Page 172-179/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
KAJIAN BUDAYA ETNIS DALAM MENGEMBANGKAN KEPRIBADIAN SOSIAL MASYARAKAT DI KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG
PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA
1 Aminuyati, 2 Evlin Marpaung, 3 Jepri Saputra, 4 Nikita, 5 Yuda 1,2,3,4,5 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, FKIP Universitas Tanjungpura e-mail korenpondensi: aminuyati@fkip.untan.ac.id
Abstrak : Hasil penelitian jangka panjang adalah penyelenggaraan keadilan, pemerataan dan pembangunan    untuk  masyarakat  di  tingkat  akar  rumput    di  Indonesia  melalui  kebijakan pembangunan  merupakan unit organisasi fungsional Dinas terkait yang diberi tanggungjawab meningkatkan  derajat  kemampuan  budaya  etnis  dalam  mengembangkan  kepribadian  sosial secara khusus didaerah perbatasan dengan Serawak Malaysia Timur, yang ditinjau dari sudut budaya, sarana prasarana, fasilitas dan sumber daya manusia lebih baik. Dampak untuk jangka panjang,  hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  acuan  karena  pihak  stakholders  memberikan jaminan terbaik untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang didukung budaya etnis.
Kata kunci: Kajian Budaya, Kepribadian Sosial.
Abstract : The results of the long-term research are that the implementation of justice, equity and development for the community at the grassroots level in Indonesia through development policies  is  a  functional  organizational  unit  of  the  relevant  Service  Office  which  is  given  the responsibility to increase the degree of ethnic cultural ability in developing social personality specifically  in  the  border  area  with  Sarawak,  East  Malaysia,  which  in  terms  of  culture, infrastructure, facilities and human resources are better. Impact for the long term, the results of this study can be used as a reference because the stakeholders provide the best guarantee to pay attention to the people who are supported by ethnic culture.
Keywords: Cultural Studies, Social Personality
.
.
SUBMIT : 15 Februari 2022   REVIEW: 23 Februari  2022   ACCEPTED: 16 Maret 2022

## PENDAHULUAN
Terwujudnya  keadaan  masyarakat  yang baik  sesuai  tatanan  kepribadian  sosial  adalah kehendak  semua  pihak.  Tidak  hanya  oleh orang  per  orang,  tetapi  juga  oleh  keluarga, kelompok, seluruh masyarakat dan Pemerintahan  Negara  Kesatuan  RI.  Dalam rangka  mewujudkan  keadaan  masyarakat  dari berbagai  etnis  yang  memiliki  kemampuan mengembangkan  kepribadian  sosial,  maka berbagai  upaya  harus  dilaksanakan,  yaitu menyelenggarakan  pembangunan  dibidang pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  sarana prasarana,  fasilitas  dan  sumber  daya  manusia lebih  baik  serta  sosialisasi  tentang  kepriadian sosial  masyarakat  di  wilayah  perbatasan (Jainuddin, 2012).
Masayakat Indonesia merupakan masyarakat  yang  plural  yang  sangat  kaya keragaman  budaya.  Setiap  etnis  memiliki karakter  kepribadian  yang  berbeda  antara  satu etnis  dengan  etnis  yang  lainnya.  Kepribadian etnis  menggambarkan  watak  atau  perilaku etnis  dari  pribadi  yang  tergambar  dalam  sifat- sifat  kesehariannya.  Karena  dapat  terwujud melalui interaksi sosial. Perkembangan kepribadian  merupakan  hasil  dari  interaksi sosial  faktor  bawaan,    lingkungan  keluarga kecil, lingkungan masyarakat sekitarnya sejalan pendapat Castillo menyatakan “perkembanagn  kepribadian  adalah  hasil interaksi antara faktor lingkungan dan bawaan” (Afiah, 2015).
Budaya  merupakan  bentuk  jamak  dari kata  budi  dan  daya  yang  berarti  cipta,  karsa, dan  rasa,  kata  budaya  bersal  dari  kata sansekerta  budhayah  yaitu  bentuk  jamak  kata budhi  yang  berati  budi  atau  akal  (Prasetya, 2010). Bahsa Inggris budaya culture merupakan  hasil  tingkah  laku  yang  dipelajari yang  unsur  pembentukannya  di  dukung  dan diteruskan  oleh  anggota  masyarakat  lainnya (Mustofa,  2009).  Budaya  etnis    merupakan sikap  tingkah  laku,  kesopanan,  etika,  aturan dari keragaman etnis yang berbeda antara etnis yang  satu  dengan  etnis  yang  lainnya  (Yuniar, 2010).  Namun  ada  kesamaan  tradisi.  Sejalan pendapat  Yohanes  Bahari  (2017)  tradisi kelompok  sosial  atau  individu  yang  sama (Bahari, 2008).
Budaya  etnis  dalam  mengembangkan kepribadian  sosial  melalui  sumber  daya manusia  di  mulai  dari  akar  rumput  yaitu
dusun,  desa  kecamatan    sampai  ditingkat kabupaten/kota  besar  dan  provinsi  di  Indonsia dilakukan  oleh  semua  pihak  yang  terkait, merupakan  unit  organisasi  fungsional  yang diberi  tanggung  jawab  sebagai  pengelola  bagi masyarakat tiap wilayah dusun, desa, kecamatan, Kota Besar/Kabupaten dan provinsi  bersangkutan.  Desa  berdasarkan  (UU RI no 6 tahun 2014 dan PP RI no.72 thn 2005) “kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal-usul dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  negara kesatuan  RI”  Sejalan  pendapat  Mashuri Maschab (2013) Desa secara politik merupakan
desa  sebagai  “organisasi pemerintahan/organisasi kekuasaan yang secara  politik  mempunyai  wewenang  tertentu karena  merupakan  bagian  dari  pemerintahan Negara.  Desa  suatu  kesatuan  masyarakat hukum  yang  berkuasa  menyelenggarakan pemerintahan  sendiri”  (Maschab,  2013) Karena  desa  sebagai  unit  pemerintahan terkecil  dalam  batas-batas  tertentu  bisa dipandang  sebagai  miniatur  Negara  secara mikro.  Selain  itu  desa  yang  memiliki keragaman  antar  desa  yang  satu  dengan  desa yang lainnya tidak sama, yang harus ditangani, dikendalikan serta dibina secara komprehenhensif,  flesibel  dalam  menggalang potensi dan upaya melaksanakan pembangunan  nasional,  karena  permasalahan bersifat  makro.  Sehingga  desa  merupakan tumpuan  dan  sekaligus  sasaran  pembangunan nasional,  mengingat  sebagian  masyarakat Indonesia  tinggal  didaerah  pedesaan.  Sejalan dalam Undang-Undang  no.  5  tahun 1979  desa “suatu  wilayah  yang  ditempati  oleh  sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan  terendah  langsung  dibawah Camat  dan  berhak  menyelenggarakan  rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI”.
Pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab sehingga  masyarakat  memiliki  kepribadian sosial maka Pemerintahan desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pemerintahan
Desa dan Badan
Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan asal-asul dan adat  istiadat
Page 172-179/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
setempat  yang  diakui  dan  dihormati.  Karena Pemerintah  desa  kepala  desa  dan  perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa, dibawah badan pengembangan pembangunan desa kecamatan/kabupaten/kota
besar dapat berperan
aktif dalam
rangka mengkomunikasikan  budaya  etnis  masyarakat yang  ada  diwilayah  pelayanannya  sehingga memiliki kemampuan mengembangkan kepribadian  sosial  yang  harus  dijaga  dan memiliki sikap kepribadian nasionalisme yang tinggi secara khusus diwilayah perbatasan.
Kemampuan  kepribadian  sosial  sangat penting  dalam  upaya  mewujudkan  masyarakat yang  demokratis,  dilandasi  oleh  nilai-nilai kebersamaan,  hal  ini  berarti  masyarakat  yang baik  mampu  menghasilkan  pemikiran  yang akomodatif  terhadap  perbedaan  budaya  etnis. perbedaan  budaya  etnis  dalam  pemikirannya sendiri  tetapi  tetap  menghargai  pemikiran budaya etnis yang lainnya . Karakteristik kemampuan dalam mengembangkan  kepribadian  sosial  sebagai upaya  memujudkan  masyarakat  yang  baik, dalam  arti  peka  terhadap  masalah-masalah sosial,  memiliki  sikap  mental  (kepribadian) positif  (bertangungjawab)  terhadap  perbaikan segala  ketimpangan  yang  terjadi  dalam kehidupan  masyarakat  setiap  hari,  juga bertanggungjawab  atas  kemajuan  masyarakat didasarkan agar masyarakat memiliki kemampuan  partisipasi  dan  mengkritisi  dalam bentuk  kritis  sosial  dan  kontrol  sosial.  Kritis sosial  merupakan  peneropongan  yang  tidak saja  didasarkan  kepentingan  diri  saja,  tetapi didasarkan kepentingan sosial (social sensitive) sebagai  rasa  tanggung  jawab  bahwa manusia  bersama-sama  bertanggung  jawab atas perkembangan lingkungan sosial ekonomi.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas, untuk
menunjang kemampuan
mengembangkan kepribadian sosial,
diperlukan upaya untuk memperoleh informasi lewat membaca dan mendengar dan memahami informasi tentang budaya.
Informasi  budaya  tersebut  diinterprestasikan dalam sikap perilaku sehari-hari.
Kajian budaya etnis
dalam mengembangkan kepribadian sosial
selayaknya  dapat  membekali  masyarakat dengan pengetahuan dan kemampuan
intelektual  yang  memadai  (Aminuyati,  2019) serta  pengalaman  praktis,  agar  memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi. Kemampuan intelektual dalam
komunikasi pemerintahan tidak dapat dipisahkan  dari  masalah  kesopanan  budi pekerti,  sebab  dapat  melahirkan  kemampuan mengembangkan kepribadian sosial masyarakat.  Budaya  seseorang  selain    harus mempunyai  pemahaman  yang  baik,  latar belakang  dan  hal-hal  yang  kontemporer  yang relevan,  juga  harus  memiliki  perangkat berpikir intelektual (Prasetya, 2010). Untuk itu ada  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam mempersiapkan  pengkajian  budaya  etnis dalam  mengembangkan  kepribadian  sosial  di tengah  kehidupan  bermasyarakat,  adalah pengetahuan  tentang  budaya  etnis,  etika berkomunikasi, penyampaian informasi tentang budaya (Setiadi, 2013).
Secara  geografis,  ada  sepuluh  Negara yang berbatasan dengan Indonesia yaitu India, Thailad,  Malaysia,  Singapura,  Filifina,  Papua Nugini,  Palau,  Timor  Leste  dan  Australia. Permasalahan  perbatasan  bukan  saja  masalah yang mempunyai dimensi internasional.
Pelaksanaan politik luar negeri yang ditujukan dalam  rangka  pengelolaan  batas  negara  yang melingkupi  penetapan  batas  dalam  rangka pengelolaan  batas  Negara  yang  melingkupi penetapan  batas  yang  bersifat  tiga  dimensi yaitu  darat,  laut  dan  udara  serta  kerjasama pemanfaatan  ketiga  matra  wilayah  Negara sebagai  suatu  ruang  kehidupan  bersama Indonesia,  telah  diupayakan  secara  intensif oleh Departemen Luar Negeri melalui kebijakan  yang  dikenal  dengan border dipomacy .
Kehidupan  masyarakat  perbatasan  yang miskin pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan  kurang  memiliki  aksesibitas  yang  baik, biasanya  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi sosial  ekonomi  Negara  tetangga,  kawasan perbatasan  di  Kalimantan  misalnya  kehidupan sosial  ekonomi  masyarakat  pada  umumnya berkiblat dinegara tetangga. Hal ini disebabkan  adanya  infrastruktur  yang  lebih baik  di  Negara  tetangga.  Adanya  kesamaan budaya, adat istiadat dan keturunan yaitu etnis yang  sama  dibeberapa  kawasan  perbatasan  di Kalimantan  Barat  yang  berbatasan  langsung dengan
Serawak Malaysia Timur
Page 172-179/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
menyebabkan  adanya  kegiatan  pelintasan batas tradisional yang sulit dicegah.
Mencermati permasalahan tersebut, timbul  suatu  pertanyaan:  mengapa  kajian budaya  etnis  ada  hubungannya  dengan pengembangan kepribadian sosial.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  deskriptif,  bahwa  metode penelitian  kualitatif  yaitu  metode  yang digunakan  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  maupun perilaku yang dapat diamati oleh panca indera (Moleong, 2019). Metode penelitian deskriptif juga  dimaksudkan  untuk  memudahkan  di dalam  pengumpulan  informasi  yang  terkait status  suatu  gejala  yang  ada,  yaitu  keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian tersebut dilakukan (Arikunto, 2010; Sugiyono, 2019).
Teknik pengumpulan data yang digunakan  di  dalam  penelitian  ini  yaitu secara observasi,  yaitu  dengan  cara  melakukan pengamatan  secara  langsung  di  lapangan sesuai  dengan  obyek  yang  akan  diteliti. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan  yang  sudah  ditentukan  oleh  peneliti dengan  menggunakan  pedoman  wawancara yang  ada.  Dokumentasi  yang  digunakan  yaitu dengan kajian literatur/kepustakaan, dokumen, dan  sumber  tertulis  lainnya  yang  memiliki kaitan  dengan  kebutuhan  data  dan  informasi pada penelitian ini.
Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  akan diketahui  secara  jelas  kemampuan  deskripsi kajian  budaya  etnis  dalam  mengembangkan kepribadian  sosial  sehingga  dapat  menjadi pedoman  bagi  pengambil  kebijakan  yang berhubungan  dengan  sikap  kepribadian  sosial masyarakat Jagoi Babang
kabupaten
Bengkayang. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum
Menurut atlas wilayah perbatasan Kalbar  (2010)  Provinsi  Kalimantan  Barat terletak  dibagian  barat  pulau  Kalimantan  atau diantara  garis  02 0 08’LU  dan  03 0 05  LS  serta diantara  108 0 0’ BT dan 114 0 10’BT  pada  peta Bumi  ( Atlas  Wilayah  Perbatasan  Kal-Bar , 2010).  Berdasarkan  letak  geografis  yang spesifik  ini  daerah  Kalimantan  Barat  tepat dilalui  garis  Khatulistiwa  (garis  lintang  00)
tepatnya  di  atas  Kota  Pontianak.  Karena pengaruh  letak  ini  maka  Kalimantan  Barat merupakan  daerah  tropis  dengan  suhu  udara cukup  tinggi  dan  diiringi  kelembaban  yang tinggi.
Secara  umum  daratan  Kalimantan Barat merupakan  daratan  rendah  dan  mempunyai ratusan sungai yang aman jika dilayari, sedikit berbukit  yang  menghampar  dari  Barat  ke Timur  sepanjang  “Lembah  Kapuas”  serta  laut Natuna/Selat Karimata.  Sebagian daerah daratan  ini  berawa-rawa  bercampur  gambut dan  hutan mangrove .  Wilayah  daratan  ini diapit  oleh  dua  jajaran  pegunungan  Schwaner di  Selatan  sepanjang  perbatasan  dengan provinsi Kalimantan Tengah. Daerah
Kalimantan  Barat  termasuk  julukan  provinsi “seribu sungai” karena kondisi geografis yang mempunyai  ratusan  sungai  besar  dan  sungai kecil.  Beberapa  sungai  besar  sampai  saat  ini merupakan  urat  nadi  jalur  utama  angkutan daerah  kepedalaman,  disamping  prasarana jalan  darat  telah  menjangkau  sebagian  besar kecamatan.
Provinsi  Kalimantan  Barat  memiliki  kawasan perbatasan dengan negara Malaysia di 5 (lima) kabupaten. Wilayah Kalimantan Barat berbatasan  langsung  dengan  wilayah  Serawak sepanjang  966  km  yang  melintasi  40  desa dalam  15  (lima  belas)  kecamatan  di  5  (lima) kabupaten yaitu kabupaten  Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Potensi  sumber  daya  alam  kawasan perbatasan  di  Kalimntan  Barat  cukup  besar dan bernilai ekonomi sangat tinggi, terdiri dari hutan  produksi  (konversi),  hutan  lindung  dan danau alam yang dapat dikembangkan menjadi daerah  wisata  alam  (ekowisata)  serta  sumber daya  laut  yang  ada  di  sepanjang  perbatasan laut Kalimantan Barat (Ramadhan, Dewantara, Efriani,  Olendo,  &  Bafadal,  2020;  Soelaiman, 2001).  Beberapa  sumber  daya  alam  tersebut saat  ini  berstatus  taman  nasional  dan  hutan lindung  yang  perlu  dijaga  kelestariannya, seperti  Cagar  Alam  Gunung  Nyiut,  Taman Nasional  Bentuang  Kerimun  dan  Suaka Margasatwa Danau Sentarum. Sebagai kecamatan  yang  terletak  didaerah  perbatasan selain  berbatasan  dengan  wilayah  luar  negeri juga  berbatasan  dengan  wilayah  dalam  negeri. Kebanyakan kecamatan tersebut juga dikelilingi oleh kecamatan lainnya yang masih terletak  dalam  wilayah  satu  kabupaten.
Page 172-179/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
Sehingga harus ada upaya pemerataan pembangunan secara terintegrasi, supaya tidak akan  terjadi  ketimpangan  pembangunan  yang akan menimbulkan kecemburuan sosial (Hariyanto, 2021).
Pemberian  otonomi  daerah  secara  nyata dengan titik berat pada pemerintah kabupaten/kota besar sebagimana yang tertuang  dalam  Undang-Undang  nomor  22 tahun 1999, secara langsung telah memberikan peluang  dan  pembangunan  bagi  pemerintah daerah  kabupaten/kota  besar  dan  masyarakat daerah. Inisiatif dan prakrsa untuk pembangunan  dan  pemberdayaan  potensi daerah untuk peningkatan taraf hidup, kemakmuran  serta  kesejahteraan  masyarakat, tugas  dan  kewenangan  telah  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  kabupaten/kota  besar. Terlebih bagi pemerintah daerah kabupaten/kota besar yang memiliki keunggulan-keunggulan potensi wilayah, sehingga  dapat  menformulasikan  kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya  (A  Jason,  Jeffery,  &  Michael, 2009).
Sejalan  dengan  semangat  otonomi, maka  provinsi  Kalimantan  Barat  dalam mengimplemetasikan 4 (empat) pilar kebangsaan  yaitu  Pancasila,  NKRI,  Bhineka
Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945.
Satu diantara pilar tersebut yaitu NKRI. Maka semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia  yang  memiliki  wilayah  darat berbatasan  langsung  dengan  Negara  bagian Serawak  Malaysia  Timur  perlu  ditanamkan kepada masyarakat yang berdomisili diwilayah perbatasan, sehingga kepribadian nasionalismenya  terhadap  NKRI  menjadi sangat  tinggi.  Sejalan  dengan  semangat otonomi,  maka  provinsi  Kalimantan  Barat dalam mengimplemetasikan pembangunan disegala bidang, Maka pembangunan diwilayah  perbatasan  wilayah  darat  yang berbatasan  langsung  dengan  Negara  bagian Serawak  Malaysia  Timur  perlu  dilaksanakan bagi  masyarakat  yang  berdomisili  diwilayah perbatasan, sehingga ada pemerataan, keadilan, pendapatan, kesejahteraan dan kemakmuran  menjadi  sangat  tinggi  bagi masyarakat  secara  khusus  yang  berdomisili diwilayah  perbatasan.  Di  sepanjang  garis perbatasan  darat,  terdapat  5  (lima)  wilayah pemerintahan yang berbatasan langsung
dengan  Negara  tetangga  Malaysia.  Sementara provinsi  Kalimantan  Barat  terdiri  dari  14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu: kabupaten kota administratif Pontianak, kabupaten Mempawah, kabupaten Kubu Raya, kabupaten Sambas, kota administratif Singkawang, kabupaten Landak, kabupaten Sanggau,
kabupaten Sekadau, kabupaten Sintang, kabupaten  Melawi,  kabupaten  Kapuas  Hulu, kabupaten  Ketapang  dan  kabupaten  Kayong Utara. Konsentrasi untuk memberikan prioritas pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan  Barat,  didasari  atas  kebijakan pemerintah  dalam  mengatasi  adanya  gerakan pangacau  keamanan  (PGRS-Peraku)  pada masa  konfrontasi  Indonesia  Malaysia  pada waktu itu.
Dimana  gerakan  tersebut  menjadikan wilayah perbatasan sebagai basis pertahanannya.  melalui  kebijakan  pendekatan keamanan dan kesejahteraan,
maka pembangunan wilayah perbatasan dilaksanakan  dengan  maksud  meransang kegiatan  produktif  masyarakat  perbatasan, mendorong dan menjaga peningkatan kelestarian lingkungan alam dan meningkatkan  pemerataan  pembangunan  dan pelayanan  publik  (Ramadhan  &  Daniel,  2021; Sikwan, 2021).
Menurut  Badan  Pengelola  Perbatasan Kabupaten Bengkayang (2012) Prioritas pembangunan  wilayah  perbatasan  di  provinsi Kalimantan  Barat  pada  masa  era  otonomi dewasa ini akan terus dikembangkan dan focus pelaksanaannya lebih ditekankan dan diserahkan  kepada  pemerintah  Kabupaten yang  memiliki  wilayah  perbatasan,  seperti kabupaten  Bengkayang  yang  merupakan kabupaten baru yang terbentuk ada tahun 1999 adalah  pemekaran  wilayah  dari  kabupaten Sambas.  Yang  didasarkan  pada  Undang- Undang  nomor  10  tahun  1999  dan  diresmikan oleh  Menteri  Dalam  Negeri  RI  pada  tanggal 29April  1999  melalui  Surat  Keputusan Mendagri Nomor 121-A374/1999.
Kecamatan Jagoi Babang secara astronomi  terletak  pada  garis  01 0 15’6’ sampai dengan  01 0 30’00  LU  dan  109 0 33’35’  sampai dengan  109 0 59’27’BT  dengan  ibu  kotanya Jagoi  Babang.  Luas  wilayah  kecamatan  Jagoi Babang  seluruhnya  adalah  403  km 2 yang merupakan 7,47% dari luas wilayah kabupaten Bengkayang  (5.396,30  km 2 ),  dengan  batas-
Page 172-179/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
batas  kecamatan  Jagoi  Babang  adalah  sebagai berikut:
Sebelah Utara  :  Berbatasan dengan kecamatan Sajingan dan kecamatan Sejangkung (kabupaten Sambas) Sebelah Barat  :  Berbatasan dengan kecamatan Seluas Sebelah Timur  :  Berbatasan  dengan  Serawak (Malaysia Timur) Sebelah Selatan :  Berbatasan
dengan kecamatan Siding Kecamatan  Jagoi  Babang  terdiri  dari  6 (enam) desa dan 14 (empat belas) dusun. Desa yang  terluas  di  kecamatan  Jagoi  Babang adalah  desa  Kumba  yaitu  120,75  km 2 atau 29,94%  dengan  jumlah  dusun  sebanyak  2 (dua)  dusun.  Sementara  desa  Jagoi  dan  Sinar Baru  merupakan  desa  yang  terkecil  yaitu masing-masing  hanya  25  km 2 atau  6,20% dengan jumlah dusun masing-masing sebanyak 3 dan 3 dusun. Regristrasi penduduk tahun  2016  mencatat  jumlah  penduduk kecamatan Jagoi Babang mencapai 2.622 jiwa, desa  Sekida  1.782  jiwa,  desa  Semunying Jaya 643  jiwa.  Jadi  jumlah  penduduk  kecamatan Jagoi Babang sebanyak 6047 jiwa.
Dari tujuh belas kecamatan, dua kecamatan  yang  berbatasan  langsung  dengan Sarawak  Malaysia  Timur,  yaitu  kecamatan Siding dan kecamatan Jagoi Babang, jarak dari Pontianak  ke  Jagoi  Babang  311  km,  dan  dari Jagoi  Babang  keperbatasan  Serawak  Malaysia Timur 8 km. Saat sekarang kondisi infrastruktur  cukup  baik,  karena  dapat  dilalui dengan  menggunakan  kendaraan  mobil  dan sepeda  motor,  sedangkan  dari  Jagoi  Babang keperbatasan  kondisi  infrastruktur  kurang baik, kondisi jalan rusak dan berlumpur. Budaya  etnis  (suku)  yang  berdomisili  di Kecamatan  Jagoy Babang  terdiri dari  etnis Dayak,  etnis  Melayu,  etnis  Jawa,  dan  etnis Batak
Budaya  etnis  kecamatan  Jagoi  Babang adalah  etnis  Melayu,  etnis  Jawa,  etnis  Batak dan  etnis  Dayak.  Masyarakat  Jagoi  Babang berprofesi  sebagai  petani,  pengrajin  dan pedagang.  Hampir  semua  hasil home  industry seperti  bidai,  tikar  dan  hasil  kerajinan  lainnya oleh  masyarakat  dijual  ke  Serikin  Serawak Malaysia  Timur  dengan  alat  transaksi  Ringgit Malaysia. Masyarakat Jagoi Babang melakukan  penjualan  bukan  ke  kabupaten
Bengkayang  atau  ke  kota  Pontianak  sebagai negara sendiri, melainkan melakukan transaksi dagang  kenegara  Malaysia  Timur  melalui Serikin.  Pelayanan  kesehatan  di  Jagoi  Babang sudah  ada  Puskesmas.  akan  tetapi  sebagian besar masyarakat lebih dominan untuk berobat ke  Serawak  Malysia  Timur.  Dari  segi pendidikan  masyarakat  masih  bersekolah  di Jagoi  Babang.  Kondisi  sosial  ekonomi (ekonomi,  pendidikan,  pelayanan  kesehatan, sarana  prasarana,  infrastruktur)  masyarakat Jagoi  Babang  masih  jauh  berbeda  dengan negara Serawak Malaysia Timur yang kondisinya jauh lebih maju.
Hal  ini  perlu  perhatian  oleh  pihak Pemerintah  kecamatan  dan  pemerintah  daerah kabupaten  Bengkayang,  apakah  selama  ini sosialisasi  kemasyarakat  tentang  budaya  etnis yang  ada  diwilayah  Kecamatan  Jagoi  Babang sudah maksimal atau belum maksimal. Jika hal ini  tidak  segera  di  atasi,  maka  akan menghambat proses pemerataan pembangunan yang  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan kesan negatif dari masyarakat  kepada  pihak  pemerintah  karena adanya  kesenjangan  sosial  ekonomi  diwilayah perbatasan  (Sobur,  2016).  Untuk  itu  pihak pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten  Bengkayang,  perlu  melakukan upaya-upaya  perbaikan  atau  langkah-langkah, sehingga masyarakat tersebut dapat merasakan keadilan dan pemerataan pembangunan masyarakat  secara  khusus  bagi  masyarakat  di wilayah  kecamatan  Jagoi  Babang  Kabupaten Bengkayang.
Etnis  Dayak  terdiri  dari  Dayak  Bekati,
Dayak  Bidayuh,  Dayak  Ahe,  Dayak  Penyadu. Di  Kecamatan  Jagoy  didominasi  etnis  Dayak Bakati,  Dayak  Penyadu  dan  Dayak  Ahe. Sedangkan  di  perbatasan  dengan  negara Malaysia didominsai Dayak Bidayuh.
Keyakinan etnis Dayak lebih dominan beragama  Kristen  Katholik,  Kristen  Protestan, Agama  Islam  dan  masih  ada  yang  belum beragama  yaitu  masih  animisme.    Untuk mendukung  keyakinan  dalam  beribadah  maka ada  dua  tempat  komplek  beribadah  yang cukup besar. Di dua paroki di Kecamata Jagoy Babang  dan  Kecamatan  Sanggau  Ledo. Pemerintah
Kabupaten Bengkayang mempunyai komitmen kuat dalam melaksanakan pembangunan wilayah
Page 172-179/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
kecamatan  Jagoi  Babang  sebagai  wilayah kecamatan  di  kabupaten  Bengkayang  yang berbatasan  langsung  dengan  wilayah  Serikin Serawak  Malaysia  Timur.  Sebagai  bagian wilayah yang tidak terpisahkan dari pembangunan  di  kabupaten  Bengkayang. Kebijakan  pembangunan  daerah  perbatasan kecamatan  Jagoi  Babang  dilaksanakan  secara komprehensif  bersama-sama  dengan  daerah lainnya.  Tujuannya  adalah  untuk  pemerataan keadilan pembangunan dan percepatan peningkatan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Sesuai sumber  Atlas  Wilayah  Perbatasan  Kal-Bar, Badan  Persiapan  pengembangan  Kawasn Khusus  Perbatasan  Provinsi  Kalimantan Barat (2010)  Sarana  dan  prasarana  di  desa  Jagoi Babang relative baik untuk setingkat kecamatan  jika  dibandingkan  dengan  dengan desa  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  sudah  ada Pos  Lintas  Batas  di  Jagoi  Babang,  walaupun masih  belum  terkoordinasi  dengan  baik  antar instansi terkait dan belum diakui seperti PPLB Entikong  (kabupaten  Sanggau).  Terdapat  ruas jalan  provinsi  dikawasan  perbatasan  antara Jagoi Babang (kabupaten Bengkayang) dengan Serikin  Serawak  MalaysiaTimur  sepanjang 19,3  km  dan  ruas  jalan  kabupaten  sepanjang 32  km,  serta  ruas  jalan  desa  sepanjang  92,78 km. Sarana komunikasi melalui telepon mobile (telepon seluler) telah masuk kedaerah ini dan terdapat  sarana  penerangan  jaringan  listrik, warung telepon dan kantor pos.
Interaksi  sosial  antar  etnis  masyarakat Jagoy Babang  di Kecamatan Jagoy Babang Kabupaten
Bengkayang Perbatasan Negara Indonesia-Malaysia
Interaksi sosial dalam lingkungan keluarga  menggunakan  bahasa  ibu  yang diajarkan  orang  tua,  sebagai  bahasa  pengantar menggunakan  bahasa  Indonesia.  Sedangkan bahasa dari etnis (suku) yang lain yang ada di masyarakat  Kecamatan  Jagoy    Babang    dapat dipergunakan  karena  mendengar  dan  belajar dari  hubungan  sosial  sehari-hari,  walaupun perbendaharaan  kalimat  tidak  banyak  tetapi masih bisa di pergunakan dalam berkomunikasi sehari-hari.
Kepribadian sosial masyarakat Jagoy Babang Kabupaten Bengkayang Perbatasan  Negara Indonesia-Malaysia Kepribadian sosial yang dapat diwujudkan  dalam  lingkungan  masyarakat
Kecamatan  Jagoi  Babang  bekaitan  dengan sikap  yang  tergambar  dalam  perkataan  dan perbuatan  setiap  individu,  etnis  Dayak,  etnis Melayu,  etnis  Jawa,  etnis  Batak,    etnis  NTT, etnis  Sunda  hal  ini  dapat  diwujudkan  dengan berpenampilan.

## SIMPULAN
Karena budaya etnis merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia yang majemuk  (plural)  maka  perlu  dijaga,  dirawat, dan dilestarikan, dengan cara setiap masyarakat diarahkan untuk dapat bertoleransi terhadap  keragaman  budaya  yang  berbeda. Melalui:  Dalam  proses  belajar  mengajar  di dunia  pendidikan  sesuai  jenjang.  Lembaga pemerintah dalam pertemuan dengan masyarakat  mulai  tingkat  RT,  RW,  ibu-ibu PKK,  Darma  wanita,  mahasiswa,  dosen melalui  pelaksanaan  PKM,  kepala  dusun, kepala  desa,  lurah  camat  dan  bupati  jika  ada pertemuan dengan masyarakt secara langsung.

## DAFTAR RUJUKAN
A  Jason,  C.,  Jeffery,  L. P.  A., &  Michael,  W. J.  (2009). Organizational  Behavior: Improving Performance And Commitment  The  Workplace .  New
York: Published By Me Graw Hill.
Afiah,  N.  (2015).  kepribadian  Agresivitas Dalam Berbagai Budaya. Jurnal Buletin Psikologi , 23 (1). Aminuyati. (2019). Pengantar Ilmu
Pengetahuan  Sosial .  Pontianak:  Rumah Aloy.
Arikunto,  S.  (2010). Manajemen  Penelitian . Jakarta: CV Rineka Cipta.
Atlas  Wilayah  Perbatasan  Kal-Bar .  (2010). Pontianak: Badan Persiapan pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Bahari,  Y.  (2008).  Model  komunikasi  lintas budaya Dalam Resolusi konflik berbasis
Pranata  adat  melayu  Dan  Madura  di kalimantan Barat. Jurnal Ilmu
Komunikasi , 6 (1).
Hariyanto,  Y.  (2021).  Peranan  pemerintah desa  dalam  pembangunan  infrastruktur. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora , 12 (1).
https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323 Jainuddin,  U.  (2012). Psikologi  Kepribadian . Bandung: CV Pustaka Setia. Maschab,  M.  (2013). Politik  Pemerintahan Desa di Indonesia . Yogyakarta: Polgov.
Page 172-179/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
Moleong,  L.  J.  (2019).  Metodologi  Penelitian Kualitatif  (Edisi  Revisi). PT.  Remaja Rosda Karya . Mustofa,  A.  (2009). Ilmu  Budaya  Dasar . Bandung: Pustaka Setia. Prasetya,  J.  T.  (2010). Ilmu  Budaya  Dasar . Jakarta: PT Rineka Cipta. Ramadhan,  I.,  &  Daniel.  (2021). Social  Study in  Kakap  Village  (Study  on  Social Change  and  Development). Jurnal  Ilmu Sosial Mamangan , 10 (1).
https://doi.org/doi.org/10.22202/maman gan.v10i1.4843 Ramadhan,  I.,  Dewantara,  J.  A.,  Efriani,  E., Olendo, Y. O., & Bafadal, M. F. (2020). Waterfront sebagai modal sosial
ekonomi  masyarakat  di  tepian  sungai kapuas. ETNOREFLIKA:  Jurnal  Sosial Dan Budaya , 9 (3), 213–225. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i 3.877 Setiadi. (2013). Konsep dan Praktik Penulisan Riset  Keperawatan .  Yogyakarta:  Graha Ilmu. Sikwan,  A.  (2021).  Adaptasi  masyarakat pendatang  (etnik  Madura  Sambas) dengan penduduk asli. Jurnal Pendidikan  Sosiologi  Dan  Humaniora , 12 (1). https://doi.org/10.26418/j- psh.v12i1.46321
Sobur,  A.  (2016). Psikologi  Umum .  Bandung: CV Pustaka Setia. Soelaiman,  M.  M.  (2001). IBD .  Jakarta: Jembatan Lima. Sugiyono.
(2019). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Yuniar,  T.  (2010). Kamus  Lengkap  Bahasa Indonesa . PT Agung Mulia.