## MENGUKUR KERENTANAN PERBANKAN SYARIAH DI TENGAH DINAMIKA KRISIS PEREKONOMIAN GLOBAL (STUDI BANK MUAMALAT INDONESIA)
Khoiri 1 dan Jon Hendri 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Jalan Lembaga-Senggoro Bengkalis, Kode Pos 28714 Email: rie_khay@yahoo.com

## Abstrak
Bank Syari’ah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga ( riba ), spekulatif dan perjudian ( maysir ), bebas dari hal-hal yang tidak jelas ( gharar ), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Di awal krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, banyak bank-bank konvensional bertumbangan (kolaps). Terdapat 16 bank konvensional yang ditutup oleh pemerintah yang didasarkan pada pasal 37 Undang- Undang Nomor 07 Tahun 1992 dan dituangkan dalam Surat Menteri Kuangan RI Nomor Peng-86/MK/1997 tentang pencabutan izin usaha Bank Umum. Bank Muamalat Indonesia, merupakan satu-satunya bank syariah yang ada di tanah air saat itu, tetap tegar dalam menghadapi krisis tahun 1997.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis yang dilakukan secara fakta ( the fact approach. Data dan sumber data primer yaitu Keputusan Menteri  Keuangan No. 430/KMK.013/1992. Sementara bahan hukum sekunderdiambil dari buku-buku fiqih yang membahas tentang perbankan syariah atau ekonomi syariah. Metode yang penulis pakai dalam menganalisa penelitian ini adalah deskriptif analisis, yuridis normatif dan deduktif.
Bank Muamalat memperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri  Keuangan Nomor 430/KMK.013/ 1992 tanggal 12 April 1992 yaitu produk penghimpunan dana (dalam bentuk giro, tabungan dan deposito), produk pembiyaan (konsumen, modal kerja dan investasi) dan layanan (dalam bentuk internet bangking, transfer dan layanan 24 jam).
Untuk melihat kerentanan perbankan syariah ditengah perekonomian krisis global bisa dilihat atau diukur dari sebab-sebab terjadinya krisis global. Diantara penyebab terjadinya krisis ekonomi gobal yaitu ketidak seimbangan antara sektor moneter dan sektor riil dan adanya krisis kualitas lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada penerapan suku bunga. Tetapi induk dari semua penyebab itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Kararena krisis global itu hanya melanda negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Sitem yang memiliki prinsip mencari keuntungan semata, tanpa harus memikirkan orang lain. Sementara prinsip syariah adalah prinsip ta’awun (saling membantu) dengan sesama.

## Kata Kunci: Bank Syariah dan Krisis Global

## A.  Latar Belakang Masalah
Bank Syari’ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga ( riba ), bebas dari kegiatan
1 Penulis Merupakan Dosen Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Siasyah Syar’iyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis.
2 Penulis Merupakan Dosen Pada Jurusan Maritim, Prodi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga, Politeknik Negeri Bengkalis
spekulatif dan perjudian ( maysir ), bebas dari hal-hal yang tidak jelas ( gharar ), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari’ah. Bank Syari’ah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syari’ah, dimana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syari’ah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. 3
Seiring dengan perputaran waktu, perkembangan Bank Syari’ah mengalami booming pada tahun 1992. Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak melambat, tetapi perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Pada era tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. 4
Hingga saat ini, tepatnya pada tahun 2015 di Indonesia sudah berdiri 11 Bank Umum Syariah, 24 Usaha Unit Syariah dan 31 Layanan Syariah ( Office Channeling ). Tercatat aset perbankan syariah per Oktober 2013 meningkat menjadi Rp. 229,5 triliun. Bila ditotal dengan aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, maka aset perbankan syariah mencapai Rp. 235,1 triliun. (Www.bi.go.id/).
Di awal krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, banyak bank-bank konvensional bertumbangan (kolaps). Terdapat 16 bank konvensional yang ditutup oleh pemerintah yang didasarkan pada pasal 37 UU. No. 07 Tahun 1992 dan dituangkan dalam Surat Menteri Kuangan RI No Peng-86/ MK/1997 tentang pencabutan izin usaha Bank Umum. 5
Bank Muamalat Indonesia, satu-satunya bank syariah yang ada di tanah air saat itu, tetap tegar. Waktu itu, Bank Indonesia menerapkan tight money policy (kebijakan uang ketat) dengan menetapkan bunga simpanan mencapai 70 persen. Satu sisi, otoritas moneter berharap dengan meningkatkan bunga hingga setinggi itu, dana masyarakat akan tersedot ke sistem perbankan. 6

## B. MetodologiPenelitian
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.  Metode Pendekatan
Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis yang dilakukan secara fakta ( the fact approach ). Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen ), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulisatau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).
b.  Data dan sumber Data
Dalam penelitian yuridis data dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer
Merupakan data yang menjadi sumber utama dalam penelitian atau data yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalahKeputusan Menteri  Keuangan Nomor 430/KMK.013/1992.
2. Bahan hukum sekunder Merupakan bahan yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberi penjelasan terhadap bahan primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil
3 Muhammad Fauzi, AnalisisFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syari ’ah di Kota Semarang , (Semarang, IAIN Walisongo, 2008), hal. 11
4 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqihdan Keuangan , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2004), Cet. VII, hal.  25
5 Http://print.kompas.com/baca/2015/06/25/Pemerintah-Tutup-16-Bank, Diakses pada tanggal 23 Juni 2016
6 M. LuthfiHamadi, Jejak-jejakEkonomiSyari’ah, (Jakarta: SenayanAbadi Publishing, 2003), hal. 47
dari buku-buku fiqih yang membahas tentang perbankan syariah atau ekonomi syariah. c.  Analisis dan Metode Penarikan Kesimpulan
Adapun metode yang penulis pakai dalam menganalisa penelitian adalah sebagai berikut:
1. Deskriptif analisis, merupakan hasil penelitian yang melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat. 7
2. Yuridis Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi 8 dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi bahan hukum yang terkait.
3. Deduktif, dalam Pendekatan deduktif ( deductive approach ), penulis mengemukakan kaedah-kaedah serta pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus. 9

## C. TelaahKepustakaan
Perbankan atau Bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang termuat dalam bab 1 tentang ketentuan umum pada pasal 1 ayat (1), disebutkan: “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 10
Menurut Warkum Sumitro mengatakan bahwa bank Islam berarti bank yang tata cara operasionalnya didasarkan pada tata cara mermuamalah-secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan- ketentuan Al-Qur’an dan hadits. Dalam operasionalnya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah Saw., bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah Saw. atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendikiawan Muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur’and an hadits. 11
Sebelum muncul gagasan tentang perlunya didirikan Bank Islam di Indonesia, para pakar atau cendikia Muslim baik yang ada di organisasi keagamaan maupun kalangan perbankan dan perorangan telah melakukan pengkajian tentang bunga bank dan riba. K.H. Mas Mansur selaku ketua Pengurus Muhamadiyyah pada tahun 1937 telah mempunyai keinginan untuk berdirinya bank Islam. Namun, gagal karena ia dianggap sara pada saat itu dan dikhawatirkan akan mengganggu statbilitas nasional. 12
Majlis Tarjih Muhamadiyyah dalam muktamarnya di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968 telah memutuskan antara lain bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada bara nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat, artinya hukumnya tidak jelas atau meragukan. Terhadap hal yang masih musytabihat ini, kita dianjurkan berhati-hati dengan menghindari atau menjauhinya, kecuali apabila ada suatu kepentingan masyarakat atau pribadi yang sesuai dengan maksud -maksud daripada tujuan agama Islam pada umumnya, maka tidak ada halangan perkara musyatabihat tersebut dikerjakan
7 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta: Galia Indonesia, 1995), h al., 11
8 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1980),Jilid 1,  hal.
42.
9 Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum. KencanaPrenada Media Group, (Jakarta, 2006), hal., 35
10 Tim Penyusun, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah , (Jakarta: Fokusmedia, 2008), Cet I, hal. 3
11 Tim Penyunting, Briefcase Book Edukasi Profesi Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syaiah , (Jakarta: Renaisan, 2005), Cet.I, hal. 19
12 RachmadiUsman, AspekHukumPerbankanSyariah di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. I., hal. 443. Lihatjuga, WarkumSumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-LembagaTerkait (BMUI & Takaful) di Indoensia , (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1996), hal. 71
sekedar sesuai dengan kepentingan -kepentingan itu. Dengan demikian berdasarkan hal itu kita masih dimungkinkan untuk bertransaksi dengan bank konvensional sepanjang diharuskan. 13
Sebaliknya Lajnah Bahsul Masa’il Nahdatul Ulama telah memfatwakan bahwa bunga bank itu halal, yang diperkuat dengan pendapat K.H. Abdurrahman Wahid, bahwa halalanya atau diperbolehkan umat Islam bermuamalah denagn bank itu, karena bunga pada hakekatnya merupakan pemanfaatan uang. Namun demikian, Nahdatul Ulama tetap bercita-cita untuk berdirinya bank yang beroperasi sesuai degan prinsip syariah Islam di Indonesia. 14
Menyusul kedua peristiwa tersebut upaya menggagas berdirinya Bank Syariah di Indonesia semakin sering di bicarakan dalam bebagai forum diskusi atau seminar di Indonesia, antara lain di bicarakan dalam Seminar Nasional hubungan  Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974, dan juga dalam seminar Internasional yang di selenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika pada tahun 1976. 15
Selain itu berkembangnya bank-bank dengan landasan syariah Islam di berbagai negara pada dekade 1970- an berpengaruh pula ke Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Sejumlah toko yang terlibat dalam diskusi itu antara lain Karnaen A. Perwaatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Aziz dan beberapa tokoh lainnya. 16 (Mustafa Edwin Nasution, 2006, hal. 294).
Namun prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah melalui satu lokakarya, akhirnya membentuk satu kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI. Tim itu bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan pihak terkait. Hasil tim kerja tersebut akhirnya melahirkan Bank Muamalat Indonesia. Akte Pendirian bank itu ditandatangani pada 1 November 1991. Namun baru pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi dengan modal awal sekitar Rp 106 miliar. 17
Dalam buku Heri Sudarsono yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustarasi,pada saat penandatanganan akat tersebut sudah terkumpul komitmen pembelian saham, sebanyak Rp. 84 Milyar. Kemudian, pada tanggal 3 Nopember 1991, dalam acara silaturrahmi dengan Presiden Soeharto di Istana Bogor, dapat dipenuhi total komimen modal sebesar Rp. 116 Milyar. Dana tersebut berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh Menteri Kabinte Pembangunan V, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Darmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL dan Pindad. 18 (Heri Sunandar, 2003, hal. 31). Dari data perkembangan aset yang dimiliki, terlihat bahwa perbankan syariah memiliki prospek yang cerah. Total aset yang dimiliki sampai Januari 2003 sudah mencapai Rp. 403 triliun, sedangkan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun hingga Januari 2003 adalah Rp. 3,112 triliun dengan total pembiayaan Rp. 3,379 triliun.
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap cerahnya prospek pengembangan perbankan syariah adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesadaran umat islam untuk berbisnis syariah;
2. Meningkatnya ketersediaan  sumber daya manusia yang andal di bidang perbankan syariah dengan dibukanya beberapa sekolah tinggi atau fakultas yang berkosentrasi pada pengembangan ekonomi syariah;
3. Meningkatnya minat para pemilik perbankan konvensional untuk membuka divisi atau unit syariah;
4. Adanya payung hukum yang jelas yang mengatur perbankan syariah dengan dikeluarkannya Undang-
13 Ibid., hal. 43-44).
14 Ibid., hal. 44
15 HeriSudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hal. 30
16 Mustafa Edwin Nasution, PengenalanEkslusifEkonomi Islam , (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.I, hal. 294
17 Ibid.,
18 HeriSunandar, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustarasi , (Jakarta: Media Prenada, 2003 ), hal. 31
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
5. Mulai membaiknya iklim perekonomian di Indonesia. (Imam Hilman, 2003, hal. 5-6).

## D. Pembahasan
Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Sejak tanggal 27 Oktober tahun 1994, telah menjadi bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/76/KEP/DIR. 19 (Https:// id.wikipedia.org).
Bank Muamalat memperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri  Keuangan Nomor 430/KMK.013/ 1992 tanggal 12 April 1992 yaitu:
a. Produk Penghimpunan Dana
1.  Giro
- Giro Muamalat Attijary iB
- Giro Muamalat Ultima iB
2.  Tabungan
- Tabungan Muamalat
- Tabungan Muamalat Dollar
- Tabungan Haji Arafah
- Tabungan Haji Arafah Plus
- Tabungan Muamalat Umroh
- Tabunganku
- Tabungan iB Muamlat Rencana
- Tabungan Mumalat Prima iB
3.  Deposito
- Deposito Mudharabah
- Deposito Fulinves
b. Produk Pembiayaan
1. Konsumen
- KPR Muamalat IB
- AutoMuamalat
- Dana Talangan porsi Haji
- Pembiayaan Muamalat Umroh
- Pembiayaan Anggota Koperasi
2. Modal Kerja
- Pembiayaan Modal Kerja
- Pembiayaan LKM Syariah
- Pembiayaan Rekening Koran Syariah
3. Investasi
- Pembiayaan Investasi
- Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis
19 Https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia#Produk_dan_Jasa , Diakses pada tanggal 17 Juli 2016, Pukul 11.00 Wib.
c. Layanan
1. Internet Banking
- Remittance
- Trade Finance
- Investment service
2. Transfer
3. Layanan 24 Jam
- SMS Banking
- Sala Muamalat
- Muamalat Mobile
- Internet Banking
- Cash Management System
- PC Banking. 20
MenurutUsmanMuthaer, produk dan jasa perbankan syariahsebagai berikut: 21 1. Penghimpunan a. PrinsipWadiah - Giro - Tabungan
b. PrinsipMudharobah
- Deposito - Tabungan
2. Penyaluran
a. Jualbeli
- Giro - Tabungan
b. Prinsipbagihasil
a. Mudharaobah b. Musyarakah
c. Prinsipsewa
- Ijaroh
- IMB
3. JasaKeuangan
a. Wakalah (kliring, transfer)
b. Kafalah (BG) c. Hiwalah (AP) d. Rahn e. Qardh f. Shaf
Pada tahun 1998, bank syariah terbukti mampu survive ketika perekonomian Indonesia diguncang krisis moneter.Pada krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008 hampir semua pasar keuangan dunia terimbas krisis finansial Karena itu para pengamat menyebut krisis ini sebagai krisis finansial global. Krisis keuangan global yang terjadi belakangan ini, merupakan fenomena yang mengejutkan dunia, tidak saja bagi pemikir ekonomi mikro dan makro, tetapi juga bagi para elite politik dan para pengusaha.
20 KeputusanMenteriKeuanganNomor 430/KMK.013/1992
21 Osman Muthaer, Akutansi Perbankan Syariah , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 19
Dalam sejarah ekonomi, ternyata krisis sering terjadi di mana-mana melanda hampir semua negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Krisis demi krisis ekonomi terus berulang tiada henti, sejak tahun 1923,1930, 1940, 1970, 1980, 1990, dan 1998-2001 bahkan sampai saat ini krisis semakin mengkhawatirkan dengan munculnya krisis finansial di Amerika Serikat . Krisis itu terjadi tidak saja di Amerika latin, Asia, Eropa, tetapi juga melanda Amerika Serikat.
Untuk melihat kerentanan perbankan syariah ditengah perekonomian krisis global bisa dilihat atau diukur dari sebab-sebab terjadinya krisis global. Diantara penyebab terjadinya krisis ekonomi gobal yaitu:
Pertama , terjadi ketidak seimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter adalah suatu kelembagaan yang bertanggungjawab secara kualitatif dan kuantitatif sehingga bisa mendinamiskan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang padagilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.
Menurut Direktorat keuangan Negara-BAPENAS ,sektor riil adalah segala bentuk kegiatan perekonomian yang terkait dengan permintaan agregat ( aggregate demand ) dan penawaran agrerat ( aggregate supply ). Dengan kata lain sektor riil adalah sektor yang berfungsi memproduksi, mengekplorasi, dan menciptakan suatu nilai barang dan jasa. Oleh karena itu, sektor riil ini disebut juga dengan istilah sektor industri.
Sebelum krisis moneter di Asia tahun 1997/1998, misalnya, dalam satu hari, dana yang berputar dalam transaksi pasar uang maupun pasar modal dunia diperkirakan rata-rata sekitar 2-3 trilyun dolar AS atau dalam satu tahun sekitar 700 trilyun dolar AS. Sebaliknya, arus perdagangan dunia dalam satu tahunhanya berkisar tujuh trilyun dolar AS.Jadi, arus uang 100 kali lebih cepat daripada arus barang. 22 Menurut Agustianto, jumlah transaksi yang terjadi di pasar uang dunia berjumlah 1,5 trilyun dolar AS dalam sehari. Sebaliknya, jumlah transaksi perdagangan dunia hanya 6 trilyun dolar AS dalam setahun.Jadi, perbandingan keduanya adalah 500:6. Dengan kata lain, transakasi di sektor riil hanya sekitar 1% dari sektor keuangan. Sedangkan menurut Kompas (September 2007), uang beredar dalam transaksi valuta asing mencapai 1,3 trilyun dolar AS dalamsetahun. 23
Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sektor keuangan semakin melejit meninggalkan sektor riil. Uang yang harusnya digunakan sebagai alat tukar telah berubah menjadi komoditas, sehingga sektor keuangan tidak mengikuti atau terkait dengan sektor riil. 24
Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar bukanlah variabel yang dapat ditentukan begitu saja oleh pemerintah sebagai variabel eksogen. Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar ditentukan di dalam perekonomian sebagai variabel endogen, yaitu ditentukan oleh banyaknya permintaan uang di sektor riil atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian.
Dalam ekonomi Islam, sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor riil, inilah perbedaan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu ekonomi konvensional, jelas memisahkan antara sektor finansial dan sektor riil. Akibat pemisahan itu, ekonomi dunia rawan krisis, khususnya negara- negara berkembang (terparah Indonesia). Sebab, pelaku ekonomi tidak lagi menggunakan uang untuk kepentingan sektor riil, tetapi untuk kepentingan spekulasi mata uang. Spekulasi inilah yang dapat menggoncang ekonomi berbagai negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi itu, jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor riil.
22 Dalam Agung Nusantara, Selamatkan Sektor Riil Indonesia , (Semarang: Jurnal Fakultas Ekonomi Unisbank, Vol. 1, No. 1, Tahun 2009), hal. 40
23 Ibid.,
24 Ibid.,
Kedua, krisis moneter dan penurunan nilai tukar rupiah terjadi karena adanya krisis kualitas lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada penerapan suku bunga. Bunga secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata “ interest” .Secaraistilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa “interest is charge for financial loan, usualy a percentage of the amount loaned ”.
Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanyadinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan “interest ” yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasiuntuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengansatu tingkat atau prosentase modal yang bersangkut paut dengan itu yangsekarang sering dikenal dengan suku bunga modal”. 25
Perbankan syariah merupakan perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil dan bukan sistem bunga. Sistem suku bunga dalam perbankan syariah dilarang, karena ini merupakan prinsip riba yang jelas-jelas dilarang dan diharamkan dalam Al-Qur’an:
Artinya:” Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “.(Q.S Al-Baqarah: 275). (Departemen Agama Republik Indonesia, 47).
Makna riba adalah penambahan pada dua perkara yang diharamkan dalam syariat, adanya penambahan antara keduanya dengan ganti (bayaran) dan adanya ta’khir (tempo) dalam menerima sesuatu yang disyariatkan qabdh (serah terima di tempat). 26
Sementara itu Syafi’i Antonio juga menjelaskan bahwa riba dapat terjadi karena dua sebab yaitu riba hutang- piutang dan riba jual beli. Riba kelompok pertama terbagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedang kelompok kedua riba jual beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi’ah. Adapun penjelasannya sebagai berikut :
1. Riba Qardh, ialah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang ( muqtaridh ).
2. Riba Jahiliyyah, ialah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
3. Riba Fadhl, ialah pertukaran dengan barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
4. Riba Nasi’ah, ialah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. 27
Tingginya nilai suku bunga sebagai penyebab dari krisis moneter mengakibatkan ambruknya dunia perbankan konvensional dan sektor riil yang berpengaruh pada ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi.Perbankan konvensional tidak memiliki ketersediaan dana liquid yang cukup untuk operasionalnya.Nasabah peminjam mengalami ketidakmampuan untuk mengembalikan dana pinjaman karena tingginya nilai suku bunga. Kemacetan pengembalian dana pinjaman dari pihak nasabah ke perbankan berimplikasi pada ketidakmampuan pihak perbankan untuk mengembalikan dana pinjaman kepada Bank Indonesia.  Sehingga pada saat nilai suku bunga melonjak tinggi, kondisi ini mengakibatkan goncangan pada sistem manajemen moneter perbankan konvensional.
Hal yang sama tidak berlaku di Bank Syariah. Dana masyarakat yang disimpan di bank disalurkan kepada para peminjam untuk mendapatkan keuntungan hasil keuntungan akan dibagi antara pihak penabung dan pihak bank sesuai perjanjian yang disepakati. Namun bagi hasil yang dimaksud adalah bukan membagi keuntungan atau kerugian atas pemanfaatan dana tersebut. Keuntungan dan kerugian dana nasabah yang dioperasikan sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab dari bank. Penabung
25 Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal. 146-147
26 Abdurrahman Al-Jaziri. tt. Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah , (Kairo: Al-Maktabah At- Tijariyah, tt), hal. 245
27 Muhammad Antonio, Op.Cit., hal. 41-42
tidak memperoleh imbalan dan tak bertanggung jawab jika terjadi kerugian.
Pada intinya induk dari semua permasalahan itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Karena selama ini krisis moneter itu terjadi pada negara yang menganut sistem ekonomi yang berbasis kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem sosial yang mendasarkandiripadakepemilikankekayaanpribadi. 28 Menurut Niam Sovie, kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah.Sementara menurut Ismail Nawawisistem ekonomi kapitalis pada hakikatnya merupakan segala aturan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, tidaklah diambil dari agama tetapi sepenuhnya diserahkan kepada manusia, apa yang dipandang memberikan manfaat. 29
Ciri-ciri ekonomi kapitalis dapat dikemukakan sebagai berikut dibawah ini:
a. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi dimana pemilikan alat-alat produksi ditangan individu dan individu bebas memilih pekerjaan/usaha yang dipandang baik bagi dirinya;
b. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar dimana pasar berfungsi memberikan “signal” kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga;
c. Camput tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin;
d. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba;
e. Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus , yang selalu mengejar kepentingan sendiri. 30
Adapun ciri-ciri lain dari sistem ekonomi kapitalis dapat dilihat sebagai berikut:
a. Semua alat dan sumber produksi berada di tangan perseorangan, masyarakat, atau perusahaan. Dengan demikian, masing-masing orang bebas mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki sesuai bakat, keahlian, dankeinginannya ( free property );
b. Adanya pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja (buruh) dan pemilik modal. Kaum pekerja pada umumnya tergantung pada keberadaan pemilik modal. Para pemilik modal inilah yang mendirikan usaha dan menggerakkan perekonomian dalam sistem pasar bebas;
c. Adanya persaingan antar pengusaha untuk memperoleh laba sebesar-besarnya ( profit motive ). Bagiparapengusaha, laba merupakan sumber pengumpulan ( akumulasi ) modal. Laba yang tinggi berarti membuka kesempatan untuk memperluas usaha;
d. Pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam pasar, sehingga penentuan harga terjadi karena mekanisme pasar, yaitu hubungan antara permintaan ( demand ) dan penawaran ( supply ). Campur tangan negara dibatasi pada hal-hal yang tidak dapat diusahakan swasta namun menjadi syarat terselenggaranya pasar bebas, misalnya keamanan negara.
Sementara ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem ajaran Islam. Dia merupakan ekonomi ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. 31
Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalammemberikankategorisasi terhadapprinsip-prinsip ekonomi Islam.Khurshid Ahmadmengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islampada: 32
1. Prinsip tauhid;
2. Rubbiyyah;
3. Khilafah, dan;
4. Tazkiyah.
28 Fahrudin sukarno, Etika Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam , (Bogor: Al-AzharPress, 2011), hal. 29
29 Ismail Nawawi, Filsafat Ekonomi Islam , (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), hal. 251
30 Nawawi Uha, Isu-isu Ekonomi Islam , (Jakarta: VIV Press, 2013), hal. 506
31 Yusuf Al-Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, (Jakarta, Robbani Press, 2001), hal. 24
32 Muslimin H. Kara, Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 37-38
Mahmud Muhammad Bablilymenetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: 33
1. Al-ukhuwwa (persaudaraan);
2. Al-ihsan (berbuat baik);
3. Al-nasihah (memberi nasihat);
4. Aal-istiqamah (teguh pendirian) dan;
5. Al-taqwa (bersikap takwa).
Sementara menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: 34
1. Tauhid;
2. Keadilan;
3. Kenabian;
4. Khilafah dan;
5. Ma’ad (hasil).
Pada intinya prinsip dalam ekonomi Islam adalah prinsip syariah (tauhid) yang lebih menekankan kepada persaudaraan, saling membantu, saling mengingatkan dengan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraansemua umat manusia yang ada didunia.
Kesimpulan dari semua pembahasan ini adalah banyak wacana yang menyebutkan bahwa perbankan syariah merupakan jalan keluar dari segala jenis krisis ekonomi global yang mampu menyerang perekonomian dunia karena dinilai kebal terhadap krisis memang tidak sepenuhnya benar. Tetapi bank syariah mampu meminimalisir terhadap terjadinya krisis global yang akan melanda negeri ini.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:
1. Bank Muamalat memperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri  Keuangan Nomor 430/ KMK.013/1992 tanggal 12 April 1992 yaitu produk penghimpunan dana (dalam bentuk giro, tabungan dan deposito), produk pembiyaan (konsumen, modal kerja dan investasi) dan layanan (dalam bentuk internet bangking, transfer dan layanan 24 jam).
2. Untuk melihat kerentanan perbankan syariah ditengah perekonomian krisis global bisa dilihat atau diukur dari sebab-sebab terjadinya krisis global. Diantara penyebab terjadinya krisis ekonomi gobal yaitu ketidak seimbangan antara sektor moneter dan sektor riil dan adanya krisis kualitas lembaga- lembaga keuangan yang berbasis pada penerapan suku bunga. Tetapi induk dari semua penyebab itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Kararena krisis global itu hanya melanda negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Sitem yang memiliki prinsip mencari keuntungan semata, tanpa harus memikirkan orang lain. Sementara prinsip syariah adalah prinsip ta’awun (saling membantu) dengan sesama.
33 Mahmud Muhammad Bablily, Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, Terjemah. Rosihin A.Ghani, (Solo: Ramadhani, 1990), hal. 15
34 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: III T Indonesia, 2002), hal. 17
AKADEMIKA: VOLUME XIII JUNI 2017

## DaftarPustaka
Abdurrahman Al-Jaziri. tt. Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah , (Kairo: Al-Maktabah At- Tijariyah, tt). Adiwarman A. Karim, Bank Islam:Analisis Fiqih dan Keuangan , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. VII.
Agung Nusantara, SelamatkanSektorRiil Indonesia , (Semarang: JurnalFakultasEkonomiUnisbank, Vol. 1, No. 1, Tahun 2009).
Fahrudin sukarno, Etika Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam , (Bogor: Al-Azhar Press, 2011). Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , (Yogyakarta: Ekonisia, 2008). Heri Sunandar, BankDan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustarasi , (Jakarta: Media Prenada, 2003).
Http://print.kompas.com/baca/2015/06/25/Pemerintah-Tutup-16-Bank, Diakses pada tanggal 23 Juni 2016. Https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia#Produk_dan_Jasa, Diakses pada tanggal 17 Juli
2016, Pukul 11.00 Wib.
Ismail Nawawi, Filsafat Ekonomi Islam , (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012). Keputusan Menteri  Keuangan Nomor 430/KMK.013/1992. M. Luthfi Hamadi, Jejak-jejak Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003). Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, (Jakarta, 2006). Muhammad Fauzi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syari’ah di Kota Semarang , (Semarang, IAIN Walisongo, 2008). Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Pres, 2000). Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam , (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.I. Nawawi Uha, Isu-isu Ekonomi Islam , (Jakarta: VIV Press, 2013). Osman Muthaer, Akutansi Perbankan Syariah , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. I., hal. 443. Lihat juga, Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indoensia , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta: Galia Indonesia, 1995). Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas PsikologiUGM, 1980), Jilid 1. Tim Penyunting, Briefcase Book Edukasi Profesi Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syaiah , (Jakarta: Renaisan, 2005), Cet.I.
Tim Penyusun, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah , (Jakarta: Fokusmedia, 2008), Cet I.