## KEDUDUKAN ISTERI BEKERJA DALAM MENGURUS KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Reza Fahlevi Nurpaiz, Syaik Abdillah, Dahwadin, Hasanudin, Dwi Reiza Meinanti   , Syahrial, Alin Marlina nurpaizreza@gmail.com STISNU Tangerang STAI Al-Musaddadiyah Garut Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Saadah Sukasari Sumedang

## Abstrak
Peran kaum wanita dalam keluarga memiliki dimensi yang sangat komplek. Dalam waktu dan kondisi yang berbeda, perempuan lebih banyak sebagai pencari nafkah utama. Tujuan penelitian untuk menganalisa pengaruh problematika keluarga terhadap wanita yang bekerja, menganalisa pengaruh wanita yang bekerja terhadap  keharmonisan  keluarga  dan  menganalisa  pola  penunaian  kewajiban  dan  hak dalam  keluarga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis  yang  memfokuskan  pada  perubahan  dan  struktur  sosial.  Dari  data  terhadap  analisa  peneliti menunjukan bahwa pengaruh problematika keluarga pada wanita yang bekerja yaitu, 1).Merasa tertekan 2).Lelah,  capek  3).Stress.  Sedangkan  pengaruh  wanita  yang  bekerja  terhadap  keharmonisan  keluarga diantaranya, terjadinya perceraian, terabaikannya hak suami dan anak-anak, adapun pola penunaian hak dan kewajiban dalam keluarga pada wanita yang bekerja diantaranya (1).Memenuhi kebutuhan sehari-hari: menyiapkan kebutuhan pangan seperti makan, minum, dan membersihkan rumah. (2).Memenuhi kebutuhan bilogis  dan  kebutuhan  efeksi  atau  kasih  sayang.  Serta  pola relasi  suami  isteri  terutama  dalam  aspek pembagian  kerja  dan  pengambilan  keputusan  setelah  terjadinya  perubahan  peran  dalam  keluarga diantaranya: pertama, terhadap suami, (1).Sulit membagi waktu (2).Kurang berperan dalam memperhatikan suami. Kedua, terhadap anak. (1).Terabaikannya anak-anak di rumah, (2).Ibu tidak selalu ada pada saat-saat yang  penting,  (3).Tidak  semua  kebutuhan  anak  terpenuhi.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa hukum  seorang  isteri  mencari  nafkah  di  luar  rumah  adalah  boleh,  dengan  syarat  ia  tidak  mengabaikan tugasnya  sebagai  seorang  ibu.  Namun  sebaliknya  apabila  isteri  melalaikan  tugas  utamanya.  Maka pandangan  Islam  terhadap  isteri  tersebut  adalah  tidak  boleh  atau  haram  karena  hal  tersebut  akan berdampak kepada keutuhan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kata Kunci : isteri, keluarga, bekerja dan hukum islam

## Abstract
The role of women in the family has a very complex dimension. In different times and conditions, women are more of a major breadwinner. The research aims to analyse the effects of family problems on women who work, analyzing the influence of women working on family harmony and analyzing the pattern of liability and rights in the family. This research is conducted using normative juridical methods. The approach used is sociological which focuses on  change  and  social  structure.  From  the  data  on  the  analysis  of  researchers showed that the influence of family problems in women who work is, 1). Feeling depressed 2). Exhausted, tired 3). Stress. While the influence of women working towards the harmony of family, among others, the occurrence of divorce, the neglect of the rights of husbands and children, as for the pattern of the rights and obligations in families in women who work among others (1). Meeting daily needs: preparing
food needs such as eating, drinking, and cleaning the house. (2). Meet the needs of Bilogis and the need for effction or compassion. And the pattern of husband and wife relationship, especially in the aspect of the division of work and decision-making after the change of role in the family including: first, to the husband, (1). Difficult to divide time (2). Less role in paying attention to husbands. Second, to the child. (1). The neglect of the children at home, (2). Mothers are not always in the important moments, (3). Not all child needs are met. It can thus be concluded that the law of a wife making a living outside of the house is permissible, provided she does not neglect her duties as a mother. But rather when wives neglect their primary duties. Thus the view of Islam to the wife is not permissible or unclean because it  will affect the  integrity of the household in creating a family of Sakinah, Mawaddah, and Rahmah.
Keywords: wife, family, work and Islamic law

## PENDAHULUAN
Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan  seorang  perempuan  yang  bukan  mahram  (Mustofa  Hasan,  2011:  9).  Nikah  adalah  sebuah akad yang telah di tetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki  untuk  bersenang-senang  dengan  perempuan,  dan  menghalalkan  seorang  perempuan bersenang-senang  dengan  lelaki.  Maksudnya  pengaruh  akad  ini  bagi  lelaki  adalah  memberikan hak  kepemilikan  secara  khusus,  maka  lelaki  lain  tidak  boleh  memilikinya  (Wahbah  Az-Zuhaili, 2011:  39).  Nikah  (kawin)  menurut  arti  asli  ialah  hubungan  seksual  tetapi  menurut  arti  majazi ( mathaporic )  atau  arti  hukum  ialah  akad  (perjanjian)  yang  menjadikan  halal  hubungan  seksual sebagai suami isteri antara seoarang pria dengan wanita 1 Perkawinan apabila dilihat dari fungsi dan perannya mempunyai arti sebagai suatu bentuk ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita, untuk membentuk suatu rumah tangga, dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup jasmani dan rohani serta pergaulan yang sah.
Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia/sejahtera.  Bahagia  artinya  ada  kerukunan  yang  menciptakan  rasa  tentram,  damai,  dan saling  menyayangi  tanpa  saling  mencurigai.  Sejahtera  artinya  cukup  kebutuhan  ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan (profesi) yang layak bagi kehidupan keluarga.  Suami  dan/atau  isteri  boleh  melaksanakan  pekerjaan  apa  saja  sebagai  sumber kesejahtraan  keluarga,  asalkan  tidak  dilarang  Undang-undang.  Tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum,  dan  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan  masyarakat.  Selain  itu  untuk mengembangkan keluarga agar timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik merupakan salah satu pembentuk ketahanan keluarga dalam membangun keluarga sejahtera. Pelaksanaan  pembangunan  dalam  keluarga  sejahtera  dalam  PP  No.  21  tahun  1994,  pasal  2: pembangunan  keluarga  sejahtera  diwujudkan  melalui  pengembangan  kualitas  diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu oleh masyarakat dan keluarga. Tujuan: mewujudkan keluarga kecil
1 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta: PT. Bimi Aksara, 1999). Hlm. 1.
َ
bahagia, sejahtera  bertakwa  kepada  tuhan  yang maha  esa, produktif, mandiri dan  memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dan linkungannya 2
Selanjutnya  dalam  perkawinan  ini,  antara  suami  isteri  mempunyai  hak  yang  sama,  yaitu ikut serta dalam kegiatan membangun keluarga. Diantaranya suami wajib melindungi isterinya dan memberikan  segala  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban suami isteri ada tiga macam, yaitu: 1) hak isteri atas suami, 2) hak suami atas isteri 3) hak  bersama.  Selain  itu  hubungan  antar  suami  isteri  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar bagi kehidupan rumah tangga maka kedua pihak hendaknya memperhatikan dan menghindari hal- hal yang  dapat  menyebabkan  kesalahan  dan  kerusakan  terhadap  kelangsungan  hubungan  suami isteri. Kesalahan yang bertumpuk dapat mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan keluarga 3
Perkembangan  dunia  dan  pengalaman  menyajikan  hal  yang  lain  untuk  perempuan. Jaminan  untuk  sukses  secara  finansial,  diakui  eksistensi  dan  menyandang  predikat  mandiri mengharuskan perempuan menjemput impian dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,  mendapatkan  pekerjaan  yang  prestise  dan  mendapat  posisi  yang  tinggi  dalam  dunia pekerjaan. Hal ini selanjutnya memberikan predikat kepada perempuan yang memiliki pekerjaan dengan  gelar  “wanita  karier”,  Menurut  Ahmad  Zahra  Al-Hasany,  MA,  Islam  telah  hadir  dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan, Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. Selain mengizinkan wanita menangani pertanian,  industri  dan  perdagangan,  serta  mengurus  dan  mengembangkan  usaha  yang dimilikinya,  Islam  membolehkan  perempuan  bergerak  dalam  masalah  pengadilan,  memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran
2 Sri lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm. 121. Sedangkan tujuan perkawinan sebagaimana di isyaratkan dalam  al-Qur’an ada َ lah m َ  َ e َ َ wuj َ udk َ an . ke َ  َ lua ” َ  َ rg َ a َ ya َ ng h a َ d َ a w a َ َ m َ َ h na ki َ a s َ َ m r Fi َ . َ h a َ َ m َ h َ a r َ َ n َ a d a َ n َ Alla َ h da َ la َ m َ s َ  َ urat َ Al- َ R َ um : َ َ  َ 1 2 t َ a y َ a ت لق و َ م يف ذ َ ل ك ل  َ ي . و َ َ م َ ن َ  َ ء اي . َ َ ت َهۦ أ ن خ ل ق لك م م ن أن ف َ س ك م أ ز َ  َ و ج ا لت س ك ن و ا َ إل يه ا و ج ع ل بي ن ك م م و د ة و ر ح م ة َ إ ن يت ف ك ر و ن
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang  berfikir.  (Departemen Agama, 1999:572)
3 Musthofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka  Setia, 2011). Hlm. 157
perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya,  sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang berada dalam rumahnya. 4
Pada  dasarnya,  isteri  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  tanpa  persetujuan  dari suami. Hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  31  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (“UU Perkawinan”): Pasal 31 UU Perkawinan
1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan  kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
Hal tersebut senada dengan kedudukan suami isteri dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut
1. Suami adalah kepala rumah keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
Oleh  karena  itu,  isteri  berhak  untuk  mengikatkan  dirinya  dalam  suatu  hubungan  hukum (dalam  hal  ini,  hubungan  kerja)  dengan  perusahaan  tempatnya  bekerja  tanpa  persetujuan  dari suami.  Sehingga,  secara  hukum  suami  tidak  berhak  meminta  pada  perusahaan  tempat  isterinya bekerja untuk tidak mempekerjakan isterinya lagi. Selain itu, ini didasarkan pula pada prinsip bahwa hubungan  kerja itu sendiri terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja (Pasal  50  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UU  Ketenagakerjaan). Sehingga sebagaimana pada perjanjian pada umumnya, yang dapat mengakhiri perjanjian adalah para  pihak  dalam  perjanjian  dengan  persetujuan  keduanya  (Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan). Selain itu, dapat dilihat pula dari Pasal 151 dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan bahwa yang dapat mengakhiri hubungan kerja adalah perusahaan dan pekerja itu sendiri (dengan kesepakatan keduanya).
Pada  sisi  lain,  dalam  hal  ini  isteri  maupun  suami  perlu  mengingat  kembali  bahwa  pada dasarnya  perkawinan  bertujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  (Pasal  1  UU Perkawinan).  Suami  dan  isteri  mempunyai  kewajiban  untuk  saling  menghormati  (Pasal  33  UU Perkawinan). Adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya,  serta  isteri  wajib  mengatur urusan  rumah  tangga  sebaik-baiknya  (Pasal  34  UU  Perkawinan).  Berdasarkan  hal-hal  tersebut,
4 Ahmad Zahra Al- Husany, Membincang Feminisme , Diskursus Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000). Hlm. 258
walaupun  secara  hukum  kedudukan  suami  dan  isteri  sama  dan  keduanya  berwenang  untuk melakukan  perbuatan  hukum,  akan  tetapi  akan  lebih  baik  jika  suami  dan  isteri  membicarakan secara  baik-baik  perihal  apakah  lebih  baik  isteri  bekerja  atau  tidak.  Ini  sekaligus  untuk mempertimbangkan  apakah  dengan  bekerjanya  si  isteri,  isteri  dapat  tetap  melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, serta bersama suami membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada dasarnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat diwakili oleh dua konsep, yaitu konsep kelamin dan jender. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan  fisik  dan  biologisme  terutama  perbedaan  fungsi  reproduksi,  sementara  jender merupakan  kontruksi  sosial  kultural.  Dua  jenis  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  ini  dikenal sebagai  perbedaan  yang  mutlak  dan  relatif.  Pendapat  ini  pertama  kali  diketengahkan  oleh kalangan ahli sosial dan ekonomi pada tahun 60-an, guna memahami adanya relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. 5
Perbedaan  pertama  kali  dikenal  istilah  “perbedaan  kodrati”  ( Naturei ).  Perbedaan  ini bersifat mutlak dan mengacu pada hal-hal bersifat biologis. Laki-laki dan perempuan secara kodrati dibedakan  berdasarkan  jenis  kelamin  dengan  segala  kemampuan  yang  dimiliki  masing-masing. Haid, hamil, melahirkan dan menyusui merupakan kodrat perempuan. kemampuan ini merupakan karunia dan anugrah tuhan yang ditakdirkan Allah kepada perempuan (dalam istilah Islam disebut sunatullah ) dan inilah yang kemudian dikenal sebagai “kodrat wanita”. Sementara kaum laki-laki memiliki  penis  dilengkapi  dengan  zakar  ( scortum )  dan  sperma  untuk  pembuahan  sebagai kodratnya. Perbedaan tingkat pertama ini merupakan ketentuan Tuhan yang bersifat nature, tidak berubah dari masa ke masa, tidak pandang kaya dan miskin, kulit putih dan berwarna, beragam dan tidak, manusia modern di perkotaan atau suku asal di pedalaman. Artinya kodrat (perbedaan) ini  bersifat  mutlak  dan  tidak  diganggu  gugat.  Perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  tidak  hanya terbatas pada perbedaan yang besifat mutlak (kodrati/nature), tetapi ada pula perbedaan yang bersifat non kodrati (nature) yang kemudian dianggap (secara membabi buta) sebagai sifat dan ciri masing-masing jenis kelamain. Misalnya, perempuan dianggap emosional (yang berlebihan) dan kemampuannya  kurang.  Sementara  laki-laki  dianggap  rasional  dan  memiliki  kemampuan  yang melebihi perempuan.
Perbedaan  yang  cenderung  karakteristik  ini  kemudian  diterjemahkan  pada  pembagian tugas dan peran. Laki-laki di ruang publik sementara perempuan di ruang domestik. Perbedaan non  kodrati  ini  sebenarnya  merupakan  perbedaan  yang  dihasilkan  interpretasi  sosial  dan  tidak jarang  mengatasnamakan  agama.  Asumsi  ini  berjalan  dan  berkembang  terus  menerus,  bahkan telah  mendarah  daging  dalam  keyakinan  (ideologi)  dan  cara  pandang  masyarakat.  Akibatnya, karakteristik yang sebenarnya bersifat relatif itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang
5 Zaetunah  Subhan, Rekontruksi  Pemahaman Jender  Dalam Islam:  Agenda  Sosio-Kultural Dan  Politik Peran Perempuan , (Jakarta: El-Kahfi lembaga Kajian Humanis Dan Feminis Islam, 2000). Hlm. 15
dianggap alami bukan dianggap mutlak, perbedaan yang kedua inilah yang disebut “jender”. Dalam teori  feminis  bahwa  kedudukan  perempuan  dalam  kehidupan  masyarakat  berimbang,  feminis berupaya  menggugat  kemampuan  patriarki  dan  berbagai  bentuk  stereotip  jender  lainnya  yang berkembang  luas  di  dalam  masyarakat,  kalangan  feminis  mempunyai  dasar  pemikiran  bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup, mendapat kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan.  Namun  dalam  perjalanan  sejarah  barat,  pemahaman  HAM  ini  dianggap  lebih dirasakan oleh kaum pria. Untuk mendapatkan hak sebagai sebagai warga negara, maka seseorang harus  mempunyai  kemampuan  rasionalitas  yang  memadai.  Perempuan  dianggap  tidak  atau kurang  daya  rasionalitasnya,  sehingga  tidak  diberikan  hak  sebagai  warga  negara  seperti  yang diberikan rekan prianya.
Beberapa  feminis  teoritis  awal  berusaha  untuk  memasukan  ide  bahwa  laki-laki  dan perempuan  adalah  makhluk  yang  sama,  dan  mempunyai  hak  yang  sama  pula.  Asumsi  dasarnya adalah tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Seperti halnya pada filsafat eksistensialisme, feminisme  liberal  memberikan  landasan  teoritis  akan  kesamaan  perempuan  dalam  potensi rasionalitasnya dengan laki-laki. Namun berhubung wanita ditempatkan pada posisi bergantung pada suami, dan kiprahnya dalam sektor domestik, maka yang lebih dominan tumbuh pada wanita adalah aspek emosional ketimbang rasional. Apabila wanita tidak bergantung pada suami dan tidak berkifrah di sektor domestik, maka wanita akan menjadi makhluk rasional seperti kaum pria (Ratna Megawangi. 1999:119). Asumsi dasar kesamaan hak, dan tidak ada perbedaan antara laki- laki dan perempuan diatas menjadi landasan yang kuat bagi kaum wanita untuk andil dalam segala macam aktifitas yang dilakukan pria, oleh karena itu segala jenis pekerjaan bisa ditempati oleh para kaum hawa dari pekerjaan  yang  mengerahkan  pemikiran  sampai pekerjaan  yang  mendahulukan otot. Disisi  lain  ada  perempuan  yang  ingin  menjadi  ibu  rumah  tangga  tapi  ketika  masalah  finansial menghadang  keberlangsungan  hidup  berumah  tangga  dan  mengharuskan  perempuan  ikut mengais rezeki dengan segala upaya menjadikan perempuan keluar rumah dan bekerja.
Pekerjaan  seperti  di  atas  juga  telah  dikenal  pada  masa  Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi  wa sallam  dan  para  sahabat  Radhiyallahu  ‘anhum.  Bahkan  di  kalangan  wanitanya  sekalipun, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut.
“Jabir  Radhiyallahu  ‘anhu  menuturkan,  bahwa  ada  seorang  wanita  berkata  kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Wahai Rasulullah, tidakkah saya buatkan sesuatu untuk tempat dudukmu? Sesungguhnya saya punya budak ahli pertukangan,” maka Nabi Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  menjawab,”Jika  engkau  mau  (melakukannya),  maka  engkau buatkan mimbar saja.” [HR Al Bukhari no. 438].
Dalam hadits lain diriwayatkan
“Ummu Salamah menceritakan: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami bershadaqah”. Maka Zainab isteri Abdullah (bin Mas’ud)- berkata: “Apakah boleh aku bershadaqah  suamiku  yang  fakir  dan  kemenakan-kemenakanku  yang  yatim,  dan  aku menghidupi  mereka  dengan  ini  dan  itu?”  Rasulullah  n  menjwab,”Ya,  boleh.”  (Perawi) berkata: “Dan ia (Zainab) adalah wanita pembuat kerajinan tangan”. [HR Ibnu Majah no. 1835. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah. Asal hadits ini telah diriwayatkan oleh Bukhari no. 1397 dan Muslim no. 1000].
Aisyah  Radhiyallahu  ‘anha  menuturkan  tentang  Zainab  binti  Jahsy  (salah  seorang  isteri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ) ketika wafatnya :
Dan  Zainab  adalah  wanita  pengrajin  tangan,  ia  menyamak  kulit  dan  melobangi  (serta menjahit) nya untuk dibuat khuf atau lainnya. Lalu ia bershadaqah di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala.” [HR Al Hakim 4/26 dan beliau berkata: “Ini hadits shahih sesuai syarat (standar) Muslim, tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim”
Ada urusan yang merupakan bagian daripada persoalan wanita (isteri) muslim yang secara fitrah  dan  syarat  wajib  dikemukakan  dalam  benak  sewaktu  mendiskusikan  apa  yang  disebut pekerjaan  wanita  (isteri).  Sesungguhnya  pekerjaan  itu  sendiri  tidaklah  haram  bagi  seseorang selama  tidak  dalam  kemaksiatan.  Wanita  (isteri)  semenjak  prasejarah  atau  sebelumnya  telah bekerja  pada  pekerjaan-pekerjaan  yang  bukan  merupakan  inti  daripada  tugasnya  yang  hakiki. Hanya saja pekerjaan tersebut ada kaitannya dengan inti tugas mereka dalam mendidik anak dan melayani  suami.  Pekerjaan-pekerjaan  tersebut  adalah  seperti  mencuci,  memasak,  menjait, membuat roti, menenun dan membordir.

## Rumusan Masalah
Melihat ketentuan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini perlu ada pembatasan masalah yanag akan menjadi objek pembahasan dalam melakukan penelitian yang akan dilaksanakan. Pembatasan masalah tersebut tertuang dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh problematika keluarga terhadap wanita yang bekerja?
2. Bagaiman pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah  tersebut  di  atas,  maka  terdapat beberapa tujuan yang hendak di capai, yakni sebagai berikut :
1. Untuk menganalisa pengaruh problematika keluarga terhadap wanita yang bekerja
2. Untuk menganalisa pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga

## METODOLOGI PENELITIAN
a) Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya ( Suharsimi Arikunto, 2013:203)

## 1. Spesifikasi penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yaitu  penelitain  yang  difokuskan untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif.  Metode penelitian  hukum  normatif  adalah  metode  atau  cara  yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada 6 atau suatu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No 1 Tahun 1974, teori- teori  dan  konsep-konsep  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Adapun  pendekatan  yang digunakan  adalah  menggunakan  pendekatan  sosiologis  yaitu  pendekatan  yang  berfokus  pada adanya  sifat  keteraturan  dan  keseimbangan  pada  masyarakat,  serta  memfokuskan  pada perubahan, konflik dan paksaan pada struktur sosial. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah dalam mengambil generilasi atau pengambilan kesimpulan secara umum dari penelitian yang telah dilakukan,  setelah  menganalisa  data  dari  hasil  analisa  terhadap  ketentuan  hukum  yang seharusnya.
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009). Hlm 13-14.

## Gambar 1.4

## Alur Penelitian Deskriptif Analitis
Sumber : Sulipan, Penelitian Deskriptif analitis, Berorientasi Pemecahan Masalah
b) Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
a. Data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini. Yang menjadi data primer pada penelitian  ini,  adalah  data-data  yang  artikel,  buku,  jurnal,  atau  karya  tulis  terkait hukum  kedudukan  seorang  isteri  yang  bekerja  dalam  mengurus  keluarga  perspektif Hukum Islam.
b. Data sekunder, yaitu data penunjang dalam penelitian ini. Data-data ini diperoleh dari ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun Peraturan Pemerintah.
c) Jenis Data

## Kedudukan Isteri Bekerja Dalam Mengurus Keluarga Perspektif Hukum Islam
Jenis data yang diperlukan dalam pemecahan permasalahan penelitian ini adalah jenis data kulitatif  yaitu  data  yang  bentuk  uraian  atau  pemaparan  tentang  suatu  permasalahan  secara sistematis. Yakni data kualitatif ini bersumber dari analisa peneliti. Adapun jenis data yang peneliti inventarisir  untuk  mencapai  kemudahan  dalam  peelitian  adalah  sebagai  berikut:  1).  Pengaruh problematika keluarga terhadap wanita yang bekerja 2). Pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga.
Penelitian ini dipusatkan pada jenis data penelitian, yaitu jenis data yang terkait dengan objek  penelitian  yang  sesuai  dengan  yang  diajukan  dalam  pertanyaan  penelitian,  yang  meliputi tentang  pengaruh  problematika  keluarga  terhadap  wanita  yang  bekerja,  selain  itu  mengkaji pengaruh  wanita  yang  bekerja  terhadap keharmonisan  keluarga,  serta  pola  penunaian  hak  dan kewajiban  dalam  keluarga  pada  wanita  yang  bekerja  dan  bagaimana  pola  relasi  suami  isteri terutama dalam aspek pembagian kerja dan pengambilan keputusan setelah terjadinya perubahan peran dalam keluarga.

## d) Teknik pengumpulan data.
Terkait  teknik  pengumpulan  data,  dalam  hal  ini  penulis  mengambil  bahan  studi  pustaka sebagai  pengambilan  data  dari  berbagai  sumber-sumber  sebagai  bahan  acuan  dalam mengkorelasikan data empirik dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta mengali  konsep  dan  teori  dasar  yang  ditentukan  oleh  para  ahli  sebagai  landasan  teoritis  guna menunjang penganalisaan data-data yang diperlukan

## e) Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 7

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## 1. Pengaruh Problematika Keluarga pada Wanita yang Bekerja
Ditengah  zaman  yang  penuh  dengan  pergolakan,  perubahan  yang  pesat  dan  berbagai ketidakpastian,  keluarga  kian  menghadapi  tantangan  yang  berat. Agar  keluarga  menjadi  faktor
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm. 244
yang signifikan dan berperan positif bagi masyarakat, maka keluarga harus memiliki kelentingan dalam  menghadapi  tantangan  zaman.  Pendekatan  kelentingan  keluarga  bertujuan  untuk mengenali dan membentengi proses interaksi yang menjadi kunci bagi kemampuan keluarga untuk bertahan  dan  bangkit  dari  tantangan  kehidupan  yang  mengganggu  (Walsh,  2006)  perspektif kelentingan memandang distres sebagai tantangan bagi keluarga, bukan hal yang merusak, serta melihat  potensi  yang  dimiliki  keluarga  untuk  tumbuh  dan  melakukan  perbaikan.  Walsh mendefinisikan kelentingan sebagai kemampuan untuk bangkit dari penderitaan, dengan menjadi lebih kuat dan memiliki sumber daya. Kelentingan lebih dari sebagai kemampuan untuk bertahan ( survive ),  karena  kelentingan  memampukan  orang  untuk  sembuh  dari  luka  yang  menyakitkan, mengendalikan kehidupannya dan melanjutkan hidupnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terdapat tiga faktor yang menjadi kunci bagi kelentingan keluarga, yaitu sistem keyakinan, pola pengorganisasian keluarga, dan proses komunikasi dalam keluarga. Keyakinan merupakan lensa yang digunakan untuk memandang dunia dan kehidupan. Sistem keyakinan merupakan inti dari keleningan keluarga yang mencakup tiga aspek, yaitu kemampuan untuk memaknai penderitaan, berpandangan positif yang melahirkan sikap optimis, dan keberagaman.
Pola  pengorganisasian  keluarga  mengindikasikan  adanya  struktur  pendukung  bagi integritas dan adaptasi dari unit atau anggota keluarga. Untuk menghadapi kritis secara efektif, keluarga  harus  memobilisasi  sumber  dayanya  dan  melakukan  reorganisasi  untuk  menyesuaikan dengan  perubahan  yang  terjadi.  Pola  pengorganisasian  keluarga  mencakup  tiga  aspek,  yaitu fleksibilitas, keterhubungan ( connectedness), serta sumber daya sosial dan ekonomi. Komunikasi yang baik merupakan faktor yang penting bagi keberfungsian dan kelentingan keluarga 8
Pada  masa sekarang ini, di mana seorang isteri tidak jarang mempunyai pekerjaan yang beratnya sama dengan suami, dalam keluarga ia tetap tidak kehilangan peranannya sebagai ibu rumah tangga, itulah sebabnya sering dikatakan bahwa seorang isteri sekarang memiliki peranan ganda.
Perkembangan  dunia  dan  pengalaman  menyajikan  hal  yang  lain  untuk  perempuan. Jaminan  untuk  sukses  secara  finansial,  diakui  eksistensi  dan  menyandang  predikat  mandiri mengharuskan perempuan menjemput impian dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,  mendapatkan  pekerjaan  yang  prestise  dan  mendapat  posisi  yang  tinggi  dalam  dunia pekerjaan. Hal ini selanjutnya memberikan predikat kepada perempuan yang memiliki pekerjaan dengan  gelar  “wanita  karier”,  Menurut  Ahmad  Zahra  Al-Hasany,  MA,  Islam  telah  hadir  dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan, Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. Selain mengizinkan wanita menangani pertanian,  industri  dan  perdagangan,  serta  mengurus  dan  mengembangkan  usaha  yang
8 Sri lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik…. Hal. 22-23.
dimilikinya,  Islam  membolehkan  perempuan  bergerak  dalam  masalah  pengadilan,  memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran perempuan  sebagai  ibu  dalam  rumah  tangganya,  sekaligus  sebagai  penanggung  jawab  apa  dan siapa yang berada dalam rumahnya. 9
Pekerjaan  wanita  mengandung  arti  yang  berbeda  di  masyarakat-masyarakat  yang berlainan.  Ketika  Amerika  serikat  bergerak  dari  masyarakat  pertanian  pedesaan  ke  masyarakat industri.  Dan  sekarang  sistem  ekonomi  multinasional  pasca  industri,  pekerjaan  wanita  dalam beberapa  hal  mengalami  perubahan,  dan  dalam  hal-hal  lainnya  tetap  sama.  Dekade-dekade sebelum  dan  sesuadah  Perang  Dunia  II  memperlihatkan  perubahan  signifikan  dalam  tipe-tipe pekerjaan,  jumlah  upah,  kondisi  pekerjaan,  serta  sikap-sikap  sosial  wanita  sebagai  buruh  dan majikan.  Juga,  begitu  banyak  faktor  perubahan  yang  mendorong  atau  menarik  wanita  kedalam buruh upahan, termasuk tanggung jawab keluarga, pola konsumsi, persiapan pendidikan, hak-hak hukum, serta kesempatan kerja. 10
Kaum wanita kini harus keluar rumah dan berjuang sekuat daya, bersaing dengan laki-laki di  bursa  tenaga  kerja  untuk  mencari  sesuap  nasi,  sebagaimana  halnya  dengan  kaum  laki-laki. Dilema  yang  muncul  kemudian,  wanita  terpaksa  menerima  beban  ganda,  yaitu  mencari  nafkah keluarga dan mengurus rumah tangga. Dengan berdesakannya kaum wanita menyerbu lapangan kerja  di  luar  rumah,  maka  kaum  laki-laki  berhadapan  dengan  persaingan  yang  hebat.  Hal  ini kemudian menciptakan pengangguran besar-besaran dikalangan laki-laki. Akibatnya mekanisme kerja dan tanggung jawab amanah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat menjadi semakian semrawut 11
Peran perempuan khususnya isteri sebagai ibu rumah tangga yang berkiprah di dunia luar (bekerja) pada lapangan kerja yang disediakan tentunya hal ini akan merubah tatanan keluarga itu sendiri, hal serupa akan berdampak pada peran masing-masing baik sebagai suami maupun isteri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seperti pengaruh industri terhadap kehidupan keluarga mungkin bisa bersifat langsung. Dalam bentuknya yang langsung, lingkungan dan sikap kerja dari suatu jenis pekerjaan tertentu akan mempengaruhi lingkungan dan sikap hidup dari suatu keluarga.
Fenomena mengenai isteri yang bekerja di luar ruamah tersebut yang terjadi di Kecamatan Sukamulya  Kabupaten  Tangerang.  Informasi  ini  diperoleh  langsung  dari  Ahmad  Kasori  selaku Camat Sukamulya. Ahmad Kasori menuturkan bahwa di wilayahnya masih terdapat banyak jumlah
9 Ahmad Zahra Al- Husany, Membincang Feminisme …… Hal. 258 10 Jane C.Ollenburger, Helen A. Moore, Sosiologi Wanita , (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996). Hal. 91 11 Muhammad Thalib, Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir, (Yogyakarta: Widhah Pres,1999). Hal. 16- 17.
isteri  yang  bekerja.  Selain  itu  Ahmad  Kasori  menuturkan  bahwa  hal  tersebut  disebabkan  oleh masalah  perekonomian  keluarga  seperti  minimnya  upah  atau  gaji  suami,  serta  alasan  lainnya dikarenakan sebelum menikah calon isteri sudah mempunyai pekerjaan sendiri di luar rumah dan banyaknya  perusahaan  yang  memprioritaskan  tenaga  atau  buruh  perempuan,  dengan  alasan disiplin  kerja,  dan  kondisi  suami  pengangguran  serta  lamanya  panggilan  dari  pihak  perusahaan juga  menjadikan  alasan  bagi  isteri  untuk  tetap  dan  bekerja  demi  membiayai  dalam  memenuhi penghidupan keluarganya (hasil wawancara dengan Ahmad Kasori selaku Camat Sukamulya pada 13 September 2016).
Permasalahan muncul ketika ibu rumah tangga tersebut memiliki waktu yang lebih banyak untuk pekerjaan atau anak tidak dapat diperhatikan atau memiliki penghasilan yang lebih tinggi yang  akhirnya  berdampak  pada  perceraian  yang  dibenci  oleh  Allah.  Peristiwa  perceraian  dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stress, tekanan, dan  menimbulkan  perubahhan  fisik,  dan  mental.  Keadaan  ini  dialami  oleh  semua  anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak. 12

## 2. Pengaruh Wanita yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga
Perkembangan  dunia  dan  pengalaman  menyajikan  hal  yang  lain  untuk  perempuan. Jaminan  untuk  sukses  secara  finansial,  diakui  eksistensi  dan  menyandang  predikat  mandiri mengharuskan perempuan menjemput impian dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,  mendapatkan  pekerjaan  yang  prestise  dan  mendapat  posisi  yang  tinggi  dalam  dunia pekerjaan. Hal ini selanjutnya memberikan predikat kepada perempuan yang memiliki pekerjaan dengan  gelar  “wanita  karier”,  Menurut  Ahmad  Zahra  Al-Hasany,  Islam  telah  hadir  dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan, Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. Selain mengizinkan wanita menangani pertanian,  industri  dan  perdagangan,  serta  mengurus  dan  mengembangkan  usaha  yang dimilikinya.  Islam  membolehkan  perempuan  bergerak  dalam  masalah  pengadilan,  memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran perempuan  sebagai  ibu  dalam  rumah  tangganya,  sekaligus  sebagai  penanggung  jawab  apa  dan siapa yang berada dalam rumahnya. 13
Pada  dasarnya,  isteri  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  tanpa  persetujuan  dari suami. Hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  31  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (“UU Perkawinan”):
Pasal 31 UU Perkawinan
12 Save M. Dagun, Psikologi Keluarga , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002). Hal. 113.
13 Ahmad Zahra Al- Husany, Membincang Feminisme….. Hal. 258
1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
Hal tersebut senada dengan kedudukan suami isteri dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :
1. Suami adalah kepala rumah keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
Oleh  karena  itu,  isteri  berhak  untuk  mengikatkan  dirinya  dalam  suatu  hubungan  hukum (dalam  hal  ini,  hubungan  kerja)  dengan  perusahaan  tempatnya  bekerja  tanpa  persetujuan  dari suami. Sehingga, secara hukum suami tidak berhak meminta pada perusahaan tempat isterinya bekerja  untuk  tidak  mempekerjakan  isterinya  lagi.  Selain  itu,  ini  didasarkan  pula  pada  prinsip bahwa  hubungan  kerja  itu  sendiri  terjadi karena  adanya  perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dan pekerja  (Pasal  50  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UU Ketenagakerjaan). Sehingga sebagaimana pada perjanjian pada umumnya, yang dapat mengakhiri perjanjian  adalah  para  pihak  dalam  perjanjian  dengan  persetujuan  keduanya  (Pasal  1338  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan).
Selain itu, dapat dilihat pula dari Pasal 151 dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan bahwa yang dapat mengakhiri hubungan kerja adalah perusahaan dan pekerja itu sendiri (dengan kesepakatan keduanya). Pada sisi lain, dalam hal ini isteri maupun suami perlu mengingat kembali bahwa pada dasarnya  perkawinan  bertujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  (Pasal  1  UU Perkawinan).  Suami  dan  isteri  mempunyai  kewajiban  untuk  saling  menghormati  (Pasal  33  UU Perkawinan). Adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya,  serta  isteri  wajib  mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 UU Perkawinan).
Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun secara hukum kedudukan suami dan isteri sama dan  keduanya  berwenang  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  akan  tetapi  akan  lebih  baik  jika suami dan isteri membicarakan secara baik-baik perihal apakah lebih baik isteri bekerja atau tidak. Ini  sekaligus  untuk  mempertimbangkan  apakah  dengan  bekerjanya  si  isteri,  isteri  dapat  tetap melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, serta bersama suami membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Seperti teori equilibrium (equlibrium theory) yang mengatakan  bahwa  konsep  kemitraan  dan  keharmonisan  hubungan  antara  laki-laki  dan perempuan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Menurut teori ini setiap peran dan
kepentingan perempuan dan laki-laki harus mempertimbangkan tingkat keseimbangan. Hubungan perempuan  dan  laki-laki  harus  dilandasi  dengan  kebutuhan  bersama  untuk  menciptakan kemitraan  yang  harmonis.  Baik  perempuan  maupun  laki-laki  memiliki  kelebihan  dan kekurangannya,  oleh  karena  itu  perlu  diciptakan  kerja  sama  yang  setara  untuk  melengkapi kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing. 14 Pada  dasarnya,  perbedaan  antara  laki-laki  dan perempuan  dapat  diwakili  oleh  dua  konsep,  yaitu  konsep  kelamin  dan  jender.  Perbedaan  jenis kelamin  mengacu  pada  perbedaan  fisik  dan  biologisme  terutama  perbedaan  fungsi  reproduksi, sementara  jender  merupakan  kontruksi  sosial  kultural.  Dua  jenis  perbedaan  laki-laki  dan perempuan  ini  dikenal  sebagai  perbedaan  yang  mutlak  dan  relatif.  Pendapat  ini  pertama  kali diketengahkan oleh kalangan ahli sosial dan ekonomi pada tahun 60-an, guna memahami adanya relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. 15
Dewasa ini dengan semakin bertambahnya jumlah wanita yang memasuki dunia kerja usia madya, maka masalah pengalaman menyesuaikan diri dengan pekerjaan bukan monopoli pria saja. Wanita  juga  mempunyai  banyak  masalah  yang  sama  dengan  pria  dan  bahkan  banyak  wanita menganggapnya sebagai masalah yang unik bagi mereka.
Dewasa ini banyak industri yang membutuhkan tenaga kerja wanita, hal ini tentunya akan menjadi  awal  perubahan  sosial,  perubahan  yang  signifikan  dimana  peran  wanita  bukan  hanya sebagai  ibu  namun  sebagai  pekerja  di  sektor  industri.  Selain  akan  meberikan  perubahan  pada kondisi  sosial  di  masyarakat,  perubahan  itu  juga  akan  terasa  pada  kondisi  lingkungan  keluarga dimana  isteri  yang  biasanya  hidup  dirumah  saja  dalam  rangka  menjaga  anak  dan  mencukupi kebutuhan  keluarga  termasuk  suami  ketika  suaminya  bekerja  seperti  halnya  perkawianan tradisonal, hal ini akan berpengaruh pada kondisi keluarga, dimana isteri dalam hal ini mempunyai peran ganda yang satu sisi sebagai isteri bagi suami dan ibu untuk anak-anaknya sedangkan disisi lain  mempunyai  kewajiban  pada  tempat  dia  bekerja.  Hal  tersebut  akan  merubah  pola  asuh keluarga,  beberapa  masalah  penyesuaian  yang  harus  dihadapi  oleh  suami  dan  isteri  dalam kehidupan  keluarganya  adalah  bersifat  pribadi.  Sedangkan  masalah  lain  sedikit  banyak  bersifat universal sebagai produk dari kebudayaan tempat orang dibesarkan. 16
Melalui pekerjaan, manusia mendapat kekuatan dan jaminan bagi hari depannya. Dan ia adalah alat untuk mempengaruhi lingkungan tempat ia hidup, yang melaluinya ia berusaha dan mencapai  kedudukan  yang  pantas  bagi  dirinya  dalam  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu,  tidaklah
14 Esti Ismawati , Ilmu Sosial Budaya Dasar , (Jakarta: Ombak, 2012). Hal. 113 15 Zaetunah Subhan, Rekontruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural Dan Politik Peran Perempuan , (Jakarta: El-Kahfi lembaga Kajian Humanis Dan Feminis Islam, 2000). Hal. 15
16 Elizabet B.Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, (Jakarta: Erlangga, 1953). Hal. 108-109.
aneh jika terdapat hubungan antara pekerjaan dan kelakuan dan sarana pekerjaan, sebenarnya pekerjaan adalah sisi pokok dari sisi-sisi kelakuan manusia. 17
Banyak  ahli  di  bidang  antropologi,  sosiologi  dan  ekonomi  mengasumsikan  bahwa diferensiasi  peranan  dalam  keluarga  berdasarkan  jenis  kelamin  dan  alokasi  ekonomi  mengarah kepada  adanya  peranan  yang  lebih  besar  atau  menyeluruh  dari  pada  wanita  dalam  pekerjaan rumah  tangga  (reproduksi)  dan  pekerjaan  laki-laki  dalam  pekerjaan  produktif  yang  langsung menghasilkan atau pekerjaan mencari nafkah. Walaupun demikian halnya, namun kenyataan dari berbagai penelitian (sudi kasus yang khususnya menelaah curahan waktu pria dan wanita dalam rumah tangga pada berbagai pekerjaan), menunjukan bahwa tidak sedikit wanita yang mempunyai peranan dalam pekerjaan yang memberikan nafkah itu, seperti di bidang pertanian, perdagangan kecil, kerajinan tangan bahkan di bidang industri kecil dan besar 18
Permasalahan muncul ketika ibu rumah tangga tersebut memiliki waktu yang lebih banyak untuk pekerjaan atau anak tidak dapat diperhatikan atau memiliki penghasilan yang lebih tinggi yang  akhirnya  berdampak  pada  perceraian  yang  dibenci  oleh  Allah.  Peristiwa  perceraian  dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stress, tekanan, dan  menimbulkan  perubahhan  fisik,  dan  mental.  Keadaan  ini  dialami  oleh  semua  anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak 19

## SIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  di  berikan  suatu  simpulan  bahwa terhadap  kedudukan  isteri  yang  bekerja  dalam  mengurus  keperluan  keluarga  nya  hukumnya adalah mubah, karena hal ini di dasarkan pada nilai-nilai ke maslahat an. Kebolehan dalam bekerja bagi seorang isteri dengan tidak meninggalkan kewajiban nya sebagai seorang isteri kepada suami, tetapi apabila hal ini dapat menimbulkan madharat bagi kelangsungan hidup keluarga baik bagi pasangan  suami  isteri  maupun  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  sah  nya,  maka ketentuan  ini  tidak  diperbolehkan,  karena  hal  tersebut  menentang  prinsip  perkawinan sebagaimana  tertera  di  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di dalam Islam tidak menentang keras prinsip gender atau feminisme dalam kehidupan rumah tangga.
17 Mustafa Fahmi, Penyesuaian Diri Pengertian Dan Peranannya Dalam Kesehatan Mental , (Jakarta: Bulan Bintang, 1982). Hal. 108-109
18 Pudjiwati Sajogyo, Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa , (Jakarta: CV.Rajawali Offset, 1983). Hal. 133
19 Save M. Dagun, Psikologi Keluarga , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002). Hal. 113.
Islam hakikatnya sebagai agama ramhatan lil alamin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan  terhadap  penganutnya,  hal  ini  tidak  akan  memiliki  pengaruh  besar  terhadap seorang isteri yang bekerja dalam membantu perekonomian keluarga, sebagai upaya menruskan kehidupan keluarga dan menopang antara satu dengan yang lainnya.
Daftar Pustaka
Ahmad Zahra Al- Husany, Membincang Feminisme , Diskursus Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).
Elizabet  B.Hurlock, Psikologi  Perkembangan  Suatu  Pendekatan  Sepanjang  Rentang  Kehidupan, (Jakarta: Erlangga, 1953).
Esti Ismawati , Ilmu Sosial Budaya Dasar , (Jakarta: Ombak, 2012).
Jane C.Ollenburger, Helen A. Moore, Sosiologi Wanita , (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996).
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta: PT. Bimi Aksara, 1999).
Muhammad Thalib, Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir, (Yogyakarta: Widhah Pres,1999). Mustafa Fahmi, Penyesuaian Diri Pengertian Dan Peranannya Dalam Kesehatan Mental , (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).
Musthofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka  Setia, 2011).
Pudjiwati Sajogyo, Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa , (Jakarta: CV.Rajawali Offset, 1983).
Save M. Dagun, Psikologi Keluarga , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009).
Sri lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2014).
Zaetunah Subhan, Rekontruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural Dan Politik Peran Perempuan , (Jakarta: El-Kahfi lembaga Kajian Humanis Dan Feminis Islam, 2000).
Zaetunah Subhan, Rekontruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural Dan Politik Peran Perempuan , (Jakarta: El-Kahfi lembaga Kajian Humanis Dan Feminis Islam, 2000).