## PENGELOLAAN ZAKAT DALAM TINJAUAN UU RI  NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Muh. Ruslan Abdullah Fakultas Syariah IAIN Palopo Email : ruslaniainpalopo@gmail.com

## Abstract
Based on data  obtained  from  BAZNAS, Indonesia has a zakat potential  of  217 trillion per year, but its realization is only about Rp 6 trillion per year. This condition requires the government to think about how to effectively increase the collection of zakat. One of the  strategic  steps  taken  by  the  government  is  to  issue  Law  No.  23  of  2011  on  the Management  of  Zakat.  However,  the  law  has  not  been  able  to  maximize  the performance of BAZNAS/LAZ and persuade people to pay zakat. On the contrary, Law No. RI. 23 of 2014 Regarding local governance can improve the management of zakat in BAZNAS, and sanction against muzakki who do not give the zakat.
Keywords: Zakat Management, Local Governance

## Abstrak
Berdasarkan data dari BAZNAS, Indonesia memeliki Potensi zakat  sebesar 217 triliun per tahun, namun realisasinya hanya mencapai sekitar  Rp 6 triliun pertahun. Kondisi ini  menuntut  pemerintah  untuk  berpikir  mencari  cara  efektif  meningkatkan penghimpunan  zakat.  Salah  satu  langkah  strategis  yang  dilakukan  pemerintah  adalah dengan  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat.  Namun,  UU  tersebut  belum  dapat  memaksimalkan  kinerja  BAZNAS  /  LAZ  dan membujuk  orang  untuk  membayar  zakat.  Sebaliknya,  UU  RI  No.  23  Tahun  2014 Tentang pemerintahan daerah dapat meningkatkan pengelolaan zakat di BAZNAS, dan pemberian sanksi terhadap muzakki yang tidak memberi zakat.
Kata Kunci: Pengelolaan zakat, Pemerintah daerah

## PENDAHULUAN
Zakat  adalah  salah  satu  sektor  penting  dalam  filantropi  Islam.  Sebagai  rukun Islam  ketiga,  zakat  wajib  dibayarkan  oleh  setiap  Muslim  yang  memenuhi  syarat ( muzakki )  untuk  menyucikan  hartanya  dengan  cara  menyalurkan  zakatnya  kepada mustahik (penerima  zakat).  Zakat  ini  tidak  hanya  berfungsi  untuk  menolong perekonomian mustahik , tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi  nasional.  Dalam  jangka  panjang,  tujuan  utama  zakat  adalah  mentransformasi
para mustahik menjadi muzakki .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  zakat  sangat  berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu Negara. 1
Potensi  zakat  di  Indonesia  sangat  besar.  Hal  tersebut  juga  sudah  disadari  oleh pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian  BAPPENAS,  yang  telah  mengintegrasikan program-program  zakat  di  OPZ  ke  dalam  program  nasional  pencapaian  SDGs (Sustainable  Development  Goals).  Selain  itu,  BAPPENAS  juga  memasukkan  zakat  ke dalam  Masterplan  Arsitektur  Keuangan  Syariah  Indonesia  (MAKSI)  yang  diluncurkan pada tahun 2015. Berdasarkan MAKSI, BAZNAS diarahkan sebagai koordinator dalam pengaturan,  pengumpulan,  dan  distribusi  zakat  nasional,  dengan  Kementerian  Agama sebagai regulator dan pengawas kinerja BAZNAS. 2
Potensi  zakat  di  Indonesia  mencapai  Rp  217  triliun  pertahun,  namun  realisasi penggalangan dari berbagai BAZNAS baru mencapai Rp 6 triliun. 3 Potensi zakat  yang besar    belum  didukung  oleh  penghimpunan  dana  zakat  di  lapangan.  Kesenjangan  ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: 4
1. Rendahnya  kesadaran  wajib  zakat  ( muzakki ),  rendahnya  kepercayaan  terhadap BAZ  dan  LAZ,  dan  perilaku muzakki yang  masih  berorientasi  jangka  pendek, desentralis dan interpersonal.
2. Basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi.
3. Masih  rendahnya  insentif  bagi  wajib  zakat  untuk  membayar  zakat,  khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda.
Pelaksanaan otonomi, sebagai salah satu pilihan sistem yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. 5 UU RI  NO. 23
1 Divisi  Publikasi  Dan  Jaringan    Pusat  Kajian  Strategis  (Puskas)  BAZNAS,  Outlook  Zakat Indonesia 2017 (Jakarta: BAZNAS 2017), h. 1
2 Divisi  Publikasi  Dan  Jaringan    Pusat  Kajian  Strategis  (Puskas)  BAZNAS,  Outlook  Zakat Indonesia 2017 (Jakarta: BAZNAS 2017), h. 5.
3 Ichwan  Chasani,  Judul  Potensi  Zakat  Rp217  Triliun  Bisa  Dongkrak  Pertumbuhan Ekonomi, http://wartakota.tribunnews.com/2017/07/26/potensi-zakat-rp217-triliun-bisa-dongkrak- pertumbuhan-ekonomi, diakses pada tanggal 10 Maret 2018
4 Divisi  Publikasi  Dan  Jaringan    Pusat  Kajian  Strategis  (Puskas)  BAZNAS,  Outlook  Zakat Indonesia 2017 (Jakarta: BAZNAS 2017), h. 6.
5 M. Makhfudz,  Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Adil : Jurnal Hukum Vol. 3 No.2, h. 380
Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  menjelaskan  bahwa  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh  Abdurahman A.  Basalamah  bahwa  Zakat  sebagai  Alat  bukan  tujuan,  sehingga  mengandung  metode dan  fleksibilitas  yang  tinggi.  Sasaran  yang  dikehendaki  adalah  kemaslahatan  dan kesejahteraan  umat.  Zakat  juga    mendorong  motovasi  dan  kreativitas  umat  sehingga umat  dapat  mengubah  kondisi  derajat  ekonominya.  Olehnya  itu  zakat  harus dioptimalkan  dengan  dukungan  dari  berbagai  pihak  terutama  pemerintah  dan  umat. Sehingga  terwujud  pemerintah  yang  arif  dan  bijaksana  yang  mampu  menyelesaikan problem kemiskinan dan kefakiran. 6
I  Made  Murjana  yang  memaparkan  bahwa  Otonomi  daerah  merupakan    upaya meningkatkan  kesejahtraan  masyarakat  melalui  memaksimalkan  potensi  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  manusia,  serta  memaksimal  pengelolaannya  sehingga  tujuan otonomi  daerah  dapat  direalisasikan  dengan  baik.  Untuk  mewujudkannya  maka  perlu pengawasan,  baik  secara  internal  dari  pemerintah  melalui  Kementrian  Dalam  Negeri juga  partisipasi  masyarakat  di  daerah  terutama  masyarakat  sipil  seperti  lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi sosial keagamaan yang ada. 7
Yulia  Devi  Ristanti  dan    Eko  Handoyo  dalam  tulisannya  menjelaskan  Otonomi daerah  sudah  diatur  dalam  undang-undang  Negara  Republik  Indonesia  No  32  tahun 2004 dan no 23 tahun 2014. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  daerahnya  sendiri,  baik  berurusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat.  Kegiatan-kegiatan  yang  dapat  diatur  oleh daerah adalah termasuk peraturan perekonomian. 8
6 Lihat,- Abdurahman A. Basalamah, Ekonomi Bulan sabit, h. 31-33
7 I  Made  Murjana,  Pelaksanaan  Dan  Permasalahan  Otonomi  Daerah  Menurut  Undang-Undang No.32 Tahun 2004 (Tinjauan Teoritis) Ganeç Swara Vol. 10 No.1 Maret 2016
8 Yulia  Devi  Ristanti  Dan    Eko  Handoyo,  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  Dan  Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Riset Akutansi Keuangan Volume 2 No.2 April 2017
M.  Makhfudz    menjelaskan  bahwa  Pelaksanaan  otonomi,  sebagai  salah  satu pilihan  sistem  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  mempercepat  terciptanya kesejahteraan  masyarakat.  Karena  otonomi  adalah  sebagai  usaha  membagi  rata tanggung  jawab  pemerintahan  pusat.  Kemudian  beban  tanggung  jawab  dibagi  ke pemerintahan  lokal,  sampai  yang  paling  bawah.  Demikianlah  juga  sebagai  media pendidikan  politik,  yaitu  dengan  meningkatkan  pengertian  rakyat  serta  dukungan mereka  dalam  kegiatan  usaha  pembangunan  sosial  ekonomi,  sehingga  diharapkan masyarakat bawah dapat merasakan keuntungan dari konstribusi kegiatan usaha mereka. Makalah  ini  disusun  berdasarkan  pelaksanaan  penelitian  yang  dilakukan  secara deskriptif, dan melakukan analisis normatif dengan membandingkan dengan kenyataan di lapangan yang ditemui pada lokasi penelitian. 9
I Gusti Ngurah Suryaadi Mahardika dan  Luh Gede Sri Artini dari hasil penelitian menemukan  bahwa  otonomi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemandirian  daerah. Sehingga dengan otonomi daerah dapat mendorong upaya peningkatan kapasitas daerah itu  sendiri.  BAZNAS  dan  LAZ  adalah  salah  satu  institusi  yang  dapat  menggerakkan kemandirian ekonom di daerah otonom.
Tulisan  ini mencoba menganalisa fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam  Undang-Undang    RI    No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  serta memadukan  dengan  pengelolaan  zakat,  sehingga  tergambar    pengelolaan  zakat  di daerah  otonom.  Artikel  ini  adalah  murni  kualitatif  yang  menitikberatkan  pada  kajian pustaka disertai lealitas pengelolaan zakat di daerah.
Latar  belakang  di  atas  mengarahkan  penulis  untuk  menarik  rumusan  masalah yakni: Bagaimana Eksistensi pengelolaan zakat dalam pemerintahan daerah?

## METODE
Tulisan  ini  merupakan  studi  literatur  yang  meninjau  manajemen  zakat  serta  mengkaji UU  RI  no.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pendekatan  yang  digunakan adalah  hukum  dan  kebijakan  ekonomi.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis deskripsi kualitatif.
9 M. Makhfudz, Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah , Adil : Jurnal Hukum Vol. 3 No.2

## PEMBAHASAN

## A. Pemerintah Daerah Otonom
Salah satu sektor yang sangat menarik dikaji dalam ekonomi Islam adalah sektor yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  pemerintah  muslim  di  bidang  keuangan  dan ekonomi,  tanggung  jawab  pemerintah  di  bidang  ekonomi  dapat  di  bagi  menjadi  dua bagian : 10
1. Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin
2. Tanggung jawab untuk memberikan petunjuk atau bimbingan di berbagai sektor produksi dan distribusi.
Pasal  17  ayat  1  dalam  UU  RI    NO.  23  Tahun  2014  menjelaskan  bahwa    daerah berhak  menetapkan  kebijakan  Daerah  untuk  menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  Daerah.  Pasal  22  ayat  1  Daerah  berhak  menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan. Pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  dilakukan  penataan  daerah.  Pada  ayat  2 menjelaskan  Penataan Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat  1  ditujukan untuk: a) mewujudkan  efektivitas  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah;  b)  mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; c) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; e) meningkatkan daya saing nasional dan daya saing  Daerah; dan f) memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.
Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 1 huruf b dalam UU RI  NO. 23 Tahun 2014 adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pada  Pasal  58  menjelaskan  Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan  Pemerintahan  Daerah  berpedoman  pada  asas  penyelenggaraan pemerintahan  Negara  yang  terdiri  atas:  a.  kepastian  hukum;  b.  tertib  penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. keadilan.
10 Muhammad Husaini Bahesyti Dan Jawad Bahonar, Intisari Islam Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam. Cet. 1 (Jakarta; Lentera, 2003), h. 433
Tugas  pemerintah  daerah  terdapat  pada  pasal  65    ayat  1  salah  satunya  adalah pemerintah  daerah  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  Daerah  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan kebijakan  yang  ditetapkan  bersama  DPRD.  Pada  ayat  2  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  kepala  daerah  berwenang:  a) mengajukan  rancangan  Perda;  b)  menetapkan  Perda  yang  telah  mendapat  persetujuan bersama  DPRD;  c)  menetapkan  Perkada  dan  keputusan  kepala  daerah;  d)  mengambil tindakan  tertentu  dalam  keadaan  mendesak  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  Daerah dan/atau  masyarakat;  e)  melaksanakan  wewenang  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Otonomi Daerah dan Kemandirian Ekonomi
Asfek  keadilan  yang  diukur  dengan  tingkat  kesejahteraan  dewasa  ini,  hanya mengandalkan  peran  pemerintah  dalam  melakukan  pemerataan  melalui  pajak  dan pemberian  pelayanan  umum  (sosial  ekonomi),  hasil  akhir  yang  dicapai  tetap memperlihatkan  adanya  ketimpangan  yang  makin  tajam,  antara  si  kaya  dan  si  miskin. Ketimpangan  ini  di  sebabkan  karena  moral,  dan  hukum  ekonomi  tidak  mengandung muatan hakiki keadilan (keridhaan, manfaat dan kejelasan). 11
Pasal  1  UU  RI  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  menjelaskan Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  selanjutnya  Pemerintah  Daerah  disebutkan sebagai  kepala  daerah  sebagai  unsure  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah otonom.  Pada  pasal  1  poin  6  menjelaskan  bahwa  Otonomi  Daerah  adalah  hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
11 Abdurahman A. Basalamah, Ekonomi Bulan Sabit, Gerakan Pembagunan Dalam Konsep Islam (Ujung Pandang; PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 1996), h. 4
Pasal  12  ayat  1  menjelaskan  bahwa  urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan dengan  Pelayanan  Dasar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (2)  meliputi:  a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan  kawasan  permukiman;  e.  ketenteraman,  ketertiban  umum,  dan  pelindungan masyarakat; dan f. sosial.
Ayat  2  menjelaskan  bahwa  urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  tidak  berkaitan dengan  Pelayanan  Dasar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (2)  meliputi:  a. tenaga  kerja;  b.  pemberdayaan  perempuan  dan  pelindungan  anak;  c.  pangan;  d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan  masyarakat  dan  Desa;  h.  pengendalian  penduduk  dan  keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;  l.  penanaman  modal;  m.  kepemudaan  dan  olah  raga;  n.  statistik;  o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.
Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah  telah menjelaskan  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  dalam  mengurus  daerah sendiri  sepanjang  kebijakan  pemerintah  daerah  tidak  bertentangan  dengan  aturan  lain. Otonomi  daerah  mengarahkan  pada  kemandirian  pemerintah,  masyarakat  dalam meningkatkan  produktivitas  pelayanan  dan  produktivitas  ekonomi  pemerintah  dan masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera.

## C. Peluang Pengelolaan Zakat Versi Otonomi Daerah
Secara  bahasa  zakat  kata  dasar  (masdar)-nya zaka yang  berarti  berkah,  tumbuh, bersih,  baik,  dan  bertambah.  Bagi  orang  yang  mengeluarkan  zakat,  hati  dan  jiwanya akan  bersih,  sebagaimana  firman  Allah  Swt.  Dalam  surah  at-Taubah  ayat  103.  Selain hati dan jiwanya bersih,  kekayaannya akan bersih pula. Dari ayat ini tergambar bahwa zakat  yang  dikeluarkan  oleh  para  muzaki  akan  dapat  membersihkan  dan  menyucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir. 12
12 Dewan  Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam. Cet. 3 (Jakarta: Ictiar Baru Van  Hoeve, 1994),  H.  224.  Bandingkan  Dengan  Cyril  Glasse, Ensiklopedi  Islam (Ringkas)  Cyril  Glasse,  Cet.  3 (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), H. 445. Dan Lihat; Bandingkan Dengan Majma' Lughah Al- Arabiyah, Mu'jam Al-Wasit, Juz I (Mesir; Dar Al-Ma'arif, 1972), h. 396
Rendahnya nilai perilaku ekonomi baik personal lebih-lebih moral dan tak adanya pengawasan  akan  membawa  kerusakan  ekonomi  masyarakat.  Sebagaimana  dalam QS.Al-Taubah; (9): 103
َكَت َلََص َّنِإ ْمِهْيَلَع ِّلَص َو اَهِب ْمِهيِّك َزُت َو ْمُه ُرِّهَطُت ًةَقَدَص ْمِهِلا َىْمَأ  ْهِم ْذُخ ٌميِلَع ٌعيِمَس ُ َّللَّا َو ْمُهَل ٌهَكَس Terjemahnya;
103.    Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu kamu  membersihkan[658]  dan  mensucikan[659]  mereka  dan  mendoalah  untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. 13
Ayat  ini  tegas  menyatakan  perintah  kepada  Rasul  selain  sebagai  Nabi  ia  juga bertugas  melaksanakan  hukum-hukum  Allah  dalam  masyarakat  untuk  mewujudkan kesejahteraan  dan  kesentosaan  rakyat  yang  juga  merupakan  tujuan  ekonomi  yang  di kehendaki Al-Qur'an. Tugas-tugas demikian dilaksanakan oleh khalifah sebagai kepala pemerintahan. Dari sini dapat dipahami bahwa pemerintah adalah juga pelaku ekonomi, bahkan yang lebih kuat karena di tangannyalah terletak penentuan kebijakan ekonomi.
Salah  satu  kebijakan  ekonomi  yang  dapat  dipahami  dari  ayat  di  atas  adalah perintah kepada nabi agar beliau berupaya memberi ketentraman kepada masyarakat. Ini berarti  pemerintah  harus  aktif  mewujudkan  dan  memelihara  ketentraman  masyarakat. Ini  dapat  terwujud  jika  dalam  masyarakat  terdapat  faktor-faktor  dan  sarana  ekonomi yang memadai dan kondisi sosial ekonomi dan keamanan yang mapan. 14
Zakat bukan tujuan akan tetapi sebagai sarana dalam meningkatkan kesjahteraan. Tujuan pengelolaan zakat yang diinginkan adalah kebahagiaan dunai dan akhirat. Zakat mendorong  motovasi  dan  kreasi  masyarakat  dalam  pemilikan  dan  penggunaan  harta kekayaan.  Olehnya  itu  zakat  harus  ditegakkan  dengan  dukungan  yang  terpadu  dari masyarakat  dan  pemerintah.  Tergambar  pemerintah  yang  arif  dan  bijaksana  akan memahami peran zakat, yang mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan kefakiran serta perilaku negatif  yang dapat ditimbulkan 15
13 Al-Qur’an  Dan  Terjemahan.  [658]    Maksudnya:  Zakat  Itu  Membersihkan  Mereka  Dari Kekikiran  Dan  Cinta  Yang  Berlebih-Lebihan  Kepada  Harta  Benda.  [659]    Maksudnya:  Zakat  Itu Menyuburkan Sifat-Sifat Kebaikan Dalam Hati Mereka Dan Memperkembangkan Harta Benda Mereka
14 Abd Muin Salim, Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an, Sebuah Pengantar Pengenalan Dasar Ekonomi Islam, (Ujung Pandang; Yayasan Kesejahteraan Islam YAKIS Syariah, 1994), h. 9
15 Lihat,- Abdurahman A. Basalamah, Ekonomi Bulan Sabit, h. 31-33
Zakat  mewujudkan  kemandirian  sosial  tidak  sama  dengan  suatu  kewajiban membayar pajak bagi warga negara. Ini merupakan kewajiban agama secara mutlak dari Tuhan Yang Maha Pencipta kepada umat manusia sebagai amanah untuk mengeluarkan kekayaan  yang  telah  Dia  anugerahkan  sebagai  bentuk  keimanan,  ditunaikan  kepada orang  yang  kurang  beruntung.  Ini  merupakan  salah  satu  bentuk  ketentuan  peribadatan yang  dalam  Islam  tidak  hanya  meliputi  shalat,  puasa  dan  haji;  tetapi  juga  mencakup pemenuhan kewajiban kepada orang lain. Salah satu cara untuk mengerjakan kewajiban itu,  yang  di  tuntut  Islam  dari  kaum  Muslim,  adalah  melalui  intitusi  zakat,  yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keimanan. Zakat adalah tanda yang jelas dan tegas  dari  kehendak  Tuhan  untuk  menjamin  bahwa  tidak  seorang  pun  menderita kekurangan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok akan barang dan jasa. 16
Pembangunan  versi  Islam  bersifat  multi-dimensi  yang  meliputi  aspek  fizikal, kerohanian  dan  moral.  Pembangunan  dalam  kerangka  pemikiran  Islam  bersandar  pada konsep  tauhid.    Allah  pemilik  mutlak  dan  manusi  amanahkan  sebagai  pemimpin  yang memiliki  tugas  dan  bertanggungjawab  membangunkan  alam  semesta  berlandaskan kepada  al-Quran  dan  as-Sunnah. 17 Akan  tetapi  ironisnya  adalah  Indonesia  adalah mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  akan  tetapi  system  ekonomi  yang  dibangun adalah  system  neoliberal.  System  ekonomi  dan  pemerintah  Indonesi  juga  kadangkala tidak jelas tergantung siapa pemimpinnya. Sehingga muncul istilah “pemimpin berganti, system pun berganti”
Islam  menghendaki  kesejahteraan  secara  menyeluruh  Individu,  keluarga, masyarakat dan bangsa, terpadu antara rohaniah dan jasmaniah. Hal ini tergambar dari perintah  Allah  Swt.,  dalam  Al-Qur'an;  perintah  berkorban  dan  shalat,  serta  perintah Zakat. Jelas terdapat keterpaduan antara aspek ekonomi dan sosial. 18
Secara  umum  pembangunan  ekonomi  merupakan  persyaratan  utama  untuk mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemajuan  bangsa.  Karena  itu  pembangunan  harus menyentuh semua aspek yang terkait, sehingga dapat memapankan pertumbuhan yang
16 M.  Umer  Chapra, Islam  Dan  Tantangan  Ekonomi;  Islam  Ekonomi  Konterporer (Surabaya; Risalah Gusti, 1999), h. 292-293
17 Nor  Sahida  Mohamad,  Pembangunan  Menurut  Perspektif  Islam:  Satu  Analisis  Awalan ( Development  from  Islamic  Perspective:  An  Interim  Analysis ), Prosiding  Persidangan  Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII JILID 1 (2013) 355 - 370
18 Ibid,- 23
berkelanjutan (subtainable  growth). Persyaratan  struktural  yang  perlu  diperhatikan dalam  upaya  untuk  memapankan  pertumbuhan  sektor  ekonomi,  adalah  keserasian perimbangan antar sektor-sektor ekonomi itu sendiri. 19
UU  No.  23  Tahun  2011  berfungsi  sebagai  dasar  pelaksanaan  dan  pengelolaan zakat  di  Indonesia.  Pengelolaan  zakat  ini  bertujuan  untuk  “meningkatkan  efektivitas dan  efisiensi  pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat,  dan  meningkatkan  manfaat  zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan” (Pasal 3). Dalam UU ini, BAZNAS ditunjuk sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat  mandiri  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  melalui  Menteri  Agama (Pasal  5).  Secara  umum,  BAZNAS  memiliki  dua  tugas  utama:  (1)  mengelola keseluruhan  sistem  zakat  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat,  serta  pelaporan  dan pertanggungjawaban  pelaksanaan  pengelolaan  zakat,  (2)  melaksanakan  fungsi koordinasi terhadap seluruh organisasi pengelolaan zakat (OPZ) di Indonesia. 20
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat  sejalan  dengan Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah  atau  sebaliknya Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah  sejalan  dengan Undang-Undang No. 23 Tahun  2011. Tujuan Undang-Undang RI  No. 23 Tahun 2014 adalah  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan Undang-Undang No.  23  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat  adalah  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat;  dan  meningkatkan  manfaat  zakat  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Tujuan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  dan  Undang-Undang  RI  No.  23 Tahun  2014  memilki  kesamaan  yaitu  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia,  di samping  itu  Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2014  dapat  menguatkan  pelaksanaan
19 Abdurahman A. Basalamah, Ekonomi Bulan Sabit , h. 1
20 Divisi  Publikasi  Dan  Jaringan    Pusat  Kajian  Strategis  (Puskas)  BAZNAS,  Outlook  Zakat Indonesia 2017 (Jakarta: BAZNAS 2017), h. 4.
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011.  Pemerintah  daerah  dengan  kewenangan  dan kebijakannya dapat mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat.
Pengelolaan  zakat  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kewenangan  pemerintah  daerah sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 5 ayat 1. Aturan tersebut menjelaskan  pemerintah  membentuk  BAZNAS  selanjutnya,  dalam  Pasal  8  ayat  2, keanggotaan  BAZNAS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2  terdiri  dari  8  (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Pasal 15, ayat 3, menjelaskan  bahwa  BAZNAS  kabupaten  /  kota  dibentuk  oleh  Menteri  atau  pejabat yang ditunjuk atas usul bupati / walikota yang menerima pertimbangan dari BAZNAS. Pasal 24 menjelaskan ruang lingkup otoritas penagihan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi,  dan  BAZNAS  kabupaten  /  kota  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah.  Dan dalam Pasal 29 ayat 1 dari BAZNAS kabupaten / kota menyampaikan laporan tentang pelaksanaan  pengelolaan  zakat,  infak,  sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara teratur.

## PENUTUP
UU No. 23 Tahun 2011 adalah dasar pelaksanaan pengelolan  zakat di  Indonesia. Aturan  tersebut  mengarahkan  Pengelolaan  zakat  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  pengelolaan  zakat,  dan  meningkatkan  manfaat  bagi  masyarakat  dan pengentasan  kemiskinan.  Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2014  tentang  pemerintah daerah  telah  menjelaskan  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  dalam mengurus  daerah  sendiri  sepanjang  kebijakan  pemerintah  daerah  tidak  bertentangan dengan  aturan  lain.  Otonomi  daerah  mengarahkan  pada  kemandirian  pemerintah, masyarakat  dalam  meningkatkan  produktivitas  pelayanan  dan  produktivitas  ekonomi pemerintah dan masyarakat,  sehingga tercipta masyarakat  yang makmur  dan sejahtera. Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  dan  Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2014 memilki  kesamaan  yaitu  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia,  di  samping  itu Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2014  dapat  menguatkan  pelaksanaan  Undang- Undang No. 23 Tahun 2011. Pemerintah daerah dengan kewenangan dan kebijakannya dapat mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat.
Undang-Undang    RI    No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  akan memainkan peran dengan memaksimalkan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk terlibat secara maksimal dalam meningkatkan kinerja BAZNAS/LAZ dan meningkatkan kepatuhan  umat  untuk  membanyar  zakat,  salah  satu  yang  dapat  dilakukan  pemerintah daerah yaitu mengeluarkan PERDA Zakat  yang mengajur kewajiban membanyar zakat di BAZNAS, dan sanksi terhadap muzakki yang tidak membanyar zakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahesyti, Muhammad Husaini Dan Jawad Bahonar, Intisari Islam Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam. Cet. 1. Jakarta; Lentera, 2003.
Basalamah,  Abdurahman  A., Ekonomi  Bulan  Sabit,  Gerakan  Pembagunan  Dalam Konsep Islam . Ujung Pandang; PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 1996.
Chasani,  Ichwan.  Judul  Potensi  Zakat  Rp217  Triliun  Bisa  Dongkrak  Pertumbuhan Ekonomi, http://wartakota.tribunnews.com/2017/07/26/potensi-zakat-rp217- triliun-bisa-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi, diakses pada tanggal 10 Maret 2018
Cyril  Glasse, Ensiklopedi  Islam (Ringkas)  Cyril  Glasse,  Cet.  3.  Jakarta;  PT.  Raja Grafindo Persada, 2002.
Dewan Redaksi  Ensiklopedi  Islam, Ensiklopedi  Islam. Cet.  3.  Jakarta:  Ictiar Baru Van Hoeve, 1994.
Divisi  Publikasi  Dan  Jaringan    Pusat  Kajian  Strategis  (Puskas)  BAZNAS,  Outlook Zakat Indonesia 2017. Jakarta: BAZNAS 2017.
Majma' Lughah Al-Arabiyah, Mu'jam Al-Wasit, Juz I. Mesir; Dar Al-Ma'arif, 1972.
Makhfudz, M,  Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Adil : Jurnal Hukum Vol. 3 No.2, h. 380
Mohamad, Nor Sahida, Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan ( Development  from  Islamic  Perspective:  An  Interim  Analysis ), Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII JILID 1. 2013.
Murjana,  I  Made,  Pelaksanaan  Dan  Permasalahan  Otonomi  Daerah  Menurut  Undang- Undang No.32 Tahun 2004 (Tinjauan Teoritis) Ganeç Swara  Vol. 10 No.1 Maret 2016
Ristanti,  Yulia  Devi  Dan    Eko  Handoyo,  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Riset Akutansi Keuangan Volume 2 No.2 April 2017
Salim,  Abd  Muin, Ekonomi  Dalam  Perspektif  Al-Qur'an,  Sebuah  Pengantar Pengenalan Dasar Ekonomi Islam,. Ujung Pandang; Yayasan Kesejahteraan Islam YAKIS Syariah, 1994.
Chapra,  M.  Umer, Islam  Dan  Tantangan  Ekonomi;  Islam  Ekonomi  Konterporer. Surabaya; Risalah Gusti, 1999.