Analisis Laju Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor
Syarief Gerald Prasetyo 1 dan Yustiana Wardhani 2
Program Studi Akuntansi, STIE Binaniaga, Jl. Pajajaran No.100 Bogor 1 Program Studi Manajemen, STIE Binaniaga, Jl. Pajajaran No.100 Bogor 2
yustiana.wardhani@yahoo.com 1

## Abstract
The way to improve the authentic revenue of a district is to study its’ potential which can be used as the  future  financing of  the development.  The  research  methode being used  is  associative  descriptive. As  a  matter  of  fact,  based  on  the  result  of  the  research,  it  has  discovered  that  the  contribution  of district’s tax on the district’s authentic revenue has been bigger on average than the other contribution of  district  revenues.  Hotel  and  restaurant  taxation,  district  taxation  simultaneously  have  affected  the district authentic revenue. Moreover, the revenue received from the taxation of hotel and restaurant, entertainment events, adverstisement, raod lighting which partially have affected the district authentic revenue accordingly. Suggestions offered are that the authority should have to perform more extensive effort  on  the  potential  district  tax  and  to  improve  the  awareness  of  the  society  to  respect  the  tax obligation by  giving  them  more  training  and  performing  more  supervision  of  it  as  well  as  providing such  the system of taxatation collection which is more effective.

## Abstrak
Salah  satu  langkah  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  adalah  dengan  mengkaji  potensi- potensi  daerah  yang  dapat  dijadikan  sumber  pendanaan  di  masa  yang  akan  datang  bagi  pembiayaan pembangunan  daerah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  deskriptif  assosiatif.  Hasil  dari  penelitian diketahui bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara rata-rata lebih besar dibandingkan  dengan  kontribusi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  lainnya.Pajak  Hotel  dan Restoran,  Pajak  daerah  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Kemudian diperoleh  juga  bahwa  Pajak  Hotel  dan  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh yang berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah. Saran yang diberikan adalah perlu melakukan ekstensifikasi terhadap potensi-potensi Pajak Daerah, perlunya meningkatkan
kesadaran  masyarakat  dengan  jalan  memberikan  penyuluhan  dan  melakukan  pengawasan  serta perlunya mencari sistem pemungutan pajak yang lebih efektif lagi.
Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Laju Pertumbuhan
1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Pemerintah Kabupaten mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri dalam  melaksanakan  pembangunan. Sesuai  dengan  amanat    UU  No.  22 tahun  1999  tentang  Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah, maka keberhasilan  dari  Pemerintah  Daerah dalam upaya
meningkatkan kemampuan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu faktor penting  yang dapat  menentukan keberhasilan  dari  tujuan  pemberian otonomi  daerah,  sehingga  daerah dimungkinkan  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri dalam  rangka  membiayai  layanan masyarakat  dan pembangunan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  sumber  penerimaan  suatu daerah  yang  dapat  digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah  daerah  dan  pembangunan suatu  daerah.Pajak  daerah  merupakan salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), oleh sebab itu sangatlah  penting  untuk  mengetahui laju  pertumbuhan  kontribusi  pajak daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (PAD).
Adanya  kesenjangan  hubungan pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah  disebabkan  karena  sebagian besar sumber-sumber pendapatan yang potensial  berada  dalam  kewenangan pemerintah pusat sementara pemerintah  daerah  hanya  menguasai sumber-sumber  penerimaan  sendiri yang memang relative kurang mencukupi dibandingkan dengan besarnya  pengeluaran.  (Simanjuntak, 2006).Pada  gambar  1.Dapat  dilihat bahwa komposisi pendapatan Kabupaten  dan  Kota  didominasi  oleh pendapatan  yang  berasal  dari  dana perimbangan sebesar 67,29%,
sedangkan  pendapatan  asli  daerah
yang didalamnya merupakan kontribusi  dari  pajak  dan  retribusi daerah hanya sebesar 12,08%. Kondisi demikian menunjukan bahwa
ketergantungan  daerah  terhadap  pusat
masih  cukup  besar  dan  patut  diduga potensi-potensi  pajak  daerah  masih belum digali dengan optimal.
Gambar 1.
Komposisi Pendapatan Kab dan Kota Tahun 2016 Sumber : Ditjen Bina Keuangan Daerah 2016
Salah satu langkah untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah adalah  dengan  mengkaji  potensi- potensi  daerah  yang  dapat  dijadikan sumber  pendanaan  di  masa  yang  akan datang bagi pembiayaan pembangunan daerah.  Dengan  demikian  Pemerintah Daerah  dapat  menentukan  prioritas sektor  mana  yang  perlu  penanganan serius.Pendapatan  Asli  Daerah  yang menjadi  prioritas  banyak  tergantung
pada  perkembangan  perekonomian setempat.  Pemerintah  Daerah  dalam usahanya  mengimbangi  peningkatan jumlah  anggaran  belanja  baik  rutin maupun  proyek  pembangunan  dan untuk  meningkatkan  peran  pendapatan daerah  melalui  sumber  pajak  daerah dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut, menyederhanakan sistem pajak daerah, menaikan penerimaan  dari  pajak  daerah  dan
90.557,36
12,08% 504.320,15 67,29% 154.559,19 20,62% PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH
perubahan sistem pajak yang menyangkut  wewenang  Pemerintah Daerah  (Devas  et.all,  1999),  dari upaya-upaya  tersebut  akan  dihasilkan penerimaan  yang  lebih  tinggi  dan pengeluaran belanja yang relatif rendah,  sehingga  akan  diperoleh  sisa lebih  dana  pendapatan  daerah  ( Public Saving ) yang dapat dialokasikan untuk
keperluan pembiayaan
proyek pembangunan daerah.
Pajak daerah adalah pajak yang sudah  ditetapkan  oleh  masing-masing pemerintah  daerah  yang  ditetapkan dalam  suatu  peraturan  daerah  yang mana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.Hasil dari pajak daerah tersebut digunakan untuk
membiayai pemerintah daerah (Payu, 2014).
Dari  hasil  penelitian  terdahulu pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Sukahardjo,  kontribusi  pajak  daerah meningkat setiap tahunnya, akan tetapi kontribusi  pajak  daerah  terhadap pendapatan  asli  daerah  mengalami fluktuasi dimana pada tahun
2004/2005  kontribusi  pajak  daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami  peningkatan,  namun  pada tahun  2005/2006  kontribusi  pajak daerah  mengalami  penurunan,  dan kembali  mengalami  peningkatan  pada tahun
2007/2008.
Sehingga kontribusinya selama lima tahun terakhir  yaitu  dari  tahun  anggaran 2003/2004-2007/2008  berkisar  antara 49,16  persen  hingga  93,79  persen, terbesar  terjadi  pada  tahun  anggaran 2004/2005  sebesar  93,79  persen  dan terendah  sebesar  49,16  persen  pada tahun  2006/2007,  apabila  dihitung rata-rata  kontribusinya  sebesar  68,39 persen  per  tahun.Namun  secara  relatif laju perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan demikian  pajak  daerah  merupakan sumber  pendanaan  bagi  daerah  yang cukup  potensial  (Suwarno  &  Suharti, 2008). Berdasarkan penelitian terdahulu diperoleh kesimpulan bahwa Semakin  tinggi  PAD  maka  semakin meningkat laju pertumbuhan ekonominya  (Setiawati  &  Hamzah; 2007).

## 1.2 Perumusan Masalah
1. Seberapa besar kontribusi
Pajak  Daerah  terhadap  PAD Kabupaten Bogor ? 2. Bagaimanakah laju pertumbuhan  kontribusi  Pajak Daerah terhadap PADKabupaten Bogor ? 3. Apakah Pajak Hotel dan Restoran,  Hiburan,  Reklame, Penerangan Jalan serta Pengambilan  dan  Pengolahan Gahan  Galian  Golongan  C
berpengaruh  secara  signifikan terhadap PAD?

## 1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  besarnya
kontribusi pajak daerah terhadap PAD kabupaten Bogor 2. Untuk mengetahui laju pertumbuhan  kontribusi  pajak daerah terhadap PAD kabupaten Bogor 3. Untuk  mengetahui  pengaruh pajak hotel dan restoran,
hiburan,  reklame,  penerangan
jalan  serta  pengambilan  dan
pengolahan bahan galian golongan C terhadap PAD

## 1.4 Kegunaan Penelitian
1. Bagi  pemerintah  kabupaten Bogor,  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan sumbangan  pemikiran  dalam usaha  peningkatan  PAD  di masa yang akan datang.
2. Bagi  peneliti, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pajak
Menurut
Undang–undang Nomor  16  Tahun  2009  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  (KUP)  atas  perubahan  UU No.  6  Tahun  1983,  pajak  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi  sebesar–besarnya  kemakmuran rakyat.
2.2 Pajak Daerah Menurut
Undang-undang
Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  adalah kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang terutang  oleh  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  UU, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  daerah  bagi  sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Beberapa  variabel  dari  pajak daerah  berdasakan  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah :
a. Pajak  hotel  adalah  pajak  atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
b. Pajak  Restoran  adalah  pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
c. Pajak  Hiburan  adalah  pajak atas penyelenggaraan hiburan.
d. Pajak  Reklame  Pajak  Reklame
adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
e. Pajak  Penerangan  Jalan  adalah pajak  atas  penggunaan  tenaga listrik,  baik  yang  dihasilkan sendiri  maupun  diperoleh  dari sumber lain.
f. Pajak  Parkir  adalah  pajak  atas penyelenggaraan  tempat  parkir di  luar  badan  jalan,  baik  yang disediakan  berkaitan  dengan pokok  usaha  maupun  yang disediakan  sebagaisuatu  usaha, termasuk  penyediaan  tempat penitipan kendaraan bermotor.

## 2.3 Pendapatan Asli Daerah
UU  No.  28  Tahun  2009  juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan  asli  daerah  yaitu  sumber keuangan  daerah  yang  digali  dari wilayah  daerah  yang  bersangkutan yang  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolahan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan asli daerah yang sah
2.4. Kerangka Pemikiran
Usaha  untuk  memperoleh  dana yang  dilakukan  pemeritah  daerah dengan  cara  menggali  setiap  potensi
yang  ada,  khususnya  potensi  pajak daerah.  Untuk  memperjelas  penelitian, di  bawah  ini  akan  disajikan  kerangka pemikiran  dilakukan    dalam  bentuk
gambar  yang  merupakan  dasar  dari penelitian yang akan sebagai berikut :
Gambar 2.
Model Konstelasi Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan Serta Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Gambar  2  diatas  menjelaskan bahwa  potensi-potensi  pajak  daerah yang  dapat  digali  antara  lain  adalah pajak  hotel  dan  restoran,  pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan  dan  pengolahan  galian golongan  C.  Realisasi  penerimaan kelima  sumber  pajak  daerah  ini anggaran  setiap  tahunnya  akan  selalu
mengalami perubahan, sehingga dengan  kondisi  yang  demikian  maka kontribusi  dan  sekaligus  pengaruhnya terhadap  pendapatan  asli  daerah  juga akan  berubah  juga.  Besar  kecilnya kontribusi  dan  pengaruh  dari  masing- masing pajak tersebut  akan tergantung dari  besarnya  realisasi  penerimaan pajaknya untuk setiap tahun anggaran.
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PAJAK HIBURAN PAJAK REKLAME PAJAK PENERANGAN JALAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN GALIAN GOLONGAN  C PENDAPATAN ASLI DAERAH H2 H1 H3 H4 H5 H6

## 2.5 Hipotesis
Pajak daerah merupakan kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang terhutang  oleh  pribadi  atau  badan  dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang  (UU  No.28  Tahun 2009).  Pajak  daerah  merupakan  salah satu  sumber  penerimaan  asli  daerah yang  mempunyai  kontribusi  besar disamping sumber penerimaan retribusi,  laba  BUMD  dan  dana alokasi.  Berdasarkan  penelitian    yang dilakukan Wulandari dan Iryani (2017) diketahui  bahwa  secara  parsial  pajak hotel,  pajak  restoran,  pajak  reklame dan PPJU berpengaruh terhadap pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Kota
Banjarmasin.
Dengan demikian hipotesis pertama dapat diajukan : H 1 :Pajak  hotel  dan  restoran,  pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan serta pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian  golongan  C  secara  simultan berpengaruh  yang  berarti  terhadap PAD.
Hotel  adalah  fasilitas  penyedia
jasa penginapan/peristirahatan,
restoran  adalah  fasilitas  penyedia makanan  dan/atau  minuman  dengan dipungut  bayaran  pajak  atas  kedua objek tersbut dikenakan atas pelayanan yang disediakan. Seiring dengan perkembangan kabupaten Bogor pertumbuhan  usaha hotel dan restoran meningkat  secara  signifikan,  keadaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan  pendapatan  asli  daerah. Pada  hasil  penelitian  di  Kota  Malang yang  dilakukan  Putri  tahun  2014 menunjukan    rata-rata  kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan  asli  daerah  yaitu  sebesar 5,18%. Kemudian untuk tingkat kontribusi  penerimaanpajak  restoran terhadap  pendapatan  asli  daerah  rata- rata  sebesar  10,36%.  Dari  deskripsi  di atas  hipotesis  kedua  yang  dapat diajukan adalah :
H 2 : Pajak hotel dan restoran berpengaruh yang berarti
terhadap PAD. Perkembangan daerah pada umumnya diikuti dengan
perkembangan  industri  hiburan  secara luas.Hiburan adalah semua jenis
tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau  keramaian  yang  dinikmati dengan  dipungut  bayaran,  dengan berkembangnya industry hiburan
pemeritah  Kabupaten  Bogor  berharap akan memberikan
kontribusi pendapatan  asli  daerah.  Sebagaimana penelitian  yang  dilakukan  Subagiyo (2016)  diketahui  bahwa kontribusi pajak  hiburan  Kota  Malang  terhadap PAD  pada  periode  tahun  anggaran
2001 sampai 2014 mengalami kenaikan  yang  fluktuatif,  dimana kontribusi  pajak  hiburan  terhadap PAD  tertinggi  pada  tahun  2003  yaitu sebesar  2,74%  dan  terendah  pada tahun  2011  yaitu  sebesar  1,26% .
Hipotesis  ketiga  yang  diajukan  dalam penelitian ini adalah :
H 3 :  Pajak  hiburan  berpengaruh  yang berarti terhadap PAD.
Peningkatan  aktifitas  bisnis secara  signifikan  akan  diikuti  oleh kegiatan reklame.Dengan reklame bisnis  dapat  mempromosikan,  atau untuk menarik perhatian umum terhadap  barang,  jasa,  orang,  atau badan,  yang  dapat  dilihat,  dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.Kegiatan tersebut merupakan objek pajak daerah yang  dikenakan  pada  penyelenggara reklame.  Menurut    Indrawan  (2015) Berdasarkan  hasil  pengujian  mengenai pengaruhkontribusi pajak reklame terhadap  pendapatan  asli  daerah  di Kota  Bandung,  diketahui  besarnya pengaruhkontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 4,2%sementara sisanya sebesar 95,8%  dipengaruhi  oleh  pajak  lainnya yang  tidak  termasukkedalam  variabel penelitian.Dengan  demikian    hipotesis ke  empat  yang  di  ajuakan  dalam penelitian ini adalah :
H 4 :  Pajak  reklame  berpengaruh  yang berarti terhadap PAD.
Pajak
Penerangan Jalan dipungut  oleh  pemerinah  daerah  atas penggunaan  tenaga  listrik,  baik  yang dihasilkan  sendiri  maupun  diperoleh dari  sumber  lain.  Kebutuhan  listrik yang  berfungsi  sebagai  penerangan jalan  merupakan  salah  satu  syarat pendukung mobilitas masyarakat dalam  beraktifitas.  Berkembangnya
suatu daerah membutuhkan
penggunaan  listrik  yang  besar,  dengan dikenakannya  pajak  atas  penerangan jalan pemerintah berharap dapat
menambah objek pajak dan penerimaannya. Penelitian
yang dilakukan  Mardian  (2015)  di  Kota Bandung  menunjukan  bahwa  variabel Penerimaan  Pajak  Penerangan  Jalan berpengaruh  sebesar  38.9%  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  dengan tingkat  signifikansi  sebesar  0,000  < 0,05  serta  hasil  –ttabel  2,00172  <  - thitung  6,079  yang  menunjukkan
bahwa Ho ditolak sehingga Penerimaan  Pajak  Penerangan  Jalan
berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah. Hipotesis kelima yang
diajukan dalam penelitian  ini adalah H 5 :
Pajak penerangan jalan berpengaruh yang berarti terhadap PAD Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C merupakan
salah satu objek pajak yang memberikan kontribusi terhadap pemerintah  daerah.  Sebagaimana  hasil penelitian  yang  dilakukanoleh  Loong,
Runtu  dan  Kalalo  (2017)  diketahui bahwa kontribusi Pajak Galian Golongan
C sebagai sumber Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten Kepulauan  Sangiheselama  enam  tahun terakhir  dinilai  cukup  maksimal  dan masuk dalam kriteria kontribusi sedang, dengan tingkat kontribusi rata- rata sebesar 27,28%. Dengan demikian hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :
H 6 : Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan  C  berpengaruh  yang berarti terhadap PAD.

## 3. Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah Assosiatif,  metode  ini  digunakan dengan  maksud  untuk  mengetahui hubungan dua variabel atau lebih yang mempunyai  hubungan  sebab  akibat. Pada  penelitian  ini  peneliti  ingin mengetahui  pengaruh  pajak  daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah, besarnya kenaikan pajak daerah diduga akan mengakibatkan kenaikan pendapatan asli daerah. Variabel bebas dalam penelitian ini  pajak daerah yang
terdiri  dari  pajak  hotel  dan  restoran (X 1 ),  pajak  hiburan  (X 2 ),  pajak reklame  (X 3 ),  pajak  penerangan  jalan (X 4 )  serta  pajak  pengambilan  dan pengolahan  bahan  galian  golongan  C (X 5 ),  di  mana  variabel-variabel  ini akan mempengaruhi baik secara simultan  maupun  parsial  terhadap variabel  terikat,  yaitu  pendapatan  asli daerah  (Y).
3.1 Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  dari  penerimaan  pajak hotel  dan  restoran,  pajak  hiburan, pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan serta pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
Sampel  dalam  penelitian  ini adalah penerimaan pajak daerah selama  sembilan  tahun,  yaitu  periode
tahun  2002  sampai  dengan  2010.Pada penelitian menggunakan nonprobability sampling dalam
mengambil  sampel  dengan  teknik purposive  sampling dimana  teknik  ini mencakup  sampel  yang  diseleksi berdasarkan  kriteria-kriteria  tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan
riset.Data-data  dalam  populasi  yang tidak  sesuai  dengan  kriteria  tersebut tidak  dijadikan  sampel.  Teknik  ini tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap sampel populasi untuk  dipilih  menjadi  sampel.  Adapun dalam  penelitian  ini,  kriteria  yang dipakai  untuk  menentukan  siapa  yang dapat dijadikan sampel dalam populasi yang ada adalah sebagai berikut:
1. Pada tahun penelitian diharapkan periode  yang relatif stabil bagi perekonomian daerah    setelah  masa  krisis ekonomi.
2. Kelengkapan data pajak daerah di Kabupaten Bogor.

## 3.2 Metode Pengumpulan Data
1. Field Research
(Studi Lapangan)
Hasil  dari  studi  lapangan  akan diperoleh  data  primer  yaitu data  yang  diperoleh  secara langsung dari sumbernya. a. Observation (Observasi)
Penelitian ini menggunakan observasi  secara  langsung yang memungkinkan
peneliti mengumpulkan data secara detail.
b. Interview (Wawancara)
Pengumpulan  data  yang
dilakukan dengan wawancara terstruktur yaitu dengan menggunakan panduan  kuesioner,  namun secara  umum  pertanyaan masih bersifat terbuka. 2. Library Research (Studi
Pustaka) Studi pustaka dilakukan dengan
cara  mencari  literatur  dan menganalisi  dokumen  yang berhubungan  dengan  penelitian (Prasetya,  2016),  sehingga  dari hasil  tersebut  peneliti  akan memperoleh data sekunder.
3.3 Analisis Data
Untuk mengetahui laju perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah
digunakan analisis trend dengan metode  semi  rata-rata,  yaitu  data  yang dikelompokkan  menjadi  dua,  masing- masing  kelompok  harus  mempunyai jumlah data yang sama dan dicari nilai
rata-ratanya (Supranto,  2006), dengan model :
Y = a + bt Keterangan :
Y =  Nilai trend (pajak daerah)
a  =  Konstanta
b  =  Koefisien trend t  =  Waktu (tahun)
Untuk  mengetahui  keberartian pengaruh  pajak  hotel  dan  restoran, hiburan,  reklame,  penerangan  jalan serta  pengambilan  dan  pengolahan galian golongan C terhadap pendapatan  asli  daerah  digunakan analisis  regresi  berganda  ( Multiple Regression ) (Ebimobowei, 2013), dengan model :
Pendapatan Asli Daerah = α + β 1 HR + β 2 HB + β 3 REK + β 4 PPJ + β 5 PM + Ɛ
Keterangan : β 1-5 =  Koefisien regresi α =  Konstanta HR =  Nilai penerimaan pajak hotel dan restoran
HB =  Nilai penerimaan pajak
hiburan
REK  =  Nilai penerimaan pajak
reklame
PPJ =  Nilai penerimaan pajak penerangan jalan PM = Nilai penerima Pajak pengambilan
danpengolahan
bahan galian golongan C

## 4. Analisis dan Pembahasan
Dalam analisis data utuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :
Tabel 2. Analisis Data Indikator Instrumen Analisis Sumber Kontribusi Pajak Daerah Abdul, 2004 Laju Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah Analisis Trend Y = a + bt Supranto, 2006 Pengaruh  Pajak  hotel  dan restauran,  hiburan,  reklame, penerangan jalan dan pengolahan  bahan  galian golongan C Multiple Regression
Pendapatan Asli Daerah = α + β 1 HR + β 2 HB + β 3 REK + β 4 PPJ + β 5 PM + Ɛ
Keterangan :
β 1 , β 2 , β 3 , β 4 , β 5 = Koefisien regresi
HR= Nilai penerimaan pajak hotel dan restoran HB = Nilai penerimaan pajak hiburan
REK = Nilai penerimaan pajak reklame PPJ  = Nilai penerimaan pajak penerangan jalan
PM = Nilai penerimaan   pajak   pengambilan
dan pengolahan bahan galian golongan C α    = Konstanta Ebimobowei; 2013 Pengaruh Variabel Independen  dan  Dependen secara simultan Sugiono, 2014
Pengaruh Variabel Independen  dan  Dependen secara Parsial Sugiono, 2014 Sumber : dikembangkan dalam penelitian 4.1 Analisis Kontribusi Pajak Daerah  Terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan hasil penelitian terdahulu  diketahui  bahwa  adanya kontribusi yang besar dari pajak daerah terhadap PAD.Hal ini diperkuat dengan telah diberlakukannya otonomi daerah.Keuntungan dari otonomi daerah  bagi  pemerintah  daerah  adalah bahwa pemerintah daerah dapat
menggali  potensi  dan  kekayaan  di daerahnya  yang  dapat  dijadikan  salah satu sumber PAD.
Pajak  daerah  merupakan  salah satu sumber PAD yang juga merupakan  salah  satu  modal  untuk membiayai  pembangunan  infrastruktur daerah.Untuk  melihat  kontribusi  Pajak Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :
Tabel 3.
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2002 Sampai Dengan 2010 Tahun Pajak Daerah (Rp) Pendapatan Asli Daerah (Rp) Kontribusi ( % ) 2002 13.723.249.146,36 54.618.032.256,14 25,13 2003 21.005.619.370,16 61.750.177.793,26 34,02 2004 23.736.237.355,44 64.972.830.169,67 36,53 2005 30.710.374.981,94 66.049.435.976,08 46,50 2006 36.464.173.774,35 71.964.955.301,90 50,67 2007 29.140.247.956,36 56.184.781.267,94 51,87 2008 51.542.056.269,14 100.680.636.827,86 51,19 2009 62.589.334.565,09 123.490.170.900,87 50,68 2010 79.458.815.853,73 146.814.127.294,42 54,12 Rata-rata 38.707.789.919,17 82.947.238.643,13 44,52 Sumber : data diolah
Tabel  3  menjelaskan  bahwa pada tahun 2002 sampai  dengan tahun 2010 kontribusi Pajak Daerah terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah    Kabupaten Bogor
cenderung mengalami peningkatan.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  pada  tahun 1998  oleh  Gerald,  yang  menyatakan bahwa  terjadi  pergeseran  kontribusi terhadap  Pendapatan  Daerah  yang pada awalnya restribusi daerah memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan  dengan  pajak  daerah namun  secara  perlahan  pajak  daerah memiliki  kontribusi  yang  lebih  besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan tabel  3, kontribusi terbesar terjadi  pada tahun 2010,  yaitu sebesar  54,12  %  sedangkan  yang terkecil  terjadi  pada  tahun  2002,  yaitu sebesar  25,13  %.  Namun  secara keseluruhan  rata-rata  besar  kontribusi Pajak  Daerah  terhadap  Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2002 sampai dengan  2010  ini  adalah  sebesar  44,52 %.
Penelitian ini juga menjelaskan seberapa  besar  rasio  kontribusi  pajak daerah  terhadap  PAD.Hal  tersebut dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4.
Rasio Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi, Laba Daerah dan Penerimaan Lain- lain Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 sampai dengan 2010 (dalam persen)
Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah Laba Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 2002 25,13 61,90 0,92 12,05 100,00 2003 34,02 59,26 2,85 7,10 100,00 2004 36,53 54,69 2,49 6,29 100,00 2005 46,50 35,04 2,76 15,71 100,00 2006 50,67 36,32 0,70 12,31 100,00 2007 51,87 36,46 1,56 10,12 100,00 2008 51,19 32,69 1,98 14,13 100,00 2009 50,68 29,62 2,05 17,65 100,00 2010 54,12 30,05 2,30 13,52 100,00 Rata-rata 44,52 41,78 1,96 12,10 100,00 Sumber : data diolah
Tabel 4 menjelaskan kontribusi Pajak  Daerah  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Bogor  selama tahun  2002  sampai  2010  adalah 44.52%.  Hal  ini  merupakan  kontribusi yang  terbesar  dibandingkan  dengan sektor-sektor lainnya.
Dengan  demikian  telah  terjadi pergeseran  kontribusi  terbesar  dari sektor  Retribusi  Daerah  ke  sektor Pajak  Daerah  selama  lima  tahun,  dari tahun 2005 sampai dengan 2010. Salah satu  hal  yang  menyebabkan  terjadinya pergeseran  ini  adalah  karena  saat  ini Kabupaten  Bogor  merupakan  daerah
menyangga Ibukota yang mana mengalami perkembangan yang pesat.Hal  itu  dapat  dilihat  dari  jumlah penduduk maupun sarana-sarana pendukung  lainnya.  Selain  itu  dengan dihilangkannya beberapa sumber penerimaan Retribusi
Daerah Pemerintah  Kabupaten  Bogor,  sesuai dengan  Undang-undang  No.  28  tahun 2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi Daerah  juga  merupakan  salah  satu penyebab menurunnya kontribusi restribusi  daerah  terhadap  Pendapatan Asli Daerah.
4.2  Analisis  Laju  Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten Bogor Dari hasil analisis trend diperoleh  persamaan    trend  linier sebagai  berikut  Y  =  44,52  +  3,344t. Nilai  koefisien trend sebesar  3,344 diinterprestasikan sebagai rata-rata
perkembangan atau peningkatan
kontribusi  Pajak  Daerah  tersebut adalah sebesar 3,344 % setiap tahunnya.Dari  hasil  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  setiap  tahunnya kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten  Bogor  pada  tahun  2002 sampai dengan 2010 cenderung meningkat (tabel 5).
Tabel 5.

## Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabuptaen Bogor Tahun 2002 Sampai Dengan 2010
Tahun Kontribusi Pajak Daerah ( % ) Perkembangan ( % ) 2002 25,13 - 2003 34,02 8,89 2004 36,53 2,51 2005 46,50 9,97 2006 50,67 4,17 2007 51,87 1,20 2008 51,19 -0,68 2009 50,68 -0,51 2010 54,12 3,44 Sumber : data diolah
Tabel  5  menjelaskan  bahwa kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah    Kabupaten Bogor tahun 2002 sampai dengan 2010 cenderung  meningkat.  Peningkatan perkembangan kontribusi pajak daerah
yang  paling  besar  adalah  pada  tahun 2005 sebesar 9.97 %. Kemudian untuk tahun  2007  sampai  dengan  2009 kontribusi  ini  cenderung    menurun,  di mana pada tahun 2007 ini peningkatan yang  terjadi  hanya  sebesar  1,20  %.
Setelah itu pada tahun 2008 dan 2009,
perkembangan kontribusi
Pajak Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  ini  mencapai  nilai  yang negatif,  yaitu    -  0,68  %  untuk  tahun 2008 dan -0,51 % untuk tahun 2009.
4.3 Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten Bogor Hasil perhitungan untuk mengetahui  pengaruh  pajak  daerah terhadap  Pendapatan  Asli  daerah diperoleh persamaan :Y
= 13.805.056.171,759  +  1,163HR  +
6,453HB  +  3,886REK  +  4,731PPJ  +
0,458PM.
Untuk  melihat  pengaruh  Pajak Hotel dan Restoran terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  ini,  dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut : Tabel 6.

## Hasil Analisis Tentang Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten Bogor Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 3,838 0,017 Constant 13.805.056.171,759 6.127.949.142,482 - Pajak Hotel dan Restoran 1,163 0,633 0,123 Sumber : data diolah Berdasarkan tabel tersebut
diperoleh  bahwa  nilai  koefisien  Pajak Hotel  dan  Restoran  adalah  sebesar 1,163  hal  ini  dapat  diinterprestasikan bahwa  variasi  perubahan  Pendapatan Asli  Daerah  selama  tahun  penelitian dipengaruhi  oleh  Pajak  Hotel  dan Restoran  sebesar  1,163.  Kemudian untuk  menguji  keberartian  dari  nilai
koefisien  tersebut  dilakukan  dengan menggunakan  uji-t,  dan  diperoleh bahwa nilai t hitung adalah sebesar 3,838 sedangkan nilai t tabel sebesar
2,353.Dengan  demikian  t hitung lebih besar dari nilai t tabel .Dari perbandingan nilai  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa hipotesis  yang  menyatakan  bahwa Pajak  Hotel  dan  Restoran  memiliki
pengaruh yang berarti terhadap pendapatan asli daerah adalah diterima (Ho ditolak dan Ha diterima).
Yang  termasuk  pajak  hiburan adalah  semua  tempat-tempat  hiburan
baik  yang  dipertontonkan  ataupun tidak.    Berdasarkan  hasil  analisis  data yang  dilakukan  diperoleh  seperti dalam tabel sebagai  berikut :
Tabel 7.

## Hasil Analisis Tentang Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Bogor Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 2,601 0,041 Constant 13.805.056.171,759 6.127.949.142,482 - Pajak Hiburan 6,457 4,035 0,124 Sumber : data diolah
Berdasarkan  tabel  7  dapat dijelaskan  bahwa  nilai  koefisien  Pajak Hiburan  adalah  sebesar  6,457  yang dapat  diinterprestasikan  bahwa  variasi perubahan  Pendapatan  Asli  Daerah selama  tahun  2002  sampai  2010 dipengaruhi oleh Pajak Hiburan sebesar  6,457.  Kemudian  berdasarkan hasil  analisis  dengan  menggunakan uji-t diperoleh bahwa nilai t hitung adalah lebih  besar  dari  nilai  t tabel (2,601  <
2,353).Sehingga berdasarkan perbandingan tersebut dapat dijelaskan
bahwa  hipotesis  yang  menyatakan
Pajak  Hiburan  memiliki  pengaruh yang  berarti  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah adalah diterima.
Salah  satu  sumber  penerimaan pajak lainnya adalah pajak reklame.Dengan  tingkat  persaingan yang  semakin  ketat  di  dunia  uasah maka  setiap  perusahaan  berlomba  – lomba untuk menarik konsumen melalui reklame. Untuk melihat pengaruh  pajak  reklame  terhadap pendapatan  asli  daerah  ini,  akan disajikan  dalam  bentuk  tabel  6  di bawah ini :
Tabel 8.
Hasil Analisis Tentang Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 2,461 0,034 Constant 13.805.056.171,759 6.127.949.142,482 - Pajak Reklame 3,886 3,082 0,102 Sumber : data diolah Berdasarkan  tabel  8  di  atas diperoleh nilai koefisien Pajak Reklame  sebesar  3,886  yang  dapat diinterprestasikan bahwa variasi perubahan  Pendapatan  Asli  Daerah selama  tahun  2002  sampai  dengan 2010  dipengaruhi  oleh  Pajak  Reklame sebesar 3,886. Kemudian hasil analisis dengan  menggunakan  uji-t  diperoleh bahwa  nilai  t hitung adalah  lebih  besar dari  nilai  t tabel (2,461  <  2,353).Dengan demikian  hipotesis  yang  menyatakan Pajak  Reklame  memiliki  pengaruh yang  berarti  terhadap  pendapatan  asli daerah adalah diterima.
Pajak
penerangan jalan merupakan  salah  satu  pajak  daerah yang  mana  sistem  pemungutannya dilakukan  pada  setiap  bangunan  yang menggunakan  fasilitas  listrik.Sistem penarikan  pajak  penerangan  dilakukan pada  saat  masyarakat  melakukan pembayaran  rekening  listrik.  Sehingga dengan semakin meningkatnya penggunaan listrik ini maka penerimaan  pajak  penerangan  jalan akan semakin meningkat. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan
Asli  Daerah  ditunjukkan  pada  tabel  9 di bawah ini :
Tabel 9.
Hasil Analisis Tentang Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 5,879 0,028 Constant 13.805.056.171,759 6.127.949.142,482 - Pajak Penerangan Jalan 4,731 0,805 0,697 Sumber : data diolah
Dari  tabel  di  atas  dapat dijelaskan bahwa nilai  koefisien untuk variabel Pajak Penerangan Jalan adalah  sebesar  4,731  yang  dapat diinterprestasikan bahwa variasi
perubahan  Pendapatan  Asli  Daerah selama  tahun  2002  sampai  dengan
2010 dipengaruhi oleh Pajak Penerangan Jalan sebesar 4,731.
Kemudian hasil analisis dengan
menggunakan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar  5,879  dan  nilai  t tabel 2,353.
Sehingga  hipotesis  yang  menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki pengaruh yang berarti terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah adalah  diterima,    hal  disebabkan karena  nilai  t hitung adalah  lebih  besar dari nilai t tabel (5,879 > 2,353).
Untuk  mengetahui  pengaruh Pajak  Pengambilan  dan  Pengolahan Galian Golongan C terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  dapat  dilihat pada tabel 10.
Tabel 10.
Hasil Analisis Tentang Pengaruh Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1,862 0,204 Constant 13.805.056.171,759 6.127.949.142,482 - Pajak Pengambilan& Pengolahan Galian Golongan C 0,458 0,246 0,201 Sumber : data diolah
Dari  tabel  di  atas  diperoleh bahwa  nilai  koefisien  variabel  Pajak
Pengambilan  dan  Pengolahan  Galian
Golongan  C  adalah  sebesar  0,458.  Di mana nilai tersebut dapat
diinterprestasikan bahwa variasi
perubahan  Pendapatan  Asli  Daerah selama  tahun  2002  sampai  dengan
2010 dipengaruhi oleh
Pajak Pengambilan  dan  Pengolahan  Bahan Galian Golongan C sebesar 0,458. Dari hasil  analisis  dengan  menggunakan uji-t  diperoleh  nilai  t hitung yang  lebih kecil  dari  nilai t tabel (1,862 <
2,353).Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Pajak Pengambilan dan  Pengolahan  Galian  Golongan  C memiliki pengaruh yang berarti terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah adalah  ditolak  (Ho  diterima  dan  Ha ditolak).Kemudian  untuk  melihat  jenis pajak yang paling berpengaruh terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah adalah  dengan  melihat  nilai  koefisien beta. Di mana nilai  koefisien beta dari masing-masing  pajak  akan  dijelaskan dengan  menggunakan  tabel    11  di bawah ini  :
Tabel 11.
Perbandingan Nilai Standar Error , Koefisien Beta dan Kontribusi dari Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Serta Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C
Jenis Pajak Perbandingan Standar Error Koefisien Beta Rata-rata Kontribusi pertahun Pajak Hotel dan Restoran 0,633 0,123 5,82 Pajak Hiburan 4,035 0,124 1,24 Pajak Reklame 3,082 0,102 1,09 Pajak Penerangan Jalan 0,805 0,697 17,92 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C 0,246 0,201 14,86 Sumber : data diolah Untuk melihat pengaruh
terbesar dari Pajak Hotel dan Restoran,
Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak Penerangan Jalan serta Pajak Pengambilan  dan  Pengolahan  Galian Golongan  C  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah adalah
dengan membandingkan  nilai  koefisien  beta dari masing-masing jenis Pajak Daerah tersebut.  Dari  tabel  9  di  atas  dapat diketahui  bahwa  jenis  Pajak  Daerah yang  memiliki  nilai  koefisien  beta terbesar  adalah    Pajak  Penerangan Jalan,  dengan  nilai  koefisien  beta sebesar 0,697. Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa  Pajak  Penerangan
Jalan  memiliki  pengaruh  yang  paling besar  dibandingkan  dengan  pajak lainnya  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah.Pengaruh  ini  juga  dapat  dilihat dari besarnya rata-rata kontribusi  yang diberikan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah. Di mana untuk Pajak Penerangan  Jalan  memberikan  rata- rata  kontribusi  yang  paling  besar terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah dibandingkan  dengan  jenis  Pajak Daerah  lainnya,  yaitu  rata-rata  sebesar 17,92  %  setiap  tahunnya  selamatahun 2002  sampai  dengan  2010.  Untuk jelasnya perbandingan rata-rata kontribusi  ke  lima  jenis  Pajak  Daerah
ini  akan  dapat  dilihat  pada  gambar
sebagai berikut :
Sumber : data diolah
Gambar 3.
Perbandingan Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Sampai Dengan 2010
Dari gambar 3 dapat dijelaskan bahwa  selama  tahun  2002  –  2010 penelitian  Pajak  Penerangan  Jalan memberikan  kontribusi  yang  paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  Bogor  sebesar  17,92% dibandingkan  dengan  jenis  Pajak Daerah  lainnya.  Kontribusi    Pajak Penerangan  Jalan  yang  besar  ini
disebabkan karena adanya
pengembangan  perkotaan,  khususnya pembangunan  daerah,  pemukiman  dan
perumahan.  Selain  itu  juga  dengan didukung  oleh  sistem  pemungutan melalui  tagihan  listrik,  mengakibatkan secara  otomatis  masyarakat  membayar Pajak  Penerangan  Jalan  pada  saat membayar  tagihan  rekening  listrik.. Pajak  reklame  memberikan  kontribusi yang paling kecil terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1.09%
Untuk  menguji  model  secara simultan  pengaruh  dari  Pajak  Hotel dan  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak
Pajak Hotel dan Restoran, 5,82 Pajak Hiburan, 1,24 Pajak Reklame, 1,09 Pajak Penerangan Jalan, 17,92 Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan C,
14,86
Reklame, Pajak Penerangan Jalan serta Pajak  Pengambilan  dan  Pengolahan
Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji-F, di mana diperoleh nilai F hitung sebesar 776,447 sedangkan nilai  F tabel sebesar  9,01.  Dengan demikian  maka  nilai  F hitung adalah lebih  besar  dari  nilai  F tabel (776,447  >
9,01), maka hipotesis yang
menyatakan  bahwa  Pajak  Hotel  dan
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan serta Pajak  Pengambilan  dan  Pengolahan
Galian  Golongan  C  secara  simultan memiliki pengaruh yang berarti terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dan model  dinyatakan  fit  untuk  menduga pengaruh pajak daerah terhadap PAD. 5. Kesimpulan dan Saran 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah  dilakukan,  maka  dapat  peneliti tarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah    Kabupaten  Bogor selama  tahun  2002  sampai dengan  2010  secara  rata-rata selalu lebih besar dibandingkan dengan kontribusi dari sumber- sumber penerimaan Pendapatan Asli  Daerah  lainnya,  yaitu sebesar 44,52 % setiap tahunnya.
2. Laju  pertumbuhan  kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah kabupaten Bogor sebesar 3.344 yang  diinterpretasikan  sebagai rata-rata  perkembangan  atau peningkatan  kontribusi  pajak daerah  tersebut  adalah  sebesar 3.344% setiap tahunnya.
3. Pajak  Hotel  dan  Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak  Penerangan  Jalan  dan
Pajak
Pengambilan dan
Pengolahan Galian Golongan C secara  simultan  berpengaruh terhadap Pendapatan Asli
Daerah.  Kemudian  diperoleh juga  bahwa  Pajak  Hotel  dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame,  Pajak  Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh yang berarti terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Bogor.
5.2 Keterbatasan Penelitian
a. Dikarenakan keterbatasan untuk  updating  data  pajak daerah dan PAD oleh
Pemerintah  Kabupaten  Bogor sehingga  kemungkinan  terjadi
error data.
b. Dikarenakan time horizon waktu  penelitian  ini  terbatas
pada tahun 2002-2009 (9 tahun),  maka  dapat  menambah time  horizon  penelitian  ini selama  15-20  tahun  sehingga hasil dapat digeneralisasikan.

## 5.3 Implikasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  maka  penulis mencoba  memberikan  implikasi- implikasi  yang  mungkin  dapat digunakan  bagi  pemerintah  daerah Kabupaten Bogor.
1. Pemerintah  Kabupaten  Bogor perlunya melakukan
intensifikasi agar meningkatkan kesadaran masyarakat  untuk  melakukan kewajiban pembayaran pajaknya dengan jalan memberikan  penyuluhan  dan melakukan pengawasan terhadap  setiap  objek  dan subjek pajak, sehingga penerimaan  Pajak  Daerah  akan dapat lebih optimal lagi.
2. Pemerintah  Kabupaten  Bogor perlu  melakukan  ekstensifikasi dengan  cara  menggali  potensi- potensi penerimaanPajak Daerah yang ada di wilayahnya.

## Daftar Pustaka
Devas et.al. (1999). Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Indonesia (Terjemahan Masri Maris) Universitas Indonesia–Press, Jakarta. Halim, A. (2004). Manajemen
Keuangan  Daerah.  Unit  Penerbit
Percetakan  Akademi  Manajemen Perusahaan YKPN Yogyakarta.
Indrawan, R. (2015). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi  Kasus  Terhadap  Dinas Pendapatan Daerah Kota
Bandung). Jurnal  Portofolio 12 (2) : 166-185
Kusuma, K. A. A & Wirawati, N. G. P.
2013. Analisis Pengaruh Penerimaan  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah Sekabupaten/Kota di
Provinsi  Bali. Jurnal  Akuntansi Universitas  Udayana  5.3.  2013. 574 – 585 Loong  dkk,.  (2017).  Analisis    Tingkat Pertumbuhan  Penerimaan  Pajak Pengambilan  Bahan  Galian  C  di Kabupaten  Kepulauan  Sangihe. Jurnal  Riset  Akuntansi  Going
Concern 12(2): 251-265 Payu, B. R. (2014). Analisis
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap  Pendaptn  Asli  Daerah Kota Gorontalo. Jurnal
Akuntansi Vol.  XVIII.  No.01 Januari 2014 141 – 150. Putri dkk,. (2014).
Analisis Penerimaan  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran  dan  Pajak  Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli
Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota
Malang).  Jurnal  Perpajakan,  3
(1): 52-63
Setiawati,  A.,  &  Hamzah,  R.  (2007).
Analisis  Pengaruh  PAD,  DAU, DAK  dan  Belanja  Pembangunan
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis  Jalur. Jurnal  Akuntansi dan Keuangan Indonesia . Desember  2007.  Vol.  4  No.  2.
211 – 228.
Simanjuntak,  R.  A.  (2006).  Baagi Hasil  Pajak  Pertambahan  Nilai  :
Sebuah Alternatif Penguatan Keuangan Daerah di Era
Desentralisasi. Jurnal  Ekonomi dan  Pembangunan  Indonesia . Vol.  6  No.2.  2006.  Januari.  47  - 62
Supranto,  J.  (2005). Statistik,  Teori dan  Aplikasi .  Penerbit  Erlangga,
Jakarta.
Subagiyo.  (2016).Pengaruh  Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap pendapatan  Asli  Daerah  Kota Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas
Brawijaya , 4 (2): 18-36
Suwarno,  A.  E  &  Suhartini.  (2008).
Efektifitas Evaluasi Potensi
Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber
Pendapatan  Asli  Daerah.  Jurnal
Akuntansi  dan  Keuangan  Vol.7 No.2 September 2008. 162 – 173 Prasetya,  S.G.  (2016). The  Roles  of Syariah Micro Finance Institution (LKSM) in Eliminating  The  Poverty  in Indonesia (Case Study  of Baitul Maal Wat Tamwil). The Accounting Journal of Binaniaga . 1(2) : 17-24
Undang-Undang  No.33  Tahun  2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah  Daerah  dan  PP No.55  Tahun  2005  Tentang Dana perimbangan.
Undang–undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Undang-undang  Nomor  28  Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.