## Volume 7 No. 1, Juli  2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Kota Mojokerto Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## Puguh Ega Firmansyah  A Basuki Babussalam
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Email: puguhega97@gmail.com basuki.babussalam@fh.um-surabaya.ac.id

## Abstract
The abuse of narcotics is a serious problem faced by many countries, including Indonesia. In an effort to address this issue, the Indonesian government has enacted Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which regulates various aspects related to narcotics, including rehabilitation for abusers. One of the cities in Indonesia that implements narcotics rehabilitation efforts is Mojokerto City. This study aims to analyze the implementation of rehabilitation for narcotics abusers in Mojokerto City based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used in this study is an empirical juridical method with a case study  approach.  The  data  used  in  this  study  were  obtained  through  interviews  with  relevant  parties, analysis of legal documents, and literature review.
The  results  of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  rehabilitation  for  narcotics  abusers  in Mojokerto City has been carried out in accordance with the provisions stated in Law Number 35 of 2009 concerning  Narcotics.  The  Mojokerto  City  Government  has  implemented  a  rehabilitation  program  that includes medical treatment, behavioral therapy, and social reintegration to help narcotics abusers recover and  reintegrate  into  society.  However,  this  study  also  identifies  several  problems  faced  in  the implementation of narcotics rehabilitation in Mojokerto City. These issues include limitations in human resources and budget, lack of public awareness about the importance of rehabilitation, and stigmatization of narcotics abusers. Therefore, greater efforts are needed to enhance the effectiveness of the rehabilitation program, including improving coordination among various relevant institutions and increasing education for the public.
The conclusion of this study is that the implementation of rehabilitation for narcotics abusers in Mojokerto City,  in  accordance  with  Law  Number  35  of  2009  concerning  Narcotics,  is  an  important  step  in addressing the problem of narcotics abuse. Although it still faces challenges and obstacles, through efforts to  improve  rehabilitation  facilities,  raise  awareness  among  the  public,  and  strengthen  interagency cooperation, it is hoped that the rehabilitation program can run more effectively and have a positive impact on reducing narcotics abuse and helping abusers recover and reintegrate into society.
Keywords: rehabilitation, narcotics abusers, legal policy.

## Abstrak
Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.  Dalam  upaya  mengatasi  masalah  ini,  pemerintah  Indonesia  telah  mengesahkan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  mengatur  tentang  berbagai  aspek  terkait narkotika,  termasuk  rehabilitasi  bagi  penyalahguna.  Salah  satu  kota  di  Indonesia  yang  melaksanakan upaya  rehabilitasi  narkotika  adalah  Kota  Mojokerto.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis penerapan  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  narkotika  di  Kota  Mojokerto  berdasarkan  Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis  empiris  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, analisis dokumen hukum, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  narkotika  di  Kota  Mojokerto  telah dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika.  Pemerintah  Kota  Mojokerto  telah  menjalankan  program  rehabilitasi  yang  meliputi pengobatan medis, terapi perilaku, dan reintegrasi sosial untuk membantu penyalahguna narkotika pulih dan  kembali  berkontribusi  dalam  masyarakat.  Namun,  penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  beberapa permasalahan  yang  dihadapi  dalam  penerapan  rehabilitasi  narkotika  di  Kota  Mojokerto.  Hal  tersebut meliputi  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan  anggaran,  kurangnya  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya rehabilitasi, serta stigmatisasi terhadap penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, diperlukan upaya  yang  lebih  besar  dalam  meningkatkan  efektivitas  program  rehabilitasi,  termasuk  peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga terkait dan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  merupakan  langkah  yang  penting  dalam mengatasi  masalah  penyalahgunaan  narkotika.  Meskipun  masih  dihadapkan  pada  tantangan  dan hambatan, melalui upaya peningkatan fasilitas rehabilitasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan kerjasama  antarinstansi,  diharapkan  program  rehabilitasi  dapat  berjalan  dengan  lebih  baik  dan memberikan  dampak  positif  dalam  mengurangi  penyalahgunaan  narkotika  serta  membantu  para penyalahguna untuk pulih dan berkontribusi kembali dalam masyarakat.
Kata Kunci: rehabilitasi, penyalahguna narkotika, kebijakan hukum.

## A. PENDAHULUAN
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  salah  satu  permasalahan  serius  yang dihadapi  oleh  banyak  negara,  termasuk  Indonesia.  Dampak  dari  penyalahgunaan narkotika  tidak  hanya  terbatas  pada  individu  yang  terlibat,  tetapi  juga  merusak masyarakat  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  penerapan  rehabilitasi  bagi  para penyalahguna  narkotika  menjadi  penting  guna  mengurangi  dampak  negatif  dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk pulih dan kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat.
Ancaman  dan  risiko  yang  ditimbulkan  oleh  peredaran  narkotika  adalah  sebuah ancaman nasional yang harus segera ditangani dengan cepat dan tepat. Jika tidak segera ditangani,  dampaknya  dapat  membahayakan  kehidupan  manusia  secara  serius  dan mengancam  stabilitas  nasional,  serta  mengganggu  pertahanan  dan  keamanan  bangsa dan negara(Yakin, 2020). Peredaran dan penyalahgunaan narkotika juga dapat menjadi ancaman  yang  merusak  bagi  kelangsungan  negara  dan  menghambat  pembangunan, terutama dalam hal sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting untuk memberantas masalah ini melalui upaya penegakan hukum dan partisipasi aktif masyarakat.
Penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto merupakan bagian  dari  upaya  pemerintah  setempat  untuk  mengatasi  permasalahan penyalahgunaan  narkotika.  Berbagai  program  rehabilitasi  telah  diterapkan  dengan tujuan  membantu  penyalahguna  narkotika  agar  dapat  melepaskan  diri  dari ketergantungan,  memperoleh  kembali  kesehatan  fisik  dan  mental,  serta  mendukung proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.
Kota Mojokerto, yang terletak di Jawa Timur, juga menghadapi tantangan serupa dalam  penanganan  penyalahgunaan  narkotika.  Pemerintah  Kota  Mojokerto  telah
melakukan  upaya  untuk  menerapkan  program  rehabilitasi  bagi  para  penyalahguna narkotika  dengan  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika. Namun, sejauh mana efektivitas penerapan rehabilitasi ini di Kota Mojokerto perlu dikaji lebih lanjut guna mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  mengatur  segala kegiatan atau perbuatan yang terkait dengan narkotika dan prekusor. Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial”.  Dijelaskan  juga  dalam  Pasal  57  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika,  yang  menyatakan  “Selain  melalui  pengobatan  dan/atau rehabilitasi  medis,  penyembuhan  Pecandu  Narkotika  dapat  diselenggarakan  oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
Badan  Narkotika  Nasional  (Irham  Parlin  Lubis,  Syafruddin  Kalo,  M.  Hamdan, 2021)    sudah  bergerak  dalam  Pencegahan  Pemberantasan  Penyalahgunan  dan Peredaran  Gelap  Narkotika(Pratama  et  al.,  2023)    yg  disingkat  P4GN,  guna  dalam mengatasi  peredaran  narkotika  yang  secara  ilegal.  Rehabilitasi  saat  ini  ialah  bentuk upaya  pemerintah  untuk  menanggulangi  dari  dampak  penyalahguna  narkotika. Rehabilitasi  disini  dibagi  menjadi  2  macam  antara  lain  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial.
Rehabilitasi  medis  adalah  suatu  proses  pengobatan  yang  menyeluruh  untuk membebaskan  pecandu  dari  ketergantungan  narkotika.  Pecandu  narkotika  dapat menjalani rehabilitasi medis di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, baik  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  maupun  oleh  masyarakat.  Selain  pengobatan melalui rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika juga dapat dilakukan oleh masyarakat  melalui  pendekatan  berbasis  keagamaan  dan  tradisional.  Sementara  itu, rehabilitasi  sosial(Suparno    Octavian,  2022)  merupakan  suatu  proses  komprehensif yang  melibatkan  pemulihan  fisik,  mental,  dan  sosial  agar  bekas  pecandu  narkotika dapat  segera  kembali  berfungsi  secara  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam konteks  ini,  bekas  pecandu  narkotika  merujuk  kepada  individu  yang  telah  pulih  dari ketergantungan(Fransisca, 2017)  narkotika baik secara fisik maupun mental.
Pemulihan penyalahguna narkoba tidak mudah dan membutuhkan waktu, usaha, dan  disiplin  yang  tinggi.  Layanan  rehabilitasi  dapat  berupa  program  rawat  inap maupun  rawat  jalan.  Program  rehabilitasi  Berkelanjutan  juga  penting  untuk memastikan  pemulihan  jangka  panjang.  Namun,  penerapan  rehabilitasi  di  Kota Mojokerto masih dihadapkan pada tantangan, termasuk kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan stigma masyarakat.
Dalam  konteks  ini,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana penerapan  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  narkotika  di  Kota  Mojokerto  apakah  sudah sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  serta bagaimana  upaya  Pemerintah  Kota  Mojokerto  dalam  menerapkan  rehabilitasi  bagi penyalahguna narkotka di Kota Mojokerto agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Penelitian  ini  akan  melibatkan  pengumpulan  data melalui  wawancara  dengan  berbagai  pihak  terkait,  analisis  dokumen,  dan  studi kepustakaan.
Kebaharuan  penelitian  ini  menjelaskan  terkait  efektivitas  dan  tantangan  dalam penerapan  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  narkotika  di  Kota  Mojokerto,  serta memberikan  rekomendasi  kebijakan  yang  relevan  guna  meningkatkan  upaya rehabilitasi di masa yang akan datang. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  narkotika  di  Kota  Mojokerto,  diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan  narkotika  serta  mendukung  upaya  membangun  masyarakat  yang sehat dan bermartabat.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum  empiris  melibatkan  studi  dokumen  yang  menggunakan  berbagai  sumber  data primer  dan  sekunder.  Data  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, analisis dokumen hukum, dan studi pustaka. Kemudian  data  sekunder  berupa  peraturan perundang-undangan  dan  yang  bertujuan menganalisis  permasalahan  yang  dilkukan  dengan  cara  memadukan  bahan  bahan hukum data primer dengan data sekunder yang diperoleh di lapangan untuk mengkaji penerapan  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  narkotika  di  Kota  Mojokerto  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Metode  penelitian  ini digunakan  untuk  mengidentifikasi  apakah  penerapan  rehabilitasi  bagi  penyalahguna narkotika  di  Kota  Mojokerto  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika.  Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  adalah  dengan mengumpulkan  data  primer  melalui  wawancara  secara  langsung  di  lapangan  yang dilakukan  dengan  petugas  rehabilitasi  di  Kota  Mojokerto  kemudian  dibandingkan dengan data sekunder yaitu perundang-undangan yang terkait dengan Narkotika.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Kota Mojokerto Pengertian  narkotika  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongangolongan sebagaimana  terlampir  dalam  Undang-Undang  ini”(Arifin,  2021).  UU  ini membagi narkotika menjadi beberapa golongan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Narkotika merupakan permasalahan besar yang pemberantasannya menjadi fokus seluruh masyarakat diberbagai kalangan diseluruh dunia (Aulia  Jihan Rifani   Unggul Wicaksana Prakasa, 2021). Penghapusan narkotika menjadi tujuan yang diupayakan secara luas. Narkotika merupakan salah satu faktor yang kuat dalam melemahkan dan merusak generasi muda karena dampaknya yang sangat berbahaya. Narkotika telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan melibatkan berbagai profesi, termasuk dari kalangan masyarakat biasa hingga para selebriti.
Masalah  penyalahgunaan  narkotika  semakin  meningkat  seiring  dengan aktivitas  penyelundupan,  peredaran,  dan  perdagangan  gelap  narkotika. Tindakan  ini  direspons  dengan  penangkapan  dan  penahanan  pelaku penyalahgunaan serta pengedar narkotika. Untuk mengatasi masalah narkotika, diperlukan serangkaian tindakan yang  terus-menerus dilakukan oleh berbagai unsur,  baik  lembaga  pemerintah  maupun  non-pemerintah.  Tindakan  ini meliputi  upaya  preventif,  represif,  dan  rehabilitatif(Hidayataun    Widowaty, 2020).
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  suatu  tindakan  kriminalitas  yang harus  ditangani  dengan  baik  supaya  meminimalisir  korban  dari  zat  adiktif ini(Putu  Darma  Mahardipa,  dll  2018).  Penyalahgunaan  narkotika  rupanya benar-benar  menyasar  tidak  pandang  bulu,  siapapun  dan  dari  kalangan manapun dapat terjerat   dalam   lingkungan   barang   haram   tersebut (Aulia Jihan Rifani  Unggul Wicaksana Prakasa, 2021), Penyalahgunaan narkotika di Kota  Mojokerto  merupakan  masalah  serius  yang  perlu  diatasi.  Data menunjukkan  peningkatan  kasus  penyalahgunaan  narkotika  di  wilayah  ini. Penyalahgunaan  narkotika  memiliki  dampak  negatif  pada  individu  dan masyarakat,  baik  dari  segi  kesehatan  maupun  sosial-ekonomi.  Penerapan rehabilitasi  menjadi  penting  untuk  memberikan  kesempatan  pulih  kepada penyalahguna narkotika melalui perawatan, dukungan, dan pendampingan.
Dari  perspektif  filsafat,  pemahaman  mengenai  rehabilitasi  bergantung pada  prinsip  bahwa  setiap  individu  memiliki  nilai  intrinsik  dan  memiliki  hak untuk  mengambil  keputusan  secara  mandiri  dalam  perawatan  kesehatan pribadinya  (Muh.  Ardila  Army,  2022).  Selain  itu,  penerapan  rehabilitasi  juga penting  untuk  mencegah  penyalahgunaan  berulang  dan  mereduksi  risiko kejahatan  terkait  narkotika  di  Kota  Mojokerto.  Dengan  memfokuskan  upaya pada  rehabilitasi,  diharapkan  dapat  mengubah  paradigma  penyalahguna narkotika  dari  individu  yang  terisolasi  menjadi  anggota  produktif  yang berkontribusi  dalam  masyarakat.  Urgensi  penerapan  rehabilitasi  bagi penyalahguna  narkotika  di  Kota  Mojokerto  didorong  oleh  kebutuhan  untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan individu, mengurangi risiko kejahatan terkait  narkotika,  serta  membangun  masyarakat  yang  sehat  dan  berdaya. Dengan menerapkan rehabilitasi secara efektif, Kota Mojokerto dapat bergerak maju  dalam  mengatasi  masalah  penyalahgunaan  narkotika  dan  memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Rehabilitasi  juga  menjadi  pilihan  yang  proposionalistas  demi  membatasi pengaplikasian  sanksi  yang  mayoritas  dinyatakan  dalam  batasan  yang sebanding  dengan  tindak  pidananya,  tetapi  juga  mempertimbangkan  pada keadaan-keadaan dirinya(Febriansari  Cahyaningtyas, 2021). Rehabilitasi juga dipilih sebagai yang terbaik untuk kepentingan hingga masa depan yang lebih cerah  dalam  kehidupan  jiwanya  (Hawi,  2018).  Dalam  mengukur  efektivitas penerapan  program  rehabilitasi  di  Kota  Mojokerto,  perlu  dilakukan  analisis terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan.
Evaluasi  rehabilitasi  meliputi  penilaian  keberhasilan  menghentikan penyalahgunaan  narkotika,  pemulihan  fisik  dan  psikologis,  serta  reintegrasi
sosial  mantan  penyalahguna  ke  masyarakat.  Faktor  yang  perlu  diperhatikan dalam analisis ini meliputi tingkat kesembuhan, keberlanjutan pemulihan, dan tingkat  kekambuhan  setelah  rehabilitasi.  Evaluasi  juga  mencakup  penilaian terhadap  kualitas  hidup  dan  kemandirian  mantan  penyalahguna.  Evaluasi fasilitas  rehabilitasi  mencakup  penilaian  terhadap  ketersediaan  dan  kualitas fasilitas,  termasuk  peralatan  medis,  ruang  terapi,  akomodasi,  dan  dukungan sosial.  Keamanan,  kebersihan,  dan  kesesuaian  fasilitas  dengan  kebutuhan pengguna juga perlu dievaluasi.
Salah  satu  tantangan  utama  dalam  rehabilitasi  di  Kota  Mojokerto  adalah kurangnya  fasilitas  rehabilitasi  yang  memadai  dan  terbatasnya  jumlah  pusat rehabilitasi.  Hal  ini  mempengaruhi  kapasitas  dan  aksesibilitas  layanan rehabilitasi,  serta  memperpanjang  waktu  tunggu  bagi  mereka  yang membutuhkan  bantuan.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  perlu  peningkatan  fasilitas rehabilitasi, baik dengan memperluas kapasitas yang ada maupun mendirikan fasilitas  baru.  Stigma  masyarakat  terhadap  penyalahguna  narkotika  juga menjadi  tantangan  dalam  reintegrasi  sosial  mantan  penyalahguna.  Upaya edukasi  dan  sosialisasi  diperlukan  untuk  mengubah  persepsi  masyarakat  dan menciptakan  lingkungan  yang  mendukung.  Koordinasi  antara  instansi  terkait juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Perlu forum koordinasi yang terstruktur dan sinergi antarinstansi untuk memastikan keselarasan dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  program  rehabilitasi.  Dengan  mengatasi tantangan  ini,  diharapkan  program  rehabilitasi  di  Kota  Mojokerto  dapat memberikan  dampak  positif  dalam  mengatasi  penyalahgunaan  narkotika  dan membantu penyalahguna pulih menjadi anggota masyarakat yang produktif.
2. Upaya  Pemerintah  Kota  Mojokerto  dalam  menerapkan  rehabilitasi  bagi penyalahguna narkotka di Kota Mojokerto
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur  kewajiban pemerintah dalam  melaksanakan  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  narkotika(Fajar,  2022). Pemerintah  harus  menyediakan  fasilitas  rehabilitasi  yang  memadai  dan melibatkan instansi terkait. Akses yang adil dan merata harus diberikan tanpa diskriminasi. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam pemantauan, evaluasi, perbaikan, dan pengembangan program rehabilitasi. Dengan dasar hukum yang kuat,  pemerintah  Kota  Mojokerto  harus  melaksanakan  rehabilitasi  sesuai dengan undang-undang.
Kota Mojokerto telah melaksanakan program rehabilitasi untuk mengatasi penyalahgunaan  narkotika.  Program  berbasis  komunitas  memberikan perawatan  intensif  kepada  penyalahguna  dalam  komunitas  rehabilitasi, sementara  program  berbasis  agama  melibatkan  institusi  keagamaan  untuk memberikan  pendekatan  spiritual  dan  moral.  Kota  Mojokerto  juga menyediakan  fasilitas  rehabilitasi  beragam,  seperti  klinik  rehabilitasi,  pusat pemulihan,  dan  lembaga  pendampingan,  yang  memberikan  perawatan  medis, terapi psikologis, dan dukungan sosial kepada penyalahguna narkotika. Selain itu,  Kota  Mojokerto  juga  telah  mengembangkan  fasilitas  rehabilitasi  yang berbasis komunitas yang berupa bentuk kontribusi kepada masyarakat dengan
terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (Dayamas, 2021) yang merupakan suatu  organisasi  yang  dibangun  untuk  mewadahi  laporan  apabila  terdapat permasalah mengenai narkota di wilayah Kota Mojokerto.  Fasilitas rehabilitasi di Kota Mojokerto memberikan lingkungan yang mendukung dan memotivasi penyalahguna narkotika. Dalam fasilitas rehabilitasi komunitas, mereka belajar hidup  mandiri,  berinteraksi  sosial,  dan  mengembangkan  keterampilan  setelah rehabilitasi.  Pelaksanaan  rehabilitasi  melibatkan  instansi  pemerintah,  lembaga kesehatan,  kepolisian,  lembaga  sosial,  dan  masyarakat.  Instansi  pemerintah menyediakan  kebijakan,  dana,  dan  regulasi,  lembaga  kesehatan  memberikan layanan medis dan terapi, kepolisian mengawasi dan menangani aspek hukum, dan lembaga sosial serta masyarakat memberikan dukungan sosial dan edukasi.
Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan penting untuk Kota Mojokerto. Yang  pertama  adalah  peningkatan  fasilitas  rehabilitasi  berupa  peningkatan jumlah,  kapasitas,  dan  kualitas  fasilitas  rehabilitasi  untuk  memberikan  akses yang memadai kepada penyalahguna narkotika. Yang kedua, penyuluhan dan pendidikan  masyarakat,  membangun  edukasi  yang  tepat  tentang  dampak negatif  penyalahgunaan  narkotika  dan  manfaat  rehabilitasi  dapat  mengurangi stigma  terkait  dengan  penyalahgunaan.  Masyarakat  perlu  memahami pentingnya rehabilitasi bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga,  penguatan  kerjasama  instansi  terkait  koordinasi  yang  baik  antara pemerintah,  lembaga  kesehatan,  kepolisian,  dan  lembaga  sosial  akan memastikan  kelancaran  program  rehabilitasi,  optimalisasi  pelayanan,  dan pertukaran informasi yang efektif.

## C. PENUTUP
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  masalah  serius  yang  perlu  ditangani dengan  tegas.  Gambaran  situasi  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Mojokerto menunjukkan  adanya  kekhawatiran  yang  signifikan.  Dampak  negatif  dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga  mempengaruhi  masyarakat  secara  luas.  Oleh  karena  itu,  penerapan  rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto menjadi sangat penting. Dalam jurnal hukum  ini,  telah  membahas  penerapan  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  narkotika  di Kota Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui analisis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  menjadi  landasan  hukum  yang  kuat  dalam menangani penyalahgunaan narkotika dan penerapan rehabilitasi. Prinsip-prinsip dan tujuan rehabilitasi yang tercantum dalam undang-undang tersebut memberikan arahan yang jelas dalam upaya pemulihan dan reintegrasi sosial para penyalahguna. Selain itu, undang-undang  juga  menetapkan  kewajiban  pemerintah  dalam  melaksanakan rehabilitasi,  termasuk  menyediakan  fasilitas  rehabilitasi  yang  memadai.  implementasi program  rehabilitasi  di  Kota  Mojokerto  telah  dilakukan,  meskipun  masih  dihadapkan pada  beberapa  tantangan.  Program  rehabilitasi  yang  telah  dilaksanakan  mencakup berbagai  pendekatan  dan  metode  untuk  membantu  para  penyalahguna  dalam  proses pemulihan.  Selain  itu,  tersedia  pula  fasilitas  rehabilitasi  yang  merupakan  komponen penting dalam menyediakan perawatan dan pendampingan yang diperlukan. Namun,
tantangan  seperti  kurangnya  fasilitas  rehabilitasi  yang  memadai,  stigma  masyarakat terhadap  penyalahguna  narkotika,  dan  koordinasi  antara  instansi  terkait  masih  perlu diatasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, rekomendasi kebijakan telah diajukan. Peningkatan  fasilitas  rehabilitasi  yang  memadai,  penyuluhan  dan  pendidikan  kepada masyarakat, serta penguatan kerjasama antara instansi terkait dianggap penting dalam meningkatkan penerapan rehabilitasi di Kota Mojokerto.
Penerapan  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  narkotika  di  Kota  Mojokerto  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan langkah yang  sangat  penting  dalam  mengatasi  masalah  penyalahgunaan  narkotika.  Meskipun masih dihadapkan pada tantangan dan hambatan, melalui upaya peningkatan fasilitas rehabilitasi,  sosialisasi  kepada  masyarakat,  dan  penguatan  kerjasama  antarinstansi, diharapkan  program  rehabilitasi  dapat  berjalan  dengan  lebih  baik  dan  memberikan dampak  positif  dalam  mengurangi  penyalahgunaan  narkotika  serta  membantu  para penyalahguna  untuk  pulih  dan  berkontribusi  kembali  dalam  masyarakat.  Dalam konteks  ini,  partisipasi  aktif  semua  pihak,  termasuk  pemerintah,  masyarakat,  dan lembaga  terkait,  menjadi  kunci  untuk  mencapai  tujuan  rehabilitasi  yang  berhasil  dan berkelanjutan di Kota Mojokerto.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Buku:
Putu Darma Mahardipa, dll. (2018). Bunga Rampai Isu-Isu tentang Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA). Lakeisha. https:__www.google.co.id_books_edition_Bunga_Rampai_Isu_Isu_Krusial_tentang_Nar_h 7Z9EAAAQBAJ_hl=en_gbpv=1_dq=buku_penerapan_rehabilitasi_terhadap_penyalahguna _narkotika_pg=PA36_printsec=frontcover?pg=PR4dq=buku penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.
Muh. Ardila Army. (2022). REINTEGRATIVE SHAMING dalam Penanggulangan Drug Relapse di Indonesia (R. A. Nugroho (ed.); Edisi I). Jejak Pustaka. https:__www.google.co.id_books_edition_REINTEGRATIVE_SHAMING_DALAM_PEN ANGGULANG_lEaHEAAAQBAJ_hl=en_gbpv=1_dq=buku_penerapan_rehabilitasi_terhad ap_penyalahguna_narkotika_pg=PA14_printsec=frontcover?pg=PR4dq=buku penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika

## Jurnal:
Arifin, S. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika. Justicia Jurnal Hukum , 1 (6), 136–142.
Aulia Jihan Rifani, A.,  Unggul Wicaksana Prakasa, S. (2021). Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit Tni Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Audito Comparative Law Journal (ACLJ) , 2 (3), 131–142. https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.16756 Dayamas. (2021). Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Menjadikan Agen Pemulihan Yang Efektif . Badan Narkotika Nasional. https://bnn.go.id/38714-2/
Fajar, M. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. Jurnal Sosial Teknologi , 2 (5), 406–417.
https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i5.333
Febriansari, K. M.,  Cahyaningtyas, I. (2021). Ide Family Group Conference Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (3), 370– 383. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.370-383
Fransisca, R. D. (2017). Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember . Hawi, A. (2018). Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam , 4 (1), 99–119. https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i1.1958
Hidayataun, S.,  Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 1 (2), 166–181. https://doi.org/10.18196/jphk.1209
Irham Parlin Lubis, Syafruddin Kalo, M. Hamdan, M. M. (2021). TINJAUAN YURIDIS TEMBAKMATI DITEMPAT OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA . 03 (11), 2–3. MUH. ARDILA ARMY. (2022). REINTEGRATIVE SHAMING dalam Penanggulangan Drug Relapse di Indonesia (R. A. Nugroho (ed.); Edisi I). Jejak Pustaka. https:__www.google.co.id_books_edition_REINTEGRATIVE_SHAMING_DALAM_PEN ANGGULANG_lEaHEAAAQBAJ_hl=en_gbpv=1_dq=buku_penerapan_rehabilitasi_terhad ap_penyalahguna_narkotika_pg=PA14_printsec=frontcover?pg=PA14dq=buku penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgu
Pratama, A., Zuhri, A., Mardhatillah, M.,  Saputra, I. M. (2023). Persepsi Orang Dengan Gangguan Penggunaan Zat ( ODGPZ ) terhadap Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Narkotika . 11 (1), 1–13. Putu Darma Mahardipa, D. (2018). Bunga Rampai Isu-Isu tentang Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) . Lakeisha. https:__www.google.co.id_books_edition_Bunga_Rampai_Isu_Isu_Krusial_tentang_Nar_h 7Z9EAAAQBAJ_hl=en_gbpv=1_dq=buku_penerapan_rehabilitasi_terhadap_penyalahguna _narkotika_pg=PA36_printsec=frontcover?pg=PR4dq=buku penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgun
Suparno, S.,  Octavian, V. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda Pada Masyarakat Kebonagung Kec. Ploso Jombang. BHAKTI HUKUM: Jurnal … , 1 (2).
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/18268%0Ahttp://openjournal.un pam.ac.id/index.php/JBH/article/download/18268/9379 Yakin, N. (2020). Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhada Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , 1 (1), 20–32. https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103

## Website:
Dayamas. (2021). Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Menjadikan Agen Pemulihan Yang Efektif . Badan Narkotika Nasional. https://bnn.go.id/38714-2/