## PENERAPAN UNSUR  TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PENYIDIKAN
1) Jeki Noviardi, 2) Fitriati, 3) Herman Bakir
1) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: jekiebj@yahoo.com
2) Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: izidanhalim@gmail.com
3) Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia Email: hermanbakir@gmail.com

## ABSTRACT
Investigators' considerations at the Kerinci Police Satreskrim in the application of elements of the  crime  of  sexual  intercourse  against  children  broadcast  through  social  media  is  to  only apply the elements contained in Article 76D in conjunction with Article 81 Paragraph (1) of RI Law No. 35 of 2014, concerning changes to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection and does not consider the act of recording and spreading the act of sexual intercourse on social media. This is done by considering the cost of proof and also  the  initial  consideration  of  the  suspect  who  is  still  young  so  that  it  is  hoped  that  his behavior  will  improve.  Obstacles  encountered  by  investigators  at  the  Kerinci  Satreskrim Polres  in  the  application  of  the  non-crime  of  sexual  intercourse  against  children  broadcast through  social  media  are  obstacles  that  involve  human  resources  of  investigators. Investigators  who  do  not  understand  the  material  of  the  child  protection  law  that  has  been made,  namely  Law  number  35  of  2014  concerning  amendments  to  law  number  23  of  2002 concerning  child  protection  in  terms  of  applying  the  electronic  transaction  information  law because  the  act  was  recorded  which  then  disseminated.  However,  in  this  investigation,  the investigator did not apply the elements contained in the ITE legislation. Evidence investigators because of difficulties in collecting evidence and testing the correctness of the tool.
Keywords: Child, Sexual intercourse, Investigation, Social Media

## ABSTRAK
Pertimbangan  Penyidik  Pada  Satreskrim  Polres  Kerinci  Dalam  Penerapan  Unsur  Tindak Pidana  Persetubuhan  Terhadap  Anak  Yang  Disiarkan  Melalui  Media  Sosial  adalah  dengan hanya menerapkan unsur yang terdapat pada Pasal  76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI  No  35  tahun  2014,  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan  Anak dan tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa merekam dan menyebar  luaskan  perbuatan  persetubuhan  tersebut  dalam  media  sosial.  Hal  ini  dilakukan dengan pertimbangan tingginya biaya pembuktian dan juga pertimbangan usia tersangka yang masih  muda  sehingga  diharapkan  dapat  memperbaiki  prilakunya.  Kendala  Yang  Ditemui Penyidik  Pada  Satreskrim  Polres  Kerinci  Dalam  Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana Persetubuhan  Terhadap  Anak  Yang  Disiarkan  Melalui  Media  sosial  adalah  hambatan  yang menyangkut  segi  sumber  daya  manusia  dari  penyidik.  Penyidik  yang  kurang  memahami materi undang undang perlindungan anak yang telah diperbaharui yaitu Undang undang nomor
35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  undang  undang  nomor  23  tahun  2002  tentang perlindungan anak juga dalam hal menerapkan undang undang informasi transaksi elektronik karena perbuatan tersebut direkam yang kemudian disebar luaskan. Namun dalam penyidikan ini  penyidik  sama  sekali  tidak  menerapkan  unsur  unsur  yang  terdapat  dalam  perundang undangan  ITE  tersebut.  Penyidik  beralasan  karena  adanya  kesulitan  dalam  hal  pengumpulan bukti dan pengujian kebenaran alat bukti.
Kata Kunci: Anak, Persetubuhan, Penyidikan, Media Sosial

## PENDAHULUAN
Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  telah  cukup  lama  dibicarakan  baik  di indonesia  maupun  di  dunia  Internasional.  Pembicaraan mengenai  hal  ini  tidak  akan  berhenti, karena selain merupakan masalah universal, juga karena di dunia ini akan selalu di hiasi oleh anak-anak. Selama dunia tidak sepi oleh anak-anak, sepanjang itulah masalah anak akan selalu dibicarakan. 1
Problematika  berkenaan  dengan  tindak  pidana  asusila  terhadap  anak  timbul  karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. 2 Salah  satu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum  pidana  adalah  pencabulan.  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (Selanjutnya  disebut  KUHP)  menggolongkan  tindak  pidana pencabulan  ke  dalam  tindak  pidana  kesusilaan.  KUHP  belum  mendefinisikan  dengan  jelas maksud  dari  pencabulan  itu  sendiri  dan  terkesan  mencampur  adukkan  pengertiannya  dengan perkosaan  atau  persetubuhan.  Pencabulan  merupakan  salah  satu  dari  kejahatan  seksual  yang diakibatkan  dari  adanya  perubahan  yang  terjadi  dalam  struktur  masyarakat  kita.  Pencabulan adalah  jenis  kejahatan  yang  berdampak  sangat  buruk  terutama  pada  korbannya,  sebab pencabulan  akan  melanggar  hak  asasi  manusia  serta  dapat  merusak  martabat  kemanusiaan, khususnya  terhadap  jiwa,  akal  dan  keturunan.  Kasuskasus  tindak  pidana  pencabulan  saat  ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.
Berita mengenai persetubuhan anak yang sedang maraknya terdengar yaitu, mengenai persetubuhan  anak  yang  bermula  dari  perkenalan  lewat  situs  jejaring  sosial  yang  di  kenal dengan nama  Facebook. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak mengamati pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 64 ayat (1) di sebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum  meliputi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  anak  korban  tindak  pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat. Terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap  harus  dilakukan  penyidikan.  Guna  hal  ini  penyidik  harus  dapat  secara  tepat menerapkan unsur unsur pidana terhadap tindak pidana yanng dilakukan.
Seperti  Tindak  pidana  persetubuhan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polres  Kerinci dengan  Laporan Polisi Nomor  :  LP /  B-348/ VI/ 2019 / SPKT.1/ RES  KRC, tanggal 13 Juni 2019. Dimana perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap anak  dan kemudian video serta  foto  adegan  persetubuhan  tersebut    disebarkan  melalui  media  Sosial.  Satreskrim  Polres
1 Apong  Herlina, Perlindungan  terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum ,  Buku  Saku  untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004, hlm. 6
2 Wahyuningsih, S. E.,  Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, Jurnal Pembaharuan Hukum , III (2), 2016, hlm. 172–180.
Kerinci  pada  tahap  penyidikan  berusaha  untuk  memutuskan  unsur  pasal  yang  akan disangkakan. Dilema bagi penyidik adalah akan menerapkan unsur tindak pidana persetubuhan menurut  Undang  undang  perlindungan  anak  ataukan  unsur  tindak  pidana  yang  terdapat  pada undang  undang  informasi  transaksi  elektronik  (ITE)  Pertimbangan  pertimbangan  dilakukan untuk menerapkan unsur unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka.
Permasalahan  yang  dibahas  adalah  penerapan  unsur  tindak  pidana  persetubuhan terhadap anak yang disiarkan melalui media sosial oleh Satreskrim Polres Kerinci.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Pertimbangan  Penyidik  Pada  Satreskrim  Polres  Kerinci  Dalam  Penerapan  Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disiarkan Melalui Media Sosial
Secara normatif, telah diatur mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  yakni  Pasal  287  KUHP,  yang  rumusan aslinya berbunyi sebagai berikut: 3
(1) Hij die buiten echt vleselijk gemeenschap heeft met ene vrouw van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij indien van haar leeftijd niet blijkt, nog niet huwbaar  is,  wordt  gestraft  met  gevangenisstraf  van  ten  hogste  negen  jaren ( Penuntutan  tidak  akan  dilakukan  apabila  tidak  ada  pengaduan,  kecuali  jika wanita  tersebut  belum  mencapai  usia  dua  belas  tahun  atau  jika  terjadi  hal-hal seperti yang diatur dalam Pasal 291 dan Pasal 294. )
Secara umum pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan dengan cara seduksi ( Seduire : membujuk, menggoda) dan perkosaan. Seduksi merupakan bujukan dan godaan untuk  mengajak  partnernya  bersetubuh,  yang  sebenarnya  melanggar  norma  susila  atau melanggar  hukum.  Biasanya  wanita  mendapatkan  janji-janji  indah  akan  dikawini  dan ditanggung  nasibnya.  Hubungan  seksual  antara  orang  dewasa  dan  anak  walaupun dilakukan  tidak  dengan  cara  mengancam  atau  memaksa  secara  hukum  tindakan  tersebut masuk  dalam  kategori  tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  anak  ( statutory  rape ). Demikian  juga  halnya  dengan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polres  kerinci,  dimana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan lain sebagainya.
Kedekatan hubungan antara lawan jenis (laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya  atau  bukan  mahramnya)  merupakan  faktor  yang  cukup  berpengaruh  terhadap terjadinya  kejahatan  seksual.  Pihak  pelaku  memang  bersalah,  namun  kesalahan  yang diperbuat  itu  bisa  disebabkan  oleh  kesalahan  kesalahan  yang  secara  tidak  langsung
3 P.A.F  Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar  Norma  Kesusilaan dan Norma Kepatutan (Edisi Kedua), Sinar Grafika,Jakarta, 2011, hlm.113
diperbuat  oleh  korban. 4 Persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  terhadap  anak  sebagai korban  pada  umumnya,  akibat  motivasi  berpacaran  atau  percintaan  dan  beberapa  di antaranya  berorientasi  pada  pemuasan  nafsu  serta  kebebasan  seksual  untuk  mencapai kepuasan.
Adapun unsur yang terpenuhi berdasarkan alat bukti yang terkumpul adalah unsur subyektif    yaitu  unsur  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia.  Unsur  subyektif  disini adalah Unsur Setiap Orang. Maksud dari unsur setiap orang adalah sebagai subjek hukum yang  kepadanya  dapat  di  pertanggungjawabkan  perbuatannya.  Unsur  ini  terpenuhi berdasarkan  keterangan  para  saksi  dan  petunjuk  serta  pengakuan  tersangka.  Keterangan beberapa  orang  saksi  menyatakan  bahwa  yang  dapat  mempertanggung  jawabkan perbuatannya  adalah  seorang  laki  laki  yang  sudah  berumur  21  tahun.  Tersangka  dalam pemeriksaannya  telah  menunjukan  kecakapan  dan  kemampuan  di  mana  tersangka mempunyai  fisik  dan  psikis  yang  sehat,  sehingga  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan tersebut.
Unsur  kedua  adalah  unsur  obyektif  yaitu  unsur  perbuatan  yang  dilakukan. Adapun unsur obyektif adalah “Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa  Anak”.  Unsur  yang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa anak  telah  terpenuhi  berdasarkan  Alat  bukti  keterangan  saksi  korban  yang  menerangkan bahwa  tersangka  telah  melakukan  pemaksaan  untuk  melakukan  persetubuhan  dengan membuka paksa pakaian korban walaupun sudah dilarang oleh korban.
Setelah kejadian tersebut tersangka pernah meminta  Korban untuk mengirimkan Foto  nampak  payudara  Korban,  dan  saat  itu  Korban  ada  mengirimkannya  dengan tersangka. Sekitar beberapa bulan kemudian tersangka kembali bertemu  Korban. Saat itu tersangka  menyuruh    Korban  membuka  celana    dan    Korban  mengatakan  “buka  celana kamu, dan  Korban menjawab “tidak mau” kemudian  tersangka mengatakan “buka saja, kalau tidak mau nanti Foto kamu aku sebar” dan saat itu  Korban takut dan mengikuti saja kemauan tersangka tersebut dan  Korban membuka baju dan celana  Korban dan tersangka melakukan tindakan persetubuhan terhadap korban. Namun dalam penerapan unsur  oleh penyidik  tidak  menerapkan  perbuatan  tersangka  yang  merekam  dan  menyebar  luaskan rekaman persetubuhan tersebut.
Unsur  terhadap  Anak  telah  terpenuhi  berdasarkan  Alat  Bukti  dari  keterangan saksi saksi lain, Saksi petunjuk dan Tersangka menerangkan bahwa korban masih berumur 17 tahun 4 Bulan, berdasarkan angka kelahiran korban  masih dikategorikan sebagai anak.
Unsur  Melakukan  Persetubuhan  Dengannya  Atau  Dengan  Orang  Lain  telah terpenuhi  berdasarkan  Alat  Bukti  keterangan  saksi  korban  yang  menerangkan  perbuatan persetubuhan  yang  dilakukan  tersangka  terhadap  dirinya.  Tersangka  juga  memvideokan adegan  tersebut.  Kemudian  sekitar  beberapa  hari  setelah  kejadian  tersebut,  Korban diberitahu  oleh  Teman    Korban  an  dan  memperlihatkan  video  tersebut,  dan  saat  itu Korban baru mengetahui bahwa Video  Korban telah disebar oleh tersangka. Persetubuhan yang  terjadi  juga  dibuktikan  dengan  surat  visum  yang  menyatakan    “Tidak  Ada  Tanda- Tanda Trauma Pada Alat Kelamin Luar, Robekan Hymen Pada Posisi Jam, 2, Jam 9 Dan 11, Hymen Tidak Utuh”.
4 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual  (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan) , Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.69
Unsur perbuatan pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan oleh  penyidik  dan  tersangkalah  pelakunya  serta  kesalahan  ada  padanya  sehingga  patut untuk  di  proses  lebih  lanjut  dalam  peradilan  pidana.  Adanya  kontribusi  saksi  korban sehingga  tindak  pidana  persetubuhan  itu  terjadi  merupakan  kondisi  yang  harus memberikan  sedikit  “keuntungan”  bagi  tersangka  karena  bagaimanapun  perbuatan  saksi korban  berupa  memasuki  kamar  tersangka  dan  kemudian  hanya  dipaksa  dengan  bujuk rayu  saja  dapat  memilih  antara  melakukan  persetubuhan  atau  tidak  melakukan persetubuhan,  tetapi  memilih  untuk  bersetubuh  adalah  perbuatan  yang  tercela  karenanya ada  kesalahan  korban  walaupun  dalam  tingkat  yang  mungkin  sangat  kecil.  Sementara perbuatan  menyebar  luaskan  video  persetubuhan  tersebut  dikesampingkan  oleh  penyidik karena  dengan  pertimbangan  tingginya  biaya  pembuktian  dan  juga  pertimbangan  usia tersangka yang masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya.
B. Kendala  Yang  Ditemui  Penyidik  Pada  Satreskrim  Polres  Kerinci  Dalam  Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disiarkan Melalui Media Sosial
Masalah  kekerasan  seksual  khususnya  persetubuhan  terhadap  anak  perlu mendapat  perhatian  lebih  intensif  dan  serius  lagi.  Hal  ini  mengingat,  terdapat kecenderungan  bahwa  korban  anak  sering  terabaikan  oleh  lembaga-lembaga  kompoten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang  cukup  berdasarkan  hukum.  Hal  tersebut  tidak  seharusnya  terjadi,  sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil.
Upaya  penanganan  hukum  dalam  proses  perlindungan  anak  terkait  kasus  tindak pidana  persetubuhan  juga  dilakukan  oleh  pihak-pihak  penegak  hukum  diantaranya kepolisian yang salah satunya adalah Kepolisian Resort Kerinci, Jambi. Berdasarkan hasil penelitian  yang  telah  dilakukan,  pihak  kepolisian  di  Polres  Kerinci  khususnya  unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah menangani beberapa kasus terkait dengan persetubuhan  terhadap  anak.  Pada  umumnya  pelaku  adalah  orang  yang  mempunyai hubungan  khusus  dengan  korban  atau  berpacaran.  Jumlah  kasus  tindak  pidana persetubuhan  terhadap  anak  yang  terjadi  selama  tiga  tahun  terakhir  mencapai  33  kasus. Maraknya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres  Kerinci  merupakan  salah  satu  bukti  bahwa  penanganan  hukum  dan  perlindungan terhadap  anak  yang  terjadi  di  Indonesia  khususnya  di  Kerinci  belum  begitu  akurat dilakukan.
Salah  satu  bentuk  tindakan  hukum    yang  dilakukan  untuk  melindungi  anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan adalah dengan melakukan penyidikan. Dalam melakukan  penyidikan  tindak  pidana  persetubuhan  dan  pencabulan  terhadap  anak, penyidik  menemui  hambatan-hambatan  atau  kendala.  Hal  ini  berdasarkan  wawancara dengan  Penyidik  dan  Penyidik  Pembantu  di  Polres  Kerinci.  Adapun  hambatan  yang menyangkut segi sumber daya manusia dari penyidik. Hal ini merupakan hambatan  yang paling  penting  dan  yang  paling  utama  dari  penyidik  yang  kurang  memahami  materi undang  undang  perlindungan  anak  yang  telah  diperbaharui  yaitu  Undang  undang  nomor 35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  undang  undang  nomor  23  tahun  2002  tentang perlindungan  anak  juga  dalam  hal  menerapkan  undang  undang  informasi  transaksi
elektronik  karena  perbuatan  tersebut  direkam  yang  kemudian  disebar  luaskan.  Namun dalam  penyidikan  ini  penyidik  sama  sekali  tidak  menerapkan  unsur  unsur  yang  terdapat dalam  perundang  undangan  ITE  tersebut.  Penyidik  seakan  tidak  mengetahui  adanya perbuatan  penyebarluasan  perbuatan  persetubuhan  yang  dilakukan  melalui  media  sosial tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penyidik beralasan karena adanya kesulitan dalam hal  pengumpulan  bukti  dan  pengujian  kebenaran  alat  bukti  serta  pertimbangan  usia daripada pelaku dan korban.
Disamping  itu  pengalaman  penanganan  terhadap  kasus  tersebut  yang  sangat berpengaruh  atas  keberhasilan  dalam    pelaksanaan  penyidikan  kasus  tersebut.  Kendala yang  menyangkut  kurangnya  pengetahuan  penyidik  memahami  materi  perundang undangan  terkait  sempat  menjadi  kekhawatiran  Unit  PPA  Saterskrim  Polres  Kerinci.  Di Unit  PPA  Saterskrim  Polres  Kerinci  hanya  memiliki  3  orang  penyidik,  sedangkan  yang seharusnya  adalah  7  orang  penyidik  itupun  belum  ada  yang  sarjana.  Seandainya  pelaku kasus  persetubuhan  terhadap  anak  dilakukan  oleh  orang  yang  mempunyai  pendidikan tinggi dan tahu celah-celah hukum, padahal tenaga penyidik kurang memahami materi dari pasal  tersebut  yang  kemudian  akan  menyulitkan  dalam  penanganan  penyidikan  kasus tindak  pidana  pencabulan  itu.  Karena  adanya  pemikiran  tersebut  Unit  PPA  Saterskrim Polres  Kerinci,  selalu  menekankan  kepada  anggotanya  untuk  memahami  materi  pasal- pasal  dalam  KUHP  dan  perundang  undangan  khusus  lainnya  sebelum  melakukan penyelidikan atau penyidikan.
Pada  perkara  ini  korban  masih  anak-anak.  Perkara  tindak  pidana  persetubuhan yang  terjadi  di  Unit  PPA  Saterskrim  Polres  Kerinci  korbannya  adalah  anak  yang  masih berumur  17  tahun.  Ini  merupakan  kesulitan  bagi  penyidik  dalam  meminta  keterangan, karena keterangan yang diberikan berbelit-belit. Tersangka tidak mengaku sebagai pelaku tindak  pidana  persetubuhan  yang  terjadi  di  Unit  PPA  Saterskrim  Polres  Kerinci  dengan alasan dilakukan secara suka sama suka. Hal ini membutuhkan kerja keras penyidik untuk mengumpulkan bukti bukti tentang perkara ini.
Tidak  ada  nya  saksi  yang  melihat  secara  langsung  dan  saksi  tidak  mau  datang untuk  memberikan  keterangan.  Dalam  menyelesaikan  perkara  membutuhkan  saksi  untuk mendapatkan keterangan guna mengungkap suatu perkara. Kasus yang terjadi di Unit PPA Saterskrim  Polres  Kerinci  ini  tidak  ada  yang  melihat  secara  langsung  kejadiaan pencabulan  dan  persetubuhan  terhadap  anak  ini.  Saksi  yang  ditunjuk  yaitu  masyarakat kurang  mengetahui  hukum.  Jadi  tidak  mau  mendatangi  Polres  untuk  memberikan keterangan.
Kendala lainnya adalah keterbatasan Dokter Forensik. Dokter Forensik sangatlah berperan  penting  untuk  mengetahui  hasil  Visum,  namun  di  Kabupaten  Kerinci  hanya memiliki  satu  dokter  forensik  yang  hanya  datang  hari  senin  sampai  jumat  (tidak  teratur datangnya).  Jika  kejadian  hari  sabtu  maka  penyidik  harus  menunggu  hari  senin  untuk visum korban persetubuhan, hasilnya juga keluar seminggu setelah visum.
Kendala  dalam  pelaksanaan  penyidikan  lainnya    adalah  ketika  pelaku  tindak pidana persetubuhan pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi.  Pelaku  yang  telah  dilaporkan  biasanya  akan  melarikan  diri  dan  bersembunyi  di daerah/kota  tertentu  sebelum  ditangkap  oleh  penyidik.  Penyidik  sering  mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut.
Pihak  penyidik  dari  Unit  PPA  Saterskrim  Polres  Kerinci  telah  melakukan  koordinasi dengan  Polda  Jambi  untuk  melacak  para  pelaku  dari  tindak  pidana  persetubuhan    pada anak  yang  sering  melarikan  diri  ke  seluruh  daerah Jambi  dan  Sumatera  Barat. Jika  tidak membuahkan  hasil  yang  nyata,  maka  pihak  Polda  akan  berbagi  informasi  DPO  kepada seluruh  Polres  yang  ada  di  Indonesia  untuk  melacak  keberadaan  pelaku  yang  melarikan diri tersebut.
Kendala  selanjutnya  adalah  pihak  penyidik  memiliki  keterbatasan  waktu  dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk  mengungkap  tindak  pidana  tersebut,  pihak  penyidik  mengalami  kesulitan  untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang  dapat  menyelesaikan  berkas  perkara  sesuai  target  waktu  yang  diberikan.  Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas  tersebut  dapat  terselesaikan  atau  terungkap  sebelum  dari  waktu  satu  bulan.  Lain halnya  dengan  tindak  pidana  persetubuhan  diberikan  waktu  satu  bulan  akan  tetapi  tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah  beberapa  bulan.  Hal  tersebut  dikarenakan  jumlah  penyidik  serta  jumlah  perkara yang ada tidak seimbang. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat di dalam Unit PPA  Saterskrim  Polres  Kerinci  adalah  hanya  3  (tiga)  orang  penyidik  yang  mengungkap tindak  pidana  persetubuhan  pada  anak  dan  dalam  kondisi  sekarang,  satu  orang  penyidik harus  mengungkap  sekitar  9-10  Laporan  Polisi  sehingga  penyidik  harus  bekerja  ekstra keras.  Jumlah  personel  tersebut  berbanding  jauh  dengan  besar  wilayah  dari  kabupaten Kerinci  dan  jumlah  penduduknya  sehingga  dalam  pelaksanaan  pengungkapan  tindak pidana persetubuhan  terhadap anak masih kurang maksimal.
Kurang  mendapatkan    informasi  tentang  si  pelaku  juga  semakin  mempersulit pihak  penyidik  dalam  menemukan  si  pelaku.  Pihak  penyidik  kesulitan  melacak keberadaan  pelaku  yang  melarikan  diri  tanpa  mengetahui  wajah  dan  sinyal  handphone yang  telah  tidak  aktif.  Informasi  yang  di  dapatkan  oleh  para  penyidik  hanyalah  sekedar informasi  seputar  ciri-ciri  fisiknya,  alamat  rumah,  nomor  telepon,  keberadaan  sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya  informasi  yang  diberikan  dari  kerabat  pelaku,  korban,  keluarga  korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik di lapangan.
Kendala yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari  si  korban  yang  memiliki  trauma  berat.  Trauma  berat  yang  dialami  seorang  anak sangat  rentan  untuk  di  minta  keterangan  atas  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang dialaminya  apalagi  yang  disebarkan  melalui  media  massa.  Dalam  penyidikan  mengenai tindak  pidana  persetubuhan  pada  anak,  salah  satu  langkah  penyidik  mendapatkan  alat bukti  dari  adanya  tindak  pidana  tersebut  pada  anak  adalah  dengan  melakukan  visum. Dalam  pelaksanaannya,  tidak  ditemukan  kesulitan  yang  sangat  memberatkan  pihak penyidik,  akan  tetapi  sebagian  besar  korban  beserta  keluarganya  yang  melakukan  visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan  keluarganya  sering  merasa  keberatan  umtuk  membayar  proses  visum  yang  cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Visum yang dilakukan mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp. 60.000 hingga Rp. 300.000 dan belum termasuk obat-obatan yang diterima. Perbedaan
dalam  penentuan  tarif  dalam  melakukan  visum  sangat  tergantung  dari  pengobatan  yang dilakukan.  Visum  dapat  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Kepolisian  setelah  pembuatan  surat pengantar  SPKP  yang  berdasar  kepada  Laporan  Polisi  yang  dibuat  oleh  korban  dan keluarganya  dan  pihak  SPKP  memproses  dengan  membuat  surat  permohonan  kepada kepala  Rumah  Sakit  untuk  melakukan  visum  kepada  korban  tindak  pidana  tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.
Kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  untuk  penyelidikan  dan pengungkapan dari tindak pidana persetubuhan pada anak di Unit PPA Saterskrim Polres Kerinci  yaitu  tempat  penyidikan  yang  sempit,  perlengkapan  alat-alat  kantor  yang  tidak ditanggung  dari  pemerintah  seperti  peralatan  komputer,  rak  lemari  untuk  menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan  ruang  penyidikan  yang  kurang  maksimal,  terbatasnya  dana  atau  biaya  untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.

## KSEIMPULAN
Peningkatan  kemampuan  penyidik  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana khusus  seperti  tindak  pidana  melalui  elektronik  dan  melakukan  koordinasi  dengan  pihak terkait  yang  lebih  ahli  dalam  melakukan  pembuktian  suatu  perbuatan  melalui  media elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anak yang Berhadapan dengan Hukum , Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004
Wahyuningsih,  S.  E.,    Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, Jurnal Pembaharuan Hukum , III (2), 2016.
P.A.F  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Delik-delik  Khusus  Kejahatan  Melanggar  Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan (Edisi Kedua), Sinar Grafika,Jakarta, 2011
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan) , Refika Aditama, Bandung, 2011