## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 121-131
Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional
Salasmita 1 , Mahendra Putra Kurnia 2 , Rika Erawaty 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: salasmita23@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: mahendraputra@fh.unmul.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: rikaerawaty@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
The  threat  of  drug  abuse  in  the  Philippines  has  prompted  President  Rodrigo  Duterte  to  intensify  a campaign to combat it, through the War on Drugs, a program to neutralize drug abusers. However, the implementation  of  the  policy  is  allegedly  loaded  with  serious  human  rights  violations  in  the  form  of extrajudicial killings committed against civil society. This research aims to analyze whether extrajudicial killings carried out in the War on Drugs Policy during the administration of President Duterte were qualified as gross human rights violations and the application of international court jurisdiction over the situation. The  research  method  used  in  this  research  is  doctrinal  research.  The  results  showed  that  extrajudicial killings in the Philippines met the elements of crimes against humanity so that they could qualify as gross violation  of  human  rights.  The  International  Community  has  rightly  sought  to  enforce  the  law  on  this situation through the International Criminal Court with President Duterte as the individual who must be held responsible.
Keywords: extrajudicial killing; gross violation of human rights; drug abuse

## ABSTRAK
Ancaman  penyalahgunaan  narkoba  di  Filipina  membuat  Presiden  Rodrigo  Duterte  menggencarkan kampanye  untuk  memeranginya,  melalui  Kebijakan War  on  Dru gs,  program  untuk  menetralisir  pelaku penyalahgunaan  narkoba  direalisasikan.  Tetapi  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  disinyalir  sarat  dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dengan bentuk extrajudicial killing yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dapat atau tidaknya tindakan extrajudicial killing yang  dilakukan  dalam  Kebijakan War  on  Drugs pada  masa  pemerintahan  Presiden  Duterte dikualifikasikan  sebagai  pelanggaran  HAM  Berat  serta  bagaimana  penerapan  yurisdiksi  pengadilan internasional atas situasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan extrajudicial killing di Filipina memenuhi  unsur-unsur  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  sehingga  dapat  dikualifikasikan  sebagai pelanggaran HAM berat. Masyarakat Internasional telah dengan tepat mengupayakan adanya penegakan hukum  terhadap  situasi  tersebut  melalui  Mahkamah  Pidana  Internasional  dengan  Presiden  Duterte sebagai individu yang harus bertanggung jawab.
Kata Kunci: extrajudicial killing ; pelanggaran HAM berat; penyalahgunaan narkoba

## PENDAHULUAN
Filipina  merupakan  sebuah  negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  dengan  peredaran narkotika  dan  obat  terlarang  (narkoba)  yang  cukup  tinggi.  Perdagangan  narkoba  di Filipina merupakan salah satu  masalah keamanan dalam negeri yang dihadapi negara
dengan 7000 pulau ini, selain pembajakan, terorisme, separatisme, militansi, dan lain- lain. 1 Letak  geografis  Filipina  yang  strategis  menjadikan  Filipina  sebagai  salah  satu negara tujuan perdagangan narkoba.
Dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, Presiden Rodrigo Duterte menjalankan kebijakan War  on  Drugs ,  salah  satu  wujud  legalitas  dari  Kebijakan  tersebut  ialah Command Memorandum Circular No. 16 – 2016 tentang PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel" tanggal 1 Juli 2016 2 yang menjadi landasan penerapan Kebijakan tersebut bagi Kepolisian Nasional Filipina (PNP). Surat perintah ini menyusun rencana  anti-narkoba  pemerintah  yang  baru,  yang  dikenal  sebagai Operation  Double Barrel . Pelaksanaan dari kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah narkoba ini mendapatkan sorotan negatif dari dunia internasional dan beberapa dari dalam negeri, karena  dianggap  melanggar  HAM  yang  telah  disepakati  dalam  hukum  internasional. Operasi  ini  menuai  kontroversi  karena  diizinkan  bagi  anggota-anggota  PNP  untuk melakukan  penembakan  di  tempat  atas  orang-orang  yang  diduga  terlibat  dengan penggunaan  dan  pengedaran  narkoba,  atau  perbuatan  apapun  yang  terlibat  dengan jaringan  kartel  narkoba.  Presiden  Duterte  secara  terbuka  berulang  kali  mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mendukung dilakukannya eksekusi atau penembakan atas tersangka pengguna dan pengedar narkotika. 3
Upaya  pemberantasan  Narkoba  melalui  kebijakan War  on  Drugs di  Filipina  dengan tindakan extrajudicial killing yang dilakukan secara masif telah mengabaikan kewajiban negara  untuk  melindungi  hak  untuk  hidup  dan  menjalani  proses  peradilan  dalam tuntutan  pidana  yang  dijatuhkan  pada  warga  negaranya,  dan  kini  terindikasi  sebagai sebuah  pelanggaran  HAM  berat  yang  harus diakhiri dan  dilakukan  penegakan  hukum atas terjadinya situasi tersebut melalui pengadilan internasional, hal ini dapat dibuktikan jika  tindakan  tersebut  memenuhi  unsur-unsur  kejahatan  yang  termasuk  kategori pelanggaran HAM berat  yang telah diatur dan disepakati dalam hukum internasional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut:  Apakah tindakan extrajudicial killing yang dilakukan dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM Berat ditinjau dari Hukum Internasional dan Bagaimana penerapan yurisdiksi pengadilan internasional terhadap situasi tersebut.

## METODE
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal yang dimaksud adalah penelitian yang berbasis perundang-undangan (Black Letter Law ) yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.    Sehingga  dalam penelitian ini penulis melakukan pengkajian terhadap regulasi yang mempunyai kaitan dengan pelanggaran HAM berat.
1 Sheena  Chestnut  Greitens,  “Terrorism  in  the  Philippines  and  US - Philippine  Security  Cooperation,” Washington, DC: Brookings Institute , 2017.
2 Amnesty International, “‘If You Are Poor, You Are Killed’ Extrajudicial Executions In The Philippines’ ‘War On Drugs,’” Amnesty International Publication , 2017, p.
19 <https://www.amnesty.org.uk/files/2017- 04/ASA3555172017ENGLISH.PDF?>.
3 Danilo  Andres  Reyes,  “The  Spectacle  of  Violence  in  Duterte’s  ‘War  on  Drugs,’” Journal  of  Current Southeast Asian Affairs , 35.3 (2016), 111 – 37.

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 121-131

## PEMBAHASAN
Extrajudicial  Killing dalam  Kebijakan War  on  Drugs di  Filipina  Ditinjau  dari  Hukum Pidana Internasional
Presiden ke-16 Filipina, Rodrigo Duterte, pada pidato inagurasinya tanggal 30 Juni 2016, mengutarakan  Kebijakannya  untuk  menerapkan  perang  melawan  narkoba  yaitu Kebijakan War on Drugs . 4 Salah satu wujud legalitas dari Kebijakan ini ialah Command Memorandum  Circular (CMC) No.16-2016 tentang Operation  Double  Barrel ,  terdapat dua  pendekatan  yang  dilakukan  PNP  dalam  menjalankan Oplan  Double  Barrel ,  yakni Project Tokhang dan Project HVT .
Terkait proses pelaksanaan dari Oplan Double Barrel , Amnesti Internasional dan Human Right  Watch (HRW)  telah  melakukan  penelitian  mendalam. Sejak  November  hingga Desember 2016, Amnesti Internasional telah mewawancarai sebanyak 110 orang yang terdiri  atas,  saksi  mata  operasi Double  Barrel ,  sanak  keluarga  dari  korban,  pengguna narkoba, petugas polisi, oknum yang mengaku dibayar untuk melakukan pembunuhan dengan  modus  operasi  anti-narkoba,  anggota Commission  on  Human  Rights ,  petugas pemerintahan, aktivis sosial, dan pemuka agama. Total, Amnesti Internasional berhasil mendokumentasikan  33  kasus  pembunuhan  terkait  narkoba,  20  kasus  diantaranya terjadi  saat  operasi Double  Barrel atau  saat  implementasi  Kebijakan War  on  Drugs Duterte, dan 13 lainnya menyangkut orang bersenjata yang tidak dikenal. 5 Sementara itu,  HRW  menyelidiki  24  insiden  pembunuhan  para  pengedar  narkoba  dan  pengguna narkoba  yang  melibatkan  32  korban,  yang  terjadi  di  Metro  Manila,  wilayah  Ibu  Kota Filipina, dan provinsi-provinsi terdekat sejak Presiden Rodrigo Duterte mulai menjabat 30 Juni 2016, pada bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017. 6
Berdasarkan hasil investigasi-investigasi tersebut, pelaksanaan Kebijakan War on Drugs b erbanding terbalik dengan apa yang tertulis dalam surat perintah untuk melaksanakan operasi ini,  meskipun  tidak  tertulis dalam  surat  edaran, dalam  beberapa  kesempatan Duterte  memerintahkan  kepolisian  untuk  tidak  pandang  bulu,  menembak  para tersangka  bandar  dan  pengguna  narkoba,  apabila  terdapat  tersangka  yang memberontak  ditangkap  ataupun  melakukan  hal-hal  yang  membahayakan.  Karena membunuh  para  kriminal  bukanlah  hal  yang  melanggar  HAM. 7 "Saya  tidak  peduli tentang  HAM,  percayalah,"  katanya,  menurut  transkrip  resmi  yang  dirilis  oleh  istana presiden, dilansir Aljazeera. 8
4 Https://www.merdeka.com/dunia/presiden-filipina-saya-tak-peduli-dengan- ham.html  Mardani,  “Soal Narkoba,  Presiden  Duterte  Berjanji  Tak  Akan  Tunduk  Pada  Tekanan  Internasional,”  2016 <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40704806>.
5 Amnesty International.
6 “‘License  to  Kill’:  Philippine  Police  Killings  in  Duterte’s  ‘War  on  Drugs’  |  HRW” <https://www.hrw.org/report/2017/03/02/license-kill/philippine-police-killings-dutertes-war-drugs> [accessed 28 December 2022].
7 Laila Rezwina B aswedan, “Kebijakan War on Drug Presiden Rodrigo Duterte Di Tengah Tekanan Aktor Internasional” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
8 Mardani,  “Presiden  Filipina:  Saya  Tak  Peduli  Dengan  HAM!  |  Merdeka.Com,”  2016 <https://www.merdeka.com/dunia/presiden-filipina-saya-tak-peduli-dengan-ham.html>  [accessed  31 December 2022].

## Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina (Salasmita)
Dapat dipastikan Kebijakan war on drugs di Filipina sebagian besar dilaksanakan dengan tindakan extrajudicial killing . Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya proses pengadilan dalam  menghukum  para  korban  sesuai  tahapan  proses  pengadilan  yang  diatur  dalam yurisdiksi Filipina dalam melakukan peradilan terhadap terduga pelaku tindak pidana, yaitu: Pertama, melalui cara kerja awal yang terdiri dari penyidikan polisi, pengawasan terhadap  terdakwa,  pemidanaan,  penangkapan  dan  penyidikan  terhadap  tahanan hukum. Kedua, permulaan penyidikan, yaitu penyidikan yang dilakukan oleh hakim dan jaksa. Ketiga, dakwaan dan pembelaan, yang terkait dengan proses negosiasi pembelaan dan cara penyelesaian penempatan. Keempat, pemeriksaan di pengadilan, yaitu adanya permintaan peninjauan kembali dan hak-hak terdakwa. Kelima, putusan, usulan proses baru atau pertimbangan ulang. Keenam, pelaksanaan putusan dan banding.
Untuk menentukan 124las an124 extrajudicial killing dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina  sebagai  pelanggaran  HAM  berat  yang  merupakan  kejahatan  internasional, penulis  akan  menelaah  konsep  dan  karakteristik  dari  masing-masing  kejahatan  yang termasuk dalam pelanggaran HAM Berat  oleh Statuta Roma yang merupakan rujukan paling  akhir  dalam  mendefinisikan  pelanggaran  ham  berat  yang  diakui  dalam  hukum internasional, yaitu Genocide (genosida), Crime Against Humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan), War  crimes (Kejahatan  Perang),  dan Aggression (kejahatan  Agresi) dengan tabel-tabel berikut ini.
Tabel 1 Genosida dengan pembunuhan No  Unsur-unsur Kebijakan War on Drugs Keterangan 1 Pelakunya  menyebabkan kematian satu atau lebih. Orang  jumlah kematian akibat  dari  124las  an124 extrajudicial  killing berjumlah lebih  dari  satu,  bahkan mencapai angka ribuan. Terpenuhi. 2 Orang  atau  orang-orang tersebut  [yang  dibunuh itu]  berasal  dari  suatu bangsa tertentu, kelompok  etnis,  124las an124 agama tertentu. Sasaran  adalah  orang-orang yang diduga melakukan tindak penyalahgunaan narkoba, terlepas  dari  identitas  mereka yang berasal dari bangsa, suku, ras, maupun agama tertentu. Tidak terpenuhi.
3
Pelaku  tersebut  memang berniat untuk menghancurkan, baik seluruh  maupun  124las an124,  bangsa  tersebut, kelompok  etnis,  124las an124  agama  tertentu tersebut - - 4 Tindakan  tersebut  terjadi dalam konteks suatu pola yang  manifes  dari  124las an124 serupa yang -
-

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 121-131
diarahkan kepada kelompok  tersebut  atau 125las  an125  tersebut merupakan 125las an125 yang tidak bisa tidak pasti akan berakibat pada kehancuran terhadap kelompokkelompok tersebut Sumber : Analisa Penulis Tabel 2 Kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan No  Unsur-unsur Kebijakan War on Drugs Keterangan 1 Pelakunya  menyebabkan kematian satu atau lebih. Dalam kebijakan war on drugs , terjadi  penembakan  secara nyata di Filipina, yang menewaskan  banyak  warga sipil. Terpenuhi. 2 Tindakan tersebut dilakukan  sebagai  bagian dari serangan meluas dan sistematik  yang  ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil. Korban  pembunuhan  terkait narkoba  cenderung  memiliki dua kesamaan. Pertama, banyak  dari  mereka  adalah penduduk  perkotaan  yang miskin, menganggur dan tinggal  di  permukiman  liar. Kedua, berkaitan dengan “ drugs  watch  list ”  yang disiapkan oleh pejabat pemerintah daerah dan didistribusikan  ke  polisi.  Yang mana hampir keseluruhan dari mereka merupakan penduduk sipil. Terpenuhi. 3 Pelaku mengetahui bahwa 125las  an125  tersebut merupakan  bagian  dari atau memaksudkan 125las  an125  itu  untuk menjadi bagian dari serangan  meluas  atau sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil Sehubungan dengan kemungkinan  Tidak  ada  bukti sejauh  ini  yang  menunjukkan bahwa Presiden Rodrigo Duterte  merencanakan  atau memerintahkan  pembunuhan di  luar  hukum  yang  spesifik. Namun,  pernyataan  Presiden Rodrigo Duterte untuk membunuh para pelaku narkoba secara berulang sebagai  bagian  dari  Kebijakan Terpenuhi
anti-narkobanya bisa merupakan  tindakan  yang menghasut  penegak  hukum untuk  melakukan  kejahatan pembunuhan. Sumber : Analisa Penulis Tabel 3 Kejahatan perang berupa pembunuhan yang dilakukan dengan sadar No  Unsur-unsur Kebijakan War on Drugs Keterangan 1 Pelakunya  menyebabkan kematian satu atau lebih. Jumlah  kematian  akibat  dari tindakan extrajudicial  killing berjumlah lebih dari satu. Terpenuhi. 2 Orang  atau  orang-orang semacam itu dilindungi di bawah  satu  atau  lebih Konvensi  Jenewa  tahun 1949. Korban extrajudicial killing tidak berada  dalam  konflik  atau pendudukan,  dan  juga  pihak yang terlibat konflik atau Pihak Penjajah  yang  berasal  dari negara  lain,  maupun  konflik bersenjata  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Konvensi Jenewa 1949. Tidak terpenuhi. 3 Pelaku mengetahui status orang  yang  dilindungi tersebut. - - 4 Perilaku  tersebut  terjadi dalam konteks dan dikaitkan  dengan  konflik bersenjata internasional. -
-
Sumber : Analisa Penulis Tabel 4 Kejahatan Agresi No  Unsur-unsur Kebijakan War on Drugs Keterangan 1 Kejahatan agresi terpenuhi dalam keadaan perang - Tidak terpenuhi. Sumber : Analisa Penulis
Berdasarkan  hasil  penerapan  unsur-unsur  kejahatan  yang  termasuk  dalam  kategori pelanggaran  HAM  berat,  dengan  bentuk  pembunuhan,  terhadap  situasi  di  Filipina, tindakan extrajudicial killing dalam kebijakan War on Drugs memenuhi unsur-unsur dari tindak  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  dan  belum  memenuhi  unsur-unsur pelanggaran HAM berat lain berupa genosida, perang, dan agresi.
Penegakan  Hukum  Internasional  Terhadap  Tindakan Extrajudicial  Killing dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina
Terkait  kebijakan  War  on  Drugs  di  Filipina, Human  Rights  Watch,  Stop  Aids  and

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 121-131
International  HIV/AIDS  Alliance,  United  Nation ,  dan  300  kelompok  lainnya menandatangani joint  letters yang  ditujukan  kepada Internasional  Narcotics  Control Board dan UN Office on Drugs and Crime yang berisi tuntutan menghentikan Kebijakan tersebut.  Phelim  Kine,  wakil  direktur Human  Right  Watch untuk  wilayah  Asia,  juga mengatakan hal yang serupa, bahwa pembunuhan Bandar narkoba tanpa melalui proses hukum  yang  benar  tidak  dibenarkan  untuk  upaya  pengendalian  kriminalitas.  Dan International Drug Control harus menegaskan Presiden Filipina tersebut tentang hal itu. 9
Kritik  mengenai  Kebijakan  ini  juga  berdatangan  dari  badan-badan  Narkoba  di  dunia yakni International Narcotics Control Board (INCB) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). INCB berpendapat bahwa menggunakan extrajudicial killing untuk mengontrol dan  menghentikan  masalah narkoba  justru  melanggar International Drug Conventions .  Tidak  hanya  organisasi,  media-media  internasional  juga  mulai  kerap memberitakan Kebijakan Duterte dari sisi humanis. Dari perspektif media mainstream internasional, Kebijakan War on Drugs jelas sangat melenceng dari nilai-nilai HAM. 10
Dalam situasi di Filipina, meskipun terdapat banyak kesaksian yang bisa dipercaya dari tuduhan tentang extrajudicial killin g yang meluas dan sistematis di Filipina, pelanggaran- pelanggaran tersebut itu 127las impunitas. Hingga tulisan ini dibuat, pemerintah hanya mengadili  satu  kasus – remaja  17  tahun  Kian  delos  Santos – dimana  tiga  petugas kepolisian dihukum karena pembunuhan dalam Kebijakan War on Drugs . Hasil ini sangat tergantung  pada  ketersediaan  rekaman  CCTV  dan  kemarahan  127las  a  setelah pembunuhan  tersebut.  Meskipun  Pemerintah  mencatat  bahwa  9.172  personel  polisi menghadapi kasus 127las an127127ative, 11 masih belum jelas berapa banyak dari kasus- kasus ini yang terkait dengan extrajudicial killing, pun harus dicatat bahwa sanksi 127las an127127ative  tidak  mencukupi  jika  ada  tuduhan  serius  mengenai  pelanggaran  hak untuk hidup. Selain itu, kemajuan dalam penyidikan kasus terkait Kebijakan anti narkoba yang  dirujuk  ke  Kantor  Ombudsman  juga  sangat  minim. 12 Sehingga,  Filipina  dapat disimpulkan tidak memiliki kemauan ( unwilling ) untuk mengambil suatu 127las an127 yang  tegas  untuk  menyelesaikan  kasus  yang  terjadi  di  negaranya  meskipun  memiliki kemampuan untuk itu, bahkan terkesan membiarkan permasalahan tersebut berlarut- larut  terjadi.  Oleh  karena  127las an  tersebut  situasi  di  Filipina  perlu  diselidiki  melalui pengadilan internasional.
Sebagai upaya penegakan hukum terhadap situasi di Filipina, respon-respon masyarakat internasional kemudian ditindak lanjuti dengan dilaporkannya situasi tersebut kepada Jaksa  Penuntut  ICC. 13 Jaksa  Penuntut  ICC menerima setidaknya  52  komunikasi  terkait
9 Michael Sullivan, “No
Title,”
Edition, Heard on Morning , 2016 <https://www.npr.org/sections/parallels/2016/09/23/495012102/criticized-abroad-philippines-leader- remains-hugely-popular-in-home-city>.
10 Baswedan.
11 “Https://Www.Dilg.Gov.Ph/News/DILG -Internal-Cleansing-in-PNP-on-Going-despite-Controversies- 9172-Erring-Personnel-Facing-Admin-Raps/NC-2019- 1272.”
12 “OHCHR | 2020 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Rights of Indigenous Peoples,” 2020 <https://www.ohchr.org/en/calls -for-input/2020-report-united-nations-high- commissioner-human-rights-rights-indigenous-peoples> [accessed 31 December 2022].
13 Report on Preliminary Examination Activities , 2018 <https://www.icc- cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-ENG.pdf>.
dengan situasi yang terjadi di Filipina. 14 Terdapat laporan-laporan yang diajukan pada Jaksa  Penuntut  ICC  atas dugaan  terjadinya  kejahatan  yang  masuk  ke  dalam  yurisdiksi ICC.  Pada  tanggal  8  Februari  2018,  Jaksa  Penuntut  ICC  mengumumkan  dimulainya pemeriksaan  pendahuluan  atas  kejahatan  yang  dilakukan  di  Filipina  setidaknya  sejak tanggal  1  Juli  2016  terkait  Kebijakan war  on  drugs yang  dijalankan  oleh  pemerintah Filipina. 15 Pada Agustus 2018, aktivis dan delapan  keluarga korban extrajudicial killing mengajukan  petisi  kedua  ke  ICC,  menuduh  Duterte  melakukan  pembunuhan  dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan menyerukan dakwaannya atas ribuan tindakan extrajudicial  killing .  Neri  Colmenares,  seorang  pengacara  yang  bertindak  untuk kelompok  itu,  mengatakan  bahwa  "Duterte  secara  pribadi  bertanggung  jawab  untuk memerintahkan polisi negara bagian untuk melakukan pembunuhan massal”. 16
Upaya yang yang telah dilakukan untuk mengadili situasi di Filipina melalui ICC dapat dianggap sebagai upaya yang paling relevan dengan mengingat bentuk dan tujuan dari ICC serta situasi yang ada di Filipina,  namun ICC haruslah memiliki alasan hukum dan syarat-syarat yang terdapat pada subjek hukum untuk dapat diadili. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah yurisdiksi yang dimiliki ICC. Empat yurisdiksi yang harus dipenuhi agar  seseorang  dapat  diadili  di  ICC,  yaitu  yurisdiksi  personal,  yurisdiksi  kriminal, yurisdiksi temporal, dan yurisdiksi teritorial.
Yurisdiksi  yang  berkaitan  dengan  personal  adalah  suatu  wewenang  Mahkamah internasional  untuk  menentukan  siapa-siapa  yang  dapat  yang  dapat  diajukan  ke mahkamah internasional. Pasal 1 juncto Pasal 25 Statuta Roma sesuai dengan judulnya bahwa  Mahkamah  menganut  tanggung  jawab  pidana  secara  pribadi  dari  individu ( individual  criminal responsibility ).  Menurut  Pasal  25  ayat  (1),  yurisdiksi  Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya sebagaimana ditentukan dalam Statuta. Dengan demikian ICC  hanya  memiliki  yurisdiksi  personal  terhadap  individu,  jadi  tidak  terhadap  negara maupun  subyek  hukum  internasional  lainnya  selain  terhadap  individu. 17 Pernyataan Presiden  Rodrigo  R  Duterte  untuk  memberantas  obat-obatan  terlarang  selama  enam bulan pertama masa jabatannya merupakan salah satu dasar disusunnya CMC No. 16- 2016, oleh karena itu, Presiden Duterte mempunyai pengetahuan akan dilaksanakannya pemberantasan obat-obatan terlarang oleh Polisi Nasional Filipina (PNP). 18 Ia juga dapat dianggap sebagai salah seorang yang mendorong terjadinya tindakan extrajudicial killing melalui  pidato-pidatonya  yang  berisi  seruan  untuk  membunuh  para  pelaku penyalahgunaan  narkoba  di  Filipina.  Duterte,  selaku  kepala  Negara  yang  seharusnya
14 Report on Preliminary Examination Activities .
15 “Statement  of  the  Prosecutor  of  the  International  Criminal  Court,  Fatou  Bensouda,  on  Opening Preliminary Examinations into the Situations in the Philippines and in Venezuela | International Criminal Court” <https://www.icc -cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-fatou- bensouda-opening-preliminary-0> [accessed 31 December 2022].
16 “Philippines’  Duterte  Hit  by  New  ICC  Complaint  over  Deadly  Drug  War  |  Reuters” <https://www.reuters.com/article/us-philippines-drugs-idUSKCN1LD0CS> [accessed 31 December 2022].
17 I Wayan Parthiana, “Hukum Pidana Internasional” (Yrama Widya, 2006), p. 360.
18 Fivi Fajar Iryana and Hand ojo Leksono, “Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing Dalam Memberantas Narkoba Di Filipina Berdasarkan Statuta Roma 1998,” BELLI AC PACIS , 4.1, 44 – 56.

## Risalah
Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 121-131
memiliki  peran  dalam  melindungi  HAM,  justru  malah  menyerukan  pembunuhan terhadap  para  terduga  pelaku  penyalahgunaan  narkoba.  Duterte  tidak  menunjukkan kecenderungan  atau  niat  untuk  menyelidiki  dugaan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh bawahannya. Sehingga Presiden Duterte dapat dijatuhi beban tanggung jawab superior karena telah gagal mencegah atau menghukum tindakan tersebut. 19
Yurisdiksi yang berkaitan dengan kriminal/ ratione materiae adalah untuk menentukan jenis  sengketa  yang  dapat  diajukan.  Yurisdiksi  Kriminal  dari  ICC  berdasarkan  Statuta Roma  1998  adalah  empat  jenis  kejahatan  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  5  yakni, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. 2021 Dalam  kaitannya  dengan  situasi  di  Filipina,  Penulis  menyimpulkan  bahwa terdapat  tindakan-tindakan  yang  dapat  dikelompokkan  sebagai  kejahatan  terhadap kemanusiaan.  Sebuah  pola  kebrutalan  terhadap  masyarakat  sipil  yang  berupa penembakan  tanpa  melalui  proses  peradilan  bagi  mereka  yang  diduga  pelaku penyalahgunaan  narkoba  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  meluas  merupakan tindakan yang meyakinkan penulis bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan. Dengan demikian, kasus tersebut adalah kasus yang menjadi kewenangan ICC karena terdapat kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan.
Yurisdiksi  yang  berkaitan  dengan  waktu/ ratione  temporis adalah  untuk  menentukan kewenangan  ICC berdasarkan  kapan suatu  kejahatan  itu  dilakukan.  Menurut  Pasal  11 ayat (1) Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan  yang  dilakukan  setelah  mulai  berlakunya  Statuta.  Demi  adanya  kepastian hukum,  haruslah  ditentukan  terlebih  dahulu  tentang  waktu  atau  tanggal  mulai berlakunya Statuta. Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1), Statuta mulai berlaku pada hari pertama dari bulan sesudah hari kesepuluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi,  penerimaan,  persetujuan  atau  aksesi  pada  Sekertaris  Jendral  PBB.  Dengan demikian ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang ditentukan di dalam Pasal 5- 8  statuta  yang  telah  terjadi  sesudah  tanggal  berlakunya.  Mahkamah  tidak  memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelum berlakunya statuta. Hal ini selaras dengan asas non-rectroctive ( non-rectroactive ratione personae ) dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan,  bahwa  tiada  seorangpun  akan  dimintakan  pertanggung-jawaban  pidana berdasarkan  Statuta  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  sebelum  mulai  berlakunya Statuta. 2223 Statuta  Roma  mulai  berlaku  sejak  tahun  1  Juli  2002,  60  hari  setelah instrumen  ratifikasi  ke-60  diserahkan  kepada  PBB. Situasi  extrajudicial  killing dalam Kebijakan War on Drugs yang diteliti penulis adalah kejahatan yang dimulai sejak tahun 2016, sehingga situasi ini sesuai dengan yurisdiksi temporal dari ICC yang berlaku setelah mulai berlakunya Statuta Roma.
Yurisdiksi yang berkaitan dengan teritorial/ ratione territorial adalah untuk menentukan yurisdiksi berdasarkan tempat dimana kejahatan itu dilakukan. Terhadap kejahatan yang terjadinya di dalam atau lintas batas teritorial dari negara-negara yang sudah menjadi
19 Iryana and Leksono.
20 Parthiana.
21 Parthiana.
22 Parthiana.
23 Report on Preliminary Examination Activities .
peserta pada Statuta, tentu tidak menjadi masalah sebab negara-negara itu merupakan negara yang menerima yurisdiksi ICC, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Ayat (1). Pemerintah Filipina secara resmi mengajukan penarikan diri dari Statuta Roma dengan mendepositkan  instrumen  penarikan  dirinya  kepada  Sekretaris  Jenderal  PBB  pada tanggal  17  Maret  2018, 24 Penarikan  diri  tersebut berlaku  1  tahun sejak  pendepositan instrumen  penarikan  diri,  yaitu  pada  tanggal  17  Maret  2019.  Negara  yang  penarikan dirinya  berlaku  efektif  bukan  lagi  menjadi  pihak  dalam  Statuta  Roma  dan  tidak  lagi terikat pada ketentuan-ketentuan dalam statuta tersebut. Namun, dalam Statuta Roma terdapat  pengecualian  jika  penarikan  diri  dilakukan  ketika  ICC  sedang  melakukan penyelidikan,  investigasi,  maupun  penuntutan.  Pasal  127  Ayat  (2)  Statuta  Roma menyebutkan,  bahwa  penarikan  diri  tidak  dapat  mempengaruhi  kerja  sama  dengan pengadilan  dalam  hal  investigasi  kriminal  dan  peradilan  yang  telah  dimulai  sebelum penarikan diri negara dianggap efektif. Pasal tersebut menegaskan pula penarikan diri tidak  dapat  menghentikan  proses  tersebut  dengan  melakukan  penarikan  diri  dengan catatan  telah  terdapat  pertimbangan  atau  prasangka  yang  mengarah  pada  proses investigasi sebelum penarikan diri berlaku. Berdasarkan pasal tersebut dan berdasarkan putusan ICC sebelumnya dalam situasi di Burundi, Pengadilan tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan selama Filipina menjadi Negara Pihak Statuta dan dapat menjalankan yurisdiksi ini bahkan setelah penarikan menjadi efektif. 25

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa telah terjadi tindakan extrajudicial killing dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina yang sesuai dengan unsur- unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dengan bentuk kejahatan berupa pembunuhan yang  merupakan  salah  satu  dari  kejahatan  internasional  atau  disebut  sebagai pelanggaran HAM Berat. Penegakan hukum kepada Presiden Duterte sebagai individu yang harus bertanggung jawab melalui pengadilan pidana internasional dapat dilakukan dengan  terpenuhinya  yurisdiksi  personal,  yurisdiksi  kriminal,  yurisdiksi  temporal,  dan yurisdiksi teritorial atas situasi yang terjadi di Filipina.

## REFERENSI
Amnesty International, “‘ If You Are Poor, You Are Killed ’ Extrajudicial Executions In The Philippines ’ ‘ War On Drugs, ’” Amnesty International Publication , 2017, p. 19 <https://www.amnesty.org.uk/files/2017-04/ASA3555172017ENGLISH.PDF?>
Baswedan, Laila Rezwina, “ Kebijakan War on Drug Presiden Rodrigo Duterte Di Tengah Tekanan Aktor Internasional ” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Greitens, Sheena Chestnut, “ Terrorism in the Philippines and US-Philippine Security Cooperation, ” Washington, DC: Brookings Institute , 2017
“ Https://Www.Dilg.Gov.Ph/News/DILG-Internal-Cleansing-in-PNP-on-Going-despite- Controversies-9172-Erring-Personnel-Facing-Admin-Raps/NC-2019-1272 ”
Iryana, Fivi Fajar, and Handojo Leksono, “ Analisis Kebijakan Presiden Duterte
24 Report on Preliminary Examination Activities .
25 <https://www.coalitionfortheicc.org/country/philippines> [Diakses 1 Maret 2022]

## Risalah
Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 121-131
Melakukan Extrajudicial Killing Dalam Memberantas Narkoba Di Filipina Berdasarkan Statuta Roma 1998, ” BELLI AC PACIS , 4.1, 44 – 56
“‘ License to Kill ’ : Philippine Police Killings in Duterte ’ s ‘ War on Drugs ’ | HRW ” <https://www.hrw.org/report/2017/03/02/license-kill/philippine-police-killings- dutertes-war-drugs> [accessed 28 December 2022]
Mardani, “ Presiden Filipina: Saya Tak Peduli Dengan HAM! | Merdeka.Com, ” 2016 <https://www.merdeka.com/dunia/presiden-filipina-saya-tak-peduli-dengan- ham.html> [accessed 31 December 2022]
Mardani, Https://www.merdeka.com/dunia/presiden-filipina-saya-tak-peduli-dengan- ham.html, “ Soal Narkoba, Presiden Duterte Berjanji Tak Akan Tunduk Pada Tekanan Internasional, ” 2016 <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-
40704806>
“ OHCHR | 2020 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Rights of Indigenous Peoples, ” 2020 <https://www.ohchr.org/en/calls-for- input/2020-report-united-nations-high-commissioner-human-rights-rights- indigenous-peoples> [accessed 31 December 2022]
Parthiana, I Wayan, “ Hukum Pidana Internasional ” (Yrama Widya, 2006), p. 360
“ Philippines ’ Duterte Hit by New ICC Complaint over Deadly Drug War | Reuters ” <https://www.reuters.com/article/us-philippines-drugs-idUSKCN1LD0CS>
[accessed 31 December 2022]
Report on Preliminary Examination Activities , 2018 <https://www.icc- cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-ENG.pdf>
Reyes, Danilo Andres, “ The Spectacle of Violence in Duterte ’ s ‘ War on Drugs, ’” Journal of Current Southeast Asian Affairs , 35.3 (2016), 111 – 37
“ Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on Opening Preliminary Examinations into the Situations in the Philippines and in Venezuela | International Criminal Court ” <https://www.icc- cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-fatou-bensouda- opening-preliminary-0> [accessed 31 December 2022]
Sullivan, Michael, “ No Title, ” Edition, Heard on Morning , 2016 <https://www.npr.org/sections/parallels/2016/09/23/495012102/criticized- abroad-philippines-leader-remains-hugely-popular-in-home-city>