## PENERAPAN BLUE ECONOMY DENGAN BUDIDAYA UDANG VANAME ( LITOPENAEUS VANNAMEI )

## APPLICATION OF BLUE ECONOMY WITH VANAME SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) CULTIVATION
Sudirman Adibrata 1,4* , Rahmad Lingga 2 dan

## Mohammad Agung Nugraha 3
1 Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi, Universitas Bangka Belitung
2 Program Studi Biologi, Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi, Universitas Bangka Belitung
3 Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi, Universitas Bangka Belitung
Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Gedung Teladan, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, 33172 Indonesia
4 Litbang ForDAS Babel, Bidang Penelitian dan Pengembangan Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Email: sudirman@ubb.ac.id

## ABSTRAK
Potensi  sumberdaya  pesisir  dan  laut  seperti  perikanan  tangkap  dan  budidaya  laut  perlu  digali  dan dikembangkan dengan konsep blue economy . Tujuan penelitian yaitu menerapkan konsep blue economy dengan  mengimplementasikan  budidaya  udang  vaname  ( Litopenaeus  vannamei )  pada  kolam  terpal bioflok.    Penelitian  ini  sebagai  penelitian  pendahuluan  yang  dilaksanakan  dari  bulan  Desember  2021 hingga  Februari  2022  di  Desa  Balunijuk  Kecamatan  Merawang  Kabupaten  Bangka  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung.  Metode  dengan  menggunakan  data  primer  dan  sekunder  yang  dianalisis  dengan pendekatan  deskriptif  kualitatif  terhadap  kebijakan  dan  budidaya  udang  vaname  skala  rumah  tangga. Hasil  menunjukan  bahwa  merancang  pembangunan  berkelanjutan  harus  mengikuti  visi,  misi,  tujuan, kebijakan, strategi, program, hingga implementasi kegiatan. Kebijakan yang prioritas terkait rencana aksi pangan  dan  gizi  atau  ketahanan  pangan  salah  satunya  dengan  memanfaatkan  sumberdaya  dari  laut. Ketahanan  pangan  dengan  memanfaatkan  sumberdaya  dari  laut  dikenal  dengan  konsep blue  economy . Kebijakan  pembangunan  laut  yang  berkelanjutan  membutuhkan  efektivitas  politik  untuk  kepentingan komunitas dan ekosistem. Penerapan konsep blue economy dengan budidaya udang vaname pada kolam terpal bioflok, secara teknis membutuhkan pengukuran parameter standar seperti oksigen terlarut (DO), amonia  (NH 3 ),  nitrit  (NO 2 ),  nitrat  (NO 3 ),  phospat  (PO 4 ),  TDS,  kecerahan,  kedalaman,  suhu  perairan, salinitas, dan pH perairan. Data kualitas perairan menunjukan masih dapat ditoleransi, tidak melampaui daya  dukungnya,  dan  masih  dalam  kondisi  standar  perairan  untuk  budidaya.  Pelaksanaan  budidaya udang  vaname  pada  kolam  terpal  bioflok  dapat  meningkatkan  manfaat  ekonomi  secara  berkelanjutan, meningkatkan  produk  sehat  dengan  inovasi  teknologi  ramah  lingkungan  menggunakan  probiotik Probio_FmUBB,  menyediakan  akses  usaha  skala  rumah  tangga  ( small-scale  artisanal  fisheries ),  dan membuka akses pasar.
Kata kunci : Blue economy, kebijakan, ketahanan pangan, pesisir, udang vaname

## ABSTRACT
The potential of coastal and marine resources such as capture fisheries and marine aquaculture needs to be  explored  and developed  with the  concept  of  a  blue  economy.  The  research  objective  is to  apply  the concept of blue economy by implementing the cultivation of vaname shrimp (Litopenaeus vannamei) in biofloc tarpaulin ponds. The method uses primary and secondary data which is analyzed with a qualitative descriptive  approach  to  household-scale  vaname  shrimp  farming  and  policy.  The  results  show  that designing sustainable development must follow the vision, mission, goals, policies, strategies, programs, to the implementation of activities. One of the priority policies related to food and nutrition action plans or food security is by utilizing marine resources. Food security by utilizing resources from the sea is known as the blue economy concept. Sustainable marine development policies require political effectiveness for the benefit of  communities  and  ecosystems.  The  application  of  the blue  economy  concept  with  vaname shrimp  cultivation  in  biofloc  tarpaulin  ponds,  technically  requires  the  measurement  of  standard
parameters  such  as  dissolved  oxygen  (DO),  ammonia  (NH 3 ),  nitrite  (NO 2 ),  nitrate  (NO 3 ),  phosphate (PO 4 ), TDS, brightness, depth, water temperature, salinity, and water pH. Water quality data shows that it  can  still  be  tolerated,  does  not  exceed  its  carrying  capacity,  and  is  still  in  standard  conditions  for aquaculture.  The  implementation  of  vaname  shrimp  cultivation  in  biofloc  tarpaulin  ponds  can  increase economic  benefits  in  a  sustainable  manner,  increase  healthy  products  with  environmentally  friendly technological innovations using Probio_FmUBB probiotics, provide access to small-scale artisanal fisheries, and open market access.
Keywords : Blue economy, coast, food security, policy, vaname shrimp

## PENDAHULUAN
PBB dalam konfrensi Rio+20 mendefinisikan blue economy sebagai ekonomi laut yang bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  manusia  dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNCTAD, 2014). Sebagian besar ahli mendefinisikan  cakupan  fokus  pada  tujuan triple bottom line dari keberlanjutan lingkungan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan kesetaraan  sosial,  didorong  oleh  pendekatan tata  kelola  kelautan  terpadu  dan  inovasi teknologi (Whisnant and Reyes, 2015; Smith- Godfrey,  2016;  Keen et  al .,  2017).  Konsep blue  economy merupakan  kebijakan  yang mendukung  jalannya  konsep green  economy yang  menjadi  bagian  dalam  perencanaan pembangunan Indonesia. Pendekatan pembangunan  berbasis blue  economy akan bersinergi  dengan  pelaksanaan triple  track strategy yaitu program pro-growth (pertumbuhan), pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan  tenaga kerja)  (Astuti,  2021)  dan pro-environtment (melestarikan  lingkungan)  (Ilma , 2014). Konsep blue  economy sangat  berpeluang untuk  diwujudkan  sehingga  perlu  dukungan politik yang kuat.
Permasalahan minimnya usaha berbasis sumberdaya  laut  membutuhkan  dukungan, mulai dari level kebijakan hingga implementasi kegiatan. Konsep blue economy tidak  bisa  berhenti  pada  level  kebijakan tetapi  harus  dilanjutkan  ataupun  simultan sampai dengan implementasi. Konsep pengelolaan  sumberdaya  pesisir  terpadu (Cicin-Sain  and  Knecht,  1998;  Dahuri et  al ., 2001), juga diperkenalkan untuk mengantisipasi  pola  pembangunan  yang  ego sektoral.  Seiring  hal  tersebut,  pembangunan di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung didorong  agar  tidak  melewati  daya  dukung lingkungan  sehingga  keberadaan  limbah sebagai hasil samping dari ekonomi laut tidak mencemari  perairan,  substrat,  maupun udara. Blue  economy mengantarkan  pada kondisi  yang  menguntungkan  dari  dimensi
ekonomi,  lingkungan,  dan  sosial  secara bersamaan  (Keen et  al .,  2017;  Schutter et al ., 2021). Konsensus dapat terwujud dengan kesepakatan stakeholders dalam memperoleh formula win-win  solution ,  misalnya  dengan kebijakan  Perda  Rencana  Zonasi.  Hal  ini mendorong  pada  pengelolaan  sumberdaya dengan  alokasi  ruang  yang  legal  dan  jelas. Konsep pertanian terpadu, peternakan terpadu, ataupun perikanan terpadu merupakan sebuah konsep mengenai pengelolaan,  dimana  implementasinya  dapat diukur sampai level mana harapan menyejahterakan masyarakat
secara berkelanjutan dapat dicapai.
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dengan  luas  total  81.725,06  km 2 memiliki luas  perairan  laut  sebesar  65.301  km 2 atau 79,90%,  memiliki  hasil  perikanan  tangkap dengan jumlah yang didaratkan sekitar 4.200 ton  (BPS,  2021).  Perairan  laut  Bangka Belitung  termasuk  ke  dalam  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik Indonesia (WPPNRI) 711.
Berdasarkan Kepmen  KP  No.  50  tahun  2017  bahwa estimasi  potensi  perikanan  WPPNRI  711 dengan  total  767.126  ton  terdiri  dari  ikan pelagis  kecil,  ikan  pelagis  besar,  ikan demersal,  ikan  karang,  udang  penaeid, lobster,  kepiting,  rajungan,  dan  cumi-cumi. Jumlah  pemanfaatan  sumberdaya  laut  di Bangka Belitung perlu ditingkatkan, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Budidaya  laut  dapat  dilakukan  seperti budidaya rumput laut, ikan kerapu, teripang, dan  tiram  mutiara  (Adibrata et  al .,  2007), usaha lain seperti budidaya lobster, pengolahan  kepiting,  pengolahan  limbah kepala  ikan,  dan  tambak  garam  berpeluang menciptakan  efek  berganda  (Zamroni et  al ., 2018).  Luas  potensi  Keramba  Jaring  Apung (KJA)  di  perairan  Pulau  Pongok  Kabupaten Bangka Selatan sekitar 3.474,66 ha (Adibrata et  al .,  2012),  sedangkan  di  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  terdapat  pulau kecil  sebanyak  470  pulau  yang  sudah bernama  (BPS,  2021),  dimana  perairannya potensial  untuk  budidaya  laut.  Potensi perikanan  tangkap  dan  budidaya  laut  perlu
digali dan dikembangkan dengan konsep blue economy .  Tumbuhnya  kegiatan  baru  dengan memanfaatkan  sumberdaya  kelautan  dapat mendorong  dibukanya  lapangan  kerja  baru khususnya bagi masyarakat pesisir.
Kondisi  luas  eksisting  budidaya  laut hingga tahun 2022 tidak sampai 1% dari luas potensinya sehingga riset budidaya sumberdaya  hayati  laut  menjadi  hal  yang penting. Riset terkait probiotik dan pembesaran  udang  vaname  di  lahan  tambak sudah  banyak  dilakukan  (Arsad et  al .,  2017; Ringo et  al .,  2020;  Ighwerb et  al .,  2021; Muchtar et  al .,  2021).  Hal  yang  menarik untuk  dikaji  yaitu  mengenai  budidaya  udang vaname pada kolam terpal bioflok.
Penerapan blue economy pada budidaya udang  menurut  Arsad et  al (2017)  bahwa penerapan sistem pemeliharaan udang dengan  menggunakan  sistem  flok  pada tambak  meningkatkan  performa  kualitas  air dan hasil produksi. Probiotik dapat merangsang  produksi  enzim  endogen  pada pencernaan  usus  udang  serta  berkontribusi pada  ketahanan  terhadap  penyakit  (Ringo et al ., 2020). Udang menyukai salinitas 28 ppt, suhu  berkisar  31-32,4°C,  oksigen  terlarut 4,9-5,74  ppm,  dan  pH  7,0-8,1  (Ighwerb et al .,  2021).  Budidaya  udang  vaname  dengan padat  tebar  100  ekor/m²,  survival  rate  (SR) 85,6%, feed conversion ratio (FCR) 1,41 dan pertumbuhan  udang  0,16  gram  per  hari, pertumbuhan  udang  ini  secara  ekonomi menguntungkan (Muchtar et al ., 2021). Oleh karena itu, parameter bio-fisik-kimia perairan standar  sebagai  media  hidup  udang  vaname ( Litopenaeus  vannamei )  perlu  diketahui datanya  pada  kolam  terpal  bioflok  agar pertumbuhan  udang  vaname  dapat  lebih efektif  dan  efisien.  Tujuan  penelitian  yaitu menerapkan  konsep blue  economy dengan mengimplementasikan budidaya udang vaname  ( Litopenaeus  vannamei )  pada  kolam terpal bioflok.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  dari  bulan Desember 2021 hingga Februari 2022, waktu tersebut  digunakan  untuk  tahap  koordinasi, literatur  review,  kunjungan  lapang,  dan penyusunan artikel. Lokasi penelitian dilakukan di UMKM STC Agro, Desa Balunijuk Kecamatan  Merawang  Kabupaten  Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bahan  yang  digunakan  yaitu  kebijakan pemerintah  pusat  dan  daerah  terkait pembangunan  di  wilayah  pesisir  serta  biota budidaya  yaitu  udang  vaname.  Peralatan
berupa seperangkat test kit untuk mengukur parameter  kualitas  perairan  seperti  oksigen terlarut  (DO),  amonia  (NH 3 ),  nitrit  (NO 2 ), nitrat (NO 3 ), phospat (PO 4 ), TDS, kecerahan, kedalaman,  suhu  perairan,  salinitas,  dan  pH perairan.  Peralatan  lain  seperti  alat  tulis, komputer  dan  internet,  serta  peralatan pembantu lainnya.
Metode  yang  digunakan  yaitu  dengan menggunakan  data  primer  dan  sekunder yang  dianalisis  dengan  pendekatan  deskriptif kualitatif  terhadap  kebijakan  dan  budidaya udang  vaname.  Kebijakan  khususnya  terkait konsep blue  economy ,  baik  kebijakan  level nasional maupun daerah. Pengukuran kualitas  perairan  dengan  mengikuti  prosedur test kit yang datanya kemudian dibandingkan dengan  kondisi  standar  berdasarkan  pustaka budidaya  udang  vaname.  Parameter  standar dimuat dalam Kepmen KP No. 28 tahun 2004 dan  BSN-SNI  8037.1:2014  dan  PP  No.  22 tahun 2021 lampiran VIII.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan dan konsep blue economy Rancangan rencana pembangunan secara  teknokratik  di  wilayah  pesisir  harus dilakukan  dengan  menggunakan  metode  dan kerangka  berpikir  ilmiah  untuk  menganalisis kondisi  obyektif  dengan  mempertimbangkan skenario  pembangunan.  Menurut  Permen PPN/Bappenas  No.  5  tahun  2019  bahwa lembaga eksekutif negara Republik Indonesia merancang  pembangunan  berdasarkan  visi, misi, tujuan. Selanjutnya, diturunkan menjadi  arah  kebijakan  yang  didalamnya memuat  strategi  dengan  skala  prioritas program  yang  dapat  diimplementasikan dalam  bentuk  kegiatan-kegiatan  dimana indikator  ketercapaiannya  sudah  ditetapkan. Pembangunan  berkelanjutan  yang  dipimpin Presiden  RI  mengemban  mandat  dari Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional
(RPJPN) sampai pelaksanaan program  harus  selaras  antara  level  nasional dan daerah (KPPN/Bappenas, 2020).
Kebijakan  RPJMN  2020-2024  yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan  diantaranya  untuk  mencapai pengurangan
kemiskinan, penciptaan pekerjaan
yang layak, pertumbuhan ekonomi,
peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan. Dokumen KPPN/Bappenas  (2020)  menyebutkan  salah satu daftar kebijakan yang prioritas diantaranya  terkait  rencana  aksi  pangan  dan gizi dengan pendekatan multisektor.
Rencana aksi pangan menggiring pembangunan  menuju  pada  ketahanan pangan  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya  pangan  bagi  negara  sampai dengan  perseorangan,  yang  tercermin  dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun  mutunya,  aman,  beragam,  bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya  masyarakat,  untuk  dapat  hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan  (PP  No.  17  tahun  2015). Ketahanan  pangan  dengan  memanfaatkan sumberdaya  dari  laut  dikenal  dengan blue economy (ekonomi biru) atau istilah lainnya. Istilah Blue  Economy (BE), Maritime Economy (MAE), Ocean  Economy (OE), Marine Economy (ME), dan Blue Growth (BG) memberikan  hubungan  terkait  keberlanjutan dan  tata  kelola;  perlindungan  ekonomi  dan ekosistem;  pengembangan  industri  dan lokalisasinya;  dan  pertumbuhan  ekonomi kelautan,  dengan  pembangunan  sebagai poros utama yang melingkupinya (Martínez-Vázquez et  al .,  2021).  Senaratne and  Zimbroff  (2019)  menyatakan  bahwa pakar  yang  menggunakan  istilah blue economy pada  masa  awal  diantaranya  Pauly tahun 2010. Singkatnya,
blue economy merupakan konsep mengoptimalkan sumberdaya  laut  yang  bertujuan  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi  melalui kegiatan  yang  inovatif  oleh  masyarakat dengan  tetap  menjamin  keberlanjutan  usaha dan kelestarian lingkungan. Kebijakan sekaligus
konsep blue economy
membutuhkan  aksi  nyata  dalam  mengisi pembangunan khususnya aksi yang bermanfaat bagi masyarakat pesisir.
Merangsang  peluang  pasar  baru  dan mengubah  ekonomi  nasional  untuk green economy dan blue  economy membutuhkan instrumen  hukum  dan  peraturan  baru  yang dirancang  untuk  mempromosikan  investasi baru dan mendorong kewirausahaan (Senaratne  and  Zimbroff,  2019).  Hal  ini menunjukan  betapa  pentingnya  kebijakan politik  yang  tertuang  dalam  strategi  dan program yang jelas serta dapat dilaksanakan dengan  kegiatan  yang  menguntungkan masyarakat.  Secara  konsep,  mengelola pembangunan
berkelanjutan versus eksploitasi sumberdaya pesisir secara berlebihan  merupakan  kompleksitas  politik dan lingkungan (Bax et al ., 2021). Efektivitas politik  dengan  konsep blue  economy dapat dilihat dari kemampuannya untuk memajukan  hasil  pembangunan  laut  yang berkelanjutan  untuk  kepentingan  komunitas dan ekosistem, pengawasan yang lebih besar terhadap nilai material, dan kebijakan konsep tersebut (Louey, 2022). Blue economy dapat menjadi  visi  yang  sah  untuk  mengatur  laut dimana  pemegang  hak  utama  terhadap  tata kelola  laut  yang  bertanggung  jawab  harus melibatkan kepentingan industri, konservasionis,  dan  hak  asasi  manusia  dari kelompok  pengguna  laut  terbesar  yaitu rumah tangga nelayan skala kecil atau Small- Scale  Fisheries (SSF)  (Cohen et  al .,  2019). Blue economy mencakup mekanisme distribusi kekayaan yang mendukung pemanfaatan  berkelanjutan,  konservasi,  dan pengelolaan  sumber daya pesisir (Bax et al., 2021).
Pelaksanaan kegiatan dari pengelolaan
sumberdaya laut sudah seharusnya  di- back  up oleh  kebijakan  politik yang kuat sehingga bisa muncul pertumbuhan ekonomi.
Tegar and Gurning (2018)
menyebutkan  bahwa  prinsip-prinsip  yang harus  ada  dalam  konsep  ekonomi  biru  yaitu (1)  efisiensi  sumber  daya  alam,  (2)  zero waste,  (3)  inklusivitas  sosial,  (4)  sistem produksi  siklis,  (5)  inovasi  dan  adaptasi terbuka.  Silver et  al (2015)  menyebutkan blue  economy merupakan  konsep  yang digunakan  oleh  berbagai  kelompok  dalam proses  negosiasi  yang  menuntut  ide  dan tindakan  tertentu  melalui  beberapa  wacana dominan  seperti  (1)  lautan  sebagai  modal alam, (2) lautan sebagai bisnis yang baik, (3) lautan  sebagai  bagian  integral  dari  tujuan pembangunan  negara  berkembang  pulau kecil ( Small Island Developing State = SIDS), (4)  lautan  sebagai  mata  pencaharian  SSF. Sedangkan  menurut  Voyer et  al (2018) bahwa  sektor  yang  berkontribusi  pada ekonomi  kelautan  diantaranya  (1)  ekstraksi sumber daya nonhayati, seperti pertambangan dasar laut / dasar laut dalam, minyak  dan  gas,  desalinisasi  air  laut, pengerukan,  energi  terbarukan  (energi pasang  surut,  gelombang,  angin  pantai  / lepas  pantai),  (2)  pemanenan  sumber  daya hayati (perikanan, budidaya perairan, bioteknologi  kelautan,  rekreasi  memancing dan  berperahu,  pengolahan  hasil  laut),  (3) perdagangan  di  dalam  dan  sekitar  laut (pengiriman  /  transportasi  laut,  pembuatan dan  perbaikan  kapal,  konstruksi  kelautan misalnya dermaga, infrastruktur dan layanan pelabuhan, layanan kelautan misalnya pemetaan,  pemantauan,  konsultasi,  asuransi maritim,  pendidikan  dan  R&D  kelautan, pembangunan  pesisir,  wisata  bahari  dan pesisir,  pertahanan),  (4)  perlindungan  dan pengelolaan ekosistem ( blue carbon ,
pengawasan dan keamanan maritim, perlindungan/restorasi  habitat,  perlindungan bahaya, penelitian ekologi/ekosistem, pengolahan dan pembuangan limbah). Namun  demikian,  di  Bangka  Belitung terkadang masih terdapat ketidakharmonisan antara  ekstraksi  pertambangan  pasir  timah dengan  pemanenan  sumberdaya  perikanan dan perlindungan lingkungan.
Implementasi  penelitian  dari  konsep blue economy
Kabil et al. (2021) menyebutkan bahwa tren  penelitian blue  economy telah  berjalan ke  tiga  arah  yaitu  (1)  dimensi  ekonomi  dan manajemen,  yang  menunjukkan  minat  pada ekonomi, tata kelola, pengelolaan perikanan, dan  pengambilan  keputusan,  (2)  dimensi lingkungan,  yang  menunjukkan  minat  pada pembangunan  berkelanjutan,  keberlanjutan
lingkungan  laut,  perubahan  iklim,  dan pertumbuhan  biru,  (3)  dimensi  spasial,  yang menunjukkan ketertarikan pada geografi laut, tata  ruang,  dan  wilayah  pesisir.  Sementara, KPPN/Bappenas  (2020)  menyebutkan  dalam melaksanakan
rencana pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis ilmu pengetahuan diantaranya mengatur pemanenan  perikanan  tangkap,  pemulihan stok dan aspek konservasinya, meningkatkan manfaat  ekonomi  secara  berkelanjutan termasuk pengelolaan budidaya laut, pariwisata  bahari,  inovasi  teknologi  ramah lingkungan  untuk  meningkatkan  produk sehat,  serta  menyediakan  akses  usaha  skala rumah tangga ( small-scale artisanal fisheries ) dan  pasar.  Implementasi  usaha  perikanan skala rumah tangga harus mampu menunjukan  bahwa  komoditi  perikanan memegang  peranan  yang  penting.  Hal  ini harus  dimulai  dengan  cara  penelitian  udang vaname skala rumah tangga.
Kerangka  kerja  manajemen  untuk meningkatkan blue growth dan pembangunan berkelanjutan memerlukan perencanaan strategis  dengan  fokus  pada  sektor-sektor potensial  terkait  dengan blue  economy , penelitian,  dan  tata  kelola  laut.  Selanjutnya, tantangan  utama  bagi  pengembangan blue economy seperti  kenaikan  permukaan  laut, peristiwa  ekstrem  yang  didorong  oleh  iklim, polusi, campur tangan manusia,  dan kurangnya  penegakan  hukum  (Sarker et  al ., 2018),  kegiatan   pertambangan  timah  tanpa upaya recovery (Ilma , 2014).  Wang  (2016) menyebutkan sebagai dasar untuk merancang  strategi  efektif blue  economy global terdapat 6 indikator ekonomi kelautan global  yaitu  (1)  nilai  tambah,  (2)  lapangan kerja,  (3)  penerimaan  perpajakan,  (4) penerimaan ekspor, (5) upah, dan (6) jumlah usaha  yang  terbentuk  dari  kegiatan  ekonomi yang dijalankan.
Penilaian  lingkungan  oleh  Bank  Dunia menunjukkan  bahwa  manfaat  bersih  sumber daya pesisir dan laut di negara Filipina sekitar US$  545,5  juta,  Indonesia  sekitar  US$  245 juta,  Korea  Selatan  sekitar  US$  40,5  hingga 42,6 miliar, Thailand sekitar US$ 27,67 miliar menggunakan  metode  penilaian  kontingen (CVM)  (Ebarvia,  2016).  Besarnya  potensi yang  dimiliki  Indonesia  ini  mendorong  untuk dapat  memanfaatkan  sumberdaya  tersebut seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat,  khususnya  di  Bangka  Belitung. Program Kementerian Kelautan dan Perikanan  yang  umum  dibahas  diantaranya pengelolaan  sumberdaya  perikanan  tangkap, perikanan  budidaya,  dan  wisata  bahari.
Identifikasi  sektor  dan  kegiatan  tertentu dalam blue  economy seperti  kegiatan akuakultur  terintegrasi  harus  sesuai  dengan kriteria  operasional  solusi  berbasis  alam sehingga  dapat  membuka  investasi  untuk peningkatan  jasa  ekosistem  (Hughes,  2021). Artikel ini menekankan pentingnya implementasi  budidaya  udang  vaname  yang dibarengi  dengan  kegiatan  riset.  Urgensinya bahwa  budidaya  udang  vaname  selama  ini dilakukan  oleh  perusahaan  besar  dan  belum dikembangkan  oleh  masyarakat  skala  rumah tangga.  Kesejahteraan  masyarakat  yang tinggal  di  wilayah  pesisir  masih  lebih  rendah dibandingkan  masyarakat  yang  fokus  pada pembangunan  di  sektor  lain  (Ilma,  2014). Riset  harus  dapat  memcarikan  alternatif bahwa  budidaya  udang  vaname  dapat dilakukan  masyarakat  diantaranya  dengan media kolam terpal bioflok skala rumah tangga.
Kondisi  eksisting  budidaya  laut  hingga tahun  2022  di  Bangka  Belitung  tidak  sampai 1%  dari  potensi.  Hal  ini  perlu  evaluasi mengenai  sumberdaya  manusia,  teknologi, modal, sumber benih dan pakan, pemantauan  pertumbuhan  biota  budidaya, potensi  limbah,  serta  minat  budidaya  laut sehingga implementasi konsep blue economy menjadi  penting  untuk  dilakukan.  Bangka Belitung dalam Perda No 2 tahun 2017 pasal 12 ayat (1) menyebutkan pemerintah daerah melakukan pengelolaan sumber daya kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  melalui  pemanfaatan sumber daya  kelautan  dengan menggunakan prinsip  ekonomi  biru.  Ekonomi  biru  adalah sebuah  pendekatan  untuk  meningkatkan pengelolaan  kelautan  berkelanjutan  serta konservasi  laut  dan  sumber  daya  pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan
masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan multiple revenue.
Implementasi  konsep blue  economy yang  sudah  dilakukan  diantaranya  budidaya rumput  laut,  manisan,  dan  keripik  rumput laut (Erlania dan Radiarta, 2015; Zamroni et al .,  2018);  budidaya  kepiting  soka,  rumput laut dan bandeng secara terpadu (Zulham et al ,.  2013);  usaha  longyam,  polikultur,  dan pengolahan  kulit  ikan  menjadi  kerupuk  (Mira et  al .,  2014).  Penerapan blue  economy di bidang  perikanan  budidaya  harus  diperkaya dengan  kerangka  kebijakan  kelautan  dan perikanan,  termasuk  didalamnya  ketersediaan teknologi  perikanan  budidaya  yang  prospektif, peningkatan  sumberdaya  manusia,  sosialisasi konsepsi BE, dan penerapan perikanan budidaya yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip BE (Radiarta et al ,. 2015).

## Budidaya udang vaname
Pada  industri  akuakultur  skala  kecil, menengah,  maupun  besar,  limbah  yang mencemari  perairan  berasal  dari  bahan organik  sisa  pakan  ikan,  penggunaan  obat- obatan ( chemotherapetic agent ) untuk mengobati  penyakit  ikan  dan  penggunaan bahan  kimia  lainnya,  seperti desinfektan untuk  men- treatment media  budidaya  ikan sebelum digunakan untuk kegiatan budidaya. Untuk mengatasi hal ini,  Universitas Bangka Belitung  mengembangkan  inovasi  teknologi yaitu  penggunaan  probiotik  Probio_FmUBB untuk  campuran  pakan,  men- treatment media  budidaya,  serta  penerapan  konsep perikanan  terpadu  (Adibrata et  al .,  2021; Adibrata et  al .,  2022).  Data  kualitas  air  dari budidaya udang vaname dengan kolam terpal bioflok  seperti  pada  Tabel  1,  serta  kriteria standar  kualitas  perairan  seperti  tercantum dalam  Kepmen  KP  No.  28  tahun  2004(*), BSN-SNI  8037.1:2014(**),  dan  PP  No.  22 tahun 2021 lampiran VIII(***).
Tabel 1. Kualitas air untuk budidaya udang vaname
Parameter Satuan Standar Pengukuran Oksigen terlarut (DO) mg/L 3-7,5* ; >4** ; >5*** 4,8 Amonia (NH 3 ) mg/L 0,01-0,05* ;  0,1** 0,05 Nitrit (NO 2 ) mg/L - 0,05 Nitrat (NO 3 ) mg/L 0,06*** 1,0 Phospat (PO 4 ) mg/L 0,1-5* ; 0,015*** 0,03 TDS mg/L 150-200* 160 Kecerahan % 30-40* 50 Kedalaman cm >80** 50 Suhu 0 C 28-33* 31,2 Salinitas 0 / 00 15-25* ; 30-33** 24 pH -- 7,0-8,5*** 7,2
Budidaya  udang  vaname  skala  rumah tangga  harus  jelas  dari  tahap  perencanaan, implementasi,  hingga  monitoring  evaluasi. Dalam budidaya udang vaname terdapat hal- hal yang harus diperhatikan seperti pemilihan lokasi, persiapan kolam / tambak, pemasukan air, penebaran benur, manajemen  kualitas  air,  manajemen  pakan, manajemen kesehatan udang dan lingkungan kolam  termasuk  sampling,  serta  panen  dan pasca  panen.  Air  media  budidaya  harus  air laut  yang  bersih,  terhindar  dari  limbah sehingga  lokasi  sumber  air  bersih  harus terpisah  dengan  lokasi  pembuangan  air limbah.  Parameter  bio-fisik-kimia  dalam  air laut  seperti  tercantum  pada  Tabel  1, termasuk  kehadiran  plankton.  Plankton  yang baik didominasi dari chlorophyta (warna hijau dan  hijau  kecoklatan),  diatomae  (coklat kehijauan), dinoflagellata (coklat), blue green alga dan zooplankton.
Data  kualitas  air  mengenai  oksigen terlarut,  amonia,  nitrit,  nitrat,  phospat,  TDS, kecerahan,  kedalaman,  suhu,  salinitas,  dan pH  menunjukkan  bahwa  semua  parameter masih  dapat  ditoleransi,  tidak  melampaui  daya dukungnya,  dan  masih  dalam  kondisi  standar perairan  untuk  budidaya sehingga  perlu dikontrol  dan  dilakukan  pergantian  air secukupnya. Pergantian air dilakukan dengan tujuan  untuk  mengeluarkan  limbah  budidaya udang  vaname.  Biasanya  pergantian  air hanya  pada  bagian  dasar  kolam,  jadi  tidak dilakukan  pergantian  air  secara  keseluruhan sehingga tidak terlalu mengganggu ekosistem didalamnya.  Pergantian  air  untuk  budidaya dari  air  bersih  awal  biasanya  disimpan  pada tandon,  selanjutnya  dipompa  secukupnya sampai  potensi  limbah  di  kolam  menjadi berkurang. Monitoring kualitas air harus rutin dilakukan  untuk  mendapatkan  nilai  faktual dari  parameter  kualitas  air.  Supaya  oksigen terlarut dapat meningkat atau stabil di dalam kolam maka dilakukan aerasi secara konstan. Pengukuran  kualitas  air  sebaiknya  dilakukan pada  pagi  hari,  siang,  sore,  dan  malam. Monitoring  pertumbuhan  udang  vaname dapat  dibagi  ke  dalam  3  fase  yaitu  fase starter (0-15 hari), fase grower (16-45 hari), dan  fase  finisher  (46-120  hari).  Setiap  fase membutuhkan  pakan  udang  yang  sesuai seperti  fase  starter  dengan  pakan  jenis tepung  (mesh),  fase  grower  dengan  pakan jenis  crumble  (granula),  dan  fase  finisher dengan  pakan  jenis  pellet.    Pelaksanaan budidaya  udang  vaname  pada  kolam  terpal bioflok  diharapkan  dapat  meningkatkan manfaat  ekonomi  secara  berkelanjutan, meningkatkan  produk  sehat  dengan  inovasi teknologi  ramah  lingkungan  menggunakan
probiotik  Probio_FmUBB,  menyediakan  akses usaha  skala  rumah  tangga  ( small-scale artisanal  fisheries ),  dan  membuka  akses pasar.

## KESIMPULAN
Penelitian  pendahuluan  ini  memberikan gambaran  bahwa  penerapan blue  economy membutuhkan  kebijakan  pemerintah  yang kuat
dan
konsisten. Merancang pembangunan berkelanjutan harus mengikuti visi,  misi,  tujuan,  kebijakan,  strategi, program,  dan  implementasi  atau  kegiatan- kegiatan.  Kebijakan  yang  prioritas  terkait rencana aksi pangan dan gizi atau ketahanan pangan salah satunya dengan memanfaatkan sumberdaya  dari  laut.  Ketahanan  pangan dengan  memanfaatkan  sumberdaya  dari  laut dikenal  dengan  konsep blue  economy . Kebijakan pembangunan laut yang berkelanjutan membutuhkan efektivitas politik  untuk  kepentingan  komunitas  dan ekosistem.  Penerapan  konsep blue  economy dengan budidaya udang vaname  pada kolam terpal  bioflok,  secara  teknis  membutuhkan pengukuran parameter standar seperti oksigen  terlarut  (DO),  amonia  (NH 3 ),  nitrit (NO 2 ),  nitrat  (NO 3 ),  phospat  (PO 4 ),  TDS, kecerahan, kedalaman, suhu perairan, salinitas,  dan  pH  perairan.  Data  kualitas perairan  menunjukkan  masih  dapat  ditoleransi, tidak  melampaui  daya  dukungnya,  dan  masih dalam  kondisi  standar  perairan  untuk  budidaya . Penelitian  ini  masih  akan  dilanjutkan  terkait pengukuran  data  kualitas  air  yang  lebih komprehensif.  Pelaksanaan  budidaya  udang vaname  pada  kolam  terpal  bioflok  dapat meningkatkan  manfaat  ekonomi  secara berkelanjutan,  meningkatkan  produk  sehat dengan  inovasi  teknologi  ramah  lingkungan menggunakan probiotik Probio_FmUBB, menyediakan  akses  usaha  skala  rumah tangga  ( small-scale  artisanal  fisheries ),  dan membuka akses pasar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan kepada  LPDP,  Dikti-ristek,  UMKM  STC  Agro, Mahasiswa  program  MBKM,  dan  LPPM Universitas  Bangka  Belitung  yang  telah mendukung kegiatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan  berdasarkan  program  riset keilmuan  tahun  2021  antara  Dirjen  Dikti- ristek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  dengan  Universitas  Bangka Belitung,  dengan  Kontrak  No:  041/E4.1/AK. 04.RA/2021.  Penelitian  ini  dapat  menjadi salah  satu  rujukan  untuk policy  brief khususnya di Bangka Belitung.

## REFERENSI
Adibrata,  S.  2007.  Studi  kesesuaian  areal untuk  budidaya  laut  di  perairan  Pulau Karampuang  Sulawesi  Barat. Akuatik, Jurnal Sumberdaya Perairan , 2(1):1-7. Adibrata,  S.  2012.  Evaluasi  Kesesuaian Kawasan Untuk Pengembangan Budidaya Kerapu (Famili Serranidae) Di
Perairan  Pulau  Pongok  Kabupaten Bangka  Selatan.  [Tesis]  SPS  IPB. Bogor. 166 hal.
Adibrata,  S.,  Astuti,  R.  P.,  Bahtera,  N.  I.  & Arkan, F. 2021. The perception level on the  impact  of  integrated  livestock-fish production systems towards
the environmental  pollution. IOP  Conf.
Series: Earth and Environmental Science, 926:p.012008.  DOI:  10.1088/ 1755-1315/926/1/012008
Adibrata,  S.,  Astuti,  R.P.,  Bahtera,  N.I., Lingga,  R.,  Manin,  F.  &  Firdaus,  M. 2022.  Proximate  Analysis  of  Bycatch Fish  and  Probiotics  Treatments  towards the  Good  Aquaculture  Practices. Ilmu kelautan:  Indonesian  Journal  of  Marine Sciences, 27(1):37-44. DOI: 10.14710/ ik.ijms.27.1.37-44
Arsad,  S.,  Afandy,  A.,    Purwadhi,  A.  P., Maya, B. V.,  Saputra, D. K. & Buwono, N.R.  2017.  Studi  kegiatan  budidaya pembesaran udang vaname ( Litopenaeus vannamei )  dengan  penerapan  sistem pemeliharaan  berbeda. Jurnal  Ilmiah Perikanan dan Kelautan , 9(1):1-14.
Astuti,  S.  2021.  Implications  of  the  triple track  strategy  policy  on  poverty alleviation. Asian  Management  and Business Review, 1(1):1-13.
Bax, N., Novaglio, C., Maxwell, K.H., Meyers, K.,  McCann,  J.,  Jennings,  S.,  Frusher, S.,  Fulton,  E.A.,  Nursey-Bray,  M., Fischer,  M.,  Anderson,  K.,  Layton,  C., Emad, G.R., Alexander, K.A., Rousseau, Y., Lunn, Z. & Carter, C.G. 2021. Ocean resource  use:  building  the  coastal  blue economy. Rev Fish Biol Fisheries. 19pp. DOI: 10.1007/s11160-021-09636-0 BPS  [Badan  Pusat  Statistik].  2021.  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  Dalam Angka.  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
Pangkalpinang. 593 hal.
BSN [Badan Standar Nasional]. 2014. Udang vaname  ( Litopenaeus  vannamei, Boone 1931)  Bagian  1:  Produksi  induk  model indoor. SNI 8037.1:2014. Jakarta.
Cicin-Sain,  B.  &  Knecht,  R.W.  1998. Integrated
coastal
and ocean
management:  Concept  and  practices.
Island  Press.  Washington  D.C.  Covelo, California. Cohen, P.J., Allison, E.H., Andrew, N.L., Cinner,  J.,  Evans, L.S.,  Fabinyi, M., Garces, L.R., Hall, S.J., Hicks, C.C., Hughes, T.P.,  Jentoft, S.,  Mills, D.J., Masu, R.,  Mbaru,  E.K.  & Ratner,  B.D. 2019. Securing a Just  Space  for Small- Scale  Fisheries  in  the  Blue  Economy. Frontiers  in  Marine  Science ,  6:1-8. DOI: 10.3389/fmars.2019.00171 Dahuri,  R.,  Rais,  J.,  Ginting,  S.P.  &  Sitepu,
M.J.  2001.  Pengelolaan  sumberdaya wilayah  pesisir  dan  lautan  secara terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. Ebarvia,  M.C.M.  2016.  Economic  Assessment of Oceans for Sustainable Blue Economy Development. Journal  of  Ocean  and Coastal  Economics, 2(2):1-29.  DOI:
10.15351/2373-8456.1051
Erlania & Radiarta, I.N. 2015. Pengembangan budidaya rumput laut: implikasi penerapan  blue  economy  di  Teluk Sereweh,  Nusa  Tenggara  Barat. Media Akuakultur, 10(2):97-101.
Hughes,  A.D.  2021.  Defining  Nature-Based Solutions Within the Blue Economy: The Example  of  Aquaculture. Frontiers  in Marine Science , 8:711443. DOI: 10.3389/fmars.2021.711443
Ighwerb,  M.I.,  Hutabarat,  J.,  Yudiati,  E.  & Pribadi, R. 2021. Difference in Diet and Water Quality Influencing the Growth of the Newly Introduced Penaeus merguiensis Larva Culture. Ilmu Kelautan:  Indonesian  Journal  of  Marine Sciences, 26(3): 197-206. DOI: 10.14710/ik.ijms.26.3.197-206 Ilma , A.F.N. 2014. Blue  Economy  :
Kesimbangan  Perspektif  Ekonomi  dan Lingkungan . Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan Pembangunan, 14(1):1-9  DOI:  10.209 61/jiep.v14i1.2112
Kabil, M., Priatmoko, S.,  Magda, R.  & Dávid, L.D.  2021.  Blue  Economy  and  Coastal Tourism: A Comprehensive Visualization Bibliometric Analysis. Sustainability, 13, 3650. DOI: 10.3390/su13073650
Keen, M.R., Schwarz, A.M. & Wini-Simeon, L. 2017.  Towards  defining  the  Blue Economy:  Practical  lessons  from  pacific ocean  governance. Marine Policy , 88:333-341.  DOI:  10.1016/j.marpol.20 17.03.002
Kepmen KP [Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan]  No.  28  tahun  2004. Pedoman  Umum  Budidaya  Udang  di Tambak. Jakarta.
Kepmen KP [Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan] No. 50 tahun 2017. Estimasi potensi,
jumlah tangkapan yang diperbolehkan,  dan  tingkat  pemanfaatan sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan  Negara  Republik  Indonesia. Jakarta.
BPPN/Bappenas  [Kementerian  Perencanaan Pembangunan  Nasonal  /  Kepala  Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasonal]. 2020.  Pedoman  Teknis  Penyusunan Rencana  Aksi.  Tujuan  pembangunan berkelanjutan  (TPB)  /    Sustainable development  Goals  (SDGs).  Edisi  II.
Kedeputian Bidang Maritim
dan Sumberdaya  Alam.  Kementerian  PPN  /
Bappenas. Jakarta.
Louey, P. 2022. The Pacific blue economy: An instrument of political maneuver. Marine  Policy, 135:p.104880.  DOI: 10.1016/j.marpol.2021.104880
Martínez-Vázquez,  R.M.,  Milán-García,  J.  & Valenciano, J.P. 2021. Challenges of the Blue  Economy:  evidence  and  research trends. Environmental Sciences Europe , 33:1-17.  DOI: 10.1186/s12302-021-00 502-1
Mira.,  Firdaus,  M.  &  Reswati,  E.  2014. Penerapan  prinsip  blue  economy  pada masyarakat pesisir di Kabupaten
Brebes,  Jawa  Tengah. Buletin  Riset Sosek  Kelautan  dan  Perikanan, 9(1): 17-23.
Muchtar,  Farkan,  M.  &  Mulyono,  M.  2021. Productivity of Vannamei Shrimp Cultivation  ( Litopenaeus  vannamei )  in Intensive  Ponds  in  Tegal  City,  Central Java  Province. Journal  of  Aquaculture and  Fish  Health ,  10(2):147-154.  DOI  : 10.20473/jafh.v10i2.18565
Perda  [Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung]  No.  2  tahun  2017. Pengelolaan  Sumberdaya  Kelautan  dan Perikanan. Pangkalpinang.
Permen  PPN/Bappenas  [Peraturan  Menteri Perencanaan  Pembangunan  Nasonal  /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  Nasonal]  No.  5  tahun
2019.  Tata  cara  penyusunan  rencana strategis  Kementerian/Lembaga  tahun 2020-2024. Jakarta.
PP  [Peraturan  Pemerintah]  No.  17  tahun 2015.  Ketahanan  pangan  dan  gizi. Jakarta.
PP  [Peraturan  Pemerintah]  No.  22  tahun 2021.  Penyelenggaraan  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Jakarta.
Radiarta,  I.N.,  Erlania  &  Haryadi,  J.  2015. Analisis pengembangan perikanan budidaya berbasis ekonomi biru dengan pendekatan  Anaytic  Hierarchy  Process (AHP). Jurnal Sosial Ekonokmi Kelautan Prerikanan, 10(1): 47-59.
Ringo, E., Doan, H.V., Lee, S.H., Soltani, M., Hoseinifar,  S.H.,  Harikrishnan,  R.  & Song,  S.K.  2020.  Probiotics,  lactic  acid bacteria
and bacilli: interesting supplementation
for aquaculture.
Journal  of  Applied  Microbiology ,  129: 116-136.
Sarker,  S.,  Bhuyan,  M.A.H.,  Rahman,  M.M., Islam,  M.A.,  Hossain,  M.S.,  Basak  ,  S. C. & Islam, M.M. 2018. From science to action:  Exploring  the  potentials  of  Blue Economy  for  enhancing  economic sustainability  in  Bangladesh. Ocean  & Coastal Management, 157(1):180-192. Schutter,  M.S.,  Hicks,  C.C.,  Phelps,  J.  &
Waterton,  C.  2021.  The  blue  economy as  a  boundary  object  for  hegemony across  scales. Marine  Policy, 132: p.104673. DOI:  10.1016/j.marpol.2021. 104673
Senaratne, M. & Zimbroff, A. 2019. Ekonomi Biru  di  Samudra  Hindia – Tinjauan Literatur. Seychelles  Research  Journal , 1(2):121-145.
Silver,  J.J.,  Gray,  N.J.,  Campbell,  L.M.,
Fairbanks,  L.W.  &  Gruby,  R.L.  2015. Blue Economy and Competing Discourses  in  International  Oceans Governance. The Journal of
Environment  &  Development ,  24(2): 135-160. DOI: 10.1177/1070496515580 797
Smith-Godfrey,  S.  2016.  Defining  the  Blue Economy.  Maritime  Affairs:  Journal  of the  National  Maritime  Foundation  of India,  12(1):  58-64.  DOI: 10.1080/097 33159.2016.1175131
Tegar,  D.R.  &  Gurning,  R.O.S.  2018. Development  of  Marine  and  Coastal Tourism  Based  on  Blue  Economy.
International Journal of Marine Engineering  Innovation  and  Research , 2(2): 128-132
UNCTAD.  [United  Nations  Conference  on Trade  and  Development] . 2014.  The oceans  economy:  opportunities  and challenges  for  Small  Island  States. Geneva.
UU  RI  No.  27  tahun  2007  jo  UU  RI  No.  1 tahun  2014.  Undang-undang  Republik Indonesia.  2007.  Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Lembaran Negara  RI  tahun  2007  No.  84  dan
Lembaran Negara RI tahun 2014 No. 2. Jakarta.
UU  RI  No.  32  tahun  2009.  Undang-undang Republik Indonesia. 2009. Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Lembaran  Negara  RI  tahun  2009  No. 140. Jakarta.
Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A. & Azmi, K. 2018.  Shades  of  blue:  what  do competing  interpretations  of  the  Blue Economy mean for oceans governance?. Journal  of  Environmental  Policy  and Planning , 20(5):595-616
Wang,  X.  2016.  The  Ocean  Economic Statistical  System  of  China  and Understanding  of  the  Blue  Economy.
Journal of Ocean and Coastal Economics, 2(2):1-32. DOI: 410.15351/ 2373-8456.1055
Whisnant,  R.  &  Reyes,  A.  2015.  Blue
Economy  for  Business  in  East  Asia: Towards  an  Integrated  Understanding of  Blue Economy. Quezon City, Philippines. Zamroni,  A.,  Nurlaili  &  Witomo,  C.M.  2018. Peluang penerapan konsep blue economy pada  usaha  perikanan  di Kabupaten  Lombok  Timur. Buletin Ilmiah  Marina  Sosial  Ekonomi  Kelautan dan Perikanan, 4(2):39-44.
Zulham,  A.,  Luhur,  E.S.,  Haryardi,  J.  & Arthatiani,  F.Y.  2013.  Assesment  blue economy: implementasi integrated multi-tropic  aquaculture  (IMTA)  pada kawasan  Kimbis  Cakradonya  d  Banda Aceh. Buletin  Ilmiah  Marina  Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 8(2): 55-65.