## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 4, Issue 2, December 2022 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER
THE ROLE OF LEGAL POLITICS IN FORMING LEGISLATION REGULATIONS IN INDONESIA , AS A MEANS OF REALIZING THE STATE’S GOALS
PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA

## Silfy Maidianti
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sjakhyakirti E-mail: silfy_maidianti@unisti.ac.id
ARTICLE INFO ABSTRACT Correspondent
Silfy Maidianti silfy_maidianti@unisti.ac.id
Key words:
the role of legal politics, laws and regulations, Indonesia, the State
Website: https://idm.or.id/JSER/inde x.php/JSER
page: 191 – 197
The goal of country is actually the ideals of a country wants to realize through the procedures or systematic legal instruments that exist in that country. According to Roger Soltau, the aim of the state is to enable its people to develop and to carry out their creativity as freely as possible. In Pancasila society, based  on the 1945  Constitution it is determined that every Indonesian citizen has an equal position before the law and government.  Power  where  each  power  has  the  same  high  and  low positon,  may  not  influence  each  other,  interfere  with  each  other  and study each other, As a country based on law (rechtstaat) and not on the basis of power (machtstaat) state goals through law as a means, in other words, law is a means used to achieve state goals that have been aspired to. The law in Indonesia according to its form is divided into written and unwritten law.
Copyright © 2022 JSER. All rights reserved.

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Silfy Maidianti silfy_maidianti@unisti.ac.id
Kata kunci:
peranan politik hokum, peraturan perundang- undangan, Indonesia,
Negara Website: https://idm.or.id/JSER/inde x.php/JSER
hal: 191 – 197
Tujuan  suatu  negara  sesungguhnya  adalah  cita-cita  idiil suatu  negara  yang  ingin  di  wujudkan  negara  tersebut melalui  tata  cara  ataupun  sistematika  instrumen  hukum yang ada di negara tersebut. Menurut Roger Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan  daya  cipta  nya  sebebas  mungkin. Dalam masyarakat Pancasila yang berdasarkan UUD 1945 ditentukan  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum  dan pemerintahan.  Artinya  bahwa,  hukum  yang  ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dengan mengikutsertakan rakyat  berlaku  pada  siapapun  tanpa  kecuali.  Untuk mencapai tujuan negara maka, negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan di mana masing-masing kekuasaan mempunyai  kedudukan  yang  sama  tinggi  dan  sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi, saling campur tangan  dan  saling  mengkaji.  Sebagai  Negara  yang berdasarkan atas hukum ( rechtstaat ) dan bukan atas dasar kekuasaan  ( machstaat ),  Indonesia  menuangkan  cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarananya. Dengan  kata  lain  hukum  adalah  sarana  yang  digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah dicita-citakan. Hukum  yang  ada  di  Indonesia  menurut  bentuknya dibedakam menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis.
Copyright © 2022 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Ditinjau dari  sudut hukum tatanegara, negara adalah suatu organisasi  kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari pada alat-alat kelengkapan negara yang merupakan  suatu  keutuhan,  tata  kerja  di  mana  melukiskan  hubungan  serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan  tertentu. Menurut Woodrow Wilson, Negara adalah orang-orang  yang  diatur  menurut  hukum  dalam  suatu  batas  wilayah  teritorial tertentu. Sedangkan ditinjau dari sudut hakekat negara, negara adalah suatu wadah dari suatu bangsa yang diciptakan oleh negara untuk batas wilayah dalam mencapai cita-cita  atau  tujuan  bangsanya,  atau  dapat  juga  dikatakan  bahwa  tujuan  negara berhubungan  dengan  hakekat  suatu  negara.  Demikian  pula  pendapat  Aristoteles bahwa  negara  dibentuk  dan  dipertahankan  karena  negara  bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya.
Tujuan suatu negara sesungguhnya adalah cita-cita idiil suatu negara yang ingin di wujudkan negara tersebut melalui tata cara ataupun sistematika instrumen hukum yang  ada  di  negara  tersebut.  Menurut  Roger  Soltau  tujuan  negara  ialah
memungkinkan  rakyatnya  berkembang  serta  menyelenggarakan  dayaciptanya sebebas  mungkin.  Adapun  menurut  Harold  J.  Laski  tujuan  negara  adalah menciptakan  keadaan  di  mana  rakyat  dapat  mencapai  terkabulnya  keinginan- keinginan  secara  maksimal.  Emmanuel  Kant  berpendapat  bahwa  tujuan  negara adalah  membentuk  dan  mempertahankan  hukum,  yang  menjamin  kedudukan hukum dari individu-individu di dalam masyarakat dan berarti pula bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.
Dalam masyarakat Pancasila yang berdasarkan UUD 1945 ditentukan bahwa setiap warga  negara  Indonesia  mempunyai  kedudukan  yang  sama  di  muka  hukum  dan pemerintahan.  Artinya  bahwa,  hukum  yang  ditetapkan  oleh  lembaga  yang berwenang dengan mengikutsertakan rakyat berlaku pada siapapun tanpa kecuali. Untuk  mencapai  tujuan  negara  maka,  negara  harus  mengadakan  pemisahan kekuasaan di mana masing-masing kekuasaan mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi, saling campur tangan dan saling mengkaji.
Indonesia  menegaskan  tujuan  negara  atas  tujuan  didirikannya  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dalam  kontstitusinya,  tepatnya  pada  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  (UUD  1945).  Di  dalam Pembukaan  UUD  1945  yang  mana  merupakan Staat  funda  mentanorm disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik adalah melindungi segenap bangsa Indonesia  dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Sebagai  Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  dan  bukan  atas  dasar  kekuasaan Indonesia  menuangkan  cita-cita  ataupun  tujuan  negara  melalui  hukum  sebagai sarananya. Dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah di cita-citakan. Hukum yang ada di Indonesia menurut bentuknya dibedakan menjadi hukum tertulis dan tidaktertulis. Hukum tidak tertulis adalah hokum kebiasaan dan hukum adat. Sedangkan Hukum tertulis salah satunya dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Dalam praktek empiris masih banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang terjadi kekacauan dalam tata urutannya, banyak materi yang seharusya diatur dalam undang-undang  tapi  diatur  dalam  Penetapan  Presiden  atau  Peraturan  Presiden ataupun  Peraturan  Pemerintah.  Bahkan  di  atas  itu  semua,  banyak  peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang ataupun di bawah undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Penyimpangan- penyimpangan ini hendaknya segera  disikapi  dengan  responsif  sehingga  tidak  berdampak  kepada  tidak berjalannya sistem hukum serta mekanisme yang ditetapkan dalam UUD 1945.
Presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  adalah  pembentuk  peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Presiden sebagai perwakilan pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan (eksekutif) dan DPR sebagai  wakil  rakyat  yang  membidangi  legislasi  pasti  mempunyai  kepentingan- kepentingan  politis  yang  pada  titik-titik  tertentu  kepentingan-kepentingan  politik tersebut dapat terkonkritisasi dalam peraturan perundang-undangan. Apabila aroma politis sangat kuat tercium dalam peraturan perundang-undangan maka yang sangat
dikhawatirkn adalah timbulnya pengkaburan terhadap tujuan dibentuknya hukum itu sendiri yaitu untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum rakyat. Apabila pengkaburan  tujuan  hukum  ini  terjadi  terus  menerus  dan  berulang-ulang,  maka tujuan negara tidak akan dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  eksplanatoris  menggunakan  pendekatan  normatif  dan conseptual  approach .  Teori-teori,  asas-asas  maupun  peraturan  perundang-undangan adalah yang menjadi kerangka dalam penelitian ini.
Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu;  Pancasila,  UUD  1945,  peraturan  perundag- undangan, doktrin, traktat, yurisprudensi maupun adat dan kebiasaan.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu;  Rancangan  Undang-Undang,  buku-buku para sarjana, jurnal, makalah, hasil penelitian dan sejenisnya.
3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu;  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Black’s  Law Dictionary , koran, majalah, internet dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Padmo  Wahjono  politik  hukum  adalah  kebijakan  penyelenggara  negara yang  bersifat  mendasar  dalam  menentukan  arah,  bentuk  maupun  isi  dari  hukum yang  akan  dibentuk  dan  tentang  apa  yang  akan  dijadikan  kriteria  untuk menghukumkan  sesuatu.  Dengan  demikian,  politik  hukum  menurut  Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang ( ius constituendum ). Sedangkan  Teuku  Mohammad  Radhie  dalam  sebuah  tulisannya  berjudul Pembaharuan  dan  Politik  Hukum  dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum  yang  dibangun.  Satjipto  Rahardjo  mendefinisikan  politik  hukum  sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.
Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan  melalui  cara-cara  bagaimana  perubahan  itu  sebaiknya  dilakukan;  dan  (4) dapatkah  dirumuskan  suatu  pola  yang  baku  dan  mapan,  yang  bisa  membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.
Adapun  penjabaran  lain  mengenai  politik  hukum  yaitu  politik  hukum  sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional  itu  akan  diwujudkan  cita-cita  bangsa  Indonesia.  Berdasarkan  beberapa definisi politik hukum yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik  hukum  adalah  kebijakan  sebagai  dasar  untuk  menyelenggarakan  negara khususnya  dalam  bidang  hukum  mengenai  hukum  yang  akan  berjalan,  sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta
berlaku dalam masyarakat untuk mencapai  tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4.
Berdasarkan  pasal  II  Aturan  Peralihan  UUD  1945  yang  sekarang  telah  berubah menjadi  pasal  I  Aturan  Peralihan  UUD  1945  amandemen  telah  mengisyaratkan kepada pembentuk undang-undang di Indonesia agar dapat mewujudkan cita-cita hukum nasional. Untuk dapat memenuhi cita-cita hukum diperlukan pembangunan hukum dan pembinaan hukum. Dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Arah dari itu semua adalah dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.
Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam  suatu  masyarakat.  Dapat  dikatakan  bahwa  hukum  itu  merupakan pencerminan  dan  konkritisasi  dari  nilai-nilai  yang  suatu  saat  berlaku  dalam masyarakat. Hubungan antara hukum dan politik terdapat fakta bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan baik dalam pembentukan maupun implementasinya. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Soehardjo S. S., berpendapat bahwa hukum dan politik merupakan pasangan.  Dibuktikan dengan pengaruh signifikan konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia.
Hukum nasional adalah semua hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  baik  berupa  hukum  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk hukum tertulis yang ada. Peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya memerankan fungsi signifikan dalam  pembangunan  hukum  nasional.  Hal  ini  karena  di  Indonesia,  peraturan perundang-undangan  merupakan  cara  utama  penciptaan  hukum,  peraturan perundang-undangan  merupakan  sendi  utama  sistem  hukum  nasional.  Selain  itu, Peraturan  perundang-undangan  merupakan  instrumen  yang  sangat  efektif  dalam pembaharuan hukum ( law reform ) karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh penulis tentang peranan politik hukum dalam  pembentukan  peraturan  perundangan-undangan  di  Indonesia,  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Politik  hukum  adalah  suatu  disiplin  ilmu  hukum  yang  mengatur  tentang  cara bagaimana merubah ius constitutum menjadi ius constituendum , atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya kegiatan politik hukum meliputi  mengganti  hukum  dan  menciptakan  hukum  baru  karena  adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan sosial dengan membuat suatu regeling (peraturan) bukan beschiking (penetapan). Politik hukum berperan dalam berbagai lini pembentukan peraturan perundang-undangan, yang secara konkrit  dapat dilihat di dalam UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Hal  ini  terlihat  dari  proses perencanaan,  pembentukan  bahkan  pengesahan  hingga  pengundangan.
Peraturan  perundang-undangan  dan  proses  pembentukannya  memerankan fungsi  signifikan  dalam  pembangunan  hukum  nasional.  Hal  ini  karena  di Indonesia,  peraturan  perundang-undangan  merupakan  cara  utama  penciptaan hukum. Selain itu, Peraturan perundang- undangan merupakan instrumen yang sangat  efektif  dalam  pembaharuan  hukum  ( law  reform )  karena  kekuatan hukumnya  yang  mengikat  dan  memaksa. Peraturan  perundang-undangan juga memberikan  kepastian  hukum  yang  lebih  tinggi  dari  pada  hukum  kebiasan, hukum adat, atau hukumyurisprudensi.
2.  Politik Hukum Nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia)  dalam  bidang  hukum  yang  akan,  sedang  dan  telah  berlaku,  yang bersumber  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan negara yang di cita-citakan. Tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional sejalan dan berkaitan erat dengan politik hukum yang berlaku dan berubah-ubah. Peranan Politik hukum nasional sangatlah penting dalam mencapai tujuan negara. Hal  ini  karena  hukum  nasional  yang  akan,  sedang  dan  telah  diberlakukan  di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses  penentuan  nilai-nilai,  penetapan,  pembentukan  dan  pengembangan hukum nasional di Indonesia. Sehingga penyelenggara negara harus menjadikan politik  hukum  nasional  yang  terkonkritisasi  di  dalam  RPJP  dan  RPJM  sebagai acuan  pertama  dan  utama  dalam  membentuk  hukum  nasional  sebagai  sarana mencapai tujuan negara.

## Saran
Berdasarkan kajian tersebut maka, penulis menyumbang beberapa saran atas Politik Hukum yang ada di Indonesia terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kaitannya  dalam  mewujudkan  Tujuan  Negara  sebagaimana  diamanatkan  dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, di antaranya;
1.  Konkritisasi dari politik hukum yang berkembang di Indonesia, selayaknya benar- benar mencerminkan amanat UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar dan sendi utama Politik Hukum di Indonesia. Mengingat politik hukum yang berkembang di  Indonesia  berubah-ubah  seiring  dengan  keinginan  pemerintah  dan  atau penguasa  yang  sedang  berkuasa.  Akan  tetapi  perubahan  politik  hukum  yang seperti apapun tidak akan secara signifikan menggeser keberadaan hukum dan peraturan perundag-undangan yang ada dan yang telah sesuai dengan keadilan, kepastian hukum dan manfaat yang di harapkan oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD1945.
2.  Pemantapan  pelaksanaan  RPJP  dan  RPJM  sebagai  sarana  pencapaian  tujuan negara, sehingga melalui RPJP dan RPJM inilah cita-cita dan tujuan negara secara sistematis dan metodis dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz  Syamsuddin.  2011.  Proses  &  Teknik  Penyusunan  Undang-Undang,  Sinar Grafika, Jakarta.
A. Hamid S. Attamimi, 1990. Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah  Negara,  Disertasi,  Fakultas  Hukum  Pascasarjana  Universitas Indonesia, Jakarta.
Bagir  Manan.  1995.  Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Konstitusi  Suatu  Negara, Mandar Maju, Bandung.
C.F.  Strong.  2010.  Modern  Political  Constitutions  Konstitusi-Konstitusi  Politik Modern  Studi  Perbandingan  tentang  Sejarah  dan  Bentuk,  Nusa  Media, Bandung.
Harold J. Laski. 1947. The State in Theory and Practice, the Viking Press, New York. Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,1998.  Ilmu  Perundang-undangan;  Dasar- Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Jakarta.
Miriam  Budiardjo.  1991.  Dasar-dasar  Ilmu  Politik,  Gramedia  Persada,  Jakarta.
Ni’Matul  Huda,  200 5.  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Edisi  Revisi,

## RajaGrafindo
Persada, Jakarta.
Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto. 1978. Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung.
Rosjidi  Ranggawidjaja.  1998.  Pengantar  Ilmu  Perundang-undangan  di  Indonesia,
Mandar Maju, Bandung.
S. Toto Pandoyo. 1992. Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 – Sistem  Politik  dan  Perkembangan  Kehidupan  Demokrasi,  Liberty, Yogyakarta.
Soehino.  2008.  Hukum  Tata  Negara  Teknik  Perundang-Undangan,  Liberty, Yogyakarta
Pratiwi, Hendrawan. 2014. Pengaruh indeks harga saham gabungan, faktor ekonomi makro dan indeks Dow Jones industrial average terhadap indeks harga saham LQ  45  Periode  2008-2012  dalam  keputusan  investasi.  Jurnal  Manajemen Indonesia. 14(1): 17-35
Prio. 2010. Pengaruh pasar saham dunia dan variabel makroekonomi terhadap IHSG dan LQ 45. Tesis Sekolah Pascasarjana. IPB
Suprihati. 2013. Analisis pengaruh variabel makro ekonomi terhadap indeks harga saham gabungan periode 2001-2011. Jurnal Akuntansi dan Pajak. 13(1): 22-34