## PENDAHULUAN
Sering  ditemukan  di  pemberitaan,  baik  media  cetak maupun  media  elektronik  mengenai  dampak  negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Banyak orang yang  mengkonsumsi  minuman  beralkohol  kemudian harus berurusan dengan hukum bahkan kematian. Di  Indonesia,  dalam  catatan  Gerakan  Nasional  Anti Miras  (Genam),  setiap  tahunnya  jumlah  korban meninggal akibat minuman beralkohol mencapai 18.000
orang.  Tidak  terkendalinya  peredaran  minuman beralkohol  berdampak  negatitif.  Karena  sifat  adiktif alkohol  itu,  orang  yang  meminumnya  lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis  keracunan  atau  mabuk.  biasanya  mengalami perubahan  perilaku,  seperti  misalnya  ingin  berkelahi atau  melakukan  tindakan  kekerasan  lainnya,  tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan Perubahan

## PENGAWASAN PEMBERIAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PALANGKA RAYA
Supervision of Granting Permits to Sell Alcoholic Beverages in the City of Palangka Raya
Mambang * Muhammad Afriyanor
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: mambang@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dan  mendeskripsikan  Pengawasan Pemberian Izin  Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol.  Metode penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif,  dengan  menggunakan  teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan  analisis  data  kualitatif,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  keismpulan.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  Pegawai  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palangka  Raya,  serta  masyarakat  pemilik Toko Bertanda Khusus/Toko Minuman Beralkohol.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Pengawasan  Pemberian  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol masih belum terlaksana secara maksimal, karena  dari  empat  indikator  implementasi  kebijakan,  hanya  satu  yang  berjalan dengan  baik  yaitu  indikator  Dukungan.  Ketiga  indikator  lainnya  (Informasi,  Isi Kebiakan, dan Pembagian Potensi) belum berjalan secara maksimal.
Direkomendasikan  Dinas  Perindsutrian  dan  Perdagangan  Kota  Palangka  Raya agar  tidak  lagi  menyalahi  aturan  yang  ada,  maka  Toko  Bertanda  Khusus  yang melanggar  aturan berdekatan  dengan  Tempat  Ibadah,  Sekolah  dan  Rumah  Sakit agar tidak diberikan lagi izinnya .

## Kata Kunci:
Pengawasan
Izin
Minuman Beralkohol Keywords : Supervision
Permission Alcoholic beverages

## Accepted
January 2017

## Published
April 2017

## Abstract
This study aims to explain and describe the Supervision of Granting Permits for Selling Alcoholic Beverages. The research method used is a qualitative research method, using data  collection  techniques  through  observation,  interviews,  and  documentation.  Data analysis uses qualitative data analysis, namely data reduction, data presentation, and withdrawal  of  income.  The  data  sources  in  this  study  are  the  Employees  of  the Department of Industry and  Trade of Palangka Raya City, as well as the community with the owner of the Special Signed Shop / Alcoholic Beverage Shop.
Based on the results of the study showed that the Supervision of Granting Permits for the  Sale  of  Alcoholic  Beverages  is  still  not  carried  out  optimally,  because  of  the  four indicators of policy implementation, only one that works well is the indicator of Support. The other three indicators (Information, Fill in the Nutrition, and Potential Distribution) have not run optimally.
It is recommended that the Perangkautrian and Trade Office of the City of Palangka Raya not violate the existing rules, so the Special Signed Shop that violates the rules adjacent to places of worship, schools, and hospitals so that no permission is granted.
psikologis  yang  dialami  misalnya  mudah  tersinggung, dan kurang konsentrasi.
Dari  peristriwa  tersebut,  Pemerintah  Kota  Palangka Raya  dapat  mengambil  contoh  kasus  bahwa  minuman beralkohol yang berada di wilayah Kota Palangka Raya harus  diatur  dan  dikendalikan  peredarannya  guna menekan  angka  kejahatan,  hukum  dan  juga  keamanan bagi masyarakat kota Palangka Raya.
Guna  mengatur  dan  mengendalikan  peredaran minuman  Pemerintah  Kota  Palangkaraya  menetapkan Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  13 Tahun  2013  Tentang  Retribusi  Izin  Tempat  Penjualan Minuman  Beralkohol  Di  Kota  Palangka  Raya,  dibuat guna  menetapkan  Retribusi  Izin  Tempat  Penjualan Minuman  Beralkohol  yang  merupakan  salah  satu sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  untuk  membiayai Penyelenggraan Pemerintahan Daerah, kemudian demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga guna mengatur dan mengawasi kegiatan penjualan Minuman Beralkohol  serta  untuk  melindungi  ketertiban  dan kepentingan umum.
Dengan  berlakunya  Peraturan  Daerah  tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya telah membentuk Tim Terpadu  dalam  hal  ini  Dinas  Perindusrtian  dan Perdagangan  Kota  Palangka  Raya  sebagai  instansi  yang ditunjuk  sebagai  pelaksana  Peraturan  Daerah  tersebut dengan  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  dan juga  administrasi  perizinan  terhadap  perederan minuman  beralkohol,  salah  satunya  Toko  Minuman Beralkoh  harus  memiliki  Izin  Tempat  Penjualan Minuman Beralkohol.
Data  yang  diperoleh  dari  Dinas  Perindustrian  Kota Palangka  Raya  Tahun  2017  terdapat  84  pelaku  usaha minuman  beralkohol  yang  memiliki  Izin  Tempat Penjualan  Minuman  Beralkohol  dan  dikategorikan  lagi 34  Izin  Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol  untuk Toko  Bertanda  Khusus,  27  Izin  Tempat  Penjualan Minuman  Beralkohol  untuk  lokalisasi,  14  Izin  Tempat Penjualan  Minuman  Beralkohol  untuk  Tempat Karaoke, 4 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
untuk  Restauran  ,  dan  5  Izin  Tempat  Penjualan Minuman Beralkohol untuk Hotel.
Permasalahan  yang  peneliti  temukan  berdasarkan pengamatan,  terdapat  delapan  Toko  Bertanda  Khusus menjual  minuman  beralkohol  yang  berdekatan  dengan Rumah Sakit, Sekolah, Tempat Ibadah. Kedelapan Toko Bertanda Khusus tersebut adalah :
1. Toko  Surya  Indah  Jl.  Tjilik  Riwut  Km  1,5 (berdekatan dengan Tempat Ibadah).
2. Toko Bagong Jl. Patih Rumbih (berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah dan Rumah Sakit).
3. Toko  Afri  Jl.  Tjilik  Riwut  Km.4  (berdekatan dengan Sekolah).
4. Toko  Minseng  Jl.  Bukit  Keminting  (berdekatan dengan Universitas Palangka Raya/Sekolah).
5. Toko Noven Rizky Jl.Yosudarso Ujung (berdekatan dengan Universitas Palangka Raya/Sekolah).
6. Cv.  Indu  Romi  Jl.  Kapuas  (berdekatan  dengan Sekolah).
7. Toko  Talaga  Baru  Jl.  Tjilik  Riwut  Km.  9 (berdekatan dengan Tempat Ibadah).
8. Toko    Sanjaya    Jl.R.TA.    Milono    Km.    1,5 (berdekatan dengan Tempat Ibadah).
Dari  delapan  tempat  usaha  tersebut  masih  menjual minuman  berlalkohol  dan  juga  masih  memiliki  Izin Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol  untuk  tahun 2017  sampai  tahun  2018.  Sehingga  menimbulkan pertanyaan  mengapa  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  sebagai  instansi  yang  ditunjuk  sebagai pelaksana Peraturan Daerah tersebut masih memberikan  Izin  Tempat  Penjualan  Minuman Beralkohol  tersebut  kepada  8  tempat  usaha  yang berdekatan  dengan  Tempat  Ibadah,  Sekolah  dan Rumah Sakit.
Menurut  Muchsan  (Sirajun,  2012:126)  mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan  tugas  secara  de  facto,  sedangkan  tujuan pengawasan  hanya  terbatas  pada  pencocokan  apakah
kegiatan  yang  dilaksanakan  telah  sesuai  dengan  tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.
Selanjutnnya pendapat Mulyadi
(2016:47) mengemukakan bahwa: “ Implementasi kebijakan adalah aktivitas  yang  terlihat  setelah  dikeluarkan  pengarahan yang  sah  dari  suatu  kebijakan  yang  meliputi  upaya mengelola  input  untuk  menghasilkan  output  atau outcome bagi masyarakat”. Selanjutnya Tachjan (Tahir, 2014:53), mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan  publik,  disamping  dapat  dipahami  sebagai salah  satu  aktivitas  dari  administrasi  publik  sebagai institusi  (birokrasi)  dalam  proses  kebijakan  publik, dapat  dipahami  pula  sebagai  salah  satu  lapangan  studi administrasi publik ebagai salah satu ilmu.

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah metode  penelitian  kualitatif.  Hal  ini  karena  menurut Moleong  (2012:5)  menyebutkan  bahwa:  “Penelitian kualitatif  merupakan  penelitian  yang  memanfaatkan wawancara  terbuka  untuk  menelaah  dan  memahami sikap,  pandangan,  perasaan,  dan  perilaku  individu  atau sekelompok  orang.  Sehingga  dapat  menjelaskan  dan mendeksripsikan  permasalahan  dengan  memahami setiap keadaan.
Teknik  Pengumpulan  Data  yang  digunakan  Menurut Sugiyono
(2014:62)
menyebutkan bahwa:
“Pengumpulan  data  dapat  menggunakan  sumber primer, dan sumber sekunder.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  menggunakan metode analisis data kualitatif yang dijabarkan menurut Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2014:91) menyebutkan  bahwa  ada  tiga  aktivitas  analisis  data kualitatif yaitu:
1. Reduksi Data.
2. Penyajian Data.
3. Penarikan Kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor 13  Tahun  2013  Tentang  Retribusi  Izin  Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Toko Bertanda Khusus yang  ingin  memiliki  Izin  dan  juga  memperpanjang  izin dilarang  menjual  minuman  beralkohol  berdekatan dengan Tempat Tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit. Permasalahan yang terjadi mengapa Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih memberikan Izin Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol  tersebut kepada delapan tempat usaha yang berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah dan Rumah Sakit.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di  Kota  Palangka  Raya  maka  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Informasi
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberian informasi  mengenai  Pengawasan  Pemberian  Izin Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol  di  Kota Palangka  Raya  yang  disampaikan  oleh  Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada masyarakat pemilik  Toko  Bertanda  Khusus  atau  Toko Minuman  Beralkohol  sudah  dilaksanakan  dengan datang  secara  langsung  untuk  memberikan informasi  dengan  bentuk  mengundang  pelaku usaha  penjual  untuk  menghadiri  sosialisasi  yang diselenggarakan  oleh  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  tetapi  untuk  penyampaiannya  tidak merata  dan  belum  berjalan  secara  maksimal. Walaupun  pelaku  usaha  mengetahui  jika  dilarang mendirikan Toko Bertanda Khusus/Toko Minuman  Beralkohol  berdekatan  dengan  tempat- tempat  ibadah,  sekolah  dan  rumah  sakit,tetapi informasi  yang  didapat  tidak  sepenuhnya  didapat dari  membaca  secara  langsung  Peraturan  Daerah Nomor  13  Tahun  2013  tentang  Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tersebut.
2. Isi Kebijakan
Berdasarkan hasil
penelitian bahwa pelaksanaan  isi  kebijakan  mengenai  Pengawasan Pemberian  Izin  Tempat  Penjualan  Minuman Beralkohol  di  Kota  Palangka  Raya  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  kepada  masyarakat  pemilik  Toko Bertanda  Khusus/Toko  Minuman  Beralkohol sudah  diterapkan  dan  dijalankan  oleh  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palangka Raya,  akan  tetapi  masih  belum  berjalan  secara maksimal  terdapat  kekurangan  dalam  pelaksanaan peraturan daerah tersebut.
Terdapat  dua  pendapat  berbeda  mengenai apakah  Toko  Bertanda  Khusus/Toko  Minuman Beralkohol  diperbolehkan  mendirikan  usahanya jika  berdekatan  dengan  Sekolah  dan  Rumah  sakit. Pemasaran  Promosi  dan  Pendaftaran  Perusahaan jika  Pada  saat  Tempat  Penjualan  Minuman Beralkohol  didirikan  dan  telah  memiliki  Izin tempat  penjualan  minuman  beralkohol  bahwa Peraturan  Daerah  tentang  larangan  menjual Minuman  Beralkohol  berdekatan  dengan  Tempat Ibadah  Sekolah  dan  Rumah  Sakit  belum  ada  dan Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  juga  belum menerima  laporan  keberatan  dari  masyarakat terkait  berdirinya  tempat  usaha  tersebut dikarenakan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota Palangka  Raya  sekedar  mengingatkan  kepada penjual  minuman  beralkohol  apabila  ditemukan pelanggaran  karena  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kota  Palangka  Raya  cenderung  ke pengawasan dan pembinaan.
3. Dukungan Pengawasan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol bahwa dukungan masyarakat pemilik  Izin  Tempat  Penjualan  Minuman Beralkohol  dalam  hal  ini  Toko  Bertanda Khusus/Toko  Minuman  Beralkohol  mendukung
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi  Izin  Tempat  Penjualan  Minuman Beralkohol.  Contoh  dukungan  yang  diberikan dengan membayar Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman  Beralkoholnya  setiap  tahun  untuk pembangunan  Daerah  Kota  Palangka  Raya,  tidak menjual  minuman  beralkohol  kepada  pelajar  atau yang memakai atribut seragam sekolah. Kemudian Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota Palangka  Raya  juga  mendapat  dukungan  dari Kepolisian Resort Palangka Raya dengan meninjau secara langsung peredaran minuman beralkohol di Kota Palangka Raya.
4. Pembagian Potensi
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara  kepada  Pegawai  Dinas  Perindustrian dan  Peradagangan  Kota  Palangka  Raya  serta masyarakat  pemilik  Toko  Bertanda  Khusus/Toko Minuman  Beralkoho  terkait  pembagian  potensi, untuk  koordinasi  yang    dilakukan  oleh  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palangka Raya kepada pemilik Toko Bertanda Khusus/Toko Minuman  Beralkohol,  koordinasi  yang  dilakukan sudah  berjalan  dan  dilakukan  dengan  baik  yaitu dengan  berkoordinasi  dengan  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kota  Palangka  Raya  dalam  hal penegakan  Peraturan  Daerah  terhadap  peredaran Minuman  Beralkohol  di  Kota  Palangka  Raya.
Namun  koordinasi  yang  dijalankan  belum terlaksana  secara  maksimal  dan  masih  belum seluruhnya  dilakukan.  Contoh  dari  pernyataan pemilik  Toko  Bertanda  Khusus/Toko  Minuman Beralkohol bahwa selama ini belum ada koordinasi yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perindustrian  Dan Perdagangan  bersama  kelompok  lain  saat melakukan  kunjungan  atau  peninjauan  ke  Toko Penjual Minuman Beralkohol. Kemudian mengenai Toko Bertanda Khusus yang berjualan berdekatan dengan Sekolah, Tempat Ibadah, dan Rumah Sakit, masih  bisanya  ditoleransi  atau  diberikan
keringanan dalam
menjalankan usahanya, dikarenakan  masih  tidak  adanya  keberatan masyarakat dan tidak adanya laporan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dikarenakan Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  lebih  cenderung kepada pengendalian.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang telah  dilakukan  dalam  penelitan  ini,  maka  dapat disimpulkan  Pengawasan  Pemberian  Izin  Tempat Penjualan Minuman Beralkohols di Kota Palangka Raya masih  belum  terlaksana  dengan  maksimal,  dengan alasan:  Informasi  dalam  Pengawasan  Pemberian  Izin Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol  belum terlaksana  dengan  baik,  Isi  Kebijakan  dalam Pengawasan  Pemberian  Izin  Tempat  Penjualan Minuman  Beralkohol  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palangka  Raya kepada masyarakat pemilik Toko
Bertanda Khusus/Toko  Minuman  Beralkohol  masih  belum berjalan maksimal,
Dukungan  mengenai  Pengawasan  Pemberian  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diberikan oleh masyarakat pemilik Toko Bertanda  Khusus/Toko Minuman Beralkohol sudah terlaksanakan dengan baik. Masyarakat  sadar  akan  penting  nya  jika  Minuman Beralkohol  perlu  diawasi  peredaran  dan  penjualannya, salah  satunya  dengan  tidak  menjual  minuman beralkohol kepada Pelajar atau masih berusia dibawah 17  tahun.  Serta,  Pembagian  potensi  dalam  hal  ini koordinasi  Pengawasan  Pemberian  Izin  Tempat Penjualan  Minuman  Beralkohol  yang  dilakukan  antara Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palangka Raya  dengan  melibatkan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja kepada  masyarakat  pemilik  Toko  Bertanda  Khusus atau  Toko  Minuman  Beralkohol  sudah  berjalan  baik, yaitu  dengan  melibatkan  masyarakat  disekitar  untuk berkoordinasi  dengan  pemilik  usaha  Toko  Bertanda
Khusus/Toko  Minuman  Beralkohol  dengan  melakukan pengarahan  jika  masyarakat  sekitar  juga  ikut  terlibat dalam  mengawasi  peredaran  minuman  beralkohol  di kota  Palangka  Raya.  Selain  itu  juga  ikut  Satuan  Polisi Pamong  Praja  turut  andil  dalam  pengawasan  bersama Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palangka Raya  kepada  pemilik  Toko  Bertanda  Khusus/Toko Minuman.
Sehingga  direkomendasikan  untuk  pihak  Dinas memberikan  informasi  kepada  masyarakat  mengenai Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2013  Kota Palangka Raya, agar masyarakat juga turut serta dalam melakukan  pengawasan  tentang  peredaran  minuman beralkohol, lebih sering melakukan pengawasan secara langsung, dan berkoordinasi dengan pihak penegak dan intansi  yang  juga  melakukan  pengawasan  izin  tempat minuman beralkhohol.

## REFERENSI
Agustino,  Leo  2014. Dasar  Dasar Kebijakan  Publik , Bandung: Alfabeta Anggara,  Sahya.  2014. Kebijakan  Publik .  Bandung  :  CV. Pustaka Setia.
Basrowi  dan  Suwandi,  2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Kalteng  Post,  2018. Penjual  Minol  Bakal Ditindak ,  1
Februari 2018, hal 7.
Moleong  Lexy  J.  2012. Metode  Penelitian Kualitatif.
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mulyadi,  Deddy.  2016. Studi  Kebijakan Publik  Dan Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta.
Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  13 Tahun  2013  Tentang  Retribusi  Izin  Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
Purwanto, Agus Erwan  dan  Dyah  Ratih Sulistyastuti.
2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, dan Aplikasinya  Di  Indonesia. Yogyakarta: Gaya
Media.
Siahaan,  Marihot  P.  2013. Pajak  Daerah  & Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
Sirajun  dkk.2012.  Hukum  Pelayanan  Publik.  Malang:
Setara  press. Memahami  Penelitian  Kualitatif.
Bandung: CV. Alfabeta .
Tahir,  Arifin.  2014. Kebijkan  Publik  & Transparansi Penyelenggara  Pemerintah  Daerah. Bandung:  CV.
Alfabeta.
Tangkilisan,  Nogi  S,  Hesel.  2002. Kebijakan  dan Manajemen  Otonomi  Daerah. Yogyakarta:
Lukman Offset.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Winarno,  Budi.  2014. Kebijakan  Publik. Jogjakarta  :
CAPS (Center Of Academic Publishing Service ).