Reformasi Hukum Lembaga Pemasyarakatan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana
Oleh:
Muhammad Arif Sahlepi, 1 Abstrak Tujuan pemasyarakatan adalah mengembalikan  warga  binaan  menjadi  warga yang baik dan mencegah agar tidak mengulangi  perbuatan. Paket reformasi  bidang hukum  yang  diluncurkan  oleh  Bapak  Presiden R. I Joko Widodo mulai berjalan, sebagaimana reformasi  di  sektor  ekonomi.  Masyarakat memiliki  harapan  besar  dalam  reformasi  di bidang  hukum  ini.  Di  dalam  paket  reformasi hukum,  salah  satunya  adalah  penguatan pembinaan lembaga pemasyarakatan (LP).
Permasalahan  utama  yang  dihadapi adalah  over  kapasitas  warga  binaan  yang terjadi  hampir  di  seluruh  LP  maupun  Rutan  di Indonesia  serta  masalah  sistem  pembinaan bagi  para  warga  binaan  dan  bagi  petugas  di LP.  Kita  semua  mengetahui  bahwa  Kondisi penghuni  Lapas  yang  ada  di  Indonesia  telah melebihi kondisi over kapasitas, dan merupakan  salah  satu  permasalahan  yang dihadapi, oleh karena itu tidak menjadi rahasia umum lagi apabila narapidana di LP mempunyai  banyak  uang  maka  narapidana tersebut menjadi Raja di dalamnya.
Dengan  masuknya  permasalahan  ini sebagai  salah  satu  bagian  paket  reformasi hukum  maka  diharapkan  kondisi  ini  akan mengalami  perbaikan  yang  signifikan.  Di dalam  rangkaian  sistem  peradilan  pidana,  LP sebagai  salah  satu  sub  sistem  memiliki  peran yang sama penting dengan sub sistem lain. LP tidak  dapat  lagi  dipandang  sebagai  lembaga “Pembuangan”.  Sudah  cukup  lama  LP  kurang mendapat perhatian serius dibandingkan dengan  sub  sistem  lain,  sehingga  pada  saat mulai  sering  muncul  berita  peredaran  narkoba yang dikendalikan dari dalam LP, mulalilah LP mendapat porsi perhatian serius.
Tuntutan  penjatuhan  pidana  yang tinggi terhadap tindak pidana seperti narkotika, terorisme,  kesusilaan,  korupsi,  di  samping tindak  pidana  seperti  pembunuhan,  secara langsung  akan  memengaruhi  naiknya  jumlah warga binaan pemasyarakatan. Apalagi beberapa  tahun  belakangan  ini booming
1 Dosen Tetap FH-Panca Budi Medan
penangkapan  pelaku  narkotika  menyebabkan kenaikan penghuni LP sangat drastis.
Penghuni  LP  diIndonesia  terbanyak  diisi  oleh pelaku  narkotika,  baik  pengedar  maupun pemakai dan pelaku tindak pidana lainnya.

## Abstract
The  purpose  of  correctional  is  to  return  the assisted  citizens  to  good  ones  and  to  prevent them  from  repeating  the  deeds.  The  legal reform  package  launched  by  the  Indonesian President,  Joko  Widodo,  begins  to  run  as  the reforms  in  the  economic  sector.  People  have great  hopes  for  this  reform  of  law.  In  the package  of  legal  reform,  one  of  them  is strengthening the fostering of prison (LP).
The  main  problem  is  the  over capacity  of  the  assisted  citizens  in  almost  all the  prisons  (LP)    or  correctional  institution (Rutan)  in  Indonesia  and  the  problem  of guidance systems for the assisted citizens and for  the  officers  in  the  prison  as  well.  We  all know  that  the  capacity  of  the  prisoners  in Indonesia  has  exceeded,  and  this  becomes the  problem;  therefore,  it  is  no  longer  a  public secret  if  a  prisoner  has  a  lot  of  money,  he becomes like a king in the prison.
With  the  inclusion  of  this  issue  as part of legal reform package, it is expected that there  is  a  significant  improvement.  Within  the set  of  criminal  justice  systems,  LP  as  a  sub- system  has  an  equally  important  role  with other  sub-systems.  The  LP  can  no  longer  be viewed  as  a  Disposal  institution.  It  has  been long  enough  that  LP  received  less  serious attention  than  other  sub-systems;  so  at  the time  when  news  about  circulation  of  drugs controlled  from  within  the  LP  was  spreading over, it gets more serious attention portion.
The  high  demand  for  criminal offenses  on  criminal  acts  such  as  narcotics, terrorism, morality, corruption, besides murder, will  directly  affect  the  rise  of  the  number  of prisoners.  Moreover,  in  recent  years  the booming  arrest  of  narcotics  has  led  to  a dramatic increase in the inhabitants of LP. The inhabitants of LP in Indonesia are mostly filled by narcotics actors, both distributors and users and other criminals.

## A.  PENDAHULUAN
Alternatif Kebijakan Pemidanaan
Dalam  konteks  Sistem  Peradilan  Pidana (Criminal  Justice  System) maka  di  Indonesia dikenal  institusi  yang  merupakan  sub  Sistem Peradilan  Pidana,  yaitu  Lembaga  Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.  Pada  Sistem  Peradilan Pidana  tersebut  yang  berpuncak  adanya “putusan”  atau  “vonnis”  hakim  hakekatnya dikaji  dari  perspektif  teoritik  dan  praktik peradilan  acapkali  menimbulkan  disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) dan juga berkorelasi dengan
“kebijakan pidana” dimana kebijakan formulatif merupakan kebijakan strategis dan menentukan  bagi  kebijakan  aplikatif.  Pada dasarnya,  konteks  “kebijakan”  dalam  hukum pidana  diartikan  sebagai  prinsip-prinsip  umum yang berfungsi untuk
mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum)
mengelola, mengatur
atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah masalah  masyarakat  atau  bidang  penyusunan peraturan
perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu  tujuan  (umum)  yang  mengarah  pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)2.
Pada  koteks  di  atas  maka,  kebijakan hukum  p idana  hakikatnya  merupakan  “usaha untuk  mewujudkan  peraturan  perundang- undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (ius constitutum)
dan  masa  mendatang (ius  constituendum)”.
2 Lilk  Mulyadi,  2010,  Pergeseran Perspektif  dan  Praktik  dari  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Mengenai Putusan Pemidanaan. Makalah, Jakarta.
Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit.  Dikaji  dari  perspektif  politik  hukum maka politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang  baik.  Menurut Marc  Ancel maka  penal policy  merupakan  “Ilmu  sekaligus  seni  yang bertujuan  untuk  memungkinkan  peraturan hukum  positif  yang  dirumuskan  secara  lebih baik”.  Peraturan  hukum  positif  di  sini  diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum  pidana.  Konkretnya,  menurut  Jeremy
Bentham, janganlah hukum
pidana dikenakan/digunakan apabila groundless, needless, unprofitable or inefficacious 3.
Demikian pula Packer pernah mengingatkan  bahwa  penggunaan  sanksi pidana  secara  sembarangan/tidak  pandang bulu/menyamaratakan  dan  digunakan  secara paksa  (coercively)  akan  menyebabkan  sarana pidana  itu  menjadi  sua tu  “pengancam  yang utama”
(prime threatener)4. Karena keterbatasan penal, maka dalam
penanggulangan  kejahatan  (politik  kriminal) hendaknya  dimanfaatkan  dua  kebijakan  yaitu kebijakan  penal  dengan  menggunakan  sanksi pidana (termasuk bidang politik hukum pidana) dan kebijakan nonpenal
(termasuk
menggunakan  sanksi  administrasi,  sanksi perdata  dan  lainnya).  Kedua  kebijakan  itu dilakukan melalui pendekatan terpadu
(integrated  approach) antara  politik,  kriminal dan  sosial  serta  keterpaduan  (integritas)
3 Barda  Nawawi  Arief, Bunga Rampai  Kebijakan  Pidana ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2.
4 Herbert L. Packer, The Limits of the Criminals Sanctions, Stanford University  Press,  California,  1968,  hlm. 87.
antara  upaya  penanggulangan  kejahatan dengan sarana penal dan nonpenal.
Dalam  konteks  kajian  ini,  maka  salah satu alternatif yang ditawarkan secara permanen  untuk  mengatasi  permasalah  pada LAPAS  adalah  penggunaan  sarana  non  penel dalam  menanggulangi  kejahatan  dalam  setiap tingkatan  proses  peradilan  pidana  yang terintegrated. Baik pada tahapan penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  pengadilan  maupun pada  tahap  akhir  di  LAPAS.  Penggunaan sarana  non  panel  ini  dapat  saja  dilakukan melalui pendekatan “restoratif justice”. Konsep restorative  justice  merupakan  suatu  model pendekatan  yang  muncul  dalam  era  tahun 1960-an  dalam  upaya  penyelesaian  perkara pidana.  Berbeda  dengan  pendekatan  yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional  di  mana  masyarakat dan  korban merasa tersisihkan. Pendekatan
ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung  pelaku,  korban  dan  masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.
Model  pendekatan  restorative  justice merupakan  suatu  model  pendekatan  yang baru  yang  dapat  digunakan  dalam  merespon suatu  tindak  pidana  bagi  penegak  hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan  restorative  justice  menawarkan pandangan  dan  pendekatan  berbeda  dalam memahami  dan  menangani  suatu  tindak pidana.  Dalam  pandangan  restorative  justice makna  tindak  pidana  pada  dasarnya  sama seperti  pandangan  hukum  pidana  pada umumnya  yaitu  serangan  terhadap  individu dan masyarakat serta hubungan
kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan  restorative  justice,  korban  utama
atas  terjadinya  suatu  tindak  pidana  bukanlah negara,  sebagaimana  dalam  sistem  peradilan pidana  yang  sekarang  ada.  Oleh  karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Sementara keadilan  dimaknai  sebagai  proses  pencarian pemecahan  masalah  yang  terjadi  atas  suatu perkara  pidana  dimana  keterlibatan  korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha  perbaikan,  rekonsiliasi  dan  penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.
Sejumlah  keuntungan  yang  dapat diperoleh melalui pendekatan ini adalah: a.  Masyarakat  telah  diberikan  ruang  untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya  yang  dirasakan  lebih  adil. Dalam  hal  ini  asas  sederhana, terang  dan tunai  yang  lebih  banyak  dikenal  dan dipergunakan  dalam  hukum  adat  untuk penanganan  perkara-perkara  keperdataan dapat  juga  diterapkan  dalam  hukum pidana.  Apalagi  karena  pada  dasarnya hukum  adat  Indonesia  memang  tidak mengenal perbedaan pidana dan perdata; b.  Beban  Negara  dalam  beberapa  hal menjadi  berkurang misalnya:  Beban  untuk mengurusi  tindak  pidana-tindak  pidana yang  masih  dapat  diselesaikan  secara mandiri oleh masyarakat. Aparat kepolisian, Problem Lembaga Pemasyarakatan  dan  Reorientasi  Tujuan Pemidanaan 273
kejaksaan dan
pengadilan  dapat  lebih  memfokuskan  diri untuk  memberantas  tindak  pidana-tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya seperti  narkotika,  terorisme,  perdagangan manusia  atau  pelanggaran  HAM  berat.
Kemudian  secara  administratif,  jumlah perkara  yang  masuk  ke  dalam  sistem peradilan  dapat  dikurangi  sehingga  beban institusi
pengadilan sebagaimana diungkapkan di atas menjadi berkurang;
c.  Beban  untuk  menyediakan  anggaran penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana utamanya  dalam  hal  penyelenggaraan lembaga  pemasyarakatan  dimana  fokus penyelesaian  perkara  pidana  kebanyakan berakhir pada penjatuhan pidana kurungan atau penjara menjadikan munculnya banyak  permasalahan  di  dalam  lembaga pemasyarakatan  ini.  Dapat  diharapkan lahirnya  bentuk  sanksi-sanksi  baru  yang lebih baik dan berdayaguna (sebagaimana yang tengah dikembangkan dalam rancangan KUHP Indonesia saat ini);.
Sistem  Kepenjaraan  dalam  hukum pidana  modern  yang  saat  ini  terjadi  adalah sangat  mahal  dalam  bentuk  anggarannya, namun  hal  ini  tidak  efektif  bahkan  telah  gagal dalam mengurangi kejahatan di dalam masyarakat.  Maka  para  ahli  hukum  pidana dengan  pandangan  barunya  yaitu  restorative justice  mencari  sistem  hukum  lain  yang  telah ada  sebelumnya  yaitu  sistem  hukum  kuno untuk  menggantikan  sistem  hukum  pidana modern. Contoh-contoh pelaksanaan restorative justice, di mana digunakan hukuman denda, dan hukuman tanpa pemenjaraan antara lain:
a)  Kitab  Hammurabi  (1700  S.M)
mendekripsikan  adanya  ganti  rugi  sebagai satu  jenis  sanksi  atas  tindak  pidana  terhadap harta benda;
b)  Kitab  Ur-Nammi  Sumeria  (2060 S.M),  mencantumkan  ganti  rugi  sebagai  satu jenis sanksi bagi semua tindak pidana;
c)  Hukum ”Twelve  Table” Romawi (496  M),  mengatur  mengenai  pembayaran dengan  jumlah  dua  kali  harga  barang  bagi pelaku perkara pencurian.
d) Kitab hukum pidana Kutara
Manawa yang diterapkan pada masa pemerintahan Majapahit.
e) Qonun  Mangkuta Alam yang dibuat semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.
Dalam hal ini Marc Levin menyatakan bahwa  pendekatan  yang  dulu  dinyatakan sebagai usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif.  Dalam  berbagai  literatur  antara  lain dalam  Kutara  Manawa  yang  dinyatakan sebagai  kitab  hukum  pidana  yang  diterapkan masa pemerintahan Majapahit, Qonun
Mangkuta Alam yang dibuat semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda merupakan  cerminan  dari  keberlakuan  hukum adat  yang  hingga  kini  masih  menjadi  rujukan dari  keberlakuan  hukum  adat  di  beberapa daerah  di  Indonesia.  Dalam  bagian  X  dari ”Pandecten  van  het  adatrecht  (1936)” dijelaskan bahwa sanksi adat dapat berupa:
a)  Pengganti  kerugian  immaterieel dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan;
b)  Pembayaran  ”uang  adat”  kepada
orang  yang  terkena,  yang  berupa  benda  yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
c) Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
d) Penutup malu, permintaan maaf;
e)  Pelbagai  rupa  hukuman  badan
hingga hukuman mati;
f)  Pengasingan  dari  masyarakat  serta meletakkan  orang  di  luar  tata  hukum  (dalam hal  ini  orang  yang  dikenai  sanksi  diberikan pembatasan haknya sebagai anggota masyarakat  adat).  Dalam  hal  ini  unsur  utama dari  restorative  justice  yaitu  kerelaan  dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam  melakukan  perbaikan  atas  tindak pidana  yang  terjadi  juga  merupakan  ciri  dari hukum  adat. Dalam  Kutara  Manawa  dari  Bab Astacorah  pasal  55-56, disebutkan  bentuk pemidanaan pelaku pencurian sebagai berikut:
Jika  pencuri  tertangkap  tangan  dalam pencurian,  dikenakan  pidana  mati,  anak istrinya,  miliknya  dan  tanahnya  diambil  alih oleh raja yang berkuasa. Jika pencuri memiliki hamba  laki-laki  dan  perempuan,  hamba tersebut  tidak  diambil  alih  oleh  raja  yang berkuasa,  tetapi  dibebaskan  dari  segala hutangnya kepada pencuri yang bersangkutan. Jika  pencuri  mengajukan  permohonan  hidup, maka  ia  harus  menebus  pembebasannya sebanyak  delapan  tali,  membayar  denda empat  laksa  kepada  raja  yang  berkuasa, membayar  kerugian  kepada  orang  yang terkena  curi  dengan  cara  mengembalikan segala  milik  yang  diambilnya  dua  kali  lipat. Dalam hal ini Kutara Manawa telah menerapkan suatu ketetapan di mana kepentingan  korban  ikut  diperhatikan  dalam suatu
putusan pemidanaan, berupa pengembalian kerugian.
Pada dasarnya pendekatan restorative justice diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir  dari  berbagai  model  dan  mekanisme yang  bekerja  dalam  sistem  peradilan  pidana dalam  menangani  perkara-perkara  pidana pada  saat  ini.  PBB  melalui  Basic  principles yang  telah  digariskannya  menilai  bahwa pendekatan restorative justice adalah pendekatan  yang  dapat  dipakai  dalam  sistem
peradilan  pidana  yang  rasional.  Jika  saja pendekatan  ini  dilakukan  maka  apa  yang menjadi  prinsip  dasar  LAPAS  yang  digagas oleh  Sahardjo  yaitu,  kemulian,  jatidiri  dan kehormatan, dapat terwujudkan.

## Solusi
Tujuan pemasyarakatan adalah mengembalikan  warga  binaan  menjadi  warga yang baik dan mencegah agar tidak mengulangi perbuatan. Proses pemasyarakatan ini merupakan proses terapoetik  untuk  mengubah  warga  binaan menjadi lebih baik selepas menjalani pemidanaan.  Tugas  ini  bukan  tugas  yang ringan  dan  mudah,  karena  memperbaiki  dan menata  ulang  pemikiran  bagitu  banyak  warga binaan  dengan  berbagai  latar  belakang  tidak dapat  dilakukan  hanya  dengan  pendekatan yang bersifat formal.
Banyaknya  jumlah  warga  binaan  tidak sepenuhnya  memberi  arti  bahwa  sebuah negara  begitu  banyak  berisi  orang  jahat. Jumlah penduduk yang juga banyak, dimungkinkan pula jumlah  orang  yang terkena masalah  pidana  banyak.  Di  sisi  lain,  sistem pemidanaan di
Indonesia
masih menitikberatkan pada pemberian sanksi penal. Penanggulangan  masalah  over  kapasitas hunian  di  LP  seharusnya  dimulai  dari  hulu, yaitu
reformasi perundang-undangan, mempercepat  revisi  KUHP  dan  KUHAP. Dengan memasukkan sanksi-sanski non pemidanaan  misalnya  denda,  kerja  sosial  dan atau  jenis-jenis  pemidanaan  lain  terhadap tindak  pidana  ringan  tentu  akan  mampu menekan  ledakan  jumlah  hunian  warga
binaan.  Di  samping  itu,  pembangunan  LP terbuka juga dapat menjadi pertimbangan.
LP
(Lembaga Pemasyarakatan) terbuka  bukan  sebagaimana  diatur  dalam  P.P No.  32/1999  Jo.  P.P  No.  99  tahun  2012.  LP terbuka  yang  dimaksud  adalah  pembangunan LP  tidak  berlokasi  di  wilayah  kota,  namun berada di wilayah pulau-pulau terluar Indonesia.  Memang  bukan  suatu  yang  murah dan  sederhana,  namun  hal  itu  bukan  suatu yang  mustahil.  Dibangunnya  LP  di  pulau terluar  juga  akan  berfungsi  untuk  menjaga agar  pulau-pulau  milik  Indonesia  tidak  hilang karena diakui oleh negara lain atau dijual oleh orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab. Usulan  pemisahan  antara  pengguna  dan bandar  narkotika  juga  sangat  penting  dan mendesak untuk dilaksanakan.
Warga  binaan  yang  berstatus  sebagai pengguna  atau  pecandu  narkotika  akan  lebih baik  apabila  masuk  rehabilitasi.  Lembaga Rehabilitasi  ini  berfungsi  untuk  menjadikan warga  binaan sembuh, membekali diri mantan warga  binaan  untuk  menjadi  pejuang  anti narkotika.  Maka  tidak  heran  di  Indonesia  LP banyak  di  isi  oleh  Terpidana  menyangkut Narkotika, Lembaga ini tidak berada dalam LP namun terpisah dan dikelola oleh ahli.

## Kesimpulan
Pada dasarnya kebijakan dalam hukum  pidana  diartikan  sebagai  prinsipprinsip umum  yang  berfungsi  untuk  mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) mengelola, mengatur
atau menyelesaikan
urusan-urusan
publik,
masalah-masalah  masyarakat  atau  bidang penyusunan  peraturan  perundangundangan
dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu  tujuan  (umum)  yang  mengarah  pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran  masyarakat.  Oleh  karena  itu dalam  penanggulangan  kejahatan  (politik kriminal) hendaknya dimanfaatkan dua kebijakan  yaitu  kebijakan  penal  dengan menggunakan sanksi pidana (termasuk bidang politik  hukum  pidana)  dan  kebijakan  nonpenal (termasuk  menggunakan  sanksi  administrasi, sanksi perdata dan lainnya). Problem Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Reorientasi Tujuan  Pemidanaan  275  Kedua  kebijakan  itu dilakukan melalui pendekatan terpadu (integrated  approach) antara  politik,  kriminal dan sosial.
Model  pendekatan  restorative  justice merupakan  suatu  model  pendekatan  yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum untuk memberikan  ruang  bagi  masyarakat  dalam menangani  sendiri  permasalahan  hukumnya (terutama  dalam  kasus-kasus  pidana  yang relatif ringan) yang dirasakan lebih adil. Dalam hal  ini  asas  sederhana,  terang  dan  tunai  yang lebih  banyak  dikenal  dan  dipergunakan  dalam hukum  adat  untuk  penanganan  perkara- perkara  keperdataan  dapat  juga  diterapkan dalam  hukum  pidana.  Apalagi  karena  pada dasarnya hukum adat Indonesia memang tidak mengenal perbedaan pidana dan perdata.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan
di Indonesia , Pradnya Paramita,
Jakarta : 1993.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Pidana , PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996
Herbert  L.  Packer, The  Limits  of the  Criminals Sanctions ,  Stanford  University  Press, California, 1968
Petrus  Irwan  Panjaitan  dan  Pandapotan Simorangkir, LembagaPemasyarakata
n Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara ,
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Jakarta : Djambatan, 1995.
Ahmad Sofian, Pernjara Kita Penuh Sesak dan
Tidak Manusiawi, OPINI dalam Kompasiana| 12 July 2013.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori
Dan Kebijakan Pidana , Alumni,
Bandung, 1992.
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana , Badan Penerbit Undip, 1995,
Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan
Pelanggar  Hukum,  Bandung  :  Alumni, 1982.
Sudarto, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, Ed.1. Cet  .ke  4,  Bandung,  Penerbit  PT. Alumni, 2010.
Lilik  Mulyadi,  Pergeseran  Perspektif  dan
Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan
Pemidanaan. Makalah, Jakarta.