How to cite: Ahmad, G. (2024). Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia. Syntax Literate . (9)4. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 4, April 2024

## KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA DALAM MENGHADAPI

## ANCAMAN
NONMILITER

## KEJAHATAN  TERORGANISIR  TRANSNASIONAL  PEREDARAN  GELAP NARKOTIKA DI INDONESIA

## Gazali Ahmad
Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Email: gazali@gmail.com

## Abstrak
Peredaran gelap narkoba dikategorikan sebagai tindak kejahatan terorganisis transnasional dan  ancaman  yang  bersifat  nonmiliter  untuk  pertahanan  negara.  Kejahatan  narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir dengan jaringan yang luas dan bersifat rahasia baik dalam  lingkup  nasional  maupun  internasional.  Peran  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) diperlukan untuk menghadapi permasalahan peredaran gelap narkoba di Indonesia yang semakin hari semakin meluas. Dalam menghadapi kejahatan transnasional peredaran gelap narkoba  membuat  penanganan  permasalahan  tersebut  harus  lebih  efektif.  Penelitian  ini bertujuan membahas kebijakan dan strategi BNN dalam menghadapi ancaman non militer berupa  kejahatan  transnasional  peredaran  gelap  narkoba  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini  adalah  (1)  Kebijakan  dan  strategi  yang  dilakukan  BNN  melaksanakan  program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), (2) Pemerintah  Daerah  memberikan  peran  kepada  BNN  untuk  mengadvokasi  pengambilan kebijakan yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan dan program P4GN, (3) BNN dapat melakukan  koordinasi  dengan  pemerintah  Kabupaten/Kota  melalui  BNNK  di  masing- masing  wilayah,  (4)  sinergitas  yang  dilakukan  BNN  dan  Pemerintah  Daerah  terkendala dengan  belum  adanya  Perda  yang  mengatur  pelaksanaan  kegiatan  bersama,  (5)  proses sharing  anggaran  untuk  melaksanakan  kegiatan  yang  mendukung  pelaksanaan penanggulangan peredaran gelap narkoba terganggu.
Kata Kunci: Kebijakan dan strategi, kejahatan transnasional, peredaran gelap narkotika

## Abstract
The circulation of narcotics is categorized as a transnational organized crime and a non- military  threat  to  national  defense.  Drug  crime  is  an  organized  crime  with  a  wide  and secretive network, both nationally and internationally. The role of the National Narcotics Agency  (BNN)  is  necessary  to  confront  the  increasing  spread  of  drug  trafficking  in Indonesia. Confronting transnational crimes like drug trafficking requires more effective handling. This study discusses the policies and strategies of the BNN in facing the non- military  threat  of  transnational  drug  trafficking  in  Indonesia.  The  research  employs  a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this study are as follows: (1) BNN implements the Prevention, Eradication of Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking (P4GN) program as part of its policies and strategies, (2) Local Governments assign a role to BNN to advocate for policy adoption that supports P4GN activities and programs, (3) BNN can coordinate with District/City Governments through Regional BNN
Offices  (BNNK)  in  each  area,  (4)  the  synergy  between  BNN  and  Local  Governments  is hindered  by  the  absence  of  local  regulations  governing  joint  activities,  (5)  the  budget sharing process to support drug trafficking control activities is disrupted.
Keywords: Policies and Strategy, transnational crime, drugs trafficking

## Pendahuluan
Peredaran  gelap  narkoba  merupakan  fenomena  yang  mengancam  keamanan  dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia (Srifauzi et al., 2022). Fenomena  ini  tidak  lagi  hanya  merupakan  tindak  kriminal  lokal,  melainkan  telah berkembang  menjadi  tindak  kejahatan  terorganisir  transnasional  yang  meresahkan (Srifauzi  et  al.,  2022).  Peredaran  gelap  narkoba  tidak  hanya  berdampak  pada  tingkat nasional, tetapi juga memiliki implikasi internasional yang signifikan (Harum & Syarifah, 2023).  Dalam  skala  yang  lebih  luas,  hal  ini  menjadi  ancaman  serius  bagi  pertahanan negara  (Hidayat,  2022).  Peredaran  gelap  narkoba  telah  tumbuh  menjadi  salah  satu fenomena  yang  sangat  mengkhawatirkan  bagi  masyarakat  global,  termasuk  Indonesia (Hartono & Bakharuddin, 2023). Fenomena ini telah melampaui batas-batas negara dan tidak  lagi  terbatas  pada  wilayah  geografis  tertentu  (Pamungkas,  2015).  Terlebih  lagi, peredaran gelap narkoba tidak hanya mencakup aksi kriminalitas sebatas tingkat lokal, namun telah berevolusi menjadi tindak kejahatan terorganisir transnasional (Ramadhan et  al.,  2023).  Hal  ini  menimbulkan  dampak  yang  sangat  meresahkan  dan  mengancam keamanan serta kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.
Penyalahgunaan narkotika menimbulkan berbagai macam ancaman dan kerusakan terhadap  kesehatan,  perkembangan  sosial,  perkembangan  sosial-  ekonomi,  serta keamanan  dan  kedamaian  dunia  (Ramadhan  et  al.,  2023).  Hal  itu  pun  dapat  memicu kriminalitas  lainnya,  seperti  pencurian,  pemerkosaan,  hingga  pembunuhan.  Menurut deputi  rehabilitasi  Deputi  Rehabilitasi  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  pelaku penyalahgunaan  narkotika  akan  menyebabkan  kerusakan  otak,  tanpa  jaminan kesembuhan, Deputi Rehabilitasi BNN, Lemhanas (Baidi & Yuherawan, 2023).  Selain itu  pecandu  narkotika  berpotensi  menjadi  pengedar,  sebab  perbuatan  mengedarkan narkotika  akan  mendatangkan  keuntungan  secara  finansial  dan  juga  memudahkan pecandu  untuk  menggunakan  narkotika  sebab  narkotika  ada  dalam  penguasannya (Setiono et al., 2020).
Mengakar  dalam  jaringan  yang  kompleks  dan  rahasia,  peredaran  gelap  narkoba telah menciptakan tantangan serius bagi aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia. Ancaman  ini  tidak  hanya  memberikan  akibat  buruk  pada  tingkat  nasional,  tetapi  juga membawa  implikasi  berat  pada  skala  internasional.  Kejahatan  semacam  ini  telah membentuk  jaringan  terorganisir  yang  luas,  yang  terus  berkembang  dan  menyebar, menghadirkan  risiko  serius  bagi  keamanan  dan  pertahanan  negara.  Indonesia,  sebagai salah satu negara yang terdampak secara signifikan oleh fenomena ini, mendapati dirinya berada  di  garis  depan  dalam  pertempuran  melawan  peredaran  gelap  narkoba.  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  merupakan  tonggak  utama  dalam  upaya  pencegahan, pemberantasan,  dan  penanggulangan  peredaran  gelap  narkoba  di  negara  ini.  Namun, dalam  menghadapi  ancaman  yang  semakin  kompleks  dan  meluas  ini,  tantangan  besar mengemuka untuk memastikan kebijakan dan strategi yang efektif.
Keberadaan BNN adalah aset berharga dalam memerangi peredaran gelap narkoba. Namun,  diperlukan  evaluasi  mendalam  terkait  kebijakan  dan  strategi  yang  diterapkan oleh lembaga ini. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menjadi alat yang tepat untuk menyelidiki dan menganalisis dinamika yang terlibat dalam upaya BNN. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara menyeluruh faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh BNN. Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  akan  memberikan  pandangan  mendalam  tentang peran BNN dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang terorganisir dan transnasional ini.  Temuan  ini  diharapkan  juga  dapat  memberikan  rekomendasi  strategis  untuk memperkuat peran BNN dalam menanggulangi ancaman ini. Melalui pemahaman yang lebih  mendalam  terhadap  dinamika  kebijakan  dan  strategi  yang  terlibat  dalam penanganan  peredaran  gelap  narkoba,  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan signifikan  dalam  upaya  mengurangi  dampak  negatif  dari  kejahatan  ini  terhadap masyarakat dan keamanan negara secara keseluruhan.
Namun,  untuk  mencapai  kesuksesan  dalam  penanggulangan  peredaran  gelap narkoba, tidak hanya diperlukan upaya dari BNN semata. Pentingnya kerja sama lintas sektoral  tidak  dapat  diabaikan.  Pemerintah  daerah  memiliki  peran  penting  dalam mendukung implementasi kebijakan dan strategi BNN. Dengan memberikan dukungan kuat, pemerintah daerah dapat menjadi mitra yang efektif dalam melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Di  Indonesia  kasus  narkotika  menunjukkan  peningkatan  setiap  tahunnya.  Badan Narkotika Nasional  (BNN) mencatat  terdapat 12.890 kasus narkotika hingga triwulan I 2021. Dari total 12.890 kasus, BNN memproses 291 kasus. Sementara itu, 12.599 kasus sisanya  berada  dalam  penanganan  Polri.  Berdasarkan  jenis  narkotika  yang  ditemukan, sabu menjadi jenis narkoba dengan jumlah kasus terbanyak yaitu 10.567 kasus. Jumlah kasus sabu ini mencakup sekitar 82% dari total kasus narkotika, Puslitdatin BNN, (2021)

## Gambar 1. Angka Prevalensi Penggunaan Narkotika
Sumber: Data Puslitdatin BNN RI, 2023
Survei  Prevalensi  Penyalahgunaan  Narkoba  2021  yang  dilakukan  BNN  bersama Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional  dan  Badan  Pusat  Statistik  menunjukkan,  meskipun berada dalam masa pandemi Covid-19, prediksi jumlah penduduk berusia 15-64 tahun yang  terpapar  narkotika  mengalami  peningkatan.  Berdasarkan  hasil  survei  tersebut, jumlah penduduk pengguna narkotika mengalami peningkatan, yaitu semula 4.534.744 jiwa pada tahun 2019 menjadi 4.827.616 jiwa pada tahun 2021. Peningkatan juga terjadi pada jumlah penduduk yang setahun  memakai  narkotika,  yaitu  semula  3.419.188  jiwa pada tahun 2019 menjadi 3.662.646 jiwa pada tahun 2021. Data prevalensi narkotika dari tahun  2019  hingga  2021  menunjukkan  peningkatan  jumlah  individu  yang  terpapar
narkotika. Peningkatan sekitar 6,5% dalam jumlah individu yang pernah menggunakan narkotika  dan  juga  dalam  penggunaan  narkotika  dalam  setahun  mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif dalam penanggulangan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Indonesia.
Terdapat  kendala-kendala  yang  perlu  diatasi  dalam  memperkuat  sinergi  antara BNN dan pemerintah daerah. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya Peraturan Daerah  (Perda)  yang  mengatur  pelaksanaan  kegiatan  bersama  dalam  penanggulangan peredaran  gelap  narkoba.  Hal  ini  menjadi  titik  penting  yang  membutuhkan  perhatian serius agar kerja sama antara BNN dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Selain itu, alokasi anggaran juga merupakan aspek krusial dalam menjamin keberhasilan upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba. Proses sharing anggaran yang  terganggu  dapat  memperlambat  pelaksanaan  kegiatan  yang  mendukung penanggulangan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret untuk  memastikan  bahwa  sumber  daya  finansial  yang  memadai  dialokasikan  untuk mendukung  langkah-langkah  pencegahan  dan  pemberantasan  narkoba.  Dalam  konteks ini,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  memberikan  rekomendasi  konkret  terkait perbaikan regulasi dan alokasi anggaran, sehingga dapat memperkuat sinergi antara BNN dan pemerintah daerah. Diharapkan bahwa temuan dan rekomendasi dari penelitian ini akan  menjadi  kontribusi  berharga  dalam  memandu  upaya  penanggulangan  peredaran gelap narkoba di Indonesia, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dinamika kebijakan dan strategi yang terlibat dalam pertempuran melawan kejahatan ini.
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  memegang  peran  kunci  dalam  upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dalam  konteks  yang  semakin  kompleks  dan  meluas  dari  peredaran  gelap  narkoba, keberadaan BNN dan kebijakan serta strategi yang diimplementasikannya menjadi sangat vital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh BNN dalam menghadapi ancaman nonmiliter berupa kejahatan  transnasional  peredaran  gelap  narkoba.  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) memegang peran kunci dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan peredaran  gelap  narkoba  di  Indonesia.  Dalam  konteks  yang  semakin  kompleks  dan meluas dari peredaran gelap narkoba, keberadaan BNN dan kebijakan serta strategi yang diimplementasikannya  menjadi  sangat  vital.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh BNN dalam menghadapi  ancaman  nonmiliter  berupa  kejahatan  transnasional  peredaran  gelap narkoba.
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  menemukan  beberapa  fakta  menarik  saat melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka sindikat narkoba yang ditangkap di Thailand. Fakta yang dimaksud adalah pernyataan bahwa Indonesia dinilai sebagai pasar yang menggiurkan bagi perdagangan narkotika. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia memiliki  populasi  yang  berjumlah  sangat  besar  yang  potensial  dalam  perdangangan narkotika sehingga Indonesia dianggap great market and good price ". Selain itu, sindikat narkotika menganggap ada selisih harga sehingga mereka memilih untuk menjualnya di Indonesia (Rukmana, 2019).

## Gambar 2. Peta Jaringan Narkotika Internasional
Sumber: Paparan Kepala BNN, Surabaya, 27 Januari 2023
Peredaran narkotika di Indonesia baik yang berasal dari lokal maupun internasional menggunakan  bermacam-macam  modus  operandi  dan  jalur.  Peredaran  narkotika  yang berasal dari luar negeri terjadi di sejumlah pintu masuk Indonesia, seperti pelabuhan dan bandara.  Selain  itu  kondisi  geografis  Indonesia  yang  lebih  banyak  berupa  lautan  juga dimanfaatkan  sebagai  jalur  favorit  bagi  para  sindikat  peredaran  narkotika  dalam melakukan penyelundupan narkotika dari luar negeri.
Pakar  terkemuka  dalam  bidang  kebijakan  narkotika,  Baharuddin  (2021) menegaskan pentingnya peran BNN dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba di Indonesia.  Menurutnya,  dalam  menghadapi  tantangan  yang  semakin  kompleks  dari kejahatan transnasional ini, koordinasi yang baik antara BNN, aparat penegak hukum, dan  pemerintah  daerah  sangatlah  krusial.  Urgensi  adanya  regulasi  yang  jelas  dan dukungan  anggaran  yang  memadai  untuk  memastikan  efektivitas  dari  upaya-upaya penanggulangan  narkoba.  Selain  itu,  Smith,  J.  (2018)  menekankan  bahwa  fenomena peredaran  gelap  narkoba  telah  berkembang  menjadi  ancaman  transnasional  yang memerlukan  respons  yang  terkoordinasi  dan  komprehensif  dari  negara-negara  yang terlibat. Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi internasional dalam mengidentifikasi dan memotong  rantai  pasok  narkoba.  Penelitian  ini  bertujuan  membahas  kebijakan  dan strategi  BNN  dalam  menghadapi  ancaman  non  militer  berupa  kejahatan  transnasional peredaran gelap narkoba di Indonesia

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  digunakan  untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif terkait implementasi kebijakan dan strategi BNN. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara menyeluruh faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh BNN.  Metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  dipilih  sebagai  alat penelitian utama untuk memperoleh wawasan mendalam tentang implementasi kebijakan dan strategi Badan Narkotika Nasional (BNN). Pendekatan ini dikenal memungkinkan analisis  komprehensif  dan  mendalam  terhadap  dinamika  yang  terlibat  dalam  upaya penanggulangan  peredaran  gelap  narkoba.  Jhonson,  S,  (2018),  menegaskan  bahwa pendekatan deskriptif sangat relevan dalam penelitian ini. Menurutnya, pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk mendokumentasikan secara akurat implementasi kebijakan dan  strategi  BNN,  serta  memberikan  ruang  untuk  mengeksplorasi  nuansa  dan  konteks yang mempengaruhi efektivitasnya. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Rizky, A. (2019)  yang  menjelasakan  bahwa  pendekatan  deskriptif  dalam  metodologi  kualitatif memungkinkan  peneliti  untuk  menggali  lebih  dalam  faktor-faktor  yang  memengaruhi implementasi  kebijakan.  Hal  ini  terutama  penting  dalam  kasus  penanganan  peredaran gelap  narkoba  yang  melibatkan  berbagai  aspek,  seperti  hukum,  sosial,  dan  ekonomi. Pendapat  dari  para  pakar  di  atas  menggarisbawahi  pentingnya  pendekatan  deskriptif dalam memahami implementasi kebijakan dan strategi BNN. Pendekatan ini memberikan kerangka  kerja  yang  solid  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi efektivitas upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba.
Hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pemahaman lebih lanjut tentang upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di Indonesia.  Temuan  dari  penelitian  ini  dapat  memberikan  rekomendasi  strategis  untuk memperkuat peran BNN dalam menanggulangi ancaman nonmiliter yang terorganisir dan transnasional ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  upaya  bersama  antara  BNN  dan  pemerintah  daerah  dalam menangani  peredaran  gelap  narkoba,  termasuk  kendala  terkait  alokasi  anggaran  yang memadai.
Dengan memperdalam pemahaman terhadap dinamika kebijakan dan strategi yang terlibat  dalam  penanganan  peredaran  gelap  narkoba,  diharapkan  dapat  memberikan sumbangan  signifikan  dalam  upaya  mengurangi  dampak  negatif  dari  kejahatan  ini terhadap masyarakat dan keamanan negara secara keseluruhan.

## Hasil dan Pembahasan Perdagangan Narkoba (Drugs Trafficking)
Perdagangan  narkoba  bermula  dari  berbagai  faktor,  termasuk  permintaan  tinggi akan substansi terlarang dan potensi keuntungan besar yang terlibat. Awalnya, kegiatan ini  bisa  dimulai  di  tingkat  lokal  dengan  produksi  atau  pembiakan  tanaman  narkotika. Seiring berjalannya waktu, organisasi kejahatan mulai menyadari potensi bisnis besar dari perdagangan  narkoba  dan  mulai  membentuk  jaringan  lintas  negara.  Dalam  beberapa dekade  terakhir,  perdagangan  narkoba  telah  berkembang  pesat.  Organisasi  kejahatan internasional telah memanfaatkan globalisasi dan kemajuan teknologi untuk memperluas jangkauan  operasinya.    Mereka  memanfaatkan  rute  perdagangan  yang  mapan, menggunakan  metode  penyelundupan  yang  semakin  canggih,  dan  mengembangkan jaringan distribusi yang kompleks. Perdagangan narkoba terjadi di seluruh dunia, dengan jalur-jalur perdagangan utama yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Jalur ini  meliputi  Amerika  Latin  (terutama  Kolombia,  Peru,  dan  Bolivia)  sebagai  produsen utama  kokain  dan  ganja,  Asia  Tenggara  (terutama  Golden  Triangle)  sebagai  produsen utama  opium  dan  metamfetamin,  dan  Timur  Tengah  dan  Asia  Selatan  sebagai  daerah transit dan produksi utama heroin.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  terpengaruh  oleh  perdagangan  narkoba internasional. Negara ini berada di jalur transit perdagangan narkoba yang signifikan di wilayah Asia Tenggara. Organisasi kejahatan internasional menggunakan sejumlah jalur untuk  memasukkan  narkoba  ke  Indonesia,  termasuk  jalur  laut  dan  darat  yang menghubungkan dengan produsen narkoba utama di wilayah sekitar. Selain itu, masalah ini juga mempengaruhi tingkat keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.  Peningkatan  peredaran  narkoba  telah  menyebabkan  peningkatan  kasus
ketergantungan,  kejahatan  terkait  narkoba,  dan  gangguan  sosial  lainnya.  Pemerintah Indonesia  telah  mengambil  berbagai  langkah  untuk  mengatasi  masalah  perdagangan narkoba,  termasuk  dengan  memperkuat  penegakan  hukum,  meningkatkan  kerja  sama internasional,  dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  bahaya  narkoba. Meskipun  tantangan  ini  besar,  upaya  untuk  mengurangi  perdagangan  narkoba internasional  di  Indonesia  terus  dilakukan  melalui  kerja  sama  lintas  sektor  dan internasional.
Untuk mengatasi perdagangan narkoba internasional, komunitas internasional telah berupaya  keras  untuk  meningkatkan  kerja  sama.  Berbagai  badan  internasional,  seperti Interpol, PBB, dan lembaga penegakan hukum dari negara-negara terlibat, telah bekerja sama  dalam  pertukaran  intelijen,  operasi  bersama,  dan  pelatihan  untuk  memerangi jaringan  perdagangan  narkoba.  Perdagangan  narkoba  tidak  hanya  memiliki  dampak langsung  pada  kesehatan  dan  kesejahteraan  individu,  tetapi  juga  berdampak  pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, meningkatnya angka kriminalitas terkait narkoba, penyalahgunaan zat, serta terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi komunitas yang terlibat.
Di  tingkat  nasional,  pemerintah  Indonesia  terus  meningkatkan  upaya pemberantasan  perdagangan  narkoba.  Ini  termasuk  peningkatan  penegakan  hukum, penguatan  sistem  pengawasan  perbatasan,  serta  penggalakan  kampanye  anti-narkoba untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain penegakan hukum, penting juga untuk fokus pada upaya pencegahan dan rehabilitasi. Memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba  kepada  masyarakat,  serta  memberikan  bantuan  rehabilitasi  bagi  mereka  yang terjerat  oleh  narkoba,  adalah  langkah-langkah  penting  dalam  memerangi  perdagangan narkoba.  Perdagangan  narkoba  internasional  tetap  menjadi  tantangan  serius  bagi masyarakat global. Dengan terus berubahnya taktik organisasi kejahatan internasional, pemerintah dan lembaga penegak hukum di seluruh dunia perlu terus mengembangkan strategi  baru  dan  meningkatkan  kerja  sama  lintas  batas.  Karena  perdagangan  narkoba adalah masalah lintas batas, kerja sama internasional yang lebih erat dan efektif adalah kunci  untuk  memerangi  fenomena  ini.  Negara-negara  perlu  saling  bertukar  informasi, mengoordinasikan  operasi  penegakan  hukum,  dan  bersama-sama  mengambil  langkah- langkah tegas untuk menghentikan jaringan perdagangan narkoba.
Pemberantasan perdagangan narkoba adalah tugas yang kompleks dan memerlukan upaya  bersama  dari  masyarakat  internasional.  Dengan  koordinasi  yang  baik  dan komitmen yang kuat, mungkin untuk mengurangi dan akhirnya menghentikan dampak negatif  dari  perdagangan  narkoba  internasional.    Keterlibatan  aktif  masyarakat  sangat penting  dalam  upaya  pemberantasan  perdagangan  narkoba.  Kesadaran  akan  bahaya narkoba dan partisipasi dalam program pencegahan adalah langkah awal yang signifikan. Masyarakat  juga  dapat  membantu  dengan  memberikan  informasi  kepada  pihak berwenang mengenai aktivitas kejahatan terkait narkoba. Penggunaan teknologi canggih juga  memegang  peranan  penting  dalam  pemberantasan  perdagangan  narkoba.  Sistem pemantauan dan analisis data yang canggih dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan  jejak  operasi  perdagangan  narkoba,  sehingga  memungkinkan  penegakan  hukum untuk bertindak lebih efisien.
Salah satu tantangan besar adalah adaptabilitas organisasi kejahatan internasional. Mereka  terus  berinovasi  dan  menyesuaikan  taktik  mereka  untuk  menghindari pendeteksian.  Selain  itu,  peran  korupsi  dan  infiltrasi  dalam  sektor  keamanan  atau pemerintahan di beberapa negara juga menjadi hambatan serius. Pendidikan adalah salah satu  kunci  untuk  mencegah  peredaran  narkoba.  Kampanye  pendidikan  yang  kuat  dan
program pencegahan narkoba di sekolah dapat membantu meningkatkan kesadaran dan memberikan pengetahuan kepada generasi muda tentang bahaya narkoba. Perdagangan narkoba adalah tantangan global yang memerlukan upaya bersama dari seluruh dunia. Kerja sama antar negara, organisasi internasional, dan lembaga penegak hukum adalah kunci dalam menghadapi masalah ini.
Meskipun  perdagangan  narkoba  adalah  tantangan  yang  kompleks,  ada  harapan bahwa  dengan  upaya  bersama  dan  inovasi  dalam  pendekatan  pemberantasan,  dampak negatif dari perdagangan narkoba dapat dikurangi. Pemberantasan perdagangan narkoba adalah perjuangan terus-menerus, namun dengan kesadaran global dan tindakan konkret, masyarakat  internasional  dapat  bekerja  sama  untuk  mengurangi  dan  akhirnya menghentikan  peredaran  narkoba  yang  merusak  kehidupan  dan  masyarakat  di  seluruh dunia.  Kerja  sama  internasional  sangat  penting  dalam  penegakan  hukum  terhadap perdagangan narkoba. Negara-negara bekerja sama dalam pertukaran intelijen, operasi bersama,  dan  koordinasi  tindakan  penegakan  hukum  untuk  menghadapi  organisasi kejahatan  internasional  yang  terlibat  dalam  perdagangan  narkoba.  Lebih  banyak informasi dan data yang dibagikan antarnegara, semakin besar peluang untuk melacak dan menghentikan jalur peredaran narkoba.
Badan-badan  internasional  seperti  Interpol,  UNODC  (United  Nations  Office  on Drugs and Crime), dan Europol memainkan peran penting dalam menyediakan platform untuk  kerja  sama  antar  negara  dan  memberikan  bantuan  teknis  serta  pelatihan  kepada lembaga  penegak  hukum  di  berbagai  negara.  Di  Indonesia,  upaya  penegakan  hukum terhadap  perdagangan  narkoba  juga  mencakup  penegakan  hukum  di  tingkat  nasional. Penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan pelaku perdagangan narkoba dilakukan oleh lembaga  penegak  hukum  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan.  Indonesia menerapkan  hukuman  yang  keras  terhadap  pelaku  perdagangan  narkoba,  termasuk hukuman mati bagi pengedar besar. Meskipun hukuman yang keras ini bertujuan untuk memberikan efek jera, masih ada debat tentang efektivitasnya dalam mengatasi masalah narkoba dan dampak sosial yang terkait dengan hukuman mati.
Selain  penegakan  hukum,  penting  juga  untuk  fokus  pada  upaya  rehabilitasi  bagi pengguna  narkoba  dan  program  pencegahan.  Program  rehabilitasi  dapat  membantu individu  yang  terjerat  narkoba  untuk  pulih  dan  kembali  menjadi  anggota  produktif masyarakat.  Pencegahan  melalui  edukasi  juga  merupakan  langkah  penting  untuk mencegah  generasi  mendatang  terjerumus  ke  dalam  perangkap  narkoba.  Penegakan hukum peredaran narkoba di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, termasuk upaya penyusupan  dari  organisasi  kejahatan  internasional,  korupsi  dalam  sektor  penegakan hukum,  dan  keterbatasan  sumber  daya.  Indonesia  juga  harus  mematuhi  konvensi  dan perjanjian  internasional  terkait  narkoba,  seperti  Konvensi  PBB  tentang  Narkotika  dan Jenewa  Konvensi  1988  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Transnasional  yang Berkaitan  dengan  Narkotika.  Meskipun  tantangan  dalam  penegakan  hukum  peredaran narkoba  tetap  ada,  dengan  peningkatan  kerja  sama  internasional,  penguatan  lembaga penegak  hukum,  dan  peran  masyarakat  yang  aktif,  ada  harapan  untuk  mengurangi dampak negatif perdagangan narkoba di Indonesia dan di seluruh dunia.
Penegakan  hukum  terhadap  perdagangan  narkoba  melibatkan  upaya  dari  skala internasional hingga nasional. Kerja sama lintas negara dan implementasi hukum yang efektif adalah kunci untuk mengatasi perdagangan narkoba internasional. Di Indonesia, peran penegakan hukum, program rehabilitasi, dan pendidikan masyarakat adalah bagian dari  upaya  yang  terus  menerus  dalam  menghadapi  tantangan  yang  kompleks  ini.    Di samping  penegakan  hukum  dan  rehabilitasi,  upaya  pencegahan  di  tingkat  komunitas
memiliki  peran  penting  dalam  mengurangi  peredaran  narkoba.  Komunitas  dapat membentuk  program-program  pendidikan,  mengadakan  seminar,  dan  mendukung kegiatan-kegiatan  yang  mempromosikan  gaya  hidup  sehat  dan  bebas  narkoba.  Selain kerja  sama  internasional,  kerja  sama  regional  juga  sangat  penting.  Negara-negara tetangga dapat saling bertukar informasi, mendukung operasi penegakan hukum bersama, dan  mengkonsolidasikan  upaya  untuk  mengurangi  peredaran  narkoba  di  kawasan tersebut.  Mengintegrasikan  pendekatan  kesehatan  dengan  pendekatan  hukum  dapat membantu meminimalkan dampak kesehatan yang terkait dengan penggunaan narkoba. Menyediakan akses ke layanan kesehatan dan rehabilitasi bagi individu yang terpengaruh adalah langkah krusial dalam menangani masalah ini. Pemerintah Indonesia juga harus mempertimbangkan  formulasi  kebijakan  yang  holistik  dalam  menangani  masalah perdagangan  narkoba.  Ini  termasuk  tidak  hanya  penegakan  hukum,  tetapi  juga mempertimbangkan  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  kesehatan  masyarakat  dalam  upaya pemberantasan narkoba.
Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba adalah komponen penting  dalam  melawan  perdagangan  narkoba.  Program-program  edukasi  yang  efektif dapat membantu mengubah sikap dan perilaku terkait narkoba di masyarakat. Penerapan teknologi modern seperti analitika data, kecerdasan buatan, dan teknologi sensor dapat memperkuat  kemampuan  penegakan  hukum  dalam  mengidentifikasi,  melacak,  dan memerangi  jaringan  perdagangan  narkoba.  Dengan  memperkuat  dan  menyatukan berbagai elemen ini, bersama dengan komitmen yang kokoh dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta suatu ekosistem yang lebih efektif dalam melawan perdagangan narkoba di Indonesia. Penanggulangan perdagangan narkoba  yang  dilakukan  oleh  organisasi  kejahatan  internasional  adalah  tantangan kompleks  yang  membutuhkan  pendekatan  yang  komprehensif.  Dari  asal-muasalnya hingga  masuknya  peredaran  narkoba  ke  wilayah  Indonesia,  berbagai  tahapan  telah diidentifikasi.  Kerja  sama  internasional  merupakan  pondasi  utama  dalam  upaya pemberantasan  perdagangan  narkoba.  Badan-badan  internasional  seperti  Interpol  dan UNODC memfasilitasi pertukaran intelijen dan operasi bersama di seluruh dunia. Namun, implementasi  di  tingkat  nasional  adalah  kunci  utama  dalam  menjaga  keamanan  dan mencegah masuknya peredaran narkoba ke wilayah Indonesia. Pentingnya pendekatan holistik  terlihat  dari  peran  yang  dimainkan  oleh  berbagai  pihak,  termasuk  lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor pendidikan. Upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pendidikan menjadi bagian integral dalam melawan perdagangan narkoba.
Tantangan  seperti  infiltrasi  dan  adaptabilitas  organisasi  kejahatan  internasional, serta isu korupsi dalam penegakan hukum, harus terus diatasi. Integrasi teknologi modern dan adopsi strategi keamanan siber juga menjadi penting dalam menghadapi taktik baru dari para pelaku perdagangan narkoba. Dalam menghadapi kompleksitas ini, kunci utama adalah kerja sama yang erat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Peningkatan komunikasi,  koordinasi,  dan  pertukaran  informasi  akan  memperkuat  upaya pemberantasan  perdagangan  narkoba.  Dengan  demikian,  melalui  upaya  bersama  yang terus  menerus  dan  komitmen  yang  tinggi  dari  seluruh  elemen  masyarakat,  diharapkan bahwa perdagangan narkoba dapat dikurangi secara signifikan, membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia secara keseluruhan.

## Peran BNN Dalam Mengatasi Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan  Negara  menegaskan bahwa  sistem  pertahanan  negara  harus  mampu  mengatasi  ancaman  nonmiliter  dengan
mengandalkan lembaga pemerintah di luar sektor pertahanan sebagai pilar utama. Hal ini dilakukan sesuai dengan jenis dan sifat dari ancaman yang dihadapi, dengan dukungan dari elemen-elemen lain dari kekuatan nasional. Dalam konteks spesifik penanggulangan ancaman  nonmiliter  seperti  peredaran  gelap  narkoba,  lembaga  pemerintah  yang memainkan peran sentral adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN menjadi garda terdepan dalam menghadapi dan memberantas peredaran gelap narkoba, yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Penting  juga  untuk  mencatat  bahwa  selain  dari  BNN,  peran  Pemerintah  Daerah turut  sangat  signifikan  dalam  mendukung  upaya  penanggulangan  peredaran  gelap narkoba. Kolaborasi antara BNN dan Pemerintah Daerah merupakan sebuah sinergi yang penting  dalam  menghadapi  ancaman  nonmiliter  ini.  Wulandari,  S.  (2023)  mengatakan bahwa kolaborasi semacam ini mencerminkan pendekatan terpadu yang diperlukan dalam mengatasi ancaman nonmiliter yang kompleks seperti peredaran gelap narkoba. Melalui keterlibatan  aktif  dari  BNN  dan  Pemerintah  Daerah,  Indonesia  memperlihatkan komitmen serius dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba sebagai ancaman serius terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini mencerminkan sinergi yang  kuat  antara  lembaga  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  menghadapi  ancaman nonmiliter ini.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tugas, fungsi, dan kedudukan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  sebagai  lembaga  pemerintah  yang bertanggung jawab atas pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta kedudukan BNN sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. BNN memiliki kedudukan yang strategis  dalam  upaya  pengendalian  narkotika  di  Indonesia.  BNN  ditugaskan  untuk merancang dan melaksanakan kebijakan serta program nasional terkait narkotika. Selain itu, BNN memiliki peran penting dalam koordinasi dan kolaborasi antarinstansi terkait, termasuk  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  penanggulangan narkotika. BNN memegang peranan yang krusial dalam menjalankan fungsi pengendalian narkotika di Indonesia. Sebagai lembaga yang khusus didedikasikan untuk hal ini, BNN memiliki  tugas  utama  untuk  tidak  hanya  mengembangkan,  tetapi  juga mengimplementasikan  kebijakan  dan  program  nasional  yang  berhubungan  dengan narkotika.  Hal  ini  mencakup  berbagai  aspek,  mulai  dari  pencegahan  hingga penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika.  Selain  tugas-tugas  inti  tersebut,  BNN berfungsi  sebagai  pusat  koordinasi  yang  menghubungkan  berbagai  lembaga  terkait, seperti  kepolisian,  kejaksaan,  dan  instansi  lain  yang  terlibat  dalam  rangkaian  kegiatan penanggulangan narkotika.
Kerjasama yang efektif dan sinergis antara BNN dengan instansi lain menjadi kunci dalam  mengatasi  tantangan  kompleks  yang  terkait  dengan  masalah  narkotika  di Indonesia.  Keterlibatan  aktif  BNN  dalam  proses  koordinasi  ini  memastikan  bahwa strategi dan langkah-langkah penanggulangan narkotika dapat dijalankan secara terpadu dan terarah. Kehadiran BNN juga menjadi landasan hukum yang kokoh untuk tindakan penegakan  hukum  dalam  hal  narkotika.  BNN  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan penyelidikan,  menyusun  laporan,  dan  bahkan  memulai  proses  hukum  terhadap  kasus- kasus narkotika yang melanggar hukum negara. Hal ini menegaskan bahwa BNN bukan hanya  bertugas  dalam  hal  pencegahan,  tetapi  juga  dalam  menghadapi  dan  menindak pelanggaran terkait narkotika dengan tegas dan berdasarkan hukum yang berlaku.
Fungsi  utama  BNN  meliputi  pengawasan  terhadap  produksi,  distribusi,  dan penyalahgunaan  narkotika,  penyelenggaraan  rehabilitasi  bagi  korban  penyalahgunaan,
serta penyuluhan dan sosialisasi untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Selain itu, BNN  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan  dan  penindakan  terhadap kasus-kasus  narkotika.  Fungsi  utama  BNN  mencakup  berbagai  aspek  yang mencerminkan  komprehensivitas  dalam  penanggulangan  masalah  narkotika.  Pertama, BNN  memiliki  tanggung  jawab  besar  dalam  mengawasi  seluruh  proses,  mulai  dari produksi hingga distribusi narkotika. Hal ini meliputi pemantauan terhadap segala aspek produksi narkotika di dalam maupun luar negeri, serta penanganan dan pengawasan ketat terhadap jalur distribusi yang mungkin digunakan oleh jaringan peredaran gelap. Selain itu, BNN juga memprioritaskan penyelenggaraan program rehabilitasi untuk para korban penyalahgunaan  narkotika.  Pendekatan  ini  menekankan  pentingnya  memberikan kesempatan  kepada  individu  yang  terjerat  untuk  memulihkan  diri  dan  kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. Program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh BNN  mencakup  berbagai  jenis  dukungan,  termasuk  konseling,  terapi,  dan  pelatihan keterampilan,  guna  memfasilitasi  proses  pemulihan  secara  holistik.  Selain  upaya rehabilitasi,  BNN  juga  memfokuskan  perhatiannya  pada  pendidikan  dan  penyuluhan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
Program ini tidak hanya ditujukan kepada individu yang berpotensi terpengaruh, tetapi juga melibatkan masyarakat umum untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai  dampak  negatif  dari  narkotika.  Sosialisasi  tentang  bahaya  narkotika  juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan terlibat dalam pencegahan penyalahgunaan.  Tidak  hanya  sebatas  pemantauan  dan  pencegahan,  BNN  juga  diberi kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan  dan  menindak  secara  hukum  kasus-kasus narkotika. Hal ini termasuk pengumpulan bukti, penginterogasian terhadap tersangka, dan mengawal  proses  hukum  untuk  memastikan  keadilan  dijalankan  dengan  baik. Kewenangan  ini  memberikan  legitimasi  hukum  pada  BNN  untuk  menindak  tegas pelanggaran terkait narkotika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memberikan landasan hukum yang kuat bagi peran  dan  fungsi  BNN  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  narkotika  di Indonesia.  Namun,  implementasi  yang  efektif  memerlukan  koordinasi  erat  dengan instansi  terkait  serta  alokasi  sumber  daya  yang  memadai.  Dengan  demikian,  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009  membangun  fondasi  yang  kokoh  bagi  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  untuk  menjalankan  peran  vitalnya  dalam  upaya  pencegahan  dan penanggulangan narkotika di Indonesia. Namun, untuk memastikan keberhasilan nyata dari  implementasi  UU  ini,  diperlukan  kerja  sama  yang  erat  dengan  instansi  terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, alokasi sumber daya yang memadai menjadi faktor krusial untuk memungkinkan BNN untuk beroperasi dengan  optimal  dan  menghadapi  tantangan  kompleks  yang  terkait  dengan  masalah narkotika.  Dengan  langkah-langkah  konkret  ini,  Indonesia  dapat  memperkuat  dan melindungi  masyarakatnya  dari  dampak  negatif  penyalahgunaan  narkotika,  serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera.
Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) untuk mencapai visi  Indonesia  bebas  dari  narkotika  mengusung  empat  pendekatan  kunci  yang  dikenal dengan  istilah  P4GN,  yang  merupakan  singkatan  dari  Pencegahan,  Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Pendekatan ini mencakup:
Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat ( Prevention and Empowerment )
Strategi  ini  menekankan  pada  pendekatan  "soft  power"  yang  bertujuan  untuk mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini dan memberdayakan masyarakat dengan
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghindari keterlibatan dengan narkotika. Pendidikan, kampanye penyadaran, dan program pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam upaya ini.
Pendekatan  pencegahan  dan  pemberdayaan  masyarakat  (Prevention  and Empowerment)  adalah  salah  satu  pilar  utama  dari  strategi  Badan  Narkotika  Nasional Republik  Indonesia  (BNN  RI)  dalam  memerangi  peredaran  narkotika.  Pendekatan  ini memandang  pentingnya  mengambil  langkah-langkah  preventif  sejak  dini  untuk mencegah  penyalahgunaan  narkotika  dan  memberdayakan  masyarakat  dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka menghindari keterlibatan dengan  narkotika.  Penting  untuk  mencatat  bahwa  pendekatan  ini  mengadopsi  strategi "soft power", yang berarti bahwa ia berfokus pada pengaruh persuasif dan edukatif untuk mencapai  tujuannya.  BNN  RI  mengimplementasikan  berbagai  program  pendidikan, kampanye  penyadaran,  dan  inisiatif  pemberdayaan  masyarakat.  Melalui  pendidikan, masyarakat  diberi  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  bahaya  narkotika  dan  dampak negatifnya  terhadap  individu  dan  masyarakat.  Kampanye  penyadaran  bertujuan  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  risiko  narkotika  dan  mendorong  sikap  anti- narkoba. Sementara itu, program pemberdayaan masyarakat memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bijak dan menghindari terlibat dalam penggunaan narkotika.
Susanti  (2021)  menyatakan  bahwa  pendekatan  pencegahan  dan  pemberdayaan masyarakat adalah fondasi yang kuat dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Dengan memberikan masyarakat alat dan pengetahuan yang diperlukan, mereka dapat membuat pilihan yang lebih sehat dan produktif dalam kehidupan sehari- hari. Dengan demikian, pendekatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat adalah komponen kunci dalam upaya BNN RI untuk menciptakan masyarakat yang terbebas dari ancaman  narkotika.  Melalui  edukasi,  kesadaran,  dan  pemberdayaan,  masyarakat  dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi penyalahgunaan narkotika dan mewujudkan visi Indonesia bersih dari narkotika.

## Pemberantasan ( Enforcement )
Pendekatan "hard power" ini memusatkan perhatian pada upaya penindakan hukum terhadap  para  pelaku  peredaran  gelap  narkotika.  Ini  mencakup  operasi  razia, penyelidikan,  penangkapan,  dan  penuntutan  terhadap  individu  atau  organisasi  yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Pendekatan "hard power" adalah strategi yang mengutamakan  tindakan  penegakan  hukum  tegas  terhadap  pelaku  peredaran  gelap narkotika.  Fokus  utama  dari  pendekatan  ini  adalah  pada  operasi  penindakan  yang melibatkan serangkaian kegiatan yang berorientasi pada penegakan hukum.
Operasi-Operasi  penindakan  ini  mencakup  berbagai  kegiatan,  termasuk  razia, penyelidikan  mendalam,  penangkapan,  dan  akhirnya  penuntutan  hukum  terhadap individu  atau  organisasi  yang  terlibat  dalam  peredaran  gelap  narkotika.  Razia-radia terkoordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi, mengamankan, dan mengumpulkan bukti terkait  kasus-kasus  peredaran  narkotika.  Penyelidikan  yang  mendalam  melibatkan analisis  forensik,  pemantauan,  dan  pengumpulan  bukti  yang  kuat  untuk  memastikan keberhasilan penuntutan di pengadilan.
Wijayanti  (2022)  menjelaskan  bahwa  pendekatan  "hard  power"  sangat  penting untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan terorganisir transnasional tidak luput dari keadilan.  Tindakan  tegas  dan  penegakan  hukum  yang  kuat  adalah  instrumen  yang diperlukan  untuk  memutus  mata  rantai.  Pendekatan  ini  juga  memberikan  sinyal  kuat
bahwa  pemerintah  serius  dalam  menangani  ancaman  serius  dari  peredaran  gelap narkotika.  Melalui  pendekatan  "hard  power",  BNN  RI  menunjukkan  komitmen  kuat untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari dampak yang merusak dari kejahatan terorganisir transnasional ini.
Pengembangan dan Analisis Teknologi Informasi ( IT Development and Analysis ) Pendekatan  "smart  power"  ini  menekankan  penggunaan  teknologi  informasi  dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Sistem informasi dan analisis data yang canggih memungkinkan BNN untuk  melacak  jejak  dan  memahami  pola  peredaran  narkotika  dengan  lebih  baik. Pendekatan "smart power" merupakan strategi yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi  dan  analisis  data  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  efektivitas dalam  memerangi  peredaran  gelap  narkotika.  Di  era  teknologi  informasi  saat  ini, kecerdasan  analitis  dari  data  yang  tersedia  memiliki  potensi  besar  untuk  memberikan wawasan mendalam terkait tren dan pola peredaran narkotika. BNN RI telah mengadopsi sistem informasi dan analisis data yang canggih untuk mendukung upaya penanggulangan narkotika.  Sistem  ini  memungkinkan  lembaga  ini  untuk  melacak  jejak  transaksi, mengidentifikasi  pola  peredaran  narkotika,  dan  memahami  lebih  baik  dinamika  dari jaringan peredaran gelap. Analisis data yang cermat juga memungkinkan BNN RI untuk menentukan strategi yang lebih efektif dalam memerangi peredaran gelap narkotika.
Menurut  Santoso  (2021)  pendekatan  "smart  power"  adalah  langkah  maju  yang penting dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang canggih, BNN RI dapat memaksimalkan potensi data untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan efisien dalam upaya penanggulangan narkotika. Dengan demikian,  pendekatan  "smart  power"  tidak  hanya  memanfaatkan  kekuatan  teknologi informasi, tetapi juga memanfaatkan kecerdasan analitis untuk mendapatkan keuntungan strategis dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Dengan penerapan pendekatan ini, BNN RI memperlihatkan komitmen kuat untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi  guna  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  menjaga  keamanan  dan kesejahteraan masyarakat.

## Kerjasama ( Co-operation )
Pendekatan ini melibatkan kerjasama secara nasional, regional, dan internasional dalam  memerangi  peredaran  gelap  narkotika.  Kolaborasi  dengan  lembaga  penegak hukum dan instansi terkait di tingkat lokal, nasional, dan internasional memungkinkan pertukaran  informasi,  sumber  daya,  dan  pengalaman  yang  penting  dalam  menghadapi tantangan  peredaran  gelap  narkotika.  Pendekatan  kolaboratif  ini  menggarisbawahi pentingnya kerja sama dalam skala nasional, regional, dan internasional untuk mengatasi peredaran gelap narkotika. Kerja sama lintas batas adalah komponen kunci dalam upaya penanggulangan narkotika, mengingat sifatnya yang lintas negara. Kolaborasi meliputi keterlibatan lembaga penegak hukum, organisasi terkait, dan pihak berwenang di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Pertukaran informasi, sumber daya, dan pengalaman merupakan  elemen  penting  dari  kerja  sama  ini.  Informasi  yang  saling  dibagikan membantu  dalam  melacak  dan  menindak  para  pelaku  peredaran  gelap  narkotika  di berbagai tingkat yurisdiksi. Sumber daya bersama juga memperkuat kapasitas lembaga- lembaga penegak hukum untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan terorganisir.
Safitri  (2023)  menjelaskan  bahwa  kerja  sama  lintas  batas  adalah  kunci  dalam menghadapi  ancaman  peredaran  gelap  narkotika.  Karena  jaringan  peredaran  gelap
narkotika tidak mengenal batas negara, kerja sama internasional adalah salah satu strategi paling  efektif  dalam  upaya  global  untuk  memerangi  kejahatan  ini.  Dengan  demikian, pendekatan kolaboratif yang melibatkan kerja sama nasional, regional, dan internasional merupakan  fondasi  utama  dari  strategi  BNN  RI  dalam  memerangi  peredaran  gelap narkotika. Melalui kerja sama ini, lembaga penegak hukum dapat mengintensifkan upaya mereka  dan  mencapai  hasil  yang  lebih  signifikan  dalam  memerangi  kejahatan  yang terorganisir dan lintas negara ini.
Gambar 3. Strategi BNN RI Perang Melawan Narkotika
Sumber: Paparan Kepala BNN RI, Surabaya, 2023
Pendekatan holistik ini mencerminkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi dalam upaya BNN RI untuk memerangi peredaran gelap narkotika. Strategi P4GN telah terbukti menjadi pendekatan yang dapat dipercaya dan akuntabel dalam mencapai tujuan Indonesia bersih dari narkotika. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, BNN RI dapat memaksimalkan dampak dari upaya penanggulangan narkotika dan melindungi masyarakat dari ancaman serius ini.
Konvensi Tunggal 1961, yang dikenal sebagai United Nations Single Convention on  Narcotic  Drugs  tahun  1961,  mengklasifikasikan  Ganja  dalam  Schedule  IV,  yaitu klasifikasi  sebagai  zat  yang  sangat  berbahaya.  Namun,  pada  sidang  Commission  on Narcotic  Drugs  (CND)  tahun  2020,  rekomendasi  5.1  disetujui,  yang  mengusulkan penurunan klasifikasi Ganja dari Schedule IV (klasifikasi sangat berbahaya) ke Schedule I (klasifikasi berbahaya). Meskipun terjadi penurunan klasifikasi, konvensi internasional masih  memantau  penggunaan  Ganja  dengan  ketat.  Pasal  39  dari  konvensi  ini  juga memberikan  pengakuan  terhadap  kedaulatan  negara  dalam  menerapkan  aturan  sesuai dengan  pertimbangan  masing-masing  negara  jika  suatu  zat  masih  dianggap  sangat berbahaya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  ada  rekomendasi  dan  klasifikasi, kebijakan terkait pengaturan Ganja masih tetap menjadi wewenang dari masing-masing negara.
Tetapi  penting  untuk  diingat  bahwa,  meskipun  ada  penurunan  klasifikasi  dari Schedule IV ke Schedule I, konvensi internasional tetap mempertahankan pengawasan ketat  terhadap  penggunaan  Ganja.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa penggunaannya tetap dalam batas-batas yang dianggap aman dan sesuai dengan standar internasional.  Selain  itu,  pasal  39  dari  konvensi  ini  menggarisbawahi  pentingnya
kedaulatan negara dalam menetapkan aturan terkait narkotika di wilayahnya. Ini berarti bahwa  setiap  negara  memiliki  hak  untuk  menetapkan  kebijakan  sendiri  sesuai  dengan pertimbangan  dan  situasi  khusus  di  negaranya  masing-masing.  Hal  ini  mencerminkan pengakuan terhadap perbedaan konteks dan kebutuhan di tiap negara dalam mengelola penggunaan  Ganja.  Dengan  demikian,  meskipun  terjadi  perubahan  klasifikasi, pengaturan Ganja masih tetap menjadi domain yang diawasi dengan ketat oleh komunitas internasional, sambil memberikan ruang bagi negara-negara untuk mengatur kebijakan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keadaan mereka sendiri.
Pasal 8 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika  dengan  tegas  melarang  penggunaan  narkotika  golongan  I  untuk keperluan  pelayanan  kesehatan.  Larangan  ini  diberlakukan  untuk  memastikan  bahwa narkotika golongan I, yang memiliki potensi risiko dan dampak kesehatan yang tinggi, tidak  disalahgunakan  atau  digunakan  secara  sembarangan  dalam  bidang kesehatan.bSementara itu, pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam situasi tertentu dan dalam  jumlah  yang  sangat  terbatas,  narkotika  golongan  I  dapat  diizinkan  untuk kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta  untuk  keperluan reagensia  diagnostik  dan  laboratorium.  Namun,  penggunaan  narkotika  ini  harus mendapatkan  persetujuan  dari  Menteri  Kesehatan,  dan  hal  ini  harus  didasarkan  pada rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  mengambil  tindakan  yang  hati-hati  dan terkendali  dalam  mengatur  penggunaan  narkotika  golongan  I,  terutama  dalam  konteks risiko  dan  manfaatnya  terhadap  kesehatan  masyarakat.  Persyaratan  persetujuan  dan rekomendasi  dari  otoritas  yang  berwenang  adalah  langkah-langkah  penting  untuk memastikan bahwa penggunaan narkotika golongan I yang sangat terbatas ini benar-benar terkait  dengan  tujuan  ilmiah  dan  pengembangan  teknologi,  serta  dengan  kepentingan diagnostik  dan  laboratorium  yang  membutuhkan  zat  tersebut.  Pasal  8  ayat  (1)  dari Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika menunjukkan kehati-hatian dan kejelasan hukum dalam mengatur penggunaan narkotika golongan I di bidang kesehatan. Narkotika golongan I memiliki potensi bahaya serius dan dampak kesehatan yang tinggi jika digunakan tanpa pengawasan dan kontrol yang ketat. Oleh  karena  itu,  larangan  penggunaannya  dalam  pelayanan  kesehatan  bertujuan  untuk mencegah penyalahgunaan dan risiko yang mungkin timbul.
Di sisi lain, pasal 8 ayat (2) memberikan pengecualian terbatas untuk penggunaan narkotika  golongan  I.  Dalam  situasi  tertentu,  narkotika  ini  dapat  digunakan  untuk kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta  untuk  reagensia diagnostik dan laboratorium. Namun, izin harus diperoleh dari Menteri Kesehatan, dan hal ini hanya dapat terjadi setelah rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.  Pendekatan  ini  memastikan  bahwa  penggunaan  narkotika  golongan  I  dalam konteks ilmiah atau laboratorium hanya dilakukan dalam kondisi yang sangat terkendali dan  terawasi.  Dengan  demikian,  UU  RI  Nomor  35  Tahun  2009  mempertegas  bahwa penggunaan  narkotika  golongan  I  dalam  pelayanan  kesehatan  harus  dilakukan  dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian. Sementara itu, pengecualian yang diberikan untuk kepentingan  ilmiah  dan  laboratorium  hanya  dapat  terjadi  dengan  persetujuan  dan pengawasan  ketat  dari  pihak  berwenang.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pemerintah berkomitmen  untuk  melindungi  masyarakat  dari  potensi  risiko  yang  terkait  dengan narkotika golongan I.

## Kesimpulan
Peredaran  gelap  narkoba  merupakan  ancaman  signifikan  terhadap  pertahanan negara, berpotensi mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta merusak sumber daya manusia. Meskipun Ganja turun klasifikasi dalam Konvensi Tunggal 1961, penggunaannya masih diawasi ketat secara internasional. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membatasi penggunaan narkotika golongan I dalam pelayanan kesehatan,  dengan  pengecualian  terbatas  untuk  tujuan  ilmiah  dan  laboratorium  yang memerlukan  izin  khusus.  Strategi  BNN  RI  dalam  memerangi  narkotika  melibatkan pencegahan,  pemberantasan,  pengembangan  teknologi  informasi,  dan  kerja  sama nasional dan internasional. Ini dikenal sebagai P4GN, sebuah pendekatan yang berusaha menciptakan sinergi yang terpercaya dan akuntabel.

## BIBLIOGRAFI
Baharuddin, M. J. (2021). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar. Alauddin Law Development Journal , 3 (3), 591–599.
Baidi, R., & Yuherawan, D. S. B. (2023). Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Untuk  Merehabilitasi  Bandar,  Kurir,  Dan  Pecandu  Narkoba  (Refunctionalization Of Correctional Institutions to Rehabilitate Drug Dealers, Couriers, And Addicts). Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum , 6 (1), 1–12.
Hartono, R., & Bakharuddin, B. (2023). Keamanan Maritim Untuk Memerangi Peredaran Gelap  Narkotika  Lintas  Negara  Melalui  Jalur  Laut  Di  Indonesia. Jurnal  Impresi Indonesia , 2 (8), 809–820.
Harum, V. M., & Syarifah, N. (2023). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional. Wajah Hukum , 7 (2), 331– 339.
Hidayat,  F.  (2022).  Urgensi  Kebijakan  Rekrutmen  Aparatur  Sipil  Negara  dalam Komponen Cadangan. Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 29–38. Johnson, S. C., Koscik, R. L., Jonaitis, E. M., Clark, L. R., Mueller, K. D., Berman, S. E., Bendlin, B. B., Engelman, C. D., Okonkwo, O. C., & Hogan, K. J. (2018). The Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention: a review of findings and current directions. Alzheimer’s  &  Dementia:  Diagnosis,  Assessment  &  Disease Monitoring , 10 , 130–142.
Nofenna,  S.  A.,  Handayani,  S.,  Srininta,  S.,  &  Harahap,  R.  F.  (2023).  Hubungan Pemberian ASI Dini dengan Kejadian Ikterus Bayi Baru Lahir di Klinik Pratama Serasi Tahun 2022. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 23 (1), 439–448. Pamungkas, C. (2015). Global village dan Globalisasi dalam Konteks ke-Indonesiaan. Global Strategis , 9 (2), 245–261.
Ramadhan, R., Anwar, M. C., & Sajidin, M. (2023). Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan  Transnasional  Perdagangan  Narkoba,  Perdagangan  Manusia  dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) , 5 (1), 12–33.
Rizky, F., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2019). Penerapan e-government dalam promosi pariwisata  melalui  website  oleh  dinas  kebudayaan  dan  pariwisata  Kota  Padang. Ranah  Research:  Journal  of  Multidisciplinary  Research  and  Development , 1 (3), 507–514.
Rukmana,  A.  I.  (2019). Perdagangan  narkotika  dalam  perspektif  hukum  pidana internasional . Tadulako University.
Santoso,  J.,  &  Onal,  C.  D.  (2021).  An  Origami  Continuum  Robot  Capable  of  Precise Motion  through  Torsionally  Stiff  Body  and  Smooth  Inverse  Kinematics. Soft Robotics , 8 (4), 371–386. https://doi.org/10.1089/soro.2020.0026
Setiono, P., Yuliantini, N., & Dadi, S. (2020). Meningkatkan Nilai Karakter Peserta Didik Melalui  Penerapan  Model  Pembelajaran  Project  Based  Learning. Jurnal  PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar , 13 (1), 86–92.
Smith, H. J., Boitano, T. K.-L., Rushton, T., Johnston, M. C., Leath, C. A., & Straughn, J.  M.  (2018).  Impact  of  enhanced  recovery  after  surgery  (ERAS)  protocol  on postoperative pain control in chronic narcotic users. Gynecologic Oncology , 149 , 19.
Srifauzi, A., Azhimi, N., & Lubis, M. I. M. (2022). Security Dilemma: Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Kawasan Segitiga Emas (The Golden Triangle) di Asean. Jurnal PIR: Power in International Relations , 7 (1), 31–45. Susanti, T., & Prawira, N. S. (2021). Pelatihan Videografi Penyuluhan Bahaya Narkoba Menggunakan  Aplikasi  Adobe  Premier  Pro  Bagi  Mahasiswa  Stt  Pagar  Alam. NGABDIMAS , 4 (02), 106–112. Wijayanti,  R.  (2022). An  Analysis  Character  Education  Values  Found  In  English Textbook For Second Grade Of Senior High School Published By Kemendikbud 2017 . Universitas Islam Riau.
Wulandari, E., & Wardana, A. (2023). Rehabilitasi spiritualitas Islam untuk pencandu narkoba di pondok rehabilitasi tetirah dzikir. Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi , 12 (2), 138–150.

## Copyright holder:
Gazali Ahmad (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: