Email: em.lukman79@ub.ac.id atau em.lukman79@gmail.com

## Praktik Dominasi dalam Produksi Makna Visi-Misi Daerah Penghasil Tambang

## (Studi Diskursus Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai
Timur Provinsi Kalimantan Timur Indonesia)
M. Lukman Hakim *

## Abstract
General election for Regional Head has directly required vision mission and place itu as the core of  regional  development  policy  which  turns  out  to  be  unrealized  righty  at  the  moment  when candidate was holding Regional Head post. This social fact was described clearly in study site that is in mining-producing region at Kutai Timur Regency,East Kalimantan Province, Indonesia. There  is  domination  practive  either  from  central  government  through  several  policies  to discipline regional government, or by small formulation team in panning policy that carry the task  in  translating  vision  making  to  regional  development  policy.  Consequence  of  domination practive above was not only making vision mission become unrealized, but it is also has arisen a high dependence toward mining product in financing regional development. This dependenve, in turn,  would  create  the  natural  resources  deprecation  phenomenon  and  rentseeking  behavior which would end up in worsening of political ecology crisis. It would need a meaningful effort in making vision mission as the core of regional policy through political ecology paradigm that is a paradigm  that  put  all  political  policy  into  ecological  justice  approach  that  could  assure  the continuity of natural service and fulfillment for future generation.
Keywords: language knowledge; power; domination; political-ecology.

## Abstrak
Pemilihan  umum  Kepala  Daerah  secara  langsung  yang  mensyaratkan  Visi-misi  dan menjadikannya sebagai ruh dari kebijakan pembangunan daerah ternyata berakhir dengan tanpa terealisir, justru saat calon tersebut menjabat sebagai Kepala Daerah. Fakta sosial ini tergambar jelas  di  lokasi  kajian,  yakni  daerah  penghasil  tambang  di  Kabupaten  Kutai  Timur  Provinsi Kalimantan Timur Indonesia. Telah terjadi praktik dominasi baik oleh pemerintah pusat melalui seperangkat kebijakan yang mendisiplinkan pemerintah daerah, maupun oleh Tim kecil perumus kebijakan  perencanaan  yang  bertugas  menerjemahkan  Visi-misi  kedalam  kebijakan pembangunan daerah. Konsekuensi praktik dominasi di atas tidak saja menjadikan Visi-misi tidak teralisir,  akan  tetapi  telah  memunculkan  ketergantungan  tinggi  pada  hasil  tambang  dalam membiaya  pembangunan  daerah.  Ketergantungan  ini  pada  gilirannya  melahirkan  fenomena kutukan sumber daya alam serta prilaku pemburu rente yang kemudian berakhir pada pemburukan krisis  political  ecologis.  Upaya  sungguh-sungguh  dalam  menjadikan  Visi-misi  sebagai  ruh kebijakan daerah melalui paradigma political ecologis, yakni sebuah paradigma yang meletakkan seluruh  kebijakan  politik  ke  dalam  pendekatan  keadilan  ekologis  yang  dapat  menjamin keberlanjutan jasa layanan alam dan pemenuhan bagi generasi mendatang.
Kata kunci: bahasa; pengetahuan; kekuasaan; dominasi; political-ecologi

## Pendahuluan
Setelah  pemerintah  menetapkan  UU  No  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah, sebagaimana klausul Pasal 18 yang menegaskan Pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan  secara  langsung  (Peraturan  Pemerintah  No  06  Tahun  2005),  kondisi demokratisasi  ditingkat  lokal  semakin  menemukan  bentuk.  Setidaknya  harapan  baru terpendar , karena rakyat di daerah dapat menentukan sendiri masa depan pemimpinnya, tanpa perwakilan sebagaimana proses pemilihan sebelumnya. Namun harapan itu hilang, karena pemilihan secara langsung ternyata tidak memberi ‟nuansa‟ yang berbeda. Visi- misi yang ‟manis‟ di lontarkan saat kampanye, telah gagal dilaksanakan justru saat calon telah memiliki otoritas sebagai kepala daerah. Fakta ini setidaknya terjadi dilokasi kajian yakni  Kabupaten  Kutai  Timur  Kalimantan  Timur.  Visi-misi  yang  dihasilkan  dari  dua periode  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  (pemilukada)  yakni  tahun  2006  dan tahun 2010 ternyata tidak menjadi ruh yang mengilhami kebijakan pembangunan daerah, sehingga  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  selama  periode  tahun 2006-2010 dan tahun 2011-2015 nyaris bertentangan dengan Visi-misi  yang dijanjikan saat kampanye.
Bila kondisi ini terus berlangsung, tidak saja fenomena yang oleh Hirscman (1970) disebut  sebagai Voice  and  exit yang  akan  terjadi,  tetapi  masyarakat  akan  kehilangan kepercayaanya  terhadap  proses  desentralisasi  dan  demokratisasi  lokal  yang  sedang berlangsung (Marijan, 2010 : 144-145).
Fakta ini menarik dicermati sebagai bagian dari proses demokratisasi yang sedang mencari  bentuk  (ideal).  Dalam  konteks  ini  karya-karya  Foucault,  utamanya  yang mencakup language,  knowladge,  and  power menarik  dijadikan  alat  analisis  dalam membongkar  ”Praktik  Dominasi  dalam  produksi  makna  Visi-misi  daerah  penghasil tambang”,  sekaligus  untuk  membuktikan  teori  dan  metodologi  Foucault  tersebut  pada ranah sosial yang lebih luas.
Di  dalam The  Order  of  Things Foucault  mengungkapkan  bahwa  bahasa  dalam bentuk aslinya, ketika diberikan Tuhan kepada manusia, sesungguhnya telah jelas, karena bahasa berakar pada tanda. Namun kejelasan tanda dirusak ketika bahasa menjadi terpisah dan memiliki banyak makna dan fungsi simbolik. Pada awalnya, Foucault berpendapat, bahwa  bahasa  berakar  pada  kemiripan  melalui  kedekatan,  rasa  senang,  analogi  dan simpati. Namun, dalam bahasa tertulis, terdapat interaksi kompleks yang mencerminkan kondisi sosial dan budaya serta perubahan-perubahan dalam bahasa.
Fakta seperti yang terjadi dalam Visi-misi (Nawawi H, 2000: 27) Kabupaten Kutai Timur  tahun  2006-2010  dan  tahun  2011-2015  menarik ditelisik menggunakan  metode analisis  wacana  kritis  Foucault.  Apakah  benar  bahasa  yang  termaktub  dalam  visi-misi tersebut  memang  muncul  (diciptakan)  bersama  dengan  ideologi  dan  berbagai  bias kepentingan yang melekat padanya, mengingat banyaknya kepentingan dalam produksi makna (saat) menafsirkan Visi-misi tersebut, sebagaimana Foucault pernah menegaskan dalam The Order of Thing.
Sementara  disisi  lain,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010 tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan Tatacara  Penyusun  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan Daerah, mengamanahkan bahwa Visi-misi calon kepala daerah dengan sendirinya (harus) menjadi Visi-misi pemerintah Daerah dan menjadi dasar hukum bagi perumusan segala kebijakan di daerah ketika calon terpilih menjadi kepala daerah.
Disinilah menariknya tulisan ini, yakni saat Visi-misi tidak berjalan dan beragam kepentingan menyertai produksi makna Visi-misi tersebut. Situasi ini terlihat jelas dalam dua periode pemerintahan (hasil pemilihan langsung) Kabupaten Kutai Timur atau masa pemerintahan Awang Faruk dan Isran Noor  (tahun  2006-2010).  Di  dalam  periode  ini ditetapkan Visi “Pembangunan Daerah  yang  bertumpu  pada  pembangunan  yang berkeadilan  menuju  masyarakat  Kutai  Timur  yang  sejahtera  dengan  memanfaatkan sumberdaya alam yang dapat diperbarui dan menjadikan daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat agribisnis  dan agroindustri di  Kalimantan Timur” (RPJMD Tahun 2006- 2010).
Hingga tahun 2008 Awang Faruk memimpin Kutai Timur, sebelum pada akhirnya dia terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Puncak kepemimpin dengan sendirinya beralih  ke  Wakil  Bupati.  Selama  dua  tahun  terakhir  2008-2010  Isran  Noor  memimpin Kutai dengan Visi-misi yang telah ditetapkan Bupati sebelumnya.
Setelah  memenangkan  suara  pada  Pilkada  Langsung  tahun  2010  Isran  Noor melanjutkan periode pemerintahannya dengan Visi tahun 2011-2015, yakni;
”Pembangunan Daerah Bertumpu Pada Agribisnis Menuju Kutai Timur Mandiri” (RPJMD Tahun 2011-2015)
Dilihat  dari  Visi  di  atas,  terdapat  benang  merah  kebijakan  pembangunan  antara periode  pemerintahan  Awang  Faruk  dan  periode  pemerintahan  Isran  Noor,  yakni keduanya memiliki semangat untuk membangun sektor pertanian dan memprioritaskan penggunaan/ pemanfaatan sumberdaya terbarukan. Namun demikian dalam praktik justru tidak  bergeser  dari  memanfaatkan  sumberdaya  alam  tidak  terbarukan  dalam  bentuk ekstraksi pertambangan secara besar-besaran ketika paper ini ditulis, ekstraksi batu bara Kabupaten Kutai Timur mencapai 55 juta ton per/ tahun.
Fakta  ini  merupakan  salah  satu  contoh  dari  absennya  Visi-misi  dalam  periode pemerintahan Tahun 2006-2010 dan periode pemerintahan Tahun 2011-2015. Visi-misi yang  sedianya  menjadi  ruh  dari  kebijakan  daerah  justru  tidak  dijalankan.  Karena  itu penting  dilakukan  kajian  lebih  lanjut,  untuk  latar  belakang  absennya  Visi-misi.  Dari analisa atas diskursus yang berkembang, penulis memperoleh gambaran bahwa absennya Visi-misi  tersebut  disebabkan  terjadinya  praktik  dominasi  dalam  produksi  makna  Visi misi.
Tulisan ini menjadi semakin menarik dengan munculnya sejumlah konsekuensi dari praktik dominasi di atas, di antaranya: Ketergantungan pada hasil ekstraksi pertambangan telah  memunculkan  fenomena  apa  yang  oleh  para  pakar  kebijakan  disebut  sebagai
“Kutukan  Sumber  Daya  Alam”  (Humphreys, et  al .,  2007:  239),  sekaligus  melahirkan krisis political ekologis yang lebih luas.
Untuk menghindarkan dari krisis tersebut Kabupaten Kutai Timur perlu merubah paradigma  kebijakannya,  dari  pertumbuhan  menjadi  kebijakan  yang  berparadigma political ecologis .
Paradigma political-ecologis di atas akan dipandu dengan teori dan methodologi Foucault.  Konsepsi  Foucault  tentang  “bahasa,  pengetahuan,  dan  kekuasaan”  akan digunakan  sebagai  model  untuk  menganalisis  ketidakseriusan  pengurus  publik  dalam menjawab krisis political ecology di wilayah Kutai Timur.
Pendek kata, absennya pengurusan publik sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini (secara hipotesis) bermula dari tidak terealisirnya Visi-misi Bupati terpilih periode tahun 2006-2010 dan periode tahun 2011-2015. Landasan filosofis yang sedianya menjadi ruh dari segala kebijakan justru tidak pernah dihiraukan. “Pembangunan  yang berkeadilan, mengutamakan sumberdaya terbarukan, Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat agribisnis- agroindustri” (problem statement) , dan sejumlah istilah lain yang termaktub dalam Visi- misi  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kutai  Timur  seolah ”terkubur  reruntuhan  tanah” dari ekstrasi pertambangan yang (justru) terus diprioritaskan.

## Praktik Dominasi atas Visi-misi
Dari hasil analisa terhadap data yang penulis peroleh dapat ditegaskan bahwa telah terjadi praktik dominasi baik oleh pemerintah pusat melalui seperangkat kebijakan untuk mendisiplinkan  pemerintah  daerah,  maupun  oleh  Tim  kecil  perumus  kebijakan perencanaan pembangunan yang bertugas menerjemahkan Visi-misi ke dalam kebijakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Pada  tahap praktik  dominasi produksi  makna  Visi-misi,  penulis  menemukan, bahwa  Tim  kecil  yang  bertugas  merumuskan  draft  RPJMD  untuk  menerjemahkan Visimisi telah melakukan praktik dominasi penafsiran yang bahkan melupakan subtansi dari  Visi-misi  itu  sendiri.  Praktik  dominasi  semacam  ini  menurut  Foucault  merupakan tipe relasi kekuasaan yang bersifat stabil, hirarkis, fix dan sulit untuk diubah.
Dari praktik dominasi di atas muncul program-program yang bahkan bertentangan dengan  Visi  misi.  Salah  satu  contoh  orientasi  penguatan  agribisnis  dan  agroindustri sebagaimana  yang  diamanatkan  Visi-misi  hanya  dimaknai  melalui  sejumlah  kebijakan yakni:  (a)  merumuskan  regulasi  yang  menjamin  kemudahan  berusahadan  berinvestasi bagi investor sehingga terbuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya dalam hal ini adalah pembukaan  kebun  Kelapa  Sawit;  (b)  memfasilitasi  para  petani  dan  nelayan  sebagai pelaku utama agribisnis untuk memperoleh lahan sawit, kemudian dalam meningkatkan produksi,  mengolah  dan  memasarkan  hasil  panen,  dan  (c)  meningkatkan  ekonomi masyarakat  dan  pemberdayaan  masyarakat  serta  mengembangkan  ekonomi  kerakyatan yang  bertumpu  kepada  mekanisme  pasar  yang  berkeadilan  berbasis  pada  agribisnis (Simreda Kutai Timur, 2014).
Sementara itu Visi “kutai Timur Mandiri” hanya diterjemahkan ke dalam sejumlah kebijakan, yakni: a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah; b)  Meningkatkan  pembangunan  infrastruktur  dan  pemenuhan  kebutuhan  energi;  c) Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan; d) Penegakan hukum dan mengoptimalkan  peran  aparatur  pemerintahan  daerah  yang  dinamis  dan  efisien;  e) Meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat;  f) Meningkatkan  kualitas  pendidikan  secara  berjenjang;  g)  mendorong  peran  lembaga keuangan dan perbankkan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka  kesempatan  kerja  yang  seluas-luasnya.  (RPJMD  Tahun  2011-2015).  Dan sejumlah kebijakan lain yang dalam hal ini jauh dari ruh atau semangat Visi-misi.
Akibatnya pada tahap konteks terjadinya praktik dominasi , penulis menemukan sejumlah  fakta mengerikan .  Misalnya  ketidakmerataan  pembangunan,  efek  dari sentralisasi  pembangunan  di  Kota  dan  masih  berkiblatnya  Indonesia  pada  paradigma pertumbuhan.
Akibatnya  visi  Kutai  Timur  mandiri  tidak  dapat  terlaksana.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam dua hal pertama , hingga paper ini ditulis PDRB Kabupaten Kutai Timur mayoritas dipasok  oleh  hasil  tambang  hingga  88,43%.  Sementara  itu  sektor  lain,  seperti;  sektor perdagangan, hotel dan restoran 3,45%, pertanian 3,25%, konstruksi 1,75% dan sektor angkutan  dan  komunikasi  sebesar  1,45%.  Dan  selebihnya  hanya  memberi  kontribusi dibawah 1 persen. (Simreda, 2014)
Kedua ,  ketidakmandirian  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur  ini  ditegaskan dengan tingginya ketergantungan pada dana perimbangan, terutama yang bersumber dari bagi hasil bukan pajak sumber daya  alam (SDA)  yang mencapai  Rp 2,18 trilliun  pada tahun  2012  dan  menurun  12,86%  menjadi  Rp.  1,758  trilliun  pada  tahun  2013. Perkembangan dana bagi hasil SDA ini tidak terlepas dari peningkatan produksi dari Batu bara dan meningkatnya produksi gas bumi yang signifikan setiap tahunya. (RKPD Tahun 2014). Selebihnya masih banyak kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Tmur yang tidak meletakkan kata kunci visi di atas sebagai ruh dari kebijakan.
Kemudian dalam konteks sejarah praktik dominasi perencanaan daerah, penulis memfokuskan  pada  dua  pembahasan; pertama perencanaan  pembangunan  tahun  2006 yang merupakan hasil dari Pilkada langsung dimana pada tahun ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih diwajibkan menerjemahkan Visi-misi yang telah ditetapkan ke dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan SE. Mendagri No. 050/2020/SJ, tanggal  11  Agustus  2005  tentang  Petunjuk  Penyusunan  Dokumen  RPJP  Daerah  dan RPJM Daerah. Surat Edaran ini muncul karena UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  belum  memiliki  peraturan  teknis  yang menerjemahkan baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.
Kedua ,  perencanaan  pembangunan  tahun  2010  sebagai  hasil  dari  Pemilukada Tahun 2010 lebih memiliki kejelasan sebab Peraturan Pemerintah yang menerjemahkan UU SPPN telah muncul yakni Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah  yang  dalam  perjalanannya kemudian  diterjemahkan  lagi  ke  dalam  Permendagri  No  54  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No  8  Tahun  2008  Tentang  Tahapan  Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dalam  dua  periode  perencanaan  pembangunan  daerah  di  atas,  praktik  dominasi dalam  produksi  makna  Visi-misi  terjadi  sejak  penetapan  skenario  kebijakan pembangunan Kabupaten, penyusunan kebijakan, program, hingga perumusan kegiatan daerah. Pada tahap ini peran Tim Kecil perumus perencanaan daerah begitu besar, bahkan melampaui Bupati dan Wakil Bupati pemilik Visi-misi itu sendiri.
Dalam  pembahasan kekuasaan  dan  praktik  dominasi yang  dilakukan pemerintah,  penulis  menemukan  fakta  bahwa  revisi  UU  No  22  tahun  1999  tentang Otonomi  Daerah  menjadi  UU  No  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan kemudian  direvisi  menjadi  UU  No  12  Tahun  2008  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan terakhir direvisi dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sejumlah kebijakan terkait pola hubungan antara pusat dan daerah berubah secara dramatis. Alih- alih  memperbaiki  (menyempurnakan)  pola  hubungan  antara  pusat  dan  daerah  dalam semangat  desentralisasi  seluas-luasnya,  perubahan  membawa  konsekwensi  semakin menguatnya praktik dominasi pusat yang dalam jangka panjang berpotensi mengikis ruh desentralisasi.
Dalam  konteks  kebijakan  perencanaan  daerah,  dominasi  pemerintah  dilakukan dengan  cara  mengontrol  proses  perumusan  hingga  pelaksanaan  kebijakan  perencanaan daerah.  Saat  menyusun  RPJMD  misalnya,  seluruh  program  yang  ada  dalam  dokumen lima tahunan tersebut harus sesuai (copy paste) dari program dan kegiatan yang ada dalam SPM 13 Kementrian (PP No. 65 Thn. 2005 tentang Pedoman Penyusunan SPM), padahal jika  maksudnya  adalah  untuk  mengefektifkan  pelayanan  publik,  pemerintah sesungguhnya  telah  menetapkan  SPP  sebagai  pedoman  (Peraturan  Pemerintah  No  96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Pelayan PUblik).
Tak  hanya  SPM,  pemerintah,  melalui  Permendagri  No  54  Tahun  2010  juga mengontrol proses perumusan seluruh dokumen perencanan daerah. Sejumlah program dan jadwal perumusan harus mengikuti petunjuk Permendagri tersebut. Dari analisa yang penulis  lakukan,  praktik  dominasi  yang  dilakukan  pemerintah  sebagaimana  di  atas berpotensi menyingkirkan Visi-misi.
Praktik  dominasi  dalam  produksi  makna  Visi-misi  daerah  penghasil  tambang sebagaimana penjelasan di atas menegaskan keberpihakan ideologi kepala daerah; bahwa visi-misi  memang  tidak  dirumuskan  untuk  menghadirkan  kesejahteraan  bagi  rakyat, tetapi  sebagaimana  keyakinan  Foucault,  bahasa  yang  ada  di  dalamnya,  dimaksudkan untuk melanggengkan kepentingan ideologi atau politik tertentu.

## Konsekuensi Praktik Dominasi Visi-misi
Konsekuensi  dari  praktik  dominasi  di  atas  tidak  saja  menjadikan  Visi-misi  tidak teralisir, akan tetapi telah memunculkan ketergantungan tinggi pada hasil tambang dalam membiaya  pembangunan  daerah.  Ketergantungan  terjadi  sejak  awal  masa  awal pemerintahan Kabupaten Kutai Timur berlangsung.  Kontribusi sektoral terbesar hingga paper ini ditulis masih berasal dari sektor Pertambangan-Penggalian, yakni sebesar 88,43 persen.
Tingginya  ketergantungan  Kabupaten  Kutai  Timur  pada  hasil  tambang,  bahkan melampaui  ketergantungan  nasional.  Pada  tahun  2013,  kontribusi  sector  migas  dan pertambangan  dalam  APBN  mencapai  23%  atau  setara  dengan  398,4  trilliun  dari  total 1726  Trilliun  dalam  total  APBN-P  Tahun  2013.  Sedangkan  kontribusi  sector pertambangan dan penggalian terhadap produk Domestik Bruto tercatat sebesar 10,43% dari total PDB Nasional dengan migas sebagaimana grafik di bawah ini:
Gambar 1. Kontribusi Sektoral PDRB Kab. Kutai Timur Tahun 2013 (persen)
Sumber: Simreda Tahun 2014
Gambar  di  atas  menegaskan  bahwa  secara  umum  yang  memberikan  kontribusi sektoral  terbesar  hanyalah  sektor  Pertambangan  dan  Penggalian  hingga  88,43%. Selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran 3,45%, pertanian 3,25%, konstruksi 1,75% dan sektor angkutan dan komunikasi sebesar 1,45%. Selebihnya hanya memberi kontribusi dibawah 1 persen.
Tingginya ketergantungan pada hasil tambang disatu sisi sangat mengkhawatirkan. Apalagi  jika  tidak  diimbangi  dengan  langkah  serius  untuk  mempersiapkan  diri menghadapi masa tanpa tambang, atau saat dimana hasil tambang tidak dapat dinikmati lagi.  Kabupaten  Kutai  Timur  dikhawatirkan  tidak  sanggup  menghadapi  fenomena “kutukan sumberdaya alam” (Auty, 2001: 211) yang belakangan marak mendera negara- negara  dan  daerah-daerah  penghasil  tambang.  Kutukan  SDA  adalah  istilah  yang
digunakan  untuk  menjelaskan  kegagalan  negaranegara  atau  daerah  kaya  sumber  alam untuk mengambil manfaat dari berkah kekayaan yang mereka miliki. Sebaliknya, banyak negara kaya sumber alam yang lebih miskin dan lebih menderita dibanding negara-negara yang kurang beruntung mendapat kelimpahan yang sama.
Konsekuens  selanjutnya  adalah  munculnya  apa  yang  oleh  para  ilmuan  politik disebut  “prilaku  pemburu  rente  ( rent-seeking  behavior )”.  Istilah  ini  digunakan  untuk menggambarkan  kenyataan  yang  lebih  luas  dari  sekedar  korupsi  yang  marak  terjadi, sebab korupsi, disamping merupakan persoalan hukum, juga merupakan salah satu bagian dari  praktik  menyimpang  yang  dilakukan  oleh  para  elit  pemerintahan.  Bagianbagian lainya  adalah  penyalahgunaan  kewenangan  (kolusi),  ketidakadilan  distribusi/bagi  hasil pendapatan  pertambangan,  ketidakadilan  bagi  generasi  mendatang,  dll.  yang  secara keseluruahan bila dianalisis merupakan konsekuensi dari rent-seeking behavior .
Prilaku pemburu rente terjadi saat perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri  ekstraktif  hanya  peduli  bagaimana  memperkecil  biaya  yang  harus  dibayarkan untuk  mendapatkan  akses  sumberdaya.  Karena  itu,  mereka  berupaya  memastikan kesepakatan disusun sedemikian rupa sehingga mereka akan lebih diuntungkan daripada pemerintah. Seringkali, ini dicapai melalui tindakan politik seperti kontribusi kampanye dan  bentuk-bentuk  lainnya  seperti  aliansi  publik-swasta.  Lebih  dari  itu,  sementara menjual  akses  ke eksploitasi  sumber alam dipandang sebagai  cara relatif mudah untuk mengurangi defisit anggaran, maka kemungkinan munculnya kesepakatan jangka pendek dan kerja sama dalam pemburuan rente juga meningkat. (Humphreys, et al. , 2007: 276) Konsekuansi  selanjutnya  adalah  perubahan  “political  ekologis”  yang dimungkinkan membahayakan keberlanjutan makhluk bumi. Jika praktik pertambangan tidak mempertimbangkan hal ini—maka taruhannya bukan hanya tidak terealisirnya Visi- misi  Bupati,  akan  tetapi  dalam  jangka  panjang  sanggup  membahayakan  keberlanjutan kehidupan bumi.
Kepengurusan  mengerikan  yang  dipertontonkan  para  elit  di  Kutai  Timur, mengingatkan  penulis  pada  perdebatan  “kegilaan”  yang  dikupas  Foucault  dalam “Madness  and  Civilization” , secara  seksama  Foucault  mendokumentasikan  bagaimana definisi kegilaan di kalangan para elit tergantung pada komposisi elit tersebut (Foucault, 1961: 57).
Pada kebutuhan masyarakat akan orang-orang yang perlu disingkirkan, pada kajian tentang  kegilaan  sebagai  fenomena  yang  baru  muncul  setelah  penyakit  kusta  punah. Semua  masyarakat  memerlukan  penyimpang,  kata  Foucault,  karena  itu  mereka  harus disingkirkan. Pengusiran mereka secara simbolik akan memurnikan masyarakat.
Proses pengusiran sebagaimana dijelaskan Foucault juga marak terjadi di daerah- daerah  penghasil  tambang  macam  Kutai  Timur—bahkan  pada  titik  tertentu  dilakukan secara lebih sistemik dan masif. Atas nama investasi dan perluasan ekonomi pemerintah dan perusahaan seoalah legal melakukan hal yang paling gila sekalipun (George J, 1994: 87).
Pendek kata, kehidupan masyarakat menjadi tidak terlalu penting-seperti orang gila yang  layak  di  kerangkeng  dan  diisolir.  Kutai  Timur  hari  ini  hanya  disisakan  bagi perluasan ruang ekonomik untuk memenuhi sektor-sektor konsumsi energi.

## Membalik Krisis Political Ecologis
Praktik  pemburukan  yang  terjadi  dalam  skala  masif  di  daerah-daerah  penghasil tambang sebagaimana yang terjadi di Kutai Timur sesungguhnya merupakan konsekuensi dari  praktik  dominasi  dalam  produksi  makna  visi-misi,  karena  itu  upayaupaya pembalikan dominasi tersebut harus dimulai.
Paper  ini  menawarkan  gagasan  wacana  tanding  atas  fakta  kerusakan political ecologis yang  bahkan  tidak  disadari  Foucault.  Pengucilan  orang-orang  gila  dan  para penyandang  lepra  pada  masa  lampau  tidak  akan  mampu  melampaui  pengusiran  secara masif yang kini dilakukan oleh rezim pertumbuhan dan ekstraksi pertambangan.
Upaya  untuk  memunculkan  wacana  tanding  ini  mirip  dengan  uapaya  perbaikan yang  pernah  dilakukan  Foucault  sendiri  atas  sejumlah  konsepnya,  saat;  kategori  lama misalnya  “pengalaman”  dalam Madness  and  Civilization,  “ pencermatan”  dalam The Birth  of  the  Clinic, dan  “ episteme” dalam The  Order  of  Things berubah  ketika  fokus barunya menjadi fungsi penjelas (enounce).
Perumusan wacana tanding atas praktik dominasi dalam produksi makna Visi-misi adalah upaya untuk menghadirkan perbaikan yang sebelumnya tidak pernah diantisipasi Foucault dalam karya-karyanya.
Karena itu wacana tanding dalam paper ini dilandasi suatu kesadaran bahwa segala rumusan  kebijakan  politik  harus  mempertimbangkan  keadilan  ekologi.  Gagasan The Limits  to  Growth (LG)  yang  dicanangkan  Meadow,  1972  diletakkan  sebagai  landasan politik  penting  bagi  perumusan  kebijakan  daerah-daerah  penghasil  tambang.  LG menyatakan  bahwa  industrialisme  dalam  arti  umum,  jalur  produktif  yang  diikuti  oleh semua negara industri maju, sejak revolusi industri dan oleh semua negara berkambang dianggap  sebagai  jalur  yang  tidak  benar  untuk  diikuti—tidak  mungkin  berlanjut  untuk batas  waktu  tak  terbatas  karena  tidak  memperhitungkan  konteks  sumber-sumber  daya tempat  jalur  tersebut.  Sumberdaya  dieksploitasi  berlebihanan,  kadang-kadang  sampai tidak bisa dipulihkan lagi (Gauss & Kukathas, 2004: 413).
Proses  pembumian  paradigma  yang  penulis  sebut  dengan  paradigma political ecology tersebut dibingkai dalam semangat untuk memunculkan “keadilan lingkungan” (environmental justice ) serta ekonomi politik hijau (green politic and green budgeting) , baik  yang  difokuskan  pada  ketidaksamaan  kekuasaan,  kekayaan,  maupun  kualitas lingkungan  (Alier,  2002:  144).  Inilah  yang  ditegaskan  Foucault  bahwa  pengetahuan (knowledge) akan sangat menentukan bagaimana sebuah kebenaran disampaiakan.
Langkah  selanjutnya  pada  bagan  di  bawah  ini.  Di  sebelah  kiri,  proses  melingkar pemburukan  krisis,  yang  berpangkal  pada  sistem  wacana  yang  berpusat
padapertumbuhan. Sementara di sebelah kanan adalah kerangka pengurusan tandingan, yang berpangkal pada kesepakatan pembalikan krisis political ecologis .
Bagan di atas menjelaskan bahwa upaya pembalikan krisis harus dilakukan dengan sejumlah  langkah: Pertama, merubah  paradigma  pertumbuhan  menjadi  paradigma political  ecologis, yakni  paradigma  yang  mendorong  pemanfaatan  sumberdaya  alam terbarukan sebagai modal pembangunan di daerah dan meletakkan sumberdaya tambang sebagai sumberdaya terakhir yang dapat dimanfaatkan.
Kedua , merumuskan protokol-protokol pengaturan pengusahaan bahan tambangan dengan  cara  melakukan  uji  materi  atas  sejumlah  undang-undang  yang  melegalkan pengrusakan atas daerah-daerah penghasil tambang.
Kebijakan Pemerintah Pemicu Moda Pembesar Ekonomik Pendoron Pemburukan krisis
PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI Pembesaran Krisis Bumi Upaya Pembalikan Cepat & Masif dari Pemburukan Krisis Political ecologis Paradigma Political Ecologis Protokol Kunci pemanfaatan Tambang yang bertujuan membalik krisis Visi-misi yang mengarah pada upaya pembalikan krisis Tambang sebagai seumber daya terakhir Mengutamakan SDA yang dapat diperbarui
Pengawasan ketat pada perusahaan yang memanfaatkan SDA Protokol kunci yang mempertimb angkan political ecologis Kebijakan Pembalik Krisis Program pembangunan berparadigma political ecologis GOMPER Pengurusan pemerintah daerah penghasil Tambang untuk pembalikan krisis political ecologis Agenda Kebijakan Pemerintah berparadigm a Political Ecologis
Ketiga ,  merumuskan  Visi-misi  pemerintah  daerah  yang  mengarah  pada  upaya perbaikan  dan  atau  pembalikan  atas  krisis  yang  sedang  berlangsung.  Program  dan kegiatan yang dirumuskan pada masa ini adalah program dan kegiatan yang berparadigma political ecology . Kebijakan pembalikan krisis atas daya rusak yang sedang berlangsung juga harus segera dirumuskan.
Melalui  langkah-langkah  di  atas  diharapkan  akan  terwujud  tata  pemerintahan lingkar tambang yang peduli terhadap keberlanjutan jasa layanan alam dan pemenuhan bagi generasi mendatang.

## Kesimpulan
Catatan  penting  dari  paper  ini  adalah  bahwa  Visi-misi  diletakkan  sebagai  ruh kebijakan  daerah.  Karena  itu  pemerintah  perlu  merumsukan  kebijakan  yang mengahruskan dilaksanakannya Visi-misi sehingga keberadaannya tidak sekedar menjadi pelengkap pencalonan dalam Pemilukada. Para calon  yang telah menetapkan Visi-misi tertentu harus melaksanakan saat  dia menang dan menjabat  sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah.
Sementara itu Tim Kecil yang dibentuk dalam merumuskan kebijakan perencanaan daerah harus menafsirkan Visi-misi secara baik dan tepat, tanpa bermaksud mengurangi atau menambah (memperhalus) sedikitpun.
Pemerintah  Kabupaten  khususnya  Tim  perumus  kebijakan  perencanaan pembangunan daerah harus menafsirkan kata kunci-kata kunci yang terdapat dalam Visi- misi  dengan  sungguh-sungguh  dan  dijalankan  sehingga  Visi-misi  benar-benar  menjadi ruh dari kebijakan pembangunan daerah.
Pemerintah daerah juga  harus merumuskan skenario pembangunan dengan tepat dan  berkesinambungan  agar  antar  periode  perencanaan  terdapat  keterkaitan  dan  saling mendukung.  Dengan  begitu  akan  tercipta  sejarah  perencanaan  pembangunan  yang komprehensif.
Sementara  itu  pemerintah  pusat  harus  mengembalikan  amanah  desentralisasi sebagaimana yang dimandatkan reformasi politik di Indonesia. Segala praktik dominasi sebagaimana tercermin dalam UU 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian direvisi menjadi UU No 12 Tahun  2008  tentang  Pemerintahan  harus  dihentikan.  Khusus  praktik  dominasi  yang dilakukan  oleh  Permendagri  No  54  Tahun  2010  yang  begitu  ketat  mendisiplinkan kebijakan  perencanaan  pembangunan  daerah  dan  SPM  di  13  Kementrian  harus  segera dicabut.
Pemerintah  daerah  harus  berpihak  pada  rakyat  bukan  pada  pengusaha pertambangan, dengan cara melaksanakan amanah Visi-misi dengan sebenar-benarnya. Menurunkan  ke  dalam  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  pembangunan  daerah  dengan sesungguh-sungguhnya.
Dalam  konteks  penyelenggaraan  pembangunan,  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Timur  harus  mengakhiri  ketergantungan  pada  hasil  tambang  dengan  cara  merumuskan kebijakan moratorium tambang dan jedah tebang dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka  panjang  harus  merumuskan  kebijakan  pembangunan  tanpa  tambang  atau meletakkan  tambang  sebagai  sumber  daya  terakhir  yang  boleh  diekstraksi (the  last resource) .
Pemerintah  daerah  dan  pemerintah  harus  bersama-sama  menghentikan  para pemburu  rente (rent-seeking  behavior) dengan  cara  merumuskan  aturan  yang  dapat menjerat para actor pemburu rente.
Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  harus  meletakkan  dasar  paradigma political ecologis dalam  seluruh  kebijakan  pembangunan  daerah,  yakni  paradigma  yang mempertimbangkan  keadilan  lingkungan,  keberlanjutan  jasa  layanan  alam,  dan pemenuhan  bagi  generasi  mendatang  dalam  setiap  kebijakan  pembangunan  yang dirumuskan.

## Daftar Pustaka
Aditjondro, G. J. (1994). Pengetahuan-pengetahuan Lokal Yang Tertindas; Meneropong Gerakan  Lingkungan  Di  Indonesia  Melalui  Konsep  “Kuasa  Pengetahuan Foucault” . Jurnal Kalam Edisi I.
Auty,  R.  (2001). Resource  Abundance  and  Economic  Development .  Oxford:  Oxford University Press.
Barry,  J.  (2001). Green  Political  Theory .  In  J  Barry  and  Gane  F,  eds,  International  of Encyclopedia of Enviromental Politics. London, Routladge
Eriyanto. (2001). Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media , LkiS, Yogyakarta. Foucault,  M.  (1991). Governmentality,  in:  Graham  Burchell,  Colin  Gordon,  &  Peter Miller (eds.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
Foucault,  M.  (2007). The  Order  Of  Things  an  Archeology  of  Human  Sciences,  (ter)  B Priambodo  MS  dan  Pradana  Boy  MS.  Order  Of  Thing  Arkeologi  Ilmu-ilmu Kemanusian. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Fairclough  N.  (2000). Discourse,  social  theory  and  social  research:  the  discourse  of welfare reform . Journal of Sociolinguistics.
Gauss, G. F. dan Kukathas, C. (2004). Hand Book of Political Theory Politic . (ter) Derta Sri Widoewati, 2012. Hand Book Teori Politik, Nusa Media, Bandung.
Humphreys,  M. et.al .  (2007). ESCAPING  THE  RESOURCE  CURSE .  Columbia University Press
Ida, R. (2011). Metode Penelitian Kajian Media dan Budaya. Airlangga University Press.
Marijan, K. (2010). Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Kencana, Jakarta.
Nawawi H. H. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif . Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
Ross, M. (2001). Extractive Industries and the Poor . Boston: Oxfam America Wodak, R. dan Meyer, M. (2008). Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory, and Methodology . Wodak-3795-Ch-01: Wodak-3795-Ch-01.QXP 9/29/2008

## Kebijakan Pembangunan
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2005  tentang  Pedoman  Penyusunan  dan Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 150)
Peraturan  Daerah  Nomor  06  Tahun  2004  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Kutai  Timur  Tahun  2001-2010  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kutai Timur Tahun 2004 Nomor 06);
Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  (RPJPD)  Kabupaten  Kutai  Timur  Tahun  2006-2025  (Lembaran  Daerah Tahun 2010 Nomor 4).