## PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI WTO DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM DALAM MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN INTERNASIONAL
Farhanna Nur Awanis a , Javier Edbert a , Rizka Nurliyantika a , Meria Utama a a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: farhannaawanis@gmail.com, javieredbert13@gmail.com, rizkanurliyantika@fh.unsri.ac.id, meriautama@fh.unsri.ac.id
Naskah diterima: 1 Januari; revisi:  1 November; disetujui: 30 November 2023 DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3366

## Abstrak:
Anti-dumping adalah pengenaan bea masuk tambahan terhadap barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor (barang dumping). Sehingga hanya dumping yang merugikan industri sejenis di negara pengimporlah yang dapat dikenakan tindakan anti-dumping.  Kriteria  untuk  penggunaan  sistem  dumping  maupun  anti-dumping  telah  diatur  pada Agreement on Implementation of Article VI GATT dan Agreement on Subsidies and Countervailing Duties . Namun, hal ini akan menjadi suatu sengketa apabila penentuan kebijakan tidak sesuai dengan pengaturan  ataupun  perjanjian  hukum  internasional  yang  dapat  merugikan  negara  lain. Dispute Settlement Mechanism merupakan salah satu penyelesaian sengketa Internasional melalui WTO guna memberikan prediktabilitas dan keamanan dalam perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis  bagaimana  penyelesaian  sengketa  terkait  kebijakan  anti-dumping  melalui  WTO menggunakan dispute  settlement  mechanism menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan pendekatan perundang undangan dan studi kasus negara Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan anti- dumping  Uni  Eropa  yang  diduga  melemahkan  sektor  ekspor  baja  nirkarat  Indonesia.  Penyelesaian sengketa melalui WTO dinilai tepat dikarenakan memiliki tahapan yang jelas dan memiliki prinsip yang mengikat,  sehingga  penyelesaian  sengketa  melalui  WTO  ini  dapat  menjadi  upaya  yang  baik  dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia dengan menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota. Kata Kunci: penyelesaian sengketa; anti-dumping; WTO

## Abstract:
Anti-dumping is the imposition of additional import duties on imported goods at an export price level lower than  their  average  value in the  exporting  country  (dumped goods).  Only  dumping that  harms similar industries in the importing country can be subject to anti-dumping measures. The criteria for using dumping and anti-dumping systems have been regulated in the Agreement on Implementation of Article VI GATT and the Agreement on Subsidies and Countervailing Duties. However, this will become a  dispute  if  the  policy  determination  does  not  follow  international  legal  regulations  or  agreements, which could harm other countries. Dispute Settlement Mechanism is one way of resolving international disputes through the WTO to provide predictability and security in international trade. This research aims to analyze how disputes related to anti-dumping policies through the WTO are resolved using a dispute settlement mechanism using normative research methods with a statutory approach and case studies of Indonesia and the European Union regarding the European Union's anti-dumping policies which are suspected of weakening Indonesia's stainless steel export sector. Dispute resolution through the  WTO  is  appropriate  because  it  has  clear  stages  and  binding  principles,  so  dispute  resolution
through the WTO can be a reasonable effort to maintain world economic stability by resolving disputes between member countries.
Keywords: Dispute Resolution; Anti-Dumping; WTO

## LATAR BELAKANG
Pada masa awal perdagangan internasional sering dikaitkan dengan tindakan diskriminatif dan proteksionis  yang  diperparah  dengan  dampak  pasca  perang  dunia,  hal  ini  membuat perekonomian  dunia  terpuruk  sehingga  banyak  negara  terpaksa  menerapkan  tarif  tinggi terhadap barang-barang yang berasal dari negara lain. 1 Pada akhirnya negara-negara menyadari bahwa  penerapan  tindakan  diskriminatif  dan  proteksionis  tidak  akan  pernah  mampu memulihkan perekonomian global dan perdagangan internasional. Perkembangan selanjutnya, menciptakan  iklim  perdagangan  baru  yang  lebih  liberal,  tidak  saling  menghambat,  semua bertujuan untuk mencapai kesejahteraan komunal masyarakat internasional. Berdirinya World Trade  Organization (WTO)  pada  tahun  1994  sebagai  organisasi  internasional  yang  khusus mengatur  dan  mengawasi  praktek  perdagangan  internasional  ditandai  dengan  tercapainya konsensus negara-negara, disertai dengan disepakatinya dan ditetapkannya berbagai perjanjian multilateral dalam lingkup perdagangan internasional yang mencakup berbagai aspek. 2 Melalui WTO negara anggota sepakat untuk berpegang pada prinsip-prinsip WTO.
Ekspor dan impor merupakan bentuk hubungan perdagangan lintas batas yang paling umum, terutama untuk memenuhi kebutuhan negara secara timbal balik. Karena ekspor dan impor (khususnya barang) telah menjadi praktik perdagangan internasional yang paling umum, hal ini juga menjadi isu utama yang diatur oleh kerangka hukum WTO. Salah satu hal yang diatur oleh WTO mengenai  ekspor dan impor adalah pengaturan larangan praktik dumping. Dumping  adalah  praktik  perdagangan  dimana  eksportir  komoditas  internasional  menjual barang tertentu dengan harga lebih rendah di negara pengimpor dibandingkan dengan harga yang berlaku di negara asal barang ekspor. 3
Pengaturan damping terdapat pada Pasal VI GATT 1994 dan Perjanjian Anti-Dumping 1994, pengaturan dumping bukanlah sederhana sehingga terdapaan langkah-langkah terhadap adanya dugaan dumping. Diperlukan aturan yang telah dikeluarkan terkait isu mengenai negara yang  dikategorikan  memaksa  sehingga  dibentuk  dan  dibuat  pembentukan  dan  penerapan langkah-langkah  anti-dumping  yang  digunakan  untuk  melawan  praktik  dumping  dan  untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri. 4 Apabila terdapat negara yang merasa dirugikan akibat praktek anti-dumping dapat menyelesaikan masalah mmelalui WTO. Dispute Settlement Body yang  terdiri  dari  perwakilan  masing-masing  negara  anggota  WTO,  bertugas menyelesaikan masalah berdasarkan WTO-DSS. Konsultasi tahap pertama, yang berlangsung hingga  60  hari  sejak  hari  permintaan  resmi  untuk  konsultasi  dibuat,  merupakan  tahap  awal penyelesaian perselisihan. 5
Sesuai dengan perselisihan antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai peraturan Anti- Dumping terkait impor produk baja nirkarat, konflik ini telah mengalami perkembangan yang kompleks  dan  berkelanjutan.  Akar  masalahnya  bermula  beberapa  tahun  yang  lalu  dari  isu
1 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2004).
2 Hata, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO (Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum) (Bandung: Refika Aditama, 2006).
3 Anita  Kamilah,  “Law  Protection  for  Domestic  Industries  Due  To  Dumping  Practice,” Jurnal  Dinamika Hukum 15, no. 3 (2015), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.3.407.
4 Konstantinos Adamantopoulos and Diego De Notaris, ‘The Future of the WTO and the Reform of the Anti- Dumping  Agreement:  A  Legal  Perspective  The  Future  of  the  WTO  and  the  Reform  of  the  Anti-Dumping Agreement: A Legal Perspective, Fordham International Law Journal , 24.1 (2000) <http://ir.lawnet.fordham.edu/ilj>.
5 Iqra Yaseen and S Shafi, “Developed Countries in World Trade Organisation-Dispute Settlement System: A Database Analysis” 42 (June 2023): 242–63.
terkait produk minyak sawit mentah, yang sejak saat itu telah menjadi sumber ketegangan yang terus berkembang antara kedua pihak. 6 Perkembangan sengketa ini mencakup berbagai aspek, termasuk aspek hukum, ekonomi, dan politik, menciptakan dinamika yang melibatkan pihak- pihak terkait dan memunculkan perdebatan mendalam mengenai kebijakan perdagangan dan regulasi.  Dengan  demikian,  konflik  ini  tidak  hanya  mencerminkan  ketidaksepakatan  terkait perdagangan, tetapi juga mencakup dimensi-dimensi yang lebih luas dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa.
Fokus  utama  dalam  kontroversi  ini  mengemuka  dari  kebijakan  Uni  Eropa  yang menerapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Imbalan (BMI) pada impor produk  baja  nirkarat  yang  diimpor  dari  Indonesia. 7 Isu  utama  tersebut  menggambarkan kompleksitas ketidaksepakatan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait regulasi perdagangan yang  diterapkan  oleh  Uni  Eropa  untuk  produk-produk  tertentu.  Menyentuh  pada  esensi perselisihan ini, yaitu kebijakan BMAD dan BMI, terlihat bahwa hal tersebut menjadi pemicu konflik yang melibatkan aspek hukum dan ekonomi. Ketidaksetujuan terkait dengan bea masuk ini menciptakan panggung untuk perdebatan lebih lanjut mengenai keadilan perdagangan, hak- hak ekonomi, dan dampaknya terhadap industri baja nirkarat Indonesia. Selain itu, aspek politik juga  turut  meramaikan  perdebatan  ini,  menyoroti  dinamika  hubungan  bilateral  yang  terus berubah  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa,  dan  bagaimana  hal  ini  dapat  mempengaruhi  kerja sama perdagangan di masa depan. 8 Dengan demikian, isu yang mencakup kebijakan BMAD dan  BMI  ini  memperluas  kontroversi  ini  ke  dimensi  yang  lebih  luas,  mempertegas kompleksitas dan dampak jangka panjang dari sengketa perdagangan ini.
Penelitian  ilmiah  ini  fokus  pada  aspek-aspek  yang  menjadi  pokok  bahasan  dalam kerangka  hukum  perdagangan  internasional.  Pertama,  eksplorasi  terkait  kebijakan  Anti- Dumping yang diterapkan oleh Uni Eropa, mencakup tahapan mulai dari proses penyelidikan hingga  pemberlakuan  Bea  Masuk  Anti-Dumping  (BMAD)  dan  Bea  Masuk  Imbalan  (BMI), dan dampaknya terhadap negara mitra, termasuk Indonesia. Selain itu, akan menelusuri peran yang  dimainkan  oleh Dispute  Settlement  Mechanism WTO  dalam  menangani  dan menyelesaikan sengketa pada kasus-kasus yang dibahas.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  (bahan  sekunder). 9 Penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara  meneliti  dan mengkaji hukum sebagai norma, kaidah, asas hukum, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan bahan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.
Menggunakan  pendekatan  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  menjabarkan  dan menafsirkan  data  berdasarkan  asas-asas,  norma-norma,  teori/doktrin, 10 penelitian  ini memberikan gambaran tentang regulasi Anti-Dumping dan implementasinya oleh Uni Eropa, dan  juga  menguraikan  kerangka  kerja  global  yang  dimiliki  oleh  WTO  dalam  menangani sengketa  perdagangan  internasional.  Oleh  karena  itu,  melalui  eksplorasi  terhadap  aspek tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  wawasan  yang  lebih  mendalam  dan
6 CNBC Indonesia, “Eropa Serang RI, Dari Sawit-Nikel Kini Biodisel,” 2023.
7 The Indonesian Iron and Steel Industry Association, “Pemerintah Indonesia Mengajukan Banding Kepada WTO Atas Pengenaan BMAD Dan BMI Dari Uni Eropa (UE) Terhadap Produk Cold Rolled Stainless Steel Asal Indonesia,” 2023.
8 Ibid.
9 Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel , ed. Ahsan Yunus, 1st ed. (Makassar: Mirra Buana Media, 2020).
10 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
menyeluruh  mengenai  kompleksitas  hukum  perdagangan  internasional  dan  implikasinya terhadap hubungan antarnegara dalam konteks global.

## ANALISIS DAN DISKUSI Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Anti-Dumping
Regulasi  anti-dumping  merupakan  bagian  penting  dari  hukum  perdagangan  internasional, terutama dalam konteks perlindungan industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil. Regulasi  ini  bertujuan  untuk  mengatasi  praktik  dumping,  yang  terjadi  ketika  produk  impor dijual  di  pasar  dalam  negeri  dengan  harga  lebih  rendah  dari  nilai  normalnya,  yang menyebabkan  kerugian  bagi  industri  dalam  negeri. 11 Hal  ini  didasarkan  pada  ketentuan internasional seperti Agreement on the Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.
Tarif  impor  yang  mengikat  dan  penerapan  yang  sama  terhadap  semua  mitra  dagang anggota WTO adalah prinsip utama dalam regulasi anti-dumping, bea Masuk Anti-Dumping (BMAD)  adalah  bentuk  dari  regulasi  ini.  Bea  Masuk  Anti-Dumping  (BMAD)  merupakan tambahan  dari  Bea  Masuk  Imbalan  (BMI)  dengan  tarif  setinggi-tingginya  40  %  dari  nilai pabean. 12 Regulasi  ini  di  sarankan  langsung  oleh  WTO  kepada  negara  anggotanya  sebagai sanksi  dari  menghindari  kegiatan  dumping ( anti-dumping duties )  bila  ada  barang-barang tertentu yang memiliki indikasi kuat mengarah pada kegiatan dumping karena dapat merusak sendi-sendi  perekonomian  suatu  negara. 13 Sanksi  ini  juga  menjadi  pertimbangan  negara anggota untuk tidak gegabah dalam membuat kebijakan.
Sebelum  melaksanakan  anti-dumping duties ,  negara  yang  melakukan  impor  harus memberikan bukti yang menunjukkan bahwa produk impor yang dijual dengan harga di bawah nilai  pasar telah menyebabkan atau berpotensi  menimbulkan kerugian ( injury ) pada industri dalam negeri. Kerugian ini merujuk pada dampak negatif yang dialami oleh seluruh industri dalam  negeri  yang  memproduksi  produk  sejenis  akibat  praktik  penjualan  dengan  harga dumping. Dua hal yang menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah barang yang diimpor menimbulkan injury adalah  terjadinya  peningkatan  yang  begitu  signifikan  terhadap  impor barang  dumping,  baik  secara  absolut  dan  relatif.  Hal  yang  lain  adalah  harga  produk  impor dumping telah mempengaruhi turunnya harga produk-produk serupa buatan dalam negeri di pasar dalam negeri. 14 Jika salah satu atau kedua hal tersebut terjadi maka anti-dumping duties dapat dilaksanakan.

## Kronologi Sengketa dan Kebijakan Anti-Dumping oleh Uni Eropa
Pada bulan Oktober tahun 2020, Uni Eropa mulai menerapkan regulasi Anti-Dumping dengan mengenakan  tarif  tambahan  pada  produk  baja  nirkarat  dari  Indonesia  dan  beberapa  negara lainnya.  Alasan  di  balik  langkah  ini  adalah  klaim  Uni  Eropa  bahwa  Indonesia  melakukan dumping, yaitu menjual produk baja nirkarat dengan harga di bawah nilai pasar yang wajar. Klaim ini menjadi isu sentral yang memicu pengenaan BMAD dan BMI oleh Uni Eropa, yang bertujuan  melindungi  industri  baja  nirkarat  di  Uni  Eropa  dari  persaingan  yang  tidak  adil. 15 Namun hal tersebut adalah respon sepihak dari dari Uni Eropa.
11 Nita Anggraeni, “Nita Anggraeni Negara Berkembang, Perlindungan Produk Dalam Negeri Dalam Konteks Hukum  Perdagangan  Internasional  World  Trade  Organization  (WTO),” Al-Ahkam 13,  no.  1  (2017):  62, https://doi.org/10.37035/ajh.v13i1.1749.
12 Ibid.
13 Christophorus  Barutu,  “Dumping  Dalam  Perdagangan  Internasional  Dan  Mekanisme  Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui World Trade Organization,” Indonesian Journal of International Law 4, no. 2 (2007), https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.2.143.
14 Ibid.
15 CNBC Indonesia, “Eropa Serang RI, Dari Sawit-Nikel Kini Biodisel.”
Disisi lain, Indonesia menafsirkan tindakan yang diambil oleh Uni Eropa sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum internasional dan regulasi yang diatur oleh WTO. Pada  pandangan  Indonesia,  menyatakan  bahwa  telah  mematuhi  semua  persyaratan perdagangan  yang  berlaku  dan  norma-norma  internasional  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu, tindakan yang diambil oleh Uni Eropa dinilai sebagai tindakan yang tidak adil dan merugikan, dengan  potensi  membuka  pintu  bagi  pembentukan  preseden  yang  merugikan  bagi  negara- negara berkembang lainnya. 16 Hal ini juga berdampak pada iklim perdagangan yang tidak sehat pada industry baja nirkarat.
Indonesia menegaskan bahwa ketaatan  terhadap  peraturan perdagangan internasional telah menjadi prinsip panduan dalam interaksi ekonomi global, dan sikap Uni Eropa dianggap tidak sejalan dengan semangat kerja sama internasional yang adil. Pandangan ini memberikan landasan  bagi  Indonesia  untuk  menganggap  tindakan  Uni  Eropa  sebagai  sesuatu  yang  lebih dari  sekadar  perbedaan  pendapat,  tetapi  sebagai  potensi  ancaman  terhadap  stabilitas  dan keadilan  dalam  hubungan  ekonomi  global.  Maka  sikap  Indonesia  menghadapi  tindakan  Uni Eropa  tidak  hanya  bersifat  reaktif  tetapi  juga  mencerminkan  keinginan  untuk  menjaga integritas  dan  keseimbangan  dalam  kerangka  perdagangan  internasional,  mengakui  potensi dampaknya  terhadap  negara-negara  berkembang  yang  seiring  waktu  dapat  menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam arena perdagangan global. 17
Indonesia telah mengambil sejumlah langkah hukum dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa  ini.  Indonesia  mengajukan  banding  ke  WTO  dan  membentuk  panel  sengketa perdagangan dengan Uni Eropa sebagai cara untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap tindakan Uni Eropa. Langkah-langkah ini menunjukkan tekad Indonesia untuk melindungi hak dan  kepentingannya  dalam  perdagangan  internasional  serta  menunjukkan  kesiapan  untuk mengambil  tindakan  hukum  guna  menjaga  kepentingan  nasional.  Isu  ini  memiliki  dampak ekonomi yang signifikan bagi  Indonesia. Pengenaan BMAD dan BMI oleh Uni Eropa telah mengakibatkan  penurunan  ekspor  produk  baja  nirkarat  Indonesia  ke  pasar  Uni  Eropa,  yang pada  gilirannya  telah  mengganggu  perekonomian  Indonesia.  Indonesia  berupaya  menjaga hubungan yang baik dengan Uni Eropa sambil melindungi kepentingan ekonomi dan industri dalam negeri. 18
Kebijakan  anti-dumping  Uni  Eropa  bertujuan  untuk  menjaga  kepentingan  industri dalam negeri dari persaingan yang dianggap tidak adil, terutama akibat impor barang-barang yang dijual  dengan harga dibawah nilai  pasar di  negara  asalnya. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Uni Eropa Nomor 2016/1036. 19 Pada tahun 2021, Uni Eropa mengimplementasikan kebijakan anti-dumping terhadap impor baja nirkarat dari Indonesia, yang berlaku setelah ada gugatan  dari  industri  baja  nirkarat  Uni  Eropa  yang  merasa  dirugikan  oleh  persaingan  dari produk baja nirkarat Indonesia yang diimpor dengan harga yang lebih murah . 20
Kebijakan anti-dumping Uni Eropa impor baja nirkarat dari Indonesia menetapkan bea masuk  tambahan  berkisar  antara  10,2%  hingga  20,2%,  khususnya  pada  produk cold-rolled stainless  steel. Dampak  kebijakan  ini  melibatkan  beberapa  aspek  yang  signifikan.  Terjadi penurunan  volume  impor,  menciptakan  tantangan  untuk  mempertahankan  tingkat  impor sebelumnya  dan  mempengaruhi  rantai  pasok  industri  baja  nirkarat  Indonesia.  Harga  produk
16 Hendriyo Widi, “RI-UE Berseteru Lagi Di WTO, Kali Ini Soal Baja Nirkrat,” 2023.
17 Ibid.
18 Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, “Badan Penyelesaian Sengketa WTO Resmi Bentuk Panel Sengketa  Dagang  Indonesia  Dengan  Uni  Eropa  Terkait  Produk  Baja  Indonesia”  (2023), https://www.kemlu.go.id/jenewa-un/id/news/24769/badan-penyelesaian-sengketa-wto-resmi-bentuk-panel- sengketa-dagang-indonesia-dengan-uni-eropa-terkait-produk-baja-indonesia.
19 Eur-Lex, “Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on Protection against Dumped Imports from Countries Not Members of the European Union,” 2016.
20 Fransiska Nangoy, “EU’s Tariffs on Indonesian Stainless Steel Curtailed Exports, Jakarta Says,” Reuters,” 2023.
cold-rolled  stainless  steel mengalami  penurunan  karena  persepsi  bahwa  produk  impor  dari Indonesia memiliki nilai jual rendah, berdampak pada daya saing dan profitabilitas produsen lokal.  Hal  ini  juga  menyebabkan  pendapatan  ekspor  Indonesia  menurun  karena  langkah- langkah proteksionis Uni Eropa yang membatasi potensi pendapatan melalui perdagangan baja nirkarat. Oleh karena itu, penanganan dampak jangka panjang dari kebijakan ini memerlukan pendekatan holistik dan rencana aksi yang matang untuk menjaga keberlanjutan industri baja nirkarat Indonesia dalam dinamika pasar global yang terus berubah. 21
Volume impor baja nirkarat dari Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 459,9 ribu ton pada tahun 2020 menjadi 229,3 ribu ton pada tahun 2021. Yang  berarti  telah  terjadi  penurunan  sebesar  50,1%. 22 Penurunan  ini  berdampak  besar  pada pendapatan ekspor negara Indonesia dan dapat menghambat pertumbuhan industri baja nirkarat dalam  negeri.  Untuk  mengatasi  dampak  negatif  dari  kebijakan  anti-dumping  Uni  Eropa, pemerintah  Indonesia  telah  mengajukan  gugatan  ke  Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO) pada Januari 2023 lalu melalui mekanisme yang ada di WTO. 23 Hal ini menjadi langkah yang diambil Indonesia untuk menjaga kepentingan ekonomi di dalam negeri di tengah kebijakan Uni Eropa yang merugikan.

## WTO  Dispute  Settlement  Body  dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Perdagangan Internasional
Pada  sejarah  GATT,  terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai  penyelesaian  sengketa,  yaitu terdapat  anggapan  bahwa  beberapa  pengkritik  sistem  tersebut  harus  lebih  yudisial  sehingga menghasilkan keputusan yang tepat mengenai manfaat sengketa dan implementasi keputusan yang  lebih  efektif. 24 Disisi  lain  terdapat  anggapan  bahwa  sifat  dan  filosofi  dasar  GATT menyatakan bahwa sistem tersebut harus digunakan sejauh system memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui negoisasi. 25 Namun diluar dari hal tersebut, dalam hal perdagangan, hukum privat, perjanjian yang mengikatlah yang menjadi su,mber hukum utama. 26
Secara  umum  perjanjian  GATS,  TRIPS  dan  perjanjian-perjanjian  sampingan  dalam Perjanjian Umum didasarkan pada prinsip-prinsip GATT Pasal XXIII. Pasal XXIII merupakan mekanisme dasar penyelesaian dalam Perjanjian Umum. Pasal XXIII mengatur bahwa proses penyelesaian  dapat  dilakukan  ketika  salah  satu  pihak  mengklaim  bahwa  manfaat  yang diperolehnya  berdasarkan  Perjanjian  Umum  telah  dibatalkan  atau  dirugikan  oleh  pihak  lain atau  bahwa  pencapaian  tujuan  perjanjian  umum  apa  pun  tertunda.  GATS,  TRIPS  dan perjanjian-perjanjian  sampingannya  semuanya  mengacu  pada  Pasal  XXIII  GATT (sebagaimana ditafsirkan oleh Pemahaman Penyelesaian Sengketa Putaran Uruguay) sebagai dasar  penyelesaian  perselisihan,  meskipun  beberapa  di  antaranya  memuat  ketentuan  yang mengubah atau membatasi aturan umum penyelesaian perselisihan dalam pemahaman tersebut.
Penyelesaian  sengketa  oleh  WTO  telah  melalui  proses  yang  panjang  dalam pengembangan peraturan yaitu dari Mid Term Review Montreal pada Desember 1988, Draft Final Act Tahun 1991 dan 1993, dan terakhir yaitu Dispute Settlement Understanding 1994. 27
21 Ibid.
22 Badan Pusat Statistik Indonesia, “Nilai Ekspor-Impor Baja Nikel Berdasarkan Negara Tujuan,” 2023.
23 World Trade Organization, “European Union  — Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia,” n.d.
24 William J Davey, “Dispute Settlement in Gatt Dispute Settlement in Gatt,” Fordham International Law Journal 11, no. 1 (1987): 51–109.
25 A. V. Lowe, “Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System,” International Affairs 62, no. 4 (1986): 674–75, https://doi.org/10.2307/2618589; Phan van Phi, “A European View of the GATT,” 14 Int’l Bus. Law. 150 , 1986.
26 Tamara Mutiara Ramadani and Rizka Nurliyantika, “Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Bisnis Internasional” 5, no. 1 (2022): 87–96, https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp71-85.2.
27 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
Badan  utama  yang  melaksanakan  penyelesaian  Sengketa  ini  pada  prinsipnya  adalah  WTO sendiri  berdasarkan  fungsi  WTO  pada  pasal  3  ayat  (3)  perjanjian  WTO. 28 Namun  dalam pelaksanaannya, The Understanding menetapkan 3 badan utama penyelesaian sengketa lewat WTO yaitu Dispute Settlement  Body atau badan  penyelesaian sengketa, Appelate Body atau badan banding, dan Arbitrase. 29 Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Perjanjian WTO, badan yang sangat berperan khusus dalam penyelesaian sengketa adalah DSB. DSB adalah General Council yang merupakan badan kelengkapan utama WTO. 30 DSB memeberikan batasan yang tegas terkait dapat  dibedakannya  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  GATT  dan  WTO.  Pada  GATT, penyelesaian akhir suatu sengketa ditentukan oleh badan sendiri yang diberi wewenang untuk menyelesaikannya.  Sedangkan  pada  WTO,  badan  penyelesaian  sengketa  sudah  ada  dan permanen sifatnya yaitu DSB. 31
Aturan  terkait Dispute  Settlement tertera  di  dalam  WTO Dispute  Settlement Understanding (DSU) yang menetapkan seperangkat aturan dan prosedur serta menyediakan forum  untuk  menyelesaikan  perselisihan  dagang  antar  negara  anggota  WTO. 32 Berdasarkan pasal  4.11  DSU,  ketika  suatu  negara  menghadapi  tindakan  perdagangan  yang  tampaknya melanggar Perjanjian WTO, tindakan pertama yang biasanya dilakukan adalah menyampaikan masalah  tersebut  secara  langsung  kepada  negara  yang  bersangkutan.  Pada  banyak  kasus, konsultasi  bilateral  informal  dapat  menyelesaikan  masalah  ini.  Namun,  jika  permasalahan tersebut  lebih  kompleks  dan  tidak  dapat  diselesaikan  dengna  konsultasi  informal,  pengadu memiliki hak untuk membawa permasalahan tersebut ke WTO untuk dapat diselesaikan dan diputuskan.  Proses  formal  dimulai  ketika  suatu  negara  meminta  konsultasi  secara  resmi  di WTO.  Permintaan  tersebut  mencakup  uraian  singkat  mengenai  tindakan  yang  diambil  dan dasar  hukum  atas  pengaduan  tersebut. 33 Menyertakan  bukti-bukti  pendukung  sebagai  bahan pertimbangan dapat dilakukan oleh pihak pengadu.
Mandat hanya terbatas untuk mereview legal argument dari panel report oleh pemohon. Pada  saat  panel  memeriksa  sengketa  berhak  mendapat  informasi  dan  nasehat  yang  sifatnya teknis dari badan atau organisasi maupun individu yang memiliki kompeten sesuai pasal 13 ayat 1. 34 Panel dapat pula meminta bantuan dari suatu kelompok ahli mengenai suatu hal yang bersifat  teknis  atau  ilmiah.  Rancangan  dari  panel  dibuat  oleh  anggota  panel  tanpa  dihadiri pihak-pihak  yang  bersengketa.  Pendapat  para  anggota  dalam  laporan  dibuat  dengan  tidak mencantumkan nama angotanya. 35 Pada pasal 11 ayat 1 mengatur terkait fungsi panel, fungsi utamanya  adalah  membantu  DSB  dalam  melaksanakan  tanggung  jawabnya  sebagai  badan penyesaian sengketa WTO. 36 Hasil review dari panel kemudian diserahkan kepada DSB. Pada proses selanjutnya adalah persidangan yang tidak melebihi 60 hari sejak tanggal pihak  yang  bersengketa  secara  resmi  memberitahukan  keputusannya  untuk  mengajukan banding hingga tanggal Badan Banding mengedarkan laporannya. 37 Laporan Badan Banding akan diterima oleh DSB dan diterima tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa kecuali
28 World Trade Organization, “Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization” (1995).
29 Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional . Halaman 141
30 World Trade Organization, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization.
31 Steger and Hainsworth, New Directions in International Trade Law: WTO Dispute Settlement, Dalam James Cameron and Karen, Dispute Settlemet Resolution in The World Trade Organization (London, Cameron May, 1998). Halaman 15
32 World Trade Organization, “Introduction to the WTO Dispute Settlement,” 2023.
33 Marrakesh  Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization,  “Understanding  on  Rules  and Procedures Governing the Settlement of Disputes” (1994).
34 UNCTAD, “The Outcome of the Uruguay Round : An Initial Assessment” (New York, 1994).
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes. lihat di pasal 17.5 DSU
DSB  memutuskan  melalui  konsensus  untuk  tidak  menerima  laporan  Badan  Banding  dalam waktu  30  hari  setelah  laporan  tersebut  diedarkan  kepada  Para  Anggota. 38 Termohon  akan dinyatakan bersalah melanggar peraturan akan diberikan “jangka waktu yang diberikan untuk mengambil tindakan sesuai kewajiban WTO tidak lebih dari 15 bulan”. 39 Pada akhirnya akan ada dua kemungkinan: 40
Tabel 1.
Termohon Tidak Mengambil Tindakan Terhadap Obligation Terhadap Kewajiban WTO yang Mereka Punya Termohon Melakukan Beberapa Tindakan Pada Obligation, Namun Tindakan Tersebut Dianggap Tidak Memuaskan oleh Pemohon Apabila termohon gagal menerapkan tindakan yang diberikan atau  mematuhi  rekomendasi,  maka konsesi atau kewajiban lainnya dapat ditangguhkan  dalam  waktu  30  hari sejak berakhirnya jangka waktu yang wajar  kecuali  DSB  memutuskan melalui konsensus untuk menolak. Perselisihan akan diputuskan melalui prosedur penyelesaian perselisihan melalui panel, termasuk jika memungkinkan menggunakan panel asli. Panel  harus  mengedarkan  laporannya dalam  waktu  90  hari  setelah  tanggal penyerahan permasalahan kepadanya.
Apabila  masih  tidak  diikuti dan  keberatan  hingga  pihak  ingin mengajukan  pengaduan  maka  dapat mengajukan permasalahan ke Arbitrase Apabila panel menganggap bahwa  panel  tidak  dapat  memberikan laporannya dalam jangka waktu tersebut, maka  panel  harus  memberitahukan kepada  DSB  secara  tertulis  mengenai alasan penundaan tersebut beserta perkiraan  jangka  waktu  penyampaian laporannya.

## Sumber: Understanding on Rules and Procedures

## Governing the Settlement of Disputes
Dispute  Settlement  Body (DSB)  mempunyai  hak  eksklusif  untuk  membentuk  panel- panel  yang  terdiri  dari  para  ahli  untuk  menangani  kasus  tertentu  dan  juga  diberi  wewenang untuk  mengizinkan  atau  melarang  penyelesaian  panel  dan  bahkan  keputusan  banding  yang dianggap  tidak  menguntungkan  atau  tidak  adil.  Pada  saat  yang  sama,  DSB  terus  memantau pelaksanaan  setiap  keputusan  serta  rekomendasinya,  sementara  DSB  juga  berwenang  untuk mengambil tindakan pembatasan terhadap negara mana pun yang tidak bertindak sesuai dengan keputusan  tersebut.  Gambar  berikut  menunjukkan  sekilas  keseluruhan  proses  penyelesaian sengketa WTO: 41
38 Ibid. Lihat di pasal 17.14 DSU
39 Ibid. Lihat di pasal 21.3c DSU
40 Ibid. Lihat di pasal 22.2 DSU dan 21.5 DSU
41 World Trade Organization, “Understanding The WTO,” n.d.

## Bagan 1. Alur Proses Penyelesaian Sengketa WTO
Sumber : Book of Understanding The WTO, Chapter 3, World Trade Organization
Sebagaimana  dibuktikan  oleh  uraian  di  atas,  semua  anggota  WTO  mempunyai  hak untuk  meminta  penyelesaian  atas  keluhan  mereka.  Pada  sengketa  antara  Indonesia  dan  Uni Eropa terkait terkait kebijakan pengenaan bea masuk imbalan dan bea anti-dumping Uni Eropa terhadap produk baja Indonesia telah terbentuk Panel Sengketa Dagang pada tanggal 30 Mei 2023. Selanjutnya pada pertemuan juga terdapat 14 Anggota WTO yang menyatakan keinginan untuk  menjadi  Pihak  Ketiga  Sengketa  DS616,  yaitu:  Amerika  Serikat,  Argentina,  Brazil, China,  India,  Inggris,  Jepang,  Kanada,  Korea  Selatan,  Rusia,  Singapura,  Thailand,  Turkiye, dan  Ukraina.  Hal  ini  menunjukkan  besarnya  perhatian  dan  kepentingan  anggota  sesama
WTO. 42 Disamping  itu  sengketa  antara  Uni  Eropa  dan  Indonesia  tidak  kunjung  selesai  dan memerlukan waktu dalam menyelesaikannya.

## KESIMPULAN
Terdapat  beberapa  tahapan  penyelesaian  sengketa  melalui  WTO  yaitu  lewat  konsultasi  dan negoisasi sendiri untuk menemukan solusi, kemudian apabila konsultasi gagal, negara mana pun yang berkonflik dapat meminta DSB WTO untuk membentuk sebuah panel, panel tersebut akan ditunjuk dalam waktu 45 hari dan tetap aktif selama enam bulan dan akan terus berjalan. Secara  sah,  panel  akan  membantu  DSB  untuk  menghasilkan  keputusan  dan  rekomendasi, namun DSB memiliki hak eksklusif untuk menerima atau menolak laporan panel, meskipun sulit untuk membatalkan temuan panel ketika panel bekerja sesuai arahan perjanjian. Laporan akhir  panel  akan  diserahkan  kepada  pihak-pihak  yang  berkonflik  dalam  waktu  enam  bulan, untuk barang yang mudah rusak, batas waktu untuk rekomendasi akhir akan kurang dari tiga bulan.
Indonesia dan Uni Eropa adalah salah satu sengketa yang diadukan atau diajukan oleh Indonesia untuk diselesaikan oleh WTO, saat ini telah dibuat panel untuk dapat menyelesaikan sengketa  dagang  antara  kedua  negara  tersebut.  Penyelesaian  sengketa  melalui  WTO  dinilai tepat  dikarenakan  memiliki  step  by  step  yang  jelas  dan  memiliki  prinsip  yang  mengikat, sehingga  penyelesaian  sengketa  melalui  WTO  ini  dapat  menjadi  upaya  yang  baik  dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia dengan menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota.

## DAFTAR PUSTAKA
Adamantopoulos,  Konstantinos,  and  Diego  De  Notaris.  “The  Future  of  the  WTO  and  the Reform of the Anti-Dumping Agreement: A Legal Perspective The Future of the WTO and the Reform of the Anti-Dumping Agreement: A Legal Perspective THE FUTURE OF THE WTO AND THE REFORM OF THE ANTI-DUMPING AGREEMENT: A LEGAL PER.” Fordham International Law Journal 24, no. 1 (2000).
Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional . Jakarta: Sinar Grafika, 2006. ———. Hukum Perdagangan Internasional . Bandung: Raja Grafindo Persada, 2004. Anggraeni, Nita. “Nita Anggraeni Negara Berkembang, Perlindungan Produk Dalam Negeri Dalam Konteks Hukum Perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO).” Al-Ahkam 13, no. 1 (2017): 62. https://doi.org/10.37035/ajh.v13i1.1749. Badan Pusat Statistik Indonesia. “Nilai Ekspor-Impor Baja Nikel Berdasarkan Negara Tujuan,” 2023.
Barutu,  Christophorus.  “Dumping  Dalam  Perdagangan  Internasional  Dan  Mekanisme Penyelesaian  Sengketa  Dumping  Melalui  World  Trade  Organization.” Indonesian Journal of International Law 4, no. 2 (2007). https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.2.143.
CNBC Indonesia. “Eropa Serang RI, Dari Sawit-Nikel Kini Biodisel,” 2023.
Davey,  William  J.  “Dispute  Settlement  in  Gatt  Dispute  Settlement  in  Gatt.” Fordham International Law Journal 11, no. 1 (1987): 51–109.
Eur-Lex. “Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016  on  Protection  against  Dumped  Imports  from  Countries  Not  Members  of  the European Union,” 2016.
Hata. Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO (Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum) . Bandung: Refika Aditama, 2006.
Hendriyo Widi. “RI-UE Berseteru Lagi Di WTO, Kali Ini Soal Baja Nirkrat,” 2023.
42 Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, “Badan Penyelesaian Sengketa WTO Resmi Bentuk Panel Sengketa Dagang Indonesia Dengan Uni Eropa Terkait Produk Baja Indonesia.”
Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel . Edited by Ahsan Yunus. 1st ed. Makassar: Mirra Buana Media, 2020.
Kamilah, Anita. “Law Protection for Domestic Industries Due To Dumping Practice.” Jurnal Dinamika Hukum 15, no. 3 (2015). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.3.407. Kementrian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia.  “Badan  Penyelesaian  Sengketa  WTO  Resmi Bentuk  Panel  Sengketa  Dagang  Indonesia  Dengan  Uni  Eropa  Terkait  Produk  Baja Indonesia,” 2023.
Lowe, A. V. “Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System.” International Affairs 62, no. 4 (1986): 674–75. https://doi.org/10.2307/2618589.
Marrakesh  Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization.  Understanding  on  Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (1994).
Nangoy,  Fransiska.  “EU’s  Tariffs  on  Indonesian  Stainless  Steel  Curtailed  Exports,  Jakarta Says,” Reuters,” 2023.
Phi, Phan van. “A European View of the GATT.” 14 Int’l Bus. Law. 150 , 1986.
Ramadani,  Tamara  Mutiara,  and  Rizka  Nurliyantika.  “Tanda  Tangan  Elektronik  Dalam
Kontrak Bisnis Internasional” 5, no. 1 (2022): 87–96.
https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp71-85.2.
Soekanto,  Soerjono. Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Tinjauan  Singkat) .  Jakarta:  Rajawali Pers, 2012.
Steger, and Hainsworth. New Directions in International Trade Law: WTO Dispute Settlement, Dalam  James  Cameron  and  Karen,  Dispute  Settlemet  Resolution  in  The  World  Trade Organization . London, Cameron May, 1998.
The  Indonesian  Iron  and  Steel  Industry  Association.  “Pemerintah  Indonesia  Mengajukan Banding Kepada WTO Atas Pengenaan BMAD Dan BMI Dari Uni Eropa (UE) Terhadap Produk Cold Rolled Stainless Steel Asal Indonesia,” 2023.
UNCTAD. “The Outcome of the Uruguay Round : An Initial Assessment.” New York, 1994. World Trade Organization. “European Union — Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia,” n.d.
———. “Introduction to the WTO Dispute Settlement,” 2023.
———. Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (1995).
———. “Understanding The WTO,” n.d.
Yaseen,  Iqra,  and  S  Shafi.  “Developed  Countries  in  World  Trade  Organisation-Dispute Settlement System: A Database Analysis” 42 (June 2023): 242–63.