CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 3. No. 3, Juli 2023 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030

## ISU GENDER DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN  PERUNDANG-UNDANGAN

## HENNY YULIATI
IAIN Palangka Raya e-mail : henny.yuliati79@gmail.com

## ABSTRAK
Setiap agama mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan peran yang setara sehingga dalam kehidupan bisa berjalan berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam artian peran dan pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan, begitu juga sebaliknya. Peran dan pekerjaan perempuan pun bisa saja laki-laki yang mengerjakannya. Adanya ketimpangan kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan di masyarakat  berawal  dari  salahnya  persepsi  terhadap “kodrat  perempuan” dengan “peran perempuan” yang  selalu  dikaitkan  dengan  aturan  atau  ketentuan  agama.  Kekeliruan  dalam memahami  dan  menafsirkan  ketentuan  yang  ada  pada  norma  agama  dan  tidak  secara komprehensif  tersebut  menyebabkan  salah  kaprah  dan  berakibat  fatal  dalam  penerapan bermasyarakat. Penafsiran yang keliru ini kemudian mengarah kepada adanya bias gender dan berujung  menimbulkan  diskriminasi  terhadap  hak-hak  kaum  perempuan.  Padahal  telah dijelaskan sebelumnya dalam ajaran agama, baik itu Islam maupun Kristen bahwa lakilaki dan perempuan  diciptakan  dengan  jenis  yang  berbeda  dan  dengan  karakteristik  masingmasing, namun  perlakuan  Allah  SWT/Tuhan  YME  tidaklah  berbeda  terhadap  keduanya,  keduanya diberikan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  sama  sebagai  hamba  ciptan-Nya.  Kemudian kaitannya  dengan  kondisi  zaman  yang  serba  diatur  oleh  ketentuan  dan  perundangundangan dengan mengacu kepada UUD 1945 pasal 27 ayat (1) diungkapkan secara tegas bahwa negara memberikan jaminan persamaan, kedudukan warga negara, salah satunya adalah adanya hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya.  Meski  demikian,  beberapa  peraturan perundangan  masih  dianggap  bias  gender  yang  kemudian  dalam  penerapan  di  masyarakat terjadi kesenjangan dan ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan haknya untuk berpartisipasi memajukan pembangunan.
Kata Kunci : isu gender, gender persfektif agama, gender persfektif Undang-undang

## ABSTRACT
Eachreligion teaches that men and women have equal positions and roles so that in life they can walk  side  by  side  and  complement  each  other.  In  the  sense  that  the  roles  and  jobs  that  men usually do can be done by women, and vice versa. Women's roles and jobs can also be men who do it. The existence of inequality of position and role between men and women in society stems from  the  wrong  perception  of  "female  nature"  with  the  "role  of  women"  which  is  always associated with religious rules or provisions. This error in understanding and interpreting the provisions that exist in religious norms and is not comprehensively causes misguidedness and is fatal in the application of society. This misinterpretation then leads to gender bias and leads to discrimination against women's rights. Whereas it has been explained previously in religious teachings, both Islamic and Christian that men and women are created with different types and with  their  own  characteristics,  but  the  treatment  of  Allah  Almighty  /  God  Almighty  is  not different for both, both are given the same duties and responsibilities as servants of His creation. Then in relation to the conditions of the times that are all regulated by provisions and legislation with reference to the 1945 Constitution article 27 paragraph (1) it is expressly stated that the state  provides  guarantees  of  equality,  the  position  of  citizens,  one  of  which  is  the  right  to equality of position in law and government and is obliged to uphold the law and government
with  no  exceptions.  However,  some  laws  and  regulations  are  still  considered  gender  biased, which then in the application in society there are gaps and inequalities in the roles between men and women in realizing their right to participate in advancing development.
Keywords: gender issues, religious effective gender, gender effectiveness Act

## PENDAHULUAN
Adanya realitas masyarakat yang memposisikan peran laki-laki lebih istimewa dibanding perempuan  menjadi  salah  satu  isu  hangat  yang  masih  sering  diperbincangkan  di  kalangan masyarakat  sekarang  ini.  Masyarakat  sadar  atau  tidak  sadar  telah  membuat  suatu  perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan, dimana peran laki-laki dianggap lebih dominan daripada perempuan. Peran dan kedudukan perempuan  cenderung dinomorduakan bahkan keberadaan perempuan dimarginalisasi untuk berkreasi dan mengembangkan eksistensinya karena asumsi yang masih membelenggu masyarakat bahwa laki-laki memiliki porsi yang lebih ideal dalam melakukan banyak hal dibanding perempuan.
Jenis  kelamin  menurut  feminis  diciptakan  atau  dibentuk  secara  sosial  tidak  secara biologis.  Seks  menentukan  penampilan  fisik,  kapasitas  reproduksi,  tetapi  tidak  menentukan karakteristik psikologis, moral atau sosial. Perbedaan tanggung jawab antara jenis kelamin ini kemudian menghasilkan "melakukan gender", yang melakukan sesuatu sesuai dengan atribut gender pribadi yang melekat padanya, dan untuk melakukannya memerlukan prasyarat tertentu. Namun  seringkali  perbedaan-perbedaan  ini  diakomodasi  sehingga  kondisi  ketidaksetaraan gender muncul yang kemudian memicu gerakan penolakan yang ada dalam perbedaan gender (Setiawan et al., 2018).
Perempuan lebih diidentikkan dengan keadaan lemah atau dengan kata lain dianggap sebagai  makhluk  inferior  yang  lemah,  lembut,  sensitif  dan  sifat  feminim  yang  membuatnya tidak memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki. Mereka hanya bergerak di ranah privat dalam hal ini hanya diberikan peran yang berurusan dengan rumah tangga dan dibatasi dalam berkiprah dibidang yang bersifat publik. Dengan keadaan seperti ini, kaum perempuan semakin menjadikannya makhluk yang pasif. Dan hal inilah yang kemudian tidak jarang menjadi sasaran tindak kekerasan. Menurut Hasil kajian, perempuan pada saat ini lebih suka dan mempunyai kesedaran  yang  tinggi  dalam  politik  serta  peranan  mereka  sebagai  pengimbang  dalam pembuatan keputusan. Oleh itu, penglibatan wanita dalam politik amat penting kerana mampu merubah masa depan dan pandangan masyarakat terhadap wanita serta peranan mereka dalam membuat keputusan (Alias et al., 2020).
Pada dasarnya semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Namun, gender  bukanlah  jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  pemberian  Tuhan.  Gender lebih  ditekankan  pada  perbedaan  peranan  dan  fungsi  yang  ada  dan  dibuat  oleh  masyarakat. Dalam realitas kehidupan telah  terjadi perbedaan peran  social  laki-laki dan perempuan yang melahirkan  perbedaan  status  sosial  di  masyarakat,  di  mana  laki-laki  lebih  diunggulkan  dari perempuan  melalui  konstruksi  social  (Gusmansyah,  2019).  Dari  pemikiran  Qasim  Amin keberadaan wanita diarahkan kepada masalah wanita di dunia pendidikan yang saat ini terjadi, yang  mana  wanita  sudah  termasuk  atau  bisa  membuat  perubahan  terhadap  zaman.  Dalam konteks pendidikan Islam, pemikiran Qasim Amin dapat mengembangkan berpikir demokratis dengan membentuk akhlakul karimah yang sesuai kemampuan akal dan konteks kemanusiaan secara universal (Tohari & Cahyani, 2021)
Berdasarkan  memoir  Khatijah  Sidek,  Aishah  Ghani  dan  Shamsiah  Fakeh,  pengalaman peribadi berdimensi gender telah dipolitikkan dalam perjuangan kemerdekaan. Sehubungan itu, ia memperlihatkan hubungan agenda emansipasi wanita dan nasionalisme bersifat dua dimensi yaitu harmoni dan konflik (Hasan, 2020). Kapasitas biologis perempuan yang bersifat kodrati juga  dijadikan  sebagai  hal  rasional  yang  seakan  menyudutkan  keberadaan  peran  perempuan
dalam sektor publik dengan anggapan bahwa perempuan hanya pantas berperan dalam kegiatan domestik.  Hal  ini  menjadi  bias  gender  yang  mengurangi  kesempatan,  kontribusi  dan  fungsi perempuan  di  kehidupan  bermasyarakat.  Ada  juga  anggapan  bahwa  kaum  perempuan  tidak pantas bekerja di luar rumah untuk mendapatkan upah. Namun keadaan ini hanya berlaku untuk perempuan  kalangan  menengah  ke  atas,  sementara  perempuan  kelas  bawah  tetap  dibiarkan bekerja sebagai servant (pembantu rumah tangga) bagi kaum perempuan yang sejak lahir sudah dilayani sebagai upaya pertahanan ekonomi.
Dalam perspektif Al-qur’an dikisahkan bahwa memang ada perbedaan proses penciptaan antara  Adam  dan  Hawa,  namun  selanjutnya  bahwa  prinsip-prinsip  dasar  ajaran  Al-qur’an sesungguhnya tidak pernah  membedakan secara  dikhotomis peranan pria dan wanita bahkan Al-qur’an adalah satu-satunya kitab suci yang berusaha menghargai wanita dalam posisi yang sejajar  dengan  pria,  sesuai  dengan  derajat  kemanuasiaan  yang  universal.  Pandangan  ini sesungguhnya bukan terlalu apologis terhadap perspektif Al-qur’an tentang konsep emansipasi, feminisme atau istilah-kesetaraan gender dalam perspektif Al-qur’an, namun berdasarkan fakta otentik  historis  behwa  perlakuan  Islam  terahadap  perempuan  relatif  lebih  baik  dibandingkan dengan  doktrin-doktrin  ajaran  agama  lain  tentang  perempuan.  Ini  mengindikasikan  bahwa perempuan menjadi wacana yang menarik dalam konteks ajaran Islam. (Abidin, 2017).
Secara tidak sadar emansipasi wanita berdampak pada pergeseran peran wanita termasuk diantaranya peran ekonomi. Pergeseran peran tersebut juga diperkuat oleh adanya perjuangan kaum  feminis  untuk  melakukan  kesetaraan  gender.  Di  luar  itu  semua,  karena  alasan  tertentu sehingga wanita yang dulu  secara ekonomi  hanya dianggap sebagai  tulang rusuk bagi  suami dalam  rumah  tangga  yaitu  peran  sebagai  pendamping,  teman,  mitra  dan  bahkan  ada  yang menganggap  sebagai  peran  minor  yang  menumpang  hidup  kepada  suaminya,  kini  bergeser menyandang peran sebagai tulang punggung (pencari nafkah) bagi keluarganya. Tentu saja ini tidak bisa dianggap sebagai kemajuan tetapi paling tidak peran ekonomi wanita saat ini tidak bisa  dipandang  sebelah  mata  khususnya  oleh  kaum  pria  (suami).  Untuk  bisa  memahami pergeseran peran tersebut, kita harus bisa memandang berbagai aspek kehidupan wanita seperti penciptaan wanita, bagaimana wanita dalam pandangan islam, karakteristik wanita dan masih banyak aspek lainnya (Fadilah, 2018).
Penempatan  posisi  perempuan  lebih  rendah  dibanding  laki-laki  merupakan  perlakuan yang  tidak  seimbang  karena  dalam  urusan  bermasyarakat  banyak  didominasi  oleh  laki-laki. Kesenjangan  partisipasi  yang  dialami  perempuan  terjadi  karena  adanya  pandangan  bahwa perempuan  bukan  pencari  nafkah.  Hal  ini  banyak  terjadi  dinegara  berkembang  di  berbagai belahan dunia dan telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Padahal dalam kenyataannya laki- laki  dan  perempuan  bisa  berjalan  berdampingan  dalam  menjalankan  tugas  gender  dan mempunyai  peluang  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  tugas,  tanggung  jawab, fungsi dan haknya kecuali dalam hal yang bersifat mutlak seperti perempuan yang kodratnya adalah haid, hamil, melahirkan dan kodrat lainnya yang melekat pada diri perempuan.
Terlepas  dari  argumentasi  kesenjangan  peran  laki-laki  dan  perempuan  yang  makin berkembang, yang sebenarnya dilatarbelakangi dari praktik penafsiran teks-teks keagamaan dan norma yang keliru, kemudian didukung juga oleh kepercayaan terhadap mitos-mitos yang sudah mengakar  dan  membudaya  dimasyarakat  yang  kemudian  berimplikasi  pada  pengkotakan peranan perempuan, padahal semua agama. Berdasarkan beberapa pandangan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji isu gender berdasarkan perpspektif Al-qur’an dan undang-undang.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  studi  pustaka (library  research) yang dilaksanakan  pada  bulan  September  sampai  dengan  November  2022.  Data  didapatkan berdasarkan  dari  berbagai  referensi  dari  buku,  artikel  jurnal, dan  berbagai  naskah  akademik
lainnya  yang  relevan  dan  mendukung  dalam  paparan  tulisan  ini.  Titik  berat  kajian  dan pembahasan artikel ini adalah pada analisis isu gender dalam perspektif agama dan perundang- undangan ditambah dengan teori hasil kajian pustaka lainnya sesuai dengan bahasan isu gender. Sumber  kajian  pustaka  tersebut  adalah  sumber  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara akademik dan bahan-bahan yang digunakan dari sumber pustaka tersebut terdiri dari konsep, pendapat,  ide,  gagasan  yang  telah  dipilih  oleh  penulis  berdasarkan  kesesuaian  terhadap pembahasan (Zaluchu, 2021) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Hasil perbandingan referensi Berdasarkan isu gender Berdasarkan persfektif agama dan undang-undang disajikan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Perbandingan Isu Gender Berdasarkan Persfektif Agama dan Undang-undang
No Sumber Penelitian
Isu 1 Syafe’i et al Tahun 2020 Al-Qur’an  tidak  mengajarkan  diskriminasi  antara  laki-laki dengan  perempuan  sebagai  manusia.  Dihadapan  Allah  SWT lelaki  dan perempuan  mempunyai  derajat dan kedudukan yang sama. Oleh karena itu pandangan yang menyudutkan  posisi  perempuan  sudah  selayaknya  diubah diharapkan  mampu  memberikan  pengarahan  pada  masa  yang akan datang mengenai keadilan gender dalam pendidikan Islam (Syafei et al., 2020). 2 Siregar Tahun 2020 Al-qur’an  diturunkan  untuk  mengubah  bias  hubungan  gender. Sehubungan dengan ini, perlu untuk membiarkan ayat-ayat Al- qur’an berbicara tentang gender itu sendiri dengan menggunakan varian bacaan (Qira'at) dari Al-qur’an. Sebagai contoh, ini akan menganalisis  QS.  Al-Nisa  '(4):  19.  Ini  menyimpulkan  bahwa varian  bacaan  (qira'at)  berkontribusi  untuk  memahami  Quran secara tematis dan kontekstual. Kedua, menggunakan qira'at di QS. Al-Nisa '(4): 19, kami memahami bagaimana memposisikan para wanita dengan lebih hormat (Siregar, 2020) 3 Noorchasanah Tahun 2020 Hak  pekerja  perempuan  sangat  diperhatikan  terutama  dalam aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  segi  hak  pemenuhan  atas pendapatan  yang  diperoleh  atas  pekerjaan (Noorchasanah, 2020). 4 Sarbini Tahun 2017 Konsep  emansipasi  wanita  yang  menuntut  persamaan  mutlak antara  pria  dan  wanita  adalah  konsep  yang  tidak  memiliki payung pembenaran dalam Al-qur’an. Hubungan pria dan wanita menurut Al-qur’an diteguhkan sesuai dengan fitrah alamiah dan fakta ilmiah merujuk  kepada tabiat  dasar dan implikasi  hukum dan  sosialnya.  Penghormatan  kepada  wanita  dibangun  di  atas prinsip  keadilan,  sementara  hubungan  antara  pria  dan  wanita dibangun di  atas prinsip  keseimbangan dan saling melengkapi. Dan  konsep  Islam  tentang  wanita  secara  khusus,  dan  tentang
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 3. No. 3, Juli 2023 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
segala  hal  secara  umum  tidak  lain  adalah  insting  kemanusian yang disampaikan dalam ungkapan hukum (Sarbini, 2017).
5 Hasanah Tahun 2017 Hak-hak perempuan dalam tafsir Thaifur meliputi: hak sebagai perempuan  dan  abid,  hak  memilih  pasangan,  hak  mendapat sanksi  dan  pahala,  hak-hak  perempuan  di  dalam  rumah  tangga meliputi  hak  sebagai  istri,  hak  mendapatkan  perlindungan  dan kasih sayang, hak gugat cerai  (khulu’),  hak  sebagai  orang  tua  (ibu),  hak  perempuan sebagai  anggota  masyarakat,  hak  berpolitik  dan  amar  ma’ruf nahi  mungkar,  hak  kepemimpinan  perempuan,  tafsir  thaifur berimplikasi terhadap hak-hak perempuan ditengah masyarakat, perlindugan hak-hak perempuan yang tertindas, meminimalisasi tafsir yang bias gender (Hasanah, 2017).
6 Effendi & Ratnasari Tahun 2018 Perempuan  merupakan  warga  negara  dalam  pembangunan sumber  daya  perempuan  tentu  mempunyai  kedudukan  sama terhadap  laki-laki  dalam  hal  kedudukannya,  hak-haknya  serta kewajiban-kewajibannya  sehingga  memperoleh  kesempatan yang sama dalam berbagai bidang (Effendi & Ratnasari, 2018). Berdasarkan Tabel 1 hasil perbandingan isu gender berdasarkan persfektif agama dan undang-undang  menunjukkan  bahwa  keberadaan  perempuan  berdasarkan  persfektif  agama sangat dilindungi. Seorang perempuan bisa berkiprah dalam berbagai kegiatan seperti Dunia pendidikan,  politik  tetapi  dalam  batas-batas  kodrat  seorang  perempuan.  Dalam  persfektif undang-undang,  isu  gender  sudah  banyak  tertuang  yang  melindungi  hak-haknya  agar mempunyai hak yang sama setara dengan laki-laki.

## Pembahasan
Keberadaan  perempuan  sebagai  makhluk  yang  mempunyai  hak  yang  sama  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara masih menurut persfektif agama dan Undang-undang pada masa sekarang sudah banyak diperjuangkan. Dari beberapa literatur yang penulis baca, bahwa dalam persfektif agama, hak perempuan dilindungi dalam batas-batas kodratnya sebagai seorang perempuan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Rambe, 2017) perlakuan terhadap perempuan  menurut  hukum  Islam  haruslah  mengacu  pada  nilai-nilai  fundamental  yang terkandung di dalam Al-qur’an yaitu adl (keadilan), ihsan (kebajikan), rahmah (kasih sayang), hikmah (kearifan) dan menjunjung tinggi martabat manusia, maka hasilnya adalah terciptanya keadilan gender dengan membangun relasi antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan nilai- nilai  semangat  Al-qur’an.  Dengan  demikian,  perempuan  bisa  menjadi icon dalam  setiap wilayah  baik  publik  maupun  domestik,  dan  hukum  personal  yang  dibentuk  bisa  mencapai stratifikasi shalihun likulli zaman wa al makan .
Islam telah mengatur peran dan tugas perempuan sesuai kodratnya. Islam menempatkan perempuan  di  tempat  yang  mulia  setara  dengan  laki-laki  dengan  penghapusan  tradisi-tradisi yang  bersifat  diskriminatif  terhadap  mereka.  (Masykur,  2022).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa sudah  ada  aturan  dalam  islam  yang  menjamin  hak  kaum  perempuan  untuk  berperan  di masyarakat.  Seperti  penelitian  (Anggraini  et  al.,  2023)  yang  menyatakan  bahwa  perempuan boleh menjadi pemimpin tetapi dalam batasan tertentu yang disyariatkan ajaran agama Islam yaitu  bahwa  perempuan  tetap  menjalankan  kodratnya  sebagai  ibu  dan  istri  yang  taat  dengan suami
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 3. No. 3, Juli 2023 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Ada beberapa upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yaitu perlunya peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah pengembangan diri bagi perempuan  dalam  segala  bidang  khususnya  dibidang  ketenagakerjaan  (Effendi  &  Ratnasari, 2018). Rancangan Undang-Undang (RUU) dilatar belakangi dengan adanya perubahan social yang  terjadi  pada  masyarakat  Indonesia  yang  rentan  mengalami  penyimpangan  sosial  akibat pengaruh budaya global yang tidak sesuai dengan budaya bangsa (Nursyifa, 2020).
Perbedaan  tanggung  jawab  antar  gender  ini  kemudian  menghasilkan  "melakukan gender",  yaitu  melakukan  sesuatu  sesuai  dengan  atribut  gender  pribadi  yang  melekat  dalam dirinya, dan untuk melakukannya diperlukan prasyarat tertentu. Namun seringkali perbedaan tersebut diakomodasi sehingga muncul kondisi ketidaksetaraan gender yang kemudian memicu gerakan penolakan yang ada pada perbedaan gender tersebut (Setiawan et al., 2018).
Hak  perempuan  sebagai  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  lahir  dan  berkembang  dari pemikiran-pemikiran  mengenai  pentingnya  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  bagi  kaum perempuan  yang  termasuk  kelompok  rentan  dan  juga  untuk  memastikan  kesetaraan  gender. Meskipun telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, namun  secara  de  facto  pemenuhan  hak  perempuan  seca  masih  harus  dipastikan  oleh  setiap negara.  Pemenuhan  hak  perempuan  dalam  perspektif  filsafat  hukum  adalah  upaya  untuk mendapatkan  keadilan  sebagai  tujuan  tertinggi  dari  hukum  itu  sendiri  dan  memastikan terwujudnya prinsip equality before the law (Bangun, 2020).
Menurut  pendapat  penulis,  berdasarkan  Alqur’an  dan  undang-undang,  keberadaan perempuan khususnya di Indonesia saat ini sudah bisa setara dengan laki-laki baik baik dalam hal  mendapatkan  pendidikan,  berperan  dalam  dunia  politik.  Perempuan  bisa  tampil  sebagai pembicara,  sebagai  guru,  sebagai  ustadzah  yang  nasehatnya  didengarkan  dan  keterwakilan perempuan  di  Dunia  politik  sudah  cukup  menonjol.  Seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Wahyudi, 2018) bahwa keterwakilan perempuan dalam politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota30%. Lebih lanjut (Sastrawati, 2021) menambahkan bahwa negara melalui regulasi  menyediakan  perangkat/instrumen  sistem  politik  yang  ideal,  menjamin  hak,  dan kewajiban  warga  negara  serta  pelaksanaan  pendidikan  politik  berbasis  sensivitas  gender. (Sundari, 2017) juga menyatakan bahwa pembebasan perempuan di ranah struktur ormas yang berafiliasi  kepada PBNU, juga berlangsung secara otonom kendati masih  ada hal yang tidak bisa dilepaskan terkait dana organisasi. Akan tetapi, juga masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh jam’iyyah NU secara keseluruhan dalam wacana gender untuk kesetaraan ini
Di  Indonesia,  dalam  bidang  pendidikan,  hukum,  keluarga,  dan  kebijakan-kebijakan pemerintah  sudah  selaras  dengan  kesetaraan  gender  (Sari  &  Ismail,  2021).  Islam menganggap  bahwa  kaum  perempuan  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  laki-laki, yaitu sebagai hamba Allah (Haris, 2021).

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :
1.  Makna kesetaraan gender bukan berarti perempuan dalam segala hal harus sama dengan laki-laki.  Bukan  pula  berarti  jenis  kelaminnya  (seksualitas)  dapat  mempengaruhi kesempatan  dan  hak  seseorang  dalam  berperan  di  masyarakat.  Keadilan  gender  adalah perlakuan  adil  terhadap  laki-laki  dan  perempuan  sesuai  dengan  konteksnya.  Adapun kesetaraan gender adalah keadaan dimana antara lakilaki dan perempuan bisa menikmati hidup  dengan  status  dan  kesempatan  yang  sama  secara  optimal  dan  seimbang  dalam pembangunan.
2.  Kesetaraan  gender  dalam  perspekstif  agama  sudah  banyak  dijelaskan  dalam  Al-qur’an bahwa pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan mempunyai  hak yang sama dalam
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 3. No. 3, Juli 2023 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
kehidupan,  hanya  saja  perempuan  lebih  terbatas  dalam  hal  fisik  karena  perempuan melahirkan.
3.  Kesetaraan  gender  dalam  persfektif  Undang-undang  menyatakan  bahwa  UUD  1945 menyebutkan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  telah  dijamin  kesetaraannya,  tetapi  dalam kenyataannya  masih  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Budaya  patriarkhi  yang sudah  hampir  mendarah  daging  di  masyarakat  juga  mempunyai  andil  besar  dalam mensukseskan berbagai ketimpangan dalam kasus gender.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Z.  (2017).  Kesetaraan  gender  dan  emansipasi  perempuan  dalam  pendidikan  Islam.
Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan . https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/ tarbawiyah/article/view/420
Alias, B., Yakob, M. A., Saidon, R., & ... (2020). Analisis isu gender berdasarkan al-Quran bagi menangkis tuntutan persamaan hak antara lelaki dan wanita. Journal of Contempory … . https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/42975/
Anggraini,  D.,  Zakirurahman,  Z.,  &  ...  (2023).  Kepemimpinan  Perempuan  dalam  Perspektif Tafsir Tematik  (Studi  Kasus  Kepemimpinan Maria Ulfah). Al Qalam: Jurnal … . https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/1859 Bangun,  B.  H.  (2020).  Hak  Perempuan  dan  Kesetaraan  Gender  dalam  Perspektif  Filsafat Hukum. Pandecta  Research  Law  Journal .  https://scholar.archive.org/work/ 4ejsinohkfdebe6k5gdwwbb42e/access/wayback/https://journal.unnes.ac.id/nju/ind ex.php/pandecta/article/download/23895/10500
Effendi, P., & Ratnasari, D. (2018). Kesetaraan gender dalam prespektif undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian … . http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/701
Fadilah, S. (2018). Kesetaraan gender: Fenomena pergeseran peran ekonomi wanita dari tulang rusuk  menjadi  tulang  punggung. Mitra  Gender  (Jurnal  Gender  dan  Anak) . https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/gender/article/view/3732
Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. … :  Studi  Pengarus  Utamaan  Gender  … .  https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/ index.php/hawa/article/view/2233
Haris,  I.  A.  (2021).  Pembelajaran  Responsif  Gender  dalam  Pendidikan  Islam. JURNAL  AN-
NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan  dan  … . https://www.journal.an- nur.ac.id/index.php/ annur/ article/view/39
Hasan, M. R. (2020). Emansipasi dan Nasionalisme dalam Politik Wanita Melayu Pra Merdeka:
Sorotan Memoir Khatijah Sidek, Aishah Ghani dan Shamsiah Fakeh. International Journal of  the  Malay  World  and  … . https://www.academia.edu/ download/63638157/jatma-2020-0801-0220200615-119259-56ba2t.pdf
Hasanah, U. (2017). Hak-hak perempuan dalam al Quran: studi terhadap tafsir Firdaws al- Na’im bi Tawdih Ma’ani ayat al-Qur’an al-Karim karya Kiai Taifur ’Ali Wafa al- Muharrar . digilib.uinsby.ac.id. http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/20719 Hermanto,  A.  (2017).  Teori  gender  dalam  mewujudkan  kesetaraan:  menggagas  fikih  baru. Ahkam:  Jurnal  Hukum  Islam .  http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index. php/ahkam/article/view/782
Hidayatulloh,  H.  (2019).  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam  al-Qur’an. Jurnal  Hukum Keluarga Islam . http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908 Masykur, A. (2022). Perspektif Islam dan Barat tentang Emansipasi Wanita. Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman . http://e-journal.faiuim.ac.id/index.php/
dirasatislamiah/article/view/75
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 3. No. 3, Juli 2023 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Nasaruddin  Umar.  (2021). prinsip  kesetaraan  gender .  https://istiqlal.or.id/blog/detail/empat- dasar-prinsip-kesetaraan-gender-dalam-alquran.html
Noorchasanah,  N.  (2020).  Hak  Pendapatan  Pekerja  Perempuan  dalam  Al-Qur’an. Khazanah Theologia . http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kt/article/view/9207 Nurkhalifah,  W.  (2019). Relasi  Gender  Dalam  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  Perspektif Hukum  Islam  (Pemikiran  Asma  Barlas) .  dspace.uii.ac.id.  https://dspace.uii.ac.id/ handle/123456789/18074
Nursyifa,  A.  (2020).  Rancangan  Undang-Undang  Ketahanan  Keluarga  Dalam  Perspektif
Sosiologi Gender. Journal of Civics and Education Studies . https://www.researchgate.net/profile/Aulia-Nursyifa/publication/348804105_ Rancangan_Undang-
ndang_Ketahanan_Keluarga_Dalam_Perspektif_Sosiologi_Gender/ links/6010ed0c45851517ef19fba2/Rancangan-Undang-Undang-Ketahanan- Keluarga-Dalam-Perspektif-Sosiologi-Gen
Rambe, K. M. (2017). Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer). JURNAL  MERCATORIA .  http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/ article/view/1095
Roziqin, A., Suwitri, S., & ... (2019). Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal  Ilmu  … .  http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php? article=1508473%5C&val=460%5C&title=Pendidikan Berbasis Kesetaraan
Gender Di Provinsi Jawa Tengah
Saguni, F. (2020). Dinamika Gender Dalam Masyarakat. Musawa: Journal for Gender Studies .
https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/msw/article/view/667 Sarbini, M. (2017). Hak-Hak Wanita Dalam Fiqih Islam. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan … . http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/184/182
Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia.
Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin . http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ jpiu/article/view/12205
Sastrawati,  N.  (2021).  Peran  Negara  dalam  Pendidikan  Politik  Perspektif  Gender. Jurnal Sipakalebbi . https://journal3.uin-
alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/view/21563
Setiawan,  H.,  Ouddy,  S.,  &  ...  (2018).  Isu  Kesetaraan  Gender  Dalam  Optik  Feminist
Jurisprudence  Dan  Implementasinya  Di  Indonesia. … :  Jurusan  Ilmu  Hukum  … . https://journal3. uin-alauddin.ac.id/ index.php/ Jurisprudentie/article/view/6285 Siregar,  P.  (2020).  Peran  Teori  Qira’at  dalam  Memahami  Ayat-Ayat  Relasi  Gender. RUSYDIAH:  Jurnal  Pemikiran  Islam .  http://ejournal.stainkepri.ac.id/index. php/rusydiah/article/view/131
Sundari, A. (2017). Isu Gender Di Indonesia dalam Respon Nahdhatul Ulama. AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam … . https://ejurnal.iainpare.ac.id/ index.php/almaiyah/article/view/451
Syafei,  I.,  Mashvufah,  H.,  Jaenullah,  J.,  &  ...  (2020).  Konsep  Gender  Dalam  Perspektif Pendidikan  Islam. Al-Tadzkiyyah  … .  http://www.ejournal.radenintan.ac.id/ index.php/tadzkiyyah/article/view/7804
Tohari,  A.,  &  Cahyani,  D.  P.  (2021).  Evaluasi  Pemikiran  Qasim  Amin  tentang  Emansipasi
Wanita dalam Islam. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan … .
http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/3235
Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender. Politea: Jurnal Politik Islam . https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/813