## KONSEP,  IMPLEMENTASI, DAN FAKTOR PENENTu KEBERHASILAN PROGRAM KONSOLIDASI uSAHATANI
Sri Wahyuni *)1 dan Tri Pranadji *)
*) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian J. A Yani 70. Bogor 16161

## ABSTRACT
Consolidation program is expected to solve the problems of land fragmentation and increase the welfare of farmers. This paper described: 1) the concept of farm consolidation, 2) analysis of the implementation of programs based on farm consolidation, and 3) analysis of the determinant factors on the success of the program. The data were obtained by searching for references on: 1) the concept of consolidation in order to obtain relevant concepts which were used to analyze the consolidation program  and  dynamics  of  the  existing  farm;  2)  the  Governmental  consolidation-based  program whose implementation was required to be observed and analyzed; 3) analysis of the program that has been implemented to learn factors that affect the success of the program. Based on the search and analysis from forty references, it can be concluded that consolidation program is the incorporation of the individuals involved in farming in focusing towards management of assets in a larger group to achieve higher margins and welfare. Focus of the management asset was addressed in the 8 aspects, namely: 1) Land as the basis of farm-consolidation, 2) Commodities; 3) management  of on-farm; 4) Management on off-farm; 5) Vertical management; 6) Horizontal management; 7) environmental management;  and  8)  Centralized  management.  The  determinant  factors  on  the  success  of  the program were the 6 of the 8 aspects of management indicating that the management aspect is very important in farm-consolidation program. Consolidation program requires actual action during the implementation or operation on what to be done and who is doing what (who does what) to achieve the agreed objectives (blue print) that must be completed with general guidelines, implementation guidelines and technical instructions.
Keywords: concept, consolidation, farming, welfare of farmers

## ABSTRAK
Program  konsolidasi  diharapkan  dapat  memecahan  masalah  fragmentasi  lahan    sekaligus meningkatkan  kesejahteraan  petani.  Makalah  ini  mengemukakan:  1)  konsep  konsolidasi  usaha tani; 2) menganalisis implementasi program berbasis konsolidasi usaha tani dan 3) Menganalisis faktor-faktor  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  program.  Metode  yang  digunakan  adalah melakukan  penelusuran  referensi    terhadap:  1)  Konsep  konsolidasi  agar  diperoleh  konsep  yang relevan untuk menganalisis program konsolidasi usaha tani serta dinamika yang ada. 2) Program- program pemerintah  yang berbasis konsolidasi untuk dicermati dan dianalisis implementasinya. 3) Menganalisis program yang telah diimplementasi untuk dikaji kemudian diintisarikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program. Hasil penelusuran dan analisa yang dilakukan terhadap 40 pustaka disimpulkan bahwa konsolidasi lahan adalah program penggabungan individu yang terlibat dalam usaha tani dalam memfokuskan aset dan manajemen yang dimiliki ke dalam kelompok  yang  lebih  besar  untuk  mencapai  margin  dan  kesejahteraan  lebih  tinggi.    Fokus  aset manajemen ditujukan dalam delapan hal, yaitu 1) lahan sebagai basis konsolidasi; 2) komoditas; 3) menegemen on-farm/hulu; 4) manajemen off-farm/hilir; 5) manajemen vertikal; 6) manajemen horizontal;7)  manajemen  lingkungan  dan  8)  manajemen  terpusat.    Faktor  yang  memengaruhi keberhasilan  program  adalah  aspek  manajemen  yang  mencapai  enam  dari  delapan  aspek  yang menunjukkan pentingnya manajemen atau tatalaksana dalam program konsolidasi.  Implikasinya, program konsolidasi memerlukan tindakan nyata dalam pelaksanaan atau operasional menyangkut kejelasan  apa  yang  dilakukan  dan  siapa  mengerjakan  apa  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah disepakati  yang  harus  dilengkapi  dengan  pedoman  umum,  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk teknis.
Kata kunci:  konsep, konsolidasi, usaha tani, kesejahteraan petani

## PENDAHuLuAN
Fakta  menunjukkan  luas  pemilikan  lahan  usahatani di  tingkat  petani  semakin  sempit  sehingga  kurang efisien  sebagai  sumber  pendapatan  utama,  akibatnya petani mencari alternatif tambahan pendapatan dengan bekerja di luar usahatani baik di dalam desa maupun di luar desa bahkan luar kota maupun luar negeri.   Lahan usahatani  yang  ditinggalkan  umumnya  dipercayakan kepada keluarga yaitu istri atau disewakan, disakapkan bahkan  digadaikan.    Penggarapan lahan oleh penyewa, penggaduh atau penggadai mayoritas tidak menerapkan input optimal  untuk  mencapai  produktivitas  yang maksimal  sehingga  pendapatan  yang  diperoleh petani  pemilik  tidak  maksimal  dan  akhirnya  dijual karena dianggap tidak produktif.  Penjualan lahan ini semakin menghawatirkan karena umumnya tanah yang dijual  dijadikan  bangunan  untuk  perumahan  ataupun usaha  perdagangan  dan  jasa  sehingga  meningkatkan konversi lahan usahatani.   Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air  (2009) mencatat rata-rata kepemilikan lahan petani mengalami penyusutan secara signifikan.  Pada tahun 1983 rata-rata penguasaan lahan (memiliki atau menyewa) kurang dari 0,5 hektar mencapai 40,8%; pada tahun  2002  (10  tahun  kemudian)  meningkat  menjadi 48,5%.  Sensus  pertanian  tahun  2003  menunjukkan bahwa  jumlah  petani  gurem  telah  mencapai  angka 56,5%  dari  seluruh  keluarga  petani  di  indonesia. Jumlah rumah tangga petani dalam 10 tahun terakhir meningkat  dari  20,8  juta  keluarga  menjadi  25,6  juta keluarga tani.  Fakta tersebut merupakan beban sektor pertanian karena lapangan usaha di luar sektor pertanian yang terbatas ditambah lagi fakta lingkungan alam yang telah mengalami penurunan kualitas.
Dalam  mengatasi  masalah  tersebut  pemerintah  telah mengimplementasikan  berbagai  program  yang  pada dasarnya  berbasis  konsolidasi  namun    tidak  secara tersurat  (implisit)  diantaranya  11  program  terkait komoditas padi mulai dari Program Padi Sentra Tahun 1958  hingga  Gema  Palagung  Tahun  1998,  kemudian sayuran  dan  ternak.  Usaha  perbaikan  berbasis konsolidasi  terus  diperbaiki  dengan  secara  tersurat ( exsplisit ) menyebutkan kata konsolidasi yaitu program Konsolidasi  usahatani  atau Corporate  Farming (CF) tahun  2000,  Program  Konsolidasi  Pengellaan  Lahan usahatani atau CF Tahun 2009, Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis Korporasi (GP3K) tahun 2011 dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dengan semangat koperasi pada Tahun 2012.
Implementasi  program  konsolidasi  lahan  tersebut di  atas  dilaporkan  menghadapi    berbagai  kendala diantaranya data yang dijadikan dasar bersifat prediktif (Jamal,  2006),  belum  memadukan  aspek “non- landreform” (Syahyuti,  2006)  dan  peraturan  yang masih  lemah  dimana  peraturan  hukum  konsolidasi lahan  belum  memadai  sebagai  instrumen  kebijakan. Menurut    Nurdin  (2014),  kegagalan  tersebut diantaranya  disebabkan  banyaknya  kelemahan  RUU untuk  reforma  agraria  yang  notabene  menyebabkan kegagalan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan kelompok  masyarakat  terbawah  yang  dibuktikan rasio Gini dari 0,38 pada tahun 2010 menjadi 0,41 di tahun 2011. Usaha perbaikan program terus dilakukan oleh  pemerintah  untuk  mencapai  keberhasilan  yang maksimal,  maka  diperlukan  analisis  melalui review terhadap 1) dinamika konsep dan program konsolidasi di  Indonesia;  dan  2)  menganalisis  implementasi program berbasis konsolidasi yang dikemukakan dalam makalah.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber. Data sekunder yang diacu dan dianggap relevan sebagaimana dikemukakan dalam daftar pustaka, yaitu sebanyak 44. Pada bagian akhir dikemukakan faktor- faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program  secara  diskriptif  dan  akhirnya  diintisarikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program dan implikasi kebijakan yang disarankan.
Metode  analisis  yang  digunakan  untuk  menjawab tujuan  adalah  analisis  deskriptif.  Analisis  digunakan untuk melakukan penelusuran referensi  terhadap  1) konsep konsolidasi agar diperoleh acuan  yang relevan untuk  menganalisis  program  konsolidasi  Usahatani serta  dinamika  yang  terjadi.  2)  Program-program pemerintah    yang  berbasis  konsolidasi  yang  telah diimplementasikan yang ternyata setelah dipilah-pilah diperoleh dua kelompok program berbasis konsolidasi, yaitu  yang  masih  secara  implisit  dan  sudah  secara eksplisit (tersurat) disebut program konsolidasi. Hasil dari  pengelompokan  kemudian  dipaparkan  sebagai sub-bab  dalam  tinjauan review terhadap  kedua kelompok  program.    3)  Tahapan  selanjutnya  adalah mengelompokkan  dan  memilah  program  berbasis konsolidasi yang berhasil dan belum berhasil.

## HASIL

## Dinamika  Konsep  dan  Program  Konsolidasi usahatani di Indonesia
Konsolidasi memiliki arti beragam, dalam dunia bisnis konsolidasi adalah merger atau akuisisi dari beberapa perusahaan yang lebih kecil menjadi yang lebih besar (Anonimous a, 2011), Berbagai pakar (Anonimous, b, 2012)  mendefinisikan  konsolidasi  sebagai  berikut:  1) dua buah perusahaan atau lebih yang telah bergabung kemudian  bubar  demi  hukum  dan  sebagai  gantinya didirikan  suatu  perusahaan  dengan  nama  yang  baru meskipun  secara  finansial  perusahaan  baru  tersebut mengambil alih pengelolaan aset, hak dan kewajiban dari dua perusahaan yang bubar tersebut.  2)  peleburan dua badan hukum menjadi satu badan hukum baru; 3) penggabungan usaha antara dua perusahaaan atau lebih dimana  untuk  meneruskan  kegiatan  usaha    gabungan dibentuk  perusahaan  baru  dan  semua  perusahaan yang  bergabung  menghentikan  kegiatannya    dan  4) Sebanyak    dua    perusahaan  terbatas  (PT)  atau  lebih yang menggabungkan diri menjadi satu PT.
Mencermati    definisi  konsolidasi  dalam  dunia  bisnis diatas  diperoleh  dua  kata  kunci,  kata  pertama  adalah dua    atau  lebih  usaha/perusahaan  dan  kata  kunci  ke dua  bergabung/ merger menjadi satu/baru. Untuk kata kunci pertama, yaitu  dua atau lebih usaha/perusahaan tentunya  berlaku  untuk  usahatani,  adapun  kata  kunci kedua bergabung/ merger untuk memperoleh arti yang lebih luas diacu pendapat Allen (2002) bahwa di dalam kata merger mengandung  arti  kata  integrasi  atau integrate    yang,  artinya to  make  part  in  to  a  whole, dengan kata kunci: combine, merge, amalgamate, unite, bring a member in to a community on terms equal to other  member. Konsep  tersebut  diakomodir  karena dianggap  tepat  dalam  konteks  konsolidasi  usahatani maka  dalam  mendefinisikan  konsolidasi  usahatani hendaknya memiliki ciri “setara” dalam berpartisipasi di  setiap  proses    perencanaan,  pelaksanaan  hingga memperoleh  manfaat    yang  dicapai  dalam  kegiatan atau program konsolidasi.
Konsolidasi  usahatani  tidak  terlepas  dari  konsolidasi lahan atau Land Consolidation (LC) yang merupakan basis dari usahatani, dimana  LC tersebut bisa untuk berbagai  tujuan  termasuk  di  dalamnya  usahatani. Pada Tahun 2009 pemerintah (Direktorat Pengelolaan Lahan  dan  Air,  2009)  telah  mengimplementasikan program  yang  secara  ekplisit  atau  tersurat  memakai
kata  konsolidasi,  yaitu    “pilot  percontohan  kegiatan konsolidasi pengelolalan lahan usahatani” di Provinsi Bali  (Kabupaten  Jembrana  dan  Kota  Denpasar)  dan Jawa Tengah (Kabupaten Boyolali dan Sukoharjo) yang diberi  nama Consolidated Farming (CF)  yang  dalam tulisan  ini  selanjutnya  disingkat  CF-PLA.      Konsep konsolidasi usahatani menurut CF- PLA adalah sebagai suatu  usaha  konsolidasi  pengelolaan  lahan  sawah dalam satu luasan tertentu, yang dikelola oleh beberapa orang  sebagai  “pengelola”  sedemikian  rupa  sehingga secara teknis dapat memenuhi skala usaha yang dapat memberikan margin tertentu bagi pengelola, dan para petani  lainnya  sebagai  pemilik  lahan  dapat  bekerja di  lahan  dan  mendapat  insentif,    memperoleh    sewa tanah    yang    dimilikinya,  dapat  menjadi  penyedia jasa  tenaga  kerja  di  luar  usahatani  tetapi  masih  di dalam desa tersebut atau di luar desa. Pada tahun 2011 pilot  percontohan  tersebut  tidak  dilanjutkan  karena adanya perubahan kebijakan dengan prioritas program diantaranya “perluasan lahan pertanian”.
Satu  dasa  warsa  sebelum  CF-PLA,  terdapat  program berbasis konsolidasi yang secara tersurat juga disingkat CF  namun  kepanjangan  dari corporate  farming (Prakosa,  2000)  yang  selanjutnya  disingkat  (CF-P). Konsep CF-P, yaitu penggabungan “keputusan” antar petani  ke  dalam  suatu  kelompok  tani  sehamparan untuk  menerapkan  manajemen  kelompok  tani  mulai dari  kegiatan  pendukung  sampai  kegiatan  inti  dalam “skala agribisnis” namun tetap menjamin kepemilikan lahan masing-masing petani.  Program CF-P akhirnya tidak  berkembang  karena  adanya  perbedaan  persepsi dalam  manajemen  lahan.    Konsep  CF-P  secara  jelas menekankan  pentingnya  skala  agribisnis  yang  sejak tahun 1990an telah populer dan diakui sebagai strategi yang mampu mendongkrak pembangunan pertanian.
Jauh  sebelumnya  juga  terdapat  program  agribisnis usahatani yang   didefinisikan secara tegas oleh Hadi et al. (1994) bahwa agribisnis memiliki azas terpusat, efisiensi,  menyeluruh  dan  terpadu  serta  menjaga kelestarian  lingkungan.  Azas  terpusat  dimaksudkan sebagai pemusatan atau pengkonsentrasian pembinaan di daerah-daerah yang secara agro-ekologi mempunyai potensi  yang  sangat  tinggi,  baik  kondisi  sekarang maupun potensi pengembangannya di masa mendatang. Konsep  diatas  sangat  jelas  mengemukakan  adanya penggabungan/konsolidasi  aspek  manajemen,  agro- ekologi,  komoditas  dan  tentunya  kelembagaan  baik secara  vertikal  (pusat-daerah  hingga  level  desa)  dan horizontal  (antar  instansi  terkait,  pelaku  agribisnis
dan  petani).    Secara  sederhana  Saptana et  al .  (2004) mengemukakan konsep agribisnis sebagai suatu sistem yang  menggabungkan  sistem  dari  hulu  sampai  hilir sebagai suatu usaha.
Program  agribisnis  terus  berkembang  atas  dasar lokasi dan komoditas yang diusahakan, yaitu program agropolitan.  Agro, artinya pertanian dan Polis adalah kota  dimana  langkah  terobosan  kawasan  agropolitan dimulai tahun 2002 dengan ditetapkannya dua kawasan rintisan  agropolitan  berbasis  peternakan,  yaitu Kabupaten    Agam,  Sumatera  Barat  dan  Kabupaten Barru,  Sulawesi  Selatan.  Kesepakatan  fasilitasi pembiayaan untuk seluruh kegiatan tersebut bersumber dari  dana  Depkimpraswil,  dana  dekonsentrasi Departemen Pertanian maupun dana APBD.
Kawasan  peternakan  adalah  hamparan  lahan  yang diperuntukkan  penggunaannya  bagi  pengembangan peternakan dalam bentuk terpadu atau sebagai kawasan khusus  (Ashari et  al. 1998).  Pengertian  terpadu memberikan makna adanya keterpaduan usaha antara kegiatan  usaha  peternakan  dengan  kegiatan  usaha lainnya  yang  saling  menunjang.  Usaha  peternakan dapat  terpadu  di  semua  agroekosistem.  Di  sisi  lain, pengertian  khusus  adalah  bahwa  kawasan  tersebut merupakan  kawasan  dengan  kegiatan  utama  berupa usaha peternakan. Kawasan khusus meliputi Kawasan Pastura dan Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK).
Kawasan  pastura sendiri terdiri dari dua kawasan, yang kenampakannya sama, tetapi berbeda pengelolaannya, yaitu  kawasan        penggembalaan    umum    dan kawasan   ranci  ( ranch )   yang  merupakan  kawasan peternakan    yang  kenampakannya  sama  dengan kawasan  penggembalaan  umum,  namun  berbeda pada kepemilikannya, yaitu oleh sebuah badan usaha (berstatus  badan  hukum)  dan  muatan    pengelolaan dengan  kekentalan  kandungan  teknologi  yang berorientasi  efisiensi  dan  pasar.    Terdapat  tiga  jenis KUNAK,  yaitu  1)  KUNAK-Rukan  yang  memiliki arti  di  sisi  rumah  ada  kandang.  Rumah  dan  kandang merupakan  satuan  rumah  tangga  produksi  saat  jenis ternak berada dalam satu hamparan. 2) KUNAK – Anak Desa yang  merupakan singkatan dari areal peternakan pedesaan, yaitu kawasan peternakan tanpa komponen pemukiman. 3)  Kawasan Industri Peternakan (KINAK), merupakan  kawasan  peternakan  yang  dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk produksi sapronak (bibit,  pakan,  obat-obatan)  maupun  untuk  produksi hasil  ternak  dan  pengolahan  hasil  ternak.  Misalnya
kawasan penggemukan  sapi  dengan  peralatan modern, kawasan sapi perah dengan pengolahan susu, kawasan pabrik peternakan Ashari (2003).
Program  Agropolitan  juga  berkembang  untuk komoditas  hortikultura  sehingga  lahir  Kawasan Agribisnis  Hortikultura  (KAH),  Kawasan  Agribisnis Sayuran  Sumatra    (KASS),  Kawasan  Agribisnis Perkebunan  (KIMBUN)  dan    Agromina  untuk Kawasan  Agribisnis  ternak  ikan  (Saptana et  al . 2004).  Pengembangan  Kawasan  Agribisnis  Sayuran (KASS/KAHS)  adalah  suatu  kelembagaan  yang merupakan  gabungan  dari  wilayah  yang  mempunyai potensi  pengembangan  sayuran  di  Pulau  Sumatera, yang  ditujukan 1)  menyiapkan  model pengembangan KASS/KAHS yang sesuai dengan kepentingan petani dan pasar; 2) merespon dan memanfaatkan kerja sama ekonomi regional Singapura-Johor-Riau (SIJORI) dan Indonesia, Malaysia and Singapura Growth (IMS-GT); 3) meningkatkan produksi, ketersediaan, dan konsumsi sayuran;  4)  mendorong  berkembangnya  kawasan sayuran;  dan  5)  mendorong  adanya    kontrol  kualitas dan  kelembagaan  sertifikasi.  Pengembangan  KASS/ KAHS dapat diterjemahkan sebagai upaya peningkatan ragam  produk,  kuantitas,  kualitas,  managemen,  dan kemampuan  baik  dilakukan  secara  mandiri  atau secara  kolektif  dalam  rangka  memanfaatkan  peluang pasar.  Dalam program KASS jelas dinyatakan adanya penggabungan  atau  konsolidasi  untuk  komoditas sayuran dan mempunyai tujuan tertentu.
Program agropolitan  secara konsep sudah dibuat dengan sempurna.  Namun,  faktanya  tingkat  adopsi  masih rendah  sehingga  pemerintah  berusaha  meningkatkan adopsi  di  lapangan  dengan  merancang  laboratorium agribisnis  di  lokasi  yang  mudah  dilihat  dan  dikenal masyarakat  petani  melalui  Program  Primatani  atau Program  Rintisan  Pemasyarakatan  Inovasi  Teknologi Pertanian (Departemen Pertanian, 2007).    Disamping untuk  mempercepat  waktu,  meningkatkan  kadar  dan memperluas prevalensi adopsi teknologi inovatif yang dihasilkan  oleh  Badan  Litbang  Pertanian  juga  untuk menghimpun  umpan  balik  mengenai  karakteristik teknologi  tepat-guna  spesifik  pengguna  dan  lokasi, yang  merupakan  informasi  esensial  dalam  rangka mewujudkan penelitian dan pengembangan berorientasi kebutuhan pengguna.
Program  primatani  memiliki  skenario build-operate transfer, dimana pada tahun ke lima diharapkan sudah dapat  diterima  oleh stakeholders di  masing-masing
provinsi dan dikembangkan diseluruh desa.  Program primatani berhasil di beberapa provinsi di Jawa Tengah (Anonimous  d,  2010)  misalnya  di  Kabupaten  Tegal, Semarang,  Wonogiri  dan  Temanggung  maupun  di Sumatra  Barat,  yaitu  Kabupaten  Agam  dan  Sumatra Selatan,  Kabupaten  Simalungun  (Harnowo,  2010) dan  di  seluruh  kabupaten  di  Provinsi  Bali  (BPTP Bali,  2011).  Karena  Program  Prima  Tani  di  seluruh kabupaten di Provinsi Bali berhasil maka pada Tahun 2009  ditindaklanjuti  dan  dikembangkan  oleh  pemda setempat  dengan  nama  Simantri  (Sistem  Pertanian Terintegrasi).
Program  Simantri    adalah  pengintegrasian  secara vertikal maupun horizontal antar sektor pertanian dan pendukungnya sesuai potensi wilayah dan berorientasi pada  usaha  pertanian  tanpa  limbah  ( zero  waste )  dan menghasilkan 4F (f ood, feed, fertilizer dan fuel ).  Untuk melihat secara jelas perbedaan focus dari masing-masing program  yang  berbasis  konsolidasi  dikemukakan Tabel  1  yang  menunjukkan  bahwa  konsep  program konsolidasi memiliki fokus konsolidasi yang bervariasi mulai dari empat hingga sembilan yang menunjukkan semakin disempurnakannya program konsolidasi.
Mencermati  semua  fokus  yang  ada  disintesakan menjadi  delapan  variasi  fokus  konsolidasi,  yaitu  1) lahan,  merupakan  basis  konsolidasi;  2)  komoditas; 3)  menegemen on-farm /hulu;  4)  manajemen off- farm /hilir;  5)  manajemen  vertikal;  6)  manajemen horizontal;7) manajemen lingkungan dan 8) manajemen terpusat.    Variasi  aspek  manajemen  yang  mencapai enam  dari  delapan  aspek  menunjukkan  pentingnya manajemen ( mannage ) atau tatalaksana dalam program konsolidasi.  Tatalaksana memerlukan tindakan nyata dalam  pelaksanaan  atau  operasional  menyangkut kejelasan apa yang dilakukan dan siapa mengerjakan apa ( who does what ) untuk mencapai tujuan yang telah disepakati  ( blue print )  yang  secara  umum  dilengkapi dengan  pedoman  umum,  petunjuk  pelaksanaan  dan petunjuk teknis.
Hasil  fokus  konsolidasi  usahatani  yang  telah dikemukakan,  dapat  disimpulkan  bahwa  konsolidasi usahatani adalah program penggabungan individu yang terlibat dalam usahatani beserta  aset yang dimiliki ke dalam  kelompok  yang  lebih  besar  untuk  mencapai margin dan kesejahteraan lebih tinggi.  Penggabungan aset  minimal  dua  macam  sesuai  dengan  tujuan  yang disepakati,  semakin  banyak  aset  yang  digabungkan semakin lengkap/luas  program yang hendak dicapai.

## Implementasi Program Berbasis Konsolidasi
Program-program yang diimplementasikan pemerintah pada  dasarnya  telah  berbasis  konsolidasi,  hanya saja  tidak  tersurat  (implisit)  dinyatakan  sebagai program konsolidasi.  Uraian berikut mengemukakan implementasi  program-program  baik    secara  tersirat (implisit)  maupun  tersurat  ( explisit ),  mencakup keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.
1. Program-program  implisit berbasis konsolidasi
Hingga  tahun  2000  terdapat  14  program  yang  tidak diberi nama konsolidasi namun secara tersurat namun mengandung  fokus  atau  basis  konsolidasi  (Tabel  2). Dimulai  dari  program  komoditas  padi,  kemudian sayuran  dan  ternak.    Program  peningkatan  produksi padi  (P4),  yang  pertama  diimplementasikan  adalah program padi sentra tahun 1958 yang dalam operasional diperkuat  dengan  Inpres  I/1959    berupa  Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) dalam penerapan varietas  padi  nasional  secara  bersama  (manajemen terpusat,vertikal dan varietas). Namun, ternyata belum berhasil  (Wahyuni dan Kurniasuci, 2005).
Program  tersebut  telah  disosialisasilkan  dan didiseninasikan secara efektif melalui demplot namun belum  berhasil  justru  karena  adanya  Inpres  yang bersifat top-down (aspek sosial) sehingga tidak mampu membangkitkan partisipasi masyarakat. Program terus diperbaiki melalui empat program berikutnya dimana masing-masing  program  tidak  terlepas  dari  adanya fokus atau basis konsolidasi. Keempat program tersebut adalah: 1) Program Bimbingan Masal (BIMAS) Tahun 1965  (konsolidasi  lahan  berupa  demplot  seluas  100 hektar, menegemen horizontal antara lembaga irigasi, penyuluhan, penelitian industri pupuk dan benih serta KUD)  dan  varietas,    2)  Intensifikasi  Program  Bimas secara Masal (INMAS) tahun 1968 (fokus sama dengan BIMAS  tanpa  KUD  karena  kekurangan  dana  tetapi plus Perum Sang Hyang Seri (manajemen vertikal).  3) Program bimas gotong toyong tahun 1969 (konsolidasi lahan, varietas, manajemen vertikal dengan Mitsubishi dan CIBA dalam memenuhi saprodi atau manajemen on-farm /hulu  berupa  panca  usaha).  4)  Intensifikasi khusus  (INSUS)  tahun  1979  (fokus  pada  konsolidasi lahan, teknologi on-farm /hulu serta manajemen terpusat mulai tingkat provinsi hingga kelompok tani).
Melalui INSUS tercapai swasembada beras tahun 1984, keberhasilan  program  diperoleh  melalui  perbaikan teknologi  mulai  dari  hanya  varietas  padi  menjadi panca  usahatani,  yaitu  pemupukan,  obat-obatan,  cara bercocok  tanam  dan  irigasi  serta    perbaikan  kerja sama  kelembagaan  mulai  dari  irigasi,  penyuluhan, penelitian,  industri  pupuk,  perbenihan  dan  koperasi. Usaha mempertahankan swasembada beras dilakukan melalui  implementasi  Program  Supra  Insus  Tahun 1987,  melengkapi  INSUS  dengan    menegemen  hilir, yaitu pascapanen serta memperkuat sispul koordinasi melalui POSKO (pos komando).  Sistem pemupukan dan pemakaian obat-obatan yang belum secara cermat memperhitungkan  dampak  terhadap  sustainabilitas
kesuburan  lahan  menyebabkan  teknologi fatique sehingga  produksi  menurun  dan  pada  tahun  1993 Indonesia  harus  mengimpor  beras  sebanyak  876  ton, swasembada hanya bertahan selama sembilan tahun.
Usaha untuk mengembalikan swasembada beras terus dilakukan  melalui  enam  program  berikutnya  yang seluruhnya  menekankan  adanya  fokus  atau  basis konsolidasi  baik  lahan  maupun  menegemen  dalam beberapa  aspek,  yaitu  Program  Sistem  Usahatani berbasis Padi dengan orientasi Agribisnis atau SUTPA (1994),  dimana  orientasi  agribisnis  mensyaratkan adanya  manajemen  terpadu,  terkonsolidasi  di  semua aspek.  Tahun 1997 digalakkan Program Intensifikasi

## Tabel 1. Berbagai konsep program konsolidasi
Konsep berbagai Program Konsolidasi
Focus konsolidasi
CF-PLA (2009): suatu usaha konsolidasi pengelolaan lahan sawah dalam satu luasan tertentu, yang dikelola oleh beberapa orang sebagai “pengelola” sedemikian rupa sehingga secara teknis dapat memenuhi skala usaha yang dapat memberikan margin tertentu bagi pengelola, dan para petani lainnya sebagai pemilik lahan dapat bekerja di lahan dan mendapat insentif,  memperoleh sewa  tanah  yang  dimilikinya, dapat menjadi penyedia jasa tenaga kerja di luar usaha tani, tetapi masih di dalam desa tersebut atau di luar desa.
Pengelolaan, skala usaha, on-farm, non- farm
CF-P (2000):Penggabungan “keputusan” antar petani ke dalam suatu kelompok tani sehamparan. Suatu bentuk kerja sama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi  pengelolaan  lahan  sehamparan  dengan  tetap  menjamin  kepemilikan  lahan  pada masing-masing petani, sehingga efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemanfaatan sumber daya dapat dicapai.
Keputusan, orientasi agribisnis, pengelolaan lahan, efisiensi usaha, efisiensi sumber daya
CF-hortikultura:  Kawasan  agribisnis  hortikultura  adalah  suatu  wilayah  dengan  kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis hortikultura mulai dari penyediaan sarana produksi,  budi  daya,  penanganan  dan  pengolahan  pascapanen,  dan  pemasaran  serta  berbagai kegiatan pendukungnya.  Konsep corporate farming (CF) secara umum memberikan penekanan pada  konsolidasi  manajemen  produksi,  pascapanen  dan  pemasaran  (disamping  konsolidasi berbagai aktivitas off-farm dan non-farm ).
ekosistem, infrastruktur, kawasan, manajemen on-farm , manajemen off-farm , manajemen non-farm , inplisit , agribisnis
Agribisnis  adalah  pembangunan  pertanian  yang  dilakukan  secara  terpadu  mulai  dari  hulu (penyediaan sarana pertanian), budi daya ( onfarm ) sampai hilir (prosesing dan pemasaran hasil) serta jasa pendukung pertanian sebagai suatu sistem (Saragih, 1994). Agribisnis adalah program agribisnis memiliki azas terpusat, efisiensi, menyeluruh dan terpadu serta menjaga kelestarian lingkungan (Hadi, 1994).
1. Tata wilayah = Agropolitan:Agro (pertanian) dan politan atau polis (kota)
2. Komoditas hortikultura (KASS/KAHS)
3. Komoditas peternakan:  Penggunaan : terpadu dan khusus ternak Model          : sudah berkembang dan akan dikembangkan 4. Agromina :  Komoditas ikan Terpadu, hulu-hilir, satu sistem, terpusat, efisien, menyeluruh, wilayah, komoditas, kelestarian lingkungan
Primatani:langkah  terobosan  untuk  mempercepat  dan  memantapkan  inovasi  teknologi  pada kondisi nyata di lapangan dengan merancang laboratorium agribisnis pada agroekosistem yang beragam. Primatani pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari paradigma baru dalam proses adopsi  inovasi  berupa  penyaluran  ( delivery )  dan  penerapan  ( receiving /adopsi).  Menghimpun umpan balik mengenai karakteristik teknologi tepat-guna spesifik pengguna dan lokasi, yang merupakan  informasi  esensial  dalam  rangka  mewujudkan  penelitian  dan  pengembangan berorientasi kebutuhan pengguna
Terobosan melalui laboratorium agribisnis, delivery , adopsi
Simantri:pengintegrasian  secara  vertikal  maupun  horizontal  antar  sektor  pertanian  dan pendukungnya sesuai potensi wilayah dan berorientasi pada usaha pertanian tanpa limbah ( zero waste ) dan menghasilkan 4 F ( food, feed, fertilizer dan fuel ), merupakan replikasi dari program primatani
Vertikal, horizontal, antar sektor, sektor pendukung, AEZ, replikasi primatani
Berwawasan Agribisnis atau INBIS untuk padi dengan Gerakan Mandiri Padi, Kedelai dan Jagung disingkat Gema Palagung.
Pengembangan  model  agropolitan  yang  merupakan konsolidasi    di  perkotaan  dievaluasi  Rusastra et  al. (2004)  sebagai  berikut:    1)  memberikan  sumbangan peningkatan      pendapatan    sekitar  30–55%;    2) memberikan  dukungan  dan  dampak  positip  terhadap pengembangan  produk  hortikutura  dalam  bentuk keripik, jus, dan instan wortel; 3) pasar input mengikuti mekanisme  pasar,  relatif  kompetitif  dan  harga  relatif tidak bergejolak;  4) belum berkembangnya kelembagaan pemasaran bersama. Pemasaran hasil bersifat individual walaupun  tersedia  fasilitas  Sub  Terminal  Agribisnis (STA);  5)  kinerja  pokja  kabupaten,  pendamping mempunyai performa sedang/baik;  6)  kegiatan pascapanen  dan  pengolahan  produk  mulai  dilakukan, tetapi  belum    memberikan  dampak  maksimum; terhadap  peningkatan  kesempatan  kerja,  pendapatan dan  kesejahteraan  masyarakat;  7)  pengembangan sarana dan  prasarana fisik dinilai berhasil dengan baik, sedangkan    kelembagaan  agribisnis  dan  rencana  tata ruang  wilayah  masih  membutuhkan  pemantapan  dan 8)  pengembangan  agribisnis  yang  mencakup  sistem
usaha,  kelembagaan  ekonomi  dan  kemitraan  belum berjalan seperti yang diharapkan.
Implementasi  model  agropolitan  telah  dievaluasi oleh  Rusastra et  al. (2004),  dilaporkan  bahwa:  1) Memberikan  sumbangan  peningkatan  pendapatan sekitar 30–55%; 2) Memberikan dukungan dan dampak positip  terhadap  pengembangan  produk  hortikutura dalam  bentuk  keripik,  jus,  dan  instan  wortel;  3) pasar input mengikuti  mekanisme  pasar,  relatif kompetitif dan harga relatif tidak bergejolak; 4) belum berkembangnya  kelembagaan  pemasaran  bersama. Pemasaran hasil bersifat individual walaupun tersedia fasilitas STA; 5) kinerja pokja kabupaten, pendamping mempunyai performa sedang/baik;  6)  kegiatan pascapanen  dan  pengolahan  produk  mulai  dilakukan tetapi  belum  memberikan  dampak  maksimum; terhadap  peningkatan  kesempatan  kerja,  pendapatan dan  kesejahteraan  masyarakat;  7)  pengembangan sarana dan prasarana fisik dinilai berhasil dengan baik, sedangkan  kelembagaan  agribisnis  dan  rencana  tata ruang  wilayah  masih  membutuhkan  pemantapan  dan 8)  pengembangan  agribisnis  yang  mencakup  sistem usaha,  kelembagaan  ekonomi  dan  kemitraan  belum berjalan seperti yang diharapkan.
Tabel 2.  Variasi fokus konsolidasi dalam program konsolidasi secara implisit
Nama program Fokus konsolidasi Total fokus 1 2 3 4 5 6 7 8 Padi Sentra 1958 X X X - X - - X 5 Bimas 1965 X X X - - X - - 4 Inmas 1968 X X X - X X - - 5 Bimas Gotong Royong 1969 X X X - X X - - 5 Insus 1979 X X X - X X - X 6 Supra 1987 insus X X X X X X - X 7 SUTPA 1994 Agribisnis X X X X - X X - 6 INBIS 1997 X X X X - X - - 5 Gema Palagung 1998 X X X X - X - - 5 PKP 2000 X X X X X X X - 7 P3T 2001 X X X X X X X - 7 Agropolitan X X X X X X X X 8 KASS X X X X X X X X 8 Kawasan Usaha Ternak (KUNAK) X X X X X X X X 8
Keterangan: 1) lahan; 2) komoditas; 3) manajemen on-farm /hulu ; 4) manajemen off-farm /hilir; 5) manajemen vertikal; 6) manajemen horizontal;7) manajemen lingkungan; 8) menegemen terpusat manajemen  terpusat mulai tingkat provinsi hingga kelompok tani).
Pengembangan KASS  di Sumatera dilaporkan Saptana et  al. (2004)  menghadapi  permasalahan  berikut:  1) Belum terbentuknya struktur organisasi forum KASS di masing-masing daerah sentra produksi di kawasan; 2) Masih rendahnya kesadaran para pelaku agribisnis sayuran  untuk  bergabung  dalam  forum  KASS;  3) Lemahnya  sistem  koordinasi  baik  internal  maupun eksternal; 4) Masih lemahnya konsolidasi masyarakat petani sayuran dalam wadah kelompok tani, koperasi atau  dalam  membangun  kemitraan    dan  5)  Masih lemahnya sistem koordinasi secara vertikal antar pelalu agribisnis  khususnya  dalam  menyatukan  persepsi pedagang.
Terkait  KASS  Adiyoga  (2000),  melaporkan  salah satu  penyebab  utama  belum  berhasilnya  berbagai program pengembangan  kawasan hortikultura adalah implementasi  program  cenderung  didekati  secara simplistik  dan  lebih  ditekankan  pada  penanganan masalah  dari  perspektif  teknologi.  Sementara  itu, pemecahan masalah dari perspektif kelembagaan yang pada  dasarnya  merupakan  penentu  keberhasilan  dan keberlanjutan program, seringkali ditempatkan bukan sebagai prioritas utama.
Program  pengembangan  usaha  ternak  yang  telah dievaluasi  diantaranya  pengembangan  unggas  lokal di pedesaan ( village poultry farming ), Penataan Zona usaha,  penataan  pemeliharaan  unggas  di  pemukiman dan  Kawasan  Agribisnis  unggas  lokal  (KAUL) oleh  Saptana et  al. (2014)  yang  menyimpulkan bahwa  kendala-kendala  pokok  dalam  implementasi program  pengembangan  unggas  lokal  dari  aspek teknis,  ekonomi,  sosial  kelembagaan  dan  dukungan kebijakan pemerintah.  Dari aspek teknis kendala dan permasalahan  utama  yang  dihadapi  adalah  masalah kurangnya ketersediaan dan kualitas bibit unggas lokal, ketersediaan bahan baku pakan lokal yang berkualitas,
dan  serangan  beberapa  penyakit  utama  pada  ayam kampung  adalah  ND,  AI,  Gumboro,  Snot,  CRD, koksidiosis dan kecacingan. Kendala dan permasalahan dari  aspek  sosial  kelembagaan  adalah  lemahnya konsolidasi    kelembagaan  kelompok  peternak/ gabungan kelompok peternak dan belum terbentuknya kelembagaan  HIMPULI  di  setiap  daerah  kabupaten/ kota.  Kendala dan permasalahan aspek ekonomi adalah tingginya  harga  input  produksi,  terutama  konsentrat, kurangnya permodalan peternak, dan lemahnya rebut tawar peternak dalam rantai pasok komoditas unggas lokal.  Kurangnya  dukungan  kebijakan  baik  dari pemerintah  pusat  maupun  daerah  baik  dalam  alokasi anggaran  maupun  dalam  penyediaan  infrastruktur agribisnis unggas lokal.
2. Program-program eksplisit berbasis konsolidasi
Program  yang  secara  eksplisit  menamakan  program konsolidasi  usahatani  dikemukakan  pada  Tabel  3, diantaranya  Program Corporate  Farming (Prakosa, 2000) yang dikenal dengan CF. Program CF merupakan suatu  bentuk  kerja  sama  ekonomi  dari  sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan sehamparan dengan tetap menjamin kepemilikan  pada  masing-masing  petani.  Tujuan pengembangan model CF adalah menjadikan usahatani padi layak menjadi sumber pendapatan sedangkan tujuan pembinaan  petani  dalam  kelompok  untuk  melakukan berbagai  jenis  konsolidasi  adalah  meningkatkan efisiensi  usahatani  dan  memudahkan  pembinaan. Dengan orientasi agribisnis diharapkan efisiensi usaha, standardisasi  mutu  dan  efisiensi  sumberdaya  dapat dicapai.  Selanjutnya,  dengan  efisiensi  sumberdaya, terutama  tenaga  kerja  diharapkan  petani  mempunyai kesempatan,  kemampuan  dan  kemauan  mencari alternatif lain dalam bidang off-farm dan non-farm. Hasil pengkajian model CF di tujuh provinsi oleh Tim
Tabel 3.  Variasi fokus program konsolidasi secara explisit
Nama program Fokus konsolidasi Total fokus 1 2 3 4 5 6 7 8 Corporate farming (CF) -2000 X X X X X X X - 7 Consolidated farming (CF)-2009 X X - - X X X X 6 Primatani-2004 X X X X X X X X 8 Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)-2007 X X X X X X X X 8 Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis Korporasi (GP3K)-2011 X X X X X X X X 8 Badan Usaha Milik Petani (BUMP)-2012 X X X X X X X X 8
Keterangan: 1) lahan; 2) komoditas; 3) manajemen on-farm /hulu ; 4) manajemen off-farm /hilir; 5) manajemen vertikal; 6) manajemen horizontal;7) manajemen lingkungan; 8) menegemen terpusat manajemen  terpusat mulai tingkat provinsi hingga kelompok tani).
Pokja Pusat (2001) diperoleh informasi bahwa petani bersedia  melakukan  kegiatan  secara  kolektif    jika ada  manfaatnya,  yaitu    keuntungan  dari  Usahatani bertambah,  penurunan  biaya  produksi,  pengurangan resiko,  pemanfaatan  sumber  daya,  jaminan  pasar dan  manfaat  yang  bisa  dirasakan  langsung  maupun tidak  langsung.    Petani  mempunyai  persepsi  bahwa manajemen usahatani model CF mencakup konsolidasi lahan  sehingga  mereka  menolak.  Alasan  menolak tersebut  diantaranya  lahan  merupakan  sumber  mata pencaharian  utama  petani,  sedangkan  tidak  mudah memperoleh  pekerjaan  alternatif  yang  lebih  baik walaupun diakui pendapatan dari usahatani kecil.
Pada  tahun  2009,  Ditjen  PSP  melaksanakan  program konsolidasi pengelolaan lahan usahatani yaitu sebagai suatu  usaha  konsolidasi  pengelolaan  lahan  sawah dalam satu luasan tertentu, yang dikelola oleh beberapa orang  sebagai  “pengelola”  sedemikian  rupa  sehingga secara teknis dapat memenuhi skala usaha yang dapat memberikan margin tertentu bagi pengelola, dan para petani  lainnya  sebagai  pemilik  lahan  dapat  bekerja di  lahan  dan  mendapat  insentif,    memperoleh    sewa tanah  yang  dimilikinya, dapat menjadi penyedia jasa tenaga  kerja  di  luar  usahatani  tetapi  masih  di  dalam desa  tersebut  atau  di  luar  desa.    Hasil  evaluasi pilot percontohan  di  dua  provinsi  (Bali  dan  Jawa Tengah) menunjukkan  bahwa:  1)  penguatan  kelembagaan kelompok  tani  terhadap  penolakan  terjadinya  alih fungsi lahan menjadi bangunan perumahan, 2) alokasi dana berupa infrastruktur dan bantuan saprodi sebagai insentif bagi petani yang mengusahakan lahan sawah, 3) kesediaan beberapa anggota kelompok petani untuk mencari  lapangan  kerja  diluar  lahan  usahataninya, sedangkan lahannya diusahakan oleh anggota kelompok lainnya, 4)  kesediaan para pejabat Pemerintah Daerah untuk dapat menerima pandangan kelompok tani untuk mempertahankan ekosistem usahatani pada subak dan 5)  dukungan  pemerintah  untuk  memberikan  insentif kepada  petani  berupa  bebas  pajak  bumi  bangunan (PBB) yang ditanggung melalui DIPA APBD (Ditjen PSP,  2010).    Keberhasilan  program  juga  dilaporkan oleh Sinuraya et al. (2011) yang melaporkan walaupun masih  berupa  uji  coba  di  beberapa  lokasi  dapat dikatakan  berhasil  untuk  mengurangi  laju  alih  fungsi lahan  dan  fragmentasi  lahan  pertanian.  Keberhasilan ini  antara  lain  disebabkan  adanya  dukungan  dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian untuk pelaksanaan di daerah.
Tahun  2004  diimplementasikan  Program  Primatani yang  menekankan  konsolidasi  dalam  berbagai  aspek plus  manajemen  operasional  mulai  di  tingkat  pusat sampai  daerah  (Simatupang,  2004).    Implementasi Program  Primatani    di  seluruh  provinsi  di  Indonesia secara  profesional  dimulai  dengan  membuat  rancang bangun, pendirian laboratorium klinik agribisnis dengan pendampingan  manajer  dari  tenaga  BPTP  masing- masing provinsi serta tenaga pemandu dari pusat yang bertugas  menjembatani  dan  fasilitasi  teknologi  yang diperlukan.
Program  Primatani  berhasil  di  berbagai  wilayah dan  terus  diperbaiki/dilengkapi  dengan  memberikan dana  Bantuan  Langsung  Masyarakat  (BLM)  sebagai seed  capital yang  dikenal  dengan  Program  Usaha Agribisnis  Pedesaan  disingkat  PUAP  (Departemen Pertanian, 2007). Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) diberikan  bantuan  secara  langsung  sehingga  sebelum program  diluncurkan,  pemerintah  terlebih  dahulu menginstruksikan  pembentukan  Gapoktan  di  seluruh desa  di  Indonesia  yang  berjumlah  73.067  sebagai persyaratan  penerima  dana  Program  PUAP.    Tahun 2008  PUAP  diimplementasikan  untuk  10.542  desa, Tahun 2009 untuk 9 884 desa, Tahun  2010 sebanyak 8.587 desa dan Tahun 2011 dianggarkan sekitar 10.000 desa  sedangkan  desa  selebihnya    ditargetkan  akan memperoleh BLM secara bertahap hingga berakhirnya program  tahun  2014  (Rivai et  al. 2010).    Disamping membentuk  kelembagaan  Gapoktan,    implementasi program juga diperbaiki dengan: 1) proses penyaluran dana    yaitu  langsung  ke  rekening  Gapoktan  untuk mengantisipasi kebocoran dana; 2) pelaksanaan PUAP diatur  melalui  Peraturan  Menteri  Pertanian  No  16/ Permentan/OT.140/3/2009  (Kementerian  Pertanian, 2009)  dimana  dalam  pengembangan  dana  setiap Gapoktan  didampingi  seorang  penyuluh  pendamping (PP),  yaitu  Penyuluh  Pertanian  Lapangan  (PPL) yang  ditugaskan  melalui  SK  Bupati;  3)  Difasilitasi seorang    Penyelia  Mitra  Tani  (PMT),  tenaga profesional  yang  direkrut  berdasarkan  SK  MENTAN dengan  persyaratan  memiliki  latar  belakang  ilmu keuangan mikro dan menguasai kompoter.  Para PMT diharapkan  dalam  jangka  waktu  tiga    tahun  mampu menumbuhkembangkan seed  capital (dana  PUAP) menjadi  pohon  rindang  bernama  Lembaga  Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) didalam unit usaha struktur organisasi Gapoktan.
Hasil  evaluasi  PUAP  tahun  pertama  (2008)  yang berhasil  sangat  baik  hanya  15,15%,  bahkan  ada yang  buruk  24,24%.  Gapoktan  yang  berhasil  baik  = 6.07%,    mayoritas  perkembangan  modal  tergolong kurang  (30,30%),  lainnya  tergolong  sedang  24,24%. (Direktorat  Jenderal  Pembiayaan  dan  BPTP,  2010). Faktor  penghambat  keberhasilan  diantaranya sosialisasi  di  tingkat  petani  belum  jelas,  dana  PUAP diasumsikan sebagai “bantuan” sehingga petani enggan mengembalikan  uang.    Sumber  daya  manusia  yang belum dipersiapkan dan dijumpai masalah prinsip yang menghambat  Gapoktan  menjalin  kerja  sama  dalam mengakses  modal  dari  bank,  yaitu  Gapoktan  belum memiliki  badan  hukum  dan  tidak  akan  mendapatkan legalitas selama masih bernama Gapoktan (Pasaribu et al. 2011).
Gerakan  peningkatan  produktivitas  pangan  berbasis korporasi, diimplementasikan sebagai bentuk dukungan BUMN  terhadap  Inpres.  No  5  Tahun  2011  yang menyatakan bahwa BUMN harus berperan aktif dalam menjaga  ketahanan  pangan  nasional.    Berdasarkan Inpres  tersebut  Menteri  Negara  BUMN  berperan sebagai pengarah dalam pelaksanaan  GP3K didukung oleh  Menko  Perekonomian  (Kementerian  Badan Usaha  Milik  Negara,  2011).    Strategi  GP3K  adalah mengoptimalkan produktivitas lahan kering dan sawah yang sudah ada dan perluasan lahan di luar Jawa (Kaltim 200.000  ha  dan  Kalbar  30.000  ha).    Implementasi GP3A melibatkan enam lembaga: 1) petani, berperan menyediakan  lahan,    menggarap  dengan  kejujuran dan  berhak  menyampaikan  kendala  yang  dihadapi langsung  ke call  center (0813-8303-4444)  tentang hambatan  terkait    produktivitas,  pemasaran  maupun pelayanan penyuluhan; 2)  lembaga Saprodi (PT Sang Hyang Seri, Pertani, dan  Pusri) berperan menyediakan sarana  produksi  (pupuk,  benih  Padi,  jagung,  dan kedelai serta pestisida); 3) lembaga irigasi bertanggung jawab  dalam  kecukupan  air;  4)  lembaga  penyedia lahan  (Perum  Perhutani,  PT  Inhutani  dan  PTPN);  5) Bulog, yang menjamin harga, jumlah, mutu, harga dan ketepatan waktu; 6) lembaga pembiayaan, yaitu PKBL (Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan)  BUMN dan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi); 7) Lembaga pemonev yang terdiri dari lembaga terkait di tingkat pemda.  Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program GP3K terus dilakukan dan dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan  program  GP3K  di  tahun 2012  diantaranya sosialisasi GP3K kepada masyarakat
sekitar hutan untuk sistem tumpang sari komoditas padi dan jagung  yang hasilnya sesuai harapan para petani sementara untuk kedelai belum terwujud.
Dalam usaha terus memperbaiki program konsolidasi usahatani, secara evolusi lahir Badan Usaha Milik Petani (BUMP)  mulai Tahun 2005  terus berkembang  hingga Menteri  BUMN  menyetujui  Pembentukan  PT  Padi Energi Nusantara (PEN) pada tahun 2009 (Pak Pahan, 2012).  Tugas  utama  PT  PEN  adalah  memfasilitasi pembentukan  BUMP-BUMP  daerah  dimana  pada awalnya  Bulog  sebagai  ketua  tim  persiapan.  Namun, Bulog  keluar  dari  tim  persiapan  karena  pergantian pimpinan dengan  pemegang saham beberapa   BUMN diantaranya BUMN Pupuk, Benih, Pertani, Bulog dan Jasa Tirta.    BUMP    disebut  sebagai  hibrida  koperasi dan  perseroan  dengan  koperasi  sebagai  semangatnya sedangkan  perseroan  terbatas  (PT)  adalah  wujudnya sehingga dalam berbisnis  BUMP mengimplementasikan pemikiran  kapitalis namun berhati nurani kaum sosialis dalam  pemberdayaan  petani  (Anonimous  a,  2011). Untuk membangun BUMP sebagai kelembagaan usaha petani diharapkan dapat sebagai inovasi kelembagaan yang memenuhi kriteria/ ciri sebagai berikut: 1) harus berorientasi  bisnis  untuk  mampu  meleverage  modal agar  mampu  menciptakan  nilai  tambah,  2)  harus mampu mengorganisasi sarana produksi dengan enam tempat dan mampu menyangga harga produk, 3) harus mampu melakukan inovasi teknologi, 4) harus mampu melakukan edukasi kepada petani.
Dalam  pengembangan  BUMP,  sebagai  perseroan/ perusahaan  terbuka  yang  bermitra  dengan  swasta, mengalokasikan  sebagian  (10%)  keuntungan  untuk Gapoktan  dan  secara  bertahap  menjual  sahamnya kepada Gapoktan dan masyarakat perdesaan khususnya petani.  BUMP  sebagai  inovasi  kelembagaan  dalam mengembangkan  kemitraan  agribisnis  dengan  semua pemangku  kepentingan  agribisnis,  mengupayakan hubungan sinergis dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi  dan  pelaku  usaha  agribisnis  lainnya  dalam bentuk : 1) pengembangan konsep, 2) penyelenggaraan riset-aksi partisipatif, 3) demplot, 4) pelatihan dan 5) kemitraan agribisnis dengan produsen sarana produksi, lembaga pemasaran, lembaga pembiayaan dan lembaga asuransi kredit usahatani. Sebagai kelembagaan usaha agribisnis, BUMP memfasilitasi kegiatan-kegiatan on- farm, off- farm , dan non -farm .
Program/kegiatan onfarm berupa  paket  dan  asuransi kredit  bagi  hasil  (sistem  syariah),  kegiatan off-farm berupa produksi dan distribusi input, pengadaan alat/ mesin  pertanian,  pengolahan  dan  pemasaran  produk. Kegiatan non-farm berupa  fasilitasi  pergudangan, pengangkutan,  pembiayaan,  perdagangan,  pelatihan dan pengujian. Selanjutnya, pengembangan kemitraan BUMP  dalam  kemitraan  bisnis,  mengupayakan kemitraan  dengan  kelembagaan-  kelembagaan: produsen  dan  distribusi input ;  subsistem  budi  daya; pascapanen    dan    pemasaran  hasil;  pembiayaan/ permodalan;  penelitian  dan  penyuluhan  pertanian. Dan  dalam  kemitraan  pemberdayaan  mengupayakan kemitraan dengan kelembagaan-kelembagaan penelitian (percobaan dan pengujian); pendidikan dan pelatihan; sistim informasi (pers dan media); fasilitasi advokasi; sistem pemerintahan (kebijakan) dan pengorganisasian masyarakat. Selain itu, mengupayakan pengembangan jejaring  dan  kemitraan  usaha  dalam  hal  pengadaan input dan  alsintan,  pembiayaan  pertanian,  kegiatan penyuluhan  pertanian,  jaminan  pemasaran,  kebijakan pemerintah daerah.
Dalam  BUMP,  implementasi  manajerial  yang diperlukan  meliputi  1)  sistem  pertanian  sebagai penggerak  Kelembagaan  ekonomi  pendukung perekonomian  masyarakat  desa.  Sistem  pertanian berorientasi    komersial  murni  dengan    teknologi mutakhir, kemampuan SDM sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan modal terpenuhi, jaringan usaha vertikal dan  horizontal  kuat  dan  organisasi  usaha  relatif kompleks dengan dukungan politik kuat. 2) Mencermati ciri-ciri sistem pertanian, simpul kelembagaan, aspek transfromasi  dan    faktor  yang  diperlukan    dalam mencapai keberhasilan  konsolidasi  dapat dikelompokan ke  dalam  tiga  3)  faktor  yaitu    teknis,  ekonomis  dan sosio-budaya akhirnya dihipotesakan bahwa jika fakto- faktor  teknis,  ekonomi  dan  sosia-budaya  mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka program konsolidasi berhasil.
Pentingnya implementasi menegerial ini didukung oleh pendapat Liani et  al. (2013) yang menyatakan pelatihan yang  berkaitan  dengan  pengembangan  wawasan  dan Pengetahuan  sangat  diperlukan  untuk  memperoleh suatu  kinerja  yang  maksimal  dan  (Suswono et    al. 2009) yang menyimpulkan bahwa faktor internal yang harus diprioritaskan dalam meningkatkan kinerja dan daya saing adalah pembelajaran dan pertumbuhan serta proses internal.
Saat  ini  telah  dijumpai  BUMP  di  berbagai  wilayah diantaranya  Subang,  Indramayu,  kerawang  dan Ngawi.    Di  Kabupaten  Bojonegoro  (2010)  dilakukan penandatanganan  Nota  Kesepahaman  Pendirian BUMP  antara  Pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro dengan  Deputi  usaha  agroindustri,  kehutanan,  kertas, percetakan dan penerbitan Kementrian Negara BUMN, Dirut PT Kujang, Dirut PT Sang Hyang Seri, Dirut PT. BUMP diharapkan mampu meningkatkan produktifitas pertanian  sehingga  akan  membawa  dampak  pada peningkatan kesejahteraan para petani yang memiliki Indeks  Pertumbuhan  Masyarakat  (IPM)  di  nomor  3 terbawah  se-Propinsi  Jawa  Timur.    Biro  Humas  dan Protokol Kabupaten Banten (2011) menyatakan bahwa Pemerintah  Provinsi  menggagas  terbentuknya  Badan Usaha Milik Petani. Evaluasi terhadap kinerja kepuasan anggota  kelompok  BUMP  Kabupaten  Karawang, Rengasdengklok  terhadap  pelayanan  agribisnis terpadu  PT  PEN  dilaporkan  oleh  Harmaidi  (2012) dengan  metode Costumer  Satisfaction  Index (CSI) menunjukkan  bahwa,  responden  merasa  puas  dengan pelayanan  yang  diberikan  oleh  koperasi  dengan  total skor untuk CSI adalah sebesar 75,8%. Di Jawa Timur, BUMP di Kabupaten  Ngawi cukup berkembang dan telah dibentuk BUMP di tingkat provinsi diantaranya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

## KESIMPuLAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Mencermati  semua    fokus  yang  ada  kemudian disintesakan menjadi delapan variasi fokus konsolidasi, yaitu  1)  lahan,  merupakan  basis  konsolidasi;  2) komoditas; 3) manajemen on-farm /hulu; 4) manajemen off-farm /hilir;  5)  manajemen  vertikal;  6)  manajemen horizontal;7) manajemen lingkungan dan 8) manajemen terpusat.    Variasi  aspek  manajemen  yang  mencapai enam  dari  delapan  aspek  menunjukkan  pentingnya manajemen ( manage ) atau tatalaksana dalam program konsolidasi.  Tatalaksana memerlukan tindakan nyata dalam  pelaksanaan  atau  operasional  menyangkut kejelasan apa yang dilakukan dan siapa mengerjakan apa ( who does what ) untuk mencapai tujuan yang telah disepakati  ( blue  print )  yang  secara  umum  dilengkapi dengan  pedoman  umum,  petunjuk  pelaksanaan  dan petunjuk teknis.
Hasil  fokus  konsolidasi  usahatani  yang  telah dikemukakan,  dapat  disimpulkan  bahwa  konsolidasi Usahatani  adalah  program  penggabungan  individu yang terlibat dalam usahatani beserta  aset yang dimiliki ke dalam kelompok yang lebih besar untuk mencapai margin dan kesejahteraan lebih tinggi.  Penggabungan aset  minimal  dua  macam  sesuai  dengan  tujuan  yang disepakati,  semakin  banyak  aset  yang  digabungkan semakin lengkap/luas  program yang hendak dicapai.
Menurut  (Nurlinda,  2010),    konsolidasi  tanah  dapat menjadi  metoda  pengadaan  tanah  yang  partisipasif, dengan  melibatkan  peran  swasta  dalam  kegiatan pembangunan  sarana  dan  prasarana  lingkungan wilayah yang di konsolidasi. Peserta konsolidasi tanah pun tidak saja memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga  keuntungan  sosial  dan  keuntungan  lingkungan dari  wilayah  yang  dikonsolidasi  tersebut.    Pendapat tersebut didukung oleh  Antofani et al. ( 2013) bahwa konsolidasi lahan memiliki tiga arahan, yaitu realokasi lahan,  penetapan  penggunaan  lahan,  dan  pembuatan peta blok plan konsolidasi lahan.

## DAFTAR PuSTAKA
Allen R.  2002. Oxford Student”s Dictionary. Great Britain: Oxford University Press.
Anonimous  a.  2011.  Kondisi  Lahan  Pertanian di Indonesia. (http://blog.insist.or.id/ freestudio/2011/09/13/indonesia-lahan- pertanian-pangan/?lang=id. [20 Februari 2011].
Anonimous b. 2011.  Definisi Konsolidasi. (http://www. scribd.com/doc/ 45982506/definisi-konsolidasi). [10 Februari 2011].
Anonimous d. 2010.  Masril Koto:  pendiri Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis      (LKMA) Primatani dan  konsultan  perusahaan  Belanda  yang  tidak lulus  SD.  http://indonesiaproud.  Wordpress. com/2010/06/29/masril-koto-pendiri-lembaga- keuangan–mikro-agribisnis-lkma-primatani– dan-konsultan-perusahaan–belanda-yang-tidak- lulus-sd/juni 29,2010 [29 Juli 2010].
Adiyoga, W. 2000. Perspektif Kelembagaan Pemasaran dalam  Korporasi  Usaha  Hortikultura.  http:// www.scribd.com/doc/44637656/Perspektif- Kelembagaan-Pemasaran-Dalam-an-Korporasi- Usaha-Hortikultura) [12 Maret 2012].
[BPTP]Balai  Pengkajian  Teknologi  Pertanian  Bali.
2011. Provinsi  Bali  Adopsi  Program  PRIMA TANI jadi Simantri. Edisi Khusus Penas XIII, 21
Juni. Bali: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali.
Biro  Humas  dan  Protokol  Kabupaten  Banten.  2011. Pemprov gagas terbentuknya badan usaha milik petani.  http://www.humasprotokol.bantenprov. go.id/2011/07/pemprov-gagas-terbentuknya- badan-usaha-milik-petani/. [ Juli 2011].
Departemen  Pertanian.  2007. Pedoman  Umum Pengembangan  Usaha  Agribisnis  Perdesaan (PUAP) . Jakarta:  Deptan Press. Direktorat  Jenderal  Pembiayaan  dan  BBP2TP, Kementeian  Pertanian.  2010. Hasil  Evaluasi Kinerja PUAP, Bahan Laporan Intern. Jakarta: Direktorat  Jenderal  Pembiayaan  dan  BBP2TP, Kementeian Pertanian.
Dirjektorat  Jenderal  Prasarana  dan  Sarana  Pertanian. 2010. Pedoman Teknis Konsolidasi Pengolahan Lahan Usahatani. Jakarta: Dirjektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Direktorat Jenderal Pengolahan Lahan dan Air. 2009.
Pedoman Teknis Konsolidasi Pengelolaan Lahan Usahatani. Kementerian Pertanian.  Jakarta. Hadi PU et al. 1994. Analisa Kebijakan pengembangan Agribisnis  Perikanan  dan  Hortikultura:  Model Pengembangan Mangga. Bogor: Pusat penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.
Harmaidi  D.  2012. Analisis  Kepuasan  Anggota Kelompok Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Terhadap  Pelayanan  Agribisnis  Terpadu  PT PADI ENERGI NUSANTAR (PEN) (Kasus BUMP Kabupaten Karawang, Rengasdengklok). Bogor: Departemen Agribisnis,  Fakultas  Ekonomi  dan manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Harnowo  D.  2010. Simalungun  2011  All  The  Rice Farmers  Used  Quality  Seed. Medan:  Balai Penelitian  Pengkajian  Pertanian  Sumatera Utara.
Kementerian  BUMN.  2011.    Kolaborasi  BUMN dan  petani  makin  kokoh. Buletin  GP3K 2(September):1–8.
Kementerian  Pertanian.  2009. Rencana  strategis Kementerian  Pertanian  2010–2014. Jakarta: Kementerian Pertanian.
Jamal  E.  2006.    Konsolidasi  lahan  diawali  dengan sistem penguasaan lahan. Jurnal Analisis Sosial 11(1): 9.
Liani D, Mangkuprawira S, Mulyadi. 2013. Kebutuhan penyuluhan  berbasis  kompetensi  dalam  rangka meningkatkan  kinerja  pada  Badan  Pelaksana Penyuluhan  Kabupaten  Sarolangun. Jurnal Managemen & Agribisnis 10(3):192–200.
Pasaribu SM et al. 2011. Laporan Akhir. Penentuan Desa  Calon  Lokasi  PUAP  2011  dan  Evaluasi Pengembangan  Usaha  Agribisnis  Perdesaan. Bogor:  Pusat  Sosial  Ekonomi  dan  Kebijakan Pertanian.
Nurdin I. 2014.  Jawab kelemahan RUU Pertanahan, Sekretaris  Jenderal  Konsorsium  Pembaruan Agraria. Kompas Rubrik, Hal 6. Prakosa M. 2000. Pendekatan Corporate Farming dalam
Pengembangan  Agribisnis.  http://agrimedia. mb.ipb.ac.id/archive/viewArchives/id/59a9f5e2 a60dc4ee2f4f91b1f691a9c2 [1 Februari 2012].
Rivai  RS et  al. 2010. Laporan  Akhir.  Evaluasi  dan Penyusunan Desa Calon Lokasi Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Rusastra  IW,  Hendiarto,  Supriatna  A,  Sejati  WK, Hidayat  D.  2004. Laporan  Akhir  Kinerja  dan perspektif  Pengembangan  Model  Agropolitan dalam  Mendukung  Pengembangan  Ekonomi Wilayah  Berbasis  Agribisnis. Bogor:  Pusat Penelitian  dan  pengembangan  Sosial  Ekonomi Pertanian.
Saptana,  Siregar  M,  Wahyuni  S,  Dermoredjo  SK, Ariningsih  E,  Darwis  V.  2004. Laporan  Akhir pemantapan  Model  Pengembangan  Kawasan Agrinisnis  Sayuran  Sumatera  (KASS). Bogor:
Pusat  Penelitian  dan  pengembangan  Sosial Ekonomi Pertanian.
Simatupang P. 2004. Prima tani sebagai langkah awal pengembangan  sistem  dan  usaha  agribisnis industrial. Analisis  Kebijakan  Pertanian 2(3):209–225.
Sinuraya  YF,  Agustin  NK,  Pasaribu  SM.  2011.
Konsolidasi  Lahan  Pertanian  pangan:  Kasus di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Prosiding  Konversi dan  Fragmentasi  Lahan.  Ancaman  terhadap Kemandirian  Pangan. Jakarta:  Badan  Litbang Pertanian, kementerian Pertanian.
Syahyuti.  2005.  Pembangunan  pertanian  dengan pendekatan komunitas: kasus rancangan program prima tani. Jurnal Forum Agro Ekonomi 23(2): 102–115.
Suswono, Daryanto A, Sawit H, Arifin B. 2009.  Strategi peningkatan  daya  saing  perum  bulog. Jurnal Managemen & Agribisnis 6 (2):91–107 . Tim  Pokja  Pusat.  2001. Laporan  Hasil  Evaluasi Program Corporate Farming (CF) di 7 (tujuh) Provinsi. Jakarta:  Badan  Litbang  Pertanian Deptan.
Wahyuni S, Indraningsih KS. 2003. Dinamika program dan kebijakan peningkatan produksi padi. Jurnal Forum  Penelitian  Ageo  Ekonomi 21(2):  143– 156.