Vol.13, No. 1, 2022 doi: 10.14710/politika.13.1.2022.43-60
Relasi Sosial-Ekonomi dan Kekuasaan antara Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Jawa Tengah 1
Sabil Mokodenseho 1 & Tri Lestari Puspitaningrum 2
1 Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Recieved: 26 Oktober 2021 Revised: 10 Februari 2022
Published: 30 April 2022

## Abstrak:
Beranjak dari maraknya praktik rentenir di pasar-pasar tradisional yang ada di Jawa Tengah membuat penelitian ini menjadi penting. Permasalahannya adalah terjadi relasi antara rentenir dan pedagang pasar sehingga praktik tersebut sulit dihentikan. Untuk itu, penelitian ini ingin mengetahui pola relasi yang terbangun antara pedagang dan rentenir sebagai aktor institusi finansial informal. Jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus digunakan, sedangkan informan penelitian bergerak mengikuti prinsip snowball effect . Dengan menggunakan konsep interdependensi aktor ( actor interdependence ), kepercayaan informal ( informal trust ), dan institusi informal ( informal institutions ) menunjukkan bahwa rentenir dan pedagang berdasarkan daerah asal mereka, memiliki perbedaan sebagai pendatang dan pribumi. Rentenir dan pedagang berkolaborasi membentuk pola relasi interdependensi antar aktor informal di satu arena (pasar tradisonal). Semakin besar pendapatan retribusi pasar, maka semakin ramai pasar dan semakin banyak pedagang dan rentenir, sebaliknya jumlah retribusi pasar berbanding lurus dengan tingkat keramaian, jumlah pedagang dan rentenir. Kepercayaan informal muncul pada kedua aktor karena institusi formal tidak mampu memberikan kemudahan bagi pedagang dalam mengakses modal. Walaupun rentenir menetapkan suku bunga yang cukup tinggi, akan tetapi kemudahan yang diberikan menjadikan praktik ini tetap eksis.

## Kata Kunci:
kekuasaan; pedagang; pasar; pola relasi; rentenir; sosial-ekonomi

## Korespodensi:
Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Kertamukti Nomor 5, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419.
Email: sabil.mokodenseho@gmail.com
Relasi Sosial-Ekonomi dan Kekuasaan antara Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Jawa Tengah

## Pendahuluan
P asar tradisional adalah tempat melakukan aktivitas perdagangan hingga distribusi barang dan jasa antar aktor sosial-ekonomi (Anbumozhi, Kutani, & Singh, 2020), serta persinggungan pada relasi sosial dan kultural (Mashum & Marlina, 2020). Sementara dari segi ruang, pasar menjadi arena bagi aktor formal dan informal berupa institusi finansial dimana mereka menyediakan modal bagi pedagang (Fuentelsaz, Garrido, & Maicas, 2020). Pasar tradisional tetap eksis terutama bagi kelas ekonomi menengah ke bawah meskipun telah berdiri pusat perbelanjaan modern seperti mall dan supermarket . Di tengah arus kapitalisme global, pasar tradisional tidak menggeser esensi dari makna pasar melainkan sebagai public sphere bagi masyarakat pedesaan (Ørtenblad, Larsen, & Suebpongsang, 2020).
Interaksi di pasar tidak hanya antara penjual dengan pembeli dan uang dengan barang tetapi juga antar etnis sebagai akibat dari migrasi penduduk (Mashkov & Shoval, 2020). Dalam konteks penelitian ini, etnis Arab menjual mebel air dan kain; etnis Cina menjual barang kebutuhan pokok; etnis Jawa menjual natura; dan etnis Batak berperan sebagai aktor yang meminjamkan modal. Pedagang didominasi kaum wanita Jawa, yang menjual hasil pertanian dan berperan sebagai “tengkulak” sedangkan suami mereka membantu membawakan barang dagangan, membuka kios, dan merapikan tempat dagangan. Namun ironinya, warga pribumi (etnis Jawa), tingkat ekonomi mereka tidak mengalami perubahan yang berarti sebagaimana etnis Batak yang kebanyakan sukses. Relasi ekonomi antara etnis Jawa dan Batak di pasar tradisional memunculkan pola ketergantungan terhadap modal.
Pola relasi yang terbangun antara pedagang pasar tradisional dan rentenir sebagai aktor institusi finansial informal perlu dikaji menggunakan konsep interdependensi aktor ( actor interdependence ), kepercayaan Informal ( informal trust ), dan institusi informal ( informal institutions ). Hal ini karena mereka sebagai aktor luar negara memiliki bargaining position yang kekuatannya cukup dipertimbangkan. Eksistensi mereka merupakan dampak atas kelahiran masyarakat sipil ( civil society ) sebagai konsekuensi logis dari otoritas negara ( state authority ) yang dipersonalkan. Peran mereka di masyarakat dapat mengisi kekurangan yang dimiliki negara.
Kekuasaan sosial ( social power ) terdapat dalam semua hubungan sosial ( social relations ) dan institusi sosial ( social institutions ). Menurut Van Buuren & Klijn (2006) aktor berkuasa bisa berupa perorangan, kelompok, organisasi, dan pemerintah. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada pihak yang memerintah dan diperintah ( the ruler and the ruled ). Sumber kekuasaan terdapat dalam berbagai segi, baik yang bersumber dari kekerasan, kedudukan, kekayaan maupun kepercayaan (Statsch & Berkhout, 2020).
Kepentingan setiap aktor mengikat pada suatu permasalahan atau solusi tetapi itu tidak selalu menjadi soal. Ini bisa jadi bermanfaat untuk menentukan apakah suatu aktor berhadapan dengan biaya dan keuntungan. Jika demikian, mereka kemungkinan akan menjadi “aktor setia” atau “aktor tidak setia”. Ketika para aktor tidak mendapatkan
keuntungan, mereka cenderung mengurangi kerja kerasnya dalam berkontribusi. Aktor memungkinkan memberi pengaruh merespon formulasi masalah tertentu dan solusi langsung apabila aktor itu terhubung dengan memberikan reaksi. Hal ini sangat beralasan bagi aktor lain untuk mengubah pemecahan solusi, atau melunasi dukungan potensial dengan membuat koalisi khususnya dengan “aktor setia” atau “aktor tidak setia.” Walaupun aktor penting bisa dengan tegas mendukung perbaikan masalah, mereka juga dapat menghalangi. Status mereka sebagai aktor penting memberikannya hak membatalkan keputusan sepenuhnya.
Besarnya kekuasaan dalam suatu hubungan sangat tergantung pada penyebaran ketergantungan. Semakin besar ketidakseimbangan dan semakin sulit pelepasan diri, semakin banyak pula tindakan yang tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri terlibat dalam upaya pengurasan sumber, sehingga kekuasaan di dalam hubungan semakin besar. Besarnya kekuasaan ditentukan oleh ketidakseimbangan dalam ketergantungan dan kemudahan relatif bagi pihak yang dikuasai untuk melepaskan diri (Cui & Xu, 2019). Ketidakseimbangan adalah akibat dari kontrol berbeda terhadap sumber yang diinginkan (Boaventura, Bosse, de Mascena, & Sarturi, 2020). Ada lima tipe sumber daya dalam relasi ketergantungan antar aktor, yaitu finansial, produksi, kompetensi, pengetahuan, dan legitimasi (Van Buuren & Klijn, 2006).
Selain ketergantungan antar aktor, trust juga muncul dalam relasi antara pedagang dan rentenir.  Namun, yang perlu dicatat, trust muncul bersamaan dengan modal sosial dan menjadi bagian di dalamnya. Akar pemikiran trust muncul saat Simmel (1900) menggagas “Philosophie des Geldes” sebagaimana yang dikembangkan Möllering (2020) mengonseptualisasikan trust sebagai “ a state of favourable expectation regarding other people’s action and intentions...” sebagai dasar pengambilan risiko individu, kerjasama, pengurangan kompleksitas sosial, ketertiban, dan modal. Rumusan Möllering (2020) membawa trust pada konotasi aspek ketepatan negosiasi kehendak dan kenyataan yang ditawarkan oleh tindakan sosial individu atau kelompok. Trust akan tinggi apabila penyimpangan antara kehendak dan realisasi tindakan sangat kecil, sebaliknya akan rendah apabila kehendak dan realisasi tindakan yang diinginkan tidak dipenuhi.
Dalam konteks trust dan merujuk pendapat Fukuyama (1995), masyarakat Indonesia saat ini dapat dikatakan sebagai “ a society which seriously faces a shortage in social capital (trust) .” Definisi modal ini menyebabkan gagasan masyarakat sipil yang berciri democratic-civility sulit dipenuhi segera sebab menurut Fukuyama (1995) dan Putnam (1995) trust adalah bagian penting dari modal masyarakat untuk berdemokrasi. Manakala kehidupan demokrasi berkembang dalam suasana saling curiga, tidak percaya dan mau menang sendiri, maka di sana segera ditengarai situasi ketidakcukupan modal sosial. Selain itu, Fukuyama (1995) mengatakan trust adalah “ruh” modal sosial. Bentuk hubungan trust dengan modal sosial dapat dipandang sebagai stok kapital yang penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat termasuk bagi masyarakat industri. Stok modal sosial yang cukup mendorong
Relasi Sosial-Ekonomi dan Kekuasaan antara Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Jawa Tengah
kerjasama dan asosiasi dalam masyarakat, serta mereduksi biaya transaksi dalam interaksi sosial. Sementara Moore & Carpiano (2020) berpendapat bahwa trust adalah pilar penting modal sosial, sebagai jejaring sosial dan norma bersama, yang menentukan kualitas fisik masyarakat.
Ditinjau dari perspektif ekonomi neo-klasikal, individu diberikan kesempatan berpikiran rasional dalam menentukan pilihan atas tindakan sosial yang akan diputuskan dalam memanfaatkan stok modal sosial terutama pada saat membuat keputusan membentuk peradaban masyarakat yang efektif dan efisien. Artinya, modal sosial ( social capital ) bersama- sama dengan berbagai bentuk economic capital , fiscal capital , human capital , dan environmental ecological capital .
Pada sektor ekonomi, Narayan (1999) menilai trust sebagai faktor kontribusi penting dalam memengaruhi tingkat kesejahteraan dan membantu terciptanya satu kesatuan keragaman , serta menganggap penting institusi formal dan informal yang menjamin trust agar berfungsi secara operasional. Institusi informal yang bisa menumbuhkan trust adalah hubungan interpersonal, norma, nilai, serta sanksi sosial. Dari sisi institusi formal, trust akan tumbuh apabila fungsi organisasi seperti institusi pendidikan, hukum, dan pasar menyumbang energi bagi pertumbuhan dan perkembangan atmosfer moralitas kepercayaan dalam masyarakat. Adapun dari perspektif politik-ekonomi, secara jangka panjang, juga memprediksi adanya kecenderungan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Diederich, König, & Brettschneider, 2020).
Sementara beberapa kajian tentang ekonomi informal mengungkapkan bahwa sektor informal perkotaan dunia ketiga tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari ekspansi jaringan sosial desa-kota, yang memungkinkan sektor informal menyerap secara berlebihan sumber daya dari pedesaan (Mhandu, 2020). Dengan kata lain, kapasitas sektor informal yang “tidak terbatas” dalam menyerap sumber daya disebabkan salah satunya oleh berfungsinya persediaan modal sosial secara tepat dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya ke unit usaha yang memiliki potensi berkembang (Huang, Xue, & Wang, 2020).
Pedagang pasar tradisional dan rentenir sebagai institusi informal, juga berperan sebagai sebagai institusi finansial karena istilah institusi informal dipakai secara luas dalam ranah sosial-ekonomi; mulai dari karakteristik dalam budaya tradisional, jaringan pribadi, klientelisme, korupsi, klan dan organisasi mafia, masyarakat sipil, pasar gelap, serta norma dalam lembaga formal. Institusi informal merupakan rules-set of rules yang memberi ruang sekaligus membatasi aktivitas aktor, namun bisa dibedakan dengan institusi formal dan non institusi terutama terkait pola dan perilaku. Pembeda pertama institusi informal dan institusi formal bisa dilakukan melalui state societal . Institusi formal meliputi state bodies dan state enforced rules sedangkan institusi informal meliputi kewarganegaraan, keagamaan, kekerabatan dan aturan organisasi kemasyarakatan. Pembeda kedua adalah soal penegakan aturan, institusi informal adalah lembaga swadaya dalam komunitas sedangkan institusi
formal pengaturannya dilakukan negara. Pembeda ketiga, institusi formal, aturannya tersusun secara terbuka (undang-undang) sedangkan aturan institusi informal berupa aturan sosial, yang umumnya tidak tertulis, diciptakan dan dikomunikasikan, serta dilaksanakan di luar saluran hukum resmi (Helmke & Levitsky, 2004). Dengan demikian, institusi informal muncul dari berbagai macam sebab dan cara yang berbeda, modifikatif dan adaptif, serta dapat ditemukan sepanjang waktu. Mereka berperan dalam menyelesaikan masalah saat institusi formal gagal dalam perannya.
Dalam menganalisis institusi informal, penulis nantinya akan memulai dengan menjelaskan tindakan dari institusi informal untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang relevan, koalisi, dan kepentingan. Di samping itu, institusi informal dalam konteks kekuasaan dan sumber daya yang jarang didistribusikan dan mereka biasanya memunculkan pemenang dan yang kalah. Langkah kedua adalah mengidentifikasi mekanisme dari dibentuknya institusi informal. Proses ini bervariasi, yang dalam beberapa kasus, tindakan institusi informal dijelaskan sebagai sebuah proses decentralization atau bottom-up di sebagian besar aktor yang berperan dalam pembentukan focal point atas interaksi yang berulang atau proses tawar-menawar ( bargaining process ). Desentralisasi dapat dilihat pada analisis Ellickson (1991) tentang norma yang digunakan pemilik Peternakan Shasta County sebagai solusi pembangunan daerah terlarang bagi hewan dan atribut demarkasi. Sementara dalam kasus pembentukan persetujuan formal, institusi informal dapat diartikan sebagai proses top-down oleh sebagian kecil kaum elit. Kemunculan institusi informal dapat dilihat sebagai kesatuan proses dimana institusi informal seringkali berupa produk yang tidak diharapkan dari seperangkat konflik tertentu dan berkompromi, kemudian memperkuat atau mengunci di dalam sebuah proses ketergantungan. Apakah institusi informal dilihat sebagai sebuah produk dari decentralization , coordination , bargaining , elite crafting , atau historical uncertainty , titik kuncinya adalah penjelasan dari kemunculan keharusan menempatkan aktor, kepentingan, dan mekanisme oleh aturan yang dibuat dan dikomunikasikan.
Institusi informal dapat berubah melalui keruntuhan atau penggantian oleh sebuah institusi formal. Sebagai alternatif, institusi informal dapat berubah bahkan ketika strukturnya tetap sama dalam perbandingan politik, bagaimanapun institusi informal dicirikan sebagai aktor yang menentang. Lauth (2000) membantah bahwa karena aturan, institusi informal tidak mempunyai sentralitas yang langsung dan koordinat dengan aksinya. Perubahannya kemungkinan besar menjadi aktor yang didesentralisasikan dan proses yang panjang (Helmke & Levitsky, 2004).
Merujuk penelitian Nugroho (2000) di Bantul, institusi finansial terbagi dua, finansial formal dan informal. Institusi finansial formal terdiri dari berbagai institusi seperti Bank Pembangunan Daerah, Bank Rakyat Indonesia, Bank Pasar, KUD, dan Pegadaian Formal− semua diselenggarakan oleh pemerintah dan digunakan oleh kelas menengah ke atas, serta terikat dengan regulasi formal. Selain menawarkan pinjaman, juga fasilitas deposito. Kredit-kredit yang ditawarkan agensi formal biasanya digunakan oleh mereka dengan
Relasi Sosial-Ekonomi dan Kekuasaan antara Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Jawa Tengah
tingkat pendidikan yang cukup untuk mengetahui prosedur perbankan. Penulis melihat mereka sering gagal menyentuh kelas bawah karena prosedurnya rumit. Berbeda dengan institusi finansial informal, yang digunakan oleh kelas bawah dan berkontribusi bagi pengembangan perekonomian dengan menyalurkan dana dari surplus sector ke minus sector , prosedurnya lebih sederhana untuk memperoleh pinjaman tanpa jaminan apapun berdasarkan pada hubungan interpersonal.
Observasi di lapangan menemukan nasabah institusi informal banyak dari kalangan petani, buruh tani dan pasar, pedagang kecil dan profesional, tukang becak, wiraswasta besar dan kecil, pegawai negeri dan sebagainya. Sementara merujuk penelitian Nugroho (2000) dalam kasus di Bantul menemukan komunitas finansial informal terdiri dari rentenir; pegadaian informal; komisi pinjaman; pinjaman tuan tanah dan tengkulak; pinjaman teman dan kerabat; penjaga uang; kelompok tabungan dan kredit non-rotasi; asosiasi tabungan; kredit berotasi; arisan Dhasa Wisma; koperasi simpan pinjam; pinjaman toko; dan mindring.
Pada dasarnya, institusi finansial informal sangat penting dalam mendukung kelangsungan perekonomian rumah tangga, khususnya dengan menyediakan pinjaman jangka pendek dengan prosedur sederhana. Nasabah utama dari institusi finansial informal adalah pedagang skala besar dan kecil (Sengupta & De, 2020). Namun, rentenir kadang- kadang memberikan kedua bentuk pinjaman tersebut. Menurut Nugroho (2000) pedagang kecil biasanya menggunakan kredit yang ditawarkan oleh rentenir, mindring, koperasi tabungan dan kredit, dan kelompok arisan. Oleh karena itu, ini menarik untuk dikaji lebih lanjut sebab rentenir pada kenyataannya memberi kontribusi bagi perkembangan perdagangan. Meskipun di satu sisi, rentenir dianggap sebagai "lintah darat" karena menarik bunga yang tinggi pada tiap paket kredit. Namun di sisi lain, rentenir memiliki fungsi ekonomi sebagai sumber tambahan modal pedagang untuk kebutuhan konsumsi (de Zwart, 2021).
Studi dilakukan dari April hingga Agustus 2018 di sembilan lokasi pasar tradisional yang ada di Jawa Tengah khususnya Brebes, yang terdiri dari delapan pasar yang dikelola pemerintah, Pasar Tanjung, Pasar Kluwut, Pasar Bulakamba, Pasar Desa Klampok, Pasar Pesantunan, Pasar Brebes, Pasar Puspa Tirta, dan Pasar Limbangan, serta satu lokasi pasar yang tidak dikelola pemerintah, yakni Pasar Desa Losari. Di sana terjadi hubungan antar aktor, rentenir sebagai aktor yang meminjamkan modal dan pedagang sebagai peminjam modal. Sehingga penelitian ini difokuskan pada relasi sosial-ekonomi dan kekuasaan antar aktor, rentenir dan pedagang. Tujuannya untuk mengetahui pola relasi yang terbangun antara pedagang pasar tradisional dengan rentenir sebagai aktor institusi finansial informal.
Dalam menjawab pertayaan penelitian berkaitan dengan relasi antar aktor, yakni rentenir dengan pedagang pasar tradisional, jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dianggap relevan diterapkan (Harrison, Birks, Franklin, & Mills, 2017). Data
diperoleh melalui wawancara mengikuti prinsip snowball effect terhadap para informan, yakni tiga rentenir dan sepuluh pedagang, tujuh Kepala Pasar dan satu petugas pasar, serta beberapa dari DPPKAD Kabupaten Brebes, Pemerintah Desa, Tim Verifikasi PNPM dan PPK Kecamatan. Selain itu, studi ini juga didukung dengan data-data yang didapatkan melalui studi pustaka dan dokumentasi.

## Rentenir sebagai Institusi Informal dan Penyedia Modal Finansial
Modal sosial dapat didiskusikan dalam konteks komunitas yang kuat ( strong community ), masyarakat sipil ( civil society ) yang kokoh, maupun identitas negara-bangsa ( nation-state identity ). Modal sosial memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan (Blakeley & Suggate, 1997).
Putnam (1995) dan Fukuyama (1995) mendefinisikan modal sosial secara berbeda (Spellerberg, 1997). Sementara modal sosial bagi Thai et al., (2020) adalah jaringan-jaringan dan kepercayaan dalam organisasi sosial, atau kepercayaan yang timbul dalam sebuah komunitas (dalam Gannon & Roberts, 2020). Semua pandangan mereka memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Namun, peneliti melihat pengukuran modal sosial jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri melainkan hasil dari interaksi seperti terciptanya kepercayaan antar warga masyarakat. Interaksi dapat terjadi dalam skala individu maupun institusional (Hetemi, van Marrewijk, Jerbrant, & Bosch-Rekveldt, 2021). Secara individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain, yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat lahir pada saat visi satu organisasi memiliki kesamaan dengan visi organisasi lain.
Aktor-aktor yang berinteraksi dan berkomunikasi lalu menjalin kerjasama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan mencapai tujuan bersama terutama pada interaksi yang relatif lama. Interaksi yang berlangsung lama melahirkan modal sosial berupa ikatan emosional untuk mencapai tujuan bersama sehingga tumbuh dan tercipta kepercayaan. Seperti modal finansial ( financial capital ), modal sosial model itu dapat digunakan untuk kegiatan atau proses produksi saat ini maupun untuk diinvestasikan bagi kegiatan di masa depan.
Para ekonom telah lama berbicara mengenai financial capital , yakni sejumlah uang untuk membeli fasilitas dan alat produksi perusahaan; pabrik, mesin, peralatan kantor, dan kendaraan, atau sebagai investasi (Linder, Lechner, & Pelzel, 2020). Konsep modal seperti ini relatif mudah dipahami karena membelanjakan uang merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang melibatkan pemikiran dan indikator yang jelas. Modal finansial mudah diukur karena total uang yang dibelanjakan dapat diidentifikasi sesuai jumlah barang.
Relasi Sosial-Ekonomi dan Kekuasaan antara Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Jawa Tengah
Modal sosial mirip dengan bentuk-bentuk modal lain karena bersifat produktif. Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk dari relasi manusia, khususnya relasi yang intim dan konsisten, mengarah pada jaringan, norma, dan kepercayaan, yang berpotensi pada produktivitas masyarakat (MacGillivray, 2018). Namun, berbeda dengan modal finansial, modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah (Thai et al., 2020) sehingga tidak akan habis jika dipergunakan melainkan meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering bukan karena dipakai melainkan tidak dipergunakan. Berbeda dengan modal manusia, modal sosial juga menunjuk pada kemampuan individu untuk berasosiasi (Subramony, Segers, Chadwick, & Shyamsunder, 2018). Dengan bersandar pada norma-norma dan nilai-nilai bersama, asosiasi antar manusia menghasilkan kepercayaan yang bernilai ekonomi tinggi dan terukur (Anguera-Torrell, 2020).
Kebutuhan pedagang atas modal memberi kesempatan bagi hadirnya institusi finansial. Rentenir sebagai institusi finansial informal menghadirkan kemudahan bagi para pedagang dalam mengakses modal. Faktanya, ada beragam model rentenir yang hadir menawarkan pinjaman. Pedagang dihadapkan atas berbagai macam bentuk pinjaman. Hal ini membutuhkan kejelian dan selektivitas pedagang agar tidak terjebak pada siklus “gali lubang tutup lubang”. Dalam konteks penelitian ini, rentenir bisa bermacam-macam.
Rentenir secara istilah merupakan orang yang meminjamkan uang atau orang yang memiliki tagihan kepada pihak lain (kreditor). Rentenir dapat berbentuk lain, seperti bank yang memberikan pinjaman kepada nasabah juga dapat disebut rentenir atau program pemerintah sekalipun, melalui simpan pinjam untuk kelompok perempuan (PNPM Mandiri). Rentenir begitu marak di pasar tradisional yang ada di Jawa Tengah khususnya Brebes. Ciri khas mereka adalah pelaku bisnis rente, yang notabene orang Batak. Selain itu, rentenir memiliki sistem yang unik dalam pengelolaan modal. Mereka mendapatkan modal finansial untuk menjalankan bisnis ini dari beberapa sumber, diperoleh dari saudara, arisan, dan bank konvensional. Artinya, tidak hanya pedagang yang memperoleh tambahan modal untuk berdagang dari beberapa institusi finansial tetapi rentenir pun melakukan demikian. Pasalnya, meminjam di bank konvensional memiliki suku bunga yang relatif ringan. Bank konvensional dimanfaatkan rentenir agar mereka masih mendapatkan laba dari jasanya meminjamkan uang kepada pedagang. Biasanya, rentenir meminjam di Bank Rakyat Indonesia. Bank menyediakan pinjaman kepada penduduk dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR saat ini menjadi salah satu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan profesinya. Syarat mengajukan KUR antara lain: pemohon memiliki KTP (penduduk setempat), usaha komersial, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), terdapat tempat usaha dengan hasil survei dari pihak bank. Jaminan barang-barang tidak bergerak seperti: sertifikat hak milik tanah, rumah, dan atau tempat usaha.
Tempat usaha merupakan jaminan utama. Bagi pedagang pasar tradisional, sertifikat kios pasar bisa dijadikan tambahan jaminan tetapi tidak bisa disamakan dengan jaminan
tetap. Jangka waktu peminjaman tergantung pada kemampuan kreditor. Pinjaman satu juta rupiah sampai lima puluh juta rupiah, jangka waktu peminjaman adalah maksimal tiga tahun sedangkan pinjaman di atas lima puluh juta juta rupiah jangka waktunya adalah lima tahun.
Kriteria usaha yang berpeluang mendapatkan kredit adalah usaha nyata dan berkembang, yang tidak berlawanan dengan masyarakat. Usaha yang digeluti rentenir tentu saja tidak termasuk pada kriteria tersebut. Pasalnya, mereka meminjam uang dan dipinjamkan lagi dengan bunga yang tinggi kepada masyarakat, ini sangat merugikan. Kepemilikan KTP penduduk setempat dengan bank menjadi prioritas utama. Orang Batak dapat mengajukan pinjaman asalkan memiliki KTP dan kartu keluarga beserta surat pindah dari pemerintah setempat. Berdasarkan temuan di lapangan, orang Batak di wilayah pantura yang memperoleh pinjaman KUR, mereka memiliki usaha antara lain: kebun bawang, warung makan, penjualan pakaian dan bawang merah, budi daya ikan mas, dan transportasi umum.
Sementara rentenir yang mendapatkan modal dari saudara mereka menggunakan sistem arisan. Keanggotaannya dibatasi di setiap pasar. Setiap pasar memiliki komunitas dan anggota masing-masing, akan tetapi anggota dapat memiliki keanggotaan ganda atau lintas pasar. Informan berkeberatan menyebutkan nama dari arisan ini. Arisan ini terbatas bagi lingkup rentenir yang meminjamkan pinjaman skala kecil. Terdapat kelompok arisan yang berbeda bagi rentenir yang meminjamkan pinjaman di atas lima juta rupiah. Arisan ini diadakan secara rutin setiap tanggal 4 dalam per bulan, dan diadakan bergilir dari rumah ke rumah. Anggota arisan ini semuanya perempuan, mereka terdiri atas berbagai marga dan terbatas pada orang-orang Batak saja. Berdasarkan temuan di lapangan, mereka memperoleh modal dari sistem arisan bulanan setiap tanggal 4 dan angsurannya Rp. 250.000 per orang, jumlah anggotanya 25 orang. Sekali kocok arisan Rp. 250.000 x 25 orang sama dengan Rp. 6.250.000 untuk satu anggota. Arisan tersebut menganut sistem lelang. Bagi anggota yang sangat membutuhkan modal, dia bisa mendapatkan prioritas dana arisan meskipun tidak utuh. Dana itu disepakati bersama, misalkan: iuran arisan sebesar seratus ribu rupiah, karena dana arisan dilelang maka disepakati dana arisan menjadi tujuh puluh ribu rupiah per orang. Kerugian sebesar tiga puluh ribu rupiah tidak dibebankan kepada anggota yang mendapat arisan, hanya saja, anggota itu tidak mendapatkan dana arisan secara utuh.
Pada dasarnya, uang tidak hanya dipahami dari sisi ekonomi sebagaimana para penganut utilitarian yang membatasi makna uang ke dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, politik, Bähre (2020) dan sebagainya. Sebagai produk budaya, uang memiliki makna simbolik dalam bentuk nilai-nilai kualitatif. Uang barangkali “mengorup” nilai ke dalam angka tetapi nilai secara timbal-balik mengorup uang dengan membenamkannya ke dalam makna moral, sosial dan keagamaan (Zelizer, 1989).
Relasi Sosial-Ekonomi dan Kekuasaan antara Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Jawa Tengah
Kaitannya dengan rentenir, aktor ini memiliki nasabah, yakni para penjual sayuran, pemilik warung sembako, dan penjual makanan di pasar, namun para pedagang kecil di tepian jalan utama luar pasar seperti pedagang adalah yang sangat diminati sebab mereka tidak memiliki sumber daya produksi berupa lahan untuk berdagang. Tentu mereka membutuhkan dukungan modal guna menyambung kulakannya esok hari. Rata- rata rentenir mengenal nasabahnya dengan baik, sehingga apabila didapati peminjam yang macet dalam mengangsur, maka rentenir dengan mudah mencari alamat nasabah. Apabila nasabah mangkir, maka rentenir akan menjual surat jaminan berupa kepemilikan kios kepada orang lain. Meski demikian, terlepas dari pandai menghitung, banyak diantara rentenir yang tidak bisa membaca dan menulis. Bagi yang buta aksara, mereka menggunakan kode dan simbol tertentu untuk menandai nasabah dan nominal uang yang dipinjamkan. Mereka memiliki kesepakatan tidak tertulis oleh pinjaman yang disepakati bersama nasabah. Seorang nasabah tidak boleh meminjam dua macam pinjaman pada seorang rentenir, kecuali rentenir berbeda. Nasabah diperkenankan meminjam kembali, apabila angsuran dan bunga pinjaman telah diselesaikan. Adapun nasabah yang tersendat dalam melunasi pinjaman, maka setiap harinya dihitung bunga dari pinjaman yang diambil.
Nominal pinjaman yang ditawarkan rentenir cukup beragam, pun dengan jumlah angsuran, baik hari maupun kreditnya. Pedagang yang mengajukan pinjaman kepada rentenir akan ditawarkan beberapa pilihan pinjaman, antara lain: Rp. 100.000; Rp. 200.000; Rp. 400.000, kelipatan dan seterusnya, paling mentok Rp. 50.000.000. Nominal di bawah lima juta rupiah khusus untuk pedagang pasar tradisional sedangkan pinjaman di kisaran lima puluh juta rupiah membutuhkan jaminan berupa benda berharga seperti kendaraan bermotor dalam wujud fisik bukan hanya STNK dan BPKB untuk mengantisipasi nasabah yang mangkir dari kewajibannya. Jangka waktu peminjamannya adalah satu sampai dua bulan dengan bunga pinjaman sebesar 20 persen. Apabila nasabah menyelesaikan kewajibannya lebih dari batas waktu yan ditentukan, maka ia harus melunasi akumulasi bunga dan pinjaman.
Batak rentenir merupakan institusi finansial informal, mereka memiliki ketentuan legal-formal atas pengajuan kredit dari para nasabah. Kepercayaan merupakan modal utama jaminan atas pinjaman yang diberikan. Jika nasabah mangkir atas kewajibannya membayar angsuran dan tidak melunasi hingga jatuh tempo angsuran maka rentenir akan menjual surat kepemilikan kios nasabah kepada orang lain. Rentenir menimbang bahwa bisnis ini memberikan penghidupan dan cukup menjanjikan, yang keuntungannya mencapai lebih dari tiga juta rupiah per bulan. Ketika belum banyak nasabah yang mangkir, rentenir dapat mengantongi keuntungan sebesar lima juta rupiah hingga enam juta rupiah dalam setiap bulan. Mereka menggunakan keuntungan bisnis ini untuk keperluan keluarga, sehingga dipertahankan.

## Relasi Kekuasaan antar Aktor Informal di Pasar Tradisional
Eksplorasi penulis pada sembilan pasar tradisional menemukan lima kategori aktor, yaitu: pedagang pasar tradisional, institusi finansial baik formal dan informal, pemilik modal, pemerintah, dan aktor pendukung. Semua saling bergantung apabila mereka saling membutuhkan sumber daya satu sama lain. Saling ketergantungan ini sesuai fakta bahwa tidak ada aktor yang dapat meraih tujuan dengan hanya mengandalkan sumber daya sendiri. Sumber daya ini dapat mereka gunakan untuk mewujudkan tujuan sendiri, aktor lain, atau menghalangi tujuan aktor lain.
Sumber daya mencakup cara formal dan informal yang berarti pihak-pihak yang memilikinya untuk mencapai tujuan, termasuk kemampuan formal dan wewenang pengambilan keputusan (otoritas); tentunya sumber daya yang dapat diidentifikasikan seperti uang, organisasi, dan SDM; serta sumber daya tidak berwujud seperti kewenangan, legitimasi, kapasitas strategis, mobilisasi kekuasaan, dan sejenisnya. Tingkatan ketergantungan aktor ditentukan oleh kepentingan atas bantuan aktor lain untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh yang lain dan oleh kemungkinan penggantian sumber daya itu atau mendapatkannya melalui aktor lain. Kepentingan dan kemampuan menggantikan sangan menentukan relasi dependensi (Van Buuren & Klijn, 2006).
Relasi kekuasaan yang terbangun antar aktor informal di pasar tradisional dapat dianalisis dengan menggunakan konsep interdependensi aktor sebagaimana yang dikemukakan Van Buuren & Klijn (2006), yaitu: Pertama, sumber daya finansial (modal). Modal sering kali penting bagi penyelesaian masalah karena memberikan solusi dan membantu mengatasi biaya organisasional dari proses pengambilan keputusan yang sulit. Dalam konteks relasi antara pedagang dan rentenir, modal menjadi kebutuhan utama bagi pedagang yang terbatas untuk kulakan. Sulitnya menembus modal dari institusi formal dengan alur birokrasi yang berbelit-belit menjadikan rentenir sebagai solusi masalah permodalan bagi pedagang. Relasi ini menunjukkan bahwa walaupun rentenir menetapkan suku bunga yang tinggi, namun rentenir memberikan kemudahan pinjaman bagi pedagang.
Kedua, sumber daya produksi. Sumber daya produksi meliputi sumber daya berwujud seperti tanah, bangunan fisik, dan peralatan, serta sumber daya tidak berwujud seperti kepemilikan tanah, teknologi, pengetahuan, dan kapasitas individu. Sumber daya produksi mencakup apa yang diinvestasikan aktor sebelumnya. Pada konteks ini, sumber daya produksi membuat rentenir sebagai pemilik sumber daya bergantung kepada para pedagang karena rentenir sebagai pemilik sumber daya mencari peluang-peluang untuk mengoptimalkan spesialisasi sumber daya mereka pada suatu proyek untuk mendapatkan keuntungan pada investasi sebelumnya. Sementara para pedagang tidak dapat dengan mudah mengakses ini melalui aktor lain (negara) karena mereka membutuhkan investasi atau modal substansial berupa jaminan, waktu dan alur birokrasi.
Ketiga, kompetensi. Tipe ini menyangkut kekuasaan yudisial formal pada pengambilan keputusan. Misalnya, kekuasaan menentukan perencanaan dan pembuatan kawasan,
Relasi Sosial-Ekonomi dan Kekuasaan antara Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Jawa Tengah
penerbitan izin untuk suatu aktivitas, dan sejenisnya. Umumnya, sumber daya model ini digunakan oleh aktor publik/semi publik ( independent regulatory agency ). Aktor publik disini adalah pedagang yang tergabung dalam Simpan Pinjam Perempuan dan rentenir yang mendapatkan modal dengan meminjam dana di bank konvensional.
Keempat, pengetahuan. Pengetahuan penting dalam membangun solusi dan menyelidiki penyebab dari permasalahan. Pengetahuan bisa berwujud pada sesuatu yang tersurat, maupun yang tersirat. Bentuk yang terakhir ini dari pengetahuan sulit diwariskan, dan butuh keaktifan dari aktor untuk menggunakan pengalaman dalam proses pengambilan keputusan. Pada kasus ini, pedagang mampu mengolah seberapa banyak modal yang mereka butuhkan dalam setiap periode pinjaman, menggunakan pinjaman itu untuk kulakan, serta pemenuhan kebutuhan keluarga dan mengangsur pinjaman itu beserta bunganya. Rentenir ini merupakan solusi bagi pedagang yang kepepet modal dan rentenir berposisi sebagai pihak yang memberi kemudahan dari permasalahan kesulitan modal.
Kelima, legitimasi. Legitimasi merupakan sumber daya yang jelas tersamarkan dibandingkan dengan sumber daya lain, tetapi ini memang tidak begitu penting sebab aktor memiliki kemampuan memberi atau menunda legitimasi. Pada kasus ini, institusi formal dapat memberikan pembiayaan kepada pedagang dengan wujud program pemerintah (PNPM Mandiri dan KUR). Sementara, pedagang juga dapat mencari media lain dalam hal ini rentenir guna mengisi suatu peran institusi finansial formal. Maka, legitimasi pada jaringan sosial dimana institusi finansial informal menjadi semakin penting dan menjadi sumber daya potensial menggantikan posisi pemerintah.
Dengan demikian, interaksi sosial-ekonomi yang terbangun antara rentenir dan pedagang menunjukan interdependensi ketika mereka saling membutuhkan sumber daya untuk mewujudkan tujuan masing-masing. Relasi interdependensi ini sesuai kenyataan bahwa tidak ada aktor yang dapat meraih tujuannya hanya dengan mengandalkan sumber daya sendiri-sendiri. Maka, relasi kekuasaan yang tercipta antara rentenir dan pedagang menunjukan pola relasi interdependen antar aktor informal.

## Pergumulan Institusi Formal dan Informal dalam Relasi Kekuasaan
Kehadiran institusi finansial informal di pasar tradisional mengindikasikan bahwa negara (institusi finansial formal) lemah dalam sektor ekonomi. Artinya, pemerintah tidak mampu membendung eksistensi aktor informal di luar negara terutama soal pendanaan dan pembiayaan. Padahal, pemerintah memiliki otoritas menata keberadaan institusi finansial informal lewat regulasi untuk mengatasi maraknya praktik rente. Eksistensi rentenir diakui petugas pengelola pasar memengaruhi pendapatan retribusi di suatu pasar.
Pemerintah di tingkat pelaksana teknis kebijakan dalam hal ini pengelola pasar mengaku tidak ada regulasi yang mengatur praktik rentenir di pasar tradisional. Sehingga itu, mereka kesulitan dalam “memerangi” praktik rentenir. Sejauh ini, pemerintah Brebes, yakni DPPKAD hanya mengatur retribusi dan pengelolaan pasar. Sementara interaksi antar
aktor di pasar tradisional diatur berdasarkan pada kearifan lokal. Apabila pengelola pasar, pedagang, dan rentenir menemui masalah, semuanya diselesaikan secara kekeluargaan.
Pemerintah memiliki fungsi dan kewajiban sebagai penyedia public goods . Keberlangsungan pasar tradisional merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Pertama, fungsi stabilitas pada ranah fiskal dalam konteks ini retribusi pasar, yakni kewajiban negara menjaga kesinambungan sumber pembiayaan fiskal yang mendukung sebuah kebijakan. Pencapaian retribusi suatu pasar tradisional sudah ditentukan oleh pemerintah daerah sedangkan pengelola pasar hanya merealisasikan target retribusi yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah berupaya mengejar Pendapatan Asli Daerah dari sektor pasar karena pendapatannya terus mengalir.
Eksistensi rentenir di pasar dapat memengaruhi pendapatan retribusi. Pasalnya, pedagang (nasabah) rentenir, yang mangkir dari tanggungjawab angsuran, seringkali berpindah tempat berdagang untuk menghindari rentenir yang mengajar kewajiban nasabah. Perpindahan pedagang membuat retribusi menurun karena pasar menjadi sepi pedagang. Kondisi ini dikeluhkan oleh petugas pengelola pasar baik pasar desa maupun pasar daerah. Penurunan pendapatan retribusi ini disiasati pengelola pasar dengan mengatur pendapatannya sesuai dengan musim bulan ramai seperti di hari-hari besar Islam.
Kedua, fungsi distribusi. Melalui kebijakan anggaran diharapkan konsepsi pelayanan yang berkeadilan dapat diciptakan karena secara teknokratis, anggaran merupakan arena di mana alokasi kebutuhan dibaca dan dipenuhi secara finansial. Dengan demikian, keseimbangan distribusi antar kelompok pengakses menjadi tuntutan fungsi yang tidak terelakkan. Fungsi distribusi ini terkait dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan atau kredit kepada pedagang pasar tradisional. Jenis pembiayaan yang ditemui di lapangan meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PNPM Mandiri.
Ketiga, fungsi alokasi. Negara melalui kebijakan anggarannya dituntut untuk dapat mengelola problem transaksi, dan memastikan bahwa public goods tetap bisa diakses masyarakat di tengah ancaman ketiadaan kepastian sistem pertukaran pasar. Fungsi alokasi terkait dengan akses stabilitas pasar dari masyarakat dan oleh masyarakat. Pasar tradisional sebagai public goods sedianya bisa diakses oleh penduduk di lingkungan dan di luar pasar, pembeli dan pedagang pasar, serta institusi finansial khususnya rentenir dan institusi finansial formal.
Penyediaan modal melalui institusi formal, membuat akses para aktor terbatas. Kebijakan ini hanya berlaku untuk aktor (pedagang) tertentu, yang memenuhi persyaratan. Kedua jenis pembiayaan yang diluncurkan pemerintah bagi pedagang (PNPM Mandiri dan KUR) melibatkan urusan legal-formal. Namun, tidak semua pedagang pasar tradisional mau berurusan dengan hal itu karena mereka menganggap urusan legal-formal adalah hal yang tidak efisien, apalagi terhadap pedagang yang buta huruf. Institusi finansial formal seperti bank dan pegadaian juga memberikan persyaratan administrasi yang
Relasi Sosial-Ekonomi dan Kekuasaan antara Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Jawa Tengah
cukup merepotkan sementara fleksibilitas merupakan faktor utama bagi pedagang dalam meminjam uang sebagaimana yang ditawarkan oleh rentenir. Bagi pedagang, rentenir adalah intitusi finansial informal atau alternatif penyedia modal di luar negara dengan syarat dan ketentuan yang mudah. Alternatif ini yang digunakan pedagang sebagai sarana menyambung siklus ekonomi terutama bagi pedagang yang kepepet modal dan tidak mampu mengakses program pemerintah. Dalam konteks itu, aksesibilitas pedagang terhadap modal bergantung kepada rentenir.
Ketika negara tidak mampu menjamin kebutuhan warga negaranya, maka negara gagal dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab. Negara melaui elit pemerintah di tingkat lokal yang memiliki otoritas semestinya mampu mengelola risiko praktik rentenir. Penelitian ini menunjukan bahwa kegagalan program pemerintah baik KUR maupun PNPM Mandiri terbukti dengan hadirnya institusi informal di luar negara sebagai penyedia modal. Sejauh ini, pemerintah hanya sekadar ingin meregulasi maraknya praktik rentenir di pasar-pasar tradisional yang diteliti tetapi agenda menjaring aspirasi dari para pedagang, tidak dilakukan. Tidak heran, upaya untuk menekan praktik sulit dilakukan karena tidak ada regulasi.
Di sembilan pasar tradisional yang diteliti terdapat rentenir yang meminjamkan uang kepada para pedagang. Alasan pemilihan tersebut karena komunitas rentenir di sembilan pasar itu, mayoritas terdiri dari penduduk pendatang yang notabene etnis Batak. Sementara para pedagang yang meminjam uang kepada rentenir merupakan warga pribumi (etnis Jawa). Sehingga relasi yang terbangun di dalamnya tidak hanya murni relasi sosial ekonomi dan kekuasaan informal tetapi juga relasi dalam komunitas berbasis etnis. Keberadaan rentenir yang notabene dari suku Batak, tidak mendapatkan perlawanan dari penduduk pribumi. Hanya saja, penduduk pribumi menyebut mereka dengan gamblang “Batak”, dan stereotipe terhadap warga pendatang pun melekat akibat akumulasi peranan dan perilaku negatif dari penduduk asli.
Kekuasaan dapat meliputi semua relasi, baik relasi sosial, ekonomi baik dalam ranah formal maupun dalam ranah informal. Pada pasar tradisional relasi yang terbangun antar- aktor menunjukkan pola interdependensi terhadap penguasaan sumber daya yang ada. Rentenir dan pedagang pasar berdasarkan daerah asalnya memiliki perbedaan sebagai penduduk pendatang dan pribumi. Mereka mempunyai klaim tersendiri atas profesi dan asal kedaerahan. Keduanya berkolaborasi di pasar tradisional dan saling memiliki sumber daya sebagai bargaining position sehingga membentuk pola relasi interdependen antar aktor informal. Walaupun rentenir menetapkan suku bunga yang cukup tinggi, akan tetapi kemudahan yang diberikan oleh institusi finansial informal ini menjadikannya tetap eksis dan selalu dicari oleh nasabah dan calon nasabahnya.

## Penutup
Rentenir merupakan suatu komunitas masyarakat yang memberikan pinjaman lunak kepada pedagang, mereka terasosiasi secara baik dalam relasi kekerabatan, dan memiliki mekanisme dan sistem yang tertata, serta bersinggungan dengan negara atau pemerintah sebagai institusi formal–penyedia layanan publik berupa pasar dan penyedia finansial formal berupa kebijakan pembiayaan. Rentenir sebagai institusi informal hadir memberikan alternatif pembiayaan bagi pedagang yang enggan dan tidak dapat diakses oleh aktor formal. Pemberian bunga pinjaman yang tinggi tidak menjadi soal bagi pedagang selaku nasabah tetapi yang terpenting adalah kepercayaan, dan kemudahan dalam mendapatkan modal, serta cara pengembaliannya.
Rentenir dapat membangun sistem dan mekanisme di antara mereka, juga terhadap pedagang selaku nasabah. Sistem dan mekanisme yang terjadi menciptakan social capital berupa trust . Kehadiran institusi finansial informal tidak sebatas menghadirkan trust dari rentenir kepada nasabah atau sebaliknya tetapi juga membentuk pola relasi interdependen dari nasabah kepada rentenir, dan sebaliknya. Selain trust, daya pikat rentenir dalam memberikan kemudahan akses administrasi pembiayaan dan pendanaan kepada nasabah. Relasi kekuasaan yang terjadi antara rentenir dengan pedagang merupakan interaksi pada relasi sosial-ekonomi. Sementara relasi kekuasaan yang tercipta antara rentenir dengan pedagang berupa pola relasi interdependen antar aktor informal. Relasi interdependen antar aktor informal terbangun karena terdapat distribusi sumber daya finansial, produksi, kompetensi, pengetahuan dan legitimasi.
Sumber kekuasaan di pasar tradisional menjadi muara penelitian ini, yang meliputi kekuasaan yang bersumber dari kekuatan finansial aktor formal dan informal. Sumber kekuasaan ini dapat digunakan sebagai pengendalian tanah, buruh, kekayaan material, dan produksi. Kegunaan pada pengendalian tanah dikuasai oleh pemerintah sebagai wujud dari persewaan los dan kios pasar. Peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik saat ini berorientasi pada uang. Penyediaan fasilitas publik itu tidak serta merta gratis melainkan pemerintah “mengejar setoran” sesuai dengan target tahunan untuk memenuhi kas daerah. Dengan konsep actor interdependence , informal trust , dan informal institutions , studi ini berkontribusi dalam membaca pola relasi yang terjadi antar aktor informal pada ranah masyarakat di tataran kelas ekonomi bawah.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah memberikan informasi terkait tema penelitian, serta beberapa akademisi dalam bidang sosial dan politik yang telah memberikan sumbangsih pemikirannya.
Relasi Sosial-Ekonomi dan Kekuasaan antara Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Jawa Tengah

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan, dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Anbumozhi, V., Kutani, I., & Singh, B. K. (2020). Energy Market Integration in Northeast Region of India: Efficiencies, Vulnerabilities and Strategic Implications for Asia. Journal of Asian Economic Integration , 2 (1), 82–96.
Anguera-Torrell, O. (2020). Entrepreneurship, Trust and Corruption. European Journal of Political Economy , 65 , 101937.
Bähre, E. (2020). Wealth-in-People and Practical Rationality: Aspirations and Decisions about Money in South Africa. Economic Anthropology , 7 (2), 267–278.
Blakeley, R., & Suggate, D. (1997). Public policy development. In Social Capital and Policy Development . Institute of Policy Studies, Wellington.
BO, R. (2000). Trust, Social Dilemmas and Collective Memories. Journal of Theoretical Politics , 12 , 477–501.
Boaventura, J. M. G., Bosse, D. A., de Mascena, K. M. C., & Sarturi, G. (2020). Value Distribution to Stakeholders: The influence of Stakeholder Power and Strategic Importance in Public Firms. Long Range Planning , 53 (2), 101883.
Cui, L., & Xu, Y. (2019). Outward FDI and Profitability of Emerging Economy Firms:
Diversifying From Home Resource Dependence in Early Stage Internationalization. Journal of World Business , 54 (4), 372–386.
de Zwart, P. (2021). Globalisation, Inequality and Institutions in West Sumatra and West Java, 1800–1940. Journal of Contemporary Asia , 51 (4), 564–590.
Diederich, F., König, H.-H., & Brettschneider, C. (2020). How Politico-Economic Systems Shape Individuals’ Value of Elderly Care: Evidence From the German Reunification. The Gerontologist , 60 (2), 350–358.
Ellickson, R. C. (1991). Order without law: neighbors settle disputes . Cambridge: Cambridge: Harvard University Press.
Fuentelsaz, L., Garrido, E., & Maicas, J. P. (2020). The effect of Informal and Formal Institutions on Foreign Market Entry Selection and Performance. Journal of International Management , 26 (2), 100735.
Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation ofprosperity . New York: New York: Free Press.
Gannon, B., & Roberts, J. (2020). Social Capital: Exploring the Theory and Empirical Divide. Empirical Economics , 58 (3), 899–919.
Harrison, H., Birks, M., Franklin, R., & Mills, J. (2017). Case Study Research: Foundations and Methodological Orientations. In Forum qualitative Sozialforschung/Forum: qualitative social research (Vol. 18, pp. 1–17).
Helmke, G., & Levitsky, S. (2004). Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda. Perspectives on Politics , 2 (4), 725–740.
Hetemi, E., van Marrewijk, A., Jerbrant, A., & Bosch-Rekveldt, M. (2021). The Recursive Interaction of Institutional Fields and Managerial Legitimation in Large-Scale Projects. International Journal of Project Management , 39 (3), 295–307.
Huang, G., Xue, D., & Wang, B. (2020). Integrating Theories on Informal Economies: an Examination of Causes of Urban Informal Economies in China. Sustainability , 12 (7), 2738.
Lauth, H. (2000). Informal Institutions and Democracy. Democratization , 7 (4), 21–50.
Linder, C., Lechner, C., & Pelzel, F. (2020). Many Roads Lead to Rome: How Human, Social, and Financial Capital are Related to New Venture Survival. Entrepreneurship Theory and Practice , 44 (5), 909–932.
MacGillivray, B. H. (2018). Beyond Social Capital: The Norms, Belief Systems, and Agency Embedded in Social Networks Shape Resilience to Climatic and Geophysical Hazards. Environmental Science & Policy , 89 , 116–125.
Mashkov, R., & Shoval, N. (2020). Merchants’ Response Towards Urban Tourism Development in Food Markets. International Journal of Tourism Cities .
Mashum, A. M. H., & Marlina, M. (2020). Nusantara Syariah Economy (Construction of Economic Cooperation between The Indonesian Muslim Community). IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam , 9 (2), 197–224.
Mhandu, J. (2020). Navigating the Informal Economy: Social Networks among Undocumented Zimbabwean Migrant Women Hairdressers in Durban, South Africa. The Mankind Quarterly , 61 (2).
Möllering, G. (2020). Communicating (about) Trust. Journal of Trust Research . Taylor & Francis.
Moore, S., & Carpiano, R. M. (2020). Measures of Personal Social Capital Over Time: A Path Analysis Assessing Longitudinal Associations Among Cognitive, Structural, and Network Elements of Social Capital in Women and Men Separately. Social Science & Medicine , 257 , 112172.
Narayan, D. (1999). Bonds and bridges: Social capital and poverty (vol 1). Washington DC: Washington DC: World Bank, Poverty Reduction and Economic Management Network, Poverty Division.
Nugroho, H. (2000). Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Relasi Sosial-Ekonomi dan Kekuasaan antara Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Jawa Tengah
Ørtenblad, S. B., Larsen, M. N., & Suebpongsang, P. (2020). Multi-Dimensional Dynamics and Spatial Connections in Food Retail Markets in Thailand. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography , 102 (1), 40–60.
Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy , 6 (1), 65–78. https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002
Sengupta, A., & De, S. (2020). Assessing Performance of Banks in India Fifty Years After Nationalization . Springer.
Simmel, G. (1900). Philosophie des Geldes (1. Auflage). Berlin: Berlin: Duncker & Humblot Verlag.
Spellerberg, A. (1997). Towards a framework for the measurement of social capital. In Social Capital and Policy Development . Victoria: University of Wellington, Institute of Policy Studies.
Statsch, P., & Berkhout, J. (2020). Lobbying and Policy Conflict: Explaining Interest Groups’ Promiscuous Relationships to Political Parties. Interest Groups & Advocacy , 9 (1),
1–20.
Subramony, M., Segers, J., Chadwick, C., & Shyamsunder, A. (2018). Leadership Development Practice Bundles and Organizational Performance: The Mediating Role of Human Capital and Social Capital. Journal of Business Research , 83 , 120–129.
Thai, M. T. T., Turkina, E., & Simba, A. (2020). The Impact of National Social Capital on Business Creation Rates in the Formal vs Informal Sectors. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research .
Van Buuren, A., & Klijn, E.-H. (2006). Trajectories of Institutional Design in Policy Networks: European Interventions in the Dutch Fishery Network as an Example.
International Review of Administrative Sciences , 72 (3), 395–415.
Zelizer, V. A. (1989). The social meaning of money: “special monies.” The American Journal of Sociology , 95 (2), 342–377.

## Tentang Penulis
Sabil Mokodenseho sedang menyelesaikan Program Doktor Pengkajian Islam di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis memiliki area riset seputar tema Pendidikan dan Politik Islam, serta Gerakan Sosial dan Keagamaan.
Tri Lestari Puspitaningrum adalah lulusan Sarjana Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Penulis memiliki area riset seputar tema Politik, dan Gerakan Sosial