## KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah 1 , Nurul Yaqien 2
Email: argirlzdnasich@yahoo.com 1 , nyaqien@mpi.uin-malang.ac.id 2
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## Abstract
Women's leadership has always been a discussion of controversy, especially in explaining, interpreting and determining the law of a woman's leadership. This study aims to: (1) Review the interpretation related to the concept of leadership with the interpretation model  of  maudhu'i  Al-Qur'an  letter  An-Nisa  verse  34  and  Al-Mujadalah  verse  11 according to some classical and contemporary commentators including Ibn Abbas, Imam Jalaludin, Ibn Kathir, Mustafa Al-Maraghi, Muhammad Hasbi and Quraish  Shihab, (2) Assessing the relevance of the concept of female leadership in an Islamic perspective with the concept of leadership in the 21st century. This type of research is literature study using  descriptive-analytic  method,  historical-philosophical  approach,  carried  out  with documentation techniques, analysis, interpretation, checking the validity of the data to obtain the results of the study according to purpose. The results of the study show that there  are  differences  between  the  thoughts  of  classical  mufassir  and  contemporary mufassir on women's leadership based on An-Nisa verse 34. It is the differences in times, conditions, situations and civilizations that influence it. The 21st Century is no longer a century where women cannot join in politics, government, social affairs, education, and so on. Contemporary mufassir allow women to be leaders as long as they do not violate the sharia and do not ignore the main task of being a wife. Relevance is related to the realization of the Constitution of 1945 article 27 concerning equal rights and obligations of Indonesian citizens, and Article 31 related to the right of education for all citizens of Indonesia relevant to the letter of Al-Mujadalah verse 11. The relevance is related to the realization of Article 27 of the 1945 constitution concerning the equality of Indonesian citizens' rights and obligations, and Article 31 concerning the right of education of all Indonesian citizens relevant to Al-Mujadalah verse 11. Men or women who are leaders, most  importantly  is  the  realization  of  the  good  leadership  for  creating  baldatun thayyibun warabbun ghafur.
Keywords: Women's Leadership, Islam, Maudhu'i Interpretation

## Abstrak
Kepemimpinan perempuan selalu menjadi perbincangan kontroversi, terlebih dalam menjelaskan,  menafsirkan  dan  menentukan  hukum  dari  kepemimpinan  seorang perempuan.  Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji penafsiran terkait konsep kepemimpinan dengan model tafsir maudhu'i Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 dan Al- Mujadalah ayat 11 menurut beberapa mufassir klasik dan kontemporer diantaranya Ibnu Abbas, Imam Jalaludin, Ibnu Katsir, Musthafa Al-Maraghi, Muhammad Hasbi dan Quraish  Shihab,  (2)  Mengkaji  relevansi  antara  konsep  kepemimpinan  perempuan dalam perspektif Islam dengan konsep kepemimpinan di abad-21 ini. Jenis penelitian ini  adalah  studi  kepustakaan  menggunakan  metode  deskriptif-analitik,  pendekatan historis-filosofis,  dilakukan  dengan  teknik  dokumentasi,  analisis,  interpretasi,  dan pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai tujuan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pemikiran para mufassir klasik  dengan  mufassir  kontemporer  terkait  kepemimpinan  perempuan  yang berlandaskan  surat  An-Nisa'  ayat  34.  Perbedaan  zaman,  kondisi,  situasi  serta peradabanlah  yang  mempengaruhinya.  Abad-21  bukanlah  lagi  abad  dimana perempuan tidak bisa bergelut di kancah politik, pemerintahan, sosial, pendidikan, dan
lain-lain.  Mufassir  kontemporer  memperbolehkan  perempuan  menjadi  pemimpin asalkan  tidak melanggar syari'at  dan  tidak  mengabaikan  tugas utama menjadi  istri. Relevansinya dikaitkan dengan realisasi Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 terkait persamaan hak dan kewajiban warga Indonesia, dan pasal 31 terkait hak pendidikan bagi seluruh warga Indonesia yang relevan dengan surat Al-Mujadalah ayat 11. Laki- laki  atau  perempuan  yang  menjadi  pemimpin,  yang  terpenting  adalah  terwujudnya kepemimpinan maslahah, menciptakan baldatun thayyibun warabbun ghafur.
Kata kunci: Kepemimpinan Perempuan, Islam, Tafsir Maudhu'i

## Pendahuluan
Wacana hukum Islam di Indonesia tentang  boleh  atau  tidaknya  perempuan menduduki  jabatan publik, baik itu mikro ataupun  makro,  mempunyai  hal  baru dalam  pembahasannya,  yakni  dengan mempertimbangkan berbagai bentuk fakta yang telah terjadi. Topik ini mulai muncul sejak  era  reformasi,  sejak  lengsernya  Gus Dur dari jabatan Presiden, yang kemudian digantikan  secara  resmi  oleh  wakilnya, yakni  ibu  Megawati  Soekarno  Putri. Indonesia  mulai  menjajaki  suasana  baru pada  saat  era  reformasi  tersebut,  yakni dengan  memiliki  seorang  pemimpin berjenis kelamin perempuan (Ibad, 2011). Pasal  27  ayat  1  Undang-Undang Dasar  1945  menyatakan  bahwa  semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada pasal 28 D  ayat  3  juga  ditegaskan  bahwa  setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak seorang warga Negara Indonesia  bila  dikaitkan  dengan  Undang- undang  tersebut  dalam  perihal  menjadi seorang  pemimpin  yakni,  bahwa  setiap warga  negara  Indonesia  sepanjang memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak  menjadi  pemimpin,  yang  tak terkecuali  dalam  hal  ini  termasuk  kaum perempuan.
Dunia  mengakui  bahwa  laki-laki digariskan  mempunyai  derajat  lebih  dari seorang  perempuan,  baik  dalam  banyak hal.  Perbedaan  yang  menonjol  antar keduanya  juga  signifikan  baik  secara  fisik maupun  psikologis.  Sedangkan  dalam  hal ibadah,  hak  hidup,  hak  bersosialisasi,  hak untuk menyuarakan pemikiran, pendapat,
dan  beberapa  hal  tertentu  lainnya  antara lelaki dan perempuan tidak ada perbedaan dari segi ketentuannya. Bermula dari titik tersebutlah,  mulai  adanya  berbagai pemikiran  baru  tentang  hukum  serta kaidah kepemimpinan seorang perempuan,  tentunya  dengan  tetap mempertahankan  syariat  Islam  yang mencoba  lebih  fleksibel  dalam  kerelatifan abad 21 saat ini.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji  penafsiran  terkait  konsep kepemimpinan  dengan  model  tafsir maudhu'i Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 dan  Al-Mujadalah  ayat  11  menurut beberapa mufassir klasik dan kontemporer diantaranya  Ibnu  Abbas,  Imam  Jalaludin,
Ibnu Katsir, Musthafa Al-Maraghi, Muhammad Hasbi dan Quraish Shihab, (2) Mengkaji relevansi antara konsep kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam dengan konsep kepemimpinan di abad-21 ini.

## Kajian Pustaka

## 1. Konsep Kepemimpinan
Kepemimpinan  menurut  Fahim Tharaba merupakan bagian terpenting dari manajemen,  tetap  tidak  sama  dengan manajemen.  Kepemimpinan  merupakan kemampuan  yang  dipunyai  seseorang untuk  mempengaruhi  orang  lain  agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran yang telah  ditentukan  dalam  suatu  perumusan organisasi.  Manajemen  sendiri  mencakup kepemimpinan,  dan  juga  hal-hal  lain seperti  perencanaan,  pengorganisasian, pengawasan serta evaluasi (Fahim Tharaba,  2016).  Sedangkan  definisi kepemimpinan menurut Soerjono Soekanto  (2006)  adalah  kemampuan seseorang  pemimpin  atau  leader  untuk mempengaruhi  orang  lain  (orang  yang
dipimpin  atau  para  pengikut),  sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sesuai dengan  apa  yang  dikehendaki  oleh pemimpin.
2. Konsep Perempuan Berbicara  tentang  perempuan,  tentunya kita  tidak  akan  bisa  melepaskan  diri  dari pasangan jenisnya yakni laki-laki. Beberapa konsep yang mengatur hubungaan  antara  dua  jenis  kelamin  ini salah satunya adalah teori nature dan teori nurture.  Teori  nature  yang  menyatakan bahwa secara biologis perempuan dan laki- laki  memiliki  perbedaan  sejak  lahir, dimana  perbedaan  ini  merupakan  kodrat dan tidak dapat ditukarkan satu sama lain, misalnya  perempuan  yang  datang  bulan, maka  tidak  wajar  jika  ditukarkan  kepada laki-laki.  Teori  nurture  yang  menyatakan bahwa perbedaan peran dalam masyarakat antara kedua jenis kelamin ini disebabkan oleh  perbedaan  biologis,  dan  juga  dari kultural masyarakat yang lebih menyatakan  bahwa  laki-laki  lebih  pantas sederajat  lebih  tinggi  dari  perempuan dalam  sebuah  roda  kehidupan  (Fitriyani, 2014).

## 3.  Konsep  Kepemimpinan  Perempuan
Dalam Islam Islam mengizinkan perempuan menangani pertanian, perindustrian dan perdagangan, serta mengakad-akad perjanjian.
Perempuan memegang  segala macam  hak milik,  baginya  boleh  mengembangkan hartanya  dan  mengatur  secara  langsung segala  urusan  kehidupannya.  Islam  juga memperbolehkan  diangkatnya  seorang perempuan sebagai pejabat dalam pemerintahan,  juga  diperbolehkan  bagi perempuan menangani pengadilan, memilih hakim, menunjuk seseorang untuk suatu tugas pemerintahan, mengemukakan pendapat  yang  bersifat  politik,  ekonomi, perundang-undangan, dan lain-lain sebagaimana  boleh  baginya  mewakilkan dirinya  kepada  orang  lain  yang  ia kehendaki  untuk  mengajukan  gagasannya atau ia tampil sebagai wakil dari orang lain yang  menghendakinya  untuk  mengajukan gagasan serupa, serta boleh baginya untuk melakukan  berbagai  hubungan  yang mendatangkan  kemashlahatan  bersama (Said Al Afghani, 2001).

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kepustakaan  (library research),  dengan  metode  deskriptif- analitik, menggunakan pendekatan historis-filosofis.  Teknik  yang  digunakan yakni melalui tahap dokumentasi- Analisis- Interpretasi-  Pengecekan  keabsahan  data (kredibilitas)-  hingga  menemukan  hasil penelitian yang dimaksud.

## Hasil dan Pembahasan
ۡمُهَضۡعَب ُ َّللَّٱ َلَّضَف اَمِب ِءٓاَسِهنلٱ ىَلَع َنوُم َّٰوَق ُلاَج ِهرلٱ ٌتَٰتِنَٰق  ُت َٰحِل َّٰصلٱَف  ۡۚۡمِهِل َٰو ۡمَأ  ۡنِم ْاوُقَفنَأ ٓاَمِب َو  ٖضۡعَب  ٰىَلَع َّنُه َزوُشُن  َنوُفاَخَت يِت َّٰلٱ َو َُّۡۚللَّٱ َظِفَح اَمِب ِبۡيَغۡلِهل  ٞتَٰظِف َٰح ُرُج ۡهٱ َو َّنُهوُظِعَف ََّّۖنُهوُب ِر ۡضٱ َو ِع ِجاَضَمۡلٱ يِف َّنُهو ا ّٗهيِلَع َناَك َ َّللَّٱ  َّنِإ ۗ ًلايِبَس َّنِهۡيَلَع ْاوُغۡبَت  َلاَف  ۡمُكَنۡعَطَأ  ۡنِإَف ا ّٗريِبَك ٣٤
Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain (wanita),  dan  karena  mereka  (laki-laki) telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh  karena  Allah  telah  memelihara (mereka).  Wanita-wanita  yang  kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur  mereka,  dan  pukullah  mereka. Kemudian  jika  mereka  mentaatimu, maka janganlah  kamu  mencari-cari  jalan  untuk menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah Maha  Tinggi  lagi  Maha  Besar”  (Al-Qur'an Surat An-Nisa': 34).
Menurut  mufassir  Ibnu  Abbas dalam Muhammad bin Yaqub (817 H), kata qawwam  yang  selalu  menjadi  titik  tolak ukur oleh para penolak hukum kepemimpinan  perempuan,  bermakna “musallithuuna  ‘ala  adabi  an-nisa’”  yang bermakna  “Menguasai  atas  perangai  atau akhlaknya  seorang  perempuan”,  bukan menguasai atas segala kehidupan seorang perempuan  tersebut.  Kekuasaan  tersebut diberlakukan dalam sebuah rumah tangga, yang  mana  suami  menjadi  surga  atau nerakanya  seorang  perempuan.  Segala
perbuatan  dan  akhlak  istri  menjadi tanggung jawab suami terhadap Allah SWT.
Para  mufassir  klasik  memberikan penafsiran  atas  surat  an-Nisa’  ayat  34 tersebut  memanglah  melihat  konteks zaman yang sedang mereka jalani pada saat itu. Ulama seperti Ibnu Katsir, Al-Qurthubi,
Ath-Thabari,  Musthafa  Al-Maraghi,  dan
Muhammad Hasbi dalam menafsirkan ayat tersebut benar-benar menyesuaikan zamannya,  dimana  masih  sangat  minim perempuan  yang  bergelut  dalam  perihal kepemimpinan, dan menerangkan dengan sangat  jelas  bahwasanya  dalam  masalah kepemimpinan  keluarga,  laki-laki  lah pemimpinnya.
Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, Husein  Muhammad,  Asghar  Ali,  dan beberapa  Ulama  kontemporer  lainnya memberikan  penafsiran  lebih  luas  lagi terhadap  ayat  tersebut,  yang  mana  lebih menitikberatkan pada konteks zaman serta kondisi  yang  ada.  Apabila  didapati perempuan  lebih  mumpuni  serta  kondisi mendesaknya  untuk  berkiprah  menjadi seorang  pemimpin  baik  itu  ranah  publik maupun  domestik,  maka  itu  bukanlah sebuah  pelanggaran  baik  dari  segi  agama maupun kaidah negara.
ِسِلاَجَمْلا يِف اوُحَّسَفَت ْمُكَل َليِق اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي او ُزُشْناَف او ُزُشْنا َليِق اَذِإ َو ْمُكَل ُ َّاللّ ِحَسْفَي اوُحَسْفاَف ْنِم اوُنَمآ  َنيِذَّلا ُ َّاللّ ِعَف ْرَي َمْلِعْلا اوُتوُأ َنيِذَّلا َو ْمُك (  ٌريِبَخ َنوُلَمْعَت اَمِب ُ َّاللّ َو ٍتاَج َرَد
١١ ) Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang- lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:  "Berdirilah  kamu",  maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang  yang  beriman  di  antaramu dan  orang-orang  yang  diberi  ilmu pengetahuan  beberapa  derajat.  Dan  Allah Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan”(Q.S. Al Mujadilah: 11) Penjelasan dalam tafsir Ibnu Abbas tersebut, dengan sangat tegas
mengunggulkan  derajat  orang  yang berilmu. Hingga sampai ada perbandingan derajat  bagi  kaum  mukmin  yang  berilmu dengan  yang  tidak  berilmu.  Allah  SWT
benar-benar memuliakan serta meninggikan  kedudukan  orang  yang beriman yang disertai ilmu dalam imannya. Orang  yang  berilmu  saja  tidak  cukup  jika tidak  disertai  dengan  iman  kepada  Allah SWT dan Rasul-Nya, karena perihal ilmu itu sendiri  membutuhkan  pemahaman  dalam pendekatan  manusia  kepada  Rabb-nya, sehingga  dalam  segala  aturan  dan  poros kehidupannya,  akan  selalu  mendapat rahmat  Allah  SWT.Begitu  pula  dengan orang  yang  beriman,  tidak  cukup  hanya dengan  memiliki  iman  saja  tanpa  ilmu, karena hal tersebut akan menyesatkannya.
Quraish Shihab (2007) dalam kitab tafsir  Al-Misbahnya  menjelaskan,  kata ا ْوُحَّسَفَت dan ا ْوُحَسْفَا diambil  dari  kata َحَّسَف yang berarti  lapang.  Lafadz ا ْو ُزُشْنَا diambil  dari kata ٌز ْوُشُن yang berarti tempat yang tinggi. Perintah  tersebut  pada  mulanya  berarti "beralih  ke  tempat  yang  tinggi",  yang dimaksud  disini  adalah  pindah  ke  tempat lain  untuk  memberikan  kesempatan kepada yang lebih wajar duduk atau berada di  tempat  yang  wajar  pindah  itu,  atau bangkit melakukan suatu aktivitas positif. Hal tersebut dapat diluaskan pada penempatan perempuan sebagai pemimpin itu dianjurkan selama perempuan  tersebut  lebih  wajar,  lebih berhak,  dan  lebih  mumpuni  untuk memimpin dalam beberapa syarat menjadi pemimpin,  dari  pada  laki-laki.  Surat  al- Mujadalah  ayat  11  tersebut  menegaskan, bahwa mereka yang memiliki derajat yakni yang  lebih  tinggi  dari  yang  sekedar beriman.  Ilmu  yang  dimiliki  seorang manusia itulah yang berperan besar dalam ketinggian  derajat  yang  diperolehnya dihadapan  Allah  SWT  juga  dihadapan manusia,  bukan  akibat  dari  faktor  di  luar ilmu itu (M. Quraisy Shihab, 2007).
Misi mengantarkan kejayaan suatu masyarakat,  bangsa,  dan  bernegara  oleh seorang pemimpin tersebut tidaklah hanya bisa dibatasi aturan yang hanya memprioritaskan  pemimpin  laki-laki  saja, melainkan  perempuan  juga  pastilah mampu  melaksanakan  amanah  besar tersebut,  selama  masih  dalam  koridor syari’at yang diperbolehkan. Mengantarkan  manusia  ke  dalam  dimensi sosial bernegara yang Baldatun Thoyyibun
wa  Robbun  Ghofur  inilah  yang  harusnya menjadi idealisme setiap warga negara dan generasi  muda  di  Indonesia  ini,  demi kejayaan bangsa di masa mendatang.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah  bahwa  para  mufassir  klasik  dan kontemporer  memanglah  hidup  di  zaman yang  berbeda,  dengan  acuan  hukum  yang sama,  yakni  Al-Qur’an  dan  hadits.  Oleh karenanya,  wajar  jika  banyak  terdapat perbedaan penafsiran dan pendapat terkait hukum kepemimpinan perempuan. Ulama seperti  Imam  Jalaludin,  Ibnu  Katsir,  Al- Qurthubi,  Ath-Thabari,  Musthafa  Al- Maraghi,  dan  Muhammad  Hasbi  dalam menafsirkan surat an-Nisa’ ayat 34, benar- benar  menyesuaikan  zamannya,  dimana masih  sangat  minim  perempuan  yang bergelut dalam perihal kepemimpinan, dan menerangkan dengan sangat jelas bahwasanya dalam masalah kepemimpinan  keluarga,  laki-laki  lah pemimpinnya. Quraish Shihab, Asghar Ali,
dan  beberapa  ulama  kontemporer  lainya memberikan  penafsiran  lebih  luas  lagi terhadap surat an-Nisa’ ayat 34 yang mana lebih menitikberatkan pada konteks zaman serta  kondisi  yang  ada.  Apabila  didapati perempuan  lebih  mumpuni  serta  kondisi mendesaknya  untuk  berkiprah  menjadi seorang  pemimpin  baik  itu  ranah  publik maupun  domestik,  maka  itu  bukanlah sebuah  pelanggaran  baik  dari  segi  agama maupun kaidah negara.
Allah  SWT  akan  mengangkat derajat  orang  beriman  yang  berilmu, terutama  yang  menjadi  pemimpin  harus memiliki  iman  dan  ilmu  (Surat  Al- Mujadalah ayat 11). Tanpa salah satu dari hal  tersebut,  maka  akan  menjadikan pemimpin  tersebut  bagaikan  berjalan dengan  satu  kaki.  Terkait  permasalahan laki-laki  atau  perempuan  yang  menjadi pemimpin,  Allah  SWT  tidak  pernah membedakan  keduanya,  tentang  siapa yang layak untuk menjadi pemimpin, yang terpenting  adalah  apakah  pemimpin tersebut  beriman  dan  berilmu  atau tidaknya, karena syarat tersebut
merupakan  syarat  mendasar  yang  wajib dimiliki oleh setiap pemimpin. Jumlah perempuan di era Globalisasi dan Modernisasi pada abad 21 ini memanglah semakin meningkat secara pesat, oleh karenanya sangatlah dibutuhkan  kontribusi  perempuan  dalam segala  perubahan  dan  perkembangan zaman yang ada. Jika hanya laki-laki yang menangani semuanya, maka itu tidak akan cukup untuk mengatasi serta mengendalikan  kepelikan  perkembangan zaman  ini.  Potensi  perempuan  yang mumpuni  dalam  berbagai  bidang  patut untuk  direalisasikan  dan  diberi  posisi sehingga karunia dari Allah SWT terhadap perempuan  tersebut  tidak  terabaikan secara  sia-sia,  posisi  ini  diberikan  kepada perempuan  dengan  tanpa  menghilangkan kodrat  serta  kewajibannya  sebagai  istri dan  ibu  bagi  keluarganya.  Termasuk  di dalamnya merealisasikan UU No. 12 Tahun 2003  tentang  Pemilu,  pasal  65  ayat  1 tentang  aturan  calon  legislatif  yang  telah memberikan  kuota  30%  kursi  bagi perempuan  untuk  bergelut  di  bidang pemeritahan di Indonesia. Saran yang dapat penulis sampaikan  terkait  wacana  kepemimpinan perempuan  dalam  perspektif  Islam  kajian tafsir  Maudhu’i  Al-Qur’an  surat  An- Nisa’ayat  34  dan  surat  Al-Mujadalah  ayat 11  ini  adalah,  agar  kegiatan  penelitian terkait  kajian  perempuan  harus  tetap dilaksanakan,  dilihat  dari  pentingnya kajian  tersebut  bagi  perkembangan  dan peradaban  zaman  abad  21  ini.  Melihat bahwa  peradaban  perempuan  telah menyentuh berbagai segi kehidupan, yang tidak  bisa  lagi  dibedakan  antara  kodrat ataupun  derajat  antara  laki-laki  dan perempuan.  Hak  antara  laki-laki  dan perempuan  itu  sama  di  mata  negara, derajatnya  pun  sama  di  hadapan  Allah SWT,  hanya  tingkat  ketaqwaan  yang membedakannya. Demi mencapai kesejahteraan bersama dalam berkehidupan,  baiklah  kiranya  kita  tetap mengembangkan ranah keilmuan di bidang kajian  kepemimpinan  perempuan  ini, tentunya dengan tanpa mengabaikan posisi laki-laki dalam berkehidupan.

## Daftar Pustaka
Al-Qur'anul  Karim.  Mushaf  Al-Firdaus: Terjemah  dan  Penjelasan  Tematik
Ayat.  Tangerang:  Penerbit  Al- Fadhilah. 2002. Fitriyani. Kepemimpinan Perempuan Dalam  Islam:  Studi  Pemikiran  M. Quraish  Shihab.  Skripsi,  Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas  Paramadina  Jakarta. 2014.
Tharaba,  Fahim.  2016.  Kepemimpinan Pendidikan  Islam.  Malang:  CV. Dream Litera Buana.
Muhammad  Bin  Ya’qub.  817H.  Tanwirul Miqbas  min  Tafsir  Ibnu  Abbas.  Dar Al-Hayat  wa  Kutubul  Arabiyah Indonesia.
M. Quraish Shihab. 2007. Tafsir Al-Misbah:
Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al- Qur’an. Jakarta: Lentera Hati.
M.  N  Ibad.  2011.  Kekuatan  Perempuan
dalam  Perjuangan  Gus  Dur  –  Gus Miek. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. Said Al Afghani. 2001. Pemimpin Wanita Di Kancah  Politik:  Studi  Sejarah
Pemerintahab  ‘Aisyah.  Yogyakarta:
Putaka LP2IF.
Soekanto,  Soerjono.  2006.  Sosiologi  Suatu Pengantar.  Jakarta:  Raja  Grapindo Persada.