## PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL ATAS INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

## Leliya
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon email: leliya12@yahoo.co.id

## Abstract
Cirebon  City  Many  Household  Food  Industries  hereinafter  called  small  and  medium enterprises  engaged  in  traditional  food  field.  On  the  other  hand,  the  above  conditions  and phenomena can result in the position of business actors and consumers becoming unbalanced and  consumers  are  in  a  weak  position.  Consumers  are  the  object  of  business  activities  to profit  maximally  by  business  actors.  This  research  uses  qualitative  approach.  The  research results of the research in the form of consumer protection through certification and the halal label  on  Household  Food  Industry  at  the  Department  of  Trade,  Cooperatives,  Small  and Medium Enterprises of  Cirebon City through certification and halal label  is  the issuance of Household  Food  Production  Certificate  issued  by  the  Dinas  Kesehatan  City  of  Cirebon. Another form of consumer protection is the Consumer Dispute Settlement Agency of Cirebon City  for  consumers  who  feel  harmed  by  the  producers  and  willing  to  resolve  consumer disputes. The role of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Cirebon City in certification  and  halal  label  on  household  food  industry  is  to  facilitate  Small  and  Medium Enterprises  and  the  general  public  who  have  food  production  business  to  recruit  Small  and Medium Industry in area of Cirebon City who wishes to get a halal certificate for free.
Keywords: Protection, Consumer, Halal Certification and Halal Label.

## Abstrak
Kota Cirebon banyak Industri Rumah Tangga Pangan untuk selanjutnya disebut perusahaan kecil dan menengah yang bergerak di  bidang  makanan tradisional. Di sisi  lain, kondisi  dan fenomena di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis  untuk  meraup  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  oleh  pelaku  usaha.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Adapun  hasil  penelitian  adalah  bentuk  perlindungan konsumen melalui sertifikasi dan label halal atas Industri Rumah Tangga Pangan pada Dinas Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Cirebon  melalui  sertifikasi  dan label  halal  adalah  dengan  dikeluarkannya  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah Tangga  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Cirebon.  Bentuk  lain  perlindungan terhadap  konsumen  adanya  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Kota  Cirebon  untuk konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh  produsen  dan  berkehendak  untuk  menyelesaikan sengketa konsumen. Peran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon  dalam  sertifikasi  dan  label  halal  atas  industri  rumah  tangga  pangan  adalah memfasilitasi  Industri  Kecil  Menengah  dan  masyarakat  umum  yang  mempunyai  usaha produksi  pangan  untuk  merekruit  Industri  Kecil  Menengah  di  wilayah  Kota  Cirebon  yang berkeinginan memperoleh sertifikat halal secara gratis.
Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Sertifikasi dan Label Halal.

## PENDAHULUAN

## Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo 1
Undang-Undang  Nomor  8  Pasal  1  ayat  (1) Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan  bahwa  perlindungan  konsumen adalah segala upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan  kepada  konsumen.  Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen,  yang  diperkuat  melalui  undang- undang  khusus,  memberikan  harapan  agar pelaku  usaha  tidak  lagi  sewenang-wenang yang  selalu  merugikan  hak  konsumen. Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan
Konsumen beserta perangkat hukum lainnya,  konsumen  memiliki  hak  dan  posisi yang  berimbang,  dan  mereka  pun  bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak- haknya  telah  dirugikan  atau  dilanggar  oleh pelaku usaha.
Seperti  halnya Kota Cirebon banyak Industri  Rumah  Tangga  Pangan  untuk selanjutnya  disebut  IRTP  atau  perusahaan kecil  dan  menengah  yang  bergerak  di bidang  makanan  tradisional  dalam  kemasan atau  camilan.  Produsen  makanan  jajanan dalam kemasan tersebut masih banyak yang belum  mencantumkan  tanggal  kadaluarsa dalam  produknya.  Tidak  mencantumkan tanggal  kadaluarsa  dapat  membahayakan bagi konsumen karena konsumen tidak akan tahu  kapan  makanan  yang  dikonsumsinya tersebut  dalam  kondisi  akan  kadaluarsa. Kasus  ini  juga  melanggar  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  yang  mewajibkan  produsen untuk  mencantumkan  tanggal  kadaluarsa pada  produk  makanannya.  Hal-hal  yang merugikan  konsumen  tersebut  bisa  saja disebabkan  karena  kurangnya  pengawasan dari  Pemerintah  serta  badan-badan  hukum seperti Kepolisian, BPOM,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Prinsip- prinsip  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  di Indonesia (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2011), 1.
(Disperindag), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran  konsumen  akan  haknya  masih rendah.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh rendahnya  pendidikan  konsumen.  Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. 2
Produk yang belum mendapat sertifikat  halal  atau  berlabel  halal  tidak berarti  dinyatakan  haram,  tapi  dinyatakan tidak  terjamin  kehalalannya  Sertifikat  halal diberikan  bagi  produk  yang  telah  diaudit dan dan dinyatakan halal oleh Komisi Fatwa MUI,  jadi  bukan  perusahaannya.  Khusus untuk  restoran,  sertifikat  halal  dikeluarkan apabila  seluruh  produk  yang  disajikan  di restoran  tersebut  telah  dinyatakan  halal (memiliki sertifikat halal).
Bagi  konsumen,  sertifikat  halal memiliki beberapa fungsi. Pertama, terlindunginya  konsumen  muslim  dari mengonsumsi  pangan,  obat-  obatan  dan kosmetika  yang  tidak  halal;  kedua,  secara kejiwaan  perasaan  hati  dan  batin  konsumen akan  tenang;  ketiga,  mempertahankan  jiwa dan  raga  dari  keterpurukan  akibat  produk haram;  dan  keempat,  akan  memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk  mengkaji  lebih  dalam  lagi  mengenai pertama , bagaimanakah bentuk perlindungan  konsumen  melalui  sertifikasi dan  label  halal  atas  industri  rumah  tangga pangan  (IRTP)  pada  Dinas  Perdagangan, Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota Cirebon?  Dan kedua ,  bagaimana  peran Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil
2 Ahmad  Yani  dan  Gunawan  Wudjaya, Hukum  Perlindungan  Konsumen (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2000), 54.
dan Menengah Kota Cirebon dalam sertifikasi  dan  label  halal  atas  industri rumah tangga pangan (IRTP)?

## LITERATURE REVIEW
Setelah  penulis  melakukan  penelusuran untuk  mengetahui  berbagai  hasil  kajian  dan penelitian terdahulu maka ditemukan berbagai  judul  hasil  penelitian  serupa  yang telah  dilakukan  berkaitan  dengan  sertifikasi dan label halal pada Industri Rumah Tangga Pangan sebagai salah satu bentuk perlindungan  konsumen,  serta  memahami bagaimana  peran  dari  Dinas  Perdagangan, Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota Cirebon  dalam  sertifikasi  dan  label  halal atas industri rumah tangga pangan.
Pertama , KN. Sofyan Hasan (2015), Universitas  Sriwijaya  Palembang  judul peelitian Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Label Halal Produk  Pangan,  pokok  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  upaya penegakan  hukum  dan  perlindungan  hak konsumen  terhadap  sertifikasi  dan  label produk  halal  menurut  UUPJH,  serta  faktor- faktor  yang  menyebabkan  pelaku  usaha menunda  sertifikasi  dan  label  produk  halal atas produk-produk mereka.
Perbedaan  dari  penelitian  terdahulu membahas tentang sertifikasi dan label halal pada  Industri  Rumah  Tangga  Pangan sebagai  salah  satu  bentuk  perlindungan konsumen,  serta  memahami  bagaimana peran  dari  Dinas  Perdagangan,  Koperasi, Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Cirebon dalam sertifikasi dan label halal atas industri rumah tangga pangan.
Kedua , Lindu  Aji  Saputro  (2012), Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta  judul penelitian  Analisis  Perlindungan  Hukum dari  Pemalsuan  Sertifikasi  dan  Label  Halal sebagai bentuk Legitimasi Kehalalan Produk di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada konsumen dari pemalsuan sertifikasi dan  label  halal  sebagai  bentuk  legitimasi kehalalan produk di Indonesia.
Perbedaan  dari  penelitian  terdahulu membahas tentang sertifikasi dan label halal pada  Industri  Rumah  Tangga  Pangan sebagai  salah  satu  bentuk  perlindungan konsumen,  serta  memahami  bagaimana peran  dari  Dinas  Perdagangan,  Koperasi, Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Cirebon dalam sertifikasi dan label halal atas industri rumah tangga pangan.
Ketiga , Iwan  Zainul  Fuad  (2010), Universitas  Diponegoro  judul  Penelitian Kesadaran  Hukum  Pengusaha  Kecil  di Bidang  Pangan  dalam  Kemasan  terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal, penelitian ini  menunjukkan  bahwa  kesadaran  hukum mereka  sangat  tinggi,  namun  dengan  cara tidak  melakukan  proses  sertifikasi  (halal). Langkah  yang  mereka  tempuh  tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik secara ekonomis  (birokrasi  biaya  tinggi),  yuridis (ketakutan akan sanksi), hingga kepercayaan (ketidakpercayaan  terhadap  sertifikasi  halal dari  MUI).  Upaya  peningkatan  kesadaran hukum  yang  dilakukan  pihak  MUI  Jawa Tengah sangat minim. Upaya yang dilakukan hanya bersifat preventif. Minimnya  upaya  tersebut  terlihat  dari  tidak adanya  ketentuan  definitif  menganai  biaya sertifikasi  yang  berlaku  secara  universal (untuk semua level usaha), hingga profesionalitas  MUI  Jawa  Tengah  dalam menangani proses sertifikasi produk halal.
Perbedaan  dari  penelitian  terdahulu membahas tentang sertifikasi dan label halal pada  Industri  Rumah  Tangga  Pangan sebagai  salah  satu  bentuk  perlindungan konsumen,  serta  memahami  bagaimana peran  dari  Dinas  Perdagangan,  Koperasi, Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Cirebon dalam sertifikasi dan label halal atas industri rumah tangga pangan.

## METODOLOGI PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif,  menginvestigasi  dan  memahami fenomena  seperti  apa  yang  terjadi  mengapa terjadi  dan  bagaimana  terjadinya,  sekaligus memahami  suatu  situasi  social,  peristiwa,
peran  interaksi.  Hal  ini  dikarenakan  pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai  sumber  data,  teori,  metode,  dan investigator  agar  informasi  yang  disajikan konsisten. Pengumpulan data dalam penelitian  kualitatif  kualitas  riset  sangat tergantung  pada  kualitas  dan  kelengkapan data  yang dihasilkan. Pertanyan  yang selalu dpperhatikan  dalam  pengumpulan  data adalah  apa,  siapa,  dimana,  kapan,  dan bagaimana.  dalam  penelitian  ini  digunakan teknik  pengumpulan  data  yaitu  wawancara, observasi dan analisis dokumen.
Dalam  penelitian  ini  wawancara memegang  peran  yang  sangat  penting karena karena metode wawancara digunakan  peneliti  untuk  mengumpulkan data  dan  memperoleh  informasi.  Analisis data,  untuk  dilakukan  analisis  peneliti  perlu menangkap,  mencatat  menginterprestasikan dan  menyajikan  informasi.  Pada  penelitian ini  tahap-tahap  analisis  data  dilakukan dengan metode triangguilasi data.

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  yang  dibahas  dalam penelitian ini adalah perlindungan konsumen melalui sertifikasi dan label halal atas  industri  rumahtangga  pangan  (IRTP). Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah  yang  dibahas  maka  fokus  masalah penelitian dibatasi hanya sampai pada:
1. Bentuk perlindungan konsumen melalui sertifikasi  dan  label  halal  atas  industri rumah  tangga  pangan  (IRTP)  pada Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon.
2. Peran  Dinas  Perdagangan,  Koperasi, Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota Cirebon  dalam  sertifikasi  dan  label halal atas industri rumah tangga pangan (IRTP).

## Data dan Sumber Data Penelitian
1. Data primer / empirik
Sumber  ini  diperoleh  penulis dengan  terjun  langsung  ke  objek penelitian serta informasi-informasi yang  didapat  di  lokasi  penelitian.
Penelitian  lapangan  adalah  penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan  untuk  memperoleh  data  yang diperlukan  dengan  jalan  wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melaksanakan  tanya  jawab  langsung dengan  responden  yaitu  Kepala  Dinas Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil dan  Menengah  Kota  Cirebon,  Kepala Dinas  Kesehatan  Kota  Cirebon,  Ketua
Badan Penyelesaian
Sengketa
Konsumen  (BPSK)  Kota  Cirebon, Majelis  Ulama  Indonesia  Kota  (MUI) Kota Cirebon, Masyarakat yang memiliki Usaha Industri Rumah Tangga Pangan.
2. Data sekunder / teoritik
Sumber  ini  diperoleh  dari  buku atau pustaka serta literatur lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan dampak perilaku ekonomi masyarakat terhadap ganti rugi pengadaan  tanah  tol  cipali  untuk kepentingan umum. Penelitian kepustakaan  adalah  penelitian  dengan cara  membaca  dan  mempelajari  data- data tertulis yang berupa kitab perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, makalah-makalah, kliping,  dan  surat  kabar-surat  kabar yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang akan diteliti.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan cara sebagai berikut.
1. Wawancara Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi semacam  percakapan  yang  bertujuan untuk  memperoleh  informasi.  Dalam penelitian  ini  wawancara  dilakukan langsung dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Cirebon, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kota Cirebon, Dinas
Kesehatan  Kota  Cirebon  serta  para Pemilik Industri Kecil Menengah
(IKM).
2. Dokumentasi Dokumentasi yaitu data-data yang diperoleh  dari  dokumen-dokumen  yang ada di  Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota  Cirebon,  Dinas  Perdagangan Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah Kota  Cirebon,  Dinas  Kesehatan  Kota Cirebon  serta  para  Pemilik  Industri Kecil Menengah (IKM).
3. Kepustakaan
Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data untuk mencari konsep-konsep  yang  ada  relevansinya dengan  topik  pembahasan  yang  akan dteliti  yakni  internet,  brosur,  buku- buku, dan dokumen lainnya yang ada di Dinas  Perdagangan  dan  perindustrian Kota Cirebon.

## Teknik Penentuan Sampel
Penentuan  sampel  dilakukan  dengan  teknik non random sampling , yaitu tidak memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada setiap  individu  untuk  menjadi  anggota sampel.  Bentuk  metode non  random sampling yang akan dipakai adalah “ Purposive  Sampling ”.  Dalam purposive sampling ini “peneliti menggunakan pertimbangannya  sendiri  dengan  bekal pengetahuan  yang  cukup  tentang  populasi untuk  memilih  anggota-anggota  sampel”. 3
Ukuran  yang  digunakan  dalam  penentuan sampel  adalah  klasifikasi  jumlah  skore variabel lemah suatu desa berdasarkan buku petunjuk penentuan desa yang diperoleh dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Cirebon,
Kepala  Dinas  Kesehatan  Kota  Cirebon, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK)  Kota  Cirebon,  Majelis Ulama Indonesia Kota (MUI) Kota Cirebon, Masyarakat  yang  memiliki  Usaha  Industri Rumah Tangga Pangan.
Adapun  cara  menentukan  populasi dan sampel adalah sebagai berikut:
3 Lexy  J. Moleong, Metodelogi  Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 74.
1. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yaitu Perlindungan Konsumen  Melalui  Sertifikasi  dan Label  Halal  atas  Industri  Rumah Tangga  Pangan  (IRTP)  Mayarakat pemilik  usaha  Industri  Rumah  Tangga Pangan (IRTP) di Kota Cirebon.
2. Sampel  adalah  bagian  dari  kumpulan obyek  penelitian  yang  dipelajari  dan diamati. Sampel juga merupakan bagian dari  populasi  yang  akan  diteliti  dan yang  dianggap  dapat  menggambarkan populasi.  Menurut  Arikunto,  untuk sekedar  ancer-ancer  maka  apabila populasinya kurang dari 100, lebih baik diambil  semua  sehingga  penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%  atau  lebih”.  Adapun  sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan random  sampling ,  yaitu  10%  sehingga sampel yang diteliti sebanyak Masyarakat  Pemilik  Usaha  Industri Rumah  Tangga  Pangan  di Kota
Cirebon. Responden yang diharapkan dapat memberikan data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon. b. Ketua Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota Cirebon.
c. Majelis  Ulama  Indonesia  Kota (MUI) Kota Cirebon.
d. Masyarakat  yang  memiliki  usaha Industri  Rumah  Tangga  Pangan
(IRTP) meliputi: 1) Pemilik Industri Kecil Menengah  Brownies  Kuping Cinta. 2) Pemilik Industri Kecil Menengah Tempe. 3) Pemilik Industri Kecil Menengah Susu Kedelai. 4) Pemilik Industri Kecil Menengah Kue

## Teknik Analisis Data
Bahan-bahan  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian  tersebut,  kemudian  dikumpulkan dan  diseleksi  untuk  diambil  data  khusus yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang akan dibahas, untuk mendapatkan gambaran umum  tentang  Perlindungan  Konsumen melalui  Sertifikasi  dan  Label  halal  atas Industri  Rumah  Tangga  Pangan  (IRTP). Data  primer  dari  hasil  wawancara  yang dikumpulkan secara benar dan tepat. Setelah itu  dihubungkan  dengan  data  sekunder kemudian dianalisis. Sifat analisisnya adalah kualitatif, maksudnya disusun secara sistematis,  logis,  dan  yuridis.  Sedangkan penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu penelitian  yang  memaparkan  dan  bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel  yang  diteliti  untuk  mendapatkan gambaran  umum  tentang  Perlindungan Konsumen  melalui  Sertifikasi  dan  Label Halal  atas  Industri  Rumahtanggan  Pangan (IRTP).
Teknik  analisa  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisa kualitatif  dengan  mengumpulkan  data-data yang  diperoleh  kemudian  dideskripsikan sehingga  dapat  memberikan  gambaran umum  tentang  Perlindungan  Konsumen melalui  Sertifikasi  dan  Label  Halal  atas Industri Rumahtanggan Pangan (IRTP).

## KONSEP DASAR Pengertian Konsumen
Menurut  Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti  istilah konsumen  berasal  dari  kata consumer (inggris-Amerika) atau consument (Belanda). 4 Adapun  menurut  Abdul  Halim Barkatulah,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh Celina  bahwa  pengertian  tersebut  secara harfiah  diartikan  sebagai  ”orang  atau perusahaan  yang  membeli  barang  tertentu atau  menggunakan  jasa  tertentu”  atau
4 Cellina  Tri  Siwi  Kristiyani, Hukum Perlindungan  Konsumen (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009), 22.
”sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. 5
Menurut  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen  pasal  1  angka  2.  Istilah konsumen  juga  dapat  kita  temukan  dalam peraturan  perundang-undangan  Indonesia. Secara  yuridis  formal  pengertian  konsumen dimuat  dalam  Pasal  1  ayat  2  Undang  - Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, “konsumen adalah  setiap  orang  pemakai  barang  atau jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
Pengertian  perlindungan  konsumen dalam  kamus  besar  Bahas  Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan  Perlindungan  berarti  konservasi, pemeliharaan,  dan  penjagaan. Pengertian
Perlindungan  adalah  tempat  berlindung,  hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. 6
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  adalah  segala  upaya  yang ditujukan  untuk  memberikan  rasa  aman kepada  korban  yang  dilakukan  oleh  pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,
kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  atau pihak  lainnya  baik  sementara  maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan  perlindungan  yang  tertuang dalam  Peraturan  Pemerintah    Nomor  2 Tahun  2002  adalah  suatu  bentuk  pelayanan yang  wajib  dilaksanakan  oleh  aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan  rasa  aman  baik  fisik  maupun mental,  kepada  korban  dan  saksi,  dari ancaman,  gangguan,  teror,  dan  kekerasan dari  pihak  manapun  yang  diberikan  pada
5 Cellina  Tri  Siwi  Kristiyani, Hukum Perlindungan Konsumen, 21.
6 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 12.
tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
Dengan demikian perlindungan konsumen  dapat  disimpulkan  bahwa  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberikan  perlindungan kepada  konsumen.  Pengertian  konsumen adalah  orang  yang  mengkonsumsi  barang atau  jasa  yang  tersedia  dimasyarakat  baik untuk  digunakan  sendiri  ataupun  oranglain dan tidak untuk diperdagangkan.
Menurut  para  ahli  perlindungan didefinisikan  sebagai  berikut; pertama , Mochtar Kusumaatmaja hukum perlindungan  konsumen  adalah  keseluruhan asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang mengatur  dan  melindungi  konsumen  dalam hubungan  dan  masalahnya  dengan  para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. 7 Kedua ,  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.  Dan  yang  dimaksud  dengan konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun makhluk  hidup  lain,  dan  tidak  untuk diperdagangkan.
Dan ketiga , menurut Janus Sidabalok, 8 perlindungan  konsumen  adalah perlindungan hukum  yang diberikan kepada konsumen  dalam  usahanya  memenuhi kebutuhannya  dari  hal-hal  yang  dapat merugikan konsumen itu sendiri.
Dari serangkaian paparan pengertian di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa perlndungan  konsumen  adalah  suatu  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  member  perlindungan  kepada
7 Mochtar Kusumaatmaja, Asas dan Perlindungan Hukum (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009), 34.
8 Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan Konsumen di  Indonesia (Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti, 2006), 6.
konsumen. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perlindungan konsumen mengandung aspek  perlindungan  hukum.  Adapun  materi yang  mendapat  perlindungan  bukan  hanya fisik  investor  selaku  konsumen  produk  dan jasa  investasi,  melainkan  juga  pada  hak- haknya  yang  bersifat  abstrak. 9 Hak-hak konsumen  ini  merupakan  suatu  bentuk cerminan kepentingan-kepentingan konsumen  yang  harus  dilindungi  dan dipenuhi  dengan  baik  oleh  para  pelaku usaha.    Oleh  karena  itu,  jika  berbicara tentang  perlindungan  konsumen  berarti mempersoalkan  jaminan  atau  kepastian tentang  terpenuhinya  hak-hak  konsumen. 10 Dengan  kata  lain,  perlindungan  konsumen itu  sendiri  sesungguhnya  identik  dengan perlindungan  yang diberikan hukum kepada konsumen  sekaligus  haknya.  Perlindungan konsumen  meliputi  perlindungan  yang berawal  dari  kegiatan  untuk  mendapatkan barang  dan  jasa  hingga  akibat-akibat  dari pemakaian barang dan jasa tersebut.
Di  Indonesia,  masalah  perlindungan konsumen  baru  mulai  terdengar  pada  tahun 1970-an. 11 Ini  terutama  ditandai  dengan lahirnya  Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia  (YLKI)  pada  bulan  Mei  1973, yang  mempunyai  Motto  “ Melindungi Konsumen,  Menjaga  Martabat  Konsumen, dan  Membantu  Pemerintah”. Setelah  itu, suara-suara untuk memberdayakan konsumen  secara  gencar  baik  melali ceramah, seminar dan tulisan-tulisan. Puncaknya  adalah  lahirnya  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
9 Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan  Penerapan Tanggung  Jawab  Mutlak (Jakarta:  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas, 2004), 47.
10 Husni  Syawali  dan  Neni  Sri  Imaniyati , Hukum  Perlindungan  Konsumen (Bandung:  CV Mandar Maju, 2002), 55.
11 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum Suatu  Pengantar  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (Yogyakarta: Erlangga, 2003), 23.
Menurut  Janus  Sidabalok 12 Asas perlindungan konsumenn berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  pasal  2, ada lima asas perlindungan konsumen. 1. Asas manfaat Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan  bahwa  segala  upaya dalam  penyelenggaraan  perlindungan konsumen  harus  memberikan  manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen  dan  pelau  usaha  secara keseluruhan.
2. Asas keadilan Asas  ini  dimaksudkan  agar  partisipasi seluruh  rakyat  bias  diwujudkan  secara maksimal  dan  memberikan  kesempatan kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha untuk memperoleh haknyadan
melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan Asas  ini  dimaksudkan  memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah  dalam  arti  material  maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen Asas ini dimaksudkan untuk memberikan  jaminan  atas  keamanan dan  keselamatan  kepada  konsumen dalam  penggunaan,  pemakaian,  dan pemanfaatan  barang  atau  jasa  yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum Menurut  Janus  Sidabalok  Asas  ini dimaksudkan  agar  baik  pelaku  usaha maupun  konsumen  menaati  hukum  dan memperoleh keadilan
dalam
penyelenggaraan perlindungan
konsumen,  serta  Negara  menjamin kepastian hukum. 13
12 Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan Konsumen di Indonesia, 26-27. 13 Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan Konsumen di Indonesia, 72.

## Sertifikasi dan Label Halal
Sertifikasi  menurut  Departemen  Pendidikan
Nasional adalah
penyertifikatkan.
Sedangkan  kata  halal  berasal  dari  bahasa Arab  yang  berarti  “melepaskan”  dan  “tidak terikat”,  secara  etimologi  halal  berarti  hal- hal  yang  boleh  dan  dapat  dilakukan  karena bebas  atau  tidak  terikat  dengan  ketentuan- ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai  segala  sesuatu  yang  bebas  dari bahaya duniawi.  Dari pengertian tersebut  di atas  dapat  memberikan  pemahaman  tentang sertifikasi  halal  yang  artinya  fatwa  tertulis MUI  yang  menyatakan  kehalalan  suatu produk  sesuai  dengan  syariat  islam  melalui pemeriksaan  yang  terperinci  oleh  Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(selanjutnya disingkat LP POM MUI). 14 Setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam  negeri  atau  yang  diimpor  untuk diperdagangkan  dalam  kemasan  eceran wajib  memilliki  izin  edar Undang-Undang Nomor  18  tahun  2012  Pasal  91;  PP  no.  28 tahun 2004 Pasal 42;  Perka Badan POM RI No.  Hk.03.1.5.12.11.09955  Tahun  2011
Tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Menurut UU Perlindungan
Konsumen  Pasal 8 Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen juga  mengatur  larangan  bagi pelaku  usaha  untuk  memproduksi  barang tanpa  mencantumkan  label  dan  tanggal kedaluwarsa.
Pengertian Pangan dan Pangan

## Kadaluarsa
Hal yang dimaksud dengan pangan menurut Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1996 tentang  pangan  yaitu  segala  sesuatu  yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi  konsumsi  manusia, termasuk bahan  tambahan  pangan,  bahan  baku
14 http://www.clerobo.com/2015/09/tafsir/ma kanan-yang-halal-dan-baik-dalam-qs-al.html. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.
pangan,  dan  bahan  lain  yang  digunakan dalam  proses  penyiapan,  pengolahan,  dan atau  pembuatan  makanan  atau  minuman. (Konsideran  Undang-Undang    Nomor  7 Tahun  1996  tentang  Pangan).  Sedangkan pangan olahan adalah makanan dan minuman  hasil  proses  dengan  cara  atau metode  tertentu  dengan  atau  tanpa  bahan tambahan. Dalam industri pangan digunakan berbagai  bahan  kimia,  seperti  pengawet, pemberi  rasa,  peningkat  rasa,  pewarna  dan sebagainya. 15
Pengertian  makanan  dalam  pasal  1 huruf  (a)  Peraturan  Menteri  Kesehatan nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang makanan  kadaluwarsa  yaitu  :  “Makanan adalah  barang  yang  diwadahi  dan  diberi label, dan yang digunakan sebagai makanan dan  minuman  manusia,  akan  tetapi  bukan obat”.
Berdasarkan  peraturan  pemerintah nomor  28  tahun  2004  tentang  Keamanan, Mutu  dan  Gizi  pangan,  pasal  45  ayat  (1) antara  lain  diamanatkan  bahwa  Badan (dalam  hal  ini  Badan  POM  RI)  berwenang melakukan  pengawasan  keamanan,  mutu dan  gizi  pangan  olahan  yang  beredar. Sedangkan ayat (2) dan (3) mengamanatkan bahwa  Badan  POM  berwenang  untuk mengambil  contoh  pangan  olahan  yang beredar dan melakukan pengujian. 16

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Bentuk  Perlindungan  Konsumen  Melalui Sertifikasi  dan  Label  halal  atas  Industri Rumah  Tangga  Pangan  (IRTP)  pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kota Cirebon Dinas  Perdagangan  Koperasi  Usaha  Kecil dan  Menengah  Kota  Cirebon  dan  Dinas Kesehatan  Kota  Cirebon  terhadap  produsen barang  dalam  bentuk  pangan  dan  Industri Kecil Menengah  memberikan perlindungan
15 Sihombing, Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1996), 72.
16 N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen
Perlindungan  Konsumen  dan  Tanggung  Jawab
Produk (Jakarta: Penerbit Panta Rei, 2005), 119.
kepada konsumen dalam bentuk perlindungannya adalah memberikan kesempatan kepada pemilik produsen barang  dalam  bentuk  pangan  dan  Industri Kecil  Menengah  (IKM)  untuk  Produk Industri  Rumah  Tangga  (PIRT)  sebaiknya didaftarkan  untuk  memperoleh  sertifikat halal agar konsumen  merasa nyaman, aman dan  selamat  dalam  mengkonsumsi  barang ataupun  jasa.  Untuk  memperoleh  Sertifikat halal,  terlebih  dahulu  harus  membuat Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga ke Dinas  Kesehatan  Kota  Cirebon, 17 yang meliputi tahapan sebagai berikut:
1. Mengisi  formulir  yang  telah  disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
2. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan.
3. Melakukan  survey  lokasi  tempat  usaha produksi  pangan  dan  Industri  Kecil Menengah (IKM).
4. Sertifikat Produk Industri Rumah
Tangga  (PIRT)  dikeluarkan  oleh  Dinas Kesehatan    dalam  jangka  waktu  dalam keadaan normal 1-2 hari. Dalam praktiknya  pengajuan  Sertifikat  Produk Industri  Rumah  Tangga  (PIRT)  selalu ada perbaikan sehingga Sertifikat Produk Industri  Rumah  Tangga  (PIRT)  baru dapat dikeluarkan dalam jangka waktu 2 minggu sampai 1 bulan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada Hari  Rabu,  16  Agustus  2017  Heni  Siti Fartika  selaku  seksi  pelayanan  kefarmasian alkes  dan  makanan  minuman  bahwa  tujuan diadakannya  tahapan  dalam  pengajuan Sertifikat  Produk  Industri  Rumah  Tangga (PIRT) adalah untuk memberikan keyakinan pada lembaga dinas kesehatan atas produksi pangan  yang  dibuat  oleh  produsen  dan memberikan  manfaat  lebih  luas  kepada konsumen  akan    hieginitas  produk  pangan tersebut  sesuai  dengan  hak-hak  konsumen, sehingga  konsumen  merasa  terlindungi,
17 https://berandainovasi.com/sertifikasi- keamanan-pangan-bagi-industri-nasional- pentingkah/diunduh pada 10 Agustus 2017.
nyaman,
aman, selamat
dalam mengkonsumsi barang dalam bentuk pangan.  Konsumen  yang  merasa  haknya dilanggar  oleh  produsen  maka  konsumen dapat  menyelesaikannya  melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)
Kota Cirebon yang keberadaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 1068/M-DAG/KEP/10/2015 tentang
Pemberhentian  dan  Pengangkatan  Anggota Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen pada  Pemerintah  Kota  Cirebon  dengan susunan anggota Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  pada  Pemerintah  Kota
Cirebon Periode tahun 2015-2020:
I. Unsur Pemerintah
1. Chandra Bima Pramana, S.H., M.M sebagai Anggota
2. Edi Tohidi, S.E., M.M sebagai Anggota
3. Drs. Sumyoto sebagai Anggota
II. Unsur Konsumen
1. Nusyirwan Ilyas S.H. sebagai Anggota
2. Ir. Nono Jumpriatno, S.H sebagai Anggota
3. Iksan Setiadi, S.H sebagai Anggota
III. Unsur Pelaku Usaha
1. Jaenudin Umar, S.E., S.H., M.MKn sebagai Anggota
2. Rusdi Santoso, S.H sebagai Anggota
3. Ito Trisbyakto, S.E sebagai Anggota
Peran  Dinas  Perdagangan  Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon dalam  Sertifikasi  dan  Label  Halal  atas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Kedudukan,  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Dinas Perdagangan  Koperasi  Usaha  Kecil  dan Menengah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan  Wali  Kota  Cirebon  Nomor  60 Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Struktur Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi,  serta  Tata
Kerja  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon
1. Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha Kecil  dan  Menengah  merupakan  unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan,  koperasi,  usaha  kecil  dan menengah, serta perindustrian.
2. Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha Kecil  dan  Menengah  dipimpin  oleh seorang  Kepala  Dinas  yang  berada  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha
Kecil  dan  Menengah  mempunyai  tugas pokok membanyi Wali Kota melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada  Daerah  di  bidang  perdagangan, koperasi,  usaha  kecil  dan  menengah, serta perindustrian.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:Perumusan kebijakan  pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan dan  Tugas  Pembantuan  yang  diberikan kepada Daerah bidang perdagangan, koperasi,  usaha  kecil  dan  menengah,  serta perindustrian;
1. Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada  Daerah  bidang  perdagangan, koperasi,  usaha  kecil  dan  menengah, serta perundustrian;
2. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan  yang  diberikan  kepada
Daerah  bidang  perdagangan,  koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perindustrian;
3. Pelaksanaan  administrasi  dinas  dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan,  koperasi,  usaha  kecil  dan menengah, serta perindustrian; dan
4. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Selain itu, Dinas Perdagangan, Koperasi,  Usaha  kecil  dan  Menengah  terdiri dari unsur-unsur:
1. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
2. Unsur staf adalah Sekretaris;
3. Pembantu  unsur  staf  adalah  Kepala  Sub Bagian;
4. Usnur lini adalah Kepala Bidang;
5. Pembantu  unsur  lini  adalah  Kepala Seksi;
6. UPT; dan
7. Pelaksana  teknis  operasional  dan/atau administrasi  adalah  kelompok  jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Adapun  susunan  organisasi  dalam Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  kecil dan Menengah, sebagai berikut:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Perdagangan, terdiri dari:
a. Seksi  Bina  Usaha  dan  Sarana Perdagangan; dan
b. Seksi Pengembangan Eskpor
4. Bidang Kemetrologian, terdiri dari:
a. Seksi  Pelayanan  Tera  dan  Tera Ulang; dan
b. Seksi  Bina  Sumber  Daya  Manusia, Standarisasi dan Pengawasan Kemetrologian.
5. Bidang  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah, terdiri dari:
a. Seksi Koperasi; dan
b. Seksi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah.
6. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
a. Seksi  Industri  Kimia,  Agro  dan Hasil Hutan; dan
b. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan  Struktur  Organisasi  Dinas Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  kecil  dan Menengah  sebagaimana  tercantum  dalam
Lampiran,  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Rusman  Sitohang  ST  pada  Hari  Rabu,  16 Agustus  2017  selaku  fungsional  penyuluh industri perdagangan dari Dinas Perdagangan Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota Cirebon berperan:
1. Memfasilitasi  Industri  Kecil  Menengah (IKM)  dan  masyarakat  umum  yang mempunyai  usaha  produksi  pangan untuk merekrut Industri Kecil Menengah (IKM)  di  wilayah  Kota  Cirebon  yang ingin  memperoleh  sertifikat  halal  secara gratis. Adapun, cara melakukan rekruitmen  Industri  Kecil  Menengah (IKM)  diantaranya  terdapat  tahapan sebagai berikut, yaitu:
a. Industri  Kecil  Menengah  (IKM) membawa  produk  pangan  yang  akan dilakukan sertifikasi halal;
b. Melampirkan sertifikat Produk
Industri  Rumah  Tangga  Pangan (PIRTP);
c. Mendeskripsikan profil Industri Kecil Menengah (IKM); dan
d. Selanjutnya, Industri Kecil Menengah
(IKM) yang sudah memenuhi persyaratan akan diseleksi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian
provinsi. Adapun jangka waktu pendaftarannya  memakan  waktu  2 bulan  dan  hasilnya  terbit  pada umumnya  pada  bulan  Agustus  atau September.
2. Peran  Dinas  Perdagangan  Koperasi Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota Cirebon  juga  bereran  dalam  hal  Industri Kecil  Menengah  (IKM)  yang  telah memperoleh sertifikat halal akan difasilitasi untuk diikutkan dalam pameran-pameran perdagangan baik skala daerah, nasional, maupun internasional.
3. Berperan menyalurkan bantuan gubernur kepada  Industri  Kecil  Menengah  (IKM) yang  telah  memiliki  sertifikat  halal dalam bentuk peralatan.
4. Pembinaan bagi masyarakat yang mempunyai industri  rumah tangga untuk memajukan  usahanya  sehingga  dapat meningkatkan kesejahteraan.
Tujuan dari adanya pemberian sertifikat halal atas Industri Kecil Menengah  (IKM)  terhadap  Produk  Industri Rumah  Tangga  Pangan  (PIRTP)  adalah untuk memberikan pembinaan bagi masyarakat yang mempunyai industri rumah tangga untuk meningkatkan usahanya sehingga berpengaruh pada tingkat kesejahterannya.
Beberapa contoh Industri Kecil Menengah  di  Kota  Cirebon  adalah  dalam bentuk 1) Olahan sirup; 2) Olahan dodol; 3) Olahan  ikan  laut;  4)  Olahan  tempe;  dan  5) Pembuatan roti.
Hasil wawancara dengan Arif Budiman    pada  Hari  Jum’at,  18  Agutsus 2017 selaku Pemilik Industri Kecil
Menengah  (IKM)  dengan  produk  tempe mengatakan  bahwa  keikutsertaannya  dalam pembuatan  Industri  Rumah  Tangga  Pangan (IRTP)  dan  sertifikat  halal  karena  beberapa alasan diantaranya:
1. Agar  produknya  dapat  diperdagangkan di swalayan/supermarket.
2. Untuk meningkatkan penjualan.
3. Untuk  meyakinkan  konsumen  atas produk pangan yang dibuatnya sehingga  konsumen  merasa  aman, nyaman dan selamat dalam mengkonsumsi produk pangan.
Dampak positif dilakukannya sertifikasi  halal  adalah  dapat  mendongkrak penjualan  produk  pangan  sehingga  dapat meningkatkan  kesejahteraan,  akan  tetapi terdapat juga kekurangannya dalam pemberlakuan  Sertifikat  Produk  Industri Rumah  Tangga  yang  masa  berlakunya  5 tahun  sedangkan  Sertifikat  Halal  masa berlakunya 2. Akan tetapi untuk perpanjangan  sertifikat  halal  terdapat  biaya administrasi  sebesar    Rp.3.000.000  hal  ini dianggap terlalu mahal oleh pemilik Industri Kecil Menengah, sehingga untuk melakukan perpanjangan mereka berfikie dua kali.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,  dapat  diambil  2  (dua)  macam kesimpulan, yaitu pertama , bentuk perlindungan  konsumen  melalui  sertifikasi dan label  halal  atas  Industri  Rumah Tangga Pangan  (IRTP)  pada  Dinas  Perdagangan, Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota Cirebon  melalui  sertifikasi  dan  label  halal adalah  dengan  dikeluarkannya  Sertifikat Produksi  Pangan  Industri  Rumuh  Tangga yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kesehatan Kota  Cirebon.  Sertifikat  tersebut  akan meyakinkan konsumen atas produksi pangan  yang  dikonsumsi,  sehingga  dapat meberikan  keamanan  dan  keselamatan  pada konsumen. Perlindungan Terhadap konsumen  juga  dapat  diperoleh  melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  Kota  Cirebon  apabila  konsumen berkehendak  untuk  menyelesaikan  sengketa konsumen.
Dan kedua , peran Dinas
Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan Menengah  Kota  Cirebon  dalam  sertifikasi dan  label  halal  atas  industri  rumah  tangga pangan (IRTP) adalah memfasilitasi Industri Kecil  Menengah  (IKM)  dan  masyarakat umum  yang  mempunyai  usaha  produksi pangan  untuk  merekruit  Industri  Kecil Menengah  (IKM)  di  wilayah  Kota  Cirebon yang  berkeinginan  memperoleh  sertifikat halal secara gratis. Adapun, cara melakukan rekruitmen  Industri  Kecil  Menengah  (IKM) diantara  terdapat    tahapan  sebagai  berikut, yaitu  Industri  Kecil  Menengah  (IKM) membawa  produk  pangan  yang  akan dilakukan  sertifikasi  halal,  melampirkan sertifikat  Produk  Industri  Rumah  Tangga Pangan  (PIRTP),  mendeskripsikan  profil Industri Kecil Menengah (IKM), selanjutnya Industri Kecil Menengah (IKM) yang sudah memenuhi  persyaratan  akan  diseleksi  oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian provinsi  Jawa  Barat.  Adapun  jangka  waktu pendaftaran Sertifikat halal selama  2  (dua) bulan  dan  hasilnya  Sertifikat  Halal    terbit pada    pada  bulan  Agustus  atau  September setiap  tahunnya.  Peran  Dinas  Perdagangan
Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota Cirebon  juga    dalam  hal  Industri  Kecil Menengah  (IKM)  yang  telah  memperoleh Sertifikat  halal  akan  difasilitasi  untuk diikutkan dalam pameran-pameran perdagangan baik bersekala daerah, nasional,  maupun  internasional.  Dan  peran lain  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon menyalurkan  bantuan  gubernur  kepada Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  yang  telah memiliki  sertifikat  halal  dalam  bentuk peralata-peralatan  yang  dibutuhkan  oleh Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  sehingga dapat meningkatkan produksinya dan berimbas kepada peningkatan kesejahteraannya. DAFTAR PUSTAKA Djakfar, Muhammad. Hukum Bisnis . Malang: UIN-Malang Press, 2009.
http://clearinghouse.pom.go.id/artikel- pendaftaran-atau-sertifikasi-produk- pangan.html diunduh pada 11 Agustus 2017. http://www.clerobo.com/2015/09/tafsir/mak anan-yang-halal-dan-baik-dalam-qs- al.html.
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c l3808/kaitan-antara-sertifikat-halal- dengan-uupk  diunduh  pada  hari Kamis, 10 Agustus 2017. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/l t58e70b8cde9c5/aturan- pencantuman-kandungan-gizi-dan- komposisi-bahan-di-kemasan- makanan-ringan diunduh pada 11 Agustus 2017. https://berandainovasi.com/sertifikasi- keamanan-pangan-bagi-industri- nasional-pentingkah/diunduh pada 10 Agustus 2017.
Kristiyanti,  Cellina  Tri  Siwi .  Hukum Perlindungan  Konsumen .  Jakarta:
Sinar Grafika, 2009. Kusumaatmaja, Mochtar. Asas dan
Perlindungan  Hukum. Jakarta:  Sinar Grafika, 2009.
Mertokusumo,  Sudikno. Mengenal  Hukum
Suatu  Pengantar  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen .
Yogyakarta: Erlangga, 2003.
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, Prinsip- prinsip  Perlindungan  Hukum  bagi Konsumen di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. Moleong,  Lexy  J. Metodelogi  Penelitian
Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2013. Nasution, A. Z. Pengantar Hukum
Perlindungan  Konsumen. Jakarta: PT. Daya Widya, 2000.
_____ Konsumen  dan  Hukum, Cet.  I. Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 1995.
Rajagukguk,  Erman  et  al. Hukum
Perlindungan  Konsumen .  Bandung: Mandar Maju, 2000. Samsul. Perlindungan Konsumen Kemungkinan  Penerapan Tanggung Jawab  Mutlak .  Jakarta:  Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas, 2004. Shidarta. Hukum  Perlindungan  Konsumen
Indonesia. Jakarta: Grasindo, 2000. Siahaan, N.H.T. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung  Jawab  Produk. Jakarta: Penerbit Panta Rei, 2005. Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di  Indonesia. Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 2006. Sihombing. Perilaku Konsumen dan Strategi  Pemasaran. Jakarta:  Gelora Aksara Pratama, 1996.
Syawali,
Husni dan Neni Sri Imaniyati . Hukum Perlindungan Konsumen .  Bandung:  CV  Mandar
Maju, 2002. www.halalmui.org diunduh pada 23
Februari 2017.
Yani,  Ahmad  dan  Gunawan  Wudjaya.
Hukum  Perlindungan  Konsumen . Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,
2000.