SIKAP INDUK SEMANG KOMUNITAS NELAYAN KOTA BENGKULU TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
Oleh
YESSILIA OSIRA*, DESY AFRITA*, IKA PASCA HIMAWATI**
*Dosen Jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Bengkulu **Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Bengkulu

## ABSTRACT
The attitude of fishermen community’s employers in Bengkulu city toward Institution Number 7 on 2016 about protection and empowerment  for fishermen of fish farmers and salt fond farmers, basically was an early image of how process and content of the institution could encourage  actively  participation  on  efforts  of  fishermen  community’s  protection  and empowerment, especially in Bengkulu city. The research with descriptive qualitative approach was conducted by interview and observation toward 15 employer informants in 3 areas, there were  in  Pantai  Jakat,  Kampung  Bahari  and  Malabero  areas  of  Bengkulu  City. The  research result shows that generally the employers in Bengkulu City can be divided into 1) employer of ship  owner,  consist  of  employer  whose  actively  and  not  actively  sailing  2)  employer  as collector  of  fisherman  catch  result  from  sailing,  both  for  sold  directly  or  became  processed food. The research result also indicates that although the employers did not know exactly the process of making and content of the Institution of protection and empowerment of fishermen, but they understand the risk and susceptibility life of fishermen community, because basically they are also part and parcel of the fishermen life.  This case makes them support and agree the issuance of Institution of protection and empowerment of fishermen. The employers hoped that  there  is  socialization  of  the  institution  so  they  can  participate  on  the  implementation  of Institution Number 7 on 2016 about protection and empowerment for fishermen of fish farmers and salt fond farmers.

## Keywords: Employer, Protection And Empowerment Of Fishermen
PENDAHULUAN Ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan  dan  Pemberdayaan  bagi Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan  dan Petambak  Garam  oleh  Pemerintah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  pada dasarnya  merupakan  upaya  sistematis pemerintah dalam menangani atau mengantisipasi permasalahan dan kerentanan/risiko-risiko  kehidupan  yang dialami  oleh  komunitas  nelayan  dan keluarganya.
Berkaitan  dengan  permasalahan nelayan, Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bergen, sebagaimana di kutip oleh Zaqiu Rahman  (2015)  menyatakan  terdapat  3 (tiga)  aspek  yang  perlu  diperhatikan pada  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Nelayan, 1) Aspek lingkungan, khususnya  sumber  daya  perairan  yang merupakan  sumber  mata  pencaharian para  nelayan;  2)  Aspek  sosial,  bahwa nelayan masih lemah atas akses permodalan dan kemampuan yang terbatas;  3)  Aspek  ekonomi,  mencari
ikan merupakan mata pencaharian pokok karena  tidak  ada  ketrampilan  lain.
Senada dengan Prof.Dietriech, Prof.Mulyono  menambahkan  dua  aspek penting lainnya yaitu, aspek permodalan, bahwa nelayan kekurangan modal untuk melaut, dan aspek teknologi yang sangat minim, sehingga nelayan hanya menggunakan  alat  seadanya  dengan jangkauan yang terbatas.
Perlindungan, dalam Undang- Undang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi  Nelayan,  Pembudidaya  Ikan  dan Patambak  Garam  tahun  2016,  diartikan sebagai  segala  upaya  untuk  membantu nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam  dalam  menghadapi  permasalahan kesulitan  melakukan  usaha  perikanan atau usaha pergaraman, sedangkan pemberdayaan  diartikan  sebagai  segala upaya untuk untuk meningkatkan kemampuan  dalam  melaksanakan  usaha perikanan atau usaha pergaraman (pasal 1).
Pengertian  lebih  luas  lagi  tentang perlindungan,  termuat  dalam  pengertian Perlindungan  sosial  yang  dikemukakan oleh
Edi Suharto (2009) yang menyatakan, bahwa dalam arti luas: “Perlindungan sosial dapat diartikan  sebagai  segala  inisiatif baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat  yang  bertujuan  untuk menyediakan  transfer  pendapatan atau  konsumsi  pada  orang  miskin, melindungi
kelompok rentan terhadap  risiko-risiko  kehidupan (lifelihood), dan meningkatkan status  dan  hak  sosial  kelompok- kelompok  yang  terpinggirkan  di dalam suatu masyarakat.”
Induk  Semang,  atau  disebut  juga “toke”,  “juragan”,  merupakan  salah  satu pihak  yang  selama  ini  melakukan perlindungan  bagi  komunitas  nelayan  di
Kota Bengkulu dalam menghadapi permasalahan  dan  kerentanan-kerentanan dalam  kehidupannya.  Berdasarkan  hal tersebut  di  atas,  terdapat  keterkaitan substansi antara keberadaan induk semang  dengan  model  perlindungannya bagi komunitas nelayan   dengan undang- undang  perlindungan  dan  pemberdayaan bagi  nelayan,  pembudidaya  ikan  dan petambak  garam.  Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami Sikap Induk Semang Komunitas Nelayan terhadap penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak  Garam,  karena  hal  tersebut bisa  mendorong  partisipasi  aktif  induk semang  dalam  implementasi  program- program perlindungan dan pemberdayaan komunitas  nelayan  sehingga  terjadi sinergitas antara model perlindungan dan pemberdayaan  yang  dilakukan  induk semang dengan model yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut.
GW  Allport  dalam  buku  Hand Book  of  Social  Psychology    yang disunting  oleh    Sarlito  W  Sarwono  dan Eko  A.  Meinarno  (2009:  81)  memuat pengertian  tentang  sikap  sebagai ”a mental  and  neural  state  of  readness, organized  through  eperience,  eerting  a divertive  or  dynamic  influence  upon  the individual’s  response  to  all  object  and situations  with  which  it  is  related . Pengertian  tersebut  menunjukkan  bahwa sikap  merupakan  kesiapan  mental,  yaitu suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang,  bersama  dengan  pengalaman individual  masing-masing,  mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai  objek  dan  situasi.  Respon tersebut  bisa  bersifat  positif  dan  negatif, yang  akan  ditunjukkan  oleh  perasaan mendukung  atau  memihak  (favourable) maupun  perasaan  tidak  mendukung  atau menolak  (unfavourable)  terhadap  suatu objek  (Berkowitz  dalam  Azwar  2008).
Perasaan  senang,  menerima,  atau  setuju dan  sebaliknya  terhadap  suatu  objek inilah  yang  oleh  Thurstone  (dalam Walgito,  2004)  disebut  sebagai  tingkatan afeksi.
Selain  pandangan  Thursthone  yang memandang  sikap  hanya  pada  tingkatan afeksi saja dan belum mengaitkan dengan perilaku,  ternyata  ada  kelompok  yang memahami  sikap  juga  berorientasi  pada skema triadic. Kelompok ini menyatakan bahwa sikap adalah konstelasi komponen-komponen  kognitig  afektif dan  konatif  yang  saling  berinteraksi dalam memahami merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek (Azwar, 1998). Myers  (dalam  Walgito,  2004) selanjutnya menjelaskan bahwa komponen  kognitif  berisi  kepercayaan seseorang  mengenai  sesuatu  yang  benar tentang suatu objek, yang kemudian akan menjadi dasar bagi pengetahuan, pandangan  dan  keyakinan  seseorang mengenai  sesuatu  yang  diharapkan  dari objek  sikap  tersebut.  Adapun  komponen afektif adalah komponen yang berhubungan  dengan  masalah  emosional subjektif  seseorang  terhadap  suatu  objek sikap, yaitu rasa senang atau tidak senang terhadap  suatu  objek  sikap.  Rasa  senang menunjukkan sikap positif dan rasa tidak senang  menunjukkan  sikap  yang  negatif. Jadi  komponen  ini  menunjukkan  arah sikap  positif  atau  negatif.  Sedangkan komponen konatifperilaku yaitu komponen  yang  berhubungan  dengan kecenderungan  bertindak  terhadap  suatu objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas  sikap,  yaitu  besar  kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku pada  diri  seseorang  berkaitan  dengan objek sikap yang dihadapinya.
Sementara David O. Sears, Jonathan  L.  Freedman,  dan  L  Anne Peplau,  dalam  buku  Social  Psychology yang  dialihbahasakan  oleh  M  Adryanto dan Savitri S menyebutkan:
“...bahwa  sikap  terhadap  objek, gagasan atau orang tertentu merupakan  orientasi  yang  bersifat menetap dengan komponen- komponen  kognitif,  afektif  dan perilaku. Komponen kognitif terdiri  dari  seluruh  kognisi  yang dimiliki seseorang mengenai  objek sikap  tertentu-fakta,  pengetahuan dan  keyakinan  tentang  objek. Komponen  afektif  terdiri  dari seluruh  perasaan  atau  emosi seseorang terhadap objek terutama  penilaian,  sedangkan komponen  perilaku  terdiri  dari kesiapan seseorang untuk
bertindak terhadap objek”… (1985:138) Berdasarkan latar belakang
tersebut, penelitian ini diharapkan mampu  menggambarkan  sikap  Induk Semang, baik komponen kognitif, afektif, maupun  komponen  perilaku,  terhadap pemberlakuan  Undang-Undang  tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak  Garam.    Hasil  penelitian  ini dapat  digunakan  oleh  pemerintah  daerah baik  Pemerintah  Kota  Bengkulu  maupun Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  dalam merumuskan kebijakan-kebijakan perlindungan dan pemberdayaan
khususnya bagi nelayan di Kota Bengkulu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang bertujuan untuk  mengetahui  secara detail dan  mendalam  tentang  Sikap  Induk Semang Komunitas Nelayan Kota Bengkulu terhadap Undang-Undang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  bagi Nelayan, Pembudidaya
Ikan dan
Petambak Garam. Penelitian inidilakukan secara alamiah terhadap Induk Semang di
Kawasan  Pantai  Jakat,  Kelurahan  Pasar Bengkulu,diKawasan  Kampung  Bahari
Kelurahan  Sumber  Jaya  dan  di  Kawasan Malabero Kota Bengkulu. Dalam penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan  makna  khususnya  tentang sikap induk semang terhadap
perlindungan  dan  pemberdayaan  bagi nelayan  di  Kota  Bengkulu.  (Sugiyono: 2009: 15).
Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  terhadap  15  informan  dalam penelitian  ini  meliputi:  1)  Wawancara Mendalam  ( In-depth  Interview )  dengan informan,  dalam  hal  ini  dengan  Induk Semang  Komunitas  Nelayan  di  sekitar kawasan Pantai Jakat, kawasan Kampung Bahari  dan  di  kawasan  Malabero  Kota Bengkulu.  Wawancara  dilakukan  untuk mendapatkan  data  tentang  pengetahuan, perasaan  dan  kecenderungan  berperilaku
Induk Semang berkaitan dengan perlindungan  dan  pemberdayaan  bagi nelayan,  2)  Observasi,  yaitu  pengamatan langsung terhadap keberadaan dan aktifitas  keseharian  Induk  Semang,  3) Studi Dokumentasi,dengan membaca dan mempelajari berbagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan  dan  pemberdayaan  bagi komunitas nelayan, aktivitas induk semang  dalam  memberikan  bantuan kepada nelayan ketika menghadapi kerentanan dalam kehidupan nelayan. Penentuan informan dalam
penelitian  ini  dilakukan  menggunakan teknik  “purposive  sampling”,  yaitu penentuan  sampel/informan  dilakukan dengan  kriteria:  1)  Induk  Semang  yang berada di  wilayah Kawasan Pantai Jakat, Kawasan  Kampung  Bahari  dan  Kawasan Malabero  Kota  Bengkulu.  2)  Nelayan, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah kelurahan yang mengetahui tentang induk semang. 3) Informan (baik induk semang, nelayan,  tokoh  masyarakat,  dan  aparat
kelurahan) yang bersedia untuk diwawancarai  peneliti  berkaitan  dengan penelitian ini.
Analisis data dimulai sejak merumuskan  dan  menjelaskan  masalah sebelum  terjun  di  lapangan  berupahasil penelitian  tentang  Model  Perlindungan Sosial  bagi  Pekerja  Sektor  Informal  di Kawasan Pantai Jakat Kota
Bengkulu(Yessilia  Osira  dkk,  2013),
Penelitian  tentang  Kerentanan  Hidup
Perempuan Penarik  Lancang di  Kawasan Pantai  Jakat  Kota  Bengkulu  (Yessilia Osira,  2015),  dan  berlangsung  terus hingga penulisan hasil penelitian ini.
Dalam proses analisis data, peneliti mengacu  pada  model  analisis  data bogdan  &  biklen,  yaitu  bekerja  dengan data,  berusaha  menemukan  pola-pola sikap (meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor)  induk  semang  terhadap Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016 tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan bagi Nelayan. (Moleong, 2010: 248)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Profil Induk Semang Istilah  “induk  semang”,  yang dikenal  komunitas  nelayan  di  Kawasan Pantai Jakat sebagai orang yang membantu mengatasi kerentanan kehidupan  nelayan  dan  keluarganya, ternyata  di  Kawasan  Kampung  Bahari lebih  dikenal  dengan  sebutan  “toke”  dan di  kawasan  Malabero  lebih  dikenal dengan sebutan “juragan”.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  induk  semang  di  Kota  Bengkulu, pada  awalnya  merupakan  nelayan  yang turun  langsung  ke  laut  menangkap  ikan, namun perkembangan selanjutnya mereka  memilih  untuk  bermitra  dengan nelayan lain dalam menjalankan kehidupan  usahanya.  Kemitraan  yang dimaksud  adalah  dengan  memberikan bantuan  kepada  nelayan  lain,  dengan kesepakatan  hasil  tangkapan  nelayan
tersebut harus dijual kepada mereka.Dalam  hal  ini,  induk  semang lebih  merupakan  “penampung  dan penjual”  ikan  yang  didapatkan  dari nelayan mitranya.
Informasi yang didapatkan dari Edi, Bang  Fen,  dan  Bang  Hen  (nelayan  dan induk  semang  di  kawasan  Pantai  Jakat Kota  Bengkulu),  menunjukkan  bahwa istilah  induk  semang  telah  dikenal nelayan  sejak  lama.  Induk  semang  ini biasanya merupakan nelayan yang mempunyai  modal  atau  masuk  kategori mampu  secara  ekonomi  sehingga  dapat memberikan  pinjaman  atau  bantuan kepada  nelayan  lain  bila  memerlukan bantuan  berupa  alat  tangkap  ikan,  kapal bahkan  juga  dapat  memberikan  bantuan modal  awal  ketika  nelayan  ingin  melaut seperti  solar  (bahan  bakar  minyak), umpan ikan, dan alat tangkap jarring.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kita mengetahui  bahwa  Induk  Semang  pada dasarnya merupakan bagian dari komunitas  nelayan,  bahkan  beberapa Induk  Semang  pemilik  kapal  masuk dalam  kategori  nelayan  sebagaimana  di kemukakan  dalam  UU  Nomor  7  Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan  bagi  Nelayan,  Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam: “Nelayan Pemilik adalah Nelayan  yang  memiliki  kapal penangkap  ikan  yang  digunakan dalam  usaha  Penangkapan  Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan. (Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 7)
“Pelaku  Usaha  adalah  orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan,  prasarana  dan/atau sarana produksi Garam,
pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan,  serta  produksi  Garam yang  berkedudukan  di  wilayah hukum Republik Indonesia  (Bab I Ketentuan  Umum,  Pasal  1  ayat 27).”
Di  samping  Induk  Semang  yang masih terlibat aktif melaut, hasil penelitian ini menunjukkan ada pola yang jelas  berkaitan  dengan  bentuk  dan mekanisme  pemberian  bantuan  kepada nelayan dan keluarganya. Dalam pengamatan  Edi,  sekarang  ini  ada perubahan  bantuan  yang  diberikan  induk semang kepada nelayan.
“……Dulu  kalu  induk  semang ngasih  bantuan  pinjaman  sama nelayan,  bentuknya  alat  tangkap seperti jaring dan kapal………tapi sekarang, nelayan  lebih  sering  meminjam uang  samo  induk  semang  untuk modal awal melaut…Para nelayan biasonyo meminjam uang kepada  induk  semang  bukan hanya  untuk  modal  melaut,  tetap jugo  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup sehari-hari….”
Berkaitan dengan anggapan bahwa induk  semang  membantu  nelayan  tapi mencekik nelayan pas proses pengembalian  sehingga  pada  dasarnya bantuan  induk  semang  sama  dengan bantuan  yang  diberikan  oleh  rentenir, hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa induk  semang  tidak  seperti  rentenir.  Hal ini  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Bang Fen  (46  th),  induk  semang  di  pantai Jakat:
“……kito  ko  kek  nelayan  kerjo samo…tobo  tuch  yang  cari  ikan, kito yang mbelinya…Kadang tuch nelayan  minjam  duit  kek  kito, biasonyo  untuk  modal  beli  solar kek  umpan  ikan...kadang  tuch
minjam untuk kebutuhan keluarga…biasonyo untuk kebutuhan  keluarga  ko  nelayan minjam  pas  idak  melaut  karena badai…” “…...Nelayan  balikkan  pinjaman kek  kami  waktunyo  pas  jual  ikan hasil melautnya…biasonyo langsung  nyo  potong  dekek  hasil yang  nyo  dapekkan…misalnyo dari  hasil  penjualannyo  dapek 400  ribu,  terserah  nelayan  ndak bayar berapo dulu…sisanyo baru nyo bawa ke rumah...”
“……Kalu  hargo  kami  beli  samo dengan  hargo  pasaran,  kecuali lagi  banyak  dapek,  hargo  kami potong  untuk  cicilan…tapi  kalu idak, hargo idak kami potong dan nelayan  dapat  mencicil  pinjaman sesuai kendaknyoo...”
Kondisi  induk  semang  di  kawasan Pantai  Jakat  ini  hampir  sama  dengan induk semang di kawasan Malabero. Pak Awal  (50  th),  seorang  induk  semang  di kawasan Malabero Kota Bengkulu
menceritakan bahwa sebagai induk semang  ia  biasa  memberikan  pinjaman uang kepada nelayan.
“...Duit  yang  dipinjam  biasonyo digunakan untuk persiapan nyo ke laut, beli jaring, peralatan kapal…ado jugo untuk kebutuhan
rumah  tangga  nelayan,  misalnya pas musim paceklik…”
“……Kuntungan  kek  kito,  kalu nelayan  pinjam  uang,  nelayan pasti jual ikan samo kito jugo...jadi saling percaya….” Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  selain  mendapatkan  keuntungan
dari  nelayan,  induk  semang  juga  kadang mengalami kerugian atau masalah seperti pernyataan Pak Awal berikut ini:
“….  Pinjaman  uang  dibalikkan dalam  bentuk  uang….  Kadang  sama nelayan ado dibalikkan, kadang ado juga idak dibalikkan…. “
Sedangkan Induk Semang di
Kampung  Bahari  menyatakan  bahwa nelayan  (berposisi  sebagai  anak  buah kapal/ABK) yang meminjam uang kepada  Induk  Semang  untuk  diberikan kepada  keluarga  yang  ditingggalkan melaut  selama  beberapa  hari.  Hal  ini seperti  yang  diungkapkan  oleh  Pak Aliong (55 th):
“…Kita  bisa  kasih  pinjamkan uang sebelum melaut kepada ABK sebelum  mereka  melaut  untuk keperluan  keluarga  yang  mereka tinggalkan…karena  kita  melaut selama  15  hari  bahkan  kadang sampai 2  bulan…nanti  bila selesai  melaut,  hasil  tangkapan kita hitung, bila berlebih kita bisa kasih  bonus  buat  ABK,  sekaligus membayar  sisa  gaji  hasil  kerja mereka  selama  melaut….Kita juga akan kasih bantuan pemeriksaan  kesehatan  bila  ABK kita  sakit  selama  melakukan pekerjaannya…...”
Ungkapan  tersebut  juga  diperkuat dengan  pernyataan  Pak  Asep  (46  th), induk  semang  pemilik  kapal  di  Kawasan Kampung Bahari:
“…Biasanya  ABK  suka  pinjam uang untuk kebutuhan keluarganya selama melaut…uang  tersebut  digunakan untuk  membayar  kontrak  rumah, bayar  uang  sekolah  anak  dan untuk kebutuhan sehari- hari…biasanya ABK pinjam
separuh  sebelum  melaut,  dan sisanya  mereka  ambil  setelah pulang  dari  laut..Hal  lain  yang biasa  dibantu  adalah  ketika  ABK dan keluarganya sakit….”
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan profil  antara  induk  semang  di  Kawasan Pantai Jakat dan sekitarnya dengan induk semang  yang  ada  di  Kawasan  Kampung Bahari  Pulau  Bai  dan  induk  semang  di Kawasan Malabero Kota Bengkulu.Perbedaan dan persamaan tersebut  pada  dasarnya  berkaitan  dengan kondisi demografi masing-masing
wilayah. Keberadaan suku bangsa tertentu  yang  mendominasi  atau  bahkan keanekaragaman suku bangsa yang ada di masing-masing  wilayah  tersebut,  serta tingkat pengguasaan modal yang beraneka  ragam  dari  masing-masing Induk Semang, menjadikan bentuk bantuan  dan  pola  atau  mekanisme pemberian  bantuan  yang  dilakuan  Induk
Semang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  secara  umum,  induk  semang  di Kawasan Pantai Jakat, Kawasan Malabero dan Kawasan Kampung Bahari dapat dikelompokkan dalam:
1. Induk  Semang  Pemilik  Kapal,  yaitu induk  semang  yang  memiliki  kapal untuk  digunakan  nelayan  melaut. Induk  semang  ini  dapat  dibedakaun dalam  dua  kategori,  yaitu  Pemilik Kapal  yang  masih  aktif  melaut bersama  anak  buah  kapalnya,  dan Pemilik Kapal yang tidak aktif melaut atau hanya meminjamkan atau menyewakan kapalnya untuk dipergunakan  nelayan  melaut  yang hasilnya dibagi bersama antara nelayan  dengan  pemilik  kapal.  Induk semang  pemilik  kapal  ini  umumnya ditemukan  di  Kawasan  Kampung
Bahari Kota Bengkulu.
Gambar 1. Wawancara dengan Pak Haposan, Induk Semang Pemilik Kapal Trawl yang aktif melaut di Kawasan Kampung
Bahari  Kota Bengkulu
2. Induk  Semang  Penampung  hasil tangkapan melaut
Induk  Semang  penampung  hasil tangkapan nelayan, yaitu induk semang yang menampung hasil tangkapan  nelayan  dan  menjualnya kepada masyarakat. Tipe induk semang  ini  bekerja  sama  dengan komunitas
nelayan dengan
mekanisme memberikan bantuan kepada komunitas nelayan dan sebaliknya  nelayan  harus  menjual hasil  tangakapannya  kepada  induk semang  tersebut. Induk  semang seperti  ini  banyak  ditemukan  di wilayah  Kawasan  Pantai  Jakat  dan Kawasan  Malabero  Kota  Bengkulu. Pada umumnya Induk semang penampung  hasil  tangkapan  melaut ini  dapat  dibedakan  menjadi  dua, yaitu  penampung  hasil  melaut  yang kemudian  menjualnya  ketika  masih segar, dan penampung yang mengolah  hasil  tangkapan  melaut menjadi ikan asin dan baru menjualnya kepada konsumen.
Secara  umum,  mekanisme  atau ketentuan  pemberian  bantuan  kepada nelayan  yang  dilakukan  oleh  Induk Semang adalah sebagai berikut:
1. Nelayan  mengajukan  permohonan bantuan  kepada  induk  semang  secara lisan, mengenai kerentanan/kebutuhan baik kebutuhan untuk operasional penangakapan ikan maupun kebutuhan rumah tangga.
2. Induk  semang  memberikan  bantuan kepada  nelayan.  Bentuk  bantuan tersebut  diantaranya:    kapal,  alat penangakapan  ikan  (jarring,  jala), dana  operasional  untuk  pembelian bahan  bakar  dan  perbekalan,  dana tunai  untuk  pemenuhan  kebutuhan keluarga nelayan.
3. Pemberian bantuan disertai kesepakatan/persyaratan  bahwa  ikan hasil  tangkapan  nelayan  harus  dijual kepada  induk  semang.  Ada  juga persyaratan  bahwa  nelayan  harus bekerja  sebagai  anak  buah  kapal (ABK)  pada  kapal  milik  induk semang.
4. Pengembalian  bantuan  oleh  nelayan kepada  induk  semang  dilakukan dengan mengangsur, umumnya
dilakukan  nelayan  pada  saat  menjual ikan  kepada  induk  semang,  dan biasanya angsuran lebih besar dilakukan  setiap  ada  kelebihan  hasil tangkapan ikan.

## Komponen Kognitif Sikap Induk Semang
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  dalam  komponen  kognitif,  sikap yang  ditunjukkan  oleh  Induk  Semang dalam memahami Undang-undang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak  Garam  menunjukkan,  bahwa sebagian  besar  Induk  Semang  kurang memahami substansi
perundang- undangan tersebut.
Hal  ini  seperti  yang  dinyatakan oleh  Pak  Awal  (Induk  semang  di Malabero)  ketika  peneliti  menanyakan pengetahuan  Induk  Semang  tentang  UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak Garam:
“…Sayo idak tau tentang Undang-Undang  itu,  kareno  idak pernah  di  undang  untuk  hadir kalu ado program dari
pemerintah………”
“……Ado  kemaren  tuch  kekawan nelayan  ko  diundang  untuk  hadir sosialisasi tentang asuransi kesehatan  untuk  nelayan…tapi sayo idak diajak..tau dari kekawan ajo…….”
Ketidaktahuan induk semang terhadap  undang-undang  perlindungan dan  pemberdayaan  nelayan  tersebut disebabkan  kurangnya  keterlibatan  induk semang  bahkan  termasuk  keterlibatan komunitas nelayan dalam proses penyusunan  undang-undang.  Di  samping itu  juga  kurangnya  sosialiasi dari pemerintah tentang issue-issue perlindungan dan pemberdayaan komunitas nelayan.
Meskipun demikian, induk semang, baik  yang  di  Malabero,  di  Kampung Bahari,  maupun  di  Pantai  Jakat  Kota Bengkulu,  secara  umum  memahami dengan baik kerentanan-kerentanan hidup yang  dialami  nelayan,  Karena  mereka sebagian besar juga pernah berpengalaman sebagai nelayan.
Pengetahuan  induk  semang  tentang kerentanan  hidup  komunitas  nelayan diantaranya  dapat  kita  ketahui  dari pernyataan induk semang sebagai berikut:
“…………Kalu  untuk  nelayan  ko perlu  nian  perlindungan  seperti asuransi  kesehatan,  Karena  tobo to sering lah di laut…” (Pak Awal-Malabero)
“…Setau sayo, selama ini nelayan banyak yang memerlukan bantuan untuk kegiatan nelayannya…Karena  idak  semua nelayan  memiliki  kapal  sendiri, bahkan  kalupun  memiliki  kapal, terkadang mereka tidak mempunyai  modal  untuk  mencari ikan…modal  yang  diperlukan berupa  bahan  bakar  solar  untuk kapal dan umpan serta perbaikan jaring…”
(Bang Fen-Pantai Jakat)
Kerentanan  jenis  lain  juga  dikemukakan oleh Pak Haposan, induk semang pemilik kapal  trawl  di  Kawasan  Kampung Bahari:
“…selain  badai  dan  musim paceklik,  kini  saya  dan  teman- teman pemilik kapal trawl, mengalami kesulitan karena sering dirazia…tolong pemerintah pikirkan juga bagaimana  nasib  kami  yang punya kapal trawl ini…” Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa berdasarkan pengalaman hidupnya,  induk  semang  menguraikan berbagai kerentanan/kebutuhan yang dialami oleh komunitas nelayan, seperti: 1. Kebutuhan komunitas nelayan tentang  perumahan.  Bagi  nelayan yang melaut 3 sampai 15 hari bahkan lebih, mereka membutuhkan ketersediaan  perumahan  yang  layak yang  bisa  ditinggali  oleh  keluarga yang  ditinggalkannya.  Selama  ini,
komunitas  nelayan  ini  banyak  yang tinggal  di  gudang  milik  induk
semang, di dalam kapal, dan sebagian ada  yang  ngontrak  rumah.  Kalaupun ada  yang  membuat  rumah  sendiri, umumnya  lahan  bukan  milik  sendiri. Kondisi  ini  tidak  memadai  baik  bagi nelayan maupun bagi keluarga nelayan. Hal ini seperti yang diungkapkan  oleh  Pak  Asep,  Induk
Semang di Kawasan Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu. 2. Kesulitan mengurus perijinan
berlayar  bagi  kapal-kapal  ketika melintasi wilayah perairan daerah lain (provinsi  lain).Informasi  dari  Induk Semang menunjukkan adanya praktek ekonomi  biaya  tinggi  yang  harus nelayan  alami  dalam  menjalankan usaha perikananannya. Hal ini seperti yang  dikemukakan  oleh  Pak  Aliong, induk  semang  pemilik  kapal  di Kawasan  Kampung  Bahari  Kota Bengkulu.
Kesulitan mengurus perijinan ini juga pada  dasarnya  disebabkan  karena praktek ekonomi biaya tinggi, dan hal ini  bertentangan  dengan  amanat  UU Nomor  7  Tahun  2016,  sebagaimana tersebut di bawah ini:
Pasal 36
(1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan: a. Membebaskan biaya penerbitan  perizinan  yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran,  dan  Usaha Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam  Kecil,  termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi  Daya  Ikan  yang melakukan pengolahan dan pemasaran; dan
b. membebaskan pungutan Usaha  Perikanan  atau Usaha  Pergaraman,  baik berupa pajak maupun retribusi  bagi  Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam  Kecil,  termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi  Daya  Ikan  yang melakukan pengolahan dan pemasaran. (UU  Nomor  7  Tahun  2016,
Bagian  Keenam      Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi)
Gambar 2. Wawancara dengan Pak Aliong,
Induk Semang Pemilik Kapal tapi tidak aktif melaut di Kawasan Kampung Bahari 3. Sementara bagi nelayan kecil/tradisional,  kerentanan  lebih ketika  rusaknya  alat  tangkap  ikan, seperti  kapal  dan  jarring  yang menyebabkan mereka terhambat dalam  melaut.  Ketika  mengalami kerusakan, mereka relative membutuhkan  waktu  yang  lama untuk  meperbaiki  atau  membeli  yang baru.  Ini  tentu  saja  mengganggu pemenuhan  kebutuhan  hidup  mereka dan  keluarganya.  Kerentanan  bagi nelayan  kecil  dan  tradisional  ini banyak dialami oleh komunitas nelayan  di  Kawasan  Pantai  Jakat  dan Kawasan Malabero Kota Bengkulu.
Berbagai  kerentanan  hidup  yang dialami nelayan tersebut membutuhkan  upaya  perlindungan yang  sistematis,  komprehensif  dan berkesinambungan. Perlindungan tersebut  sebagaimana  dimaksudkan dalam  UU  Nomor  7  tahun  2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudidaya  Ikan  dan  Petambak Garam.
Hasil  penelitian  yang  menunjukkan pengetahuan  Induk  semang  tentang kerentanan  hidup  komunitas  nelayan ini  pada  dasarnya  dapat  diantisipasi dengan  implementasi  undang-undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan,  pembudi  daya  ikan  dan petambak  garam.  Hal  ini  terlihat  dari tujuan perlindungan dan pemberdayaan, adalah: Pasal 3 Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:
a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
b. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
d. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan
pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
e. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan
iklim, serta pencemaran; dan
f. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.
(UU No 7 Tahun 2016, Bab II
Asas, Tujuan, Dan Lingkup
Pengaturan, Pasal 3) Undang-undang  Perlindungan  dan Pemberdayaan bagi Nelayan ini juga memuat ketentuan tentang risiko/kerentanan  apa  saja  yang dilindungi, diantaranya: Pasal 30 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah  sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan kepada  Nelayan,  Pembudi Daya  Ikan,  dan  Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan  Ikan,  dan Usaha Pergaraman. (2) Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) meliputi: a. Hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman; b. Kecelakaan  kerja  atau kehilangan jiwa bagi Nelayan,  Pembudi  Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan c. Jenis  risiko  lain  yang diatur  dengan  Peraturan Menteri. (3) Penyebab  risiko  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. Bencana alam;
b. Wabah penyakit Ikan;
c. Dampak  perubahan  iklim; dan/atau
d. Pencemaran.
(4) Perlindungan atas risiko sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  huruf  a  untuk  sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan
untuk jenis risiko lain sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  huruf  c  diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan. (UU  Nomor  7  Tahun  2016, Bagian  Kelima  Jaminan  Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan,  dan Usaha Pergaraman)

## Komponen Afektif Sikap Induk Semang
Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  dalam  aspek  afektif,  sikap  Induk Semang terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam secara umum menunjukkan persetujuan terhadap substansi  adanya  perlindungan  bagi komunitas nelayan, meskipun pada dasarnya  mereka  tidak  atau  kurang mengetahui isi undang-undang perlindungan  dan  pemberdayaan  bagi nelayan tersebut. Induk semang menyadari  keterbatasan  mereka  dalam membantu nelayan, di samping itu, induk semang  juga  menyadari  bahwa  apabila nelayan  terbantu  maka  secara  tidak langsung juga akan membantu usaha jual beli  ikan  yang  dilaksanakan  oleh  induk semang.
Hasil penelitian juga menunjukkan ada perasaan bahwa, selama ini
pemerintah tidak melibatkan induk semang dalam berbagai program kegiatan yang  diperuntukkan  bagi  komunitas nelayan.  Keberadaan  induk  semang belum  juga  dianggap  sebagai  mitra pemerintah  dalam  memberdayakan  dan melindungi  kerentanan  hidup  komunitas nelayan.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Bang Fen  (induk  semang  di  Kawasan  Pantai Jakat Kota Bengkulu):
“…Slamo  ko  pemerintah  idak pernah  melibatkan  kami  dalam hal  pemberian  bantuan..kalopun ado,  langsung  ke  ketua  kelompok nelayan…”
Pernyataan  tersebut  menunjukkan bahwa keberadaan induk semang
terkesan  “diabaikan”  oleh  pemerintah sehingga tidak dilibatkan dalam berbagai skema perlindungan sosial maupun skema bantuan pemerintah kepada
nelayan,  padahal  menurut  pengamatan induk semang, beberapa program bantuan sosial pemerintah yang langsung diberikan kepada nelayan tidak
termanfaatkan  secara  optimal.  Menurut mereka, ketidakoptimalan tersebut karena nelayan  kurang  mempunyai  kapasitas dalam  mengelola  sebuah  asset,  baik berupa kapal, jaring maupun perlengkapan  tangkap  ikan  lainnya.
Umumnya  nelayan  merasa  tidak  harus bertanggung  jawab  dalam  pemeliharaan dan  pengelolaan  bantuan.  Hal  ini  yang terlihat  berbeda  dengan  induk  semang. Induk  semang,  berdasarkan  penglaman dan  pengetahuannya  mampu  mengelola usaha yang dijalankan oleh nelayan  yang menjadi  mitra  /  binaannya,  termasuk dalam pengadaan, perawatan dan pengelolaan  alat  tangkap  ikan,  termasuk juga  pemikiran  untuk  keberlanjutan usahanya. Ketidakikutsertaan  Induk  semang
dalam upaya perlindungan
bagi
komunitas  nelayan  yang  dilakukan  oleh pemerintah selama initentu saja berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan  perlindungan  tersebut.  Hal ini  terjadi  Karena  sebelum  pemerintah melakukan kegiatan tersebut, hasil penelitian  Yessilia  Osira  dkk  (2013) menunjukkan bahwa di komunitas nelayan sudah ada mekanisme perlindungan  sosial  dalam  menghadapi kerentanan hidupnya, melalui mekanisme perlindungan  sosial  “Induk  Semang”.
Dengan  demikian  ketika  ada  program perlindungan baru yang tidak mengikutsertakan  Induk  Semang  dapat menyebabkan konflik. Penelitian tersebut,  juga  merekomendasikan  adanya sinergitas antara upaya-upaya
perlindungan  bagi  komunitas  nelayan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Induk Semang.
Pentingnya  sinergitas  pelaksanaan program/kegiatan/upaya perlindungan dan pemberdayaan komunitas nelayan ini diperlukan  agar  upaya  perlindungan  dan pemberdayaan  bagi  komunitas  nelayan yang dilakukan pemerintah, tidak menimbulkan  konflik  sebagai  akibat tidak  atau  kurangnya  memperhatikan nilai-nilai  kearifan  dan  system  sosial masyarakat  setempat.  Hal  ini  sesuai dengan  yang  diungkapkan  oleh  Induk Semang di Kawasan Malabero:
“…Di  Malabero  ko,  sebagian besar nelayan berasal dari Padang,  yang  punyo    adat- istiadat raso kekerabatan kekeluargaan  sangat  kuat,  tapi kareno pemerintah idak memperhatikan itu…makonyo programnyo  malah  menimbulkan konflik…..  ” (Pak  Awal,  Induk  Semang  di Kawasan Malabero Kota Bengkulu)
Upaya  perlindungan  sosial  yang dilakukan  Induk  Semang  semestinya ditumbuhkembangkan  sebagai  bagian dari  pelestarian  nilai-nilai  kearifan  lokal komunitas  nelayan  dalam  menghadapi kerentanan  hidupnya.  Hal  ini  sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2016 yang menyebutkan:
Pasal 54 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk. (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  belum  terbentuk,  Pemerintah
Pusat  dan  Pemerintah  Daerah sesuai  dengan  kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan. (3) Pengembangan  dan  pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal. Pasal 55 (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  54  dapat berbentuk:
a. Pranata  sosial  yang  berdasarkan budaya setempat;
b. Kelompok Nelayan;
c. Kelompok usaha bersama;
d. Kelompok Pembudi Daya Ikan;
e. Kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
f. Kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman; atau g. Kelompok usaha Garam rakyat. (UU  Nomor  7  Tahun  2016,
Bagian  Keenam,    Kelembagaan Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan, dan Petambak Garam)
Komponen Perilaku (Psikomotor) Sikap Induk Semang Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam komponen perilaku (psikomotor), sikap Induk Semang terhadap  Undang-Undang  Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya  Ikan  dan  Petambak  Garam secara  umum  menunjukkan  bahwa  induk semang tetap akan melanjutkan usahanya berupa  kerja  sama  usaha  dengan  nelayan mitranya.
Keberlanjutan kerja sama tersebut, tentu  saja  akan  disesuaikan  dengan berbagai  kebijakan  atau  peraturan  yang ditetapkan  pemerintah,  baik  pemerintah pusat,  provinsi  maupun  kota  kabupaten. Penyesuaian  dengan  berbagai  kebijakan tersebut dengan persyaratan tidak mengganggu  usaha  induk  semang,  tapi lebih  bersifat  mengayomi  induk  semang sekaligus juga nelayan binaannya.
Atas  dasar  tersebut  induk  semang bersama  stakeholder  lain  merencanakan untuk  memberikan  masukan  secara  jelas kepada  pemerintah  pusat,  provinsi  dan kabupaten  kota,  tentang  keberadaan  dan posisi  induk  semang  dalam  kerangka perlindungan dan pemberdayaan komunitas  nelayan.  Hal  ini  dilakukan mengingat  UU  Nomor  7  Tahun  2016  ini mengamanatkan pemerintah pusat,
pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota untuk membuat
perencanaan  program  perlindungan  dan pemberdayaan bagi nelayan.
Berdasarkan  UU  tersebut,  juga dijelaskan  bahwa  strategi  perlindungan bagi  komunitas  nelayan  meliputi:  1) penyediaan  prasarana  Usaha  Perikanan dan  Usaha  Pergaraman;  2)  kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha  Pergaraman;  3)  jaminan  kepastian usaha;  4)  jaminan  risiko  Penangkapan Ikan, Pembudidayaan
Ikan, dan Pergaraman;    5)  penghapusan  praktik ekonomi  biaya  tinggi;  6)  pengendalian impor Komoditas Perikanan dan
Komoditas  Pergaraman;    7)  jaminan keamanan  dan  keselamatan;  dan  8) fasilitasi dan bantuan hukum.
Sedangkan  strategi  pemberdayaan bagi  nelayan,  menurut  undang-undagn tersebut dilaksanakan melalui: 1)
pendidikan  dan  pelatihan;  2)penyuluhan dan  pendampingan;    3)  kemitraan  usaha;
4)  kemudahan  akses  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan 5) penguatan Kelembagaan.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat peneliti simpulkan:
1. Induk  semang  di  Kota  Bengkulu, dapat  dibedakan  menjadi  1)  induk semang pemilik kapal, terbagi kedalam  induk  semang  yang  masih aktif  melaut  dan  yang  tidak  aktif melaut.  2)  induk  semang  penampung hasil  tangkapan  melaut  nelayan,  baik untuk dujual langsung maupun dijadikan  makanan  olahan.  Jenis bantuan  yang  sering  diberikan  Induk Semang kepada nelayan berupa kapal, alat  tangkap  ikan,  dan  kebutuhan operasional  penangkapan  ikan,  dan kadang-kadang  berupa  uang  untuk dipergunakan nelayan dan keluarganya. Secara umum, mekanisme perlindungan yang diberikan  induk  semang:  a)  Nelayan mengajukan  permohonan  bantuan kepada  induk  semang  secara  lisan, mengenai  kerentanan/kebutuhan  baik kebutuhan untuk operasional penangakapan ikan maupun kebutuhan  rumah  tangga.  b)  Induk semang  memberikan  bantuan  kepada nelayan.  Bentuk  bantuan  tersebut diantaranya:
kapal, alat penangakapan  ikan  (jarring,  jala), dana  operasional  untuk  pembelian bahan  bakar  dan  perbekalan,  dana tunai  untuk  pemenuhan  kebutuhan keluarga  nelayan.  c)  Pemberian
bantuan disertai kesepakatan/persyaratan  bahwa  ikan hasil  tangkapan  nelayan  harus  dijual kepada  induk  semang.  Ada  juga persyaratan  bahwa  nelayan  harus bekerja  sebagai  anak  buah  kapal (ABK)  pada  kapal  milik  induk semang.d) Pengembalian bantuan oleh  nelayan  kepada  induk  semang dilakukan dengan mengangsur,
umumnya  dilakukan  nelayan  pada saat  menjual  ikan  kepada  induk semang,  dan  biasanya  angsuran  lebih besar  dilakukan  setiap  ada  kelebihan hasil tangkapan ikan.
2. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa, dalam  aspek  kognitif,  induk  semang pada  umumnya  tidak  mengetahui secara  pasti  tentang  Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan,  Pembudidaya  Ikan  dan Petambak Garam. Ketidaktahuan tersebut  disebabkan  tidak  adanya keterlibatan  induk  semang  bahkan komunitas nelayan dalam pembahasan  issue-issue  perlindungan dan pemberdayaan
nelayan.
Meskipun  demikian,  secara  afektif, induk  semang  menyatakan  setuju dengan substansi/materi undang- undang tersebut, terutama bila berkaitan  dengan  pemderdayaan  dan perlindungan nelayan. Persetujuan ini dengan  catatan  kebijakan  tersebut juga  ikut  mengayomi  keberadaan induk  semang,  sekaligus  juga  bisa memposisikan keberadaan induk semang dalam kerangka pemberdayaan dan perlindungan nelayan.  Dalam  aspek  psikomotor, penelitian  ini  menunjukkan  bahwa induk semang akan tetap melaksanakan  kerja  sama  usahanya dengan  nelayan  mitranya,  sambil melakukan  penyesuaian-penyesuaian dengan peraturan perundang- undangan.  Untuk  itu  induk  semang
akan  memberikan  masukan  kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar program /kegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan dan perlindungan nelayan juga mengikutsertakan
keberadaan induk semang.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut, peneliti  menyarankan:  1)  Kepada  Induk semang,  agar  antar  induk  semang  satu dengan lainnya membentuk sebuah forum yang  memungkinkan  induk  semang mempunyai  kesepakatan  dan  kesamaan persepsi tentang perlindungan dan pemberdayaan komunitas nelayan. Forum tersebut juga diharapkan dapat merumuskan saran/masukan kepada pemerintah  provinsi  dan  kabupaten  kota berkaitan  dengan  posisi  induk  semang dalam  kerangka  pemberdayaan  dan perlindungan nelayan. 2) Kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan  sosialisasi  tentang  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2016  kepada komunitas nelayan termasuk Induk Semang  di  Kawasan  Pantai  Jakat,
Kawasan  Kampung  Bahari  dan  Kawasan
Malabero, sekaligus mendengarkan aspirasi  dan  mendorong  partisipasi  aktif mereka dalam merumuskan program/kegiatan perlindungan dan pemberdayaan  komunitas  nelayan  yang masuk  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  dan  Menengah  baik provinsi
maupun kabupaten/kota
sebagaimana amanat undang-undang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwar,  S.  1998. Sikap  Manusia,  Teori dan  Pengukurannya .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar Offset
David O Sears, Jonathan L. Freedman, L. Anne  Peplau.  1985. Psikologi
Sosia.. Jakarta: Erlangga

## Lembaga  Studi  Pembangunan  (LSP)
STKS  Bandung.  2006. Sistem Perlindungan  Sosial  Formal  dan Informal . STKS : Bandung Press Lexy  J.,  Moleong.  2010. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung  : PT Remaja Rosdakarya Sarlito  W.  Sarwono,  Eko  A.  Meinarno. 2009. Psikologi  Sosia l,  Jakarta: Salemba Humanika Sugiyono.  2009. Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabeta Suharto,  Edi.  2009. Kemiskinan  & Perlindungan Sosial di Indonesia . Bandung : Alfabeta Walgito B. 1994. Psikologi Sosial, Suatu Pengantar . Yogyakarta Yessilia Osira, Desy Afrita, NH Jaya Putra,.2013. Perlindungan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu . Jurnal PEKSOS Yessilia Osira. 2015. Kerentanan Hidup Penarik Lancang di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu, Jurnal SOSIOLOGI NUSANTARA, Vol 1, No 1, Desember 2015. Undang-Undang RI No 7  Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, 2016 Zaqiu Rahman, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, http://rechtsvinding.bphn.go.id/jur nal_online/RUU%20Perlindungan %20&%20Pemberdayaan%20Nel ayan_Final.pdf.