INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian di Indonesia
Fildzah Darayani Mujasmara 1 ✉ , Rebecka Tri Talita Panggabean 2 , Rizki Samora Muliana 3 , Eko Wahyu Nugrahadi 4 , Muammar Rinaldi 5
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
Email: fildzahdarayani05@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Sejalan  dengan  tujuan  sistem  perekonomian  nasional,  kebijakan  fiskal  dapat  dijadikan  sebagai  alat utama  selain  kebijakan  moneter,  untuk  mencapai  tujuan  nasional  terutama  yang  bersifat  ekonomi. Pendekatan kualitatif merupakan proses analisis tanpa menggunakan rumus dan angka yang berasal dari  informasi  hasil  studi  kepustakaan.  Adapun  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  fiskal dalam  pembangunan  demokrasi  di  Indonesia  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesempatan  kerja, meningkatkan  dan  mendistribusikan  pendapatan  nasional,  meningkatkan  laju  investasi,  dan meningkatkan  stabilitas  perekonomian.  Selain  itu,  dalam  mengatasi  resesi  ekonomi  di  Indonesia, kebijakan  fiskal  berperan  dalam  mendorong  tercapainya  target-target  pembangunan  yang  telah ditetapkan.
Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Perekonomian Indonesia, Stabilitas Ekonomi

## Abstract
In line with the goals of the national economic system, fiscal policy can be used as the main tool apart from  monetary  policy,  to  achieve  national  goals,  especially  those  of  an  economic  nature.  The qualitative  approach  is  an  analysis  process  without  using  formulas  and  numbers  derived  from information  from  literature  studies.  The  research  results  show  that  fiscal  policy  in  developing democracy in Indonesia aims to increase employment opportunities, increase and distribute national income,  increase  the  rate  of  investment,  and  increase  economic  stability.  Apart  from  that,  in overcoming  the  economic  recession  in  Indonesia,  fiscal  policy  plays  a  role  in  encouraging  the achievement of the development targets that have been set.
Keywords: Fiscal Policy, Indonesian Economy, Economic Stability

## PENDAHULUAN
Kebijakan  ekonomi  sangat  penting  karena  tidak  semua  kebijakan  berjalan  sesuai dengan rencana yang ada. Keberadaan kebijakan dalam dunia perekonomian merupakan landasan dari segala kegiatan yang berhubungan dengan dunia perekonomian, baik kecil maupun besar. Oleh karena itu, politik selalu disebutkan dalam ilmu ekonomi, salah satunya adalah kebijakan fiskal. Banyak orang mengemukakan pandangannya mengenai pengertian kebijakan  fiskal,  seperti  Rahayu,  Ani  Sri  (2014),  yang  menyatakan  bahwa  kebijakan  fiskal adalah  kebijakan  ekonomi  yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau diinginkan dengan melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja pemerintah. Peran negara adalah mengatur kegiatan perekonomian untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat agar tidak mengalami kemiskinan dan pengangguran.
Demikian  pula,  untuk  mencapai  tujuan  nasional,  khususnya  dalam  memulihkan keadaan  perekonomian,  kebijakan  fiskal  dapat  dijadikan  sebagai  solusi  untuk  mengatasi permasalahan perekonomian yang ada di Indonesia. Kebijakan fiskal sendiri memiliki dua komponen utama. Komponen pertama adalah komponen penerimaan, termasuk pajak dan non-pajak.  Komponen  kedua  adalah  komponen  pengeluaran  pemerintah.  Pada  kedua komponen  finansial  dan  non-finansial,  yang  perlu  kita  perhatikan  adalah  pengelolaan keuangan  publik  harus  dikelola  secara  efektif  dan  efisien.  Dalam  pelaksanaannya, pengelolaan  keuangan  negara  harus  mematuhi  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2003.
Pada  dasarnya,  perubahan  kebijakan  fiskal  ditentukan  oleh  partisipasi  pemerintah dalam  kegiatan  perekonomian,  sejalan  dengan  peran  pemerintah  dalam  meningkatkan kesejahteraan  rakyatnya. Salah satu hal yang  penting adalah penggunaan alat kebijakan fiskal  yang  tepat.  Namun,  dalam  proses  implementasinya,  kebijakan  fiskal  yang  telah diterapkan  selama  ini  cenderung  dilakukan  secara  asal-asalan,  tanpa  perencanaan  yang matang,  dan  tidak  sejalan  dengan  kebijakan  pokok,  khususnya  UUD  1945.  Hal  ini bertentangan dengan pokok bahasan, terutama UUD 1945.
Adiwarman  A.  Karim  menyebutkan  beberapa  alasan  mengapa  pemerintah  harus berperan secara proporsional dalam kegiatan perekonomian, khususnya barang kebutuhan sosial yang tergolong barang publik (barang yang cenderung tidak diproduksi/disediakan secara  efisien  oleh  perusahaan  swasta  dalam  jumlah  kecil,  sehingga  penyediaannya sebagian besar dilakukan oleh pemerintah). Barang publik akan lebih efisien jika diproduksi bukan oleh perusahaan swasta, melainkan oleh  pemerintah. Dalam masyarakat, terdapat banyak tipe orang dengan tingkat keterampilan dan kemampuan ekonomi yang berbeda-
beda,  sehingga  kesenjangan  merupakan  hal  yang  wajar.  Untuk  itu,  diperlukan  keadilan distribusi sumber daya agar kesenjangan ini dapat di perkecil. Pemerintah harus membantu masyarakat yang kurang beruntung. Bantuan dapat dilakukan melalui pajak, sumbangan, hibah, atau bentuk lainnya. Ada pelayanan-pelayanan vital yang dibutuhkan oleh seluruh warga, namun penyelenggaraannya oleh swasta sangat mahal sehingga tidak terjangkau oleh kalangan yang tidak mampu, seperti layanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu,  pemerintah  mendirikan  sekolah-sekolah  negeri  yang  terjangkau  atau  memberikan beasiswa bagi yang kurang mampu, serta memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang  kurang  mampu.  Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  intervensi  pemerintah (negara) yang memadai dan efektif dapat dilaksanakan dalam bentuk kebijakan fiskal.
Hal  ini  didukung  oleh  pandangan  Keynes  bahwa  kebijakan  pemerintah  diperlukan untuk  menciptakan  stabilitas  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  stabil.  Salah  satu  bentuk intervensi pemerintah yang dapat dilakukan adalah penerapan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu komponen kebijakan publik, yaitu tindakan politik yang diambil oleh pemerintah dan melibatkan pengumpulan dan pengeluaran uang. Menurut Wolfson, kebijakan  fiskal  mencakup  tindakan  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  umum  melalui  kebijakan  pemerintah  mengenai  pendapatan  dan  belanja, memobilisasi sumber daya, dan menentukan harga barang dan jasa dalam dunia usaha. Ini adalah pengelolaan pengeluaran dan penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara.
Kebijakan fiskal diartikan sebagai tindakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang (Syamsi, 1983). Kebijakan fiskal Negara  Indonesia  tercermin  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN). Dalam  APBN  tersebut,  terdapat  penetapan  alokasi  dan  distribusi  keuangan  negara  oleh pemerintah.  Mengingat  urgensi  bidang  ini  dalam  pembangunan  perekonomian  negara, kebijakan fiskal juga berpengaruh terhadap tingkat inflasi.
Berdasarkan hasil penelitian (Surjaningsih, N., Utan, G. A. D., dan Trisnanto, B., 2012), dampak  kebijakan  fiskal  terhadap  produksi  dan  inflasi  adalah  peningkatan  belanja pemerintah  berdampak  positif  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  sementara peningkatan pajak memberikan efek penurunan terhadap PDB.
Pengaruh  positif  belanja  pemerintah  dan  dampak  negatif  pajak  terhadap  PDB konsisten dengan teori Keynesian tentang peran negara dalam memajukan perekonomian dan konsisten dengan penelitian empiris yang dilakukan di beberapa negara maju terhadap PDB  dibandingkan  pajak,  menunjukkan  bahwa  kebijakan  ini  masih  cukup  efektif  dalam mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  terutama  pada  masa  resesi  terkait  pajak.  Dampak
belanja pemerintah terhadap  penurunan inflasi  dapat dijelaskan melalui multiplier effect belanja  pemerintah  terhadap  investasi  (termasuk  infrastruktur)  yang  lebih  besar dibandingkan  belanja  saat  ini.  Belanja  pemerintah  di  bidang  infrastruktur  akan meningkatkan distribusi barang dan jasa, sehingga membantu mengurangi inflasi.
Menurut  pendekatan  Keynesian,  kebijakan  fiskal  dapat  merangsang  perekonomian karena  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  atau  pengurangan  pajak  memiliki  efek pengganda (multiplier effect) yang dapat semakin merangsang permintaan rumah tangga terhadap barang konsumsi (fiscuswannabe web id, 2013).
Demikian juga, jika pemerintah memotong pajak untuk merangsang perekonomian, pemotongan pajak tersebut akan meningkatkan pendapatan yang  dapat dihabiskan dan pada  akhirnya  mempengaruhi  permintaan.  Kecenderungan  rumah  tangga  untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan kecenderungan konsumsi marginal (MPC) menjadi  saluran  ekonomi  untuk  meningkatkan  pengeluaran  dan  pada  akhirnya meningkatkan produksi.

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif, yaitu mengkaji dan  menelaah  sesuai  dengan  teori  yang  dibahas  khususnya  di  lingkup  konsep  peran kebijakan fiskal dalam perekonomian di Indonesia. Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi yang metodologis.
Menurut  Saryono  (2010)  mengungkapkan  bawah  studi  kualitatif  dirancang  untuk menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Stabilitas  ekonomi  yang  mantap  dan  berkesinambungan  dapat  tercapai  dan terpelihara  tidak  lepas  dari  peranan  kebijakan  makroekonomi,  yakni  kebijakan  fiskal, kebijakan moneter, kebijakan investasi, kebijakan industrialisasi, dan kebijakan perdagangan luar  negeri  dalam  kondisi  sehat,  stabilitas  harga  dan  full-employment  tercapai, keseimbangan neraca pembayaran terpelihara sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik dan pencapaian pendapatan nasional dapat menjamin tingkat kesejahteraan yang lebih memadai.
Berbagai  kebijakan  makroekonomi  tersebut  dapat  digolongkan  ke  dalam  sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter erat kaitannya dengan masalah keuangan, suku
bunga, harga, dan kurs, sementara  itu, sektor riil erat  kaitannya dengan aspek investasi, produksi, konsumsi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan.
Dari  sudut  pandang  makroekonomi,  kebijakan  fiskal  dibedakan  menjadi  dua  jenis Adiyati, F. S. (2020), yaitu kebijakan fiskal kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif.Kebijakan fiskal yang ketat bertujuan untuk mengendalikan inflasi yang cepat, sedangkan kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk menstimulasi perekonomian dan menghindari resesi. Dalam kasus dimana perekonomian mengalami overheat akibat peningkatan daya beli masyarakat yang berlebihan, kebijakan fiskal yang ketat berperan dalam mengurangi belanja publik atau meningkatkan penerimaan pajak.
Kebijakan fiskal kontraktif ini bertujuan untuk menyeimbangkan  kondisi penawaran dan permintaan barang dan jasa yang menopang perekonomian. Di sisi lain, dalam kondisi perekonomian yang suram, kebijakan fiskal ekspansif berperan dalam meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan pajak. Kebijakan ekspansif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada.
Di  Indonesia,  kebijakan  fiskal  mempunyai  dua  prioritas.  Prioritas  pertama  adalah membenahi  APBN  dan  permasalahan  terkait  APBN  lainnya.  Defisit  APBN  terjadi  ketika pendapatan  pemerintah  lebih  kecil  dari  pengeluaran.  Prioritas  kedua  adalah  mengatasi masalah  stabilitas  makroekonomi  yang  berkaitan  dengan  laju  pertumbuhan  ekonomi, tingkat  atau  laju  pertumbuhan  inflasi,  jumlah  kesempatan  kerja/pengangguran,  dan keseimbangan gaji.
Apabila  APBN  mengalami  defisit,  maka  pemerintah  hanya  mempunyai  dua  pilihan untuk  membiayai  saldo  negatif  tersebut,  yaitu  membiayainya  melalui  Bank  Indonesia dengan  cara  mencetak  uang,  yang  berarti  jumlah  uang  yang  beredar  di  perusahaan bertambah atau melebihi pinjaman, baik di dalam negeri. misalnya dengan menerbitkan obligasi, atau dari luar negeri (cara terakhir ini berarti perekonomian tidak lagi tertutup). Karena  opsi  pertama  sangat  berisiko  meningkatkan  laju  inflasi,  maka  opsi  kedua  sering dipilih.

## Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal sering kali diartikan sebagai kebijakan yang ditujukan untuk mengelola permintaan (Branson, 1989: 75). Pada tingkat operasional, kebijakan fiskal merupakan salah satu alat kebijakan pemerintah pada sisi permintaan yang tergantung pada besar kecilnya anggaran  (struktur  pajak,  belanja  publik  dan  subsidi),  dapat  digunakan  untuk  mencapai target produksi, pengangguran dan inflasi pada tingkat tertentu.
Kebijakan  fiskal  adalah  serangkaian  langkah  dan  tindakan  yang  diambil  oleh pemerintah  untuk  mengelola  pendapatan  dan  pengeluaran  pajak  untuk  mempengaruhi kinerja  perekonomian  suatu  negara.  Pendapatan  fiskal  mencakup  semua  sumber pendapatan  pemerintah,  seperti  pajak  penghasilan,  pajak  penjualan,  pajak  properti,  dll. Pemerintah dapat mengubah tarif pajak atau mengenakan pajak baru sebagai bagian dari kebijakan  fiskal.  Pengeluaran  fiskal  mencakup  semua  pengeluaran  pemerintah,  seperti belanja  publik,  program  sosial,  infrastruktur,  pendidikan,  dll.  Kebijakan  fiskal  dapat mencakup peningkatan atau penurunan pengeluaran di berbagai bidang. Kebijakan fiskal dapat  berbentuk  kontrasepsi  fiskal  ketika  pemerintah  mengurangi  pengeluaran  atau menaikkan pajak untuk mengatasi inflasi atau defisit, dan ekspansi fiskal ketika pemerintah meningkatkan  pengeluaran  atau  menurunkan  pajak  untuk  merangsang  pertumbuhan ekonomi.  Kebijakan  fiskal  dapat  memiliki  dampak  sosial,  seperti  meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  serta  dampak distribusi pendapatan, yang bisa meningkatkan kesetaraan atau ketidaksetaraan.
Pengertian  kebijakan  fiskal  mencakup  sejumlah  instrumen  yang  dapat  digunakan pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  ekonomi  dan  sosial  tertentu.  Kebijakan  ini  sering melibatkan  keseimbangan  antara  pengeluaran  pemerintah  dan  pendapatan  pajak  untuk menciptakan dampak yang diinginkan pada perekonomian suatu negara.

## Tujuan Kebijakan Fiskal
Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk menjaga output mendekati dan stabilitas tingkat  harga  (dalam  kasus  perekonomian  tertutup,  keseimbangan  internal).  Permintaan yang  berlebihan  menyebabkan  inflasi,  sedangkan    permintaan  yang  tidak  mencukupi menyebabkan pengangguran sementara dan deflasi. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen  politik  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  besaran  anggaran  pada  sisi permintaan (struktur pajak, belanja pemerintah, dan subsidi), Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen politik pemerintah yang berkaitan dengan besaran anggaran pada sisi permintaan.  Sehingga  tujuan  dari  kebijakan  fiskal  (yang  tentunya  bersamaan  dengan kebijakan  moneter)  adalah  untuk  memelihara  output  mendekati  full-employment  dan stabilitas  tingkat  harga  (keseimbangan  internal  untuk  kasus  perekonomian  tertutup). Munculnya excess  demand akan menyebabkan inflasi, sementara ketidakcukupan  dalam permintaan akan menimbulkan pengangguran secara temporer dan deflasi.
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi perkembangan perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat
mempengaruhi  tingkat  pendapatan  nasional  (Y)  dan  tingkat  kesempatan  kerja  (N). Kemudian  tujuan  kebijakan  fiskal  juga  yaitu  untuk  mencegah  pengangguran  dan menstabilkan  harga,  implementasinya  untuk  menggerakkan  pos  penerimaan  dan pengeluaran  dalam anggaran pendapatan dan  belanja negara (APBN). Dengan  semakin berkembangnya struktur ekonomi perdagangan dan keuangan, maka cara penanggulangan inflasi pun semakin rumit. Kombinasi yang berbeda harus digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter,perdagangan dan penentuan harga.
Tergantung pada arah perubahan nilai variabel target yang menjadi tujuan kebijakan, ada  kebijakan  yang  bersifat  ekspansif  dan  kontraktif.  Kebijakan  ekspansif  merupakan kebijakan  ekonomi  makro  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kegiatan  ekonomi,  yang umumnya  dilakukan  pada  masa  perekonomian  menghadapi  banyak  pengangguran  dan kapasitas  produksi  nasional  belum  dalam  pemanfaatan  penuh.  Sedangkan  kebijakan kontraktif bertujuan untuk mengurangi kegiatan ekonomi, yang umumnya dilakukan ketika perekonomian  dalam  keadaan  overemployment,  yaitu  permintaan  agregat  melampaui besarnya kapasitas produksi nasional.
Kebijakan fiskal memiliki tiga tujuan utama (Sritua Arief, 1996: 287), yakni:
1. Resource allocation, untuk mempengaruhi alokasi sumber ekonomi dan mekanisme harga.  Fiskal  bertujuan  untuk  menemukan  keseimbangan  yang  tepat,  baik  dalam bentuk  riil  maupun  nilai  nominal  diantara  alokasi  sumber-sumber  ekonomi  untuk sektor  publik  dan  opportunity  cost  pengalihan  sumber-sumber  ekonomi  dari penguasaan pihak swasta.
2. Untuk  melakukan  proses  redistribusi  kekayaan  dan  pendapatan  antar  golongan ekonomi  dalam  masyarakat,  disini  fiskal  memiliki  tujuan  untuk  memperoleh keseimbangan antar individu dalam pendapatan bersih.
3. Untuk  menentukan  arah  pertumbuhan  dan  kestabilan  ekonomi  nasional,    fiskal dikaitkan  dalam  perubahan  output agregat,  pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan harga-harga umum. Tugas kebijakan fiskal  yaitu mendesign tindakan-tindakan yang  dapat  melancarkan  pemanfaatan  penuh  sumber-sumber  nasional,  baik  dari sumber daya alam, SDM, maupun sumber keuangan.
Salah satu ahli yang mengemukakan tujuan kebijakan fiskal secara rinci adalah John Maynard  Keynes.  Keynes  adalah  seorang  ekonom  terkemuka  yang  memainkan  peran penting dalam pengembangan teori ekonomi Keynesian. Menurut Keynes, tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:
1. Stimulasi  Pertumbuhan  Ekonomi:  Salah  satu  tujuan  utama  kebijakan  fiskal  adalah merangsang  pertumbuhan  ekonomi  yang  sehat  dan  berkelanjutan.  Ini  mencakup
penggunaan  pengeluaran  pemerintah  untuk  mendorong  investasi  dan  konsumsi dalam perekonomian.
2. Pengurangan:  Keynes  menganggap  pengurangan  tingkat  pengangguran  sebagai tujuan penting. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja melalui investasi pemerintah dalam proyek-proyek infrastruktur dan pekerjaan publik.
3. Stabilisasi Siklus Bisnis: Keynesianisme menekankan pentingnya kebijakan fiskal dalam mengatasi  fluktuasi  siklus  bisnis.  Pemerintah  harus  dapat  mengintervensi  untuk meredakan  tekanan  ekonomi  selama  resesi  dan  menghindari  overheat  ekonomi selama periode pertumbuhan yang kuat.
4. Pengendalian  Inflasi:  Keynes  mengakui  pentingnya  mengendalikan  tingkat  inflasi. Kebijakan  fiskal  dapat  digunakan  untuk  mengurangi  inflasi  dengan  mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak ketika terjadi tekanan inflasi.
5. Perlindungan  Sosial  dan  Kesetaraan  Pendapatan:  Keynesianisme  juga  menekankan pentingnya perlindungan sosial dan distribusi pendapatan yang adil. Kebijakan fiskal dapat  mencakup  pajak  progresif  dan  program  sosial  untuk  mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan perlindungan ekonomi bagi kelompok yang lebih rentan.
Pandangan  Keynes  mengenai  kebijakan  fiskal  memainkan  peran  penting  dalam pengembangan  kebijakan  ekonomi  pasca-depresi  besar  dan  telah  menjadi  dasar  bagi banyak strategi ekonomi pemerintah di seluruh dunia. Ia memandang pemerintah sebagai aktor  yang  aktif  dalam  mengendalikan  aktivitas  ekonomi  untuk  mencapai  stabilitas  dan kesejahteraan ekonomi.

## Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal
Risiko  fiskal  diartikan  sebagai  potensi  tambahan  defisit  APBN  yang  penyebabnya adalah sesuatu di luar kendali pemerintah. Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat  tujuan  strategis,  yaitu:  peningkatan  kesadaran  seluruh  pemangku  kepentingan (stakeholders)  dalam  pengelolaan  kebijakan  fiskal,  meningkatkan  keterbukaan  fiskal, meningkatkan tanggung jawab fiskal, menciptakan kesinambungan fiskal.
Menurut Ferry Prasetyia. (2011) risiko fiskal dikelompokkan dalam tiga kategori utama yaitu:
1. Resiko  Ekonomi  Makro.  Dalam  penyusunan  APBN  indikator  ekonomi  makro  yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat Bank Indonesia,  nilai  tukar  rupiah,  harga  minyak  mentah  Indonesia  dan  lifting  minyak. Indikator  tersebut  merupakan  asumsi  dasar  yang  menjadi  acuan  penghitungan
besaranbesaran  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan dalam APBN. Secara  umum sumber risiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 2012 terutama berasal dari dua resiko utama, yakni inflasi dan harga minyak.
2. Kewajiban  Kontijensi  Pemerintah  Pusat.  Kewajiban  kontijensi  merupakan  kewajiban potensial yang muncul akibat peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban kontijensi pemerintah pusat yang menjadi risiko fiskal berasal dari pemberian dukungan dan/atau pinjaman pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, kewajiban yang timbul akibat program pensiun dan tabungan hari tua pegawai negeri.
3. Desentralisasi  Fiskal.  Kebijakan  desentralisasi  fiskal  bertujuan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Dalam hal pelaksanaannya, penerapan kebijakan  ini  selain  menghasilkan  hal-hal  positif  sebagaimana  yang  diharapkan ternyata juga berpotensi menimbulkan risiko fiskal. Risiko dari desentralisasi fiskal yaitu bersumber  dari  kebijakan  pemekaran  daerah,  tunggakan  pemerintah  daerah  atas pengembalian penerusan pinjaman dari luar negeri  dan rekening  pinjaman daerah serta pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian di Indonesia
Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia berbeda-beda tergantung pada jenis kebijakan yang diterapkan dan kondisi ekonomi saat itu. Berikut adalah beberapa dampak umum kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia:
1. Pertumbuhan ekonomi: Kebijakan fiskal yang mendukung pengeluaran  pemerintah dan investasi dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, kebijakan fiskal yang  mengurangi  pengeluaran  pemerintah  dapat  memperlambat  pertumbuhan ekonomi.
2. Pengangguran:  Kebijakan  fiskal  yang  mendorong  investasi  serta  pertumbuhan ekonomi dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Namun, jika kebijakan fiskal  mengurangi  pengeluaran  pemerintah  secara  drastis,  hal  ini  menyebabkan meningkatnya pengangguran.
3. Inflasi:  Kebijakan  fiskal  yang  ekspansif,  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  yang besar,  dapat  meningkatkan  risiko  inflasi  jika  permintaan  dari  konsumen  melebihi
penawaran barang dan jasa. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang kontrasepsioner, seperti pemangkasan anggaran, dapat membantu mengendalikan inflasi.
4. Defisit Anggaran: Kebijakan fiskal yang menghasilkan defisit anggaran (pengeluaran melebihi  penerimaan)  dapat  menyebabkan  pemerintah  untuk  meminjam  dana. Dampak defisit ini tergantung pada pengeluaran yang dilakukan. Jika digunakan untuk investasi produktif, hal ini dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang. Namun, defisit yang terus menerus dapat menimbulkan risiko ketidakstabilan ekonomi.
5. Distribusi Pendapatan: Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Pajak  progresif  atau  program  sosial  yang  kuat  dapat  membantu  mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan pajak regresif atau pemotongan pengeluaran yang tidak tepat dapat memperburuk ketidaksetaraan.
6. Investasi:  Kebijakan  fiskal  yang  mendukung  investasi,  khususnya  di  bidang infrastruktur,  dapat  meningkatkan  daya  saing  ekonomi  Indonesia  dan  menarik investasi swasta.
7. Keuangan Publik: Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kesehatan keuangan publik. Penting  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  pendapatan  dan  pengeluaran pemerintah untuk menghindari terjadinya defisit anggaran yang berlebihan dan utang yang tidak terkendali.
Dampak kebijakan fiskal juga tergantung pada koordinasi dengan kebijakan moneter dan keadaan ekonomi global. Selain itu, penerapan kebijakan fiskal yang efektif memerlukan perencanaan dan evaluasi yang cermat untuk mencapai hasil yang diinginkan:
John  Maynard  Keynes  berpendapat  bahwa  kebijakan  fiskal  dapat  merangsang pertumbuhan  ekonomi  dengan  meningkatkan  pengeluaran  pemerintah  dalam  periode resesi. Keynes berpendapat bahwa kebijakan fiskal ekspansif dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja melalui investasi pemerintah.
Penting untuk diingat bahwa dampak kebijakan fiskal juga tergantung pada konteks ekonomi dan pelaksanaan kebijakan yang tepat. Selain itu, kebijakan fiskal sering bekerja berdampingan  dengan  kebijakan  moneter  dan  perlu  dipertimbangkan  dalam  kerangka kebijakan ekonomi yang lebih luas.
Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Menurut Rahayu, S. K. (2013), peran kebijakan fiskal dalam perekonomian sebenarnya menunjukkan bahwa volume transaksi yang dilakukan oleh pemerintah kebanyakan negara cenderung  meningkat  lebih  cepat  dari  pada  peningkatan  pendapatan  nasional.  Hal  ini berarti  bahwa  tindakan  fiskal  pemerintah  berperan  penting  dalam  menentukan  tingkat
pendapatan  nasional  yang  lebih  tinggi.  Bagi  negara-negara  yang  sudah  maju  dalam perekonomiannya,  peran  tindakan  fiskal  pemerintah  semakin  besar  dalam  mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar pemerintah dapat lebih mampu mempengaruhi perekonomian. Dengan demikian, diharapkan bahwa melalui kebijakan  fiskal,  pemerintah  dapat  berusaha  untuk  menghindari  terjadinya  keadaan- keadaan yang tidak diinginkan, seperti tingginya tingkat kemiskinan, inflasi, defisit neraca pembayaran internasional yang berkelanjutan, dan sebagainya.
Bagi  negara-negara  yang  sedang  berkembang,  pemerintah  pada  umumnya menyadari rendahnya investasi yang muncul atas inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan  tingkat  kehidupan  suatu  masyarakat,  kapasitas  produksi  nasional  perlu ditingkatkan.  Untuk  menambah  kapasitas  produksi  nasional,  diperlukan  adanya pembentukan  modal  (pembentukan  modal).  Dengan  demikian,  berarti  masyarakat  perlu melakukan  investasi  yang  cukup  besar  untuk  mewujudkan  pembentukan  modal  yang dibutuhkan tersebut.

## SIMPULAN
Kebijakan  fiskal  adalah  serangkaian  langkah  dan  tindakan  yang  diambil  oleh pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran fiskal untuk mempengaruhi aktivitas  perekonomian  suatu  negara.  Pendapatan  fiskal  ini  mencakup  semua  sumber penerimaan pemerintah, seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak properti, dan lain-lain. Pemerintah dapat mengubah tarif pajak atau menerapkan pajak baru sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Pengeluaran fiskal ini mencakup semua belanja pemerintah, seperti  belanja  publik,  program  sosial,  infrastruktur,  pendidikan,  dan  sebagainya. Kebijakan  fiskal  dapat  mencakup  peningkatan  atau  pengurangan  pengeluaran  dalam berbagai  sektor.  Kebijakan  fiskal  dapat  berbentuk  kontrasepsi  fiskal  ketika  pemerintah mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengatasi inflasi atau defisit, dan ekspansi  fiskal  ketika  pemerintah  meningkatkan  pengeluaran  atau  menurunkan  pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tujuan  dari  kebijakan  fiskal  ini  adalah  untuk  memelihara  output  mendekati full- employment  dan  stabilitas  tingkat  harga  (keseimbangan  internal  untuk  kasus perekonomian  tertutup).Menurut  Rahayu,  S.  K.  (2013)  peranan  kebijakan  fiskal  dalam perekonomian  sebenarnya  menunjukkan  bahwa  volume  transaksi  yang  diadakan  oleh pemerintah  di  kebanyakan  negara  cenderung  meningkat  lebih  cepat  daripada pendapatan nasional yang meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hardinandar, F. (2020). Peran Kebijakan Fiskal terhadap Trade-Off antara Ketimpangan dan Kemiskinann di Indonesia. Inovasi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen, 1-10.
Heliany, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. Prosiding Seminar Stiami , 15-21.
Indra  Maipita,  M.  D.  (2010).  Dampak  Kebijakan  Fiskal  Terhadap  Kinerja  Ekonomi  Dan Angka Kemiskinan Di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 422-456.
Irwan, E. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE), 01-08.
Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. E-Journal System IAIN
Bengkulu (Institut Agama Islam Negeri), 102-118.
Kinerja. (2002). Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung.
Maipita, I. (2014). Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan. Medan: UPP STIM YKPN. MR Taufikurohman, R. O. (2011). Dampak Kebijakan Fiskal Untuk Subsidi Pangan Terhadap Ekonomi . Jurnal Sosial Humaniora, 171-182.