JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU Vol.9 No.1, April  2016 Hal. 83-104

## EFEK  MODERASI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA SE-PROVINSI BANTEN)

## Rita Rosiana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa rosiana_rita@yahoo.com Agus Sholikhan Yulianto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa rosiana_rita@yahoo.com
Nurhayati Soleha
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa rosiana_rita@yahoo.com

## Abstract
This  research  was  aimed  to  analyze  the  moderating  effect  of  the  internal  control  weakness  on  the impact  of  of  government  expenditure  on  human  development  index.    Human  resources  quality  was considered as  the important  factor for the growth of a region. The optimally government  expenditure could  give  positive  impact  on  the  human  resource  quality.  Otherwise  the  ineffective  government expenditure was expected to giv negative impact on human resources development. This research was conducted  over  the  financial  data  released  by  the  municipal  government  in  Banten  Province  for  the period  of  2009-2012.  The  analysis  shows  that  government  expenditure  influences  the  human development  index.  The  weakness  of  internal  control  does  not  show  the  moderating  effect  over  the influence of government expenditure on human development index.

## Keywords: Human development index, Internal Control and Government Expenditure

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moderasi dari kelemahan pengendalian internal terhadap  dampak  pengeluaran  pemerintah  terhadap  indeks  pembangunan  manusia.  Kualitas  sumber daya  manusia  dianggap  sebagai  faktor  penting  untuk  pertumbuhan  suatu  daerah.  Pengeluaran pemerintah yang optimal dapat memberikan dampak positif pada kualitas sumber daya manusia. Kalau tidak,  pengeluaran  pemerintah  yang  tidak  efektif  diperkirakan  akan  berdampak  negatif  terhadap pengembangan  sumber  daya  manusia.  Penelitian  ini  dilakukan  atas  data  keuangan  yang  dirilis  oleh pemerintah  kota  di  Provinsi  Banten  untuk  periode  2009-2012.  Analisis  menunjukkan  bahwa pengeluaran  pemerintah  mempengaruhi  indeks  pembangunan  manusia.  Kelemahan  pengendalian internal  tidak  menunjukkan  efek  moderasi  atas  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  pada  indeks pembangunan manusia.

## Kata Kunci: Indeks pembangunan manusia, Kontrol Internal, dan Pengeluaran Pemerintah

## PENDAHULUAN
Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi kemajuan suatu  daerah.  Sumber  daya  manusia  telah  diakui  secara  global  sebagai  faktor  utama  yang

## Rita Rosiana, Agus Sholikhan Yulianto & Nurhayati Soleha
bertanggung jawab bagi kemakmuran suatu bangsa (Oluwatubi & Ogunrinola, 2011). Khalifa & Al-Yousif  (2008)  menyebutkan  pentingya  modal  sumber  daya  manusia  dalam  pertumbuhan ekonomi dapat terjadi dalam beberapa saluran sebagai berikut. Pertama dengan meningkatkan investasi  pada  faktor  produksi  ini  melalui  pendidikan  maka  suatu  masyarakat  akan  dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Saluran kedua bahwa modal sumber daya manusia mendorong  terjadinya  penciptaan  ketidak  seimbangan  (penciptaan economic  of  scale yang menyebabkan pertumbuhan output  melebihi  input)  dalam  masyarakat  yang  selanjutnya  akan memaksakan penyesuaian agar terjadi keseimbangan yang baru. Saluran ketiga bahwa modal sumber daya manusia dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena  tenaga kerja yang terdidik dapat memberikan pengaruh positif pada produktifitasnya.
Khalifa  &  Al-Yousif  (2008)  menunjukkan  bahwa  pola  keterkaitan  antara  pendidikan dan  pertumbuhan  ekonomi  terjadi  dalam  pola  dua  arah.  Pendidikan  dapat  meningkatkan kemakmuran  masyarakat  dan  semakin  tinggi  kemakmuran  suatu  masyarakat  maka  semakin tinggi pula permintaan akan layanan pendidikan. Temuan ini menyangkal penjelasan literatur yang  cenderung  menyatakan  bahwa  pola  hubungan  antara  pendidikan  dan  pertumbuhan ekonomi  hanya  terjadi  dengan pola  satu  arah dimana  pendidikan  sebagai  variabel  bebas  dan pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel  terikat.  Bukti  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pendidikan  itu  sendiri  akan  meningkat  manakala  masyarakat  mempunyai  akses  yang  cukup yang didukung oleh kekuatan finsial yang memadai untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Pentingnya  peranan  sumber  daya  manusia  bagi  pertumbuhan  ekonomi  dan kemakmuran  masyarakat  tersebut  mengisyaratkan  pentingnya  pembangunan  sumber  daya manusia  baik  oleh  masyarakat  secara  mandiri  maupun  oleh  pemerintah.  Masyarakat  dapat menjalankan  proses  pengembangan  sumber  daya  manusia  melalui  berbagai  instrument  dan institusi pendidikan secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Proses ini dapat berjalan dengan baik tanpa campur tangan pemerintah manakala persaingan bersifat sempurna ketika semua  pihak  mempunyai  informasi  dan  kesempatan  yang  setara  untuk  mendapatkan  akses meunuju proses pengembangan tersebut. Akan tetapi dalam realitas kondisi persaingan yang sempurna  sulit  untuk  terwujud  sehingga  peran  pemerintah  menjadi  penting  dan  sangat diperlukan  untuk  menciptakan  kesimbangan  antar  anggota  masyarakat  dalam  memperoleh akses  pengembangan  (pendidikan)  yang  memadai.  Peran  pemerintah  ini  menjadi  sangat  vital terutama  bagi  kelompok  masyarakat  dengan  tingkat  penghasilan  marjinal  yang  mengalami keterbatasan dalam mendapatkan akses pendidikan yang memadai.
Campur  tangan  pemerintah  dalam  sebuah  lingkungan  politik  demokratis  adalah  hasil konsensus  dari  berbagai  kekuatan  politik  dan  pemangku  kepentingan  yang  berpengaruh. Teorema  geometri  politik  Coase  menunjukkan  bahwa  tawar-menawar  politik  menghasilkan hasil kebijakan yang unik yang dalam kondisi umumnya masuk akal, bahkan dalam pengaturan yang  lain  akan  ditandai  dengan  preferensi-preferensi  tanpa  kelengkapan  (Parisi,  2003).  Teori regulasi  ekonomi  Stigler  (1969)  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  regulasi  dijelaskan  sebagai hasil  dari  kekuatan  permintaan  dan  penawaran.  Kekuatan-kekuatan  tersebut  memegang peranan  penting  dalam  penentuan  kebijakan  strategi  pemerintah  termasuk  dalam  politik anggaran.
Penentuan  anggaran  sebagai  sebuah  aktifitas  politik  pada  dasarnya  ditujukan  untuk memenuhi  kepentingan  umum.Akan  tetapi  dengan  adanya  tarik  ulur  kepentingan  antar berbagai  kelompok  politik  dan  elemen  masyarakat  maka  tujuan  semula  tersebut  dapat

## Rita Rosiana, Agus Sholikhan Yulianto & Nurhayati Soleha
berubah menjadi pelayanan pada kepentingan kelompok tertentu. Distorsi dalam penyusunan anggaran  terjadi  karena  pengaruh  kekuatan-kekuatan  politik  tertentu  yang  tidak  selalu mengutamakan  kepentingan  public  secara  luas.  Selain  itu  dengan  system  pengawasan  yang lemah  maka  penyusunan  anggaran  justru  semakin  terdistorsi  pada  kegiatan-kegiatan  yang tidak  memberikan  manfaat  yang  maksimal  dan  cenderung  mengarah  pada  pemborosan anggaran.
Distorsi  yang  terjadi  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  anggaran  telah  menjadi keprihatinan dalam tata kelola keuangan negara. Perilaku menyimpang dalam penyusunan dan pelaksanaan  anggaran  berdampak  pada  tidak  tercapainya  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat  secara  optimal,  tidak  terjadi  kemerataan  distribusi  pendapatan  dan  biaya  hidup yang semakin tinggi.
Oleh  karena  itu  besarnya  pengeluaran  pemerintah  tidak  selalu  mencerminkan  upaya peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat.  Pengeluaran  pemerintah  yang  besar  sekalipun  akan menjadi sia-sia jika ditujukan untuk kegiatan yang tidak mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat  sesuai  dengan  urutan  skala  prioritas  yang  paling  penting.  Terlebih  lagi  jika pelaksanaan  anggaran  tidak  dilakukan  dengan  disertai  pengendalian  intern  yang  efektif. Potensi  kerawanan  yang  mungkin  sekali  terjadi  adalah  penyelewengan  keuangan  negara melalui tindak kejahatan korupsi.
Pada  hakekatnya  pembangunan  adalah  pembangunan  manusia,  sehingga  perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Priyo Hari Adi, 2009). Prioritas belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan pula  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Keberhasilan  pembangunan  manusia  tersebut  dapat diukur  dengan  beberapa  parameter,  dan  paling  populer  saat  ini  adalah  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) . Besarnya angka indeks tersebut, secara simultan  perlu  diteliti  beberapa  faktor  yang  diduga  berbengaruh  terhadap  naik  turunya  IPM (Nur Isa Pratowo, 2009). Apabila IPM-nya mengalami peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat  kesejahteraan  masyarakat  juga  akan  mengalami  peningkatan.  Jika  tingkat kesejahteraan  masyarakat  meningkat,  pada  gilirannya  penduduk  miskin  menjadi  semakin berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.
Berdasarkan profil kemiskinan di Provinsi Banten jumlah penduduk miskin pada Maret 2013  mencapai  656.243  orang  (5,74%),  meningkat  7.989  orang  (8,00%)  dibandingkan  dengan penduduk  miskin  pada  September  2012  yang  sebesar  648.254  orang  (5,71  %),  hal  ini menunjukan  IPM  Provinsi  Banten  menurun,  atau  tidak  terealisasikan  dari  target  yang ditentukan,  untuk  itu  pemerintah  sendiri  harus  lebih  memperhatikan  segala  aspek  yang  bisa membuat tingkat IPM Provinsi Banten kembali meningkat, contohnya dari sisi Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) (BPS, 2013).
GKMB  adalah  kebutuhan  minimum  untuk  perumahan,  sandang,  pendidikan,  dan kesehatan,  karena  IPM  sendiri  diukur  dari  tingkat  taraf  kualitas  fisik  dan  non  fisik penduduk.Kualitas  fisik  tercermin  dari  angka  harapan  hidup,  sedangkan  kualitas  non  fisik (intelektualitas)  melalui  lamanya  rata-rata  penduduk  bersekolah  dan  angka  melek  huruf,  dan mempertimbangkan  kemampuan  ekonomi  masyarakat  yang  tercermin  dari  nilai Purcashing Power  Parity  Index (PPP).  Angka  IPM  berkisar  antara  0  hingga  100.  Semakin  mendekati  100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik.

## Masukkan tabel 1.1. disini

## Masukkan tabel 1.2. disini

## LANDASAN TEORI

## Teori Keuangan Publik
Teori  kepentingan  publik  menyatakan  bahwa  kebijakan  pemerintah  pada  mulanya ditujukan  untuk  kepentingan  kelompok  masyarakat bonafide namun  pada  tahap  selanjutnya dapat  terjadi  kesalahan  pengelolaaan  sehingga  sasaran  yang  semula  telah  ditetapkan  dapat menjadi bias dan pencapaian menjadi tidak maksimal. Peran pemerintah dalam pengembangan kualitas  hidup  masyarakat  merupakan  inti  dari  rumusan  berbagai  teori-teori  sosial.Richard Musgrave    mengungkapkan  kebijakan  ekonomi  publik  mempunyai  tiga  sasaran  dasar  (Oates, 1968),  yaitu    :  (1)  melakukan  alokasi  sumber  daya  secara  efisien;  (2)  mendapatkan  distribusi pendapatan dan  kemakmuran; (3) menjaga stabilitas produksi dan tenaga kerja.
Posner (1974) menjelaskan mengenai teori regulasi ekonomi dan menerangkan bahwa bahwa  campur  tangan  pemerintah  terhadap  kegiatan  ekonomi  masyarakat  dapat  dilakukan dengan  berbagai  cara  seperti  melalui  melalui  penerbitan  suatu  regulasi  mengenai  kebijakan pengendalian harga, tarif  dan  segi  ekonomi  lainnya.  Politik dalam penentuan  anggaran  dapat dikatakan sebagai proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada model rasionalitas.
Penjelasan teoritis mengenai keterlibatan pemerintah dalam perbaikan kondisi pasar yang  tidak  sempurna  (ketimpangan)  datang  dari  berbagai  pandangan.  Teori  ini  bermula  dari faham Marxists dan Muckrakers (pembuka  korupsi). Capture  theory menekankan  bahwa regulasi ekonomi sama sekali terjadi bukan karena permintaan publik tetapi sebagai proses dari usaha  kelompok-kelompok  kepentingan  tertentu  yang  menginginkan  tercapainya kepentingannya. Capture theory dibangun berdasarkan suatu silogisme sebagai berikut :

## perusahaan besar––kapitalis––kendali atas institusi dalam masyarakat
Silogisme  tersebut  menurut  Posner  (1974)  sepenuhnya  salah  karena  mengabaikan  kenyataan bahwa  terdapat  pengaruh  dari  perusahaan  kecil  dan  kelompok  non  bisnis  yang  juga mempengaruhi pemberlakuan suatu regulasi.
Posner  (1974)  menyatakan  versi  yang  lebih  menarik  mengenai capture  theory berasal dari  pemikiran  ilmuwan-ilmuwan  politik  yang  menekankan  pentingya  keberadaan  kelompok- kelompok kepentingan dalam proses legislatif dan adminitratif. Kelemahan dari versi ini adalah tidak adanya dukungan teori yang cukup. Versi ini tidak mampu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan  suatu  industri  mampu  secara  efektif  menguasai  lembaga  politik.  Konsep  yang diajukan  dalam  versi  ini  juga  tidak  mampu  menjelaskan  ketika  terjadi  konflik  kepentingan dalam suatu regulasi tunggal yang berdampak terhadap lebih dari satu industri.
Posner (1974) menyebutkan bahwa negara dengan kekuatan dan perlengkapan yang dimilikinya  mampu  pempengaruhi  setiap  industry  di  dalam  masyarakat.  Negara  mempunyai sumber daya yang tidak dimiliki oleh setiap anggota masyarakat manapun yaitu : kemampuan untuk memaksakan peraturan. Negara (pemerintah) dapat memperoleh uang dengan metode yang hanya dapat dijalankan oleh pemerintah dan tidak dapat dijalankan oleh pelaku ekonomi lainnya seperti pemungutan pajak

## 87

## Rita Rosiana, Agus Sholikhan Yulianto & Nurhayati Soleha
Posner  (1974)  mengemukakan  bahwa  suatu  regulasi  diterbitkan  untuk  memenuhi kepentingan  pihak  mana  saja  yang  memandang  regulasi  tersebut  mempunyai  nilai  manfaat bagi  mereka.  Pendapat  tersebut  didasarkan  pada  pandangan  bahwa  regulasi  adalah  produk yang selalu disesuaikan pada prinsip dasar permintaan dan penawaran atas faktor-faktor yang mempengaruhi  penilaian  individu  atau  kelompok  masyarakat  atas  regulasi  tersebut.  Cara pandang  ini  menempatkan  setiap  orang  berhak  untuk  mendapatkan  nilai  tambah  dari  suatu regulasi  tergantung  kondisi  masing-masing  individu.  Pandangan  ini  masih  mengakui  adanya pihak  yang  diuntungkan  maupun  dirugikan  oleh  suatu  regulasi  tergantung  cara  pandang  dan kemampuan masing-masing.
Posner  (1974)  mengemukakan  bahwa  cara  pandang  atas  regulasi  ekonomi  yang didasarkan  pada  dua  hal.  Pandangan  pertama  yaitu  pemerintah  dengan  kekuatan  untuk memaksa  dapat  membantu  memberikan  nilai  tambah  bagi  individu  atau  kelompok  tertentu, regulasi  ekonomi  dipandang  sebagai  produk  yang  penempatannya  didasarkan  pada  prinsip permintaan dan penawaran.
Pandangan  kedua  berkaitan  dengan theory  of  cartels. Posner  (1974)  memandang penerbitan  suatu  kebijakan  identik  dengan  pembentukan  kartel.  Mengacu  pada theory  of cartels, penerbitan  regulasi  seperti  halnya  pembentukan  kartels  akan  memunculkan  biaya yang dapat terjadi karena dua hal. Pertama, biaya yang harus ditanggung oleh pelaku baru yang berusaha  menjadi  bagian  dari  suatu  kartel.  Semakin  besar  nilai  pembentukan  kartel  maka permintaan akan produk dari industri yang membentuk kartel akan menjadi kurang elastis dan menjadi semakin mahal dan lambat bagi pelaku usaha baru untuk memasuki industri tersebut. Kedua, biaya yang harus ditanggung oleh kartel untuk memaksakan kesepakatan antar anggota kartel agar juga dilaksanakan oleh individu yang bukan menjadi anggota kartel ( free rider ).

## Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran  pemerintah  dapat  menunjukkan  strategi  pemerintah  dalam  peningkatan kualitas  hidup  msayarakat  yang  ada  di  wilayahnya.Pengeluaran  pemerintah  ditujukan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  baik  melalui  pengeluaran  barang  modal,  barang publik  dan  pembayaran  kepada  masayarakat.(Blankenau,  Simpson,  &  Tomijanovich, 2007)menemukan bukti bahwa terdapat pengaruh postif antara pengeluaran pemerintah pada bidang  pendidikan  dengan  perkembangan  negara  maju.  (Dao,  2012)mengungkapkan  bukti bahwa  pertumbuhan  pendapatan  perkapita  bersifat  dependen  (bergantung)  pada pertumbuhan  pengeluaran  pemerintah  untuk  kesehatan  publik,  pertumbuhan  belanja  untuk pendidikan,  pertumbuhan  populasi,  pertumbuhan  bagian  dari  total  pengeluaran  kesehatan dalam gross  domestic  product dan  bagian  dari  formasi  modal  kotor  dalam gross  domestic product .
Pada  sisi  yang  lain,  fokus  pengeluaran  pemerintah  itu  sendiri  didasari  oleh  berbagai pertimbangan  seperti  kondisi  ekonomi  di  wilayahnya(Creedy,  Li,  &  Moslehi,  2011)  maupun pertimbangan  politik  ekonomi  (Plumer  &  Martin,  2003).Berbagai  latar  belakang  kegiatan pengeluaran  pemerintah  tersebut  didasari  oleh  pertimbangan  pertimbangan  tertentu.Latar belakang  ekonomi  didasari  pertimbangan  untuk  meningkatkan  kemakmuran  secara umum.Adapun latar belakang ekonomi politik ditujukan untuk mendapatkan dukungan politik yang luas dari kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah.
Latar  belakang  kondisi  ekonomi  adalah  alasan  dasar  dari  kegiatan  pengeluaran pemerintah. Suatu bidang kegiatan ekonomi yang dianggap perlu mendapatkan perhatian yang

## Rita Rosiana, Agus Sholikhan Yulianto & Nurhayati Soleha
lebih  serius  akan  menjadi  fokus  dalam  penentuan  pos  pengeluaran  pemerintah  dengan proporsi  yang  lebih  signifikan.(Creedy,  Li,  &  Moslehi,  2011)meneliti  mengenai  keterkaitan antara  kondisi  ekonomi  suatu  sistem  pemerintahan  dan  pilihan-pilihan  pada  pengeluaran pemerintah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengapa komposisi pengeluaran pemerintah berbeda  antar  negara  demokrasi.  (Creedy,  Li,  &  Moslehi,  2011)menemukan  bahwa  ketidak seimbangan  pendapatan  menjadi  faktor  pendorong  beragamnya  fokus  pengeluaran pemerintah dengan kekuatan yang minor. Adapun perbedaan pada pilihan atas barang publik menjadi penentu utama atas fokus pengeluaran pemerintah.
(Plumer  &  Martin,  2003)mengangkat  masalah  politik  ekonomi  dalam  penentuan anggaran  pengeluaran  pemerintah.  Model  yang  dikembangkan  dalam  penelitian  tersebut menggambarkan pengaruh partisipan politik (anggota legislatif) terhadap perilaku pengeluaran belanja  pemerintah  yang  merupakan  kombinasi  antara rent dan  barangpublik  untuk  menarik dukungan  politik.  Manakala  tingkat  demokrasi  masih  cukup  rendah  maka  pemerintah cenderung akan memperbesar pengeluaran untuk rent. Sebaliknya jika tingkat demokrasi sudah cukup maju maka pemerintah cenderung mengutamakan belanja barang publik.

## Indeks Pembangunan Manusia
Indeks  pembangunan  manusia  diluncurkan  pertama  kali  pada  tahun  1990  oleh  UNDP ( United Nation Development Programme ) dengan tujuan untuk memberikan fokus atas kualitas pengembangan manusia yang tidak hanya berfokus pada aspek pendapatan (Neumayer, 2001). Menurut UNDP manusia merupakan subjek sekaligus sasaran akhir dari kegiatan pembangunan (Anand & Sen, 2000).
Indeks  pembangunan  manusia  terdiri  dari  tiga  dimensi  yakni  usia  harapan  hidup, pendidikan dan akses terhadap sumber daya. Sejak tahun 1994 indeks pembangunan manusia diukur dengan formula sebagai berikut :
∑ ( )
Keterangan :
HDI : Human development index (indeks pembangunan manusia)
Xij : nilai aktual dari komponen j untuk negara i min Fj : nilai minimum keempat indikator max Fj : nilai maksimum keempat indikator
Selain  formulasi  tersebut  (Noorbakhsh,  1998)mengemukakan  beberapa  teknik pengukuran  alternatif  yaitu  MHDI  ( modified  human  development  index ),  HDI  ( human development index ), MHDIFI.

## Pengendalian Internal
Pengendalian internal dibutuhkan baik dalam sebuah organisasi swasta maupun pada sebuah  organisasi  pemerintahan.Pengendalian  internal  mejadi  sebuah  dasar  bagi  efektifitas bisnis  dan  akuntansi  dan  menjadi  dasar  dalam  kegiatan  pemeriksaan.Sebuah  sistem pengendalian  internal  yang  efektif  memberikan  gambaran  awal  atas  pengelolaan  organisasi yang baik.
Pengendalian  internal  merupakan  sebuah  proses  yang  dibentuk  oleh  manajemen puncak suatu organisasi dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang

## Rita Rosiana, Agus Sholikhan Yulianto & Nurhayati Soleha
masuk  akal  terkait  dengan  pencapaian  tujuan  organisasi  yang  meliputi  (1)  efisiensi  dan efektivitas  operasional;  (2)  keterandalan  laporan  keuangan;  dan  (3)  kepatuhan  pada  hukum dan regulasi(Moeler, 2009).
Sistem  Pengendalian  Intern  menurut The  Commitee  of  Sponsoring  Organizations ( COSO ) of The Treadway Commission (1992)adalah sebagai berikut:
“Internal control is process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in  following  categories:Effectiveness  and  efficiency  of  operation,  reliability  of  financial reporting, compliance with applicable laws and regulations.”
Komponen pengendalian intern menurut COSO adalah:
1. Lingkungan Pengendalian ( control environment ).
2. Penilaian Risiko Manajemen ( risk assessment ).
3. Informasi  dan Komunikasi ( information andcommunication ).
4. Aktivitas Pengendalian ( control activities ).
5. Monitoring.
Kelemahan  dan  tidak  adanya  kontrol  disebut  eksposur  (situasi  terbuka  tanpa perlindungan).  Eksposur  akan  meningkatkan  resiko  perusahaan  akan  kerugian  keuangan  atau kerusakan dari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Suatu kelemahan dalam pengendalian internal dapat mengekspos perusahaan pada satu atau lebih dari jenis-jenis resiko berikut ini: (1).  Perusakan  aktiva  (baik  aktiva  fisik  maupun  informasi),  (2).  Pencurian  aktiva,  (3).Korupsi informasi atau sistem informasi, dan (4).Kekacauan sistem informasi.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Pengeluaran Terhadap Index Pembangunan Manusia
Peran pemerintah  dalam  mencampuri  proses penyesuaian  keseimbangan  pasar dalam pembangunan  manusia  dijelaskan  oleh  beberapa  penelitian  (Scully,  2001;  Musila  &  Belassi, 2004).  Fan,  Hazell,  &  Sukhadeo  (2000)  menguraikan  beberapa  sektor  penting  yang  dapat dijadikan  sebagai  instrument  untuk  mengungkit  kemakmuran  masyarakat  desa.  Investasi pemerintah pada sector fasiltias transportasi desa dan riset pedesaan meurpakan sector yang paling vital karena tidak hanya mempunyai dampak pengentasan kemiskinan yang paling besar juga menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Yang menarik dari penelitian Fan et al (2000) tersebut  adalah  pembelanjaan  pemerintah  untuk  pendidikan  yang  mempunyai  dampak marginal ketiga tertinggi pada kemiskinan pedesaan dan pertumbuhan produktifitas.
Penelitian (Dao, 2012) membuktikan bahwa pertumbuhan per kapita bergantung pada pertumbuhan  pengeluaran  pemerintah  per  kapita  untuk  sektor  kesehatan  dan  pendidikan, pertumbuhan  populasi  dan  pertumbuhan  bagian  dari  persentase  pengeluaran  pemerintah untuk  kesehatan    dalam  GDP.Devereux,  Head,  &  Lapham  (2000)  mengemukan  penjelasan teoritis  mengenai  saluran  yang  dapat  digunakan  bagi  pengeluaran  pemerintah  untuk mendorong  konsumsi  dan  kemakmuran  melalui  damapak  pengeluaran  tersebut  terhadap produktifitas  agregat,  tanpa  secara  langsung  mempengaruhi  utilitas  maupun  kemungkinan produksi.Menurut Devereux et.al (2000) kehadiran persaingan monopolistik dan meningkatkan perolehan  (hasil)  dari  spesialisasi  maka  pengeluaran  pemerintah  dapat  mengurangi ketidakefisienan  (sebagian)  karena  persaingan  monopolistik.  Kondisi  tersebut  terjadi  karena pengeluaran pemerintah mampu menghasilkan peningkatan endogen pada total produktifitas dengan  cara  meningkatkan  variabilitas  barang-barang internediate. Jika  tingkat  kembalian
Pengeluaran
Pemerintah
Indeks Pembangunan
Manusia Kelemahan
Pengendalian Internal
( return )darivariabilitas  tersebut  cukup  tinggi,  maka  munculnya  pengeluaran  pemerintah  yang bersifat  pemborosan  tersebut  apat  meningkatkan  tngkat  konsumsi  pada  tingkatan  yang mampu mengangkat kemakmuran.
Berdasarkan uraian mengenai keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dan dampak pada kualitas hidup masyarakat tersebut maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: H1 : Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

## Efek  Moderasi  Kelemahan  Pengendalian  Internal  Atas  Pengaruh  Pengeluaran    Terhadap Index Pembangunan Manusia
Menurut  (Mauro,  1998)  praktek  penyuapan  cenderung  terjadi  pada  transaksi  atas item  yang  diproduksi  oleh  perusahaan  yang  beroperasi.  Proyek-proyek  yang  bersifat peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  cenderung  dianggap  sebagai  proyek  yang  kurang leluasa  untuk  dijadikan  sebagai  ajang  korupsi.Menurut  Mauro  (1995;  1998)  anggaran pendidikan  dan  kesehatan  cenderung  berkurang  karena  praktek  korupsi  karena  kegiatan tersebut dianggap tidak terlalu menguntungkan bagi tindak kejahatan korupsi.
Menurut  (Akcay,  2006)  korupsi  berakibat  pada  rendahnya  pertumbuhan  ekonomi, investasi asing dan domestik yang tidak berkembang, meningkatnya inflasi, turunnya nilai tukar mata  uang,  terabaikannya  pendidikan  dan  kesehatan,  anggaran  militer  yang  tinggi, meningkatnya ketimpangan pendapatan, angka menigkatnya kematian anak & kemiskinan, dan penerimaan pajak kurang.
Minimalisasi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran dilakukan melalui penciptaan lingkungan  pengendalian  yang  efektif,  pengukuran  risiko,  pelaksanaan  aktifitas  pengendalian, informasi  dan  komunikasi  dan  pengawasan  yang  efektif.Lingkungan  pengendalian  diciptakan melalui  internalisasi  nilai-nilai  yang  dianggap  baik  kemudian  dijadikan  sebagai  ritual  dan pandangan  organisasi  yang  berlaku  secara  menyeluruh.  Ketika  setiap  individu  anggota organisasi mempunyai kesepakatan bahwa penyimpangan, korupsi, penggelapan dan penipuan merupakan tindakan yang harus dihindari maka pengendalian akan menjadi lebih mudah.
Komponen  pengendalian  internal  yaitu  aktifitas  pengendalian  dilakukan  untuk memastikan  bahwa  efektifitas  pengendalian  dapat  dicapai  melalui  pelaksanaan  prosedur prosedur  tertentu.Aktifitas  pengendalian  dilakukan  melalui  penetapan  indikator  kinerja  yang jelas  dan  terukur,  pemisahan  tugas  secara  disiplin,  pengendalian  fisik  atas  aset,  pengolahan informasi yang efektif dan pengawasan langsung oleh manajemen tingkat atas.
Berdasarkan  uraian  mengenai  keterkaitan  antara  pengeluaran  pemerintah,  indkes pembangunan manusia dan korupsi maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: H2  :  Kelemahan  pengendalian  internal  memoderasi  hubungan  positif  antara  pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

## Kerangka Berpikir
Kerangka pemikiran penelitian digambarkan dalam sebuah bagan sebagia berikut:

## Sumber : Data diolah (2014)

## Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis dengan melakukan pengujian terhadap semua  variabel  yang  diteliti  ( causal  research ) . Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan yang  dilakukan  secara crosssectional yaitu  melibatkan  suatu  waktu  tertentu  dengan  banyak sampel yang hasilnya hanya dapat digunakan sekali dalam suatu periode pengamatan.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam  penelitian ini adalah semua pemerintahan Kabupaten/Kota se provinsi Banten tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Terdapat 8 (delapan) pemerintahan Kabupaten/Kota yang menjadi objek peelitian. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan atas sampel  yang  diambil  dari  keseluruhan  populasi.  Penentuan  periode  pengamatan  dari  tahun 2009  sampai  dengan  tahun  2012  didasarkan  pada  fakta  bahwa  pada  tahun  2008  dan sebelumnya  jumlah  pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  provinsi  banten  tidak  sama  dengan periode  sebelumnya.  Selanjuntya  laporan  realisasi  anggaran  tahun  2013  belum  diterbitkan sehingga tahun 2013 dikeluarkan dari objek penelitian.

## Variabel Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  variabel  yaitu  :variabel  Pengeluaran  Pemerintah, variabel  Indeks  Pembangunan  Manusia  dan  Variabel  Moderasi.  Berikut  ini  uraian  mengenai variabel-variabel tersebut:

## Variabel Pengeluaran Pemerintah
Variabel  ini  merupakan  variabel  dengan  skala  pengukuran  rasio  yang  diukur  dengan menggunakan  dua  dimensi  yaitu  pengeluaran  pemerintah  untuk  pembelanjaan  (Expenditure- EXPDTR)  dan  pengeluaran  pemerintah  untuk  pembiayaan  (Financing-FINC).  Variabel pengeluaran pemerintah didapatkan dari laporan realisasi anggaran yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik.

## Variabel Indeks Pembangunan Manusia
Variabel  ini  merupakan  variabel  dengan  skala  pengukuran  rasio  yang  diukur  dengan menggunakan  ukuran  nilai  IPM  (Indeks  Pembangunan  Manusia)  yang  diterbitkan  oleh diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik.

## Variabel Pengendalian Internal
Variabel  Pengendalian  Internal  merupakan  variabel  dengan  skala  pengukuran  rasio yang  diukur  berdasarkan  salah  satu  dimensi  tujuan  pengendalian  internal  yaitu  Kepatuhan Kepada  Peraturan  Perundang  Undangan.  Dimensi  ini  diukur  dalam  satuan  nilai  rupiah  atas kasus-kasus  temuan  ketidakpatuhan  kepada  peraturan  perundang-undangan  masing-masing pemerintahan  kabutapen/kota  di  provisni  Banten  berdasarkan  laporan  Badan  Pemeriksa Keuangan.
Masukkan tabel 3.1. disini

## Prosedur Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  yang  diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data skunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

## ANALISIS DATA

## Statistik Deskriptif
Data    penelitian  didapatkan  dari  laporan  Biro  Pusat  Statistik  dan  Laporan  Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Data yang dianalisis hanya meliputi data empat tahun karena terdapat perbedaan data pada tahun 2008 yakni dalam hal jumlah Kabupaten dan Kota yang tidak sama dengan empat periode sesudahnya. Selanjutnya laporan  terakhir  yang  bisa  didapatkan  hanya  sampai  dengan  tahun  2012  karena  laporan  Biro Pusat  Statistik  mengenai  Indeks  Pembangunan  manusia  maupun  laporan  Badan  Pemeriksa Keuangan  atas  realisasi  anggaran  pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  tahun  2013  belum diterbitkan.

## Masukkan tabel 4.1. disini

## Uji Normalitas
Deteksi  normalitas  dilakukan  dengan  menggunakan  grafik normal  plot dan Kolmogorov-Smirnov  Test .  Data  dianggap  normal  jika  grafik  normal  plot  menyebar  di  sekitar garis  diagonal  dan  mendekati  garis  tersebut.  Tampilan  grafik  normal  plot  pada  gambar  4.1 menunjukkan bukti bahwa data terdistribusi secara normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
Sumber : Data diolah (2014) Gambar 4.1 Normal P Plot

## 93

## Rita Rosiana, Agus Sholikhan Yulianto & Nurhayati Soleha
Pengujian  normalitas  juga  dilakukan  dengan Kolmogorov  Smirnov  Test atas  nilai residual model regresi. Hasil Kolmogorov Smirnov Test disajikan dalam Tabel 4.1.  berikut ini. Masukkan tabel 4.1. disini
Tabel  4.3.  menunjukkan  nilai Sig  Unstandardized  Residual sebesar  0,719.  Nilai Sig di atas  nilai  0,05  yang  menunjukkan  nilai Unstandardized  Residual tidak  terdistribusi  secara normal dan data terdistribusi secara normal.

## Uji Multikolinnearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Gejala multikolinearitas dideteksi melalui nilai variance inflation factor ( VIF )  dannilai tolerance. Nilai  batas  yang  sering  digunakan  untuk  menunjukkan  adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai variance inflation factor > 10. Hasil pengujian multikolinearitas pada model regresi yang dibangun disajikan dalam tabel 4.2.

## Masukkan tabel 4.2. disini
Tabel  4.2  menunjukkan  nilai VIF atas  semua  variabel  penjelas  dari  manajemen  laba menunjukkan  nilai  di  bawah  10  dan  nilai  tolerance  >  0,1  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa tidak  terdapat  gejala  multikolinearitas  pada  model  regresi  yang  dibangun.  Terdapat  satu variabel yang tidak dianggap sebagai predictor yaitu EXPDT-TOT (total expenditure ).

## Uji Heterokesdatisitas
Uji  heterokesdatisitas  dilakukan  dengan  menggunakan  grafik scatterplot antara  nilai prediksi  variabel  terikat  yaitu ZPRED dengan  residualnya  yaitu SRESID .  Deteksi  ada  tidaknya gejala  heterokesdatisitas  dapat dilihat  dari  ada  tidaknya  pola  tertentu  pada  grafik scatterplot antara ZPRED (sumbu Y) dan SRESID (sumbu X) dilihat dari dua dasar analisis sebagai berikut:
1. Grafik scatterplot menunjukkan  tidak  adanya  titik-titik  yang  membentuk  pola  tertentu yang  teratur  (bergelombang,  melebar  kemudian  menyempit),  maka  dapat  disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokesdatisitas.
2. Tidak adanya pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokesdatisitas.
Sumber : Data diolah (2014) Gambar 4.2. Scatter Plot
Rita Rosiana, Agus Sholikhan Yulianto & Nurhayati Soleha
Grafik scatterplot diatas tidak menunjukkan adanya pola tertentu  dan titik-titik dalam grafik  menyebar  dengan  baik  diatas  dan  di  bawah  titik  nol  pad  asumbu  Y.  Grafik scatterplot menunjukkan  model  regresi  yang  dibangun  terbebas  dari  gejala  heterokesdatisitas  sehingga analisis dapat dilanjutkan.

## Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  ditujukan  untuk  membuktikan  bahwa  dalam  model  regresi  yang dibangun  tidak  terdapat  korelasi  antar  anggota  pengamatan  yang  diurutkan  dalam  waktu seperti  dalam  data time-series atau  jarak  seperti  dalam  data crossectional (Gujarati  2003). Model  regresi  yang  bebas  dari  gejala  autokorelasi  dapat  diartikan  bahwa  suatu  observasi  ke observasi  yang  lainnya  telah  bebas  dari  residual  atau  kesalahan    pengganggu  (Ghozali 2006).Deteksi adanya autokorelasi dilakukan dengan melaksanakan Durbin WatsonTest . Masukkan tabel 4.3. disini
Nilai Durbin Watson Test sebesar 1.473 yang berada di atas nilai batas atas (du) 1.428 dan lebih kecil dari 4 – 1.428 (4 – du) menurut tabel Durbin Watson untuk tingkat signifikansi 0.05, jumlah variabel bebas t 4 (k = 34) dan jumlah sampel sebanyak 32. Nilai Durbin Watson Test tersebut  mengindikasikan  tidak  terdapat  gejala  autokorelasi  pada  model  regresi  yang dibangun.

## Analisis Regresi Uji F
Uji  F  dilakukan  untuk  mengetahui  kemampuan  variabel  bebas  dalam  menjelaskan variasi  variabel terikat. Nilai signifikansi F test yang berada lebih besar dari  0,05 menunjukkan bahwa  variabel  bebas  secara  keseluruhan  mampu  menjadi  prediktor  dari  variabel  terikat. Berikut ini hasil pengujian F-Test:

## Masukkan tabel 4.4. disini
Hasil  pengujian  F- test menunjukkan  nilai  F  sebesar  4,175  signifikan  pada  0,015.  Nilai signifikansi  0,015  dibawah  nilai  signifikansi  0,05  yang    menunjukkan  variabel  bebas  mampu menjadi prediktor atas variasi dari variabel terikat.

## Koefisien Determinasi
Analisis koefisien determinasi ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh model yang dibangun mampu menerangkan variasi variabel terikat. Nilai yang digunakan dalam penelitian ini adalah adjusted R 2 . Keunggulan nilai adjusted R 2 dari nilai R 2 adalah tidak adanya pengaruh dari penambahan variabel terhadap nilai yang dihasilkan.
Hasil  pengujian  regresi  menunjukkan  nilai adjusted  R 2 sebesar  0,235  yang menunjukkan  kemampuan  model  dalam  menjelaskan  variabel  terikat  dan  penjelasan  sebesar 0,765  dijelaskan  oleh  faktor  lain.  Nilai adjusted  R 2 yang  kecil  tersebut  menunjukkan  bahwa masih terdapat faktor-faktor lain (tingkat investasi, migrasi penduduk dan lainnya) yang diduga mempunyai kemampuan yang lebih kuat dalam menjelaskan praktek manajemen laba.

## 95

## Rita Rosiana, Agus Sholikhan Yulianto & Nurhayati Soleha
Uji  t  dilakukan  untuk  membuktikan  hipotesis  secara  parsial  atas  masing-masing variabel bebas. Uji t dilakukan dengan mengukur nilai koefisien, nilai t dan signifikansinya atas masing-maing variabel bebas.  Tingkat  signifikansi  nilai t masing-masing variabel bebas yang lebih  kecil  dari  0,05  menunjukkan  variabel  tersebut  mampu  menjadi  penjelas  atas  variasi variabel  terikat.  Hasil  uji  t  pada  model  regresi  disajikan  dalam  tabel  4.9  digunakan  untuk pembuktian hipotesis 1a dan hipotesis 2a.

## Masukkan tabel 4.5. disini

## Pengujian Hipotesis 1
Pengujian  hipotesis  yang  pertama  dengan  menggunakan  teknik  analisis  regresi dilakukan  untuk  pembuktian  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  Pengeluaran  Pemerintah berpengaruh  terhadap  Indeks  Pengembangan  Manusia.  Pengujian  dilakukan  atas  persamaan regresi model 1 sebagai berikut:
IPM= α + Β 1 EXPDTR+ β 2 FNC +  β 3 CMPLN-CASE +e
Hasil  analisis  regresi  menunjukkan  nilai  β  variabel  EXPDTR  (Pengeluaran  Belanja Pemerintah) sebesar -0,649 dengan nilai signifikansi t sebesar 0,20. Nilai signifikansi t di bawah 0,05  yang  menunjukkan  bahwa  variabel  EXPDTR  berpengaruh  negatif  terhadap  IPM  (Indeks Pembangunan  Manusia).  Selain  itu  nilai  koefisien  β  variabel  FNC  (Pengleuaran  Pembiayaan Pemerintah) sebesar 0,863 dengan nilai signifikansi t sebesar 0,003 (di bawah nilai signifikansi 0,05)  yang  menunjukkan  bahwa  variabel  FNC  (Pengeluaran  Pembiayaan  Pemerintah) berpengerahuh  positif  terhadap  IPM  (Indeks  Pembangunan  Manusia).  Berdasarkan  hasil analisis  regresi  tersebut  maka  penelitian  ini  menerima  hipotesis  1  yang  menyatakan  bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

## Pengujian Hipotesis 2
Pengujian  hipotesis  yang  kedua  yang  menyatakan  bahwa  kelemahan  pengendalian internal  memoderasi  pengaruh  pengeluaran  pemerintah    terhadap  indeks  pengembangan manusia  dilakukan  dengan  menyertakan  variabel  moderasi  (MODERATE  1  &  MODERATE  2). Pengujian dilakukan atas persamaan regresi model 2 dan model 3 sebagai berikut :
Model 2 IPM= α + Β 1 EXPDTR+ β 2 FNC +  β 3 CMPLN-CASE +β 4 MODERATE1 + e IPM= α + Β 1 EXPDTR+ β 2 FNC +  β 3 CMPLN-CASE +β 5 MODERATE2 + e
Variabel  MODERATE1  adalah  interaksi  antara  variabel  EXPDTR  (Pengeluaran  Belanja Pemerintah)  dengan  variabel  CMPLNCASE  (Nilai    Kasus  Ketidakpatuhan  Terhadap  Undang- Undang)  atau  dapat  dinotasikan  EXPDTR*CMPLNCASE.  Hasil  analisis  regresi  atas  dengan menyertakan  variabel  MODERATE1  dalam  model  regresi  menunjukkan  bahwa  variabel MODERATE1 tidak terbukti berpengaruh terhadap IPM. Nilai signifikansi t sebesar 0,779 berada di atas nilai 0,05 sebagai berikut:

## Masukkan tabel 4.6. disini
Pengujian  selanjutnya  menyertakan  variabel  MODERATE2  yang  merupakan  interaksi antara variabel FNC (Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah) dengan variabel CMPLNCASE (Nilai Kasus  Ketidakpatuhan  Terhadap  Undang-Undang)  atau  dapat  dinotasikan  FNC*CMPLNCASE.

## Rita Rosiana, Agus Sholikhan Yulianto & Nurhayati Soleha
Hasil analisis regresi dengan menyertakan variabel MODERATE2 dalam model disajikan sebagai berikut:

## Masukkan tabel 4.7. disini
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel MODERATE2 tidak dapat dibuktikan berpengaruh  terhadap  IPM.  Nilai  signifikansi  t  sebesar  0,922  berada  di  atas  nilai  0,05. Berdasarkan  hasil  pengujian  tersebut  maka  penelitian  ini  tidak  dapat  membutkikan  bahwa kelemahan  pengendalian  internal  memeoderasi  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  terhadap indeks pembangunan manusia.
Penelitian ini justru menemukan bahwa kelemahan pengendalian internal yang diukur dengan  nilai  rupiah  dari  kasus  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan berperan  sebagai  variabel  bebas  yang  berpengaruh  terhadap  indeks  pembangunan  manusia. Temuan tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian model 1 yang menunjukkan nilai β sebesar - 0,334 dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,049. Nilai signifikansi t berada dibawah 0,05 yang mengindikasikan  bahwa  variabel  kelemahan  pengendalian  intern  berpengaruh  negatif  (nilai koefisien β negatif) terhadap indeks pembangunan manusia.

## Pembahasan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  Pengeluaran  Pemerintah  berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil analisis membuktikan bahwa hipotesis ini dapat diterima  yang  mengindikasikan  bahwa  peran  pemerintah  dalam  peningkatan  kesejahteraan (diproksikan  dengan  indeks  pembangunan  manusia)  masyarakat  sangat  penting.  Meskipun demkian  jika  ditelusuri  lebih  lanjut  maka  dapat  ditemukan  adanya  kejanggalan  atas  pola keterkaitan  antara  pengeluaran  pemerintah  dengan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat tersebut.  Komponen  pengeluaran  pemerintah  yang  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap kesejahteraan  masyarakat  tersebut  adalah  pengeluaran  untuk  pembiayaan  dan  sebaliknya pengeluaran  untuk  belanja  justru  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  kesejahteraan masyarakat tersebut.
Temuan  ini  mengindikasikan  bahwa  aliran  dana  pengeluaran  pemerintah  untuk komponen  belanja  tidak  dapat  terkait  dengan  kegiatan  perekonomian  masyarakat  sehingga justru  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakan.  Meskipun  terdapat komponen  kegiatan  belanja  modal  yang  terkait  dengan  pengembangan  sarana  dan  prasaran untuk kegiatan ekonomi masyarakat akan tetapi pengeluaran pemerintah untuk belanja lebih mengarah pada kegiatan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.
Temuan  ini  mengindikasikan  bahwa  aliran  dana  pengeluaran  pemerintah  untuk komponen  pembiayaan  dapat  terserap  dalam  kegiatan  perekonomian  masyarakat  sehingga mampu  meggerakan  kekuatan  ekonomi  masyarakat.  Selain  itu  data  menunjukkan  bahwa proporsi pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan yang cukup besar terhadap keseluruhan pengeluaran pemerintah (rata-rata sebesar 14,04%).
Masukkan tabel 4.8. disini
Kelemahan Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

## 97

## Rita Rosiana, Agus Sholikhan Yulianto & Nurhayati Soleha
Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  kelemahan  pengendalian  internal  memoderasi pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  terhadap  indeks  pembangunan  manusia.  Hasil  analisis membuktikan  bahwa  hipotesis  ini  tidak  dapat  dibuktikan  berdasarkan  data  yang  dianalisis. Hasil  analisis  tersebut  juga  menemukan  bahwa  kelemahan  pengendalian  internal  yang diproksikan  dengan  nilai  rupiah  atas  kasus  ketidak  patuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  justru  berlaku  sebagai  variabel  bebas  yang  berpengaruh  negatif  terhadap  indeks pembangungan  manusia.  Temuan  ini  mengindikasikan  bahwa  peranan  kelemahan pengendalian  inernal  tersebut  cukup  penting  untuk  diperhatikan  karena  bukan  lagi  sebagai faktor  tambahan  yang  melemahkan  efektifitas  penggunaan  anggaran  dalam  peningkatan kualitas  pembangunan  manusia.  Temuan  ini  sejalan  dengan  penjelasan  teoritis  mengenai tujuan diselnggarkannya pengendalian internal. Salah satu tujuan pengendalian internal adalah untuk  menjamin  dipatuhinya  peraturan  yang  berlaku  dengan  tujuan  akhir  untuk  mencapai efektifitas dan efisiensi operasi.
Peran  sebagai  variabel  bebas  signifikan  mengindikasikan  bahwa  kelemahan pengendalian internal menjadi salah satu penentu (faktor) atas efektifitas dan efisiensi operasi sebuah organisasi. Arah pengaruh negatif yang ditunjukkan oleh variabel pengendalian internal ini  berimplikasi  pada  urgensi  untuk  melakukan  reduksi  bahkan  eliminasi  atas  keberadaan variabel  tersebut.  Pengendalian  internal  yang  lemah  dapat  mengarah  pada  ketidak  efektifan dan  ketidak  efisienan  organisasi  melalui  penyelenggaraan  kegiatan  yang  tidak  memberikan manfaat yang maksimal.
Terkait  dengan  pelaksanaan  anggaran  daerah,  kelemahan  dalam  pengendalian internal  dapat  mengakibatkan  perilaku disfunctional yang  dimulai  dari  penyusunan  anggaran sampai  dengan  pelaksanaannya. Discretionary yang  kuat  atas  para  pemangku  penyusunan anggaran  dapat  memberikan  dorongan  bagi  penentuan  arah  kebijakan  yang  tertuang  dalam anggaran  untuk  kegiatan  yang  tidak  selalu  sejalan  dengan  kepentingan  masyarakat  banyak. Demikian  pula  kelemahan  pengendalian  internal  pada  tahap  pelaksanaan  dapat  mengarah pada pemborosan dan penyalahgunaan penggunaan anggaran.

## SIMPULAN DAN SARAN & IMPLIKASI

## Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  maka  dapat  dihasilkan simpulan sebagai berikut:
1. Pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  terhadap  indeks  pembaungan  manusia.  Pengaruh tersebut  dapat  lebih  diperinci  untuk  pengeluaran  pembelanjaan  ( expenditure )  berpengaruh negatif  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  dan  pengeluaran  pembiayaan  ( financing ) berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Kelemahan  pengendalian  internal  yang  diproksikan  dengan  nilai  rupiah  dari  kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat dibuktikan memberikan efek moderasi atas pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembaungan manusia. Kelemahan  pengendalian  internal  tersebut  justru  menunjukkan  peran  sebagai  variabel  bebas sehingga keberadaannya menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan.

## Rita Rosiana, Agus Sholikhan Yulianto & Nurhayati Soleha

## Saran dan Implikasi
Hasil  penelitian  ini  memberikan  implikasi  praktik  bagi  pemerintah  Kabupaten/Kota  di ppropinsi  banten  dalam  aspek  penyusunan  anggaran  dan  pelaksanaan  anggaran  yang  lebih efektif  dan  efisien.  Hasil  analisis  yang  menunjukkan  bahwa pengeluaran  belanja  berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia dapat memberikan sinyal awal adanya ketidak efektifan  pos-pos  pengeluaran  belanja.  Pada  mulanya  pos-pos  pengeluaran  belanja  justru diharapkan  berpengaruh  positif  terhadap  indeks  pembangunan  manusia.  Dalam  pos-pos pengeluaran belanja terdapat salah satu item yaitu pos pengeluaran belanja modal yang terkait dengan  pengadaan  sarana  bagi  masyarakat  umum  yang  seharusnya  mampu  menggerakkan kegiatan  ekonomi  dan  kualitas  pengembangan  manusia.  Pengaruh  negatif  yang  ditunjukkan oleh  pos  pengeluaran  belanja  juga  dapat  menjadi  sinyal  mengenai  perlunya  penataan  ulang komposisi  anggaran  yang  mencerminkan  keberpihakan  pada  kepentingan  pembangunan masyarakat  secara  luas.  Hasil  ini  juga  memberikan  sinyal  mengenai  pentingnya  pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif atas pelaksanaan pos pengeluaran belanja.
Penelitian ini  masih  mengandung banyak  kelemahan terutama  yang  berkaitan  dengan kedalaman  analisis  yang  masih  menyisakan  dugaan  atas  faktor  faktor  lain  yang  dianggap mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam pencapaian indeks pembangunan manusia yang lebih  baik.  Kelemahan  tersebut    menjadi  dasar  bagi  penelitian  selanjutnya  untuk mengembangkan analisis yang melibatkan faktor-faktor di luar peranan pemerintah. Penelitian selanjutnya  dapat  mempertimbangkan  faktor  investasi  dan  migrasi  penduduk  sebagai  faktor yang mampu mempengaruhi indeks pembangunan manusia,

## REFERENSI
Akcay, S. (2006). Corruption and Human Development. Cato Journal , Vol. 26 (1) : 29-49. Amponsah,  E.  N.  (t.thn.).  Public  Spending  and  Economic  Growth:Evidence  from  Ghana.
Development Southern Africa , Vol. 26 (3) : 477-499.
Anand, S., & Sen, A. (2000). The Income Compnent of The Human Development Index. Journal of Human Development , Vol.1 (1): 83-106.
Blankenau,  W.  F.,  Simpson, N.  B.,  &  Tomijanovich,  M.  (2007).  Public  Education  Expenditure, Taxation, and Growth: Lingking Data to Theory. AEA PAPERS AND PROCEEDING , (hal. 393-398).
Creedy, J., Li, M. S., & Moslehi, S. (2011). The Government Expenditure: Economic Condition and Preference. Economic Inquiry , Vol.49. No. 1 : 94-107.
Dao, M. Q. (2012). Government Expenditure and Growth in Developing Countries. Progress in Development Studies , Vol. 12 (1) : 77-82.
Devereux, M. B., Head, A. C., & Lapham, B. (2000). Governement spending and Welfare with Return to specialization. Scandinavian Journal of Economics , Vol 102 (4):547-561. Downs, A. (NY). An Economi Theory of Democracy. Boston: Addison Wesly.
Fan,  S.,  Hazell,  P.,  &  Sukhadeo,  T.  (2000).  Governement  Spending,  Growth  and  Poverty  in Rural India. American Journal Agriculture Economics , Vol 82 (4) 1038-1051. Khalifa,  Y.,  &  Al-Yousif,  Y.  K.  (2008).  Education  Expenditure  and  Economic  Growth:  Some Empirical Evidence from the GCC Countries. The Journal of Developing Areas , Vol. 42 (1) :69-80.

## Rita Rosiana, Agus Sholikhan Yulianto & Nurhayati Soleha
Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. Quarterly Journal of Economics , Vol. 110 (August) :681-712.
Mauro,  P.  (1998).  Corruption  and  the  Composition  of  government  Expenditure. Journal  of Public Economics , Vol 69: 263-279. Moeler,  R.  (2009). Brink's  Modern  Internal  Auditing,  A  Common  Body  of  Knowledge. New Jersey: John Wiley & Sons.
Musila,  J.  W.,  &  Belassi,  W.  (2004).  The  Impact  of  Eduaction  Expenditures  on  Economic Growth in Uganda : Evidence from Time Series Data. The Journal of Developing Areas , Vol 38 (1):123-133.
Musila, J. W., & Belassi, W. (2004). The Impact of Education Expenditure on Economic Growth in Uganda : Evidence from Time Series Data. The Journal of Developing Areas , Vol. 38 (1):123-133.
Neumayer,  E.  (2001).  The  Human  Development  Index  and  Sustainability  -  a  Constructive Proposal. Ecological Economic , Vol 39 : 101-114.
Noorbakhsh, F. (1998). The Human Delopment Index: Some Technical Issues and Alternative Indices. Journal of International Development , Vo. 10 : 598-605. Oates, W. E. (1968). The Theory of Public finance in Federal System. The Canadian Journal of Economics , Vo.1, No.1 : 37-54.
Oluwatubi,  S.  O.,  &  Ogunrinola,  I.  O.  (2011).  Government  Expenditure  on  Human  Capital Development:Implications  for  Economic  Growth  in  Nigeria. Journal  of  Sustainable Development , Vol. 4 (3):72-80. Parisi, F. (2003). Political Coase Theorem. Public Choice , Vo. 115, (1/2) :1-36.
Plumer, T., & Martin, C. W. (2003). Democracy, Government Spending, and Economic Growth: A Political-Economic Explanation of the Barro-Effect. Public Choice , Vol. 117, No. 1/2, pp. 27-50.
Posner,  R.  A.  (1974).  Theories  of  Economic  Regulation. The  bell  Journal  of  Economics  and Management Science , Vol 5(2) :335-358.
Scully, G. W. (2001). Government Expenditure and Quality of Life. Public Choice , Vol 108, (1/2 ):123-145.
ekker, H., & Van Goor, A. R. (2000). chain management and management accounting:  A case  study of  activity-based  costing. International  Journal  of    Logistics,  Research  and Applications , 3, 41–52.
Easterby-Smith, M. (1997). Disciplines of organizational learning: Contributions and critiques. Human Relations , 50(9): 1085-1113.
Ghozali,  Imam.  (2008).  Metode  alternatif  dengan  partial  least  squre  (PLS).  Badan  penerbit- UNDIP, Semarang.
Ireland,  R.  D.,  Hitt,  M.  A.,  &  Vaidyanath,  D.  (2002).  Alliance  management  asa  source  of competitive advantage . Journal of Management, 28(3),413–446.
Ittner,  C.  D.,  Larcker,  D.  F.,  Nagar,  V.,  &  Rajan,  M.  V.  (1999).  Supplierselection,  monitoring practices, and firm performance. Journal of Accounting and
Public Policy , 18, 253–281.
Kajuter, P., & Kulmala, H. I. (2005). Open book accounting in networks:  Potential achievements and reasons for failures. Management Accounting  Research ,  16,  179– 204.
Moller, Windolph & Isbruch. F (2011). The effectofrelationalfactorsonopen-
bookaccountingandinter-organizationalcostmanagementinbuyer –
supplierpartnerships: Journal ofPurchasing&SupplyManagement, 17, 121–131. Mouritsen,  J.,  Hansen,  A.,  &  Hansen,  C.  (2001).  Inter-organizationalcontrols  and organizational  competencies:  Episodes  around  targetcostmanagement/functional analysis and open book accounting. Management Accounting Research , 12, 221-244. Mentzer, J. T., Min, S., & Zacharia, Z. G. (2000). nature of interfirmpartnering in supply chain management. Journal of Retailing , 76,549–568. Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA
Tu, Q., Vonderembse, M. A., Ragu-Nathan, T. S., & Sharkey, T. W. (2006).
Absorptive  capacity:  Enhancing  the  assimilation  of  time-based  manufacturing practices. Journal of Operations Management , 24(5), 692 710.
Uddin, & Hassan, R (2011). Conceptual Framework of Interorganizational Cost Management: a Critical Analysis. ASA University Review, 5, 2.
Van  der  Meer-Kooistra,  J.,  &  Vosselman,  E.  (2000).  Management  control  ofinterfirm transactional  relationships:  The  case  of  industrialrenovation  and  maintenance . Accounting, Organizations and Society ,25, 51–77.
Vickery, S. K., Jayaram, J., Droge, C., & Calatone, R. (2003). The effects of an integrative supply chain strategy on customer service and financial  performance:  An  analysis  of direct versus indirect relationships. Journal of Operations  management , 21, 523–539.
Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review,     reconceptualization, and extension. Academy of Management Review ,27, 185-203.
Windolph, &Moeller (2012)Open-book accounting: Reason for failure of inter-  firm cooperation: Management Accounting Research , 23, 47– 60.
LAMPIRAN