Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Banjarmasin
Potential And Effectiveness of Bea Acquisition Rights To Land And Buildings (BPHTB) Collection to Increase The Original Region Income (PAD) in Banjarmasin
Hanum Krisna Sari * , Dewi Rahayu Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
* hanumkrisna24@gmail.com

## Abstract
This research aims to determine the potential and effectiveness, barriers, and strategies in the BPHTB tax collection and the projection of BPHTB tax Banjarmasin City for the upcoming five years. This research uses quantitative descriptive research methods. The data  types  used  are  primary  and  secondary  data,  with  data  collection  techniques through  interviews  and  documentation.  The  results  showed  that  BPHTB  tax Banjarmasin  city  is  a  local  tax  with  an  acceptable  tax  condition  in  raising  the  city  of Banjarmasin. BPHTB tax effectiveness rate in Banjarmasin City during 2014-2018 has been  excellent,  with  an  average  percentage  of  104%.  However,  based  on  interviews, there are still some obstacles in BPHTB's tax due to invalid data, unfaithful taxpayers, lack  of  experts,  and  the  local  government's  strategy  to  mitigate  it  by  adding  field officers system and updating data, and tightening supervision. The five-year projection that will be growth is always showing positive developments by 24%.

## Keywords: BPHTB, Potential, Effectiveness, Obstacles, Strategy, Projection

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan efektivitas, hambatan dan strategi dalam  pemungutan  pajak  BPHTB,  serta  proyeksi  pajak  BPHTB  Kota  Banjarmasin untuk  lima  tahun  yang  akan  datang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  kuantitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pajak  BPHTB  Kota  Banjarmasin  merupakan  pajak  daerah  yang memiliki  kondisi  pajak  yang  prima  dalam  meningkatkan  PAD  Kota  Banjarmasin. Tingkat  efektivitas  pajak  BPHTB  Kota  Banjarmasin  selama  tahun  2014-2018  sudah sangat  baik  dengan  rata-rata  persentase  104%.  Namun  berdasarkan  hasil  wawancara masih  ada  beberapa  hambatan  yang  terjadi  dalam  pemungutan  pajak  BPHTB disebabkan oleh data yang tidak valid,wajib pajak yang tidak taat, dan juga  kurangnya tenaga ahli, dan strategi yang dilakuka pemerintah daerah  untuk menaggulanginya yaitu dengan menambah petugas lapangan, memperbaiki sistem dan pembaharuan data, serta memperketat pengawasan. Proyeksi lima tahun yang akan daang pertumbuhannya selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 24%.
Kata Kunci : BPHTB, Potensi, Efektivitas, Hambatan  Strategi, Proyeksi

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi daerah,  pemerintah  pusat  telah  memberi wewenang  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mangatur  dan  mengurus  semua  urusan rumah  tangganya  sendiri.  Dengan  tujuan  agar  daerah  dapat  berkembang  dengan mengelola  sendiri  sumber-sumber  ekonomi  dan  keungan  yang  dimiliki  daerahnya  dan tidak  terlalu  bergantung  dengan  pemerintah  pusat.  Selama  ini  sumbangan  dari pemerintah  pusat  masih  tergolong  besar,  dapat  dilihat  pada  perolehan  Dana  Alokasi Umum  (DAU).  Penyebab  dari  tingginya  ketergantungan  terhadap  subsidi  dari  pusat yang berhubungan dengan pajak adalah, dalam bidang perpajakan masih terdapat derajat sentralisasi yang tinggi, selain itu dengan jenis pajak daerah yang beragam, tetapi belum bisa  di  andalkan  secara  optimal  sebagai  sumber  penerimaan.  Oleh  karena  itu  pajak daerah  sebagai  salah  satu  sumber  PAD  belum  mampu  secara  optimal  meningkatkan penerimaan  PAD,  itulah  yang  menyebabkan  terjadinya  ketergantungan  terhadap pemerintah  pusat,  untuk  mengurangi  dominasi  sumbangan  dari  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah  harus  mampu  untuk  mengoptimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah (Kuncoro,2014).
Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  yaitu  melalui pengoptimalan  pajak  daerah.  Salah  satu  kebijakan  pemerintah  mengenai  pajak  dalam rangka reformasi UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah menjadi Undang-Undang  No.  28  tahun  2009  mengatur  terkait  dengan  penambahan  jenis  pajak baru,  perluasan  basis  pajak,  serta  keleluasaan  penetapan  tarif  pajak.  Salah  satu  jenis pajak  baru  yang  dialihkan  dari  pajak  pemerintah  pusat  menjadi  pajak  daerah  adalah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengalihan pemungutan Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dilaksanakan  mulai  1  Januari 2011  dan  paling  lambat  1  Januari  2014.  Di  Kota  Banjarmasin  sudah  diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak BPHTB yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin  Nomor  20  Tahun  2010  tentang  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Dengan adanya pengalihan ini,  penerimaan  pajak  BPHTB  dipercaya  bisa  menjadi  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah yang  memiliki  potensi  yang  cukup  besar untuk  Kota  Banjarmasin.  Pengalihan  BPHTB dari  Pusat  ke  Daerah tidak  hanya  sebatas  pemungutan/penagihan,  melainkan juga pada
Rp- Rp10.000.000.000,00 Rp20.000.000.000,00 Rp30.000.000.000,00 Rp40.000.000.000,00 Rp50.000.000.000,00 2016 2017 2018
pendataan, penilaian, penetapan, pelayanan yang menyeluruh di samping pengadministrasian yang harus dilaksanakan daerah (Oyong, 2011).
Gambar 1. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2018

## Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (data diolah)
Realisasi  tertinggi  dicapai  oleh  PPJU  dan  diurutan  kedua  ada  pajak  restoran kemudian disusul dengan pajak BPHTB di posisi ketiga. Meskipun pajak BPHTB ada di posisi  ketiga  tertinggi  dari  pajak  PPJU  dan  pajak  restoran,  namun  pajak  BPHTB  juga memiliki  peran  yang  cukup  besar  terhadap  PAD.  Pada  tahun  2017  realisasi  pajak BPHTB naik dari posisi ketiga menjadi posisi kedua tertinggi setelah PPJU dengan total realisasi sebesar Rp.40.238.856.975 dan realisasi BPHTB sebesar Rp.40.174.814.866.
Diawal  pengelolaan  oleh  Badan  Keuangan  Daerah  Target  pajak  BPHTB  Kota Banjarmasin untuk empat tahun sebelumnya termasuk tahun 2014 memiliki target yang tetap yaitu Rp.20.000.000.000, baru di tahun 2015 pemerintah daerah menaikkan target menjadi  Rp.25.000.000.000.  Pencapaian  tertinggi  ada  pada  tahun  2017  yaitu  sebesar 125,16%.  Pencapaian  terendah  pada  tahun  2015,  ketika  pemerintah  daerah  menaikkan target  menjadi  Rp25.000.000.000  tetapi  realisasi  yang  tercapai  hanya  sebesar Rp.20.903.829.542  dengan  persentasi  pencapaian  sebesar  83,62%.  Penurunan  realisasi tersebut sangat tidak sinkron jika dikaitkan dengan jumlah transaksi hak jual beli terus mengalami kenaikan jumlah, pada tahun 2014 jumlah transaksi hak jual beli kena pajak mencapai  1468  unit  sedangkan  pada  tahun  2015  mencapai  1485  unit.  Seharusnya dengan terus bertambahnya jumlah transaksi hak yang ada akan menaikkan pencapaian realisasi pajak tersebut.
Namun  terlepas  dari  hal  tersebut  salah  satu  masalah  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah, prinsip yang dianut  dalam  pemenuhan  kewajiban  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan
adalah  asas Self  Assessment, yaitu  wajib  pajak  sendiri  yang  aktif  melaporkan, menghitung  dan  membayar  pajak  BPHTB  terutang.  Oleh  karena itu  ada  ke  khawatiran terhadap  kepercayaan  yang  telah  diberikan  kepada  wajib  pajak  dalam  pemenuhan kewajiban  mereka.  Oleh  karena  itu  dengan  melihat  potensi  yang  nanti  akan  dihitung apakah  selama  ini  penargetan  pajak  BPHTB  sudah  tepat.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut  penulis  tertarik  untuk  membahas  tentang  Potensi  dan  Efektivitas  Pemungutan Pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  dalam  Rangka  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.
Pokok-pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  (1) Bagaimana  Potensi  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  di  Kota Banjarmasin?  (2)  Bagaimana  tingkat  efektifitas  Penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  di  Kota  Banjarmasin?  (3)  Apakah  yang  menjadi hambatan  Pemerintah  Kota  Banjarmasin  dalam  pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)?  (4)  Bagaimana  proyeksi  potensi  penerimaan  Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  Kota  Banjarmasin  untuk  5  tahun mendatang?
Dari rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis Potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Banjarmasin (2) Menganalisis  tingkat  efektifitas  Penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB) di Kota Banjarmasin (3) Menganalisis hambatan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (4)  Menganalisis  proyeksi  potensi  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB) Kota Banjarmasin untuk 5 tahun mendatang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  penerimaan  daerah  yang  diperoleh dari  sumber-sumber  daerah  yang  digunakan  untuk  memuaskan  dan  memenuhi kepentingan umum.

## Pajak Daerah
Pajak  daerah  menurut  Tony  Marsyahrul  (2005)  adalah  salah  satu  sumber penerimaan  daerah  guna  untuk  membiayai  pengeluaran  daerah  yang  dikelola  langsung oleh pemerintah daerah.

## Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
Bea  Perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  (BPHTB)  adalah  pajak  yang ditujukan  atas  peralihan  hak  atas  tanah  dan  atau  bangunan.  BPHTB  merupakan  pajak terutang yang dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan bangunan guna memperoleh akta atau risalah lelang, atau surat keputusan sehingga pemberian hak dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Siahaan, 2016).

## Dasar Hukum BPHTB
Siahaan (2011) menyatakan dasar hukum pemungutan pajak BPHTB pada suatu kabupaten/kota  yaitu:  (a)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun2009  tentang  PDRD.  (b) yang  mengatur  pajak  BPHTB  adalah  peraturan  daerah  kabupaten/kota.  (c)  Keputusan bupati/walikota  yang  mengatur  tentang  BPHTB  sebagai  aturan  pelaksanaan  peraturan daerah tentang pemungutan BPHTB pada kabupaten/kota yang dimaksud.

## Tarif BPHTB
Berdasarkan dalam pasal 5 perda kota banjarmasin No.20 Tahun 2010, tarif pajak BPHTB  yang  diberlakukan  adalah  dua  jenis  tarif,  yaitu  2,5%  utnuk  waris  dan  hibah wasiat, dan 5% untuk perolehan selain waris dan hibah wasiat.

## Pemungutan BPHTB
Pemungutan  BPHTB  menganut  sistem Self  Assesment ,  yang  merupakan  suatu sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepercayaan  dan  tanggung  jawab kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  besaran pajak  terutang  yang  harus  dibayar  dengan  menggunakan  Surat  Setoran  Pajak  Daerah (Siahaan, 2011).

## Efektivitas Pajak
Pada  dasarnya  pengertian  efektifitas  yang  umum  menunjukkan  pada  taraf tercapainya  hasil,  sering  atau  senantiasa  dikaitkan  dengan  pengertian  efisiensi, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Rasio efektivitas Pajak adalah kemampuan  yang  telah  pemerintah  daerah  capai  dalam  merealisasikan  Pajak  Daerah
yang    dibandingkan  dengan  target  yang  telah  ditetapkan  kemudian  dikalikan  dengan 100%.

## Potensi Pajak
Potensi merupakan sesuatu kemampuan atau keahlian dasar yang dimiliki, namun belum  didapat  atau  diperoleh  dengan  maksimal  dan  masih  memungkinkan  untuk dikembangkan.  Diperlukannya  bebrapa  upaya  dalam  usaha  untuk  memperolehnya, dalam  hal  perpajakan  untuk  menghitung  potensinya  perlu  dilakukan  perhitungan  daya pajak (Apriliana, 2014).

## Perbandingan  Sistem  Administrasi  Pemungutan  Pajak  di  Indonesia  dengan Negara Maju dan Negara Berkembang
Berhasil atau tidaknya administrasi dalam perpajakan dapat dilihat dari hasil atau output  penerimaan  yang  akan  dicapai,  administrasi  yang  buruk  hanya  akan menyebabkan tidak tercapainnya target yang ditetapkan. Di Indonesia telah menerapkan sistem  pemungutan  pajak self  assessment sejak  tahun  1984,  begitu  pula  dengan  RRC yang juga menerapkan sistem perpajakan yang sama. Tetapi dengan sistem pajak yang sama  tak  lantas  memberikan  hasil  keberhasilan  dalam  administrasi  perpajakannya. Dengan  kata  lain  pelanggaran  pajak  di  Indonesia  lebih  dominan  jika  dibandingkan dengan di Cina.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  dari Junaidi  Firrawan  (2014)  yang  berjudul “Potensi  dan  Efektivitas Pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  Sebagi  Pajak  Daerah  di Kabupaten  Kayong  Utara” menunjukkan kenaikan  Potensi  ini  didukung  oleh peningkatan  harga  dasar  tanah  dan  penyesuaian  NJOP,  sedangkan    efektivitas  pajak pada tahun 2008 s.d 2010 sebelum menjadi pajak daerah sangat efektif.
Penelitian Khotijah  Fadilah  Abdilah  (2016)  dengan  judul “Efektivitas Pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  (BPHTB)  Dalam  Rangka Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kediri” menunjukkan  hasil tingkat  efektivitas  pajak  BPHTB  selama  tahun  2011-2015  sangat  efektiv,  meskipun persentase  efektivitanya  sangat  fluktuatif.  Kabupaten  Kediri  sudah  cukup  siap  untuk menghadapi pengalihan pajak BPHTB menjadi pajak daerah. beberapa hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Kediri selama ini berupa peniadaan validasi sesuai Surat
Edaran  BPN  No.  5/SE/IV/2013,  kualitas  serta  jumlah  SDM  yang  kurang.  Hal  itulah yang menghambat kecepatan dari pelaksanaan pemungutan BPHTB.
Penelitian Ferry Susanawati (2014) yang “Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro” menunjukkan hasil bahwa berdasarkan analisis  overlay  pajak  restoran  dan  pajak  bumi  dan  bangunan  merupakan  jenis  pajak daerah  yang  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan.  Proyeksi  pajak  restoran  didapat bahwa untuk tahun anggaran 2014 s.d 2018 proyeksi baik pajak daerah Kota Metro dan pajak  restoran  mengalami  peningkatan  dibandingkan  tahun  sebelumnya  atau dibandingkan tahun anggaran 2013.

## METODE PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi dan tingkat  efektivitas  pemungutan  pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan (BPHTB) dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin dalam  periode  tahun  2014-2018  dengan  studi  kasus  pada  Badan  Keuangan  Kota Banjarmasin.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Menurut Sugiyono  (2015),  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  guna  untuk  mengetahui  nilai variabel  mandiri.    Jenis  penelitian  kuantitatif  menurut  KBBI  yaitu  penelitian  yang didasarkan  oleh  jumlah  atau  banyaknya  data.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Banjarmasin, tepatnya pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

## Unit Analisis
Unit  analisis  merupakan  satuan  tertentu  yang  diperhitungkan  sebagai  subjek penelitian.  Pada  penelitian  ini  unit  analisisnya  yaitu  Laporan  Pajak BPHTB,  Laporan Pajak  Daerah,  dan  Laporan  Keuangan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Banjarmasin. Semua data yang dikumpulkan adalah data laporan tahunan.

## Definisi Operasional Variabel

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah realisasi dari penerimaan asli daerah dalam satu  tahun,  yang  bersumber  dari:  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  bagi  hasil  (laba) pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah  kota Banjarmasin dalam satuan Rupiah.

## Potensi BPHTB
Potensi  BPHTB  adalah  jumlah  nilai  transaksi  hak  kena  pajak  yang  dikalikan dengan tarif pajak BPHTB yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah dengan hasil dalam satuan Rupiah.

## Efektivitas BPHTB
Efektivitas BPHTB adalah realisasi penerimaan pajak BPHTB yang dibandingkan dengan  target  BPHTB  yang  telah  ditetapkan  oleh  Badan  Keuangan  Daerah  Kota Banjarmasin dalam satuan persen.

## Hambatan
Hambatan  dalam  pemungutan  BPHTB  adalah  faktor  atau  keadaan  yang  menjadi kendala  dalam  pencapaian  sasaran/target  pemungutan  BPHTB  yang  telah  di  tetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

## Proyeksi pajak BPHTB
Proyeksi  pajak  BPHTB  adalah  perkiraan  penerimaan  pajak  yang  digunakan sebagai patokan target di tahun yang akan datang dengan hasil dalam satuan rupiah.

## Jenis dan Sumber Data

## Data Primer
Menurut Purhantara (2010) Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti  dari  subjek  penelitian,  dalam  hal  ini  peneliti  memperoleh  data  atau  informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.

## Data Sekunder
Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi  data  kearsipan,  dokumen,  laporan-laporan  serta  buku-buku  dan  lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini (Purhantara, 2010).

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menggunakan 2 (dua) cara yaitu (1) wawancara, yang dilakukan langsung  dengan  pihak  terkait,  pihak  tersebut  dari  Badan  Keuangan  Daerah (Bakeuda)  Kota  Banjarmasin  yang  meliputi  Bagian  Keuangan  beserta  staf  dan  Kepala Bidang  Pendataan  dan  Penetapan.  (2)  Dokumentasi,  yaitu  Pengumpulan  data  yang bersumber dari beberapa literatur seperti buku, jurnal maupun tesis yang membahas dan berhubungan dengan objek penelitian.

## PBPHTB = NTKP X T

## Teknik Analisis Data
Jenis-jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

## Analisis Perhitungan Potensi Penerimaan BPHTB
Berdasarkan  langkah-langkah  diatas,  perhitungan  potensi  BPHTB  dituangkan dalam rumus di bawah ini.
Sumber: (Susanawati, 2014)
Keterangan:
▪ PBPHTB : Potensi BPHTB kota Banjarmasin (Rp/th)
▪ NTKP : Nilai transaksi kena pajak (Rp/th)
▪ T : Tarif pajak BPHTB 5%

## Analisis Efektivitas Pajak BPHTB
Secara  matematis,  efektivitas  BPHTB  merupakan  perbandingan  antara  realisasi dan targetnya. Berikut rumus efektivitas:
Sumber : (Halim, 2012)

## Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak BPHTB
Penghitungan proyeksi potensi Pajak BPHTB dapat dihitung dengan menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil ( Least Square ), sebagai berikut:
Y = a + bX
Sumber : (Amituhu,2011)
Dimana :
Y : Proyeksi trend pajak BPHTB tahun t
a : intersep yaitu besarnya pajak BPHTB (Y) saat X=0 b : slope garis trend, yaitu perubahan variabel Y untuk setiap perubahan satu unit variabel X
X : periode waktu
𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐁𝐏𝐇𝐓𝐁 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐁𝐏𝐇𝐓𝐁 × 𝟏𝟎𝟎%

## HASIL DAN ANALISIS

## Analisis Potensi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Dengan  analisis  potensi  ini  dapat  diketahui  besarnya  penerimaan  pajak  BPHTB yang  sesungguhnya  dapat  digali  di  Kota  Banjarmasin,  untuk  mengetahui  besarnya potensi  yang  ada  perlu  dilakukan  perbandingan  dengan  penerimaan  yang  tercapai sehingga  dapat  diperkirakan  rencana  dan  tindakan  apa  yang  akan  dilakukan  untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besar target penerimaan di tahun yang akan datang. Adapun rincian data perbandingan antara realisasi dan potensi penerimaan pajak BPHTB selama lima tahun sebagai berikut.
Tabel 1
Realisasi dan Potensi Pajak BPHTB dengan Jenis Transaksi Jual Beli di Kota Banjarmasin
Tahun 2014-2018 Tahun Realisasi Pajak BPHTB (Rp) Potensi Pajak BPHTB Jenis Transaksi Jual Beli (Rp) Selisih Realisasi- Potensi (Rp) 2014 21.538.713.120,00 20.888.543.276,00 650.169.844 2015 20.903.829.542,00 16.505.018.295,00 4.398.811.247 2016 29.410.586.792,00 23.914.675.798,00 5.495.910.994 2017 40.174.814.866,00 40.203.142.270,00 (28.327.404,00) 2018 33.142.097.416,00 33.231.968.742,50 (89.871.326,50)
Sumber : Bakeuda Kota Banjarmasin, 2019 (Data diolah).
Dapat  dilihat  pada  Tabel  1  untuk  tahun  2014-2018  realisasi  penerimaan  pajak BPHTB  melampaui  jumlah  potensi  penerimaannya,  hal  tersebut  dikarenakan  potensi penerimaan  yang  dihitung  hanya  dari  transaksi  jual  beli.  Sehingga  tidak  semua  jenis transaksi  peralihan  hak  dari  pajak  BPHTB  dapat  terakumulasi  dalam  perhitungan potensi penerimaan ini karena keterbatasan data yang tersedia. Tetapi di tahun 2018 dan di tahun 2017 potensi transaksi jual beli saja dapat melampaui  pencapaian realisasinya, dengan kata lain potensi untuk jenis transaksi jual beli lebih besar dari pada pencapaian realisasi pajak BPHTB.
Pada tahun 2017 besaran potensi adalah sebesar Rp.40.203.142.270,00 sedangkan pencapaian  realisasinya  sebesar  Rp.40.174.814.866,00.  Terdapat  selisih  sebsar Rp.28.327.404,00 dengan persentase 100% antara realisasi dari Badan Keuangan Kota Banjarmasin  dengan  potensi  penerimaan  pajak  BPHTB  untuk  jenis  transaksi  jual beli. Pada  tahun  2018,  potensi  untuk  transaksi  jual  beli  sebesar  Rp.33.231.968.742,50 sedangkan  yang  terealisasi  sebesar  Rp.33.142.097.416,00  terdapat  selisih  sebesar Rp.89.871.326,50. Potensi untuk transaksi jual beli pada tahun 2018 ini memang tidak sebesar  potensi  ditahun  sebelumnya,  salah  satu  penyebabnya  dikarenakan  jumlah
transaksi  jual  beli  yang  terjadi  di  Kota  Banjarmasin  pada  tahun  2018  juga  mengalami penurunan.
Dalam  penelitian  ini  juga  menganalisis  bagaimana  deskripsi  potensi  pajak BPHTB  berdasarkan  kriteria  pertumbuhan  dan  kriteria  kontribusi  atau  biasa  disebut dengan analisis overlay.

## 1. Laju Pertumbuhan Pajak BPHTB
Laju  pertumbuhan  penerimaan  pajak  BPHTB  di  Kota  Banjarmasin  pada  tahun 2014  hingga  tahun  2018  sangat  fluktuatif  bahkan  di  tahun  2018  laju pertumbuhannya  hanya  sebesar  -18%,  itu  adalah  laju  pertumbuhan  terendah selama  lima  tahun  dan  untuk  pertumbuhan  tertingi  ada  pada  tahun  2014  sebesar 101%.  Tetapi  jika  dilihat  secara  keseluruhan  angka  laju  pertumbuhan  pajak BPHTB menunjukkan hasil yang positif dengan rata-rata sebesar 31,6%.

## 2. Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap PAD
Hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa  kontrbusi  pajak  BPHTB  terhadap  PAD menurun  pada  tahun  2014  ke  tahun  2015,  dan  konstan  pada  tahun  2016  sampai 2018.  Rata-rata  kontribusi  Pajak  BPHTB  Kota  Banjarmasin  selama  lima  tahun terakhir  yaitu  sebesar  11,1%  dimana  untuk  perhitungan  overlay  menggunakan tabel matriks berdasarkan dari rata-rata kriteria  kontribusi tersebut adalah apabila rata-rata  kontribusi  dalam  lima  tahun  lebih  besar  dari  1%  maka  dapat dikategorikan kontribusi yang potensial

## 3. Matriks Potensi Pajak BPHTB
Berdasarkan  kriteria  tingkat  pertumbuhan  penerimaan  pajak  BPHTB  yang menunjukkan  rata-rata  laju  pertumbuhan  yaitu  sebesar  31,6%,  sedangkan  untuk kriteria  kontribusi  pajak  terhadap  PAD  memiliki  rata-rata  kontribusi  yang  lebih besar  dari  1%  yaitu  sebesar  11,1%  dan  berdasarkan  tabel  matriks  hasil  tersebut dalam  kategori  kontribusi  yang  potensial.  Jadi  dari  dua  kriteria  tersebut  yaitu kriteria  pertumbuhan  dan  kotribusi  dapat  diketahui  bahwa  kondisi  potensi  pajak BPHTB di Kota Banjarmasin selama lima tahun terakhir termasuk dalam kategori pajak yang prima.
Dapat  disimpulkan  bahwa  potensi  pajak  BPHTB  masih  sangatlah  besar  untuk digali, karena 1 dari 13 jenis transaksi pajak BPHTB memiliki nilai perolehan yang bisa dikatakan  cukup  besar.  Selain  itu  penetapan  target  pajak  BPHTB  juga  masih  kecil,
dengan  adanya  potensi  yang cukup  besar  maka  dapat  di  indikasikan  bahwa  masih  ada peluang bagi Kota Banjarmasin untuk meningkatkan penerimaan pajak BPHTB.

## Analisis Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Efektivitas  pajak  mencerminkan  keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerinah  daerah.    Efektivitas  pemungutan  pajak  BPHTB Kota  Banjarmasin  dilihat  dari  target  yang  ditetapkan  pemerintah  dapat  dilihat  dalam Tabel 2.
Tabel 2 Efektivitas Pajak BPHTB Kota Banjarmasin Tahun 2014-2018 Tahun Efektivitas Target (%) Keterangan 2014 1,08 Sangat Efektif 2015 0,83 Cukup Efektif 2016 0,98 Efektif 2017 1,25 Sangat Efektif 2018 1,07 Sangat Efektif Rata-rata 1,04 Sangat Efektif
Sumber : Bakeuda Kota Banjarmasin, 2019 (Data diolah).
Efektivitas  berdasarkan  target  maupun  efektivitas  berdasarkan  potensi  memiliki rata-rata  lebih  dari  100%  dan  dapat  dikategorikan  dalam  kriteria  yang  sangat  efektif, tetapi  pada  tahun  2015  dan  2016  pada  efektivitas  berdasarkan  target  tidak  mencapai target  yaitu  hanya  terealisasi  sebesar  83%  dan  98%.    Dengan  kata  lain  target  tidak terealisasi  sepenuhnya,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemungutan  pajak  BPHTB  yang dilakukan masih belum optimal.
Berdasarkan  keterangan  pihak  Badan  Keuangan  Kota  Banjarmasin  selaku pelaksana  pemungutan  pajak  BPHTB,  untuk  penentuan  target  selama  ini  hanya berdasarkan  realisasi  tahun-tahun  sebelumnya  dan  memperhitngkan  aspek  lain,  seperti keadaan ekonomi Kota Banjarmasin, prediksi daya beli masyarakat dan beberapa kajian. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa dalam menentukan target pajak BPHTB Pemerintah  Kota  Banjarmasin  belum  mempertimbangkan  potensi  riil  yang  ada dilapangan.
Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak BPHTB dengan cara melakukan validasi dan survei lapangan dengan lebih  detail,  melaukan  sosialisasi  kepada  wajib  pajak  mengenai  prosedur  pembayaran
BPHTB,  dan  juga  melakukan  analisa  mengenai  nilai  jual  objek  pajak  dengan  harga pasar yang wajar.

## Hambatan dan Strategi Dalam Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Dalam  proses  pemungutan  pajak  BPHTB  tidak  terlepas  dari  kendala/hambatan yang  menyebabkan  tidak  stabilnya  persetase  penerimaan  pajak  BPHTB  dalam  periode tahun  2014-2018.  Untuk  itu  peneliti  telah  melakukan  pengumpulan  data  berupa wawancara secara langsung kepada pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Berdasarkan  hasil  wawancara  kendala/hambatan  yang  dihadapi  yaitu  (1)  Tumpang Tindih Data Diawal Pelimpahan  Pajak. (2) Kurang Sadar Dan Pahamnya Wajib Pajak. (3)  Wajib  Pajak  Yang  Tidak  Taat  Peraturan.  (4)  Proses  Perubahan  NJOP  Yang  Sulit Dilakukan.
Untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam  pemungutan  pajak  BPHTB pemerintah daerah melalui Badan Keuangan Daerah sudah melakukan beberapa strategi untuk memperbaikinya, yaitu (1) Melakukan Pembaharuan Data dan Perbaikan Sistem. (2)  Menambah  Jumlah  Petugas  Lapangan.  (3)  Melakukan  Pengawasan  Dalam Pemungutan Pajak.
Analisis  Proyeksi  Penrimaan  Potensi  Pajak  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan

## Bangunan
Dalam  melakukan  proyeksi  masa  yang  akan  datang  dengan  hasil  yang  akurat, maka  harus  diusahakan  untuk  memperkecil  seminimal  mungkin  kesalahan  yang  ada. Perhitungan  proyeksi  ini  dilakukan  dengan  analisis  trend  menggunkan Least  Square Method. Dengan  diketahuinya  nilai  a  =25.979.073.451  dan  nilai  bX=2.522.907.924X, maka  perhitungan  proyeksi  untuk  lima  tahun  mendatang  dapat  dilihat  pada  Tabel berikut.
Tabel 3 Proyeksi Peningkatan Pajak BPHTB Tahun 2020-2024 Tahun Proyeksi (Rp) Peningkatan (Rp) % 2019 43.639.428.922 - - 2020 48.685.244.771 5.045.815.849 10 2021 53.731.060.620 5.045.815.849 9 2022 58.776.876.469 5.045.815.849 9 2023 63.822.692.318 5.045.815.849 8 2024 68.868.508.167 5.045.815.849 7
Sumber : Bakeuda Kota Banjarmasin, 2019 (Data diolah).
Proyeksi penerimaan pajak BPHTB untuk peningkatan PAD lima tahun kedepan terus  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ketahun  dengan  besaran  persentase peningkatan  berpatokan  pada  perubahan  penerimaan  tahun  2019  ke  tahun  2020  yaitu sebesar 10% dengan nilai perubahan yang konstan sebesar Rp. 5.045.815.849 . Pada tahun 2019  penerimaan  pajak  BPHTB  Kota  Banjarmasin  diperkirakan  mencapai Rp.43.639.428.922  dan  terus  mengalami  pertambahan  dengan  nilai  yang  positif  untuk tahun-tahun berikutnya.
Tentunya dengan proyeksi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD Kota Banjarmasin. Namun seiring dengan hal ini, pemerintah daerah Kota Banjarmasin harus tetap memperhatikan efektivitas penerimaan pajak BPHTB dan komponen pajak lain  agar  dapat  mencapai  titik  maksimum,  dengan  tujuan  tercapainya  keseimbangan antara target, realisasi dan potensi dengan baik.

## Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil analisis potensi pajak BPHTB Kota Banjarmasin selama tahun 2014-2018  menunjukkan  hasil  bahwa  kondisi  potensi  pajak  dalam  kriteria  yang  prima selain itu adanya gap antara realisasi penerimaan dan potensi yang ada di daerah Kota Banjarmasin.  Kondisi  potensi  pajak  yang  prima,  dapat  di  indikasikan  bahwa  pajak BPHTB  masih  memiliki  peluang  untuk  dikembangkan  pemungutannya  sebagai penyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk  analisis  efektivitasnya  pajak  BPHTB  Kota  Banjarmasin  sudah  dilakukan secara  efektif,  maka  diperlukan  kajian  lebih  lanjut  mengenai  pemungutan  pos-pos Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  lain,  sehingga  bisa  dijadikan  dasar  yang komprehensif  dalam  pemngambilan  kebijakan  dalam  upaya  peningkatan  pemungutan pajak BPHTB.
Pajak  BPHTB  Kota  Banjarmasin  yang  sudah  dipungut  secara  efektif  perlu dipertahankan.  Untuk  mengoptimalkan  pemungutan  pajak  BPHTB  perlu  dilakukan kajian tentang ekstensifikasi pemungutan pajak BPHTB Kotan Banjarmasin.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu (1) Objek penelitian ini hanya membahas tentang  pajak  BPHTB  dan  tidak  membahas  keseluruhan  pajak  daerah.  (2)  Data  tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya selama 5 tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2018. (3) Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas
hanya di wilayah Kota Banjarmasin. (4) Pada perhitungan potensi jenis transaksi yang dihitung  potensinya  hanya  untuk  transaksi  jual  beli  saja,  hal  ini  dikarenakan keterbatasan  data  yang  dapat  dikumpulkan.  (5)  Penelitian  ini  hanya  memberikan gambaran secara umum tentang potensi, efektivitas pajak BPHTB terhadap peningkatan PAD serta proyeksi untuk 5 tahun yang akan datang dan tidak memberikan penjelasan secara sesifik mengapa terjadi kenaikan atau penurunan nilai data yang ada.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  Berdasarkan  analisis  overlay  untuk mengetahui deskripsi potensi pajak BPHTB dari kriteria laju pertumbuhan dan kriteria kontribusi,  kondisi  potensi  pajak  BPHTB  ada  dalam  kategori  pajak  yang  prima. Kemudian untuk perhitungan potensi jenis transaksi jual beli tahun anggaran 2014-2018 menunjukkan hasil yang cukup besar, seperti pada tahun 2018 potensi transaksi jual beli adalah sebesar Rp.33.231.968.742,50 dan untuk realisasi sebesar Rp.33.142.097.416,00 terdapat  selisih  sebesar  Rp.89.871.326,50  nilai  itu  merupakan Potensial  Loss yaitu potensi  yang  masih  belum  tergali  yang  bisa  dioptimalkan  untuk  meningkatkan  PAD. Hal  itu  membuktikan  bahwa  penerimaan  pajak  BPHTB  masih  bisa  untuk  lebih  digali lagi.  (2)  Efektivitas  pajak  BPHTB  tahun  anggaran  2014-2018  berdasarkan  target memiliki  rata-rata  sebesar  104%  atau  dengan  kata  lain  sangat  efektif.  Namun  untuk efektivitas  pertahunnya  sangat  fluktuatif,  seperti  pada  tahun  2015  dan  2016  tingkat efektivitas pajak BPHTB hanya 83%  dan 98% yang masuk dalam kriteria cukup efektif. Padahal  jika  dilihat  untuk  tahun  sebelumnya  2014  tingkat  efektivitas  mencapai  108% dengan  kriteria  sangat  efektif.  Hal  tersebut  terjadi  karena  pemerintah  daerah  tidak memperhatikan  potensi  riil  dalam  menentukan  target  penerimaan  pajak  BPHTB.  (3) Beberapa hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak BPHTB diantaranya adalah, dikarenakan  wajib  pajak  yang  kurang  paham  dengan  prosedur  pembayaran  BPHTB, wajib pajak yang tidak taat pada aturan dalam proses peralihan hak dan mencoba untuk menekan nilai perolehan objek pajak agar dapat terhindar dari pajak BPHTB, kemudian adanya  data  yang  tidak  valid  diawal  penyerahan  wewenang  pemungutan  pajak  dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah,  dan  sulitnya  dilakukan update NJOP.  Untuk mengatasi  hambatan  tersebut  pihak  Bakeuda  mencoba  memperbaikinya  dengan
beberapa  strategi  seperti  melakukan  pembaharuan  data  dan  perbaikan  sistem, melakukan  pengawasan  dan  penegakan  hukum,  serta  menambah  jumlah  petugas lapangan.  (4)  Berdasarkan  analisis  proyeksi  penerimaan  pajak  BPHTB  untuk  5  tahun yang akan datang dengan berpatokan pada perubahan penerimaan tahun 2019 ke tahun 2020 dengan presentase perubahan sebesar 10% dan nilai perubahan yang konstan tiap tahunnya  sebesar  Rp. 5.045.815.849 .  Diharapkan  dari  proyeksi  tersebut  dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan  saran  yang  dapat  diberikan  adalah (1)  kerjasama  antara  pihak-  pihak  terkait  seperti,  pimpinan,  petugas  lapangan,  BPN, notaris, dan juga wajib pajak sangat diperlukan dalam pelaksanaan Pajak BPHTB guna memperlancar  peningkatan  PAD  Kota  Banjarmasin.  (2)  Dalam  penentuan  target penerimaan  pajak  BPHTB  hendaknya  tidak  hanya  berdasarkan  anggaran-anggaran tahun-tahun  sebelumnya,  tetapi  juga  mempertimbangkan  potensi  riil  berdasarkan kondisi  eksisting  yang  ada  di  daerah  Kota  Banjarmasin.  (3)  Melakukan  sosialisasi terkait Perda tentang pajak BPHTB tidak hanya kepada petugas, dan notaris saja tetapi kepada seluruh masyarakat yang merupakan wajib pajak. Hal ini dilakukan guna untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pajak BPHTB, bagaimana proses dan mekanisme  pembayaran  pajaknya  sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran masyarakan  untuk  membayar  pajak.  (4)  Pemerintah  harus  tegas  dalam  melaksanakan penegakan  hukum  yang  disertai  dengan  pemberian  penghargaan  bagi  petugas  pajak maupun  wajib  pajak  yang  patuh  ( reward  and  punishment ).  (5)  Untuk  peneliti selanjutnya  diharapkan  dapat  menganalisis  dan  meneliti  potensi  pajak  BPHTB  untuk semua  jenis  transaksi  peralihan  hak  yang  ada  di  Kota  Banjarmasin.  Sehingga perbandingan potensi dengan pencapaian realisasinya bisa lebih akurat.

## Bibliography
Abdurrahim.  (2015).  Analisis  Penilaian  Tanah  untuk  NPOP  BPHTB  (Studi  di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin). Tesis , 03.
Apriliana,  Y.  A.  (2014).  Analisis  Potensi  Penerimaan  dan  Efektivitas  PPN  atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Terhadap Penerimaan PPN. Skripsi , 4.
Halim,  A.  (2015). Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Akuntansi  Sektor  Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A. d. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Herdiansyah,  H.  (2010). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu-ilmu  Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
Kuncoro, M. (2014). OTONOMI DERAH. Jogjakarta: Erlangga. Moleong,  L.  J.  (2014). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Oyong, B. S. (2011, Maret 05). Pengalihan Pemungutan BPHTB dari Pusat ke Daerah yang  Masih  Bermasalah .  Diambil  kembali  dari  bambangoyong.blogspot.com: https://bambangoyong.blogspot.com/search?q=pengalihan+pemungutan+BPHT B
Praswoto,  A.  (2011). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan Peneliti. Yogyakarta: Ar-ruzz Media. Purhantara,  W.  (2010). Metode  Penelitian  Kualitatif  Untuk  Bisnis. Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Purwono, H. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. (S. Saat, Penyunt.) Jakarta: Erlangga.
Rahmawati,  I.  (2014).  Analisis  Potensi  Penerimaan  Pajak  Mieral  Bukan  Logam  dan Batuan  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli  daerah  di  Kabupaten  Gresik. Skripsi , 46.
Sarwono,  J.  (2006). Metode  Penelitian  Kuantitatif  &  Kualitatif. Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Sedarmayanti, H. S. (2011). Metodologi Penelitian. Bandung: Mandar Maju. Siahaan, M. P. (2010). Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers. Siahaan, M. P. (2010). Seri Hukum Pajak Material. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Siahaan,  M.  P.  (2011). Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  (BPHTB) Sebagai Pajak Daerah. Jakarta: Sagung Seto. Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers. Sidik,  e.  (2013). Bunga  Rampai  Desentralisasi  Fiskal. Jakarta:  Direktorat  Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Suandy, E. (2014). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Kuantitaif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung:  CV ALFABETA.
Susanawati, F. (2014). Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. Skripsi , 62.
Waluyo. (2008). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Widarjono,  A.  (1999).  Penduduk  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia  Analisis Kausalitas. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 4 , 324.
.2009.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah.  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2009,  No.5049.  sekretariat Negara. Jakarta.
.2000.  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  Tentang  Pajak  dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2000. Sekretariat Negara. Jakarta.
.2014.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No.125. Sekretariat Negara. Jakarta.
.2004.  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004.  Tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Lembaran  Negara RI Tahun 2004, No.4438. Sekretariat Negara. Jakarta.
.2010.  Perda  Kota  Banjarmasin  No.  20  Tahun  2010  Tentang  Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 No.20. Sekretariat Daerah. Banjarmasin