## MAPPING  POTENSI BENCANA SOSIAL DI KOTA BATAM
Wahjoe Pangestoeti Dosen Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji ( wpangestoeti@yahoo.com )

## Ramadhani Setiawan
Dosen Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji ( ramadhanisetiawan@gmail.com )

## Abstract
Tranpormasi  pembangunan  akan  memberikan  pertama  masalah  keadilan  sehingga semua  orang  dapat  bekerja  dan  hidup  layak  tanpa  adanya  gejolak  dan  ganguan sosial, kesinambungan sumber daya alam dimana setiap generasi harus memelihara sumberdaya alam dan lingkungan untuk generasi mendatang dan, ketiga partisipasi yaitu keikut sertaan semua pihak dalam pembangunan mulai dari input, proses dan output. Dengan disentuhnya permasalahan di atas, maka pembangunan merupakan gerakan  rakyat  dan  hanya  dengan  begitu  pembangunan  akan  berdaya  guna  dan berhasil guna sebagai suatu daya dukung. Kota Batam adalah merupakan wilayah di provinsi Kepulauan Riau dengan penduduk yang paling banyak dan dengan banyak etnis juga mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. Gejala perubahan sosial yang  terjadi  tidak  saja  dalam  artian  positif  (regressive),  tapi  juga  dalam  bentuk negative  (degressive),  seperti  meningkatnya  masalah-masalah  sosial  yang mengakibatkan rusaknya tatanan  nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi seperti  kriminalitas,  patologi  sosial  lainnya  yang  tidak  terkendali,  aksi-aksi  protes massa, konflik horizontal dan berbagai konflik fisik antar etnis dan kelompok dalam masyarakat.

## Kata Kunci: Mapping, Konflik, Bencana, Sosial

## A. Pendahuluan
Dari  tranformasi  pembangunan akan  memberikan pertama  masalah keadilan  sehingga  semua  orang dapat bekerja dan hidup layak tanpa
adanya  gejolak  dan  ganguan  sosial, kedua  kesinambungan  sumber  daya alam  dimana  setiap  generasi  harus memelihara  sumberdaya  alam  dan lingkungan untuk generasi
2 | Jurnal Masyarakat Maritim
mendatang  dan, ketiga  partisipasi yaitu  keikut  sertaan  semua  pihak dalam  pembangunan  mulai  dari input, proses dan output.
Pembangunan  daerah  sebagai bagian  integral  dari  pembangunan nasional  yang  kemudian  diarahkan untuk mengembangkan dan menyerasikan  laju  pertumbuhan daerah,  antar  kota  dan  desa,  antar sektor serta antar daerah (Kartasasmita,  1996:335  ).  Idealnya menempatkan  manusia  baik  sebagai subyek maupun objek pembangunan adalah  penting  dan  memandang lingkungan sosial sebagai suatu daya
dukung untuk mewujudkan pembangunan  yang  berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekarang tanpa mengurangi generasi  yang  akan  datang  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Soemarwoto,  1997:162).  Menurut David Korton generasi sekarang tidak berhak  mengkonsumsi  hal-hal  yang tidak  perlu  yang  dapat  membuat generasi  mendatang  tidak  mungkin mempertahankan standar hidup manusiawi  yang  layak  (Korton  , 2001:112).    Dari  kedua  konsep  di
atas  jelas  faktor  lingkungan  sosial diperlukan  mensosialisasikan  serta mendukung  pembangunan  yang berkelanjutan yaitu a) terpeliharanya ekologi  yang  esensial  b)  tersedianya sumber  daya  alam  yang  cukup  dan c) tersedianya kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kondusif.
Pembangunan  daerah  sebagai bagian  integral  dari  pembangunan nasionalakan  mendapatkan  berbagai tantangan  baru  dalam  proses globalisasi  dewasa  ini.  Seiring dengan  itu,  masalah  keamanan  dan ketertiban  umum (social  order)  juga
dihadapkan pada tatangan tersendiri pada era reformasi dan demokratisasi  yang  kini  tengah dihadapi Indonesia. Bidang
pertahanan  keamanan  juga  masih memerlukan  tingkat sense  of  crisis yang tinggi serta menuntut sikap dan komitmen  bersama  yang  kuat segenap  komponen  bangsa  untuk mengelolanya.
Provinsi  Kepulauan  Kepulauan Riau  sebagai  salah  satu  wilayah kepulauan  yang  ada  di  Indonesia berbagai  masalah  konflik  sosial seperti  politik,  ekonomi,  budaya, perseteruan  antar  dan  inter  umat
Vol 2 No 1 Tahun 2018 | 3
beragama,suku  dan  antar  etnis, sengketa  batas  wilayah,  sengketa sumber  daya  alam,  serta  distribusi sumber  daya  alam  yang  tidak seimbang dalam masyarakat  adalah sebagian  dari  sekian    banyak    dari sumber    konflik  yang    bisa mempengaruhi    satu    dan  lainnya. Konflik-konflik yang terjadi juga tidak secara  natural  lahir  dari  unsur ketidak  puasan  masyarakat,  akan tetapi  ini  dapat  pula  lahir  dari pemicu-pemicu  konflik  yang  harus dideteksi  sedini  mungkin  agar  tidak menjadi  melebar  serta  memberikan dampak massive  kedepannya.  Tak dapat  dipungkiri  bahwa  saat  ini  di Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami  perubahan  sosial  yang sangat  cepat.  Gejala  perubahan sosial  yang  terjadi  tidak  saja  dalam artian  positif  (regressive),  tapi  juga dalam  bentuk  negative  (degressive), seperti meningkatnya masalah- masalah  sosial  yang  mengakibatkan rusaknya tatanan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi seperti kriminalitas,  patologi  sosial  lainnya yang  tidak  terkendali,  aksi-aksi protes  massa,  konflik  horizontal  dan berbagai konflik fisik antar etnis dan
kelompok  dalam  masyarakat.  Sering pula  terjadi  perselisihan  antar individu  berkembang  dan  meluas menjadi  konflik  antar  etnis,  antar golongan,  bahkan  antar  penganut agama yang mengakibatkan kerusakan  berbagai  fasilitas  umum dan  jatuhnya  banyak  korban  jiwa yang tidak berdosa.
Berdasarkan  hasil  pemetaan  yang dilakukan  bahwa  trend  konflik beskala kecil dan sporadis meningkat serta menyebar hampir di seluruh di seluruh  wilayah  Indonesia  tidak terkecuali  di  Propinsi  Kepulauan Riau.  Jenis  konfliknya  pun  sangat beragam seperti konflik yang berbasis  politik,  agama,  etnik,  antar aparat,  sumber  daya  alam,  sumber daya  ekonomi,  rutin  (tawuran, penghakiman  massa,  pengeroyokan) dan  lainnya.  Kondisi  seperti  ini  jika dibiarkan  dan  tidak  ada  antisipasi sejak  dini  dikhawatirkan  dapat menyulut konflik sosial lebih besar.
Di  samping  itu  penyelesaian konflik yang selama ini terjadi hanya sebatas penghentian kekerasan
(seringkali  peran  pemerintah  hanya sebagai  pemadam  kebakaran)  atau baru damai negative belum
4 | Jurnal Masyarakat Maritim
mengarah  pada  damai  positif  atau substansial.
Ini  karena  persoalan  dasar penyebab  konflik  di  masyarakat
belum diselesaikan misalnya persoalan  marginalisasi  kelompok masyarakat, segregasi antar
kelompok, persoalan mayoritas
minoritas,  persoalan  penduduk  asli dan  pendatang,  hancurnya  ruang- ruang  budaya,  akses  ekonomi, pendidikan dan, lapangan pekerjaan, pertanahan,  kemiskinan  dan  lain- lain.  Persoalan  mendasar  tersebut jika tidak diselesaikan maka kemungkinan konflik bisa terjadi lagi.

## B. Pembahasan
1. Pemetaan Jenis Konflik
a. Konflik Pertanahan
Konflik  pertanahan  di  Kota Batam  terjadi  sebagai  akibat
dari  kedudukan  pengelolaan Pulau  Batam  yang  sebelum adanya Undang-Undang Pemerintah  Daerah  No.  22 tahun  1999  Undang-Undang No.  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan konflik pertanahan yang berkepanjangan  yang  memang sangat  memperoleh  karena persoalan konflik  kewenangan. Badan  Batam  yang  dahulu bernama Otorita Batam otoritas untuk  mengusahakan kawasan Pulau  Batam  sebagai  kawasan industri.  Dengan  demikian  Hak Pengusahaan  Tanah  di  Pulau Batam  Batam.  Otorita  Batam pengusahaan  kawasan  jangka waktu  tertentu.  pada  awalnya memang  berada  di  tangan Otorita  lah  yang  memilki kewenangan  mendistribusikan industry  pulau  Batam    kepada investor untuk Dalam perjalanan  banyak  Hak  Guna
Usaha  yang  diberikan    atas lahan    yang    diberikan    oleh pihak    Otorita  diolah  dan dimanfaatkan,  sehingga  lahan- lahan  tersebut  produkti    dan terbengkalai.    Karena    tidak dimanfaatkan  Batam    tidak menjadi  tidak  maka    pihak
Otorita Batam kembali mengeluarkan Izin untuk investor yang lain. Dari  sinilah    kemudian muncul    konflik    masalah
Vol 2 No 1 Tahun 2018 | 5
kepemilikan  lahan    sering terjadi, sementara pihak Otorita
Batam tidak mengambil keputusan  yang  tegas  atas setiap  sengketa  yang  muncul dikemudian  hari.  Bagi  investor atau individu yang menginginkan  mengusahakan lahan di kawasan pulau Batam, maka  wajib  membayar  Uang
Wajib    Tahunan    Otorita.
Setelah melakukan pembayaran, maka pihak
individu ataupun investor dapat mengusahakan    lahan  yang sudah    diberikan    izin    oleh pihak    Otorita.  Kadangkala pihak    individu    ataupun investor    mengalihkan    status izin  pengusahaan  lahan  yang dimilikinya  kepada  pihak  lain dengan  imbalan  konsensi  yang tentunya  menguntungkan.  Hal ini menimbulkan potensi konflik dimasa  yang akan  datang  jika pihak    Badan  Pengusahaan Kawasan  tidak  ikut  mengambil alih permasalahan yang muncul setelah  dikeluarkannya  izin pengusahaan lahan.
Setelah
reformasi tepatnya    pada    masa pemerintahan  Presiden  Habibi, maka keluarlah Undang- Undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan  daerah junto  Undang-Undang  No.  32 Tahun  2004  yang  memberikan kewenangan kepada Pemerintah    Daerah    salah satunya adalah untuk mengurus  urusan  pertanahan. Kota Administratif Batam
ditingkatkan  statusnya  menjadi daerah  otonom  pada  Tahun 1999. Hal  ini  lah  yang  menjadi akar  permasalahan  atas  setiap konflik  pertanahan  yang  terjadi di  Kota  Batam.  Oleh  sebab  itu maka di antara Badan Pengusahaan    Batam  dengan Pemerintah  Kota  Batam  harus menyelesaikan
dualisme pengusahaan  lahan    di  Batam,
Rempang,  dan Galang  dengan difasilitasi  oleh    Gubernur Kepulauan Riau untuk /diperjelas  dan  kewenangan oleh  setiap  masing-masing pemerintahan. Meskipun kedua-dua  nya  merupakan
6 | Jurnal Masyarakat Maritim
lembaga  negara,  pembentukan atas kedua lembaga pemerintah ini berbeda, namun dasar  Pihak-pihak  yang  dapat terlibat  dalam  penyelesaian konflik yaitu Gubernur Kepulauan  Riau    selaku  Ketua Dewan  Kawasan  FTZ,  Badan
Pengusahaan  Kawasan  Batam,
Walikota  Batam,  Ketua  LAM dan Tokoh Masyarakat
b. Konflik Industrial;
Konflik  ini  seperti  menjadi agenda  tetap  di  Kota  Batam,
dimana  setiap  tahun  disaat pemerintah daerah akan mengambil keputusan mengenai Upah Minimum Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Gubernur. Akar permasalahannya adalah perbedaan persepsi dari masing-masing  pihak  yang menterjemahkan  maksud  dari permenakertrans yang mensyaratkan pengambilan keputusan  atas  UMK  adalah melalui hasil penilaian Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL) dimasing-masing Kabupaten/Kota. Penentuan
usulan  UMK  dilaksanakan  oleh Dewan Pengupahan, yang mengacu  kepada  permenaker trans  tentang  pembentukannya termasuk  unsur-unsur  yang duduk  sebagai    perwakilan didalam Dewan Pengupahan.
Didalam  dewan  pengupahan sendiri  selisih  pendapat  yang berujung  pada  tidak  dapat diputuskannya secara musyawarah  mufakat  besaran angka  KHL  maupun  UMK adalah karena perbedaan persepsi dalam penentuan komponen KHL. Dari sisi serikat pekerja,  khususnya  serikat pekerja metal, selalu menganggap  bahwa  survey yang dilakukan dalam menentukan KHL tidak dilaksanakan  dengan  benar, dan  ada yang menuduh bahwa penentuan KHL adalah merupakan  pesanan  pihak- pihak  tertentu.  Disamping  itu garis komando organisasi serikat  pekerja  yang  berada dipusat, seringkali selalu dijadikan rujukan dan pemaksaan bagi serikat pekerja
Vol 2 No 1 Tahun 2018 | 7
didaerah  untuk  menuntut  hal yang sama sebagaimana instruksi  dari  pengurus  pusat mereka.  Begitu  juga  dengan unsur pengusaha, mereka akan berupaya  untuk  mengusulkan angka yang rasional berdasarkan perkembangan ekonomi  disekitaran.  Begitun pihak  pemerintah  dalam  hal  ini Dinas  Tenaga  Kerja  dan  juga dengan  juga  Kepala  Daerah, harus  memiliki  ketegasan  dan rasa sensitivitas terhadap kondisi Bipartit, yaitu pengusaha dan juga pekerja.
Keinginan  pekerja  menuntut besaran UMK yang besar dapat dimaklumi  mengingat  banyak kebijakan  pemerintah  yang dibuat, akhirnya menjadi merugikan masyarakat,
terutama    soal    harga kebutuhan pokok  serta barang dan  jasa  yang  dinikmati  oleh para pekerja. Pihak pemerintah daerah  juga  dalam  membantu perputaran  ekonomi,  maka sebaiknya  melakukan  kontrol harga  secara  rutin.  Dengan demikian  peran  pemerintah
yang seharusnya dimaksimalkan dalam melakukan kontrol harga, sehingga  UMK  tidak  perlu ditetapkan  dengan  nilai  yang tinggi,  dan  tentunya  tidak memberatkan  para  pengusaha. Pihak-pihak  yang  dapat  terlibat dalam  penyelesaian  konflik: Gubernur Kepulauan Riau selaku  Ketua    Dewan  Kawasan FTZ,  Walikota  Batam  dan Dewan  Pengupahan  (unsur Pemerintah,  Perguruan  Tinggi, Serikat Pekerja, Pengusaha)
c. Konflik Sosial;
Konflik berikutnya yang bersifat  umum  di  Kota  batam adalah permasalahan
penolakan  sopir  teksi  di  Batam atas  keluarnya  izin  operasi armada  teksi  Blue  Bird.  Pihak pengusaha  dan  pengemudi teksi  di  Batam  keberatan dengan  masuknya  Blue  Bird  ke Batam    akan  pendapatan mereka.  Sebab  tanpa  adanya Blue  Bird  di  Kota  Batam pendapatan  pengemudi  teksi sudah  mulai  menurun.  Konflik penolakan  dari    pengemudi
8 | Jurnal Masyarakat Maritim
teksi  ini    berlanjut  sampai  ke pengailan  sebagai  konsekuensi dari pembatalan secara sepihak izin  operasioal  teksi  Blue  Bird oleh  Dinas  Perhubungan  Kota
Batam. Hak tersebut jelas menunjukkan posisi pemerintah Kota  batam  yang  tidak  tegas dan  tidak  memiliki  keperdulian terhadap  penyediaan  sarana transportasi public yang
memuaskan  bagi  masyarakat. Konflik  ini  akhirnya  bisa  di selesaikan  namun  tetap  masih memiliki  bibit  permusuhan, karena    ternyata    pasca dikeluarkannya    keputusan PTUN  atas  gugatan  Blue  Bird dan  dimenangkan  oleh  Blue Bird,  satu  armada  Blue  Bird sempat  dirusak  oleh  oknum yang  tidak  bertanggung  jawab. Teksi Blue Bird tersebut dirusak oleh  oknum  pengemudi  teksi Batam yang menganggap bahwa Blue Bird telah melanggar  kesepakatan  dalam pertemuan unsur Muspida yang menetapkan    bahwa  Blue  Bird
baru  dapat  beroperasi  setelah satu tahun.

## 2. Peristiwa  Konflik  di  Kota Batam
a. Kecamatan Kota Batam;
Jenis  konfliknya  yaitu  konflik sosial,  Aksi  solidaritas  atas penutupan  Radio  Era  Baru Batam karena adanya permintaan  dari  pemerintah Rejim  Partai  Komunis  China yang akan berburu
mengintervensi  Pemerintah  RI untuk  menutup  siaran  Radio Era  Baru  yang  berbuntut dengan  perampasan  alat-alat siaran milik radio Era Baru oleh pihak dalam penetapan frekuensi radio. Dan direkturradio  Era  Baru  di  vonis bersalah karena dianggap
melanggar  UU.  Radio  Era  Baru sering  menyiarkan  tentang komunitas  Falun  Dafa  yang  di negara  asalnya  China  tidak diakui  keberadaannya.  Isunya adalah Radio Era Baru menyiarkan  solidaritas  atas perlakuan  Pemerintah  China terhadap komunitas Falun
Vol 2 No 1 Tahun 2018 | 9
Dhafa.  Kemudian  ada  konflik industrial  yang  mana  Buruh melakukan  mogok  nasional dengan  melakukan  aksi  long march  dan  sweeping  terhadap perusahaan-  perusahaan  yang masih melakukan kegiatan produksi,  serta  memaksa  para buruh  dan  perusahaan  untuk menghentikan aktivitas produksinya  sebagai  bentuk solidaritas sesame pekerja yang menuntut kenaikan upah minimum kota. Buruh menuntut kenaikan  UMK  sebesar  50% dari tahun sebelumnya. Penghapusan  Tenaga  Kerja Outsourcing/Kontrak, serta penerapan Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan  menyeluruh  pada
Tahun 2014.
b. Kecamatan Batu Aji
Konfliknya  ialah  tentang pertanahan  dan  tata  ruang. Protes  dari  masyarakat  kepada Pemerintah  Kota  Batam  dan Badan  Pengusaha  Kawasan atas keluarnya Surat keputusan Menteri  Kehutanan  No.463
Tahun  2013  Tanggal  27  Juli 2013 tentang perubahan kawasan hutan menjadi
bubukan  kawasan  hutan  di
Provinsi  Kepulauan  Riau  yang bertentangan dengan Peraturan
Presiden  No.877  Tahun  2011.
SK Menhut tersebut menetapkan  sebagian  kawasan yang telah diami oleh masyarakat  menjadi  kawasan hutan dilindungi yang berkonsekuensi  bahwa  status lahan  yang  mereka  miliki adalah  kawasan  hutan  lindung, begitu  juga  dengan  kawasan Batam  yang  sudah  ditetapkan sebagai  kawasan  FTZ  juga masuk dalam kawasan hutanan jika  mengacu  pada  SK  Menhut tersebut.  Isu  yang  beredar adalah  Keluarnya  SK  Menteri Kehutanan No. 463 Tahun 2013 bertentangan dengan Peraturan Presiden  No.87  Tahun  2011 yang menetapkan RT/RW Batam adalah merupakan kawasan industri.
c. Kecamatan Batu Ampar Konfliknya    pertanahan  dan
tata ruang mengakibatkan bentrokan antara dua kelompok
10 | Jurnal Masyarakat Maritim
yang  bersengketa  atas  lahan PT.  Hyundai  Metal  Indonesia
yang berkedudukan di Batuampar  oleh  kubu  Tony Fernando  (PT.  HMI)  dengan kubu PT. Lord Way Accomodation  Engineering  (PT. LWAE)  yang  didukung  Basri. Pada  14  Juni  2012  PN  Batam memutuskan  sengketa  lahan seluas 4300 m2 dengan memenangkan  PT.LWAE,  dan pihak PT.LWAE melalui kelompoknya lansung menguasai  lahan  yang  di sengketakan  dan  hal  tersebut memicu perlawanan dari kelompok PT. HMI yang diposisi dikalahkan dan sedang mengajukan banding. Kelompok Tony Fernandez menyerang Hotel Planet Holiday di daerah Jodoh yang diketahui milik  Karto.  Dalam  insiden penyerangan  tersebut  terdapat korban  meninggal  1  orang.  Isu yang berkembang di masyarakat ternyata penguasaan  lahan  PT.HMI  oleh sekelompok orang dengan munculnya  dokumen  sertifikat baru  atas  nama  Jufeno  Tan yang  mengklaim  lahan  PT.HMI miliknya dengan membuat surat  baru  dengan  dasar  surat laporan kehilangan dari kepolisian, dan kemudian lahan tersebut  dijadikan  agunan  di Bank  BNI  46  dan  selanjutnya terjadi  proses  secara  cepat perpindahan  kuasa  atas  lahan PT.HMI  dari  Jufeno  Tan  ke Karto  pemilik  Hotel  Planet
Holiday. d. Kecamatan Belakang Padang Konflik lingkungan menunjukan  yang  berakibatkan ratusan nelayan Belakang
Padang  turun  ke  laut  dengan menggunakan  perahu  menuju perairan  Pulau  Nipah  untuk melakukan aksi demo mengusir kapal  tanker  milik  asing  yang berlabuh  di  perairan  Pulau Nipah.  Aktivitas  kapal  tanker asing  yang  berlabuh  jangkar  di lokasi  perairan  Pulau  Nipah telah  mengganggu  aktivitas nelayan  lokal  saat  menangkap ikan  di  lokasi  tersebut.  Isnya adalah Kapal-kapal tanker berbendera asing yang
Vol 2 No 1 Tahun 2018 | 11
berlabuh  jangkar  di  perairan Pulau  Nipah  telah  mencemari laut  dengan  hasil  pembuangan limbah  oli  dan  tank  cleaning kapal,  sehingga  ada  beberapa mempengaruhi  tangkapan  ikan para  nelayan  yang  berakibat pada  menurunnya  pendapatan masyarakat setempat.
e. Kecamatan Bengkong
Konflik pertanahan ini membuat  ratusan  warga  dari
Kelurahan  Bengkong  Sadai menggeruduk  kantor  DPRD Batam  tanggal  19  Februari 2012  menuntut  Pemko  Batam dan  BP  Batam  agar  bisa menyelesaikan  permasalahan lahan  di  Bengkong  Sadai.  Para pendemo  menuntut  agar  lahan mereka  tidak  diganggu  oleh developer  maupun  investor. Lahan  yang  dipermasalahkan awalnya  adalah  lahan  tidur yang  kemudian  dimanfaatkan oleh warga beberapa tahun dan kemudian  muncul  perusahaan tertentu yang mengklaim lahan tersebut.Isunya  adalah  Ada perusahaan  yang  mengklaim lahan  di  Bengkong  Sadai,  dan
kemudian melakukan perundingan dengan warga dan setuju  untuk  mengurus  uang wajib  tahunan  otorita  dengan biaya  sebesar  Rp.  800.000  per m2,  dimana  tarif  tersebut  di luar  dari  tarif  resmi  yang sebesar Rp.45.000 per m2.
f. Kecamatan Galang
Lagi –lagi konflik pertanahan membuat  pedagang  kecil  di kawasan wisata Pantai Melur di Kelurahan Sijantung mendatangi  kantor  Walikota Batam  untuk  memprotes  SK Walikota Batam yang menunjuk pengelola  baru  di  kawasan- kawasan  tersebut.  Dengan demikian terdapat dua pengelola  kawasan  di  Pantai Melur,  yaitu  pedagang  yang lebih  dulu  mengelola  kawasan tersebut  dan  pengelola  baru yang  ditunjuk  berdasarkan  SK Walikota  Batam.  Masyarakat meminta  SK  tersebut  dicabut karena  pedagang  juga  merasa diintimidasi oleh pengelola baru yang berjumlah  tiga orang dan tidak memiliki lahan di kawasan tersebut,  bahkan  tarif  yang
12 | Jurnal Masyarakat Maritim
dipungut naik dari yang pernah dikelola  oleh  para  pedagang yang  berjumlah  40  pedagang.
Isuyang mereka dapatkan ialahterbitnya  SK  Walilkota bernomor KPTS 120/HK/III/2013 yang dipersepsikan oleh pedagang di Pantai  Melur  telah  memberikan kewenangan pengelolaan
kawasan  wisata  Pantai  Melur kepada  pihak  tertentu  dan termasuk  penarikan  pas  masuk ke  kawasan  tersebut,  dengan demikian  ada  dua  pengelola  di kawasan wisata Pantai Melur.
g. Kecamatan Lubuk Baja Konflik  tentang  pertanahan ini    mengakibatkan  mayarakat Kampung  Tua  Tanjung  Uma tersulut oleh hadirnya sejumlah atau  sekelompok  orang  yang mengatasnamakan  organisasi massa  tertentu  dengan  nama Laskar  Merah  Putih  dan  LSM Jogoboyo yang ikut mengamankan sebuah perusahaan  pengembang  yang lahannya  masuk  dalam  wilayah kampung tua Tanjung Uma.Kemarahan warga
Tanjung  Uma  dipicu  oleh pernyataan  seseorang  pejabat daerah yang menyulut kemarahan masyarakat kampung  tua  Tanjung  Uma yang  mengesankan  pejabat daerah tersebut berpihak kepada  pengusaha.Isu  yang sangat  menjadi  prioritas  yaitu hadirnya  sekelompok  orang yang mengatasnamakan organisasi massa tertentu
dengan  nama  Laskar  Merah Putih  dan  LSM  Jogoboyo  yang ikut  mengamankan  sebuah perusahaan  yang  pengembang lahannya  masuk  dalam  wilayah kampung tua Tanjung Uma.Kemarahan warga Tanjung  Uma  dipicu  oleh pernyataan  seseorang  pejabat daerah yang menyulut kemarahan masyarakat kampung  tua  Tanjung  Uma yang  mengesankan  pejabat daerah tersebut berpihak kepada pengusaha. h. Kecamatan Sekupang Warga Kampung Agas berunjuk rasa ke BP Batam dan DPRD  Kota  Batam  menuntut
Vol 2 No 1 Tahun 2018 | 13
ganti  rugi  lahan  kepada  PT Daniel  Maria  Cindy  yang berencana  menggusur  warga Kampung  Agas  yang  mendiami lahan  seluas  1,4  hektare.PT DMC  mengklaim  memiliki  izin dari  BP  Batam,  sementara masyarakat  Kampung  Agas mendiami lokasi dimaksud sejak dua puluh tahun yang lalu tanpa  memiliki  dokumen  izin secara  hukum.Isu  yang  terjadi yaitusebuahPT  DMC  berencana menggusur  lahan  kampung agas  seluas  1,4  hektare  dan tidak  pernah  melibatkan  warga Kampung Agas dalam hal ganti rugi  lahan.Masyarakat  meminta agar keberadaan mereka diakui
dengan adanya ganti rugi lahan karena  merasa  telah  mendiami dalam jangka waktu yang lama
i. Kecamatan Sagulung.
Sejumlah juru parkir Sagulung Mall melancarkan aksi protes  di  depan  Sagulung  Mall pada tanggal 17 Juli 2013. Para juru  parkir  ini  tidak  menerima tindakan  manajemen  Sagulung Mall  yang  meniadakan  uang parkir  bagi  pengendara  tanpa sepengetahuan  mereka.  Hal  ini terjadi  karena seirng terjadinya konflik  diantara  pedagang  dan juru parkir dan sudah disampaikan kepada Dinas Perhubungan  Kota  Batam,  tapi tidak mendapat tanggapan.

## Gambar 1.

## Peta Konflik Bencana Sosial di Kota Batam

## Sumber : Data Olahan 2018

## C. Kesimpulan
Konflik  yang  terjadi  di  beberapa daerah  terutama  Kota  Batam  sebagain
besar  di  sebabkan  sengketa  lahan  hal ini  dikarnakan  tidak  pahamnya  hukum oleh masyarakat maupun pihak suwasta
14 | Jurnal Masyarakat Maritim
yang  beroperasi  di  perkebunan.  Tidak adanya  lembaga  penangan  konflik  di setiap kabupaten ataupun Kota
sehingga penangannya menunggu laporan  dari  masyarakat  dan  baru  di tindak  oleh  pihak  kepolisian.  Konflik yang  terjadi  di  beberapa  Kabupaten  di Kepulauan Riau pada prinsipnya secara umum  diakibatkan  oleh  persoalan perebutan  sumber  daya  alam  ekonomi dalam hal ini lahan dan belum jelasnya tapal batas wilayah di daerah tersebut. Keterbatasan sumber daya alam seperti lahan  berbanding  terbalik  dengan pertumbuhan  penduduk.  Hal  ini  yang menyulitkan masyarakat  untuk  mencari penghidupan  dalam  rangka  sebagai upaya meningkatkan perekonomiannya. Situasi  masyarakat  ini  diperparah dengan  sikap  pemerintah  pusat  dalam memberikan  izin  pengelolaan  kepada perusahaan tanpa mendengarkan terlebih  dahulu  aspirasi  masyarakat pada level bawah.
Kepentingan  masyarakat  dalam  hal ini menjadi termarginalkan jika
berhadapan dengan
kepentingan pengusaha.Saran  dari  Peneliti  ialah Harus  ada  lembaga  independen  yang menangani  konflik  di  kabupaten, sehingga jika terjadi konflik cepat untuk
diselesaikan  dan  diantisipasi  agar  tidak terjadi  konflik.  Kemudian  ada  kerja sama  antar  pihak-pihak  yang  terkait sehingga  konflik  di  Kabupaten  dapat cepat  di  selesaikan.  ada  cadangan logistic  untuk  bantuan  jika  terjadi konflik  sewaktu-waktu,  hal  ini  di karnakan  konflik  di  Kabupaten  bisa terjadi  sewaktu-waktu  dan  sulit  untuk di  prediksi  kapan  terjadinya  serta  ada pemberdayaan social mengenai kesadaran hukum, sehingga
masyarakat  tidak  melakukan  tindakan yang  melanggar  hokum  atau  anarkis jika  terjadi  kesalah  pahaman  atau konflik. Bagi pemerintah pusat disarankan  agar  dalam  membuat kebijakan  terlebih  dahulu  mencari  data yang  valid  dan  membuka  ruang  bagi partisipasi  masyarakat  sehingga  dapat mengahsilkan  kebijakan  yang  minim berpotensi  menyebabkan  konflik.  Bagi pemerintah daerah Kabupaten diharapkan  terus  melakukan  usaha preventif agar konflik dapat diminmalisir dengan upaya mediasi bagi setiap  kelompok  yang  bertikai.  Bagi masyarakat diharapkan lebih mengutamakan  musyawarah  mufakat dalam menyelesaikan masalah
kemudian  bagi  perusahaan  diharapkan
Vol 2 No 1 Tahun 2018 | 15
menjaga  hubungan  dengan  lingkungan sekitar  untuk  menciptakan  hubungan yang  harmonis  dan  tidak  bersikap arogan dalam penyelesaian masalah.

## Daftar Pustaka
Bodine.  R.,  Crawford.  D.,  &  Schrumpf. F., (1994). Creating the Peaceable School: A Comprehensive Program for  Teaching  Conflict  Resolution. Champaign,  IL:  Research  Press, Inc.
Castro.  A.  P  and  Nielsen.  E.  2003. Natural resource conflict management  case  studies:  an analysis  of  power,  participation and  protected  areas.  Food  And
Agriculture Organization, Rome. Chris Mitchell, 1981. The Structure of
International Conflict, Mac Millan, London, Crawford.  D.,  &  Bodine.  R.,  (1996). Conflict Resolution Education: A Guide to Implementing Programs  in  Schools,  Youth-
Serving  Organizations,  and Community and Juvenile Justice Setting.  Report  Program.  USA: Departement  of  Justice  and
Department of Education Dharmawan.  H.  A.  2007.  Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan, dengan tema: ”Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah Perbatasan Guna Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional”, Pontianak. Changh, William. 2001. “Dimensi Etis
Konflik Sosial”. Kompas. Rabu 2 Februari 2001.
Glasser,  W.  (1984).  Control  Theory. New York: Harper & Row. Nairobi Peace Initiative-Africa, National Steering Committee on Peacebuilding and Conflict Management. 2012. A Validated Report  of  the  National  Conflict Mapping  and  Analysis  with Recommendations  for  Actors. NPI-Africa and the NSC Secretariat, Kenya.
Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian Sistem  Hukum  Nasional  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional. 2011.  “Laporan  Pengkajian
Hukum  Tentang  Mekanisme
Penangan
Konflik
Sosial”.
Kemenkumham RI
Ranjabar,  Jacobus.  2013.  Sistem
Sosial  Budaya  Indonesia  Suatu Pengantar. Alfabeta, Bandung Yumi. Hastuti, Endang Dwi. Koedoeboen,Hendrik. 2012. Pengelolaan  Konflik  Sumber Daya Hutan. Kementerian Kehutanan  Badan  Penyuluhan Dan Pengembangan SDM
Kehutanan  Pusat  Penyuluhan Kehutanan.