## KEDUDUKAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

## Vivi Ariyanti
Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta Email: vivi_alya@ymail.com / vivi_fh@mail.ugm.ac.id

## Abstrak
Istilah  “korban  penyalahgunaan  narkotika”  di  dalam  UU  No.  35  Tahun  2009 tentang Narkotika mengacu kepada seseorang yang menggunakan narkotika karena dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa,  dan/atau  diancam  untuk  menggunakan narkotika.Namun,  dalam  faktanya  baik  pecandu  maupunpenyalah  guna  narkotika bagi  diri  sendiri  disebut  juga  korban  penyalahgunaan  narkotika,  yaitu  korban peredaran  gelap  narkotika.  Selain  itu,  semangat  yang  terkandung  dalam  UU Narkotika  juga  sebenarnya  menyiratkan  bahwa  penyalah  guna  dan  pecandu narkotika  merupakan  korban  dari  tindak  pidana  orang  lain  berupa  peredaran narkotika  secara  illegal.  Karena  itulah  ketentuan  dalam  undang-undang  tersebut menetapkan  kewajiban  untuk  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial bagi pecandu dan pengguna narkotika untuk diri sendiri.  Sebaliknya, hukum Islam tidak  membedakan  istilah  pecandu,  penyalah  guna  narkotika,  maupun  korban penyalahgunaan  narkotika.  Hukum  Islam  cenderung  menyamakan  semua  kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotikakecuali mereka yang benar-benar dipaksa  oleh  orang  lain.  Dalam  hukum  Islam,  hukuman  bagi  mereka  menurut sebagian  ulamaadalah  sanksi h}ad yang  disamakan  dengan  peminum khamr ,  yakni dicambuk  sebanyak  delapan  puluh  kali,sedangkan  pendapat  ulama  yang  lain hukumannya sanksi ta’zir yang bentuknya diserahkan kepada penguasa/pemerintah/hakim.  Dengan  demikian,  jenis  sanksi ta’zir dalam  hukum Islam  ini  lebih  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia.
Kata kunci: korban,  penyalahgunaan  narkoba,  narkotika,  hukum  pidana, kedudukan hukum

## Abstract
The term of drug abuse victims in the Act No. 35 of 2009 on Narcotics refers to a person  who  inadvertently  uses  narcotics,  for  being  persuaded,  tricked,  deceived, coerced,  and/or  threatened  to  use  narcotics.  However,  both  addicts  and  the individual  self-use drug abusers are  in  factvictims of syndicates of  illicit  narcotics trafficking.  In  addition,  the  spirit  contained  in  the  Narcotics  Act  also  implies  that narcotics addicts and abusers  are  victims of criminal  acts of others  in the  form of illegal  drug  trafficking.Therefore,  the  Narcotics  Act  stipulates  the  obligation  to undergo  medical rehabilitation and social rehabilitation  for addicts and self-use of drug  abusers.On  the  contrary,  Islamic  law  does  not  distinguish  the  term  addicts, narcotics  abusers,  or  victims  of  narcotics  abuse.  Islamic  law  tends  to  equate  all these  categories  as  perpetrators  of  narcotics  abusers  except  those  who  are  truely forced  by  others.  In  Islamic  law,  the  punishment  for  them  according  to  some
scholars  is  the  sanction  of h}udu>d which  is  equated  with  the khamr (alcohol) drinkers,  that  is  whipped  as  much  as  eighty  times.  While  the  opinion  of  other ulema, the penalty is ta’zir , of which form submitted to the ruler/government/judge. Thus, this type of ta’zir sanction in Islamic law is more in line with the prevailing laws and regulations in Indonesia.
Keywords: victim, drug abuse, narcotics, criminal law, legal status
A. Pendahuluan Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berusaha mewujudkan keadilan sosial dengan cara yang maksimal, yaitu
dengan mengharuskan  pemeluknya  menjunjung tinggi  hak-hak  asasi  manusia. 1 Hukum Islam  merupakan  sistem  hukum  yang tujuan  utamanya  adalah  memelihara kemaslahatan  manusia,  baik  dari  aspek keyakinan  atau  agama  ( h}ifz}  al-di>n ), aspek  hak  untuk  hidup  ( h}ifz}  al-nafs ), aspek  pemeliharaan  akal  ( h}ifz}  al-‘aql ), terjaminnya  keturunan  yang  sah  secara hukum ( h}ifz}  al-nasl ), dan aspek kepemilikan  harta  benda  ( h}ifz}  al- ma>l ). 2 Dengan  demikian,  hukum  Islam merupakan sistem hukum yang komprehensif  memelihara  semua  aspek kehidupan  manusia  baik  yang  spiritual maupun  material.  Ketentuan  ini  dikenal dengan istilah maqa>s}id al-syari>’ah , yaitu tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapai  dari suatu  penetapan  hukum  ( al-ma’a>ni>  al- la>ti> syuri’at laha> al-ah}ka>m ). 3 Aspek pemeliharaan akal merupakan  salah  satu  tujuan  hukum Islam  ( maqa>s}id  al-syari>’ah )  yang  salah satu  indikatornya  adalah  pelarangan minuman  keras  ( khamr )  dan  segala sesuatu yang memabukkan. Akal menempati  posisi  yang  penting  dalam Islam,  karena  hanya  dengan  akal-lah keberadaan  (eksistensi)  manusia  dapat terjamin.  Akal  juga  menjadi  ciri  khas manusia  yang  membedakannya  dengan makhluk  Allah  yang  lain.  Akal  juga menjadi  prasyarat  bagi  seseorang  agar dapat dikategorikan sebagai mukallaf .
Berdasarkan  hal  itulah  Islam melarang  dengan  tegas  segala  bentuk perbuatan  yang  dapat  merusak  akal.
Pelarangan  minuman  keras  merupakan indikator  bagi  ketegasan  hukum  Islam dalam memelihara akal, meskipun minuman  keras  mempunyai  efek  yang dapat  dikatakan  relatif  ringan  jika dibandingkan dengan obat-obatan narkotika.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  jika  minuman  keras  saja  sudah dilarang dalam Islam, tentu penyalahgunaan  obat-obatan  narkotika lebih-lebih  lagi  bentuk  pelarangannya karena  obat-obatan  tersebut  mempunyai efek yang jauh berbahaya jika dibandingkan  dengan  minuman  keras (minuman beralkohol). Narkotika merupakan obat- obatan  yang  mempunyai  efek  merusak mental (psikis) dan fisik jika disalahgunakan pemakaiannya. Meskipun  demikian,  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika  semakin marak.  Pemerintah  berusaha  dengan keras mencegah peredaran gelap narkotika  dengan  menerapkan  hukuman berat,  bahkan  hukuman  mati,  terhadap pengedar gelap narkotika. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena
penyebaran  dan  perdagangan  gelapnya dilakukan  dalam  lintas  batas  negara. 4
Meskipun  aparat  penegak  hukum  telah bekerja maksimal, dan bahkan pemerintah  secara  khusus  membentuk lembaga yang menangani penyalahgunaan  narkotika,  yaitu  Badan Narkotika Nasional (BNN), 5 permasalahan penyalahgunaan obat-
obatan  tersebut  tidak  menurun,  namun justru  semakin  kompleks  dan  terjadi peningkatan.  Hal  ini  terbukti  dengan meningkatnya jumlah pengguna maupun pengedar yang tertangkap, serta terungkapnya  sindikasi  pabrik  narkoba illegal oleh BNN yang ternyata dibangun  di  Indonesia. 6 Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena  saat  ini  pemanfaatannya  banyak untuk hal-hal yang negatif. 7 Masalah penyalahgunaan
narkotika bukan saja merupakan masalah  yang  perlu  mendapat  perhatian negara melalui aparat penegak hukumnya,  tetapi  juga  perlu  menjadi perhatian seluruh elemen bangsa Indonesia.  Masalah  ini  menjadi  begitu penting mengingat obat-obatan narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental. Penyalahgunaan narkotika  merupakan  ancaman  serius bagi  penguatan  generasi  muda  yang akan  memimpin  bangsa  Indonesia  di masa  yang  akan  datang.  Karena  itulah, kejahatan narkotika
merupakan kejahatan  kemanusiaan  yang  berat, karena  mempunyai  dampak  luar  biasa terutama bagi generasi muda.
Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan  suatu  kebijakan  hukum pidana  yang  tepat.  Peredaran  gelap narkotika  telah  menimbulkan  korban yang  sangat  banyak  dan  dari  barbagai kalangan. Penyalah guna narkotika yang awalnya  hanya  coba-coba  bahkan  dapat menjadi  pecandu  yang  ketergantungan pada pemakaian  narkotika. Pecandu dan penyalah  guna  narkotika  pada  dasarnya adalah  korban  penyalahgunaan  tindak pidana narkotika, yaitu sindikat peredaran  gelap  narkotika. 8 Namun demikian,  Undang-Undang  Nomor  35
Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan istilah pecandu dan penyalah  guna  narkotika  dengan  korban penyalahgunaan  narkotika.Pecandu  dan korban penyalahgunaan narkotika
merupakan pelaku yang harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sementara  penyalah  guna  narkotika dapat  dikenai  hukuman  pidana  berupa penjara. Hal ini berbeda dengan ketentuan  hukum  Islam  yang  dapat menerapkan pidana terhadap ketiganya.
Makalah  ini  membahas  tentang posisi  korban  penyalahgunaan  narkotika dalam perundang-undangan di Indonesia dan  perbandingannya  dengan  hukum pidana  Islam.  Makalah  ini  menjawab permasalahan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam  menangani  korban penyalahgunaan  narkotika  berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan apa perbedaannya  dengan  sistem  hukum Islam.
B.  Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika Kebijakan hukum pidana terhadap narkotika dalam undang- undang  terfokus  pada  penyalahgunaan dan peredarannya karena narkotika pada dasarnya  mengandungmanfaat  medis.
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  menyatakan  bahwa  narkotika merupakan  zat  atau  obat  yang  sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan  penyakit  tertentu,  apabila disalahgunakan  atau  digunakan  tidak sesuai  dengan  standar  pengobatan  dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. 9
Undang-Undang Nomor 35
Tahun  2009  terfokus  pada  upaya perlindungan  masyarakat  dari  bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara  gelap.  Berdasarkan  undang- undang tersebut, tugas utama pemerintah melalui  aparaturnya  adalah  mencegah, memberantas, dan melindungi masyarakat dari peredaran gelap
narkotika.Tindak  pidana  narkotika  pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan  dilakukan  secara  bersama- sama  bahkan  dilakukan  oleh  sindikat yang  terorganisasi  secara  mantap,  rapi dan  sangat  rahasia,  sehingga  tindak pidana  narkotika  termasuk  kejahatan transnasional ( transnational criminality ). 10
Aturan  perundang-undangan  di Indonesia sudah jelas menetapkan hukuman  yang  berat  bagi  produsen  dan pengedar gelap narkotika.Hal ini berbeda dengan pecandu, penyalah guna narkotika  bagi  diri  sendiri,  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  yang  harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi  sosial.  Pasal  54  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Pecandu narkotika dan  korban  penyalahgunaan  narkotika wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial”.
Pasal  1  angka  13  menjelaskan bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau
menyalahgunakan  Narkotika  dan  dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik  secara  fisik  maupun  psikis”.Dan istilah  ketergantungan  narkotika  adalah kondisi  yang  ditandai  oleh  dorongan untuk  menggunakan  Narkotika  secara terus-menerus  dengan  takaran  yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi  dan/atau  dihentikan  secara tiba-tiba,  menimbulkan  gejala  fisik  dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14).
Adapun istilah
korban penyalahgunaan  narkotika  didefinisikan dalam  Penjelasan  Pasal  54  Undang-
Undang  Nomor  35  Tahun  2009  yang menyebutkan  bahwa  “yang  dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika  adalah  seseorang  yang  tidak sengaja  menggunakan  Narkotika  karena dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa,
dan/atau  diancam  untuk  menggunakan
Narkotika”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009sebenarnya  telah  mengatur tentang  peluang  adanya  rehabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial  bagi pecandu  dan  penyalah  guna  narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal  103,  dan  Pasal  127.  Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Mahkamah  Agung  juga  mengeluarkan Surat  Edaran  (SEMA)  Nomor  4  Tahun 2010  tentang  Penempatan  Penyalah Guna,  Korban  Penyalahgunaan  dan
Pecandu  Narkotika  ke  dalam  Lembaga Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi Sosial;  SEMA  Nomor  3  Tahun  2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan  Narkotika  di  dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi  Sosial;  serta    adanya Peraturan  Bersama  (PERBER)  7  (tujuh) Lembaga  Negara  Tahun  2014  tentang
Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke dalam  Lembaga  Rehabilitasi. 11 Semua aturan perundang-undangan tersebut merupakan  substansi  hukum  ( legal substance ) yang dapat menjamin terlaksananya  penegakan  hukum  secara adil. Substansi hukum ( legal subtance )  yang tertuang dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  sebagai acuan  bagi  aparat  penegak  hukum (sebagai  bagian  dari legal  structure ) menjadi  kabur  dan  tidak  jelas  karena undang-undang  tersebut  menggunakan berbagai istilah yakni “pecandu”, “penyalah guna”, dan “korban penyalahgunaan”,untuk  merujuk  pada pelaku  penyalahgunaan  narkotika  bagi diri sendiri. Pecandu Narkotika sebagai orang yang  menggunakan  (menyalahgunakan) narkotika dan dalam keadaan ketergantungan  pada  narkotika,  baik secara  fisik  maupun  psikis  (Pasal  1 angka  13  Undang-Undang  Nomor  35
Tahun 2009); sedangkan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau melawan  hukum  (Pasal  1  angka  15
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009);  adapun  Korban  Penyalahgunaan Narkotika  adalah  seseorang  yang  tidak sengaja  menggunakan  narkotika,  karena dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa, dan/atau  diancam  untuk  menggunakan narkotika  (Penjelasan  Pasal  54  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009).
Banyaknya istilah untuk menamakan pemakai/pengguna narkotika  yang  secara  tanpa  hak  dan melawan  hukum  tersebut  berpotensi membedakan pecandu dengan penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika.  Hal ini menimbulkan  kerancuan,  baik  dalam rumusan ketentuan lain dan pelaksanaannya  dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009.  Hal  ini  juga menimbulkan stigmatisasi
dan diskriminasi masyarakat terhadap pecandu  dan  penyalahguna  narkotika sehingga memunculkan pemahaman ( legal  culture ),  termasuk  dari  aparat penegak  hukum,  bahwa  setiap  orang yang kedapatan memiliki atau menyimpan  atau  menguasai  narkotika tanpa  hak  berarti  dia  telah  melakukan suatu tindak pidana.
Uraian  di atas menjelaskan bahwa meskipun istilah korban penyalahgunaan  narkotika  di  dalam  UU No.  35  Tahun  2009  hanya  mengacu kepada  seseorang  yang  menggunakan Narkotika  karena  dibujuk,  diperdaya, ditipu,  dipaksa,  dan/atau  diancam  untuk menggunakan  Narkotika,  namun  dalam faktanya  baik  pecandu  dan  penyalah guna  narkotika  bagi  diri  sendiri  pada dasarnya adalah juga korban penyalahgunaan  narkotika,  yaitu  korban peredaran  gelap  narkotika.  Mereka adalah pemakai (penyalah guna)
narkotika  meskipun  dapat  dikategorikan sebagai  korban  secara  umum.  Oleh
karena itulah, orang
yang menyalahgunakan  narkotika  dalam  arti memakainya  untuk  diri  sendiri  secara sadar dan tanpa paksaan dapat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika,  dalam  arti  korban  dari  orang lain yang melakukan peredaran narkotika  secara  gelap/illegal,  meskpun mereka di dalam UU Narkotika dibedakan dengan istilah “korban penyalahgunaan  narkotika”  sehingga mereka juga dapat dikenai sanksi pidana, walaupun bentuk sanksinya juga rehabilitasi  medis  dan  sosial,  sama halnya dengan  mereka  yang diistilahkan oleh  UU  Narkotika  sebagai  “korban penyalahgunaan narkotika”
C.  Pecandu  dan  Penyalah  Guna Narkotika bagi Diri Sendiri sebagai  Korban  Peredaran  Gelap Narkotika
Menurut  UU  Narkotika  Pasal  1 butir  15,  “penyalah  guna  adalah  orang yang  menggunakan  narkotika  tanpa  hak atau melawan hukum”.Pengguna narkotika  yang  tanpa  hak  atau  secara melawan  hukum  berarti  pemakaian narkotika  di  luar  indikasi  medis,  tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan  hambatan  dalam  aktifitas sosial, serta menimbulkan
ketergantungan (menjadi pecandu). Adapun  definisi  pecandu  menurut  UU Narkotika Pasal 1 butir 13 adalah “orang yang
menggunakan atau menyalahgunakan  Narkotika  dan  dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.
Dari  perspektif  medis,  banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para individu penyalah guna narkotika merupakan  korban  sindikat  atau  mata- rantai  peredaran  dan  perdagangan  gelap narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan.Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin
lepas  dari  jeratan  narkotika  yang membelitnya,  namun  karena  syarafnya sudah  teracuni  candu  oleh  zat  adiktif maka hal itu sulit dilakukan.Oleh karena itu, pengguna atau pecandu memerlukan penanganan  yang  berbeda  dari  pasien pada umumnya. 12
Dalam  Penjelasan  Pasal  54  UU Narkotika  disebutkan  bahwa  “yang dimaksud dengan ‘korban penyalahgunaan narkotika’ adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan  narkotika  karena  dibujuk, diperdaya,  ditipu,  dipaksa,  dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”. Definisi korban penyalahgunaan narkotika dalam Penjelasan  Pasal  54  tersebut  juga dirumuskan sama dalam Pasal 1 Peraturan  Bersama  Tahun  2014  tentang Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke dalam Lembaga Rehabilitasi. 13
Karena itulah, menurut perspektif viktimologi,  penyalah  guna  narkotika tidak  dapat  dikategorisasikan  sebagai pelaku  kejahatan  karena  sifat  dasar kejahatan
haruslah menimbulkan korban, dan korban itu adalah orang lain ( an  act  must  take  place  that  involves harm inflicted on someone by the actor ).
Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan  pada  pemahaman  bahwa pengguna  narkotika  merupakan  salah satu  bentuk  dari  kejahatan  tanpa  korban ( crime  without  victim ).Hal  itu  berarti apabila  hanya  diri  sendiri  yang  menjadi korban,  maka  hal  tersebut  tidak  dapat dikatakan  sebagai  kejahatan,  sehingga tidak dapat dihukum. 14
Dalam  kasus  narkotika,  terdapat 2 (dua) komponen utama yang menimbulkan atau mengakibatkan seseorang menjadi korban, yaitu produsen  narkotika  (terutama  yang illegal) dan pengedarnya. Kedua komponen inilah yang kemudian dengan segala cara mencari konsumen; meskipun  kadang  kala  juga  terjadi
sebaliknya, konsumen yang membutuhkan  mereka.  Produsen  dan pengedar  tersebut  kemudian  menjadi viktimisator dan menimbulkan viktimasi dengan  menjadikan  pengguna  sebagai target  market  sehingga mengalami minimal  2  (dua)  hal,  yaitu:  (1)  pemakai narkotika merupakan korban atas perbuatan orang lain, yang dalam hal ini adalah produsen dan pengedar narkotika secara  gelap,  (2)  mengalami  viktimisasi terhadap dirinya ( self-victimization )
akibat  perbuatan  yang  dilakukannya, yaitu menyalahgunakan narkotika di luar ketentuan hukum maupun medis. Dalam proses pemidanaan,
komponen  viktimisasi  yaitu  produsen illegal dan pengedar tentu tidak menjadi masalah  karena  sudah  jelas,  yang menjadi  masalah  adalah  penanganan hukum  terhadap  penyalah  guna  dan pecandu yang pada dasarnya merupakan korban perbuatan pihak lain. Dalam UU No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika Pasal  127  ayat  (1)  disebutkan  bahwa pengguna  narkotika  bagi  diri  sendiri dapat  dikenai  pidana  penjara  1  (satu) sampai  4  (empat)  tahun  tergantung golongan narkotikanya. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 127: Ayat (1): Setiap Penyalah Guna: a.  Narkotika  Golongan  I  bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling  lama  4  (empat) tahun; b.  Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling  lama  2  (dua)  tahun; dan c.  Narkotika  Golongan  III
bagi  diri  sendiri  dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Namun  demikian,  UU  Narkotika tersebut  memberikan  perlindungan  bagi
penyalah  guna  narkotika  untuk  diri sendiri.  Upaya  perlindungan  tersebut dirangkum  di  dalam  Pasal  54,  103,  dan 127 Ayat (2) dan Ayat (3), yang  intinya adalah penyalah guna narkotika dapatmenjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial.  Uraian  dalam  pasal- pasal  tersebut  menitikberatkan  pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika. Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu narkotika dan  korban  penyalahgunaan  narkotika wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  atau rehabilitasi  sosial”,  dan  Pasal  127  Ayat (2)  dan  ayat  (3)  menyebutkan  sebagai berikut:
Ayat  (2):  Dalam  memutus  perkara
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  54,  Pasal  55,  dan  Pasal 103. Ayat  (3):  Dalam  hal  Penyalah  Guna sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah  Guna  tersebut  wajib menjalani  rehabilitasi  medis dan rehabilitasi sosial.
Pasal  103  juga  menyebutkan sebagai berikut:
Ayat (1):  Hakim yang memeriksa perkara  Pecandu  Narkotika dapat: a.  memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi  jika  Pecandu Narkotika  tersebut  terbukti bersalah  melakukan  tindak pidana Narkotika; atau b.  menetapkan untuk memerintahkan yang
bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi  jika  Pecandu Narkotika  tersebut  tidak terbukti bersalah melakukan  tindak  pidana Narkotika. Ayat (2):  Masa  menjalani  pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf a diperhitungkan  sebagai  masa menjalani hukuman.
Ketentuan  pasal-pasal  di  atas sudah  secara  jelas  menyiratkan  bahwa penyalah  guna  dan  pecandu  narkotika merupakan  korban  dari  tindakan  pidana orang  lain  berupa  peredaran  narkotika secara  illegal.  Karena  itulah  ketentuan dalam  pasal-pasal  tersebut  menetapkan kewajiban  untuk  menjalani  rehabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial  bagi pengguna  narkotika  untuk  diri  sendiri, jika yang bersangkutan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban
penyalahgunaan narkotika. D. Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan  narkotika.  Di  antara faktor  tersebut  antara  lain  adalah: pertama adalah  faktor  individu,  antara lain  karena  kepribadian  lemah,  mudah putus  asa  dan  kecewa; kedua adalah faktor zat dari narkotika itu sendiri, yang dapat  mengakibatkan  ketergantungan; ketiga adalah  faktor  lingkungan,  yakni lingkungan keluarga yang tidak harmonis. 15
Berbicara mengenai upaya penanggulangan  kejahatan  atau  tindak pidana  narkotika  yang  tepat,  maka  cara pandang sebaiknya tidak  hanya terfokus pada  berbagai  hal  berkaitan  dengan
penyebab  timbulnya  kejahatan  atau metode  apa  yang  efektif  dipergunakan dalam penanggulangan
kejahatan tersebut.  Namun,  hal  lain  yang  tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah  korban  kejahatan  itu  sendiri, yang  dalam  keadaan  tertentu  dapat menjadi  pemicu  munculnya  kejahatan dalam tindak pidana Narkotika tersebut.
Cara  pandang  terhadap  korban kejahatan dalam tindak pidana narkotika tidak  dapat  dilepaskan  dari  viktimologi.
Melalui viktimologi, kita dapat mengetahui berbagai aspek yang berkaitan  dengan  korban,  seperti  faktor penyebab munculnya
kejahatan penyalahgunaan,  bagaimana  seseorang dapat  menjadi  korban  penyalahgunaan, dan upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan penyalahgunaan, serta hak dan kewajiban  korban  kejahatan  dalam tindak pidana narkotika tersebut.
Korban dalam lingkup
viktimologi  memiliki  arti  yang  luas, karena  tidak  hanya  terbatas  pada individu  yang  secara  nyata  menderita kerugian  tetapi  juga  kelompok,  swasta maupun  pemerintah,  sedangkan  yang dimaksud  dengan  akibat  penimbulan korban  adalah  sikap  atau  tindakan terhadap  korban  dan/atau  pihak  pelaku serta  mereka  yang  secara  langsung  atau tidak  terlibat  dalam  terjadinya  suatu kejahatan.  Pentingnya  korban  kejahatan dalam tindak pidana narkotika
memperoleh  perhatian  utama  karena korban  merupakan  bagian  yang  tidak dapat dipisahkan dari kejahatan. Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan
narkotika,  maka  pemerintah  dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika  (selanjutnya  disebut UU  Narkotika)  gencar  mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalah guna dan pecandu  narkotika.  Apabila  dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seorang  penyalah  guna  dan  pecandu
harus  dijauhkan  dari  stigma  pidana  dan harus diberikan perawatan. 16
Selain  itu,  Mahkamah  Agung dengan  tolak  ukur  ketentuan  pasal  103
UU Narkotika mengambil langkah untuk membangun paradigma penghentian kriminalisasi  (dekriminalisasi)  terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2010  tentang Penetapan  Penyalah  Guna  dan  Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010  ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan  atau  acuan  hakim  dalam menjatuhkan  sanksi  rehabilitasi.  Selain itu  juga  SEMA  Nomor  3  Tahun  2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan  Narkotika  di  dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menjadi dasar pertimbangan bagi korban penyalahgunaan  narkotika  yang  disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009  tentang  Narkotika,  yaitu  orang yang  dibujuk  dan  diperdaya  untuk menggunakan narkotika. Penentuan sanksi terhadap penyalah  guna  dan  pecandu  narkotika apakah  akan  diterapkan  sanksi  pidana atau  sanksi  tindakan  rehabilitasi  berada di  tangan  hakim.  Sebab  berdasarkan ketentuan UU Narkotika, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan  dan  menjatuhkan  pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap  pecandu  narkotika  tersebut. Dengan  kata  lain,  untuk  menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu  narkotika  itu  hakim  akan menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan Pasal 103 (mengatur  mengenai  sanksi  tindakan “rehabilitasi”)  adalah  pada  akhirnya bermuara  kepada  keyakinan  hakim apakah pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tepat untuk dikatakan
sebagai pecandu yang harus direhabilitasi  atau  lebih  tepat  dikatakan sebagai pelaku tindak
pidana penyalahgunaan  narkotika  yang  harus dipidana  penjara.  Keputusan  hakim tersebut  harus  didasarkan  pada  bukti- bukti,  yakni  didasarkan  pada  hasil keterangan
laboratorium yang menyatakan  bahwa  pelaku  tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkotika  sehingga  memerlukan  proses perawatan  dan  atau  pengobatan  yang dilakukan  melalui  fasilitas  rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan undang-undang. Pengujian  laboratorium  untuk menentukan seseorang
merupakan
pecandu dan/atau penyalah guna narkotika diatur dalam Peraturan Bersama  Tahun  2014. 17 Dalam  Pasal  7
Ayat  (3)  Peraturan  Bersama  tersebut dinyatakan bahwa “Pelaksanaan
rehabilitasi  medis  dan/atau  rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)  dan  Ayat  (2)  dilakukan  berdasarkan hasil  asesmen  dari  Tim  Asesmen Terpadu  dan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku”. 18 Adapun Tim Asesmen Terpadu tersebut ditentukan oleh Peraturan  Bersama  dalam  Pasal  8  Ayat (3),  yaitu  terdiri  dari  (a)  Tim  Dokter yang  meliputi  Dokter  dan  Psikolog,  dan (b)  Tim  Hukum  terdiri  dari  unsur  Polri,
BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.
Berdasarkan aturan tersebut, berarti  UU  Narkotika  di  satu  sisi menganggap  pecandu  narkotika  (lihat Pasal 103) dan penyalah guna  narkotika (lihat  pasal  127)  sebagai  pelaku  tindak pidana,  dan  di  sisi  lain  mereka merupakan  korban  dari  penyalahgunaan narkotika  yang  dilakukan  orang  lain. Namun  demikian,  ada  ketentuan  yang membuat  penyalah  guna  dan  pecandu tidak  dituntut  pidana,  yaitu  ketentuan yang  terdapat  dalam  Pasal  128  Ayat  (2) dan Ayat (3) sebagai berikut:
Ayat (2):  Pecandu
Narkotika yang
belum  cukup  umur  dan  telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
Ayat (3):  Pecandu Narkotika  yang telah
cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)  yang  sedang  menjalani rehabilitasi  medis 2 (dua) kali masa  perawatan  dokter  di rumah  sakit  dan/atau  lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
Bukan hanya bagi penyalah guna dan  pecandu  yang  dikenai  kewajiban, orangtua atau wali dari pecandu Narkotika  yang  belum  cukup  umur  pun dikenai  kewajiban  untuk  melaporkan kepada  pusat  kesehatan  masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi  sosial  (Pasal  55  Ayat  (1)). Jika  kewajiban  ini  dilanggar,  orangtua atau  wali  dari  pecandu  yang  belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 128).
Pecandu  narkotika  yang  sudah cukup  umur  wajib  melaporkan  diri  atau dilaporkan  oleh  keluarganya  kepada pusat  kesehatan  masyarakat,  rumah sakit,  dan/atau  lembaga  rehabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial  yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi  sosial  (Pasal  55  Ayat (2)).Telah  jelas  bahwa  bagi  pecandu Narkotika  dan  korban  penyalahgunaan Narkoba  wajib  menjalani  rehabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial  (lihat ketentuan Pasal 54 dan 55).
Rehabilitasi  medis  adalah  suatu proses  kegiatan  pengobatan  secara terpadu  untuk  membebaskan  pecandu dari ketergantungan Narkotika. 19 Merujuk  kepada  ketentuan
Pasal  56,  rehabilitasi  medis  pecandu
Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan  rehabilitasi  medis  pecandu Narkotika  setelah  mendapat  persetujuan Menteri.Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika  dilakukan  dengan  maksud memulihkan  dan/atau  mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi  sosial  adalah  suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu,  baik  fisik,  mental,  maupun sosial,  agar  bekas  pecandu  narkotika dapat  kembali  melakukan  fungsi  sosial dalam kehidupan
masyarakat. 20 Rehabilitasi  sosial  mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh  instansi  pemerintah  maupun  oleh masyarakat.Rehabilitasi sosial dalam hal
ini termasuk melalui pendekatan keagamaan,  tradisional,  dan  pendekatan alternatif  lainnya.Dalam  ketentuan  ini yang dimaksud dengan “mantan pecandu Narkotika”  adalah  orang  yang  telah sembuh  dari  ketergantungan  terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.
E. Pandangan Hukum Islam terhadap Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalah guna narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam  cenderung  menyamakan  semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, kecuali
mereka  yang  benar-benar  dipaksa  oleh
orang lain untuk mengkonsumsi
(meyalahgunakan) narkotika. Bagi orang yang  dipaksa  melakukan  suatu  tindak pidana,  maka  sudah  jelas  bahwa  dia tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena kedudukannya sebagai  orang yang dipaksa orang lain ( ikrah ).
Dalam  al-Qur’an  tidak  dijumpai istilah  narkotika  atau  sejenisnya.Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak ada istilah narkotika atau obat-obatan/zat yang seperti narkotika. Namun demikian, al-Qur’an dan hadis mengatur secara  jelas  dan  tegas  prinsip-prinsip dasar  yang dapat dijadikun acuan dalam menemukan  dalil  pendukung  berkaitan dengan  permasalahan  narkotika.  Dalam kajian  ilmu  Usul  Fikih  bila  sesuatu belum  ditentukan  status  hukumnya dalam  al-Qur’an  dan  Hadis,  maka  bisa diselesaikan  memalui  metode qiyas (analogi).Status  hukum  narkotika  dalam hukum  Islam  dapat  dikiaskan  kepada status  hukum khamr (minuman  keras) yang sudah disebut dalam al-Qur’an dan hadis. Khamr diharamkan  berdasarkan Q.S. Al-Ma’idah [5] ayat 90 berikut ini:
!  "#    $%  &'
()*+, -.*/
.
Hai  orang-orang  yang  beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)  berhala,  mengundi  nasib dengan  panah,  adalah  Termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan  itu  agar kamu mendapat keberuntungan.
Status hukum khamr adalah jelas haram,  berdasarkan  Q.S.  al-Ma’idah ayat  90,  sehingga  dapat  dijadikan  dasar pijakan  dalam  mencari  status  hukum narkotika  karena  mengandung  unsur ( ‘illat ) yang sama yaitu unsur memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran, meskipun
narkotika  mempunyai  efek  yang  lebih berbahaya  daripada khamr .  Dengan demikian,  penyamaan  narkotika  dengan khamr merupakan  bentuk qiya>s  aula> , yaitu  qiyas  yang  mengharuskan  sesuatu yang  disamakan  dengan khamr tersebut mempunyai  perhatian  yang  lebih  besar, karena  narkotika  mempunyai  efek  yang lebih berbahaya disbanding khamr .Qiyas aula  merupakan  suatu  qiyas  yang ‘illat -
nya  mewajibkan  adanya  hukum  dan yang  disamakan  mempunyai  hukum yang  lebih  utama  dari  pada  tempat menyamakannya. 21
Selain berdasarkan qiyas , keharaman  penyalahgunaan  narkotika juga didasarkan pada  makna umum  dari ayat-ayat al-Qur’an sebagai berikut:
1*2*3451 4 4 61*1/47 14513,178 3 4 193:116 Dan  dihalalkan  bagi  mereka segala yang baik dan diharamkan  bagi  mereka  segala yang  buruk (QS.  Al-A’raf  ayat 157)
8;  1<3 6-4.3=613> 4?6*4;,  1@1 6 3A1.4* Dan janganlah kamu
menjatuhkan  dirimu  sendiri  ke dalam kebinasaan (QS.Al- Baqarah ayat 195).
8B 8(3 6-4.14+6;1 4*4;6?1;,  1@1
C3D1% 6-4.3> 1(1E
Dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS.Al-Nisa’ ayat 29).
Adapun  sanksi  bagi  penyalah guna  narkotika  berbeda  di  kalangan ulama.  Ada  yang  berpendapat  bahwa sanksi  penyalah  guna  dan  pecandu narkotika adalah sama dengan peminum khamr ,  karena  dalam  hal  ini  narkotika disamakan  (dikiyaskan)  kepada  khamr sehingga hukumnya pun menjadi sama.
Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip  Mardani,  menjelaskan  bahwa sanksi  bagi  penyalahgunaan  narkotika adalah h}ad seperti  sanksi  bagi  peminum
khamr .  Ibnu  Taymiyah  menjelaskan dalam kitabnya: 22
%F =5 E G=) DA!!D ( Sesungguhnya  ganja  itu  haram, dikenakan  hukuman  had  bagi orang yang menyalahgunakannya sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr. Ganja merupakan Narkotika Golongan I dalam  bentuk tanaman  yang hanya  boleh  dipergunakan  untuk  tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan, sebagaimana  disebutkan  dalam  UU  No 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.Ibnu Taimiyah  menetapkan  sanksi had bagi pengkonsumsi  ganja  ( hasyisy )  karena mengkiyaskan  ganja  (narkotika)  dengan khamr ,  dengan ‘illat bahwa khamr dan narkotika sama-sama dapat memabukkan dan merusak akal,sehingga dengan  demikian  hukum  yang  melekat pada khamr juga melekat pada narkotika.  Adapun  yang  menjadi  dasar penetapan  pandangan  ini  adalah  sabda Rasul saw. sebagai berikut:
B  HI%  (  J#  B  KL%   #  >  #
HM  -*I  J*#  B  N*O : Q   .  "E R D  . "E ) -* % ( Dari lbnu
Umar r.a., sesungguhnya  Rasululluh  saw bersabda: “Setiap yang
memabukkan  adalah  khamr  dan setiap  yang  memabukkan  adalah haram” . (H.R. Muslim)
Jari>mah  h}ad atau h}udu>d adalah perbuatan  melanggar  hukum  dan  jenis dan  ancaman  hukumannya  ditentukan oleh nass al-Quran  maupun  hadis. Hukuman h}ad tidak  mempunyai  batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan  oleh  perorangan  (si  korban atau  wakilnya)  atau  masyarakat  yang mewakili  ( ulil  amri ). 23 Adapun  jenis hukuman h}ad bagi  peminum khamr
adalah dera/cambuk sebanyak 80
(delapan puluh) kali. 24 Sehingga dengan demikian,  penyalah  guna  narkotika  juga dihukum  dengan  jenis  hukuman  yang sama  dengan khamr ,  yaitu  dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali.
Ulama  lain  berpendapat  bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkotika adalah hukuman ta’zir , misalnya Wahbah al-Zuhaliy. Al- Zuhailiy menjelaskan, sebagaimana dikutip  Mardani,  bahwa  setiap  zat  yang dapat menghilangkan akal adalah dilarang, walaupun zat itu tanpa diminum  seperti  ganja  dan  opium, karena  jelas-jelas  berbahaya.  Hal  ini didasarkan  pada  kaidah  Islam la>  d}arara wa  la>  d}ira>ra (dilarang  membahayakan diri  sendiri  dan  orang  lain).  Namun demikian, pelaku penyalahgunaan narkotika  tidak  dikenakan  sanksi h}ad . Penyalah
guna narkotika baik menggunakan  sedikti  maupun  banyak dikenai sanksi ta’zir . 25 Wahbah al-Zhuhailiy
menetapkan  sanksi ta’zir bagi  penyalah guna  narkotika  dengan  argumenbahwa narkotika  tidak  ada  pada  masa  Rasul saw.,    narkotikajuga  lebih  berbahaya dibandingkan khamr ,  narkotika  bukan diminum  seperti  halnya khamr ,  dan narkotika  mempunyai  jenis  dan  macam yang  banyak  sekali,  masing-masing mempunyai  jenis  yang  berbeda  dengan efek  yang  berbeda-beda  pula,  namun semuanya  mengandung  bahaya  yang lebih besar dibanding dengan khamr . 26
Jarimahta’zir adalah tindak pidana  yang  jenisnya  tidak  disebutkan dalam nass al-Qur’an maupun hadis dan diancam dengan hukuman ta’zir . Hukuman ta’zir adalah  hukuman  yang belum  ditetapkan  oleh  syara’  ( nass al- Qur'an/hadis), melainkan diserahkan kepada ulil amri (penguasa negara/pemerintah),  baik  penentuannya maupun pelaksanaannya. 27 Dengan demikian,  hukuman  bagi  penyalah  guna narkotika
dengan menggunakan
hukuman ta’zir diserahkan keputusannya kepada pemerintah/ penguasa Negara ( ulil amri ). Pemerintah dalam menetapkan hukuman bagi penyalah  guna  narkotika  sudah  jelas dengan memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan  baik  bagi  pelaku  maupun bagi masyarakat, karena narkotika berbeda  dengan khamr ,  baik  dari  segi jenisnya  maupun efek  yang ditimbulkan bagi orang yang mengkonsumsinya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa  para  ulama  sepakat bahwa hukum bagi orang yang menyalahgunakan narkotika adalah haram,  danharus  dikenai  sanksi  pidana bagi  pelaku  penyalahgunaan  narkotika (pecandu  dan  penyalah  guna  narkotika bagi diri sendiri).Hanya saja jenis sanksi pidana  tersebut  masih  diperselisihkan oleh  para  ulama.  Ada  yang  berpendapat jenis  sanksinya  adalah  had,  yaitu didera/dicabuk  sebagaimana  peminum khamr .  Tetapi  ada  juga  ulama  yang berpendapat hukuman pelaku penyalahgunaan  narkotika  adalah ta’zir , yakni  diserahkan  kepada  keputusan penguasa negara/pemerintah. 28
Dengan  demikian,  dari  kedua pendapat  tersebut,  jenis  sanksi  pidana bagi  pecandu  dan  penyalah  guna narkotika  bagi  diri  sendiri  yang  paling sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  adalah jenis  sanksi ta’zir .  Hal  ini  disebabkan karena  hukuman ta’zir lebih  diserahkan kepada penguasa/pemerintah atau hakim.Selain  itu,  dalam  menetapkan jarimah ta’zir ,  prinsip  utama  yang menjadi acuan penguasa/pemerintah adalah  menjaga  kepentingan  umum  dan melindungi  setiap  anggota  masyarakat dari kemudaratan (bahaya).
Tujuan  dari  sanksi ta’zir itu sendiri  ada  empat  macam,  yaitu: pertama,  bahwa  sanksi ta’zir bersifat preventif, yakni sanksi itu harus memberikan  dampak  positif  bagi  orang lain  yang tidak/belum  melakukan tindak
pidana  sehingga  ia  tidak  melakukannya. Kedua  adalah  bahwa  sanksi ta’zir bersifat  represif,  yakni  sanksi  itu  harus memberikan dampak positif  bagi pelaku tindak pidana  itu sendiri supaya  ia tidak mengulanginya  lagi.  Ketiga,  sanksi ta’zir bersifat  kuratif,  yakni  sanksi tersebut  mampu  membawa  perbaikan sikap  dan  perilaku.Keempat,  sanksi ta’zir bersifat  edukatif,  yakni  sanksi tersebut  mampu  menyembuhkan  hasrat pelaku  tindak  pidana  (si  terhukum) untuk  mengubah  pola  hidupnya  ke  arah yang lebih baik. 29

## G.  Penutup
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan  istilah  pecandu  narkotika, penyalah  guna  narkotika  bagi  diri sendiri,  dan  korban  penyalahgunaan narkotika.Mereka semua
dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau melawan hukum.Namun demikian, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya  mereka  merupakan  korban sindikat  peredaran  dan  perdagangan gelap  narkotika.  Selain  itu,  semangat yang  terkandung  dalam  UU  Narkotika juga sebenarnya secara jelas menyiratkan  bahwa  penyalah  guna  dan pecandu  narkotika  merupakan  korban dari  tindakan  pidana  orang  lain  berupa peredaran narkotika secara illegal. Karena  itulah  ketentuan  dalam  undang- undang  tersebut  menetapkan  kewajiban untuk  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika  untuk  diri  sendiri,  jika  yang bersangkutan  terbukti  sebagai  korban penyalahgunaan narkotika.
Sebaliknya,  hukum  Islam  tidak membedakan  istilah  pecandu,  penyalah guna narkotika, maupun korban penyalahgunaan  narkotika.Hukum  Islam cenderung  menyamakan  semua  kategori tersebut  sebagai  pelaku  penyalahgunaan narkotika. Dalam hukum Islam, pecandu,  penyalah  guna  narkotika,  dan “korban penyalahgunaan narkotika” menurut  istilah  UU  No.  35  Tahun  2009 (yang  semuanya  pada  dasarnya  adalah korban peredaran gelap narkotika) dianggap  sama  sebagai  pelaku  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  bagi diri  sendiri,  kecuali  mereka  yang  benar- benar  dipaksa  oleh  orang  lain  untuk mengkonsumsi (menyalahgunakan)
narkotika.
Dalam  hal  hukuman  bagi  para pelaku  penyalahgunaan  narkotika,  baik itu  pecandu,  penyalah  guna  bagi  diri sendiri,  maupun  apa  yang  diistilahkan oleh  UU  No.  35  Tahun  2009  sebagai “korban  penyalahgunaan narkotika”, menurut  hukum  pidana  Nasional  adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Adapun  dalam  hukum  Islam  ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.Menurut sebagian ulama,
hukuman  bagi  pengkonsumsi  narkotika secara  tanpa  hak  adalah  sanksi h}ad yang disamakan  dengan  peminum khamr (minuman  keras),  yakni  didera/cambuk sebanyak  80  (delapan  puluh)  kali. Sedangkan  pendapat  ulama  yang  lain, hukuman  bagi  penyalah  guna  narkotika adalah  sanksi ta’zir ,  yang  bentuknya diserahkan kepada penguasa Negara/pemerintah/hakim. Sehingga dengan  demikian,  jenis  sanksi ta’zir ini lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia.

## Catatan Akhir:
1 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih , terj.  Saefullah  Ma’shum,  dkk.  (Jakarta:  Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 546.
2 Mukhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman,
Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh  Islami (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1986), hlm. 334.
3 Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  Maqashid Syari’ah  Menurut  al-Syatibi (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 11.
4 Syaiful  Bakhri, Kejahatan  Narkotika dan  Psikotropika:  Suatu  Pendekatan  Melalui Kebijakan  Hukum  Pidana (Bekasi:  Gramata Publishing, 2012), hlm. 5.
5 Pembentukan  BNN  ditentukan  dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 64 sampai Pasal 72.
6 Parasian Simanungkalit, “Model Pemidanaan  yang  Ideal  bagi  Korban  Pengguna Narkoba  di  Indonesia”, Yustisia ,  Edisi  84 September-Desember 2012, hlm. 80.
7 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris
Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2008), hlm. 100.
8 Moh.  Taufik  Makarao,  Suhasril,  dan Moh.  Zakky  A.S., Tindak  Pidana  Narkotika (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 74-75. 9 Penjelasan  Umum  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10 Lilik Mulyadi, Pemidanaan terhadap Pengedar  dan  Pengguna  Narkoba:  Penelitian Asas,  Teori,  Norma  dan  Praktik  Penerapannya dalam  Putusan  Pengadilan (Jakarta:  Badan Litbang  Diklat  Kumdil  Mahkamah  Agung  RI, 2012),  hlm. 31.
11 Peraturan  Bersama  Ketua  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia,  Menteri  Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia,  menteri  Sosial Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,  Kepala  Badan  Narkotika  Republik Indonesia.  No.  :  01/PB/MA/III/2014,  No.:3 Tahun  2014,  No.11  Tahun  2014,  No.3  Tahun 2014, No.: PER-005/A/JA/03/2014, No.1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN.
12 Parasian  Simanungkalit,  “Model Pemidanaan”, hlm. 81.
13 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri  Kesehatan,  Menteri  Sosial,  Jaksa Agung,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  dan    Kepala  Badan  Narkotika Nasional (Nomor: 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun  2014,  11  Tahun  2014,  03  Tahun  2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN). 14 Parasian  Simanungkalit,  “Model
Pemidanaan”, hlm. 81.
15 Marcus  Priyo  Gunarto,dkk, Bunga Rampai  Hukum  Pidana  Khusus (Jakarta:  Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.91.
16 Pasal  127  ayat  (3)  UU  Narkotika menyebutkan  berikut  ini:  “Dalam  hal  penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan  Narkotika,  penyalah  guna tersebut  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial.”
17 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri  Kesehatan,  Menteri  Sosial,  Jaksa Agung,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia,  dan    Kepala  Badan  Narkotika Nasional (Nomor: 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun  2014,  11  Tahun  2014,  03  Tahun  2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN). 18 Peraturan Bersama Tahun 2014 Pasal
7,  Ayat  (1):  Bagi  narapidana  yang  termasuk dalam  kategori  Pecandu  Narkotika  dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau  bandar  atau  kurir  atau  produsen  dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial  yang  dilaksanakan  di  dalam  Lapas  atau Rutan  dan/atau  lembaga  rehabilitasi  yang  telah ditunjuk  oleh  Pemerintah.  Ayat  (2):  Bagi narapidana  yang  termasuk  dalam  kategori pecandu  Narkotika  yang  mempunyai  fungsi ganda  sebagai  pengedar  dapat  dilakukan rehabilitasi  medis  dan/atau  rehabilitasi  sosial  di dalam Lapas atau Rutan.
19 Pasal  1  butir  16  UU  No.  35  Tahun 2009 tentang Narkotika
20 Pasal  1  butir  17  UU  No.  35  Tahun 2009 tentang Narkotika
21 Mukhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman,
Dasar-Dasar Pembinaan , hlm. 98.
22 Mardani, Penyalahgunaan  Narkoba dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Pidana Nasional (Jakarta:  Rajawali  press,  2008),  hlm. 116,  dari  Ibnu  Taimiyah, Al-Majmu>'  al-Fata>wa>
(Beirut: Da>r al-‘Arabiyah, 1978), hlm. 34.
23 Makhrus  Munajat, Dekonstruksi Hukum  Pidana  Islam (Yogyakarta:  Logung Pustaka, 2004), hlm. 12.
24 Ahmad  Hanafi, Asas-Asas  Hukum Pidana  Islam ,  cet.  5  (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1993), hlm. 270.
25 Mardani, Penyalahgunaan  Narkoba , hlm.  78,  dari  Wahbah  al-Zuhailiy, Al-Fiqh  al-
Islāmīwa Adillatuhu (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), VI: 184. 26 Mardani, Penyalahgunaan  Narkoba , hlm. 129.
27 Ahmad  Wardi  Muslich, Pengantar dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam (Jakarta:  Sinar Grafika, 2004), hlm. 20.
28 Mardani, Penyalahgunaan  Narkoba , hlm. 130.
29 Ibid .

## DAFTAR PUSTAKA
Bakhri,  Syaiful. Kejahatan  Narkotika dan Psikotropika: Suatu Pendekatan  Melalui  Kebijakan
Hukum Pidana. Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
Bakri,  Asafri  Jaya. Konsep  Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi .
Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
1996.
Gunarto,  Marcus  Priyo,  dkk. Bunga Rampai  Hukum  Pidana  Khusus.
Jakarta:  Pena  Pundi  Aksara,
2006.
Hanafi,  Ahmad. Asas-Asas  Hukum Pidana  Islam ,  cet.  5.  Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
Makarao,  Moh.  Taufik,  Suhasril,  dan Moh. Zakky  A.S. Tindak Pidana
Narkotika. Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2003.
Mansur,  Dikdik  M.  Arief,  dan  Elisatris Gultom. Urgensi  Perlindungan Korban  Kejahatan. Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Mardani. Penyalahgunaan Narkoba dalam  Perspektif  Hukum  Islam dan  Pidana  Nasional. Jakarta: Rajawali press, 2008.
Mulyadi,  Lilik. Pemidanaan  terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya  dalam  Putusan Pengadilan. Jakarta: Badan
Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012. Munajat, Makhrus. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004. Muslich,Ahmad  Wardi. Pengantar  dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Peraturan  Bersama  Ketua  Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia, Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia. No. : 01/PB/MA/III/2014, No.: 3 Tahun  2014,  No.11 Tahun  2014, No.3  Tahun  2014,  No.:  PER- 005/A/JA/03/2014,  No.1  Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan  Narkotika  ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Simanungkalit, Parasian. “Model Pemidanaan  yang  Ideal  bagi
Korban  Pengguna  Narkoba  di Indonesia”, Yustisia ,  Edisi  84 September-Desember 2012. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.(SEMA)  Nomor  3  Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika  di  dalam  Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  R.I. (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2010 tentang  Penempatan  Penyalah Guna,  Korban  Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam
Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan Rehabilitasi Sosial.
Taimiyah,Ibnu. Al-Majmu>'  al-Fata>wa>.
Beirut: Da>r al-‘Arabiyah, 1978.
Undang-Undang  R.I.  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika. Yahya,  Mukhtar,  dan  Fatchurrahman.
Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum Fiqh  Islami. Bandung:  PT  Al- Ma’arif, 1986.
Zahrah,  Muhammad  Abu. Ushul  Fiqih ,
terj.  Saefullah  Ma’shum,  dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. al-Zuhailiy,  Wahbah. Al-Fiqh  al-Islāmī wa  Adillatuhu ,  jilid  VI.  Beirut: Dār al-Fikr, 1998.