Tanjungpura Law Journal, Vol. 2, Issue 2, July 2018: 184 - 201 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 5 June 2018 | Reviewed: 4 July 2018 | Accepted: 27 July 2018

## REGULASI AIR SEBAGAI PERLINDUNGAN KEBUTUHAN DASAR WARGA NEGARA DALAM ERA GLOBALISASI  EKONOMI
Sri Widiyastuti 1

## Abstract
The  era  of  the  economy  globalization  is  a  movement  that  has  a  nationalism  dimension  because infinite flows of investment and capital that begin to penetrate the strategic sector economically result in fundamental problems given that this strategic sector is related to the livelihoods of the people (the basic needs of citizens) that demand protection from the state. In the field of water management that is not spared from the current globalization of the economy it has a complicated problem because the policies in the exploitation of water are considered to be contrary to the 1945 Constitution. The peak, with the issuance of Constitutional Court Decision Number 85 / PUU-XI / 2013 which decided to reject the entire contents of Law Number 7 of 2004 so that it essentially returns the exploitation of this water to  the  state.  This  writing  is  a  conceptual  legal  thought  that  aims  to  find  answers  to  the regulation  of water  management  in  Law  Number  7  of  2004  concerning  Water  Resources  contradicts  the  1945 Constitution,  and  seeks  the  concept  of  good  water  regulation  that  can  be  used  as  a  means  of protection for citizens in the era of economic globalization after Law Number 7 of 2004. The results of the discussion concluded that Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources denies the 1945 Constitution  because  in  terms  of  law  enforcement  both  ideally  and  normatively  it  has  lost  the constitutive elements of the enactment of a law. Meanwhile, the concept of good water regulation as an effort to protect citizens in the era of economic globalization after Law No. 7 of 2004 is regulation that  adheres  to  the  state  ideology,  and  are  able  to  respond  to  global  pressures  and  challenges, namely with efforts to harmonize the law in the field of water.

## Keywords: basic needs;  citizen; economic globalization; water regulation

## Abstrak
Era  globalisasi  Ekonomi  merupakan  gerakan  yang  memiliki  dimensi  nasionalisme  sebab  arus investasi  dan  modal  tanpa  batas  yang  mulai  merambah  pada  sektor  strategis  secara  ekonomis mengakibatkan  timbulnya  permasalahan  mendasar  mengingat  sektor  strategis  ini  berkaitan  dengan hajat hidup masyarakat (kebutuhan Dasar warga negara) yang menuntut proteksi dari negara. Dalam bidang  pengelolaan air  yang  tidak  luput  dari arus  globalisasi  ekonomi  inipun  memiliki  masalah  yang rumit  sebab  kebijakan  dalam  pengusahaan  air  dianggaap  bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar  1945.  Puncaknya,  dengan  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  85/PUU- XI/2013  yang  memutuskan  untuk  menolak  seluruh  isi  dari  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004 sehingga pada hakikatnya mengembalikan pengusahaan air ini kepada negara.Tulisan ini merupakan pemikiran  konseptual  hukum  yang  bertujuan untuk  mencari  jawaban  mengapa regulasi  pengelolaan air  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun    2004  Tentang  Sumber  Daya  Air  (SDA)  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan mencari konsep regulasi air yang baik yang bisa dijadikan sarana proteksi warga negara dalam era globalisasi ekonomi pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.  Hasil  pembahasan  menyimpulkan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang Sumber  Daya  Air    (UU  SDA)  mengingkari  Undang-Undang  Dasar  1945    sebab  ditinjau  dari keberlakuan  hukum  baik  secara  idiil  maupun  normatif  ia  telah  kehilangan  unsur-unsur  konstitutif
1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jln.Ir. Sutami, Nomor 36 A, Kentingan, Jebres,Surakarta, 57126, Jawa Tengah, Indonesia, email: sri.fh.untan@12@gamil.com, Tel. 081345487388.
berlakunya  sebuah  hukum.  Sedangkan,konsep  regulasi  air  yang  baik  sebagai  upaya  melindungi warga negara di era globalisasi ekonomi pasca Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 adalah regulasi yang  berpegang  teguh  pada  ideologi  negara,  dan  mampu merespon  tekanan  dan  tantangan  global, yakni dengan upaya harmonisasi hukum di bidang air.
Kata Kunci: globalisasi ekonomi; kebutuhan dasar; regulasi air; warga negara

## I.  Pendahuluan
Pesatnya  perkembangan  di  bidang ilmu  dan  teknologi  merupakan  pemicu utama terjadinya perubahan pola hubungan  dan  komunikasi  di  tengah masyarakat,  baik  lokal,  nasional  maupun internasional.  Hal  ini  ditandai  dengan mobilitas manusia yang tinggi dan derasnya arus informasi, dimana Rowland BF. Pasaribu menyebutkan sebagai sebuah “ledakan”  untuk  menggabarkan adanya  laju  pertumbuhan  dan  akumulasi pengetahuan dan informasi yang meningkat  secara  cepat  serta  tajam (eksponensial). 2 Dengan kata lain, kemajuan  iptek  telah  menghasilkan  pola baru sistem komunikasi masyarakat, yakni menghubungkan manusia di seluruh dunia ke dalam satu sistem komunikasi.
Fenomena ini lebih dikenal oleh masyarakat  dengan  istilah  globalisasi, dimana  esensinya  adalah  era  yang  tidak mengenal adanya batas.
Dalam  kontek  kegiatan  ekonomi, artinya terbukanya akses barang dan jasa ke seluruh wilayah dunia, sebab globalisasi  dalam  kontek  ekonomi  adalah
2 Rowland  B.F.  Pasaribu.  2012. Globalisasi  dan Pembangunan  Ekonomi  di  Indonesia. e-book: Foxit Reader, hlm.  471.
menyatunya unit-unit  kegiatan  ekonomi  di dunia  ke  dalam  satu  unit  dunia. 3 Lebih lanjut, disebutkan juga bahwa era globalisasi  di  abad  ke  21  ini  berbeda dari proses  globalisasi  di  abad  sebelumnya sebab  tantangan  pada  era  ini  sangat berkaitan  dengan  masalah  nasionalisme, nation  state ,  politik  nasional,  ekonomi nasional,  dan  masalah  perbatasan  yang jelas. 4
Penulis  ingin  menampilkan  sebuah pemikiran  konseptual  berkaitan  dengan masalah nasionalisme dalam perekonomian  nasional  Indonesia.  Dasar pemikirannya adalah rumusan yang termaktub  pada  Pasal  33  (ayat  1,2,3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun    1945  (UUD  1945) sebagai  landasan  politik  hukum  sistem perekonomian  Indonesia.  Jika  dicermati, ruh dari politik hukum sistem perekonomian di Indonesia ini menghendaki  peran  (intervensi)  negara dalam penyelenggaraan sistem perekonomiannya,  terutama  untuk  aspek kebutuhan  masyarakat  secara  luas  (hajat hidup  orang  banyak).  Hal  ini  tidak  dapat dipungkiri mengingat dari sejarah
3 Ibid , hlm. 474.
4 Ibid , hlm. 468.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
terbentuknya  UUD  1945  hingga  pasca amandemen pada tahun 2004, memperlihatkan  bahwa  negara  hukum Indonesia  menggunakan  paham  negara kesejahteraan. 5 Penegasan
M.Hatta
sebagai salah satu pendiri negara Republik  Indonesia  (RI)  dalam  konsepsi negara  kesejahteraan  ini  adalah  adanya istilah “negara  pengurus” 6 dimana  negara mengambil  peran  yang  dominan  pada upaya tercapainya kesejahteraan rakyatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat urgen Habermas bahwa jaminan  kesejahteraan  seluruh  rakyat merupakan  hal  pokok  bagi  negara modern. 7 Maknanya,
sistem
perekonomian Indonesia tidak menghendaki  penguasaan  murni  oleh pihak swasta, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Apabila dihubungkan dengan proses mengguritanya globalisasi ini, maka sangat penting mencermati konsep pengelolaan  kebutuhan  dasar  warga negara  yang  dilakukan  oleh  pemerintah
5 Konsep  negara  kesejahteraan  ( Welfarestate ) Menurut  Jimly  Asshiddiqie  merupakan  pengaruh dari  faham  sosialis  yang  berkembang  pada  abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan  terhadap kaum  penjajah  yang Kapitalis-Liberalis,  Lihat  Soemardi.  2010. Teori Umum  Hukum  dan  Negara:  Dasar-Dasar  Ilmu Hukum  Normatif  Sebagai  Ilmu  Hukum  Deskriptif-
Empirik. Bandung: Bee Media Indonesia, hlm.  9.
6 M.  Yamin.  1959. Naskah  Persiapan  UUD  1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI. Jakarta: Sekretariat Negara RI, Jakarta, hlm.  29.
7 Gianfranco  Poggi.  1992. The  Development  of  the Modern State Sosiological Introduction. California:
Standford University Press, hlm. 126.
dalam upayanya melindungi warga negara sebagaimana amanat konstitusi.
Khususnya  upaya  melindungi  segenap rakyat  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia,  serta  upaya  mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Mengingat kebutuhan dasar manusia  setidaknya  ada  6  (enam), 8 maka untuk  memudahkan  analisis  penulis  akan fokus kepada salah satu kebutuhan dasar yakni  air.  Pendekatan  yang  dilakukan adalah kajian terhadap seperangkat aturan  di  bidang  air.  Sebagaimana diketahui bahwa air merupakan salah satu kebutuhan  dasar  manusia  sehingga  ini merupakan  bidang  yang  sangat  strategis mempengaruhi perikehidupan masyarakat sekaligus  bidang  yang  tidak  luput  dari pengaruh globalisasi ekonomi.
Pengelolaan  di  bidang  air ini menghadapi  permasalahan  besar  setelah era  globalisasi,  yang  ditandai  dengan upaya  pengelolaan  air  melalui  hak pengusahaan air dan hak guna air kepada swasta.  Air  yang  tadinya  merupakan barang  privat,  tidak  begitu  diperhitungkan secara bisnis mengingat sangat melimpah, berubah drastis keberadaannya  setelah  menjadi  bagian dari  barang  publik  dan  diperhitungkan
8 Peraturan
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan  Bencana  No.  7  Tahun  2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan  Kebutuhan  Dasar,  Pasal  yakni setidaknya terdiri dari 6 (enam) hal berupa tempat tinggal,  bantuan  pangan, sandang,  air  bersih  dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan.
secara ekonomis. Sejumlah elemen masyarakat menggunggat pemerintah yang memperlihatkan keperpihakan kepada  pemilik  modal  dengan  pemberian akses  penggelolaan,  bahkan  kepemilikan saham yang mayoritas yang menyebabkan rakyat kecil kehilangan hak konstitusinya  atau    meniadakan  hak-hak rakyat atas air. Melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor
85/PUU-XI/2013  yang  memutuskan  untuk menolak  seluruh  isi  dari  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber Daya air (SDA) maka hakikatnya mengembalikan  pengusahaan  air ini kepada  negara.  Pembatalan  UU  SDA Tahun  2004  ini  menyebabkan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1974  Tentang Pengairan kembali diberlakukan, 9
meskipun  tentu  sudah    tidak  sesuai  lagi dengan  dinamika  politik  hukum  dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pengaturan  di  bidang  air  ini  semakin komplek permasalahannya mengingat kekosongan  hukum  ini.  Untuk  itu,  penulis ingin  mencoba membahas  dua  hal  terkait regulasi  air  ini,  yakni:  (1)  Mengapa regulasi  pengelolaan  air  dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun    2004  Tentang Sumber  Daya  Air  (SDA)  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  1945? dan  (2)  Bagaimana  konsep  regulasi  air yang  baik  sebagai  upaya  melindungi
9 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  85/PUU- XI/2013.
warga  negara  di  era  globalisasi  ekonomi pasca  Undang-Undang  Nomor  7  tahun 2004 ?

## II.  Metode
Tulisan ini merupakan kajian hukum normatif, 10 dengan  melakukan  penelitian kepustakaan, 11 menggunakan pendekatan perundang –undangan  ( statue  approach ) 12 terhadap  bahan  hukum  primer,  sekunder, dan  tersier  yang  digunakan.  Sedangkan, metode pengumpulan datanya menggunakan  studi  dokumen, 13 dan  data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif 14 melalui proses reduksi  data,  penyajian,  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi. 15
10 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudy.  2001. Penelitian  Hukum  Normatif ( Suatu  Tinjauan Singkat ). Rajawali pers:, Jakarta, hlm. 13-14.
11 Data  yang  diperoleh  adalah  data  sekunder.  Data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  bahan pustaka,
mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian.
Lihat  Soerjono  Soekanto.  2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hlm. 12.
12 Johny Ibrahim. 2007. Teori, metode dan penelitian hukum  normatif ,  Malang-Jawa  Timur:  Bayumedia publishing,  hlm. 30.
13 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Op.Cit ., hlm.  21.
14 Abdulkadir  Muhammad.  2004. Hukum  dan Penelitian  Hukum. Bandung:  P.T.  Citra  Aditya Bakti, hlm. 91.
15 Matthew B. Miles. 1992. Analisis Data Kualitatif.
UI Press: Jakarta, hlm. 15-21.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
III.  Analisis dan Pembahasan A. Mengurai Berlakunya Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2004 Tentang Sumber Daya Air Berlakunya  hukum  adalah  cara
beradanya hukum, dimana harus dibedakan  antara  keberlakuan  idiil  dan berlakunya  secara  normatif.    Berlakunya hukum  secara  idiil  merupakan  sebuah legitimasi  dan  rasionalitas  adanya  hukum (aspek  filsafat).  Sedangkan  keberlakuan normatif  sedikit  komplek.  Meuwissen berpendapat secara normatif berlaku/bekerjanya hukum setidaknya ada tiga bentuk, yakni berlakunya hukum yang berkaitan  dengan  aspek  sosial,  yuridis dan  moral,  dimana  ketiganya  saling berkaitan. 16
Keberlakuan  sosial  atau  faktual berkaitan  dengan  keefektivitasannya  di masyarakat ( Wirksamkeit ). Kepatuhan masyarakat  terhadap  hukum,  meskipun sisi ini perlu upaya daya paksa dan diiringi dengan  penerapan  sanksi.  Sedangkan keberlakuan  yuridis  berkaitan  dengan pembentukan  kaidah  hukum  yang  sesuai dengan  aturan  hukum  dan  prosedur  yang berlaku, oleh badan yang berwenang, dan substansinya  tidak  bertentangan  dengan kaidah  lainnya  maupun  kaidah  yang  lebih tinggi.  Selanjutnya,  keberlakuan  moral berkaitan  dengan  kualitas  substansi  (isi)
16 B.  Arief  Sidharta,  2003. Meuwissen  Tentang Pengembangan  Hukum,  lmu  Hukum,  Teori Hukum,  Dan  Filsafat  Hukum .  Terj.  Bandung:  PT. Refika Aditama, hlm.  45-47.
kaidah  hukum  itu,  dimana  secara  etika  ia ada  atas  dasar-dasar  yang  masuk  akal untuk dibenarkan. Kesimpulannya, keberlakukan  hukum  secara  normatif  ini merupakan  unsur-unsur  konstitutif  dari berlakunya  hukum,  sehingga  jika  salah satu  atau  bahkan  ketiganya  tidak  ada maka  sudah  dipastikan  kaidah  hukum tersebut telah kehilangan keberlakuannya. 17
Jika  mencermati  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2004  Tentang  SDA  ini, secara  idiil  ia  dibuat  dan  diberlakukan untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  warga negara  atas  sumber  air 18 ,  mengingat sumber  daya  air  ini  karunia  dari  Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. 19
Sedangkan,  secara  normatif  berlakunya UU  SDA  ini  dapat  dijelaskan  melalui  tiga aspek,  yakni  yuridis,  sosiologis,  dan moral.  Aspek  yuridis,  UU  SDA  dibentuk dengan latar belakang kebijakan restrukturisasi  bidang  air  yang  dilakukan oleh  pemerintah  pada  tahun  1998  yang dikenal  dengan Water  Resources  Sector Adjustment Loan (WATSAL) sebesar US$ 300 juta. Pemerintah diharuskan membuat peraturan  perundangan  yang  baru  di bidang air untuk menyesuaikan
17 Ibid , hlm.  46-48.
18 Pasal  2-6  Undang-Undang    No.    7  Tahun    2004 tentang  Sumber  Daya  Air.
19 Ibid , bagian konsideran  huruf a.
perubahan  paradigma  pengelolaan  air sebagaimana  prinsip  Dublin, 20 sebagai salah satu persyaratan pencairan pinjaman  tersebut.  Jika  mencermati  latar belakang pembentukan UU SDA ini, maka dapat  disimpulkan  bahwa  UU  ini  tidak sepenuhnya inisiatif dari pemerintah Republik  Indonesia  (RI)  sebab  ia  ada karena  desakan  dari  Bank  dunia  melalui politik hutang luar negerinya yang bernama program hutang WATSAL.
Selain  itu, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945  jelas  menegaskan  peran  negara dalam  penguasaan  dan  pengelolaan  air, sehingga  ketika  UU  SDA  membolehkan sektor  swasta  menguasai  sektor  ini  dan mengakibatkan  rakyat  kehilangan  akses kemanfaatan atas air, maka UU SDA telah memuat materi yang bertentangan dengan  UUD  1945.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundangan, kedudukan  UUD  1945  sebagai  konstitusi dasar  negara  dan  Pancasila  sebagai sumber dari segala sumber hukum berada di  atas  Undang-Undang.  Oleh  karena  itu, UU  SDA  ini  secara  hirarkhi  hukum
20 Prinsip  Dublin  (1992)  dalam  kesimpulan pengujian  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2004 tentang  Sumber  Daya  Air  terhadap  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun1945  oleh  Tim  Advokasi    Koalisi  Rakyat untuk  Hak  atas  Air,  secara  jelas  menyatakan bahwa  air  memiliki  nilai  ekonomi  sehingga  harus diberlakukan  sebagai  barang  ekonomi  telah mendorong  upaya-upaya  perubahan  terhadap pengelolaan sumberdaya air di dunia.
bertentangaan  dengan  peraturan  yang lebih tinggi di Indonesia.
Dari  sisi  sosiologis,  keefektifan  UU SDA  di  lapagan  juga  dipertanyakan mengingat berlakunya UU ini menimbulkan  gejolak  penolakan  dari masyarakat  yang  puncaknya  diajukannya tuntutan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, secara  etis  materi  UU  SDA  juga  tidak dapat  dibenarkan,    mengingat  hubungan rakyat  dengan  bumi,  air,  dan  ruang angkasa, serta strategi asas kenasionalan menegaskan bahwa wewenang menguasai yang dilakukan oleh negara ini ruhnya  berasal  dari  ketentuan  Pasal  33 ayat (3) UUD 1945, maka ketentuan UUD 1945  memberi  jaminan  aspek  keadilan sosial  bagi  rakyat  selaku  pemilik  sumber daya  alam  dalam  memperoleh  manfaat dari kepemilikannya itu 21 . Apabila dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (2), maka konstitusi mengamanatkan negara sebagai  representasi  kekuasaan  rakyat agar  menguasai  dan  menyelenggarakan pengelolaan  air  sebab  air  adalah  bidang yang  strategis  dan  termasuk  hajat  hidup orang banyak.
Namun,  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  16  Tahun  2005  Tentang  Sistem
21 Sri  Widiyastuti.  2009.  Analisis  Peraturan  Daerah Nomor 2 Tahun 2006  tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Kalimantan  Barat  Sebagai  Payung  Hukum Program  Pengembangan  Investasi  Daerah  dii Bidang  Pengelolaan  Air  Minum, Tesis, Program magister Ilmu hukum UGM, Yogyakarta, hlm.  22.

## Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
Penyediaan  Air  Minum  (SPAM)  mengatur bahwa penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh  BUMN/BUMD,  Koperasi,    badan usaha swasta, atau perorangan yang jelas kontradiksi  dengan  ketentuan  Pasal  40 ayat  (2)  UU  SDA  yang  menyebutkan tanggung  jawab  penyelenggaraan  SPAM ada  pada  negara..  Ini  secara  eksplisit menegaskan bahwa terdapat inkonsistensi  pengaturan  dalam  UU  SDA akibat  disisipi  oleh  agenda  privatisasi yang  berasal  dari  ideologi  liberalisme. Dengan demikian, UU SDA dan peraturan pelaksananya  menyimpangi  ketentuan UUD  1945  disebabkan  secara  moral  ia mengesampingkan ideologi negara (Pancasila dan UUD 1945) dan terkooptasi oleh ideologi kapitalisme.
B. Konsep  Regulasi  Air  yang  Baik Sebagai  Upaya  Melindungi  Warga Negara  di  Era  Globalisasi  Ekonomi Pasca  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2004
Uraian  teoritis  dan  fakta  hukum mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber  daya  air  di  atas  memunculkan pertanyaan  bagaimana  konsep  regulasi pengelolaan air yang baik yang harapannya  mampu  melindungi  warga negara Indonesia. Artinya dengan regulasi air  ini  Pemerintah  mampu  memenuhi kebutuhan  dasar  air  warganya  di  tengah kondisi  global  yang  merubah  tata  nilai pengelolaan air.
Untuk  menjawab  persoalan  ini, penulis  akan  menggunakan  teori  negara kesejahteraan  ( welfare  state ),  mengingat dari  sejarah  terbentuknya  UUD  1945
hingga  pasca  amandemen  pada  tahun 2004,  memperlihatkan  bahwa  negara hukum  Indonesia  menggunakan  paham negara  kesejahteraan.  Dalam  literatur, welfare  state adalah  institusi  negara, dimana kekuasaannya (dalam hal kebijakan  ekonomi  dan  politik)  ditujukan untuk  memastikan  warga  negara  beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai standar kelayakan. Selain  itu,  untuk  memberikan  layanan sosial  bagi  setiap  permasalahan  yang dihadapi oleh warga negaranya.
Selanjutnya,  untuk  memastikan  warga negaranya mendapatkan hak-haknya tanpa  memandang  perbedaan  status, kelas ekonomi, dan perbedaan lainnya. 22
Lebih  lanjut, welfare  state bisa dilihat dalam perspektif yang sempit/terbatas  maupun  luas.  Dalam perspektif  yang  sempit  dapat  dilihat  dari sistem  pengelolaan  keuangan  negara yang utamanya tertuju pada sektor rumah tangga (konsumsi dalam negeri, penghasilan,  asuransi),  subsidi  atau  dana sosial.  Sedangkan  dalam  perspektif  yang lebih  luas, welfare  state digambarkan sebagai  intervensi  pemerintah  (negara) melalui kebijakan-kebijakan publiknya demi terwujudnya kesejahteraan sosial. 23
22 Anderson.  2012. Welfare  States  And  Welfare State  Theory ,  Centre  For  Comparative  Welfare Studies, Working Paper.
23 Linbeck, A. 2006 . The Welfare State-Background, Achievements,  Problems,  Research Institute  Of Industrial Economics.
Telah  diuraikan  di  awal  bahwa
landasan politik hukum sistem perekonomian Indonesia
adalah ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Pada ayat (1)  disebutkan  bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas  asas kekeluargaan.”    Pasal  ini memiliki makna bahwa kebangkitan ekonomi  Indonesia  tidak  terletak  pada aktivitas  atau  gerakan  perorangan  namun ia  ada  pada  sebuah  usaha  bersama, dimana muaranya adalah pada kemakmuran bersama, bukan kemakmuran  orang  per  orang.  Ayat  (2) menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi  yang  penting  bagi  negara  dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai  oleh negara.”  Selanjutnya  ayat (3)  dijelaskan  bahwa “Bumi,  air,  dan kekayaan  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Ayat (2) dan (3) ini menjelaskan perbedaan  sistem  ekonomi  Indonesia dengan  sistem  ekonomi  yang  dianut negara-negara  lain,  yakni  sektor  produksi yang  diletakan  pada  penguasaan  negara, bukan  orang  per  orang  atau  swasta. Ayat (4), “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  serta  dengan menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional.”
Dalam bagian penjelasan UUD 1945 hakikatnya  adalah  penegasan  kembali
pengaturan pada pasal-pasal sebelumnya. Dijelaskan bahwa demokrasi ekonomi merupakan tata kelola perekonomian yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, efsiensi berkeadilan, berkelanjutan,berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan  ekonomi  nasional.  Tujuan  yang hendak  dicapai  adalah  kemakmuran bersama-sama.  Dalam  Pasal  33  ayat  (4) ini  ditegaskan  bahwa    sekalipun  sektor produksi dikerjakan secara bersama-sama dengan  tujuan  mencapai  kemakmuran bersama,  namun  sektor  swasta  tidak diperkenankan mengelola kegiatan strategis  yang  berkaitan  dengan  hajat hidup  orang  banyak.  Dengan  kata  lain, bidang yang berkaitan dengan hajat hidup orang  banyak  mutlak  harus  dikuasai  oleh negara. Mencermati pasal-pasal ini, maka jelas  tergambar  politik  hukum  sistem perekonomian  Indonesia  dalam  kerangka besar negara kesejahteraan.
Menurut penulis, makna penguasaan  oleh  negara  ini  bagian  yang perlu  dielaborasi  lagi  secara  seksama. Soetomo  dalam    bukunya  yang  berjudul Politik Dan Administrasi Agraria,
menjelaskan bahwa pengertian menguasai  tersebut  dibedakan  dengan pengertian memiliki. Hal  ini berarti negara hanya  diberi  suatu  wewenang  untuk mengatur  penggunaannya.  Wewenang mengatur penggunaan sumber daya alam sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  (ayat
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
diperinci sebagai berikut:
1)  mengatur  dan  menyelenggarakan
peruntukannya (penggunaan sumber daya alam itu). 2)  menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang  dengan  sumber  daya alam itu.
3)  menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan  hukum  yang  berkaitan dengan sumber daya alam itu.
Hak menguasai yang dimiliki negara ini  kemudian  dalam  prakteknya  dapat dilimpahkan kepada daerah-daerah swatantra  dan  masyarakat  adat  (Pasal  2 ayat  (4)  UUPA)  atau  dapat  dilimpahkan pada orang-orang lain dan badan hukum- badan  hukum  (Pasal  4  ayat  (1)  UUPA). 24
Sedangkan,
Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa UUD 1945 merupakan  cita-cita,  arah,  dan  dasar kebijakan yang bersifat normatif, sehingga apabila  menilai  perlindungan  dan  peran negara  terhadap  perikehidupan  warga negaranya  harus  didudukan  pada  posisi seimbang  diantara  berbagai  kepentingan warganya.  Dengan  demikian,  Pasal  33 UUD  1945  tidak  sepenuhnya  menolak mekanisme pasar, sehingga apabila sektor pasar yang telah dijalankan swasta
24 Sri Widiyastuti. 2009. Op.Cit, hlm.  21 .
mengalami  distorsi,  maka  negara  wajib mengambil alih perannya demi kepentingan perekonomian nasional.
Tafsir  pasal  33  ayat  (2)  dijelaskan  pula bahwa  negara  diberi  kewenangan  berupa “hak  menguasai”  dengan  makna  negara diprioritaskan  mengusai  sektor  produksi yang belum ada, dan/atau akan ada yang termasuk  kategori  sektor  produksi  yang penting  dan  pada  saat  yang  bersamaan berhak melarang perorangan atau swasta yang telah menguasainya, serta mengambil  alih  sektor  produksi  penting yang termasuk kategori hajat hidup orang banyak  sesuai  ketentuan  perundangan yang berlaku. 25
Dengan  demikian,  dari  uraian  teori tentang  negara  kesejahteraan  ( Welfare state )  dan  ketentuan  Pasal  33  UUD  1945 sebagai  landasan  politik  hukum  sistem perekonomian di Indonesia, maka maknanya peran negara sangat dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian, terutama  untuk  sektor  produksi  yang penting dan terkait hajat hidup masyarakat (bidang strategis), seperti bidang air  yang merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar warga  negara.  Terpenuhinya  kebutuhan dasar  warga  negara  ini  merupakan  tugas dan  kewajiban  negara  sebagaimana termaktub  dalam  pembukaan  Undang- Undang Dasar 1945.
25 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  058-059- 060-063/PPU-II/2004  dan  Putusan  MK  Nomor 008/PPU-III/2005.
Dalam  globalisasi  ekonomi,  faktor Iptek  dan  kemampuan  ekonomi  ini  telah menimbulkan  perubahan-perubahan  yang cepat  dan  luar  biasa  di  seantero  dunia, serta  tingkat  kompetisi  yang  tinggi,  dan tidak terkecuali pada masyarakat Indonesia.  Selain  beberapa  hal  positif terkait  perubahan  global  ini,  terdapat beberapa  hal  yang  merupakan  dampak buruk dari berlakunya globalisasi menurut Malcolm  Waters,  antara  lain  berlakunya “The  survival  of  the  fittest ”dimana  modal yang  besar  akan  semakin  kuat  dan  yang lemah tersingkir.
Selanjutnya, pihak Pemerintah yang perannya bergeser hanya sebagai regulator  dan  sektor  ekonomi  mulai diserahkan kepada mekanisme pasar. Hal lain  yang  sangat  penting  adalah  subsidi berkurang, sehingga sektor-sektor ekonomi  rakyat,  koperasi  semakin  sulit berkembang,  dan  penyerapan  tenaga kerja  dengan  pola  padat  karya  sudah semakin  ditinggalkan.  Terakhir,  adanya kompetisi  produk  dan  harga  semakin tinggi  sejalan  dengan  tingkat  kebutuhan masyarakat yang semakin selektif.
Artinya,  sisi  lain  dari  globalisasi  ekonomi adalah  tekanan  pada  peran  (intervensi negara),  dimana  peran  negara  mulai bergeser  pada  peran  sebagai  regulator selebihnya mekanisme pasar yang memegang kendali perekonomian.
Sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa kondisi  global  ekonomi  ini  mengakibatkan derasnya  arus  modal  di  berbagai  bidang, sehingga  kondisi  pengelolaan  air  di
Indonesia  yang  termasuk  investasi  biaya tinggi juga mulai membuka peluang untuk penanaman  modal.  Wacana  privatisasi dalam  bidang  pengelolaan  air  semakin terbuka  dengan  lahirnya  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang berorentasi pada liberalisasi, memungkinkan  hampir  semua  sektor untuk kegiatan investasi baik nasional/asing, kecuali bidang usaha atau jenis  usaha  yang  dinyatakan  tertutup  dan terbuka dengan persyaratan. 26 Sedangkan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air (UU  SDA)  juga  memperlihatkan  arah kebijakan yang berupaya membuka akses swasta untuk ikut berperan mengelolanya. Dengan demikian,  bidang pengelolaan  air ini  merupakan  bidang  yang  terbuka  untuk kegiatan  investasi,  yang  pada  akhirnya ditetapkan sebagai hal yang menyimpangi UUD 1945.
26 Lihat Pasal 12 (1) UUPM 2007. Dalam penjelasan pasal  12  ayat  (1)  UUPM  2007  disebutkan  bahwa bidang  usaha  atau  jenis  usaha  yang  tertutup  dan yang  terbuka  dengan  persyaratan  ditetapkan melalui  Peraturan  Presiden  disusun  dalam  suatu daftar  yang  berdasarkan  standar  klasifikasi tentang  bidang  usaha  atau  jenis  usaha  yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha.  Indonesia (KBLI) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard for  Industrial  Classification  (ISIC).  Peraturan Presiden   yang  terbaru  adalah  Perpres  77  Tahun 2007  tentang  tentang  Kriteria  dan  persyaratan penyusunan  Bidang  usaha  yang  tertutup  dan bidang  Usaha  yang  terbuka  dengan  persyaratan Di  bidang  penanaman  modal  (Daftar Negatif  List Indonesia).

## Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
Mengutip  pendapat  Erhard  Eppler, bahwa  suatu  negara  dikatakan  kuat apabila ia mampu bersikap tegas terhadap  berbagai  pilihan  kebijakannya, baik pada saat menentukan sikap maupun pengawasan  pelaksanaanya.  Sebaliknya, negara  yang  lemah  adalah  yang    tidak dapat  memobilisasi  keahlian  hukum  yang diperlukan untuk menghadapi perusahaan-perusahaan multinasional, tidak  memiliki  posisi  tawar  yang  baik dalam perumusan kontrak dan membiarkan swastanisasi berjalan semaunya. 27
Oleh  karenanya,  tidaklah  salah  dan tidaklah ada yang buruk dengan swastanisasi,  hanya  yang  perlu  dipikirkan lebih  cermat  mengenai  bidang-bidang strategis  yang  menuntut  negara  lebih ketat  mengatur  dan  mengawasinya.  Hasil kajian di Malaysia menemukan permasalahan yang hampir sama sebagaimana yang dihadapi oleh Indonesia,  yakni  adanya  manajemen  air yang  tidak  baik  dan  kekosongan  hukum dalam  pengelolaannya.  Sejak  Malaysia memperoleh  kemerdekaannya,  kebijakan air  dibuat  sendiri  oleh  negara  secara ad hoc (tidak tetap). Tidak terdapat sentralisasi atau standarisasi kebijakan air atau  pedoman-pedoman  sebagai  acuan.
27 Erhard  Eppler,  2009. Melindungi  Negara  dari Ancaman  Neoliberal. ( The  Return  of  the State?“, penerjemah  Allan  Blunden,  terbitan  Forumpress, United  Kingdom).  Friedrich-Ebert-Stiftung  Kantor Perwakilan Indonesia, hlm. 146.
Terdapat  beragam  sekali  aturan dan
pedoman dalam pengelolaan air. Ketiadaan manajemen yang baik (pertanggungjawabannya)  berberdampak negatif  pada  sistem  penyediaan  air,  serta masalah  kekurangan  persediaan  air  di masa mendatang.
Oleh  karenanya,  manajemen  air yang terpusat, pengembangan perencanaan dan perhatian yang berkelanjutan  harus diberikan.  Pada  akhir tulisan  itu  menyajikan  saran  strategi mengenai  kebijakan pengelolaan  air  yang tepat  bagi  pemerintah  federal  dan  jajaran pemerintahannya, lembaga-lembaga terkait, para pemangku kepentingan, serta pentingnya  mengikutsertakan  masyarakat lokal dalam upaya memelihara ketersediaan  dan  keberlanjutan  sumber daya  air. 28 Belajar  dari  fakta  negara tetangga  ini,  maka  pembentukan  regulasi yang baik, tepat, terpadu, dan berkesinambungan sangatlah penting.
Menurut  penulis,  pasca  dicabutnya ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2004  Tentang  SDA,  perlu  upaya strategis  merumuskan konsep regulasi air yang  baik  agar  terwujud  perlindungan kebutuhan  dasar  warga.  Sebelumnya perlu mencermati beberapa hal berikut:
28 Intan  Sazrina  Saimy  and  Nor  Ashikin  Mohamed Yusof,  2013. The  Need  for  Better Water Policy and  Governance  in  Malaysia.  Procedia  -  Social and Behavioral Sciences 81 ( 2013 ).
1.  Pancasila  sebagai  sumber  dari
segala sumber hukum 29
(terutama sila kelima yang menegaskan  komitmen  keadilan sosial  yang  muaranya  pada kesejahteraan bagi seluruh
rakyat  Indonesia).  Pembukaan
UUD 1945, alinea keempat menegaskan  mengenai  tujuan hidup bernegara ini dalam rumusan  yang  padat  mengenai prinsip-prinsip  dasar  mencapai tujuan  berbangsa  dan  bernegara setelah merdeka.  Pada  alinea  ke empat dimana berisi tujuan nasional  negara  Indonesia,  yakni
melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan
ketertiban  dunia  yang  berdasar kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial. Prinsip dasar
29 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  Pasal  2  menyebutkan bahwa “Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala sumber hukum.”  Dalam  bagian  penjelasan disebutkan bahwa “Penempatan Pancasila sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum negara  adalah  sesuai  dengan  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  alinea  keempat  yaitu Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
yang  dipegang  dalam  menuju tujuan negara itu adalah kemerdekaan  bangsa,  berdirinya negara  pada  dasar  kedaulatan rakyat  dan  Pancasila.  Rumusan yang  padat  pada  alinea  keempat Pembukaan UUD 1945 ini,
setidaknya menegaskan
beberapa hal:
a.  Fungsi  dan  tugas  negara
setidaknya  meliputi  empat  hal yakni melindungi warga negara tanpa kecuali, mengupayakan  kesejahteraan umum  (standar  perikehidupan yang layak bagi warga negara), kewajiban dalam pendidikan  warga  negaranya, serta  keterlibatannya  dalam pergaulan  internasional  dalam spirit keindonesiaan (kemerdekaan, perdamaian,
dan keadilan sosial). b.  Bentuk  negara  Indonesia adalah
republik dan
berkedaulatan rakyat. c.  Falsafah  hidup berbangsa  dan bernegara adalah Pancasila. 2.  Tujuan negara Republik
Indonesia yang ada dalam pembukaan  UUD  1945,  dimana fungsi  dan  peran  negara  adalah mengupayakan kesejahteraan.
3.  Politik Hukum Sistem Perekonomian  Indonesia  yang termaktub dalam ketentuan Pasal 33  UUD  1945,  dimana  menuntut
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
peran aktif negara dalam
kegiatan  perekonomian  nasional, terutama di sektor-sektor
strategis. 4.  Ketentuan UU Penanaman Modal (bagian  yang  memuat  mengenai bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka untuk kepentingan  investasi),  dimana jelas  terlihat  arah  kebijakannya bahwa sektor air juga merupakan bidang yang terbuka untuk kepentingan investasi. 5.  Ketentuan Undang-Undang
Pokok  Agraria  (UUPA),  terutama konsep “hak menguasai” negara.
6.  Prinsip-prinsip  pengelolaan  air, terutama yang mencakup 6 prinsip, yakni enam prinsip dasar pengelolaan air ini adalah pengguna sumber daya air untuk kebutuhan  pokok  sehari-hari  dan kepentingan pertanian rakyat tidak dikenai biaya jasa
pengelolaan  SDA,  konsep  Hak Guna Air harus dibedakan dengan konsep hak secara umum  dan harus  sejalan  dengan konsep res  commune yang  tidak boleh menjadi obyek harga
secara ekonomi.
Kemudian
konsep  Hak  Guna  Pakai  Air dalam  UU  SDA  harus  ditafsirkan sebagai  turunan  dari  hak  hidup yang  dijamin  oleh  UUD  1945. Oleh  karenanya,  penggunaan  air di  luar  dari  konsep  Hak  Guna
Pakai  Air,  dan  Hak  Guna  Usaha Air  harus  melalui  proses  ijin  dari pemerintah dengan pola perijinan yang melibatkan masyarakat secara  luas.  Hal  ini  merupakan instrumen untuk membatasi (pengendali,  bukan  penguasaan) penggunaan  SDA.  Selanjutnya prinsip  hak  ulayat  masyarakat adat atas SDA yang masih diakui masyarakat. Prinsip terakhir adalah penggunaan SDA
utamanya bagi kepentingan negara sendiri bukan negara lain, kecuali  jika  kondisi  kebutuhan pokok  air  dalam  negeri  telah tercukupi (kebutuhan pokok sehari-hari,  pertanian,  sanitasi lingkungan,  ketenagaan,  industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan, keanekaragaman hayati,  rekreasi,  pariwisata,  olah raga,  ekosistem,  estetika,  serta kebutuhan lainnya). 30
7.  Undang-Undang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPLH),
prinsip-prinsip  pengelolaan  yang berkelanjutan  utamanya  yang berkaitan  dengan  pemeliharaan sumber-sumber air baku.
8.  Berbagai ketentuan perundangan yang mengatur pengelolaan
Sumber  Daya  Alam,  seperti
30 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  85/PUU- XI/2013.
Minyak  dan  Gas  Bumi  (Migas),
Pertambangan, dan lain sebagainya.  Butir  ketujuh  dan kedelapan adalah upaya
pembangunan hukum bidang
pengelolaan  air  yang  diarahkan kepada  perubahan  paradigma pembangunan hukum yang sektoral  ke  holistik  dan  terpadu berbasis kearifan lokal. 31
Dari  beberapa  hal  di  atas,  maka konsep  regulasi  air  yang  baik  itu  adalah regulasi  yang  berpegang  teguh  pada ideologi  negara  (Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945), 32 dan  mampu merespon tekanan dan tantangan global, 33 yakni dengan upaya harmonisasi hukum di bidang air. Hal kongkrit sebagai langkah  harmonisasi  hukum  di  bidang  air adalah:
1)  Rancangan  UU  SDA  yang  baru harus  memuat  6  prinsip  dasar pengelolaan air.
2)  Dalam  hal  pengusahaan  air,
harus  dikuasai  oleh  negara melalui  Badan  Usaha  Milik
Negara  (BUMN)  atau  Badan usaha Milik Daerah 31 Sulastriyono. 2008. “Pembangunan  Hukum Sumber  Daya  Air  Sungai  Yang  Berbasis  Kearifan Lokal ”, Mimbar Hukum , 20 (3), hlm.  411-588.
32 Pembukaan      Undang-Undang    Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.
33 Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009. Hukum  Ekonomi  Sebagai  Panglima. Sidoarjo- Jawa Timur, Masmedia Buana Pustaka, hlm.  20- 34.
(BUMD).Sebagaimana ketentuan  Pasal  33  UUD  1945 sebagai  dasar  politik  hukum sistem  perekonomian  nasional. Maknanya, tidak membuka peluang  swasta  baik  nasional maupun  asing  masuk  dalam pengelolaan  sebab  bidang  ini termasuk  strategis  dan  terkait hajat hidup warga negara.
3)  Konsep  Hak  Guna  Pakai  Air dalam UU SDA yang baru harus ditafsirkan  sebagai  turunan  dari hak  hidup  yang  dijamin  oleh UUD  1945.  Oleh  karenanya, penggunaan  air  di  luar  dari konsep  Hak  Guna  Pakai  Air, dan Hak Guna Usaha Air harus melalui proses ijin dari pemerintah dengan pola perijinan yang melibatkan masyarakat  secara  luas.  Hal  ini merupakan instrumen untuk membatasi  (pengendali,  bukan penguasaan) penggunaan SDA.
4)  Rancangan  UU  SDA  yang  baru harus  senafas  dengan  Undang- Undang Penanaman Modal (UUPM), Undang –Undang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
(UUPLH), dan pengaturan pengelolaan  sumber  daya  alam yang lain (misal migas, pertambangan  dan  lain-lain), sehingga  tidak  terjadi  tumpang tindih.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018

## IV.  Penutup
A. Kesimpulan
Dari  uraian  pembahasan,  maka dapat  diambil  suatu  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun
2004  tentang  Sumber  Daya  Air (UU  SDA)  mengingkari  Undang- Undang Dasar 1945 sebab ditinjau dari keberlakuan hukum baik secara  idiil  maupun  normatif,    ia kehilangan
unsur-unsur konstitutifnya sebagai sebuah
hukum.
2. Konsep  regulasi  air  yang  baik sebagai  upaya  melindungi  warga negara  di  era  globalisasi  ekonomi pasca  Undang-Undang  Nomor  7 tahun  2004  adalah  regulasi  yang berpegang  teguh  pada  ideologi negara  (Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945),  dan  mampu merespon  tekanan  dan  tantangan global, yakni dengan upaya harmonisasi hukum di bidang air.

## B. Saran
Adapun  saran-saran  yang  penulis berikan antara lain sebagai berikut:
1.  Mengingat pengaturan pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya
pengelolaan air merupakan sebuah  rancang  bangun  yang harus  terencana,  terarah,  dan harmonis, maka Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 85/PUU-XI/2013 yang
membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2004  Tentang  Sumber
Daya  Air  (SDA)  ini  sejatinya juga turut mempengaruhi materi pengaturan Undang-Undang
lain  yang  mengelola  sumber daya  alam.  Dengan  demikian, diperlukan upaya revisi terhadap  UUPM,  yang  memuat materi bidang-bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk investasi, dimana air dimasukan ke  dalam  bidang  yang  terbuka untuk tujuan inverstasi, padahal putusan MK di atas sesungguhnya menghendaki peran negara secara utuh untuk mengendalikan dan mengelolan
bidang ini.
2. Komitmen negara dalam memegang  bidang  pengelolaan air  harus  kuat  agar  negara dapat  dominan  dari  campur tangan swasta.

## Bibliografi
Buku:
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian  Hukum. Bandung:  P.T. Citra Aditya Bakti.
Adi
Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji.  2009. Hukum  Ekonomi Sebagai  Panglima. Sidoarjo-Jawa Timur: Masmedia Buana Pustaka.
Anderson.  2012. Welfare  States  And
Welfare  State  Theory. Centre  For Comparative Welfare Studies,
Working Paper.
B.  Arief  Sidharta.  2003. Meuwissen Tentang  Pengembangan  Hukum,
lmu  Hukum,  Teori  Hukum  Dan Filsafat  Hukum .  Terj.  Bandung:  PT. Refika Aditama.
Erhard  Eppler.  2009. Melindungi  Negara dari  Ancaman  Neoliberal. (The
Return  of  the  State,  penerjemah Allan Blunden, terbitan Forumpress,United Kingdom). Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia. Gianfranco Poggi. 1992. The
Development  of  the  Modern  State Sosiological  Introduction ,  California:
Standford University Press.
Hertz,  Noreena.  2003. Global  Capitalism and  the  Death  of  Democracy .  New
York: Harper Collins Publishers Inc.
Johny  Ibrahim.  2007. Teori,  Metode  dan Penelitian Hukum Normatif. Malang-
Jawa Timur: Bayumedia Publishing,.
Linbeck,  A.  2006. The Welfare  State- Background, Achievements,
Problems. Research  Institute  Of Industrial Economics.
M.  Yamin.  1959. Naskah  Persiapan  UUD
1945: Risalah Sidang
BPUPKI/PPKI. Jakarta:  Sekretariat
Negara RI.
Miles,  Matthew  B.  1992. Analisis  Data
Kualitatif. Jakarta: UI Press.
Pasaribu,  Rowland  B.F.  2012. Globalisasi dan  Pembangunan  Ekonomi  di Indonesia. ebook: Foxit Reader.
Petras,  James  dan  Henry  Veltmeyer.
2002. Imperialisme Abad 21 .
Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Soemardi, 2010. Teori Umum Hukum dan Negara:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum
Normatif Sebagai Ilmu Hukum
Deskriptif-Empirik ,  Bandung:  Bee Media Indonesia.
Silalahi,  M.  Daud.  2003. Pengaturan Hukum  Sumber  Daya  Air  dan Lingkungan  Hidup  di  Indonesia . Bandung: Alumni.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  2001.
Penelitian  Hukum  Normatif ( Suatu Tinjauan  Singkat ), Rajawali  pers:
Jakarta.
Soerjono  Soekanto.  2007. Pengantar
Penelitian Hukum. UI Press:
Jakarta.
Suteki. 2010. Rekonstruksi Politik Hukum,
Hak Atas Air, Pro Rakyat .
Semarang: Surya Pena Gemilang.

## Artikel Jurnal:
Intan  Sazrina  Saimy  and  Nor  Ashikin Mohamed  Yusof.  2013. “ The  Need for Better Water Policy and Governance in Malaysia ” . Procedia -
Social and Behavioral Sciences.
Sulastriyono. 2008. “Pembangunan
Hukum  Sumber  Daya  Air  Sungai Yang  Berbasis  Kearifan  Lokal ”,
Mimbar Hukum , 20 (3): 411-588.

## Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
Tim  Advokasi    Koalisi  Rakyat  untuk  Hak
atas Air. 2005. “Kesimpulan Pengujian  Undang-Undang  No.  7 Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 ” , Majalah Ilmiah Pawiyatan , 22
(2).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Ketentuan Pokok  Agraria,  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1960 Nomor  104,  Tambahan  Lembaran Negara 2043).
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377). Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2007  Nomor  67, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4724).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  121  Tahun
2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor  344,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5801).
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
Peraturan  Presiden  Nomor  77  Tahun 2007  tentang  Bidang  Usaha  Yang Tertutup  dan  Bidang  Usaha  Yang Terbuka  dengan  Persyaratan  di Bidang Penanaman Modal.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan  Bencana  Nomor  7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

## Putusan Pengadilan:
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 058-059-060-063/PPU-II/2004. Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 008/PPU-III/2005. Pengujian Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2004  tentang  Sumber  Daya  Air terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.

## Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor
85/PUU-XI/2013. Pengujian  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2004  tentang  Sumber  Daya  Air terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
.

## Tesis:
Sri  Widiyastuti.  2009.  Analisis  Peraturan
Daerah  Nomor  2  Tahun  2006
Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Kalimantan  Barat  Sebagai  Payung Hukum  Program  Pengembangan Investasi Daerah Di Bidang Pengelolaan  Air  Minum. Tesis ,
Program  Magister  Ilmu  Hukum UGM, Yogyakarta