## METODE PENDIDIKAN KAJIAN AGAMA DI UNIVERSITAS: SEBUAH ALTERNATIF
Ubed Abdilah Syarif
Peneliti CSRC Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia abdeeki@gmail.com
Rahman Mantu Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia rahmanmantu@iain-manado.ac.id
Abstract. This  paper  offers “Religous Studies” approach  as an  alternative  in  religious education within universities in Indonesia that emphasized discussing religions from the various perspective of social sciences. Goals of this approach are preparing students to have  more  diverse  knowledge  on  religions  not  limited  on  his  or  her  own  belief, encouraging  dialogue  between  people  of  different  religious  beliefs,  sharing  spiritual experiences and engaging in religious pluralism. This approach is applied in a class that is  attended  by  students  whatever  religious  affiliations.  Instead  of  applying  religious education  term  of  the  government  (Ministry  of  research,  technology  and  Higher Education)  which  is  insisting  religious  education  in  particularistic  method,  religious studies  approach  is  more  relevant  prior  to  current Indonesia’s  social  and  political situation. This paper argues that students  need to be introduced into more inclusive views and attitudes in their religious life.
Keywords: Religious Studies, Education, Pluralism
Abstrak. Artikel ini membahas sebuah alternatif dari salah satu mata kuliah pendidikan karakter yang wajib diambil oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), yaitu Pendidikan  Agama.  Melalui  metode  penelitian  tindakan  (action  research),  penulis mengaplikasikan  pengajaran  Pendidikan  Agama  dalam  bentuk  pendekatan  Kajian Agama (Religious Studies). Sementara, kurikulum yang disusun oleh Kemenristek Dikti menganjurkan  agar  Pendidikan  Agama  dijalankan  secara  partikularistik,  yaitu mengajarkan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh mahasiswa sesuai dengan Undang-Undang  mengenai  Pendidikan  Nasional.  Pendekatan  kajian  agama menggabungkan  mahasiswa  dari  berbagai  latar  belakang  agama  dan  mempelajari agama  (agama-agama)  secara  umum  dalam  satu  kelas  dengan  tujuan  membuka wawasan tentang keagamaan di luar agama yang dianut, berbagi pengalaman spiritual dan  pemahaman  konsepsi  nilai  universal  agama,  serta  mendapatkan  keterampilan dialog lintas iman (interfaith dialogue). Hasil dari aplikasi pendekatan ini tercermin dari refleksi  para  mahasiswa  yang  banyak  mengalami  transformasi  ke  arah  pemahaman agama yang lebih inkusif.
Kata Kunci: Kajian Agama, Toleransi, Pluralisme

## Pendahuluan
Meningkatnya gejala konservatisme agama (khususnya
Muslimin Indonesia), sektarianisme, dan politik  identitas  menjadi  tantangan serius  bagi  kondisi  sosial  dan  politik nasional dalam lima tahun terakhir. Isu- isu  terkait  kebijakan  publik,  persoalan kebangsaan,  nasionalisme,  dan  ideologi negara dipertentangkan dengan perspektif  pandangan  keagamaan  yang cenderung  sempit  dan  mementingkan suatu golongan agama.
Pengaruh  ideologi  keagamaan transnasional ikut memberikan dampak pada  penyebaran  faham  keagamaan yang  eksklusif  dan  berlawanan  dengan tatanan moderatisme faham keagamaan yang  telah  mapan  dan  menjadi  narasi besar  faham keagamaan yang dibangun oleh ulama nusantara dalam organisasi- organisasi  besar  Islam  di  Indonesia semacam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Islam  Nusantara  merupakan antitesis atas berkembangnya pengaruh faham  keagamaan  transansional,  dalam hal  ini,  ide  sistem  khilafah,  yang  di Indonesia  masuk  dan  dikembangkan oleh  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI). Dalam  praktek  dakwah  dan  kampanye publik  melalui  aksi-aksi  demonstrasi dan unjuk rasa, HTI selalu menyuarakan tentang  penegakan  Syari’ah  Islam yang berarti menantang nasionalisme, ideologi negara (Pancasila), dan hakikat keberagaman bangsa Indonesia.
Selain itu, gejala faham keagamaan  yang  cenderung  skriptural, memahami  teks  agama  hanya  berdasar pada  makna  tekstual,  faham  yang mendorong  pada  gerakan  puritanisme juga  turut  memberikan  pengaruh  pada
1 http://www.pikiran-
rakyat.com/nasional/2018/02/13/mahasiswa- target-rekrutmen-gerakan-radikal-419430
diakses tanggal 27 Februari 2018.
menguatnya  konservatisme  melalui kanalisasi  partai  politik,  organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.  Mahasiswa  adalah kelompok  masyarakat  yang  secara intelektual memiliki kemampuan berpikir serta diharapkan dapat menjadi agen  perubahan  bagi  masyarakat  dan masa  depan,  ternyata  tidak  lepas  dari paparan virus pandangan konservatisme ini. Beberapa hasil penelitian menunjukkan  bahwa  mahasiswa  dan anak muda yang terpapar faham radikal, konservatif,  dan  puritan  ini  mengalami peningkatan. Bahkan, pemahaman tersebut telah bertransformasi ke dalam gerakan-gerakan  dan  aksi  di  dunia kampus  melalui  organisasi-organisasi, perkumpulan  dan  kelompok  diskusi  di dalam kampus.
Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme  (BNPT)  sudah  mencium gerakan-gerakan  radikal  intra  kampus tersebut  dan  menyebutnya  sudah sampai  pada  level  membahayakan sehingga harus segera ditangani. Bahkan ,  BNPT  pernah  merilis  hasil  penelitian mereka yang menyebutkan bahwa 39% mahasiswa  di  15  provinsi  sudah terpapar  paham  radikalisme 1 .  Menteri
Riset dan Pendidikan Tinggi,
Muhammad  Nasir  juga  menyatakan bahwa ada potensi radikalisme di dunia kampus 2 .
Penelitian yang dilakukan Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (LIPI) juga mengindikasikan bahwa 86% mahasiswa  di  lima  kampus  di  Jawa menginginkan penegakkan syariat Islam dan  menolak  Pancasila.  Dunia  kampus yang  dimaksud  lebih  banyak  tertuju pada  kampus-kampus  yang  berbasis
2 http://belmawa.ristekdikti.go.id/2017/07/18/ nasir-potensi-radikalisme-di-kampus-sangat- tinggi/ diakses tanggal 27 Februari 2018.
non-keagamaan  atau  kerap  disebut kampus “sekuler”.
Penelitan
lembaga Alvara Research  Center di  25  kampus  ternama menunjukkan faham radikalisme agama, khususnya  Islam  (Islamisme),  menguat di  kalangan  mahasiswa.  Indikator islamisme  itu  antara  lain  persetujuan pada ideologi Islam untuk menggantikan ideologi  negara,  Pancasila,  sepakat dengan  ideologi  khilafah,  simpati dengan  kelompok  yang  dikategorikan sebagai  radikal  seperti  Front  Pembela Islam  (FPI)  atau  Majelis  Mujahidin, menolak  ajaran  atau  praktek  Islam tradisional  seperti  ziarah  kubur, kenduren, tahlilan dan lain-lain, sepakat dengan  perjuangan  (jihad)  penerapan hukum/syariat Islam, serta penggunaan hijab  (syar’i )  bagi  perempuan.  Bahkan, ada  indikasi  sekian  persen  responden dalam  survey  tersebut  bersimpati dengan organisasi Islam garis keras ISIS (Islamic  State  of  Iraq  and  Syiria) yang dikategorikan sebagai kelompok teroris, dan bersedia ikut dalam perjuangan dan agenda  mereka.  Kecenderungan  atas indikator  islamisme  tersebut  ada  pada kisaran 16% hingga 30 % dari total 1800 jumlah  responden  survey  dari  25 kampus unggulan itu 3 .
Hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh Wahid  Foundation dan Center  for Strategic and International Studies (CSIS) di  beberapa  kota  di  Indonesia, membeberkan  bahwa  perempuan  yang terpapar  oleh  faham  radikalisme  dan tindakan  intoleran  dikalangan  anak muda dan mahasiswa juga cukup kuat 4 .
Hal  ini  berkorelasi  dengan mobilisasi perempuan, khususnya
3 Paparan  Hasil  Penelitian  Alvara Research Center oleh Hasanuddin Ali, Desember 2017.
4 Wahid Foundation dan CSIS, Laporan Penelitian  Intoleransi  dan  Radikalisme  di Kalangan Perempuan, 2017.
mahasiswi, yang terlibat atau ikut serta dalam  aksi-aksi  yang  dimotori  oleh Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  yang berbasis  di  kampus.  Keterlibatan mereka  tampak  cukup  menonjol  dalam setiap aksi demonstrasi, dan pertemuan- pertemuan  kajian  keislaman  intra kampus yang berafiliasi atau bersimpati pada  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS), biasanya diorganisir oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Peneliti LIPI, Anas Saidi mengindikasikan  bahwa  organisasi  ini terpengaruh  oleh  ideologi  gerakan Ikhwanul  Muslimin  (IM),  kelompok radikal  internasional  yang  berbasis  di Mesir 5 .
Kecenderungan  berkembangnya konservatisme  dengan  gejala-gejala tersebut  menjadi  sebuah  paradoks karena  pemahaman  radikalis  juga searah dengan penerimaan atas dogmatisme  agama.  Padahal  dunia kampus  dan  mahasiswa  adalah  dunia intelektual  yang  berbasis  pada  sikap ilmiah  seperti  keterbukaan,  skeptis, kritis dan berbasis pada rasionalitas.
Pandangan dan sikap ilmiah yang menjadi ciri khas masyarakat intelektual di  dunia  akademik  ini  mengalami kemerosotan ketika dogmatisme agama merasuki  insan  akademis  karena pertentangan-pertentangan di dalamnya. Sementara dogmatisme agama  cenderung  tertutup,  menuntut kepercayaan atau keimanan yang harus diterima  tanpa  kritisisme,  dan  bersifat eksklusif.
Beberapa kajian lain menunjukkan konservatisme keagamaan  juga  menguat  pada  anak- 5
http://lipi.go.id/berita/single/Radikalisme- Ideologi-Menguasai-Kampus/15082 diakses tanggal 27 Februari 2018.
anak  muda  dan  siswa-siswa  sekolah menengah.
Untuk  itu  diperlukan  sebuah wacana pendidikan agama yang menempatkan  agama  sebagai  sebuah kajian dalam perspektif sains, khususnya,  sains  ilmu  sosial (social sciences) ,  dengan  berbagai  pendekatan yang  holistik  antara  lain  sejarah, antropologi,  psikologi,  ekonomi,  dan politik.
Hal  yang  lebih  penting  dan krusial lagi adalah pendekatan perbandingan dan praktik kehidupan di tengah  keragaman  agama  untuk menghasilkan  pandangan  dan  sikap saling menghargai antar kelompok iman yang  berbeda (interfaith) .  Mahasiwa dipertemukan dalam sebuah kelas yang diikuti  oleh  mahasiswa  dari  berbagai latar belakang agama dan kepercayaan.
Permasalahannya  adalah,  dari aspek kurikulum, Kementerian Riset dan Teknologi  (Kemenristekdikti)  belum mendukung banyak terkait model kelas dan materi pendidikan agama seperti ini karena  dalam  acuan  kurikulum,  materi pendidikan  agama  masih  ditekankan pada materi agama yang partikularistik, memberikan  materi  agama  tertentu sesuai  dengan  agama  yang  dianut  si mahasiswa.

## Kehidupan Agama di Indonesia
Sejarah  mencatat,  Indonesia mengalami beberapa kasus dan peristiwa  konflik,  kekerasan,  dan perselisihan bernuansa agama sejak era pasca  kemerdekaan  yang  diinspirasi oleh  gerakan  ideologis  pembentukan negara  Islam  oleh  organisasi  Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
Sebagai gerakan seperatis, DI/TII memang sudah berhasil ditumpas namun
ideologi negara
Islam (Islamisme)  masih  mendapat  simpati
dari sebagian kecil kelompok Islam baik secara  terang-terangan,  maupun  secara diam-diam.  Ideologi  negara  Islam  ini tercatat juga pernah bermetafois dalam gerakan  bawah  tanah  yang  dikenal dengan  Negara  Islam  Indonesia  (NII) yang  sempat  mendapat  perhatian  dan pengikut.
Secara  ideologis,  ada  kelompok- kelompok  Islam  di  Indonesia  ini  yang memelihara faham ini dan memperjuangkannya  melalui  forum- forum  dan  bahkan  diduga  masuk  ke dalam tubuh partai politik yang ada saat ini.
Konservatisme  dan  beberapa gerakan  Islam  radikal  yang  kemudian melakukan aksi brutal berupa aksi teror berkali-kali  terjadi.  Kasus  Bom  Bali  I (2001) dan II (2002) merupakan wajah kelam  gerakan  Islamisme  di  Indonesia yang  menimbulkan  begitu  banyak korban.  Disusul  kemudian  beberapa kejadian  teror  yang  juga  menimbulkan korban  dan  ketakutan  di  masyarakat oleh  kelompok-kelompok  dan  orang yang terindikasi berafiliasi atau simpatisan
organisasi teroris internasional seperti Jama’ah Islamiyah dan ISIS.
Tekanan dan aksi-aksi kelompok Islam radikal juga terjadi dalam bentuk tindakan  diskriminatif  dan  intoleran seperti  razia  atas  perilaku  yang dianggap tidak islami atau bertentangan dengan  Islam  sebagai  implementasi pemahaman  konsep “Amar  ma’ruf nahi munkar” (menyuruh pada yang baik dan melarang  hal  yang  buruk).  Tindakan main  hakim  sendiri  dan  persekusi terhadap orang yang bertentangan, atau kelompok yang berbeda pandangan, dan sikap  intoleran  terhadap  kelompok minoritas tertentu berulang kali terjadi. Narasi kekerasan atas kelompok agama dan  kepercayaan  yang  dianggap  sesat semisal  Ahmadiyah  dan  Syiah berulang kali terjadi di beberapa daerah seperti di
Sampang,  Kuningan,  Jakarta,  Bogor, Bima dan beberapa daerah lain. Terjadi pemolisian  kasus-kasus  perselisihan bernuansa  agama,  dan  pemidanaan orang-orang  yang  dianggap  menyalahi tafsir  mainstream  atau  aliran  agama. 6
(Panggabean, 2015)
Persoalan lain yang beberapa kali terjadi di nusantara ini adalah peristiwa kekerasan  dan  konflik  komunal  yang bernuansa agama atau berlatar belakang kesalahpahaman  terkait  isu-isu  agama. Beberapa  kasus  kekerasan  komunal antara  lain  yang  terjadi  di  Ambon  dan Maluku tahun 2000 yang menyebabkan konflik  antar  masyarakat  muslim  dan Kristen  sehingga  menimbulkan  korban jiwa  dan  materi  yang  cukup  banyak. Konflik  tersebut  memiliki  resonansi terhadap  relasi  antar  umat  beragama berupa  kecurigaan  dan  fanatisme. Selama  terjadinya  konflik  Maluku  dan beberapa tahun pasca peristiwa tersebut,  faham  jihadisme  berkembang dan  muncul  organisasi-organisasi  yang mengusung  ide  dan  gerakan  jihadis seperti  Majlis  Mujahidin  Indonesia (MMI),  Laskar  Jihad  serta  organisasi- organisasi  massa  Islam  yang  beraliran keras (hardline) seperti  Front  Pembela Islam,  Laskar  Umat  Islam  dan sebagainya.
Isu  yang  selalu  mengemuka dalam  sosial  keagamaan  seringkali terjadi  adalah  terkait  hubungan  antar umat  beragama  antara  lain  persoalan intoleransi berupa pembangunan rumah ibadah,  tuduhan  dan  penerapan  pasal mengenai  penodaan  agama,  serta tuduhan  penyesatan  terhadap  aliran atau  sekte  yang  dianggap  keluar  dari aliran  arus  utama  (mainstream)  suatu agama.
6 Syamsu Rizal Panggabean dkk, Policing Religious Conflicts in Indonesia , (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2015), h. 25.
Istilah  penodaan  agama  telah menjadi bagian dari kosa kata hukum di Indonesia  sejak  1965  seperti  yang termaktub  dalam  UU  No  1/PNPS/1965 (Undang-undang
Pencegahan Penyalahgunaan/dan  atau  Penodaan Agama, disingkat UUPPA). Banyak sekali kasus  orang  atau  kelompok  yang terkena dengan pasal ini.
Pada tahun 2017 terjadi sedikitnya  empat  pengadilan  dengan pasal ini selain kasus yang mengemuka pada  mantan  Gubernur  DKI,  Basuki Tjahaja  Purnama  (Ahok),  yaitu  kasus eks-Gafatar/Millah  Abraham  di  Jakarta, Meliana di Tanjung Balai, dr, Otto Rajasa di  Balikpapan,  dan  Aking  Saputra  di Karawang.  Dua  kasus  yang  sempat ditangani polisi namun tak berlanjut ke pengadilan  adalah  kasus  Habib  Rizieq Syihab dan Munarman, dua tokoh FPI.
Kasus  yang  menimpa  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat pasal “Penodaan  Agama”  menja di  lebih populer dan menghangatkan perdebatan  hukum  di  Indonesia.  Ini disebabkan  oleh  sebuah  kelompok masyarakat  sipil  yang  mengajukan gugatan  pengujian  pasal  ini  ke Mahkamah  Konstitusi.  Meski  akhirnya, gugatan  tersebut  tidak  dikabulkan  oleh Mahkamah  Konstitusi  (Zainal  Abidin Bagir, 2017).
Perkembangan  dunia  teknologi informasi yang kurang dibarengi dengan kemampuan dan literasi terhadap media menggiring  penggunaan  ruang  media virtual dalam bentuk media sosial pada sebaran  konten  negatif,  provokasi,  dan berita-berita  menyesatkan  atau  berita palsu (hoaxes) .
Ujaran  kebencian (hatespeech) dan  pemelintiran  berita  atau  opini kebencian (hatespin) bernuansa  agama
mewarnai  jagad  media  sosial  seperti dalam facebook,  twitter,  instagram dan sebagainya. Bagaimanapun, jagad media sosial  ini  adalah  sebuah  cermin  dari realitas  yang  ada  meskipun  dalam perspektif  representasi  tidak  bisa menunjukkan  koherensi  yang  sepadan. Namun,  realitas  di  media  sosial  juga sedikit banyak berdampak pada realitas di  masyarakat  sehingga  menimbulkan efek kekhawatiran terjadinya disintegrasi bangsa, hancurnya kebersamaan  dan  kesatuan  Indonesia sebagai
sebuah negara yang kemerdekaan dan kedaulatannya diraih oleh  semua  elemen  bangsa  yang notabene adalah beragam.
Sebagai  respon  dari  aksi-aksi kelompok teror, pemerintah melahirkan sebuah lembaga yang khusus menangani,  mencegah,  dan  memerangi pelaku  dan  ideologi  teror  dalam  Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme (BNPT).  Dalam  bidang  keamanan, Kepolisian RI (POLRI) mendirikan divisi khusus  anti  teror  yang  dikenal  dengan Densus ’88 Anti Teror.
Sementara  pada  ranah  legislasi, pemerintah  dan  lembaga  legislatif menyusun  Undang-undang  Terorisme sebagai basis penanganan atau keijakan terkait  upaya-upaya  pencegahan  dan penindakan  aksi  teror.  Pada  bidang teknologi informasi, pemerintah meresponnya  dengan  diberlakukannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Secara  spesifik,  Kepolisian  RI juga  mengintensifkan  unit  Kejahatan Siber (Cyber  Crimes) yang  fokus  pada penanganan dan penyelidikan kejahatan di  dunia  virtual  termasuk  pada kejahatan bernuansakan agama. Pemerintah  telah  mencabut  status badan  hukum  organisasi  Hizbut  Tahrir Indonesia (HTI) yang berarti organisasi tersebut dibubarkan.
Langkah
tersebut sebagai kelanjutan dari dikeluarkannya
Peraturan  Pengganti  Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat
Nomor 2 tahun 2017. Perppu ini sebagai respon  atas  sepak  terjang  HTI  yang kerap mengkampanyekan ideologi khilafah  dan  dianggap  bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila.
Secara khusus, pemerintah telah menggalakan program  deradikalisasi di lingkungan
Perguruan Tinggi, mengingatkan para pimpinan perguruan tinggi dan universitas untuk membangun komitmen menjaga ide-ide kebangsaan  di  kampus  dari  pengaruh kelompok radikal.
Politik  identitas  menguat  jelang dan  pasca  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  di  Daerah  Khusus  Ibu  Kota (DKI)  Jakarta  yang  mengkontestasikan dua pasangan yang salah satunya adalah calon dengan pasangan berlatar belakang etnis Tionghoa (Basuki Tjahaja Purnama/Ahok).
Konstelasi  politik  ini  semakin menguat  pasca  kasus  Ahok  yang dianggap  melakukan  tindakan  atau mengucapkan perkataan yang menyinggung ummat Islam. Puncak dari kontestasi ini adalah persidangan Ahok yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan  agama  (Islam)  di  tengah upaya  kuat  mempertahankan  posisinya sebagai  gubernur  DKI  Jakarta.  Kasus dugaan  penodaan  agama  oleh  Ahok  ini kemudian dikapitalisasi oleh kelompok- kelompok tertentu dan melibatkan aksi- aksi  demonstrasi  penolakan  maupun simpati atau dukungan terhadap Ahok.
Persoalan  klasik  yang  kerap menjadi  polemik  adalah  eksistensi  dan pengakuan
terhadap status Kepercayaan Lokal (Indigineous Religion) dan  para  penganutnya. Sebelumnya, polemik eksistensi Kepercayaan  Lokal  atau  disebut  juga
agama  lokal/agama  leluhur  berimbas pada  nasib  para  penganutnya  yang mengalami berbagai bentuk
diskriminasi  secara  tidak  langsung. Karena agama lokal ini tidak diakui oleh negara  maka  beberapa  hak-hak  sipil para penganutnya terabaikan misal hak untuk  mendapatkan  surat  keterangan akta  kelahiran,  pernikahan,  dan  ekses dari tidak dicantumkannya nama agama dalam  kolom  agama  di  Kartu  Tanda Penduduk (KTP).
Akibat  kesulitan  mendapat  akta kelahiran,  anak-anak  penganut  agama lokal  kesulitan  saat  hendak  masuk  ke lembaga  pendidikan  untuk  bersekolah. Ketika pilihan agama yang diakui (Islam, Kisten,  Hindu,  Buddha,  Katholik, Konghuchu)  tidak  tercantum  dalam kolom agama di KTP, maka ada kesulitan saat  mengurus  akta  pernikahan  di
Kantor Urusan Agama karena perundang-undangan tentang pernikahan  mensyaratkan  pasangan yang  menikah  harus  beragama  yang sama. Padahal, ada ratusan agama lokal dan kepercayaan lokal yang dianut oleh berbagai etnis dan sub etnis yang ada di Indonesia.
Kebijakan  pemerintah  mengenai agama leluhur ini mencerminkan politik agama  yang  terjadi  di  masyarakat
Indonesia yang
senantiasa mengkontestasikan aspirasi-aspirasi keagamaan.  Pengakuan  pemerintah terhadap  agama  leluhur  tidak  serta merta  menempatkan  agama  leluhur setara  dengan  enam  agama  yang  resmi “diakui”,  baru  sebatas  persoalan administratif  seperti  pencantuman nama agama/kepercayaan leluhur pada kolom  agama  di  KTP  dan  surat-surat lainnya.  secara  luas,  polemik  agama leluhur ini menjelaskan genealogi politik
7 Samsul Ma’arif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama
agama di Indonesia pasca tragedi politik tahun  1965  hingga  ke  era  reformasi sekarang ini. 7

## Problem Kurikulum
Konsep  pendidikan  agama  yang diamanatkan oleh Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU no  20/2003)  dijabarkan  kemudian dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun  2007.  Dalam  peraturan  tersebut pendidikan keagamaan ditafsirkan sebagai pendidikan agama-agama secara  partikularistik  (pasal  9  ayat  1), dan penyelenggaraannya dibawah kelola  kementerian  agama/Menteri Agama  (pasal  3  ayat  2).  Dalam  pasal  4 ayat 2 ditegaskan bahwa “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan berhak  mendapat  pendidikan  agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”.
Namun
dalam
konteks perkuliahan  agama  di  perguruan  tinggi umum  non  Perguruan  Tinggi  Negeri (PTN),  dan  bukan  Perguruan  Tinggi  di bawah kelola kementerian agama, tidak ada aturan yang tegas agar mata kuliah agama yang diajarkan kepada mahasiswa  harus  disesuaikan  dengan latar  belakang  agamanya.  Surat  edaran Direktorat  Jenderal  Pembelajaran  dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset dan Teknologi nomor 435/B/SE/2016, yang membawahi  pengelolaan  perguruan tinggi  umum  memang  memberikan lampiran  materi  bahan  ajar  kuliah agama yang sifatnya partikularistik, tapi tidak memberikan penekanan rekomendasi tersebut diwajibkan.
Kementerian  Riset,  Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang membawahi
di Indonesia , (Yogyakarta: Center for Religous and Cross-Cultural Studies , 2018), h. 10.
dan  mengelola  panduan  kurikulum pendidikan  tinggi  nasional  mewajibkan pendidikan  agama  sebagai  bagian  dari pendidikan karakter dalam Mata Kuliah Umum  (MKU)  yang  mencakup  Agama, Pancasila,
Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Aturan ini tercantum dalam  Keputusan  Direktur  Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTU/Kep/2004/  tentang  rambu- rambu  Pelaksanaan  Mata  Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Undang-undang Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  dan  Undang- undang No. 12/2014 tentang Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan Kementerian  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan  Tinggi  (Dirjen  Dikti) menyediakan materi kurikulum pendidikan  agama  (Islam,  Kristen, Katolik,  Buddha,  Hindu)    yang  bisa diunduh sebagai panduan bagi pengajar mata  kuliah  tersebut  di  Perguruan Tinggi.  Artikel  ini  memberi  perhatian khusus  kepada  materi  panduan  mata kuliah  Agama  Islam  untuk  melihat bagaimana  relasi  antara  materi  yang disampaikan  dengan  hasil  atau  output yang didapatkan oleh mahasiswa terkait kognisi  dan  perilaku  mereka  mengenai agama (Islam).  Materi tersebut berjudul Buku  Ajar  Mata  Kuliah  Wajib  Umum Pendidikan Agama Islam untuk
Perguruan  Tinggi  yang  disusun  oleh Paristiyanti  Nurwandani  dan  kawan- kawan, diterbitkan tahun 2016.
Secara  umum,  isi  dari  materi panduan  ini  bersifat  kontekstual  dan memuat  tema-tema  aktual  dengan  cara pendekatan yang
menggugah intelektualitas mahasiswa
dan memberikan panduan etis pada masalah-masalah  fundamental  dari ajaran  Islam.  Dalam  pendahuluan, disebutkan  bahwa  Pendidikan  Agama
Islam  (PAI)  ini  dibuat  sesuai  dengan tujuan  pendidikan  nasional  yaitu  agar peserta didik menjadi orang-orang yang beriman,  bertakwa,  dan  berakhlak mulia,  sebagaimana  amanat  yang tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor 20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang menyatakan bahwa “ Pendidikan nasional  berfungsi  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga negara yang demokratis serta bertanggung  jawab”.  Secara  tegas, tujuan  pendidikan  nasional  dalam Undang-undang  diatas  meliputi  empat aspek  yaitu  religius,  moral,  intelektual, dan kebangsaan.
Kandungan buku panduan tersebut  memuat  tema  dan  sub  tema yang  secara  sistematik  membahas ajaran fundamental tentang iman-Islam seperti  bagaimana  manusia  bertuhan, bagaimana  agama  (Islam)  menjamin kebahagiaan, bagaimana mengintegrasikan Iman, Islam dan Ihsan untuk  menjadikan  manusia  sempurna (Insan Kamil), dan membangun paradigma  Qurani.  Buku  tersebut  juga membahas agar masyarakat muslim bisa memberikan kontribusi pada pembangunan  peradaban  seperti  yang telah  dicatat  oleh  sejarah  peradaban dunia  sejak  era  kenabian  Muhammad Saw  Termasuk  di  dalamnya  adalah bagaimana  relasi  muslim-non  muslim, bagaimana  muslim  bisa  hidup  secara damai  dalam  keragaman  agama  dan budaya serta aspek sosial ekonomi yang membahas  bagaimana  pengelolaan zakat. Satu poin yang cukup penting juga adalah  bagaimana  Islam  dan  muslimin
memberikan  kontribusai  dan  menjaga kebangsaan  serta  persatuan  di  tengah masyarakat yang majemuk.
Menilik  pada  kandungan  buku panduan diatas, maka menjadi pertanyaan  jika  ada  cukup  banyak mahasiswa  muslim  yang  memiliki pemahaman  agama  yang  konservatif, tertutup,  dan  terpengaruh  oleh  ajaran serta  faham  yang  dekat  dengan kelompok  intoleran  dan  mendukung pada  ideologi  transnasional  (khilafah) yang  bertentangan  dengan  aspek kebangsaan  dan  kebhinekaan,  seperti yang  ditunjukkan  oleh  hasil  penelitian Alvara Research Center di 25 Perguruan Tinggi Unggulan. Apa yang salah dengan pengajaran  agama  (Islam)  di  lembaga- lembaga  perguruan  tinggi  tersebut, apakah  pesan  dalam  bukua  tersebut tidak  tersampaikan,  apakah  terjadi pembajakan  pengajar  mata  kuliah agama  oleh  pengajar-pengajar  dari aktivis  atau  kelompok  dan  organisasi muslim  konservatif  dan  cenderung radikal?  Untuk  menjawab  pertanyaan- pertanyaan  tersebut  membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
Sejauh  ini,  hasil  penelitian  yang dilakukan  bersama  mengenai  arah  dan corak  keberagamaan  kaum  muda muslim  di  Indonesia  menyebutkan  ada pengaruh kelompok dan aktivis dakwah kelompok radikal, intoleran dan kontra terhadap  ideologi  kebangsaan.  Bahkan pengaruh  tersebut  telah  dimulai  dari input  mahasiswa  yang  berasal  dari aktivis  keagamaan  Islam  di  lingkungan sekolah  menengah  melalui  Kerohanian Islam  (Rohis).  Kelompok  ini  secara konsisten  menggarap  misi  mereka  di lingkungan  sekolah  menengah  dan Perguruan  Tinggi  Umum  baik  negeri maupun  swasta  dengan  afiliasi  pada organisasi  dan  partai  politik  Islam, KAMMI  dan  Partai  Keadilan  Sejahtera. Faktor  lain,  hal  ini  disebabkan  oleh absennya  peran  organisasi-organisasi
mahasiswa nasionalis yang sebelumnya sudah mapan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah).  Organisasi-organisasi mahasiswa Islam yang moderat tersebut gagal mewarnai aktivisme kemahasiswaan  dan  diambil  alih  oleh kelompok yang cenderung intoleran.
Kajian  Agama (Religious  Studies)

## Sebagai Model
Beberapa perguruan tinggi umum  dibawah  Kementerian  Riset  dan Teknologi,  mengembangkan  model kurikulum  materi  mata  kuliah  agama secara berbeda-beda. Ada yang menekankan  pada  aspek  religiusitas (keagamaan)  dan  aspek-aspek  etis universal  dari  agama-agama  yang “ diakui ” di Indonesia. Ada pula kampus yang mengembangkan aspek pengetahuan  agama  dan  pluralitas kebangsaan.  Namun,  secara  umum universitas-universitas  umum  masih memberikan  mata  kuliah  agama  atau pendidikan  agama  kepada  mahasiswa sesuai  agama  masing-masing  dalam kelas terpisah. Mahasiswa mengelompokkan  diri  sesuai  agama masing-masing dan mengulang pelajaran-pelajaran  agama  yang  telah mereka pelajari sejak mengenal bangku sekolah,  tentu  dengan  kemasan  dan penekanan  sesuai  kadar  intelektualitas setara  perguruan  tinggi.  Di  Perguruan Tinggi  Negeri  kebijakan  mata  kuliah agama  sesuai  agama  masing-masing mahasiswa ini berlaku baku.
Apa yang dimaksud kajian agama sebagai sebuah disiplin? Untuk menjawab  pertanyaan  ini  bisa  dilacak pada  sejarah  model  atau  paradigma kuliah  agama  yang  ada.  Di  universitas- universitas di luar negeri, disiplin kajian agama  lebih  dikenal  dengan religious
studies yang bisa diterjemahkan sebagai studi  agama,  studi-studi  agama,  studi agama-agama  atau  kajian  agama  saja. Umumnya,  studi  agama  membahas  dan menelaah agama sebagai objek studi dan mengambil  kelompok  agama  apapun sebagai  materi  kajiannya,  meskipun disiplin ini diselenggarakan di universitas  atau  perguruan  tinggi berbasis  agama  tertentu.  Terdapat banyak  perdebatan  mengenai  disiplin ini  terkait  praktek  serta  otoritas keilmuan seperti antara posisi “pengkaji”  dan  “pengiman”  yang  bisa menimbulkan  polemik  “bias”  dan analisis  yang  tidak  ojektif.  Ada  pula dikhotomi  antara “insider” (orang dalam) dan “outsider” (orang luar) untuk menelaah  sejauh  mana  objektivitas kajian  ini. 8 Makalah  ini  menempatkan religious  studies  sebagai  “Kajian Agama” , mengacu pada term pengkajian sebagai  istilah  yang  umum  untuk merujuk pada kata “studi”.
Dalam kasus Indonesia, pendidikan agama/keagamaan termasuk  di  dalamnya  kuliah  agama  di perguruan  tinggi  lebih  mengambil paradigma  teologis.  Artinya,  materi pendidikan  agama  dan  keagamaan hanya  mengacu  pada  pemahaman teologi agama partikular sesuai dengan latar belakang agama peserta didik/mahasiswa.
Namun, dalam perkembangannya,  telah  muncul  upaya pendekatan  paradigma  kajian  agama (religious  studies) yang  membahas agama-agama  dalam  mata  kuliah  Ilmu Perbandingan  Agama (comparative religion) . Upaya ini diinisiasi oleh Mukti Ali  ketika  Institut  Agama  Islam  Negeri (IAIN)  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta menunjuknya  sebagai  ketua  jurusan
8 Mun’im Sirri, Kemunculan Islam Dalam Kesarjanaan Revisionis , (Yogyakarta: Suka Press, 2017), h. 57.
Ilmu  Perbandingan  Agama  tahun 1960an, di bawah Fakultas Ushuluddin .
Terdapat kritik pada pendekatan komparatif  ala  Mukti  Ali,  karena diasumsikan masih ada unsur “pengistimewaan”  pada  salah  satu agama  (Islam)  karena  ini  diajarkan  di lembaga pendidikan tinggi Islam. Kritik itu mengarah pada cara sudut pandang satu  agama  untuk  melihat  agama lainnya.  Di  universitas-universitas  di Barat,  kemudian  muncul  pendekatan komparatif  model  baru.  Yang  intinya adalah  studi  komparasi  itu  lebih difokuskan  kepada  ekspresi-ekspresi keagamaan dari sisi fenomena dan tanpa membuat privilege (keistimewaan) bagi salah  satu  agama  tertentu.  Ini  berarti, praktik-praktik dan representasi keagamaan  tidak  dilihat  hanya  sebagai fenomena  eksotika,  contoh-contoh  dari kebenaran  abadi,  tapi  lebih  dari  itu adalah  sebagai  fakta-fakta  yang  harus dipahami. 9
Religious studies juga bukan ilmu tentang  agama  yang  bermakna  ilmu teologi.  Tapi  kajian  yang  menempatkan agama sebagai objek studi secara ilmiah. Setidaknya,  ada  empat  hal  yang  bisa mengidentifikasi  kajian  agama  sebagai sebuah  displin  ilmiah.  Pertama.    dalam studi  agama  sikap  atau  reaksi  religius seseorang  atau  kelompok  sosial  yang diangkat  sebagai  objek  studi  setara sebagaimana  dalam  bidang  ilmu  lain. Kedua,  kajian  agama  memiliki  dimensi yang  luas  terkait  dengan  luasnya  pula definisi  agama.  Ketiga,  memakai pendekatan  dari  berbagai  aspek  dan teori  seperti  pendekatan  antropologi, etnografi, sejarah, sosiologi, fenomenologi,  filsafat,  bahasa  dan  lain- lain. Keempat adalah bersifat pluralistik
9 Paden,  William,  2004, in  Theories  of Religion  and  Society;  A  Reader (ed.  Irwan Abdullah). (Yogyakarta: CRCS UGM, 2004), h. 31.
dan  tidak  bermuara  pada  kajian  salah satu agama tertentu karena suatu agama atau  kepercayaan  tidak immune dari pengaruh agama/kepercayaan lainnya.
Beberapa perguruan Tinggi telah mengembangkan  materi  mata  kuliah kajian  agama,  bahkan  membuatnya sebagai  sebuah  program  studi  dengan menggunakan nama yang berbeda-beda.
Ada Perguruan Tinggi
yang menggunakan  nama  “Studi  Agama - agama”,  “Studi  Agama  dan  Lintas Budaya”, “Ilmu Religi dan Budaya”, atau hanya  studi  agama  saja.  Mempelajari agama-agama dengan tujuan mengenali dan  memahami  satu  agama  di  luar agama  yang  dipeluk  tidak  cukup  hanya dipaparkan dalam bentuk kognitif. Tapi, diperlukan  juga  aspek-aspek  empirik untuk  menempa  rasa  dan  membangun empati. Untuk itu, diperlukan keterlibatan  mahasiswa  dalam  dalam berbagai bentuk selain aktivitas diskusi dan berbagi pengalaman berkeyakinan.

## Praktik dan Refleksi Kritis
Saat  pertama  kali  mengajukan metode  kajian  agama  sebagai  disiplin ilmu  ke  hadapan  para  kolega  pengajar, muncul banyak pertanyaan, skeptisisme, bahkan kekhawatiran. Pertanyaan yang muncul adalah mengenai aspek legalitas, karena  model  ini  dianggap  akan menabrak  Undang-undang  ataupun kurikulum  yang  diharapkan  oleh pemerintah, dalam hal ini sesuai dengan panduan  dari  Kemenristek  Dikti. Beberapa  kolega  menanggapi  secara skeptis  dalam  arti  disiplin  ini  dianggap belum  familiar  dan  sulit  diterima  oleh mahasiswa. Namun, aspek kekhawatiran juga cukup kental karena sebagian besar kolega pengajar tidak memiliki pengalaman  studi  berbagai  agama  atau agama-agama  sehingga  merasa  kurang mumpuni.  Kekhawatiran  lebih  dalam adalah pada aspek minimnya
pengalaman  serta  keterampilan  dalam dialog  antar  iman,  hubungan  antar- agama,  dan  perjumpaan-perjumpaan dalam aksi nyata dengan kelompok atau orang yang berbeda iman.
Salah  seorang  kolega  muslim mengatakan:
“ Saya  takut  berdiskusi  atau berdialog  dengan  orang    yang  berbeda agama atau keyakinan terutama terkait pokok-pokok keimanan, soal ketuhanan misalnya.  Saya  khawatir  nantinya  ikut atau tertarik pada keimanan mereka dan menjadi murtad”
Kolega yang lain, seorang Katolik dengan  level  doktor  di  bidang  filsafat mengatakan:
“ Saya  belum  pernah  berkunjung ke  masjid,  bertemu  dan  dialog  dengan ustadz atau ulama Islam. Saya khawatir jika para mahasiswa diminta berkunjung ke masjid, akan ditolak atau bahkan  mungkin  dicurigai  sehingga perlu pendampingan dari para dosen”.
Kekhawatiran tersebut merupakan  sebuah  tantangan  dan realitas  yang  banyak  ditemui.  Ini diakibatkan  oleh  sebagian  besar masyarakat  Indonesia  yang  memiliki pengalaman  yang  minim  dalam  hal perjumpaan  dengan  kelompok  atau orang  yang  berbeda  iman  atau kepercayaan. Sehingga, kurang memiliki keterampilan dan kesadaran yang cukup dalam hal dialog antar iman. Masyarakat hanya terbiasa dengan sekedar mengetahui bahwa ada agama lain selain milik mereka, ada penganut agama lain yang memiliki cara ibadah yang berbeda atau tempat ibadah yang berbeda. Akan tetapi,  tidak  cukup  pengalaman  dalam berdialog dan berdiskusi.
Ada  beberapa  asumsi  yang  bisa menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan seperti di atas. Yang pertama, diskusi  dan  dialog  antar  agama  seakan menjadi sebuah tabu saat pemerintahan
Orde  Baru  selama  tiga  dekade memelihara  politik  “SARA”  (Suku, Agama,  Ras,  dan  Antar  golongan). Dengan politik itu, Orde Baru memisahkan  dan  memagari  kelompok agama-agama,  melakukan  represi  pada kemunculan  dan  aktualisasi  kelompok agama  yang  dianggap  berbeda  dari agama  atau  ajaran  mainstream  (arus utama)  sebuah  agama.  Yang  kedua, tingginya kecurigaan dan kekhawatiran akibat narasi-narasi agama di Indonesia yang  sarat  dengan  narasi  konflik  dan kekerasan  yang  traumatik.  Yang  ketiga, paradigma  positivistik  di  jurusan  atau program studi eksakta yang mendorong pada  model  berfikir  linear  kurang memberikan  pengalaman  pada  dialog dan diskusi-diskusi ideologis. Dalam hal ini, banyak fakta menunjukkan mahasiswa  di  program  studi  eksakta banyak  yang terlibat dalam pemahaman teologis  yang  sempit  sehingga  mudah terseret  pada  organisasi  dan  kelompok yang mengusung konservatisme agama.
Pada praktiknya, dengan mempelajari agama melalui pendekatan ini, akan terjadi diskusi dan dialog antar pemeluk agama dalam suasana akademis  sesuai  dengan  karakteristik pendidikan  di  level  perguruan  tinggi yang ilmiah, objektif, terbuka, kritis dan saling  menghargai.  Diskursus  toleransi beragama dan dialog lintas iman bukan saja diperbincangkan sebagai diskursus tapi  juga  dipraktikkan  dengan  cara berbagi  pengalaman  keagamaan  serta menelaah ekspresi-ekpsresi keagamaan yang ada di lingkungan sekitar.
Untuk melengkapi aspek kognitif tentang  pengetahuan  agama  dari berbagai pendekatan teori sosial, kajian agama  ini  juga  mendorong  adanya praktik  yang  dapat  menumbuhkan kesadaran  pluralitas  keagamaan  secara kongkret.  Bentuk  pengalaman  tersebut antara  lain  bisa  didapatkan  melalui kunjungan-kunjungan  ke  salah  satu
rumah atau tempat ibadah di luar milik agama  yang  dianut.  Mahasiswa  muslim dapat berkunjung ke gereja, vihara, pura atau  ke  tempat  lainnya.  Penganut Kristen berkunjung ke masjid atau yang lainnya  dan  sebagainya.  Praktek  lain yang  bisa  menumbuhkan  kesadaran keberagaman  adalah  telaah  langsung kejadian  atau  peristiwa  yang  berbasis keagamaan, seperti konflik dan perselisihan  atau  sebaliknya  isu  dan peristiwa  damai  yang  didorong  oleh sikap keagamaan.
Praktik ini pada awalnya barangkali  akan  terasa  sulit  karena selama  ini  mayoritas  tidak  terbiasa dengan pengenalan “yang lain”, bersi kap eksklusif,  ditambah  dengan  sudah terbiasa  hanya  mengenali  “agama sendiri” mulai tingkat prasekolah hingga sekolah  menengah.  Ada  hambatan- hambatan  yang  harus  disingkirkan terlebih  dahulu,  baik  dari  psikologis mahasiswa  bahkan  pengajar  sekalipun. Belum lagi, seringkali muncul prasangka,  kekhawatiran,  kecurigaan dari “yang lain” itu karena faktor -faktor serupa,  saat  kita  mencoba  berkenalan. Mengetahui  “yang  lain”  menjadi  sangat penting  untuk  menghindari  segala ketakutan, kekhawatiran, dan prasangka.  Ketidaktahuan  ( ignorance ) terhadap  “yang  lain”  lebih  banyak merugikan  diri  kita  sendiri.  Alasannya, manusia  itu  senantiasa  bermusuhan dengan  apa  yang  ia  tidak  ketahui. Dengan  demikian,  mengenal  kelompok lain menjadi hal yang sangat penting dan mendasar.
Pada akhir semester, mahasiswa diminta  untuk  menuliskan  refleksi  dari hasil pembelajaran dan praktik metode kajian  agama (religious  studies) ini. Tidak  sedikit  yang  menyatakan  bahwa mereka  mendapatkan  bukan  hanya pengetahuan  baru  tentang  agama- agama di luar agama sendiri, tetapi juga soal  realitas  di  balik  keragaman  agama
serta  kehidupan  beragama  dalam lingkup  sosial  politik,  lokal,  nasional maupun  global.  Beberapa  mengakui mengalami  transformasi  menjadi  lebih terbuka  terhadap  perbedaan  agama, aliran  pemahaman  keagamaan,  dan tidak  lagi  merasakan  kekhawatiran berada  di  lingkungan  yang  berbeda secara  keyakinan  agama  tertentu.  Pada level tertentu, para mahasiswa ini dapat menjadi  agen  perubahan  dan  bisa menginspirasi  lingkungan  sekitarnya untuk  mengembangkan  toleransi  dan dialog antar iman (interfaith dialogue) .

## Kesimpulan
Pendidikan  agama  sebagai  mata kuliah  integral  dalam  pengembangan karakter  peserta  didik,  khususnya mahasiswa,  perlu  mendapat  perhatian serius, sama halnya dengan mata kuliah lain.  Selama  ini,  banyak  kalangan perguruan tinggi, kurang memperhatikan  secara  mendalam  isi dan  metode  pengajaran  mata  kuliah- mata  kuliah  wajib  umum  (MKWU)  dan diserahkan kepada pihak atau pengajar yang kurang kompeten dalam bidangnya.  Mata  kuliah  tersebut dianggap  hanya  sebagai  pelengkap  dan tidak  terlalu  diperlukan.  Namun  dalam konteks situasi aktual Indonesia saat ini, ketika  isu-isu  toleransi,  kebangsaan, kebhinekaan, konservatisme agama dan maraknya politik identitas yang mengancam  negara,  termasuk  di  dunia akademik  perguruan  tinggi,  maka diperlukan sebuah perhatian lebih serta terobosan  dalam  pengajaran  dan pendidikan  karakter  seperti  yang  ada dalam
undang-undang
pendidikan nasional.
Berdasarkan praktek dan pengujian  di  kelas,  pendekatan  kajian agama (religious studies)
bisa memberikan pandangan-pandangan baru ( insights ) peserta didik terkait ide,
pengalaman, diskusi, dan dialog dengan agama lain dalam nuansa akademis yang terbuka dan harmonis. Toleransi agama tidak mungkin hanya diwacanakan pada aspek kognisi tetapi diaplikasikan dalam laboratorium  kehidupan  dan  praktek sehari-hari. Pendekatan ini juga menjadi tantangan  baik  bagi  pengajar  maupun bagi  peserta  didik  karena  dalam beberapa  kasus  terjadi  halangan personal  ( personal  barriers )  pada pengajar  dan  mahasiswa.  Halangan personal  itu  berupa  kekhawatiran, kecurigaan  bahkan  mungkin  ketakutan menyangkut  aspek-aspek  teologis  yang diyakini. Sebagai rekomendasi,
pendekatan  kajian  agama (religious studies) ini dapat dimasukkan ke dalam kurikulum yang disusun oleh tim penulis Panduan Mata Kuliah Pendidikan Agama yang  dikoordinasikan  oleh  Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, dan Teknologi. Perlu dibentuk  tim  penyusun  yang  memiliki pengalaman dalam bidang kajian agama, sebagai praktisi dan akademisi. Pelatihan-pelatihan  bagi  pengajar  juga penting  dilaksanakan  agar  pendekatan ini bisa diterapkan di banyak perguruan tinggi.  Hal  yang  krusial  juga  adalah pentingnya  pembahasan  dan  penelitian lebih  lanjut  untuk  mengeksplorasi dinamika  kehidupan  beragama  di Indonesia, khususnya di dunia akademik sebagai dunia berbasis ilmu pengetahuan yang terbuka dan senantiasa berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  bakar,  Irfan  dkk,  Laporan  Hasil
Penelitian Hatespeech , Ujaran
Kebencian  dan  Penanganannya oleh Polri dan Pemerintah Daerah di Indonesia , CSRC UIN Jakarta dan The Asia Foundation. 2016
Afdillah,  Muhammad, Dari  Masjid  ke Panggung  Politik,  Melacak  Akar- akar  Kekerasan  Agama  antara Komunitas  Syiah  dan  Sunni  di Sampang,  Jawa  Timur ,  CRCS Yogyakarta.
Bagir,  Zainal  Abidin,  Laporan  Tahunan Keberagamaan  Indonesia  2017, Yogyakarta: CRCS UGM. 2017
Ma’arif, Samsul, , Pasang Surut Rekognisi Agama  Leluhur  dalam  Politik Agama  di  Indonesia ,  Yogyakarta: CRCS, 2018.
Paden,  William, in  Theories  of  Religion and  Society;  A  Reader (ed.  Irwan Abdullah). Yogyakarta:  CRCS
UGM, 2004.
Panggabean, Rizal dkk, Policing Religious Conflicts  in  Indonesia ,  PUSAD Paramadina Jakarta, 2015.
Sirri,  Mun’im , Kemunculan  Islam  Dalam Kesarjanaan Revisionis , Yogyakarta: Suka Press, 2017.