Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 7 No. 2 November Tahun 2019 Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v7i2.1006
Collaborative Governance dalam Konservasi Penyu di Kampung Baru

## Lagoi Kabupaten Bintan
Dwi Anggini 1 angginiowl2@gmail.com Adji Suradji Muhammad 2
suradji@umrah.ac.id
Fitri Kurnianingsih 3 fitriacy@gmail.com
1,2,3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

## ABSTRAK
Collaborative  governance  merupakan  salah  satu  konsep  dalam  kebijakan  publik  yang  berkembang dalam beberapa dekade terakhir, ada nilai dasar  tersendiri yang melekat pada collaborative governance yaitu orientasi  konsensus,  kepemimpinan  kolektif,  komunikasi  multiarah  dan  berbagi  sumber  daya.  Penelitian  ini bertujuan untuk  mengetahui apakah  5  tahap  dalam  teori Ansell  dan  Gash  2007  dapat terpenuhi  atau gagal, selain itu penelitian ini bertujuan mengetahui apa saja faktor penghamat dan faktor pendukung dalam proses collaborative governance di konservasi lagoi indah, Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data berupa wawancara yang dilaksanakan kepada informan yang berkepentingan dalam penerapan proses Collaborative governance.Analisis data yang diperoleh dilaksanakan melalui pengumpulan data, verifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya beberapa tahap yang mampu terpenuhi seperti (1). Share understanding, (2). Intermediate  outcome,  kemudian  ada  3  tahap  yang  gagal  terpenuhi  oleh  proses  collaborative  governance di konservasi lagoi indah yaitu (1). Face to face, (2). Trust building, (3). Comitment to process. Dalam tahap yang belum dapat tercapai seperti face to face, trust building dan comitment to process diharapkan para aktor mampu memperbaiki dan memenuhi 3 tahap tersebut, sedangkan untuk 2 tahap yang telah mampu dicapai seperti share understanding  danintermediate  outcome  diharapkan  para  aktor  mampu  mempertahankan  dan  lebih bertanggung jawab dengan proses collaborative governance.
Kata Kunci : Collaborative Governance, Stakeholder, Konservasi Penyu.

## ABSTRACT
Collaborative governance is one of the  concepts in public policy that has developed in the past few decades, there  is  a  distinctive  value  inherent  in  collaborative  governance  namely  consensus  orientation,  collective leadership, multi-directional communication and sharing of resources. This study aims to find out whether the 5 stages in Ansell and Gash 2007 theory can be fulfilled or failed, besides that this research aims to find out what are the factors of aversion and supporting factors in the collaborative governance process in beautiful conservation. This study uses descriptive research with a qualitative approach. Methods of data collection in the form of interviews conducted to informants who have an interest in applying the Collaborative governance process. Analysis of the data obtained is carried out through data collection, data verification, data presentation, and  conclusion  drawing.  The  results  obtained  from  this  study  are  that  there  are  several  stages  that  can  be fulfilled  such  as  (1).  Share  understanding,  (2).  Intermediate  outcome,  then  there  are  3  stages  that  fail  to  be fulfilled  by  the  process  of  collaborative  governance  in  beautiful  conservation,  namely  (1).  Face  to  face,  (2). Trust building, (3). Commitment to process. In the stages that have not been achieved such as face to face, trust building and commitment to process, the actors are expected to be able to improve and fulfill these 3 stages, while for the two stages that have been achieved such as share understanding and intermediate outcomes, the actors are expected to be able to maintain and be more responsible answer with the process of collaborative governance.
Keywords: Collaborative Governance, Stakeholders, Turtle Conservation

## PENDAHULUAN
Kepulauan Riau merupakan daerah yang  dikelilingi  oleh  lautan  dengan  garis pesisir yang cukup panjang. Pada umumnya  daerah  pesisir  menyimpan banyak  potensi  ekosistem  laut,  baik  itu hewan  laut,  tumbuhan-tumbuhan  laut maupun  ekosistem  lain  yang  terdapat didalamnya.  Keberagaman  jenis  flora dan fauna ini memiliki nilai besar bagi daerah dan  bahkan  bagi  Indonesia.  Hal  ini dikarenakan  flora  dan  fauna  merupakan bagian  dari  sumber  daya  alam  yang memiliki nilai penting bagi keberlangsungan  hidup  manusia  dan ekosistem lainnya.
Pentingnya  keberadaan  flora  dan fauna  menjadi  penyebab  pemerintah melakukan berbagai usaha dalam menjaga serta  melestarikan  ekosistem  laut  ini. Diantara  upaya  yang  telah  ditempuh  oleh pemerintah diantaranya adalah
memperkuat dasar hukum dalam pelestarianya  yaitu  dengan  membuat Undang-undang    Nomor  5  tahun  1990 tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam Hayati  dan  Ekosistemnya.  Selanjutnya secara teknis terdapat Peraturan Pemerintah  Nomor  7  tahun  1999  tentang Pengawetan  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa sebagai  dasar  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  konservasi.  Konservasi  dalam arti  umum  yaitu  merupakan  pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah  tidak  hanya  dalam  bentuk pembuatan  peraturan-peraturan,  namun pemerintah  juga  telah  merealisasikan dalam  wujud  nyata  berupa  pembangunan sarana konservasi yang tersebar dibeberapa  wilayah  di  Kabupaten  Bintan seperti  konservasi  kuda  laut  di  Sekera, konservasi  padang  lamun  yang  berada  di
Perairan  Teluk  Bakau,  Tanjung  Berakit, Mapur  dan  Tambelan  dan  Konservasi penyu  yang  berada  di  Kampung  Baru Lagoi dan Tambelan.
Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan  konservasi  dapat  dilihat  dari program  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bintan.  DKP  Kabupaten  Bintan  telah melakukan  konservasi  penyu  dengan alasan karena banyaknya ancaman terhadap  populasi  penyu  seperti  kegiatan eksploitasi  tanpa  menjaga  kelestariannya.
Berikutnya  adalah  terjadinya  perusakan terhadap  habitat  penyu  khususnya  tempat betelurnya  penyu  serta  kematian  akibat penangkapan  tak  sengaja  yang  dilakukan oleh nelayan. Kebiasaan masyarakat lokal mengkonsumsi  telur-telur  penyu  juga menjadi  sebab  dibentuknya  konservasi penyu yang dipusatkan di  Kampung  Baru Lagoi.
Kampung  Baru  Lagoi  merupakan daerah yang masuk kedalam Desa Sebong Lagoi  dan  berada  di  tengah-tengah Kawasan pariwisata ( resort) Lagoi. Kondisi  ini  juga  yang  menjadi  salah  satu alasan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Bintan  mendirikan  konservasi penyu  di  Kampung  Baru.  Kampung  Baru merupakan  daerah  yang  memiliki  potensi untuk  dijadikan  wilayah  konservasi  dan untuk  mewujudkan  Kampung  Baru  lagoi menjadi daerah wisata. Bahkan dewasa ini pemerintah secara terus-menerus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang  sesuai  dalam  upaya  pengelolaan konservasi penyu.
Dalam melaksanakan layanan publik, saat ini tidak hanya mengandalkan layanan  sektor  pemerintahan  saja,  namun sudah  merambah  pada  sektor  swasta. Sektor swasta menjadi perhatian
pemerintah mengingat kontribusinya
semakin nyata dalam mendukung pembangunan.
Kerjasama dengan melibatkan
aktor  lain  diluar  pemerintah  atau  dalam tataran konsep disebut sebagai
Collaborative  Governance merupakan cara lain dalam menjalankan kewenangan pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan Collaborative  Governance maka  pemerintah  telah  melibatkan  sektor swasta.  Terdapat  prinsip  dasar  dalam menerapkan konsep
Collaborative
Governance diantaranya  pelibatan  actor lain diluar pemerintah/negara, berorientasi pada  konsensus,  dan  musyawarah  dalam proses  pengambilan  keputusan  kolektif, serta  bertujuan  untuk  membuat  atau melaksanakan  kebijakan  publik  serta program-program  publik  (Ansell  &  Gash 2007 dalam Subarsono (2016:175).
Collaborative  Governance secara konseptual  dalam  Kemitraan  tiga  sektor, kemitraan  tiga  sektor  pada  umumnya didorong  oleh  pencampuran  antara  motif self-interest dengan  keinginan  untuk mewujudkan kebaikan bersama (Selsky & Parker dalam Dwiyanto 2011: 289), ketiga sektor  ini  cenderung  menyatakan  bahwa kerjasama diantara mereka dilatarbelakangi  oleh  dorongan  untuk menjawab  berbagai  masalah  sosial  yang semakin
kompleks dan tidak memungkinkan  untuk  diselesaikan  oleh masing-masing institusi ataupun oleh kerja sama antara pemerintah dengan salah satu sektor lainnya.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir collaborative  governance menjadi  salah satu  konsep  kepemerintahan  yang  banyak diminati oleh para pemangku kepentingan dalam  membantu  menyelesaikan  tugas- tugas dan kepentingan negara,
collaborative  governance muncul  untuk merespon
terjadinya kegagalan implementasi,  biaya  mahal  dan  politisasi regulasi  sektor  publik  (Ansell  dan  Gash 2007  dalam  Subrsono  (2016:175).  Fokus utama collaborative governance mengarah kepada tahapan kebijakan publik. Adapun salah  satu  kebijakan  publik  yang  dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bintan adalah tentang  upaya  menjaga  ekosistem  sumber daya hayati melalui konservasi berdasarkan  pada  undang-undang  Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta  Peraturan  Pemerintah  No.7  tahun 1999  tentang  pengawetan  jenis  tumbuhan dan satwa.
Berdasarkan  pada  Undang-undang dan Peraturan Pemerintah,  Dinas Kelautan dan  Perikanan  Provinsi  Kepulaan  Riau telah melakukan pelibatan masyarakat dan sektor  swasta  dalam  konservasi  penyu  di Kampung  Baru  Lagoi.  Masing-masing Stakeholder memiliki  peran  didalam konservasi penyu di Kampung Baru Lagoi seperti  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan KEPRI yang berperan sebagai pendiri area konservasi di Kampung Baru yaitu dengan membangun satu  rumah yang terbuat  dari kayu sebagai tempat pertemuan. Disamping  itu  DKP  juga  membangun  1 buah  kandang  sebagai  tempat  penetasan telur  penyu,  3  kolam  untuk  menampung penyu  sebelum  di  lepaskan  kembali  ke laut.
Sektor  swasta  yang  terlibat  yaitu Banyantree Hotel memberikan dana untuk membeli telur-telur penyu dari masyarakat dengan  harga  Rp.150.000/satu  sarang dengan  kisaran  telur  berjumlah  80-150 butir  telur.  Disamping  itu,  Banyantree Hotel juga berperan sebagai sponsor dalam event wisata resmi yang dilakukan per-tiga
bulan  sekali  atau  tergantung  ketersediaan telur  penyu  setiap  tahunnya  dengan menghadirkan  wisatawan  mancanegara seperti  Singapura,  Malaysia,  Cina,  Korea hingga wisatawan mancanegara lainya.
Masyarakat  yang  ada  dikawasan konservasi  berperan  sebagai  penjaga konservasi  dalam  hal  ini  termasuk memperoleh  telur  penyu  dari  pemasok yang  ada  di  Sungai  Kecil  dan  Kampung Baru.  Tugas  masyarakat  yang  menjaga Kawasan  konservasi  bertugas  melakukan pememberian  pakan  anak  penyu  dan memindahkan  telur  yang  telah  menetas serta menjaga sampai penyu siap dilepasliarkan ke laut.
Berdasarkan  data  yang  ada  dan juga pengakuan  Lalu  Sabri sebagai  Ketua Konservasi Lagoi Indah priode 2013-2017 telah  dilepasliarkan  ke  laut  kurang  lebih 6000  anak  penyu.  Pelepasliaran  anak penyu  ke  laut  ini  menjadi  peluang  untuk dijual  sebagai  bagian  dari  atraksi  wisata. Hadirnya atraksi pelepasliaran anak penyu bisa  dijadikan  event  wisata  di  Kampung Baru.
Proses collaborative  governance tidak  selamanya  berjalan  dengan  baik, terdapat  faktor  penghambat  dan  factor pendukung. Setidaknya terdapat lima tahap dalam mewujudkan collaborative governance, diantara kelima tahap tersebut dan  yaitu face  to  face  dialog , trust building , comitment  to  process , share understanding, dan intermediate outcome . Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan collaborative  governance dalam  program konservasi  penyu,  maka  peneliti  ingin mendalami bagaimana proses
collaborative  governance yang  terjadi serta  faktor  apa  yang  penghambat  serta mendukung.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Governance
Kaufman,  Kraay,  dan  Mastruzzi dalam  Syafri  (2012:  180)  mendefenisikan governance sebagai  “ Governance  is  the relationship  between  governments  and citizen  that  enable  public  policies  and program  to  be  formulated,  implemented, and evaluated. In the broarder kontext,  it refers  to  the  rules,  institutions,  and networks that determine how a country or an  organization  function” .  Maksudnya bahwa pergeseran government ke governance dimaksudkan untuk mendemokratisasi  administrasi  publik. Government  menunjuk  kepada  institusi pemerintah  terutama  dalam  kaitannya dengan pembuatan kebijakan.
Sementara itu, governance menunjuk kepada keterlibatan Non- Governmental Organization (NGO), kelompok-kelompok  kepentingan,  dan masyarakat, disamping institusi pemerintah dalam
pengelolaan kepentingan  umum,  terutama  dalam perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan publik.

## Collaborative Governance
Istilah collaborative  governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung stakeholder diluar  negara,  berorientasi konsensus  dan  musyawarah  dalam  proses pengambilan  keputusan  kolektif,  yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan  kebijakan  publik  serta program-program  publik  Ansell  &  Gash 2007, dalam Subarsono (2016:175).
Fokus  dari  pada collaborative governance ada  pada  kebijakan  dan masalah  publik.  Institusi  publik  memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan
kebijakan,  tujuan  dan  proses  kolaborasi adalah mencapai drajat konsensus diantara para stakeholder .
Kemitraan
Bovaird  dalam  Dwiyanto  (2011: 263-264)  menjelaskan  kerjasama  antara pemerintah dan swasta dapat dikembangkan  apabila  kontrak  dilakukan tidak  berbasis  pada  transaksi  jual  beli, tetapi melalui hubungan kerjasama ( relational )  yang  berbasis  pada trust . Institusi pemerintah berusaha memaksimalkan revenue dan meminimalkan biaya dengan menyerahkan pekerjaannya  dengan  swasta.  Sementara sektor swasta berusaha untuk memaksimalkan profit dari keterlibatannya dalam  penyelenggaraan  layanan  publik. Dalam  situasi  hubungan  yang  demikian, kerjasama  antara  pemerintah  dan  swasta bersifat  transaksional  dapat  menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Sink  dalam  Dwiyanto  (2011:  253) menjelaskan kerjasama kolaboratif sebagai sebuah proses dimana organisasi- organisasi yang memiliki suatu kepentingan  terhadap  suatu  masalah tertentu  berusaha  mencari  solusi  yang ditentukan  secara  bersama  dalam  rangka mencapai  tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri. Arena Kemitraan
Kemitraan  yang  dilakukan  oleh pemerintah dengan institusi diluar pemerintah  dapat  dibedakan  menjadi beberapa  arena  kemitraan  (Dwiyanto 2011: 284-291), yaitu:
1. Kolaborasi  antara  institusi  pemerintah dengan institusi bisnis.
Motivasi utama institusi bisnis malakukan  kemitraan  pada  umumnya adalah  untuk  mengakses  sumberdaya
pemerintah,
Melalui
kemitraan memungkinkan  mereka  untuk  mengakses sumberdaya  yang  tersedia  diinstitusi pemerintah  yang  dapat  digunakan  untuk mengatasi  sejumlah  permasalahan  publik yang sering terjadi disekitarnya.
2. Kemitraan  antara  pemerintah  dan institusi masyarakat sipil.
Pengalaman dibeberapa negara menunjukkan bahwa pemerintah seringkali memfasilitasi munculnya institusi masyarakat  sipil  karena  pertimbangan tertentu.  Beberapa  istilah  yang  sering digunakan untuk menyebut institusi masyarakat  sipil  atau  plat  merah  adalah “manufactured  civil  society”, “shadow state”,  atau  “the  third  party  of government”, yang  semuanya  menunjuk pada  institusi  masyarakat  sipil  yang inisiatif  pendiriannya  dan  pembiayaannya setidaknya  pada  awalnya  berasal  dari pemerintah  (Selsky  &  Parker  dalam Dwiyanto 2011: 287).
3. Kemitraan tiga sektor
Kemitraan  tiga  sektor  pada  umumnya didorong  oleh  pencampuran  antara  motif self-interest dengan  keinginan  untuk mewujudkan kebaikan bersama (Selsky & Parker dalam Dwiyanto 2011: 289). Ketiga sektor  ini  cendrung  menyatakan  bahwa kerjasama diantara mereka
dilatarbelakangi  oleh  dorongan  untuk menjawab  berbagai  masalah  sosial  yang semakin kompleks dan tidak memungkinkan  untuk  diselesaikan  oleh masing-masing institusi ataupun oleh kerja sama antara pemerintah dengan salah satu sektor lainnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang akan peneliti laksanakan ini adalah penelitian deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif,  yang  mana
peneliti dalam penelitian deskriptif kualitatif  ini,  hanya  akan  memberikan gambaran  secara  sistematis,  faktual  dan akurat  mengenai  fakta-fakta  yang  sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian.
Sugiyono  (2005:11)  menjelaskan bahwa  “penelitian  deskriptif  adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik satu  variabel  atau  lebih  tanpa  membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain”.
Penelitian  ini  dilakukan  secar deskriptif  kualilatatif  karena  dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi,  dengan  mencari  dan  menemukan data  secara  langsung  pada  informan dengan  cara  wawancara  yang  diaggap berkompeten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam
usaha Pemerintah
melaksanakan program kerja secara efektif,  pemerintah  membuat  terobosan baru dengan melibatkan stekeholder diluar
Pemerintah  yaitu  masyarakat  dan  swasta.
Istilah collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung stakeholder diluar  negara,  berorientasi konsensus  dan  musyawarah  dalam  proses pengambilan  keputusan  kolektif,  yang bertujuan untuk membuat atau
melaksanakan  kebijakan  publik  serta program-program  publik (Ansell &  Gash,
2007 dalam Subarsono 2016).
Kolaborasi dilakukan guna mencapai  tujuan  bersama  dan  melibatkan stakeholder diluar  pemerintah  menjadi salah  satu  cara  dalam  mencapai  tujuan bersama.  Adapun  beberapa stakeholder yang terlibat dalam collaborative
governance ini ialah sebagai berikut :
1. Dinas  Kelautan  Provinsi  Kepulauan
Riau.
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan  dibidang  kelautan  dan perikanan  yang  menjadi  kewenangan
Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan  yang  ditugaskan  kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan  izin,dan  pemanfaatan ruang  laut  di  luar  minyak  dan  gas bumi,  pengelolaan  penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan  perikanan  sampai  dengan  12 mil pemberdayaan masyarakat pesisir  dan  pulau-pulau  kecil; penetapan  lokasi  pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha  perikanan  tangkap,  izin pengadaan  kapal  penangkap  ikan dankapal  pengangkut  ikan,  dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal  di  atas  10 Gross  Tonnage (GT)  sampai  dengan  30  GT; penerbitan Surat Izin Usaha
Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan  izin  usaha  pemasaran dan  pengolahan  hasil  perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota  dalam  1  (satu) daerah provinsi.
b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan,  penerbitan  izin,dan pemanfaatan  ruang  laut  di  luar
minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan  pengawasan  sumber  daya kelautan  dan  perikanan  sampai dengan 12 mil,pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan  serta  pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan  izin  usaha  perikanan tangkap,  izin  pengadaan  kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut  ikan,  dan  pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga  puluh)  GT,  penerbitan  Surat Izin  Usaha  Perikanan  (SIUP)  di bidang  pembudidayaan  ikan  dan penerbitan  izin  usaha  pemasaran dan  pengolahan  hasil  perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota  dalam  1  (satu) daerah provinsi.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  pengelolaan,  penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di
luar  minyak  dan  gas  bumi, pengelolaan  penangkapan  ikan  di wilayah  laut,  dan  pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan  sampai  dengan  12  mil.
pemberdayaan  masyarakat  pesisir dan  pulau-pulau  kecil;  penetapan lokasi pembangunan serta
ngelolaan  pelabuhan  perikanan provinsi.  Penerbitan  izin  usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal  penangkap  ikan  dan  kapal pengangkut  ikan,  dan  pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
d. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur  dan  kriteria  dibidang kelautan dan perikanan.
e. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan  perikanan,  yang  menjadi kewenangan Provinsi.
f. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin  pelaksanaan  kebijakan teknis  di  bidang  kelautan  dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi.
g. Pelaksanaan  administrasi  Dinas Kelautan dan Perikanan.
h. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang terkait bidang kelautan dan perikanan  yang  diberikan  oleh
gubernur.
2. Banyantree Hotel
Banyantree Hotel merupakan  actor  swasta  yang memberikan perhatian lebih terhadap  keberlangsungan  hidup biota  laut  khususnya  penyu  di Kabupaten  Bintan,  oleh  karena  itu Banyantree  melakukan  kerjasama dengan pemerintah untuk melestarikan  penghidupan  penyu dengan  bekerjasama  dalam  bidang konservasi, Banyantree  sendiri banyak membantu konservasi lagoi indah  dalam  bentuk  kerjasama yang telah disepakati.
Banyantree  Hotel  sendiri memiliki  dana Corporate  Social Responsibility (CSR) sebesar 1.600 USD/tahun atau sebesar Rp. 22.535.274,-.  Dana  ini  sepenuhnya dikelola  sendiri  tanpa  melibatkan pihak  lain.  Untuk  saat  ini  dana tersebut digunakan sudah
mencangkup
untuk kegiatan pelatihan masyarakat, uang pengganti  telur,  pemeliharaan  dan lain-lain. Adapun rincian dana yang dikeluarkan Banyantree dalam mengantikan telur penyu dari tahun 2016 hingga 2018 sebagai berikut:
Tabel 1 Dana CSR yang dikeluarkan Banyantree Hotel No   Tahun   Jumlah telur Harga 1. 2016 561 600.000 2. 2017 1104 900.000 3. 2018 1027 1.050.000 Sumber; data Banyantree 2019
3. Kelompok    Konservasi  Penyu Lagoi Indah
Berdasarkan keputusan kepala  desa  Sebong  Lagoi  nomor: 09/KPS-DSL/IX/2016 tentang pembentukan  LPSTK  Desa  Sebong Lagoi  Kecamatan  Teluk  Sebong, maka didirikan kelompok
konservasi  lagoi indah, yang berada dibawah naungan kelompok LPSTK Amphibi.
Peran  kelompok  ini  adalah untuk  menampung,  memelihara, serta  menjaga  penyu-penyu  yang ditemukan masyarakat yang kemudian dikonservasi dilokasi konservasi  lagoi  indah,  Masyarakat disini yang juga merupakan anggota konservsi  lagoi  indah  sebagian berperan  sebagai  pemasok  telur penyu  yang  diperoleh  dari  pantai- pantai disekitaran kawasan kampung baru lagoi dan sungai kecil.
Kemudian
mereka menyerahkan  telur  penyu  ke  pihak
Banyantree  yang  ditukar  dengan minyak  solar  yang  berguna  sebagai bahan  bakar  mesin  genset  yang
digunakan  sebagai  sumber  listrik  di Kampung  Baru  Lagoi,  dan  juga berupa uang tunai sebagai pengganti dari telur penyu yang diserahkan.
4. Akademisi
Dalam aktor kolaborasi sesuai  dengan  teori  Angrawal  dan Lemos  2007  dalam  Subarsono (2016:176) menjelaskan bahwa definisi Collaborative  Governance tidak hanya berbatas pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tapi juga terbentuk atas adanya “ multipartner  governance ”  yang meliputi sektor privat dan masyarakat  dan komunitas sipil  dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang  bersifat hybrid seperti  halnya kerjasama  publik-privat  dan  privat- sosial.
Dengan demikian proses collaborative  governance bukan hanya melibatkan badan-badan yang berhubungan dengan
kepemerintahan, swasta dan masyarakat  namun  juga  melibatkan aktor  akademisi  dimana  mereka dituntut  selalu  menjunjung  tinggi nilai-nilai kebebasan intelektual yang  dibangun  melalui  konstruk pemikiran  ilmiah  yang naturally, menjunjung tinggi kondisi obyektivitas  dan  netralitas.  Adapun beberapa  akademisi  yang  pernah berperan  dalam  konservasi  penyu sebagai berikut :
Tabel 2 Aktor akademisi No Akademisi Tahun 1 KKN Kebangsaan UMRAH 2016
2 KKN STAINSAR 2017 3 Penelitian Dosen UMRAH 2018 4 Pelajar SMA Tunas Bangsa 2018 5 Mahasiswa Kelautan UMRAH 2018 Sumber: data diolah 2016-2018. Para akademisi dengan
pengetahuannya  berperan  penting  dalam konservasi  lagoi  indah,  dengan  adanya akademisi lebih memberi pemahaman dan menyumbangkan pengetahuan- pengetahuan  dalam  menjalankan  proses
collaborative  governance di  konservasi lagoi indah.
Dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder yang terkait, terdapat proses menuju Collaborative Governance. Tahapan atau proses tersebut merujuk pada konsep  Ansel  dan  Gass  (Subarsono 2016:175)  yang  menggunakan  5  tahap untuk mengukur proses kolaborasi yaitu:
1. Face  to  Face  Dialog.  Face  to  face dialog atau  pertemuan  tatap  muka merupakan pertemuan antara berbagai pihak  dalam  suatu  lokasi  dan  dalam waktu  yang  sama  sehingga  terjadinya dialog  secara  langsung  atau  interaktif antara  berbagai  pihak  tersebut  untuk membahas  suatu  kepentigan  bersama, Awalnya pertemuan pembentukan kelompok  konservasi  ini  terjadi  pada hari  rabu  tanggal  07  september  2016, setelah  itu  sesuai  dengan  hasil wawancara  sudah  tidak  ada  lagi pertemuan  antara  pemerintah  dan kelompok  konservasi  Lagoi  Indah, dengan  Banyantree  sendiri  pertemuan dilakukan saat diadakan event pelepasan  tukik,  dan  saat  konservasi Lagoi indah ingin menyerahkan
beberapa telur penyu untuk diserahkan sebagian ke konservasi di Banyantree.
2. Trust  building. Trust  building adalah usaha membangun kepercayaan bahwa para pihak memang memiliki niat yang sama  dalam  upaya  mencapai  tujuan bersama ,  trust  building dapat  dimulai dengan membangun komunikasi antara stakeholder, Sebagaimana dalam kemitraan diarena lainnya, trust selalu menjadi  kata  kunci  dari  keberhasilan dalam mengelola kemitraan tiga sektor ini, Trust antar  pihak  dapat  menjadi modal penting untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam pengembangan kemitraan  yang  melibatkan  institusi yang  berbeda  budaya  dan  tradisi. Namun dalam kolaborasi di Konservasi  penyu  lagoi  indah  penulis melihat trust  building masih  kurang, hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil wawancara yang telah penulis lakukan dimana pernyataan dari Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kepri untuk membantu keperluan dan memonitoring sudah lama tidak dilakukan,  dan  dari  hasil  penelitian lapangan  sudah  banyak  infrastruktur yang  sudah  tidak  layak  lagi  hal  ini menimbulkan  kurangnya  rasa  percaya kelompok  konservasi  kepada  Dinas Kelautan dan Perikanan.
3. Comitment  To  Process.  Comitment  to Process merupakan kesepakatan untuk melaksanakan  suatu  proses  guna mencapai  tujuan  yang  diinginkan, memiliki  komitmen  yang  sama  bearti setiap  pihak  memiliki  keterkaitannya masing-masing untuk mengatasi permasalahan dan solusi, bahwa proses ini  merupakan  milik  bersama  dan saling  terbuka  untuk  mendapatkan
manfaat, kenyataan di lapangan moonitoring sudah tidak lagi dilakukan dari  tahun  2016,  dan  fasilitas-fasilitas konservasi  sudah  banyak  yang  rusak. Komitmen  kelompok  juga  kurang menurut  penulis  dilihat  dari  hasil penelitian  lapangan,  pengawasan  dan pemeliharaan konservasi hanya dilakukan beberapa anggota kelompok saja.    Sesuai  dengan  teori  Kemitraan tiga  sektor  yaitu  pada  umumnya didorong  oleh  pencampuran  antara motif self-interest dengan  keinginan untuk  mewujudkan  kebaikan  bersama (Selsky  &  Parker  dalam  Dwiyanto 2011: 289), komitmen dalam konservasi hanya ada diawal
konservasi  didirikan  saja,  namun komitmen kesungguhan dalam mennjalankan konservasi  masih belum terpenuhi.
4. Share understanding . Dalam konservasi  ini  yaitu  saling  berbagi pengertian  dan  pemahaman  bahwa forum  ini  adalah  milik  dan  tanggung jawab bersama, mengidentifikasi permasalahan agar memiliki pemahaman yang sama antar kelompok  serta  menyadari  nilai-nilai dasar yang menjadi dasar dalam forum
ini. Berbagai pengertian dan pemahaman  sudah  dilakukan  oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dimana pada saat itu Kabupaten  Bintan  yang  memiliki kewenangan  dalam  konservasi  penyu Kampung  Baru  Lagoi.  Dari  pihak swasta  juga  melakukan  penyuluhan- penyuluhan  baik  itu  antara  staff Banyantree,  sekolah-sekolah  dan  ke masyarakat ddan pihak akademisi. dari hasil lapangan peneliti melihat Pemerintah juga menyediakan baleho-
baleho  yang  memberikan  keteragan tentang  pentingnya  konservasi  penyu dan memberikan pemahaman undang- undang  tentang  konservasi  penyu, memberikan pemahaman bahwa penyu termasuk  hewan  dilindungi  dan  ada sanksi  yang  jelas  bagi  pelanggaran sehingga menurut penulis pemahaman tentang konservasi ini sudah dilakukan dengan baik hal ini bedasarkan dengan hasil penilitian yang penulis teliti.
5. Intermediate  Outcome.  Intermediate outcome merupakan  hasil  sementara dari  proses  yang  sedang  berlangsung yang  memberi  manfaat  dan  bernilai strategis, Hasil sementara dari kolaborasi DKP Provinsi Kepri,
kelompok konservasi Lagoi Indah, dan Banyantree meliputi: kelompok konservasi  Lagoi  indah,  daya  tarik terhadap  wisatawan.  Sesuai  dengan teori  Bardach  dalam  Sudarmo  (2015:
195) yang mendefenisikan collaboration sebagai  bentuk  aktivitas bersama  oleh  dua  institusi  atau  lebih yang  bekerjasama  ditujukan  untuk meningkatkan public value ketimbang bekerja  sendiri-sendiri,  kepentingan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Sesuai  dengan  teori  diatas  peneliti berpendapat  bahwa  setiap  stakeholder yang  terlibat  mendapatkan  intermediate outcome dari kolaborasi konservasi penyu lagoi indah hal ini peneliti simpulkan dari hasil wawancara kepada setiap stakeholder,  Event-event  yang  dibuat menimbulkan  keramaian  yang  mampu mengenalkan  Kampung  Baru  dan  dapat menghasilkan
biaya untuk keberlangsungan konservasi Lagoi Indah.
Dalam  5  tahap  Collaborative Governance  yaitu  (1).  Face  to  face,  (2).
Trust  building,  (3).  comitmen  to  process, (4). Share understanding  (5). Intermediate outcome yang dikemukan oleh Ansell dan Gash,  dalam  Subarsono  (2016:175). terdapat satu tahap baru untuk menyempurnakan  konsep  Collaborative Governance. Tahap baru dalam Collaborative Goverance menurut Muhammad  (2018)  adalah  sinkronisasi. Sinkronisasi adalah tahap untuk memastikan tujuan Collaborative Governance  dapat  tercapai  sebagaimana yang dikatakan “melalui
tahap
“sinkronisasi” menjadi tahap penting agar seluruh  perencanaan  dapat  terkoordinir dengan  baik.  Jika  dilihat  letaknya,  maka posisi  sinkronisasi  berada  diantara  tahap pemahaman bersama (shared understanding) dan hasil
antara ( Intermediate outcome )”
Sesuai dengan pendapatnya diatas dan hasil  penelitian  peneliti  menyimpulkan bahwa  dalam  kolaborasi  di  konservasi lagoi  indah  perlu  adanya  sinkronisasi antara setiap stakeholder yang terlibat, hal ini  dikarenakan  sebelum  melakukan program  kerja  dan  menjalankan  program kerja  dilapangan  setiap stakeholder harus memiliki sinkronisasi dalam setiap usulan dan  program-program  kerja  yang  akan dijalankan  guna  mendapatkan  tujuan bersama yang diinginkan.
Dengan  adanya  sinkronisasi  dalam
tahap kolaborasi yang telah disempurnakan oleh Adji Suradji
Muhammad  (2018),  dapat  dilihat  dengan adanya  sinkronisasi  menjadikan  masalah- masalah  yang  mungkin  muncul  dalam kolaborasi bisa lebih diperkecil dan tujuan besar  untuk  menjadi  lebih  baik  mampu terlaksana, dalam kolaborasi di konservasi penyu  lagoi  indah  peneliti  melihat  belum adanya sinkronisasi antara Dinas Kelautan
dan Perikanan dengan stakeholder lain, hal ini  dapat  dilihat  dengan  tidak  tercapainya tahap face to face dan trust buildiing dalam kolaborasi  ini,  menurut  peneliti  tahap sinkronisasi  tidak  dapat  dipenuhi  oleh kolaborasi  konservasi  Lagoi  indah  karena sudah  jarang  dilakukannya  pengawasan dan koordinasi dalam kolaborasi konservasi Lagoi indah. Dalam proses Collaborative
Governance terdapat  2  faktor  yaitu penghambat  dan  faktor  pendukung,  hasil dari penelitian penulis untuk kedua faktor tersebut ialah :

## Faktor Pendukung
1. Sumber  daya.  Sumber  daya  yang
ada  di  Kampung  Baru  Lagoi  yang berhubungan dengan penyu adalah adanya  pantai  yang  digunakan penyu  sebagai  tempat  bertelur seperti  dipesisir  pantai  Kampung Baru,  Sumber  daya  ini  yang dimanfaatkan  pemerintah  sebagai sumber  daya  dalam  melakukan
konservasi.
2. Otoritas. Otoritas atau kewenangan adalah  faktor  yang  mendukung dalam  kolaborasi,  dengan  adanya
otoritas  atau  kewengan  yang
diberikan pemerintah maka stakeholder lain  bisa  menjalankan tugas  sesuai  dengan  perannya masing-masing baik memlalui sebuah  prosedur  atau  pemberian
kebebasan dalam berinovasi, didalam  konservasi  lagoi  indah pemerintah memberikan kewenangan  dengan  kelompok konservasi  berupa  akta  kerjasama dimana
tercantum bahwa
kelompok  konservasi  memiliki kebebasan  dalam  pengelolahan konservasi penyu lagoi indah.
Faktor Penghambat.
Disamping terdapat  faktor pendukung dalam collaborative  governance ,  terdapat juga  faktor  penghambat.  Diantara  factor-
faktor  yang  menghambat  collaborative governance antara lain;
1. Kurang  Komitmen.  Komitmen merupakan  faktor  penting  dalam
Collaborative Governance ini dimana jika tidak adanya komitmen  dari  para stakeholder maka  tidak  akan  bisa  mencapai tujuan  yang  ingin  dicapai  dari kolaborasi  tersebut,  dikolaborasi konservasi lagoi indah ini komitmen  para stakeholder masih kurang  sehingga  kolaborasi  tidak berjalan  dengan  baik  dan  ada beberapa kegiatan yang sudah lama tidak  dilakukan  seperti  pertemuan dan pengawasan terhadap konservasi. 2. Kurangnya Kepercayaan. Kepercayaan  merupakan  faktor penting dalam melakukan kerjasama  baik  itu  kerjasama dengan stakeholder lain dan kerjasama  didalam  kelompok  itu sendiri, dikonservasi lagoi indah ini dilihat  kurangnya  kepercayaan kelompok konservasi terhadap pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan konservasi penyu dikarenakan terbengkalainya monitoring dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kepulauan Riau semenjak  konservasi  diambil  alih pada tahun 2016 sampai sekarang.
3. Kurangnya Koordinasi. Kolaborasi yang  terjadi  dalam  konservasi penyu terlihat minimnya koordinasi  yang  baik  dari  pihak pemerintah. Terbukti dari kegiatan monitoring terakhir  pada  tahun 2016 hingga saat  ini  belum terjadi koordinasi  kembali.  Pemerintah
hanya memberikan bantuan berupa peralatan  selam  untuk  keperluan pembangunan desa wisata
semenjak diambil alih oleh pemerintah provinsi.

## PENUTUP
Sesuai  dengan  teori  yang  penulis gunakan  yaitu collaborative  governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung
stakeholder di  luar  negara,  berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan  keputusan  kolektif,  yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan  kebijakan  publik  serta program-program  publik (Ansell &  Gash, 2007,  dalam  Subarsono  (2016:175),  dan dengan  masalah  yang  ada  didalam Collaborative governance ini yaitu
kurangnya pertemuan face to face dan trust building antara  masyarkat  dan  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KEPRI.
Secara  umum  penulis  melihat faktor  dalam Collaborative  Governance sudah mencapai proses dalam menjalankan kolaborasi  tetapi  akan  lebih  baik  jika disetiap faktor dalam Collaborative Governance berjalan  dengan  baik,  setiap aktor seharusnya saling mengingatkan dan memberikan saran dalam proses kolaborasi antara para stakeholder.
Secara mendalam menurut  penulis dalam proses  kolaborasi, seharusnya trust building menjadi  dasar  utama  dalam membangun  kolaborasi  akan  lebih  baik jika setiap aktor membangun kepercayaan dan  konsisten  terhadap  apa  yang  telah menjadi  tugas  setiap  aktor.  Selain  itu proses face  to  face juga  perlu  dilakukan sesering mungkin guna mampu menyelesaikan  masalah  yang  ada  secara musyawarah dan sesuai dengan keinginan setiap  pihak.  Dengan  mmenuhi  5  faktor
yang ada didalam Collaborative Governance menurut Ansel dan Gash 2007 dalam  (Subarsono  2016:175)  dan  sesuai dengan  pendapat  yang  dikemukan  Adji Suradji  Muhammad  diharapkan  mampu memenuhi  kepentingan  kelompok  dan mampu mewujudkan tujuan Bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Azis,  Basyarul.2016. “Strategi Adaptasi Pengawasan  Konservasi  Penyu Taman  Kili-Kili,  Desa  Wonocoyo, Kecamatan  Panggul,  Kabupaten Tranggalek” . Vol 5,no 2.
Demartoto, Argyo.2015. Efektivitas Collaborative Governance dalam Pelayanan Konperhensif Berkesinambungan untuk Menanggulangi HIV/AIDS . Surakarta: Vol 9, no 4 Dwiyanto, Agus.2011. Manajemen pelayanan publik: peduli, inklusif, dan kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
Dwiyanto, Agus.2012. Manajemen pelayanan publik: peduli, inklusif, dan kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
Harahap, Minarti. dkk. 2015. Pengelolan Kolaboratif Kawasan Konservasi Penyu  Pangubahan  Kabupaten Sukabumi . Vol 20. No 39-46.
Harmawan, Bagus Nuari, dkk.
Collaborative Governance Dalam  Program  Pengembangan Nilai  Budaya  Daerah  Melalui Banyuwangi Ethno Carnival . Banyuwangi, Vol IV No.1.
Irawan,  Denny.  2017. Collaborative
Governance Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran  Udara  di  Kota Surabaya . Surabaya, Vol.5 No 3.
Lukito,  Hariyanto  Aris  Tri,  2016.
Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kerajinan Blangkon Di Kecamatan Serengan Kota Surakarta . Surakarta, Vol. 3 No.1.
Muhammad,  Adji  Suradji,  dkk.  2017,
Collaborative Governance Model in Managing International Borders in Riau Islands Province using  Partial  Least  Squares Method, JKAP (Jurnal Kebijakan dan  Administrasi  Publik)  Vol.21 (2), November 2017, 166-179
Muhammad, Adji Suradji. 2018. Collaborative Governance dalam Pengelolahan Kawasan Perbatasan  Antara  Negara  di Kepulauan Riau. PII UMY.Yogjakarta. Muqorrobin  Ist,    Muhammad,  2016. Proses Collaborative Governance dalam Bidang Kesehatan (studi deskriptif pelaksanaan kolaborasi pengendalian penyakit TB/HIV di Kabupaten Blitar). V ol 4 No.1.
Sambodo,  Giat  Tri,  Ulung  Pribadi.
Pelaksanaan Collaborative Governance  di  Desa  Budaya Brosot,  Galur,  Kulonprogo,  DI
Yogyakarta .  Yogykarta, Vol 3 No
1 Subarsono,  Agustinus.  2016. Kebijakan Publik dan Pemerintahan kolaboratif  isu-isu  kontenporer . Yogyakarta. Penerbit Gava Media. Sudarmo.  2011 .  Isu-isu  Administrasi Publik Dalam Perpektif Governance .  Surakarta:  Smart Media.
Syafri,  Wirwan.  2012. Studi  tentang Administrasi  Publik .  Jatinangor:
Erlangga
Undang-Undang dan Peraturan

## Pemerintah
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990 tentang Konservasi
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah    Nomor  7  tahun 1999  tentang  Pengawetan  Jenis Tumbuhan Dan Satwa