SISTEM INFORMASI DESA ADAT BADUY DALAM UPAYA OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
Edi Mulyadi ZS zs@untirta.ac.id Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Eki Furqon ekifurqon@untirta.ac.id Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## Abstrak
Sistem  Informasi  Desa  merupakan  amanat  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa yang ditujukan langsung kepada pemerintah daerah sebagai fasilitator di daerah. Keberadaan sistem informasi desa dapat memberikan gambaran mengenai kondisi geofrafis, budaya, dan fisik tentang desa itu sendiri. masyarakat hukum adat merupakan  bagian  terpenting  dalam  sejarah  perkembangan  bangsa  Indonesia. Kontribusi yang diberikan masyarakat hukum adat sejak zaman dahulu sangat besar bagi  perkembangan  peradaban  manusia  terlebih  pada  aspek  ketertiban  yang  ada dalam  hukum  adat.  Suku  Baduy  merupakan  salah  satu  masyarakat  hukum  adat yang masih terjaga eksistensinya sampai saat ini di Provinsi Banten. Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan hukum mengenai Sistem Informasi Desa untuk desa adat khususnya Desa Adat Baduy dan bagaimana pelaksanaannya sampai saat ini dalam  upaya  optimalisasi  tata  kelola  pemerintahan  desa.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  peneitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan. Menggunakan data sekunder seperti literatur dan kepustakaan tetapi  juga  menggunakan  data  primer  atau  data  lapangan  sebagai  data  penunjang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa Sistem Informasi Desa pada desa adat merupakan suatu hak bagi masyarakat desa adat dan harus dipenuhi oleh pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  terkait.  Saat  ini  Desa  Adat  Baduy belum  menggunakan  Sistem  Informasi  Desa  secara  menyeluruh  sebagai  salah  satu upaya  optimalisasi  potensi  desa  adat  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa dengan  baik.  Oleh  karena  itu  penerapan  Sistem  Informasi  Desa  pada  Desa  Adat Baduy  harus  segera  dilaksanakan  karena  hal  tersebut  merupakan  amanat  undang- undang  terlebih  pada  desa  adat  akan  menjadi  salah  satu  perangkat  guna meningkatkan potensi dan kekhususan Desa Adat Baduy.

## Gorontalo

## Law Review
Volume 7 -  No. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
Kata Kunci: Sistem Informasi Desa; Pemerintahan Desa; Desa Adat Baduy.

## Abstract
The  Village  Information  System  is  a  mandate  of  Law  Number  6  of  2014  concerning Villages which is addressed directly to local governments as regional facilitators. The existence of a village information system can provide an overview of the geographical, cultural, and physical conditions of the village itself. Customary law community is the most  important  part  in  the  history  of  the  development  of  the  Indonesian  nation.  The contribution  made by indigenous peoples since ancient  times has been very large for the  development  of human  civilization, especially  in  the  aspect  of  order  in customary law. The Baduy tribe is one of the customary law communities whose existence is still maintained today in Banten Province. For this reason, it is necessary to know how the legal  arrangements  regarding  the  Village  Information  System  for  traditional  villages, especially the Baduy Traditional Village and how it has been implemented so far in an effort to optimize village governance. The research method used is a normative juridical research method  with  a statutory approach. Using  secondary data such  as literature and literature but also using primary data or field data as supporting data. Based on the  research  results,  it  was  concluded  that  the  Village  Information  System  in traditional villages is a right for traditional village communities and must be fulfilled by the  central  government  and  related  regional  governments.  At  present  the  Baduy Traditional Village has not used the Village Information System as a whole as an effort to  optimize  the  potential  of  traditional  villages  and  organize  village  governance properly. Therefore the implementation of the Village Information System in the Baduy Traditional Village must be implemented immediately because this is a mandate of the law, especially in traditional villages which will become one of the tools to increase the potential and specificity of the Baduy Traditional Village.
Keywords: Village Information System, Village Government, Baduy Traditional Village.

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  desa  merupakan  unsur  pemerintahan  negara  yang  paling  dekat dengan  masyarakat.  Desa  menjadi  ujung  tombak  suatu  kebijakan  pemerintah agar langung diterima oleh masyarakat di tingkat terendah. Secara definisi, desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  (Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014) Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  di  jelaskan  bahwa  Pemerintahan  Desa adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Secara umum desa  dalam sistem pemerintahan di Indonesia  dikenal dengan dua  istilah  yaitu  desa  dan  desa  adat.  Meski  dikenal  dengan  dua  istilah  yang berbeda, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama karena oleh undang- undang definisnya dipersamakan. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang  terbentuk  atas  dasar  teritorial  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.
Pada era modern seperti saat ini, teknologi dan keterbukaan informasi sudah menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap unsur dalam sebuah negara, terlebih oleh  instansi  pemerintahan  negara  karena  hal  tersebut  berkaitan  dengan  hak publik  untuk  mendapatkan  informasi  yang  jelas  dan  terjamin  kebnarannya.
Informasi  Publik  sendiri  adalah  informasi  yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola, dikirim,  dan/atau  diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang  berkaitan  dengan penyelenggara  dan  penyelenggaraan  negara  dan/atau  penyelenggara  dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan  publik.  (Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008)  Tidak  hanya  di tingkat  pusat,  terlihat  dari  Pasal  86  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  (UU  Desa)  yang  menjelaskan  bahwa  Desa  berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota,  menunjukan  bahwa  keterbukaan informasi juga diperlukan sampai pada pemerintahan di tingkat Desa.
Berkaitan dengan pelaksanaan penerapan sistem informasi Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah pihak yang harus menyediakan akses informasi bagi  setiap  Desa  sesuai  dengan  amanat  Pasal  86  ayat  (1)  UU  Desa.  Bentuk  dari sistem  informasi  Desa  meliputi  fasilitas  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak, jaringan,  serta  sumber  daya  manusia.(Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014) Sedangkan  materi  muatannya  sendiri  meliputi  data  Desa,  data  Pembangunan Desa,  Kawasan  Perdesaan,  serta  informasi  lain  yang  berkaitan  dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
Provinsi  Banten  memiliki  salah  satu  Desa  Adat  yang  sudah  banyak  dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu masyarakat hukum adat baduy (Desa Adat Baduy). Masyarakat hukum adat yang masih hidup dan berkembang sampai  saat  ini  yaitu  masyarakat  Desa  Adat  Baduy.  Suku  Baduy  terletak  di Kabupaten  Lebak  yang  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  ada  di  Provinsi Banten. Suku Baduy memiliki jumlah penduduk sekitar 26.000 orang yang terdiri dari  Baduy  dalam  dan  Baduy  luar.  Meskipun  memiliki  sistem  pemerintahan adatnya  sendiri.  Pada  desa  Adat  Baduy  tetap  terdapat  seorang  Kepala  Desa  di Desa Kanekes karena secara administratif wilayah masyarakat adat Baduy masuk kedalam wilayah pemerintahan Desa Kanekes. Desa Adat Baduy juga merupakan potensi  pariwisata  di  Provinsi  Banten  khususnya  Kabupaten  Lebak,  oleh  karena itu  tata  kelola  pemerintahan  Desa  yang  baik  akan  membantu  mengoptimalkan potensi tersebut.
Dihubungkan dengan sistem informasi desa yang merupakan amanat dari UU Desa  baik  bagi  desa  umumnya  maupun  Desa  Adat,  penerapan sistem  informasi desa  menjadi  sebuah  keharusan.  Hal  tersebut  juga  akan  berdampak  pada mengakomodir  nilai-nilai  yang  ada  dalam  tata  kelola  pemerintahan  Desa  yang baik. Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa  yang  menjunjung  tinggi  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.(Maslan Rikun, 2018)
Optimalisasi  sistem  informasi  desa  pada  desa-desa  yang  terdapat  potensi wisata  dan  budaya  di  dalamnya  merupakan  sebuah  keharusan  jika  ingin memaksimalkan potensi tersebut. Desa adat baduy yang sudah menjadi destinasi wisata  popular  di  kalangan  masyarakat  umum  bukan  hanya  dalam  lingkup Provinsi Bantn saja, dibuktikan dengan beragam wisatawan yang berkunjung ke Desa Adat Baduy.
Disini lah tanggung jawab dan peran pemerintah daerah untuk mewujudkan amanat  undang-undang  desa  yang  di  dalamnya  mengatur  mengenai  keharusan setiap  Desa  memiliki  sebuah  sistem  informasi  yang  dikelolah  oleh  pemerintah daerah  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  akestabilitas  informasi  bagi  setiap orang  yang  hendak  mencari  tahu  tentang  desa  tersebut.  Dalam  perspektif  Desa Adat  Baduy  tentunya  hal  ini  dapat  memberikan  tambahan  nilai  positif  bagi pemenuhan  informasi  baik  informasi  yang  dari  dalam  untuk  disajikan  kepada
masyarakat  luar  yang  hendak  berkunjung  ke  Desa  Adat  Baduy,  ataupun informasi  penting  yang  bersifat  historikal  dari  sejarah  Desa  Adat  Baduy  itu sendiri.  Berdasarkan  paparan  latar  belakang  di  atas,  peneliti  memperoleh rumusan  masalah  yaitu  bagaimana  pengaturan  hukum  mengenai  Sistem Informasi  Desa  untuk  desa  adat  khususnya  Desa  Adat  Baduy  dan  bagaimana pelaksanaannya  sampai  saat  ini  dalam  upaya  optimalisasi  tata  kelola pemerintahan desa.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  meletakkan hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).(Mukti Fajar, 2010) Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan hukum dari sisi normatif. Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan data sekunder  sebagai  data  utama  dan  data  primer  sebagai  data  pendukung  atau penunjang
Materi  penelitian  yang  diangkat  pada  penelitian  kali  ini  adalah  sistem informasi  desa  Desa  Adat  Baduy  yang  kemudian  ditinjau  dengan  hukum  positif yang berlaku tentang sistem pemerintahan pada tingkat desa. Penelitian ini akan melihat  seperti  apa  sistem  informasi  desa masyarakat  hukum  adat  Baduy  dan status  hukum  keberlakuannya  saat  ini  dengan  mengkaitkannya  dengan  aturan hukum yang ada.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  kali  ini  adalah studi  lapangan  dan  studi  pustaka.  Jenis  pengumpulan  data  melalui  studi lapangan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  diantaranya  melakukan  observasi lapangan, melakukan wawancara dan kuesioner. Studi Kepustakaan, Merupakan teknik pengumpulan data sekunder yakni sumber data  bukan dari orang secara langsung  tapi  data-data  atau  dari  bahan  Hukum  primer  semisal  peraturan perundang-undangan,  buku-buku,  dokumen-dokumen  dan  bahan  pustaka  atau bahan  tertulis  lainnya  yang  berhubungan  dengan  suatu  peristiwa  atau  aktifitas tertentu yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian yang akan dijawab.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis,  yang  mana peneliti  akan  menganalisa  data  kemudia  mengolah  data  menjadi  penjelasan secara kualitatif.

## 3. PEMBAHASAN
Pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk  menjadi  bagian  tata  kelola pemerintahan,  seiring  semakin  meluasnya  peningkatan  kebutuhan  akan ketersediaan informasi yang akurat dan cepat. (Apriyansyah, 2018) Ada beberapa hal  yang  harus  dipersiapkan  oleh  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  fungsi dan  tanggung  jawab  terhadap  pelayanan  publik,  merujuk  pada  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  Tahun  2009  Pelayanan  Publik,  ada  empat  hal  yang  harus dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain :
1. Menata dan menetapkan standar pelayanan;
2. Menyusun, menetapkan dan pemberitahuan maklumat pelayanan;
3. Menempatkan pelaksana yang ahli;
4. Menyediakan  sarana,  prasarana,  dan/atau  memberikan  fasilitas  pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan yang baik dan memadai. Sistem  Informasi  Desa  (SID)  merupakan  suatu  sistem  informasi  yang keberadaannya  diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa  (UU  Desa).  Pengaturan  mengenai  sistem  informasi  khusus  yang
ditujukan  untuk  desa  dan  masyarakat  desa  diatur  pada  Pasal  86  ayat  (1)  UU Desa sebagaimana berbunyi “Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem  informasi  Desa  yang  dikembangkan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota”.  Oleh  karenanya,  sebagaimana  makna  pasal  tersebut diterangkan  bahwa  sistem  informasi  desa  adalah  hak  bagi  desa  meliputi masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa itu sendiri.
Tujuan  dari  salah  satu  amanat  UU  Desa  yaitu  penyelenggaraan  SID  yang menyeluruh  bagi  setiap  desa  di  Indonesia  adalah  untuk  memudahkan masyarakat desa mengakses informasi mengenai profil dan data-data aktual desa dan  disamping  itu  juga  menjadi  jendela  awal  bagi  setiap  orang  yang  hendak mencari  informasi  mengenai  potensi  desa  baik itu  wisatawan,  investor, ataupun pihak  lain  yang  berkepentingan.  Lebih  lanjut  Pasal  86  ayat  (3)  menjelaskan fasilitas  yang  harus  ada  dalam  SID  diantaranya,  fasilitas  perangkat  keras  dan perangkat  lunak,  jaringan,  serta  sumber  daya  manusia.  Secara  lebih  terinci disebutkan, Sistem Informasi Desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan  perdesaan,  serta  informasi  lain  yang  berkaitan  dengan  pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.(Abdul Shomad, 2018)
SID  dalam  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  menjadi salah satu perangkat yang penting untuk dapat mewujudkan desa berkemajuan. Maka dari itu sebagaimana amanat Pasal 86 ayat (1) UU Desa maka setiap desa dan/atau desa adat yang ada di Indonesia berhak mendapatkan akses informasi SID tersebut. Terkhusus mengenai desa adat, penerapan SID pada pemerintahan Desa  Adat  akan  membantu  meningkatkan  daya  tarik  bagi  masyarakat  luar ataupun  wisatawan  hal  ini  juga  merupakan  perkembangan  desa  adat  yang memiliki potensi sebagai desa wisata.
Desa Kanekes berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2023 tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Adat  Kanekes  (Perbup  Lebak  Desa Adat)  telah  resmi  ditetapkan  sebagai  Desa  Adat  dengan  penyebutan  Desa  Adat Kanekes. Hal ini merupakan langkah akomodir dari Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menjadi landasan kedudukan masyarakat hukum adat Baduy yang secara teritorial masuk kedalam teritori wilayah Desa Kanekes. Dengan dikeluarkannya Perda  Kab.  Lebak  Desa  Adat  merupakan  lanjutan  dari  perlindungan  hukum secara  khusus  kepada  masyarakat  hukum  adat  Baduy  yang  sebelumnya  pada tahun 2001 telah resmi mendapatkan perlindungan atas hak ulayat sebagaimana tertuang  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lebak  Nomor  32  Tahun  2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.
Masyarakat  hukum  adat  Baduy  yang  menetap  dalam  suatu  wilayah  Desa Kanekes  merupakan  wilayah  yang  secara  teritorial  berada  dalam  lingkup Kecamatan  Leuwidamar  di  Kabupaten  Lebak.  Desa  Kanekes  terbilang  cukup dekat  dengan kehidupan masyarakat  diluarnya  diantaranya jarak Desa Kanekes dari  ibu  kota  Jakarta  sekitar  160  Km,  sedangkan  dari  pusat  pemerintahan Provinsi Banten di kota Serang jaraknya sekitar 78 Km. Jarak dari pintu masuk Desa Kanekes ke pusat kota Kecamatan Leuwidamar adalah 27 Km, dan jarak ke pusat  kota  Kabupaten  Lebak  di  kota  Rangkasbitung  sekitar  50  Km.  Letak  Desa Kanekes  berada  di  kawasan  Pegunungan  Kendeng,  yang  kondisi  fisiknya berbukit-bukit.  Luas  desa  tersebut  berdasarkan  Perda  (Peraturan  Daerah) Kabupaten tingkat II Lebak Nomor 13 Tahun 1990 adalah 5.101,85 Ha. Wilayah Kanekes  seluas  itu  meliputi  huma  (ladang,  kebun  atau  lahan  pertanian), permukiman,  serta  hutan  lindung.  Masyarakat  Baduy  tersebar  di  sekitar  59 kampung.
Saat ini, Desa Kanekes merupakan salah satu desa yang yang paling sering di kunjungi  oleh  wisatawan  dalam  negeri.  Menurut  data  pada  laman  resmi Pemerintah Kabupaten Lebak dalam Sistem Informasi Data Kunjungan (SIDAKU), total kunjungan wisatawan ke Desa Kanekes pada tahun 2022 sebanyak 20.817 (duapuluh  ribu  delapanratus  tujuhbelas)  wisatawan.  Berikut  ini  adalah  sebaran jumlah wisatawan setiap bulannya :
Tabel 1 Jumlah Wisatawan ke Desa Kanekes No  Asal Jan  Feb  Mar Apr  Mei Jun Jul  Agu  Sep Okt Nov Des
Indonesia  450  320  2.821  460  5.595  2.721  870  800  1.210  1.550  1.620  2.400
Produk wisata yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Kanekes juga terbilang cukup menarik, selain barang-barang kerajinan tangan, pengunjung dapat  juga menikmati  pengalaman  yang  berbeda  ketika  mengunjungi  Desa  Kanekes  untuk melihat  kebudayaan  masyarakat  Adat  Baduy.  Produk  wisata    yang  tersedia diantaranya,  paket  kerajinan  tangan  berupa  tenun  dimana  pengunjung  dapat berinteraksi  dan  mencoba  menggunakan  alat  tenun  seperti  perempuan  Baduy lainnya,  tas  kulit  kayu  dan  juga  aktivitas  pembuatannya,  Gelang  rotan  dan belajar  bagaimana  cara  membuatnya,  serta  pembuatan  Gula  Aren,  dimana pengunjung diajak untuk melakukan panen air nira hingga mengolahnya menjadi Gula Aren.
Pada  masyarakat  Desa  Kanekes  bahan  olahan  untuk  kerajinan  suvenir (kriya,  kuliner,  fesyen)  menggunakan  material  lokal  yang  diproduksi  oleh masyarakat  setempat.  Berikut  adalah  beberapa  kerajinan  tangan  atau  produk alam yang dihasilkan masyarakat di Desa Adat Baduy:
• Tas  dengan  bahan  dasar  Kulit  kayu  yang  menjadi  ciri  khas  masyarakat Baduy (jarog/koja);
• Tenun Baduy;
• Tas kepek sebagai salah satu hasil kerajinan masyarakat Baduy;
• Kopi Baduy;
• Gelang rotan;
• Kain ikat batik;
• Gula Semut Baduy menjadi salah satu produk tambahan dari aren;
• Gula  merah  yang  dihasilkan  dari  air  nira  yang  diolah  langsung  oleh masyarakat;
• Durian Baduy.
Desa  Kanekes  diketahui  sampai  saat  ini  belum  menerapkan  Sistem Informasi  Desa  sebagaimana  diamanatkan  oleh  ketentuan  dalam  UU  Desa.  Hal tersebut berarti bahwa informasi mengenai kedesaan yang berkaitan dengan data penduduk, demografi, sosial ekonomi, dan informasi kebudayaan yang terdapat di Desa  Kanekes  belum  dapat  diakses  secara  mudah  oleh  masyarakat  luas  pada umumnya.
SID  sebagai  bagian  dari  implementasi e-Government yang  merupakan  alat bantu  bagi  desa  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  sering  muncul  pada saat  pengelolaan  data  desa  seperti  administrasi  desa,  pengelolaan  surat menyurat,  serta  pengelolaan  penduduk  desa  yang  meliputi  penduduk  asli  dan penduduk pendatang. Desa berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui sistem  informasi  desa  yang  telah  dikembangkan.  Sistem  ini  merupakan  sistem informasi  tepat  guna  dengan  tujuan  untuk  memajukan  masyarakat  dengan mempermudah  proses  pengelolaan  data  di  kantor  desa.  (Rahimi  Fitr  dkk,  2017)
Untuk  itu,  penerapan  SID  secara  menyeluruh  pada  Desa  Kanekes  akan membantu pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa sekaligus menjadi sumber informasi mengenai potensi wisata masyarakat hukum adat baduy. Desa Kanekes sendiri  berada  dalam  lingkup  Kecamatan  Leuwidamar  bersama  desa-desa  lain yang dirincikan sebagai berikut :
Tabel 2 Pelaksanaan SID di Kecamatan Leuwidamar No Desa SID Alamat Web 1. Bojong Menteng Belum 2. Cibungur Belum 3. Cisimeut Belum 4. Cisimeut Raya Belum 5. Jalupang Mulya Belum 6. Kanekes Belum 7. Lebak Parahiang Belum 8. Leuwidamar Sudah https://www.desaleuwidamar.com/ 9. Margawangi Belum 10. Nayagati Belum 11. Sangkanwangi Belum 12. Wantisari Belum
Berdasarkan  Tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  hanya  desa  Leuwidamar yang  sudah  menerapkan  Sistem  Informasi  Desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahaannya  di  Kecamatan  Leuwidamar.  Tentunya  hal  ini  harus  menjadi perhatian  karena  Desa  Kanekes  adalah  salah  satu  desa  yang  memiliki  potensi pariwisata  di  Kabupaten  Lebak,  dan  sampai  saat  ini  belum  menerapkan  SID sebagai salah satu alat yang dapat memudahkan pengkiniaan informasi dan data- data desa guna memaksimalkan potensi yang ada.
Berdasarkan  penelitian  kepustakaan  yang  dilakukan,  peneliti  memperoleh data  penerapan  SID  di  desa-desa  yang  terdapat  dalam  wilayah  Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, diantaranya:
Tabel 3 Sebaran Pelaksanaan SID di Kabupaten Lebak No  Nama Desa Kecamatan Alamat Web 1. Pasireurih Muncang www.pasireurih-muncang.desa.id 2. Suwakan Bayah https://www.suwakan.id/ 3. Malingping Utara Malingping https://malingpingutara.opendesa.id/ 4. Rahong Malingping https://rahong.opendesa.id/ 5. Sawarna Bayah https://www.sawarna.desa.id/ 6. Cisuren Bayah https://cisuren.id/
7. Lebaktipar Cilograng http://lebaktipar.desa.id/ 8. Kersaratu Kersaratu https://kersaratu.desa.id/ 9. Cibareno Cilograng https://cibareno.desa.id/ 10. Leuwidamar Leuwidamar https://www.desaleuwidamar.com/ 11. Cikamunding Cilograng https://cikamunding.desa.id/ 12. Warungbanten  Cibeber https://www.warungbanten.id/ 13. Bayah Timur Bayah https://bayahtimur.id/ 14. Cimancak Bayah https://cimancak.id/ 15. Bayah Barat Bayah https://bayahbarat-lebakkab.desa.id/ 16. Pagelaran Malingping https://pagelaran.opendesa.id/ 17. Sukamanah Malingping https://sukamanah- malingping.desa.id/ 18. Pasir Gombong Bayah https://pasirgombong.id/ 19. Kadudamas Cirinten https://desakadudamas.com/profile- desa/ 20. Sukamaju Sobang https://sukamaju-sobang.desa.id/ 21. Narimbang Mulia Rangkasbitung  https://desanarimbangmulia.id/ 22. Darmasari Bayah https://darmasari.id/ 23. Cibeber Cibeber https://desa.cibeber.id/ 24. Cidikit Bayah https://cidikit.id/ 25. Ciuyah Sajira https://ciuyah-sajira.desa.id/
Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa di Kabupaten Lebak saat ini jumlah desa yang sudah melaksanakan SID berjumlah 25 desa dari total 340 desa  yang  terdata.  Dari  25  desa  tersebut  yang  sudah  menerapkan  sistem informasi desa melalui perangkat Website, terdapat berbagai cara perolehan atau implementasinya,  ada  desa  yang  membuat  dan  merancang  sendiri  melalui anggaran  desa  dan  ada  juga  desa  yang  menggunakan  dukungan  serta pengarahan  dari  organisasi,  lembaga  maupun  komunitas  yang  mendukung penyelenggaraan pelaksanaan SID di desa tersebut.
Penerapan  SID  pada  desa-desa  yang  memiliki  potensi  wisata  akan memberikan kesan bagus bagi para wisatawan yang hendak berkunjung ke desa tersebut.  Meskipun  saat  ini  Desa  Kanekes  menjadi  salah  satu  tujuan  destinasi wisata  yang  sering  dikunjungi  wisatawan  di  Kabupaten  Lebak,  akan  tetapi  hal tersebut  tidak  berbanding  lurus  dengan  penerimaan  wisatawan  yang  bersasal dari mancanegara atau luar negeri. Berdasarkan data yang diperoleh pada laman SIDAKU  Data  Kunjungan  Destinasi  Wisata  Kabupaten  Lebak  Tahun  2022, wisatawan manca negara tersebut hanya berjumlah 2 orang saja. Oleh karena itu implementasi  dari  SID  di  Desa  Kanekes  akan  sangat  membantu  optimalisasi
potensi wisata yang dimiliki karena informasi yang dapat diakses oleh siapa saja dan memberikan data yang aktual. Berikut ini adalah manfaat-manfaat yang bisa didapatkan oleh desa jika menerapkan SID:
1) Menjadikan Kantor Desa Lebih Efektif;
2) Kantor Desa Menjadi Lebih Efisien
3) Pemerintah Desa Menjadi Lebih Transparan
4) Menjadikan Layanan Publik Lebih Baik
5) Warga  Lebih  Aktif  Berpartisipasi  Dalam  Proses Pembangunan Desa
6) Warga Memperoleh Akses Informasi Desa Lebih Baik
7) Wisatawan  dapat  mengakses  dan  berinteraksi  langsung  dengan  masyarkat hukum adat baduy.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  dapat  diterangkan  bahwa  pelaksanaan sistem  informasi  desa  di  Desa  Kanekes  belum  terlaksana  dengan  optimal,  hal tersebut  dapat  dilihat  pada  akses  informasi  yang  masih  terbatas  bagi  berbagai pihak.  SID  sendiri  merupakan  sebuah  sistem  secara  keseluruhan  yang  mana dalam  praktiknya  SID  dapat  teraktualisasi  melalui  berbagai  macam platform , yang  jika  dihubungkan  dengan  Desa  Kanekes  saat  ini  belum  menggunakan Website resmi  ataupun platform lain  dalam  rangka  pelaksanaan  SID.  Untuk  itu penting  agar  segera  dilaksanakan  SID  di  Desa  Kanekes  dengan  dukungan  dari berbagai pihak baik internal masyarakat dan aparatur desa maupun pemerintah daerah  karena  hal  tersebut  merupakan  amanat  dari  UU  Desa  yang  bertujuan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih efektif dan efisien.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  analisis  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
a) Sistem Informasi Desa merupakan seperangkat fasilitas informasi publik yang dibuat  untuk  memudahkan  akses  informasi  dan  mengoptimalkan  pelayanan pemerintahan desa sebagaimana amanat dari UU Desa. Disahkannya UU Desa pada tahun 2014 sekaligus menjadi dasar hukum penerapan Sistem Informasi Desa  di  seluruh  desa  di  Indonesia,  maka  setiap  pemerintahan  desa  harus dapat  menyesuaikan  dengan  kewajiban  pemberian  informasi  publik  secara jelas,  aktual,  dan  menyeluruh  melalui  penerapan  sistem  informasi  desa  yang dalam  pelaksanaannya  diimplementasikan  pada fasilitas  perangkat  keras  dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia sesuai dengan Pasal 86 ayat (3) UU Desa.
b) Pemerintahan  Desa  Adat  Baduy  memperoleh  status  sebagai  Desa  Adat  yang diakui  secara  formal  melalui  Peraturan  Bupati  Lebak  Nomor  23  Tahun  2023 tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Adat  Kanekes.  Pelaksanaan Sistem  Informasi  Desa  pada  masyarakat  Desa  Adat  Baduy  belum  dilakukan secara  optimal,  hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  persediaan  fasilitas  perangkat sistem  informasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Informasi mengenai  Desa  Adat  Baduy  yang  memiliki  keistimewaan  dari  desa  pada umumnya  belum  dapat  diakses  oleh  masyarakat  luas  yang  mana  hal  ini berpengaruh pada sosialisasi tata pemerintahaan Desa Adat Baduy yang belum banyak  dapat  diketahui  masyarakat  luas.  Sistem  Informasi  Desa  pada masyarakat Desa Adat Baduy dapat menjadi jendela akses informasi mengenai demografi  desa,  sosial  ekonomi  desa  dan  database  kependudukan  desa  yang
mana  informasi  ini  dapat  berguna  bagi  semua  pihak  dalam  rangka pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  Adat  Baduy  yang  masuk kedalam wilayah teritoral Desa Kanekes.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
Mr.  B.  Ter  Haar  Bzn  diterjemahkan  K.  Ng.  Soebakti  Poesponoto, Asas-Asas  dan Susunan  Hukum  Adat ( Beginselen  en  Stelsel  van  Hat  Adat  Recht ),  cetakan kesembilan belas, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Samosir, D, Hukum Adat Indonesia . CV. Nuansa Aulia, Medan, 2013. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakttek , Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
Jurnal Abdul Shomad, Implementasi Sistem  Informasi Desa di Kabupaten Bekasi , Jurnal AKP, Vol. 8, No. 2, Tahun 2018. Apriyansyah, Isnaini Maullidina, Eko Priyo Purnomo, Efektivitas Sistem Informasi Desa  (SID)  Dalam  Pelayanan  Publik  Di  Desa  Dlingo , Kecamatan  Dlingo ,
Kabupaten Bantul , JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), Vol. 4, No. 1, Tahun 2018.
Lalu  Sabardi, Konstruksi  Makna  Yuridis  Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  Pasal 18B  UUDN  RI  Tahun  1945  untuk  Identifikasi  Adanya  Masyarakat  Hukum Adat , Jurnal Hukum dan Pembangunan.Vol 43 No. 2, Tahun 2013. Maslan  Rikun,  Alden  Laloma,  Novva  Plangiten, Tata  Kelola  Administrasi  Desa Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Mundung  Satu  Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara , Vol. 4, No. 51, Tahun 2018. Muhlisin,  Helmy  Faizi,  Ayatullah  Humaeni, Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam Perlindungan  Masyarakat  Adat  di  Provinsi  Banten:  Studi  Kasus  Masyarakat Adat  Baduy  dan  Citorek ,  Jurnal  Kebijakan  Pembangunan  Daerah,  Vol.  1 No.1, Tahun 2017.
Muazzin, Hak  Masyarakat  Adat  (Indigenous  Peoples)  Atas  Sumber  Daya  Alam: Perspektif Hukum Internasional , Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol . 1 No. 2, Tahun 2014.
Rahimi  Fitri,  Arifin  Noor  Asyikin,  Agus  Setiyo  Budi  Nugroho, Pengembangan Sistem  Informasi  Desa  Untuk  Menuju  Tata  Kelola  Desa  Yang  Baik  (Good Governance) Berbasis Tik , Jurnal Positif, Vol. 3, No.2, Tahun 2017. Teddy Anggoro, Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia ,  Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan, Vol. 36 No.4.  Tahun 2006.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2009 Pelayanan Publik;
Peraturan  Daerah  Provinsi Banten  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa; Peraturan  Bupati  Lebak  Nomor  23  Tahun  2023  tentang  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes.
Website https://lebakunique.id/destinasi/desa-kanekes https://sidaku.lebakkab.go.id/data-kunjungan-tahun-2022 https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/kehidupan-masyarakat-baduy/