INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1864-1876 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Program Kerja Australia – Indonesia Partnership for Gender Equality (MAMPU) dalam Mengurangi Angka Perkawinan Anak di Indonesia

## Tahun 2018 – 2020
Rizka Kumala Sari 1 🖂 , Umi Oktyari Retnaningsih 2 , Yusnarida Eka Nizmi 3
Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Riau Email: rizka.kumala@grad.unri.ac.id 1 🖂

## Abstrak
Praktik perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia,  hampir seluruh negara di dunia sepakat bahwa perkawinan anak mengacu pada perkawinan yang dilakukan antara anak yang masih berada dibawah usia 18 tahun dengan orang dewasa atau anak lainnya. Australia-Indonesia Partnership  for  Gender  Equality  and  Women  Empowerment  (MAMPU)  menjadi  salah  satu  kerjasama antara  pemerintah  Australia  -  DFAT  ( The  Australian  Department  of  Foreign  Affairs  &  Trade)  dengan pemerintah  Indonesia – BAPPENAS  yang  bertujuan  salah  satunya  mengurangi  kekerasan  terhadap perempuan, termasuk didalamnya isu perkawinan anak dengan mendukung strategi nasional pemerintah dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia.Menggunakan teknik analisis dokumen ( document  analysis)  dengan  cara  mencari  data  dengan  menggunakan  sumber  tertulis  yang mencerminkan pemakaian bahasa sinkronis. Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  serta  menguraikan  secara  sistematis  dan  mendalam  mengenai bagaimana pelaksanaan program kerja Australia – Indonesia Partnership for Gender Equality (MAMPU) dalam mengurangi angka Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2018 – 2020.Terlepas adanya perbedaan pandangan mengenai perkawinan anak, pelaksanaan program kerja MAMPU dalam mengurangi angka perkawinan anak tetap berjalan dengan melibatkan pemangku kebijakan, masyarakat dan para mitra yang terlibat.
Kata  Kunci:  Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU), Kerjasama Internasional, Perkawinan Anak.

## Abstract
The practice of child marriage is a form of violation of human rights. Almost all countries in the world agree that child marriage refers to marriages carried out between children under the age of 18 and adults  or  other  children.  Australia-Indonesia  Partnership  for  Gender  Equality  and  Women Empowerment (MAMPU) is one of the collaborations between the Australian government - DFAT (The Australian Department of Foreign Affairs & Trade) and the Indonesian government - BAPPENAS which aims  to  reduce  violence  against  women,  including  child  marriage  by  supporting  the  government's national strategy in an effort to reduce marriage rates children in Indonesia.Using document analysis techniques by searching for data using written sources that reflect the use of synchronous language. The author uses a descriptive qualitative approach  that aims to produce a systematic and in-depth description of how the Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality (MAMPU) work program is implemented in reducing child marriage rates in Indonesia 2018-2020.Despite differing views on child marriage, the implementation of the Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU) work program in reducing child marriage rates is still ongoing by involving policymakers, communities, and partners involved.
Keywords: Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU), Child Marriage, International Cooperation

## PENDAHULUAN
Perkawinan  anak  menjadi  salah  satu  praktik  diskriminasi  dan  kekerasan  terhadap perempuan yang mengancam kehidupan, kesejahteraan dan masa depan anak perempuan di seluruh dunia. Hampir seluruh negara di dunia sepakat bahwa perkawinan anak mengacu pada  perkawinan  yang  dilakukan  antara  anak  yang  masih  berada  dibawah  usia  18  tahun dengan orang dewasa atau anak lainnya. Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) berupaya untuk melindungi  jutaan anak perempuan dan mengakhiri praktik  perkawinan anak pada tahun 2030 serta melindungi hak anak perempuan dengan kondisi rentan di seluruh dunia. Bahkan UNICEF  dan  UNFPA  berupaya  dalam  mencegah  adanya  praktik  perkawinan  anak  dan mendukung anak perempuan korban perkawinan anak di 12 negara di dunia, termasuk Afrika, Asia dan Timur Tengah yang merupakan negara dengan tingkatan perkawinan anak paling tinggi (United Nations, 2022)
Di  Indonesia,  praktik  perkawinan  anak  bukan  merupakan  hal  yang  baru  dan  sama dengan negara lainnya, bahwa anak perempuan lebih banyak menjadi korban dengan latar belakang  yang  kerap  terjadi  pada  keluarga  kurang  mampu,  tidak  mendapatkan  hak pendidikan  serta  kentalnya  budaya  patriarki  yang  masih  diterapkan.  Perkawinan  anak  di Indonesia  masih  dinilai  sangat  tinggi,  padahal  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 mengenai  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menyatakan  perkawinan  dapat  diizinkan  apabila  usia  laki-laki  atau  perempuan  yang melakukan perkawinan sudah berumur 19 tahun.
Kerjasama internasional dalam menangani perkawinan anak di Indonesia dinilai penting, yang mana perkawinan anak merupakan isu bersama dalam Sustainable Development Goals (SDGs)  dengan  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (Bachtiar,  2021),  sehingga  kerjasama internasional  ataupun  membangun  mitra  dengan  negara  lain  merupakan  salah  satu  jalan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini. Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU) menjadi salah satu kerjasama antara pemerintah Australia - DFAT ( The Australian Department of Foreign Affairs & Trade) dengan pemerintah Indonesia – BAPPENAS yang bertujuan dalam mendukung organisasi masyarakat madani untuk mendorong reformasi kebijakan dan memperbaiki akses perempuan miskin ke pelayanan dan program pemerintah dalam; perlindungan sosial, kondisi pekerjaan (termasuk pekerja migran di luar negeri), kesehatan dan nutrisi, serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan (Bappenas, 2022).
Dalam  hal  ini  program  MAMPU  bertujuan  untuk  mendukung  strategi  nasional pemerintah dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia. Kegiatan ini pun dilakukan dengan cara bekerjasama dengan mitra-mitra pelaksana yang berada dalam isu pencegahan perkawinan anak seperti, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Kesehatan Perempuan  (YKP),  Yayasan  Bakti,  Konsorsium  Permampu,  Yayasan  PUPA  Bengkulu,  dan Yayasan Pekka yang tersebar di lebih dari 90 kabupaten dan kota, 700 desa di 26 provinsi seluruh  Indonesia  untuk  melaksanakan  salah  satunya  kampanye  digital  bertajuk #MAMPUBeraniBersikap (Marsyaf, 2022)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  ( qualitative  reseacrh)  dengan  model deskriptif analitis yang bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis data yang dikumpulkan serta disusun dengan memperhatikan dan meneliti beberapa faktor yang berkaitan dengan fenomena dan kondisi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian adalah teknik analisis dokumen ( document analysis) yang merupakan pencarian data dengan menggunakan sumber tertulis yang mencerminkan pemakaian bahasa sinkronis (Subroto, 1992). Penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan menguraikan secara sistematis dan mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan program kerja Australia – Indonesia  Partnership  for  Gender  Equality  (MAMPU)  dalam  Mengurangi  Angka Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2018 – 2020.
Penulis  juga  menetapkan  batasan  penelitian  tentang  bagaimana  pelaksanaan  program kerja Australia – Indonesia Partnership for Gender Equality (MAMPU) dalam Mengurangi Angka Perkawinan Anak di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan Indonesia dan Australia menjadi salah satu fenomena yang menarik pada isu  hubungan  internasional,  baik  secara  bahasa,  agama,  etnis,  populasi  bahkan  juga mempunyai perbedaan cara sistem politik, hukum dan sosial. Australia termasuk negara yang banyak memberikan bantuan luar negeri dengan jumlah yang besar khususnya pada negara- negara  kawasan  Asia  Pasifik  (Rivaldy,  2020).  Termasuk  didalamnya  dukungan  pada pembangunan  berkelanjutan,  keamanan-pertahanan,  pengembangan  sistem  hukum  serta menajemen perekonomian , juga memberikan dukungan bantuan luar negeri dalam kasus perkawinan anak yang diberikan kepada luar negaranya dalam bentuk membuat kerjasama antar  pemerintah  dengan  membuat  berbagai  program  dengan  tujuan  pemberdayaan perempuan.
Praktik perkawinan anak banyak terjadi di seluruh belahan dunia dan dari berbagai latar belakang  yang  berbeda-beda.  Perkawinan  anak  menjadi  sebuah  masalah  global  dengan angka  bervariasi,  baik  dari  segi  perbadingan  maupun  jumlah,  sebagian  besar  perkawinan anak  terjadi  di  kawasan  pedesaan  Afrika  sub-Sahara  dan  Asia  Selatan  (WHO,  2022).  Di Indonesia, pratik perkawinan anak bukan merupakan hal yang baru, anak perempuan banyak menjadi korban dengan latar belakang yang  kerap terjadi  pada keluarga kurang mampu, kurang bahkan tidak mendapatkan hak pendidikan serta budaya lama yang masih diterapkan. Padahal Indonesia mempunyai ketetapan bahwasanya anak merupakan seseorang yang usia nya masih dibawah 18 tahun bahkan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Namun, adapun upaya pemerintahan Indonesia terkait isu perkawinan anak di Indonesia tentunya bertujuan dalam menurunkan angka akurat dan juga implementasi dari strategi yang ditentukan lewat kerjasama dari berbagai pihak terkait.
Australia-Indonesia  Partnership  for  Gender  Equality  and  Women  Empowerment (MAMPU) menjadi salah satu kerjasama antara pemerintah Australia - DFAT ( The Australian Department of Foreign Affairs & Trade) dengan pemerintah Indonesia – BAPPENAS yang bertujuan  dalam  mendukung  organisasi  masyarakat  madani  untuk  mendorong  reformasi kebijakan dan memperbaiki akses perempuan miskin ke pelayanan dan program pemerintah dalam;  perlindungan  sosial,  kondisi  pekerjaan  (termasuk  pekerja  migran  di  luar  negeri), kesehatan dan nutrisi, serta mengurangi kekerasan terhadap  perempuan (Kedutaan Besar Australia – Indonesia, 2022). Perkawinan anak menjadi salah satu isu pada fokus program MAMPU yang termasuk pada poin Meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan.
Australia-Indonesia  Partnership  for  Gender  Equality  and  Women  Empowerment (MAMPU) didanai oleh pemerintah Australia - DFAT ( The Australian Department of Foreign Affairs  &  Trade)  dan  programnya  dilaksanakan  melalui  kerjasama  dengan  pemerintah Indonesia – BAPPENAS. Tujuan dari program MAMPU untuk berkontribusi pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan membangun mitra yang berkecimpung pada
kajian  gender  guna  dalam  membantu  mempengaruhi  kebijakan,  peraturan  dan  layanan. Program MAMPU terdiri dari 2 fase, MAMPU Fase I dilaksanakan pada April 2013 – Juni 2016 dan MAMPU Fase II dilaksanakan pada Juli 2016 – Desember 2020 (Australian Government, 2022).
Dalam  pelaksanaan  di  kedua  fase  ini,  didukung  oleh  pendekatan  strategis  yang konsisten  program  MAMPU  dirancang  sebagai  sebuah  inisiatif  jangka  panjang  yang tujuannya memanfaatkan kapasitas yang tadinya kurang terlihat pada gerakan perempuan indonesia  dalam  mempengaruhi  reformasi  pemerintah  Indonesia.  MAMPU  memberikan serangkaian  hibah,  bantuan  teknis  serta  memberikan  dukungan  kepada  seluruh  jaringan mitra yang bekerja di lima area tematik, yaitu :
1. Meningkatkan akses pada program perlindungan sosial pemerintah Indonesia
2. Meningkatkan kondisi kerja bagi perempuan dan menghilangkan diskriminasi di tempat kerja
3. Memperbaiki kondisi untuk migrasi kerja perempuan ke luar negeri
4. Meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan
5. Mengurangi kekerasan terhadap perempuan (Bappenas, 2022)
Di awal Fase II program MAMPU yaitu pada tahun 2017, adanya perubahan tata kelola yang  mana  meningkatkan  keterlibatan  BAPPENAS  dan  juga  membuat  ruang  baru  dalam hubungan antara para mitra program MAMPU dan kementerian – kementerian Indonesia. Salah  satu  pelaksanaan  yang  menonjol  salah  satunya  dengan  adanya  pembentukan kelompok  kerja  Tematik  yang  bertujuan  membantu  mempertemukan  para  mitra  dengan kementerian – kementerian utama guna membahas prioritas kebijakan. Dalam mendukung efesiennya sistem tata kelola dan manajemennya, Sekretariat MAMPU didirikan dan diawasi oleh Kontraktor Pelaksana yaitu Cowater International Inc (Cowater International, 2022).
Pada sistem penyaluran dana hibah telah dibangun dimulai pada Fase I dan dilanjutkan pada Fase II dengan adanya proses penyempurnaan. Hal yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah adalah sistem manajemen hibah yang tepat dan efesien agar  memungkinkan  sumber  daya  disalurkan  ke  berbagai  jaringan  yang  mencakup  pada berbagai kapasitas.
Pada  pelaksanaannya,  seluruh  mitra  program  MAMPU  mendapat  dukungan  penuh dalam mengembangkan program kerja yang bertujuan dalam mendukung Program MAMPU berdasarkan dengan area tematik yang telah ditentukan. Program MAMPU juga mendukung mitra-mitra terkait dalam keterlibatannya pada pelaksanaan yang secara khusus ditujukan untuk  mencapai  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan/ Sustainable  Deveopment  Goals (SDGs). Beberaa kegiatan dibuat sesuai dengan area tematik yang telah ditentukan oleh para mitra. Antara lain :
Mengenai peningkatan akses pada program perlindungan sosial pemerintah Indonesia, program MAMPU mempunyai tujuan dalam memberikan akses pelayanan perlindungan dari
pemerintah  dalam  mengupayakan  masyarakat  terutama  perempuan  dengan  keadaan ekonomi  yang  rendah  untuk  dapat  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  dalam  hal perlindungan sosial. Hal ini tentunya didasari karena masih banyaknya masyarakat terutama perempuan dengan keadaan ekonomi yang rendah kurang memiliki wawasan terkait dengan program perlindungan sosial karena masih kurangnya dokumen identitas yang valid dan sah. Adapun  program  kerja  MAMPU  dalam  mengurangi  angka  perkawinan  anak  di  Indonesia dengan  cara  membentuk  dan  Menjalin  Mitra Civil  Society  Organization  (CSO)  yang menangani isu perkawinan anak.
Organisasi Masyarakat Sipil/ CSO bertugas dalam mempertemukan dan menjembatani program kerja MAMPU dengan seluruh tingkatan kategori masyarakat. Beberapa diantara mitra  program  MAMPU  berfokus  pada  salah  satu  isu  pada  area  tematik  lima  yaitu mengurangi  kekerasan  terhadap  perempuan  termasuk  didalamnya  isu  perkawinan  anak, antara lain :

## Yayasan Kesehatan Perempuan
Didirikan  di  Jakarta  pada  tanggal  19  Juni  2001  oleh  para  aktivis  perempuan  yang berfokus mengenai kondisi Kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia, YKP membuat strategi  yang  sistematis  bertujuan  pada  pemenuhan  hak-hak  Kesehatan  reproduksi perempuan.  Perkawinan  anak  merupakan  salah  satu  isu  strategis  Yayasan  Kesehatan Perempuan  (YKP)  yang  bertujuan  dalam  memperbaiki  dan  mengembangkan  kebijakan pemerintah  mengenai  perkawinan  anak.  Yayasan  Kesehatan  Perempuan  (YKP)  menjadi audiensi dari banyaknya program penyuluhan dan edukasi dengan melibatkan masyarakat dan  pemerintahan  setempat  yang  berperan  sebagai  pemangku  kebijakan  yang  nantinya penyuluhan  tersebut  mempunyai  dasar  dalam  membuat  aturan  daerah  terkait  dengan perkawinan  anak.  Adapun  beberapa  program  dijalankan  YKP  dalam  menangani  isu perkawinan anak :

## 1. Creating Spaces
Memberikan penyuluhan atau fasilitator mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan dan  Anak  (KTPAP)  dan  perkawinan  anak.  Terdapat  3  wilayah  kerja  dalam melaksanakan program ini, yaitu wilayah kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Bojonegoro -  Jawa Timur.
2. NGULI KONCO : Nguber Ilmu Bareng Konco Membuat sebuah diskusi agar para peserta yang masih dikategorikan remaja atau anak usia dibawah 18 tahun dapat berperan dan berkontribusi sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam mencegah dan mengurangi isu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPAP) dan Perkawinan Anak.
3. DISBAREBO: Diskusi Bareng Remaja Bojonegoro Mengadakan kegiatan sosialisasi yang membahas isu perkawinan anak dengan fokus pada pencegahan, bahaya dan dampak kekerasan pada remaja.

## Kapal Perempuan
Berdiri pada 8 Maret 2000 bertujuan dalam membangun gerakan perempuan dan sosial yang  nantinya  dapat  mewujudkan  keadilan  sosial,  kesetaraan  dan  keadilan  gender  serta perdamaian.  Adapun  pelaksanaan  program  kerja  yang  dilakukan  oleh  KAPAL  Perempuan yang berfokus pada isu perkawinan anak antara lain :
1. Gender Watch
Di dalam program MAMPU, KAPAL Perempuan mengembangkan “Gender Watch” sebagai  sebuah  model  pemantauan  bersama  oleh  banyak  pihak  untuk  menjaga perlindungan  sosial  serta  memberi  manfaat  dalam  mengurangi  kemiskinan  dan mengatasi kesenjangan gender, termasuk salah satu fokus ada pada isu pencegahan perkawinan  anak.  Gender  Watch  juga membangun  “sekolah  perempuan”  yang menjadi tempat pembelajaran di tingkat Desa ataupun Komunitas. Dalam program MAMPU, sekolah perempuan berjalan di 6 provinsi, 9 kabupaten/ kota dan 25 desa.
Selama proses berjalan, Pemerintah Daerah meniru untuk 80 desa (Hanifah, 2022).
2. Radio Komunitas
Radio komunitas diciptakan untuk melakukan kampanye dan pendampingan bagi masyarakat khususnya perempuan dalam mengurangi angka perkawinan anak serta keadilan sosial. Disiarkan di Kabupaten Pangkajene – Sulawesi Selatan dan Lombok Utara,  radio  disiarkan  dengan  menghadirkan  narasumber  pada  bidangnya (Siperennu, 2022) . Dengan adanya siaran yang akan didapatkan bahkan didaerah terpencil sekalipun menggunakan satelit radio diharapkan masyarakat mengetahui dampak  yang  akan  terjadi  apabila  melakukan  perkawinan  anak  serta  mengetahui bahwasanya adanya kebijakan pemerintah mengenai perkawinan anak.

## Koalisi Perempuan Indonesia
Berdiri tanggal 18 Mei 1998 yang merupakan salah satu bagian dari gerakan reformasi menurunkan Soeharto. Menjadi salah satu mitra program MAMPU, KPI bekerja di 8 Provinsi, 30 Kabupaten dan 78 Desa/ Kelurahan dengan tujuan meningkatkan akses bagi perempuan dalam  mendapatkan  hak  perlindungan  sosial.  Adapun  pelaksanaan  program  kerja  yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang berfokus pada isu perkawinan anak antara lain :
1. Balai Perempuan
KPI  telah  mendirikan  Balai  Perempuan  yang  berguna  dalam  memperkuat kepemimpinan  perempuan.  Bersama  dengan  program  MAMPU,  KPI  dapat melakukan advokasi gabungan dalam peraturan dan pendanaan salah satunya bagi Penyertaan  kelompok  penyandang  disabilitas  yang  secara  otomatis  terkualifikasi pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan untuk
mengakses program Jaminan Kesehatan Nasional – Penerima Bantuan Iuran (JKN- PBI) (Bappenas, 2022).
2. Gerakan Bersama “STOP Perkawinan Anak”
KPI  bersama  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (KPPPA)  melalukan  kampanye  bersama  dalam  menghentikan  perkawinan  anak (Bappenas, 2022). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan riset perkawinan anak dan mengeluarkan modul tengtang menjadi orang tua dan modul pengasuhan  positif  serta  melakukan  Kampanye  Stop  Perkawinan  Anak  dengan menggandeng Wahana Visi Indonesia (Wahana, 2022).
3. Agen Perubahan
Agen perubahan dibentuk untuk membela hak – hak perempuan dan juga kelompok terpinggirkan. Anak – anak rentan dalam mengalami perkawinan anak, maka dari itu KPI secara aktif membentuk agen perubahan dalam merangkul generasi muda untuk ikut mengurangi dan mencegah terjadinya perkawinan anak. Selain menjadi konselor bagi  anak  seusianya,  agen  perubahan  juga  dapat  memantau  dan  ikut mensosialisasikan mengenai dampak dari perkawinan anak (Herlinawati, 2022).
4. Pernyataan Komitmen KPI dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak KPI  berkomitmen  untuk  melakukan  Advokasi  dalam  mendukung  implementasi Undang – undang dan pencegahan perkawinan anak serta membuat pusat informasi, pengaduan dan advokasi pencegahan perkawinan anak (PIPA PPA) di wilayah kerja Koalisi Perempuan Indonesia (Herlinawati, 2022).

## Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)
Dimulai  tahun  2019,  BaKTI  bekerja  dalam  mengumpulkan  dan  mendistribusikan program bantuan pembangunan untuk Indonesia Timur serta mendukung kolaborasi tokoh dan inisiatif lokal. Program MAMPU mendukung penuh program kerja BaKTI terutama dalam mengurangi kasus kekerasan pada perempuan dengan cara peningkatan kerjasama dengan parlemen  di  85  Desa/  Kelurahan  di  5  Provinsi  (Bappenas,  2022).  Adapun  pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh BaKTI yang berfokus pada isu perkawinan anak adalah “B ergerak  Bersama  Hentikan  Kekerasan  terhadap  Perempuan ”  yang  menjadi salah  satu kegiatan yang bekerjasama dengan salah satunya MAMPU yang juga melibatkan pemerintah setempat  dan  masyarakat  setempat  dalam  mensosialisasikan  pencegahan  kekerasan terhadap  perempuan dan anak, perkawinan anak dan  isu perempuan lannua yang terkait dengan rancangan Undang – Undang penghapusan kekerasan seksual.

## ‘Aisyiyah
Didirikan  pada  pada  19  Mei  1917  sebagai  organisasi  perempuan  dibawah  naungan Muhammadiyah adalah salah satu mitra program MAMPU. Dalam menjalankan organisasi,
‘Aisyiyah memiliki tiga program pokok, antara lain Pemberdayaan, Kesehatan dan Pendidikan (Adrymarthanio, 2022). Adapun  pelaksanaan program kerja yang  dilakukan  oleh  ‘Aisyiyah yang  berfokus  pada  isu  perkawinan  anak  adalah  Balai Sakinah  ‘Aisyiyah  (BSA) .  Aisyiyah membentuk  kelompok perempuan  yang  dinamakan  Balai  Sakinah  ‘Aisyiyah  (BSA)  yang bertujuan  sebagai  sebuah  tempay  dalam  pemberdayaan  komunitas  yang  didalamnya meliputi pendidikan, konsultasi dan Kesehatan reproduksi.
Berbagai  program  yang  dijalankan  para  mitra  MAMPU,  terutama  yang  mempunyai fokus terhadap isu perkawinan anak tentunya mempunyai respon yang berbeda-beda baik pada  pemangku  kebijakan  dan  masyarakat.  Beberapa  berpandangan  bahwasanya mengurangi angka perkawinan anak dengan upaya pencegahan adalah langkah yang baik agar adanya kesadaran dengan berbagai dampak buruk yang akan terjadi apabila melakukan perkawinan  anak.  Dampak  langsung  yang  akan  didapatkan  tentunya  oleh  anak  yang melakukan perkawinan, terlebih pada Kesehatannya baik secara fisik, fisiologi dan psikologis serta dampak nya juga akan dirasakan oleh lingkungan sekitar terhadap generasi penerus bangsa. Tidak sedikit yang mendukung dan ikut serta dalam menjalankan berbagai program kegiatan dalam mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia dengan menjadi pelopor dan pelapor. Adanya  kesadaran mengenai dampak buruk yang terjadi apabila melakukan perkawinan anak, program kerja bersama para mitra MAMPU ini juga memberikan informasi dan  sosialisasi  yang  benar  akan  pendampingan  baik  secara  hukum  dan  sosial  mengenai perkawinan anak dengan adanya tempat/ posko pengaduan yang masih dijalankan sampai saat ini.
Adanya pemikiran yang setuju dengan pencegahan perkawinan anak, tentunya ada juga kelompok yang beranggapan bahwa perkawinan anak adalah hal yang biasa terjadi pada budaya patriarki selain daripada alasan keadaan ekonomi. Tradisi atau budaya yang seringkali menuntut kepatuhan anak perempuan terhadap pemikiran orang tua, padahal seharusnya kepatuhan  mempunyai  batasannya.  Terutama  apabila  hal  itu  berpotensi  merusak  masa depan dan menghilangkan hak penuh sebagai warga negara.
Masih adanya pemikiran yang konservatif tersebut tentunya menjadi salah satu kendala bagi  para  mitra  MAMPU  dalam  menjalankan  program  kerja  yang  telah  disusun  dan dilaksanakan.

## SIMPULAN
Tidak dapat dipungkiri bahwasanya perkawinan anak di Indonesia merupakan hal yang sudah  lama  terjadi  yang  disebabkan  beberapa  faktor,  terutama  ekonomi  dan  budaya. Indonesia mempunyai kebijakan dalam mengurangi dan mencegah perkawinan anak, namun hal  itu  belum  terlihat  berhasil  dalam  menangani  isu  ini.  Kerjasama  internasional  dalam menangani  perkawinan  anak  di  Indonesia  dinilai  penting,  yang  mana  perkawinan  anak
merupakan  isu  bersama dalam  Sustainable  Development  Goals  (SDGs).  Kerjasama internasional yang bangun melalui program kerja Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality  and  Women  Empowerment  (MAMPU)  pada  area  tematik  empat  dalam  poin kekerasan terhadap perempuan yang didalamnya termasuk isu perkawinan anak melakukan kegiatan yang berdampak pada pencegahan dan pengurangan angka perkawinan anak di Indonesia.
Menjalin  Mitra Civil  Society  Organization  (CSO)  menjadi  poin  dalam  pelaksanaan program kerja MAMPU dalam menangani isu perkawinan anak di Indonesia, dari 13 mitra program  MAMPU  saat  ini,  terdapat  5  mitra  CSO  yang  pada  programnya  melaksanakan kegiatan  dalam  isu  perkawinan  anak  salah  satunya  melakukan  pendampingan,  sosialisasi, diskusi dan membuat posko yang menaungi isu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta  Perkawinan  Anak.  Dalam  pelaksanaan  program  kerja,  tentunya  CSO  mendapatkan fasilitator dan pendanaan dari program MAMPU. Menjadi Pelapor dan Pelopor yang didapat melalui  program  kerja  MAMPU  diharapkan  memberikan  dampak  positif  baik  untuk pemangku kebijakan, masyarakat dan mitra.
Selain itu program MAMPU juga memberikan pendampingan hukum dan psikologis. Dari  program  ini,  MAMPU  bersama  dengan  para  mitranya  berhasil  dalam  melakukan pendampingan  dan  melakukan  advokasi  ke  pemerintah  setempat,  baik  tingkat  Desa/ Kabupaten/  Provinsi.  MAMPU  bersama  para  mitra  berhasil  melakukan  advokasi  dalam perubahan batas usia minimal pernikahan pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan  perkawinan  dapat  diizinkan  apabila  usia  laki-laki  atau  perempuan  yang melakukan  perkawinan  sudah  berumur  19  tahun.  Selain  itu  MAMPU  juga  mendorong dibuatnya kebijakan di tingkat Desa/ Kabupaten/ Provinsi mengenai isu perkawinan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrymarthanio,  Verelladevanka. “Aisyiah:  Latar  Belakang,  Peran,  dan  Program”, https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/04/120000279/aisyiyah-latar-belakang- peran-dan-program?page=all, diakses pada tanggal 26 Februari 2022
Australian  Government – DFAT. “Australia -Indonesia  Partnership  for  Gender  Equality  and Women’s  Empowerment  (MAMPU)  Phase  2  Independent  Strategic  Review  and management response”, https://www.dfat.gov.au/about - us/publications/Pages/indonesia-partnership-gender-equality-womens- empowerment-mampu-phase-2-ind-strat-review,  diakses  pada  tanggal  29  Januari 2022
Bachtiar,  Farahdiba  Rahma. et  al .  “Kerjasama  Asing  dengan  Pemerintah  Indonesia  dalam Mengatasi  Peningkatan  Pernikahan  Anak  Selama  Pandemu  Covid- 19”,  Jurnal
Sipakalebbi  Vol.  5  No.  2  (2021),  166,  diakses  29  Januari  2022,  doi: https://doi.org/10.24252/sipakallebbi.v5i2.25812
Cowater  International. “Australia - Indonesia  Partnership  for  Gender  Equality  and  Women’s Empowerment (MAMPU)”, https://www.cowater.com/en/projects -in-action- bimonthly-newsletter-australia-indonesia-partnership-for-gender-equality-and- womens-empowerment-mampu/, diakses pada tanggal 29 Januari 2022
D, Edy Subroto. Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural, (Surakarta : UNS Press, 1992), hlm. 42
Hanifah,  Aufa. “Sekolah  Perempuan  Kembangkan  Pemikiran  Kritis  dan  Kepedulian  Sosial Perempuan”,  https://edura.unj.ac.id/edura -news/?p=2347,  diakses  pada  tanggal  21
Februari 2022
Kapal  Perempuan. “Gender  Watch  – MAMPU  Program”,  http://kapalperempuan.org/wp - content/uploads/2020/02/profil-kapal-mampu-feb20.pdf,  diakses  pada  tanggal  21 Februari 2022
Kapal  Perempuan. “Radio  Siperennu  FM,  Suara  Perempuan  di  Pulau  pada  Masa  Pandemi”, https://kapalperempuan.org/radio-siperennu-fm-suara-perempuan-di-pulau-pada- masa-pandemi/, diakses pada tanggal 21 Februari 2022
Kedutaan  Besar  Australia – Indonesia. “Kemitraan  Pembangunan  dengan  Indonesia”, https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation.html,  diakses  pada tanggal 29 Januari 2022
Koalisi  Perempuan  Indonesia. “Deklarasi  Gerakan  Bersama  Pemerintah  &  Masyarakat:  STOP
Perkawinan Anak!”, https://www.koalisiperempuan.or.id/2017/11/03/deklarasi - gerakan-bersama-pemerintah-masyarakat-stop-perkawinan-anak/,    diakses  pada tanggal 21 Februari 2022
Koalisi  Perempuan  Indonesia. “Pernyataan  Komitmen  Koalisi  Perempuan  Indonesia  Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”,
https://www.koalisiperempuan.or.id/2019/10/17/pernyataan-komitmen-koalisi- perempuan-indonesia-dalam-upaya-pencegahan-perkawinan-anak/,  diakses  pada tanggal 26 Februari 2022
Koalisi  Perempuan  Indonesia. “Sejarah  Koalisi  Perempuan  Indonesia  untuk  Keadilan  dan Demokrasi”,  https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/sejarah/,  diakses  pada tanggal 21 Februari 2022
MAMPU – Bappenas, “Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)”, http://mampu.bappenas.go.id/mitra- kami/koalisi-perempuan-indonesia-3/, diakses pada tanggal 21 Februari 2022
MAMPU – Bappenas,  “Yayasan  Bursa  Pengetahuan  Kawasan  Timur  Indonesia  (BaKTI)”, http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/yayasan-bakti-bursa-pengetahuan- kawasan-timur-indonesia/, diakses pada tanggal 26 Februari 2022
MAMPU – Bappenas. “Area  Tematik  Program  Kami”,  http://mampu.bappenas.go.id/,  diakses pada 29 Januari 2022
MAMPU – Bappenas. “Project Brief MAMPU: Balai Sakinah ‘Aisyiyah”, http://mampu.bappenas.go.id/pengetahuan/publikasi/project-brief-balai-sakinah- aisyiyah/, diakses pada tanggal 26 Februari 2022
MAMPU – Bappenas. “Tentang Mampu”, http://mampu.bappenas.go.id/tentang -kami/, diakses pada 29 Januari 2022
Marsyaf,  Muh  Iqbal. “MAMPU  Kampanye  Digital  Ajak  Anak  Indonesia  Berani  Bersikap”, https://tekno.sindonews.com/read/170852/207/mampu-kampanye-digital-ajak-anak- indonesia-berani-bersikap-1600610945, diakses pada tanggal  29 Januari 2022
Rivaldy, Yusuf. “Melihat Latar Belakang Australia dalam Mem berikan Bantuan Luar Negeri ke Kawasan Pasifik”, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 13 No. 3 (Juli – Desember 2020),
185, diakses 29 Januari 2022, doi: https://doi.org/10.20473/jhi.v13i2.18738
S, Martha Herlinawati. “Koalisi Perempuan: Generasi muda jadi agen hentikan perkawinan anak”, https://jatim.antaranews.com/rilis-pers/972734/koalisi-perempuan-generasi-muda- jadi-agen-hentikan-perkawinan-anak, diakses pada tanggal 26 Februari 2022
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
United  Nations. “New  UN  initiative  aims  to  protect  millions  of  girls  from  child  marriage”, https://www.un.org/youthenvoy/2016/03/new-un-initiative-aims-to-protect-millions- of-girls-from-child-marriage/, diakses pada tanggal 29 Januari 2022
Wahana  Visi  Indonesia,  “Lindungi  Anak  dari  Kampanye  Digital  Perkawinan Anak”, https://wahanavisi.org/id/media-materi/cerita/detail/lindungi-anak-dari-kampanye- digital-perkawinan-anak, diakses pada tanggal 21 Februari 2022
WHO. “Child marriages -39 000 every day: More than 140 million girls will marry between 2011 and  2020”, https://www.who.int/news/item/07-03-2013-child-marriages-39-000- every-day-more-than-140-million-girls-will-marry-between-2011-and-
2020#:~:text=Between%202011%20and%202020%2C%20more,daily%20will%20marr
y%20too%20young, diakses pada tanggal 29 Januari 2022
Yayasan  Kesehatan  Perempuan. “Diskusi  Bareng  Remaja  Bojonegoro  (DISBAREBO)”,
https://ykp.or.id/diskusi-bareng-remaja-bojonegoro-disbarebo/, diakses pada
tanggal 11 Februari 2022
Yayasan  Kesehatan  Perempuan. “NGULI  KONCO:  Nguber  Ilmu  Bareng  Konco”, https://ykp.or.id/nguli-konco-nguber-ilmu-bareng-konco/,  diakses  pada  tanggal  11 Februari 2022
Yayasan  Kesehatan  Perempuan. “Pertemuan  YKP  dengan  PEMDA  Kab.  Bojonegoro,  Kab.
Ponorogo  dan  Kab.  Blitar  untuk  Memperkuat  Dukungan  Pada  Isu  KTPAP  dan  PA”, https://ykp.or.id/pertemuan-ykp-dengan-pemda-kab-bojonegoro-kab-ponorogo- dan-kab-blitar-untuk-memperkuat-dukungan-pada-isu-ktpap-dan-pa/, diakses pada tanggal 11 Februari 2022
Yayasan  Kesehatan  Perempuan. “Profil”,  https://ykp.or.id/profil/,  diakses  pada  tanggal  29
Januari 2022