## ÁL-FÂHIM
Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

## ÁL-FÂHIM Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Penangung Jawab  : Danang Dwi Prasetyo
Ketua Redaksi : Rz. Ricky Satria Wiranata Editor : Denas Hasman Nugraha Reviewer : Syarif Hidayat Suprih Hidayat Tata Usaha : Sulis Ariawan Nita Kumalasari Penerbit : Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta Alamat Redaksi : Jl. Mendung warih No. 125 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta Telp. (0274) 410350, 4281163 Email : redaksialfahim@gmail.com Website : jurnal.staitbiasjogja.ac.id Deskripsi:
ÁL-FÂHIM  adalah  jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam  yang diterbitkan  secara  berkala  selama  enam  bulan  sekali  oleh  Prodi Manajemen  Pendidikan  Islam  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam Terpadu Yogyakarta berdasarkan Keputusan Ketua STAIT Jogja Nomor  001/A.KEP/STAITJOGJA/II/2019  tanggal  18  Februari 2019. Jurnal ÁL-FÂHIM adalah sarana kaum intelektual sebagai media  informasi  dan  penyebarluasan  hasil  studi  penelitian  dan artikel ilmiah dibidang Manajemen Pendidikan Islam.
Jurnal  ÁL-FÂHIM  mengundang  para  Dosen,  Pendidik  dan praktisi  Pendidikan  Islam  untuk  menyumbangkan  karya ilmiahnya di bidang Manajemen Pendidikan Islam. Naskah yang dikirim  akan  diseleksi  dan  dipublikasikan  sesuai  aturan  dan ketentuan yang berlaku. Karya Ilmiah yang dimuat di Jurnal ÁL- FÂHIM tidak selamanya mencerminkan pendapat redaksi.

## DAFTAR ISI
Vol. 02 No. 02 September 2020
Halaman Judul  ..................................................................................................... i Editorial  ................................................................................................................ ii
Daftar Isi  ............................................................................................................... iii

## Manajemen Strategi Pemasaran Pendidikan Di SDIT Alam Nurul Islam Sleman
Jamaludin  ............................................................................................................... 1
Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I)
Permana Octofrezi  .................................................................................................. 13
Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Mutu Peserta Didik (SMK Darul Maghfiroh Di Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung,
Kabupaten Lampung Selatan) Andrianto  ............................................................................................................... 39

## Konsep Ulul Albab Dalam Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Islam
Nimas Wegig Kurniana .......................................................................................... 56

## Analisis Kritis Kepemimpinan Pendidikan Islam Berdasarkan Syarat Dan
Ciri-Ciri Kepemimpinan Yang Ideal Siti Qurrotul A’yuni , Radia Hijrawan ..................................................................... 68

## Menjadi Pemimpin Yang Efektif dan Berpengaruh di Madrasah
Munganatul Khoeriyah  ........................................................................................... 84
Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Non Akademik Siswa Melalui Manajemen Sarana Prasarana Di SMP Muhammadiyah Boarding

## School Pleret
Safinatun Munawaroh, Rz. Ricky Satria Wiranata  ................................................. 98
Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I) Permana Octofrezi. STAI Masjid Syuhada Yogyakarta octofrezi@gmail.com
Abstract  : This  article  aims  to  describe  the  National  Education  and Islamic Education Policy established by the government from the time of President Habibie in 1998 to President Jokowi in 2014 in the reform era. In  detail,  this  text  wants  to  reveal  several  things,  namely:  First,  the meaning  of  reform;  Second,  what  are  the  forms  of  national  education policies  and  Islamic  education  in  the  reform  era  during  the  era  of President Habibie, President Abdurrahman Wahid, President Megawati,
President Susilo Bambang Yudhoyono to President Joko Widodo Volume I.  This  research  method  uses  literature  study  or  literacy.  The  results  of this literature study show broadly that; During the Habibie era, the most striking  policy  was  educational  autonomy,  where  there  was decentralization. Some education policies have begun to be handled by the regions,  such  as  teacher  regulation,  teacher  payroll,  some  local  content curricula,  all  handled  by  the  regions.  After  that,  during  the  time  of President  Megawati,  Islamic  Religious  Education  became  a  compulsory subject in public universities, due to the new National Education System in  2003.  During  the  time of  President  Susilo Bambang  Yudhoyono,  the welfare  of  teachers  and  lecturers  began  to  be  taken  into  account  by providing  certification  and  other  honorary  benefits,  in  addition  to optimizing  the  20  percent  budget  for  education.  Meanwhile,  during President Jokowi's Volume I, a striking policy was the development of the latest curriculum, namely the 2013 Curriculum (K-13). Keywords : Education Policy, Islamic Education Policy

## Pendahuluan
Era  reformasi  berimplikasi  pada  perubahan  dan  perbaikan  besar- besaran  di  berbagai  sektor  baik  itu  ekonomi,  tatanan  politik,  sosial  hingga pendidikan  yang  bermuara  pada  rumusan  kebijakan.  Pada  prinsipnya, kebijakan  dibuat  oleh  pemerintah  dalam  rangka  mengatur  dan  merapikan tatanan berbagai sektor maupun bidang, mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang  senantiasa  mengikuti  kemajuan  zaman  tanpa  menggerus  nilai-nilai luhur  kebudayaan.  Kebijakan  penting  diantaranya  adalah  kebijakan pendidikan.
Pendidikan di era reformasi pada permulaan sikapnya seperti halnya Orde Baru  (ORBA) terhadap  Orde  Lama  (ORLA),  yaitu  berusaha  mencoba membedakan dirinya dengan orde sebelumnya, yaitu orde baru. Salah satu bentuk  pendidikan  di  zaman  reformasi  yang  membedakan  adalah diterapkannya otonomi daerah dan otonomi lembaga pendidikan, terutama
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
perguruan  tinggi. 12 Jatuhnya  Soeharto  dengan  kedudukannya  sebagai Presiden  sejak  31  tahun  lamanya  (sejak  12  Maret  1967)  yang  kemudian digantikan  Habibie  sebagai  tanda  masa  transisi  dari  pemerintahan  Orde Baru menuju Reformasi. Pemerintahan Soeharto yang dianggap sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk membawa rakyat Indonesia kearah kehidupan yang lebih baik,  demokratis, aman, damai, tertib, sejahtera lahir dan batin.
Pemerintahan  Soeharto  dianggap  telah  menutup  keran  demokrasi dengan  menggunakan  Angkatan  Bersenjata  yang  bertindak  represif, melakukan  monopoli,  dan  sentralisasi  pada  semua  aspek  kehidupan, membiarkan  merajalelanya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN), memperbesar  ketergantungan  negara  pada  utang  luar  negeri,  memberikan peluang yang terlalu besar kepada China dan pihak asing untuk menguasai asset  negara.  Pemerintahan  Presiden  Soeharto  dianggap  tidak  berdaya  lagi dalam  mengatasi  berbagai  masalah  tersebut,  dan  karenanya  perlu  diganti oleh pemerintahan yang baru yang lebih reformis. 13
Demikian  pula  dengan  konsep  pendidikan  yang  diterapkan  di Indonesia.  Ia  amat  dipengaruhi  oleh  berbagai  kebijakan  politik pemerintahan,  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, perkembangan  dan  perubahan  masyarakat,  adat  istiadat,  kebudayaan  dan lain sebagainya. Di era Reformasi, keadaan pendidikan Islam secara umum keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pendidikan pada masa pemerintah Orde  Baru.  Untuk  lebih  memahami,  berikut  definisi  kebijakan,  fenomena dan  implikasi  perubahan  kebijakan  pendidikan  pada  wajah  pendidikan islam yang penulis uraikan sebagai berikut :
1. Definisi Kebijakan Pendidikan
Kebijakan  pendidikan  adalah  seperangkat  aturan  sebagai  bentuk keberpihakan  pemerintah  dalam  upaya  membangun  suatu  sistem pendidikan  sesuai  dengan  cita-cita  dan  tujuan  yang  diinginkan bersama. 14 Secara  harfiah  kebijakan  pendidikan  merupakan  gabungan dari  dua  kata  yakni  “ education ”  dan  “ policy ”.  Kebijakan  bermakna seperangkat  aturan,  sedangkan  pendidikan  menunjukkan  pada bidangnya sehingga kebijakan pendidikan ini tidak jauh berbeda dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. 15 Kebijakan  pendidikan  merupakan  bagian  dari  ruang  lingkup kebijakan  publik.  Kebijakan  publik  inilah  yang  melibatkan  campur tangan  pemerintah  dengan  cara  dan  kewenangannya  tertentu.  Pada
12 Muhammad  Rifa’i, Sejarah  Pendidikan  Nasional,  dari  masa  klasik  hingga modern , (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 283.
13 Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam , (Jakarta: Raja Grafindo, 2011),  hal :
347 – 348. 14 Abdul Majid, Analisis Kebijakan Pendidikan, (Yogyakarta : Penerbit Samudera Biru, 2018), hal. 91. 15 HAL.A.  Rusdiana, Kebijakan  Pendidikan  :  dari  filosofi  ke  implementasi , (Bandung : Pustaka Setia, 2015), hal. 37.

## ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
kenyataannya memang pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan  kawasan  publik  (kebijakan  publik).  Misalnya  pemerintah indonesia  melaksanakan  kebijakan  5  (lima)  hari  sekolah,  kebijakan penghapusan  Ujian  Nasional,  kebijakan  uang  kuliah  tunggal  (UKT), Kebijakan kepelilikan sertifika akreditasi dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  kalangan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  kebijakan  pendidikan  mencari  urusan  b  agi  semua  pihak bukan hanya segelintir orang saja. 16
2. Fenomena  perubahan  kebijakan  pendidikan  di  indonesia  dan implikasinya
Implikasi  perubahan  kebijakan  pendidikan  yang  dibuat  oleh pemerintah  dirasakan  oleh  guru,  orangtua  serta  peserta  didik.  Guru, orangtua  serta  peserta  didik  harus  bisa  adaptif  dan  mau  tidak  mau mengikuti  perubahan  dan  melaksanakan  kebijakan  baru  meski menjalankannya  dengan  tertatih-tatih.  Berikut  analisis  penulis  tentang apa  saja  implikasi  ataupun  dampak  perubahan  kebijakan  bagi  pihak pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan peserta didik di masa yang lalu, sekarang dan masa yang akan datang :
a. Pihak Pendidik dan Tenaga kependidikan
Keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  tergantung dari peran dan kinerja pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan. Di  tangan  Pendidik  dan  tenaga  kependidikan  inilah  yang menentukan  jalan  tidaknya  sebuah  kebijakan.  Guru  yang  sudah nyaman dengan kurikulum lama sekarang harus menyesuaikan diri dan  merubah  baik  konsep,  perencanaan  mengajar  (silabus,  RPP), media  mengajar,  metode  mengajar,  evaluasi  yang  semua  itu  harus dipelajari dan diberikan pelatihan khusus semacam workshop agar Guru tidak hanya menerima. Jika dalam menerapkan kebijakan ada kendala yang membuat tidak lancar seperti kesulitan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang baru maka dibutuhkan komunikasi yang baik antar pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. 17 Dahulu  ketika  orde  sebelum  reformasi,  pendidik  dan  tenaga kependidikan pasif menerima apa saja kebijakan pemerintah masih menggunakan  media  tradisional,  referensi  buku  manual.  Sekarang di  era  reformasi  dan  masa  yang  akan  datang  tantangannya  adalah Pendidik  (Guru)  harus  bisa  menguasai  teknologi  informasi (digitalisasi  pendidikan),  menguasai  kemampuan  akademik, paedagogik,  sosial  budaya,  mampu  berpikir  kritis,  mengikuti  dan
16 Arwildayanto,  Arifin  Suking,  Warni  Tune  Sumar, Analisis  Kebijakan Pendidikan : Kajian Teoretes, Eksploratif, dan Aplikatif , (Bandung : Cendekia Press, 2018), hal. 11. 17 Abdul Majid, Analisis Kebijakan Pendidikan …, hal. 91.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
tanggap  terhadap  setiap  perubahan  serta  mampu  menyelesaikan masalah-masalah sendiri sekitar profesinya. 18 Guru  masa  kini  dan  masa  datang    tidak  lagi  mendominasi kelas,  tetapi  sebaliknya  peserta  didiklah  yang  “sibuk”  dalam kegiatan  belajar  mengajar.  Sedangkan  Tenaga  Kependidikan  masa kini  dan  akan  datang  harus  mampu  mengoperasikan  komputer, sistem  informasi  akademik,  sistem  pengarsipan  digital,  pendataan baik itu input dan arsip yang dilaporkan secara rutin (sistem online) kepada pemerintah terkait. Tenaga Kependidikan pun saat ini turut berperan  membentuk  karakter  secara  tidak  langsung,  memberi teladan yang baik kepada peseeta didik, tidak hanya mengandalkan guru sebagai pendidik mauapun mendidik karakter.
b. Pihak orang tua dan Peserta Didik
Orang tua merasa, perubahan kebijakan pendidikan misalnya perubahan  kurikulum  sangat  drastis  dan  dinamis  dari  waktu  ke waktu.  Kalau  dahulu  buku-buku  mata  pelajaran  bisa  diwariskan turun temurun misal dari kakak ke adik-adiknya karena materinya sama.  Tapi  sekarang  buku-buku  lama  tersebut  tidak  relevan  dan tidak dipakai lagi karena materi dan kurikulumnya berubah sesuai dengan  perubahan  menteri  dan  juga  perubahan  zaman.  Selain  itu, secara  substansi  materi  pelajaran  sekarang  jauh  lebih  rumit ketimbang  era  transisi  atau  sebelum  reformasi.  Materi  yang  dirasa lebih berat dan dinamis dari waktu ke waktu.
Anak  sebagai  peserta  didik  saat  ini  lebih  dituntut  aktif, mencari tahu sendiri, berani dan kristis dalam proses pembelajaran. Bahkan  peserta  didik  sekarang  lebih  aktif  mencari (googling) informasi/berita  dan  juga  mengerjakan  tugas  dengan  mengambil referensi  dari  internet.  Ke  depan,  peserta  didik  akan  mengalami kemajuan  teknologi  dan  dinamisasi  pendidikan  yang  berkembang terus  mengikuti  zaman.  Orientasi  belajar  pada  era  sekarang berpusat pada siswa (student oriented) tidak lagi berpusat pada guru (teacher  oriented) ,  sehingga  siswalah  yang  banyak  mengeksplorasi pelajaran,  fungsi  guru  saat  hanya  sebagai  fasilitator,  memandu perjalanan  pembelajaran  sesusai  dengan  tujuan  pembelajaran.  Hal inilah yang menjadi tantangan ke depan pada wajah pendidikan di masa  kini  dan  masa  yang  akan  datang  bahwa  anak/siswa  itu dituntut lebih pro-aktif, bisa mengaktualisasikan diri, mengembangkan  potensi  diri  tidak  lagi  pasif  dan  menerima  saja sebagaimana potret pendidikan dahulu.
18 Hujair AHAL. Sanaky, Jurnal  Pendidikan  Islam  (JPI)  FIAI Jurusan Tarbiyah : “Sertifikasi  dan  Profesionalisme  Guru  di  Era  Reformasi  Pendidikan”,  Volume  XII, Juni 2005, hal. 35.

## ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dikategorikan  pada  jenis  penelitian  studi  kepustakaan (Library Research) . Data-data yang diteliti berupa buku, skripsi, artikel jurnal maupun  sumber-sumber  lain  yang  relevan  dengan  tema  penelitian  yakni mengenai  kebijakan  pendidikan.  Peneliti  mencari  dan  menelaah  data-data yang  bersumber  dari  berbagai  literatur,  buku-buku  yang  membahas berbagai kebijakan setiap presiden di era reformasi, naskah kebijakan, hasil penelitian/kajian  atau  studi  yang  berhubungan  dengan  apa  saja  kebijakan pendidikan  nasional  maupun  kebijakan  pendidikan  islam  pada  era reformasi.
Untuk memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian ini, maka teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  dokumentasi ( documentary  study ).  Prosedurnya  antara  lain  ;  pertama,  dengan  cara mengumpulkan, menghimpun dan menggali data tertulis atau cetak seperti buku-buku,  artikel  jurnal,  ataupun  skripsi  bertema  politik  dan  kebijakan pendidikan  nasional,  kebijakan  pendidikan  islam  di  era  reformasi. Dilengkapi  dengan  data  elektronik  berupa web pemerintah,  berita online , artikel sewaktu menghimpun apa saja produk kebijakan era reformasi baik kebijakan yang bersifat nasional maupun kebijakan pendidikan islam yang senantiasa  berubah,  dinamis  dari  masa  ke  masa  kepemimpinan.  Kedua, penulis  menggabungkan  himpunan  data-data  tersebut  menjadi  satu kesatuan data yang dituangkan dalam hasil penelitian.
Adapun teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah content  analysis , yakni  menganalisa  apa  saja  perubahan  bentuk  kebijakan  pendidikan,  serta isi  dari  produk  hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintahan  di  era  reformasi. Tentunya  masing-masing  kebijakan  yang  dibuat  oleh  kepemimpinan berbeda-beda  dan  berubah  sesuai  konteks  kebutuhan  dan  dinamika  sosial politik yang terjadi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## A. Pengertian Reformasi
Kata  “Reformasi”  begitu  populer  di  tahun  1998  ketika  masa kemunduran  Soeharto  sebagai  presiden  setelah  sekian  lama  berkuasa. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  Reformasi  adalah perubahan  secara  drastis  untuk  perbaikan  (bidang  sosial,  politik  atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. 19 Secara harfiah reformasi adalah  membentuk  atau  menata  kembali,  yaitu  mengatur  dan menertibkan  sesuatu  yang  kacau  balau,  yang  didalamnya  terdapat kegiatan menambah, mengganti, mengurangi, dan memperbarui. 20
19 Lihat kamus web KBBI di https://kbbi.web.id/reformasi.html 20 Abdul Kodir, Sejarah Pendidikan Islam, dari masa Rasulullah hingga reformasi di
Indonesia , (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hal. 225.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Adapun  dalam  arti  yang  lazim  digunakan  di  Indonesia,  era Reformasi  adalah  masa  pemerintahan  yang  dimulai  sejak  jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, oleh sebuah gerakan massa yang  sudah  tidak  terbendung  lagi.  Dari  sejak  itu  sampai  dengan sekarang, disebut sebagai era Reformasi. 21
B. Kebijakan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam Era Reformasi Pada  masa  ke  masa  pemerintahan,  Indonesia  telah  banyak menerbitkan  kebijakan  pendidikan  yang  sifatnya  nasional  maupun keagamaan.  Kebijakan  yang  terkait  dengan  pendidikan  islam  atau kegamaan  menjadi  selaras  dan  sejalan  dengan  kebijakan  pendidikan nasional  karena  kebijakan  pendidikan  islam  menjadi  bagian  dari kebijakan pendidikan nasional yang berlandaskan hukum baik berupa Undang-undang  (UU),  Peraturan  Pemerintah  (PP),  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  (Permendiknas)  yang  sekarang  berubah  menjadi Peraturan  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud),  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun landasan lain yang relevan.
Pemangku  kebijakan  antara  lain  Presiden,  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  (Mendikbud)  selaku  pemrakarsa  kebijakan. Sedangkan  unsur  pendukung  tugas  Kemendikbud  di  bidang  analisis dan  singkronisasi  kebijakan  adalah  PASKA  (Pusat  Analisis  dan Singkronisasi Kebijakan) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada  Menteri  melalui  Sekretaris  Jenderal.  Tugas  PASKA  diatur dalam pasal 766 Permendikbud No. 11 Tahun 2018 yaitu melaksanakan analisis  dan  singkronisasi  kebijakan,  pengelolaan  isu  dan  masalah strategis  Kementerian,  serta  pemantauan  dan  evaluasi  target  rencana Kementerian. 22 Kebijakan  pendidikan  dari  masa  ke  masa  pemerintahan  akan penulis  jabarkan  di  setiap  periode.  Mulai  dari  Periode  Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999) sampai Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014 – 2019).
1. Kebijakan Presiden Prof. Dr. Ing. H. B.J. Habibie (terhitung tangggal 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
Adapun  kebijakan  pendidikan  pada  periode  pemerintahan Presiden  Prof.  Dr.  Ing.  H.  B.J.  Habibie  yang  memerintah  sejak tanggal 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999 sebagai berikut : 23 a. Kampus bebas dari intervensi dan peninjauan NKK. Lembaga  ilmiah  seperti  kampus  atau  perguruan  tinggi dibebaskan dari intervensi dan pengaruh luar. Meninjau kembali
21 Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam... , hal. 347.
22 Lihat  Neraca  Pendidikan  Daerah  dengan  judul “Sekilas  tentang  PASKA” ,
pada web www.npd.kemdikbud.go.id 23 Muhammad  Rifa’i, Sejarah  Pendidikan  Nasional,  dari  masa  klasik  hingga modern , (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 261 – 265.

## ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Normalisasi  Kehidupan  Kampus  (NKK)  dan  BKK  yang  terjadi sejak  orde  baru  dengan  mencabut  aturan-aturan  yang menghambat kreativitas dan kebebasan mahasiswa.
b. Status PTN berubah menjadi BHMN.
Status  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  berubah  menjadi Badan  Hukum  Milik  Negara  (BHMN)  yang  tertuang  dalam  PP 61/1999  dan  PP  153/2000.  Sejak  saat  itu  Perguruan  Tinggi dituntut  mencari  dana  secara  mandiri  untuk  membiayai pendidikannya. Dalam perkembangannya persoalan ini menjadi pangkal  dari  masalah  komersialisasi  pendidikan  yang menjadikan  biaya  pendidikan  semakin  mahal  untuk  diakses kalangan masyarakat bawah.
c. Produk Hukum
Pada  pemerintahan  Presiden  Presiden  B.J.  Habibie, menghasilkan  beberapa  produk  hukum  yang  berkaitan  dengan pendidikan, yaitu :
1) Kepres  RI  No.  136  Tahun  1999  tentang  Kedudukan,  tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja departemen
2) PP tahun 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3) PP  61  Tahun  1999  Tentang  penetapan  perguruan  tinggi sebagai badan hukum
4) Otonomi Pendidikan. Pada era Presiden B.J Habibi, ditetapkan kebijakan otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan. Dengan adanya kebijakan ini, peran daerah dimunculkan dan tidak tergantung oleh pusat. Pendidikan  tidak  lagi sentralisasi tetapi  lebih  desentralisasi  dan otonomi.  Artinya  banyak  hal  sudah  dipercayakan  untuk ditangani  dan  dikelola  oleh  daerah  atau  bahkan  sekolah. Beberapa  kebijakan  pendidikan  mulai  ditangani Dati Tk  II.  Soal
Pengaturan Guru, penggajian guru, beberapa kurikulum muatan lokal  semua  ditangani  daerah.  Pemerintah  pusat  hanya  akan memberikan pengarahan dan juga mengatur  hal yang dianggap pokok. 24 2. Kebijakan Pendidikan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (20
Oktober 1999 – 23 Juli 2001) Di  masa  Pemerintahan  Presiden  Abdurrahman  Wahid/Gus Dur  yang  hanya  sebentar  kurang  dari  dua  tahun  tidak  banyak kebijakan yang dibuat terkait dengan pendidikan :
a. UU perimbangan keuangan ke daerah
24 Paul Suparno dkk, Reformasi Pendidikan, Sebuah Rekomendasi , (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2002), hal. 19-20.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Menerbitkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah  daerah  yang  diperkuat  dengan  UU  No.  25  Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah.
UU  ini  seakan  memberikan  angin  segar  bagi  pendidikan, yakni  kebijakan  tidak  lagi  di  tangan  pusat  tetapi  pindah  ke tangan daerah selaku eksekutor kebijakan di tingkat lokal. Pada zaman  Gus  Dur  inilah  dikenal  karena  meningkatkan  gaji  guru secara siknifikan 25 b. Produk Hukum Pada  pemerintahan  Presiden  Presiden  Abdurrahman Wahid/Gus  Dur,  menghasilkan  beberapa  produk  hukum  yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu : 26
1) Kepmendiknas No. 042/U/2000 tentang persyaratan dan tata cara penutupan perguruan tinggi sebagai badan hukum
2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
3) Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang pedoman perguruan tinggi
4) Keputusan  Direktur  Jendera  Pendidikan  Dasar  dan Menengah  No.  37/C/KEP/PP2000  tentang  pedoman pelaksanaan evaluasi belajar tahap akhir
3. Kebijakan  Pendidikan  Presiden  Megawati  Soekarnoputri  (23  Juli
2001 – 20 Oktober 2004) Kebijakan  Pendidikan  Era
Pemerintahan  Presiden  Megawati
dapat dikemukakan sebagai berikut : 27
a. PAI menjadi Mata kuliah wajib di PTU. Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah wajib di
Perguruan  Tinggi  Umum  (PTU)  yang  menjadi  kelanjutan  dari pengajaran  yang  diterima  peserta didik  mulai dari tingkat  TK sampai  SMA.  Landasan  penyelenggaraan  mata  kuliah  PAI  di PTU  mengacu  pada  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan Tinggi  (Dikti)  No.  263/Dikti/Kep/2000  yang  kemudian dilengkapi  dengan  Keputusan  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Departemen  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor 38/DIKTI/Kep/2001 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah  Pengembangan  Kepribadian.  Mata  Kuliah  PAI  di  PTU bermuatan 2 sks. 28
25 Muhammad Rifa’i, Sejarah Pendidikan Nasional …, hal. 263.
26 Paul Suparno dkk, Reformasi Pendidikan..., hal. 264.
27 Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam ..., hal. 347 .
28 Ramayulis, Sejarah  Pendidikan Islam , napaktilas  perubahan konsep,  filsafat  dan metodologi pendidikan islam dari era nabi SAW sampai Ulama Nusantara ,  (Jakarta : Kalam Mulia, 2011), hal : 397 – 398.
b. Pemantapan Pendidikan Islam sebagai bagian dari Sisdiknas Upaya  ini  dilakukan  melalui  penyempurnaan  undang- undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional (Siisdiknas).  Jika  pada Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  1989, hanya  menyebutkan  madrasah  saja  yang  masuk  ke  dalam sistem  pendidikan  nasional,  maka  pada  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional  termasuk  pesantren,  ma’had  Ali,  Raudhatul  Athfal (Taman Kanak-Kanak), dan Majelis Taklim. Dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan nasional ini, maka selain eksistensi dan  fungsi  pendidikan  Islam  semakin  diakui,  juga  semakin menghilangkan  kesan  diskriminasi  dan  dikotomi  ilmu pengetahuan. 29
c. Program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun. Kebijakan  ini  menerapkan  setiap  anak  Indonesia  wajib memiliki  pendidikan  minimal  sampai  dengan    tamat  sekolah lanjutan  pertama,  yakni  SMP  atau Tsanawiyah .  Program  wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga  pendidikan  yang  berada  di  bawah  naungan Kementerian  Pendidikan  Nasional,  melainkan  juga  bagi  anak- anak  yang  berada  di  bawah  naungan  Kementerian  Agama. Kebijakan  tentang  peningkatan  anggaran  pendidikan  Islam. Kebijakan  ini  misalnya  terlihat  pada  ditetapkannya  anggaran pendidikan  sebanyak  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  yang  didalamnya  termasuk  gaji  guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kuarang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media
pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan  yang  bernaung  dibawah  Kementerian  Agama  dan Kementerian Pendidikan Nasional. 30
d. Mata Pelajaran PAI menjadi prioritas urutan pertama pada UU Sisdiknas 2003
Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  menjadi  urutan  posisi nomor  1  (satu)  sebelum  mata  pelajaran  lain,  diikuti  mata pelajaran Kewarganegaraan urutan kedua, dan seterusnya. Hal ini  suatu  hal  yang  amat  menggembirakan  bagi  umat  muslim Indonesia,  kerena  secara  urutan  mata  pelajaran  dibandingkan UU Sisdiknas sebelumnya (Sisdiknas 1985) yang memposisikan mata pelajaran PAI nomor kedua setelah mata pelajaran PPKn.
29 .Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam... , hal. 347
30 Ibid , hal., 354.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
e. Pengembangan  kurikulum  1994  menjadi  kurikulum  2002  dan
Kurikulum 2004 (KBK). Penyempurnaan  kurikulum  ini  dibuat  sebagai  respon terhadap  perubahan  struktural  dalam  pemerintahan  dari sentralistik  menjadi  desentralistik  sebagai  konsekuensi  logis dilaksanakannya  UU  No.  22  dan  25  tahun  1999  tentang pemerintahan  daerah  dan  perimbangan  keuangan  antara pemeritah  pusat  dan  daerah.  Kurikulum  ini  dikembangkan namanya  menjadi  kurikulum  berbasis  kompetensi  (KBK). Kurikulum  2002  menjadi  cikal  bakal  kurikulum  2004  yang dikena dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. 31
f. Produk Hukum
Pada  pemerintahan  Presiden  Megawati  Soekarnoputri, menghasilkan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu :
1) Kepmendiknas No. 36/D/O/2001 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen
2) Kepmendiknas No. 107/U/2001 tentang penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh
3) Kepmendiknas No. 178/U/2001 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi
4) Kepmendiknas No. 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan-pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana, dan pascasarjana di perguruan tinggi.
5) Kepmendiknas No. 004/U/2002 tentang akreditasi program studi pada perguruan tinggi
6) Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti perguran tinggi
7) Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  sistem pendidikan nasional
4. Kebijakan  Pendidikan  masa  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono
(terhitung 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014)
Pada  periode  pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono selama dua dekade pemerintahan (sepuluh tahun) telah banyak  memberikan  kebijakan  dan  perbaikan  dibanding  masa pemerintahan sebelumnya. Kebijakan itu antara lain : a. Munculnya KKNI Pada  tanggal  17  januari  2012  Presiden  mengeluarkan peraturan  tentang  Kerangka  Kuaifikasi  Nasional  Indonesia (KKNI)  yang  menjadi  acuan  kurikulum  pada  setiap  Perguruan Tinggi.  Jika  pada  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah
31 Sholeh  Hidayat,  Pengembangan  Kurikulum  Baru,  (Bandung  :  PT  remaja Rosdakarya, 2013), hal., 13.

## ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
menggunakan  Kurikulum  2013  (K-13),  maka  Kurikulum Perguruan  Tinggi  mengacu  pada  KKNI  yang  diterbitkan Presiden SBY. 32 b. Pemenuhan anggaran 20 % APBN untuk pendidikan. Meskipun  sudah  dicanangkan  pada  masa  presiden sebelumnya,  namun  setelah  dievaluasi  belum  optimal  dan menyeluruh  maka  di  zaman  Presiden  SBY  jilid  2  sejak  tahun 2009, kebutuhan tersebut direalisasikan secara optimal.  UU No.
20 Tahun 2003 dan Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008 adalah acuan  wajib    pemerintah  mengalokasikan  20  persen  anggaran sebesar  dalam  APBN.  Turunan  dari  komitmen  ini  adalah  dana
BOS  Pendidikan,  Program  Bidikmisi,  dan  berbagai  pendanaan lainnya.
c. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut  peraturan  Mendiknas  Nomor  69  tahun  2009,
standar  biaya  operasi  nonpersonalia  adalah  standar  biaya  yang diperlukan  untuk  membiayai  kegiatan  operasi  nonpersonalia selama  1  (satu)  tahun  sebagai  bagian  dari  keseluruhan  dana pendidikan  agar  satuan  pendidikan  dapat  melaksanakan kegiatan  pendidikan    secara  teratur  dan  berkelanjutan  sesuai
Standar Nasional Pendidikan (SNP).
BOS  adalah  program  pemerintah  yang  pada  dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia  bagi  satuan  pendidikan  dasar  sebagai  pelaksana program  wajib  belajar  sembilan  tahun  dengan  tujuan meringankan beban masyarakat  terhadap pembiayaan pendidikan  dalam  rangka  wajib  belajar  9  tahun  yang  bermutu. Sasaran  BOS  adalah  semua  sekolah  SD  dan  SMP,  termasuk
SMPT,  TKBM  (Tempat  Kegiatan  Belajar  Mandiri)  yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi. 33 d. Standar Nasional Pendidikan (SNP) menuju sekolah bermutu Presiden  SBY  menerbitkan  PP  No.  19  Tahun  2005  tentang
Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  pada  tanggal  16  Mei  2005. Ini juga tonggak penting dalam mutu pendidikan nasional, yang di dalamnya mencakup 8 (delapan) standar nasional.
e. Penataan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
32 Lihat  Peraturan  Presiden  RI  No.  8  Tahun  2012,  Tentang  Kerangka Kuaifikasi Nasional Indonesia
33 Lihat  artikel “Sekilas tentang program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)” di web www.dikbud.pulaumorotaikab.go.id ,  diakses  tanggal  19  Januari  2020,  pukul 11.23  wib.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Sesuai  dengan  PP  No.  66  Tahun  2010,  menjadi  panduan pada  pengelolaan  di  setiap  satuan  pendidikan  yang  bermuara pada penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MBS),  terutama  dalam  upaya  peningkatan  kemampuan manajerial  dan leadership para  kepala  sekolah/kepala  Madrasah di Indonesia.
f. SBN dan SBI
Penyelenggaraan  Sekolah/Madrasah  bertaraf  nasional (SBN),  internasional  (SBI),  yaitu  pendidikan  yang  seluruh komponen  pendidikannya  menggunakan  standar  nasional  dan internasional.  Visi,  misi,  tujuan,  kurikulum,  proses  belajar mengajar,  sarana  prasarana,  manajemen  pengelolaan,  evaluasi dan lainnya harus berstandar nasional dan internasional.
g. Sertifikasi Guru dan Dosen.
Kebijakan ini diperuntukkan bagi semua guru dan dosen baik negeri  maupun  swasta,  baik  guru  umum  maupun  guru  agama, baik  guru  yang  berada  dibawah  Kementerian  Pendidikan Nasional  maupun  guru  yang  berada  di  bawah  Kementerian Agama.  Program  ini  terkait  erat  dengan  program  peningkatan mutu  yang  bertolak  dari  peningkatan  mutu  tenaga  guru  dan dosen sebagai tenaga professional.
Program  Sertifikasi  pendidik  dalam  rangka  memenuhi amanat  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  (sisdiknas).  Tujuannya  mewujudkan  guru-guru  yang profesional.  Gru  yang  profesional  akan  berimbas  pada  kuaitas pendidikan  dan  anak-anak  didiknya.  Keprofesionalan  ini dibuktikan  dengan  sertifkikat  profesional.  Kompensasi profesional adalah tunjangan sertifikasi 34 h. Kurikulum KBK dan KTSP.
Pengembangan  kurikulum  berbasis  kompetensi  (KBK/tahun 2004)  dan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP/tahun 2006)  Melalui  kurikulum  ini  para  peserta  didik  dituntut  tidak hanya  menguasai  materi  pelajaran  ( subject  matter )  sebagaimana yang  ditekankan  pada  kurikulum  1999.  Melainkan  dituntut untuk  memiliki  pengalaman  proses  mendapatkan  pengetahuan tersebut,  seperti  membaca  buku,  memahami,  menyimpulkan, mengumpulkan  data,  mendiskusikan,  menjawab  pertanyaan, melaksanakan tugas, memecahkan masalah, dan menganalisa.
i. Pendekatan pembelajaran berpusat pada murid. Pengembangan  pendekatan  pembelajaran  yang  tidak  hanya berpusat  pada  guru (teacher  centris )  melalui  kegiatan teaching,
34 Dikutip  dari  artikel Kompasiana.com  dengan  judul “Kebijakan  Stategis  Era SBY” , Saprudin Padlil Syahal.

## ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
melainkan  juga  berpusat  pada  murid  ( student  centris )  melalui kegiatan learning (belajar)  dan research (meneliti)  dalam  suasana yang  partisipatif,  inovatif,  aktif,  kreatif,  efektif,  dan menyenangkan (PAIKEM). 35
j. Implementasi  manajemen  yang  berorientasi  pada  pemberian pelayanan.
Implementasi  manajemen  yang  berorientasi  pada  pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para pelanggan ( to give  good  service  and  satisfaction  for  all  customers )  sebagaimana yang  terdapat  pada  konsep Total  Quality  Management (TQM). Berkaitan dengan ha tersebut, pada era reformasi ini digagaslah Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang meliputi beberapa standar : 36
1) Standar Isi (Kurikulum)
2) Standar Mutu Pendidikan
3) Standar Proses Pendidikan
4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5) Standar Pengelolaan
6) Standar Pembiayaan
7) Standar Penilaian
8) Kebijakan  mengubah  nomenklatur  dan  sifat  madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan  ciri  ini  maka  madrasah  menjadi  sekolah  umum plus, karena di madrasah ( Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah ) ini, selain  pelajaran  agama,  para  siswa  juga  memperoleh  pelajaran umum sebagaimana terdapat di sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMA. Selain itu ada perubahan IAIN menjadi UIN. Dengan kebijakan tersebut, tidak mustahil jika suatu saat madrasah/UIN menjadi pilihan utama masyarakat. 37 k. Profesionalisasi Profesi Guru.
Pada awal pemerintahannya, DPR mengesahkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebagai tindak lanjut , SBY menerbitkan PP No. 74 Tahun 2008. Dua landasan hukum inilah yang mengubah wajah profesi guru menjadi sebuah profesi yang tidak  bisa  diremehkan.  Guru  dituntut  memiliki  kualifikasi  dan kompetensi  yang  memadai.  Sejak  saat  itu  guru  yang  belum menempuh  sarjana/S1  termotivasi  untuk  studi  lanjut  hingga
35 Prof.Dr.HAL.Abuddin Nata, M.A, Sejarah Pendidikan Islam... ,hal. 357. 36 Abdul  Kodir,  Sejarah  Pendidikan  Islam,  dari  masa  Rasulullah  hingga reformasi di Indonesia, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hal. 231.
37 Abdul Kodir, Sejarah Pendidikan Islam..., hal. 231.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
S1/D4 baik biaya mandiri ataupun dukungan bantuan bea studi dari pemerintah.
l. Peningkatan kesejahteraan Guru dan Dosen.
Presiden  SBY  menerbitkan  PP  No.  41  tahun  2009  tentang tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen,  serta  Tunjangan  Kehormatan  Professor.  Tunjangan  ini menghapus  kegelisahan  para  guru.    Guru  PNS  mendapat  dua tunjangan  :  Tunjangan  Profesi  Pendidik  (TPP)  dan  Tunjangan Tambahan  Penghasilan  Guru  PNS  daerah  non-TPP.  sedangkan
Guru  Non-PNS  minimal  mendapat  tunjangan  fungsional  dan subsidi tunjangan bagi guru non-PNS. Hal ini juga berlaku pada Dosen dan Guru Besar. 38
m. Perubahan Departemen menjadi Kementerian
Melalui  Peraturan  Presiden  (PP)  Nomor  74  Tahun  2009 Tentang  Pembentukan  dan  Organisasi  Kementerian  Negara, mengubah  semua  bentuk  Departemen,  Kantor  Menteri  Negara dan  Kantor  Menteri  Koordinator  menjadi  Kementerian  Negara.
Peraturan  Presiden  ini  dikeluarkan  pada  tanggal  3  November 2009 oleh Presiden SBY. Sejak saat itu semua nama Departemen berubah,  mulai  dari  Departemen  Agama  (Depag)  berubah menjadi Kementerian Agama (disingkat Kemenag), Departemen Luar  Negeri  dirubah  menjadi  Kementerian  Luar  Negeri  dan Departemen-depatemen lainnya yang diubah.
n. Penghapusan SBI atau SIBI, istilah sekolah bertaraf Internasional
Setelah  beberapa  masa  diberlakukan  Sekolah  Bertaraf Internasional  (SBI)  atau  Rintisan  Sekolah  Bertaraf  Nasional (RSBI),  Pada  tahun  2013  kebijakan  tersebut  dihapus  atau dibatalkan  oleh  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Adapun alasan  MK  membatalkan  RSBI  antara  lain  ;  pertama,  MK  tidak menafikan pentingnya bahasa inggris, tetapi istilah Internasional sangat  berpotensi  mengikis  kebudayaan  dan  bahasa  indonesia. Kedua, lulusan pendidikan yang dihasilkan RSBI dan SBI adalah siswa  berprestasi  tetapi  tidak  harus  berlabel  berstandar Internasional.  Ketiga,  RSBI  membuka  peluang  pembedaan perlakuan antara sekolah SBI/RSBI dan sekolah non SBI. 39 Keputusan  ini menjadi  pro  dan  kontra  pada  masa  itu. Juru bicara  MK,  M.  Akil  Mochtar  menyatakan,  status  sekolah  bakal disamakan  alias  harus  berstatus  nasional.  Akil  menilai  status
38 Dari  politiktoday.com “Membaca  enam  cetak  tangan  SBY  dalam  sektor pendidikan Indonesia” , rabu, 22 Januari 2020, pukul 16.14 wib.
39 Dewi  Sendhikasari  Dharmaningtias, Jurnal  Politica : “Penghapus an Kebijakan Rintisan Sekolah Berstandar  Internasional (RSBI) ” , Vol. 4 No. 2 November 2013, hal. 266.

## ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
SBI/RSBI  dijadikan  pihak  tertentu  untuk  mereguk  keuntungan sendiri.  Caranya  dengan  menarik  tarif  mahal  kepada  orang  tua yang  ingin  menyekolahkan anaknya di  sekolah  tersebut.  Hakim MK  berpendapat  SBI/RSBI  cenderung  mendapatkan  sarana, pembiayaan,  maupun output pendidikan  yang  lebih  baik ketimbang  sekolah  umum.  Padahal  jumlah  SBI/RSBI  masih terbatas dan tidak dapat menampung seluruh siswa. 40 o. Implementasi Kurikulum 2013 secara terbatas.
Kurikulum  2013  yang  dikenal  dengan  K-13  merupakan produk  kurikulum  pemerintah  yang  dicanangkan  sejak dikeluarkannya  Permendikbud  No.  81  A  Tahun  2013  Tentang Implementasi  Kurikulum  2013.  Kurikulum  ini  belum  bisa diwujudkan  secara  sempurna  dan  menyeluruh di setiap  jenjang kelas  pada  satuan  pendidikan  karena  dalam  masa  transisi dengan kurikulum lama yakni kurikulum KTSP. Sehingga dalam pelaksanaannya  beberapa  jenjang  masih  menggunakan Kurikulum KTSP dan beberapa jenjang mulai
mengimplementasikan K-13, itupun secara bertahap.
p. Produk Hukum. Pada  pemerintahan  Presiden  SBY,  menghasilkan  beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu :
1) UU No. 20 Tahun 2003
2) Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008 adalah acuan tonggak dari  kewajiban    pemerintah  menyediakan  anggaran  sebesar 20 persen dalam APBN
3) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(SNP) pada tanggal 16 Mei 2005
4) PP No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 5) Permendiknas No.  78 Tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan Sekolah  Bertaraf  Internasional  Pada  Jenjang  Pendidikan
Dasar dan Menengah
6) UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
7) Rencana  Strategis  Departemen  Pendidikan  Nasional  tahun 2005-2009
8) UU  No.  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
9) Kebijakan  Departemen  Pendidikan  Nasional  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Penjaminan  Mutu  Sekolah/Madrasah
40 Saiful Munir, Skripsi  : Analisis  Framing  Berita  Penghapusan Rintisan  Sekolah Bertaraf  Internasional  (RSBI/SBI)  Pada  Harian  Republika  Edisi  Januari  2013 ,  (Jakarta  : UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hal. 64-69.
Bertaraf  Internasional  Pada  Jenjang  Pendidikan  Dasar  dan Menengah.
10) PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
11) PP  No.  41  tahun  2009  tentang  tunjangan  Profesi  Guru  dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Professor
12) Permendiknas  No.  63  Tahun  2009  Tentang  Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
13) Permendiknas No. 78 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional.
14) PP  No.  66  Tahun  2010  Penataan  pengelolaan  dan penyelenggaraan pendidikan.
15) UU RI Nomor 12 Tentang Pendidikan Tinggi
5. Kebijakan  Pendidikan  Era  Presiden  Joko  Widodo  Jilid  1  (20  Oktober
2014 – 2019)
Pada  era  presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  dalam  satu  dekade pemerintahannya  telah  menetapkan  beberapa  kebijakan.  Sebagian besar meneruskan kebijakan yang telah dijalankan di era sebelumnya yaitu era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selebihnya membuat kebijakan-kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan itu antara lain:
a. UN bukan penentu kelulusan.
UN  tidak  lagi  jadi  penentu  satu-satunya  kelulusan  siswa, pihak  guru  dan  sekolah  memiliki wewenang dalam  pengambilan keputusan.  serta  secara  teknis  mengubah  teknis  ujian  menjadi UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). 41 Sistem ini ditempuh dengan harapan meminimalisir kecurangan dalam Ujian.
b. Peralihan UN menjadi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Ujian  Nasional  tidak  lagi  menggunakan  media  kertas melainkan  berbasis  komputer.  Sistem  ujian  dikenal dengan  nama
UNBK  (Ujian  Nasional  Berbasis  Komputer).  PR  pada  masa  ini adalah  masing-masing  satuan  pendidikan  harus  menyiapkan sarana  dan  prasarana  berupa  komputer  dan  jaringannya  yang memadai sebagai standar pelaksanaan UNBK.
c. Implementasi kurikulum 2013 (K-13) secara menyeluruh. Pada  awal    kebijakan  kurikulum  ini  baru  diterapkan,
Mendikbud Anies Baswedan sempat menunda implementasi K-13, dan  mengimplementasikan  K-13  secara  bertahap  setelah  melalui telaah  ulang,  revisi  konsep  dan  dokumen  kurikulum  yang melibatkan  publik.  Secara  perdana  pada  tahun  akademik  2013- 2014  sudah  dimulai,  kemudian  secara  resmi  mulai  diterapkan menyeluruh dan serentak se-Indonesia tahun akademik 2014-2015.
41 Lihat artikel di www.blog.ruangguru.com diakses pada tanggal 21 januari 2020,  pukul  05.23 wib

## ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Kurikulum  ini  mengalami  beberapa  kali  revisi  ataupun penyempurnaan  dari  tahun  ke  tahun,  diantaranya  Revisi  Tahun 2017, Revisi Tahun 2018. Tahun 2020 nanti ditargetkan penerapan Kurikulum  2013  (K-13)  secara  merata  diseluruh  tingkatan  tiap satuan pendidikan.
d. Hari Santri Nasional
Presiden Jokowi menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri  Nasional  dengam  membuat  Keputusan  Presiden  No.  22
Tahun 2015. Mulai tahun itu setiap santri, madrasah dan pesantren selalu  menyambut  tanggal  22  Oktober  sebagai  hari  bersejarah dengan  berbagai  aneka  kegiatan.  Pemerintah  saat  ini  mengakui sejarah  perjuangan  dan  kepahlawanan  Kyai  dan  Santri  melawan penjajah  dengan  resolusi  jihad  dari  Kyai  Hasyim  pada  tnggal  22
Oktober.
Mereka  yang  berjuang  itu  antara  lain  K.H.  Hasyim  As y’ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama, K.H. Ahmad Dahalan pendiri Muhammadiyah, A. Hasan dari PERSIS, Ahmad Syurkati dari Al- irsyad  dan  Abdul  Rahman  dari  Matlaul  Anwar.  Selain  itu,  para perwira/prajurit  pembela  indonesia  ternyata  banyak  dari kalangan santri.. Dengan adanya sejarah tersebut pemerintah perlu menetapkan  hari  santri  sebagai  upaya  penghargaan  kepada pejuang  dari  kaum  kyai  dan  santri  yang  bersama-sama  melawan penjajah. 42
e. Guru garis depan daerah 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal)
Program  Guru  Garis  Depan  (GGD)  merupakan  program afirmasipemerintah  untuk  dapat  mewujudkan  pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah 3  T.  Hal  ini  sesuai  dengan  semangat  nawacita,  membangun  dari pinggiran  dan  meningkatkan  kuaitas  manusia. 43 Antusiasme masyarakat  cukup  tinggi  menyambut  program  ini  terutama generasi  muda  yang fresh  graduate mengikuti  program  ini  dan beminat menjadi salah satu Guru GGD.
f. Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Presiden  mengeluarkan  Intruksi  Presiden  No.  7  Tahun  2014 mengamanatkan  agar  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  diberikan kepada  anak-anak  yang  berusia  6-21  tahun  dari  keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP).
42 Dikutip dari berita www.mediajabar.com artikel “ Sejarah kenapa tanggal 22 oktober dijadikan hari santri nasional” , diakses tanggal 25 Januari 2020 pukul 12.00 wib. 43 Dikutip  dari  artikel  kemdikbud.go.id  dengan  judul “Gu ru  Garis  Depan Untuk Memperkuat Kinerja Daerah di Bidang Pendidikan” .
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Mendikbud  menyampaikan  bahwa  program  ini  bertujuan mencegah generasi putus sekolah.  Kebijakan ini masih dievaluasi hingga saat ini. 44
g. Sistem Zonasi pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Pada  Tahun  2017,  dikeluarkanlah  sistem  zonasi  dibawah
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  yang dikomandoi  Sang  Menteri,  Muhadjir  Effendy.  Dibawah pemerintahan  Presiden  Jokowi  dan  Wakil  Presiden  Jusuf  Kallla, sistem  zonasi  ini  adalah  bagian  upaya  dari  pemerintah  untuk menghilangkan  kesenjangan  yang  terjadi  di  masyarakat. Tujuannya  adalah  untuk  mengurangi  bahkan  menghapus ketimpangan kualitas pendidikan terutama di sistem
persekolahan. 45
Tidak  ada  lagi  istilah  sekolah  unggul  dan  tidak  unggul, sekolah  favorit  maupun  sekolah  yang  kurang  favorit.  Kebijakan zonasi  pada  PPDB  ini    sesuai  dengan  Permendikbud  (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan  Permendikbud  Nomor  17  Tahun  2017  tentang PPDB. Kebijakan  ini  masih  mengalami  pro  dan  kontra  di  kalangan masyarakat.  Di  era  Mendikbud  Nadiem  Makarim  yang  baru, sistem  ini  tetap  diteruskan  di  era  Presiden  Jokowi  jilid  2  tetapi mengalami perubahan sistem pelaksanaannya yang lebih fleksibel dan  memberikan  kepercayaan  kepada  daerah  yang  berwenang sebagai  penentu  final  sesuai  dengan  rambu-rambu  dari pemerintah.
h. Konsep “HOTS” pada pembelajaran dan pembuatan soal ujian Pada tahun 2017 pula, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis  HOTS “.  High  Order  Thinking  Skill”, dimana  guru diharapkan  mampu  mengemas  pembelajaran  dan  penilaian dengan  kemampuan  berpikir  tingkat  tinggi  dan  mengevaluasi (membuat  soal)  mulai  dari  soal  Penilaian  tengah  dan  akhir semester  maupun  ujian  bertaraf  nasional  (USBN).  Kemampuan berpikir  dengan  nalar    tinggi  mengacu  pada  dimensi  berpikir Taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krawthl dengan ranah  berpikir Cognitive (C)  tingkat  C4-C6  yang  meliputi  :  C4 (Menganalisis), C5 (Mengevaluasi) dan C6
44 Dikutip dari web kemenkeu.go.id dengan judul artikel : “Ayo Belajar! Segera Daf tarkan Kartu Indonesia Pintar” diakses tanggal 25 Januari 2020 pukul 12.10 wib.
45 Dikutip  dari  artikel “Semua  bisa  Sekolah!  Zonasi  untuk  pemerataan  yang berkualitas” dari  web  www.kominfo.go.id,  diakses  tanggal  19  Januari  2020,  pukul 09.22 wib.

## ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
(Mengkreasi/Mencipta).  HOTS  juga  diterapkan  pada  ujian  PPG, tes seleski CPNS/ASN.
i. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
PP  No.  87  Tahun  2017  tentang  Penguatan  Pendidikan Karakter  yang  selanjutnya  disingkat  PPK  adah  gerakan pendidikan  dibawah  tanggung  jawab  satuan  pendidikan  untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah  rasa,  olah  pikir  dan  olah  raga  dengan  pelibatan  dan  kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), PP No. 19
Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah No. 74
Tahun 2008 Tentang Guru.
j. Adanya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi sarjana yang ingin menjadi seorang guru atau guru yang sudah  mengajar  beberapa tahun tetapi  belum mendapat  sertifikat pendidik  maka  harus  mengikuti  Pendidikan  Profesi  Guru  dalam kurun waktu tertentu. Ada dua jenis PPG, yakni PPG Pra-Jabatan (disingkat  PPG  Prajab) 46 dan  PPG  dalam  jabatan  (disingkat  PPG Daljab).  Dahulu,  kebijakan  lama  menentukan  bahwa  hanya  yang menempuh  pendidikan  linierlah  yang  boleh  menjadi  guru,  misal untuk  menjadi  guru  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  maka  harus memiliki ijazah sarjana Pendidikan Agama Islam saja. Di era globalisasi ini dan aturan pemerintah terbaru, menjadi guru  PAI  tidak  harus  mengambil  dari  sarjana  pendidikan  agama islam  yang  linier,  tapi  membuka  peluang  bagi  sarjana  bidang agama  lainnya  atau  program  studi  agama  yang  tidak  linier misalnya : sarjana  ushuluddin,  sarjana  sejarah  kebudayaan  islam, sarjana  ilmu  Al- Qur’an,  Ilmu  Hadits  dan  lulusan  program  studi agama  lainnya.  Sehingga  menjadi  kompetisi  antar  lulusan program studi bidang agama.
Melalui  PPG  ini  guru  diberikan  bekal  dan  serangkaian persyaratan  untuk  memenuhi  kualifikasi  menjadi  seorang  guru.
Peserta  PPG  mengikuti  ujian/tes  tertentu,  pada  tahap  akhir  bagi yang  lulus  maka  layak  dan  berhak  mendapatkan  sertifikat pendidik  (sertifikasi).  Karena  menjadi  guru  adalah  profesi.  Guru yang  sudah  lolos  akan  mendapatkan  gelar  “Gr”  di  belakang namanya.
k. Produk Hukum.
Pada  pemerintahan  Presiden  Jokowi,  menghasilkan  beberapa produk  hukum  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  baik  yang sesuai dengan rincian kebijakan diatas maupun selainnya, yaitu :
46 Lihat  salinan  Permendikbud  Nomor  87  Tahun  2013  Tentang  Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
1) PP  No.  32  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  atas  peraturan pemerintah  nomor  19  tahun  2005  tentang  standar  nasional pendidikan
2) PP  No.  13  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  atas peraturan  pemerintah  nomor  19  tahun  2005  tentang  standar nasional pendidikan
3) Permendikbud  No.  80  Tahun  2015  tentang  Pencegahan  dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah.
4) Permendikbud  No.  20,  21,  22  dan  23  Tahun  2016  Tentang Standar  Kompetensi  Lulusan,  standar  Isi,  Standar  Proses  dan Standar Penilaian.
5) PP No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
6) PP Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
7) Permendikbud No. 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (OTK).
8) Permendikbud No. 6 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tat kerja satuan pendidikan dasar dan menengah
9) Permendikbud  No.  20  Tahun  2019  tentang  perubahan permendikbud 51 tahun 2018 tentang PPDB 47
Itulah  rangkaian  panjang  kebijakan  pendidikan  nasional dan pendidikan islam dari masa ke masa kepresidenan. Ada produk atau  bentuk  kebijakan  pasti  ada  juga    landasan  hukumnya  yang menguatkan.  Landasan  hukum  berupa  undang-undang,  Peraturan Pemerintah,  maupun  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan (Mendikbud) itu sendiri bisa terus dijadikan pedoman dan dipakai  terus  selagi  masih relevan dengan  kehidupan  saat  ini. Namun  seiring  dengan  berkembangnya  zaman  dan  pergantian pemerintahan  yang  berbeda  prinsip,  berbeda  visi  maka  terbukalah kemungkinan  dibuatkannya  kebijakan  baru  karena  harus  adaptif terhadap kebutuhan suatu negara.
Dari  rincian  panjang  kebijakan-kebijakan  di  atas  dapat diringkas menjadi tabel sebagai berikut :

## Tabel 1
Ringkasan Kebijakan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam dari masa ke masa kepresidenan (Habibie – Jokowi Jilid I) Presiden Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Periodeisasi & Nama Kabinet Kebijakan Pendidikan 47 Dikutip  dari  web    Jogloabang.com,  pada  tanggal  21  Januari  2020,  pukul 13.51 WIB
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Prof. Dr. Ing. H. B.J. Habibie Prof. Dr. Juwono Sudarsono 23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999 (Kabinet Reformasi Pembangunan) a. Kampus  bebas  dari  intervensi dan peninjauan NKK.
b. Status  PTN  berubah  menjadi BHMN.
c. Otonomi Pendidikan. K.H. Abdurrah man Wachid Dr. Yahya Muhaimin 26 Oktober 1999 – 23 Juli 2001(Kabinet Persatuan Nasional I) a. Adanya  persyaratan  dan  tata cara  penutupan  perguruan tinggi sebagai badan hukum b. Pedoman penyusunan kurikulum  dan  penilaian  hasil belajar mahasiswa. c. Pedoman perguruan tinggi Megawati Soekarno Putri Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar 10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004 (Kabinet Gotong Royong) a. PAI  menjadi  Mata  kuliah  wajib di PTU. b. Program wajib belajar 9 tahun.
c. Mata  Pelajaran  PAI  menjadi urutan  pertama  pada  UU Sisdiknas 2003 d. Pengembangan kurikulum menjadi kurikulum 2004 (KBK). e. Petunjuk  teknis  pelaksanaan penilaian  angka  kredit  jabatan dosen f. Penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh g. Tentang  gelar  dan  lulusan perguruan tinggi h. Pedoman pengawasan- pengendalian  dan  pembinaan program  diploma,  sarjana,  dan pascasarjana di perguruan tinggi. i. Tentang  akreditasi  program studi pada perguruan tinggi j. Tentang kurikulum inti perguran tinggi k. Undang-undang  No.  20  Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional l. Madrasah menjadi sekolah umum  yang  berciri  khas keagamaan. Prof. Dr. Prof. Dr. 21 Oktober 2004 – a. Munculnya KKNI
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Susilo Bambang Yudhoyo no, M.A. (SBY) Jilid 1 Bambang Soedibyo, MBA. 20 Oktober 2009 (Kabinet Indonesia Bersatu) b. Pemenuhan anggaran 20 % APBN untuk pendidikan. c. Dana BOS
d. Standar Nasional Pendidikan
(SNP) e. Penataan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. f. SBN dan SBI g. Sertifikasi Guru dan Dosen. h. Kurikulum KBK dan KTSP. i. Pendekatan pembelajaran berpusat pada murid, tidak hanya guru j. Manajemen berorientasi pada layanan. k. Profesionalisasi Profesi Guru. l. Peningkatan kesejahteraan Guru dan Dosen. m. Perubahan Departemen menjadi Kementerian n. Penghapusan SBI atau SIBI o. Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  Tahun 2004-2009 p. Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf  Internasional  Pada Jenjang  Pendidikan  Dasar  dan Menengah q. UU  No.14  Tahun  2005  tentang Guru dan Dosen r. Rencana  Strategis  Departemen Pendidikan Nasionaltahun 2005-2009 s. Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional 2005-2025. t. Pedoman  Penjaminan  Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyo Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA. 22 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014 (Kabinet Indonesia Bersatu a. Pencanangan perubahan kurikulum  KTSP  ke  kurikulum 2013 (K-13)
b. PP No. 66 Tahun 2010 Penataan
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
no, M.A.
(SBY) Jilid 2 jilid II) pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. c. Tentang tunjangan Profesi Guru dan  Dosen,  Tunjangan  Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Professor d. Tentang  Sistem  Penjaminan Mutu Pendidikan. e. Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional. f. UU  RI  Nomor  12  Tentang Pendidikan Tinggi Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) Jilid I H. Anies Baswedan, Ph.D. 27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016 (Kabinet Kerja Jilid I) a. Mengubah  UN  bukan  sebagai tolak ukur kelulusan b. UN menjadi UNBK
c. Program  Uji  Kompetensi  Guru
(UKG) d. Implementasi  kurikulum  2013 (K-13) secara menyeluruh. e. Hari Santri Nasional f. Guru  Garis  Depan  daerah  3  T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) g. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. 27 Juli 2016 – Oktober 2019 (Kabinet Kerja)
a. Sistem Zonasi pada PPDB b. Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajab dan Daljab
c. Konsep “HOTS” dalam
pembelajaran dan pembuatan Soal d. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) e. Pendidikan Profesi Guru (PPG)
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

## Kesimpulan
Hikmah  dari  perjalanan  kebijakan  pendidikan  nasional  dan pendidikan islam di era reformasi tersebut bahwa setiap masa atau periode memiliki  ciri  khas  dan  keunikan  masing-masing  pemerintahan  dalam menerapkan  kebijakan  pendidikannya,  tergantung  problematika  yang dialami,  potensi  Sumber  Daya  Manusia  yang  ada,  dan  nominal  anggaran yang  dialokasikan  untuk  pendidikan.   Setiap  kebijakan  memiliki  kelebihan dan  kekurangan.  Dari  masa  ke  masa  kepresidenan,  ada  yang  sifatnya meneruskan kebijakan pemerintahan yang lama, memperbaharui kebijakan yang  sudah  ada  sampai  mengganti  kebijakan  lama dengan  kebijakan  yang baru dan berbeda dari sebelumnya.
Pada  masa  Presiden  Habibie,  kebijakan  antara  lain  :  kampus  bebas dari intervensi dan peninjauan Normalisasi Kehidupan Kampus, status PTN berubah  menjadi  BHMN,  serta  Otonomi  Pendidikan.  Pada  masa  Presiden Gus  Dur,  tidak  banyak  kebijakan  yang  dibuat  berhubung  masa pemerintahannya  yang  singkat,  yakni  kurang  dari  dua  tahun.  Produk kebijakannya antara lain : adanya Undang-undang tentang persyaratan dan tata  cara  penutupan  perguruan  tinggi  sebagai  badan  hukum,  pedoman penyusunan kurikulum dan penilaian hasil belajar mahasiswa dan pedoman perguran tinggi.
Pada  masa  Presiden  Megawati  kebijakan  berupa  PAI  menjadi  Mata kuliah  wajib  di  Perguruan  Tinggi  Umum,  Program  wajib  belajar  9  tahun, Sisdiknas  2003,  kurikulum  2004  (KBK),  Petunjuk  teknis  pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen, Penyelenggaraan program pendidikan tinggi  jarak  jauh,  ketentuan  gelar  dan  lulusan  perguruan  tinggi,  Pedoman pengawasan-pengendalian  dan  pembinaan  program  diploma,  sarjana,  dan pascasarjana di perguruan tinggi, akreditasi program studi pada perguruan tinggi,  kurikulum  inti  perguran  tinggi,  Madrasah  menjadi  sekolah  umum yang berciri khas keagamaan.
Pada  masa  Presiden  SBY  muncul  kebijakan  KKNI,  Optimalisasi  20 persen  anggaran  APBN  untuk  pendidikan,  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP), SBN dan SBI, Sertifikasi Guru dan Dosen, Kurikulum KBK dan KTSP, Pendekatan  pembelajaran  berpusat  pada  murid  tidak  hanya  guru, Manajemen  berorientasi  pada  layanan,  Profesionalisasi  Profesi  Guru, Peningkatan kesejahteraan Guru dan Dosen, dan lain lain.
Pada  masa  Presiden  Jokowi  berbuah  kebijakan  antara  lain  ;  Ujian Nasional  Berbasis  Komputer  (UNBK),  UN  tidak  lagi  menjadi  tolak  ukur kelulusan,  Ujian  Kompetensi  Guru  (UKG),  Konsep  HOTS,  Penguatan Pendidikan  Karakter  (PPK),  Pendidikan  Profesi  Guru  (PPG),  Implementasi Kurikulum  2013,  Guru  Garis  Depan,  Sistem  Zonasi  pada  PPDB,  dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

## Daftar Pustaka
Abdul Kodir. Sejarah Pendidikan Islam, dari masa Rasulullah hingga reformasi di Indonesia . Bandung : CV Pustaka Setia. 2015. Abdul  Majid. Analisis  Kebijakan  Pendidikan, Yogyakarta  :  Samudera  Biru.
2018.
Abuddin Nata, M.A. Sejarah Pendidikan Islam , Jakarta : Raja Grafindo. 2011. Arwildayanto,  Arifin  Suking,  Warni  Tune  Sumar. Analisis  Kebijakan Pendidikan : Kajian  Teoretes,  Eksploratif,  dan  Aplikatif .  Bandung:
Cendekia Press. 2018.
H.A.  Rusdiana. Kebijakan  Pendidikan:  dari  filosofi  ke  implementasi .  Bandung  :
Pustaka Setia. 2015.
Muhammad  Rifa’i . Sejarah  Pendidikan  Nasional,  Dari  Masa  Klasik  Hingga
Modern . Jogjakarta : Ar-Ruzz Media. 2011. Paul  Suparno  dkk. Reformasi  Pendidikan,  Sebuah  Rekomendasi .  Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2002. Ramayulis, Sejarah  Pendidikan  Islam , napaktilas  perubahan  konsep,  filsafat  dan metodologi  pendidikan  islam  dari  era  nabi  SAW  sampai Ulama Nusantara , Jakarta : Kalam Mulia. 2011. Sholeh  Hidayat. Pengembangan  Kurikulum  Baru .  Bandung  :  PT  Remaja Rosdakarya. 2013. Dewi  Sendhikasari Dharmaningtias .  Penghapusan  Kebijakan Rintisan  Sekolah Berstandar  Internasional (RSBI) . Jurnal Politica, Vol. 4 No. 2 November 2013. Hujair  AH.  Sanaky, Sertifikasi  dan  Profesionalisme  Guru  di  Era  Reformasi Pendidikan , Jurnal Pendidikan Islam (JPI) FIAI Jurusan Tarbiyah, Vol. XII, Juni 2005. Saiful  Munir,  Skripsi  : Analisis  Framing  Berita  Penghapusan  Rintisan  Sekolah Bertaraf  Internasional  (RSBI/SBI)  Pada  Harian  Republika  Edisi  Januari 2013 , Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. 2013. Peraturan  Presiden  RI  No.  8  Tahun  2012  Tentang  Kerangka  Kuaifikasi
Nasional Indonesia
Salinan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
Salinan  Permendikbud  No.  20  Tahun  2019  Tentang  perubahan permendikbud 51 tahun 2018 tentang PPDB Saprudin Padlil Syah. (2019, 19 Januari). Kebijakan Stategis Era SBY. Diperoleh dari "https://www.kompasiana.com/padlilsyah/54f39506745513a32b6c7a5b/kebij akan-pendidikan-strategis-era-sby"
Ahmad.  (2019,  25  Januari). Sejarah  kenapa  tanggal  22  oktober  dijadikan  hari santri  nasional.  Diperoleh  dari  https://www.mediajabar.com/khas/sejarah- kenapa-tanggal-22-oktober-dijadikan-hari-santri-nasional Sekilas tentang PASKA. (2018). Diperoleh dari
https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=about
Sekilas  tentang  program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS).  (Tanpa
Tahun). Diperoleh dari https://dikbud.pulaumorotaikab.go.id/infobos Membaca  enam  cetak  tangan  SBY  dalam  sektor  pendidikan  Indonesia (2017). Diperoleh dari http://politiktoday.com/2017/05/membaca-6- cetak-tangan-sby-dalam-sektor-pendidikan-indonesia/ Guru Garis Depan Untuk Memperkuat Kinerja Daerah di Bidang Pendidikan . (2017). Diperoleh dari https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/guru-garis- depan-untuk-memperkuat-kinerja-daerah-di-bidang-pendidikan Semua  bisa  sekolah!  Zonasi  untuk  pemerataan  yang  berkualitas.  (Tanpa Tahun). Diperoleh dari
https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah- zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr
Pengertian reformasi, diperoleh dari web https://kbbi.web.id/reformasi.html