…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Yang Mengalami Sengketa Merek Dagang
Syifa Aulia Agustine 1 , Wulan Windiarti 2 Universitas Pelita Bangsa E-mail: syifa.auliaa0899@gmail.com
Article History : Received: 30 Juni 2024
Revised: 11 Juli 2024 Accepted: 14 Juli 2024
Abstract: The purpose of this research is to explain the procedure for registering intellectual property rights and to provide information about legal protection for business actors. The method used in this research is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The result of this research is that legal protection for business actors to protect their trademark rights can be obtained by following the trademark registration procedures according to the prevailing regulations. In the era of globalization and increasingly fierce business competition, trademarks have become an important asset for entrepreneurs to differentiate their products and services from others. The legal system in Indonesia has provided a comprehensive legal framework to protect the rights of entrepreneurs regarding trademarks. Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications provides a strong legal foundation for entrepreneurs to register, use, and maintain their trademark rights. Legal protection is fully obtained by business actors to avoid losses caused by trademark disputes. This legal protection for registered trademarks includes preventive and repressive measures that can be fully utilized by business actors.
Keywords : Legal Protection, Trademark, Dispute, Business Actor
PENDAHULUAN Pembangunan ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan pada praktik bernegara khususnya di di Indonesia. Praktik ekonomi ini sejatinya tidak terlepas dari adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Transaksi merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dan/atau jasa antar individu, perusahaan, atau organisasi yang memiliki faktor ekonomi atas adanya suatu bisnis. Transaksi pada umumnya dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen yang lebih dikenal dengan istilah jual beli. Seorang pelaku usaha akan menjual produk yang ia hasilkan untuk kemudian dibeli oleh konsumen. Pada pelaksanaannya, seorang pelaku usaha merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan adanya pelaku usaha, maka akan terlaksana sebuah praktik produksi. 1
1 Kholida Qothrunnada, Pengertian Transaksi: Fungsi, Jenis, Contoh serta Bukti Keuangannya , 2022. Dikutip pada
Produksi yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha akan menghasilkan barang atau jasa yang kemudian akan diperkenalkan dan dijual ke masyarakat sebagai calon konsumen. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari sebuah nama yang akan menjadi sebuah identitas bagi produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Nama terebut kemudian akan menjadikan produk dikenal dan dapat dibedakan oleh masyarakat yang lebih dikenal dengan sebutan merek. Merek sendiri merupakan salah satu atribut yang penting dari sebuah produk, dimana merek suatu produk dapat memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan. Merek tidak hanya sebuah nama bagi produk, tetapi juga merupakan sebuah identitas absolut yang digunakan untuk membedakannya dari produk-produk yang dihasilkan dari pelaku usaha lain. Dengan identitas khusus, produk tertentu akan lebih mudah dikenali oleh konsumen dan tentunya akan memudahkan konsumen pada saat pembelian ulang produk tersebut. 2
Penggunaan merek di tengah persaingan produksi saat ini menjadi salah satu alasan mengapa pelaku usaha perlu menggunakan nama merek untuk produknya. Namun, untuk mendapatkan hak sepenuhnya atas suatu merek, pelaku usaha harus melakukan pendaftaran merek. Dengan adanya merek, pelaku usaha dapat melakukan promosi iklan, membangun citra atau reputasi, dan menciptakan kepemilikan yang absolut atas sebuah nama untuk memperkenalkan produk yang bersifat eksklusif. Artinya, orang lain dilarang menggunakan merek tersebut, baik berupa nama maupun gambar. 3
Kepemilikan merek, terutama yang berbentuk logo atau gambar, sejatinya berpotensi untuk menimbulkan masalah jika pelaku usaha tidak mendaftarkan logo tersebut untuk mendapatkan hak merek dan hak cipta. Akan muncul kemungkinan bahwa logo yang sama didaftarkan sebagai merek oleh satu orang dan sebagai hak cipta oleh orang lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, serta mendukung UMKM dan industri dalam negeri. Kesadaran akan pentingnya mendaftarkan merek masih kurang di kalangan pengusaha mikro dan kecil. Mendaftarkan merek memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap produk tersebut. Di Indonesia, ada peningkatan gerakan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek.
Hak merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini dibuat untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen serta perlindungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016, setiap merek dagang terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Pemilik merek dagang dapat mengajukan gugatan apabila orang lain memakai merek yang sama dengan pemilik tanpa izin. Pemilik juga dapat mengajukan gugatan sesuai Pasal 100 atau dengan penyelesaian alternatif sesuai Pasal 93. Perlindungan ini bersifat teritorial atau hanya berlaku di negara permohonan hak merek tersebut dibuat.
Perdagangan dan transaksi bisnis memiliki keterkaitan yang erat dengan persaingan usaha, yang mendorong pelaku usaha untuk berinovasi secara kreatif dan menghasilkan produk yang memiliki daya jual tinggi agar tetap kompetitif. Secara prinsip, persaingan usaha memiliki tanggal 22 November 2023, pukul 19:12 WIB., dari detikfinance: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 6023038/pengertian-transaksi-fungsi-jenis-contoh-serta-bukti-keuangannya
2 Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran. Edisi 12. Jilid 2 . Jakarta: PT Indeks, 2018.
3 Erniwati, Haruskah Daftar Merek? Simak Pentingnya Pendaftaran Merek Untuk Melindungi Brand Usaha Anda , 2023. Dikutip pada tanggal 22 November 2023, pukul 10:23 WIB., dari Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia: https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita- utama/5539-haruskah-daftar-merek-simak-pentingnya-pendaftaran-merek-untuk-melindungi-brand-usaha-anda
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
manfaat karena mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan volume produksi dan kualitas produk guna mengalahkan pesaingnya. Hal ini berpotensi memicu pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan konsumen, masyarakat, dan negara. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang tidak bersaing secara adil, misalnya dengan meniru merek terkenal melalui pembuatan merek yang hampir serupa. Tindakan ini merugikan konsumen dan pemilik merek terkenal karena dapat membingungkan konsumen dalam memilih produk.
METODE PENELITIAN Penelitian ini disusun menggunaan metode penelitian hukum normatif ( normative law research ) dengan pendekaatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dimana penelitian menitikberatkan fokus kepada penemuan prinsip-prinsip hukum serta suatu aturan yang ada mengenai permasalahan yang dibahas dengan memperhatikan norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat saat ini sebagai acuan dan tolak ukur. Pada prinsipnya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berpusat pada studi produk perilaku hukum seperti mengkaji undang-undang terkait dengan permasalahan yang dibahas. 4
Dikutip dari penjelasan Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa teknik pengumpulan bahan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. 5 Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis normatif kualitatif dimana dalam penerapannya, penelitian kualitatif difokuskan untuk melakukan interpretasi dan diskusi dari bahan hasil penelitian yang dikumpulkan berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, serta doktrin yang memiliki keterkaitan demgan pokok permasalahan pada penelitian ini. Metode penelitian kualitatif ini umumnya lebih fleksibel terhadap instrumen pengumpulan data. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Prosedur Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Suatu Merek Dagang
1. Persyaratan yang Harus Dipenuhi Pelaku Usaha Untuk Mendaftarkan Merek Dagang Proses pendaftaran merek dagang di Indonesia melalui beberapa tahapan mulai dari persiapan dokumen, pengecekan awal, pengajuan permohonan, hingga penerbitan sertifikat. Pemohon harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan substantif yang ditetapkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan dapat terlindungi secara hukum dan digunakan dalam aktivitas komersial secara eksklusif. Untuk memenuhi persyaratan agar dapat melakukan pendaftaran merek dagang, pemohon perlu melakukan persiapan dokumen dan pengecekan merek. Dokumen-dokumen inilah yang akan menjadi bahan pertimbangan Dirjen Kekayaan Intelektual untuk menyetujui dan memproses pendaftaran merek dagang pemohon. Dokumen ini penting karena berisi identitas dan informasi mengenai merek
4 M. Syahrum , Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis . Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
5 Suhaimi, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif ,” Jurnal Yustitia, Vol. 19 No. 2 , 2018, hlm. 207.
6 N. Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi VI Pengembangan Cetak Ulang . Yogyakarta: Rake Sarasin, 2016.
dagang yang akan didaftarkan. Setelah persyaratan sudah dipenuhi, maka pemohon akan dapat melanjutkan proses pendaftaran hingga pengumuman merek dan penerbitan sertifikat. Untuk mendaftarkan merek dagang pada hak kekayaan intelektual, dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha selaku pemohon yang diantaranya adalah 7 :
1.) Etiket/Label Merek Etiket atau label merek adalah contoh merek yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek disyaratkan melampirkan etiket merek yang dicetak di atas kertas. Sejatinya, walaupun sering ditemui permohonan pendaftaran merek yang melampirkan etiket merek dalam bentuk huruf standar dalam warna hitam dan putih saja, etiket merek dalam permohonan pendaftaran merek sebaiknya mencakup semua jenis warna dan elemen merek sesuai pemakaian yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf d dan Pasal 61 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Etiket merek yang benar menurut UU Merek, harus merepresentasikan atau mewakili merek sesuai yang dilekatkan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan, atau sebagaimana konsumen menjumpainya dalam perdagangan barang/jasa.
2.) Tanda Tangan Pemohon Tanda tangan pemohon pada persyaratan pendaftaran merek dagang menegaskan bahwa pemilik merek dagang telah menyetujui untuk mengajukan pendaftaran merek tersebut kepada otoritas yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa pemilik merek memberikan wewenang kepada pemohon untuk bertindak atas namanya dalam proses pendaftaran. Tanda tangan pemohon juga merupakan bukti bahwa pemohon adalah pemilik sah dari merek dagang yang akan didaftarkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemohon memiliki hak yang sah untuk mengajukan pendaftaran merek dagang tersebut dan untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan merek tersebut di masa mendatang. Tanda tangan pemohon juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang terkait dengan proses pendaftaran dan penggunaan merek dagang tersebut. Ini membantu memastikan bahwa pemilik merek memiliki kontrol yang cukup atas merek dagangnya dan dapat mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran hak atas merek tersebut.
3.) Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) Surat rekomendasi bertujuan untuk memberikan validasi atas berkas mengenai pengajuan hak merek dagang dari dinas setempat. Surat tersebut biasanya mencantumkan identitas lengkap dari UKM yang bersangkutan, termasuk nama perusahaan, alamat, nomor registrasi, dan informasi kontak. Surat tersebut memberikan rekomendasi atau pengakuan resmi kepada UKM sebagai salah satu UKM yang mendapatkan dukungan atau bantuan dari pemerintah atau instansi terkait. Surat tersebut mungkin juga mencantumkan alasan atau kriteria yang digunakan oleh pemerintah atau instansi terkait dalam memberikan rekomendasi atau pengakuan kepada UKM tersebut. Surat rekomendasi atau surat keterangan UKM binaan biasanya ditandatangani oleh pejabat
7 Erniwati, Haruskah Daftar Merek? Simak Pentingnya Pendaftaran Merek Untuk Melindungi Brand Usaha Anda , 2023. Dikutip pada tanggal 22 November 2023, pukul 10:23 WIB., dari Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia: https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita- utama/5539-haruskah-daftar-merek-simak-pentingnya-pendaftaran-merek-untuk-melindungi-brand-usaha-anda
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
yang berwenang dari lembaga pemerintah atau instansi terkait, dan sering kali juga dilengkapi dengan cap resmi dari lembaga tersebut.
4.) Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil Surat ini berfungsi sebagai bukti atau pengakuan resmi dari UMK terhadap informasi atau pernyataan yang tercantum di dalamnya. Surat tersebut mencantumkan identitas lengkap dari UMK, seperti nama perusahaan, alamat usaha, nomor registrasi, dan informasi kontak. Surat tersebut berisi pernyataan tertulis mengenai hal-hal tertentu, seperti deskripsi singkat tentang jenis usaha, produk atau layanan yang ditawarkan, skala operasi, atau informasi lain yang relevan. Surat tersebut ditandatangani oleh pemilik atau pejabat yang berwenang dari UMK, dan sering kali juga dilengkapi dengan stempel atau cap resmi dari UMK. Selain itu, surat tersebut biasanya dilampiri dengan materai sebagai tanda keabsahan dan kekuatan hukum. Surat pernyataan UMK bermaterai dibuat oleh pelaku usaha sebagai pernyataan resmi untuk mendaftarkan mereknya. Berikut adalah surat pernyataan UMK yang harus diisi oleh pelaku usaha:
Gambar 4.1 Surat Pernyataan UMK Sumber: Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI
2. Prosedur Pendaftaaran Hak Kekayaan Intelektual Untuk Merek Baru Prosedur pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) untuk merek baru dapat bervariasi tergantung pada negara atau wilayah hukum tempat merek tersebut akan didaftarkan. Sebelum mendaftarkan mereknya, pelaku usaha perlu melakukan survey guna menetapkan kelayakan merek untuk memastikan bahwa merek yang ingin didaftarkan belum digunakan oleh pihak lain dalam pasar yang sama atau sejenis. Survey ini juga dapat membantu memastikan bahwa merek tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk merek baru dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
seluruh Indonesia, sesuai dengan domisili usaha atau dapat juga didaftarkan secara mandiri melalui website Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Apabila pelaku usaha memutuskan untuk datang langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, maka pelaku usaha diharapkan untuk membawa persyaratan sebagaimana mestinya. Permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual untuk merek baru dapat dilakukan dengan mengunjungi staff Pelayanan Hukum pada divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah terdekat. Staff pelayanan hukum tersebut akan memberikan formulir yang harus diisi oleh pelaku usaha sebagai pemohon sebelum kemudian menyerahkan berkas-berkas yang tertera dalam persyaratan seperti etiket/label merek, tanda tangan pemohon, surat rekomendasi UMK binaan, dan surat keterangan UMK bermaterai. 8
Cara lain yang saat ini menjadi cara yang paling direkomendasikan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual adalah dengan melakukan pendaftaran melalui website Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan langkah-langkah di bawah ini (Dirjen HAKI, 2024):

## Gambar 4.2.1 Prosedur Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Untuk Merek Baru
Keterangan:
1) Pelaku usaha atau dalam hal ini disebut pemohon melakukan registrasi akun pada website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mengakses laman merek.dgip.go.id untuk mengisi dan melengkapi data diri sebagai pemohon pendaftaran hak kekayaan intelektual dan mengisi kolom ketentuan yang telah disediakan sesuai dengan kebutuhan.
2) Ketika sudah berhasil mengisi data dan informasi pribadi, pemohon diwajibkan untuk melakukan klik pada permohonan baru untuk mengajukan permohonan.
8 Wawancara dengan Satrio selaku Staff Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
3) Laman akan otomatis berpindah ke halaman yang berisi formulir yang harus diisi oleh pemohon mengenai permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual serta penjelasan mengenai merek yang akan didaftarkan. Seluruh kolom yang terdapat pada formulir wajib diisi oleh pemohon dengan sebenar-benarnya. Pada tahap ini, pemohon diharapkan untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran merek baru. Dokumen ini biasanya mencakup formulir aplikasi pendaftaran merek, deskripsi merek, keterangan kelas produk atau layanan, dan contoh atau gambaran visual dari merek tersebut.
4) Setelah formulir sudah terisi secara lengkap, pemohon akan diarahkan untuk mengunggah data dukung berupa berkas-berkas yang digunakan sebagai bahan persyaratan seperti etiket atau label merek, tanda tangan pemohon, surat rekomendasi UMK binaan, serta surat keterangan UMK bermaterai.
5) Setelah data pada formulir dan berkas yang berhasil diunggah dipastikan benar dan lengkap, pemohon dapat mengajukan kode bayar yang dapat dibayarkan secara daring kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Biaya pendaftaran merek untuk umum adalah Rp 1.800.000,- per kelas dan untuk UMK adalah Rp 500.000,- per kelas.
6) Setelah mendapatkan kode pembayaran, pemohon dianjurkan untuk segera membayar tagihan pendaftaran paling lambat pukul 23.59 di hari yang sama sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih.
7) Apabila proses pembayaran sudah berhasil, pemohon diarahkan untuk melalukan pengecekan formulir dan berkas yang diunggah, apakah sudah sesuai dan benar atau keliru. Apabila data dan berkas telah sesuai, pemohon dapat menyelesaikan proses pendaftaran.
8) Setelah menyelesaikan tahapan pendaftaran, permohonan akan diterima dan diproses oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dirjen HKI pada tahap ini akan melakukan pemeriksaan awal terhadap aplikasi pendaftaran merek pemohon. Dirjen HKI akan memeriksa kelengkapan dokumen, kesesuaian merek dengan ketentuan hukum, dan apakah merek tersebut sudah digunakan sebelumnya oleh pihak lain.

## B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Mengalami Sengketa Merek Dagang 1. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Memiliki Merek Dagang yang Sah
Secara Hukum
Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang memiliki merek dagang yang sah secara hukum adalah penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan dapat ditegakkan. Perlindungan hukum memberikan pemilik merek dagang kemampuan untuk mencegah dan mengejar pelanggaran merek dagang. Ini termasuk tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menggunakan merek dagang tanpa izin, meniru merek tersebut, atau melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi merek.
Pemilik merek dagang yang sah memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan untuk produk atau layanan yang terdaftar dalam merek tersebut. Ini berarti bahwa pemilik merek memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan atau mengalihkan merek tersebut tanpa izin. Hak-hak merek dagang yang sah memungkinkan pemilik merek untuk secara komersial memanfaatkan merek tersebut untuk kepentingan bisnis mereka sendiri. Mereka dapat menggunakan merek tersebut untuk memasarkan, mempromosikan, dan menjual produk atau layanan mereka di pasar.
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1994 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya. Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara karena sejatinya, merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal. Karena merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar.
Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek yang terkenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal.
Perlindungan terhadap merek diberikan oleh Negara melalui undang-undang baik perlindungan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan yang preventif terdapat dalam Pasal 4, 5, 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan perlindungan represif terdapat pada Pasal Ketentuan Pidana dari Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila terjadi pelanggaran merek maka pemilik merek akan dilindungi oleh pasal preventif dan pasal represif.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di Dirjen HAKI, Depkumham. Merek yang terdaftar adalah merek yang sah dan diakui oleh undang-undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari Negara melalui Kantor Pengadilan. Sedang merek yang belum atu tidak terdaftar tdak memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Karena pelanggaran merek adalah delik aduan maka apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadukan maka Kantor pengadilan akan memprosesnya.
Proses peradilan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang sah atau yang terdaftar di Dirjen HAKI. Apabila secara sah dan meyakinkan terdapat atau ada pelanggaran merek maka hakim akan memberikan perlindungan melalui putusan yang adil. Bagi Pelanggar akan dikenakan sanksi (baik pidana maupun denda) sesuai ketentuan pidana merek yang diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila terbukti secara secara sah ada pihak yang telah melakukan pelanggaran merek maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi (baik pidana atau denda) sesuai dengan pelangaran yang dilakukan. Maka dari itu, perlindungan hukum akan diberikan oleh Negara hanya kepada merek yang terdaftar saja.
Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Dilanjutkan dengan Pasal
100 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Kemudian Ayat (3) mempertegas Ayat (1) dan (2) bahwa setiap orang yang melanggar kedua ayat tersebut yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana sebagai bentuk perlindungan hukum bagi merek dagang terdaftar secara resmi disebutkan juga pada Pasal 101 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa ketentuan pidana berlaku dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada setiap orang yang menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar. Ketentuan pidana serupa juga berlaku kepada setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 101 Ayat (2). Ketentuan pidana terakhir terdapat pada Pasal 102 yang menyebutkan bahwa Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pasal 103 menjadi penutup yang menjelaskan bahwa tindak pidana yang telah disebutkan pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 harus berupa delik aduan.
2. Penyelesaian Sengketa Merek Dagang yang Dialami Pelaku Usaha Pada dasarnya, perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap merek terdaftar, maka dapat menempuh beberapa upaya sebagai berikut:
1) Penyelesaian Sengketa Secara Perdata
Jika ada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan pemilik merek terdaftar, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Niaga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 Ayat (3) Undang- Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) serta sesuai dengan wilayah yurisdiksinya yang diatur dalam Keputusan Presiden nomor 97 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) UU MIG, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan mereknya.
2) Penyelesaian Sengketa Secara Pidana Proses litigasi dalam penyelesaian sengketa merek dagang dapat menjadi pilihan jika upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil atau jika sengketa memerlukan penegakan hukum yang kuat dan resmi. Namun, proses litigasi seringkali memakan waktu dan biaya yang cukup besar, serta dapat menimbulkan risiko reputasi bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, seringkali disarankan untuk mencoba penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih dahulu, seperti melalui mediasi atau arbitrase, sebelum memutuskan untuk
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
mengajukan gugatan ke pengadilan. Penyelesaian sengketa merek dagang secara pidana melibatkan penyelesaian perselisihan di pengadilan atau badan yudisial yang berwenang. Proses dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa hak-hak merek dagangnya telah dilanggar. Pihak yang mengajukan gugatan adalah pihak penggugat, sedangkan pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah pihak tergugat. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memulai proses pemeriksaan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Ini melibatkan presentasi bukti-bukti, kesaksian saksi, dan argumen hukum dari masing-masing pihak. Pihak tergugat memiliki kesempatan untuk merespons gugatan yang diajukan melalui pendahuluan atau pembelaan. Mereka dapat menyajikan bukti dan argumen untuk membantah klaim yang diajukan oleh penggugat.
Jika orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, ia berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 Ayat (1) UU MIG.
Apabila orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,-, sesuai dengan Pasal 100 Ayat (2) UU MIG.
3) Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa Para pihak bersengketa juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa merek dagang melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan terkait dengan hak-hak merek dagang di luar pengadilan tradisional karena pada praktiknya, terdapat beberapa opsi yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha yang untuk menyelesaikan sengketa merek dagang, seperti arbitrase, mediasi, dan penyelesaian sengketa online.
Pada praktiknya, arbitrase menjadi opsi yang paling sering ditempuh oleh pelaku usaha. Arbitrase menerapkan proses penyelesaian sengketa dimana pihak-pihak yang berselisih menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada satu atau beberapa arbiter independen. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau APS memiliki beberapa keuntungan, seperti proses yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih fleksibel dibandingkan dengan pengadilan tradisional. Selain itu, proses tersebut sering kali lebih rahasia, yang dapat membantu menjaga kerahasiaan informasi sensitif dan meminimalkan dampak reputasi. Keputusan yang dihasilkan melalui arbitrase atau APS biasanya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan tradisional dan dapat diterapkan di banyak yurisdiksi di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang efektif dan penegakan hak-hak merek dagang di tingkat global.
Selain arbitrase, APS juga menyediakan opsi untuk penyelesaian sengketa melalui proses mediasi. Penyelesaian sengketa merek dagang melalui mediasi adalah pilihan yang efektif untuk menghindari biaya, waktu, dan kerumitan yang terkait dengan proses litigasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa merek dagang melalui mediasi adalah proses dimana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa merek dagang bertemu dengan seorang mediator netral yang berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu mereka mencapai kesepakatan damai. Mediasi memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk bekerja
sama dalam mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Ini dapat mencakup negosiasi tentang lisensi, perjanjian kemitraan, atau penggunaan bersama merek dagang. Proses mediasi biasanya dilakukan secara rahasia, yang berarti bahwa semua diskusi, argumen, dan proposal yang dibuat selama mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan jika mediasi tidak berhasil. Mediator netral bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi, membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara efektif, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Tujuan utama dari mediasi adalah mencapai solusi win-win yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Ini dapat mencakup kesepakatan tentang penggunaan merek dagang, kompensasi, perubahan nama merek, atau langkah-langkah lain yang dapat mengakhiri sengketa dengan cara yang adil dan memuaskan. Jika pihak-pihak yang bersengketa berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi, kesepakatan tersebut biasanya diputuskan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak. Perjanjian ini mengikat secara hukum dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
KESIMPULAN
Perlindungan terhadap hak merek sangat penting untuk menjaga keunikan dan reputasi produk atau jasa yang diwakili oleh merek tersebut, sehingga perlu ada perlindungan hukum bagi merek terdaftar. Hak merek ini timbul setelah merek dagang tersebut terdaftar secara sah menurut hukum sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar mencakup langkah preventif dan represif. Perlindungan preventif diatur dalam beberapa pasal undang-undang, sementara perlindungan represif mencakup sanksi pidana bagi pelanggaran merek, termasuk penggunaan tanpa izin atau peniruan merek terdaftar. Perlindungan ini diberikan untuk menjaga hak eksklusif pemilik merek dan mencegah serta menindak pelanggaran yang dapat merugikan pemilik merek dan konsumen. Ketentuan mengenai perlindungan hukum untuk pemilik merek didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## DAFTAR REFERENSI
Buku Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. Manajemen Pemasaran. Edisi 12. Jilid 2 . Jakarta: PT Indeks, 2018. Muhadjir, N. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi VI Pengembangan Cetak Ulang . Yogyakarta: Rake Sarasin, 2018. Syahrum, M. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis . Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
Jurnal Suhaimi, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.” Jurnal Yustitia, Vol. 19 No. 2 , (2018): 207
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2600
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

## Lain-lain
Erniwati. (2023). Haruskah Daftar Merek? Simak Pentingnya Pendaftaran Merek Untuk Melindungi Brand Usaha Anda. Dikutip pada tanggal 22 November 2023, pukul 10:23 WIB., dari Kantor Wilayah Nua Tenggara Barat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia: https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5539-haruskah- daftar-merek-simak-pentingnya-pendaftaran-merek-untuk-melindungi-brand-usaha-anda Qothrunnada, Kholida. (2022). Pengertian Transaksi: Fungsi, Jenis, Contoh serta Bukti Keuangannya. Dikutip pada tanggal 22 November 2023, pukul 19:12 WIB., dari detikfinance: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6023038/pengertian- transaksi-fungsi-jenis-contoh-serta-bukti-keuangannya
Wawancara dengan Satrio selaku Staff Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.