Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022

## TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL dan KONSEP LIBERALISME TERHADAP STUDI KASUS LEGALISASI ABORSI
Muhammad Restu Arrasyiid, 1 Stanley Muljadi 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta muhammad.205220087@stu.untar.ac.id , stanley.205220062@stu.untar.ac.id
Abstack: Hak kebebasan individu dimana merupakan satu kesatuan bagian dari liberalisme. Tetapi masih adanya temuan berupa larangan keras terhadap tindakan aborsi ini dari beberapa hukum nasional negara tertentu  yang  diterapkan  tanpa  terkecuali.  Namun  demikian,  pengaturan  dan  dukungan  tindakan  aborsi telah  diatur  pada  sedikit  banyaknya  hukum  internasional  yang  mendasarkan  kebijakannya  pada  posisi menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai suatu landasan penting. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  kepustakaan  yang  mencakup penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  hukum,  penelitian  sejarah hukum,  penelitian  perbandingan  hukum.  Penelitian  ini  dianalisis  dengan  pendekatan  Statute  Approach, Conceptual Approach, Comparative Approach, untuk untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah legalitas  aborsi  dalam  hukum  internasional  dan  liberalisme  berdasarkan  perspektif  hukum  internasional. Bisa dilihat tindakan aborsi diakui secara universal sebagai pengejawantahan hak asasi manusia. Adanya regulasi  yang  dengan  nyata  dan  masih  eksis  seperti  halnya  pada  ICCPR,  African  Women’s  Protocol, CEDAW,  African  Charter,  dan  CESCR  tentunya  mampu  menyebutkan  dan  melegitimasi  pengakuan terkait  tindakan  aborsi  sebagai  kebutuhan  pada  perempuan  secara  individual  yang  juga  menjadi representasi  dari  HAM  apabila  dipandang  dengan  perspektif  yang  arahnya  lebih  holistik,  sehingga menghasilkan  sedikit  banyaknya  perwujudan  salah  satu  tujuan  hukum  itu  sendiri  berupa  aspek kemanfaatan  yang  cenderung  visioner  atau  tidak  kaku.  Tindakan  Aborsi  masih  dilarang  berdasarkan aturan di beberapa negara. Upaya menentang aborsi ini tidak sejalan dengan liberalisme. Undang-undang nasional mengenai aborsi berbeda-beda di setiap negara. Aborsi diatur oleh hukum internasional. Hal ini terlihat  dalam  ICCPR  dan  African  Women’s  Protocol.  Legalisasi  aborsi  belum  diadopsi  mutlak  secara internasional atau nasional.
Kata Kunci : Aborsi, Liberalisme, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia.
Abstrack: The right to individual freedom is an integral part of liberalism. However, some national laws in certain countries have been found to prohibit abortion without exception. However, the regulation and support of abortion has been regulated in several international laws that base their policies on upholding human rights as an important foundation. This normative legal research is conducted by examining library materials  which  include  research  on  legal  systematics,  the  level  of  legal  synchronization,  legal  history, and  comparative  law.  This  research  is  analyzed  by  Legislation,  Conceptual,  Comparative  Approach,  to get answers to the formulation of the problem. The results showed that abortion is universally recognized as  one of the manifestations  of human rights. The existence of real  and existing regulations such as the ICCPR, the African Women's Protocol, CEDAW, the African Charter,  and CESCR are certainly able to mention  and  legitimize  the  recognition  of  abortion  as  an  individual  need  of  women  who  are  also  a representation of human rights when viewed from a more holistic perspective, so that more or less realize one of the objectives of the law itself in the form of aspects of expediency that tend to be visionary or not rigid.  Abortion  is  prohibited  by  law  in  some  countries.  Opposition  to  abortion  is  not  compatible  with liberalism. Although national regulations on abortion vary from country to country, abortion is regulated by international law. It is found in the ICCPR and the African Women's Protocol. Legalization of abortion has not been adopted internationally or nationally.
Keywords: Abortion, Liberalism, International Law, Human Rights.

## Pendahuluan
Aborsi  merupakan  fenomena  sosial  yang  selalu  ada  dan  tidak  pernah  hilang sama sekali, baik dilakukan secara medis maupun konvensional seperti pijat atau jamu. Ketika  seseorang  hamil  tetapi  tidak  menginginkannya,  baik  karena  pergaulan  bebas, tidak  menggunakan  kontrasepsi,  masalah  kesehatan,  atau  pemerkosaan,  aborsi dipandang sebagai tindakan atau solusi yang tepat.( Achadiat Charisdiono:2007)Keberadaan aborsi kerap dianggap antara ada dan tiada, hal tersebut
terjadi  lantaran  (terutama  di  Indonesia)  aborsi  dianggap  sebagai  suatu  tindakan  yang terlarang. Namun, karena sebagian besar aborsi dilakukan secara rahasia, maka jumlah laporan  mengenai  aborsi  di  media  lebih  sedikit  dibandingkan  yang  dilaporkan  oleh polisi,  meskipun  faktanya  aborsi  adalah  kejadian  umum  di  masyarakat.  Sebagian  dari kelangkaan  kasus  aborsi  dapat  dikaitkan  dengan  ketentuan  KUHP  yang  menyatakan bahwa  orang  yang  memerintahkan,  ikut  serta,  atau  membantu  aborsi  akan  dikenakan hukuman  selain  pelaku  aborsi.  Aborsi  menjadi  kejahatan  yang  tenang  karena  sistem kriminal ini juga melindungi pelaku lainnya dari satu sama lain.
Hukum hak asasi manusia secara internasional akan menelusuri legalitas aborsi yang  menjadi  persoalan  serius  bagi  kehidupan  umat  manusia  pada  berbagai  negara  di dunia.  Beragamnya  respon  terkait  moralitas,  medis,  etika  pribadi  serta  keluarga membayangi  aborsi  yang  telah  menjadi  hal  kontroversial  ditambah  lagi  dari  sudut pandang agama juga turut serta dalam menyoroti akan hal tersebut.( Abbas, Q. (2009)) Terdapat pro dan kontra terkait setuju atau tidaknya mengenai legalisasi Aborsi dimana kedua  pendapat  disandarkan  pada  perspektif  hak  asasi  manusia.  Aborsi  merupakan sesuatu  yang  ilegal  di  beberapa  Negara  bahkan  hingga dapat  diberikan hukuman  mati. Perbedaan  perspektif  akan  tindakan  aborsi  ini  menjadi  hal  yang  sangat  sensitif dikarenakan,  terdapat keragaman sudut pandang termasuk pertanyaan  mana  yang lebih penting  untuk  dibela  apakah  hak  hidup  janin  atau  keselamatan  ibu  yang  mengandung janin.Oleh  karenanya  tindakan  Aborsi  selalu  dikaitkan    oleh  Hak  Asasi  Manusia. (Wijayati, M. 2015).
Hak  Asasi  Manusia    adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  manusia  yang diperoleh dan dibawa secara bersamaan dengan kelahirannya dalam hidup  masyarakat. Hak  ini  terdapat  pada  manusia  tanpa  membedakan  agama,  ras,  bangsa,  jenis  kelamin, dan kelompok, sehingga oleh karena itu bersifat universal. (Budiardjo, M. 1982)
Terdapat  hak  mendasar  bagi  setiap  manusia  yakni  hak  kebebasan  individu sehingga  juga  muncul  argumen  bahwa  seharusnya  secara  universal  tindakan  aborsi dapat dilakukan karena suatu keperluan ataupun kebutuhan yang dihadapi manusia yang bersangkutan.( Julia  L.  Ernst,  Laura  Katzive,  dan  Erica  Smock  :2004) hak  kebebasan individu merupakan satu kesatuan bagian dari liberalisme. Tetapi masih adanya temuan berupa larangan keras terhadap tindakan aborsi ini dari beberapa hukum nasional negara tertentu  yang  diterapkan  tanpa  terkecuali.  Namun  demikian,  pengaturan  dan  dukungan tindakan  aborsi  telah  diatur  pada  sedikit  banyaknya  hukum  internasional  yang mendasarkan  kebijakannya  pada  posisi  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  sebagai suatu  landasan  penting.  Hal-hal  yang  menjadi  pengisi  dalam  penulisan  ini  diantaranya berupa  pemikiran  terkait  konsep  liberalisme,  bahasan  aborsi  dari  sisi  legalitas  dan terakhir  ditutup  dengan  kesimpulan  yang  mana  akan  dikaji  dengan  sudut  pandang hukum Internasional beserta paham liberal yang telah eksis sejak lama di belahan dunia. Renaisans  melihat  permulaan  liberalisme  sebagai  respons  terhadap  ortodoksi  agama. Gereja  kekuasaan  pada  masa  itu  mengendalikan  setiap  elemen  kehidupan  masyarakat. Setiap  norma  kehidupan  ditetapkan  dan  diatur  oleh  otoritas  Gereja.  Akibatnya, masyarakat  tidak  memiliki  kebebasan  bertindak  dan  otonomi  individu  berkurang  atau bahkan  hilang  sama  sekali.  Beberapa  kelompok  yang  mendukung  otonomi  individu dalam segala tindakan dan keputusan hidup mengkritik situasi ini. Dalam menjalankan tindakan,  otonomi  individu  diartikan  sebagai  tidak  adanya  kendali  dan  campur  tangan eksternal,  seperti  paksaan,  ancaman,  atau  manipulasi.  Liberalisme  berpendapat  bahwa setiap orang adalah pencipta dan hakim atas tindakannya sendiri. Dengan cara pandang
seperti  itu,  berhasil  tidaknya  seseorang  ditentukan  oleh  dirinya  sendiri,  berdasarkan keputusan dan tindakannya. Pada dasarnya, manusia bebas.
Berdasarkan  perspektif  realisme,  liberalisme  itu  sendiri  merupakan a  rival perspective-a  nemesis atau  berarti  menjadi  sebuah  sudut  pandang  yang  berlawanan. Dari  pemahaman  tersebut  para  ilmuwan  dan  studi  hubungan  internasional  pula terpengaruh  oleh  kedua  sudut  pandang  yang  berasal  dari  pandangan  realisme  yang kemudian  menjadikannya  sebagai  pelopor  dari  teori-teori  lain  dalam  hubungan internasional  yang  mampu  dipakai  untuk  dipilih.  Tatanan  liberalisme  tidak  sekedar membentuk  teori  tentang  politik  internasional  yang  tercermin  dari  pandangan  realisme yang  berlawanan,  namun  dapat  memberikan  berbagai  unsur  politik  secara  tradisional atau  yang  biasa  dikenal  dengan global  politics .  Dapat  dicermati  bahwa  sebenarnya serupa  dengan  realisme,  pandangan  soal  liberal  ini  bersumber  melalui  beragam pemikiran sejarah yang telah bertradisi serta mempunyai cerita yang panjang dan kokoh guna  mengklaim  untuk  menggantikan  kaidah  yang  berlangsung  dengan  pendekatan pengganti/substitusi historis. (Dugis 2018).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bertujuan  untuk menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  hukum normatif  dilakukan  untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai preskripsi,  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  kepustakaan  (data  sekunder)  yang  mencakup  penelitian terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap taraf  sinkronisasi  hukum,  penelitian  sejarah  hukum,  dan  penelitian  perbandingan hukum.  Penelitian  ini  dianalisis  dengan  pendekatan  Perundang-undangan  ( Statute Approach ),  Konsep  ( Conceptual  Approach ),Perbandingan  ( Comparative  Approach ), untuk untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah legalitas aborsi dalam hukum internasional dan liberalisme.

## Pembahasan

## Legalitas Aborsi dalam Hukum Internasional dan Liberalisme
Aborsi  adalah  sebuah  operasi  atau  prosedur  untuk  mengakhiri  kehamilan  atau janin  yang  tidak  dapat  hidup.  (World  Health  Organization:1971))Pertanyaan  apakah aborsi  legal  selalu  menjadi  perbincangan  di  masyarakat.  Contohnya  termasuk perselisihan  seputar  ketegangan  yang  terjadi  antara  hak  aborsi  dan  etika  medis,  etika pribadi,  agama,  dan  nilai-nilai  keluarga,  yang  semuanya  tampaknya  membatasi  aborsi. Terdapat  beragam  pandangan  mengenai  apakah  aborsi  legal.  Ada  kelebihan  dan kekurangannya.  Dua  kelompok  telah  muncul  di  Amerika  Serikat  sebagai  akibat  dari perpecahan  dalam  perdebatan  aborsi,  yaitu pro-life dan pro-choice .  Situasi  menjadi sangat panas dan kacau ketika pihak pendukung dan penentang saling berebut dukungan atas dasar “Hak Asasi Manusia”. (Wijayati, M. 2015)
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  hak  yang  dimiliki  dan  diperoleh  seseorang secara  alami  melalui  interaksi  sosial.  Karena  bersifat  mendasar  dan  universal,  hak  ini ada pada semua umat manusia, tanpa memandang warna kulit, kebangsaan, agama, jenis kelamin,  atau  kelas.  Hak-hak  reproduksi  perempuan  dilindungi,  dan  aborsi  diakui sebagai  hak  asasi  manusia  ( Protocol  on  the  Rights  of  Women  in  Africa) .  Hak  untuk
hidup  dijamin  oleh  hukum  internasional,  hal  ini  terlihat  dari  peninjauan  kembali peraturan-peraturannya.  Hak  asasi  manusia  mencakup  hak  untuk  hidup,  namun  dapat juga  dilanggar  dengan  hukuman  mati  (Budiardjo  1982).  Dan  Satu-satunya  dokumen terkait  hak  asasi  manusia  yang  dapat  ditegakkan  secara  hukum  yang  menjamin  hak reproduksi perempuan dan menyatakan aborsi sebagai prosedur medis yang sah adalah African Women’s Protocol , sesuai General Comment No. 36 (2018).
Berdasarkan  Hak  Asasi  Manusia,  Aborsi  tidak  dilarang  secara  tegas  dan  jelas keberadaannya  berdasarkan  hukum  Internasional.  Meskipun  demikian kita  dapat menemukan  pernyataan  paling  jelas  tentang  hak  perempuan  untuk  aborsi  dalam  teks Protocol on the Rights of Women in Africa atau biasa dikenal sebagai African Women’s Protocol , yang diadopsi oleh Union Afrika pada tanggal 11 Juli 2003. (Protocol on the Rights  of  Women  in  Africa:2005)Saat  itu,  Satu-satunya  dokumen  terkait  hak  asasi manusia  yang  dapat  ditegakkan  secara  hukum  yang  menjamin  hak  reproduksi perempuan  dan  menyatakan  aborsi  sebagai  prosedur  medis  yang  sah  adalah  African Women’s Protocol . (General Comment No. 36 2018)
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  argumen  di  atas,  aborsi  diakui  oleh  hukum internasional  sebagai  hak  asasi  manusia.  Karena  aborsi  adalah  hak  yang  dimiliki  dan dibutuhkan  oleh  setiap  perempuan  di  dunia,  maka  aborsi  bukanlah  sebuah  kejahatan. Penting  untuk  mempertimbangkan  apakah  aborsi  legal  untuk  menciptakan  pedoman formal yang mengatur masalah ini secara global. Intinya, melegalkan aborsi merupakan salah  satu  langkah  menuju  kemajuan  liberalisme,  atau  hak  atas  kebebasan  individu, karena  setiap  manusia  mempunyai  hak  sepenuhnya  atas  dirinya  sendiri.  Seperti  yang telah  dikatakan  sebelumnya,  liberalisme  adalah  ideologi  yang  menekankan  kebebasan individu  dan  didasarkan  pada  pandangan  dunia  yang  individualistis.  Hasilnya,  mereka yang menikmati kemerdekaan penuh diberikan kesempatan terbesar untuk menemukan jati diri mereka sepenuhnya.
Dalam  pandangan  dunia  liberal  ini,  menghukum  perempuan  yang  melakukan aborsi  dengan  hukuman  penjara,  khususnya  hukuman  mati,  merupakan  pelanggaran terhadap kebebasan individu. Peraturan-peraturan yang disebutkan di atas, seperti yang termasuk  dalam International  Convenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  dan African Women’s Protocol , mengakui dan mengizinkan aborsi.
Hak  aborsi  dijamin  oleh  peraturan  internasional,  namun  di  beberapa  negara seperti El Salvador dan Filipina—mereka yang melakukan aborsi menghadapi hukuman mati  karena  tindakan  mereka  dianggap  melanggar Universal  Declaration  of  Human Rights (UDHR),  yang  menjunjung  tinggi  hak  aborsi,  hak  setiap  orang  untuk  hidup.  El Salvador  adalah  salah  satu  contoh  negara  dengan  undang-undang  aborsi  yang  sangat ketat  dimana  aborsi  dilarang  di  El  Salvador  dalam  segala  kondisi,  termasuk  kondisi yang  memerlukan  registrasi.  Jika  negara  ini  menemukan  ada  perempuan  yang melakukan  aborsi  atau  bertanggung  jawab  ataupun  mendukung  untuk  mengakhiri kehamilan  tersebut,  maka  orang  itu  akan  dikenakan  hukuman  penjara  dua  sampai dengan  delapan  tahun,  meskipun  beberapa  wanita  yang  telah  dihukum  atas  tuduhan pembunuhan  yang  memperberat (aggravated  homicide) dan  dijatuhi  hukuman  hingga tiga puluh tahun bahkan bisa sampai dikenai hukuman mati. (Lakhani, N.: 2013
Perjanjian  terkait  hak  asasi  manusia  yang  secara  detail  menyatakan  hak-hak reproduksi  bagi  wanita  adalah Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  Against  Women atau  yang  biasa  disingkat  sebagai  CEDAW.  Dalam perjanjian  tersebut  secara  khusus  dapat  dilihat  dukungan  terhadap  hak  asasi  kaum perempuan  dalam  hal  melakukan  tindakan  aborsi  yang  ditemukan  pada  dua  pasal
CEDAW yakni pasal 121 ayat (1) dan pasal 114 ayat (2) huruf (a) dan (b) dimana pada pasal  121  ayat  (1)  menyatakan  dengan  bunyinya  “ States  Parties  shall  take  all appropriate  measures  to  eliminate discrimination  against women  in  the field  of  health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning. ”
Terdapat  mandat  menyoal tentang  keadilan  dan kesetaraan  dalam  pelayanan kesehatan dan  membuat  ciri  adanya  penolakan  standar  operasional  prosedur  yang  hanya diperlukan oleh wanita seperti aborsi sebagai diskriminasi jenis kelamin dimana hak ini termuat  dalam  rumusan  pasal  dari  Komite  CEDAW.  Dengan  begitu  kemudian  akan menunjukkan jika layanan kesehatan yang tidak adil merupakan kurangnya hak aborsi. Lebih  lanjut  pasal  14  ayat (2)  huruf  (a)  dan (b)  menyatakan “States Parties shall take all  appropriate  measures  to  eliminate  discrimination  against  women  in  rural  areas  in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right: (a) To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels;  (b)  To  have  access  to  adequate  health  care  facilities,  including  information , counselling and services in family planning.”
Pengembangan atas pelayanan perawatan kesehatan mesti memberi kemanfaatan sehingga  dengan  adanya  ketentuan  tadi  wanita  di  daerah  pedalaman  juga  harus mendapat  apa  yang  menjadi  haknya  sehingga  antara  tujuan  dan  sesuatu  ketercapaian yang bermanfaat dapat diwujudkan. Ketentuan pada CEDAW berupa General Comment No.36 Article 6 ICCPR menjadi dasar bagi kita untuk dapat memandang dimana secara implisit  mampu  diartikan  sebagai  pemberian  jaminan  kesehatan  wanita  terkait  sistem reproduksi sebagaimana dijelaskan dalam kata family planning .
Hak  setiap  orang  untuk  menikmati  standar  kesehatan  fisik  dan  mental  yang maksimal  dapat  dicapai  sebab  diakui  dalam  Article  12  (1)  of  the  The  Committee  on Economic,  Social  and  Cultural  Rights  atau  biasa  disingkat  CESCR.  Dalam  konteks aborsi,  regulasi  tersebut  sudah  menafsirkan  dan  mengimplementasikan  hak    aborsi dengan  adanya  ketegasan  konfirmasi  hak  atas  kesehatan  dan  badan  pengawas  bagi setiap  perempuan.(  Zampas,  C.,  &  Gher,  J.  M.:2008))  Melalui  United  Nations  Fourth World Conference on Women yang diselenggarakan tahun 1995 memunculkan Platform Aksi  Beijing  disini  kemampuan  wanita  yang  bertujuan  mengendalikan  kesuburan  diri diobservasi  dimana  dengan  ini  menjadi  dasar  yang  primer  untuk  kemudian  mereka dapat menikmati berbagai hal yang menjadi haknya.
Kita  secara  saksama  bisa  mengetahui  bahwa  berdasarkan  penjabaran  diatas aborsi  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  dijamin  dengan  pengakuan  di  dalam  hukum internasional. Maka suatu bentuk sesuatu yang jahat bukanlah semata representasi yang ada pada aborsi sebab hal ini merupakan suatu hak bagi setiap perempuan di dunia dan oleh hukum yang ada diharuskan untuk dilindungi. ICCPR , African Women’s Protocol, CEDAW ,  African  Charter, dan  CESCR dan  African  Charter secara  jelas  sudah menampakkan  ketegasan  pengaturan  bahwasannya  aborsi  dilegalkan  sehingga  diakui dalam masyarakat.
Menurut  landasan  yang  dijadikan  acuan  kita  dalam  pembahasan  ini  ialah berdasarkan  perspektif  hukum  internasional  bisa  dilihat  tindakan  aborsi  diakui  secara universal sebagai pengejawantahan hak asasi manusia. Maka, karena sebab itulah aborsi merupakan kebutuhan dan menjadi hak  yang dipunyai oleh masing-masing perempuan pada  pandangan  tatanan  global,  sehingga  anggapan  aborsi  sebagai  sebuah  tindak kejahatan  tidaklah  bisa  dikatakan  seperti  itu  secara  absolut.  Adanya  regulasi  yang
dengan nyata dan masih eksis seperti halnya pada ICCPR, African Women’s Protocol, CEDAW, African  Charter ,  CESCR  tentuya  akan  mampu  menyebutkan  dan melegitimasi  pengakuan  terkait  tindakan  aborsi  sebagai  kebutuhan  pada  perempuan secara  individual  yang  juga  menjadi  representasi  dari  hak  asasi  manusia  apabila dipandang dengan perspektif yang arahnya lebih holistik sehingga menghasilkan sedikit banyaknya  perwujudan  salah  satu  tujuan  hukum  itu  sendiri  berupa  aspek  kemanfaatan yang cenderung visioner atau tidak kaku.
Dari  uraian  diatas  secara  keseluruhan  dapat  kita  temukan  fakta  bahwasannya aborsi juga diatur dan diakui dalam hukum internasional tidak hanya terakomodir oleh hukum  negara  tertentu  secara  nasional  saja.  Hukum  internasional  yang  memberi penjagaan  penuh  dan  menjamin  mengenai  aborsi  tentunya  dapat  kita  cermati  pada banyaknya  berbagai  ruang  dimensi  seperti  forum-forum  dunia  lalu  berbagai  konvensi bersamaan  pula  munculnya  komite  yang  diikuti  badan  bentukan  dari  lembaga internasional  PBB  ditambah  peserta  dari  negara-negara  yang  menjunjung  tinggi  dan mendukung kebebasan kemerdekaan dalam menunjang kehidupan layak terhadap kaum perempuan, dimana pengaturan melalui regulasi tersebut kemudian menegaskan bahwa aborsi  merupakan  jaminan  hak  bagi  perempuan  untuk  melakukan  aborsi  dan  telah menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan  yang  disebut  sebagai  hak  asasi manusia internasional. Namun dengan ketentuan yang perlu digaris bawahi yakni harus diimbangi  dengan  kualifikasi  diantaranya  apabila  syarat  kehidupan  dan  kesehatan seseorang  itu  berada  dalam  bahaya,  dan  secara  nyata  dalam  posisi  di  mana  kehamilan tersebut akan mengakibatkan wanita hamil sakit atau menderita, terutama yang menjadi fokus  seperti  jikalau  kehamilan  tersebut  merupakan  hasil  dari  inses  atau  biasa  dikenal dengan sebutan pemerkosaan yang pada dasarnya hal tersebut merupakan suatu keadaan yang  pada  hakikatnya  tidak  dikehendaki  maupun  diinginkan  terjadi  oleh  setiap perempuan  sebab  dapat  merugikan  hak  perseorangannya  secara  pribadi  dimana  dalam konteks ini berkaitan erat dengan asasi (hak mendasar) yang melekat sejak manusia itu lahir. Sehingga dengan begitu aborsi harus dipandang lebih universal agar menciptakan kesetaraan  yang  adil  untuk  manusia  antara  yang  dengan  yang  lainnya  dengan mempertimbangkan  aspek  tujuannya  untuk  hal  apa  dan  dalam  keadaan  apa,  semata- mata demi bisa memanusiakan manusia atas peristiwa tertentu yang menimpanya yang artinya  aborsi  perlu  menjadi  konsentrasi  penting  yaitu  fokus  antara  kerugian  yang berpotensi diderita atau pasti diterima dengan segala dampaknya yang mengikuti.

## Kesimpulan
Jelas  dari  penjelasan  di  atas  bahwa  aborsi  adalah  sah,  meskipun  aborsi merupakan  hak  asasi  manusia  yang  mendasar  namun  belum  ditegakkan  secara konsisten.  Tindakan  seperti  ini  masih  dilarang  berdasarkan  undang-undang  nasional. Upaya  menentang  aborsi  ini  tidak  sejalan  dengan  liberalisme.  Liberalisme  adalah ideologi  yang  menekankan  kebebasan  individu  dan  didasarkan  pada  pola  pikir individualistis.  Dengan  demikian,  individu  yang  menikmati  kemandirian  penuh  diberi peluang  terbesar  untuk  menemukan  jati  dirinya  sepenuhnya.  Undang-undang  nasional mengenai  aborsi  berbeda-beda  di  setiap  negara.  Aturan  yang  mengatur  aborsi  di Indonesia diatur dalam KUHP atau UU Kesehatan. Selain diatur oleh hukum nasional, aborsi  juga  diatur  oleh  hukum  internasional.  Hal  ini  terlihat  dalam International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  dan African  Women’s  Protocol ,  yang keduanya  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  aborsi  adalah  hak  asasi  manusia  yang
dijamin.  Perempuan  harus  melakukan  aborsi  jika  kesehatan  atau  kehidupan  mereka dalam  bahaya,  jika  kehamilan  tersebut  akan  menyakiti  mereka  secara  emosional,  dan jika  kehamilan  tersebut  merupakan  akibat  dari  inses  atau  kehamilan  yang  disengaja. Penulis  artikel  ini  telah  menunjukkan  bahwa  legalisasi  aborsi  belum  diadopsi  mutlak secara internasional atau nasional.

## Daftar Pustaka

## African Charter on Human and People’s Rights
American Declaration of the Rights and Duties of Man Budiardjo, M. (1982). Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: PT Gramedia, hal. 120; Burchill,  S.,  (2005)  et.al. Theories  of  International  Relations  3rd  Edition. New  York:
Palgrave Macmillan.
CEDAW General Recommendation No.24: Women and Health, 1999 Council of Europe Parliamentary Assembly, 2008, Resolution 1607: Access to Safe and Legal Abortion in Europe
Cranston, M. (1983) Are There Any Human Rights? Daedalus , Vol. 112, No. 4, 1-18. Cranston, M. (1983) Are There Any Human Rights? Daedalus , Vol. 112, No. 4, 1-18.
Dugis,  V.  ed.,  2018. TEORI  HUBUNGAN  INTERNASIONAL:  Perspektif-Perspektif Klasik Edisi Revisi . Airlangga University Press.
Effendi, A., Mansyur., Evandri, T., Sulimana. (2007)  HAM dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis,  Sosial,  Politik  dan  Proses  Penyusunan  Aplikasi  Hukum  Hak  Asasi Manusia dalam Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Ministry Of Health Guidelines On Termination Of Pregnancy Tumbelaka, N.A. and Hadjon, E.T.L., LEGALITAS ABORSI DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL.
Wilujeng, S.R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis, HUMANIKA , 18(2)
Wijayati, M. (2015). Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara  Pro-Live  dan  Pro-Choice .  Jurnal  Studi  Keislaman  15(1) https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.712
United  Nations  Human  Rights.  (n.a) What  is  Human  Rights .  (online)  Tersedia  dalam: http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx [diakses 10 April 2024]