El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Batasan Maksimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dalam
Membangun Keharmonisan Keluarga
Novita Sarwani Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Muhammad Musip Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: novitasarwani24@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan  di  Indounesia  sering  dilaksanakan  dengan  berpedoman  pada hukum  adat  yang  ada  pada  masing-masing  daerah.  Dalam  pelaksanaannya adat  seringkali  mengintervensi  seseorang  untuk  melakukan  perkawinan dengan  menjadikan  umur  sebagai  salah  satu  alasannya.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research) ,  sumber utamanya  adalah  buku  dan  artikel  yang  berkaitan.  Tujuan  artikel  ini  untuk mengetahui  kontribusi  hukum  adat  dalam  membangun  keharmonisan keluarga,  dan  tidak  bisa  dipungkiri  bahwasanya  di  lingkungan  masyarakat untuk  melakukan  perkawinan  tidak  lepas  dari  pengaruh  adat  dan  istiadat  itu sendiri.  Usia  pernikahan  dalam  Islam  maupun  adat  tidak    yang    tentang batasan usia maksimal menikah hanya saja hal itu dilaksanakan di lingkungan masyarakat sebagai kebiasaan sehingga memiliki pengaruh pada pelaksanaan perkawinan  dan  dianggap  sangat  penting  bagi  calon  pasangan  yang  akan menikah untuk membangun dan menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga.
Kata Kunci: Hukum Adat, Keharmonisan keluarga, Usia Perkawinan

## Pendahuluan
Penanganan  dengan  cara  yang  tepat  sangat  diperlukan  untuk  mengatasi berbagai  macam  problematika  yang  mengiringi  laju  dinamika  perkembangan masyarakat. Memprioritaskan kemaslahatan dalam menuntaskan sebuah problematika  kehidupan  di  tengah  masyarakat  tidak  kalah  penting  dari  hanya sekedar  menjastifikasi  antara  salah  dan  benar.  Seiring  dengan  perkembangnya zaman  maka  perlu  adanya  singkronisasi  hukum  yang  berlandaskan  al-Qur’an  dan Hadis. 1
Supaya  perilaku  masyarakat  tertata  sesuai  dengan  aturan  syariah  maka diperlukan  adanya  hukum  yang  memiliki  peran  yang  sangat  urgen.  Tradisi  yang yang sudah berlaku dalam kehidupan sehari-hari merupakan tradisi yang bersumber dari  perilaku-perilaku  yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Kebiasaan  selanjutnya
1 Nurmu’izzatin  Zaharatul  Parhi  dan  Muh  Rizwan  Azzahidin,  “Pendekatan  Urf’  Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam),” Jurnal Menejmen dan Ilmu Pendidikan Vol. 4, No. 2 (2022).
dikenal dengan sebutan urf’ bisa berupa perkataan atau tindakan  yang diterapkan secara  umum  atau  metode  pengambilan  terhadap  praktek-praktek  yang  berlaku ditengah masyarakat. 2
Urf’ yang  sudah  dinamakan  tradisi,  sangat  penting  untuk  dijawantahkan. Pengetahuan  seorang  mujtahid  terhadap  tradisi  yang  berlaku  ditengah  masyarakat sangat  diperlukan  dalam  berdakwah,  sehingga  dengan  begitu  fatwa-fatwa  yang dikemukakan  oleh  seorang  mujtahhid  tidak  bertentangan  dengan  tradisi  yang berlaku di tengah masyarakat  yang mengandung kemaslahatan umat, sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  al-Qurafi.  Banyak  sekali  tradisi-tradisi  yang  berlaku  di kalangan  orang  Arab  dulu  diberlakukan  dalam  artian  tidak  dihapus  oleh  syariat Islam,  dan  ini  merupakan  bukti  kuat  terkait  dengan  apresiasi  Islam  terhadap urf’ yang berlaku ditengah masyarakat. 3
Terkait kebiasaan masyarakat dalam sebuah perkawinan di Indonesia tidak terlepas  dari pandangan usia.  Karena  dalam  hukum  adat  perkawinan  bukan hanya urusan  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  akan  melangsungkan perkawinan tetapi termasuk juga urusan orang tua, keluarga besar, dan masyarakat. Aturan-aturan  hukum  adat  perkawinan  di  Indonesia  berbeda-beda  tiap  daerah, tergantung    pada  sifat  kemasyarakatannya,  adat  istiadat,  agama  dan  kepercayaan yang  berbeda-beda. 4 Hal  tersebut  tidak  lepas  dari  keterkaitan  budaya  hukum  atau kultur  hukum  yang  merupakan  gambaran  dari  perilaku  dan  sikap terhadap hukum itu, serta keseluruhan dari faktor-faktor tang menentukan bagaimana sistem hukum mempengaruhi  tempat  yang  sesuai  dan  dapat  diterima  oleh  warga  negara masyarakat di dalam kerangka budaya masyarakat. 5
Mengenai usia perkawinan pada prinsipnya Islam tidak memberika batasan usia  yang  pantas  untuk  melaksanakan  perkawinan.  Akan  tetapi  perspektif masyarakat  dalam  malakukan  perkawinan  pada  seseorang  yang  telah    berusia  tua adanya  dorongan  untuk  melakukan    perkawinan.  Beberapa  penelitian  sebelumnya sering  mengkaji  tentang  batasan  usia  minimal  untuk  melakukan  pernikahan  yang sangat  memfokuskan  pada  pernikahan  dini.  Dari  pemaparan  sebelumnya  ada beberapa  permasalahan  yang  ingin  ditelaah  lebih  jauh  yaitu  tentang  kontruksi hukum  adat  dalam  membangun  keharmonisan  keluarga  dan  batasan  usia pernikahan dalam hukum adat.

## Konstruksi Hukum Adat Dalam Membangun Keharmonisan keluarga
Urf’ (adat) merupakan salah satu sumber hokum Islam. Para ulama banyak yang menjadikan urf’ sebagai acuan hukum, shingga keluarlah sebuah kaidah fiqih
2 Wahyu  Syarvina,  Sudirman  Suparmin,  dan  Tuti  Anggraini,  “Aplikasi  Urf’  Dalam Ekonomi Islam,” Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 4, no. No. 1 (2022).
3 Saihu,  “Urgensi  Urf’  Dalam  Tradisi  Male  dan  Relevansinya  dalam  Dakwah  Islam  di Jembrana Bali,” Jurnal Bimas Islam Vol. 12, No. (t.t.).
4 Marhaeni  Ria  Siombo  dan  Henny  Wiludjeng, Hukum  Adat  Dalam  Perkembangannya (Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2020), hlm. 125.
5 Siska  Lis  Sulistiani, Hukum  Adat  di  Indonesia ,  Cet.  1  (Jakarta  Timur:  Sinar  Grafika, 2021), hlm. 3.
yang berbunyi ةمكحم ةداعلا “adat ( urf’ ) bisa dijadikan sebagai acuan hukum ”. Urf’ (adat)  secara  etimologis  merupakan  bentuk  isim  masdar  dari  kalimat  fi’il  فرع - فرعي - ةفرع - ةفارعو - انافرعو yang  memiliki  arti  mengetahui,  mengenal. 6 Urf’ juga diberi  makna  ketenangan  (ةنينأمطلاو  نوكسلا),  ketenagan  merupakakan  masalah  yang berhubungan dengan hati seseorang, ketenangan hanya bisa dijumpai pada hal-hal yang  sudah ma’ruf (dikenal),  sebaliknya  kegundahan  akan  melanda  hati  atau perasaan  seseorang  mankala  iya  disuguhkan  perkara  yang  tidak  dikenal. 7 Sedangkan adat secara terminologis berarti sesuatu yang dikenal oleh orang-orang dan  mereka  menjalaknya  baik  berupa  ucapan,  atau  perbuatan,  atau  peraktek meninggalkan.  Dalam  istilah  syara’  tidak  ada  perbedaan  antara urf’ dan  adat. 8
Adapun  contoh urf’ yang  bersifat  praksis  adalah  seperti  membiasakanya  orang- orang  dalam  melakukan  jual  beli  dengan  cara  mu’athoh  (saling  memberi)  tanpa adanya  shigot  lafazd.  Sementara urf’ yang  berbentuk  ucapan  seperti membiasakanya mereka mengucapkan kata walad (anak) untuk jenis kelamin laki- laki  dan  perempuan,  dan  kebiasaan  mereka  mengucapkan  lafazd  lahm  (daging) untuk  ikan. Urf’ sendiri  terbentuk  dari  kebiasaan  orang-orang    berdasarkan perbdaan  tingkatan  mereka  baik  orang  awam  (orang  biasa)  maupun  orang  yang khusus  (orang  yang  berilmu),  berbeda  halnya  dengan  ijma’,  yang  dimana  ijma’ terbentuk  berdaasarkan  konsensus  para  mujtahit  secara  khusus,  dan  tidak  orang awam  tidak  memiliki  andil  dalam  masalah  ijma’. 9 Hal  yang  senanda  juga diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili terkait dengan perbedaan yang signifikan antara urf’ dan ijma’ . 10
Adat  atau  kebiasaan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  hukum  bukan sembarang  adat kebiasaan,  artinya  masih  ada  rambu  rambu atau  standarisasi  yang harus  dipenuhi  sehingga urf’ tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  hukum, seperti  misalkan  didalam  adat  atau  kebiasaan  tersebut  terdapat  dasar  dasar kemaslahatan  dan keadilan.  Sehingga urf’ yang  tidak  memiliki dasar kemaslahan dan  keadilan  seperti  kebiasaan  memminum  munuman  keras  sebelum  pesta penikahan,  tradisi  menanam  kepada  kerbau  dan  sebagainya  tidak  bisa  dijadikan acuan hukum.
Para  ulama  mengklasifikasikan urf’ menjadi  dua  bagian  yaitu urf’ sahih dan urf’ fasid  (rusak). Urf’ yang  tidak  bertentangan  dengan  dengan  dalil  syara’ dan  berlaku  secara  umum  artinya  sudah  dikenal  oleh  masyarakat  dinamakan urf’ shahih. Sedangakan  yang  berlaku  sebabaliknya artinya  bertentangan dengan dalil- dalil syara’ dikenal dengan istilah urf’ fasid.
6 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indoseia Terlengkap (Surabaya:
Pustaka Progresif, 1997), hlm. 919.
7 Agus  Miswanto, Ushul  Fiqh  Metode  Ijthad  Hukum  Islam (Magelang:  Unimma  Press, 2019), hlm. 1999.
8 Abdullah, Mawahib As-Saniayah (Surabaya: Haromainan, t.t.), hlm. 122.
9 Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh (Bairut:  Dar Al-Kotob AL-Ilmiyah, 2013), hlm.
67.
10 Wahbah Zuhaili Zuhaili, Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh (Damaskus: Darul Fikr, 1999), hlm. 97.
Seorang  Qodhi  (hakim)  didalam  memberikan  keputusan  hukum  terhadap suatu masalah perlu juga memperhatikan adat atau kebisaaan yang berlaku ditengah masyakat,  meski  pun  hal  tersebut  tidak  menjadi  adat  kebiasaan  yang  berlaku  di tengah  masyarakat  secara  umum,  yang  penting  sudah  disepakati  bahwasanya  adat tersebut mengandung kemaslahatan sehingga patut untuk dijaga dan dipertahankan. Dari aspek historis dapat kita tinjau dari banyaknya adat atau kebiasaan yang sudah diaplikaasikan  pada  masa  jahiliayah  juag  ditetapkan  keberlakuanya  ketika  islam telah datang dibawa oleh nabi Muhammad di tengangah mereka, adat adat tersebut misalkan  seperti  mensyarakatan  adanya  kafaah  (kesesuaian)  dalam  pernikahan, kemudian  dalam  bidang  hukum  pidana  islam  misalkan  diberlakuan  adanya  diat yang dibebankan kepada waris ashobah dari jani (orang  yang melakukan tindakan kriminal)  yang  diserahkan  kepad  majni  alaih  (korban  tindakan  kriminal),  yang dimana  hukum  diat  itu  sebenarna      merupkan  ukum  yang  diadopsi  dari  tradsi sebelum islam datang.
Penggunaan urf’ sebagai  acuan  hukum  juga  tercermin  dari  para  imam mazhab  misalnya  imam  malik  terbukti  ketika  beliau  menjadikan  perbuatan penduduk madinah sebagai salah satu acuan hukum, selanjutnya imam syafi’i pada saat  berpindah  dari  kota  bagdad  ke  kota  mesir  melakukakan  kodifikasi  ulang terhadap  pendapat-pendapat  terdahulu  beliau (qaul  qodim), dengan  pendapat- pendapat yang relevan (qaul jadid) dengan kondisi masyarakat mesir pada saat itu, sementara  imam  malik  sendiri  juga  sering  terjadi  silang  pendapat  terkait  dengan pengaplikasian konsep urf’ ini. Artinya dari sini kita bisa memahami bahwasanya para imam mazhab juga memberikan perhatian terhadap penggunaan urf’ sebagai salah satu sumber acuan hukum.
Berbagai praktek pengaplikasian urf’ di dalam mazhab hanafi diantaranya adalah  pada  kasus  dua  orang  yang  saling  mendakwa  tapi  disatu  sisi  mereka  tidak memiliki saksi yang dapat menguatkan argumentasi mereka, maka salah salah satu solusi untuk menuntaskan problematika tersebut adalah dengan menggunakan urf’ , kemudian  juga  pada  kasus  orang  yang  bersumpah  tidak  akan  makan  daging  tapi pada suatu ketika orang yang bersumpah tersebut memakan ikan asin, maka orang yang bersumpah tersebut tidak dianggap melanggar sumpahnya karena didasarkan pada  adat  yang  berlaku,  dan  juga  pada  kasus  perselisihan  yang  terjadi  antara  dua orang suami istri yang berselisih terkait mahar, apakah termasuk mahar muqaddam (yang didahulukan), atau mahar muakhar (yang diahirkan)maka yang diiguanakan adalah urf’ . 11
Urf’ dalam Dimensi Historis
Nabi  Muhammad  banyak  mengadopsi Urf’ atau  kebiasaan  yang  sudah berlaku,  hal  itu  beliau  lakukan  pada  saat  beliau  menjadi  legislator  di  kota  Mekah dan  Madinah.  Meskipun  tidak  secara  total  tapi  tedapat  sebagaian Urf’ yang ditetapkan  keberlakuanya  oleh  al-Qur’an  dan  hadist.  diantara  tradisi  yang ditetapkan  oleh  al-Qur’an  dan  hadis  tersebut  seperti  pelaksanaan  ibadah  Qurban,
11 Misbahuddin, Ushul Fiqh I (Makasar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 141-142.
Khitanan, macam-macam  perdagangan,  kewarisan,  puasa,  dan  praktek pelaksanaaan  ibadah  haji.  Sementara  sebagian  dari  tradisi  yang  sudah  berlaku tersebut    tidak  ditetapkan  secara  seratus  persen  tetapi  mengalami  perevisian. Sementara  adat  atau  kebiaan  yang  mendiskriminasi  kaum  perempuan  dihapus secara total tidak diberlakukan secara total dan tidak mengalami perevisian.
Perkembangan hukum Islam  yang dibawa oleh nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan  dari  berdialektika  denagn  budaya  sehingga  mengahsilkan  fiqih, sehingga dengan begitu salah satu  yang menjadi andasannya adalah Urf. Berbagai macam    pristiwa  dan  rentetan  waktu,  tidak  bisa  dipungkiri  memilki  andil  dalam menentukan isi kandungan al-Quran dan hadis. Banyak tradisi  yang diadopsi oleh para  sahabat  nabi,  dengan  catatan  tidak  bertentangan  dengan  alQur’an  dan  hadis, hal iitu dilakukan oleh para sahabat pasca meninggalnya Rasululllah SAW. 12

## Dalil Kehujjahan Terhadap Urf’
Argumentasi  yang  digunakan  para  ulama  sebagai  dasar  untuk  menetapkan keabsahab urf’ sebagai adat adalah sebagasi berikut:
1) Surah al-A’taaf (7) ayat 199
ينلهالجا نع ضرعأو فرعلاب رمأو ا وفعلا ذخ
“Jadilah  engakau  orang  yang  pemaaf  dan  suruhlah  orang  untuk mengerjakan  yang  ma’ruf  (al- urf’ ),  serta  berpalinglah  dari  orang-orang yang bodoh.
Para  ulama  ushul  fiqh  memberikan  interpretasi  terhadap  kata urf’ yang terdapata dalam ayat tersebut dengan sesuatu yang baik yang sudah dikenal masyarakat , yang diamana masyarakat diperintahkan untuk  melakukanya.
2) Suatu  adat  atau  tradisi  pada  masa  sebelum  islam  datang  yang  tidak bertentangan  dengan  al-Qur’an  dan  hadis  nabi    tetap  diakui  keabsahanya. Karena  isalm  datang  bukan  untuk  menghapus  secara  total  tradisi  yang berlaku  sebelum  islam  datang  dibawa  oleh  nabi  Muhammad  SAW,  tetatpi terkadang  syriat  islam  hanya  melakukan  modifikasi  sedikit  aja  terkait dengan  tradisi  tersebut. 13 Sebagai  contoh  seperti  konsep  zihar,  sebenarna zihar  merupakan  salah  satu  tradisi  yang  sudah  berlaku  sebelum  islam  di dakwahkan  oleh  nabi  Muhammad  SAW,  tetatpi  Zihar  pada  masa  jahiliyah digunakan  sebgai  kata  untuk  menceraikan  istri,  sementara  setelah  islam datang  nabi  Muhammad  melakukan  rekonstruksi  terhadap  konsep  zihar tersebut,  dengan  tidak  menjadikan  zihar  sebgai  kata-kata  untuk menceraikan  istrinya,  sehingga  konsekkuensi  hukum  yang  dikandung  oleh konsep zihar pra Isalam dan pasca islam datang berbeda. 14
3) Qodhi  Husain  mengatakan  bahwasanya  yang  dijadikan  tendensi keberlakuan adat sebagai sumber hukum adalah hadis nabi yang berbunyi:
12 Fitra  Riza,  “Penerapan  Urf’  Sebagai  metode  dan  Sumber  Hukum  Ekonomin  Islam,”
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 1, No. 1 (2) (2019): hlm. 155-176.
13 Satria Efendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 142.
14 Zakariya al-Anshory, Fathul Wahab (Surabaya: Haromainan, t.t.), hlm. 93.
نسح للها دنع وهف انسح نوملسلما هآرام
“Sesuatu yang dianggap baik oleh orang muslim maka Sesutu itu juga baik disisi Allah”.
Terkait hadis ini imam al-Ala’i berkomentar bahwa hadis ini hadis ini tidak tergolong kedalam kategori hadis marfu’(hadis yang sanadnya nyambung kepada Rasullahh), setelah beliau melakukan penelitian dari bbebrapa literature kitab hadis. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwasanya hadisa ini merupakan perkataan yang disampaikan oleh Abdullah Bin Mas’ud. 15

## Syarat-syarat Penggunaan Urf’
Urf’ sebagai  salah  satu  acuan  hukum,  tidak  secara  semerta      bisa diamalkan,  tetapi  ada  beberapa  syrat  yang  harus  dipenuhi  ketika  ingin mengaplikasikan urf’ sebagai  landasan  hukum  sebagai  mana  yang  dikemukakan oleh abdul karim zaidan, yaitu sebgai berikut:
1) Ketika Urf’ tersebut tidak bertentangan  dengan al-Qur’an dan hadis  maka bisa  diaplikasikan  sebgai  sumberhukum  islam  sebgai  contoh  dalam  kasus pengembalian  barang  amanah,  disuatu  daerah  ada  yang  memberlakukan kebiasaan  mengembalikan  barang  amanah  kepada  istri  dan  anak  dari pemilik  barang  amanah.  Dan  hal  ini  bisa  dijadikan  sebgai  acuan  ketika pemilik  barang  amanah  menuntut  barangnya  kepada  orang  tempat  dia menintipkan amanah tersebut.
2) Urf’ yang  dijadikan  sebgai  landasan  hukum  adalah Urf’ yang  berlaku secra  umum,  artinya  kebiasaan  tersebut  sudah  berlaku  secara  umum ditangah tengah masyrakat.
3) Urf’ yang  dapat  d  ijadikan  acuan  hukum  adalah urf’ keberlakuanya ditengah  masyarakat  sudah  lama  nsebelum  adanya  masalah  yang  akan disandarkan  pada urf’ tersebut.  Sebgai  contoh  terminology  Ulama’  yang berarti  orang  yang  mengetahui  pengetahuan  agama  meskipun  dia  tidak memiliki  ijazah  sebagai  tanda  dia  pernah  belajar  bpada  suatau  lembaga pendidikan,  sehingga  ketika  ada  orang  yang  mewakafkan  hartanya  kepada ulama  maka  pengarahanya  kepada  orang  yang  menguasai  illmu  agama meskipun  tidak  memilki  ijazah.  Karena Urf’ ulama  adalah  orang  yang menguasai ilmu agama.
4) Urf’ diberlakukan  ketika  tidak  ada  ketegasan  dari  kedua  belah  pihak, artinya  ketika  ada  dua  orang  yang  melakukan  transaksi  tetapi  kedua bersepakat  untuk  menempuh  jalan  yang  tidak  relavan  dengan urf’ yang berlaku  di  tempat  tersebut.  Sehingga  ketika  seperti  itu Urf’ tidak  bisa dipunsikan lagai sebagai sumber hukum islam. 16
Selain 4 syrat yang dikemukakan oleh abdul karim zaidan ada beberapa
15 Jalaluddin As-Suyuti, Asybah Wan Nazhoir (Surabaya: Haromainan, t.t.), hlm. 66.
16 M. Zein, Ushul Fiqh , hlm. 143-144.
syarat pemberlakuan Urf’ sebagai berikut:
1) Urf’ bisa  diaplikasikan  sebagai  acuan  hukum  pada  hal-hal  yang    tidak bertentangan dengan nas.
2) Urf’ yang  bisa  yang  bisa  dijadikan  acuan  hukum  adalah urf’ yang  tidak kontradiksi dengan praktek yang dilakukan khalayak umum.
3) Urf’ yang bisa digunakan adalah urf’ yang tidak mengakibatkan kerusakan dan kerugian. 17
Ada  beberapa  kaidah  yang  dibuat  oleh  ulama  sebgai  sebuah  rumusan hukum sebagai berikut:
ةمكحم ةداعلا
Artinya : “ Adat kebiasaan bisa menjadi acuan hukum”
Pada kaidah ini terdapat kata Adat, yang diamana adat disni maksudnya adalah sesuatu yang dikenal olehmanusia. Syari’at islam sendiri memperhatiakan masalah adat atau kebiaasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang berkenaan dengan urusan transaksi. Oleh Karena itu praktek jula beli muathoh. 18
صنلاب تباثلاك فرعلاب تباثلا
Artinya:” yang berlaku berdasarkan Urf’ berlaku berdasarkan dalil syara’”
درو ام
فرعلا ىلإ هيف عجري ةغللا يف لاو هيف هل طباض لاو اقلطم عرشلا هب Artinya:” Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebiasaan maka pemberlakuanya di rujukkan kepada Urf’ “
اطرش طورشملاك افرع فورعملا
Artinya:” Yang baik itu jadi Urf’ seperti yang di syaratkan jadi syarat”. 19
Pemahaman yang tidak harfiyah terhadap nas sangat diniscayakan oleh Urf’ .  Pemahaman  umum  yang  tidak  bertentangan    dengan  maqhosid  Syari’ah  adalah pemahan  yang dikehendaki  disini.  Sehingga ketika  ada Urf’ yang sejalan dengan konsep  Maqosid  Syari’ah,  dalam  artian  mengandung  kemaslahatan  dan menghindarkan kemudharatan, meskipun pada aspek lain bertentanagn dengan nas secara  harfiyah,  tetap  bisa  diberlakukan.  Dengan  demilkian  ketika  hukum  islam bisa  dipamahami    secara  lebih  komprehensip  maka  hukum  Isalam  tidak  hanya berfungsi sebagai kontrol social, tetapi lebih dari itu. 20
Hubungan  rumah  tangga  antara  suami  dan  Istri  sangat  rentang  dihinggapi oleh  masalah  baik  yang  berpotensi  merusak  hubungan  tersebut.  Dalam  menjalani rumah  tangga, Suami  dan istri  sangat  membutuhkan  yang namanya keharmonisan dalam rumah tangga. Ada beberap factor  yang dapat memperkukuh keharmonisan didalam rumah tangga antaralain sbb:
17 Sarvina, Suparmin, dan Anggraini, “Aplikasi Urf’ Dalam Ekonomi Islam.”
18 Muhammad Salam Madkur, Madkhal Fiqh Isalamy (Kairo: Maktabah Arobiyah, 1964), hlm. 117.
19 Nurmu‟izzatin  Zaharatul  Parhi  dan  Muh  Rizwan  Azzahidi, Pendekatan  Urf’  Dalam Studi Islam , t.t.
20 Lutfi  Bangun  Lestari,  “Dalil  hukmum  Yang  Mukhtalaf  dan  Penerapannya  pada  Fatwa DSN-MUI Terkait Keuangan,” Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 8, No. 1 (2022): hlm. 10- 25.
1. Murah hati dan pengampun
2. Kejujuran
3. Mengasihi pasangan
4. Kesetiaan
5. Mempunyai keyakinan kepada Tuhan 21
Selain  beberapa  faktor  diatas,  Adat  juga  memiliki  pengaruh  yang  cukup signifikan  dalam  membangun  keharmonisan  keluarga,  sebutlah  misalnya  adat Wethon  Wage yang  masih  diterapkan  oleh  masyarakat  kecamtan  Banjarejo kabupaten  Blora.  Adat  Wethon  Wage  diawali  dengan  mencocokan  perhitungan Weton dari kedua calon pengantin, kemudian dilanjutkan untuk  mencari hari baik untuk melansungkan pernikahan. Pernikahan bisa terancam gagal atau dilarang jika hitungan yang dihasilkan dari weton kedua calon pengantin tersebut tidak sesuai. 22
Sementara  masyarakat  lampung  Pepadun  juga  memmiliki  adat  tersendiri  yang berkenaan dengan pernikahan, yang dinamakan Cakha Sebambangan. Adat tersebut menurut  masyarakat  lampung  pepadun  merupakan  suatu  tatacara  perkawinan. Pelaksanaan  adat  Cakha  Sebambangan  ketika  ada  persetujuan  dari  kedua  belah pihak  dalam  artian  memmamng  sudah  ada  perencanaan  terlebih  dahulu,  dan adakalanya  juga  dilaksanakan  karena  adanya  ketidak  serasian  ataupun  ketidak setaraan  antara  kedua  calon  pasutri.  Sehingga  adat  tersebut  juga  bisa  menjadi penentu  keharmonisan  dalam  rumah  tangga  pasangan  suami  istri  bahkan  bisa mengharmoniskan kedua keluarga besar. 23
Banyuwangi  juga  tak  kalah  menariknya  dengan  adat  atau  tradisi  yang berlaku  di  daerah  lainya  di  Indonseia.  Banyuwangi  juga  memilki  satu  adat  yang dinamakan  tradisi  Perang  Bangkat.  Perang  Bangkat  merukan  salah  satu adat  yang diterapkan  pada  zaman  blambangan.  Pelaksanaan  adat  Perang  Bangkat  disetiap daerah  banyuwangi  memiliki  cara  pelaksanaan  yang  berbeda-beda.  Pada  masa Belambangan  adat  Perang  Bangkat  ini  dilaksanakan  pada  saat  menikahkahkan kemunjilan  (anak  bungsu),  dengan  kemunjilan  yang  lain.  Hal-hal  yang dipersiapkan  untuk  memberlansungkan  adat  Perang  Bangkat  adalah  seperti bermacam-macam  kerupuk,  alat  dapur,  ketan  seikat,  beras  seikat,  tiga  jenis  air. 24
Tradisi  tradisi  tersebut  dimaksudkan    sebagai  penunjang  keharmonisan  dalam keluarga.
21 Elfi  Sahara  dan  Dkk, Harmonius  Family  Upaya  Membangun  Keluarga  Harmonis (Jakarta: Yayasan Pustaka Oboor Indonesia, 2013), hlm. 100.
22 Muhammad  Afif  Ulin  Nuha,  “Upaya  Membentuk  Keluarga  Sakinah  Pada  Larangan Pernikahan  Akibat  Perhitungan  Weton  Wage  dan  Pahing  (Tinjauan  Budaya  di  Desa  Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora),” Jurnal: Pro Justicia Vol. 2, No. 1 (2022).
23 Salbiyah, Komunikasi Keluarga Adat Lampung Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Negarabatin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus , t.t., hlm. 29.
24 Yeni  Ariska,  “Mitos  dalam  Ritual  Perang  Bangkat  Masyarakat  Using  Banyuwangi,”
Banyuwangi: Jurnal Pendidikan Sejarah PGRI Bayuwangi , 2015, hlm. 15.

## Batasan Maksimal Usia Pernikahan dalam Hukum Adat
Pernikahan  adalah  suatu  akad  atau  perjanjian  antara  seorang  laki-laki dengan  seorang  perempuan  untuk  menghalalkan  suatu    hubungan  kelamin  antara keduanya  sebagai  dasar  suka  rela  atau  keridhaan  hidup  dengan  tujuan  untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara yang  diridhai  Allah  SWT. 25 Bila  dilihat  dari  sisi  hukum  adat  maka  perkawinan diartikan  suatu  bentuk  hidup  bersama  guna  membentuk  suatu  rumah  tangga  yang diakui perkumpulan adat. Perkawinan juga dikatakan sebagai hubungan antara satu pihak keluaraga dan keluarga lainnya, hal tersebut terjadi karena pernikahan adalah bagian  yang  penting  bagi  masyarakat  Indonesia,  tidak  hanya  berhubunga  dengan kedua calon mempelai tapi juga menyangkut orang tua atau pun saudara (keluarga). Dalam  penjelasan  demikian  dapat  diartikan  juga  bahwa  perkawinan  tidak  hanya dipandang  sebagai  hubungan  perdata,  akan  tetapi  perkawinan  berkaitan  dengan urusan  kerabat,  masyarakat,  pribadi  dan  keagamaan. 26 Di  lingkungan  masyarakat Indonesia pernikahan ini diartikan sangat wajib dilaksanakan oleh seseorang gadis maupun jejaka dengan pertimbangan  pada usia mereka masing-masing.
Dalam  hukum    positif  maupun  hukum  Islam  tidak  ada  yang  mengatur tentang  batas  maksimal  untuk  melakukan  perkawinan.  Seperti  yang  kita  ketahui dalam  Undang-undang  hanya  mengatur  usia  minimal  untuk  dapat  melakukan perkawinan.  Sebagaimana  ketentuan  dalam  Undang-Undang    No.  16  Tahun  2019 atas perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal  7  dijelaskan  usia  yang  dapat  melangsungkan  pernikahan  bagi  laki-laki  dan wanita jika mereka sudah berumur 19 Tahun. Jika kurang usia mereka kurang dari 19  tahun  harus  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  pada  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah.
Di kalangan masyarakat mengenai usia perkawinan itu sangat di perhatikan terkhusus  pada  usia  25  tahun  ke  atas.  Jika  dalam  usia  25  tahun  ke  atas  adanya kekhawatiran  orang  tua,  saudara  (keluarga)  dan  masyarakat  di  lingkungan  anak yang  berusia  yang  demikian  dengan  status  masih  lajang.  Terlebih  bagi  seorang gadis  dalam  usia  yang  sudah  matang  untuk  menikah  tapi  belum  saja  menikah dalam keluarga selalu ada anjuran untuk  menikah dan memiliki pasangan. Hal itu dalam keluarga dan masyarakat sudah dikategorikan wajib melakukan perkawinan serta adanya dorongan terus menerus.
Para  ulama  memiliki  persetujuan  bersama  terhadap  perkawinan  yang merupakan hal yang disyari’atkan dalam syariah . Yang sering kita ketahui hukum dasar melakukan perkawinan merupakan sunnah. Tetapi, dasar hukum  perkawinan tidak  selalu dalam keadaan sunnah bisa saja berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh terbagi menjadi lima.
1. Sunnah. Apabila yang bersangkutan:
25 Aulil Amri, Perbandingan Hukum Keluarga  di  Dunia Islam (Banda Aceh:  PT. Naskah Aceh Nusantara, 2021), hlm. 13.
26 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan , Cet. 1 (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 22.
a. Siap dan mampu menjalankan keinginan biologi
b. Siap dan mampu menjalankan tanggung jawab berumah tangga
2. Wajib.  Apabila  yang  bersangkutan  mempunyai  keinginan  biologis  yang kuat,  sehingga  untuk  menghindarkan  dari  hal-hal  yang  diharamkan,  maka hukumnya wajib untuk menikah. Serta jika bersangkuran telah mampu dan siap  menjalankan  tanggung  jawab  dalam  rumah  tangga.  Sebagaimana  hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. (QS An Nur [24]: 33)
3. Makruh,  apabila  yang  bersangkutan  tidak  mempunyai  kesanggupan menyalurkan  kebutuhan  biologis,  walaupun  sanggup  melaksanakan tanggung  jawab  nafkah,  dan  lain-lain.  Atau  sebaliknya  dia  mampu menyalurkan  kebutuhan  biologisnya,  tetapi  tidak  mampu  bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam rumah tangga.
4. Haram.  Apabila  yang  bersangkutan  mempuyai  penyakit  kelamin  yang mengakibatkan  menular  pada  pasanganya  juga  keturunanya.  Sebaiknya, sebelum  melakukan  perkawinan  disarankan  memeriksa  kesehatan  untuk memastikan  keadaan  kita.  Apabila  mengidap  penyakit  yang  berbahaya meneruskan  perkawinannya,  maka  dia  akan  mendapatkan  dosa  karena dengan segaja menularkan penyakit kepada pasangannya. 27
5. Mubah.  Menurut  empat  Mazhab  hukum  melakukan  pernikahan  dikatakan mubah  apabila  yang  bersangkutan  mempuyai  keinginan  menikah  sekedar untuk  bersenang-senang  dan  melampiaskan  nafsu  biologis,  namun  tidak khawatir  terjerumus  pada  perzinaan  jika  tidak  menikah.  Jika  dia  menikah diniatkan  menjaga  diri  dari  perbuatan  Zina  atau  untuk  mendapatkan keturunan, maka hukumnya sunnah dengan tujuan beribadah. Dan menikah dapat  menjadi  mubah  apabila  seseorang  yang  tidak  mempuyai  keinginan menikah,  seperti  orangtua  renta  dan  orang  yang  lewat  syahwat,  dengan syarat  pernikahannya  tidak  membawa  bahaya  atau  kesengsaraan  bagi  istri. Jika  pernikahannya  justru  akan  menyengsarakan  istri  atau  berdampak bahaya bagi istri, maka perikahannya menjadi haram. 28
Terkait dengan usia maksimal pernikahan yang dikategorikan sudah dewasa sangat diajurkan untuk segera menikah tanpa kita sadari hal tersebut dapat merusak mental seseorang yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan baik laki-laki atau wanita  yang  belum  menikah  rasa  kepedulian  atau  ke  khawatiran  dari  orang sekitarnya  yang  mereka  pahami  bukannlah  sebuah  kepedulian  semata-mata  hal tersebut diangap sebagai cibiran  yang bisa melukai perasaan mereka sendiri.  Pada dasarnya  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  kekal  dan  untuk  mendapatkan  keturunan  yang  lebih  penting  untuk menyempurnakan sebagian ibadah terpanjang dalam hidupnya. Maka untuk meraih
27 M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, Meraih Berkah dengan Menikah , Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Marwa (Anggota Ikapi), 2010), hlm. 15-16.
28 Holilur  Rahman, Hukum  Perkawinan  Islam  Menurut  Empat  Mazhab  Disertai  Aturan yang Berlaku di Indonesia , Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 6-11.
tujuan  itu  perlu  adanya  persiapan  yang  matang  baik  dari  segi  usia,  pengetahuan tentang perkawinan, fisik, mental dan emosional dari masing-masing pasangan. 29
Pandangan  tentang  kedewasaan  bukan  hanya  tetang  umur  melainkan dengan  ciri-ciri  tertentu,  antara  lain:  1).  Sudah  mampu  bekerja,    2).  Cakap mengurus harta benda dan lain-lain keperluan sendiri, 3). Cakap untuk melakukan pergaulan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Namun  secara  pandangan  umum  dapat dipahami bahwa menentukan kedewasaan seseorang apalagi dalam aspek kesiapan melakukan  perkawinan  tidak  cukup  dilihat  dari  satu  aspek  saja.  Aspek  kesiapan dalam  perkawinan  bisa  meliputi  tentang  kedewasaan,  kesiapan  psikologis, kesehatan jasmani, sosial, ekonomi dan faktor lain. 30 Mungkin pada usia 25 tahun ke  atas    dilihat  dari  aspek  usia,  kedewasaan,  kesehatan  jasmani,  ekonomi,  dan sosial  sudah  terpenuhi,  tetapi  dalam  aspek  psikologis  atau  mental  seseorang  itu belum tentu adanya kesiapan untuk melakukan pernikahan.
Pemaksaan  melakukan  perkawinan  pada  usia  25  tahun  ke  atas  sangat mempengaruhi  pemikiran  mereka  dalam  beraktifitas.  Hal  yang  dialami  ketika terlalu didesak untuk melakukan perkawinan untuk mereka yang sudah berusia 25 tahun  ke  atas  cenderung  tidak  lagi  ada  rasa  ingin  bersosiali  dengan  orang  yang banyak  terlebih  dalam  lingkungan  keluarga  dan  masyarakat.  Karena  pasti  setiap bergabung atau bertemu keluarga atau kerabat dekat mereka selalu bertaya tentang kapan menikah? Bahkan sering mengkaitkan hal tersebut dengan usia mereka serta terjadi  juga  perbandingan  dengan  orang-orang  yang  disekitar  mereka  yang  sudah melakukan  pernikahan.  Dorongan  yang  terus  menerus  itu  juga  membuat  laki-laki dan  wanita  itu  tertekan,  maka  dari  itu  mereka  lebih  memilih  untuk  diam  dan menjauhi  orang  terdekatnya.  Kita  sendiri  tidak  mengetahui  apa  yang  sebenarnya mereka  rasakan,  bisa  saja  mereka  belum  siap  menikah  karena  faktor  lingkungan sekitar  itu  sendiri  seperti,  banyaknya  terjadinya  komflik  dalam  rumah  tangga (KDRT, perselingkuhan, perceraian, dll).

## Penutup
Urf’ memilki  kontribusi  yang  sangat  penting  dalam  hierarki  sumber- sumber  hukum  Islam,  meskipun  secara  substansi urf’ merupakan  sumber  hukum yang tidak disepakati, sebagaimana halnya al-Qur’an, Hadis, Ijma’, Qiyas. Namun praktek pemberlakuan Ufr’ sudah terjadi sejak awal  mula kedatanagn  Islam  yang dibawa  oleh  Nabi  Muhammad  SAW.  Terbukti  dengan  banyaknya  hukum-hukum yang  berlaku  pada  masa  jahiliyah  yang  dilegalkan  atau  diberlakukan  pada  masa Islam. Urf’ yang  diberlakukan  sebagai  sumber  hukum  adalah urf’ yang mu’tabaroh atau dikenal juga dengan terma urf’ Sahih. Adat juga merupakan salah satu  faktor  yang  menentukan  dalam  peroses  membangun  keharmonisan  keluarga. Di  Indonsia  sendiri,  banyak  sekali  adat  yang  yang  diaplikasikan  dalam  proses
29 Ahlun Nazi Siregar, “Usia Pekawinan Berdasarkan Mental, Emosional Antara Pria  dan Wanita,” EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Vol. 15, No. 2010 (2019): hlm. 35.
30 Miftahus  Sholehudin,  “Legislasi  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  Alternatif  Perpsektif Hukum Adat Dalam Penggunaan Hukum Nasional,” samudra Keadilan: Jurnal Hukum Vol. 14, No.
1 (2019): hlm. 7.
perkawinan yang dimaksudkan untuk keharmonisan keluarga. Adat tersebut adalah seperti  adat  Weton  Wage,  Cakha  Sebambangan,  Perang  Bangkat.  Untuk  usia perikahan  dalam  Islam  tidak  ada  yang  mengatur  tentang  batasan  usia  maksimal menikah  hanya  saja  hal  itu  dilaksanakan  di  lingkungan  masyarakat  sebagai kebiasaan.  Sehingga  konsekuensi  ketika  adat  tersebut  tidak  dilaksanakan  akan berpotensi rumah tangga yang dijalani oleh sepasang suami istri tidak harmonis.

## Daftar Pustaka
Abdullah. Mawahib As-Saniayah . Surabaya: Haromainan, t.t. Amri,  Aulil. Perbandingan  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam .  Banda  Aceh:  PT.
Naskah Aceh Nusantara, 2021.
Anshory, Zakariya al-. Fathul Wahab . Surabaya: Haromainan, t.t.
Ariska,  Yeni.  “Mitos  dalam  Ritual  Perang  Bangkat  Masyarakat  Using Banyuwangi.” Banyuwangi:  Jurnal  Pendidikan  Sejarah  PGRI  Bayuwangi , 2015.
As-Suyuti, Jalaluddin. Asybah Wan Nazhoir . Surabaya: Haromainan, t.t. Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan . Cet. 1. Malang: UMM Press, 2020. Kholaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh . Bairut: Dar Al-Kotob AL-Ilmiyah, 2013.
Lestari,  Lutfi  Bangun.  “Dalil  hukmum  Yang  Mukhtalaf  dan  Penerapannya  pada
Fatwa  DSN-MUI  Terkait  Keuangan.” Jurnal  Pemikiran  dan  Hukum  Islam Vol. 8, No. 1 (2022).
M.  Thobroni,  dan  Aliyah  A.  Munir. Meraih  Berkah  dengan  Menikah .  Cet.  1. Yogyakarta: Pustaka Marwa (Anggota Ikapi), 2010.
M. Zein, Satria Efendi. Ushul Fiqh . Jakarta: Kencana, 2017.
Madkur,  Muhammad  Salam. Madkhal  Fiqh  Isalamy .  Kairo:  Maktabah  Arobiyah, 1964.
Misbahuddin. Ushul Fiqh I . Makasar: Alauddin University Press, 2013.
Miswanto,  Agus. Ushul  Fiqh  Metode  Ijthad  Hukum  Islam .  Magelang:  Unimma Press, 2019.
Parhi,  Nurmu’izzatin  Zaharatul,  dan  Muh  Rizwan  Azzahidin.  “Pendekatan Urf’
Dalam  Studi  Islam  (Adat  Nyongkolan  Pada  Suku  Sasak  Dalam  Studi Islam).” Jurnal Menejmen dan Ilmu Pendidikan Vol. 4, No. 2 (2022). Rahman,  Holilur. Hukum  Perkawinan  Islam  Menurut  Empat  Mazhab  Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia . Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2021.
Ria  Siombo,  Marhaeni,  dan  Henny  Wiludjeng. Hukum  Adat  Dalam Perkembangannya . Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2020.
Riza,  Fitra.  “Penerapan Urf’ Sebagai  metode  dan  Sumber  Hukum  Ekonomin Islam.” Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 1, No. 1 (2) (2019). Sahara, Elfi, dan Dkk. Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis . Jakarta: Yayasan Pustaka Oboor Indonesia, 2013. Saihu. “Urgensi Urf’ Dalam Tradisi Male dan Relevansinya dalam Dakwah Islam di Jembrana Bali.” Jurnal Bimas Islam Vol. 12, No. (t.t.).
Salbiyah. Komunikasi  Keluarga  Adat  Lampung  Dalam  Pencegahan  Pernikahan
Dini  di  Desa  Negarabatin  Kecamatan  Kota  Agung  Barat  Kabupaten
Tanggamus , t.t.
Sarvina, Wahyu, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini. “Aplikasi Urf’ Dalam Ekonomi Islam.” Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 4, no. No. 1 (t.t.).
Sholehudin,  Miftahus.  “Legislasi  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  Alternatif Perpsektif  Hukum  Adat  Dalam  Penggunaan  Hukum  Nasional.” samudra Keadilan: Jurnal Hukum Vol. 14, No. 1 (2019).
Siregar, Ahlun Nazi. “Usia Pekawinan Berdasarkan Mental, Emosional Antara Pria dan Wanita.” EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Vol. 15, No. 2010 (2019).
Sulistiani,  Siska  Lis. Hukum  Adat  di  Indonesia .  Cet.  1.  Jakarta  Timur:  Sinar
Grafika, 2021.
Ulin  Nuha,  Muhammad  Afif.  “Upaya  Membentuk  Keluarga  Sakinah  Pada Larangan  Pernikahan  Akibat  Perhitungan  Weton  Wage  dan  Pahing (Tinjauan  Budaya  di  Desa  Kembang  Kecamatan  Banjarejo  Kabupaten Blora).” Jurnal: Pro Justicia Vol. 2, No. 1 (2022). Warson  Munawwir,  Ahmad. Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indoseia  Terlengkap .
Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
Zaharatul  Parhi,  Nurmu‟izzatin,  dan  Muh  Rizwan  Azzahidi. Pendekatan  Urf’ Dalam Studi Islam , t.t.
Zuhaili, Wahbah, Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh . Damaskus: Darul Fikr, 1999.