e-ISSN : 2621-4105

## K EBIJAKAN NEGARA TERKAIT PERKEMBANGAN DAN REVITALISASI INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA DARI MASA KE MASA
Endro Tri Susdarwono 1 , Ananda Setiawan 2 , Yonimah Nurul Husna 3
1 FISIP, Universitas Peradaban, Brebes
2 FEB, Universitas Terbuka, Pekalongan
3 Peneliti Independen susdarwonoendrotri@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  membahas  mengenai  kebijakan  Negara  terkait  perkembangan dan  revitalisasi  Industri  Pertahanan  Indonesia  dari  masa  ke  masa.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif,  tipe  penelitiannya  menggunakan  kajian komprehensif analitis dan pendekatannya normatif analitis.  Pemerintah memberikan perhatian kepada industri pertahanan dalam negeri dengan membentuk tim, dewan dan badan  yang  pada  prinsipnya  untuk  mempercepat  pembangunan  industry  pertahanan nasional. Pembentukan tim, dewan, dan badan dilakukan dengan beberapa Keputusan Presiden  (Keppres)  Nomor  40  Tahun  1980  tentng  Tim  Pembina  Industri  Hankam, Nomor 6 Tahun 1984 tentang Dewan  Pembina Industri Strategis, Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pembina Industri Strategis, Nomor 56 Tahun 1989 tentang Dean Pembina Industri Strategis, Nomor 64 Tahun 1998 tentang Badan Pengelola BUMN dan Penetapan PT BPIS. Perjalanan industry pertahanan Indonesia mengalami pasang surut sampai akhirnya terjadi krisis pada tahun 1998 seiring dengan krisis eknomi yang melanda  Indonesia.  Dengan  terjadinya  krisis,  maka  pada  tahun  2001  dengan memperhatikan banyak BUMN yang tumbang, maka PT BPIS dibubarkan. Kebijakan revitalisasi  Industri  Pertahanan  di  awali  dengan  pembentukan  Komite  Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Salah satu amanat Undang-undang terseut adalah pembentukan KKIP yang kemudian dikukuhkan dengan Keppres nomor 59 tahun 2013.
Kata kunci: industri pertahanan, kebijakan; revitalisasi
e-ISSN : 2621-4105

## STATE POLICIES RELATING TO THE DEVELOPMENT AND REVITALIZATION OF THE INDONESIAN DEFENSE INDUSTRY FROM TIME TO TIME
Endro Tri Susdarwono 1 , Ananda Setiawan 2 , Yonimah Nurul Husna 3
1 FISIP, Universitas Peradaban, Brebes
2 FEB, Universitas Terbuka, Pekalongan
3 Peneliti Independen susdarwonoendrotri@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to discuss State policies related to the development and revitalization of the Indonesian Defense Industry from time to time. This research is a normative legal research, the type of research uses a comprehensive analytical study and analytical normative approach. The government pays attention to the domestic defense industry by forming teams, councils and bodies in principle to accelerate the development of the national defense industry. The formation of teams, councils, and bodies was carried out with  number  40 of Presidential Decrees (Keppres) of 1980 concerning the Defense and Security Industry Development Team, Number 6 of 1984 concerning the Strategic Industrial Board of Trustees, Number 44 of 1989 concerning the Strategic Industrial Board of Trustees, Number 56 of 1989 concerning Board of Strategic Industry Advisors, Number 64 of 1998 concerning the Management Body of BUMN  and  Settlement  of  PT  BPIS.  The  journey  of  Indonesia's  defense  industry experienced  ups  and  downs  until  finally  a  crisis  occurred  in  1998  along  with  the economic crisis that hit Indonesia. With the crisis, in 2001 with regard to many BUMN that were uprooted, PT BPIS was dissolved. The revitalization policy of the Defense Industry  began  with  the  establishment  of  the  Defense  Industry  Policy  Committee (KKIP) through Presidential Regulation Number 42 of 2010 followed by the birth of Law Number 16 of 2012 concerning the Defense Industry. One of the mandates of the law is the establishment of the KKIP which was later confirmed by Presidential Decree number 59 of 2013.

## Keywords: defense industry; policy; revitalization
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Membangun sebuah sistem pertahanan nasional yang kuat, paling tidak membutuhkan pertimbangan pada empat hal berikut:  faktor geografis negara yang  bersangkutan,  sumber  daya  nasional  sebuah  negara,  analisis  terhadap kemungkinan  ancaman  yang  akan  muncul,  dan  perkembangan  teknologi informasi. 1
Kerjasama  pertahanan  tidak  bisa  terelakkankarenasituasi  lingkungan strategis  yang  tidak  menentu  dankesamaan  kepentingan  strategis. 2 Dalam konteks global saat ini ancaman terhadap kedaulatan negara telah berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi.Teknologi pertahanan selalu dianggap mewakili kekinian karena senantiasa didorong oleh kemampuan penangkalan untuk dapat menjawabtuntutan danmerespon ancaman yang selaluberubah.Oleh karena itu, produk pertahanan selalu menjadi state of the art.Dalam  konteks  tersebut,  suatu  negara  yang  memiliki  industri  pertahanan yang  mapan  dianggap  memiliki  sebuah  keuntungan  strategis  dalam  tatanan global. 3
MEF  ( Minimum  Essential  Force )  merupakan  standar  penting  dan minimum  dari  kekuatan  yang  harus  ditetapkan  sebagai  prasyarat  mendasar agar  TNI  (Tentara  Nasional  Indonesia)  dapat  menjalankan  misinya  secara efektif dalam menghadapi ancaman yang sebenarnya. Salah satu sarana untuk mewujudkan  MEF  adalah  melalui  pengembangan  industri  militer  dalam negeri. Optimalisasipengembanganindustri pertahanan nasional baru diberlakukan sejak 2010 melalui Kebijakan Umum Pertahanan Negara(Jakum
1 Jerry  Indrawan,  “ Perubahan  Paradigma  Pertahanan  Indonesia  Dari  Pertahanan  Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan ”, Jurnal Pertahanan Vol 4 No 5 Agustus 2015, hal. 93.
2 Beni  Sukadis,  “ Peran  Diplomasi  Pertahanan  Indonesia  Dalam  Kerjasama  Pertahanan Indonesia  Dan Amerika Serikat ”, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Mandala Vol 1 No 1 Januari- Juni 2017, hal. 114.
3 Kina  Media  Ekuitas  Produk  Indonesia,  “ Disahkannya  UU  Industri  PertahananTonggak Bangkitnya Industri Pertahanan Lokal ” Edisi 2 Tahun 2012, hal. 6.
e-ISSN : 2621-4105
Hanneg)  2010-2014,  dan  akanberlanjut  selama  dua  periode  lima-tahun  lagi (sampai 2024). 4
Industri pertahanan dalam negeri menjadi salah satu ujung tombak upaya sebuah negara dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri. Hal ini  terkait  dengan  terpenuhinya  kebutuhan  baik  dalam  konteks  penyediaan kualitas  maupun  kuantitas  alutsistayang  sesuai  dengan  karakteristik kewilayahan  serta  menghilangkan  ketergantungan  secara  politis  terhadap negara  lain.  Pembinaan  industri  pertahanan  domestik  telah  terbukti  dapat menjadi  tulang  punggung  bagi  pembangunan  sistem  pertahanan  dan modernisasi alutsistaChina dan India yang saat ini tumbuh menjadi kekuatan militer  besar  di  Asia.  Berkaca  kepada  hal  tersebut,Indonesia  yang  saat  ini tengah  mengakselerasi  program  untuk  memenuhi  kebutuhan  minimum kekuatan militernya  mengeluarkan  dasar hukum  bagi  pengembanganindustri pertahanan  dalam  negeri  melalui  Undang-UndangNomor  16  Tahun  2012 tentang Industri Pertahanan. 5
Industri  pertahanan  nasional  harus  mampu  mengambil  manfaat  dari program  pengadaan  sarana  pertahanan  di  Kemhan.  Perlu  ada  konsensus nasional  yang  berpihak  kepada  pengembangan  kapasitas  industri  pertahanan nasional agar dapat memiliki kompetensi inti yang kompetitif di level regional dan  global.  Konsensus  ini  diwujudkan  dalam  optimalisasi  kerjasama  antar lembaga terkait langsung dengan pengadaan alutsista, khususnya Kementerian Pertahanan,  TNI,  dan  pihak-pihak  produsen  di  dalam  negeri  dalam  rangka membangun sarana pertahanan berbasis industri pertahanan dalam negeri. 6
4 Lukman  Fahmi  Djarwono,  “ Pembangunan  Industri  Pertahanan  Indonesia:  Menuju Pemenuhan Target MEF atau Sekedar Menuju Arm Candy? ”, Jurnal Defendonesia Vol 2 No 2, Juni 2017, hal. 25.
5 Angga  Nurdin  Rachmat,  “ Tantangan  dan  Peluang  Perkembangan  Teknologi  Pertahanan Global Bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia ”, Jurnal Pertahanan Vol 5 No 1, Juni 2017, hal. 205.
6 Ian Montratama, “ Strategi Optimalisasi Pengadaan Sarana Pertahanan Bagi Industri Pertahanan Indonesia ,” Jurnal Pertahanan Vol 04 No 3, Desember 2014, hal. 79.
e-ISSN : 2621-4105
Pengelolaan industri strategis dan industri pertahanan di banyak negara hampir  selalu  dihadapkan  pada  tiga  permasalahan  utama,  yakni:  Pertama, pengembangan teknologi pertahanan yang bergantung pada dua skema, yakni skema  penguatan  penelitan  dan  pengembangan  industri  pertahanannya,  dan melalui  skema  offsetdan  transfer  teknologi.  Kedua,  pendanaan  industri pertahanan dengan berbagai model pendanaan, dan yang ketiga permasalahan peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  industri  pertahanan. Ketiganya berkaitan satu dengan yang lain dalam menyokong kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dalam negerinya atau tengah beranjak menjadi pengekspor persenjataan dan alat perang. 7
Abad ke-21 mencatat adanya peningkatan fenomena globalisasi industri pertahanan  yang  telah  menguat  sejak  tahun  1970-1980an.  Hal  itu  ditandai dengan terjadinya tren yang signifikan dalam intensivitas kerja sama negara- negara di dunia dalam membangun industri pertahanannya. 8 Bahkan, negara- negara  maju,  sejak  saat  itu,  lebih  memilih  membangun  industrinya  melalui kerja  sama  dengan  negara  lain  dibandingkan  melakukannya  secara  mandiri karena adanya pengurangan biaya yang signifikan. Hal ini tidak terlepas dari pelbagai tren kebijakan pengetatan anggaran, peningkatan biaya penelitian dan pengembangan (research and development/R&D), dan peningkatan intensitas persaingan di pasar industri pertahanan. 9 Globalisasi industri pertahanan yang membawa  pada  perubahan  dinamika  pengadaan  persenjataan  dari  autarki (pengadaanyang  bersifat  independen)  menjadi  interdependensi,  disebut sebagai  salah  satu  fenomena  intensifnya  kerja  sama  dan  kolaborasi  dalam memproduksi persenjataan. 10
7 Muradi, “ Model  Pendanaan Industri  Pertahanan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia ,” Jurnal Pertahanan Vol 05 No 2, Agustus 2015, hal. 213.
8 Jonathan D. Caverley, “ United States Hegemony and the New Economics of Defense ”, Journal of Security Studies Vol 16 No. 4, Oktober-Desember 2007, hal. 600.
9 Richard A. Bitzinger, The Modern Defene Industry: Political, Economic, and Technological Issues (California: ABC CLIO, 2009), hal. 6
10 Mary  Kaldordan  Ulrich  Albrecht, The  End  of  Military  Fordism:  Restructuring  the  Global Military Sector (London: United Nations University, 1998), hal. 10.
e-ISSN : 2621-4105
Realita  evolusi  industri  pertahanan  membuat  pemahaman  akan  bela negara  harus  berevolusi  pula.  Tidak  hanya  sekedar  memahami  adanya pertahanan  nirmiliter,  namun  pemahaman  mengenai  prosedur  industrial, diplomasi  dan  kerja  sama,  merupakan  salah  satu  kunci  berbela  negara  masa kini. 11
Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini lebih mengkaji tentang kebijakan Negara terkait perkembangan dan revitalisasi industry pertahanan di Indonesia dari masa ke masa.

## B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  paparan  di  atas,  penelitian  ini  berusaha  untuk  mencari jawaban atas pertanyaan  bagaimana kebijakan Negara terkait perkembangan dan revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia dari masa ke masa?

## C. METODE PENELITIAN/LANDASAN TEORITIS
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum  normatif  yang  hanya menggunakan  data  sekunder.  Tipe  penelitian  hukumnya  adalah  kajian komprehensif  analitis  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai  karya  ilmiah.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adaah  metode pendekatan yuridis normatif. Karena penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analitis, melalui pendekatan  ini,  artikel  ini  membahas  mengenai  aspek-aspek  hukum  yang berkaitan  dengan  kebijakan  Negara  tentang  perkembangan  dan  revitalisasi industri  pertahanan  di  Indonesia  dengan  mengikuti  langkah-langkah  sebagai berikut :
1)  mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;
11 Denik  Iswardani  Witarti,  dan  Semmy  Tyar  Armandha,  “ Tinjauan  Teoretis  Konsepsi Pertahanan dan Keamanan Di Era Globalisasi Industri Pertahanan ”, Jurnal Pertahanan Vol 5 No 3, Desember 2015, hal. 87-106.
e-ISSN : 2621-4105
2)  mengidentifikasi  pokok  bahasan  dan  subpokok  bahasan  yang  bersumber dari rumusan masalah;
3)  mengidentifikasi  dan  menginventarisasi  ketentuan-ketentuan  normatif bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  berdasarkan  rincian subpokok bahasan;
4)  mengkaji  secara  komprehensif  analitis  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
5)  hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah.
Spesifikasi  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif analitis, yaitu menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan  tujuan  yang  akan  dicapai  serta  menganalisanya  dari  segi  peraturan perundangan  yang  berlaku.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  :  studi pustaka ( bibliography study ), dokumen ( document study ), dan studi arsip ( file or record study ).
Analisis data ( analyzing ), yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) sehingga  hasil  analisis  data  memudahkan  pengambilan  kesimpulan  secara induktif.  Bahan  hukum  (data)  hasil  pengolahan  tersebut  dianalisis  secara kualitatif  dan  kemudian  dilakukan  pembahasan.  Berdasarkan  hasil pembahasan  kemudian  diambil  kesimpulan  sebagai  jawaban  terhadap permasalahan yang diteliti.

## D. PEMBAHASAN
I. Kebijakan  Negara  Terkait  Perkembangan  Industri  Pertahanan  Masa Pertama
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina  dan  Pengelola  Industri-Industri  Strategis  dan  Industri  pertahanan Keamanan  menjadi  tonggak  pembentukan  industry  pertahanan  di  Tanah  Air. Bernaung  di  dalamnya  suatu  wadah  yang  disebut  badan  usaha  milik  negara industry strategis (BUMNIS), yng mandiri dan secara politis padanya termaktub
e-ISSN : 2621-4105
kepentingan  pertahanan.  Beleid  ini  menetapkan  industry  pertahanan  bidang kedirgantaraan  ditangani  PT  Dirgantara  Indonesia  (dulu  PT  IPTN),  bidang kemaritiman  ditangani  PT  PAL,  bidang  persenjataan  dan amunisi  ditangani  PT PIndad,  dan  bidang  bahan  peledak  ditangai  PT  Dahana.  Keempat  industry strategis  terssebut  merupakan  bagian  dri  sepuluh  industry  strategsi,  yang  juga meliputi  PT  Inka  (Industri  Kereta  Api),  PT  Inti  di  bidang  telekomunikasi,  PT Kraktau Steel (baja), PT Boma Bisma Indra (container dan peralatan ekspor), PT Barata (mesin disesel), dan PT LEN (elektronik). 12

## 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dijelaskan  bahwa  industri  adalah  kegiatan  ekonomi  yang  mengolah  bahan mentah,  bahan  baku,  barang  setengah  jadi,  dan/atau  barang  jadi  menjadi barang  dengan  nilai  yang  lebih  tinggi  untuk  penggunaannya,  termasuk kegiatan  rancang  bangun  dan  perekayasaan  industri.  Rancang  bangun industri  adalah  kegiatan  industri  yang  berhubungan  dengan  perencanaan pendirian  industri  /  pabrik  secara  keseluruhan  atau  bagian-bagian. Perekayasaan  industri  adalah  kegiatan  industri  yang  berhubungan  dengan perancangan  dan  pembuatan  mesin/peralatan  pabrik  dan  peralatan  industri lainnya.
Istilah  industri  sering  diidentikkan  dengan  semua  kegiatan  ekonomi manusia  yang  mengolah  barang  mentah  atau  bahan  baku  menjadi  barang setengah jadi atau barang jadi. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut  sebagai  kegiatan  manufaktur  ( manufacturing ).  Padahal,  pengertian industri  sangatlah  luas,  yaitu  menyangkut  semua  kegiatan  manusia  dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Karena merupakan kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk  tiap  negara  atau  daerah.  Pada  umumnya,  makin  maju  tingkat perkembangan  perindustrian  di  suatu  negara  atau  daerah,  makin  banyak
12 Silmy Karim, Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia (Jakarta : Kepustakaan Populer Utama, 2014), hal. 98.
e-ISSN : 2621-4105
jumlah  dan  macam  industri,  dan  makin  kompleks  pula  sifat  kegiatan  dan usaha  tersebut.  Cara  penggolongan  atau  pengklasifikasian  industri  pun berbeda-beda.  Tetapi  pada  dasarnya,  pengklasifikasian  industri  didasarkan pada  kriteria  yaitu  berdasarkan  bahan  baku,  tenaga  kerja,  pangsa  pasar, modal,  atau  jenis  teknologi  yang  digunakan.  Selain  faktor-faktor  tersebut, perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  juga  turut menentukan  keanekaragaman  industri  negara  tersebut,  semakin  besar  dan kompleks  kebutuhan  masyarakat  yang  harus  dipenuhi,  maka  semakin beranekaragam jenis industrinya.
2.  Klasifikasi  industri  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Perindustrian
Selain  pengklasifikasian  industri  tersebut  di  atas,  ada  juga pengklasifikasian industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian  Nomor  19/M/  I/1986  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Adapun pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut :
a. Industri Kimia Dasar (IKD)
Industri  Kimia  Dasar  merupakan  industri  yang  memerlukan: modal  yang  besar,  keahlian  yang  tinggi,  dan  menerapkan  teknologi maju.  Adapun  industri  yang  termasuk  kelompok  IKD  adalah  sebagai berikut :
1) Industri  kimia  organik,  misalnya:  industri  bahan  peledak  dan industri bahan kimia tekstil;
2) Industri  kimia  anorganik,  misalnya:  industri  semen,  industri  asam sulfat, dan industri kaca;
3) Industri  agrokimia,  misalnya:  industri  pupuk  kimia  dan  industri pestisida;
4) Industri selulosa dan karet, misalnya: industri kertas, industri pulp, dan industri ban.
e-ISSN : 2621-4105
b. Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika (IMELDE)
Industri  ini  merupakan  industri  yang  mengolah  bahan  mentah logam menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa mesin dan perakitan. Adapun yang termasuk industri ini adalah sebagai berikut:
1) Industri  mesin  dan  perakitan  alat-alat  pertanian,  misalnya:  mesin traktor, mesin hueler, dan mesin pompa;
2) Industri  alat-alat  berat/konstruksi,  misalnya:  mesin  pemecah  batu, buldozer, excavator, dan motor grader;
3) Industri mesin perkakas, misalnya: mesin bubut, mesin bor, mesin gergaji, dan mesin pres;
4) Industri elektronika, misalnya: radio, televisi, dan computer;
5) Industri mesin listrik, misalnya: transformator tenaga dan generator;
6) Industri kereta api, misalnya: lokomotif dan gerbong;
7) Industri  kendaraan  bermotor  (otomotif),  misalnya:  mobil,  motor, dan suku cadang kendaraan bermotor;
8) Industri pesawat, misalnya: pesawat terbang dan helicopter;
9) Industri  logam  dan  produk  dasar,  misalnya:  industri  besi  baja, industri alumunium, dan industri tembaga;
10) Industri perkapalan, misalnya: pembuatan kapal dan reparasi kapal;
11) Industri  mesin  dan  peralatan  pabrik,  misalnya:  mesin  produksi, peralatan pabrik, the blower, dan kontruksi.
c. Aneka Industri (AI)
Industri  ini  merupakan  industri  dengan  tujuan  menghasilkan bermacam-macam  barang  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Adapun  yang termasuk industri ini adalah sebagai berikut:
1) Industri tekstil, misalnya: benang, kain, dan pakaian jadi;
2) Industri alat listrik dan logam, misalnya: kipas angin, lemari es, dan mesin jahit, televisi, dan radio;
3) Industri  kimia,  misalnya:  sabun,  pasta  gigi,  sampho,  tinta,  plastik, obat-obatan, dan pipa;
e-ISSN : 2621-4105
4) Industri  pangan,  misalnya:  minyak  goreng,  terigu,  gula,  teh,  kopi, garam dan makanan kemasan;
5) Industri bahan bangunan dan umum, misalnya: kayu gergajian, kayu lapis, dan marmer.
d. Industri Kecil (IK)
Industri  yang  bergerak  dengan  jumlah  pekerja  sedikit,  dan teknologi  sederhana.  Biasanya  dinamakan  industri  rumah  tangga, misalnya:  industri  kerajinan,  industri  alat-alat  rumah  tangga,  dan perabotan dari tanah (gerabah);
e. Industri pariwisata
Industri  ini  merupakan  industri  yang  menghasilkan  nilai ekonomis dari kegiatan wisata. Bentuknya bisa berupa : wisata seni dan budaya  (misalnya:  pertunjukan  seni  dan  budaya),  wisata  pendidikan (misalnya:  peninggalan,  arsitektur,  alat-alat  observasi  alam,  dan museum geologi), wisata alam (misalnya: pemandangan alam di pantai, pegunungan, perkebunan, dan kehutanan), dan wisata kota (misalnya: melihat  pusat  pemerintahan,  pusat  perbelanjaan,  wilayah  pertokoan, restoran, hotel, dan tempat hiburan);

## 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986
Peraturan ini memuat tentang kewenangan pemerintah dalam pengaturan – pembinaan – pengembangan industri yang bersifat strategis dan penting untuk Pertahanan dan keamanan negara (HANKAMNEG).

## II. Kebijakan Negara Terkait Perkembangan Industri Pertahanan Masa Kedua 1. Pembentukan Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS)
Dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  No  52  Tahun  2002  pada tanggal 23 September 2002, maka PT Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS) Persero, secara resmi dibubarkan yang sebelumnya pada tahun 1998 dengan PP 35  Tahun  1998  diresmikan.  PT  BPIS  merupakan  holding  company  pertama
e-ISSN : 2621-4105
dilingkungan Kementerian BUMN yang khusus menangangi Industri Strategis yang terdiri dari :
PT Dirgantara Indonesia (Industri Pesawat Terbang/Dirgantara) PT PAL Indonesia (Industri Kapal)
PT Pindad (Industri Senjata/Pertahanan) PT Dahana (Industri Bahan Peledak) PT Krakatau Steel (Industri Baja) PT Barata Indonesia (Industri Alat Berat) PT Boma Bisma Indra (Industri Permesinan/Diesel) PT Industri Kereta Api (Industri Kereta Api)
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Industri Telekomunikasi) PT LEN Industri (Industri Elektronika dan Komponen)
Sebelumnya  pada  tahun  1989  dengan  Keputusan  Presiden  No.  59 tahun 1989  telah  dibentuk  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen  (LPND)  Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) yang ditugaskan untuk membina, mengelola dan  mengembangkan  sepuluh  Industri  Strategis  diatas.  Pembentukan  BPIS LPND ini merupakan kelanjutan dari dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS) yang  merupakan  lembaga  pembina  BPIS.  Akan  tetapi  kemudian  pada  tahun 1999 seiring dengan dikeluarkannya PP  No 35 Tahun 1998, maka diterbitkan Keputusan  Presiden  RI  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Dewan  Pembinan Industri Strategis (DPIS) pada tanggal 17 Mei 1999.
Keppres no. 40 tahun 1999 hingga saat ini belum dicabut, sehingga dengan demikian DPIS masih ada hanya hingga saat ini belum pernah melakukan rapat dan  pertemuan,  bahkan  sekretariat  DPIS  yang  seharusnya  berada  dikantor Menneg Ristrk/BPPT belum pernah dibuat.
Sejak dikembalikannya pembinaan BUMN Industri Strategis dari BPIS ke Kementrian  Negara  BUMN  pada  tahun  2002,  maka  pembinaanya  menjadi wewenang Deputi Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (PISAT) dan Mentri Negara BUMN.
Kementrian negara BUMN didirikan berdasarkan UU no 17 tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara  dan  UU  no.  19  tentang  BUMN  yang  kemudian
e-ISSN : 2621-4105
ditindaklanjuti dengan PP No 41 tahun 2003, PP No 35 tahun 2005, PP No 43, No.44, No. 45 tahun 2005.
Sebelum  BPIS  LPND  berdiri  pada  tahun  1989,  Pembinaan  dan pengelolaan  BUMN  Industri  Strategis  berada  pada  Departemen  Terkait sehingga  pembinaan  dan  pengelolannya  belum  terintegrasi  denganbaik, kemudian pada tahun 1988 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 44 tahun 1988 tentang Industri Strategis maka sepuluh industri diatas dinamakan BUMN  Industri  Strategis  dengan  tujuan  pemerintah  ingin  membangun  dan mengembangkan industri pertahanan dan kemandirian HANKAM.
Sejak  tahun  1989  hingga  1998  (BPIS  LPND  dibubarkan),  telah  banyak dilakukan  perencanaan  program  dan  pembuatan  road  map  pengembangan industri strategis sebagai ujung tombak industri pertahanan menuju kemandirian hankam dengan dua target atau sasaran utama yaitu menjadi Industri Maritim dan Industri Dirgantara terkemuka pada tahun 2015. Untuk menunjang hal ini maka  kesepuluh  industri  strategis  dikembangkan  menjadi  Pusat  Unggulan Teknologi sesuai dengan jenis industrinya yaitu:
PT Dirgantara Indonesia Pusat Unggulan Industri Pesawat Terbang/Dirgantara
PT PAL Indonesia Pusat Unggulan Industri Maritim Penujang Industri
PT Pindad Pusat Unggulan Industri Senjata/Pertahanan PT Dahana Pusat Unggulan Industri Munisi PT Krakatau Steel Pusat Unggulan Industri Baja PT Barata Indonesia Pusat Unggulan Industri Alat Berat PT Boma Bisma Indra Pusat Unggulan Industri Permesinan/Diesel PT Industri Kereta Api Pusat Unggulan Industri Kereta Api PT Industri Telekomunikasi Indonesia Pusat Unggulan Industri Telekomunikasi
PT LEN Industri Pusat Unggulan ndustri Elektronika dan Komponen
Konsep pengembangan industri unggulan dengan sasaran Pusat Unggulan Industri  Maritim  dan  Industri  Dirgantara  menjadi  terhenti  sejak  reformasi berjalan  pada  tahun  1998,  yang  kemudian  diikuti  pembubaran  BPIS  LPND. Walaupun  kemudian  mencoba  bangkit  kembali  dengan  pendirian  PT  Pakarya
e-ISSN : 2621-4105
Industri/PT  BPIS  Persero  pada  tahun  1998  yang  kemudian  dilikuidasi  pada tahun  2002,  tidak  banyak  lagi  program  pengembangan  teknologi  menuju kemandirian hankam dilakukan, karena dalam waktu yang cukup pendek (1998- 2002)  PT  BPIS  lebih  banyak  berkonsentrasi  pada  pembenahan  masalah keuangan dan pendanaan yang dihadapi BUMN Industri Strategis.
Pembinaan  dan  arah  pengelolaan  BUMN  Industri  Strategis  sejak  2002 hingga  sekarang  menjadi  tidak  fokus  pada  pengembangan  industri  hankam (maritim dan dirgantara) akan tetapi lebih banyak pada pengelolaan perusaaan BUMN  persero  yang  menghasilkan  keuntungan.  Hal  ini  juga  yang mengakibatkan  banyak  kegiatan  pengembangan  teknologi  di  BUMN  Industri Strategis  terhenti  karena  kurangnya  pendanaan  bantuan  pemerintah  dan  tidak adanya road map pengembangan yang sinergi.

## 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Koordinasi  Menteri  Pertahanan  dan  Pimpinan  kementerian  lainnya  dalam perencanaan strategis perencanaan sumber daya Nasional. Menhan menetapkan kebijakan pembinaan teknologi dan industry pertahanan, serta mendorong dan memajukan pertumbuhan industry pertahanan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sisnas Litbang Penerapan IPTEK
Penguatan pertumbuhan industry berbasis teknologi memperkuat tarikan pasar.

## 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang BUMN
BUMN  menjadi  perintis  kegiatan  usaha  yang  belum  dapat  dilaksanakan  oleh sekotr swasta. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN sesuai bidang usaha dan tujuannya.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Bidang  usaha  yang  tertutup  untuk  penanaman  Modal  asing  adalah  produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007
e-ISSN : 2621-4105
Badan  usaha  termasuk  BUMNIS  Pertahanan,  mengalokasikan  sebagian pendapatannya  untuk  mningkatkan  kemampuan  perekayasaan,  inovasi,  dan difusi  teknologi  dalam  meningkatkan  kinerja  produksi  dan/atau  daya  saing barang dan/atau jasa yang dihasilkan

## 7.  Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
Visi  pembangunan  Industri  Nasional  sebagaimana  yang  tercantum  dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai  dengan  Deklarasi  Bogor  tahun  1995   antar  para  kepala  Negara  APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud.
Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain :
1. Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional;
2. IKM (Industri Kecil dan Menengah) memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar;
3. Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam);
4. Teknologi  maju  telah  menjadi  ujung  tombak  pengembangan  dan penciptaan pasar;
5. Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industrI;
6. Telah  memiliki  daya  saing  yang  mampu  menghadapi  liberalisasi  penuh dengan negara-negara APEC.
Diharapkan  tahun  2020  kontribusi  industri  non-migas  terhadap  PDB
( Product  Domestic  Brutto )  telah  mampu  mencapai  30%,  dimana  kontribusi industri  kecil  (IK)  ditambah  industri  menengah  (IM)  sama  atau  mendekati kontribusi industri besar (IB). Selama kurun waktu 2010 – 2020, industri harus tumbuh  rata-rata  9,43%  dengan  pertumbuhan  IK,  IM,  dan  IB  masing-masing minimal sebesar  10,00%,   17,47%,   dan   6,34%.
Untuk  mewujudkan  target-target  tersebut,  diperlukan  upaya-upaya terstruktur  dan  terukur,  yang  harus  dijabarkan  ke  dalam  peta  strategi  yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan   berupa strategic outcomes yang terdiri dari :
1. Meningkatnya nilai tambah industri;
e-ISSN : 2621-4105
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
3. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri;
4. Meningkatnya  kemampuan  inovasi  dan  penguasaan  teknologi  industri yang hemat energi dan ramah lingkungan;
5. Menguat dan lengkapnya struktur industri;
6. Meningkatnya  persebaran pembangunan industri;
7. Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB. Dalam  rangka  merealisasikan  target-target  tersebut,  Kementerian
Perindustrian  telah menetapkan  dua  pendekatan  guna  membangun  daya  saing industri  nasional  yang  tersinergi  dan  terintegrasi  antara  pusat  dan  daerah. Beberapa hal yang dilakukan, antara lain :
1. Melalui  pendekatan top-down dengan  pengembangan  35  klaster  industri prioritas  yang  direncanakan  dari  Pusat  ( by  design )  dan  diikuti  oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia;
2. Melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah  yang  merupakan  keunggulan  daerah,  dimana  pusat  turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai Industri
Unggulan  Provinsi  dan  di  tingkat  kabupaten/kota  disebut  Kompetensi  Inti Industri  Kabupaten/Kota.  Pendekatan  kedua  ini  merupakan  pendekatan  yang didasarkan pada semangat Otonomi Daerah. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan.
Saat  ini telah  tersusun  35  Roadmap  Pengembangan  Klaster  Industri  Prioritas, yakni:
1. Industri Agro, terdiri atas:
a. Industri pengolahan kelapa sawit;
b. Industri karet dan barang karet;
c. Industri kakao;
d. Industri pengolahan kelapa;
e. Industri pengolahan kopi;
f. Industri gula;
g. Industri hasil Tembakau;
h. Industri pengolahan buah;
i. Industri furniture;
j. Industri pengolahan ikan;
k. Industri kertas;
e-ISSN : 2621-4105
l. Industri pengolahan susu.
2. Industri Alat Angkut, meliputi:
a. Industri kendaraan bermotor;
b. Industri perkapalan;
c. Industri kedirgantaraan;
d. Industri perkeretaapian.
3. Industri Elektronika dan Telematika:
a. Industri elektronika;
b. Industri telekomunikasi;
c. Industri komputer dan peralatannya.
4. Basis Industri Manufaktur, mencakup:
a. Industri Material Dasar :
 Industri besi dan baja;
 Industri Semen;
 Industri petrokimia;
 Industri Keramik.
b. Industri Permesinan :
 Industri peralatan listrik dan mesin listrik;
 Industri mesin dan peralatan umum.
c. Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja :
 Industri tekstil dan produk tekstil;
 Industri alas kaki.
5. Industri Penunjang Industri Kreatif dan Kreatif Tertentu :
a. Industri perangkat lunak dan konten multimedia;
b. Industri fashion;
c. Industri kerajinan dan barang seni
6. Industri Kecil dan Menengah Tertentu :
a. Industri batu mulia dan perhiasan;
b. Industri garam rakyat;
c. Industri gerabah dan keramik hias;
d. Industri minyak atsiri;
e. Industri makanan ringan.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri nasional saat ini adalah masih rendahnya daya saing industri di pasar internasional. Menurut IMD Competitiveness Report pada tahun 2009 peringkat daya saing Indonesia berada pada posisi 42 dari 57 negara. Meskipun peringkat ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2008 dimana Indonesia berada pada posisi 51 dari 55 negara.  Namun  demikian,  posisi  Indonesia  masih  jauh  tertinggal  jika dibandingkan dengan India (30), Korea (27) dan Malaysia (18). Kondisi yang kurang/lebih sama tetap bertahan hingga sekarang.
e-ISSN : 2621-4105
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  daya  saing  Indonesia adalah adanya peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi, serta belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan lain yang dihadapi industri nasional adalah kelemahan struktural sektor industri itu sendiri, seperti masih lemahnya keterkaitan  antar  industri,  baik  antara  industri  hulu  dan  hilir  maupun  antara industri besar dengan industri kecil dan menengah, belum terbangunnya struktur klaster  ( industrial  cluster )  yang  saling  mendukung,  adanya  keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri  berteknologi  tinggi,  kesenjangan  kemampuan  ekonomi  antar  daerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas tertentu. Di samping itu proses  industrialisasi  bisa  dilakukan  kalau  ada  jaminan  pasokan  bahan  baku dengan jenis/varitas, jumlah produksi dan harga yang stabil dan secara ekonomi layak.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  mobilisasi  di  tingkat  petani/nelayan  agar dapat menjamin kelangsungan produksi di sektor industri.
Dengan  memerhatikan  permasalahan  yang  bersifat  nasional,  baik  di tingkat  pusat  mupun  daerah  dalam  rangka  peningkatan  daya  saing,  maka pembangunan industri nasional yang sinergi dengan daerah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:
1. Pendekatan top  down ,  merupakan  pembangunan  industri  yang direncanakan ( by design ) dengan memperhatikan prioritas dan memenuhi kriteria yang ditentukan secara nasional dan diikuti oleh partisipasi daerah. Kebijakan industri secara nasional dilakukan dengan menentukan industri prioritas (35 industri prioritas, dengan pendekatan klaster).
2. Pendekatan bottom-up yaitu melalui pemilihan dan penetapan kompetensi inti  yang  merupakan  keunggulan  daerah  sehingga  memiliki  daya  saing. Pengembangan  kompetensi  inti  industri  daerah  diharapkan  mampu meningkatkan  daya  saing  industri  nasional  karena  pengembangan industrinya lebih fokus dan lokusnya juga jelas, sehingga kinerja menjadi terukur dan mudah dievaluasi program pengembangannya.
Era  globalisasi  telah  meyebabkan  terjadinya  perubahan  paradigma, termasuk  dalam  dunia  industri.  Kepedulian  masyarakat  dunia  akan  kualitas produk  industri  dan  kelestarian  lingkungan  telah  memunculkan  parameter- parameter baru tentang industri sebagai bagian dari sistem sosial lingkungan.

## 8. Agenda Riset Nasional (ARN) Teknologi Hankam
e-ISSN : 2621-4105
Berdasarkan  Agenda  Riset  Nasional  (ARN)  Teknologi  Hankam,  arah kebijakan dan prioritas utama untuk iptek teknlogi hankan diarahkan pada: (a) meningkatkan  focus,  kapasitas  dan  kapabilitas  penelitian  dan  pengembangan dalam teknoogi pertahanan dan keamanan; (b) mempercepat proses difusi dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi pertahanan dan keamanan; (c) memperkuat kelembagaan iptek dalam teknologi pertahanan dan keamanan yang mencakup factor peneliti, fasilitas penelitian dan pengembangan,  pola  manajemen,  fungsionalisasi  organisasi  penelitian  dan pengembangan, kelengkapan dan kemutakhiran data kinerja iptek nasional, dan kemitraan;  (d)  menciptakan  iklim  inovasi  dalam  teknologi  pertahanan  dan keamanan  dalam  bentuk  skema  insentif  yang  sesuai;  (e)  menggunakan pendekatan  demand  pull  sesuai  dengan  kebutuhan  TNI  dan  Polri  atau  supply push untuk mendorong peningkatan kemampuan industry dan pertahanan serta keamanan nasional; (f) menyusun roadmap teknologi pertahanan dan keamanan yang  jelas  dalam  focus  tema  riset;  (g)  mengutamakan  penerapan  teknologi pertahanan  dan  keamanan  asional melalui  pemanfaatan  berbagai  produk  yang dihasilkan. Sementara itu, untuk tema riset difokuskan  pada tujuh tema utama, yaitu  (1)  Tema  Riset  Teknologi  Pendukung  Daya  Gerak,  (2)  Tema  Riset Teknologi  Pendukung  Daya  Tempur.  (3)  Tema  Teknologi  Pendukung KOmando,  Kendali,  Komunikasi,  Komputasi,  Pengamatan,  dan  Pengintaian (K4IPP),  (4)  Tema  Riset  Teknologi  Pendukung  BEKAL,  (5)  Tema  Riset Pendukung  Polri,  (6)  Tema  Riset  Teknologi  Perlenkapan  Khusus,  (7)  Tema Riset Kajian Strategis. “Kajian Teknis Pengunci Sasaran Bergerak” ini masuk ke dalam tema (7), yang topiknya adalah analisis strategi pertahanan nasional sesuai dengan kecenderungan teknologi. (Hartanto (ed.), 2013, p. 24-25).

## Kebijakan Negara terkait Revitalisasi Industri Pertahanan
1. Peraturan  Presiden  Nomor  42  Tahun  2010  tentang  Komite  Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)
e-ISSN : 2621-4105
Perumusan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industry pertahanan  yang  meliputi  kebijakan  dalam  penelitian,  pengembangan  dan perekayasaan,  pendanaan,  strategi  pemasaran,  pembinaan  pemberdayaan, peningkatan  sumber  daya  manusia,  dan  kerjasama  luar  negeri  dalam  industry pertahanan.
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.  42  tahun  2010  tentang  KKIP  pada pasal 3 ayat 1 berisi: komite kebijakan industry pertahanan bertugas untuk (a) merumuskan  kebijakan  nasional  yang  bersifat  strategis  di  bidang  industry pertahanan,  (b)  mengoordinasikan  pelaksanaan  dan  pengendalian  kebijakan nasional  industry  pertahanan,  (c)  mengoordinasikan  kerja  sama  luar  negeri dalam  rangka  memajukan  dan  mengembangkan  industry  pertahanan,  dan  (d) melaksanakan  pemantauan  dan  ebaluasi  pelaksanaan  kebijakan  undustri pertahanan.  Dalam  ayat  2  berbunyi:  perumusan  kebijakan  nasional  bersifat strategis  di  bidang  industry  pertahanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf (a) meliputi kebijakan dalam penelitian, pengembangan dan perekayasaan, pendanaan, strategi pemasaran, pembinaan, pemberdayaan, peningkatan SDM dan kerja sama luar negeri dalam industry pertahanan. 13
2. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alutsista TNI tahun 2010-2014
Pemerintah  melakukan  percepatan  pemenuhan  kebutuhan  kekuatan alutsita  TNI  yang  merupakan  prasyarat  agar  dapat  melaksanakan  tugas pokoknya. Dalam rangka hal tersebut Menteri Pertahanan menyususn kerangka kebutuhan tambhan pendanaan untuk tahun anggaran 2010-2014 paling banyak sebesar  57  triliun  rupiah.  Dari  jumlah  tersebut,  sebesar  7  triliyn  rupiah  telah dialokasikan  dalam  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2010.
Keragnka  pemenuhan  kebutuhan  alutsista  disusun  dengan  berpedoman pada  peraturan  perundang-undangan  serta  prinsip-prinsip  transparansi,
13 Agus Hartanto, Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia (Jakarta: LIPI Press, 2013), hal. 25.
e-ISSN : 2621-4105
akuntabilitas, efisiensi, dan kehati-hatian. Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dilakukan  dengan  mengutamakan  penggunaan  produk  nasional  dalam  rangka revitalisasi industry pertahanan dalam negeri.
Menteri  Pertahanan  menyususn  daftar  kebutusan  alutsista  TNI  dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala  Bappenas,  yang  sekurang-kurangnya  memuat  informasi mengenai:
 Jenis dan spesifikasi teknis/jumlah pengadan barang dan jasa;
 Harga untuk setiap unit pengadaan barang dan jasa;
 Negara produsen barang dan jasa;
 Alih  teknologi/produksi  Bersama  untuk  kepentingan  pengembangan industry pertahanan dalam negeri;
 Sifat pengadaan barang dan jasa; dan
 Rencana  pengadaan  dan  perkiraan  kebutuhan  anggaran  dalam  setiap tahun.
Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Bappenas  menilai daftar  kebutuhan  sebagai  bagian  dari  RKP  dan  RPJMN  yang  kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menetapkan sumber pendanaan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini dilakukan melalui mekanisme APBN dan menjadi bagian dari indikasi pagu Kemhan pada setiap  tahun  anggaran.  Menteri  Pertahanan  mengatur  tata  cara  penelenggara pemenuhan  kbutuhan  alutsista  TNI,  baik  yang  berasal  dari  produksi  dalam negeri  maupun  produksi  luar  negeri,  dengan  mempertimbangkan  upaya perbaikan  mekanisme  perencanaan,  peningkatan  kemampuan  peyrapan anggaran,  dan  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran.  Menteri  Pertahanan menyampaikan laporan kepada PResiden mengenai pencapaian kekuatan pokok minimal  alutsista  setiap  semester  pada  tahun  anggaran  berjalan  dengan tembusan  kepada  Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Kepla  Bappenas.  Selanjutnya  laporan  tersebut  dievaluasi  guna memproyeksikan  kesinambungan  pemenuhan  kebutuhan  pada  tahun  anggaran berikutnya. 14
e-ISSN : 2621-4105
3. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
Industri pertahanan merupakan bagian dari Industri nasional (pemerintah maupun  swasta)  yang  produknya  baik  secara  sendiri  maupun  kelompok, termasuk  jasa  pemeliharaaan  dan  perbaikan,  atas  penilaian  pemerintah  dapat dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pertahanan  negara.  Industri  pertahanan,  juga disebut  industri  militer,  terdiri  dari  pemerintah  dan  industri  komersial  yang terlibat dalam penelitian, pengembangan, produksi, dan pelayanan peralatan dan fasilitas militer.
Industri  pertahanan  adalah  sebagian  dari  tatanan  industri  nasional  yang secara  khusus  memiliki  kemampuan  ataupun  potensi  yang  dapat  maupun dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan,  dukungan  administrasi/logistik ataupun  jasa-jasa  bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.
Kriteria  Industri  Pertahanan  yang  telah  ditetapkan  oleh  KKIP  adalah  sebagai berikut:
1. Industri  pertahanan  merupakan  bagian  dari  industri  nasional  dan tergolong dalam kelompok industri strategis;
2. Industri pertahanan bersumber dari potensi industri nasional, baik milik pemerintah maupun swasta;
3. Industri  pertahanan  berkemampuan  menghasilkan  sistem  senjata, peralatan  dan  dukungan  logistik  serta  jasa-jasa  bagi  kepentingan pertahanan,  disamping  itu  mampu  menghasilkan  produk-produk komersial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional;
4. Industri  pertahanan  dalam  pengelolaannya  tidak  terlepas  dari  prinsip- prinsip ekonomi yang berlaku;
5. Industri pertahanan harus mampu mengkonversikan/ menstransformasikan kapasitas dan kapabilitas produksinya secara cepat selaras dengan tuntutan kebutuhan pertahanan khususnya dalam keadaan darurat/perang;
6. Industri  pertahanan  merupakan  sandaran  utama  penyelenggaraan mobilitas industri dalam keadaan darurat perang;
7. Industri pertahanan atau setidak-tidaknya industri pendukung administrasi  dan  logistik  harus  diupayakan  tersebar  diseluruh  wilayah nasional;
8. Industri pertahanan dikembangkan secara bertahap sesuai perkembangan postur  Angkatan  Bersenjata  (TNI/Polri)  dan  tuntutan  perkembangan teknologi sistem senjata;
e-ISSN : 2621-4105
9. Industri  pertahanan  harus  mampu  berperan  dalam  mengurangi ketergantungan  dari  luar  negeri  dibidang  pemenuhan  kebutuhan  sarana pertahanan (Alpalhankam).
10. Industri pertahanan harus didukung oleh kemampuan RDT & E ( Reseach Development  Test  &  Evaluation )  yang  tangguh  dan  konsisten  terhadap perkembangan Iptek.
Industri pertahanan dapat terdiri dari industri milik pemerintah (BUMN)
maupun milik swasta. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industry, yaitu :
1. Kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar;
2. Kelompok industri hilir kelompok industri kecil. Industri pertahanan harus mengembangkan dua jalur produksi, yaitu jalur memproduksi  barang-barang  umum  dan  memproduksi  kebutuhan  pertahanan negara.  Perbandingan  kapasitas  antara  jalur  pertama  dengan  jalur  kedua tergantung pada situasi yang dihadapi. Dalam keadaan damai jalur pertama lebih besar,  sedangkan  pada  keadaan  darurat/perang  harus  mampu  dikembangkan dengan  cepat  melalui  konvensi  atau  transformasi  sejalan  dengan  tuntutan kebutuhan  pertahanan  negara  yang  meningkat.  Karena  industri  pertahanan bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan partahanan, maka diperlukan institusi pembina  yang  menjembatani  kepentingan  Angkatan  Bersenjata  sebagai konsumen  dengan  industri  sebagai  produsen.  Dalam  menghadapi  keadaan darurat/perang,  industri  pertahanan  merupakan  sandaran  utama  bagi pelaksanaan  mobilitas  industri.  Karena  itu  harus  sudah  terinventarisasi  dan teridentifikasi sedini mungkin pada waktu damai.
Pada Undang-undang RI nomor 16 tahun 2012 dikatakan bahwa Industri Pertahanan (Indhan) adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik Negara  (BUMN)  dan  badan  usaha  milik  swasta  (BUMS)  baik  secara  sendiri maupun  berkelompok  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  sebagian  atau seluruhnya  menghasilkan  menghasilkan  alat  peralatan  pertahanan  dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wiliayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI).  Oleh  karena  itu,  dibentuk  suatu  organisasi  yang  berfungsi merumuskan  dan  mengevaluasi  kebijakan  mengenai  pengembangan  dan
e-ISSN : 2621-4105
pemanfaatan  industri  pertahanan  yang  bernama  KKIP  (Komite  Kebijakan Industri Pertahanan) melalui Peraturan Presiden RI nomor 59 tahun 2013. KKIP merupakan  organisasi  pemerintah,  khususnya  pada  kementrian  pertahanan (Kemhan)  yang  bertugas  untuk  mengkoordinasikan  kebijakan  nasional  dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi dan evaluasi yang  terkait  industri  pertahanan.  KKIP  diharapkan  bisa  mewujudkan kemandirian  industri  pertahanan  di  Indonesia,  khususnya  untuk  menyuplai kebutuhan internal TNI, termasuk merebut pasar regional maupun luar negeri lainnya,  sehingga  KKIP  sebagai  perencana  penyelenggara  Indhan  bersifat strategis dengan mengakomodasikan kepentingan pengguna dan Indhan.

## E. PENUTUP
Industry  pertahanan  di  Indonesia  sudah  berkembang  sejak  awal kemerdekaan.  Industry  pertahanan  tersebut  diusahakan  oleh  swasta  dan  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Pada  tahun  1980  an,  pemerintah  memberikan perhatian kepada insutri pertahanan dalam negeri dengan membentuk tim, dewan dan  badan  yang  pada  prinsipnya  untuk  mempercepat  pembangunan  industry pertahanan  nasional.  Pembentukan  tim,  dewan,  dan  badan  dilakukan  dengan beberapa  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  40  Tahun  1980  tentng  Tim Pembina  Industri  Hankam,  Nomor  6  Tahun  1984  tentang  Dewan  Pembina Industri  Strategis,  Nomor  44  Tahun  1989  tentang  Badan  Pembina  Industri Strategis, Nomor 56 Tahun 1989 tentang Dean Pembina Industri Strategis, Nomor 64  Tahun  1998  tentang  Badan  Pengelola  BUMN  dan  PEnetapan  PT  BPIS. Perjalanan  industry  pertahanan  Indonesia  mengalami  pasang  surut  sampai akhirnya  terjadi  krisis  pada  tahun  1998  seiring  dengan  krisis  eknomi  yang melanda  Indonesia.  Dengan  terjadinya  krisis,  maka  pada  tahun  2001  dengan memperhatikan banyak BUMN yang tumbang, maka PT BPIS dibubarkan.
Kebijakan  revitalisasi  Industri  Pertahanan  di  awali  dengan  pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang  Industri  Pertahanan.  Salah  satu  amanat  Undang-undang  terseut  adalah
e-ISSN : 2621-4105
pembentukan KKIP yang kemudian dikukuhkan dengan Keppres nomor 59 tahun 2013.  Dengan  adanya  undang-Undang  industry  Pertahanan  tersebut,  maka keberadaan  KKP  akan  lebih  jelas  dalam  mendukung  pengembangan  industry pertahanan  Indonesia.  Tugas  KKIP  sebagaimana  diamanatkan  dalam  keppres Nomor 42 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Keppres Nomor 59 Tahun 2013 adalah  menetapkan  kebijakan  industry  pertahanan  nasional  pada  tatarasan strategis, mengoordinasikan pengelolaan kebijakan industry pertahanan nasional, mengoordinasikan kerjasama internasional unuk membangun dan mengembangkan  industry  pertahanan  nasional,  melaksanakan  pemantauan  dan evaluasi pengelolaan kebijakan industry pertahanan, menyusun dan membentuk rencana induk industry pertahanan jangka Panjang, menetapkan standar produk industry pertahanan, dan menetapkan kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hartanto,  Agus. Kajian  Kebijakan  Alutsista  Pertahanan  dan  Keamanan  Republik Indonesia . Jakarta : LIPI Press, 2013.
Karim,  Silmy. Membangun  Kemandirian  Industri  Pertahanan  Indonesia .  Jakarta  : Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
Mary  Kaldordan  Ulrich  Albrecht, The  End  of  Military  Fordism:  Restructuring  the Global Military Sector. London: United Nations University, 1998. Richard  A.  Bitzinger, The  Modern  Defene  Industry:  Political,  Economic,  and Technological Issues . California: ABC CLIO, 2009. Yusgiantoro, Purnomo. Ekonomi Pertahanan : Teori & Praktik . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

## Artikel Jurnal
Angga  Nurdin  Rachmat,  “ Tantangan  dan  Peluang  Perkembangan  Teknologi Pertahanan  Global  Bagi  Pembangunan  Kekuatan  Pertahanan  Indonesia ”, Jurnal Pertahanan Vol 5 No 1, Juni 2017.
Beni  Sukadis,  “ Peran  Diplomasi  Pertahanan  Indonesia  Dalam  Kerjasama Pertahanan  Indonesia  Dan  Amerika  Serikat ”,  Jurnal  Ilmu  Hubungan Internasional Mandala Vol 1 No 1 Januari-Juni 2017.
Denik Iswardani Witarti, dan Semmy Tyar Armandha,  “ Tinjauan Teoretis Konsepsi Pertahanan dan Keamanan Di Era Globalisasi Industri Pertahanan ”, Jurnal Pertahanan Vol 5 No 3, Desember 2015.
e-ISSN : 2621-4105
Helmi  Tachejadi  Soerjono,  Muhamad  Nur  Affandi,  Soni  Akhmad  Nulhaqim , “Perkembangan  Alutsista  Satuan  Infanteri  Pada  Prioritas  Pembangunan Minimum Essential Force (Mef ),” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 01, No.
1 (September 2019). Universitas Padjadjaran, 2019, Bandung.
Ian Montratama, “ Strategi Optimalisasi Pengadaan Sarana Pertahanan Bagi Industri Pertahanan  Indonesia ,”  Jurnal  Pertahanan 04,  No.  3  (Desember  2014), Kementerian Pertahanan RI, 2014, Jakarta. DOI:
http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v4i3 J .342 . Jerry  Indrawan,  “ Perubahan  Paradigma  Pertahanan  Indonesia  Dari  Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan ”, Jurnal Pertahanan Vol 4 No 5 Agustus 2015.
Jonathan D. Caverley, “ United States Hegemony and the New Economics of Defense ”,
Journal of Security Studies Vol 16 No. 4, Oktober-Desember 2007.
Kina  Media  Ekuitas  Produk  Indonesia,  “ Disahkannya UU Industri PertahananTonggak  Bangkitnya  Industri  Pertahanan  Lokal ”  Edisi  2  Tahun 2012.
Lukman  Fahmi  Djarwono,  “ Pembangunan  Industri  Pertahanan  Indonesia:  Menuju Pemenuhan  Target  MEF  atau  Sekedar  Menuju  Arm  Candy ,”  Jurnal Defendonesia  02,  No.  2  (Juni  2017).  Lembaga  Kajian  Pertahanan  untuk Kedaulatan NKRI, 2015, Jakarta.
Muradi,  “ Model  Pendanaan  Industri  Pertahanan  dan  Peningkatan  Sumber  Daya Manusia ,”  Jurnal  Pertahanan 05,  No.  2  (Agustus  2015).  Kementerian Pertahanan RI, 2015, Jakarta. DOI : http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.365 . Pebri Tuwanto, “ Politik Pembangunan Industri Pertahanan Nasional di Era Global ,” Jurnal Gema Keadilan 02, No. 1 (September 2015), Universitas  Diponegoro, 2015, Semarang DOI: 10.3592/2 .

## Undang-Undang
Penyampaian  Keterangan  Pemerintah  Atas  Rancangan  Undang-Undang  tentang Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2012  beserta  Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 16 Agustus 2011.
Peraturan  Presiden  Nomor  42  Tahun  2010  Tentang  Komite  Kebijakan  Industri Pertahanan (KKIP)
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2013 Tentang  Organisasi, Tata Kerja dan Sekretariat KKIP
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007.
Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2002  tentang  Sistem  Nasional  Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang BUMN.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
e-ISSN : 2621-4105
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.