Juridical Analysis of Land Execution at the Argamamur District Court according to the Land Law
Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Tanah di Pengadilan Negeri Argamamur Menurut Undang-Undang Pertanahan
Ana Tasia Pase 1) ; Sandi Aprianto 2) ; M. Vikriawan 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) sandiapriyanto11@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [22 Maret 2021] Revised [30 Maret 2021] Accepted [10 April 2021]

## ABSTRAK
Pencabutan  suatu  keputusan  yang  menguntungkan  itu  merupakan  sanksi  yang  situatif  bukan dengan  maksud  sebagai  reaksi  terhadap  perbuatan  yang  tercelah  dari  segi  moral,  Melainkan dimaksudkan  untuk  mengakhiri  keadaan-keadaan  yang  secara  objektif  tidak  dapat  dibenarkan lagi. Penarikan ketetapan sebagai sanksi ini berkaitan erat dengan sifat dari ketetapan itu sendiri. Terhadap  ketetapan  yang  bersifat  terikat,  harus  ditarik  oleh  organ  pemerintahan  yang mengeluarkan  ketetapan  tersebut,  dan  hanya  mungkin  dilakukan  sepanjang  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  ketetapan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  penelitian hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  doktrin- hukum hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi tadi diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258  RBG.  Namun  pada  saat  sekarang  (uraian  ini  dibuat  penulis  jauh  sebelum  PERMA  No.  1 Tahun  2000  diterbitkan),  tidak  semua  ketentuan  pasal-pasal  tadi  berlaku  efektif.  Pasal  yang masih betul-betul efektif berlaku terutama Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBG Sedangkan Pasal 209 sampai Pasal 223 HIR atau  Pasal  242 sampai Pasal  257  RBG  yang mengatur tentang  “sandera”  (gijzeling),  tidak  lagi diperlakukan  secara  efektif.  Seorang  debitor  yang  dihukum  untuk  membayar  utangnya berdasarkan  putusan  pengadilan  tid ak  lagi  dapat  “disandera”  sebagai  upaya  memaksa  sanak keluarganya melaksanakan pembayaran menurut putusan pengadilan.

## ABSTRACT
The  revocation  of  a  favorable decision  is  a situational sanction  not with  the  intention  of  being a reaction  to  an  act  that  is  morally  wrong,  but  is  intended  to  end  conditions  that  are  objectively unjustifiable.  Withdrawal  of  provisions  as  sanctions  is  closely  related  to  the  nature  of  the provisions themselves. In respect of a binding decision, it must be withdrawn by the government organ that issued the decree, and it is only possible to do so as long as the statutory regulations are the basis for the determination. The type of research used in this research is normative legal research. According to Peter Mahmud Marzuki, legal research is a process to find the rule of law, legal  principles,  legal  doctrines  in  order  to  answer  the  legal  issues  faced.  Executing  the  court's decision called execution is regulated from Article 195 to Article 224 HIR or Article 206 to Article 258  RBG.  However,  at  the  present  time  (this  description  was  made  by  the  author  long  before PERMA  No.  1  of  2000  was  published),  not  all  provisions  of  the  aforementioned  articles  are effective. Articles that are still really effective apply especially Article 195 to Article 208 and Article 224 HIR or Article 206 to Article 240 and Article 258 RBG While Article 209 to Article 223 HIR or Article  242  to  Article  257  RBG  which  regulates  "hostages"  (gijzeling  ),  is  no  longer  treated effectively. A debtor who is sentenced to pay his debts based on a court decision can no longer be  "held  hostage"  in  an  effort  to  force  his  relatives  to  make  payments  according  to  a  court decision.

## KEYWORDS
Juridical Analysis, Land Execution, the Land Law
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999 jo Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 ditegaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pembatalan  hak  atas  tanah  adalah  pembatalan  keputusan pemberian  suatu  hak  atas  tanah  atau  sertifikat  hak  atas  tanah  karena  keputusan  mengandung  cacat hukum  administrasi  dalam  penerbitannya  atau  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kurang atau tidak dipenuhinya asas-asas dalam pencabutan hak milik atas tanah  tersebut dalam suatu  tindakan  keputusan  dapat  menyebabkan  timbulnya  suatu  masalah,  dan  karenanya  keputusan pejabat  yang  dapat  digugat,  apabila  bertentangan  dengan  asas-asas  tersebut.  Untuk  tujuan  tersebut, Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dalam  Pasal  53  ayat  (2)  huruf  a  yang  menyatakan  bahwa “Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan  asas-asas  pemerintahan  yang baik”.

## LANDASAN TEORI
Berkaitan  dengan  pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah  oleh  Mahkamah  Agung  dengan  alasan adanya  cacat  administrasi,  disini  objek  yang  menjadi  sengketa  Mahkamah  Agung  adalah  sertifikat  hak atas tanah, dan yang menjadi subjek adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai badan hukum perdata yang  menerbitkan  sertifikat  atas  tanah.  Dengan  dasar  itu,  pelaksanaan  Putusan  Mahkamah  Agung menjadi domain Badan Pertanahan Nasional atas pembatalan hak atas tanah.
Menurut Elza Syarief, secara umum faktor penyebab sengketa tanah antara lain sebagai berikut: 1.  Peraturan yang belum lengkap;
2.  Ketidaksesuaian Peraturan;
3.  Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
4.  Data tanah yang keliru;
5.  Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
6.  Transaksi tanah yang keliru;
7.  Ulah pemohon hak atau
8.  Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.
Berdasarkan kasus dalam putusan tersebut, diperoleh gambaran  isu  permasalahan  yang terjadi adalah  prosedur  penerbitan  Surat  Keputusan  yang  berisi  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor 818/K/Pdt/2017  jalan  Raya  Argamakmur  Rt.05  Dusun  05  Desa  Pekik  Nyaring  Dalam  hal  ini  yang diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Bengkulu  Utara.  Obyek  sengketa  diawali  dengan  adanya permohonan  pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  336/PT/BU/PRONA/1987  tanggal  6  Maret  1987 dengan Luas 10.049 m²  menjadi  Sertipikat  Hak Milik,  namun tindakan Kepala Kantor Pertanahan kota Bengkulu  menerbitkan  Surat  yang  pada  pokoknya  membatalkan  permohonan  tersebut.    Bahwa  pada perkara berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 818/K/Pdt/2017 membuat sertifikat hak milik atsa nama tergugat seluas 1.049m2  yang melebih luas tanah  yang diberikan kepada tergugat seluas 816m2 dan merubah luas tanah menjadi  dengan Luas 10.049 m².

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, doktrin-hukum hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.  Sehingga penelitian ini dilakukan  dengan  mempelajari  dan  menganalisis  teori-teori,  konsep-konsep,  litelatur,  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  terhadap  Putusan  Hakim    Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pdt/2017 Tentang Pembatalan Hak Milik Atas Tanah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis  Yuridis  Pelaksanaan  Eksekusi  Tanah  MENURUT  Undang-Undang  Pertanahan  Di Pengadilan Negeri Argamakmur
Pelaksanaan  suatu  putusan  (baik  itu  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  sampai  dengan Mahkamah A gung), dikenal dengan istilah “Eksekusi”. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari  proses  pemeriksaan  perkara.  Oleh  karena  itu,  eksekusi  tiada  lain  daripada  tindakan  yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang  tidak  terpisah  dari pelaksanaan  tata tertib  beracara  yang  terkandung  dalam  HIR  atau  RBG  Setiap orang  yang  ingin  mengetahui  pedoman  aturan  eksekusi  harus  merujuk  ke  dalam  aturan  perundang- undangan dalam HIR atau RBG.
Menurut bapak Agung Hartato, SH terkait dengan eksekusi mengungkapkam: Dalam  hal  seperti  ini,  pengadilan  sebagai  instansi  penegak  hukum  berdasarkan  kepatutan  dan keadilan  dilumpuhkan  oleh  kepentingan  perlindungan  perikemanusiaan  orang  nakal  sehingga  nilai kelicikan  dan  kenakalan  disamakan  dengan  perikemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.  Maka  keadilari, kebenaran,  dan  kepatutan  telah  dikorbankan  untuk  membela  dan  melindungi  perikemanusiaan  yang culas. Akibatnya, timbul gejala yang mendorong impian seseorang yang licik mengambil kredit dari mana saja, untuk dibagikan kepada sanak keluarganya. Karena dengan dihapuskannya upaya sandera, bukan penderitaan  yang  akan  dialaminya,  tetapi  kelicikannya  akan  membawa  bahagia  dan  keuntungan  yang sangat mudah bagi diri dan keluarganya.
Pada  duduk  perkara,  bahwa  Penggugat  Penggugat  telah  mengajukan  Gugatan  terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Juli 2015 yang telah diterima dan terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Arga  Makmur  dibawah  Register  perkara  Nomor  :  06/
Pdt.G/2015.PN.Agm  pada  tanggal  27  Juli  2015  yang  memuat  dalil-  dalil  dalam  posita  serta  dalam petitumnya sebagai berikut :

## Kelas I A Bengkulu Nomor : 010/Pdt.P/2015/PA.Bn, tanggal15 Juni 2015;
Bahwa  orang  tua  Para  Penggugat  AlmarhumM.  DAMSYIK  dengan  Istrinya  bernamaAlmarhuma RATNA, memiliki sebidang tanah seluas ± 8.000 M² yang terletak di Dusun Sungai Hitam Marga Bermani Sungai  Kecamatan  Pondok  Kelapa  Kabupaten  Bengkulu  Utara,  berdasarkan  Surat  Keterangan  Bukti Hak, tanggal 6 Juli 1978, dengan batas- batas sebagai berikut : • Sebelah muka dengan Jalan Besar ; • Sebelah  Kanan  dengan  Kebun  Ahmad  Jepang  ;  •  Sebelah  Kiri  bekas  kebun  Syapri  Bin  Ibrahim  ;  • Sebelah belakang dengan pekarangan/sawah ;
Bahwa tanah milikorang tua Para Penggugat M. DAMSYIK (Alm) dengan RATNA (Alma) seluas ± 8.000  M²,  seperti  tersebut  pada  posita  angka  2  (dua)  di  atas,  sekarang  terletak  di  Jl.  Raya  Bengkulu – Argamakmur  RT  5  Dusun  5  Desa  Pekik  Nyaring  Kecamatan  Pondok  Kelapa  Kabupaten  Bengkulu Tengah,  dengan  batas- batas  :  •  Sebelah  Barat  berbatas  dengan  Jl.  Raya  Bengkulu  –  Argamakmur  ;  • Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supardi dan Suwardi ; • Sebelah Selatan berbatas  dengan tanah Masrikun  Rajab  (Penginapan  RANE)  dan  Herman  Gustin  ;  •  Sebelah  Utara  berbatas  dengan  tanah  Ali Asar/M.Sani ;
Bahwa pada bulan Januari 1985 Para Penggugat menyuruh Tergugat untuk membersihkan atau menebas tanah milik Para Penggugat dengan upah sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ;
Bahwa  setelah  tanah  sengketa  dibersihkan  atau  ditebas,  Para  Penggugat  menyuruh  Tergugat untuk menanam Padi dan Palawija di atas tanah milik Para Penggugat ;
Bahwa  pada  awal  bulan  Oktober  1986  Tergugat  ditemani  Ketua  Adat  Desa  Pekik  Nyaring “LATIF”  (ALM)  mendatangi  rumah  Para  Penggugat  di  Kota  Bengkulu  untuk  meminta  1  (satu)  Kavling tanah  sebagai  upah  telah  mengelola  dan  menjaga  tanah  milik  Para  Penggugat.  Atas  persetujuan keluarga  Para  Penggugat,  permintaan  Tergugat  tersebut  dikabulkan  dengan  memberi  1  (satu)  Kafling tanah seluas 816 M² (delapan ratus enam belas meter persegi) dengan ukuran lebar 16 M dan panjang 51 M kepada Tergugat dengan Surat Penyerahan Tanah tanggal 3 Oktober 1986 ;
Bahwa  tanah  milik  Para  Penggugat  seluas  ±  8.000  M²  dikurangi  yang  telah  diberikan  kepada Tergugat seluas 816 M² maka luasnya menjadi ± 7.184 M² (tujuh ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) ;
Bahwa  pada  tahun  1987,  dengan  dasar  Surat  Penyerahan  Tanah  tanggal  3  Oktober  1986, Tergugat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat (dahulu Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Bengkulu  Utara  -  sekarang  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bengkulu Tengah). Atas permohonan Tergugat tersebut diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 309/PN tanggal 06  Maret  1987,  Surat  Ukur  Nomor  :  366/PT/BU/PRONA/1987,  tanggal  06  Maret  1987,  atas  nama NURJIMIN, dengan luas luas 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter bujur sangkar), yang luasnya melebihi luas tanah yang diberikan Para Penggugat kepada Tergugat yaitu seluas 816 M² (delapan ratus enam belas meter persegi)
Bahwa  pada  tanggal  27  Juni  1994  Para  Penggugat  menemui  Tergugat  untuk  meminta tandatangan  saksi  sebatas,  karena  Para  Penggugat  akan  menjual  tanah  sengketa,  namun  Tergugat menolak  untuk  menandatanganinya  dengan  mengatakan  bahwa  seluruh  tanah  sengketa  adalah  milik Tergugat dan telah disertifikatkan oleh Tergugat ;
Bahwa sekitar bulan Agustus 2007 Para Penggugat baru mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Tergugat luasnya berubah dari luas 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter bujur sangkar) menjadi 10.149  M²  (sepuluh  ribu  seratus  empat  puluh  sembilan  meter  persegi),  termasuk  tanah  milik  Para Penggugat seluas ±7.184 M² (tujuh ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) ;
Bahwa  adanya  perubahan  luas  Sertifikat  Hak  Milik  Tergugat  tersebut,  Para  Penggugat melaporkan  hal  tersebut  kepihak  Kepolisian  Sektor  Pondok  Kelapa  karena  adanya  dugaan  pemalsuan Sertifikat yang dilakukan Tergugat ;
Bahwa  pada  tanggal  12  Agustus  2007  Sertifikat  Hak  Milik  Tergugat  diperiksa  di  PUSLABPOR POLRI Palembang. Hasil pemeriksaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 309/PN tanggal 06 Maret 1987, Surat Ukur  Nomor  :  366/PT/BU/PRONA/1987,  tanggal  06  Maret  1987  pada  Laboratoris  Forensik  tersebut adalah  :  Terjadi  perubahan  nama  pemegang  hak  dari  NURJIMIN  menjadi  JIMIN,  dengan  cara penghapusan secara mekanik ;
Terdapat  perubahan  data  luas  dari  1.14  M²  (angka  satuan  /angka ke  empat  yang  dihapus  tidak terbaca) menjadi 10.149  M² dengan cara penghapusan secara mekanik kemudian diketik ulang  dengan mesin ketik yang berbeda;
Bahwa  perbuatan  Tergugat  berupa  :  •  membuat  SertifikatHak  Milik  atas  nama  Tergugat  seluas 1.049  M²  (seribu  empat  puluh  sembilan  meter  bujur  sangkar),  yang  melebihi  luas  tanah  yang  telah diberikan  Para  Penggugat  kepada  Tergugatseluas  seluas  816  M²  (delapan  ratus  enam  belas  meter
persegi) dengan ukuran lebar 16 M dan panjang 51 M ; • merubah luas tanah pada sertifikat atas nama Tergugat dari 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter bujur sangkar) menjadi 10.149 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh sembilan meter persegi) ; • menguasai dengan cara membangun 2 (dua) unit bangunan rumah permanen dan menanam Kelapa, Mangga, Kelapa Sawit dan lainlain di atas tanah milik Para  Penggugat  seluas  ±  7.184  M²  (tujuh  ribu  seratus  delapan  puluh  empat  meter  persegi)  ;  Adalah perbuatan melawan hukum ;
Bahwa  di  atas  tanah  sengketa  oleh  Tergugat  telah  didirikan  2  (dua)  unit  bangunan  rumah permanen dan telah ditanami dengan Kelapa, Mangga, Kelapa Sawit, Palawija dan lain-lain ;
Bahwa  perbuatan  Tergugat  yang  menguasai  tanah  milik  Para  Pengggat  telah  mendapatkan keuntungan  yang  nyata  dari  hasil  tanaman  Kelapa,  Mangga,  Kelapa  Sawit,  Palawija  dan  lain-lain  sejak tahun 1994 sampai dengan diajukannya gugatan ini dan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik  Para  Penggugat  secara  tanpa  hak  telah  merugikan  Para  Penggugat  karena  tidak  dapat memanfaatkan tanah tersebut ;
Bahwa  oleh  karena  perbuatan  Tergugat  yang  menguasai  tanah  milik  Para  Penggugat  secara tanpa hak telah mendapat keuntungan  yang nyata bagi Tergugat dan telah merugikan Para Penggugat, maka  sangatlah  wajar  apabila  Tergugat  dihukum  untuk  membayar  kerugian  yang  dialami  Para Penggugat  sebesar  Rp  2.000.000  (dua  juta  rupiah)  setiap  tahun  dari  tahun  1994  s/d  tahun  2015  (Rp 2.000.000 X 21 Tahun = Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) ;
Bahwa  agar  gugatan  Para  Penggugat  tidak  sia-sia  mohon  Pengadilan  Negeri  Argamakmur meletakkan Sita Jaminan atau Consevatoir Beslag di atas tanah sengketa atau objek gugatan sebidang tanah dengan luas± 7.184 M² (tujuh ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Raya Bengkulu – Argamakmur RT 5 Dusun 5 Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu  Tengah,  dengan  batas-ba tas  sebagai  berikut  :  •  Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Jl.  Raya Bengkulu –  Argamakmur  ;  •  Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  tanah  Supardi  dan  Suwardi  •  Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masrikun Rajab (Penginapan RANE) dan Herman Gustin ; • Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ali Asar/M.Sani ;
Bahwa  oleh  karena  Tergugat  telah  melakukan  perbutan  melawan  hukum  maka  hendaknya dihukum membayar  uang  paksa  (Dwangsoom) sebesar  Rp  1.000.000  (satu  juta  rupiah)  setiap  hari  lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heriyanto mengungkapkan Jika  yang  dikalahkan  dalam  waktu  yang  ditentukan  tidak  memenuhi  putusan,  atau  meskipun sudah dipanggil dengan patut tidak mengahadap, maka Ketua Pengadilan Negeri atas jabatan (otomatis) membuat  perintah  tertulis,  untuk  menyita  sekian  banyak/  seperlunya  barang  bergerak,  atau  kalau  tidak ada atau tidak mencukupi, sekian banyak barang-barang tetap yang diperkirakan cukup untuk membayar jumlah uang yang diputuskan oleh Pengadilan dan biaya pelaksanaan putusan ini.;
Menurut  M.  Yahya  Harahap  (2005:  71)  Sita  Eksekusi  dapat  diletakkan  langsung  atas  barang yang  tidak  bergerak,  apabila  barang  yang  bergerak  tidak  ada  atau  barang  yang  tidak  bergerak  tertentu sejak semula telah dijadikan sebagai agunan (jaminan) utang. Jika semata-mata bertolak dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBg, sita eksekusi baru boleh langsung diletakkan di atas benda  yang  tidak  bergerak  apabila  tidak  ada  barang  yang  bergerak.Namun  hal  ini  tidak  mengurangi pengecualian  yang  didasarkan  atas  jaminan.  Misalnya,  dalam  surat  perjanjian  utang  telah  ditentukan secara khusus suatu benda yang tidak bergerak sebagai jaminan (umpamanya sebidang tanah). Dengan hal ini debitur dengan sukarela dan dengan kehendak bebas telah melepaskan hak yang diberikan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBg.
Pelepasan  hak  yang  menyingkirkan  ketentuan  Sita  Eksekusi  lebih  dulu  diletakkan  atas  benda bergerak, maupun alasan hukum untuk langsung  meletakkan Sita Eksekusi terhadap  barang  yang tidak bergerak, apabila barang yang tidak bergerak tadi sejak semula sudah ditentukan peruntukannya sebagai jaminan  utang.  Dengan  demikian  pihak  yang  kalah  (tereksekusi)  tidak  dapat  mendalilkan  larangan  Sita Eksekusi langsung atas benda yang tidak bergerak (Harahap, 2005: 72).
Selanjutnya  menurut  Bapak  Doddy  Hendrasakti  terkait  dengan  pelaksanaan  putusan  perkara tersebut mengungkapkan
Tujuan  dilakukannya  Sita  Eksekusi  adalah  agar  barang  tereksekusi  tersebut  tidak  dipindahkan atau  dihilangkan  dari  tangannya,  seperti  dengan  jalan  dijual,  digadaikan,  dihibahkan,  dan  lain sebagainya.  Setelah  dilakukan  sita  eksekusi,  Ketua  Pengadilan  Negeri  Ungaran  mengeluarkan  Surat Perintah  Eksekusi.  Surat  Perintah  Eksekusi  dikeluarkan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Ungaran  yang  berisi perintah  menjalankan  eksekusi  dan  perintah  tersebut  ditujukan  kepada  Panitera  atau  Jurusita.Bentuk Perintah itu berupa tulisan, tidak diperkenankan dengan lisan;
Sering  orang  berbicara  tentang  eksekusi,  tetapi  tidak  tahu  secara  tepat  di  dalam  perundang- undangan mana hal itu diatur. Akibatnya, terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena  pejabat  yang  melaksanakannya  tidak  berpedoman  pada  ketentuan  perundang-undangan.
Padahal  pedoman  aturan  tata  cara  eksekusi  sudah  lama  diatur  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Bab Kesepuluh  Bagian  Kelima  HIR  atau  Titel  Keempat  Bagian  Keempat  RBG  Oleh  karena  itu,  Ketua Pengadilan  Negeri  atau  panitera  maupun  juru  sita  harus  merujuk  pada  pasal-pasal  yang  diatur  dalam bagian dimaksud apabila hendak melakukan eksekusi. Pada bagian tersebut telah diatur pasal-pasal tata cara “menjalankan” putusan pengadilan, mulai dari: 1) tata cara peringatan (aanmaning); 2) sita eksekusi (executoriale beslag); dan 3) penyanderaan (gijzeling).
Pada  kasus  sengketa  hak  milik  atas  tanah  yang  terjadi  antara  Inaq  Sri  Wahyuni  melawan  Haji Mohammad  Thohir  pada  Putusan    Nomor  1753  6/PDT.G/2015/PN.AGM  bahwa  di  muka  persidangan Pengadilan Negeri Selong adalah perbuatan Terbanding I/Tergugat I yang menguasai, mempertahankan dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa beserta Sertipikat Hak Milik nomor 1740/2008 atas nama H.Muh. Thohir dan membuat Surat Pernyataan Jual Beli  atas obyek sengketa tanggal 14 Agustus 2007 antara  Pembanding/Penggugat  dengan  Terbanding  I/Tergugat  I  yang  dibuat  oleh  Kepada  Desa  Aikmel dan  termasuk  segala  surat  peralihan  Hak  atas  tanah  lainnya  yang  timbul  atas  obyek  sengketa  secara tanpa hak dan ijin serta sepengetahuan dari pemilik sertipikat tanah tersebut.
Penggugat  telah  berusaha  untuk  meminta  kembali  obyek  sengketa  agar  dikembalikan kepadanya,  namun  para  Tergugat  tidak  mau  memberikannya;  tindakan  dan  perbuatan  dari  Tergugat  I yang tidak memberikan sertipikat milik dari Penggugat (Sertipikat SHM Nomor 1740) yang dititip oleh Ibu Winarsih  adalah  merupakan  tindakan  dan  perbuatan  melawan  hukum  (Onrechtmatige  Daad);  tindakan dan  perbuatan  para  Tergugat  yang  menguasai  dan  mempertahankan  serta  tidak  mau  mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);
Tindakan  dan  perbuatan  Tergugat  1  yang  membuatkan  obyek  sengketa  surat  jual  beli,  tanpa sepengetahuan  dari  Penggugat  sebagai  pemilik  obyek  sengketa  yang  sah  adalah  merupakan  tindakan dan  perbuatan  melawan  hukum  (Onrechtmatige  Daad);  tindakan  dan  perbuatan  Para  Tergugat  yang tetap  mempertahankan  obyek  sengketa  tanpa  alas  hak  yang  sah  menurut  hukum  adalah  merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad).
Analisis  pertimbangan  hakim  poin  pertama  nomor  6/PDT.G/2015/PN.AGM  yang  menyatakan bahwa tanda tangan Penggugat dalam Surat pernyataan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I (T-I) berbeda  sehingga  tidak  cukup  kuat  untuk  menyatakan  bahwa  jual  beli  antara  Penggugat  dengan Tergugat I atas objek sengketa adalah tidak sah bertentangan dengan  ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c  UUPA  menguraikan  bahwa  pendaftaran  tanah  diakhiri  dengan  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak, yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat,  dan  surat  tanda  bukti  hak  yang  diterbitkan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23,  Pasal  32,  Pasal  38  UUPA  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat.
Analisis mengenai poin kedua pertimbangan hakim Mahkamah Agung  yang menyatakan bahwa tanah seluas 1 (satu) are (objek sengketa) telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I secara terang dan tunai sehingga jual beli tersebut adalah sah meskipun tidak dihadapan  PPAT bertentangan dengan peralihan  hak,  sebagaimana  yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA.
Pada  kasus  Sengketa  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  yang  terjadi  antara  Inaq  Sri  Wahyuni melawan Haji Mohammad Thohir analisis kasus sengketa sertipikat hak milik atas tanah ini yang penulis juga berpandangan dan berpendapat hal yang sama yakni mengenai:
Gugatan  Penggugat  kabur  (obscuur  libel)  baik mengenai  Subyek  maupun  Obyek  gugatan  serta kronologis tentang kepemilikan tanah Obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat;
Menyatakan  dan  menetapkan  hukum  bahwa  tindakan  dan  perbuatan  para  Tergugat  yang  tetap mempertahankan obyek sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
batal demi hukum atau dibatalkan surat jual beli atas obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I  yang dibuat oleh Kepala Desa Aikmel tersebut dan termasuk segala  bentuk surat-surat  yang timbul atas obyek sengketa.
Baik  mengenai  Subyek  maupun  Obyek  gugatan  serta  kronologis  tentang  kepemilikan  tanah Obyek  sengketa  yang  dikuasai  oleh  para  Tergugat;  Kabur  mengenai  subyek  gugatan;  Penggugat  telah salah menarik para pihak didalam perkara a quo, yaitu menarik orang yang bernama Dianti Nova sebagai Tergugat  II,  sedangkan  orang  tersebut  tidak  ada  yang  identitasnya  seperti  itu  di  dalam  pihak  Para Tergugat  dan  tidak  ada  yang  namanya  Dianti  Nova  yang  menguasai  obyek  sengketa;  dan  Kabur mengenai obyek gugatan;

## KESIMPULAN DAN SARAN
Perintah  menjalankan  eksekusi  harus  melalui  Surat  Penetapan  Eksekusi  dari  Ketua  Pengadilan Negeri, bentuk perintah ini bersifat imperatif.Ketua Pengadilan Negeri tidak diperbolehkan mengeluarkan
Perintah  Eksekusi  berbentuk  lisan.Bentuk  perintah  menjalankan  eksekusi  secara  lisan  tidak sah.Anggapan yang demikian ditarik dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR, yang tidak memberi alternatif bentuk perintah secara lisan.
Cara-cara  menjalankan  putusan  pengadilan  yang  disebut  eksekusi  tadi  diatur  mulai  Pasal  195 sampai  Pasal  224  HIR  atau  Pasal  206  sampai  Pasal  258  RBG.  Namun  pada  saat  sekarang  (uraian  ini dibuat penulis jauh sebelum PERMA No. 1 Tahun 2000 diterbitkan), tidak semua ketentuan pasal-pasal tadi  berlaku  efektif.  Pasal  yang  masih  betul-betul  efektif  berlaku  terutama  Pasal  195  sampai  Pasal  208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBG Sedangkan Pasal 209 sampai Pasal 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasa l 257 RBG yang mengatur tentang “sandera” (gijzeling), tidak lagi diperlakukan secara efektif. Seorang  debitor  yang dihukum untuk membayar utangnya berdasarkan putusan  pengadilan  tidak  lagi  dapat  “disandera”  sebagai  upaya  memaksa  sanak  keluarganya melaksanakan pembayaran menurut putusan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2006 Djaja  S.  Meliala,  2006,  Perkembangan  Hukum  Perdata  tentang  Orang  dan  Hukum  Keluarga,  Nuansa Aulia, Bandung
Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Grafika, 1992) Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
Jamal Abdurrahman, Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah,  terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar, judul  a sli  ”Athfalul  Muslimin  Kaifa  Rabbahumunnabiyul  Amin”,  Bandung,  Irsyad  Baitus  Salam, 2005,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
Lilik  Mulyadi,  Pengadilan  Anak  di  Indonesia  (  Teori  Praktek  dan  Permasalahannya),  Bandung  :  CV.
Mandar Maju, 2005
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru, (Jakarta: UIP, 2005)
Muhammad  Bagir  Al-Habsyi,  Fiqh  Praktis  Menurut  Al- Qur’an,  As-Sunnah,  dan  Pendapat  Para  Ulama, (Jakarta: Mizan, 2002)
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  &  Normatif,  Pustaka Pelajar.
Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana, 1997.
Sawiltri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Psikoseksual, Refika Aditama Bandung 2005. Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.