## KDRT DALAM HUKUM INDONESIA  DAN PERANAN KETAHANAN KELUARGA GUNA MENEKAN KASUS KDRT

## SRI AGUSTINI
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat titinposmetro@gmail.com
Abstract: Various efforts have been made to foster happy families and anticipate various cases of domestic violence. The existence of domestic violence is a social fact of Indonesian family life, especially in West Sumatra. Currently, many women and children are victims of domestic violence.  Domestic  violence  can  be  avoided  by  realizing  family  resilience.  Family  resilience will be realized with positive communication and commitment that is built between husband, wife and children who are bound in one household in accordance with Islamic teachings and applicable  legal  provisions.  Proper  understanding  of  each  family  member's  role,  rights  and obligations will create a happy family and avoid domestic violence (KDRT).
Keywords: Domestic Violence, Indonesian Law, Islamic Teachings, Family Resilience.
Abstrak: Berbagai  upaya  dilakukan  guna  membina  keluarga  bahagia  dan  mengantisipasi berbagai  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga.    Adanya  kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan fakta sosial kehidupan keluarga Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Saat ini banyak  perempuan  dan  anak-anak  menjadi  korban  akibat  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  bisa  dihindari  dengan  mewujudkan  ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga akan terwujud dengan adanya komunikasi dan komitmen positif yang dibangun  antara suami, istri dan anak yang terikat dalam satu rumah tangga yang sesuai dengan  ajaran Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman yang tepat dari masing- masing  peran  anggota  keluarga,  hak  dan  kewajiban  akan  mewujudkan  keluarga  bahagia  dan terhindar dari kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT).
Kata Kunci: KDRT,  Hukum Indonesia, Ajaran Islam, Ketahanan Keluarga.

## A. Pendahuluan
KDRT adalah kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. KDRT umumnya dilakukan di antara orang yang sudah memiliki hubungan kekeluargaan dan umumnya terjadi pada suami-istri sah atau pasangan serumah. Kekerasan ini juga dapat menimpa anak, orang tua,  atau  lanjut  usia,  dapat  berupa  kekerasan  fisik  maupun  verbal  serta  dilatarbelakangi  oleh emosi, masalah ekonomi, pertentangan agama, atau seks. Kekerasan dapat memiliki tingkatan mulai  dari  yang  ringan  hingga  berat  seperti  pemukulan,  pencekikan,  atau  bahkan  berujung kematian, serta dapat menggunakan teknologi.
Secara  global,  korban  KDRT  umumnya  perempuan,  dan  umumnya  perempuan  banyak mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.
Hal  ini  juga  didukung  bahwa  laki-laki  sering  menggunakan  kekerasan  untuk  membela diri.KDRT  adalah  salah  satu  kejahatan  yang  jarang  dilaporkan  baik  dari  laki-laki  maupun perempuan. KDRT sering terjadi ketika pelakunya yakin bahwa ia berhak menggunakannya. Hal  ini  menyebabkan  siklus  kekerasan  antargenerasi  pada  anak  dan  anggota  keluarga  yang lain, yang mungkin menganggap kekerasan dapat diterima atau dimaafkan. Banyak orang tidak mengaku sebagai pelaku kekerasan atau korban, karena mereka beranggapan itu adalah konflik keluarga yang tidak terkendali.
Yang merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah  tangga.  Sebagian  besar  korban  KDRT  adalah  kaum  perempuan  (istri)  dan  pelakunya adalah  suami,  walaupun  ada  juga  korban  justru  sebaliknya,  atau  orang-orang  yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.
Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan,  pengasuhan,  perwalian  dengan  suami,  dan  anak  bahkan  pembatu  rumah  tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum  dipahaminya  sistem  hukum  yang  berlaku.  Padahal  perlindungan  oleh  negara  dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

## B. Metodologi Penelitian
Untuk  melakukan  penelitian  ini  dan    untuk  melengkapi  bahan-bahan  atau  data  yang kongkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan metode penelitian pendekatan  yuridis normatif.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Bentuk-bentuk kekerasan
Secara  umum  ada  banyak  bentuk  kekerasan  yang  dialami  wanita  korban  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Diantara kekerasan tersebut adalah:
Kekerasan fisik
1. Cedera berat
2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari 3. Pingsan
4. Luka  berat  pada  tubuh  korban  dan  atau  luka  yang  sulit  disembuhkan  atau  yang menimbulkan bahaya meninggal
5. Kehilangan salah satu pancaindra. Mendapat cacat.
6. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
8. Kematian korban.
9. Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
10. Cedera ringan
11. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat

## Kekerasan psikis.
Kekerasan  psikis  berat,  berupa  tindakan  pengendalian,  manipulasi,  eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial;  tindakan  dan  atau  ucapan  yang  merendahkan  atau  menghina;  penguntitan;  kekerasan dan  atau  ancaman  kekerasan  fisik,  seksual  dan  ekonomis;  yang  masing-masingnya  bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:
1. Gangguan  tidur  atau  gangguan  makan  atau  ketergantungan  obat  atau  disfungsi  seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
2. Gangguan stres pasca trauma.
3. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
4. Depresi berat atau destruksi diri
5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
6. Bunuh diri
7. Kekerasan  psikis  ringan,  berupa  tindakan  pengendalian,  manipulasi,  eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman  kekerasan  fisik,  seksual  dan  ekonomis;yang  masing-masingnya  bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:
8. Ketakutan dan perasaan terteror
9. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
10. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
11. Gangguan  fungsi  tubuh  ringan  (misalnya,  sakit  kepala,  gangguan  pencernaan  tanpa indikasi medis)
12. Fobia atau depresi temporer
Kekerasan seksual. Kekerasan seksual berat, berupa:
1. Pelecehan  seksual  dengan  kontak  fisik,  seperti  meraba,  menyentuh  organ  seksual, mencium  secara  paksa,  merangkul  serta  perbuatan  lain  yang  menimbulkan  rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan  hubungan  seksual  tanpa  persetujuan  korban  atau  pada  saat  korban  tidak menghendaki.
3. Pemaksaan  hubungan  seksual  dengan  cara  tidak  disukai,  merendahkan  dan  atau menyakitkan.
4. Pemaksaan  hubungan  seksual  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  pelacuran  dan  atau  tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan  seksual  dengan  kekerasan  fisik  dengan  atau  tanpa  bantuan  alat  yang menimbulkan sakit, luka,atau cedera.
7. Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan  porno,  siulan,  ejekan  dan  julukan  dan  atau  secara  non  verbal,  seperti  ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.
8. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

## Kekerasan ekonomi
Kekerasan  ekonomi  berat,  yakni  tindakan  eksploitasi,  manipulasi  dan  pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
3. Mengambil  tanpa  sepengetahuan  dan  tanpa  persetujuan  korban,  merampas  dan  atau memanipulasi harta benda korban.
4. Kekerasan  ekonomi  ringan,  berupa  melakukan  upaya-upaya  sengaja  yang  menjadikan korban  tergantung  atau  tidak  berdaya  secara  ekonomi  atau  tidak  terpenuhi  kebutuhan dasarnya.

## 2. KDRT Dalam Hukum Positif Indonesia
Adapun  Penyebab  tindakan  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  biasanya  dipicu berbagai hal, diantaranya :
1. Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara
2. Masyarakat  menganggap  laki-laki  dengan  menanamkan  anggapan  bahwa  laki-laki  harus kuat, berani serta tanpa ampun
3. KDRT  dianggap  bukan  sebagai  permasalahan  sosial,  tetapi  persoalan  pribadi  terhadap relasi suami istri
4. Pemahaman  keliru  terhadap  ajaran  agama,  sehingga  timbul  anggapan  bahwa  laki-laki boleh menguasai perempuan.
Dalam  padangan  hukum  positif  Indonenesia,  dewasa  ini  kekerasan  terhadap  istri semakin meningkat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan segala perilaku yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang sifatnya menyakiti, baik secara fisik, emosi (psiko!ogis), dan seksual sehingga menyebabkan istri hidup dalam situasi keseharian yang menyakitkan. Dari data atau Japoran  beberapa  Women's  Center  yang  mendampingi  perempuan,  menyatakan  kasus
kekerasan  terhadap  perempuan  seperti  pelecehan  seksual  atau  pun  pemerkosaan  khususnya dalam rumah tangga terus mengalami peningkatan.
Meskipun tidak adanya kompilasi antara data dari kepolisian dengan Women's Center, namun  dari  uraian  ini  mengisyaratkan  bahwa  tidak  adanya  atau  tidak  efektifnya  penanganan dan  perlindungan  terhadap  korban  tindak  kekerasan  terhadap  istri.  Terlebih  Iagi  hukum  di Indonesia  belum  ada  yang  memakai  istilah  kekerasan  terhadap  perempuan  (istri),  umumnya masih memakai KUHP yang dikonotasikan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, dan masih adanya bias gender.  Dengan lahirya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  yang  disahkan  pacta  tanggal  16  September  2004,  oleh Presiden  Megawati,  setidaknya  ada  titik  terang  untuk  melindungi  hak-hak  perempuan  dan sebagai altematif dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan (istri).
Dalam hukum positif khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan terhadap istri  dalam  rumah  tangga  dikategorikan  sebagai  tindakan  yang  dilarang  dan  dikategorikan sebagai  tindak  pidana  yang  pelakunya  patut  dihukum.  Sedangkan  kriteria  tindak  kekerasan terhadap istri yang dianggap sebagai tindak pidana adalah berangkat dari penjelasan Pasal 5, yaitu  kekerasan  fisik,  psikis,  seksual  dan  penelantaran.    Sedangkan  ketentuan  pidana  tindak kekerasan terhadap istri yang ada dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengambil dari Pasal  44-49  yang  masing-masing  hukumannya  mulai  dari  4  bulan  penjara  sampai  15  tahun penjara dengan denda antara Rp. 5000.000  sampai Rp. 45.000.000, melihat berat ringannya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.
Di samping usianya yang masih muda Undang-undang ini juga perlu terus diupayakan dan  disosialisasikan  dibarengi  dengan  Perda  setempat.  Setidaknya  dengan  adanya  Undang- undang  ini  dapat  dijadikan  sebagai  altematif  dalam  melindungi  hak-hak  terhadap  tindak kekerasan terutama istri.

## 3. Peranan Ketahanan Keluarga Guna Menekan Kasus KDRT
Ketahanan  keluarga  adalah  kemampuan  menghadapi  dan  mengelola  masalah  dalam situasi  sulit  agar  fungsi  keluarga  tetap  berjalan  dengan  harmonis,  untuk  mencapai kesejahteraan  lahir  dan  kebahagiaan  batin  anggotanya.  Singkatnya,  seberapa  kuat  keluarga dalam  menghadapi  masalah  yang  dilontarkan  hidup  ke  arah  mereka.  Ada  3  faktor  yang memengaruhi ketahanan keluarga ini:  1) Sistem Keyakinan, 2) Pola Organisasi, dan 3). Proses Komunikasi.
Berdasarkan ketiga faktor yang telah disebutkan di atas, ada beberapa cara simpel yang dapat  dilakukan  dalam  keseharian  sebagai  keluarga.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa  untuk membangun keluarga yang tangguh, diperlukan usaha dari tiap-tiap anggota keluarga, apabila tidak terdapat usaha dari orangtua, maka tentu saja anak tidak akan ikut serta dalam prosesnya. Oleh karena itu, patut kita ingat bahwa dalam keluarga bukanlah one-way street atau jalan satu arah;  sebagai  orangtua,  dalam  membangun  ketahanan  kita  juga  seyogyanya  mengingat kebutuhan anak.
Cara pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketahanan keluarga adalah untuk merencanakan waktu bersama. Terkadang kita terjebak dalam kegiatan yang ‘harus dilakukan’, sehingga lupa bersenang-senang dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Oleh karena itu, rencanakanlah  waktu  untuk  berkumpul  dengan  keluarga,  baik  itu  dengan  cara  jalan  bersama ataupun  sekedar  menonton  film  di  rumah.  Kegiatan  ini  bukan  sekedar  dapat  meningkatkan kedekatan antar-anggota keluarga, namun juga dapat memperlancar proses komunikasi antara orangtua dan anak.
Selanjutnya  adalah  untuk  mempertahankan  keterbukaan  komunikasi.  Meskipun  tentu akan lebih memudahkan hidup apabila demikian, ingatlah bahwa anggota keluarga dan teman- teman  di  sekeliling  kita  bukan  mind-readers,  sehingga  tidak  mungkin  membaca  pikiran  kita. Inilah  mengapa  sebaiknya  kita  mengkomunikasikan  kebutuhan  kita  dengan  jelas,  dan  juga selalu terbuka untuk mendengarkan pikiran orang lain. Apabila anak membutuhkan Bapak atau Ibu  untuk  mengerti  perihal  situasinya,  maka  sepatutnya  mendengar  dari  sisi  anak  dulu,  dan begitu pula sebaliknya.
Kegiatan  yang  ketiga  adalah  pembuatan  dan  penaatan  bersama  peraturan  keluarga. Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  parenting  seyogyanya  bukan  one-way  street  atau jalan  satu  arah.  Dalam  membuat  peraturan  yang  kemudian  Bapak  dan  Ibu  harapkan  untuk dipatuhi  oleh  anak,  layaknya  menjelaskan  kepada  mereka  mengapa  peraturan  tersebut diperlukan  agar  mereka  dapat  mengerti,  dan  sebaliknya,  apabila  anak  meminta  kelonggaran, supaya  didengarkan  terlebih  dahulu  alasannya.  Begitu  pula  dengan  penaatan  peraturan;  anak belajar melalui contoh, sehingga sebagai orangtua kita sepatutnya menaati peraturan yang telah kita  buat  secara  bersama.  Kalau  bukan  kita  yang  memberikan  contoh  yang  baik  bagi  anak, siapa lagi?
Berikutnya  adalah  untuk  terus  memelihara  hubungan  antar  anggota  keluarga.  Sebagai manusia,  pasti  ada  saat-saat  dimana  kita  berbenturan  dengan  anggota  keluarga  lain  karena adanya perbedaan kepribadian dan pendapat. Ketika mengalami hal ini, terimalah perbedaan- perbedaan tersebut dan hubungkan kembali dengan apa yang membuat keluarga kita masing- masing  unik.  Dengan  telah  terwujudnya  ketanan  keluarga  ini  di  masing-masing  keluarga  di Indonesia, maka tentu saja akan berimplikasi pada pengurangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena dalam prinsip ketahanan keluarga, komunikasi antara istri dan suami dan anak berjalan baik dan erat. Saling mengingatkan. Saling memberi masukan. Dan saling mengerti.
Namun ketahanan keluarga tidak dapat dibangun dalam waktu yang singkat: Kegiatan- kegiatan  di  atas  ini  tidak  akan  serta-merta  membuat  keluarga  menjadi  tangguh  tanpa  adanya konsistensi. Apabila tidak dibuat menjadi rutinitas dalam keluarga, maka tidak akan ada hasil yang tampak secara permanen.

## D. Penutup
Bahwa penanganan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah diatur oleh perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia. Yakni, Undang-undang No. 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  Aturan  ini  disahkan pada  tanggal  16  September  2004,  oleh  Presiden  Megawati.  Dengan  adanya  aturan  ini, setidaknya ada titik terang untuk melindungi hak-hak perempuan dan sebagai altematif dalam pencegahan  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  (istri).  Dalam  hukum  positif  khususnya Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  kekerasan  terhadap  istri  dalam  rumah  tangga dikategorikan  sebagai  tindakan  yang  dilarang  dan  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  yang pelakunya  patut  dihukum.  Sedangkan  kriteria  tindak  kekerasan  terhadap  istri  yang  dianggap sebagai tindak pidana adalah berangkat dari penjelasan Pasal 5, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual  dan  penelantaran.  Sedangkan  ketentuan  pidana  tindak  kekerasan  terhadap  istri  yang ada  dalam  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  mengambil  dari  Pasal  44-49  yang  masing- masing hukumannya mulai dari 4 bulan penjara sampai 15 tahun penjara dengan denda antara Rp.  5000.000    sampai  Rp.  45.000.000,  melihat  berat  ringannya  perbuatan  dan  akibat  yang ditimbulkan.  Namun,  guna  menekan  angka  kasus  KDRT,  ada  upaya  lain  selain  penegakan hukum.  Diantaranya  adalah  dengan  terwujudnya    ketahanan  keluarga.  Peranan  ketahan keluarga  sangat  diperlukan.  Caranya  adalah  merencanakan  waktu  bersama,  mempertahankan keterbukaan  komunikasi.  Kemudian  pembuatan  dan  penaatan  bersama  peraturan  keluarga. Dengan  adanya  komunikasi  yang  positif  serta  kekompakan  antara  antara  keluarga,  maka KDRT bisa dihindari.

## Daftar Pustaka
Munandar  Sulaiman, Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tinjauan  Dalam  Berbagai  Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan , Grafika, 2016
Sumy Hastri Purwanti, Kekerasan Seksual pada Perempuan , Rayyana Komunikasindo, 2021. Sunarto, Televisi, Kekerasan & Perempuan , PT Kompas Media Nusantara, 2009 Muhammad Saroni, Pendidikan Karakter Tanpa Kekerasan , Ar-Ruzz Media, 2019 Jurnal Pengembangan Masyarakat islam, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan:Perspektif Pekerjaan Sosial, Vol. 10 No. 1, Juni 2019
Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  Andalas,  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Sebagai Salahsatu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global, Vol. 9 No.2, Agustus 2015
University  Bengkulu  Law  Jurnal,  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  oleh  Berencana  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemberdayaan  Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman, Vol. 4 No. 2, Oktober 2019
Jurnal  Hukum,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban,  NO. 3 Vol . 17, Juli 2010
Undang Undang KDRT adalah Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga