Dina  Sakinah  Siregar,  “Fenomena  Kekerasan  Berbasis  Gender  Terhadap  Perempuan,” Yurispruden:  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 7, no. 1 (11 Agustus 2023): 40–58, https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19593.
Volume 7, Nomor 1, Januari 2024.
Editorial Office  : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index

## Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan

## Dina Sakinah Siregar
Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, (0274) 586117
Email: dinasakinah27@gmail.com Article Abstract Article History
Received: Apr 03, 2023; Reviewed: May 19, 2023; Jun 26, 2023; Accepted: Jul 19, 2023; Published: Aug 11, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v7i1.19593
The pandemic condition that hit the world including Indonesia has caused  various  problems,  one  of  which  is  the  rampant  cases  of violence.  According  to  the  annual  notes  issued  by  the  National Commission on Women, the number of violence from 2020-2021 has increased significantly by around 50%. This research explains the phenomenon of gender-based violence that occurs to women by  taking  data  for  2020-2021.  This  research  This  research  uses normative  juridical  research  methods,  using  a  conceptual approach and a case approach. The results of the study show that gender-based violence against women has increased, especially in the personal sphere, one of the reasons being injustice and gender inequality due to the inherent patriarchal culture in Indonesia.
Keywords: Violence; Gender; Women

## Abstrak
Kondisi  pandemi  yang  melanda  dunia  termasuk  Indonesia menyebabkan  berbagai  permasalahan,  salah  satunya  adalah maraknya  terjadi  kasus  kekerasan.  Catatan  tahunan  yang dikeluarkan  oleh  Komisi  Nasional  Perempuan,  angka  kekerasan dari  tahun  2020-2021  mengalami  peningkatan  signifikan  sekitar 50%.  Penelitian  ini  menjelaskan  mengenai  fenomena  kekerasan berbasis  gender  yang  terjadi  kepada  perempuan  dengan mengambil  data  tahun  2020-2021.  Penelitian  ini  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  dengan menggunakan pendekatan konspetual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian  menunjukkan  kekerasan  berbasis  gender  terhadap perempuan  meningkat  terjadi  khususnya  dalam  ranah  personal, salah  satu  sebabnya  adalah  karena  adanya  ketidakadilan  dan ketimpangan  gender  akibat  budaya  patriarkhi  yang  melekat  di Indonesia.
Kata Kunci: Kekerasan; Gender; Perempuan

## PENDAHULUAN
Maraknya  kasus  kekerasan  menjadi salah satu kondisi darurat yang sedang terjadi di Indonesia. Berdasarkan pernyataan Presiden  Indonesia,  Bapak  Ir.  H.  Joko Widodo,  menyatakan  bahwa  terdapat  tiga penyakit  di  Indonesia  yang  berada  pada tingkat darurat, yakni narkoba, kekerasan dan terorisme. 1
Tindak kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat  menjadi  sebuah  problematika sosial  yang  terwujud  dalam  berbagai  bentuk maupun  cara  terjadinya,  baik  yang  sifatnya konservatif  maupun  kekerasan  yang  terjadi dengan  cara  modern.  Kekerasan  ini  dapat terjadi  di  berbagai  tempat,  dan  situasi. Tindakan  kekerasan  ini  bisa  saja  dilakukan oleh  keluarga  yang  seharusnya  menjadi tempat  teraman  bagi  seseorang,  dilakukan oleh  pihak  yang  memiliki  pendidikan  tinggi atau  bahkan  dilakukan  oleh  orang  yang memiliki label “kuat agama/saleh”.
1 Mufrod Teguh Mulyo dkk., “Peran Keluarga Menanggulangi Terorisme Tinjauan Hukum Islam dalam Kursus Pra  Nikah,” Iqtisad:  Reconstruction  of  justice  and  welfare  for  Indonesia 9,  no.  1  (28  Juni  2022):  56, https://doi.org/10.31942/iq.v9i1.
2 “Children and COVID-19 Research Library Quarterly Digest: October 2021,” UNICEF diakses 3 Juli 2023, https://www.unicef-irc.org/publications/1247-children-and-covid-19-research-library-quarterly-digest- october-2021.html.
3 Elia  Daniel  Gagola,  “Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Sesuai  Konvensi  Palermo  Menentang  Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU No. 21 Tahun 2007,” Lex Crimen 7, no. 3 (4 Juli 2018): 77.
4 Eliza  Anggoman,  “Penegakan  Hukum  Pidana  Bagi  Pelaku  Kekerasan/Pelecehan  Seksual  Terhadap Perempuan,” Lex Crimen 8, no. 3 (15 Oktober 2019): 56.
5 “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,” UN Women diakses 3 Juli 2023, https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/.
6 “Declaration on the Elimination of Violence against Women | OHCHR,” United Nations Human Rights diakses 3 Juli 2023, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence- against-women.
7 “United Nations, Beijing Declaration and Platform for Action, September 15, 1995 (adopted by UN, 2000) | US-China Institute,” diakses 3 Juli 2023, https://china.usc.edu/united-nations-beijing-declaration-and-platform- action-september-15-1995-adopted-un-2000.
Pada  umumnya,  korban  dari  tindakan kekerasan  ini  ialah  perempuan  dan  anak. 2
Kekerasan yang dilakukan kepada perempuan dan  anak  dinilai  sebagai  suatu  tindakan pelanggaran  HAM  yang  kejam.  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  menyebut  kekerasan terhadap  korban  perempuan  dan  anak merupakan suatu tindakan kejahatan kemanusiaan. 3 Keberadaan perempuan seringkali  dianggap  sebagai  “ second  class citizens ”  sehingga  kerap  menjaadikannya dalam situasi di dikriminasi. 4
Hukum Internasional telah menetapkan deklarasi mengenai fenomena tersebut, seperti The  Convention  on  the  Elimination  of  All Forms  of  Discrimination  Against  Women (CEDAW), 5 The  Declaration  on  the Elimination  of  Violence  against  Women, 6 Beijing  Declaration  and  Platform  for  Action tahun 1995. 7
Deklarasi Penghapusan Kekerasan
Terhadap Perempuan dikeluarkan oleh perempuan  sedunia.  Keluarnya  deklarasi tersebut, masyarakat internasional menganggap  kekerasan  terhadap  perempuan sebagai bagian dari pelanggaran terhadap Hak Asasi  Manusia  (HAM)  sehingga  diperlukan aksi  nyata  untuk  menghapus  kekerasan tersebut. 8
Pada perkembangannya, kekerasan yang  terjadi  tidak  hanya  terdapat  di  ruang nyata  dalam  masyarakat.  Akan  tetapi, kekerasan  tersebut  telah  menyebar  dalam media maya, yakni media online . Pernyataan tersebut  ditegaskan  dengan  adanya  berbagai berita di media yang menyebutkan peningkatan angka kekerasan berbasis online di  Indonesia, antara lain  tulisan yang dimuat dalam  media  ngertihukum.id, 9 LM  Psikologi UGM, 10 kompas.com, 11 katadata.co.id. 12
8 Nurliah  Nurdin  dan  Astika  Ummy  Athahira, HAM,  Gender  dan  Demokrasi  (Sebuah  Tinjauan  Teoritis  dan Praktis) (Jatinangor: CV Sketsa Media, 2022), 109-110.
9 “Memahami  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  yang  Semakin  Marak  Terjadi  di  Indonesia NgertiHukum.ID,”  diakses  3  Agustus  2022,  https://ngertihukum.id/memahami-kekerasan-berbasis-gender- online-kbgo-yang-semakin-marak-terjadi-di-indonesia/.
10 “Satu  Tahun  Pandemi:  Meningkatnya  Kekerasan  Basis  Gender  Online  –  LM  Psikologi  UGM,”  diakses  3 Agustus  2022,  https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis- gender-online/.
11 “Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia Meningkat, Ini Kategorinya!,” diakses 3 Agustus 2022, https://www.kompas.com/parapuan/read/532750556/kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-di-indonesia- meningkat-ini-kategorinya.
12 “Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Online Makin Marak - Infografik Katadata.co.id,” diakses 3 Agustus 2022, https://katadata.co.id/ariemega/infografik/6257e55282a50/kekerasan-terhadap-perempuan-secara- online-makin-marak.
13 Theresia Mutiara Galistya, “Kekerasan terhadap Perempuan dan Perceraian dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan,” Jurnal Dinamika Sosial Budaya 21, no. 1 (28 Mei 2020): 19, https://doi.org/10.26623/JDSB.V21I1.1500.
14 Anwar  Hidayat,  “Kekerasan  Terhadap  Anak  dan  Perempuan,” SCHOULID:  Indonesian  Journal  of  School Counseling 5, no. 2 (7 Agustus 2020): 57, https://doi.org/10.23916/08702011.
15 Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid, “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center,” Sawwa: Jurnal Studi Gender 14, no. 2 (21 Oktober 2019): 175, https://doi.org/10.21580/SA.V14I2.4062.
Beberapa  penelitian  telah  memaparkan mengenai konteks kekerasan berbasis gender terhadap  perempuan  yang  dilakukan  dalam dunia nyata maupun maya ( online ). Pemaparan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengungkapkan bahwa ada kesenjangan  analisis  diantar  penelitian  yang telah dilakukan terdahulu. Kesenjangan yang ditemukan  akan  diulas  sehingga  dapat menjadi  rujukan  dalam  membahas  gender. Penulis kemudian mengelompokkan penelitian  terdahulu  ini  ke  dalam  dua kelompok,  yakni  kajian  yang  membahas kekerasan  terhadap  perempuan,  dan  kajian tentang kekerasan berbasis gender online .
Penelitian  yang  termasuk  ke  dalam kelompok  pertama  adalah  tulisan  Theresia Mutiara  Galistya, 13 Anwar  Hidayat, 14 Muhammad  Rifa’at  Adiakarti  Farid, 15
Israpil, 16 Anggia Puteri dkk, 17 Abdurrakhman Alhakim. 18 Sementara  tulisan  yang  termasuk ke  dalam  kelompok  kedua  adalah  tulisan Fadillah  Adkiras  dkk, 19 Nurdiana  Sari, 20
Syarifah Nuzuliah Ihsani, 21 Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah, 22 dan Imara Pramesti Normalita Andaru. 23
Senada dengan penelitian yang telah ada sebelumnya,  tulisan  ini  mengelaborasikan kedua kelompok tulisan tersebut dan bersifat menguatkan konsep tentang maraknya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Tulisan ini berusaha menguraikan data mengenai kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia  dari  tahun  2020-2021.  Pada akhirnya,  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi bahan bacaan dan kajian serta dapat memberikan  solusi/  upaya  preventif  untuk mencegah  tingginya  angka  kasus  kekerasan yang terjadi di Indonesia.
16 Israpil, “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya),” PUSAKA 5, no. 2 (19 November 2017): 141, https://doi.org/10.31969/PUSAKA.V5I2.176.
17 Anggia Puteri, Syahrul Ramadhan, dan Erizal Gani, “Wacana Berita Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Media Daring jambimetro.com (Analisis Wacana Kritis Perspektif Sara Mills),” Kajian Linguistik dan Sastra 5, no. 1 (1 Juni 2020): 74, https://doi.org/10.23917/KLS.V5I1.7179.
18 Abdurrakhman Alhakim, “Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan  Hukum Positif  di  Indonesia,” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha 9,  no.  1  (14  November  2021):  115, https://doi.org/10.23887/JPKU.V9I1.31434.
19 Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi, “Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis  Gender  Online  Di  Indonesia,” Lex  Renaissance 6,  no.  4  (1  Oktober  2021):  781, https://doi.org/10.20885/JLR.VOL6.ISS4.ART10.
20 Nurdiana Sari, “Studi Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online,” Jurnal Dewantara 11, no. 01 (3 Oktober 2021): 94.
21 Syarifah  Nuzuliah  Ihsani,  “Kekerasan  Berbasis  Gender  dalam  Victim-Blaming  pada  Kasus  Pelecehan  yang Dipublikasi  Media  Online,” Jurnal  Wanita  dan  Keluarga 2,  no.  1  (26  Juli  2021):  12, https://doi.org/10.22146/JWK.2239.
22 Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah, “Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan  dengan  Tujuan  Pemidanaan  dalam  Perspektif  Negara  Hukum  Pancasila,” Res  Nullius  Law Journal 3, no. 2 (29 Juli 2021): 162, https://doi.org/10.34010/RNLJ.V3I2.5100.
23 Imara Pramesti dan Normalita Andaru, “Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online  di  Era  Pandemi,” Jurnal  Wanita  dan  Keluarga 2,  no.  1  (26  Juli  2021):  41, https://doi.org/10.22146/JWK.2242.
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 134.
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  ini berusaha menjelaskan konsep tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan,  menguraikan  data  serta  dampak yang  terjadi  akibat  tindakan  kekerasan tersebut.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual beranjak  dari  pandangan  atau  pemikiran hukum  tentang  isu  yang  dikaji,  sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  yang dihadapi. 24
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini berasal dari data yang dihimpun oleh  Komisi  Nasional  Perempuan  dalam catatan tahunan serta bahan bacaan lain yang terkait dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekerasan  Berbasis  Gender  Terhadap Perempuan
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan makna kekerasan sebagai sebuah perbuatan  yang  sifat  dan  cirinya  keras  serta memaksa,  perbuatan  yang  mengakibatkan seseorang  cedera  atau  bahkan  menyebabkan kematian orang lain, menyebabkan kerusakan fisik/barang  orang  lain. 25 Pasal  89  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) bahkan menyatakan bahwa dengan membuat seseorang  pingsan  atau  tidak  berdaya  bisa diartikan ia melakukan kekerasan. 26
World  Health  Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan  kekuatan  fisik  atau  kekuatan yang  mengancam,  langsung  atau  tidak langsung,  terhadap  diri  sendiri,  orang  lain, atau  kelompok  atau  masyarakat,  yang mengakibatkan  atau  memiliki  kemungkinan untuk  mengakibatkan  cedera,  kematian, kerusakan psikologis, gangguan perkembangan,  atau  privasi  yang  tidak diinginkan. 27
25 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2008), 890.
26 Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021), 36.
27 Petrus EY Ngilo Rato, “Pendidikan Tanpa Kekerasan,” Warta Pendidikan | e-Journal 5, no. 5 (22 April 2021): 32, https://doi.org/10.0503/WP.V5I5.96.
28 Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2016), 123.
29 Linda  Dwi  Eriyanti,  “Pemikiran  Johan  Galtung  tentang  Kekerasan  dalam  Perspektif  Feminisme,” Jurnal Hubungan Internasional 6, no. 1 (2017): 27, https://doi.org/10.18196/HI.61102.
30 Scolastika Elsa Resty Sunarto, Yoseph Yapi Taum, dan S.E. Peni Adji, “Kekerasan dalam Novel Lolong Anjing di  Bulan  Karya  Arafat  Nur:  Perspektif  Johan  Galtung,” Sintesis 15,  no.  2  (12  November  2021):  110, https://doi.org/10.24071/SIN.V15I2.3816.
Tubagus  Ronny  Nitibaskara,  seorang ahli  kriminologi,  mendefinisikan  kekerasan dengan  sesuatu  perbuatan  ancaman  ataupun tindakan  fisik  yang  bertentangan  dengan undang-undang  dan  dari  tindakan  tersebut mengakibatkan  kerusakan  harta  benda,  fisik atau kematian seseorang atau kelompok. 28
Johan  Galtung,  aktifis  perdamaian, mendefinisikan  kekerasan  sebagai  setiap kondisi  fisik,  emosi,  verbal,  institusional, struktural maupun spiritual, perilaku, kebijakan  atau  kondisi  yang  melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri sendiri  dan  orang  lain. 29 Kekerasan  sebagai segala  hal  yang  membuat  orang  terhalang untuk  mengaktualisasikan  diri.  Menurutnya, pada  dasarnya  kekerasan  tersebut  dapat dihindari jika penghalang itu disingkirkan. 30
Kekerasan  yang  terjadi  seringkali mendiskriminalisasi  gender.  Konsep  gender dimaknakan sebagai  suatu konsep perbedaan yang tampak antara laki-laki dengan perempuan  ditinjau  dari  nilai  dan  tingkah lakunya.  Konsep  ini  berupaya  membuat perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan dalam  hal  peran,  perilaku,  mentalitas  dan
karakteristik  emosionalnya,  Ini  merupakan salah satu bentuk rekayasa masyarakat ( social constructions ). 31
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)  atau  yang  dalam  bahasa Indonesia disebut sebagai Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi mendefinisikan kekerasan  berbasis  gender  sebagai  sebuah bentuk kekerasan langsung yang diterima oleh seseorang  didasarkan  atas  seks  atau  gender yang  mengakibatkan  seseorang  mengalami penderitaan  fisik,  mental  atau  seksual  serta membuat seseorang merasa terancam, terpaksa  dan  merasa  terhapus  kemerdekaan- nya. 32
Kekerasan  pada  umumnya  terjadi kepada  perempuan.  Perempuan  dijadikan sebagai  objek  kekerasan  merupakan  tindak penistaan  dan  pengebirian  harkat  manusia yang  dapat  terjadi  di  dalam  semua  tingkatan kehidupan  baik  dalam  tingkat  keluarga, pendidikan,  ekonomi,  sosial,  budaya  agama. Hal ini terjadi akibat pemikiran stereotip yang menganggap  bahwa  kuatnya  dominasi  laki- laki dalam segala aspek. 33
31 Rilla Sovitriana, Kajian Gender dalam Tinjauan Psikologi (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 8.
32 “Mengulas Kekerasan  Berbasis  Gender:  Perlu  atau  Tabu?,”  diakses  3  November  2022, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15279/Mengulas-Kekerasan-Berbasis- Gender-Perlu-atau-Tabu.html.
33 Sarah  Apriliandra  dan  Hetty  Krisnani,  “Perilaku  Diskriminatif  Pada  Perempuan  Akibat  Kuatnya  Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik,” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 3, no. 1 (28 Januari 2021): 1, https://doi.org/10.24198/JKRK.V3I1.31968.
34 Syarifah  Nuzuliah  Ihsani,  “Kekerasan  Berbasis  Gender  dalam  Victim-Blaming  pada  Kasus  Pelecehan  yang Dipublikasi  Media  Online,” Jurnal  Wanita  dan  Keluarga 2,  no.  1  (26  Juli  2021):  14, https://doi.org/10.22146/JWK.2239.
35 Andriyani Illene, Maria Nala Damajanti, dan Cindy Muljosumarto, “Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online,” Jurnal DKV Adiwarna 1, no. 14 (11 Juli 2019): 3.
Terdapat  perbedaan  antara  kekerasan umum  dengan  kekerasan  berbasis  gender. Kekerasan  umum  mencakup  berbagai  jenis kekerasan  yang  terjadi  di  masyarakat, termasuk  kekerasan  fisik,  seksual,  dan psikologis.  Kekerasan  umum  dapat  terjadi terhadap  siapa  saja,  tidak  terbatas  pada  jenis kelamin,  usia,  atau  latar  belakang  sosial tertentu.  Contohnya,  kejahatan  jalanan, perampokan,  atau  kekerasan  antarindividu tanpa  mempertimbangkan  jenis  kelamin korban atau motif di baliknya.
Kekerasan  berbasis  gender  adalah kekerasan  yang  terjadi  karena  perbedaan gender  atau  dalam  konteks  hubungan kekuasaan  yang  ada  antara  laki-laki  dan perempuan.  Terkait  dengan  ini,  diskriminasi dan  ketidaksetaraan  gender  yang  melekat dalam struktur sosial. 34
Kekerasan  berbasis  gender  terutama ditujukan  kepada  perempuan  dan  sering  kali didorong oleh norma, stereotip, dan ketidakseimbangan  kekuasaan  yang  terkait dengan  peran  gender. 35 Kekerasan  berbasis gender  bukan  hanya  merupakan  isu  pribadi, tetapi  juga  merupakan  masalah  hak  asasi
manusia  yang  melibatkan  keseimbangan kekuasaan dan norma sosial yang melampaui individu secara individu. 36
Tujuan upaya penanggulangan kekerasan  berbasis  gender  adalah  untuk mengatasi  akar  penyebabnya  dan  mengubah norma-norma  sosial  yang  mempertahankan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, serta melindungi dan memberikan keadilan kepada para korban kekerasan berbasis gender. 37
Kekerasan  berbasis  gender  terhadap perempuan tidak hanya terjadi di dunia nyata. Adanya  perkembangan  teknologi,  informasi dan  komunikasi  serta  berkembangnya  media sosial  menyebabkan  kekerasan  berbasis gender menyebar ke dalam konteks online. 38
Kekerasan  berbasis  gender online atau  yang selanjutnya  disebut  dengan  KBGO  secara sederhana dapat dimaknakan dengan kekerasan  yang  terjadi  dan  dilakukan  serta difasilitasi  oleh  teknologi,  seperti  melalui telepon, internet dan berbagai platform media
36 Anggreany Arief, “Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya,” PETITUM 6, no. 2 Oktober (31 Oktober 2018): 79–80, https://doi.org/10.36090/JH.V6I2.
37 Anisa  Munasaroh,  “Problematika  Kekerasan  Berbasis  Gender  dan  Pencapaian  Gender  Equality  dalam Sustainable Development Goals di Indonesia,” IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies 3, no. 1 (29 Juni 2022): 19–20, https://doi.org/10.21154/IJOUGS.V3I1.3524.
38 Prima Yustitia Nurul Islami, “Digitalisasi Kekerasan Perempuan : Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial,” Saskara :  Indonesian  Journal  of  Society  Studies 1,  no.  2  (9  Januari  2022):  4, https://doi.org/10.21009/SASKARA.012.01.
39 Benedicta Gabriella Aurelie, Eti Mul Erowati, dan Elly Kristiani Purwendah, “Perlindungan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19,” Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak 17, no. 1 (29 Juni 2022): 36, https://doi.org/10.24090/YINYANG.V17I1.6652.
40 Jihan  Risya  Cahyani  Prameswari,  Deassy  Jacomina  Anthoneta  Hehanussa,  dan  Yonna  Beatrix  Salamor, “Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial,” PAMALI: Pattimura Magister Law Review 1, no. 1 (24 Februari 2021): 56, https://doi.org/10.47268/pamali.v1i1.484.
41 Wandri  Munif,  “Pengembangan  Konsep  Pemberdayaan  Perempuan  Kampung  Untuk  Mencegah  Kekerasan Berbasis Gender di Kampung Paluh Kabupaten Siak,” SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science 1, no. 1 (28 Februari 2022): 66.
42 Arip Ambulan Panjaitan dan Charlyna S. Purba, “Tantangan yang Dihadapi Perempuan di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender,” Jurnal Hukum Media Bhakti 2, no. 1 (1 Juni 2018): 71, https://doi.org/10.32501/JHMB.V2I1.21.
sosial. 39 Meskipun  dilakukan  di  dalam  dunia maya  atau  melalui  media  teknologi,  akan tetapi KBGO ini memiliki dampak yang sama seperti  kasus  kekerasan  yang  terjadi  pada dunia nyata. 40
Dasar  Hukum  Pengaturan  Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan
Kekerasan  berbasis  gender  terhadap perempuan  merupakan  bentuk  diskriminasi terhadap  perempuan  untuk  dapat  menikmati hak  dan  kebebasannya  atas  dasar  persamaan hak  dengan  laki-laki. 41 Berdasarkan  hasil deklarasi yang dilakukan di Wina Tahun 1993 ditegaskan jika kekerasan terhadap perempuan  merupakan  bentuk  pelanggaran terhadap HAM, sehingga adanya penghapusan  kekerasan  terhadap  perempuan merupakan  bagian  dari  pengakuan  terhadap HAM. 42
Di  Indonesia,  peraturan  perundangan yang  memuat  aturan  mengenai  perlindungan terhadap  perempuan,  di  antaranya  diatur
dalam Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998  tentang  Pembentukan  Komisi  Nasional Perempuan  yang  diubah  dengan  Peraturan Presiden  Nomor  65  Tahun  2005  tentang Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap Perempuan.
Kehadiran Komisi Nasional Perempuan merupakan  wujud  tanggung  jawab  negara mengenai  kekerasan  terhadap  perempuan. 43
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual (UU TPKS). 44
Tindak  kekerasan  yang  terjadi  di  masa kini tidak hanya dilakukan secara nyata ( face to  face ),  tetapi  tindakan  kekerasan  telah terjadi  bahkan  di  dunia  maya  ( online ). Kekerasan  sejenis  ini  dilakukan  dengan melakukan serangan terhadap tubuh, seksualitas  serta  identitas  gender  seseorang melalui teknologi digital sebagai fasilitasnya. 45
43 Yuliawiranti  S,  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Melalui  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Seksual,”  Majalah  Suara  BKOW  Edisi  Khusus  2017,  diakses  3  November  2022, https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=772.
44 Ahmad Habib Al Fikry, “Kerangka Penguatan Sistem Hukum untuk Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender Online  di  Indonesia,” Jurnal  Yustika:  Media  Hukum  dan  Keadilan 25,  no.  01  (1  Agustus  2022):  13, https://doi.org/10.24123/YUSTIKA.V25I01.5076.
45 Okamaisya Sugiyanto, “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Preskpektif  Viktimologi,” Jurnal Wanita dan Keluarga 2, no. 1 (26 Juli 2021): 22, https://doi.org/10.22146/JWK.2240.
Menanggapi  hal  tersebut,  dasar  hukum yang  mengatur  mengenai  kekerasan  pada umumnya diatur dalam  KUHP  sebagai  dasar aturan  hukum  pidana  di  Indonesia,  namun aturan tersebut masih bersifat sangat tradisional  karena  belum  dapat  menjerat pelaku  kekerasan  melalui  media  massa, seperti media cetak, internet dan media sosial. Pengaturan  terhadap  kekerasan  yang  terjadi secara online salah  satunya  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Peraturan  ini  ditujukan  untuk  menjaga dunia  siber,  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun  2008  tentang  Pornografi,  UU  TPKS yang mengatur secara lebih spesifik mengenai tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik  namun  aturan  tersebut  ditujukan secara umum tidak hanya kepada perempuan (Pasal  14  UU  TPKS).  UU  ITE  ini  nyatanya masih belum mampu mengakomodir
keseluruhan terkait kekerasan berbasis gender online . 46
Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis

## Gender Terhadap Perempuan
Sebuah  tindakan  kekerasan  dapat dilakukan  oleh  siapa  saja,  tidak  memandang siapa  dia  dan  apa  golongannya.  Berdasarkan pernyataan  tersebut,  selanjutnya  tindakan  ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yakni:
1. Kekerasan  yang  dilakukan  dalam  area domestik.  Tindakan  kekerasan  semacam ini  dilakukan  oleh  orang  yang  masih memiliki  ikatan  keluarga  dengan  korban kekerasan. Misalnya, penganiayaan terhadap  istri,  bekas  istri,  anak,  serangan seksual  dan  perkosaaan  oleh  anggota keluarga.
2. Kekerasan  yang  dilakukan  dalam  area publik.  Tindakan  kekerasan  semacam  ini dilakukan  pada  tempat-tempat  publik, seperti  di  tempat  kerja,  tempat  umum bahkan dalam lembaga pendidikan.
3. Kekerasan yang dilakukan oleh dan dalam lingkup  negara.  Tindakan  kekerasan semacam  ini  terutama  dalam  hal  yang menyangkut  berbagai  pelanggaran  hak asasi manusia. 47
Beranjak dari tipologi kekerasan tersebut,  Johan  Galtung  yang  dikutip  oleh
46 Stella Hita Arawinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di  Indonesia,” Jurnal  Yustika:  Media  Hukum  dan  Keadilan 24,  no.  02  (10  Februari  2021):  78, https://doi.org/10.24123/YUSTIKA.V24I02.4599.
47 Sumy  Hastry  Purwanti, Kekerasan  Pada  Anak  &  Wanita  Perspektif  Ilmu  Kedokteran (Jakarta:  Rayyana Komunikasindo, 2017), 15.
Nugroho  Eko  Artanto  dalam  bukunya membagi  tindakan  kekerasan  ke  dalam  tiga jenis bentuk kekerasan, yaitu:
1. Kekerasan fisik/langsung ( direct violence ), yakni  jenis  kekerasan  yang  dilakukan dengan  menggunakan  kekuatan  fisik berupa  ancaman, teror, intimidasi,  sampai pada  pemukulan/penyerangan  (baik  yang menggunakan alat bantu atau tidak) dalam rangka  pemaksaan  kehendak  pelaku menekan dan membatasi kehendak korban. 2. Kekerasan struktural ( structural violence ), yakni jenis kekerasan yang terjadi di dalam tingkatan status sosial. Biasanya wujudnya terdapat dalam keadaan tidak berimbangnya  antara  berbagai  kekuatan sosial ( unequal exchange of social forces ). Kekerasan jenis ini mengakibatkan ketertindasan  manusia  dan  kelompok sosial dalam menjalani kehidupannya.
3. Kekerasan budaya/kultural ( cultural violence ). Dalam konteks ini, yang terjadi adalah ketidakseimbangan dalam pertukaran  makna  ( unequal  exchange  of meaning ). Kekerasan ini berasal dari aspek kebudayaan, bukan keseluruhan sistemnya dan bisa muncul dari agama, etnisitas serta ideologi.  Jenis  kekerasan  ini  berupa kebencian, stereotype, ketakutan  dan
kecurigaan, sehingga dapat menjadi motor bagi kekerasan fisik dan struktural. 48
Bentuk kekerasan juga dapat dikelompokkan  dengan  kekerasan  seksual (berupa  pelecehan  seksual,  persetubuhan, percobaan perkosaan, perkosaan, pencabulan dan  kekerasan  seksual  lain),  kekerasan  fisik (berupa pembunuhan, pemukulan, penganiayaan  dan  kekerasan  fisik  lain), kekerasan  psikis  (berupa  pengancaman  dan kekerasan  psikis  lain)  serta  kekerasan ekonomi (berupa penelantaran ekomomi). 49
Adapun dalam situasi dimana teknologi semakin berkembang, terjadi pergeseran pola dan  model  kekerasan,  salah  satunya  ialah melalui  media  online.  SAFEnet  ( Asia Tenggara  Freedom  of  Expression  Network) melaporkan bahwa setidaknya terdapat delapan  bentuk  kekerasan  berbasis  gender online  yang  dilaporkan  kepada  Komnas Perempuan, yaitu: 50
1. Pendekatan  untuk  memperdaya  ( cyber grooming )
2. Pelecehan online ( cyber harrassment)
3. Peretasan ( hacking )
4. Konten ilegal ( illegal content )
48 Nugroho  Eko  Atmanto  dan  Joko  Tri  Haryanto, Menyemai  Damai  Melalui  Pendidikan  Agama (Yogyakarta: DIVA Press, 2020), 15.
49 Saptosih  Ismiati, Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  &  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  (Sebuah  Kajian Yuridis) (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 13.
50 Nur  Hayati,  “Media  Sosial  dan  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  Selama  Pandemi  Covid-19,” Jurnal Humaya:  Jurnal  Hukum,  Humaniora,  Masyarakat,  dan  Budaya 1,  no.  1  (30  Juni  2021):  44, https://doi.org/10.33830/HUMAYA.V1I1.1858.2021.
51 Puteri  Hikmawati,  “Pengaturan  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online:  Perspektif  Ius  Constitutum  dan  Ius Constituendum  (The  Legal  Policy  of  Online  Gender  Based  Violence  Regulation:  Ius  Constitutum  and  Ius Constituendum Perspective),” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 12, no. 1 (28 Juni 2021): 67, https://doi.org/10.22212/JNH.V12I1.2124.
5. Pelanggaran  privasi  ( infringemeny  of privacy )
6. Ancaman  distribusi  foto/video  pribadi ( malicious distribution )
7. Pencemaran nama baik ( online defamation )
8. Rekrutmen online ( online recruitment ) Bentuk kekerasan gender yang dikemukakan  di  atas  bersifat  umum,  tidak hanya  berorientasi  kepada  kekerasan  yang dilakukan  terhadap  perempuan.  Kekerasan berbasis  gender  terhadap  perempuan  secara online banyak  berkaitan  dengan  kekerasan seksual,  seperti  ancaman  penyebaran  konten video intim yang bersifat seksual yang dapat menjatuhkan korban. Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi bisa berupa pencabulan, penyiksaan  seksual,  perkosaan,  eksploitasi tubuh  seseorang  terhadap  orang  lain  melalui internet secara real time. 51
Fenomena  Kekerasan  Berbaasis  Gender Terhadap Perempuan di Indonesia
Kekerasan terhadap perempuan merupakan  masalah  kesehatan  publik  dan klinis  utama  serta  termasuk  pelanggaran terhadap  HAM.  Hal  tersebut  berakar  dan melanggengkan ketidaksetaraan gender. Berdasarkan laporan WHO mengenai
“ violence  against  women ”,  disebutkan  bila secara global 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam hudup mereka. 52 Hal  tersebut  juga  diutarakan  oleh Bintang  Puspayoga,  ia  mengatakan  bahwa  1 dari 3 perempuan di dunia setidaknya pernah mengalami sekali kekerasan dalam hidupnya, baik itu kekerasan fisik atau seksual.
Di Indonesia sendiri, budaya patriarkhi memicu  semakin  banyanya  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  disebabkan  adanya ketidakadilan dan ketimpangan gender dalam budaya patriarkhi. Veryanto Sitohang, Komisioner Komisi Nasional Perempuan juga menguatkan  bahwa  kekerasan  terhadap perempuan  dalam  kurun  waktu  2010-2019 mengalami peningkatan sebanyak 792% atau hampir 8 kali lipat. Fenomena tersebut seperti gunung  es,  dimana  jumlah  yang  sebenarnya dapat  lebih  besar  dari  yang  dilaporkan.  Hal tersebut  menunjukkan  kondisi  perempuan Indonesia  jauh  mengalami  kehidupan  yang tidak aman. 53
Berdasarkan  laporan  catatan  tahunan Komisi  Nasional  Perempuan  mengenai tindakan kekerasan yang dikumpulkan melalui  Badilag  (Badan  Peradilan  Agama), pengaduan  langsung  ke  Komisi  Nasional
52 ‘Violence  against  Women’,  WHO  diakses  3  Juli  2023,  https://www.who.int/health-topics/violence-against- women#tab=tab_1.
53 Feriawan Hidayat, ‘Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat di Masa Pandemi’, Berita Satu diakses pada  3  November  2022,  https://www.beritasatu.com/news/858999/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan- meningkat-di-masa-pandemi.
54 Komnas Perempuan, “Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah,  Ragam  dan  Kompleksitas  Kekerasan  Berbasis  Gender  Terhadap  Perempuan  Catatan  Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021” (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 22-23.
Perempuan dan berasal dari lembaga layanan, yaitu:
Tabel 1: Data Umum Kekerasan dari Komisi Nasional Perempuan, Lembaga Layanan dan Badilag. 54 Sumber Data Kasus Kekerasan 2020 2021 2022 Badilag 291.677 447.743 443.718 Pengaduan ke Komisi Nasional Perempuan 2389 4322 4371 Lembaga Layanan 8234 7029 9806 Total Data 302.300 459. 094 457.895
Sumber: Komisi Nasional Perempuan, 2022.
Data  tersebut  merupakan  data  umum yang diterima oleh Komisi Nasional Perempuan dan belum diverifikasi gendernya. Adapun  jumlah  data  kekerasan  berbasis gender terhadap perempuan yang dikumpulkan dari 3 sumber tersebut dan telah terverifikasi,  artinya  data  pengaduan  ke Komnas  Perempuan  sudah  dikurangi  dengan data yang Tidak Berbasis Gender (TBG) dan data  Badilag  juga  sudah  dikurangi  dengan data  perceraian  karena  ekonomi,  pindah agama,  mabuk  dan  penyebab  perceraian lainnya yang tidak berbasis gender, diketahui:
Tabel 2: Data KBG Terhadap Perempuan Berdasarkan Data Komisi Nasional Perempuan, Lembaga Layanan dan Badilag
Sumber Data Kekerasan Terhadap Perempuan 2020 2021 2022 Badilag 215.694  327.629   326.534
Pengaduan ke Komisi Nasional Perempuan 2134 3838 3442 Lembaga Layanan 8234 7029 9806 Total Data 226.062  338.496  339.782
Sumber: Komisi Nasional Perempuan, 2022.
Berdasar  data  tersebut  maka  diketahui terjadi  peningkatan  signifikan  sekitar  50% kasus  KBG  terhadap  perempuan  di  tahun 2021.  Beberapa  faktor  yang  menyebabkan lonjakan tersebut, di antaranya adalah adanya lonjakan data Badilag dan Komnas Perempuan  sebab  metode  pengaduan  yang telah mengikuti perkembangan dan menggunakan  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  (IPTEK)  dengan  adanya pengaduan  secara  daring  dan  peradilan e- court. Sementara  adanya  penurunan  data kekerasan  berbasis  gender  yang  bersumber dari lembaga layanan salah satunya diakibatkan  oleh  keadaan  pandemi  Covid-19 yang  membuat  beberapa  lembaga  layanan tidak dapat beroperasi.
Tingginya  angka  kekerasan  berbasis gender terhadap perempuan masih dimayoritasi oleh kasus yang terjadi di ranah personal.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari total  338.496  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  pada  2021,  sebanyak  99%  atau 335.399  kasus  terjadi  di  ranah  personal, sebanyak  3045  kasus  terjadi  di  ranah  publik dan 52 kasus di ranah negara. Maraknya kasus
55 Komnas Perempuan, 28.
56 Komnas Perempuan, 31.
57 Komnas  Perempuan,  “CATAHU  2023:  Catatan  Tahunan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tahun  2022 Kekerasan  Terhadap  Perempuan  di  Ranah  Publik  dan  Negara:  Minimnya  Perlindungan  dan  Pemulihan” (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), 17.
di  ranah  personal  sebab  memang  kasus tersebut  yang  banyak  diadukan  ke  Komisi Nasional  Perempuan  (66%)  dan  ke  lembaga layanan  (75%)  dan  kasus  yang  tergolong  ke Badilag  dikategorikan  ke  ranah  personal sebab menyangkut kasus dalam keluarga. 55
Kasus-kasus  yang  masuk  ke  lembaga layanan  pada  tahun  2021  didominasi  oleh kekerasan  yang  berupa  kekerasan  fisik sebanyak  3842  kasus  (40%),  kekerasan seksual  sebanyak  2456  kasus  (25,7%), kekerasan  psikis  sebanyak  2045  kasus (21,4%).  Berbeda  dengan  pengaduan  yang masuk  ke  lembaga  layanan,  pada  pengaduan yang  langsung  masuk  ke  Komisi  Nasional Perempuan didominasi oleh kekerasan psikis sebanyak  2709  kasus  (41%),  kekerasan seksual  sebanyak  2204  kasus  (33,4%), kekerasan fisik sebanyak 972 kasus (14,7%). 56
Begitu juga dengan mayoritas kekerasan  terhadap  perempuan  yang  terjadi pada  tahun  2022.  Berdasarkan  data  catatan tahunan yang dirilis pada tahun 2023 terlihat dari total 339.782 kasus kekerasan, sebanyak 336.804 kasus yang terjadi di ranah personal, 2910  kasus  terjadi  di  ranah  publik,  68  kasus pada ranah negara. Dominannya kasus ranah personal  ini  terkait  dengan  kasus  dalam keluarga. 57
Berdasarkan data catatan tahunan yang dirilis  tahun  2023  oleh  Komisi  Nasional Perempuan  mengenai  pencatatan  kasus kekerasan terhadap perempuan diketahui jika selama rentang waktu 10 tahun terakhir, yakni tahun 2013-2022, angka KBG tertinggi terjadi pada tahun 2021, dimana terjadi peningkatan sebesar  50%  dari  tahun  2020,  sebanyak 338.496 kasus. Kasus ini bahkan lebih tinggi angkanya  bila  dibandingkan  dengan  kasus KGB sebelum masa pandemi di tahun 2019.
Selama  tahun  2015-2021,  catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan mencatat  bahwa  bentuk  kekerasan  yang dialami  oleh  perempuan  tidak  jauh  berbeda bentuknya, sebanyak 36% perempuan mengalami  bentuk  kekerasan  psikis,  33% perempuan  mengalami  kekerasan  seksual, 18%  perempuan  mengalami  kekerasan  fisik dan  13%  perempuan  mengalami  kekerasan ekonomi. 58 Begitu  juga  dengan  data  catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2022, bentuk kekerasan berbasis gender masih mengikuti  tren  yang  sama,  yakni  pada  data tersebut diketahui kekerasan psikis menempati  posisi  pertama  40%,  kekerasan seksual 29%, fisik 19% dan ekonomi 12%. 59
58 “Peluncuran  CATAHU  Komnas  Perempuan  2022  Peningkatan  Jumlah  Kasus  KBG  di  Tahun  2021  Menjadi Alarm  Untuk  RUU  TPKS  Segera  Disahkan,  Komnas  Perempuan  diakses  4  April  2023, https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022.
59 Komnas  Perempuan,  “CATAHU  2023:  Catatan  Tahunan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tahun  2022 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan”, 38.
60 “Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak,”  diakses  3  Agustus  2022, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3215/kemen-pppa-dorong-literasi-digital-untuk-cegah- kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-selama-masa-pandemi.
61 Noviyanti  Soleman,  “Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  Selama  Pandemi  COVID-19  di  Indonesia,” AL- WARDAH:  Jurnal  Kajian  Perempuan,  Gender  dan  Agama 15,  no.  1  (20  Juni  2021):  51, https://doi.org/10.46339/AL-WARDAH.V15I1.639.
Tindak  kekerasan  terhadap  perempuan tersebut  tidak  hanya  terjadi  di  ruang  nyata, tetapi juga terjadi di ruang online . Kekerasan terhadap perempuan berbasis gender online di Indonesia  seiring  waktu  terus  mengalami kenaikan.  Apalagi  bila  melihat  pada  masa pandemi tahun 2020-2021, pembatasan sosial yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai langkah  pencegahan  dan  penyebaran  angka Covid-19 menyebabkan masyarakat Indonesia  bergantung  kepada  akses  internet dalam kehidupan sehari-hari.
Selama masa pandemi angka kekerasan berbasis  gender online ini  meningkat. 60
Berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan  yang  dirilis  oleh  SAFEnet,  pada tahun 2019 angka KBGO sebanyak 281 kasus, kasus  tersebut  pada  tahun  berikutnya meningkat  hingga  tiga  kali  lipat  dari sebelumnya selama masa pandemi. 61
Terjadi  peningkatan  data  kekerasan berbasis  gender online terhadap  perempuan pada  tahun  2020-2021,  dimana  pada  tahun 2020 terdapat  940 kasus kemudian melonjak hingga  83%  menjadi  1721  kasus  di  2021. Kasus  tersebut  didominasi  oleh  kekerasan seksual  yang  terjadi  di  ranah  personal
sebanyak  855  kasus,  dengan  klasifikasi  617 kasus  dilakukan  oleh  mantan  pacar  dan  218 kasus  terjadi  oleh  pacar).  Pada  ranah  publik kasus  berbasis  gender online terhadap perempuan  terjadi  sebanyak  866  kasus, dengan  klasifikasi  389  kasus  dilakukan  oleh teman media sosial, 324 kasus dilakukan oleh orang  tidak  dikenal  dan  sisanya  dilakukan oleh  teman,  majikan,  tetangga,  rekan  kerja, guru, perusahaan dan institusi. 62
Beberapa  bentuk  kekerasan  berbasis gender online terhadap  perempuan  adalah ancaman di ruang siber. Dalam hal ini, korban diancam  pelaku  dengan  menyebarkan  foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial ketika korban menolak berhubungan  seksual  dengan  pelaku,  atau korban  tidak  kembali  berhubungan  dengan pelaku  atau  korban  memutuskan  hubungan dengan pelaku, peretasan dan pemalsuan akun korban,  pendekatan  untuk  memperdayai ( grooming )  untuk  mendapat  keuntungan seksual, perundungan terhadap korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) dengan menggunakan stereotip negatif terhadap  peran  perempuan  sebagai  istri  atau janda,  penyebaran  identitas  saksi  kasus kekerasan seksual dan pelecehan siber. 63
62 Komnas Perempuan, “Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah,  Ragam  dan  Kompleksitas  Kekerasan  Berbasis  Gender  Terhadap  Perempuan  Catatan  Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021”, 98.
63 Komnas Perempuan.
64 Sarah  Apriliandra  dan  Hetty  Krisnani,  “Perilaku  Diskriminatif  Pada  Perempuan  Akibat  Kuatnya  Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik,” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 3, no. 1 (28 Januari 2021): 3-4, https://doi.org/10.24198/JKRK.V3I1.31968.

## Faktor  Terjadinya  Kekerasan  Berbasis Gender Terhadap Perempuan
Berdasarkan paparan data pada pembahasan sebelumnya mengenai tingginya angka  kekerasan  terhadap  perempuan,  maka dapat  diketahui  beberapa  faktor  yang  dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebagai berikut: 1. Norma dan budaya patriarki, norma-norma sosial  dan  budaya  yang  masih  didominasi oleh pandangan patriarki dapat memperkuat  kekerasan  berbasis  gender. Ketimpangan  kekuasaan  antara  laki-laki dan  perempuan  serta  ekspektasi  gender yang  mengharuskan  perempuan  untuk tunduk  pada  kontrol  dan  otoritas  laki-laki dapat  menyebabkan  kekerasan  terhadap perempuan.
2. Diskriminasi  dan  ketimpangan  gender, dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan,  dan  sumber  daya  ekonomi menjadi  faktor  yang  berkontribusi  pada kekerasan  berbasis  gender.  Ketidakadilan struktural dalam sistem sosial dan ekonomi dapat  menciptakan  ketidaksetaraan  yang memicu  terjadinya  kekerasan  terhadap perempuan. 64
3. Lemahnya  sistem  hukum  dan  penegakan hukum.  Kurangnya  perlindungan  hukum
yang memadai dan penegakan hukum yang lemah terhadap kekerasan berbasis gender menjadi faktor yang mempermudah terjadinya kekerasan. Ketidaktegasan dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender  serta  kurangnya  sanksi  yang memadai terhadap pelaku kekerasan dapat membuat perempuan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan.
4. Kesenjangan  sosial  ekonomi  yang  terjadi di Indonesia, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan  akses  terhadap  pekerjaan, dan keterbatasan ekonomi, dapat meningkatkan  risiko  kekerasan  berbasis gender terhadap perempuan. 65
5. Pengaruh budaya dan media. Representasi stereotip  gender  negatif  dalam  budaya populer dan media massa dapat mempengaruhi  pandangan  masyarakat terhadap  perempuan  dan  meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender.
Dampak  Kekerasan  Berbasis  Gender Terhadap Perempuan
Tindakan  kekerasan  berbasis  gender yang diterima oleh perempuan dapat memberikan  pengaruh  yang  serius  pada kesehatan  seksual,  fisik  dan  psikologis. Sedikitnya  akibat  dari  kekerasan  tersebut telah  mengakibatkan  korban  mengalami dampak  terhadap  kesehatan  fisik,  yaitu:
65 Ridawati  Sulaeman  dkk.,  “Faktor  Penyebab  Kekerasan  Pada  Perempuan,” Aksara:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan Nonformal 8, no. 3 (1 September 2022): 2316–2317, https://doi.org/10.37905/AKSARA.8.3.2311-2320.2022.
66 Nenti Resna, “Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Serta Jenis dan Dampaknya,” diakses 3 November 2022, https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-berbasis-gender.
mengakibatkan cedera fisik, kecacatan (disabilitas), kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan tidur dan makan, aborsi yang  tidak  aman,  kematian  bahkan  hingga bunuh diri.
Kekerasan  juga  berdampak  kepada kesehatan psikologis perempuan yang menjadi  korbannya,  di  antaranya  korban mengalami depresi (kesedihan yang mendalam), ketakutan, kecemasan, menyalahkan  diri  sendiri,  perasaan  bersalah, perasaan  malu,  trauma,  keinginan  untuk menyakiti  diri  sendiri,  perasaan  terisolasi. Perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan juga mengalami dampak, antara lain penolakan atau isolasi oleh keluarga/komunitas, pernikahan paksa, peningkatan  kemiskinan,  stigmatisasi, victim blaming, peningkatan  kemiskinan  dan  risiko menjadi korban kembali. 66

## KESIMPULAN
Kekerasan  berbasis  gender  khususnya terhadap  perempuan  terjadi  sebab  adanya ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenang- an  gender  akibat  relasi  kuasa  yang  tidak seimbang.  Praktik  di  masyarakat  mayoritas tindakan  kekerasan  terjadi  pada  perempuan sebagai  korbannya.  Kekerasan  yang  terjadi pada korban seringkali menimbulkan dampak yang  bertahan  lama,  baik  dari  dampak  fisik,
psikologis  ataupun  sosial  ekonominya.  Oleh karena  itu,  tindakan  kekerasan  berbasis gender khususnya terhadap perempuan sebagai  korban  mayoritas  dari  tindakan  ini merupakan  suatu  bentuk  pelanggaran  HAM, bahkan  juga  merupakan  masalah  kesehatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adkiras,  Fadillah,  Fatma  Reza  Zubarita,  dan
Zihan Tasha Maharani Fauzi. “Konstruksi  Pengaturan  Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia.” Lex  Renaissance 6,  no.  4
(1  Oktober  2021):  781–98.  https:// doi.org/10.20885/JLR.VOL6.ISS4.A
RT10.
Al Fikry, Ahmad Habib.  “Kerangka
Penguatan  Sistem  Hukum  untuk Menghentikan  Kekerasan  Berbasis Gender  Online  di  Indonesia.” Jurnal Yustika:  Media  Hukum  dan  Keadilan 25,  no.  01  (1  Agustus  2022):  11–24. https://doi.org/10.24123/YUSTIKA. V25I01.5076.
Alhakim,
Abdurrakhman. “Kekerasan Terhadap  Perempuan:  Suatu  Kajian Perlindungan  Berdasarkan  Hukum Positif di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9,  no.  1  (14  November
2021):  115–22.  https://doi.org/10. 23887/JPKU.V9I1.31434.
Anggoman, Eliza. “Penegakan Hukum Pidana Bagi  Pelaku  Kekerasan/Pelecehan Seksual  Terhadap  Perempuan.” Lex Crimen 8,  no.  3  (15  Oktober  2019):
55–65. Apriliandra,  Sarah,  dan  Hetty  Krisnani. “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan  Akibat  Kuatnya  Budaya Patriarki  di  Indonesia  Ditinjau  dari Perspektif Konflik.” Jurnal Kolaborasi  Resolusi  Konflik 3,  no.  1
(28  Januari  2021):  1–13.  https:// doi.org/10.24198/JKRK.V3I1.31968.
Arawinda, Stella Hita. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia.” Jurnal  Yustika:  Media
Hukum  dan  Keadilan 24,  no.  02  (10
Februari 2021): 76–90. https:// doi.org/10.24123/YUSTIKA.V24I02. 4599. Arief,  Anggreany.  “Fenomena  Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya.” PETITUM 6, no. 2 Oktober (31 Oktober 2018): 76– 86. https://doi.org/10.36090/JH.V6I2. Atmanto,  Nugroho  Eko,  dan  Joko  Tri Haryanto. Menyemai  Damai  Melalui Pendidikan Agama . Yogyakarta: DIVA Press, 2020. Aurelie,  Benedicta  Gabriella,  Eti  Mul Erowati, dan Elly Kristiani
Purwendah.  “Perlindungan  Hukum terhadap  Kasus  Kekerasan  Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid- 19.” Yinyang:  Jurnal  Studi  Islam Gender  dan  Anak 17,  no.  1  (29  Juni 2022): 35–58. https://doi.org/10. 24090/YINYANG.V17I1.6652. “Children  and  COVID-19  Research  Library Quarterly  Digest:  October  2021.” Diakses 3 Juli 2023. https://www.unicef-irc.org/public ations/1247-children-and-covid-19- research-library-quarterly-digest- october-2021.html.
“Convention on the Elimination of All Forms of  Discrimination  against  Women.” Diakses  3  Juli  2023.  https://www.un. org/womenwatch/daw/cedaw/. “Declaration on the Elimination of Violence against Women | OHCHR.” Diakses 3 Juli  2023.  https://www.ohchr.org/en/ instruments-mechanisms/instruments/ declaration-elimination-violence- against-women.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus
Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa . Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2008. Eriyanti,  Linda  Dwi.  “Pemikiran  Johan Galtung  tentang  Kekerasan  dalam Perspektif Feminisme.” Jurnal
Hubungan  Internasional 6,  no.  1 (2017): 27–37. https://doi.org/10.
18196/HI.61102. Farid, Muhammad Rifa’at Adiakarti.
“Kekerasan  terhadap  Perempuan dalam  Ketimpangan  Relasi  Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis  Center.” Sawwa:  Jurnal  Studi Gender 14,  no.  2  (21  Oktober  2019):
175–90.  https://doi.org/10.21580/SA. V14I2.4062. Feriawan Hidayat. “Kasus  Kekerasan
terhadap  Perempuan  Meningkat  di Masa Pandemi.” Berita Satu. Diakses 3  November  2022.  https://www. beritasatu.com/news/858999/kasus- kekerasan-terhadap-perempuan- meningkat-di-masa-pandemi. Gagola,  Elia  Daniel.  “Tindak  Pidana
Perdagangan  Orang  Sesuai  Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional  Terorganisasi  Menurut UU No. 21 Tahun 2007.” Lex Crimen 7, no. 3 (4 Juli 2018): 77–86.
Galistya,  Theresia  Mutiara.  “Kekerasan terhadap  Perempuan  dan  Perceraian dalam Perspektif Pemberdayaan
Perempuan.” Jurnal  Dinamika  Sosial Budaya 21, no. 1 (28 Mei 2020): 19– 27. https://doi.org/10.26623/JDSB.
V21I1.1500.
Hayati,  Nur.  “Media  Sosial  dan  Kekerasan Berbasis  Gender  Online  Selama
Pandemi Covid-19.” Jurnal Humaya:
Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya 1, no. 1 (30 Juni  2021):  43–52.  https://doi.org/10. 33830/HUMAYA.V1I1.1858.2021. Hidayat, Anwar. “Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan.” SCHOULID: Indonesian Journal of School
Counseling 5, no. 2 (7 Agustus 2020):
57–66.  https://doi.org/10.23916/0870 2011.
Hikmawati,  Puteri.  “Pengaturan  Kekerasan
Berbasis  Gender  Online:  Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum  (The  Legal  Policy  of Online Gender Based Violence
Regulation:  Ius  Constitutum  and  Ius
Constituendum Perspective).” Negara Hukum:  Membangun  Hukum  untuk Keadilan dan Kesejahteraan 12, no. 1 (28  Juni  2021):  59–79.  https:// doi.org/10.22212/JNH.V12I1.2124. Ihsani,  Syarifah  Nuzuliah.  “Kekerasan Berbasis  Gender  dalam  Victim- Blaming  pada  Kasus  Pelecehan  yang Dipublikasi  Media  Online.” Jurnal Wanita dan Keluarga 2, no. 1 (26 Juli 2021): 12–21. https://doi.org/10. 22146/JWK.2239. Illene, Andriyani, Maria Nala Damajanti, dan Cindy  Muljosumarto.  “Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan  Berbasis  Gender  Online.” Jurnal  DKV  Adiwarna 1,  no.  14  (11 Juli 2019): 1–10. Islami,  Prima  Yustitia  Nurul.  “Digitalisasi Kekerasan Perempuan : Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial.” Saskara : Indonesian Journal of  Society  Studies 1,  no.  2  (9  Januari 2022): 1–23. https://doi.org/10.21009/ SASKARA.012.01.
Ismiati,  Saptosih. Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  (KDRT)  &  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  (Sebuah  Kajian Yuridis) .  Yogyakarta:  Deepublish, 2020.
Israpil.  “Budaya  Patriarki  dan  Kekerasan Terhadap  Perempuan  (Sejarah  dan Perkembangannya).” PUSAKA 5,  no. 2  (19  November  2017):  141–50.
https://doi.org/10.31969/PUSAKA.V 5I2.176. “Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia Meningkat, Ini Kategorinya!”  Diakses  3  Agustus 2022. https://www.kompas.com/
parapuan/read/532750556/kasus- kekerasan-berbasis-gender-online-di- indonesia-meningkat-ini-kategorinya. “Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Secara Online  Makin  Marak  -  Infografik Katadata.co.id.”  Diakses  3  Agustus 2022.  https://katadata.co.id/ariemega/ infografik/6257e55282a50/kekerasan- terhadap-perempuan-secara-online- makin-marak.
“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak.”  Diakses  3 Agustus  2022.  https://www.kemen pppa.go.id/index.php/page/read/29/32 15/kemen-pppa-dorong-literasi- digital-untuk-cegah-kekerasan- berbasis-gender-online-kbgo-selama- masa-pandemi. Komnas Perempuan.
“Bayang-Bayang
Stagnansi:  Daya  Pencegahan  dan Penanganan  Berbanding  Peningkatan Jumlah,  Ragam  dan  Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catatan Kekerasan Terhadap  Perempuan  Tahun  2021.” Jakarta: Komnas Perempuan, 2022. ———.  “CATAHU  2023:  Catatan  Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun  2022  Kekerasan  Terhadap Perempuan  di  Ranah  Publik  dan Negara:  Minimnya  Perlindungan  dan Pemulihan.” Jakarta: Komnas
Perempuan, 2023.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum . Jakarta: Kencana, 2017. “Memahami  Kekerasan  Berbasis  Gender
Online (KBGO) yang Semakin Marak Terjadi di Indonesia NgertiHukum.ID.” Diakses 3 Agustus 2022.  https://ngertihukum.id/memaha mi-kekerasan-berbasis-gender-online- kbgo-yang-semakin-marak-terjadi-di- indonesia/.
“Mengulas Kekerasan Berbasis Gender: Perlu atau  Tabu?”  Diakses  3  November
2022. https://www.djkn.kemenkeu. go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15 279/Mengulas-Kekerasan-Berbasis-
Gender-Perlu-atau-Tabu.html.
Moeljatno. KUHP  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana .  Jakarta  Timur:  PT Bumi Aksara, 2021.
Mulyo, Mufrod Teguh, Khoiruddin Nasution,
Munifah,  dan  Jumni  Nelli.  “Peran Keluarga  Menanggulangi  Terorisme Tinjauan Hukum Islam dalam Kursus Pra Nikah.” Iqtisad: Reconstruction of justice  and  welfare  for  Indonesia 9, no.  1  (28  Juni  2022):  55–72. https://doi.org/10.31942/iq.v9i1.
Munasaroh, Anisa. “Problematika Kekerasan Berbasis  Gender  dan  Pencapaian Gender  Equality  dalam  Sustainable Development  Goals  di  Indonesia.” IJouGS: Indonesian Journal of
Gender  Studies 3,  no.  1  (29  Juni 2022): 1–20. https://doi.org/10.21154/ IJOUGS.V3I1.3524.
Munif,  Wandri.  “Pengembangan  Konsep Pemberdayaan  Perempuan  Kampung Untuk Mencegah Kekerasan Berbasis Gender di Kampung Paluh Kabupaten Siak.” SCIENTIA:  Journal  of  Multi Disciplinary  Science 1,  no.  1  (28 Februari 2022): 62–72. Nenti Resna. “Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Serta Jenis dan Dampaknya.” Diakses  3  November  2022.  https:// www.sehatq.com/artikel/kekerasan- berbasis-gender.
Nurdin, Nurliah, dan Astika Ummy Athahira.
HAM, Gender dan Demokrasi
(Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis) .  Jatinangor:  CV  Sketsa Media, 2022.
Panjaitan,  Arip  Ambulan,  dan  Charlyna  S.
Purba.  “Tantangan  yang  Dihadapi
Perempuan  di  Indonesia:  Meretas Ketidakadilan Gender.”
Jurnal Hukum Media Bhakti 2, no. 1 (1 Juni 2018): 70–95. https://doi.org/10. 32501/JHMB.V2I1.21.
Pramesti,  Imara,  dan  Normalita  Andaru. “Cyber  Child  Grooming  sebagai Bentuk  Kekerasan  Berbasis  Gender Online  di  Era  Pandemi.” Jurnal Wanita dan Keluarga 2, no. 1 (26 Juli
2021): 41–51. https://doi.org/10. 22146/JWK.2242.
Prameswari,  Jihan  Risya  Cahyani,  Deassy
Jacomina  Anthoneta  Hehanussa,  dan Yonna  Beatrix  Salamor.  “Kekerasan Berbasis  Gender  Di  Media  Sosial.” PAMALI:  Pattimura  Magister  Law Review 1,  no.  1  (24  Februari  2021):
55–61.  https://doi.org/10.47268/pama li.v1i1.484.
Purwanti,  Sumy  Hastry. Kekerasan  Pada Anak  &  Wanita  Perspektif  Ilmu
Kedokteran . Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017.
Puteri, Anggia, Syahrul Ramadhan, dan Erizal Gani.  “Wacana  Berita  Kekerasan Terhadap  Perempuan    dalam  Media Daring  jambimetro.com    (Analisis Wacana Kritis Perspektif Sara Mills).”
Kajian Linguistik dan Sastra 5, no. 1 (1  Juni  2020):  74–81.  https://doi.org/ 10.23917/KLS.V5I1.7179.
Rato,  Petrus  EY  Ngilo.  “Pendidikan  Tanpa
Kekerasan.” Warta  Pendidikan  |  e- Journal 5, no. 5 (22 April 2021): 31– 34.  https://doi.org/10.0503/WP.V5I5. 96.
Sari,  Nurdiana.  “Studi  Tentang  Kekerasan Berbasis  Gender  Online.” Jurnal Dewantara 11,  no.  01  (3  Oktober 2021): 94–103.
“Satu  Tahun  Pandemi:  Meningkatnya Kekerasan Basis Gender Online – LM Psikologi  UGM.”  Diakses  3  Agustus 2022.  https://lm.psikologi.ugm.ac.id/ 2021/03/satu-tahun-pandemi-mening katnya-kekerasan-basis-gender- online/. Situmeang, Sahat Maruli Tua, dan Ira Maulia Nurkusumah. “Kajian Hukum Kekerasan  Berbasis  Gender  Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam  Perspektif Negara Hukum  Pancasila.” Res  Nullius  Law Journal 3, no. 2 (29 Juli 2021): 162– 77. https://doi.org/10.34010/RNLJ.V3 I2.5100.
Soleman,  Noviyanti.  “Kekerasan  Berbasis Gender  Online  Selama  Pandemi
COVID-19 di  Indonesia.” AL- WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan,
Gender dan Agama 15, no. 1 (20 Juni 2021): 49–60. https://doi.org/10. 46339/AL-WARDAH.V15I1.639. Sovitriana,  Rilla. Kajian  Gender  dalam Tinjauan  Psikologi .  Jawa  Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
Suadi,  Amran,  dan  Mardi  Candra. Politik Hukum:  Perspektif  Hukum  Perdata dan  Pidana  Islam  Serta  Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana, 2016. Sugiyanto,  Okamaisya.  “Perempuan  dan Revenge  Porn:  Konstruksi  Sosial Terhadap  Perempuan  Indonesia  dari Preskpektif  Viktimologi.” Jurnal Wanita dan Keluarga 2, no. 1 (26 Juli 2021):  22–31.  https://doi.org/10.2214
6/JWK.2240. Sulaeman,  Ridawati,  Ni  Made  Wini  Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, dan Sukmawati.
“Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan.” Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal 8, no.  3  (1  September  2022):  2311–20. https://doi.org/10.37905/AKSARA.8. 3.2311-2320.2022.
Sunarto, Scolastika Elsa Resty, Yoseph Yapi Taum, dan S.E. Peni Adji. “Kekerasan dalam Novel Lolong Anjing di Bulan Karya  Arafat  Nur:  Perspektif  Johan Galtung.” Sintesis 15,  no.  2  (12
November  2021):  98–112.  https:// doi.org/10.24071/SIN.V15I2.3816. “United  Nations,  Beijing  Declaration  and Platform  for  Action,  September  15, 1995  (adopted  by  UN,  2000)  |  US- China Institute.” Diakses 3 Juli 2023. https://china.usc.edu/united-nations- beijing-declaration-and-platform- action-september-15-1995-adopted- un-2000.
“Violence  against  women.”  Diakses  3  Juli 2023. https://www.who.int/health-
topics/violence-against-
women#tab=tab_1.
Yuliawiranti S. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Seksual.”
Majalah  Suara  BKOW  Edisi  Khusus 2017.  Diakses  3  November  2022. https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=772.