## PENERAPAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA PELAYANAN PUBLIK
DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN PROVINSI BENGKULU
Novliza Eka Patrisia 1)* , Faizal Anwar 2) , Astri Dwi S. 3) *Email Korespondensi : novlizaekap@umb.ac.id
123 Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu

## Abstract
The  purpose  of  this  article  is  to  describe  the  application  of  digital  transformation  in  data management for public services at the Bengkulu Province Regional Financial Management Agency in  order  to  carry  out  public  services.  The  results  confirm  that  the  application  of  digital transformation  in  data  management  for  public  services  at  the  Bengkulu  Province  Financial Management  Agency  has  been  carried  out  well  through  programs  and  applications  that  are  in accordance  with  the  internal  licensing  service  data  structure.  However,  data  management employees  still  need  assistance  by  software  developers.  In  addition,  the  application  of  digital transformation  in  data  management  still  needs  to  be  developed  so  that  it  can  experience improvement in terms of coordination and cooperation with other related agencies externally.
Keywords: Digital Transformation, Public Service, Information Systems
A. Pendahuluan
Penataan  sistem  manajemen dan  prosedur  kerja  di  lingkungan pemerintah ,  kinerja  internal  dan layanan publik dapat terwujud dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi  informasi.  Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup  aktivitas  yang  saling berkaitan  yaitu  pengolahan  data, pengelolaan informasi, sistem manajemen  dan  proses  kerja  secara elektronis. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi informasi pada  suatu  organisasi  merupakan sebuah kesatuan yang utuh dan saling berhubungan  dalam  proses  kerjanya sebagai suatu sistem. Menurut  Laudon  dan  Laudon (2007:15) sistem informasi ( information  system )  secara  teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan  komponen  yang  saling berhubungan,        mengumpulkan (atau    mendapatkan),    memproses, menyimpan    dan    mendistribusikan informasi    untuk    menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan  dalam  suatu  organisasi. Selain menunjang proses pengambilan  keputusan,  koordinasi dan  pengawasan,  sistem  informasi juga  dapat  membantu  pimpinan  dan pegawai dalam menganalisis permasalahan,  menggambarkan  hal- hal  yang  rumit,  dan  menciptakan produk baru.
Dalam  penerapannya  pada suatu  organisasi,  termasuk  dalam birokrasi,  sistem  informasi  merujuk kepada  informasi  mengenai  anggota organisasi, tempat dan hal-hal penting lainnya  di  dalam  organisasi  atau  di lingkungan  sekelilingnya  tersebut. Informasi merupakan data yang telah dibentuk menjadi sesuatu yang memiliki  arti  dan  berguna  bagi manusia. Sebaliknya data merupakan
sekumpulan  fakta  mentah  (yang belum  diolah  /  dikelola)  yang mewakili  kejadian-kejadian yang terjadi  di  dalam  suatu  organisasi sehingga  belum  dapat  dipahami secara efektif oleh manusia.
Secara  teknis,  pengaplikasian sistem informasi manajemen di dalam lingkungan  organisasi  dewasa  ini tampak  dari  penggunaan  sejumlah perangkat  keras  maupun  perangkat lunak.  Dipergunakannya  alat-alat elektronik  seperti  komputer,  printer, telepon,  yang  terus  berkembang, mulai  dari  jaringan  internet  hingga nirkabel  Wi-Fi  berkecepatan  tinggi, hingga  sistem  telepon  dan  kabel digital, terus-menerus mengubah cara orang  bekerja  di  dalam  kehidupan organisasi  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia.
Pada  pemerintahan  daerah, transformasi  digital  yang  dimaksud tersebut  diterapkan  dalam  wujud electronic  government atau e-Gov .
Suprastruktur e-Government memuat antara lain kepemimpinan manajemen  lembaga (e-leadership) , sumberdaya manusia (human resources) dan  peraturan  di  tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan e-Government (regulation). Infrastruktur  informasi yang  memuat  antara  lain  struktur data,  format  data,  metode  berbagi data  ( data  sharing ),  dan  sistem pengamanannya,  yang  lebih  lanjut dapat  dilihat  pada  panduan  sistem manajemen dokumen elektronik. Dengan demikian, kegiatan administrasi di dalam lembaga pemerintahan dewasa ini tidak
terlepas dari penerapan sistem informasi  manajemen  yang  intinya terletak  pada  pelaksanaan  kegiatan perekaman dan penyimpanan
berbagai  informasi  penting  bagi
organisasi secara sistematis, tepat dan akurat di dalam media komputer. Selama ini, penerapan teknologi  informasi  pada  lingkungan Pemerintah provinsi Bengkulu  belum dapat    dikatakan    berjalan    secara efektif.    Sebab    belum  seluruh perangkat daerah mampu menerapkannya.   Badan  Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu merupakan      salah      satu      instansi Pemerintah   yang    telah menerapkan teknologi  informasi  dalam  rangka melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya  dalam  menyelanggarakan pelayanan  bagi  masyarakat.  Dalam suatu penerapan, tentunya sesuatu hal termasuk  teknologi  informasi  di pemerintahan  tidak  terlepas  dari berbagai  kendala,  namun  di  sisi lain juga  memiliki  sejumlah  faktor-faktor pendukung.
B. Metode Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung  menggunakan  analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih  ditonjolkan  dalam  penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan  sebagai  pemandu  agar fokus  penelitian  sesuai  dengan  fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar  penelitian  dan  sebagai  bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat  perbedaan  mendasar  antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif,  penelitian  berangkat  dari teori  menuju data, dan berakhir pada penerimaan  atau  penolakan  terhadap
teori  yang  digunakan;  sedangkan dalam  penelitian  kualitatif  peneliti bertolak  dari  data,  memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.
Kriyantono menyatakan bahwa,  "Riset  kualitatif  bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam- dalamnya.” Penelitian kualitatif menekankan  pada  kedalaman  data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin  dalam  dan  detail  data  yang didapatkan,  maka  semakin  baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Penelitian ini, menggunakan teknik pemilihan informan  yaitu purposive  sampling . Purposive  sampling adalah  teknik pemilihan  informan  secara  sengaja, peneliti  menentukan  sendiri  sampel yang  diambil.  Penentuan  informan menggunakan  teknik  purposive  ini memiliki kriteria tertentu salah satunya  memilih  informan  yang dianggap  kredibel  untuk  menjawab masalah penelitian .
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan E-Government pada Sektor Pemerintahan
Menurut      Conrad,      dalam Susanti      (2006:21), e-government adalah        suatu        istilah        yang diberikan        untuk        suatu pemerintahan        yang  mengadopsi teknologi    yang    berbasis    internet yang    dapat    melengkapi    dan meningkatkan program dan pelayanannya.    Tujuan    utamanya
adalah    untuk  memberikan  sesuatu yang  lebih  baik  kepada  pengguna jasa  atau  memberikan  kepuasan maksimal. Definisi tersebut sejalan dengan  rumusan  Bank  Dunia  pada tahun  2001  yang        menyatakan bahwa e-government adalah penggunaan        teknologi  informasi oleh  pemerintah  (seperti Wide  Area
Network, Internet    dan mobile computing )      yang      memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan  masyarakat,  dunia  bisnis  dan pihak yang berkepentingan. Dalam prakteknya, e- government adalah    penggunaan internet    untuk  melaksanakan  urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik  dan cara    yang    berorientasi    pada pelayanan   masyarakat.   Laudon  dan
Laudon   (2007:77)   mengemukakan bahwa e-government mengacu kepada  aplikasi    internet    dan teknologi    jaringan    untuk    secara digital    memungkinkan  hubungan pemerintah  dan  agen  sektor  publik dengan  masyarakat,  bisnis,  dan perpanjangan    pemerintah    lainnya.
Selain untuk meningkatkan penyampaian pelayanan   pemerintah, e-government dapat    membuat operasi     pemerintah  lebih      efisien dan      juga      memberdayakan masyarakat      dengan      memberikan mereka   akses   yang    lebih   mudah ke      informasi      dan      kemampuan untuk  berhubungan  secara  elektronik dengan masyarakat lainnya.
Penerapan  Teknologi  Informasi dalam Pengelolaan Data Penerapan  teknologi  informasi dalam pengelolaan data yang dimaksud pada penelitian ini
dianalisis  melalui  beberapa  poin, antara lain struktur data, format data, metode  sharing  data  dan  sistem pengamanan data, yang akan terjabar masing-masing.  Struktur  data  di dalam  pengelolaan  data  pada  Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu meliputi   seluruh data pelayanan yang diselenggarakan      dengan  landasan pemikiran    untuk    menciptakan optimalisasi    pelayanan    publik terkait  pelayanan      yang    tujuannya untuk mempermudah
dan mempercepat  akses      dan      proses pelayanan.  Pengelolaan      data dengan      mempergunakan  teknologi informasi    tersebut    dilakukan    oleh staf    teknologi    informasi    atau pegawai yang ditunjuk dengan ketentuan memenuhi persyaratan atas adanya kemampuan dan
pengetahuan    di    bidang    komputer, jaringan,    pengoperasian  software yang dipergunakan serta pengetahuan mengenai pelayanan yang diselenggarakan        oleh        Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi  Bengkulu.        Untuk menjamin  kelancaran        pengelolaan data        tersebut,        setiap        petugas pengolah data mendapat pengembangan kemampuan dari pihak  pengembang software yang dipergunakan.

## Format Data
Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah  Provinsi  Bengkulu,  dalam melakukan      pengelolaan    data mempergunakan   format   data   SQL
atau Structured   Query Language yang  ditunjang  dengan software dengan  nama  yang  sama  dengan format data yang dihasilkan.
Pertimbangan    penggunaan    format data  tersebut  adalah  karena program tersebut        penggunaannya        mudah dan        cepat,        disamping        juga memenuhi    kriteria    keamanan    bagi proses    pengelolaan    data    publik. Namun  demikian,    belum    semua pegawai    pengolah    data    dapat dikatakan    terampil  mempergunakan program      tersebut,      sehingga keterampilan      mereka      masih  perlu ditingkatkan      dan      diseimbangkan dengan   pengetahuan   mereka   atas program tersebut.
Metode Sharing Data
Metode    sharing    data    yang diterapkan    pada  Badan  Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu masih    bersifat    internal    atau digunakan  hanya  untuk  lingkungan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu saja    dalam    rangka    melaksanakan tugas  pokok  dan fungsinya   berupa penyelenggaraan   pelayanan.   Untuk kebutuhan  eksternal,  sharing    data masih mempergunakan metode manual.  Dengan  kata  lain,    belum memanfaatkan  teknologi  informasi. Maka    dari    itu,    Badan  Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu masih    senantiasa    berupaya    untuk terus    mengembangkan    metode
sharing      datanya    agar    lebih memenuhi    kriteria    kecepatan, keakuratan  dan kecanggihan dengan memanfaatkan  teknologi  informasi terkini.

## Sistem Pengamanan Data
Berbagai   data   yang   dikelola pada   Badan Pengelolaan  Keuangan Daerah  Provinsi  Bengkulu  telah dilindungi      oleh      suatu      sistem pengamanan   data   yang   dilakukan dengan  mempergunakan      program PHP dan My      SQL untuk melindungi      data      dari  berbagai ancaman gangguan dan
penyalahgunaan    sistem    data. Pemilihan  program    pengaman    data tersebut   sudah  tepat  sebab  hingga kini  telah  teruji mampu melindungi data  Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah  Provinsi  Bengkulu  dengan baik.
Kendala-kendala Penerapan Teknologi Informasi Penerapan  teknologi  informasi dalam pengelolaan data bagi pelayanan  publik    di    Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu tentu  menemukan sejumlah    kendala    atau  hambatan. Berdasarkan    informasi-informasi dari    wawancara    yang    dilakukan terhadap      para      informan,      dapat diketahui   bahwa   sejumlah   kendala yang  dihadapi    dalam    penerapan teknologi informasi pada pengelolaan    data    bagi  pelayanan publik    yang    diselenggarakan    oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu adalah kurangnya dukungan      pendanaan      atau anggaran   dari    Pemerintah    untuk
penyelenggaraan   pelayanan   publik berbasis   teknologi informasi,   serta masih      terbatasnya      pengetahuan dan      kemampuan      SDM  pada pengelolaa data.
Penerapan  Teknologi  Informasi dalam Pengelolaan Data Pelayanan    bagi      masyarakat diselenggarakan      oleh    Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu melalui pengelolaan      data      yang memanfaatkan      teknologi  informasi yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat akan berbagai hal pelayanan publik. Pengunaan teknologi informasi dalam pelayanan  di  Badan  Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu dimaksudkan     untuk     menghindari percaloan          dan          untuk melaksanakan optimalisasi pelayanan publik. Pengelolaan  data  berurusan dengan kebijakan dan proses
mengelola  ketersediaan,  daya  guna, integritas  dan  keamanan  data  yang digunakan  dalam  organisasi,  dengan penekanan  khusus  pada  dukungan untuk  privasi,  keamanan,  kualitas daya  dan  ketaatan  terhadap  berbagai aturan yang ditetapkan dalam pemerintahan. Basis data perlu dikelola  oleh  pihak  manajemen  agar terpelihara  dengan  baik  dan  dapat dipergunakan  sebagaimana  maksud peruntukkannya.  Basis  data  dan kebijakan  informasi  yang  dikelola dengan  baik  akan  berlanjut  pada jaminan  bahwa  organisasi  akan memiliki informasi yang
dibutuhkannya  secara  akurat  dan
dapat  diandalkan.  Ketepatan  basis data  sangat  bergantung  atas  kualitas yang baik dalam mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah sebelum dioperasikan. Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, basis data dibangun dengan memahami jenis   dan   struktur   data yang      akan      diinput      berkaitan dengan   pelayanan  yang  dibutuhkan oleh    pihak    yang    memohon pelayanan.    Proses    input  data dilakukan   sesuai  dengan  dokumen permohonan    yang    diajukan    untuk menjamin  keakuratan  data  oleh pegawai  front  office,  staf  teknologi informasi  atau    pegawai    yang ditunjuk,    yang    tentu    saja    telah memiliki
kemampuan dan pengetahuan    di    bidang    komputer, jaringan,    pengoperasian software yang dipergunakan serta
pengetahuan    mengenai    pelayanan yang diselenggarakan.
Data    pelayanan  publik  yang telah       diinput      menjalani       tahap selanjutnya  dalam  pemrosesan  data. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi  Bengkulu  mempergunakan format    data SQL atau    Structured Query    Language yang    ditunjang dengan software SQL yang    mampu mempermudah    dan    mempercepat proses  pelayanan  bagi    publik. Penyelenggaraan    pelayanan    pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu pun telah ditunjang dengan fasilitas pembagian atau  penyebaran    data    pada lingkungan    internal    organisasi secara    baik.    Berbicara  metode
sharing  data,  maka  berkenaan  erat dengan    ketersediaan    jaringan komputer.      Jaringan      terdiri      atas dua     komputer    atau     lebih      yang saling  terhubung.  Medium  koneksi untuk  menghubungkan  komponen jaringan dapat berupa  kabel  telepon, kabel    koaksial    atau    sinyal    radio dalam    kasus    telepon  seluler  dan LAN nirkabel (jaringan Wi-Fi).
Pada    Badan  Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, jaringan  komunikasi  data  terhubung antara    pegawai    yang    satu    dengan pegawai  yang  laini,  dengan  pegawai dan  kelompok  lain    melalui    LAN atau Local    Area    Network yang dibentuk  untuk menghubungkan  PC dan  perangkat  digital  lainnya  dalam radius  setengah  mil atau   500   meter. LAN      tersebut      secara      khusus menghubungkan   beberapa komputer pada kantor tersebut, semua komputer dalam  satu  bangunan  atau  semua komputer  di  beberapa  bangunan  / ruang  yang  berdekatan.  Untuk  data pelayanan    yang    diselenggarakan,
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu belum menghubungkan  LAN  tersebut  pada WAN  ( Wide  Area  Network ),  namun akan  mengupayakan  untuk  dapat melakukannya  di  masa  yang  akan datang. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  Provinsi  Bengkulu  yang memiliki    banyak    klien    atau pemohon    dalam    jumlah  besar, memisahkan  server  untuk  layanan khusus,  seperti  menyimpan  dan mengelola  file  dan  basis  data, mengelola  printer,  menyimpan  dan mengelola e-mail atau  menyimpan
dan  mengelola  halaman  Web.  Selain ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak serta jaringan komunikasi yang memadai, pengelolaan  data  yang  baik  juga memerlukan sistem pengamanan data yang  tepat.  Pengamanan  merujuk pada kebijakan, prosedur dan pengukuran  teknik  yang  digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, penggantian, pencurian atau
kerusakan  fisik  pada  bagian  sistem informasi.
Ketika    sejumlah    besar    data disimpan  dalam  bentuk  elektrobik, data  tersebut      rentan      terhadap begitu      banyak      jenis      ancaman daripada      ketika  disimpan  dalam bentuk  manual.  Melalui  jaringan komunikasi,  sistem  informasi  di lokasi    yang    berbeda    saling berhubungan.    Peluang    untuk melakukan    akses  yang    tidak    sah, penyalahgunaan  atau  penipuan  tidak terbatas  pada  lokasi tunggal,  tetapi juga  dapat  terjadi  pada  titik  akses mana    pun    dalam    jaringan. Ancaman-ancaman    paling    umum bagi  sistem   informasi  dewasa   ini, termasuk  pada  Badan  Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu dapat  berasal  dari  faktor  teknis, organisasional dan lingkungan. Pengguna  pada  lapisan  klien  dapat menyebabkan kerusakan dengan  cara melakukan    kesalahan,    mengakses sistem  tanpa  ijin,  atau  secara tidak sengaja    mengunduh spyware atau virus. Hacker melalui  berbagai  tipu muslihat    dapat    mengakses    data yang    mengalir    dalam    jaringan, mencuri  data  yang  penting  selama
pengiriman,    atau    mengubah    pesan tanpa    ijin.    Program-  program  yang
dapat menembus sistem dapat menghancurkan  atau  mengubah  data yang  tersimpan  di  dalam  basis  data atau file.
Berdasarkan      analisis      dan pembahasan      tersebut      di      atas, penerapan  teknologi    informasi dalam    pengelolaan    data    bagi pelayanan    publik    pada  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan melalui        pemahaman        dan identifikasi struktur data secara baik, yang  didukung  oleh  format  data secara  tepat      dan      terdapat perlindungan      yang      terjamin. Namun      demikian,      dalam  sharing data,    data    pelayanan    perijinan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi  Bengkulu  pembagian  atau penyebaran    data    baru    secara internal    hanya    untuk    lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi  Bengkulu  sendiri  melalui jaringan LAN yang tersedia dan para pengelola datanya masih membutuhkan pengembangan kemampuan dan pengetahuan mengenai  program  yang  digunakan.
Pengembangan  kemampuan  hingga kini  masih    sangat    diharapkan berasal    dari    pihak    pengembang
software yang dipergunakan  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan  pelayanan publik. D.
Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan  teknologi  informasi dalam  pengelolaan  data  bagi pelayanan  publik  pada  Badan Pengelolaan  Keuangan  Daerah Provinsi Bengkulu telah terlaksana  dengan  baik  melalui program dan aplikasi yang sesuai dengan  struktur  data  pelayanan secara  internal.  Namun  demikian para  pegawai  pengelola  data masih membutuhkan pendampingan oleh pihak pengembang software yang menunjukkan bahwa keterampilan  dan  kemampuan pegawai  pengelola  data  masih terbatas.
2. Faktor pendukung penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan  data  bagi  pelayanan publik  pada  Badan  Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu antara lain meliputi : 1) Kebijakan Walikota dan Pemerintah Kota mengenai penerapan  teknologi  informasi dalam penyelenggaraan pelayanan  publik,  2)  Perangkat keras dan perangkat lunak pengelolaan  data,  3)  SDM  yang menjalankan  pengelolaan  data berbasis teknologi informasi.
3. Penerapan  teknologi  informasi dalam  pengelolaan  data  bagi pelayanan  publik  pada  Badan Pengelolaan  Keuangan  Daerah Provinsi  Bengkulu  terkendala oleh kurangnya dukungan pendanaan  atau  anggaran  dari Pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi
informasi, serta masih terbatasnya pengetahuan  dan  kemampuan SDM pengelola data.
Saran
1. Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah  Provinsi  Bengkulu  perlu meningkatkan  kemampuan  dan keterampilan para pegawai pengelola  data  melalui  pelatihan atau  workshop  agar  tidak  lagi memerlukan  pendampingan  dari pihak pengembang software. 2. Khusus mengenai tahap pengesahan  dokumen,  apabila Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu selaku pejabat penandatangan  tidak  berada  di tempat  /  sedang  dinas  luar, kiranya  dapat  dikuasakan  pada Sekretaris  Badan  Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu  atau  disahkan  dengan tandatangan stempel dalam rangka menjamin kepastian waktu pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiman,    A.  N.    (2004). Prinsip- prinsip    Sistem    Informasi Manajemen, Terjemahan (Principles  of  Management Information  System  : George
M.  Scott.  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Gaol,      Chr,      Jimmy      L.    (  2008).
Sistem   Informasi   Manajemen Pemahaman      dan  Aplikasi. Jakarta : PT. Grasindo . Kadir  A,  2013 .  Pemprograman Database MySQL. Yogyakarta : Mediakom .
Kurniawan,        A.        (2005).
Transformasi        Pelayanan
Publik, Pembaruan, Yogyakarta. LAN,  2003 ,  Penyusunan  Standar Pelayanan Publik, Jakarta:
Lembaga Administrasi Negara.
LAN, 2008, Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan  Publik, Jakarta  :
Lembaga Administrasi Negara. Laudon,    K.  C.    dan    Jane    P.    L. (2007). Sistem    Informasi Manajemen, Edisi   Kesepuluh, Buku      1,      Terjemahan      :
Chriswan      Sungkono      dan Machmudin  Eka  P.,  Salemba Empat, Jakarta.
Mulyanto A. 2009 . Sistem Informasi, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Nugroho  A.  2011 .  Perancangan  dan Implementasi Sistem Basis Data. Yogyakarta : Andi Offset. Pratama IPAE. 2014 . Sistem Informasi dan Implementasinya. Bandung  : Informatika.
Sinambela,  L.  P.  (2006). Reformasi Pelayanan  Publik  :  Teori, Kebijakan  dan  Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara . Sutabri, T. (2005). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta : Andi
Offset.
Yakub.  2012. Pengantar  Sistem Informasi. Yogyakarta  :  Graha Ilmu .

## Jurnal Ilmiah
Kristania,  Y.  M.,  Maryani,  I., Asyifudin, I., Informasi, S., Informasi, S., & Informatika,  M.  (2017). Sistem Informasi Akademik Berbasis  Web  Pada  Smk
Negeri  2  Banyumas, 5 (2), 82–89. Fikri, Sirhan & Wiyati, Wahyuni.(2016). Pengaruh Kualitas  Pelayanan  terhadap
Kepuasan dan Loyalitas Mahasiswa. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol.3 No.1 Januari 2016. Panjaitan,  Januar  Efendi  &  Yuliati, Ai Lili.(2016), Pengaruh Kualitas  Pelayanan  terhadap Kepuasan  Pelanggan  pada JNE Cabang
Bandung . DeReMa    Jurnal  Manajemen, Vol 11, No.2. Purba, M. (2015). Sistem informasi sekolah menengah  kejuruan  (SMK) Teknologi  Informasi  dan Bisnis Indosains Palembang  Berbaris  Web . Jurnal  Informatika , 1 (2),
31–42.
Tohari,  Hamim.  (2014). Analisis serta  Perancangan  Sistem Informasi melalui Pendekatan UML. Yogyakarta: Penerbit ANDI