Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Inovasi Kepala Desa Menginisiasi Desa Digital untuk Kesejahteraan Rakyat: Studi Kasus di Desa Hadakewa, Kabupaten Lembata, NTT
Umbu TW Pariangu 1
1 Prodi Administrasi Publik, FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang umbu.umbupariangu@staf.undana.ac.id 1

## Abstract
Villages,  as  the  smallest  communities,  have  not  escaped  the  flood  of  communication technology or what is known as the global village. Demands for change that challenge physical mobility, ideas, methods and ways of working that are faster, more innovative, more effective and efficient force villages to speed up their adaptation. This article aims to describe the innovative steps taken by the Head of Hadakewa Village. This qualitative descriptive research is based on case studies where quantitative and qualitative data are collected from various sources of information and their derivatives, either through direct observation,  research  or  enrichment  studies  through  information  from  books,  journals, electronic media and other relevant reading sources. The results of this research show that the  village  head  is  able  to  innovate  by  digitalizing  the  management  of  the  village's superior potential (tourism and fisheries), involving the participation of the community, regional and central government and the private sector. The synergy of this innovation ecosystem  is  important  to  be  adopted  by  other  villages  in  Indonesia  as  an  innovative strategy to create prosperous villages.
Keywords: Village Innovation, Village Head, Bumdes, Digital Village.

## 1. PENDAHULUAN
Di  era  otonomi  desa  seperti  sekarang,  pemberian  tempat  pada  pelembagaan pengelolaan  desa  yang  tumbuh  di  dalam  desa  berbasis  lokal  (swadaya,  modal  sosial, pranata, sumber daya sosial) termasuk ekonomi menjadi sesuatu yang penting. Mengingat selama ini desa masih “terperiferial” sebagai kawasan yang identik dengan kemiskinan, produktivitas  yang  rendah,  yang  membuat  desa  berada  dalam  zona  pengabaian pembangunan.
Kemunculan Undang-Undang  Nomor  6  Tentang  Desa ,  2016,  menjadikan  desa diselimuti  harapan  baru,  dalam  konteks  mengkonstruksi  wajah  baru  desa  yang  lebih memiliki nilai kepastian akan inovasi, kemandirian dan kesejahteraan yang membuatnya keluar  dari  lingkaran  pengabaian  di  atas.  Fokus  pembangunan  ekonomi  di  pedesaan misalnya  sebagai  bagian  integral  dari  kerangka  pembangunan  ekonomi  nasional  yang potensial menumbuhkan ruang produktivitas dan resiliensi ekonomi masyarakat desa agar mampu  mewujudkan  kesejahteraannya.  Selain  itu,  dengan  karakteristik  administratif- geopolitik yang dimilikinya, transformasi desa sebagai kawasan yang tidak saja memiliki fungsi pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, namun juga menjadi ruang  aktivitas/transaksi  ekonomi  yang  implikatif,  akan  mudah  terwujud.  Dalam semangat  itulah,  program  inovasi  desa  dicetuskan  (Keputusan  Menteri  Desa,
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017).
Program  Inovasi  Desa  (PID)  dirancang  untuk  mendorong  dan  meningkatkan produktivitas  pedesaan  melalui  penguatan  kapasitas  desa  yang  bertumpu  pada pengembangan  ekonomi  lokal  dan  kewirausahaan,  pemenuhan  dan  peningkatan infrastruktur  perdesaan,  dan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia;  yang kesemuanya  ditujukan  bagi  peningkatan  kesejahteraan  sosial-ekonomi  masyarakat. Kebijakan/program/kegiatan/mekanisme atau tata cara, dan bentuk inovasi lainnya yang memperkenalkan pendekatan baru atau unik yang bertujuan menyelesaikan satu masalah dan/atau memanfaatkan keunggulan di desa yang bisa berupa Inovasi desa bisa berupa inovasi  yang  langsung  dirasakan  hasil  dan  manfaatnya  oleh  masyarakat  atau  tidak langsung. Jenis inovasi desa meliputi: 1) proses kerja sama antar-desa dengan paradigma baru; 2 kegiatan dengan menggunakan metode baru yang diferensiasi dan bersifat unik di desa; 3) kebijakan/program/kegiatan/mekanisme atau tatacara atau bentuk inovasi lainnya dengan pendekatan unik yang inklusif, afirmatif dan anti-diskriminasi terhadap praktek atau  situasi  ketidaksetaraan  dalam  masyarakat  desa.  Sejauh  ini  dinamika  inovasi  desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya terus berlangsung (Henriyani, 2019: Rahmawati et al., 2021; Saidah, et al., 2022; Nurjaman, 2022; Sondang, et al., 2023).
Seperti  yang  terjadi  di  Desa  Hadakewa,  Kecamatan  Lebatukan,  Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Desa dengan keberadaan insfrastruktur yang sangat minim dan semulanya jauh dari sentuhan pembangunan ini merupakan salah satu  desa  di  Provinsi  NTT  dengan  indeks  membangun  yang  minim,  periferial  secara geografis  maupun  ekonomi.  Meski  demikian  geliat  inovasi  mulai  bergulir  lewat pemikiran  inovasi  pemerintahan  desa  tersebut  di  bidang  digitalisasi  pelayanan  dan transparansi  administratif,  penguatan  kepasitas  ekonomi  dan  pariwisata  desa  berbasis potensi  lokal,  menciptakan market  place pengelolaan  Bumdes  berbasis  digital,  yang berimplikasi pada kenaikan taraf kesejahteraan masyarakat.
Hal  tersebut  antara  lain  mengantar  Desa  Hadakewa  memperoleh  pengahargaan “Merdeka Award 2021” sebagai kategori desa dengan inisiatif digital menuju pemulihan ekonomi.  Selain  itu  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi (PDTT) memberikan apresiasi dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) “Tujuh Maret”-nya yang masuk dalam nominasi 15 BUMDes digital nasional pada 2020 mewakili NTT. Berdasarkan realitas di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ekosistem inovasi desa bekerja sebagai ruang penentu dalam mengidentifikasi dan  mengaktualisasi  peningkatan  pemanfaatan  potensi  desa  dan  kesejahteraan masyarakatnya.
Inovasi  adalah  sebuah  pendekatan  multifaset  dan  inklusif  untuk  mengurai  dan memecahkan  masalah  publik  secara  kreatif  dan  berkelanjutan  (Christiansen  &  Bunt, 2012). Dalam konteks pembangunan dan pelayanan publik, inovasi merupakan strategi dan  alternatif  yang  mengiring  cara  pandang  dan  aktualisasi  nilai-nilai  baru  untuk menjawab  tantangan  dan  persoalan  yang  kompleks.  Karenanya,  inovasi  lebih  dilihat
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
sebagai  praktek  metode  komprehensiv  antara  ide,  kompetensi,  agensi,  proses  dan investasi  dalam  mengatasi  masalah  (Christiansen  &  Bunt,  2012).  Meski  demikian,  di dalam  inovasi  selalu  melekat  sebuah  proses  yang  membutuhkan  adaptasi  dan pembelajaran secara kontinu untuk menemukan nilai yang khas, unggul dan menjawab masalah (Nagji & Tuff, 2012). Inilah yang membedakan inovasi dengan kreativitas yang lebih  melihat  inovasi  sebagai  kontinuisasi  cara  kerja  baru  yang  diinteraksikan  dalam budaya individu, kelompok maupun institusi (Viki & Gons, 2017).
Inovasi  di  sektor  publik  bisa  memiliki  taksonomi  yang  mengelompokkannya dalam enam kategori yakni: (1) Inovasi pelayanan, (2) Inovasi penyediaan layanan, (3) Inovasi  organisasi  dan  administratif,  (4) Inovasi  konseptual,  (5)  Inovasi  kebijakan,  (6) Inovasi sistemis. (Nurharyoko, 2020). Selain itu, inovasi bisa dicermati dalam tipologi Satel (2017), yang merujuk cara pemetaan persoalan yang mau dipecahkan, antara lain dengan  kuadran.  (1) Sustaining  innovation ,  di  mana  inovasi  bersifat  inkremental,  (2) Breaktrough  innovation ,  penerapan  nilai  dan  metode  yang  bersifat  radikal  yang melibatkan  perubahan  paradigma,  (3) Disruptive  innovation ,  di  mana  perubahan  yang dihasilkan pada level bisnis dengan mengisi ceruk pasar yang ada.
Penelitian  terkait  inovasi  kepala  desa  dalam  aspek  digital  pernah  ditulis  oleh (Kusuma  et  al.,  2022)  dengan  judul  Analisis  Tantangan  dan  Potensi  Pengembangan Digitalisasi Desa. Penelitian sejenis juga pernah ditulis oleh (Manoby et al., 2021) dengan judul Digital Village: The Importance of Strengthening Village Resilience in the Digital Age.  Selain  itu  penelitian  serupa  pernah  ditulis  oleh  (Hidayaturrahman  &  Purwanto, 2020),  dengan judul  Inisiative  of  Digital Village  for  Exellence  Service  in  Archipelago Area.  Namun  ketiga  penelitian  tersebut  memfokuskan  pada  pembahasan  terkait digitalisasi desa secara parsial dalam mewujudkan desa yang inovatif dan berhasil melalui kerja birokrasi maupun pengelolaan sumber daya potensial desa. Belum ada atau masih sedikit  peneliti  yang  menulis  tentang  peran  sentral  kepala  desa  sebagai  aktor  inovatif kepemimpinan  yang  mendorong  perubahan  melampaui  urusan-urusan  administratif- birokratis-prosedural yang dijalankan kepala desa pada umumnya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Desa Digital
Salah  satu  bentuk  inovasi  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  kontekstual belakangan  ini  adalah  penerapan  digitalisasi  pelayanan  publik,  khususnya  di  level pemerintahan  desa.  Revolusi  teknologi  komunikasi  4.0  yang  mendisrupsi  sektor kehidupan  manusia  secara  global  telah  melahirkan  optimisme  akselerasi  inovasi  yang pesat dalam cara berpikir dan budaya masyarakat. Proliferasi sarana komunikasi sebagai konsekuensi  darinya,  menjadi  bagian  dari  inovasi  peradaban  masyarakat  yang  sulit dinafikan dalam konteks memenuhi derajat maksimal kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara. Desa sebagai komunitas masyarakat terkecil misalnya juga tidak luput dari banjir teknologi  komunikasi  atau  yang  disebut  sebagai global  village (Wijaya  &  Anggraeni,
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
2013a), di tengah tuntutan perubahan yang menantang mobilitas fisik, ide, metode dan cara kerja yang lebih cepat, inovatif, efektif dan efisien.
Persoalannya,  berbagai  problem  periferial  (kemiskinan,  ketertinggalan, keterbatasan sumber daya) yang melekat dalam diri desa selama ini membuat desa tidak bergerak lincah untuk beradaptasi dengan modernisasi termasuk kemampuan mengadopsi teknologi komunikasi sebagai pintu masuk mewujudkan kesejahteraannya (Rahmawati et al.,  2021).  Berdasarkan  data  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi,  tahun  2023  ini,  ada  sebanyak  2.881  desa  yang  belum  mempunyai  akses internet. Dari segi daya saing digital, dengan rentang indeks 20-80, daerah di Indonesia Timur  mayoritas  masih  bercokol  di  angka  20  (dengan  angka  tengah  38,5),  di  banding Jawa dengan indeks 80.  Ini menunjukkan permintaan layanan digital (supply of digital services) masyarakat desa termasuk di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) belum sebanding realisasinya.atau layanan digital yang ditawarkan (demand for digital services) oleh negara (pemerintah).
Gambar 2.1 Peta Persebaran Skor EV-DCI 2023 Menurut Provinsi Sumber: East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI, 2023)
Padahal pada bagian lain, masyarakat desa memiliki beban sosial kesejahteraan yang besar di tengah tuntutan konstitusional “membangun Indonesia dari desa” sebagai wujud keberpihakan negara terhadapnya (Azhari et al., 2022). Maka kesejahteraan desa tidak lagi dilihat sebagai tujuan yang dicapai dengan logika ekonomi semata tetapi juga mengandaikan  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  desa  melalui  kemampuan  atau inisiatif masyarakat untuk menghasilkan perubahan lewat perkembangan teknologi yang ada  (Rifa’i et al., 2022). Inovasi teknologi memberi ruang bagi masyarakat desa untuk

## 286
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
mengintegrasikan dirinya dengan kebutuhan ekonomi kesejahteraan (Hendrawijaya et al., 2021). Di sisi lain, dengan kompleksitas persoalan sosial, budaya termasuk kemiskinan yang cenderung “mentradisikan” kesenjangan sosial yang berakar dan minimnya akses informasi  masyarakat  terhadap  perubahan  di  luar  dirinya,  menuntut  desa  untuk  selalu membangun  “diskursus”  terkait  kesejahteraan  warganya.  Salah  satunya  melalui  sektor publik  yang  sulit  dilepaskan  dari  inovasi  dan  disrupsi  (Nurjaman,  2022).  Konsep  desa digital merupakan model desa yang mengadopsi teknologi informasi berplatform internet ( internet of things , komputasi awan, big data dan algoritma pemrosesan data berkecepatan tinggi) untuk memodernisasi program pelayanan kepada masyarakat (Zhang et al., 2023; Li & Wen, 2023).
Di  Indonesia,  penerapan  desa  digital  diarahkan  pada  pelayanan  pemerintahan berbasis  teknologi  informasi  untuk  menggali  potensi  desa,  marketisasi  usaha  dan akselarasi  pelayanan  publik  untuk  pemberdayaan  desa  (Rahmawati  et  al.,  2021).  Desa digital merupakan strategi inovatif yang berfokus pada digitalisasi sistem pelayanan desa yang  efisien  dan  sistem  informasi  keuangan  desa  yang  terbuka  dan  mudah  diakses. Termasuk  penguatan  institusi  ekonomi  masyarakat  lewat  Bumdes  dengan  melakukan transformasi  kinerja  pengelolaan  dari  metode  yang  sebelumnya  sederhana,  manual menuju  pada  metode  yang  mengadopsi  unsur-unsur  digitalisasi  dalam  pengelolaan administrasi  produk,  proses  pemasaran  produk  komersial  desa  untuk  mempercepat distribusi manfaat bagi masyarakat(Lutfi & Nath, 2023). Intinya desa digital bertumpu pada  pemberdayaan  masyarakat  untuk  mengaktifkan  aktivitas  kesehariannya  lewat pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi (Wijaya & Anggraeni, 2013b). Prosesnya lebih  mengacu  pada  konsentrasi  teknologi  digital  secara  kontinu  sebagai  bagian  dari revitalisasi desa terkait upaya memperbesar kapasitas ekonomi (faktor produksi), budaya, pengetahuan  dan  pemerintahan  desa  (Cao  et  al.,  2022).  Di  beberapa  tempat,  praktik terbaiknya  terlihat  misalnya  pada  penerapan  kampung  cerdas  ( smart  village )  yang memaksimalkan  potensi  desa  (pertanian,  perkebunan,  perikanan,  pariwisata)  dengan hibridasi teknologi, sumber daya dan kepemimpinan yang menggerakkan literasi digital dan aplikasi teknologi informasi kepada masyarakat (Saidah et al., 2022; Pakpahan et al., 2023).
Desa  digital  memiliki  desain  integratif  yang  membauri  tiga  karakteristik  yang saling melengkapi dalam penerapannya yakni: (1) digital government yang menekankan pada  elektronifikasi  pelayanan  publik,  (2) digital  society yang  memperlihatkan kematangan  masyarakat  dalam  interaksi  sosial  dengan  menggunakan  piranti  teknologi informasi, 3) digital economy , sebagai perwujudan konektivitas aktivitas ekonomi antara desa dengan desa lain, dengan kabupaten/kota/provinsi, dengan wilayah nasional maupun internasional.  Di  dalam  keterhubungan  yang  demikian  diharapkan  terjadi  peningkatan daya  ekonomi  masyarakat  karena  memiliki  disrupsi  cara  berpikir.  pengetahuan  dan budaya kerja yang adaptif dan melampaui dari sekadar berpikir rutinitas dalam menyiasati berbagai keterbatasan fisik/geografis, sumber daya endegonik di desa. Pada prinsipnya penerapan  desa  digital  memiliki  manfaat  yang  kompleks  untuk  desa,  yaitu:  (1),  untuk
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
menciptakan sistem dan prosedur pemerintahan yang cepat, efisien, transparan, akuntabel dan  terukur,  (2)  menghasilkan  pelayanan  publik  yang  menjawab  persoalan  riil masyarakat,  (3)  kecerdasan  literasi  masyarakat  berkembang,  (4)  gairah  produktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat akan terus meningkat, (5) kian terangkatnya potensi desa ( local ownership ) dan kreativitas masyarakat, (6)  makin banyaknya lapangan kerja alternatif  yang  tersedia  karena  ekosistem  inovatif  yang  meluas,  (7)    konektivitas masyarakat desa dengan kota akan meningkat (Manoby et al., 2021). Selain itu, dengan desa  digital  diharapkan  digitalisasi  pelayanan  publik  dan  kegiatan  perekonomian masyarakat bisa dioperasikan dengan menekan biaya dan memperbesar efektivitas dan efisiensi waktu  (Abdussamad et al., 2021).
Elemen  prominen  yang  menentukan  jangkar  perubahan  masyarakat  dan kelembagaan desa adalah kepala desa (Mukaddar et al., 2021). Sebagai motor penggerak transformasi di level masyarakat “akar rumput”, kepala desa memiliki peran vital untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam memunculkan nilai-nilai kemajuan dalam dirinya maupun secara kolektif (Ahyat et al., 2022). Dalam konteks kepemimpinan yang melahirkan nilai-nilai kebaruan dalam masyarakat, seorang kepala desa memiliki modal dalam  mencetuskan:  1)  hal-hal  yang  bersifat  inspiratif  yang  mampu  menembus  batas pemikiran  biasa,  dengan  hal-hal  evokatif  (menggugah),  2)  nilai-nilai  idealisme  yang mengkreasi  pikiran  masyarakat  untuk  bergerak,  bertransformasi  selaras  visi,  3) kemampuan rasionalitas untuk menggerakkan potensi pemecahan masalah yang ada, 4) pertimbangan  individu  dengan  pemahaman  tiap  orang  memiliki  nilai  dan  harapan  dan kebutuhan  berbeda-beda  (Hidayaturrahman  &  Purwanto,  2020;  Wahyuningsih,  et  al., 2021; (Andarista & Kriswibowo, 2023).
Bahkan dalam tradisi kepemimpinan yang berkarakter, seorang pemimpin seperti kepala  desa  perlu  memiliki  privelese  spsiritual  keteladanan  yang  kuat  dalam  bentuk kejernihan  moralitas,  integritas  dan  berbudi  luhur  yang  teruji  dalam  interaksi  di lingkungannya (Junaedi & Waruwu, 2020). Inilah yang memungkinkan seorang kepala desa  selaku  pemimpin  di tengah  digitalisasi  komunikasi  mampu  bersikap inklusif baik terhadap  norma-norma  demokrasi  maupun  terhadap  kritik  serta  perubahan  yang mengoreksi  tatanan  lama    (Sunarsi  et  al.,  2020).  Dalam  menginisiasi  desa  digital khususnya,  peran  kepemimpinan  di  level  desa  menjadi  bagian  dari  proposal  yang disampaikan  kepada  negara-negara  G-20,  di  mana  digitalisasi  dan  transformasi  digital merupakan  fondasi  penting  untuk  pemulihan  inklusif,  mengelevasi  desa  keluar  dari permasalahan  periferial  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  hidup.  Peran  kepemimpinan desa  tersebut  meliputi:  penilaian  kesiapan  digital,  merancang  inisiatif  kepemimpinan untuk membangun ekosisitem budaya digital Eemen prominen yang menentukan jangkar perubahan masyarakat dan kelembagaan desa adalah kepala desa (Aritenang et al., 2021).

## Inovasi Desa Digital
Undang-Undang  No.23/2014  tentang  pemerintahan  daerah  kian  menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan di sektor publik yang inovatif untuk mengeskalasi
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
kualitas  pelayanan  publik  berbasis  pada  kepentingan  publik  dan  kesejahteraan masyarakat.  Sebagaimana  yang  diintroduksi  juga  melalui  Peraturan  Kementerian Desa Nomor  13  Tahun  2020  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa,  maupun  Peraturan Kementerian  Desa  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan Pemberdayaan Desa.
Di tengah lonjakan inovasi digital ( digital booming ), inovasi pemerintahan daerah termasuk transformasi pelayanan publik di level desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat  menjadi  keniscayaan  (Prasetyo  et  al.,  2017;  OECD,  2017).  Inisiatif menerapkan  desa  digital  sebagai  sebuah  tren  inovatif  didasari  oleh  tuntutan penyelenggaran  pemerintahan  desa  yang  berbasis  teknologi  komunikasi  dan  informasi (Kusuma et al., 2022). Inovasi desa digital merupakan jalur inovatif desa di Indonesia sebagai respons inventif dinamisasi teknologi yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang  Desa  khususnya  Pasal  83  di  mana  pembangunan  wilayah  pedesaan  selalu  inheren dengan ikhtiar peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi tepat guna sehingga masyarakat  menjadi  lebih  mudah  mengakses  layanan  publik  di  desa  (Hartono  &  Widiyarta, 2023). Konstruksi  desa  digital  merupakan  instrumen  intermediasi  antara  harapan  dan kebutuhan  masyarakat  akan  hak  digital  dan  kualitas  layanan  publik  yang  diterima  dan kewajiban agensi, pemerintah, dalam merealisasikan karakter tata kelola layanan publik berkualitas,  berkeadilan  yang  dapat  mensejahterakan  masyarakat  desa  itu  sendiri. Karakter  desa  digital  antara  lain  menggunakan  media  informasi  dan  komunikasi pemerintahan berbasis website, akun media sosial, sistem e-commerce , dan berbagai aplikasi sejenisnya.
Bahkan desa digital memiliki impak yang besar dalam pengurangan kemiskinan. Berhubung  akses  teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang  luas  menstimulasi produktivitas  masyarakat  mengolah  informasi  dalam  bentuk  kegiatan  produktif    lewat tersedianya  lapangan  kerja  yang  memiliki  dampak  keberlanjutan  ekonomi  ( economic sustainability )  dan  peningkatan  kesejahteraan  (Quibria  &  Tschang,  n.d.).  Selain  itu masyarakat  juga  bisa  berpartisipasi  secara  kreatif  dan  demokratis  dalam  menjalankan hak-hak  kewargaanya.  Kegiatan  pengambilan  keputusan  untuk  hal-hal  strategis  yang menyangkut  nasib  masyarakat  di  desa  oleh  tiap  warga  bisa  dilaksanakan  secara determinatif karena difasilitasi secara luas oleh aksesibilitas informasi yang kontekstual dan memadai. Berdasarkan sejumlah kajian terdapat tiga parameter kematangan digital sebuah wilayah yakni: tingkat awal, berkembang dan matang sebagaimana tertera di tabel berikut:
Tabel 2.1 Corak Organisasi Berdasarkan Tingkat Kematangan Digital Awal Berkembang Matang Strategi Mengurangi biaya Meningkatkan  pengalaman penerima manfaat dan pengambilan keputusan Transformasi fundamental seluruh proses Kepemimpinan  Kurangnya kesadaran dan skill Melek digital Jago digital
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Pengembangan kerja Investasi minim Investasi menengah Investasi mencukupi Fokus pengguna Absen Mulai diperhatikan Pusat dari transformasi digital Kultur Menghindari  risiko, disintegrasi Toleran  pada  risiko,  mulai mengakomodasi inovasi dan kolaborasi Mengelola risiko, membentuk inovasi dan kolaborasi Sumber: (WD Eggers & J Bellman, 2015)
Tiap-tiap  organisasi  pemerintahan  memiliki  derajat  kematangan  yang  digital berbeda-beda  sesuai  dengan  berbagai  konteks  dinamika  kultur,  iklim  kerja, kepemimpinan organisasi. Salah satu faktor yang ikut menentukan kemajuan digitalisasi dalam kerja organisasi adalah kemampuan untuk mengatasi berbagai kendala. Misalnya terkait kekurangan pendanaan, keamanan, strategi, kurangnya kemampuan strategi untuk berdigital,  kelincahan  organisasi  yang  minim,  kekurangan  keterampilan  teknis  dan kendala lainnya (WD Eggers & J Bellman, 2015).

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus. Sebagaimana biasanya pada penelitian kualitatif studi kasus, pendekatan dimaksud digunakan  untuk  mendalami  kajian  terhadap  obyek  yang  diteliti,  di  mana  data  yang dikumpulkan  berupa  data  kuantitatif  maupun  kualitatif  dari  berbagai  macam  sumber informasi ( multiple source of evidence ) dan derivatnya baik lewat pengamatan langsung, menelisik  dan  memperkaya  kajian  lewat  informasi  dari  buku,  jurnal,  media  elektronik serta sumber-sumber bacaan yang relevan (Miller et al., 2022). Kemudian data, informasi dikumpul  dan  diolah  sebagai  instrument  konfirmasi  dengan  menggunakan  triangulasi (observasi, wawancara dan dokumentasi) dan menguji validitasnya melalui konvergensi informasi  dari  berbagai  sumber)  (Miles  dan  Huberman;  2005).  Penelitian  ini  hendak mendeskripsikan langkah kepemimpinan inovatif Kepala yang menginisiasi desa digital Hadakewa,  Kabupaten  Lembata,  Nusa  Tenggara  Timur  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa setempat melalui pengelolaan pariwisata dan perikanan.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Insiatif Digital Kepala Desa

## Inovasi Pariwisata Berbasis Digital
Desa  Hadakewa  adalah  salah  satu  dari  17  desa  di  Kecamatan  Lebatukan, Kabupaten  Lembata,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).  Secara  historis  desa “terpencil” ini merupakan embrio dan simbolisasi perjuangan rakyat Lomblen , Lembata, dalam melawan kemiskinan, ketertinggalan dan segala efek keterbatasan, marjinal yang mengungkungnya  lewat  “Statemen  7  Maret  1999”.  Statement  tersebut  merupakan
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
tonggak  komitmen  populis  masyarakat  Lembata  menuju  masyarakat  yang  berdaulat, sejahtera dan berkeadilan di dalam segala aspek, dengan menjadi daerah otonom pada 4 Oktober 1999.
Model  wisata  baru  di  Desa  Hadakewa,  awalnya  ditentang  habis-habisan  oleh masyarakat. Pertama, anggaran pembangunan wisata tersebut dialokasikan dari anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap 3 tahun 2020. Menurut salah seorang warga, AA (37), pengalihan dana tersebut dilakukan secara sepihak, tanpa melibatkan semua warga sehingga ini menimbulkan kecurigaan karena ada indikasi sebagai sebuah pelahgunaan anggaran.  Bahkan  dalam  rapat  desa  belum  ada  kesepakatan  yang  dibangun  oleh pemerintah  dan  warga  terkait  dengan  pengalihan  dana  tersebut  untuk  pembangunan obyek wisata.
Masyarakat  desa  tetap  bersikukuh  dengan  sasaran  dan  tujuan  penyaluran  BLT berupa  instruksi  dari  Presiden  agar  dana  BLT  dipergunakan  untuk  membantu perekonomian  masyarakat  yang  tidak  mampu  secara  ekonomi  dan  terdampak  pandemi Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, di mana setiap warga mendapat uang BLT  senilai  Rp  650.000.  Bahkan  informan,  BW  (47)  menilai  kebijakan  Kepala  Desa tersebut sebagai pelanggaran yang harus diperkarakan secara hukum karena melanggar aturan  yang  ada.    Namun  Kepala  Desa  Klemens  Kewaaman  membantah  hal  tersebut. Menurutnya,  pengalihan  BLT  tahap  3  untuk  pembangunan  obyek  wisata  pantai Hadakewa tidaklah benar. Hal tersebut semata-mata karena keterbatasan kas desa untuk membayar  BLT  dimana  sebagian  anggarannya  telah  dialokasikan  untuk  pos-pos  lain, termasuk  untuk  pembayaran  harian  orang  kerja  (HOK)  terkait  pembangunan  obyek wisata dimaksud, yang juga menjadi bagian dari agenda pembangunan desa. Kondisi ini diperkuat pula oleh arahan Bupati Lembata lewat surat edarannya kepada seluruh kepala desa ikhwal penyaluran BLT, di mana bunyi surat edaran tersebut menekankan bahwa pembagian BLT disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
Selain  itu,  menurut  Kwaman,  terkait  BLT  dimaksud,  masyarakat  sudah  pernah diundang  dalam  rapat  untuk  membahas  terkait  anggaran  BLT  dengan  memberikam semacam opsi apakah tetap akan mengucurkan BLT kepada warga dengan konsekuensi anggaran untuk OHK ditiadakan sehingga menimbulkan konsekuensi tidak dilanjutkan pembangunan obyek wisata yang sejatinya sudah direncanakan sejak awal dalam alokasi dana  desa  tahap  pertama.  Kedua,  adanya  kekhawatiran  dari  masyarakat  seandainya aktivitas  pariwisata  di  Pantai  Hadakewa  berjalan,  hal  tersebut  bisa  menggerus  jati  diri nilai dan budaya masyarakat, sebagaimana pengakuan salah seorang informan, BW (52).
Nilai-nilai  kearifan  lokal  masyarakat  Hadakewa  terbilang  kental  seperti  diakui Bupati  Lembata,  Thomas  O  Langoday  pada  saat  penandatanganan  prasasti  eksplorasi budaya di Hadakewa pada 6 Maret 2022 yang sangat meyakini bahwa budaya, nilai adat istiadat  adalah  inti  dari  budaya  masyarakat  Lembata,  khususnya  Hadakewa.  Ini menjustifikasi  kajian  Kimberly  &  Pouvourville  (dalam  Nuharyoko,  et  al  2020)  bahwa inovasi selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan, termasuk faktor kultur terkait tradisi berpikir yang melekat dan diugemi oleh masyarakat sebagai zona nyaman yang
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
kemudian  meresistensi  nilai-nilai  yang  diintroduksi  dari  luar.  Lazimnya  ini  dianggap sebagai  nilai  yang  infiltratif  dan  mengancam  kemapanan  sosial-kultur  masyarakat. Namun,  melalui  dialog  dan  pendekatan  dengan  berbagai stakeholder di  desa,  polemik tersebut akhirnya bisa disudahi. Apalagi masyarakat juga ikut dilibatkan dalam proyek pembangunan  pariwisata  tersebut  sehingga  mereka  bisa  memanfaatkan  upah  dari pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pembangunan obyek  wisata  dalam  kemasan  sorga  di  malam  hari  ( night  paradise )  tetap  berlangusng. Setelah dibangun selama setahun (2020-2021), Pantai Hadakewa sebagai destinasi baru wisata itu pun kemudian diresmikan oleh Bupati Lembata pada 7 Maret 2021, bertepatan momen sejarah lahirnya Kabupaten Lembata pada tahun 1999 yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Flores Timur, NTT.
Kini  Pantai  Hadakewa  yang  terkenal  dengan  pasir  putih,  indah,  bersih  dan menawan  bak  “gadis  perawan”  tersebut  tumbuh  sebagai  destinasi  baru  wisata  yang menakjubkan dan ikonik dengan memanfaatkan identitas dan nilai lokal terutama lewat kekayaan  alam  dan  sajian  kulinernya.  Kemajuan  pariwisata  ini  terlihat  dari  banyaknya pengunjung  yang  memanfaatkan  liburan  akhir  pekan  bersama  keluarga,  teman,  pacar dengan  datang  menikmati  berbagai  keindahan  obyek  wisata  ini.  Jumlah  pengunjung paling ramai terutama di akhir pekan yakni sebanyak 500-600 orang per pekan, kecuali di masa PPKM pandemi Covid-19 (Kupangtribunnews, 25/3/2021). Adapun paket wisata unggulan  yang  disodorkan  kepada  masyarakat  yakni: outbound , snorkeling ,  diving, tubing  hingga banana  boat dan kano .  Warga  pengunjung  yang  hendak  melakukan snorkling misalnya dikenakan biaya Rp 50 ribu, di mana mereka bisa sekaligus menikmati keindahan  dasar  pantai,  biota  laut, terumbu  karang,  berfoto  dengan  ikan  yang  dipandu oleh tour  guide yang  selalu  siap  mengabadikan  momen  tersebut.  Sedangkan  untuk permainan wahana air seperti banana boat dikenakan biaya Rp 400 ribu, untuk kano Rp 25  ribu  per  jam  buat  satu  orang.  Belakangan  juga  sudah  dibangun camping  ground , wahana slackline , jembatan gantung, spider web , titian balok, yang bisa dinikmati dengan lanskap keindahan natural pantai berupa pemandangan sunrise , sunset .
Ikon  utama  pariwisata  di  Desa  yang  diapit  perbukitan  Nuhanera  dan  Gunung Lewotolok nan gagah yaitu: night paradise (surga malam) di Pantai Hadakewa. Kepala Desa mencoba membuat inovasi aktivitas pariwisata di pantai tersebut dengan mengemas suguhan  keindahan  pantai  dan  lanskapnya  dengan  nuansa  keindahan  malam  hari. Keindahan kromatis lampu-lampu LED yang mengapit jalan-jalan setapak dalam lokasi atau lampu pijar yang ditempatkan di pohon-pohon tepi pantai siap menyambut warga pengunjung. Mereka bisa menikmati juga pertunjukan musik ( live music ) dari artis-artis lokal  sambil  menyantap  kuliner  lokal.  Untuk  menyempurnakan  destinasi  wisata,  spot wisata tersebut dilengkapi sajian berbagai kuliner lokal: nasi dengan sayur bunga, buah pepaya, ikan  bakar  dengan  olahan  derivat  lawar  teri,  siput,  ubi  rebus,  ubi  goreng, nasi bakar ikan yang bisa disantap sambil menikmati keasrian Pantai Hadakewa yang berjarak 13 kilometer dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata, NTT. Usaha kuliner tersebut dijalankan sendiri oleh warga lokal sehingga bisa menghidupkan denyut nadi usaha mikro
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
masyarakat desa. Atau warga pengunjung juga menikmati minum kopi sore atau malam dengan teman/keluarga di atas perahu ( coffee on the boat ) hanya dengan merogoh kocek Rp 400 ribu rupiah, sehingga suasana romantik pun kian kental terasa.
Menurut  Pria  Lulusan  Teknik  UKIP  Makassar  ini,  desain  model  pariwisata  ini menggunakan  konsep based  community  tourism /BCT  (pariwisata  berbasis  komunitas masyarakat)  di  mana  masyarakat  diberikan  ruang  sepenuhnya  untuk  menyampaikan gagasan  model/desain  seperti  apa  yang  dikehendaki  untuk  membangun  obyek  wisata Pantai Hadakewa sehingga pada akhirnya menstimulasi efek ekonomi bagi masyarakat. Selain itu spirit konsep BCT Pantai Hadakewa ini dikembangkan dengan inovasi berupa keinginan  kuat  Klemens  untuk  mengkreasi  obyek  pariwisata  bernilai  “unik”  atau “berbeda” di banding obyek wisata lain di wilayah Lembata maupun NTT. Dan inovasi diferensiasi  tersebut  terbukti  mustajab,  dengan  hasil  memuaskan  dan  dinikmati  oleh masyarakat  Desa  Hadakewa  hingga  saat  ini.  Menurut  Klemen,  keutungan  bersih  yang didapat  dari  menjual  spot  wisata  pantai  tersebut  rata-rata  Rp  40  juta  per-bulan, mempekerjakan 25 orang (terdiri dar pegawai café, cleaning service , pegawai keamanan, termasuk tukang pungut karcis) dengan penghasilan sebulan rata-rata Rp 1 juta.

## Inovasi pemasaran Usaha Ikan Teri Hadakewa Berbasis Digital
Menariknya lagi, Kepala Desa Hadakewa menyerahkan pengelolaan obyek wisata Pantai Hadakewa tersebut ke Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes pada galibnya merupakan  unit  usaha  yang  dibentuk  desa  dengan  berorientasi  melayani  kepentingan masyarakat  dalam  hal  menciptakan  lapangan  kerja,  peningkatan  pendapatan  asli  dan masyarakat desa, termasuk mengembangkan produk unggulan dan sekaligus memfasilitas penyediaan  media  pemasaran  produk  unggulan  desa.  Sehingga  Bumdes  hadir  sebagai solusi memperkuat fondasi perekonomian desa (UU No.31/2004 tentang Pemerintahan daerah,  Pasal  213  ayat  (2)),  yang  kemudian  diresonansi  semangatnya  dalam  UU  No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
Bumdesa Hadakewa diberi nama “Bumdes 7 Maret” yang dibentuk tahun 2017. Pada  tahun  2018.  Bumdes  ini  bergerak  di  dua  bidang  usaha  yakni  pariwisata  dan perikanan.  Selain  pariwisata  yang  sudah  digambarkan  sebelumnya,  Bumdes  7  Maret mengelola  usaha  perikanan  yang  mulai  digalakkan  Bumdes  setahun  setelah  dibentuk dengan menitikberatkan pada kekayaan perikanan. Khususnya ikan teri ( Stolephorus sp ) sebagai  produk  laut  desa  yang  sebelumnya  dijual  seadanya  dan  keuntungannya  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Dengan  adanya  Bumdes,  ikan  teri  yang  ditangkap warga,  langsung  dijual  ke  Bumdes  untuk  dikelola  hingga  kemudian  dipasarkan.  Dari proses  sortir,  penjemuran  hingga  dikemas  diberikan  upah  kepada  ibu-ibu  pengelola sehingga ada keuntungan yang diperoleh untuk setiap tahapan pengelolaan minimal Rp 50 ribu perhari. Sebelum ada Bumdes, ikan yang ditangkap langsung dijual dengan harga murah  dan  pasar  sangat  terbatas.  Ikan  teri  hasil  olahan  Bumdes  tersebut  kemudian dipasarkan  awalnya  memakai  media  sosial  dengan  memanfaatkan  website  desa  yang
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
dibuat  pada  tahun  2017.  Sejak  itu  pangsa  pasarnya  mulai  meluas  dengan  keuntungan signifikan, dan berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi desa.
Gambar 4.1. Inovasi Digital Bumdes Hadakewa Sumber: Dokumen Peneliti
Atas capaian itu, Pemerintah Kabupaten Lembata memberi bantuan sebesar Rp 200  juta  pada  2019  (dan  berlangsung  sampai  kini)  sebagai  penyertaan  modal  Bumdes yang  digunakan  untuk  membeli  tiga  kapal  ikan  seharga  Rp  328.900.000.  yang dioperasionalkan  oleh  warga.  Proses  pengelolaan  dan  pemasaran  pun  semakin  maju. Dengan didampingi langsung oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi  (Kemendes  PDTT),  Kepala  Desa  kemudian  mengembangkan pemasaran  berbasis  digital  demi  memperluas  pangsa  pasar,  termasuk  untuk  memberi keyakinan kepada pelanggan dengan menciptakan branding ikan teri Hadakewa sebagai produk tanpa pengawet, bercita rasa tak terlalu asin dan tawar. Berbeda dengan ikan teri lainnya di Jawa. Keunikan yang dijual ini berhasil mendatangkan reseller-reseller baru teri  Hadakewa  di  Jawa,  terutama  Jakarta  dengan  media  pemasarannya  menggunakan market  place seperti  Tokopedia  dan  Shopee  (Baktinews/1/2022).  Hingga  dikenal  luas sampai  level  nasional  termasuk  oleh  media  nasional  dan  Kemendes  PDTT. Keuntungannya,  para  pembeli  teri  Hadakewa  di  Jawa  dan  daerah  lain  bisa  langsung terhubung melalui aplikasi whatsapp .
Dengan capaian tersebut Bumdes Tujuh Maret dinominasikan sebagai salah satu dari 15 Bumdes digital nasional pada 2020 dari Kemendes PDTT. Pada 31 Maret 2021, Desa  Hadakewa  mendapat  penghargaan  dalam  forum  Merdeka  Award  2021  dengan kategori  desa  inisiatif  digital  karena  telah  menginspirasi  ribuan  desa  dalam  hal penggunaan sarana digital dalam layanan publik di tengah Pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 Kemendesa PDTT mengutus Klemens Kwaman mewakili 3.200 kepala desa se NTT
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
(dan mendampingi Presiden Joko Widodo) ke India selain untuk memberikan testimoni keberhasilan inovasi desanya, juga untuk belajar benchmarking pembangunan desa .
Wisata  Pantai  Hadakewa  yang  dikelola  oleh  Bumdes  Bumdes  7  Maret  tersebut mampu  mengubah image Desa  Hadakewa  dibanding  belasan  tahun  lalu  yang  tidak terawat  dengan  pendapatan  asli  desa  minim,  pendapatan  masyarakatnya  hanya mengandalkan mata pencarian sebagai nelayan dan bertani secara konvensional. Belum lagi obyek wisata di desa yang belum dikelola, sehingga geliat ekonomi tidak seramai dan  seproduktif  sekarang.  Kini  kemajuan  Desa  Hadakewa  tumbuh  pesat.  Di  awal kepemimpinan  Klemens  pada  2016,  pendapatan  asli  desa  hanya  Rp13  juta,  lalu  mulai meningkat di tahun 2017 menjadi Rp 30 juta, dan meningkat lagi di 2018 sebesar Rp 64 juta. Pada tahun 2019 terus meningkat hingga Rp100 juta, sementara terjadi penurunan di  2020  (Rp.70  juta)  dan  2021  (Rp.74  juta)  karena  pandemi.  Namun  meningkatkan kembali di 2022 menjadi Rp.100 juta. Kini aset Bumdes 7 Maret tahun 2022 mencapai Rp.500 juta.
Seorang  informan,  KI,  (40)  mengakui,  Desa  Hadakewa  berubah  banyak  pasca- dimpin  oleh  Klemens.  Berbeda  jauh  dibanding  tahun-tahun  sebelumnya  di  mana masyarakat NTT dan Nusantara kian mengenal desanya berkat terobosan kepemimpinan Kepala  Desa.  Hal  serupa  dirasakan  seorang  informan,  YK,  (51)  yang  mengagumi kepemimpinan Klemens karena kemampuannya menciptakan inovasi dalam mengelola desa menuju desa yang transformatif dan memberikan implikasi bagi peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Selain dorongan inovatif kepemimpinan (Mukaddar et al., 2021), ekosistem digital (Zhang et al., 2023), dukungan masyarakat lewat perubahan pola pikir (Abdussamad  et  al.,  2021),  dukungan  dari  pemerintah  daerah  dan  pusat  juga  menjadi variabel untuk memperkuat strategi inovasi pembangunan di desa baik itu lewat apresiasi, dana  stimulus  dan  bimbingan/arahan.  Misalnya,  Bumdes  7  Maret  merintis  usaha  jasa akses internet berkecepatan 200 mbps untuk memudahkan akses internet masyarakat atas dukungan BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informasi dan pihak penyedia layanan internet  (Antaranews  2/7/2021).  Model  inovasi  di  Desa  Hadakewa  ini  diharapan  bisa menjadi model dan inspirasi bagi desa-desa lain di Provinsi NTT maupun di Indonesia untuk  mengembangkan  berbagai  produk  keunggulan  di  desa  secara  akselaratif  lewat aplikasi layanan digital.

## Kepemimpinan  Kepala  Desa  dan  Inisiatif  Desa  Digital  sebagai  Basis  Ekosistem Inovasi Desa
Faktor kepemimpinan sangat menentukan dalam upaya menggerakkan desa untuk mencapai  visi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Menyerahkan  pemenuhan urusan vital desa terkait dengan kualitas pelayanan publik kepada mekanisme anggaran dan  arahan  kebijakan  formal  yang  bersifat  rutin  dari  level  pemerintah  di  atasnya, merupakan  sesuatu  yang  tidak  relevan  sekaligus  fungsional  di  tengah  tren  tuntutan akselerasi  pelayanan  yang  berbasis  pada  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Hal  tersebut
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
akan melahirkan kejumudan bagi tumbuhnya ruang-ruang kreativitas kepemimpinan di desa terutama yang berakar pada kearifan lokal.
Kepemimpinan Kepala Desa dalam menginisiasi desa digital di Desa Hadakewa menunjukkan bahwasanya ruang-ruang pengambilan keputusan yang bias administratif- birokratis-rutinitas,  bisa  direspons  secara  progresif  dan  terbuka  melalui  komitmen  visi populis  dengan  modal  sosial  dan  ekonomi  yang  melekat  di  dalamnya,  bahkan  dengan kondisi yang terbatas, sebagai potensi transformatif dalam upaya masyarakat Hadakewa mengejar nilai-nilai kemakmuran. Memang tidak semua organisasi harus melaksanakan proses  digitalisasi  yang  sifatnya  masif  dan  cepat  (Skilton,  2016).  Namun  pekerjaan- pekerjaan  mendasar  yang  repetitif  terkait  pengelolaan  administrasi  hingga  kebijakan- kebijakan  yang  berorientasi  pada  penggalian  sumber-sumber  ekonomi  produktif masyarakat  agar  terkoneksi  secara  cepat  dengan  pasar  sehingga  memberikan impact secara ekonomi.
Kondisi demikian berpulang pada inovasi kepemimpinan di desa. Berpikir out of the box , sambil menyisir peluang-peluang baru dengan prosedur kerja yang taktis, lincah dan  efisien,  berhitung  dan  mengelola  risiko  dan  manfaat  secara  cermat,  dan  ketegasan sikap untuk keputusan-keputusan yang diambil di tengah disrupsi, yang disertai dengan sikap  akomodatif  terhadap  suara  dan  kepentingan  masyarakat,  merupakan  modal kepemimpinan desa yang relevan dengan inklusifuitas perubahan. Kemampuan tersebut mudah mengantarkan budaya kerja kolaboratif pada semua pihak, dengan orientasi untuk membangun pelembagaan sistem pemerintahan dan pembangunan desa berbasis digital yang ekuivalen dengan capaian kesejahteraan masyarakat.
Modal  bagus  itulah  yang  kemudian  diharapkan  dapat  membangun  ekosistem inovasi digital desa yang mengarahkan masyarakat untuk memiliki desanya, menyadari sepenuhnya bahwa persoalan kompleks apa pun yang dihadapi, selalu tersedia solusi dan cara-cara adaptif untuk keluar dari masalah. Di bawah kepemimpinan yang agile (cerdas), persoalan desa bukan dianggap sebagai jalan buntu, namun sebagai peluang dan berkah untuk  merintis  keberhasilan  baru.  Dukungan  komunitas  masyarakat  desa  terhadap pikiran-pikiran  visoner  pemimpinnya  serta  dukungan  pemerintah  maupun  swasta  akan memperkuat  fondasi  ekosistem  inovasi  digital  desa  untuk  bergerak  secara  cepat  dan dinamis menyelesaikan problem kemiskinan, inferior, ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah, minimnya lapangan kerja, nir-kreativitas dan semangat kerja, dalam memperbaiki nasib desa.
Dalam mengelola risiko, membentuk inovasi dan kolaborasi dalam membangun desa  digital,  kepemimpinan  kepala  desa  penting  sebagai  inovator  awal  yang  memberi inspirasi. Namun pada level selanjutnya, ekosistem digital tersebut harus dilembagakan secara  sistemik,  sehingga  menjadi  model  dan  kultur  kerja  yang  ajeg  dalam  birokrasi, pemerintahan  dan  pelayanan  publik  desa.  Pelembagaan  inovasi  dan  digitalisasi  akan menjamin bertahannya capaian-capaian sukses tersebut dalam jangka waktu yang lama, sekalipun kepemimpinan berganti.

## 296
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 5. PENUTUP
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  inovasi  kepala  desa  menjadi  elemen  penting dalam menginisiasi desa digital untuk kesejahteraan rakyat di desa. Inovasi digital yang dilakukan  oleh  Kepala  Desa  Hadakewa  menghadapi  tantangan  berupa  persepsi  bahwa desa  sebagai  masyarakat  asli  yang  diikat  oleh  nilai  tradisi  lokal  yang  perlu  diproteksi sehingga resisten terhadap nilai-nilai transformatif “dari luar”. Di sisi lain, inovasi berupa perubahan pola pikir, nilai masyarakat sebagai tuntutan untuk beradaptasi di ruang-ruang transformasi  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan  menjadi  sebuah  keniscayaan.  Desa Hadakewa yang sebelumnya berbasis aktivitas ekonomi tradisional, mekanistik, di bawah kepemimpinan  Klemens  bertransformasi  menjadi  desa  yang  inovatif  baik  aspek  sosial maupun ekonomi yang bertumpu pada pariwisata dan perikanan.
Dua sektor keunggulan desa tersebut mampu digali dalam spirit ekosistem inovasi dengan  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  berpartisipasi  langsung,  mendesain  model pengembangan pariwisata ( Hadakewa Night Paradise ), aktif mendukung hingga menjadi bagian dari pelaku pariwisata itu sendiri, serta didukung elemen pemerintah lokal mapun nasional  dan  swasta.  Semua  itu  diwadahi  oleh  Bumdes  yang  dikelola  secara  inovatif, profesional  dan  visioner.  Sama  halnya  dengan  sektor  perikanan  (ikan  teri  Hadakewa) yang dikelola dengan menitikberatkan pada nilai jual cita rasa, dengan pemasaran digital untuk meluaskan jaringan pelanggannya sehingga keuntungan yang diperoleh masyarakat Desa Hadakewa berlipat ganda.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, Z., Igirisa, I., & Djamalu, M. K. (2021). Development of Digital Village in Improving Public Services in Lamahu Village of Bone Bolango Regency . 6 (10),
International  Journal  of  Innovative    Science  &  Research  Technology , https://ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT21OCT237.pdf
Ahyat, M., Afriwan, O., Saniah, E. Y., & Saputra, A. M. (2022). Digital Transformational Leadership  A  Village  Head  On  Organizational  Citizenship  Behavior  Through Work Climate And Job Satisfaction Village Officials In Lombok Island . Journal of Industrial And Logistic Management 6 (2).
Andarista, M. V., & Kriswibowo,  A. (2023). Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Inovasi Pembangunan Desa Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten  Sidoarjo. Ekonika :  Jurnal  Ekonomi  Universitas  Kadiri , 8 (1),  1–23. https://doi.org/10.30737/ekonika.v8i1.3019
Arianto,  Sumarni.  (2022).  Hadakewa,  Desa  dengan  Bumdes  Digital,  Baktinews.id. Retrieved  August  7.  2023  ( https://baktinews.bakti.or.id/artikel/hadakewa-desa- dengan-bumdes-digital ).
Aritenang, Fahlan, Adiwan et al., (2022). Policy Brief G-20, Digital Transformation for Rural Areas and Smart Village, Task force 2, Meaningful Digital Connectivity,
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Cyber,
Security, Empowerment.
https://www.t20indonesia.org/wp- content/uploads/2022/11/TF2_Digital-Transformation-for-Rural-Areas-and- Smart-Villages.pdf
Azhari,  A.,  Yusuf,  M.,  Kamaruddin,  K.,  &  Fadly,  F.  (2022).  Are  Village  Fund  and Village-Owned  Enterprises  Crucial  in  Eradicating  Poverty  in  Indonesia. Jurnal Ekonomi & Bisnis Jagaditha , 9 (2), 132–138. https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.132-138.
Cao,  L.,  Niu,  H.,  &  Wang,  Y.  (2022).  Utility  analysis  of  digital  villages  to  empower balanced  urban-rural  development  based  on  the  three-stage  DEA-Malmquist model. PLOS ONE , 17 (8), e0270952.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270952.
Chen, J., Walker, R. M., & Sawhney, M. (2020). Public Service Innovation: A Typology . Public Management Review, 22 (11), 1674–1695. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1645874 . Christiansen, J. and L. Bunt (2012 ), Innovation In Policy: Allowing For Creativity, Social
Complexity And Uncertainty In Public Governance , Nesta and
MindLab, www.nesta.org.uk/sites/default/files/innovation_in_policy.pdf .
De Vries, H., Tummers, L., & Bekkers, V. (2018). A Stakeholder Perspective on Public Sector Innovation: Why Position Matters. International Review of Administrative Sciences , 84(2), 269–287. https://doi . org/10.1177/0020852317715513.
Eggers,  WD  &  J  Bellman,  J.  (2015). The  Jouney  to  Government’s  Digital Transformation. Survey Global Delloitte Digital . Delloitte University Press.
Hartono N Putri. & A. Widiyarta. (2023). Pengembangan Desa Digital di Desa Lawatan Kecamatan  Dukuhturi  Kabupaten  Tegal. Jurnal  Manajemen  Dan  Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 5 (2), 209-214. https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i2.578
Hendrawijaya, A. T., Ariefianto, L., & Hilmy, M. I. (2021). Desa Melek Ekonomi Digital dengan Teknologi Terintegrasi . 3 (3).
Junaedi,  W.,  &  Waruwu,  D.  (2020).  Economic  Transformation:  The  New  Spiritual Leadership Model In Blimbingsari Village Jembrana Bali. International Journal of Economics Development Research (IJEDR) , 1 (1), 19–35. https://doi.org/10.37385/ijedr.v1i1.23
Kusuma, T. P., Nurjaman, A., Salahudin, S., & Malawat, S. H. (2022). Analisis Tantangan dan Potensi Pengembangan Digitalisasi Desa. AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 7 (2), 100. https://doi.org/10.31602/as.v7i2.6362
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Manoby, W. M., Afriyanni, A., Fitri, S. E., Pranasari, M. A., Setyaningsih, E., Rosidah,
R.,  &  Saksono,  H.  (2021).  Digital  Village:  The  Importance  of  Strengthening Village  Resilience  in  the  Digital  Age. Jurnal  Bina  Praja ,  53–63. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.53-63
Miller,  E.,  Porter,  J.,  &  Barbagallo,  M.  (2022).  Simplifying  Qualitative  Case  Study Research Methodology: A Step-By-Step Guide Using a Palliative Care Example. The Qualitative Report . https://doi.org/10.46743/2160-3715/2023.6478
Moch. Lutfi & Gourab Nath. (2023). Building a Digital Village to Improve Services and Independence of Village Communities After the Covid-19 Pandemic. Soeropati: Journal of Community Service , 5 (2), 160–169. https://doi.org/10.35891/js.v5i2.4033
Mukaddar, M., Basrun Umanailo, M. C., Abd Radjak, D., Lionardo, A., & Handayani, N. (2021). Working Relations of the Village Head and the Village Consultative Body in  the  Village  Funds  Utilization. Jurnal  Administrasi  Publik :  Public Administration Journal , 11 (2), 144–151. https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5340
Nurjaman,  R.  (2022).  Grassroots  Innovation  in  Village-Based  Natural  Resource Management in Lebak Regency. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 8 (1), 84–104. https://doi.org/10.31292/bhumi.v8i1.533
Prasetyo,  P.  S.,  Prasetyo,  P.  S.,  &  Prasetyo,  P.  S.  (2017). Innovation  to  establish prominent and sustainable village . Friedrich-Ebert-Stiftung.
Putri  Hartono,  N.  C.,  &  Widiyarta,  A.  (2023).  Pengembangan  Desa  Digital  di  Desa Lawatan  Kecamatan  Dukuhturi  Kabupaten  Tegal. Jurnal  Manajemen  dan  Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 5 (2), 209–214. https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i2.578
Quibria, M. G., & Tschang, T. (n.d.). Information and Communication Technology and Poverty: An Asian Perspective .
Rahmawati,  E.,  Faubiany,  V.,  Aldha  Mauliddina  Siregar,  N.,  &  Daniarta  Sukarno,  T. (2021).  Village’s  Digital  Capital:  Positioning  and  Implementation  Concept. Jurnal Ilmu Sosial , 1 (1), 1–23. https://doi.org/10.14710/jis.1.1.2021.1-23
Rifa’i, M. A., Susanto, E., Munawir, A., & Amma, T. (2022). Potensi Ekonomi Digital Masyarakat Desa Pelosok. Jurnal Hukum Islam .
Saidah,  N.,  Khasanah,  L.,  Asriyatuzzahra,  &  Ridloah,  S.  (2022).  Analisis  Strategi Kesuksesan  Kampung  Digital  Krandegan  dalam  Mendukung  Program  Smart
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Village:  Analysis  of  the  Success  Strategy  of  Krandegan  Digital  Village  in Supporting  the  Smart  Village  Program. Journal  of  Regional  and  Rural Development Planning , 6 (2), 123–135. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.2.123-135
Skilton,  M.  (2016). Building  Digital  Ecosystem  Arshitectures:  A  Guide  to  Enterprise Architecting Digital Technologies in the Digital Enterprise , New York, Springer.
Sondang  Purnamasari  Pakpahan,  Yusrafiddin,  Haholongan  Simanjuntak,  &  Syahril. (2023).  Program  Pengembangan  Model  Kampung  Cerdas  untuk  Meningkatkan Motivasi  Pendidikan  Masyarakat  Desa  Tanjung  Rejo,  Kecamatan  Percut  Sei Tuan,  Kabupaten  Deli  Serdang,  Provinsi  Sumatera  Utara. Diseminasi:  Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat , 5 (1), 117–126. https://doi.org/10.33830/diseminasiabdimas.v5i1.5044
Sunarsi, D., Winata, H., Gunartin, G., & Paeno, P. (2020). Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala  Desa  Dalam  Pengembangan  Desa  Cidokom  Gunung  Sindur  Kabupaten
Bogor. Jurnal Ekonomi Efektif , 2 (3). https://doi.org/10.32493/JEE.v2i3.6816
Viki,  T.,  Toma,  D.  &  Gons,  E.  (2017). The  Corporate  Startup:  How  Established Companies  Can  Develop  Successful  Innovation  Ecosystems .  Elex  Media Komputindo
Wahyuningsih, E., Noer, S., & Yunas, N. (2021). Inovasi Pembangunan Desa Melalui Kepemimpinan  Transformasional  dan  Catalytic  Collaboration:  Belajar  dari Keberhasilan  Pengelolaan  Taman  Ghanjaran  di  Desa  Ketapanrame,  Mojokerto. Matra Pembaruan , 5 (2), 141–152. https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.141-152
Wijaya,  E.,  &  Anggraeni,  R.  (2013a). Desa  Digital:  Peluang  Untuk  Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Di indonesia . 13 (1).
Wijaya,  E.,  &  Anggraeni,  R.  (2013b). Desa  Digital:  Peluang  Untuk  Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 13 (1).
Zhang, P., Li, W., Zhao, K., Zhao, Y., Chen, H., & Zhao, S. (2023). The Impact Factors and Management Policy of Digital Village Development: A Case Study of Gansu
Province, China. Land , 12 (3), 616. https://doi.org/10.3390/land12030616