SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hlm. (41-54) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Kewenangan Pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Terhadap Izin Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Kabupaten Bekasi
Chandra Ferdiawan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Raya Palka KM. 03, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten E-mail: chandraferdiawan@gmail.com
Mohammad Fasyehhudin Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Raya Palka KM. 03, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten E-mail: mohfasyehhudin@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12399
Info Artikel |Submitted : 15 September 2021 |Revised : 18 Desember 2021 |Accepted : 22 Desember 2021
How  to  cite: Chandra  Ferdiawan, Mohammad  Fasyehhudin,  “Kewenangan Pengawasan  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia  Terhadap  Izin  Dumping  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  di Wilayah  Kabupaten  Bekasi”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum ,  Vol.  1 No. 2, (Desember, 2021), hlm. 41-54.

## ABSTRACT
Bekasi  Regency  is  a  city  that  has  a  lot  of  industrial  companies,  many  of  these  industries  make environmental problems a problem in the Bekasi Regency area, illegal dumping activities of Hazardous and Toxic Materials are rampantly carried out by companies that do not have a B3 waste dumping permit. These problems make supervision related to dumping permits in the Bekasi district area important. Therefore, this study discusses how the authority to supervise hazardous and toxic waste dumping permits by the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia in the Bekasi Regency area based on Government Regulation Number 22 of 2021, how are the obstacles faced by the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia in supervise the dumping of B3 waste in the Bekasi Regency area.
The  research  method  used  is  empirical  juridical,  namely  research  that  sees  the  law  as  a  rule  in society to be obeyed, with descriptive analysis specifications based on an analysis of the authority to supervise B3 waste dumping in Bekasi Regency which is sourced from primary data through field research and primary legal materials, namely legislation. , books, legal science journals, as well as other library materials analyzed in an analytical juridical manner.
The  results  of  this  study  state  that  the  implementation  of  supervision  and  law  enforcement  on hazardous and toxic waste dumping permits carried out based on Government Regulation No. 22 of 2021 carried out by the Ministry of Environment and Forestry is good but not very effective in carrying out direct supervision both regularly and incidentally and there are still a few obstacles in carrying out supervision in the  Bekasi  Regency  area,  namely  there  are  still  uncooperative  companies  to  supervise  business  activities, therefore  the  ministry  of  environment  and  forestry  is  expected  to carry  out  preventive  law  enforcement  so that all business actors comply with applicable regulations.
Keywords : Waste, Environmental Supervisory Officer, Constraints

## ABSTRAK
Kabupaten  Bekasi  merupakan  kota  yang  memiliki  banyak  sekali  industri  perusahaan, banyaknya industri tersebut membuat permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang menjadi persoalan di wilayah kabupaten Bekasi, kegiatan dumping limbah Bahan Berbahaya dan  Beracun  secara  ilegal  marak  di  lakukan  perusahaan  yang  belum  memiliki  izin  dumping limbah  B3,  adanya  permasalahan  tersebut  menjadikan  pengawasan  terkait  izin  dumping  di wilayah  kabupaten  Bekasi  menjadi  penting.  oleh  karena  itu  penelitian  ini  membahas  tentang bagaimana  kewenagan  pengawasan  izin  dumping  limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  dalam  melakukan pengawasan dumping limbah B3 di  wilayah Kabupaten Bekasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris,  yaitu penelitian  yang melihat hukum  sebagai  kaidah  di  masyarakat  untuk  ditaati,  dengan  spesifikasi  deskritif  analisis berdasarkan  analisis  kewengan  pengawasan      dumping  limbah  B3  di  Kabupaten  Bekasi  yang bersumber  pada  data  primer  melalui  penelitian  lapangan  dan  bahan  hukum  primer  yaitu perundang-undangan, buku, jurnal ilmu hukum, serta bahan kepustakaan lainnya yang dianalisis secara yuridis analitif.
Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  dan  penegkan  hukum terhadap izin dumping limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  yang  dilakukan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  sudah  baik  namun  belum  terlalu    efektif  dalam  menjalankan  pengawasan  secara langsung    baik  secara  reguler  maupun  insidental  dan  masih  ada  sedikit  kendala  dalam melaksanakan  pengawasan  di  wilayah  Kabupaten  Bekasi  yaitu  masih  terdapat  perusahaan  yang tidak  kooperatif  untuk  dilakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  usaha  ,maka  dari  itu kementerian lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan  melakukan penegakan hukum secara preventif agar semua pelaku usaha untuk menaati peraturan –peraturan yang berlaku.
Kata Kunci: Limbah, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Kendala

## Pendahuluan
Salah satu tujuan Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  memelihara  ketertiban  dunia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Kesejahteraan  masyarakat  itu  sendiri berarti keamanan, ketertiban,
pemenuhan  kebutuhan  dan  kesehatan. Agar  manusia  dapat  hidup  produktif dan aktif maka diperlukan kesehatan. 1 Manusia  dan  lingkungan  hidup terdapat  hubungan  yang  dinamis. Perubahan  dalam  lingkungan  hidup akan  menyebabkan  perubahan  dalam kondisi  fisik  maupun  psikis  manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang  baru.  Perubahan  dalam  kondisi manusia ini selanjutnya akan menyebabkan  pula  perubahan  dalam lingkungan hidup. 2 Arah pembangunan
jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi  dengan  bertumpukan  pada pembangunan  industri.  Berkembangnya industri  disamping  akan  menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagimasyarakat  yang  akan  membawa dampak  negatif  terhadap  lingkungan hidup  di  sekitarnya.  Salah  satu  dampak tersebut  adalah  dihasilkannya  limbah buangan. Berbagai jenis limbah buangan yang  tidak  memenuhi  standar  baku mutu limbah merupakan sumber pencemaran  dan  perusakan  lingkungan yang  utama.  Lingkungan  yang  telah tercemar  dan  rusak,  akan  menimbulkan dan  meningkatkan  biaya  eksternalitas yang harus ditanggung oleh masyarakat.
1 Agus  Prihartono  Permana  Sidik.  Rani Sri  Agustina.  and  Wafda  Vivid  Izziyana,  “Legal Protection  of  Medical  Records  for  Hospital Patients,” Medico Legal Update 20, no. 1 (2020): 214, https://doi.org/10.37506/v20/i1/2020/mlu/194 325.
2 A.  Tresna  Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). Hlm. 6-7.
Kondisi demikian rawan sekali terhadap resiko  timbulnya  konflik  sosial,  yang pada akhirnya akan mengancam kelestarian dari industri itu sendiri. 3 Akibat dari semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di Indonesia mendorong peningkatan kapasitas  bahan  berbahaya  dan  beracun (B3) yang dihasilkan dan/atau dipergunakan  oleh  berbagai  sektor seperti industri,
pertambangan, transportasi,  pertahanan  dan  keamanan, pertanian  dan  kesehatan.  B3  tersebut selain  dihasilkan  di  dalam  negeri  yang berasal  dari  luar  negeri  (impor),  bahkan Indonesia  mengekspor  limbah  B3  ke negara-negara lainnya proses ekspor dan impor  B3  semakin  mudah  untuk dilakukan dengan masuknya era globalisasi. 4 Pengertian  Bahan  Berbahaya  dan
Beracun  (B3)  menurut  Pasal  1  angka  64
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  Perlindungan dan
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  adalah zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,  serta  kelangsungan  hidup manusia dan makhluk hidup lain. 5
Dampak  yang  ditimbulkan  oleh limbah  B3  yang  dibuang  langsung  ke lingkungan  sangat  besar  dan  dapat bersifat  akumulatif,  sehingga  dampak tersebut  akan  berantai  mengikuti  proses
3 Setiyono,  “Dasar  Hukum  Pengelolaan Limbah  B3,” Jurnal  Teknologi  Lingkungan 2,  no.  1 (2001): 72.
4 Muhammad  Sood, Hukum  Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm. 336.
5 Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  22  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup” (n.d.). Pasal 1 angka 64.
pengangkutan  (sirkulasi)  bahan  dan jaring-jaring rantai  makanan. Mengingat besarnya  resiko  yang  ditimbulkan tersebut maka pemerintah harus berusaha  untuk  mengelola  limbah  B3 secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
6 Bahan  yang  karena  sifatnya  dan konsentrasi,  jumlahnya  baik  langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan  dan  merusak  lingkungan lingkungan hidup, kesehatan,
kelangsungan  hdup  manusia  serta mahluk  lainnya.  Bahan  beracun  dan berbahaya  (B3)  yang  merupakan  sisa usaha  dan  kegiatan  yang  mengandung bahaya  karena  ia  bisa  berakibat  racun dapat  mencemarkan  juga  lingkungan hidup, membahayakan lingkungan, kesehatan  mahluk  lainnya.  Limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dapat dikategorikan sebagai limbah jika setelah melalui  uji  karekteristik  limbah  itu memiliki  karakter  atau  sifat-sifat  antara lain mudah meledak, bersifat reaktif dan beracun serta menyebabkan infeksi. 7 Limbah  B3  mempengaruhi kesehatan  dengan  mencelakakan manusia  secara  langsung  (akibat ledakan,  kebakaran,  reaktif,  korosif) maupun  tidak  langsung  (toksik  akut dan  krosis).  Limbah  B3  masuk  ke lingkungan melalui media air, tanah, udara, dan biota yang mempengaruhi secara  kontinyu  dan  tidak  kontinyu, bertahap  dan  seketika,  teratur  dan tidak  teratur.  Limbah  B3  meracuni mahluk hidup melalui rantai makanan  sehingga  menyebabkan organisme  (tumbuhan,  hewan,  dan manusia)  terpapar  oleh  zat-zat
6 Setiyono,  “Dasar  Hukum  Pengelolaan Limbah B3.” Hlm. 73.
7 Ukas  dan  Zuhdi  Arman,  “Hukum  Dan Pengelolaan  Limbah  Dan  Beracun  (B3)  Wilayah Perbatasan  Negara  Di  Kepulauan  Riau,” Jurnal Samudra Keadilan 14, no. 2 (2019): 203.
beracun. Pegaruh limbah B3 terhadap mahluk hidup, Khususnya Manusia. 8 Mencegah pencemaran lingkungan  yang  disebabkan  oleh limbah B3 pemerintah
dalam memberikan  izin  Dumping    limbah  B3. ini  perlu  hati-hati,  agar    limbah  B3 tersebut  bisa  dibuang  sebagaimana mestinya  sesuai  dengan  lokasi-lokasi khusus  untuk  media  pembuangan limbah  B3  tersebut  agar  tidak  merusak lingkungan.
Sejak berlakunya Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) di dalamnya telah  memuat  berbagai  macam  atauran tentang  lingkungan,  salah  satunya adalah  adanya  aturan  tentang  dumping (pembuangan)  limbah  B3.  Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang,  menempatkan,  dan/atau memasukkan  limbah  dan/atau  bahan dalam  jumlah,  konsentrasi,  waktu,  dan lokasi  tertentu  dengan  persyaratan tertentu  ke  media  lingkungan  hidup tertentu.
Persetujuan  mengenai  dumping diatur dalam pasal 22 Undang –Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja yang mengubah pasal 61 Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  dimana  dumping hanya  dapat  dilakukan  atas  persetujuan dari pemerintah pusat.
Istilah Dumping menurut Pasal 1 angka 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup    adalah Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang,  menempatkan,  dan/atau
8 Terry  I.P.  Nanik  S.  Enggar  S., “Identifikasi Jenis Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya  Dan  Beracun  Rumah  Tangga :  Studi Kasus  Kelurahan  Pasar  Tais  Kecamatan  Seluma Kabupaten  Selum,” Jurnal  Penelitian  Pengelolaan Sumberdaya  Alam  Dan  Lingkungan 8,  no.  2  (2019):
50.
memasukkan  Limbah  dan/atau  bahan dalam  jumlah,  konsentrasi,  waktu,  dan lokasi  tertentu  dengan  persyaratan tertentu  ke  media  lingkungan  hidup tertentu. 9
Menurut  Pasal  390  Peraturan Pemerintah  ini    adalah    “Setiap  Orang untuk  dapat  melakukan  Dumping (Pembuangan)  Limbah  B3  ke  media lingkungan  hidup  wajib  memiliki persetujuan  dari  Pemerintah  Pusat. 10 Di dalam  pasal  391  ayat  (2)  disebutkan bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  (  yaitu pemerintah  pusat)  berupa    teknis  untuk kegiatan  dumping  (pembuangan),  dan menjadi dasar dalam penerbitan persetujuan lingkungan. 11 Pengaturan  terkait  Pengawasan di  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini disebutkan    mengenai  pengawasan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  pada  Pasal  492 disebutkan    pada  ayat  (1)  Menteri, gubernur,  atau  bupati/wali  kota  wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan  penanggung  jawab  Usaha dan/atau  Kegiatan  atas  ketentuan  yang ditetapkan  dalam  Perizinan  Berusaha atau  Persetujuan  Pemerintah  untuk Persetujuan  Lingkungan  dan  peraturan perundang (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan berdasarkan  norma,  standar,  prosedur, dan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh Menteri. 12
Pasal  493  ayat  1-3    dijelaskan mengenai kewenangan terhadap pengawasan  secara  rinci  pada  ayat  (1) “Menteri berwenang
melakukan
9 Pemerintah Republik Indonesia,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 12,
10 Pemerintah  Republik  Indonesia.  Pasal 390.
11 Pemerintah  Republik  Indonesia.  Pasal 391 ayat (1) 12 Pemerintah  Republik  Indonesia.  Pasal 492
pengawasan terhadap ketaatan
penanggung  jawab  Usaha  dan/atau Kegiatan  yang  meliputi:  a.  Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan yang  diterbitkan  oleh Pemerintah Pusat; atau  b.  Persetujuan  Pemerintah  untuk Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan  oleh  Pemerintah  Pusat.  (2) Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung  jawab  Usaha  dan/atau Kegiatan  yang  meliputi:  a.  Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah Provinsi; atau b. Persetujuan Pemerintah untuk  Persetujuan  Lingkungan  yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi. (3) Bupati/wali kota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung  jawab  Usaha  dan/atau Kegiatan  yang  meliputi:  a.  Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota;  atau  b.  Persetujuan Pemerintah untuk Persetujuan Lingkungan  yang  diterbitkan  oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota. 13 Pengaturan sesuai pada Pasal 493 tersebut kewenangan dalam pengawasan dumping  limbah  B3  ini  berada  pada Menteri  karena  dalam  memperoleh persetujuan dumping limbah B3 pemerintah  pusat    yang  memberikan persetujuan.  Dalam  hal  ini  apakah kewenangan  pengawasan  tersebut  bisa diterapkan  dengan  baik  dan  efektif pasalnya kewenanagan tersebut mencakup  seluruh  wilayah  Republik Indonesia.  Dengan  demikian  apakah pemerintah daerah memiliki
pengawasan  terkait  dumping  limbah  B3 itu  sendiri.  Dalam  sistem  otonomi daerah  seharusnya  pemerintah  daerah bisa  melakukan  pengawasan  terkait dumping  limbah  B3  tersebut,  karena agar  terciptanya  kepastian  hukum  dan efektifitas  yang  dilakukan  pemerintah
13 Pemerintah  Republik  Indonesia.  Pasal 493.
daerah dalam melakukan sauatu
pengawasan.
Di  wilayah  Kabupaten  Bekasi sendiri  terdapat  pelanggaran  mengenai dumping  limbah  B3.  Pada  Bulan Februari  Tahun  2020  ini  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Nirmala  Tipar  Sesama  (NTS).
Perusahaan tersebut melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 tanpa izin, serta melakukan  pembuangan  limbah  B3  ke media lingkungan tanpa izin. 14

## Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  yuridis  empiris. 15 Metode penelitian yuridis empiris adalah pendekatan  yang  secara  langsung meneliti  bagaimana  system  hukum  dan aspek-aspek  hukum  yang  berlaku  di masyarakat. 16 Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  deskriptif analitis, yaitu penelitian yang didasarkan atas  satu  atau  dua  variabel  yang  saling berhubungan  yang  didasarkan  pada teori  atau  konsep  yang  bersifat  umum yang  diaplikasikan  untuk  menjelaskan tentang  seperangkat  data  dengan perangkat  data  lainnya.  Penelitian  ini menguraikan  ataupun  mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematik. 17
14 Dewi  Purningsih, “KLHK  Tahan  Dirut Perusahaan  Pengolah  Limbah  B3  Di  Bekasi,” www.greeners.co, 2020.
15 Rani  Sri  Agustina,  “THE  CREDIT
RESTRUCTURING AS A FORM OF
PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC,” International Journal of  Law  Reconstruction 5,  no.  2  (2021):  231, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v 5i2.17528.
16 Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm. 31.
17 Bambang  Suggono, Metode  Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2010). Hlm. 38.

## Diskusi dan Pembahasan
1. Pengawasan  Terhadap  Izin Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan  Beracun  di  wilayah  Kabupaten Bekasi .
Pengawasan terhadap izin dumping  limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun  diatur    di  dalam  pasal  492 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan    mengenai  pengawasan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  pada  Pasal  492 disebutkan    pada  ayat  (1)  Menteri, gubernur,  atau  bupati/wali  kota  wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan  penanggung  jawab  Usaha dan/atau  Kegiatan  atas  ketentuan  yang ditetapkan  dalam  Perizinan  Berusaha atau  Persetujuan  Pemerintah  untuk Persetujuan  Lingkungan  dan  peraturan perundang (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan berdasarkan  norma,  standar,  prosedur, dan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh Menteri.
Sementara  itu  izin  dumping limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun hanya  di  keluarkan  oleh  Menteri  terkait Persetujuan  Teknis  untuk  memporoleh Persetujuan lingkungan yang disebutkan pada  pasal  390  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yaitu  “Setiap  Orang untuk  dapat  melakukan  Dumping (Pembuangan) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke media lingkungan hidup wajib memiliki persetujuan dari Pemerintah Pusat”.
Upaya  pengawasan  dalam  hal pengawasan terkait izin dumping limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  di wilayah Kabupaten Bekasi ialah Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia  yang  diserahkan
kewenangannya kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk  menjalankan  pengawasan terhadap  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup, Kementerian
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia  memliki  Prosedur dalam  pengawasan  terhadap  izin dumping  limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun  prosedur  pengawasan  tersebut mengacu  kepada  Standar  Operasional Prosedur Nomor 01 Tentang Pengawasan  Penataan  Perizinan  dan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Standar
Operasional  Prosedur  tersebut  dibentuk oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan  Sanksi  Administrasi  Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dalam hal  pengawasan  terhadap  izin  dumping limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun tercantum  di  bagian  pengawasan pengelolaan  limbah  Bahan  Berbahaya dan  Beracun.  Pelaksanaan  pengawasan terhadap  izin  dumping  limbah  Bahan Berbahaya  dan  Beracun  di  wilayah Kabupaten Bekasi sudah baik dan  sesuai dengan  standar  operasional  prosedur pengawasan  penataan  perizinan  dan peraturan perundang-undangan pengelolaan  lingkungan  hidup  yang dimiliki  oleh  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Masyarakat  juga  bisa  melakukan pengawasan  di  bidang  lingkungan hidup apabila ada pelanggaran lingkungan  hidup  yang  dilakukan  oleh oknum  yang  merusak  lingkungan lingkungan hidup yang tidak bertanggungjawab, di wilayah
kabupaten  bekasi  sendiri  masyarakat kesulitan  untuk  melakukan  pengaduan karena  kurang  paham  bagaimana  cara untuk  mengadukan  aduan  tersebut kepihak  yang  berwenang.  Kurang  nya sosialisasi  dari  pemerintah  dan  juga kurang  responsifnya  pemerintah  dalam menanggapi  aduan  masyarakat  tersebut
menjadikan  suatu  kendala.  Dalam Pasal 62  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diamanatkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan  hidup untuk  mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup.  Salah  satu  tugas  dan wewenang  dari  pemerintah  dalam rangka  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan pengaduan masyarakat.
Selain  itu,  setiap  orang  berhak untuk  mengajukan  usul  dan/atau keberatan  terhadap  rencana  usaha dan/atau  kegiatan  yang  diperkirakan dapat  menimbulkan  dampak  terhadap lingkungan  hidup.  Mereka  (masyarakat) juga  berhak  untuk  berperan  dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, serta melakukan pengaduan  akibat  dugaan  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup . Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  P.22/MENLHK/Setjen/Set.1/3/ 2017  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan  pengaduan  dapat  disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung dilakukan  dengan  mendatangi dan  menyampaikan  pengaduan  kepada Sekretariat Pengaduan atau Pos Pengaduan. Sedangkan Pengaduan secara  tidak  langsung dilakukan  melalui Media Pengaduan.
Media  pengaduan  secara  tidak langsung dapat berupa:
a. Telepon
b. Faksmili
c. Surat
d. Surat elektronik
e. Website f. Media sosial
g. Pesan singkat
h. Aplikasi pengaduan
i. Media  lainnya  sesuai  dengan perkembangan teknologi Keluhan masyarakat akibat
dumping  limbah  Bahan  Bebahaya  dan Beracun  yang  dilakukan  secara  ilegal ialah penurunan kualitas air tanah, salah satu  masyarakat  yang bertempat  tinggal dibelakang  PT.NTS  mengaku  bahwa  air tanah yang dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari memunculkan bau yang tidak sedap dan  air yang dikonsumsi  tersebut membuat  badan  terasa  gatal-gatal  jika digunakan  setelah  mandi.  Tentu  ini merupakan  suatu  masalah  yang  serius untuk ditanggapi oleh pemerintah .
Pengawasan  Dumping  Limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  di Kabupaten  Bekasi  dinilai  belum  terlalu efektif.  Dikarenakan  pengawasan  izin dumping  limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun tidak dilakukan oleh pemerintah  daerah  melainkan  hanya oleh pemerintah pusat karena
kewenangan  tersebut  melekat  pada Menteri.  Sehingga  seluruh  daerah  yang mengajukan izin dumping limbah Bahan Berbahaya  dan  Beracun  kepada  Menteri haruslah  diawasi  oleh  menteri  juga termasuk  wilayah  Bekasi.    Di  samping itu  banyaknya  perusahaan  -perusahaan yang  belum  mengurus  izin  lingkungan dan kurangnya pengawasan mengakibatkan ada beberapa perusahaan  yang  membuang  limbah
Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  tanpa izin.
Berdasarkan  wawancara  dengan
Indrawan  Tauhid,  Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  tingkat  1  yang berada di Direktorat Pengaduan,
Pengawasan  dan  Sanksi  Administrartif, Direktorat  Jenederal  Penegakan  Hukum
Lingkungan  dan  Kehutanan 18 ,  Untuk melakukan  pengawasan  kementerian lingkungan  hidup  dan  kehutanan mendelegasikan kewenangan pengawasan  kepada  pejabat  pengawas lingkungan  hidup  dengan  minimal mengantongi sertifikasi diklat pengawasan  lingkungan  hidup  atau minimal jabatan fungsional  tingkat satu. dalam melakukan pengawasan, Pengawas menggunkan 2 tipe pengawasan, yaitu dengan menggunakan  pengawasan  langsung dan  pengawasan  tidak  langsung.  Untuk melakukan  pengawasan  kementerian lingkungan  hidup  dan  kehutanan mendelegasikan
kewenangan pengawasan  kepada  pejabat  pengawas lingkungan  hidup  dengan  minimal mengantongi sertifikasi diklat
pengawasan  lingkungan  hidup  atau minimal jabatan fungsional  tingkat satu. Dua tipe pengawasan tersebut berupa: a. Pengawasan Langsung Pengawasan langsung ialah pengawasan  yang  dilakukan  dengan mendatangi lokasi usaha secara langsung,  pengawasan  langsung  ini dibagi menjadi:
1) Reguler Pengawasan  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  perencanaan  setiap tahun berdasarkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan  dan/atau  informasi lainnya.  Pengawasan  ini  dilakukan dengan tahapan perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengawasan.  Dalam  hal  ini  Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan  pengawasan  terhadap izin dumping limbah Bahan
Berbahaya  dan  Beracun  dirasa kurang efektif ,ini terbukti dari hasil
18 “Wawancara Dengan Indrawan Tauchid  (Direktorat  Jenderal  Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan KLHK),” n.d.
wawancara yang dilakukan terhadap  pihak  Ditjen  Gakkum KLHK karena masih banyak perusahaan  pengelolaan  limbah
Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  di Kabupaten  Bekasi  yang  belum mengantongi  izin,  Pengawas  hanya Terfokus  pada  tempat-tempat  yang mengantongi izin. Sedangkan perusahaan-perusahaan  kecil  yang mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan  Beracun  yang  tidak  memiliki izin sampai sekarang tidak ditindaklanjuti.
2) Insidental
Pengawasan  yang  dilakukan apabila  terjadi  indikasi  pelanggaran berulang,  adanya  pengaduan  dari masyarakat terkait dugaan pencemaran  lingkungan  hidup  dan kerusakan  lingkungan  hidup  dan adanya  laporan  dari  pengelola kawasan.  Dalam  hal  ini  respon  dari Pengawas cukup efektif karena pada tahun 2020 lalu  untuk wilayah Jawa ,Bali  dan  Nusa  Tenggara  terdapat pengaduan  sebanyak  191  izin    12 diantaranya  berada  di  wilayah kabupaten  bekasi  yang  kemudian dilakukan
penanganan untuk menindaklanjuti aduan tersebut. 19 b. Pengawasan Tidak Langsung Pengawasan yang dilakukan melalui  penelaahan    data  laporan penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan  dan/atau  data  dari  sistem informasi  lingkungan  hidup.  Namun apabila terjadi pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya  ancaman  serius  terhadap lingkungan  hidup  maka  pengawas melakukan pengawasan secara langsung.  Dalam  hal  ini  pengawasan  di luar dari pengawasan Pejabat Pengawasn Lingkungan Hidup 19 “Wawancara Dengan Indrawan
Tauchid  (Direktorat  Jenderal  Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan KLHK).”
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia  kurang begitu  efektif  karena  minimnya  laporan dari masyarakat sekitar dan juga instansi di daerah sehingga pengawas menganggap  tidak  ada  permasalahan yang terjadi di daerah tersebut.
Pejabat  Pengawas  Lingkungan Hidup hanya mengawasi tempat-tempat seperti  ini  dengan  mengandalkan pengawasan  dengan  2  tipe  yang  sudah disebutkan diatas, terutama pengawasan langsung  itu  adalah  dilakukannya pemeriksaan  terhadap  pelaku  usaha selama  setahun  sekali  (reguler)  , meminta  laporan  pelaksanaan  dan sebagainya.  Dengan  hal  ini  Pejabat Pengawas  Lingkungan  Hidup  harus datang ke tempat-tempat yang dicurigai melanggar  izin  dumping  limbah  Bahan
Berbahaya dan Beracun untuk mengawasi, mengamati dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Dengan hal ini
kemungkinan  penerapan  pengawasasn akan  berjalan  dengan  baik,  namun dengan  menggunakan  metode  ini  maka membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar serta memakan waktu yang lama karena luasnya wilayah Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka dari  itu  Direktorat  Jenderal  Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki suatu rencana yang sedang  diatur  dalam  Rencana  Strategis Direktorat  Jenderal  Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun  2020-2024  dalam  menangani penegakan  hukum  lingkungan  hidup dan  kehutanan  ,  Direktorat  Jenderal Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  telah  menargetkan  14 (empat  belas)  rancangan  peraturan  baik yang diajukan kepada Menteri
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan sebagai  peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Draft rancangan yang disusun dan akan diajukan kepada Presiden  sebagai  Peraturan  Pemerintah
serta diajukan kepada Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan, Sebagian  besar  permasalahan  yang dihadapi  Direktorat  Jenderal  Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  hingga  saat  ini  diharapkan jauh  lebih  baik  apabila  rancangan peraturan  yang  direncanakan  dapat dijawantahkan  dan  dijalankan  dengan sadik.
Menurut
kewenangan pengawasan  terhadap  izin  dumping limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun pada  saat  ini  dilakukan  oleh  Menteri dimana  izin  terserbut  diajukan  kepada menteri  maka  Menteri  juga  yang mengawasi izin tersebut, hal ini menjadi tidak  efektif  karena  pemerintah  daerah tidak  bisa  mengawasi  terkait  perizinan terkait  lingkungan  yang  dikeluarkan oleh menteri,  saat ini pemerintah daerah hanya  mendampingi  dalam  melakukan pengawasan  yang  dilakukan  oleh pengawas  lingkungan  hidup  dari  pusat. Sehingga karena minim nya pengawasan banyak  perusahaan  di  kabupaten bekasi yang  melakukan  dumping  limbah  B3 tanpa izin.
Untuk  memberi  kewenangan yang  mumpuni  terhadap  pengawasan lingkungan hidup, perlu diberi legitimasi  yang  jelas  oleh  peraturan perundang – undangan untuk
mengambil  langkah  –langkah  yang dapat  dilakasanakan  dan  ditaati  dalam rangka  mencegah,  menanggulangi  dan mengoreksi  kesalahan  yang  berpotensi maupun sudah menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.
2. Penegakan  Hukum  Terkait  Izin Dumping  Limbah  Bahan  Berbahaya dan  Beracun  Di  Wilayah  Kabupaten Bekasi. Dalam hal Pengawasan di bidang Lingkungan Hidup, Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan
hukum,  memberikan  kepastian  hukum,
memelihara dan melestarikan
lingkungan  hidup  serta  melakukan penegakan  hukum  terkait  pelanggaran  - pelanggaran terhadap lingkungan hidup.
Penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan
lingkungan  Hidup  yang  dilakukan  oleh Kementerian  Lingkungan  hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia  di wilayah  kabupaten    dibagi  menjadi  dua bagian,  yaitu  penegakan  preventif  dan represif.  Adapun  tindakan  preventif dilakukan  jika  memungkinkan  dan masih  adanya  kesadaran  kesadaran Pelaku  usaha  untuk  mematuhi  hukum. Sedangkan  tindakan  represif  adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga pelaku  usaha  melaksanakan  hukum dengan  terpaksa.  Dalam  melakukan penegakan  hukum  terkait  pengawasan izin  dumping  limbah  Bahan  Berbahaya dan  Beracun  membutuhkan  adanya koordinasi  antara  instansi  terkait  dalam penegakan  hukum  lingkungan  agar terciptanya  kerjasama  dan  kemampuan aparat  pemerintah  daerah  dan  pusat agar semakin dikuatkan untuk meningkatkan  keserasian,  kelancaran, efisiensi, dan efektivitas secara terpadu. Pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha adalah merupakan tindakan  dalam  penegakan  hukum lingkungan  agar  memberikan  efek  jera kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar terkait peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan
lingkungan  hidup.  terkait  pelanggaran terhadap  dumping  limbah  Bahan Berbahaya  dan  Beracun  Di  dalam  Pasal 508  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan  mengenai  penerapan  sanksi administratif apabila melanggar
peratuan  pemerintah  tersebut,  adapun sanksi administratif berupa:
a. Teguran tertulis
b. Paksaan pemerintah
c. Denda administratif
d. Pembekuan perizinan berusaha e. Pencabutan izin berusaha Berdasarkan  data  di  lapangan Usaha dan/atau yang diawasi
ketaataannya  terhadap  dumping  limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  di wilayah  Bekasi  sebanyak  12  izin  terkait daftar  perusahaan  di  wilayah  Bekasi yang  telah  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal  Penegakan  Hukum  LHK terdapat 12 (dua belas) Izin yang diawasi dimana  8  (delapan)  perusahaan  tidak taat,  dan  diberikan  sanksi  berupa paksaan pemerintah, 3 (tiga) perusahaan tidak  taat  dan  diberikan  sanski  berupa teguran tertulis dan 1 (satu ) perusahaan taat dan diberikan surat apresiasi.
Sanksi  berupa  teguran  tertulis diterapkan  kepada  penanggungjawab usaha  karena    kegiatan  usaha  tersebut melanggar  ketentuan  dalam  perizinan berusaha  atau  persetujuan  pemerintah atau pemerintah daerah terkait persetujuan  lingkungan  dan  peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat administratif. Sanksi berupa paksaaan pemerintah diterapkan kepada penanggungjawab usaha/ kegiatan yang tidak  melaksanakan  perintah  dalam teguran  tertulis  dalam  jangka  waktu yang  telah  ditetapkan  atau  tanpa  di dahului teguran tertulis apabila pelanggaran  menimbulkan  ancaman yang  sangat  serius  bagi  manusia  dan lingkungan  hidup,  dampak  yang  lebih besar  jika  tidak  dihentikan  pencemaran dan/  atau  kerusakannya  dan  /  atau kerugian  yang  lebhh  besar  bagi lingkungan  hidup  jika  tidak  dihentikan pencemaran  dan/  atau  pencemarannya. Bentuk dari paksaan pemerintah berupa:
a. Penghentian  sementara  kegiatan produksi
b. Pemindahan sarana produksi
c. Penutupan  saluran  pembuangan  air limbah atau emisi
d. Pembongkaran e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
f. Penghentian  sementara  sebagian atau seluruh kegiatan usaha
g. Kewajiban  menyusun  DELH  atau DPLH dan/ atau
h. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan  pelanggaran  dan tindakan    memulihkan    fungsi Lingkungan Hidup. Pengawasan
terhadap penanggungjawab  usaha/kegiatan  yang tidak  memiliki  izin  dumping  limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  juga diawasi.  Pada  tahun  2020  yang  lalu  di kabupaten  Bekasi  pengawasan  Pejabat Pengawas  Lingkungan  Hidup  (PPLH) KLHK.  Pengawas  menemukan  adanya kegiatan  pemanfaatan  limbah  Bahan Berbahaya  dan  Beracun  tanpa  izin, pengumpulan  limbah  Bahan  Berbahaya dan Beracun di area yang tidak memiliki izin  Pengumpulan  Limbah  Bahan
Berbahaya dan Beracun dan menempatkan/membuang (dumping)
Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun ke  media  lingkungan  hidup  tanpa  izin. Dalam  hal  paksaan  pemerintah  ini perusahaan  harus  memulihkan  kondisi lingkungan yang tercemar.
Selain sanksi
administratif pelanggaran  terkait  dumping  limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  juga dikenakan  dengan  sanksi  pidana  sesuai dengan pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berbunyi  sebagai  berikut:  “Setiap  orang yang  melakukan  dumping  limbah dan/atau  bahan  ke  media  lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Berdasarkan  wawancara  dengan bapak  Indrawan  Tauchid,  Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai
penerapan  sanksi  bagi  pelaku  usaha yang melanggar dumping limbah Bahan Berbahaya  dan  Beracun  dimulai  dari pengenaan  sanksi  administratif  hingga penerapan  sanksi  pidana.  Pada  tahun 2020  lalu  Direktorat  Jenderal  Penegakan Hukum  Lingkungan  Hidup  melakukan pengenaan  sanksi  kepada  11  (sebelas  ) Perusahaan  yang  tidak  taat  dalam melaksanakan  izin,  selain  itu  Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup  bidang  direktorat  Penegakan hukum  Pidana  melakukan  penegakan hukum  pidana  terhadap  salah  satu perusahaan  yang  berada  di  Kabupaten Bekasi akibat melakukan dumping tanpa izin  di  media  tanah.  Saat  ini  kasus tersebut  sudah  dilimpahkan  ke  ranah pengadilan.
20 Penegakan  hukum  lingkungan terkait dumping limbah Bahan Berbahaya  dan  Beracun  di  Kabupaten Bekasi sudah cukup efektif karena setiap tahun nya pengawas melakukan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang  melanggar  izin  terkait  dumping limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun. Dan  pengawas  juga  sigap  dalam menindaklanjuti  terkait  aduan  yang dicurigai  melanggar  dumping  limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Kendala yang dihadapi Pengawas  saat  melakukan  pengawasan izin  Dumping  limbah  B3  di  wilayah Kabupaten Bekasi
Upaya pengawasan terhadap izin dumping  limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun tentu tidak berjalan dengan baik pasti  ditemukan  kendala-kendala  yang dihadapi  dalam  proses  pengawasan tersebut. Pengawasan terkait izin dumping  limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun di Kabupaten Bekasi sudah jelas
20 “Wawancara Dengan Indrawan Tauchid  (Direktorat  Jenderal  Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan KLHK).”
menjadi  kewenangan  dari  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia  dalam  hal  ini dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan.
Adapun  kendala  yang  dihadapi oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  Republik  Indonesia dalam  melakukan  upaya  pengawasan lingkungan  di  wilayah  Kabupaten Bekasi,  menurut  narasumber  yang terpercaya  yaitu  Bapak  Indrawan Tauchid  selaku  Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  1  yang  berada  di Direktorat  Pengaduan,  Pengawasan  dan
Sanksi Administrartif, Direktorat Jenederal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, mengatakan  bahwa  kendala  yang dihadapi oleh pengawas dalam melakukan  pengawasan  kendala  yang dihadapi adalah 21 :
a. Kurangnya  Sumber  Daya  Manusia untuk Pejabat Pengawas Lingkungan  Hidup,  saat  ini  jumlah Pejabat pengawas Lingkungan
Hidup  di  lingkup  kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan per tahun 2020 berjumlah 146 orang. Hal  ini  menjadi  tidak  seimbang karena pengawas mengawasi seluruh  perizinan  yang  tersebar  di wilayah Indonesia.
b. Pola  sistem  Administrasi  dan manajemen  sanksi  yang  kurang tegas  dalam  penindakan  kepada pelaku usaha yang tidak kooperatif , Banyak  perusahaan  yang  tidak kooperatif  saat  akan  dilakukan pengawasan oleh pengawas sehingga dalam melakukan pengawasan pengawas sedikit terkendala
dalam melakukan pengawasan langsung.
21 “Wawancara Dengan Indrawan Tauchid  (Direktorat  Jenderal  Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan KLHK).”
c. Pengawas  sulit  untuk  mengawasi perusahaan yang tidak memiliki izin lingkungan  karena  masih  banyak perusahaan  yang  belum  memiliki izin lingkungan di wilayah Kabupaten Bekasi d. Sulitnya komunikasi dan koordinasai  antara  instansi  terkait, dalam  hal  ini  pihak  pengawas melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan  pendampingan  pada saat  pengawasan  karena  akan dilakukan  kegiatan  pengawasan  di daerah setempat.
e. Dalam  segi  regulasi  seharusnya dalam  menindaklanjuti  perusahaan yang  melanggar  tanpa  ada  izin bukan merupakan ranah pengawasan tetapi langsung kedalam  ranah  penyidikan  atau pidana.
f. Pada  saat  pandemi  kendala  yang dihadapi  adalah  resiko  terpapar Virus Covid  19, Karena  di  wilayah Kabupaten  Bekasi  sendiri  adalah Wilayah zona merah.
g. Restriksi Perjalanan, dalam melakukan pengawasan ada beberapa  kendala  teknis  di  dalam perjalanan  menuju  ke  tempat  usaha yang  akan  dilakukan  pengawasan sehingga terjadi keterlambatan dalam melakukan pengawasan.
Berkaitan  dengan  kendala  diatas, selanjutnya  Bapak  Indrawan  Tauchid menyampaikan  solusi  agar  pengawasan terhadap  izin  dumping  limbah  Bahan Berbahaya  dan  Beracun  di  wilayah Kabupaten Bekasi bahwa koordinasi dan sikap  kooperatif  dengan  penanggung jawab  usaha  adalah  penting  agar  dalam melakukan  pengawasan  agar  terlaksana dengan baik. 22
22 “Wawancara Dengan Indrawan Tauchid  (Direktorat  Jenderal  Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan KLHK).”
Penutup
Berdasarakan  hasil  penelitian terhadap kewenangan pengawasan kementerian  lingkungan  hidup  dan kehutanan  republik  Indonesia  terhadap izin  dumping  limbah  Bahan  Berbahaya dan  Beracun  di  wilayah  Kabupaten Bekasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021 Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup sebagaimana telah  diuraikan dan dibahas maka diperoleh kesimpulan: 1. Kewenangan Pengawasan Kementerian  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  terhadap  izin dumping  limbah  Bahan  Berbahaya dan  Beracun  di  wilayah  Kabupaten Bekasi menurut Peraturan Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup hanya mengawasi  tempat-tempat  seperti ini dengan mengandalkan
pengawasan  dengan  2  tipe  yaitu langsung  dan  tidak  lansgsung  , terutama  pengawasan  langsung   itu adalah  dilakukannya  pemeriksaan terhadap  pelaku  usaha  selama setahun sekali (reguler) dan pengawasan  insidental  jika  ada aduan.  Dengan  hal  ini  Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup harus datang  ke  tempat-tempat  yang dicurigai  melanggar  izin  dumping limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun
untuk mengawasi, mengamati  dan  mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. 2. Pengawasan yamg dilakukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Republik
Indonesia  terhadap  izin  dumping limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun  di  wilayah  Kabupaten Bekasi sudah baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor  22  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan  Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, namun dalam praktiknya dilapangan  ada  beberapa  kendala yang dialami sehingga menghambat dalam  melakukan  pengawasan, diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia untuk Pejabat Pengawas  Lingkungan  Hidup  dan masih  banyak  perusahaan  yang tidak kooperatif pada saat dilakukan nya  pengawasan  oleh  Pejabat
Pengawas  Lingkungan  Hidup  dan masih  banyak  perusahaan  yang belum memiliki izin terkait dumping  limbah  Bahan  Berbahaya dan  Beracun  sehingga  pengawas sulit  untuk  mengawasi  secara langsung  dan  hanya  mengandalkan aduan dari masyarakat.

## Daftar Pustaka
Agus Prihartono Permana Sidik. Rani Sri Agustina.  and  Wafda  Vivid Izziyana.  “Legal  Protection  of Medical  Records  for  Hospital
Patients.” Medico Legal Update 20, no. 1 (2020): 214. https://doi.org/10.37506/v20/i1 /2020/mlu/194325. Agustina,  Rani  Sri.  “THE  CREDIT RESTRUCTURING  AS  A  FORM OF  PROTECTION  AGAINST CUSTOMERS  DURING  THE COVID-19 PANDEMIC.” International  Journal  of  Law Reconstruction 5, no. 2 (2021): 231. https://doi.org/http://dx.doi.or g/10.26532/ijlr.v5i2.17528. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum .
Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2021 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup (n.d.).
Purningsih,  Dewi.  “KLHK  Tahan  Dirut Perusahaan  Pengolah  Limbah  B3 Di  Bekasi.”  www.greeners.co, 2020.
Sastrawijaya,  A.  Tresna. Pencemaran Lingkungan . Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Setiyono.  “Dasar  Hukum  Pengelolaan
Limbah  B3.” Jurnal  Teknologi Lingkungan 2, no. 1 (2001): 72. Sood,  Muhammad. Hukum  Lingkungan Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2019.
Suggono,  Bambang. Metode  Penelitian Hukum .  Jakarta:  Rajawali  Press,
2010. Terry  I.P.  Nanik  S.  Enggar  S. “Identifikasi Jenis Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya  Dan  Beracun  Rumah Tangga :  Studi  Kasus  Kelurahan Pasar  Tais  Kecamatan  Seluma Kabupaten Selum.” Jurnal Penelitian  Pengelolaan  Sumberdaya Alam  Dan  Lingkungan 8,  no.  2 (2019): 50.
Ukas  dan  Zuhdi  Arman.  “Hukum  Dan Pengelolaan Limbah Dan Beracun (B3)  Wilayah  Perbatasan  Negara Di  Kepulauan  Riau.” Jurnal Samudra Keadilan 14, no.  2  (2019): 203.
“Wawancara Dengan Indrawan Tauchid (Direktorat  Jenderal  Penegakan Hukum  Lingkungan  Hidup  Dan Kehutanan KLHK),” n.d.