## KETERPISAHAN ANTARA FAKTA FIKSI DAN FAKTA FAKTUAL:

## KRITIK ATAS NOVEL PEREMPUAN BERKALUNG SORBAN (PBS) KARYA ABIEDAH EL KHALIEQY
Miftakhul Anam *)
*) Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Jurusan Dakwah (Komunikasi) STAIN Purwokerto.
Abstract: Novel Perempuan Berkalung Sorban (PBS) by Abiedah El Khalieqy have been created through a very subjective exploration through the assumptions that shaped suspicion. The novel as a whole illustrates idealitas Islamic educational institutions to replace the institutions that do injustice. Islamic School is so factually ideality in accordance with the novel, and the realities that are not in accordance with these idealities purely fictional, born of a research capitalize gender prejudice and sentiment. Keywords: Novel, Abiedah El Khalieqy, women oppression.

## A. PENDAHULUAN
Semenjak  kesadaran  atas  eksistensi  ketimpangan  antara  laki-laki  dan  perempuan  muncul,  maka berbagai kajian gender muncul di hampir semua ranah kehidupan manusia. Kajian tersebut merupakan usaha melahirkan posisi ideal antara laki-laki dan perempuan. Ideal di sini identik dengan setara yang berangkat  dari  asumsi  adanya  ketidakadilan  yang  banyak  dialami  kaum  perempuan.  Ketidakadilan tersebut  muncul  melalui  budaya  yang  dilembagakan  dan  menjadi  ideologi,  yakni  budaya  patriarkhi. Budaya  ini  melahirkan  stratifikasi  antara  laki-laki  dan  perempuan,  yakni  perempuan  merupakan makhluk kelas dua.
Bidang  sastra  telah  lama  menjadikan  kajian  ini  sebagai  lapangan  observasi  dan  menjadikannya dalam  bentuk  karya  sastra.  Bumi  Manusia karya  monumental  Pramudia  Ananta  Toer  berupaya menggambarkan seorang perempuan perkasa yang ternyata masih kalah oleh penjajahan patriarkhis ini. Selanjutnya, tulisan-tulisan Ayu Utami sebagian besar merupakan refleksi dari penderitaan yang dialami kaum  perempuan.  Adapun  karya  sastra  kontemporer  yang  sempat  menuai  kontroversi  adalah  novel Perempuan Berkalung Sorban (PBS) karya Abiedah El Khalieqy. Kontroversi muncul karena novel tersebut berusaha mencitrakan pesantren sebagai lembaga yang ikut serta dalam membangun budaya patriarkhi secara nyata melakukan ketidakadilan kepada perempuan.
Tulisan  ini  bermaksud  mengkaji  novel  PBS  dalam  konteks  pencitraan  yang  dilakukan  terhadap pesantren  tersebut.  Pertanyaan-pertanyaan  seputar  adakah  justifikasi  Islam  (dalam  hal  ini  diwakili pesantren) terhadap budaya patriarkhi, adakah titik temu antara fakta fiksi dalam novel PBS dan fakta faktual  dalam  pesantren,  serta  asumsi  apa  yang  melandasi  pembuatan  novel  tersebut,  menjadi  bagian dari pembahasan tulisan ini.

## B. MEMPERSEPSI  DAN  MEMOSISIKAN  BUDAYA  PATRIARKHI  DARI PERSPEKTIF ISLAM
Patriarkhi  merupakan  sistem  otoritas  laki-laki  yang  menindas  perempuan  melalui  institusi  sosial, politik  dan  ekonomi.  Dalam  setiap  bentuk  historis  masyarakat  yang  patriarkhis  baik  yang  feodal, kapitalis maupun sosialis, maka sebuah sistem berdasarkan gender dan jenis kelamin serta diskriminasi ekonomi beroperasi secara simultan. Patriarkhi mempunyai kekuatan dari akses laki-laki yang lebih besar terhadap, dan menjadi mediasi dari, sumber daya yang ada dan ganjaran dari struktur otoritas di dalam dan di luar rumah. 1
Dengan  demikian,  sistem  patriarkhi  terbentang  melingkupi  seluruh  aspek  kehidupan  kemanusian. Sistem politik yang memberi otoritas, sosial masyarakat yang menjustifikasi, dan sistem perekonomian yang mengukuhkannya. Sistem yang juga diidentifikasi melalui dominasi laki-laki ini menyentuh semua bentuk masyarakat, baik yang telah maju layaknya demokratis dengan ciri kapitalisnya, aristokrasi dan ideologi  mutlak  keagamaan  tertentu  dengan  masyarakat  feodalnya,  maupun  masyarakat  yang menjunjung tinggi persamaan dalam bentuk sosialis.
Patriarkhi  merupakan  budaya  yang  mendasarkan  segala  hal  menurut  kepentingan  laki-laki. Pemfokusan kepentingan laki-laki secara langsung berdampak kepada marginalisasi isu-isu perempuan di dalam  masyarakat  yang  mengidentifikasikan  diri  dalam  budaya  tersebut.  Margaret  Mead  (1901-1978) menegaskan  bahwa  pembahasan  perempuan  telah  dipinggirkan  dari  awal  karena  adanya  konstruksi masyarakat patriarkal dalam pendefinisian posisi perempuan. 2
Pendefinisian  terhadap  posisi  perempuan  sendiri  mempunyai  pelaku  yang  multi.  Di  sini,  terlihat peran budaya yang terkonstruks melalui konsensus laki-laki yang kemudian –tanpa disadari- diamini oleh perempuan.  Selanjutnya,  agama  tidak  bisa  tidak  memberi  kontribusi  yang  nyata  dalam  terwujudnya masyarakat patriarkal.
Budaya patriarkhi  menciptakan hirarki antara laki-laki dan perempuan sehingga perempuan selalu menjadi manusia level kedua. Pelevelan ini diterjermahkan di dalam segala aspek kehidupan perempuan, yakni  mulai  dari  wilayah  privat  seperti  hak  reproduksi,  ekonomi,  politis,  dan  tentu  saja  kehidupan beragama perempuan. 3
Dengan  menemukan  poisisi  ideal  yang  diinginkan  agama  terhadap  perempuan  maupun  laki-laki, maka  akan  ditemukan  pandangan  Islam  terhadap  budaya  patriarkal.  Parktek  sosial  dewasa  ini  lebih didominasi  oleh  isu  ketimpangan  posisi  perempuan  dibanding  laki-laki,  dan  fenomena  ini  tampaknya terbentuk oleh hirarki yang invisible yang terbentuk melalui budaya patriarkal.
Konsep ”patriarkhi” ini penting bagi feminisme kontemporer karena feminisme memerlukan istilah untuk mengekspresikan totalitas relasi yang menindas dan eksploitatif yang mempengaruhi perempuan. Di  luar  penggambaran  ini,  setiap  teori  feminis  menemukan  bahwa  berbagai  patriarkhi  memunculkan gaya  yang  beragam  dalam  melakukan  subordinasi  perempuan.  Sebagai  satu  misal,  Firestone mendefinisikan patriarkhi dalam bentuk kontrol laki-laki terhadap reproduksi perempuan. 4
Isu  peminggiran  terhadap  perempuan  sendiri  terbentang  mulai  dari  wilayah  khusus  sampai  yang umum,  atau  dengan  istilah  lain  dari  wilayah  privat  keluarga  sampai  dengan  wilayah  publik.  Wilayah privat  yang  menjadi  pusat  perdiskusian  feminisme  adalah  mengenai  hak-hak  dan  kewajiban  suami maupun istri, sehingga ”keluarga” menempati posisi yang urgen dalam kajian femenis. Dalam kaitan ini, sebagian  feminis  telah  sampai  kepada  tahap  tidak  relevan  lagi  institusi  keluarga  dalam  masyarakat modern. 5
Masyarakat  patriarkhal  memiliki  tradisi  yang  menjadikan  kekuasaan  dan  pimpinan  pada  seorang petinggi  keluarga  atau  kelompok.  Kedudukan  laki-laki  sangat  terhormat  secara  fisik  dan  sosial,
sedangkan derajat perempuan adalah hina. Praktek tradisi ini menjadikan garis keturunan melalui pihak bapak. Anak menyandang nama bapaknya. 6
Patriarkhi menciptakan satu bentuk kelas atau hirarki berdasarkan perbedaan gender. Sistem kelas patriarkhal  yang  terbentuk  –di  dalam  banyak  negara- telah  merasuk  ke  dalam  aturan-aturan  yang mengekang gerak perempuan. 7 Di Mesir diberlakukan Undang-Undang Ahwal Syakhsiyah (personal status law)  yang  membuat  suami  berkuasa  penuh  atas  istrinya,  berhak  atas  tubuh  dan  akal  istri,  dapat mengurungnya jika diperlukan, istri tidak dapat bepergian tanpa izinnya. 8 Di Indonesia relatif lebih baik. Perempuan  dalam  keluarga  secara  hukum-hukum  formal  haknya  tidak  terlalu terganggu.  Akan  tetapi, secara  faktual,  masih  banyak  terjadi  pelanggaran  hak-hak  mereka.  Ini  terlihat  –sebagai  misal- masih seringnya berita kekerasan dalam rumah tangga menghiasi televisi.
Selain itu, keterwakilan perempuan yang hanya 30 persen dalam ranah politik ternyata juga belum efektif  diterapkan. Keterwakilan  perempuan  sendiri sebenarnya dapat  dijadikan  polemik antara  aturan keterwakilan  ini  membela  hak-hak  perempuan  atau  sebaliknya  mereduksi  hak-hak  tersebut.  Aturan tersebut  ingin  melibatkan  perempuan  lebih  jauh  dalam  urusan  publik,  tetapi  aturan  tersebut  menjadi penegas  ketidakmampuan  perempuan  dalam  urusan  publik.  Tidak  jelas  alasan  ada  angka  30  persen menjadi  pertanyaan  yang  patut  diajukan.  Ini  juga  dapat  dijadikan  serangan  untuk  para  feminis  yang memperjuangkan angka-angka  itu, jika perempuan  memang  mampu (termasuk dalam hal  meyakinkan konstituen) tentunya tidak lagi memerlukan aturan tersebut.
Dari  perspektif  historis,  paham  patriarkal  dalam  masyarakat  juga  dinilai  telah  membelenggu kehormatan  perempuan  terutama  ketika  laki-laki  menempatkan  diri  sebagai  tuan,  dan  perempuan sebagai  hamba.  Perempuan  dilarang  bekerja  karena  ditakutkan  akan  menyaingi  dominasi  laki-laki. Perempuan yang bekerja dan mendapatkan penghasilan relatif dapat mandiri dan dapat melepaskan diri dari  ketergantungannya  dengan  laki-laki. Dengan  demikian,  para  perempuan  yang  bekerja  akan  dapat mempertahankan kehormatannya. Demikian bagian dari pendapat Nawal al-Sa’dawi. 9
Feminis Marxis memandang penindasan  terhadap perempuan  adalah  bagian dari eksploitasi kelas dalam hubungan produksi. Oleh karena itu, isu perempuan harus diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Sementara itu, golongan radikal melihat akar penindasan kaum perempuan adalah dominasi laki-laki  –di  mana  penguasaan  fisik  perempuan  oleh  laki-laki  diyakini  sebagai  bentuk  penindasan. Patriarkhi,  yakni  ideologi  kelelakian  sehingga  laki-laki  dianggap  memiliki  kekuasaan  superior  dan privilege ekonomi dianggap sebagai masalah universal dan mendahului segala bentuk penindasan. 10 Feminis  Indonesia,  Gadis  Arivia  menggambarkan  patriarkhi  secara  analogik.  Ia  berangkat  dari perkataan Audre Lorde, ”peralatan sang tuan tidak akan dapat membongkar rumah sang tuan”. Menurut Arivia,  secanggih  apa  pun  ”peralatan”  yang  dipunyai  tidak  akan  dapat  membongkar  cara  berada  dan cara  berpikir  masyarakat  patriarkhal  (ia  menekankan  kepada  dominasi  pemikiran  laki-laki  dalam pemaknaan terhadap patriarkhi) bila peralatan tersebut terbuat dari masyarakat yang sama. Master’s tool di sini adalah laki-laki, demikian pula master’s house. Selama berabad-abad lamanya, orang di Indonesia telah hidup dalam budaya hasil produk masyarakat patriarkhal yang mengejawantah dalam segala aspek kehidupan manusia. 11
Berbagai  aliran feminisme  memperlihatkan  perbedaan  dalam hal  subordinasi  terhadap perempuan dalam  sistem  masyarakat  yang  patriarkhal.  Akan  tetapi,  perbedaan  tersebut  tidak  menghilangkan kesamaan dalam substansinya bahwa femenisme  memandang budaya  patriarkhal sebagai  budaya yang melakukan  ketidakadilan  bagi  perempuan.  Perbedaan  terlihat  mencolok  ketika  mengetahui  bahwa sebagian feminist  melihat  gaya  hidup  yang dinilai  menyimpang dari  sudut pandang  agama dan  moral
sebagai  salah  satu  ekspresi  perempuan  yang  eksistensinya  tidak  perlu  diributkan.  Pandangan  yang demikian berangkat dari awal mula terjadinya ketidakadilan yang mereka sangkakan. Agama dan moral menjadi dua hal yang dijadikan tertuduh sebagai pelaku. Tulisan berikut akan mengkaji ketidakterkaitan Islam–sebagai  salah  satu  agama  paling  berpengaruh  di  dunia–terhadap  ketidakadilan  terhadap perempuan tersebut.
Beberapa  feminis  menyertakan  Islam  sebagai  agama  yang  berperan  serta  dalam  pembentukan masyarakat  patriarkhal  yang  tidak  adil  terhadap  perempuan.  Ketidakadilan  Islam  dapat  dikaji  dari beberapa isu yang dinilai masih kontroversial di dalam Islam sendiri. Inventaris isu-isu tersebut beberapa di antaranya berikut dalam sebuah pembahasan.

## 1. Islam dan Ketidakadilan terhadap Perempuan
Selama ini, Islam banyak dikatakan termasuk pihak yang melakukan subordinasi,  penomorduaan, marginalisasi, dan pemosisian yang timpang terhadap kaum perempuan. Kajian posisi perempuan yang masih menuduh Islam melakukan subordinasi terhadap perempuan bisa jadi kajian itu bersifat ahistoris. Sebagaimana  diketahui,  kedatangan  Islam  antara  lain  melakukan  reformasi  sosial,  posisi  perempuan menjadi salah satu target dalam proses itu.
Budaya  patriarkhal  memang  tidak  dapat  disangkal  keberadaannya  dalam  Islam.  Budaya  tersebut tampaknya hanya mempunyai sekat tipis dengan aspek syariat,  di mana keberadaan budaya dimaksud mendapat  justifikasi  dari  ayat-ayat  yang  dinilai  kaum  feminis  bersifat  bias  gender.  Pendapat  ini dikemukakan oleh Nawal al-Sa’dawi, tetapi dalam buku yang sama disangkal oleh Hibah Rauf Izzat. 12 Dalam hal ini, perlu dibedakan idealitas Islam ketika melihat hubungan laki-laki dan perempuan dan realitas Islam dalam hal menyandarkan diri pada budaya patriarkhal. Pertanyaannya adalah realitas apa saja yang menggambarkan eksistensi budaya patriarkhal dalam Islam (jika ada) di satu sisi, dan di sisi lain apakah realitas-realitas tersebut memang seharusnya terjadi sesuai dengan idealitas ajaran Islam?
Sejak awal telah dinyatakan bahwa kedatangan Islam antara lain untuk melakukan reformasi sosial. Reformasi  sosial  yang  dilakukan  oleh  Islam  terlihat  juga  dalam  bidang  keperempuanan.  Beberapa  isu dalam  Islam  yang  menjadi  perdebatan  apakah  Islam  melakukan  subordinasi  kepada  perempuan  dan sekaligus menunjukkan kuatnya budaya patriarkal dalam Islam antara lain sebagai berikut.
Pertama, poligami. Poligami mencerminkan realitas sosiologis kaum laki-laki dan budaya patriarkhis- Arab  yang  diakomodir  serta  dimodifikasi  Islam. 13 Poligami  yang  sampai  saat  ini  masih  menjadi kontroversi  pada  kenyataannya  telah  dilakukan  masyarakat  pra-Islam  dengan  tanpa  aturan.  Islam kemudian membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi hanya empat 14 dengan disertai persyaratan yang cukup berat berupa terpenuhinya aspek keadilan.
Persyaratan  keadilan  inilah  yang  sekarang  dijadikan  titik tengkar  antara  pro  dan  yang  kontra terhadap poligami. Adil, bagi kelompok yang menolak poligami merupakan satu hal yang hampir tidak mungkin  dilakukan  manusia.  Karena  keadilan  bersifat  rasa,  maka  untuk  memberikan  rasa  yang seimbang di antara para istri menjadi sangat sulit diukur. Sementara itu, salah satu pendapat menyatakan bahwa  keadilan  yang  dicontohkan  oleh  Nabi  bersifat  fisik-terlihat,  bukan  hati  di  mana  hati  bukanlah wilayah kekuasaan manusia. 15 Baik pendukung maupun penolak poligami, mendasarkan diri pada surat an-Nisa ayat 3 berikut:
Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Penafsiran keadilan yang bersifat lahir ini menjadikan praktek poligami lebih sederhana dan mudah. Akan tetapi, jika mengingat pada tujuan awal berumah tangga berupa terwujudnya kebahagiaan, hal ini menjadi lain.  Kebahagiaan hanya  dapat  dirasakan  melalui  hati,  apakah  terdapat  kebahagiaan diantara para istri seorang laki-laki yang melakukan poligami memang belum ada kajiannya. Melalui pendekatan psikologis, seorang perempuan yang dimadu mempunyai kecerendungan untuk cemburu, merasa kurang berharga,  dan  tersia-siakan  karena  keberadaannya  ternyata  belum  mencukupi  bagi  suaminya.  Seorang perempuan dapat  merasakan  kebahagiaan  dengan  beban  psikologis  demikian  tentunya  sangat  jarang ditemukan.
Poligami bagi orang umum sedikit banyak melakukan pemosisian yang tidak adil bagi perempuan. Ketidakadilan  ini  berasal  dari  rendahnya  kemampuan  orang  awam  dalam  mewujudkan  tujuan  awal pernikahan ketika memiliki lebih dari satu istri. Berbeda dengan orang-orang yang diberi anugrah khusus yang dengan itu mampu menjaga harmoni dalam rumah tangganya meski memiliki lebih dari satu istri. Hal  ini  sebagaimana  terlihat dalam  rumah  tangga  beberapa  kiai  di  pesantren-pesantren  besar  di  Jawa Timur. Hal ini sangat sulit ditemukan dalam rumah tangga orang awam.
Terlepas dari pro-kontra poligami, oleh banyak feminis keberadaannya menunjukkan masih kuatnya budaya  patriarkhal yang  mendapat  justifikasi  melalui  teks-teks  suci.  Sifat  permisif  Islam  terhadap poligami tidak demikian halnya dengan poliandri.
Kedua, budaya patriarkhal dalam Islam tercermin melalui asal penciptaan Hawa dari tulang rusuk laki-laki. 16 Pemahaman permulaan penciptaan perempuan yang dari bagian tubuh laki-laki ini memberi citra terhadap perempuan bahwa mereka merupakan makhluk kedua yang ”hanya” tercipta dari bagian tubuh laki-laki. Sebagian pemikir menafsirkan pemahaman terhadap penciptaan perempuan yang berasal dari hadis Nabi SAW ini secara berbeda. Quraish Shihab menulis pemikirannya sebagai berikut:
”Tulang  rusuk  yang  bengkok  harus  dipahami  dalam  pengertian  kiasan  (majazi),  dalam  arti  bahwa  hadits  tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum laki-laki untuk bersikap tidak wajar.  Mereka  tidak  akan  mampu  mengubah  karakter  dan  sifat bawaan  kaum  perempuan.  Kalaupun  mereka  berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana meluruskan tulang rusuk yang bengkok.” 17
Konsepsi  teologis  yang  menganggap  Hawa  tercipta  dari  tulang  rusuk  Adam  membawa  implikasi psikologis,  sosial,  budaya,  ekonomis  dan  politik.  Hal  ini  terisyarat  oleh  besarnya  perhatian  terutama kaum feminis terhadap kajian ini. Kalangan feminis Yahudi dan Kristen cenderung mengartikan kisah- kisah  itu  secara  simbolis  yang  perlu  diberi  muatan  makna  lain.  Adapun  feminis  Islam  seperti  Mernisi cenderung melakukan kritik terhadap jalur riwayat (sanad), materi (matan), dan asal-usul (sabab wurud) terhadap beberapa hadits yang dinilai memojokkan perempuan, yang diistilahkan dengan Hadits-hadits misoginis. 18
Efek  dari  pemahaman  tentang  asal-usul penciptaan  perempuan  tersebut  secara  umum  membawa kesan  marginalisasi terhadap perempuan.  Perempuan seakan-akan memang  pantas diposisikan sebagai the  second  human  being,  manusia  kelas  kedua.  Perempuan  bukanlah  makhluk  yang  utama,  ia  hanya diciptakan dari, dan untuk kepentingan laki-laki. Konsekuensinya, perempuan tidak pantas di depan, dan tidak pantas menjadi pemimpin dan seterusnya. 19
Ketiga,  bagian  warisan  perempuan.  Dalam  surat  an-Nisa  ayat  11-12  telah  diterangkan  secara terperinci  masalah  pembagian  warisan.  Tentu  tidak  relevan  menerangkan  perincian  tersebut  di  sini.
Adapun  yang  menjadi  pokok  persoalan  kaitannya  dengan  feminisme  adalah  ketentuan  seorang perempuan yang hanya mendapat setengah dari bagian laki-laki. Asghar Ali Engineer 20 yang termasuk feminis muslim, melihat ketentuan itu diskriminatif. Menurutnya, perempuan selain mendapat warisan, setelah menikah ia akan mendapatkan mas kawin dari suami. Di sisi yang lain, ia juga tidak mempunyai kewajiban  apa  pun  untuk  menafkahi  dirinya  sendiri  dan  anak-anaknya  karena  sudah  ditanggung  oleh suaminya.
Asghar mengkritik penafsiran yang menjadikan ketentuan warisan ini sebagai alasan bahwa Islam menganggap  perempuan  lebih  rendah  nilainya  daripada  laki-laki.  Pandangan  ini  sangat  keliru,  karena kesetaraan  antara  laki-laki  masuk  pada  kategori  moral,  sedangkan  warisan  masuk  dalam  wilayah ekonomi.

## 2. Islam Menolak Sistem Patriarkhi
Islam  merupakan  agama  yang  rahmatallil’alamin.  Ini  tidak  bisa  diperdebatkan  karena  tidak mengandung  keraguan  sama  sekali.  Kedatangan  Islam  bermisikan  menyelamatkan  manusia  dari  ke- hancuran,  membimbing  manusia  dari  kesesatan  menuju  jalan  kemuliaan  berdasarkan  cinta  kasih  baik secara  vertikal  maupun  horisontal  (hablumminallah  wa  hablumminannas).  Inilah  perjuangan  Islam  yang termanifestasikan oleh gerakan para pembelanya.
Perjuangan Islam ini dengan cara melakukan dialektika dengan tradisi lokal. Tradisi yang kemudian teridentifikasi sebagai budaya masyarakat eksistensinya bersifat abadi, yaitu selama masyarakat tersebut masih  dapat  mempertahankan  kehidupannya  bisa  dipastikan  mereka  memiliki  budaya  yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja budaya bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat. Contoh, globalisasi cukup memberi signifikansi  yang  nyata  adanya  perubahan  budaya  suatu  masyarakat  tertentu.  Dengan  demikian, dialektika  antara  agama  dan  budaya  juga  tidak  pernah  berhenti.  Dialektika  ini  tidak  berhenti  di  satu level, tetapi kontinuitasnya terjaga.
Perlu diingat bahwa posisi perempuan saat ini dalam perspektif teks-teks suci yang ditafsirkan para ahli agama pada dasarnya juga melandaskan diri pada dialektika dengan agama. Kajian doktrin agama ini bertujuan mengetahui tanggapan Islam terhadap budaya patriarkhal.
Serangan kaum feminis Barat terhadap Islam sebenarnya merupakan bentuk ketidaktahuan mereka akan ajaran Islam. Mereka cenderung hanya melihat realitas sosiologis dan mengesampingkan idealitas ajaran Islam. Kajian yang mereka lakukan terhadap Islam terkesan parsial dengan mengambil beberapa dalil yang kemudian didealektikkan dengan realitas per kasus. Kajian feminis yang terpaku hanya pada realitas  akan  menemukan  fakta-fakta  yang  cenderung  menimbulkan  kemarahan  yang  emosional  dan kemudian mencari kambing hitam. Ketika realitas tidak sesuai dengan idealitas, tentu tidak rasional jika idealitas yang tercermin dari doktrin-doktrin agama dipersalahkan. Ini kemudian kembali ke pertanyaan yang telah sering diajukan, yakni posisi agama Islam yang ajarannya bersifat relevan di setiap waktu dan tempat ini.
Pembelaan  terhadap  agama  Islam  atas  serangan  sebagian  kaum  feminis  telah  dilakukan  beberapa pihak. Hal ini karena sebenarnya Islam memang tidak melakukan kemungkaran apapun terhadap umat manusia.  Sebaliknya,  hal  itu  mempunyai  misi  mendatangkan  rahmatan  lil  ‘alamin.  Dalam  kaitan  itu, Islam telah melakukan banyak perubahan ke arah yang lebih baik secara signifikan, seperti hak mendapat warisan  bagi  perempuan 21 ,  memanusiakan  perempuan, beratnya  syarat  poligami  dari  semula  tanpa batasan,  dan  perubahan  revolusioner  lainnya.  Islam  tidak  mengenal  dan  jelas  sangat  menolak  sistem
patriarkhi, tentunya jika patriarkhi dipahami sebagai konsep yang mendatangkan ketidakadilan kepada perempuan.
Jika yang mereka sangkakan sebagai bentuk patriarkhi  dalam Islam adalah konsep kepemimpinan (al-qawwamah),  maka  Islam  memang  mengakui  adanya  kepemimpinan  laki-laki  terhadap  perempuan. Akan tetapi, tidak tepat jika menyamakan konsep kepemimpinan 22 dengan patriarkhi.
Ada  perbedaan  yang  signifikan  antara  patriarkhi  dan  konsep  kepemimpinan  dalam  Islam.  Jika patriarkhi (lihat kembali pembahasan tentang konsep patriarkhi di awal bagian tulisan ini) teridentifikasi sebagai sebuah konsep yang banyak mendatangkan  ketidakadilan terhadap  perempuan,  kepemimpinan (al-qawwamah)  tidaklah  demikian.  Konsep  kepemimpinan  yang  ditawarkan  Islam  menerapkan  prinsip musywarah yang mengandung konsekuensi logis berupa partnership.

## C. TRADISI KAUM PESANTREN: BUDAYA PATRIARKHI ATAU KEPEMIMPINAN
Dengan  asumsi  bahwa  ajaran  Islam  merupakan  rahmatal  lil’alamin yang  mustahil  melakukan ketidakadilan  kepada  manusia  berdasarkan  apapun  termasuk  gender.  Dalam  hal  ini,  pesantren merupakan  institusi  yang  menjadi  ujung  tombak  pendidikan  Islam,  maka  ditemukan  hipotesis  bahwa pesantren tidak melakukan hal-hal yang menjadi sebab terjadinya ketidakadilan. Jika patriarkhi dipahami sebagai  sebuah  sistem  mapun  ideologi  laki-laki  yang  banyak  merugikan  kaum  perempuan,  maka pesantren tentu menolaknya.
Peran laki-laki dan perempuan sebenarnya telah terpetakan secara jelas dalam ajaran Islam dan ini yang diterapkan oleh pesantren. Ketika terjadi dominasi  laki-laki  dalam pesantren tidak bisa dipahami sebagai bentuk penguasaan atas perempuan. Adapun yang ada adalah konsep kepemimpinan Islam yang diterapkan dalam pesantren sehingga mempertemukan konsep patriarkhi dan kepemimpinan.
Sebelum  mengkaji  atas  kepemimpinan  dalam  pesantren,  terdapat  beberapa  isu  yang  menjadi landasan atas timbulnya kecurigaan tentang adanya ideologi patriarkhi dalam pesantren. Isu-isu tersebut sebenarnya sama saja isu-isu di luar pesantren yang menjadi fokus perhatian para feminis. Hanya saja, pesantren  kali  ini  menjadi  semacam  miniatur  dunia  ketidakadilan  terhadap  perempuan.  Ini  yang dituduhkan sebagian pihak terhadap pesantren, termasuk di antaranya oleh Abiedah melalui novel PBS.
Abiedah  mendeskripsikan  banyak  ketidakadilan  yang  dialami  perempuan  di  dalam  pesantren. Pertama, pencitraan perempuan melalui indoktrinisasi teks-teks suci. Hal ini berkaitan dengan kurikulum pesantren yang memasukkan materi-materi yang dinilai bias gender. Sebagai sebuah contoh, kitab ’uqud al-Lujjiayn  merupakan kitab  wajib pesantren.  Kitab  ini  memuat penafsiran  atas hadits-hadits  mengenai hubungan laki-laki dan perempuan. Uraian dalam kitab tersebut merupakan pembelaan atau argumen- argumen teks suci maupun pendapat ulama atas isu-isu yang selama ini menjadi perhatian para feminis. Kritik tersebut dijawab oleh pesantren dengan terbitnya buku ”Potret Ideal Hubungan Suami-Istri: ’Uqud al- Lujjayn  dalam Disharmoni  Modernitas  dan  Teks-teks  Suci”. 23 Secara  komprehensif,  kitab  itu  membahas mengenai  poligami,  mahar  untuk  istri,  peran  istri  dalam  rumah  tangga,  konsep  kepemimpinan  dalam keluarga dan publik, hubungan biologis suami-istri, dan isu-isu lain. Kitab yang dinilai bias gender oleh kaum  aktivis  perempuan  ini,  rasanya  tidak  perlu  diuraikan  berpanjang  lebar  di  sini.  Isu-isu  yang mengemuka merupakan refleksi dari realitas khususnya dalam feminisme yang telah terjawab oleh para pembela Islam.
Akan  tetapi,  perlu  juga  untuk  membahas  poligami  di  dunia  pesantren.  Pesantren  merupakan lingkungan yang cukup permisif terhadap praktek poligami. Memang ada beberapa pesantren yang tidak
melakukan  poligami,  tetapi  mereka  tidak  pula  menolak  pesantren  lain  (katakanlah kiainya)  untuk berpoligami.
Sangat menarik bahwa sifat permisif dunia pesantren terhadap poligami tidak terlalu menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Dari kaum feminis, ada yang mengirimkan kritik terhadap realitas ini. Kritik tersebut tidak terlalu menarik perhatian publik. Dalam konteks ini, perlu mengaitkannya dengan syarat adil dalam poligami, keilmuan atau keistimewaan orang-orang tertentu, berbagai aspek lain secara kom- prensif dan holistik sehingga kesimpulan yang diapatkan tidak bernada sentimen berlebihan.

## D. KETERPISAHAN  FAKTA  FAKTUAL  DAN  FAKTA  FIKSI:  KRITIK  ATAS  NOVEL PEREMPUAN BERKALUNG SORBAN (PBS)
Dengan  asumsi  bahwa  sastra  tidak  pernah  lahir  dari  kekosongan  budaya, 24 Abiedah  terkesan mengeksplorasi budaya pesantren secara tidak adil. Ada usaha untuk mencampuradukkan secara paksa antara  idealitas  pesantren  yang  menjunjung  tinggi  norma-norma  Islam  dengan  realitas  sosial  yang dilandasi  semangat  patriarkhis  dengan  hegemoni  laki-laki  terhadap  perempuan.  Satu  fakta  yang  tidak terbantah adalah Islam menjadi rahmat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, keutamaan manusia tidak dikarenakan seorang laki-laki atau perempuan. Ini mengandung makna bahwa tidak ada hegemoni satu pihak terhadap pihak lain dalam konteks perbedaan gender.
Sementara  itu,  realitas  sosial  yang  memberi  nasib  tidak  adil  kepada  perempuan  semata-mata merupakan realitas yeng terbentuk atas komunikasi dan interaksi laki-laki dan perempuan yang tidak ber- landaskan  kepada  nilai-nilai  pesantren  yang  Islami.  Nilai-nilai  ketidakadilan  itu  sesungguhnya merupakan ideologi di mana pesantren berusaha mereduksinya.
Usaha  Abiedah  mencampuradukan  antara  idealitas  dan  realitas  ini  terkesan  dipaksakan  melalui beberapa bagian di dalam novelnya. Ketidakadilan Abiedah–yang selanjutnya saya menyebutnya sebagai keanehan fakta fiksi dalam PBS–tampak dalam hal-hal berikut:
1. Penyamaan  perempuan  dengan  binatang.  Di  awal-awal  novel  PBS,  Abiedah  mengeksplorasi adanya budaya penyamaan antara kaum perempuan dengan binatang. Ini tercermin dari dialog antara tokoh Annisa dengan Rizal yang keduanya masih berusia anak-anak.
”Aku tahu bedanya.” ”Apa? Ayo katakan.” ”Yang satu binatang, satunya manusia.” ”Tapi kan sama-sama perempuan”. (PBS, hal 3)
Usia yang masih anak-anak tersebut cukup  menarik untuk didramatisir dalam analisis ini. Di  satu sisi,  usia  anak-anak  merupakan  usia  seseorang  belum  bisa  membedakan  antara  yang  baik  dan  buruk, antara yang ideal dan pragmatis. Sebaliknya, usia tersebut dapat dimaknai sebagai usia yang masih steril dari  nilai-nilai  kebohongan.  Anak-anak  cenderung  mengatakan  sesuatu  dengan  jujur  sesuai  dengan pengetahuan yang didapat dari interaksi dengan lingkungan sepanjang usianya.
Seorang  anak  mengalami  perkembangan  fantasi,  di  mana  salah  satu  fase  dari  perkembangan  itu adalah robinson crusoe. Dalam fase ini, seorang anak mengalami apa yang disebut dengan realisme naif. Mereka  menerima  realitas-realitas  di  hadapan  mereka  tanpa  mempertanyakan  kebenarannya. 25 Sifat tanpa  kritik  ini  sampai  kepada  fase  berikutnya  ketika  seorang  anak  mulai  menggunakan  daya rasionalnya.
Kalimat  tokoh  Rizal  menunjukkan  imanjinasinya  terekonstruksi  oleh  pemahaman  bahwa perempuan  dan  binatang  (katak)  sama  saja,  tidak  ada  perbedaan  prinsipal.  Dalam  hal  ini,  menjadi keanehan  yang  sangat  membingungkan  jika  pesantren  –di  mana  tokoh  Rizal  dan  Annisa  tinggal- menciptakan penyamaan antara perempuan dan binatang. Sederhananya, ini hanyalah sekadar sentimen emosional dari seorang Abiedah atas masih adanya realitas sosial yang memosisikan perempuan sebagai properti yang dapat diperjualbelikan atau dibuang jika sudah tidak berguna.
Jika demikian, secara tidak langsung, Abiedah menuduh pesantren turut serta menyebarkan paham Yahudi  yang  memosisikan  perempuan  sebagai  bagian  dari  familia seperti  di  Romawi,  yaitu  bagian integral  dari  warisan  ayah  yang  terdiri  dari  uang,  budak,  dan  kekayaan.  Keluarga  itu  terdiri  dari perempuan, budak, sapi, dan barang-barang lainnya. 26
Mengingat  basic seorang  Abiedah 27 yang  mempunyai  perhatian  besar  terhadap  emansipasi berdasarkan gender, dialog antara tokoh Annisa dan Rizal tentu bukannya tanpa maksud. Dan tentunya bukan sekadar pemanis dalam novel PBS, tetapi mengandung tendensi atas hegemoni laki-laki terhadap perempuan.
2. Dikotomi  urusan  laki-laki  dan  perempuan.  Ada  pemisahan  yang  tegas  antara  urusan  laki-laki dan  perempuan.  Ini  berkaitan  dengan  kodrat  bahwa  perempuan  ”harus”  melahirkan,  menyususi, meanstruasi,  dan  sebagainya.  Secara  tegas  pula  bahwa  laki-laki  di  antaranya  mempunyai  kewajiban untuk  memberi  nafkah kepada istri. Abiedah sangat  memahami hal ini. Karena ini  pula  ia  mengkritik fenomena sosial yang terkonstruk oleh budaya patriarkhi.
Fenomena sosial tersebut berupa dikotomi urusan laki-laki dan perempuan yang tidak berlandaskan kepada  konsep  fitrah.  Budaya  patriarkhi  telah  memberi  banyak  pekerjaan  kepada  perempuan  yang sebenarnya  merupakan  kewajiban  bersama  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Laki-laki  mempunyai keleluasaan  untuk  bekerja  di  luar,  sementara  perempuan  mempunyai  beban  mengurusi  urusan  rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak, dan pergi ke pasar yang sebenarnya menurut agama tidak  dikhususkan  sebagai  kewajiban  perempuan.  Ini  tercermin  dalam  dialog  antara  tokoh  Annisa dengan bapak dan kakaknya, Wildan berikut:
”Kenapa sih? Kalian pikir aku ini hantu? Kok semuanya tiba-tiba diam? Pasti sedang ngerasaniaku, ya.”
”Lho, lho, lho...kok malah su’udzon,” kata bapak sambil mengusap rambutku. Aku jengkel dan merasa disepelekan, segera menepisnya.
”Jangan begitu, Nisa. Kita kan sedang bicara urusan laki-laki ,” tambah Wildan. (PBS, hal. 9-10)
”Urusan  laki-laki”  oleh  Abiedah  diterangkan  melalui  anekdot  dalam  adegan  di  sekolah.  Harus diakui, sekolah dasar (SD)  sering  melakukan  indoktrinisasi bias gender melalui contoh-contoh  kalimat sejenis ini:
A-yah per-gi ke kan-tor I-bu me-ma-sak di da-pur Bu-di ber-ma-in di ha-la-man A-ni men-cu-ci pi-ring (PBS, hal 10)
Paragraf itu secara ekslusif memisahkan kerja-kerja yang patut dan yang tidak patut baik oleh laki- laki  mapun  perempuan.  Tidak  patut  seorang  laki-laki memasak  di  dapur,  sementara  istrinya  pergi  ke kantor. Sampai di sini, esensi yang disampaikan novel PBS merupakan fakta-fakta budaya, bukan konsep agama.
Akibat  yang  harus  diterima  perempuan  karena  adanya  pemisahan  tersebut  antara  lain  berupa pandangan  sinis  masyarakat  ketika  mereka  meninggalkan  ”kewajiban-kewajiban”  di  rumah  karena terlalu  sibuk  dengan  urusan  luar.  Selain  itu,  karena  bukan  pekerjaan  perempuan,  maka  upah  yang diterima  mereka  lebih  rendah  dari  laki-laki,  meski  khusus  hal  ini  sudah  semakin  terantisipasi. Mengaitkan  hal  di  atas  dengan  pesantren  harus  juga  mempertimbangkan  idealitas  Islam,  karena pesantren merupakan ujung tombak dalam syiar agama ini. Suatu realitas yang terjadi di pesantren ketika menabrak idealitas Islam tentunya akan menjadi bumerang bagi Islam itu sendiri. Pertanyaan yang patut diajukan  dalam  pembagian  kerja  antara laki-laki  dan  perempuan  adalah,  apa  benar  bahwa  pemisahan yang tidak berlandaskan kepada konsep fitrah tersebut tidak sesuai dengan idealitas Islam di satu sisi, dan di sisi lain pesantren turut andil dalam konstruk pemisahan tersebut?
Untuk  menjawab  persoalan  ini,  mestinya  dikembalikan  ke  konsep  awal  Islam  mengenai  hak  dan kewajiban suami-istri. Kewajiban istri merupakan hak suami, dan sebaliknya. Adanya hak dan kewajiban tersebut  muncul  sebagai  konsekuensi  logis  dari  perbedaan  kodrat  laki-laki  dan  perempuan.  Perbedaan bukan berarti tidak setara, justru term ”setara” mengandung makna perbedaan.
Istri  antara  lain  mempunyai  kewajiban  patuh  kepada  suami  dalam  hal  ma’ruf,  tidak  melanggar rambu-rambu syariat. Kepatuhan ini termasuk di antaranya  ketika suami melarang istri untuk bekerja. Akan  tetapi,  pemenuhan  kewajiban  seorang  istri  mengandung  konsekuensi  berupa  kewajiban  suami terhadap  istri,  antara  lain  memberi  nafkah.  Suami  mempunyai  kewajiban  memberi  nafkah  yang memerlukan intensitas berada di luar rumah, maka sepatutnya istri yang menyelesaikan urusan rumah. Ini menjadi konsep budaya yang mengadopsi nilai-nilai agama. Tidak ada masalah dalam hal ini selama masing-masing pihak menunaikan kewajiban masing-masing. 28
Dalam hal  ini, pesantren  sangat menekankan kepada pemenuhan kewajiban  masing-masing pihak secara seimbang, dan tidak melakukan ketimpangan meski diakui rata-rata pemimpin pesantren adalah laki-laki.
3. Konsep  jodoh  perempuan.  Pernikahan  Annisa  yang  pertama  membawa  nasib  memilukan baginya.  Suaminya,  Syamsudin  ternyata  berperilaku  seperti  binatang.  Terlalu  sering  menyiksa  dan memaksa.  Oleh  Abiedah,  pemaksaan  dalam  bersetubuh  disebut  pemerkosaan  suami  kepada  istri. Beberapa tahun selama pernikahannya ini, ia menderita secara psikis maupun fisik.
Islam–dalam hal ini pesantren–membawa kedamaian, sementara penganiayaan membawa angkara. Setelah novel PBS terbit dan dibaca banyak orang, masih yang mengaitkan pesantren dengan nasib yang di  alami  oleh  Annisa  adalah  mereka  yang  tidak  tahu  kondisi  pesantren  sebenarnya.  Mereka  adalah orang-orang  yang  secara  mudah  menerima  informasi  tanpa  tahu  kebenarannya.  Secara  konseptual, pesantren tidak akan melakukan atau mengijinkan kemungkaran terjadi. Dua hal yang berbeda tersebut menjadi  seperti  terkait  karena  Abiedah  menciptakan  tokoh  Annisa  yang  anak  seorang  kiai  pengasuh pesantren  dan  suami  pertamanya,  Syamsudin  juga  anak  seorang  kiai  yang  merupakan  sahabat  bapak Annisa.
Ada dua hal yang patut dijadikan poin dalam bagian pembahasan ini. Pertama, perempuan adalah makhluk yang tidak mempunyai hak menentukan jodohnya sendiri. Tanggung jawab untuk mencarikan jodoh  perempuan  terletak  dipundak  bapaknya.  Kedua,  sindiran Abiedah  terhadap  perjodohan antarsesama anak kiai untuk mempertahankan feodalisme pesantren.
Dua  hal  tersebut  telah  menyebabkan:  Pertama,  banyaknya  perempuan  yang  harus  mengalami penderitaan karena perempuan tidak bebas menikah dengan orang yang dicintai. Ini adalah penyiksaan yang paling kejam dalam ranah kemanusiaan seorang manusia, buktinya tentu saja demi cinta orang rela
melakukan apa saja. Ketika cinta yang tidak rasional mengalami perlakuan represif dengan alasan-alasan rasional yang terjadi, maka kompleksitas pergolakan batin yang terlahir dalam bentuk penderitaan.
Kedua,  adanya  budaya  perjodohan  antaranak  kiai  memberi  kesimpulan  bahwa  pesantren menempatkan  aspek  nasab  sebagai  perimbangan  pertama  dalam  perjodohan,  aspek-aspek  yang  lain seperti  kualitas  keilmuan  dan  akhlak  menjadi  terabaikan.  Paling  tidak,  itulah  yang  ingin  disampaikan novel  PBS  dalam  kasus  pernikahan  pertama  Annisa.  Hanya  saja,  dengan  penggunaan  nalar  yang sederhana,  menghubungkan  budaya  pesantren  dengan  penderitaan  perempuan  dalam  rumah  tangga dalam konteks kasus Annisa di atas merupakan satu hal yang menggelikan. Kasus tersebut, jika memang ada tentu tidak bisa digeneralisasikan. Ini yang penulis sebut dengan ketidakterpisahan antara idealitas dan realitas. Seakan-akan realitas yang bersifat insidensial tersebut merupakan refleksi dari ide-ide yang diusung pesantren.
Abiedah  dalam  proses  kreatifnya  memang  melakukan  riset  lapangan  terlebih  dahulu  di  sebuah pesantren di Magelang. Riset tersebut tidak menunjukkan kasus pernikahan Annisa tersebut benar-benar ada atau hanya rekaan saja. Sebagai sebuah cerita fiksi, hal ini sah-sah saja. Akan tetapi, jika kembali menggunakan teori A. Teeuw bahwa sastra tidak pernah lahir dari kekosongan budaya, novel tersebut menimbulkan  satu  wacana  omong  kosong  berupa  korelasi  budaya  pesantren  dengan  penderitaan perempuan dalam rumah tangga.
Pada  kenyataannya,  konsep  perjodohan  pesantren  yang  cenderung  melakukan  hubungan  dengan sesama  anak  kiai  memang  ada.  Ini  sama  sekali  tidak  salah,  bahkan  jika  mengingat  nasab  merupakan salah  satu  aspek  yang  harus  diperhatikan  dalam  perjodohan,  konsep  pesantren  tersebut  merupakan aplikasi  dari  ajaran  Islam.  Selanjutnya,  meski  anak-anak  kiai  banyak  menikah  dengan  pasangan  yang bukan  menjadi  pilihannya,  toh  banyak  diantaranya  yang  sukses  membangun  mahligai  rumah  tangga yang berkualitas. Mereka dapat menjadi penerus dari para pendahulu sebagai pemimpin pesantren.
Fakta  ini  jauh  berbeda  dengan  yang  disuarakan  banyak  orang  yang  mendengungkan  jargon kebebasan –artis dan sebagian feminis misalnya- yang menjadikan praktek perselingkuhan dan perceraian tidak lagi tabu. Alih-alih menikah, keluarga bagi mereka adalah institusi yang mengganggu kemerdekaan perempuan dengan segudang kewajiban. 29

## E. PENUTUP: SINERGISITAS ANTARA LOGIKA, FAKTA, DAN IDEALITAS SASTRA
Ketiga poin di atas hanyalah sebagian kecil keganjilan novel PBS jika dikomparasikan dengan fakta faktual pesantren. Adanya keganjilan tersebut bisa jadi karena pembuatan novel tersebut dilandasi oleh asumsi eksistensi budaya patriarkhi dalam Islam yang dalam hal ini diwakili oleh institusi pesantren.
Subordinasi  yang  dilakukan  budaya  patriarkhi  terhadap  perempuan  sama  sekali  tidak  berkaitan dengan  pesantren.  Sebagai  institusi  pendidikan  agama,  pesantren  mempunyai  kecenderungan  untuk memuliakan  manusia  tanpa  membedakan  gender.  Benar  bahwa  perlakuan  pesantren  terhadap perempuan  dengan  laki-laki  tidak  sama,  tetapi  ketidaksamaan  ini  muncul  dikarenakan  perbedaan- perbedaan yang telah menyertai mereka masing-masing. Ini berkaitan dengan konsep fitrah.
Sebuah  kesimpulan  mengenai  novel  PBS  adalah  novel  tersebut  secara  fiktif  menggambarkan penjajahan yang dialami perempuan dalam konteks dunia pesantren. Fiktif karena berbagai fakta yang terjadi  dalam  novel  tersebut  sejatinya  merupakan  realitas  yang  tidak  terjadi  secara  khusus  di  dunia pesantren.  Artinya,  pesantren  bukan  berposisi  sebagai  pelaku  yang  menyebabkan  terjadinya  realitas tersebut, melainkan sebagai sebuah aspek yang terjadi secara kebetulan, sebagaimana misalnya terdapat
ketidakadilan  terhadap  perempuan  di  sekolah,  di  pasar,  atau  di  tempat  lain.  ”Kebetulan”  itu  sengaja diciptakan  di  dalam  novel  PBS  untuk  memunculkan  wacana  akan  adanya  eksistensi  subordinasi, pelabelan, ataupun ketidakadilan terhadap perempuan di pesantren.
Dalam konteks demikian, novel PBS telah tercipta melalui eksplorasi yang sangat subjektif melalui asumsi-asumsi yang berbentuk kecurigaan. Novel tersebut secara keseluruhan menggambarkan idealitas institusi pendidikan Islam untuk menggantikan institusi yang melakukan ketidakadilan. Pesantren secara faktual memang demikian sesuai dengan idealitas dalam novel tersebut, dan realitas-realitas yang tidak sesuai dengan idealitas tersebut bersifat fiktif belaka, lahir dari sebuah riset bermodalkan kecurigaan dan sentimen gender.

## ENDNOTES
1 Maggie Humm, Dictionary of feminist Theories (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, Terj. 2001), hal. 332.
2 Gadis Arivia, Feminisme: Sebuah Kata Hati (Jakarta: Kompas, 2006), hal. 102. 3 Wilayah privat perempuan justru oleh kaum feminis diperjuangkan sebagai isu yang  masuk  pada  ruang  publik,  alasannya,  budaya  patriarkal  dinilai  banyak melanggar hak privasi perempuan ini. Dengan mepertahankan status quo di dalam ranah  pivat,  pelanggaran  terhadap  hak-hak  tersebutr  menjadi  tabu  untuk dibicarakan, terlebih untuk dimasukkan dalam ranah hokum. Aspek ekonomi dan politik  perempuan  terkonstruk  dari  awal  melalui  asumsi  bahwa  perempuan mempunyai fisik yang lebih lemah daripada laki-laki. Hal ini sebagai  missal gaji pekerja  perempuan  lebih  kecil  dari  gaji  laki-laki.  Selanjutnya,  agama  secara sistematis memberi justifikasi atas keberadaan budaya patrilineal melalui teks-teks suci.  Dalam  hal  ini,  agama  dipahami  sebagai  hasil  penafsiran  para  ahli  agama yang mayoritas laki-laki.
4 Maggie Humm, Dictionary of feminist Theories …..hal. 333.
5 Salah satu feminis yang mengkaji secara mendalam mengenai institusi keluarga adalah  Nawal  Al-Sa’dawi,  seoranf  feminis  asal  Mesir.  Dalam  karya-karyanya,  ia banyak menyorot ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau oleh otoritas. Institusi keluarga menjadi salah  satu  kajian  pentingnya.  Ia  sendiri  termasuk  feminis  yang  tidak  lagi mementingkan  keberadaan  institusi  keluarga.  Baginya,  perempuan  mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan diri termasuk masalah seksualitas, lesbian hanya salah satu bentuk dari ekspresi itu. Lihat karya-karyanya seperti Al-Mar’ah wa al- Din  wa  al-Akhlaq yang  ditulis  bersama  rival  satu  negaranya,  Hibah  Rauf  Izzat, diterjemahkan  menjadi Perempuan,  Agama  dan  Moralitas : Antara  Nalar  Feminis dan  Islam  Revivalis (Jakarta:  Erlangga),  2000.  Kedua  penulis  tersebut  berlawanan dalam pemikiran, khususnya mengenai peran agama, perempuan, dan moral. Dapat juga  dibaca  pemikiran  Nawal  al-Sa’dawi  di  bukunya  yang  lain  seperti al-Mar’ah wa al-Jins dan al-Unsa Hiya al-Asl .
6 Nawal Al-Sa’dawi dan Hibah Rauf Izzat, Al-Mar’ah wa al-Din wa al-Akhlaq (Jakarta: Erlangga, Terj. 2000), hal. 216.
7 Ibid ., hal. 20.
8 Ibid .
9 Ibid ., hal 38.
10 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 1999), hal. 144-145.
11 Gadis  Arivia,  Feminisme: Sebuah  Kata  Hati (Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas, 2006), hal. 100.
12 Nawal Al-Sa’dawi dan Hibah Rauf Izzat, Al-Mar’ah wa al-Din wa al-Akhlaq .
13 Halimah  Basri,  dkk.,  ”Penciptaan  Wanita”  dalam Jurnal  Yin  Yang (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2010), hal. 144.
14 Hal  ini  menjadi  salah  satu  argumen  bahwa  sejatinya,  praktek  poligami  yang diperbolehkan Islam merupakan bentuk perlindungan untuk kaum perempuan dari budaya  lokal  sebelum  kedatangan  Islam.  Lalu  apakah  argumen  tersebut  ketika dikontekskan dengan  budaya  saat  ini  dapat  diterapkan  tentunya melihat  lokalitas masing-masing  daerah  dengan keragaman  kultur  yang  dipegang.  Lihat:  Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 29.
15 Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat,  giliran  dan  lain-lain  yang  bersifat  lahiriyah,  Nurjannah  Ismail, Perempuan dalam Pasungan , hal. 28. Makna adil  yang bersifat lahiriyah itu juga terlihat di dalam doa nabi Muhammad SAW berikut: ”Ya Allah, inilah perlakuan adil  yang  maksimal  yang  mampu  aku  lakukan,  janganlah  Engkau  mencela  aku pada sesuatu yang Engkau miliki tetapi aku tidak memilikinya.”
16 Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang  telah menciptakan  kamu  dari  seorang  diri,  dan  dari  padanya  Allah  menciptakan istrinya;  dan  dari  pada  keduanya  Allah  memperkembang  biakkan  laki-laki dan perempuan  yang  banyak  (Q.S.  an-Nisa:  1).  Jumhur  mufasirin  memaknai  “dari padanya” sebagai tulang rusuk laki-laki. Lihat Jurnal Yin Yang, hal. 189.
17 Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1992), hal. 271.
18 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif  Al-Qur’an (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), hal. 246.
19 Halimah  Basri,  dkk.,  “Penciptaan  Wanita”,  dalam Jurnal  Yin  Yang (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto), Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2010, hal. 189.
20 Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan (Yogyakarta: LKiS, 2002), hal. 201.
21 Sebagian  kaum  feminis  menuduh  Islam  ikut  mencitrakan  perempuan  sebagai sebuah benda yang dimilki laki-laki, atau hamba yang dimiliki tuannya. Hal ini
antara  lain  tercermin  dari  adanya  konsep  mahar,  larangan  bepergian  tanpa  izin suami  sementara  suami  mencari  nafkah  untuk  mereka  dianggap  sebagai  bayaran atas  kepatuhan  mereka.  Perempuan  mempunyai  tugas  yang  kompleks  di  rumah, banyak  yang  mengatakan  bahwa  tugas-tugas  itu  lebih  berat  terlebih  jika  mereka diijinkan bekerja. Semua itu hanya alasan mengada-ada dari musuh-musuh Islam yang merindukan kehidupan hedonis yang semuanya diukur dengan materi. Mereka tidak  berpikir  bahwa  semua  konsep  tersebut  bertujuan  untuk  melindungi perempuan.  Yang  benar  adalah  perbudakan  dan  pembunuhan  bayi  perempuan dapat  dihapuskan  oleh  Islam.  Islam  telah  mengangkat  derajat  perempuan  sejajar dengan  laki-laki,  sehingga  mereka  berposisi  sebagai  mitra.  Banyak  ayat  yang menunjukkan  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  seperti  ”Maka  mereka memperkenankan  permohonannya  (dengan  berfirman):  ”Sesungguhnya  Aku  tidak menyia-nyiakan  amal  orang-orang  yang  beramal  di  antara  kamu,  baik  laki-laki atau perempuan (karena) sebagian kamu adalah (turunan) dari sebagian yang lain” (QS. Ali Imran: 195); atau ”Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki- laki  mapun  perempuan  dalam  keadaan  beriman,  maka  sesungguhnya  akan  Kami berikan  kepadanya  kehidupan  yang  lebih  baik  dan  sesungguhnya  akan  Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka  kerjakan”  (QS.  al-Nahl:  97).  Sayang  sekali,  bahwa  para  penyerang  Islam, khususnya  dari  kaum  feminis  Barat,  hanya  mengkaji  ayat-ayat  atau  hadits  yang mereka nilai bias jender, seperti tentang poligami, hak waris, kurangnya akal dan agama perempuan, dan sejenisnya. Semua dalil-dalil tersebut bersifat kausatif yang dengan  demikian tidak  dapat  dibuat  sebuah kesimpulan  yang  bersifat  generalisasi atas  keseluruhan  agama  Islam.  Apakah  Islam  membela  atau  melanggar  hak-hak perempuan dengan menciptakan masyarakat patriarkhal, merupakan bidang kajian umum  yang  kesimpulannya  diambil  dari  kajian  umum  pula.  Adapun  bidang- bidang  khusus  perlu  dibahas  secara  khusus  sebagai  pendukung  dari  kesimpulan umum tadi.
22 Kepemimpinan dalam  Islam  yang  dipegang  oleh  laki-laki  terbatas  pada lingkup  keluarga,  tidak  menyentuh  aspek  sosial.  Kepimimpinan  ini  juga  tidak menawarkan  kekuasaan  mutlak,  mengingat  istilah  yang  digunakan  berupa al- qawwamah ,  bukan sulthan .  Kata qawwam sendiri  mengandung  dua  arti  penting, yaitu keadilan dan kebenaran. Dalam lingkup keluarga, seorang suami bertangggung jawab dalam hal material serta melindungi keluarga dan mengurusnya dengan adil. Pendapat  ini  datang  dari  Hibah  Rauf  Izzati  yang  dipertentangkan  dengan  Nawal Al-Sa’dawi  yang  mereduksi  arti  penting  keluarga  dalam  kehidupan  yang  serba materialistis  dan  hedonis  ini.  Lihat  Nawal  Al-Sa’dawi  dan  Hibah  Rauf  Izzat, Al- Mar’ah wa al-Din wa al-Akhlaq , hal. 134.
23 Diterbitkan  oleh  Lajnah  Bahtsul  Masa-il  Madrasah  Hidayatul  Mubtadi-ie Pondok  Pesantren  Lirboyo,  terbit  pertama  kali  pada  2006.  Buku  ini  menjawab
kritik yang dilakukan oleh Forum Kajian  Kitab Kuning (FK3) yang mengkaji kitab ‘Uqud al-Lujjayn . 24 A. Teeuw, Tergantung pada Kata (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hal.11.
25 Zulkifli L., Psikologi Perkembangan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. VI, 2006), hal. 2006.
26 Nawal El-Saadawi, The Hidden Face of Eve (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terj. 2001), hal. 230.
27 Sebagian  besar  tulisan  Abiedah  mempunyai  tema  besar  tentang  kesetaraan jender.  Antara  lain  dapat  dilihat  seperti Atas  Singgasana (novel), Ibuku  Laut Berkobar (novel), dan sederet puisi dan cerpen bertema sama. Ia pernah juga aktif di Kelompok Diskusi Perempuan Internasional (KDPI) Yogyakarta. Tampaknya, hal ini tidak terlepas dari latarbelakang keluarganya yang lahir dari keluarga poligami.
28 Darul  Azka  dan  M.  Zaenuri, Potret  Ideal  Hubungan  Suami-Istri:  ’Uqud  al- Lujjayn dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-Teks Suci (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il  Madrasah Hidayatul  Mubtadi-ie  Pondok  Pesantren  Lirboyo,  2006),  hal. 26-27.
29 Lihat  pandangan-pandangan  Nawal  El-Saadawi  dalam The  Hidden  Face  of Eve (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terj. 2001).

## DAFTAR PUSTAKA
A. Teeuw. 1980. Tergantung pada Kata. Jakarta: Pustaka Jaya. Al-Sa’dawi, Nawal dan Hibah Rauf Izzat. 2000. Al-Mar’ah wa al-Din wa al-Akhlaq . Jakarta: Erlangga.
Azka, Darul dan M. Zaenuri . 2006. Potret Ideal Hubungan Suami-Istri: ’Uqud al-Lujjayn dalam Disharmoni  Modernitas  dan  Teks-Teks  Suci .  Kediri:  Lajnah  Bahtsul  Masa-il  Madrasah Hidayatul Mubtadi-ie Pondok Pesantren Lirboyo.
Arivia,Gadis. 2006. Feminisme: Sebuah Kata Hati . Jakarta: Kompas. Basri, Halimah. 2001. “Penciptaan Wanita” dalam Jurnal Yin Yang , Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2010.
El-Saadawi, Nawal. 2001. The Hidden Face of Eve . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fakih, Mansour. 1999. Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Humm, Maggie. 2001. Dictionary of Feminist Theories . Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. Ismail, Nurjannah. 2003. Perempuan dalam Pasungan . Yogyakarta: LKiS. Shihab, Quraish. 2002. Membumikan Al-Qur’an. Bandung: Mizan. Umar, Nasaruddin. 2001. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an . Jakarta: Penerbit Paramadina.
Zulkifli L. 2006. Psikologi Perkembangan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.