## Pengaruh Kelerengan terhadap Perkembangan Lahan Terbangun di Kabupaten Serang, Provinsi Banten
The Influence of Slope on the Development of Built-up Land in Serang Regency, Banten Province
Rakyan Paksi Nagara 1* , & Adi Wibowo 1
1 Departemen Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, Gedung H, Jalan Margonda Raya, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 Indonesia; * Penulis korespondensi. e-mail : rakyan.paksi@ui.ac.id (Diterima: 1 Mei 2024; Disetujui: 5 Juli 2024)

## ABSTRACT
The  flow  of  urbanization  is  unstoppable  as  the  population  grows,  which  is  followed  by  an increase in the need for built-up land such as housing, commercial centers, public services, industry. Meanwhile,  each  land  has  different  characteristics  to  support  these  human  activities.  In  land suitability  studies,  the  slope  is  an  important  factor  and  is  always  involved.  This  study  aims  to determine the influence of slope on the development of built-up land in Serang Regency, as one of the  areas  with  a  high  population  growth  rate  and  a  variety  of  regional  morphologies.  Land cover/land use change analysis was used to determine the spatial distribution of additional built-up land in the period 2019-2023 and 2023-2031. 87% of the additional built-up land in 2019-2023 is located in areas with slopes of 2-15%. Then based on the Serang Regency Regional Spatial Plan 2011-2031, as much as 84% of the additional built-up land is in areas with slopes of 2-15%. This shows that the slope aspect has had a significant influence on the development of Serang Regency, where more than 80% of the additional built-up land has been located in zones that are safe from land slide.
Keywords: slope, build-up area, landuse/landcover change, spatial planning, spatial analysis

## ABSTRAK
Arus urbanisasi tidak terbendung seiring pertumbuhan populasi penduduk, yang diikuti dengan penambahan kebutuhan lahan terbangun seperti hunian, pusat perniagaan, pelayanan umum, industri. Sementara itu, setiap lahan memiliki karakteristik berbeda untuk dapat mendukung kegiatan manusia tersebut. Dalam kajian kesesuaian lahan, kelerengan  menjadi faktor penting  dan selalu dilibatkan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kelerengan  terhadap  perkembangan  lahan terbangun  di  Kabupaten  Serang,  sebagai  salah  satu  wilayah  dengan  laju  pertumbuhan  penduduk tinggi  dan  memiliki  variasi  morfologi  wilayah  yang  beragam.  Analisis  perubahan penutupan/penggunaan  lahan  digunakan  untuk  mengetahui  distribusi  spasial  penambahan  lahan terbangun  dalam  kurun  waktu  2019-2023  dan  2023-2031.  Sejumlah  87%  penambahan  lahan terbangun tahun 2019-2023 berada pada daerah dengan kelerengan 2-15%. Lalu berdasarkan RTRW Kabupaten Serang tahun 2011-2031, sebanyak 84% penambahan lahan terbangun berada pada daerah dengan kelerengan 2-15%. Hal ini menunjukkan aspek kelerengan telah memberikan pengaruh yang signifikan  terhadap  pembangunan  Kabupaten  Serang,  dimana  lebih  dari  80%  penambahan  lahan terbangun telah berada di zona yang aman dari tanah longsor.
Kata kunci: kelerengan, lahan terbangun, perubahan penutup/penggunaan lahan, rencana tata ruang, analisis spasial

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  waktu, jumlah  populasi  di  berbagai  tempat  umumnya terus  bertambah  (Sadigov,  2022).  Jumlah populasi  Indonesia  selalu  bertambah  tiap tahunnya, meskipun laju pertumbuhannya terus mengalami  penurunan,  terutama  pada  tahun 2022 saat terjadi Pandemi Covid-19 (Worldometer, 2024). Kondisi ini menyebabkan arus urbanisasi terus terjadi di berbagai wilayah (Buhaug,  2013).  Urbanisasi  tidak  hanya didefinisikan  sebagai  perpindahan  penduduk dari  kawasan  perdesaan  menuju  perkotaan, melainkan  perubahan  secara  fisik,  ekonomi, serta  sosial  dari  wilayah  perdesaan  menjadi perkotaan (Simpson, 1999; Hussain & Imitiyas, 2018;  Moll et  al. ,  2019; Streule et  al. ,  2020 ). Transformasi  dari  kawasan  pedesaan  menjadi perkotaan  ditunjukkan  dengan  ciri  pergeseran kegiatan dari yang semula berbasis agrikultural menjadi  industri  dan  pelayanan,  yang  tentunya diikuti dengan pertumbuhan kawasan terbangun ( Dijkstra et al. , 2021 ).
Hunian  merupakan  salah  satu  kebutuhan pokok, dimana manusia tinggal dan bekerja (Liu et al. , 2023). Peningkatan jumlah populasi yang disebabkan fertilitas dan migrasi, akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan terbangun  (Farizka et  al. ,  2019).  Kondisi  ini memaksa  terjadinya  alih  fungsi  lahan  dari semula  berupa  lahan  non-terbangun  seperti kawasan hutan, perkebunan, pertanian, menjadi kawasan terbangun, terutama lingkungan hunian (Chen et  al. ,  2024).  Wilson et  al., (2003) menggolongkan  pola  pertumbuhan  terbangun menjadi  3  tipe,  yaitu  pertumbuhan  dari  dalam terbangun  yang  telah  ada,  pertumbuhan  di pinggiran  terbangun  yang  telah  ada,  serta pertumbuhan terbangun terpisah dari terbangun yang telah ada. Pola-pola tersebut menunjukkan aspek  aksesibilitas  menjadi  faktor  dominan dalam  proses  pertumbuhan  lahan  terbangun, seperti  permukiman,  pusat  niaga,  pelayanan umum, industri, dan sebagainya.
Di  sisi  lain,  setiap  lahan  memiliki karakteristik  lingkungan  fisik  yang  berbeda dalam  mendukung  pembangunan  (Abidin  &
Haseeb, 2020). Aspek fisik lingkungan memberikan implikasi yang signifikan terhadap jenis  pemanfaatan  lahan  yang  dapat  dilakukan (Métay et  al. ,  2017).  Tidak  semua  lahan  dapat dimanfaatkan  sebagai  lingkungan  terbangun untuk aktivitas manusia secara ideal (Anggraini et  al. ,  2022).  Keterbatasan  lingkungan  fisik dapat  memberikan  dampak  bencana  yang beragam, mulai  dari ancaman  bencana  gerakan tanah,  gempa  bumi,  banjir,  tsunami,  erupsi gunung  (Chaudhary  &  Piracha,  2021).  Maka pengembangan  kawasan  untuk  menjadi  lahan terbangun  tentunya  harus  memenuhi  kriteria keamanan lokasi dari ancaman bencana .
Dalam  rangka  mencari  lokasi  yang  ideal untuk  aktivitas  manusia,  dibutuhkan  suatu kajian  spasial  mengenai  kesesuaian  lahan  atau land suitability analysis (LSA) (Al-Ghorayeb et al., 2023).  Konsep  LSA  pertama  kali dikemukakan  oleh  Storie  tahun  1930  untuk melakukan  penilaian  kualitas  lahan  pertanian (Rossiter, 1996). Sejalan dengan perkembangan pengetahuan  dan  teknologi,  metode  LSA berbasis  sistem  informasi  geografi  (SIG)  tidak hanya  dilakukan  pihak-pihak  yang  bergerak  di bidang  agrikultur  saja,  namun  banyak  juga diterapkan pada bidang pengembangan wilayah (Malczewski,  2004).  LSA  telah  banyak dimanfaatkan  dalam  studi  penentuan  kawasan terbangun dengan melibatkan berbagai variabel yang mencakup fisik lingkungan, ekonomi, serta sosial (Anderson et al., 2007; Halik et al. , 2013; Ilayaraja et al. , 2017; Jiaxing et al. , 2021; Li et al. , 2022; Zhang et al. , 2022; Alam et al. , 2023). Dari beberapa kajian mengenai kelayakan lahan terbangun tersebut, seluruhnya melibatkan fisik lingkungan  berupa  kemiringan  lereng.  Hal  ini menegaskan bahwa faktor kelerengan memiliki peran yang penting dalam menentukan pemanfaatan lahan. Semakin datar kondisi lahan maka  semakin  aman  dan  mudah  lahan  untuk dimanfaatkan,  khususnya  sebagai  terbangun (Zhang et  al. ,  2022).  Sebaliknya,  semakin miring  suatu  lahan  akan  berimplikasi  pada potensi gerakan tanah yang tinggi, serta tingkat kesulitan  dan  biaya  yang  lebih  dalam pengupayaan lahan (Anderson et al. , 2007).
Juni 2024, 8 (2): 116-131

## Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
sejauh  mana  faktor  kemiringan  tanah  atau kelerengan  menentukan  perkembangan  lahan terbangun. Evaluasi perkembangan lahan terbangun  lahan  terbangun  dilakukan  dengan melihat kondisi perubahan penutup/penggunaan secara eksisting serta pada rencana pengembangan  kawasan  terbangun.  Wilayah yang diangkat dalam penelitian adalah Kabupaten  Serang,  yang  berada  pada  wilayah administrasi Provinsi Banten. Kabupaten Serang memiliki  area  yang  cukup  luas  dengan morfologi yang bervariasi mulai dari datar/landai,  hingga  perbukitan  (Naryanto, 2021).  Berdasarkan  peta  risiko  bencana  yang keluarkan  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), wilayah Kabupaten Serang,  khususnya  di  bagian  barat  memiliki indeks  risiko  tanah  longsor  rendah  hingga sedang.  Maka  pertanyaan  yang  muncul  adalah bagaimana  distribusi  spasial  perkembangan lahan terbangun yang terjadi Kabupaten Serang. Lalu  bagaimana  peran  aspek  kelerengan  dalam menentukan  distribusi  spasial  perkembangan lahan  terbangun  yang  terjadi  maupun  rencana pengembangan kedepan.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  melakukan  kajian  untuk mengetahui bagaimana kondisi kelerengan yang ada  wilayah  Kabupaten  Serang.  Selanjutnya akan  dilakukan  evaluasi  terdapat  dua  kondisi, yaitu perkembangan lahan terbangun yang telah terjadi  dan  rencana  pengembangan  lahan terbangun  berdasarkan  rencana  tata  ruang. Analisis spasial overlay dilakukan berbasis pada Sistem  Informasi  Geospasial  (SIG),  untuk mengetahui seberapa besar penambahan permukiman  dan  kaitannya  secara  spasial terhadap  kondisi  kelerengan  di  Kabupaten Serang.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini meliputi peta kelerengan, peta penutupan/penggunaan  lahan  eksisting,  serta peta  rencana  tata  ruang  [Tabel  1].  Kabupaten Serang  masuk  dalam  wilayah  Provinsi  Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa [Gambar 1].  Kabupaten  Serang  dipilih  karena  memiliki morfologi  yang  cukup  beragam  mulai  dari landai, bergelombang, berbukit, hingga
bergunung, sehingga menarik untuk dikaji.
Kelerengan  merupakan  variabel  utama yang  digunakan  dalam  penentuan  kelayakan lahan  terbangun  dalam  kajian  ini.  Peta kelerengan diperoleh dari data Digital Elevation Model  Nasional  (DEMNAS)  yang  disediakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan resolusi 8 meter. Data ketinggian yang berbasis raster  tersebut  dilakukan  pengolahan  untuk menghasilkan  peta  kemiringan  tanah.  Peta kelerengan akan terbagi menjadi 5 kelas, yaitu 0 hingga  2%,  2  hingga  15%,  15  hingga  25%,  25 hingga 40%, dan lebih dari 40%, yang mengacu pada  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis  Aspek  Fisik  &  Lingkungan,  Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata  Ruang.  Menurut  Buku  Risiko  Bencana Indonesia  yang  diterbitkan  oleh  BNPB,  daerah dengan kelas kelerengan lebih 15% merupakan zona  potensi  longsor,  dan  daerah  dengan  kelas kelerengan  lebih  dari  45%  merupakan  sumber potensi longsoran.
Kemudian  Peta  penutupan/penggunaan lahan  eksisting  diperoleh  dari  ekstraksi  citra satelit  Sentinel-2  dengan  resolusi  10  meter, secara time-series pada  tahun  perekaman  2019 dan  2023.  Untuk  memperoleh  data  terbaik ekstraksi  penutupan/penggunaan  lahan,  basis data  citra  Sentinel  yang  digunakan  adalah S2_SR_HARMONIZED atau hasil harmonisasi Sentinel  Level-1C  dan  Level-2A  surface reflectance atau terkoreksi atmosfer, yang telah tersedia  pada  platform  Google  Earth  Engine (GEE).  Lalu  untuk  mereduksi  tutupan  awan dilakukan proses cloud masking dengan rentang data  Bulan  Januari  hingga  Desember.  Proses ekstraksi  penutupan/  penggunaan  lahan  secara otomatis  dilakukan  melalui  metode supervised machine learning dengan  algoritma Random Forest (RF).  Metode supervised  machine learning merupakan teknik klasifikasi penutupan/penggunaan  lahan  yang  diawasi dengan  menggunakan  data  pelatihan  untuk memandu  komputer  membedakan  kelas  setiap kelas penutupan/penggunaan lahan berdasarkan pola,  bentuk,  dan  nilai  spektral  objek (Dwarakish  &  Ganasri,  2015).  RF  merupakan salah satu algoritma yang mampu menghasilkan
peta  penutupan/penggunaan  lahan  dengan performa yang baik (Mashala et al. , 2023). Peta penutupan/penggunaan  lahan  terbagi  menjadi enam  kelas,  yaitu  badan  air,  vegetasi,  lahan pertanian,  tambak,  lahan  terbuka,  dan  lahan terbangun.  Pengaturan  pembagian  label  setiap kelas  penutup/penggunaan  lahan  adalah  80% sebagai training  data dan  20%  sebagai testing data . Hasil ekstraksi penutup/penggunaan lahan tahun 2019 dan 2022 memiliki overall accuracy secara berturut-turut 0.77 dan 0.78.
Terakhir  data  rencana  tata  ruang  berupa Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kabupaten  Serang  Tahun  2011  hingga  Tahun 2023, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Serang Nomor  10  Tahun  2011  tentang  RTRW Kabupaten  Serang  Tahun  2011  hingga  2031, sebagai data penutupan/penggunaan lahan pada tahun  2031.  Dalam  menyamakan  klasifikasi dengan  peta  penutupan/penggunaan  lahan eksisting, perlu dilakukan generalisasi pada peta rencana  pola  ruang.  Badan  air  merupakan generalisasi dari sungai sebagai unsur alam yang tergambarkan  pada  pola  ruang.  Tambak merupakan  generalisasi  dari  rencana  kawasan perikanan  budidaya.  Vegetasi  merupakan generalisasi  dari  rencana  kawasan  hutan, mangrove,  perkebunan,  cagar  budaya,  suaka alam,  dan  sempadan  sungai.  Lahan  terbangun merupakan  generalisasi  dari  rencana  kawasan sempadan pantai. Pertanian merupakan generalisasi  dari  rencana  kawasan  tanaman pangan.  Serta  lahan  terbangun  merupakan generalisasi dari kawasan permukiman, industri, dan pariwisata.
Untuk  mengetahui  lokasi  dan  luasan penambahan  lahan  terbangun  secara  eksisting, dilakukan analisis perubahan penutupan/ penggunaan dengan menggunakan tools Change Detection  Wizard  yang  tersedia  pada  ArcGIS Pro. Hasilnya matrik perubahan penutupan/penggunaan lahan tahun 2019 hingga 2023.  Dengan  matrik  tersebut  dapat  diketahui besaran  penambahan  lahan  terbangun  di Kabupaten  Serang.  Peta  lokasi  penambahan lahan  terbangun  tahun  2019  hingga  2023
Juni 2024, 8 (2): 116-131
kemudian di overlay -kan dengan peta kelerengan untuk mengevaluasi seberapa sebesar  penambahan  lahan  terbangun  pada setiap  kelas  kelas  kelerengan.  Analisis  yang sama dilakukan terdapat perubahan penutupan/penggunaan  lahan  terbangun  tahun 2023  hingga  2031  berdasarkan  RTRW.  Peta lokasi penambahan lahan terbangun tahun 2023 hingga  2031  kemudian  di overlay -kan  dengan peta  kelerengan  untuk  mengevaluasi  seberapa
sebesar  penambahan  lahan  terbangun  pada setiap  kelas  kelas  kelerengan.  Dengan  kedua evaluasi  tersebut  dapat  diketahui  pengaruh kelerengan terhadap perubahan lahan terbangun berdasarkan  kondisi  eksisting  maupun  kondisi masa  depan  berdasarkan  rencana  tata  ruang  di Kabupaten  Serang.  Secara  lebih  sistematis, diagram  alir  penelitian  dapat  dilihat  pada Gambar 2.

## Tabel 1.  Data yang digunakan
No. Data Sumber 1 Peta Batas Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG 2 Peta Kelerengan DEMNAS, BIG 3 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Sentinel-2, Tahun 2019 dan 2023 4 Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kab. Serang Tahun 2011 hingga 2031
Sumber: Informasi Data, 2024
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian
Sumber: Analisis, 2024

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kemiringan Tanah/Kelerengan
Penelitian  ini  fokus  untuk  mengangkat kelerengan sebagai faktor fisik lingkungan yang
berpengaruh terhadap perkembangan terbangun, baik  eksisting  maupun  rencana  pengembangan kawasan  terbangun.  Dalam  peneliti  terkait analisis  kemampuan  lahan  untuk  penentuan lokasi  ideal  terbangun  yang  telah  dilakukan
Sentinel-2 Tahun 2019 dan 2023 Random Forest – Supervised Classification Peta Penutup/ Penggunaan Lahan Matriks Perubahan Lahan Tahun 2019-2023 Pengaruh Kelerengan terhadap Perkembangan Lahan Terbangun Eksisting Evaluasi Perkembangan Lahan Terbangun Eksisting DEMNAS Klasifikasi Peta Kelerengan Evaluasi Rencana Pengembangan Lahan Terbangun RTRW Kab. Serang Generalisasi kelas rencana pola ruang Pengaruh Kelerengan terhadap Rencana Pengembangan Lahan Terbangun Matriks Perubahan Lahan Tahun 2019-2023
sebelumnya  sebelumnya  oleh  Anderson et  al. , 2007; Halik et al. , 2013; Ilayaraja et al. , 2017; Jiaxing et al. , 2021; Li et al. , 2022; Zhang et al. , 2022; dan Alam et al. , 2023, faktor kelerengan selalu  dilibatkan,  selain  faktor  lain  yang berbeda-beda  seperti  aksesibilitas,  nilai  tanah, dan  sebagainya  untuk  menentukan  tingkat kesesuaian  lahan  terbangun.  Maka  dapat dikatakan bahwa peran faktor kelerengan cukup dominan  karena  memiliki  pengaruh  turunan, seperti sensitif terhadap erosi, rawan terjadinya gerakan tanah, hingga kesulitan untuk
mengakses  dan  mengupayakan  lahan.  Aspek keamanan  dan  kemudahan  dianggap  menjadi pertimbangan  utama  dalam  penentuan  lahan ideal untuk dibangun dan diupayakan. Pembagian kelas kelerengan dilakukan menjadi 5 kelas [Gambar 3], yaitu 0 sampai 2%, 2 sampai 15%, 15 sampai 25%, 25 sampai 40%, dan lebih dari  40%  yang  akan  menggambarkan  tingkat kesesuaian  lahan  terbangun  secara  berurutan: sangat sesuai, sesuai, cukup sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai.

## Gambar 3. Peta Kelerengan Kabupaten Serang Sumber: DEMNAS BIG
Dominasi  kelas  lereng  di  Kabupaten Serang  adalah  sebesar  2  sampai  15%  [Gambar 4]. Berdasarkan distribusinya, wilayah Kabupaten  Serang  bagian  timur,  tepatnya  di Kecamatan Pontang, Tirtayasan, Tanara, Carenang,  Lebak  Wangi,  Ciruas,  Kragilan, Kibin,  Binuang,  Cikande,  Bandung,  Cikeusal, Baros, Petir, Tunjung Teja, Pamarayan, Jawilan, dan  Kecamatan  Kopo  memiliki  karakteristik yang cenderung landai. Sedangkan pada wilayah barat,  yang  meliputi  Kecamatan  Pulo  Ampel, Bojonegara, Kramatwatu, Waringinkurung,
Anyar,  Mancak,  Gunung  Sari,  Pabuaran,
Ciomas,  Padarincang,  dan  Cinangka  memiliki morfologi  perbukitan  hingga  pegunungan dengan  kemiringan  lereng  mencapai  lebih  dari 40%.  Kondisi  tersebut  mengakibatkan  wilayah bagian  timur  Kabupaten  Serang  lebih  ideal untuk  dikembangkan  sebagai  lahan  terbangun, dari pada sisi barat.

## Gambar 4. Grafik Distribusi Kelerengan
Sumber: DEMNAS BIG

## Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan
Peta  penutupan/penggunaan  lahan  tahun 2019, 2023, dan 2031 hasil generalisasi rencana pola  ruang  RTRW  Kabupaten  Serang  dapat dilihat  pada  Gambar  5.  Terdapat  enam  kelas penutupan/penggunaan  lahan,  yaitu  badan  air (sungai, danau, waduk) yang ditunjukkan warna biru gelap, tambak yang ditunjukkan warna biru terang,  vegetasi  lebat  (hutan  dan  perkebunan) yang  ditunjukkan  warna  hijau  gelap,  pertanian yang  ditunjukkan  warna  hijau  terang,  lahan terbuka  yang  ditunjukkan  warna  oranye,  serta lahan terbangun yang ditunjukkan warna merah. Lahan  terbangun  di  Kabupaten  Serang  banyak terdapat di sisi timur dan utara. Sedangkan di sisi barat,  lahan  terbangun  hanya  berkembang  di bagian pesisir.
Gambar 5. Peta Perubahan Penutup/Penggunaan Lahan: (a) Tahun 2019 dari Citra Sentinel; (b) Tahun 2023 dari Citra Sentinel; dan (c) Tahun 2031 dari RTRW
Sumber: Sentinel-2 dan RTRW Kab. Serang
2019 2023 2031 (a) (b) (c)

## Tabel 2.  Matrik Transisi Perubahan Penutup/Penggunaan Lahan Tahun 2019 hingga 2023 (Hektar)
Tahun dan Kelas Penutup/Penggunaan Lahan 2023 Total Area Tahun 2019 Badan air Tambak Vegetasi Pertanian Lahan terbuka Lahan terbangun 2019 Badan air 702.73 453.03 165.44 410.88 5.55 238.75 1,976.38 Tambak 1,811.32 3,098.90 105.83 841.84 3.86 289.78 6,151.53 Vegetasi 548.64 38.96 51,898.12 8,781.63 136.52 2,726.71 64,130.58 Pertanian 473.89 416.32 4,528.22 25,800.37 172.51 11,496.82 42,888.13 Lahan terbuka 29.76 13.48 833.94 1,357.85 123.22 1,040.21 3,398.46 Lahan terbangun 170.67 115.71 2,410.45 11,537.03 218.30 13,994.05 28,446.20 Total Area Tahun 2023 3,737.01 4,136.39 59,942.00 48,729.60 659.96 29,786.32
Sumber: Analisis 2024
Hasil  perubahan  penutup/penggunaan lahan  dapat  dilihat  pada  matriks  perubahan penutupan/penggunaan  [Tabel  2].  Perubahan penutupan/penggunaan lahan tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan luas pada badan air,  pertanian,  dan  lahan terbangun.  Sedangkan sisanya  berupa  tambak,  vegetasi,  dan  lahan terbuka mengalami penurunan luas area. Lahan terbangun  mengalami  peningkatan  1%  dalam
kurun  waktu  4  tahun,  dari  seluas  28,083.02  ha pada  tahun  2019,  menjadi  29,545.33  ha  pada tahun  2023.  Penambahan  besar  berasal  dari vegetasi  sebesar  2,726.71  ha  dan  pertanian 11,537.03 ha. Sehingga dapat dikatakan bahwa lahan terbangun di Kabupaten Serang mengalami  peningkatan  yang  signifikan  akibat konversi dari vegetasi dan pertanian.

## Tabel 3. Matrik Transisi Perubahan Penutup/Penggunaan Lahan Tahun 2023 hingga 2031 (Hektar)
Tahun dan Kelas Penutup/Penggunaan Lahan 2031 Total Area Tahun 2023 Badan air Tambak Vegetasi Pertanian Lahan terbuka Lahan terbangun 2023 Badan air 161,59 94,28 712,47 264,39 60,00 2.340,75 3.633,48 Tambak 67,34 110,19 292,61 206,89 40,40 3.475,91 4.193,34 Vegetasi 287,65 2,45 35.787,09 7.461,04 280,43 15.580,86 59.399,52 Pertanian 248,48 12,24 6.379,67 16.868,72 225,30 24.573,30 48.307,72 Lahan terbuka 0 0 78,35 57,53 26,94 483,52 646,34 Lahan terbangun 117,51 0 3.078,47 7.359,09 310,99 18.771,93 29.637,99 Total Area Tahun 2031 882,57 219,16 46.328,65 32.217,66 944,07 65.226,27 Sumber: Analisis 2024 Deteksi perubahan tahun 2031 dilakukan berdasarkan analisis perubahan peta penutup/penggunaan  lahan  tahun  2023  sebagai baseline kondisi saat ini, kemudian dibandingkan  dengan  kondisi  tahun  2031 berdasarkan  generalisasi  pola  ruang  RTRW. Matriks  transisi  penutup/penggunaan  lahan tahun 2023 hingga 2031 dapat dilihat pada Tabel 3.  Berdasarkan  matriks  transisi  perubahan penutup/penggunaan  lahan  tahun  2023  hingga
2031,  kelas  yang  mengalami  penambahan adalah  lahan  terbuka  dan  lahan  terbangun, sementara  yang  lain  berupa  badan  air,  tambak, vegetasi,  dan  pertanian  berkurang.  Lahan terbangun    mengalami  peningkatan  25%  dari total  luas  yang  sebelumnya  29.545,33  ha  pada tahun  2023  menjadi  65.226,27  ha  pada  tahun 2031.  Kelas  paling  banyak  yang  menyumbang peningkatan  lahan  terbangun  adalah  pertanian seluas  24.573,30  ha  dan  vegetasi  seluas
Juni 2024, 8 (2): 116-131
15.580,86  ha.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa RTRW  banyak  mengubah  lahan  pertanian  dan hutan/perkebunan  untuk  memenuhi  kebutuhan lahan permukiman dan industri.

## Pengaruh Kelerengan terhadap Perkembangan Lahan Terbangun Eksisting
Evaluasi pertama dilakukan pada perkembangan lahan terbangun eksisting dalam kurun  waktu  4  tahun  pada  2019  hingga  2023. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana faktor kelerengan mempengaruhi perkembangan lahan terbangun pada tahun 2019 hingga  2023.  Hasil overlay antara  kelerengan dengan perubahan lahan terbangun dapat dilihat pada Gambar  6. Perubahan (penambahan) lahan terbangun  yang  ditunjukkan  warna  hitam  pada peta  banyak  terjadi  di  sisi  timur  Kabupaten Serang,  atau  pada  wilayah  dengan  didominasi lereng  datar.  Meskipun  penambahan  lahan
terbangun  banyak  terjadi  di  sisi  timur,  tidak menutup  kemungkinan  terjadi  penambahan lahan terbangun pada kelas kelerengan perbukitan  hingga  pegunungan  curam,  yang banyak terdapat di sisi barat Kabupaten Serang. Kelas penutup/penggunaan lahan terbesar yang menyumbang  peningkatan  lahan  terbangun adalah pertanian, sebesar 11.496,82 ha. Hal ini menunjukkan  bahwa  terjadi  konversi  lahan pertanian  menjadi  terbangun  yang  cukup  besar selama  empat  tahun  terakhir  di  wilayah
Kabupaten Serang.
Penambahan lahan terbangun  tersebut  terdapat  pada  perbukitan  di sisi  utara  yang  dekat  dengan  kawasan  industri, serta perbukitan di sisi barat yang dekat dengan kawasan  pariwisata.  Kawasan  industri  dan pariwisata  memberi  dampak  yang  besar terhadap perkembangan lahan  terbangun, meskipun berada pada lahan dengan kelerengan yang tinggi.

## Gambar 6. Peta Kelerengan dan Distribusi Penambahan Lahan Terbangun Eksisting Tahun 2019 hingga 2023
Sumber: Analisis, 2024
Total  penambahan  lahan  terbangun di  Kabupaten  Serang  pada  periode  tahun  2019 hingga 2023 adalah 15.777,86 ha. Penambahan kawasan  terbangun  terbesar  berada  pada
wilayah dengan kelerengan 2 sampai 15% yang mencapai  13.745,42  ha  atau  87%  [Gambar  7]. Sisanya  tidak  terlalu  signifikan,  dimana  pada kelas  kelerengan  0  sampai  2%  terdapat
penambahan  sebesar  772,71  ha  atau  4%,  kelas kelerengan 15 sampai 25% terdapat penambahan  sebesar  628,59  ha  atau  3%,  kelas kelerengan 25 sampai 40% terdapat penambahan sebesar 6.04 ha atau 2%, dan yang paling  sedikit  pada  kelas  kelerengan  lebih  dari 40%  hanya  2,95  ha  atau  1%.  Secara  statistik menunjukkan  bahwa  perkembangan  terbangun pada tahun 2019 hingga 2023 umumnya berada pada  wilayah  yang  ideal  dengan  kelerengan  2 sampai 15%. Namun tidak menutup
kemungkinan tetap ada perkembangan terbangun  pada  wilayah  yang  kurang  ideal dengan  kelas  kelerengan  25  sampai  40%  serta lebih dari 40% dengan luas total 631,14 ha atau 5% dari seluruh penambahan lahan terbangun.
Gambar 7. Grafik Distribusi Penambahan Lahan
Terbangun Tahun 2019 hingga 2023 pada Kelas

## Kelerengan
Sumber: Analisis, 2024
Gambar 7. Grafik Distribusi Persentase Penambahan Terbangun Eksisting tiap Kecamatan (diagram batang warna biru) dan Kelas Kelerengan Tertinggi tiap Kecamatan (diagram garis warna oranye)
Sumber: Analisis, 2024
Pola  distribusi  besarnya  penambahan kawasan  terbangun  dengan  kelas  kelerengan maksimal  tiap  kecamatan  dapat  dianalisis melalui  Gambar  7.  Pola  pada  grafik  tersebut menunjukkan  bahwa  kecamatan  dengan  kelas kelerengan tertinggi lebih dari 40% (garis warna oranye) memiliki persentase penambahan lahan terbangun  yang  lebih  sedikit  (batang  warna biru).  Kemudian  grafik  mengalami  perubahan kearah kanan dimana kecamatan yang memiliki kelas  kelerengan  maksimal  2  sampai  15% atau morfologi datar memiliki persentase
penambahan  lahan  terbangun  yang  lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan  kawasan  terbangun  yang  tinggi memiliki  kecenderungan  pada  wilayah  dengan tingkat  kelerengan  yang  rendah  atau  datar. Perkembangan  pada  wilayah  datar  lebih  ideal dibandingkan  pada  wilayah  dengan  tingkat kelerengan lebih terjal karena lebih rawan akan gerakan  tanah.  Namun  terdapat  beberapa anomali pada lokasi dengan tingkat kelerengan maksimal yang tinggi, juga mengalami penambahan  terbangun  cukup  tinggi  yang,
Kelas kelerengan maksimal 1:0-2% | 2:2-15% | 3:15-25% | 4:25-40% | 5:>40%
Juni 2024, 8 (2): 116-131
seperti yang terjadi di Kecamatan Pulo Ampel, Bojonegara, Kramatwatu, dan Anyar. Selain itu ada  juga  wilayah  dengan  kelerengan    datar, namun  penambahan  lahan  terbangunnya  relatif rendah, yang terjadi di Kecamatan Tanara. Pola distribusi tersebut menunjukkan kecenderungan perkembangan  wilayah  berdasarkan  kondisi kelerengan  yang  dimiliki  setiap  kecamatan  di Kabupaten Serang berdasarkan kondisi eksisting yang telah terjadi.

## Pengaruh Kelerengan terhadap Rencana Pengembangan Lahan Terbangun
Evaluasi  yang  kedua  dilakukan  pada rencana pengembangan lahan terbangun berdasarkan  RTRW  Tahun  2011  hingga  2031. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana faktor kelerengan mempengaruhi rencana pengembangan  lahan  terbangun  pada  tahun 2023  hingga  2031.  Hasil overlay antara kelerengan dengan penambahan lahan terbangun  berdasarkan  RTRW  dapat  dilihat pada  Gambar  8.  Serupa  dengan  penambahan lahan  terbangun  tahun  2019  hingga  2023, interpretasi  secara  visual  penambahan  lahan terbangun  tahun  2023  hingga  2031  yang ditunjukkan  warna  hitam  pada  peta  banyak terjadi di sisi timur Kabupaten Serang, atau pada wilayah  dengan  didominasi  lereng  datar. Penambahan  lahan  terbangun  di  sisi  timur menunjukkan banyaknya konversi lahan pertanian  menjadi  lahan  terbangun  yang meliputi kawasan permukiman dan industri.
Meskipun  penambahan  lahan  terbangun juga  banyak  terjadi  di  sisi  timur,  tetap  terjadi penambahan  lahan  terbangun  pada  kelas kelerengan  perbukitan  hingga  pegunungan curam,  yang  banyak  terdapat  di  sisi  barat Kabupaten Serang. Pengembangan lahan terbangun  di  sisi  barat  Kabupaten  Serang  juga diperuntukkan  sebagai  kawasan  permukiman dan  industri.  Rencana  pengembangan  kawasan permukiman  tersebar  di  seluruh  kecamatan sebagai  upaya  untuk  mengakomodir  laju
pertumbuhan  penduduk  Kabupaten  Serang hingga  tahun  2031,  khususnya  di  Kecamatan Kramatwatu,  Waringinkurung,  Pabuaran,  dan Baros  yang  ditetapkan  sebagai  kawasan permukiman  perkotaan  di  bagian  barat. Sedangkan  rencana  pengembangan  kawasan industri  di  bagian  barat  dialokasikan  pada beberapa  kecamatan  seperti  Pulo  Ampel, Bojonegara, Kramatwatu, Mancak, dan Anyar di sisi  barat,  serta  Tanjung  Teja,  Jawilan,  Kopo, Cikande,  Bandung,  Kibin,  Binuang,  Kragilan, Ciruas,  Pontang,  Tirtayasa,  dan  Tanara  di  sisi timur.
Total  penambahan  lahan  terbangun di  Kabupaten  Serang  pada  periode  tahun  2023 hingga 2031 adalah 46.454,34 ha, atau lebih dari 2  kali  lipat.  Penambahan  kawasan  terbangun terbesar berada pada wilayah dengan kelerengan 2 sampai 15% yang mencapai 38.724,88 ha atau 83% [Gambar 9]. Sisanya pada kelas kelerengan 0  sampai  2%  terdapat  penambahan  sebesar 4.992,43  ha  atau  11%,  kelas  kelerengan  15 sampai  25%  terdapat  penambahan  sebesar 1.809,58  ha  atau  4%,  kelas  kelerengan  25 sampai  40%  terdapat  penambahan  sebesar 654,79 ha atau 1%, dan yang paling sedikit pada kelas  kelerengan  lebih  dari  40%  hanya  172.53 ha  atau  0,37%.  Secara  statistik  hal  ini menunjukkan  bahwa  perkembangan  lahan terbangun  pada  tahun  2023  hingga  2031 umumnya  berada  pada  wilayah  yang  ideal dengan kelerengan 2 sampai 15%. Namun tidak menutup kemungkinan tetap ada perkembangan terbangun  pada  wilayah  yang  kurang  ideal dengan  kelas  kelerengan  25  sampai  40%  serta lebih dari 40% dengan persentase total 2% dari seluruh  penambahan  lahan  terbangun.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  rencana  pola  ruang  sudah lebih  baik  dalam  mengarahkan  pengembangan lahan terbangun pada zona yang aman. Rencana penambahan  lahan  terbangun  pada  kelas kelerengan 25 sampai 40% dan lebih dari 40% secara  umum  berupa  permukiman,  baik permukiman  pedesaan  maupun  permukiman perkotaan.
Gambar 8. Peta Kelerengan dan Distribusi Rencana Penambahan Lahan Terbangun Tahun 2023 hingga 2031 Sumber: Analisis, 2024
Total  penambahan  lahan  terbangun  di Kabupaten  Serang  pada  periode  tahun  2023 hingga 2031 adalah 46.454,34 ha, atau lebih dari 2  kali  lipat.  Penambahan  kawasan  terbangun terbesar berada pada wilayah dengan kelerengan 2 sampai 15% yang mencapai 38.724,88 ha atau
83% [Gambar 9]. Sisanya pada kelas kelerengan
0  sampai  2%  terdapat  penambahan  sebesar
4.992,43  ha  atau  11%,  kelas  kelerengan  15 sampai  25%  terdapat  penambahan  sebesar 1.809,58  ha  atau  4%,  kelas  kelerengan  25 sampai  40%  terdapat  penambahan  sebesar 654,79 ha atau 1%, dan yang paling sedikit pada kelas  kelerengan  lebih  dari  40%  hanya  172.53 ha  atau  0,37%.  Secara  statistik  hal  ini menunjukkan  bahwa  perkembangan  lahan terbangun  pada  tahun  2023  hingga  2031 umumnya  berada  pada  wilayah  yang  ideal dengan kelerengan 2 sampai 15%. Namun tidak menutup kemungkinan tetap ada perkembangan terbangun  pada  wilayah  yang  kurang  ideal dengan  kelas  kelerengan  25  sampai  40%  serta lebih dari 40% dengan persentase total 2% dari seluruh  penambahan  lahan terbangun.  Rencana penambahan  lahan  terbangun  pada  kelas kelerengan 25 sampai 40% dan lebih dari 40% secara  umum  berupa  permukiman,  baik
permukiman  pedesaan  maupun  permukiman perkotaan.
Gambar 9. Grafik Distribusi Penambahan Rencana Lahan Terbangun Tahun 2023 hingga 2031 pada

## Kelas Kelerengan
Sumber: Analisis, 2024
Pola  distribusi  besarnya  penambahan kawasan  terbangun  dengan  kelas  kelerengan maksimal  tiap  kecamatan  dapat  dianalisis melalui  Gambar  10.  Pola  pada  grafik  tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan dengan  kelas  kelerengan  tertinggi  lebih  dari 40%  memiliki  persentase  penambahan  lahan
Juni 2024, 8 (2): 116-131
terbangun  yang  lebih  sedikit.  Kemudian  grafik mengalami  perubahan  kearah  kanan  dimana kecamatan  yang  memiliki  kelas  kelerengan maksimal  2  sampai  15%  atau  daerah  datar memiliki persentase penambahan lahan terbangun  yang  lebih  banyak.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penambahan  kawasan terbangun yang tinggi memiliki kecenderungan pada  wilayah  dengan  tingkat  kelerengan  yang rendah atau datar. Secara umum pola pengaruh lereng  terhadap  penambahan  lahan  terbangun tahun  2019  hingga  2023  hampir  sama  dengan
perubahan  lahan  terbangun  tahun  2023  hingga 2031.  Namun  pada  pola  penambahan  lahan terbangun tahun 2023 hingga 2023
menunjukkan  lebih  banyak  anomali  jika dibanding  tahun  2019  hingga  2023.  Terdapat lima kecamatan yang memiliki perbukitan terjal, yaitu  Pulo  Ampel,  Bojonegara,  Kramatwatu, Waringinkurung,  dan  Pabuaran  mengalami persentase perubahan yang  lebih tinggi dibanding  lima  kecamatan  pada  daerah  datar, yaitu Carenang, Lebak Wangi, Ciruas, Pontang, dan Tirtayasa.
Gambar 10. Grafik Distribusi Persentase Penambahan Terbangun Rencana Pola Ruang tiap Kecamatan (diagram batang warna biru) dan Kelas Kelerengan Tertinggi tiap Kecamatan (diagram garis warna oranye)
Sumber: Analisis, 2024
Anomali  pembangunan  yang  masif  pada Kecamatan  Pulo  Ampel,  Bojonegara,  dan Kramatwatu  disebabkan  pada  wilayah  tersebut dikembangkan sebagai kawasan industri logam dasar  /  hulu,  kimia  dasar  dan  industri  maritim, berdasarkan muatan RTRW Kabupaten Serang. Pada Kecamatan Waringinkurung dan Pabuaran,  tuntutan  pembangunan  yang  tinggi disebabkan  pada  kedua  wilayah  tersebut dikembangkan  sebagai  permukiman  perkotaan. Letak Kecamatan Waringinkurung yang strategis,  diapit  oleh  Kota  Serang  dan  Kota Cilegon  menjadikan  wilayah  tersebut  sebagai daerah  yang  cepat  berkembang,    meskipun terdapat  perbukitan  terjal.  Sedangkan  wilayah Kecamatan  Pabuaran  diarahkan  menjadi sub- urban Kota Serang di sisi selatan. Sementara itu,
anomali tingkat pembangunan yang rendah pada daerah datar di lima kecamatan, yaitu Carenang, Lebak    Wangi,  Ciruas,  Pontang,  dan  Tirtayasa disebabkan  adanya  alokasi  lahan  pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). LP2B merupakan kebijakan  terkait  kedaulatan  pangan  nasional dengan  cara  menetapkan,  melindungi,  serta mengembangkan  lahan  pertanian  produktif (Undang-Undang No. 41 Tahun 2009).
Mengacu  dalam  pedoman  penyusunan  rencana tata  ruang,  LP2B  sebagai  kebijakan  strategis nasional  harus  dimuat  dalam  RTRW  sebagai produk rencana tata ruang.
Sementara itu, anomali tingkat pembangunan yang rendah pada daerah datar di lima kecamatan, yaitu Carenang, Lebak  Wangi, Ciruas,  Pontang,  dan  Tirtayasa  disebabkan
Kelas kelerengan maksimal 1:0-2% | 2:2-15% | 3:15-25% | 4:25-40% | 5:>40%
adanya alokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). LP2B merupakan kebijakan  terkait  kedaulatan  pangan  nasional dengan  cara  menetapkan,  melindungi,  serta mengembangkan  lahan  pertanian  produktif (Undang-Undang No. 41 Tahun 2009). Mengacu  dalam  pedoman  penyusunan  rencana tata  ruang,  LP2B  sebagai  kebijakan  strategis nasional  harus  dimuat  dalam  RTRW  sebagai produk rencana tata ruang.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  merupakan  upaya  secara saintifik  untuk  melihat  pengaruh  aspek  fisik lingkungan berupa kelerengan terhadap perkembangan  lahan  terbangun,  baik  secara historis maupun rencana kedepan. Hasil analisis menunjukkan sebagian besar penambahan lahan terbangun  terdapat  pada  daerah  yang  relatif datar  yaitu  87%  pada  tahun  2019  hingga  2023 dan 84% pada tahun 2023 hingga 2031. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kelerengan memberi pengaruh yang besar terhadap pembangunan di Kabupaten  Serang,  dimana  pembangunan  yang ideal dilakukan pada daerah memiliki morfologi yang  datar.  Daerah  dengan  morfologi  datar relatif  lebih  aman  dibanding  dengan  daerah perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan terjal yang memiliki potensi tanah longsor.
Secara  spasial,  distribusi  pembangunan banyak  terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Serang bagian  timur  dengan  morfologi  datar  dengan kelerengan  kurang  dari  15%.  Sedangkan wilayah  Kabupaten  Serang  bagian  timur memiliki  morfologi  berupa  perbukitan  hingga pegunungan dengan kelerengan lebih dari 40%. Meskipun  pembangunan  banyak  terjadi  bagian timur  baik  secara  historis  maupun  rencana kedepan,  terdapat  beberapa  lokasi  di  bagian barat yang juga mengalami pembangunan pesat yaitu wilayah Kecamatan Pulo Ampel,
Bojonegara, Kramatwatu, Waringinkurung, dan Anyar.  Tekanan  pembangunan  di  Kecamatan Pulo  Ampel,  Bojonegara,  dan  Kramatwatu adalah  pengembangan  kawasan  industri  berat, salah satunya adalah Kawasan Industri Wilmar Serang  sebagai  salah  satu  Proyek  Strategis
Nasional  (PSN).  Sementara  itu,  tuntutan pengembangan pada Kecamatan Waringinkurung lebih pada kawasan perkotaan sebagai  jalur  strategis  nasional  Kota  Serang dengan  Kota  Cilegon.  Pada  Kecamatan  Anyar, tuntutan  pengembangan  lebih  beragam,  yaitu sebagai kawasan industri, permukiman perkotaan,  dan  kawasan  pariwisata.  Meskipun kelima  kecamatan  tersebut  memiliki  kawasan perbukitan  dengan  kelerengan  yang  terjal, pengembangan  kawasan  dilakukan  di  bagian pesisir dengan morfologi yang datar.
Kendati  secara  umum  aspek  kelerengan dapat  memberikan  gambaran  dimana  daerah yang  datar  dan  layak  untuk  dikembangkan sebagai lahan terbangun, namun tidak menutup kemungkinan  wilayah  datar  juga  memiliki potensi bencana lain berupa banjir. Menurut peta risiko  bencana  banjir  dari  BNPB,  wilayah Kabupaten  Serang  bagian  barat  dengan morfologi  yang  datar,  memiliki  indeks  risiko banjir  rendah  hingga  sedang.  Maka  untuk melakukan penilaian kelayakan lahan yang lebih komprehensif,  kajian  kesesuaian  lahan  dengan pertimbangan faktor lainnya seperti jenis tanah, curah  hujan,  aksesibilitas,  nilai  lahan,  hingga aspek  kebencanaan  perlu  dilakukan.  Faktor kelerengan  merupakan  salah  satu  bagian  dari penilaian kelayakan pengembangan lahan yang menjadi batasan dalam penelitian ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Departemen Geografi, Fakultas
Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam, Universitas Indonesia yang telah memfasilitasi, serta semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoealkader,  M.,  Sluuzas,  R.,  Boerboom,  L., Elseicy,  A.,  dan  Zevenbergen,  J.  (2020). Spatial  and  Temporal  Human  Settlement Growth Differentiation with Symbolic Machine  Learning  for  Verifying  Spatial Policy Targets: Assiut Governorate, Egypt as a Case Study. Remote Sensing, 12 (22) .
Juni 2024, 8 (2): 116-131
Abidin, I., S., Z., nda Haseeb, M. (2020). The Role of
Geographical  Characteristics,  Economic  and Transportation Policies on The Geographical Development: Moderating Role of
Development  Policies. PalArch’s  Journal  of Palaeontology  and  Egyptology,  17  (02),  14- 30.
Alam,  N.,  Saha,  S.,  Gupta,  S.,  dan  Chatterjee,  A. (2023).  Settlement  suitability  analysis  of  a riverine  floodplain  in  the  perspective  of GIS‑based  multicriteria  decision  analysis.
Environmental Science and Pollution Research . https://doi.org/10.1007/s11356-
023-26985-4.
Al-Ghorayeb, A., Al-Shaar, W., Elkordi, A., Faour,
G.,  Al-Shaar,  M.,  dan  Attalah,  Y.  (2023).
Land  Suitability  Analysis  for  Sustainable Urban  Development:  A  Case  of  Nabatiyeh
Region in Lebanon. Multidisciplinary Scientific  Journal,  2023,  6,  267–285. https://doi.org/10.3390/j6020020.
Anderson, M., G., Holcombe, L., dan Renaud, J., P.
(2007). Assessing slope stability in unplanned settlements  in  developing  countries. Journal of  Environmental  Management,  85  (2007), 101–111 . https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.08.00
5.
Anggraini, P., Hidayati, N., H., dan Harjanti, I.,  M. (2022).  Spatial  Mapping  Based  on  the Settlement  Carrying  Capacity  Value  in Gunungpati District, Semarang City. BHUMI: Jurnal  Agraria  dan  Pertanahan,  8  (2). https://doi.org/10.31292/bhumi.v8i2.511.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  (2023).
Risiko  Bencana  Indonesia  “Memahami Risiko  Sistematik  di  Indonesia”.  Jakarta: Pusat  Data,  Informasi,  dan  Komunikasi Kebencanaan BNPB.
Buhaug,  H.,  dan  Urdal,  H.  (2013).  An  urbanization
bomb? Population growth and social disorder in  cities. Global  Environmental  Change,  23
(1),
1-10 . https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.10. 016.
Chaudhary,  M.,  T.  dan  Piracha,  A.  (2021).  Natural Disasters—Origins,  Impacts,  Management.
Encyclopedia, 1 (4), 1101-1131 . https://doi.org/10.3390/encyclopedia1040084 .
Chen, S., Wang, X., Qiang, Y., dan Lin, Q. (2024). Spatial–temporal  evolution  and  land  use transition of rural settlements in mountainous counties. Environmental Sciences Europe, 36. https://doi.org/10.1186/s12302-024-00868-y. Dijkstra, L., Florczyk, A., J., Freire, S., Kemper, T.,
Melchiorri,  M.,  Pesaresi,  dan  M.,  Schiavina, M.  (2021).  Applying  the  Degree  of Urbanisation to the globe: A new harmonised definition reveals a different picture of global urbanisation. Journal  of  Urban  Economics,
125 . https://doi.org/10.1016/j.jue.2020.103312.
Dwarakish, G., S., dan Ganasri, B., P., (2015). Impact of  land  use  change  on  hydrological  systems: A  review  of  current  modeling  approaches.
Cogent Geoscience, 1 (2015) . https://doi.org/10.1080/23312041.2015.1115 691.
Farizkha,  I.,  A.,  Koesoemawati1,  RR.,  D.,  J., Suprobo,  R.,  A.,  Listyawati,  R.,  N.,  dan Hayati,  N.,  N.  (2019).  Urban  settlement growth  factors  through  ekistics  element approach  (Case  study:  Jember  City). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 340 012024 . https://doi.org/10.1088/1755- 1315/340/1/012024.
Greiving, S., Kruse, P., Othmer, F., Fleischhauer, M., dan  Fuchs,  M.  (2023).  Implementation  of Risk-Based  Approaches  in  Urban  Land  Use Planning—The  Example  of  the  City  of Erftstadt,  Germany. Sustainability,  15  (21) . https://doi.org/10.3390/su152115340.
Halik,  W.,  Mamat,  A.,  Dang,  J.,  H.,  Deng,  B.  SH., dan  Tiyip,  T.  (2013).  Suitability  analysis  of human  settlement  environment  within  the Tarim Basin in Northwestern China.
Quaternary  International,  311,  175-180. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.06.01 8. Hussain,  M.,  dan  Imitiyaz,  I.  (2018).  Urbanization Concepts, Dimention and Factors. International  Journal  of  Recent  Scientific Research, 9(1), 3513-23523. http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2018.0901.14 83.
Ilayaraja, K., Singh,  R., K., Rana, N., Chauhan, R., dan  Sutradhar,  N.  (2017).  Site  Suitability Assessment  for  Residential  Areas  in  South Chennai  Region  using  Remote  Sensing  and GIS  Techniques.  International  Journal  of Civil  Engineering  and  Technology,  8  (8), 1468-1475.
Jiaxing,  Z.,  Lin,  L.,  Hang,  L.,  dan  Dongmei,  P.
(2021). Evaluation and analysis on suitability of human settlement environment in Qingdao. Plos One 16 (9). https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.025 6502.
Li,  W.,  Li,  P.,  Feng,  Z.,  nda  Xiao,  C.  (2022).  GIS- Based  Modeling  of  Human  Settlement Suitability  for  the  Belt  and  Road  Regions.
International Journal  of  Environmental
Research  and  Public  Health,  19  (10),  6044. https://doi.org/10.3390/ijerph1910604.
Liu, J., Zheng, B., dan Tang, H. (2023). The science of rural human settlements: a comprehensive overview. International  Journal  Of  Digital Earth, 13 (1), 2–8 . https://doi.org/10.1080/17538947.2019.1630 072.
Malczewski, J. (2004). GIS-based land-use suitability  analysis:  a  critical  overview.
Progress in Planning 62, 3-65 . https://doi.org/10.1016/j.progress.2003.09.00
2.
Mashala, M., J., Dube, T., Mudereri, B., T, Ayisi, K., K.,  dan  Ramudzuli,  M.,  R.  (2023).  A
Systematic  Review  on  Advancements  in Remote Sensing for Assessing and Monitoring  Land  Use  and  Land  Cover Changes Impacts on Surface Water Resources in Semi-Arid Tropical Environments. Remote Sensing, Vol. 15. https://doi.org/10.3390/rs15163926. Métay,  I.,  G.,  S.,  Bocco,  G.,  Velázquez,  A.,  dan Gajewski,  K.  (2017).  On  the  relationship between  landforms  and  land  use  in  tropical dry  developing  countries.  A  GIS  and multivariate
statistical approach.
Investigaciones  Geográficas,  Instituto  de
Geografía, UNAM, 2017 (93), 3-19. https://dx.doi.org/10.14350/rig.56438.
Moll, R., J., Cepek, J., D., Lorch, P., D., Dennis, P., M., Tans, E., Robinson, T., Millspaugh, J., J., dan  Menitgomery,  R.,  A.  (2019).  What  does urbanization actually mean? A framework for urban metrics in wildlife research. Journal of Applied Ecology, 6 (5), 1289-1300. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13358. Naryanto,  H.,  S.  (2021).  Analisis  Risiko  Bencana Gempa di Kabupaten Serang. Jurnal Alami, 4 (2), 1130-122 .
https://doi.org/10.29122/alami.v4i2.4541.
Rossiter, D., G. (1996). A theoretical framework for land  evaluation.  Geoderma,  72  (1996),  165- 190. https://doi.org/10.1016/0016- 7061(96)00031-6.
Streule, M., Karaman, O., Sawyer, L., dan Schmid,
C. (2020). Popular Urbanization: Conceptualizing Urbanization Processes
Beyond Informality. International Journal of Urban  and  Regional  Research,  44  (4),  652- 672. https://hal.science/hal-03102697.
Sadiv,  R.  (2022).  Rapid  Growth  of  the  World Population  and  Its  Socioeconomic  Results. The Scientific World Journal, 2022 . https://doi.org/10.1155/2022/8110229.
Simpson,  R.  (1999).  Urbanization,  urban  problems.
Environmental  Geology.  Encyclopedia  of
Earth Science. Springer, Dordrecht . https://doi.org/10.1007/1-4020-4494-1_342. Worldometer. Indonesia Population (2004). Diakses pada 24 April 2024 melalui
https://www.worldometers.info/world- population/indonesia-population/.
Zhang, Y., Li, Y., Luo, G., Bai., X., Huang, J., Tang,
F., dan Yu, M. (2022). Analysis of the Land Use Dynamics of Different  Rural  Settlement Types  in  the  Karst  Trough  Valleys  of
Southwest China. Land, 11 (9). https://doi.org/10.3390/land11091572 .