Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2 (1), 2020: 48 - 73
ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al-huquq.v1i2.3555
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved Author Correspondence: suaidisyafiie1922@gmail.com
Pembiayaan Istishsna’ dan Implementasinya di Perbankan Syariah
Suaidi, Lukmanul Hakim (Institut Agama Islam Negeri Madura, Jl. Raya Panglegur KM. 04 Pamekasan-69371, Jawa Timur Indonesia)

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  pembiayaan istishna‟ dan beberapa  persoalan  yang  menyertainya  dalam  praktik perbankan  syariah  di  Indonesia . Pembiayaan istishna‟ ini
adalah  produk  berbasis  jual  beli  yang  tidak  jarang dipraktikkan oleh perbankan syariah masa kini. Dalam studi ini,  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  yang  menyatakan bahwa; Pertama, salah satu pembiayaan yang berbasis jual-beli dalam bentuk bai‟ adalah Istishna‟ yang disebut sebagai akad pesanan  pada  suatu  barang  dari shani‟ kepada mustashni‟ ; Kedua, Atas  dasar istihsan secara  hukum istishna‟ merupakan akad  yang  boleh  dipraktikkan  oleh perbankan; Ketiga ,  secara umum implementasi yang dilakukan perbankan syariah pada masyarakat  adalah  bisa  berbentuk  pembangunan  proyek perumahan,  pesanan  sepeda  motor,  token  listrik,  gedung sekolah, dll; Keempat, masalah dalam Pembiayaan Istishna‟ ini salah satunya adalah terlihat pada kurang inovatifnya dalam praktik lapangan, cenderung kaku dan tidak fleksibel karena pembiayaan  yang  bersifat  jangka  pendek.  [This  paper discusses  istishna  financing  'and  some  of  the  problems  that accompany  it  in  sharia  banking  practices  in  Indonesia. Istishna  financing  ’is  a  sale-based  product  which  is  not infrequently practiced by Islamic banking today. In this study, several conclusions can be drawn stating that; First, one of the financing  based  on  buying  and  selling  in  the  form  of  bai  'is Istishna'  which  is  called  an  order  contract  on  an  item  from shani  'to  mustashni';  Second,  on  the  basis  of  istihsan  legally istishna 'is a contract that may be practiced by banks; Third, in general, the implementation carried out by Islamic banking to the  public  is  in  the  form  of  housing  construction  projects, motorcycle  orders,  electric  tokens,  school  buildings,  etc  .; Fourth,  the  problem  in  Istishna  Financing  'one  of  which  is

## Pembiayaan Istishsna‟ dan Implementasinya di Perbankan Syariah
seen  in  the  lack  of  innovation  in  field  practice,  tends  to  be rigid and inflexible because of short-term financing].
Kata Kunci: Bai’; Akad; Istishsna’; Perbankan Syariah

## Pendahuluan
Dalam  menjalankan  bisnis,  perbankan  syariah  bisa melalui  tiga  model  pembiayaan; bagi-hasil,  jual-beli,  dan  sewa menyewa.  Dalam model  jual-beli  ( bai‟ )  ini  secara  umum  dapat dibagi  menjadi  tiga  bagian, pertama, Model  jual-beli  dengan sistem  menjual  sesuatu  yang  barangnya  sudah  dalam  kuasa  si penjual  sehingga  pasca-transaksi  si  pembeli  akan  menerima langsung  pada  barang  yang  diperjual-belikan  diantara keduanya; kedua , Model jual-beli dalam bentuk menjual sesuatu yang  belum  dalam  kuasa  si  penjual,  hal  ini  dapat  dilakukan berbentuk  pesanan.  Namun  hal  ini  ada  risiko  tersendiri  yang harus  ditanggung  oleh  penjual  bahwa  akan  ada  jaminan  akan adanya barang di kemudian hari. Terkait sistem pembayarannya  bisa  disepakati  dan  dilakuan  di  awal  atau diakhir transaksi; Ketiga , Model jual-beli yang bentuk barangnya tidak ada dan tidak bisa dipesan, seperti bertransaksi membeli ikan dalam lautan atau membeli burung yang terbang sehingga transaksi  ini  secara  hukum  fiqih  haram  dilakukan  karena barang  selain  barang  belum  ada  dalam  kuasa  penjual  juga barang yang ingin diperjual-belikan tidak diketahui pemiliknya.
Salah  satu  bentuk  aplikasi  jual  beli  dalam  perbankan syariah,  yaitu  pembiayaan istishna‟. Eksistensi  Pembiayaan istishna‟ merupakan  Pembiayaan  yang  tidak  jauh  beda  dengan Pembiayaan salam di  mana  Pembiayaan istishna‟ ini  berbentuk pesanan  yang intermediary- nya  perbankan  syariah.  Perbankan syariah atau biasa disebut dengan shani‟ (pemesan) melakukan perjanjian  barang  sesuai  pesanan.  Jadi,  Pembiayaan Istishna' merupakan  bentuk  menempah  sesuatu  yang  dilakukan shani‟
Suaidi, Lukmanul Hakim
kepada mustashni‟. Bentuk tempahan ini bisa berbentuk barang, seperti  ikan,  pakaian  seperti  sarung,  ruko,  kendaraan  seperti mobil,  sepeda  motor  atau  kendaraan  lainnnya,  dan  lainnya. Jadi, Istishna' merupakan  satu  model  yang  hakikatnya  telah dipraktikkan  sejak  era  Rasulullah  Saw.  dan  sahabat-sahabat beliau.  Ironisnya,  masih  banyak  masyarakat  yang  kurang memperhatikan  pada  wujud  produk  ini,  sehingga  masyarakat cenderung keliru baik  secara teori maupun praktiknya. Dalam kajian  ini,  penulis  akan  menjelaskan  tentang  Pembiayaan istishna‟, baik  dari  segi  teori,  aplikasi,  pembiayaan  dan implementasi  dan  beberapa  masalah  yang  menyertainya  di perbankan syariah.
Kerangka Teori
Istishsna‟ itu  muncul  dari lisan arab  diambil  dari shana‟a‟ yashna‟u  shun‟atan dengan  orientasi  arti amilahu yang  artinya membuat,  berbuat,  melakukan  dan  mengerjakan. 1 Istishsna‟ secara bahasa adalah bermula dari awal kata istahna‟a yastahni‟u isthisna‟an di  mana  dalam  kata  ini  mengandung  makna lit- thalabah ,  yang  berarti  “menyuruh  membuatkan”.  Makna  ini berkonotasi  dengan  kata al-mustashni‟ yang  memiliki  arti pengusaha  pabrik,  menjadikan  sesuatu,  menghasilkan  dengan tangan  atau  mesin  ( manufacture ) 2 .  Jadi, Istishna' dari  sudut bahasa bermaksud menyuruh seseorang atau perusahaan untuk dibuatkan sesuatu sesuai keinginan dari pemesan awal. Dalam analogi  lain,  menjadikan  atau  menghasilkan  suatu  barang berdasar pada permintaan dari pemesan.
Secara  terminologi Istishsna‟ adalah  akad  jual-beli  yang dilakukan  antara  penjual  pertama  yang  disebut  pemasok  ( al-
1 Ali  Ahmad  As-Salus, Musi‟ah  al-Qadaya  al-fiqhiyah  al-Muashirah  wal- iqtishad al-Islami (Mesir: Badrul Kutub al-Mishriyah, 2006), hlm. 817.
2 Ilyas  Anton  Ilyas, al-qomus  al-ashri (Shunduq  Barid,  954),  hlm  381, istilah (mustashni’) ini mengandung arti “pengusaha pabrik” bisa di lihat di, Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap (Yogyakarta: Ikapi, 1997), cet. Keempat belas, hlm. 797.
shani‟ ) dengan penjual akhir ( almushtashni‟ ). Dalam pembiayaan Istishsna‟ ini  ada  pesanan  suatu  barang  kepada  pemasok, sehingga pemasok menghasilkan suatu barang  atau disebut al- mashnu‟ (pokok)  dalam  bentuk  karya  sendiri  atau  diproduksi oleh  pihak  lain  sesuai  spesifikasi  dan  klausul  yang  disepakati antara  pemasok  ( al-shani‟ )  dengan  penjual  akhir  ( almushtashni‟ ) sehingga al-mashnu‟ yang  dihasilkan  sesuai  pesanan sebagaimana  kontrak  yang  disepakati  di  awal.  Terkait  harga dilakukan  sebagaimana  kesepakatan  apakah  akan  dilakukan dalam  bentuk  cicilan  atau  melakukan  penangguhan  terhadap pembayaran. 3 Dalam istilah lain, bai‟ al-istishna‟ merupakan akad jual beli yang  dilakukan  antara  pembeli  barang  dengan  penghasil barang.  Dalam  hal  ini,  pembeli  akan  melakukan  pesanan kepada  pemporduksi  barang  sehingga  produsen  tersebut menerima pesan dan menghasilkan barang sebagaimana pesan yang diterima dari pemesan. Artinya, yang berkeinginan untuk membeli  barang  berupaya    untuk  mencari  pihak  lain  dalam rangka memperoleh barang sesuai kriteria yang diinginkan dan diperjanjikan  untuk  dijual  kepada  pembeli  akhir.  Sistem pembayaran dapat dilakukan dengan cara dibayar di awal, dicil atau  dapat  dilalui  dengan  menangguhkan  pembayaran  dan dibayar  di  waktu  mendatang  ketika  barang  sudah  ada  dalam kuasa pemesan. 4
Oleh  karena  itu,  dalam  praktik bai‟ istishna‟ ini  ketika pembeli telah melakukan pesanan pada penghasil barang maka penghasil barang harus melakukan upaya untuk mengahasilkan barang  menurut  keinginan  dan  kriteria  untuk  memuaskan pembeli  akhir.  Hal  ini  untuk  meminimalisir  risiko  pembatalan
3 Hendi  Prabowo.  Heri  Sudarsono, Istilah-istilah  Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2006), cet keempat, hlm. 58-59.
4 Muhammad Syafiie Antonio, Bank  Syariah (Jakarta: Ikapi, 2011), cet.
Kedelapan, hlm. 113. Atau penjelasan ini bisa dilihat juga di, Abu Bakar Ibnu Mas’ud al-Kasani, al-Bada‟i was Sana‟i fi Tartib al-Shara‟i (Bairut: Darul Kitab al-Arabi), edisi ke-2.

## Suaidi, Lukmanul Hakim
pada  barang  yang  dipesan  oleh  pembeli  akhir.  Kesepakatan pembayaran uang pada barang pesanan sesuai kesepakata yang dibangun  diantara  keduanya  bisa  dibayar  dimuka,  dicil, melakukan  penangguhan  sehingga  pembayarannya  bisa dilakukan pada waktu mendatang. 5

## Dasar Hukum Istishna’
Pemahaman para ahli fiqih, hukum yang terikat pada bai‟ salam mayoritas  juga  terikat  pada  mel bai‟  istishna‟.  Bai‟  al- istishna‟ adalah suatu transaksi akad yang secara zdahir hukum mirip  dengan bai‟  salam. Sehingga,  ulama  ahli  fiqih  banyak mengeluarkan  fatwanya  terrkait  “keshahihah”  pada bai‟  al- istishna‟ ini. Hal ini sebagaimana para ahli fiqih berpendapat: 6
Hanafiyah  mengomentari  akan  bolehnya  menggunakan Pembiayaan Istishna‟ ,  alasan  mereka  dijelaskan  sebagaimana berikut:
1. Suatu ketika  Nabi Muhammad Saw. pernah meminta untuk dibuatkan sebuah cincin dan mimbar.
اَذِإ ِهِّفَك  ِنْطَب يِف ُهَّصَف  َلَعَج َو ، ٍبَهَذ  ْنِم اًمَتاَخ  َعَنَطْصا َمَّلَس َو ِهْيَلَع  َّللَّا ىَّلَص  َّيِبَّنلا  َّنَأ " :  َلاَقَف  ِهْيَلَع ىَنْثَأ َو َ َّللَّا َدِمَحَف  َرَبْنِمْلا  َيِق َرَف ، ٍبَهَذ  ْنِم َميِتا َوَخ  ُساَّنلا  َعَنَطْصاَف ، ُهَسِبَل ِّنِإ َّلَِإ ُهُبِسْحَأ  َلَ َو : ُةَي ِرْي َوُج َلاَق "  ُساَّنلا َذَبَنَف ، ُهَذَبَنَف ، ُهُسَبْلَأ  َلَ يِّنِإ َو ، ُهُتْعَنَطْصا  ُتْنُك ي
ىَنْمُيْلا ِهِدَي يِف َلاَق
Artinya: “Sesungguhnya  Nabi  Saw.  pernah  meminta dibuatkan  cincin  dari  emas,  dan  menghadapkan  mata cincinnya  ke  telapak  tangan  beliau  apabila  beliau mengenakannya.  Maka  orang-orang  pun  ramai  memesan cincin  dari  emas.  Lalu  beliau  naik  mimbar.  Setelah  memuji Allah dan menyanjung-Nya beliau bersabda: „Sesungguhnya saya  telah  meminta  dibuatkan  cincin  dari  emas,  dan sungguh  saat  ini  saya  tidak  akan  mengenakannya.‟  Maka
5 Nurul  Hak, Ekonomi  Islam  Hukum  Bisnis  Syariah (Yogyakarta:  Sukse Offset, 2011), hlm. 37-38.
6 Ibid., hlm. 114.

## Pembiayaan Istishsna‟ dan Implementasinya di Perbankan Syariah
orang-orang  pun  membuang  cincin  mereka.  Juwairiyah mengatakan;  „Aku  tidak  mengira  lagi  kecuali  Nafi‟ mengatakan;  „Beliau  mengenakannya  di  tangan  kanan beliau.‟‟ (HR. Bukhari)
2. Ijma Ulama menetapkan sebagai kerja sama ( at-taamul ). 7
Golongan  Imam  Hanafi  mendefiniskan  kata istishna' ini  yang  berorientasi  pada  kategori  menjual  suatu  barang dengan mencantumkan syarat tertentu. Dalam definisi yang disampaikan  oleh  mereka  bahwa  ada  perbedaan  antara bai‟ istishna' dengan bai‟ salam .  Senada  dengan  golongan  Imam hanafi  yaitu  argumen  yang  disampaikan  oleh  golongan Imam  Hambali  yang  mengomentari  bahwa  tidak  ada kesamaan  diantara  keduanya.  Bahkan  bagi  golongan  Imam Hambali mengartikan terkait bai‟ istishna' dengan bai‟ salam bahwa syarat diantara keduanya keduanya harus dialkukan. Berbeda  dengan  golongan  yang  dikeluarkan  fatwanya  dari madzhab  Imam  Maliki  dan  Imam  Syafiie  yang  justeru menyatakan  bahwa  keduanya  sama  antara bai‟ istishna' dengan bai‟ salam. Kesamaan  ini  karena  keduanya  sama-
sama  masuk  pada  ketegori  perniagaan  dalam  bentuk pesanan atau menempah barang untuk mengashilkan sesuai pesanan  dari  pemesan  awal.  Hal  yang  sedikit  membedakan karena bai  salam hanya  lebih  umum  dari  pada bai‟ istishna' dengan bai‟ salam bai’ istisna' karena faktor kehususan barang pesanan  yang  diinginakn  oleh  pemesan  dalam bai‟  istishna‟ ini lebih spesifik, khusus dan unik.
Imam Maliki dalam kitabnya, beliau tidak secara jelas menjelaskan istishna‟, beliau  hanya  memberikan  keterangan selaras dengan hadits yang ada pada akad salam baik dasar itu yang  terkait  dengan  syarat  maupun  hukumnya.  Sedangkan Syafiiyah  tidak  memuat  sama  sekali  yang  berhubungan dengan istishna‟ kalau  Imam  Syafiie  sendiri  dalam  kitab al- Umm nya  misalkan  kita  lihat  dalam  bab as-salaf, di  mana
7 (Al-Syirazi, al-Muhazdab (tp, tt), jilid 12, hlm. 121.)

## Suaidi, Lukmanul Hakim
54
penjelasannya  sebagaimana  Imam  an-Nawawi  dalam  kitab Raudlatut  Thalibin yang  membolehkan  akad salam (Imam  as- Syafiie  menyamakan  dalam  kitabnya  antara bai‟  istishna‟ dengan bai‟ salam)  misalkan  yang  penting  disebutkan  jenis dan  panjangnya.  Namun,  ada  di  dalam  akad  salam  yang ditetapka  Imam  an-Nawawi  ini  yang  tidak  dibolehkan menggunakan  akad  salam  misalkan  memesan  Biji-bijian seperti  Qizan  dan  Thanajir.  Pendapat  Imam  an-Nawawi  ini berbeda  dengan  pendapatnya  al-Syrazi  yang  mengatakan boleh  menggunakan  akad  salam  walaupun  itu  bentuknya biji-bijian, buah-buahan maupun baju.
3. Istihsan. 8
Dalam istihsan ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang bersabda:
:صلى الله عليه وسلم الله لوسر لاقو نوملسملا ىأر ام"
انسح
وهف ًائيس اوأر امو ، نسح الله دنع وهف
"ءيس الله دنع
Artinya: “dan Rasulullah Saw. bersabada : apa yang telihat bagi  orang  muslim  baik maka di  sisi  Allah  juga  baik,  dan apa yang apa yang telihat bagi orang muslim itu jelek maka di sisi Allah juga jelek” (HR. Imam Baihaqi)
8 Dalam  hal  ini  Ulama  hanafi  menyatakan  pendapat  bahwa istihsan merupakan dasar dari bai‟ istishna‟ ini, karena menyangkut adah (kebiasaan) masyarakat  ketika  ingin  memperoleh  sesuatu  tapi  tidak  mampu memnghasilkannya.  Ia  juga  berperanan  memberikan  kemudahan  tentang urusan yang berhubungan berniaga terutama kepada umat umat Islam. Oleh demikian, prinsip qiyas dikaitkan dengan hadits Rasulullah Saw yang telah bersabda:
ةللاض ىلع يتمأ عمتجت لا
Artinya:  “umatku  tidak  tidak  boleh  terkumpul  atas  (dasar)  perkara kesesatan”.  Hal  ini  sebenarnya  arti  secara  qiyasi;  tidak  boleh  melakukan transaksi  pertukangan  sebab  transaksi  tersebut  masuk  pada  transaksi  jual beli  yang  tidak  ada  barang  ( maqdum ).  Nabi  Muhammad  Saw.  sangat melarang  terhadap  hasil  jual  beli  yang  dalam  transaksinya  barang  tidak dalam kuasa dari penjual. Ali Ahmad As-Salus,. Hlm. 816-829.

## Pembiayaan Istishsna‟ dan Implementasinya di Perbankan Syariah
Bai‟  al-istishna‟ perspektif  mazhab  Hanafi  adalah transaksi yang tidak diperbolehkan karena secara hukum qiyas sangat kotradiktif dengan ghirah jual beli itu sendiri. Perspektif mereka,  jual-beli  harus  dilakukan  salahsatunya  barang  harus jelas  dan  dalam  kuasanya,  artinya  harus  tampak  kala  itu. Sedangkan  dalam  akad istishna‟ sendiri  tidak  masuk  pada kategori  itu,  yaitu  barang  tidak  terlihat  setelah  transaksi. Namun,  golongan  ini  ada  hukum  yang  disetujui  yaitu berdasarkan landasan istihsan. Bagi mereka ada beberapa alasan sehingga dapat menyetujui akan eksistensi bai‟ istishna‟ ini:
1. Secara  luas  dan  tidak  dapat  dibendung  bahwa  secarea  riil, masyarakat  sudah  banyak  mempraktikkan  akad  ini  dan tanpa  ada  beban  hukum  sama  sekali  karena  mudahnya dalam  bertranksi.  Sehingga  tidak  bisa  dielakkan  bahwa bai‟ istishna‟ ini  merupakan  hasil ijtima‟i yang  sumbernya  dari praktik dari masyarakat itu sendiri.
2. Dalam ijma’ ulama ada kemungkinan terjadinya pelanggaran pada hukum qiyas ini.
3. Dasar  dari  lahirnya bai‟  istishna‟ faktor  terdesaknya kebutuhan  masyarakat  pada  akad  ini.  Hal  demikian  karena tidak semua barang yang tersedia di riil market tersedia sesuai keinginan sehingga tidak boleh tidak harus mencari alternatif pembuat barang untuk dihasilkan sesuai keinginan.
4. Berdasarkan  huku  jual  beli,  bahwa  boleh  melakukan  akad dan atau bertransaksi sesuatu sesuai kebutuhan selama tidak ada  nash  yang  melarangnya.  Oleh  karena  itu bai‟  istishna‟ boleh  dilakukan  karena  tidak  ada  aturan  dalam  al-Qur’an atau al-Hadits yang tidak membolehkannya.
5. Ulama  kontemporer  atau  era  kini  berpendapat  bahwa  akad ini  boleh  dilakukan  berdsarkan  qiyas  dan  kebiasaan masyarakat  yang  telah  banyak  dilakukan  selama  penjual sepakat  bahwa  mampu  menghasilkan  barang  yang  dipesan dan  minimnya  perselisihan  di  akhir  karena  telah

## Suaidi, Lukmanul Hakim
56
disampaikan  diawal  terkait  spesifikasi  atau  kriteria  barang yang akan dipesan oleh pembeli/pemesan. 9
Ciri khas Produk Istishna’ Bai‟  istishna‟ memiliki  beberapa  jenis  kesamaan  dengan bai‟  salam sebab  diantara  keduanya  sama-sama  tidak  adanya barang ketika terjadi akad pesanan. Letak perbedaan mendasar antara bai‟ istishna‟ dengan bai‟ salam ini adalah kalau bai‟ salam adalah  sistem  pembayrannya  harus  diberikan  di  awal  artinya dilakukan  secara cash .  Berbeda  dengan bai‟  istishna‟ di  mana pada akad ini bisa dilakukan dengan tidak kondisi atau waktu, di  awal,  dicicil  atau  dapat  pula  ditangguhkan  sesuai kesepakatan  antara  pemesan  dengan  penjual  barang.  Letak kesamaan  dengan  pembiayaan  yang  lain  selain  dengan bai‟ salam ini  yaitu  sama  dengan bai‟  ijarah, yaitu  karena  kedua- duanya  sama  memanfaatkan  tenaga  kerja  bagi  kedua bai‟ tersebut. 10 Namun letak perbedaan dari keduanya terletak kalau kalau bai‟ istishna‟ bahan atau barang mentahnya diberikan oleh pihak pemesan sedangkan dalam bai‟ ijarah ini tidak.
Adapun  Aplikasi,  Visi,  Lokasi  dan  waktu  pembagian
Istishsna‟ dirinci sebagai  berikut:
1. Pembiayaan Istishsna‟ dalam  Aplikasi;  Model  pembiayaan istishsna‟ cenderung  diterapkan  untuk:;  1).  Model Pembiayaan  Modal  Kerja;  2)  Model  Pembiayaan  dalam bentuk  penanaman  modal,  contohnya  dilakukan  dalam rangka  mendatangkan  mesin  atau  peralatan  ketika  ingin membuat barang dan agar mudah ketika mau menghasilkan
9 Hubungan  dengan  penjelasan istishna‟ ini,  Syafiie  Antonio meletakkan  penjelasannya  yang  merujuk  pada  kitabnya  Abdurrahman  al- Jaziri, al-fiqh  ala  mazdahib  al-arba‟ah (Beirut:  Darul  Qalam),  vol  II,  hlm.202.
Lebih jelasnya lihat Muhammad Syafiie Antonio, Bank Syariah,. hlm. 114.
10 Dwy  Suwiknyo, Kamus  Lengkap  Ekonomi  Islam (Yogyakarta:  Total Media, 2009), hlm. 121-122.

## Pembiayaan Istishsna‟ dan Implementasinya di Perbankan Syariah
barang;  3)  Model  pembiayaan  pada  tata  letak  suatu bangunan atau lainnya;
2. Pembiayaan Istishsna‟ dalam  memperoleh  barang;  model- model  pada  pembiayaan istishna‟ yang  ini  harus  melakukan syarat-syarat  tertentu  sebagaimana  berikut:  1).  Wajib  jelas jenis  dan  spesifikasi  barangnya  sehingga  layak  diklaim hutang;  2).  Bagaimana  sekiranya  bisa  diterangkan  secara detail  terkait  spesifikasi  barangnya;  3).  Barang  dilakukan dikemudian hari; 4). Ketika ingin menyerahkan barang maka waktu  dan  lokasi  penyerahan  barang  harus  ditentukan sebagaiamana  kepakatan  yang  ditetapkan;  5)  tidak  boleh melakukan  penjualan  barang  bagi  pembeli  pada  barang sebelum barang betul-betul diterima oleh pembeli; 6) barang tidak  diperkenankan  ditukar  dengan  barang  yang  lain kecuali sesuai kesepakatan misalnya harus sejenis; 7). Ketika terjadi  perbedaan  terhadap  barang  yang  dipesan  artinya tidak  sesuai  spesifikasi  maka  pihak  pemesan  boleh melakukan  dua  opsi;  melanjutkan  atau  membatalkan terhadap barang yang dipesan;
3. Istishsna‟ dalam  bentuk  Pembayaran;  syarat  yang  harus dipenuhi  dalam Istishsna‟ ini  adalah;  1).  Diketahuinya  alat bayar  baik  dalam  jumlah  atau  bentuknya  apakah  berupa manfaat  atau  justeru  berbentuk  uang;  2).  Kesepakatan menjadi  ciri  khas  sah  dan  tidaknya  dalam  model pembayaran;  3).  Pembebasan  hutang  bukan  solusi  dalam model pembayaran pada pembiayaan ini.
4. Istishsna‟ dalam  bentuk  penyediaan  Barang;  ketika  ingin menyerahkan  dan  barang  sudah  tersedia  maka  harus melakukan  syarat  sebagai  berikut;  1).  Pada  saat  barang  dan waktu tidak sesuai kesepakatan atau spesifikiasi yang sudah disepakati  maka  pemesan  dapat  melakukan  opsi  sebagai berikut; a). Pesanan bisa jadi batal atau pemesan boleh mem- fasakh barang  dan  penjual  misalkan  pihak  bank  harus mengembalikan dana pemesan; b). Penyerahan barang yang tersedia  bersifat  menunggu;  c).  Boleh  minta  kepada  pihak

## Suaidi, Lukmanul Hakim
penjual/bank untuk mengganti pesanan sebagaimana barang yang diinginkan bisa dalam bentuk sejenis atau tidak selama nilai  jual  dan  pasarnya  sama  seperti  barang  yang  dipesan semula; 2). Ketika penjual/bank selesai membuat barang dan ternyata  barang  yang  diserahkan  misalnya  lebih  tinggi nilainya  maka  penjual  tidak  boleh  meminta  tambahan  uang pada pemesan terkecuali ada keikhlasan atau kesepakatan di awal  kontrak;  3).  Atau  sebaliknya,  misalkan  pada  saat penjual/bank  selesai  membuat  barang  dan  ternyata  barang yang  diserahkan  lebih  rendah  nilainya  maka  nasabah  boleh menuntut  pihak  penjual  kecuali  ada  unsur  kerelaan  dari pemesan.
5. Istishsna‟ dalam tujuan pada Pembiayaan istishsna‟ ; model ini dilakukan  oleh  penjual  dengan  memberikan  dalam  bentuk fasilitas  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan  bagi pembuat barang dengan metode pembayaran di awal secara bertahap.
6. Istishsna‟ dalam  model bai‟  Ijarah dan bai‟  Murabahah  wal- Mu‟ajjal; Model  pembiayaan  ini  merupakan  bentuk pembiayaan  yang  tersusun  dengan  tiga  model  pembayaran tunggal, yakni; model jual-beli istishsna‟, model bai‟ Ijarah dan model murabahah wal-mu‟ajjal .. 11
11 Ahmad  Ifham  Sholihin, Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 359-361.

## Pembiayaan Istishsna‟ dan Implementasinya di Perbankan Syariah
Dalam  pembiayaan  istishna’  juga  mempunyai  skema  yang digambarkan sebagai berikut:
a. Pembiayaan istishna‟ Skema  pembiayaan istishna‟ ,  ada  dua  ragam  jenis pembiayaan  ketika  nasabah  berposisi  sebaagai  pemesan barang: 12
1) Bank Syariah memilih Produsen;
2) Nasabah menunjuk atau memilih Produsen.
4. Kirim barang
1. Melakukan pesanan
2. Membeli barang
3.Menjual barang
Skema 1.1 Model Pembiayaan bai’ Istishna ketika Bank Syariah berposisi pemilih Produsen.
Penjelasan:
a. Sebagai  penjual  nasabah  melakukan  pesanan  pada bank syariah kemudian dalam pesanan barang tersebut dengan  rinci  dijelaskan  terkait  kriteria  atau spesifikasi barangnya,  sehingga  bank  adalah  berposisi  sebagai
12 Ismail, Perbankan  Syariah (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,
2011), hlm. 147. PEMESAN PENGHASIL BARANG / PABRIK BANK SYARIAH

## Suaidi, Lukmanul Hakim
60
penyedia  barang  terhadap  pesanan  barang  dari nasabah.
b. Pasca  penerimaan  barang  pesanan  dari  nasabah kemudian  bank  syariah  memesan  barang  sesuai kriterianya kepada pembuat barang sehingga pemesan betul-betul menerima barang sesuai keinginannya dari bank syariah. c. Setelah  bak  syariah  menerima  barang  dari  pembuat barang/produsen  maka  baru  bank  syariah  menjual barang  yang  sudah  diterima  terebut  kepada  pemesan barang.  Terkait  harga  adalah  sesuai  kesepakatan  di awal. d. Pasca barang sudah jadi 100% maka bank syariah tidak menyerahkan  secara  langsung  kepada  nasabah melainkan  diberikan  oleh  produsen  secara  langsung kepada nasabah.
Skema  1.2  ketika  Nasabah  menunjuk  atau  memilih Produsen sendiri.
Wakil & pesan
1. Pesan 2. 3.  Jual PEMESAN/ NASABAH Penghasil Barang/ PABRIK BANK SYARIAH

## Pembiayaan Istishsna‟ dan Implementasinya di Perbankan Syariah
Penjelasan:
a. Posisi  Pemesan/nasabah  di  sini  adalah  pemesan  barang kepada  bank  syariah  (penjual)    dan  bank  sebagai  wakil dari  Nasabah  kemudian  bank  syariah  bertindak  sebagi pemesan barang kepada penghasil barang atau pabrik.
b. Nasabah  sebagai  pembeli  dan  bank  syariah  sebagi penjual.
c. Pabrik  menghasilkan  barang  sesuai  pesanan  yang dipesan oleh bank syariah sebagaiman spesifikasi sesuai dengan yang dipesan oleh pemesan awal/nasabah. 13
Bai‟ istishna‟ adalah semacam kontrak khusus daripada bai‟ salam. Kebiasaan  pada Bai‟  istishna‟ ini  adalah  digunakan  pada bidang  pembuatan  barang  yang  dihasilkan  baik  dari  tangan ataupun mesin dengan bahasa lain cemacam manufaktur. Oleh karenanya,  ketentuan  yang  terjadi  pada bai‟  salam dari  segi aturan bai‟ istishna‟ juga melakukannya. Namun letak perbedaan yang lain dalam kriteria Bai‟ istishna‟ ini adalah pembayarannya beberapa kali bisa dilakukan oleh bank syariah. 14
Kriteria secara umum
1) Ketentuan dan kriteria pada barang spesifikasinya harus jelas, rigid dan transparan.
2) Tidak  boleh  ada  perubahan  harga  setelah  terjadi kesepakatan .
3) Apabila  ada  perubahan  terkait  barang  pesanan  maka tambaha  biaya  ditanggung  oleh  nasabah  atau  pemesan barang.
13 Ibid.
14 Heri  Sudarsono, Bank  Lembaga  Keuangan  Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 68.
Suaidi, Lukmanul Hakim
62
Hal ini bisa dilihat pada skema sebagai berikut: Skema 1.3.

## Bai‟ istishsna‟

## 1. Memesan Barang
3. Menjual Barang 2.Melakukan pembayaran Perbedaan bai‟ istishsna‟ dan bai‟ salam. Unsur Pokok Pembiayaa n Salam Pembiayaan Istishsna’ Penjelasan Akad Barang Pesanan ( Muslam Fiih ) Barang atau Objek ( Mashnu‟ ) Faktor spesifikasi barang sama- sama bisa Tsaman / Harga Dilakukan setelah akad Dapat dilakukan ketika akad, dicicil atau dibayar dikemudian hari/ditangguhka n Ciri utama perbedaan dari keduanya terletak pada cara pembayarannya yang berbeda Akad dalam sifatnya Kaku karena hanya satu ikatan Fleksibel Dalam akad salam kedua belah pihak sama-sama Penghasil barang/pabri k Pemesan/ Nasabah Bank Syariah

## Pembiayaan Istishsna‟ dan Implementasinya di Perbankan Syariah
terikat sedangkan akad istishna‟
ikatannya dilakukan dalam rangka melinduni pabrik/penghasil barang dari sifat atau tindakan tidak bertanggungjawa b yang bisa jadi akan dilakukan oleh pemesan barang baik ketika barang sedang dikerjakan atau setelah barang selesai dihasilkan Kontrak Istishna’ (kemitraan dalam manufaktur) Kontrak istiwhsna‟ cocok  untuk  memfasilitasi  manufaktur atau  pembuatan  aset  atas  permintaan  pembeli.  Setelah produsen memproduksi aset atau properti untuk pembeli, maka terjadilah transaksi istishsna‟ . Kedua pihak, yakni pembeli dan pembuat, sepakat atas penetapan harga dan juga sepakat akan spesifikasi aset yang akan dibuat. Pada saat penyerahan barang, apabila aset tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, pihak yang memesan berhak untuk menarik kembali kontrakannya.
Salah  satu  fitur  penting  dari istishsna‟ adalah  mode  dan waktu pembayaran. Pembayarannya cukup fleksibel. Pembayaran tidak selalu harus di muka. Pembayaran juga tidak harus  saat  penyerahan  barang.  Kedua  belah  pihak  dapat menyepakati  jadwal  pembayaran  yang  nyaman  bagi  kedua

## Suaidi, Lukmanul Hakim
64
belah  pihak  dan  pembayaran  tersebut  juga  dapat  dengan cicilan.
Seperti  halnya bai‟  salam , istishsna‟ adalah  kontrak penjualan  di  mana  aset  dibeli  atau  dijual  sebelum  barang tersebut tersedia. Walaupun demikian, perbedaan utama antara bai‟  salam dan istishsna‟ adalah:  (i)  aset  dalam  kasus istishsna‟ disyaratkan harus dibuat atau disusun; (ii) tidak ada persyratan pembayaran  penuh  pada  saat  kontrak/Pembiayaan;  (iii) istishsna‟ dapat  dibatalkan  sebelum  pembuat  melaksanakan pembuatan, sedangkan bai‟ salam tidak dapat dibatalkan secara sepihak;  dan  yang  terakhir  (iv)  terdapat  fleksibelitas  dalam waktu  penyerahan  barang  dalam istishsna‟ juga  memiliki potensi  besar  untuk  diaplikasikan  aspek  pembiayaan  di berbagai  sektor  dan  industri.  Aplikasi istishsna‟ yang  sukses antara lain pembuatan pesawat terbang, lokomotif, dan industri pembuatan kapal, serta pembuatan alat berat. Kontrak istishsna‟ juga  sesuai  dengan  industri  konstruksi  untuk  pembangunan infranstruktur  seperti  jalan,  bendungan,  perumahan,  ruko  dan sekolah, dll. 15
Ragam  dari  model-model  pembiayaan istishsna‟ ini cenderung  variatif.  Memang  dalam  model  pembiayaan  pada pembiayaan istishsna‟ ini  hampir  mirip  dengan  pembiayaan salam, namun  dalam  pembiayaan istishsna‟ ini  cenderung dilakukan  akadnya  pada  pesanan  barang-barang  khusus,  unik dan  jarang  tersedia  di  pasaran  pada  umumnya.  Misalkan memesan  sepeda  motor  dengan  model  dan  warna  yang  tidak ada  pada  umumnya  atau  dengan  spesifikasi  tertentu  sehingga berbeda  dari  pada  barang  pasaran.  Biasanya  ada  ketentuan pembayaran angsuran berkala atas dasar harga pembelian total, yang  seringkali  didasarkan  pada  kemajuan  aktual  pembuatan barangnya.  Dengan  demikian,  pembuat  kapal  dapat memperoleh  kontrak  pembelian  kapal  dengan  harga  tertentu
15 Zamir  Iqbal,  Abbas  Mirakhor, Pengantar  Keuangan  Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 110-111.

## Pembiayaan Istishsna‟ dan Implementasinya di Perbankan Syariah
dan  dengan  pembayaran  angsuran  selama  prieode  pembuatan kapal  dari  pembeli  terakhir.  Kontrak  ini  mirip  sekali  dengan pinjaman  pembangunan  gedung  di  Barat  atau  pembiayaan perantra lainnya.
Sama  halnya  dengan  kontrak salam, kontrak istishsna‟ dapat  dibuat  secara  langsung  antara  pabrik  dengan  pengguna terakhir.  Dalam  contoh-contoh  ini,  bank  mengadakan  kontrak istishsna‟    – baik  dengan  pembayaran  lunas  di  muka  maupun pembayaran  angsuran  –  dengan  pabrik  pada  satu  pihak  dan pembayaran  angsuran murabahah dengan  pengguna  terakhir pada  lain  pihak.  Keuntungan  kotor  yang  diperoleh  bank ditunjukkan oleh nilai pembayaran angsuran nilai sekarang dari pembayaran  bertahap  kepada  pabrik,  ditambah  biaya administrasi  yang  dikenakan  oleh  bank.  Dengan  bank  sebagai perantara,  pabrik  terbebas  dari  resiko  kredit  nasabah. Pengeluaran  pabrik  untuk  mengamankan  dirinya  sendiri  dari resiko kredit ini sama dengan keuntungan kotor yang diperoleh bank.
Dengan  mengambil  contoh  dari  transaksi  yang  penulis kaji,  sebuah  bank  Islam  mengadakan  kontrak  pembuatan barang-barang  tertentu  yang  akan  dikirimkan  dalam  6  bulan dengan pabrik. Kontrak istishna‟ dengan pabrik mengharuskan serangkaian  pembayaran  bertahap  kepada  pabrik  selama periode waktu 6 bulan. Pembeli barangnya telah ditunjuk oleh pabrik  dan  bank  membuat  kontrak  yang  mengharuskan pembeli  ini  membayar  kepada  bank.  Pembeli  tidak  akan menerima  pengiriman  barang  selama  6  bulan.  Kontrak  bank dengan  pabrik  adalah  transaksi istishna‟ ,  sedangkan  kontrak bank dengan pembeli barang adalah kontrak salam. Harga pada kontrak istishna‟ mencerminkan resiko macetnya pekerjaan oleh pabrik  dan  tingkat  kesempatan  modal  bank.  Harga  pada transaksi salam antara  pengguna  terakhir  dengan  bank mencerminkan  resiko  kredit  jaminan  bank  sekaligus penggunaan  alternatif  terhadap  uang  oleh  pengguna  terakhir

## Suaidi, Lukmanul Hakim
66
itu  sendiri  selama  periode  antara  pembayaran  tunai  dengan pengiriman barang. 16
Pembiayaan Istishna’ dalam Bank Syariah 17
Pembiayaan istishna‟ di bank syariah umumnya diterapkan pada  pembiayaan  untuk  pembangunan  proyek  seperti: pembangunan  proyek  listrik,  komunikasi,  perumahan,  gedung sekolah,  sarana  jalan  danpertambangan. 18 Pembiayaan istishna‟ sering  diperuntukan  dalam  pembiayaan  investasi  misalnya pembiayaan untuk pembangunan gedung pabrik, sekolah, atau pesanan untuk pembelian aset lainnya. Ilustrasi berikut ini akan memperjelas pemahaman tentang aplikasi pembiayaan istishna‟ oleh bank syariah.
Tamtsil Implementasi Pembiayaan Istishna’
Pabrik  Baru  direncanakan  akan  di  bangun  oleh  PT  Maju Jaya  Yogyakarta  sebagai  ekspansi  perusahaannyadi  daerah Klaten. Dana yang di butuhkan unuk melakukan pembangunan ini  diperkirakan Rp 10.000.000.000,-. Karena keterbaan dana, PT Maju  Jaya  mengajukan  pembiayaan istishna‟ kepada  bank syariah  sebesar  Rp  10.000.000.000,-.  Sedangkan  Lahan  yang telah  dipersiapkan  sampai  pematangan  tanah  bernilai  Rp 2.000.000.000,-.
Bank  syariah  bertindak  sebagai  penjual,  untuk melaksanakan  pembangunannya  bank  syariah  tidak  dilakukan sendiri,    bank  syariah  melaksanakan  pemesanan  kepada kontraktor  PT  Arya  Raya  sebagai  pelaksana  pembangunan gedung  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembeli  akhir,  yaitu  PT Maju Jaya.
16 Frank  E.  Vogel  &  Samuel  L.  Hayes,  III, Hukum  Keuangan  Islam,
Konsep,  Teori  dan  Praktek, terj.  (M.  Sobirin  Asnawi,  ed.),  (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 224-225.
17 Ibid.
18 Ismail, Perbankan Syariah., hlm. 149-150

## Pembiayaan Istishsna‟ dan Implementasinya di Perbankan Syariah
Perincian dalam kasus ini dapat dihitung sebagai berikut: 1. Harga pesanan (bank syariah Rp 10.000.000.000,- kepada PT Maju Jaya) 2. Harga jual bank syariah kepada PT Maju Jaya (nasabah) Rp 15.000.000.000,-
3. Margin keuntungan pembiayaan istishna‟
Rp 5.000.000.000,-
Unuk  pembayaran  oleh  nasabah  kepada  bank  syariah dilakukan  dalam  jangka  waktu  lima  tahun.  Terdapat keuntungan sebesar Rp 5.000.000.000,- yang akan dinikmati oleh bank syariah untuk jangka waktu lima tahun.
Perbankan  syariah  dapat  melakukan  Pembayaran  kepada PT  Arya  Raya  sekaligus  di  muka,  sesuai  termin  penyelesaian pembangunan,  atau  diakhir  pada  saat  pembangunan  selesai. dalam  kasus  ini,  pembayaran  atas  pesanan Istishna‟ dilakukanbanksyariah  pada  umumnya  sesuai  dengan  termin penyelesaian pembangunan. 19 Selain perbankan syariah, praktik istishna‟ sebenar sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan.  Agar  kita  mendapatkan  pandangan  yang  lebih utuh pelaksanaan istishna‟ , berikut beberapa gambarannya;
Kegiatan  Perusahaan  Pembiayaan  (selain  perbankan  syariah) berupa  Pembiayaan  Konsumen  Berdasarkan  Pembiayaan istishna’
Dalam transaksi istishna‟ , umumnya terdiri dari tiga pihak, Pertama  perusahaan  pembiayaan  bertindak  sebagai  pembeli dari  suatu  barang  pesanan  yang  dipesan,  Kedua,  Produsen sebagai pembuat barang (disebut shani‟ II ) untuk menyediakan obyek istishna‟. Ketiga,  adalah  Pemesan  atau  Konsumen  dari
suau perusahaan pembiayaan. Pembiayaan istishna‟ ini, dilakukan  setelah  Pembiayaan istishna‟ antara  perusahaan pembiayaan dan konsumen atau pembiayaan ( mustashni‟ )
19 Ibid., hlm. 151.

## Suaidi, Lukmanul Hakim
Dengan  memberikan  pembiyaan  kepada  konsumen berdasarkan  Pembiayaan istishna‟, maka  timbul  hak  dan kewajiban yang melekat pada perusahaan pembiyaan yaitu: 20
a) mendapatkan  pembayaran  sebesar  harga  jual  barang secara  angsuran  sesuai  yang  diperjanjikan  dari konsumen atau pemesan ( mustashni‟ ).
b) Mengembalikan  objek istishna‟ jika  konsumen  sebagai
pemesan  ( mustashni‟ )  tidak  dapat  membayar  angsuran sesuai yang diperjanjikan.
c) Memilih produsen yang akan menjadi pembuat ( shani‟ ) objek istishna‟.
d) Menyediakan  objek istishna‟ yang  disesuaikan  dengan spesifikasi  yang  diminta  dan  disepakati  bersama dengan konsumen.
e) Menjamin objek istishna‟ sempurna (tidak cacat danatau tidak berfungsi).
Di  sisi  lain  pembuat  ( shani‟  II )  juga  mempunyai  hak  dan kewajiban tersendiri, antara lain adalah sebagai berikut:
a) Mendapatkan pembayaran dari konsumen pembiayaan sesuai dengan yang janjikan.
b) Menyediakan  objek istishna‟ (sesuai  spesifikasi  yang disepakati bersama dengan perusahaan pembiayaan). c) Menjanjikan  objek  istishna’  tidak  yang  cacat  dan  atau tidak berfungsi.
d) Mewujudkan  objek istishna‟ disesuaikandengan  waktu
yang diperjanjikan.
Sedangkan  untuk  konsumen  sebagai  pihak  yang berkepentingan  atas  barang  konsumtif  tertentu,  juga mempunyai  hak  dan  kewajiban  berupa:  menerima  objek istishna‟ dengan kondisi baik dan siap dioperasikan sebagaimana spesikasi  yang  dijanjikan,  menerima  atau  mendapatkan  objek istishna‟ sesuai  dengan  waktu  yang  dijanjikan,  dan  melakukan
20 Abdul  Ghafur  Anshori, Penerapan  Prinsip  Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 176-180

## Pembiayaan Istishsna‟ dan Implementasinya di Perbankan Syariah
pembayaran  angsuran  atau  biaya  lainnya  sesuai  dengan  yang dijanjikan.
Objek istishna‟ ( masnu‟ )  sendiri,  harus  dapat  memenuhi beberapa  ketentuan,  yaitu:  spesifikasinyajelas,  dapat  diakui sebagai  utang,barang  harus  halal,  penyerahannya  dilakukan kemudian  haridengan  waktu  dan  tempat  penyerahan  harus ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan,    jika  terdapat  cacat    atau tidak  sesuai  kesepakatan,  maka  pemesan  mempunyai  hak untuk  memilih  ( khiyar )  untuk  melanjutkan  atau  malah membatalkan Pembiayaan.
Menetapkan  harga  jual  terhadap  objek istishna‟ wajib didasarkan  pada  kesepakatan  antara  satu  pihak  dengan  pihak lainnya (dalam hal ini antara perusahaan pembiyaan atau bank syariah  dan  konsumen  sebagai  pembeli  atau  pemesan ( mustashni‟ )) di awal perjanjian dan tidak boleh berubah sampai selesai  masa istishna‟ .  Untuk  pembayaran,  pihak  konsumen
( mustashni‟ )  dapat  dilakukan  dengan  cicilan  sejak  Pembiayaan ditanda  tangani  atau  dengan  cara  pembayaran  lain  yang disepakati.
Dalam praktiknya, Perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat berdasarkan Pembiayaan istishna‟ akan memuat beberapa hal sebagai berikut:
1. Identitas (baik bank syariah maupun konsumen).
2. Spesifikasi objek istishna‟ ( mashnu‟ ) (nama, jenis, jumlah, ukuran, tipe dan kualitas objek)
3. Harga jual dan cara pembayarannya.
4. Ketentuan jaminan dan asuransi.
5. Jangka waktu.
6. Lokasi dan waktu penyerahan.
7. Ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing  pihak  apabila  terdapat  kerusakan,
kehilangan atau tidak berfungsinya objek istishna‟
8. Ketentuan  pengakhiran  transaksi  yang  belum  jatuh tempo.
9. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

## Suaidi, Lukmanul Hakim
70
Sedangkan  untuk  bank  atau  perusahaan  pembiayaan setidaknya  meliputi:  surat  permohonan  realisasi istishna‟ , keterangan  kesanggupan  menyelesaikan  barang  pesanan  dari produsen  ( shani‟II ),  besaran  Pembiayaan istishna‟ surat persetujuan  prinsip  ( offering  letter )  dari  bank  atau  perusahaan pembiyaan,barang  atau  objek  pesanan,  perjanjian  pengikatan jaminan,  tanda  terima  uang  dari  produsen  sebagai  pembuat ( shani‟  II ),  dan  tanda  terima  barang  oleh  konsumen  sebagai pembeli atau pemesan ( mustashni‟ ).
Beberapa Perusahaan pembiayaan konsumen yang saat ini menerapkan  prinsip  syariah  dalam  kegiatan  operasionalnya yaitu: PT. al-Ijarah Finance Indonesia, PT. Federal International finance,  PT.  Mandala  Multifinance  TBK,  dan  PT.  Trus  Finance Indonesia  TBK.  Selain  itu  juga  dilaksanakan  oleh  PT.  Wahana Ottomitra Multiarta, PT. Fortuna Multi Finance, PT. Kapitalinc Finance, Trihamas Finance dan PT. Amanah Finance.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  upaya penerapan  prinsip  syariah  dalam  kegiatan  perusahaan pembiyaan,  khususnya  pada  kegiatan  konsumen  sudah  ada sejak  sebelum  adanya  regulasi  dari  Bapepam  dan  LK  terkait dengan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

## Pembiayaan Istishsna‟ dan Implementasinya di Perbankan Syariah

## Potensi Masalah Pembiayaan Istishna’
Dalam  setiap  bisnis,  kita  tidak  luput  dari  potensi  resiko yang  menyertainya,  termasuk  juga  dalam  Pembiayaan  dengan akad  istishna.  beberapa  risiko  yang  mungkin  timbul  terhadap bank syariah, seperti kegagalan menyelesaikan pesanan (misal, kontraktor  gagal  menyerahkan  rumah  pada  waktu  yang dijanjikan,  tidak  sepenuhnya  spesifikasi  yang  di  minta terpenuhi, atau debituryang  mengalamigagal bayar pada masa kontrak.  beberapa  faktor  yang  menentukan  risiko  gagal  bayar dalam akad istishna bisa di idenifikasi sebagai berikut :
1. Bank  bukanlahyang  memiliki  material  yang  digunakan developer (produsen dan subkontraktor) untuk memproduksi  aset  (dalam  kasus  istishna  paralel),  hal  ini tentu  menyebabkan  bank  tidak  memiliki  hak  klaim terhadap  aset  ketika  terjadi  kasus  wanprestasi.  Salah  satu
Cara memitigasi risikonya adalah diperlukan sesuatu yang menjadi  pengikat  terhadap  produsen  atau  subkontraktor sehingga dapat memaksanya memenuhi kontrak.
2. Risiko pengiriman keterlambatan  pengiriman  barang  dari subkontraktor  sehingga  berakibat  bank  tidak  mampu menyelesaikan  produksi  barang  sesuai  jadwal  akibat.  Cara mitigasi  risiko  ini  adalah  bank  harus  melakukan pengawasan dengan ketat agar potensi  terjadi wanprestasi atau  keterlambatan  pengiriman  barang  dari  subkontraktor bisa di minimalisir.
3. Terdapatpotensi  risiko  kualitas  yang  bisa  berbeda  atas pengiriman  barang  inferior  oleh  subkontraktor  yang berakibat  pada  ketidaksesuaian  kesepakatan  antara  bank dan pemesan. Cara mitigasinya adalah bank mesti meminta jaminan kualitas dari subktraktor yang di tunjuk.
Selain hal di  atas,  Pembiayaan Istishna‟ ini  jika  dilihat dari segmentasinya, maka akan terlihat bahwa tidak semua segmen masyarakat  membutuhkan.  Pembiayaan  ini  hanya  bisa memenuhi  atau  memfasilitasi  konsumen  yang  mempunyai

## Suaidi, Lukmanul Hakim
kebutuhan pembiayaan yang  bersifat jangka pendek (misalnya sampai  pesanan  rumah  selesai  dibangun).  Konsumen  dengan ipologi  ini,  biasanya  adalah  masuk  kategori  konsumen menengah ke atas. Pejanjian istishna’ akan melibatkan beberapa pihak,yang  umumnya  minimal  3  pihak,  Semakin  banyak tahapan kontrak perjanjian, maka semakin rumit hal yang harus diperhatikan,  dan  tentu  membutuhkan  proses  yang  tidak sederhana.

## Penutup
Berdasarkan  penjelasan  terkait  kontrak istishna‟ di  atas,  ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan;
Pertama :  Pembiayaan istishna‟ merupakan  Pembiayaan  dalam bentuk  pemesanan  pembuatan  barang  tertentu  dengan  kriteria dan  persyaratan  tertentu  yang  disepakati  antara  pemesan  dan penjual  diawal  kontrak  dengan  pembayaran  di  awal,  di  akhir dan  bahkan  di  cicil  sesuai  dengan  perjanjian.Objek istishna‟ ( mashnu‟ )  haruslah  barang  yang  halal,  dapat  diakui  sebagai utang,  harus  dapat  dijelaskan  spesifikasinya,  penyerahannya dilakukan  kemudian  dengan  waktu  dan  tempat  penyerahan harus  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan.Dalam  hal  terdapat cacat    atau  tidak  sesuai  kesepakatan,  maka  pemesan  memiliki hak  memilih  ( khiyar )  untuk  melanjutkan  atau  membatalkan Pembiayaan yang di mintanya.
Kedua :  praktik  pembiayaan istishna‟ dilembaga  keuangan biasanya  melibatkan  pihak  ketiga  sebagai  subkontrakor  atau penyedia barang. Ketiga : menyertai mode pembiayaan ini, juga terdapat  potensi  risiko  yang  mengiringinya,  utamanya  karena melibatkan  3  pihak  sekaligus  untuk  mewujudkan  pembiayaan istishna’ ini.

## Daftar Pustaka
Abdul  Ghafur  Anshori, Penerapan  Prinsip  Syariah ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Abdurrahman  al-Jaziri, al-fiqh  ala  mazdahib  al-arba‟ah ,  Beirut: Darul Qalam, vol II. tt.
Abu  Bakar  Ibnu  Mas’ud  al-Kasani, al-Bada‟i  was  Sana‟i  fi  Tartib al-Shara‟I , Bairut: Darul Kitab al-Arabi, edisi ke-2.
Ahmad  Ifham  Sholihin, Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap , Yogyakarta: Ikapi, 1997, cet. Keempat belas.
Ali  Ahmad  As-Salus, Musi‟ah  al-Qadaya  al-fiqhiyah  al-Muashirah wal-iqtishad  al-Islami ,  Mesir:  Badrul  Kutub  al-Mishriyah, 2006.
Dwy Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam , Yogyakarta: Total Media, 2009.
Frank E. Vogel & Samuel L. Hayes, III, Hukum Keuangan Islam, Konsep,  Teori  dan  Praktek, terj.  (M.  Sobirin  Asnawi,  ed.), Bandung:   Nusamedia, 2007.
Hendi Prabowo. Heri Sudarsono, Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2006, cet keempat.
Heri  Sudarsono, Bank  Lembaga  Keuangan  Syariah, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
Ilyas Anton Ilyas, al-qomus al-ashri , Shunduq Barid, 954. Ismail, Perbankan  Syariah ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2011.
Muhammad  Syafiie Antonio, Bank Syariah , Jakarta: Ikapi, 2011, cet. Kedelapan.
Nurul  Hak, Ekonomi  Islam  Hukum  Bisnis  Syariah ,  Yogyakarta: Sukse Offset, 2011.
Zamir  Iqbal,  Abbas  Mirakhor, Pengantar  Keuangan  Islam , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.