## Journal of Trends Economics and Accounting Research

## Determinan Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi Ditinjau dari Good Corporate Governance dan Reputasi Auditor

## Stefani Lily Indarto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Email: sli@unika.ac.id
Email Penulis Korespondensi: sli@unika.ac.id
Abstrak −Korupsi menjadi sebuah tantangan utama sekaligus masalah dalam suatu organisasi atau bisnis. Pembangunan ekonomi akan melemah dan akuntabilitas perusahaan akan hilang akibat  adanya korupsi. Akibat adanya korupsi akan berdampak negatif di berbagai  bidang  diantaranya  terhadap  ekonomi  negara. Untuk  itu  perlu  kesadaran  perusahaan  dalam  melakukan  pengungkapan kebijakan  anti  korupsi  sebagai  bentuk  meminimalisir  terjadinya  korupsi  dalam  dunia  bisnis.  Bahkan  Lembaga  Otoritas  Jasa Keuangan  Indonesia  menjelaskan  juga  tentang  rekomendasi  pengungkapan  kebijakan  antikorupsi  kepada  setiap  perusahaan  go public dalam laporan tahunannya. Mekanisme pengendalian internal dapat menjadi faktor kunci dalam menumbuhkan keterbukaan informasi sehingga akan mengurangi potensi celah terjadinya tindakan kecurangan. Good Corporate Governance (GCG) ditujukan untuk  alat  yang  meminimalisir  terjadinya  tindakan  kecurangan.  Selain  itu  dengan  menggunakan  kantor  akuntan  publik  yang bereputasi  diharapkan  juga  dapat  menunjukkan  reputasi  yang  lebih  meyakinkan  dan  berkualitas  dan  akan  lebih  terdorong melakukan pengungkapan informasi terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance (ukuran dewan direksi, independensi dewan komisaris, frekuensi rapat komite  audit,  serta  komite  tata  kelola)  dan  reputasi  auditor  terhadap  pengungkapan  kebijakan  antikorupsi.  Penelitian  ini menggunakan semua perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021 dengan menggunakan metode purposive sampling. Dari 1739 perusahaan, didapat hasil bahwa Independensi dewan komisaris, komite tata Kelola, dan reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Sedangkan ukuran dewan direksi dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kebijakan antikorupsi.
Kata  Kunci :  Ukuran  Dewan  Direksi;  Independensi  Dewan  Komisaris;  Frekuensi  Rapat  Komite  Audit;  Komite  Tata  Kelola; Reputasi Auditor; Pengungkapan kebijakan Antikorupsi
Abstract −Corruption is a major challenge as well as a problem in an organization or business. Economic development will weaken and corporate accountability will be lost due to corruption. As a result of corruption, it will have a negative impact in various fields, including on the country's economy. For this reason, company awareness is needed in disclosing anti-corruption policies as a form of minimizing the occurrence of corruption in the business world. Even the Indonesian Financial Services Authority (OJK) also explains the recommendations for disclosing anti-corruption policies to every company that goes public in its annual report. The internal control mechanism can be a key factor in fostering information disclosure so that it will reduce the potential for loopholes for acts of fraud. Good Corporate Governance (GCG) is intended as a tool that minimizes fraud. In addition, by using a reputable public accounting firm, it is hoped that it can also show a more convincing and quality reputation and will be more motivated to disclose information, especially related to efforts to prevent corruption. The purpose of this study is to determine the effect of Good Corporate Governance (board of directors size, board of commissioners' independence, audit committee meeting frequency, and governance committee) and auditor's reputation on anti-corruption policy disclosure. This research uses all companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2019-2021 period using a purposive sampling method. From 1739 companies, the results obtained were that the independence of the board of commissioners, governance committee, and auditor reputation had a positive effect on disclosing anti-corruption policies. Meanwhile, the size of the board of directors and the frequency of audit committee meetings have no effect on anti-corruption policies.
Keywords :  Size  of  the  Board  of  Directors;  Independence  of  the  Board  of  Commissioners;  Frequency  of  Audit  Committee Meetings; Governance Committee; Auditor Reputation; Disclosure of Anti-Corruption Policy

## 1. PENDAHULUAN
Korupsi merupakan tindakan perlawanan terhadap hukum yang mengakibatkan kerugian demi mencapai kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Apabila tindakan korupsi ini dibiarkan maka dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi,  mengurangi  pendapatan,  melemahkan  kepercayaan  publik,  dan  akhirnya  mengakibatkan  menurunnya tingkat investasi. Di Indonesiapun, korupsi menjadi salah satu permasalahan penting yang harus segera diselesaikan. Hal ini terlihat pada tingkat CPI (Corruption Perception Index) di tahun 2021, Indonesia menduduki ranking 96 dengan skor 38 (Transparency.org, 2022). Dari kasus-kasus korupsi di Indonesia ternyata 59 persen berasal dari perusahaan swasta. Hal tersebut bisa disebabkan karena pimpinan perusahaan yang tidak memiliki komitmen dalam antikorupsi, ataupun perusahaan yang tidak memfasilitasi adanya pelatihan antikorupsi bagi karyawan dan direksi, ataupun karena perusahaan di Indonesia masih kurang dalam hal transparansi untuk pencegahan korupsi. Untuk itu sangat dibutuhkan kesadaran perusahaan dalam melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi dalam suatu perusahaan sebagai bentuk meminimalisir terjadinya korupsi dalam dunia bisnis. Pengungkapan kebijakan antikorupsi serta sistem pengendalian manajemen yang baik harus dilakukan oleh perusahaan demi mencegah terjadinya korupsi. Bahkan Lembaga Otoritas Jasa  Keuangan  Indonesia  dalam  Surat  Edaran  Nomor  32/SEOJK.04/2015  menjelaskan  tentang  rekomendasi pengungkapan kebijakan antikorupsi kepada setiap perusahaan go public dalam laporan tahunannya.

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Kebijakan  antikorupsi  merupakan  aturan-aturan  interaksi  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  yang  dapat merugikan  negara  dan  masyarakat.  Pengungkapan  kebijakan  antikorupsi  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supriyanto, et al (2019) menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif  terhadap  pengungkapan  kebijakan  antikorupsi.  Sedangkan  Afzali,  et  al,  (2021)  memberi  hasil  bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Pada penelitian ini, peneliti  melakukan  replikasi  mengenai  pengaruh  good  corporate  governance  terhadap  pengungkapan  kebijakan antikorupsi, dengan menambahkan proksi di dalamnya yaitu jumlah rapat dewan direksi dan komite tata Kelola dan reputasi auditor.
Dalam  menumbuhkan  kesadaran  akan  pentingnya  melakukan  pengungkapan  kebijakan  anti  korupsi, perusahaan  harus  menerapkan  mekanisme  pengendalian  internal  agar  dapat  menjadi  faktor  kunci  dalam menumbuhkan keterbukaan informasi sehingga akan mengurangi potensi celah terjadinya tindakan kecurangan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan rangkaian sistem untuk  mengelola  kegiatan  yang  dilakukan  perusahaan.  GCG  bertujuan  untuk  menciptakan  nilai  tambah  bagi  para pemangku  kepentingan  perusahaan.  Menurut  Malau,  et  al  (2021),  konsep  dari  good  corporate  governance  dapat menjadi  alat  yang  meminimalisir  terjadinya  tindakan  kecurangan  seperti  korupsi  melalui  implementasi  asas  GCG yaitu responsibilitas dan transparansi sehingga dapat mendukung pengungkapan kebijakan antikorupsi perusahaan. Berdasarkan Corporate Governance Score yang dikembangkan oleh Tirtasari (2019) yang telah disesuaikan dengan kondisi  di  Indonesia,  terdapat  karakteristik  GCG  berupa  jumlah  anggota  dewan  direksi,  independensi  dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, serta keberadaan komite tata Kelola.  Hal tersebut didukung oleh penelitian Healy & Serafeim (2016) yang menyatakan bahwa independensi dewan komisaris terbukti berpengaruh positif pada pengungkapan  kebijakan  antikorupsi.  Sedangkan  Kong,  et  al.  (2021)  menunjukkan  bahwa  independensi  dewan komisaris berpengaruh pada kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan antikorupsi. Demikian juga Nasir et al (2014) dan Malau (2017) menyatakan bahwa komite tata kelola berpengaruh pada pengungkapan laporan keberlanjutan. Selain itu pemilihan perusahaan dalam menggunakan kantor akuntan publik yang bereputasi diharapkan juga dapat mendorong perusahaan dalam melakukan kebijakan antikorupsi karena kantor  akuntan publik yang bereputasi akan  lebih meyakinkan dan berkualitas dan akan lebih terdorong melakukan pengungkapan informasi terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  Good  Corporate  Governance  (ukuran  dewan direksi, independensi dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, serta komite tata kelola) serta reputasi auditor terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan agar lebih menyadari  pentingnya  mengungkapkan  informasi  berupa  kebijakan  antikorupsi  sehingga  lebih  termotivasi  untuk meningkatkan  upaya  pencegahan  fraud  berupa  korupsi  yang  dapat  menimbulkan  resiko  kerugian  bagi  perusahaan terutama  dalam  bentuk  pelaporan,  serta  bermanfaat  bagi  investor  dalam  mengambil  keputusan  untuk  melakukan investasi di perusahaan yang lebih transparan yang tercermin dalam pengungkapan kebijakan antikorupsi pada laporan tahunannya.
Penelitian ini menggunakan Agency Theory sebagai teori utamanya. Menurut  Jensen dan Meckling (1976), teori agensi merupakan teori yang mencerminkan adanya kaitan antara prinsipal yakni pihak pemegang saham dengan agen yakni pihak manajemen yang tertuang dalam sebuah kontrak berisi kerjasama untuk suatu kepentingan sehingga agen  harus  memenuhi  tanggungjawabnya  terhadap  prinsipal.  Namun  seringkali  dalam  praktik  dari  keagenan  ini, terdapat ketidakseimbangan dalam informasi yang berjalan dan memicu adanya konflik atas benturan kepentingan. Teori  agensi  juga  dapat  menunjukkan  adanya  sikap  agen  yang  cenderung  menjauhi  resiko  (Mulyono,2023).  Teori agensi  juga  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  penerapan  Good  Corporate  Governance  sebagai  mekanisme pengawasan  perusahaan  yang  menjadikan  pengawasan  cenderung  ketat  maka  konflik  kepentingan  antar  berbagai pihak akan berkurang serta pengambilan keputusan secara independen akan lebih terjaga (Zhao, et al.,2020). Selain itu,  menurut  Nobanee  (2020)  agency  problem  yang  mungkin  terjadi  dapat  diselesaikan  melalui  pihak  ketiga independen yaitu auditor eksternal yang berfungsi mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan.
Dalam  mengurangi  angka  terjadinya  tindakan  korupsi  terutama  dalam  lingkungan  korporasi  baik  publik maupun  swasta,  maka  sangat  penting  adanya  peran  kebijakan  anti  korupsi.  Menurut  Hartomo  (2019)  menyatakan bahwa  transparansi  untuk  menanggulangi  antikorupsi  harus  diformalkan  dalam  bentuk  pengungkapan  kebijakan. Dengan adanya pengungkapan kebijakan yang formal ini, maka dapat berdampak positif terhadap kepercayaan publik karena  hal  tersebut  dapat  memenuhi  harapan  publik  yang  menuntut  komitmen  perusahaan  memerangi  korupsi. Kebijakan  anti  korupsi  dibuat  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  jumlah  terjadinya  korupsi,  lebih  spesifiknya mengurangi korupsi dalam lingkungan korporasi baik swasta maupun publik. Adanya kebijakan pengungkapan anti korupsi pada perusahan adalah sebagai upaya perwujudan perusahaan untuk menghindari kasus-kasus korupsi dalam perusahan  untuk  mempertahankan  citra  dan  reputasi  perusahaan  dimata  masyarakat,  mendapat  kepercayaan  dari masyarakat  luas,  dan  mendukung  perekonomian  Indonesia.  Kebijakan  anti  korupsi  juga  dapat  memberikan akuntabilitas sehingga masyarakat akan sadar dengan memotivasi perusahaan-perusahaan lain untuk ikut menerapkan kegiatan anti korupsi.
Good  Corporate  Governance  merupakan  suatu  sistem  tata  kelola  yang  mengatur  hubungan  stakeholder perusahaan baik pihak internal maupun eksternal untuk menciptakan nilai tambah. Munculnya teori agensi berkaitan erat  dengan  konsep  GCG  dimana  konsep  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  masalah  yang  mungkin  muncul  dalam hubungan  antara  agen  dengan  prinsipal.  Menurut  barkemeyer,  et  al.  (2015),  tata  kelola  yang  baik  akan  berfungsi

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
sebagai penjamin adanya keefisienan dalam perusahaan, menjamin adanya keberlanjutan usaha, serta media dalam menegakkan anti korupsi dalam perusahaan. GCG memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur, dengan  mekanisme  pekerjaan  yang bersifat  mematuhi  aturan-aturan bisnis  serta  siap  menerima  sanksi  jika  aturan- aturan tersebut dilanggar. Sebagai suatu konsep GCG memiliki idealisme untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemegang saham.
Tanggung  jawab  auditor  adalah  untuk  menghasilkan  informasi  yang  berkualitas.  Informasi  tersebut  akan menjadi dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan bisnis, dan pengguna laporan keuangan bisa melihat bahwa auditor yang asalnya dari KAP Big Four akan memberikan jasa audit dengan kualitas yang lebih baik. Audit berkualitas tinggi harus mencakup proses pengumpulan dan analisis informasi yang cukup, serta penyajian temuan  dan  rekomendasi  secara  obyektif  dan  akurat  (De  Angelo,  1981).  Maka,  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan melihat reputasi auditor, maka  segala kemungkinan auditor untuk menemukan kesalahan seperti pelanggaran yang ditemukan pada laporan keuangan didalam sistem akuntansi kliennya dapat dideteksi dengan baik.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Kerangka Dasar Penelitian

## Gambar 1. Kerangka Dasar Penelitian

## 2.2 Pengembangan Hipotesis
Direksi  sebagai  organ  perusahaan  bertugas  dan  bertanggungjawab  untuk  memastikan  bahwa  perusahaan  telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zhao, 2020). Dewan direksi bertanggungjawab penuh atas urusan perusahaan dalam dua hal yaitu untuk kepentingan  dan  tujuan  perusahaan,  serta  dapat  mewakili  perusahaan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  perusahaan. Semakin banyaknya dewan mampu menfokuskan tugas dari dewan direksi sehingga tidak terjadi penumpukan tugas untuk  mengurangi  resiko  kecurangan  yang  justru  merugikan  perusahaan  tersebut  serta  memperluas  jaringan perusahaan. Semakin banyak direksi menambah biaya di perusahaan yang berdampak pada laba perusahaan, selain itu semakin banyaknya direksi artinya semakin banyaknya pemikiran yang mengakibatkan kurang cepatnya kinerja karena banyaknya perbedaan pandangan. Apabila dewan direksi sedikit yang pasti biaya perusahaan menjadi lebih kecil serta lebih mudah untuk menyamakan pandangan untuk kinerja perusahaan yang dilihat baik oleh investor karena laba yang besar, pasarpun akan merespon positif. Semakin kecil jumlah dewan membuat banyaknya dualism pekerjaan dalam  dewan  direksi,  yang  akan  membuat  kinerjanya  menjadi  lambat,  selain  itu  sedikitnya  jumlah  dewan  direksi membuat perusahaan memiliki jaringan yang terbatas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kong (2021).
H1a  : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap mengungkapkan kebijakan antikorupsi
Peraturan  OJK  No.  33/PJOK  04.2014  mengenai  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  Emiten  atau  Perusahaan  Publik mendefinisikan komisaris independen sebagai anggota dari dewan komisaris yang tidak berasal dari dalam perusahaan dan  tidak  berkaitan  dengan  anggota  dewan  komisaris  lainnya,direksi,  maupun  pemegang  saham  pengendali  baik secara  keuangan,  kepengurusan,  maupun  kepemilikan  saham.  Dewan  komisaris  independen  berperan  memastikan penerapan GCG dalam perusahaan termasuk mendorong manajer meningkatkan lingkungan bisnis yang sehat salah satunya  dengan  mengungkapkan  informasi  kebijakan  anti  korupsi.  Semakin  independen  dewan  komisaris  maka semakin  besar  kemungkinan  perusahaan  mewujudkan  trasnparansi  sebagai  asas  GCG.  Berdasarkan  konsep  teori agensi, dengan penerapan tata kelola yang baik dan dipastikan oleh dewan komisaris yang independen maka agency problem dapat dihindari. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Healy & Serafeim (2016).

## H1b :Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  anggota  Komite  Audit  harus  melakukan  koordinasi  antar  anggota  dan  membahas temuan-temuan dari pengawasan, serta analisis yang dilakukan terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Menurut Peraturan  OJK  No.55/POJK.04/2015  Komite  Audit  wajib menyelanggarakan  rapat  Komite  Audit  guna  melakukan pengawasan serta monitoring laporan keuangan yang akan disajikan. Tingginya intensitas rapat yang diselenggarakan diharapkan  akan  dapat  meningkatkan  fungsi  pengawasan  dan  monitoring  Komite  Audit  sehingga  mendorong
Good Corporate Governance :
- Ukuran Dewan Direksi
- Independensi Dewan Komisaris
- Frekuensi Rapat Komite Audit
- Komite Tata Kelola
Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi
Reputasi Auditor

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan antikorupsi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kong (2021).
H1c  : Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi
Komite  tata  kelola  yang  merupakan komite  yang  anggotanya  berasal  dari  dewan  direksi  perusahaan  dan  memiliki tujuan  yakni  memastikan  perusahaan  dalam  melakukan  usahanya  sesuai  dengan  aturan  tata  kelola  yang  telah diterapkan.  Sesuai  dengan  konsep  teori  agensi,  dalam  suatu  praktik  keagenan,  dimungkinkan  adanya  asimetri informasi yang dapat memberi celah terjadinya fraud seperti korupsi. Untuk mencegah terjadinya asimetri informasi tersebut,  tentunya  dibutuhkan  penerapan  tata  kelola  yang  baik  disertai  dengan  komite  yang  berfungsi  memastikan penerapan tata kelola tersebut.  Komite tata kelola juga bertugas untuk memberikan  saran dan rekomendasi kepada manajemen perusahaan mengenai perbaikan tata kelola perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan  meminimalkan  risiko  yang  dihadapi.  Sejalan  dengan  asas  transparansi  dari  Good  Corporate  Governance,  tata kelola yang baik akan tercermin pada pengungkapan informasi yang relevan dan mudah diakses, sehingga perusahaan dengan komite tata kelola memiliki kecendurungan untuk melakukan pengungkapan informasi salah satunya adalah kebijakan anti korupsi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malau (2017).

## H1d  :Komite tata kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi
Pengukuran reputasi auditor dicerminkan pada ukuran kantor akuntan publik. Apabila KAP yang mengaudit tergolong sebagai Big 4 maka menunjukkan reputasi yang lebih meyakinkan dan berkualitas daripada KAP yang tidak tergolong sebagai  Big  4.  Perusahaan  yang  memiliki  reputasi  baik  akan  lebih  terdorong  melakukan  pengungkapan  informasi terutama  yang  berkaitan  dengan  upaya  pencegahan  korupsi.  Hal  ini  dikarenakan  KAP  Big  4  menjunjung  tinggi pemberantasan  korupsi  sehingga  berpengaruh  pada  pengungkapan  kebijakan  antikorupsi  yang  dilakukan  oleh kliennya. Berdasarkan konsep teori agensi, auditor eksternal dapat menjadi pihak ketiga dalam upaya penerapan GCG untuk  menyelesaikan  agency problem  yang  mungkin  terjadi,  dan  dapat  melihat  segala kemungkinan  auditor untuk menemukan  kesalahan  seperti  pelanggaran  yang  ditemukan  pada  laporan  keuangan  didalam  sistem  akuntansi kliennya. Dewi (2021) juga menyatakan bahwa KAP Big 4 telah menuntut perusahaan yang menjadi kliennya untuk lebih kuat dalam mengungkapan kebijakan anti korupsi demi melindugi reputasi KAP  Big 4 tersebut terutama dari ancaman-ancaman litigasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartomo (2019).
H2 :Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapkan kebijakan antikorupsi

## 2.2 Desain Penelitian

## 2.2.1 Populasi dan Sampel
Pada  penelitian  ini,  populasinya  adalah  semua  perusahaan  yang  telah  terdaftar  dalam  Bursa  Efek  Indonesia  pada periode 2019-2021. Sampel dari populasi ini akan diambil dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu metode  pengambilan  sampel  dengan  dibatasi  oleh  ketentuan  tertentu,  dalam  penelitian  ini,  ketentuan-ketentuan tersebut:  (1)  Perusahaan  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2019-2021,  (2)  Perusahaan  menyediakan kelengkapan data yang dibutuhkan.
Tabel 1. Sampel Penelitian 2019  2020  2021  Total Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021 527 608 661 1796 Perusahaan tidak menyediakan kelengkapan data yang diperlukan (21) (17) (19) (57) Total 506 591 642 1739

## 2.2.2 Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data kuantitatif  dengan berdasarkan  pada  data  sekunder  yaitu  data yang  bersifat tidak langsung dan melalui perantara. Pada penelitian ini data akan diambil dari Laporan tahunan pada perusahaan yang  terdaftar  di  BEI  tahun  2019-2021  yang  dapat  diunduh  dari  website  perusahaan  maupun  website  Bursa  Efek Indonesia.

## 2.2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Pengungkapan  kebijakan  anti  korupsi  merupakan  bentuk  transparansi  untuk  menanggulangi  antikorupsi,  dan pengukurannya menggunakan variabel dummy 1 (satu) dan 0 (nol).

## 2.2.3.1 Ukuran Dewan Direksi
Ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme Corporate Governance yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan, dan pengukurannya menggunakan jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan.

## 2.2.3.2 Independensi Dewan Komisaris
Independensi  dewan  komisaris  merupakan  cerminan  dari  dewan  komisaris  yang  tidak  memiliki  hubungan  dengan pemegang saham dan perusahaan itu sendiri baik secara bisnis maupun kekeluargaan. Pengukurannya menggunakan:

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
𝐼𝑁𝐷𝑃 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 (1)

## 2.2.3.3 Frekuensi Rapat Komite Audit
Frekuensi  rapat  Komite  Audit  merupakan  jumlah  rapat  Komite  Audit  yang  dilakukan  pada  periode  tertentu,  dan pengukurannya menggunakan cara menghitung jumlah rapat yang diselenggrakan Komite Audit dalam satu tahun.

## 2.2.3.4 Komite Tata Kelola
Komite  tata  kelola  merupakan  komite  yang  bertujuan  memastikan  bahwa  perusahaan  telah  menjalankan bisnisnya sesuai dengan tata kelola yang berlaku, dan pengukurannya menggunakan variabel dummy 1 (satu) dan 0 (nol).

## 2.2.3.5 Reputasi Auditor
Reputasi  auditor  menjadi  peluang  bagi  auditor  dalam  penemuan  bukti  dan  pengungkapan  secara  transparan  atas pelanggaran klien. Menurut DeAngelo (1981), layanan auditor dari KAP Big 4 lebih berkualitas daripada Non-Big 4. Pengukuran reputasi auditor dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel dummy yaitu kode 1 akan diberikan jika perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 dan kode 0 akan diberikan jika perusahaan diaudit oleh KAP Non-Big 4.

## 2.2.4 Uji Kelayakan Model Regresi Logistik
Uji kelayakan ini bertujuan memastikan ketepatan dan kemampuan model regresi dalam menjelaskan data penelitian. Pengujian yang dilakukan adalah menguji hipotesis null menggunakan Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test. Apabila pengujian ini menunjukkan tingkat alfa senilai kurang dari 0,05 atau 5% maka dapat diartikan bahwa model regresi  logistik  belum  memiliki  kemampuan  yang  cukup  dalam  menjelaskan  data  penelitian  dan  begitupula sebaliknya.

## 2.2.5 Analisis Regresi Logistik
Dalam  penelitian  ini,  uji  hipotesis  akan  dilakukan  dengan  analisis  regresi  logistik  dikarenakan  variabel  dependen dalam  penelitian  ini  disajikan  dengan  data  yang  terdiri  atas  dua  kategori  yaitu  perusahaan  yang  cenderung mengungkapkan kebijakan anti korupsi dan perusahaan yang cenderung tidak menungkapkan kebijakan anti korupsi. Berikut model regresi yang digunakan :
Ln 𝑝 𝑝−1 = 𝜶 + 𝜷𝟏 DD + 𝜷𝟐 DK + 𝜷𝟑 KA + 𝜷𝟒 TK + 𝜷 5RA + 𝒆 (2)
Keterangan:
Ln 𝑝 𝑝−1 : Pengungkapan kebijakan anti korupsi ( 0 = cenderung tidak mengungkapkan  kebijakan anti korupsi; 1 = cenderung mengungkapkan kebijakan anti korupsi) 𝛼 : Koefisiensi Regresi Konstanta ß1 – ß5   : Koefisien Variabel Independen DD : Ukuran Dewan Direksi DK : Independensi Dewan Komisaris KA : Frekuensi Rapat Komite Audit TK : Komite Tata Kelola RA : Reputasi Auditor 𝒆 : Error

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil
Berdasarkan  tabel  1  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  dari  1734  perusahaan,  ada  sebanyak  714  perusahaan  tidak mengungkapkan  kebijakan  antikorupsi  (41,2%)  dan  sebanyak  1020  perusahaan  telah  melakukan  pengungkapan kebijakan  antikorupsi  (58,8%).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  selama  periode  2019-2021,  perusahaan  yang cenderung melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi sudah lebih banyak dibandingkan perusahaan yang belum melakukan  pengungkapan  kebijakan  antikorupsi.  Selain  itu  dari  1734  perusahaan,  ada  sebanyak  1516  perusahaan tidak memiliki komite tata kelola dalam struktur organisasinya (87,4%) dan sebanyak 218 perusahaan telah memiliki komite tata kelola dalam struktur organisasinya (12,6%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2019-2021, perusahaan yang telah memiliki komite tata kelola masih relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komite tata kelola.Untuk reputasi auditor dapat diketahui bahwa dari 1734 perusahaan, maka sebanyak 1222 perusahaan  tidak  bekerja  sama  dengan  auditor  dari  KAP  Big-4  (70,5%)  dan  sebanyak  512  perusahaan  telah bekerjasama dengan auditor dari KAP Big-4 untuk mengaudit laporan keuangannya (29,5%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2019-2021, jumlah yang lebih sedikit dimiliki oleh perusahaan dengan kualitas audit yang lebih baik atau telah diaudit oleh KAP Big-4.

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Tabel 2. Statistik Deskriptif (1)
Berdasarkan tabel 2 tersebut, dapat diketahui bahwa dari 1734 perusahaan, ada sebanyak 714 perusahaan tidak mengungkapkan  kebijakan  antikorupsi  (41,2%)  dan  sebanyak  1020  perusahaan  telah  melakukan  pengungkapan kebijakan  antikorupsi  (58,8%).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  selama  periode  2019-2021,  perusahaan  yang cenderung melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi sudah lebih banyak dibandingkan perusahaan yang belum melakukan  pengungkapan  kebijakan  antikorupsi.  Selain  itu  dari  1734  perusahaan,  ada  sebanyak  1516  perusahaan tidak memiliki komite tata kelola dalam struktur organisasinya (87,4%) dan sebanyak 218 perusahaan telah memiliki komite tata kelola dalam struktur organisasinya (12,6%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2019-2021, perusahaan yang telah memiliki komite tata kelola masih relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komite tata kelola.Untuk reputasi auditor dapat diketahui bahwa dari 1734 perusahaan, maka sebanyak 1222 perusahaan  tidak  bekerja  sama  dengan  auditor  dari  KAP  Big-4  (70,5%)  dan  sebanyak  512  perusahaan  telah bekerjasama dengan auditor dari KAP Big-4 untuk mengaudit laporan keuangannya (29,5%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2019-2021, jumlah yang lebih sedikit dimiliki oleh perusahaan dengan kualitas audit yang lebih baik atau telah diaudit oleh KAP Big-4.
Tabel 3. Statistik Deskriptif (2) Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Ukuran Dewan Direksi 1734 3,000 14,000 5,472 2,634 Frekuensi Rapat Komite Audit 1734 1,000 52,000 7,466 3,140 Independensi Dewan Komisaris 1734 0,000 1,000 0,447 0,123 Valid N (listwise) 1734
Berdasarkan  tabel  3  tersebut,  variabel  ukuran  dewan  direksi  memiliki  nilai  minimum  3,000  dan  nilai maksimum sebesar 14,000. Artinya jumlah anggota dewan direksi minimum 3 orang dan maksimum 14 orang. Nilai rata-rata  5,472  berarti  rata-rata  jumlah  anggota  dewan  direksi  sebanyak  5  orang.  Untuk  variabel  frekuensi  rapat Komite  Audit  memiliki  nilai  minimum  sebesar  1,000.  Artinya  frekuensi  rapat  Komite  Audit  dalam  penelitian  ini minimum adalah 1 kali, Nilai maksimum penelitian ini sebesar 52,000. Artinya frekuensi rapat Komite Audit dalam penelitian ini maximum adalah 52 kali. Nilai rata-rata sebesar 7,466 berarti rata-rata frekuensi rapat Komite Audit sebanyak  7  kali.  Sedangkan  untuk  variabel  independensi  dewan  komisaris  memiliki  nilai  minimum  independensi dewan komisaris sebesar 0,000. Hal ini dikarenakan terdapat perusahaan yang tidak memiliki komisaris independen, dan hanya memiliki 1 presiden komisaris dan 1 komisaris tanpa mencatatakan keberadan dewan komisaris independen dalam  perusahaannya.  Kemudian  nilai  maksimal  independensi  dewan  komisaris  adalah  sebesar  1,000,  hal  ini mengindikasikan  bahwa  seluruh  dewan  komisaris  dalam  perusahaan  sekaligus  juga  menjabat  sebagai  komisaris independen. Untuk nilai rata-rata dari variabel independensi dewan komisaris adalah 0,447 yang berarti perusahaan yang termasuk dalam data penelitian ini rata-rata memiliki 44,7% komisaris independen dari total dewan komisaris dalam perusahaan dan standar deviasi dari independensi dewan komisaris ini adalah sebesar 0,123 atau lebih kecil dari nilai rata-rata independensi dewan komisaris, hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran data sampel tidak terlalu bervariasi atau dapat dikatakan hampir sama.

## 3.1.1 Uji Kelayakan Model Regresi
Uji kelayakan ini bertujuan memastikan ketepatan dan kemampuan model regresi dalam menjelaskan data penelitian. Uji  kelayakan  model  regresi  logistik  menggunakan  Chi-Square  Goodness-of-Fit  Test.  Apabila  pengujian  ini menunjukkan tingkat alfa kurang dari 0,05 atau 5%  maka dapat diartikan bahwa model regresi logistik telah memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan data penelitian dan begitupula sebaliknya. Berikut hasil dari uji kelayakan keseluruhan model regresi menggunakan Chi-Square Goodness-of-Fit Test :
Tabel 4. Uji Kelayakan Model Regresi
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square Df Sig. Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi Frequency Percent Valid Percent Valid Tidak 714 41,2 41,2 Ya 1020 58,8 58,8 Total 1734 100,0 100,0 Komite Tata Kelola Valid Tidak 1516 87,4 87,4 Ya 218 12,6 12,6 Total 1734 100,0 100,0 Reputasi Auditor Valid Tidak 1222 70,5 70,5 Ya 512 29,5 29,5 Total 1734 100,0 100,0

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Step 1 Step 258,668 5 0,000 Block 258,668 5 0,000 Model 258,668 5 0,000
Berdasarkan tabel 4  tersebut, maka terlihat bahwa dalam penelitian ini, signifikansi menunjukkan 0,000 yang berarti  lebih  kecil  dari  tingkat  alfa  0,05  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  model  regresi  logistik  telah  memiliki kemampuan yang layak dalam menjelaskan data penelitian dan dapat melanjutkan proses pengujian selanjutnya.

## 3.1.2 Uji Kelayakan Keseluruhan Model Regresi
Pengujian yang dilakukan adalah menguji hipotesis null menggunakan Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test. Apabila pengujian ini menunjukkan tingkat alfa senilai kurang dari 0,05 atau 5% maka dapat diartikan bahwa model regresi  logistik  belum  memiliki  kemampuan  yang  cukup  dalam  menjelaskan  data  penelitian  dan  begitupula sebaliknya.  Berikut  hasil  dari  uji  kelayakan  keseluruhan  model  regresi  menggunakan  Hosmer  and  Lemeshow Goodness-of-Fit Test :
Tabel 5. Uji Kelayakan Keseluruhan Model Regresi Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square Df Sig. 1 15,148 5 0,057
Berdasarkan tabel 5 tersebut, maka terlihat bahwa dalam penelitian ini, signifikansi menunjukkan 0,057 yang berarti  lebih  besar  dari  tingkat  alfa  0,05  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  model  regresi  logistik  telah  memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan keseluruhan data penelitian.

## 3.1.3 Uji Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi dapat menggunakan uji Nagelkerke R 2 yang akan menginformasikan besarnya kemampuan variabel independen dalam penelitian ini dalam keterkaitannya terhadap variabel dependen apabila terdapat dua atau lebih variabel independen dalam penelitian. Berikut hasil dari uji koefisien determinasi :
Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 1 2063,740 a 0,162 0,169
a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.
Berdasarkan  tabel  6  tersebut,  maka  terlihat  bahwa  dalam  penelitian  ini,  nilai  Nagelkerke  R  Square menunjukkan 0,169 atau 16.9%, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini  dalam  kaitannya  terhadap  variabel  dependen  adalah  sebesar  16,9%.  Sedangkan  sebesar  83,1%  yaitu  sianya dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar penelitian.

## 3.1.4 Uji Ketepatan Pengklasifikasian
Dari  hasil  uji ketepatan  pengklasifikasian,  dapat  diketahui bahwa  nilai  persentase keseluruhan  dari  output  tersebut adalah sebesar 72,1% yang mengindikasikan bahwa menurut model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini, rata-rata ketepatan pengklasifikasian data cukup tinggi.

## 3.1.5 Uji Hipotesis
Dari hasil uji hipotesisnya terlihat bahwa:
Tabel 7. Uji Hipotesis Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig Sig/2 Step 1 a Ukuran dewan direksi 0,803 0,175 0,540 1 0,000 0,000 Independensi dewan komisaris 0,475 0,438 1,079 1 0,284 0,144 Frek rapat komite audit 9,844E-5 0,000 0,082 1 0,355 0,177 Komite tata Kelola 1.338 0,223 38,464 1 0,000 0,000 Reputasi auditor 0,478 0,121 15,555 1 0,000 0,000 Constant -1,657 0,249 39,589 1 0,000 0,000
a. Variable (s) entered on step 1: Ukuran Dewan Direksi, Independensi Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Komite Audit, Komite Tata Kelola, Reputasi Auditor

## Journal of Trends Economics and Accounting Research

## 3.2 Pembahasan

## 3.2.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi
Hasil  penelitian  mendapatkan  bahwa  ukuran  dewan  direksi  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pengungkapan kebijakan  antikorupsi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  anggota  dewan  direksi  yang  lebih  banyak  akan memungkinkan  lebih mudahnya dalam  menyusun kebijakan terhadap  kebijakan anti korupsi. Dengan jumlah yang relatif lebih besar, maka keputusan yang diambil oleh direksi tidaklah terfokus pada satu pihak saja. Jumlah direksi yang banyak umumnya direalisasikan pada penempatan setiap direksi pada bidang-bidang tertentu sehingga setiap direksi  memiliki  tugas  dan  wewenang  yang  lebih  terfokus  sehingga  kebijakan  anti  korupsi  menjadi  prioritas  juga. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian Malau (2017).

## 3.2.2 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi
Hasil  dari  pengujian  tersebut  mengindikasikan  bahwa  perbandingan  antara  jumlah  dewan  komisaris  independen dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Meskipun  dengan  adanya  dewan  komisaris  independen  dalam  proporsi  dewan komisaris, maka  conflict  interest dapat teratasi dan pihak direksi dapat mengambil keputusan secara lebih objektif sehingga  dapat  meningkatkan  transaparansi  dalam  tata  kelola  perusahaan  serta  mencegah  adanya  celah  tindakan korupsi, namun dalam penelitian ini, uji hipotesis menunjukkan hal yang berbeda.
Hal ini mungkin dikarenakan dewan komisaris independen belum banyak berperan dalam pengungkapan kebijakan antikorupsi  yang  dilakukan  perusahaan.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penelitian Ariawan & Umar (2022).

## 3.2.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi
Hasil pengujian menunjukkan frekuensi rapat Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi. Dalam  melaksanakan  tugasnya,  anggota  Komite  Audit  harus  melakukan  koordinasi  antar  sesama  anggota  dan membahas  temuan-temuan  dari  pengawasan  dan  analisis  yang  dilakukan  terkait  dengan  kebijakan  antikorupsi  di perusahaan.  Tingginya  intensitas  rapat  yang  diselenggarakan  seharusnya  akan  membuat  proses  pengawasan  dan monitoring menjadi lebih baik, sehingga kebijakan antikorupsi bisa dijalankan dan diungkapkan dengan baik. Hasil temuan  yang  tidak  konsisten  mengisyaratkan  bahwa  hubungan  antara  frekuensi  rapat  Komite  Audit  dengan pengungkapan kebijakan antikorupsi dipengaruhi oleh variabel lain.  Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian Malau (2017).

## 3.2.4 Pengaruh Komite Tata Kelola Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi
Keberadaan komite tata kelola mempunyai kecenderungan untuk mengungkapkan kebijakan antikorupsi. Komite tata kelola  merupakan  komite  yang  anggotanya  berasal  dari  dewan  direksi  perusahaan  dan  memiliki  tujuan  yakni memastikan perusahaan dalam melakukan usahanya sesuai dengan aturan tata kelola yang telah diterapkan sehingga sangat  penting  adanya  komite  tata  kelola  dalam  suatu  perusahaan.  Dengan  adanya  komite  tata  kelola,  maka pengungkapan  kebijakan  antikorupsi  sebagai  salah  satu  cerminan  tata  kelola  yang  baik  dapat  lebih  cenderung dilakukan  oleh  perusahaan.  Selain  itu,  Komite  tata  kelola  dalam  tugasnya  memastikan  bahwa  organisasi  tersebut beroperasi  secara  transparan,  akuntabel,  adil,  dan  berkelanjutan.  Komite  tata  kelola  membantu  organisasi  untuk mengembangkan dan memperbaiki kebijakan, prosedur, dan praktik yang terkait dengan tata kelola. Dengan demikian, komite  tata  kelola  berperan  penting  dalam  memastikan  bahwa  organisasi  tersebut  dapat  beroperasi  secara  efektif, efisien, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terkait. Komite tata kelola biasanya terdiri dari anggota-anggota yang independen dan memiliki keahlian di bidang-bidang yang relevan dengan tata kelola perusahaan, seperti keuangan, hukum, atau manajemen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Malau (2017).

## 3.2.5 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi
Apabila  KAP  yang  mengaudit  tergolong  sebagai  Big  4  maka  menunjukkan  reputasi  yang  lebih  meyakinkan  dan berkualitas daripada KAP yang tidak tergolong sebagai Big 4. Perusahaan yang menggunakan KAP yang baik akan lebih terdorong melakukan pengungkapan informasi terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Hal ini  dikarenakan  KAP  Big  4  menjunjung  tinggi  pemberantasan  korupsi  sehingga  berpengaruh  pada  pengungkapan kebijakan  antikorupsi  yang  dilakukan  oleh  kliennya.  KAP  Big  4  memiliki  standar  mutu  internasional    yang dipergunakan untuk seluruh afiliasi yang ada di berbagai negara. Standar mutu internasional akan menuntut KAP Big 4 melakukan pengungkapan lebih banyak ketika proses audit, salah satunya yaitu pengungkapan anti korupsi. Selain itu untuk mengurangi risiko ligitasi dan melindungi reputasi perusahaan, KAP Big 4 menuntut untuk mengungkapkan standar  anti  korupsi  yang  jauh  lebih  kuat  pada  perusahaan  yang  diaudit.  KAP  Big  4  mendorong  perusahaan  yang diauditnya  untuk  menyadari  dan  lebih  peduli  dengan  anti  korupsi  dan  bagaimana  mengungkapnya  dalam  laporan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hartomo (2019).

## Journal of Trends Economics and Accounting Research

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua elemen good corporate governance berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Independensi dewan komisaris, komite tata Kelola, dan reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Sedangkan ukuran dewan direksi dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kebijakan antikorupsi. Dengan jumlah yang relatif lebih besar, maka keputusan yang diambil oleh direksi tidaklah terfokus pada satu pihak saja. Jumlah direksi yang banyak umumnya direalisasikan pada penempatan setiap direksi pada bidang-bidang tertentu sehingga setiap direksi memiliki tugas dan wewenang yang lebih terfokus termasuk dalam menerapkan kebijakan anti korupsidi perusahaan. Dengan ditambah  dukungan  dari  adanya  komite  tata  kelola,  maka  pengungkapan  kebijakan  antikorupsi  sebagai  salah  satu cerminan tata kelola yang baik dapat lebih cenderung dilakukan oleh perusahaan. Selain itu KAP Big 4 akan menuntut perusahaan yang menjadi kliennya untuk lebih kuat dalam mengungkapan kebijakan anti korupsi demi melindungi reputasi KAP Big 4 tersebut terutama dari ancaman-ancaman litigasi. Adapun beberapa saran untuk dipertimbangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti resiko industri, ukuran perusahaan, ataupun  kualitas  laporan  keuangan  agar  dapat  memberikan  variasi  yang  baru  yang  mungkin  akan  memberikan wawasan baru pula bagi peneliti selanjutnya. Selain itu dalam penelitian ini, terlihat bahwa frekuensi perusahaan yang tidak  mengungkapkan  kebijakan  antikorupsi  masih  tinggi  yang  mencerminkan  rendahnya  kesadaran  transparansi dalam  dunia  bisnis  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  alangkah  baiknya  perusahaan-perusahaan  terbuka  lebih  peka  dan sadar akan pentingnya mengungkapkan kebijakan antikorupsi untuk mencegah tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam perusahaan itu sendiri dan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata publik.

## REFERENCES
Aclc.kpk.go.id. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi. Diakses pada 29 Juni 2020, dari https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya- dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi
Afzali, Mansoor, Gonul Colak, Mengchuan Fu. (2021). Economic Uncertainty and Corruption: Evidence from Public and Privat Firms. Journal of Financial Stability., 57 (2021), 1-21.
Ariawan, I. P., & Umar, H. (2022). Pengaruh Pengungkapan Praktek Anti Korupsi Pada Sustainability Report Terhadap Going Concern Dengan Composite Gcg SpsPerbanas.Ac.Id.http://www.spsperbanas.ac.id/jrpma/index.php/jrpma/article/download/126/59 Barkemeyer, R., Preuss, L., & Lee, L. (2015). Corporate reporting on corruption: An international comparison. Accounting Forum,
39(4), 349–365
Cahaya, F. R., Porter, S., Tower, G., & Brown, A. (2017). Coercive pressures on occupational health and safety disclosures. Journal of Accounting in Emerging Economies, 7(3), 318–336.
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of accounting and economics, 3(3), 183-199. Hartomo, O. D. (2019). Anteseden Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Kajian Akuntansi, 3(2), 196. https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.2919
Healy, P. M., & Serafeim, G. (2016). An analysis of firms’ self-reported anticorruption efforts. Accounting Review, 91(2), 489– 511. https://doi.org/10.2308/accr-51191
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.
Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, 30. Diakses dari http://www.gmfaeroasia.co.id/wp-content/uploads/bsk-pdf- manager/42_PEDOMAN_GCG_INDONESIA_2006.PDF
Kong, Dongmin,  Yijia Shu, Yanan Wang (2021). Corruption and Corruption Social Responsibility: Evidence from Quasi-Naturak Experiment in China. Journal of Asian Economics, 75 (2021), 1-16.
Malau,  M.  (2017).  Analisis  Tata  Kelola,  Jaminan  Eksternal,  Karakteristik  Perusahaan  Dan  Kebangkrutan  Terhadap  Laporan Keberlanjutan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia). Fundamental Management Journal, 2(2), 47-55.
Masud,  Md.  Abdul  Kaium,  Mahfuzur  Rahman,  Md.  Harun  Ur  Rashid  (2022).  Anti-Corruption  Disclosure,  Corporate  Social Expenditure and Political Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Bangladesh. Sustainalibity Journal, 14, 6140, 1-20.
Mulyono, H. A. D., & Raharja, S. (2023). Determinan Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi. E-Jurnal Akuntansi, 33(2), 515. https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p16
Nasir, A., Ilham, E., & Utara, V. I. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability  Report  Pada  Perusahaan  Lq45  Yang  Terdaftar.  Jurnal  Ekonomi,  22,  1–18.  Diakses  dari https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/2053
Nobanee, Haitham. (2020). Does Anti-Corruption Disclosure Affect Banking Performance? Journal of Financial Crime, Emerald Publishing Limited.
Sari,  T.  K.,  Cahaya,  F.  R.,  &  Joseph,  C.  (2020).  Coercive  Pressures  and  Anti-corruption  Reporting:  The  Case  of  ASEAN Countries. Journal of Business Ethics, 1-17.
Supriyanto,  T.  L.  P.  (2019). Pengaruh  Praktik  Good  Corporate  Governance,  Tingkat  Kepemilikan  Pemerintah  Dan  Kekuatan Dewan Direksi Terhadap Pelaporan Anti Korupsi Pada Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
Tirtasari, O. D. H. (2019). Pengaruh GCG Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi. Αγαη, 8(5), 55.

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Transparency.org. (2022). Corruption Perceptions Index 2022. Diakses pada 2 Februari 2023, dari https://www.transparency.org/en/countries/indonesia
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Zhao, Renjie, Jie Chen, Chen Feng, Shihu Zhong. The Impact of Anti-Corruption Measures on Land Supply and the Associated Implications: The Case of China. Land Use Policy, 95 (2020).