## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAAIN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BATAM
Sugito *

## CV Masryan Karya Sukses

## Abstract
To meet the needs of conducting Mediation that is more powerful and able to increase the success of Mediation in the Court so as to reduce the accumulation of cases in the court.Generally, the type of research used in this study is sociological (empirical) research methods. Based on the theory of legal effectiveness, there are 5 factors that influence the legal factor which are the law itself, law enforcement, facilities or facilities, community factors, and cultural factors. The conclusions of the research results that have been done through interviews and direct observations in the Batam District Court is the implementation of the mediation process in the Batam District Court has not been effective.
Keywords: Effectiveness, Implementing Mediation and Civil Disputes.

## Abstrak
Untuk  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan  Mediasi  yang  lebih  berdayaguna  dan mampu  meningkatkan  keberhasilan  Mediasi  di  Pengadilan  sehingga  dapat mengurangi  penumpukan  perkara  di  pengadilan.  Secara  umum  jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berupa metode penelitian Sosiologis  ( empiris) .  Berdasarkan  teori  efektivitas  hukum  yang  terdapat  5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Faktor Hukum Itu Sendiri, Penegak Hukum, Faktor  Sarana  Atau  Fasilitas,  Faktor  Masyarakat,  dan  Faktor  Kebudayaan. Adapun  kesimpulan  Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  melalui wawancara  dan  pengamatan  langsung  di  Pengadilan  Negeri  Batam,  maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan proses Mediasi di Pengadilan Negeri Batam belum berjalan efektif.
Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksana Mediasi dan Sengketa Perdata.

## A. Latar Belakang Masalah
Pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  pada  pihak  hadir  dalam persidangan maka Majelis hakim wajib mendamaikan mereka yang bersengketa sebagaimana  telah  diatur  dalam  pasal  130  HIR/154  RBG. 1 Dalam  sengketa perdata di pengadilan umum, Mediasi wajib terlebih dahulu diupayakan sebelum memasuki  ke  tahap  pemeriksaan  pokok  perkara,  mediasi  merupakan  cara penyelesaian  sengketa  secara  damai  yang  tepat,  efektif  dan  dapat  membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang
* Alamat Korespondensi : sugito88_ng@yahoo.com
1 Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan , Jakarta: Kencana, 2016, hlm 39.
memuaskan  serta  berkeadilan,  serta  implementasi  asas  penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. 2
Pada tanggal 3 Februari Mahkamah Agung menerbitkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mencabut PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi karena dianggap belum optimal dan  efektif  memenuhi kebutuhan  pelaksanaan  Mediasi yang  lebih  berdayaguna dan  mampu  meningkatkan  keberhasilan  Mediasi  di  Pengadilan  sehingga  dapat mengurangi  penumpukan  perkara  di  pengadilan  baik  di  tingkat  judex  Factie maupun Mahkamah Agung.
Dengan  berbagai  alasan  dan  tujuan  tersebut,  selanjutnya  muncul  suatu pertanyaan yang mendasar adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan apakah telah berjalan secara efektif dalam pelaksananya, dalam arti mampu mencapai target dan tujuannya dan asas peradilan sederhana, cepat  dan  biaya  ringan  kalaupun  bisa,  dengan  alat  ukur  apa  untuk  menilai  ke- efektifan  proses  mediasi  di  Pengadilan  tersebut?  dari  permasalahan  tersebut kiranya perlu ada pengkajian akademik secara mendalam untuk bisa mengetahui kekurangan  dan  kelebihan  proses-proses  mediasi  tersebut,  terlebih  lagi  untuk melakukan pembenahan apabila ditemukan beberapa permasalahan.
Dalam  penelitian  ini  diperoleh  data  selama  dari  Tahun  2016  sampai dengan  Tahun  2018,  bebagai  macam  kasus  sengketa  perdata  yang  masuk  di kepaniteraan berjumlah 962 perkara dan untuk perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi berjumlah 31 perkara. 3 Berdasarkan data-data yang telah diuraikan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  mediasi  sebagai  instrumen  dalam penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Batam masih belum efektif.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  Menganalisis  dan menemukan  efektivitas  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  perkara  perdata melalui  proses  mediasi  berdasarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2016  di  Pengadilan Negeri Batam, Menganalisis dan menemukan kekuatan mengikat PERMA No. 1 Tahun  2016  penyelesaian  sengketa  perkara  perdata  melalui  proses  mediasi  di Pengadilan  Negeri  Batam.  Dan  serta  untuk  Menganalisis  dan  menemukan faktor-faktor dan hambatan apa dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Negeri Batam.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  perkara  perdata melalui  proses  mediasi  berdasarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2016  di Pengadilan Negeri Batam?
2. Bagaimana  kekuatan  mengikat  PERMA  No.  1  Tahun  2016  dalam penyelesaian sengketa perkara perdata melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Batam?
3. Apa  faktor-faktor  dan  hambatan  dalam  pelaksanaan  proses  mediasi  di Pengadilan Negeri Batam?
2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
3 Rekapitulasi perkara gugatan yang masuk dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018.

## C.    Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini,  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  berupa metode  penelitian empiris .  Penelitian  hukum empiris adalah  suatu  metode penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.
Dikarenakan  dalam  penelitian  ini  meneliti  orang  dalam  hubungan  hidup  di masyarakat  maka  metode  penelitian  hukum  empiris  dapat  dikatakan  sebagai penelitian  hukum  sosiologis.  Dapat  dikatakan  bahwa  penelitian  hukum  yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. 4
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  mediasi  dalam  perkara sengketa  perdata  di  Pengadilan  Negeri  Batam,  objek  penelitian  tersebut  di  kaji berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
Teknik pengumpulan data penelitian hukum Empiris terdiri atas data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data memiliki banyak cara dan dimana-mana, akan tetapi yang digunakan Penulis dalam penelitian ini dengan mengunakan studi keperpustakaan dengan menggunakan data sekunder dan data primer. 5 Dalam  penelitian  ini  metode-metode  analisis  data  yang  dipergunakan  oleh Penulis  adalah  metode  penelitian  berupa  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif. Landasan  teori  dimanfaatkan  sebagai  pemandu  agar  fokus penelitian  sesuai dengan fakta di lapangan. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai menelaah  seluruh  data  yang  terkumpul  dari  berbagai  sumber,  yaitu  dari wawancara,  pengamatan  yang  sudah  dituliskan  dalam  catatan  pada  saat dilapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. 6 Data-data  yang  diperoleh  Penulis  dari  hasil  studi  kepustakaan  akan diuraikan dalam pemaparan yang sistemik dan logis dengan memperhatikan dasar- dasar hukum yang telah ada beserta teori-teori yang secara tegas digunakan dalam penelitian ini.
Dalam  penelitian  ini,  Penulis  menggunakan  analisis  data  dengan menggunakan  pendekatan  yang  ditinjau  dari  perspektif  peraturan  perundang- undangan  yakni  Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  1  Tahun  2016  dan Wawancara berserta pengamatan langsung di Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A.

## D.  Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1.  Efektivitas  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Melalui  Proses Mediasi  Berdasarkan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  Di  Pengadilan  Negeri Batam.
4 https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/ diunduh tanggal 23 Maret 2019.
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D , Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 145.
6 Syahruddin Nawi, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris , Makasar: Umitoha, 2018, hlm. 53.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Batam Klas  IA  maka  penulis  memperoleh  data  dan  informasi  mengenai  Laporan Rekapitulasi perkara gugatan yang masuk dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018. Berikut gambaran dan Laporan Rekapitulasi perkara gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Batam pada Tahun 2016.

## REKAPITULASI PERKARA GUGATAN PENGADILAN NEGERI
BATAM TAHUN 2016. TABEL 1 Nomor Bulan Perkara Masuk Mediasi Berhasil Mediasi Gagal Cabut Gugatan Putusan 1 Januari 14 1 9 4 48 2 Februari 26 1 17 2 48 3 Maret 31 1 13 8 49 4 April 28 2 9 2 56 5 Mei 35 1 15 1 64 6 Juni 31 2 11 4 79 7 Juli 13 19 1 75 8 Agustus 29 1 15 2 69 9 September 24 14 5 87 10 Oktober 35 2 13 2 95 11 November 21 1 9 2 99 12 Desember 18 1 6 2 108 Total 305 13 150 39 877
Sumber Data Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Tahun 2016
Dari tabel diatas perkara gugatan yang masuk pada Bulan Januari sampai dengan Bulan  Desember  Tahun  2016  berjumlah  305  perkara.  Untuk  perkara  yang dinyatakan berhasil dalam proses mediasi berjumlah 13 perkara. Dengan melihat rekapitulasi  laporan  mediasi  ini  dapat  disimpulkan,  bahwa  di  Pengadilan  Negeri Batam Klas IA masih minim sekali Proses mediasi yang tercapai kebehasilan.

## REKAPITULASI PERKARA GUGATAN PENGADILAN NEGERI
BATAM TAHUN 2017. TABEL 2 Nomor Bulan Perkara Masuk Mediasi Berhasil Mediasi Gagal Cabut Gugatan Putusan 1 Januari 20 1 6 2 124
2 Februari 19 1 10 1 114 3 Maret 27 1 10 3 124 4 April 27 8 2 139 5 Mei 43 2 12 4 170 6 Juni 13 1 9 0 169 7 Juli 29 11 9 192 8 Agustus 32 22 5 206 9 September 24 1 9 4 187 10 Oktober 26 16 3 98 11 November 43 1 12 5 78 12 Desember 24 2 8 1 56 Total 327 10 133 39 1,657
Sumber Data Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Tahun 2017
Dari tabel diatas perkara gugatan yang masuk pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017 berjumlah 327 perkara. Untuk perkara yang dinyatakan  berhasil  mediasi  berjumlah  10  perkara.  Dengan  melihat  rekapitulasi laporan  mediasi ini dapat disimpulkan, bahwa di Pengadilan Negeri Batam Klas IA masih minim sekali proses mediasi yang tercapai kebehasilan.

## REKAPITULASI PERKARA GUGATAN PENGADILAN NEGERI
BATAM TAHUN 2018. TABEL 3 Nomor Bulan Perkara Masuk Mediasi Berhasil Mediasi Gagal Cabut Gugatan Putusan 1 Januari 27 2 17 0 70 2 Februari 26 1 2 2 79 3 Maret 36 16 4 72 4 April 26 11 1 76 5 Mei 36 2 20 2 90 6 Juni 20 4 0 92 7 Juli 22 12 3 107 8 Agustus 31 2 9 0 103 9 September 26 1 7 0 89 10 Oktober 30 10 3 74 11 November 24 11 0 56 12 Desember 26 7 1 33 Total 330 8 126 16 941
Sumber Data Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Tahun 2018
Dari  tabel  3  diatas  perkara  gugatan  yang  masuk  pada  Bulan  Januari sampai  dengan  Bulan  Desember  Tahun  2018  berjumlah  330  perkara.  Untuk perkara  yang  dinyatakan  berhasil  tercapai  perdamaian  berjumlah  8  perkara. Dengan  melihat  rekapitulasi  laporan  mediasi  ini  dapat  disimpulkan,  bahwa  di
Pengadilan  Negeri  Batam  Klas  IA  masih  minim  sekali  proses  mediasi  yang tercapai kebehasilan.
Merujuk  pada  tabel  tersebut  di  atas  dari  Tahun  2016  sampai  dengan Tahun  2018,  perkara  yang  masuk  di  kepaniteraan  berjumlah  962  perkara  dan untuk  perkara  yang  berhasil  didamaikan  melalui  proses  mediasi  berjumlah  31 perkara.
Berdasarkan data-data yang telah diurai di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi  sebagai  instrumen  dalam  penyelesaian  sengketa  Perdata  di  Pengadilan Negeri Batam masih belum efektif.
Untuk  hal  ini  salah  seorang  hakim  mediator  pada  Pengadilan  Negeri Batam  menerangkan  bahwa  apabila  efektivitas  mediasi  diukur  dari  keberhasilan mendamaikan  para  pihak  masih  jauh  dari  harapan  masih  minimalisir,  dan  untuk perkara  yang  harus  diputus  masih  terjadi  penumpukan  perkara  maka  dapat dikatakan  bahwa  mediasi  dalam  sengketa  perkara  perdata  di  Pengadilan  Negeri Batam secara umum masih belum efektif. 7
Dengan  data-data  dan  informasi  yang  diperoleh  dan  hasil  wawancara oleh  penulis  dan  juga  pengamatan  lansung  yang  dilakukan  oleh  penulis sedemikian  rupa  sehingga  penulis  menyimpulkan  pelaksanaan  mediasi  di Pengadilan  Negeri  Batam  masih  belum  efektif.  Disini  dapat  kita  lihat  masih terdapat  banyak  perkara  yang (deadlock) atau  gagal  dimediasi  serta  adanya penumpukan perkara atau perkara masih dalam proses menuju ke putusan.
Berdasarkan  data  maupun  informasi  di  lapangan  yang  oleh  Penulis didapatkan  dalam  penelitian  ini  dan  untuk  mengertahui  faktor-faktor  yang  mana saja  mempengaruhi  Proses  Mediasi  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan Negeri Batam yang belum efektif.
Maka dengan ini penulis menggunakan teknis analisis data kualitatif Berdasarkan teori  efektivitas  hukum  yang  dikemukakan  Soerjono  Soekanto,  efektif  atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) Faktor yang pertama adalah Faktor hukumnya sendiri, kedua adalah faktor penegak hukum, Yang ketiga adalah faktor sarana  atau  fasilitas,  Keempat  adalah Faktor  masyarakat  dan yang kelima  faktor kebudayaan. 8
Kelima  faktor  yang  tersebut  diatas  akan  dijadikan  pengacuan  atau sebagai  alat  ukur  penelitian  ini  dan  berikut  adalah  penguraian  mengenai  analisa Efektivitas  Pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  perdata  melalui  proses  mediasi berdasarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2016  di  Pengadilan  Negeri  Batam  :
7 Wawancara Dengan Jasael, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Batam Pada Tanggal 12 Februari 2019.
8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Cetakan Ke13, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 8.
Salah seorang Mediator juga menambahkan dari pengaturan PERMA No. 1 Tahun  2016  cukup  baik  dan  lengkap  karena  ada  beberapa  hal  baru  yang  diatur misalnya jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari  terhitung  penertapan  mediator.  Kedua,  kewajiban  para  pihak  menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah dalam hal  ini  principal  langsung  diharapkan  berperan  aktif  dalam  proses  mediasi.  Hal terpenting  adanya  itikad  baik  dan  akibat  hukum  (sanksi)  para  pihak  yang  tidak beritikad baik dalam proses mediasi. 9
Dari  hasil  wawancara  dan  hasil  pengamatan  langsung  oleh  penulis  di Pengadilan Negeri Batam dapat disimpulkan bahwa dari Faktor Hukum Itu Sendiri untuk pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Negeri Batam sudah cukup efektif.

## 2.  Faktor Penegak Hukum
Pengak hukum yang dapat menentukan Efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis,  aparat  penegak  hukum  dalam  hubungan  ini  dikehendaki  adanya  aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.
Dalam penelitian ini penegak hukum yakni pihak yang menerapkan hukum proses mediasi di Pengadilan Negeri Batam Klas IA yaitu:
1. Hakim memeriksa perkara sengketa perdata.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  salah  seorang  hakim  yang  pernah menjadi  ketua  majelis  hakim  maupun  hakim  anggota  menerangkan  dari  penegak hukumnya  yaitu  majelis  hakim  yang  memeriksa  perkara,  dalam  melaksanakan proses mediasi sudah cukup baik tidak pernah terjadi penyimpangan, sesuai amanah perma  no.  1  tahun  2016  karena  dalam  pemeriksaan  perkara  Mediasi  selalu diupayakan terlebih dahulu karena  hal ini sesuai dengan hal yang terkandung dan diatur  berdasarkan  PERMA  nomor  1  Tahun  2016  tentang  prosedur  mediasi. Mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian, dan juga diatur Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling an Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura ) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) mendorong  Para  Pihak  untuk  menempuh  proses  perdamaian untuk mengakhiri perkara yang disengketakan. 10
Dalam  hal  ini  penulis  juga  melakukan  wawancara  dengan  salah  seorang advokat  yang  menerangkan  untuk  proses  mediasi  peran  majelis  hakim  dalam melaksanakan  perma  ini  sudah  cukup  baik,  dan  sudah  dilaksanakan  sebagaimana mestinya dalam berperkara di Pengadilan Negeri Batam pada hari sidang pertama dan  dihadiri  oleh  para  pihak  majelis  hakim  selalu  memcoba  mendamaikan  para pihak  yang  bersengketa  dan  menjelaskan  kepada  Para  Pihak  untuk  menempuh proses  Mediasi  terlebih  dahulu  sesuai  perma  no.  1  tahun  2016  dan  mejelis  hakim
9 Wawancara Dengan Muhammad Candra, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Batam Pada Tanggal 12 Februari 2019.
10 Wawancara Dengan Jasael, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Batam Pada Tanggal 12 Februari 2019.
akan  menunggu  laporan  hasil  mediasi  dari  hakim  mediator,  berhasil  atau ketidakberhasilan mediasi dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi. 11
2. Hakim Mediator
Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai  pihak  netral  yang  membantu  Para  Pihak  dalam  proses  perundingan  guna mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan  cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 12
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  salah  seorang  hakim  mediator menerangkan  yang  dapat  menjadi  mediator  adalah  seseorang  yang  memiliki Sertifikat  Mediator  yang  diperoleh  setelah  mengikuti  dan  dinyatakan  lulus  dalam pelatihan  sertifikasi  Mediator  yang  diselenggarakan  oleh  Mahkamah  Agung  atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
Dan juga bisa Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. 13
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  yang  dapat  bertindak  sebagai  mediator adalah  Hakim  atau  pihak  lain,  maksud  pihak  lain  disini  baik  itu  dari  mediator pengacara  maupun  mediator  swasta  yang  mempunyai  sertifikat  mediator  untuk hakim  yang  tidak  bersertifikat  mediator  dapat  bertidak  sebagai  hakim  mediator berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan.
Dalam  praktek  di  Pengadilan  pada  saat  penentuan  mediator  para  pihak yang  bersengketa  selalu  memilih  mediator  dari  hakim  Pengadilan  tersebut  untuk bertindak  sebagai  hakim  mediator  dan  disisi  lain  mediator  dari  hakim  Pengadilan tidak perlu biaya, oleh sebab inilah dalam praktek di Pengadilan Negeri Batam Para Pihak  yang  bersengketa  rata-rata  memilih  Mediator  Hakim  yang  terdaftar  di Pengadilan Batam.
Hal  yang  sama  juga  diterang  oleh  salah  seorang  mediator  Pengadilan Negeri  Batam  yang  menerangkan sesuai pengalaman  saya  sebagai  hakim  maupun hakim mediator dalam sengketa di pengadilan negeri Batam mediator yang dipilih para  pihak  untuk  menbantu  para  pihak  untuk  melaksanakan  mediasi  semua  dari mediator  hakim,  selama  ini  belum  pernah  para  pihak  memilih  mediator  swasta karena  faktor  biaya  yang  mahal  sedangkan  mediator  hakim  dari  pengadilan  tanpa biaya atau gratis.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  salah  seorang  hakim  mediator menerangkan  dalam  pelaksanaan  proses  mediasi,  dari  hakim  mediator  telah menjalankan sesuai apa yang telah ditentukan dalam perma no. 1 tahun 2016.
Dalam awal pertemuan mediasi dan para pihak lengkap atau hadir dalam mediasi  hakim  mediator  memperkenalkan  diri  dan  memberi  kesempatan  kepada
11 Wawancara Dengan Rudianto Di Pengadilan Negeri Batam Pada Tanggal 14 Mei 2019.
12 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 1  Tahun  2016 Tentang Prosedur  Mediasi  Di Pengadilan, Pasal 1 Angka (2).
13 Wawancara dengan Jasael, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Batam Pada Tanggal 12 Februari 2019.
Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan mediasi untuk  mencari  titik  temu  mendapat  hasil  yang win-win solution ,  menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak punya kepentingan, menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak; mengisi formulir jadwal mediasi. Memberikan kesempatan  kepada  Para  Pihak  untuk  menyampaikan  permasalahan  dan  usulan perdamaian. 14
Pengamatan langsung oleh penulis pada tanggal 7 Desember 2018 proses mediasi perkara Nomor 277/Pdt. G/2018/Pn. Btm dalam perkara ini yang menjadi mediator  adalah  Hakim  mediator  dari  Pengadilan  Negeri  yang  bernama  Jasael, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini sebagai mediator  untuk  menbantu  para  pihak  yang  berperkara  untuk  menempuh  proses mediasi.
Pada  pertemuan  pertama  ini  mediator  juga  mendorong  para  pihak  untuk berpikir tentang sengketa dari berbagai segi. Mediator juga menasehati para pihak, memberikan  arahan  dan  solusi  serta  menjelaskan  jika  sengketa  bisa  diselesaikan dengan damai maka tidak ada pihak yang kalah atau menang, berdamai merupakan hal yang indah, tapi jika sengketa berlanjut ke proses litigasi berarti ada yang kalah dan ada yang menang.
Dalam  Mediasi  ini  baik  pihak  penggugat  maupun  pihak  tergugat  saling tertutup  susah  diajak  berunding  tetap  saja  mereka  tidak  mau  atau  susah  diajak mencari  jalan  keluar  dari  permasalahan  yang  mereka  hadapi  dan  dari  mediator sendiri juga sudah berusaha untuk mengarahkan untuk berdamai namun gagal.
Dari mediator mengarahkan untuk melakukan mediasi lanjutan namun dari pihak penggugat keberatan karena pihak penggugat harus berangkat ke bali untuk bekerja dan  pihak Penggugat juga  memberikan usulan opsi yang tidak  mau untuk berdamai,  mediator  melihat  tidak  ada  perkembangan  kearah perdamaian  atau  titik terang,  dan  juga  mempertimbangkan  untuk  pertemuan  mediasi  lanjutan  tidak mungkin terlaksana sehingga mediasi harus dinyatakan gagal (dead lock).
Hal  yang  senada  juga  disampaikan  oleh  salah  seorang  Advokat  yang mendampingi  penggugat  dalam  proses  mediasi  ini  menyatakan  dalam melaksanakan  proses  mediasi  peran  mediator  dalam  menjalankan  tugas  sudah professional dan baik, untuk berhasil atau gagalnya mediasi merupakan faktor dari para  pihak  itu  sendiri.  Mediator  hanya  bisa  mencari  berbagai  kemungkinan penyelesaian  sengketa  memberikan  solusi  dan  arahan  tanpa  menggunakan  cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 15
Dari  hasil  wawancara  dan  hasil  pengamatan  langsung  oleh  penulis  di Pengadilan  Negeri  Batam  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  Faktor  Penegak  hukum untuk pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Negeri Batam sudah cukup efektif.

## 3.  Faktor Sarana Atau Fasilitas
Tanpa  adanya  sarana  dan  fasilitas  tertentu,  maka  tidak  mungkin penegak hukum  akan berlangsung dengan  lancar,  sarana atau fasilitas tersebut,  antara  lain,
14 Wawancara Dengan Muhammad Candra, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Batam Pada Tanggal 12 Februari 2019.
15 Wawancara dengan Rudianto Di Pengadilan Negeri Batam Pada Tanggal 14 Mei 2019.
mencangkup  tenaga  manusia,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai, keuangan  yang  cukup,  dan  seterusnya.  Kalau  hal-hal  itu  tidak  terpenuhi,  maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. 16
Ruangan  Mediasi  Di  Pengadilan  Negeri  Batam  Merupakan  Sarana  Atau Fasilitas Dalam Penelitian Ini.
Menurut salah seorang Panitera Muda Hukum menerangkan ruang mediasi di  Pengadilan  Negeri  Batam  hanya  ada  1  (satu)  ruangan  dan  cukup  sempit  yang berukuran  kurang  lebih  sekitar  2,8  meter  x  5,8  meter,  di  dalamnya  hanya  ada  1 meja panjang dan 6 kursi, sebuah papan tulis kecil dan sebuah Penyejuk Udara atau AC ( air conditioner ). 17
Berdasarkan  Hasil  Wawancara  salah  seorang  hakim  mediator menerangkan  untuk  ruang  mediasi  dengan  pendekatan  psikologis  dan  dari  hati  ke hati,  mediator  mencoba  mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa.  Oleh  karena itu,  jangan  sepelekan  peran  ruang  mediasi.  Selain  ditentukan  hasil  akhirnya  oleh hakim sebagai  mediator dan kedua pihak, ruang  mediasi  memiliki peran yang tak kalah pentingnya.
Dalam  hal  ini  Ruang  mediasi  hanya  ada  1  (satu)  dan  juga  masih  kurang memadai,  masih  jauh  dari  harapan  dan  masih  kurang  ideal  bagi  proses  mediasi. Faktor-faktor  yang  menyebabkan  tidak  idealnya  ruang  mediasi  adalah  sebagai berikut:
a.  Ruang  yang  sempit  sehingga  membuat  tidak  nyaman  para  pihak  dan  mediator sendiri.
b.  Ruangan  mediasi  hanya  satu  sehingga  terkadang  untuk  melaksanakan  proses mediasi  harus  menunggu  ruagan  mediasi  tidak  ada  yang  mengunakan  baru  dapat melaksanakan mediasi. 18
Dalam  hal  ini  Penulis  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  orang Pengacara  atau  Advokat  yang  sering  beracara  di  Pengadilan  Negeri  Batam menerangakan sebagai berikut :
Ruangan mediasi yang tersedia hanya ada 1 (satu) ruangan saja sedangkan perkara  yang  masuk  di  Pengadilan  Negeri  Batam  cukup  banyak  sehingga  tidak sebanding dengan perkara yang akan di mediasikan kalau hanya satu ruangan saja tidak sesuai sehingga muncul keadaan para pihak seringkali terlihat mengantri. 19 Untuk ruangan masih terlalu sempit sehingga kalau ada perkara yang para pihaknya  terlalu  banyak  maka  harus  menambah  kursi  dan  duduknya  terlalu berdempet untuk kenyamanan menjadi berkurang. 20 Untuk  Penyejuk  udara  atau  AC  ( air conditioner )  dalam  ruangan  mediasi masih  kurang  dingin  sehingga  saat  melakukan  mediasi  kondisi  ruangan  masih
16 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan ke-17, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 37.
17 Wawancara dengan Netty Sihombing, Tanggal 18 Maret 2019 di Pengadilan Negeri Batam.
18 Wawancara dengan Jasael, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Batam Pada Tanggal 12 Februari 2019.
19 Wawancara dengan Rudianto, tanggal 12 Maret 2019 di Pengadilan Negeri Batam.
20 Wawancara dengan Yohanes Harry, tanggal 12 Maret 2019 di Pengadilan Negeri Batam.
terasa  panas  sehingga  membuat  kondisi  kurang  nyaman  saat  melaksanakan mediasi. 21
Dari hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung oleh penulis di Pengadilan Negeri Batam dapat disimpulkan bahwa untuk sarana dan fasilitas untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Batam masih belum efektif.

## 4.  Faktor Masyarakat
Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  itu  berlaku  atau diterapkan, Faktor masyarakat dalam hal ini penulis menganggap para pihak yang berpekara di pengadilan negeri batam adalah bagian dari faktor masyarakat dalam penelitian ini.
Mengenai  faktor  masyarakat,  penulis  dalam  pengamatan  langsung  dari beberapa  perkara  dan  juga  berdasarkan  infomasi  memberikan  catatan  mengenai perilaku  dan  sikap  para  pihak  selama  proses  mediasi  yang  mempengaruhi ketidakberhasilan dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut:
a. Seringkali  salah  satu  pihak  atau  keduanya  merasa  paling  benar  sehingga Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama  proses  mediasi  dan  juga  sikap  egois  sering  muncul  pula  pada  diri  para pihak.
b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah pernah melakukan negosiasi sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
c. Konflik yang telah berlarut-larut lamanya menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada itikad baik untuk damai.
d . Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses  mediasi  cepat  selesai  dapat  dilanjutkan  ke  proses  persidangan  selanjutnya. Mereka  mengikuti  mediasi  hanya  sebagai  formalitas  dan  memenuhi  ketentuan hukum saja untuk penggugat supaya gugatan jangan sampai digugurkan.
e . Faktor gengsi para pihak yang tinggi terutama jika sudah menyangkut harta, laba rugi dan harga diri.
Hal-hal  inilah  yang  menyebabkan  mediasi  gagal (dead lock) proses mediasi sulit untuk tercapai keberhasilan berdamai.
Menurut  salah  satu  hakim  mediator  yang  menerangkan  mediasi  berhasil atau tidak berhasil maupun tidak dapat dilaksanakan sangat tergatung pada adanya itikad baik para pihak untuk melakukan mediasi dan adanya niat yang sama antara para  pihak  mencapai  perdamaian,  intinya  tergantung  dari  para  pihak  yang bersengketa itu sendiri. 22
Menurut  salah  satu  hakim  mediator  juga  sependapat  bahwa  mediasi berhasil atau tidak berhasil maupun tidak dapat dilaksanakan sangat tergatung pada adanya itikad baik para pihak untuk melakukan mediasi dan adanya niat yang sama antara  para  pihak  mencapai  perdamaian,  intinya  tergantung  dari  para  pihak  yang bersengketa itu sendiri.
21 Wawancara dengan Tatimin, Tanggal 12 Maret 2019 di Pengadilan Negeri Batam.
22 Wawancara Dengan Muhammad Candra, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Batam Pada Tanggal 12 Februari 2019.
Dari  hasil  wawancara  dan  hasil  pengamatan  langsung  oleh  penulis  di  Pengadilan Negeri Batam dapat disimpulkan bahwa dari Faktor Masyarakat untuk pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Negeri Batam masih belum efektif.

## 5.  Faktor Kebudayaan.
Budaya  para  pihak  yang  bersengketa  di  pengadilan  negeri  batam  yang sama sekali tidak memperjuangkan budaya musyawarah secara rasional untuk bisa dipergunakan  sebagai  penyelesaian  sengketa  namun  kebanyakan  merasa  pada perkara tersebut telah berlangsung lama dan juga sebelum menggugat di Pengadilan sudah pernah  dicoba  untuk  diselesaikan  secara  kekeluargaan  baik  dengan  mediasi dan juga negosiasi yang dilakukan dengan berulang kali, namun tidak menbuahkan hasil  juga  maka  satu-satunya  jalan  adalah  penyelesaian  permasalahan  mereka adalah melalui jalur litigasi merupakan jalur terakhir untuk mengakhiri sengketa.
Sehingga  pada  saat  dilakukan  proses  mediasi  di  Pengadilan,  para  pihak terkesan  kurang  atau  tidak  ada  kemauan  sama  sekali  untuk  bersungguh-sungguh mengupayakan  perdamaian  dan  hanya  menganggap  proses  mediasi  merupakan formalitas  untuk  melanjutkan  perkara  ke  proses  selanjutnya.  Hal  ini  yang ditemukan para beberapa kasus yang ditangani di pengadilan negeri batam. 23
Dari uraian diatas maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa dari Faktor Kebudayaan untuk pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Negeri Batam masih belum efektif.
4.1.2. Kekuatan Mengikat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa  Perkara  Perdata  Melalui  Proses  Mediasi  Di  Pengadilan  Negeri Batam.
Menurut Yahya Harahap, kekuasaan dan kewenangan lain yang dianggap berkaitan  dengan  pengawasan  dan  pembinaan  Mahkamah  Agung  ialah  membuat peraturan sebagai kebijakan pembinaan dan pengawasan internal.
Kekuasaan  dan  kewenangan  itu  ditegaskan  pada  angka  2  huruf  c penjelasan  umum  Undang-Undang  Mahkamah  Agung,  yang  berbunyi:  Membuat peraturan  sebagai  pelengkap  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  yang  di  perlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.
Begitu pula dengan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung, memberi kewenangan  kepada  Mahkamah  Agung  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang diperlukan  penyelenggaraan  peradilan  apabila  terdapat  hal-hal  yang  belum  cukup diatur dalam undang-undang.
Lebih  lanjut,  penjelasan  Pasal  79  tersebut  menyatakan  apabila  jalannya peradilan  terdapat  kekurangan  atau  kekosongan  hukum  dalam  suatu  hal,  maka Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan atau kekurangan itu. 24
23 Wawancara Dengan Jasael, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Batam Pada Tanggal 12 Februari 2019.
24 H.M. Fauzan, Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. x-xi.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  8  Ayat  (1)  Undang-undang  No  12  Tahun 2011 tersebut, maka; Pertama, Peraturan Mahkamah Agung diakui keberadaannya sebagai  jenis  peraturan  perundang-undangan  dan  pada  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung juncto Undang- undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung juncto Undang-  undang  Nomor  3  Tahun 2009  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung juga mengatur sebagai berikut:
Pasal 79
Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan bagi  kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  apabila  terdapat  hal-hal  yang  belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam Penjelasan: Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan  sebagai  pelengkap  untuk  mengisi  kekurangan  atau  kekosongan  tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang- undang ini.
Dalam  hal  ini  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. penyelenggaraan peradilan  yang  dimaksudkan  Undang-undang  ini  hanya  merupakan  bagian  dari hukum acara secara keseluruhan.
Dengan  demikian  Mahkamah  Agung  tidak  akan  mencampuri  dan melampaui  pengaturan  tentang  hak  dan  kewajiban  warga  negara  pada  umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.
Maka  kedudukan  PERMA  sebagai  jenis  dari  peraturan  perundang- undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tidak hanya secara internal sepanjang peraturan di buat menyinggung lembaga negara lain diperlukan oleh Undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  salah  seorang  Hakim  mediator  Pengadilan Negeri  Batam  menerangkan  sesuai  Undang-undang  Mahkamah  Agung  pasal  79 Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  apabila  terdapat  hal-hal  yang  belum  cukup diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam Penjelasan: Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi.
Dengan  Undang-undang  ini  Mahkamah  Agung  berwenang  menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
4.1.3. Faktor Faktor Dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Proses  Mediasi Di Pengadilan Negeri Batam.
Dari  hasil  Wawancara  pada  salah  seorang  mediator  Pengadilan  Negeri Batam yang menerangkan faktor dan hambatan-hambatan dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Batam sebagai Berikut: 25
1.  Keterbatasan  Jumlah  Mediator  Yang  Terdaftar  Di  Pengadilan  Negeri Batam.
Jumlah Mediator dan Jumlah Hakim yang Terbatas Hal ini mempengaruhi pula terhadap pelaksana mediasi di Pengadilan Negeri Batam.
Dari  hasil  wawancara  dari  salah  seorang  hakim  mediator  menerangkan jumlah Mediator dan jumlah Hakim yang terbatas, merupakan suatu hambatan dan hal  ini  mempengaruhi  pula  terhadap  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Negeri Batam.  padahal  jumlah  perkara  perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  terbilang banyak  dari  rekapitulasi  tahun  2016  sampai  2018  rata-rata  diatas  tiga  ratusan perkara dan memerlukan mediator.
Sampai saat ini jumlah mediator yang terdaftar di Pengadilan masih sangat sedikit, dan tidak sesuai dengan jumlah perkara yang masuk. Oleh karena itu, guna pemberdayaan PERMA tersebut, maka jumlah tenaga mediator harus ditingkatkan yang didukung pula oleh mediator swasta akan tetapi mediator swasta sangat jarang sekali dipilih oleh para yang bersengketa untuk menjadi mediator. 26 mediator dari hakim dan mediator swasta berjumlah 19 orang, akan tetapi ada beberapa hakim Mediator sudah pindah tugas ke Pengadilan lain jadi mediator yang  ada  di  Pengadilan  Negeri  Batam  untuk  saat  hanya  berjumlah  10  hakim mediator, Jadi masih terdapat adanya keterbatasan jumlah mediator dan juga untuk jumlah  mediator  yang  ada  apabila  dibandingkan  dengan  perkara  yang  masuk  di kepaniteraan tidak seimbang.
Sedangkan  untuk  mediator  Swasta  selama  saya  bertugas  di  Pengadilan Negeri  Batam  bertindak  sebagai  ketua  majelis  maupun  hakim  anggota  dalam sengketa  perdata  para  pihak  yang  bersengketa,  belum  saya  ketemu  para  pihak memilih  mediator  dari  non  hakim  ataupun  swasta  dan  boleh  dikatakan  semua memakai hakim mediator dari Pengadilan. mungkin dikarenakan memilih mediator dari  hakim  pengadilan  tanpa  biaya  atau  gratis  sedangkan  untuk  memilih  mediator swasta  mungkin  terkendala  pihak  mana  yang  menangung  biaya  mediator  swasta tersebut. Sehingga dapat disimpulkan memang terdapat keterbatasan mediator yang terdaftar di Pengadilan ini. 27

## 2. Kurangnya Iktikad Baik Para Pihak
Itikad  baik  para  pihak  sangat  penting  guna  keberhasilan  proses  mediasi agar  tercapai  kesepakatan  yang win-win solution. Apabila  para  pihak  tidak  mau melihat  kebutuhan  mereka  dan  hanya  mengejar  keuntungan,  maka  perdamaian melalui  mediasi  sangat  sulit  untuk  terwujud,  dalam  melaksanakan  mediasi  baik pihak penggugat  maupun tergugat apabila  menpuyai itikad baik untuk menyelesai
25 Wawancara Dengan Taufik Abdul Halim Nainggolan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Batam Pada Tanggal 4 April 2019.
26 Wawancara Dengan Jasael, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Batam Pada Tanggal 12 Februari 2019.
27 Wawancara dengan Asron Lubis  Mediator Swasta Pada Tanggal 16 September 2019.
perkara  dalam  pertemuan  mediasi  maka  tingkat  terjadi  kesepakatan  perdamian semakin tinggi. 28
Berdasarkan hasil wawancara salah seorang Advokat di Pengadilan Negeri Batam  menerangkan  Tidak  ada  iktikad  baik  untuk  melaksanakan  mediasi merupakan  suatu  hambatan  seperti  hal  yang  ditemukan  dalam  praktek  ada  pihak yang  dalam  proses  mediasi  tidak  hadir  setelah  dipanggil  secara patut  2  (dua)  kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah, dan juga ada menghadiri pertemuan  Mediasi  pertama,  tetapi  tidak  pernah  hadir  pada  pertemuan  berikutnya dan  mediator  harus  memanggil  kembali    yang  mengakibatkan  jadwal  pertemuan terganggu  dan  ada  juga  menghadiri  pertemuan  Mediasi,  tetapi  tidak  mengajukan usulan ataupun tawaran untuk perdamaian dan juga tidak menanggapi tawaran atau usulan pihak lawan. 29
3.  Dalam  Suatu  Perkara  Terlalu  Banyak  Pihak  Dalam  Gugatan  Baik Penggugat  Maupun  Tergugat  Sehingga  Apabila  Ada  Salah  Satu  Pihak Maupun Beberapa Pihak Tidak Hadir Dalam Proses Mediasi Maka Mediator Harus  Memanggil  Kembali  Sehingga  Jadwal  Mediasi  Harus  Tunda  Ke Pertemuan  Yang  Berikutnya.  Dan  Tingkat  Kesulitan  Penyelesaian  Sengketa Melalui Proses Mediasi Semakin Tinggi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  salah  seorang  hakim  mediator  Pengadilan Negeri  Batam  menerangkan jika  pihak  yang  bersengketa  terlalu  banyak  dalam gugatan, sehingga apabila ada salah satu pihak maupun beberapa pihak tidak hadir dalam  proses  mediasi,  maka  mediator  harus  memanggil  kembali  sehingga  jadwal mediasi harus tunda ke pertemuan yang berikutnya pada umumnya  membutuhkan waktu satu minggu. Dan juga untuk pihaknya terlalu banyak dalam suatu gugatan maka  masing-masing  mempuyai  kepentingan  yang  berbeda,  dan  untuk  tawaran masing-masing  juga  tidak  sama  sehinga  tingkat  kesulitan  penyelesaian  sengketa melalui proses mediasi semakin tinggi. 30

## E.  Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  melalui wawancara dan pengamatan langsung di Pengadilan Negeri Batam, maka diperoleh kesimpulan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :
1. Mediasi di Pengadilan Negeri Batam belum berjalan efektif dengan faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :
a. Sarana dan Fasilitas b. Faktor Masyarakat c. Faktor Kebudayaan
2. Peraturan Makahmah Agung nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
28 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan , Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 156-157.
29 Wawancara dengan Rudianto, tanggal 12 Maret 2019 di Pengadilan Negeri Batam.
30 Wawancara Dengan Taufik Abdul Halim Nainggolan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Batam Pada Tanggal 4 April 2019.
3.  Faktor  dan  hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  proses  mediasi  di Pengadilan Negeri Batam sebagai berikut:
1. Keterbatasan jumlah mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Batam.
2. Kurangnya Iktikad Baik Para Pihak.
3. Dalam suatu perkara terlalu banyak pihak dalam gugatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
H.M. Fauzan, Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
Maskur  Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ,  Jakarta: Kencana, 2016. Moh. Nazir, Metode Penelitian , Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. M. Karjadi, Reglemen Indonesia Yang Dibaharui S. 1941 No. 4, Bogor, Politeai Bogor, 1985.
Nurnaningsih  Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan , Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan , Politeai Bogor: Sinar Grafika, 1985. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Cetakan Ke13, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan ke-17, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D ,  Bandung: Alfabeta, 2013.
Syahruddin Nawi, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris , Makasar: Umitoha, 2018.

## Internet
https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah Agung.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2004  Tentang  Perubahan atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2009  Tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah Agung.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.