Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga

## PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI RUTAN KELAS IIB PURBALINGGA
Hendro Mahfud Fijianto 1 , Padmono Wibowo 2
Prodi Manajemen Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
hendromahfud2000@gmail.com , padmonowibowo@gmail.com

## ABSTRAK
Setiap warga negara yang sedang menjalani hukuman pidana penjara memiliki  seperangkat  hak  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor  22  tahun  2022  dan  wajib  dipenuhi  oleh  negara.  Dalam  hal pemenuhan hak tersebut oleh negara melalui sebuah Lapas atau Rutan yang  menjadi  instansi  tempat  narapidana  untuk  menjalani  hukuman. Namun  saat  ini  dunia  sedang  dihadapkan  dengan  kondisi  pandemi Covid-19  yang  mana  hal  tersebut  bisa  menyebabkan  ada  perbedaan dalam  pemenuhan  hak-hak  narapidana  tersebut.  Untuk  mengetahui pemenuhan  hak  narapidana  di  masa  pandemi  dilakukan  sebuah penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  untuk  bisa menelaah yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini. Lokus yang  dipilih  untuk  dilakukan  penelitian  adalah  di  Rutan  Kelas  IIB Purbalingga. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui di Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam pemenuhan hak narapidana khususnya pada  masa  pandemi  terdapat  sedikit  perbedaan.  Beberapa  hak  ada yang  tetap  diberikan  namun  dalam  pelaksanaanya  dikurangi  atau dilakukan  pembatasan.  Dan  ada  hak  yang  tidak  diberikan  dan digantikan  dengan  alternatif  lain  seperti  hak  kunjungan  keluarga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak menggunakan alternatif  lain  untuk  bisa  tetap  memenuhi  hak  narapidana.  Rutan Purbalingga  diharapkan  lebih  menekankan  penerapan  protokol kesehatan untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus dan tidak ada narapidana yang terpapar kembali.

## Kata kunci: hak narapidana, pandemi, rutan

## ABSTRACT
Every  citizen  who  is  serving  a  prison  sentence  has  a  set  of  rights regulated in Law Number 22 of 2022 and must be fulfilled by the state. In terms of the fulfillment of these rights by the state through a prison which  is  an  institution  where  prisoners  are  to  serve  their  sentences. However, at this time the world is faced with the Covid-19 pandemic, which  can  cause  differences  in  the  fulfillment  of  the  rights  of  these prisoners. To find out the fulfillment of rights during the pandemic, a study was conducted using a qualitative descriptive method to be able to examine the problems in this study. The locus chosen for the research was  the  Rutan  Kelas  IIB  Purbalingga.  From  the  results  of  research
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
conducted, it is known that in Rutan Kelas IIB Purbalingga in fulfilling the rights of prisoners, especially during the pandemic, there are slight differences. Some rights are still granted but in practice are reduced or restricted. And there are rights that are not granted and are replaced by  other  alternatives  such  as  the  right  of  family  visits.  The  obstacles faced  in  fulfilling  the  rights  of  using  other  alternatives  to  be  able  to continue  to  fulfill  the  rights  of  prisoners.  It  is  hoped  that  the  Rutan Purbalingga will emphasize the application of health protocols to be able to break the chain of spreading the virus and prevent inmates from being re-infected.
Keywords : prisoners’ right, pandemic, prison

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945  pada  pasal  1  ayat  3 disebutkan  bahwa  Indonesia  merupakan  sebuah  negara  hukum.  Menurut  I Rahmatullah (2020) sebuah negara hukum segala kekuasaannya berdasarkan pada hukum serta warga negara tidak bisa bertindak yang bertentangan atau tidak  sesuai  dengan  hukum  yang  dianut.  Setiap  Warga  Negara  Indonesia dalam  menjalani  kehidupan  bermasyarakatan  memiliki  kewajiban  untuk berpedoman  pada  peraturan  hukum  yang  berlaku  atau  dianut  di  Indonesia. Apabila  melanggar  peraturan  yang  ada  dalam  undang-undang  maka  bisa diberikan  sebuah  sanksi  atau  hukuman  sebagai  bentuk  upaya  penegakan hukum.
“Secara  umum  penegakan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  tindakan menerapkan  perangkat  saran  hukum  tertentu  untuk  memaksakan  sanksi hukum  guna  menjamin  penataan  terhadap  ketentuan  yang  ditetapkan tersebut” (S Harefa 2019). Bentuk penegakan hukum itu sen diri ada berbagai macam  disesuaikan  dengan  jenis  pelanggaran  yang  dilakukan.  Salah  satu bentuk  penegakan  hukum  yang  diberikan  kepada  para  pelanggar  adalah adanya  sanksi  pidana  hilang  kemerdekaan  atau  pidana  penjara.  Bentuk tindakan pidana penjara merupakan jenis hukuman paling banyak diberikan atau  dijatuhkan  kepada  para  pelanggar  hukum.  Hal  ini  berarti  bahwa hukuman penjara mendominasi bentuk penegakan hukum yang ada di Negara Indonesia (R Potabuga 2013). Para aparat penegak hukum seringkali memilih
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
lebih  memilih  untuk  memberikan  hukuman  penjara  dari  pada mempertimbangkan  atau  mengupayakan  bentuk  penegakan  hukuman alternatif lain. Paradigma masih menganut kepada pembalasan kepada para pelanggar hukum. Yang mana hal ini tentu bisa menyebabkan penjara-penjara yang  ada  di  Indonesia  mengalami  overcapacity  atau  kelebihan  kapasitas. Permasalahan  ini  menjadi  salah  satu  penyebab  timbulnya  permasalahan- permasalahan lain yang ada di penjara.
Tabel 1. Data Penghuni Lapas Rutan di Indonesia
Tahanan Narapidana Jumlah Kapasitas 225.657 45.624 271.281 132.107
Sumber : SDP Publik DitjenPas (1 April 2022)
Para pelanggar hukum yang sedang menjalani hukuman pidana penjara biasanya disebut dengan istilah narapidana. Definisi narapidana berdasarkan pada Undang-undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan seseorang  terpidana  yang  melaksanakan  pidana  penjara  dalam  waktu  yang ditentukan serta pidana seumur hidup ataupun seseorang terpidana mati yang menunggu  pelaksanaan  hukuman.  Artinya  ketika  terdakwa  telah  selesai menjalani berbagai proses peradilan meliputi penyidikan, penuntutan hingga persidangan akan berubah statusnya menjadi seorang narapidana. Dalam hal penegakan hukum ini Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran untuk  menjalankan  putusan  pengadilan  dengan  memberikan  berbagai program pembinaan kepada narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan.  Menurut  Undang-undang  tersebut  juga  disebutkan  bahwa sistem pemasyarakatan yang salah satunya untuk memberikan perlindungan terhadap  hak  bagi  tahanan  serta  anak.  Perlu  adanya  upaya  dari Pemasyarakatan untuk bisa memastikan hak dilaksanakan dengan baik.
“Selain  Lapas,  Proses  pemidanaan  juga  dapat  dilakukan  di  Rumah Tahanan  (Rutan)”  (R.  Susanti  2018).  Hal  ini  karena  kondisi  di Negara Indonesia tidak setiap kabupaten atau kota terdapat sebuah bangunan Lapas. Lapas-Rutan  keduanya  di  bawah  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  serta memiliki  peran yang berbeda dalam penegakan hukum. Tugas utama Rumah
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
Tahanan  Negara  untuk  melakukan  perawatan  terhadap  tahanan  selama menjalani  proses  peradilan  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan  hingga persidangan. Namun karena Rutan juga sebagai tempat narapidana menjalani hukuman  pidana,  maka  tetap  berusaha  untuk  bisa  memaksimalkan  segala bentuk  pembinaan  dengan  mengoptimalkan  berbagai  potensi  yang  ada. Program  pembinaan  yang  umumnya  dilakukan  adalah  pembinaan kepribadian  dan  pembinaan  kerohanian.  Rutan  yang  tugas  pokok  dan fungsinya bukan untuk melakukan program pembinaan, tetap bisa melakukan program  pembinaan  secara  maksimal  di  samping  melakukan  perawatan kepada para tahanan.
Saat ini dunia sedang menghadapi kondisi Pandemi Covid-19, menurut Keputusan  Menteri  Kesehatan  No  01.07/MENKES/413/2020  tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 mendefinisikan Covid-19 merupakan  sebuah  penyakit  menular  yang  disebabkan  oleh  SARS-Cov-2. Yang  mana  merupakan  coronavirus  jenis  terbaru  yang  sebelumnya  belum diidentifikasi pada tubuh manusia. Tanda utama adanya penularan virus ini yang  umumnya  muncul  adalah  mengalami  sesak  napas  akut,  mengalami demam serta batuk. Di Rutan Kelas IIB Purbalingga sendiri sampai saat ini penghuni  baik  tahanan  maupun  narapidana  sudah  banyak  yang  pernah terpapar Covid-19 ini.
Tabel 2. Data Penghuni Yang Terpapar Covid-19
No Nama Usia Kamar Bulan Terinfeksi 1. Hendrik 41 tahun   Blok A4 Juli 2021 2. Pandu 23 tahun  Blok A4 Juli 2021 3. Panggah  23 tahun  Blok A4 Juli 2021 4. Miskan 41 tahun  Blok A4 Juli 2021 5. Rudi 24 tahun   Blok A4 Juli 2021 6. Rinah 49 tahun  Blok Wanita  Juli 2021 7. Via 27 tahun  Blok Wanita  Juli 2021 8. Wiwit 28 tahun   Blok Wanita  Juli 2021 9. Septia 27 tahun  Blok Wanita  Juli 2021 10.  Ahmad 89 tahun   Blok A1 Juli 2021 11.  Tarsono 63 tahun   Blok A1 Juli 2021 12.   Rasimin 24 tahun  Blok A1 Juli 2021 13.  Sabar 37 tahun  Blok B4 Juli 2021 14.  Agus 46 tahun  Blok B1 Juli 2021 & Maret 2022
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
15.  Rifqi 19 tahun  Blok B4 Maret 2022 16.  Wildan 19 tahun  Blok B4 Maret 2022 17.  Kosim 44 tahun   Blok A4 Maret 2022
Sumber : Subseksi Pelayanan Tahanan (1 April 2022)
Pemerintah gencar mengeluarkan kebijakan untuk memerangi Covid- 19  dengan  pembatasan  sosial  aktivitas  masyarakat  (NN  Pujaningsih  2020). Beberapa instansi pemerintah maupun swasta ditutup untuk sementara waktu sesuai  dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah,  namun  ada  instansi tertentu yang memang harus tetap berjalan. Salah satunya dalam hal ini adalah Lapas ataupun Rutan yang berisi para penghuni yang sedang menjalani proses peradilan  dan  maupun  sudah  menjalani  program  pembinaan.  Dalam pelaksanaan  pembinaan  memerlukan  Kerjasama  dari  berbagai  komponen yang  salah  satunya  adalah  petugas  (ES  Ningtyas  et  al  2013).  Dengan demikian Lapas/Rutan harus tetap berjalan di tengah pandemi agar tujuan dari pembinaan bisa terwujud. Apabila instansi tersebut tidak berjalan tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan.
Pemasyarakatan  yang  dalam  hal  ini  Lapas/Rutan  memiliki  sebuah langkah  untuk  melakukan  pencegahan  seperti  Work  From  Home, menerapkan protokol ketat, adanya penundaan, pengalihan jenis tahanan dan melakukan  sidang  secara  online,  melakukan  pembebasan  melalui  asimilasi dan  hak  integrasi,  serta  adanya  Kerjasama  dengan  instansi  Kesehatan  (RH Hidayat 2020). Dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil tentu akan menyebabkan  ada  sebuah  perbedaan  dari  sebelumnya.  Setiap  narapidana yang menjalani hukuman pidana tidak boleh mendapatkan penderitaan selain kehilangan kemerdekaan serta negara memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak-hak dari para narapidana (GT Sibuea dan A Muhammad, 2021).
Dari penelitian N. Darwis (2020) diketahui pada masa pandemi adanya pemberian hak asimilasi kepada para narapidana yang telah memenuhi syarat untuk menekan laju penularan virus. Namun pembebasan narapidana tersebut dikatakan  bukan  sebuah  solusi  tepat  karena  sifatnya  sementara.  Dengan pembebasan  tersebut  justru  akan  memberi  dampak  seperti  rentan  terkena virus  ketika  di  masyarakat,  sulit  untuk  memperoleh  pekerjaan  serta  bisa
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
meningkatkan  kriminalitas.  Kemudian  menurut  DM.  Situmorang  (2017) dalam  pemenuhan  hak  narapidana  pada  saat  tidak  dalam  kondisi  pandemi khususnya di Lapas Kelas I Tanjung Gusta terdapat tiga faktor penghambat seperti (1) faktor yang bersifat klasik normatif seperti kelebihan narapidana, keterbatasan  anggaran,  dan  lemahnya  koordinasi  antar  instansi,  (2)  faktor bersifat  teknis  administratif,  (3)  dinamika  hukum  dalam  perlakuan. Kemudian  faktor  yang  bisa  mendukung  untuk  pelaksanaan  hak  bersumber dari  narapidana itu  sendiri  dan  petugas  dalam  menjalankan  produk  hukum. Berangkat  dari  hal  tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui pemenuhan  hak-hak  dari  narapidana  di  tengah  Pandemi  Covid-19.  Yang menjadi lokus dari penelitian ini adalah di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  empiris  yang  mengkaji pelaksanaan  peraturan.  “Penelitian  hukum  sebagai  penelitian  sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang  sedang  berlaku  ataupun  penelitian  terhadap  identifikasi  hukum” (Jonaedi  Efendi  et  al  2018).  Pada  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif kualitatif  untuk  bisa  menelaah  menjelaskan  mengenai  suatu  permasalahan yang menjadi pembahasan.
Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  didapatkan  langsung  dari  sumber utama  yang  mana  pada  penelitian  ini  diperoleh  dari  wawancara,  observasi yang  dilakukan  di  Rutan  Kelas  IIB  Purbalingga.  Kemudian  data  yang didapatkan diolah untuk menghasilkan sebuah laporan temuan dari penelitian. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dari beberapa artikel di jurnal yang terkait, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga

## Hak Narapidana
Seorang warga negara Indonesia yang sedang menjalani hukuman hilang kemerdekaan dalam hal ini adalah narapidana pemenuhan haknya harus dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia (DR Ramadhani 2020). Dalam hal ini hak-hak dari narapidana tersebut diatur di dalam Undang- Undang  Nomor  22  tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan.  Hak-hak  yang dimiliki  oleh  narapidana  terdapat  di  dalam  Pasal  9  yang  isinya  sebagai berikut:
“Narapidana berhak :
a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c. mendapatkan  pendidikan,  pengajaran,  dan  kegiatan  rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e. mendapatkan layanan informasi;
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h. mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa yang tidak dilarang;
i. mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan  dilindungi  dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
j. mendapatkan  jaminan  keselamatan  kerja,  upah,  atau  premi  hasil bekerja;
k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
l. menerima  atau  menolak  kunjungan  dari  keluarga,  advokat, pendamping, dan masyarakat.”
Perlindungan  terhadap  hak-hak  narapidana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  39  tahun  1999  serta  Undang-Undang  Nomor  22  tahun 2022. Yang mana inti dari perlindungan tersebut adalah agar pembinaan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
bisa  terwujud  sesuai  dengan  sistem  pemasyarakatan  yang  berlaku  (DM Situmorang  2017).  Kemudian  sistem  pemasyarakatan  menurut  Pasal  1 Undang-Undang  Pemasyarakatan  didefinisikan  sebagai  sebuah  tatanan mengenai  arah,  batas  serta  metode  dalam  melaksanakan  fungsi  dari pemasyarakatan.

## Kondisi Rutan Kelas IIB Purbalingga
Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 merupakan sebuah tempat untuk tersangka atau terdakwa dilakukan  penahanan  saat  menjalani  penyidikan,  penuntutan,  serta pemeriksaan  di  dalam  sidang  pengadilan.  Namun  karena  kondisi  Lapas- Rutan  di  Indonesia  yang  mengalami  overcapacity  serta  tidak  semua kabupaten/kota  memiliki  Lapas,  maka  Rutan  juga  digunakan  sebagai tempat  pemidanaan  para  narapidana.  Rutan  Kelas  IIB  Purbalingga  juga digunakan sebagai tempat pemidanaan.
Tabel 3. Data Penghuni Rutan Purbalingga
Tahanan 26 orang Narapidana 126 orang Jumlah Penghuni 152 orang Kapasitas 92 orang
Sumber : Laporan ASTEKPAM Rutan Purbalingga (1 April 2022)
Dari  tabel  tersebut  diketahui  Rutan  Kelas  IIB  Purbalingga  juga mengalami  kelebihan  kapasitas  sama  halnya  dengan  Lapas-Rutan  lain yang ada di Indonesia. Rutan Purbalingga memiliki luas tanah 7.057 m dan memiliki bangunan dengan luas 4.654 m, dan sudah mengalami beberapa kali renovasi.
Lapas  terdekat  dengan  Rutan  Purbalingga  adalah  Lapas  Kelas  IIA Purwokerto,  Lapas  Narkotika  Kelas  IIB  Purwokerto,  Lapas  Kelas  IIB Cilacap,  dan  Lapas-lapas  di  Nusakambangan.  Ketika  Rutan  Purbalingga memindahkan  narapidana  dengan  risiko  tinggi  lebih  sering  ke  Lapas Purwokerto.
Implementasi Hak di Rutan Kelas IIB Purbalingga
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
Di  Rutan  Purbalingga  selain  sebagai  tempat  untuk  melakukan perawatan tahanan juga sebagai tempat narapidana menjalani pembinaan. Setiap  hak  yang  dimiliki  narapidana  berusaha  untuk  dipenuhi  sesuai dengan  peraturan  yang  ada.  Dalam  pemenuhan  hak  beribadah  Rutan Purbalingga  memberi  kesempatan  kepada  para  narapidana  untuk melakukan  ibadah  sesuai  kepercayaannya.  Terdapat  bangunan  mushola yang difungsikan untuk melaksanakan ibadah narapidana khususnya yang beragama  Islam.  Selain  itu  juga  terdapat  kegiatan  ibadah  untuk  agama Nasrani  seperti  yang  disampaikan  oleh  narasumber  “…kita  kerja  sama dengan  Kemenag  kebetulan  di  Kemenag  juga  ada  agama  selain  selain muslim,  juga  kita  agendakan  setiap  minggu  dua  kali  melaksanakan ibadah”.  Rutan menjalin  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga,  yaitu Kementerian  Agama  Kabupaten  Purbalingga  untuk  memberikan  kajian kepada  para  narapidana.  “…pandemi  waktu -waktu  awal  kita  tidak berjamaah  di  2020”.  Saat  awal  kondisi  pandemi  pelaksanaan  ibadah dianjurkan  untuk  dilaksanakan  dari  dalam  kamar  masing-masing  dan kegiatan  kajian  dari  pihak  Kemenag  ditiadakan  untuk  sementara  waktu. Yang  tujuannya  agar  tidak  ada  penyebaran  virus  di  dalam  Rutan Purbalingga.  “Makin  kesini  peraturan  semakin  diperlonggar  dengan protokol kesehatan juga, kita kerja sama dengan Kemenag mulai berjalan lagi”. Namun saat ini covid -19 sudah mulai menurun dan dari penuturan narasumber  ibadah  sudah  mulai  bisa  dilaksanakan  di  Mushola  Rutan namun  harus  tetap  mematuhi  protokol  yang  berlaku.  Berikut  ini  jadwal mengenai pemberian hak narapidana khususnya di saat Bulan Ramadhan.
Tabel 4. Jadwal Pembinaan Kepribadian Rutan Purbalingga
NO HARI URAIAN WAKTU KETERANGAN 1. Senin s/d Kamis 1. Pengajian/Tausiah 2. Sholat Dhuhur Berjamaah 3. Tadarus Al- Quran/Iqro 4. Sholat  Isya  dan Tarawih 1. 10.00- 11.15 2. 12.00- 12.30 3. 13.00- 14.30 4. 19.00- 20.00 1. Peserta Semua Penghuni 2. Peserta Semua Penghuni 3. Peserta Semua Penghuni
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
4. Peserta Semua Penghuni 2. Jumat 1. Pengajian Jumat Pagi 2. Sholat Jumat Berjamaah 3. Sholat Isya dan Tarawih 1. 10.00- 11.15 2. 12.00- 12.30 3. 19.00- 20.00 1. Peserta Semua Penghuni 2. Peserta Semua Penghuni 3. Peserta Semua Penghuni 3. Sabtu 1. Musik Hadroh 2. Sholat Isya dan Tarawih 1. 10.00- 11.30 2. 19.00- 20.00 1. Peserta Terdaftar 2. Peserta Semua Penghuni 4. Minggu  1. Sholat dan Tarawih 1. 19.00- 20.00 1. Peserta Semua Penghuni
Sumber : Subsie Pelayanan Tahanan (22 April 2022)
Pemberian hak perawatan jasmani dan rohani pada kondisi normal banyak  aktivitas  yang  diberikan  oleh  pihak  Rutan.  Dari  informasi narasumber  “Rohani  termasuk  ibadah  juga  kan,  jasmani  ya  olahraga rekreasi  ada  voli  bulutangkis  dan  sebagainya  terjadwal  selama  satu minggu…”. Kegiatan jasmani banyak kegiatan fisik atau olahraga seperti kegiatan  senam,  voli,  dan  lain  sebagainya.  Setiap  narapidana  diberi kesempatan  untuk  memilih  kegiatan  yang  akan  diikutinya,  dan pelaksanaan kegiatanya disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuat oleh petugas.  Di  kondisi  pandemi  pemberian  hak  tersebut  terdapat  sebuah perbedaan dalam pemberiannya “Waktu jasmani olahraga ya gantian ngga kaya sebelumnya bareng”. Pemberian hak dikurangi, seperti p engurangan jumlah narapidana yang berpartisipasi atau ikut dalam kegiatan tersebut. “Tapi untuk saat ini sudah mulai bareng dengan protokol”. Kondisi saat ini Covid-19  sudah  mulai  melandai  sehingga  dalam  pemberian  hak jasmani pada  khususnya  di  Rutan  Purbalingga  sudah  mulai  kembali  ke  kondisi normal.  Di  dalam  Rutan  Purbalingga  sendiri  bimbingan  rohani  bisa dilakukan  dengan  mendatangkan  petugas  dari  Kemenag  sesuai  jadwal yang  telah  ditetapkan  dan  bisa  dilakukan  oleh  petugas  pembinaan  itu
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
sendiri. Saat awal pandemi kerja sama dengan pihak luar dikurangi atau ditiadakan untuk sementara waktu guna mengurangi penyebaran. Namun saat  ini  kegiatan  tersebut  sudah  mulai  kembali  berjalan  dengan  normal mengingat kasus Covid-19 mulai menurun.
Rutan Kelas IIB Purbalingga melaksanakan pemberian hak  kepada para  narapidana  untuk  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran,  seperti diketahui  dari  narasumber  “Pendidikan  kita  ada  pendidikan  agama,  ada pengajian  kalau  yang  belum  iqro”.  Dalam  pemberian  haknya  dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Narapidana yang beragama Islam pada  khususnya  untuk  memiliki  kemampuan  membaca  Al- Qur’an. Saat pemberian pelatihan dilakukan secara berjenjang, untuk yang belum bisa membaca  mulai  dengan  membaca  Iqro.  Kemudian  juga  sudah  mampu menyelesaikan  hingga  Iqro  6  akan  mendapatkan  sertifikat  dari  Rutan Purbalingga  sebagai  bentuk  apresiasi  kepada  narapidana.  Dalam pelaksanaan hak tersebut di kondisi pandemi pemberian hak tersebut tetap dilaksanakan. “Ya sama dibatasi orangnya terus jaga jarak”. Namun dalam pemberiannya  sesuai  dengan  protokol  kesehatan.  Serta  narapidana  yang berpartisipasi atau ikut dalam kegiatan lebih terbatas dalam suatu waktu.
Hak kesehatan serta makanan yang layak tidak jauh berbeda kondisi pandemi  dengan  kondisi  normal.  Seperti  yang  disampaikan  narasumber “…tidak ada perbedaan”. Justru di saat pandemi lebih  ditingkatkan atau lebih  banyak  diperhatikan  lagi  dalam  pemberian  haknya  “Saat  pandemi lebih  kita  jaga  seperti  kasih  vitamin…”.  Dalam  setiap  harinya  yang diutamakan  adalah  kondisi  narapidana  dalam  keadaan  sehat.  Apabila terdapat  suatu  keluhan  mengenai  kesehatan  ada  seorang  perawat  dan dokter di Rutan Purbalingga. Kemudian dalam pemberian makanan sesuai dengan  menu  10  hari  yang  ditetapkan  dengan  kadar  gizi  yang  sudah disesuaikan. Dalam pemberian hak ini juga dilaksanakan lebih banyak dari biasa nya “…justru kita tambah ada extra fooding”. Ada pemberian extra fooding  kepada  para  narapidana  seperti  pemberian  buah-buahan,  bubur kacang hijau dan lain sebagainya.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
Hak  untuk  pengaduan  atau  menyampaikan  keluhan  di  Rutan Purbalingga dilaksanakan melalui peran wali pemasyarakatan. Yang mana setiap  petugas  memiliki  peran  untuk  menjadi  wali  pemasyarakatan  dari para  narapidana  yang  ada.  Setiap  keluhan  dari  narapidana  tersebut disampaikan kepada wali pemasyarakatan terlebih dahulu untuk kemudian diteruskan  oleh  wali  ke  atasan.  Dari  informasi  yang  disampaikan narasumber  “Tidak  ada  perbedaan  dalam  kondisi  pandemi…”.  Dalam pemberian  hak  untuk  menyampaikan  keluhan  ini  kondisi  pandemi penerapan hak tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi normal.
Di Rutan Kelas IIB Purbalingga terdapat perpustakaan yang letaknya berada di dekat Mushola Rutan. Menurut narasumber “…ada perpustakaan umum  yang  tentunya  disitu  ada  buku- buku…”.  Dalam  pemenuhan  hak narapidana  untuk  memperoleh  bahan  bacaan  pemenuhannya  dilakukan dengan  adanya  perpustakaan  umum  milik  Rutan  yang  terdapat  berbagai macam buku untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan. “Sebelum pandemi  kita  koordinasi  dengan  Perpusda…”.  Dalam  kondisi  sebelum pandemi  Rutan  Purbalingga  telah  menjalin  kerja  sama  dengan perpustakaan  daerah  untuk  datang  meminjamkan  buku  kepada  para penghuni Rutan sesuai jadwal yang ditentukan. “…kita beli sendiri aja dari pada  mendatangkan  orang  dari  luar”.  Namun  saat  adanya  pandemi mengurangi masuknya orang lain ke dalam Rutan dengan menambahkan jumlah buku yang ada di Rutan sehingga tidak perlu mendatangkan pihak luar. Kemudian untuk memenuhi hak mendapatkan siaran media massa di setiap blok terdapat TV umum. “…kita kasih TV umum di luar blok dan jadwalkan  waktu  menonton”  yang  mana  seluruh  penghuni bisa menggunakan TV tersebut untuk memperoleh informasi sesuai jadwal dan batas waktu yang ditentukan.
Di Rutan Purbalingga terdapat sebuah kegiatan kerja yang mana setiap  narapidana  yang  mengikuti  kegiatan  tersebut  akan  mendapatkan upah  atau  premi  dari  penjual  hasil  produksinya.  Salah  satu  contohnya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memproduksi miniatur truk. Dari
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
hasil  wawancara  tidak  semua  narapidana  memiliki  hak  untuk  turut  serta dalam kegiatan ini “…yang berkompeten yang kita assessment dan layak untuk  kerja”.  Para  narapidana  yang  ikut  dalam  pembuatan  akan mendapatkan upah atau premi. “Setiap mingg unya kita kasih dimasukkan Brizzi kalau tidak di transfer- kan…” hak premi narapidana yang ikut serta dalam kegiatan akan  masuk ke dalam Brizzi atau di transfer kepada pihak keluarganya  di  rumah.  Dalam  kondisi  pandemi  kegiatan  tersebut  tetap berjalan namun harus disertai pembatasan-pembatasan, yang salah satunya adalah narapidana yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut jumlahnya lebih sedikit.
Dalam pemenuhan hak kunjungan setiap narapidana dan tahanan memiliki jadwal untuk memperoleh kunjungan dari keluarganya. Menurut penuturan  narasumber  kunjungan  rutin  dilaksanakan  sesuai  jadwal “…sebelum  pandemi  kita  sudah  ada  jadwalnya  tahanan  dan  napi  untuk ditemui  keluarga”.  Saat  kondisi  pandemi  hingga  saat  ini  kunjungan keluarga  ke  Rutan  tersebut  ditiadakan  “…s ampai  saat  ini  arahan  dan edaran dari pusat belum mengijinkan untuk dikunjungi…”. “Untuk saat ini kunjungan  masih  virtual  menggunakan  video  call  “  yang  mana  dalam pemberian  hak  kunjungan  digantikan  dengan  kunjungan  secara  virtual melalui  komputer  yang  disediakan.  Yang  mana  setiap  orang  memiliki batasan  waktu  untuk  melakukan  video  call  dengan  keluarganya  “…kita kasih  10  menit  sehari”.  Setiap  narapidana  akan  diawasi  ketika melaksanakan kunjungan virtual karena ada beberapa peraturan yang harus ditaati.
Gambar 1. SOP Kunjungan Virtual WBP Rutan Purbalingga
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
Sumber : Subsie Pelayanan Tahanan (22 April 2022)
Pada  pasal  10  Undang-Undang  Pemasyarakatan  seorang narapidana yang  telah memenuhi syarat juga memiliki hak mendapatkan remisi,  asimilasi.  Cuti  mengunjungi  keluarga,  cuti  bersyarat,  cuti menjelang  bebas,  pembebasan  bersyarat  serta  hak  lain  sesuai  peraturan perundang-undangan.  Dalam  Permenkumham  No  3  tahun  2018    setiap narapidana yang sudah memiliki kelakuan baik serta sudah menjalani masa pidananya  lebih  dari  6  bulan  memiliki  sebuah  hak  untuk  mendapatkan remisi. Remisi terdapa dua jenis  yaitu remisi umum dan khusus. Remisi umum  diberikan  pada  saat  memperingati  hari  Proklamasi  Kemerdekaan Republik Indonesia, dan remisi khusus diberikan saat memperingati hari besar  keagamaan.  Selain  itu  juga  bisa  diberikan  sebuah  remisi kemanusiaan, remisi tambahan serta remisi usulan. Di Rutan Purbalingga dalam  pemenuhan  hak  remisi  menurut  narasumber  “…remisi  mem ang yang  sudah  memenuhi  syarat…”.  Dalam  pemberiannya  mengikuti peraturan  yang  mengatur  dan  syarat  yang  ditentukan.  Dan  pada  kondisi pandemi  dalam  pemberian  hak  remisi  tidak  terdapat  sebuah  perbedaan dengan saat kondisi normal.
Pada kondisi pandemi penjara ataupun tempat seseorang menjalani pidana menjadi sebuah tempat yang berisiko karena sebagian besar tidak layak huni akibat kelebihan kapasitas (NA Trisnawati, 2020:1765). Aturan maupun syarat mengenai pemberian hak asimilasi di masa pandemi diatur
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
di  dalam  Permenkumham  Nomor  32  tahun  2020  dan  Permenkumham Nomor 24 tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan kondisi normal atau sebelum pandemi di Rutan Purbalingga pemberian hak asimilasi di masa pandemi lebih banyak dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh narasumber “…Permen -nya sudah ada perubahan yang sudah menjalani setengah masa pidana dan ada persyaratan- persyaratan lain kita usulkan…”.
Pembebasan Bersyarat dalam pasal 82 Permenkumham No 3 tahun 2018 diberikan kepada narapidana apabila sudah menjalani 2/3 dari masa pidana  minimal  selama  9  bulan.  Selain  itu  juga  harus  berkelakuan  baik selama  menjalani  pidana,  mengikuti  pembinaan  dengan  baik  serta masyarakat  bisa  menerima  program  kegiatan  pembinaan  narapidana.  Di Rutan  Purbalingga  dalam  pemenuhan  hak  narapidana  ini  tidak  berbeda antara  kondisi  normal  dengan  pandemi  seperti  yang  disampaikan  oleh narasumber,  “Pembebasan  Bersyarat  memang  ngga  ada  perubahana…”. Yang mana dalam pelaksanaanya mengacu dengan permenkumham terkait yang berlaku.
Hak cuti menjelang bebas menurut Permenkumham No 3 tahun 2018 diberikan saat narapidana sudah menjalani minimal 2/3 masa pidana dan tidak kurang dari 9 bulan. Yang mana lama pemberian CMB ini sebesar remisi  terakhir,  paling  lama  6  bulan.  Diketahui  di  Rutan  Purbalingga pemberian  hak  ini  tidak  berjalan  secara  maksimal  jika  dibandingkan dengan hak lainnya pada kondisi normal maupun saat kondisi pandemi.
Kemudian hak-hak lain narapidana salah satunya adalah hak untuk berpolitik  ataupun  kesempatan  untuk  bisa  menggunakan  haknya  dalam pemilu  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Dari  penuturan narasumber diketahui “Ada pencobolosan kita kasih hak itu. Kita fasilitasi TPS  khusus…”.  Dalam  penerapannya  di  Rutan  Purbalingga  untuk memenuhi  hak  ini  dilakukan  bekerja  sama  dengan  KPU  Kabupaten Purbalingga  untuk  bisa  memberi  kesempatan  kepada  narapidana menggunakan hak pilihnya.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
Bentuk kebijakan ataupun inovasi yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB  Purbalingga  khusunya  dalam  pemenuhan  hak  narapidana  adalah membuka sebuah layanan terpadu satu pintu. Yang mana sebelum pandemi setiap  keluarga  memiliki  kesempatan  untuk  mengunjungi  narapidana dengan membawa makanan ataupun uang. Namun saat pandemi kegiatan kunjungan dilakukan secara virtual sehingga dengan layanan terpadu satu pintu  pihak  keluarga  bisa  menitipkan  makanan  kepada  petugas  untuk diberikan  kepada  narapidana  tanpa  harus  bertemu  secara  langsung. Pemberian  uang  juga  bisa  dilakukan  melalui  layanan  tersebut  ataupun transfer secara langsung ke  narapidana, “…sediakan Brizzi untuk bisa di top up kan dari luar…”. Selain ada sebuah aplikasi Rangga Mart yang bisa diakses oleh pihak keluarga secara online, “…kalau yang rumahnya jauh ada  aplikasi  Rangga  Mart”.  Sehingga  pihak  keluarga  yang  jauh  bisa berbelanja  atau  mengirim  barang  dari  rumah  tanpa  harus  ke  Rutan Purbalingga.
Gambar 2. SOP Rangga E-Mart Rutan Purbalingga
Sumber : Subsie Pelayanan Tahanan (22 April 2022)

## Kendala Pemenuhan Hak
Dari data SDP diketahui hamper seluruh UPT Pemasyarakatan yang ada di Indonesia mengalami sebuah permasalahan yang hampir sama yaitu overcapacity  (kapasitas  sekarang  tidak  sebanding  dengan  kapasitas  yang
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
disediakan) (DN Aulia, 2019: 65). Termasuk Rutan Kelas IIB Purbalingga mengalami  overcapacity.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  kendala  dalam pemenuhan  hak  narapidana  salah  satunya  dalam  pemenuhan  hak kunjungan  secara  virtual.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  narasumber “Memang  agak  terkendala  untuk  video  call  berebutan”.  Hal  tersebut menyebabkan  beberapa  narapidana  tidak memperoleh  kesempatan  untuk melaksanakan video call sesuai jadwal bloknya. “…tahanan 3 hari Senin sampai  Rabu,  untuk  narapidana  Kamis  Jumat  Sabtu”.  Ada  pembagian jadwal  untuk  pemenuhan  hak  tersebut.  Untuk  mengurangi  kondisi kelebihan  kapasitas  tersebut,  “…narapidana  yang  assessement -nya  dari Bapas dipindahkan ke Lapas, kita pindahkan usulkan ke kanwil”. Apabila ada narapidana yang direkomendasikan untuk dipindahkan ke Lapas yang lebih  besar  maka  akan  diusulkan  untuk  dilakukan  pemindahan,  yang tujuannya untuk bisa mengurangi kelebihan kapasitas.
Dalam pemenuhan hak narapidana anggaran juga menjadi kendala. Seperti  dalam  pemenuhan  hak  kunjungan  virtual  tersebut  memerlukan sebuah komputer yang digunakan oleh narapidana untuk video call. Akan tetapi karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan komputer baru atau komputer khusus layanan kunjungan, “Contohnya video call kita gunakan komputer yang untuk SDP”. Untuk bisa mengatasi hal tersebut maka saat ini  layanan  kunjungan  tersebut  menggunakan  komputer  SDP  yang  tidak digunakan. Komputer tersebut dialih fungsikan sebagai sarana atau media untuk dilaksanakannya kunjungan secara virtual.
Koordinasi dengan pihak lain di penelitian DM Simatupang (2017) menjadi  sebuah  kendala  dalam  pemenuhan  hak  narapidana.  Namun  di Rutan  Kelas  IIB  Purbalingga  koordinasi yang  dilakukan  dengan  instansi lain  sudah  cukup  baik,  “Koordinasi  kita  bagus  karena  kita sering silaturahmi…”.  Seperti  rutin  dilakukannya  koordinasi  dengan  pihak kejaksaaan  ataupun  instansi  penegak  hukum  lain  dalam  pembahasan mengenai surat edaran mengenai penerimaan tahanan di masa pandemi dan lain sebagainya.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga

## D. KESIMPULAN
Hak  setiap warga negara wajib dipenuhi oleh negara tanpa terkecuali termasuk  warga  negara  yang  menjalani  hukuman  pidana  atau  narapidana. Narapidana memiliki seperangkat hak yang diatur di dalam pasal 9 Undang- Undang Pemasyarakatan. Yang mana dalam pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri yang terkait dengan hak- hak  narapidana.  Di  masa  pandemi  Lapas-Rutan  banyak  mengeluarkan kebijakan  yang  bisa  menekan  penyebaran  Covid-19  menular  kepada  para penghuni  Lapas-Rutan.  Oleh  karena  itu  dalam  pemenuhan  hak  akan  ada perbedaan saat kondisi pandemi dengan kondisi normal.
Seperti di Rutan Kelas IIB Purbalingga diketahui dalam pemenuhan hak tersebut  terdapat  sedikit  perbedaan  dengan  kondisi  normal.  Beberapa  hak dalam  pelaksanaanya  dikurangi  jumlah  kegiatannya  maupun  jumlah narapidana  yang  berpartisipasi.  Seperti  dalam  pemenuhan  hak  untuk beribadah, hak perawatan jasmani dan rohani, hak pendidikan dan pengajaran serta lainnya. Beberapa hak tersebut tetap diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi terdapat sedikit perbedaan dan pembatasan dalam pelaksanaanya.  Namun  ada  beberapa  hak  yang  dihilangkan  dan  digantikan dengan  alternatif  lain  dalam  pemenuhannya,  yaitu  hak  memperoleh kunjungan  dari  keluarganya.  Di  masa  pandemi  seperti  sekarang  interaksi narapidana  dengan  pihak  luar  dihindari  sehingga  kunjungan  ditiadakan. Kunjungan  virtual  menjadi  sebuah  alternatif  yang  diterapkan  dalam pemenuhan  hak  kunjungan  tersebut.  Karena  narapidana  akan  tetap  bisa bertatap muka dengan keluarganya meskipun tidak secara langsung.
Kemudian  hak  memperoleh  layanan  kesehatan  serta  mendapatkan makanan yang layak menjadi sebuah hak yang dipenuhi secara lebih di masa pandemi  saat  ini.  Karena  kondisi  pandemi  kesehatan  bagi  para  narapidana adalah sesuatu yang sangat penting. Dengan demikian setiap narapidana bisa menyampaikan keluhan kesehatannya setiap hari kepada perawat dan dokter Rutan.  Dalam  pemberian  makanan  tidak  hanya  diberikan  makanan  pokok, tetapi terdapat juga extra fooding yang diberikan.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
Dalam  pemenuhan  hak  narapidana  di  masa  pandemi  khususnya  di Rutan  Kelas  IIB  Purbalingga  tidak  banyak  kendala  yang  dialami.  Hanya kondisi overcapacity dan terbatasnya anggaran yang menjadi sedikit kendala. Namun kendala tersebut dan kendala kecil lain sudah bisa ditangani melalui alternatif kebijakan lain yang diterapkan oleh Rutan Kelas IIB Purbalingga.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Permenkumham  Nomor  3  tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
Permenkumham  Nomor  32  tahun  2020  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Permenkumham  Nomor  24  tahun  2021  tentang  Perubahan  atas Permenkumham  Nomor  32  tahun  2020  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  bagi  Narapidana  dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
HK.01.07/MENKES/413/2020  tentang  Pedoman  Pencegahan  dan  Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

## Disertasi:
Ningtyas,  E.  S.  (2013).  Pelaksanaan  Program  Pembinaan  Narapidana  Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IA  Lowokwaru  Malang)  (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

## Artikel Seminar/Jurnal.Website:
Aulia,  D.  N.,  &  Perangin- Angin,  C.  A.  B.  (2019).  “Penerapan  Tema Panopticon  Architecture  Dalam  Merancang  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Simalungun.” Jurnal Arsitektur ARCADE , 3(1), 64-72.
Darwis,  N.  (2021).  “Perlindungan  Dan  Penghormatan  Hak  Nara pidana  Di Masa Pandemi Covid 19.” JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA , 11(1).
Harefa, S. (2019). “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” University Of Bengkulu Law Journal , 4(1), 35-58.
Hidayat,  R.  H.  (2020).  “Langkah -langkah  Strategis  Untuk  Mencegah Pandemi  Covid- 19  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Indonesia.” Jurnal  Pendidikan Kesehatan , 9(1), 43-55.
Potabuga, R. (2013). “Pidana Penjara Menurut KUHP.” Lex Crimen , 1(4). 79- 93.
Pujaningsih,  N.  N .  (2020).  “Penerapan  Kebijakan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid- 19 di Kota Denpasar.”
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 6(3), 458-470.
Rahmatullah,  I.  (2020).  “Meneguhkan  Kembali  Indonesia  Sebagai  Negara Hukum P ancasila.” ADALAH , 4(2), 39-44
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7447
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga
Ramadhani,  D.  R.  (2020).  “Implementasi  Pemenuhan  Hak  Mendapatkan Makanan  Yang  Layak  Bagi  Narapidana.” JUSTITIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Humaniora, 7(1), 142-156.
Sibuea, G. T., & Muhammad, A. (2021). “Analisis Swot Dalam Menent ukan Strategi Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi Kasus Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Curup).” Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9(3), 974-989.
Situmorang,  D.  M.  (2017).  “Penerapan  Hak -Hak  Narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal penelitian hukum DE JURE , 17(2), 249-263.
Susanti,  R.  (2018).  “Penguatan  Model  Pembinaan  Keagamaan  Islam  Bagi Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Nega ra (Rutan) Banyumas.” Kosmik Hukum , 17(2).
Trisnawati,  N.  A.  (2020).  “Pemberian  Asimilasi  Dan  Integrasi  Terhadap Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan Penyebaran  Covid-19  (Studi  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  Iia Malang) .” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 26(14), 1765-1774.