INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4118-4129 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1617/PID B/LH/2023/PN.MDN)
Siti Fadilah 1 ✉ , Dela Septi Sari Waruwu 2 , Dina Miranda Tarihoran 3 , Parlaungan Gabriel Siahaan 4
, Dewi Pika Lbn Batu 5
Jurusan PPKn, Universitas Negeri Medan
Email: sf7767115@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara yang  kaya  akan  keanekaragaman  sumber  daya  alam hayati,  dimana sumber  daya  alam  hayati  tersebut  meliputi  sumber  daya  alam  tumbuhan  (tumbuhan)  dan  hewan (satwa) serta unsur-unsur faktor abiotik lainnya yang terdapat pada lingkungan hidup secara umum yang  membentuk  suatu  ekosistem.  Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui Bagaimana  Pengaturan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Perdagangan  Satwa  Yang  Dilindungi  dan Bagaimana Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Perdagangansatwa Yang Dilindungi. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif-normatif  (normative  legal  research).  Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber hukum sekunder melalui studi pustaka (literatur research).  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa:  kasus  perdagangan  satwa  yang dilindungi,  bentuk  pertanggung-jawaban  yang  digunakan  yaitu  pertanggungjawaban  pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang  dilakukannya.  Pertanggungjawaban  pidana  pada  hakekatnya  merupakan  mekanisme  yang dibentuk  oleh  hukum  pidana  agar  bereaksi  terhadap  pelanggaran  atas  kesepakatan  menolak perbuatan  tertentu.  Bentuk  pertanggungjawaban  terhadap  pelaku  perdagangan  satwa  yang dilindungi adalah pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini pelaku tersebut dikenakan sanksi pidana yang terdapat di Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan, Satwa Dilindungi
Indonesia is a country rich in diversity of biological natural resources, where these biological natural resources include natural resources of plants (plants) and animals (animals) as well as elements of other abiotic factors found in the environment in general that form an ecosystem. The purpose of this study is to find out how criminal sanctions are regulated against protected animal traffickers and how accountability  for  protected  animal  traffickers.  This  research  uses  qualitative-normative  research methods (normative legal research). Data sources  used  in  normative research are secondary legal sources through literature research. Based on the results of the study, it can be seen that: cases of trafficking in protected animals, the form of accountability used is criminal liability. Criminal liability is a person's responsibility for the criminal acts he committed. Criminal liability is essentially a mechanism established  by  criminal  law  to  react  to  violations  of  agreements  rejecting  certain  acts.  A  form  of accountability for protected wildlife traffickers is criminal liability. In this case, the perpetrator is subject to criminal sanctions contained in Article 21 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 33 paragraph (3) punishable with a maximum imprisonment of one year and six months and a maximum fine of ten million rupiah.
Keyword: Criminal Liability, Trafficking, Protected Animals

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang kaya akan  keanekaragaman sumber  daya alam hayati, dimana sumber daya alam hayati tersebut meliputi sumber daya alam tumbuhan (tumbuhan) dan hewan (satwa) serta unsur-unsur faktor abiotik lainnya yang terdapat pada lingkungan hidup secara umum yang membentuk suatu ekosistem.
Mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum, maka di dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas dan tegas guna menjamin adanya kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Dengan menunjuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah undang-undang khusus yang mengatur tentang konservasi sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  sehingga  diharapkan  dapat  memberikan perlindungan  hukum  yang  lebih  maksimal  lagi.  Undang-undang  yang  dimaksud  yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Homepage et al., 2019)
Salah  satu  sumber  daya  alam  hayati  yang  kita  miliki  Indonesia  memiliki  keunikan karena hal ini mungkin terjadi terlihat pada berbagai hewan yang ada, Hewan apa hewan yang  mana?  Yang  lain  mempunyai  ciri  khasnya  masing-masing.  Meskipun  ada  undang- undang KSDAHE, tapi dinyatanya, ada hewan yang dilindungi olehpemerintah menangkap, membunuh, menahan, tinggi dan rata dinegosiasikan. Ini salah satunya segala aktivitas yang
melanggar hukum cepat atau lambat, binatang itu terancam (Izham Al Fasha et al., n.d.).
Kasus jual beli satwa telah terjadi dan diadili oleh Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 1617/Pid B/LH/2023/PN.Mdn. Dimana ada Tiga terdakwa kasus jual beli ilegal satwa dilindungi melalui sosial media di Provinsi Sumatera Utara dituntut hukuman 1 tahun dan  6  bulan  penjara  serta  denda  Rp  1  juta  subsider  3  bulan.  Petikan  tuntutan  tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut, terhadap terdakwa Aldi Saputra, Ardi Arbain dan Edi Suraja pada persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Medan.
"Bahwa  terdakwa  dengan  sengaja  memperniagakan  satwa  yang  dilindungi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan  Ekosistemnya  dan  menuntut  terdakwa  dengan  pidana  selama  1  tahun  dan  6  bulan penjara,"  Jaksa  Penuntut  Umum  membacakan  tuntutan.  JPU  meyakini  terdakwa  terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja menangkap,  melukai,  membunuh,  menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut  dan memperniagakan satwa yang dilindungi. Ada pun satwa yang diniagakan oleh terdakwa yakni beberapa sisik tringgiling dan 10 paruh burung kerangkong dalam keadaan mati.
Sampailah  di  putusan  terakhir  ketiga  terdakwah  mendapatkan  putusan  yang dijatuhkan hakim sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
Kejadian  seperti  ini  sering  terjadi  karena  kurangnya  pemahaman  masyarakat  akan pentingnya menjaga  keseimbangan ekosistem dengan melindungi satwa langka. Karena masih  banyak  kasus  serupa  yang  perlu  dikaji  dari  segi  hukum,  maka  penulis  ingin menelitinya lebih dalam tetang pengaturan sanksi pidana dan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif (normative legal research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber hukum sekunder melalui studi pustaka (literatur research). Sumber hukum sekunder terdiri dari: 1) Bahan  hukum  primer  berupa  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2) Bahan hukum sekunder  berupa  buku,  jurnal/presiding,  dan  skripsi  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  menggunakan  pendekatan  konsep  dan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimana  Pengaturan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Perdagangan  Satwa  Yang Dilindungi
Menurut  Abdullah  (2016),  hukum  tidak  memiliki  makna  apa-apa  apabila  tidak ditegakkan,  sebaliknya  hukum  tidak  dapat  ditegakkan  jika  aturannya  tidak  ada.  Supaya hukum bisa ditegakkan, maka harus terlebih dahulu ada aturan hukumnya.(Susanto et al., 2021)  Indonesia  setidaknya  sudah  memiliki  beberapa  peraturan  yang  secara  khusus memberikan perlindungan terhadap seluruh spesies satwa serta aturan perlindungan bagi kesejahteraan satwa. Aturan-aturan tersebut antara lain:
✓ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
✓ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan
✓ Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1999  Tentang  Pengawetan  Jenis Tumbuhan dan Satwa
✓ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pada  dasarnya  sudah  mengatur mengenai jenis sanksi pidana yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatakan bahwa jenis pidana terdiri atas:
✓ Pidana pokok, antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
✓ Pidana tambahan, antara lain pencabutan atas hak tertentu, perampasan atas barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.
Dalam pengaturan tersebut  dapat disimpangi  oleh undang-undang  pidana  khusus selama  diatur  oleh undang-undang pidana  khusus  tersebut.  Pengaturan mengenai jenis sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ini pada dasarnya sudah  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang tersebut juga  mengatur  mengenai  ketentuan  pidana  bagi  seseorang  yang  telah  melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan  pasal-pasal  dalam  undang-undang  tersebut.  Terdapat tiga  sanksi  pidana  yang  dapat  dikenakan  bagi  pelanggar  pasal  tersebut,  yaitu  pidana
penjara, pidana kurungan dan pidana denda.
Jenis  sanksi  pidana  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  konservasi  hayati  ini berupa  sanksi  kumulatif  yaitu  menggabungkan  dua  jenis  pidana  pokok  terhadap  satu perbuatan pidana. Dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan itu adalah pidana  penjara  dan  denda.  Untuk  dapat  dipidananya  pelaku,  disyaratkan  bahwa  tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang- undang.(Raya & Widowati, 2021) Salah satu unsur tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati, yaitu:
✓ Menangkap,  melukai,  membunuh,  menyimpan,  memiliki,  memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
✓ Menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut,  dan  memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
✓ Mengeluarkan  satwa  yang  dilindungi  dari  suatu  tempat  di  Indonesia  ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
✓ Memperniagakan,  menyimpan  atau  memiliki  kulit,  tubuh,  atau  bagian- bagian  lain  satwa  yang  dilindungi  atau  barang-barang  yang  dibuat  dari bagian-bagian  tersebut  atau  mengeluarkannya  dari  suatu  tempat  di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
✓ Mengambil,  merusak,  memusnahkan,  memperniagakan,  menyimpan  atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.
Pasal di atas memberikan penegasan bahwa untuk menjaga kelestarian satwa yang dilindungi, maka setiap orang dilarang melakukan perbuatan dalam bentuk apa pun yang dapat mengancam kepunahan hewan yang dilindungi negara. Setiap spesies dan ekosistem yang ada harus dirawat dan dijaga demi keberlangsungan alam semesta.
Memperniagakan  satwa  yang  dilindungi  negara  tergolong  perbuatan  melawan hukum.  Penjual  dan  pembeli  yang  melakukan  perdagangan  satwa  yang  dilindungi  dan dijaga  kelestariannya  oleh  negara  akan  dikenai  sanksi.  Pelaku  perbuatan  dilarang sebagaimana Pasal 21, menurut Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 akan diberi sanksi sebagai berikut:
✓ Pada ayat (1) membahas mengenai setiap orang atau badan hukum dengan sengaja  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  19  ayat  1  dan Pasal 33 ayat 1 maka dipidana dengan maksimal penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
✓ Pada ayat (2) membahas mengenai setiap orang atau badan hukum yang
dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3 dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
✓ Pada  ayat  (3)  membahas  terkait  seseorang  atau  badan  hukum  terdapat kelalaian untuk melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 33 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun dan denda dengan maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
✓ Pada ayat (4) membahas terkait seseorang atau badan hukum yang memiliki unsur lalai untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Adanya aturan pemidanaan ini bertujuan untuk: (a) mencegah orang menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi dan memastikan bahwa hukum dan keadilan telah ditegakkan dengan menghukum yang bersalah; (c) Memastikan bahwa pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak melakukan kejahatan lagi. Berdasarkan Pasal 40 maka huruf a dan b termasuk tindak pidana kejahatan, sementara huruf c dan d merupakan tindak pidana pelanggaran yang diatur dalam Pasal 40 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1990.

## Bagaimana Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Perdagangansatwa Yang Dilindungi
Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai criminal responsibiliaty atau Criminal Liability. Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum  pidana,  kesalahan,  pertanggungjawaban  dan  pidana  adalah  ungkapan  dan percakapan sehari-hari dalam moral,agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu sama-sama meliputi suatu  rangkaian  aturan  tentang  tingkah  laku  yang  diikuti  oleh  suatu  kelompok  dari kesamaan  melahirkan  konsepsi  kesalahan,  pertanggungjawaban  dan  pidana.  Hal  ini menunjukkan lahir konsepi berdasarkan sistem normatif.
Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab maka dipidana. Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Selanjutnya apakah tindakan terdakwa ada alasan pembenar atau pemaaf atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan
dalam Undang Undang.
Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dalam bab V, Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pasal 21 ayat (2) menyebutkan  bahwa  setiap  orang  dilarang  untuk  menangkap,  melukai,  membunuh, menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut  dan  memperniagakan  satwa  yang dilindungi dalam keadaan hidup. Namun dalam kenyataannya larangan yang diatur oleh undang-undang  ini  tidak  membuat  para  pelaku  takut  memperjualbelikan  satwa-satwa tersebut. Malah semakin marak satwa yang diperjual belikan dan ada tempat khusus yang memperjualbelikan satwa yang dilindungi tersebut.(Crystallography, 2016).
Dilihat dari sudut pandang terjadinya tindak pidana yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan  dari  tindakan-tindakan  tersebut  apabila  tindakan  tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya mens rea seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancaman, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.(Angelina et al., 2019)
Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan  bahwa:  Bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini berarti konstitusi menegaskan kewajiban negara dan  pemerintah  untuk  melindungi,  melakukan  pengelolaan  lingkungan  hidup  guna kepentingan rakyat yang hidup di masa kini dan maupun yang hidup di masa di masa yang akan  datang.  Penggunaan  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat diselenggarakan melalui upaya pembangunan. Upaya  pembangunan  ini  tidak  berhenti  dalam  waktu  satu  atau  dua  tahun,  melainkan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, maka untuk menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan itu diperlukan pula tersedianya bumi dan air dan kekayaan alam secara berkelanjutan.  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDAHE).
Masalah  hukum  yang  menjadi  tuntutan  tersebut  mengenai  penegakan  dan penerapannya, atau (law enforcement). Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS Kehutanan merupakan pegawai negeri sipil tertentu lingkup kehutanan mengemban tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP, Pasal 39 Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Hayati  dan
Ekosistemnya (KSDAHE), Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  yang  merupakan produk hukum nasional agar dapat mengatur secara menyeluruh yang berkaitan dengan pemanfaatan,  hubungan  hukum  antara  manusia  dengan  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya.
Menurut  Andi  Pertanggungjawaban  Hamzah  diartikan  kata  sebagai Ketertanggungjawaban  (Hamzah,  2008).  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan ketertanggung jawaban adalah kesadaran jiwa orang yang dapat menilai hubungan antara sikap  batin  dan  perbuatannya  yang  melawan  hukum,  sehingga  dapat  dipertanggung- jawabkan kepadanya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pertanggung-jawaban yaitu suatu akibat atau konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan oleh seseorang, mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan tercela. Ketentuan mengenai pengertian perdagangan satwa yang dilindungi tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundang undangan, khususnya pada UU KSDAHE.
Oleh  sebab  itu,  sebelum  penulis  menjelaskan  mengenai  pengertian  perdagangan satwa  yang  dilindungi,  terlebih  dahulu  penulis  akan  menjelaskan  mengenai  pengertian perdagangan, pengertian satwa, dan pengertian satwa yang dilindungi. Berdasarkan Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  perdagangan  memiliki  arti  perihal  berdagang,  urusan berdagang, danperniagaan. Dengan demikian yang dimaksud dengan perdagangan yaitu suatu kegiatantukar menukar barang atau jasa maupun keduanya yang berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak yang satu dengan yang lainnya, yang mana kegiatan tersebut bukan karena adanya pemaksaan dari salah satu pihak. Pengertian mengenai satwa dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 UU KSDAHE, satwa merupakan seluruh hewan yang hidup di darat, air, dan udara. Di dalam UU KSDAHEdan PP PJTStidak terdapat pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi, yang ada hanya penjelasan mengenai jenis satwa yang  dilindungi  sehingga penulis berpendapat bahwa  satwa yang dilindungi merupakan satwa yang dalam bahaya kepunahan dan memiliki populasi rendah yang  dilindungi  oleh  pemerintah  guna  menanggulangi  terjadinya  kepunahan  satwa tersebut.
Berdasarkan kasus perdagangan satwa yang dilindungi, bentuk pertanggung-jawaban yang  digunakan  yaitu  pertanggungjawaban  pidana.  Pertanggungjawaban  pidana merupakan suatu pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana agar bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak perbuatan
tertentu (Huda, 2006), maka asas yang digunakan sebagai dasar dapat dipidananya orang tersebut  yaitu  asas  kesalahan  (tiada  pidana  tanpa  kesalahan).Adapun  unsur  unsur  yang terkandung  di  dalam  kesalahan  ada  3,  yaitu  sebagai  berikut:adanya  kemampuan bertanggung jawab;adanya kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); dan tidak adanya alasan pemaaf.
Adapun yang menyebabkan pelaku perdagangan satwa yang dilindungi ini dimintai pertanggungjawaban secara pidana yakni karena pelaku tersebut telah memenuhi unsur unsurkesalahan  dan  unsur-unsur  yang  tercantum  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  a  UU KSDAHE, sehingga bentuk pertanggungjawaban yang diterima oleh pelaku perdagangan satwa  yang  dilindungi  adalah  pertanggungjawaban  pidana.  Sehingga  pelaku  dikenakan pidana penjara 1 tahun 6 bln dan denda sebesar 10 juta, subsidair 2 bulan kurungan. Penulis berpendapat  bahwa  penjatuhan  hukuman  pidana  penjara  dan  pidana  denda  yang dijatuhkan  oleh  Hakim  tersebut  terlalu  ringan  bagi  pelaku  yang  sengaja  melakukan perbuatan  tersebut  dan  dirasa  kurang  efektif  dalam  mencegah  terjadinya  perdagangan satwa  yang  dilindungi  sehingga  akan  membuat  orang  lain  tanpa  berpikir  panjang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Hal ini dikarenakan hukuman  tersebut  tidak  sebanding  dengan  dampak  yang  ditimbulkan  dari  adanya perdagangan satwa yang dilindungi. Adapun salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya tindakan tersebut yakni satwa yang diperdagangkan itu secara cepat atau lambat akan mengalami kepunahan.
Dalam  meminta  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana perdagangan ilegal satwa liar, sudah sangat jelas dituangkan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan ilegal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwa: “Setiap orang dilarang untuk:
✓ Menangkap,  membunuh,  memiliki,  mengangkut,  melukai,  menyimpan, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
✓ Menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut,  dan  memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
✓ Mengeluarkan satwa yang dilindungi  dari suatu tempat  di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;
✓ Memperniagakan,  menyimpan  atau  memiliki  kulit,  tubuh  atau  bagian- bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di
Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia.
”  Undang  undang  yang  mengatur  hukuma n  bagi  pelaku  tindak  pidana:  dituang didalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) “barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (Saputra, 2016)
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  salah  satu  upaya  penanggulangan  tindak pidana  yang  dikemukakan  oleh  G.P  Hoefnagels,  upaya  penanggulangan  tindak  pidana dilakukan dengan cara : Penerapan hukum pidana (Criminal Law Application); Pencegahan tanpa  pidana  (Prevention  Without  Punishment);  Mempengaruhi  pandangan  masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (Influencing Views Of Society On Crime and Punishment / Mass Media).Pada butir (1) di atas menitik beratkan pada upaya yang  bersifat  represif  (penindakan/pemberantasan)  yaitu  upaya  yang  dilakukan  sesudah kejahatan terjadi upaya ini termasuk dalam sarana penal, sedangkan pada butir (2 dan 3) menitik  beratkan  pada  upaya  yang  bersifat  preventif  (pencegahan/penangkalan)  yaitu upaya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi upaya ini dikelompokkan dalam sarana non penal.
Memorie  Van  Toelicting  menyebutkan  bahwa  pidana  pada  umumnya  hendaknya dijatuhkan  hanya  pada  barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang  dilarang,  dengan dikehendaki  dan  diketahui.  Berdasarkan  Memorie  Van  Toelicting  tersebut,  kesengajaan dalam perbuatan pidana mengandung arti dikehndaki dan diketahui. Dalam teori Memorie Van  Toelicting  ada  (2)  aliran,  yaitu  ;Teori  Kehendak  (Wilstheorie)  ,Teori  Pengetahuan (Voorstellingstheorie)  Pertanggungjawaban  pidana  berkaitan  dengan  kesalahan,  dalam hukum  pidana  ada  2  (dua)  macam  yaitu  sengaja  (dolus/opzet)  dan  kealpaan  (culpa)  : Kesengajaan  (dolus/opzet),  Kurang  hati-hati  (kealpaan  /  culpa)  Perspektif  yuridis  di dalamnya  mengandung,  isu  lingkungan  khususnya  konservasi  satwa  dilindungi (endangered species) yang merupakan bidang keanekaragaman hayati (biological diversity), belum mendapat perhatian besar dan prioritas dari para akademisi dan praktisi hukum, atau setidak-tidaknya  sejajar  dengan  isu-isu  dalam  hukum  konvensional.  Salah  satu penyebabnya  adalah  perbedaan  mengenai  benda  yang  menjadi  objek  perlindungan hukum(Helwig et al., n.d.).

## SIMPULAN
Berdasarkan  kasus  perdagangan  satwa  yang  dilindungi,  bentuk  pertanggung- jawaban yang digunakan yaitu pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana agar bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak perbuatan tertentu. Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi adalah pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini pelaku tersebut dikenakan sanksi pidana yang terdapat Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3). Dengan demikian, Hakim menjatuhkan  putusan  yang  berisi  bahwa  pelaku  perdagangan  satwa  yang  dilindungi dikenakan pidana penjara selama 1 tahun 6 bln dan denda sebesar 10 juta, subsidair 2 bulan kurungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Angelina, R. Z., Bagus, I. G., & Karma, N. M. S. (2019). Pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Jurnal Analogi Hukum, 1(1), 125 – 129.
Crystallography, X. D. (2016). 2016). Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Maleo Law. 4(1), 1 – 23.
Helwig,  N.  E.,  Hong,  S.,  &  Hsiao-wecksler,  E.  T.  (n.d.).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia. 1 – 15.
Homepage, J., Pidana, P., Perdagangan, P., Yang, S., Rica, D., Angelina, Z., Gusti, I., Suryawan, B., Made, N., & Karma, S. (2019). Jurnal Analogi Hukum. Jurnal Analogi Hukum, 1(1), 125 – 129. https://doi.org/10.22225/.1.1.1471.125-129
Izham Al Fasha, J., Magdalena Chandra, E., & Herdita Ramadhani, R. (n.d.). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN ILEGAL SATWA JENIS BURUNG YANG DILINDUNGI DI INDONESIA LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL TRADE IN PROTECTED BIRD SPECIES IN INDONESIA. https://doi.org/10.24970/bhl.v7i2.324
Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional  sebagai  Hak  Konstitusional  di  Indonesia  Protection  of  Traditional Knowledge as. 17(2).
Raya,  B.  C.,  &  Widowati,  Y.  (2021).  Disparitas  Penjatuhan  Pidana  Terhadap  Pelaku Perdagangan  Satwa  Yang  Dilindungi. Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and Criminology (IJCLC), 2(1), 12 – 23. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.12063
Saputra,  T.  (2016).  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Riau. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 3(2),
1 – 12.
Susanto, M. H., Angga, P. N., & Marwa, M. H. M. (2021). Jual-Beli Satwa Burung Dilindungi Negara:  Tinjauan  Hukum  Perjanjian  Dan  Penegakan  Hukumnya. Res  Judicata,  4(2), 133 – 149.