Wisudarini. S & Riyanto (2021) Pengaruh Pemekaran Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (9). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i9.4099 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 9, September 2021

## PENGARUH PEMEKARAN DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

## Shanty Wisudarini, Riyanto
Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat, Indonesia Email: shanty_wrini@yahoo.co.id, riyanto.si@ui.ac.id

## Abstrak
Sebagai  akibat  dari  pemekaran  daerah,  sejak  tahun  2001  hingga  tahun  2014  telah terbentuk lebih dari 170 Daerah Otonom Baru (DOB). Dengan menjadi daerah yang terpisah  dari  daerah  induknya,  DOB  tersebut  berubah  menjadi  daerah  yang berwenang  mengatur  daerahnya  sendiri  serta  mengelola  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD-nya) sendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemekaran  daerah  terhadap  peningkatan  APBD  dan  kesejahteraan  masyarakat  di DOB.  Dengan  menggunakan panel  regression  model dan  data  DOB  yang dimekarkan  pada  tahun  2003  dan  2008,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pemekaran  membuat  APBD  per  kapita  DOB  meningkat  lebih  besar  dan  signifikan dibandingkan  dengan  APDB  per  kapita  daerah  induknya.  Penelitian  ini  juga menemukan  bahwa  peningkatan  APBD  per  kapita  tersebut  berdampak  signifikan terhadap peningkatan PDRB per kapita di DOB.  Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa  pemekaran  berdampak  signifikan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa pemekaran daerah  dapat  mempercepat  peningkatan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  di  daerah tertinggal.
Kata Kunci: daerah otonom baru; pemekaran daerah; APBD

## Abstract
As a result of regional proliferation, since 2001 to 2014, it has been formed  more than 170 new autonomous regions. By becoming a region separate from its parent region,  the  new  autonomous  region  has  transformed  into  a  region  that  has  the authority to regulate its own region and manage its own regional budget (APBD). This  study  aims  to  analyze  the  impact  of  regional  proliferation  on  increasing  the APBD  and  community  welfare  in  new  autonomous  regions.  Using  a  panel  data regression model and data of new autonomous regions in 2003 and 2008, this study shows  that  regional  proliferation  makes  the  regional  budget  per  capita  of  new autonomous  regions  increase  larger  than  the  APBD  per  capita  of  parents  region. This  study  also  presents  that  the  increasing  in  the  APBD  per  capita  had  a significant  impact  on  the  incline  of  GRDP  per  capita  in  new  autonous  regions. Therefore  it  can  be  concluded  that  the  regional  proliferation  has  a  significant impact  on  improving  community  welfare.  Moreover,  the  results  of  this  study  also found  that  regional  proliferation  can  accelerate  the  improvement  of  community welfare in under-developed regions.

## Keywords: new autonomous regions; regional proliferation; APBD
Received: 2021-08-20; Accepted: 2021-09-05; Published: 2021-09-20

## Pendahuluan
Sejak otonomi daerah dilaksanakan tahun 2001, banyak terbentuk Daerah Otonom Baru  (DOB)  sebagai  akibat  dari  pemekaran  daerah.  Terhitung  sejak  tahun  2001-2014 telah terbentuk 176 DOB yang terdiri dari 4 provinsi serta 172 Kabupaten/Kota seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1, sehingga saat ini Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan 508  Kabupaten/Kota (Negeri &  Negeri, 2016) .    Pemekaran  daerah tersebut  setidaknya dilatarbelakangi  oleh  dua  hal.  Pertama,  karena  kondisi  ketimpangan  kesejahteraan,  di mana  wilayah  yang  mengusulkan  pemekaran  daerah  merasa  besarnya  pendapatan daerah  yang  dihasilkan  tidak  sebanding  dengan  kesejahteraan  yang  didapatkan  oleh masyarakat  di  wilayahnya (Maulana  &  Saraswaty,  2019) .  Kedua,  karena  kondisi geografis yang dikaitkan dengan pelayanan publik. Wilayah yang terlalu luas, membuat pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif. Masyarakat yang berada di wilayah- wilayah  yang  lokasinya  terlalu  jauh  dengan  ibu  kota  kabupaten  induk,  merasa  sangat mahal  ketika mereka  perlu mengakses  pelayanan  publik.  Perhatian  Pemerintah  Daerah terhadap wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten induk juga sangat minim. Itulah  mengapa,  ada  91  dari  172  DOB  hasil  pemekaran  yang  merupakan  daerah tertinggal dan lokasinya sangat jauh dari ibu kota kabupaten induknya (Lihat Tabel 1). Dengan  pemekaran  daerah,  diharapkan  rentang  kendali  pemerintahan  menjadi  lebih mudah dan  efisien, pelayanan publik menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat (Zuhro, 2019) .
Namun  demikian,  pemekaran  daerah  juga  telah  menyebabkan  terjadinya bureaucratic and political rentseeking , yaitu para elite politik memiliki keinginan untuk memperoleh  jabatan  dalam  pemerintahan  DOB (Fitrani,  Hofman,  &  Kaiser,  2005) . Motivasi para elit politik tersebut disebabkan karena DOB akan memiliki kewenangan mengelola  APBD  sendiri,  terpisah  dari  daerah  induknya.  Mereka  berharap  APBD  per kapita  di  DOB  tersebut  akan  meningkat  cukup  besar  dibandingkan  APBD  yang dialokasikan  ke  daerahnya,  ketika  masih bergabung  dengan  daerah  induknya.  Harapan terjadinya  peningkatan  APBD  tersebut  diperoleh  terutama  dari  adanya  transfer Pemerintah  Pusat  melalui  alokasi  dana  perimbangan  yaitu,  Dana  Bagi  Hasil  (DBH), Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  sebagai  sumber  dana bagi APBD (Dawood, Büther, Lang, Schober, & Schäfers, 2007) .
Tabel 1
Hasil Pemekaran Daerah
Tahun KBI KTI Jumlah Non Non DT DT Jumlah DT DT Jumlah 2001 0 12 12 0 1 1 13 2002 11 5 16 18 3 21 37 2003 19 7 26 19 3 22 48 2007 4 8 12 8 5 13 25 2008 4 9 13 17 2 19 32 2012 2 2 4 5 2 7 11 2013 1 0 1 2 0 2 3 2014 0 0 0 0 3 3 3 Jumlah 41 43 84 69 19 88 172 Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2014, diolah
Terlepas dari motivasi elit politik yang ingin memperoleh jabatan pemerintahan di DOB,  dengan  meningkatnya  APBD  dan  bisa  dikelola  sendiri,  maka  seharusnya akselerasi (percepatan) pembangunan di DOB dapat dilakukan, sehingga pada akhirnya diharapkan  terjadi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakatnya  secara  signifikan (Prihastuti,  Taufik,  &  Agusti,  2015) .  Dengan  meningkatnya  APBD,  belanja  modal untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan, sekolah dan rumah sakit menjadi lebih besar. Secara teoritis, melalui peningkatan belanja modal serta belanja barang dan jasa akan  terjadi  multiplier  ekonomi  yang  lebih  tinggi,  sehingga  PDRB  per  kapita masyarakat  DOB  akan  segera  meningkat  pula (Rahman,  Dewi,  &  Armawaty,  2016) . Dengan demikian, terbentuknya DOB hasil pemekaran diharapkan mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya.
Hasil penelitian (Nasional, 2008) menemukan fakta bahwa PDRB per kapita dan perekonomian di Daerah Otonom Baru setelah pemekaran daerah menunjukkan adanya perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik.  Namun,  hasil  yang  bertentangan  ditunjukkan  oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh (Bappenas,  2008) .  Hasil  penelitian (Bappenas,  2008) menyatakan  bahwa  pada  umumnya  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  yang dimekarkan masih tetap berada di dalam kondisi yang tidak lebih baik. Pro dan kontra tentang dampak pemekaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakat terus berlangsung hingga  saat  ini,  sementara  penelitian  tentang  dampak  pemekaran  daerah  masih  sangat terbatas.
Saat ini Pemerintah Pusat melakukan penghentian sementara terhadap pemekaran daerah  (moratorium),  sampai  ada  proses  evaluasi  untuk  mengetahui  keberhasilan  dan kegagalannya.  Hal  ini  dilakukan  karena  pemekaran  daerah  telah  menjadi  beban  bagi keuangan  Pemerintah  Pusat.  Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  informasi  yang dibutuhkan  tentang  dampak  pemekaran  daerah  terhadap  peningkatan  APBD  dan kesejahteraan masyarakat di DOB secara lebih terperinci. Informasi yang rinci tersebut mencakup bagaimana dampak pemekaran DOB di daerah tertinggal, termasuk dampak pemekaran DOB yang ada di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.
Ada  dugaan  kuat  bahwa  dampak  pemekaran  daerah  akan  berbeda  antara  daerah  yang tertinggal dan yang bukan tertinggal serta antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.  Dugaan demikian sangat beralasan mengingat wilayah-wilayah yang tertinggal  memang  sangat  membutuhkan  pemekaran,  karena  lokasinya  yang  terpencil dan infrastrukturnya juga sangat memprihatinkan. Demikian pula pemekaran daerah di Kawasan Timur Indonesia.
a. Pemekaran Daerah di Indonesia
Menurut (Syadzily  &  Hasan,  2020) kebijakan  penataan  daerah,  yaitu pemekaran,  penggabungan  dan  penyesuaian  daerah  berdasarkan  pendekatan kebijakan tertata dan tersusun secara sistematis yang berbasis dimensi geografi (luas dan karakteristik wilayah); demografi (jumlah dan kualitas pendidik); pertahanan dan keamanan;  sistem  ekonomi  keuangan  dan  administrasi  publik  serta  manajemen pemerintahan,  masih  belum  terealisasi  sampai  dengan  saat  ini.  Hal  ini  dikarenakan kebijakan penataan daerah lebih menekankan kepada kebijakan pembentukan Daerah Otonom  Baru  (DOB).  Dalam  pembentukan  DOB  tersebut  mengandung  istilah pemekaran  daerah  dan  penggabungan  daerah,  menurut  Undang-Undang  Nomor  32 tahun  2004  istilah  pemekaran  mengandung  makna  “Pemecahan  provinsi  atau kabupaten/kota  menjadi  dua  daerah  atau  lebih”.  Sementara  istilah  penggabungan mengandung  makna  penyatuan  daerah  yang  dihapus  ke  dalam  daerah  lain  yang bersanding.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  tahun  2007  tentang  tata  cara pembentukan,  penghapusan  dan  penggabungan  daerah,  pembentukan  Daerah Otonom  Baru  (DOB)  harus  memenuhi  beberapa  syarat,  yaitu  memiliki  penduduk, luas  daerah,  potensi  daerah,  kemampuan  ekonomi  dan  syarat  lainnya  yang memungkinkan  terlaksananya  otonomi  daerah.  Selain  itu,  diperlukan  juga  waktu untuk  persiapan  infrastruktur  perekonomian  serta  pemerintahan  dan  pengalihan aparatur  daerah  dari  Daerah  Induk  ke  DOB.  Hal  ini  diperlukan  untuk  menghindari DOB  mengalami  kondisi  ketertinggalan  dari  Daerah  Induk  di  berbagai  aspek, sehingga  perlu  adanya  pembagian  potensi  ekonomi  yang  merata,  sehingga  DOB dapat  bersaing  dengan  Daerah  Induknya.  Selain  itu,  dalam  pembentukan  DOB  juga tidak  boleh  menyebabkan  Daerah  Induk  menjadi  tidak  dapat  menyelenggarakan otonomi daerah.
Menurut (Shabbir  Cheema  &  Rondinelli,  1983) ,  salah  satu  alasan  pemekaran adalah agar dalam pembuatan keputusan terwakili oleh bermacam-macam kelompok agama,  etnis,  suku  dan  politik.  Pemekaran  daerah  dianggap  terjadi  karena  adanya perbedaan  identitas  seperti  etnis  dan  asal  mula  keturunan,  yaitu  masyarakat  yang tinggal di daerah pemekaran merasa sebagai komunitas yang berbeda budaya dengan Daerah  Induk.  Selain  itu  pemekaran  daerah  juga  memberikan  dana  yang  jauh  lebih besar  kepada  Pemerintah  DOB  untuk  dapat  dikelola,  yaitu  adanya  insentif  fiskal yang  akan  diperoleh  dari  hasil  pemekaran  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  dana  bagi  hasil sumber  daya  alam (Dawood  et  al.,  2007) .  Menurut (Maulana  &  Saraswaty,  2019) ,
ketidakadilan  juga  menjadi  faktor  pemicu  tuntutan  pemekaran  daerah,  yaitu  pihak yang  mengusulkan  pemekaran  merasa  besarnya  hasil  pendapatan  daerah  yang dihasilkan  tidak  sebanding  dengan  kesejahteraan  yang  didapatkan  masyarakat  di wilayahnya  sehingga  menimbulkan  ketimpangan  kesejahteraan  antara  satu  daerah dengan daerah lainnya
b. Hubungan antara APBD dan Perekonomian Daerah di Era Otonomi Daerah Desentralisasi  fiskal  mendorong  semakin  banyaknya  pembentukan  Daerah
Otonom  Baru  (DOB),  karena  dengan  adanya  desentralisasi  fiskal  maka  Pemerintah Daerah  diberikan  kewenangan  untuk  menarik  Pajak  Daerah  atau  Retribusi  Daerah ( tax  assignment )  serta  mendapatkan  bantuan  keuangan  atau  yang  dikenal  sebagai dana  perimbangan  yaitu  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi Khusus  sebagai  sumber  dana  bagi  APBD.  Menurut (Lindaman &  Thurmaier,  2002;
Sasana, 2019; Wibowo, 2008) menemukan bahwa secara umum desentralisasi fiskal memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (Rahman et al., 2016;  Siregar,  2005) menyatakan  bahwa  dana  perimbangan  berpengaruh  positif terhadap peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan terjadi peningkatan yang cukup siginifkan setelah desentralisasi fiskal diberlakukan. Selain itu  belanja  pemerintah  dalam  APBD  baik  belanja  langsung  maupun  tidak  langsung menunjukkan  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  peningkatan  ekonomi daerah,  yang  berarti  semakin  besar  belanja  pemerintah  maka  pertumbuhan  PDRB akan semakin meningkat. Namun belanja APBD masih didominasi oleh belanja rutin sedangkan  realisasi  untuk  belanja  modal  atau  belanja  pembangunan  masih  minim, walaupun alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain  itu, (Maku,  2009) dan (Pascual,  Dunne,  &  Dunne,  2006) juga  menyatakan bahwa  pengeluaran  pemerintah  terutama  untuk  investasi  pada  infrastruktur  publik mempunyai efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Nigeria dan di 15 negara eropa.
Walaupun  beberapa  penelitian  dampak  APBD  terhadap  perekeonomian  telah banyak  dilakukan,  namun  belum  ada  penelitian  yang  khusus  membahas  dampak pemekaran  daerah  terhadap  APBD  per  kapita  dan  PDRB  per  kapita,  terutama  di Daerah Otonom Baru daerah tertinggal dan daerah tidak tertinggal.
c. Pemekaran Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat
Sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  tahun  2007, tujuan dari pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:  (1)  Meningkatkan  pelayanan  terhadap  masyarakat;  (2)  Meningkatkan kehidupan  demokrasi;  (3)  Pengelolaan  potensi  daerah;  (4)  Meningkatkan  ketertiban serta  keamanan;  (5)  Percepatan  pembangunan  perekonomian  daerah;  (6) Meningkatkan  hubungan  antara  pusat  dan  daerah.  Pemekaran  daerah  juga  dapat menyebabkan  terlaksananya  pembangunan  secara  merata  dan  dapat  memberikan dampak  yang  positif  bagi  kesejahteraan  masyarakat.  (Jeddawi,  2009)  menyatakan bahwa ada dua kemungkinan yang terjadi bagi DOB: (1) Daerah Otonom Baru dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu meningkatkan pelayanan serta
kesejahteraan  masyarakat;  dan  (2)  DOB  tidak  dapat  memenuhi  tujuan pembentukannya dan malah menghasilkan masalah baru di bidang sosial, politik dan ekonomi.
Pemekaran  daerah  dapat  menyebabkan  terlaksananya  pembangunan  secara merata  dan  dapat  memberikan  dampak  yang  positif  bagi  kesejahteraan  masyarakat. Selain itu, pemekaran daerah juga dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat  maupun  pemerintah.  Menurut (Setiabudiawan  &  Kartasasmita,  2007) , dampak  positif  dari  adanya  pemekaran  daerah  adalah:  (1)  membantu  pemerintah pusat  melakukan  kontrol  terhadap  kondisi  suatu  daerah,  karena  dengan  adanya pemekaran  daerah  akan  ada  pelimpahan  wewenang  dan  tanggung  jawab  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah;  (2)  pelimpahan  wewenang  berdampak pada  pembangunan  daerah  baru  menjadi  lebih  baik  karena  disesuaikan  dengan potensi  yang  ada;    (3)  pelayanan  pemerintah  menjadi  efektif  dan  efisien;  (4) pembangunan  infrastruktur  daerah  menjadi  lebih  maju  dalam  rangka  pemerataan pembangunan  daerah;  (5)  semakin  menurunnya  tingkat  pengangguran,  kemiskinan dan  kesenjangan  sosial  di  masyarakat;  dan  6)  semakin  meningkatnya  pertumbuhan ekonomi di Daerah Otonom Baru.
Adapun dampak negatif dari Pemekaran Daerah adalah: (1) stabilitas keamanan daerah  dapat  terancam;  (2)  pemerintah  daerah  saling  bersaing  dalam  rangka pengembangan  potensi  daerah  masing-masing,  sehingga  berdampak  pada  keadaan pemerintahan  pusat  yang  terabaikan;  (3)  dapat  menyebabkan  konflik  sosial  dalam masyarakat,  karena  adanya  perbedaan  asal  daerah,  suku,  agama  dan  ras;  (4) persaingan elit politik dalam memperebutkan jabatan akan semakin tinggi serta dapat menimbulkan  adanya  kesempatan  untuk  melakukan  tindakan  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme  (KKN);  (5)  pemekaran  daerah  juga  menyebabkan  lebih  dominannya kepentingan  pemerintah  daerah  yang  baru  dalam  upaya  menyesuaikan  dengan pemerintahan  daerah  lainnya  dibanding  mementingkan  kepentingan  kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
Dengan  menggunakan Propensity  Score  Matching (PSM),  kajian (Bappenas, 2008) menemukan bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah hasil pemekaran tidak lebih  baik  dibandingkan  jika  tidak  dimekarkan.  Namun,  pemekaran  daerah  dapat membuat  pemerataan  pembangunan  yang  lebih  baik,  seperti  menyediakan  lebih banyak  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kesehatan  yang  memadai  serta  pemerataan fasilitas  di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  di  DOB.    Lebih  lanjut, (Zuhro,  2019) mengatakan  bahwa  pemekaran  daerah  memperpendek  rentang  kendali  sehingga pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  pelaksanaan  pelayanan  publik  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Selanjutnya (Fitrani  et  al.,  2005) , menerangkan  dengan  adanya  pemekaran  membuka  peluang  untuk  terjadinya bureaucratic  and  political  rentseeking ,  yaitu  para  elite  politik  yang  ingin memperoleh  jabatan,  karena  untuk  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  perlu dibentuk aparat pemerintah daerah baru.
Hasil  penelitian Litbang  Kompas  (Kompas,  21  Mei  2008)  menyatakan  bahwa keberhasilan  pemekaran  daerah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sangat  bergantung  pada  potensi  DOB  tersebut  dan  kondisi  yang  terjadi  tidak  sesuai dengan  yang  diharapkan,  yaitu  dari  233  daerah  yang  dievaluasi  baik  DOB  maupun Daerah Induk, hanya sekitar 22% yang sama-sama mengalami kemajuan, sedangkan selebihnya 72% mengalami kemunduran setelah pemekaran. Sementara itu, menurut hasil  evaluasi  Kementerian  Dalam  Negeri  pada  tahun  2005  terhadap  148 Kabupaten/Kota pemekaran di Indonesia dapat diketahui bahwa (1) terdapat 87,71 % Daerah  Induk  yang  belum  serah  terima  kepada  Daerah  Otonom  Baru  dalam  hal Pembiayaan,  Personil,  Peralatan  dan  Dokumen  (P3D);  (2)  mayoritas  DOB  sebesar 79%  belum  memiliki  batas  wilayah  yang  jelas;  (3)  mayoritas  Daerah  Induk  sebesar 89,48%  juga  belum  memberi  dukungan  dana  kepada  DOB  sesuai  dengan  yang disyaratkan  dalam  undang-undang;  (4)  banyaknya  PNS  yang  mendapatkan  kendala mutasi dari Daerah Induk ke Daerah Otonom Baru, yaitu sebesar 84,2 %; (5) adapun pengisian jabatan sebesar 22,8 %  tidak sesuai dengan standard kompetensi dan; (6) Hampir  seluruh  DOB,  yaitu  91,23%  belum  mempunyai  Rencana  Tata  Ruang  dan Wilayah.
Selain itu, Menurut (Pamungkas, 2007) pemekaran daerah dapat menimbulkan beberapa  permasalahan  yaitu:  1)  Adanya  konflik  yang  disertai  dengan  kekerasan, contohnya  adalah  Kabupaten  Induk  Polewali-Mamasa  yang  dimekarkan  pada  tahun 2002 menjadi 2 (dua)  Daerah Otonom Baru, yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat. Konflik tersebut terjadi dikarenakan adanya kecamatan menolak bergabung dengan Kabupaten Mamasa; (2) Menurunnya jumlah  penduduk  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  secara  drastis,  contohnya  adalah sebelum  pemekaran  daerah  jumlah  penduduk  Kabupaten  Aceh  Utara  berjumlah 970.000 jiwa dan setelah pemekaran (menjadi Kota Bireuen, Kota Lhokseumawe dan Kab.  Aceh  Utara)  penduduknya  berjumlah  420.000.  Adapun  PAD  Kabupaten Bengkayang  menurun  secara  drastis  setelah  ditinggalkan  oleh  Kota  Singkawang, karena  Singkawang  memiliki  potensi  wisata  untuk  dikembangkan;  (3)  Semakin sempitnya  luas  wilayah  dan  meningkatnya  beban  Daerah  Induk,  Kabupaten Halmahera  Barat  setelah  pemekaran  wilayahnya  menjadi  berkurang  dan  saat  ini dibebani  oleh  pembiayaan  beberapa  Daerah  Otonom  Baru,  seperti  Kabupaten Kepulauan  Sula,  Halmahera  Utara  dan  Halmahera  Selatan;  (4)  Adanya  perebutan wilayah  dan  masalah  ibukota  pemekaran,  contohnya  adalah  Kabupaten  Kampar sebagai Daerah Induk memperebutkan tiga desa, yaitu Tandun, Aliantan dan Kabun dengan  DOB  Kabupaten  Rokan  Hulu.  Selain  itu,  konflik  ibukota  pemekaran  juga terjadi  dalam  kasus  Kabupaten  Banggai  (Sulawesi  Tengah)  dan;  (5)  Adanya perebutan  asset  daerah,  kasus  ini  terjadi  di  DOB  Kabupaten  Nunukan  dengan Kabupaten Induknya (Kabupaten Bulungan).
Namun tidak sedikit juga Daerah Otonom Baru yang memiliki perkembangan dan  kinerja  ekonomi  cukup  bagus  setelah  dimekarkan.  Misalnya  adalah  Kabupaten kutai  Timur  (Kutim)  merupakan  Daerah  Otonom  Baru  di  Kalimantan  Timur  yang
dimekarkan  tahun  1999,  keunikan  dari  Kutim  adalah  kabupaten  yang  kaya  akan sumber daya alam namun miskin akan infrastruktur. Selain itu 47% desa merupakan desa  tertinggal.  Implementasi  otonomi  daerah  telah  membawa  iklim  baru  di  Kutim, yaitu Kutim telah menerapkan electronic government ( e-government ), dilaksanakannya gerakan daerah pengembangan agribisnis dikarenakan perekonomian kutim didominasi oleh sektor pertambangan dan pertanian (Kuncoro, 2004) .
Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan yang dimekarkan tahun 2003, merupakan  salah  satu  Daerah  Otonom  Baru  yang  cukup  berhasil  serta  cukup  pesat dalam  melakukan  proses  pembangunan  hingga  ke  pelosok  pedesaan.  Salah  satu kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  yang  kaya  dengan  tambang  batubara tersebut adalah dengan memberikan subsidi sebesar Rp 250.000.000,- pertahun untuk program  pemberdayaan  masyarakat  pedesaan.  Selain  itu,  Kabupaten  Landak  di Kalimantan  Barat  yang  dimekarkan  tahun  1999,  berhasil  membuka  keterisolasian daerah dengan cara membangun jalan-jalan raya beraspal (Rachman, Elliott, Shafran,
& Radomsky, 2009) .
Menurut (Maasi, 2014) walaupun termasuk kedalam kondisi daerah tertinggal, kemampuan  ekonomi  wilayah  Kepulauan  Talaud  yang  dimekarkan  dari  kabupaten Sangihe  pada  tahun  2002  lebih  baik  dibandingkan  sebelum  pemekaran.  Hal  ini dibuktikan  dari  tiga  indikator  pengukur  kemampuan  ekonomi,  yaitu  PDRB  per kapita,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  kontribusi  PDRB  wilayah  terhadap  PDRB provinsi,  hanya  satu  indikator  yang  menunjukkan  bahwa  PDRB  per  kapita  wilayah Kepulauan Talaud sebelum pemekaran lebih baik dibandingkan sesudah pemekaran dikarenakan tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan naiknya pertumbuhan PDRB.

## Metode Penelitian
Untuk  menganalisis  hubungan antara  pemekaran  dan  kesejahteraan  masyarakat, penelitian  ini  menggunakan  analisis  dan  pembuktian  dengan  kaidah  silogisme.  Jalur pembuktian  dilakukan  dengan  menguji  apakah  pemekaran  daerah  membuat  APBD  per kapita  DOB  meningkat  signifikan.  Dan  jika  APDB  per  kapita  DOB  meningkat  cukup signifikan akankah berdampak terhadap peningkatan PDRB per kapitanya.
Oleh  karena  itu,  kerangka  pengujian  dampak  pemekaran  daerah  terhadap kesejahteraan masyarakat dengan kaidah silogisme dirumuskan sebagai berikut:
a) Jika suatu daerah dimekarkan sehingga terberntuk DOB, maka APBD per kapita di DOB tersebut meningkat cukup besar.
b) Jika  terjadi  peningkatan  APBD  per  kapita  di  DOB  yang  cukup  besar,  maka  akan terjadi peningkatan PDRB per kapita di DOB.
Jika  dua  pernyataan  tersebut  dapat  dibuktikan  kebenarannya  secara  empiris, maka  dapat  disimpulkan  pemekaran  daerah  berdampak  terhadap  peningkatan kesejahteraan masyarakat di DOB.
Karena  peningkatan  PDRB  per  kapita  di  Daerah  Otonom  Baru  juga  bisa dipengaruhi  oleh  variabel  lain,  maka  untuk  melihat  pengaruh  APBD  per  kapita  dan kualitas  pengelolaannya  terhadap  PDRB  per  kapita,  penelitian  ini  akan  memasukkan variabel kontrol dalam menganalisisnya. Variabel kontrol tersebut adalah kualitas SDM yang tercermin dari rata-rata lama sekolah. Untuk merinci pengaruh wilayah, penelitian ini  akan  melihat  pula  apakah  ada  perbedaan  pengaruh  peningkatan  dan  pengelolaan APBD  per  kapita  terhadap  PDRB  per  kapita  di  DOB  yang  ada  di  Kawasan  Barat Indonesia  dan  Kawasan Timur,  serta  perbedaan  pengaruhnya  di  DOB  yang  merupakan daerah  tertinggal  dan  tidak  tertinggal.  Secara  ringkas, alur  hubungan  antara  pemekaran dan kesejahteraan masyarakat dijelaskan pada Gambar 1.
Untuk menunjukkan dampak pemekaran terhadap peningkatan APBD per kapita di DOB,  penelitian  ini  melakukan  analisis  perbandingan  pertumbuhan  APBD  per  kapita antara DOB dengan daerah induk dan daerah kontrol. Analisis dilakukan menggunakan statistika  deskriptif  dan  inferensia  dengan  uji  perbandingan  rata-rata  pertumbuhan APBD per kapita DOB dengan daerah induk dan daerah kontrol beberapa tahun setelah dimekarkan.
Sementara  itu,  untuk  membuktikan  pengaruh  peningkatan  APDB  per  kapita  di DOB  terhadap  PDRB  per  kapita,  penelitian  ini  menggunakan  model  regresi  berganda dengan  menggunakan  data  panel.  Model  regresi  tersebut  juga  digunakan  untuk membandingkan pengaruh peningkatan APBD per kapita terhadap PDRB per kapita di wilayah DOB dengan daerah induknya dan daerah kontrol. Daerah kontrol yang menjadi pembanding ini kami identifikasi sebagai daerah yang mirip dengan DOB, yaitu berada di  provinsi  yang  sama  dan  kondisi  ekonominya  tidak  berbeda  jauh  dengan  DOB tersebut.  Daerah  pembanding  ini  dipilih  karena  memiliki  potensi  untuk  melakukan pemekaran sebagaimana DOB yang dianalisis, tetapi belum atau tidak dimekarkan.

## Gambar 1 Alur Hubungan antara Pemekaran dan Kesejahteraan Masyarakat
Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: LnPDRBKap it =  β 0 +  β 1 LnAPBDKap it + β 2 Ln  %  BM it +   β 3 DOB it +  β 4 Induk it +  β 5 DOB it *  LnAPBDKap it +  β 6 Induk it *  LnAPBDKap it +  β 7 DOB it *  Ln  %  BM it +  β 8 Induk it *  Ln  %  BM it +  β 9 Lokasi it +  β 10 Kondisi it +  β 11 Lokasi it (DOB it *  Ln APBDKap it )+  β 12 Lokasi it (Induk it *  Ln  APBDKap it )+  β 13 Kondisi it (DOB it * LnAPBDKap it ) +  β 14 Kondisi it (Induk it *  Ln APBDKap it ) + β 15 Lokasi it (DOB it * Ln % BM it )+ β 16 Lokasi it (Induk it * β2 Ln % BM it )+  β 17 Kondisi it (DOB it * Ln % BMi it ) + β 18 Kondisi it (Induk it * Ln % BM it ) + β 19 Lag.Ln APBDKap it-1 + β 20 LnRLS it + 𝛿 it + e it Dimana :
•  LnPDRBKapit  adalah  logaritma  natural  PDRB  per  kapita  Kabupaten/Kota  i  pada periode t;
•  ghLnAPBDKapit adalah logaritma natural APBD per kapita Kabupaten/Kota i pada periode t;
•  Ln%BMit  adalah  logaritma  natural  Persentase  Belanja  Modal  terhadap  APBD Kabupaten/Kota i pada periode t;
•  DOBit  adalah  dummy  variable  dimana  1  mewakili  Daerah  Otonom  Baru  (DOB) sedangkan 0 Daerah Lainnya;
•  Indukit  adalah  dummy  variable  dimana  1  mewakili  Daerah  Induk  sedangkan  0 Daerah Lainnya;
•  Lag.Ln APBDKap it-1  adalah logaritma natural APBD per kapita Kabupaten/Kota i pada periode  t-1;
•  LnRLS it  adalah logaritma natural rata-rata lama sekolah;
• 𝛿 it adalah year effects, penggunaan year effects adalah untuk menangkap rata-rata di setiap  daerah  pada  setiap  tahunnya,  sehingga  dapat  memastikan  koefisien  penjelas utama dapat mengukur variasi dari dampak pemekaran daerah di setiap tahunnya;
•  eit adalah error term.
Dari  model  pada  persamaan  (1)  di  atas  dapat  dianalisis  bagaimana  dampak peningkatan  APBD  per  kapita  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  secara  umum,  yaitu dengan  menguji  hipotesis  koefisien  β1.  Koefisien  ini  menunjukkan  pengaruh  umum dampak peningkatan APBD per kapita terhadap kesejahteraan, baik untuk DOB, daerah induknya  maupun  daerah  kontrol.  Dari  koefisien  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  jika koefisien β1 signifikan berbeda dengan nol, ini berarti jika APBD per kapita meningkat 1%, maka PDRB per kapita meningkat β1 persen. Ini berlaku bagi DOB, daerah induk , maupun daerah kontrol.
Sementara  itu,  untuk  melihat  apakah  pengaruh  peningkatan  APBD  per  kapita  di DOB terhadap PDRB per kapita lebih besar dibandingkan daerah induk dan kontrolnya, variable    interaksi  antara  DOB  dengan  APBD  per  kapita  dan  interaksi  antara  Daerah Induk dengan APBD per kapita bisa menjadi rujukan. Demikian juga untuk mengetahui dampak  peningkatan  APBD  satu  tahun  sebelumnya  dapat  diketahui  dengan  melihat
koefisien  interaksi  antara  DOB  dengan  APBD  per  kapita  satu  tahun  sebelumnya  dan interaksi antara Daerah Induk dengan APBD per kapita satu tahun sebelumnya.
Untuk  mengetahui  dampak  peningkatan APBD  per  kapita terhadap  kesejahteraan masyarakat Daerah Otonom Baru dan Daerah Induk di lokasi Kawasan Barat Indonesia dan  Kawasan  Timur  Indonesia  serta  kondisi  daerah  tertinggal  dan  daerah  tidak tertinggal,  dapat  diketahui  dengan  melihat  hasil  interaksi  antara  tiga  variabel,  yaitu APBD  per  kapita,  dummy  DOB  dengan dummy  lokasi  atau  APBD  per  kapita,  dummy DOB dan dummy kondisi daerah.
Sementara  mengetahui  dampak  peningkatan  persen  belanja  modal  dalam  APBD per terhadap kesejahteraan masyarakat Daerah Otonom Baru dan Daerah Induk di lokasi Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia serta kondisi daerah tertinggal dan  daerah  tidak  tertinggal,  dapat  diketahui  dengan  melihat  hasil  interaksi  antara  tiga variabel  yaitu  %  belanja  modal,  dummy  DOB  dengan  dummy  lokasi  atau  %  belanja modal, dummy DOB dan dummy kondisi daerah.
Adapun  data  yang  digunakan  untuk  mengestimasi  persamaan  (1)  di  atas  adalah data  panel,  yaitu  data  yang  menggabungkan  antara  data  cross  section  dan  data  time series.    Penelitian  ini  menganalisis  pemekaran  daerah  yang  dilakukan  pada tahun 2003 dan  tahun  2008,  di  mana  pada  tahun-tahun  tersebut  paling  banyak  terjadi  pemekaran. Data  APBD  dan  belanja  Modal  dari  tahun  2001  hingga  2018  diperoleh  dari  Dirjen Perimbangan  Keuangan  Kementrian  Keuangan,  sedangkan  data  PDRB  atas  harga konstan,  jumlah  penduduk,  rata-rata  lama  sekolah  dari  tahun  2001  hingga  2018 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

## Hasil dan Pembahasan
A. Dampak pemekaran daerah terhadap peningkatan APBD per kapita
Dampak  pemekaran  daerah  terhadap  peningkatan  APBD  per  kapita  dapat ditelaah dengan analisis trend dan pertumbuhan APBD per kapita yang dialami oleh DOB. Gambar 2 menyajikan trend APBD per kapita DOB, daerah Induk dan daerah kontrol. Dari Gambar tersebut terlihat bahwa pada saat dimekarkan APBD per kapita DOB yang dimekarkan tahun 2003 hanya sebesar Rp 552.885,- dan meningkat secara signifikan setelah 5 tahun dimekarkan pada tahun 2008, yaitu sebesar Rp 3.611.35,-. Adapun pertumbuhan rata-rata APBD per kapita DOB dari tahun 2003 hingga 2008 adalah  sebesar  31%,  jauh  lebih  besar  jika  dibandingkan  daerah  induk  yang  hanya sebesar  23%  dan  daerah  kontrol  22%.  Sedangkan  untuk  pemekaran  tahun  2008, APBD  per  kapita  Daerah  Otonom  Baru  pada  awal  dimekarkan  hanya  sebesar  Rp 2.382.590,-  dan  kemudian    meningkat  secara  signifikan  setelah  5  tahun  dimekarkan pada  tahun  2013,  yaitu  sebesar  Rp  12.414.036,-.  Pertumbuhan  rata-rata  APBD  per kapita DOB dari tahun 2008 hingga 2013 adalah sebesar 34%, jauh lebih besar jika dibandingkan daerah induk yang hanya sebesar 9% dan daerah kontrol 5%.
Gambar 2
Perkembangan APBD per Kapita DOB, Daerah Induk dan Daerah Kontrol
Sumber: Kemenkes, 2020 (diolah)
Tabel 2
Hasil Uji One-Way ANOVA untuk Menguji Kesamaan Rata-rata Pertumbuhan APBD per Kapita DOB, Daerah Induk dan Daerah Kontrol untuk Kasus
Pemekaran Daerah Tahun 2003 Source Analysis of Variance F Prob > F SS df MS Between groups Within groups 2948132.46 9707099.58 2 101 1474066.23 96109.8968 15.34 0.0000 Total 126655232 103 122866.33
Bartlett’s test for equal variances: chi2 (2) = 31.9432 Prob>chi2 = 0.000
Sumber: Kemenkeu diolah, 2020
Tabel 3
Hasil Uji One-Way ANOVA untuk Menguji  Kesamaan Rata-rata Pertumbuhan
APBD per Kapita DOB, Daerah Induk dan Daerah Kontrol untuk Kasus Pemekaran Daerah Tahun 2008 Source Analysis of Variance F Prob > F SS df MS Between groups Within groups 41583.4182 539528.188 2 67 20791.7091 8052.65952 2.58 0.0831 Total 581111.606 69 8421.90734
Bartlett’s test for equal variances: chi2 (2) = 9.2911 Prob>chi2 = 0.010
Sumber: Kemenkeu diolah, 2020

## Tabel 4

## Hasil Uji Duncan untuk Kasus Pemekaran Daerah Tahun 2003
apbdkap Contrast Std. Err. Unadjusted (95% Conf. Interval Status 1 vs 0 2 vs 0 2 vs 1 263.4079 -103.2591 -366.667 82.5093 86.45932 68.35209 99.73165 -274.7711 -502.2592 427.0842 68.25293 -231.0748 . Sumber: Kemenkeu diolah, 2020 Tabel 5

## Hasil Uji Duncan untuk Kasus Pemekaran Daerah Tahun 2008
apbdkap Contrast Std. Err. Unadjusted (95% Conf. Interval Status 1 vs 0 2 vs 0 2 vs 1 58.56413 20.83848 -37.72565 27.47611 29.48425 24.85308 3.721579 -38.01233 -87.3326 113.4067 79.6893 11.88131 . Sumber: Kemenkeu diolah, 2020
B. Dampak pemekaran daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Setelah  membuktikan  bahwa  pemekaran  daerah  membuat  APBD  per  kapita DOB meningkat lebih besar dibandingkan APBD per kapita daerah induk dan daerah kontrol,  maka  pengujian  berikutnya  adalah  menguji  apakah  peningkatan  APBD  per kapita di DOB tersebut berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan. Sebagaimana telah  dijelaskan  bahwa  untuk  menguji  dampak  peningkatan  APBD  per  kapita terhadap  peningkatan  kesejahteraan,  penelitian  ini  menggunakan  panel  data regression model dengan spesifikasi yang dirumuskan pada persamaan (1). Ada  tiga pilihan  metode  untuk  mengestimasi  persamaan  1  dengan  data  panel  yaitu, Pooled Least  Square (PLS), Fixed  Effect (FE)  dan Random  Effect (RE).  Hasil  pengujian
pemilihan  model  dengan  uji  Chow,  Hausman  dan  Breusch-pagan Lagrange Multiplier (LM),  menunjukkan  bahwa  model Random  Effect lebih  sesuai dibandingkan  dengan  model  lainnya.  Hasil  estimasi  terhadap  persamaan  (1)  dengan metode Random Effect dengan berbagai spesifikasi penyertaan variabel bebas dalam model diberikan pada Tabel 8 dibawah ini.

## Tabel 6
Hasil Estimasi Pengaruh  APBD Per Kapita dan Belanja Modal Terhadap PDRB  Perkapita Pemekaran Daerah tahun 2003 Variabel Dependen (1) (2) (3) (Ln PDRB Per kapita) RE1 RE2 RE3 LnAPBDKap 0.1519*** 0.2011** 0.2012** Lag1.Ln APBDKap 0.1342***  0.1289*** 0.1333*** Lag2.Ln APBDKap 0.1553***  0.1144*** 0.1141*** DOB 0,5782 0,6539 Induk -0,2089 -0,1073 DOB*Ln APBDKap -0,0657 -0,0597 Induk*Ln APBDKap -0,0011 0,0146 Ln % BM 0,0025 -0.0026 -0,0017 Lag1.Ln%BM 0.0100 DOB*Ln % BM 0,0034 0,0085 Induk*Ln % BM -0.0043* -0,0018 lokasi 0.6583*** kondisi -0.5228*** DOB*Ln APBDKap* Lokasi -0,0161 Induk*Ln APBDKap* Lokasi -0.0285** DOB*Ln APBDKap* Kondisi 0,0047 Induk*Ln APBDKap*Kondisi -0,0007 DOB*Ln % BM * Lokasi 0,0036 Induk*Ln % BM * Lokasi -0,0018 DOB*Ln % BM* Kondisi -0.0089** Induk*Ln % BM*Kondisi -0,0024 _cons 9.5861***  9.1723*** 9.0807*** N 1232 1232 1232
Keterangan: *signifikan pada level 10%; **signifikan pada level 5%; ***signifikan
pada level 1%
Sumber: Hasil Estimasi, 2021
Berdasarkan  hasil  pada  Tabel  6  tersebut  diperoleh  hasil  analisis  sebagai  berikut. Untuk kasus pemekaran daerah tahun 2003, model menunjukkan bahwa  Ln APBD per kapita serta Ln APBD per kapita satu atau dua tahun sebelumnya terhadap Ln PDRB per kapita  berasosiasi  positif  dan  signifikan,  artinya  adalah  semakin  meningkatnya  APBD per  kapita  serta  APBD  per  kapita  satu  atau  dua  tahun  sebelumnya,  maka  PDRB  per kapita juga akan meningkat. Jadi peningkatan APBD per kapita serta APBD per kapita satu  atau  dua  tahun  sebelumnya  berpengaruh  terhadap  peningkatan  kesejahteraan
masyarakat  secara  umum  baik  di  DOB,  Daerah  Induk  maupun  Daerah  Kontrol  dalam penelitian  ini  (daerah  yang  tidak  dimekarkan).  Sampai  pada  hasil  ini  dapat  diperoleh, peningkatan  APBD  per  kapita  di  DOB  sebagai  akibat  pemekaran  daerah,  berdampak terhadap  peningkatan  PDRB  per  kapita  (kesejahteraan)  masyarakatnya.  Dengan  kaidah silogisme,  hal  ini  sebenarnya  menunjukkan  bahwa  pemekaran  daerah  signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Otonom Baru.
Hasil  berikutnya  yang  perlu  dicermati  adalah  pengaruh  interaksi  antara  dummy DOB  dan  Daerah  Induk  dengan  Ln  APBD  per  kapita  yang  tidak  signfikan.  Ini  berarti bahwa pengaruh peningkatan APBD per kapita terhadap PDRB per kapita di DOB tidak berbeda  dengan  pengaruh  APBD  per  kapita  ketika  masih  bergabung  dengan  daerah induknya  maupun  dengan  daerah  kontrol.  Analisis  lebih  lanjut  dengan  mencermati interaksi  antara  Dummy  DOB  yang  terkategori  sebagai  daerah  tertinggal  dengan  Ln APBD per kapita berasosiasi negatif dan signifikan, artinya adalah pengaruh APBD per kapita  terhadap  PDRB  Per  kapita  di  DOB  yang  terkategori  sebagai  daerah  tertinggal justru lebih rendah dibandingkan dengan Daerah Induk atau Daerah Kontrolnya (daerah yang tidak dimekarkan).
Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan APDB per kapita DOB hasil pemekaran  daerah  tahun  2003  berdampak  signifikan  terhadap  peningkatan  PDRB  per kapita  (sebagai  ukuran  kesejahteraan  masyarakat),  namun  akselerasi  peningkatan kesejahteraan yang terjadi di DOB tidak lebih cepat dibandingkan dengan daerah induk maupun daerah kontrolnya.
Tabel 7
Hasil Estimasi Pengaruh APBD  Per Kapita dan Belanja Modal Terhadap PDRB
Perkapita Pemekaran Daerah tahun 2008 Variabel Dependen (1) (2) (3) (Ln PDRB Per kapita) RE1 RE2 RE3 LnAPBDKap 0.4171** 0,0834 0,1086 Lag1.Ln APBDKap 0.1360*** 0,0428 0.0490 Lag2.Ln APBDKap -0.1224*** DOB 0.2017*** 0.2017*** Induk 0,1009 0,1009 DOB*Ln APBDKap 0.5216*** -0,1623 Induk*Ln APBDKap 0.1532** -0,0741 Ln % BM 0,0446 -0,0221 0.0975** Lag1.Ln%BM -0,0934 DOB*Ln % BM 0,0218 -0.7469*** Induk*Ln % BM 0,0244 0,046 lokasi -0,1427 kondisi -0,4708 DOB*Ln APBDKap* Lokasi -0,1427 Induk*Ln APBDKap* Lokasi -0.0428 DOB*Ln APBDKap* Kondisi 0.5418*** Induk*Ln APBDKap*Kondisi 0.2254*** DOB*Ln % BM * Lokasi 0.7155*** Induk*Ln % BM * Lokasi -0.0576 DOB*Ln % BM* Kondisi 0.6818*** Induk*Ln % BM*Kondisi -0.0707 _cons 7.7152*** 9.9130*** 9.4779*** N 621 621 621
Keterangan : *signifikan pada level 10%; **signifikan pada level 5%; ***signifikan pada level 1%
Sumber : Hasil Estimasi , 2021
Sementara  itu,  berdasarkan  hasil  pada  Tabel  7,  untuk  kasus  pemekaran  daerah tahun  2008  menunjukkan  bahwa  APBD  per  kapita  signifikan  berpengaruh  terhadap PDRB per kapita lihat spesifikasi (1). Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan APBD per kapita DOB (sebagai akibat dari pemekaran sebagaimana ditunjukkan pada sub bab sebelumnya)  berdampak  signifikan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Hasil ini berlaku bagi DOB, daerah induk maupun daerah kontrol. Analisis lebih lanjut menunjukkan  bahwa  interaksi  antara  Dummy  DOB  dan  Daerah  Induk  di  daerah  yang terkategori sebagai daerah tertinggal dengan Ln APBD per kapita berasosiasi positif dan signifikan  (spesifikasi  3).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh  APBD  per  kapita terhadap PDRB Per kapita di DOB dan Daerah Induk yang terkategori daerah tertinggal lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  daerah  yang  tidak  dimekarkan  (daerah  kontrol).  Hal ini menandakan bahwa peningkatan APBD per kapita di DOB hasil pemekaran di daerah tertinggal memberikan pengaruh yang lebih tinggi dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan  masyarakat  DOB  dibandingkan  dengan  daerah  yang  tidak  dimekarkan. Artinya  DOB  mengalami  peningkatan  kesejahteraan  yang  lebih  cepat  setelah dimekarkan.  Hasil-hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  peningkatan  APBD  per  kapita bagi  DOB    hasil  pemekaran  tahun  2008  berdampak  signifikan  terhadap  perbaikan kesejahteraan  masyarakat  dan  pemekaran  di  daerah  tertinggal  makin  mempercepat peningkatan  kesejahteraan masyarakatnya.

## Kesimpulan
Pemekaran  daerah  terbukti  membuat  APBD  per  kapita  Daerah  Otonom  Baru meningkat  lebih  besar  dibandingkan  dengan  daerah  induk  maupun  daerah  yang  tidak dimekarkan.  Pemekaran  membuat  APBD  per  kapita  DOB  meningkat  lebih  besar dibandingkan jika daerah tersebut masih bergabung dengan daerah induknya. Sementara itu, hasil analisis panel data regression model menunjukkan bahwa peningkatan APBD per kapita berdampak signifikan terhadap peningkatan PDRB per kapita.  Dengan kaidah silogisme,  dari  kedua  hasil  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemekaran  berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini juga dapat dimaknai bahwa,  karena  APBD  per  kapita  DOB  meningkat  lebih  besar  dibandingkan  dengan dearah  induk  muupun  darah  control  dan  APBD  per  kapita  berdampak  signifikan terhadap  kesejahteraan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  DOB  mengalami  peningkatan kesejahteraan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  daerah  induk  maupun  daerah  kontrol (daerah  pembanding  yang  tidak  dimekarkan).  Analisis  lebih  dalam  juga  menunjukkan bahwa pemekaran bagi daerah tertinggal tidak saja mampu meningkatkan kesejahteraan bagi  masyarakatnya,  tetapi  lebih  dari  itu,  pemekaran  dapat  mempercepat  peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang menetap di daerah tertinggal.

## BIBLIOGRAFI
Bappenas,  UNDP.  (2008).  Studi  Evaluasi  Dampak  Pemekaran  Daerah  2001-2007. BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance) . Google Scholar
Dawood,  Mohammad,  Büther,  Florian,  Lang,  Norbert,  Schober,  Otmar,  &  Schäfers, Klaus  P.  (2007).  Respiratory  gating  in  positron  emission  tomography:  a quantitative  comparison  of  different  gating  schemes. Medical  Physics , 34 (7), 3067–3076. Google Scholar
Fitrani, Fitria, Hofman, Bert, & Kaiser*, Kai. (2005). Unity in diversity? The creation of new  local  governments  in  a  decentralising  Indonesia. Bulletin  of  Indonesian Economic Studies , 41 (1), 57–79. Google Scholar
Jeddawi,  Murtir.  (2009). Mengefektifkan  peran  birokrasi  untuk  memangkas  perilaku korupsi . Total Media. Google Scholar
Kuncoro,  Haryo.  (2004).  Pengaruh  transfer  antar  pemerintah  pada  kinerja  fiskal pemerintah  daerah  kota  dan  kabupaten  di  Indonesia. Economic  Journal  of Emerging Markets , 9 (1). Google Scholar
Lindaman,  Kara,  &  Thurmaier,  Kurt.  (2002).  Beyond  efficiency  and  economy:  An examination of basic needs and fiscal decentralization. Economic Development and Cultural Change , 50 (4), 915–934. Google Scholar
Maasi,  Jenneke.  (2014).  Kemampuan  Ekonomi  Wilayah  Kepulauan  Talaud  Sebelum Dan  Sesudah  Pemekaran. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Teknologi  Sulawesi  Utara , 2 (1), 86–92. Google Scholar
Maku,  Olukayode  E.  (2009). Does  government  spending  spur  economic  growth  in Nigeria? Google Scholar
Maulana, Sherlly, & Saraswaty, Rina. (2019). Perancangan Pusat Perbelanjaan dengan Tema  Green  Architecture  di  Kota  Medan. JAUR  (Journal  Of  Architecture  And Urbanism Research) , 2 (2), 98–113. Google Scholar
Nasional,  Badan  Perencanaan  Pembangunan.  (2008). Studi  Evaluasi  Dampak Pemekaran Daerah . Jakarta: UNDP. Google Scholar
Negeri,  Biro  Hukum  Depdagri  Kementerian  Dalam,  &  Negeri,  Studi  Strategis  Luar.
(2016).  Republik  Indonesia.“. Daftar  Perda/Perkada  Dan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Yang Dibatalkan/Revisi.” Biro Hukum Depdagri . Google Scholar
Pamungkas,  Susilo.  (2007). Minat  Berwiraswasta  Pada  Mahasiswa  Ditinjau  Dari Konsep  Diri  Dan  Motivasi  Berprestasi .  Prodi  Psikologi  Unika  Soegijapranata. Google Scholar
Pascual,  Mercedes,  Dunne,  Jennifer  A.,  &  Dunne,  Jennifer  A.  (2006). Ecological networks:  linking  structure  to  dynamics  in  food  webs .  Oxford  University  Press.

## Google Scholar
Prihastuti,  Asepma  Hygi,  Taufik,  Taufeni,  &  Agusti,  Restu.  (2015).  Pengaruh  Kinerja Keuangan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  di Kabupaten/Kota Riau. Sorot , 10 (2), 143–154. Google Scholar
Rachman,  S.,  Elliott,  Corinna  M.,  Shafran,  Roz,  &  Radomsky,  Adam  S.  (2009). Separating  hoarding  from  OCD. Behaviour  Research  and  Therapy , 47 (6),  520– 522. Google Scholar
Rahman, Nurdin, Dewi, Nikmah Utami, & Armawaty, Fitra. (2016). Faktor-faktor yang berhubungan  dengan  perilaku  makan  pada  remaja  SMA  Negeri  1  Palu. PREVENTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat , 7 (1), 10. Google Scholar
Sasana,  Hadi.  (2019).  Fiscal  Decentralization  and  Regional  Economic  Growth.
Economics Development Analysis Journal , 8 (1), 108–119. Google Scholar
Setiabudiawan, B., & Kartasasmita, C. B. (2007). Risk factors of atopy in the first two years of life in Indonesian children. Journal of Allergy and Clinical Immunology , 119 (1), S126. Google Scholar
Shabbir  Cheema,  G.,  &  Rondinelli,  D.  A.  (1983).  Implementing  decentralization programs  in  asialocal  capacity  for  rural  development. United  Nations  Centre  for Regional Development (UNCRD), Nagoya, Japan .
Siregar,  Riyanto.  (2005). Analisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Riau  dengan  Belanja  Modal  sebagai  Variabel Pemoderasi . KURS. Google Scholar
Syadzily,  Tb,  &  Hasan,  Ace.  (2020). Analysis  of  Government  Policy  on  Disaster Management System . Google Scholar
Wibowo,  Arief.  (2008).  Kajian  tentang  perilaku  pengguna  sistem  informasi  dengan pendekatan  technology  acceptance  model  (TAM). Konferebsi  Nasional  Sistem Informasi . Google Scholar
Zuhro, R. Siti. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. Jurnal Penelitian Politik , 16 (1), 69–81. Google Scholar

## Copyright holder:
Shanty Wisudarini, Riyanto (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: