## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 3, (2023), September : 260 - 272 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3493
P-ISSN:2089-5771 E-ISSN:2684-7973
AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN PENGGUGAT PADA SIDANG PERKARA PERDATA DALAM AGENDA PEMBUKTIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 80 / PDT.G / 2020 / PN. PLG )
Mohammad Maulana Kusumawardhana 1) , Helwan Kasra 2) , Serlika Aprita 3) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia 1,2,3) Corresponding Author: maulanam065@gmail.com 1) , magisterhukumppsump@gmail.com 2,3)
History: Received  : 25 Februari 2023 Revised : 10 Maret 2023 Accepted  : 23 April 2023
Published  : 01Agustus 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Suatu  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  yang  menjadi  tujuan  dalam  hukum  adalah mendapatkan  keadilan,  yaitu  sama  rata  dalam  mencapai  hukum  yang  adil.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menjamin  hak-hak  para  pihak  agar  tidak  ada  yang  merasa dirugikan,  bahkan  jika  para  pihak  tetap  memberlakukan  aturan  yang  tidak  lagi  sesuai dengan  kondisi  yang  berlaku  di  masyarakat,  maka  para  pihak  akan  dirugikan.  Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan adalah  Pendekatan  Filosofis,  Pendekatan  Statuta,  Pendekatan  Kasus,  jenis-jenis  hukum lainnya  dan  sumber-sumber  yang  terkait  dengan  landasan  hukum  dan  ahli  yang  dapat diambil  kesimpulan  sebagai  berikut.  Pertama,  Akibat  hukum  jika  Penggugat  tidak  hadir pada  sidang  pertama  perkara  perdata  maka  gugatan  Penggugat  gugur  hal  ini  sesuai dengan Pasal 124 HIR. Bahwa Hukum acara perdata sudah mengatur sangat tegas tentang hak-hak dan kewajiban baik itu Penggugat atau Tergugat, jika Penggugat yang mengajukan gugatannya  tidak  hadir  setelah  pada  waktu  sidang  yang  ditentukan  sedangkan  Relaas penggilan kepada Penggugat sudah patut maka hakim akan menggugurkan gugatannya. Kata  kunci: Hukum  Ketidakhadiran  Penggugat,  Sidang  Perkara  Perdata,  Agenda Pembuktian, Putusan Perkara

## Abstract
An order of social life which is the goal in law is to get justice, namely to be equal in achieving a  just  law.  This  research  aims  to  guarantee  the  rights  of  the  parties  so  that  no  one  feels disadvantaged,  even  if  they  continue  to  enforce  rules  that  are  no  longer  in  accordance  with the conditions that exist in the community then the parties will harm the objectives. The type of  research  used,  namely  legal  research  normative.  The  approaches  taken  are  philosophical approach,  statutory  approach, case  approach, other types  and sources of law related to  the legal  basis  and  expert  information,  the  following  conclusions  can  be  drawn.  First,  the  legal consequences if the Plaintiff is not present at the first civil court case, the Plaintiff's lawsuit is dropped, this  is  in  accordance with Article 124 HIR. That  the Civil Procedure Code has very strictly  regulated  the  rights  and  obligations  of  both  the  Plaintiff  and  the  Defendant,  if  the Plaintiff  who  filed  his  lawsuit  is  not  present  after  the  appointed  hearing  time,  while  the Plaintiff's Relaas to the Plaintiff is appropriate, the judge will dismiss his lawsuit.
Keywords: Plaintiff's Absence Law; Civil Case Trial; Proof Agenda; Case Decision

## PENDAHULUAN
Hukum acara perdata tidak dapat dipisahkan dari tugas pengadilan yang diatur  dalam  Pasal  24  (2)  UUD  1945,  dan  dilaksanakan  oleh  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  dan  peradilan  di  bawahnya  dalam  empat lingkungan  peradilan,  antara  lain:  peradilan  umum  Lingkungan  Hidup, Pengadilan  Agama,  Pengadilan  Militer,  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.
Mohammad Maulana Kusumawardhana 1) , Helwan Kasra 2) et al., Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata…
Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi dan mempunyai fungsi pengawasan internal terhadap prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh  badan  peradilan  di  bawahnya,  selain  itu  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  bertindak  sebagai  badan  peradilan  dalam  semua  perkara. Tindakan  hukum  oleh  mereka  yang  mencari  keadilan.  Upaya  hukum terhadap  kekuasaan  kehakiman  ada  beberapa  tingkatan  yaitu  peninjauan kembali  tingkat  pertama,  tingkat  banding  dan  tingkat  kasasi.  Dalam  hal mengenai  kewenangan  mengadili  dalam  lingkungan  peradilan  umum, pelaksanaanya  diatur  dalam  ketentuan  pasal  25  ayat  (2)  Undang-undang Repubik  Indonesia  Nomor  48  tahun  2009  tentang  kekuasaan  Kehakiman yang  menyatakan  bahwa: “Peradilan  umum  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan.”
Secara  lebih  spesifik  penulis  dalam  hal  ini  ingin  mengangkat permasalahan  yang  berkaitan  dalam  Hukum  Acara  Perdata.  Berdasarkan Pasal 2 (1) UU. UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan UU No. 35  Tahun  1999),  sekarang  diatur  dengan  Pasal  16(1)  UU  No.  14  Tahun 1970.  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  menggantikan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1970.  Tugas  dan  wewenang  peradilan  dalam hukum perdata adalah menerima, menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan  sengketa  antara  para  pihak.  Tugas  ini  merupakan  inti  dari fungsi  peradilan  dalam  sistem  hukum.  Dalam  suatu  peradilan  khususnya dalam peradilan umum sering  timbul dua persoalan, yang pertama adalah adanya  permohonan  atau  yang  biasa  disebut  dengan  gugatan  sukarela yaitu  tidak  adanya  pihak  lain  yang  mencabut  gugatan  sepihak  sebagai tergugat,  dan  yang  kedua  adalah  Masalah  litigasi,  biasanya  disebutkan dalam  yurisdiksi  Contentiosa,  yaitu  perselisihan  yang  bersifat  pihak  ada pihak  penggugat.  Akibat  hukum  penggugat  dan  tergugat,  sebagaimana diatur  dalam  hukum  acara  Perdata  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  124 (“HIR”)  yang  berbunyi: “ Jika  penggugat  tidak  hadir  di  pengadilan  negeri pada  tanggal  yang  ditentukan,  meskipun  telah  dipanggil  secara  sah,  atau tidak  menunjuk  orang  lain  untuk  hadir  atas  namanya,  klaimnya  menjadi tidak  sah  dan  penggugat  akan  dikenakan  biaya  pengadilan.  Namun, penggugat  memiliki  hak  untuk  memperkenalkan  kembali  klaimnya  terhadap pembayaran uang muka biaya pengadilan di atas .” dan Tergugat).
Pasal  124  HIR  mengatur  tentang  kewenangan  pengguguran  gugatan, yang  pada  pandangan  awal  terlihat  sebagai  suatu  perintah  yang  harus diikuti  oleh  Hakim,  yaitu  menggugurkan  gugatan  apabila  Penggugat  tidak hadir  dalam  sidang  pertama  tanpa  alasan  yang  sah.  Jika  kita  merujuk sepenuhnya  pada  ketentuan  Pasal  124  HIR,  memang  demikianlah  yang terjadi.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  jika  Penggugat  tidak  hadir  tanpa alasan  yang  sah,  gugatan  harus  digugurkan.  Namun,  sebelum menggugurkan  gugatan,  Hakim  harus  secara  teliti  memeriksa  berita  acara pemanggilan  pihak-pihak  terlebih  dahulu,  untuk  memastikan  apakah pemanggilan  terhadap  Penggugat  telah  dilakukan  dengan  benar  dan seksama.  Jika  pemanggilan  tidak  dilakukan  dengan  benar,  Hakim  tidak dapat  menggugurkan  gugatan,  melainkan  akan  meminta  juru  sita  untuk melakukan pemanggilan kembali.
Biaya  panggilan  pengadilan  yang  tidak  sah  akan  dibayar  oleh  juru  sita yang salah mengeluarkan panggilan pengadilan. Setidaknya, juru sita yang tidak kompeten tersebut harus diberikan teguran. Jika kesalahan semacam
Mohammad Maulana Kusumawardhana 1) , Helwan Kasra 2) et al., Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata… itu terjadi berulang kali, tindakan administratif seperti melarangnya untuk sementara waktu melakukan pemanggilan dapat diambil terhadapnya.
Meskipun  penggugat  diundang  sebagaimana  mestinya,  penggugat mengirimkan  seseorang  atau  surat  yang  secara  sah  menyatakan  bahwa mereka tidak dapat hadir  (misalnya, karena alasan sakit yang serius) atau Penggugat telah mengutus seorang wakil, namun ternyata surat kuasa yang diberikan  kepada  wakil  tersebut  tidak  memenuhi  persyaratan  (terdapat kesalahan  di  dalamnya),  maka  Hakim  harus  bijaksana  untuk mengundurkan sidang (Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).
Lalu  apabila  Tergugat  tidak  hadir  maka  akan  di  putus  secara  tanpa kehadiran Tergugat, di putus Verstek sesuai dengan Pasal 126 HIR, hal ini jelas  telah  mengatur  timbal  balik  kepentingan  perlindungan  hukum  bagi masing-masing pihak baik itu Penggugat ataupun Tergugat.
Putusan  adalah  keputusan  juri  ketika  tergugat  tidak  hadir  atau  tidak mewakili  siapa  pun  untuk  hadir,  meskipun  diundang  secara  sah. Keputusan  Verstek  merupakan  pengecualian  dari  prosedur  pengadilan normal ketika terdakwa tidak hadir karena alasan yang tidak sah. Sebagai akibatnya,  diasumsikan  bahwa  Tergugat  secara  tegas  dan  sepenuhnya mengakui semua klaim yang diajukan oleh Penggugat .” (Pasaribu, 2021) Retnowula  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata  menjelaskan,  Perstek membuat  pernyataan  bahwa  terdakwa  tidak  hadir,  meskipun  hukum  acara mengharuskannya  hadir,  Perstek  hanya  bisa  diberitahu  jika  tidak  semua terdakwa hadir pada sidang pertama, dan begitulah adanya. menurut Pasal 126  H.I.R.  berhenti,  dan  tidak  ada  orang  yang  diwawancarai  yang kembali (Pasaribu, 2021) .
Penulis  menganalisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  dalam Perkara  Perdata  No.  80  /Pdt.G/2020/PN.  Plg  untuk  mengkaji  lebih  dalam berdasarkan  teori-teori  pakar  hukum  perdata,  serta  isu-isu  hukum  yang ada.  Berawal  dari  pihak  Penggugat  telah  mengajukan  gugatan  kepada Tergugat  akan  tetapi  ketika  telah  melalui  agenda  jawab  menjawab  dimana Tergugat  telah  mengajukan  Jawaban  atas  gugatan  Penggugat  begitu  juga Penggugat  atas  Jawaban  Tergugat  telah  mengajukan  Repik  dan  juga Tergugat  sudah  mengajukan  Duplik,  akan  tetapi  pada  waktu  akan memasuki  agenda  pembuktian  Penggugat  menyatakan  ingin  mencabut gugatan  tersebut.  Bahwa  sebelum  agenda  jawab  menjawab  pada  waktu agenda  mediasi  Tergugat-I  telah  sampaikan  kepada  Penggugat  untuk mencabut  saja  gugatannya  karena  dalam  perkara  tanah  aquo  Tergugat-I tidak berhak lagi atas tanah yang digugat tersebut karena tanah Tergugat-I telah  diganti  tanah  lain  oleh  Tergugat-II  akan  tetapi  Penggugat  tetap bersikukuh  untuk  meneruskan  gugatan  tersebut,  lalu  pada  waktu  sudah agenda  jawab  menjawab  (Jawaban,  Replik,  Duplik)  Penggugat  ingin mencabut  gugatannya  dan  Tergugat-I  serta  Tergugat-  II    keberatan,  lalu pada sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi sampai agenda putusan,  bisa  jadi  pihak  Penggugat  menduga  bahwa  gugatannya  akan digugurkan  karena  pihak Penggugat  tidak  hadir  lagi  ke  Persidangan,  akan tetapi lain halnya Majelis Hakim tetap  melanjutkan persidangan hingga ke Agenda Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan.
Penerapan  ini  mengacu  pada  Alinea  kedua  Pasal  271  Rv  yang menyatakan  bahwa  pencabutan  gugatan  hanya  dapat  dilakukan  dengan persetujuan  dari  pihak  lawan.  Tujuan  dari  ketentuan  ini  adalah  untuk melindungi kepentingan terdakwa. Jika pencabutan gugatan tidak dibatasi,
Mohammad Maulana Kusumawardhana 1) , Helwan Kasra 2) et al., Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata… maka  penggugat  berhak  mengambil  tindakan  arbitrase  terhadap  tergugat. Sebagai  ilustrasi,  misalkan  A  menggugat  B  dan  proses  persidangan  telah mencapai  tahap  pembuktian.  Namun,  berdasarkan  bukti  yang  diajukan oleh  A,  tidak  cukup  untuk  membuktikan klaimnya,  dan  A  memperkirakan akan  kalah.  Dalam  situasi  seperti  itu,  A  mencabut  gugatan,  sehingga sengketa  tidak  mendapatkan  penyelesaian.  Setelah  gugatan  dicabut,  A kemudian  kembali  ke  pengadilan  dan  mencabut  lagi.  Jika  tindakan semacam  itu  diizinkan  tanpa  persetujuan  tergugat,  maka  hukum  akan memberikan  pembenaran  terhadap  ketidakadilan  yang  dilakukan  oleh penggugat  terhadap  tergugat.  Oleh  karena  itu,  untuk  mencegah penyalahgunaan seperti itu, pencabutan gugatan yang sudah dalam proses pemeriksaan  di  pengadilan  harus  didasarkan  pada  persetujuan  dari tergugat (Pasaribu, 2021).
Proses  litigasi  hukum  Acara  Perdata  tidak  ada  yang  mengatur  ketika ketidakhadiran Penggugat pada waktu telah masuk pokok perkara/Pembuktian  bagaimana  konsekuensi  hukumnya,  akan  tetapi  ada hal yang mengatur bagaimana ketika Tergugat sudah mengajukan jawaban atas  gugatan  Penggugat  dan  Penggugat  ingin  mencabut  gugatannya  harus ada  persetujuan  Tergugat,  oleh  sebab  itu  ketika  Tergugat  tidak  setuju gugatan  dicabut  maka  Majelis  Hakim  berhak  untuk  tetap  melanjutkan persidangan.  Bahwa  tujuan  daripada  Pasal  271  Rv  adalah  untuk melindungi  kepentingan  Hukum  bagi  Tergugat  agar  tidak  menjadi permainan Penggugat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  hukum normatif. Metode yang dianut adalah Pendekatan Filsafat. Dalam penelitian hukum, berbagai pendekatan dapat digunakan, termasuk hukum undang- undang  (Statute  Approach),  hukum  kasus  (Case  Approach),  dan  jenis  dan sumber hukum lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan,  penelitian  dan  pengolahan  bahan  pustaka  dan  literatur terkait  secara  sistematis.  Data  sekunder  meliputi  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier  dan  diperoleh  dari  bahan  pustaka  berdasarkan prinsip kemutakhiran dan relevansi.

## HASIL dan PEMBAHASAN
A. Akibat  Hukum  Ketidakhadiran  Penggugat  dalam  Sidang  Pertama Perkara Perdata.

## 1. Gugatan Penggugat Gugur
Dalam  suatu  perkara  perdata  yang  diatur  oleh  Hukum  Acara  Perdata dimana  merupakan  hukum  privat  hukum  yang  mengatur  antara  orang  ke orang , kelompok dengan kelompok tanpa bersifat mengatur public, dimana timbul  sengketa  perdata  adalah  karena  adanya  muncul  orang  atau kelompok  yang  disebut  Penggugat  merasa  hak  nya  dilanggar  oleh  orang atau  kelompok  lain  yang  dinamakan  Tergugat,  kemudian  Penggugat tersebut  mengajukan  gugatan,  artinya  Penggugat  yang  menuntut  Hak- haknya maka wajib untuk membuktikan  hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi: “ Barang siapa menyatakan mempunyai hak,  atau  melakukan  suatu  perbuatan  yang  membenarkan  haknya,  atau menentang hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya suatu peristiwa .”
Mohammad Maulana Kusumawardhana 1) , Helwan Kasra 2) et al., Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata…
Oleh  karena  itu  jika  Penggugat  mengklaim  apa  yang  menjadi  haknya diambil  oleh  Tergugat  maka  Penggugat  wajib  membuktikan  haknya  itu  di muka persidangan. Terdapat beberapa prinsip yang sangat signifikan dalam KUHPerdata yang menjadi inti setiap perjanjian, meliputi Prinsip kebebasan kontrak,  Prinsip  kesepakatan,  Prinsip  kepercayaan,  Prinsip  kekuatan mengikat,  Prinsip  kesetaraan  hukum,  Prinsip  keseimbangan,  Prinsip kepastian  hukum,  Prinsip  moral,  dan  Prinsip  kelayakan  (Badrulzaman  et al., 2001) (Black, 1910).
Ketika  Penggugat  diwajibkan  untuk  membuktikan  gugatan  kemudian pada  hari  sidang  yang  dijadwalkan  Penggugat  tidak  hadir,  maka  akan dipanggil  lagi  oleh  Jurus  Sita  dimana  gugatan  tersebut  didaftarkan  oleh Penggugat, namun ketika Penggilan kedua Penggugat juga tidak hadir maka Majelis Hakim akan mengambil kesimpulan dengan menggugurkan gugatan Penggugat,  hal  ini  sebagaimana  Pasal  124  HIR  yang  menyatakan: “ Jika penggugat  tidak  hadir  di  pengadilan  negeri  pada  tanggal  yang  ditentukan, meskipun telah dipanggil sebagaimana mestinya, atau tidak menunjuk orang lain  untuk  mewakilinya,  gugatannya  batal  dan  penggugat  akan diperintahkan untuk membayar biaya perkara. ; Namun, penggugat memiliki hak untuk mengembalikan klaimnya setelah membayar biaya pengadilan di muka .”
Bahwa Hukum acara perdata sudah mengatur sangat tegas tentang hak- hak  dan kewajiban  baik  itu  Penggugat  atau  Tergugat,  jika  Penggugat  yang mengajukan  gugatannya  tidak  hadir  setelah  pada  waktu  sidang  yang ditentukan  sedangkan  Relaas  penggilan  kepada  Penggugat  sudah  patut maka hakim akan menggugurkan gugatannya.
Undang-undang  tidak  menjelaskan  secara  rinci  apa  yang  dimaksud dengan  somasi  hukum,  namun  dari  beberapa  ketentuan  HIR/RBg  dapat disimpulkan  bahwa  somasi  yang  sah  dalam  pengertian  Pasal  125(1)  HIR berarti somasi telah dikeluarkan sebagaimana mestinya. dan benar. Secara sederhana, formal berarti somasi diperintahkan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk melaksanakannya atas keputusan ketua dewan juri. Pada saat  yang  sama,  panggilan  sebaiknya  diajukan  dalam  batas  waktu  yang ditentukan dalam Bagian 122 HIR (Mansyur & Witanto, 2017).
Hukum  Acara  Perdata  berbeda  dengan  gugatan  sederhana,  karena  jika gugatan sederhana prosesnya cepat dimana tujuan dari gugatan sederhana adalah  penyelesaian  secara  khusus  bagi  sengketa  yang  nilai  tuntuannya kecil  sangat  dibutuhkan  bukan  saja  bermanfaat  bagi  negara-negara  maju, melainkan  juga  bagi  negara  yang  sedang  berkembang  seperti  Indonesia dalam  rangka  meningkatkan  kepercayaan  para  investor  baik  dalam maupun luar negeri untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari sector bisnis  dan  perdagangan,  dan  banyak  diterapkan  untuk  kasus  hutang piutang karena tidak dapat di terapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum seperti penyerobotan tanah (Mansyur & Witanto, 2017).

## 2. Akibat Hukum Gugatan Gugur
Untuk gugurnya gugatan Penggugat ada akibat hukum yang jelas sudah diatur  oleh  Pasal  124  HIR,  dimana  ketika  gugatan  Penggugat  dinyatakan gugur  oleh  Majelis  Hakim,  Penggugat  tetap  dapat  untuk  mengajukan gugatan  lagi,  karena  gugatan  tersebut  belum  masuk  pokok  perkara  dalam artian belum diperiksa oleh Majelis Hakim terkait materi pokok perkara.
Mohammad Maulana Kusumawardhana 1) , Helwan Kasra 2) et al., Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata…
Oleh karena itu ketika gugatan Asas Ne Bis In Idem tidak berlaku dalam penggugat  gugur,  dalam  konteks  hukum  perdata.  Asas  ini  sesuai  dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut  ketentuan  tersebut,  jika  pengadilan  memberikan  putusan  yang bersifat  positif  (menolak  untuk  mengabulkan),  dan  putusan  tersebut  telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  maka  prinsip  Ne  Bis  In  Idem  akan berlaku. Artinya, dalam kasus dan terhadap pihak yang sama, tidak boleh diajukan tuntutan yang sama untuk kedua kalinya.
Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 148 RBg/124 HIR memuat ketentuan: “ Apabila  penggugat  yang  telah  dipanggil  sebagaimana  mestinya tidak  menghadap  atau  menunjuk  seorang  wakil,  maka  gugatan  itu dinyatakan  tidak  sah  dan  penggugat  diperintahkan  untuk  membayar  biaya perkara, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengadili kembali gugatan itu. setelah membayar biaya ” .
Namun,  berdasarkan  Pasal  150  RBg  (Rangkaian  Buku  Gugatan)/Pasal 126  HIR  (Herziene  Indonesische  Reglementen),  masih  ada  fleksibilitas  bagi Majelis  Hakim  untuk  tidak  mengambil  keputusan  pada  persidangan pertama.  Majelis  Hakim  dapat  memerintahkan  juru  sita  untuk  memanggil penggugat  sekali  lagi  agar  hadir,  dan  juga  memanggil  pihak  tergugat  yang sebelumnya  telah  hadir  untuk  menghadiri  sidang  berikutnya  yang  telah ditetapkan.  Jika  penggugat  tidak  hadir  pada  panggilan  kedua  tersebut, maka  Hakim  untuk  mengeluarkan  putusan,  menangguhkan  gugatan penggugat dan menghukum tergugat untuk biaya perkara. Dalam putusan menolak gugatan penggugat, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan pokok  perkara  karena  proses  peninjauan  kembali  perkara  sebenarnya belum  terjadi.  Perlu  dicatat  bahwa  jika  penggugat  muncul  di  pengadilan pada tingkat pertama tetapi tidak muncul di persidangan berikutnya, akan ada kontradiksi dalam persidangan dan putusan kasus tersebut (Hadrian & Hakim, 2020).

## B. Akibat  Hukum  Ketidakhadiran  Penggugat  pada  Sidang  Perkara Perdata dalam Agenda Pembuktian (Studi Kasus pada Perkara Nomor: 80 / Pdt.G/2020/PN. Plg)
Setelah  menguraikan  pengertian  dan  proses  hukum  acara  perdata dengan  berdasarkan  pendapat  para  ahli,  doktrin  dan  dasar-dasar  Hukum HIR/RBg  dan  RV,  maka  penulis  akan  membahas  terkait  penelitian  dari Putusan  Perkara  Perdata  Nomor:  80/Pdt.G/2020/PN.  Plg  tanggal  18 November 2020.
Gugatan  Perkara  Perdata  Nomor:  80/Pdt.G/2020/PN.  Plg  tanggal  18 November  2020  berawal  dari  gugatan  Drs.  H.  Basid  Cakap,  M.Si  dan Bastrian,  S.H., dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada  BARUNGGAM SIREGAR, SH, MH,  HARRY HENDRA, SH, MH, MIRHAN, SH, MUHAMMAD PARLINDUNGAN, SH yang beralamat di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu,  Kecamatan  Jakabaring,  Kota  Palembang  berdasarkan  Surat  Kuasa Khusus tanggal  8 April 2020,Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II. Melawan:
Rosihan Arief Hs, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum M. Maulana Kusumawardhana, SH dan Rekan sebagaimana surat  kuasa  khusus  tanggal  28  Mei  2020  dan  telah  didaftarkan  di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Juni 2020 No. 840 / SK 2020/PN.PLG (Terlampir), Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
Mohammad Maulana Kusumawardhana 1) , Helwan Kasra 2) et al., Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata…
M.  Basyir  D.A,  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Kuasa  Hukumnya  dari Kantor  Advokat  Ahmat  Tahir  dan  Rekan  Selanjutnya  disebut  sebagai Tergugat II;
Mulkan  Rasuwan,  S.H.,  Notaris/PPAT  di  Palembang,  beralamat  Jalan  R Sukamto  No.55  Kota  Palembang.  Selanjutnya  disebut  sebagai  Turut Tergugat,  (Turut  Tergugat  dalam  perkara  ini  tidak  pernah  hadir  karena posisinya  adalah  hanya  untuk  melangkapi  pihak-pihak  dari  gugatan Penggugat).
Dalam  pertimbangan  hukumnya  terkait  ketidakhadiran  Turut  Tergugat Majelis  Hakim  menyatakan: “ Menimbang  bahwa  terdakwa  tidak  hadir  dan tidak  menyuruh  kuasa  hukumnya  untuk  hadir  di  persidangan  dan ketidakhadirannya  tidak  mempunyai  alasan  yang  sah,  meskipun  telah dipanggil sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melepaskan haknya. hak untuk membela kepentingannya terhadap penggugat,  oleh  karena  itu  persidangan  dilanjutkan  tanpa  kehadiran  pihak lain ;”
Bahwa  penulis  menganalisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang dalam  Perkara  Perdata  No.  80  /Pdt.G/2020/PN.  Plg  untuk  mengkaji  lebih dalam  berdasarkan  teori-teori  pakar  hukum  perdata,  serta  isu-isu  hukum yang ada. Berawal dari pihak Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat  akan  tetapi  ketika  telah  melalui  agenda  jawab  menjawab  dimana Tergugat  telah  mengajukan  Jawaban  atas  gugatan  Penggugat  begitu  juga Penggugat  atas  Jawaban  Tergugat  telah  mengajukan  Repik  dan  juga Tergugat  sudah  mengajukan  Duplik,  akan  tetapi  pada  waktu  akan memasuki  agenda  pembuktian  Penggugat  menyatakan  ingin  mencabut gugatan  tersebut.  Bahwa  sebelum  agenda  jawab  menjawab  pada  waktu agenda  mediasi  Tergugat-I  telah  sampaikan  kepada  Penggugat  untuk mencabut  saja  gugatannya  karena  dalam  perkara  tanah  aquo  Tergugat-I tidak berhak lagi atas tanah yang digugat tersebut karena tanah Tergugat-I telah  diganti  tanah  lain  oleh  Tergugat-II  akan  tetapi  Penggugat  tetap bersikukuh  untuk  meneruskan  gugatan  tersebut,  lalu  pada  waktu  sudah agenda  jawab  menjawab  (Jawaban,  Replik,  Duplik)  Penggugat  ingin mencabut  gugatannya  dan  Tergugat-I  serta  Tergugat-  II    keberatan,  lalu pada sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi sampai agenda putusan,  bisa  jadi  pihak  Penggugat  menduga  bahwa  gugatannya  akan digugurkan  karena  pihak Penggugat  tidak  hadir  lagi  ke  Persidangan,  akan tetapi lain halnya Majelis Hakim tetap  melanjutkan persidangan hingga ke Agenda  Pembuktian,  Kesimpulan  dari  pernyataan  tersebut  adalah  bahwa ketidakhadiran  penggugat  dalam  persidangan  pembuktian  memiliki konsekuensi  yang  serius  terhadap  gugatannya,  karena  penggugat  tidak dapat  membuktikan  dalil-dalilnya.  Penting  bahwa  beban  pembuktian dengan  jelas  mendefinisikan  siapa  yang  menanggung  beban  pembuktian (beban  pembuktian,  beban  pembuktian).  Hal  ini  secara  langsung mempengaruhi  hasil  persidangan  di  pengadilan,  terutama  dalam  kasus perdata di mana tidak ada pihak yang dapat membuktikan klaimnya.
Jika  beban  pembuktian  ada  pada  penggugat  dan  penggugat  tidak  dapat membuktikannya,  penggugat  kehilangan  perkara  meskipun  tergugat mungkin tidak dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian ada  pada  tergugat  dan  tergugat  tidak  dapat  membuktikannya,  maka tergugat kalah, padahal mungkin penggugat tidak dapat membuktikannya.
Mohammad Maulana Kusumawardhana 1) , Helwan Kasra 2) et al., Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata…
Oleh karena  itu, untuk menentukan siapa yang harus menanggung beban pembuktian, hukum harus diterapkan secara hati-hati dan adil.
Selain  itu,  hakim  juga  harus  bijaksana  dalam  mengambil  keputusan. Hakim  harus  mempertimbangkan  dengan  seksama  bukti  yang  disajikan oleh  pihak-pihak  terkait  dan  harus  memastikan  bahwa  proses  pengadilan dilakukan secara adil. Kesadaran akan pentingnya beban pembuktian dan kewenangan  hakim  dalam  menilai  bukti  menjadi  penting  dalam memastikan keadilan dalam proses hukum (Fuady, 2012).
Sebagaimana  diketahui  bahwa  ada  risiko  yang  besar  bagi  pihak  yang dibebani  kewajiban  untuk  membuktikan.  Jika  dia  tidak  mampu membuktikan,  dia  akan  kalah perkara  meskipun  dia  bisa  saja  sebenarnya berada di pihak yang benar. Dalam hal ini, pihak lawan yang akan menang dalam perkara. Oleh karena itu, pembagian beban pembuktian dan alokasi resiko  kegagalan  pembuktian  merupakan  persoalan  yang  sangat  kritis dalam hukum pembuktian untuk mencari keadilan dan kebenaran.

## 1. Penggugat mengajukan Perbaikan Gugatan
Dalam  Pertimbangan  Hukum  Putusan  Perkara  Perdata  Nomor: 80/Pdt.G/2020/PN.  Plg  tanggal  18  November  2020.  Tergambarkan  bahwa Penggugat  mengajukan  perbaikan  gugatan,  sebagaimana  pertimbangan hukum  pada  halaman  7: “ Menimbang  bahwa  Penggugat  I  dan  Penggugat  II menghadap kuasa hukumnya pada tanggal sidang yang telah disepakati dan Tergugat  I  diwakili  oleh  kuasa  hukumnya  Mohammad  Maulana Kusumawardhana,  SH,  dan  rekan-rekan  berdasarkan  surat  kuasa  khusus tertanggal  28/05/2020  Tergugat  II  diwakili  oleh  Kuasa  Hukumnya  Ahmat Tahir, S.Ag. untuk mewakili dan sejawatnya berdasarkan surat kuasa khusus bulan Juni 2020, sedangkan terdakwa  tidak hadir dan tidak memerintahkan hadirnya kuasa hukumnya di persidangan dan tidak terbukti ketidakhadirannya  mempunyai  alasan  yang  sah,  meskipun  telah dikonsultasikan dalam pertemuan. dengan cara yang patut, sehingga majelis hakim  dianggap  telah  melepaskan  haknya  untuk  membela  kepentingannya terhadap  gugatan  penggugat,  sehingga  sidang  berjalan  tanpa  kehadiran tergugat”.
Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  telah  mengupayakan  perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dengan  menunjuk Taufik  Rahman,  S.H. Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Palembang,  sebagai Mediator.
Bahwa  dalam  gugatan  aquo  terlihat  jelas  gugatan  PENGGUGAT  telah menambah  pokok  perkara  gugatannya  hal  ini  dapatlah  dilihat  dalam perbaikan gugatannya tertanggal 25 Juni 2020 dalam posita pada halaman 4 setelah posita nomor 7 ada penambahan Posita nomor 8 bahwa selain itu penambahan  pokok  perkara  gugatan  PENGGUGAT  juga  terdapat  dalam perbaikan  gugatan  aquo  pada  halaman  4  setelah  petitum  nomor  3  ada penambahan  petitum  nomor  3.a.  bahwa  perbaikan  gugatan  dengan menambahkan  pokok  perkara  dan  merubah  posita  gugatan  tidaklah dibenarkan oleh hukum karena bertentangan dengan Pasal 127 RV dan hal ini diperkuat lagi oleh Yuriprudensi MA RI No. 226 K /Sip/1973 tanggal 27 November  1975  yang  menyatakan  : “  Perubahan  gugatan  mengenai  pokok perkara harus ditolak.”
Mohammad Maulana Kusumawardhana 1) , Helwan Kasra 2) et al., Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata…
Hal  ini  juga  didukung  oleh  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  No.  209 K/  Sip/  1970  tanggal  6  Maret  1971  menyebutkan: “Perubahan  gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil, walaupun tidak ada gugatan subsider (Ex aequo et  bono).”
Bahwa  selain  dari  Pasal  127  RV,  Yuriprudensi  MA  RI  No.  226  K /Sip/1973  tanggal  27  November  1975,  serta  Yurisprudensi  Mahkamah Agung RI No. 209 K/ Sip/ 1970 tanggal 6 Maret 1971 hal ini didukung pula  oleh  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  No.  1043  K/  Sip/1971 tanggal  3  Desember  1974  yang  menyebutkan: “Perubahan  atau  tambahan surat  gugatan  boleh  asal  tidak  mengakibatkan  perubahan  posita  dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri.”
Bahwa  oleh  karena  perbaikan  gugatan  PENGGUGAT  dengan menambahkan  pokok  perkara  dan  merubah  posita  gugatan  tidaklah dibenarkan oleh hukum oleh sebab itu Tergugat mengajukan Eksepsi.

## 2. Eksepsi dari Tergugat-I
Setelah  agenda  pembacaan  gugatan  Penggugat  dan  perbaikan  gugatan Penggugat  kemudian  Tergugat  diberikan  haknya  untuk  mengajukan Jawaban.  Dalam  jawaban  tergugat-I,  Tergugat  -I  mengajukan  Eksepsi,  hal ini  sebagaimana  Pertimbangan  Putusan  Perkara  perdata  aquo  pada halaman 10. Dengan berbagai macam Eksepsi sebagai berikut:
1. GUGATAN  PENGGUGAT  HARUSLAH  DITOLAK  KARENA  DALAM PERBAIKAN  GUGATANNYA  MENGUBAH  DAN  MENAMBAH  POSITA, MENGUBAH  POKOK  PERKARA  GUGATAN  DAN  DALAM  PERBAIKAN GUGATANNYA  MENCANTUMKAN  TANGGAL  YANG  SALAH  OLEH SEBAB ITU GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);
2. GUGATAN  PENGGUGAT OBSCUUR  LIBEL KARENA  APA  YANG  ADA DALAM PETITUM TIDAK TERCANTUM DALAM POSITA.
3. GUGATAN  PENGGUGAT OBSCUUR  LIBEL KARENA  TUNTUTAN MENGENAI KERUGIAN TIDAK RINCI DAN TIDAK JELAS.
4. GUGATAN

## PENGGUGAT
KURANG PIHAK ( PLURIUM LITIS
CONSORTIUM ).
5. GUGATAN  PENGGUGAT  ERROR  IN  PERSONA  KARENA  TELAH MENGGUGAT  TERGUGAT-I  YANG  TIDAK  ADA  HUBUNGAN  HUKUM DENGAN OBJEK SENGKETA AQUO.
3. Penggugat  mengajukan  pencabutan  Gugatan  dan  Tergugat  menolak pencabutan  gugatan  yang  diajukan  Penggugat,  Kemudian  Penggugat tidak hadir lagi dalam proses persidangan
Setelah  proses  jawab  menjawab,  Tergugat  sudah  mengajukan  Jawaban, dan  kemudian  ditanggapi  lagi  oleh  Penggugat  dengan  Replik  dan  lalu terakhir  Tergugat tanggapi dengan Duplik, setelah proses  jawab menjawab tersebut  lalu  Penggugat  ingin  mencabut  gugatannya,  atas  hal  ini  Tergugat keberatatan,  hal  ini  tertulis  dalam  pertimbangan  putusan  hakim  perkara perdata  tersebut      pada  halaman  25  yang  penulis  kutip  sebagai  berikut: “ Mengingat  penggugat  telah  menyerahkan  salinan  surat  jawaban  tergugat  I dan  II  bertanggal  14  Agustus  2020  dan  salinan  penggugat,  tergugat  I mengajukan  salinan  tertanggal  21  Agustus  2020  dan  tergugat  II  salinan bertanggal.  pada  tanggal  12  September  2020.  sebagaimana  ditentukan dalam dokumen ini;
Mohammad Maulana Kusumawardhana 1) , Helwan Kasra 2) et al., Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata…
Menimbang  bahwa  penggugat  dalam  persidangan  telah  mengumumkan pencabutan  gugatannya  karena  adanya  surat  pencabutan  bertanggal  25 Agustus 2020, maka Tergugat I dan Tergugat II tetap mengajukan keberatan atas pencabutan gugatan tersebut oleh penggugat. ;
Menimbang  bahwa  karena  ketentuan  Pasal  271  KUHPerdata  yang menegaskan  bahwa  setelah  mendapat  jawaban,  gugatan  hanya  dapat ditarik  kembali  atas  persetujuan  tergugat,  karena  Tergugat  I  dan  II menentang  pencabutan  itu  berdasarkan  KUH  Perdata.  ,  sidang  kasus  akan dilanjutkan dengan pembuktian ;”
Setelah  pencabutan  tersebut  ditolak  Tergugat,  kemudian  Majelis  Hakim tetap melanjutkan persidangan pada agenda Pembuktian. Akan tetapi pada waktu agenda pembuktian Penggugat tidak hadir lagi, karena dalam hal ini tidak ada aturan yang jelas dalam proses Hukum Acara Perdata HIR. Rbg, atau  Rv  terkait  ketidakhadiran  Penggugat  pada  Agenda  Pembuktian, analisis  Penulis,  Penggugat  akan  menduga  gugatannya  akan  gugur sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  124  HIR  yang  menyatakan: “ Jika penggugat  tidak  hadir  di  depan  pengadilan  negeri  pada  tanggal  yang ditentukan,  meskipun  telah  dipanggil  sebagaimana  mestinya,  atau  tidak menunjuk  orang  lain  untuk  mewakilinya,  gugatannya  batal  dan  penggugat akan  diperintahkan  untuk  membayar  biaya  perkara.  ;  Namun,  penggugat memiliki  hak  untuk  mengembalikan  klaimnya  setelah  membayar  biaya pengadilan di muka .”
Akan  tetapi  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  tetap  melanjutkan perkara ini pada agenda pembuktian. Di sisi lain, proses perdata seringkali menghadapi  kendala  dan  permasalahan,  karena  sumber  hukum  utama dalam proses perdata yang saat ini digunakan oleh hakim untuk memutus perkara  perdata  yaitu  HIR,  RBg  atau  RV  masih  sangat  jauh  untuk dikembangkan.  dalam  masyarakat.  Banyak  masalah  baru  yang  dihadapi hakim  perdata  adalah  hal-hal  yang  tidak  diatur  dalam  undang-undang. Namun  tidak  jelas  atau  tidak  lengkap  mengaturnya.  Perundang-undangan mengatur  hal-hal  tersebut,  namun  tidak  lagi  sesuai  dengan  nilai-nilai pembangunan  dan  keadilan  yang  berlaku  di  masyarakat.  Dengan  adanya permasalahan  tersebut,  hakim  harus  mampu  mengatasinya  dan  tidak menolak  untuk  menghadapinya.  Hal  ini  sesuai  dengan  asas  persamaan bahwa pengadilan tidak dapat menolak untuk menyelidiki, menyelidiki dan memutus.  Kasus  yang  diajukan  atas  dasar  hukum  yang  tidak  ada  atau tidak  jelas.  Sebaliknya,  pengadilan  memiliki  kewajiban  untuk  memeriksa dan  mengadili  perkara  yang  diajukan  kepadanya .  “ Oleh  karena  itu  hakim dituntut  untuk  mempelajari  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat  ini.  Namun,  hal  ini  menjadi  dilema  ketika  mempertimbangkan sifat  dari  proses  perdata  itu  sendiri,  yaitu.  Kegagalan  hakim  untuk mematuhi  dapat  mengakibatkan  keputusan  dibatalkan  atau  sanksi dijatuhkan karena tidak profesional.

## 1. Hasil Putusan Perkara Perdata Nomor: 80 / Pdt.G/2020/PN.Plg
Ketika  Tergugat  mengajukan  Eksepsi  satu  demi  satu  atas  gugatan Penggugat,  berarti  terkait  hal  itu  Tergugat  telah  menggunakan  haknya untuk menjalan dan membantah dalil gugatan Penggugat dalam hal norma hukum yang berlaku (Rahardjo, 2006) .”
Dalam  pertimbangan  hukumnya  Majelis  Hakim  dalam  perkara  tersebut mengabulkan  Eksepsi  dari  Tergugat-I  yang  berkaitan  dengan “ GUGATAN
Mohammad Maulana Kusumawardhana 1) , Helwan Kasra 2) et al., Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata…

## PENGGUGAT
HARUSLAH

## DITOLAK
KARENA

## DALAM
PERBAIKAN GUGATANNYA  MENGUBAH  DAN  MENAMBAH  POSITA,  MENGUBAH  POKOK PERKARA GUGATAN DAN DALAM PERBAIKAN
GUGATANNYA MENCANTUMKAN  TANGGAL  YANG  SALAH  OLEH  SEBAB  ITU  GUGATAN PENGGUGAT KABU R (OBSCUUR LIBEL).”
Adapun  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  hal  mengabulkan  Eksepsi Tergugat-I.  Majelis  hakim  menyatakan  bahwa perubahan  yang  dilakukan oleh  Penggugat tersebut  telah  mengubah  atau  menambah  pokok  dan petitum  gugatan  secara  signifikan,  dan  penambahan  gugatan  yang demikian  tidak  dibolehkan  dalam  proses  beracara  di  persidangan. Mengubah  atau  menambah  pokok  gugatan  secara  signifikan  sebagaimana tersebut  diatas  bertentangan  dengan    Aturan  Hukum  Acara  Perdata sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  127  Rv,  oleh  sebab  itu Eksepsi  yang  diajukan  oleh  Tergugtat-I  beralasan  Hukum  untuk dikabulkan.
Bahwa  selain  mengabulkan  Eksepsi  Tergugat-I  terkait “ GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK KARENA DALAM PERBAIKAN GUGATANNYA  MENGUBAH  DAN  MENAMBAH  POSITA,  MENGUBAH  POKOK PERKARA GUGATAN DAN DALAM

## PERBAIKAN GUGATANNYA
MENCANTUMKAN  TANGGAL  YANG  SALAH  OLEH  SEBAB  ITU  GUGATAN PENGGUGAT  KABUR  (OBSCUUR  LIBEL).” Majelis  Hakim  juga  mengabulkan Eksepsi Tergugat- I berkenaan dengan “ Tentang gugatan error in persona” . Keputusan  dewan  juri  adalah  sebagai  berikut:  Majelis  hakim  menerima keberatan  dari  tergugat  I  dan  II  dan  berkesimpulan  bahwa  gugatan penggugat  tidak  dapat  dibenarkan  (Niet  Ontvankelijk  Verklaard).  Dalam sidang  utama,  putusan  juga  menyatakan  bahwa  gugatan  penggugat  tidak dapat  dikonfirmasi  (Niet  Ontvankelijk  Verklaard).  Perjanjian  tersebut menyatakan  dalam  putusannya  bahwa  gugatan  penggugat  tidak  dapat dikuatkan (Niet Ontvankelijk Verklaard);
Atas putusan Majelis hakim tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum baik banding ataupun kasasi. Penulis menilai tujuan daripada hakim melanjutkan  proses  persidangan  tanpa  kehadiran  Penggugat  pada  waktu agenda  sudah  masuk  agenda  pembuktian  merupakan  suatu  legitimasi utntuk melindung hak-hak Tergugat sebagai person yang telah digugat oleh Penggugat, dan merupakan perwujudan dari terori Hak asasi Manusia (Is & SHI, 2021).
Ketika dalam memimpin persidangan dan tidak ada aturan yang mengatur dalam  suatu  hukum  tertulis,  Majelis  hakim  akan  memusyawarahkannya untuk mengambil keputusan yang adil agar dapat terlaksananya penerapan moral bijaksana seorang hakim.
“ Setiap Hakim memiliki tanggung jawab terhadap tindakan mereka dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di dalam sistem peradilan. Tanggung jawab  ini  dapat  dibedakan  menjadi  tanggung  jawab  hukum  (publik)  dan tanggung  jawab  moral.  Tanggung  jawab  hukum  merujuk  pada  kewajiban hakim  terhadap  otoritas  (negara)  karena  mereka  menjalankan  peradilan sesuai  dengan  perintah  perundang-undangan.  Sementara  itu,  tanggung jawab  moral  adalah  kewajiban  hakim  sebagai  individu  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  yang  memberikan  amanat  kepada  mereka  untuk  melaksanakan peradilan  berdasarkan  prinsip-prinsip  keilahian  yang  Maha  Esa (Muhammad, 1997) .”
Mohammad Maulana Kusumawardhana 1) , Helwan Kasra 2) et al., Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata…

## SIMPULAN
Dari Hasil Pembahasan dan penelitian dengan dihubungkan dasar hukum dan  keterangan  para  ahli  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut. Pertama, akibat hukumnya: Jika penggugat tidak hadir pada sidang pertama suatu acara perdata, maka gugatan penggugat ditolak berdasarkan Pasal 124 HIR .  Bahwa  Hukum  acara  perdata  sudah  mengatur  sangat  tegas  tentang hak-hak  dan  kewajiban  baik  itu  Penggugat  atau  Tergugat,  jika  Penggugat yang  mengajukan  gugatannya  tidak  hadir  setelah  pada  waktu  sidang  yang ditentukan  sedangkan  Relaas  penggilan  kepada  Penggugat  sudah  patut maka  hakim  akan  menggugurkan  gugatannya. ketika  gugatan  Penggugat dinyatakan  gugur  oleh  Majelis  Hakim,  Penggugat  tetap  dapat  untuk mengajukan  gugatan  lagi,  karena  gugatan  tersebut  belum  masuk  pokok perkara  dalam  artian  belum  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim  terkait  materi pokok  perkara.  Kedua,  Akibat  Hukum  Ketidakhadiran  Penggugat  pada Sidang  Perkara  Perdata  dalam  Agenda  Pembuktian  (Studi  Kasus  pada Perkara Nomor: 80 / Pdt.G/2020/PN.Plg adalah ketika setelah proses jawab menjawab tersebut lalu Penggugat ingin mencabut gugatannya, atas hal ini Tergugat  keberatan,  Setelah  pencabutan  tersebut  ditolak  Tergugat, kemudian  Majelis  Hakim  tetap  melanjutkan  persidangan  pada  agenda Pembuktian.  Akan  tetapi  pada  waktu  agenda  pembuktian  Penggugat  tidak hadir  lagi, lalu  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  tetap  melanjutkan perkara  ini  pada  agenda  pembuktian,  dan  Penggugat  sebagai  pihak  yang dibebankan pembuktian tidak mengajukan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Adapun amar putusan Majelis Hakim adalah  Menerima  eksepsi  Tergugat  I  dan  Tergugat  II,  menyatakan  gugatan Penggugat  tidak  dapat  diterima  (Niet  Ontvankelijek  Verklaard).  Putusan pokok  kemudian  menyatakan  bahwa  perbuatan  penggugat  tidak  dapat diterima  (Niet  Ontvankelijke  Verklaard),  dalam  persetujuan  umum: Menyatakan  gugatan  penggugat  tidak  dapat  diterima  (Niet  Ontvankelijke Verklaard).

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman,  M.  D.,  Sjahdeini,  S.  R.,  Soepraptomo,  H.,  Djamil,  F.,  & Soenandar,  T.  (2001). Kompilasi  hukum  perikatan .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Black,  H.  C.  (1910). Law  dictionary .  West  Publishing  Company  St.  Paul, Minn.
Fuady,  M.  (2012).  Teori  Hukum  Pembuktian  Pidana  dan  Perdata,  cetakan ke-2, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti . Hadrian,  E.,  &  Hakim,  L.  (2020). Hukum  acara  perdata  di  Indonesia: permasalahan eksekusi dan mediasi . Deepublish. Is,  M.  S.,  &  SHI,  M.  H.  (2021). Hukum  Hak  Aşası  Manusia  (HAM) .  Prenada Media.
Mansyur,  R.,  &  Witanto,  D.  Y.  (2017).  Gugatan  Sederhana:  Teori,  Praktik dan Permasalahannya. Jakarta: Pustaka Dunia . Muhammad,  A.  (1997).  Etika  Profesi  Hukum,  PT. Citra  Aditya  Bhakti, Bandung . Pasaribu,  K.  M.  D.  (2021).  Penerapan  Hukum  Terhadap  Ketidakhadiran Tergugat  Hubungannya  Dengan  Undang-Undang  Perkawinan  (Putusan No. 21/Pdt. G/2020/Pn. Tbt). Law Jurnal , 2 (1), 81 – 93. Rahardjo,  S.  (2006). Hukum  dalam  Jagat  Ketertiban  (Bacaan  Mahasiswa
Mohammad Maulana Kusumawardhana 1) , Helwan Kasra 2) et al., Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata… Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro) . Uki Press. Sutantio,  R.,  &  Oeripkartawinata,  I.  (2009). Hukum  acara  perdata  dalam teori dan praktek . Mandar Maju.