## MEKANISME KERJA POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN LAPAK AWNING BARU BANDAR JAYA PLAZA TAHUN 2015

## Herman Sismono
STISIPOL Dharma Wacana Metro hermansismono8@gmail.com

## Abstract
Central  Lampung  Civil  Service  Police  have  carried  out  raids  to  enforce  control.  When  the  Central  Lampung Civil  Service  Police  enforced  control,  the  traders  could  be  disciplined,  but  when  the  Central  Lampung  Civil Service Police did not control them, the trade around Awning Baru started to flourish again.
To  control  the  New  Awnings,  the  Central  Lampung  Civil  Service  Police  already  have  a  clear  working mechanism,  namely  Central  Lampung  Regional  Regulation  Number  05  of  2010  concerning  Public  Order, Cleanliness and Beauty of Central Lampung, which regulates the prohibition of using public roads or sidewalks or on  terraces.  in  front of  shops  /  market  buildings  facing  public  roads  for  street  vendors or other  businesses, except at places determined / appointed by the Regent.
In  addition,  the  Decree  of  the  Central  Lampung  Regent  Number  7  of  2010  concerning  the  Arrangement  and Empowerment  of  Street  Vendors,  can  also  be  used  as  a  working  mechanism  for  the  Central  Lampung  Civil Service  Police  to  create  and  maintain  a  clean,  beautiful,  orderly,  safe  and  comfortable  environment  in controlling the New Awnings.
But  so  far  the  Central  Lampung  Civil  Service  Police  are  still  difficult  to  control  the  Bandar  Jaya  Plaza  New Awnings, although there are mechanisms that can be used to control the Bandar Jaya Plaza New Awnings such as  the  Central  Lampung  Regional  Regulation  Number  05  of  2010  and  the  Regent's  Decree  Central  Lampung Number 7 of 2010.
Based  on  this  background,  the  researchers  formulated the  problem,  namely:  Is  the  working  mechanism  of  the Civil Service Police in controlling the Bandar Jaya Plaza New Awnings in 2015 in accordance with the Regional Regulations?  The  purpose  of  this  study:  To  determine  the  working  mechanism  of  the  Civil  Service  Police  in controlling the new Awning Bandar Jaya Plaza 2015.
Based  on  the  results  of  the  research  that  has  been  carried  out, the  researchers  concluded  that:  1)  The  Central Lampung Civil Service Police Unit in controlling the Bandar Jaya Plaza New Awnings has been equipped with an  assignment  letter  to  carry  out  the  Bandar  Jaya  Plaza  Regional  Regulation  Number  05  of  2010  concerning Public  Order,  Cleanliness.  and  the  beauty  of  Central  Lampung  and  the  Decree  of  the  Regent  of  Central Lampung Number: 48 / KPTS / D.II / 2014 concerning the Formation of the Transfer and Arrangement Team as well as the Security and Order Team for Street Vendors (PKL) from the Bandar Jaya Plaza Market to the New Awning.  2)  To  relocate  traders  from  Pasar  Bandar  Jaya  Plaza  to  Awning  Baru,  the  Central  Lampung  Civil Service Police Unit  has previously carried out  a socialization which was carried out by giving out circulars to traders  and  carrying  out  communication  and  using  megaphone  loudspeakers.  3)  The  members  of  the  Central Lampung Civil Service Police Unit  before carrying out the control of the New  Awnings are already equipped with  expertise  related  to  market  control  and  can  be  applied  in  market  control  so  that  there  is  no  significant disturbance  in  controlling  the  New  Awnings  because  members  of  the  Central  Lampung  Civil  Service  Police Unit act accordingly. with procedures and instructions from the leadership in controlling the New Awnings.
keyword : Central Lampung Civil Service Police, control, Regulation

## PENDAHULUAN
Pasar  merupakan  tempat  kegiatan sekumpulan  manusia  dari  berbagai  tempat untuk  melakukan  aktivitas  transaksi  jual beli. Seperti Pasar Bandar Jaya Plaza yang
keberadaannya  sejak  awal  di  bangun hingga  sekarang  menjadi  pusat  transaksi bagi masyarakat Bandar Jaya dan Sekitarnya.  Pasar  Bandar  Jaya  Plaza  yang semula hanyalah merupakan pasar
tradisional  yang  kemudian  berkembang menjadi  pasar  modern  membuat  aktivitas perdagangan  di  Pasar  Bandar  Jaya  Plaza semakin  marak  dan  jumlah  pedagang semakin tidak tertampung.
Dengan  berkembangnya  kemajuan Bandar  Jaya  Plaza,  maka  Bandar  Jaya Plaza  juga  melakukan  perubahan  dalam sektor ekonomi, sehingga sebagian kawasan Pasar Bandar Jaya Plaza mengalami  perubahan  fungsi.  Dengan keberadaan  Bandar  Jaya  Plaza  yang  pada pembangunannya juga menggusur sebagian  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL), maka  keberadaan  pedagang  kaki  lima beralih ke lapak awning baru.
Mengingat  daya  tampung  lapak awning  baru  yang  tidak  mencukupi  untuk menampung  jumlah  pedagang,  maka Pemerintah  Lampung  Tengah  mendata nama-nama pedagang yang akan menempati  awning  tersebut,  juga  sudah terdata pada Dinas Pasar, yang tidak dapat diganti atau digantikan oleh pedagang lain untuk  merelokasi  pedagang  kios  dan Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  yang  ada  di lapak awning baru.
Namun pembangunan Pasar awning  baru  menimbulkan  permasalahan tersendiri  bagi  pedagang  kecil  seperti Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  dan  sayur- mayur  yang  tidak  mendapatkan  areal tempat  berdagang.  Selain  itu,  terdapat
beberapa oknum yang sengaja memanfaatkan keadaan dengan memperjualbelikan  awning.  Padahal  lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dibangun  dengan  menggunakan  dana Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  Lampung  Tengah  2013,diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) secara gratis..
Sebenarnya untuk melakukan penertiban  lapak  awning  baru,  Polisi Pamong  Praja  Lampung  Tengah  telah memiliki mekanisme kerja yang jelas yaitu Peraturan  Daerah  Pemerintahan  Lampung Tengah  Nomor  05  Tahun  2010  tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan  Lampung  Tengah,  yang  di dalamnya mengatur larangan mempergunakan  jalan  umum  atau  trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan/bangunan pasar yang menghadap  pada  jalan  umum  untuk pedagang  kaki  lima  (PKL)  atau  usaha lainnya  kecuali  pada  tempat-tempat  yang ditentukan/ditunjuk oleh Bupati.
Selain  itu  Surat  Keputusan  Bupati Nomor  7  Tahun  2010  tentang  Penataan dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima (PKL),  juga  dapat  dijadikan  mekanisme kerja  Polisi  Pamong  Praja  Lampung Tengah untuk mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih, indah,
tertib, aman dan nyaman dalam melakukan penertiban lapak awning baru.

## 1.  Perumusan Masalah
Apakah  mekanisme  kerja  Polisi Pamong  Praja  dalam  penertiban  Lapak Awning  Baru  Bandar  Jaya  Plaza  Tahun 2015  sudah  sesuai  dengan  Peraturan Daerah?

## 2.  Tujuan Penelitian
“Untuk  mengetahui  mekanisme kerja Polisi Pamong Praja dalam penertiban pasar  Bandar Jaya Plaza Tahun 2015”.
TINJAUAN PUSTAKA
1.  Mekanisme Kerja
1.1.  Pengertian Mekanisme Kerja
Dalam melaksanakan kegiatan, sebuah  organisasi  memerlukan  langkah- langkah yang sistematis untuk mempermudah  pencapaian  suatu  tujuan dan  meminimalkan  tingkat  kegagalan,  hal ini sering disebut dengan mekanisme yang merupakan  suatu  proses  cara  kerja  atau tata  cara  pelaksanaan  suatu  program  atau rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mendapatkan hasil dari  apa  yang  telah  direncanakan  oleh badan organisasi tersebut. (Akmal, 2009:12)
Moenir (2007:53) menjelaskan bahwa ”Mekanisme kerja merupakan suatu
rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan  sebuah  masalah  yang berhubungan  dengan  proses  kerja  untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.”
Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja adalah  cara  kerja  suatu  alat  dalam  sebuah badan atau organisasi yang saling berhubungan  untuk  menghasilkan  yang maksimal  sehinga  tercapai  sebuah  tujuan yang  telah  di  tetapkan  oleh  suatu organisasi.

## 1.2.   Unsur Mekanisme Kerja
Pengertian  secara  umum  dari mekanisme  kerja  adalah  sebuah  proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang  dengan  menggunakan  tatanan  dan aturan  serta  adanya  alur  komunikasi  dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.  Jadi  mekanisme  kerja  ini ada  beberapa  unsur.  Akmal  (2009:12) mengemukakan mekanisme kerja memiliki tiga unsur yaitu:
1.  Tatanan
Tatanan merupakan suatu pedoman dan  batasan-batasan  yang  dilaksanakan agar kelompok atau individu yang melaksanakan  kegiatan  tidak  melenceng dari  tujuan  awal,  biasanya  berbentuk Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga.
2.   Komunikasi
Komunikasi  adalah  proses  dimana individu  satu  dengan  lainnya  saling berinteraksi,  baik  melalui  lisan,  tulisan maupun tingkah laku. Dengan komunikasi inilah  manusia  dapat  saling  bertukar pikiran dan mampu bekerja sama. 3.   Profesional
Profesional  seringkali  kita  dengar dalam  bahasa  lainnya  adalah  keahlian. Manusia memiliki keahlian masing-masing dan  dengan  beberapa  keahlian  itulah proses  organisasi  dapat  berjalan  dengan baik,  karena  itulah  sering  sekali  orang menggunakan  istilah  kolektif  kolegial sebagai  cara  menjalankan  organisasi  yang baik. (Akmal, 2009:12-13)

## 2. Tinjauan Satuan Polisi Pamong Praja
Keberadaan  Satuan  Polisi  Pamong Praja  dalam  konstalasi  pemerintahan Republik  Indonesia  khususnya  dalam membantu  kepala  daerah,  mempunyai peran  yang  sangat  penting.  Istilah  Polisi Pamong  Praja  itu  sendiri  dengan  segala aktifitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan umum telah ada sejak lama.
Bertitik tolak dari Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor: UP.32/2/21
Tanggal 31 Maret 1950 tentang Pembentukan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja di Yogyakarta
menjadi dasar ditetapkannya  tanggal  3  Maret  1950
menjadi  hari  jadi  Satuan  Polisi  Pamong Praja.  (Kantor  Sat.  Pol.  PP  Lampung, 2007).
2.1.      Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan  organisasi  yang  berada  di lingkungan  Kabupaten/Kota  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  (Tupoksi)  berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Perangkat Daerah.
2.2.      Mekanisme  Kerja  Polisi  Pamong

## Paraja Dalam Penertiban Pasar
Pedagang  kaki  lima  (PKL)  sebagai salah  satu  unsur  pelaku  usaha  di  sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan  roda  perekonomian  rakyat  di Lampung Tengah. Dalam perkembangannya,  keberadaan  Pedagang Kaki  Lima  (PKL)  di  kawasan  perkotaan Bandar  Jaya    telah  menggunakan  daerah milik  jalan  atau  fasilitas  umum,  dan  hal tersebut  dapat  menimbulkan  gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan  lingkungan,  dan  kelancaran lalu  lintas.  Daerah  milik  jalan  adalah merupakan  fasilitas  umum  yang  harus dikembalikan dan dipelihara sesuai dengan peruntukannya.

## ISSN 2527-8436   (Print)
Peraturan Daerah Pemerintah
Lampung  Tengah  Nomor  05  Tahun  2010 adalah  Peraturan  Daerah  yang  dibentuk oleh  Bupati  tentang  Ketertiban  Umum, Kebersihan  dan  Keindahan  Bandar  Jaya Plaza,  yang  di  dalamnya  mengatur larangan mempergunakan jalan umum atau trotoar  atau  pada  teras  depan  bangunan pertokoan/bangunan pasar yang menghadap  pada  jalan  umum  untuk pedagang  kaki  lima  atau  usaha  lainnya kecuali pada tempat-tempat yang ditentukan/ditunjuk oleh Bupati.
Pasal 2 tentang Ruang Lingkup dan Tujuan,  Peraturan  Daerah  Pemerintah Lampung  Tengah  Nomor  05  Tahun  2010 dibentuk karena merupakan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penataan,  pemberdayaan,  pengawasan  dan penertiban  pedagang  kaki  lima  di  luar lingkungan pasar dan terminal.
Surat  Keputusan  Bupati  Nomor  7 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah  agar  keberadaan  pedagang  kaki lima  mampu  menunjang  pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan  dan  memelihara  lingkungan yang  bersih,  indah,  tertib,  aman,  dan nyaman,  perlu  melakukan  penataan  dan pemberdayaan. Sedangkan tujuan dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Bupati Nomor  7  Tahun  2010  adalah  sebagai
Juklak  dan  Juknis  dalam  pelaksanaan Peraturan Daerah  Nomor 05 Tahun 2010.
Di  dalam  Surat  Keputusan  Bupati Nomor  7  Tahun  2010  dimuat  mengenai penetapan lokasi dan waktu kegiatan usaha pedagang  kaki  lima,  izin  usaha  pedagang kaki  lima,  kewajiban,  hak  dan  larangan pedagang  kaki  lima,  pemberdayaan  dan pembinaan pedagang kaki lima, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima,  dan  pemberian  sanksi  administrasi pedagang kaki lima.
Polisi  Pamong  Praja  Lampung Tengah  dalam  melakukan  penertiban pasar, sebenarnya telah memiliki mekanisme  kerja  dengan  mengacu  kepada Peraturan  Daerah    Nomor  05  Tahun  2010 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan  Bandar  Jaya  Plaza  dan  Surat Keputusan  Bupati    Nomor  7  Tahun  2010 tentang  Penataan  dan  Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sejauh ini Peraturan Daerah    Nomor  05  Tahun  2010  dan  Surat Keputusan  Bupati  Nomor  7  Tahun  2010 meskipun  telah  dilaksanakan  dengan merelokasikan  pedagang  ke  Pasar  awning baru,  namun  Polisi  Pamong  Praja  masih terkendala  dalam  menertibkan  pedagang yang ada di lapak awning baru.

## METODE PENELITIAN
1.   Jenis dan Pendekatan Penelitian

## ISSN 2527-8436   (Print)
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif.  Faisal  (2005:20)  menyebutkan: “Penelitian  deskriptif  biasa  disebut  juga penelitian taksonomik, dimaksudkan untuk eksplorasi  dan  klarifikasi  mengenai  suatu fenomena  atau  kenyataan  sosial  dengan jalan  mendeskripsikan  sejumlah  variabel yang  berkenaan  dengan  masalah  dan  unit yang diteliti”.
Penelitian deskriptif akan dilakukan  dengan  menitikberatkan  pada upaya untuk memberikan gambaran umum secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  fenomena yang  diselidiki  dari  suatu  objek  penelitian serta dipaparkan dengan apa adanya.
Pendekatan penelitian yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif. Faisal  (2005:21)  menyebutkan  bahwa: Pendekatan  kualitatif  yakni  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data-data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat diamati. Data-data yang dikumpulkan  dapat  berupa  naskah-naskah, wawancara,  rekaman,  foto,  catatan  di lapangan, dokumen pribadi ataupun memo.
Alasan menggunakan metode kualitatif  karena  permasalahan  belum jelas,  dan  penuh  makna  sehingga  tidak mungkin  data  pada  situasi  sosial  tersebut
dijaring  dengan  metode  kuantitatif  dengan instrument seperti tes dan kuisioner.

## 2   Fokus Penelitian
Penelitian  akan  difokuskan  kepada mekanisme  kerja  Polisi  Pamong  Praja dalam  penertiban  Lapak  awning  baru Bandar  Jaya  Plaza  Tahun  2015,  yang meliputi:
1. Tatanan  merupakan  pedoman  dan batasan  untuk  melaksanakan  kegiatan agar tidak melenceng dari tujuan awal
2. Komunikasi  adalah  proses  saling berinteraksi, baik melalui lisan, tulisan maupun tingkah laku.
3. Profesional  adalah  memiliki  keahlian dan  dengan  keahlian  itulah  proses organisasi dapat berjalan dengan baik.

## 3.   Jenis dan Sumber Data
Jenis data dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder.
a.   Data Primer.
Data  primer  dalam  penelitian  ini adalah data yang diperoleh secara langsung  dari  hasil  penelitian  lapangan mengenai mekanisme kerja Polisi Pamong Praja dalam penertiban Lapak awning baru Bandar  Jaya  Plaza  Tahun  2015,  yang diperoleh dari hasil wawancara.
b.   Data Sekunder
Data  sekunder  dalam  penelitian  ini digunakan  sebagai  data  penunjang  dari data  primer.  Data  dalam  penelitian  ini yang  merupakan  data  sekunder  adalah,
buku-buku sebagai landasan teori, dokumen,  naskah,  literatur  dan  arsip-arsip yang  digunakan  sebagai  penunjang  data pokok.
4.   Informan
Informan adalah orang yang dijadikan  nara  sumber  dalam  penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi  dari  informan  dalam  penelitian.
Menurut
Arikunto (2005:243) menyebutkan:  “Informan  adalah  orang yang memberikan keterangan”.
Informan  dalam  penelitian  ini adalah  nara  sumber  yang  dianggap mengetahui  tentang  permasalahan  yang dibahas dalam penelitian, sebagai berikut: Tabel 2.  Identitas Informan
No N a m a Keterangan 1 Hi. Barmawi, S. Sos. MM Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2 Drs.Kusasi Kadir Kabid Pembinaan Umum & Ketertiban 3 Yusuf Badri,S.IP.MM Kabid Pembinaan & Operasional 4 Sudrajat Anggota Polisi Pamong Praja 5 Mat Sani Pedagang ikan 6 Abdul Khodir Pedagang tempe 7 Siti Rafiah Pedagang cabe

## 5.   Teknik Pengumpulan Data
a. Metode Observasi
Metode
observasi
dalam penelitian ini
digunakan untuk mengadakan  pencatatan  dan  pengamatan secara  langsung  mengenai  mekanisme kerja Polisi Pamong Praja dalam
penertiban  Lapak  awning  baru  Bandar Jaya Plaza Tahun 2015.
b. Metode Wawancara
Metode wawancara dalam penelitian  ini  digunakan  sebagai  metode pokok.
Wawancara  dalam  kegiatan  penelitian  ini akan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai mekanisme kerja Polisi Pamong Praja dalam penertiban Lapak awning baru Bandar Jaya Plaza Tahun 2015.

## c. Metode Dokumentasi
Untuk  pengumpulan  data  yang konkrit,  penulis  mengambil  bahan  atau refrensi  dari  buku-buku,  undang-undang yang  ada  hubungannya  dengan  penelitian ini, yang bersifat dokumen.

## 6.   Teknik Analisis Data
Menurut  Miles  dan  Huberman (2014:45),  bahwa  analisis  data  penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan  yang  terjadi  secara  bersamaan yaitu:  l)  reduksi  data  (data reduction ),  2) penyajian  data  (data displays dan  3) penarikan kesimpulan/verifikasi
( conclusion drawing / veriffication ).

## ISSN 2527-8436   (Print)
Sumber: Ibrahim (2014:72) 7.   Keabsahan Data
Penelitian ini menggunakan penelitian  pendekatan  kualitatif.  Maleong (2007:187)  mengajukan  empat  kriteria keabsahan  dan  keajegan  yang  diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah:
1. Keabsahan Konstruk ( Construct validity )
Keabsahan bentuk batasan berkaitan  dengan  suatu  kepastian  bahwa yang  berukur  benar-  benar  merupakan variabel  yang  ingin  di  ukur.  Keabsahan data  ini  diukur  menggunakan  triangulasi data, triangulasi pengamat, triangulasi teori dan triangulasi metode. 2.  Keabsahan Internal ( Internal validity )
Keabsahan  internal  merupakan  konsep yang  mengacu  pada  seberapa  jauh kesimpulan hasil penelitian
menggambarkan keadaan yang
sesungguhnya. Walaupun telah dilakukan  uji  keabsahan  internal,  tetap ada kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda.
3. Keabsahan Eksternal ( Eksternal validity )
Keabsahan  ekternal  mengacu  pada seberapa  jauh  hasil  penelitian  dapat digeneralisasikan pada kasus lain.
4.   Keajegan ( Reabilitas )
Keajegan  merupakan  konsep  yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya  akan  mencapai  hasil  yang sama  apabila  mengulang  penelitian yang sama, Tahap-tahap dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian,  yaitu  tahap orientasi ,  tahap ekplorasi dan tahap member chek .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara yang telah  dilakukan  dengan  beberapa  orang informan, maka untuk mengetahui mekanisme  kerja  Polisi  Pamong  Praja dalam  penertiban  Lapak  Awning  Baru Bandar Jaya Plaza Tahun 2015, dikemukakan  beberapa  hasil  wawancara yang  telah  dilakukan  dengan  responden saat  melakukan  kunjungan  ke  lokasi penelitian,  sebagaimana  tertuang  dalam petikan wawancara di bawah ini.
1. Tatanan  merupakan  pedoman  dan batasan  untuk  melaksanakan  kegiatan agar tidak melenceng dari tujuan awal
Informan Petikan  hasil wawancara Kepala Satpol PP “Ya, Polisi Pamong Praja sudah melakukan  tugas  dan  fungsinya dalam penertiban Lapak Awning  Baru.  Sudah  tentu, karena  tugas  Polisi  Pamong Praja  menegakkan  peraturan yang  ada.  Saya  rasa  sudah sesuai karena tujuannya memang untuk merelokasi pedagang agar pindah ke Lapak Awning Baru”.
Kabid Pembinaan Umum & Ketertiban Saya  rasa  Polisi  Pamong  Praja sudah  melakukan  tugas-tugas dan fungsinya dalam penertiban Lapak  Awning  Baru.  Iya dong , kalau  tidak  mana  kita  berani nanti  bisa  didemo  sekarang
masyarakat  sudah  mulai  kritis. Ya, tujuan penertibkan pedagang  sudah  sesuai  dengan tujuan awal diadakannya operasi untuk merelokasi
pedagang ke pasar Lapak Awning Baru”. Kabid Pembinaan & Operasional Dalam penertiban Lapak Awning  Baru  Polisi  Pamong Praja  sudah  melakukan  tugas dan fungsinya. Dalam penugasan  penertiban  pasar, Polisi Pamong Praja  juga sudah berdasarkan peraturan yang berlaku.  Ya,  Polisi  Pamong Praja dalam menertibkan pedagang  sudah  sesuai  dengan tujuan  awal  yaitu  merelokasi pedagang  ke  Lapak  Awning Baru”. Anggota Polisi Pamong Praja “Ya, Polisi Pamong Praja sudah melakukan  tugas  dan  fungsinya dalam penertiban Lapak Awning
Baru. Dalam penugasan penertiban Polisi Pamong
Praja sudah berdasarkan peraturan yang
berlaku.  Polisi  Pamong  Praja dalam  menertibkan  pedagang juga sesuai dengan tujuan
awalnya  untuk  memindahkan pedagang Lapak Awning Baru”.
Pedagang ikan “Mungkin  dibekali  tapi gak ngeliat surat
tugasnya.
Kayaknya begitu  soalnya  kami disuruh pindah ke Lapak Awning Baru”. Pedagang tempe “Ya,  waktu  itu  saya  tanya dengan  kepala  Polisi  Pamong Praja  katanya  ada  surat  tugas dari  Bupati.  Katanya  memang ada peraturan untuk memindahkan  pedagang  dari Pasar  Bandar  Jaya  Plaza  ke Lapak Awning Baru”. Pedagang cabe “Saya gak tahu  lo  mas  soalnya gak pernah ditunjuk in  surat
tugasnya. Kayaknya emang gitu katanya  ada  peraturan  dari Bupati”.
Berdasarkan  beberapa  keterangan hasil  wawancara  yang  diperoleh  dari beberapa  informan,  maka  dapat  diketahui bahwa  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Lampung Tengah dalam penertiban Lapak Awning  Baru  sudah  melakukan  tugas- tugas  dan  fungsinya  sebagai  Satuan  Polisi Pamong Praja dengan melakukan penegakan peraturan perundang-undangan, Peraturan  Daerah  dan  Keputusan  Kepala Daerah.  Dalam  penugasan  penertiban Lapak  Awning  Baru,  Satuan  Polisi  Polisi Pamong  Praja  Lampung  Tengah  sudah berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  yaitu Surat  Keputusan  Bupati  Lampung  Tengah Nomor: 48/KPTS/D.II/2014 tentang Pembentukan Tim Pemindahan dan Penataan  Serta  Tim  Keamanan  dan Ketertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) Dari  Pasar  Bandar  Jaya  Plaza  ke  Lapak Awning Baru. Satuan Polisi Pamong Praja Lampung  Tengah  dalam  menertibkan pedagang sudah sesuai dengan tujuan awal diadakannya operasi penertiban pasar yaitu melakukan  relokasi  Lapak  Awning  Baru terhadap  pedagang  yang  ada  di  Pasar Bandar Jaya Plaza ke Lapak Awning Baru.
2. Komunikasi  adalah  proses  saling berinteraksi, baik melalui lisan, tulisan
maupun tingkah laku. Informan Petikan  hasil wawancara Kepala Satpol PP “Ya sebelum dilakukan penertiban  Lapak  Awning  Baru Satuan  Polisi  Pamong  Praja sudah  melaksanakan  sosialisasi kepada pedagang. Selama sosialisasi  terjadi  komunikasi yang  baik  antara  anggota  Sat Polisi  Pamong  Praja  dengan pedagang  di  Lapak  Awning
Baru.  Instrument  dan  alat  yang dipakai  dalam  sosialisasi  selain surat  edaran  juga  dilakukan komunikasi  langsung  dengan pedagang  dan  menggunakan pengeras suara”. Kabid Pembinaan Umum & Ketertiban “Ya, Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan  sosialisasi  dalam penertiban  Lapak  Awning  Baru karena  saya  sendiri  juga  terjun untuk sosialisasi. Berjalan dengan  baik  walaupun  ada  juga yang  keberatan.  Selain  pakai edaran juga kami dialog dengan pedagang  juga  keliling  pakai pengeras suara”. Kabid Pembinaan & Operasional “Benar  anggota  Polisi  Pamong Praja  melaksanakan  sosialisasi dalam penertiban Lapak Awning  Baru.  Sosialisasi  yang dilakukan anggota Polisi Pamong Praja dalam penertiban Lapak  Awning  Baru  berjalan baik  meskipun  ada  yang  protes. Waktu  itu  menggunakan edaran dan  komunikasi  sama  pakai pengeras suara”. Anggota Polisi Pamong Praja “Ya,  Polisi  Pamong  Praja melaksanakan  sosialisasi  dalam penertiban  pasar.  Menurut  saya sosialisasi yang dilakukan Polisi
Pamong Praja dalam penertiban pasar  berjalan  lancar.  Pakai edaran dan pemberitahuan pakai mega phone”. Pedagang ikan “Ya,  menang  Polisi  Pamong Praja dalam menertibkan pedagang sudah melakukan
komunikasi sebelum
mengadakan  operasi  penertiban pasar.  Dalam  sosialisasi  Polisi Pamong  Praja  ada  pedagang yang  protes  ada  juga  pedagang yang  diam aja .  Polisi  Pamong Praja  memberikan  edaran,  juga ngobrol dengan  pedagang  dan juga pake pengeras suara”. Pedagang tempe “Memang  sebelumnya  Polisi Pamong Praja sudah melakukan komunikasi sebelum
mengadakan  operasi  penertiban pasar.  Kalau  sosialisasi  yang dilakukan  Polisi  Pamong  Praja baik  tapi  pedagang  ada  yang protes cuma  yang gak bisa apa- apa karena gak punya tempat ya diam aja . Pake selebaran,  ada yang  dialog  pernah  juga pake mega phone”.
Pedagang cabe “Ya,  memang  ada  komunikasi sebelum  Polisi  Pamong  Praja mengadakan  operasi  penertiban pasar.  Kalau  sosialisasinya  baik cuma pedagang memang keberatan  untuk  dipindah  ke lapak awning baru. Pake edaran sama pake halo-halo”.
Berdasarkan  beberapa  keterangan hasil  wawancara  yang  diperoleh  dari beberapa  informan,  maka  dapat  diketahui bahwa  untuk  merelokasi  pedagang  dari Pasar Bandar Jaya Plaza ke Lapak Awning Baru, Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Satuan Polisi  Pamong  Praja  Lampung  Tengah dalam  penertiban  Lapak  Awning  Baru dilakukan  dengan  memberikan  edaran kepada pedagang dan dilakukan komunikasi,  sosialisasi  juga  dilakukan
dengan menggunakan pengeras suara mega phone  untuk  memberikan  himbauan  akan diadakannya  relokasi  pedagang  dari  Pasar Bandar Jaya Plaza ke Lapak Awning Baru.
3. Profesional  adalah  memiliki  keahlian dan  dengan  keahlian  itulah  proses organisasi dapat berjalan dengan baik. Informan Petikan  hasil wawancara Kepala Satpol PP “Ya,  anggota  Satuan  Polisi Pamong  Praja  sudah  dibekali keahlian  pengendalian  massa sebelum  melakukan  penertiban Lapak Awning Baru. Sepengetahuan  saya  anggota Polisi  Pamong  Praja  dapat meneterapkannya dalam penertiban pasar. Yang jelas kita upayakan untuk tidak menimbulkan  demonstrasi  dan perlawanan  dalam  penertiban Pasar Bandar Jaya Plaza” Kabid Pembinaan Umum & Ketertiban “Ya, sudah dibekali karena saya sendiri yang memberikan pembekalan sebelum melakukan penertiban Lapak  Awning Baru. Kalau  dalam  pengamatan  saya anggota  Polisi  Pamong  Praja dapat  meneterapkannya  dengan benar  dalam  penertiban  pasar, karena  dalam  penertiban  tidak terjadi  keributan  yang  berarti. Setidaknya anggota Polisi Pamong  Praja  sudah  berupaya bertindak secara profesional”. Kabid Pembinaan & Operasional “Sudah,  anggota  Polisi  Pamong Praja  sudah  dibekali  keahlian yang sebelum melakukan penertiban Lapak Awning Baru. Keahlian  yang  dimiliki  dapat diterapkan  oleh  anggota  Polisi Pamong  Praja.  Saya  rasa  sudah cukup profesional dalam penertiban  Pasar  Bandar  Jaya Plaza karena penertiban berjalan lancar. Anggota Polisi Pamong “Sebelum melakukan penertiban Lapak  Awning  Baru  anggota Polisi  Pamong  Praja  yang  akan Praja ditugaskan  dalam  penertiban pasar sudah dibekali keterampilan.  Keahlian  yang dimiliki  anggota  Polisi  Pamong Praja menurut saya bisa diterapkan  dalam  penertiban pasar.  Kami  semua  bertindak sesuai  prosedur  dan  petunjuk pimpinan”.
Pedagang ikan “Perilaku  Polisi  Pamong  Praja dalam  penertiban  pedagang  di
Lapak Awning Baru cukup baik gak kasar, jadi gak ada keributan. Gak , mereka baik ada juga  yang  membantu  dan gak menggunakan  kekerasan.  Ya, mereka  memang  memberikan pengertian  kalau  mereka  cuma menjalankan  tugas aja ,  kalau pedagang sebenarnya berat pindah  dari  sini  soalnya  kalau pindah langganan bisa ilang ”.
Pedagang tempe “Menurut  saya  perilaku  Polisi Pamong  Praja  dalam  penertiban pedagang  di  Lapak  Awning
Baru  sudah  baik,  mereka  hanya mengawasi  jalannya  pedagang pindah  ke  lapak  awning  baru. Gak ,  Polisi  Pamong  Praja gak pakai kekerasan dalam penertiban Lapak Awning Baru. Kayaknya punya keahlian mereka juga memberikan pengertian  kalau  mereka  cuma menjalankan tugas, kalau pedagang sebenarnya berat untuk  pindah  karena  langganan sudah pada apal ”.
Pedagang cabe “Kalau  yang  arogan emang  gak ada menurut saya mereka cukup baik dalam penertiban pedagang di  Lapak  Awning  Baru.  Kalau bicara profesional saya gak tahu Polisi Pamong Praja yang profesional  itu gimana tapi mereka gak menggunakan kekerasan dalam penertiban pedagang. Ya, bisa  memberikan pengertian  meskipun  pedagang berat  kalau  disuruh  pindah  ke lapak awning baru”.
Berdasarkan  beberapa  keterangan hasil  wawancara  yang  diperoleh  dari beberapa  informan,  maka  dapat  diketahui bahwa  anggota  Satuan  Polisi  Pamong Praja Lampung Tengah sebelum melakukan penertiban Lapak Awning Baru sudah  dibekali  keahlian  yang  berkaitan dengan  penertiban  pasar.  Keahlian  yang dimiliki  oleh  anggota  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Lampung  Tengah  dapat diterapkan  dengan  baik  dalam  penertiban pasar sehingga tidak terjadi keributan yang berarti  dalam  penertiban  Lapak  Awning Baru. Satuan Polisi Pamong Praja Lampung  Tengah  sudah  bertindak  sesuai dengan  prosedur  dan  petunjuk  dari pimpinan  dalam  melakukan  penertiban Lapak Awning Baru.
Keabsahan Data
Untuk mendapatkan keabsahan data yang telah dilakukan dalam penelitian,  maka  dilakukan  uji  keabsahan data  dengan  melakukan  cross  cek  apakah jawaban  yang  diberikan  oleh  informan memiliki  keajegan  atau  tidak.  Adapun hasil  cross  cek  yang  diperoleh  sebagai berikut:
Informan Croschek  Data hasil wawancara yang dibuat peneliti Kepala Satpol PP Sudah sesuai Kabid  Pembinaan Umum & Sudah sesuai
Ketertiban Kabid  Pembinaan & Operasional Sudah sesuai Anggota Polisi Pamong Praja Sudah sesuai Pedagang ikan Sudah sesuai Pedagang tempe Sudah sesuai Pedagang cabe Sudah sesuai

## SIMPULAN

## 1. Tatanan
Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah dalam melakukan penertiban  Lapak  Awning  Baru  Bandar Jaya Plaza sudah sesuai dan  dibekali surat tugas  untuk  melakasanakan  Peraturan Daerah  Bupati  Lampung  Tengah  Nomor 05 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan  dan  Keindahan    Lampung Tengah  dan  Surat  Keputusan  Bupati Lampung Tengah Nomor: 48/KPTS/D.II/2013  tentang  Pembentukan Tim  Pemindahan  dan  Penataan  Serta  Tim Keamanan  dan  Ketertiban  Pedagang  Kaki Lima  (PKL)  DariPasar  Bandar  Jaya  Plaza ke Lapak Awning Baru.
2.   Komunikasi
Untuk  merelokasi  pedagang  dari Pasar Bandar Jaya Plaza ke Lapak Awning Baru, Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah sebelumnya telah melaksanakan  sosialisasi  yang  dilakukan dengan memberikan edaran kepada
pedagang  dan  dilakukan  komunikasi  dan menggunakan pengeras suara mega phone. 3.   Profesional
Anggota  Satuan  Polisi  Pamong Praja
Lampung
Tengah
sebelum melakukan penertiban Lapak Awning Baru sudah  dibekali  keahlian  yang  berkaitan dengan  penertiban  pasar  dan  dapat diterapkan dalam penertiban pasar sehingga  tidak  terjadi  keributan  yang berarti  dalam  penertiban  Lapak  Awning Baru karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja  Lampung  Tengah  bertindak  sesuai dengan  prosedur  dan  petunjuk  dari pimpinan  dalam  melakukan  penertiban Lapak Awning Baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Akmal, Jamluddin, 2009 Kebijakan Publik Konsep  dan  Strategi ,  Semarang, Universitas Diponegoro
Arikunto,  Suharsimi,  2005, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ,
Jakarta, Rineke Cipta
Black,  James  A  dan  Champion,  Dean  J,
2006, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, Bandung, Refika Aditama
Denzin,  2007, Pengantar  Pendidikan  dan
Perilaku  Ke sehatan,  Yogyakarta, Andi Offset
Faisal,  Sanafiah,  2003, Metode  Penelitian Pendidikan , Surabaya, Usaha Nasional ____________, 2005, Format-Format
Penelitian  Sosial ,  Jakarta,  Raja
Grafindo Persada
Ibrahim.  2015. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta
Kasat  Pol  PP  Lampung,  2007, Memorial 60 Polisi Pamong Praja , Lampung, Pol Satuan Pol PP Lampung
Maleong, Lexy. J, 2007, Metode Penelitian  Kualitatif ,  Bandung,  Rosida
Karya Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J.  2014. Qualitative  Data Analysis,  A  Methods  Sourcebook , Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Moenir,  A.S,  2007 Pendekatan  Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan  Kepegawaian, Jakarta, Gunung Agung
Nazir,  Moh,  2003. Metode  Penelitian Sosial. Jakarta, Rajawali
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Jakarta, Depdagri
Peraturan Daerah Lampung Tengah
Nomor  05  Tahun  2010  tentang Ketertiban  Umum,  Kebersihan  dan Keindahan  Bandar  Jaya  Plaza, Metro, Bagian Organisasi
Surat  Keputusan  Bupati  Lampung  Tengah Nomor  7  Tahun  2010  tentang Penataan dan Pemberdayaan Peadagang  Kaki  Lima,  Metro, Bagian Organisasi