Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan

## INFO PENULIS
Risman Togala Universitas Sulawesi Tenggara okrisman23@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307
Vol. 3, No. 1, April 2023 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Togala,  R.  (2023).  Analisis  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di  Desa  Adaka  Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 3 (1), 74-81.

## Abstrak
Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Adaka Jaya  Kecamatan  Buke  Kabupaten  Konawe  Selatan..  Hasil  penelitian  diperoleh  bahwa, Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  di  desa  Adaka  Jaya adalah  sebagai  berikut:  (1)  Perencanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa)  di  Desa  Adaka  Jaya  Kecamatan  Buke  Kabupaten  Konawe  Selatan  belum sepenuhnya  melaksanakan  penerapan  Asas  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  (2) Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di desa Adaka Jaya dalam pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat desa Adaka Jaya. (3) Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di desa Adaka Jaya dalam penyampaian  laporan  Penggunaan  APBDesa  kepada  pemerintah  tingkat  atasnya dilakukan  melalui  sistem  pelaporan  yang  dilakukan  secara  periodik.  Walaupun penerapan  prinsip  akuntabilitas  pada  tahap  ini  masih  sebatas  pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. (4) Pertanggungjawaban APBDesa baik secara teknis maupun administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan Asas umum pengelolaan keuangan desa disebabkan beberapa hal.  Rekomendasi  yang  dapat  kami  sampaikan:  1).  Pemernitah  daerah  maupun pemerintah desa harus melakukan reformasi borokrasi melalui penataan struktur yang proporsional.  2).  Peningkatan  kualitas  setiap  unit  kerja  dalam  pelayanan  public.  3). Menata  system  administrasi  desa  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditatapkan didaerah.
Kata Kunci : Perencanaan dan Pertanggungjawaban, Pengelolaan Pendapatan, Belanja Desa

## A. Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah tentu menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan di segala bidang dan hal ini adalah keinginan yang   luhur   dari   masyarakat kita    secara   umum    oleh    sebab    itu,     perlu dilaksanakannya  pembangunan   yang  juga dapat  diartikan  sebagai  perubahan terus-menerus   dan   berkelanjutan   menuju   perbaikan serta      kemajuan      untuk  mencapai    tujuan    yang    diinginkan.    Dalam    rangka  pelaksanaan otonomi    daerah  seperti  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan    Daerah,    maka    peran    dan    fungsi    organisasi    pemerintah    desa sangatlah  strategis.  Desa  merupakan  tingkatan  pemerintah  terendah  di  dalam  struktur pemerintahan di Indonesia tetapi merupakan wilayah yang mempunyai otonomi paling luas.
Desa    merupakan    ujung    tombak    pelaksanaan    program-program  pemerintah.  Oleh karena  itu  mutlak  bila  kemampuan  sumber  daya  manusia  pada  organisasi  pemerintah  desa harus  dipersiapkan  untuk  meningkatkan  kinerjanya  dan  untuk  memberikan  pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) No. 25/2000 Bab IX tentang Program Pembangunan  Daerah,  Undang-Undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  tujuan  dari  program pembangunan  pedesaan  adalah  meningkatkan  kesejahteraan    masyarakat    pedesaan, mempercepat  kemajuan  kegiatan  ekonomi
pedesaan  yang  berkeadilan,  mempercepat  industrialisasi  pedesaan.  Sasaran  yang  akan dicapai  adalah  meningkatnya  hasil  pendapatan  masyarakat  pedesaan,  tercapainya  lapangan kerja, tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi,  terwujudnya  keterkaitan  ekonomi  antara  pedesaan  dan  perkotaan,  menguatnya pengelolaan  ekonomi  lokal,  dan  meningkatnya  kapasitas  lembaga  dan  organisasi  ekonomi masyarakat pedesaan.
Pembangunan  pedesaan  merupakan  satu  diantara  bagian  integral  dari  pembangunan Nasional,  yang  didalamnya  terdapat  usaha  peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan  dan  terencana berdasarkan  pada  potensi  dan  kemampuan  pedesaan.  Dalam  pelaksanaannya,  pembangunan yaitu  mewujudkan  kehidupan  masyarakat  pedesaan  yang  mandiri,  maju,  sejahtera  dan berkeadilan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa menyebutkan bahwa desa selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Abstract
Analysis of Village Revenue and Expenditure Budget Management (APBDesa) in Adaka Jaya Village, Buke District, Konawe Selatan Regency. Village Expenditures (APBDesa) in Adaka  Jaya  Village,  Buke  District,  Konawe  Selatan  District  have  not  fully  implemented the  implementation  of  the  Principles  of  Village  Financial  Management.  (2) Accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in the Adaka Jaya  village  under  the  supervision  of both  the  government  and  the  Adaka  Jaya  village community. (3) Reports on the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in the village of Adaka Jaya in submitting reports on the use of the APBDesa to the upper level  government  are  carried  out  through  a  periodic  reporting  system.  Although  the application  of  the  principle  of  accountability  at  this  stage  is  still  limited  to  physical accountability,  the  administrative  side  is  still  not  fully  implemented  properly.  (4) The accountability of APBDesa, both technically and financially, is not in accordance with the general  principles  of  village  financial  management  due  to  several  reasons. Recommendations that we can convey: 1). Regional and village governments must carry out  bureaucratic  reform  through  proportional  structural  arrangements.  2).  Improving the quality of each work unit in public services. 3). Setting up the village administration system in accordance with regulations that have been set in the region.
Keywords : Planning and Accountability, Revenue Management, Village Spending
Pelaksanakan  suatu  pembangunan  tersebut  yang  nantinya  akan  menjadi  satu  diantara kunci  keberhasilan  dari  pembangunan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya,  sehingga  dapat dikatakan  satu  diantara  faktor  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  keberhasilan pembangunan desa adalah peranan dari pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa, karena merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Desa Adaka Jaya yang merupakan satu di antara satuan pemerintahan Desa di Kecamatan Buke  Kabupaten  Konawe  Selatan  yang  juga  memiliki  peranan  dalam  mengelola  APBDesa tersebut.  Terkait  dengan  pengelolaan  APBDesa  tersebut,  berdasarkan  hasil  penelitian  awal berkaitan  dengan  APBDesa  diperoleh  hasil  observasi  dan  wawancara  dengan  Kepala  Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke, yang menyatakan sebagai berikut ;
“…  dokumen-dokumen  tentang  APBDesa  kami  sudah  buat  dan  sudah  lengkap  tapi pelaksanaananya  belum  terlalu  sempurna  karena  saya  juga  menunggu  bantuan kerjasama  dan  masukan  dari  lembaga  dan  masyarakat  desa    tentang    ini      (yang dimaksud   tentang   ini   adalah pengelolaan keuangan desa )”, (Wawancara,   Januari 2020).
Sehubungan dengan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.

## Konsep Pengelolaan
Menurut  Wardoyo  (1980:41)  pengelolaan  adalah  “suatu  rangkaian  kegiatan  yang berintikan  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  dan  pengawasan  dalam  mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.
Stoner  (1982:9)  mengatakan  bahwa  pengelolaan  adalah  proses  perencanaan, pengorganisasian,  kepemimpinan  dan  pengendalian  upaya  anggota  organisai  dengan menggunakan  semua  sumberdaya  organisasi  untuk      mencapai      tujuan      yang      telah ditetapkan.      Disini      pengelolaan  diartikan  sebagai  suatu    proses  karena  semua pemimpin  usaha  apapun  keahlian  dan  keterampilannya,  terlibat  dalam  kegiatan- kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.
Selanjutnya menurut Harsoyo (1977:121)  pengelolaan adalah “suatu istilah  yang berasal dari  kata  “kelola”  mengandung  arti  serangkaian  usaha  yang  bertujuan  untuk  menggali  dan memanfaatkan  segala  potensi  yang  dimiliki  secara  efektif  dan  efisien  guna  mencapai  tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya”.

## Konsepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Anggaran    Pendapatan  dan    Belanja  Desa  (APBDesa)  adalah  peraturan  desa    yang memuat    sumber-sumber   penerimaan    dan    alokasi    pengeluaran    desa  dalam  kurun  waktu satu  tahun.      APBDesa  terdiri  atas  bagian  pendapatan  desa,  belanja  desa  dan  pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan   pembangunan   desa.   Kepala Desa   bersama   BPD   menetapkan
APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Menurut   Undang-undang Nomor 23  Tahun  2014   dan   Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014   disebutkan sumber-sumber  pendapatan desa .
Kepala  desa  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa.  Dalam melaksanakan  kekuasaannya  Kepala  Desa  dapat  melimpahkan  sebagian  atau    seluruh kekuasaannya   yang  berupa  perencanaan,   pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  kepada perangkat  desa.  Dalam  meningkatkan pendapatan  masyarakat  dan  Desa,  Pemerintah  desa dapat  mendirikan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa berpedoman   pada   peraturan   perundang-undangan.   Alokasi   pengeluaran dalam  APBDesa  meliputi  belanja  pembangunan  dan  pos  pengeluaran  rutin. Belanja pembangunan  meliputi  pos  sarana  pemerintahan  desa,  pos  prasarana  perhubungan, posprasarana  pemasaran,  dan  pos  prasarana  sosial.  Sedangkan  belanja  rutin  meliputi  pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos biaya pemeliharaan, pos biaya perjalanan dinas, pos belanja lain-lain, dan pos pengeluaran tak terduga.

## Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut  Wasistiono  (2006  :53),  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  faktor  penghambat kelembagaan  desa  dalam  menyusun  dan  mengimplementasikan  berbagai  program  dan kebijakan desa, yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal:
1) Hambatan  internal,  meliputi  rendahnya  kualitas  SDM  di  perdesaan  yang sebagian  besar berketerampilan  rendah,  termasuk  yang  terlibat   dalam penyelenggaraan pemerintahan desa  kelembagaan  di  tingkat  desa  belum  sepenuhnya  tertata  dengan  baik,  pemahaman tugas  pokok  .  dan  fungsi  dari  aparatur  desa  yang  masih  rendah,  lemahnya  kemampuan perencanaan di tingkat desa dan masih bersifat parsial, terbatasnya alokasi anggaran/dana, yang  berakibat  terbatasnya  operasional  program/kegiatan,  sarana  dan  pra-  sarana penunjang mobilitas operasional terbatas, pengelolaan administrasi dan pendokumentasian yang masih minim, masih rendahnya pemanfaatan iptek dan teknologi tepat  guna  dalam  usaha  ekonomi  perdesaan,  rendahnya  asset  yang  dikuasai  masyarakat perdesaan,  kepemilikan  lahan  yang  makin  sempit,  serta  rendahnya  tingkat  pelayanan prasarana dan sarana perdesaan.
2) Hambatan  eksternal,  meliputi  lemahnya  koordinasi  lintas  bidang  dalam  pengembangan kawasan perdesaan, masih  lemahnya  koordinasi antar sektor,  dinamika  masyarakat  yang selalu  berubah,  termasuk  tingginya  dinamika  sektor  ekonomi,  terbatasnya  alternatif lapangan  kerja  berkualitas,  lemahnya  keterkaitan  kegiatan  ekonomi  baik  secara  sektoral maupun  spasial,  timbulnya  hambatan  ( barrier )  distribusi  dan  perdagangan  antar  daerah, tingginya  resiko  kerentanan  yang  dihadapi  petani  dan  pelaku  usaha  diperdesaan, meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis  bagi  peruntukan  lain, meningkatnya  degradasi  sumber  daya  alam  dan    lingkungan    hidup,    serta    lemahnya kelembagaan  dan  organisasi berbasis masyarakat.

## Pengertian    Pembangunan    Desa    dan    Hubungan    APBDesa    dengan Pembangunan Desa
Desa merupakan level organisasi pemerintah terendah di Indonesia dan memiliki ciri khas yang  unik.  Ciri  khas  desa  yang  unik  ini  semakin  menguatkan  asumsi  bahwa  strategi pembangunan dari desa merupakan strategi pembangunan yang dapat menyelaraskan antara tujuan  pemerataan  pembangunan  pertumbuhan  ekonomi  dan  tercapainya  stabilitas pemerintahan..

## B. Metodologi

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Adaka  Jaya  Kecamatan  Buke  Kabupaten  Konawe Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pengamatan/penyelidikan awal serta dengan pertimbangan bahwa pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum di  kelola  secara  optimal  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  pembangunan  di  desa  sebagai representasi dari otonomi daerah di desa.

## Populasi dan Sampel
Terdiri  dari  perangkat/aparat  desa  (6  orang),  Ketua  LPM,  Ketua  BPD  dan  10  orang warga/masyarakat  di  desa  Adaka Jaya,  dan  seorang  informan  kunci yaitu kepala desa  Adaka Jaya  sehingga  keseluruhan  informan  berjumlah  19  orang  (metode  sampel  yaitu purposive sampling ).
Teknik Pengumpulan Data
Guna  mendapatkan data  dan  informasi  yang dibutuhkan  dalam  penelitian ini  ditetapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut ;
1. Wawancara,  yaitu  dengan  cara  melakukan  pertanyaan  secara  intensif  dan mendalam kepada sejumlah informan yang telah ditetapkan tersebut
2. Studi dokumen yaitu mempelajari segala dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian    ini    seperti:    Peraturan    Perundang-undangan    (kebijakan,  program dan  proyek),  serta  teori  atau  konsep    menyangkut  pengelolaan  keuangan desa.
3. Observasi yaitu mengamati langsung di lokasi penelitian.

## Teknik Analisis Data
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu mendeskripsikan secara akurat dan mendalam tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pelaksanaan APBDesa
Pelaksanaan  dari  penggunaan  dana  APBDesa,  harus  dilakukan  suatu  Pengawasan. Menurut Silalahi (2002;175), Pengawasan adalah “proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin  agar  semua  pekerjaan  yang  dilakukan  berjalan sesuai  rencana yang telah ditetapkan”.
Pengawasan  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  pengawasan  terhadap pengelolaan  keuangan  desa  yang  meliputi  pengawasan  terhadap penyusunan,  pelaksanaan,  perubahan,  tata  pembukuan  dan  perhitungan  APBDesa. Pengawasan keuangan desa bertujuan: (1) Untuk mengetahui jalannya pelaksanaan APBDesa. (2)  Untuk  mengetahui  apakah  pelaksanaan  APBDesa sesuai  dengan  perkiraan  atau tidak.  (3) Apakah  hasil  pekerjaan  sesuai  dengan  rencana  atau  tidak.  (4)  Merumuskan kesalahan/penyimpangan dan berusaha memperbaikinya. (5) Mencegah agar kesalahan tidak terulang lagi.
Hal  ini  menunjukan  masih  lemahnya  pengawasan  masyarakat  terhadap    Program    kerja yang  dilakukan  oleh  pemnerintah  desa  sehingga menyebabkan banyak sekali kerugian yang dialami  jika  dibiarkan  terus-  menerus  oleh  sebab  itu  pemerintah  desa  harus  Mengadakan Musyawarah dengan masyarakat agar program pembangunan yang dilaksanakan tidak sia- sia dan  Peraturan  dari  penggunaan  dana  APBDesa  harus  diperjelas  dan  disampaikan  ke  pada masyarakat.  Hal  ini  untuk  menghindari  dari  pandangan  yang  bisa  memberikan  penenilaian buruk  dari  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintahan  desa.  Walaupun  masih  terdapat kekurangan seperti tidak jelasnya penggunan anggaran yang ada, pembukuan yang kurang rapi dan  sulit  untuk  mengetahui  kepastian  dana  yang  digunakan  dalam  pembangunan  yang dilakukan  pada  desa  di  karenakan  kurangnya  kerjasama  yang  baik antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Dan catatan pembukuan tidak mengikuti format  yang ada sehingga sangat sulit untuk mengecek kebenaran data pengeluaran dan pemasukan keuangan yang ada.
Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  pembiayaannya  bersumber  dari  APBDesa sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Kepala  Desa  dan  Tim  Pelaksana  Desa.    Guna    mendukung keterbukaan  dan  penyampaian  informasi  secara jelas  kepada  masyarakat,  maka  di  setiap kegiatan    fisik    wajib    dilengkapi  dengan  papan  informasi  kegiatan  yang  dipasang  di  lokasi kegiatan.  Papan  informasi  tersebut  sekurang-kurangnya  memuat  nama  kegiatan,  volume kegiatan,  besaran  anggaran  dari  APBDesa  maupun  swadaya  masyarakat,  dan  waktu pelaksanaan kegiatan.
Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program APBDesa wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka  melaksanakan  Asas  transparansi  pembangunan  desa,  sehingga  masyarakat  secara bebas dapat mengetahui  tentang  program  APBDesa  maupun  memberikan  kritik  dan saran kepada  Tim  Pelaksana  Desa  demi  kesempurnaan  pengelolaan  Dana  APBDesa.      Dalam      hal pelaksanaan   program   APBDesa   juga   harus menjunjung  tinggi  prinsip  partisipatif  dalam pengambilan  keputusan  dan tranparansi.

## 2. Pelaporan APBDesa
Pertanggungjawaban  pelaksanaan  program  APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Sebagai sebuah program atau  kegiatan  bersiklus  tahunan,  pengelolaan  dana  desa  dilaksanakan  setiap  tahun.  Oleh karena hal itu, proses pelaksanaan dana tersebut, mulai dari perencanaan, implementasi sampai  pada  monitoring  dan  evaluasi  juga  dilakukan  setiap  tahun.  Semua  pengeluaran dan  penggunaan  dari  dana  desa  dibukukan  sedemikian  rupa  oleh  bendahara  desa walaupun  ada  beberapa  format  pembukuan  yang  tidak  mengikuti  petunjuk  pembukuan  dari teknik  pengelolaan  keuangan  yang  ada,  sebenarnya  hal  tersebut  terjadi  dikarenakan  masih banyak  dari  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  tidak  ada  seperti  untuk  melakukan pencatatan  dalam  bentuk  file  untuk  memudahkan  data-data  pemasukan  dan  pengeluaran
dilakukan  dengan  dicatat  pada  kertas/buku-buku  seadanya  jadi  jika  ada waktu yang tepat baru dikerjakan.

## 3. Pertanggungjawaban APBDesa
Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai  partisipasi  untuk melakukan  perbaikan  pembangunan.  Oleh  karena  itu  perlu  dikembangkan  manajemen interaksi  antar  semua stakeholders pembangunan  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga  hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan.  Namun  demikian  penerapan  prinsip-prinsip  tersebut  harus  dilakukan evaluasi  dari  waktu  ke  waktu  guna  mencapai  kesempurnaan  implementasi  program pengelolaan keuangan desa secara umum di Desa Adaka Jaya.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  di  atas  dapat  dirangkum  bahwa  kebijakan  Kepala  Desa dalam  pengelolaan  administrasi  Keuangan  Desa  di  Desa  Adaka  Jaya  Kecamatan  Buke Kabupaten  Konawe  Selatan,  sudah
berdasarkan pada  prinsip  tanggungjawab,  walaupun  belum  sepenuhnya sesuai dengan ketentuan  yang  ada.  Dengan demikian perlu  dilakukan penyempurnaan  secara berkelanjutan dengan  tetap  menyesuaikan  situasi  dan  kondisi  serta  perkembangan  peraturan  perundang- undangan yang belaku. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa lainnya dan  APBDesa  yang  melaksanakan  pengelolaan  administrasi  keuangan  belum  sesuai  dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain: (1) Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah  kecamatan  dan  pemerintah  kabupaten  terhadap  pengelola  APBDesa  di  tingkat desa.  (2)  Rendahnya  kompetensi  maupun  tingkat  pendidikan  aparat  pemerintah  desa  yang merupakan ujung tombak pelaksanaan/pengelolaan APBDesa.
Dalam  hal  pertanggungjawaban  dimaksud,  ini  selambat-lambatnya  tiga  bulan  setelah berakhirnya tahun anggaran  Desa, Kepala Desa harus  membuat  laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan uraian tersebut sehubungan dengan  hasil  observasi  lanjutan  bahwa  mestinya  sekretaris  Desa  Adaka  Jaya  menyusun rancangan  peraturan  desa    tentang    pertanggungjawaban    pelaksanan    APBDesa    dan rancangan  keputusan  kepala  desa  tentang  pertanggungjawaban  kepala  desa.  Selanjutnya sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama dengan   BPD   dari rancangan      tersebut      maka      ditetapkanlah      rancangan  peraturan  desa  tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang menjadi peraturan desa.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di  Adaka  Jaya adalah sebagai berikut: a. Perencanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  di  Desa  Adaka  Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan belum sepenuhnya melaksanakan penerapan dari  Asas  Umum  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  belum adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  dari  penggunaan  dana  APBDesa melalui  suatu  rapat  yang  disebut  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa (Musrenbangdes).
b. Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  di  Adaka  Jaya  dalam pengawasan  baik  dari  pemerintah  maupun  masyarakat  Adaka  Jaya  itu  sendiri  belum terlaksana  secara  baik  masih  terlihat  beberapa  kejanggalan  dalam  bidang  pembangunan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  Hal  ini  menunjukan  masih  lemahnya pengawasan    masyarakat    terhadap    Program    kerja    yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa  sehingga  menyebabkan  banyak  sekali  kerugian  yang  dialami  jika  dibiarkan  terus- menerus  oleh  sebab  itu  pemerintah  desa  harus  mengadakan  musyawarah  dengan masyarakat  agar  program  pembangunan  yang  dilaksanakan  tidak  sia-sia  dan  peraturan dari penggunaan dana APBDesa harus diperjelas dan disampaikan ke pada masyarakat.
c. Laporan    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Desa    (APBDesa)    di  Adaka    Jaya    dalam penyampaian    laporan    penggunaan    APBDesa  kepada      pemerintah      tingkat      atasnya dilakukan   melalui   sistem pelaporan  yang  dilakukan  secara  periodik.
d. Pertanggungjawaban    APBDesa    baik    secara    teknis    maupun administrasi  keuangan belum  sesuai  dengan  ketentuan  Asas      umum  pengelolaan  keuangan  Desa  disebabkan beberapa  hal,  antara  lain:  (1)  Kurang  efektifnya  sistem  pembinaan  dari  pemerintah
kecamatan dan pemerintah  kabupaten  terhadap  pengelola  APBDesa  di  tingkat  desa. (2) Rendahnya  kompetensi  maupun  tingkat  pendidikan  aparat  pemerintah  desa  yang merupakan ujung tombak pelaksanaan APBDesa. (3) Belum adanya pemberitahuan secara fisik  tentang  penggunaan    dana    APBDesa    kepada    masyarakat    yang    seharusnya  dapat dilaporkan  melalui  rapat,  papan  pengumuman,  media  cetak  dan  lain-lain    yang    dapat mendukung  tranparansi  dan  akuntabilitasnya penggunaan dana APBDesa.
Berdasarkan    hasil    penelitian    yang    diperoleh    dan    kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Bidang Perencaanan APBDesa:
a. Pemerintah  daerah  bersama  pemerintah  desa  harus  melakukan  reformasi  birokrasi melalui  penataan  struktur  yang  proporsional  (termasuk    struktur    perangkat    desa), mengembangkan  profesionalisme,    menerapkan    insentif    berbasis    kinerja,    dan pengadaan secara elektronik.
b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan  publik untuk  mewujudkan clean  government  and  good governance.
c. Menata  sistem  administrasi  desa  sesuai  dengan  perturan  yang  telah  ditetapkan  di daerah.
d. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih efektif untuk kedepanya. Perlu  dibangun  kembali  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dengan  jalan melaksanakan  prinsip  responsive  ( change )  terhadap  kebutuhan/usulan  masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.
e. Melibatkan  masyarakat  dalam  perencanaan  program  pembangunan  desa  agar masyarakat dapat merasakan memiliki pembangunan tersebut.
2. Bidang Pelaksanaan APBDesa:
a. Pemerintah  Desa harus  meningkatkan  kapasitas  lembaga legislative (BPD).
b. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
c. Pengawasan  terhadap  Program  kerja  perlu  ditingkatkan  lagi  agar pembangunan yang dilaksanakan dapat bermanfaat.
d. Pemerintah kecamatan untuk lebih meningkatkan lagi dalam memberikan bimbingan dan  pelatihan  kepada  Perangkat  Desa  agar  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan  dapat berjalan dengan baik.
3. Bidang Pelaporan APBDesa:
a. Meningkatkan  kinerja  pengelolaan  kearsipan  desa  dan  penyelenggaraan pemerintahan.
b. Menata  arsip  desa  sesuai  dengan  pembukuan  dan  disimpan  pada  kantor  desa supaya  mempermudah  untuk  mencari  arsip  sewaktu-  waktu  ada  yang memerlukannya.
c. Melaporkanya  kepada  masyarakat  tentang  penggunaan  dana  yang  ada.baik  melalui papan informasi, media cetak atau melalui musyawarah Desa.

## 4. Bidang pertanggungjawaban APBDesa:
a. Pelatihan  bagi  Perangkat  Desa  selaku  Tim  Pelaksana  Desa  tentang  manajemen  dan administrasi  pengelolaan  Keuangan  perlu  ditingkatkan  dan  juga  termasuk  lembaga pengawas kinerja kepala desa seperti BPD atau tim koordinator lainnya.
b. Penyediaan  sarana  yang  memadai  bagi  Tim  Fasilitasi  Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan APBDesa di desa.
c. Dilakukan    monitoring    dan    evaluasi    secara    berkelanjutan    untuk  memperbaiki kinerja  di  semua  sisi  baik  fisik,  teknis,  maupun  administrasi  (pertanggung jawaban/SPJ).
d. Pelaporan  pertanggungjawaban  perlu  disampaikan  pada  masyarakat  bukan  hanya kepada pemerintah daerah saja.

## E. Referensi
Abdulrahman, A. (1979). Pokok-Pokok Manajemen . Ikhtiar Baru. Jakarta Anggoro, M. T. (2006). Metode Penelitian . Universitas Terbuka; Jakarta. Bukhari, H. (1995). Pengawasan Keuangan Negara . Rajawali Press Jakarta. Gaus, J.   M.   ( 1987). Administrasi   Negara-Negara   Berkembang .   Jakarta; Rajawali Pers. Gie,  T.  L.  (2003). Administrasi  dan  Manajemen .  Cetakan  ke-13  Yogyakarta  ;  Penerbit  Nur Cahaya.
Handayaningrat, S. (1994). Pengantar   Studi   Ilmu   Administrasi   dan Manjemen . P.T Gunung Agung; Jakarta. Hasibuan. (1988). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Laper  Pustaka  Utama; Yogyakarta Hidayat. (1986) . Efektivitas Pelayanan Organisasi dan Administrasi. PT. Granesia; Bandung. Indrawijaya.  ( 1999).  Efektivitas Evaluasi  Latihan  Bagi  Pegawai .  Penerbit  SinarBaru Bandung
Jamu, M. (1995). Manajemen Organisasi. PT. Gunung Agung ; Jakarta. Jhones. (1986). Penterjemah  Ricky  Ismanto,  Kebijakan  Publik  (Public  Policy), Edisi, Kedua,. Jakarta; Erlangga.
Lubis  &  Husaini.  ( 1989). Perencanaan  Daerah  Memperkuat  Prakarsa  Rakyat  dalam Otonomi Daerah. Laper Pustaka Utama, Yogyakarta. Mangkunegara,    A. P. (2001). Manajemen    Sumber    Daya    Manusia Perusahaan. Bandung. Remaja Rosdakarya.
Manulang, M. (2001). Manjemen Personalia . Ghalia Indonesia ; Jakarta. Maslow,  A.  ( 1957). Motivation  and  Personality .  New  York.  ;  Harper  and Row. Nawawi,      H.      ( 1992). Pengawasan      Melekat      di      Lingkungan      Aparatur Pemerintah . Erlangga, Cet. Ke II Jakarta.
Republik   Indonesia,   Undang-Undang       Nomor   23   Tahun   2014   tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang    Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  Republik  Indonesia, Undang-Undang   Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Republik   Indonesia,   Peraturan   Pemerintah   Nomor   43   tentang   Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang  Satuan  Organisasi  dan Perangkat Daerah.
Republik  Indonesia, Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2007  tentang  Pembentukan  Dinas  Daerah  di  Lingkup Kabupaten Konawe Selatan.
Saksono, B. (2003). Administrasi dan Manajemen . Tarsito ; Bandung Sasmita,    I.  (2008). Efektivitas    Penerapan    Fungsi    Pengawasan    pada  Kantor  Satuan  Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan . Skripsi, Unhalu Kendari Saksono. (1995). Birokrasi Pemerintahan Orde Baru , Jakarta ; Grafindo Persada Simanjuntak.  ( 1983). Produktivitas  Kerja  ;  Pengertian  dan  Ruang  Lingkupnya”, Majalah Prisma, Nomor 11/12.
Situmorang,  Viktor,  &  Juhir,  J.  (1994). Aspek  Hukum  Pengawasan  Melekat  dalam  Lingkungan Aparatur Pemerintah . P.T Rieneke Cipta, Jakarta.