## EKSISTENSI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH
Oleh: Rahyunir Rauf Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
Correspondence Author : rahyunir.ip@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Dalam  sistem  pemerintahan  Nasional  Indonesia  diakui  keberadaan  dari pemerintahan  daerah,  daerah  terdiri  dari  daerah  Provinsi,  daerah  Kabupaten  dan daerah Kota. Daerah Provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur, daerah Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan daerah Kota dikepalai oleh seorang Walikota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Gubernur pada 2 (dua) fungsi, yakni; Sebagai  Kepala daerah dan Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  di  Daerah.  Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah pusat  di  daerah  mendapatkan  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  untuk melaksanakan  urusan  pemerintahan  pusat  di  daerah.  Sebagai  wakil  pemerintah pusat  di  daerah  gubernur  melaksanakan  urusan  absolut  dan melaksanakan  sub urusan  pemerintah  konkuren  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan  urusan  konkuren  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah kabupaten/kota.  Dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  pusat  di  daerah diperlukan adanya wakil pemerintah pusat di daerah dan instansi vertikal. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diatur pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah  dan  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas  pembantuan.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa wakil pemerintah pusat di daerah hanya diberikan  kepada  Gubernur,  sedangkan  Bupati/Walikota  tidak  mendapatkan kewenangan  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  di  daerah.  Dalam  melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan  daerah  kabupaten/kota  dan  tugas  pembantuan  oleh  daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Guberur sebagai wakil pemerintah pusat.
Kata Kunci; Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, Gubernur, Wakil pemerintah pusat di daerah.

## Abstract
In the Indonesian national government system is recognized the existence of local government,  the  region  consists  of  provincial,  district  and  municipal  areas.  The Provincial Region is headed by a Governor, a Regency area headed by a Regent and a City area headed by a Mayor. Based on Law Number 23 Year 2014 on Regional Government placed the Governor in 2 (two) functions, namely; As Head of Region and  As  Deputy  of  Central  Government  in  Region.  The  governor  as  the representative  of  the  central  government  in  the  regions  gained  the  delegation  of authority  from  the  government  to  carry  out  central  government  affairs  in  the regions. As a representative of the central government in the region the governor carries out the absolute affairs and implements the concurrent  governmental affairs which are the authority of the central government and conducts the guidance and supervision  of  the  districts  /  municipalities  in  carrying  out  the concurrent  affairs which are the authority of the district / city government. In the implementation of central government affairs in the region it is necessary to have central government representatives in the regions and vertical institutions. Prior to the issuance of Law Number 23 Year 2014 in relation to the Governor as the representative of the central government in the regions is regulated in  Law Number 32 Year 2004 regarding regional government and followed up by Government Regulation No. 7 of 2008 on Deconcentration  and  Co-  Administration.  In  Act  No.  23  of  2014  on  Regional Government it  is stated that the representative of central government in the regions is only given to the Governor, while the Regent / Mayor does not get the authority as  a  representative  of  the  central  government  in  the  region.  In  carrying  out  the guidance and supervision on the implementation of government affairs which is the authority of the district / city and the task of assistance by the district / city, the President  is  assisted  by  the  Governor  as  the  representative  of  the  central government.
Keywords; Central  Government,  Local  Governments,  Governors,  Central government representatives in the regions.

## Latar Belakang
Dalam  sistem  pemerintahan Nasional Indonesia  diakui keberadaan dari  pemerintahan  daerah,  daerah terdiri  dari  daerah  Provinsi,  daerah Kabupaten  dan daerah  Kota.  Daerah Provinsi  dikepalai  oleh  seorang Gubernur, daerah Kabupaten dikepalai  oleh  seorang  Bupati  dan daerah  kota  dikepalai  oleh  seorang Walikota.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Gubernur pada 2 (dua) fungsi, yakni; 1. Sebagai Kepala daerah 2. Sebagai  Wakil  Pemerintah Pusat di Daerah Sebagai kepala daerah Gubernur merupakan unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) dan  dibantu  oleh  perangkat  daerah yang  berdasarkan kepada  asas
otonomi daerah atau asas desentralisasi. Sedangkan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah Gubernur merupakan  perpanjangan  tangan Presiden  di  daerah  berdasarkan  asas dekonsentrasi.  Asas  dekonsentrasi berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun 2014 adalah; “Pelimpahan kewenangan  dari  pemerintah  kepada Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah pusat  dan  kepada  instansi  vertikal untuk  menyelenggarakan  urusan pemerintah pusat di daerah”.
Berdasarkan Pasal di  atas, dapat diketahui  bahwa  Gubernur  sebagai wakil pemerintah pusat mendapatkan pelimpahan kewenangan  dari  pemerintah  untuk melaksanakan  urusan  pemerintahan pusat  di  daerah.  Sebagai  wakil pemerintah pusat di daerah Gubernur melaksanakan  urusan  absolut  dan melaksanakan sub urusan pemerintah konkuren  yang  menjadi  kewenangan pemerintah pusat serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan konkuren yang menjadi  kewenangan  pemerintah daerah kabupaten/kota. Pembahasan kelembagaan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah diperlukan  adanya  wakil  pemerintah pusat di daerah dan instansi vertikal. Sebelum  dikeluarkannya  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan Gubernur sebagai wakil pusat di  daerah  diatur  pada  Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  2008  tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  dinyatakan  bahwa  wakil pemerintah  pusat  di  daerah  hanya diberikan kepada Gubernur, sedangkan  Bupati/Walikota  tidak mendapatkan  kewenangan  sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Berdasarkan  Pasal  91  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  dinyatakan  bahwa;  “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah  Kabupaten/Kota dan  tugas  pembantuan  oleh  daerah Kabupaten/Kota,  Presiden  dibantu oleh Guberur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam membantu melaksanakan  urusan  pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah  pusat  di  daerah  maka ditetapkan  gubernur  sebagai  wakil pemerintah  pusat,  berdasarkan  Pasal
91  ayat  (2)  UU  Nomor  23  Tahun 2014,  tugas  Gubernur  sebagai  wakil pemerintah pusat di daerah adalah:
a. Mengkoordinasikan pembinaan  dan  pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota. b. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap  penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota  yang  ada diwilayahnya. c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah
kabupaten/kota di wilayahnya. d. Melakukan evaluasi terhadap   rancangan  Perda kabupaten/kota di wilayahnya  tentang  RPJPD, RPJMD,  APBD,  Perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD,   tata ruang  daerah,  pajak  daerah dan retribusi daerah. e. Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota f. Melakukan tugas lain sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal di atas dapat diketahui  bahwa  tugas  Guberbur sebagai  wakil  pemerintah  pusat  di daerah  dalam  bentuk  koordinasi,
pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah  daerah  kabupatenkota yang  ada  di  wilayah  Provinsi  yang bersangkutan.
Selain  dari  memiliki  tugas, maka  Gubernur  sebagai  wakil pemerintah  pusat  di  daerah  juga memiliki wewenang seperti dinyatakan  pada  Pasal  91  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014, yakni; a. Membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota. b. Memberikan  penghargaan dan sanksi terhadap Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. c. Menyelesaikan  perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi  pemerintahan  antar- daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. d. Memberikan persetujuan terhadap  rancangan  Perda kabupaten/kota tentang pembentukan  dan  susunan perangkat daerah kabupaten/kota. e. Melaksanakan  wewenanga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan keberadaan wakil pemerintah  pusat di daerah  terdapat  adanya  perbedaan dari  Undang-Undang  Nomor  32
Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  dengan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tebel.  1  Perbandingan  Wakil Pemerintah  Pusat  Di  Daerah Antara UU Nomor 32 Tahun 2004 Dengan UU Nomor 23 Tahun 2014
N o Indikator Perbandi ngan UU Nomor 32 Tahun 2004 UU Nomor 23 Tahun 2014 1  Gubernur Wakil Pemeri ntah Pusat Wakil Pemerint ah Pusat 2.  Wakil Gubernur Tidak wakil Pemeri ntah Pusat di daerah Wakil Gubernu r secara ex officio menjadi wakil Gubernu r sebagai wakil pemerint ah pusat 3.  Sekretaris  Tidak Sekretari
N o Indikator Perbandi ngan UU Nomor 32 Tahun 2004 UU Nomor 23 Tahun 2014 Pusat di daerah di daerah akan tetapi mendapa tkan pelimpah an kewenan gan dari Presiden khusus untuk melaksa nakan urusan pemerint ahan umum
Sumber:  Data  Olahan  Penulis, 2017
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui  bahwa  pada  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  pemerintahan  Daerah  sudah dinyatakan dengan jelas bahwa wakil gubernur  secara ex-officio juga merupakan  wakil  Gubernur  sebagai wakil  pemerintah  pusat,  sehingga Wakil Gubernur dapat menggantikan fungsi  Gubernur  sebagai  wakil pemerintah  pusat  apabila  Gubernur berhalangan. Seperti dinyatakan pada Pasal  91  ayat  (7)  undang-undang Nomr  23  tahun  2014  yakni;  “Tugas dan  wewenanga  Gubernur  sebagai wakil  pemerintah  pusat  di  daerah dapat  dilimpahkan  kepada  Wakil Guberbur”.
Begitu  juga  dengan  sekretaris daerah secara ex-officio juga menjadi
N o Indikator Perbandi ngan UU Nomor 32 Tahun 2004 UU Nomor 23 Tahun 2014 daerah wakil pemeri ntah pusat di daerah s daerah secara ex- officio menjadi sekretari s perangka t gubernur sebagai wakil pemerint ah pusat di daerah 4  Unsur yang membantu Guberbur sebagai wakil pemerinta h  pusat  di daerah Tidak ada unsur yang dinyata kan dengan jelas dalam UU untuk memba ntu Gubern ur sebagai wakil pemeri ntah pusat di daerah Gubernu r dibantu oleh perangka t Gubernu r sebagai wakil pemerint ah pusat 5.  Bupati/Wa likota Bukan Wakil Pemeri ntah Bukan Wakil Pemerint ah Pusat
sekretaris perangkat Gubernur sebagai  wakil  pemerintah  pusat  di daerah, karena di dalam Pasal  93 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 secara jelas  dinyatakan  bahwa;  Sekretaris Daerah  Provinsi  karena  jabatannya ditetapkan sebagai Sekretaris Gubernur” . Gubernur dibantu oleh perangkat  Gubernur  sebagai  wakil pemerintah  pusat  di  daerah,  namun sampai saat ini kelembagaan perangkat  Gubernur  sebagai  wakil pemerintah pusat belum terealisasi di daerah.  Sehingga  pada  saat  ini Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah pusat  di  daerah  dibantu  oleh perangkat daerah. Hal ini tentunya “kontroversial”, apabila tugas Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah pusat  di  laksanakan  oleh  perangkat daerah,  karena  dalam  Undang-
Undang  Nomr  23  Tahun  2014  ini secara  jelas  dinyatakan  bahwa perangkat daerah berfungsi membantu Gubernur  sebagai  Kepala  daerah bukan berfungsi membantu Gubernur sebagai  wakil  pemeritah  pusat  di daerah.
Unsur  dan  Tugas  Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dalam  melaksanakan  fungsi Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah pusat  di  daerah,  maka  secara  jelas dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan daerah  dinyatakan  bahwa  Gubernur dibantu  oleh  Perangkat  Gubernur sebagai  wakil  pemerintah  pusat  di daerah.  Oleh  karena  gubernur melaksanakan  fungsi  sebagai  wakil pemerintah  pusat  di  daerah  maka unsur  perangkat gubernur  sebagai
wakil  pemerintah  pusat  di  daerah tentu  berasal  dari  pegawai  negeri sipil (PNS) pusat.
Perangkat  Gubernur  sebagai wakil  pemerintah  pusat  di  daerah dikepalai  oleh  seorang  sekretaris daerah secara ex-officio , hal ini sudah dinyatakan  dengan  jelas  dalam Undang-undang  Nomir  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, bahwa  sekretaris  daerah  secara ex- officio oleh sekretaris daerah. Namun secara realita keberadaan  dari  perangkat  gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum terbentuk  di  daerah,  hal  ini  juga disebabkan oleh: 1. Belum  adanya  peraturan pemerintah tentang perangkat  Gubernur  sebagai wakil  pemerintah  pusat  di daerah,  sehigga  sampai  saat ini perangkat Guberbur sebagai  wakil  pemerintah pusat belum terbentuk. 2. Kewenangan membentuk perangkat  Gubernur  sebagai wakil  pemerintah  pusat  di daerah merupakan kewenangan dari pemerintah  pusat,  sehingga pembentukan perangkat Gubernur  sebagai  wakil pemerintah  pusat  di  seluruh provinsi di Indonesia menjadi lambat dan tersendat, karena harus menunggu  inisiatif  dari penerintah pusat. 3. Pemerintah  pusat  masih kesulitan  untuk  memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah  pusat  untuk ditempatkan sebagai pegawai perangkat gubernur sebagai  wakil  pemerintah
pusat di daerah pada seluruh provinsi  yang  ada  di  negara kesatuan Republik Indonesia. Anggaran  dan  Pelaporan  Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah. Dalam  melaksanakan  fungsi Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah pusat di daerah berdasarkan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan daerah seluruhnya  menggunakan  anggaran yang berasal dari Aggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN),  karena  pada  hakekatnya urusan  yang  dieselenggarakan  oleh
Guberbur  sebagai  wakil  pemerintah pusat di daerah merupakan tugas dari pemerintah  pusat  yang  dilimphkan keweangannya  kepada  Gubernur. Seperti dinyatakan pada Pasal  91 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,  yakni;  Pendanaan  terhadap pelaksanaan  tugas  dan  wewenang Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah pusat”.
Begitu  juga  dengan  gaji  dari perangkat  Gubernur  sebagai  wakil pemerintah  pusat  di  daerah  berasal dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN),  karena pada hakekatnya  pegawai  dari  perangkat Gubernur  sebagai  wakil  penerintah pusat  di  daerah  adalah  pegawai  dari pemerintah  pusat,  sehingga  menjadi tanggugjawab penerintah  pusat  untuk menggaji pegawai perangkat Guberbur  sebagai wakil  pemerintah pusat di daerah. Seluruh urusan yang dilaksanakan  oleh  Gubernur  sebagai wakil  pemerintah  pusat  dilaporkan kepada  pemerintah  pusat,  karena urusan pemerintah tersebut
merupakan  urusan  yang  menjadi kewenangan pemerintah pusat, Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah pusat  di  daerah  hanya  mendapatkan “pelimpahan kewenangan” dari pemerintah  pusat,  oleh  karena  itu pada  prinsinya  dari  mana  urusan tersebut dilimpahkan kewenangannya  (diperoleh)  maka pelaporannya  kembali  kepada  yang melimpahkan kewenangan. Oleh karena itu, urusan pemerintahan  yang  dilaksanakan oleh Guberbur sebagai wakil pemerintah  pusat  tidak  dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggugjawaban  (LKPJ)  kepala daerah  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD),  karena urusan  yang  dilimpahkan  oleh pemerintah pusat tersebut dilimpahkan kepada Guberbur sebagai  wakil  pemerintah  pusat  di daerah  dan  bukan  dilimpahkan kewenangannya  kepada  Guberbur sebagai Kepala Daerah, sehigga tidak dilaporkan  dalam  LKPJ  kepala Daerah.

## Kesimpulan
a. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. b. Kapasitas  Gubernur  sebagai wakil pemerintah pusat menggunakan asas dekonsentrasi. c. Guberbur sebagai wakil pemerintah  pusat  di  daerah memiliki  tugas  dalam  bentuk koordinasi,  pengawasan  dan pembinaan.
d. Pelimpahan kewenangan pemerintah  pusat kepada  wakil pemerintah  pusat  di daerah  hanya  diserahkan  kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan Bupati/Walikota tidak ada dinyatakan sebagai wakil pemerintah  Pusat  di  daerah  pada Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saran a. Disarankan  kepada  pemerintah untuk secepatnya membuat Peraturan Pemerintah tentang Gubernur Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. b. Disarankan  kepada  pemerintah untuk sesegera mungkin membentuk  Perangkat  Gubernur sebagai  wakil  pemerintah  pusat  di daerah.
Daftar Kepustakaan di  Keamatan,  M.  P.  N.  S.,  &  Hulu,  S.
Evaluasi  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang  Persyaratan  dan  Tata Cara  Pengangkatan  Sekretaris
Desa. Ispik,  A.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  M. D.,  &  Zainal,  Z.  (2021).  The Influence  of  Discipline  on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. Pekanbaru City .
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti,
A. A. P. M. D., & Zainal, M. L. H. (2021).  Good  Governance  in Maintaining  Peace  and  Order  at Pangkalan Kerinci District. Pelalawan Regency .
Ispik,  A.,  Yogia,  M.  A.,  Purwati,  A.  A.,
Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H.  (2021).  Analysis  of  Benefits, Discipline and Leadership Style in
improving Employee Performance of  the  Ministry  of  Religion  in Pekanbaru, Indonesia.
Nasri,  H.,  Nurman,  N.,  Azwirman,  A., Zainal,  Z.,  &  Riauan,  I.  (2022). Implementation  of  collaboration planning and budget performance information  for  special  allocation fund  in  budget  planning  in  the regional  development  planning agency of Rokan Hilir regency. International  Journal  of Health Sciences (IJHS) Ecuador , 6 (S4), 639-651.
Munir,  A.,  Wahyudi,  S.,  &  Zainal,  Z. (2020). Tinjauan Kriminologi
Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi  Pemasaran  Produk  Yang Diperankan  Oleh  Sales  Promotion Girl  Di  Kota  Pekanbaru. Wedana : Jurnal  Kajian  Pemerintahan, Politik dan Birokrasi , 6 (2), 21-35. Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M.  D.,  &  Zainal,  Z.  (2021).  The Role of the Camat in Coordinating the  Administration  of  Peace  and Order  in  Pangkalan  Kerinci District Pelalawan Regency. Suwaryo, H. U., & Redjo, H. S. I. (2018). Transformasi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah  Dalam  Pemberian  Izin
Hutan  Tanaman  Industri  Bagi Swasta  Di  Provinsi  Riau  Tahun 2010-2015.
Wicaksono,  A.  (2022,  April).  Peatlands Restoration Policies in Indonesia: Success  or  Failure?.  In IOP Conference  Series:  Earth  and Environmental Science (Vol. 995, No. 1, p. 012068). IOP Publishing. Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K.,  &  Purwati,  A.  A.  (2021).
Leadership  of  Tourism  and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K.
(2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 37 (2).
Halim,  N.  A.,  Rosidi,  I.,  Haris,  A.,
Yesicha,  C.,  &  Riauan,  M.  A.  I. Media dan Politik.
Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N. (2020).  Analisis  Framing"  Aksi Bela Islam" sebagai Dakwah Islam di Riau Pos (A Framing Analysis of"  Islam  Defense  Action"  as Islamic  Dakwah  on  Riau  Pos Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah , 31 (1), 35-47.
Riauan,  M.  A.  I.,  Qurniawati,  E.  F., Aslinda,  C.,  &  Aziz,  A.  (2020).
Konstruksi  Realitas  Pada  Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication , 5 (1).
Riauan,  M.  A.  I.,  Kholil,  S.,  & Sikumbang, A. T. (2019). Islamic
Symbols on Political Messages in Newspapers  in  Riau  (Study  in Regional Head Election 2017). Budapest International Research  and  Critics  Institute- Journal (BIRCI-Journal) , 2 (1), 254-262.
Riauan, M. A., Sari, G. G., Aslinda, C., &
Qurniawati, E. F. (2018). Konstruksi Makna Ketergantungan  dalam  Perilaku Merokok. Relasi  Negara  Industri Dan  Masyarakat  Dalam  Perspektif Komunikasi , 171.
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Shasrini,  T.  (2017).
Dampak  Komunikasi  Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit  Umum  Daerah  Arifin Achmad  Pekanbaru). Jurnal  The
Messenger , 9 (1), 31-43. Riauan,  M.  A.  I.  (2016).  Figur  Politik Calon Walikota Pekanbaru Septina  Primawati  Rusli  dan Erizal  Muluk  Pada  Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Medium , 4 (2).
Riauan,  M.  A.  I.  (2013).  Penggunaan Teknologi  Komunikasi  dalam Penerapan Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan , 2 (2), 102-107. Riauan, M. A. I. (2012). Studi Komparatif Aktivitas Humas Antara Pemerintah  Provinsi  Riau  dengan PT. Chevron  Pacific  Iindonesia. Medium , 1 (1).
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar  Tongkang  Bagi  Generasi Muda  Tionghua  di  Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.