## Analisis Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Petani di Kabupaten Maros
Analysis of Village Fund Management and Empowerment of Farming Communities in Maros Regency
A. Musfirah 1* , Sobirin 2 , Satria Mandala Putra 3
* Email: amusfirah452@gmail.com
1 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pejuang Republik Indonesia
2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sawerigading, Makassar
2 Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Pepabri, Makassar Diterima: 15 Oktober 2023 / Disetujui: 30 Desember 2023

## ABSTRAK
Alokasi  Dana  Desa  merupakan  satu  aspek  penting  dari  sebuah  desa  untuk  menjalankan  program- program  untuk  mengsejahtarakan  masyarakat  di  semua  wilayahnya.  Pemerintah  desa  diyakini  lebih mampuh  melihat  prioritas  kebutuhan  masyarakat  dibandingkan  pemerintah  kabupaten  yang  secara nyata  memiliki  ruang  lingkup  permasalahan  yang  lebih  luas  dan  rumit.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  pengelolaan  dana  desa  terhadap  peningkatan  pembangunan  sumber  daya desa.  Penelitian  ini  menggunanakan  jenis  penelitian  lapangan  dengan  metode  penelitian  deskriptif kuantitatif,  cara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  observasi,  kuesioner,  wawancara,  serta dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Model  pengembangan  pelaksanaan  penggunaan dana  desa  dan  pemberdayaan  Petani  model  di  kembangkan  berdasarkan  peningkatan  pengetahuan mengenai  dana  desa  yang  dilakukan  dengan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  Desa  Tompobulu. Peningkatan  pengetahuan  akan  memotivasi  masyarakat  Desa  Tompobulu  untuk  aktif  dan  konsisten dalam  setiap  program  dana  desa.  Peningkatan  kualitas  perencanaan  dalam  menyusun  program  dan rencana anggaran program dana desa dengan mempertimbangkan karakteristik sosial petani yang ada di  Desa  Tompobulu  didampingi  oleh  tenaga  ahli.  Peningkatan  pengetahuan  terhadap  program- program yang didanai dana desa akan meningkatkan kepedulian masyarakat Desa Tompobulu  untuk berpartisipasi  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  program  dana  desa.Model pengembangan  pelaksanaan  penggunaan    dana    desa    ini    dapat    dijadikan  referensi  bagi  upaya peningkatan  efisiensi  dan  daya  guna  pemanfaatan  dana  desa  pada  daerah-daerah  yang  memiliki karakteristik  yang  serupa  dengan  Desa  Tompobulu  Desa  dengan  ciri  sumber  penghidupannya dominan dari sektor pertanian yang ekonominya relatif belum berkembang.
Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Petani.

## ABSTRACT
Village  Fund  Allocation  is  an  important  aspect  of  a  village  to  carry  out  programs  to  improve  the welfare of the community in all its areas. It is believed that the village government is more able to see the  priority  needs  of  the  community  than  the  district  government  which  actually  has  a  wider  and more complex scope of problems. The aim of this research is to determine the management of village funds  towards  increasing  village  resource  development.  This  research  uses  field  research  with quantitative  descriptive  research  methods,  the  methods  used  in  this  research  are:  observation, questionnaires,  interviews,  and  documentation.  The  results  showed  that  the  development  model  for implementing the use of village funds and the farmer  empowerment model  was developed based on increasing  knowledge  about  village  funds  which  was  carried  out  by  outreach  to  the  people  of Tompobulu Village. Increased knowledge will motivate the people of Tompobulu Village to be active and  consistent  in  every  village  fund  program.  Improving  the  quality  of  planning  in  preparing programs  and  budget  plans  for  village  fund  programs  by  taking  into  account  the  social
characteristics  of  farmers  in  Tompobulu  Village  accompanied  by  experts.  Increasing  knowledge  of programs funded by village funds will increase the awareness of the people of Tompobulu Village to participate  in  and  supervise  the  implementation  of  village  fund  programs.  an  area  that  has characteristics similar to Tompobulu Village A village with the characteristics of a dominant source of livelihood from the agricultural sector whose economy is relatively underdeveloped .
Keywords : Village Funds, Village Development, Farmer mpowerment.Youtube
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  aspek  penting  dari hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah terefleksi dalam intergovernmental fiscal  relations.  Pelimpahan  tugas  kepada pemerintah  daerah  dalam  otonomi  harus disertai  dengan  pelimpahan  keuangan (money  follow  functions).  Pendelegasian pengeluaran  (expenditure  assignment) sebagai konsekuensi diberikannya
kewenangan yang luas serta
tanggungjawab  pelayanan  publik  yang tentunya  harus  diikuti  dengan  adanya pendelegasian pendapatan (revenue assignment)  (Kaho,  2010).  Satu  hal  yang perlu  digaris  bawahi  bahwa  pelaksanaan desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  adalah desentralisasi dari sisi belanja (expenditure)  bukan  dari  sisi  pendapatan (revenue) (Fatoni, 2020).
Desentralisasi fiscal merupakan bentuk  kebijakan  yang  dapat  diambil dalam mewujudkan pemerataan pembangunan  dan  pendapatan.  Dalam kajian  di  beberapa  negara,  peningkatan pendapatan  mempunyai  hubungan  positif dengan  desentralisasi  fiscal  (Bodman,
2011).  Desentralisasi  fiscal  berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi  fiskal  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia (Saputra, 2013).
Desentralisasi fiskal bertujuan untuk pemenuhan  aspirasi  daerah  sekaitan dengan  penguasaan  atas  sumber-sumber keuangan negara, menciptakan akuntabilitas  dan  transparansi  pemerintah daerah,  mengikutkan  masyarakat  dalam proses pembangunan
daerah, memperkecil  ketimpangan  antar  daerah,
serta menjamin terselenggaranya pelayanan  publik  minimum  di  setiap daerah,  dan  pada  gilirannya  akan  dapat meningkatkan kesejahterahaan masyarakat  secara  umum  (Nurhemi  dan Suryani,  2015).  Otonomi  daerah  tidak mungkin  berhasil  apabila  tidak  didukung sepenuhnya  oleh  politik  fiskal  melalui transfer  fiskal  ke  daerah  (desentralisasi fiskal)  untuk  mendukung  keberhasilan otonomi daerah tersebut.
Salah  satu  bentuk  kebijakan  yang merupakan  bentuk  dari  desentralisasi
fiskal adalah alokasi dana desa. Pemerintah  pusat  memberi  kewenangan kepada pemerintahan desa untuk mengelola  dana  desa  yang  bertujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa
(Kementerian Keuangan      Republik      Indonesia,  2017). Menurut  Khoiriah  &  Meylina  (2018), pemerintah  pusat  telah  membuat  regulasi yang  signifikan  terkait  pengelolaan  dana desa  sampai  pada  tingkat  pengawasan dana  desa.  Regulasi  yang  diciptakan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas penyelenggaraan  ataupun  akuntabilitas publik.
Alokasi  dana  desa  mempunyai kemampuan  yang  kuat  sebagai  alternatif untuk  meningkatkan  pertumbuhan  dan pembangunan  desa.  Pengelolaan  dana desa yang tepat sasaran bisa menjadi salah satu  cara  untuk  mengurangi  tingkat kemiskinan.  Hal  ini  tergantung  dengan pelaku  kebijakan  untuk  mengakomodir tentang  bagaimana  cara  agar  pengelolaan dana  desa  dapat  dilaksanakan  secara optimal (Darmi & Mujtahid, 2021).
Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa,
pengembangan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat  desa  (Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia,  2017).  Aziz  (2016)
memberikan penjelasan bahwa, pengelolaan  dan  pelaksanaan  dana  desa yang  diberikan  kepada  desa  dirasa  belum efektif  karena  kapasitas  dan  kapabilitas aparat  pemerintah  desa  belum  memadai serta  keterlibatan masyarakat  yang  belum aktif dalam pengelolaan dan pengawasan. Berdasarkan data BPS (2020), masyarakat di  desa  cenderung  melakukan  tindakan korupsi  dibandingkan  dengan  masyarakat di  daerah  perkotaan.  Masyarakat  desa yang  memiliki  pendidikan  lebih  rendah lebih menerima tindakan korupsi dibandingkan  masyarakat  yang  memiliki pendidikan lebih tinggi.
Dana  desa  merupakan  dana  yang dianggarkan pemerintah setiap tahun yang bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja  Negara  diperuntukkan  bagi  desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 dan pasal 3 PP No 60 Tahun 2014).
Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014  tentang  desa  yang  membahas mengenai  efektivitas,  transparansi  dan akuntabilitas  pemanfaatan  dana  desa maka  dari  itu  pemerintah  merancang
keputusan  bersama  SKB  4  menteri  yang memuat  penguatan  peran  dan  sinergi antara  kementrian  dalam  perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, penguatan supervise kepada pemda kabupaten/kota  dan  desa.  Dana  desa dalam  APBN  ditentukan  10%  dari  dan diluar dana di transfer secara bertahap.
Melalui kebijakan refocusing penggunaan  Dana  Desa  tahun  2021 pemerintah  mentargetkan  tiga  fokus utama,  yaitu  Program  Padat  Karya  Tunai Desa  (PKTD),  penggunaan  Dana  Desa untuk penanganan COVID-19, dan Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa (BLT-DD). Pemerintah menetapkan beberapa  program  kebijakan  yang  bisa membantu  masyarakat  untuk  menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak adanya pandemic Corona Virus  disease  (Covid-19).  Salah  satu Program  yang  di  tetapkan  pemerintah yaitu  pengalokasian  dana  desa  untuk bantuan  sosial  di  desa  sebanyak  10  juta keluarga penerima.
Berdasarkan  peraturan  menteri  desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  (PDTT)  Nomor  7  tahun 2020  tentang  prioritas  penggunaan  dana desa  yang  diantaranya  terkait  penyediaan
bantuan  langsung  tunai  yang  bersumber dari  dana  desa  (BLT-Dana  Desa).  selain itu, kebijakan mengenai efektivitas,
transparansi dan
akuntabilitas pemanfaatan  dana  desa  diatur  dalam Undang-Undang  No  6  Tahun  2014 tentang  Desa.  Pengalokasian  dana  desa dihitung  berdasarkan  jumlah  desa  dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah  dan  tingkat  kesulitan  geografis (Pasal 5 ayat (2) PP No 60 Tahun 2014).
Dengan  ditetapkannya  Peraturan Pemerintah  No.18  Tahun  2016  tersebut, Pemerintah  Kabupaten  Maros  memiliki 31  (tiga  puluh  satu)  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah,  14  Kecamatan  dan  23 Kelurahan  serta  80  Desa  dan  9  Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan dan Dinas (LPPD Kabupaten Maros, 2021).
Masyarakat pedesaan, berharap melihat  pemerintahan  desa  yang  bebas korupsi  dan  birokrasi  yang  efisien, menghadapi  tantangan  serius  akibat penyalahgunaan  Dana  Desa.  Kendala  ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan  anggaran,  terbatasnya  akses informasi  anggaran  desa,  dan  minimnya pengetahuan pejabat desa dalam mengelola  dana.  Kasus  korupsi  di  Desa
Bonto  Manurung  dan  Desa  Bonto
Matinggi, Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang melibatkan  kepala  desa  dan  pejabat  desa, menggambarkan  tantangan  ini.  Di  sini, korupsi Dana Desa menyebabkan kerugian  signifikan,  dengan  kepala  desa dan  suaminya  ditangkap  karena  dugaan korupsi  Anggaran  Dana  Desa  (Media Duta Online, 2021)
Pelaksanaan program tersebut dilakukan  oleh  perangkat  daerah  sesuai dengan  urusan  kewenangan  masing- masing. Dalam pelaksanaan urusan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan  yang  dihadapi,  adapun permasalahan tersebut berdasarkan urusan pemerintahan  adalah  sebagai  berikut:  (1) Masih  rendahnya  realisasi  pelaksanaan program kegiatan dana desa, (2) Perlunya dilakukan  evaluasi  atas  pemberdayaan masyarakat  yang  sudah  dilaksanakan.  (3) Belum optimalnya perhatian dan pembinaan  terhadap  masyarakat  desa khususnya  masyarakat  miskin,  marginal dan  terpinggirkan.  (LPPD  Kabupaten Maros, 2021).
Berdasarkan uraian di atas, penggunaan  dana  desa  yang  tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga  pemanfaatan  dana  pembagunan tidak  efisien  sehingga  kurang  berperan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  adanya
hambatan  yang  melekat  pada  desa tersebut. Sehubungan dengan itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendesain pengembangan model pelaksanaan pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat  melalui  pemanfaatan  dana desa di Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini  diharapkan  dapat  menjadi  referensi penting  bagi  pemerintah  desa  dalam melakukan  pengelolaan  dana  desa  yang efektif  dan  transparan.  Pengelolaan  yang baik  akan  mengoptimalkan  manfaat  dana desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  dan  mengurangi  praktik- praktik  korupsi.  Kehadiran  penelitian  ini mendesak, mengingat pentingnya transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan  dana  desa  untuk  mencapai tujuan  pembangunan  berkelanjutan  di tingkat desa.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  pengelolaan  dana  desa terhadap peningkatan pembangunan sumber daya desa..

## B. METODE PENELITIAN
1. Lingkup dan Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ditentukan dengan menggunakan
metode purposive (sengaja).  Penelitian  dilaksanakan  di kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros. Pemilihan  kecamatan  tersebut  sebagai lokasi penelitian karena kecamatan
Tompobulu merupakan salah satu kecamatan  di  kabupaten  maros  karena  di kecamatan  tompobulu  pada  tahun  2022, terdapat salah satu desa yang anggarannya paling  tinggi  adalab  desa  Tompobulu kecamatan  Tompobulu  yang  mencapai Rp2,6 Miliar.
Kegiatan penelitian dilakukan  melalui  wawancara  terhadap responden dan kuesioner. Kegiatan
dilaksanakan  selama  6  bulan.  Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan penggunaan dana  desa  dari  tahun  2021-2022.  Topik kajian  difokuskan  pada  pembahasan dampak pemberian dana desa yang dilihat dari pengaruh ekonomi wilayah, pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa,  dan pemberdayaan petani di Kabupaten Maros.
Gambar 1. Cara Pengumpulan Data
2. Jenis  dan  Cara  Pengumpulan
Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh  dari  wawancara  dan  pengisian
kuesioner.    Data  sekunder  diperoleh  dari beberapa  instansi  terkait,  yaitu  Badan Pusat  Statistik  dan  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  (Kemen  Desa  PDTT).
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu accidental  sampling.  Metode  tersebut dipilih  karena  keterbatasan  waktu  serta kesibukan masyarakat petani yang bekerja dari pagi sampai menjelang malam.
3. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskripsi kuantitatif dengan menggunakan nilai multiplier effect. Untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan dana desa menggunakan Structural Equation Modeling  berbasis  varians  yaitu  Partial Least  Square  (PLS)  diolah  dengan software  SMARTPLS3.    PLS  digunakan karena  memiliki  kelebihan  pada  jumlah sampel  yang  kecil,  tidak      mensyaratkan data terdistribusi normal dan menggunakan model prediksi yang bertujuan  untuk  mengembangkan  teori (Abdillah  et  al.,  2020).  Model  yang digunakan  dalam  menganalisis  proses pelaksanaan  pengelolaandana        desa terdiri  dari  variable  proses  perencanaan yang dapat direfleksikan oleh keterbukaan proses      perencanaan  (PP1)  dan penyusunan  perencanaan  program  (PP2). Variabel  pengawasan  yang  direfleksikan oleh  kepemimpinan  kepala  desa  (P1)  dan kemampuan  manajemen  (P2).  Variabel transparansi  yang  direfleksikan  oleh
laporan  pertanggungjawaban  (T1)  dan keterbukaan  akses  informasi  terhadap laporan pertanggungjawaban (T2).
Variabel  evaluasi  didefinisikan  oleh  hasil program dan program prioritas.
Penelitian  ini  menggunakan  model refleksi,  pengujian  validitas  dapat  dilihat dari  nilai  outer  loading  dari  setiap indikator. Jika nilai skor loading indicator ≤0,5  maka  indicator  harus  dihapus  dari varibel  latennya  atau  modelnya  karena indicator  tidak  termuat  (load)  ke  model yang mewakilinya. Jika nilai loading 0,5- 0,7  maka  skor  loading  masih  dapat diterima sebagai indicator yang
merefleksikan     konstruknya (Abdillah et al., 2020). Pada penelitian ini menggunakan  nilai  composite  realibility. Variabel  laten  atau  model  dikatakan reliabel  jika  memiliki  nilai  composite realibility >0,7 (Abdillah et al., 2020).
Koefisien  determinasi  merupakan nilai  yang  menunjukkan  seberapa  besar variabel  respon  dijelaskan  oleh  variabel prediktor.  Koefisien  yang  digunakan  di dalam  partial  least  square  memiliki beberapa  kriteria  atau  tingkatan.    Nilai koefisien  determinasi  pada  partial  least square  menurut  Chin  (2010),  jika  nilai koefisien  determinasi  0,19  dikatakan lemah,  0,33  dikatakan  moderat,  dan  0,67 dikatakan kuat.
Sedangkan  size        F2        merupakan nilai        untuk  menunjukkan  tingkat pengaruh variabel laten endogen terhadap variabel  laten  eksogen.    F2  memiliki beberapa  nilai  kriteria  pengaruh  variabel endogen  terhadap  variable  eksogennya, yaitu  0,02  yang  menunjukkan  variabel eksogennya  berpengaruh      lemah,  0,15 yang   menunjukkan variabel eksogennya berpengaruh  moderat,  dan  0,35    yang menunjukkan    variabel    eksogennya berpengaruh kuat (Chin 2010).
Untuk  menganalisis  pelaksanaan pengelolaan dana desa di daerah perbatasan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis varians  yaitu Partial Least Square (PLS) diolah dengan software  SMARTPLS3.  PLS  digunakan karena  memiliki  kelebihan  pada  jumlah sampel  yang  kecil,  tidak  mensyaratkan
data terdistribusi normal dan menggunakan model prediksi yang bertujuan  untuk  mengembangkan  teori (Abdillah  et  al.,  2020).  Model  yang digunakan  dalam  menganalisis  proses pelaksanaan pengelolaan dana desa terdiri dari  variabel  proses  perencanaan  yang dapat  direfleksikan  oleh  keterbukaan proses perencanaan (PP1) dan penyusunan  perencanaan  program  (PP2). Variabel  pengawasan  yang  direfleksikan oleh  kepemimpinan  kepala  desa  (P1)  dan kemampuan  manajemen  (P2).  Variabel transparansi  yang  direfleksikan  oleh laporan  pertanggungjawaban  (T1)  dan keterbukaan  akses  informasi  terhadap laporan pertanggungjawaban (T2).
Variabel  evaluasi  didefinisikan  oleh  hasil program  dan  program  prioritas  (Gambar 2).
Gambar 2. Model analisis pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Tompobulu
Gambar 3. Model analisis pemberdayaan petani melalui pemanfaatan dana desa di Desa

## Tompobulu

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Demografi Responden Petani Perbatasan Desa Tompobulu Karakteristik  demografi  responden
di  Desa  Tompobulu  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah lama
pendidikan,  jumlah  tanggungan  keluarga, pengalaman berusaha tani, dan luas lahan. Karakteristik  demografi  yang  menjadi responden  dalam  penelitian  dapat  dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik demografi responden petani Desa Tompobulu Karakteristik demografi                               Tingkatan Jumlah Responden Persentase Lama pendidikan Tahun) 6≤ 53 70.67 7-12 22 29.33 Tanggungan Keluarga (Jiwa) 4≤ 58 77.33 ≥5 17 22.67 10-20 22 29.33 21-30 28 37.33 Pengalaman berusaha tani (tahun) 31-40 17 22.67 41-50 5 6.67 ≥51 2 2.67 Luas Lahan (Are) 0-50 40 53.33 51-100 32 42.67 101-150 2 2.67 151-200 1 1.33
Sumber: Data Primer Diolah, 2023
Berdasarkan  Tabel  1,  pendidikan yang  dimiliki  oleh    mayoritas  kepala keluarga  yang  menjadi  responden  masih rendah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari mayoritas kepala keluarga yang pendidikannya  hanya  sampai  tingkat sekolah dasar. Tingkat pendidikan merupakan  salah  satu  faktor  yang memengaruhi tingkat kemampuan
responden  dalam  mencapai  kinerja  yang optimal. Tingkat
pendidikan memengaruhi  kemampuan  manajemen dalam  mengelola  sesuatu  pekerjaan.  Hal ini  sesuai  dengan  yang  dikemukakan Wirawan  et  al.,  (2019)  bahwa  tingkat pendidikan berpengaruh positif dan menunjang  kinerja  karyawan.  Mayoritas reponden  memiliki  tanggungan  keluarga di  bawah  empat  orang.  Semakin  besar tanggungan  keluarga  maka  berdampak pada  semakin  besarnya  kebutuhan  rumah tangga  petani.  Tanggungan  keluarga merupakan  salah  satu  faktor  produksi pada  usaha  tani  yang  menjadi  sumber tenaga  kerja.  Pertanian  di  Kabupaten Maros masih banyak menggunakan tenaga  kerja  dalam  keluarga.  Hal  ini sesuai  dengan  yang  diungkapkan  oleh Kono dan Sipayung (2020), bahwa tenaga kerja  yang  digunakan  petani  di  Desa Tompobulu Kabupaten Maros merupakan tenaga  kerja  dalam  keluarga  yang  upah
tenaga  kerjanya  tidak  dapat  dihitung karena menjadi bagian dari biaya kehidupan petani sehari-hari. Pengalaman dalam  bekerja  memengaruhi  pengetahuan terhadap  alur  kerja  sehingga  mampu membuat  keputusan  sendiri  dan  mampu mengelola  hal-hal  yang  berhubungan dengan  pekerjaan.  Tingkat  pengalaman yang  tinggi  juga  dapat  berdampak  pada sulitnya  masyarakat  untuk  mengadopsi teknologi ataupun mengembangkan kreativitasnya. Masyarakat yang memiliki pengalaman  yang  tinggi  biasanya  sudah merasa paling tahu mengenai pekerjaannya dan susah untuk
mendengarkan  pendapat  dari  orang  lain. Hal ini sesuai dengan Neonbota dan Kune (2016), bahwa pengalaman tidak berpengaruh
signifikan untuk
meningkatkan  produksi  padi  di  Desa Tomponulu  Kabupaten  Maros.  Kepala keluarga  di  Desa  Tompobulu  yang menjadi responden mayoritas berpengalaman  dalam  usaha  taninya. Petani  di  Desa  Tompobulu  yang  menjadi responden  mayoritas  merupakan  petani kecil yang memiliki lahan kurang dari 100 are.  Lahan  menjadi  modal  yang  penting dan dapat memengaruhi usaha tani.
2. Multiplier Effect Dana Desa Pada Petani Desa Tompobulu

## Kabupaten Maros
Pertanian  yang  dilakukan  di  Desa Tompobulu  masih  bersifat  tradisional, dilihat  dari  penggunaan  alat  yang  masih sederhana dan masih  belum  berorientasi bisnis.    Usaha  pertanian  mereka  masih bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan kelaurga sendiri. Petani di Desa Tompobulu  menanami  lahannya  dengan sistem  polikultur.  Tanaman  yang  paling
banyak  diusahakan  yaitu  jagung,  padi ladang, ubi, dan sebagian lahan digunakan untuk  menanam  jeruk  keprok.  Selain berusaha  tani,  masyarakat  desa  juga memiliki  ternak  yang  pemeliharaannya masih  dilepaskan  di  daerah  hutan.  Dalam hal pemeliharaan ternak, masyarakat desa ini  belum  berorientasi  bisnis,  tidak menghitung  besar  pengeluaran  dan  lama waktu pemeliharaan ternak (Tabel 2).
Tabel 2. Hasil Analisis Nilai Multiplier Effect Dana Desa di Desa Tompobulu
Sumber: Data Diolah 2023
Penggunaan  dana  desa  di  Desa Tompobulu
memprioritaskan
pembangunan    infrastruktur.  Penggunaan dana  desa  dari  tahun  2021-2023  masih memprioritaskan pembangunan jalan baru dan pembangunan renovasi rumah penduduk yang tidak layak huni (Kementerian  Desa  PDT  2023).  Program yang berhubungan dengan pengembangan usaha  berbasis  pertanian  yang  dapat meningkatan  pendapatan  petani  belum menjadi prioritas pemerintah Desa Tompobulu.  Angka  multiplier  effect sebesar pada Tabel 2 menunjukkan bahwa
setiap  tambahan  pendapatan  yang  berasal dari  pertambahan  investasi  menyebabkan peningkatan pendapatan Desa Tompobulu sebesar  1,42  kali.  Angka  ini  juga  dapat diartikan bahwa setiap pembelanjaan yang dilakukan  oleh  petani  di  desa  ini  sebesar Rp1.500,  akan  menciptakan  perputaran uang  sebesar  Rp1.890  yang  dihasilkan oleh usaha- usaha yang mayoritas sebagai petani hortikultura. Peningkatan pendapatan  petani  di  Desa  Tompobulu belum  maksimal  disebabkan  tingkat aktivitas  ekonomi  petani  masih  rendah. Modal  yang  dikeluarkan  petani  dalam
No. Indikator Nilai 1.  Rerata pendapatan petani tahun 2021 Rp18.987.500 2.  Rerata pendapatan petani tahun 2022 Rp29.895.000 3.  Rerata pengeluaran petani tahun 2021 Rp13.465.272 4.  Rerata pengeluaran petani tahun 2022 Rp23.869.000 5.  Marginal propensity to consume (MPC) ∆C/∆Y 0,86 6.  Rerata proporsi pengeluaran modal petani (PSY) 0,35 7.  Pengaruh ekonomi wilayah (angka multiplier effect) 1,4239
pengelolaan pertanian masih sangat rendah, yaitu rata-rata sebesar Rp950.000. Angka multiplier effect jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian Syahza  (2011),  yaitu  sebesar  3.3  yang disebabkan oleh pembangunan perkebunan  kelapa  sawit.  Rendahnya pemanfaatan  potensi  sebagai  daerah perbatasan  dan  minimnya  pembangunan infrastruktur  dapat  disebabkan  beberapa faktor,  yaitu  rendahnya  kualitas  sumber daya manusia petani di Desa Tompobulu. Rendahnya  tingkat  pendidikan,  pelatihan, serta  penyuluhan  menyebabkan  tidak terciptanya  kreativitas  masyarakat  yang berdampak  pada  rendahnya  produktivitas serta  memengaruhi  pendapatan  petani  di Desa  Tompobulu  Hal  tersebut  sejalan dengan  yang  hasil  penelitian  Yanutya (2013)  bahwa  pendidikan  berpengaruh positif terhadap pendapatan petani tebu di Kabupaten Jepara.
Berdasarkan  Tabel  1,  pengalaman usaha  tani  yang  dimiliki  oleh  petani  di Desa  Tompobulu  rata-  rata  di  atas  10 tahun.  Petani  yang  memiliki  pengalaman cenderung  memahami  alur  kerja  dan mampu membuat keputusan sendiri untuk usaha taninya. Petani yang telah berpengalaman  akan  lebih  sulit  untuk menerima  perubahan  ataupun  inovasi karena menganggap pengalaman yang ada
selama  ini  membuat  mereka  merasa mampu  berusaha  tani  sehingga  adanya perubahan  membuat  mereka  tidak  akan mengambil resiko terhadap kehidupannya. Petani  juga  bertindak  berdasarkan  yang dialami dan merasa bahwa setiap tindakan mereka  sudah  benar  tanpa  mengetahui alasan  melakukan  tindakan  yang  mereka lakukan. Hal ini dapat menyebabkan tidak adanya  ketertarikan  pemanfaatan  potensi dari  pembangunan  infrastruktur  yang dibiayai  oleh  dana  desa.  Selan  dan Hutapea  (2019)  mengemukakan  bahwa pengalaman  tidak  memengaruhi  curahan jam  kerja  pada  curahan  jam  kerja  wanita tani  di  Desa  Tompobulu  Kabupaten Maros. Petani tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kemampuan
manajemen kerja. 3. Pelaksanaan  Pengelolaan  Dana Desa di Desa Tompobulu Pengukuran convergent validity bertujuan untuk mengetahui hubunganvaliditas antara indikator dengan  variabel  latennya.  Convergent validity  dapat  diketahui  dengan  melihat nilai  outer  loading.  Indikator  dikatakan baik apabila nilai outer loading ≥0,7. Nilai outer loading dari masing-masing indikator  setelah  semua  indikator  yang tidak valid dihilangkan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Nilai Outer Loading Indikator Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa
Tompobulu Variabel Lambang Indikator Indikator Outer loading Keterangan Evaluasi dana desa E1 E2 Hasil program Program prioritas 0,935 0,949 Valid Valid Pengawasan P1 P2 Kepemimpinan kepala desa Kemampuan manajemen 0,587 0,946 Valid Valid Proses perencanaan PP1 PP2 Keterbukaan prosesperencanaan Keterbukaan prosesperencanaan 0,956 0,957 Valid Valid Transparansi    T1 Laporan pertanggungjawaban 1,000 Valid Sumber: Data Diolah 2023 Berdasarkan  Tabel  3,  nilai  outer loading indikator
pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Tompobulu  semua  menunjukkan  ≥0,5. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  indikator- indikator  yang  disusun  merefleksikan variabel latennya. Hal ini juga menunjukkan  bahwa  sebuah  instrument pengukuran/indikator  pengelolaan  dana desa  Desa  Tompobulu  mengukur  secara valid  dalam  model  yang  digunakan.  Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Abdillah  et  al.,  (2020)  bahwa  indikator- indikator  yang  merefleksikan  variabel latennya  dinyatakan  valid  jika  memiliki nilai >0,5.
Composite realibility bertujuan untuk  mengukur  nilai  realibilitas  setiap indikator  dari  variabel.  Nilai  composite realibility  dinyatakan  baik  jika  memiliki nilai  ≥0,7.  Nilai  composite  realibiility pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  di
Desa  Tompobulu  apat  dilihat  pada  Tabel 4.  Berdasarkan  Tabel  4,  semua  variabel pelaksanaan pengelolaan dana desa memiliki nilai composite realibiility ≥0,7. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah konsisten  dan  stabil  sebagai  instrumen dan alat ukur model pelaksanaan pengelolaan  dana  desa  Desa  Manusasi. Hal  ini  sesuai  dengan  yang  diungkapkan oleh  Abdillah  et  al.  (2020),  bahwa  nilai composite realibility harus >0,7.
Tabel 4. Nilai composite realibility pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa
Tompobulu Variabel Composite reallibity Keterangan Proses perencanaan 0,937 Reliable Pengawasan 0,735 Reliable Transparansi 0,950 Reliable Evaluasi dana desa 1,000 Reliable
Berdasarkan Tabel 5, model pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  di Desa  Tompobulu  memiliki      koefisien determinasi  (R2)      sebesar  0,747  yang
menunjukkan variabilitas variabel eksogen  memengaruhi  variabel  endogen sebesar  74,7%.      Nilai  f2  yang  dimiliki variabel.
Tabel 5. Hasil Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tompobulu
Path coeficients  Original sample Standar deviasi T-statistics P values Pengawasan→Ev aluasi 0,234 0,205 1,098 0,267 Perencanaan→E valuasi 0,557 0,223 2,189 0,031a Transparansi→E valuasi 0,245 0,219 0,976 0,336 R-Square 0,865 Q2 0,709 Pengawasan-Evaluasi 0,080 f2 Perencanaan-Evaluasi 0,545 Transparansi-Evaluasi 0,046
Keterangan: a signifikan pada α = 0,05
Perencanaan berpengaruh kuat terhadap  variabel  evaluasi.  Variabel pengawasan dan transparansi berpengaruh lemah terhadap evaluasi. Hal ini menunjukkan  bahwa  perencanaan  yang baik  merupakan  aspek  yang  desa  di  Desa Tompobulu. Keterbukaan
informasi dalam  proses  perencanaan  berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat  kepada  pemerintah.  Hal  ini juga  berlaku  di  Desa  Tompobulu.  Proses perencanaan yang diketahui oleh masyarakat,  membuat  masyarakat  merasa mampu mengawasi program yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  Desa.  Di samping itu, masyarakat memiliki harapan terhadap program tersebut sebagai salah satu solusi yang dibutuhkan pada  daerahnya.  Thohari  et  al.,  (2017), keterbukaan  serta  transparansi  data  dan
proses meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah jika dibandingkan  tanpa  adanya  keterbukaan pada setiap proses.
Sumber  daya  manusia  merupakan salah satu kelemahan masyarakat Indonesia  khususnya  di  daerah  pedesaan. Hal  ini  sangat  dirasakan  oleh  masyarakat desa  di  luar  Pulau  Jawa.  Terpusatnya pemerintahan dan ekonomi di Pulau Jawa membuat  masyarakat  di  luar  Pulau  Jawa menjadi  sangat  jauh  tertinggal  jika dibandingkan dengan masyarakat di Pulau Jawa.
Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan tingkat pengalaman yang tinggi mengenai sistem pertanian tradisional  mengakibatkan  masyarakat cenderung  tidak  kreatif  dan  susah  untuk berinovasi. Hal ini dikarenakans
masyarakat  sudah  merasa  cukup  puas terhadap  apa  yang  mereka  hasilkan. Keterbatasan masyarakat dalam menyusun perencanaan menjadi salah satu kendala  suatu  program  yang  tidak  bisa dijalankan. Lokasi Desa Tompobulu yang berada  di  perbukitan  dan  sulitnya  akses internet  menjadi  kendala  tersendiri  bagi masyarakat  untuk  mengakses  informasi. Widiasih dan Suminar (2015) menyatakan bahwa  mutu  perencanaan  berpengaruh terhadap  mutu  pelaksanaan  program  dan keduanya  berpengaruh  terhadap  mutu hasil program rencana akan menghasilkan perencanaan  yang  baik.  Perencanaan tersebut memengaruhi persepsi masyarakat  terhadap  pengelolaan  dan penggunaan dana desa di Desa Tompobulu. Keterbukaan informasi dapat meningkatkan  harapan  masyarakat  akan tersedianya  infrastruktur  dan  program yang  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka. Peningkatan  mutu  perencanaan  akan meningkatkan hasil dari pengelolaan dana desa  menjadi  lebih  baik.  Keterbukaan
proses  yang  menciptakan  rasa  memiliki dari  masyarakat  desa  akan  meningkatkan partisipasi  masyarakat  Desa  Tompobulu dalam  pengawasan  pengelolaan  dana desa.
4.
Pemberdayaan  Petani melalui

## Ppemanfaatan Dana Desa di Desa Tompobulu
Convergent validity bertujuan untuk mengetahui  validitas  indikator-indikator dengan variabel laten. Tabel 6 menyajikan nilai outer loading indikator pemberdayaan  petani  Desa  Manusasi setelah  indikator yang tidak valid dihilangkan. Berdasarkan Tabel 6,
indikator  pemberdayaan  petani  melalui pemanfaatan  dana  desa  memiliki  nilai outer  loading  ≥0,5.  Semua  indikator pemberdayaan petani melalui pemanfaatan  dana  desa  tergolong  valid dalam  membentuk  modelnya.  Hal  ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdillah  et  al.  (2020),  bahwa  indikator memiliki  loading  >0,5  valid  untuk merefleksikan variabel latennya.
Tabel 6. Nilai Outer Loading Indikator Pemberdayaan Petani Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tompobulu Variabel Lambang indikator Indikator Outer loading Keterangan Modal manusia MM3 MM4 Pengetahuan Motivasi 0,714 0,867 Valid Valid Modal sosial MS1 MS4 MS6 MS7 Disiplin Komitmen Kemandirian Kontrol sosial 0,855 0,835 0,867 0,759 Valid Valid Valid Valid
Modal fisik MF5 Alat komunikasi 1,000 Valid Pemberdayaan P2 P3 P4 Informasi pembiayaan Teknis Tingkat kesadaran 0,865 0,872 0,756 Valid Valid Valid Keberdayaan K1 K4 Kemudahan akses pembiayaan Peningkatan kemampuan teknis 0,747 0,868 Valid Valid Sumber: Diolah dari Data Primer (2023) Composite realibility bertujuan untuk  mengetahui  realibilitas  variabel. Nilai  composite  realibility  pemberdayaan petani  di  Desa  Tompobulu  dapat  dilihat pada  Tabel  6.  Berdasarkan  Tabel  7,  nilai composite realibility variabel pemberdayaan petani di Desa Tompobulu ≥0,7. Variabel pemberdayaan petani Desa Tompobulu  melalui  pemanfaatan  dana desa  stabil  dan  konsisten  sebagai  alat ukur/instrumen pemberdayaan petani melalui  pemanfaatan  dana  desa  (Abdillah et al., 2020).
Tabel 7. Nilai Composite Realibility Variabel
Pemberdayaan Petani Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tompobulu Variabel Composite reallibity Keterangan Modal manusia  0,745 Reliable Modal sosial 0,865 Reliable Modal fisik 1,000 Reliable Pemberdayaan 0,875 Reliable Keberdayaan 0,796 Reliable
Berdasarkan Tabel 8, nilai koefisien determinasi  pada  variabel  pemberdayaan dan  keberdayaan  di  Desa  Tompobulu tergolong  moderat.  Variabilitas  variabel eksogen  pada  variabel  pemberdayaan sebesar  36,8%,  sementara  pada  variabel keberdayaan  sebesar  65,9%.      Modal
manusia      dan      modal      sosial  terhadap pemberdayaan  memiliki  pengaruh  yang lemah  dilihat  dari  nilai  f2.  Modal  fisik memiliki pengaruh yang moderat terhadap pemberdayaan.
Pemberdayaan berpengaruh kuat terhadap keberdayaan di Desa Tompobulu.
Kemampuan mengakses  informasi  menjadi  faktor penting  untuk  peningkatan  kemampuan petani  di  Desa  Manusasi.  Hal  ini  dapat dilihat dari pengaruh modal fisik terhadap pemberdayaan dan pemberadayaan terhadap  keberdayaan.  Indikator  modal fisik  yang  direfleksikan  pada  penelitian ini yaitu alat komunikasi dan kemampuan menggunakan  alat  komunikasi.  Alat komunikasi dan kemampuan mengaplikasi  alat  komunikasi  merupakan hal  yang  penting  pada  era  digital. Kemampuan menggunakan teknologi komunikasi memudahkan masyarakat untuk  berkomunikasi  dengan  orang  lain Alat  pengetahuan  tentang  peningkatan kemampuan  teknis  lainnya.  Kemampuan mengakses internet.
Tabel 8. Hasil Analisis Pemberdayaan Petani Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tompobulu
Dan kemudahan berkomunikasi memengaruhi keputusan petani mengikuti program pemberdayaan yang dilaksanakan  oleh  desa.  Hal  ini  sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mujiyana dan  Elissa  (2013)  bahwa  kecepatan pemprosesan informasi berpengaruh langsung  terhadap  keputusan  pembelian masyarakat.  Petani  di  Desa  Tompobulu memiliki kelemahan dalam menggunakan teknologi komunikasi. Tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap kemampuan  petani  Desa  Tompobulu untuk  mengakses  informasi  penting. Petani di Desa Tompobulu masih bergantung  terhadap  penjelasan  oleh  satu oknum yang mengakibatkan rentan terjadi disinformasi.
Pengetahuan  mengenai  program pemberdayaan  yang  dikelola  melalui pemanfaaatan  dana  desa  merupakan  hal yang  penting  bagi  petani  di  Desa Tompobulu.  Masalah  pendidikan  yang menjadi  kelemahan  petani  dapat  diatasi dengan memberikan pengetahuan mengenai  program  pemberdayaan  yang dikelola  melalui  pemanfaatan  dana  desa.
Pengetahuan mengenai program pemberdayaan tersebut akan
menimbulkan minat petani untuk mengikuti  program  yang  disediakan. Motivasi  adalah  sebuah  proses  yang dilakukan  oleh  setiap  individu  untuk mencapai tujuannya. Petani yang termotivasi pasti akan memiliki ketekunan      dan      harapan      terhadap
Variabel Original sample Standar deviasi T-statistics P-values MF-K 0,041 0,069 0,595 0,552 MF-P 0,335 0,098 3,431 0,001a MM-K 0,062 0,118 0,525 0,600 MM-P 0,216 0,130 1,663 0,097b P-K 0,744 0,080 9,332 0,000a MS-K -0,026 0,090 0,228 0,774 MS-P 0,177 0,118 1,491 0,137c M-P-K 0,161 0,105 1,538 0,125c S-P-K 0,131 0,092 1,430 0,153c F-P-K                                       0,401                                  0,087                         3,212                 0,003a R2 K 0,659 P                                        0,368 Q2                                              K 0,364 P                                        0,207 MM-P MS-P 0,055 0,029 MF-P 0,155 f2 MM-K 0,008 MS-K 0,003 MF-K 0,005 P-K                                      0,978
perubahan.  Program  pemberdayaan  yang dibiayai  oleh  dana  desa  akan  dilihat sebagai peluang untuk menambah kemampuan bagi petani yang termotivasi. Pengetahuan  ditambah  motivasi  tinggi sebagai  salah  satu  modal  bagi  petani DesaTompobulu untuk mengikuti program pemberdayaan masyarakat. Pajar dan Pustikaningsih (2017) menungkapkan bahwa  pengetahuan  mengenai  investasi dan motivasi melakukan investasi meningkatkan  minat  mahasiswa  untuk berinvestasi  di  pasar  modal.  Disiplin merupakan salah satu modal penting bagi setiap orang untuk mencapai kesuksesannya  masing-masing.  Disiplin merupakan  salah  satu  syarat  mutlak meningkatkan  kinerja.  Hal  ini  juga berlaku  bagi  petani  Desa  Tompobulu Disiplin  dari  setiap  individu  petani memengaruhi  kinerja  petani  mengikuti program  pemberdayaan  petani  yang dibiayai  oleh  dana  desa.  Disiplin  berlatih dan  belajar  akan  menambah  pengetahuan mengenai  informasi  pembiayaan  dan kemampuan  teknis  petani  di  Desa Tompobulu. Farhah et al., (2020) menyatakan bahwa disiplin kerja meningkatkan kinerja karyawan. elompok tani  merupakan  wadah  petani  untuk bekerja sama mengatasi kesulitan bersama. Sebagai wadah petani,
kelompok  tani  diharapkan  aktif  dalam melaksanakan  kegiatan.  Kelompok  tani yang  aktif  melihat  adanya  pemberdayaan petani  yang  didanai  oleh  dana  desa sebagai salah satu peluang untuk berkembang.  Kelompok  tani  yang  aktif diisi  oleh  petani  yang  berkomitmen  dan mandiri.  Seringkali  dalam  kelompok  tani menciptakan  kesepakatan  kelompok  yang dapat  dijadikan  kontrol  sosial  bagi anggota  kelompok  tani  itu  tersendiri. Kelompok  tani  berperan  penting  untuk mendorong  anggota  kelompok  mengikuti program pemberdayaan yang didanai oleh dana desa. Hadi et al., (2019) mengungkapkan  bahwa  kelompok  tani memiliki peran penting untuk mendorong anggota  kelompok  dalam  mengikuti penerapan  budi  daya  padi  organik  di Kabupaten Jember.
5. Model  Pelaksanaan  Pengelolaan Dana  Desa  dan  Pemberdayaan Petani Desa Tompobulu Masyarakat Desa Tompobulu
memerlukan  sosialisasi  mengenai  dana desa.  Hal  tersebut  diperlukan  agar  dapat meningkatkan
motivasi
untuk berpartisipasi  dalam  program-program yang akan dilaksanakan dengan memanfaatkan  dana  desa.  Kelemahan dalam berkomunikasi dan akses informasi merupakan kendala yang dapat
diselesaikan melalui sosialisasi.
Sosialisasi dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah DesaTompobulu dibantu dengan pendamping desa untuk meningkatkan efisiensi
waktu.
Penggunaan  dana  desa  yang  berasaskan musyawarah  dimulai  dari  tingkat  dusun yaitu melalui musyawarah dusun. Musyawarah dusun menghasilkan program-program  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan  masalah-masalah  yang dialami  oleh  masyarakat  dusun  tersebut. Program yang dihasilkan dalam musyawarah  dusun  adalah  pembangunan infrastruktur,  pembinaan  masyarakat,  dan pemberdayaan masyarakat.
Program  yang  dihasilkan  pada tingkat  ini  perlu  divalidasi  oleh  tim  yang ditunjuk oleh desa yang terdiri dari aparat desa,  pendamping  desa,  penyuluh  yang bertugas  di  desa  tersebut,  wakil  dari kecamatan, wakil kabupaten, dan akademisi.  Validasi  program  bertujuan untuk  mengantisipasi  adanya  program “titipan” yang akan dibawa ke musyawarah  rencana  pembangunan  desa (musrenbangdes).  Selain  itu,  validasi program  juga  perlu  dilakukan  untuk melihat komitmen masyarakat berdasarkan modal fisik dan modal sosial yang  dimiliki  petani/masyarakat  Desa Tompobulu  untuk  menjadi  peserta  dan pelaksana  program.  Program  yang  telah
divalidasi  oleh  tim  validator  akan  dibawa ke dalam musrenbangdes. Dalam musrenbangdes  dihasilkan  program  yang disepakati      dan      akan      dilaksanakan. Dalam musrenbangdes diperlukan pendampingan  oleh  wakil  kabupaten  dan akademisi  untuk  menghindari  adanya program  “titipan”,  meningkatan  kualitas perencanaan program ataupun ketidaksesuaian program
dengan kebutuhan  masyarakat  Desa  Tompobulu Program  yang  dihasilkan  musrenbangdes menjadi  program  yang  didanai  dengan dana  desa.  Penyusunan  rencana  anggaran program  dilaksanakan  oleh  aparat  desa dan  pendamping  desa  didampingi  oleh penyuluh, wakil kecamatan, wakil kabupaten,  dan  akademisi.  Hal  ini bertujuan  untuk  membantu  aparat  desa dan  pendamping  desa  untuk  membuat anggaran sesuai dengan proporsi sehingga dapat mencegah adanya anggaran Lokakarya  merupakan  salah  satu  cara meningkatkan pengetahuan dan pengawasan  markup  terhadap  program yang  akan  dilaksanakan.  Rendahnya pendidikan masyarakat menjadi salah satu kendala  dalam  mengakses  website  desa untuk  menganalisis  rencana  program  dan laporan  pertanggungjawaban  program. Lokakarya  dilaksanakan  sebagai  wadah sosialisasi program
dan
pertanggungjawaban aparat desa/pelaksana terhadap masyarakat Desa Tompobulu Rekomendasi model pelaksanaan  dana  desa  dapat  dilihat  pada
Gambar 4. Model Akuntabilitas Proses Pengelolaan Dana Desa
Model  di  atas  menunjukkan  bahwa masyarakat  menjadi  pusat  (central)  dari sebuah  program  pembangunan.  Hal  ini sejalan dengan Teori Democratic Citizenship  dari  Denhardt  and  Denhard (2003)  yang  memandang  warga  negara bukan  sebagai  entitas  dan  obyek  dari system hukum yang diatur dan dikendalikan  oleh  hak  dan  kewajiban legal,  akan  tetapi  harus  menempatkan masyarakat  sebagai  aktor  pembangunan aktif  untuk  menjamin  hak  warga  negara membuat pilihan sesuai dengan kepentingannya.  Democratic  Citizenship dapat kita wujudkan dalam program dana desa  yang  memang  mempersyaratkan pelibatan masyarakat mulai dari perencanaan  kegiatan, mulai  musyawarah
dusun  sampai  musyawarah  desa,  akan memberikan  rasa  memiliki  (sense  of belonging)  yang  tinggi  kepada  setiap warga  desa,  dan  akan  menjadikan kehidupan  masyarakat  menjadi  penting dan  lembaga-lembaga  publik  akuntabel (Roberts, 2004).

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa dalam penggunaan website pembelajaran  yang  terintegrasi  dengan video berbasis youtube kita dapat melihat keaktifan  siswa  yang  sangat  antusias dalam mengikuti pembelajaran menggunakan  media  tersebut.  Dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan dilapangan bahwa keaktifan dalam bertanya,  menjawab  pertanyaan  dan
keikut  sertaan  dalam  mengerjakan  tugas kelompok  mereka  sangat  antusias.  Di media  website  pembelajaran  ini  terdapat beberapa  fitur  yang  dapat  di  akses  oleh pengguna  atau  peserta  didik  selama menggunakan website pembelajaran tersebut.  Namun,  dalam  penggunaan media  website  pembelajaran  ini  masih memiliki  kendala  di  pengaksesan  internet yang dimana masih sering terjadi kemacetan jaringan internet karena kurangnya  alat  untuk  mengakses  internet dan juga masih banyak peserta didik yang tidak  memiliki  alat  komunikasi  untuk mengakses internet.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah  W,  Hartono  J,  Usman  B.  2020.
Konsep dan Aplikasi Structural Equation  Modeling  Berbasis  Varian Dalam  Penelitian  Bisnis.  Yogyakarta (ID): UPP STIM YKPN. Aziz,  N.  L.  L.  (2016).  Otonomi  Desa  dan Efektivitas  Dana  Desa  (The  Village
Autonomy  and  The  Effectiveness  of
Village Funds). Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193-211.
Bodman,  P.  (2011).  Fiscal  decentralization and  economic  growth  in  the  OECD.
Applied  Economics,  43(23),  3021- 3035.
Badan  Pusat  Statistik.  (2020).  Statistik Daerah  Sulawesi  Tenggara.  Sulawesi
Tenggara  (ID):  BPS  Daerah  Sulawesi Tenggara. Chin,  W.  W.  (2009).  How  To  Write  Up  And Report PLS Analyses. In Handbook Of Partial Least Squares: Concepts,
Methods  And  Applications  (pp.  655-
690).  Berlin,  Heidelberg:  Springer Berlin Heidelberg.
Darmi,  T.,  &  Mujtahid,  I.  M.  (2021). Exploring  Village  Funds  Management
on  The  Perspective  Capacity  Village Apparatus’s  of  Bengkulu  Province  in 2018-2019. Journal of Governance  and Public Policy, 8(3), 195-205.
Denhardt,  R.  B.,  &  Denhardt,  J.  V.  (2003).
The  new  public  service:  An  approach to  reform.  International  Review  of Public Administration, 8(1), 3-10.
Farhah  Umi,  N.,  Warsito,  C.,  Lur  Rochman,
K., & Wihuda, F. (2020). The Influence of Personal And Job Characteristics on Organizational Commitment and Employee  Work  Performance  at  State University. Revista Espacios, 41(23).
Fatoni,  A.  (2020).  Fiscal  Decentralization
Dilemma in Indonesia: Between Corruption Accountability and Probability at Local Levels. Jurnal Bina Praja:  Journal  of  Home  Affairs Governance, 12(1), 103–112. Hadi, A. S., Khairi, A., Asri, C. P., Artha, B., &  Sari,  U.  T.  (2021).  Peningkatan Pemahaman  Siklus  Hidup  Produk  dan Pemasaran  Digital  pada  Kelompok Tani Ikan di Desa Donoharjo. Abdimas Altruis:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, 4(2), 88-93. Kaho, Josef Riwu. (2010). Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi FaktorFaktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Rajawali Pers, Jakarta. Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia. 2017.  Buku  pintar  dana  desa.  Jakarta (ID):  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia. Khoiriah,  S.,  &  Meylina,  U.  (2018).  Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan  Regulasi  Keuangan  Desa. Masalah-Masalah  Hukum,  46(1),  20- 29. Kono, M., & Sipayung, B. P. (2020). Analisis Harga  Pokok  Produksi  Usahatani Bawang Putih Berdasarkan Luas Lahan DesaFatuneno Kabupaten Timor Tengah Utara. AGRIMOR, 5(1), 8-12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (LPPD)  Kabupaten  Maros Tahun 2021.
Media  Duta  Online  (2021).  "Korupsi  ADD Kepala  Desa  Bonto  Manurung  Suami Istri  Ditangkap  Kejaksaan  Maros."
Diakses  pada  22  Desember  2023. Tersedia di https://www.mediaduta.id/2021/12/kor upsi-add-suami-istri-kepala-desa.html Mujiyana,  M.,  &  Elissa,  I.  (2013).  Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan  pembelian  via  internet  pada toko  online.  J@  TI  Undip:  Jurnal
Teknik Industri, 8(3), 143-152.
Neonbota, S. L., & Kune, S. J. (2016). Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  usahatani padi sawah di Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur. Agrimor, 1(03), 32-35. Nurhemi  &  Suryani,  G.  (2015).  Regional Financial Autonomy and The Economic Growth In Indonesia. Bulletin  of  Monetary,  Economics  and Banking, 18(2), 171-192. Pajar,  R.  C.,  &  Pustikaningsih,  A.  (2017).
Pengaruh motivasi investasi dan pengetahuan  investasi  terhadap  minat investasi di pasar modal pada mahasiswa  FE  UNY.  Jurnal  Profita: Kajian Ilmu Akuntansi, 5(1).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah. Roberts,  N.  (2004).  Public  deliberation  in  an age  of  direct  citizen  participation.  The
American review of public administration, 34(4), 315-353.
Saputra,  B.  (2013).  Pengaruh  Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan  Kesejahteraan  Masyarakat  (the Impact  of  Fiscal  Decentralization  on Economic Growth and Social Welfare). Jurnal Borneo Administrator, 9(1). Selan,  M.  F.,  &  Hutapea,  A.  N.  (2019).
Analisis  faktor  sosial  ekonomi  yang mempengaruhi  curahan  jam  kerja wanita tani padi sawah di Desa Haekto Kabupaten Timor Tengah Utara. AGRIMOR, 4(4), 58-59. Syahza,  A.  (2011).  Percepatan  ekonomi pedesaan
melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit. Jurnal Ekonomi  Pembangunan,  12(2),  297- 310.
Thohari,  A.  H.,  Kurniawan,  N.  B.,  & Yustianto,  P.  (2017).  Rekayasa  sistem
keterbukaan  data  pemerintah  untuk mendukung transparansi dan partisipasi pemerintah  daerah.  Jurnal  Nasional
Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, 6(3), 243-251. Widiasih,  E.,  &  Suminar,  T.  (2015). Monitoring  dan  Evaluasi  Program Pelatihan  Batik  Brebesan  (Studi  di Mitra  Batik  Desa  Bentar,  Kecamatan
Salem,  Kabupaten  Brebes).  Journal  of Nonformal  Education  and  Community
Empowerment, 4(1).
Wirawan, K. E., Bagia, I. W., & Susila, G. P.
A. J. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan  dan  pengalaman  kerja terhadap  kinerja  karyawan.  Bisma: Jurnal Manajemen, 5(1), 60-67. Yanutya, P. A. T. (2013). Analisis pendapatan petani  tebu  di  kecamatan  Jepon kabupaten Blora. Economics Development Analysis Journal, 2(3).