FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2022, Vol.7 No. 2
T i n j a u a n   L i t e r a t u r   R e v i e w   K e g a g a l a n S i s t e r   C i t y D i   I n d on e s i a
Sisilia Putri Syafira 1 , Nabila Safitri 2 , Dyah Estu Kurniawati 3
Sisilia Putri Syafira, sisilsyafira@webmail.umm.ac.id , 085732784910, Universitas Muhammadiyah Malang 1 Nabila Safitri, nabilasafitri@webmail.umm.aac.id , 081211715731, Universitas Muhammadiyah Malang 2 Dyah Estu Kurniawati, dyahestu@umm.ac.id , 081328347077, Universitas Muhammadiyah Malang 3

## Abstract
This study aims to analyze the failure of cooperation sister city. This research is  focused on cooperation sister city  carried out by several local governments  which actually leads to not optimal achievement  of  cooperation  or  even  failure.  The  complexity  of  issues  in  international  relations facilitates the emergence of local actors who play a role in foreign relations activities. The emergence of  this  sub-state  actor  is  one  of  the  impacts  of  the  decentralization  and  regional  autonomy  policies implemented  by  a  country  so  that  the  regions  can  participate  in  foreign  relations.  This  study  uses qualitative research methods through literature review. In analyzing qualitative data, the author uses software,  computer  namely  Vosviewer.  This  study  uses  15  journals  from  various  cities  in  Indonesia that  discuss  the  failure  of  sister  cities.  This  study  concludes  that  not  all  collaborations  can  run smoothly or as agreed. The failure that occurred was due to two factors, namely internal factors and external  factors,  the  internal  factors  that occurred  were  the  lack  of  communication between  the  two cities and the absence of significant results related to cooperation, then several external factors that occurred such as changes in policies of the two regions, then policies at the global level impact on the state and influence local government policies
Keywords : Cooperation; Policies; Regions; Sister;, City

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  terjadinya  kegagalan  kerjasama sister  city .  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisa  terjadinya  kegagalan  kerjasama sister  city .  Penelitian  ini  difokuskan pada  kerjasama sister  city yang  dilakukan  oleh  beberapa  pemerintah  daerah  justru  berujung  kepada tidak  optimalnya  pencapaian  kerjasama  atau  bahkan  mengalami  kegagalan.  Kompleksitas  persoalan dalam  hubungan  internasional  memudahkan  munculnya  aktor-aktor  lokal  yang  berperan  dalam kegiatan  hubungan  luar  negeri.  Munculnya sub-state  actor  ini merupakan  salah  satu  dampak  dari kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  suatu  negara  agar  daerah  dapat berperan  serta  dalam  hubungan  luar  negeri.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif melalui literature  review, Dalam  menganalisa  data  kualitatif,  penulis  menggunakan software komputer  yaitu  Vosviewer.  Penelitian  ini  menggunakan  15  jurnal  dari  berbagai  Kota  di  Indonesia yang  membahas  terkait  kegagalan sister  city. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  tidak  semua kerjasama  dapat  berjalan  dengan  lancar  atau  sesuai  dengan  yang  telah  disepakati.  Kegagalan  yang terjadi  dikarenakan  dua  faktor  yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal,  faktor  internal  yang  terjadi adalah kurangnya komunikasi antar kedua kota dan tidak adanya hasil yang signifikan terkait dengan kerjasama,  kemudian  beberapa  faktor  eksternal  yang  terjadi  seperti  perubahan  kebijakan  kedua daerah,  kemudian  kebijakan  pada  level  global  yang  berdampak  pada  negara  dan  mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah.
Kata kunci : Kerjasama; Kebijakan; Daerah; Sister City
DOI :  - Received : Accepted : Published
:
Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. LATAR BELAKANG
Perkembangan pada hubungan internasional yang dinamis mempengaruhi perkembangan  tidak  hanya  aktor  negara  tetapi  juga  aktor  non-negara  seperti  organisasi internasional,  perusahaan  multinasional,  keluarga  dan  aktor  lokal.  Kompleksitas  persoalan dalam  hubungan  internasional  memudahkan  munculnya  aktor-aktor  lokal  yang  berperan dalam  kegiatan  hubungan  luar  negeri.  Munculnya sub-state  actor  ini merupakan  salah  satu dampak  dari  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  suatu negara  agar  daerah  dapat  berperan  serta  dalam  hubungan  luar  negeri  dalam  upaya meningkatkan kualitas daerah sebagai motor penggerak pembangunan daerah.
Paradigma  pembangunan  ekonomi  orde  baru  tidak  terwujud.  Seiring  dengan  gerakan reformasi,  lahirnya  UU  Otonomi  No.  37/1999  merupakan  wujud  tuntutan  otonomi  daerah yang  kemudian  diubah  menjadi  UU  No.  32/2004.  Di  tengah  globalisasi  dan  liberalisasi ekonomi,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pemerintah  daerah  akan  terlibat  dalam  hubungan kerjasama luar negeri. Fenomena ini dapat dilihat sebagai peluang bagi pembangunan daerah di  Indonesia  yang  pada  gilirannya  akan  memperkuat  pembangunan  nasional.  Memang, pemerintah  pusat  harus  menghormati  esensi  negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  stabilitas dan keamanan negara, dan prinsip persatuan dalam bekerja sama dengan pihak asing, secara politik  dalam  berbagai  ketentuan  dengan  memperhatikan  prinsip  one-door  policy, (Kurniawati 2010).
Prinsip  hubungan  luar  negeri  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  berdasarkan peraturan  Menteri  Luar  Negeri  RI  Nomor  3  Tahun  2019  tentang  panduan  umum  hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah yaitu hubungan yang dilakukan harus demi kepentingan nasional  dengan  prinsip  bebas-aktif,  harus  diadakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  dan  kebiasaan  internasional,  dan  Pemerintah  Daerah  melalui  Kementerian  Dalam Negeri  berkonsultasi  kepada  Kementerian  Luar  Negeri  terkait  dengan  hubungan  luar  negeri yang  akan  dilaksanakan  untuk  mendapatkan  pertimbangan  yuridis  dan  politis  terkait hubungan tersebut (Kementerian Luar Negeri 2006) .
Senada  dengan  hal  tersebut,  salah  satu  program  kerjasama  pemerintah  daerah  dengan luar negeri ialah dalam bentuk sister city. Sister city merupakan bentuk kerjasama antara kota dua Negara dengan beberapa tujuan, seperti pertumbuhan ekonomi, promosi budaya nasional, dan  pembentukan  kerjasama  formal  di  bidang  lain,  (Sinaga  2010).  Kesamaan  antara  kedua Kota dalam hal demografi, minat, dan masalah dapat menjadi alasan terbentuknya sister city . Oleh  karena  itu,  kerjasama  ini  akan  menjadi  wadah  untuk  mewujudkan  saling menguntungkan dan membangun hubungan yang kuat antara kota dan negara. Selain itu, ada jangkauan  yang  lebih  luas  yaitu  kerjasama  pemerintah  daerah  antara  kedua  negara,  (Sinaga 2010).
FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751
Karena  semakin  pentingnya  globalisasi,  fokusnya  adalah  pada  kota  di  seluruh  dunia, terutama  analisis  tentang  peningkatan  daya  saing. Sister  city menyediakan  tempat  untuk menganalisis hubungan antara dua pihak lokal dalam lingkungan global.
Kolaborasi  kerjasama  sinergis  dalam  konsep  sister  city,  dalam  pelaksanaannya  sudah tentu melibatkan dua entitas yang berbeda. Oleh karena itu, intensi, atau niat yang kuat, dan upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif di dalam menyelaraskan visi dan misi kedua daerah tersebut merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan program kerjasama sister city . Hal  ini  mengingat  masih  terdapat  kerjasama sister  city yang  dilakukan  oleh  beberapa pemerintah  daerah  justru  berujung  kepada  tidak  optimalnya  pencapaian  kerjasama  atau bahkan mengalami kegagalan.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  dalam  realita  yang  ada  tidak  semua  kerjasama sister  city dapat  berjalan  dengan  baik.  Ada  beberapa  kerjasama  yang  hanya  sampai  penandatanganan MoU  dan  kemudian  tidak  ada  keberlanjutan  bahkan  mencapai  apa  yang  telah  dirumuskan dalam MoU. Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik membahas mengenai “Mengapa kerjasama sister city beberapa pemerintah daerah di Indonesia tidak berjalan dengan baik?”.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  melalui  literature  review. Literature  review  atau  kajian  pustaka  adalah  penelitian  kepustakaan  dilakukan  dengan membaca  berbagai  jurnal,  buku,  dan  artikel  lainnya  yang  memiliki  satu  topik  berkaitan. Kajian  literatur  digunakan  untuk  dapat  belajar  dari  penelitian-penelitian  yang  pernah dilakukan sebelumnya (Marzali 2017).
Penelitian  ini  menggunakan  data  berupa  jurnal  dengan  total  sebanyak  15  jurnal  yang relevan  terkait  dengan  topik  kegagalan sister  city di  Indonesia.  Dalam  menganalisa  data kualitatif, penulis menggunakan software komputer yaitu Vosviewer.  Vosviewer merupakan suatu  alat  untuk  membentuk  jaringan  bibliometrik.  Jaringan  ini  mencakup  jurnal,  penulis, pengutipan, dan dapat dibentuk melalui kutipan, penggabungan bibliografi, kutipan bersama atau hubungan antar penulis (Vosviewer 2020).

## 3. HASIL
Hasil penelitian dan analisis dari lima belas penelitian yang menghasilkan data yang beragam dan  bervariasi.  Data  yang  telah  didapatkan  harus  dijelaskan  dalam  bagian  sehingga  tidak menimbulkan  hasil  yang  tidak  seimbang.  Tema  penelitian  ini  adalah  kegagalan Sister  City oleh pemerintah Daerah di Indonesia dengan pemerintah daerah di negara lain.
Rentan lima tahun terakhir sangat beragam dan bervariasi. Hal ini dapat dianalisis dari berbagai sudut. Penelitian ini menganalisis data berdasarkan kategorisasi untuk mengelompokkan data. Basis pertama  adalah  pengkategorian  berdasarkan tahun  terbit.  Kedua  berdasarkan  korelasi  topik.  Ketiga penyebab kegagalan sister city.
Dari jurnal yang telah didapatkan, dianalisis menggunakan alat Vosviewer yang bertujuan untuk menemukan kategorisasi dan untuk menemukan indikator yang dominan dalam penerapan
Sister city tinjauan pustaka pada topik serupa. Dalam proses analisis, ditemukan keterkaitan topik yang saling berkolerasi.
Gambar 1. Korelasi penelitian Sister City Data diolah penulis menggunakan Vosviewer, 2021
Gambar 2. Periode publikasi penelitian dan keterkaitan peneliti. Data diolah penulis menggunakan Vosviewer, 2021
Dari  penelitian  yang  telah  didapatkan  dalam  rentang  tahun  2016  hingga  2021.  Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dari periode lima tahun didapatkan limabelas penelitian dan penulis  yang  memiliki  keterkaitan  dalam  tema  penelitian  kegagalan  penerapan  sister  city  di Indonesia dengan negara lain.
Untuk  mengetahui  bagaimana  suatu  kerjasama sister  city itu  tidak  berjalan  dengan lancar atau gagal yaitu adanya tahapan dalam pelaksanaan sister city . Apabila ada salah satu dari  tahapan  ini  tidak  terlaksana  maka  kerjasama  tersebut  gagal.  Tahap-tahap  pelaksanaan sister  city antara  lain  yaitu  pertama  para  aktor  membuat  visi  dan  misi  serta  tujuan  dari pelaksanaan kerjasama dan bagaimana mengelola kerjasama. Kedua, aktor sub-state mencari mitra  yang  sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Ketiga,  melakukan  verifikasi  dan evaluasi  dari  kerjasama  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya.  Keempat,  melakukan  negosiasi
dengan mitra tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan membuat perjanjian  kesepakatan atau MoU. Dan terakhir yaitu adanya implementasi dari kerjasama yang telah dilakukan dan setiap kegiatan akan dievaluasi (Yamin and Utami 2016).

## 4. PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan ditemukan bahwa kerjasama yang dilakukan memiliki  beberapa  kesamaan  yaitu  dalam  bidang  pelaksanaan  kerjasama.  Bidang  kerjasama yang dilakukan ialah bidang kebudayaan, pendidikan, olahraga, ekonomi, dan pariwisata.
Selain  bidang  kerjasama,  terdapat  beberapa  alasan  mengapa  kerjasama sister  city di beberapa  kota  di  Indonesia  dapat  terhenti.  Seperti  pada  kerjasama  antara  Kota  Padang  dan Kota  Fremantle,  Australia  Kerjasama  kedua  negara  ini  membahas  mengenai  perdagangan jasa, peningkatan kapasitas sumber daya  manusia, pariwisata, dan kebudayaan, perencanaan dan infrastruktur. Namun hingga memasuki tahun ketiga dalam kerjasama sister city ini, hasil dari  bidang  kerjasama  yang  telah  disepakati  tersebut  belum  terlihat.  Adanya  beberapa hambatan  dalam  kerjasama  ini  yaitu  kurang  responnya  kota  Fremantle  dalam  keberlanjutan kerjasama, Kota Fremantle menginginkan adanya pihak ketiga sebagai fasilitator, KJRI Perth kurang  merespon  permintaan  dari  pemerintah  Kota  Padang  untuk  menjadi  fasilitator, kemudian  keterbatasan  anggaran,  kurang  adanya  dukungan  pemerintah  pusat,  tidak  adanya simbol  yang  menandakan  Kerjasama  ini,  sehingga  efek  dari  kerjasama  tidak  dirasakan  oleh masyarakat (Syarif 2019).
Kemudian  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kampar  dengan Malaysia  Technology  Development  Cooperation .    Dampak  secara  fisik  untuk  kerjasama  ini tidak  ada,  pabrik  kelapa  sawit  yang  ingin  dibuat  tidak  pernah  terlaksana.  Dari  awal penandatangan  MoU  pada  bulan  Maret  2013,  kemudian  peletakan  batu  pertama  bangunan pabrik yang sempat ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat pada tahun 2015 hingga 2017  belum  ada  dampak  yang  signifikan  terhadap  kemajuan  perekonomian  masyarakat Kabupaten  Kampar.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  penduduk  menjelaskan  kekecewaan mereka  pada  pemerintah.  Kerjasama  ini  tidak  berlanjut  dikarenakan  masih  kurangnya komunikasi yang intens dari beberapa pihak yang terlibat dalam kerjasama (Deswimar 2018).
Kerjasama lain yang mengalami kegagalan adalah kerjasama antara Kota Bandung dan Kota Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya pada tahun 2017 banyak kerjasama antar kedua kota ini,  namun  kemudian  tidak  ada  kerjasama  yang  terdengar  dan  hanya  ada  MoU  yang  tidak terlaksana karena keaktifan hanya ada pada pemerintah Kota Seoul (Qisty Adinda and Bainus 2020).  Kerjasama sister  city yang  dilakukan  oleh  Kota  Bandung  lainnya  ialah  dengan  Kota Braunschweig, Jerman. Kerjasama antar kedua kota ini telah terjalin selama 53 tahun, namun kerjasama  ini  tidak  melibatkan  masyarakat  setempat.  Sehingga  kerjasama  ini  dianggap kurang efektif karena tidak adanya keterlibatan masyarakat (Purnawan et al. n.d.). Selain dua kerjasama  tersebut  terdapat  satu  kerjasama  lagi  yaitu  Kota  Bandung  dengan  Petaling  Jaya, Malaysia.  Kerjasama  ini  berfokus  kepada  sektor  UMKM,  namun  dalam  pelaksanaannya
banyaknya  permasalahan  bagi  orang  yang  ingin  mengembangkan  UMKM-nya  (Anggia, Rohayatin,  and  Fauzi  2020).    Kerjasama Kota  Bandung  lainnya  ialah  dengan  Kota  Cuenca, Ekuador. Sejak ditandatangani naskah persetujuan kerjasama kota kembar antara Pemerintah Kota  Bandung  Dengan  Kota  Cuenca  Ekuador,  bidang  pendidikan,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  telah  dilaksanakan  dengan  tahun  2017.  Selain  itu  juga  terlihat  karena  Pemerintah Kota tidak mempunyai program yang jelas untuk menindaklanjuti Sister City Agreement. Hal ini sangat disesalkan karena di era otonomi daerah ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Kota (Muliadi 2015).
Kerjasama Kota Bogor dan Tainan, Taiwan tidak mudah akibat dari prinsip one china policy. Bahkan  juga  dinilai  gagal  karena  dilatarbelakangi  oleh  besarnya  kepentingan  yang telah  mengakar  kuat  dalam  upaya  untuk  mempertahankan  kondisi  „status  quo‟  dari  elit, sehingga trickledown  effect tidak  sampai  ke  pemangku  kebijakan,  kemudian  menjadi  rumit secara  sistem,  karena  belum  terintegrasi.  Dalam  penelitian  ini  menjadi  menarik,  dijelaskan bahwa  kedua  pemerintah  daerah  ini  tidak  sepenuhnya  memiliki  otoritas  untuk  membuat kebijakan.  Dominasinya  pemerintah  pusat,  yang  kemudian  kurang  mengakomodasi kepentingan  daerah  dalam  melaksanakan  kerjasama  internasional.  Hal  ini  dikarenakan pemerintah  daerah  masih  termasuk  pertanggungjawaban  pemerintah  pusat,  sehingga  dari mulai  tahap  perencanaan  hingga  evaluasi  tidak  terlepas  dari  peran  Kementerian  Dalam Negeri.
Dalam  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  hanya  kendala  domestic  kedua daerah  saja  yang  bisa  menjadi  hambatan,  namun  kebijakan  dalam  level  global  yakni one china  policy bisa  berdampak  kepada  kegagalan  kerjasama sister  city (Mahardika  and Darmawan 2020).
Kerjasama  lainnya  yang  tidak  berjalan  efektif  adalah  kerjasama  antara  Kota  Malang dan  Kota  Fuqing,  China.  Kerjasama sister  city dalam  komoditas  kedelai  kedua  Kota  ini dimulai  sejak  April  Tahun  2017  dengan  penandatanganan  MoU  yang  dilakukan  di  ruang Sidang  Balai Kota Malang. Namun hasil dari kerjasama ini dibidang impor kedelai tidaklah berjalan dengan lancar karena Malang tidak lagi mengimpor kedelai ke Fuqing. Hal ini terjadi dikarenakan  kedelai  dari  Fuqing  kalah  bersaing  dengan  kedelai  dari  Amerika  Serikat  yang lebih  mudah  untuk  dibuat  menjadi  tempe.  Kemudian  hal  tersebut  mengakibatkan  putusnya kerjasama di antara kedua kota ini (Khairi et al. 2021).
Kerjasama  Kota  Yogyakarta  sejak  tahun  2003  hingga  tahun  2012  dengan  total kerjasama sister  city mencapai  11  kerjasama.  Namun  hanya  6  kerjasama  yang  berlanjut sisanya  tidak  berjalan.  Hal  tersebut  terjadi  karena  habis  masa  berlaku,  tidak  ada  realisasi, hanya  satu  yg  terealisasi,  dan  adanya  perubahan  kebijakan  (Mukti  2015).  Kerjasama  antara Kota Medan dan Kota Penang, Malaysia juga dinilai kurang efektif. Pada awalnya kerjasama ini  dilakukan  karena  adanya  kesamaan  kultur  dan  etnisitas  penduduknya.  Namun  gagal
dikarenakan  Adanya  situasi  politik,  krisis  global,  SDM  (Sumber  Daya  Manusia),  dan  krisis energi listrik (Sinambela 2020).
Salah satu provinsi yang memiliki cukup banyak kerjasama sister city adalah provinsi Jawa  Tengah.  Provinsi  Jawa  Tengah  memiliki  4  kerjasama sister  city yaitu  dengan Queensland  (Australia),  Fujian  (China),  Chungcheongbuk-Do  (Korea  Selatan),  dan  Siem Reap.  Hingga  pemerintah  daerah  Jawa  Tengah  mengeluarkan  Peraturan  Gubernur  (Pergub) Jawa  Tengah  No.4  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kerjasama  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pihak  Luar Negeri. Namun akhirnya kerjasama ini juga tidak berjalan dengan lancar dikarenakan adanya keterlambatan dari pengaplikasian program yang telah direncanakan dan juga MoU  yang harusnya diperbarui kemudian tidak juga diperbarui serta tidak taatnya kedua pemerintah terhadap MoU yang telah dibuat (Masrohatun n.d.).
Kegagalan  lainnya  adalah  kerjasama sister  city antara  Kota  Surabaya  dan  Kota Guangzhou. Kerjasama ini telah terjadi sejak tahun 2005 dengan bidang yang disepakati yaitu promosi usaha, tata cara pengelolaan kota, pariwisata, pendidikan, olahraga, dan kebudayaan. Peneliti  menggunakan  teori  efektivitas  rezim  dengan  mengukur  menggunakan output, outcome, dan impact . Hasil yang terlihat dari pelaksanaan sister city ialah bahwa kedua Kota berhasil melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan aturan yang telah disepakati namun dengan terjadinya pertukaran pemimpin dari Kota tersebut membuat kedua Kota ini akhirnya tidak  lagi  melakukan  kegiatan  sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan.  Sehingga  kerjasama ini  pun  dinilai  tidak  terlalu  berdampak  yang  signifikan  terhadap  perkembangan  Kota Surabaya (Erika and Nurika 2020).
Kota Semarang dan Kota Brisbane, Australia Kerjasama antar kedua Kota ini dimulai pada tahun 1993 dengan penandatanganan MoU tetapi kemudian kerjasama ini terhenti pada tahun 2005 karena tidak ada inisasi dari kedua belah pihak untuk memperpanjang kerjasama tersebut.  Kerjasama  yang  pernah  terputus  itu  kemudian  ingin  dibangun  kembali  pada  tahun 2011, namun dibatalkan oleh Walikota Semarang yang tidak mengirimkan perwakilan. Hasil dari  penelitian  ini  yaitu  ditemukan  bahwa  peran  terpenting  dari  kerjasama sister  city adalah Walikota  dan  memerlukan  komunikasi  serta  koordinasi  yang  baik  antar  pemerintah (Damayanti 2018).
Kegagalan-kegagalan  kerjasama sister  city di  Indonesia  terdapat  di  beberapa  Kota yaitu  Kota  Padang,  Kabupaten  Kampar,  Kota  Bandung,  Kota  Bogor,  Kota  Malang,  Kota Yogyakarta,  Kota  Surabaya,  dan  Kota  Semarang.  Beberapa  kesamaan  alasan  kegagalan kerjasama  di  kota-kota  ini  adalah  kurangnya  komunikasi  yang  baik  diantara  kedua pemerintah  Kota,  tidak  adanya  hasil  yang  signifikan  terkait  dengan  kerjasama,  kurangnya respon atau dukungan dari pemerintah pusat.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  ini,  penulis  menemukan  bahwa  tidak  semua  kerjasama  dapat berjalan  dengan  lancar atau  sesuai  dengan  yang  telah  disepakati.  Dalam  menjalin hubungan
kerjasama sister city tidaklah mudah, dikarenakan beberapa faktor penghambat. Dari berbagai penelitian  kegagalan sister  city di  beberapa  daerah,  dapat  ditarik  benang  merah  faktor kegagalan,  diantaranya  kurangnya  komunikasi  yang  intens  antara  kedua  daerah,  kemudian beberapa  faktor  eksternal  yang  terjadi  seperti  perubahan  kebijakan  kedua  daerah, kemudian kebijakan  pada  level  global  yang  berdampak  ada  negara  dan  mempengaruhi  kebijakan pemerintah  daerah.  Dari  penelitian  ini  diharapkan  bisa  menjadi  evaluasi  pemerintah  daerah dalam menjalin kerjasama dalam bingkai sister city .

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Anggia, Gia, Titin Rohayatin, and Lukman Munawar Fauzi. 2020. “Strategi Kerjasama Sister City  Kota  Bandung  Dengan  Petaling  Jaya  Di  Bidang  Ekonomi  Perdagangan.” Jurnal Caraka Prabu 4(2):180–202. doi: 10.36859/jcp.v4i2.286.
Damayanti,  Nadia.  2018.  “Strategi  Pengembangan  Kerjasama  Sister  City  Kota  Semarang, Indonesia  –  Brisbane,  Australia.” Efficient:  Indonesian  Journal  of  Development Economics 1(1):51–58. doi: 10.15294/efficient.v1i1.27220.
Deswimar,  Devi.  2018.  “Dampak  Kebijakan  Luar  Negeri  Pemerintah  Kabupaten  Kambar Dengan Malaysia Technology Developmenet Corporation.” 9(6):39–58.
Erika,  Luluk,  and  Rizki  Rahmadini  Nurika.  2020.  “Perkembangan  Sister  City  Surabaya- Guangzhou  Dan  Dampaknya  Terhadap  Kemajuan  Kota  Surabaya.” Jurnal  Hubungan Internasional 13(2):141. doi: 10.20473/jhi.v13i2.21291.
Kementerian Luar Negeri. 2006. “Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01  Tentang  Panduan  Umum  Tata  Cara  Hubungan  Dan  Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.” 1–58.
Khairi, Naufal Fikhri, Amaliya Mulyanor, Fitria Winda Sari, and Nurul Zhafira. 2021. “Layu Sebelum  Berkembang:  Studi  Kasus  Kerjasama  Sister  City  Malang  Dengan  Fuqing Dalam Komoditas
Kedelai.”
Global Focus 1(1):56–71. doi:
10.21776/ub.jgf.2021.001.01.4.
Kurniawati,  D.  2010.  “Kerjasama  Luar  Negeri  Oleh  Pemerintah  Daerah  Di  Era  Otonomi Daerah (Studi Pada Pemkab Malang).” Jurnal Humanity 5(2):11432.
Mahardika, Muhammad Taufan, and Arif Darmawan. 2020. “Implikasi Kebijakan One China Policy Dalam Kegagalan Kerjasama Sister City Antara Bogor Dan Tainan Di Taiwan.” JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 5(2):217–37. doi: 10.14710/jiip.v5i2.7909.
Marzali,  Amri-.  2017.  “Menulis  Kajian  Literatur.” ETNOSIA :  Jurnal  Etnografi  Indonesia 1(2):27. doi: 10.31947/etnosia.v1i2.1613.
Masrohatun.  n.d.  “Implementasi  Kebijakan  Kerjasama  Luar  Negeri  Sister  Province  Di Provinsi Jawa Tengah.”
Mukti, Takdir Ali. 2015. “Paradiplomacy :  Bangkitnya  Aktor  Lokal Di  Fora  Internasional.” The Politicss: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin 1(1):85–94.
Muliadi,  Dedi.  2015.  “Kerjasama  Kota  Kembar  (Sister  City)  Pemerintah  Kota  Bandung Dengan  Pemerintah  Kota  Cuenca  Ekuador  Dalam  Hubungan  Pariwisata,  Kerjasama Sosial Dan Pendidikan.” 7–37.
Purnawan,  Caroline,  Dra  Ifa,  Safira  Mustikadara,  and  M.  Si.  n.d.  “Kampanye  Sister  City Bandung  Braunschweig  Untuk  Membuka  Peluang  Kerjasama  Kreatif  Antar  Kedua
Kota.” Urnal Tingkat Sarjana Bidang Senirupa Dan Desain 1–9.
Qisty Adinda, Jovanscha F. A., and Arry Bainus. 2020. “Evaluasi Kerja Sama Daerah Kota Bandung(Studi  Kasus  Sister  Cities  Antara  Kota  Bandung  Dan  Kota  Seoul).” Jurnal MODERAT 6(2):350–60.
Sinaga, Obsatar. 2010. Otonomi Daerah Dan Kebijakan Publik . Bandung: Lepsindo.
Sinambela, Stivani Ismawira. 2020. “Kerjasama Internasional Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus:  Medan-Penang).” Jurnal  PIR :  Power  in  International  Relations 3(2):173.  doi: 10.22303/pir.3.2.2019.173-184.
Syarif,  Nurul  Alfath.  2019.  “Hambatan  Kerjasama  Sister  City  Kota  Padang  Indonesia  Dan Kota Fremantle Australia.” JOM FISIP 1–15.
Vosviewer. 2020. “Vosviewer.”
Yamin, Muhammad, and Arum Tri Utami. 2016. “Towards Sister City Cooperation between Cilacap and Mueang Chonburi District.” (Icpm):402–5. doi: 10.2991/icpm-16.2016.108.