## KINERJA WILAYATUL HISBAH DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH
Oklin Riinan Winowoda¹, Akmal Quddus²
Institut Pemerintahan Dalam Negeri¹, Pemerintah Kota Banda Aceh² Email: oklinwinowoda02@gmail.com, akmalquddus12@gmail.com²

## ABSTRACT
Aceh Province carries out special autonomy, in the context of implementing Islamic law, it is stated in the form of the Special Region of Aceh Law called Qanun. The kaffah application of Islamic  law  means  that  the  local  government  will  enforce  the  laws  correctly  and  firmly against all Acehnese who violate Islamic law. The institution established to enforce Islamic law  in  Aceh  is  the  Wilayatul  Hisbah  (Sharia  Police)  which  has  great  responsibility  in implementing Islamic law. Considering that the implementation of Islamic law in Banda Aceh City has not been optimal, the performance of Wilayatul Hisbah must be extra to improve the implementation of Islamic law in Banda Aceh City. For this reason, the purpose of this study is to find out how the performance of Wilayatul Hisbah in the Implementation of Islamic Law in Banda Aceh City Aceh Province . The research uses descriptive qualitative methods with an inductive  approach.  Data  collection  techniques  using  observation,  documentation, interviews.  Data  analysis  techniques  using  data  reduction,  data  display/data  presentation, conclusion drawing/verification. The results of this study are the performance of  Wilayatul Hisbah  in  the  implementation  of  Islamic  law  has  been  going  well  but  there  are  several inhibiting  and  supporting  factors  in  its  implementation,  including  the  lack  of  public understanding  about  existing  laws  or  regulations,  lack  of  personnel/human  resources,  the existence of a Qanun that is not yet clear in providing legal action/sanctions to violators of the  Qanun,  facilities  and  infrastructure  as  well  as  the  Civil  Service  Police  Unit  Office  and Wilayatul Hisbah City of Banda Aceh are inadequate, while the factors The supporters are the socialization, the sanctions given to violators who are firm in accordance with the Qanun, the support  provided by the community, the ulama,  traditional leaders,  local governments, stakeholders,  council  members,  officials  and  related  institutions  who  care  about  the implementation of Islamic law in Banda City. Aceh.
Keywords: Performance, Wilayatul Hisbah, Implementation

## ABSTRAK
Provinsi  Aceh  melaksanakan  otonomi  khusus,  dalam  rangka  pelaksanaan  hukum  Islam dituangkan  dalam  bentuk  Undang-undang  Daerah  Istimewa  Provinsi  Aceh  yang  disebut Qanun .  Penerapan  hukum  Islam  secara  kaffah  berarti  pemerintah  daerah  akan menegakkan  hukum-hukum  dengan  benar  dan  tegas  terhadap  semua  masyarakat  Aceh yang melanggar hukum Islam. Institusi yang didirikan untuk menegakkan syariat Islam di Aceh adalah Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah) yang memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan  syariat  Islam.  Mengingat  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Kota  Banda  Aceh belum  optimal,  maka  kinerja Wilayatul  Hisbah harus  ekstra  untuk  meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di  Kota  Banda  Aceh  Provinsi  Aceh.  Dalam  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif
deskriptif  dengan  pendekatan  induktif.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan observasi,  dokumentasi,  wawancara.  Teknik  analisis  data  dengan  menggunakan  Reduksi data, Display data/Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.Hasil dari penelitian ini yaitu kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam sudah berjalan dengan baik namun terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum atau peraturan yang ada, kurangya  personil/sumberdaya  manusia,  adanya Qanun yang  belum  jelas  dalam memberikan  tindakan  hukum/sanksi  kepada  pelanggar Qanun tersebut,  Fasilitas  sarana dan prasarana serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh  yang  tidak  memadai,  sedangkan  faktor  pendukungnya  adalah  adanya  sosialisasi, sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang tegas sesuai dengan Qanun , dukungan yang diberikan  oleh  masyarakat,  para  ulama,  tokoh  adat,  pemerintah  daerah,  stakeholder, anggota dewan, pejabat dan lembaga yang terkait yang peduli dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.
Kata kunci: Kinerja, Wilayatul Hisbah, Pelaksanaan

## PENDAHULUAN
Pemberian otonomi khusus Aceh ini  diberikan  dalam  bentuk  keagamaan, hal  ini  disebabkan  oleh  adanya kenyataan  sejarah  yang  menunjukkan salah  satu  ciri  khas  yang  dimiliki  oleh masyarakat  Aceh  yaitu  perjuangan panjang  rakyat  Aceh  yang  dengan semangat  juang  tinggi  dalam  memper- juangkan sekaligus merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.  Kekuatan  tersebut  berasal dari  pedoman  hidup  masyarakat  Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang  ada  dalam  syariat  Islam  di  semua segi  kehidupannya,  sehingga  pedoman hidup  yang  berdasarkan  syariat  Islam itulah yang dapat dijadikan dasar sebagai pedoman  hidup  dalam  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  yang  masih diterapkan oleh masyarakat Aceh sampai saat ini.
Provinsi  Aceh  melaksanakan otonomi khusus, dalam rangka pelaksanaan  hukum  Islam  dituangkan dalam  bentuk  Undang-undang  Daerah Istimewa  Provinsi  Aceh  yang  disebut Qanun .  Pemerintah  Aceh  telah  banyak
merumuskan  peraturan  daerah  dan larangan  dalam  rangka  pelaksanaan hukum Islam di Aceh.
Pemerintah  sangat  mendukung aspirasi  masyarakat  Aceh  dengan menerapkan  syariat  Islam  yang  sangat ketat  di  tanah  Serambi  Mekkah. Penerapan  hukum  Islam  secara  kaffah berarti pemerintah daerah akan menegakkan  hukum-hukum  dengan benar  dan  tegas  terhadap  semua masyarakat Aceh yang melanggar hukum Islam.  Institusi  yang  didirikan  untuk menegakkan syariat Islam di Aceh adalah Wilayatul  Hisbah (Polisi  Syariah)  yang memiliki  tanggung  jawab  besar  dalam pelaksanaan syariat Islam.
Majelis  Permusyawaratan  Umum (MPU)  sebagai  lembaga  independen memberikan  pendapat  dan  kritik  bagi aparat  penegak  hukum  Islam Wilayatul Hisbah dalam  menjalankan  tugasnya. Wilayatul Hisbah juga bertanggung jawab memberikan  sosialisasi  larangan  terkait hukum  Islam  kepada  masyarakat, menangkap  dan  memberikan  sanksi orang-orang  yang  melanggar  hukum Islam.
Jurnal Media Demokrasi – Vol. 3 No. 2, Oktober 2021: 44 - 63
Wilayatul  Hisbah dipimpin  oleh kepala  satuan  yang  bertanggung  jawab kepada  gubernur  melalui  sekretaris daerah.  Secara  umum, Wilayatul  Hisbah adalah  lembaga  yang  dibentuk  oleh pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah. Wilayatul  Hisbah memiliki kekuasaan  untuk  mengawasi  jalannya hukum  syariah  dan  dengan  tegas memberantas  kejahatan.  Dan  mereka yang wajib memberikan informasi untuk membantu mereka yang membutuhkan.
Masalah Wilayatul  Hisbah adalah masalah  lama  di  dunia  Islam.  Namun masalah Wilayatul Hisbah merupakan hal baru  di  Aceh.  Pertama  memakan  waktu yang lama, karena sejak berdirinya  Kota Madinah  oleh  Nabi  Muhammad  SAW, pengawasan pemerintah atau pelaksanaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap  syariat  Islam  padahal  saat  itu sudah dilakukan. Walaupun hisbah pada masa  itu  hanya  pengawasan  pasal. Kedua,  pengawasan  pemerintah  atau otoritas  dikatakan  baru  di  Aceh,  karena munculnya  lembaga Wilayatul  Hisbah merupakan  hasil  dari  keinginan  untuk menerapkan  syariat  Islam  di  Aceh,  dan lembaga Wilayatul Hisbah sangat diperlukan  untuk  pembentukan  hukum Islam secara penuh di Provinsi Aceh.
Kota Banda Aceh sebagai ibukota dari  provinsi  Aceh  menjadi  model  kota madani yang sejalan dengan visinya yaitu mewujudnya  Kota  Banda  Aceh  yang gemilang  dalam  bingkai  syariah.  Untuk mewujudkan  visinya  Pemerintah  Kota Banda Aceh seharusnya mampu menjadi contoh  yang  baik  dalam  melaksanakan syariat  Islam  kepada  kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh.
Penegakan  syariat  Islam  di  Kota Banda Aceh masih bisa dikatakan belum
optimal,  hal  ini  dibuktikan  oleh penegakan syariat Islam yang  terkadang dilaksanakan  secara  ketat  dengan melakukan  banyak  razia  penegakan syariat  Islam.  Hanya  saja  pada  waktu yang lainnya, pengawasan dan penegakan  syariat  Islam  terkesan longgar  karena  kurangnya  razia  yang dilakukan  oleh Wilayatul  Hisbah ,  hal  ini menyebabkan banyak pelanggaran-
pelanggaran  yang  terjadi  di  tengah masyarakat.
Berdasarkan  data  yang  ada, jumlah  masyarakat  yang  melanggar syariat  Islam  di  Kota  Banda  Aceh  pada Tahun  2016  berjumlah  32  orang,  pada tahun  2017  konstan  yaitu  32  orang. Namun  pada  tahun  2018  terjadi penurunan  jumlah  pelanggar  sebanyak tiga  orang  menjadi  29  orang  dan  pada tahun  2019  mengalami  penurunan sebanyak  dua  belas  orang  dari  tahun 2018 sehingga menjadi 17 orang.
Menyikapi masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran  syariat  Islam dalam kehidupan bermasyarakat di Kota
Banda  Aceh  khususnya  mengenai kewajiban  seseorang  memakai  busana Islami  menjadikan  pelaksanaan  syariat Islam di Kota Banda Aceh belum mampu dikatakan  berhasil,  oleh  karena  itu pemerintah  Kota  Banda  Aceh  harus mengevaluasi  kinerja  yang  dilakukan Wilayatul  Hisbah ketika  melakukan penegakan  syariat  Islam  di  Kota  Banda Aceh dalam penegakan Qanun .
Mengingat  pelaksanaan  syariat Islam di Kota Banda Aceh belum optimal, maka  kinerja Wilayatul  Hisbah harus ekstra  untuk meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Untuk meningkatkan  kinerja Wilayatul  Hisbah di  Kota  Banda  Aceh  perlu  adanya  kajian yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan
evaluasi  kedepannya  bagi Wilayatul
Hisbah di  Kota  Banda  Aceh  agar kedepannya Wilayatul  Hisbah menjadi lebih  baik  lagi  di  mata  masyarakat  Aceh dan Kota Banda Aceh khususnya.
Berdasarkan latar belakang permasalahan  diatas,  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  yang membahas  mengenai  kinerja Wilayatul Hisbah di  Kota  Banda  Aceh: “Kinerja Wilayatul  Hisbah Dalam  Pelaksanaan Syariat  Islam  di  Kota  Banda  Aceh Provinsi Aceh” .

## KAJIAN PUSTAKA

## Kinerja
Suatu  organisasi  didirikan  agar mempunyai  tujuan  tertentu  yang  harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap  organisasi  dipengaruhi  oleh perilaku  organisasi.  Salah  satu  aktivitas yang  paling  biasa  di  lakukan  dalam organisasi  adalah  menilai  kinerja  para pegawai,  yang  bagaimana  ia  melakukan segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan sesuatu peranan dalam organisasi. Pengertian kinerja menurut Stephen  Robbins  yang  diterjemahkan oleh  Harbani  Pasolong  “Kinerja  adalah hasil  evaluasi  terhadap  pekerjaan  yang dilakukan  oleh  karyawan  dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya,”  (Pasolong,  2007:176). “Kinerja  ialah  suatu  keadaan  yang berkaitan  dengan  kesuksesan  sebuah organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya  yang  dapat  dihitung  dari tingkat produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan
akuntabilitas (Tangkilisan, 2005:178)”.
Menurut  kinerja  yang  didefinisi- kan  oleh  Moeheriono  (2012:95)  yaitu
“Kinerja  atau performance adalah gambaran kualitas dari realisasi rencana kebijakan  untuk  mencapai  sasaran, tujuan,  visi  dan  misi  organisasi  yang dituangkan melalui perencanaan
strategis  suatu  organisasi.”  (Abdullah, 2014:3). Kinerja adalah pendapatan yang dihasilkan  dari  pekerjaan  fungsi  atau indikator  suatu  pekerjaan  atau  suatu profesi dalam kurun waktu tertentu”.
Edy  Sutrisno  (2010:172)  menyimpulkan “kinerja  merupakan  hasil  dai  kualitas, kuantitas,  waktu  kerja  dan  kerjasama karyawan  untuk  mencapai  tujuan  yang ditetapkan oleh organisasi”.
Uraian di atas dapat menegaskan bahwa  kinerja  karyawan  merupakan perbandingan  pekerjaan  dilakukan  oleh karyawan  sesuai  standar  yang  telah ditentukan.  Kinerja  juga  mengacu  pada hasil yang dicapai oleh seseorang, dalam organisasi  berdasarkan  tanggung  jawab yang  diberikan  kepadanya,  baik  secara kuantitas maupun kualitas.
Dwiyanto dalam Sembiring (2012:98) mengemukakan ada beberapa indikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  kinerja  organisasi  publik, yaitu: 1. Produktivitas,  yaitu  hal-hal  yang berhubungan  antara  input  yang memiliki dan output yang dihasilkan. Produktifitas tidak hanya mengukur  sejauh  mana  tingkat efisien  sebuah  kinerja  tetapi  juga mengukur  sejauh  mana  efektifitas layanan yang dihasilkan.
2. Kualitas  Pelayanan,  yaitu  kepuasan masyarakat  pada  suatu  pelayanan yang  diberikan  dapat  dijadikan sebagai  indikator  untuk  mengukur kinerja organisasi pelayanan publik.
3. Responsivitas, yaitu kemahiran sebuah organisasi memiliki
keterampilan  menyusun  rencana pelayanan publik berdasarkan aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Responsibilitas  Yaitu  organisasi publik dianggap responsibel apabila pelakunya  memiliki  kriteria  yang tinggi,  profesional  dan  memiliki kemampuan yang tinggi. 5. Akuntabilitas Mengacu pada seberapa  besar  kebijakan  dan aktivitas  birokrasi  publik  tunduk pada  pejabat  politik  yang  dipilih oleh  rakyat  dan  pertanggung- jawaban  mengenai  sifat,  sikap, perilaku  dan  kebijakan  dalam rangka  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawab kepada publik.
Indikator  di  atas  dapat  dijadikan acuan  kinerja  pegawai  baik  atau  tidak selama  periode  tertentu  yang  telah ditentukan  dan  kinerja  pegawai  yang baik  selama  periode  yang  ditentukan juga  akan  mencapai  tujuan  dari organisasi yang dijalankan.

## Wilayatul Hisbah
Wilayatul Hisbah terdiri dari kata al-wilayah dan al-hisbah .  Istilah  wilayah berarti  kontrol,  pengejaran,  perintah atau bantuan. Istilah daerah juga berarti memiliki  kekuasaan  atau  kewenangan atas  sesuatu.  Oleh  karena  itu, wilayat lughawi berarti  kekuasaan,  wibawa  atau wibawa.  Sedangkan  istilah wilayat mengacu  pada  lembaga  yang  diberikan oleh  negara  kewenangan  untuk  tugas tertentu.
Istilah  “ hisbah ”  berasal  dari  kata kerja  “ hasaba ”  yang  memiliki  arti berbeda  tergantung  konteksnya,  seperti pengawasan  dan  disiplin,  serta  tata kelola,  pengelolaan  dan  pengawasan
tingkah laku yang terbaik. Oposisi berarti Severan  menentang  perilaku  buruknya. Abubakar  (2009:  22)  meyakini  bahwa “ Wilayatul  Hisbah merupakan  lembaga atau  lembaga  yang  memiliki  kekuatan untuk mengingatkan masyarakat tentang aturan  yang  harus  dipatuhi  dan ditindaklanjuti serta tindakan yang harus dihindari  karena  melanggar  ketentuan.
Secara umum, Wilayatul Hisbah merupakan  lembaga  yang  dibentuk  oleh pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan syariah dan wajib memberikan  bantuan  hukum  kepada mereka yang mungkin melakukan tindak pidana. Orang yang memberikan bantuan
mengambil tindakan tegas”.
Wilayatul Hisbah berhak mengawasi  pelaksanaan  syariat  Islam dan  pelanggaran  peraturan  perundang- undangan  dalam  rangka  mengeksekusi Amar  Ma'ruf dan Nahi  Mungkar yang dilakukan  oleh Muhtasib (pejabat Hisbah).  Menurut  Al-Mawardhi  (2012), Mutasib (petugas Hisbah )  adalah  orang yang  memerintahkan  kebaikan  dan melarang kejahatan. Menurut definisi di atas,
“ Wilayatul  Hisbah ”  adalah  organisasi yang  menangani  masalah  moral,  dan berhak  menyerukan  perbuatan  baik  dan mencegah  segala  bentuk  kejahatan  dan tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan pahala  dan  kesenangan  dari  Allah  SWT. Wilayatul  Hisbah merupakan  lembaga yang  di  dalamnya  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  yang  terdiri  dari  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS),  pegawai  kontrak  dan pegawai honorer.

## Syariat Islam
Di  kalangan  para  cendekiawan Islam sering terdapat berbagai
pemahaman  dalam  mengartikan  istilah syariat,  Mahmud  Al-Ansari  (2005:38) menjelaskan  “dengan  syariat  Islam, manusia  dapat  keluar  dari  kemiskinan secara  struktural  dan  budaya,  karena Islam  bukanlah  agama  yang  membuat ketagihan  yang  disalahkan  oleh  kaum Marxis.
Syariah  lahir  dalam  bentuk  yang sempurna  dan  diwahyukan  sebagai ajaran  yang  sempurna,  komprehensif dan  konsisten.  Dari  diangkat  sebagai utusan  Allah,  sampai  kematiannya hingga beberapa hari sebelum
kematiannya,  ayat  Alquran  berbunyi: “Aku  telah  menyemp urnakan  keyakinan agamamu  dan  memberimu  dukungan yang cukup.” Ridhai Islam sebagai agama untukmu. ” (Surat Al-Maidah: 3).
Ridwan, dkk. (2013:44) menyata- kan Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam  dalam  semua  segi  kehidupan seseorang,  pelaksanaan  syariat  Islam telah  diatur  di  dalam  Peraturan  Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.  Pemberlakuan  Syariat  Islam  di Provinsi  Aceh  tidak  hanya  dalam  aspek ibadah  saja  tetapi  juga  dalam  berbagai aspek  kehidupan  dalam  bermasyarakat
yang  bertujuan  untuk  menjadikan masyarakat  Aceh  menuju  ke  arah  hidup yang lebih baik, beradab dan bermartabat.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode kualitatif deskriptif  dengan  pendekatan  induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan peneliti pada kondisi  obyek  yang  alami,  (sebagai lawannya  adalah  eksperimen)  peneliti adalah  sebagai  instrumen  (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan  observasi,  dokumentasi, wawancara (Creswell, 2014). Wawancara dilakukan secara terstruktur, dalam menentukan informan dengan menggunakan purposive sampling dan incidental sampling . Teknik analisis  data  dengan  menggunakan Reduksi  data,  Display  data/Penyajian Data,  Penarikan  Kesimpulan/  Verifikasi. Adapun  operasional  konsep  yang  akan dipakai  sebagai  analisis  pada  penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3. Operasional Konsep Konsep Variabel Dimensi Indikator (1) (2) (3) (4) Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Teori Kinerja Dwiyanto dalam Sembiring (2012:98) 1. Produktivitas a. Jumlah pelanggaran yang berhasil ditertibkan.
b. Ketepatan
c. Pencapaian Program
2. Kualitas Layanan a. Spesifik dan jelas b. Fleksibel
c. Tidak diskriminatif
d. Profesional
Konsep Variabel Dimensi Indikator (1) (2) (3) (4) 3. Responsivitas a. Inovasi Program b. Kesesuaian c. Berkelanjutan 4. Responsibilitas a. Daya tanggap dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat b. Sesuai  dengan  prinsip  yang berlaku 5. Akuntabilitas a. Fokus b. Prioritas c. Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas

## PEMBAHASAN
Dalam  menganalisis  permasa- lahan  yang  ada  maka  penelitian  ini mengambil landasan teori yang
dikemukakan  oleh  Dwiyanto  dalam Sembiring  (2012:98)  menyebutkan  ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu Produktivitas; Kualitas Pelayanan; Responsivitas; Responsibilitas; Akuntabilitas.

## Produktivitas
Produktivitas  adalah  kegiatan produksi  sebagai  perbandingan  antara output  dan  input.  Produktivitas  diguna- kan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu lembaga untuk menghasilkan output yang diinginkan,  output  yang  diinginkan tersebut adalah tujuan yang ingin dicapai dari lembaga tersebut. Produktivitas juga dapat  mengukur  sejauh  mana  kinerja tersebut  dinilai  efektif  atau  tidak  dalam melakukan pelayanan.
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul  Hisbah Kota  Banda  Aceh mencoba  mengukur  tingkat  keberhasilan dalam  pelaksanaan  Syariat  Islam  dan penegakan Qanun dalam  kinerja  Satuan
Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota  Banda  Aceh.  Berdasarkan  aksi  yang telah  dilakukan  Satuan  Polisi  Pamong Praja  dan Wilayatul  Hisbah Kota  Banda Aceh  kinerja  yang  telah  dicapai  adalah 100% dimana jumlah persentase tersebut melibatkan  seluruh  kecamatan  yang  ada di  Kota  Banda  Aceh  dikunjungi  dalam rangka  pelaksanaan  untuk  menang- gulangi  terhadap  kasus  pelanggaran Qanun dengan  cara  berpatroli  setiap harinya  secara  rutin  dalam  wilayah  Kota Banda  Aceh  dan  persentase  penegakan Qanun hanya  sebesar  75%.  Patroli  yang dilakukan sudah maksimal dengan setiap harinya  melibatkan  40  personil  anggota Wilayatul  Hisbah yang  dibagi  ke  dalam beberapa  tim.  Tim  A  yang  melakukan patroli mulai dari pukul 08.00-12.00 WIB, tim B melakukan patroli dari pukul 14.30- 17.00 WIB, tim C melakukan patroli mulai dari  pukul  17.00-20.00  WIB,  dan  tim kalong  adalah  nama  tim  yang  berpatroli dari  tengah  malam  hingga  larut  malam yaitu pukul 24.00- 05.00 WIB.”
Pelanggaran  Syariat  Islam  yang ditemukan  khususnya  mengenai Qanun Khalwat yang  mana  para  pelanggar diberikan  hukuman  berupa  cambuk  di
depan khalayak umum untuk dipertontonkan  agar  memberikan  efek jera bagi para pelaku dan tidak dilakukan oleh masyarakat lain juga.”
Target  dalam  rencana  aksi pencapaian  kinerja  Satuan  Polisi Pamong Praja  dan Wilayatul  Hisbah Kota  Banda Aceh pada Tahun 2020 adalah 120 kasus hanya saja yang terjadi di lapangan hanya 90  kasus  pelanggaran  Syariat  Islam  yang ditemukan  pada  tahun  2020  dengan hukuman  yang  diberikan  sanksi  berupa cambuk  pada  29  kasus  pelanggaran Syariat  Islam  dan  61  kasus  sanksi diberikan hanya dalam bentuk pembinaan dari  petugas  atau  anggota  personil Wilayatul Hisbah .
Dalam  menegakkan  Syariat  Islam Wilayatul Hisbah melaksanakan program- program  sesuai  dengan  yang  telah ditetapkan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong Praja  dan Wilayatul  Hisbah Kota  Banda Aceh,  dapat  dikatakan  demikian  karena data  yang  diperoleh  dalam  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan  (LAKIP)  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dan Wilayatul  Hisbah Kota Banda  Aceh  yaitu  dengan  memberikan keamanan, kenyamanan dan ketentraman kepada  masyarakat  Kota  Banda  Aceh melalui  pelaksanaan  penegakan  hukum Qanun dan  melakukan  pembinaan  dan sanksi  kepada  pelanggar  hukum  Syariat Islam  dalam  hal  ini  juga  akan  menjaga ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat  Kota  Banda  Aceh  sehingga masyarakat  dapat  hidup  dengan  aman dan  tetap  menjaga  Syariat  Islam  di  Kota Islam tertua se Asia Tenggara.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh, hasil  dari  wawancara  dan  fakta  di lapangan  yang  penulis  dapatkan  dalam melakukan magang riset terapan pemerintahan  di  Kantor  Satuan  Polisi
Pamong  Praja  dan Wilayatul  Hisbah Kota Banda  Aceh  berkesimpulan  bahwa Wilayatul  Hisbah dalam  pelaksanaan Syariat  Islam  di  Kota  Banda  Aceh  sesuai dengan  program  dan  kegiatan  yang  telah ditentukan.  Hal  ini  agar  sejalan  visi  dan misi  yang  ditetapkan  oleh  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dan Wilayatul  Hisbah dan mendukung dan tercapainya juga visi dan misi  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
Pencapaian  pelaksanaan  Program Kerja  dan  Anggaran  Tahun  2020 menunjukkan  bahwa  kinerja Wilayatul Hisbah dinilai  sudah  baik  dalam menegakkan  Syariat Islam  di  Kota  Banda Aceh  sehingga  mampu  menciptakan ketentraman  dan  ketertiban  umum melalui penegakan Qanun .
Peningkatan  kinerja  Satpol  PP dan  WH  Kota  Banda  Aceh  dalam menciptakan pengawasan dan penegakan Qanun  Syariat Islam  di  Kota  Banda  Aceh sesuai  dengan  Misi  Walikota  Banda  Aceh periode  2017-2022  yaitu: “Meningkatkan Pelaksanaan  Syariat  Islam  dalam  bidang Aqidah,  Syariat  dan  Akhlak”  yang memiliki  target  pencapaian  penurunan angka  pelanggaran  terhadap Qanun Syariat  Islam yaitu  120  kasus  dan  Satpol PP  dan  WH  melalui capai  target  tersebut berhasil  melakukan  penurunan  kasus menjadi  90  kasus  dengan  persentase mencapai 133,33 %.
Upaya  Satpol  PP  dan  WH  Kota Banda  Aceh  dalam  penurunan  kasus melalui  peningkatan  pengawasan  Syariat Islam  dengan  mengoptimalkan  3  (tiga) regu WH Putra, 1 (satu) regu WH Putra, 2 (dua) regu malam (kalong) yang bertugas mulai  pukul  24.00-05.00  WIB  keesokan harinya  dan  dukungan  tim  pengintai pelanggaran  syariat  yang  berjumlah  6 (enam)  personil  secara  bergantian  serta
pendampingan  langsung  dari  personil Intel  Kodam  Iskandar  Muda  baik  dalam upaya  penyelidikan,  investigasi  maupun melakukan  pengamanan  tertutup  bagi personil  Satpol  PP  dan  WH  Kota  Banda Aceh.
Permendagri  No  60  Tahun  2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja, bahwa untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Type A  minimal  harus  memiliki  personil sebanyak 251 s/d 350 orang. Tetapi pada kenyataan  di  lapangan  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dan Wilayatul  Hisbah Kota Banda  Aceh  hanya  memiliki  personil sejumlah  218  orang,  sehingga  masih dibutuhkan  penambahan  personil  guna meningkatkan  kinerja  Satuan  Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Kota  Banda Aceh.

## Kualitas Pelayanan
Kinerja Pelayanan yang dilakukan oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul Hisbah meliputi: 1. Kinerja Pelayanan di Bidang Penegakan Syariat Islam, yaitu: a. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban  antara  lain  operasi PKL,  operasi  tim  kalong,  operasi terhadap  keberadaan  Waria  dan operasi pelajar.
b. Melakukan  investigasi  terhadap pelanggaran Syariat Islam/ Qanun .
c. Peningkatan kedisiplinan aparatur Kota Banda Aceh.
d. Sosialisasi  bagi  aparatur  tentang perubahan  peraturan  perundang- undangan  yang  terus  mengalami penyempurnaan. 2. Kinerja Pelayanan di Bidang Penegakan Perundang-undangan
daerah  dan  Sumber  Daya  Aparatur,
yaitu: a. Membangun  pola  kemitraan dengan  Kepolisian,  Kejaksaan, Militer, dan instansi lainnya yang terkait  perihal  membina  dan memantau  kegiatan  penyidikan, penyelidikan, penindakan, menyelesaikan perkara, peringatan  dan  teguran  dengan memfasilitasi  kepada  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). b. Membuat  hukum  Syariat  yang sesuai dengan Peraturan Daerah atau Qanun yang berlaku di Kota Banda Aceh sebagai elemen yang penting  di  bidang  Perundang- Undangan. c. Bidang Perundang-Undangan berfungsi sebagai pusat informasi  hukum  di  Kota  Banda Aceh  bagi  pelaksana  tugas
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan
Wilayatul Hisbah pada pelayanan pada masyarakat. Berdasarkan wawancara dan kondisi  langsung  di  lapangan  yang dilakukan  oleh  penulis  ketika  melakukan magang riset terapan pemerintahan pada Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul  Hisbah di  Kota  Banda  Aceh dapat  disimpulkan  bahwa Qanun Nomor 11  Tahun  2002  tentang  aqidah,  ibadah dan  syiar  Islam  khususnya  mengenai kewajiban  berbusana  Islami  sudah  jelas hanya saja di dalam Qanun tersebut tidak dijelaskan  secara  mendetail  terkait  para pelanggar  yang  melanggar  peraturan tersebut, Wilayatul Hisbah hanya
memiliki  wewenang  untuk  menegur  dan menasehati kepada para pelanggar.
Apabila  sudah  dinasehati  dan ditegur  tetapi  masih  saja  melakukannya, maka  anggota Wilayatul  Hisbah dapat
membawa  di  pelanggar  tersebut  kepada pejabat  penyidik.  Dan  sanksi  yang diterima  oleh  si  pelanggar  yang  tidak berbusana islami adalah dipidana dengan hukuman ta’zir setelah  melewati  proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul
Hisbah .
Hukuman ta’zir adalah  hukuman yang diberikan bukan berdasarkan aturan baik  itu  Qur’an  dan  Hadist,  akan  tetapi penjatuhan hukuman yang diberikan oleh penguasa  yang  berwenang  atau  hakim tetapi tetap sesuai dengan jenis kesalahan yang  dilakukan  oleh  pelanggar  tanpa melebihkan  dan  mengurangi  hukuman tersebut.
Berdasarkan  wawancara  yang dilakukan  peneliti  dengan  Kepala  Bidang Penegakan  Perundang-Undangan  Daerah dan  Sumber  Daya  Aparatur  Ibu  Nurbayti SH, MH beliau mengatakan bahwa:
“ Qanun Nomor  11  Tahun  2002 tentang  Aqidah,  Ibadah  dan  Syiar  Islam termasuk  di  dalamnya  kewajiban  untuk berbusana  islami  hanya  secara  global belum  terlalu  spesifik.  Mengingat  Aceh sebagai  daerah  yang  melaksanakan, menjalankan,  menjunjung  tinggi  Syariat
Islam dalam aktivitas sehari-hari berbusana islami hanya berupa pengamalannya saja tidak dihayati secara maknanya.  Di  dalam Qanun 11  Tahun 2002  hanya  seadanya  saja  tidak memberikan sanksi yang kuat.”
Hal  ini  juga  didukung  oleh pernyataan  yang  diberikan  oleh  Bapak Khuzari,  S.Pd.I.  selaku  Seksi  Operasional Penegakan Syariat Islam yang mengeluarkan pernyataan bahwa: “Selama  ini  belum  pernah  ada pelanggar  yang  melanggar Qanun Nomor  11  Tahun  2002  tentang  ada aqidah,  ibadah  dan  syiar  Islam termasuk didalamnya mengenai
kewajiban  dalam  berbusana  islami yang  dibawa  dan  diproses  ke  ranah hukum biasanya proses penyelesaian masalah bagi para pelanggar hanyalah  sebatas  teguran,  dan diberikan  pembinaan  saja,  sehingga tidak  terlalu  memberikan  efek  jera bagi  para  pelanggar.  Berbeda  halnya dengan  khalwat  yang  diberikan sanksi  berupa  cambuk  kepada pelanggar.”
Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Qanun Nomor 11 Tahun 2002  harus  dicantumkan  sanksi  yang jelas  dan  memberikan  efek  jera  kepada masyarakat  yang  melanggar.  Karena hukuman  atau  sanksi  yang  diberikan hanya  berupa  pembinaan  dan  teguran saja dinilai tidak cukup untuk memberikan  efek  jera  bagi  masyarakat yang  melanggar  berbeda  hal  nya  dengan sanksi  yang  melanggar Qanun Khalwat atau  zina  yang  sanksi  diberikan  jelas memberikan  efek  jera  bagi  masyarakat yang melanggar yaitu hukuman cambuk.
Apabila  terjadi  suatu  pelanggaran karena  adanya  laporan  oleh  masyarakat maupun investigasi oleh Wilayatul Hisbah khususnya  pelanggaran Qanun Khalwat,
personil Wilayatul Hisbah dapat menangkap  pelaku  pelanggaran  dan menyerahkan  kepada  pihak  kepolisian sebagai pejabat yang berwenang. Penangkapan  yang  dilakukan  bisa  oleh siapa saja termasuk masyarakat,
pencantuman  hal  ini  sebagai  tugas  dari Wilayatul  Hisbah hanya  mempertegas agar  tidak  terjadi  sengketa.  Pelanggar yang  ditangkap  masyarakat  selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Desa atau
Teungku Imuem Gampong untuk diselesaikan  secara  musyawarah  adat dengan  Tuha  Peut  (hakim  perdamaian)
Gampong.  Ada  hal-hal  yang  harus diperhatikan, yaitu:
1. Pelanggar  Syariat  Islam  adalah penduduk setempat. 2. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran pertama yang dilakukan oleh si pelanggar.
3. Apabila  pelanggar  bukan  penduduk setempat  maka  diserahkan  kepada Imuem  Mukim  dan  diselesaikan melalui  musyawarah  adat  oleh  Tuha Peut Gampong.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan  langsung  di  lapangan  yang dilakukan  oleh  penulis  dalam  magang riset terapan pemerintahan dapat diambil kesimpulan  bahwa  setiap  pelanggaran Syariah  yang  dilakukan  memiliki  sanksi yang  berbeda-beda  pula  seperti  contoh dalam  berbusana  tidak  sesuai  dengan ketentuan  maka  hanya  akan  mendapat teguran  dan  pembinaan  ditempat  saja,
apabila pelanggaran Syariah yang
dilakukan  seperti  mesum  maka  akan diproses  sesuai  prosedur  dan  akan mendapatkan  sanksi  sesuai  adat  oleh masyarakat  dan  apabila  ditindak  lanjuti maka  akan  mendapatkan  sanksi  berupa cambuk.
Dalam proses pemberian pembinaan,  kondisi  Kantor  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dan Wilayatul  Hisbah Kota Banda  Aceh  yang  menjadi  tempat pembinaan  bagi  para  pelanggar  kasus pelanggaran  Syariat  dianggap  belum dikatakan layak dan masih sangat kurang kondusif  untuk  melakukan  pembinaan. Masih kurang sarana dan prasarana yang memadai  untuk  melakukan  proses pembinaan. Oleh karena pelaku pelanggaran  Syariat  di  Kota  Banda  Aceh ini  biasanya  akan  dibawa  ke  Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi  Aceh  untuk  melakukan pembinaan  dikarenakan  lebih  kondusif serta sarana, prasarana dan fasilitas yang
memadai untuk melakukan pembinaan di dalamnya.  Oleh  karena  itu  kualitas pelayanan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  dan Wilayatul  Hisbah masih  harus ditingkatkan lagi. Berdasarkan pengamatan langsung  yang  terjadi  di  lapangan  oleh penulis  dalam  melaksanakan  magang riset terapan pemerintahan dapat diambil kesimpulan  bahwa  masih  ada  anggota personil  personil Wilayatul  Hisbah yang harus  mendapatkan  pendalaman  materi dalam  hubungan  ke  masyarakat  ketika memberi  nasehat  dan  teguran  kepada masyarakat  sehingga  tidak  terjadi  sakit hati  bagi  pelanggar  dan  ini  juga  akan meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang dilakukan  oleh Wilayatul  Hisbah kepada masyarakat  ke  depannya  agar  berjalan lebih  baik.  Ini  adalah  salah  satu  tugas Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul  Hisbah agar  meningkatkan kualitas pelayanan Wilayatul Hisbah lebih baik kedepannya.
Dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja  dan Wilayatul  Hisbah dinilai  sudah baik  dan  berhasil,  akan  tetapi  masih adanya  permasalahan  dan  kekurangan sehingga  dalam  pelaksanaan  pelayanan kepada  masyarakat  belum  maksimal disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Kualitas  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang  masih  belum  sesuai dengan  persyaratan  sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah  No  6  Tahun  2010,  yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rata-rata  usia  dan  etos  kerja individual.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang  masih  kurang  sesuai  dengan yang  ditetapkan  dalam  Permendagri
No.  60  Tahun  2012  Tentang pedoman  penetapan  jumlah  Polisi Polisi  Pamong  Praja,  bahwa  Satuan Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul
Hisbah minimal  harus  memiliki personil  sebanyak  251-350  orang sedangkan kini Satuan Polisi Pamong
Praja  dan Wilayatul  Hisbah Aceh hanya  memiliki  personil  berjumlah
218 orang.
3. Masih kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana  Kantor  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dan Wilayatul  Hisbah Kota  Banda  Aceh  yang  mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan sehingga  kegiatan  pengawasan  dan pembinaan kepada pelanggar Syariah harus  ditindak  lanjuti  di  Kantor Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh.
4. Belum  optimal  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  pelanggaran Peraturan  Daerah/ Qanun Syariah Islam  yang  secara  prosedural  harus dilakukan  terlebih  dahulu  sebelum dilimpahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah .

## Responsivitas
Responsivitas  merupakan  cara yang  dilakukan  suatu  organisasi  untuk mengembangkan program-program pelayanan publik berdasarkan kebutuhan masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan yang  diperlukan  oleh  masyarakat.  Dalam hal  ini  Kinerja Wilayatul  Hisbah dalam pelaksanaan  Syariat  Islam  khususnya mengenai inovasi program dari Wilayatul Hisbah belum  melakukan  inovasi-inovasi hanya melanjutkan program dan kegiatan yang  sudah  ada,  kegiatan  dari Wilayatul Hisbah yaitu pembinaan dan pengawasan yang  dilakukan  sesuai  dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002.
Sosialisasi  pun  dilakukan  agar memberikan  pemahaman  bagi  masya- rakat  perihal Qanun Nomor  11  Tahun 2002  tentang  Aqidah,  Ibadah,  dan  Syiar Islam  termasuk  di  dalamnya  kewajiban untuk  berbusana  Islami.  Sosialisasi perihal Qanun dilakukan secara rutin oleh pihak Wilayatul  Hisbah kepada  instansi lainnya  terutama  di  dalam  rapat koordinasi, rapat operasi dan rapat rutin. Ini dilakukan guna agar masyarakat Aceh sadar  perihal  tentang  pemakaian  busana Islami bagi yang muslim dan yang nasrani pun harus menyesuaikan dengan berpakaian  yang  sopan  sebagai  bentuk penghargaan yang berlaku di Banda Aceh. Prosedur  merupakan  segala  hal penindakan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap suatu pelanggaran  yang  melibatkan  pihak tertentu  yang  berkaitan  dan  sesuai dengan  mekanisme  tertentu.  Prosedur dalam  penindakan  kasus  ada  3  tahap yaitu pelaporan, penindakan dan penjatuhan  sanksi/hukuman.  Khusus pelanggar  yang  melanggar Qanun Nomor 14  Tahun  2003  tentang  Khalwat  di  Kota Banda  Aceh  melibatkan  4  instansi  di dalamnya  yaitu Wilayatul  Hisbah Kota Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh,  Mahkamah  Syariah  Kota  Banda Aceh,  dan  Kepolisian  Daerah  Aceh. Masing-masing  instansi  memiliki  tugas pokok  dan  fungsi  yang  berbeda  dalam menangani  kasus Khalwat tetapi  saling berkaitan.
Prosedur pertama yang dilakukan dalam tindakan kasus Khalwat  ini adalah pelaporan,  dimana  pelaporan  biasanya dilakukan  oleh  masyarakat  baik  melalui telepon,  sms  atau  dapat  datang  langsung kekantor Wilayatul  Hisbah Kota  Banda Aceh  atau  masyarakat  melapor  kepada petugas Wilayatul  Hisbah yang  sedang menjalankan patroli rutin yang dilakukan
setiap  hari  ataupun  saat  melakukan operasi.  Tata  cara  pengaduan  dapat dilakukan oleh masyarakat di Kota Banda
Aceh dapat dilakukan seperti pada bagan d ibawah ini:

## Bagan 4.2

## Tata Cara Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam
Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh
Pada  tahap  penindakan  ini rangkaian  proses  hukum  yang  dilakukan melibatkan  banyak  instansi  sebelum hukuman  dijatuhkan  kepada  pelanggar. Proses yang harus dilewati oleh pelanggar syariat  Islam  pada  kasus  Khalwat  ini sangat panjang, pertama ketika pelanggar ditangkap  kemudian  harus  ditahan  oleh pihak Wilayatul  Hisbah kemudian  akan dibuatkan berita acara. Setelah dibuatkan berita acara disiapkan berkas penindakan oleh Wilayatul Hisbah dan para  penyidik. Kemudian  segala  kelengkapan  akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Banda  Aceh  untuk  proses  penuntutan.
Kemudian  setelah  semua  berkas sudah  siap,  maka  diserahkan  kepada Mahkamah  Syariah  Kota  Banda  Aceh untuk  dapat  diadili  selanjutnya  dapat diketahui mengenai penjatuhan hukuman sanksi

## Responsibilitas
Dari hasil penelitian yaitu Wilayatul  Hisbah baik  dalam  menerima dan  merespon  keluhan  masyarakat  dan selanjutnya  menindak  lanjuti  keluhan masyarakat  tersebut  sudah  sangat  baik karena proses menindak lanjuti dilakukan dalam  proses  1x24  jam  karena  sudah dibentuk tim jaga malam di Kantor Satuan
Masyarakat (SMS, Telepon, Datang Langsung) Petugas Pengaduan Kasi Operasional Kepala Satuan Pengambilan Tindakan
Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Kota  Banda  Aceh  yang  secara  bergantian setiap  malam  melakukan  piket  dan  yang melaksanakan  patroli  pada  jam  tersebut yang  disebut  dengan  tim  kalong.  Tim kalong  ini  adalah  gabungan  bersama TNI/POLRI  tim  yang  dibentuk  ini  untuk melakukan proses pencarian pelanggaran syariat Islam pada jam rawan.
Dalam  menanggapi  keluhan  masyarakat tersebut  maka  akan  ditindak  lanjut  yang selanjutnya  diberikan  kepada  Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan  akan  dikirimkan  personil Wilayatul  Hisbah ke  lokasi  kejadian  yang menjadi  pengaduan  masyarakat  dan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## Bagan 4.3

## Proses Penyidikan Perkara
Sumber: Keterangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh
KASUS PELANGGARAN SYARIAT ISLAM Penyidik Penuntutan Ditangkap Oleh Masyarakat Ditangkap Oleh Petugas WH Penyidik PNS/ Penyidik POLRI Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Pengadilan Mahkamah Syar’iah Tk. Pertama Kota Banda Aceh Ta’zir
(Hakim)
Pelaksanaan Jarimah (Cambuk, Denda, dan Kurungan) Algojo cambuk, Baitul Mal dan Penjara
Berdasarkan  bagan  di  atas  dapat diketahui alur dan prosedur dalam proses penyidikan perkara dalam kasus pelanggaran  syariat  Islam. Wilayatul Hisbah menindaklanjuti keluhan masyarakat  dilaksanakan  sesuai  dengan prinsip  dan  prosedur  yang  telah  berlaku. Apabila prosedur pelaporan telah dilakukan  maka  selanjutnya  dilakukan proses  penindakan,  apabila  dinyatakan terbukti bersalah dalam proses penindakan  selanjutnya  akan  dilakukan proses  penjatuhan  hukuman  sesuai dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  dan penjatuhan  hukuman  juga  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan  tugas  pokok  dan
fungsinya  dalam  mencapai  sasaran  yang telah  ditetapkan.  Kinerja  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dan Wilayatul  Hisbah tercermin  dalam  tingkat  pencapaian sasaran  yang  dilaksanakan  melalui berbagai  kegiatan  berdasarkan  program dan kebijakan. Pertanggungjawaban Wilayatul Hisbah adalah bentuk pembinaan dan pengawasan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Prioritas utama  dari
Wilayatul  Hisbah adalah  pelaksanaan syariat  Islam  pada Qanun Nomor  11 Tahun  2002  tentang  Aqidah,  Ibadah,  dan Syiar Islam khususnya mengenai kewajiban  untuk  berbusana  islami  yang dapat  dibedakan  berdasarkan  umur  dan kalangan  masyarakat  yang  ada  di  Kota Banda  Aceh  tetapi  juga  berdasarkan daerah  asal  dari  para  pelanggar Qanun ada  yang  berasal  dari  Kota  Banda  Aceh dan ada juga yang masyarakat pendatang atau dari luar daerah Banda Aceh.
Tabel 4.6 Pembagian Pelanggar berdasarkan Domisili NO. Perkara Syariat Tahun 2020 Selesai Belum Selesai 1. Warga Banda Aceh 12 11 1 2. Warga Luar Banda Aceh 78 62 16 Jumlah 90 73 17 Sumber: LAKIP Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Berdasarkan data di atas
diketahui  bahwa  pelanggaran  syariat Islam  di  Kota  Banda  Aceh  banyak dominasi  oleh  para  pendatang  atau masyarakat  yang  berasal  dari  luar  Kota Banda  Aceh  dapat  diketahui  bahwa  dari total  pelanggaran  syariat  yang  terjadi sepanjang  tahun  2020  yang  dilakukan oleh  masyarakat  Banda  Aceh  berjumlah 12  kasus  sedangkan  yang  dilakukan  oleh
masyarakat  pendatang  atau  alas  daerah dari  luar  Kota  Banda  Aceh  berjumlah  78 kasus  sepanjang  tahun  2020.  Ini  menjadi pekerjaan  rumah  bagi Wilayatul  Hisbah untuk lebih memperhatikan juga masyarakat yang datang dari luar.
Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung  dalam  Penegakan  Syariat
Islam di Kota Banda Aceh
Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis terkait  kinerja  yang  dilakukan Wilayatul Hisbah dalam  pelaksanaan  syariat  Islam di  Kota  Banda  Aceh  adapun  faktor pendukung  dan  faktor  penghambatnya yaitu, sebagai berikut:

## Faktor Pendukung
Adapun  faktor  yang  menjadi pendukung  terhadap  kinerja Wilayatul Hisbah dalam  pelaksanaan  syariat  Islam di  Kota  Banda  Aceh  adalah  sebagai berikut: 1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh 2. Adanya  sanksi/  hukuman  yang terdapat  di  dalam Qanun yang  tegas kepada pelanggar syariat Islam.
3. Adanya  dukungan  yang  diberikan oleh  masyarakat  yang  masih  peduli dalam  pelaksanaan  syariat  Islam  di Kota Banda Aceh.
4. Adanya  dukungan  yang  diberikan oleh  para  ulama  dan  tokoh  adat  di Kota Banda Aceh.
5. Adanya  dukungan  dari  Pemerintah Daerah,  stakeholder,  para  anggota dewan,  pejabat  publik  dan  lembaga- lembaga  terkait  perihal  pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

## Faktor Penghambat
Adapun  faktor  yang  menjadi penghambat  terhadap  kinerja Wilayatul Hisbah dalam  pelaksanaan  syariat  Islam di  Kota  Banda  Aceh  adalah  sebagai berikut: 1. Kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk  memahami  dan  mengamalkan syariat Islam sehingga perlu
ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat  perihal  pelanggaran syariat Islam. 2. Kurangnya  personil  Satuan  Polisi
Pamong  Praja  dan Wilayatul  Hisbah
Kota  Banda  Aceh.  Terlebih  personil dari Wilayatul Hisbah yang tergolong lebih  sedikit  dari  Satuan  Polisi Pamong  Praja.  Sehingga  masih dibutuhkannya penambahan personil
3. Keterampilan  personil Wilayatul Hisbah yang  belum  optimal  dan dirasa sangat kurang apabila dibandingkan  dengan  tugas  pokok dan  fungsi  yang  diemban  oleh Wilayatul Hisbah .
4. Ada Qanun yang  belum  jelas  dalam memberikan tindakan hukum/sanksi kepada pelanggar Qanun tersebut.
5. Fasilitas,  sarana  dan  prasarana  yang belum  memadai  dan  masih  terbatas untuk  melakukan  kegiatan  pelak- sanaan  syariat  Islam  di  Kota  Banda Aceh.
6. Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dan Wilayatul  Hisbah Kota  Banda Aceh yang menjadi tempat pembinaan bagi para pelanggar yang belum  memadai  sehingga  di  pindah ke Kantor Provinsi Aceh. Upaya Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh
Adapun  beberapa  upaya  yang harus  dilakukan  oleh Wilayatul  Hisbah dalam  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Kota Banda Aceh adalah, sebagai berikut:
1. Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas personil Wilayatul  Hisbah dengan cara  meningkatkan  Iman  dan  Takwa serta keterampilan, pengetahuan dan teknologi  sehingga  dapat  memberi- kan  pengetahuan  mengenai  mana
yang  dilarang  dan  diperbolehkan  di dalam  agama  sehingga  terciptanya personil Wilayatul  Hisbah yang profesional dalam bekerja.
2. Meningkatkan  pengawasan  ekstra kepada  anak-anak  atau  remaja  yang sangat  rentan  akan  melakukan pelanggaran  syariat  Islam  karena ketidaktahuan mereka terkait pelaksanaan syariat Islam. 3. Meningkatkan  pengawasan  pada lokasi yang sangat rawan atau sering terjadi  pelanggaran  syariat  Islam  di Kota Banda Aceh.
4. Meningkatkan  sosialisasi  terkait kewajiban  dan  pengenaan  busana islami  kepada  seluruh  masyarakat Banda  Aceh  dan  terutama  kepada anak-anak  dan  remaja  yang  saat  ini sangat  sering  menggunakan  sosial media  melalui  gadget.  Sosialisasi tidak  hanya  dilakukan  dengan penyuluhan  melalui  sekolah-sekolah tetapi  juga  dapat  di  sosialisasikan media  sosial  media  terhadap  anak- anak  dan  remaja  sehingga  mereka paham  dengan  pelaksanaan  syariat Islam.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang penulis  lakukan  pada  saat  melakukan magang  riset  terapan  pemerintahan bahwa  Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong
Praja  dan Wilayatul  Hisbah dalam Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Kota  Banda Aceh  Provinsi  Aceh  berjalan  dengan  baik tetapi  masih  perlu  ditingkatkan  lagi,  hal dapat  dilihat  pada  beberapa  indikator yaitu: 1. Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dan Wilayatul Hisbah dalam
Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Kota Banda Aceh Provinsi Aceh terhadap: a. Produktivitas Satuan Polisi Pamong  Praja  dan Wilayatul Hisbah Kota  Banda  Aceh  sudah dikatakan  sangat  baik  tetapi perlu untuk ditingkatkan kembali,  karena  semua  program kegiatan  yang  dilakukan  telah mencapai  100%  hanya  saja untuk  persentase  penegakan Qanun atau  Peraturan  Daerah sebesar  75%.  Sehingga  masih butuh  peningkatan  keberhasilan dalam penegakan Qanun .
b. Kualitas Pelayanan Satuan Polisi Pamong  Praja  dan Wilayatul Hisbah Kota  Banda  Aceh  sudah baik tetapi diperlukannya peningkatan,  karena  pelayanan yang  telah  diberikan  dinilai sudah  berjalan  sesuai  dengan program  dan  prosedur  hanya saja  hambatan  dan  kekurangan kualitas pelayanan yaitu kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia  (SDM)  yang  memenuhi syarat  dan  kuantitas  Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai  dengan  kebutuhan  yang dimana  jumlah  personil  Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Type A minimal harus memiliki personil sebanyak  251  s/d  350  orang menurut  Permendagri  dan  total jumlah  personil  sebanyak  218 orang dan pada Wilayatul Hisbah khususnya  hanya  memiliki  total 40  personil.  Sehingga  dibutuh- kan penambahan jumlah personil  khususnya  di Wilayatul Hisbah untuk  meningkatkan pelaksanaan  syariat  Islam  di
Kota Banda Aceh.
c. Responsivitas Satuan Polisi Pamong  Praja  dan Wilayatul Hisbah Kota  Banda  Aceh  belum bisa  dikatakan  baik  sepenuhnya dikarenakan belum ada munculnya  ide  inovasi-inovasi baru dalam menjalankan program  dan  kegiatan  hanya mampu  melanjutkan  program dan kegiatan yang telah ada.
d. Responsibilitas  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dan Wilayatul
Hisbah Kota  Banda  Aceh  sudah berjalan  dengan  baik,  karena dalam merespon dan menindaklanjuti  keluhan  dan laporan  dari  masyarakat  tidak menunggu  waktu  yang  relatif lama yaitu kurang dari 1x24 jam saja. Ini tentunya sebuah respon yang bagus dari Satuan Wilayatul Hisbah dalam menanggapi  keluhan  kasus  dari masyarakat. e. Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong  Praja  dan Wilayatul Hisbah Kota  Banda  Aceh  sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini dikarenakan seluruh program dan  kegiatan  yang  terkait dengan penegakkan dan pelaksanaan syariat Islam sudah berjalan dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul  Hisbah Kota  Banda Aceh.
Faktor  yang  menjadi  penghambat  dan pendukung Wilayatul  Hisbah dalam Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Kota  Banda
Aceh Provinsi Aceh sebagai berikut:
1. Faktor Penghambat a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman  masyarakat  terkait hukum dan mengamalkan
syariat Islam sehingga perlu ada peningkatan agar tidak melakukan  pelanggaran  syariat Islam. b. Kurangnya  personil Wilayatul
Hisbah khususnya  yang  mana personil Wilayatul  Hisbah saat ini  hanya  berjumlah  40  personil yang mana terdiri dari 30 orang personil Wilayatul  Hisbah putra dan  hanya  10  orang  personil
Wilayatul Hisbah putri. Sehingga ke depannya dibutuhkan penambahan personil agar pelaksanaan  syariat  Islam  di Kota  Banda  Aceh  dapat  berjalan lebih efektif. c. Personil Wilayatul Hisbah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang belum optimal,  belum  bisa  memenuhi bila  dibandingkan  dengan  tugas pokok fungsi yang diemban oleh satuan Wilayatul Hisbah .
d. Masih  terdapat Qanun yang belum  jelas  salam  pemberilan sanksi/hukuman kepada pelanggar. e. Fasilitas, sarana dan sarana yang menjadi  penunjang  pelaksanaan syariat  Islam  yang  belum memadai.
f. Kantor  Satuan  Polisi  Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda  Aceh  sebagai  tempat pembinaan belum cukup nyaman  dan  kondusif  untuk dijadikan  tempat  pembinaan sehingga pelanggar banyak yang dipindahkan  ke  Kantor  Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh.

## 2. Faktor Pendukung
a. Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh Dinas  Syariat  Islam  Kota  Banda Aceh  sebagai  pendekatan  yang sangat baik.
b. Sanksi  yang  diberikan  kepada pelanggar  yang  tegas  sesuai dengan Qanun . c. Dukungan  yang  diberikan  oleh masyarakat  yang  peduli  dalam pelaksanaan  syariat  Islam  di Kota Banda Aceh.
d. Dukungan  yang  diberikan  oleh para ulama dan tokoh adat Kota Banda Aceh
e. Dukungan  yang  diberikan  oleh Pemerintah Daerah, stakeholder, anggota  dewan,  pejabat  dan lembaga terkait perihal pelaksanaan  syariat  Islam  di Kota Banda Aceh.
Upaya  yang  dilakukan  oleh Wilayatul  Hisbah dalam  Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh
1. Kualitas  dan  kuantitas  personil
Wilayatul  Hisbah harus  ditingkatkan dengan  cara  peningkatan  Iman, takwa,  keterampilan,  pengetahuan dan teknologi. 2. Melakukan pengawasan ekstra kepada  anak-anak  dan  remaja  yang rentan melakukan pelanggaran syariat Islam.
3. Peningkatan pengawasan pada lokasi yang  rawan  terjadi  pelanggaran syariat Islam.
4. Lebih  sering  mengadakan  sosialisasi terkait  kewajiban  berbusana  islami kepada seluruh golongan masyarakat utamanya  kepada  anak-anak  dan remaja  yang  saat  ini  sering menggunakan sosial media. Diharapkan sosialisasi dilakukan juga
melalui  media  sosial  agar  mereka paham  dengan  pelaksanaan  syariat
Islam.

## Saran
Berdasarkan pengamatan di
lapangan  yang  dilakukan  oleh  penulis, penulis  menemukan  beberapa  masalah yang  menjadi  hambatan  yang  terjadi  di lapangan.  Adapun  beberapa  saran  yang disampaikan penulis, sebagai berikut:
1. Pada Qanun Nomor  11  Tahun  2002 tentang  Aqidah,  Ibadah  dan  Syiar
Islam  terutama  mengenai  kewajiban untuk  berbusana  islami  belum  ada sanksi/hukuman  yang  jelas  sehingga tidak  memberikan  efek  jera  bagi masyarakat yang melanggar. Wilayatul Hisbah harus mengonfirmasi kejelasan sanksi yang diberikan agar memberikan efek jera kedepannya. 2. Diperlukan  peningkatan  kepahaman dan  kesadaran  masyarakat  terhadap mengamalkan syariat Islam sehingga terjadi penurunan terhadap pelanggaran syariat Islam. 3. Diperlukan  penambahan  personil
Wilayatul  Hisbah Kota  Banda  Aceh,
karena  jumlah  yang  ada  sekarang terlalu  sedikit  untuk  menjangkau wilayah  Kota  Banda  Aceh  secara keseluruhan. 4. Diperlukan peningkatan dan penambahan  fasilitas,  sarana  dan prasarana yang menunjang pekerjaan Wilayatul Hisbah .
5. Diperlukan  tempat  yang  layak, nyaman  dan  kondusif  yang  dapat dijadikan  tempat  pembinaan  di
Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dan Wilayatul  Hisbah Kota  Banda Aceh.
Dengan  adanya  saran  yang penulis  sampaikan  diatas,  diharapkan saran  yang  penulis  sampaikan  ini  akan berguna  bagi  Kantor  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dan Wilayatul  Hisbah Kota Banda  Aceh  agar  dapat  meningkatkan kualitas  kinerja Wilayatul  Hisbah dalam pelaksanaan  syariat  Islam  di  Kota  Banda Aceh  dan  berjalan  ketertiban,keamanan dan  kenyamanan  bagi  masyarakat  Kota Banda Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  2014.  Manajemen  dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo. Agustino,  Leo.  (2014).  Dasar-Dasar Kebijakan  Publik.  Bandung:  Cv.
Alfabeta.
Budi,  Winarno,  2012,  Kebijakan  Publik, CAPS, Yogyakarta
Edy  Sutrisno.  2010.  Manajemen  Sumber
Daya  Manusia.  Edisi  Pertama. Cetakan  Pertama.  Jakarta:  Penerbit Kencana John W. 2014. Research design pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,
dan  mixed.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Moeheriono.  2012.  “Pengukuran  Kinerja Berbasis Kompetensi”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh  Nomor  5  Tahun 2000  tentang  Pelaksanaan  Syariat
Islam Permendagri  No  60  Tahun  2012  tentang pedoman  penetapan  jumlah  polisi pamong praja Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Alfabeta Qanun Nomor  11  Tahun  2002  tentang
Aqidah,  Ibadah  dan  Syiar  Islam termasuk  didalamnya  kewajiban untuk berbusana Islami
Qanun Nomor  14  Tahun  2003  tentang Khalwat Sembiring,  M.  2012.  Budaya  dan  Kinerja Organisasi. Bandung: Penerbit Fokus Media. Sugiyono.  (2014).  Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung:
Alfabeta
Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. Manajemen
Publik. Jakarta: PT. Grasindo