Wijaya, Penerapan Sistem Informasi…
e-ISSN : 2459-9816

## PENERAPAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER PADA APLIKASI MONITORING KEUANGAN DAN ASET (TERKAIT PENATAUSAHAAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN NEGARA)
Zaenal Sekty Wijaya 1

## sekty9@gmail.com

## Abstract
These day, the development of information and technologies in  Indonesia  is  in  steady  pace  and  right  now  also  involving  other sectors including private and government sectors. Information and technologies has become a common tool that also has been used by many  people  to  support  and  sustain  their  daily  needs.  With  the usefulness of the modern technologie, it’s expected that human can invent a new form of system of information that can be used as a tool for running a business or to achieve the organization’s goals. The  information  that  has  been  given  by  the  system  of information is really vital for some decision makers. The preciseness of  a  decision  that  made  by  the  decision  makers  does  rely  on  the information which they retrieve. If the information is not reliable, it will affect the decision that has been made. If a company or some government  institution  make  the  wrong  choice,  the  company  will suffer loss or the aim of the institution will never be achieved. That’s why  many  companies  spend  a  lot  of  money  for  their  system  of information so they can get a reliable source of information. A good information  is  an  information  which  is  accurate,  actual,  and relevant.
Key word: sistem informasi, tuntutan ganti rugi, monika
A. LATAR BELAKANG Seiring  dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi  di  Indonesia,  dapat dikatakan  bahwa  teknologi  informasi  telah  merasuki  segala  bidang  dan  meluas  ke berbagai lapisan masyarakat dalam kehidupan. Baik dalam suatu organisasi maupun instansi dalam melaksanakan proses bisnis seharusya telah memanfaatkan teknologi informasi  tersebut  guna  mendapatkan  informasi  yang  berkualitas.  Informasi  yang berkualitas  sangatlah  penting  bagi  pengambil  kebijakan  atau  manajer  dalam mengambil  suatu  keputusan.  Informasi  yang  berkualitas  ini  tentu  terbentuk  dari adanya sistem informasi yang dirancang dengan baik. Pemanfaatan sistem informasi
1 Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Wijaya, Penerapan Sistem Informasi…
yang  tepat  dan  didukung  oleh  keahlian  personil  yang  mengoperasikannya  dapat meningkatkan  kinerja  perusahaan  atau  organisasi  yang  bersangkutan.  Namun ironisnya  pada  sektor  publik  masih  terdapat  beberapa  instansi  yang  belum  optimal dalam  menerapkan  teknologi  informasi  ini.  Fokus  pembahasan  pada  penelitian  ini adalah  terkait  penerapan  sistem  informasi  berbasis  komputer  pada  aplikasi Monitoring  Keuangan  dan  Aset  (Monika)  terkait  penatausahaan  piutang  tuntutan ganti kerugian negara.
Pada  Kementerian  Keuangan  terdapat  Subbagian  Tuntutan  Ganti  Rugi  dan Penagihan  (TGR  dan  P)  yang  tugas  pokok  dan  fungsinya  adalah  menangani  kasus tuntutan ganti kerugian negara. Unit Subbagian TGR dan P tersebut merupakan satu- satunya  unit  di  lingkungan  Kemeterian  Keuangan  yang  menangani  tuntutan  ganti rugi  dengan  jumlah  satuan  kerja  yang  jumlahnya  lebih  dari  2200  satuan  kerja  di Indonesia. Selain hal tersebut, proses mekanisme penyelesaian kasus ganti kerugian negara dapat dikatakan memakan waktu yang relatif lama. Dalam hal kasus kerugian negara  diselesaikan  secara  damai,  maka  penanggung  jawab  kerugian  negara  dapat melakukan  pemulihan  kerugian  negara  dengan  cara  mengangsur  dengan  jangka waktu maksimal 24 bulan.
Dengan memperhatikan  banyaknya jumlah satuan kerja, jumlah kasus  yang ditangani  dan  proses  mekanisme  penyelesaian  yang  relatif  lama,  tentu  instansi tersebut  membutuhkan  database  atau  suatu  sistem  informasi  yang  handal  sehingga informasi  yang  dihasilkan  dapat  lebih  akurat  dan  benar-benar  berkualitas.  Dengan adanya  sistem  informasi  yang  berkualitas  diharapkan  instansi  tersebut  dapat mengambil  keputusan  yang  tepat  dan  dapat  menghemat  biaya  yang  seharusya dikeluarkan  dalam  rangka  memperoleh  data  yang  benar,  cepat,  dan  akurat.  Untuk membantu dalam menjalankan tugas pokok dan  fungsi sehari-hari Subbagian TGR dan P tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan telah membuat aplikasi Monika  yang  pengoperasiannya  menggunakan  basis  internet.  Aplikasi  ini  dapat diakses oleh unit satuan kerja dengan menggunakan user id dan pasword yang telah dibuat  sebelumnya.  Pada  mulanya,  salah  satu  tujuan  dibuatnya  aplikasi  ini  adalah untuk  membangun  database  kasus  tuntutan  ganti  kerugian  negara  di  lingkungan Kementerian  Keuangan  secara  digital  dan  dapat  menyajikan  data  perkembangan tindak lanjut penanganan ganti kerugian negara.
B. Permasalahan
1. Apakah tujuan dari aplikasi Monitoring Keuangan dan Aset (Monika) terkait penatausahaan piutang ganti kerugian negara telah tercapai?
2. Apa saja kendala dalam penerapan sistem informasi menggunakan aplikasi Monika?

## C. Pembahasan
1. Definisi Sistem Informasi Sistem  informasi  ini  terdiri  dari  kata  sistem  dan  informasi.  Sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan bahasa Yunani (sustema) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang  saling  bekerja  sama  atau  yang  dihubungkan dengan  cara-cara  tertentu  sehingga  membentuk  satu  kesatuan  untuk  melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan kata informasi berasal dari kata Perancis  kuno  informacion  (tahun  1387)  yang  diambil  dari  bahasa  Latin informationem  yang  berarti  “garis  besar,  konsep,  ide”.  Informasi  merupakan  data
Wijaya, Penerapan Sistem Informasi…
yang  diolah  menjadi  bentuk  yang  lebih  berguna  dan  lebih  berarti  bagi  yang menerimanya.  Sumber  dari  informasi  adalah  data.  Data  merupakan  bentuk  jamak dari  bentuk  tunggal  datum  atau  data  item.  Data  adalah  kenyataan  yang menggambarkan  suatu  kejadian-kejadian  dan  kesatuan  nyata.  (Jogiyanto,2005:11). Berdasarkan  definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  informasi  adalah sekumpulan  prosedur  organisasi  yang  dilaksanakan  untuk  mencapai  suatu  tujuan yaitu  memberikan  informasi  bagi  pengambil  keputusan  dan  untuk  mengendalikan organisasi.  Suatu  perusahaan  atau  instansi  pemerintahan  pasti  membutuhkan  suatu sistem  informasi  karena  sistem  informasi  tersebut  sangatlah  menunjang  kinerja perusahaan  atau  instansi  pemerintah.  Informasi  dalam  lingkup  sistem  informasi memiliki beberapa ciri  yaitu:
a. Baru, informasi yang didapat sama sekali baru dan segar bagi penerima.
b. Tambahan, informasi dapat memperbaharui atau memberikan tambahan pada informasi yang telah ada.
c. Korektif,  informasi  dapat  menjadi  suatu  koreksi  atas  informasi  yang  salah sebelumnya.
d. Penegas, informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada. Informasi  yang  berguna  bagi  pengambil  kebijakan  yaitu  informasi  yang berkualitas,  sehingga  keputusan  yang  diambil  oleh  pengambil  kebijakan  tersebut dapat  tepat  sasaran  dan  benar.  Kualitas  dari  suatu  informasi  ini  tergantung  dari  3 (tiga) hal, yaitu informasi harus:
a. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau  menyesatkan.  Akurat  juga  berarti  informasi  harus  jelas  mencerminkan maksudnya.
b. Tepat pada waktuya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat.
c. Relevan,  tersebut  mempunyai  manfaat  untuk  pemakainya.  Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda.
Perkembangan  sistem  informasi  meliputi  sistem  informasi  tradisional  dan sistem informasi berbasis komputer.  Sistem informasi tradisional yaitu suatu sistem informasi  yang  dioperasikan  dan  dikelola  secara  manual.  Sedangkan  sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem pembangkit informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem  informasi  memang  tidak  harus  menggunakan  komputer  dalam  kegiatannya. Tetapi  pada  prakteknya  tidak  mungkin  sistem  informasi  yang  sangat  kompleks  itu dapat  berjalan  dengan  baik  jika  tanpa  adanya  komputer.  Dengan  integrasi  yang dimiliki antar subsistemnya, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang  berkualitas,  tepat,  cepat  dan  akurat  sesuai  dengan  manajemen  yang membutuhkannya.
Sistem  informasi  memiliki  komponen  berupa  subsistem  yang  merupakan elemen elemen yang lebih kecil yang membentuk sistem informasi tersebut misalnya bagian input, proses, output. Tanpa ketiga itu sistem informasi tidak dapat berjalan dengan baik.
1. Input: sekumpulan data yang akan kita olah menjadi sebuah informasi yang nantinya akan kita sajikan bagi masyarakat.
2. Proses:  suatu  kegiatan  dimana  kita  mengolah  seluruh  data  yang  ada  untuk menghasilkan suatu informasi.
Wijaya, Penerapan Sistem Informasi…
e-ISSN : 2459-9816
3. Output:  informasi-informasi  yang  dapat  dengan  mudah  di  peroleh,  di mengerti dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Selain elemen-elemen di atas, sistem informasi juga memiliki komponen fisik berupa:
1. Perangkat  keras  komputer:  CPU,  storage,  perangkat  input/output,  terminal untuk interaksi, media komunikasi data.
2. Perangkat  lunak  komputer:  perangkat  lunak  sistem  (sistem  operasi  dan utilitinya), perangkat lunak umum aplikasi (bahasa pemrograman), perangkat lunak aplikasi (aplikasi akuntansi).
3. Basis data: penyimpanan data pada media penyimpan komputer.
4. Prosedur: langkah-langkah penggunaan sistem.
5. Personil:  yang  mengoperasikan  sistem,  menyediakan  masukan, mengkonsumsi  keluaran  dan  melakukan  aktivitas  manual  yang  mendukung sistem.
2. Proses Bisnis Subbagian Tuntutan Ganti Rugi dan Penagihan Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2014, disebutkan bahwa Subbagian Tuntutan Ganti Rugi dan Penagihan mempunyai tugas melakukan  penyiapan  bahan  pertimbangan  dan  menindaklanjuti  penanganan  kasus kerugian  negara  serta  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  penyelesaian  ganti  rugi dan  penagihan  lingkup  Kemeterian  Keuangan.  Jumlah  unit  satuan  kerja  yang ditangani oleh Subbagian TGR dan P adalah sebanyak 11 unit eselon  I  dan 5 unit pusat.  Adapun  rinciannya  dari  unit-unit  tersebut  yaitu  Sekretariat  Jenderal,  Ditjen Anggaran,  Ditjen  Pajak,  Ditjen  Bea  dan  Cukai,  Ditjen  Perbendaharaan,  Ditjen Kekayaan  Negara,  Ditjen  Perimbangan  Keuangan,  Ditjen  Pengelolaan  Pembiayaan dan  Risiko,  Inspektorat  Jenderal,  Badan  Kebijakan  Fiskal,  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan  Keuangan,  Pusat  Sistem  Informasi  dan  Teknologi  Keuangan,  Pusat Pembinaan  Profesi  Keuangan,  Pusat  Analisis  dan  Harmonisasi  Kebijakan,  Pusat Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik,  dan  Pusat  Kepatuhan  Internal  Kepabeanan dan Cukai.
Definisi  kerugian  negara  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu, kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik sengaja  maupun  lalai.  Memperhatikan  definisi  tersebut,  dapat  diketahui  terdapat beberapa unsur dari kerugian negara, yaitu:
a. Ada obyek yang berkurang;
b. Ada subyek atau pelaku kerugian negara;
c. Terdapat jumlah kerugian negaranya yang nyata dan pasti; dan
d. Merupakan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Unsur-unsur  di  atas  merupakan  syarat  kerugian  negara  secara  akumulatif, bukan  alternatif  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  setiap  kerugian  negara yang terjadi, negara belum tentu mempunyai hak tuntut kepada pelaku atau pegawai negeri bersangkutan. Dalam hal pegawai negeri tersebut dinyatakan tidak melanggar hukum  baik  sengaja  maupun  lalai  dalam  peristiwa  kerugian  negara  maka  negara tidak mempunyai hak tuntut terhadap orang tersebut. Sebaliknya, jika orang tersebut dinyatakan melawan hukum, maka barulah negara mempunyai hak untuk menuntut ganti  kerugian  negara  sehingga  negara  mempunyai  piutang  ganti  kerugian  negara
Wijaya, Penerapan Sistem Informasi…
terhadap penanggung jawab kerugian negara tersebut. Piutang ganti kerugian negara tersebut haruslah ditatausahakan dan disajikan pada Laporan Keuangan. Selain untuk disajikan  pada  Laporan  Keuangan,  pada  tiap  semester  Biro  Perencanaan  dan Keuangan  melakukan  rekonsiliasi  dengan  masing-masing  unit  eselon  I  guna mencocokkan data yang benar.
Proses  penuntutan  ganti  kerugian  negara  di  lingkungan  Kementerian Keuangan  ditangani  oleh  Subbagian  TGR  dan  P.    Jenis  kasus  yang  ditangani Subbagian  TGR  dan  P  tersebut  ada  dua  macam,  yaitu  Tuntutan  Ganti  Rugi  dan Tuntutan Perbendaharaan. Tata cara dalam melakukan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi  ini  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  508/KMK.01/1999 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penyelesaian  Kerugian  Negara  Bukan  Kekurangan Perbendaharaan  di  Lingkungan  Departemen  Keuangan  sebagaimana  telah  diubah dengan  PMK  Nomor  213/PMK.01/2014.  Sedangkan  untuk  kasus  Tuntutan Perbendaharaan,  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 193/PMK.01/2009  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Ganti  Kerugian  Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK  Nomor  21/PMK.01/2015.  Tuntutan  Perbendaharaan  ini  dilakukan  untuk menangani  kasus  kerugian  negara  terhadap  bendahara  berupa  kekurangan perbendaharaan,  sedangkan  untuk  kerugian  negara  bukan  kekurangan perbendaharaan  yang  dilakukan  oleh  selain  bendahara  menggunakan  mekanisme tuntutan ganti rugi.
Informasi  kerugian  negara  yang  diperoleh  oleh  Subbagian  TGR  dan  P merupakan  informasi  yang  diperoleh  langsung  dari  unit  satuan  kerja  yang  terjadi kerugian negara melalui persuratan. Proses surat menyurat pasti membutuhkan waktu yang cukup lama terutama untuk satuan kerja yang mempunyai unit vertikal, karena persuratan  dilakukan  secara  berjenjang/hierarkis.  Informasi  kasus  kerugian  negara yang  diterima  oleh  Subbagian  TGR  dan  P  tersebut  kemudian  ditatausahakan    dan disimpan  dalam  bentuk hard  file .  Selain  penatausahaan  dalam  bentuk hard  file , Subbagian TGR dan P juga melakukan pencatatan data kasus kerugian  negara dan realisasi  angsurannya  pada  aplikasi  Monika.  Aplikasi  Monika  ini  digunakan  untuk melakukan pendokumentasian kasus kerugian negara  yang telah dilaporkan kepada Menteri  Keuangan  u.p.  Sekretaris  Jenderal  dan  telah  diyatakan  bersalah.  Dalam aplikasi Monika tersebut belum disediakan menu untuk melaporkan kasus kerugian negara  yang  baru.  Apabila  dalam  aplikasi  tersebut  disediakan  suatu  modul  untuk melakukan  pelaporan  kasus  kerugian  negara  yang  baru,  maka  dalam  hal  terjadi kerugian negara pada satuan kerja di daerah informasi akan lebih cepat diterima oleh Subbagian  TGR  dan  P.  Kondisi  saat  ini,  penyampaian  informasi  terkait  kerugian negara  kepada  Menteri  Keuangan  masih  terdapat  jeda  waktu  yang  cukup  lama dengan waktu kejadian kasus kerugian negara.
Proses  penanganan  penyelesaian  kasus  kerugian  negara  ini  membutuhkan waktu  yang  relatif  lama  bahkan  hingga  puluhan  tahun,  terutama  untuk  kasus  yang nilainya  besar.  Berdasarkan  data  perkembangan  kasus  kerugian  negara  semester  I tahun 2015 dari  Biro Perencanaan dan Keuangan, diketahui bahwa kasus kerugian negara yang ditangani oleh Subbagian TGR dan P masih tercatat sejumlah 103 kasus dengan nilai sebesar Rp16.373.313.203,55. Dengan jumlah kasus  yang banyak dan tiap tahun selalu bertambah, seharusnya Subbagian TGR dan P mempunyai data base secara digital guna mempermudah peyimpanan data dan pemrosesan kasus.
Wijaya, Penerapan Sistem Informasi…
e-ISSN : 2459-9816
3. Sistem Informasi Kerugian Negara Pada Aplikasi Monika
Aplikasi  Monika  adalah  aplikasi  monitoring  berbasis  internet  yang menjalankan  fungsi  mengumpulkan,  memproses,  menyimpan,  menganalisis,  dan menyajikan  informasi  terkait  keuangan  dan  aset  di  lingkungan  Kementerian Keuangan.  Aplikasi  monika  ini  dapat  diakses  dengan  alamat  website www.monika.depkeu.go.id .  Dalam  aplikasi  Monika  tersebut  terdapat  beberapa modul,  yaitu  modul  Anggaran,  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Aset,  Tukin,  Temuan BPK,  Tuntutan  Ganti  Rugi,  utility,  dan  helpdesk.  Selanjutnya  yang  akan  menjadi pokok  bahasan  dalam  penelitian  ini  hanya  terkait  modul  Tuntutan  Ganti  Rugi. Tujuan dibuatnya modul Tuntutan Ganti Rugi pada aplikasi Monika yang dituliskan pada website Monika yaitu:
1. Untuk  membangun  basis  data  kerugian  negara  yang  diperoleh  dari  seluruh satuan kerja lingkup Kemeterian Keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai penyelesaian kerugian negara baik berupa Tuntutan  Ganti  Rugi  (TGR)  maupun  Tuntutan  Perbendaharaan  (TP)  pada satker lingkup Kementerian Keuangan secara cepat, tepat, dan akurat;
3. Menyediakan  informasi  posisi  piutang  TGR/TP  pada  setiap  tanggal penyusunan Laporan Keuangan baik semesteran maupun tahunan;
4. Memfasilitasi  rekonsiliasi  posisi  kerugian  negara  antara  Biro  Perencanaan dan  Keuangan  dengan  masing-masing  unit  eselon  I  di  lingkup  satker  di bawahnya.
Modul Tuntutan Ganti Rugi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian,  yaitu input data TGR, Laporan TGR, dan Rincian Laporan. Sumber data modul TGR/TP ini adalah dari input manual data kerugian negara. Adapun tampilan dari masing-masing bagian modul TGR sebagai berikut:
Gambar 1.1 Tampilan input data TGR
Wijaya, Penerapan Sistem Informasi…
e-ISSN : 2459-9816

## Gambar 1.2 Tampilan Laporan TGR
Gambar 1.3 Tampilan Rincian TGR
Pada modul Input Data TGR rincian data kasus diinput secara manual. Semua data  terkait  kasus  kerugian  negara  serta  dokumen-dokumen  pendukung  dicatat melalui modul tersebut. Data informasi yang mucul pada modul tersebut yaitu jenis kerugian negara beserta penanggung jawabnya, jenis penyelesaian kerugian negara, total  kerugian  negara,  realisasi  anguran  kerugian  negara,  dan  tanggal  terakhir dilakukan update data pada aplikasi Monika. Selanjutnya pada modul Laporan TGR digunakan untuk menyajikan aset lancar dan aset lainnya. Yang dimaksud aset lancar pada aplikasi monika ini adalah jumlah kerugian negara yang dimungkinkan menjadi penerimaan negara selama satu periode pelaporan kedepan. Sedangkan pada modul
Wijaya, Penerapan Sistem Informasi…
e-ISSN : 2459-9816
Rincian Laporan menyajikan informasi jumlah kerugian negara, realisasi pemulihan kerugian  negara  dan  sisa  saldo  kerugia  negara  pada  masing-masing  unit  eselon  I Kementerian Keuangan.
Dalam  aplikasi  Monika  tersebut  belum  disediakan  adanya  data  base  kasus kerugian negara secara keseluruhan. Selain permasalahan terkait data base, informasi kerugian  negara  yang  dihasilkan  oleh  aplikasi  Monika  tersebut  dapat  dikatakan belum  akurat.  Jika  melihat  data  pada  aplikasi  Monika  dan  data  pada  Biro Perencanaan dan Keuangan untuk periode pelaporan yang sama maka akan terdapat perbedaan  data.  Sebagai  contoh  untuk  sisa  saldo  kerugian  negara  di  Biro Perencanaan  dan  Keuangan  pada  semester  I  tahun  2015  adalah  sebesar Rp16.373.313.203,55,  sedangkan  pada  aplikasi  Monika  sisa  saldo  kerugian negaranya  tercatat  sebesar  Rp10.946.667,155.    Hal  tersebut  menunjukkan  data realisasi  pemulihan  kerugian  negara  yang  tersaji  dalam  aplikasi  Monika  belum menunjukkan jumlah yang sama dengan kondisi nyata.
Selain  permasalahan  di  atas,  sistem  pada  aplikasi  Monika  saat  ini  belum dapat  menyajikan  rincian  jumlah  kasus  baru  yang  masuk,  kasus  yang  lunas  pada periode  itu,  dan  berapa  total  nilai  realisasi  angsuran  pada  periode  itu.  Penyebab ketidakakuratan dari informasi yang dihasilkan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu disebabkan karena orang atau pegawai yang seharusnya melakukan update data tidak melakukan update data, terjadi kesalahan penulisan dalam memasukkan update data,  tidak  terdapat  akses  jaringan  internet  untuk  melakukan  update  data  kerugian negara, dan tidak mengetahui bagaimana cara melakukan update data pada aplikasi Monika. Permasalahan ini dapat diatasi dengan melakukan pemantauan update data kerugian negara secara rutin dan melakukan sosialisasi kepada pegawai yang belum paham  bagaimana  cara  melakukan  update  data  pada  aplikasi  Monika.  Kewajiban untuk melakukan update data pada aplikasi Monika ini telah diatur dalam Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor  95/KMK.01/2012  tentang  Pelaksanaan  Pemantauan  dan Pengendalian  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Di  Lingkungan  Kementerian Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi Monitoring Keuangan Dan Aset.
D. Kesimpulan
1. Tujuan  dari  aplikasi  Monika  terkait  penatausahaan  piutang  ganti  kerugian negara belum tercapai.
2. Beberapa  kendala  dalam  penerapan  sistem  informasi  pada  aplikasi  Monika yaitu:
a. Tidak  terdapat  jaringan  internet  yang  memadai  untuk  melakukan  akses aplikasi Monika;
b. Kurangnya  pengetahuan  dalam  melakukan  update  data/mengoperasikan aplikasi Monika;
c. Terjadi kesalahan penulisan dalam melakukan update data pada aplikasi Monika; dan
d. Kurangnya  kesadaran  dalam  melakukan  update  data  pada  aplikasi Monika.
Wijaya, Penerapan Sistem Informasi…
e-ISSN : 2459-9816

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Muhammad  Zaenal.  (2011). Sistem  informasi  manajemen  (SIM)  berbasis komputer . Diambil dari: http://www.masbied.net/2011/08/28/sistem-informasi- manajemen-sim-berbasis-komputer/
Arsita,  Sindy.  2013.  Sistem  Informasi  Berbasis  Komputer.  Diambil  dari: https://sindyarsita.wordpress.com/2013/11/11/sistem-informasi-berbasis- komputer/
Deka, Annes. (2012). Pengertian sistem informasi berbasis komputer dengan contoh sistem pakar . Diambil dari: http://annesdecha.blogspot.com/2012/05/pengertian-sistem-informasi- berbasis.html .
Dudung.  2015.  12  Pengertian  Dan  Fungsi  Sistem  Informasi  Menurut  Para  Ahli, Diambil dari: http://www.dosenpendidikan.com.
Ekky. (2012). Pengertian sistem informasi berbasis komputer dengan contoh sistem pakar . Diambil dari: h ttp://ekky-psikologi08.blogspot.com/2012/04/pengertian- sistem-informasi-berbasis.html
Iam. 2010. Definisi sistem Informasi. Diambil dari: http://chilem-iam.blogspot.com Ibnu.  (2010) .  Sistem  informasi  berbasis  komputer .  Diambil  dari: http://djgbierz.blogspot.com/2010/10/pengertian-sistem-informasi- berbasis.html
Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  508/KMK.01/1999  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Penyelesaian  Kerugian  Negara  Bukan  Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan dan perubahannya
Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  95/KMK.01/2012  tentang  Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Di Lingkungan Kementerian Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi Monitoring Keuangan Dan Aset
Kutukomputer.  (2009). Sistem  informasi  berbasis  komputer .  Diambil dari: http://kutukomputer.net23.net/
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  193/PMK.01/2009  tentang  Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan dan perubahannya
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  206  Tahun  2014  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Kemeterian Keuangan
Sumarta, Sagiman. (2010). Pengantar system informasi berbasis komputer. Diambil dari: http://sagimansumarta.files.wordpress.com/2010/01/apsi.pdf
Threads,  Iwan.  2013.  Pengertian  Sistem  Informasi  Menurut  Para  Ahli  Definisi. Diambil  dari:  http://fisipuin.satugen.com/blog/Pengertian-Sistem-Informasi- Menurut-Para-Ahli-Definisi.
Wijaya, Penerapan Sistem Informasi…
e-ISSN : 2459-9816
Undang-undang    Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Vanta,  Rivany.  (2011). Evolusi  sistem  informasi  berbasis  komputer .  Diambil dari http://rivanyvanta.blogspot.com/2011/10/evolusi-sistem-informasi- berbasis.html
Wijaksono,  Andre.  2013.  Pengertian  Sistem  Informasi.  Diambil  dari:
http://www.kompasiana.com/capcus/pengertian-sistem- informasi_552b09366ea834b813552d0e Yuniasih, Eli. 2014. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi. Diambil dari: http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/pengertian-sistem-informasi- akuntansi_24.html.