Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## PERAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
Iqbal Maulana 1 , Mas Anienda Tien Fitriyah 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: iqmaulana866@gmail.com

## ABSTRACT
The birth of several non-structural institutions is a sign that the development of Indonesia's state system is a responsibility to existing problems. The Corruption Eradication Commission is one of the institutions that was founded in 2003. This was born because the culture of corruption has spread to state administrators, including the police and prosecutors. The Corruption Eradication Commission has independent characteristics in carrying out its duties, namely it must avoid power intervention by both  legislative,  executive  and  judicial  powers.  Because  in  essence,  the  three  components  of  the branch of power are the main components in the administration of the State which are also objects of the supervision of the Corruption Eradication Commission in determining state losses. However, the  performance  of  the  Corruption  Eradication  Commission  has  not  escaped  the  public  scrutiny because it is often considered to be an abuse of power. Law Number 19 of 2019 concerning the second amendment  to  Law  Number  30  of  2002  concerning  the  Corruption  Eradication  Commission  has created the KPK Supervisory Board which is alleged to be able to carry out the function of checks and balances. This is certainly a new history of the enforcement of corruption laws,, in which the Council has an equal position with the KPK leadership. And the authority given to the Corruption Supervisory Board is also quite central.  This study is a normative juridical research using the statutory approach. Keywords: Corruption Crime, Corruption Eradication Commission, State Administration,

## ABSTRAK
Lahirnya  beberapa  Lembaga – Lembaga  non-struktural  adalah  sebagai  tanda  bahwa berkembangnya tata negara Indonesia hal ini sebagai responsibilitas terhadap permasalahan yang ada.  Komisi pemberantasan korupsii merupakan salah satu Lembaga yang berdiri sejak tahun 2003 hal  ini  lahir  karena  telah  menjalarnya  budaya  korupsi  pada  penyelenggara  negara,  tak  terkecuali dalam  tubuh  kepolisian  dan  kejaksaan.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  memiliki  karakteristik independen  dalam  melaksanakan  tugasnya  yaitu  harus  terhindar  dari  intervensi  kekuasaan  baik legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif.  Karena  pada  hakikatnya,  ketiga  komponen  cabang  kekuasaan tersebut merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan Negara yang juga objek dari pada pengawasan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  menentukan  kerugian  Negara.  Namun  kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tidak luput dari sorotan publik karena sering kali dianggap bisa abuse of power. Undang -undang Nomor 19  tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  telah  melahirkan Dewan Pengawas KPK yang diharapkan bisa melaksanakan fungsi check and balances , hal ini tentunya menjadi  sejarah  baru terhadap  penegakan  hukum  korupsi, yang mana  Dewan Pengawas  memiliki kedudukan  yang  setara  dengan  pimpinan  KPK  serta  kewenangan  yang  diberikan  terhadap  Dewan Pengawas  KPK  juga  cukup  sentral.    Dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketatanegaraan,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## PENDAHULUAN
Sistem ketetangeraan di indonesia yang terkandung dalam UUD 1945 sudah menganut teori pemisahan kekuasaan atau teori trias politica teori yang dikembangkan oleh Mountesqu pada perinsipnya  membagi  kekuasaan  itu  menjadi  3  (tigaa)  bagian  yaitu  kekuasaan  eksekutif, kekauasaan  legislative  dan  kekuasaan  yudikatif.  Ketika  kekuasaan  tersebut  sudah  terbagi diharapkan dapat menimbulkan fungsi checks and blances yang mana kekuasaan yang satu saling mengawasi  terhadap  kekuasaan  yang  lain.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mencegah  agar  tidak terjadinya saling mempengaruhi antara kekauasaan yang satu dengan kekuasaan yang lainnya. Dalam  konsep  modern  ini  teori  trias  politica  dianggap  sudah  tidak  dapat  menjangkau perkembangan zaman hal ini dikarena Ketika ketiga kekuasaan tersebut saling bersentuhan maka akan saling mempengaruhi sehingga tidak lagi tercipa system saling mengawasi inilah yang terjadi padaa saat ini .
Pasca Reformasi terjadi di Indonesia Majelis Permusyawaratan rakayat yang pada saat itu diketua oleh M. Amien Rais, telah melakukan amandemen perubahan yang ke 4 terhadap Undang-undang Dasar 1945 hal ini menjadi semangat baru untuk menata system ketatanegaraan yang ada di Indonesia.
Akibat adanya Amandemen tersebut ada beberapa Lembaga baru yang ada di Indonesia serta ada  Lembaga  yang  dihapus  keberadaannya.  Dewan  Pertimbangan  Agung  (DPA)  ini  adalah Lembaga  yang  dihapuskan  keberadaannya  setelah  amandemen  undang  undang  dasar  1945. Baiknya dalam system ketatanegaraan muncul Lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang harapkan bisa memperbaiki system ketatanegaraan yang ada di Indonesia khususnya Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai The Guardian of The Constitution.
Salah  satu  perkembangan  tata  Negara  Indonesia  ialah  terbentuknya  beberapa  Lembaga – Lembaga  Non-struktural  sebagai  responsibiitas  terhadap  permasalahan  kompleksnya problematika  yang  ada.  Hal  ini  didasari  bahwa  semakin  banyaknya  kebutuhan  maka  akan semakin  berkembang  pula  institusi  untuk  mengorganisirnya,  sebagai  bentuk  dari  invinitive organization. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu lembaga independen yang berdiri sejak tahun 2003.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berdiri  karena  budaya  korup  yang  sudah  menjalar  di berbagai lini penyelenggara Negara, tak terkecuali terhadap kepolisian dan kejaksaan, sehingga korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi dikarenakan lemahnya penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk bukan untuk mengambil  alih  tugas  dan  kewenangan  yang  ada  sebelumnya  Penjelasan  undang-undang menyebutkan peran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagai trigger  mechanisme ,  yang  berarti mendorong  atau  sebagai  stimulus  agar  upaya  pemberantasan  korupsi  oleh  lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Lembaga yang dalam perjalanannya telah mencatat tinda emas dengan menyelamatkan Keuangan Negara, baik dari segi pencegahan maupun dalam segi penindakan terhadap adanya tindak pidana korupsi. Sehingga banyak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang diadili dan dipidanakan serta KPK telah menyelamatkan miliaran rupiah aset Negara.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dewasa  ini,  diposisikan  sebagai  salah  satu  lembaga  Negara independen,  bekerja  secara  mandiri,  dan  non  intervensi.  Hal  ini  didasari  pada  karakteristik lembaga  lembaga  non-struktural  lainnya,  yang  dalam  mekanisme  pemilihan  melalui  panitia seleksi yang dibentuk oleh presiden dan untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan karakteristik independen ini, Komisi Pemberantasan Korupsi sejatinya dicitakan untuk melangsungkan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang dan non intervensi, dari kekuasaan legislatif eksekutif dan yudikatif. Karena pada hakikatnya, ketiga komponen cabang kekuasaan  tersebut  merupakan  komponen  utama  dalam  penyelenggaraan  Negara  yang  juga objek  dari  pada  pengawasan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  menentukan  kerugian Negara.
Setelah  lebih  dari  satu  dasawarsa,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  ternyata  tidak  luput  dari berbagai  hal  yang  dinilai  menyebabkan  hilangnya  proporsionalitas  dan  kredibilitas  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
mengawal  pemberatasan  korupsi.  Hal  tersebut  penulis  landasi  dari  berbagai  kinerja  Komisi Pemberantasan Korupsi dan kerangka hukum yang melatar belakangi.
Dalam konsep Negara hukum yang ada pada UUD 1945 pada pasal 3 ayat (1), berbagai tindak tanduk  pemerintah  maupun  masyarakat  haruslah  didasari  pada  hukum  yang  disepakati  dan diinstitusikan. Atas dasar tersebutlah Komisi Pemberantas Korupsi berhak dan berwenang dalam menjalankan pemberantasan korupsi di dalam hukum positif negeri ini.
Perjalanan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  selama  satu  dasawarsa  memang  tidaklah  dapat dinafikan  telah  memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam  pembangunan  dan  perekonomian Negara dari perilaku-perilaku korup.
Keberadaan KPK sebagai lembaga Negara yang tidak diatur di dalam UUD berpengaruh dalam menjalankan  fungsi  yang  dimiliki.  Peran  KPK  dalam  merealisasikan  tugas,  kewajiban  dan kewenangan yang dimiliki dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat terbatas. Tidak sedikit banyak pihak yang ingin merevisi UU KPK, sampai akhirnya telah disahkan Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Isi  daripada  Undang-undang  Nomor 19 Tahun 2019  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang menyita perhatian soal dibentuknya dewan pengawas KPK, hal ini banyak orang yang meragukan bagaimana indepedensi KPK kedepan karena rawan intervensi politik dan menghambat jalannya proses  pemberantasan  korupsi,  tapi  juga  ada  yang  menganggap  bahwa  pentingnya  dewan pengawas KPK sebagai instrumen check and balances dalam struktur KPK.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian Hukum (penelitian yuridis) Normatif, dalam penelitian ini digunakan salah satu dari tiga  bagian grand methode yaitu library research, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; field research, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian  lapangan;  dan bibliographic  research, yaitu  penelitian  yang  memfokuskan  pada gagasan yang terkandung dalam teori. Motede pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( Statue  Aproache) dan  Pendeketakan  Konseptuan (Konseptual  Aproache).  Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum skunder serta bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas KPK menurut UU Nomor 19 Tahun 2019.
1. Latar Belakang Dibentuknya Dewan ii Pengawas ii KPK.
Dalam  Alenea  ke-empat  Undang-undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  terdapat  prinsip-prinsip penyelengaraan  negara  yaitu  :  (a)  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  (b).  Memajukan kesejahteraan umum. (c) mencerdasarkan kehidupan bangsa. (e). iku melaksanakan ketertiban dunai yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini  merupakan prinsip-prinsip yang harus dikedepankan bahkan harus dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara.
Untuk tercapainya penyelanggaraan negara yang baik maka harus berpedoman terhadap UUD 1945 dan Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara, jika ditelaah lebih dalam lagi  bahwa  UUD  1945  tidak  hanya  mengatur  terkait  dengan  kehidupan  politik  namun  juga mengatur terkait dengan kehidupan ekonomii dan sosial.
Perubahan terhadap  UUD 1945 baik dari segi kelembagaan maupun dari segi yang lain tentunya harus tetap dilandaskan pada nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, karena  UUD  1945  dijadikan  konstitusi  serta  acuan    bagi  masyarakat  dan  negara  dalam menjalankan kenegaraan.
Korupsi measih menjadi permasalah yang masih akut di Indonesia karena budaya korupsi ini tidak hanya menjerat kalangan pejabat di level atas namun juga mengakar di kalangan pejabat level  bawah, tentunya hal  ini  menjadi  permasalahan  yang  sangat  serius mengingat  kerupsi  ini bisa menghampat terciptanya kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.
Timbulnya gagasan terhahad perubahan Undang-undang tindak pidana korupsi hal ini didasari karena telah membudaya praktek korupsi di indonesia karena hal tersebut tidak hanya merugika
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
perekonomian negara namun juga mengahambat kesejahteraan masyarakat indonesia sehingga gagasan untuk menguatkan kelembagaan KPK melalui perubahan Undang-undang adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah.
Dalam  hal  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  KPK  di  bantu  oleh  pihak  kepolisan  dan kejaksaan  sehingga  dalam  hal  ini  terdapat  pembagian  tugas  antara  pihak  kepolisian  dan kejaksaan serta KPK untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi baik  di  level  bawah  maupun  di  level  atas.  Uniknya  pembagian  tugas  ini  tergantung  jumlah nominal jika nominalnya besar maka kan ditangani secara langsung oleh KPK.
Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berbicara mengenai beberapa ketentuan KPK yang  sudah  tidak  lagi  sesuai  dengan  perkembangan  hukum  masyarakat  seperti  ketentutan mengenai  kewenangan  penyadapan  yang  dimiliki  KPK  ditambah  dengan  adanya  penyidik  KPK yang berasal dari kepolisian dan penuntut KPK dari kejaksaan ditakutkan dapat mengandirkan konflik kepentingan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di revisi agar sanggup untuk mengatasi permasalahan hukum, menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan tetap sesuai dengan konsep konsep sistem peradilan pidana.
Menyoal perihal pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, didalam politik hukum  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi ada penambahan pasal baru mengenai Dewan Pengawas KPK yang terdiri atas 5 orang.
Perlu dibentuk Dewan Pengawas KPK sebab setiap lembaga harus dilakukan pengawasan untuk mencegah  terjadinya  kesewenang-wenangan  karena  setiap  lembaga  negara  dilakukan pengawasan  oleh  lembaga  lain  hingga  KPK  yang  tidak  memiliki  lembaga  pengawas  tanpa pengawasan yang efektif, KPK ditakutkan justru melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Fariz Fachryan anggota Pusat Kajian Anti Korupsi  Universitas  Gajah  Mada  menurutnya  pengawasan  yang  nantinya  dilakukan  Dewan Pengawas  KPK  tidak  akan  melemahkan  independensi  yang  dimiliki  Komisi  Pemberantasan Korupsi  karena  independensi  akan  terjaga  selama  adanya  pengawasan,  selama  pengawasan tersebut  tidak  bertanggung  jawab  kepada  para  pihak  yang  berpotensi  melakukan  intervensi politik yang mengikis Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dewan Pengawas merupakan pengawas kode etik dan independesi KPK, jauh sebelum adanya Dewan  Pengawas  KPK  tugas  pengawasan  sudah  dilakukan  oleh  deputi  bidang  pengawasan internal  dan  pengaduan  masyarakat,  dimana  memiliki  tugas  melakukan  kebijakan  di  bidang pengawasan internal serta pengaduan masyarakat.
Selanjutnya  Deputi  Bidang  Pengawasan  Internal  dan  Pengaduan  Masyarakat  memiliki  fungsi antara lain:
1. Perumusan kebijakan pada sub bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
2. Pelaksanaan  pengawasan  internal  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Kebijakan yang ditetapkan Pimpinan;Penerimaan dan penanganan laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada KPK, baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Pelaksanaan  kegiatan  kesekretariatan  dan  pembinaan  sumberdaya  di  lingkungan  Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
5. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.
6. Pengaturan  mengenai  persyaratan  untuk  menjadi  anggota  Dewan  Pengawas  sangat diperlukan  agar  mempunyai  batasan  dan  menghasilkan  anggota  Dewan  Pengawas  yang berkompeten.
KPK dinilai telah rusak, sesuai dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana dalam lembaga anti rasuah tersebut dijelaskan menerima donor berupa uang dari nergara asing. Maka
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dari itu perlu dibentuk pengawasan untuk KPK itu sendiri, guna mengawasi rangka pelaksanaan tugas dan wewenang KPK karena lembaga Pemberantasan tersebut merupakan tulang pungung dalam pemberantasan korupsi di  Indonesia.
Pembentukan lembaga pengawas  pada  Komisi Pemberantasan Korupsi diperlukan karena ada beberapa alasan diantaranya:

## 1. Abuse Of Power
Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi, KPK dianggap telah menjadi lembaga abuse of power, karena terlalu sering menyalahgunakan prosedur yang harusnya  dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

## 2. Asas Super Body
Komisi Pemberantasan Korupsi dipandang oleh banyak kalangan sebagai lembaga Super body, dikarenakan kewenangan yang dimiliki terlampau lebih besar daripada Kepolisan dan Kejaksaan. Dewan  pengawas  merupakan  struktur  baru  dalam  kelembagaan  KPK  dewan  yang  dibentuk dalam  rangka  mengawasi  kinerja  KPK  yang  beranggotakan  5  orang,  masing-  masing  terdiri  1 anggota dari unsur Pemerintah, 1 anggota dari unsur Mahkamah  Agung, dan 3 orang dari unsur masyarakat.
Pembentukan  Dewan  Pengawas  KPK  sempat  menjadi polemik  di  masyarakat,  dikarenakan keputusan dewan pengawas mampu  melemahkan  KPK  sebagai  lembaga  antirasuah.  Namun di sisi  lain  para  ahli  serta  akademisi  tidak  sedikit  yang  setuju  akan  hal  pembentukan  dewan pengawas KPK karena sebagai pengawas KPK itu sendiri. Dewan pengawas baru dibentuk setelah amandemen kedua dari Undang-undang KPK.
Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah 5 orang sebagaimana sudah dijelaskan di atas, satu orang sebagai ketua yang merangkap  anggota  dan  empat  orang  lainnya  sebagai  wakil  ketua serta  merangkap  anggota.  Dalam  sekali  periode  dewan  pengawas KPK menjabat selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali pada periode selanjutnya.

## 2. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas KPK Menurut UU Nomor 19 Tahun 2019
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dibentuk  berdasarkan  Undang-  Undang  No.  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pada  perkembangannya  undang-
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
undang yang mengatur tentang KPK ini telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang  Perubahan  Kedua  (2)  Atas  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019  yang  menunjukkan  mendukung  adanya  Dewan  Pengawas  karena  diperlukan  adanya pembaharuan  hukum  agar  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi berjalan dengan efektif dan terpadu. Dibentuknya Dewan Pengawas ini untuk mengawasi serta mengontrol  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  KPK  sehingga  dapat  mengurangi  adanya penyalahgunaan  wewenang.  Peraturan  Pemerintah  No.  4  Tahun  2020  tentang  Pengangkatan Ketua  dan  Anggota  Dewan  Pengawas  bahwa  Dewan  Pengawas  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah dewan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan  Pasal  3  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2019,  menyatakan  bahwa  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  adalah  “lembaga  negara  dalam  rumpun  eksekutif  yang  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari  kekuasaan manapun”. Karakteristik dari lembaga independen dapat berupa lembaga yang lahir dan dalam penempatannya  tidak  menjadi  bagian  dari  cabang  kekuasaan  manapun,  meskipun  pada  saat menjadi  lembaga  independen  mengerjakan  tugas  yang  dulunya  di  pegang  oleh  pemerintah. Proses  pemilihannya  bukan  oleh political  appointee melainkan  melalui  seleksi.  Pemilihan  dan pemberhentiannya  dilakukan  berdasarkan  mekanisme  yang  ditentukan  oleh  aturan  yang mendasarinya.  Kepemimpinan  yang  bersifat  kolegial  dan  kolektif  dalam  pengambilan  sikap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya dan memiliki kewenangan yang bersifat self regulated .
Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat diketahui secara fundamental orang  awan  akan  mudah  mengerti  apa  itu  pengawasan,  namun  untuk  memahami  dan memberikan  batasan  secara  benar  dan  konkret  tentang  pengawasan  cukup  sulit  dirumuskan, apalagi  kata  “pengawasan”  sering dikacaukan  istilah dengan  kata  pemeriksaan,  pengendalian,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
supervisi, inveksi, dan lain-lain. Padahal esensi dari semua istilah ini bermuara kepada pengertian pengawasan.
Pengawasan dan pengendalian mempunyai makna yang berbeda. Pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti dapat melihat baik -baik, memperhatikan dengan baik (waspada), bersikap hati- hati.  Kata  “mengawasi”  diartikan  melihat  dan  memperhatikan,  mengamat -amati  dan menjaga baik-baik.
Pengawasan didefinisikan sebagai penjagaan yang langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya  atas  setiap  tugas  yang  menjadi  tanggungjawab  bawahannya  itu.  Sedangkan  kata “kendali’  berarti  kekang.  Pengendalian  adalah  proses,  cara,  perbuatan  mengendalikan, penega kan.  Kata  “pengendali”  berarti  pemimpin  atau  orang  yang  mengendalikan.  Jadi,  istilah pengawasan  dan  pengendalian  dalam  bahasa  Indonesia  sangat  jelas  perbedaannya.  Hasil langsung yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap peran dalam penegakan hukum terhadap tindak  pidana  korupsi  merupakan  kegiatan pengawasan  adalah untuk  mengetahui,  sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arahan kepada objek yang dikendalikan.
Bentuk peranan Dewan Pengawas  terhadap  penegakkan  hukum  setelah Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  70/PUU-XVII/2019  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  permintaan  izin penyadapan  kepada  Dewas  sebelum  dilakukan  penyadapan  tidak  dapat  dikatakan  sebagai pelaksanaan check  and  balance karena  pada  dasarnya  Dewan  Pengawas  bukanlah  aparat penegak  hukum  dan  karenanya  tidak  memiliki  kewenangan  yang  terkait  dengan pro  justitia . Adanya  kewajiban  pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  untuk  mendapatkan  izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan tidak hanya merupakan bentuk campur tangan terhadap  aparat  penegak  hukum  akan  tetapi  tumpang  tindih  kewenangan  dalam  penegakkan hukum  khususnya  kewenangan pro  justitia yang  seharusnya  hanya  dimiliki  oleh  lembaga  atau aparat penegak hukum. Namun juga perlu dipertimbangkan, karena penyadapan terkait dengan hak privasi seseorang maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat, yang berarti tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau  pengawasan  oleh  karena  itu  MK  menyatakan  tindakan  penyadapan  yang  dilakukan Pimpinan  KPK  tidak  memerlukan  izin  dari  Dewan  Pengawas  namun  cukup  dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
memberitahukan kepada Dewan Pengawas.
Begitu  juga  dengan  izin  penggeledahan  dan  izin  penyitaan,  dikarenakan  penggeledahan  dan penyitaan  merupakan  tindakan pro  Justitia maka  izin  dari  Dewan  Pengawas  yang  bukan merupakan  unsur  penegak  hukum  menjadi  kurang  tepat  karena  kewenangan  pemberian  izin merupakan  bagian  dari  tindakan yudisial/pro  Justitia .  Oleh  karena  tidak  diperlukan  lagi  izin dimaksud  maka  berkenaan  dengan  tindakan  penggeledahan  dan  penyitaan  hanya  berupa pemberitahuan kepada Dewan Pengawas.
Untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindakan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Pengawas dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  menurut  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  KPK memberitahukan  kepada  Dewan  Pengawas  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  sejak penyadapan, dilakukan dan terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan kepada Dewan  Pengawas  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  sejak  selesainya  dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  (3)  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2019  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK). Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serangkaian tindakan tersebut yang kemudian dilakukan KPK dalam melakukan penanganan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia.
Peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi dan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi merupakan bagian dari alasan bahwa korupsi merupakan musuh bersama  bagi  penyelenggara  negara  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  sehingga  dapat mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan actual .  Jacob  van  Klaveren  mengatakan  bahwa  : “seseorang  pengabdi  negara  (p egawai  negeri)  yang  berjiwa  korup  menganggap  kantor  atau instansinya  sebagai  peusahaan  dagang,  sehingga  dalam  pekerjaannya  akan  diusahakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## memperoleh pendapatan sebanyak mungkin”.
Ketentuan  pasal  tersebut  dapat  ditelaah  mengenai  fungsi  dan  tugas  Dewan  Pengawas  atas keberadaannya dalam struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah demi menjalankan  fungsi  pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  dari  KPK  itu  sendiri kedepannya. Perlu diketahui juga siapakah yang kemudian menjadi anggota Dewan Pengawas tersebut dalam bagian dari struktur kelembagaan KPK dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 A ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK) disebutkan anggota Dewan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang dan mengemban jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan kembali.
Dewan  Pengawas  dalam  melakukan  pencegahan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi memiliki peran dan wewenang sebagai konsep hukum publik setidaknya terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagai berikut :
1. Pengaruh  adalah  bahwa  penggunaan  wewenang  dimaksudkan  untuk  mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Konformitas mengandung arti adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).
Berdasarkan pandangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki  oleh  seorang  pejabat  atau  pemerintahan  maupun  institusi  yang  menjalankan kewenangannya beralaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  hakikatnya,  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum dipahami sebagai filsafat atau teori politik yang menentukan sejumlah alasan mendasar terhadap hukum,  ataupun  sebagai  sarana  prosedural  yang  diperlukan  oleh  mereka  yang  memerintah berdasarkan hukum dan dalam negara hukum terdapat pemisahan kekuasaan yang dapat dibagi kedalam beberapa aspek. Menurut, G. Marshall dalam bukunya Constitutional Theory terdapat “ differentiation,  legal  incompability  of  office  holding,  isolation  or  immunity  or  independence,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
check and balances,and coordinate status and lack of accountability ”.
Aspek check  and  balances merupakan  aspek  yang  belum  terdapat  di  organ  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diharapkan dapat mengimbangi kewenangan organisasi yang terlalu  tinggi/kuat.  Dengan  adanya  Dewan  Pengawas,  diharapkan  mencegah  kesewenang- wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh KPK.

## 3. PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM SISTEM KETETANEGARAAN DI INDONESIA.
Pengawasan bertujuan untuk mengetahaui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi  serta  prinsip-prinsip  yang  telah  ditetapkan,  untuk  mengetahui  apakah  kelemahan- kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien, dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan- perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapatkan efisiensi yang lebih besar.
Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai berikut :
1. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dar berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif, sehat dan bertanggungjawab.
2. Agar  terselenggaranya  tertib  administrasi  di  lingkungan  aparatur  pemerintah,  tumbuhnya disiplin  kerja  yang  sehat.  Agar  adanya  keleluasaan  dalam  melaksanakan  tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan  rasa  berdosa  yang  lebih  mendalam  untuk  berbuat  hal-hal  yang  tercela  terhadap masyarakat dan ajaran agama.
Keberadaan  pengawasan  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  dan  mengoreksi  apa  yang dilakukan  apakah  sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan.  Hasil  koreksi  tersebut  dipergunakan sebagai  bahan  pembelajaran  untuk    melakukan  perbaikan  di  waktu  yang  akan  datang.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Terwujudnya tujuan yang dicita-citakan oleh organisasi sebenarnya adalah tujuan pengawasan. Sebab  setiap  kegiatan  pada  dasarnya  selalu  mempunyai  tujuan  tertentu.  Oleh  karenanya, pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian tujuan. Agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
Pemberlakuan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah  sedikit  banyaknya  mengubah  sistem  dan  ketentuan-ketentuan  mengenai  proses penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh KPK pasca diundangkan. Paradigma yang kemudian muncul  oleh  sebagian  golongan  masyarakat  mengenai  keberadaan  pembaharuan  undang- undang  KPK  adalah  apakah  kemudian  perubahan  tersebut  dapat  berjalan  dan  menciptakan efisiensi dan peningkatan kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi atau kemudian menjadi suatu hambatan bagi keberlangsungan tugas dan fungsi KPK memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Melihat kedudukan Dewan Pengawas pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat pada struktur organisasi KPK sebagai berikut : Pasal 21 :
1. Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :
a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
b. Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  terdiri  dari  5  (lima)  orang  Anggota  Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Susunan  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf b terdiri dari :
a. Ketua merangkap anggota; dan
b. Wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.
3. Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b merupakan pejabat negara.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
4. Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  bersifat kolektif kolegial”.
Mengenai kedudukan tugas Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37 B Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37  B  membentuk  organ  pelaksana  pengawas.  Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. merujuk pada pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK),  khususnya  mengenai  kewenangan  Dewan  Pengawas,  setiap  tindakan  yang berkaitan dengan upaya penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan yang akan dilakukan KPK dalam  menangani perkara  tindak pidana  korupsi  wajib  dan harus  diketahui dan  disetujui oleh Dewan  Pengawas  demi  mendapatkan  kepastian  hukum  atas  tindakan  yang  dilakukan berdasarkan aturan ketentuan pasal-pasal tersebut.
Kedudukan Dewan Pengawas KPK setara dengan pimpinan KPK, sedangkan KPK menurut Pasal 3 UU No.19 Tahun 2019 adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,  maka  hal  itu  dapat  dikatakan  bahwa  Dewan  Pengawas  KPK  merupakan  rumpun kekuasaan eksekutif karena ada didalam bagian KPK yang diangkat oleh Presiden dan juga bisa diberhentikan oleh Presiden. Hal itu bisa dilihat jika pertanggungjawaban kerja Dewan Pengawas KPK  secara  langsung  kepada  Presiden  dengan  memegang  sifat  independen  dan  bebas  dari pengaruh kekuasaan manapun.

## KESIMPULAN
1. Keberadaan  Dewan  Pengawas  terhadap  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mempunyai  tugas memberikan Batasan untuk menjaga dan mengawasi agar KPK sebagai Lembaga independent
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
bertindak  berdasarkan  hukum  yang  berlaku.  Selain  itu,  dewan  pengawas  KPK  sebagai Guardian rule of the game sekaliguas pengawas kode etik dan keberpihakan KPK. Dewan  KPK juga  diharapkan  dapat  mewujudkan  teta  Kelola  pemerintah  yang  baik,  pentingnya pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  KPK  agar  kekuasaan  yang  dimilikii  oleh  KPK  tidak disalahgunakan.
2. Kedudukan Dewan Pengawas KPK serata dengan pimpinan KPK sedangkan KPK menurut Pasal 3 UU No.19 Tahun 2019 adalah Lembaga negara yang dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan  manapun,  maka  hal  itu  dapat  dikatka  bahwa  Dewan  Pengawas  KPK  merupakan rumpun kekuasaan eksekutif karena ada didalam bagian KPK yang diangkat oleh Presiden dan juga  bisa  diberhentikan  oleh  Presiden.  Hal  itu  bisa  dilihat  jika  pertanggungjawaban  kerja Dewan Pengawas KPK secara langsung kepada Presiden dengan sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

## DAFTAR PUSTAKA
Jimlly  Asshidduqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi , Sekertariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta: cet-1, 2006) Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi , (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) Ermansjah  Djaja, Memberantas  Korupsi  Bersama  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Edisi  Kedua, (Jakarta: Sinar grafika, 2010)
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) Tunku  Abdul  Aziz, Fighting  Corruption:  My  Mission ,(Kuala  Lumpur:  Konrad  Adenauer Foundation,2005) Deny Styawati, KPK Pemburu Koruptor , Cet I (Yogyakarta: Pustaka Timur 2008)
Loistra  Ginting,  “Peranan  Dewan  Pengawas  Komisi  Pemberantasaan  Tindak  Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan Ujang  Charda  S.,  “ Potensi  Kewenangan  Oleh  Pejabat  Adminstrasi  Negara  dalam  Pengambilan Kebijakan Publik ”, Jurnal Wawasan Hukum , vol.27 No.02.hlm.602.
Fakhri  Maulidi, Kedudukan  Dewan  Pengawas  Komisi  Pemberantasan  Korupsi(KPK)  Dalam Prespektif Hukum Ketatanegaraan , Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , Volume 26, Nomor 15, Agustus 2020, hlm. 1791
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Mudzakir, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , melalui:https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/...,  diakses  Tanggal  5
April 2021,  Pukul 09:05 WIB.
Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen , Jakarta: Rajawali Pers, 2016,hlm: 64 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia , Yogyakarta: Liberty, 1992, hlm: 36
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Biro  Hubungan  Masyarakat, Peranan  Dewan  Pengawas Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Laporan Hasil Penelitian Tesis No. 3, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Biro  Hubungan  Masyarakat, Peranan  Dewan  Pengawas Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Laporan Hasil Penelitian Tesis No. 3 Jawade  Hafidz  Arsyad, Korupsi  Dalam  Perspektif  HAN  (Hukum  Administrasi  Negara), Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm: 6 Nur  Basuki  Winarno, Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi, Yogyakarta: Laksbang Media Tama, 2008, hlm: 65 Victor M Situmorang & Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat , Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm: 23.
Agus Suntoro, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Hafiz  Maulana  Akbar,  Universitas  Islam  Kalimantan, Analisi  Penyadapan,  Penggeledahan  dan Penyitaan Dalam Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .