## COUNTER TERRORISM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA
Ulfah K.Y 1 , R.B. Sularto 2

## Abstrak
Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menyebabkan negara wajib untuk melindungi setiap warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945. Hasil  penelitian menujukan bahwa, Counter terrorism adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap  terorisme  yang  terdiri  dari  deradikalisasi, disengagement, dan inkapasitasi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagai kebijakan formulasi dalam  menanggulangi  kejahatan  terorisme,  dengan  melakukan  kriminalisasi.
Kebijakan  kriminalisasi  diformulasikan  dalam  Tindak  Pidana  Terorisme  dan Tindak  Pidana  yang  berkaitan  dengan  Tindak  Pidana  Terorisme. Di  masa  depan diharapkan Deradikalisasi  dan disengagement diterapkan  secara  bersama  sebagai suatu program  yang saling melengkapi antara pendekatan sosial (disengagement) dan pendekatan psikologi (deradikalisasi).
Kata kunci : Counter  Terrorism,  Narapidana  Pelaku  Teroris,  Deradikalisasi

## Dan Disengagement

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Upaya  penangkapan  yang  dilakukan  Densus  88Anti  Teror  hingga pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  seolah  tidak  memiliki  efek  jera apapun  dan  membuat  paham  radikal  yang  melekat  pada  teroris  hilang. Radikalisasi dapat terjadi di dalam penjara karena narapidana adalah captive audience yang  sering  mengalami  banyak  karakteristik  yang  mempermudah mereka  rentan  untuk  mengalami  radikalisasi,  seperti alienasi,  sikap  anti sosial,  kekecewaan,  isolasi  sosial,  dan  kecenderungan  mendapatkan kekerasan.Narapidana biasanya membentuk kelompok tanpa sepengetahuan petugas  Lapas  di  penjara  untuk  mendapat  perlindungan  (protection),  dari
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
sinilah  kemungkinan  ektrimis  memiliki  kesempatan  untuk  mempengaruhi narapidana  lain.  Mereka  yang  tergabung  dalam  kelompok mujahid mengadaptasi  upaya  kelompok  ekstrim  lain  dalam  rangka  menyebar ideologi mereka di antara narapidana.
Perang melawan terorisme di Indonesia berdiri di atas dua strategi yaitu hard  power,  dengan  melakukan  penindakan  dan  penegakkan  hukum, menggerakkan  aparat  kepolisian  (khususnya  Densus88)  dan  Satgas Penindakan  BNPT,  kemudian  dengan soft  power yaitu  mengupayakan deradikalisasi, disengagement,  dan  inkapasitasi  yang  keseluruhannya tergabung dalam upaya counter terrorism.
Counter terrorism adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme.  Sandler  mengemukakan  bahwa  terdapat  dua  kategori  utama dalam  kebijakan  anti  teror  yaitu  proaktif  dan  defensif. 3 Upaya counter terrorism dapat  dilakukan  dengan  deradikalisasi  dan disengagement. Deradikalisasi  adalah soft  line  approach untuk  mengubah mindset tentang jihad,  ideologi  kaku  dan  radikal,  yang  condong  pada  penyembuhan psikologi.
Disengagement merupakan soft line  approach yang  lain  yang menitikberatkan  pada  perbaikan  hubungan  sosial  mantan  pelaku  tindak pidana  terorisme  guna  mencegah  masuknya  kembali  mereka  pada  jaringan atau komunitasnya serta pencegahan pengulangan kejahatan yang sama.
3 Todd Sandler, Collective versus Unilateral Responses to Terrorism, Public Choice, Vol. 124, (Jul., 2005), pp. 75-93. Springerlink,www.jstor.org/stable/30026704. Diakses pada tanggal 02 Maret 2014.
Permasalahan yang diteliti adalah kebijakan formulasi penanggulangan kejahatan  terorisme  serta counter  terrorism terhadap  pelaku  kejahatan terorisme sebagai upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sosiolegal. Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah metode analisis kualitatif.
3. Kerangka Teori
a. Pidana dan Pemidanaan
Teori dan konsep pemidanaan antara lain:
1) Retributif atau Absolut
2) Pencegahan (Detterence)
Nigel  Walker  menamakan  ini  sebagai paham  reduktif (reduktivism)  karena  dasar  pembenaran  dijatuhkannya  pidana  dalam pandangan  akiran  ini  adalah  untuk  mengurangi  frekuensi  kejahatan (the  justification  for  penalizing  offences  is  that  this  reduces  their frequency).pemidanaan  dapat  mengurangi  pelanggaran  melalui  satu atau beberapa cara berikut ini: 4
a) Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (dettering the offender),
b) Pencegahan  terhadap  pelaku  yang  potensial  (dettering  potential imitators)
c) Perbaikan si pelaku (reforming the offender)
4 Marlina, Op.cit., hal. 50-51.
d) Melindungi  masyarakat  (protecting  the  public),  melalui  pidana penjara cukup lama.
3) Relatif dan Tujuan
4) Rehabilitasi
Teori  rehabilitasi  menyatakan  dengan  dijatuhkannya  hukuman kepada  pelaku  kejahatan  tidak  saja  dilihat  sebagai  balasan  atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata tetapi ada kegunaan tertentu. Kejahatan itu dibaca sebagai simptom disharmoni mental atau ketidakseimbangan  personal  yang  membutuhkan  terapi  psikiatris, counseling, latihan-latihan spiritual. 5
5) Ide Keseimbangan
b. Politik Kriminal
MenurutBarda Nawawi Arief: 6
Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan masyarakat  (social  defence)  dan  upaya  mencapai  kesejahteraan rnasyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapatlah dikatakan tujuan akhir  atau  tujuan  utama  dari  politik  kriminal  adalah  perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
c. Kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme
Kejahatan terorisme agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perlu  diuraikan  terlebih  dahulu  mengenai  unsur  tindak  pidana  dan
5 Ibid, hal. 21.
6 Rancangan  Undang-Undang  RI  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),  Direktorat Jenderal  Hukum  dan  Perundang-undangan,  Departemen  Hukum dan  Perundang-undangan,  Jakarta, 1999-2000.
subjeknya. Perumusan Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2003  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  tindak  pidana  terorisme  yang diatur dalam BAB III, dan tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam BAB IV undang-undang tersebut.
d. Counter Terrorism, Deradikalisasi,dan Disengagement
Counter-terrorism adalah  upaya  pencegahan  dan  pengendalian terhadap  terorisme.  Ranah counter  terrorism lebih  menggunakan pendekatan  lunak  (softapproach),  dimana  di  dalamnya  dapat  dilakukan dengan  deradikalisasi, disengagement,  ataupun inkapasitasi.  Menurut Sandler: 7
pemberian  sanksi  kepada  pelaku  (yang  kemudian  diharapkan memberikan efek gentar atau jera baik khusus maupun umum) termasuk upaya defensif lainnya,bertujuan agar para pelaku teror mempertimbangkan  ulang efektifitas  penggunaan  aksi  teror  dalam mencapai tujuan mereka.
Pengertian deradikalisasi menurut Golose adalah: 8
segala  upaya  untuk  menetralisir  paham-paham  radikal  melalui pendekatan  interdispliner,  seperti  hukum,  psikologi,  agama,  dan  sosial budaya  bagi  mereka  yang  dipengaruhi  atau  ter-ekspose  paham  radikal dan  atau  pro-kekerasan.  Dalam  hal  ini  mereka  termasuk:  napi,  mantan napi,  individu  militan  radikal  yang  pernah  terlibat, keluarga, simpatisannya,  dan  masyarakat  umum.  Deradikalisasi  terorisme diwujudkan  dengan  program  reorientasi  motivasi,  re-edukasi,
7 Ibid, hal. 78.
8 Ibid.
resosialisasi,  serta  mengupayakan  kesejahteraan  sosial  dan  kesetaraan dengan  masyarakat  lain  bagi  mereka  yang  pernah  terlibat terorisme maupun bagi simpatisan. Program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi  dalam  diri  teroris,  atau  menghentikan  penyebaran ideologi  itu.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya  (deradikalisasi)  perlu dilakukan  bersamaan  dengan  deideologi.  Deideologi  ini  kunci  utama dalam  penyadaran  serta  proses  reorientasi  ideologi  teroris  untuk kembali ke ajaran yang benar.
Horgan  mengartikan disengagement sebagai  ”melepaskan”  atau ”meninggalkan” norma sosial yang dianut bersama (kelompoknya), nilai - nilai, sikap-sikap dan aspirasi  yang ditanamkan selama menjadi anggota kelompok teroris. 9

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Formulasi Penanggulangan Kejahatan Terorisme
a. Latar Belakang  Diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2003
Konstitusi  mengamanatkan negara  berkewajiban  Auntuk  melindungi warganya  dari setiap  ancaman  baik  bersifat  nasional,  trans-nasional maupun bersifat internasional. Sesuai  dengan  Pembukaan  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yakni: 10
melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan
9 Ibid, hal. 124.
10 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4.
kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....................
Pemerintah  bertekad  untuk  segera  bertindak  guna  mengungkap peristiwa  peledakan  bom  di  Bali  dan  mengantisipasi  setiap kemungkinan  yang  akan  terjadi.  Untuk  itu  Pemerintah  mengeluarkan kebijakan  dengan  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan PERPPU Nomor 2 Tahun 2002  tentang  Pemberlakuan  Perpu  Nomor  1  tahun  2002  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Pada  Peristiwa  Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.
Perpu tersebut telah dibahas di DPR dan akhirnya disetujui menjadi undang-undang  yakni  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
MenurutBarda Nawawi Arief: 11
Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  (politik  kriminal) pada  hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan masyarakat  (social  defence)  dan  upaya  mencapai  kesejahteraan rnasyarakat  (social  welfare).  Oleh karena  itu  dapatlah  dikatakan
11 Rancangan  Undang-Undang  RI  tentang  KUHP, Direktorat  Jenderal  Hukum  dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 1999-2000.
tujuan  akhir  atau  tujuan  utama  dari  politik  kriminal  adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
b. Kebijakan Formulasi  Penanggulangan  Kejahatan  Terorisme  dalam
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme
Kebijakan legislatif  atau  formulasi  adalah  bagian  dari  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  dengan  sarana  hukum pidana (penal  policy).  Sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  uraian sebelumnya  bahwa  kebijakan  legislatif  pada  hakikatnya  merupakan tahap  awal  yang  paling  strategis  dari  keseluruhan  perencanaan  proses fungsionalisasi  hukum  pidana  atau  proses  penegakan  hukum  pidana. Tahap kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.
Pemerintah dengan  kebijakan  formulasi  menetapkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003,
diformulasikan dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu:
1) Bab  III  merumuskan  Tindak  Pidana  Terorisme  yang  diatur  dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.
2) Bab IV  merumuskan  Tindak  Pidana  yang  berkaitan  dengan  Tindak Pidana Terorisme yang diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan 24.
2. Pelaksanaan Counter  Terrorism Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Terorisme
Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia
a. Pelaksanaan  Deradikalisasi  Narapidana  Terorisme  di  Lembaga Pemasyarakatan Batu dan Pasir Putih Nusakambangan
Proses pembinaan terhadap narapidanan teroris pada umumnya tidak jauh  berbeda  dengan  pembinaan  napi  pelaku  tindak  pidana  lainnya. Kedua  Lapas  ini  memiliki  kesamaan  pola  pembinaan  yaitu  menjadikan mereka para napi teroris dalam satu kelompok, sehingga tidak dibaurkan dengan napi lain. Latar Belakang dipisahkan pembinaannya dengan napi pelaku tindak pidana lain yaitu: 12
1) adanya  kekhawatiran  napi  lainnya  akan  “terkontaminasi”    jika disatukan  dengan  napi  teroris  karena  mereka  akan  menyebarkan paham radikal kepada napi lainnya
2) adanya  kekhawatiran  mata  rantai  terorisme  yang  tak  terputus  di dalam Lapas.
Pola  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  petugas  Lapas  Batu  dan  Pasir Putih  dilandasi  oleh Pasal  14 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang  Pemasyarakatan,  oleh  Lapas  diberikan  kepada  mereka napi  teroris,  kecuali  hak  cuti  mengunjungi  keluarga.  Beberapa  di  antara hak-hak  tersebut  ada  yang  erat  kaitannya  dengan  upaya  deradikalisasi terhadap  napi  teroris.  Deradikalisasi  menurut  Golose  diartikan  sebagai segala  upaya  untuk  menetralisir  paham-paham  radikal  melalui pendekatan  interdispliner,  seperti  hukum,  psikologi,  agama,  dan  sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan
atau  pro  kekerasan. 13 Ruang  Lingkup  pelaksanaan  pembinaan  dalam sistem Pemasyarakatan yang juga berlaku bagi napi teroris dilaksanakan dalam dua bagian besar yaitu intramural dan extramural treatment.
Pelaksanaan dari Intramural  Treatment mengacu  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  Pasal  (2)  dan  (3)  serta  Keputusan Menteri  Kehakiman  Nomor:  M.02-PK.04.10  Tahun  1990  tentang  Pola Pembinaan  Narapidana.  Intramural  Treatment terdiri  dari  pembinaan kepribadian  dan  kemandirian.  Fokus  bagi  upaya  deradikalisasi  di  Lapas Batu dan Pasir Putih bagi napi teroris adalah pembinaan kepribadian.
Extramural  Treatment adalah pembinaan  yang  dilakukan  di  luar Lembaga Pemasyarakatan, ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan  dan  sekaligus  agar  mereka  dapat  berintegrasi  dengan masyarakat. 14 Pembinaan tahap ini mengacu pada Landasan Operasional Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  tentang  Perubahan Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan    Pemasyarakatan. Extramural Treatment terdiri dari Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat. Bagi Napi teroris, upaya deradikalisai yang dipahami sebagai program  yang  ditujukan  untuk  bisa  melepaskan  ideologi-ideologi  dalam diri  teroris,  atau  menghentikan  penyebaran  ideologi  itu,  sehingga  dalam
13 Petrus Reinhard Golose, Op.cit., hal. 11.
pelaksanaannya  (deradikalisasi)  perlu  dilakukan  bersamaan  dengan deideologi. 15
b. Konsep Disengagement Sebagai Counter  Terrorism Terhadap  Pelaku Kejahatan Terorisme di Indonesia
Dukungan terhadap  strategi disengagement dalam penanggulangan terorisme di Indonesia yang dilakukan BNPT memandang disengagement dapat dilakukan dengan pertama-tama memisahkan antara pemimpin dengan pengikutnya, kemudian pelaku dengan keluarganya guna melakukan disengagement ideology. Disengagement ideology yang dimaksud  adalah  upaya  penyadaran  berdasarkan  rujukan sejarah  bahwa perjuangan  perjuangan  dengan  menggunakan  pendekatan terorisme  tidak pernah berhasil.
Beberapa  konsep  program disengagement oleh  BNPT  sebagai lanjutan  dari  upaya  deradikalisasi  yang  telah  dilakukan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan  merupakan  upaya  non  penal  bagi  penanggulangan terorisme di Indonesia, anatar lain yaitu: 16
1) Pembinaan kemandirian.
Pembinaan  kemandirian  ini  merupakan  serangkaian  proses  yang bertujuan  untuk  membekali para  narapidana  terorisme  dan  keluarga mereka  dari  sisi  mata  pencaharian  atau  ekonomi.  Pembinaan dilakukan dengan cara pemberian skill khusus untuk mengembangkan perekonomian kepada para narapidana terorisme dan keluarga mereka pasca  bebas  dari  masa  penahanan  dan  dari  ideologi  terorisme.
16 Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, wawancara, Jakarta, 14 Mei 2014.
Pembinaan skill khusus juga telah diberikan pada mereka, mantan napi teroris saat menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.
2) Pembinaan preventif berkelanjutan.
3) Resosialisasi mantan terorisme dan keluarga
4) Koordinasi  penangkalan  dan  rehabilitasi  di  bidang  deradikalisasi  dan disengagement di propinsi dengan partisipasi:
a) Alim Ulama dan Masyarakat
b) Mantan Napi Teroris dan Keluarganya

## c) Pemerintah

## C. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasar hasil penelitian dan uraian penjelasannya dalam pembahasan, dapat ditarik kesimpulan:
a. Pemerintah dengan  kebijakan  formulasi  menetapkan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, diformulasikan dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu:
1) Bab  III  merumuskan  Tindak  Pidana  Terorisme  yang  diatur  dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19
2) Bab IV  merumuskan  Tindak  Pidana  yang  berkaitan  dengan  Tindak Pidana Terorisme yang diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan 24.
b. Counter  terrorismadalah upaya  pencegahan  dan  pengendalian  terhadap terorisme  yang  objeknya  adalah  keberadaan  kelompok  teroris.  Ranah
counter terrorismyaitu deradikalisasi, disengagement, ataupun inkapasitasi.
Deradikalisasi dimaknai  sebagai  upaya  untuk  menetralisir  paham- paham  radikal  melalui  pendekatan  interdispliner,  seperti  hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka  yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro kekerasan.
Pendekatandisengagement,  difokuskan  pada  bagaimana  individu tersebut  keluar  dari  kelompoknya  atau  tidak  lagi  memilih  melakukan kekerasan  sebagai  jalan  mencapai  tujuannya  Konsep  program  yang sedang  dimatangkan  oleh  BNPTsebagai  bagian  dari  upaya  non  penal penanggulangan  terorisme  di  Indonesia  yaitu  pembinaan  kemandirian, pembinaan  preventif  berkelanjutan, resosialisasi  tentang  mantan terorisme dan keluarga, rehabilitasi mantan terorisme dan keluarga, serta koordinasi  penangkalan  dan  rehabilitasi  di  bidang  deradikalisasi  dan disengagement di propinsi-propinsi.
2. Saran
a. Kualitas,  kapasitas  institusi  dan  aparat  intelijen  perlu  ditingkatkan  agar dapat menghadapi tantangan teknologi aksi terorisme.
b. Perlunya kerjasama masyarakat dan Peraturan Daerah guna meminimalisir pergerakan teroris.
c. Upaya  deradikalisasi  dan disengagement saat  ini  memerlukan  payung hukum  pasti,  yang  memuat  secara  lebih  rinci  tentang  program-program dari keduanya, agar terwujud pembangunan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
Horgan,  John, The  Psychology  Of  Terrorism,London    and    New York,
Routledge, 2005.
International Crisis Group (2007). “Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di  Indonesia.” Asia  Report No.  142,  Jakarta:  Brussels, International  Crisis Group, 2005.
Masyhar,  Ali, Gaya  Indonesia  Menghadang  Terorisme, Bandung:  CV. Mandar
Maju, 2009.
Nawawi  Arief, Barda, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: PT . Citra Aditya Bakti, 1998.
-------------------, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2005.
Reinhard Golose, Petrus, Deradikalisasi Terorisme Humanis Soul Approach dan Menyentuh  Akar  Rumput,  Jakarta:  Yayasan  PengembanganKajian  Ilmu Kepolisian, 2009.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Peraturan  Presiden  Nomor  46  Tahun  2010  tentang  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal (2) dan (3) tentang Pembinaan

## Intramural Treatment
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana
Website dan Jurnal:
www.jstor.org/stable/2094195 . Diakses pada tanggal 02 Maret 2014.
Cumming, Elaine., et.al . (1960). “Disengagement - A Tentative Theory of Aging”.
Sociometry, Vol. 23, No. 1 (Mar., 1960), pp. 23-35. American Sociological Association. www.jstor.org/stable/2786135 . Diakses pada tanggal 07 Maret 2014.