## ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NOMOR 07 PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL
W AHYU L AELATUL H IDAYAH 1 , R IRIH S RI H ARJANTI 2 , F ITRI A MALIYAH 3
1,2,3 Politeknik Harapan Bersama, Indonesia Email : wahyulaelatul11@gmail.com

## Wahyu Laelatul Hidayah1, Ririh Sri Harjanti2, Fitri Amaliyah3

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap Dinas Kesehatan Kota Tegal telah sesuai dengan PSAP No. 07. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh memalui wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Tegal dan data laporan keuangan tahun 2022 berfungsi sebagai data sekunder. Pendekatan analisis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang mana terlebih dahulu menganalisis data yang dikumpulkan sebelum menarik kesimpulan. Penelitian ini mendapat hasil bahwa perlakuan akuntansi aset tetap  Dinas  Kesehatan  Kota  Tegal  berdasarkan  PSAP  No.07  tidak  seluruhnya dilaksanakan,  karena  komponen  penghentian/pelepasan  dan  pengungkapan  aset tetap tidak sesuai dengan PSAP No.07.
Kata kunci : perlakuan akuntansi, aset tetap, PSAP No.07

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  whether  the  fixed  asset  accounting treatment of the Tegal City Health Office is in accordance with PSAP No. 07. The primary data used in this research was obtained through interviews conducted with the Tegal City Health Office and the 2022 financial report data serves as secondary data. The approach to this research analysis is a qualitative descriptive method, which first analyzes the data collected before drawing conclusions. This study found that the accounting treatment for the fixed assets of the Tegal City Health Service based on  PSAP  No.07  was  not  fully  implemented,  because  the  components  of termination/disclosure  and  disclosure  of  fixed  assets  were  not  in  accordance  with PSAP No.07.
Keywords : accounting treatment, fixed assets, PSAP No.07

## 1. PENDAHULUAN
Suatu sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik harus diberlakukan oleh pemerintah saat ini.  Seiring  dengan  adanya good  governance  menjadikan  pemerintah  untuk  lebih meningkatkan tata kelolanya dengan perwujudan laporan keuangan yang semakin baik. Untuk itu  pemerintah  harus  menerapkan  prinsip-prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam menyajikan informasi laporan keuangan (Khafiyya, 2017). Selain itu kinerja pegawai juga merupakan faktor untuk mewujudkan good governance. Kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan produktivitas instansi pemerintahan.
Faktor yang menunjang produktivitas pemerintah bukan semata-mata hanya ditentukan dari kemampuan pegawai namun dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yaitu sarana dan prasarana  kerja  yang  memadai.  Penyediaan  sarana  kerja  untuk  memfasilitasi  pelaksanaan tugas pegawai harus memperhatikan aspek manfaat. Sarana dan prasarana harus di kelola secara efektif dan benar untuk menunjang kegiatan operasional pegawai. Aset daerah yang dikelola  dengan  baik  akan  memperoleh  perkiraan  kekayaan  daerah  secara  menyeluruh, memperjelas kepemilikan, melindungi kekayaan daerah, serta dapat menggunakan kekayaan daerah  untuk  meningkatkan  PAD.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  maka  pemerintah  perlu melakukan  pengelolaan  aset  secara  profesional,  transparan,  akuntabel,  efisien  dan  efektif (Rumbaru et al., 2018).
Standar Akuntansi Pemerintahan membahas mengenai pedoman akuntansi yang digunakan dalam pembuatan serta penyajian laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun, 2010). Laporan  keuangan  terdiri  dari  beberapa  elemen  salah  satunya ialah aset. PSAP No. 07 (2010) mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang memiliki masa  manfaat  lebih  dari  12  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintah  atau dimanfaatkan  oleh  masyarakat  umum.  Menurut  Halim  (2014)  aktiva  tetap  berwujud merupakan aktiva yang berbentuk fisik, memiliki masa manfaat dalam jangka panjang, dimiliki oleh entitas dan digunakan didalam-Nya untuk tujuan operasional. Menurut Hasiara (2009) aset  tetap  yaitu  barang  berwujud  dengan  umur  ekonomis  melebihi  satu  tahun,  yang mendukung operasi pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik. Aset tetap adalah aset perusahaan  yang  nilainya  cukup  besar  dan  jenis  serta  jumlah  aset  tetap  yang  banyak tergantung dari operasional instansi itu sendiri.
Penulis melakukan analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Tegal sesuai  dengan  standar  akuntansi  yang  berlaku.  Pemilihan  entitas  tersebut  karena  Dinas Kesehatan Kota Tegal merupakan penanggung jawab atas sarana dan prasarana kesehatan yang terdapat di lingkungan kerjanya seperti rumah sakit dan puskesmas. Adanya PSAP No .07  mengakibatkan  pengakuan,  pengukuran,  dan  pengungkapan  aset  tetap  harus dilaksanakan secara tepat guna menunjang keandalan suatu laporan keuangan. Oleh karena itu, proses pencatatan dan pelaporan aset tetap harus mengikuti standar yang berlaku untuk menghindari salah saji yang mengarah pada ketidakakuratan informasi (Baso et al., 2020).
Berdasarkan  observasi  awal,  penulis  menemukan  permasalahan  di  CaLK  mengenai pengungkapan  aset  tetap.  Dinas  Kesehatan  Kota  Tegal  belum  mengungkapkan  terkait informasi penyusutan Aset Tetap yang meliputi metode penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode, serta rekonsiliasi.
Studi terkait aset tetap telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, penelitian Sita et al. (2017) menghasilkan bahwa pada RSUD Genteng belum semuanya sesuai dengan PSAP No.07,  karena  penyajian  beban  penyusutan  pada  laporan  operasional  hanya  menampilkan
biaya  penyusutan  untuk  mesin  dan  peralatan.  Penelitian Berahima, Debby Ayu &  Jullie Sondakh (2022) memberikan hasil penerapan pengukuran aset tetap sesuai dengan PSAP No.07 dan semua aset telah terlampir di aplikasi SIMDA-BMD. Penelitian (Fadhilah et al., 2022) menghasilkan bahwa Kanwil Djkn Sumut pada penghentian dan pelepasan aset tetap tidak  sesuai  PSAP  No.07,  kesalahan  ini  diduga  terjadi  karena  pencatatan  asset  tetap  yang kurang tepat dan kemungkinan sistem aplikasi aset tetap yang bermasalah.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menganalisis kesesuaian  antara  perlakuan  akuntansi  aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Tegal dengan PASP No. 07. Diharapkan hasil dari penelitian ini  bermanfaat  sebagai  saran  dan  masukan  untuk  pihak  staf  agar  meningkatkan  dan memperbaiki kinerja khususnya dalam bidang perlakuan akuntansi aset tetap.

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  analisis  deskriptif  kualitatif. Penelitian  ini  mendapatkan  informasi  dari  dua  sumber  data  yaitu  laporan  keuangan  2022 sebagai  data  sekunder  dan  wawancara  langsung  dengan  pihak  Kasubbag  Umum  dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Tegal sebagai data primer. Menurut A. Sujaya et al., (2020) wawancara merupakan metode yang melibatkan pertukaran pertanyaan dan jawaban untuk mengetahui informasi yang lebih terperinci. Selain data sekunder dan primer, penelitian ini menggunakan observasi dan studi Pustaka untuk pengumpulan datanya. Menurut Djollong (2014) observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan menyeluruh dan  pencatatan  secara  sistematis.  Pengamatan  dilakukan  guna  melihat  objek  sehingga memperoleh  gambaran  objek  yang  akan  diteliti.  Studi  literatur  adalah  teknik  untuk mengumpulkan informasi atau referensi yang berkaitan dengan subjek yang tercakup dalam topik penelitian (Dwitayanti & Zahara, 2018). Selanjutnya metode analisis data dilakukan yaitu mengidentifikasi aset tetap melalui laporan keuangan 2022 sebagai data sekunder yang selanjutnya akan dikembangkan dengan hasil data primer berupa wawancara. Setelah itu akan dianalisis dengan PSAP No.07 apakah telah sesuai atau belum (Rohendi dan Saadah 2017).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Klasifikasi Aset Tetap
Pengklasifikasian aset tetap didasarkan pada kesamaan sifat maupun fungsi dalam kegiatan entitas,  hal  tersebut  telah  dijelaskan  dalam  PSAP  No.07.  Pengklasifikasian  tersebut  telah diterapkan Dinas Kesehatan Kota Tegal dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Tegal. Dinas Kesehatan Kota Tegal memiliki aset tetap yang cukup besar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai aset tetap yang dimiliki tahun 2022 sebesar Rp. 22.406.549.895,75 dari total aset Rp. 22.478.158.480,75 atau sebesar 99,6% dari total aset yang ada.

## 3.2 Pengakuan Aset Tetap
Hasil analisis terkait pengakuan aset tetap Dinas Kesehatan Kota Tegal dapat diperoleh dari CaLK yang telah dibuat oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Tegal 2022 dan dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Pak Riza yaitu mendapatkan informasi bahwa aset tetap Dinkes tidak pernah  dijual  dan  dibangun  untuk  maksud  dipakai.  Pembangunan  klinik,  puskesmas  dan puskesmas  pembantu  yang  digunakan  untuk  pelayanan  masyarakat  merupakan  salah  satu bukti bahwa aset tersebut di pakai untuk kepentingan umum.

## Tabel 1. Perbandingan Pengakuan Aset Tetap

## 3.3 Pengukuran Aset Tetap
Biaya perolehan merupakan dasar pengukuran aset tetap yang digunakan di Dinas Kesehatan Kota Tegal. Pencatatan aset  tetap  yaitu  sebesar nilai wajar  dari  imbalan  yang dialokasikan untuk mendapatkan aset tersebut. Pada saat Dinas Kesehatan Kota Tegal menerima aset dari hibah juga perlakuan terkait pengukuran aset tetap ini berlaku, dimana yang berhibah harus menyertakan bukti pembelian aset tetap kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Tegal.

## Tabel 2. Perbandingan Pengukuran Aset Tetap
Dari  tabel  di  atas  memperoleh  kesimpulan  bahwa  perolehan  aset  tetap  secara  pembelian diukur  dengan  harga  perolehan,  sedangkan  yang  diperoleh  dari  hibah  dinilai  berdasarkan harga wajarnya, maka pengukuran aset tetap sesuai dengan PSAP No. 7.

## 3.4 Penilaian Awal Aset Tetap
Ketika syarat sebagai aset tetap telah terpenuhi maka aset tersebut akan dinilai sebesar biaya perolehan dan jika diperoleh tanpa nilai akan diukur sebesar nilai wajar saat aset didapatkan. Perolehan  aset  tetap  melalui  pertukaran  Dinas  Kesehatan  Kota  Tegal  belum  pernah melakukan, namun Dinas Kesehatan pernah mendapatkan aset donasi dimana berdasarkan data KIB B peralatan dan mesin diperoleh informasi terdapat aset hibah seperti sepeda motor dari Kemenkes drg. Agus, meja resepsionis dan alat pendingin ( cold storage). Menurut PSAP No. 07 aset tetap yang didapatkan dari sumbangan yang disebut dengan perpindahan tanpa syarat kepada satu pihak dan disertai dengan dokumentasi perpindahan kepemilikan yang sah.

## Tabel 3. Perbandingan Penilaian Awal Aset Tetap

## 3.5 Pengeluaran Setelah Perolehan
Pemerintah  akan  menggunakan  aset  tetap  untuk  keperluan  operasionalnya  sampai  umur ekonomisnya  habis.  Namun  terkadang  di  pertengahan  umur  ekonomis  aset  tersebut, pemerintah dapat melakukan pemeliharaan atau upaya untuk memperpanjang jangka waktu manfaat aset tersebut.

## Tabel 4. Perbandingan Pengeluaran Setelah Perolehan
Dinas Kesehatan Kota Tegal tidak melakukan batasan minimum untuk aset tetapnya, hal ini dibuktikan bahwa di Catatan atas Laporan Keongan tidak diungkapkan, sedangkan dalam PSAP No.07 mengatakan bahwa setiap batasan biaya kapitalisasi harus diterapkan secara konsisten
dan dinyatakan dalam CaLK. Maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran setelah perolehan aset tetap Dinas Kesehatan Kota Tegal sesuai dengan PSAP No. 07.

## 3.6 Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal Penyusutan
Aset  tetap  disajikan  berdasarkan  hasil  pengurangan  dari  biaya  perolehan  dan  akumulasi penyusutan,  hal  ini  telah  tercantum  dalam  PSAP  No.07.  Penyusutan  aset  tetap  Dinas Kesehatan  Kota  Tegal  dihitung  dengan  menggunakan  aplikasi  SIMDA  yang  mana  hasil dari perhitungan  akan  disajikan  pada  neraca  dan  menggunakan  metode  garis  lurus  dimana besarnya penyusutan selalu sama tiap periodenya.

## Tabel 5. Perbandingan Penyusutan Aset Tetap

## Penilaian Kembali Aset Tetap
Penilaian kembali aset tetap atau yang dikenal dengan revaluasi. Tujuan dari revaluasi ini agar instansi bisa melakukan perhitungan pendapatan dan biaya yang lebih wajar. Nilai tercatat aset tetap akan berubah jika revaluasi ini terjadi. Hal tersebut akan berdampak pada nilai akun selisih  penilaian  kembali  aset  tetap  di  laporan  perubahan  ekuitas.  Informasi  dari  laporan perubahan ekuitas dapat menunjukkan bagaimana Dinas Kesehatan Kota Tegal dinilai kembali. Berikut adalah laporan perubahan ekuitas Dinas Kesehatan Kota Tegal.

## Tabel 6.  Revaluasi Aset Tetap

## Sumber: Data diolah, 2023
Berdasarkan data laporan perubahan ekuitas di atas, terdapat nilai selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp. 0, maka dapat diartikan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tegal tidak menjalankan revaluasi aset tetap. Karena SAP menilai aset tetap dengan biaya perolehan maka dalam PSAP No.07  menyatakan  bahwa  revaluasi tidak  diperbolehkan.  Berdasarkan pernyataan  tersebut, maka revaluasi aset tetap Dinas Kesehatan Kota Tegal sesuai dengan PSAP No.07.

## Tabel 7.  Perbandingan Penilaian Kembali Aset Tetap

## 3.7 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
Penghentian/pelepasan  aset  tetap  akan  digolongkan  sebagai  aktiva  lainnya  setelah  tidak diperlukan lagi untuk kegiatan operasional yang disebabkan karena rusak parah, kadaluwarsa, tidak sesuai dengan kebutuhan, atau telah mencapai akhir masa manfaatnya.

## Tabel 8. Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
Berdasarkan  tabel  dan  hasil  wawancara,  diperoleh  informasi  bahwa  aset  yang  sudah  tidak terpakai  akan  diserahkan  kepada  Pemkot.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa komponen penghentian dan pelepasan aset tetap tidak sesuai dengan PSAP No.07, karena tidak disajikan dalam CaLK mengenai aset tetap yang dihentikan dari neraca.

## 3.8 Pengungkapan Aset Tetap
Pengungkapan  aset  tetap  dapat  diamati  dari  laporan  keuangan,  maka  penulis  akan membandingkan  data  antara  PSAP  No.07  dengan  laporan  keuangan  Dinas  Kesehatan  Kota Tegal. Berikut tabel perbandingan pengungkapannya:

## Tabel 9. Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu  pengungkapan  aset  tetap  belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No.07, dikarenakan pada laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota  Tegal  tidak  mengungkapkan  informasi  rekonsiliasi  awal  dan  akhir  periode.  Selain  itu informasi  penyusutan  aset  tetap  juga  belum  diungkapkan  dalam  laporan  keuangan  Dinas Kesehatan Kota Tegal dikarenakan pada saat perhitungan penyusutan dan rekonsiliasi aset tetap dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah, sehingga dari Dinas Kesehatan Kota Tegal tidak mengetahui informasi mengenai penyusutan aset tetap.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  data  yang  didapatkan,  maka  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa  Dinas  Kesehatan  Kota  Tegal  belum  sepenuhnya  mengimplementasikan  perlakuan akuntansi  aset  tetap  berdasarkan  PSAP  No.  07  dikarenakan  komponen  penghentian  atau pelepasan  dan  pengungkapan  aset  tetap  tidak  sesuai  dengan  PSAP  No.  07.    Saran  untuk peneliti selanjutnya diharapkan membuat draf pertanyaan yang lebih difokuskan pada poin- poin yang di bandingkan.

## 5. DAFTAR RUJUKAN
A.  Sujaya,  F.,  Yanti,  Y.,  &  Wibowo,  R.  (2020).  Penerapan  Psap Nomor  07  Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung.
Jurnal Ekonomi Dan Perbankan, 5(2), 157 – 166. https://doi.org/10.36587/probank.v5i2.722
Baso, R., Bintari, S., & Sumarni, S. (2020). Economics and Digital Business Review Analisis  Perlakuan  Akuntansi  Aset  Tetap  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah ( BPKD ). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1(1), 65 – 81.
Debby  Ayu  Berahima,  Jullie  Sondakh,  R.  L.  (2022).  Evaluasi  Penerapan  Pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  No  .  07  Tentang  Akuntansi  Aset  Tetap  Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jurnal EkoSosBudKum, 5(2), 1073 – 1078.
Djollong, A. F. (2014). Tehnik pelaksanaan penelitian kuantitatif. II(September), 86 – 100.
Dwitayanti, Y., & Zahara, H. (2018). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Bkkbn  Provinsi  Sumatera  Selatan  Berdasarkan  Psap  No.  07  Tentang  Akuntansi Aset Tetap. Jurnal Bisnis Darmajaya, 4(1), 81 – 96.
Fadhilah, N., Hasibuan, A., Islam, U., Sumatera, N., Medan, K., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, K. (2022). Analisis penerapan psap no. 07 tentang aset tetap pada kanwil djkn sumatera utara. 3(2), 177 – 183. Halim, A. (2014). Akuntansi Keuangan Menengah II. 1, 1 – 112.
Hasiara, L. O. (2009). Akuntansi Sektor Publik (Teori & Praktik, Bernuansa Keperilaku. Braja Press Universitas Brawijaya.
Khafiyya,  N.  A.  (2017). Akuntansi  Aset  Tetap  (PSAP  07)  Pada  Dinas  Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 07. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun. (2010). Standar Akuntansi Pemerintah.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07. (2010). 07. Rohendi,  H.,  &  Saadah,  K.  (2017). Analisis  Perlakuan  Akuntansi  atas  Aset  Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ( PSAP ) No . 07 pada

## Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. 31
– 54.
Sahril Rumbaru, Inggriani Elim, M. K. (2018). Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap  Berdasarkan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Nomor  07  Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi, 13(2), 38 – 45.
Sita, S. I., Irmadariyani, R., & Adriana. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Analysis of the Accounting of Fixed Assets In RSUD Genteng ). E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 4(1), 40 – 43. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/view/4570 Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.