PROBLEMATIK UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS
Gunardi Lie 1 , Jeane Neltje Saly 2 , Ariawan Gunadi 3 dan Adriel Michael Tirayo 4
1 Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: gunardi@fh.untar.ac.id
2 Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: jeanenovember@gmail.com
3 Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: ariawang@fh.untar.ac.id
4 Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: adrielmtirayo@gmail.com

## ABSTRAK
Perkembangan  ekonomi  dan  perdagangan  menyebabkan  timbulnya  banyak  permasalahan  utang-piutang  di  dalam masyarakat  dengan  diikuti  krisis  moneter  yang  terjadi  di  Indonesia  memberikan  dampak  negatif  terhadap perekonomian  nasional.  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  dibentuk  guna memenuhi  kepentingan  dunia  usaha  dalam  memenuhi  kepentingan  dunia  usaha  dalam  menyelesaikan  masalah- masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efeketif. Problematik terhadap tujuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terdapat dalam ketentuan kreditor separatis yang dilakukan oleh sebuah bank, dimana kedudukan bank sebagai kreditor separatis masih belum berjalan secara optimal terutama perlindungan hukumnya yang  belum  secara  tegas  diberlakukan.  Permasalahan  yang  timbul  adalah  bagaimana  kedudukan  bank  sebagai kreditor separatis beserta perlindungan hukumnya di dalam Kepailitan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum bank sebagai  kreditor separatis berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer sebagai data utama selain data sekunder, melalui teknik observasi dan wawancara, dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara induktif. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam kepailitan, kedudukan  bank sebagai  kreditor  separatis adalah  bank sebagai  kreditor yang istimewa,  dikarenakan  bank  sebagai  kreditor  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  yang  dapat  mengeksekusi jaminannya sewaktu-waktu apabila debitor cidera janji atau wanprestasi, Wujud perlindungan hukum terhadap bank adalah hak mengeksekusi jaminannya yang dapat dilakukan seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Kata kunci: Bank, Kedudukan Bank dan Kreditur Separatis

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Perkembangan ekonomi dan perdagangan menyebabkan timbulnya banyak permasalahan utang- piutang  di  dalam  masyarakat.  Perkembangan  ini  juga  diikuti  krisis  moneter  yang  terjadi  di Indonesia dengan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Keadaan tersebut menimbulkan  kesulitan  besar  terhadap  dunia  usaha  dalam  menyelesaikan  utang  piutang  untuk meneruskan  kegiatannya,  antara  lain  dalam  kaitan  dengan  bank.  Secara empiris  terlihat adanya kecenderungan dunia usaha menjadi tidak berkembang, bahkan mengalami pailit yang berakibat tidak  dapat  memenuhi  kewajiban-kewajiban  yang  sudah  jatuh  tempo.  Pemerintah  melakukan perubahan  yang  cukup  signifikan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  dimana  salah  satunya adalah merevisi peraturan kepailitan tersebut. Namun demikian, perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.
dan PKPU terhadap Bank sebagai Kreditor Separatis
Peraturan  tentang  Kepailitan  di  Indonesia  dimulai  sejak  dikeluarkannya Faillissements verordening,  Staatsblad  1905:217  jo.  Staatsblad  1906:348. Namun,  sebagian  materinya  tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan diubah dengan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  tentang  Kepailitan,  yang  ditetapkan  menjadi  Undang-Undang  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1998,  yang  kemudian  diubah  oleh  UU  No.  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  Dan  PKPU.  Tujuan  pengaturan  UU  Kepailitan  dan  PKPU  diantaranya  yaitu  untuk pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Tujuan  ini  lebih  diarahkan  pada  terwujudnya  sistem  hukum  nasional,  yang  dilakukan  dengan pembentukan  hukum  baru,  khususnya  produk  hukum  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung pembangunan  perekonomian  nasional.  Produk  hukum  nasional  tersebut  diharapkan  menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta  mampu  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  perekonomian  nasional  serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dibentuk guna memenuhi kepentingan  dunia  usaha  dalam  memenuhi  kepentingan  dunia  usaha  dalam  menyelesaikan masalah-masalah  utang-piutang  secara  adil,  cepat,  terbuka  dan  efeketif.  Problematik  terhadap tujuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terdapat dalam ketentuan kreditor separatis  yang  dilakukan  oleh  sebuah  bank,  dimana  kedudukan  bank  sebagai  kreditor  separatis masih belum berjalan secara optimal terutama perlindungan hukumnya yang belum secara tegas diberlakukan.  UU  Kepailitan  dan  PKPU  ini  diharapkan  dapat  memberikan  jaminan  kepastian terhadap kedudukan bank sebagai kreditor separatis dalam kepailitan guna menjamin kepastian, ketertiban  dalam  penegakan  serta  perlindungan  hukum  guna  menghindari  hambatan  dan menunjang  pemenuhan  kepentingan  dunia  usaha  secara  adil,  cepat,  terbuka,  dan  efektif  demi mendukung  pertumbuhan,  perkembangan,  dan  perekonomian  dalam  perkembangan  ekonomi global.
Salah satu kedudukan bank sebagai kreditor separatis dalam kepailitan yaitu saat dimana debitor cidera  janji  atau  wanprestasi,  maka  bank  dapat  melakukan  upaya  hukum  dengan  mengajukan permohonan pailit dan/atau PKPU terhadap debitor sebagai akibat pembayaran kredit yang tidak lancar.  Kondisi  wanprestasi  debitor  dapat  disebabkan  oleh  karena  kondisi  perekonomian  pihak debitor yang tidak kondusif, dimana karena dalam usahanya mengalami kerugian atau kegagalan dan  menghambat  penyelesaian  kredit  macet  yang  terdapat  pada  suatu  bank.  Namun  di  dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, masih terdapat ketentuan yang saling tumpang tindih sehingga kedudukan yang dimiliki oleh bank tersebut tidak dapat  diberlakukan  secara  optimal.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di  atas,  dalam  rangka melindungi kedudukan bank sebagai kreditor separatis dalam Kepailitan dan PKPU, maka penulis tertarik untuk menulis artikel ini yang berjudul: “Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang timbul yaitu:
1. Bagaimanakah  kedudukan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  bank  sebagai  kreditor separatis  di  dalam  kepailitan  dan  PKPU  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?

## Tujuan Penulisan
Adapun  tujuan  penulisan  yang  ingin  dicapai  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul, yaitu:
1. Untuk  mengetahui  kedudukan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  bank  sebagai  kreditor separatis  di  dalam  kepailitan  dan  PKPU  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan mengadakan sosialisasi pada salah satu bank di Indonesia untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan bank sebagai kreditor separatis dalam kepailitan dan PKPU.

## Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan  sebagai  sumber  utama.  Data  primer  kemudian  didukung  oleh  data  sekunder  yang diperoleh  dengan  cara  meneliti  bahan  kepustakaan  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara.

## Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  sosio-hukum,  dengan  maksud  ingin melihat lebih jauh daripada sekedar pendekatan doktrinal agar dapat menghasilkan cakupan yang lebih  luas  dengan  melihat  hukum  perbankan  dalam  hubungannya  dengan  sistem  ekonomi  dan sosial  terkait  dengan  bagaimana  kedudukan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  bank  sebagai kreditor separatis berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

## Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena  dengan  kata-kata  atau  kalimat,  kemudian  dipisahkan  menurut  kategorinya  untuk memperoleh  kesimpulan.  Kesimpulan  ditarik  secara  induktif  yaitu  dengan  cara  menjabarkan segala  hal  secara  mendetail  dan  diakhiri  dengan  data  atau  fakta  yang  umum  sebagai  inti permasalahan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian, Asas, Tujuan, dan Sifat Bank
Sesuai  hasil  penelitian  empiris  dalam  penelitian,  maka  ditemukan  bahwa  lembaga  perbankan mempunyai peranan strategis untuk mendorong perputaran roda perekonomian melalui kegiatan utamanya,  yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk  pemberian  kredit  untuk  mendukung  pembangunan.  Dalam  praktek  saat  ini,  bank menyalurkan berbagai macam kredit sesuai kebutuhan dan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu maka bank dalam kedudukannya sebagai Kreditur Separatis perlu dilindungi. Manfaatnya adalah menyelamatkan  bank,  sebab  akibat  kerugian  bank,  akan  dapat  menghambat  pertumbuhan perekonomian,  juga  timbul  ketidakpercayaan  masyarakat  menyimpan  uang  di  bank,  juga  dapat mengganggu kestabilan sosial, akibat protes masyarakat (Jeane, 2016, h.5).
Bank  dikenal  sebagai  lembaga  keuangan  yang  kegiatan  utamanya  menerima  simpanan  giro, tabungan  dan  deposito.  Kemudian  bank  juga  dikenal  sebagai  tempat  untuk  meminjam  uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainya (Kasmir, 2010, h.25).  Secara  sederhana  bank  adalah  suatu  wadah  untuk  menyimpan  dan  meminjam  uang, karenanya disebut pula dengan pasar uang. Di tempat yang dinamakan dengan “Bank” inilah uang disimpan dan dipinjamkan. Hal ini sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank, yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang (Djoni, 2010, h.134). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua.

## Pengertian Bank
Istilah “bank” diartikan dengan “bank” atau financial body, berasal dari bahasa Italia “ banca ” yang berarti bence ,  yaitu  suatu  bangku  tempat  duduk  atau  uang.  Hal  ini  disebabkan  pada  zaman pertengahan,  pihak  bankir  Italia  yang  memberikan  pinjaman-pinjaman  melakukan  usahanya tersebut  dengan  duduk  di  bangku-bangku  halaman  pasar  (Abdurrahman,  1993,  h.80).  Dalam perkembangannya,  istilah  bank  dimaksudkan  sebagai  suatu  jenis  pranata  finansial  yang melaksanakan  jasa-jasa  keuangan  yang  cukup  beraneka  ragam,  seperti  pinjaman,  memberi pinjaman,  mengedarkan  mata  uang,  mengadakan  pengawasan  terhadap  mata  uang.  Bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.
Bank  diartikan  sebagai  suatu  badan  yang  bertujuan  untuk  memuaskan  kebutuhan  kredit,  baik dengan  alat-alat  pembayarannya  sendiri  atau  dengan  uang  yang  diperolehnya  dari  orang  lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang-uang giral (Malayu, 2001, h.2). Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  (UU  Perbankan),  menyebutkan  bahwa  “bank adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

## Fungsi Bank
Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan, fungsi perbankan ditentukan sebagai berikut: “perbankan mempunyai fungsi pokok sebagai finansial intermediasi atau lembaga perantara keuangan serta mempunyai fungsi tambahan memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran”.
Fungsi pokok bank, yaitu:
a. Menghimpun dana Adapun dana yang dihimpun oleh bank terutama berasal dari tiga sumber pokok, yaitu:
1) dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan, dana endapan L/C, bank garansi, wesel dan sebagainya.
2) dari  lembaga  penanaman  modal  atau  lembaga  keuangan  non-bank,  seperti  dana pension, asuransi, koperasi, reksa dana dan sebagainya.
3) dari dunia usaha dan masyarakat lain.
b. Memberi kredit
Pelaksanaan  fungsi  pemberian  kredit  harus  memperhitungkan  likuiditas  agar  tidak membahayakan  pemenuhan  kewajiban  kepada  nasabah  jika  sewaktu-waktu  diperlukan. Kredit dapat berupa kredit jangka pendek, menengah dan panjang. Kredit jangka pendek dapat  memberi  pengaruh  langsung  terhadap  pasar  uang,  sedangkan  kredit  jangka menengah dan jangka panjang dapat mempunyai pengaruh langsung terhadap pasar modal.
c. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
Fungsi  ini  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk,  antara  lain  pemberian  jaminan  bank, pengiriman uang, pembukaan L/C dan inkaso.
d. Media kebijakan moneter Bank sebagai penerima simpanan giro sering dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan menciptakan uang. Dalam konteks demikian bank sering dikatakan berfungsi sebagai media kebijakan moneter.
e. Penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggara administrasi. Informasi  suku  bunga  (investasi),  konsultasi  investasi,  bantuan  administrasi  proyek  dan sebagainya sudah lazim dilakukan oleh bank-bank sekarang ini.

## Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis
Separatis  berasal  dari  istilah  yang  merupakan  terjemahan  dalam  Bahasa  Belanda,  yaitu “ separatisten ” yang berarti pemisahan. Sementara itu, istilah separatis yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris, yaitu “ Separatist ” berarti terpisah. Terdapat juga istilah separatis dalam Kamus Latin-Indonesia, yaitu “ Separatim ” yang berarti satu-satu; tersendiri; terpisah; terlepas. Menurut Sudarsono  (2005:434),  istilah  separatis  yaitu  golongan  atau  kelompok  (orang)  yang  memakai paham  memecah-belah  persatuan  golongan/bangsa  dengan  maksud  untuk  mendapat  dukungan. Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  separatis  dapat  diartikan  dengan terpisah, satu-satunya atau istimewa atau utama.
Kredit  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  perkembangan  perekonomian  masyarakat. Pengertian  kredit  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 1998  tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan, yang selanjutnya disebut UU Perbankan adalah sebagai berikut: “kredit adalah penyediaan uang atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
dan PKPU terhadap Bank sebagai Kreditor Separatis
Berbagai risiko dalam pemberian pinjaman dapat menyebabkan tidak dilunasinya pinjaman ketika tiba saat pelunasan. Oleh karena itu dalam menentukan apakah akan memberikan suatu kredit atau tidak seorang banker harus berusaha untuk mengukur risiko pinjaman macet. Dalam hal ini sebagai mitigasi  risiko  kredit  bermasalah. Terkait  dengan  barang  jaminan,  pada  dasarnya  jenis  jaminan dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua)  macam,  yaitu  jaminan  materiil/  kebendaan  (berupa  hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dapat dilakukan pembebanan  dengan  gadai,  hipotik  atas  kapal  laut  dan  pesawat  udara,  hak  tanggungan,  dan jaminan fidusia), dan jaminan immateriil/ perorangan (Salim, 2004, h.7).
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan definisi tentang debitor, dimana dalam Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwa “debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Sedangkan pengertian kreditor sendiri dimuat dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 37/2004  yang  menyebutkan bahwa “kreditor adalah orang  yang mempunyai piutang karena perjnajian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.
Dengan adanya sebuah perjanjian pinjam-meminjam antara Nasabah dan bank akan menimbulkan suatu  hubungan  hukum,  dengan  mana  Nasabah  akan  menjadi  seorang  debitor  dan  Bank  akan menjadi  Kreditor.  Pada  prakteknya,  bank  akan  memiliki  kedudukan  sebagai  kreditor  separatis karena bank sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, baik itu jaminan gadai, fidusia, hak  tanggungan  dan/atau  hipotek.  Sehubungan  dengan  berlakunya  hak  separatis  tersebut,  maka pemegang  hak  jaminan  tidak  boleh  dihalangi  hak  nya  untuk  melakukan  eksekusi  atas  hak jaminannya atas harta kekayaan debitor yang telah dibebani hak jaminan itu. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan, mnerupakan sendi-sendi yang penting dalam UU Kepailitan dan PKPU karena memberikan kepastian hukum dalam ekonomi, iklim bisnis dan investasi, terlebih lagi khususnya dalam dunia perbankan suatu negara, dalam hal ini perbankan nasional.

## Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis
Secara umum hukum perdata di Indonesia telah memberikan jaminan atau perlindungan kepada kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yaitu “segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan/ jaminan atas hutang-hutangnya (Subekti, 2009).”
Sebagaimana dikemukakan bahwa secara umum hukum perdata di Indonesia telah memberikan jaminan atau perlindungan kepada kreditor, sebagaimana ketentuan mengenai kedudukan hukum debitor  diatur  dalam  Pasal  1131  KUHPerdata,  yaitu  “segala  harta  kekayaan  debitor,  baik  yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan/ jaminan atas hutang-hutangnya.”
Bank  sebagai  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  dapat  melakukan eksekusi  sendiri  atas  55  UU No.  37/2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU.  Namun  hak  eksekutorial  tersebut  harus  dilakukan dalam  jangka  waktu  paling  lambat  2  (dua)  bulan  setelah  dimulainya  keadaan  insolvensi, sebagaimana  ketentuan  Pasal  59  UU  No.  37/2004.  Perlindungan  hukum  terhadap  bank  sebagai kreditor  separatis  juga  terdapat  dalam  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 010/K/N/2005 tanggal 18 Mei 2005 yang menyatakan “bahwa dalam ketentuan pasal 59 Undang- Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang dengan  tegas  diuraikan  kreditor  pemegang  hak  separatis  harus  melaksanakan  haknya  tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sehingga
setelah  lewat  jangka  waktu  tersebut  maka  menjadi  kewenangan  kurator”.  Bahwa  kreditor pemegang  jaminan  secara  hukum  dianggap  sebagai  kreditor  yang  beritikad  baik  dan  oleh karenanya wajib dilindungi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2935 K/Pdt/2012 tanggal 10 Juli 2014.
Berbagai risiko dalam pemberian pinjaman dapat menyebabkan tidak dilunasinya pinjaman ketika tiba saat pelunasan. Oleh karena itu dalam menentukan apakah akan memberikan suatu kredit atau tidak  seorang  banker  harus  berusaha  untuk  mengukur  risiko  pinjaman  macet.  Dalam  rangka mengatasi risiko kredit bermasalah, maka diperlukan jaminan sebagai bentuk perlindungan kepada Kreditor.  Kedudukan  bank  sebagai  kreditor  separatis  didukung  oleh  bunyi  Pasal  1134  KUH Perdata yang mengatur tentang hak istimewa seorang kreditor, bahwa:
“Hak  istimewa  ialah  suatu  hak  yang  oleh  undang-undang  diberikan  kepada  seorang berpiutang  sehingga  tingkatnya  lebih  tinggi  daripada  orang  yang  berpiutang  lainnya, semata-mata  berdasarkan  sifat  piutangnya.  Gadai  dan  hipotik  adalah  lebih  tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang  ditentukan sebaliknya”.
Pasal  55  UU  No.  37/2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU,  menyebutkan  bahwa  “dengan  tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau agunan atas kebendaan lainnya,  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan”.  Pasal  tersebut memberikan arti bahwa pemegang hak jaminan dapat mengeksekusi jaminan tanpa terpengaruh dengan putusan pernyataan pailit.
Akan  tetapi,  hak  eksekusi  jaminan  hutang  dari  kreditur  separatis  tidak  setiap  waktu  dapat dilakukan, dimana berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, disebutkan bahwa “Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan  untuk  jangka  waktu  paling  lama  90  (Sembilan  puluh)  hari  sejak  tanggal  putusan pernyataan pailit diucapkan”. Hal ini berarti bahwa kreditur separatis memasuki masa menunggu (penangguhan) atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah stay; dimana dalam masa ini mereka tidak boleh mengeksekusi jaminan hutang tersebut.
Terdapat  2  (dua)  pandangan  terkait  keharusan  bagi  kreditor  separatis  untuk  tunduk  pada  masa penangguhan dalam kepailitan yang berupa pandangan pro dan kontra. Pandangan pro didukung oleh  Jerry  Hoff  (2000:128),  dimana  ia  memberikan  pendapat  bahwa  suatu  penangguhan mempunyai  akibat  bahwa  eksekusi  tidak  mungkin  lagi  dilakukan  apabila  penangguhan  dapat dioperasikan setiap waktu sebelum pelelangan atau penjualan dilakukan pelaksanaannya setelah pengakhiran  penangguhan.  Sedangkan  pandangan  kontra  didukung  oleh  Rachmadi  Usman (2008:139), yang mengatakan bahwa setiap kreditor pemegang jaminan kebendaan, yaitu mereka yang  memegang  gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan  atas  tanah,  hipotek,  yang  dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dengan mana kata “seolah-olah tidak terjadi kepailitan” dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 37/2004 menunjukkan, bahwa hak pemegang jaminan kebendaan tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan.
Menanggapi bunyi Pasal 56 UU Kepailitan dan PKPU, Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa “Undang-undang kepailitan dan PKPU tidak sejalan dan tidak mengakui Hak Separatis Kreditor
dan PKPU terhadap Bank sebagai Kreditor Separatis
Pemegang Hak Jaminan”. Dalam hal jaminan telah dieksekusi atau dijual oleh Kreditor separatis, maka kreditor separatis diwajibkan untuk memberi pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil  penjualan  barang  yang  menjadikan  agunan  dan  menyerahkan  kepada  kurator  sisa  hasil penjualan setelah dikurangi jumlah hutang, bunga dan biaya. Dalam hal hasil penjualan jaminan yang  dieksekusi  tidak  cukup  untuk  melunasi  hutang  debitor,  maka  kreditor  separatis  dapat memperoleh  tambahan  kekurangan  dari  hasil  eksekusinya.  Hal  itu  dilakukan  setelah  yang bersangkutan mengajukan permohonan pencocokan hutang.
Idealnya keberadaan hak separatis yang melekat pada hak pemegang jaminan harus dihormati oleh Undang-Undang  Kepailitan.  Apabila  ini  terlaksana,  maka  dapat  dikatakan  harmonisasi  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya dapat tercapai.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Dengan adanya sebuah perjanjian pinjam-meminjam antara Nasabah dan bank akan menimbulkan suatu  hubungan  hukum,  dengan  mana  Nasabah  akan  menjadi  seorang  debitor  dan  Bank  akan menjadi  Kreditor.  Pada  prakteknya,  bank  akan  memiliki  kedudukan  sebagai  kreditor  separatis karena bank sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, baik itu jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan dan/atau hipotek. Perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditor pemegang jaminan kebendaan tergambar dalam hak bank tersebut untuk dapat melakukan eksekusi sendiri atas  jaminannya  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan.  Walaupun  memang  terdapat  pertentangan terutama  dalam  Pasal  56  UU  No.  37/2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  yang  mengharuskan bahwa hak eksekusi Kreditor ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan.  Perlindungan  terhadap  bank  sebagai kreditor separatis juga terdapat dalam ketentuan Pasal 1134 KUH Perdata, Yurisprudensi Putusan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  010/K/N/2005  tanggal  18  Mei  2005  dan  Yurisprudensi  Putusan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2935  K/Pdt/2012  tanggal  10  Juli  2014  tentang  kreditor  yang beritikad baik wajib dilindungi.
Dalam  rangka  mengatasi  permasalahan  tersebut,  perlu  untuk  dilakukannya  penyempurnaan terhadap pengaturan tentang Kepailitan dan PKPU, melalui perubahan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terutama terhadap kelemahan Pasal 56 UU No. 37/2004.

## REFERENSI Buku
Abdurrahman, A. 1993. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Pradnya Paramita,
Jakarta.
Anisah, Siti. 2008. Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Total Media, Yogyakarta.
Djumhana, Muhammad. 2000. Hukum Perusahaan di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
__________. 2008. Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Echols, John M., Shadil, Hassan. An Indonesian English Dictionary. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Gazali, Djoni S., Usman, Rachmadi. 2010. Hukum Perbankan. Sinar Grafika, Jakarta.
H.S., Salim. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Raja Grafindo, Jakarta.
Hasibuan, Malayu. 2001. Dasar-dasar Perbankan. Bumi Aksara, Bandung.
Hermansyah. 2011. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Hoff, Jerry. 2000. Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. PT. Tatanusa, Jakarta.
Iswantoro. 1990. Uang dan Bank. BPFE, Yogyakarta.
Kasmir. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Raja Grafindo Persada, Jakarta. __________. 2001. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika, Jakarta.
Miller, David. Principles of Social Justice. Harvard University Press, London.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Patrik, Purwahadid., Kashadi. 2007. Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
Pahlevi, Rizal. 2019. Laporan Penelitian Empiris Kedudukan Bank Separatis sebagai Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kepailitan dan PKPU. Radja Grafindo, Jakarta.
Priananda, Sigit., Susilo. 2017. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba Empat, Jakarta.
Saly, Jeane Neltje. 2016. Manfaat Perlindungan Bank sebagai Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kepailitan dan PKPU. Hin & Hill, Jakarta.
__________. 2017. Fungsi Bank Separatis dalam Kepailitan. Hin & Hill, Jakarta.
Sembiring, Sentosa. 2012. Hukum Perbankan. Mandar Maju, Bandung.
Sjahdeni, Sutan Remy. 1996. Beberapa Permasalahan Undang-Undang Hak Tanggungan Bagi Perbankan Dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Subekti R., Tjitrosudibio, R. 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta.
Sudarsono, Heri. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ekonisia, Yogyakarta.
Sudiri, Ahmad. 2019. Laporan Penelitian Kedudukan Bank dalam Kepailitan Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Radja Grafindo, Jakarta.
Sutedi, Adrian. 2007. Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi
dan PKPU terhadap Bank sebagai Kreditor Separatis
dan Kepailitan. Sinar Grafika, Jakarta.
Usman, Rachmadi. 2009. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.