## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Asas Nebis In Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum
Melin Simorangkir, Anita Afriana, Sherly Ayuna Putri Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Email Korespondensi: melinsimorangkir01@gmail.com

## ABSTRAK
Pada  Putusan  Nomor  295/Pdt.G/2018/PN.Mdn  dan  Putusan  Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg,  yang  mana  pada  kedua  putusan  tersebut  Penggugat mengajukan  gugatan  untuk  kedua  kalinya.  Namun,  terdapat  inkonsistensi  hakim dalam  memutuskan  gugatan nebis  in  idem pada  perkara  perceraian  yang  pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan  dan  alasan  perceraian  dalam  UU  Perkawinan  serta  penerapan  asas nebis in idem pada perkara gugatan cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap dan  diajukan  kembali  dihubungkan  dengan  kepastian  hukum.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  pendekatan  yuridis  normatif,  yang  mana objek dari penelitian ini akan diteliti dan dianalisis dengan mengedepankan norma serta asas yang terdapat dalam hukum positif berupa data sekunder dan dilengkapi data  primer.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  pada  putusan  yang  menjadi  objek penelitian  telah  memenuhi  alasan  perceraian  yang  sesuai  dengan  hukum  positif dan  terdapat  inkonsistensi  dalam  penerapan  asas nebis  in  idem pada  putusan tersebut, yang mana Majelis Hakim pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn tidak  mengabulkan  gugatan  yang  diajukan  untuk  kedua  kalinya  karena mengandung unsur nebis in idem berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata dan SEMA Nomor  3  Tahun  2002,  sedangkan  Majelis  Hakim  pada  Putusan  Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg mengabulkan gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya yang  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  110/K/KG/1992 tanggal  23  Juli  1993  yang  dijadikan  pula  sebagai  rujukan  dalam  Rapat  Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2007.
Kata Kunci: Gugatan, Asas Nebis In Idem , Kepastian Hukum

## ABSTRACT
In  Judgment  Number  295/Pdt.G/2018/PN.Mdn  and  Judgment  Number 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg, which in both rulings plaintiffs filed a lawsuit for the second time. However, there are inconsistencies among judges in deciding nebis in idem lawsuit  in  divorce  cases  which  ultimately  causes  legal  uncertainty.  This  research discusses the arrangements and reasons for divorce in the Marriage Law  and the application of the principle of nebis in idem to divorce lawsuits that have permanent legal force and are re-filed in connection with legal certainty. The method used in this research is in the form of a normative juridical approach, where the object of this research will be researched and analyzed by prioritizing the norms and principles contained in positive law in the form of secondary data and equipped with primary data. The results of this research are in the ruling that is the object of research has fulfilled the reasons for divorce by positive law and there are inconsistencies in the application  of  the  principle  of  nebis  in  idem  in  the  decision,  which  the  Panel  of Judges in Decision Number 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn did not grant the lawsuit filed a second time because it contains an element of nebis in idem based on Article 1917 of the Civil Code and SEMA Number 3 of 2002, while the Panel of Judges in Decision Number  159/Pdt.G/2019/PN.Bdg  granted  the  lawsuit  filed  for  the  second  time based  on  the  Jurisprudence  of  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of  Indonesia Number 110 / K / KG / 1992 dated July 23, 1993, which was also used as a reference in the National Working Meeting of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in 2007.
Keywords: Lawsuit, Nebis In Idem Principle, Legal Certainty.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum merupakan sebuah aturan yang di dalamnya  memuat  perintah  dan  norma  yang  tidak  terlepas  dari  kehidupan masyarakat.  Sesuai  perkembangan  zaman,  hukum  itu  akan  tumbuh  dan berkembang di tengah masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum  sebagai  keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  yang  tidak  hanya mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, melainkan meliputi lembaga- lembaga dan proses-proses di dalamnya. 29
29 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Aried  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu  Pengenalan  Pertama  Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , Buku I, Cetakan Keempat, Bandung: PT Alumni, 2016, hlm. 4.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Segala  persoalan  yang  terjadi  di  masyarakat  memiliki  aturannya  masing- masing,  seperti  halnya  hubungan  perkawinan.  Dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia, perkawinan merupakan peristiwa yang penting karena merupakan hak asasi  bagi  setiap  orang.  Dalam  hal  ini,  negara  Indonesia  perlu  mengatur pelaksanaan  perkawinan  itu  sendiri  yang  bertujuan  sebagai  landasan  hukum perkawinan. Peraturan tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang  dimuat  dalam  suatu  undang-undang  yang  sah  dan  berlaku  bagi  seluruh masyarakat Indonesia. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UU Perkawinan).
Ketentuan pada Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 30 Tujuan  perkawinan  sendiri  yaitu membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal.  Tanpa  adanya kesamaan  tujuan  tersebut  dapat  berakibat  terjadinya  hambatan-hambatan  pada kehidupan  berumah  tangga,  yang  akhirnya  dapat  terjadi  perselisihan  dalam hubungan  rumah  tangga  seperti  halnya  perceraian.  Perceraian  hakikatnya merupakan  suatu  proses  dimana  tidak  ditemukan  lagi  rasa  rukun  dan  harmonis dalam  hubungan  suami  istri  sehingga  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  maupun Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Menurut  hukum  acara  perdata,  pengertian  perceraian  yaitu  penghapusan perkawinan  dengan  putusan  hakim  atas  gugatan  yang  diajukan  oleh  salah  satu pihak  dalam  perkawinan  ini  yang  hanya  dapat  dilakukan  pada  saat  persidangan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua  belah  pihak.  Hal  ini  dijelaskan  pula  dalam  Pasal  39  UU  Perkawinan,  yang menyatakan bahwa:
1. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  setelah Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata  cara  perdamaian  didepan  sidang  Pengadilan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan tersendiri.
30 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Begitupun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang menguraikan alasan perceraian, sebagai berikut: 31
1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat,  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar kemampuannya;
3. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Asas-asas hukum acara perdata menjadi relevan sebagai pedoman bagi hakim dalam  memutus  perkara  gugatan  cerai  ketika  gugatan  perceraian  diajukan  ke Pengadilan. Para pihak yang bercerai baik suami dan istri mendaftarkan Penetapan Perceraian  kepada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  tempat  dimana diajukannya perceraian apabila gugatan perceraian dikabulkan oleh Pengadilan.
Permasalahan disini apabila gugatan perceraian yang diajukan untuk kedua kalinya oleh karena oleh Majelis Hakim baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi  maupun  Mahkamah  Agung  menolak  gugatan  perceraian  dikarenakan mengandung  unsur nebis  in  idem ,  sedangkan  pihak  yang  menjadi  Penggugat sudah  tidak  bisa  lagi  mempertahankan  perkawinannya  karena  rumah  tangganya sudah  tidak  rukun,  hal  ini  yang  akan  menambah  ketidakpastian  dalam  rumah tangga. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan kembali terhadap subjek serta objek yang sama, para pihak yang sama, dan materi pokok perkara yang sama di kemudian hari, sebagaimana diputus oleh pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  yang  mana  hal  tersebut  akan berbenturan dengan asas yang berlaku di Indonesia yaitu asas nebis in idem . 32
Asas nebis  in  idem menentukan  bahwa  hakim  tidak  boleh  mengadili  suatu perkara yang sama untuk kedua kalinya yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak boleh dirubah atau
31 Lihat Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
32 Djadja  S.  Meliala  dan  Nasar  Ambarita,  "Asas  Ne  Bis  In  Idem  (Apakah  Dapat  Diterapkan  dalam  Kasus Perceraian?)",  hlm.  7.,  diakses  dari  https://media.neliti.com/media/publications/12569-ID-azas-ne-bis- in-idem-apakah-dapat-diterapkan-dalam-kasus-perceraian.pdf pada 13 September 2021.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
diganggu  gugat. 33 Pengaturan  asas nebis  in  idem dapat  ditemukan  dalam  Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Selain pengaturan di dalam Pasal 1917 KUHPerdata, Mahkamah Agung juga pernah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2002 tentang  Penanganan  Perkara  yang  Berkaitan  dengan  Asas Nebis  In  Idem (SEMA Nomor 3 Tahun 2002) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang  Rumusan  Hukum  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 7 Tahun 2012) yang mengatur  lebih  lanjut  penerapan  asas nebis  in  idem pada  pengadilan  di  bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Suatu putusan hakim tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan, bahkan tidak mustahil  putusan  yang  sifatnya  memihak.  Oleh  karena  itu,  demi  keadilan  dan kebenaran setiap putusan, hakim perlu melakukan pemeriksaan ulang agar putusan tersebut  dapat  diperbaiki  tanpa  kesalahan.  Pada  hakikatnya  asas nebis  in  idem merupakan  bentuk  perwujudan  dari  tujuan  hukum,  yaitu  kepastian  hukum  di masyarakat.  Akan  tetapi  pada  kasus-kasus  tertentu,  asas nebis  in  idem justru menimbulkan  ketidakpastian  hukum  di  antara  para  pencari  keadilan,  khususnya dalam  perkara  perceraian  dengan  gugatan  cerai  yang  diajukan  kembali  setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penelitian ini pada dasarnya akan membahas mengenai penerapan asas nebis in  idem pada  perkara  perceraian.  Seperti  contoh  kasus  pada  Putusan  Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn, yang mana kehidupan rumah tangga Penggugat (suami) dan  Tergugat  (istri)  pada  awal  perkawinan  masih  dalam  keadaan  rukun  dan harmonis.  Namun,  sekitar  tahun  2011  tepatnya  setelah  kelahiran  anak  ke-4 (keempat), keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis  lagi,  yang  membuat  hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  sering mengalami  percekcokan,  sehingga  Penggugat  mengajukan  gugatan  kepada Tergugat. Dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn,  menyatakan  bahwa  gugatan  Penggugat  memenuhi unsur nebis  in  idem melalui  keberadaan  gugatan  cerai  yang  pernah  diajukan sebelumnya  dan  telah  berkekuatan  hukum  tetap  pada  Putusan  Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn. Pertimbangan hakim mengenai penerapan asas nebis in idem dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn didasarkan pada ketentuan Pasal  1917  KUHPerdata  dan  SEMA  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem . 34
Gugatan  perceraian  yang  diajukan  kembali  setelah  adanya  putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada beberapa kasus perceraian,
33 Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar,  "Asas Ne  bis  In  Idem Dalam  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum", Jurnal Yudisial , Volume 11, Nomor 1, April 2018, hlm. 24.
34 Lihat Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn.
sering  memiliki  tafsiran  berbeda  di  antara  hakim  yang  memutus,  seperti  halnya kasus dengan putusan menolak gugatan cerai oleh karena nebis in idem didasarkan pada pertimbangan hakim dengan dasar hukum pada Pasal 1917 KUHPerdata dan SEMA Nomor 3 Tahun 2002.
Terdapat  juga  kasus  pembanding  lainnya,  yaitu  Putusan  Nomor 159/Pdt.G/2019.PN.Bdg,  yang  mana  hakim  menerima  gugatan  Penggugat  yang menggugat cerai kembali berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007 yang menyatakan bahwa  dalam  perkara  sengketa  perkawinan  termasuk  perkara  hadhanah,  tidak berlaku asas nebis in idem . Berangkat dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat  inkonsistensi  dalam  penerapan  asas nebis  in  idem dalam  perkara perceraian. 35
Berdasarkan  dari  pemaparan  pada  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan sebelumnya,  maka  Penulis  mencoba  merumuskan  beberapa  permasalahan. Adapun  yang  menjadi  permasalahan  pada  penelitian  ini,  yaitu:  (1)  Bagaimana pengaturan dan alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan?  (2)  Bagaimanakah  perwujudan  dari  asas  sederhana,  cepat, dan  penerapan  asas  nebis  in  idem  pada  perkara  gugatan  cerai  yang  sudah berkekuatan  hukum  tetap  dan  diajukan  kembali  dihubungkan  dengan  kepastian hukum? Hal tersebut yang menjadikan Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut guna melaksanakan penulisan pada penelitian ini dengan judul: Asas nebis in idem dalam hukum acara perdata dikaitkan dengan gugatan perceraian yang diajukan kembali  setelah  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  dihubungkan  dengan kepastian hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  jenis  penelitian dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan dan doktrin-doktrin atau asas-asas  dalam  ilmu  hukum. 36 Sifat  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yang bersifat  kualitatif  adalah  penelitian  yang  mengacu  pada  norma  hukum  yang terdapat  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan pengadilan. 37 Penulis menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya dan  dianalisa  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  kemudian  menarik kesimpulan  dengan  cara  deduktif  yaitu  menarik  kesimpulan  dari  hal-hal  yang bersifat  umum  kepada  khusus.  Selanjutnya,  hasil  analisis  tersebut  akan  Penulis
35 Lihat Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg.
36 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 24.
37 Ibid., hlm. 105.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
kaitkan  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  untuk  menghasilkan  suatu penelitian obyektif yang menjawab permasalahan dalam penelitian.
Spesifikasi  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Penulis  merupakan  penelitian deskriptif  analitis.  Penelitian  deskriptif  analitis  yang  berarti  penelitian  ini menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau menggambarkan  secara  sistematis  terkait  fakta-fakta  atau  karakteristik  populasi tertentu  dalam  bidang  tertentu  secara  faktual  dan  cermat. 38 Melalui  penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran baik, jelas  dan  memberikan  data  yang  selengkap  mungkin  tentang  objek  yang  diteliti dan menganalisis beberapa putusan dalam perkara perceraian untuk mencari asas- asas  hukum  yang  dijadikan  sebagai  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  untuk mengadili  gugatan  penggugat  dalam  perkara  perceraian  yang  dianggap mengandung asas nebis in idem.
Pada  penelitian  ini,  Penulis  menggunakan  jenis  data  sekunder.  Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan  masalah  yang  sedang  diteliti,  penelitian  kepustakaan  dilakukan  untuk memperoleh  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier, sebagai berikut:
1. Bahan Hukum Primer
1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
6) Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang
7) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8) Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2002  tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil- hasil penelitian, hasil karya dari sarjana hukum, dan bahan acuan lainnya. 39
38 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 7.
39 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat, Cetakan  ke-16, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 13.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

## 3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  pelengkap  yang  memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah  kamus  umum,  kamus  hukum,  ensiklopedia,  indeks  kumulatif,  dan seterusnya. 40

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan dan Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Perkawinan  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia, terutama  dalam  pergaulan  hidup  masyarakat.  Perkawinan  itu  sendiri  dapat dipahami sebagai cara untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga, dimana  terdapat  pertalian  yang  sah  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan untuk waktu yang lama. 41
Tujuan  perkawinan  sendiri  yaitu  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal.  Akan  tetapi,  tidak  semua  rumah  tangga  dapat  mencapai kebahagiaan,  yang  akhirnya  berujung  pada  perceraian.  Perceraian  adalah pemutusan  tali  perkawinan  karena  suatu  sebab  yang  disahkan  oleh  keputusan hakim  atas  tuntutan  dari  salah  satu  pihak  atau  kedua  belah  pihak.  Perceraian tersebut  umumnya  terjadi  karena  ada  suatu  permasalahan  atau  alasan  yang melatarbelakanginya.
Dalam  pokok-pokok  hukum  perdata,  perceraian  adalah  penghapusan perkawinan  dengan  putusan  hakim  atau  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam perkawinan  itu.  Menurut  UU  Perkawinan  dan  peraturan  pelaksanaannya,  bahwa setiap  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan  sidang  pengadilan.  Dalam  UU Perkawinan mengenai uraian alasan-alasan perceraian yang dapat dijadikan dasar perceraian  dapat  dilihat  dalam  Penjelasan  Pasal  39  UU  Perkawinan  Jo.  Pasal  19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Merujuk pada alasan-alasan perceraian yang  terdapat  pada  Penjelasan  Pasal  39  UU  Perkawinan  Jo.  Pasal  19  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah  jika  antara  suami  dan  istri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan
40 Ibid.
41 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 23.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah tangganya. 42
Meskipun  perceraian  itu  dibenarkan  menurut  UU  Perkawinan,  namun  tidak dapat  dilakukan  secara  semena-mena.  Oleh  karena  itu,  perceraian  baru  dapat dilakukan  dengan  alasan-alasan  yang  sah  seperti  dijelaskan  pada  peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan, harus adanya alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, yang berarti bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
Hidup  rukun  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  mempengaruhi  terjadi  atau tidaknya suatu perceraian. Apabila dalam rumah tangga tidak bisa hidup rukun lagi, maka hal tersebut dapat juga dijadikan alasan dalam melakukan perceraian. Hal ini sebagaimana  terdapat  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat  dari  siapa  penyebab  percekcokan  atau  karena  salah  satu  pihak  telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan  atau tidak, karena hati kedua belah pihak pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak  tetap  utuh,  apabila  perkawinan  itu  tetap  dipertahankan,  maka  pihak  yang menginginkan  perkawinan  pecah,  tetap  akan  berbuat  yang  tidak  baik  agar perkawinan itu tetap pecah. 43
Berbeda  dengan  Yurisprudensi  tersebut,  UU  Perkawinan  lebih  cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun, apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan  dengan  cara kekeluargaan  oleh pihak-pihak yang  berperkara, maka jalan  terakhir  yang  dapat  ditempuh  yaitu  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan. Gugatan  tersebut  harus  diajukan  sesuai  dengan  kompetensi  absolut  dan kompetensi  relatif,  yakni  gugatan  perceraian  diajukan  oleh  suami  atau  istri  atau kuasanya  kepada  pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman tergugat.
UU  Perkawinan  pada  dasarnya  tidak  secara  detail  mengatur  mengenai perceraian. Sedangkan regulasi yang lebih detail mengatur perceraian dapat dilihat pada peraturan pelaksana dari UU Perkawinan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Pengajuan  gugatan  harus  diajukan  dengan  mendalilkan  alasan-alasan perceraian  sebagaimana  telah  diatur  dalam  UU  Perkawinan  agar  Majelis  Hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian tersebut. Sejalan dengan hal itu, terdapat
42 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim , Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 50.
43 Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Putusan yang telah mencantumkan alasan-alasan perceraian, namun Majelis Hakim menolak  gugatan  tersebut.  Hal  ini  terdapat  dalam  Putusan  Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn,  yang  diberlakukan  asas nebis  in  idem berdasarkan putusan  perkara  Nomor  271/Pdt.G/2015/PN.Mdn,  sehingga  Majelis  Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut.
Pada  awalnya,  Penggugat  mengajukan  gugatan  sebagaimana  telah  diputus dengan  Putusan  Nomor  271/Pdt.G/2015/PN.Mdn.  Putusan  tersebut  telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat. Hal ini dikarenakan dalam perkara tersebut telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.
Majelis  Hakim  dalam  memutuskan  untuk  mengabulkan  permohonan  cerai atau tidak yaitu dengan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin agar keputusan yang diambil benar-benar yang terbaik. Pada umumnya, tahapan awal pemeriksaan di  Pengadilan  yaitu  Majelis  Hakim  mengupayakan  perdamaian  antara  suami  dan istri yang akan bercerai. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang  menyatakan  bahwa  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Sidang Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Apabila terjadi perdamaian maka permohonan cerai itu dianggap batal dan suami isteri itu tetap menjadi suami isteri yang sah. 44
Perdamaian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi di luar  persidangan.  Pada  saat  tahapan  mediasi,  Penggugat  dan  Tergugat  tetap memiliki  keinginan  kuat  untuk  melakukan  perceraian,  sehingga  proses  mediasi tidak  berhasil  untuk  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat.  Namun  setelah tahapan  mediasi  selesai,  dan  sebelum  Majelis  Hakim  menjatuhkan  putusan, Penggugat  dan  Tergugat  ternyata  sudah  akur  dan  kembali  satu  rumah  serta melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis.
Permasalahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  telah  diselesaikan dengan  jalur  perdamaian.  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  akur  dan  sudah  satu rumah  dan  melakukan  hubungan  suami  istri  sebagaimana  layaknya  pasangan suami istri yang harmonis. Sehingga dengan adanya perdamaian tersebut,  maka tidak ada dasar ataupun alasan untuk dilakukannya perceraian.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".
44 Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Keadilan Progresif , Volume 5, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 122.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Oleh karena itu, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi di luar persidangan  dan  Majelis  Hakim  dalam  hal  ini  menolak  gugatan  Penggugat tersebut.
Walaupun  telah  terjadi  perdamaian  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  serta Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun permasalahan dalam rumah tangga kembali muncul sehingga Penggugat dan  Tergugat  secara  terus  menerus  mengalami  percekcokan  serta  pertengkaran dan tidak ada lagi kesepahaman untuk hidup rukun dalam rumah tangga selaku suami istri. Oleh karena itu, Penggugat kembali mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diputus dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn.
Dalam  Putusan  Nomor  295/Pdt.G/2018/PN.Mdn  dijelaskan  bahwa  keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasananya tidak lagi rukun dan harmonis, hubungan Penggugat dan Tergugat mengalami keributan, percekcokan, dimana perilaku  dan  perangai  Tergugat  kasar,  tidak  lagi  memperhatikan  rumah  tangga, mementingkan diri sendiri, Tergugat tidak mau mendengar perkataan Penggugat.
Dalam  hal  ini,  sudah  jelas  terdapat  pertengkaran  antara  Penggugat  dan Tergugat.  Akan  tetapi,  Majelis  Hakim  menolak  gugatan  Penggugat  karena sebelumnya  telah  terjadi  perdamaian  antara  Penggugat  dan  Tergugat.  Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut bertentangan dengan asas nebis in idem . Suatu gugatan dapat dinyatakan nebis in idem dalam  hal  telah  ada  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  sebelumnya  yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, tegasnya oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.
Penerapan  asas nebis  in  idem ini  telah  memberikan  dampak  hukum  yang buruk bagi pihak Penggugat. Walaupun telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan  Tergugat,  namun  hal  tersebut  tidak  menutup  kemungkinan  timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. Apabila asas nebis in idem ini terus dipaksakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah tercapai dikarenakan kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi.
Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut keadaan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sebagaimana  telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak  gugatan  Penggugat  tersebut.  Sudah  seharusnya  Majelis  Hakim mempertimbangkan  lebih  lanjut  mengenai  alasan  perceraian  dalam  perkara tersebut,  dimana  sudah  jelas  terbukti  bahwa  terdapat  pertengkaran  yang  terjadi secara  terus  menerus  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  tidak  lagi  bisa hidup  rukun.  Hal  ini  akan  menyebabkan  tidak  dapat  melakukan  perceraian sehingga berdampak pada kehidupan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat melakukan perkawinan lagi akibat dari ditolaknya gugatan perceraian tersebut.
Kasus  pembanding  lainnya  mengenai  alasan  perceraian  ini  terdapat  dalam Putusan  Nomor  159/Pdt.G/2019/PN.Bdg,  dimana  terjadi  percekcokan  antara Penggugat  dengan  Tergugat,  dikarenakan  masalah  keuangan.  Penggugat mengalami  sakit  hati  dikarenakan  seringkali  mendengar  adanya  kata-kata  kasar yang dikeluarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup berada di rumah dan memutuskan untuk kembali ke rumah orangtua Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 2 (dua) tahun lebih.
Penggugat  telah  mencoba  untuk  rujuk  kembali  dengan  Tergugat,  atas pertimbangan anak-anak yang masih kecil, selama 2 (dua) tahun Tergugat sudah mulai  ada  perubahan  sikap  yang  membaik  dan  hubungan  antara  Penggugat dengan Tergugat pun kembali harmonis, akan tetapi kembali terjadi perselisihan serta  percekcokan  yang  mengakibatkan  Penggugat  trauma  dan  tidak  sanggup untuk bersatu kembali dikarenakan sikap temperamen dari Tergugat yang selalu meledak-ledak  ketika  meluapkan  amarahnya.  Akibatnya,  Penggugat  sering mengalami  tekanan  mental,  stress  dan  depresi  akibat  Tergugat  yang  selalu meluapkan emosinya apabila terjadi percekcokan dengan Penggugat. Oleh karena itu  Penggugat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  agar  dapat  bercerai  dengan Tergugat.
Walaupun  demikian,  Tergugat  berpendapat  bahwa  Tergugat  tidak  pernah berkata  kasar,  hal  biasa  dalam  setiap  perkawinan  dimana  Tergugat  sebagai seorang suami wajib menasihati Penggugat sebagai istrinya, sebaliknya dilakukan hal  yang  sama  oleh  Penggugat  kepada  Tergugat  dengan  berdiskusi  bertukar pikiran dan pendapat sehingga satu pandangan dalam membina perkawinan yang kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Tergugat  juga  menyatakan  bahwa  komunikasi  antara  Tergugat  dan Penggugat  lancar  dan  harmonis  serta  Tergugat  dan  Penggugat  sering  makan bersama di luar rumah dan pergi ke Jakarta berdua jadi tidak ada masalah dalam perkawinan  Tergugat  dan  Penggugat.  Dalam  hal  ini,  dapat  diketahui  bahwa Penggugat  menginginkan  untuk  melakukan  perceraian  dengan  Tergugat,  akan tetapi Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat.
Penggugat  dan  Tergugat  saat  ini  sudah  tidak  tinggal  lagi  tinggal  bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dapat diketahui  bahwa  apa  yang  disampaikan  oleh  Penggugat  adalah  benar  adanya. Sehingga atas dasar  hal tersebut,  maka telah terdapat bukti  yang membenarkan alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian.
Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa hidup rukun tersebut telah memiliki alasan untuk dilakukannya perceraian, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang berbunyi:  “untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan,  bahwa  antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami i steri”. Berdasarkan hal tersebut,  Majelis  Hakim  mengabulkan  gugatan  Penggugat  tersebut  dan menyatakan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  putusan  karena perceraian.
Penerapan  Asas  Nebis  In  Idem  Pada  Perkara  Gugatan  Cerai  Yang  Sudah Berkekuatan  Hukum  Tetap  dan  Diajukan  Kembali  Dihubungkan  Dengan Kepastian Hukum
Asas nebis in idem merupakan salah satu asas yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Asas nebis in idem adalah asas yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap  tidak  boleh dirubah atau diganggu gugat.
sas nebis  in  idem merupakan  dasar  hukum  yang  melarang  seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus  oleh  hakim.  Asas nebis  in  idem berarti  tidak  dua  kali  mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas nebis in idem merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata, perkara pidana maupun perkara tata usaha negara. Dalam perkara perdata, asas nebis in idem ini terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdata.
Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim  yang  telah  memperoleh  kekuatan  mutlak  tidaklah  lebih  luas  daripada sekedar mengenai putusannya. Dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata menyatakan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah  sama  yaitu  tuntutan  tersebut  didasarkan  atas  alasan  yang  sama,  diajukan oleh  dan  terhadap  pihak-pihak  yang  sama  dan  juga  di  dalam  hubungan  yang sama. 45
Berkaitan  dengan  penerapan  asas nebis  in  idem tersebut,  terdapat  suatu perkara  perceraian  yang  menerapkan  asas nebis  in  idem secara  berbeda.  Hal tersebut  dapat  ditemukan  dalam  Putusan  Nomor  295/Pdt.G/2018/PN.Mdn  dan Putusan  Nomor  159  /Pdt.G/2019/PN.Bdg.  Kasus  yang  terdapat  dalam  Putusan Nomor  295/Pdt.G/2018/PN.Mdn  merupakan  perkara  perceraian  sebagaimana yang  telah  diuraikan  sebelumnya.  Suatu  hal  yang  menjadi  problematika  dalam putusan ini adalah mengenai penerapan asas nebis in idem . Hal ini sebagaimana tercermin dalam putusan Majelis Hakim yang dalam amar putusannya menyatakan:
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
45 Lihat Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Menyatakan  perkara  a  quo  Nomor  295/Pdt.G/2018/PN.Mdn  berlaku  Asas Nebis in idem berdasarkan putusan perkara Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn;
3. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
Dalam perkara tersebut, pihak Penggugat selaku suami pada awalnya pernah mengajukan  gugatan  perceraian  terhadap  Tergugat  selaku  istri  ke  Pengadilan Negeri  Medan  pada  tahun  2015  sebagaimana  terdapat  dalam  register  Perkara Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn. Dalam Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn tersebut, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Alasan ditolaknya Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah  melakukan  perdamaian  dan  telah  hidup  rukun  kembali,  sehingga menyebabkan  tidak  adanya  alasan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  dalam melakukan perceraian. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut.
Selanjutnya  setelah  adanya  perdamaian  antara  Penggugat  dan  Tergugat, muncul kembali perselisihan yang menyebabkan kembali terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas dasar pertengkaran tersebut, Penggugat  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat tidak lagi dapat berjalan dengan harmonis dan tidak lagi bisa hidup dengan rukun. Oleh  karena  itu,  Penggugat  mengajukan  kembali  gugatan  perceraian  ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn.
Dalam  memutus  perkara  tersebut,  pihak  Tergugat  dalam  eksepsinya menjelaskan  bahwa  sebelumnya  Penggugat  pernah  mengajukan  perkara  yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini kemudian dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan pada pernyataan kedua Penggugat dan Tergugat yang membenarkan adanya perkara Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn dalam perkara tersebut.
Atas  dasar  hal  tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  gugatan Penggugat bertentangan dengan asas nebis in idem sesuai dengan ketentuan Pasal 1917  KUHPerdata,  apabila  putusan  yang  dijatuhkan  pengadilan  bersifat  positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem . Pelaksanaan asas nebis in  idem ini  ditegaskan  dalam  SEMA  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem , demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.
Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan nebis in idem dalam  hal  telah  ada  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  sebelumnya  yang
memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, tegasnya oleh karena itu terhadap  kasus  dan  pihak  yang  sama,  tidak  boleh  diajukan  untuk  kedua  kalinya. Sehingga, Majelis Hakim menolak  gugatan Penggugat tersebut  dan menyatakan bahwa terhadap gugatan tersebut berlaku nebis in idem .
Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutnya mengenai alasan perceraian dalam perkara tersebut, dimana telah secara jelas dan dapat  terbukti  bahwa  terdapat  pertengkaran  yang  terjadi  secara  terus  menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi bisa hidup rukun. Hal ini akan menyebabkan  tidak  bisanya  dilakukan  perceraian  yang  berdampak  kehidupan Penggugat  dan  Tergugat  yang  tidak  lagi  bisa  menikah  akibat  dari  ditolaknya gugatan perceraian tersebut.
Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan yurisprudensi yang berlaku  di  Indonesia.  Hal  tersebut  sebagaimana  terdapat  dalam  Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun  2007  dinyatakan  bahwa  terhadap  perkara  perceraian  termasuk  hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas nebis in idem .
Selain  itu,  Majelis  Hakim  juga  seharusnya  mempertimbangkan  lebih  lanjut mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak  perlu  dilihat  siapa  penyebab  percekcokan  atau  salah  satu  pihak  telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak.
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  percekcokan  antara  Penggugat  dan Tergugat yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak  tinggal  satu  rumah  lagi,  maka  hal  tersebut  dapat  dipandang  bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  oleh  karenanya  tuntutan  Penggugat  pada  petitum  kedua  cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Penulis  berpendapat  bahwa  pihak  Penggugat seharusnya mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tingkat pertama tersebut agar pengadilan tingkat banding melakukan perbaikan terhadap putusan yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  tingkat  pertama.  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar kepastian hukum dapat terwujud. Kepastian sebagai sifat hukum diperlukan karena hukum  adalah  kumpulan  peraturan-peraturan  atau  kaidah-kaidah  dalam  suatu

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
kehidupan  bersama,  keseluruhan  peraturan  tentang  tingkah  laku  yang  berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu  sanksi. 46 Sehingga  melalui  kepastian  tersebut,  tidak  ada  tumpang  tindih dalam implementasi hukum itu sendiri.
Suatu hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan  asas nebis  in  idem yang  memiliki  perbedaan  dengan  perkara  yang dibahas  dalam  Putusan  Nomor  295/Pdt.G/2018/PN.Mdn  dan  Putusan  Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg. Dalam Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg tersebut, dijelaskan  bahwa  sebelumnya  Penggugat  pernah  mengajukan  gugatan  cerai kepada  Tergugat  pada  Pengadilan  Negeri  Bandung,  akan  tetapi  Majelis  Hakim tidak  mengabulkan  gugatan  Penggugat  tersebut.  Hal  ini  sebagaimana  terdapat dalam  keterangan  Saksi  Maria  Susanti.  Namun  tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut mengenai  nomor  register  perkara  yang  pernah  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri Bandung tersebut.
Selanjutnya pada tahap pembuktian perkara tersebut, berdasarkan surat bukti bertanda T-8 dan T-9 sebelum diajukannya gugatan dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan gugatan Penggugat telah ditolak dalam peradilan tingkat pertama dan dikuatkan dalam tingkat banding dan saat ini Penggugat mengajukan kembali gugatan perceraian kembali kepada Tergugat  setelah  gugatannya  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Hal  tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat  dan  Tergugat  yang  sudah  tidak  ada  kecocokan,  bahkan  sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi.
Penerapan asas  nebis  in  idem dalam  perkara  perceraian  seharusnya  tidak mengesampingkan  Pasal  39  ayat  (1)  UU  Perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam  hal  ini,  apabila  ternyata  perdamaian  berhasil  dilakukan,  maka  gugatan Penggugat  tersebut  ditolak  oleh  Majelis  Hakim  dikarenakan  telah  tercapainya perdamaian.  Namun,  apabila  setelah  perdamaian  tersebut  kembali  terjadi permasalahan dalam rumah tangga, maka Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan harus diterapkan  kembali,  yaitu  dengan  mendamaikan  kembali  para  pihak  agar perceraian tersebut tidak terjadi. Apabila ternyata perdamaian tidak tercapai, maka persidangan akan dilanjutkan.
Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus  ada  cukup alasan, bahwa  antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami isteri. Hal ini merupakan alasan untuk
46 H. Salim HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum , Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 24.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
melakukan perceraian walaupun sebelumnya Majelis Hakim telah menolak gugatan perceraian  dikarenakan  terjadinya  perdamaian.  Dengan  demikian,  terciptanya kepastian hukum diantara suami dan istri dalam melakukan perceraian.
Terhadap gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dalam perkara ini tidaklah dapat dikategorikan nebis in  idem ,  karena  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat  Kerja  Nasional  (Rakernas)  Mahkamah  Agung  RI  Tahun  2007  dinyatakan bahwa  terhadap  perkara  perceraian  termasuk  hadhanah  (hak  asuh  anak)  tidak berlaku asas nebis in idem .
Tujuan dari asas nebis in idem adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pencari  keadilan. 47 Artinya,  dalam  perkara  perceraian  yang  telah  dilakukan perdamaian,  dimungkinkan  kembali  untuk  mengajukan  gugatan  cerai.  Hal  ini dikarenakan  apabila  suatu  perkara  perceraian  tersebut  tidak  dapat  diajukan kembali, maka tidak ada jalan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Dengan demikian, apabila asas nebis in idem diberlakukan, maka akan bertolak  belakang  dengan  tujuan  dari  asas  tersebut,  yakni  tidak  tercapainya kepastian hukum.
Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim  yang  telah  memperoleh  kekuatan  mutlak  tidaklah  lebih  luas  daripada sekedar mengenai putusannya dan dalam ayat (2) Pasal tersebut ditentukan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama yaitu tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap  pihak-pihak  yang  sama  dan  juga  di  dalam  hubungan  yang  sama. Walaupun  demikian,  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  1917  KUHPerdata memiliki  pengecualian  dalam  perkara  perceraian.  Hal  ini  sebagaimana  telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dengan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993.
Sejalan dengan hal tersebut, pengecualian terhadap asas nebis in idem dalam perkara  perceraian  memberikan  suatu  solusi  bagi  para  pihak  dalam  melakukan perceraian. Apabila pengecualian tersebut tidak ada, maka pihak yang berperkara akan  kesulitan  dalam  melakukan  perceraian,  bahkan  akan  kesulitan  juga  untuk melakukan  perkawinan  kedua,  sebab  harus  ada  izin  dari  istri.  Dengan  adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993, maka  telah  memberikan  kepastian  hukum  dalam  penerapan  asas nebis  in  idem pada perkara perceraian.
47 Masril dan Ade Kosasih, "Keberlakuan Asas Ne Bis In Idem Terhadap Putusan Pengadilan Adat Dalam Tata Hukum Indonesia", Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam , Volume 4, Nomor 1, 2019, hlm. 51.
Hukum  sejatinya  harus  pasti.  Pasti  sebagai  pedoman  kelakuan  yang menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Adanya  suatu kepastian akan  dapat menjalankan  fungsi  hukum  dengan  baik.  Kepastian  bukanlah  sekedar  tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. 48
Kepastian  hukum  tersebut  harus  diterapkan  oleh  Majelis  Hakim  dalam memutus  perkara.  Oleh  karena  itu,  terdapat  beberapa  asas-asas  yang  perlu ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan tidak mengandung cacat hukum. Asas-asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Artinya, putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas  dan  cukup,  memuat  dasar-dasar  putusan,  serta  menampilkan  pasal  dalam peraturan  Undang-Undang  tertentu  yang  berhubungan  dengan  perkara  yang diputus,  serta  berdasarkan  sumber  hukum  lainnya,  baik  berupa  yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis. 49
Selanjutnya dengan mengingat kaidah hukum dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan  bahwa  dalam  perceraian  tidak  perlu  dilihat  siapa  penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat  adalah  perkawinan  itu  sendiri,  apakah  perkawinan  itu  masih  bisa dipertahankan  atau  tidak,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, maka hal tersebut telah dapat dipandang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum kedua cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.
Selain  Yurisprudensi  dan  KUHPerdata,  terdapat  juga  pengaturan  lain mengenai asas nebis in idem , yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Demi  tercapainya  serta  kepastian  hukum  bagi  pemohon  keadilan,  dan  terhindar dari  putusan  yang  berbeda  sehingga  dapat  terlaksana  dengan  baik,  atas dikeluarkannya aturan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu mengenai
48 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir , Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm.
79.
49 Rai  Mantili  dan  Samantha  Aulia  Lubis,  "Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Terhadap  Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) Dalam Praktik", Jurnal Adhaper , Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm. 120.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
SEMA Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem , yaitu apabila: 50

## 1. Proses di Pengadilan yang sama.
a. Panitera  harus  cermat  memeriksa  berkas  perkara  dan  melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah di putus di masa lalu.
b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut.
c. Majelis  Hakim  wajib  mempertimbangkan,  baik  pada  putusan  eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa pernah diputus di masa lalu.
2. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan.
a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus.
b. Melaporkan  kepada  Ketua  Pengadilan  yang  bersangkutan  adanya perkara yang berkaitan dengan nebis in idem .
3. Proses  pengiriman  ke  Mahkamah  Agung.  Pengadilan  yang  bersangkutan wajib  melaporkan  kepada  Mahkamah  Agung  tentang  adanya  perkara  yang berkaitan dengan asas nebis in idem.
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam SEMA  tersebut,  bahwa Majelis Hakim  tetap  harus  mempertimbangkan  eksepsi  dan  pokok  perkara.  Hal  ini sebagaimana  terdapat  dalam  SEMA  Nomor  3  Tahun  2002  yang  menyebutkan bahwa  Majelis  Hakim  wajib  mempertimbangkan,  baik  pada  putusan  eksepsi maupun  pada  pokok  perkara  mengenai  perkara  serupa  pernah  diputus  di  masa lalu.
Walaupun demikian, Majelis
Hakim dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn  hanya  mempertimbangkan  mengenai  eksepsi nebis  in idem ,  dan  tidak  melihat  lebih  dalam  mengenai  pokok  perkara.  Padahal  dalam persidangan  tersebut,  saksi-saksi  telah  memberikan  keterangannya  di  bawah sumpah  yang  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  pertengkaran  antara  Penggugat dan Tergugat, sehingga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat tercapai.
Dapat  diketahui  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  Putusan  Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn  tidak  menerapkan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya merujuk pada keyakinan Majelis Hakim sendiri. Adapun ketentuan yang tidak diterapkan oleh Majelis Hakim dalam  perkara  yaitu  SEMA  Nomor  3  Tahun  2002  Tentang  Penanganan  Perkara
50 Hariadi, "Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Mahkamah Agung Atas Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali", Juridica , Volume 2, Nomor 1, 2020, hlm. 73.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora
ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993.
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, sudah seharusnya Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya melibatkan keyakinannya saja melainkan juga harus didasarkan pada bukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah  tidak  bisa  dipertahankan  sehingga  tidak  adanya  ketidakpastian  dalam hubungan rumah tangga mereka. Hal ini karena perceraian bersifat dinamis yang melibatkan unsur dari hati rohani atau emosi yang muncul pada subjek hukum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan  dan  alasan  perceraian  pada  putusan  yang  menjadi  objek penelitian yaitu Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg  telah  sesuai  dengan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Jo.  Pasal  19  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  mengacu  juga  pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni  1996,  maka  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  telah  memutuskan  untuk mengabulkan  gugatan  perceraian  sepanjang  telah  memenuhi  alasan perceraian yang sesuai dengan hukum positif.
2. Terdapat  inkonsistensi  dalam  penerapan  asas nebis  in idem  pada  putusan yang menjadi objek penelitian. Pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  dan kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan untuk kedua kalinya terhadap subjek, objek dan perkara yang sama, maka hakim berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata  dan  memperhatikan  SEMA  Nomor  3  Tahun  2002  yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena mengandung  unsur nebis  in  idem .  Sedangkan  pada  Putusan  Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang mana hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai  keadaan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  karena pada  dasarnya  perceraian  bersifat  dinamis  yang  melibatkan  unsur  dari  hati nurani  atau  emosi  yang  muncul  pada  subjek  hukum,  sehingga  hakim mengabulkan  gugatan  yang  diajukan  untuk  kedua  kalinya  dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor  110/K/KG/1992  tanggal  23  Juli  1993  yang  dijadikan  pula  sebagai rujukan  dalam  Rapat  Kerja  Nasional  (Rakernas)  Mahkamah  Agung  RI  Tahun
2007,  yang  menyatakan  bahwa  terhadap  perkara  perceraian  termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas nebis in idem.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang Penulis paparkan di atas, maka disampaikan saran sebagai berikut:
1. Pemerintah diharapkan dapat meninjau kembali rumusan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan  alasan  perceraian  sehingga  tidak  menimbulkan  kekeliruan  dan multitafsir diantara para pihak.
2. Mahkamah  Agung  RI  hendaknya  dapat  mempertimbangkan  Rapat  Kerja Nasional  (Rakernas)  Mahkamah  Agung  RI  Tahun  2007  untuk  lebih  lanjut diformalkan sebagai pedoman atau aturan minimal dalam bentuk SEMA yang dapat  dijadikan  sebagai  acuan  bagi  hakim  dalam  memutus  perkara perceraian. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai penerapan asas nebis in idem dalam perkara perceraian.

## DAFTAR ISI

## Buku
Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim ,
Bandung: Pustaka Setia, 2013.
H.  Salim  HS, Perkembangan  Teori  Dalam  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  Rajagrafindo Persada, 2010.
H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Aried  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , Buku I, Alumni, Bandung, 2016.
R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, 2003.
Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
Shidarta, Moralitas  Profesi  Hukum  Suatu  Tawaran  Kerangka  Berfikir ,  Bandung:  PT Refika Aditama, 2006.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat, Cetakan ke-16, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Jurnal
Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar,  "Asas Nebis  In  Idem Dalam  Gugatan  Perbuatan Melawan Hukum", Jurnal Yudisial , Volume 11, Nomor 1, April 2018.
Hariadi, "Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Mahkamah Agung Atas Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali", Juridica , Volume 2, Nomor 1, 2020.
Masril  dan  Ade  Kosasih,  "Keberlakuan  Asas  Ne  Bis  In  Idem  Terhadap  Putusan Pengadilan  Adat  Dalam  Tata  Hukum  Indonesia", Al-Imarah:  Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam , Volume 4, Nomor 1, 2019.
Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Keadilan Progresif , Volume 5, Nomor 1, Maret 2014.
Rai  Mantili  dan  Samantha  Aulia  Lubis,  "Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) Dalam Praktik", Jurnal Adhaper , Volume 3, Nomor 1, 2017.

## Sumber Lain
Djadja  S.  Meliala  dan  Nasar  Ambarita,  "Asas  Ne  Bis  In  Idem  (Apakah  Dapat
Diterapkan dalam Kasus
Perceraian?)", diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/12569-ID-azas-ne-bis-in-idem- apakah-dapat-diterapkan-dalam-kasus-perceraian.pdf  pada  13  September 2021.