## ANALISIS STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI INDONESIA
Khamim PPs  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rkhamim@yahoo.com

## Abstract
Standar  Penilaian  Pendidikan is  a  part  of Standar Nasional  Pendidikan, where  the  form  of  explanation  is  from mandate  of Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 concerning Sistem Pendidikan Nasional . The educators should understand on
standar  penilaian  pendidikan, and  know  the  background juridicial foundation of standar penilaian , mechanism,
configuration, and evaluation procedure. Product of law is related to penilaian  pendidikan ,  has  set  how  is  mechanism, configuration,  education  assessment  instrument  from SD,  SMP, SMA ,  and  University.  With  understanding  the  juridicial foundation which is related to education assessment, so educators must  have  a  role  to  lead  education  quality  that  has  been standared,  so  the    destination  of  education  in  Indonesia  can  be realized.
Kata Kunci : Standar; Assesssment; Education; Nasional

## Abstrak
Standar  Penilaian  Pendidikan  merupakan  bagian  dari Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP),  dimana  bentuk  penjabaran dari  amanat  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan Nasional. Seorang pendidik harus memahami standar  penilaian  pendidikan,  dan  memahami  landasan  yuridis yang  melatarbelakangi  standar  penilaian,  mekanisme,  dan prosedur  evaluasi.  Produk  hukum  yang  ada  terkait  penilaian pendidikan,  telah  mengatur  bagaimana  mekanisme,  bentuk, instrumen  penilaian  pendidikan,  baik  dari  jenjang  sekolah  dasar, menengah,  dan  perguruan  tinggi.  Dengan  memahami  landasan yuridis  terkait  dengan  penilaian  pendidikan,  maka  setidaknya seorang pendidik ikut peran serta mengantarkan mutu pendidikan yang  sudah  terstandarisasi,  sehingga  tujuan  dari  pendidikan  di Indonesia dapat terwujud.
Kata Kunci : Standar; Penilaian; Pendidikan, Nasional

## A. Pendahuluan
Dalam  pendidikan,  evaluasi  atau  penilaian  merupakan salah satu komponen kurikulum sehingga evaluasi atau penilaian ini merupakan hal yang urgen dan tidak dapat terpisahkan dengan komponen  kurikulum  lainnya.  Evaluasi  atau  penilaian  menjadi penting  karena  dijadikan  Standar  Nasional  Pendidikan  dalam Undang Undang No 20 Tahun 2003.
Karena  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang besar  dan  mempunyai  banyak  penduduk,  maka  diperlukan  suatu standar  penilaian  dalam  pendidikan  untuk  menyamaratakan  agar semua  peserta  didik  baik  di  daerah  yang  sistem  pendidikannya sudah maju maupun peserta didik yang berada di daerah terpencil guna terciptanya tujuan Pendidikan Nasional.
Dalam  hal  ini,  pemerintah  telah  membentuk  suatu  badan standar  pendidikan  yang  berlaku  untuk  lingkup  nasional  yang mempunyai  tugas  salah  satunya  adalah  memproduksi  Standar Penilaian  Pendidikan.  Standar  Penilaian  Pendidikan  yang tertuang  dalam  Undang-Undang,  Peranturan  Pemerintah,  serta Peraturan  Menteri  ini,  mengalami  beberapa  kali  revisi  sesuai kebutuhan zaman.
Perubahan-perubahan yang ada perlu untuk dianalisis dan kemudian  dapat  disosialisakan  kepada  pendidik  agar  nantinya proses  pendidikan  khusunya  sistem  evaluasi  pendidikan  di Indonesia.  Analisi  ini  nantinya  agar  diketahui  bentuk  perubahan yang  ada  baik  dari  Peraturan  Pemerintah,  maupun  peraturan menteri.

## B. Pengertian Evaluasi dan Penilaian
Sering  kita  jumpai  beberapa  istilah  antara  penilaian  atau asesmen  dan  evaluasi  yang  kadang  dianggap  memiliki  arti  yang sama,  padahal  keduanya  memiliki  makna  yang  berbeda,  akan tetapi  ada  saling  keterkaitan.  Evaluasi  menurut  Daniel  L. Stufflbem  dan  egon  G.  Guba  menupakan  sebuah  proses penggambaran,  pemerolehan,  dan  penyediaan  informasi  yang berguna  untuk  penetapan  alternatif-alternatif  keputusan.  Dalam bahasa konstruk, ada beberapa hal yang menjadi perhatian :
1. Evaluasi  dibangun  dalam  rangka  jasa  untuk  penyusunan keputusan  yaitu  penyediaan  informasi  yang  berguna  bagi pengambil keputusan;
2. Evaluasi merupakan sebuah siklus, proses yang terus menerus dalam suatu program;
3. Proses  evaluasi  mencakup  tiga  langkah  utama,  yaitu  (1) penggambaran  informasi  yang  dibutuhkan  dan  perlu dikumpulkan, (2) pemerolehan, pengadaan, dan pengumpulan informasi,  maupun  menyediakan  informasi,  (3)  pemberian makna terhadap informasi tersebut. 1
Sedangkan  penilaian  diartikan  proses  pengumpulan  data dan/atau  informasi  (termasuk  di  dalamnya  pengolahan  dan pendokumentasian) secara sistematis tentang suatu atribut, orang atau  objek,  baik  berupa  data  kualitatif  maupun  kuantitatif. 2
Asesmen atau penilaian  merupakan salah satu  bentuk  komponen evaluasi.  ruang  lingkup  asesmen  sangat  luas  dibanding  dengan evaluasi. 3 beberapa  hal  yang  menjadi  prinsip  dalam  penilaian adalah  (1)  proses  penilaian  harus  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan  dari  proses  pembelajaran,  (2)  penilaian  harus mencerminkan  masalah  dunia  nyata,  bukan  dunia  sekolah,  (3) penilaian  harus  menggunakan  berbagai  ukuran,  metode,  dan kriteria  yang  sesuai  dengan  karakteristik  dan  esensi  pengalaman belajar,  dan  (4)  penilaian  harus  bersifat  holistik  yang  mencakup semua aspek dari tujuan pembelajran. 4
1 A.  Muri  Yusuf, Asesmen  dan  Evaluasi  Pendidikan;  Pilar  Penyedia Informasi  dan  Kegiatan  Pengendalian  Mutu  Pendidikan (Jakarta:  Kencana, 2015), 20.
2 A.  Muri  Yusuf, Asesmen  dan  Evaluasi  Pendidikan;  Pilar  Penyedia Informasi  dan  Kegiatan  Pengendalian  Mutu  Pendidikan (Jakarta:  Kencana, 2015), 14.
3 Hamzah B. Uno dan Satria Koni, Assesment Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 2.
4 Kusaeri  dan  Supranoto, Pengukuran  dan  Penilaian  Pendidikan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 9.
Asesmen  penilaian  juga  dapat  diartikan  sebagai  proses mengambil  keputusan  dengan  menggunakan  informasi  yang diperoleh  melalui  pengukuran  hasil  belajar  yang  menggunakan instrumen tes ataupun non tes. 5 Dari pengertian di atas, para ahli mengatakan  bahwa  konstruk  assesment  berada  dalam  konstruk evaluasi.  Namun  dalam  perkembangannya  terjadi  perubahan dimana asesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi secara sistematis, pendokumentasian, dan penggunaan informasi; sedangkan  evaluasi  merupakan  pemberian  makna,  nilai  terhadap informasi  yang  dikumpulkan  melalui  asesmen,  sehingga melahirkan keputusan nilai. Perlu disadarai bahwa evaluasi  yang baik  tidak  dapat  dilakukan  tanpa  pengukuran  dan  asesmen, karena  pemberian  makna  hanya  dimungkinkan  berdasarkan  data dan  informasi  yang  dikumpulkan  berdasarkan  pengukuran  dan asesmen.    Apabila  dicermati  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  yang  terdapat pada  Bab  I  pasal  1  ayat  17  dan  18  dikemukakan  bahwa:  (Pasal 17)  Penilaian  adalah  proses  pengumpulan  data  dan  pengolahan informasi  untuk  mengukur  pencapaian  belajar  peserta  didik. (Pasal  18)  Evaluasi  pendidikan  adalah  kegiatan  pengendalian, penjaminan,  dan  penetapan  mutu  pendidikan  terhadap  berbagai komponen  pendidikan  pada  setiap  jalur,  jenjang,  dam  jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Penilaian merupakan bagian dari evaluasi, sedangkan evaluasi  merupakan  rangkaian  akhir  dari  suatu  proses pembelajaran.  Berhasil tidaknya hasil pembelajaran dapat  dilihat sejauh  mana  hasil  evaluasi  terhadap  output  yang  dihasilkan. 6
Pemanfaatan  penilaian  bukan  sekadar  mengetahui  pencapaian hasil  belajar,  yang  lebih  penting  adalah  bagaimana  penilaian mampu  meningkatkan  kemampuan  peserta  didik  dalam  proses belajar.  Penilaian  dilaksanakan  melalui  tiga  pendekatan,  yaitu assessment of learning (penilaian akhir pembelajaran),
assessment  for  learning (penilaian  untuk  pembelajaran),  dan
assessment as learning (penilaian sebagai pembelajaran). 7
5 Wahyudi,  “Asesmen  Pembelajaran  Berbasis  Portofolio  di  Sekolah”, Jurnal Visi Ilmu Pendidikan , Vol 2, No 1 Januari 2010.
6 Warsito  Hadi,  “Kritik  Penilaian  Menurut  Prespektif  Standar  Nasional Pendidikan”,  dalam El  Banat:  Jurnal  Pemikiran  dan  Pendidikan  Islam , Volume 6 Nomor 2, Juli-Desember 2016.
7 Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Menengah  Pertama, Panduan  Penilaian Pwndidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa, 2016), 6.
Assessment  of  learning merupakan  penilaian  yang dilaksanakan  setelah  proses  pembelajaran  selesai.  Proses pembelajaran  selesai  tidak  selalu  terjadi  di  akhir  tahun  atau  di akhir  peserta  didik  menyelesaikan  pendidikan  pada  jenjang tertentu. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksudkan untuk  memberikan  pengakuan  terhadap  pencapaian  hasil  belajar setelah  proses  pembelajaran  selesai,  berarti  pendidik  tersebut melakukan assessment  of  learning .  Ujian  Nasional,  ujian sekolah/madrasah,  dan  berbagai  bentuk  penilaian  sumatif merupakan assessment of learning (penilaian hasil belajar). 8
Assessment  for  learning dilakukan  selama  proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk  melakukan  perbaikan  proses  belajar  mengajar.  Dengan assessment for learning pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap  proses  belajar  peserta  didik,  memantau  kemajuan,  dan menentukan  kemajuan  belajarnya. Assessment  for  learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performan dalam  memfasilitasi  peserta  didik.  Berbagai  bentuk  penilaian formatif,  misalnya  tugas,  presentasi,  proyek,  termasuk  kuis merupakan  contoh-contoh assessment  for  learning (penilaian untuk  proses  belajar). 9 Assessment  as  learning mempunyai fungsi  yang  mirip  dengan assessment  for  learning ,  yaitu berfungsi  sebagai  formatif  dan  dilaksanakan  selama  proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, assessment as learning melibatkan  peserta  didik  secara  aktif  dalam  kegiatan  penilaian tersebut.  Peserta  didik  diberi  pengalaman  untuk  belajar  menjadi penilai  bagi  dirinya  sendiri.  Penilaian  diri (self  assessment) dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning .
Dalam assessment as learning peserta didik juga dapat dilibatkan dalam  merumuskan  prosedur  penilaian,  kriteria,  maupun rubrik/pedoman  penilaian  sehingga  mereka  mengetahui  dengan pasti apa  yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. 10
8 Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Menengah  Pertama, Panduan  Penilaian Pwndidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa, 2016).
9 Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Menengah  Pertama, Panduan  Penilaian Pwndidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa, 2016), 7.
10 Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Menengah  Pertama, Panduan  Penilaian Pwndidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa, 2016).

## C. Penilaian dalam Sistem Pendidikan Nasional
Dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (17) dikemukakan bahwa  standar  nasional  pendidikan  adalah  kriteria  minimal tentang  sistem  pendidikan  di  seluruh  wilayah  hukum  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Standar  nasional  pendidikan mengatur  delapan  standar,  yaitu  standar  isi,  standar  proses, standar  kompetensi  lulusan,  standar  pendidik  dan  tanaga kependidikan,  standar  sarana  dan  prsarana,  standar  pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. 11
Delapan  standar  nasional  pendidikan  ini  menunjukkan bahwa  standar  penilaian  pendidikan  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan  dari  standar  nasional  pendidikan,  karena  itu  standar penilaian mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam pendidikan.  Setiappendidik  harus  dapat  memberikan  pelayanan yang  prima  dan  memperlakukan  peserta  didik  secara  adil, objektif, dan bertanggungjawab, tidak terkecuali dalam penilaian pendidikan.  Penilaian  yang  adil  adalah  penilaian  yang  tidak membedakan  peserta  didik  antara  satu  dan  lainnya,  baik  dilihat dari latar belakang  sosial,  ekonomi, agama, budaya,  warna kulit, golongan, bahasa, dan gender. 12
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun 2015,  pada  pasal  1  disebutkan  bahwa  standar  penilaian pendidikan  adalah  satndar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan dengan  mekanisme,  prosedur,  dan  instrumen  penilaian  hasil belajar  peserta  didik 13 .  Artinya,  Pemerintah  sudah  mengatur bagaimana  tahap-tahap  melakukan  penilaian,  langkah-langkah operasional  yang  harus  ditempuh  oleh  pendidik,  dan  alat  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  hasil  belajar peserta didik.
11 Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
12 Zaenal  Arifin, Evaluasi  Pembelajaran;  Prinsip,  Teknik,  Prosedur (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 43.
13 Peraturan  Pemerintah  Nomor  13 Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan.
Untuk  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah, pelaksanaan  penilaian  pendidikan  dilakukan  oleh  pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.
1. Pendidik,  yaitu  tenaga  kependidikan  yang  berkualifikasi sebagai  guru,  konselor,  pamong  belajar,  widyaiswara,  tutor, instruktur,  fasilitator,  dan  sebutan  lain  yang  sesuai  dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
2. Satuan pendidikan,  yaitu kelompok layanan pendidikan  yang menyelenggarakan  pendidikan  pada  jalur  formal,  nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
3. Pemerintah,  yaitu  Pemerintah  Pusat,  dalam  hal  ini  adalah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 14 Selanjutnya  untuk  jenjang  pendidikan  tinggi,  penilaian hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan tinggi.  Adapun  mekanismenya  dapat  diatur  oleh  masing-masing perguruan  tinggi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Implikasi  dari uraian di  atas adalah setiap pendidik  harus mengetahui  dan  memahami  serta  dapat  menerapkan  konsep standar  penilaian,  baik  yang  menyangkut  tentang  mekanisme, prosedur,  maupun  instrumen  penilaian  yang  harus  digunakan. Untukitu  guru  harus  mengetahui  dan  memahami  PP  Nomor  19 Tahun 2005, yang dirubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013, dan terakhir  diubah  dengan  PP  Nomor  13  Tahun  2015  sebagai  salah satu  bentuk  pelaksanaan  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional.  Hal  ini  karena  telah  diatur  segala aspek penting tentang pendidikan yang juga di dalamnya memuat penilaian,  sebagai  rujukan  atau  panduan  bagi  guru  dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia.
Adapun  prinsip-prinsip  penilaian  yang  telah  diatur  dalam Permendikbud  Nomor  23  Tahun  2016  pada  Bab  IV  Pasal  5 sebagai berikut 15 :
1. sahih ,  berarti  penilaian  didasarkan  pada  data  yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
2. objektif ,  berarti  penilaian  didasarkan  pada  prosedur  dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
14 Zaenal  Arifin, Evaluasi  Pembelajaran;  Prinsip,  Teknik,  Prosedur (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 44.
15 Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
3. adil ,  berarti  penilaian  tidak  menguntungkan  atau  merugikan peserta  didik  karena  berkebutuhan  khusus  serta  perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
4. terpadu ,  berarti  penilaian  merupakan  salah  satu  komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
5. terbuka ,  berarti  prosedur  penilaian,  kriteria  penilaian,  dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
6. menyeluruh dan  berkesinambungan ,  berarti penilaian mencakup  semua  aspek  kompetensi  dengan  menggunakan berbagai  teknik  penilaian  yang  sesuai,  untuk  memantau  dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;
7. sistematis ,  berarti  penilaian  dilakukan  secara  berencana  dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
8. beracuan  kriteria ,  berarti  penilaian  didasarkan  pada  ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
9. akuntabel, berarti  penilaian  dapat  dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.

## D. Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia
Standar  Penilaian  Pendidikan  mengacu  pada  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2016  tentang  Standar  Penilaian  Pendidikan.  Peraturan ini  merupakan  pengganti  dari  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  66  Tahun  2013  tentang  Standar  Penilaian Pendidikan.  Adapun  ruang  lingkup  penilaian  yang  diatur  dalam Permendikbud  Nomor  23  Tahun  2016  yaitu  penilaian  hasil belajar oleh pendidik, Satuan Pendidikan, dan oleh Pemerintah. 16
1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik
Penilaian  Hasil  Belajar  oleh  Pendidik  adalah  proses pengumpulan  informasi/data  tentang  capaian  pembelajaran peserta  didik  dalam  aspek  sikap,  aspek  pengetahuan,  dan  aspek keterampilan  yang  dilakukan  secara  terencana  dan  sistematis yang  dilakukan  untuk  memantau  proses,  kemajuan  belajar,  dan perbaikan  hasil  belajar  melalui  penugasan  dan  evaluasi  hasil belajar. 17
16 Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia No. 53  Tahun  2013.  tentang  Penilaian  Hasil  Belajar  oleh  Pendidik  dan  Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
Adapun  tujuan  Penilaian  Hasil  Belajar  oleh  Pendidik adalah sebagai berikut :
a) mengetahui tingkat penguasaan kompetensi;
b) menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi;
c) menetapkan  program  perbaikan  atau  pengayaan  berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi; dan
d) memperbaiki proses pembelajaran.
Telah  disebutkan  dalam  Permendikbud  23  Tahun  2016, bahwa  aspek  yang  dinilai  oleh  Pendidik  meliputi  Aspek  Sikap, Aspek Pengetahuan, dan Aspek Keterampilan.
a) Aspek Sikap
Penilaian  sikap  merupakan  kegiatan  untuk  mengetahui kecenderungan  perilaku  spiritual  dan  sosial  peserta  didik  dalam kehidupan  sehari-hari,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  kelas sebagai  hasil  pendidikan.  Penilaian  sikap  ditujukan  untuk mengetahui  capaian/perkembangan  sikap  peserta  didik  dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku peserta didik sesuai butir-butir nilai sikap dari KI-1 dan KI-2. 18
Penilaian  sikap  dilakukan  dengan  teknik  observasi  atau teknik  lainnya  yang  relevan.  Teknik  penilaian  observasi  dapat menggunakan  instrumen  berupa  lembar  observasi,  atau  buku jurnal  (yang  selanjutnya  disebut  jurnal).  Teknik  penilaian  lain yang  dapat  digunakan  adalah  penilaian  diri  dan  penilaian  antar teman.  Penilaian  diri  dan  penilaian  antar  teman  dapat  dilakukan dalam  rangka  pembinaan  dan  pembentukan  karakter  peserta didik,  yang  hasilnya  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  data konfirmasi  dari  hasil  penilaian  sikap  oleh  pendidik 19 .  Skema penilaian sikap dapat dilihat pada gambar berikut :
18 Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Menengah  Pertama, Panduan  Penilaian Pwndidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa, 2016), 21.
19 Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Dasar, Panduan  Penilaian  Pendidikan oleh  Pendidik  dan  Satuan  Pendidikan  Sekolah  Dasar (Jakarta  :  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa, 2016), 17.
Gambar  di  atas  merupakan  contoh  teknik  penilaian  sikap pada  jenjang  pendidikan  dasar,  dimana  penilaian  sikap  utama dilakukan  dengan  cara  observasi  yang  dilakukan  guru  kelas  dan guru  mata  pelajaran  (Agama  dan  PJOK).  Sedangkan  pada pendidikan  menengah  (SMP),  penilaian  sikap  dilakukan  oleh guru  mata  pelajaran  dan  wali  kelas  serta  guru  BK.  Sebagaimana pada gambar di bawah ini.
Hasil pengamatan sikap dituangkan dalam bentuk catatan anekdot (anecdotal  record) ,  catatan  kejadian  tertentu (incidental record) ,  dan  informasi  lain  yang  valid  dan  relevan  yang  dikenal dengan jurnal. Jurnal adalah catatan yang dibuat pendidik selama melakukan  pengamatan  terhadap  peserta  didik  pada  waktu kegiatan pembelajaran tertentu. Jurnal biasanya digunakan untuk mencatat  perilaku  peserta  didik  yang  “ekstrim.”  Jurnal  tidak hanya  didasarkan  pada  apa  yang  dilihat  langsung  oleh  pendidik, walikelas,  dan  guru  BK,  tetapi  juga  informasi  lain  yang  relevan dan valid yang diterima dari berbagai sumber. 20
Penilaian  sikap  dilakukan  terus  menerus  selama  satu semester  oleh  wali  kelas,  Guru  BK,  guru  mata  pelajaran  dengan mengamati  dan  mencatat  sikap  sosial  dan  spiritual  dalam  jurnal. Laporan  penilaian  sikap  dalam  bentuk  nilai  kualitatif  dan deskripsi  dari  sikap  peserta  didik  untuk  mata  pelajaran  yang bersangkutan dan antarmata pelajaran. Nilai kualitatif menggambarkan posisi relatif peserta didik terhadap kriteria yang ditentukan.  Kriteria  penilaian  kualitatif  dikategorikan  menjadi  4 kategori,  yaitu:  Sangat  Baik  (SB),  Baik  (B),  Cukup  (C),  Kurang (K). 21
b) Aspek Pengetahuan
Dalam  Permendikbud  Nomor  21  Tahun  2016  tentang Standar  Isi  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  dinyatakan  secara eksplisit  bahwa  capaian  pembelajaran (learning  outcome) ranah pengetahuan  mengikuti  Taksonomi  Bloom  yang  telah  direvisi oleh Lorin Anderson dan David Krathwohl (2001). Di sini ranah pengetahuan  merupakan  kombinasi  dimensi  pengetahuan  yang diklasifikasikan  menjadi  faktual,  konseptual,  prosedural,  dan metakognitif dengan dimensi proses kognitif yang tersusun secara hirarkis  mulai  dari  mengingat (remembering) ,  memahami (understanding) , menerapkan (applying) , menganalisis
(analyzing) , menilai (evaluating) , dan mengkreasi (creating) . 22
20 Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Menengah  Pertama, Panduan  Penilaian
Pwndidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
(Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa, 2016), 23.
21 Alimudin, Penilaian  dalam  Kurikulum  2013 ,  Proceding    Seminar Nasional UCP, Vol 1 No 1 2014.
22 Alimudin, Penilaian  dalam  Kurikulum  2013 ,  Proceding    Seminar Nasional UCP, Vol 1 No 1 2014, 39.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  yang  dimaksud  dengan penilaian  pengetahuan  adalah  proses  pengumpulan  dan pengolahan  informasi  untuk  mengukur  proses  dan  hasil pencapaian  kompetensi  peserta  didik  yang  berupa  kombinasi penguasaan  proses  kognitif  (kecakapan  berpikir)  mengingat, memahami,  menerapkan,  menganalisis,  mengevaluasi,  dan mengkreasi  dengan  pengetahuan  faktual,  konseptual,  prosedural, maupun metakognitif.
Teknik  penilaian  aspek  pengetahuan  meliputi  tes  tertulis, tes  lisan,  dan  penugasan.  Sedangkan  bentuk  instrumen  penilaian tes  tulis  berupa  benar  salah,  menjodohkan,  pilihan  ganda, isai/melengkapi,  dan  uraian.  Sedangkan  tes  lisan  berupa  tanya jawab, dan penugasa berupa tugas individu atau kelompok. Untuk hasil penilaian aspek pengetahuan beupa angka dan deskripsi.
c) Aspek Keterampilan Penilaian  keterampilan  adalah  penilaian  yang  dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks  sesuai  dengan  indikator  pencapaian  kompetensi.
Penilaian  keterampilan  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan  penilaian  portofolio 23 .  Teknik  penilaian  keterampilan  yang digunakan  dipilih  sesuai  dengan  karakteristik  KD  pada  KI-4. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut :
23 Alimudin, Penilaian  dalam  Kurikulum  2013 ,  Proceding    Seminar Nasional UCP, Vol 1 No 1 2014, 55.

## 2) Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
Penilaian  Hasil  Belajar  oleh  Satuan  Pendidikan  adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta  didik  dalam  aspek  pengetahuan  dan  aspek  keterampilan yang  dilakukan  secara  terencana  dan  sistematis  dalam  bentuk penilaian  akhir  dan  ujian  sekolah/madrasah.  Penilaian  hasil belajar  oleh  satuan  pendidikan  bertujuan  untuk  menilai pencapaian  Standar  Kompetensi  Lulusan  untuk  semua  mata pelajaran.  Adapun  bentuk  penilaian  hasil  belajar  oleh  satuan pendidikan  berupa  Ujian  Sekolah  (US) 24 .  Sedangkan  Penilaian Akhir  Semester  (PAT),  dan  Penilaian  Akhir  Tahun  (PAT) dilakukan  oleh  pendidik  yang  kemudian  diakomodir  oleh  satuan pendidik.
Penilaian  Akhir  Semester  (PAS)  adalah  kegiatan  yang dilakukan  untuk  mengukur  pencapaian  kompetensi  peserta  didik di  akhir  semester  gasal.  Cakupan  penilaian  meliputi  seluruh indikator  yang  merepresentasikan  semua  KD  pada  semester tersebut.
Penilaian  Akhir  Tahun  (PAT)  adalah  kegiatan  yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi  peserta didik  pada akhir  semester  genap.
Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan  KD  pada  semester  genap  saja,  atau  dapat merepresentasikan  KD  dalam  kurun  waktu  satu  tahun  pelajaran (mencakup KD pada semester 1 dan semester 2).
Ujian Sekolah (US) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur  pencapaian  kompetensi  peserta  didik  sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyelesaian dari satuan pendidikan.  Mata  pelajaran  yang  diujikan  adalah  semua  mata pelajaran  yang diajarkan pada satuan pendidikan tersebut. Untuk beberapa  mata  pelajaran,  ujian  sekolah  diselenggarakan  dalam bentuk  ujian  tulis  dan  ujian  praktik,  namun  beberapa  mata pelajaran  lain  dilaksanakan  dengan  ujian  tulis  atau  ujian  praktik saja.  Pengaturan  tentang  hal  ini  dan  pelaksanaan  secara keseluruhan  diatur  dalam  POS  Ujian  Sekolah  yang  disusun  oleh satuan pendidikan.
24 Alimudin, Penilaian  dalam  Kurikulum  2013 ,  Proceding    Seminar Nasional UCP, Vol 1 No 1 2014, 55, 80.
3) Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah
Penilaian  hasil  belajar  oleh  Pemerintah  bertujuan  untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran  tertentu.  Penilaian  hasil  belajar  oleh  Pemerintah menurut PP 19/2005 dilakukan dalam bentuk ujian nasional, yang digunakan sebagai penentuan kelulusan peserta didik. Sedangkan menurut  PP  13/2015,  penilaian  hasil  belajar  dilakukan  dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan yang digunakan sebagai dasar untuk:
a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
b) pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan
berikutnya; dan
c) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan 25

## E. Analisis Standar Penilaian Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah di Indonesia
Apabila  kita  mencermati  perubahan-perubahan  peraturan dalam standar penilaian, maka akan ditemukan bentuk perubahan dalam peraturan penilaian pendidikan, diantaranya terkait dengan fungsi  ujian  sekolah,  kelompok  mata  pelajaran  dan  sebagainya. Dari  pemaparan  standar  penilaian  yang  ada  di  Indonesia  dengan menggunakan  pendekatan  yuridis,  maka  dapat  dianalisis  dengan beberapa komponen, diantaranya :
a) Bentuk Perubahan
Dari  segi  Peraturan  Pemerintah  tentang  Standar  Nasional Pendidikan, tercatat telah terjadi perubahan selama tiga kali, yaitu PP  19/2005,  PP  32/2013,  dan  PP  13/2015.  Ada  beberapa perubahan yang terjadi, diantaranya :
Dihapusnya  istilah  kelompok  mata  pelajaran.  Dalam  PP 19/2005,    pasal  64  ayat  3,  4,  5,  6,  dan  7  membahas  tentang konsep  penilaian  hasil  belajar  kelompok  mata  pelajaran. Kemudian pada PP 32/2013, ayat-ayat tersebut dihapus, dan tidak menggunakan  lagi  istilah  kelompok  mata  pelajaran.  Begitu  juga dalam  Penilaian  oleh  Pemerintah,  bahwa  dalam  PP  19/2005 masih  menggunakan  istilah  kelompok  mata  pelajaran,  kemudian dalam PP 13/2015 istilah tersebut tidak muncul kembali.
25 Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
Penilaian hasil Belajar oleh Pemerintah, pada PP 19/2005 disebutkan  fungsi  atau  posisi  dari  ujian  nasional  salah  satunya sebagai  penentu  kelulusan  peserta  didik,  kemudian  diubah  dalm PP  13/2015  bahwa  ujian  nasional  tidak  lagi  sebagai  penentu kelulusan peserta didik.
Pada  bagian  kelulusan,  dalam  PP  19/2005  disebutkan bahwa  peserta  didik  dinyatakan  lulus  apabila  memperoleh  nilai minimal  pada  mata  pelajaran  tiap-tiap  kelompok  mata  pelajaran. Sedangkan  dalam  PP  32/2013  dirubah  menjadi  peserta  didik dinyatakan  lulus  apabila  memperoleh  nilai  minimal  baik  pada setiap  mata  pelajaran,  kemudian  poin  tersebut  dirubah  dalam  PP 13/2015  menjadi  memperoleh  nilai  sikap/perilaku  minimal  baik. Dari  beberapa  perubahan  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  dalam PP  19/2005  maupun  PP  32/2013  kriteria  kelulusan  masih menggunakan  patokan  ketuntasan  mata  pelajaran,  sedangkan pada  PP  13/2005,  penggunaan  patokan  minimal  mata  pelajaran tidak  digunakan  lagi,  karena  ujian  nasional  bukan  sebagai penentu  kelulusan  peserta  didik  pada  pendidikan  dasar  dan menengah.
Dari  sisi  Peraturan  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Permendikbud),  ada  beberapa  perubahan  yang  terjadi,  misalnya dalam  Permendiknas  20/2007  belum  disebutkan  secara  eksplisit tentang  aspek  penilaian  Sikap,  Pengetahuan,  dan  Keterampilan, sedangkan  dalam  Permendikbud  66/2013,  dan  Permendikbud 23/2016  sudah  disebutkan  secara  eksplisit  tentang  aspek  Sikap, Pengetahuan,  dan  Keterampilan.  Perubahan  yang  lain  adalah bentuk  penilaian  hasil  belajar    peserta  didik.  Dalam Permendiknas  20/2007,  masih  menggunakan  istilah  mata pelajaran  dan  kelompok  mata  pelajaran,  sedangkan  dalam Permendikbud  66/2013,  istilah  kelompok  mata  pelajaran  sudah tidak  digunakan  lagi,  dan  menambahkan  mekanisme  penilaian dengan penilaian otentik dan penilian diri oleh peserta didik.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dalam Permendiknas
20/2007,  penilaian  akhlak  dilaporkan  kepada  guru  Pendidikan Agama  dan  PKn  sebagai  penentuan  nilai  akhir  akhlak  dan kepribadian  dalam  kategori  sangat  baik,  baik,  atau  kurang  baik. Hal  ini  berbeda  dengan  Permendikbud  66/2013,  bahwa  untuk penilaian  sikap  spiritual  dan  sosial  (dalam  bahasa  Permendiknas 20/2007  sebagai  akhlak)  dilakukan  oleh  semua  pendidik  yang kemudian diakumulasi dan kemudian wali kelas mendeskripsikan sebagai hasil penilaian.
Dari  analisis  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  perbedaan Permendikbnas  20/20017  dengan  Permendikbud  66/2013  dalam penilaian  oleh  pendidik  terdapat  perbedaan  dalam  hal  prosedur penilaian sikap spiritual dan sosial dan juga dalam hasil penilaian.
Dari  segi  teknik  penilaian,  dalam  Permendikbud  66/2013 dan  Permendikbud  23/2016  terdapat  perbedaan  dalam  penilaian keterampilan. Dalam Permendikbud 66/2013 penilaian keterampilan  berupa  tes  praktik,  projek,  dan  portofolio. Kemudian  dalam  Permendikbud  23/2016  ditambah  dengan penilaian  produk.  Begitu  pula  dalam  penilaian  sikap,  dalam Permendikbud  66/2013  penilaian  sikap  disebutkan  bahwa mekanisme  penilaian  dilakukan  oleh  pendidik  dalam  bentuk observasi,  penilaian  diri,  dan  antar  peserta  didik,  dan  jurnal. Mekanisme  penilaian  masih  bersifat  umum  belum  difokuskan sebagaimana  dalam  permndikbud  23/2016,  bahwa  penilaian aspek  sikap  yang  utama  adalah  melalui  pengamatan/observasi dan teknik lain sebagai penunjang (pasal 9 ayat 1 a).
b) Sinkronisasi Peraturan dengan Pelaksanaan di Lapangan
Urutan  tata  perundang-undangan    atau    peraturan pendidikan,  dimulai  dari  UU  20/2003,  kemudian  diturunkan menjadi  PP  19/2005  (yang  selanjutnya  dirubah  menjadi  PP 32/2013  dan  terakhir  PP  13/2015)  tentang  Standar  Nasional Pendidikan.  Dimana  dalam  SNP  terdapat  delapan  standar pendidikan diantaranya Standar Penilaian. Dari standar penilaian kemudian  diturunkan  menjadi  Permendiknas  20/2007  (yang selanjutnya dirubah menjadi Permendikbud 66/2013, dan terakhir Permendikbud  23/2016)  tentang  Standar  Penilaian,  dapat dikatakan  bahwa  semua  peraturan  yang  ada  dari  tingkat  atas  ke tingkat  bawah  sudah  sesuai  atau  terdapat  sinkronisasi.  Dapat diambil  contoh  misalnya  dari  PP  tentang  SNP  yang  dirubah diikuti  dengan  perubahan  paraturan  menteri,  misalnya  dalam posisi ujian nasional dimana dalam PP 19/2005 menjadi penentu kelulusan,  kemudian  diganti  dalam  PP  13/2015,  bahwa  ujian nasional tidak menajdi penentu kelulusan. Hal tersebut juga telah disesuaikan  dengan  peraturan  menteri  yang  baru  yang  terakhir dalam Permendikbud 23/2016.
Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  (lapangan)  dalam pengalaman dan pengamatan penulis, penerapan sistem penilaian yang  telah  diatur  oleh  pemerintah  masih  belum  sepenuhnya terlaksana.  Hal  ini  terjadi  dari  beberapa  faktor  yang  penulis temukan :
Kurangnya  pembinaan  guru  terkait  dengan  sistem penilaian  yang  dibuat  pemerintah.  Dalam  hal  ini  berarti pemerintah  belum  secara  maksimal  memberikan  pelatihan  dan pembinaan terhadap pendidik dalam pelaksanaan sistem evaluasi pendidikan.  Pemerintah  terkesan latah dalam  melaksanakan pelatihan  terhadap  pendidik,  dan  hanya  terkesan  menghabiskan anggaran  yang  ada.  Persoalan  lain  terkait  tugas  pemerintah adalah,  ketika  telah  dilaksanakan  sosialisasi,  bimtek,  atau  dalam bentuk lain tentang sistem penilaian yang ada, akan tetapi belum semua  pendidik  dapat  diikutsertakan,  masih  banyak  guru  yang belum mengikuti pembinaan tersebut.
Tugas  guru  yang  semakin  berat  dan  kompleks.  Selain tugas mengajar dan administrasi pembelajaran, pada kenyataannya  dalam  lapangan  guru  dibebani  dengan  tugas  yang “diluar  kompetensinya”.  Misalnya  guru  dibebani  tuga  pengelola keuangan  (BOS),  dimana  pertanggungjawaban  keuangan  harus sesuai  dengan  sistem  yang  ada  pada  konsep  akuntansi,  selain BOS,  guru  dibebabi  tentang  pengelolaan  inventaris  atau  aset sekolah.  Dari  kedua  aspek  tersebut,  sebenarnya  guru  sudah dibebani  tugas  yang  tidak  sesuai  dengan  komptensinya.  Tugas utama  guru  adalah  melaksanakan  proses  pendidikan,  disisi  lain dibebabi tugas yang bukan ranah yang dikuasai, sehingga dengan adanya  aturan  sistem  penilaian  yang  begitu  banyak,  maka pelaksanaan  penilaian  hasil  belajar  kurang  maksimal.  Sehingga diakhir semester muncul budaya ngaji (ngarang biji)
Dari  faktor  pendidik  itu  sendiri,  banyak  dijumpai  guru yang  enggan  mencoba,  dan  terus  belajar  untuk  lebih  baik  lagi, khusunya  dalam  hal  penilaian  pendidikan.  Padahal  sekarang  ini sudah  didukung  dengan  teknologi,  sehingga  memudahkan  guru untuk  mengakses  berbagai  informasi  terkait  dengan  sistem penilaian.
c) Kesesuaian  Konsep  Antara  Peraturan  dengan  Konsep Evaluasi
Dalam  salinan  Permendikbud  66/2013  Bab  II  tentang Standar  Penilaian  Pendidikan  bagian  prinsip  dan  Pendekatan Penilaian dijelaskan bahwa pendekatan penilaian yang digunakan adalah  Penilaian  Acuan  Kriteria  (PAK),  yang  merupakan penilaian  pencapaian  yang  didasarkan  pada  Kriteria  Ketuntasan Minimal  (KKM).  Prinsip  ini  sesuai  dengan  konsep  evaluasi, sebagaimana  disampaikan  oleh  Sukiman,  bahwa  sistem  evaluasi pada  kurikulum  berbasis  kompetensi  lebih  tepat  menggunakan Penilaian  Acuan  patokan  (PAP)  atau  kriteria  mutlak.  Karena dalam  pelaksanaannya,  penilaian  berdasarkan  pada  kompetensi dasar  dan  indikator  yang  telah  dirumuskan,  dan  penilaian berdasarkan  apa  yang  bisa  dilakukan  peserta  didik  setelah mengikuti proses pembelajaran. 26
Dari  konsep  yang  ada,  bahwa  penggunaan  pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP), pendidik harus membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru. 27 Hal ini  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  (Permendiknas  20/2007, Permendikbud 66/2013, dan 23/2016).
26 Sukiman, Pengembangan Sistem Evaluasi PAI, Bahan Ajar Mata Kuliah (Yogyakarta : Jurusan PAI Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008), 28.
27 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, Prosedur
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 86.

## F. Penutup
Standar  Penilaian  merupakan  salah  satu  dari  Standar Nasional  Pendidikan,  sehingga  keberadaannya  tidak  dapat terlepas  dari  seluruh  kegiatan  pendidikan.  Standar  Penilaian Pendidikan  adalah  kriteria  mengenai  lingkup,  tujuan,  manfaat, prinsip,  mekanisme,  prosedur,  dan  instrumen  penilaian  hasil belajar  peserta  didik  yang  digunakan  sebagai  dasar  dalam penilaian  hasil  belajar  peserta  didik  pada  pendidikan  dasar  dan pendidikan menengah.
Landasan  Yuridis  Penilaian  Pendidikan  di  Indonesia adalah  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian ditunkan kedalam Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan  yang dirubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar  Nasional  Pendidikan.  Peraturan  Pemerintah  tersebut kemudian  dijelaskan  melalui  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2016  tentang Standar Penilaian Pendidikan.
Dari peraturan yang berlaku, bahwa Penilaian Pendidikan
Dasar  dan  Menengah  dilakukan  oleh  Pendidik,  Satuan  Pendidik, dan oleh Pemerintah. Sedangkan aspek yang dinilai adalah aspek sikap  (yang  terdiri  dari  sikap  spiritual  dan  sosial),  aspek pengetahuan  dan  aspek  keterampilan.  Adapun  bentuk  dan instrumen  penilaian  dari  masing-masing  aspek  berbeda.  Hasil penilaian  aspek  sikap  berupa  kualitatif  deskripsi,  sedangkan aspek pengetahuan dan keterampilan berupa kuantitatif deskripsi.

## Daftar Pustaka
Alimudin, Penilaian dalam Kurikulum 2013 , Proceding  Seminar Nasional UCP, Vol 1 No 1 2014
Arifin,  Zaenal, Evaluasi  Pembelajaran;  Prinsip,  Teknik, Prosedur , Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009.
B.  Uno,  Hamzah  dan  Satria  Koni, Assesment  Pembelajaran , Jakarta : Bumi Aksara, 2012.
Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Dasar, Panduan  Penilaian Pendidikan  oleh  Pendidik  dan  Satuan  Pendidikan Sekolah  Dasar ,  Jakarta  :  Kementerian  Pendidikan  dan
Kebudayaan, 2016.
Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Menengah  Pertama, Panduan Penilaian  Pendidikan  oleh  Pendidik  dan  Satuan Pendidikan  Sekolah  Menengah  Pertama ,  Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa, 2016.
Kusaeri  dan  Supranoto, Pengukuran  dan  Penilaian  Pendidikan , Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia    Nomor  23  Tahun  2016  tentang  Standar Penilaian Pendidikan.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia  No  53  Tahun  2013  tentang  Penilaian  Hasil Belajar  oleh  Pendidik  dan  Satuan  Pendidikan  pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2015  tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Sukiman, Pengembangan Sistem Evaluasi PAI, Bahan Ajar Mata Kuliah  Yogyakarta  :  Jurusan  PAI  Tarbiyah  UIN  Sunan
Kalijaga, 2008.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional
Wahyudi, Asesmen Pembelajaran Berbasis Portofolio di Sekolah ,
Jurnal Visi Ilmu Pendidikan, Vol 2, No 1 Januari 2010
Warsito  Hadi, Kritik  Penilaian  Menurut  Prespektif  Standar
Nasional Pendidikan , dalam El Banat : Jurnal Pemikiran dan  Pendidikan  Islam,  Volume  6  Nomor  2,  Juli- Desember 2016.
Yusuf,  A.  Muri, Asesmen  dan  Evaluasi  Pendidikan;  Pilar Penyedia  Informasi  dan  Kegiatan  Pengendalian  Mutu
Pendidikan, Jakarta: Kencana, 2015.