Al-Madrasah: Jurnal  Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 6, No. 1, 2022
DOI 10.35931/am.v6i1.894 P-ISSN: 2620-5807; E-ISSN: 2620-7184
MENILIK IMPLEMENTASI QANUN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN ANAK DI ACEH
Anggi Putri * , Hardi Alunaza, Desy Nur Shafitri * , Annisa Ernianda*, Mentari Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura Koresponden Email : hardi.asd@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  bagaimana  implementasi  qanun  pemerintah  dalam menangani  kasus  kekerasan  pada  adai  di  provinsu  Aceh.  Kasus  kekerasan  pada  anak  di  Aceh meningkat  secara  signifikan  setiap  tahunnya  baik  kekerasan  fisik  maupun  seksual.  Penanganan pemerintah  daerah  Aceh  menjadi  sorotan  bagaimana  kinerja  dan  peraturan  yang  diterapkan  untuk menekan laju kasus kekerasan anak di daerah tersebut. Aceh dengan regulasi khususnya menerapkan Qanun sebagai sumber hukum untuk penanganan setiap permasalahan termasuk perlindungan anak. Namun  peraturan  Qanun  menimbulkan  beberapa  kebingungan  karena  dianggap  memberikan hukuman yang relatif rendah untuk kejahatan kekerasan pada anak. Lebih lanjut penulisan ini akan melihat  bagaimana  implementasi  Qanun  tersebut  sebagai peraturan  yang  juga  memiliki  andil  besar Aceh.  Penelitian  kualitatif  ini  dilakukan  dengan  metode  pendekatan  deskriptif  analitik  untuk menganalisis  permasalahan  yang  diangkat.  Penulis  akan  menganalisis  keberhasilan  Qanun  dengan berfokus  kepada  penanganan  kasus  perlindungan  kekerasan  anak  oleh  pemerintah  daerah setempat,untuk  mengetahui  bagaimana  peran  Qanun  apakah  menyelesaikan  kasus  kekerasan  psikis, fisik dan seksual pada anak di Aceh.
Kata Kunci: Qanun Aceh, Kekerasan Anak, Perlindungan Anak

## PENDAHULUAN
Pelanggaran norma-norma hidup saat ini semakin marak terjadi di berbagai wilayah termasuk Indonesia.  Tindak  kejahatan  menjadi  hal  yang  tidak  awam  lagi  dalam  tatanan  kehidupan bermasyarakat sehingga banyak didapati individu yang tidak segan untuk melakukan kejahatan yang akan menyakiti psikis, mental maupun fisik seseorang dengan tindak kejahatan yang dilakukan secara verbal maupun fisik. Saat ini salah satu sasaran dari tindak kejahatan yang dapat dikatakan memiliki persentase yang cukup tinggi adalah tindakan kekerasan secara fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional yang ditujukan kepada anak-anak.
Dalam  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kurniasari  dkk  pada  tahun  2017,  survei  yang dilakukan  pada  penelitian  prevalensi  kekerasan  anak  menunjukkan  bahwa  di  Indonesia  kekerasan terhadap  anak  cukup banyak  terjadi.  Yakni dengan  tingkat  persentase  3,02%  kejahatan  anak  dengan
artian  bahwa  per  10.000  anak  di  Indonesia  kurang  lebih  sekitar  300  anak  pernah  mengalami  tindak kekerasan di Indonesia, survei khusus yang dilakukan di beberapa provinsi yaitu Jawa Tengah, Nusa tenggara  Timur,  Aceh  dan  Papua  menunjukkan  bahwa  tindak  kekerasan  anak  dalam  rumah  tangga memiliki persentase 40-80 persen di wilayah tersebut dengan pelaku tindak kekerasan adalah anggota keluarga. 1
Pada  tahun  2019-2021  Kementerian  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  menyatakan  bahwa tren  kekerasan  terhadap  anak  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  dari  waktu  ke  waktu. Dihimpun dari data KemenPPPA bahwa pada tahun 2019 terdapat  sebanyak 11.057 kasus kekerasan terhadap anak diikuti dengan selisih jumlah yang tidak terlalu banyak pada tahun 2020 yaitu berada di angka 11.279 kasus dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2021 yaitu mencapai 12.566 kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak, kasus kekerasan yang paling terbuka adalah kekerasan  seksual  dengan  persentase  kasus  sebanyak  45  persen,  kemudian  sekitar  18  persen  pada kekerasan fisik dan 19 persen pada kekerasan psikologis. 2
Berikut terdapat data mengenai kekerasan Anak yang dimuat dari SIMFONI-PPA pada tahun 2021 dengan rasio korban kekerasan per 10.000 anak di setiap Provinsi di Indonesia.
Gambar 1. Jumlah Korban Kekerasan Anak tahun 2021 di Indonesia
1 Kurniasari, A., Widodo, N., Yusuf, H., Susantyo, B., Wismayanti, Y. F., & Irmayani, N. R. (2017). Prevalensi  Kekerasan  Terhadap  Anak  Laki-Laki  Dan  Anak  Perempuan  Di Indonesia. Sosio  Konsepsia:  Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial , 6 (3), 287-300. 2 CNN  Indonesia.  2021.  KemenPPPA:  Kasus  Kekerasan  Anak  dan  Perempuan  Meningkat  di  2021. Cnnindonesia.com,  diakses  melalui KemenPPPA:  Kasus  Kekerasan  Anak  dan  Perempuan  Meningkat  di  2021 (cnnindonesia.com) pada tanggal 2 Februari 2022 Pukul 10.45 WIB

## Sumber: SIMFONI-PPA Kemenpppa.go.id
Lebih lanjut jumlah dari kekerasan anak di setiap provinsi dari grafik di atas adalah Aceh 444 korban,  Bali  156  korban,  Bangka  Belitung  120  korban,  Banten  538  korban,  Bengkulu  157  korban, Yogyakarta 550 korban, DKI Jakarta 881 korban, Gorontalo 881, Jambi 302 korban, Jawa Barat 1.088 korban,  Jawa  Tengah  1.262  korban,  Jawa  Timur  1.347  korban,  Kalimantan  Barat  395  korban, Kalimantan  Selatan  293  korban,  Kalimantan  Tengah  153  korban,  Kalimantan  Timur  416  korban, Kalimantan  Utara  122  korban,  Kepulauan  Riau  298  korban,  Lampung  550  korban,  Maluku  240 korban,  Maluku  Utara  195  korban,  Nusa  Tenggara  Barat  642  korban,  Nusa  Tenggara  Timur  402 korban,  Papua  152  korban,  Papua  Barat  128  Korban,  Riau  756  korban,  Sulawesi  Barat  176  korban, Sulawesi Selatan 778 korban, Sulawesi Tengah 329, Sulawesi Tenggara 222 korban, Sulawesi Utara 375 korban, Sumatera Barat 793, Sumatera Selatan 288 korban, Sumatera Utara 1.106 korban.
Aceh menjadi salah satu provinsi dengan tindak kekerasan anak yang belum dapat dikatakan pada tingkat kejahatan yang rendah. Masih banyak didapati kekerasan yang dilakukan terhadap anak- anak untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tindak kekerasan terhadap anak di Aceh menunjukkan angka  yang  cukup  tinggi yaitu  sebanyak 464  kasus  diikuti dengan  420 kasus  kekerasan  yang  terjadi kepada  perempuan. 3 Salah  satu  bentuk  kekerasan  anak  dengan  kasus  yang  cukup  tinggi  di  antara kasus  lainnya  di  Aceh  adalah  pelecehan  seksual  terhadap  anak.  YLBHI-LBH  Banda  Aceh menyatakan bahwa sepanjang tahun 2021 dalam rentang waktu 18 jam 45 menit satu anak dinyatakan menjadi  sasaran  dari  kekerasan  seksual  sehingga  dari  kalkulasi  yang  didapatkan  dari  bulan  Januari hingga  September  jumlah  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  terjadi  sebanyak  355  kasus  di Provinsi Aceh tersebut. 4
Tren  kekerasan  terhadap  anak  harus  menjadi  salah  satu  perhatian  utama  bagi  semua  pihak utamanya pemerintahan sebagai pihak yang dapat membentuk kebijakan terhadap pelaku-pelaku dari tindak kejahatan  tersebut  agar  kekerasan  anak di  suatu  wilayah  lebih dapat  diminimalisir  dari  waktu ke waktu. Bentuk peraturan dalam undang-undang yang dijalankan Aceh tidak hanya merujuk kepada peraturan nasional saja, namun juga terdapat undang-undang khusus yang dijalankan di Aceh dengan sebutan  Qanun.  Beriringan  dengan  undang-undang  nasional,  Aceh  juga  menjalankan  aturan khususnya atau Qanun salah satunya dalam menangani kasus kekerasan anak yang terjadi di Aceh.
3 Devi Purnama Sari. 2021. Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Tahun 2020. Opendata, diakses melalui Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Tahun 2020 - Datasets - OpenData Aceh (acehprov.go.id) pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 17.20 WIB.
4 Rino Abonita. 2021. Setiap 18 Jam 45 Menit, Satu Anak di Aceh Jadi Korban Kekerasan Seksual. Liputan6.com, diakses melalui Setiap 18 Jam 45 Menit, Satu Anak di Aceh Jadi Korban Kekerasan Seksual - Regional Liputan6.com pada tanggal 2 Februari 2022 Pukul 21.04 WIB.
Sebagaimana  peraturan  yang  tertera  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2008  mengenai Perlindungan  Anak.  Qanun  yang  dibentuk  oleh  pemerintahan  Aceh  untuk  perlindungan  anak  ini diyakini  sebagai  komitmen  dan  kesepakatan  dari  pemerintahan  maupun  komponen  masyarakat  lain untuk  memberikan  bentuk  perlindungan  yang  sebaik-baiknya  terhadap  anak-anak  Aceh  yang  juga merupakan  generasi  penerus  bangsa.  Di  samping  itu  pembentukan  Qanun  Perlindungan  Anak  juga ditunjukkan  sebagai  bentuk  manifestasi  dari  tanggung  jawab  Pemerintahan  Aceh  terhadap  undang- undang  nasional  tentang  perlindungan  anak  tepatnya  UU  No.  23  tahun  2002  yang  kemudian  telah diubah  menjadi  UU  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  dan  sebagai  upaya  dari Pemerintahan Aceh yang juga mendukung dan berupaya menerapkan prinsip-prinsip Konvensi Anak PBB yang telah diadopsi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. 5
Bentuk kepedulian Pemerintahan Aceh sebagai Pemerintahan yang berlandaskan pada Syariat Islam ini dalam mengupayakan perlindungan terhadap kekerasan anak melalui Qanun tersebut cukup dapat  diakui.  Akan  tetapi  tingkat  keefektifan  dari  Qanun  yang  diberlakukan  dalam  menyelesaikan kasus-kasus kekerasan anak di Aceh belum dapat dikatakan telah memberikan hasil maksimal. Masih didapati  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  anak  yang  belum  dapat  diselesaikan  melalui  Qanun  Aceh sehingga  pemerintahan  kembali  merujuk  atau  lebih  memilih  untuk  menggunakan  peraturan perundang-undangan nasional dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  melakukan  penelitian  mengenai Qanun Pemerintahan  Aceh  tentunya  terdapat  pijakan yang  dijadikan  penulis  sebagai  tinjauan  pustaka  dalam  meneliti  permasalahan  ini.  Penelitian sebelumnya yang  berkaitan dan  sesuai  dengan  isu  yang  penulis  angkat  yaitu mengenai perlindungan dan penanganan kasus kekerasan anak serta implementasi penerapan hukuman yang ada di Aceh akan dijelaskan melalui dua penelitian yang telah diteliti oleh penulis-penulis terdahulu.
Penelitian  pertama  ialah  tulisan  yang  ditulis  oleh  Pocut  Ismyati  Vonda  dan  Cut  Dian  Fitri pada tahun 2017 dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh.” Penelitian ini membahas mengenai Peraturan perlindungan anak di kota Banda Aceh sebagaimana peraturan Qanun pemerintah  daerah  tersebut.  Khususnya  dalam    kasus  perlindungan  anak  diatur  dalam  Qanun  Aceh No.11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Penulis memfokus bagaimana penanganan  yang telah pemerintah  daerah  lakukan  untuk  mengurangi  kasus  kekerasan  pada  anak.  Hasil  penulisan  di perlihatkan  bahwa  pemerintah  telah  menyiapkan  perlindungan  anak  di  Banda  Aceh  dengan memperkuat  peraturan  yang  ada  dan  mengendalikan  pendudukan  serta  keluarga  berencana.  Penulis
5 Ida Friatna  (2019). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies , 5 (2), 66.
menerangkan  visi  kantor  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (PPKB)  yaitu  mewujudkan  kondisi  perempuan  dan  anak  yang bermartabat  dan  lingkungan  keluarga  sesuai  syariat  islam  dengan  penerapan  6  misi  terkait perlindungan anak.
Penelitian  kedua  ialah  tulisan  yang  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur).” Oleh Sapri Suhairu, Nurdin, dan  Siti  Sahara.  Penelitian  ini  menjelaskan  penanganan  hukum  secara  khusus  atas  kasus  kejahatan anak melalui pelecehan seksual sodomi. Sebelum memulai inti pembahasan, penulis menjelaskan satu kasus sodomi anak di Desa Alue Buloh Kabupaten Aceh Timur secara khusus. Inti pembahasan dalam penulisan  ini  terbagi  atas  tiga  bagian,  pertama  yaitu  penulis  menjabarkan  hukum  apa  saja  yang berlaku  mengenai  kekerasan  seksual  sodomi  anak  kecil  beserta  denda  yang  harus  diterima  pelaku. Pada bagian kedua, menjabarkan satu persatu perlindungan hukum kepada korban sodomi di berbagai peraturan  perundang-undangan.  Terakhir,  penulis  menyampaikan  bagaimana  tindakan  yang  harus dilakukan  pemerintah  maupun  keluarga  untuk  membantu  anak-anak  korban  sodomi  yaitu  dengan pengelolaan korban melalui prevensi, terapi, rehabilitasi serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.
Dari  kedua  penelitian  tersebut,  penulis  melihat  bahwa  belum  ditemukannya  data  konkret seberapa  banyak  kasus  kekerasan/pelecehan  seksual  sodomi  anak-anak  yang  terjadi  di  Aceh  setiap tahunnya.  Penelitian  pertama  berfokus  kepada  hukum  pidana  terhadap  pelaku  namun  tidak mengelaborasi  kasus-kasus  sebelumnya  dari  Aceh  yang  dapat  memberikan  gambaran  bagaimana peraturan yang ada di Aceh dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan penelitian kedua hanya memberikan contoh dari satu kasus korban sodomi. Penelitian sebelumnya kurang memberikan gambaran tepat bagaimana perkembangan kasus kekerasan pada di Aceh. Maka dari itu penelitian ini mencoba untuk mencari hal-hal yang tidak ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kami akan  menganalisis  dan  mengelaborasi  data-data  dari  implementasi  Qanun  dalam  penyelesaian  kasus kekerasan  anak  yang  terjadi  di  Aceh.  Penelitian  ini  akan  memaparkan  peningkatan  kasus  kekerasan anak  dan  menegaskan  bagaimana  penanganan  kekerasan  anak  melalui  Qanun  pemerintah  daerah Aceh.

## METODOLOGI PENELITIAN
Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan melalui  penelitian  hukum  yang  bersifat  yuridis  normatif.    Penelitian  ini  akan  menghimpun  serta menginterpretasikan  data-data  yang  didapatkan  dari  sumber  yang  valid  dengan  tujuan  untuk
membahas  implementasi  peraturan  Qanun  Aceh  dalam  menangani  serta  memberikan  perlindungan terhadap kasus kekerasan anak yang terjadi di Aceh.
Dalam  menuliskan  artikel  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analitik  dimana penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  sekunder  dengan  penghimpunan  data  dari  sumber hukum  yang  berasal  dari  buku-buku,  data  statistik  pemerintah,  dokumen  resmi,  laporan-laporan  dan konstitusi resmi. Utamanya dalam penelitian ini bersumber pada hukum Aceh (Qanun) yang menjadi sumber hukum islam di Aceh. Berikutnya penulis akan melihat bagaimana implementasi penggunaan Qanun dalam mengatasi permasalahan kekerasan anak di Aceh.
Analisis data dalam menuliskan artikel ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu  pertama pengumpulan data yang kemudian direduksi dengan berbagai teknik hingga menghasilkan data kasar yang  akan diinterpretasikan  sebagai  olahan penulis  dalam  menjelaskan  permasalahan  yang diangkat. Kedua yaitu proses penyajian data yang ditampilkan secara terstruktur sehingga mampu menghasilkan kesimpulan  yang  mampu  menampilkan  keputusan  sementara.  Selanjutnya,  keputusan-keputusan tersebut  kemudian  disajikan  dengan  bentuk  teks  deskriptif  yang  disertai  penyajian  diagram  maupun bagan yang mampu menguatkan kredibilitas  tulisan. Tahap terakhir yaitu melakukan penarikan hasil akhir dari analisis yang telah dilaksanakan dengan menyesuaikan realitas yang ada 6 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kasus Kekerasan Anak di Aceh
Permasalahan  kekerasan  terhadap  anak  terutama  kasus  pelecehan  seksual  anak  merupakan masalah  yang  berkaitan  dengan  masalah  sosial,  ekonomi,  pembangunan,  hukum,  pendidikan,  hak asasi manusia serta kesehatan fisik dan mental yang  sangat memerlukan penerapan hukum yang tepat untuk  penyelesaiannya.  Tanggapan  masyarakat,  lembaga  keagamaan,  pemerintah,  konvensi internasional, undang-undang yang ketat dan tindak pidana yang telah ada kerap kali gagal total dalam mengatasi  ancaman  tersebut.  Hingga  saat  ini,  permasalahan  tersebut  masih  menjadi  agenda  nasional yang memerlukan perhatian dan keseriusan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan di Aceh.
Kekerasan  anak  di  Provinsi  Aceh  masih  terus  terjadi  sepanjang  siklus  kehidupan  dengan berbagai  macam  kasus  yang  meliputi  kekerasan  fisik  dan  mental  dalam  rumah,  pelecehan  seksual maupun  pemerkosaan.  Hal  ini  menandakan  bahwa  baik  dari  masyarakat  hingga  pemerintah  masih belum  bisa  memberikan  perlindungan  terhadap  anak-anak.  Dikutip  dari  media  Kompas.com, berdasarkan  data  yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP3A) Provinsi Aceh, terdapat kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah 2.946 kasus dari tahun
6 Miftahul  Jannah.  (2020).  Peran  Pembelajaran  Aqidah  Akhlak  untuk  Menanamkan  Nilai  Pendidikan Karakter Siswa. Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 4 ,  No 2. hlm 241.
18 1413 1 26 1718 22 8 10 57 28 36 9 14 21 25 13 47 14 35 7 11 0 10 20 30 40 50 60 Ju ml ah Kas u s Sebaran Wilayah Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat Daya
Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Tamiang
Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Bireun Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Simeulue Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Sabang Kota Subulussalam
2017-2020 yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Aceh 7 . Disebutkan pula dari data tersebut bahwa tindak  kejahatan  tertinggi  terjadi  pada  kasus  yang berbasis  seksual  dengan  jumlah 1.100 kasus  yang meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, sodomi, eksploitasi seksual dan inses.
Diagram 1. Data Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Aceh tahun 2020 .
Sumber: dari Pemerintah Aceh dan diolah oleh penulis.
Data dari pemerintah Provinsi Aceh melaporkan terdapat 464 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2020. Data ini menampilkan sebaran data dari total 23 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Dari diagram di atas terlihat kasus tertinggi berasal dari Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah 57 kasus.
Terdapat beberapa temuan kritis yang didapatkan oleh Ilan Cerna-Turoff dalam penelitiannya (2021)  mengenai  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  tingginya  tingkat  kekerasan  terhadap  anak. Temuan  ini  meliputi  1)  Data  tingkat  nasional  tentang  kekerasan  terhadap  anak  tidak  terdistribusi secara  merata  di  seluruh  negara,  termasuk  faktor  dan  jenis  kekerasannya.  Dengan  demikian  maka akan  sulit  bagi  pemerintah  untuk  memfokuskan  perbaikan  konstitusi  yang  mampu  mencegah terjadinya kasus kekerasan. 2) Kekerasan seksual masih belum mendapatkan perhatian lebih di dalam masyarakat. Kekerasan seksual mendapat stigma negatif di sebagian besar masyarakat, dan kurangnya dokumentasi yang setara berisiko semakin tidak terlihat dan tanggapan program serta kebijakan yang
7 Zulkarnaini.  (2021).  “Darurat  Perlindungan  Anak  di  Aceh”.  Kompas.com,  diakses  melalui https://www.kompas.id/baca/desk/2021/06/04/darurat-perlindungan-anak-di- aceh?utm_source=kompasid&utm_medium=link_shared&utm_content=copy_link&utm_campaign=sharinglink pada 2 Februari 2022.
tidak tepat.  3) Status sosial ekonomi rumah tangga juga menjadi faktor signifikan dan kovarian yang mendorong peningkatan kekerasan emosional, fisik maupun seksual terhadap anak 8 .
Berfokus  pada  temuan  pertama  Ilan,  dkk.,  komitmen  serta  transparansi  pemerintah  yang masih rendah menjadi salah satu faktor dimana kasus kekerasan anak masih tinggi di Provinsi Aceh. Kesenjangan  informasi  yang  masih  meluas  di  wilayah  Indonesia  termasuk  Aceh  menimbulkan tantangan  dalam  mengumpulkan  data  yang  representatif.  Selain  itu  komitmen  yang  dilakukan pemerintah provinsi Aceh juga masih belum serius, hal ini terlihat dari sebaran kasus  kekerasan anak yang masih tinggi di seluruh wilayah provinsi Aceh.

## Pola penyelesaian Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Aceh melalui Qanun Aceh
Data empiris menunjukkan bahwa terdapat dua sumber hukum yang menyelesaikan masalah kekerasan anak dan perempuan di Aceh.  Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh merujuk  kepada  UU  Perlindungan  Anak  serta  Peraturan  Daerah  Syariat  Islam  Qanun  Jinayah. 9 Peraturan dengan merujuk kepada Undang-Undang akan melakukan hukuman sesuai putusan sidang dan  akan  diadili  sesuai  peraturan  yang  tertera  dengan  sanksi  denda  maupun  penjara.  Sedangkan putusan yang didasarkan atas peraturan dalam Qanun Aceh akan memberikan hukuman berupa denda, cambuk maupun kurungan.
Faktor  hukum  menjadi  instrumen  penting  dalam  mempertimbangkan  suatu  peraturan termasuk mengenai penyelesaian kasus kekerasan anak. Berdasarkan fakta praktis, efektivitas hukum dipengaruhi  oleh  faktor  hukum,  masyarakat,  penegakan  hukum,  sarana  prasarana,  dan  budaya hukum. 10 Dalam konteks penyelesaian kasus kekerasan anak di Aceh dipandang masih kurang efektif karena diatur menggunakan dua sumber hukum. Keadaan tersebut menyebabkan terciptanya dualisme regulasi  penyelesaian  sehingga  dapat  menimbulkan  kebingungan  bagi  para  aparat  penegak  hukum untuk  mengajukan  kasus  kekerasan  maupun  pelecehan  seksual  terhadap  anak,  apakah  harus mengajukannya kepada pengadilan negeri atau pengadilan syari’ah.
Selain  ketidakpastian  dalam  penetapan  regulasi  dan  birokrasi  yang  menjadi  acuan  dalam penyelesaian kasus kekerasan anak,  Qanun dirasa kurang efektif karena tidak memberikan efek jera, dilihat  dari  hukuman  yang  diberikan  tidak  terlalu  berat  seperti  hukuman  cambuk,  dan  pelaku  akan kembali  bebas.  Jika  dibandingkan  dengan  peraturan  pada  UU  Perlindungan  Anak  maka  regulasi Qanun  lebih  lemah  dalam  membantu  penyelesaian  kasus  kekerasan  anak  di  Aceh.  Untuk  itu
8 Cerna-Turoff  I,  Fang  Z,  Meierkord  A,  Wu  Z,  Yanguela  J,  Bangirana  CA,  Meinck  F.  Factors Associated With Violence Against Children in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review and Meta-Regression  of  Nationally  Representative  Data.  Trauma  Violence  Abuse.  2021  Apr;22(2):219-232.  doi: 10.1177/1524838020985532. Epub 2021 Jan 19. PMID: 33461441; PMCID: PMC7961628.
9 Rosmawardani Muhammad. (2020). ANALYSIS OF ABSOLUTE COMPETENCE OF DISTRICT COURTS AND SYARI’AH COURTS. PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, 5(2), hal. 147.
10 Soerjono Soekanto. (2007) "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.”, hal 5.
diperlukan  adanya  revisi  Qanun  pada  beberapa  bagian  yang  dianggap  kurang  memberikan  sanksi tegas terhadap pelaku tindak kekerasan anak tersebut.
Perbedaan  peraturan  yang  diterapkan  di  Aceh  untuk  penanganan  dan  perlindungan  tindak kekerasan  anak-anak  membuat  sedikit  ruang  kesenjangan  antara  pihak-pihak  tertentu  yang menginginkan  kesetaraan  hukum  yang  sama.  Aceh  berani  mengambil  tindakan  besar  dengan menciptakan peraturan perlindungan anak pada tahun 2008 yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 mengenai perlindungan anak. Qanun perlindungan anak berwewenang untuk menyelesaikan  berbagai kasus kekerasan anak bahkan dikelola langsung oleh Mahkamah Syar’iyah. Timbulnya peraturan baru untuk  kekerasan  anak  membuat  salah  satu  lembaga  pemerintah  daerah  menyerahkan  eksistensinya. Semenjak  diberlakukan  Qanun  Jinayat  pada  kasus  kekerasan  seksual  anak,  pengadilan  daerah  yang harusnya menghukum pidana sesuai dengan Peraturan Undang-undang Indonesia kesulitan melakukan tugasnya.  Hal  ini  karena  wewenang  penanganan  kasus  sepenuhnya  beralih  kepada  Mahkamah Syar’iyah  di bawah Pengadilan Agama. 11
Secara  birokrasi  peraturan  tindak  pidana  kekerasan  anak dan penanganan perlindungan  anak memicu  dualisme  sistem  penerapan  hukum  di  Aceh.  Kewenangan  lembaga  yang  memiliki  birokrasi berbeda menimbulkan perselisihan dalam menentukan bagaimana hukum yang akan diberikan untuk perlindungan korban dan pelaku kejahatan. Jika dilihat UU Peradilan anak diterapkan oleh Pengadilan Anak di bawah Pengadilan Umum dan Qanun Jinayat oleh Mahkamah Syar’iyah dibawah Pengadilan Agama. 12 Maka  efektivitas  dari  Qanun  Jinayat  tidak  dapat  bekerja  secara  maksimal  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Aceh.  Meskipun  pemerintah  Aceh  berusaha untuk membantu penyelesaian dengan peraturan tersebut namun sebagian masyarakat dan pemerintah daerah  masih  mempertimbangkan  UU  Peradilan  Anak  sebagai  jalan  yang  lebih  tepat  dalam penyelesaian masalah tersebut.

## KESIMPULAN
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa implementasi Qanun pemerintah daerah terkait penanganan  dan  perlindungan  terhadap  kekerasan  anak  di  Aceh  masih    berada  pada  tahap  yang kurang  efektif  untuk  meminimalisir  angka  kasus  kekerasan  pada  anak  di  Aceh.  Kekurangan  terletak pada dualisme peraturan yang diterapkan di Aceh. Tumpang tindih kewenangan antara peraturan UU pemerintah pusat dan  pemerintah daerah mempersulit kinerja masing-masing peraturan tersebut. Hal ini  juga  memberikan  dampak  yang  cukup  membingungkan  bagi  masyarakat.  Adanya  dua  regulasi
11 Amrina Habibi. (2019). “Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Aceh.” Jurnal Hukum dan Perundungan Islam. Volume 9, Nomor 1. ISSN 2089-0109. Edisi April 12 Ibid
yang berjalan di Aceh membuat masyarakat harus memperkirakan untuk melakukan pelaporan tindak kekerasan anak kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang ada di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Cerna-Turoff,  I.,  Fang,  Z.,  Meierkord,  A.,  Wu,  Z.,  Yanguela,  J.,  Bangirana,  C.  A.,  &  Meinck,  F. (2021).  Factors  associated  with  violence  against  children  in  low-and  middle-income countries: a systematic review and meta-regression of nationally representative data. Trauma, Violence, & Abuse, 22(2), 219-232.
CNN  Indonesia.  (2021).  KemenPPPA:  Kasus  Kekerasan  Anak  dan  Perempuan  Meningkat  di  2021. Cnnindonesia.com,  diakses  melalui KemenPPPA:  Kasus  Kekerasan  Anak  dan  Perempuan Meningkat di 2021 (cnnindonesia.com) pada tanggal 2 Februari 2022 Pukul 10.45 WIB Friatna,  I.  (2019).  Perlindungan  Anak  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Qanun  Aceh  Nomor  11 Tahun 2008. Gender  Equality:  International Journal  of  Child  and Gender  Studies , 5 (2),  55- 70.
Habibi, Amrina (2019). “Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Aceh.” Jurnal Hukum dan Perundungan Islam. Volume 9, Nomor 1. ISSN 2089- 0109. Edisi April.
Jannah,  M.  (2020).  Peran  Pembelajaran  Aqidah  Akhlak  Untuk  Menanamkan  Nilai  Pendidikan Karakter Siswa. Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 4(2), 237-252.
Kurniasari,  A.,  Widodo,  N.,  Yusuf, H., Susantyo,  B.,  Wismayanti,  Y.  F.,  &  Irmayani,  N.  R.  (2017).
Prevalensi  Kekerasan  Terhadap  Anak  Laki-Laki  Dan  Anak  Perempuan  Di  Indonesia. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial , 6 (3), 288-299. Muhammad,  R.  (2020).  ANALYSIS  OF  ABSOLUTE  COMPETENCE  OF  DISTRICT  COURTS AND SYARI’AH COURTS. PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, 5(2), 145-159.
Rino Abonita. (2021). Setiap 18 Jam 45 Menit, Satu Anak di Aceh Jadi Korban Kekerasan Seksual.
Liputan6.com,  diakses  melalui Setiap  18  Jam  45  Menit,  Satu  Anak  di  Aceh  Jadi  Korban Kekerasan Seksual - Regional Liputan6.com pada tanggal 2 Februari 2022 Pukul 21.04 WIB. Rosmawardani  Muhammad.  (2020).  ANALYSIS  OF  ABSOLUTE  COMPETENCE  OF  DISTRICT COURTS AND SYARI’AH COURTS.  PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, 5(2), 145-159.
Sari,  Devi  Purnama.  (2021).  Data  Kasus  Kekerasan  terhadap  Perempuan  dan  Anak  di  Aceh  Tahun 2020.  Opendata,  diakses  melalui Data  Kasus  Kekerasan  terhadap  Perempuan  dan  Anak  di Aceh Tahun 2020 - Datasets - OpenData Aceh (acehprov.go.id) pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 17.20 WIB.
SIMFONI-PPA.  (2021).  Rasio  Anak  Korban  Kekerasan  (Per  10.000  Anak).  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia,  diakses  melalui SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id) pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 10.08 WIB Suhairu, Sapri. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Kasus  di  Desa  Alue  Buloh  Aceh  Timur).”  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa.  Vol.1,No.2.  Edisi Desember.
Vonda,  Pocut  Ismyati  &  Cut  Dian  Fitri.  (2017).  “Pelaksanaan  Perlindungan  Anak  di  Kota  Banda Aceh.”  Gender  Equality:International  Journay  od  Child  and  Gender  Studies.  Vol.3,  No.1 Edisi Maret.
Zulkarnaini.  (2021).  “Darurat  Perlindungan  Anak  di  Aceh”.  Kompas.com,  diakses  melalui https://www.kompas.id/baca/desk/2021/06/04/darurat-perlindungan-anak-di-
aceh?utm_source=kompasid&utm_medium=link_shared&utm_content=copy_link&utm_cam paign=sharinglink pada 2 Februari 2022.