Volume 4 Issue 1, March 2020: pp. 113-124. Copyright © 2020 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Kriminologis di Kota Kendari

## Violent Crimes Against Children in Criminological Perspectives in Kendari City
Iksan 1 , Handrawan 2 , Guasman Tatawu 3 , Rustam Ukkas 4
1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: iksanrompo99@gmail.com
2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: gtatawu@gmail.com
4. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: rustamukkas59@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Violence against children; Criminologist; Preventive; Repressive Some  criminological  theories  that  describe  the  cause  of  crime  and  all  the underlying factors, are very much in line with the results of research that has been  done.  The  results of  research  on  violence against  children  are  largely motivated by environmental conditions and the decline in the power of human control  in  relationships  as  a  result  of  advances  in  social  networking technology that is growing rapidly. Kendari City in 2019 ranked 2nd (Second) in  Southeast  Sulawesi  province  as  the  city  with  the  highest  level  of vulnerability to violence against women and children with 54 cases a year. The violence occurred in the family environment. If described in more detail 54  cases  have  a  quantity  of  disputes  and  quarrels  as  much  as  627  with indications of violence due to polygamy as many as 4 cases out of 54 cases.
Efforts  to  tackle  child  violent  crime  in  the  city  of  Kendari  are  carried  out through two approaches namely preventive and repressive measures.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Kekerasan terhadap anak;
Kriminologis;
Preventif; Represif Beberapa  teori  kriminologis  yang  menguraikan  tentang  sebab  terjadinya kejahatan dan segala faktor yang melandasinya, sangat sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian tentang kekerasan terhadap anak banyak dilatar belakangi karena kondisi lingkungan serta menurunnya daya kontrol manusia dalam pergaulan sebagai akibat kemajuan teknologi jejaring sosial yang semakin berkembang dengan pesat. Kota Kendari pada tahun 2019 menempati urutan ke-2 (Kedua) di provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kota yang tingkat kerawanan atas kekerasan terhadap perempuan dan  anak  tertinggi  dengan  54  kasus  dalam  setahun.  Kekerasan  tersebut terjadi  dalam  lingkungan  keluarga  ( Violence  Domestic ).  Jika  di  jabarkan lebih  detail  54  kasus  tersebut  memiliki  kuantitas  perselisihan  dan pertengkaran yang terus menerus ( Constant Disputes and Quarrel ) sebanyak 627 dengan indikasi faktor kekerasan karena poligami sebanyak 4 kasus dari 54  kasus.  Upaya  penanggulangan  atas  kejahatan  kekerasan  anak  di  kota Kendari dilakukan melalui dua pendekatan yakni upaya preventif dan upaya represif.

## 1. Pendahuluan
Manusia pada dasarnya memiliki dua sifat, yakni manusia sebagai makhluk individu dan manusia  sebagai  makhluk  sosial.  Manusia  sebagai  makhluk  individu  berarti  setiap manusia  memiliki  perbedaan  sifat  dan  tingkah  laku  yang  khas,  yang  berasal  dari  sifat keturunan dari orang tuanya dan juga sifat dari lingkungan dimana ia tinggal. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial berarti setiap manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sifat manusia sebagai makhluk sosial lainnya yakni secara naluriah, manusia memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi atau berbicara dengan manusia lainnya. Hal ini merupakan sifat mendasar yang dimiliki oleh manusia. 1
Dalam perkembangan hidup manusia anak selalu di tempatkan pada bagian terpenting dalam sebuah kehidupan keluarga dan masyarakat, sebab setiap anak lahir dan tercipta untuk meneruskan perjalanan hidup orang tua dan keluarganya, sehingga tak jarang orang tua  atau  keluarga  dapat  menghalalkan  segala  cara  untuk  kepentingan  sang  anak.  Pada prinsipnya  orang  tua  selalu  berupaya  memberikan  dan  mengajarkan  kebaikan  serta kebijakan kepada anaknya baik secara psikologis, mental, dan jasmani secara maksimal kepada anaknya. Dalam memberikan pelayanan dan kebajikan kepada anaknya orang tua selalu memberikan pengajaran melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan yang berbasis mental spiritual di mana dalam hal ini negara ikut terlibat dalam proses peningkatan kualitas hidup anak bangsa. 2
Ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) beserta perubahannya, Pasal 28 B Ayat (2) menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan pada umumnya maupun tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak adalah suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta perlakuan diskriminasi.
Dasar tanggung jawab negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
(4) Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk  penegakan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Rumusan  Pasal  28  B  Ayat  (2)  dan  Pasal  28I  ayat  (4)  dan  (5)  UUD  NRI  1945  tersebut menegaskan  Indonesia  menganut  prinsip  bahwa  negara  dan  pemerintah  dalam  hal  ini pemerintah  daerah  memiliki  tanggung  jawab  dalam  mencegah  dan  menangani  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak bukan  hanya  merupakan  perbuatan  hukum  yang  berdimensi  kriminal,  tetapi  juga
1 Asteria Putri Budylianti, “Aktivitas Komunitas Khonghucu di Kelenteng Hwie Ing Kiong Kota Madiun” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 1.
2 Ayu Utami, Kejahatan Terhadap Kekerasan Anak (Bandung: Paramita, 2002), 12.
merupakan  penyimpangan  perilaku  sosial  yang  perlu  segera  di  atasi  oleh  pemerintah daerah.
Seiring dengan perkembangan modernisasi saat ini telah meletakkan anak selalu dalam skala  prioritas,  tetapi  tak  jarang  dijumpai  anak  selalu  dijadikan  sebagai  alat  untuk mencapai  sesuatu,  di  mana  anak  dieksploitasi  secara  tidak  wajar  oleh  keluarga  dan lingkungannya. Eksploitasi dan kekerasan fisik banyak terjadi pada keluarga yang tingkat ekonominya  berada  di  bawah  garis  kemiskinan,  anak  dipaksa  untuk  melakukan  suatu pekerjaan  yang  melebihi  batas  kewajaran  seperti  menjadikan  anak  sebagai  pengamen jalanan  maupun  anak  sering  dijadikan  sebagai  obyek  pelampiasan  bagi  keluarga  yang disharmonis.
Di Indonesia berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat masih banyak terjadi tindak kekerasan pada anak Indonesia hingga saat ini. Setidaknya, selama 2019,  mereka  telah  menerima  1.192  laporan  terkait  kekerasan  yang  dialami  anak  di bawah umur. 3
Catatan Komisi Perlindungan Anak tersebut di atas menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap  anak  cukup  memprihatinkan  dan  peristiwa  tersebut  tidak  tertutup kemungkinan juga dapat terjadi di wilayah hukum Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari.
Kota Kendari dalam proses perkembangannya di berbagai aspek masih dihadapkan pada berbagai  persoalan  baik  persoalan  pendidikan,  kemiskinan  maupun  keamanan  dan ketertiban. Hal tersebut telah mendorong kehidupan yang tidak wajar dalam pergaulan masyarakat  sehingga  melahirkan  peningkatan  kejahatan  di  Kota  Kendari  terutama mengenai kekerasan terhadap anak.
Pra  penelitian  ditemukan  fakta  bahwa  Sulawesi  Tenggara  anak  kekerasan  pada  tahun 2019 sebanyak 286. 4 Kota Kendari pada tahun 2019 menempati urutan ke-2 (Kedua) di provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kota yang tingkat kerawanan atas kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi dengan 54 kasus dalam setahun. Kekerasan tersebut terjadi dalam  lingkungan  keluarga  ( Violence  Domestic ).  Jika  di  jabarkan  lebih  detail  54  kasus tersebut memiliki kuantitas perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ( Constant Disputes and Quarrel ) sebanyak 627 dengan indikasi faktor kekerasan karena poligami sebanyak 4 kasus dari 54 kasus. 5
Kebenaran  korespondensi  atas  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Sulawesi Tenggara  mencapai  atas,  membuktikan  bahwa  perlu  ada  langkah  konkret  yang  harus
3 Marisa Safitri, “Selama 2019, KPAI Terima Seribu Kasus Kekerasan Anak,” IDN Times , diakses Februari 10, 2020, https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/kpai-kekerasan-anak-paling- banyak-terjadi-dalam-pengasuhan-regional-jabar/full.
4 Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam/Ministry of Religious Affairs, Directorate General of Islamic Community Guidance, dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka 2020, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan (Kendari: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020), 191.
5 Ibid.
segera  dilakukan  ( emergency  crime ).  Secara  konseptual  salah  satu  bentuk  upaya  yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kota Kendari adalah dengan membentuk Pusat Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  lembaga  ini  adalah lembaga yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan layanan pada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Di Kota Kendari, setiap tahun P2TP2A menerima laporan tindak kekerasan.
Gambaran tersebut di atas, merupakan kajian awal penulis dengan melihat dan menelaah secara  obyektif  terhadap  peristiwa  kekerasan  terhadap  anak  yang  terjadi  saat  ini  di Indonesia maupun Kota Kendari. Berdasarkan fenomena tersebut penulis memilih judul “Kekerasan Terhadap Anak Dalam perspektif Kriminologi di Kota Kendari”.

## 2. Metode
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif- empiris  yaitu  dengan  melihat,  mengamati  aturan-aturan  yang  berlaku  di  dalam masyarakat  Kota  Kendari  berkaitan  kejahatan  kekerasan  anak  yang  pernah  terjadi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Kendari dan unsur-unsur yang terkait yaitu pelaku, korban dan pihak kepolisian Polresta  Kendari.  Sampel  diambil  berdasarkan  populasi  yang  dianggap  cukup representatif untuk mewakili keseluruhan populasi dengan membatasi waktu terjadinya, yaitu hanya terhadap kasus-kasus yang terjadi antara tahun 2016-2019. sedangkan unsur- unsur yang terkait dalam kasus ini sekaligus dijadikan responden dengan rincian sebagai berikut: 3 orang korban, 3 orang pelaku dan 1 orang penyidik dari Polresta Kendari.

## 3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak di Kota Kendari
Secara  umum  ruang  lingkup  kriminologi  meliputi  faktor-faktor  penyebab  kejahatan, gejala-gejala  kejahatan,  latar  belakang  kejahatan  serta  reaksi  lembaga-lembaga  sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.  Untuk  dapat  mencegah  lahirnya  tindakan  tersebut  maka  perlu  adanya  sebuah tindakan yang mengarah pada kebijaksanaan sosial sebagai suatu tindakan reaktif yang terstruktur dan terarah di dalam kehidupan masyarakat. 6
Kondisi sosial dalam lingkungan masyarakat dan perkembangan zaman yang begitu cepat dapat  mengakibatkan  adanya  konflik-konflik  eksternal  maupun  internal  di  dalam masyarakat  serta  dalam  pergaulan  hidup  individu  dalam  masyarakat.  Terjadinya perubahan  dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  dalam  suatu lingkungan masyarakat yang tidak diimbangi dengan perkembangan, pembinaan sosial di dalam pergaulan masyarakat justru akan mengakibatkan hal-hal yang sifatnya negatif. Hal tersebut  menyebabkan  corak  berpikir  masyarakat  kadang  tidak  realistis  dalam mengungkap  dan  memahami  etika  dalam  tatanan  hidup  bermasyarakat  sehingga membawa  masyarakat  untuk  melakukan  suatu  tindakan  yang  di  anggap  menyalahi
6 Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), 53.
norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan kehidupan mereka, seperti melakukan kejahatan dan kekerasan. 7
Kekerasan  pada  umumnya  ditujukan  kepada  kelompok  yang  dianggap  lemah,  anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan tersebut. 8 Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik  ataupun  emosional,  penyalahgunaan  seksual, trafficking ,  penelantaran,  eksploitasi komersial  termasuk  eksploitasi  seksual  komersial  anak  yang  mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak,  tumbuh  kembang  anak  atau  martabat  anak,  yang  dilakukan  dalam  konteks hubungan  tanggung  jawab,  kepercayaan  atau  kekuasaan. 9 Ninik  Widiyanti  dan  Yulius Waskita, menyatakan bahwa terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan,  pendidikan,  pengangguran,  dan  faktor-faktor  sosial  ekonomi  lainnya utamanya pada negara berkembang, di mana pelanggaran norma dilatar belakangi oleh hal-hal tersebut. 10
Ada berbagai macam faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu antara lain: 11

## 1. Faktor Internal
a. Berasal dari dalam diri anak Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku  anak.  Kondisi  anak  tersebut  misalnya:  Anak  menderita  gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh,  retardasi  mental,  gangguan  tingkah  laku,  anak  yang  memiliki  perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.
b. Keluarga/orang tua Faktor  orang  tua  atau  keluarga  juga  memegang  peranan  penting  terhadap terjadinya  kekerasan  pada  anak.  Beberapa  contoh  seperti  orang  tua  yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga  yang  sering  bertengkar  mempunyai  tingkat  tindakan  kekerasan terhadap  anak  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  keluarga  yang  tanpa masalah, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut, orang tua atau keluarga belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap  anak,  riwayat  orang  tua  dengan  kekerasan  pada  masa  kecil  juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya.
7 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 8.
8 Widiyanti Ninik dan Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penegakannya (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 39.
9 Ibid. 10 Ibid., 62.
11 Syani Abdul, Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi (Jakarta: Bina Aksara, 1987),
63.

## 2. Faktor Eksternal
a. Lingkungan luar Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak,  di  antaranya  seperti  kondisi  lingkungan  yang  buruk,  terdapat  sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.
b. Media massa Media massa merupakan salah satu  alat informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan  konsep,  sikap,  nilai  dan  pokok moral.  Seperti  halnya  dalam  media cetak  menyediakan  berita-berita  tentang  kejahatan,  kekerasan,  pembunuhan. Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan  film action dengan  perkelahian,  acara  berita  kriminal, penganiayaan,  kekerasan  bahkan  pembunuhan  dalam  lingkup  keluarga.  Pada hakikatnya  media  massa  memiliki  fungsi  yang  positif,  namun  jika  di  salah gunakan maka dapat menjadi negatif.
3. Budaya Budaya yang masih menganut praktik-praktik dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua  maka  anak  harus  dihukum.  Bagi  anak  laki-laki  misalnya,  adanya  nilai  dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki-laki harus tahan uji.  Pemahaman  itu  mempengaruhi  dan  membuat  orang  tua  ketika  memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.
Teori  asosiasi  diferensial  yang  dikemukakan  oleh  Sutherland  terdiri  atas  9  (Sembilan) proposisi  yaitu:  (1)  Tingkah  laku  jahat  itu  dipelajari  Sutherland  menyatakan  bahwa tingkah  laku  itu  diwarisi  sehingga  tidak  mungkin  ada  orang  jahat  secara  mekanis,  (2) Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam suatu proses interaksi dan (3) Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab. 12
Beberapa teori kriminologis di atas yang menguraikan tentang sebab-musabab terjadinya kejahatan  dan  segala  faktor  yang  melandasinya,  sangat  sejalan  dengan  hasil  penelitian yang telah dilakukan. Hasil  penelitian  tentang kekerasan terhadap anak banyak dilatar belakangi  karena  kondisi  lingkungan  serta  menurunnya  daya  kontrol  manusia  dalam pergaulan sebagai akibat kemajuan teknologi jejaring sosial yang semakin berkembang dengan pesat.
Menurut  Aiptu  Herawati  Selaku  Kanit  PPA  Polres  Kendari  mengatakan  bahwa  ada beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  kekerasan  anak  di  kota  Kendari  yaitu (wawancara pada tanggal 14 September 2019 jam 10.00):
12 G.W. Bawengan, Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 43.
1. Faktor Perkembangan Media Sosial
2. Faktor adanya kesempatan dari si pelaku
3. Faktor Pergaulan Bebas
Untuk memperjelas dan mempertegas kasus kekerasan terhadap anak di Kota Kendari, berikut ini penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel mengenai jumlah kasus kekerasan terhadap  anak  di  Kota  Kendari  mulai  tahun  2016-2019  sehingga  dapat  diperoleh gambaran secara nyata mengenai kasus tersebut.
Tabel 1. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Kota Kendari Bulan Januari 2016-Bulan Oktober 2019.
No. Tahun Jumlah Laporan Polisi Usia Pelaku Ket 1 2016 11 Kasus Dewasa - 2. 2017 11 Kasus Dewasa - 3. 2018 6 Kasus Anak 1 Pelaku Anak 4. 2019 6 Kasus Anak 2 Pelaku Anak
Sumber: Polres Kota Kendari Tahun 2019 (Hasil Olahan Data).
Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap anak yang di lakukan oleh orang dewasa, sedangkan di tahun 2018 terdapat 6 kasus kekerasan terhadap anak. Dari 6 kasus kekerasan yang terjadi di tahun 2018 terdapat 1 orang yang pelakunya masih di bawah umur. Sedangkan di tahun 2019 juga terdapat 6 kasus kekerasan terhadap anak dan dari 6 kasus tersebut di tahun 2019, 2 di antaranya pelakunya adalah seorang anak.
Tabel 2. Data Status Kekerasan Terhadap Anak di Kota Kendari.
No. Tahun Jumlah Kasus Status Kasus Dilimpahkan Tidak Dilimpahkan 1. 2016 11 Kasus √ - 2. 2017 11 Kasus √ - 3. 2018 6 Kasus √ - 4. 2019 6 Kasus √ -
Sumber: Polres Kota Kendari Tahun 2019 (Hasil Olahan Data).
Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota  Kendari  mulai  tahun  2016  sampai  tahun  2019  ke  semuanya  di  limpahkan  ke Pengadilan Negeri Kendari untuk disidangkan.
Hasil penelitian ini juga menujukan bahwa perkara kekerasan terhadap anak lebih banyak melibatkan pelajar  pada tataran  usia yang sama. Kekerasan anak  yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kekerasan fisik dapat berupa sentuhan kekerasan yang terkadang mengakibatkan luka hal ini terjadi baik karena perilaku  pola bercanda yang berlebihan maupun karena faktor sakit hati. Kekerasan psikis yang melibatkan anak-anak
dapat  berupa  kekerasan  verbal  yang  menimbulkan  tekanan  dan  ketakutan.  Kekerasan seksual  terjadi  melibatkan  antar  pelajar  dengan  pelajar  yang  dilakukan  karena  adanya hubungan pacaran yang sudah ada sebelumnya.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya penyelesaian kasus kekerasan anak yang melibatkan  dengan  anak  dapat  dimungkinkan  untuk  diselesaikan  melalui  pendekatan Alternative  Dispute  of  Resoluition (ADR)  atau  penyelesaian  perkara  secara  non  litigasi dengan mengacu kepada Perkab Kopolri Nomor 17 tahun 2008 dengan ketentuan perkara tersebut  dapat  dimungkinkan  diselesaikan  melalui  mekanisme  ADR  berdasarkan penilaian  subyektif  dari  penyidik  atas  usulan  pihak-pihak  yang  berperkara.  Selain  itu mekanisme  ADR  hanya  dapat  dilakukan  apabila  upaya  tersebut  dilakukan  sebelum terbitnya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP).
Hasil  penelitian  ini  juga  di  memperoleh  gambaran  bahwa  tidak  ada  data  yang terdokumentasikan terkait kasus-kasus yang diselesaikan melalui mekanisme ADR atau non  litigasi  sebab  perkara  tersebut  belum  diterbitkan  SPDP  sehingga  belum  dapat dilakukan  pencatatan  sebagai  perbuatan  kriminal  tetapi  perkara  yang  di  dokumentasi hanya  perkara  yang  dimungkinkan  untuk  dilimpahkan  dengan  ketentuan  menurut Undang-undang perlindungan anak perlu di tindak lanjuti ditingkat penuntutan. Selain itu, tidak  dilakukannya  pencatatan  data  yang  diselesaikan  melalui  ADR  karena  Undang- Undang  tentang  Sistem  Peradilan  Anak  memberikan  ruang  untuk  mediasi  penal  atau diversi.

## 4. Upaya yang Dilakukan oleh Aparat Terkait dalam Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak di Kota Kendari
Dari sudut kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Hal ini dapat dicermati bahwa setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Apabila perbuatan  yang  dilakukan  itu  telah  merugikan,  membahayakan,  dan  tidak  disukai masyarakat  atau  bahkan  menjengkelkan,  maka  perbuatan  tersebut  dikatakan  sebagai kejahatan. Dengan demikian perbuatan yang anti sosial pun juga termasuk sebagai suatu kejahatan. 13
Kejahatan  tidak  pernah  diberantas  secara  tuntas,  kejahatan  hanya  dapat  dicegah, dikurangi  atau  ditanggulangi.  Berbagai  macam  upaya  telah  dilakukan  dalam  bidang pencegahan  kejahatan  oleh  instansi-instansi  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan lembaga  pemasyarakatan.  Dalam  hal  ini  Mardjono  Reksodiputro  menegaskan  bahwa pencegahan kejahatan mencakup segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan  masyarakat  terhadap  kemungkinan  terjadinya  kejahatan  (dan  mereka  yang
13 Made Darma Weda, Kriminologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 12.
mempunyai  potensi  untuk  melakukan kejahatan)  maupun  setelah  terjadinya  kejahatan (penyelidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum). 14
Setelah penulis menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Kendari berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan dan juga dari hasil  wawancara  maupun  dokumentasi,  maka  dapat  dijadikan  patokan  untuk  mencari upaya pencegahan dan penanggulangan sedini mungkin terhadap terjadinya  kekerasan terhadap anak di kota Kendari. dari hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis kepada Aiptu  Herawati  selaku  Kanit  PPA  di  Polres  Kota  Kendari  ada  beberapa  upaya  yang dilakukan oleh aparat terkait dalam mengupayakan untuk mencari alternatif yang dapat mencegah, mengurangi, menanggulangi dan meniadakan terjadinya kekerasan terhadap anak  khususnya  di  wilayah  hukum  Kota  Kendari.  upaya-upaya  tersebut  antara  lain (wawancara pada tanggal 14 September 2019 jam 10.00):

## 4.1. Upaya preventif
Adapun Upaya preventif ini dimaksudkan agar setiap personil anggota kepolisian dapat menjalankan  rangkaian  kegiatan  pengamanan  dengan  menekankan  peran  dan  fungsi kepolisian sebagai sentral pelayanan masyarakat.  Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  baik  yang  di  lakukan  oleh  orang  tuanya  sendiri maupun yang di lakukan oleh orang lain. adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Kota Kendari Menurut Aiptu Herawati adalah sebagai berikut:
a. Melakukan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  tentang  bahaya  dan  ancaman hukuman yang dapat ditimbulkan dari kejahatan kekerasan terhadap anak.
b. Melakukan  kegiatan  penyuluhan  hukum  secara  terpadu  tentang  Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di dalamnya juga telah termasuk dengan kekerasan anak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
c. Memberikan  penjelasan  kepada  masyarakat  mengenai  tindakan-tindakan  apa  saja yang  harus  dilakukan  oleh  masyarakat  di  dalam  suatu  lingkungan  masyarakatnya apabila telah terjadi kekerasan terhadap anak.
d. Memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  mengenai  langkah-langkah  apa  saja yang  harus  dilakukan  pada  saat  menyaksikan  dan  melihat  ada  seseorang  yang melakukan kekerasan terhadap anak.
e. Menyampaikan terhadap para orang tua melalui kegiatan seminar maupun workshop tentang tata cara mendidik anak yang baik dan benar.
f. Pihak  aparat  penegak  hukum  bekerja  sama  dengan  tokoh  agama,  tokoh  adat,  dan tokoh masyarakat untuk melakukan pencegahan dini terhadap kejahatan kekerasan terhadap anak dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis mental spiritual.
Upaya-upaya  preventif  tersebut  di  atas  menurut  Aiptu  Herawati  selaku  Kanit  PPA  di Polres Kota Kendari merupakan kegiatan rutin yang sering dilakukan oleh pihak aparat
14 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994), 12.
penegak  hukum  khususnya  Polres  kota  Kendari  dalam  rangka  mencegah  kejahatan kekerasan  terhadap  anak.  Dari  proses  wawancara  oleh  penulis  kepada  Aiptu  Herawati Selaku Kanit PPA Polres Kota Kendari, diakui peningkatan kekerasan terhadap anak saat ini oleh Pihak Kepolisian belum mampu menekan angka kejahatan kekerasan terhadap anak  yang  diakibatkan  adanya  pengaruh  media  cetak  dan  elektronik  yang perkembangannya begitu cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pembinaan sosial untuk itu seluruh elemen baik itu pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan orang tua harus mampu berpartisipasi aktif dalam rangka menekan angka laju kekerasan terhadap anak, sehingga tidak hanya semata-mata memberikan tanggung jawab kepada Pihak  Kepolisian  secara  institusi,  personal  melainkan  hal  tersebut  adalah  merupakan tanggung jawab secara keseluruhan baik oleh kepolisian maupun masyarakat dan orang tua (wawancara tanggal 16 September 2019, jam 09.00).

## 4.2. Upaya represif
Selain upaya-upaya preventif yang di lakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Polres Kota Kendari, ada pula upaya-upaya yang bersifat represif yang di lakukan  untuk  menekan  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  di  Kota  Kendari  dengan instrumen memberikan efek jera kepada para pelaku.
Menurut  Aiptu  Herawati  Upaya  represif  merupakan  upaya  penindakan  dan  penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera para pelaku kekerasan terhadap anak.
Adapun upaya represif yang di lakukan oleh aparat penegak hukum Polres Kota Kendari Menurut Aiptu Herawati (Wawancara Tanggal 16 September 2019, jam 09.00)yaitu antara lain sebagai berikut:
a. Menerapkan  sanksi  yang  tegas  kepada  para  pelaku  kejahatan  kekerasan  terhadap anak.
b. Menerapkan  peraturan  perundang-undangan  yang  tegas  terkait  dengan  kekerasan anak di kota Kendari.
c. Upaya penyelidikan cepat dan tanggap terhadap adanya laporan dari masyarakat, dan keluarga mengenai perihal kekerasan terhadap anak di kota Kendari.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas,  penulis  melihat  upaya-upaya  yang  dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Kendari belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota Kendari dari  tahun  2016-2019.  Namun  pihak  Polresta  Kendari  masih  terus  berupaya  untuk menekan terjadinya kekerasan terhadap anak di kota Kendari.
Hal-hal  tersebut  di  atas  merupakan  rangkaian  tindakan  represif  yang  dilakukan  oleh aparat penegak hukum khususnya oleh pihak aparat penegak hukum kota Kendari dalam rangka  menekan  angka  kekerasan  terhadap  anak  dengan  asumsi  bahwa  kepada  para pelaku  dapat  merasakan  efek  jera  atas  rangkaian  tindakan  yang  dilakukannya  dan menyadari  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  tersebut  sangat  bertentangan  dengan
tatanan hukum formal di Indonesia serta tatanan kaidah yang tumbuh dalam pergaulan hidup  masyarakat  serta  di  harapkan  dengan  adanya  upaya  represif  tersebut  dapat menekan angka kekerasan terhadap anak di kota Kendari sehingga dapat tercipta suasana aman dan tertib hukum dalam pergaulan masyarakat.

## 5. Kesimpulan
Faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  di  Kota Kendari yaitu antara lain faktor internal yang terdiri dari faktor yang berasal dari dalam diri seorang anak, dan faktor keluarga. Sedangkan faktor eksternal yang terdiri dari faktor lingkungan luar, faktor media massa, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan faktor budaya. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Kota Kendari dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan anak di Kota Kendari yaitu:1. Upaya Preventif yaitu upaya yang di lakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kota Kendari dalam mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini  yang  di  tekankan  adalah  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan terhadap kekerasan anak, sedangkan 2. Upaya Represif adalah upaya yang di lakukan oleh aparat kepolisian Polres Kota Kendari setelah terjadinya suatu kejahatan, seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan, agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abdul,  Syani. Kejahatan  dan  Penyimpangan  Suatu  Perspektif  Kriminologi .  Jakarta:  Bina Aksara, 1987.
Atmasasmita, Romli. Bunga Rampai Kriminologi . Jakarta: Rajawali Pers, 1984.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dalam Angka  2020,  Penyediaan  Data  Untuk  Perencanaan  Pembangunan .  Kendari:  Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020.
Bawengan, G.W. Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat . Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
Budylianti, Asteria Putri. “Aktivitas Komunitas Khonghucu di Kelenteng Hwie Ing Kiong Kota Madiun.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.
Ninik,  Widiyanti,  dan  Yulius  Waskita. Kejahatan  Dalam  Masyarakat  dan  Penegakannya . Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Reksodiputro,  Mardjono. Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana .  Jakarta:  Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994.
Safitri,  Marisa.  “Selama  2019,  KPAI  Terima  Seribu  Kasus  Kekerasan  Anak.” IDN  Times . Diakses  Februari  10,  2020.  https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/marisa- safitri-2/kpai-kekerasan-anak-paling-banyak-terjadi-dalam-pengasuhan-regional- jabar/full.
Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Utami, Ayu. Kejahatan Terhadap Kekerasan Anak . Bandung: Paramita, 2002.
Weda, Made Darma. Kriminologi . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.