INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5686-5699 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kajian Terhadap Eksistensi dan Penguatan Badan Bank Tanah dalam Undang- Undang Cipta Kerja serta Implikasinya Terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia
Miftahur Rachman 1 ✉ , Mulia Akbar Santoso 2 , Raja Desril 3
Universitas Muhammadiyah Riau
Email: miftahurrachman@umri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tanah  merupakan  sumber daya  alam  yang  krusial  dalam  mendukung  kesejahteraan  rakyat. Namun, permasalahan seperti keterbatasan lahan, sengketa kepemilikan, dan spekulasi tanah menjadi hambatan dalam  pemanfaatan  tanah  secara  optimal.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  pemerintah  membentuk konsep Bank Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini mengkaji urgensi pendirian Bank Tanah secara yuridis dan filosofis, serta mengevaluasi dasar hukum, peran, dan fungsi Bank Tanah dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Bank Tanah, seperti UUD 1945, UUPA 1960, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Bank Tanah memiliki urgensi yuridis dan filosofis dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. Sebagai instrumen pelaksanaan Hak Menguasai Negara, Bank Tanah berperan dalam distribusi pemilikan tanah yang adil, penyediaan tanah  untuk  perumahan  dan  pertanian,  serta  alokasi  strategis  demi  kesejahteraan  rakyat.  Namun, pelaksanaan  Bank  Tanah  harus  memperhatikan  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan  bagi masyarakat luas. Diperlukan sosialisasi luas, regulasi yang jelas, tata kelola yang baik, dan pengawasan yang ketat dalam implementasi Bank Tanah. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengadaan  tanah.  Kajian  mendalam  terkait dampak sosial dan politik juga perlu dilakukan.
Kata Kunci: Bank Tanah, Reforma Agraria, Hukum Pertanahan, Kemakmuran Rakyat

## Abstract
Land is a crucial natural resource in supporting people's welfare. However, problems such as limited land, ownership disputes and land speculation are obstacles to optimal land use. To overcome this, the government established the Land Bank concept in the Job Creation Law. This research examines the urgency of establishing a Land Bank juridically and philosophically, as well as evaluating the legal basis, role and function of Land Banks in the context of land law in Indonesia. This study uses a normative juridical  approach  by  analyzing  laws  and  regulations  related  to  Land  Banks,  such  as  the  1945 Constitution, the 1960 UUPA, and the Job Creation Law. The Land Bank has a juridical and philosophical urgency  in  optimizing  the  use  of  land  for  the  prosperity  of  the  people  in  accordance  with  the constitutional mandate. As an instrument for implementing State Control Rights, the Land Bank plays a role in the fair distribution of land ownership, providing land for housing and agriculture, as well as strategic allocation for the welfare of the people. However, the implementation of the Land Bank must pay attention to legal certainty, justice and benefits for the wider community. Widespread outreach, clear regulations, good governance and strict supervision are needed in the implementation of the Land Bank.  Priority  is  given  to  communities  in  need,  by  involving  community  participation  in  the  land acquisition process. In-depth studies regarding social and political impacts also need to be carried out. Keywords: Land Bank, Agrarian Reform, Land Law, People's Prosperity

## PENDAHULUAN
Tanah adalah sumber daya alam krusial yang tidak hanya bernilai ekonomis, tapi juga penting dalam aspek sosial dan produksi, mendukung kesejahteraan manusia. Berdasarkan Undang-Undang  Dasar  1945,  negara  bertanggung  jawab  mengelola  tanah  untuk kesejahteraan  rakyat,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  yang mengamanatkan  bahwa  negara  menguasai  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  untuk memaksimalkan  kemakmuran  rakyat.  Setelah  kemerdekaan,  regulasi  tanah  di  Indonesia diatur  oleh  UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Agraria,  menggantikan  hukum  kolonial  dan mengakhiri dualisme hukum pertanahan. Seiring bertambahnya populasi dan kebutuhan pembangunan,  baik  oleh  pemerintah  maupun  sektor  swasta,  pengelolaan  tanah  yang efisien menjadi penting untuk memastikan keadilan dan manfaat maksimal bagi masyarakat (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012).
Eskalasi  permintaan  pembangunan  yang  terus  meningkat  dan  keterbatasan  tanah yang  semakin  parah  secara  bersamaan  menimbulkan  kesulitan  dalam  mengoptimalkan penggunaan lahan, terutama dalam konteks pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.  Situasi  ini  menciptakan  konflik  kepentingan  di  antara  pihak-pihak  yang  bersaing untuk memiliki hak atas tanah yang sama. Lebih lanjut, kompleksitas permasalahan semakin bertambah, terutama dalam  upaya penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan di
kawasan perkotaan, wilayah bisnis-industri, dan area yang direncanakan serta ditetapkan oleh  pemerintah  sebagai  kawasan  pembangunan  strategis  nasional  (Ranitya  Ganindha, 2016).
Sebagian besar tanah di Indonesia telah dimiliki oleh individu atau badan hukum dan digunakan untuk berbagai tujuan seperti meningkatkan taraf hidup, produksi, dan investasi. Namun,  pemerintah  harus  melakukan  pembebasan  lahan  dengan  membayar  ganti  rugi kepada pemilik untuk proyek pembangunan. Di perkotaan, di mana tanah semakin langka dan  harganya  tinggi,  biaya  pembebasan  lahan  menjadi  besar.  Mafia  tanah  juga mempengaruhi harga tanah, menyulitkan proses pembebasan lahan. Prinsip bahwa tanah harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 6 UU Pertanahan Agraria.
Dalam hukum tanah nasional, ada hak negara atas tanah dan hak kepemilikan individu. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan hak kepemilikan pribadi tidak dapat diambil alih, sementara Pasal 33 ayat (3) menyatakan tanah dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dua ketentuan  ini tidak  bertentangan, melainkan menciptakan hubungan hukum yang bersifat umum dan khusus menurut Abdul Latif dan Hasbi Ali (2011).
Pemerintah menghadapi kesulitan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka diperkenalkanlah konsep Bank Tanah ( Land Banking) untuk mendata, menghimpun, dan mendistribusikan tanah sesuai dengan keadaan dan sifatnya. Konsep ini diinisiasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur Bank Tanah secara rinci dalam Bab VIII tentang Pengadaan Tanah, Bagian Keempat tentang Pertanahan, Paragraf 1, dengan Pasal 125-135 sebagai dasar hukumnya. Analisis pengaturan Bank Tanah berdasarkan UU Cipta Kerja serta dampaknya terhadap hukum pertanahan, terutama dalam mendukung Reforma Agraria di Indonesia, akan dilakukan dalam tulisan ini. UU Cipta Kerja, khususnya Pasal 125, membentuk Badan Bank Tanah sebagai solusi untuk memperbaiki tata kelola  pertanahan.  Badan  ini  bertugas  mengelola  tanah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  baru  dalam  rangka  reforma  agraria  dan  peningkatan  tata  kelola pertanahan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020).
Keberadaan Bank Tanah merupakan inovasi pemerintah dalam menyediakan tanah untuk kepentingan umum dan masyarakat. Terutama dalam konteks kepentingan umum, Bank Tanah diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam memperoleh lahan yang  dibutuhkan  untuk  pembangunan  infrastruktur  seperti  jalan,  rumah  sakit,  kantor pemerintah, dan lainnya. Dengan implementasi yang tepat, Bank Tanah diharapkan dapat mengurangi  sengketa  terkait  penilaian  ganti  rugi  tanah  untuk  kepentingan  umum  di Pengadilan.  Prinsip  ini  diharapkan  menciptakan  efisiensi  dalam  perolehan  tanah  untuk
kepentingan umum, mengurangi keterlibatan pengadilan yang seringkali memicu sengketa dan pembayaran ganti rugi.
Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, BPN di Indonesia sejauh ini hanya berperan sebagai regulator pertanahan. Di luar negeri, lembaga serupa yang dikenal sebagai land authority memiliki dua fungsi, yaitu  sebagai  regulator  pertanahan  dan  pengelola  tanah.  Keterbatasan  BPN  dalam mengurus pertanahan terkait dengan kekurangan stok tanah yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Sebagai akibatnya, penyediaan tanah sering melibatkan mekanisme pengadaan tanah yang memicu polemik, seperti isu ganti rugi dan harga tanah yang dianggap terlalu tinggi.
Setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  dan  Ketetapan  MPR  Nomor  IX/MPR/2001  tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Tap MPR No. IX/2001), belum ada produk  legislasi  atau  regulasi  yang  secara  khusus  mengimplementasikan  agenda  dan program  reforma  agraria.  Negara,  melalui  lembaga  pemerintah  atau  independen  yang ditunjuk, memiliki kewenangan untuk melakukan akuisisi, pengelolaan, dan distribusi tanah terlantar  untuk  kepentingan  umum,  yang  dikenal  sebagai  Bank  Tanah.  Bank  Tanah bertanggung jawab atas penataan tanah, meliputi perencanaan, perolehan, pengelolaan, pemanfaatan,  dan  distribusi  tanah,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Substansialnya,  bank  tanah  mencadangkan  tanah  oleh  pemerintah  sebelum  kebutuhan muncul, dengan tujuan menjaga harga terjangkau, berasal dari tanah tidak terpakai atau milik negara yang belum dimanfaatkan. Ini berperan sebagai alat manajemen tanah untuk meningkatkan  produktivitas  dan  pemanfaatan  guna  mencapai  tujuan  pembangunan menyeluruh (Bernhard Limbong, 2013).
Proses pencadangan tanah memberikan pemerintah keleluasaan untuk merencanakan dan mengelola sumber daya tanah sebelum adanya kebutuhan mendesak dari proyek atau pengembangan tertentu, dengan tujuan mencegah kenaikan harga tanah yang signifikan saat kebutuhan mendesak muncul, sehingga memastikan ketersediaan tanah dengan harga yang  lebih  terjangkau.  Keberadaan  bank  tanah  juga  menunjukkan  peran  penting  dalam manajemen sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Dengan merencanakan penggunaan  tanah  secara  lebih  strategis,  pemerintah  dapat  memastikan  optimalitas pemanfaatan lahan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Artikel ini akan meneliti dua aspek hukum utama, yaitu signifikansi pendirian bank tanah dari segi yuridis dan filosofis, serta landasan hukum, prinsip, dan peran bank tanah dalam konteks hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan  dan  analitis.  Pendekatan  tersebut  fokus  pada  analisis  terhadap peraturan-peraturan  yang  berlaku  dan  mempertimbangkan  aspek-aspek  hukum  terkait. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari berbagai sumber untuk mendukung analisis (Peter Mahmud Marzuki, 2007).
Hasil  penelitian  diuraikan  secara  deskriptif  kualitatif  dengan  membandingkan  teori hukum dengan fakta di lapangan. Analisisnya bersifat interpretatif, menjelaskan bagaimana peraturan  hukum  relevan  dengan  situasi  yang  dihadapi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami kaitan antara teori hukum dengan realitas lapangan, dengan fokus pada aspek hukum  yang  relevan.  Pendekatan  deskriptif  kualitatif  memungkinkan  penjelasan  rinci mengenai isu-isu hukum yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi Pendirian Bank Tanah dari yuridis dan Filosofis
Pemanfaatan tanah yang produktif dan optimal merupakan strategi  penting dalam mencapai  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  sesuai  dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanah memegang peran krusial dalam pemenuhan  kebutuhan  pangan,  perumahan,  dan  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat. Pemanfaatan  yang  efektif  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  sektor  seperti  pertanian, perkebunan, industri, dan perumahan, dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan untuk menjaga lingkungan dan memberikan manfaat jangka panjang. Pengaturan tata ruang dan pemanfaatan  lahan  harus  berbasis  keadilan,  mendukung  pembangunan  inklusif,  dan melindungi hak tanah masyarakat adat dan petani. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan tanah,  pemerintah  dapat  mendukung  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan, meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  dan  mencapai  tujuan  kesejahteraan  yang diamanatkan dalam UUD 1945.
Pasal  33  UUD  1945  Indonesia  mengatur  prinsip  ekonomi  yang  berlandaskan  asas kekeluargaan.
1. Ayat (1) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah milik negara dan harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.
2. Ayat  (2)  mengamanatkan  keterlibatan  negara  dan  BUMN/BUMD  dalam  mengelola kegiatan ekonomi yang penting bagi seluruh rakyat.
3. Ayat  (3)  merupakan  konsekuensi  dari  ayat  (1),  menekankan  bahwa  perekonomian Indonesia harus terintegrasi secara utuh.
Pasal  ini  harus  dipahami  sebagai  kesatuan  yang  utuh,  di  mana  ketiga  ayat  saling melengkapi untuk mengatur struktur ekonomi negara berdasarkan asas kekeluargaan (Mas Agus Priyambodo, 2022).
Penerapan prinsip Pasal 33 UUD 1945, termasuk melalui keterlibatan lembaga bank tanah, akan mendukung terwujudnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA)  juga  menjadi  landasan  hukum  yang mengatur aspek agraria di Indonesia.
Amanah  konstitusi  ini  secara  jelas  mengatur  beberapa  hal.  Pertama,  memberikan kewenangan  kepada  negara  untuk  menguasai  sumber  daya  agraria  di  wilayah  NKRI, menegaskan  tanggung  jawab  negara  dalam  mengelola  aset-aset  agraria  untuk keberlanjutan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kedua,  mengarahkan  penguasaan  sumber daya  agraria  oleh  negara  untuk  meningkatkan  kemakmuran  rakyat,  bukan  hanya kepentingan negara semata.
Amanah konstitusi ini turut berdasarkan sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan sumber daya agraria oleh negara bertujuan untuk mewujudkan  prinsip  keadilan  sosial,  sehingga  manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh  seluruh lapisan masyarakat.
Secara  keseluruhan,  amanah  konstitusi  ini  menekankan  pentingnya  pengelolaan sumber daya agraria oleh negara untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  sejalan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  dasar  negara. Pancasila  menjadi  landasan  ideal  dan  jiwa  negara  Indonesia,  sementara  UUD  1945 memberikan kerangka konstitusional, dan Pasal 33 menetapkan kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
Keterkaitan  ini  mencerminkan  semangat  pembangunan  yang  berpusat  pada kesejahteraan  rakyat  dan  keadilan  sosial,  sejalan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai panduan utama bagi negara Indonesia.
Menurut paham negara integralistik yang dikemukakan oleh R. Soepomo pada sidang BPUPKI  31  Mei  1945,  pembangunan  ekonomi,  termasuk  pemanfaatan  tanah,  diarahkan melalui  sistem  "Sosialisme  Negara"  dengan  tujuan  mencapai  kesejahteraan  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Dalam  konteks  implementasinya,  hak  menguasai  negara  di  bidang ekonomi,  terutama  terkait  dengan  tanah,  diharapkan  mencerminkan  nilai-nilai  dasar Pancasila (Eka Muji Diliwiyana, 2022).
Pancasila sebagai dasar negara membimbing implementasi Hak Menguasai Negara (HMN)  agar  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  moral  dan  keadilan  Pancasila.  Dalam
melaksanakan HMN, pemerintah diharapkan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang berlandaskan kemerdekaan, keadilan, persamaan, dan kesejahteraan.
Paham negara integralistik menekankan pentingnya pengelolaan ekonomi, termasuk tanah, dengan pendekatan sosialisme negara untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat.  Implementasi  HMN  dalam  ranah  ekonomi  diharapkan  menjadi  instrumen  untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar negara dan nilai-nilai Pancasila.
Landasan  konstitusional  yang  diatur  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia, khususnya  Pasal  33  ayat  (3),  yang  bertujuan  untuk  mensejahterakan  kehidupan  bangsa, telah  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA  tahun  1960.  Pasal  tersebut memberikan  wewenang  kepada  negara  dalam  hal  pengaturan  dan  pengelolaan  tanah dengan rincian sebagai berikut:
1. Mengatur  dan  melaksanakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan,  atau pemeliharaan  tanah  untuk  memastikan  penggunaannya  yang  terbaik  untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Menetapkan dan mengatur hak-hak yang dapat dimiliki terkait dengan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk regulasi kepemilikan, pemanfaatan, dan hak-hak lain yang terkait.
3. Menetapkan  dan  mengatur  hubungan  hukum  antara  individu  atau  kelompok masyarakat dengan tanah, air, dan ruang angkasa untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan makmur.
Dengan  demikian,  UUPA  tahun  1960  memberikan  dasar  hukum  yang  kuat  untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tanah demi kesejahteraan masyarakat.
Amanah pasal 2 ayat (2) UUPA, sering diistilahkan sebagai Hak Menguasai Negara. Penting untuk dicatat  bahwa Hak Menguasai Negara tidak  identik dengan hak  memiliki. Negara  tidak  memiliki  tanah  karena  negara  muncul  setelah  rakyat  ada.  Hak  Menguasai Negara  lebih  merupakan  hak  rakyat  pada  tingkat  negara  sebagai  organisasi  tertinggi (Amiludin, 2018).
Hak Menguasai Negara tidak memberikan negara kewenangan untuk menjual atau menggadaikan tanah, karena tanah tetap dimiliki oleh rakyat atau melalui proses penetapan sebagai tanah negara bebas. Pengelolaan tanah oleh negara harus mematuhi aturan yang ada, termasuk dalam pengadaan tanah sesuai UU No. 2 Tahun 2012.
Lembaga bank tanah dapat diperkenalkan untuk mengelola persediaan tanah dengan mematuhi  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku.  Kewenangan  Hak  Menguasai  Negara dilaksanakan  oleh  Kementerian  ATR/BPN,  yang  berperan  dalam  mengatur  dan menyelenggarakan persediaan tanah.
Bank tanah dapat menjadi instrumen untuk mengalokasikan tanah secara strategis, termasuk  dalam  distribusi  tanah  kepada  masyarakat  untuk  mengurangi  ketimpangan pemilikan  tanah  (Eka  Muji  Diliwiyana,  2022).  Dengan  demikian,  bank  tanah  mendukung kebijakan  pertanahan,  pengembangan  wilayah,  pengadaan  tanah  secara  adil,  dan kesejahteraan rakyat.
Dasar Hukum, Peran serta Fungsi Bank Tanah Dalam Konteks Hukum
Dalam era pembangunan yang berkembang cepat dan dengan lahan yang semakin terbatas, permasalahan terkait tanah dan lahan menjadi salah satu aspek yang kompleks dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia. Setidaknya, ada 8 isu yang kerap muncul dengan frekuensi tinggi, seperti: (a) perselisihan kepemilikan lahan hutan karena adanya pemetaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah; (b) ketidaksesuaian data pemohon atau kesalahan administratif dari pejabat pendaftaran tanah yang menyebabkan kebingungan dalam sertifikat  kepemilikan tanah;  (c)  permasalahan terkait  letak atau batas tanah yang timbul  karena  kesalahan  dalam  pengukuran  tanah;  (d)  konflik  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum,  terutama  terkait  dengan  ganti  rugi  atas  tanah  yang  diakuisisi;  (e) pertikaian terhadap tanah dalam program land reform/reforma agraria karena kesalahan dalam pendaftaran petani atau ketidakakuratan terkait dengan ganti rugi atas pelepasan hak tanah; (f) perselisihan terkait tuntutan ganti rugi atas tanah partikelir; (g) konflik atas tanah  ulayat  yang  diakui  selama  ada  peraturan  daerah  yang  mengaturnya;  dan  (h) permasalahan terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang menghasilkan amar putusan yang berbeda atau saling bertentangan terkait objek hak tanah yang sama (Benny Djaja, 2018).
Pemerintah  membentuk  Bank  Tanah  sebagai  respons  terhadap  konflik  pertanahan yang  berkepanjangan,  sejalan  dengan  amanat  UUD  1945.  Namun,  bentuk  hukum  Bank Tanah belum jelas, meskipun disebutkan dalam UU Cipta Kerja dan PP Badan Bank Tanah. Sumber  kekayaan  Bank  Tanah  meliputi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara, pendapatan sendiri, penyertaan modal negara, dan sumber lain sesuai ketentuan hukum. Meskipun  memberikan  dukungan,  pengelolaan  Bank  Tanah  dapat  menambah  beban keuangan negara, terutama dalam konteks pandemi Covid-19.
Kekhawatiran muncul terkait pendapatan Badan Bank Tanah yang dapat melanggar Pasal 127 UU Cipta Kerja yang menetapkan Bank Tanah bersifat non-profit. Pasal 30 PP Bank Tanah menyebutkan beberapa sumber pendapatan, termasuk selisih jual beli tanah yang dikelola, yang dapat menimbulkan kesan negatif bahwa negara seperti "Tukang Palak resmi"
atas tanah, tidak sesuai dengan tujuan bernegara dan lebih terkesan sebagai bisnis dengan rakyatnya sendiri.
Sumber  kekayaan  dari  "sumber  lain  yang  sah"  juga  tidak  dijelaskan  dengan  jelas, meninggalkan  potensi  bagi  pemerintah  untuk  memungut  iuran  dari  masyarakat,  mirip dengan  kasus  PP  Nomor  25  Tahun  2020  tentang  Tabungan  Perumahan  Rakyat  yang mewajibkan ASN, pejabat negara, dan pekerja di BUMN, BUMDes, dan BUMS membayar iuran  sebesar  2.5%  dari  gaji  pokok.  Hal  ini  dapat  memberatkan  masyarakat  di  tengah pandemi  Covid-19  dan  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  dana  iuran  tersebut  dapat digunakan untuk membiayai Badan Bank Tanah.
Pasal 129 UU Cipta Kerja memberikan Badan Bank Tanah wewenang memberikan hak pengelolaan dan hak atas tanah, namun ketidakjelasan terkait tarif pelayanan dan durasi perpanjangan hak guna bangunan dapat memberikan keuntungan lebih kepada investor, sementara tidak memberikan perlindungan yang jelas kepada rakyat kecil.
Adapun  terkait  pengaturan  hak  guna  bangunan,  Pasal  129  UU  Cipta  Kerja  tidak memberikan  batasan  berapa  kali  dan  berapa  lama  perpanjangan  dan  pembaharuan pemberian  hak  guna  bangunan  di  atas  tanah  hak  pengelolaan,  yang  penting  untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang terlibat. Sebagai perbandingan, Pasal 35 UUPA menyebutkan batasan waktu untuk Hak Guna Bangunan.
Badan Bank Tanah menjadi solusi untuk mengatasi kompleksitas masalah pertanahan di  Indonesia  dengan  merumuskan  kebijakan  yang  dampaknya  meliputi  infrastruktur, lingkungan,  dan  pertanian. Meskipun struktur organisasinya menciptakan potensi konflik kepentingan, Badan Bank Tanah diharapkan dapat mengelola penggunaan tanah secara efektif, meminimalkan konflik pertanahan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun,  penundaan  dalam  penerbitan  peraturan  pelaksana  dan  ketidakjelasan  terkait prosedur  penggunaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  menimbulkan  ketidakpastian hukum. Selain itu, adanya kemungkinan pendapatan dari sumber lain yang tidak jelas dan ketidakjelasan terkait pembaharuan hak guna bangunan menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan dan keuntungan yang tidak merata.
Menurut Harvey Flechner, Badan Bank Tanah bagi pemerintah memiliki tujuan yang melibatkan berbagai aspek pembangunan dan pengelolaan sumber daya tanah. Beberapa tujuan tersebut antara lain (Kafrawi, 2022):
1. Membentuk pertumbuhan regional dan masyarakat
Bank Tanah dapat berkontribusi pada pertumbuhan regional dengan menyediakan akses tanah untuk pengembangan infrastruktur dan pemukiman. Perlu diperhatikan
bahwa  pertumbuhan  harus  diimbangi  dengan  perencanaan  yang  baik  agar  tidak menimbulkan masalah lingkungan dan sosial.
2. Menata perkembangan kota
Bank Tanah dapat membantu dalam merencanakan dan menata pembangunan kota secara  terencana.  Diperlukan  pemantauan  ketat  agar  penataan  kota  tidak mengorbankan kepentingan masyarakat atau lingkungan.
3. Menangkap peningkatan nilai tanah melalui investasi pemerintah Investasi pemerintah dapat meningkatkan nilai tanah dan merangsang pertumbuhan ekonomi.  Perlu  transparansi  dan  akuntabilitas  agar  investasi  tidak  menjadi  sumber korupsi atau ketidaksetaraan.
4. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian pasar tanah Pengelolaan  pasar  tanah  dapat  mencegah  spekulasi  dan  fluktuasi  harga  yang merugikan  masyarakat.  Diperlukan  kebijakan  yang  bijaksana  untuk  menghindari distorsi pasar atau monopoli.
5. Mendapatkan tanah untuk keperluan publik
Menyediakan  tanah  untuk  keperluan  publik  seperti  infrastruktur,  pendidikan,  dan kesehatan.  Harus  memastikan  bahwa  penggunaan  tanah  tersebut  sesuai  dengan kepentingan umum dan melibatkan partisipasi masyarakat.
6. Memastikan pasokan tanah yang cukup untuk kebutuhan swasta Dapat mendukung sektor swasta untuk pertumbuhan ekonomi. Perlu aturan yang jelas dan adil agar pasokan tanah tidak dieksploitasi oleh pihak swasta.
7. Melindungi tanah dan menjaga kualitas lingkungan Mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga kualitas tanah. Perlu pemantauan ketat untuk memastikan praktik pengelolaan tanah yang berkelanjutan.
8. Penurunan Biaya Perbaikan Masyarakat dan Pelayanan Publik Bisa memberikan efisiensi biaya dalam perbaikan masyarakat dan pelayanan publik. Diperlukan manajemen yang baik agar penurunan biaya tidak mengorbankan kualitas layanan.
9. Mengendalikan spekulasi tanah
Melindungi masyarakat dari dampak negatif spekulasi tanah. Diperlukan regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas untuk menghindari kecurangan.
10. Mengatur hubungan antara pemilik tanah, pengaturan harga tanah, dan pemberian subsidi rumah bagi yang berpenghasilan rendah
Bank  Tanah  harus  memperhatikan  keseimbangan  antara  hak  pemilik  tanah, pengaturan  harga  yang  adil,  dan  pemberian  subsidi  kepada  yang  berpenghasilan
rendah.  Penting  untuk  menerapkan  kebijakan  yang  bijaksana  agar  subsidi  tidak dimanfaatkan secara tidak benar. Meskipun Bank Tanah memiliki potensi positif yang signifikan,  implementasinya  memerlukan  pengelolaan  yang  hati-hati,  transparansi, dan partisipasi aktif dari masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan pembangunan berkelanjutan.
Secara  umum,  Bank  Tanah  merujuk  pada  kegiatan  pemerintah  yang  bertujuan menyediakan tanah untuk penggunaan di masa mendatang. Konsep Bank Tanah memiliki beberapa  fungsi  teoritis,  seperti  penghimpun  tanah,  pengaman  tanah,  pengendali penguasaan tanah, pengelola tanah, penilai tanah, dan pendistribusi tanah. Fungsi-fungsi ini kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Bernhard Limbong, 2013).
Bank  Tanah  dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori  utama  berdasarkan  sifatnya:  Bank Tanah Publik, yang melibatkan lembaga-lembaga publik dalam penyelenggaraannya, dan Bank  Tanah  Swasta,  yang  dijalankan  oleh  pihak  swasta.  Perbedaan  ini  mencerminkan perbedaan dalam kepemilikan dan pengelolaan Bank Tanah.
Konsep  Bank  Tanah  diharapkan  dapat  membantu  pemerintah  mengoptimalkan pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah  untuk  kepentingan  pembangunan  dan  kemajuan masyarakat. Fungsi-fungsi Bank Tanah tercermin dalam regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia.
Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah (PP) Badan Bank Tanah menguraikan bahwa Bank Tanah  memiliki  kewenangan  untuk  menghimpun  berbagai  jenis  tanah  dari  berbagai sumber. Pengadaan tanah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembelian, hibah, tukar menukar, pelepasan hak, dan perolehan bentuk lain yang sah. Tanah yang diperoleh oleh  Bank  Tanah  kemudian  dikelola,  didayagunakan,  dan  didistribusikan  sesuai  dengan pemanfaatannya.
Keberhasilan  pelaksanaan  Bank  Tanah  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  termasuk (Bernhard Limbong, 2013):
1. *Regulasi: Pembentukan peraturan yang jelas dan komprehensif tentang Bank Tanah sangat  penting  untuk  mencapai  keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat  melalui distribusi  tanah,  penyediaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dan  komersial,  serta pengendalian harga tanah.
2. Kelembagaan  Bank  Tanah:  Struktur  dan  mekanisme  operasional  Bank  Tanah  harus diatur dengan baik. Meskipun Badan Bank Tanah diatur dalam UU Cipta Kerja, detail lebih lanjut tentang kelembagaan dan tata kelola internalnya perlu diperinci.
3. Pembiayaan  Bank  Tanah:  Sumber  dana  yang  stabil  dan  berkelanjutan  sangat diperlukan  untuk  mendukung  pengadaan  tanah  dan  operasional  Bank  Tanah. Kebutuhan akan pembiayaan yang memadai sangat besar.
4. Faktor lainnya: Dukungan politik dari pemerintah, terutama dalam pembuatan regulasi yang  mendukung  Bank  Tanah,  sangat  penting.  Selain  itu,  perencanaan  tata  ruang wilayah yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional juga menjadi faktor kunci untuk efisiensi pelaksanaan Bank Tanah.
Bank  Tanah  adalah  bagian  dari  upaya  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum. Konsep ini bertujuan untuk mencegah  dominasi  mafia  tanah,  dengan  menyediakan  tanah  sebelum  proyek  dimulai untuk menghindari spekulasi harga tanah. Meskipun belum diakui secara resmi sebelum UU Cipta Kerja, fungsi Bank Tanah telah dicakup dalam peraturan yang ada. Dengan Undang- Undang  Cipta  Kerja,  Bank  Tanah  memiliki  dampak  pada  hukum  pertanahan  nasional, diberikan kewenangan luas untuk mendukung investasi dengan pengadaan tanah dan hak pengelolaan.  Namun,  perlu  dijamin  bahwa  Bank  Tanah  beroperasi  dengan  transparansi, keadilan,  dan  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  serta  prinsip  moral  dan  keadilan yang terkandung dalam Pancasila (Dwi Kusumo Wardhani, 2020).
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan prinsip ekonomi kekeluargaan, dengan bumi, air, dan kekayaan alamnya dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. UUPA Pasal 28  ayat  (1) menetapkan  bahwa HGU hanya dapat  diberikan  langsung  oleh negara untuk  usaha  pertanian,  perikanan,  atau  peternakan,  namun,  pemberian  HGU  oleh  Bank Tanah  bertentangan  dengan  prinsip  tersebut.  Pelaksanaan  Bank  Tanah,  meskipun  diatur oleh  UU  Cipta  Kerja,  menimbulkan  kekhawatiran  terkait  integritas  dan  keadilan  dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan potensi korupsi dan ketidakseimbangan hak atas tanah.  Meski  memiliki  beberapa  kelebihan  dalam  penyediaan  tanah,  seperti  keterlibatan Bank Tanah dalam RTRW dan pengadaan tanah yang cepat, terdapat juga kekhawatiran akan  penjualan  tanah  dengan  harga  yang  lebih  tinggi  dan  keberadaan  tanah  sebagai komoditas  perdagangan.  Tantangan  utama  yang  dihadapi  Bank  Tanah  termasuk menentukan  prioritas  antara  investasi  dan  kepentingan  ekonomi  yang  adil,  menghindari tumpang  tindih  kewenangan,  dan  mengurangi  beban  perkara  di  pengadilan  terkait pengadaan tanah.

## SIMPULAN
Pendirian  bank  tanah  memiliki  urgensi  yuridis  dan  filosofis  dalam  mendukung optimalisasi pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960. Sebagai instrumen pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN), bank tanah memungkinkan pemerintah mengelola tanah dengan tetap mematuhi regulasi  dan  menghormati  hak  masyarakat.  Peran  bank  tanah  mencakup  distribusi pemilikan  tanah  yang  adil,  penyediaan  tanah  untuk  perumahan  dan  pertanian,  serta alokasi strategis demi kesejahteraan rakyat.
Bank  Tanah  didirikan  sebagai  solusi  terhadap  kompleksitas  permasalahan pertanahan,  seperti  sengketa  kepemilikan  dan  spekulasi  tanah  yang  merugikan masyarakat. Dasar hukumnya tercantum dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 64 Tahun 2021 tentang  Badan  Bank  Tanah,  meskipun  perlunya  penegasan  status  hukum  untuk menghindari ketidakpastian. Dengan fungsi pengelolaan tanah dari perencanaan hingga pendistribusian,  Bank  Tanah  turut  berperan  dalam  reforma  agraria  dan  pengendalian pasar tanah. Pentingnya pelaksanaan Bank Tanah disertai perhatian terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, melampaui kepentingan investasi semata.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiludin,  April  2018,  Politik  Hukum  Pertanahan  dan  Otonomi  Daerah:  Kebijakan  dan Kewenangan  Pemerintah  Pusat  dengan  Daerah  Terkait  Pertanahan, Journal  of Government and Civil Society Vol. 2, No. 1,
Benny Djaja, 2018, QUO VADIS UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA? Suatu Tinjauan Terhadap Permasalahan Pertanahan di Usia Undang-undang Pokok Agraria yang ke Lima Puluh Delapan Tahun, Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 16 No.
1.
Bernhard Limbong, Bank Tanah, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2013.
Dixon Sanjaya, Oktober 2021, Pengaturan Bank Tanah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasi Keberadaan Bank Tanah Terhadap Hukum Pertanahan Di Indonesia, J urnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 5, No. 2.
Dwi Kusumo Wardhani, 2020, Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahandengan Prinsip-Prinsip  Uu  Nomor  5  Tahun  1960  Tentangperaturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 6 No. 2.
Eka Muji Diliwiyana, Juni 2022, Kepastian Hukum Pembentukan Badan Bank Tanah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1.
Fatimah Al Zahra, 2017, Gagasan Pengaturan Bank Tanah Untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Yang Berkeadilan, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. 3, No. 2.
Fatimah  Al  Zahra,  Desember  2017,  Konstruksi  Hukum  Pengaturan  Bank  Tanah  Untuk Mewujudkan  Pengelolaan  Aset  Tanah  Negara  Berkeadilan, Jurnal  Arena  Hukum Volume 10 Nomor 3.
Kafrawi, Mei 2022, Kajian Yuridis Badan Bank Tanah Dalam Hukum  Agraria Indonesia, Perspektif Hukum, Vol.22 No.1.
Latif, A., & Ali, H, Politik hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. lanjutkanbar.
Mas Agus Priyambodo, Agustus 2022, Kepastian Hukum Pembentukan Badan Bank Tanah Pasca Putusan Mahkamah Konstitus, Hukum Responsif Vol. 13, No. 2.
Undang-undang Nomor  2 Tahun 2012  tentang Pengadaan Tanah  Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Penjelasan  Menteri  ATR/BPN  Soal  Bank  dalam  UU  Cipta  Kerja  diakses  melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-menteri-atr-bpn-soal-bank- tanah-dalam-uu-cipta-kerja-lt5f8e8f954808a/ diakses tanggal 18 Januari 2023 pukul 19.00 WIB.
Ranitya  Ganindha,  2016,  Urgensi  Pembentukan  Kelembagaan  Bank  Tanah  Sebagai Alternatif  Penyediaan  Tanah  Bagi  Masyarakat  Untuk  Kepentingan  Umum, Jurnal Arena Hukum. Volume 9, Nomor 3.
Rincian terkait prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat ditemukan secara detail dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).