## ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Emma Rahmawati Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan emmakpdt@gmail.com

## Abstrak
Dalam perkembangan BUM Desa di Indonesia, masih banyak desa yang belum mampu untuk  mengelola  BUM  Desa  dengan  baik.  Alhasil  banyak  BUM  Desa  yang  belum signifikan  dalam  mendukung  perekonomian  desa.  BUM  Desa  di  Kabupaten  Bandung Barat merupakan BUM Desa yang sebelumnya mengalami mati suri dan baru kembali aktif ketika munculnya Undang-Undang Desa, maka perlu dilakukan optimalisasi agar nantinya  BUM  Desa  dapat  sustainable  dibandingkan  sebelumnya.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengelolaan  BUM  Desa.  Data dikumpulkan  menggunakan  kuesioner  yang  diisi  oleh  pengelola  BUM  Desa  di  15 BUMDesa sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan  analisis  data  menggunakan  metode  Importance  Performance  Analysis  (IPA). Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  5  indikator  yang  memiliki  kinerja buruk tetapi tingkat kepentingan  tinggi sehingga  diperlukan fokus dalam peningkatan indikator ini antara lain sarana prasarana yang baik, inovasi terhadap produksi yang dihasilkan,  mengembangkan  jaringan  distribusi  produk,  melakukan  pelatihan  SDM secara berkala dan memiliki budaya organisasi.
Kata Kunci: BUM Desa, Importance Performance Analysis (IPA), Pengelolaan

## Abstract
In the development of BUM Desa in Indonesia, there are still many villages that have not been able to manage BUM Desa properly. As a result, many BUM Desa have not been  significant  in  supporting  the  village  economy.  BUM  Desa  in  West  Bandung Regency  is  a  BUM  Desa  that  had  previously  suffered  near  death  and  only  became active again when the emergence of the Village Law, it is necessary to optimize so that later  BUM  Desa  can  be  sustainable  than  before.  This  study  aims  to  determine  and analyze  the  optimization  of  BUM  Desa  management.  Data  was  collected  using  a questionnaire  filled  out  by  the  employee  BUM  Desa  in  15  BUM  Desa  sample.  The sampling  technique  used was  purposive  sampling  technique  with data analysis  using the Importance Performance Analysis (IPA) method. The results of the study show that there are 5 indicators that have poor performance but a high level of importance, so it is  necessary  to  focus  on  improving  these  indicators,  including  good  infrastructure, innovation  in  production,  developing  a  product  distribution  network,  conducting regular HR training and having an organizational culture.
Keywords: BUM Desa, Importance Performance Analysis (IPA), Optimization

## PENDAHULUAN
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bukan hal baru diperdesaan, BUM Desa telah  lama  berkembang  di  desa-desa  Indonesia  hanya  saja  perkembangannya  tidak
terlalu  baik.  Salah  satu  hasil  penelitian  pada  tahun  2013  sebelum  adanya  Undang- Undang Desa, menunjukkan kondisi salah satu BUM Desa di Kabupaten Malang, BUM Desa  sudah  mengikuti  peraturan  daerah  Kabupaten  Malang,  akan  tetapi  semua  bidang usaha  tidak  berjalan  dan  tidak  dapat  menyokong  pendapatan  desa,  sehingga  dapat dikatakan  eksistensi  dari  BUM  Desa  hanya  sebatas  papan  nama  saja  (Ramadana, Ribawanto,  &  Suwondo,  2013).  Pada  tahun  2014,  munculnya  Undang-Undang  No  6 tentang  Desa  membangkitkan  kembali  BUM  Desa  yang  mati  suri.  Pertumbuhan  BUM Desa  di  Indonesia  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya  dimana  pada  akhir  tahun 2014  hanya  berjumlah  1.022  BUM  Desa  kemudian  meningkat  drastis  hingga  akhir tahun 2017 menjadi 32.249 unit BUM Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi,  2017).  Peningkatan  jumlah  BUM  Desa  yang  cukup drastis  ini  diharapkan  dapat  berpengaruh  terhadap  peningkatan  kesejahteraan masyarakat desa. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015,  disebutkan  pendirian BUMDesa  dimaksudkan  sebagai  upaya  menampung  seluruh  kegiatan  di  bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar- Desa.  BUM  Desa  didirikan  untuk  mendukung  misi  dari  pemerintah  yaitu  membangun daerah  perdesaan  yang  dapat  dicapai  melalui  pemberdayaan  masyarakat  dengan mengoptimalkan sumber daya potensial di desa.
Pada  kenyataanya  tidaklah  mudah  dalam  mengembangkan  BUM  Desa  di  desa. Berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  BUM  Desa  menjadi  tantangan  tersendiri  yang harus  dihadapi  dalam  memajukan  BUM  Desa.  Beberapa  permasalahan  BUM  Desa antara  lain  permasalahan  komunikasi  diantara  pengurus,  pengelolaan  unit  usaha, masalah  personil,  dan  potensi  desa  yang  belum  dapat  dimanfaatkan  (Nugraha  & Kismartini,  2019).    Permasalahan  pengelolaan  BUMDes  dibeberapa  daerah  antara lain jenis  usaha  yang  dijalankan  masih  terbatas,  keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang mengelolan BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan  mereka  (Agunggunanto,  Arianti,  Kushartono  &  Darwanto,  2016).  Selain itu, unit usaha BUM Desa belum mampu memberdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat  pengangguran  karena  total  penyerapan  tenaga  kerja  dari  unit-unit  usaha  BUM Desa  masih  sedikit,  walaupun  omzet  BUM  Desa  sudah  bagus  namun  profit  yang diperoleh  masih  sangat  kecil  sehingga  belum  mampu  memberikan  kontribusi  terhadap Pendapatan  Asli  Desa  (Hidayah,  Mulatsih,  &  Purnamadewi,  2019).    Hasil  penelitian Suwencantara  Surya  dan  Riady  (2018)  menunjukkan,  efektivitas  pengelolaan  BUM Desa  belum  memberikan  kontribusi  berupa  pendapatan  asli  desa  kepada  pemerintah desa. Dari tiga indikator efektivitas yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi belum semua tercapai. Kendala utama yang dihadapi antara lain penyertaan modal  dan  keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Berdasarkan  kondisi  tersebut perlu  adanya  strategi  pengelolaan  yang  sesuai  dengan  kondisi  BUM  Desa  disuatu daerah  agar  BUM  Desa  dapat  berkontribusi  dalam  memajukan  perekonomian  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam  perkembangannya,  realita  penggunaan  dana  desa  tidak  tepat peruntukkannya,  dampak  yang  sangat  menonjol  dalam  pengelolaan  dan  penggunaan dana desa adalah desa dengan kewenangannya cenderung “berdiri sendiri” dan daerah kesulian  mengintegrasikan  antara  program  desa  dengan  kebijakan  daerah  (Jamaluddin, Sumaryana,  Rusli  &  Buchari,  2018).  Hal  tersebut  menyebabkan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  desa  belum  mampu  diwujudkan  melalui  dana  desa.  Oleh sebab  itu  pemanfaatan  dana  desa  perlu  dikelola  dengan  baik  guna  kesejahteraan
masyarakat  desa.  Secara  teori,  adanya  desentralisasi fiscal seperti  dana  desa  dapat menciptakan  pelayanan  masyarakat  yang  semakin  efisien,  meningkatkan  partisipasi publik,  demokrasi  dan  pemerataan,  dan  pada  waktunya  akan  mendorong  pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat lokal (Khusaini, 2006). Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk BUM Desa, perlu peran aktif dari pemerintah desa dalam  hal  ini.  Keterlibatan  pemerintah  desa  menjadi  peran  utama  sebagai  penggerak pembangunan  desa  dalam  bentuk  partisipasi  sebagai  tolak  ukur  kemampuan  dan keterlibatan  desa  dalam  pengembangan  BUM  Desa  di  daerah  yang  bersangkutan  (Asti & Cholid, 2018).
Pertumbuhan  BUM  Desa  diberbagai  daerah  di  Indonesia  sangat  signifikan, pemerintah  gencar  mendorong  terbentuknya  BUM  Desa  di  desa  salah  satunya  melalui penyertaan  modal  dari  dana  desa.  Daerah  yang  termasuk  pertumbuhan  jumlah  BUM Desanya  pesat  adalah  Jawa  Barat.  Jumlah  BUM  Desa  di  Jawa  Barat  termasuk  jumlah BUM Desa terbanyak kedua pada tahun 2017 di Indonesia yaitu sebanyak 3.904 BUM Desa  (Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi,  2017). Salah  satu  Kabupaten  yang  berada  dijawa  barat  adalah  Kabupaten  Bandung  Barat. Kabupaten  Bandung  Barat  memiliki  165  Desa.  Banyak  sumberdaya  potensial  yang dimiliki  desa-desa  di  Kabupaten  Bandung  Barat.  Kinerja  perekonomian  Kabupaten Bandung  Barat  tahun  2017  mengalami  kenaikan  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang mencapai 5,69 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Menurut data makro ekonomi Kabupaten  Bandung  Barat,  telah  terjadi  transformasi  mata  pencaharian  dari  sektor pertanian  ke  sektor  industri  di  Kabupaten  Bandung  Barat.  (Badan  Perencanaan, Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat  dan  Badan  Pusat Statistik  Kabupaten  Bandung  Barat  Kabupaten  Bandung  Barat,  2017).  Seiring  dengan pertumbuhan industri, pertumbuhan BUM Desa juga meningkat di Kabupaten Bandung Barat, tercatat menurut data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) terdapat 130  BUM  Desa  dari  165  desa  di  Kabupaten  Bandung  Barat.  Kebanyakan  BUM  Desa tersebut  adalah  BUM  Desa  yang  telah  mengalami  mati  suri  yang  kembali  dihidupkan setelah  adanya  Undang-Undang  Desa.  Semangat  masyarakat  dalam  membangun  desa melalui  BUM  Desa  perlu  di  iringi  dengan  pengetahuan  dan  kemampuan  yang  baik dalam  mengelola  BUM  Desa,  agar  tidak  terulang  kembali  BUM  Desa  mengalami kepunahan.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis pengelolaan  BUM  Desa  untuk  mendapatkan  strategi  terbaik  dalam  mengembangkan BUM Desa di Kabupaten Bandung Barat.

## KERANGKA TEORI
Penelitian ini didasari oleh teori mengenai BUM Desa, teori manajemen dan teori mengenai kinerja.

## BUM Desa
Berdirinya  BUM  Desa  dilandasi  oleh  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah  Pasal  213  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  “Desa  dapat mendirikan  badan  usaha  milik  desa  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa”  dan tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  tahun  2005  tentang  Desa. Tujuan  pendirian  BUM  Desa  diharapkan  menjadi  pioneer  dalam  menjembatani  upaya penguatan  ekonomi  pedesaan.  Menurut  Pasal  1  ayat  2  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  4  Tahun  2015,  tentang
Badan  Usaha  Milik  Desa,  BUMDesa  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Menurut  Pasal  2, Pendirian  BUMDesa  dimaksudkan  sebagai  upaya  menampung  seluruh  kegiatan  di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

## Manajemen
Organisasi  adalah  kesatuan  yang  terbentuk  oleh  beberapa  orang  yang  memiliki sedikit atau semua kesamaan tentang latar belakang, identitas, harapan, dan berbagai hal lainnya  untuk  mencapai  tujuan  bersama  secara  bersama-sama  (Duha,  2018). Management berasal dari kata to manage yang berarti “mengatur”. Dalam hal mengatur, akan  timbul  masalah,  problem,  proses  dan  pertanyaan  tentang  apa  yang  diatur,  siapa yang  mengatur,  mengapa  harus  diatur  dan  apa  tujuan  pengaturan tersebut.  Manajemen juga  menganalisa,  menetapkan  tujuan/sasaran  serta  mendeterminasi  tugas-tugas  dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif dan efisien (Wijaya & Rifa’i, 2016).
Menurut  Manulang  (2006),  manajemen  merupakan  sebuah  seni  dan  ilmu perencanaan,  pengorganisasian,  penyusun,  pengarahan  dan  pengawasan  dari  pada sumber  daya  manusia  untuk  mencapai  tujuan  yang  dilaksanakan.  Berarti  manajemen merupakan  perilaku  atau  aktivitas  anggota  dalam  suatu  organisasi  untuk  mencapai tujuannya. Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen. Karena  itu  didalamnya  ada  sejumlah  unsur  pokok  yang  membentuk  kegiatan manajemen, yaitu: unsur manusia ( man) , barang-barang ( materials ), mesin ( machines ), metode ( methods ), uang ( money ) dan pasar ( market ). Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing  dan  saling  berinteraksi  atau  mempengaruhi  dalam  mencapai  tujuan organisasi  terutama  proses  pencapaian  tujuan  secara  efektif  dan  efisien  (Wijaya  & Rifa’i, 2016).

## Kinerja
Kinerja  merupakan  suatu  hasil  karya  dari  pelaksanaan  pekerjaan  tertentu. Menurut  Dokko  (2004),  dua  hal  yang  dapat  mengukur  kinerja  organisasi  yaitu produktivitas dan daya inovasi. Produktivitas adalah aspek dari kinerja tentang seberapa banyak  dan  cepat  suatu  pekerjaan  dapat  diselesaikan  sedangkan,  daya  inovasi  adalah aspek  dari  pekerja  untuk  melihat  ke  depan  dan  melakukan  sebuah  perubahan  untuk memperbaiki kinerjanya.
Pengertian kinerja adalah hasil  kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh  seorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung  jawab yang diberikan  padanya (Mangkunegara, 2013).  Kinerja menurut  Fahmi (2011) adalah hasil  yang  diperoleh  oleh  suatu  organisasi  baik  organisasi  tersebut  bersifat profit oriented dan non  profit  oriented yang  dihasilkan  selama  satu  periode  waktu.  Kinerja merupakan  prestasi  yang  dicapai  oleh  sesorang  dalam  melaksanakan  tugasnya  atau pekerjaannya  selama  periode  tertentu  sesuai  standard  an  kriteria  yang  telah  ditetapkan untuk pekerjaan tersebut (Ismail, 2010).
Berikut  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  menurut  Mangkunegara  (2013) adalah sebagai berikut : (a) Faktor Kemampuan, secara psikologis kemampuan pegawai terdiri  dari  kemampuan  potensi  (IQ)  dan  kemampuan  realiti  (skill)  dan  (b)  Faktor Motivasi,  motivasi  terbentuk  dari  sikap  seorang  pegawai  dalam  menghadapi  situasi
kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi.

## METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  BUM  Desa  yang  berada  di  wilayah Kabupaten  Bandung  Barat.  Untuk  kualitas  data  yang  lebih  baik,  diberikan  persyaratan bahwa  BUM  Desa  yang  bisa  dijadikan  sampel  dalam  penelitian  kali  ini  antara  lain: BUM Desa sudah aktif beroperasi, Memiliki minimal 3 orang pekerja, dan BUM Desa aktif  mengikuti  pelatihan  dari  dinas  terkait.  Berdasarkan  data  Kabupaten  Bandung Barat,  terdapat  130  BUM  Desa.  Perhitungan  sampel  menggunakan  rumus  Cochran dengan Confidence level: 90%, Confidence interval : 21%, dan Population proportion : 50% sebagai berikut :
n’ = = = 14 (1) di mana :
z = nilai z ϵ = margin of error N = ukuran populasi ῥ = proporsi populasi
Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian ini  menggunakan  teknik purposive sampling yaitu pemilihan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.  Berdasarkan  metode  penarikan  sampel  ini,  diperoleh  data  dari  15  BUM Desa  di  Kabupaten  Bandung  Barat.  Pada  tahap  awal  penelitian  ini  dilakukan  dengan mengidentifikasi indikator untuk kuesioner penelitian dari hasil studi pustaka dan hasil wawancara.  Indikator  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  merujuk  pada  aktivitas manajemen yang dilakukan BUM Desa antara lain: (1)Laporan keuangan dibuat secara berkala,  (2)Pencatatan  keuangan  yang  rinci  dan  dicatat  ketika  ada  pengeluaran, (3)Memiliki  sarana  dan  prasarana  produksi  yang  baik,  (4)Mempunyai  standar pelaksanaan  produksi  barang,  (5)Memiliki  standar  mutu  produk,  (6)Memiliki  sistem pengendalian  mutu  produk,  (7)Inovasi  terhadap  produk  yang  dihasilkan,  (8)Inovasi terhadap  teknik  produksi  agar  lebih  efisien,  (9)Memiliki  target  pasar  yang  jelas, (10)Melakukan  promosi  produk  ke  target  pasar,  (11)Mengembangkan  jaringan distribusi produk, (12)Memiliki administrasi SDM yang baik, (13)Melakukan pelatihan SDM  secara  berkala,  (14)Kompensasi  karyawan  menggunakan  dasar  yang  rasional, (15)Memiliki budaya organisasi, (16)Memiliki struktur organisasi yang formal Teknik analisis data menggunakan Importance Performace Analysis (IPA) adalah sebuah  metode  untuk  memetakan tingkat  kepentingan  atas  kinerja  tertentu  dari  sebuah produk.  Tingkat  kepentingan  tersebut  dipetakan  dalam  diagram  kartesius  yang  disebut Matriks IPA. Matriks IPA terdiri dari empat kuadran yang masing-masing menjelaskan keadaan  yang  berbeda.  Keadaan-keadaan  tersebut  yaitu:  (a)Kuadran  I  ( attributes  to improve ),  kuadran  ini  memuat  atribut  yang  dianggap  penting  oleh  pelanggan  tapi kinerja  atribut  tersebut  kurang  dari  apa  yang  diharapkan.  Atribut  yang  termasuk  di kuadran  ini  harus  ditingkatkan,  (b)Kuadran  II  ( maintain  performance ),  kuadran  ini mamuat  atribut  yang  dianggap  penting  oleh  pelanggan  dan  pelaksanaannya  dianggap sudah  sesuai  harapan.  Atribut  di  kuadran  ini  harus  dipertahankan,  (c)Kuadran  III
( attributes to maintain ), kuadran ini memuat atribut yang dianggap kurang penting oleh pelanggan  dan  kinerja  atribut  tersebut  kurang  dari  apa  yang  diharapkan.  Peningkatan atribut  yang  masuk  ke  kuadran  ini  perlu  dipertimbangkan  karena  tidak  terlalu berpengaruh terhadap pelanggaan, (d) Kuadran IV ( attributes to de-emphasize ), kuadran ini  memuat  atribut  yang  dianggap  kurang  penting  oleh  pelanggan  sedangkan  kinerja perusahaan  pada  atribut  ini  terlalu  tinggi  sehingga  dianggap  berlebihan.  Harus dilakukan efisiensi pada atribut di kuadran ini sehingga bisa menghemat biaya. Diagram kartesius dalam IPA ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.
Untuk  dapat  melakukan  analisis  dengan  alat  analisis  IPA,  maka  skala  yang digunakan  haruslah  Skala  Likert  yaitu  lima  peringkat  nilai  yang  masing-masing diberikan skor atau bobot seperti yang tercantum dalam Tabel 1.
Gambar 1. Diagram IPA (Rangkuti, 2002)
Tabel 1. Skor Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja
Variabel Kriteria Jawaban Skor Tingkat Kepentingan (Importance) Sangat tidak penting Tidak penting Biasa saja Penting Sangat Penting 1 2 3 4 5 Tingkat Kinerja (Performance) Sangat tidak baik Tidak baik Biasa saja Baik Sangat baik 1 2 3 4 5
Sumber : Rangkuti (2002)
Berdasarkan  hasil  penilaian  tingkat  kepentingan  dan  tingkat  kinerja,  akan dilakukan perhitungan mengenai tingkat kepentingan dan tingkat kinerja yang kemudian digambarkan  dalam  suatu  diagram  kartesius.  Tingkat  kepentingan  dan  kinerja  yang dimuat dalam diagram kartesius, adalah berupa skor penilaian kepentingan dan kinerja total.  Masing-masing  atribut  diposisikan  dalam  suatu  diagram.  Skor  total  penilaian terhadap tingkat kinerja ( performance ) menunjukkan posisi suatu atribut pada sumbu X, sementara  posisi  atribut  pada  sumbu  Y  menunjukkan  skor  total  tingkat  kepentingan ( importance ) pengunjung terhadap atribut.
Diagram  kartesius  merupakan  suatu  bangun  yang  dibagi  menjadi  empat  bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang saling berpotongan tegak lurus di titik (A,B). A merupakan rataan dari skor total tingkat kinerja dan B merupakan rataan dari skor total
tingkat kepentingan seluruh faktor yang yang mempengaruhi keunggulan sebuah entitas usaha. Nilai A dan B diukur dengan rumus:
(2)
Keterangan : A = batas sumbu X B = batas sumbu Y k = jumlah atribut

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum BUM Desa di Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten  Bandung  Barat  memiliki  total  165  desa  yang    tersebar  di  16 kecamatan,  saat  ini  terdapat  130  BUM  Desa  yang  aktif  beroperasi.  BUM  Desa  di Kabupaten  Bandung  Barat  telah  berdiri  sejak  tahun  2009  setelah  keluarnya  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa yang didukung  adanya penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten untuk setiap desa sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 yaitu sebesar 25 juta rupiah. Namun kemudian BUM Desa tidak aktif lagi dikarenakan beberapa faktor salah satunya kurangnya pendampingan.
BUM  Desa  di  Kabupaten  Bandung  Barat  mulai  berdiri  kembali  setelah  adanya Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Geliat  Undang-Undang  Desa  mendorong  desa-desa  di  Kabupaten  Bandung  Barat mendirikan  BUM  Desa.  Namun  masih  minimnya  pengetahuan  mengenai  BUM  Desa berdampak  pada  masih  sangat  umunya  unit  usaha  BUM  Desa.  BUM  Desa  yang didirikan  belum  banyak  yang  menggali  potensi  desa.  BUM  Desa  juga  masih  berusaha kembali  meyakinkan  masyarakat,  disebabkan  pengalaman  sebelumnya  dimana  BUM Desa  mati  begitu saja. Omset yang dihasilkan masih  sangat  rendah karena BUM Desa belum  berkembang  dengan  baik,  serta  terlihat  pula  dalam  penyerapan  tenaga  kerja belum begitu banyak.
Karakteristik tenaga kerja BUM Desa – BUM Desa di Kabupaten Bandung Barat (Tabel  2),  berdasarkan  jenis  kelamin  didominasi  oleh  pria  dimana  sekitar  85% pegawainya  merupakan  pria.  Usia  pegawai  BUM  Desa  juga  terlihat  masih  didominasi oleh  para  orang  tua  44%  pegawainya  merupakan  usia  di  atas  45  tahun.  Pada  usia produktif yakni 26-35 tahun hanya berjumlah 7% saja. Pendidikan pegawai BUM Desa terbanyak  adalah  SMA/sederajat  sekitar  46%  pegawai.  Lulusan  sarjana  hanya  sekitar 24%.  Meskipun  begitu  73%  pegawai  mengatakan  latar  belakang  pendidikan  mereka relevan  dengan  kegiatan  dan  pekerjaan  mereka  di  BUM  Desa  saat  ini.  Mereka  juga memiliki bakat yang mendukung dalam pekerjaannya. Tenaga kerja BUMDesa rata-rata telah mengikuti pelatihan yang bermanfaat dalam mendukung pekerjaan.

## Pengelolaan BUM Desa
Pengelolaan  sebuah  organisasi  dapat  dinyatakan  berhasil  apabila  dilakukan dengan  efisien.  Menurut  Ferranti,  Jacinto,  Ody  &  Ramshaw  (2009)  menekankan pentingnya  efisiensi  dalam  pengelolaan  sebuah  organisasi,  hal  ini  dapat  dilihat  dari ketepatan  pengelolaan  dan  kualitas  sumberdaya  manusia  yang  digunakan  dalam mengelola  sebuah  organisasi.  Efisiensi  menjadi  salah  satu  aspek  penting  yang
memberikan  sumbangan  keberhasilan  suatu  kinerja.  Penelitian  terhadap  pengelolaan BUM  Desa  tidak  bisa  terlepas  dari  aspek  efisiensi.  Menurut  O’Donnel  dan  Duffy (2002),  efisiensi  akan  selalu  melekat  dalam  setiap  aktivitas  organisasi,  oleh  sebab  itu efisiensi  akan  selalu  menjadi  indicator  penting  dalam  mengukur  kinerja  organisasi, meskipun menurut mereka, efisiensi sangat sulit untuk diukur.
Keberhasilan  pengelolaan  organisasi  juga  dapat  dinyatakan  berhasil  apabila dilakukan  secara  efektif.  Tanggung  jawab  manajemen  dalam  hal  ini  yaitu mengkoordinasikan  sumberdaya  dengan  cara  yang  efektif  dan  efisien  untuk  mencapai tujuan organisasi (Daft, 2006). Pengelolaan organisasi yang dilakukan secara baik juga akan mampu memberikan dampak secara ekonomi masyarakat.

## Analisis Kepentingan-Kinerja/ Importance Performance Analysis (IPA)
Importance  and  Performance  Analysis (IPA)  adalah  salah  satu  cara  yang  dapat menggambarkan  tingkat  kepentingan  dan  tingkat  kinerja  dari  atribut-atribut  atau indikator-indikator  yang  dimiliki  oleh  sebuah  perusahaan  ataupun  organisasi.
Importance-Performance  Analysis (IPA)  terbagi  menjadi  dua  komponen,  yaitu analisis  kuadran  dan  analisis  kesenjangan (gap ).  Analisis  kuadran  memetakan  atribut yang  diplotkan  berdasarkan  tingkat  kepentingan  dan  kinerja,  sedangkan  analisis kesenjangan digunakan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kinerja yang dicapai oleh atribut terkait (Supranto, 2004).
Dalam  penelitian  ini,  analisis  menggunakan  IPA  bertujuan  untuk  mengetahui seberapa  penting  sebuah  indikator  kinerja  BUM  Desa  untuk  kemajuan  BUM  Desa  di masa  yang  akan  datang.  Dengan  mengetahui  indikator  mana  saja  yang  dianggap penting, maka diharapkan para pengurus BUM Desa di Kabupaten Bandung Barat akan mampu menyesuaikan strategi yang ada selama ini sehingga bisa membangun usaha dan produk yang berbasiskan pada konsumen.

## Tabel 2. Karakteristik Tenaga Kerja BUM Desa di Kabupaten Bandung Barat
Karakteristik Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Persentase (%) JENIS KELAMIN Pria 35 85% Wanita 6 15% USIA <17 Tahun 1 3% 17-25 Tahun 7 17% 26-35 Tahun 3 7% 36-45 Tahun 12 29% >45 Tahun 18 44% PENDIDIKAN SD/Sederajat 1 3% SMP/Sederajat 5 12% SMA/Sederajat 19 46% Diploma/Sederajat 4 10% S1/Sederajat 10 24% S2/S3 2 5%
Sumber: Data diolah, 2018

## Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja
Berdasarkan  hasil  IPA  tentang  kepentingan  indikator  BUM  Desa  di  Kabupaten Bandung Barat seperti yang terlihat pada Tabel 2 di bawah ini, terlihat bahwa indikator yang  dianggap  penting  oleh  pengurus  BUM  Desa  adalah  Laporan  keuangan  dibuat secara berkala, pencatatan keuangan yang rinci dan dicatat ketika ada pengeluaran, dan memiliki  target  pasar  yang  jelas  dengan  nilai  total  kepentingan  sebesar  51.    Indikator yang dianggap paling tidak penting adalah  memiliki sistem pengendalian mutu produk dengan total nilai kepentingan sebesar 45.
Hasil  IPA  tentang  tingkat  kinerja  indikator  BUM  Desa  di  Kabupaten  Bandung Barat seperti yang terlihat pada Tabel 3,  terlihat bahwa indikator yang dinilai berkinerja paling  baik  adalah  pencatatan  keuangan  yang  rinci  dan  dicatat  ketika  ada  pengeluaran dengan  nilai  total  kinerja  sebesar  48.  Atribut  yang  dinilai  memiliki  tingkat  kinerja paling  buruk  adalah  mengembangkan  jaringan  distribusi  produk  dengan  nilai  total kinerja  sebesar  40.  Masalah  yang  sering  dihadapi  suatu  usaha  atau  perusahaan  adalah dalam pendistribusian, pada arah hilir permasalahan yang dihadapi adalah produk yang susah  untuk  diprediksikan  dan  tidak  stabil,  serta  jumlah  permintaan  yang  sering  kali tidak  mencerminkan  kebutuhan  konsumen  saat  ini.  Pada  arah  hulu,  permintaan penyediaan  barang  yang  tidak  selalu  dapat  dipenuhi  sesuai  waktu  yang  dibutuhkan (Suswaini, 2013).
Tabel 3. Tingkat Kepentingan  dan Kinerja Indikator BUM Desa di Bandung Barat
Sumber: Data diolah, 2018

## Analisis Kuadran dan Analisis Kesenjangan
Analisis  kuadran  dengan  diagram  kartesius  digunakan  untuk  memetakan  atibut- atribut  kinerja  dan  kepentingan/harapan  yang  telah  dianalisis  ditunjukan  pada  Tabel  4 berikut.
No. Indikator Total Skor Kepentingan Total Skor Kinerja 1. Laporan keuangan dibuat secara berkala. 51 45 2. Pencatatan keuangan yang rinci dan dicatat ketika ada pengeluaran 51 48 3. Memiliki sarana dan prasarana  produksi yang baik 47 43 4. Mempunyai standar pelaksanaan produksi barang 47 46 5. Memiliki standar mutu produk 48 45 6. Memiliki sistem pengendalian mutu produk 45 43 7. Inovasi terhadap produk yang dihasilkan 50 42 8. Inovasi terhadap teknik produksi agar lebih efisien 49 45 9. Memiliki target pasar yang jelas 51 45 10. Melakukan promosi produk ke target pasar 49 45 11. Mengembangkan jaringan distribusi produk 49 40 12. Memiliki administrasi SDM yang baik 48 45 13. Melakukan pelatihan SDM secara berkala 48 41 14. Kompensasi karyawan menggunakan dasar yang rasional 46 42 15. Memiliki Budaya organisasi 48 41 16. Memiliki Struktur organisasi yang formal 47 43
Berdasarkan Tabel 4. dapat dilihat bahwa tingkat kesesuaian sebesar 90,37 artinya bahwa tingkat kesesuaian antara kinerja dengan kepentingan sangat baik.  Adanya nilai gap  atau  kesenjangan  antara  kepentingan  dengan  kinerja  sebesar  -0,43  menunjukan bahwa kinerja BUM Desa saat ini agak kurang dari harapan yang diinginkan oleh BUM Desa di Kabupaten Bandung Barat.
Tabel 4. Analisis Kuadran dan Analisis Kesenjangan
Sumber: Data diolah, 2018
No. Indikator
Kinerja (x) Kepentingan (y) Tingkat Kesesuaian (Tki %) Kesenjangan (Gap) 1. Laporan keuangan dibuat secara berkala. 4,09 4,64 88,24 -0,55 2. Pencatatan keuangan yang rinci dan dicatat ketika ada pengeluaran 4,36 4,64 94,12 -0,27 3. Memiliki sarana dan prasarana produksi yang baik 3,91 4,27 91,49 -0,36 4. Mempunyai standar pelaksanaan produksi barang 4,18 4,27 97,87 -0,09 5. Memiliki standar mutu produk 4,09 4,36 93,75 -0,27 6. Memiliki sistem pengendalian mutu produk 3,91 4,09 95,56 -0,18 7. Inovasi terhadap produk yang dihasilkan 3,82 4,55 84,00 -0,73 8. Inovasi terhadap teknik produksi agar lebih efisien 4,09 4,45 91,84 -0,36 9. Memiliki target pasar yang jelas 4,09 4,64 88,24 -0,55 10. Melakukan promosi produk ke target pasar 4,09 4,45 91,84 -0,36 11. Mengembangkan jaringan distribusi produk 3,64 4,45 81,63 -0,82 12. Memiliki administrasi SDM yang baik 4,09 4,36 93,75 -0,27 13. Melakukan pelatihan SDM secara berkala 3,73 4,36 85,42 -0,64 14. Kompensasi karyawan menggunakan dasar yang rasional 3,82 4,18 91,30 -0,36 15. Memiliki Budaya organisasi 3,73 4,36 85,42 -0,64 16. Memiliki Struktur organisasi yang formal 3,91 4,27 91,49 -0,36 Jumlah 63,55 70,36 14,46 -6,82 Rata-Rata 3,97 4,40 90,37 -0,43

## Analisis Kuadran dan Analisis Kesenjangan
Pada  gambar  analisis  kuadran  di  bawah  ini,  dapat  diketahui  indikator  mana  saja yang  menjadi  prioritas  untuk  dapat  dikembangkan  bagi  BUM  Desa  di  Kabupaten Bandung Barat.

## a. Kuadran I (Prioritas Utama)
Indikator-Indikator pada Kuadran I ini  memiliki tingkat kinerja di bawah rata-rata tetapi tingkat kepentingan tinggi. Kuadran I menunjukkan indikator yang dianggap sangat  penting  oleh  Pengurus  BUM  Desa  namun  saat  ini  belum  menunjukkan kinerja  yang  baik.  Indikator  tersebut  adalah  indikator  3  yaitu  memiliki  sarana  dan prasarana  yang  baik,  indikator  7  yaitu  inovasi  terhadap  produksi  yang  dihasilkan, indikator  11  yaitu  mengembangkan  jaringan  distribusi  produk,  indikator  13  yaitu melakukan pelatihan SDM secara berkala, dan indikator 15 yaitu memiliki budaya organisasi.  Oleh  karena  itu,  seluruh  BUM  Desa  harus  meningkatkan  inovasi produksi  beserta  jaringan  distribusinya  serta  meningkatkan  kapasitas  SDM  yang dimiliki  dan  menumbuhkan  budaya  organisasi  yang  kuat  di  masing-masing  BUM Desa.

## b. Kuadran II (Pertahankan Kinerja)
Indikator-Indikator  pada  Kuadran  II  ini  memiliki  tingkat  kepentingan  yang  tinggi dan kinerja yang diatas rata-rata. Kuadran II menunjukkan indikator yang dianggap penting oleh Pengurus BUM Desa dan telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh seluruh  pegawai  BUM  Desa.  Indikator  yang  telah  berada  pada  kuadran  ini sebaiknya  dipertahankan  dan  lebih ditingkatkan  lagi.  Indikator  yang  terdapat  pada kuadran  ini  antara  lain  indikator  1  yaitu  Laporan  keuangan  dibuat  secara  berkala, indikator  2  yaitu  pencatatan  keuangan  yang  rinci  dan  dicatat  ketika  ada pengeluaran,  indikator  5  yaitu  memiliki  standar  mutu  produk,  indikator  8  yaitu inovasi  terhadap  teknik  produksi  agar  lebih  efisien,  indikator  9  yaitu  memiliki target  pasar  yang  jelas,  indikator  10  yaitu  melakukan  promosi  produk  ke  target pasar, dan atribut 12 yaitu memiliki administrasi SDM yang baik.

## c. Kuadran III (Prioritas Rendah)
Indikator-Indikator pada Kuadran III ini memiliki tingkat kepentingan yang cukup rendah dan kinerjanya juga dinilai rendah. Kuadran III menunjukkan indikator yang dianggap  kurang  penting  oleh  Pengurus  BUM  Desa  dan  dinilai  kurang  baik kinerjanya oleh Pengurus BUM Desa. Indikator yang  berada pada kuadran III ini sebaiknya  tidak  dijadikan  prioritas  utama  oleh  BUM  Desa  untuk  ditingkatkan. Indikator  yang  terdapat  pada  kuadran  ini  antara  lain  indikator  6  yaitu  memiliki sistem  pengendalian  mutu  produk,  indikator  14  yaitu  kompensasi  karyawan menggunakan  dasar  yang  rasional,  dan  indikator  16  yaitu  memiliki  struktur organisasi yang formal.
d. Kuadran IV (Kinerja Berlebihan)
Indikator-Indikator pada Kuadran IV ini memiliki tingkat kepentingan yang kurang penting  tetapi  kinerja  cukup  tinggi,  sehingga  dianggap  berlebihan  oleh  Pengurus BUM Desa. Pada kuadran ini, fokus sumber daya dapat dialihkan ke indikator lain yang  lebih  diprioritaskan.  Indikator  yang    berada  pada  kuadran  IV  ini  adalah indikator  4  yaitu  mempunyai  standar  pelaksanaan  produksi  barang.  Indikator  ini
memiliki  tingkat  kepentingan  yang  kurang,  tetapi  dalam  pelaksanaannya  dianggap melebihi harapan yang diinginkan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  analisis  IPA  terdapat  indikator  yang  mendapat  prioritas  untuk ditingkatkan  pengelolaannya  adalah  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  baik,  inovasi terhadap  produksi  yang  dihasilkan,  mengembangkan  jaringan  distribusi  produk, melakukan  pelatihan  SDM  secara  berkala,  dan  memiliki  budaya  organisasi.  Selain  itu dihasilkan gap atau kesenjangan antara kepentingan dengan kinerja menunjukan bahwa kinerja BUM Desa saat ini agak kurang dari harapan yang diinginkan oleh BUM Desa di Kabupaten Bandung Barat.

## Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan antara lain: (1) Pendampingan perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terhadap BUM Desa baik dari segi pembiayaan maupun pemasaran. (2) Kinerja BUM Desa akan meningkat  apabila  kapasitas  dan  kompetensi  SDM  diperkuat.  Oleh  karena  itu direkomendasikan  kepada  para  pemangku  kepentingan  baik  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah  dan  pemerintah  desa  untuk  dapat  mendukung  dalam  peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM  BUM Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Agunggunanto,  E.Y.,  Arianti,  F.,  Kushartono,  E.W.,  &  Darwanto.  (2016). Pengembangan  desa  mandiri  melalui  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes). JDEB, 13 (1), 67-81.
Asti  &  Cholid,  I.  (2018).  Persepsi  dan  partisipasi  pemerintah  desa  dalam  perencanaan pengembangan  Bumdes  di  Kecamatan  Kendawangan. Jurnal  Agribisnis Indonesia, 6 (1), 1-14.
Badan  Perencanaan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. (2017). Data makro sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017, Bandung Barat. Daft, R.L. (2006). Manajemen .  Jakarta: Salemba Empat.
Dokko,  G.  (2004). Human  capital  and  social  capital  as  determinant  of  individual performance (Doctoral’s  Dissertation).  Pennsylvania  (US):  University  of Pennsylvania.
Duha, T. (2018). Perilaku organisasi. Yogyakarta: Deepublish.
Fahmi, I. (2011). Manajemen kinerja (teori dan aplikasi) . Bandung: Alfabeta. Ferranti, D., Jacinto, J., Ody, A.J. & Ramshaw, G. (2009). How to improve governance a  new  framework  for  analysis  and  action .  Washington  D.C:  The  Bookings Institution.
Hidayah,  U., Mulatsih, S., &  Purnamadewi, Y.L. (2019). Evaluasi Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes):  Studi  kasus  BUMDes  Harapan  Jaya  Desa  Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. JSHP, 3 (2), 144-153. Ismail,  M.I.  (2010).  Kinerja  dan  kompetensi  guru  dalam  pembelajaran. Lentera pendidikan, 13 (1), 44-63.
Jamaluddin,  Y.,  Sumaryana,  A.,  Rusli,  B.  &  Rd.  Ahmad  Buchari,  Rd.,  A.  (2018). Analisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 6 (1), 14- 24.
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi.  (2017). Data BUM Desa. Jakarta. Khusaini, M.K. (2006). Ekonomi public desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah . Malang: Badan Penerbit FE – Unibraw.
Mangkunegara, A.A. (2013). Manajemen sumber daya manusia . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Manulang, M. (2006). Dasar-Dasar manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nugraha, A. & Kismartini. (2019). Evaluasi penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)  Rejo  Mulyo,  Desa  Gogik,  Kecamatan  Ungaran  Barat  Kabupaten Semarang. Dialogue Jurnal Imu Administrasi Publik, 1 (1), 43-56.
O’Donnel,  F.J.  &  Duffy,  A.H.B.  (2002).  Modeling  design  development  performance. International  Journal  of  Operations  &  Production  Management , 22 (11),  1198- 221.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  4 Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2005 tentang Desa.
Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa  (Bumdes)  sebagai  penguatan  ekonomi  desa  (Studi  di  Desa  Landungsari, Kecamatan  Dau,  Kabupaten  Malang). Jurnal  Administrasi  Publik , 1 (6),  1068- 1076.
Rangkuti, F. (2002). Riset pemasaran. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Supranto, J. (2004). Analisis multivariat, arti dan interpretasi . Jakarta: Rineka Cipta.
Suswaini,  E.  (2013).  Strategi  mengoptimalkan  perencanaan  produksi  dan  distribusi dengan  metode  interger  linier  programming  branch  and  bound  di  perusahaan manufakturing  Usaha  Maju  di  kota  Jogjakarta. Jurnal  UMRAH  Universitas Maritim Raja Ali Haji, 1-12.
Suwecantara, I.M., Surya, I., & Riady, G. (2018). Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik  Desa  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  desa-studi  kasus  Bumdes Madani  di  desa  Santan  Tengah  Kecamatan  Marangkayu  Kabupaten  Kutai Kartanegara. E-Journal Pemerintah Integratif, 6 (4), 624-634.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Wijaya,  C.  &  Rifa’i,  M.  (2016). Dasar-dasar  manajemen  -  mengoptimalkan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Medan: Perdana Publishing