## Diskursus Sosial Stakeholder dalam Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam (UPSA) di Kabupaten Malang
Stakeholder Social Discourse in Natural Resource Conservation (UPSA) Efforts in Malang District
Tatag Muttaqin 1 , Musdzalifah Sukmawati 1 , Imam Ade Putra Bala 2 , dan Naresvara Nircela Pradipta 1
1 Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246, Malang, Kode Pos 65144, Indonesia
2 Unit Pelaksana Teknis Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Universitas email: tatag@umm.ac.id

## Abstract
UPSA  (The  Natural  Resources  Conservation  Effort  is  one  of  BPDAS  Brantas Sampean’s RHL (Forest and Land Rehabilitation) progams which are carried out in 3 places namely  Pujon  Hill,  UB  Forest  and  Wajak,  Malang  Regency.  Collaboration  between stakeholder is the main key to the succes of policy produts and their sustainability. Discourse is  present  as  a  tool  that  is  able  to  provide  an  explanation  of  sosial  conditions.  Aim  of  this research is how the perspectiveof stakeholder influences the follow-up action pf the progam. Data collection uses observation, interviews document analysis related to UPSA. Discourses analysis  begins  with  the  result  of  interviews  that  have  been  recorded  and  then  transcribed into  writing  and  data  analysis  by  the  Nvivo12  software.  The  result  of  the  data  re  then explained  descriptively.  Our  findings  show  that the  perspective  of  each  stakeholder  towards the UPSA Progam Influences land management. The Occurrence of domination of power, a sense  of  ownership  and  openness  among  stakeholders  has  the  potential  to  create  new conflicts.

## Keywords : Social Discourse, Stakeholder, UPSA

## Abstrak
UPSA  (Usaha  pelestarian  Sumber  Daya  Alam)  merupakan  salah  satu  progam  RHL (Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan)    BPDAS  Brantas  Sampean  yang  dilaksanakan  di  3  tempat yaitu  Pujon  Hill,  UB  Forest  dan  Wajak.  Kolaborasi  antar stakeholder menjadi  kunci  utama keberhasilan  dari  produk  kebijakan  dan  keberlanjutannya.  Diskursus  hadir  sebagai  alat  yang mampu  memberikan  penjelasan  kondisi  sosial.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  bagaimana prespektif stakeholder mempengaruhi  tindakan  lanjutan  dari  progam  tersebut.  Pengumpulan data  menggunakan  observasi,  wawancara  dan  analisis  dokumen  terkait  UPSA.  Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan analisis diskursus sosial. Analisis diskursus di mulai dari hasil wawancara yang telah direkam lalu ditranskip menjadi tulisan, dan analisis data  dibantu software  Nvivo12 .  Hasil  data  kemudian  dijelaskan  secara  diskriptif.  Temuan kami  menunjukan  jika  prespektif  setiap stakeholder terhadap  progam  UPSA  mempengaruhi pengelolaan  lahan.  Terjadinya  dominasi  kekuasaan,  rasa  kepemilikan  dan  keterbukan  antar stakeholder berpotensi menghadirkan konflik baru.

## Kata kunci : Diskursus Sosial, Stakeholder, UPSA

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak  terkendali  seringkali  mengarah  pada penurunan  kualitas  lingkungan.  Hutan dapat terus lestari jika keberlanjutan secara ekologis dan ekonominya terjamin. Keberlanjutan ini membutuhkan partisipasi Masyarakat  (Haji  et  al.,  2020;  Yahman  & Setyagama,  2022),  terutama  yang  tinggal langsung  berbatasan  dengan  hutan  (Nakita & Fatma, 2020).
Forest Resource Managemant (FSM) dianggap  sebagai  target  kebijakan  yang diiginkan  untuk  mencapai  tujuan  ekologi dan  sosial  ekonomi  (Tebkew  dan  Atinkut, 2022;  FAO,  2010).  Paradigma  baru  ini dapat menghasilkan produk-produk kehutanan  yang  lebih  beragam.  Dengan adanya  UPSA  yang  menggabungkan  2 kegiatan  konservasi  tanah  dan  air  dapat mencapai keberlanjutan (BPDASHL Brantas Sampean, 2020a) Sistem
penanamannya  yang  mengombinasikan mix  farming atau  tumpangsari  pada penggunaan jenis tanaman tertentu (kelompok tanaman keras/kayu, MPTS/buah-buahan/tanaman unggul lokal, tanaman  semusim  dan  rumput),  dengan komposisi jenis-jenis yang menguntungkan dan memberikan hasil yang lebih baik dan memperhatikan  agroklimat,  biofisik  lahan, dan    minat  masyarakat,  namun  tanaman semusim  juga  masih  dilaksanakan  sebagai selingan  (BPDASHL  Brantas  Sampean,
2020b)
Kolaborasi dalam tata kelola lingkungan  dapat  dijelaskan  sebagai  suatu pendekatan  manajemen  dan  tata  kelola yang  melibatkan  berbagai stakeholder
(Nijamdeen  et  al.,  2023).  Tidak  adanya kesadaran stakeholder secara  alami  dapat mempengaruhi  keberhasilan  suatu  progam (Reed  et  al.,  2009).  Partisipasi  dalam pengelolaan bersama menghasilkan lapangan  kerja,  meningkatkan  pertanian (Ullah  et  al.,  2022)  dan  kolaborasi  yang buruk  dari  berbagai stakeholder dapat mengurangi efektifitasnya dan dapat menyebabkan  konflik  (Es’haghi,  dan Karamidehkordi, 2023). Teknik partisipatif diakui secara luas sebagai hal yang penting dalam  mengatasi  tantangan  kebijakan lingkungan  pertanian  dan  pengambilan keputusan (Valujeva et al., 2023)
Fenomena  sosial  dalam  kebijakan tata  kelola  lingkungan  dapat  dijelaskan menggunakan  diskursus.  Dryzek  (1997) menggambarkan  diskursus  sebagai  cara bersama untuk memahami dunia, memungkinkan  stakeholder  berkolaborasi dan menyatukan potongan-potongan informasi  dalam  catatan  yang  koheren (Hajer  &  Versteeg,  2005;    Faiclough, 1989)  berpendapat  bahwa  diskursus  dan struktur  sosial  merupakan  hubungan  dua arah yang saling mempengaruhi satu sama lain. Diskursus penting bagi kekuasaan dan dalam  mempertahankan  kekuasaan  itu sendiri.  kekuatan  masyarakat  menjadi faktor  penting  dalam  mempertahankan kekuasaan  karena  dapat  mempengaruhi dan  berkontribusi  dalam  perubahan  sosial (Fauzan, 2013). Analisis diskursus falcault menjelaskan  bahwa  kekuasaan  bekerja melalui  interkasi,  relasi  atau  jaringan  dari relasi.  Kekuasaan  tidak  berdiri  di  luar lingkaran  relasi  melaikan  bermain  di dalamnya (Animaydila, 2015).
Penelitian  ini  memfokuskan  pada diskursus  di  ranah  sosiologi  dengan observasi  langsung  di  lapang.  Ranah sosiologi  yang  dimaksud  adalah  data primer  yang  diambil  langsung  di  lapang dengan  langsung  mewawancarai  informan yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini tidak hanya analisis teks-teks literatur dan penelitian-penelitian terdahulu (Anridho, 2017). Analisis diskursus merupakan  suatu  proses  yang  dapat memahami  kondisi  sosial  (Kartodihardjo, 2017).  Menggunakan  analisis  diskursus penelitian  ini  memperhatikan  beberapa aspek  misalnya;  pandangan  terhadap program  UPSA,  apakah  program  tersebut memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya pelestarian sumberdaya alam,  serta  bagaimana  program  tersebut memengaruhi  prespektif  dan  tindakan masyarakat  terhadap  lingkungan  dan sumberdaya alam.

## METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten  Malang  dengan  3  tempat  yang berbeda dari bulan Desember 2022 sampai Agustus  2023.  Pada  3  lokasi  UPSA  ini terdapat  2  lokasi  yang  berada  dalam wilayah KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan  Khusus)  yaitu  UPSA  Pujon  yang berada di
KHDTK
Universitas Muhammadiyah  Malang  (Pujon  Hill)  dan UPSA  Karangploso  yang  berada  di KHDTK  Universitas  Brawajiwa  (UB Forest)  sedangkan  untuk  UPSA  Wajak berada  di  luar  kawasan  atau  lahan  milik pribadi    (BPDASHL  Brantas  Sampean, 2020b).
Data  yang  digunakan  ada  2  yaitu data  sekunder  dan  data  primer.  Data
sekunder berasal dari laporan-laporan hasil kegiatan  UPSA  P0,  P1,  dan  P2  oleh BPDASHL  Brantas  Sampean,  Naskah rancangan  UPSA,  dan  Peta  Lahan  UPSA. Sedangakan data primer didapatkan secara langsung  melalui  wawancara  mendalam dengan stakeholder ,  wawancara  direkam lalu  transkip  menjadi  tulisan.  Data  harus mencakup pandangan dan tindakan masyarakat  terhadap  program  UPSA  dan cara program tersebut memengaruhi pandangan dan tindakan masyarakat dalam melestarikan  sumberdaya  alam.  Tahap selanjutnya  yaitu  analisis  dimulai  dari penjabaran  dimensi  teks,  lalu  menjelaskan konteks sosial yang sedang terjadi (Muhassin,  2019).  Pengumpulan  data sendiri  ada  3  yaitu  observasi,  wawancara terstruktur, dan analisis dokumen.
Subjek  penelitian  ini  yaitu  seluruh representasi  dari  setiap stakeholder yang terlibat dalam Usaha Pelestarian Sumberdaya  Alam  (UPSA)  di  wilayah Pujon  Hill  UMM,  UB  Forest  dan  Wajak yaitu BPDASHL Brantas Sampean, Penyuluh Cabang Dinas Kehutanan wilayah  Malang,  Pengelola  Pujon  Hill, Pengelola  UB  Forest,  KTH  Pujon  Hill UMM,  KTH  UB  Forest,  KTH  Wajak.
Badan Responden ini menggunakan purposive  sampling . Purposive  Sampling adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan penilaian  khusus  sedangkan  (Nurdiani, 2014).  Dalam  penelitian  ini,  pertama menentukan kriteria-kriteria responen. Kedua, memilih stakeholder yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai informan  utama  atau  informan  yang memiliki  banyak  informasi.  Menggunakan metode  ini,  responden  yang  berpotensial nantinya  akan  dihubungi.  Kontak  awal inilah  responden  awal  akan  memberikan
rekomendasi  responden.  Pengambilan  data dilakukan  dari  bulan  Desember  2022 hingga  Febuari  2023  dengan  responden (n=18,  4  dari  Pengelola  KHDTK,  9  dari Pesanggem/kelompok  tani  hutan,  3  dari penyuluh  CDK/dinas  kehutanan  Provinsi Jawa  Timur,  2  dari  BPDASHL  Brantas
Sampean) menggunakan wawancara secara langsung. Semua responden dipilih berdasarkan  keterlibatannya  dalam  UPSA dan  hasil  rekomendasi  dari stakeholder . Adapun    lokasi  tempat  yaitu  di  UPSA Pujon  Hill,  UPSA  UB  Forest,  dan  UPSA
Wajak. Tabel 1. Lokasi UPSA di Wilayah Kerja BPDASHL Brantas Sampean Kecamatan Lokasi Luas (Ha) Pujon Petak , Desa Bendosari 10 Karangploso  Blok Sumbersari, petak 85, Desa Tawang Argo  10 Wajak Blok Pandanrejo, Desa Bambang 10 Tabel 2.  Daftar Narasumber No  Kode  Jabatan Keterangan 1 An Pengelola KHDTK UB Forest bagian lapang, KHDTK UB Forest 2 Lu Pesanggem UB Forest KTH UB Forest 3 Ilu Pesanggem UB Forest KTH UB Forest 4 Iw Pengelola KHDTK UB Forest bagian lapang KHDTK UB Forest 5 Pi Ketua KTH UB Forest KTH UB Forest 6 Gi Pesanggem UB Forest KTH UB Forest 7 Ca Direktur UB Forest KHDTK UB Forest 8 He Pengelola KHDTK Pujon Hill KHDTK Pujon Hill UMM 9 Wo Pesanggem Pujon Hill UMM KTH Pujon Hill UMM 10 Ng Pesanggem Pujon Hill UMM KTH Pujon Hill UMM 11 Mu Penyuluh CDK Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur 12 Ag Penyuluh CDK Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur 13 Wa Ketua Pesanggem Wajak KTH Wajak 14 Bo Pesanggem Wajak KTH Wajak 15 Ar Pesanggem Wajak KTH Wajak 16 As Petugas dari BPDASHL bagian Perencanaan BPDASRH Brantas 17 Wi Penyuluh CDK Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur 18 Sw Petugas dari BPDASHL bagian RHL BPDASRH Brantas

## HASIL DAN PEMBAHASAN Interakasi Sosial di Lahan UPSA
Hasil  ini  (gambar  1,  gambar  2, gambar  3)  didapatkan  dari word  cloud hasil  analisis  data  transkip  wawancara dengan stakeholder yang  terlibat  dalam
progam  UPSA.  Kata  yang  dimunculkan adalah  kata  yang  mempengaruhi  pola interaksi  antar stakeholder. Setiap  lahan UPSA  memiliki  kasus  yang  berbeda seperti  terjadinya  dominasi  aktor,    rasa memiliki  lahan , agroklimat,  dan  biofisik
lahan.  Disini  kami  akan  membahas  secara menyeluruh  dari  setiap  tiga  lahan  UPSA, bagaimana karakteristik, kepentingan stakaholder ,  dan  kebutuhan  petani mampu menimbulkan gesekan sosial serta mempengaruhi pengelolaan lahan.
Interaksi  Sosial  di  Lahan  UPSA  Pujon Hill
Upsa  Pujon  terletak  di  Blok  43a  dan 44,  Desa  Bendosari,  kecamatan  Pujon, Malang,  Subdas  Konto,  DAS  Brantas. Jenis  tanah  Andosol,  dengan  tekstur  tanah lempung berpasir, jeluk tanah kurang > 90
cm dan tingkat kesuburan subur. Berada di ketinggian  kurang  lebih  1.100  sampai 1.200 Mpdl dengan topografi berbukit dan curah hujan 1.600 sampai 2.000 mm/tahun. Jumlah  KTH  disana  berjumlah  25  orang dan rata-rata mata pencaharian yaitu petani dan peternak susu sapi perah. Lahan Pujon Hill  ini  dulunya  dikelolah  oleh  Perhutani, sejak  2018  kawasan  ini  menjadi  KHDTK (Kawasan  Hutan  Dengan  Tujuan  Khusus) dengan  luas  75  ha  dan  dikelola  oleh Universitas Muhammadiyah Malang (BPDASHL  Brantas  Sampean,  2020d)
.
Gambar 1. Interaksi Sosial UPSA Pujon Hill
Gambar  1  dengan  mentranskripsi  data hasil  wawancara  dan  laporan  program UPSA yang dicoding menggunakan softwere NVIVO secara spesifik pengelompokan  pada  kasus  yang  sering terjadi di UPSA Pujon Hill. Saat pengelola KHDTK  sebagai  lokasi  program  UPSA berganti  kebijakan  yang  didalamnya  juga ikut berganti. Dari sistem kebijakan hingga fungsi  lahan  pun  ikut  berubah,  yang awalnya  untuk  lahan  produksi  menjadi kawasan  pendidikan  dan  produksi  non- kayu.  Menurut  Brown  dan  Raymond (2014), konflik pada lahan dapat disebabkan oleh ketidakseimbangnya kekuatan  sosial,  kurangnya  pengaturan
kelembagaan yang jelas. Membentuk kerja sama antar stakeholder tentu membutuhkan  waktu  dan  pendekatan- pendekatan  yang  tepat.  Pengelola  dituntut untuk  mengetahui  karakteristik  KTH  yang ada  di  Pujon  Hill.  Pentingnya  pemahaman petani  tentang  ini  memberikan  dampak langkah selanjutnya oleh pengelola.
“ya  memang  masyarakat  sudah,  sudah tahu kalau masyarakat disini, ini punyanya umm,  yang  ngelolah  sekarang  UMM,”
(narasumber no.8)
“ kalau  dari  LHK  atau  perum  perhutani sudah  di  respon  lah,  kita  tidak  bisa  atau menolak  atau  gimana,  itu  dengan  catatan kita  ini  kan  ya  punya  pesanggem  yang
garap  disitu  ya,  permintaan  kami,  ehem, pokoknya  pesanggem  saya  jangan  ikut dikeluarkan, diajaklah bekerjasama dalam mengelolah kawasan tersebut,”
(narasumber no. 10)
Pada  pernyataan  narasumber  no.  8 dan no 10 menjelaskan bahwa petani telah mengetahui dengan jelas status lahan yang mereka  garap  dan  pengelola  yang  baru. Kalimat “kita  tidak  bisa  menolak  atau gimana,” menunjukan bahwa mereka tidak punya  kekuatan  untuk  menolak  pergantian pengelola.  Kata “Permintaan  kami,  ehem, pokoknya pesanggem saya jangan dikeluarkan, diajaklah bekerjasama dalam mengolah
kawasan tersebut” mengidentifikasikan  jika  petani  masih bergantung  pada  lahan.  Mata  pencaharian utama  petani  Pujon  Hill  yaitu  peternakan sapi  perah  dan  lahan  pertanian  dijadikan sebagai sampingan.
“Mudah  kok  sana  dibilanginnya,  gak kaku” (narasumber no.9)
“kalau  gak  setuju  ya,  sekarang  inikan pengelolanya  siapa,  disini  sudah  mulai tahu lah,  porsinya,” (narasumber no. 8).
Narasumber  no.  9  menunjukan bahwa  karakteristik  sifat  petani  Pujon  Hill memiliki sifat terbuka dan mau bekerjasama  dengan  pihak  pengelola.  Hal ini  dapat  disebabkan  mulai  mengertinya status  lahan  yang  digunakan  oleh  petani. Merujuk  pernyataan  He  petani  sudah paham  dan  tidak  berani  menentang pengelola.  Disini  pengelola  KHDTK mendominasi kekuasaan.
“Kita  tidak  menjelekkan  masyarakat sendiri  yaa,  tapi  kayaknya  masyarakat  itu kurang  respond  begitu  yaa,  kayaknya maunya  semaunya  sendiri,  aturang  yang
dibuat  sama  pujon  hill  kurang  dipatuhi,” (narasumber no.10)
Kalimat  “Masyarakat  itu  kurang respon,”  menunjukan  jika  hubungan  yang telah  terjalin  baik  ini  mulai  merenggang. Beberapa  aturan  mulai  tidak  dijalankan seperti sengaja membakar pohon, pergantian  penggarap  lahan.  Selain  itu, pengelola  yang  memiliki  prinsip  jika peraturan  yang  dibuat  harus  dijalankan, yang sifat yang memaksa. Dari pernyataan narasumber  no.  8 “Kalau  gak  setuju  ya, sekarang  inikan  pengelolanya  siapa” diidentifikasii  jika  peraturan  yang  telah dibuat bersifat memaksa. Pengelola berharap  dengan  peraturan  yang  memaksa ini  petani  sengan  melanggar  aturan  yang telah ditetapkan.
Menilik  dibalik  latar  belakang  aktor Pujon Hill, pengelola merupakan akademisi  yang  memiliki  peran  untuk pemberdayaan di aras makro (membangun komunikasi politik dan jaringan organisasi lingkungan) dan di aras mikro (pembangunan  di  unit  terkecil  seperti tingkat  desa),  reformasi  etika  kerja lingkungan  dan  pengembangan  penelitian pengimplementasian di lingkungan (Cahyadi, 2011) dan bedasarkan
MENLHK  dalam  Pasal  23  Ayat  1  tentang Kawasan  Hutan  Dengan  Tujuan  Khusus (KHDTK) menyebutkan
bahwa pemanfaatan hutan sebagai berikut: pemanfaatan  kawasan,  pemanfaatan  dan pemungutan  hasil  hutan  bukan  kayu,  serta jasa  lingkungan  dan  wisata  alam  (KLHK, 2018).
Memperbaiki  hutan  seperti  sediakala adalah  tujuan  dari  pengelola.  Oleh  karena itu  peraturan  yang  dibuat  memaksa  guna mencegah  kerusakan  hutan  oleh  faktor
sosial.  Untuk  mencapai  keberlanjutan hutan jangkah panjang maka membutuhkan kolaborasi antar stakeholder
lainnya.  Ini  dikuatkan  oleh  penelitian terdahulu Valujeva et al., (2023) menyebutkan  bahwa,  ketika  suatu  progam baru  dikenalkan  terutama  perubahan  yang akan  mempengaruhi  stabilitas  keuangan mereka,  maka  pendapat  petani  sangatlah penting.

## Interaksi  Sosial  di  Lahan  UPSA  UB Forest
Upsa  UB  Forest  terletak  di  petak 85, Desa Tawang Argo, kecamatan Karang Ploso, Malang, Subdas Hulu Brantas, DAS Brantas.  Jenis  tanah  Andosol,  dengan tekstur tanah lempung berpasir, jeluk tanah kurang  >  90  cm  dan  tingkat  kesuburan subur.  Berada  di  ketinggian  kurang  lebih 1.200 sampai 1.800 Mpdl dengan topografi berbukit  dan  curah  hujan  1.800  sampai 2.000  mm/tahun.  Jumlah  KTH  disana berjumlah 25 orang dan rata-rata pencaharian yaitu petani dan peternak sapi daging.  Lahan  UB  Forest  ini  dulunya dikelolah  oleh  Perhutani,  sejak  2015 kawasan  ini  menjadi  KHDTK  (Kawasan Hutan  Dengan  Tujuan  Khusus)  dengan luas  545  ha  dan  dikelola  oleh  Universitas Brawijaya  (BPDASHL  Brantas  Sampean, 2020c).
“Kalau  orang  yang  gak  paham  kelompok ini, gak tahu progam-progamnya, gak tahu apa  yang  ditanam,  ya  sering  mencurigai kami  korupsi  hemmm,  setelah  saya
jelaskan  dan  semua  ada  suratnya  mereka bingung juga,” (narasumber no 5)
“Jadi kan magersari sana ingin melepaskan  kawasan,  itu  kan  kalau pelepasannya  sih  tidak,  tidak  terbuka, secara  diam  diam  gitu  loo,  jadi  tidak memberi  tahu  kalau  misalnya  mereka sudah lama mengurus pelepasan kawasan, kan  kalau  masalah  kayak  gini  kan  harus ada  keterbukaan,  tapi  itu  tidak  ada,”
(narasumber no 1)
Konflik  sosial  yang  tengah  terjadi di UB Forest sangatlah kompleks. Lamanya petani menggarap lahan menimbulkan  rasa  kepemilikan  lahan tersebut menjadi kuat. Selain itu, baik dari KTH  atau  pengelola  tidak  saling  percaya. Pernyataan  Pi  menjelaskan  jika  KTH sering  dicurugai  menggelapkan  dana progam.  Hal  ini  dapat  merenggangkan hubungan antar stakeholder dan menimbulkan konflik, seperti tidak dipatuhinya  peraturan.  Temuan  yang  kami dapatkan  saat  observasi  ke  lapang,  kami menjumpai petani yang melakukan pembakaran pohon pinus guna mengurangi tegakan.
Sesuai  dengan  peraturan  KHDTK, pemanfaatan,  penggunaan  pohon  dilarang Hidayat  et  al.,  (2020)  menyatakan  bahwa, implementasi kebijakan dapat berhasil jika fungsi lembaga yang dibangun,
berjalannya aturan yang ditetapkan. Tetapi pada UB Forest tidak berjalan dengan baik. Ini  ditegaskan  oleh  Pernyataan  An  bahwa KTH  tidak  pernah  terbuka  terhadap pengelola.
Gambar 2. Pinus yang sengaja dibakar, ditemukan di Petak UPSA UB Forest
“banyak  LSM  yang  masuk  sini,  yang sering  kress  nya  itu  permintaan  dari KTHnya sering berlawanan dengan fungsi hutan, contohnya kan di UB forest itu kan tidak boleh menebang pohon, Cuma dibuat untuk penelitian, pelatihan, terus ekowisata,  pokoknya  selain  non  kayu,” (narasumber no 1).
“ini  sudah  sangat  dinamis  yang  artinnya punya  akses  kemana-mana.  Kadang- kadang malah lebih over, hati-hati dengan KTH. Over apa? Ada lsm masuk, semua ini sudah bisa diakomodir oleh yang namanya kth.  Kadang  kelurahan  gak  dilaporin kegiatannya  KTH  itu  seperti  apa?  Jadi istilahnya  kita  mendidik  dulu,  jadi  gak mesti  kita  ini  mendidik  anak  pitik  po mendidik  anak  macan  kadang-kadang  kan seperti itu. Jadi kita harus bisa mengendalikan  sebenarnya  kth  ini  juga manut,  tapi  karena  tekanan  eh  saat informasi  itu  sangat  besar,  adanya  tora macam-macam  artinya  bahwa  kth  juga menerima  aksesbilitas  dari  luar,  ya  tidak hanya kemudian ya dan akhirnya
informasinya  tidak  benar  misalnya  tanah boleh  disertifikatkan,  dan  macam  macam itu kan yo temen ta” (narasumber no 1) Pernyataan narasumber no 1
menunjukan  bahwa  masuknya  LSM  tidak selamanya  berdampak  positif.  Keinginan KTH  yang  sering  berlawanan  dengan fungsi KHDTK membuat pengelola enggan  menuruti  dan  berimbas  dengan tidak  terbukanya  petani  dengan  pengelola.
Petani  lebih  mempercayai  pihak  luar seperti LSM yang lebih mengerti keinginan mereka. hal ini dapat disebabkan karena  agenda  utama  LSM  Kehutanan yaitu Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan  masyarakat  di  sekitar  hutan (Riva  et  al.,  2013).  Pernyataan  Ca  “ Over apa? Ada lsm masuk, semua ini sudah bisa diakomodir  oleh  yang  namanya  kth,’’ “juga  menerima  aksesbilitas  dari  luar,”
Kami menemukan bahwa KTH yang sudah dimasuki LSM dapat mendominasi kekuasaan.  KTH  UB  Forest  yang  dibina oleh  LSM  dan  pengelola  ini  dapat menggunakan  informasi  dengan  tepat
sehingga  dapat  menekan  kepentingan
stakeholder lainnya dan akhirnya mendominasi.
Interaksi Sosial di Lahan UPSA Wajak
Upsa wajak terletak di Desa Bambang,  kecamatan  Wajak,  Malang, Subdas  Lesti,  DAS  Brantas.  Jenis  tanah Asosiasi  Latosol  Coklat  dan  Regosol Kelabu, dengan tekstur tanah butiran kasar, jeluk  tanah  kurang  >  90  cm  dan  tingkat kesuburan  sedang.  Berada  di  ketinggian kurang  lebih  1.100  sampai  1.200  Mpdl dengan  topografi  landai  dan  curah  hujan 1.627  mm/tahun.  Jumlah  KTH  disana berjumlah 25 orang dan rata-rata pencaharian yaitu petani dan peternak susu (BPDASHL Brantas Sampean, 2020e). “molahne kita yang kayak gini mbak, tidak pernah menolak kunjungan siapapun, baik mahasiswa,  dosen  atau  masyarakat,  kita selalu  terbuka,  jadi  alhadulillah  kita saring pengalaman saja,” (narasumber  no 16)
Penjelaskan  narasumber  no  16  jika para  petani  Wajak  membuka  diri  terhadap orang-orang yang masuk membawa kepentingan.  Keterbukaan  ini  membuat semua  progam  yang  ditawarkan  kepada petani  berjalan  baik.  Sebelum  masuknya UPSA,  Kawasan  ini  pernah  pada  kawasan tersebut  mendapatkan  progam    CCCD (Cross  Cutting  Capacity  Develompment Project), sebuah  progam  internasional untuk  penanaman  pohon  dan  terbukti berhasil  dijalankan  dengan  baik.  Dampak dari  keterbukan  sifat  petani  Wajak  banyak progam  yang  ditawarkan  dan  inovasi- inovasi  baru  yang  didapatkan  dari  hasil penelitian seperti pupuk fermentasi,
kompos  blok.  Kompos  blok  yang  dibuat petani  dan  peneliti  mampu  mengurangi presentase kegagalan tumbuh tanaman dan meminimalisir serangan uret.
“lah  lek  ganti  kelompok  seng  anyar  sido mek perang tok, gak sido nyambut gawe,”
(narasumber no 16)
“wong kita dulu pas sudah jadi, kita diajak sama cdk ke UB Forest, istilahnya disuruh ngomong-ngomong  sama  petani  sana, UPSA kayak gimana,” (narasumber no 15) Narasumber no 15 dan 16 menjelaskan  bahwa  sistem  kelembagaan, KTH  Wajak  sudah  berjalan  dengan  baik meski  tergolong  baru.  Hal  ini  dapat dikarenakan  kelembagaan  KTH  sama dengan  LMDH,  petani  menakutkan  jika dibentuk  kelompok  baru  akan  memicu konflik  baru  dan  progam  akan  terkendala. Selain  itu,  KTH  wajak  juga  mengambil peran  penting  berjalannya  UPSA  di  UB Forest.  Lewat  bantuan  petani,  petani  UB Forest  menerima  Progam  UPSA.  Menurut Valujeva  et  al  (2023),  menjelaskan  jika untuk mencapai kerjasama sebagian petani menghargai  pertukaran  informasi  dengan petani lain, memperkuat jaringan horizontal di  antara  petani  dapat  lebih meningkatkan penyebaran informasi tentang  praktik  pengelolaan  lahan  multi fungsi.  Kawasan  yang  rata-rata  bekas tambang  membuat  petani  Wajak  memilih berjalan  beriringan  dengan  pihak  luar  dan beranggapan  bahwa  akan  menguntungkan membawa  pihak  luar  masuk  terutama akademisi yang akan membawa pemecahan  masalah  dan  inovasi-inovasi baru.

## Gambar 4. Interaksi Sosial UPSA Wajak
Analisis Prespektif Stakeholder Terhadap UPSA dan Tindakan Keberlanjutan Progam
Demi  keberlanjutan  suatu  program maka perlu mengetahui prespektif stakeholder yang  ada,  karena  berimbas pada  tindakan  yang  akan  dilakukan selanjutnya. Ini akan membantu mengetahui stakeholder mana yang memiliki pengaruh besar dalam mengagalkan  suatu  progam  (gambar  5). Dalam  analisis  ini  semua stakeholder dari pemerintah, pengelola KHDTK, KTH, dan penyuluh CDK (Cabang Dinas Kehutanan) Wilayah Malang diteliti. Penelitian terdahulu Nijamdeen et al. (2023) menyebutkan, jika semua prespektif semua stakeholder berdampak  pada  bagaimana program akan dikelola. Dari 5 stakeholder (KHDTK  UB,  KHDTK  UMM,  KTH, Dinas  Kehutanan,  BPDASRH  Brantas) , masing-masing  membawa  kepentingan yang hampir sama.

## BPDASHL Brantas Sampean
Dari hasil analisis gambar 8 didapatkan jika  kepentingan  BPDASHL  Brantas
Sampean  dalam  berjalannya  UPSA,  hasil menunjukan  jika  unsur  tuntutan  dalam menjalankan progam lebih besar dari unsur lainnya.  Tuntutan  disini  artinya  bahwa program yang dijalankan atas perintah dari KLHK.
“gak mbak, UPSA itu sebenarnya kana da progam  pekerjaan  dari  pusat,  di  wilayah pusat,  diantaranya  seperti  sudah  ada, Cuma sampai sini dikelola, dicari lokasinya, kita hanya yo hanya menjalankan  progam  dari  pusat  saja,”
(narasumber no 16)
Penjelasan  tersebut  dapat  diartikan  jika pemerintah  hanya  menjalankan  tugas karena  faktor  perintah  dari  pusat.  Selain menjadi  sumber  pendanaan,  BPDASHL Brantas Sampean juga menjalankan tugasnya seperti melakukan kontroling dari P0  (Penanaman  Awal),  P1  (Penanaman Tahun  Pertama),  dan  P2  (Penanaman Tahun Kedua), dan pengawasan berjalannya progam.
Gambar 1. Hasil Prespektif, Respond dan Tindakan Stakeholder terkait Progam UPSA Unsur  lainnya  yaitu  untuk  konservasi lahan,  pemberdayaan  masyarakat.  Dengan adanya  UPSA  masyarakat  terkhususnya disekitar  hutan  dapat  ambil  peran  dalam menjaga lingkungan dan masyarakat hutan lebih  paham  bagaimana  cara  mengolah lahan  yang  bijak.  Unsur  selanjutnya  yaitu ekonomi,  tanaman  UPSA  yang  sudah  jadi atau  berbuah  akan  menjadi  sumber penghasilan  tetap  dan  secara  biaya  petani tidak  mengeluarkan  biaya  besar,  karena dari  P0,  P1  dan  P2,  dana  ditanggung  oleh pemerintah.  Manfaat  lainnya  yaitu  lahan kritis  di  wilayah  DAS  Brantas  dapat berkurang  dan  dapat  progam  yang  sudah jadi  dapat  menjadi  percontohan  bagi wilayah  atau  petani  lainnya  terkhususnya di  wilayah  kritis.  Dengan  asumsi  jika tanaman buah lebih menguntungkan daripada tanaman semusim.
“Kalau misalnya rusak karena masyarakat sendiri agak repot ya, aspek social seperti itu,  eh  disini  itu  Cuma  yang  penting,  P1 dan  P2  nya  sudah  terselesaikan  dan  hasil akhirnya  setelah  P2,  kalua  misalkan  itu rusak  itu  kena  penyakit,  kita  sudah  lepas, jadi  begitu,  baru  kalau  ada  pengajuan lagi, pengajuan kegiatan lagi, disana, tapi kalau  misalnya  satu  tempat  yang  sama,
kayaknya  gak  mungkin,  minimal  harus beda desa (narasumber no 16)
“iya,  jadi  itu  sudah  dari  awalkan perjanjian  kan,  perjanjian  akan  semua disini  kan  baru,  hanya  membantu  bidang pendanaan  saja,  saya  punya  kegiatan UPSA tolong dicarikan lokasi, misalnya di malang  gitu  aja,  kita  ketemu  petani,  dari awal  petani  bisa  ndak  bertanggung  jawab dengan kegiatan, kan itu penmanfataannya untuk  kelompok  sendiri  kan?  Bukan  untuk kita  kan,  jadi  kalau  UPSA  ya  harus sendiri,  apa  ya  istilahnya,  sebetulnya  jika P2  itu  telah  selesai  ya  dari  kelompok sendiri  kalau  ingin  memperbaiki  seperti itu,  atau  cari  CSR  lah  kasarannya  begitu ( narasumber no 18)
Pernyataan  narasumber  no  17 “ Cuma yang penting, P1 dan P2 nya sudah terselesaikan  dan  hasil  akhirnya  setelah P2,  kalua  misalkan  itu  rusak  itu  kena penyakit,  kita  sudah  lepas,”  dan dan pernyataan  Sw  “ jadi  itu  sudah  dari awalkan  perjanjian  kan,  perjanjian  akan semua  disini  kan  baru,  hanya  membantu bidang pendanaan saja,” mengidentifikasikan  jika  progam  yang dijalankan  BPDASHL  Brantas  Sampean semata  hanya  tuntutan,  tidak  ada  tindak
lanjut.  Kurang  tegasnya  pemerintah  dalam progam menyebabkan hilangnya pengaruh.

## Pengelola KHDTK
Pengelola  tentunya  ingin  kawasan yang  mereka  jaga  tetap  lestari  dan berkenlanjutan.  Banyak  cara  yang  telah dilakukan  pengelola  untuk  mencapai tujuan  ini  seperti  membuat  peraturan, mengikuti  progam  pemerintah,  menerima program  pemberdayaan  masyarakat  dari luar  seperti  KKN.  Namun  semua  itu kembali  kepada  petani,  apakah  semua  itu dapat  ditangkap  dan  dijalankan  dengan baik  oleh  petani.  Hasil  analisis  dibuktikan jika  unsur  konservasi  lahan  pada  5 stakeholder, hasil  pengelolah  lebih  besar dari yang lainnya. Tidak hanya mementingkan  konservasi,  pengelola  juga memikirkan  kondisi  petani,  tidak  mungkin petani bersedia mengganti tanaman semusim menjadi tanaman buah, yang jika dilihat  jarak  menanam  dengan  hasil  panen membutuhkan  waktu  lama.  Mengatasi  hal ini  sambil  menunggu  panen  tanaman UPSA, pengelola memperbolehkan tanaman  semusim  tetap  ditanam  dengan catatan tanaman UPSA tidak boleh dirusak dan setelah hasil panen terlihat petani akan sadar jika tanaman buah lebih menguntungkan daripada tanaman
semusim.
“Kata  pak  sumatri,  kita-kita  ini  masalah
lapangan lebih pintar (narasumber no 16) “Soallnya lebih sering ngalamin, berpengalaman, bertahun-tahun di lapang” (narasumber no 14)
“soallnya  kalau  sistemnya  sekolah  itu yang  jadi  gurunya  itu  tanamannya,”
(narasumber no 2)
Peryataan Ar, Wa, dan Lu menjelaskan  jika  petani  merasa  jika  soal
lapangan mereka lebih pintar dibandingkan dengan  pengelola  karena  mereka  sudah  di lahan  bertahun-tahun.  Makan  pendekatan yang  digunakan  pengelola  untuk  bisa sampai  masuk  ke  masyarakat  tidak  boleh agresif  dan  menggurui.  Pengolah  harus mengetahui  karakteristik  dan  keinginan seperti apa diinginkan oleh petani. Melalui pendekatan  secara  humanis  dan horizontal dapat  menjadi  strategi  bijak  untuk  bisa berbau  dengan  petani  dan  mendapatkan hasil win-win  soluction antar stakeholder . Dengan cara memberi fasilitas baik berupa transfer  pengetahuan  (pelatihan  praktis) atau sosialisasi dampak praktik tidak hanya berimbas  kepada  petani  tapi  juga  generasi selanjutnya.  Dengan  begitu  pengelola dapat  mengambil  hati  masyarakat  dan menghindari kesalahpahaman dan kebingungan.

## KTH (Kelompok Tani Hutan)
KTH  adalah  tokoh  utama  dalam keberhasilan  suatu  progam  keberlanjutan hutan.  Tanpa  adanya  peran  KTH  maka tidak mungkin suatu progam dapat berjalan dengan baik. Hasil analisis prespektif KTH terhadap UPSA menunjukan hasil dominan adalah unsur ekonomi.
” kemarin inikan kayak  gini mbak, bagus jeruknya  kayak  gitu,  sama  bapaknya jeruknya  dipotong  sama  bapak,  karena apa,  jeruk  gak  laku  dan  terus  gak  bisa nanami apa-apa,” (narasumber no 3)
” jadi saya kurangi,” (narasumber no 2)
Pernyataan Ilu dan Lu menunjukan jika hasil pertanian yang tidak menggutungkan  maka  petani  berpotensi kembali  ke  tanaman  semusim.  Jadi  dapat diketahui  jika  petani  tertarik  pada  suatu progam  karena  melihat  keuntungan  yang ada.  Respon  yang  diberikan  petani  yakni
baik, walau sebagian petani ada yang tidak memperdulikan  adanya  UPSA.  Menurut Ajidin  (2020),  Naik  turunnya  harga  dapat disebabkan oleh tidak meratanya banyaknya  produk  dengan  permintaan pasar.  produksi  sayur  atau  buah  yang masih  terpusat  dapat  menyebabkan  harga komoditas  berflutuasi.  Sifat  sayuran  dan buah  yang    mudah  rusak  penyebab  petani tidak  dapat  mengontrol  harga.  Petani terpaksa menjual hasil panen dengan cepat karena  takut  tanamannya  rusak  dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. “Bibit beli sendiri dan dikasih itukan beda, bedanya  itu  bukan  dari  kualitas  ya,  tapi dari  mana  bibit  itu  didapatkan,  kalau  beli sendirikan  bakal  dirawat  betul-betul,  tapi kalau  diberi  cuma-cuma  ya  beda  lagi” (narasumber no 10)
“Ada  yang  ngambil  di  bawa  pulang  gak ditanam  tanam  akhirnya  mati  juga  ada,” (narasumber no 10)
“Memang  baik,  tapi  maksud  kami  gini mbak,  memang  kita  seperti  bangun  rumah lah  mbak,  nek  bangun  rumah  kan  ancen mengebu-gebu  tapi  belaii,  kadang  ini  kan bocor,  lah  merawat  gitu  lo,  juga  seperti itu,  tanam  juga,  sudah  kita  tanamkan sudah  kita  anukan,  tapi  kadang  kadang untuk,” (narasumber no 14)
“Yo  memberikan  pupuk  itu  lo  mbak, kadang  kadang  ares-aresen,  tapi  yang sama  liat  di  kopi  itu  kan  baik,”
(narasumber no 15)
“Tergantung pemiliknya,” (narasumber no 16)
Pernyataan narasumber no 11
menjelaskan penggunaan bibit yang terjadi di  kalangan  petani.  Bibit  yang  dibeli sendiri dengan yang diberi gratis memiliki perlakuan  yang  berbeda  bahkan  ada  bibit yang diberikan tidak ditanam-tanam
hingga  akhirnya  mati.  Hanya  sebagian petani  yang  melakukan  hal  tersebut. Sebagian  lain  petani  merawat  tanaman dengan  baik  karena  tahu  betul  keuntungan tanaman  buah,  sesuai  dengan  pernyataan narasumber no 14, 15, dan 16.
Penyuluh CDK (Cabang Dinas Kehutanan) Wilayah Malang Tugas penyuluh sendiri dalam progam  UPSA  adalah  untuk mendampingi masyarakat tentang bagaimana kegiatan itu berlangsung sesuai dengan kaidah konservasi dan transfer teknologi. Transfer teknologi adalah petani diberikan teknologi-teknologi yang ada dan memiliki dampak.  Memahamkan  masyarakat  terkait kaidah  konservasi  dan  menghasilkan pendapatan. Membantu secara administrasi seperti bidang yang membutuhkan dokumen  dokumen.  Menjadi  penengah atau  pemersatu  antar stakeholder baik terdapat konflik atau tidak.
Hasil  analisis  penyuluh  terdahap prespektif  UPSA  menunjukan    unsur konservasi lahan, ekonomi dan pemberdayaan  masyarakat  sama  besarnya, dan  unsur  tuntutan  dalam  menjalankan tugas  sangat  kecil.  Dari  hasil  wawancara dengan penyuluh didapatkan bahwa pengelolaan  dana  di  UPSA  berjalan  baik, di UPSA UB Forest sisa pengelolaan dana dibelikan  untuk  bibit  lemon  dan  UPSA Wajak  sisa  pengelolaan  digunakan  untuk lebah  trigona.  Hal  ini  dilakukan  untuk menambah pendapatan petani dan menimalisir  petani  beralih  ke  tanaman sayuran.
“Gab  gab  itu  pasti  ada,  dan ini  saya  kira ini  ini,  perlu  proses,  kalau  saya  melihat itu, bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan,  dijadikan  masalah  tapi
perlu dipecahkan, kalau kita di masyarakat kita  tidak  boleh  mencari  permasalahan, tapi  ini  adalah  potensi  yang  harus  kita pecahkan dan itu memang saya sebagai eh penyambung  sebagai  kelembagaan  antara masyarakat dengan ini, tapi saya membatasi diri,” (narasumber no 17)
Narasumber  no  17  menjelaskan bahwa masalah-masalah sosial yang tengah terjadi  antar stakeholder dan  potensi- potensi  konflik  sosial  dan  lahan  harus ditemukan pemecahan masalahnya. Menurut  Widhianthini  et  al.  (2016), kebijakan  kolaboratif  yang  benar  adalah cara  membangun  jaringan  baru  aktor  atau stakeholder dan  perannya  dapat  berjalan secara  maksimal.  Tujuan  dari  kebijakan kolaboratif  adalah  mencapai  keefektifan dan efisiensi dengan menggunakan berbagai  pendekatan  untuk  mencegah terjadinya  konflik  yang  menghadirkan ketidaksesuaian.

## KESIMPULAN
Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam membutuhkan keterlibatan berbagai stakeholder, dengan  kerjasama  yang  baik dan  menyelaraskan  semua  kepentingan dapat  meningkatkan  keberhasilan  suatu keberlanjutan  hutan.  Dengan  mengetahui tanggungjawab masing-masing antar stakeholder kolaborasi  dalam  menimalisir kegagalan. Analisis ini memberikan
wawasan terkait interaksi antar stakeholder
dan menggambarkan peran stakeholder.
Hasil penelitian dalam kasus BPDASHL Brantas Sampean adalah
progam  yang  dijalankan  sebagian  besar didasarkan  atas  tuntutan  dari  pusat.
Program  yang  telah  usai  dapat  terus dilakukan kontrol dan dijaga
kelestariannya.  Kami  mendapatkan  bahwa sikap  pemerintah  hanya  mengacu  pada laporan  yang  telah  dibuat.  Jika  masalah seperti  kerusakan  yang  ada  terjadi  setelah laporan  selesai  atau  serah  terima  maka pemerintah  tidak  mengambil  tindakan secara tegas.
Pada  kasus  pengelola  pujon  Hill, pengelola dapat memainkan perannya baik dan  mendominasi  suatu  kepentingan.  Lain halnya  dengan  UB  Forest,  pengelola terdominasi oleh KTH yang dapat disebabkan tidak dapat mengontrol tekanan informasi  dari  luar.  Berbeda  dari  kasus Pujon  Hill  dan  UB  Forest,  UPSA  Wajak berada diluar kawasan mereka tidak terikat peraturan  konservasi,  karena  lahan  yang digunakan  adalah  pribadi.  Para  petani memilih  bekerjasama  dengan  semua  pihak luar karena beranggapan bahwa pihak luar akan  membantu mereka  dalam  pemecahan masalah dan membuatkan mereka inovasi- inovasi yang dapat menggangkat perekonomian mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajidin,  R.  B.  P.  (2020). Penyebab  Naik Turunnya  Harga  Sayur  dan  Buah .
Agro Indutrie.
Animaydila, R. (2015). Konstruksi Persepsi  Hubungan  Pertemanan Lawan  Jenis  Yang  Ditampilkan Pada  Tokoh  Bryce  Losky  Dan  Juli Baker Dalam Film Flipped . Anridho,  C.  (2017). Diskursus  Pendidikan Tinggi Pada Keluarga Etnis
Tinghoa  Dan  Etnis  Madura  Di
Kota Surabaya (Issue 1). BPDASHL  Brantas  Sampean.  (2020a). Laporan Bimbingan Teknis
Kegiatan  UP  UPSA  Tahun  2020  |

## 1 .
BPDASHL  Brantas  Sampean.  (2020b).
Laporan Pembutan . BPDASHL  Brantas  Sampean.  (2020c).
Naskah  Rancangan  UPSA  10  Ha UB .
BPDASHL  Brantas  Sampean.  (2020d).
Naskah  Rancangan  UPSA  10  Ha
UMM .
BPDASHL  Brantas  Sampean.  (2020e).
Naskah  Rancangan  UPSA  10  HA Wajak .
Brown,  G.,  &  Raymond,  C.  M.  (2014).
Methods  for  identifying  land  use conflict potential using participatory  mapping. Landscape
and  Urban  Planning , 30 ,  1–13. https://doi.org/10.1016/j.landurbpla
n.2013.11.007
Cahyadi,  A.  (2011).  Peran  Cendikiawan dalam  Lingkungan  Hidup. Ani Cahyani , 1–9.
Es’haghi,  S.  R  dan  Karamidehkordi,  E.
(2023).  Understanding the  Stucture of  Stakeholder  -  Projects  Network in  Endangered  Lakes  Restoration Progams  using  Social  Network analysis. Enviromental Science and
Policy , 140 , 172–188. https://doi.org/https://doi.org/10.10
16/j.envsci.2022.12.001
Fauzan, U. (2013). Analisis Wacana Kritis Model  Fairclough. Pendidik , 5 (2), 209–217.
Hajer,  M.,  &  Versteeg,  W.  (2005).  A
decade  of  discourse  analysis  of environmental politics: Achievements, challenges, perspectives. Journal of Environmental Policy and Planning , 7 (3), 175–184. https://doi.org/10.1080/152390805
00339646
Haji,  L.,  Valizadeh,  N.,  &  Hayati,  D. (2020). The role of local communities  in  sustainable  land and  forest  management.  In Spatial Modeling  in  Forest  Resources Management: Rural Livelihood and Sustainable Development (pp. 473–
503). Springer.
Hidayat,  N.  C.,  Setijaningrum,  E.,  &
Asmorowati,  S.  (2020).  Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember. Nakhoda:
Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 19 (2),
188–201.
https://doi.org/10.35967/njip.v19i2. 118 Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan. (2018). Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5 /2018  tentang  Kawasan  Hutan dengan Tujuan Khusus. In Peraturan  Perundangan (Issue  15, pp. 1689–1699).
Nakita,  Clearestha,    dan  F.  U.  N.  (2020).
Pengaruh  Deforestasi  dan  Upaya Menjaga  Kelestarian  Hutan  Di Indonesia. Jurnal  IUS  Civile , 5 (3),
248–253.
Nijamdeen, T. W. G. F. M., Ratsimbazafy.
H.  A.,  Kodikara.  K.  A.  S., Nijamdeen,  T.  W.  G.  F.  A., Thahira, T., Peruzzo, S., Guebas, F. D., dan Huge, J. (2023). Mangrove management  in  Sri  Lanka  and stakeholder collaboration : A social network  perspective. Journal  of
Environmental Management , 330 (July 2022), 1–18.
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2
022.117116 Nurdiani,  N.  (2014).  Teknik  Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. ComTech:  Computer,
Mathematics and Engineering
Applications , 5 (2), 1110–1118.
Reed,  M.  S.,  Graves,  A.,  Dandy,  N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris,  J.,  Prell,  C.,  Quinn,  C.  H.,
& Stringer, L. C. (2009). Who’s in
and why? A typology of
stakeholder  analysis  methods  for natural resource management. Journal of Environmental Management , 90 (5),  1933–1949. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2 009.01.001
Riva,  W.  F.,  Hutagaol,  P.,  &  Levang,  P.
(2013).  Peran  Lembaga  Swadaya
Masyarakat Terhadap Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Konteks Pembangunan Daerah. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah , 5 (1), 77–94. https://doi.org/10.29244/jurnal_mp
d.v5i1.24195
Tebkew,  M.,  &  Atinkut,  H.  B.  (2022).
Impact of forest decentralization on sustainable  forest  management  and livelihoods  in  East  Africa. Trees, Forests and People , 10 (November),
100346.
https://doi.org/10.1016/j.tfp.2022.1
00346
Ullah, A., Zeb, A., Saqib, S. E.,  dan H. K.
(2022).  Landscape  c0-Management and Livelihood Sustainability:
Lessons  Learned  from  the  Billion
Trees  Afforestation  Project  in
Pakistan. Land  Use  Policy , 115 (6).
https://doi.org/10.1016/jlandusepol. 2022.106034
Valujeva,  K.,  Freed,  E.  K.,  Nipers,  A.,
Jauhiainen,  J.,  &  Schulte,  R.  P.  O. (2023).  Pathways  for  governance opportunities: Social network analysis  to  create  targeted  and effective  policies  for  agricultural and  environmental  development. Journal of Environmental Management , 325 , 1–10. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2 022.116563
Widhianthini, Dharmawan, A. H., & Azam Achsani,  N.  (2016).  Keterlibatan Para  Aktor  Dalam  Pengendalian Konversi  Lahan  Pertanian  (Studi Kasus  Di  Kabupaten  Tabanan, Provinsi  Bali). Sodality:  Jurnal Sosiologi  Pedesaan , 4 (1),  11–22. https://doi.org/10.22500/sodality.v4 i1.14403
Yahman,  Y.,  &  Setyagama,  A.  (2022).
Government  policy  in  regulating the  environment  for  development of  sustainable  environment  in Indonesia.
Environment,
Development and Sustainability , 1– 12.  https://doi.org/10.1007/s10668- 022-02591-1