## CO-MANAGEMENT INTER STAKEHOLDER AS A PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MODEL IN DEVELOPMENT PROGRAM FOR RURAL INFRASTRUCTURE

## Taufik Kurniawan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan Email : tk.taufikkurniawan@gmail.com

## ABSTRACT
Rural development needs to be  tune in with the community, because limited capacity of the government. Rural development is possible only with community participation. The concept of partnership-based participation is known as co-management.  The  purpose of this research is to describe and analyze the application of co-management concept among stakeholders in rural infrastructure development program. In co-management there are four elements are academia, business, society and government. The method used in this research is descriptive method analysis of primary and secondary data. The results show that co-management can be applied to PPIP activities. Other findings from the study, indicating the role of community elements is more dominant than other elements.

## Keywords : Co-management, stakeholder

## CO- MANAGEMENT ANTAR STAKEHOLDER SEBAGAI MODEL  PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

## ABSTRAK
Pembangunan perdesaan memerlukan kebersamaan dengan masyarakat, karena kemampuan pemerintah yang semakin terbatas. Pembangunan perdesaan hanya mungkin bisa dilakukan dengan partisipasi  masyarakat.  Konsep  partisipasi  yang  berbasiskan  kemitraan  dikenal  dengan co- management . Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan konsep co management antar stakeholder dalam program pembangunan infrastruktur perdesaaan. Dalam co- management terdapat empat unsur yaitu akademisi, bisnis, masyarakat dan pemerintah  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis data primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa co-management dapat diterapkan pada kegiatan PPIP. Temuan lainnya dari penelitian ,menujukkan peran unsur masyarakat lebih dominan dibanding unsur lain.
Kata kunci : Co-management , stakeholder

## PENDAHULUAN
Percepatan pembangunan perdesaan memerlukan kebersamaan masyarakat sebagai penggerak utama. Hal ini karena kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan perdesaan makin terbatas. Hanya melalui partisipasi aktif masyarakat yang memungkinkan dilakukan perubahan mendasar dalam gerak pembangunan desa di Indonesia. Djoeroemana  et al. (2007) dan Rosegrant  et al. (2007) mengungkapkan pengembangan perdesaan hanya mungkin dilakukan bila ada faktor pengikat yang menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Kendati demikian, pendekatan partisipatif dari masyarakat saja masih belum memadai untuk mengelola kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka permbangunan perdesaan.  Perlu ada pihak lain yang turut bekerjasama terutama untuk kegiatan pendampingan, inkubasi bisnis, dan pengelolaan selanjutnya. Public-Private Partnership merupakan salah satu model kemitraan sebagai alternatif untuk menguatkan model partisipasi masyarakat.  Pengelolaan kemitraan secara terpadu  yang sering juga  disebut dengan Cooperative Management (disingkat co- management )    adalah suatu model pengelolaan sumberdaya baik fisik maupun non fisik yang melibatkan berbagai stakeholder terkait. Tujuannya selain untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, juga  sebagai koreksi, mengingat kegagalan praktik pengelolaan baik yang bertumpu pada kebijakan pemerintah maupun yang bertumpu pada masyarakat, yang masih  memiliki kelemahan mendasar. Pada pengelolaan yang bertumpu pada pemerintah, kelemahannya antara lain adalah kurangnya aparat yang mengawasi pelaksanaan kebijakan yang digariskan, sehingga banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi. Apalagi jika daerah tersebut memiliki wilayah yang luas. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan juga sangat besar terutama untuk mengumpulkan data yang akurat tentang kondisi infrastruktur yang ada. Adapun kebijakan yang
bertumpu pada masyarakat,  kelemahannya antara lain adalah mudah berubahnya sistem pengelolaan, baik karena perubahan jumlah penduduk, maupun karena permintaan pasar yang tinggi terhadap suatu jenis infrastruktur tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk mengeksploitasi secara lebih besar sehingga aspek keberlanjutan menjadi terabaikan. Dengan demikian pengelolaan yang dilakukan oleh beberapa pihak secara terkoordinasi dan terintegrasi akan lebih menguntungkan karena sifat kegiatan infrastruktur yang komplementer dan saling melengkapi.
Pengelolaan kegiatan pembangunan infrastruktur  alternatif dalam pengelolaan berupa pengelolaan secara kooperatif melalui kemitraan stakeholders ( Public-Private- Partnership atau dikenal dengan Co- Management Approach ). Pendekatan co- management sebagaimana diungkapkan beberapa peneliti, di antaranya diterapkan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan seperti sumberdaya perikanan, sumberdaya mangrove , dan pengelolaan sungai. Namun sejauh ini belum ditemukan penelitian serupa yang mengaplikasikan pendekatan co-management sebagai model pengelolaan pembangunan infastruktur perdesaan. Penelitian ini diharapkan mampu merumuskan rekayasa model pengelolaan pembangunan infrastuktur melalui alokasi dana PPIP dengan pendekatan kemitraan di Indonesia, dengan studi   Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  dan menganalisis pengelolaan pembangunan infrastruktur desa berbasikan kemitraan  yang  selaras dengan program pembangunan perdesaan secara terstruktur, sistematis, keberlanjutan, dan konsisten.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Co-Management
Murdoch (2000) mengemukakan konsep pembangunan perdesaaan yang menekankan peran network (jaringan) antar sektor mulai dari arus hulu hingga hilir. Pentingnya keterkaitan ini dalam jaringan ini untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Konsep ini menekankan bahwa pengembangan desa dapat tercapai dengan baik apabila desa tersebut dikaitkan dengan pengembangan kota dalam wilayah tersebut Dengan demikian akan tercipta pola interaksi yang dinamis, bergerak dari waktu ke waktu sesuai tingkatan kemajuan suatu masyarakat.
Lebih lanjut (Murdoch, 2000) mengemukakan bentuk keterkaitan yang ada antara lain (1) keterkaitan pola pasar, aliran barang mentah dan antara, aliran modal dan pendapatan,penyediaan input; (2) keterkaitan teknologi; (3) keterkaitan supply energi, bantuan kredit dan finansial. Jaringan yang akan terbangun dapat pula diperkuat dengan lembaga intermediary dapat memberikan layanan pengembangan bisnis meliputi (1) layanan informasi; (2) layanan konsultasi; (3) layanan pelatihan; (4) pendampingan;  (5) kontak bisnis; (6) fasilitasi dalam memperluas akses ke pasar; (7) fasilitasi dalam pengembangan  organisasi dan managemen; (8) fasilitasi memperoleh permodalan; (9) fasilitasi dalam pengembangan teknologi; (10) penyusunan proposal pengembangan bisnis.
Sejalan dengan konsep co-management , dikenal juga konsep kolaborasi. Pada dasarnya situasi yang mengharuskan pergeseran konsep kerja secara independen ke konsep kemitraan atau co management. Hal ini dikemukakan oleh Raharja (2009)  bahwa hubungan antar organisasi masa kini dicirikan oleh kesalingtergantungan (interdependensi) satu sama lain karena situasi lingkungan yang dinamis dan terus berubah. Perubahan atau pergeseran dari sifat independen ke
interdependen telah melahirkan berbagai pemikiran yang mengarahkan kepada model pengelolaan bisnis berdasarkan kemitraan, tidak lagi berdasarkan kompetisi (persaingan).
Taket and White, 2000 (dalam Raharja, 2009)  mengemukakan  pergeseran dari sifat independen ke kolaborasi mengakibatkan implikasi penting pada; (1) Kebebasan dan otonomi, berkaitan unit yang datang dan masuk dalam kolaborasi adalah independen dan kemudian memilih kerjasama; (2) Unit otonom dalam organisasi yang bekerja bersama menuju tujuan kolektif; (3) Interdependensi antar mitra, yang sebelumnya swakeloa (mandiri); (4) Kombinasi kekuatan yang saling menguatkan satu sama lain untuk menutupi kelemahan setiap unit yang berkolaborasi.  Penerapan konsep kolaborasi memperlihatkan bahwa relasi antar organisasi dapat menciptakan situasi yang komplementer (saling melengkapi) yang pararel dengan sifat kolaborasi dimana relasi antar organisasi saling tergantung
Kembali ke konsep berbasis co-management yang pada dasarnya merupakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara adaptif, inovatif dan integratif dalam satu kesatuan.  Keterpaduan dalam co-management akan bisa berjalan baik apabila terdapat keterpaduan sudut pandang. Untuk itu, pandangan tentang bagaimana pengelolaan sumberdaya itu harus dilakukan, merupakan unsur penting bagi terwujudnya co- management .
Implementasi pendekatan Co-Management yang berkenaan langsung adalah adanya hubungan kerjasama antara masyarakat, pemerintah,  dunia bisnis stakeholder lain  dan lembaga terkait dalam pengelolaan sumber daya tertentu. Co-Management atau pendekatan kemitraan, merupakan bentuk  partisipasi aktif dalam pengelolaan oleh semua anggota kelompok masyarakat dan kelompok yang mempunyai keterkaitan dengan sumberdaya tersebut. Elemen pokok yang harus diperhatikan adalah : (1) Pembagian tanggung jawab dan
wewenang dalam pengelolaan; (2) Tujuan sosial, budaya, dan ekonomi; (3) Pengelolaan sumberdaya berkelanjutan.
Pemerintah memandang pendekatan kemitraan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang terjadi dan membagi tanggungjawab kepada masyarakat, stakeholder dan swasta, dengan begitu mengurangi beban pemerintah dari biaya dan tanggungjawab untuk pengelolaan. Masyarakat pemakai sumberdaya diberi kepercayaan untuk mengatur sumberdaya agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan. Pomeroy and Williams (2004) menyatakan pihak swasta, stakeholder dan organisasi internasional mendasari terbentuknya suatu kekuatan untuk mengendalikan sistem pendekatan kemitraan

## Konsep Stakeholder
Stakeholder dapat diartkan sebagai orang atau oganisasi yang terlibat dalam suatu kegiatan atau program-program pembangunan serta orang-orang atau organisasi yang terkena dampak kegiatan yang bersangkutan.
Berdasarkan pengertian tersebut, ada lima kategori stakeholder  Primary stakeholder yaitu orang dan organisme hidup lainnya yang sangat tergantung kepada sumberdaya setempat untuk kelangsungan hidupnya
 Secondary stakeholder , yaitu orang dan organisasi yang memiliki hak atau kepentingan terhadap organisasi sumberdaya atau wilayah tertentu, termasuk dalam hal ini pemerintah dan lembaga bisnis
 Micro level stakeholder , kelompok lokal berskala kecil yang merupakan pengguna- seketika dan pengelola sejati sumberdaya dalam kegiatan sehari-harinya
 Macrolevel Stakeholder : perencana wilayah dan nasional, instansi pemerintah di tingkat pusat serta komunitas global dan konsumen global
 Stakeholder analysis , yaitu suatu proses dalam menjabarkan sifat, ciri dan atribut yang dimiliki oleh stakeholder  klasifikasi lebih jauh tentang stakeholder dan perannya dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 1 Analisis dan Manajemen Stakeholder
Analisis Stakeholder Identifikasi Stakeholder Stakeholder Eksternal Stakeholder Interna
Klasifikasi Stakeholder Tipe Pengaruh Tipe Kepentingan Ketergantungan Potensi Kerjasama Potensi Ancaman Prioritasisasi Tingkat Kepentingan Bagi Organisasi
Penilaian Kebutuhan dan Konstribusi Ide Transaksi Pertemuan Survei Penelitian Keterlinbatan Langsung Integrasi Pengetahuan dalam Proses Manajemen Stratejik Misi dan Tujuan Strategi-Strategi Implementasi Rencana Pengelolaan Stakeholder Komunikasi Stakeholder Media Cetak Ungkap Pendapat Rapat Transaksi Survei
Negosiasi dan Kontrak dengan Stakeholder Kontrak Join Venture Pengelolaan Hubungan dengan Stakeholder Kepercayaan dan keadilan Saling Memuaskan Kebutuhan Motivasi Stakeholder Untuk Kemanfaatan Organisasi Finansial Motivasi Hukum dan Politik Motivasi Kultural Persuasi
Sumber : Diadaptasi dari Harrison and John (1994)
Tabel 2 Tipe Peran-Peran Stakeholder
SIFAT KEPEN- TINGAN
KEPEMILIKAN
Pimpinan dan
Karyawan Pemilik saham (ESOP Direksi Pemilik Saham Pemilik Saham Pada Umumnya Perusahaan perorangan Perusahaan Lain Sebagai Pemilik Saham KETERGANTUNGAN EKONOMI Direksi dan Pimpinan Pada Perusahaan maupun Lembaga Nirlaba Mitra Kerjasama Pemberi Kredit Kantor Pajak/Dinas Pendapatan Karyawan Pelanggan Pemasok Pemberi Kredit Pesaing Pesaing Pemerintah Asing Masyarakat Lokal SOSIAL Badan Pengatur/ Pengelola/ Pengendali Wali Amanat dan Pimpinan Organisasi Nirlaba Komunitas Keungan (Pialang, Manajer Investasi, Analis Keuangan) Kelompok Aktivis (Lingkungan dll) Pemimpin Pemerintahaan Media FORMAL (Kontrak atau Peraturan) EKONOMI POLITIK
Istilah stakeholders telah dipakai oleh banyak pihak dalam  dengan berbagai bidang ilmu.  Bahkan masyarakan awampun sudah sangat akrab dengan istilah stakeholder. Berbagaia  lembaga  telah menggunakan secara luas istilah stakeholder. Singkat kata setiap kebijakan atau keputusan senantiasa selalu dikaitkan dengan stakeholer. Arti stakeholderpun  sering  diterjemahkan sebagai para  pemangku kepentingan, para atau pihak- pihak yang terkait dengan suatu  kebijakan atau keputusan. Dalam prosesnya stakeholder sering
dipersempit dalam makna “key person”, tokoh adat atau masyarakat, para pemimpin formal seperti Kepala Desa dan lain-lain
Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder stakeholder dapat diketegorikan kedalam beberapa kelompok yaitu stakeholder primer,  sekunder dan stakeholder kunci, yaitu (1) stakeholder utama, merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek (2) Stakeholder
pendukung adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (concern) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.   Stakeholders pendukung (sekunder) antara lain  (a) lembaga (Aparat) pemerintah (b)  Lembaga swadaya Masyarakat (LSM  (c)  Perguruan Tinggi yakni kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah serta Pengusaha (Badan usaha) yang terkait sehingga mereka juga masuk dalam kelompok stakeholder pendukung (d) Pengusaha (Badan usaha) yang terkait. (3) stakeholder  kunci , yaitu stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan.
Sementara itu Budimanta dkk (2008) mengemukakan stakeholder  adalah      individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat jika memiliki karakteristik     mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang berkepentingan ( stakeholders ) dalam perusahaan dapat terdiri dari :
a. Pengusaha (Pemegang Saham) yang sehari- hari diwakili manajemen.
b. Para pekerja dan serikat pekerja.
c. Para pengusaha Pemasok.
d. Masyarakat (konsumen).
e. Perusahaan Pengguna.
f. Masyarakat sekitar.
g. Pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam enelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara yang dipandu dengan kuesioner meliputi: keadaan sosial ekonomi;
pemanfaatan program pembangunan infrastruktur desa; manfaat yang dirasakan; biaya kompensasi yang harus dikeluarkan; serta penilaian responden terhadap peran stakeholders selama ini dalam membantu usaha mereka. Stakeholders tersebut meliputi pemerintah, pengusaha swasta, lembaga keuangan, masyarakat, koperasi, dan akademisi.
Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari unsur-unsur yang mewakili yaitu; Akademisi (A), swasta/ pebisnis  (B) Pemerintah (G) dan Komunitas (C).  Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap bahan-bahan pustaka dan data yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Peran  Stakeholder
Dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur desa, peran stakeholders sangat penting untuk diperhatikan. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan program pemerintah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam bidang infastruktur perdesaan dengan tujuan meningkatkan akses dan pemberdayaan masyarakat  yang  kegiatannya  spesifik dalam pembangunan infrakstruktur pedesaan .
Stakeholders dalam  pengelolaan  PPIP dengan pendekatan kemitraan terdiri dari unsur pemerintah  terkait  (Dinas  PU,  Konsultan  PU, Fasilitator  PU,  Bappeda,  dan  Bapermasdes), Organisasi  Masyarakat  Desa  (OMS)  yang mengelola  kegiatan  Pembangunan  Infrastruktur di  perdesaan, pengusaha/pebisnis/swasta yang memanfaatkan dan berada di sekitar akses jalan desa  sebagai  perwakilan  unsur  KPP  dan  juga pihak  akademisi  yaitu  dari  beberapa  ikatan ahli/asosiasi panel ahli yang sifatnya akademik. Adapun  tugas  dan  kewenangan  dari  masing- masing  stakeholders  dapat  dilihat  lebih  rinci, pada penjelasan berikut.
a. Peran Pemerintah
Berdasarkan  wawancara  mendalam  dengan beberapa
pihak yang berkompeten, menunjukkan bahwa pemerintah yang selama ini yang  berkontribusi  besar  adalah  pemerintah daerah  kabupaten  khususnya  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  fasilitator  di  masing-masing  desa. Dinas Pekerjaan Umum khususnya bidang Cipta Karya  yang  memang  memahami  seluk-beluk infrastruktur  tentunya  merupakan  pihak  yang paling  berwenang  dan  berperan  paling  besar. Peran  kewenangan  yang  selama  ini  dilakukan oleh  pemerintah  kabupaten  yaitu  Dinas  PU Kabupaten) antara lain:
• Mengkoordinasikan penyelenggaraan program di tingkat kabupaten.
• Memberi  arahan  dalam  pelaksanaan  dan pengendalian program di wilayah kerjanya.
• Memantau  pelaksanaan  program  di  tingkat kabupaten.
• Mengadakan pertemuan dengan Tim
Koordinasi Kabupaten, Satuan Kerja (Satker) Kabupaten, Aparat Kecamatan dan Aparat  Desa  sekurang-kurangnya  dua  kali dalam setahun.
• Mengkoordinasikan  rencana  dan  kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun.
• Melakukan pembinaan kepada pemerintahan desa, OMS, dan KPP.
• Menyusun  Laporan  dan  melaporkannya kepada Tim Koordinasi PPIP Kabupaten dan Tim Pelaksana Provinsi.
Selain  itu  terdapat  unsur    bagian  dari pemerintah  yaitu  fasilitator  desa.  Fasilitator merupakan  tenaga  kontrak  yang  diseleksi  oleh pemerintah  sebagai  tutor  maupun  pendamping kegiatan  pembangunan  infrastruktur  perdesaan. Sebagian  besar  fasilitator  menurut  persepsi masyarakat  banyak  yang  belum  melaksanakan tugas  dan  kewenangannya  dengan  benar  dan perekrutannya kurang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Kepala  desa,  dalam  hal  pengelolaan  PPIP adalah  pemimpin  pemerintah  desa  sebagai
penyelenggara  urusan  pemerintahan  desa, pembangunan,  dan  kemasyarakatan  sesuai dengan  peraturan  yang  ditetapkan.  Dalam penyelenggaraan PPIP tugas Kepala Desa adalah sebagai berikut:
• Mengkoordinasikan  penyelenggaraan  PPIP di wilayah kerjanya.
• Menyelenggarakan Musyawarah Desa
Persiapan  (sosialisasi  dan  pembentukan OMS, KPP dan Kader Desa) dan memfasilitasi musyawarah desa selanjutnya.
• Menjamin  penerapan  prinsip  PPIP  dalam pelaksanaan tiap tahapan kegiatan.
• Memantau  penerapan  prinsip  PPIP  dalam pelaksanaan tiap tahapan kegiatan.
• Memfasilitasi terbentuknya OMS, KPP dan Kader  Desa  yang  dilakukan  melalui  forum musyawarah tingkat desa.
• Membantu  kelancaran  proses  penyusunan RKM.
• Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
• Melaksanakan  pengendalian  pelaksanan kegiatan.
• Menjamin  dan  memfasilitasi  transparasi pelaksanaan kegiatan.
• Menyiapkan POSKO OMS yang digunakan sebagai sekretariat di desa.
• Turut  menandatangani  Surat  Pernyataan Penyelesaian  Kegiatan  (SP2K)  yang  dibuat oleh Ketua OMS.
• Memfasilitasi KPP untuk melakukan pengawasan  pelaksanaan  kegiatan  dan pengelolaan hasil infrastruktur terbangun.
• Menerima  infrastruktur  terbangun  dan pemerintah  kabupaten  dan  meneruskan pengelolaannya kepada  masyarakat  melalui KPP.
• Mendukung  pelaksanaan  PPIP  melalui sinkronisasi  program  dan channeling ke stakeholders lainnya.
• Membina OMS agar dapat berfungsi secara berkelanjutan  dalam  proses  perencanaan pembangunan partisipatif selanjutnya.
• Menandatangani serta mentaati Pakta Integritas bersama wakil masyarakat.
b. Tugas  dan  Kewenangan  Masyarakat (OMS)
OMS (Organisasi Masyarakat Desa) ditetapkan dalam musyawarah Desa     di setiap desa sasaran program dan disahkan oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten. Masyarakat juga dapat memanfaatkan organisasi yang sudah ada dan memenuhi kriteria yang telah disepakati, dengan tetap melalui Musyawarah Desa dan pengesahan oleh Kepala Desa. Apabila desa pernah melaksanakan program PPIP dan keanggotaan OMS-nya berkinerja baik, disarankan agar masyarakat menggunakan OMS yang sudah ada.  Susunan OMS terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis, dan anggota, dengan keanggotaan minimal terdiri dari 40% perempuan. Perangkat pemerintah desa tidak diperbolehkan duduk dalam kepengurusan OMS dan tim pendukung OMS lainnya. OMS dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung di musyawarah desa.  Apabila pemilihan tidak mencapai konsensus maka dilakukan melalui mekanisme kesepakatan. Adapun tugas OMS antara lain :
• Mentaati Pakta Integritas yang disepakati bersama kepala desa dan wakil masyarakat;
• Mengidentifikasi permasalahan infrastruktur di tingkat desa (plaksanaan Survey Kampung Sendiri (SKS);
• Mendorong dan menfasilitasi keterlibatan kaum perempuan, masyarakat Miskin, dan kelompok minoritas dalam setiap tahapan kegiatan;
• Menyusun UPD bagi Desa yang  belum mempunyai RPJM Desa atau PJM Pronangkis sebagai embrio dari RPJM Desa serta menyusun Usulan RKM;
• Mengajukan Usulan RKM kepada Tim Pelaksana Kabupaten untuk diverifikasi;
• Menyusun perencanaan teknis dan RAB dan melaksanakan RKM;
• Membuka rekening bantuan dana sosial (rekening harus dengan dual account, terdiri dari Ketua dan Bendahara OMS);
• Menjamin dan memfasilitasi transparansi kegiatan;
• Menandatangani kontrak kerja (oleh ketua OMS) dengan Pejabat Pembuat Komiten (PPK) PPIP dengan melampirkan berita acara dan daftar hadir tahap musdes perencanaan;
• Melakukan pengajuan pencairan kepada satker/PPK dengan lampiran Laporan Pelaksanaan kegiatan, buku Kas OMS yang dilengkapi  nota/bukti pengeluaran dan foto kopi buku rekening bank OMS;
• Menyusun Laporan Buku  Kas OMS dan mengumpulkan bukti-bukti  pengeluaran;
• Menyusun Laporan kemajuan pelaksanaan sesuai dengan format pedoman;
• Menyelenggakan rembug-rembug warga untuk membahas kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan minimal seminggu sekali;
• Menyebarluaskan laporan kemajuan kegiatan melalui media komunikasi yang ada di tingkat desa, papan informasi dan media lainnya yang dapat diakses oleh semua pihak minimal seminggu sekali;
• Menyusun laporan akhir / pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dibahas dalam Musdes   IV;
• Menyelenggarakan Musdes IV;
• Menyampaikan laporan akhir hasil Musdes IV kepada Satker Kabupaten;
• Menyimpan seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan secara baik untuk kepentingan audit.
c. Tugas dan Kewenangan Pebisnis/ Swasta sebagai Perwakilan KPP
KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat) adalah organisasi warga masyarakat yang dapat terdiri  dari  unsur  perwakilan  masyarakat  desa yang berkepentingan selaku pengguna/pemanfaat
infrastruktur yang biasanya sebagai kaum pebisnis/pihak swasta,
dan  perwakilan  masyarakat  setempat. KPP dibentuk dalam Musyawarah Desa atau dengan difasilitasi  oleh  Fasilitator  Masyarakat,  dan disahkan oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten. Berdasarkan wawancara mendalam, di beberapa desa banyak KPP yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena  keterbatasan  anggaran  dana  desa  dan lemahnya  tingkat  swadaya  dari  kelompok pengguna  untuk  mau  berkontribusi.  Pihak swasta tentunya yang menerima kebermanfaatan lebih besar dibandingkan masyarakat desa pada umumnya,  karena  kemudahan  akses  jalan  desa yang dilaluinya meningkatkan omset usaha dan biaya distribusi menjadi lebih murah. Seharusnya  KPP  dapat  berjalan  maksimal dengan  mengoptimalkan  peran  pihak  swasta maupun pebisnis yang menggerakkan usahanya bertempat  di  desa  terpilih.  KPP  mutlak dibutuhkan  terutama  untuk  mengakomodir bentuk swadaya masyarakat yang lebih mandiri dan berkesinambungan mengelola sistem pembangunan  infrastruktur  desa  berkelanjutan. Adapun tugas dan kewenangan KPP antara lain
:
• Memantau  dan  mengawasi  pelaksanaan kegiatan.
• Melaksanakan  rencana  Operasional  dan Pemeliharaan  yang  mencakup  mekanisme pelaksanaan  operasional  dan  pemeliharaan
serta  pendanaannya  yang  ditetapkan  dalam Musdes III.
• Menyusun  rencana  kerja  dan  mekanisme operasional  dan  pemeliharaan  infrastruktur secara lebih detail.
• Mengumpulkan  dan  mengelola  dana  untuk Operasional  dan  Pemeliharaan  (OP)  yang diperoleh dari iuran warga kas desa, bantuan APBD dan pihak-pihak lainnya.
• Membuka  dan  memelihara  rekening bank untuk Dana OP (terpisah dari rekening OMS).  Rekening  ini  ditandatangani  oleh Ketua  KPP  dan  Bendahara  (rekening bersama).

## Analisis  Peran Stakeholders
Dari  hasil  penilaian  perwakilan  masyarakat di  tiap  desa  terhadap  peran stakeholders dalam rangka  pengelolaan  pembangunan  infrastruktur desa dapat diketahui bahwa baik pemerintah dan masyarakat  sekitar  mempunyai  peran  yang cukup  vital  dan  penting  meliputi  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  maupun  dalam hal  pengawasan.  Peranan  OMS  sebagai  unsur komunitas  (C)  melalui  partisipasi  aktif  mereka dalam  pengelolaan  PPIP  sangat  signifikan. Pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  PU  beserta fasilitator  memberikan  kontribusi  peran  serta yang  relatif  lebih  baik  dibandingkan  dengan instansi lain.
Tabel 1  Evaluasi Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (existing) menurut pihak yang berkompeten
No. Kegiatan Peran  Stakeholders (n=27) Rata- Rata Klasifikasi Pemerintah OMS Pebisnis/swasta Akademisi 1. Perencanaan 6.4 7.8 4.4 1.9 5,1 Cukup 2. Pengorganisasian 3.9 7.1 2.1 1.1 3.5 Buruk 3. Pelaksanaan 5.5 7.1 2.5 1.0 4,0 Buruk 4. Pengendalian 4.1 7.6 2.0 1.0 3,6 Buruk Rata-rata 4.8 7.4 2.8 1.3 Klasifikasi Cukup Cukup Buruk Buruk
Sumber: Hasil Pengolahan data primer (2014)
Pada  unsur  kegiatan  pelaksanaan, pemerintah  khususnya  dinas  PU  dengan  OMS adalah  pihak  yang  berperan  besar,  dibantu dengan  Kepala  Desa  dan  perangkatnya. Sedangkan peranan pihak swasta dan akademisi belum  begitu  tampak  dan  terlibat  dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur perdesaan.
Berdasarkan
temuan penelitian, pemerintah masih kurang koordinasi pada tahap
pengorganisasian dalam pengelolaan PPIP. Pada pebisnis hanya sebagai pengguna  tanpa ada peran serta lebih dalam hal mengelola  maupun memelihara keberlanjutan infrastruktur tersebut. Sedangkan peran pihak akademisi masih belum terlalu maksimal, dimana seharusnya dapat memberikan masukan dari sisi akademik dan membantu untuk menyuarakan aspirasi pihak yang dirugikan.
Gambar 1  Evaluasi Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Sumber: Hasil Pengolahan data primer  (2014)
Hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa sistem kebijakan, kegiatan PPIP tidak ada saling tumpang tindih dalam menentukan kebijakan untuk pembangunan pedesaan karena adanya proses verifikasi usulan kegiatan di tingkat desa. Pada proses verifikasi usulan kegiatan di tingkat desa tersebut yang menghasilkan suatu kebijakan dari forum musyawarah masyarakat desa, Setiap desa diberi kesempatan untuk memberi usulan atau ide mengenai pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Jadi kebijakan mengenai kegiatan
PPIP jelas berbeda  dengan kebijakan lain  yang mengatur pembangunan perdesaan. PPIP merupakan  hasil  forum musyawarah di tingkat desa.
Musyawarah direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari OMS.
6.4 7.8 4.4 1.9 3.9 7.1 2.1 1.1 5.5 7.1 2.5 1 4.1 7.6 2 1 Pemerintah OMS Swasta
Akademisi Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Pengawasan

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :
1. Hasil penelitian ini dan beberapa studi yang menerapkan co-management , menunjukkan bahwa  pendekatan co-management dapat diterapkan untuk pengaturan infrastruktur.
2. Hasil pembahasan dalam konteks co management antar stakeholder dengan unsur-unsur  A-B-C-G,  menunjukkan peran OMS (Community = C) menunjukkan peran yang paling dominan dibandingkan dengan stakeholders lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Budimanta, Arif. Dkk. 2008. Corporate Social Responsibility Alternatif bagi Pembangunan Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta: ICSD.
Harrison, Jeffrey and Carron H. Saint John. 1993. Strategic Management of
Organization and Stakeholders Theory
Murdoch,  Jonathan. 2000. Networks a new paradigm of rural development? Journal of
Rural Studies  16 (2000) 407}419. PII:
S0743-0167 (00) 00022-X
Pomeroy, Robert S., William Meryl J. 2004.
Fisheries Co-Management and Small-Scale
Fisheries: A Policy Brief .  Manila : ICLARM.
Raharja, Sam’un Jaja 2009. Kolaborasi Sebagai Strategi Bisnis Masa Depan Jurnal Administrasi  Bisnis, Vol.5, No.1: hal. 40– 49, (ISSN:0216–1249) Center for Business Studies. FISIP – Universitas Parahyangan
Raharja, Sam’un Jaja, 2017 Analisis Strategi Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum di Provinsi Jawa Barat . Seri ALG
001. Bandung. Penerbit ITB dan
Departemen Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Padjadjaran
Taket, Ann and Leroy White, 2000, Partnership and Participation : Decision Making in the Multiagency Setting. Wiley . Chicester