## NASIONALISME PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Pemberdayaan BANI Sebagai Lembaga Penyelesaian
Sengketa Penanaman Modal Asing)
Ayu Atika Dewi 1 Etty Susilowati 2

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengupayakan terwujudnya nasionalisme dalam penyelesaian sengketa  penamanam  modal  asing  dengan  memberdayakan BANI sebagai  alternatif lembaga  penyelesaian  sengketa,  dan  juga  menemukan  hambatan-hambatan  apa  saja yang  dihadapi  dalam  mengupayakan  terwujudnya  nasionalisme  penyelesaian sengketa  penanaman  modal  asing.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan  penulis  adalah  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  ditemukan bahwa Pertama,Upaya  mewujudkan  nasionalisme  dengan  menjadikan  BANI  lebih  berdaya sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  penanaman  modal  asing  dapat  dilakukan melalui perbaikan klausul penyelesaian sengketa penanaman modal asing yaitu pasal 32  ayat  (4)  UU  Penanaman  Modal, meningkatkan  kualitas  arbiter  BANI, Kedua,Hambatandalam  mewujudkan  nasionalisme  penyelesaian  sengketa  dalam penanaman modal  asing  dengan memberdayakan  BANI  sebagai forum penyelesaian sengketa  dibedakan  dalam  dua  kelompok  yaitu  hambatan  internal  dan  hambatan eksternal.  Hambatan  internal  berasal  dari  keadaan  nasional  berupa  dasar  hukum. Sedangkan hambatan eksternal berasal pihak luar negeri yang banyak mempengaruhi pemerintah untuk menetapkan kebijakan dibanding kepentingan nasional.
Kata  kunci: Modal  Asing,  Penyelesaian  Sengketa,  Arbitrase,  Badan  Arbitrase Nasional Indonesia
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. Latar Belakang
Pemerintah Indonesia selalu  berupaya meningkatkan  kesejahteraan  melalui pembangunan  nasional. Pembangunan  nasional  negara  berkembang khususnya yang menitikberatkan pada bidang ekonomi umumnya mengalami kendala terkait dengan keterbatasan modal, kemampuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan serta manajerial. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut pemerintah melakukan  kerjasama  dengan  pihak  luar negeri melalui penanaman modal asing.
Pasal  1  angka  9  UU  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal memberikan pengertian penanaman modal asing sebagai berikut.
“Penanaman  modal  asing  adalah  kegiatan  menanam  untuk  melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam  modal asing  baik  yang  menggunakan  modal  asing  sepenuhnya  maupun  yang berpatungan dengan penanam modal dalam nege ri.”
Lalu  lintas  penanaman  modal  asing  yang  melibatkan  subjek  dengan perbedaan  kewarganegaraan  membawa  kompleksitas  yang  berpotensi menimbulkan  sengketa.  Sengketa  dapat  menghadirkan  resiko-resiko merugikan  yang  tidak  dikehendaki  dan  dapat  mengacaukan  prediksi-prediksi bisnis. 3 Sengketa  dapat  terjadi  antara  negara  dengan  investor  asing  maupun antara investor asing dengan investor dalam negeri.
Indonesia mencantumkan klausula tentang penyelesaian sengketa penanaman modal asing antara negara dengan investor asing dalam Pasal 32 ayat (4) UU Penanaman Modal yang berbunyi sebagai berikut.
“Dalam  hal  terjadi  sengketa  di  bidang  Penanaman  Modal  antara pemerintah  dengan  Penanam  Modal  asing,  para  pihak  akan menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui  arbitrase  internasional  yang harus disepakati oleh para pihak.”
3 Ida  Bagus  Wyasa  Putra, Aspek-Aspek  Hukum  Perdata  Internasional  Dalam  Transaksi  Bisnis Internasional, (Bandung: Refika Aditama,2000), hlm. 77.
Ketentuan  pasal tersebut  dinilai  banyak  diarahkan  untuk  kepentingannegara pemilik modal yang dilatarbelakangi kekhawatiran mereka atas perlindungan nilai  kapitalnya.  Investor  asing  yang  terdiri  dari  perusahaan-perusahaan multinasional  dengan  kekuatan  modal  mempengaruhi  bahkan  membatasi otonomi  ekonomi  dari  negara  penerima  modal.  Perusahaan  multinasional sering  menggunakan  kekuatan  ekonomi  mereka  untuk  mempengaruhi  dan memanipulasi berbagai kebijakan pemerintah host country ke arah yang tidak menguntungkan bagi pembangunan di negara tuan rumah. 4
Indonesia  sebagai  negara  yang  berdaulat  memiliki otoritas  untuk mengatur sendiri segala sesuatu yang terjadi di wilayah teritorialnya termasuk dalam  kapasitas sebagai  pencipta  hukum host  countrytanpa.  Campur  tangan pihak  asing  dalam  mengarahkan  kebijakan  pemerintah  tentunya  bersifat kontradiktif dengan prinsip kedaulatan negara. Otoritas tertinggi negara perlu dibersihkan dari campur tangan pihak lain baik korporasi  maupun pihak asing yang  ikut  campur  dalam  mengarahkan  kebijakan  penyelesaian  sengketa penanaman modal asing di Indonesia.
Indonesia perlu  mengupayakan  nasionalisme.  Nasionalisme  merupakan kesadaran  keanggotaan  di  suatu  bangsa  yang  secara  potensial  atau  aktual bersama-sama  mencapai,  mempertahankan  dan  mengabadikan  identitas, integritas,  kemakmuran  dan  kekuatan  bangsa  itu. 5 Nasionalisme sebagai upaya  mempertahankan  kekuatan  bangsa  ditempatkan  sebagai  langkah penjernihan kedaulatan negara dalam menciptakan kebijakan hukum di bidang penyelesaian  sengketa  penanaman  modal  asing  terbebas  dari  pengaruh  pihak manapun.
Nasionalisme penyelesaian sengketa penanaman modal asing dapat dijabarkan melalui  pemberdayaan  arbitrase  nasional  Indonesia  untuk  mengambil  alih posisi  yang  sebelumnya  menjadi  dominasi  arbitrase  internasional.    Proses beracara  pada  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  tidak  banyak
4 Michael P.Todaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi , (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 270.
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses tanggal 17 Juli 2014.
berbeda dengan proses beracara lembaga-lembaga arbitrase internasional pada umumnya.  Namun  eksistensi  BANI  sepertinya  masih  belum  begitu  pamor dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal asing.
Maka  berdasarkan uraian  tersebut,  maka permasalahan  yang dapat dirumuskan  adalah  sebagai  berikut:Bagaimana  mengupayakan  terwujudnya nasionalisme  dalam  penyelesaian  sengketa  penamanam  modal  asing  dengan memberdayakan  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  sebagai  alternatif lembaga  penyelesaian  sengketa, Hambatan-hambatan  apa  saja  yang  dihadapi dalam  mengupayakan  terwujudnya  nasionalisme  penyelesaian  sengketa penanaman  modal  asing  melalui  pemberdayaan  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia sebagai lembaga penyelesaian sengketa penanaman modal asing.

## 1. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan penulis adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji tentang nasionalisme  penyelesaian  sengketa  penanaman  modal  asing  kemudian menganalisis  melalui  komparasi  tata  cara  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase nasional dengan arbitrase internasional. Dari hasil kajian dan analisis penulis  lalu  merumuskan  jawaban  atas  permasalahan  yaitu  tentang  upaya- upaya  serta  hambatan  dalam  nasionalisme  penyelesaian  sengketa  penanaman modal  asing  melalui  pemberdayaan  badan  arbitrase  nasional  Indonesia sebagai lembaga penyelesaian sengketa penanaman modal asing.

## 2. Kerangka Teori
Penyelenggaraan  penanaman  modal  asing seperti  dua  sisi  mata  uang  yang memiliki dampak positif sekaligus negatif. Muchammad Zaidun mengemukakan  teori-teori  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  negara  dalam bidang  investasi  tinjauannya  dari  segi  kepentingan  ekonomi  yang  menjadi dasar  perumusan  kebijakan,  antara  lain 6 :Neo-Classical  Economic  Theory,
6 Muchammad  Zaidun  dalam  Lusiana, Usaha  Penanaman  Modal  di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 26.
Dependency Theory, The Middle Path Theory, State/ Government Intervention Theory.
Hubungan  para  pihak  dalam  penanaman  modal  asing  merupakan hubungan  dengan  melibatkan  subjek  dan  objek  hukum  yang melewati  lintas batas  negara. Oleh  karena  itu,  tidak  menutup  kemungkinan  munculnya sengketa  terkait  perjanjian  penanaman  modal  asing  tersebut.  Sengketa  dapat terjadi pelanggaran dalam memenuhi perjanjian atau dapat pula karena terjadi perbedaan  dalam  menafsirkan  perjanjian  karena  perbedaan  sistem  hukum yang ada pada masing-masing pihak.
Undang-Undang  Penanaman  Modal  Indonesia  mengamanatkan  bagi  para pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian  penanaman  modal  asing  untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui forum penyelesaian sengketa arbitrase  internasional.  Gunawan  Widjaja  mengemukakan  beberapa  asas umum  dalam  arbitrase  yaitu  antara  lain 7 :        Asas Final  and  Binding, Asas Resiprositas, Asas  Ketertiban  Umum, Kewenangan  Absolut, Asas Separabilitas,

## B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Nasionalisme  Penyelesaian  Sengketa  Penanaman  Modal  Asing  Melalui Pemberdayaan  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  Sebagai  Lembaga Penyelesaian Sengketa
Jimly  Asshiddiqie  menjelaskan  bahwa  UUD  1945  selain  merupakan konstitusi  politik  sesungguhnya  juga  merupakan  konstitusi  ekonomi  dan sosial,  karena  itu  kedudukannya  harus  dimaksimalkan  sebagai  rujukan tertinggi dalam kegiatan bernegara, bermasyarakat dan kegiatan dunia usaha. 8
Setiap  kebijakan  ekonomi  yang  dibuat  harus  didasarkan  dan  tidak  boleh bertentangan dengan konstitusi ekonomi yang ada.
7 Gunawan  Widjaja, Arbitrase  VS.  Pengadilan  Persoalan  Kompetensi  Absolut  yang  Tidak  Pernah Selesai, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 188.
8 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 392.
Pasal  33  UUD  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  fokus  kajian konstitusi  ekonomi  Indonesia  yang  pada  era  sekarang  sering  menjadi perdebatan.  Konsep mengenai  penguasaan  negara dalam  bumi,  air  serta cabang-cabang  produksi  yang  penting  dan  menguasai  hajat  hidup  orang banyak  dalam pasal  tersebut  pada  pelaksanaannya  menemui  tantangan- tantangan. Tantangan  eksternal  berupa  tekanan  politik  dan  ekonomi  negara maju  yang  membawa  konsep  ekonomi  liberal  dan  pasar  bebas  secara  tidak langsung membawa pengaruh terhadap berbagai peraturan di bidang ekonomi Indonesia. Di dalam praktik, berbagai peraturan perundang-undangan ternyata lebih  mengakomodasi  tekanan-tekanan  kepentingan  politik  dan  ekonomi pendukung  pasar 9 daripada  yang  seharusnya  mendasarkan  pada  ketentuan Pasal 33 UUD Negara RI.
Salah  satu  bukti  tekanan  kepentingan  politik  dan  ekonomi  pendukung pasar  (negara  maju) dalam  perumusan  kebijakan  ekonomi  Indonesia khususnya  di  bidang  penanaman  modal  asing  dapat  dilihat  dalam Pasal  32 ayat (4) UU Penanaman Modal yang berbunyi sebagai berikut.
“Dalam  hal  terjadi  sengketa  di  bidang  Penanaman  Modal  antara pemerintah  dengan  Penanam  Modal  asing,  para  pihak  akan menyelesaikan  sengketa  tersebut melalui  arbitrase  internasional  yang harus disepakati oleh para pihak.”
Alternatif lembaga penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional yang tercetus dari pihak asing lebih banyak dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap perlindungan nilai kapital  yang dimiliki jika penyelesaian sengketa ditangani oleh  lembaga  penyelesaian  sengketa  nasional.  Pihak  nasional  sendiri seakan tidak  memiliki posisi  tawar  yang  kuat  untuk  melakukan  negosiasi  atas  cara penyelesaian sengketa yang diinginkan. Keseimbangan posisi tawar dalam hal pilihan  forum  penyelesaian  sengketa  menjadi  sulit  diwujudkan  karena ketidakseimbangan  porsi  sumberdaya  dalam  perusahaan  multinasional  yang lebih  banyak  dikuasai  asing.  Perbedaan  tersebut  tidak  seharusnya
9 Lusiana, Usaha Penanaman Modal di Indonesia , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 73.
mempengaruhi  posisi  tawar-menawar, artinya  salah  satu  pihak  harus  tidak mendikte atau bahkan mengintimidasi agar sebuah penyelesaian disetujui. 10
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  masih  memiliki  keterbatasan- keterbatasan dalam hal membawa perkara ke lembaga arbitrase internasional. Penyelesaian  perselisihan  melalui  arbitrase  internasional  memerlukan  biaya yang cukup besar karena proses pemeriksaan berlangsung di luar negeri. Para pihak  harus  menyisihkan  pengeluaran  yang  lebih  untuk  biaya  pengajuan claim, akomodasi arbiter dan para pihak sendiri, honorarium arbiter dan biaya saksi  ahli  dalam  hal  pemeriksaan  perkara  membutuhkan  hal  tersebut. Permasalahan  lain  muncul tentang  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan arbitrase  nasional di  Indonesia  yang  sejak  dulu  tidak  pernah  ada  kepastian hukum.  Meskipun  Indonesia  telah  terikat  dengan  Konvensi  New  York  1958 tentang  pelaksanaan  putusan  arbitrase  namun  eksekusi  putusan  arbitrase  luar negeri termasuk dalam bidang penanaman modal dalam pelaksanaannya tidak mudah. 11
Indonesia  sebagai  negara  yang  berdaulat memiliki  kekuasaan  dan  otoritas untuk  mengatur  segala  sesuatu  yang  terjadi  di  wilayah  teritorialnya.  Hal  ini sesuai  dengan  pandangan  teori  kedaulatan  negara  yang  dikemukakan  oleh George Jellinek bahwa 12 :
“Hukum  merupakan  penjelmaan  kehendak  atau  kemauan  neg ara.  Jadi, negaralah  yang  menciptakan  hukum,  negara  dianggap  satu-satunya  sumber hukum,  dan  negaralah  yang  memiliki  kekuasaan  tertinggi  atau  kedaulatan. Dan  diluar  negara  tidak  ada  satu  organ  pun  yang  berwenang  menetapkan hukum.”
Negara  Indonesia  dalam  kapasitasnya  sebagai  pencipta  hukum host country memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  lalu  lintas  penanaman  modal
10 Gatot Soemartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.7.
11 Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi , (Malang: Banyumedia Publishing, 2004), hlm. 92.
12 George Jellinek dalam Kusnowibowo, Hukum Investasi Internasional, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), hlm. 117.
asing  mulai  dari  proses  masuknya  modal,  operasionalisasi  usaha  hingga berakhirnya penanaman modal asing juga dalam ranah penyelesaian sengketa. Kedaulatan yang dimiliki Indonesia melalui hukum yang tercipta difungsikan untuk  mengontrol  dan  mengawasi  setiap  perbuatan,  orang  dan  benda  dalam lingkungan  teritorialnya.  Dengan  adanya  kedaulatan  negara,  setiap  orang asing yang masuk ke Indonesia baik perusahaan maupun perorangan dan harta kekayaannya  harus  tunduk  pada  hukum  Indonesia.  Oleh  karenanya  tidak menjadi  tepat  jika  Indonesia  menyerahkan  kekuasaan  tertinggi  dalam menciptakan  hukum  negara  kepada  pihak  luar,  korporasi  atau  pihak  asing untuk  mengatur  atau  mengendalikan  otoritas  tersebut  karena  jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara.
Penegasan prinsip kedaulatan negara Indonesia perlu dijernihkan kembali melalui  nasionalisme. Nasionalisme  merupakan  kesadaran  keanggotaan  di suatu bangsa  yang  secara  potensial  atau  aktual  bersama-sama  mencapai, mempertahankan  dan  mengabadikan  identitas,  integritas,  kemakmuran  dan kekuatan  bangsa  itu. Nasionalisme  sebagai  upaya  mempertahankan  kekuatan bangsa  ditempatkan  sebagai  langkah  penjernihan  kedaulatan  negara  dalam menciptakan  hukum  yang  mengatur  penyelesaian  sengketa  di  bidang penanaman modal asing.
Nasionalisme penyelesaian sengketa penanaman modal asing dapat dilakukan melalui  pemberdayaan  arbitrase  nasional  Indonesia  untuk  mengambil  alih posisi  yang  sebelumnya  menjadi  dominasi  arbitrase  internasional.    Proses beracara  pada  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  tidak  banyak berbeda dengan proses beracara lembaga-lembaga arbitrase internasional pada umumnya.  Namun  eksistensi  BANI  sepertinya  masih  belum  begitu  pamor dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal asing.
Arsul  Sani  mengatakan  bahwa counterpart yang  menjalin  kerjasama dengan  pengusaha  Indonesia  kerap  kali  mempertanyakan  apa  itu  BANI  dan apa bedanya BANI dengan pengadilan biasa dalam hal lamanya penyelesaian
kasus. 13 Lebih lanjut dijelaskan bahwa saat counterpartnya orang asing  yang memiliki bargaining  position yang  lebih  kuat  dan  kurang  mengenal  atau memahami BANI, maka mereka biasanya menginginkan arbiter dan arbitrase dari  negara  yang  sudah  dikenal  baik,  seperti  yang  ada  di  New  Yok,  Paris, London.  Sehingga  penggunaan  BANI  sebagai secondary  option biasanya malah membingungkan pihak asing tersebut.
BANI  merupakan  lembaga  yang  mempunyai  status  bebas,  otonom  dan juga  independen,  artinya  BANI  tidak  dapat  diintervensi  oleh  kekuasaan  lain, selayaknya  lembaga  peradilan  yang  independen. 14 Bukti  independesi  BANI adalah dengan metode kepengurusan yang berbentuk yayasan meskipun untuk pertama kali kepengurusan diangkat oleh Ketua KADIN. Proses pembentukan yayasan menunjukkan kemandirian dan independensi BANI sebagai lembaga yang bukan berada di bawah kepentingan lembaga (KADIN). 15
Jika investor asing menginginkan arbiter berkualitas dalam menyelesaikan sengketanya, maka arbiter yang disediakan oleh BANI adalah jawabannya. Arbiter BANI merupakan arbiter yang memiliki sertifikat ADR, baik  pakar  hukum  dan  pakar  non  hukum  yang  memenuhi  syarat.Para  arbiter BANI  juga  sudah  sering  terlibat  dalam  seminar-seminar  baik  sebagai narasumber maupun penyelenggara di tingkat nasional maupun internasional.
Putusan arbitrase nasional juga relatif lebih mudah karena pelaksanaannya cukup dengan menyerahkan dan mendaftarkan putusan untuk memperoleh  penandatangan  dari  panitera  sebagai  bukti  akta  pendaftaran. Selama syarat untuk melakukan penyerahan dan pendaftaran dilakukan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (4) UU No. 30 Tahun 1999 yaitu dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan diucapkan, maka putusan arbitrase nasional dapat segera dilaksanakan.
13 Hukum Online, Pengguna SIAC Asal Indonesia Terus Meningkat, Bagaimana Nasib BANI? edisi 28 November 2006, www.hukumonline.com, diakses tanggal 13 Mei 2014.
14 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 88.
15 Gatot Soemartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 97.
Tata cara penyelesaian sengketa antara BANI dan arbitrase internasional juga dapat  dikatakan  tidak  memiliki  perbedaan  yang  signifikan  sehingga pemberdayaan BANI untuk  menggantikan  arbitrase  internasional  sangat dimungkinkan. Pemberdayaan  merupakan  sebuah  upaya  untuk  menjadikan lebih  berdaya.  Berdaya  berarti  menjadi  mampu  untuk  melakukan  sesuatu. Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk menjadikan  BANI  lebih  berdaya dalam lingkup penyelesaian sengketa penanaman modal asing adalah sebagai berikut.
a. Mermperbaiki  klausula  penyelesaian  sengketa  dalam  UU  Penanaman Modal
Langkah  awal  untuk  memberdayakan  arbitrase  nasional  sebagai  forum penyelesaian  sengketa  penanaman  modal  asing  adalah  dengan memberikan  dasar  hukum  bagi  lembaga  tersebut  untuk  dapat  memeriksa sengketa  para  pihak.  Klausula  penyelesaian  sengketa  penanaman  modal asing diatur dalam pasal 32 ayat (4) UU Penanaman Modal yang berbunyi sebagai berikut.
“Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara pemerintah  dengan  Penanam  Modal  asing,  para  pihak  akan menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui  arbitrase  internasional yang harus disepakati oleh para pihak.”
Pemberian  wewenang  bagi  arbitrase  nasional  untuk  dapat  memeriksa sengketa  para  pihak  dalam  kerjasama  penanaman  modal  asing  dapat dilakukan dengan memperbaiki ketentuan pasal tersebut.
b. Peningkatan kualitas arbiter BANI
Pada  dasarnya  arbiter-arbiter  yang  terdapat  dalam  daftar  BANI  baik arbiter  domestik  maupun  arbiter  asing  merupakan  arbiter  yang  memiliki sertifikat ADR, baik pakar hukum dan pakar non hukum yang memenuhi syarat. Namun pada kenyataannya masih banyak para pengusaha terutama pengusaha  asing  yang lebih  memilih  menggunakan  jasa  arbiter  asing daripada  arbiter  domestik.  Menanggapi  hal  tersebut  kiranya  perlu
dilakukan  lebih  banyak  lagi  usaha-usaha  untuk  meningkatkan  kualitas arbiter BANI melalui pendidikan, pelatihan maupun proses pengembangan  yang  sesuai  dengan  aturan  main  yang  berlaku  secara internasional  sehingga  arbiter  BANI  mampu  bersaing  dengan  arbiter asing.
c. Sosialisai keberadaan BANI secara lebih intensif
Sosialisasi  secara  lebih  intensif  diperlukan  untuk  lebih  memperkenalkan BANI  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  khusnya  di  kancah internasional.  Peran  para  konsultan  hukum  cukup  sentral  untuk  dapat mempromosikan  BANI  kepada  para  pengusaha  asing.  Para  konsultan hukum  diharapkan  dapat  berperan  dalam  merubah mindset pengusaha asing dengan meyakinkan bahwa BANI merupakan forum arbitrase  yang independen  dan  otonom  sehingga  dapat  menghasilkan  solusi-solusi penyelesaian perselisihan yang professional dan imparsial.
2. Hambatan-hambatan  dalam  Mewujudkan  Nasionalisme  Penyelesaian Sengketa  dalam  Penanaman Modal  Asing  dengan  Pemberdayaan  BANI Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor hambatan eksternal dan hambatan internal.
a) Hambatan Internal
Faktor  utama  yang  menjadi  penghambat adalah  dasar  hukum  yang menggariskan  kewenangan  BANI  untuk  dapat  digunakan  sebagai  forum penyelesaian  sengketa  tersebut  tidak  ada.  Dalam  Undang-Undang Penanaman  Modal  disebutkan  bahwa  lembaga  yang  berwenang menyelesaikan  penanaman  modal  asing  adalah  arbitrase  internasional. Dan dalam praktek kecenderungan investor asing ditujukan pada arbitrase ICSID sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa diantara mereka.
Sebagaimana diketahui Indonesia telah meratifikasi Konvensi ICSID (Convention  on  the  Settlement  of  Investment  Dispute  Between  States  and Nationals of Other States yang dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1968
tentang  Persetujuan  Atas  Konvensi  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Antara Negara Dengan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal yang  memungkinkan  penggunaan  ICSID  sebagai  lembaga  penyelesaian sengketa  antara host  country dengan  investor  asing.  Namun  dalam ketentuan  tersebut  dijelaskan  pula  bahwa  ratifikasi  tidak  menjadikan kewajiban  negara  tersebut  untuk  menyelesaikan  sengketa  berdasar ketentuan konvensi.  Prasayat  mutlak  untuk  dapat  digunakannya  ICSID sebagai forum penyelesaian sengketa dikembalikan lagi pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase.
Keberadaan  pasal  32  ayat  (4)  UU  Penanaman  Modal  seolah-olah mengarahkan  agar  kesepakatan  tertulis  para  pihak  diputuskan  dengan penggunaan  arbitrase  internasional  (ICSID)  sebagai  forum  penyelesaian sengketa  penanaman  modal  asing.  Bisa  jadi  ketentuan  tersebut  dapat mengakomodir  kepentingan  pihak  asing,  namun  bagi  pihak  Indonesia kesepakatan  menggunakan  arbitrase  internasional  belum  tentu  menjadi keinginan  sebenarnya.  Keterbatasan-keterbatasan  yang  dimiliki  pihak nasional baik sumber daya  maupun  aset-aset  yang dimiliki menyebabkan lemahnya  posisi  tawar  untuk  dapat  menegosiasikan  forum  penyelesaian sengketa yang diinginkan.
Perbaikan  pasal  32  ayat  (4)  UU  Penanaman  Modal  merupakan penjabaran  lebih  lanjut  dari  penguatan  kembali  nasionalisme  dalam kegiatan  penanaman  modal  asing  khususnya  di  ranah  penyelesaian sengketa. Penggantian dominasi arbitrase internasional menjadi hal krusial untuk  menyeimbangkan  porsi  nasional  yang  selama  ini  banyak  tertutupi oleh pihak asing. Hal tersebut pada gilirannya akan mengembalikan tujuan semula  partisipasi  pihak  asing  yaitu  dengan  mengarahkan  modal  yang dimilikinya untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia.
Faktor  selanjutnya  yang  menyebabkan  kurang  berdayanya  BANI sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  penanaman  modal  asing  adalah sulitnya  merubah  asumsi  ketidakpercayaan  pebisnis  asing  bahwa  BANI
merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang independen dan terbebas dari  intervensi  pihak  manapun  serta  dapat  menghasilkan  putusan  yang berkualitas dan komprehensif.
b) Hambatan Eksternal
Faktor  eksternal  yang  datang  dari  pihak  asing  banyak  memberikan pengaruh dalam  aktivitas  penanaman  modal  asing  di  Indonesia  termasuk dalam  hal  di  Indonesia.  Dengan  perumusan  pasal  32  ayat  (4)  UU Penanaman  Modal  melalui  pelembagaan  arbitrase  internasional  untuk penyelesaian  sengketa  di  dalam  negeri  cukup  memberikan  bukti  betapa pengaruh  asing  dengan  kekuatan  ekonomi  dan  politiknya  mampu mempengaruhi  kebijakan  ekonomi  Indonesia.  Tekanan  negara  maju kepada Indonesia pada perumusan klausul penyelesaian sengketa tersebut menyebabkan penggunaan BANI sebagai forum arbitrase bagi penanaman modal asing menjadi mati suri.
Berkaitan  dengan  hal  ini  pemerintah  seharusnya  lebih  berani  untuk mengambil  sikap  dalam  menentukan  kebijakan  yang  sesuai  dengan kepentingan  nasionalnya.  Nasionalisme  sebagai  simbol  kekuatan  bangsa perlu dijernihkan untuk mengembalikan kedaulatan tertinggi negara dalam menciptakan  hukum  terlepas  dari  campur  tangan  pihak  manapun. Sehingga  kebijakan  yang  dihasilkan  benar-benar  merupakan  kebijakan hukum yang berguna untuk kepentingan nasional Indonesia.

## C. Penutup
1. Simpulan
a. Upaya-upaya  mewujudkan  nasionalisme  dengan  menjadikan  BANI  lebih berdaya  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  penanaman  modal  asing dapat  dilakukan  melalui  perbaikan  klausul  penyelesaian  sengketa penanaman  modal  asing  yaitu  pasal  32  ayat  (4)  UU  Penanaman  Modal, meningkatkan  kualitas  arbiter  BANI,  serta  melakukan  sosialisasi eksistensi  BANI  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  baik  di  tingkat
nasional  maupun  internasional  dengan  melibatkan  para  konsultan  hukum yang  berhubungan  dengan  pebisnis  asing  maupun  melalui  workshop ataupun seminar.
b. Hambatan-hambatan  dalam  mewujudkan  nasionalisme  penyelesaian sengketa  dalam  penanaman  modal  asing  dengan  memberdayakan  BANI sebagai  forum  penyelesaian  sengketa  dibedakan  dalam  dua  kelompok yaitu  hambatan  internal  dan  hambatan  eksternal.  Hambatan  internal berasal  dari  keadaan  nasional  berupa  dasar  hukum  yang  hanya mengakomodasi  arbitrase  internasional  sebagai  lembaga  penyelesaian sengketa  penanaman  modal  asing  (selain  pengadilan)  kemudian  juga susahnya  merubah  asumsi  ketidakpercayaan  pebisnis  asing  pada kemampuan  arbitrase  nasional  Indonesia  sebagai  pilihan  forum penyelesaian sengketa bisnis. Sedangkan hambatan eksternal berasal pihak luar  negeri  yang  banyak  mempengaruhi  pemerintah  untuk  menetapkan kebijakan  yang  mendukung  kepentingan  mereka  dibanding  kepentingan nasional.
2. Saran
1. Upaya  memberdayakan  BANI  sebagai  pilihan  forum  penyelesaian sengketa  penanaman  modal  asing  perlu  terus  dilakukan  sebagai  wujud nasionalisme  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia.  Andil  BANI  dalam penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  pebisnis  asing  dengan  negara maupun pebisnis nasional diharapkan akan mampu menjaga keseimbangan  kepentingan  kedua  belah  pihak.  Sehingga  putusan  yang dihasilkan  tidak  hanya  mengakomodasi  kepentingan  asing  namun  juga kepentingan nasional.
2. Dalam  rangka  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam  mewujudkan nasionalisme  penyelesaian  sengketa  penananaman  modal  asing  dengan memberdayakan BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa memerlukan  peran  serta  seluruh  pihak  baik  pemerintah  maupun masyarakat.  Pemerintah  dalam  hal  ini  harus  berani  merubah ketentuan
tentang  penyelesaian  sengketa  penanaman  modal  asing  yang  lebih berpihak pada kepentingan nasional dan memberikan kesempatan kepada BANI  untuk  dapat  diberdayakan  sebagai  pilihan  forum  penyelesaian sengketa  penanaman  modal  asing.  Selain  itu  diperlukan  juga  partisipasi masyarakat khususnya konsultan hukum yang membina hubungan dengan pebisnis  asing  untuk  mensosialisasikan  BANI  sebagai  lembaga  yang independen terbebas dari intervensi kepentingan politik maupun ekonomi nasional  dan  mampu  menghasilkan  putusan  yang  komprehensif. Diperlukan  juga  dukungan  dari  badan  peradilan  untuk  mendukung langkah  pemberdayaan  BANI  melalui  koordinasi  yang  baik  dalam memberikan penetapan eksekusi atas putusan BANI.

## DAFTAR PUSTAKA

## Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional, (Bandung: Refika Aditama,2000)
Michael P.Todaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2006),
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses tanggal 17 Juli 2014.
Muchammad  Zaidun  dalam  Lusiana, Usaha  Penanaman  Modal  di  Indonesia,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),
Gunawan  Widjaja, Arbitrase  VS.  Pengadilan  Persoalan  Kompetensi  Absolut  yang Tidak Pernah Selesai, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas, 2010),
Lusiana, Usaha  Penanaman  Modal  di  Indonesia,  (Jakarta:  PT. Raja  Grafindo Persada, 2012),
Gatot Soemartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006),.
Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi, (Malang: Banyumedia Publishing, 2004),
George  Jellinek  dalam  Kusnowibowo, Hukum  Investasi  Internasional, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013),
Hukum Online, Pengguna SIAC Asal Indonesia Terus Meningkat, Bagaimana Nasib BANI? edisi 28 November 2006, www.hukumonline.com, diakses tanggal 13 Mei 2014.
Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
Gatot Soemartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006),