## Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik

## Erosa Kristianty, Luluk Lusiati Cahyarini
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail: rosakristianty0601@gmail.com

## Abstract
Land  Deed  Making  Officials  have  a  role  in  integrated  Electronic  Mortgage  registration.  The  research method used is normative research. The results of the discussion of this article are that PPAT has a role and responsibility in registering Electronic Mortgage Rights, PPAT is only responsible for the process of checking land rights certificates, making APHT, reporting APHT, inputting deed data, uploading APHT and supporting data, downloading cover letters of  deeds, Scanning and uploading a cover letter for the deed,  things  that  must  be  considered  are  specifically  when  checking  the  certificate  of  land  rights.  The conclusion  of  this  article  is  that  PPAT's  responsibility  in  Electronic Mortgage  registration  is  limited  to PPAT actions in the Electronic Mortgage registration process from the beginning of the process until the issuance of the Electronic Mortgage Certificate.
Keywords: PPAT; electronic security rights; responsible

## Abstrak
Pejabat Pembuat Akta Tanah berperan dalam pendaftaran Hak Tanggungan terintegrasi secara Elektronik. Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  normatif.  Hasil  pembahasan  artikel  ini  yaitu  PPAT mempunyai  peran  dan  tanggung  jawab  dalam  pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik,  PPAT bertanggung  jawab  hanya  sebatas  proses  pengecekan  sertifikat  hak  atas  tanah,  pembuatan  APHT, pelaporan  APHT,  penginputan  data  akta,  pengunggahan  APHT  dan  data  pendukungnya,  pengunduhan surat  pengantar  akta,  memindai (scan) dan  mengunggah (upload) surat  pengantar  akta,  hal  yang  harus diperhatikan yaitu khusus pada saat pengecekan sertfikat hak atas tanah. Simpulan dari artikel ini adalah tanggung jawab PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik yaitu hanya sebatas dengan tindakan  PPAT  dalam  proses  pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik  dari  awal  proses  sampai  dengan diterbitkannya sertifikat Hak Tanggungan Elektronik.
Kata Kunci: PPAT; hak tanggungan elektronik; tanggung jawab

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Teknologi  mempunyai  peran  penting  dalam  diberbagai  aspek  ataupun  diberbagai  bidang dalam  masyarakat.  Penggunaan  teknologi  yang  benar  akan  membantu  dan  mempermudah masyarakat  dalam  menjalankan  pekerjaannya  ataupun  kegiatan  sehari-hari.  Contoh  dari penggunaan  teknologi  yang  bermanfaat  di  dalam  suatu  pekerjaan  dan  pelayanan  publik  yaitu adanya  sistem  elektronik  untuk  pendaftaran  hak  tanggungan  yaitu  dinamakan  sistem  HT-el.
Pembuatan  sistem  HT-el  ini  ini  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  sebagai  pengganti  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Yang  dimaksud  dengan  Hak Tanggungan  itu  sendiri  adalah  “satu-satunya  hak  jaminan  atas  tanah  dalam  Hukum  Tanah Nasional yang merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan kepada kreditor tertentu  untuk  menjual  lelang  bidang  tanah  tertentu  yang  dijadikan  jaminan  bagi  pelunasan piutang  tertentu  dalam  hal  debitor  cedera  janji  dan  mengambil  pelunasan  dari  hasil  penjualan tersebut  dengan  Hak  Mendahulu  daripada  kreditor  yang  lain”  (Santoso,  2005).  Hak tanggungan diatur  secara  khusus  dalam  ketentuan  Undang-undang  No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  Atas  Tanah  beserta  Benda-benda  yang  berkaitan  dengan  Tanah  atau  biasa  disebut dengan UUHT.
Terkait dengan pendaftaran Hak Tanggungan sendiri untuk saat  ini  berlaku  secara online atau  melalui  sistem  HT-el.  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  sebelum  berlakunya  PMA  Nomor  2 Tahun  2020  yaitu  diatur  dalam  Pasal  13  dan  Pasal  14  Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang UUHT di mana “PPAT berperan dan ikut serta dalam proses pendaftaran hak tanggungan berdasarkan  kuasa  dari  Kreditor.  Dalam  UUHT  tidak  secara  tegas  menyebutkan  siapa  yang berkewajiban  melakukan  pendaftaran  Hak  Tanggungan”.  Berbeda  dengan  pendaftaran  hak Tanggungan secara elektronik di mana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/ Tata Ruang Nomor  5  Tahun  2020  di  mana  pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  layanan  Hak Tanggungan secara elektronik sesuai dengan   “Peraturan Menteri Agraria/  Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2020 adalah pengguna terdaftar, yang dimaksud dengan pengguna terdaftar yaitu meliputi yang  pertama  kreditor,  yang  merupakan  perseorangan  atau  badan  hukum  sebagaimana  yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan;  dan  yang  kedua  PPAT  atau  pihak  lain  yang ditentukan  oleh  Kementerian.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pihak yang dapat mengajukan permohonan layanan hak tanggungan dengan menggunakan sistem HT-el disebutkan secara jelas yaitu Kreditor dan PPAT.”
Adanya  perbedaan  peranan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dalam  proses pendaftaran Hak Tanggungan sebelum adanya Peraturan Menteri  Agraria/  Tata Ruang Nomor 5 Tahun  2020  dan  sesudah  adanya  Peraturan  Menteri  Agraria  tersebut  maka  menimbulkan
perbedaan  pula  terkait  dengan  tanggung  jawab  PPAT  dalam  melakukan  atau  menjalankan perannya  terkait  dengan  pendaftaran  Hak  Tanggungan  khususnya  pendaftaran  Hak  Tanggungan secara  elektronik  atau  HT-el.  Dengan  adanya  permasalahan  tersebut  maka  artikel  ini  memilih judul  yaitu  “Pertanggung  Jawaban  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Dalam  Pendaftaran  Hak Tanggungan Elektronik”

## 2. Kerangka Teori
Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam artikel ini maka digunakan teori tanggung jawab  hukum.  Teori  ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dimana  menurut  pendapatnya  tanggung jawab  hukum  yaitu  “seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu  perbuatan  tertentu atau  bahwa  dia  memikul  tanggung  jawab  hukum,  subyek  berarti  bahwa  dia  bertanggung  jawab atas suatu sanksi dalam  hal perbuatan  yang bertentangan“ (Kelsen, 2007).  Dalam kamus hukum tangungjawab  diistilahkan  menjadi liability dan responsibility ,  istilah liability mengacu  pada pertanggungjawaban hukum yaitu “tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum,  sedangkan  istilah  responsibility  menunjuk  pada  pertanggungjawaban  politik  (Rahmadi, 2006).  Teori  tanggung  jawab  lebih  menekankan  pada  makna  tanggung  jawab  yang  lahir  dari ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  sehingga  teori  tanggungjawab  dimaknai  dalam  arti liabilty, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hokum” (Azheri, 2011). Teori tanggung jawab ini digunakan untuk  membahas  terkait  sejauh  mana  PPAT  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  tugasnya terkait  dengan  pendaftaran  Hak  Tanggungan  secara  elektronik,  dengan  dasar  teori  tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana pertanggung jawaban PPAT itu sendiri.

## 3. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  artikel  ini  akan  membahas  terkait  dengan permasalahan  yaitu:  bagaimana  tanggung  jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik melalui sistem HT-el?

## 4. Orisinalitas Hasil Penelitian
Artikel  yang  berjudul  “Pertanggung  Jawaban  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik” merupakan artikel yang asli dan dapat dipertanggung jawabkan.  Untuk  membuktikannya  maka  artikel  ini  akan  dibandingkan  dengan  artikel  maupun penelitian yang mempunyai tema ataupun topik pembahasan yang terkait dengan artikel ini yaitu
yang  pertama  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Shirley  Zerlinda  Anggraeni  dengan  judul penelitiannya  yaitu  “Kewenangan  dan  Tanggung  Jawab  Hukum  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Dalam  Pelaksanaan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Secara  Elektronik”,  dimana  penelitian  ini memfokuskan pada permasalahan terkait dengan kewenangan serta tanggungjawab PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan   secara elektronik, khususnyan dikaitkan dengan surat pernyataan pertanggungj awaban keabsahan dan kebenaran data dokumen elektronik (Anggraeni, 2020).
Penelitian yang kedua yaitu berjudul “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Dokumen  Palsu  dalam  Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik”  yang  ditulis  oleh  Gayatri  Galuh  Pertiwi,  di  mana  memfokuskan  penelitiannya terhadap  pemasalahan  mengenai  kewenangan  PPAT  dalam  pendaftaran  Hak  Tanggungan Berdasarkan  Undang-Undnag  Nomor  5  Tahun  2020  (Pertiwi,  2020).  Penelitian  yang  ketiga ditulis  oleh  Zidna  Aufima  dengan  judul  penelitiannya  “Peran  PPAT  Selaku  Pengguna  Layanan Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik”  di  mana  penelitian  ini  memfokuskan pembahasan  permasalahan  terkait  dengan  karakteristik  jaminan  hak  tanggungan  menurut peraturan  perundang-undangan  di  negara  republik  indonesia  dan  peran  PPAT  selaku  pengguna layanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik pasca terbitnya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020” (Aufima, 2020).
Berdasarkan artikel dan penelitian di atas yang mempunyai tema yang sama dengan artikel ini  yaitu  terkait  dengan  tanggung  jawab  PPAT  dalam  pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik, akan  tetapi  memiliki  fokus  pembahasan  yang  berbeda.  Artikel  ini  lebih  fokus  membahas mengenai  tanggung  jawab  PPAT  dalam  proses  pendaftaran  Hak  Tanggungan  secara  elektronik melalui sistem HT-el. Dengan adanya perbedaan fokus pembahasan dengan artikel dan penelitian di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  artikel  ini  merupakan  artikel  yang  dapat  dipertanggung jawabkan keasliannya.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  metode  penelitian  normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data  sekunder  (Soekanto  &  Mamudji,  2003).  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum normatif  merupakan  suatu  proses  dalam  rangka  mencari  dan  menemukan  suatu  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab  isu  hukum  yang  terjadi (Marzuki,  2010).  Penelitian  normatif  merupakan  konsep  tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan atau hukum dipandang sebagai kaidah atau norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku manusia yang pantas (Amiruddin & Asikin, 2006). Dalam penelitian normatif data yang digunakan  antara  lain  berupa  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan,  keputusan-keputusan pengadilan,  teori-teori  hukum  dan  pendapat  para  sarjana  hukum  terkemuka  (Ashofa,  1996).  Bahan hukum  primer  yang  digunakan  yaitu  Peraturan  Menteri  Agraria/Tata  Ruang  Nomor  5  Tahun  2020 tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik,  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Jabatan Notaris, dan peraturan lain yang terkait. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder menggunakan literatur antara lain buku, jurnal, dan lainnya. Di samping itu juga ditambah dengan menggunakan  bahan hukum tersier antara lain internet, kamus hukum  dan  sejenisnya.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  studi  dokumen.  Metode analisis  data  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  menganalisa  dan  mengolah  data  yang diperoleh dari penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
PPAT  merupakan  salah  satu  pejabat  yang  berwenang  untuk  membuat  suatu  akta  perjanjian  yang biasanya  digunakan  untuk  memindahkan  hak  atas tanah,  menggadaikan  tanah  atau  meminjam  uang dengan  hak  atas  tanah  sebagai  tanggungan,  dan  memberikan  sesuatu  hak  baru  atas  tanah (Peranginangin,  2007).  Sedangkan  definisi  PPAT  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah “pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik  mengenai  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas tanah  atau  Hak  Milik  atas Satuan Rumah Susun”.
PPAT mempunyai kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 yaitu :
1. Tugas  pokok  dari  seorang  PPAT  yaitu  melakukan  sebagian  kegiatan  pendaftaran  tanah  dengan membuat  akta  yang  digunakan  sebagai  bukti  telah  dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu
mengenai  hak  atas tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun,  yang  akan  dijadikan  dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah antara lain:
a. jual beli; i
b. tukar menukar; i
c. hibah; i
d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); i
e. pembagian hak bersama; i
f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik; i
g. pemberian Hak Tanggungan; i
h. pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan i
Salah  satu  kewenangan  PPAT  di  atas  yaitu  pemberian  hak  tanggungan.  Dalam  hal  ini  PPAT mempunyai  peran  dalam  hal  pendaftaran  Hak  Tanggungan  di  mana  pelaksanaan  dari  pendaftaran Hak  Tanggungan  sekarang  menggunakan  sistem  HT-el  atau  Hak  Tanggungan  Elektronik.  “Hak Tanggungan  adalah  hak  jaminan  atas  tanah  untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan kedudukan  diutamakan  kepada  kreditor  tertentu  terhadap  kreditor  lain,  dengan  objek  jaminannya berupa  hak-hak  atas  tanah  yang  diatur  dalam  UUPA”  (Suradi,  2005).  Proses  pendaftaran  Hak Tanggungan  Elektronik  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di mana dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Kreditor mengajukan permohonan Pelayanan HT-el melalui Sistem HT-el yang disediakan oleh Kementerian. Permohonan  Pelayanan  HT-el  berupa  pendaftaran  atau  pun  peralihan  Hak Tanggungan. Selanjutnya PPAT akan menyampaikan beberapa persyaratan dokumen yang harus dilengkapi.  Untuk  permohonan  perubahan  nama  Kreditor,  penghapusan  Hak  Tanggungan,  atau perbaikan data, dokumen kelengkapan persyaratan disampaikan oleh Kreditor.  Untuk ketentuan mengenai  persyaratan  permohonan  Pelayanan  HT-el  disesuaikan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan disampaikan dalam bentuk Dokumen Elektronik.
2) Akta  dan  dokumen  kelengkapan  persyaratan  dikirimkan  oleh  PPAT  melalui  sistem  elektronik mitra  kerja  yang  terintegrasi  dengan  Sistem  HT-el.  Pengiriman  dokumen  dilengkapi  dengan Surat  Pernyataan  mengenai  pertanggungjawaban  keabsahan  dan  kebenaran  data  Dokumen
Elektronik  yang  diajukan.  PPAT  diwajibkan  untuk  menyimpan  seluruh  dokumen  kelengkapan persyaratan yang sudah dikirimkan tersebut.
3) Permohonan Pelayanan HT-el  yang sudah  diterima oleh Sistem HT-el  akan  mendapatkan  tanda bukti  pendaftaran  permohonan  yang  diterbitkan  oleh  sistem  dan  sekaligus  akan  dikenai  biaya sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian.
4) Permohonan  HT-el  akan  diproses  setelah  data  permohonan  dan  biaya  sudah  terkonfirmasi  oleh Sistem  HT-el.  Untuk  pembayaran  biaya  yang  tidak  terkonfirmasi  oleh  Sistem  HT-el,  Kreditor dapat melakukan konfirmasi secara langsung ke Kantor Pertanahan atau Layanan Pengaduan.
5) Kepala  Kantor  Pertanahan  atau  pejabat  yang  ditunjuk  harus  memeriksa  kesesuaian  dokumen persyaratan  dan  konsep  Sertipikat  HT-el  sebelum  dilakukan  penerbitan  Pelayanan  HT-el. Pemeriksaan  kesesuaian  dokumen  persyaratan  dan  konsep  Sertipikat  HT-el  dilakukan  melalui Sistem HT-el.
6) PPAT  akan  mendapatkan  pemberitahuan  ketika  hasil  pemeriksaan  ditemukan  adanya  dokumen yang  tidak  lengkap  atau  tidak  sesuai  dan  diminta  untuk  segera  melengkapi  berkas  paling  lama hari ke 5 (lima) sejak permohonan pelayanan diterima oleh Sistem HT-el.  Ketika dalam  jangka waktu tersebut berkas/dokumen belum juga dilengkapi mala  maka permohonan dinyatakan HT- el dianggap batal. Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan atas unggahan dokumen persyaratan dan konsep Sertipikat HT-el.
7) Kepala  Kantor  Pertanahan  atau  pejabat  yang  ditunjuk  apabila  tidak  melakukan  pemeriksaan sampai  pada  hari  ke-7  (tujuh)  dan  hasil  Pelayanan  HT-el  diterbitkan  oleh  Sistem  HT-el,  maka yang  bersangkutan  dianggap  memberikan  persetujuan  dan/atau  pengesahan.  Kepala  Kantor Pertanahan  atau  pejabat  yang  ditunjuk  bertanggung  jawab  secara  administratif  atas  hasil Pelayanan HT-el.
8) Dokumen  Elektronik  yang  diterbitkan  oleh  Sistem  HT-el,  meliputi: Sertipikat  HT-el,  Catatan Hak  Tanggungan  pada  buku  tanah  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun, Catatan  Hak  Tanggungan  pada  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun.
Dari  proses  pendaftaran  Hak  Tanggungan  elektronik  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  peran  dari PPAT  yaitu:  pertama,  PPAT  diharuskan  untuk  melakukan  pengecekan  Sertipikat  Hak  Atas Tanah/Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  sebelum  dibuat  APHT;  PPAT  melakukan  pengecekan
Pengecekan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah/Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  baik  secara  secara manual atau elektronik; Pengecekan secara elektronik atas Sertipikat Hak Atas Tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun secara elektronik dapat dilakukan apabila data pertanahan sudah dalam bentuk elektronik atau telah diubah dalam bentuk elektronik dan tersedia dalam pangkalan data Kementerian ATR/BPN; PPAT diharuskan untuk segera membuat APHT setelah hasil pengecekan diterbitkan oleh Kantor  Pertanahan.  Kedua,  untuk  Pelaporan  APHT  dilakukan  melalui  Aplikasi  Mitra  Kerja  PPAT. Ketiga,  Penginputan  data  akta.  Keempat,  Pengunggahan  APHT  dan  data  pendukungnya,  Kelima, PPAT mengunduh surat pengantar akta. Keenam, PPAT memindai ( scan ) dan mengunggah ( upload ) surat pengantar akta yang telah di tandatangani dan dibubuhi stempel  yang  berfungsi sebagai tanda bukti  penyampaian  asli  APHT  dan  data  pendukungnya  secara  elektronik  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan melalui Aplikasi Mitra Kerja PPAT.
Setiap peran atau tugas  yang dilakukan oleh PPAT sebagaimana yang telah disebutkan di atas dalam  proses  pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik  mempunyai  tanggung  jawab  dimana  jika terjadi  kesalahan,  maka  PPAT  harus  bertanggungjawab.  PPAT  harus  memperhatikan  khususnya dalam  proses  pengecekan  sertifikat  dimana  PPAT  berwenang  untuk    melakukan  pengecekan  atau pemeriksaan sertipikat tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) tentang Perkaban No. 1 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:
“Sebelum  dilakukan  pembuatan  akta  seperti  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  ke dalam  perusahaan,  pembagian  hak  bersama,  pemberian  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai  atas tanah  Hak  Milik,  pemberian  Hak  Tanggungan,  dan  pemberian  kuasa  membebankan  Hak Tanggungan,  PPAT wajib  melakukan  pemeriksaan kesesuaian sertipikat dan catatan lain pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud dan tujuannya. Jika terjadi kesalahan dalam  pengecekan  sertifikat,  maka  tahap  selanjutnya  sampai  dengan  tahap  akhir  akan menimbulkan kesalahan data dan hasil output dari sertifikat HT-el tersebut tidak sah atau tidak dapat digunakan karena terdapat kesalahan data dan ketidakcocokan dengan data yang ada. Jika terdapat kesalahan, maka PPAT bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan.”
Berdasarkan  teori  tanggungjawab  hukum  di  mana  seseorang  bertanggungjawab  secara  hukum atas  suatu  perbuatan  yang  telah  dilakukan  atau  tertentu,  bahwa  dia  memikul  suatu  tanggungjawab hukum,  subyek  berarti  bahwa  dia  bertanggung  jawab  atas  suatu  sanksi  dalam  hal  perbuatan  yang bertentangan.  Dalam  hal  proses  pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik  khususnya  proses  yang melibatkan  PPAT  dalam  pelaksanaannya  maka  proses  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  PPAT  jika dalam  proses  tersebut  terdapat  kesalahan,  PPAT  harus  dan  wajib  bertanggung  jawab  atas  segala tindakan yang dilakukannya dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan elektronik seperti pada saat
pengecekan  sertipikat  Hak  Atas  Tanah,  pembuatan  Akta  Pembebanan  Hak  Tanggungan  (APHT), pelaporan APHT, penginputan data sampai dengan output sertipikat HT-el.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  permasalahan  di  atas  terkait  dengan  tanggung  jawab  PPAT  dalam proses  pendaftaran  Hak  Tanggungan  secara  elektronik  melalui  sistem  HT-el  dapat  disimpulkan bahwa  PPAT  hanya  bertanggung  jawab  sebatas  pada  tindakan  yang  dilakukan  dalam  proses pendaftaran  HT  elektronik  seperti  pengecekan  sertipikat  hak  atas  tanah,  pembuatan  Akta Pembebanan  Hak  Tanggungan  (APHT),  pelaporan  APHT,  penginputan  data  akta,  pengunggahan APHT  dan  data  pendukungnya,  pengunduhan  surat  pengantar  akta,  memindai  ( scan )  dan mengunggah  ( upload )  surat  pengantar  akta  yang  telah  ditandatangani  dan  dibubuhi  stempel  yang berfungsi  sebagai  tanda  bukti  penyampaian  asli  APHT  dan  data  pendukungnya  secara  elektronik kepada Kepala Kantor Pertanahan melalui Aplikasi Mitra Kerja PPAT. Jika terjadi kesalahan dalam proses tersebut maka PPAT wajib bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya, maka PPAT bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan sehingga sertifikat HT-el sah dan dapat digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Amiruddin., & Asikin, Zainal. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ashofa, B. (1996). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Rinneka Cipta.
Azheri, B. (2011). Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kelsen, H. (2007). General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik . Jakarta: BEE Media Indonesia. Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada.
Peranginangin, E. (2007). Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum . Jakarta: Rajawali Press.
Rahmadi, R. (2006). Hukum Administrasi Negara . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. "
Santoso, U. (2005). Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah . Surabaya: Penerbit Kencana. " Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2003). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat .
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. "
Suradi. (2005). Hukum Agraria . Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.

## Artikel Jurnal:
Anggraeni, S. (2020). Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik. Jurnal Acta Comitas , Vol.5, (No.2), p. 261–272.
Aufima,  Z.  (2020).  Peran  PPAT  Selaku  Pengguna  Layanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik. Journal of Judicial Review , Vol.22, (No.2), p. 259–270.
Pertiwi,  G.  (2020). Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  atas  Dokumen  Palsu  dalam Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayana . Tesis. Universitas Airlangga.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor  4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda  yang berkaitan dengan Tanah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37
Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. "