## PENGATURAN EMISI GAS RUMAH KACA BERDASARKAN
PROTOKOL KYOTO DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Firdaus Muhamad Iqbal 1, Neni Ruhaeni 2
12 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
1 firdaiqbal94@gmail.com, 2 nenihayat@gmail.com

## Abstract
Climate  change  is  mainly  due  to  increasing  concentrations  of  CO2  and  other greenhouse  gases.  Indonesia  has  ratified  the  Kyoto  Protocol  of  1997  with Undang  Undang  Nomor  17 Tahun  2004  concerning  the  Ratification  of  the  Kyoto Protocol  To  The  United  Nations  Framework  Convention  On  Climate  Change. Indonesia  is  a  party  of  the  Kyoto  Protocol  1997  and  is  bound  to  implement provisions  in  reducing  greenhouse  gas  emissions  in  its  territory.  Based  on  this phenomenon,  the  problem  in  this  study  is  how  to  regulate  greenhouse  gas emissions  based  on  the  Kyoto  Protocol  1997  and  how  the  implementation  in Indonesia?  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  method  with secondary data  sources. The result of  this study  is  to discover  the regulation of greenhouse gas emissions according to the Kyoto Protocol 1997 and to determine the  implementation  of  the  regulation  greenhouse  gases - based  Kyoto  Protocol  in Indonesia and obstacles towards the implementation.
Keywords: Greenhouse  Gas  Emission,  The  Kyoto  Protocol  of  1997, Implementation in Indonesia.

## PENDAHULUAN
Isu lingkungan hidup menjadi permasalahan yang masih terjadi sampai sekarang  ini  yang  ditimbulkan  oleh  manusia.  Mengapa  lingkungan  harus dilindungi  adalah  pertanyaan  mendasar  dan  tidak  mudah  untuk  dijawab. Pertanyaan  mengapa  lingkungan  harus  dilindungi  adalah  pertanyaan mengenai  tujuan  peradaban  manusia  di  atas  bumi  (Wijoyo  &  Efendi,  2017). Salah  satu  dari  adanya  isu  lingkungan  hidup  adalah  perubahan  iklim  yang menjadi perhatian bagi banyak kalangan.
Perubahan  iklim  dinyatakan  sebagai  perubahan  pada  iklim  yang dipengaruhi  langsung  atau  tidak  langsung  oleh  aktivitas  manusia  serta
mengubah  komposisi  atmosfer,  sehingga  akan  memperbesar  keragaman  iklim teramati pada periode yang cukup panjang (Albritton & Filho , 2001). Selain itu perubahan  iklim  mengacu  pada  perubahan  jangka  panjang  dalam  suhu  dan pola  cuaca.  Pergeseran  ini  terjadi  secara  alami,  seperti  melalui  variasi  siklus matahari.  Namun  sejak  tahun  1800-an,  aktivitas  manusia  telah  menjadi penyebab  utama  perubahan  iklim,  terutama  akibat  pembakaran  bahan  bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas (Perserikatan Bangsa - Bangsa, 2017).
Perubahan  iklim  terutama  disebabkan  oleh  meningkatnya  konsentrasi CO2  dan  gas  rumah  kaca  lainnya.  Meningkatnya  konsentrasi  CO2  dan  gas rumah  merupakan  akibat  dari  sejumlah  aktivitas  antropogenik,  tetapi terutama  akibat  dari  pembakaran  bahan  bakar  fosil  dalam  produksi  energi dan kegiatan alih guna lahan. Semakin tinggi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas  hidup,  semakin  besar  pula  aktivitas  industri,  pembalakan  hutan, pertanian, rumah tangga, dan aktivitas lain yang melepaskan gas rumah kaca (Harmoni,  2005).  Gas  rumah  kaca  atau  biasa  disingkat  dengan  GRK merupakan  kumpulan  gas-gas  yang    dianggap  mampu  meningkatkan  potensi pemanasan  global.  Gas-gas  yang  tergolong  sebagai  gas  rumah  kaca  adalah Karbondioksida  (CO2),  Metana  (CH4),  Nitrogenoksida  (N2O),  hidrofloroKarbon (HFC),  perfloroKarbon  (PFC),  dan  sulfurheksaklorida  (SF6)  (Momongan,  et  al., 2017).
Perubahan  iklim  tumbuh  menjadi  sangat  cepat  pada  beberapa  dekade terakhir  yang  menimbulkan  kekhawatiran  masyarakat  global.  Gagasan pertama  diadakan  konferensi  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  1972  ( Stockholm Conference )  terkait  interaksi  manusia  dengan  lingkungan  yang  berfokus  pada dorongan dan memberikan pedoman untuk tindakan oleh pemerintah nasional dan organisasi internasional yang menghadapi masalah lingkungan (DeSombre,  2006).  Dilanjutkan  dengan Earth  Summit di  kota  Rio  de  Jeneiro, Brazil  1992,  selanjutnya  pertemuan  antar  negara  mengenai  pembahasan  isu lingkungan  dilangsungkan  dalam  pertemuan  anggota  setiap  tahunnya  yang
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1071
dikenal dengan nama Conference of Parties (COP) (Mulyana & Wirahadikusumah, 2017).
Dari  diadakannya  Konferensi  Tingkat  Tinggi  Bumi  1992  lahirlah instrument  hukum  berupa United  Nations  Framework  Convention  on  Climate Change (UNFCCC)  /  Konvensi  Kerangka  Kerja  Perubahan  Iklim  Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Kerangka  tersebut  menetapkan  perjanjian  lingkungan internasional  untuk  memerangi  "campur  tangan  manusia  yang  berbahaya dengan  sistem  iklim",  sebagian  dengan  menstabilkan  konsentrasi  gas  rumah kaca di atmosfer (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000). Pada perkembangannya,  konvensi  perubahan  iklim  membutuhkan  protokol  untuk menetapkan regulatory  measures seperti  berapa  gas  rumah  kaca  yang  harus dikurangi,  kapan  pengurangan  itu  mulai  berlaku,  dan  lain-lain.  (Syihabuddin & Ruhaeni, 2022).
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  Konvensi  Perubahan  Iklim  harus disesuaikan  dengan  ketentuan-ketentuan  perkembangan  zaman  saat  ini hingga  akhirnya  melahirkan  Protokol  Kyoto,  yang  ditandatangani  pada  tahun 1997  dan  berlangsung  dari  tahun  2005  hingga  2020,  adalah  implementasi pertama  dari  langkah-langkah  di  bawah  UNFCCC.  (United  Nations  Global Marketplace,  2022).  Nama  resmi  persetujuan  ini  adalah Kyoto  Protocol  to  the United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change (Protokol  Kyoto mengenai  Konvensi  Rangka  Kerja  PBB  tentang  Perubahan  Iklim).  Protokol Kyoto  dinegosiasikan  di  Kyoto  pada  Desember  1997,  dibuka  untuk  penanda tanganan  pada  16  Maret  1998  dan  ditutup  pada  15  Maret  1999.  Persetujuan ini  mulai  berlaku  pada  16  Februari  2005  setelah  ratifikasi  resmi  yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004 (Hakim, 2007).
Protokol Kyoto adalah sebuah instrument hukum ( legal instrument ) yang dirancang  untuk  mengimplementasikan  konvensi  perubahan  iklim  yang bertujuan untuk menstabilkan kosentrasi GRK agar tidak mengganggu sistem iklim  bumi  dan  merupakan  dasar  bagi  negara-negara  industri  untuk mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca.  Protokol  Kyoto  disusun  untuk  mengatur
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1071
target  kuantitatif  penurunan  emisi  dan  target  waktu  penurunan  bagi  negara maju. Sementara Negara berkembang tidak memiliki kewajiban atau komitmen untuk  menurunkan  emisinya  (Murdiyarso,  2003).  Tujuan  ditetapkannya Protokol  Kyoto  1997  ini  adalah  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  2 United Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change (UNFCC)  yaitu  untuk menstabilkan  konsentrasi  gas  rumah  kaca  (GRK)  di  atmosfer  pada  level  yang tidak membahayakan sistem iklim bumi (Syihabuddin & Ruhaeni, 2022).
Perlindungan terhadap lingkungan secara lebih jelas baru dimulai pada abad  ke-20,  terlihat  dengan  semakin  banyaknya  petjanjian-perjanjian  baik bersifat  bilateral  maupun  multilateral  tentang  perlindungan  terhadap lingkungan  disepakati  oleh  negara-negara  di  dunia.  Peranjian-perjanjian tersebut  pada  umumnya  dipelopori  oleh  negara  maju  dan  kemudian  diikuti oleh  negara-negara  berkembang  (Pitaloka,  2021). Indonesia  telah  meratifikasi Protokol  Kyoto  1997  yang  menghasilkan  Undang  Undang  Nomor  17  tahun 2004  tentang  Pengesahan Kyoto  Protocol  To  The  United  Nations  Framework Convention  On  Climate  Change (Protokol  Kyoto  mengenai  Konvensi  Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) pada 28 Juli 2004.
Walaupun Indonesia bukan sebagai negara Annex I, akan tetapi sebagai negara pihak peserta perjanjian internasional merasa perlu pada keikutsertaan dan berperan aktif dalam mencegah gas rumah kaca agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Hal tersebut tercermin pada prinsip tanggung jawab sama  tetapi  berbeda  ( Common  But  Differentiated  Responsibilities )  sesuai UNFCCC.  Prinsip  tersebut  merupakan  instrumen  hukum  internasional pertama  untuk  mengatasi  perubahan  iklim  dan  upaya  internasional  paling komprehensif  untuk  mengatasi  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  global (Harris, 1999).
Indonesia  merupakan  negara  peserta  dari  Protokol  Kyoto  1997  dan terikat  untuk  melaksanakan  ketentuan  dalam  mengurangi  emisi  gas  rumah kaca  di  wilayahnya.  Indonesia  berkepentingan  untuk  mengimplementasikan Protokol  Kyoto  karena  adanya  dampak  buruk  dari  perubahan  iklim  terhadap
Indonesia. Dampak buruk tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum  Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2004  yaitu  dari  turunnya  produksi pangan,  terganggunya  ketersediaan  air,  tersebarnya  hama  dan  penyakit tanaman  seta  manusia,  naiknya  permukaan  ait  laut,  tenggelamnya  pulau- pulau  kecil,  sampai  dengan  punahnya  keanekaragaman  hayati.  Implementasi Protokol  Kyoto  di  Indonesia  juga  meiliki  tujuan  untuk  melakukan pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable  development )  (Syihabuddin  & Ruhaeni, 2022).
Berdasarkan  penjelesan  di  atas,  maka  tulisan  ini  mengangkat pertanyaan,  “Bagaimana  pengaturan  emisi  gas  rumah  kaca  berdasarkan Protokol Kyoto serta bagaimana implementasinya di Indonesia?”. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Penelitian  kualitatif berarti  proses  eksplorasi  dan  memahami  makna  perilaku  individu  dan kelompok,  menggambarkan  masalah  sosial  atau  masalah  kemanusiaan (Sugiyono, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.  Data  sekunder  yaitu  data  yang  telah  dikumpulkan  untuk  maksud selain  menyelesaikan  masalah  yang  sedang  dihadapi.  Data  ini  dapat ditemukan  dengan  cepat.  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  sumber  data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2011).

## PEMBAHASAN

## Pengaturan Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Protokol Kyoto
Sebagian  besar  peningkatan  temperatur  rata-rata  global  sejak pertengahan  abad  ke-20,  kemungkinan  besar  disebabkan  oleh  meningkatnya gas rumah kaca akibat aktifitas manusia (Susanta & Sutjahjo, 2007). Sehingga permasalahan tersebut menjadi kewajiban setiap manusia dalam mengupayakan  bagaimana  caranya  menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca. Protokol  Kyoto  1997  merupakan  bentuk  perjanjian  internasional  yang  ada  di bawah  kerangka  Konvensi  Kerangka  Kerja  Perubahan  Iklim  yang  mengatur
tentang  emisi  gas  rumah  kaca.    Protokol  Kyoto  disusun  berdasarkan  prinsip tanggung  jawab  bersama  yang  dibedakan,  sebagaimana  tercantum  dalam prinsip  ketujuh  Deklarasi  Rio,  yang  berarti  bahwa  semua  negara  mempunyai semangat yang sama untuk menjaga dan melindungi kehidupan manusia dan integritas  ekosistem  bumi,  tetapi  dengan  kontribusi  yang  berbeda  sesuai dengan  kemampuan  negara  masing-masing.  Protokol  Kyoto  terdiri  atas  28 Pasal dan 2 Annex yaitu Annex I: gas rumah kaca dan kategori sektor/sumber serta Annex II: kewajiban penurunan emisi yang ditentukan untuk para pihak. Pengaturan gas rumah kaca berdasarkan Protokol Kyoto 1997 antara lain:

## 1. Kebijakan dan Tata Cara
Pasal  2  Protokol  Kyoto  mengatur  kebijakan  dan  tata  cara  dalam mencapai  komitmen  pembatasan  dan  penurunan  emisi  oleh  negara  pada Annex  I  serta  kewajiban  untuk  mencapai  batas  waktu  komitmen  tersebut. Di  samping  itu,  Protokol  juga  mewajibkan  negara  industri  untuk melaksanakan  kebijakan  dan  mengambil  tindakan  untuk  meminimalkan dampak  yang  merugikan  dari  perubahan  iklim  terhadap  pihak  lain, khususnya negara berkembang (Undang Undang Nomor 17, 2004).
2. Target Penurunan Emisi
Target  penurunan  emisi  yang  dikenal  dengan  nama Quantified Emission  Limitation  and  Reduction  Objectives (QELROs)  yang  dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4 Protokol Kyoto adalah ketentuan pokok dalam Protokol Kyoto.  Emisi  GRK  menurut  Annex  A  Protokol  Kyoto  meliputi:  Carbon Dioxide  (CO2),  Methane  (CH4),  Nitrous  Oxide  (N2O),  Hydrofluorocarbon (HFC),  Perfluorocarbon  (PFC),  dan  Sulfurhexafluoride  (SF6).  Target penurunan  emisi  GRK  bagi  negara  pada  Annex  I  Konvensi  diatur  dalam Annex  B  Protokol  Kyoto.  Ketentuan  ini  merupakan  pasal  yang  mengikat bagi negara pada Annex I (Undang Undang Nomor 17, 2004).
3. Tanggung Jawab Bersama Yang Di Bedakan
Kewajiban  bersama  antara  negara  industri  yang  termasuk  pada Annex  I  dengan  negara  berkembang  disesuaikan  dengan  prinsip  tanggung
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1071
jawab bersama yang dibedakan. Hal ini  dijabarkan dalam Pasal 10 dan 11 Protokol Kyoto. Pasal 10 merupakan penekanan kembali kewajiban tersebut tanpa komitmen baru bagi Para Pihak, baik negara industri maupun negara berkembang  seperti  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Konvensi  Perubahan Iklim. Pasal 11 menekankan kewajiban negara industri yang menjadi Pihak dalam  Protokol  Kyoto  serta  termasuk  pada  Annex  II  Konvensi  untuk menyediakan  dana  baru  dan  dana  tambahan,  termasuk  alih  teknologi untuk  melaksanakan  komitmen  Pasal  10  Protokol  Kyoto  (Undang  Undang Nomor 17, 2004).
4. Carbon Sink atau Penyerap Karbon
Protokol Kyoto memberikan izin kepada semua negara dalam Annex B untuk  memasuki  kegiatan  aforestasi  dan  reboisasi  sebagai  penyerap karbon.  Yang  dimaksud  dengan  penyerap  karbon  adalah  kawasan  yang secara  alami  menyerap  gas  rumah  kaca,  seperti  kawasan  hutan  yang menyerap  karbon  dioksida  dari  atmosfer  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  3.  Penghijauan  dapat  dianggap  sebagai  salah  satu  langkah  untuk mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca karena hutan secara alami dapat menyerap karbon dioksida (Telesetsky, 1999).

## 5. Bubbling Scheme
Pasal  4  Protokol  Kyoto  mengatur  mengenai  skema  bubbling  yang memungkinkan  sekelompok  negara  secara  bersama-sama  memenuhi kewajiban  kelompok  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  3  Protokol  Kyoto (Telesetsky,  1999).  Dengan  menggunakan  bubbling  scheme,  negara-negara anggota Eropean Union dapat berbagi sesama mereka dalam melaksanakan kewajiban  mengurangi  emisi  European  Union  yang  8%  tersebut.  Sehingga negara-negara  tertentu  melakukan  pengurangan  cukup  besar  sementara negara  lain  diperbolehkan  untuk  meningkatkan  emisinya.  Kepatuhan terhadap  regulatory  measures  yang  ditetapkan  di  dalam  protokol  diukur dengan  standard  tanggung  jawab  bersama.  Misalnya  jika  Prancis  setuju mengurangi  5%  tapi  kenyataannya  dia  hanya  mampu  mengurangi  4  %,
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1071
maka  European  Union  secara  keseluruhan  dianggap  gagal  memenuhi kewajiban pengurangan emisi sebesar 8% (Syihabuddin & Ruhaeni, 2022).
6. Mekanisme Kyoto
Mekanisme  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  komitmen  atau pencapaian  target  penurunan  emisi  oleh  negara-negara  Annex  I,  yang disebut  dengan  mekanisme  fleksibel  (Flexible  Mechanism)  yang  terdiri  dari (Charlena, 2020) :
a. Joint  Implementation (Pasal  6):  merupakan  kerjasama  sesama  negara Annex I dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca.
b. Clean  Development  Mechanism (Pasal  12):  mekanisme  yang  bertujuan untuk  membantu  negara  maju/industry  dalam  memenuhi  sebagian kewajibannya  untuk  menurunkan  emisi  GRK  serta  membantu  negara berkembang dalam upaya pembangunan berkelanjutan.
c. Emission  Trading (Pasal  17):  merupakan  bentuk  tukar  menukar  kredit emisi antar negara Annex I dalam memenuhi target mereka.
7. Kelembagaan Protokol Kyoto
Kelembagaan  dasar  Protokol  Kyoto  sebenarnya  sama  dengan kelembagaan  Konvensi  Perubahan  Iklim,  baik  yang  menyangkut  masalah administrative  maupun  legislative.  Bedanya  karena  implementasi  protokol akan  banyak  melibatkan  masalah  legal,  maka  diperlukan  kelembagaan baru  yang  akan  menangani  masalah-masalah  tersebut.  Lembaga-lembaga yang  berfungsi  melaksanakan  Protokol  adalah  COP/MOP  sebagai  lembaga tertinggi  pengambil  keputusan  Protokol  (Pasal  10-13);  Sekretariat  Protokol juga  berfungsi  sebagai  Sekretariat  Konvensi  melakukan  tugas-tugas administrasi  Protokol  (Pasal  14);  dan  Subsidiary  Body  for  Scientific  and Technological  Advice  (SBSTA),  sebagai  Badan  Pendukung  yang  memberi masukan  ilmiah  kepada  COP/MOP  untuk  membuat  keputusan  (Pasal  15) (Charlena, 2020).
8. Komitmen Para Pihak
Para  Pihak  untuk  mencapai  titik  puncak  emisi  gas  rumah  kaca secepat  mungkin  dan  melakukan  upaya  penurunan  emisi  secara  cepat melalui  aksi  mitigasi.  Mitigasi  GRK  merupakan  bentuk  intervensi  manusia yang  bertujuan  untuk  menurunkan  emisi  atau  meningkatkan  kemampuan untuk menyerap dan mengkonversi GRK (Wahyudi, 2016).

## Implementasi  Pengaturan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  Berdasarkan  Protokol Kyoto Di Indonesia

## Kebijakan Pengaturan Emisi Gas Rumah Kaca Di Indonesia
Dampak atau  efek dari  gas  rumah  kaca adalah  pemanasan  global  yang semakin  meningkat.  Hukum  lingkungan  internasional  mengatur  kegiatan  apa saja  yang  dapat  menjadi  solusi  bagi  negara-negara  dalam  melaksanakan kewajibannya dalam berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca. Dalam prisnip  hukum  lingkungan  internasional  seperti  prinsip due  diligence ini menentukan bahwa setiap pemerintah yang baik, hendaknya memasyarakatkan  ketentuan-ketentuan  hukum  administratif yang  mengatur tindakan-tindakan  publik  maupun  privat  demi  melindungi  negara  lain  dan lingkungan global (Al-Khawarizmi, 2012). Selain itu ada prinsip Transboundary Co-Operation In Causes Of Environmental Risk yang menyebutkan bahwa setiap negara  harus  bekerja  sama  dengan  negara  lain,  dalam  hal  penanggulangan pencemaran lintas batas Negara (Al-Khawarizmi, 2012).
Prinsip-prinsip tersebut membuat pengaturan secara jelas bahwa semua langkah  yang  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara. Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  dunia,  selaknya  menuangkan prisnip-prinsip  hukum  lingkungan  secara  global  ke  dalam  peraturan  negara yang  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Sejak  awal  Pemerintah Indonesia  telah  meratifikasi Konvensi  Perubahan  Iklim  melalui  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1994  tentang  Pengesahan United  Nations  Framework
Convention on Climate Change ( Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa  tentang  Perubahan  Iklim)  dan  termasuk  dalam  negara  Non-Annex  I. Dengan  demikian  Indonesia  secara  resmi  terikat  dengan  kewajiban  dan memiliki  hak  untuk  memanfaatkan  berbagai  peluang  dukungan  yang ditawarkan UNFCCC atau Kerangka Kerja PBB dalam upaya mencapai tujuan konvensi tersebut (Knowledge Center Perubahan Iklim, 2017).
Selanjutnya,  Desember  Tahun  2004,  Indonesia  pada  akhirnya meratifikasi  Protokol  Kyoto  melalui  Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2004 Tentang  Pengesahan Kyoto  Protocol  to  the  United  Nations  Framework Convention  on  Climate  Change (Protokol  Kyoto  atas  Konvensi  Kerangka  Kerja Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Tentang  Perubahan  Iklim)  dan  menindaklanjuti ratifikasi  Protokol  Kyoto  dengan  berbagai  upaya,  diantaranya  membentuk institusi  seperti  DNA  ( Desagnated  National  Authority )  dengan  kordinator  dari Kementrian  Lingkungan  Hidup.  Negara-negara  yang  meratifikasi  protokol  ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima GRK atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau  menambah  emisi  gas-gas  tersebut,  yang  telah  dikaitkan  dengan pemanasan global (Fattah, 2013).
Selain  itu  komitmen  Indonesia  diwujudkan  dalam  menandatangani Perjanjian Paris pada tanggal 22 April 2016 dan meratifikasinya pada tanggal 31  Oktober  2016  melalui  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2016  Tentang Pengesahan Paris  Agreement  to  the  United  Nations  Framework  Convention  on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Zuhir, et al., 2017).
Selain  komitmen  indonesia  dalam  meratifikasi  ke  tiga  kerangka  kerja tersebut,  adapula  kebijakan-kebijakan  yang  ditetapkan  dalam  bentuk peraturan perundang-undangan seperti peraturan presiden, peraturan tingkat menteri. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca  yang  bertujuan  untuk  menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca  sebesar  26%
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1071
dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (Peraturan Presiden Republik  Indonesia,  2011  ).  Pada    Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2011 Tentang  Penyelenggaraan  Inventarisasi  Gas  Rumah  Kaca  Nasional,  Indonesia dengan  meratifikasi  Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa mengenai  Perubahan  Iklim,  ikut  aktif  bersama-sama  dengan  anggota masyarakat  internasional  lainnya  dalam  upaya  mencegah  meningkatnya konsentrasi  gas  rumah  kaca  di  atmosfer  (Peraturan  Presiden  Republik Indonesia, 2011).
Berikutnya  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  62  Tahun  2013  Tentang Badan  Pengelola  Penurunan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  Dari  Deforestasi, degradasi  hutan  dan  lahan  gambut  langkah-langkahnya  sama  dengan Peraturan  Presiden Nomor  61  Tahun  2011.  Selain  itu  ada  Peraturan  Presiden Nomor  98  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Nilai  Ekonomi  Karbon Untuk  Pencapaian  Target  Kontribusi  Yang  Ditetapkan  Secara  Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional dengan  kewajiban  Pemerintah  dalam  kontribusi  pengurangan  emisi  gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 o C (dua derajat celcius) hingga 1,5 0 soc (satu koma lima  derajat  celcius)  dari  tingkat  suhu  praindustrialisasi  (Peraturan  Presiden Republik Indonesia , 2021 ).
Dari  peraturan-peraturan  presiden  tersebut  sangat  jelas  bahwa  upaya pengurangan  gas  rumah  kaca  menjadi  komitmen  dan  tujuan  bagi  Indonesia. Selain  itu  pengurangan  gas  rumah  kaca  bukan  hanya  menjadi  agenda Indonesia  akan  tetapi  negara-negara  lainnya  dalam  melaksanakan  peraturan yang  telah  disepakati  terkait  dampak  perubahan  iklim  yang  efeknya disebabkan oleh gas rumah kaca.
Adapula  kebijakan-kebijakan  pada  tingkat  menteri  seperti  dalam Kementerian  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  diantaranya  Peraturan Menteri    Kehutanan    No.P.68/Menhut-11/2008  tentang    Penyelenggaraan
Demonstration  Activities Pengurangan  Emisi  Karbon    dari    Deforestasi    dan Degradasi    Hutan.  Dalam    Permenhut    ini Demonstration    Activities pengurangan  emisi  karbon  dari  deforestasi  dan  degradasi  hutan  adalah pengujian    dan  pengembangan      metodelogis,      teknologi      dan      institusi pengelolaan      hutan      secara  berkelanjutan    yang    berupaya    untuk mengurangi  emisi  karbon (Syihabuddin & Ruhaeni, 2022).
Adapula Peratutran Menteri Kehutanan No.P.30/Menhut-II/2009 Tentang  Tata  Cara  Pengurangan  Emisi  dari  Deforestasi  dan  Degradasi  Hutan (REDD).  Peraturan  ini  mengatur  tata  cara  pelaksanaan  REDD,  termasuk persyaratan yang harus dipenuhi pengembang, verifikasi dan sertifikasi, serta hak  dan  kewajiban  pelaku  REDD.  Hingga  saat  ini  ketentuan  mengenai penetapan  tingkat  emisi  acuan  sebagai  pembanding  belum  ditetapkan. Berdasarkan  Permenhut  No  30  th  2009  REDD  adalah  semua  upaya pengelolaan  hutan  dalam  rangka  pencegahan  dan  atau  pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Diana, 2011).
Berikutnya  Permenhut  No.P.36/Menhut-II/2009  Tentang  Tata  Cara Perizinan  Usaha  Pemanfaatan  Penyerapan  dan/atau  Penyimpanan  Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Peraturan ini mengatur izin usaha REDD melalui penyerapan danpenyimpanan karbon. Di dalamnya juga diatur perimbangan  keuangan,  tata  cara  pengenaan,  pemungutan,  penyetoran  dan penggunaan  penerimaan  negara  dari  REDD.  Peraturan  ini  membedakan antara kegiatan penyerapan dan penyimpanan karbon di berbagai jenis hutan dan jenis usaha. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya REDD  sudah  dapat  dilaksanakan.  Petunjuk  Teknis  untuk  hal-hal  tertentu akan  diperlukan  untuk  menunjang  pelaksanaan  REDD  (Diana,  2011). Selanjutnya  ada  pula  terkait  Peraturan  dari  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  No.P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Mengurangi  Emisi  dari  Deforestasi  dan  Degradasi  Hutan,  Peran
Konservasi,  Pengelolaan  Berkelanjutan  Hutan  dan  Peningkatan  Stock  Karbon Hutan (Syihabuddin & Ruhaeni, 2022).
Peraturan-peraturan itu baik Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dapat  menjadi  acuan  dan  solusi  dalam  rangka  pencegahan  ataupun pengurangan  gas  rumah  kaca  serta.  Selain  itu  dapat  memberikan  akses dukungan  bagi  negara-negara  dalam  bekerjasama,  membentuk  suatu kebijakan  dan  regulasi  kedepannya  bahkan  menentukan  lanngkah-langkah apa yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang.

## Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Di Indonesia
Indonesia masuk dalam daftar sepuluh negara dengan emisi gas rumah kaca  terbesar  di  dunia.  Tercatat  emisi  gas  rumah  kaca  yang  dihasilkan  di Tanah Air sebesar 965,3 MtCO 2 e atau setara 2% emisi dunia. Mayoritas emisi gas  rumah  kaca  Indonesia  berasal  dari  sektor  energy  (Pusparisa,  2021). Persamalahan tersebut menjadi kepentingan Indonesia dalam meratifikasi baik Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim, Protokol Kyoto maupun Perjanjian Paris  sebagai  instrument  untuk  menangani  perubahan  iklim.  Tujuan  dari perjanjian  tersebut  akhirnya  ditransformasikan  kedalam  Undang-Undang Nasional Indonesia. Realisasi penurunan emisi gas rumah kaca mencapai 64,4 juta  ton  CO2  pada  2020.  Jumlah  itu  lebih  tinggi  dibandingkan  tahun sebelumnya yang sebesar 54,8 juta ton CO2, sekaligus target awal 58 juta ton CO2.  Realisasi  tersebut  dicapai  melalui  pemanfaatan  energi  baru  terbarukan (EBT) sebesar 53%, penerapan efisiensi energi 20%, penggunaan bahan bakar fosil  rendah  karbon  13%,  pemanfaatan  teknologi  pembangkit  bersih  9%,  dan kegiatan reklamasi pasca tambang 4% (Lidwina, 2021).
Indonesia  telah  menyatakan  komitmennya  pada Conference  of  Parties (COP)  15 tahun  2009  untuk  menurunkan  emisi  Gas  Rumah  Kaca  (GRK) sebesar 26% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% (jika mendapat bantuan internasional)  pada  tahun  2020.  Komitmen Indonesia  tersebut  diperkuat melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Republik Indonesia yang pertama pada bulan November 2016 dengan ditetapkannya
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1071
target unconditional sebesar  29%  dan  target conditional sampai  dengan  41% dibandingkan  skenario business  as  usual (BAU)  di  tahun  2030.  Secara nasional,  target  penurunan  emisi  pada  tahun 2030  berdasarkan  NDC  adalah sebesar 834 juta ton CO2e pada target unconditional (CM1) dan sebesar 1,081 juta ton CO2e pada target conditional (CM2). Untuk memenuhi target tersebut, secara  nasional  telah  dilakukan  berbagai  aksi  mitigasi  pada  semua  sektor oleh penanggung  jawab  aksi  mitigasi  (Direktorat  Jenderal  Pengendalian Perubahan Iklim, 2017).
Indonesia  sebagai  negara  pihak  yang  meratifikasi  Protokol  Kyoto  dapat memanfaatkan mekanisme dari protokol tersebut. Program Joint Implementation dan Emission  Trading tidak  bisa  dilaksanakan  negara berkembang seperti Indonesia dan hanya berlaku bagi sesama negara Annex I. Indonesia merupakan negara berkembang yang di sebut Kyoto Protocol sebagai salah  satu  non  annex  I  country  yang  bisa  menjalankan  skema  CDM  ( Clean Development  Mechanism ).  Skema  ini  juga  di  sebut  sebagai  MPB  (Mekanisme Pembangunan  Bersih)  di  mana  bila  pelaku  industri  di  Indonesia  bisa  turut andil  menurunkan  GRK  (gas  rumah  kaca),  maka  sejumlah  emisi  yang  bisa  di turunkan  bisa  di  claim  dalam  unit  CER  (certified  emission  reduction)  dan berharga antara 5 – 30 USD/ton CO2 eq yang berhasil di turunkan (Indonesia Environment & Energy Center, 2020).
Melalui    mekanisme    ini,    Indonesia  dapat    memperoleh    keuntungan dengan    hadirnya    proyek-proyek    ramah    lingkungan  dengan    biaya    yang relative    lebih    murah.    Selain    itu,    dalam    skema    CDM    tersebut    akan didapat    transfer    teknologi    dari    negara    maju    dengan    biaya  yang terjangkau,    yang    pada  akhirnya      akan      tercipta      pembangunan berkelanjutan.  CDM      merupakan      peluang  memperoleh  dana  luar  negeri untuk  mendukung  program-  program  yang  diprioritaskan,  yang  dengan demikian  akan menciptakan  lapangan  kerja  karena  adanya  investasi baru tersebut (Syihabuddin & Ruhaeni, 2022).
Implementasi  dari  CDM  ini  membutuhkan  aksi  nyata  dari  pemerintah Indonesia  dan  tentunya  bantuan  dari  Internasional.  Dalam  sektor  energi, Indonesia  masih  ketergantugan  terhadap  penggunaan  sumber  energi  fosil yaitu  batu  bara.  Pada  COP26  kemarin  pemerintah  Indonesia  menyatakan kesiapannya untuk keluar dari bisnis PLTU, bahkan dengan target yang lebih ambisius. Bila sebelumnya ditargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu  bara  yang  akan  dipensiunkan  hingga  2030  sebesar  1  Giga  Watt  (GW) berdasarkan  rencana  PT  PLN  (Persero)  atau  bahkan  5,5  GW  seperti diungkapkan  Menteri  Keuangan,  Sri  Mulyani  Indrawati,  kini  Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahkan menargetkan dengan jumlah yang  lebih  besar  yaitu  dengan  menyebut  sekitar  9,2  GW  PLTU  batu  bara ditargetkan  dapat  diberhentikan  lebih  awal  sebelum  2030  (Syihabuddin  & Ruhaeni, 2022).
Pada  penerapannya,  CDM  disebut  gagal  terlaksana  secara  efektif  di bawah  Protokol  Kyoto.  Terdapat  beberapa  alasan  dan  keadaan  yang mendukung  pernyataan  tersebut  seperti  adanya  CERs  palsu,  yang  berarti pada  dasarnya  proyek  CDM  yang  diajukan  tidak  mengurangi  emisi  karbon, pembayar pajak (atau pihak yang mendanai proyek) membayar miliaran dolar untuk perusahaan swasta yang tidak berkualitas dalam melaksanakan proyek, meningkatnya  jumlah  pialang  (perantara  jual  beli  atau  broker)  dan  konsultan karbon  (International  Rivers,  2012).  Selain  itu  Transfer  teknologi  dari  negara maju  sebagai  negara  yang  berperan  penting  untuk  pelaksanaan  CDM  di Indonesia masih kurang. Bahkan menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, pendanaan  teknologi  yang  dilakukan/dijanjikan  negara  maju  kepada  negara berkembang  sebesar  1  Milyar  USD  per-tahun  tidak  turun  (Syihabuddin  & Ruhaeni, 2022).
Hingga akhirnya hal tersebut menyebabkan ketidakefektifan mekanisme ini,  sehingga  harus  ditinggalkan  atau  diperbaiki  lagi  sistemnya  agar  dapat menunjang dan berlaku efektif. Pada akhirnya Protokol Kyoto dan mekanisme fleksibel  yang  dikenal  dengan Clean  Development  Mechanism atau  Mekanisme
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1071
Pembangunan  Bersih  memang  ditinggalkan  karena  dinilai  tidak  berjalan sebagaimana mestinya dan menimbulkan dampak negatif (tidak efektif) (Jane, et al., 2018).
Selain itu Indonesia telah melakukan berbagai upaya menurunkan emisi yang  memengaruhi  pemanasan  global.  Misalnya,  program  penurunan  emisi dari  deforestasi  serta  perusakan  hutan,  perbaikan  manajemen  gambut, pencegahan kebakaran, dan program campuran minyak nabati 30% dan 60% untuk  biodiesel  (B30  dan  B60)  (Media  Indonesia  (Dok.  Humas  KLHK),  2019). Melalui  Program  REDD+,  Indonesia  memanfaatkan  program  tersebut  karena Hutan  di  Indonesia  memegang  peranan  strategis  dalam  mitigasi  dan  adaptasi perubahan  iklim.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  REDD+  yang  telah aktif  berperan  dalam  negosiasi  terkait  hutan  dan  REDD+.  Kegiatan  REDD+ merupakan  aksi  yang  dapat  diukur  atau  hasilnya  dinyatakan  sebagai pengurangan  atau  penghindaran  emisi/peningkatan  stok  karbon  (Knowledge Center Perubahan Iklim, 2017).
Indonesia  telah  melakukan  berbagai  hal  penting  dalam  fase  persiapan, fase  transisi,  dan  sekarang  menjelang  fase  implementasi  penuh  REDD+. Sejumlah perangkat arsitektur dan infrastruktur telah dibangun dan sebagian lainnya  dalam  proses  pengembangan.  Instrumen  itu  antara  lain  mencakup Strategi Nasional REDD+, Forest Reference Emission Level (FREL), Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), National Forest Monitoring System, Funding Instrument, dan Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards (SIS) REDD+ serta progres  di  tingkat  provinsi,  maupun  inisiatif  terkait  lainnya  (level Demonstration  Activity/project,  oleh  swasta,  dan  inisiatif  masyarakat  lokal) (Knowledge Center Perubahan Iklim, 2017).
Indonesia  mempunyai  Luas  mencapai  hampir  60%  luas  daratan Indonesia,  menjadi  kewenangan  Departemen  Kehutanan.  Meningkatnya kebutuhan  lahan  akibat  peningkatan  jumlah  penduduk,  desentralisasi, pertumbuhan  ekonomi  dan  kepentingan  pembangunan  sektor  lain  seperti pertanian,  perkebunan,  perumahan,  pekerjaan  umum,  dll,  telah  menekan
kualitas  sumber  daya  hutan  dan  luasan  kawasan  hutan  tersebut.  Kondisi  di atas  sering  kali  berbenturan  dengan  upaya  mitigasi  perubahan  iklim  melalui pengurangan  emisi  dari  deforestasi  dan  degradasi  hutan  (REDD).  Oleh karenanya,  koordinasi,  komunikasi  dan  sinergi  dalam  berbagai  aspek menyangkut  kegiatan  pembangunan  dan  mitigasi  perubahan  iklim  sektor kehutanan di level nasional dan sub nasional (provinsi dan kabupaten) harus terus menerus dilaksanakan (Diana, 2011).
Melalui skema REDD sektor kehutanan diharapkan mampu menurunkan  emisi  karbon  14%.  Masalahnya  target  kualitatif  ini  yang dijadikan  basis  kebijakan  tidak  disertai  perhitungan  yang  akurat  serta landasan ilmiah yang solid sehingga masa depan ekonomi kehutanan menjadi tidak jelas, dimana posisi Indonesia yang bukan negara Annex 1 dan memiliki luasan  hutan  terbesar  ke  2  di  dunia  setelah  Brazil,  tapi  justru  di  tingkat internasional  menjadi  penyumbang  emisi  terbesar  ke  4  setelah  Amerika Serikat,  Cina  dan  Uni  Eropa,  adalah  fenomena  yang  patut  dicermati  dengan seksama (Diana, 2011).
Dengan  telah  terbentuknya  3  (tiga)  produk  hukum  Permenhut No.P.68/Menhut-II/2008, Permenhut No.P.30/Menhut-II/2009 dan Permenhut  No.P.36/Menhut-II/2009  maka  pada  dasarnya  REDD  di  tingkat kabupaten,  provinsi  dan  nasional,  seharusnya  sudah  dapat  dilaksanakan. Namun  pada  kenyatannya  tiga  peraturan  Menteri  Kehutanan  itu  bukanlah undang-undang  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Selain  itu  Pemerintah juga berkomitmen menjaga hutan agar dapat berpartisipasi dalam mekanisme perdagangan  karbon  (REDD).  Walaupun  telah  berkomitmen  melalui  berbagai persiapan  regulasi  dan  keembagaan,  Indonesia  juga  dalam  keadaan  darurat Protokol Kyoto. Lingkaran perseteruan berbagai kepentingan terjadi, misalnya antar  institusi  pemerintahan.  Peningkatan  perekonomian  berhadapan  dengan kepentingan  pelestarian  fungsi  lingkungan.  Perseteruan  ini  setidaknya melibatkan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dengan  Kementerian  ESDM,
Kehutanan,  Perkebunan  dan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal.  (Diana, 2011).
Setelah  disinggung  di  atas  bahwa  Indonesia  mempunyai  komitmen dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan  41%  dengan  bantuan  internasaional  pada  tahun  2020,  sehingga memberikan  peran  serta  tantangan  dalam  mengurangi  dampak  dari perubahan  iklim.  Akan  tetapi  nyatanya,  Walaupun  tidak  semua  ketentuan- ketentuan yang terkandung dalam protokol dapat diharmonisasikan ke dalam hukum  nasional,  Indonesia  sebagai  negara  pihak  peserta  konvensi  memiliki andil  yang  cukup  baik  dalam  merespon  dalam  melakukan  upaya penyelamatan  dan  pelestarian  lingkungan.  Berakhirnya  batas  waktu  yang disepakati  dalam  pelaksanaan  Protokol  Kyoto  pada  tahun  2012  kemarin,  dan munculnya ketentuan REDD ( Reducing Emission for Degradation Deforestation ) sebagai  kelanjutan  dari  protokol  tidak  menyurutkan  Indonesia  melakukan upaya penurunan emisi (Setyaningrum, 2015).

## KESIMPULAN
Protokol  Kyoto  merupakan  insturment  legal  dari  Konvensi  Perubahan Iklim  dalam  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  di  atmosfer.    Materi    pokok yang  terkandung dalam Protokol Kyoto 1997 meliputi definisi Protokol Kyoto, kebijakan  dan  target  penurunan  emisi,  komitmen  para  pihak,  prinsip tanggung  jawab  bersama  yang  dibedakan,  kelembagaan,  dan  mekanisme dalam pengurangan emisi gas rumah kaca serta program kerja. Implementasi Protokol  Kyoto  di  Indonesia  tidak  lain  karena  Indonesia  merupakan  negara pihak  dari  perjanjian  itu  dan  terikat  untuk  melaksanakan  ketentuan  di dalamnya.  Dampak  negatif  dari  adanya  perubahan  iklim  membuat  Indonesia melakukan  tindakan  dalam  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca.  Beberapa tindakan  itu  di  impelementasikan  melalui  program  kerja  dengan Clean Development  Mechanism dan  program  REDD  ( Reducing  Emissions  from Deforestation and Forest Degradation).
Akan  tetapi  Implementasi  dari  Protokol  Kyoto  1997  di  Indonesia  masih belum  optimal  dan  kurang  efektif,  hal  tersebut  dikarenakan  adanya  CERs palsu, pembayar pajak yaitu perusahaan swasta yang tidak berkualitas dalam melaksanakan  proyek,  meningkatnya  jumlah  pialang  serta  transfer  dana  dan teknologi  dari  negara  maju  sebagai  negara  yang  berperan  penting  untuk pelaksanaan CDM di Indonesia masih kurang. Melalui program REDD terdapat koordinasi  yang  kurang  antara  level  nasional  dan  sub  nasional  menjadi penghambat  proyek  tersebut  serta  produk  hukum  yang  telah  dibuat  tidak efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Albritton,  D.  &  Filho  ,  L.  M.,  2001. "Technical  summary"  Climate  change, New York: United Nations.
Al-Khawarizmi,  D.  A.,  2012. Prinsip-Prinsip  Hukum  Lingkungan  Internasional.
[Online]
Available  at:  Https://Www.Negarahukum.Com/Prinsip-Prinsip-Hukum- Lingkungan- Internasional.HtmlHttps://Www.Negarahukum.Com/Prinsip-Prinsip- Hukum-Lingkungan-Internasional.Html [Accessed 12 April 2022].
Charlena,  2020.  Protokol  Kyoto  Untuk  Mengurangi  Emisi  Gas  Rumah  Kaca (GRK).  In:  R.  Sutamihardja,  ed. Perubahan  Lingkungan  Global. Jakarta: Elsas, Elsas, , p. 150.
DeSombre, E., 2006. Global Environmental Institutions. London : Rutledge.
Diana, N. E., 2011. Ketidakefektivan  Implementasi Protokol  Kyoto Di  Indonesia (Tinjauan Dari Sektor Kehutanan, Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta. Direktorat  Jenderal  Pengendalian  Perubahan  Iklim,  2017. Kontribusi Penurunan Emisi GRK Nasional, Menuju NDC 2030. [Online] Available  at:  http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3150-kontribusi- penurunan-emisi-grk-nasional,-menuju-ndc-2030.html
[Accessed 30 Mei 2022].
Fattah,  V.,  2013.  Pengaturan  Dan  Tanggungjawab  Negara  Terhadap  Global Warming  Dalam  Protokol  Kyoto  1997. Fiat  Justitia  Jurnal  Ilmu  Hukum, 7(1), pp. 90-101.
Hakim, R., 2007. Prinsip Dasar Kebijakan Bagi Protokol Kyoto. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara.
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1071
Harmoni, A., 2005. Dampak Sosial Ekonomi Perubahan Iklim. Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma.
Harris,  P.  G.,  1999.  Common  But  Differentiated  Responsibility:  The  Kyoto Protocol  And  United  States  Policy. New  York  University  Environmental Law Journal, 7(1), pp. 27-48.
Indonesia  Environment  &  Energy  Center,  2020. Training  Clean  Development Mechanism (CDM). [Online] Available at: https://environment-indonesia.com/articles/training- clean-development-mechanism-cdm/
[Accessed 22 April 2022].
International  Rivers,  2012. Trading  in  Fake  Carbon  Credits:  Problem  with  the
Clean Development Mechanism (CDM). [Online]
Available  at:  https://archive.internationalrivers.org/resources/trading- in-fake-carbon-credits-problems-with-the-clean-development- mechanism-cdm-2650
[Accessed 23 April 2022].
Iriani, M.L., 2022. The Energy Transition Dilemma in European Union (EU) Region). Jurnal Dinamika Global, 7(1), 122-135. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika- global/article/view/980/335
Jane, H., Gianova, G., Firdaus, L. & Reinhard, Z., 2018. Permasalahan Dalam Pelaksaan Tiga Mekanisme Fleksibel Dalam Protokol Kyoto. Bina Hukum Lingkungan, 3(1), pp. 13-33.
Knowledge  Center  Perubahan  Iklim,  2017. Komitmen  Indonesia  Dalam Pengendalian Perubahan Iklim. [Online] Available at: http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat- perubahan-iklim/komitmen-indonesia [Accessed 12 April 2022]. Knowledge Center Perubahan Iklim, 2017. REDD+. [Online] Available  at:  http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/redd [Accessed 23 April 2022].
Lidwina,  A.,  2021. Realisasi  Penurunan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  Lebihi  Target
2020. [Online] Available at:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/09/realisasi- penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-lebihi-target-2020
[Accessed 22 April 2022].
Media  Indonesia  (Dok.  Humas  KLHK),  2019. Indonesia  Komitmen  Penuhi Implementasi Paris Agreement. [Online]
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1071
Available at:
https://mediaindonesia.com/humaniora/277874/indonesia-komitmen- penuhi-implementasi-paris-agreement [Accessed 23 April 2022].
Momongan, J. F., Gosal, P. H. & Kumuru, V. A., 2017. Efektivitas Jalur Hijau Dalam  Menyerap  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  Di  Kota  Manado. Jurnal Spasial : Perencanaan Wilayah Dan Kota, 4(1), pp. 36-43.
Mulyana, A. & Wirahadikusumah, R. D., 2017. Analisis Konsumsi Energi dan Emisi  Gas  Rumah  Kaca  pada  Tahap  Konstruksi  Studi  Kasus  : Konstruksi  Jalan  Cisumdawu. Jurnal  Teoretis  dan  Terapan  Bidang Rekayasa Sipil, Vol. 24, No. 3, 2017, Hlm. 269., 24(3), pp. 269-280.
Murdiyarso, D., 2003. Protokol Kyoto Implikasi bagi Negara Berkembang. Bogor: Kompas.
Peraturan Presiden Republik Indonesia , 2021 . Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi  Karbon  Untuk  Pencapaian  Target  Kontribusi  Yang  Ditetapkan Secara  Nasional  Dan  Pengendalian  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  Dalam Pembangunan Nasional, s.l.: s.n.
Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2011 . Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, s.l.: s.n.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia,  2011. Tentang  Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, s.l.: s.n. Perserikatan  Bangsa  -  Bangsa,  2017. Apa  Itu  Perubahan  Iklim?. [Online] Available  at:  https://indonesia.un.org/id/172909-apa-itu-perubahan- iklim
[Accessed 28 Mei 2022].
Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  2000. Pasal  2  Konvensi  Kerangka  Kerja Perubahan Iklim, New York: United Nations.
Pitaloka,  D.,  2021.  Implemetasi  Hukum  Lingkungan  Internasional  Dalam Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Kompilasi Hukum , 6(2), pp. 75-87. Pusparisa,  Y.,  2021. 10  Negara  Penyumbang  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  Terbesar
Diakses. [Online] Available at:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/16/10-negara- penyumbang-emisi-gas-rumah-kaca-terbesar
[Accessed 22 April 2022].
Sari,  S.  &  Nirmala,  M.P.  (2019).  Kerjasama  Indonesia-Uni  Eropa  dalam Mengoptimalkan  Implementasi  Reducing  Emissions  from  Deforestation and  Forest  Degradation  (REDD+):  Studi  Kasus  Hutan  Ulu  Masen  Aceh Tahun 2013-2017. Jurnal Dinamika Global, 4(2), 249-268. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika- global/article/view/133
Setyaningrum,  W.,  2015.  Analisis  Yuridis  Implementasi  Protokol  Kyoto  Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. Jurnal Komunikasi  Hukum, 1(2), pp. 185-198.
Sugiyono,  2011. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Dan  R&D. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono,  2014. Cara  Mudah  Menyusun  :  Skripsi,  Tesis  dan  Disertasi. Bandung: Alfabeta.
Susanta,  G.  &  Sutjahjo,  H.,  2007. Akankah  Indonesia  Tenggelam  Akibat Pemanasan Global ?. Jakarta : Penebar Plus. Syihabuddin,  M.  &  Ruhaeni,  N.,  2022. Emisi  Gas  Rumah  Kaca  Berdasarkan The Kyoto Protocol Of 1997 Dan Implementasinya Di Indonesia. Bandung, Universitas Islam Bandung.
Telesetsky,  A.,  1999.  The  Kyoto  Protocol. Ecology  Law  Quarterly, 26(4),  pp. 797-813.
Undang  Undang  Nomor  17,  2004. Pengesahan  Kyoto  Protocol  To  The  United Nations Framework Convention On Climate Change , s.l.: s.n. United  Nations  Global  Marketplace,  2022. About  UNFCCC. [Online]
Available
at: https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UNFCCC [Accessed 19 April 2022].
Wahyudi, J., 2016. Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca. Jurnal Litbang , XII(2), pp. 104-112.
Wijoyo, S. & Efendi, A., 2017. Hukum Lingkungan Internasional, Edisi Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.
Zuhir,  M.  A.,  Nurlinda,  I.  & Imami,  A.  A.  D.,  2017.  Indonesia  Pasca  Ratifikasi Perjanjian  Paris  2015;  Antara  Komitmen  Dan  Realitas. Jurnal  Bina Hukum Lingkungan, 1(2), pp. 231-248.