## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 10, No. 1 Juni 2024 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 57-67 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn

## PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENINDAKAN ROKOK ILEGAL
Septya Thessa Putri Susanti 1* , Septi Wulandari 2 , Cahya Lukito 3 1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro, Indonesia
*Korespondensi: septyathessaptr@gmail.com
***

## ABSTRAK
Pada tahun 2022, kasus peredaran rokok ilegal meningkat di Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini, kegiatan penindakan rokok ilegal Bea Cukai Bojonegoro memegang peranan penting. Oleh  karena  itu,  teori Good  Corporate  Governance yang  baik  yang  meliputi  lima  indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan keadilan dapat mengukur keberhasilan  Bea  Cukai  Bojonegoro  dalam  melakukan  penindakan  peredaran  rokok  ilegal. Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  Creswell,  yang  menyajikan hasil  pembahasan  penelitian  melalui  metode  pengumpulan  data  seperti  observasi  dan wawancara.  Pendekatan  analisis  data  menggunakan  metode  analisis  data  dari  Miles  dan Huberman, yang melihat analisis sebagai tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan validasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  prinsip-prinsip Good Corporate Governance sudah  sangat  baik  dalam memberantas rokok ilegal, namun dalam indikator sikap pertanggungjawaban masih kurang karena dalam memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat belum sepenuhnya merata.
Kata kunci: Bea Cukai; Good Corporate Governance; Penindakan; Rokok Ilegal

## ABSTRACT
In  2022,  cases  of  illegal  cigarette  trade  increased  in  Bojonegoro  district.  In  this  case,  Bea Cukai Bojonegoro illegal cigarette tracing operations played an important role. Therefore, the theory  of  good  corporate  governance,  which  includes  its  five  indicators:  transparency, accountability, responsibility, independence and impartiality, can measure the success of Bea Cukai Bojonegoro in monitoring and tracking the circulation of illegal cigarettes. The research methodology  used  is  Creswell's  qualitative  method,  which  presents  conversational  findings through  data  collection  methods  such  as  observation  and  interviews.  The  data  analysis approach uses the Miles and Huberman data analysis method, which sees analysis as three streams  of  activities  that  occur  simultaneously:  data  reduction,  data  presentation,  and validation  or  conclusion  drawing.  The  results  show  that  the  principles  of  good  corporate governance of Bea Cukai Bojonegoro have made a significant contribution to the eradication of illegal tobacco, However, the indicator of responsiveness is still lacking because providing direct education to the community has not been fully equitable.
Keywords: Bea Cukai; Good Corporate Governance; Crackdown; Illegal Cigarettes

## PENDAHULUAN
Di  tingkat  dunia  pasar  tembakau  ilegal  menyumbang  satu  dari  setiap  10  batang  rokok  yang dikonsumsi secara global, dan permasalahan ini sangat akut di Eropa. Pasar rokok ilegal di Wilayah Eropa mencakup  antara  6%  dan  10%  dari  total  pasar,  dan  Eropa  memiliki  jumlah  rokok  yang  disita  tertinggi  di dunia,  dan  dalam  beberapa  tahun  mencapai  95%  dari  seluruh  rokok  yang  disita  secara  global. Menghilangkan  atau  mengurangi  perdagangan  gelap  ini  akan  mengurangi  konsumsi  dengan  menaikkan harga, sehingga mengurangi kematian dini (World Health Organization Europe, 2023).
Citation (APA):
Septya Thessa Putri Susanti, Wulandari,  S.,  &  Lukito,  C.  (2024). Prinsip  Good  Corporate  Governance dalam Penindakan Rokok Ilegal. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1),
57 –67. https://doi.org/10.33506/jn.v9i2.3089 Email Autors:
septyathessaptr@gmail.com septiwuland09@gmail.com cahyabjngro@gmail.com
Submitted: 05 Januari, 2024 Accepted: 09 Januari, 2024 Published: 07 Juni, 2024
Copyright  ©  2024 Septya  Thessa Putri Susanti, Septi Wulandari, Cahya Lukito
This work is licensed under a Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.
Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kasus produksi rokok ilegal dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 sebanyak 489,85 juta batang rokok ilegal yang telah ditindak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Sedangkan di tahun 2022 meningkat sebesar 17,25% yaitu menjadi 574,37  juta  batang  rokok  ilegal  (Mustajab,  2023).  Dari  tangkapan  tersebut,  jenis  sigaret  kretek  mesin menjadi yang terbanyak dalam penindakan rokok ilegal ini, yakni sejumlah 480,38 juta batang. Penindakan tersebut dilakukan mayoritas di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Banten (A. M. H. Putri, 2023).
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I mengungkapkan hasil  penindakan  selama  tahun  2020  hingga  2021  sebanyak  4.220.408  batang  rokok  ilegal  yang  akan dimusnahkan.  Pemusnahan  ini  berhasil  menyelamatkan  kerugian  negara  sebesar  Rp2.200.000.000 (milyar).  Sedangkan  sebanyak  794.000  batang  produk  tembakau  ilegal  tanpa  dilekati  pita  cukai  telah dimusnahkan oleh Kantor Bea Cukai Sidarjo. Keseluruhan  barang tersebut mempunyai nilai jual sebesar Rp900.000 (juta) dan merupakan hasil dari penindakan pasar dalam kurun waktu Desember 2022 sampai Maret 2023 di wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Mojokerto. Dari penindakan pasar itulah Bea Cukai berhasil mengamankan kerugian negara dengan perkiraan sebesar Rp500.000 (juta) (Arista, 2023).
Sedangkan  di  Kabupaten  Bojonegoro  kasus  rokok  ilegal  pada  tahun  2021  sebanyak  259.850 batang. Peredaran tersebut meningkat di tahun 2022 di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban yaitu diperkirakan  sebanyak  2.501.608  batang  rokok  ilegal  yang  telah  ditindak  oleh  Bea  Cukai  Bojonegoro. Peredaran  rokok  ilegal  di  tahun  2022  tersebut  diduga  menimbulkan  potensi  kerugian  negara  sebesar Rp1.200.000.000  (milyar)  (Jauhari,  2022).  Di  bulan  Mei  tahun  2023  pada  hari  pertama  Pelaksanaan Operasi Gempur, Bea Cukai Bojonegoro telah mengagalkan sebanyak 3.350 bungkus atau 66.240 batang rokok ilegal yang terdiri dari beberapa merek tanpa dilekati pita cukai (Asyhar, 2023).
Berdasarkan  data  dan  fenomena  yang  terjadi  menunjukkan  bahwa  kegiatan  penindakan  rokok ilegal ini sangatlah penting dilaksanakan agar bisa menekan jumlah peredaran rokok ilegal .Dampak negatif dari  peredaran  rokok  ilegal  ini  dapat  menyebabkan  kerugikan  perekonomian  negara  dengan  hilangnya penerimaan  cukai  tembakau  serta  meningkatkan  keterjangkauan  masyarakat  untuk  mengonsumsi  rokok sebab harganya lebih murah terkhususnya jumlah rokok pemula di kalangan remaja usia 15-19 tahun yang telah menginjak 9,36% di tahun 2023 (Litbang, 2023).
Sebelumnya  peneliti  telah  mencari  penelitian  terdahulu  yang  berhubungan  dengan  penindakan rokok  ilegal,  hasil  dari  penelitiannya  yaitu  bahwa  masih  perlu  peningkatan  dalam  efektivitas  kegiatan operasi  pasar  karena  kurang  responsif  pada  bidang  Penindakan  dan  Penyidikan  serta  Bea  Cukai  harus memperkuat pengawasan dengan bidang intelijen untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi terkait tanda-tanda penyelundupan rokok ilegal (Hilman Fi’aunillah & Muchtar, 2021; Larissa, 2022).
Kebaharuan yang dilakukan dalam penelitian ini terletak pada prinsip Good Corporate Governance karena cukup menggambarkan situasi dimana Kantor Bea Cukai Bojonegoro melakukan penerapan prinsip yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan keadilan dalam  upaya kegiatan  penindakan  terhadap  peredaran  rokok  ilegal.  Dengan  demikian,  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu untuk mengukur keberhasilan pengelolaan kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Seksi Penindakan dan
Penyidikan  Bea  Cukai  Bojonegoro  agar  jelas  dan  lebih  ketat  sehingga  bisa  menekan  jumlah  peredaran produk rokok ilegal di pasaran.

## METODE
Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif  merupakan  suatu  jenis  metode  untuk  mendefinisikan,  menggali  dan  menafsirkan  maksud  yang dilekatkan  oleh  individu  atau  sekelompok  orang  yang  berasal  dari  masalah  kemanusiaan  atau  sosial. Proses  penelitian  melibatkan  pertanyaan  dan  langkah-langkah,  data  biasanya  dikumpulkan  di  lapangan, analisis  data  dibentuk  dari  topik  umum  ke  topik  khusus,  dan  laporan  kemudian  ditulis  dengan  struktur penulisan deskriptif yang fleksibel (Creswell, 2014).
Sumber  data  untuk  penelitian  ini  dibagi  menjadi  data  sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  pertanyaan  penelitian  dan mendukung  data  primer.  Di  sisi  lain,  data  primer  untuk  penelitian  ini  diperoleh  dari  wawancara  di  kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC) Bojonegoro.
Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Purposive  sampling merupakan metode pengambilan sampel non-acak dengan peneliti memilih subjek yang dapat memenuhi tujuan  penelitian  dan  menjawab  masalah  penelitian  (Lenaini,  2021)  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung dengan narasumber penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Bojonegoro. Maka dari itu, peneliti berkomunikasi langsung dengan informan yang berkaitan dengan sumber data yang diteliti.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  dari  model  (Miles  et  al.,  2014)  yaitu  dengan menganggap  analisis  sebagai  tiga  aktivitas  yang  terjadi  secara  bersamaan  mulai  dari  kondensasi  data, reduksi  data,  lalu  menarik  kesimpulan.  Kompresi  data  adalah  proses  pemilihan,  pemfokusan, penyederhanaan,  atau  mentransformasikan  data  yang  ditemukan  di  seluruh  korpus  (isi)  pada  catatan lapangan,  catatan  hasil  wawancara,  dokumen,  dan  materi  empiris  lainnya.  Langkah  pertama  adalah kompresi,  yang  memperkuat  data.  Kedua  adalah  tampilan  data,  secara  umum,  representasi  data  yaitu kumpulan  informasi  tersusun  yang  memungkinkan  Anda  untuk  menarik  kesimpulan.  Lalu  ketiga  adalah menarik atau memverifikasi kesimpulan dari awal pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prinsip Good Corporate Governance dalam Penindakan Rokok Ilegal
Bank Dunia mendeskripsikan Good Corporate Governance (GCG) yaitu seperangkat  hukum dan peraturan  yang  harus  dipatuhi  untuk  mendorong  penggunaan  sumber  daya  perusahaan  secara  efisien sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan menciptakan nilai  ekonomi yang berkelanjutan bagi  para  pemegang  saham  dan  juga  seluruh  masyarakat  (Sitorus  &  Sitorus,  2017).  Dalam  Peraturan Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  No.  PER-01/MBU/2011, Good  Corporate  Governance didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme manajemen perusahaan berdasarkan etika, hukum, dan peraturan.
Pada pemecahan masalah yang terjadi dalam penindakan rokok ilegal oleh Bea Cukai Bojonegoro, peneliti  menggunakan  indikator-indikator  keberhasilan Good  Corporate  Governance dari  Joni  Emirzon
Septya Thessa Putri Susanti, Septi Wulandari, Cahya Lukito
mengungkapkan bahwa Corporate Governance mempunyai arti yang serupa dan menyangkut pengaturan antara semua pihak yang berhubungan dengan instansi, dan hal ini diwujudkan dalam sistem pengendalian perusahaan  dengan  lima  indikator  keberhasilan  yaitu:  Transparansi;  Akuntabilitas;  Pertanggungjawaban; Kemandirian;  Kewajaran  atau  kesetaraan  (Emirzon,  2006).  Untuk  hasil  yang  lebih  rinci,  hasil pembahasannya dapat dilihat pada uraian masing-masing indikator yang dijelaskan di bawah ini:

## Transparansi
Tranparansi dapat diukur dari pengungkapan informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan informasi yang relevan mengenai aktivitas perusahaan yang tersedia bagi para stakeholders. Informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan harus tepat waktu dan akurat (Herlina, 2020). Dalam hal ini penyampaian informasi kepada publik penting dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dan para stakeholder mengenai rokok ilegal. Maka dari itu peneliti menganalisa Keterbukaan Kantor Bea Cukai Bojonegoro dalam memberikan informasi seputar kegiatan pengawasan peredaran rokok ilegal kepada publik. Penjelasan dari informan EY (inisial, informan meminta identitasnya dirahasiakan) selaku Seksi Penindakan dan Penyidikan yaitu:
“Bea  Cukai  Bojonegoro  selalu  memberikan  keterbukaan  informasi  mengenai  kegiatan penindakan  rokok  ilegal  ya,  mulai  dari  kegiatan  pengawasannya  dulu,  itu  juga  tidak  hanya dilaksanakan  oleh  Bea  Cukai  saja,  tapi  kita  juga  melibatkan  aparat  penegak  hukum  lainnya yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan kepada pemilik toko atau si penjual  rokok  sama  biasanya  itu  juga  pelaku  usaha  jasa  pengiriman  barang,  dan  proses kegiatannya itu selalu kita dokumentasikan terus diposting ke media sosial Kantor Bea Cukai Bojonegoro”. (EY, Seksi Penindakan dan Penyidikan, KPPBC Bojonegoro).
Berdasarkan  penjelasan  dari  informan,  prosedur  pengawasan  rokok  ilegal  melibatkan  aparat penegak  hukum,  masyarakat  penjual  rokok  (pemilik  toko  kelontong)  dan  pelaku  usaha  jasa  pengiriman barang.  Setiap  kegiatan  tersebut  didokumentasikan  lalu  disebar  di  media  sosial  Kantor  Bea  Cukai Bojonegoro.  Selanjutnya  peneliti  menganalisa  keterbukaan  informasi  dalam  pengungkapan  dari  barang hasil penindakan yaitu:
“Untuk  informasi  terkait  hasil  penindakan  atau  biasanya  proses  pemusnahannya  dari  hasil penindakan  tersebut  kita  menggelar  konferensi  pers  serta  mengundang  beberapa  instansi seperti  Satpol  PP,  Polres  Bojonegoro,  Kejaksaan  Negeri  Bojonegoro,  hingga  Kodim  0813 Bojonegoro  disaat  pelaksanaan  pemusnahan  barang  bukti  rokok  ilegal  itu.  Tentu  saja informasi  tersebut  akan  disebar  di  portal  berita  atau  media  sosial,  bisa  dilihat  di  website KPPBC  atau  di  akun  Instagram  Bea  Cukai  Bojonegoro”.  (EY,  Seksi  Penindakan  dan Penyidikan, KPPBC Bojonegoro).
Dari  penjelasan  informan  tersebut  menunjukkan  bahwa  pada  indikator  transparansi  Kantor  Bea Cukai  Bojonegoro  ditunjukkan  dengan  adanya  keterbukaan  informasi  yaitu  hasil  dokumentasi  kegiatan operasi  pengawasan  rokok  ilegal  di  pasaran  dan  pengadaan  konferensi  pers  pemusnahan  barang  rokok ilegal.  Pentingnya  pengadaan  konferensi  pers  pemusnahan  rokok  ilegal  ini  untuk  memberikan  informasi kepada  masyarakat  tentang  upaya  pemerintahan  dan  lembaga  terkait  dalam  menekan  peredaran  rokok ilegal,  memberi  pemahaman  tentang  bahaya  rokok  ilegal  bagi  kesehatan  dan  ekonomi  negara,  memberi kesadaran dan efek yang jera bagi para pelaku peredaran rokok ilegal atau masyarakat yang berpotensi
terlibat  dalam  peredaran  tersebut.  Dalam  konferensi  pers  inilah,  para  stakeholder  terkait  dapat memaparkan  jumlah  barang  yang  dimusnahkan,  nilai  dari  barang  tersebut,  serta  cara  tata  pemusnahan yang dilakukan. Hal ini dapat memberikan gambaran tentang besarnya peredaran rokok ilegal dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

## Akuntabilitas
Kejelasan  organ  atau  struktur  tanggung  jawab  perusahaan  sehingga  perusahaan  dapat  dikelola secara  efektif.  Bentuk  akuntabiltas  dapat  diukur  dengan  adanya  sebuah  struktur  atau  tim  terkait pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Bea  Cukai  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masayarakat  dan berupaya  mencapai  tata  kelola  yang  baik,  berdasarkan  kebijakan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  (Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2018).  Dalam  hal  ini  peneliti  menganalisa  indikator akuntabilitas dengan adanya kejelasan struktur organ Kantor Bea Cukai Bojonegoro yang bertugas dalam kegiatan penindakan rokok ilegal di lapangan. Informan EY mennyatakan bahwa:
“Struktur jelas ada, Bea Cukai Bojonegoro itu kan memiliki bidang tersendiri  dalam kegiatan tersebut  yaitu  dari  Seksi  Penindakan  dan  Penyidikan  terus  terdiri  dari  beberapa  bidang  di dalamanya,  dengan  ditugasi  untuk  mengawasi  dan  melakukan  penyelidikan  terhadap peredaran  rokok-rokok  ilegal.  Pokoknya  untuk  tugas-tugasnya  itu  sudah  ada  undang- undangnya” (EY, Seksi Penindakan dan Penyidikan, KPPBC Bojonegoro).
Dari  pernyataan  informan  tersebut  diketahui  indikator  akuntabilitas  sudah  berjalan  sebagaimana mestinya pada Bea Cukai Bojonegoro bahwa seksi Penindakan dan Penyidikan yang terdiri dari beberapa subseksi yang bekerja sama satu sama lain dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab atas penindakan  produk  tembakau  ilegal.  EY  selaku  dari  seksi  tersebut  mengatakan  tugas-tugas  dari  seksi Penindakan dan Penyidikan  secara terperinci sudah diatur di dalam  peraturan, peraturan yang dimaksud yaitu  Permenkeu  No.  74/PMK.01/2009  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai.  Peneliti  mendapat  informasi  terkait  tugas  dan  fungsi  Seksi  Penindakan  dan Penyidikan yaitu pada Pasal 242 yang menyatakan bahwa bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas  melakukan  pengumpulan,  pengolahan,  penyajian,  penyampaian  informasi  dan  hasil  intelijen  serta pengelolaan  pangkalan  data  intelijen  di  bidang  kepabeanan  dan  cukai,  pelaksanaan  patroli  dan  operasi pencegahan,  penindakan  dan  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  kepabeanan  dan  cukai,  pemeriksaan sarana  pengangkut,  pengawasan  pembongkaran  barang,  penghitungan  bea  masuk,  cukai,  pajak  dalam rangka  impor  dan  denda  administrasi  terhadap  kekurangan/kelebihan  bongkar  dan  pelanggaran  lainnya, penatausahaan  dan  pengurusan  barang  hasil  penindakan  dan  barang  bukti,  pengumpulan  data pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  kepabeanan  dan  cukai,  pemantauan  tindak  lanjut  hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

## Pertanggungjawaban
Sebuah bentuk tanggung jawab atau kepatuhan perusahaan dalam mengoperasikan perusahaan sesuai  dengan  prinsip  korporasi  yang  sehat  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pertanggungjawaban ini dapat diukur dari aksi responsif Bea Cukai saat pengawasan dan penindakan di lapangan.  Maka  dari  itu,  peneliti  menganalisa  bentuk  pertanggungjawaban  langkah  awal  Bea  Cukai
Septya Thessa Putri Susanti, Septi Wulandari, Cahya Lukito
Bojonegoro pada saat menemukan adanya suatu indikasi peredaran rokok ilegal di lapangan, disampaikan bahwa:
“Terkait  awal  penemuannya  itu  bisa  karena  laporan  dari  Masyarakat,  misal  di  Toko  A ditemukan ada sebuah produk rokok dengan ciri-ciri seperti ini, mereka (masyarakat) menduga ini itu rokok ilegal, terus akhirnya lapor ke kita gitu tetapi kadang yang namanya informasi dari masyarakat itu pasti ada yang benar atau tidak ya jadi kita  harus mengcross check terlebih dahulu. Terus dari kita (Bea Cukai Bojonegoro) sendiri juga melakukan pencarian melalui itu apa namanya intel, ya sub seksi Intelijen inilah yang akan mencari informasi di luar sana bisa langsung ke suatu wilayah produksi rokok ilegal itu atau mengcross check informasi lokasi dari laporan Masyarakat tadi. Setelah itu, jika memang benar… adanya suatu penyelundupan atau peredaran rokok ilegal, Bea Cukai akan mengeluarkan surat penugasan sub seksi Penindakan untuk  melaksanakan  operasi  gempur  rokok  ilegal  di  tempat  itu  lalu  hasil  operasinya  itu  kan berupa  bentuk  laporan,  nah  di  laporan  itu  nantinya  ada  beberapa  jumlah  produk  rokok ilegalnya apa saja, baru setelah itu ditindak, disita Bea Cukai dan diproses lebih lanjut menjadi barang dikuasai negara” (EY, Seksi Penindakan dan Penyidikan, KPPBC Bojonegoro).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sub seksi Intelijen memiliki peran sangat penting dalam penindakan  peredaran  rokok  ilegal  mulai  dari  mengidentifikasi  lokasi  produksi  dan  distribusi  rokok  ilegal, mengumpulkan informasi dari lokasi sekitar terkait produk rokok  yang diproduksi itu apakah seperti rokok polos  yang  tidak  dilekati  pita  cukai,  memakai  pita  cukai  palsu  atau  memakai  pita  cukai  bekas.  Dan  dari seksi  Penindakan  memiliki  peran  penting  dalam  membuat  strategi  penindakan  dan  pencegahan  pada modus pelaku peredaran rokok ilegal. Karena dengan langkah awal inilah oknum-oknum bisa cepat ditindak agar  peredaran  produk  rokok  ilegal  tidak  semakin  meluas  di  pasaran.  Selanjutnya  peneliti  menganalisa bentuk  pertanggungjawaban  Bea  Cukai  dalam  memberikan  edukasi  dan  sosialisasi  pada  masyarakat melalui Operasi Gempur yang dilaksanakan. Informan AR (inisial, informan ingin identitasnya dirahasiakan) selaku seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menambahkan:
“Jadi Operasi Gempur tadi itu kan juga sekalian kita memberikan edukasi ke masyarakat atau ke pemilik tokonya langsung kan, dikasih tahu ciri-cirinya rokok ilegal itu seperti ini yang tidak ada pita cukainya, pita cukai buram atau palsu dan sebagainya gitu, terus kita kasih tahu jika menemukan  produk  rokok  dengan  ciri  seperti  itu  harus  lapor  ke  melalui  media  sosial  Bea Cukai bisa lapor melalui WhatsApp kantor kita kasih tahu nomornya, Instagram…  pokoknya kita selalu mengedukasi ke masyarakat yang sasaran utamanya itu pemilik-pemilik toko. Lalu untuk  pelaksanakan  kegiatan  sosialisasi  di  tempat-tempat  biasanya  sih  di  balai  desa  atau kecamatan  cuma  kita  ngambil  wilayah  untuk  pemberian  edukasi  tadi  yang  melalui  kegiatan Operasi Gempur itu acak gitu masih randomlah, jadi semisal tiba-tiba kita operasi di Desa E terus selanjutnya di Desa C seperti itu” (AR, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, KPPBC Bojonegoro).
Gambar: I Kegiatan Operasi Pasar Bersama Gempur Rokok Ilegal Bea Cukai Bojonegoro
Sumber: Bea Cukai Bojonegoro, 2023
Dapat  diketahui  bahwa  kegiatan  operasi  gempur  tidak  hanya  melakukan  penindakan  penemuan produk  rokok  ilegal  saja  disuatu  toko  dan  tempat  jasa  pengiriman,  tetapi  juga  memberikan  edukasi langsung kepada masyarakat mengenai suatu ciri produk rokok ilegal dan tata cara melapor ke Kantor Bea Cukai  Bojonegoro  jika  menemukan  produk  ilegal  tersebut.  Peneliti  mendapatkan  informasi  lebih  lanjut bahwa  operasi  gempur  ini  diadakan  dalam  kurun  waktu  terntentu  dalam  setahun  disuatu  wilayah.  Hal tersebut  diperkuat  dengan  pernyataan  informan  AR  yaitu  dalam  pemilihan  lokasi  untuk  dijadikan  operasi gempur  menggunakan  metode  acak  dalam  memilih  sample  sasaran  wilayah  dilaksanakannya  operasi. Dengan  demikian,  pemberian  edukasi  langsung  kepada  masyarakat  lewat  kegiatan  operasi  gempur  ini belum sepenuhnya merata dibeberapa wilayah tentunya. Seperti yang informan EY sampaikan tadi bahwa operasi gempur bisa dilaksanakan jika ada laporan dari masyarakat mengenai adanya sindikat peredaran rokok  ilegal  di  wilayahnya.  Ini  membuktikan  bahwa  masyarakat  memiliki  peran  penting  dalam  pelaporan keberadaan  rokok  ilegal  serta  suatu  aktivitas  mencurigakan  kepada  Bea  Cukai.  Maka  dari  itu,  sangatlah penting pemberian edukasi terkait dampak negatif dari rokok ilegal ini kepada masyarakat agar masyarakat lebih  melek  lagi  terhadap  bahayanya  produk  rokok  ilegal  dan  bisa  secara  tanggap  melapor  pada  pihak berwajib salahsatunya Bea Cukai.
Dari  penyataan  kedua  informan  Bea  Cukai  Bojonegoro  tadi  menunjukkan  bahwa  pada  indikator pertanggungjawaban  dalam  menindaklanjuti  laporan  masyarakat  terkait  adanya  peredaran  produk  rokok ilegal sudah cukup baik dengan dibuktikan sikap responsif dari seksi Intelijen dan seksi Penindakan yang langsung mengecek ke lapangan. Akan tetapi, pemberian edukasi pada masyarakat masih belum merata sepenuhnya karena pemilihan sasaran wilayah pelaksanaan operasi gempur masih menggunakan metode acak atau random. Mengingat pelaksanaan operasi gempur ini hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu saja  per  tahunnya,  ditakutkan  masyarakat  khususnya  pelaku  usaha  toko  kelontong  dan  jasa  pengiriman barang  ini  sudah  menjual  dan  mendistribusikan  produk  rokok  ilegal  dalam  jumlah  banyak  dan  menyebar luas.

## Kemandirian
Bentuk  kemandirian  mengacu  pada  pengelolaan  kegiatan  instansi  dijalankan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  perusahaan  yang  baik,  peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku,  serta  dikelola  dengan  baik dan bebas dari benturan kepentingan. Perusahaan harus menghindari kontrol yang tidak semestinya dari para  pemangku  kepentingan,  tidak  mudah  dipengaruhi  oleh  kepentingan  sepihak,  dan  terhindar  dari benturan  kepentingan  lainnya  (E.  P.  Putri  &  Pradana,  2022).  Dalam  hal  ini  peneliti  menganalisis  sifat kemandirian Bea Cukai Bojonegoro disaat melakukan pengambilan keputusan tentang terkait penindakan rokok ilegal. Informan EY menyampaikan:
“Bentuk dari kemandirian Bea Cukai ya disaat kita memproses penemuan rokok ilegal sampai tahap pemusnahannya itu kan semua merupakan keputusan Bea Cukai sendiri. soalnya sudah diaturlah dalam undang-undang” (EY, Seksi Penindakan dan Penyidikan, KPPBC Bojonegoro)
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  bentuk  kemandirian  Bea  Cukai  Bojonegoro  bisa  dilihat  dalam memproses penemuan kasus rokok ilegal di lapangan sampai tahap pemusnahan barang hasil penindakan itu  semua  merupakan  bentuk  keputusan  Bea  Cukai  sendiri,  karena  sudah  diatur  dalam  undang-undang yang dimaksud yaitu Permenkeu No. 74/PMK.01/2009.
Selanjutnya  peneliti  menganalisis  bahwa  dari  bentuk  kemandirian  Bea  Cukai  Bojonegoro  dalam pengambilan  keputusan  proses  penindakan  rokok  ilegal  tidak  dipengaruhi  oleh  pihak  eksternal  manapun didukung dari penyataan yang disampaikan informan EY di bawah ini:
“Tidak ya, tidak ada. Bea Cukai independen punya undang-undang sendiri, punya ketentuan sendiri,  bisa  ditegakkan  sendiri.  Jadi,  pihak  lain  tidak  bisa  mempengaruhi  keputusan- keputusan yang sudah diatur” (EY, Seksi Penindakan dan Penyidikan, KPPBC Bojonegoro).
Dengan demikian pada indikator kemandiran Kantor Bea Cukai Bojonegoro ini sudah cukup baik dalam  melakukan  pengambilan  keputusan  pada  saat  proses  kegiatan  penindakan  dan  tidak  dipengaruhi oleh tekanan eksternal manapun, karena pada dasarnya Bea Cukai sudah memiliki tugasnya sendiri sesuai dengan  Permenkeu  No.  74/PMK.01/2009  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai.  Pada  Pasal  2  menyatakan  bahwa  Kantor  Wilayah  mempunyai  tugas melaksanakan  koordinasi,  bimbingan  teknis,  pengendalian,  evaluasi,  dan  pelaksanaan  tugas  di  bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi meskipun Bea Cukai Bojonegoro menggandeng beberapa instansi seperti Polres Bojonegoro, Satpol PP  Bojonegoro,  Kodim  0813  Bojonegoro  dan  Kejaksaan  Negeri  Bojonegoro  dalam  kegiatan  penindakan dan  penyidikan  rokok  ilegal  ini,  Bea  Cukai  tetap  memiliki  prinsip  tidak  menerima  campur  tangan  pihak manapun dalam menjalankan fungsinya.

## Keadilan
Sesuai  dengan  peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku,  komponen  keadilan  serta kesetaraan  dalam prinsip ini  dimaksud untuk  menjamin bahwa setiap  keputusan yang diambil dan setiap kebijakan  yang  diterapkan  sepenuhnya  demi  kepentingan  semua  pihak  (Zahrawani  &  Sholikhah,  2021). Dalam hal ini peneliti menganalisis sebuah kebijakan terkait sejauh mana tindakan dan sanksi yang diambil Bea  Cukai  Bojonegoro  kepada  pelaku  peredaran  rokok  ilegal  bersifat  adil  dan  setara  tanpa  memihak. Informan EY menyatakan:
Septya Thessa Putri Susanti, Septi Wulandari, Cahya Lukito
“Untuk  sanksi  nya  sesuai  dan  sama  dengan  undang-undang  itu,  jadi  barang  hasil penangkapannya  diamankan  lalu  pelaku  diberi  denda  atau  hukuman  sesuai  dalam  undang- undang  yang  berlaku.  Kita  tidak  pandang  bulu  ya,  pelaku  peredaran  rokok  ilegal  harus menerima  resiko  yang  kita  putuskan”  (EY,  Seksi  Penindakan  dan  Penyidikan,  KPPBC Bojonegoro).
Dari  pernyataan  tersebut  peneliti  menyimpulkan  bahwa  Bea  Cukai  Bojonegoro  pada  indikator keadilan  untuk  pemberian  sanksi  sudah  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku,  informan  memberi informasi kepada peneliti dengan menunjukkan naskah Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai,  yang  berbunyi  sebagai  berikut:  a)  Pasal  54  berbunyi:  "Setiap  orang  yang  menawarkan, menyerahkan,  menjual,  atau  menyediakan  untuk  dijual  barang  kena  cukai  yang  tidak  dikemas  untuk penjualan  eceran  atau  tidak  dilekati  pita  cukai  atau  tidak  dibubuhi  tanda  pelunasan  cukai  lainnya sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana  penjara  paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10  (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;  b)  Pasal 56  berbunyi:  "Setiap orang yang menimbun,  menyimpan,  memiliki,  menjual,  menukar,  memperoleh,  atau  memberikan  barang  kena  cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Bea  Cukai  Bojonegoro  berkomitmen  untuk  memberikan  keadilan  dalam  penegakan  hukum  pada para pelaku karena pada dasarnya Bea Cukai memiliki tanggungjawab dalam upaya mengatasi peredaran rokok ilegal serta berupaya untuk meningkatkan pendapatan cukai negara dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari pengkonsumsian rokok ilegal.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dianalisis,  dari  5  indikator  Prinsip Good  Corporate Governance Bea  Cukai  Bojonegoro  dalam  penindakan  rokok  ilegal  sudah  berjalan  cukup  baik. Sesuai dengan  peraturan dan  perundang-undangan  yang berlaku, Bea Cukai Bojonegoro senantiasa melakukan fungsi  dan  tugasnya,  termasuk  dalam  pengawasan  dan  penindakan  terhadap  pada  rokok  ilegal.  Akan tetapi,  pemberian  edukasi  terkait  rokok  ilegal  kepada  masyarakat  melalui  operasi  gempur  masih  belum merata sepenuhnya karena operasi ini dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu saja dalam setahun serta pemilihan  sasaran  wilayah  operasi  masih  acak.  Peneliti  menyarankan  agar  pengadaan  sosialisasi  lebih sering  dilakukan  dengan  memiliki  jadwal  serta  pemilihan  lokasi  sosialisasi  yang  lebih  terstruktur  agar merata sepenuhnya di beberapa wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arista, V. D. (2023). Bea Cukai Sidoarjo Musnahkan 794 Ribu Batang Rokok Ilegal - Radar Sidoarjo . Radar Sidoarjo. https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/852653791/bea-cukai-sidoarjo-musnahkan- 794-ribu-batang-rokok-ilegal
Asyhar, G. (2023). Bea Cukai Bojonegoro  Gagalkan Peredaran Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal Pada Hari Pertama Operasi Gempur . KPPBC Tipe Madya Pabean C Bojonegoro.
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods  Approaches (4th ed.). SAGE.
Emirzon,  J.  (2006).  Prinsip-Prinsip  Good  Corporate  Governance  Pada  Perusahaan  Di  Indonesia. Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya , 4 (8).
Herlina, E. (2020). Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal. Jurnal Pemuliaan Hukum , 1 (1), 1–14. https://doi.org/10.30999/jph.v1i1.930
Hilman Fi’aunillah, M., & Muchtar, M. (2021). Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal? Info Artha , 5 , 118–129. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/1278/724
Jauhari,  A.  (2022). Bea  Cukai  Sita  Jutaan  Rokok  Ilegal  di  Bojonegoro  dan  Tuban .  Suara  Banyuurip. https://suarabanyuurip.com/2022/12/12/bea-cukai-sita-jutaan-rokok-ilegal-di-bojonegoro-dan-tuban/
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2018). Laporan  kinerja  direktorat  jenderal  bea  dan  cukai kementerian keuangan 2018 . DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Larissa,  D.  (2022).  Sinergitas  DJBC  dan  Kepolisian  dalam  Memberantas  Penyelundupan  Rokok  Ilegal : Perspektif Hukum Islam. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 20 (2), 243–259.
Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah , 6 (1), 33–39.
Litbang. (2023). Perokok Terbanyak di Indonesia Usia 35-39 Tahun . KOMPASData.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
Mustajab,  R.  (2023). Bea  Cukai  Tindak  574,37  Juta  Batang  Rokok  Ilegal  pada  2022 .  DataIndonesia.Id. https://dataindonesia.id/varia/detail/bea-cukai-tindak-57437-juta-batang-rokok-ilegal-pada-2022
Putri, A. M. H. (2023). Rokok Ilegal Bertebaran, Bea Cukai Tindak 574,37 Juta Batang . CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/research/20230106130929-128-403431/rokok-ilegal-bertebaran-bea- cukai-tindak-57437-juta-batang
Putri,  E.  P.,  &  Pradana,  B.  I.  (2022).  Implementasi  Good  Corporate  Governance  dalam  Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Jurnal Management Risiko Dan Keuangan , 1 (3), 199–208.
Sitorus,  T.,  &  Sitorus,  T. V.  T.  (2017).  Good  corporate  governance  and  firm  value:  the  role  of  corporate social responsibility. Corporate Ownership and Control , 14 (4), 328–336. https://doi.org/10.22495/cocv14i4c1art14
World  Health  Organization  Europe.  (2023). Combatting  illicit  trade .  World  Health  Organization. https://www.who.int/europe/activities/combatting-illicit-trade
Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance ( GCG ) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. JUurnal Ilmiah Ekonomi ISsam , 7 (03), 1799– 1818.

## PROFIL SINGKAT
Septya Thessa Putri Susanti, lahir pada 11 September 2002, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan guna mencapai gelar Sarjana S1 Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bojonegoro. Selama masa perkuliahan sekarang, penulis cukup aktif mengikuti kegiatan di luar kampus.