## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
PALANGKA RAYA
(STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN PERTAMANAN)
Fauzi Rahman Universitas PGRI Palangkaraya qalamfauzi@yahoo.co.id

## Alfrid Sentosa
Universitas PGRI Palangkaraya afrael09@gmail.com
Abstraksi :  Faktor  –faktor    komunikasi,  sumber-sumber,  struktur  birokrasi  kecuali  disposisi  dan aspek  peran  serta  masyarakat  yang  masih  minim  berperan  terhadap  gagalnya  implementasi kebijakan  pengelolaan sampah
Kata Kunci : Kelola, Sampah, Penghambat, Pendorong

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  lingkungan  memberikan  pengaruh  yang  sangat  kuat terhadap  keberhasilan  pembangunan.    Hal  ini  sesuai  pendapat  Abdurrahman (1986;54)  yang  menyatakan  bahwa  pembangunan  pada  hakekatnya  adalah perubahan lingkungan.  Perubahan itu dapat mengarah pada segi positif juga dapat mengarah pada segi negatif.  Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup perlu diberikan  prioritas  utama  dalam  setiap  kegiatan  pembangunan.  Sebagaimana pendapat   Sumarwoto (1997;259) bahwa  dengan makin meningkatnya  kegiatan ekonomi,  makin  banyak  pula  barang  sisa  yang  berasal  dari  alat  transpor  dan pabrik.  Lebih  lanjut  dinyatakan  bahwa  dengan  naiknya  kepadatan  penduduk berarti jumlah orang per satuan luas bertambah, karena itu jumlah produk limbah per  satuan  luas  juga  bertambah,  dapat  dikatakan    bahwa  didaerah  dengan kepadatan penduduk yang tinggi terjadi konsentrasi produksi limbah.
Kuatnya  pengaruh  pengelolaan  lingkungan  hidup  terhadap  pembangunan sangat  relevan  dengan  pemikiran  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  yang memandang perlu meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidupnya.
Namun  kenyataannya  permasalahan  sampah  kurang  mendapat  perhatian dari pelaksana kebijakan ditambah lagi minimnya partisipasi masyarakat
Pentingnya pengelolaan kebersihan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan  serta  kepedulian  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  terhadap pengelolaan lingkungan hidupnya, menarik minat peneliti untuk mengamati lebih mendalam perihal  implementasi  kebijakan pengelolaan kebersihan lingkungan di kota  Palangka  Raya  dalam  hal  ini  terkait  implementasi  dari  Peraturan  Daerah Kota  Palangka  Raya  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Kebersihan Lingkungan dan Pertamanan.

## Fokus Penelitian
Penelitian ini di fokuskan pada :
1. Bagaimana koordinasi, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan serta kinerja aparat.
2. Partisipasi masyarakat kota  Palangka Raya. serta
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan sampah

## Perumusan Masalah
Dari uraian di atas maka rumusan masalah disusun sebagai berikut :
1. Bagaimana  Implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Pengelolaan  Kebersihan  Lingkungan  dan  Pertamanan  di  Kota  Palangka Raya?
2. Faktor  apa  saja  yang  mendukung  dan  menghambat  implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah di kota Palangka Raya?

## Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:
1. Mendeskripsikan  dan  menganalisis  implementasi  kebijakan  Peraturan Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya.
2. Mendeskripsikan  faktor  pendukung  dan  penghambat  implementasi kebijakan  pengelolaan  sampah  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota Palangka  Raya  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Kebersihan Lingkungan dan Pertamanan. di kota Palangka Raya.

## Kegunaan Penelitian
Penelitian tentang studi mengenai implementasi kebijakan pengelolaan kebersihan lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :
1. Secara  teoritis  yaitu  memberikan  sumbangan  pemikiran  dan  kajian  lebih lanjut  khususnya  dalam  bidang  penelitian  sejenis  dan  sebagai  masukkan dalam pengembangan teori kebijakan;
2. Secara praktis dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Kota  Palangka  Raya  dalam  hal  pengelolaan  kebersihan  lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Implementasi Kebijakan
Islamy  (2001)  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  pada hakekatnya  merupakan  kerjasama  antara  birokrasi-pasar-komunitas  ( iron triangle ). Nilai budaya dan gaya hidup masyarakat  seringkali memiliki  dampak kritis  pada  kebijakan  yang  dilaksanakan,  sama  halnya  dengan  implementasi kebijakan  berpengaruh  terhadap  birokrasi  yang  kemudian  juga  akan mempengaruhi  pasar  dan  kehidupan  sosial  masyarakat  lokal.  Namun kenyataannya  dalam  banyak  kasus  tuntutan  masyarakat  tidak  diikutsertakan  atau kurang  diperhatikan  pada  fase  implementasi,  karena  masih  marginalnya  peran masyarakat dalam proses pemerintahan.
Kurangnya  peran  masyarakat  diantaranya  disebabkan  oleh  proses desiminasi  (penyebarluasan)  setiap  kebijaksanaan  negara  masih  kurang  dan menurut  Islamy  hal  ini  akan  menjadi  titik  lemah  dalam  mencapai  efektivitas pelaksanaan kebijaksanaan negara.  Kebijaksanaan  negara  perlu  diketahui  dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat , dan menurut pendekatan legalistik dimana ” people have an absolute duty to obey the law ” ( rakyat punya kewajiban yangbtidak  bisa  ditawar-tawar  (mutlak)  untuk  mematuhi  undang-undang)  . Dengan  demikian usaha menadikan rakyat mengetahui informasi tersebut mutlak pula.
Menurut  Anderson    mengapa  perlu  rakyat  mengetahui  dan  melaksanakan kebijaksanaan disebabkan oleh :
1. Respek  anggota  masyarakat  terhadap  otoritas  dan  keputusan-keputusan badan-badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijaksanaan
3. Adanya  keyakinan  bahwa  kebijaksanaan  itu  dibuat  secara  sah, konstitusiaonal  dan dibuat oleh pejabat  pemerintah  yang berwenang serta melalui prosedur yang benar
4. Adanya kepentingan pribadi
5. Adanya hukuman-hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijaksanaan.
Suatu  kebijakan  negara  akan  menjadi  efektif  bila  dilaksanakan  dan mempunyai  dampak  positif  bagi  anggota-anggota  masyarakat.  Dengan  demikian bahwa  kalau  mereka  tidak  bertindak/berbuat  sesuai  dengan  keinginan pemerintah/negara,  maka  kebijakan  itu  tidak  efektif.  Untuk  itu  sebagaimana disampaikan Islamy peranan  badan/lembaga pemerintah sangat besar sekali untuk secara  persuasif  mampu  memeberikan  dorongan  kepada  anggota-anggota masyarakat agar mereka mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan-perundang- undangan atau kebijaksanaan pemerintah.

## Model Implementasi Kebijakan
Dalam  studi  kebijaksanaan  negara  dikemukakan  Edward  dalam  Winarno (2008:174)  bahwa  implementasi  kebijaksanaan  merupakan  suatu  studi  yang bersifat  "crucial'  pada  studi  administrasi  publik  dan  kebijakan  publik  artinya bagaimana  baiknya  implementasi  kalau  tidak  didahului  adanya  suatu  rencana yang  baik  maka  akan  didapatkan  hasil  yang  kurang  sesuai  dengan  yang
diharapkan. Grindle  dalam  Subarsono(1990:93)  menetapkan  2  faktor  yang harus  diperhatikan  dalam  kegiatan  implementasi  kebijakan  yaitu  aspek  isi kebijakan  ( content  of  policy )  dan  Aspek  konteks  ( context  of  implementation ).
Sedangkan  Bardoch  dalam  Parsons  (2005:472)  yang  menyatakan  implementasi adalah sebuah permainan tawar menawar, persuasi, dan manuver didalam kondisi ketidakpastian.  Aktor  implementasi  bermain  untuk  memegang  kontrol  sebanyak mungkin, dan berusaha memainkan sistem  demi mencapai tujuannya sendiri.
Selanjutnya  Model  analisis  yang  dikembangkan  oleh  George  C.  Edwards III  dalam  Winarno  (2007:174)  menyebutkan  bahwa  keberhasilan  implementasi suatu  kebijaksanaan  atau  program  harus  didukung  oleh  4  (empat)  faktor  yaitu komunikasi,  sumber-sumber,  kecenderungan-kecenderungan  atau  tingkah  laku- tingkah laku dan struktur birokrasi.
Disisi  lain  Van  Meier  dan  Van  Horn  dalam  Parson,  (2005:482) menyatakan bahwa studi implementasi perlu mempertimbangkan isi (content) atau tipe  kebijakan,  yakni  kebijakan  distributif,  regulatif,  redistributif  dengan  faktor utamanya  perubahan,  kontrol  dan  pemenuhan.  Mereka  berpendapat  jika  ada tingkat  konsensus  yang  tinggi  dan  tidak  banyak  dibutuhkan  perubahan,  maka implementasi akan lebih sukses. Pendapat ini didukung oleh Ripley dan Franklin mengatakan  bahwa  keberhasilan  implementasi  relatif  tidak  sulit  apabila kebijakannya  berdistributif,  kebijakan  regulatifnya  moderat,  dan  kebijakan redistributifnya rendah.
Berpedoman kepada hal tersebut di atas maka dalam konteks penelitian ini implementasi kebijakan yang meliputi berbagai aktivitas atau pola tindakan yang
dilakukan oleh para aktor pelaksana (implementors) dalam suatu organisasi publik (birokrasi  sipil)  dan  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  sebagaimana dirumuskan dalam kebijaksanaan yang dilihat dari variabel-variabel  komunikasi, sumber-sumber,  kecenderungan-kecenderungan  atau  tingkah  laku,  struktur birokrasi.

## Sampah dan Permasalahannya
Para  ahli  memberikan  definisi  tentang  sampah  dari  sudut  pandang  yang berbeda-beda.    Indan  Entjang  (2000:100)  melihat  sampah  sebagai  semua zat/benda  yang  sudah  tidak  terpakai  lagi  baik  berasal  dari  rumah-rumah  maupun sisa-sisa proses produksi.
Azwar (1983: 85) mengartikanya  sampah sebagai bagian dari suatu  yang tidak  dapat  dipakai,  tidak  dapat  disenangi  atau  sesuatu  yang  harus  dibuang  yang umumnya berasal dari kegiatan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan biologis dan umumnya bersifat padat.
Selanjutnya  M.  Mulia  (2005:95)  mendefinisikan  sampah  sebagai  segala sesuatu  yang  tidak  terpakai  dan  berbentuk  padatan  atau  semi  padatan.  Juga merupakan campuran dari berbagai  bahan baik  yang tidak berbahaya seperti sisa makanan  maupun  yang  berbahaya  seperti  limbah  B3  (Bahan  Berbahaya  dan Beracun) yang berasal dari industri.
Sumber Fasilitas Jenis Domestik Rumah tangga, apartemen  Sisa makanan, pembungkus makanan
dan lain-lain Komersial Pertokoan, restoran, hotel, institusi dan lain- lain Kertas, kardus, abu, dan lain-lain. Industri Kilang minyak, pabrik, pertambangan dan lain- lain Limbah industri berbahaya dan beracun (B3) dan lain-lain Konstruksi - Tanah, semen, baja dan lain-lain
Sumber : Wageningen University
Dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2006  pasal 1 butir 14, definisi sampah adalah
” sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil  bagian  utamanya,  atau  pengelolaan,  atau  karena  sudah  tidak  ada manfaatnya,  yang  ditinjau  dari  segi  sosial  ekonomi  tidak  ada  harganya  dan  dari segi  lingkungan  dapat  menyebabkan  pencemaran  atau  gangguan  atau  kelestarian lingkungan dan bukan sampah golongan bahan beracun berbahaya”.
Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Penggunaan  pendekatan  kualitatif  ada  pertimbangan  lainnya  yaitu  bahwa peneliti  tidak  hanya  mengungkapkan  peristiwa    yang  bisa  dikualifikasikan  tetapi lebih dari itu hasilnya dapat mengungkap nilai-nilai  yang tersembunyi; dan lebih peka  terhadap  informasi  yang  secara  relatif  berusaha  mempertahankan  keutuhan dari objek yang diteliti. Peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenonema yang
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Faktor Pendukung 1. Organisasi 2. Pengaturan
3. Peran Serta Masyarakat Faktor Penghambat 1. Menurunnya
Partisipasi Masy.
2. Kinerja menurun
3. Sarana Prasarana kurang memadai 4. Kurangnya sosialisasi 1) KOMUNIKASI 2) SUMBER- SuMBER 3)KECENDERUN GAN/DISPOSISI 4) STRUKTUR BIROKRASI
Terlaksananya
PERDA NO.3 TAHUN 2006 Tentang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan bermanfaat guna ”
PERDA NO.3 TAHUN 2006
Tentang Pengelolaan
Kebersihan dan Pertamanan
diteliti.  Peneliti  diharapkan  selalu  memusatkan  perhatian  pada  kenyataan  atau kejadian  dalam  konteks  yang  diteliti.  Setiap  kejadian  merupakan  sesuatu  yang unik, berbeda dengan yang lain karena perbedaan konteks (Basrowi dan Suwandi, 2008:2) .Dalam kaitannya dengan tujuan penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana hal  ini dimaksudkan untuk  Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi  kebijakan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2006 dalam hal ini adalah pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya  serta  mendeskripsikan  faktor  pendukung  dan  penghambat    implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

## Penetapan Lokasi Penelitian
Kota  Palangka  Raya  dipilih  peneliti  sebagai  lokasi  penelitian  atas  dasar pemikiran  sebagai berikut :
1. Kota  Palangka  Raya  merupakan  Ibukota  Provinsi  Kalimantan  Tengah dimana kendali pemerintahan dan pembangunan terpusat di kota ini.
2. Berpenduduk  cukup  padat  di  Kalimantan  Tengah,  secara  logika  dapat  di ambil  relevansinya  bahwa  permasalahan  yang  dihadapi  tentang penanggulangan  sampah  lebih  berat  dibandingkan  dengan  daerah-daerah lainnya.

## Sumber Data Penelitian
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  observasi  dan  wawancara  tak  terstruktur    sebagai  metode  utama  serta
pencatatan  dokumen  sebagai  metode  pelengkap.  Metode  observasi  digunakan mengamati aspek-aspek implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah .
Metode  wawancara  tak  terstruktur  digunakan  untuk  menggali  informasi yang  mendalam  mengenai  kasus-kasus  yang  terjadi,  kapan  terjadinya,  siapa pelakunya,  bagaimana  penerapan  Perda  Kota  Palangka  Raya  nomor  06  tentang Pengelolaan  Kebersihan  Lingkungan  dan  Pertamanan,    serta  bagaimana perubahan-perubahan  yang  terjadi.  Adapun  pertanyaan  yang  diajukan  mencakup hal-hal yang berkaitan dengan implementasi yang diukur dari aspek model George Edward  III    yaitu;Komunikasi,  Sumber-sumber,  Disposisi(  pola  sikap),  dan struktur  birokrasi  Semua  informasi  yang  diperoleh  dicatat,  direkam  dan dikategorikan  menurut  fokus  penelitian.  Sedangkan  informan-  informan  yang menjadi  sumber  data  dalam  penelitian  ini  :  1).  Kepala  Dinas;  2).  Kabid. Kebersihan 3). Kasi Angkutan dan TPA 4). Kasi. Pemeliharaan dan Perawatan 5). Kasi  Kebersihan  6).  Pasukan  Kuning    7).  Masyarakat.  8)  staf  instansi  terkait. Untuk  melengkapi  data  primer  diatas  yang  dikumpulkan  melalui  observasi maupun  wawancara  selanjutnya  dikumpulkan  pula    data  sekunder  dengan menggunakan  metode  pencatatan  dokumen,  yaitu  berupa  catatan  sejarah,  data statistik, foto-foto, peristiwa tertentu, rekaman kejadian dan lain sebagainya.

## Teknik Analisis Data
Moleong  (2010:280)  menyimpulkan    bahwa  analisis  data  adalah  proses mengorganisasikan  dan    mengurutkan  data  kedalam  pola,  kategori  dan  satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan
menggunakan  model  interaktif.  Dalam  model  analisis  ini  terdapat  3  komponen yaitu  Reduksi  data;  Sajian  data;  Penarikan  kesimpulan  (Milles  dan  Huberman, 1992).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Geografis
Kota  Palangka  Raya  secara  geografis  terletak  pada  113°  30'  -  114°  04' Bujur  Timur  dan  1°  30'  Lintang  Selatan  -  2°  24'    Lintang  Selatan.Secara administrasi  berbatasan  dengan  :    Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Kabupaten Gunung Mas, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Sebelah Selatan    berbatasan    Kabupaten  Pulang  Pisau  ,  Sebelah  Barat  berbatasan  dengan Kabupaten  Katingan.  Luas  Wilayah  sebesar  2.400  Km2  dapat  dirinci  sebagai berikut  :
1. Hutan 1.502,00 Km2
2. Tanah Pertanian 12,65 Km2
3. Tanah Perkarangan/Pemukiman 300,06 Km2
4. Tanah Perkebunan 6,09 Km2
5. Rawa 400,03 Km2
6. Sungai 100,09 Km2
7. Danau 13,63 Km2
8. Lain-lain 65,45 Km2
Kependudukan
Berdasarkan  data  statistik,  Jumlah  penduduk  Palangka  Raya  tahun  2008 ada 191.014 orang, 50,58 % perempuan dan 49,42 % laki-laki. Berdasarkan luas wilayah  dibanding  dengan  jumlah  penduduk  yang  ada,  kepadatan  penduduk Palangka  Raya  tergolong  jarang,  dimana  ada  hanya  sekitar  71  orang  per  km perseginya.

## Pengelolaan Sampah Di Kota Palangka Raya

## Aspek Teknis Operasional
Pola operasional  penanganan sampah dari sumber sampai TPA dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan, pemindahan/pewadahan, pengolahan, pengangkutan dan pembuangan akhir
Adapun  kinerja  pengelolaan  sampah  pemerintah  Kota  Palangka  Raya belum  mampu  menyesuaikan  dengan  perkembangan  daerah.    Dengan  jumlah potensi  sampah  yang  bertambah  dan  kemampuan  pengelolaan  yang  tetap  dan  di bawah jumlah potensi sampah, maka bukan hal yang aneh apabila Kota Palangka Raya  masih  belum  bisa  dikatakan  sebagai  daerah  yang  bersih.  Terkait  dengan sarana prasarana belum memadai

## Aspek Organisasi
Pada konteks pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya sesuai Peraturan Daerah  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Kebersihan  dan  Pertamanan pasal  (1)  menyatakan  bahwa  dinas  yang  terkait  dengan  pengelolaan  kebersihan adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kota Palangka Raya.

## Aspek Pembiayaan
Anggaran  biaya  pengelolaan  kebersihan  bersumber  dari  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Palangka Raya, termasuk anggaran prasarana pengelolaan sampah. Proses penetapan anggaran setiap tahun cenderung menggunakan pendekatan bottom up yaitu berdasarkan usulan dari bawah ke atas. Dapat  dikatakan  bahwa  anggaran  dinas  tahun  2008  lebih  besar  dari  tahun  2009, beberapa kegiatan yang ada pada tahun 2008 terlihat tidak lagi dianggarkan pada tahun 2009, ditambah lagi dua kegiatan yang bertahan adalah kegiatan operasional pemeliharaan alat dan operasional kebersihan juga terjadi penurunan.

## Aspek Pengaturan
Seperti  disampaikan  Kepala  Bidang  Kebersihan  pada  wawancara  8  juni 2010 :  “ kami mempunyai dasar pijakan aturan tentang pengelolaan sampah yakni Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  dan  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun 2006”
Namun dalam implementasi belum menunjukkan konsistensi hukum yang jelas.  Hal  mana  berarti  pelanggaran  belum  diikuti  tindakan  yang  tegas  dari implementator.

## Peran Serta Masyarakat
Terkait  dengan  kesadaran  masyarakat  yang  masih  kurang  peduli  dengan kebersihan, ( Petugas Pengangkut Sampah) menceritakan pengalamannya sebagai berikut :
“Kami sebagai petugas kebersihan dalam menjalankan tugas mendapatkan kesulitan dan beban kerja tambahan karena masyarakat sering  membuang sampah di  TPS  tidak  dikemas  dalam  kantong  plastik  yang  rapi  sehingga  kesulitan  dalam pemuatan ke dalam truk.  Selain itu pemulung juga membuat kami jengkel karena sampah  yang  sudah  rapi  dibongkar  dan  cerai  berai  akibat  ulah  mereka” (Wawancara, 1 April 2010).
Hal  lain  bahwa  kegiatan  partisipasi  masyarakat  hanya  sebatas  seremonial belaka,  sebagaimana  terlihat  pada  kegiatan  tujuhbelasan  dan  hari-hari  besar keagamaan dan nasional.

## Analisis Model Implementasi George Edward III
Hingga kini , pola pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya masih tetap menerapkan  pola  umum,  yakni  tahapan  pengumpulan  (dalam  tahapan pengumpulan ini termasuk kegiatan/tahapan pemindahan sampah), pengangkutan, dan  pembuangan  atau  pemusnahan.  Sampah  yang  dikumpulkan  dari  sumber, kemudian  di  pindahkan  ke  TPS  atau  ke  transfer  dipo.  Selanjutnya  sampah  dari TPS atau transfer dipo diangkut ke TPA Lokasi Km.14 Cilik Riwut, tanpa adanya proses pengolahan yang berarti, untuk merubah atau mengurangi sampah sebelum di  buang  ke  TPA  Km  14  Cilik  Riwut.  Hal  ini  ternyata  telah  mengakibatkan persoalan  sampah  di  Kota  Palangka  Raya  akan  semakin  kompleks.  Dimana persentase sampah dapat dilihat pada tabel 4.4 (BAB IV).
Dalam  proses  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  Pemerintah Kota  Palangka  Raya  yaitu  Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  03 Tahun  2006  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya seperti diungkapkan oleh George Edward III dalam Winarno (2007)  adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi implementor, struktur birokrasi .

## Komunikasi
Faktor  komunikasi  dapat  dijelaskan  melalui  beberapa  indikator,  yaitu: transmisi,  konsistensi  dan  kejelasan.  Dalam  kaitannya  mengenai  transmisi  atau saluran komunikasi, kebijakan mengenal tugas yang diembankan oleh dua aturan tersebut.  Sebagai  saluran  komunikasi  (transmisi)  kedua  dokumen  tersebut  tidak menjelaskan secara detail mengenai kegiatan  yang akan dilakukan. namun  lebih banyak    di  jabarkan  dalam  turunan  kebijakan  itu  sendiri  seperti  diungkapkan Nugroho  (2009,  494-495)  dalam  bukunya  Public  Policy,  memberi  makna implementasi  kebijakan  sebagai  “cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang”.
Pengadaan  sarana  prasarana  terkait  pengelolaan  sampah  telah  di konsultasikan  dengan  pihak-pihak  pengambil  kebijakan  anggaran.  Namun implementasinya  belum  ada  satupun  tahun  2009  s/d  2010  ini  yang  terealisir. Komitmen  awal  bila  dikaitkan  dengan  issue  strategis  Kota  Palangka  Raya (Renstra  2008-2013)  yang  mengangkat  permasalahan  sampah  sebagai  prioritas utama  dalam  pembangunan  kedepan  belum  mendapat  tempat  yang  sepadan  bila dikaitkan  dengan  keluhan    warga  dan  juga  aparat  yang  notabene  merupakan
implementator  kegiatan.  di  kaitkan  dengan  berita  di  harian  kota  ini  bahwa  dinas pasar  dan  kebersihan  Kota  Palangka  Raya  sesuai  janjinya  DPRD  Kota  Palangka Raya akan diperhatikan dalam pengalokasian anggaran tahun 2010 (Kalteng Post 19 Nopember 2009) sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa ada  inkonsistensi  dalam  Implementasi  kebijakan  pengembangan  prasarana pengelolaan sampah, yang ditandai dengan tidak adanya upaya untuk mengadakan perbaikan sekaligus pengadaan sarana prasarana yang tidak layak pakai, terkesan tidak konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah .
Inkonsistensi  terhadap  peraturan  ini  terlihat  pada  kasus  TPS  37  yang sampai  saat  akhir  Penelitian  tesis  ini  belum  juga  dapat  di  selesaikan  dengan mengganti TPS 37 tersebut yang telah dirusak/dibongkar. Warga Jl.Lumba-lumba dan  Lestari  mengeluhkan  hal  ini  karena  pembangunan  TPS  37  yang  belum  juga terwujud realisasi
kebijakan yang terealisasi dalam anggaran DPA-SKPD  belum cukup jelas dipahami  oleh  para  pejabat  Dinas  Kebersihan  Kota  Palangka  Raya  sebagai pelaksana  kebijakan  itu  sendiri.  Edwards  III  dalam  Winarno  (2007:  177) menegaskan  "ketidakjelasan  pesan  komunikasi  yang  disampaikan  berkenaan dengan  implementasi  kebijakan  akan  mendorong  terjadinya  interpretasi  yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal".
Dilihat dari faktor komunikasi (transmisi, konsistensi dan kejelasan) yang telah  diuraikan  di  atas  menjelaskan  bahwa  komunikasi  kebijakan  berinteraksi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah sehingga dapat dikatakan bahwa faktor
komunikasi  mempengaruhi  bagi  kegagalan  implementasi  kebijakan  pengelolaan sampah. Namun, berbeda dengan komunikasi pada kebijakan operasional petugas pelaksana  meliputi  pasukan  kuning  berserta  krunya  ,  dapat  dikatakan  bahwa faktor komunikasi tidak berpengaruh terhadap ketidakefektifan pelaksanaan tugas mereka sehari-hari.

## Sumber sumber
Dalam  kaitannya  dengan  sumber  sumber,  ada  tiga  jenis  sumber-sumber yang  dapat  mempengaruhi  efektivitas  implementasi  kebijakan,  yakni  :  staf, informasi dan fasilitas (sarana prasarana).
bahwa  secara  kwalitas,  sumber  daya  personil  jauh  dari  memadaijelas mempengaruhi  efektivitas  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  dan kurangnya  staf    ,  telah  mengakibatkan  keterlambatan  proses  implementasi kebijakan pengelolaan sampah terutama dalam pekerjaan penyapuan dan angkutan sampah .
Sebagaimana  Edward  III  dalam  Winarno  (2007:184-185)  data  tentang “ketaatan  personil  sangat  sulit  diperoleh  “  dan  menurutnya  lagi  “  banyak kebijakan  public  yang  seringkali  tidak  dilaksanakan  karena  public  tidak mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  atau  bagaimana  memantau  ketaatan”. Berpijak kepada pendapat diatas bahwa data ketidaktaatan  hanya bersifat praduga atau  asumsi  belaka  dan  dua  kasus  diatas  belum  mencerminkan  ketidaktaatan petugas lapangan.
Dilihat  dari  lingkup  kewenangan  dalam  pola  pengajuan  program  (bottom up),  sebenarnya  tidak  ada  alasan  menunda  pelaksanaan  pengadaan  sarana prasarana pengelolaan sampah, namun realisasi anggaran yang diajukan tidak juga terwujud.  ini  menggambarkan  bahwa  wewenang  Dinas  Pasar  dan  Kebersihan Kota Palangka Raya bukanlah sesuatu yang steril dad intervensi
Dalam  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  belum mampu  menjalankan  wewenang  secara  efektif.  Ketepatan  dan  efektifitas pelimpahan  wewenang  pelaksana  belum  cukup  baik.  Hal  ini  diperkuat  oleh Edward  III dalam  Winarno (2007:186) para pejabat  dari  yurisdiksi  tingkat  tinggi dalam  menangani  implementasi  biasanya  meminta  bantuan  pejabat-pejabat yurisdiksi  tingkat  rendah.    Hal  ini  tidak  terjadi  pada  implementasi  kebijakan pengelolaan sampah
Terkait  dengan  Kondisi  sarana-prasarana  pengelolaan  sampah  (Tabel  1.1 Bab  I)  banyak  yang  rusak  dan  semuanya  itu  hampir  semua  baik  kalangan implementator  Petugas  Dinas  Pasar  dan  Kebersihan  juga  masyarakat  umum pengguna  TPS,  dan  keadaan  ini  pula  sangat  berpengaruh  kepada  kegagalan Implementasi  kebijakan,  sebagaimana  Islamy(  2000)  implementasi  tidak  efektif (gagal diwujudkan) bila hubungan yang ada diantara berbagai agensi yang terlibat dalam  implementasi  kebijakan  terjadi  defisit,  untuk  itulah  menurutnya  sumber- sumber    yang  diperlukan  harus  tersedia  dengan  cukup.  Disisi  lain  menurut Winarno  (2007:  189)  penyediaan  fasilitas  bagi  implementasi  kebijakan  yang efektif tidak lah selalu mudah.
Fasilitas  berupa  sarana  dan  prasarana  maupun  anggaran  khusus  untuk pelaksanaan  pendukung  belum  banyak  terealisasi  hal  ini  terkait  dengan  sumber- sumber pendanaan kurang memadai, disisi lain pos retribusi sampah tidak pernah mencapai  target,  di  tambah  lagi  pungutan  retribusi  hanya  di  kenakan  kepada pedagang baik kaki lima, warung maupun ruko dengan biaya yang sama yaitu Rp. 1.000  (seribu  rupiah),  sedangkan  rumah  tangga  dan  pedagang  rombong  serta penjual  makanan  yang  berkendaraan  relative  tidak  dikenakan  retribusi.  Dengan demikian  komponen  fasilitas  dalam  pelaksanaan  implementasi  kebijakan pengelolaan sampah termasuk tidak memadai

## Disposisi
Uraian  Winarno  (2007)  menjelaskan  bahwa  efektivitas  implementasi kebijakan  pengelolaan  sampah  membutuhkan  dukungan  dari  implementator kebijakan.  Secara  umum  kecenderungan  implementor  adalah  baik  sehingga mereka  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  yang  diinginkan  oleh pembuat  kebijakan.  Para  pelaksana  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah ini  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  mendukung  kebijakan  sehingga  proses implementasi  kebijakan  berjalan  efektif.    Dari  hasil  penelitian  terlihat  bahwa walaupun hari libur pelaksana lapangan dan petugas pengangkut tetap beraktifitas seperti biasa, artinya tiada hari libur dalam soal kebersihan. Kecenderungan aparat pemerintah/birokrasi  tidak  selalu  di  ikuti  oleh  warga  masyarakat  penimbul sampah  karena  masih  banyak  yang  membuang  sampah  di  luar  jam  waktu  yang telah di tetapkan, bak sampah di tiap RT hampir jarang di temui.

## Struktur Birokrasi
Dari  hasil  penelitian  dapat  di  katakan  bahwa  koordinasi  antar  SKPD terkait  masih  belum  efektif  hal  ini  lebih  dikarenakan  pemahaman  sepihak  dalam menafsirkan  tupoksi  dan  kurang  memperhatikan  tujuan  daripada  pengelolaan sampah itu untuk kehidupan yang lebih baik bebas dari sampah, bersih lingkungan dan mendukung pembangunan. Kecenderungan tersebut seperti yang diungkapkan oleh    Edward  III  (2002:151)    bahwa  banyaknya  aktor  yang  terlibat  dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan .
Dengan  adanya  arogansi  sektoral  dan  sulitnya  melaksanakan  koordinasi, maka pelaksanaan kebijakan akan semakin kurang maksimal

## Faktor Pendukung
Faktor  pendorong  implementasi  kebijakan  berupa  terbitnya  peraturan perundang-undangan,  pengelolaan  sampah  di  urus  oleh  salah  satu  dinas  yakni dinas  pasar  dan  Kebersihan  kota  Palangka  Raya,  dukungan  pemerintah  provinsi berupa  proyek  sanitary  landfill  di  TPA  Km  14  dan  juga  adanya  pasukan  orange yang  melayani  sekitar  jalan  protokol  dan  perubahan  orientasi  sampah  dari  cost menjadi  profit  menjadi  dasar  bagi  pola  kemitraan  masyarakat  pemerintah  dan privat sector, sementara sikap pelaksana yang cukup menunjang walaupun dengan upah yang minim.

## Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  implementasi  berupa  kinerja  petugas  lapangan  yang tidak  konsisten,  koordinasi  tim  terpadu  lebih  menonjolkan  ego  sektoral,    aspek
pembiayaan  dimana    anggaran    tiap  tahun  mengalami  pengurangan,  aspek kurangnya  kesadaran  warga  dimana  koordinasi  RT/RW  dalam  pengelolaan sampah  sangat  kurang  dan  terkait  dengan  insentif  pemeliharan  TPS    sudah  tidak ada  lagi,  dan  adanya  perpindahan  PNS  yang  tidak  memperhatikan  kemampuan, keahlian, pengetahuan.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  sampah  dari  aspek teknis  operasional  meliputi  konsep  kumpul-angkut-buang  masih  dilakukan, organisasi  penyelenggara  adalah  Dinas  Pasar  dan  Kebersihan  Kota  Palangka Raya, Pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami pengurangan, aspek pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 sedangkan aspek peran serta masyarakat yang masih minim. Faktor – faktor    seperti  komunikasi,  sumber-sumber,  struktur  birokrasi  kecuali  disposisi mengakibatkan gagalnya implementasi kebijakan. Faktor penghambat implementasi  berupa  kinerja  petugas  lapangan  yang  tidak  konsisten,  koordinasi tim  terpadu  lebih  menonjolkan  ego  sektoral,    anggaran    tiap  tahun  mengalami pengurangan,  kurangnya  kesadaran  warga,  dan  adanya  perpindahan  PNS profesional. Faktor pendorong implementasi kebijakan berupa terbitnya peraturan perundang-undangan,  pengelolaan  sampah  di  urus  oleh  salah  satu  dinas  dan didukung  oleh  SKPD  terkait,  dukungan  pemerintah  provinsi  dan  perubahan orientasi  sampah  dari  cost  menjadi  profit  menjadi  dasar  bagi  pola  kemitraan masyarakat  pemerintah  dan  privat  sector,  sementara  adanya  sikap  pelaksana menunjang walaupun dengan upah yang minim.
Disarankan Pucuk pimpinan tertinggi Walikota beserta jajarannya, DPRD,
Unsur  Muspida  lainnya  menjadi  teladan  terkait  dengan  aspek  teknis  operasional, pembiayaan penerapan sanksi hukum bagi pelanggar,  menggalakkan program 3R (Reduce,  Reuse,  Recycle)  dan  memberikan  teladan  guna  memacu  partisipasi masyarakat . mengekstensifikasi retribusi sampah sebagai sumber pemasukan bagi daerah.Selanjutnya  penelitian  ini  dipadukan  dengan  pendekatan  kuantitatif  untuk melihat seberapa besar faktor komunikasi, sumber sumber, disposisi dan struktur birokrasi  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  dan  untuk  melihat  faktor  mana yang dominan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, 1986.  Pengantar Hukum Lingkungan.  Bandung : Rajawali Pers.
Agustino, L. 2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung Azwar, A,  1983. Pengantar Kesehatan Lingkungan.  Jakarta: Mutiara Basrowi dan Suwandi  , 2008.  Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta :  Rineka Cipta.
Bertha,  A,  2007.  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Sarana  dan  Prasarana Pengelolaan Sampah Di Provinsi DKI Jakarta ( Studi KAsus Pengembangan Prasarana  Tempat  Pengelolaan  Sampah  Terpadu  (TPST)  Tahun  2005  dan 2006).  Tesis  Pascasarjana    Ilmu  Administrasi  Fisip  UI  Jakarta:  tidak diterbitkan.
BPS, 2008. Kalimantan Tengah Dalam Angka. BPS Provinsi Kalimantan Tengah BPS, 2008. Palangka Raya Dalam Angka. BPS Kota Palangka Raya.
Dunn,  W.  N,  1998.  Analisa  Kebijakan  Publik.  Jogjakarta  :  Gajah  Mada University.
Encang,I, 2000.  Ilmu Kesehatan Masyarakat.  Bandung : Alumni.
Wibowo,E.  et  al.,  2004.  Kebijakan  Publik  dan  Budaya.  Yogyakarta  :  Yayasan
Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)
Faisal,  S,  2005.  Format-Format  Penelitian  Sosial.  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo
Persada.
Islamy, M. I, 1997. Prinsip - Prinsip Perumusun Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara .
----------------------,  2001.  Policy  Analysis  ,  Seri  Monografi  Kebijakan  Publik  , Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
Miles  B.  M  dan  Huberman  A.  M,  1992.    Analisa  Data  Kualitatif.    Jakarta:  UJ
Press, Remaja Karya.
Moleong,  L,  2010.    Metodologi  Penelitian  Kualitatif.    Bandung:  PT  Remaja
Rosdakarya.
Nugroho, R , 2009 “Public Policy, Jakarta : Bina Cipta
Parsons, W, 2005. Public Policy  Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Prenada Media.
Program  Pascasarjana  Universitas  Lambung  Mangkurat,  2010.  Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik. Banjarmasin.
Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.
Riyadi,  S,  1987.Tata  Kota  Suatu  Pendekatan  dari  Aspek  Kesehatan  Lingkungan.
Surabaya: Bina Indra Karya.
Sholihin,  A. W, 1997. Analisis Kebijaksanaan :  Dari Formulasi ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bina Aksara.
Subarsono,    2005.  Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi.
Jakarta: Bina Aksara.
Sumarwoto, O, 1997. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Yogyakarta
: Djambatan.
Sunggono, B. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik.  Jakarta: Sinar Grafika.
Thoha,  M.  2008.    Birokrasi  Pemerintah  Indonesia  Di  Era  Reformasi.  Jakarta:
Kencana.
Winarno,  B,  2007.  Kebijakan  Publik  Teori  &  Proses.  Yogyakarta:  Media Pressindo.
Winardi,  J,  2002.  Motivasi  dan  Pemotivasian  Dalam  Manajemen  .  Jakarta  :  PT.
Raja Grafindo Persada.
Zainun, Bi, 1984. Manajemen dan Motivasi.  Jakarta : Balai Aksara
Zauhar, S, 2000. Administrasi Publik . Malang : Universitas Negeri Malang

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  sistem  Pengelolaan  Persampahan (KSNP-SPP)
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2006 tentang  Pengelolaan

## Kebersihan Lingkungan dan Pertamanan
Sumber Lainnya :
Dokumen-  Dokumen  Pengelolaan  Sampah    Dinas  Pasar  dan  Kebersihan  Kota Palangka Raya Tahun 2009-2010
-----------------, 2009 “Kadis PKP Curhat Ke DPRD” Kalteng Post, 19 Nopember -----------------,  2009.”  Pemko  Akan  Bangun  Transfer  Depo  Sampah”.  Palangka Post; 23 Desember