## QIYAS SEBUAH METODE PENGGALIAN HUKUM ISLAM

## Fathurrahman Azhari
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

## e-mail:
Abstrak:  Dalam  hukum  Islam,  qiyas  adalah  sebuah  solusi  yang  ditawarkan  untuk  berbagai  kasus hukum  yang  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  dalil  dalam  sumber  hukum  Islam.  Diketahui  bahwa Imam  Syafi'i  adalah  penggagas  konsep  qiyas.  Dalam  pandangannya,  berbagai  kasus  hukum  yang terdapat  dalam  masyarakat  Muslim  yang  tidak  jelas  diatur  dalam  al-Qur’an  atau  Sunnah  dapat diselesaikan  melalui  qiyas,  baik  dalam  bentuk  qiyas  jaly  atau  qiyas  khafi  .  Semua  orang  mengetahui bahwa hukum Islam terkandung dalam Al-Quran, tradisi kenabian, pendapat dari generasi awal ulama, konsensus  dan  kontroversi  di  antara  mereka,  memiliki  kapasitas  intelektual  yang  tinggi  dan  analisis yang tajam di mana ia dapat mengidentifikasi fakta yang tidak jelas, dan bisa menjadi al-Qais. Konsep qiyas terdiri dari empat elemen al-ashl yaitu  hukum asli yang berasal dari teks, al-far, atau dari sebuah al-'  illah.  Sebuah  qiyas  tidak  boleh  melampaui  teks  dari  sumber  utama  hukum  Islam,  karena  diambil dari teks yang ada.
Abstract: As an Islamic law argument, qiyas is a solution to various legal cases which are not explicitly mentioned in religious texts. Imam Syafi’i is the initiator of the concept of qiyas. In his view, various legal cases found in Muslim society which are not obviously regulated in religious texts can be solved through qiyas, either in the form of strong qiyas or weak qiyas. Anybody who knows Arabic, Islamic law contained in the Quran, the prophetic tradition, the opinions of the early generation of the ulama, consensus  and  controversies  among  them,  having  high  intellectual  capacity  and  sharp  analysis  in which  he  or  she  can  identify  obscured  facts,  can  become  an al-qais.  the  qiyas  should  consist of  four elements  the  al-ashl,  the  original  law  derived  from  the  text,  the  al-far’,  an  the  legal  al-‘illah.  An  qiyas should not go beyond relegious texts, because it is merely an exension of them.
Kata kunci: qiyas, nas, ashal, far’, illah dan hukum.
Pendahuluan
Dikalangan  ulama  tidak  ada  perbedaan pendapat dalam menerapkan  qiyas untuk hal-hal yang  bersifat  duniawi,  tetapi  berbeda  pendapat dalam lapangan syar’i. Jumhur ulama, memandang  qiyas  sebagai  dalil  hukum  yang dijadikan  salah  satu  metode  istinbath  hukum Islam. Terkecuali kelompok al-Nazhzham, Dawud  al-Zhahir,  Syi’ah  Imamiyah  tidak mengakuinya    qiyas  sebagai  metode  istinbath hukum. 1 Menurut  Nasrun  Haroen,    Jumhur ulama  ushul  fiqh  berpendirian  bahwa    qiyas  bisa dijadikan  sarana  sebagai  metode  istinbath  hukum, bahkan lebih dari itu, Syari’ menuntut pengamalan qiyas. 2 Jumhur  ulama  menjadikan  qiyas  sebagai metode  istinbath  hukum  Islam,  adalah  sebagai pengamalan  terhadap  teks  Al-Quran  pada  surah An-Nisa  ayat  59  yang  memerintahkan  apabila
1 Muhammad  bin  Ali  al-Syaukani,  Irsyad  al  Fuhul  ila tahqiq al-haq min ‘ilmi ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 199-200.
2 Nasrun Haroen, 1999, hlm. 65.
ditemui  suatu  peristiwa  atau  kasus  yang  tidak didapat hukumnya dalam kitab Allah dan sunnah Rasul Muhammad Saw., agar merujuk (dikembalikan)  kepada  Al-Quran  dan  Sunnah. Karena  itu  penggunaan  qiyas  dalam  istinbath hukum  merupakan  bagian  yang  esensial  dalam pembahasan ilmu ushul fiqh.
Membicarakan  tentang  qiyas  sebagai  metode istinbath  hukum  Islam  tidak  bisa  terlepas  dari salah satu bagian esensial dalam pembentukannya,  yaitu  tentang  ‘illat  hukum. Oleh  karena  itu,  pengetahuan  tentang  cara menemukan  ‘illat  hukum  sangat  diperlukan. Sebab  pembentukan  qiyas  ditentukan  oleh  ada dan tidak adanya ‘illat hukum.
Pengertian Qiyas
Qiyas  menurut  bahasa  yaitu ﺮﯾﺪﻘﺘﻟا
ﺊﯿﺸﻠﻟ ﺎﻤﺑ ﮫﻠﺛﺎﻤﯾ artinya menetapkan bagi sesuatu dengan apa yang  semisalnya.  Misalnya  seseorang  mengukur kain  dengan  meteran  sama  dengan  ukuran  kain yang  lain.  Abu  al-Husain  al-Bashri  (w.  436  H) merumuskan qiyas itu adalah :
ُﻞﻴِﺼَﺣ ِﻢْﻜُﺣ ْﺻﻻا ﻞ ِﰱ ِعْوُﺮُﻔﻟا ِﻫﺎَﺒﺘِﺷﻹ ﺎﻤِﻬ ﰱ ِﺔﱠﻠِﻋ ِﻢْﻜُﳊا . 3
Menerapkan  hukum  yang  terdapat  pada  ashl  (pokok) kepada  fara’  (cabang),  karena  terdapat  kesamaan  ‘illat hukum antara keduanya.
Selain    rumusan  pengertian  qiyas  di  atas, masih  banyak  pengertian   yang  dirumuskan  oleh ushuliyyin. Bertolak dari pengertian tersebut, maka qiyas itu  yaitu:
ُجاَﺮْﺨَﺘﺳإ ِﻞْﺜِﻣ ِﻢْﻜُﺣ ْﻮُﻛْﺬَﳌا ر ﺎﳌِ◌ ﱂ ْﺮَﻛﺬُﻳ ِﻊِﻣﺎَِﲜ ﺎَﻤُﻬَـﻨْـﻴَـﺑ . 4
Upaya  mengeluarkan  hukum  atas  sesuatu  yang  belum ada  hukumnya  sebanding  dengan  sesuatu  yang  ada hukumnya,  dengan  memperhatikan  kesamaan  alasan (‘illat) antara keduanya.
Berdasarkan  pengertian  qiyas  di  atas,    maka apabila  ada  suatu  kasus  yang  hukumnya  telah ditetapkan  dalam  suatu  nas  dan  ‘illat  hukumnya telah  diketahui  menurut  cara-cara  me  ngetahui ‘illat  hukum,  kemudian  didapat  pula  suatu  kasus lain  yang  hukumnya  tidak  ditetapkan  oleh  suatu nas,  tetapi  ‘illat  hukumnya  adalah  sama  dengan ‘illat  hukum  dari  kasus  yang  telah  memiliki  nas tersebut,  maka  hukum  kasus  yang  tidak ditetapkan oleh nas itu disamakan dengan hukum kasus  yang  telah  ada  nasnya,  sebab  adanya persamaan’ illat hukum pada kedua kasus itu.
Rukun-Rukun Qiyas
Dari  pengertian  qiyas  di  atas,  dapat  diketahui, bahwa  ada  empat  unsur  (rukun)  dalam    qiyas. Keempat rukun atau unsur qiyas tersebut adalah: 1. Harus ada pokok ( ﻞﺻﻷا ), yaitu persoalan yang telah dijelaskan ketentuan hukumnya di dalam nash.  Pokok  ini  sering  pula  disebut  dengan “ ﯿـﻘـﻤﻟا ﺲ ﮫــﯿﻠـﻋ ”  yakni  yang  menjadi  tempat sandaran  qiyâs,  dan  kadang-kadang  disebut pula  dengan  “ ﮫـﺒـﺸﻤﻟا ﮫــﺑ ”  menjadi  tempat penyamaan sesuatu.
2. Adanya  cabang  ( عﺮﻔﻟا ),  yaitu  persoalan  atau perkara  baru  yang  tidak  ada  nash  yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok.
3. Adanya  ketetapan  hukum  asal  ( ﻢـﻜـﺤﻟا ﻰﻠـﺻﻷا
)
yang  telah  dijelaskan  oleh  nash  pada  pokok.
Ketentuan  hukum  ini  adalah  hukum  yang sudah pasti yang melekat pada pokok sebagai tempat  penyandaran  kesamaan  hukum  bagi cabang.
4. Adanya  ‘illat  ( ﺔﻠﻌﻟا ),  yakni  suatu  sifat  atau keadaan yang menjadi alasan/dasar penetapan hukum pada pokok dan ‘illat ini juga terdapat
3 Ibid, hlm. 198.
4 Ibid, hlm.198.
pada cabang yang akan dicari hukumnya. ‘Illat ini  harus  jelas,  relatif  dapat  diukur  dan  kuat dugaan  bahwa  dialah  yang  menjadi  alasan penetapan hukum Allah dan Rasul-Nya. 5

## Bentuk-Bentuk Qiyas
Qiyas dilihat dari bentuknya dibagi kepada tiga macam, yaitu:  Qiyas 'illat; Qiyas dalalah; dan  Qiyas syibh.
1.  Qiyas  'illat,  ialah  qiyas  yang  mempersamakan ashl dengan far' karena keduanya mempunyai persamaan 'illat. Qiyas 'illat terbagi:
a. Qiyas jaly, yaitu qiyas yang 'illatnya berdasarkan dalil yang  pasti,  tidak  ada  kemungkinan  lain selain  dari  'illat  yang  ditunjukkan  oleh  dalil itu. Qiyas jaly terbagi kepada:
1). Qiyas yang 'illatnya ditunjuk dengan kata-kata, seperti memabukkan adalah 'illat larangan minum khamar,yang disebut dengan jelas dalam nas. 2). Qiyas aulawi. Ialah qiyas yang hukum pada far' sebenarnya  lebih  utama  ditetapkan  dibanding dengan  hukum  pada  ashl.  Seperti  haramnya hukum  mengucapkan  kata-kata  "ah"  kepada kedua orang tua. Al-Quran surah al-Isra ayat 23 : َﻼَﻓ ْلُﻘَﺗ ﺎَﻣُﮭﱠﻟ ﱟفأ . "Maka  janganlah  ucapkan  kata-kata  "ah"  kepada kedua orangtua(mu)."
Berdasarkan  firman  Allah  SWT  di  atas,  'illatnya ialah  menyakiti  perasaan  kedua  orangtua. Bagaimana  hukum  memukul  orang  tua?  Dari kedua  peristiwa  nyatalah  bahwa  perasaan  orang tua  lebih  sakit  bila  dipukul  anaknya  dibanding dengan  ucapan  "ah"  yang  diucapkan  anaknya kepadanya.  Karena  itu  sebenarnya  hukum  yang ditetapkan  bagi  far'  lebih  utama  dibanding dengan hukum yang ditetapkan pada ashl.
3).  Qiyas  musawi,  yaitu,  qiyas  hukum  yang ditetapkan  pada  far'  sebanding  dengan  hukum yang  ditetapkan  pada  ashl,  seperti  menjual  harta anak  yatim  diqiyaskan  kepada  memakan  harta anak yatim. 'Illatnya ialah sama-sama menghabiskan  harta  anak  yatim.  Memakan  harta anak yatim haram hukumnya berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 10 :
ِا ﱠن َﻦْﻳﺬﻟا َنْﻮُﻠُﻛﺄَﻳ َلاَﻮْﻣَا ﻰَﻣﺎَﺘَﻴﻟْا ﺎًﻤْﻠُﻇ ﺎَﱠﳕإ ْﺎَﻳ َنْﻮُﻠُﻛ ﰱ ْﻢِِْﻮُﻄُﺑ ًرﺎَﻧ
"Sesungguhnya  orang-orang  yang  memakan  harta  anak yatim secara aniaya, ia tidak lain hanyalah menelan api neraka ke dalam perutnya."
Karena  itu  ditetapkan  pulalah  haram  hukumnya menjual  harta  anak  yatim.  Dari  kedua  peristiwa
5 Lihat:  Alyasa  Abubakar,  Hukum  Islam  di  Indonesia, hlm. 179.
ini  nampak  bahwa  hukum  yang  ditetapkan  pada ashl  sama  pantasnya  dengan  hukum  yang ditetapkan pada far'.
b.  Qiyas  Khafy,  yaitu  qiyas  yang  'illatnya  mungkin dijadikan  'illat  dan  mungkin  pula  tidak  dijadikan 'illat,  seperti  mengqiyaskan  sisa  minuman  burung kepada  sisa  minuman  binatang  buas.  "Illatnya ialah  kedua  binatang  itu  sama-sama  minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya bercampur dengan  sisa  minumannya  itu.  'Illat  ini  mungkin dapat  digunakan  untuk  sisa  burung  buas  dan mungkin  pula  tidak,  karena  mulut  burung  buas berbeda  dengan  mulut  binatang  buas.  Mulut burung  buas  terdiri  dari  tulang  atau  zat  tanduk. Tulang atau zat tanduk adalah suci, sedang mulut binatang  buas  adalah  daging,  daging  binatang buas  adalah  haram,  namun  kedua-duanya  adalah mulut,  dan  sisa  minuman.  Yang  tersembunyi  di sini  ialah  keadaan  mulut  burung  buas  yang berupa tulang atau zat tanduk.
2.  Qiyas  Dalalah,  yaitu  qiyas  yang  'illatnya  tidak disebut,  tetapi  merupakan  petunjuk  yang menunjukkan  adanya  'illat  untuk  menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa. Seperti harta kanak-kanak  yang  belum  baligh,  apakah  wajib ditunaikan  zakatnya  atau  tidak.  Para  ulama  yang menetapkannya  wajib  mengqiyaskannya  kepada harta  orang  yang  telah  baligh,  karena  ada petunjuk  yang  menyatakan  'illatnya,  yaitu  kedua harta  itu  sama-sama  dapat  bertambah  atau berkembang.  Tetapi  Madzhab  Hanafi,  tidak mengqiyaskannya kepada orang yang telah baligh, namun  kepada  ibadah,  seperti  shalat,  puasa  dan sebagainya.  Ibadah  hanya  diwajibkan  kepada orang  yang  mukallaf,  termasuk  di  dalamnya orang  yang  telah  baligh,  tetapi  tidak  diwajibkan kepada  anak  kecil  (orang  yang  belum  baligh). Karena  itu  anak  kecil  tidak  wajib  menunaikan zakat hartanya yang telah memenuhi syarat-syarat zakat.
3. Qiyas Syibh , yaitu qiyas yang far' dapat diqiyaskan kepada  dua  ashl  atau  lebih,  tetapi  diambil  ashl yang  lebih  banyak  persamaannya  dengan  far'. Seperti  hukum  merusak  budak  dapat  diqiyaskan kepada  hukum  merusak  orang  merdeka,  karena kedua-duanya  adalah  manusia.  Tetapi  dapat  pula diqiyaskan kepada harta benda, karena sama-sama merupakan  hak  milik.  Dalam  hal  ini  budak diqiyaskan  kepada  harta  benda  karena  lebih banyak persamaannya dibanding dengan diqiyaskan  kepada  orang  merdeka.  Sebagaimana harta,  budak  dapat  diperjualbelikan,  diberikan kepada  orang  lain,  diwariskan,  diwakafkan  dan sebagainya.
Cara Menemukan ‘Illat Hukum ‘Illat  menurut  bahasa  berarti  sakit,  penyakit. Bisa  pula  berarti  sebab  atau  karena. 6 Para Ushuliyyin memberikan pengertian  terhadap ‘illat, yaitu  sifat  yang  ada  pada  ashl  yang  sifat  itu menjadi  dasar  untuk  menetapkan  hukum  ashl serta  untuk  mengetahui  hukum  pada  far'  yang belum ditetapkan hukumnya.
Adanya  ‘illat  hukum  itu  sangat  penting  dan menentukan,  untuk  dapat  diterapkannya  suatu qiyas. Suatu kesimpulan tidak dapat ditarik secara qiyas,  jika  tidak  ada  persamaan  antara  ‘illat  pada kasus yang satu dengan kasus yang lain.
Untuk  mencari  ‘illat,  dilakukan  beberapa  cara, yaitu:
1. Nas  yang  menunjukkan,  dalam  hal  ini  nas sendiri  yang  menunjukkan  bahwa  suatu  sifat merupakan ‘illat hukum dari suatu kasus. ‘Illat yang  demikian  disebut  ‘illat  manshush  'alaihi. Petunjuk  nas  tentang  ‘illat  hukum  ada  dua macam, yaitu; sharahah dan isyarah atau 'ima.
a. Dalalah  sharahah,  yaitu  penunjukkan  lafazh yang  terkandung  dalam  nas  kepada  Dalalah sharahah ‘illat hukum jelas sekali, karena lafazh nas itu  sendiri  yang  mennjukkan  ‘illat  hukumnya dengan  jelas.  Dalalah  sharahah  ada  yang  qath'i (pasti) dan ada yang zhanni (dugaan kuat).
Dalalah sharahah yang qath'i, apabila penunjukkannya  secara  pasti  terhadap  ‘illat hukum.  Misalnya  firman  Allah  dalam  surah  An- Nisa ayat 165:
ًﻼُﺳُر ﱢﺸَﺒُﻣ َﻦْﻳِﺮ َﻦْﻳِرِﺬْﻨُﻣَو ﱠﻼَﺌِﻟ نْﻮُﻜَﻳ ِسﺎﱠﻨﻠِﻟ ﻰﻠَﻋ ِﷲا ٌﺔﱠﺠُﺣ َﺪْﻌَـﺑ ِﻞُﺳﱡﺮﻟا
(Mereka  Kami  utus)  selaku  rasul-rasul pembawa  berita  gembira  dan  pemberi  peringatan  agar supaya  tidak  ada  alasan  bagi  manusia  membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.
"Li'alla  yakuna"  dan  "ba'da  al-Rasul"  merupakan illat  hukum  yang  pasti,  tidak  mungkin  dialihkan kepada yang lain yang zhanni, apabila penunjukkan nas kepada ‘illat hukum berdasarkan dugaan yang kuat, karena kemungkinan  dapat  dibawa  kepada  ‘illat  hukum yang lain. Misalnya al-Qur’an dalam surah al-Isra ayat 78:
ِﻢِﻗأ ِةﻮﻠﱠﺼﻟا ْﻮُﻟُﺪِﻟ ِك ِﺲْﻤﱠﺸﻟا َﱃِا ِﻖَﺴَﻏ ِﻞْﻴﱠﻠﻟا
Dirikanlah  shalat,  karena  matahari  tergelincir  sampai gelap malam...
6 Muhammad bin Idris, al, Marbawi, Qamus al-Marbawi, Surabaya, al-Hidayah, t.th. hlm. 38.
Huruf  "lam"  pada  kalimat  "liduluki"  adalah memiliki  arti  "disebabkan"  atau  "karena"    dan dapat  pula  berarti  "setelah".  Tetapi  menurut dugaan  yang  kuat  jika  huruf  "lam"  itu  diartikan dengan "karena" maka akan memperjelas maksud dari ayat tersebut.
b. Dalalah Isyarah atau "ima, adalah petunjuk yang dipahami  dari  sifat  yang  menyertainya.  Jika penyertaan  sifat  itu  tidak  dapat  dipahamkan, maka  tidak  ada  gunanya  menyertakan  sifat  itu. Misalnya  al-Qur'an  dalam  surah  al-Baqarah  ayat 222:
َﻻَو ﱠﻦُﻫْﻮُـﺑَﺮْﻘَـﺗ ﱠﱴَﺣ َنْﺮُﻬْﻄَﻳ ...
Dan  janganlah  kamu  mendekati  mereka  sehingga mereka suci...
Pada  ayat  di  atas  diterangkan  bahwa "kesucian"  merupakan  batas  (‘illat)  kebolehan suami  mencampuri  isterinya.  Dengan  demikian, dalalah  isyarah  atau  'ima  pada  ayat  di  atas  adalah membedakan  antara  dua  hukum  dengan  batasan (ghayah).
2. Ijma'  yang  menunjukkan,  maksudnya  bahwa ‘illat  itu  ditetapkan  dengan  ijma’.  Misalnya belum  baligh  menjadi  ‘illat  dikuasainya  oleh wali  harta  anak  yang  belum  dewasa.  ‘Illat  ini disepakati leh para ulama.
3. Dengan  penelitian/ijtihad,    yaitu  illat  yang diketahui  melalui  penelitian  atau  ijtihad, adalah ‘illat yang diketahui melalui empat cara, yaitu.  Pertama,    al-Munasabah  atau  takhrij  al- Manath,  Kedua,  Tahqiq  al-Manath,  Ketiga,  tanqih al-Manath, dan Keempat, al-Sabru wal al-Taqsim. Al-Munasabah, yaitu persesuaian antara sesuatu  hal,  keadaan    atau  sifat  dengan perintah    atau  larangan.  Yang  termasuk munasabah  adalah;  Memelihara  agama  (at- Taubah ayat 29), Memelihara jiwa (al-Baqarah ayat  179),  Memelihara  akal  (al-Maidah  ayat 91),  Memelihara  keturunan  (an-Nur  ayat  1-3) dan  Memelihara  harta  benda  (al-Baqarah  ayat 275). Kelima hal ini adalah termasuk  dharury.
Adapun  pada  tingkatan  hajjy,  baik  dalam  bidang ibadah  maupun  muamalah.  Dalam  bidang ibadah dibolehkannya mengqadha puasa Ramadhan bagi orang yang musafir, sedangkan  dalam  bidang  muamalah  misalnya bolehnya  jual  beli  salam.  Hal  yang  termasuk tingkatan  hajjy  ini  adalah  sebagai  pelengkap untuk kesempurnaan masalah dharury.
Sedangkan  pada  tingkatan  tahsiny,  adalah perhiasan  baik  dalam  ibadah  maupun  dalam muamalah,  seperti  berpakaian  rapi  dalam
beribadah,  dan  menghindari  jual  beli  bernajis dalam muamalah.
Tahqiq  al-Manath,  yaitu  menetapkan  ‘illat  hukum pada  ashl,  maksudnya  sepakat  menetapkan ‘illat  pada  ashl,  baik  berdasarkan  nas  atau tidak,  kemudian  ‘illat  itu  disesuaikan  dengan ‘illat  far'.  Misalnya  ‘illat  potong  tangan  bagi pencuri,  yaitu  mengambil  barang  orang  lain secara sembunyi pada tempat penyimpanannya,  hal  ini  sepakat  para  ulama. Tetapi  jika  diterapkan  pada  far',  yaitu hukuman  pencuri  kain  kafan  dalam  kubur. Maka menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pencuri tersebut potong tangannya, sedangkan  menurut  ulama  Hanafiyah  tidak dipotong  tangannya,  karena  ia  tidak  dapat dikatakan pencuri.
Tanqih  al-Manath,  yaitu  mengumpulkan  sifat- sifat yang ada pada ashl dan sifat-sifat yang ada pada  far',  kemudian  dicari  sifat-sifat  yang sama.  Sifat-sifat  yang  sama  itulah    dijadikan ‘illat  hukum.  Sedangkan  sifat-sifat  yang berbeda  ditinggalkan.  ‘Illat  semacam  ini diketahui  setelah  ‘illat  tersebut  muncul  lewat penalaran  akal,  sehingga  disebut  pula  ‘illat  al- mustanbathah.    Untuk  itu  diperlukan  suatu proses tersebut, dengan tiga tahap.
a. tahap identifikasi ‘illat
b. tahap seleksi ‘illat
c. tahap penetapan ‘illat.
Contohnya  adalah  penetapan  ‘illat  wali  dalam akad nikah. Tahap pertama adalah takhrij ‘illat, yang  mengidentifikasi  seluruh  hal  yang berkaitan  dengan  perempuan  yang  harus  ada walinya, meliputi jenis kewanitaannya, kelemahannya,  kedudukannya  sebagai  anak yang  belum  dewasa  atau  sudah  dewasa, statusnya  sebagai  wanita  yang  belum  kawin atau  sudah  kawin.  Setelah  itu  melangkah  ke tahap kedua tanqih ‘illat, yakni menyeleksi satu persatu  hal-hal  tersebut,  maka  ditemukan sebagai berikut:
a. jenis  kewanitaan  saja  tidak  dapat  menjadi ‘illat karena tidak semua wanita diharuskan punya wali dalam nikahnya.
b. kelemahan  wanita  juga  tidak  menjadi  ‘illat wali dalam akad nikah, karena wanita yang kuat pun harus dinikahkan oleh walinya.
c. kedudukan sebagai anak juga tidak menjadi ‘illat,  baik  dewasa  ataupun  anak-anak, karena  terkadang  yang  menjadi  wali  itu bukan  bapak,  melainkan  saudara  laki-laki atau paman.
d. status wanita yang belum kawin inilah yang menjadi ‘illat.
Setelah menempuh seleksi ‘illat di atas, proses berikutnya  ialah  tahqiq  ‘illat  (pengukuhan  ‘illat) dengan  menetapkan  satu  hal  yang  menjadi  ‘illat setelah  menyeleksi  hal-hal  yang  diduga  menjadi ‘illat,  yang  terseleksi  haruslah  memiliki  semua cirri-ciri:
a. Merupakan  sifat  dasar  sesuai  dengan  tabiat dan esensinya.
b. Sesuatu  yang  bersifat  nyata,  jelas  dan  tidak boleh yang samar-samar atau tersembunyi.
c. Ada  kesesuaian,  yakni  sifat  ‘illat  itu  relevan dengan  persoalan  yang  tengah  di  bahas hukumnya.
d. Berada  pada  posisi  yang  paling  kuat  di antara segala hal yang diduga sebagai ‘illat.
Pada  contoh  kasus  di  atas,  yang  menjadi  ‘illat wali  dalam  akad  nikah  adalah  status  kewanitaan yang  belum  kawin,  karena  di  antara  semua  hal yang  disebutkan  satu-satunya  hal  yang  memiliki kesesuaian  ciri-ciri  secara  kolektif  adalah  status sebagai wanita yang belum kawin.
Al-Sabru wa al-Taqsim, yaitu meneliti kemungkinan-kemungkinan  sfat-sifat  pada  suatu kasus,  kemudian  memisah-misah  di  antara  sifat- sifat  itu,  yang  paling  tepat  dijadikan  sebagai  ‘illat hukum.  al-Sabru  wa  al-Taqsim  dilakukan  apabila ada  nas  yang  menerangkan  tentang  suatu  kasus, tetapi  tidak  ada  nas  yang  menerangkan  ‘illatnya. Misalnya    Sunnah  Nabi  Saw.  tentang  harta ribawi:
ُﺐَﻫﱠﺬﻟا ِﺐَﻫﱠﺬﻟﺎِﺑ ُﺔﱠﻀِﻔﻟاَو ِﺔﱠﻀِﻔﻟْﺎِﺑ ﱡﺮُـﺒْﻟاَو ﱢﺮُـﺒْﻟﺎِﺑ ُﺮْـﻴِﻌﱠﺸﻟاَو ِْﲑِﻌﱠﺸﻟﺎِﺑ ُﺮَﻤﱠﺘﻟاَو َوِﺮَﻤﱠﺘﻟﺎِﺑ ُﺢْﻠِﳌْا ِﺢْﻠِﻤْﻟﺎِﺑ ًﻼْﺜِﻣ ْﺜِِﲟ ٍﻞ ًءاَﻮَﺳ ٍءاَﻮَﺴِﺑ اًﺪَﻳ ٍﺪَﻴِﺑ اَذﺈَﻓ َﻒَﻠَـﺘْﺧا ِﻩِﺬﻫ ِسﺎَﻨْﺟَﻻْا َﻒْﻴَﻛاْﻮُﻌْـﻴِﺒَﻓ ْﻢُﺘْﺌِﺷ اَذإ َنﺎَﻛ اًﺪَﻳ ٍﺪَﻴِﺑ
Emas  dengan  emas,  perak  dengan  perak,  gandum dengan gandum, padi dengan padi, kurma dengan kurma, garam  dengan  garam,  hendaklah  sama  jenisnya,  sama ukurannya  lagi  kontan,  apabila  berbeda  jenisnya,  maka juallah  menurut  kehendakmu,  bila  hal  itu  dilakukan dengan kontan (H.R Muslim).
Rasulullah Saw., berdasarkan  Sunnah di atas, menetapkan  haramnya  riba  fadl,  tetapi  tidak  ada nas  yang  lain  atau    ijma'  yang  menetapkan  ‘illat. Para  mujtahid  mencari  sifat-sifat  dari  enam macam  yang  disebutkan  dalam  Sunnah  itu, kemudian  menetapkan  sifat  yang  sama    yang patut  dijadikan  ‘illat.  Maka  yang  diperoleh  hanya satu  sifat  yang  dipunyai  oleh  enam  macam tersebut, yaitu sifat yang dapat dipastikan dengan ukurannya baik  timbangan atau takaran. Dengan
demikian,  para  ulama  menetapkan  ‘illat  riba  fadl adalah ukuran yaitu takaran atau timbangan.
Pembagian ' Illat
Ditinjau  dari  segi  ketentuan  pencipta  hukum (syari')  tentang  sifat  apakah  sesuai  atau  tidak dengan  hukum,  maka  ulama  Ushul  Fiqh membaginya kepada empat bagian, yaitu:
1. Munasib  mu'tsir,  yaitu  persesuaian  yang diungkapkan  oleh  syara'  dengan  sempurna, atau  dengan  perkataan  lain  bahwa  pencipta hukum  (syari')  telah  menciptakan  hukum sesuai  dengan  sifat  itu,  seperti  firman  Allah SWT  dalam  al-Quran  surah  al-Baqarah  ayat 222:
َﻚَﻧْﻮُﻠَـﺌْﺴَﻳَو ِﻦَﻋ ِﺾْﻴِﺤَﳌْا ْﻞُﻗ َﻮُﻫ ىذَا اﻮُﻟِﺰَﺘْﻋﺎَﻓ َءﺎَﺴﱢﻨﻟا ِﰱ ِﺤ َ ﳌْا ِﺾْﻴ ﱠﻦُﻫْﻮُـﺑَﺮْﻘَـﺗَﻻِو ﱠﱴَﺣ َنْﺮُﻬْﻄَﻳ ...
"Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid  itu  adalah  suatu  kotoran.  Oleh  sebab  itu hendaklah  kamu  menjauhkan  diri  dari  wanita  di waktu haid."
Pada ayat di atas Allah SWT (sebagai syari') telah menetapkan hukum, yaitu haram mencampuri isteri  yang  sedang  haid.  Sebagai  dasar penetapan  hukum  itu  ialah  kotoran,  karena kotoran  itu  dinyatakan  dalam  firman  Allah SWT di atas sebagai 'illatnya. Kotoran sebagai sifat  yang  menjadi  sebab  haram  mencampuri isteri yang sedang haid adalah sifat yang sesuai dan menentukan penetapan hukum.
2. Munasib  mulaim,  yaitu  persesuaian  yang diungkapkan  syara'  pada  salah  satu  jalan  saja. Maksudnya  ialah  persesuaian  itu  tidak diungkapkan  syara'  sebagai  'illat  hukum  pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi diungkapkan sebagai  'illat  hukum  dan  disebut dalam  nash  pada  masalah  yang  lain  yang sejenis  dengan  hukum  yang  sedang  dihadapi. Contohnya,  ialah  kekuasaan  wali  untuk mengawinkan  anak  kecil  yang  di  bawah perwaliannya tidak ada nas yang menerangkan 'illatnya.  Pada  masalah  lain  yaitu  pengurusan harta  anak  yatim  yang  masih  kecil,  syara' mengungkapkan  keadaan  kecil  sebagai  'illat hukum yang menyebabkan wali berkuasa atas harta  anak  yatim  yang  berada  di  bawah perwaliannya  itu.  Berdasarkan  pengungkapan syara'  itu  maka  keadaan  kecil  dapat  pula dijadikan  'illat  untuk  menciptakan  hukum pada masalah lain, seperti penetapan kekuasaan  wali  dalam  mengawinkan  anak yatim yang berada di bawah perwaliannya.
3. Munasib  mursal,  yaitu  munasib  yang  tidak dinyatakan  dan  tidak  pula  diungkapkan  oleh syara'.  Munasib  mursal  berupa  sesuatu  yang nampak  oleh  mujtahid  bahwa  menetapkan hukum atas dasarnya mendatangkan kemaslahatan, tetapi tiada dalil yang menyatakan  bahwa  syara'  membolehkan  atau tidak  membolehkannya,  seperti  membukukan al-Qur'an    atau  mushhaf,  tidak  ada  dalil  yang membolehkan  atau  melarangnya.  Tetapi Khalifah Utsman bin Affan melihat kemaslahatannya bagi seluruh kaum muslimin, yaitu  Al-Qur'an    tidak  lagi  berserakan  karena telah  tertulis  dalam  satu  buku  serta  dapat menghindarkan kaum muslimin dari kemungkinan  terjadinya  perselisihan  tentang dialek al-Qur'an .
4. Munasib  mulghaa,  yaitu  munasib  yang  tidak diungkapkan oleh syara' sedikitpun, tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa menetapkan  atas  dasarnya  diduga  dapat mewujudkan  kemaslahatan.  Dalam  pada  itu syara'  tidak  menyusun  hukum  sesuai  dengan sifat  atau  'illat  tersebut,  bahkan  syara' memberi  petunjuk  atas  pembatalan  atas  sifat tersebut. Sebagai contohnya, ialah kedudukan laki-laki  dan  perempuan  dalam  kerabat. Kemudian  atas  dasar  persamaan  itu  mungkin dapat  ditetapkan  pula  persamaan  dalam warisan. Tetapi syara' mengisyaratkan pembatalannya  dengan  menyatakan  bahwa bagian  laki-Iaki  adalah  dua  kali  bagian perempuan.
Aplikasi ‘Illat Terhadap Perubahan Hukum Fikih
Allah dalam memberi khitab kepada mukallaf yang  berupa  hukum  termuat  dalam  nas  selalu mengandung  ‘illat  dan  hikmah  hukum.  Oleh karena itu para ulama ushul fikih membuat suatu Qaidah Fiqhiyyah  yang berbunyi bahwa :
ُﻢْﻜُﳊا ُرْوُﺪَﻳ َﻊَﻣ ِﺔﱠﻠِﻌﻟا اًدْﻮُﺟُو ﺎًﻣَﺪَﻋَو .
Hukum  itu  berputar  bersama  illatnya  dalam mewujudkan dan meniadakan hukum.
‘Illat  hukum  itu  selalu  sesuai  dengan  hikmah hukum,  hikmah  itulah  yang  menjadi  tujuan disyariatkannya  hukum.  Oleh  karena  itu  sesuatu yang  di  nilai  sebagai  ‘illat  suatu  hukum  apabila terjadi  munasabah  dengan  hikmah,  tetapi  ‘illat  itu akan tertolak, jika ‘illat itu tidak munasabah dengan hikmah hukum.
Dalam  nas,  bagi  pencuri  yang  memenuhi persyaratan  hudud  sanksinya  adalah  dipotong
tangan.  Hukuman  ini  termaktub  dalam  surah  al- Maidah ayat: 38.
ُقِرﺎﱠﺴﻟاَو ُﺔَﻗِرﺎﱠﺴﻟاَو ْاﻮُﻌَﻄْﻗﺎَﻓ ﺎَﻤُﻬَـﻳِﺪْﻳَأ ءاَﺰَﺟ ﺎَِﲟ ﺎَﺒَﺴَﻛ ًﻻﺎَﻜَﻧ َﻦﱢﻣ ِﻪّﻠﻟا ُﻪّﻠﻟاَو ٌﺰﻳِﺰَﻋ ٌﻢﻴِﻜَﺣ ﴿ ٣٨ ﴾
Laki-laki  yang  mencuri  dan  perempuan  yang  mencuri, potonglah  tangan  keduanya  (sebagai)  pembalasan  bagi apa  yang  mereka  kerjakan  dan  sebagai  siksaan  dari Allah.  Dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha Bijaksana.
Pada  nas  tersebut,  jelas  ‘illat  dari  hukum potong  tangan  adalah  “pencurian”.  Dihukum potong  tangan  bagi  pencuri  sesuai  dengan hikmah  hukum  yaitu  terpelihara  harta  manusia (hifdhul  mal).  Begitu  pula  hukuman  qishah  bagi pembunuhan  secara  sengaja. 7 yaitu  pembunuh yang  tidak  dimaafkan  oleh  pihak  keluarga korban hukuman
baginya dibunuh
(qishas/setimpal) ‘illat hukumnya adalah pembunuhan  sengaja,  sesuai  dengan  hikmah hukumnya,  yaitu  terpelihara  nyawa  manusia. Hukuman  dera  delapan  puluh  kali  dera  bagi penuduh zina (had qadhaf) 8 ‘illat hukumnya adalah penuduhan  yang  telah  memenuhi  persyaratan hudud  sesuai  dengan  hikmah  hukum  akan pentingnya  memelihara  kehormatan  orang  lain. Keringanan  bagi  orang  melakukan  perjalanan (musafir)  untuk  meng-qashr    shalat  (meringkas jumlah  rakaat  shalat  yang  empat  menjadi  dua rakaat) 9 yang  ‘illat  hukumnya  adalah  melakukan
7 Al-Baqarah ayat 108 :Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan  atas  kamu  qishash  berkenaan  dengan orang-orang  yang  dibunuh;  orang  merdeka  dengan orang  merdeka,  hamba  dengan  hamba  dan  wanita dengan  wanita.  Maka  barangsiapa  yang  mendapat suatu  pema`afan  dari  saudaranya,  hendaklah  (yang mema`afkan)  mengikuti  dengan  cara  yang  baik,  dan hendaklah  (yang  diberi  ma`af)  membayar  (diat) kepada  yang  memberi  ma`af  dengan  cara  yang  baik (pula).  Yang  demikian  itu  adalah  suatu  keringanan dari  Tuhan  kamu  dan  suatu  rahmat.  Barangsiapa yang  melampaui  batas  sesudah  itu,  maka  baginya siksa yang sangat pedih.
8 An-Nur  ayat  4  :  Dan  orang-orang  yang  menuduh wanita-wanita  yang  baik-baik  (berbuat  zina)  dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah  mereka  (yang  menuduh  itu)  delapan  puluh kali  dera,  dan  janganlah  kamu  terima  kesaksian mereka  buat  selama-lamanya.  Dan  mereka  itulah orang-orang yang fasik.
9 An-Nisa  ayat  101:  Dan  apabila  kamu  bepergian  di muka  bumi,  maka  tidaklah  mengapa  kamu menqashar  sembahyang(mu),  jika  kamu  takut diserang  orang-orang  kafir.  Sesungguhnya  orang- orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.
perjalanan  mengandung  hikmah  menghindari kesukaran  (masyaqqah).  Dengan  demikian  ‘illat hukum  itu  bersesuaian  dengan  hukum,  dan hikmah dari pensyariatan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
Apakah  suatu  hukum  dalam  fikih  dapat  terus berlaku  sepanjang  masa,  dan  ataukah  dapat berubah.  Hukum  yang  diperoleh  dengan  ijtihad baik hasil dari interpretasi ‘illat yang ditunjuk oleh nas  maupun  yang  tidak  ditunjuk  oleh  nas  ada kemungkinan untuk terjadinya perubahan. Perubahan hukum fikih disebabkan oleh tiga hal yaitu:  1).  Interpretasi    tentang  ‘illat  hukum  itu sendiri yang berubah sesuai dengan perkembangan  pemahaman  terhadap  petunjuk nas  yang  menjadi  landasannya;  2).  Ketentuan fikih  yang  telah  berlaku  diubah  menjadi ketentuan  fikih  yang  lain  untuk  mewujudkan tujuan  ‘illat  pensyariatannya. 10 3).  Dan  hukum fikih  menjadi  luas  karena  ‘illat  sebagai  porosnya diperluas (kondisi, sifat dan ukurannya) sedangkan  nama  ‘illat  yang  diperluas  tersebut tidak berubah.
1. Sesuatu yang selama ini dianggap sebagai ‘illat hukum dalam fikih, akan tetapi seiring dengan berkembang  pemahaman  terhadap  dalil  nas landasannya  ditemukanlah ‘illat  hukum  fikih yang lain. Sebagai contohnya adalah interpretasi tentang ‘illat zakat hasil pertanian/tanaman.  Yang  biasa  diinterpretasi sebagai ‘illatnya adalah makanan pokok, dapat disimpan  lama,  dapat  ditimbang  atau  ditakar, atau  hasil  dari  tanaman  yang  ditanam.  Akan tetapi,  sekarang  para  ulama  lebih  populer dengan  pendapat bahwa ‘illat tersebut adalah produktif (al-nama’). Jadi, semua tanaman yang produktif wajib dikeluarkan zakatnya. 11
2. Ketentuan  hukum  fikih  yang  telah  berlaku diubah  menjadi  ketentuan  hukum  fikih  yang lain untuk mewujudkan tujuan ‘illat pensyariatannya.  Untuk  memelihara  tujuan syariat,  suatu  ketentuan  hukum  yang  telah diberlakukan  berdasarkan  atas  ‘illat  syariat diubah  dalam  bentuk  ketentuan  hukum  yang lain.  Contohnya  pembagian  tanah  fay’  di  Irak
10 Al  Yasa  Abubakar,  Tesis:  Metode  Istinbath  Fiqih  di Indonesia  (Kasus–Kasus  Majelis  Muzakarah  Al  Azhar), (Yogyakarta:  IAIN  Sunan  Kalijaga,  1987),  hlm.  44- 45.
11 Al  Yasa  Abubakar,  Hukum  Islam  Di  Indonesia Pemikiran  Dan  Praktek,  Pengantar  Juhaya  S.  Praja, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 181.
pada  masa  khalifah  Umar  bin  Khattab  r.a. yang  ‘illat  pembagiannya  adalah  agar  tidak menjadi  monopoli  orang-orang  kaya  saja 12 Pada masa Rasul, kebun-kebun orang Yahudi yang  kalah  perang  di  Madinah  dan  Khaibar dibagi bagikan kepada kaum muslimin. Tetapi Umar  r.a,  tidak  mau  membagi  lahan  lahan pertanian  di  Irak  yang  demikian  subur  dan luas  setelah  selesai  perang.  Ijtihad  Umar  r.a., pembagian  itu  akan  melahirkan  sekelompok orang kaya baru yang justru dihindari oleh al- Quran.  Tanah  tersebut  harus  jadi  milik Negara  dan  disewakan  kepada  penduduk. Hasil sewa inilah yang dibagikan kepada orang orang  yang  tidak  mampu  dan  pihak  pihak yang  memerlukan  bantuan  keuangan  dari Negara.  Perubahan  hukum  pembagian  harta fay’ tersebut dilakukan oleh Umar bin Khattab r.a. tetap mendasari atas ‘illat pembagian harta fay’ pada masa Rasulullah Saw. yaitu harta fay’ jangan terpusat pada orang-orang kaya.
Peristiwa  hukum  fikih  pada  masa  Umar  r.a. sebagaimana  yang  tersebut  di  atas  jika dirincikan  yaitu:  1).  ‘Illat  membagikan  harta fay’: agar tidak menjadi harta yang dimonopoli oleh orang orang kaya; 2). Bentuk pelaksanaan hukum  masa  Rasulullah:  harta  fay’  dibagikan langsung  kepada  orang  Islam;  3).  Bentuk pelaksanaan hukum masa Umar r.a.: harta fay’ tidak dibagikan secara langsung kepada orang Islam  tetapi  harta  tersebut  dikelola  oleh Negara  dan  hasilnya  dibagikan  kepada  orang yang  tidak  mampu  dan  kepada  orang  yang memerlukan keuangan dari Negara.
3. Ketentuan  hukum  fikih  menjadi  luas  karena ‘illat  yang  mendasari  atasnya  diperluas  baik dalam  aspek  kondisi,  sifat  dan  ukurannya sedangkan  ‘illat  tersebut  namanya  tidak berubah.  Cotohnya,  tentang  penerima  zakat, ulama  dahulu  cenderung  berhenti  pada penggunaan metode bayani (memahami secara bahasa)  semata,  dan  jika  dikaitkan  dengan realita  sekarang  beberapa  golongan  penerima
12 Al-Hasyr  ayat  7:  Harta  rampasan  fay’  yang  diberikan Allah  kepada  Rasul-Nya  (yang  berasal)  dari penduduk  beberapa  negeri,  adalah  untuk  Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin  dan  untuk  orang-orang  yang  dalam perjalanan,  agar  harta  itu  jangan  hanya  beredar  di antara  orang-orang  kaya  saja  di  antara  kamu.  Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa  yang  dilarangnya  bagimu  maka  tinggalkanlah. Dan  bertakwalah  kepada  Allah.  Sungguh,  Allah sangat keras hukuman-Nya.
zakat tidak ditemukan lagi. Misalnya golongan riqab.  Riqab  yang  populer  dipahami  adalah pembebasan budak. Perbudakan secara harfiah  (seperti  masa  feodal  dahulu)  pada masa  modern  telah  dihapuskan  sehingga secara  resmi  tidak  ada  lagi.  Akan  tetapi  jika diperhatikan  secara  seksama,  perilaku  yang mencerminkan  keadaan  perbudakan  masih nampak  sampai  sekarang.  Oleh  sebab  itu, untuk  mewujudkan  tujuan  syariat,  menalar tentang  riqab  sebagai  ‘illat  penerima  zakat adalah  sebuah  keharusan  bagi  fukaha  masa kini.
Untuk  menemukan  riqab  dalam  konteks sekarang  ini,  pendekatan  multidisipliner  adalah cara  yang  harus  dilakukan  oleh  para  mujtahid. Fakta  menunjukkan,  orang-orang  yang  hidup dalam   “belenggu”  pihak  lain  karena  kontrak kerja  atau  orang-orang  yang  “ditawan  dan dipaksa  melakukan  sesuatu  yang  tidak  sah”  yang sekarang  disebut  dengan  “trafficking”    masih  ada. Berdasarkan  fakta  tersebut,  keberadaan  riqab sebagai  ‘illat  penerima  zakat  masih  ada  sampai sekarang, jika fakta-fakta tersebut secara ‘kebiasaan  dikategorikan  sebagai  bagian  dari praktek  perbudakan. 13 Dari  contoh  ini,  jika korban  trafficking  dan  orang  yang  hidup  dalam belenggu  orang  lain  karena  kontrak  kerja  seperti para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dikatagorikan  sebagai  budak  meskipun  sistem perbudakannya  tidak  sama  dengan  perbudakan masa  feodal,  maka  ‘illat  pentasyri’an-nya  masih tetap namanya yaitu membebaskan budak (riqab), akan  tetapi  cakupan  illatnya  yang  berubah  yaitu para  korban  trafficking  dan  para  TKI  di  Negara asing. Maksudnya hukumnya adalah, jika cakupan ‘illat  tersebut  diberlakukan  maka  anggaran  untuk pembebasan  korban  trafficking  dan  TKI  yang ditindas oleh majikan di negeri orang bisa diambil dananya dari zakat. 14 Ada  ‘illat  hukum  yang  namanya  masih  tetap namun  ukurannya  berubah  Mengenai  ‘illat hukum  ini  salah  satu  contoh  nya  adalah  ‘illat kebolehan  qashar  (meringkas)  shalat  yang  empat rakat  menjadi  dua  rakaat  yaitu  safr  (orang  yang melakukan  perjalanan) 15 Selama  ini  ukuran
13 Jabbar  Sabil.  Menalar  Hukum  Tuhan,  (Banda  Aceh: LKAS, 2009),  hlm. xxiii
14 Dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat.
15 An-Nisa ayat 101 : 101. Dan apabila kamu bepergian di  muka  bumi,  maka  tidaklah  mengapa  kamu menqashar  sembahyang(mu),  jika  kamu  takut diserang  orang-orang  kafir.  Sesungguhnya  orang- orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.
perjalanan  sebagai  ‘illatnya  diukur  berdasarkan atas  “jarak  tempuh”.  Jarak  tempuh  yang membolehkan  qashar  shalat  adalah  jarak  tempuh dua  marhalah,  sama  dengan  empat  barid,  sama dengan 16 farsakh (satu farsakh sama dengan tiga mil dan satu mil sama dengan 12.000 kaki), yaitu perjalanan  satu  hari  satu  malam  secara  terus menerus,  atau  dua  hari  satu  malam  sekiranya beristirahat pada malam hari. Dengan ukuran kita sekarang jarak tempuh tersebut adalah sekitar 80 km. 16 Untuk  masa  kini  alat  transportasi  yang sudah  beragam  dengan  kecepatan  yang   sangat cepat  (pesawat  terbang,  kereta  api  cepat,  mobil dan  lain-lain)    dibanding  dengan  alat  tansportasi masa  Rasulullah  Saw.  (unta,  kuda,  keledai) mungkin ukuran perjalanan sebagai ‘illat kebolehan qasr shalat akan lebih tepat kalau jarak perjalanannya  diukur  dengan  “waktu  tempuh”. Perjalanan  yang  membolehkan  qasr  shalat  adalah perjalanan yang memakan waktu selama satu hari satu  malam  jika  perjalanannya  tanpa  istirahat, atau satu hari dua malam jika perjalanan tersebut dilakukan ada istirahat diperjalanan. 17

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat disimpulkan,  bahwa  qiyas  adalah  Menerapkan hukum  yang  terdapat  pada  ashl  (pokok)  kepada far’  (cabang),  karena  terdapat  kesamaan  ‘illat hukum  antara  keduanya.  Qiyas  sebagai  metode penggalian  hukum  Islam  sangat  tergantung dengan  ‘illat  hukum.  Untuk  mengetahui  ‘illat hukum  dilakukan  beberapa  cara,  yaitu:  Pertama, nas  yang  menunjukkan  ‘illat  hukum.  Kedua,  ijma’ dan  ketiga,dengan  penelitian/ijtihad.  ‘Illat  hukum itu  dalam  pembagiannya,  yaitu;  Munasib  mu'tsir, Munasib mula’im, Munasib mursal, Munasib mulghaa. Meskipun  qiyas  sebagai  salah  satu  metode penggalian hukum Islam, tetapi para ulama masih berselisih pendapat dalam kehujjahannya. Jumhur ulama  menjadikannya  hujjah  dalam  penggalian hukum  Islam,  sedangkan  ulama  al-Nazhzham, Dawud  al-Zhahir,  Syi’ah  Imamiyah  tidak mengakuinya.
Daftar Pustaka :
Abu Bakar, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad  Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyah, I'lamul  Muwaqqiin  an-Rabbil  Alamin,  Beirut: Daru al-Jail, t.th.
16 Jabbar, Op.Cit hlm. xx.
17 Ibid, hlm. xxi
Abubakar,  Al Yasa, Tesis: Metode Istinbath Fiqih di
Indonesia  (Kasus-Kasus  Majelis  Muzakarah  Al Azhar),  Yogyakarta:  IAIN  Sunan  Kalijaga,
1987.
_______________,  Hukum  Islam  Di  Indonesia Pemikiran  Dan  Praktek  Pengantar  Juhaya  S. Praja, Bandung: Rosda Karya, 1991.
Abu  Dawud,  Sulaiman  bin  Asy'ats,  Sunan  Abu Dawud, Mekkah, Dar al-Baz, t.th.
Abu  Zahrah,  Muhammad,  al  Imam,  Ushul  Fiqh, Beirut, Dar al-Fikri, 1958
Amidi,  al,  al-Ihkam  fi  Ushûl  al-Ahkam,  Qahirah, Muwassasah  al-Halabi  wa  al-Syirkah  li  al- Nasyr wa al-Tauzy', t.th.
A.  Rahman,  Asymuni,  Qawaid  al-Fiqhiyyah, Jakarta, Bulan Bintang, 1976
Bakri,  Asafri  Jaya,  Konsep  Maqashid  al-Syari'ah  al- Syatibi, Jakarta PT. Grafindo,  1996l
Baihaqi,  al-Hafizh  Abu  Bakar  Ahmad  bin Husain,  al,  Sunan  Kubra,  Beirut,  Daru  al- Ma'arif, t.th.
Bukhari,  Imam  Abi  Abdillah  Muhammad  bin Ismail,  al,  Shahih  al-Bukhari,  Mesir,  Dar  al- Fikri, t.th.
Darul  Quthni,  al-Hafizh  Ali  bin  Umar,  Sunan
Darul Quthni, Beirut,  Dar al-Ma'arif, t.th. Departemen  Agama,  Al-Qur'ân  dan  Terjemahnya, Jakarta,  Proyek  Pengadaan  Kitab  Suci  Al- Qur'ân, 1984.
_______________, Filsafat Hukum Islam, Jakarta, Proyek  Pembinaan  Prasarana  dan  Sarana PT. IAIN, Binbaga Islam, 1987.
Din,  Zaky.  al,  Ushûl  Fiqh  al-Islamy,  Mesir,  Darul Ta'lif, 1965.
Ghazali,  Muhammad  bin  Muhammad,  al,  al- Mushtashfa min 'Ilmi al-Ushul, Beirut, Dar al- Fikri, t.th.
Hakim, Muhammad Taqi, al, al-Ushûl al Ammah li al-Fiqh al-Muqaran, Beirut, Daru al-Anshari, 1963.
Hasballah,  Ali,  Ushûl  al-Tasyri'  al-Islamy,  Mesir, Darl Ma'arif, 1971
Hasan,    M.  Ali,  Perbandingan  Mazhab,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 190.
Ishfahani,  al-Raghib,  al-Mu'jam  Mufradat  al  Fazh Al-Qur'ân Beirut, Daru al-Fikri, 1392. Khallaf,  Abd  al-Wahhab,  Ilmu  Ushûl  Fiqh,
Kuwait, Daru al-Qalam, 1402
Khudary  Bek,  Muhammad,  Ushûl  Fiqh,  tj.  Zaid H.  Al-Hamid,  Pekalongan,  Raja  Murah, 1982
Mahmassani,  Sobhi,  Falsafat  al-Tasyri'  fi  al-Islamy, tj.  Ahmad  Sadjono,  Bandung,  PT.  Ma'arif, 1981
Manzur,  Lisan  al-'Arab,  Beirut,  Darul  al-Shadr,
t.th.
Marbawi,  Muhammad  bin  Idris,  al,  Qamus  al- Marbawi, Surabaya, al-Hidayah, t.th.
Muhammad  bin  Ali  bin  al-Thaib,  Abi  al-Hasan, al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh, Beirut, Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
Munawwar,  Warson,  al,  Kamus  al-Munawwar, Surabaya, Pustaka Progresif, 1984.
Muslim,  al-Imam  Abi  Husain  Muslim  bin  Hajjaj bin  Muslim  al-Qusyairi,  Shahih  Muslim, Mesir, Dar al-Fikri, 1996
Muzeid,  Kamus  Istilah  Fiqh,  Jakarta,  Pustaka Firdaus, 1994.
Razy,  Fakhruddin,  al,  al-Mabshul  fi  'Ilmi  al-Ushul,
Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
Sabil, Jabbar, Menalar Hukum Tuhan, Banda Aceh, LKAS, 2009.
Syaukani,  Muhammad  bin  Ali,  Irsyad  al-Fuhul  ila Tahqiq  al-Haqq  min  'Ilmi  al-Ushul,  Beirut,  Dar  al- Fikri, t.th.
Syafi'i,  Muhammad  bin  Idris,  al-Imam,  al-Umm,
Beirut, Daru al-Fikri, t.th.
______________________,  al-Risalah,  Jakarta, Pustaka Firdaus, 1992
Syafi'i  Rahmat,  Ilmu  Ushûl  Fiqh,  Bandung,  CV. Pustaka Setia, 1999
Syatibi,  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Yusuf,  al,  al- Muwafaqat fi Ushûl al-Syar'iyyah, Beirut, Dar al-Ma'arif, 1975
Thabari,  Imam  Abu  Ja'far  Muhammad  bin  Jarir al,  Ikhtilaf  al-Fuqaha,  Beirut,  Dar  al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
Tirmizi,  Abu  Isa  Muhammad  bin  Isa  Surah,  at, Sunan al-Tirmizi, Mesir, Daru al-Fkri, 1988
Ibnu Majah, al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin  Yazid  al-Quzwini,  Sunan  Ibnu  Majah, Mesir, Daru al-Fikri, 1995
Ibnu  Hazm,  al-Ihkam  fi  Ushul  al-Ahkam,  Beirut, Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
_____________,Mulakhasah  Ibtal  al-Qiyas  wa  al- Ra’y  wa  al  Istihsan  wa  al-Taqlid  wa  al-Ta’lil. Damsyik, Jami’ah Damsyik, 1960.
Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah,  I'lamu  al  Muwaqqi'in, Beirut, Dar al-Fikri, 1397  H.
Ifriqi,  Ibnu  Manzhur,  Lisan  al-Arab,  Beirut,  Dar al-Fikri, t.th
Yahya,    Muktar  dan    Fatchur  Rahman,  Dasar  - Dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh  Islam, Bandung, PT. Al-Ma’arif, 1997.
Zuhaili,  Wahbah,  al,  al-Fiqh  al-Islamy  wa Adillatuhu, Damsyiq, Dar al-Fikri, 2002
_______________, Ushûl Fiqh al-Islamy, Damsyiq, Dar al-Fikri, 1406 H.