## REMOTE SEXUAL ASSAULT DI THAILAND: ANALISIS BERDASARKAN RESPON UNICEF
Nurbani Adine Gustianti, Rianne Octa Syahrani, & Gregory Henry Erari Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: nurbani.adine@fisip.unsika.ac.id , rianneocta04@gmail.com , 2110631260024@student.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Thailand merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus pariwisata seks anak terbesar di dunia. Prostitusi di Thailand bermain peran  dalam  perekonomian  negara.  Ironisnya  sebagian  besar  pendapatan  nasional  Thailand  berasal  dari sektor  pariwisata  seks.  Persoalan  Human  Security  di  Thailand  telah  menyebabkan  turunnya  citra  negara Thailand akibat banyaknya perspektif dan respon yang buruk mengenai isu kekerasan seksual ini. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu, mengetahui respon dari UNICEF serta upaya yang dilakukannya melalui berbagai program pengendalian remote sexual assault, supaya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan di Thailand ini segera terselesaikan, dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat internasional mengenai pentingnya human security supaya kekerasan seksual ini tidak terjadi lagi di negara manapun.    Peneliti  menggunakan  metode  deskriptif-analisis  yang  dimana  mengumpulkan  berbagai  studi kepustakaan, menyusun, menginterpretasikan data, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan data yang valid. Dengan menggunakan  pendekatan Human Security dan Organisasi Internasional untuk menganalisis respon  dari  United  Nations  Children's  Fund  (UNICEF)  yang  berada  dibawah  naungan  PBB  yang mementingkan berbagai isu terkait hak anak-anak sangat diperlukan dalam membantu pemerintahan Thailand dalam  menangani  kasus kekerasan  anak yang  terjadi  di  Thailand.  Kemudian  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa berdasarkan respon dari UNICEF dan melalui beberapa program pengendalian Remote Sexual Assault belum sepenuhnya dapat meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak-anak di Thailand.
Kata kunci: UNICEF, Thailand, Kekerasan Seksual, Human Security

## ABSTRACT
The phenomenon of sexual violence against children is increasingly common and has become global in almost various  countries.  Cases  of  sexual  violence  against  children  continue  to  increase  from  time  to  time.  This increase is not only in terms of quantity or the number of cases that occur, but also in terms of quality. Thailand is  one  of  the  countries  with  the  largest  number  of  cases  of  child  sex  tourism  in  the  world.  Prostitution  in Thailand plays a role in the country's economy. Ironically, most of Thailand's national income comes from the sex tourism sector. Human Security issues in Thailand have caused Thailand's image to deteriorate due to the many perspectives and poor responses to this issue of sexual violence. The purpose of writing this journal is to find out the response from UNICEF and the efforts it has made through various remote sexual assault control programs,  so  that  the  problem  of  sexual  violence  against  children  and  women  in  Thailand  is  immediately revealed, and also provide an understanding to the international community about the importance of security. People so that this sexual violence does not happen again in any country. The researcher uses a descriptive- analytic  method  which  collects  various  literature  studies,  compiles  and  interprets  the  data,  which  is  then analyzed to obtain valid data. By using the approach of Human Security and International Organizations to analyze the response from the United Nations Children's Fund (UNICEF) which is under the auspices of the United Nations which includes various issues related to children's rights, it is very necessary to assist the Thai government in dealing with cases of child violence that occurred in Thailand. Then the results of the study show that based on the response from UNICEF and through several Remote Sexual Assault control programs, it has not been fully able to minimize sexual violence against children in Thailand.
Keywords: UNICEF, Thailand, Sexual Assault, Human Security.

## PENDAHULUAN
Fenomena  kekerasan  seksual  terhadap  anak  semakin  sering  terjadi  dan  menjadi  global hampir  di  berbagai  negara.  Kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  terus  meningkat  dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari  lingkungan  keluarga  atau  lingkungan  sekitar  anak  itu  berada,  antara  lain  di  dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.
Kekerasan  seksual  adalah  segala  kegiatan  yang  terdiri  dari  aktivitas  seksual  yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan  seksual  meliputi  penggunaan  atau  pelibatan  anak  secara  komersial  dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual,  perlibatan  anak  dalam  media  audio  visual  dan  pelacuran  anak  (UNICEF,  2014). Kekerasan seksual didefenisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya,  tindakan  pelanggaran  untuk  melakukan  hubungan  seksual  dengan  paksaan kepada seseorang (WHO, 2017).
Thailand  merupakan  salah  satu  negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  yang  menjadi negara tidak aman untuk traveler terutama wanita, banyaknya kejahatan seksual yang terjadi di  Thailand membuat para wisatawan perlu  menjaga diri  dari kejahatan seksual. Terdapat istilah sex tourism di Thailand yang sudah muncul sejak masa pemerintahan Ayuthya (1350- 1767)  yang  ditandai  oleh  dilegalkannya  prostitusi  di  Thailand  (Pssat,  2017).  Istilah sex tourism ini  lebih  mengarah  kepada  perempuan  dan  anak-anak  sebagai  korban.  Sepanjang sejarah,  terdapat  korelasi  erat  antara  pembangunan  migrasi,  ekonomi,  dan  prostitusi  di Thailand  ketika  bersaing  di  pasar  global.  Bahkan  prostitusi  merupakan  usaha  bisnis  yang menguntungkan tidak hanya untuk negara Thailand, melainkan untuk para turis yang datang. Terdapat  industri  seks  di  Thailand  sebagai  penyumbang  devisa  negara  terbesar,  karena dalam  sektor  kebijakan  pemerintah  berfokus  pada  pengembangan  ekonomi  pariwisata (Mubaroq, 2016).
Thailand  juga  berupaya  menekan  angka  kekerasan  seksual  terhadap  anak-anak dengan  bekerjasama  bersama  Organisasi  Internasional  seperti  UNICEF  melalui  promosi media  elektronik  dan  media  cetak.  Upaya  UNICEF  dengan  membuat  iklan  layanan masyarakat melalui kerjasama dengan MTV ( Music Television ) (Mubaroq, 2016). Apabila dikaitkan dengan pendekatan teori konstruktivisme maka apa yang dijalankan oleh Thailand
merupakan bagian dari memperkuat legitimasi. Masalah Human Security terhadap kekerasan seksual kepada anak-anak dan perempuan di Thailand sudah menarik berbagai entitas sosial yang  sebagian  besar  diantaranya  telah  terbentuk  sebuah  hubungan  emosional  dan  ikatan- ikatan ekonomi yang saling membutuhkan. Thailand juga bekerjasama dengan ASEAN dan negara GMS. ASEAN dan para negara anggotanya telah membuktikan komitmennya dalam meningkatkan  kesadaran  negara  individu  dan  kolektif  untuk  mengatasi  kejahatan  lintas negara termasuk kekerasan seksual di setiap negara.
Salah  satunya  referensi  yang  digunakan  penulis  sebagai  bahan  acuan  dalam memperdalam  penelitian  yakni  menggunakan  jurnal  yang  berjudul  "Kerja  Sama United Nation  Children's  Fund (UNICEF)  dan  Pemerintah  Thailand  dalam  Menangani  Kasus Prostitusi  Anak  di  Thailand"  oleh  Riani  Septi  Hertini,  Anastazia  N  Wattimena,  dan  Nur Azizah,  yang  dipublikasikan  melalui  journal.umy.ac.id.  Dalam  jurnal  tersebut  dijelaskan bahwa,  Thailand  merupakan  salah  satu  negara  yang  dikenal  dengan  sebutan Child  Sex Tourism karena tingginya angka eksploitasi  seks terhadap anak sebagai  pekerja prostitusi. Prostitusi  anak  di  Thailand  memiliki  peran  penting  bagi  perekonomian  negara.  Sektor pariwisata seks di Thailand telah menyumbang sekitar 60% bagi pendapatan nasional dalam sektor pariwisata Thailand. Setiap tahunnya ada sekitar 10 juta turis asing datang ke Thailand dan sekitar 60% turis tersebut adalah laki-laki. Dari 60% tersebut, ada sekitar lebih dari 4 juta laki-laki datang  ke Thailand dengan tujuan untuk  pariwisata seks (Grugic dan Philip, 2014).
Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya Pemerintah Thailand bekerja  sama  dengan  salah  satu  organisasi  internasional  di  bawah  naungan  PBB  yaitu UNICEF ( United Nation Children’s Fund ) untuk menangani prostitusi anak yang terjadi di Thailand.  UNICEF  memberikan  kontribusi  dalam  hal  bantuan  kemanusiaan  dan kesejahteraan  untuk  anak-anak  dan  para  ibu  di  negara  berkembang.  Kemudian  terdapat beberapa  program  UNICEF  di  Thailand  yaitu Child  Protection,  Education,  HIV/AIDS, Social  Policy  and  Advocacy,  Emergencies (Hertini,  et  al.,  2018) . Penulis  menggunakan beberapa pendekatan yaitu teori konstruktivisme dan human security.
Oleh  karena  itu,  maka  penulis  tertarik  membahas  “Bagaimana  respon  dari United Nation  Children's  Fund (UNICEF)  terhadap  kasus  kekerasan  seksual  anak  di  Thailand?” Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu, mengetahui respon dari UNICEF serta upaya yang dilakukannya melalui berbagai  program pengendalian remote sexual  assault , supaya
permasalahan kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan di Thailand ini segera terselesaikan, dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat internasional mengenai pentingnya human  security supaya  kekerasan  seksual  ini  tidak  terjadi  lagi  di  negara manapun.  Kemudian,  mengenai  program  perencanaan  penanganan  pemerintah  Thailand untuk bersama-sama memberantas kasus kekerasan seksual dapat menjadi ilmu yang mudah dipelajari,  dipahami,  juga  diterapkan  oleh  seluruh  masyarakat  internasional  di  kehidupan sehari-harinya.
Maka  demikian,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  serta  menganalisis  isu  ini  lebih dalam lagi mengenai respon UNICEF terhadap remote sexual assault di Thailand. Kemudian penulis mengambil serta menggunakan banyak referensi dalam mengkaji dan menulis jurnal ini.  Fenomena  terkait  kekerasan  seksual  ini  penting  untuk  ditulis  karena  merupakan peringatan  untuk  semua  orang  dan  juga  pembaca  agar  lebih  mengetahui  bagaimana fenomena  kekerasan  seksual  di  Thailand  ini  sudah  berlangsung  lamanya  dan  separah  apa dampaknya terhadap korban, para pembaca juga agar bisa berhati-hati lagi akan kekerasan seksual.

## KERANGKA ANALISIS Teori Konstruktivisme
Teori  konstruktivisme yang dimana melihat sistem  internasional tidak anarki  seperti yang diyakini oleh pendekatan realis. Dalam pandangan konstruktivis, sistem yang anarki adalah ciptaan  negara  itu  sendiri.  Menurut  pandangan  konstruktivis  tidak  benar  bahwa  sistem internasional alami bersifat anarki karena anarki sendiri tercipta oleh negara. Tindakan yang diambil  oleh  negara  akan  tergantung  pada  identitas  yang  ingin  diperlihatkan  oleh  negara tersebut  (Cynthia  Weber,  2001).  Konstruktivisme  mengatakan  dan  benar  meyakini bahwasannya  peran  individu  telah  tersusun  seperti  halnya  pendapat  dari  rasionalis. Seringkali perspektif konstruktivisme dipandang sebagai "teori jalan tengah" di dalam ilmu hubungan internasional. Konstruktivisme memandang dunia sosial sekarang ini, merupakan wilayah "antar subjektif" yang membuat masyarakat yang hidup dan menetap di dalamnya merasa  sangat  berarti  (Utami,  2020).  Jill  Steans  Lioyd  Pettiford  (2009)  berpendapat bahwasanya perspektif konstruktivisme memiliki beberapa asumsi dasar. Perspektif ini lebih meruncing pada sebuah persoalan terjadinya fenomena sosial. Konstruktivisme sosial lebih mengedepankan fungsi ataupun peran dari institusi, hal ini disebabkan institusi membentuk identitas serta norma-norma yang ada.

## Teori Human Security
Kemudian teori human security adalah salah satu bentuk critical theory yang terlahir karena keamanan  individu  sama  pentingnya  dengan  keamanan  negara  dan tidak  dapat  dijelaskan dengan  teori  realisme  yang  hanya  berpusat  kepada  negara  sebagai  objek  penelitian  satu- satunya. "Human  Security" atau  keamanan  manusia, Human  Security muncul  karena maraknya  permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan  dengan  manusia  seperti  terorisme, perdagangan  manusia,  perdagangan  senjata  ilegal,  konflik  antar  penduduk,  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak,  serta  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  lain sebagainya.  Hal-hal  tersebut  juga  menyadarkan  manusia  bahwa  keamanan  pribadi merupakan  suatu  hal  yang  melekat  di  dalam  diri  manusia  dan  merupakan  hak  pribadi. Menurut United  Nation menyebutkan  beberapa  jenis  dari Personal  Security yaitu Sexual Violence,  Sexual  Assault,  Hostage  Taking,  Crowds,  Protests  and  Demonstrations, Landmines, Weapons Firing, Hijacking, Arrest and detention.x (Peggy, 2020) .

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis atau descriptive research yang dimana  mengumpulkan  berbagai  studi  kepustakaan,  menyusun,  menginterpretasikan  data, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan data yang valid. Dan teknik pengumpulannya menggunakan studi kepustakaan, yaitu menggunakan data dari jurnal ilmiah, artikel, buku, media  massa,  dokumen,  dan  laporan  pemerintah  maupun  non-pemerintah.  Kemudian berusaha  memaparkan  secara  jelas  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan yang dituangkan melalui kata-kata yang dapat memperjelas serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian.

## PEMBAHASAN

## Awal mula sexual assault terjadi di Thailand
Pada  awal  dibukanya  pariwisata Thailand,  wisatawan  dari  Amerika,  Australia,  dan  Eropa menjadi sumber utama permintaan terhadap anak sebagai komoditas seks di Thailand. Tetapi seiring perkembangan ekonomi di Asia, di tahun 2000-an, terdapat wisatawan regional baik di Tiongkok, Jepang, dan Korea turut serta menjadi sumber dari permintaan terhadap anak sebagai komoditas seks (Lestari; Anom Wiranata; Kawitri Resen; 2014: 3).
Didorong oleh keadaan, struktur sosial dan para pelaku individu  ke dalam situasi- situasi dimana orang dewasa memanfaatkan kerentanan mereka hingga mengeksploitasi dan
melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak. Namun terdapat beberapa anak-anak yang memang rentan terhadap kekerasan seksual, seperti:
1. Anak yang tidak memiliki pengasuhan dari orang tua, tinggal sendiri, tinggal dengan keluarga angkat, tinggal dalam institusi yang menghadapi bahaya besar karena tidak adanya dukungan dari perlindungan dari orang tua serta masyarakat.
2. Anak yang cacat fisik, cacat mental, dan yang mempunyai kebutuhan khusus. Karena pada  umumnya  mereka  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  menghindar  dari kekerasan  seksual  yang  dialami,  dan  untuk  memahami  apa  yang  terjadi  kepada mereka serta mereka akan sulit dalam menjelaskan kekerasan seksual tersebut.
3. Anak-anak  dari  kelompok  yang  termarjinalkan  seperti  anak-anak  dari  etnis,  suku, dan  komunitas  agama  minoritas.  Mereka  akan  mengalami  dampak  ekonomi  yang merugikan  karena  terdapat  diskriminasi  yang  membuat  mereka  sangat  rentan terhadap kekerasan seksual terhadap anak-anak akibat posisi mereka yang lemah dan kurang mendapatkan perhatian serta perlindungan dari keluarga dan kerangka hukum & kebijakan yang lemah (ECPAT International, 2006).
Pariwisata  seks  anak  merupakan  eksploitasi  seksual  atau  kekerasan  seksual  yang dilakukan  oleh  orang-orang  yang  melakukan  perjalanan  dari  dalam  negara  Thailand  atau bahkan  dari  lintas  negara  untuk  melakukan  hubungan  seks  dengan  anak-anak.  Beberapa negara  memandang  eksploitasi  seksual  anak  sebagai  komponen  utama  dalam  program pembangunan  pariwisatanya.  Namun  kini  setelah  pemerintah  Thailand  menyadari  betapa seriusnya masalah kekerasan seksual terhadap anak-anak yang terjadi hingga dampak negatif nya berlangsung lama, akhirnya mengambil langkah tegas menolak eksploitasi anak dalam bidang pariwisata (ECPAT International, 2005: 11). Thailand melakukan ratifikasi terhadap tiga konvensi PBB yaitu konvensi ILO atau Worst Form of Child Labour Convention nomor 182 tentang pekerja anak, Convention on the Rights of the Child (CRC), Optional Protocol on Sale of Children , Child Prostitution , and Child Pornography demi mengurangi masalah kekerasan seksual terhadap anak.
Di era globalisasi yang semakin pesat ini, konsumerisme dan gaya hidup tinggi sudah menyeluruh ke pedesaan, akibatnya terjadi kurangnya lapangan pekerjaan di Thailand bagi masyarakat pedesaan yang masih banyak tidak berpendidikan, serta kurangnya pengalaman membuat para petani dilanda kemiskinan dan dengan terpaksa harus melibatkan anak-anak perempuan  ke  dalam  sebuah  prostitusi.  Maka  jika  ada  seorang  anak  yang  berasal  dari
keluarga  tidak  mampu  akan  merantau  keluar  kota  menjadi  pekerja  seks,  hal  tersebut  pun menjadi lumrah dan dimaklumi oleh masyarakat sekitar.
Berdasarkan  survei  yang  diambil  dari  website THE  ASEAN  POST ,  survei menemukan  bahwa  sebagian  besar  pengalaman  pelecehan  seksual  tampaknya  terjadi  di tempat  umum,  seperti  angkutan  umum  (27  persen),  klub  malam  (18  persen), sekolah/universitas (17 persen), dan tempat umum lainnya (29 persen). Mungkin salah satu temuan yang paling disayangkan dari survei adalah bahwa sementara satu dari lima orang Thailand pernah mengalami  pelecehan seksual, lebih  dari setengah responden (57 persen) mengatakan  kepada  seseorang  tentang  mereka  dilecehkan  secara  seksual.  Dari  persentase ini, menurut survei, orang lebih cenderung memberi  tahu teman (55 persen) atau anggota keluarga (39 persen) daripada polisi (10 persen). Pria (60 persen) ditemukan lebih mungkin untuk melaporkan pengalaman pelecehan seksual mereka daripada wanita (55 persen).
Gambar 1. Data Sexual Harassment di Thailand
Sumber: https://theaseanpost.com/article/thais-have-sexual-harassment-problem
Dalam survei terhadap 1.107 orang Thailand oleh YouGov, lembaga riset pasar yang berbasis  di  Inggris  Raya  (UK)  menemukan  bahwa  21  persen  responden  yang  mereka wawancarai  mengatakan  pernah  mengalami  pelecehan  seksual.  Pelecehan  seksual merupakan  bentuk  pelecehan  seksual  yang  paling  banyak  dilaporkan  oleh  responden  (44 persen). Bentuk pelecehan seksual paling umum kedua adalah komentar verbal yang bersifat seksual  (42  persen)  dan  flashing  (35  persen).  YouGov  mengatakan  definisi  setiap  bentuk pelecehan seksual dibiarkan terbuka dan diserahkan kepada responden. Survei menemukan
bahwa sebagian besar pengalaman pelecehan seksual  tampaknya terjadi di  tempat  umum, seperti  angkutan  umum  (27  persen),  klub  malam  (18  persen),  sekolah/universitas  (17 persen), dan tempat umum lainnya (29 persen).
Mungkin  salah  satu  temuan  yang  paling  disayangkan  dari  survei  tersebut  adalah bahwa sementara satu dari lima orang Thailand pernah mengalami pelecehan seksual, lebih dari separuh responden (57 persen) memberi tahu seseorang tentang pelecehan seksual yang mereka alami. Dari persentase tersebut, menurut survei, orang lebih cenderung memberi tahu teman (55 persen) atau anggota keluarga (39 persen) daripada polisi (10 persen). Laki-laki (60  persen)  ditemukan  lebih  mungkin  melaporkan  pengalaman  pelecehan  seksual  mereka daripada perempuan (55 persen). Menurut survei, alasan utama orang memilih untuk tidak melaporkan pelecehan seksual adalah rasa malu (46 persen), diikuti oleh rasa takut tidak ada yang  akan  melakukan  apa  pun  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  (27  persen).  Ketakutan akan dampak dan tekanan budaya juga mendapat skor tinggi (keduanya 25 persen) dalam survei.
Kekerasan  seksual  pada  anak  di  Thailand  masih  marak  terjadi  dan  belum terselesaikan di  Thailand. Masalah ini mendapatkan respon dari  masyarakat internasional, karena kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat menyebabkan kerusakan fisik maupun mental. Hal ini merupakan masalah yang besar, karena melibatkan banyak aktor seperti, masyarakat dan pemerintah Thailand hingga Organisasi Internasional untuk menanganinya.

## Respon UNICEF terhadap sexual assault di Thailand
UNICEF  sebagai  salah  satu  lembaga  di  bawah  naungan  PBB,  berperan  untuk  membantu serta  mengawasi  aktivitas  Negara  anggota  dalam  menyelesaikan  permasalahan  domestik yang memiliki dampak global terhadap dunia internasional dengan cara bekerjasama. Sudah menjadi  norma  internasional  bahwa  setiap  negara  wajib  untuk  melindungi  hak-hak  anak terlepas  dari  apa  kewarganegaraan  anak-anak  tersebut.  Oleh  karena  itu,  UNICEF  sebagai Inter-Governmental Organization bertanggung jawab untuk berkontribusi dan bekerja sama dengan pemerintah Thailand dalam menangani kasus sexual assault di Thailand.
UNICEF Thailand bekerja untuk memastikan hak semua anak di Thailand, terlepas dari kewarganegaraan, jenis kelamin, agama atau etnis mereka untuk bertahan, berkembang, perlindungan dan juga partisipasi. Hak- hak dasar ini kemudian diabadikan dalam Konvensi Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child ) yang diratifikasi Thailand pada tahun
1992,  dan  pada  artikel  34  konvensi  tersebut  menyatakan  bahwa  pemerintah  harus melindungi  anak-anak  dari  segala  bentuk  pelecehan  seksual  dan  eksploitasi.  Untuk memastikan  bahwa  hal  tersebut  terpenuhi,  UNICEF  bekerja  sama  dengan  pemerintahan Thailand dalam memenuhi pendanaan program untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan mendukung pemimpin politik untuk kebijakan dan praktik yang menghormati hak anak-anak (UNICEF, 2018; UNICEF Thailand ).
UNICEF  sebagai  institusi  Internasional  yang  berfokus  pada  perlindungan  anak, kerap  menerapkan  respon  menurut  pandangan  dari  Teori  Konstruktivisme.  Dimana, memastikan setiap anak di Thailand memiliki rasa aman, nyaman, dan merasa sangat berarti terutama untuk korban fenomena sosial kekerasan seksual. Artinya, UNICEF disini menjadi pilar penting dalam memberantas masalah sexual assault yang terjadi di Thailand. Partisipasi UNICEF pertama di Thailand yaitu pada tahun 1998, yang dibawahi oleh negara Sri Lanka, India,  Bangladesh,  Vietnam,  dan  Thailand  (Najmah  Zahiro,  2016).  Kemudian  UNICEF membangun misi yang permanen (UNICEF Permanent Mission ) di Bangkok khusus untuk mengatur  masalah  anak-anak  di  Thailand.  Dan  di  tahun  2000,  UNICEF  berhasil  namun hanya  sekedar  mengembangkan  operasionalnya  ke  berbagai  wilayah  Thailand.  Terdapat tantangan yang dihadapi oleh UNICEF yaitu kasus kekerasan seksual ini telah berkembang bersamaan  dengan  dinamika  sosial-politik,  hingga  permasalahan  mengenai  kekerasan seksual ini menjadi perhatian dari masyarakat regional dan internasional (Mubaroq, 2016).
Selain  itu  respon  UNICEF  mengenai sexual  assault di  Thailand  yaitu  dengan menyelenggarakan  beberapa  program  seperti Child  Protection,  Education, HIV/AIDS , Social  Policy  and  Advocacy,  Emergencies. Program Child  Protection dilakukan  untuk membantu  anak- anak korban prostitusi  yang rentan terhadap kekerasan. Jika tidak diberi perlindungan, anak -anak ini akan menghadapi risiko dari berbagai ancaman, termasuk luka parah dan kematian, perkembangan fisik dan mental yang buruk, serta HIV/ AIDS. Program Child  Protection ini  berfokus  pada  penguatan  sistem  perlindungan  anak  dan  membangun kapasitas  keluarga,  masyarakat,  dan  pemerintah  dalam  mencegah,  membantu,  serta menangani  masalah  prostitusi  anak  di  Thailand  (UNICEF,  2018;  Violance  Against Children).
Selain itu, UNICEF juga turut mengembangkan Sistem Perlindungan Anak (CPMS) yang telah dipasang di 135 Kecamatan (Tambon) di Thailand Selatan, Tengah, dan Timur Laut.  Sistem  ini  berisikan  informasi  setiap  anak  dan  mengidentifikasi  anak-anak  yang
berisiko  atau  telah  menjadi  korban  kekerasan,  pelecehan,  pengabaian  dan  eksploitasi seksual. Bahkan tercatat, sudah 150.000 anak telah tercatat di sistem. Selain itu, dikatakan bahwa  UNICEF  telah  memberikan  pelatihan  kepada  petugas  kecamatan  dan  provinsi termasuk  pekerja  sosial  tentang  bagaimana  mencegah  kekerasan  terhadap  anak  di masyarakat  dan  untuk  merespons  dengan  tepat  tentang  kapan  atau  anak  telah  korban kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi.

## Sexual assault di Thailand berdasarkan perspektif Human Security
Berdasarkan  perspektif Human  Security yang  dimana Human  Security muncul  karena maraknya  permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan  dengan  manusia  seperti  terorisme, perdagangan  manusia,  perdagangan  senjata  ilegal,  konflik  antar  penduduk,  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak,  serta  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  lain sebagainya.  Hal-hal  tersebut  juga  menyadarkan  manusia  bahwa  keamanan  pribadi merupakan suatu hal yang melekat di dalam diri manusia dan merupakan hak pribadi.
Pada dasarnya sexual assault merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan perasaan tidak aman terhadap korban, dimana dapat memberikan luka fisik maupun mental terhadap  korban  kekerasan  seksual.  Perspektif Human  Security memberikan  pandangan bahwa  setiap  masyarakat  memiliki  hak  keamanan  atas  pribadi  untuk  melindungi  pribadi tersebut  dari  maraknya  permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan  dengan  manusia termasuk sexual assault itu sendiri, dimana seseorang sebagai korban, tidak peduli gender yang dimiliki seseorang tersebut juga harus memiliki hak atas keamanan diri sendiri.
Banyaknya  wisatawan  seks  dalam  jumlah  besar membuat sex  tourism di  Thailand semakin berkembang (ECPAT International, 2011: 9). Menurut lembaga riset yang berbasis di  AS  " Protection  Project ",  perkiraan  jumlah  anak-anak  korban  prostitusi  di  Thailand berkisar 12.000 anak. Perkiraan pemerintah mengungkapkan bahwa lima persen dari anak- anak tersebut adalah laki-laki (www.ecpat.net). Di sisi lain dari perdebatan ini banyak LSM memperkirakan jumlah korban ESKA berada di ratusan ribu. Laporan lain memperkirakan jumlah anak korban prostitusi menjadi setidaknya 80.000 anak (www.unicri.it).
Adapun bentuk sekuritisasi yang dilakukan oleh Thailand yaitu melakukan ratifikasi terhadap  tiga  konvensi  PBB  yaitu,  Konvensi  ILO  atau Worst  Form  of  Child  Labour Convention nomor 182 tentang pekerja anak, Convention on the Rights of the Child (CRC), Optional  Protocol  on  Sale  of  Children,  Child  Prostition,  and  Child  Pornography untuk mengurangi jumlah eksploitasi seksual komersial anak. Salah satu bentuk implementasi dari
pemerintah Thailand karena telah meratifikasi Konvensi Hak Anak adalah dengan membuat Undang-undang mengenai anak yang dikenal dengan Child Protection Act pada tahun 2003. Undang-undang  dalam  pasal  ini  berlandaskan  pada  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam Konvensi Hak Anak PBB. Selain itu untuk mengurangi jumlah prostitusi anak yang awalnya menjadi korban trafficking , pemerintah Thailand merumuskan kebijakan Anti-Trafficking in Persons  Act .  Kebijakan  ini  pada  dasarnya  merupakan  perbaikan  dari Prevention  and Supression of Trafficking in Women and Child Act tahun 1997 yang dianggap belum dapat mengkoordinir semua keselamatan manusia terhadap human trafficking terutama laki-laki (www.humantrafficking.org).
Thailand  melakukan  penyempurnaan  terhadap  undang-undang  sebelumnya  dan mengubahnya  menjadi The  Anti-Trafficking  in  Persons  Act pada  tahun  2008.  Undang- undang  tersebut  fokus  kepada  kasus  perdagangan  manusia.  Kebijakan  nasional  tersebut meliputi instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang perdagangan manusia  seperti  protokol  perdagangan  manusia  dari  PBB.  Pemerintah  Thailand  terus berusaha membuat  kebijakan lanjutan untuk memperbaiki dn menguatkan undang-undang sebelumnya, seperti The National Plan  of Action (NPA) to Eliminate the Worst  Forms of Child  Labor (2009-2014),  dan The  National  Policy,  Strategy,  and  Measures  for  the Prevention and Suppression of Trafficking in Persons (2011-2016) (www.dol.gov).
Melalui  perspektif human security , dengan adanya permasalahan kejahatan dan kekerasan seksual di Thailand tentu membuat masyarakat Thailand hingga wisatawan yang datang ke Thailand merasa terancam dan dalam bahaya. Masalah Human Security terhadap kekerasan seksual kepada anak-anak dan perempuan di Thailand sudah menarik berbagai entitas sosial yang  sebagian  besar  diantaranya  telah  terbentuk  sebuah  hubungan  emosional  dan  ikatan- ikatan  ekonomi  yang  saling  membutuhkan.  Namun  setelah  melakukan  berbagai  upaya pengendalian remote  sexual  assault hingga  respon  dari  UNICEF,  permasalahan human security di Thailand ini masih belum terselesaikan, dan masih berjalan hingga saat ini.

## KESIMPULAN
Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi negara tidak aman untuk traveler terutama wanita, banyaknya kejahatan seksual yang terjadi di Thailand membuat  para  wisatawan  perlu  menjaga  diri  dari  kejahatan  seksual.  Terdapat  istilah sex tourism di  Thailand  yang  sudah  muncul  sejak  masa  pemerintahan  Ayuthya  (1350-1767) yang  ditandai  oleh  dilegalkannya  prostitusi  di  Thailand.  Permasalahan human  security
yaitu kekerasan seksual terhadap anak-anak di Thailand terus terjadi hingga saat ini, terdapat industri seks di Thailand sebagai penyumbang devisa negara terbesar, karena dalam sektor kebijakan  pemerintah  berfokus  pada  pengembangan  ekonomi  pariwisata.  Maka  dari  itu permasalahan  ini  mendapatkan  perhatian  dari  masyarakat  regional,  masyarakat internasional, hingga organisasi internasional yaitu UNICEF.
Kekerasan seksual terhadap anak-anak di Thailand ini rupanya mendapatkan respon dari  UNICEF  hingga  membuat  beberapa  program  pengendalian remote  sexual  assault di Thailand.  Respon  UNICEF  mengenai sexual  assault di  Thailand  yaitu  dengan menyelenggarakan  beberapa  program  seperti Child  Protection,  Education, HIV/AIDS , Social  Policy  and  Advocacy,  Emergencies. Tetapi  setelah  melakukan  berbagai  upaya pengendalian remote  sexual  assault hingga  respon  dari  UNICEF,  permasalahan human security di Thailand ini masih belum terselesaikan, dan masih berjalan hingga saat ini.
UNICEF  sebagai  Organisasi  Internasional  telah  menjalankan  fungsinya  dengan  baik, meskipun terdapat beberapa faktor serta tantangan yang menghambat tetapi itu semua dapat dijadikan  sebagai  pelajaran  untuk  program-program  kedepannya  supaya  program  yang dibuat  nanti  lebih  inovatif  dan  efektif,  dan  juga  implementasinya  bisa  lebih  konkrit  serta berdampak baik untuk seluruh anak-anak dan perempuan di Thailand hingga permasalahan sexual assault ini dapat terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, I. (2016). Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan
Rekomendasi UNIAP. JURNAL ANALISIS HUBUNGAN INTERNASIONAL, VOL.
5, NO. 2 , 507-517. Khidhir, S.  (2019,  August  29). Thais  have  a  sexual  harassment  problem .  Retrieved  from theaseanpost.com: https://theaseanpost.com/article/thais-have-sexual-harassment- problem
Misti,  D.  (2018).  ANALISIS  KEBIJAKAN  PEMERINTAH  THAILAND  DALAM UPAYA  MENANGANI  KASUS  TRAFFICKING  IN  PERSONS  PADA  TAHUN 2015-2017. SKRIPSI Universitas Islam Indonesia , 1-69. Mubaroq,  M.  A.  (2016,  April  7). UPAYA  UNICEF  (UNITED  NATIONS  OF INTERNATIONAL  CHILDREN'S  FUND)  DALAM  MENANGANI  PROSTITUSI ANAK  DI  THAILAND  TAHUN  2010-2013 .  Retrieved  from  uinjkt.ac.id: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40524/2/MAS%20AL% 20MUBAROQ.pdf NATIONS, U. (2016). HUMAN SECURITY HANDBOOK. New York.
Oryza, M. D. (2016). Peran UN Women dalam Upaya Thailand Mengatasi  Permasalahan Perdagangan  Perempuan. JURNAL  ANALISIS  HUBUNGAN  INTERNASIONAL, VOL. 5, NO. 2 , 410-421. Peggy,  S.  (2020,  Maret  18). Indonesia  Darurat  “Human  Security”,  Kekerasan  terhadap Perempuan dan Anak . Retrieved from Kompasiana:
https://www.kompasiana.com/sapphirapeggy/5e723894097f365d5339ddf2/indonesi a-darurat-human-security-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak UNHCR. (n.d.). Support for those experiencing violence . Retrieved from UNHCR The UN Refugee Agency: https://help.unhcr.org/indonesia/services/sgbv/
Wattimena, A. N., Azizah, N., & Hertini, R. S. (2018). Kerjasama United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan Pemerintah Thailand dalam Menangani Kasus Prostitusi Anak di Thailand. Journal of Islamic World and Politics, Vol. 2, No. 2 , 304-316. Widhi, M. N. (2018). PERAN PEMERINTAH THAILAND DALAM MENANGGULANGI  EKSPLOITASI  SEKSUAL  KOMERSIAL  ANAK  DI THAILAND. Journal of International Relations, Vol. 4, No. 4 , 730-738. Yasmin,  N.  (2021).  PERAN  UNICEF  (UNITED  NATIONS  INTERNATIONAL CHILDREN'S  EMERGENCY  FUND)  DALAM  UPAYA  PENANGANAN  KASUS TEENAGE PREGNANCY DI THAILAND TAHUN 2014-2017. SKRIPSI Universitas Pembagunan Nasional "Veteran" Yogyakarta , 1-186.