## UPAYA SOSIALISASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI KOTA PALANGKA RAYA

## Wiwik Suprapti
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya (email: wiwiksuprapti61@gmail.com)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauhmana  upaya  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Kota  Palangka  Raya  terhadap peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.    Menurut  pendapat Ida  Bagoes  (2003:52)  “metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  digunakan  untuk mendeskripsikan  atau  menjelaskan  peristiwa  dan  kejadian  yang  ada  pada  masa sekarang.      Sumber  data  berasal  dari  data  primer  dan  sekunder.    Data  primer  adalah data  yang  diperoleh  dari  subyek  penelitian,  sedangkan  data  sekunder  berasal  dari dokumen-dokumen  atau  laporan  yang  berhubungan  dengan  penelitian.  Sumber  data berasal  dari  :  Ketua  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Palangka  Raya  dan  Anggota Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Palangka  Raya  sebanyak  4  (Empat)  orang.  Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, observasi dan wawancara.
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  dapat  dijelaskan  bahwa  upaya  peningkatan peran  masyarakat  dalam  pembangunan  politik  di  Kota  Palangka  Raya  oleh  Komisi Pemilihan Umum Daerah,  meliputi (a) Simulasi, tata cara pemungutan suara di TPS pada  Pemilu  Legislatif    2009,  (b)  Aksi  simpatik, membagi  pamflet  Pemilu  Legislatif 2009 kepada warga, (c) Seminar, kegiatan yang didalamnya tercakup simulasi dan aksi simpatik, (d) Bimbingan Teknik, Cara-cara pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009.
Berdasarkan  data  Rekapitulasi  perhitungan  hasil  suara  Partai  Politik  dan  Calon Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Provinsi,  Kabupaten/Kota)  Pemilu  2009  secara keseluruhan  sebagai  berikut  :  Pemilih  Tetap  berjumlah  141.028  orang , Yang menggunakan  hak  pilih  berjumlah  95.584  orang,  Yang  tidak  menggunakan  hak  pilih 45.444 orang .
Kata Kunci: Sosialisai KPU, Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Umum.

## Pendahuluan
Berbicara  tentang  Pemilihan  Umum (Pemilu),  tentunya  akan  selalu  menarik, karena  Pemilu  merupakan  perwujudan
nyata dari kedaulatan rakyat yang merupakan esensi demokrasi dalam  tatanan kehidupan  kenegaraan.    Maka  pemilu adalah suatu kebutuhan mutlak dalam suatu negara yang menganut faham demokrasi.
Dipandang  dari  aspek  kehidupan politik, pemilu merupakan sarana pendidikan  politik  rakyat.    Pelaksanaan pemilu  dapat  diartikan  sebagai  salah  satu interaksi beberapa komponen politik dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan demokrasi  Pancasila,  yang  didalamnya menyangkut makna pendidikan politik.
Interaksi  antara  struktur  dan  kultur untuk menemukan bentuk-bentuk baru bagi pengembangan demokrasi.  Oleh sebab itu, kegiatan  pemilu  tidak  mungkin  berdiri sendiri, justru sebaliknya akan selalu terkait dengan  kegiatan-kegiatan  lain  yang  ada hubungannya dengan demokrasi.
Melihat  bahwa  fundamental  dan esensialnya makna Pemilu dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, maka  tidak  cukup  memandang  pemilu sebagai  “ritual  politik”.      Akan  tetapi pemilu  harus  dilihat  setidak-tidaknya  dari dua aspek yaitu electoral law dan electoral process ,  yaitu  tentang  aturan  dan  tata  cara pemilu,  serta  pelaksanaan  dan  mekanisme pemilu itu sendiri.
Kalau  pemilu  dijadikan  tolok  ukur dan barometer demokrasi, tentunya mekanisme  pelaksanaan  pemilu  menjadi amat  strategis.    Adanya  pemilu  yang diselenggarakan  secara  regular,  belum mencerminkan  substansi.    Subtansinya adalah  sejauhmana  mekanisme  pemilu dapat  diselenggarakan  secara  demokratis, kompetitif,  jujur  dan  adil,  yang  dalam bahasa  perundang-undangan  kita  dikenal istilah Luber dan Jurdil.
Agar  pemilu  menjadi  fungsional  dan mempunyai  relevansi  yang  positif  bagi pengembangan  demokrasi  sebagai  bagian penting  dari  pembangunan  politik,  maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 1). Perbaikan  penyelenggaraan  pemilu;  2). Pendidikan  politik  yang  ditujukan  untuk membentuk sportivitas dan moralitas bangsa  (etika  politik);  3).  Memperbaiki
budaya  politik  bangsa;  4).  Netralisasi birokrasi;  5).  Kemandirian  dan  efektivitas fungsi  partai  politik;  6).  Meningkatkan fungsi pengawasan lembaga kontrol.
Kita  semua  sepakat  bahwa  pemilu adalah  sebuah  pintu  gerbang  menuju “Rumah  Demokrasi”.    Oleh  karenanya pemilu  harus  dikontrol  oleh  sistem  yang baik  agar  ia  terselenggara  dengan  tanpa cacat  hukum  dan  cacat  politik  sehingga menghasilkan  produk  yang legitimate . Pada  perspektif  ini,  pengawasan  menjadi unsur  vital  bagi  tegaknya  demokrasi  dalam pemilu.
Tanpa  pengawasan  yang  efektif, pemilu  akan  menjadi  panggung  manipulasi dari  satu  kekuatan  sosial  politik  tertentu. Konsekuensi  logisnya,  demokrasi  menjadi semu  dan  legitimasi  politik  perwakilan menjadi kehilangan substansi.
Dengan demikian pengawasan pemilu menjadi satu keharusan. Dalam penyelenggaraan  suatu  fungsi,  baik  dalam pemerintah,  bisnis,  maupun  akademik, pengawasan  merupakan  suatu  imperative dan  esensial.    Ia  dimaksudkan  untuk menjaga  agar  pelaksanaan  fungsi  dapat berjalan  sesuai  garis  kebijakan  yang  telah ditentukan  dalam  kerangka  parameter- parameter  yang  ada.    Dengan  adanya pengawasan,  pelaksana  fungsi  diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar.
Undang-undang  No.  10  Tahun  2008 menganut  model  yang  pertama  dimana pengawasan  dilakukan  oleh  KPU.    Agar objektivitas  dapat  ditegakkan  dari  konflik kepentingan  dalam  pengawasan,  maka pengawasan  dilakukan  oleh  sebuah  unit khusus di bawah kendali langsung pimpinan lembaga pelaksana pemilu, dalam hal  ini  KPU.    Dengan  demikian  efisiensi dan  efektivitas  pengawasan  juga  dengan sendirinya dapat dilakukan.
Berkaitan  dengan  pemilihan  umum yang merupakan salah satu perwujudan dari pendidikan  politik,  yang  mana  pendidikan politik  adalah  proses  pembelajaran  dan pemahaman  tentang  hak,  kewajiban,  dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sukses  dan  tidaknya  proses  demokrasi melalui Pemilu salah satu adalah bagaimana  peran/partisipasi  masyarakat. Tinggi  atau  rendahnya  peran  masyarakat juga  tergantung  dari  bagaimana  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  KPU.    Untuk mengetahui  lebih  jauh  dan  mendalam tentang berhasilnya pendidikan politik guna menunjang  pembangunan  politik  di  Kota Palangka  Raya,  maka  penulis  mengadakan penelitian  dengan  judul  ”Upaya  Sosialisasi Oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Terhadap Peningkatan  Peran  Masyarakat  Dalam Pembangunan  Politik  Di  Kota  Palangka Raya.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas,  maka  perumusan  masalah  dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimana  tugas  Komisi  Pemilihan Umum  dalam  Pemilihan  Umum  tahun 2009 di Kota Palangka Raya?
b. Bagaimana  Komisi  Pemilihan  Umum meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  Tipe penelitian  yang  digunakan  dalam  hal  ini adalah  deskriptif  kualitatif.      Menurut pendapat Ida  Bagoes (2003:52)  “Metode penelitian  deskriptif  digunakan  untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang”.
Jadi  penelitian  deskriptif    bertujuan untuk  membuat  gambaran  atau  lukisan secara  sistematis  mengenai  fakta-fakta, sifat-sifat  serta  hubungan  antara  fenomena yang  diselidiki,  yang  berhubungan  dengan masalah  atau  gejala  pada  saat  sekarang untuk menghadapi saat yang akan datang.
Kemudian  menurut Julia  Brannen (2004:5) “Penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian  yang  temuan-temuannya  tidak diperoleh  melalui  prosedur  statistik  atau bentuk hitungan lainnya.
Sumber data berasal dari :
1. Ketua  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota Palangka Raya
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka  Raya  sebanyak  4  (Empat) orang.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Peran Komisi Pemilihan Umum
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) sebagai  penyelenggara  pemilihan  umum yang  memiliki  integritas,  profesional, mandiri,  transparan  dan  akuntabel,  demi terciptanya  demokrasi  Indonesia  yang berkualitas  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi  dan  peran  yang  sangat  menentukan dalam  keberhasilan  pemilihan  umum, perumusan tentang peran Komisi Pemilihan Umum.  Pertama, penegasan tentang posisi KPU,  yang  menurut  UUD  1945  adalah sebagai  penyelenggara  pemilu.    Artinya bahwa satu-satunya institusi yang berwenang menyelenggarakan Pemilu adalah  KPU,  dan  hal  ini  harus  juga dimaknai bahwa Pilkada pun harus dilakukan  oleh  KPU  yang  secara  hierarkis memiliki  organisasi  sampai  ke  tingkat
Kabupaten-Kota.    Kedua,  penegasan  sifat KPU  yang  bersifat  Nasional,  tetap  dan mandiri.  Artinya bahwa keanggotaan KPU harus dari unsur masyarakat yang menjamin  dan  menjaga  kemandiriannya, baik  secara  struktural  maupun  idiologis politis.  Ketiga, penegasan wewenang KPU, sebagai penyelenggara Pemilu dan sekaligus  pelaksana  peraturan  perundangan tentang  pemilu  dalam  rangka  mengawal demokrasi,  membangum  kesadaran  politik masyarakat  serta  mendesain  format  Pemilu yang demokratis dan bermartabat.
Selaku  penyelenggara  Pemilu,  KPU mempunyai  peran  dalam  hal  sosialisasi yang  berkaitan  dengan  Pemilu  itu  sendiri. Adapun  peran  KPU  dalam  sosialisasi mencakup  pendidikan  politik  bagi  pemilih dengan    menghimbau  kepada  seluruh masyarakat  Kota  Palangka  Raya  agar menggunakan  hak  pilihnya  pada  pemilu 2009  baik  melalui  media  elektonik,  media cetak,  seminar,  aksi  damai  (membagi pamflet  di  bundaran  besar),  melakukan survei  atau  jajak  pendapat  tentang  Pemilu (kelompok  masyarakat  ibu-ibu  pengajian, pelajar dan Karang Taruna).
Menurut  pendapat  saya,  berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Anggota  KPUD Kota  Palangka  Raya  peran  KPUD  sebagai penyelenggara  Pemilu  sangat  menentukan berhasil  tidaknya  Pemilu  Legislative  2009, dari  kelima  Anggota  KPUD  mempunyai tugas  yang dibagi dalam divisi-divisi,  yaitu :  1)  Divisi  Umum  dan  Organisasi,  Hukum dan Pengawasan, 2) Divisi Teknis
Penyelenggara, 3) Divisi Sosialisasi,
Pendidikan  Pemilih  dan  Pengembangan SDM,  4)    Divisi  Perencanaan  Program, Keuangan  dan  Logistik,  5)  Divisi  Humas, Data  Informasi  dan  Hubungan  Antar Lembaga,  yang  merupakan  tanggungjawab semua  Anggotanya,  dalam  menjalankan tugasnya  setiap  divisi  saling  berkaitan  satu sama lain.
Selaku Penyelenggara Pemilu KPUD, mempunyai  tugas  yang  dibagi  dalam beberapa  tahapan,  a)  pemutakhiran  data pemilih  dan  penyusunan  daftar  pemilih, yang  mana  dalam  menentukan  Daftar Pemilih  Tetap,  KPUD  menggunakan  data yang  ada  pada  Badan  Pusat  Statistik  Kota Palangka  Raya,  b)  pendaftaran  peserta Pemilu,  dilakukan  oleh  KPU,  c)  Penetapan peserta  Pemilu,  ditetapkan  oleh  KPU,  d) penetapan  jumlah  kursi  dan  penetapan daerah  pemilihan,  ditetapkan  oleh  KPU,  e) pencalonan  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai tingkatannya untuk pencalonan  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  dilakukan  oleh  KPUD dimulai dari verifikasi berkas calon sampai dengan  penetapan  calon  sementara  kalau tidak  ada  protes  dari  masyarakat  maka ditetapkan  sebagai  calon  tetap,  f)  masa kampanye,  jadwal  kampanye  ditetapkan oleh  KPUD,  agar  peserta  Pemilu  dalam melaksanakan  kampanye  sesuai  dengan jadwal yang tetapkan KPUD sehingga tidak terjadi  dalam  waktu  yang  bersamaan  / bertabrakan  dengan peserta Pemilu lainnya yang mengakibatkan keributan masa peserta  Pemilu,  g)  masa  tenang,  semua peserta Pemilu dilarang melakukan kegiatan  kampanye,  h)  pemungutan  dan penghitungan suara, dilakukan oleh Kelompok  Panitia  Pemungutan  Suara (KPPS),  hasilnya  disampaikan  ke  Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat kelurahan, kemudian disampaikan ke KPUD melalui Panitia Pemilihan Kecamatan  (PPK),  i)  penetapan  hasil Pemilu,  ditetapkan  oleh  KPUD  melalui rapat  pleno  yang  menghadirkan  saksi  dari peserta Pemilu, j) pengucapan sumpah/janji calon  terpilih  dilakukan  oleh  Gubernur dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan  oleh
KPUD. Dari tahapan-tahapan yang dilakukan  oleh  KPUD  dapat  disimpulkan bahwa semua tahapan merupakan tanggung jawab  KPUD  yang  bekerja  secara  hierarki dari  tingkat  kelurahan/desa  melalui  Panitia Pemunguntan  Suara,  di  tingkat  kecamatan melalui  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  dan ditingkat  Kabupaten/Kota  oleh  KPUD. Jadi  peran  KPUD  selaku  penyelenggara Pemilu  sudah  maksimal  sesuai  dengan tugas dan wewenangnya.

## B. Upaya Komisi Pemilihan Umum
Guna meningkatkan peran masyarakat dalam  pembangunan  politik  di  Kota Palangka  Raya,  Komisi  Pemilihan  Umum Kota Palangka Raya telah melakukan upaya dalam bentuk kegiatan, antara lain :
1. Simulasi  :  Tata  cara  pemungutan  suara di TPS pada Pemilu Legislatif  2009.
2. Aksi simpatik: Membagi pamflet Pemilu Legislatif 2009 kepada warga
3. Seminar  :  Kegiatan  yang  didalamnya tercakup simulasi dan aksi simpatik.
4. Bimbingan Teknik
: Cara-cara pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009
Adapun  materi  yang  disampaikan dalam  kegiatan  dimaksud  meliputi  antara lain :
1. Sosialisasi  dan  simulasi  Tata  Cara pemungutan suara di Tempat
Pemungutan  Suara  (TPS)    pada  Pemilu
Legislatif 2009.
2. Sosialisasi  tahapan  Pemilu  Legilatif
2009 dan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,
Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Tata Cara Pemungutan Suara (peraturan KPU No.35 Tahun 2008).
- Untuk  memilih  Anggota  DPR  dan
DPRD  :  hanya  1  (satu)  kali √ pada kolom  nama/gambar  Partai,  atau
kolom  nomor  calon,  atau  kolom nama calon - Untuk  memilih  Anggota  DPD  : tandai  1  (satu)  kali √ pada  kolom photo  salah  satu  calon  Anggota DPD.
Sebagai  peserta  yang  mengikuti kegiatan  dimaksud  berasal  dari  beberapa elemen masyarakat, yang diantaranya :
1. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) - Keanggotaan  PPK  sebanyak  5
(lima)  orang  berasal  dari  tokoh masyarakat terdiri dari :
a. 1  (satu)  orang  ketua  merangkap anggota; dan
b. 4 (empat) orang anggota
2. Anggota  Panitia  Pemungutan  Suara
(PPS) - Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat, terdiri dari : a. 1  (satu)  orang  ketua  merangkap anggota; dan
b. 2 (dua) orang anggota
3. Anggota  Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- Keanggotaan  KPPS  sebanyak  7
(tujuh) orang, terdiri dari :
a. 1  (satu)  orang  ketua  merangkap anggota; dan
b. 6 (enam) orang anggota
4. Pengurus Partai Politik
5. Lurah
6. Camat
7. Tokoh Agama
8. Tokoh Adat
9. Tokoh Masyarakat
10. Pemuda 11. Pemilih Pemula (Pelajar SMA/SMK/MA dan Mahasiswa)
Menurut  pendapat  saya,  dengan mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat sebagai peserta dalam sosialisasi  Pemilu  2009  upaya  yang dilakukan  oleh  KPU  sudah  maksimal karena  telah  mencakup  hampir  semua elemen masyarakat termasuk pemilih pemula  menjadi  bagian  dari  kegiatan dimaksud,  yang  mana  pemilih  pemula merupakan  pemilih  yang  belum  pernah menggunakan  hak  pilihnya  atau  baru pertama kali ikut dalam pemilihan umum.

## C. Hasil Yang Di Capai
Dari  beberapa  upaya  sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD dalam meningkatkan  peran  masyarakat  dalam pembangunan  politik  di  Kota  Palangka Raya,  semuanya  itu  dapat  diketahui  dari hasil  Pemilu  yang  telah  diselenggarakan oleh KPUD.  Berdasarkan data Rekapitulasi perhitungan  hasil  suara  Partai  Politik  dan Calon Anggota Dewan  Perwakilan Daerah, Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)  Pemilu  2009  secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut tentang  data  pemilih  dan  pengguna  hak pilih pada Pemilu 2009.
Tabel 1 Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih DPRD Kota Palangka Raya Pada Pemilu 2009 Uraian Kecamatan Jumlah Pahandut Sabangau Rakumpit J.Raya B.Batu Pemilih Tetap 50.040 8.856 1.905 72.047 8.180 141.028 menggun akan  hak pilih 34.824 6.652 1.481 46.434 6.193
95.584
Tidak menggun akan  hak pilih 15.216 2.204 424 25.613 1.987 45.444
Sumber: KPU Kota Palangka Raya (2009)
Komisi  Pemilihan  Umum  Kota Palangka Raya mempunyai target perolehan suara  70%  dari  jumlah  pemilih  yang
menggunakan  haknya  untuk  memilih.  Jadi data  yang  disajikan  Tabel  1  dapat  ditarik kesimpulan bahwa pemilih yang menggunakan  hak  pilih  lebih  besar  dari yang tidak menggunakan hak pilihnya, jadi upaya  sosialisasi  oleh  KPUD  berhasil dalam  meningkatkan  peran  masyarakat dalam  pembangunan  politik  di  Kota Palangka Raya.

## Tabel 2
Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih
DPRD Provinsi di Kota Palangka Raya Pada
Pemilu 2009 Uraian Kecamatan Jumlah Pahandut Sabangau Rakumpit J.Raya B.Batu Pemilih Tetap 50.040 8.856 1.905 72.047 8.180 141.028 menggunakan hak pilih 34.824 6.652 1.481 46.434 6.193 95.284 Tidak menggunakan hak pilih 15.216 2.204 424 25.613 1.987 45.744

## Sumber: KPU Kota Palangka Raya (2009)
Dari  data  yang  disajikan  Tabel  2 dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pemilih yang  menggunakan  hak  pilih  lebih  besar dari yang tidak menggunakan hak pilihnya, tetapi  ada  penurunan  dari  Tabel  1,  jadi upaya  sosialisasi  oleh  KPUD  dalam meningkatkan  peran  masyarakat  dalam pembangunan  politik  di  Kota  Palangka Raya masih bagus, tetapi pemilih beranggapan  keberadaan  DPRD  provinsi tidak  ada  pengaruhnya  dengan  kebijakan- kebijakan  yang  akan  diambil  nantinya  di Kota Palangka Raya.

## Tabel 3
Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih DPD di Kota Palangka Raya Pada Pemilu 2009
Uraian Kecamatan Jumlah Pahandut Sabangau Rakumpit J.Raya B.Batu Pemilih Tetap 50.040 8.856 1.905 72.047 8.180 141.028 menggunakan hak pilih 34.824 6.652 1.481 46.434 6.193 95.584 Tidak menggunakan hak pilih 15.216 2.204 424 25.613 1.987 45.444
Sumber: KPU Kota Palangka Raya (2009)
Dari  data  yang  disajikan  Tabel  3 dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pemilih yang  menggunakan  hak  pilih  lebih  besar dari yang tidak menggunakan hak pilihnya, berdasarkan  data  dari  Tabel  1  dan  Tabel  3 mempunyai  jumlah  yang  sama  untuk pemilih  yang  menggunakan  hak  pilih  dan yang  tidak  menggunakan  hal  pilih,  jadi upaya  sosialisasi  oleh  KPUD  berhasil dalam  meningkatkan  peran  masyarakat dalam  pembangunan  politik  di  Kota Palangka Raya.
Tabel 4 Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih DPRRI di Kota Palangka Raya Pada Pemilu 2009 Uraian Kecamatan Jumlah Pahandut Saban gau Rakum pit J.Raya B.Batu Pemilih Tetap 50.040 8.856 1.905 72.047 8.180 141.028 menggunakan hak pilih 34.824 6.652 1.481 46.434 6.193 95.584 Tidak menggunakan hak pilih 15.216 2.204 424 25.613 1.987 45.444

## Sumber: KPU Kota Palangka Raya (2009)
Dari  data  yang  disajikan  Tabel  4 dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pemilih yang  menggunakan  hak  pilih  lebih  besar dari yang tidak menggunakan hak pilihnya, berdasarkan data dari Tabel 1, Tabel 3 dan Tabel  4,  mempunyai  jumlah  yang  sama untuk pemilih yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hal pilih, jadi upaya  sosialisasi  oleh  KPUD  berhasil dalam  meningkatkan  peran  masyarakat dalam  pembangunan  politik  di  Kota Palangka Raya.
Tabel-tabel  di  atas  memperlihatkan bahwa  upaya  sosialisasi  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  terhadap  peningkatan peran  masyarakat  dalam  pembangunan politik  di  Kota  Palangka  Raya  lumayan bagus  karena  kurang    dari  50%  yang  tidak menggunakan hak pilih.

## D. Kendala Yang Dihadapi
Di  dalam  Undang-undang  No.10 Tahun  2008  Tentang  Pemilihan  Umum diatur  beberapa  perubahan  pokok  tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang berkaitan  dengan  penguatan  peryaratan peserta  Pemilu,  kriteria  penyusunan  daerah pemilihan,  sistem  pemilu  proporsional dengan  daftar  calon  terbuka  terbatas,  dan penetapan calon terpilih, serta penyelesaian sengketa pemilu.
Dalam upaya sosialisasi yang dilakukan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum, menghadapi beberapa kendala yang berkaitan  dengan  perubahan  UU  tentang Pemilu, mencakup :

## 1. Faktor Geografis
Karateristik  wilayah  Kota  Palangka Raya yang belum sepenuhnya terjangkau  akses  jalan  darat  merupakan kendala  bagi  penyelenggara  Pemilu tatkala  harus  menjalankan  tugas.    Kota
Palangka Raya mempunyai luas 2.678,51  Km2  (267.851  Ha)  dibagi menjadi  5  (lima)  Kecamatan,  meliputi Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu  dan  Rakumpit,  dengan  luas masing-masing  117,25  Km2,  583,50 Km2,  352,62  Km2,  572,00  Km2  dan 1.053,14  Km2.  Jumlah  Kelurahan  di masing-masing  kecamatan  Pahandut  11 (sebelas) Kelurahan, Kecamatan Sebangau 6 (enam) Kelurahan,
Kecamatan  Jekan  Raya  4  (empat) Kelurahan,  Bukit  Batu  7  (tujuh) Kelurahan  dan  Kecamatan  Rakumpit  7
(tujuh) Kelurahan.

## 2. Faktor Pendidikan Pemilih
Tabel 5 Jumlah Penduduk 10 Tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin.
(Sumber : BPS Kota Palangka Raya) Dari  data  tabel  1  diatas,  dapat  disimpulkan faktor  pendidikan  juga  dapat  menjadi kendala  dalam  upaya  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  KPUD,  karena  faktor pendidikan
mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap pemilih dalam melakukan pemilihan pada Pemilu
Legilative 2009.
3. Perubahan  tata  cara  pemungutan suara
a. Untuk  memilih  Anggota  DPR  dan DPRD  :  hanya  1  (satu)  kali √ pada kolom nama/gambar Partai, atau kolom nomor calon, atau kolom nama calon
b. Untuk memilih Anggota DPD : tandai 1 (satu)  kali √ pada  kolom  photo  salah satu calon Anggota DPD.
Dengan  adanya  perubahan  tata  cara pemungutan suara mencoblos jadi mencentang banyak warga yang mengalami kebingungan terlebih bagi warga yang buta huruf dan bagi pemilih pemula

## 4. Sumber Pendanaan
Sumber  dana  berasal  dari  APBN  dan APBD,  dengan  keterbatasan  pendanaan membuat program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU menjadi tidak
maksimal,  sehingga  ada  beberapa  daerah yang  seharusnya  menjadi  skala  prioritas sosialisasi  tidak  bisa  dijangkau  karena faktor  pembiayaan  yang  tidak  mencukupi, dan  hanya  mengundang  perwakilan  dari daerah tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ,  Peran KPU  dalam  melakukan  sosialisasi  yang berkaitan  tentang  Pemilu  sudah  terlaksana dengan  baik  sesuai  dengan  program sosialisasi  Pemilu  2009  oleh  KPUD  Kota Palangka Raya,  KPU selaku penyelenggara Pemilu mempunyai peran yang cukup besar dalam  sosialisasi  mencakup  pendidikan politik  bagi  pemilih  dengan  menghimbau kepada  seluruh  masyarakat  Kota  Palangka Raya agar menggunakan hak pilihnya pada pemilu  2009  baik  melalui  media  elektonik, media cetak, seminar, aksi damai (membagi pamflet  di  bundaran  besar),  melakukan survei  atau  jajak  pendapat  tentang  Pemilu (kelompok  masyarakat  ibu-ibu  pengajian, pelajar).
a. Peranan  Komisi  Pemilihan  Umum dalam  pembangunan  politik  di  Kota Palangka  Raya.  a)  pemutakhiran  data pemilih dan penyusunan daftar pemilih,
b)  pendaftaran  peserta  Pemilu,  d) penetapan  jumlah  kursi  dan  penetapan daerah pemilihan, e) pencalonan anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  , Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota,  sesuai  tingkatannya untuk  pencalonan  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, f) membuat jadwal kampanye, g) menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara, i) menetapkan  hasil  Pemilu,  j)membuat jadwal  pengucapan  sumpah/janji  calon terpilih.
No. Tingkat Pendidikan Yang ditamatkan Jumlah (%) 1 Tidak Punya 10,75 2 SD atau Setingkat 24,94 3 SLTP atau Setingkat 20,44 4 SLTA Umum atau Setingkat 25,97 5 SLTA Kejuruan atau Sederajat 6,05 6 D-I / D-II 1,97 7 Akademi/Diploma III 3,13 8 D-IV/S1 6,70 9 S2/S3
0,05 Jumlah 100,00
b. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  Kota  Palangka  Raya dalam  rangka  meningkatkan  peran masyarakat dalam pembangunan politik di  Kota  Palangka  Raya.    Dengan
melalui  beberapa  upaya  antara  lain meliputi : 1. Simulasi,Tata cara pemungutan  suara  di  TPS  pada Pemilu Legislatif  2009. 2. Aksi  simpatik,    Membagi pamflet  Pemilu  Legislatif  2009 kepada warga 3. Seminar, Kegiatan yang didalamnya  tercakup  simulasi  dan aksi simpatik. 4. Bimbingan  Teknik,  Cara-cara pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. Melihat  upaya  dan  hasil  yang dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dalam rangka meningkatkan peran  masyarakat  dalam  pembangunan politik di Kota Palangka Raya.   Dalam hal ini  KPU  Kota  Palangka  Raya  selaku penyelenggara  Pemilu  mempunyai  peranan yang  besar  dalam  pembangunan  politik  di Kota  Palangka  Raya,  terbukti  dari  peran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya  pada  Pemilu  2009,  yang  mana Pemilu  merupakan  sarana  pendidikan politik  bagi  masyarakat  Kota  Palangka Raya khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya.

## Saran
Merumuskan  kembali  format  KPU menjadi  sangat  penting  karena  proses demokrasi  akan  sangat  banyak  ditentukan oleh  tiga  elemen,  yaitu,  peserta  Pemilu, aturan  perundang-undangan  Pemilu  dan penyelenggara  Pemilu,  hal  ini  seiring dengan  keinginan  agar  penyelenggaraan Pemilu  yang  akan  datang  lebih  berkualitas dan  bermartabat,  sejalan  dengan  semakin meningkatnya kesadaran politik dan
dewasanya masyarakat dalam berdemokrasi, serta terlaksananya konsolidasi demokrasi yang baik.

## Referensi
H.A.Chozin Chumaidy; 2006 ” Etika Politik dan Esensi Demokrasi ” , Pustaka Indonesia Satu Jakarta
Dr.  Yahya  Muhaimin  dan  DR  Colin MacAndrews; 1995 ” Masalah-masalah Pembangunan  Politik ”  Gadjah  Mada University Yogyakarta
Michael  Rush  dan  Phillip  Althoff;  2001
” Pengantar  Sosiologi  Politik ”  PT. RajaGrafindo Persada Jakarta Bagus  Ida  Mantra;  2003  ” Filsafat Penelitian  dan  Metode  Penelitian Sosial ”  PT.Pustaka  Pelajar  Offset Yogyakarta Strauss  Anselam  &  Juliet;  2004  ” Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif ” PT.Pustaka Pelajar Yogyakarta Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  pasal  22  E  tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggaraan Pemilu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  10  Tahun  2008  tentang
Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah. www.bapenas.go.id,, 15 Mei 2009 air.bapenas.go.id.pdf, 15 Mei 2009 www.kpu.go.id, 5 Juni 2009