## PENGATURAN KEWENANGAN PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN
ANTARA NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH 1
Adi Rahayu

## Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  pengaturan  kewenangan  pembuatan  akta  pertanahan  antara notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Dalam  pembuatan  akta  pertanahan, kewenangan  notaris  bersumber  dari  atribusi  yang  melekat  pada  profesi  notaris, sedangkan kewenangan PPAT bersumber dari delegasi atau pelimpahan wewenang dari pejabat  yang  berwenang,  dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan  Nasional.  Akta  pertanahan yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  notaris  merupakan  akta  autentik  dan  memiliki kekuatan  pembuktian  sempurna,  sedangkan  yang  dikeluarkan  PPAT  tidak  memenuhi syarat akta autentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.
Kata kunci: akta pertanahan, notaris, PPAT

## Abstract
This  article discusses  the  regulation-making  authority  between  the  notary  and  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). In making the land deed, notary authority derived from attribution attached to the profession of notary, whereas PPAT authority derived from a delegate  or  delegation  of  authority  from  the  competent  authority,  in  this  case  Badan Pertanahan  Nasional.  Deed  of  land  made  by  or  in  the  presence  of  a  notary  deed  is authentic  and  has  the  strength  of  evidence  is  perfect,  while  issued  PPAT  ineligible authentic deed and only has the strength of evidence deed under hand.
Keyword: the land act, notary, PPAT

## Pendahuluan
Pendaftaran  tanah  sebagai  “perintah  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ”inilah sebagai cikal dasar pendaftaran tanah  di  Indonesia” 2 yang  kemudian  ditindak  lanjuti  dengan  diterbitkannya  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  Tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  telah  dirubah
1 Artikel ini adalah ringkasan tesis yang berjudul ”Pengaturan Kewenangan Pembuatan Akta Pertanahan Antara  Notaris  Dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)”  yang  ditulis  oleh  Adi  Rahayu  di  bawah bimbingan Prof. Sukamto Satoto pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 2015.
2 Elita  Rahmi ,  Hukum  Pertanahan  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia, Unpad  Press,  Bandung,  2011, hal.129.
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  Tentang  Pendaftaran Tanah atas dasar inilah kemudian dikenal adanya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sebagai berikut:
1) Peralihan hak atas  tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Dalam  keadaan  tertentu  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  Menteri  Kepala Kantor  Pertanahan  dapat  mendaftar  pemindahan  hak  atas  bidang  tanah  hak milik,  yang  dilakukan  di  antara  perorangan  warga  negara  Indonesia  yang dibuktikan  dengan  akta  yang  tidak  dibuat  oleh  PPAT,  tetapi  yang  menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998  Tentang Peraturan  Jabatan  Pembuat  Akta  Tanah   yang disebut  Pejabat  Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk  membuat  akta-akta  autentik  mengenai  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Selain Istilah PPAT dikenal juga istilah PPAT Sementara dan PPAT Khusus yaitu:
1) PPAT  Sementara  merupakan  Pejabat  Pemerintah  yang  ditunjuk  karena jabatannya  untuk  melaksanakan  tugas  PPAT  dengan  membuat  akta PPAT  di daerah yang belum cukup terdapat PPAT sedangkan
2) PPAT Khusus ialah adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena  jabatannya  untuk  melaksanakan  tugas  PPAT  dengan  membuat  akta PPAT  tertentu  khusus  dalam  rangka  pelaksanaan  program  atau  tugas Pemerintah tertentu.
“Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikualifikasikan sebagai Pejabat umum dan diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta-akta  tertentu  di  bidang  peralihan  dan pembebanan hak atas tanah” 3 adapun tugas pokok dan kewenangan PPAT berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai berikut:
1) PPAT  bertugas  pokok  melaksanakan  sebagian  kegiatan  pendaftaran  tanah dengan  membuat  akta  sebagai  bukti  telah  dilakukannya  perbuatan  hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
3 Habib  Adjie ,  Merajut  Pemikiran  dalam  Dunia  Notaris  dan  PPAT, PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2014, hal.91.
yang  akan  dijadikan  dasar  bagi  pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
2) Perbuatan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  sebagai berikut:
a. jual beli
b. tukar menukar
c. hibah
d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng)
e. pembagian hak bersama
f. pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik
g. pemberian Hak Tanggungan
h. pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan
Pendaftaran tanah dan peralihan hak atas tanah tidak terlepas dengan apa yang disebut akta autentik dan sudah barang tentu Pejabat umum yang berwenang membuat akta  autentik  adalah  PPAT  tidak  terkecuali  juga  Notaris,  kewenangan  Notaris berdasarkan  sejarah  panjang  Notaris  di  Indonesia  antara  lain  diatur  dalam  Pasal  1 Peraturan  Jabatan  Notaris  ( Staatsblad 1860  Nomor  3)  bahwa  yang  dimaksud  dengan Notaris  adalah  Pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh suatu  peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan dalam  suatu  akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan  aktanya  dan memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipannya,  semuanya  sepanjang  pembuatan  akta  itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  memberikan  akibat yang  dulunya  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  berdasarkan  pada  peraturan peninggalan Belanda yakni Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesie (Stb. 1860:3).
Sekarang Notaris merasa mendapatkan angin segar dengan disahkannya undang-undang ini yang mana sebelumnya ”Notaris hanya memiliki tugas pokok yaitu untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan” 4 sekarang Notaris mendapatkan  perluasan  kewenangan  yaitu  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan pertanahan  (Pasal  15  ayat  (2) huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas    Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,
4 Ibid., hal. 31.
sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa kewenangan ini adalah kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).  Menurut Farida Patittingi dalam kondisi demikian, jika terjadi  konflik  hukum  yang  mengatur  hal  yang  sama,  dapat  diselesaikan  dengan menggunakan asas hukum, yaitu:
1) Lex porteriori derogate legi priori, artinya peraturan atau undang-undang yang terbaru mengesampingkan peraturan atau undang-undang yang lama yang mengatur hal yang sama.
2) Lex superior derogate legi inferiori, artinya jika terjadi pertentangan antara peraturan  perundang-undangan  yang  tinggi  dengan  yang  rendah,  maka yang tinggilah yang harus didahulukan. 5
Kedua  asas  hukum  tersebut,  secara  otomatis  mengesampingkan  peraturan Jabatan  PPAT  yang  diatur  dalam  peraturan  sebelumnya,  apalagi  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  kedudukannya  lebih  rendah  dari  Undang-Undang  Jabatan  Notaris karena bentuknya hanya Peraturan Pemerintah.” 6
“Tetapi  pada  sisi  lain,  dapat  juga  menggunakan  asas  hukum  “ lex  specialis derogate  legi  generale ”, sehingga  peraturan  khusus  akan mengesampingkan peraturan umum  yang  mengatur  hal  yang  sama.” 7 ”Artinya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  Tentang  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  secara  khusus mengatur  Jabatan  PPAT  yang  berlaku  saat  ini  dapat  dikategorikan  sebagai lex specialis .” 8 “dalam  kondisi  demikian,  mana  yang  harus  diikuti,  tidak  memberikan penyelesaian dan kepastian hukum. Untuk itu memang dibutuhkan adanya harmonisasi hukum dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.” 9
Perebutan  kewenangan  ini  dinilai  wajar,  pada  kenyataan  bahwa  jika  Notaris tidak  merangkap  jabatan  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dalam menjalankan  tugasnya  dirasa  tidak  lengkap,  sehingga  klien  Notaris  baik  perorangan, korporasi  maupun  perbankan  merasa  tidak  puas  atas  pelayanan  Notaris  yang  belum PPAT, dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta pertanahan telah melekat pada diri Notaris diharapkan Notaris tidak lagi harus merangkap jabatan untuk satu wilayah kerja dalam menjalankan tugasnya.
5 Farida  Patittingi ,  “ Keberadaan  Profesi  Pejabat  pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  di  Tengah  Kontroversi Payung Hukum”, http://ippatonline.com. hal.6. 6 Ibid. 7 Ibid. 8 Ibid. hal 7. 9 Ibid.
“Namun dengan bertambahnya kewenangan Notaris ini pada perkembangannya masih  belum  bisa  dilaksanakan,” 10 jika  melihat  sejarah  panjang  dan  jalan  berliku peraturan jabatan Notaris menurut Badar Baraba:
Dalam pansus revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf (f) tentang kewenangan Notaris membuat akta pertanahan  dalam  pansus  sudah  muncul  tetapi  belum  begitu  jelas  kemudian baru  di  panja  dipertahankan  dan  ketika  rapat  paripurna  DPR  RI  yang berlangsung  17  Desember  2013  rancangan  UUJN  disahkan.  Seharusnya  jika berbicara  kewenangan  Notaris  membuat  akta  autentik  tentu  tidak  ada pengecualian  termasuk  juga  dalam  membuat  akta  di  bidang  pertanahan. Namun pendaftaran tetap ada atau menjadi kewenangan BPN RI dan aktanya juga dapat dibuat secara Notariil. 11
Hal  ini  senada  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Arry  Suprapto yang mengemukakan antara lain:
bahwa sebetulnya filosofi Pasal 15 ayat (2)  huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang  Jabatan  Notaris  kalau  kita  kembali  kebelakang  pada  waktu pembahasan  RUUJN  menjadi  Undang-Undang  pola  pikirnya  adalah  kita sebagai  organisasi  dan  kita  adalah  satu-satunya    profesi  yang  dipercaya pemerintah  ingin  berbuat  semaksimal  mungkin  mengurangi  beban pemerintah. 12 Hal  ini  dalam  kaitannya  membuat  bukti-bukti  autentik  secara tertulis. Disitulah pola pikirnya karena kita melihat betapa kasihannya intitusi pemerintah  yang  bernama  BPN  yang  terganggu  kerjanya  dan  tidak  bisa memaksimalkan kerjanya hanya karena persoalan mengurusi blangko. 13
Kemudian  lebih  lanjut  Nonny  W  Warmana  Notaris  dan  PPAT  Kota  Bandung yang  sekaligus  Ketua  PPAT  Kota  Bandung  sebagaimana  dikutip  oleh Badar  Baraba menyatakan:
Kewenangan Notaris membuat akta pertanahan karena telah ditetapkan dalam UUJN  setuju  atau  tidak  setuju  semua  lembaga  negara  termasuk  BPN  harus melaksanakan  dan  patuh  terhadap  Undang-undang  ini  karena  sebelumnya tidak  ada  singkronisasi  dari  lembaga  terkait  maka  disarankan  Kementrian Hukum  dan  ham  harus  koordinasi  dengan  BPN  RI  bagaimana  mekanisme pelasanaan Pasal ini termasuk tanggung jawab DPR RI karena selain pembuat Undang-Undang  juga  harus  menjadi  pengawas  dalam  pelaksaan  Undang- undang ini. 14
10 Habib  Adjie ,  Menjalin  Pemikiran-Pendapat  Tentang  Kenotariatan  (Kumpulan  Tulisan) ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 19.
11 Majalah Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan dan Hukum Renvoi , Nomor 9, 29 Februari 2014, hal. 14.
12 Ibid. 13 Ibid.
14 Ibid., hal. 23.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  tentang  ketentuan  peraturan-peraturan  yang mengatur  tentang  kewenangan  baik  PPAT  maupun  Notaris  dalam  membuat  akta pertanahan  terdapat  kesamaan  kewenangan  bahkan  dapat  dikatakan  terdapat  tumpang tindih kewenangan dalam 2 (dua) profesi dan atau jabatan yang sama-sama bersumber dari  peraturan  perundang-undangan  atas  dasar  inilah  penulis  merasa  tertarik  untuk meneliti  dan  menulis  jurnal  yang  berjudul  pengaturan  kewenangan  pembuatan  akta pertanahan  antara  Notaris  dan  Pejabat  pebuat  akta  tanah  (PPAT).  Berdasarkan  uraian latar  belakang  di  atas,  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  dan penulisan  tesis  ini  adalah:  1).  Bagaimana  pengaturan  kewenangan  pembuatan  akta pertanahan  antara  Notaris  dan  Pejabat  Pebuat  Akta  Tanah  (PPAT)?  2).  Apa  akibat hukum  terhadap  akta  pertanahan  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  dan  yang dibuat oleh Pejabat Pebuat Akta Tanah (PPAT)?
Untuk menjawab dan membahas permasalahan tersebut, artikel yang berasald ari penelitian ini menggunakan metode tertentu. Menurut Peter R. Seen, metode merupakan “suatu  prosedur  atau  cara  mengetahui  sesuatu  menggunakan  langkah-langkah  yang sistematis.” 15 Definisi  lain  menurut  Wolman  metode  sebagai  teknik  dan  prosedur pengamatan dan percobaan yang menyelidiki alam yang digunakan oleh ilmuwan untuk mengolah  fakta-  fakta,  data  dan  penafsirannya  sesuai  dengan  asas-asas  dan  aturan- aturan  tertentu.” 16 Bertolak  dari  kedua  pendapat  di  atas  untuk  menjawab  suatu permasalahan  dalam  penelitian  ini  peneliti  memutuskan  untuk  melakukan  penelitian dengan  metode  penelitian  yang  ajek  dan  sistematis  agar  memperoleh  suatu  jawaban yang benar dan akurat sesuai dengan disiplin ilmu hukum sebagai berikut.
Tipe  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  dan  penulisan  ini  merupakan penelitian hukum secara juridis normatif, berkenaan dengan hal ini yang menjadi objek penelitian  merupakan  isu  hukum  yang  berkaitan  dengan kewenangan  pembuatan  akta pertanahan antara Notaris dan Pejabat Pebuat Akta Tanah (PPAT).
Pendekatan yang digunakan adalah penelitian juridis normatif antara lain:
a. “Metode pendekatan Perundang-undang ( Statute approach ).
b. “Metode pendekatan konseptual ( conceptual approach )
c. Metode pendekatan sejarah ( historical approach )
15 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu  Hukum ,  Mandar Maju, Bandung,  2008, hal. 3.
16 Ibid.

## Pembahasan
Kewenangan Pembuatan Akta Pertanahan Antara Notaris Dan Pejabat .. Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Pada  tahun  2014  Muhammad  Thoha  mengajukan  permohonan  pengujian  terhadap Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  Sebagamana  telah dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  terhadap  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada tanggal 30 Desember 2014  yang diterima  di Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  (Kepaniteraan  Mahkamah) berdasarkan  akta  penerimaan  berkas  permohonan  nomor  21/PAN.MK/2014  dan  telah dicacat  dalam  buku  register  perkara  konstitusi  dengan  nomor  5/PUU-XII/2014  pada tanggal  15  Januari  2014,  yang  kemudian  telah  diperbaiki  dengan  perbaikan  yang diterima  di  persidangan  Mahkamah  tanggal  4  Februari  2014  dan  perbaikan  yang diserahkan  melalui  Kepaniteraan  tanggal  10  Februari  2014,  dengan  Putusan  Nomor 5/PUU-XII/2014 dalam konklusi Mahkamah berkesimpulan:
1) Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon
2) Pemohon  memiliki  kedudukan  hukum (legal  standing) untuk  mengajukan permohonan Pemohon
3) Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum Kemudian  dalam  amar  putusannya  menyebutkan  mengadili,  menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Peneliti  dengan  ini  menyatakan  sependapat  dengan  pendapat  Mahkamah Konstitusi dan hasil Putusannya atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30
Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  Sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  mengadili,  menolak  permohonan  Pemohon untuk seluruhnya, dan dengan demikian dapat diartikan bahwa ketentuan Pasal 15 Ayat (2)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diuji tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan demikian sebaiknya untuk dapat mengkaji lebih dalam apakah ketentuan Pasal  15  Ayat  (2)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak multi tafsir
atau  bahkan  tidak  bertentangan  dengan    ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, para pihak yang berkepentingan  mengajukan  gugatan  kepada  Mahkamah  Agung  sesuai  dengan kewenangannya  yaitu  menguji  menguji peraturan   perundang-undangan   di   bawah undang-undang  terhadap  undang-undang  sesuai dengan  ketentuan  Pasal 24A  Ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mengklasifikasi,  Mensistematisasi  dan  Menginterpretasi  Peraturan  Perundang- Undangan  Terkait  Kewenangan  Pembuatan  Akta  Yang  Berkaitan  Dengan

## Pertanahan Antara Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Setelah  peneliti  mengklasifikasi,  mensistematisasi,  dan  menginterpretasikan  seluruh peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  kewenangan  pembuatan  akta pertanahan yang berkaitan dengan pertanahan antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),  untuk dapat mengetahui maksud dan tujuan dari Pasal 15 ayat (2) huruf f  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidaklah hanya dengan membaca secara harfiah  kata-kata  dalam  Pasal  tersebut,  tetapi  haruslah  dipahami  sebagai  suatu  sistem yang  tidak  terpisahkan  dengan  Pasal-Pasal  lainnya,  penjelasan  Pasal-Pasal  dan penjelasan  umum  dari  UUJN,  maupun  risalah  rapat  proses  pembahasan  rancangan undang-undang tentang jabatan Notaris serta dengan seluruh peraturan-peraturan  yang berlaku  dalam  sistem  hukum  nasional  secara  keseluruhan.  Untuk  memahami  Pasal  15 ayat  (2)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  setidaknya  haruslah dihubungkan  dengan  Pasal  17  huruf  g  UUJN,  dan  menurut  Mahkamah  Konstitusi dihubungkan  dengan  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  tahun  1998  Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta, Ketentuan yang demikian dalam ilmu hukum dikenal dengan kmetode penafsiran secara ”interpretasi sistematis atau logis. ” 17
Jika mengulas kewenangan PPAT dalam Pasal 2  Peraturan Pemerintah Nomor 37  tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dikaitkan dengan  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014
17 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2009.
Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris  dengan  metode ”interpretasi  gramatikal” 18 dapat  ditafsirkan  PPAT  hanya memiliki  tugas  pokok  mendaftarkan  sebagian  kegiatan  pendaftaran  tanah  saja  dengan demikian  terdapat  ruang  bagi  notaris  untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  maksud dan  tujuan dari  kewenangan  Notaris  dalam  Pasal  15  ayat  (2) huruf  f  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Dengan demikian peneliti sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Habib Adjie tentang arti ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu:
1. Kewenangan  Notaris  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan sepanjang bukan tindakan hukum dalam bentuk:
a. jual beli
b. tukar menukar
c. hibah
d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng)
e. pembagian hak bersama
f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik
g. pemberian Hak Tanggungan
h. pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan
2. Karena  tindakan  hukum  tersebut  mutlak  wewenang  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  Pasal  95  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan  Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 19
Kemudian  analisis  menggunakan interpretasi  sistematis  atau  logis terhadap dengan  ketentuan Pasal 17  Huruf  g UUJN  dikaitkan  dengan  Pasal  15  Ayat  2  Huruf  f UUNJ mempunyai arti:
1) bahwa Notaris boleh merangkap jabatan sebagai PPAT asal saja jabatan PPAT yang dirangkapnya masih masuk dalam wilayah jabatan Notaris
2) dengan  adanya  pengakuan  jabatan  rangkap  ini  maka  Notaris  dan  PPAT mempunyai kewenangan yang berbeda atau kewenangan Notaris menurut UUJN tidak sama dengan kewenangan PPAT
3) adanya  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  mengatur  tentang kewenangan PPAT.
18 Ibid., hal. 57.
19 Habib Adjie, Op. Cit., hal. 58.
Akibat Hukum Akta Pertanahan yang Dibuat oleh atau di Hadapan  Notaris dan yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
Akibat  hukum  dari  akta  pertanahan  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  jika ditinjau  dari  aspek  hukum  privat  atau  hukum  perdata  berdasarkan  Pasal  1868  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan:
Suatu  akta autentik  ialah  suatu akta  yang  di  dalamnya  bentuk  yang  ditentukan oleh undang-undang. Dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya, dan ketentuan akta yang dibuat  oleh  dan  di  hadapan  notaris  terdapat  dalam  Pasal  38  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris. 20
Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  akta  pertanahan  yang  diamanatkan  Pasal  15 ayat  (2)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  merupakan  akta autentik  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  (dapat  memberikan  kepastian hukum bagi para  pihak) dengan catatan akta pertanahan tersebut memenuhi  ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan bukan merupakan akta yang menjadi kewenangan Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  sebagaimana  dimaksud  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Sedangkan  akta  pertanahan  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  berdasarkan  kewenangannya  yang  menjadi  amanat  Pasal  2  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pambuat  Akta Tanah,  setlah  peneliti  analisis  dengan  mengisterpretasikan  secara  sistematis  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Jika  dihubungkan  dengan ketentuan  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  karena  akta  yang  dibuat Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  di  dalam  bentuknya  tidak  ditentukan  dengan Undang-Undang  dan  hanya  ditentukan  oleh  Peraturan  Pemerintah  atau  Peraturan Menteri  sudah  tentu  dapat  ditafsikan,  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  bukan  merupakan  akta  autentik  dan  memiliki  kekuatan  pembuktian
20 Subekti dan Tjiptrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Burgelijk Wtboek”, PT. Prdanya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 475.
sebagai ”surat dibawah tangan  yang penilaiannya (jika bermasalah) diserahkan kepada hakim jika hal tersebut diperiksa atau menjadi objek gugatan pengadilan negeri.” 21

## Kesimpulan
Berdasarkan  temuan  dan  analisis,  maka  dapat  disimpulkan, pertama, kewenangan Notaris  bersumber  dari  atribusi  yang  melekat  pada  profesi  Notaris  sedangkan  PPAT bersumber  pada  delegasi  (pelimpahan  wewenang)  dari  pejabat  yang  berwenang  (BPN RI).  Terhadap  pengangkatan  keduanya  juga  berbeda  untuk  Notaris  dilakukan  oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  sedangkan  PPAT  dilakukan  oleh  Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia. Di antara keduanya juga tidak terdapat  tumpang  tindih  kewenangan,  dikarenakan  terdapat  perbedaan  yang  mendasar yang bersifat saling melengkapi.
Kedua, akta  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  yang  yang  berkaitan dengan pertanahan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris  merupakan  akta  autentik  dan  memiliki  kekuatan  pembuktian sempurna  karena  telah  memenuhi  ketentuan  akta  autentik  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1868 KUH  Perdata  sedangkan Akta Pejabat  Pembuat Akta  Tanah (PPAT)  yang objeknya tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dikarenakan tidak memenuhi ketentuan akta  autentik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1868  KUH  Perdata  sudah  barang  tentu bukan akta autentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian akta dibawah tangan.

## Daftar Pustaka
Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian  Ilmu    Hukum ,    Mandar  Maju,  Bandung, 2008.
Elita  Rahmi ,  Hukum  Pertanahan  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia, Unpad  Press, Bandung, 2011.
Farida Patittingi , “ Keberadaan Profesi Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) di Tengah Kontroversi Payung Hukum”, http://ippatonline.com.
21 Habib Adjie , Op. Cit., hal. 23.
Habib  Adjie ,  Merajut  Pemikiran  dalam  Dunia  Notaris  dan  PPAT, PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Habib Adjie , Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan) , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
Majalah  Bulanan  Notaris,  PPAT,  Pertanahan  dan  Hukum  Renvoi ,  Nomor  9,  29 Februari 2014.
Subekti  dan  Tjiptrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  “Burgelijk Wtboek”, PT. Prdanya Paramita, Jakarta, 2001.
Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar, Liberty,  Yogyakarta,
2009.