## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2192 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19
1 Yulia Emma Sigalingging, 2 Aris Prio Agus Santoso
1 Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
2 Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta Email: 1 20c20083@student.unika.ac.id, 2 arisprio_santoso@udb.ac.id
Article Info Abstract Article history: Article Accepted:  09 July 2021 Publication : 16 July 2021 Referring  to  Article  28H  paragraph  (1)  of  the  1945  Constitution,  the Government has tried to ensure the health of its citizens through the Covid-19 Vaccination  program,  but  there  are  still  people  who  refuse  to  be  given  the Covid-19 vaccination, and this has become a pro and con in the community.The formulation of the problem in this study is how to  set  sanctions for  refusal of Covid-19 vaccination and how the right to refuse the Covid-19 vaccination is viewed from the point of view of Human Rights.nThis research method uses a normative juridical approach, with data collection from literature studies. The data obtained were analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was found that the sanctions for refusing the Covid-19 vaccine were in the form of imprisonment of 6 months to 1 year in prison or a fine of Rp. 500,000 - Rp. 1,000,000.  In  addition,  there  are  sanctions  in  the  form  of  delaying  or discontinuing the provision of social security or social assistance, delaying or discontinuing government administrative services, and fines. In fact, refusing to be vaccinated against Covid-19 is a form of individual freedom that cannot be forced with all considerations to express his aspirations regarding the risks and consequences to his body. Where this should be respected by the Government as stated in Article 28J Paragraph (1) of the 1945 Constitution.
Keywords:
Setting sanctions, covid-19 vaccination.
Article Info Abstrak Article history: Article Accepted: 09 July 2021 Publication : 16 July 2021 Mengacu  pada  Pasal  28H  ayat  (1)  UUD  1945,Pemerintah  telah  berupaya menjamin kesehatan bagi warga negaranya melalui program Vaksinasi Covid- 19, namun masih terdapat masyarakat yang menolak diberikan vaksinasi Covid- 19,  dan  hal  ini  telah  menjadi  pro  kontra  di  tengah-tengah  masyarakat. Perumusan  masalah dalam penelitian  ini adalah  bagaimana pengaturan sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19 dan bagaimana hak menolak vaksinasi Covid- 19  ditinjau  dari  sudut  pandang  HAM.  Metode  penelitian  ini  menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data dari studi pustaka. Data yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian ditemukan bahwa sanksi bagi penolak vaksin Covid-19 yaitu berupa penjara 6 bulan sampai 1 tahun penjara atau denda Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000. Selain itu juga terdapat sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial  atau  bantuan  sosial,  penundaan  atau  penghentian  layanan  administrasi pemerintahan,  dan  denda.  Padahal,  menolak  vaksinasi  Covid-19  merupakan bentuk  kebebasan  individu  yang  tidak  bisa  dipaksakan  dengan  segala pertimbangan  untuk  menyampaikan  aspirasinya  terhadap  risiko  dan konsekuensi  terhadap  tubuhnya.  Di  mana  hal  ini  seharusnya  dihormati  oleh Pemerintah sebagaiana yang tertuang dalam Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945.
Kata Kunci:
Pengaturan  Sanksi,  Vaksinasi Covid-19.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Yulia Emma Sigalingging
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Email: 20c20083@student.unika.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Konstitusi negara Indonesia telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya, dengan terejawantahkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Artinya Pemerintah memiliki tanggung  jawab  untuk  memperhatikan  dan  memberikan  jaminan  yang  sesuai  dengan  amanat konstitusi. Karena warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum sesuai dengan Konsep  Hak  Asasi  Manusia  untuk  memberikan  keadilan  dan  mensejahterakan  rakyatnya  tanpa membeda-bedakan  kelas  sosial.  Dengan  adanya  jaminan  kesehatan  yang  diberikan  oleh Pemerintah,  maka jika  terdapat  permasalahan  di  negara  ini  seperti merebaknya  Covid-19  dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut.
Di Indonesia kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengikuti imbauan pemerintah dalam memotong  mata  rantai  penyebaran  Covid-19  yang  terlihat  dari  masih  banyaknya  aktivitas masyarakat di luar rumah, padahal partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk pencegahan penyebaran  wabah  Covid-19.  Pemerintah  sebenarnya  telah  menganjurkan  masyarakat  untuk menerapkan social  distancing (pembatasan  sosial) dan  physical  distancing (pembatasan  fisik) guna memotong rantai penyebaran virus tersebut.
Partisipasi  masyarakat  dalam  penanganan  Covid-19  mempunyai  peran  yang  sangat  penting, masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai objek tetapi juga sebagai subjek penanganan Covid- 19.  Partisipasi  masyarakat  pada  dasarnya  merupakan  kesediaan  secara  ikhlas  dari  masyarakat untuk  membantu  kegiatan  penanganan  penyakit  yang  terjadi  di  daerahnya  masing-masing  agar penyebaran Covid-19 ini tidak semakin meluas. Karena itu, masyarakat dengan kesadaran penuh seharusnya  juga  mengikuti  program  Pemerintah  terkait  dengan  pemberian  vaksinasi  Covid-19 namun hal ini telah menjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi di Inodnesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk mayarakat merupakan hak ataukah  kewajiban.  Pemerintah  melaluiWakil  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk  mewujudkan  Kesehatan  masyarakat,  namun  sejumlah  aktivis  pada  bidang  Hak  Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.
Kementerian Kesehatan bersama beberapa organisasi (II AGI, UNICEF dan WHO) melakukan survei daring pada 19-30 September 2020 untuk mengetahui penerimaan publik terhadap vaksin COVID-19.  Survei  tersebut  melibatkan  lebih  dari  115.000  responsden  dari  34  provinsi  di Indonesia.  Berdasarkan  survei  tersebut,  diketahui  bahwa  658  responsden  bahwa  bersedia menerima vaksin COVID-19 jika disediakan Pemerintah, sedangkan 8% di antaranya menolak. 274 sisanya menyatakan ragu dengan rencana Pemerintah untuk mendistribusikan vaksin COVID- 19.  Berdasarkan  data  responden  yang  dilakukan  Kementerian  Kesehatan  bersama Indonesian Technical  Advisory  Group  on  Immunization (ITAGI)  yang  dirilis  pada  Oktober  2020, menununjukan bahwa masih ada sekitar 7,6 persen masyarakat yang menolak untuk divaksinasi dan 26,6 persen masyarakat belum memutuskan dan masih kebingungan.
Dari  uraian  tersebut  di  atas  terihat  jelas  bahwa  masih  terdapat  masyarakat  yang  tidak  mau diberikan  vaksinasi  Covid-19  padahal  hal  ini  merupakan  upaya  pemerintah  dalam memberikan jaminan Kesehatan dan keselamatan bagi seluruh warganya.

## 1.1.Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19.
2. Bagaimana hak menolak vaksinasi Covid-19 ditinjau dari sudut pandang HAM.

## 2. KAJIAN PUSTAKA 2.1.Sanksi
Menurut Black’s  Law  Dictionary,  sanction (sanksi)  adalah “a  penalty  or  coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi  undang-undang.  Sedangkan  pengertian  sanksi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia  merupakan  tanggungan  (tindakan  atau  hukuman)  untuk  memaksa  orang  menepati perjanjian  atau  menaati  ketentuan  undang-undang  (anggaran  dasar,  perkumpulan,  dan sebagainya);  tindakan  (mengenai  perekonomian)  sebagai  hukuman  kepada  suatu  negara hukum;
a. Imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum;
b. Imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum.
Menurut  Hans  Kelsen,  sanksi  didefinisikan  sebagai  reaksi  koersif  masyarakat  atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan  ada  sebuah  organ  dari  komunitas  yang  melaksanakan  hal  tersebut.  Setiap  norma  dapat dikatakan “legal” apabila  dilekati  sanksi,  walaupun  norma  itu  harus  dilihat  berhubungan dengan norma yang lainnya.
Jenis-Jenis Sanksi: a. Sanksi Pidana
Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:
1) Pidana Pokok, yang terbagi atas:
a) Pidana Mati;
b) Pidana Penjara;
c) Pidana Kurungan;
d) Pidana denda;
e) Pidana Tutupan.
2) Pidana Tambahan, yang terbagi atas:
a) Pencabutan hak-hak tertentu,
b) Perampasan barang-barang tertentu,
c) Pengumuman putusan hakim.
b. Sanksi Perdata
Bentuk  sanksi  hukum  perdata  dapat  berupa  kewajiban  untuk  memenuhi  prestasi (kewajiban)  dan  atau  hilangnya  suatu  keadaan  hukum,  diikuti  dengan  terciptanya  suatu keadaan hukum baru.
c. Sanksi Administratif Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:
1) Sanksi  reparatoir, artinya  sanksi  yang  diterapkan  sebagai  reaksi  atas  pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang, dwangsom;
2) Sanksi  punitif, artinya  sanksi  yang  ditujukan  untuk  memberikan  hukuman  pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
3) Sanksi  regresif, adalah  sanksi  yang  diterapkan  sebagai  reaksi  atas  ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

## 2.2.Vaksinasi Covid-19
Vaksin  adalah  produk  biologi  yang  berisi  antigen  berupa  mikroorganisme  atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
Vaksinasi  adalah  proses  di  dalam  tubuh,  dimana  seseorang  menjadi  kebal  atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin.
Vaksinasi COVID-19 adalah bagian penting dari upaya penanganan pandemi COVID- 19  yang  menyeluruh  dan  terpadu  meliputi  aspek  pencegahan  dengan  penerapan  protokol kesehatan: menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan memakai masker (3M), vaksinasi COVID-19, dan 3T (Tes, Telusur, Tindak lanjut).
Tujuan  utama  vaksinasi  COVID-19  adalah  mengurangi  transmisi/penularan  COVID- 19,  menurunkan  angka  kesakitan  dan  kamatian  akibat  COVID-19.  Mencapai  kekebalan kelompok di masyarakat (herd imunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi . Herd Immunity atau kekebalan kelompok akan terbentuk jika  sebagian  besar  masyarakat  divaksinasi.  Cakupan  vaksinasi  yang  tinggi  membutuhkan partisipasi  dan  kerjasama  berbagai  pihak  untuk  mengatasi  keengganan  dan  keraguan (hesitancy)  masyarakat  terhadap  vaksinasi,  meningkatkan  penerimaan  (acceptance)  dengan memastikan ketersediaan akses pada informasi yang akurat tentang vaksinasi COVID-19.
Kelompok  prioritas  penerima  vaksin  adalah  penduduk  yang  berdomisili  di  Indonesia yang  berusia  ≥  18  tahun.  Kelompok  penduduk  berusia  di  bawah  18  tahun  dapat  diberikan vaksinasi  apabila  telah  tersedia  data  keamanan  vaksin  yang  memadai  dan  persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif  dengan  pengumpulan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  kepustakaan  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  Covid-19.    Peneliti  memilih melakukan  metode  ini  dengan  pertimbangan  karena  situasi  yang  masih  terkendala  Covid-19 jika  penelitian  tersebut  dilakukan  dengan  pendekatan  empiris.  Data  yang  diperoleh  dari penelitian  ini  selanjutnya  dianalisis  secara  kulitatif,  yaitu  untuk  menjawab  permasalahan tentang  bagaimana  pengaturan  sanksi  bagi  penolak  vaksinasi  Covid-19,  dan  bagaimana  hak menolak vaksinasi Covid-19 ditinjau dari sudut pandang HAM.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19
a. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal  14  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa,  Barang  siapa  dengan  sengaja menghalangi pelaksanaan  penanggulangan  wabah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa, Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya  pelaksanaan  penanggulangan  wabah sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  ini,  diancam  dengan pidana  kurungan selama-lamanya 6  (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
b. Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  14  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Perpres Nomor  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan Vaksin dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19
Pasal 13B menyebutkan bahwa, Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin  COVID-  19,  yang  tidak  mengikuti  Vaksinasi  COVID-19  dan  menyebabkan terhalangnya  pelaksanaan  penanggulangan  penyebaran  COVID-  19,  selain  dikenakan sanksi:
1) Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
2) Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan
3) Denda.
Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi bagi penolak vaksin Covid-19 yaitu berupa penjara 6 bulan sampai 1 tahun penjara atau denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain itu juga terdapat sanksi yang berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan denda.
4.2.Hak Menolak Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang HAM
Hak-hak  manusia  yang  harus  diakui  sebagai  hak-hak  yang  asasi  warga  negara  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak-hak asasi manusia pada konsepnya yang paling awal ini  adalah  hak-hak  rakyat  dalam  kedudukan  mereka  sebagai  manusia  warga  negara  yang berkebebasan dalam suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratik.
Menurut Jimly Asshidiqqie, bahwa hak asasi manusia pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup antara lain:
a. Hak untuk menentukan nasib sendiri ,
b. Hak untuk hidup,
c. Hak untuk tidak dihukum mati,
d. Hak untuk tidak disiksa,
e. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang,
f. Hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak,
g. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat,
h. Hak untuk berkumpul dan berserikat,
i. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum,
j. Hak untuk memilih dan dipilih.
Menurut  Jimly  Asshidiqqie  bahwa,  Persoalan  hak  asasi  manusia  tidak  cukup  hanya dipahami  dalam  konteks  hubungan  kekuasaan  yang  bersifat  vertikal,  tetapi  mencakup  pula hubungan-hubungan  kekuasaan  yang  bersifat  horizontal,  antar  kelompok  masyarakat,  antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.
Lebih lanjut tertuang pada:
a. UUD UUD 1945
Pasal  28I  (1)  menyebutkan  bahwa,  Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani , hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
b. UU No. 29/1999 tentang HAM Pasal  4  menyebutkan  bahwa,  Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa, hak kebebasan  pribadi,  pikiran  dan  hati  nurani, hak  beragama,  hak  untuk  tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
Jika kedua pasal di atas dikaitkan dengan Pasal 28J (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain dalam  tertib  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dapat diartikan bahwa Pemerintah juga harus siap  menghormati  setiap  keputusan  masyarakat  yang  menolak  dilakukan  vaksinasi  Covid-19 terlepas  dari  segala  pengaturan  sanksi  bagi  penolak  vaksinasi  Covid-19.  Kemudian  jika mengacu  pada  teori  HAM  yang  dikemukakan  oleh  Jimly  Asshidiqqie  bahwa  setiap  orang berhak untuk menentukan nasib sendiri, maka dapat diartikan bahwa menolak Vaksinasi Covid- 19 merupakan kebebasan individu yang tidak bisa dipaksakan.
Meninjau Pasal 14 ayat (1) UU No.4/1984, menyebutkan bahwa, Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  ini,  diancam  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  1  (satu)  tahun dan/atau  denda setinggi-tingginya  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah).  Kata menghalangi tidak  sama  dengan menolak ,  karena  istilah  menghalangi  menurut  KBBI  adalah  merintangi  atau  menutupi. Seseorang yang menolak dilakukan vaksinasi Covid-19 bukanlah merupakan bentuk tindakan menghalangi  program  Pemerintah  dalam  pelaksanaan  wabah  melainkan  hanya  hak  personal yang  dengan  segala  pertimbangan  untuk  menyampaikan  aspirasinya  terhadap  risiko  dan konsekuensi terhadap tubuhnya.
Meninjau  Pasal  13B  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  14  Tahun  2021  tentang Perubahan atas  Perpres  Nomor 99 Tahun 2020 tentang  Pengadaan Vaksin dan  Pelaksanaan Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Covid-19,  menyebutkan  bahwa  setiap orang  yang  telah  ditetapkan  sebagai  sasaran  penerima  Vaksin  COVID-  19,  yang  tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi:
1) Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
2) Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan
3) Denda.
Sungguh  sangat  kejam  jika  sanksi denda benar-benar  dilaksanakan  oleh  Pemerintah, mengingat bahwa aspek sosial di sini tidak dipertimbangkan. Jika masyarakat golongan miskin dikenakan sanksi denda, apalagi yang bersangkutan juga telah kehilangan pekerjaanya akibat Covid-19 maka hal ini merupakan bentuk penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh Pemerintah sendiri yang seharusnya mampu dalam melindungi warga negaranya. Padahal fungsi hukum di sini adalah selain untuk menciptakan keadilan juga bisa menciptakan lingkungan masyararakat yang aman dan tertib, dan untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam hidup bersama. Peraturan dibuat untuk masyarakat, maka masyarakat itulah yang akan menentukan bisa atau tidaknya peraturan tersebut dijalankan. Jika memberhatikan terhadap hak-hak rakyat dalam kedudukan mereka sebagai manusia warga negara yang berkebebasan dalam suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratik, maka setidaknya Pemerintah mampu memberikan pilihan kepada masyarakat tentang Vaksinasi Covid-19 dan bukan malah menjerumuskan masyarakat dalam sanksi pidana maupun administrasi.
Dari uraian tersebut di atas,  dapat ditarik kesimpulan bahwa menolak vaksinasi Covid- 19  merupakan  bentuk  kebebasan  individu  yang  tidak  bisa  dipaksakan  dengan  segala pertimbangan  untuk  menyampaikan  aspirasinya  terhadap  risiko  dan  konsekuensi  terhadap tubuhnya.  Di  mana  hal  ini  seharusnya  dihormati  oleh  Pemerintah  sebagaiana  yang  tertuang dalam Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan:
1. Bahwa sanksi bagi penolak vaksin Covid-19 yaitu berupa penjara 6 bulan sampai 1 tahun penjara atau denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain itu juga terdapat sanksi yang berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan  sosial  atau  bantuan  sosial,  penundaan  atau  penghentian  layanan  administrasi pemerintahan, dan denda.
2. Bahwa menolak vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk kebebasan individu yang tidak bisa dipaksakan  dengan segala pertimbangan untuk menyampaikan aspirasinya terhadap risiko dan konsekuensi terhadap tubuhnya. Di mana hal ini seharusnya dihormati oleh Pemerintah sebagaiana yang tertuang dalam Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945.

## 6. SARAN
Selanjutnya, sebagaimana kesimpulan yang telah peneliti uraikan tersebut di atas, adapun saran dalam penelitian ini di antaranya:
1. Pemerintah Pusat perlu meninjau ulang pemberlakuan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.
2. Pemerintah  Daerah  selaku  pelaksana  perlu  melakukan  diskusi  terlebih  dahulu  dengan masyarakat  terkait  pemberian  Vaksinasi  Covid-19,  dan  tidak  serta  merta    secara  tegas langsung diberlakukan sanksi.
3. Pemerintah  Desa  perlu  melakukan  edukasi  kepada  masyarakat  untuk  meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya Vaksinasi Covid-19 dengan segala jaminan apabila terjadi risiko maupun komplikasi Pasca Vaksinasi Covid-19.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Buku Abintoro Prakoso, 2018, Pengantar Hukum Indonesia, Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Achmad  Sanusi,  1991, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Pengantar  Hukum  Indonesia ,  Bandung: Tarsito.
Aris Prio Agus Santoso, 2020, Hukum Kesehatan, Jakarta: Trans Info Media. Imam Gunawan, 2013, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, Jakarta: Bumi Aksara. Inu Kencana Safiie, 2014, Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara. Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta.
Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, Surabaya: Media Sahabat Cendekia. Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Malang: Bayumedia.
Kaelan, 2016 , Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Paradigma.
Kemenkes RI, 2020, Faq Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 , Jakarta: Kemenkes RI. Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan , Jakarta: Prenada Media Group.
KPCPEN, 2020, Buku Saku Info Vaksin, Jakarta: KPCPEN.
----------, 2021, Paket Vaksinasi Covid-19, Jakarta: KPCPEN. Soetandyo  Wignjosoebroto,  2007, Hak  Asasi  Manusia  Konsep  Dasar  dan  Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa , Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

## Jurnal
Aris  Prio  Agus  Santoso, “Legal  Protection  of  Health  Workers  in  the  Task  Force  for  the Acceleration of Handling Covid-19 from a State Administrative Law Point of View”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, No. 2, 2021.
Bambang Heri Supriyanto, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal AL-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 3, 2014.
B.  Arief Sidharta, “ Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum” ,  Jurnal  Hukum  Jentera,  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta,  Vol. 3 No. 2, 2014.
Besar, “Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia”, Jurnal:
HUMANIORA Vol.2 No.1, 2011.
Brian Tamanaha, “The Concept of Rule of Law”, Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, Vol. 3 No. 2, 2004.
Didiek R. Mawardi, “Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat”, Masalah-masalah Hukum, Vol. 44, No. 3, 2015.
Farina  Gandryani,  dan  Fikri  Hadi,  “ Pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  di  Indonesia:  Hak  Atau Kewajiban Warga Negara ”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 10 No. 1, 2021. Imas Novita Juaningsih, dkk, “ Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia ”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7, No. 6, 2020.
Leo  Agustino,  “ Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid-19:  Pengalaman  Indonesia”, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 6, No. 2, 2020.
Mohammad Mulyadi, “ Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Penyebaran Covid-19 ”, Jurnal Info Singkat, Vol. 12, No.8, 2020.
Noer Febriyanti1, dkk, “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 Pada Warga  Kelurahan  Dukuh  Menanggal  Kota  Surabaya”,  Prosiding  Seminar  Nasional  Hasil Riset dan Pengabdian Ke-III (SNHRP-III 2021).

## Peraturan
RI, UUD 1945.
RI, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
RI, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan Vaksin dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.