Volume : 22, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Untuk Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar)
Oleh :
1. Rudy Fernando Sianturi 2. Nelvitia Purba
3. Mukidi

## Abstract
He  main  purpose  of  the  Correctional Institution  is  to  provide  guidance  for  inmates based  on  the  institutional  system,  and  the method  of  coaching  as  the  final  part  of  the criminal  justice  system  and  criminal  justice system.
In the formulation of Article 1 number 1 of  Law  Number  12  of  1995  concerning Corrections, it is explained that "Penitentiary is an activity to carry out fostering of color based on  the  system,  institution  and  method  of coaching  which  is  the  final  part  of  the  criminal justice  system  in  the  criminal  justice  system". And in Article 1 number 2 of Law Number 12 of 1995  concerning  Corrections,  it  is  stated: Correctional  Institutions,  hereinafter  referred to as  LAPAS,  are  places  to  carry  out  the development  of  prisoners  and  correctional students.
The  implementation  of  imprisonment with  the  correctional  system  refers  to  Law Number 12 of 1995. Correctional institutions in the  criminal  justice  system  are  included  in  the ranks  of  law  enforcement  officers  who  are members  of  the  integrated  criminal  justice system.  Keywords:  Crime,  Corruption,  Money Laundring.
The position of Correctional Institutions as  law  enforcers  is  explicitly  confirmed  in Article  8  of  Law  Number  12  of  1995,  which states  that:  "Penitentiary  officers  are  law enforcement  functional  officials  who  carry  out duties  in  the  field  of  coaching,  securing  and guiding correctional inmates.
Keywords: Crime, Corruption, Money Laundring,
Keywords: Correctional  Institution,  Convict Development

## Abstrak
Tujuan  utama  dari  Lembaga  Pemasyarakatan adalah  melakukan  pembinaan  bagi  warga binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  sistem kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  sebagai bagian  akhir  dari  sistem  pemidanaan  dan sistem peradilan pidana.
Dalam  rumusan  pasal  1  angka  1 Undang-undang nomor 12  Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menjelaskan Bahwa
“Pemasyarakatan  adalah  kegiatan  untuk melakukan pembinaan warna binaan berdasarkan  system,  kelembagaan  dan  cara pembinaan  yang  merupakan  bagian  akhir  dari system  pemidanaan  dalam  tata  peradilan pidana”.  Dan  pada  pasal  1  angka  2  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Permasyarakatan,  menyebutkan  :  Lembaga Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut LAPAS  adalah  tempat  untuk  melaksanakan pembinaan  narapidanan  dan  anank  didik pemasyarakatan.
Pelaksanaan  pidana  penjara  dengan sistem  pemasyarakatan  mengacu  kepada Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995. Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan  pidana  termasuk  dalam  jajaran pebegak  hukum  yang  tergabung  dalam integrated criminal justice system. Kata Kunci : Kejatahan,  Tindak  Pidana  Korupsi, Money Laundring.
Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai  penegak  hukum  secara  eksplisit ditegaskan  dalam  pasal  8  Undang-undang Nomor  12  tahun  1995,  yang  menyatakan bahwa  :  “Petugas  Pemasyarkatan  merupakan pejabat  fungsional  penegak  hukum  yang melaksanakan  tugas  dibidang  pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
Kata  Kunci :  Lembaga  Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Kebijakan hukum pidana berkaitan erat dengan penegakan hukum dan upaya penanggulangan
kejahatan.Salah satu kebijakan  ( policy )  penanggulangan  kejahatan, yaitu  dengan  menggunakan  sanksi  pidana penjara.  Pidana  penjara merupakan  cara  yang paling  tua  dalam  penanggulangan  kejahatan, bahkan  dapat  dikatakan  setua  peradaban manusia.
Penjatuhan pidana bagi seorang pelanggar  hukum  oleh  pengadilan  pada hakikatnya  tidaklah  sebagai  suatu  perbuatan balas dendam oleh negara, melainkan sebagai imbangan  atas  tindak  pidana  yang  telah dilakukannya.  Dengan  hal  tersebut  nantinya diharapkan akan menghasilkan kesadaran bagi pelanggar hukum melalui pemberian pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan sistem Pemasyarakatannya. Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia menempatkan instansi Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  sebagai  salah  satu pilar penegakan hukum di Indonesia mempunyai  peranan  penting.  Instansi  ini bertugas  untuk  memulihkan  kembali  pelaku kejahatan  menjadi  anggota  masyarakat  yang baik  dengan  cara  menegakkan  keadilan  yang telah  dirusak  oleh  pelaku  kejahatan.  Sesuai dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Muladi, bahwa tujuan pemidanaan adalah :
Memperbaiki  kerusakan  individual  dan sosial  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana.Hal ini terdiri  atas  seperangkat  tujuan  pemidanaan yang  harus  dipenuhi  dengan  tujuan  yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistis.Perangkat tujuan pemidanaan
dimaksudkan  untuk  pencegahan  (umum  dan
khusus), perlindungan
masyarakat,
memelihara solidaritas masyarakat dan kesimbangan. 1
Diterbitkannya Undang Undang Nomor 12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan, semakin  mengukuhkan  usaha-usaha  untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan sebagai  tatanan  yang  mengarah  pada  proses pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan berdasarkan konsep dan nilai-nilai Pancasila.
Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan  dilaksanakan  secara  terpadu, antara  pembina  dengan  yang  dibina  dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga
Binaan
Pemasyarakatan agar
menyadari  kesalahan  dan  dapat  memperbaiki diri  dengan  tidak  mengulangi  perbuatannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan  masyarakat.  Selain  itu,  warga binaan  diharapkan  dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Hatta
mengatakan penegasan eksistensi  Lapas  menjadi  salah  satu  hal  yang strategis  ditengah  perkembangan  masyarakat yang  semakin  cerdas  menginginkan  adanya pengimplementasian secara transparan, akuntabel  dan  kridibel. 2 Eksistensi  Lapas sebagai lembaga  pembinaan memiliki  peranan penting  dan  strategis  dalam  merealisasikan tujuan  akhir  dari  Sistem  Peradilan  Pidana (SPP),  yaitu  melaksanakan  rehabilitasi  dan resosialisasi  terhadap  para  pelaku  pelanggar hukum.
Pelaksanaan pembinaan oleh Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  subsistem peradilan  pidana  juga  berkaitan  erat  dengan
1 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , Alumni, Bandung, 2002. h. 61.
2 Moh.Hatta, KPK dan Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: Liberty, 2014, h. 316

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kebijakan penanggulangan kejahatan
( Supresion  Of  Crime ).  Hal  ini  sesuai  dengan tujuan  pemasyarakatan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 Tentang  Pemasyarakatan  dinyatakan,  bahwa sistem  pemasyarakatan  disamping  bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari kemungkinan  diulangi  tindak  pidana  oleh narapidana. 3
Secara praktis tujuan pembinaan narapidana  di  Lapas  kelihatannya  banyak menemui  masalah.  Salah  satu  masalahnya adalah  terkait overcrowding artinya  Lapas Indonesia saat ini mengalami over kapasitas.Sementara  itu  data  dr  Kanwil Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara tercatat  Pertanggal  28  Februari  2021  bahwa Narapidana Dewasa Laki-Laki sebanyak 22.721 orang, Narapidana Dewasa Perempuan 1.097  orang,  Narapidana  Anak  Laki-Laki  125 orang,  Narapidana  Anak  Perempuan   1  orang, Tahanan  Dewasa  Laki  -Laki  7.091  orang, Tahanan  Dewasa  Perempuan  211  orang, Tahanan  Anak  Laki-Laki  28  orang  dan Tahanan  Anak  Perempuan  1  orang,  maka totalnya  mencapai  31.275  orang.  Data  per  27 Februari  2021  tercatat  jumlah  narapidana  di Indonesia  sebanyak  253.583  orang.  Kapasitas yang dapat ditampung hanya 132.107 narapidana,  berarti  secara  keseluruhan  lapas di  Indonesia  mengalami  kelebihan  penghuni mencapai  84  persen 4 .  Fakta  ini  menunjukan overcrowding menghantui Lapas Indonesia, hal itu  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  kualitas  kinerja  Lapas  dalam
3 Rakei Yunardhani, Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia , Jurnal Sosiologi ,
Vol. 15, h. 145.
4 http://smslop.ditjenpul.go.id tgl 27 Februari 2021.
memulihkan  kembali  narapidana.  Padahal pemulihan  kembali  pelaku  kejahatan  menjadi amat penting dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakat agar kejahatan dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi.
Kapasitas  tampung  seluruh  Lapas yang  ada  sebanyak  132.107  orang  dengan demikian  Lapas  yang  ada  di  bawah  Kanwil Provinsi  Sumatera  Utara  283%  over  kapasitas 183% 5 yang tersebar di seluruh wilayah hukum Sumatera Utara.
Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai salah  satu  Lapas  yang  ada  di  Provinsi Sumatera  Utara  termasuk  yang  mengalami over kapasitas. saat ini menampung narapidana laki-laki Dan perempuan, narapidana anak laki-laki Dan narapidana anak perempuan. 6 Kondisi ini memberi beban ekstra kepada  Lapas  dalam  rangka  melaksanakan tugas  dan  fungsinya  untuk  merehabilitasi narapidana yang ada.
Masalah  lain  yang  dihadapi  Lembaga Pemasyarakatan, baik secara nasional maupun  regional  adalah  semakin  banyaknya narapidana  kasus  narkoba.  Para  narapidana narkoba  yang  telah  dihukum  oleh  pengadilan yang  mengalami  pembinaan  di  Lapas  pada kenyataanya  bertolak  belakang  dari  tujuan pembinaan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari narapidana  narkoba  yang  secara  bebas melakukan  pengaturan  atau  mengendalikan peredaran narkoba  dari Lapas. Lebih ironisnya lagi  banyak  ditemukan  narapidana  narkoba memprodukdi  narkoba  di  dalam  Lapas  yang diedarkan  di  dalam  Lapas  maupun  di  luar Lapas.  Bahkan  disinyalir  Lapas  adalah  tempat yang  aman  bagi  para  narapidana  narkoba melakukan  aktivitasnya.  Hal  ini  dapat  terjadi karena  adanya  kesempatan  atau  mungkin
5 Ibid.
6 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kerjasama  antara  petugas  Lapas  dengan narapidana narkoba.
Fakta di atas memberikan bukti bahwa Lapas bagi narapidana narkoba bukan sebagai tempat  rehabilitasi  melainkan  tempat  untuk
melakukan tindak pidana narkotika. Rendahnya tanggungjawab dan profesionalisme petugas Lapas dalam
menjalan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana ditenggarai sebagai penyebab  merebaknya  kejahatan  narkotika  di Lapas.
Pentingnya  peranan  aparat  Lapas terhadap pemulihan narapidana telah diungkapkan oleh Lamintang
yang menerangkan  timbulnya  kesadaran  untuk kembali menjadi warga negara  yang baik pada sebagian  para  narapidana  itu  tidak  ditentukan oleh  lamanya  harus  ditutup  di  dalam  Lapas, melainkan  ditentukan  oleh  kerja  keras  para pelaksana  pemasyarakatan  dan  bantuan  dari masyarakat  yang  mulai  menyadari  bahwa orang-orang yang ditempatkan di dalam Lapas itu perludisembuhkan dan bukan untuk diberikan  semacam  penderitaan  dan  untuk diasingkan dari masyarakat. 7

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang
permasalahan  di  atas,  maka  ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan  narapidana  dalam  mencegah pengulangan  tindak  pidana  (recidive)  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Pematang Siantar?
2. Bagaimana hambatan-hambatan
pelaksanaan pembinaan narapidana
dalam  mencegah  pengulangan  tindak
7 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia , Bandung: Armico,1988, h. 193
pidana ( recidive ) di Lembaga
Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Pematarang Siantar?

## C.  Tujuan dan Manfaat  Penelitian
Berdasarkan  rumusan  permasalahan  di atas, penelitian ini bertujuan untuk :
1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan  narapidana  dalam  mencegah pengulangan  tindak  pidana  ( recidive )  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Pematang Siantar?
2. Bagaimana hambatan-hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam  mencegah  pengulangan  tindak pidana ( recidive ) di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Pematang Siantar? Manfaat Penelitian Suatu penelitian yang baik seyogianyadiharapkanmemberikan kontribusi positifdalampemecahaan permasalahanyang timbul  di  tengah  masyarakat.  Demikian  pula dengan  penelitian  ini,  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  secara luas, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana. Adapun manfaat  yang  diharapkan  dari  hasil  penelitian ini, yaitu:
1. Manfaat teoritis Secara  teoritis,  penelitian  ini  diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan, khususnya  ilmu  hukum  pidana  mengenai peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  terkait pencapaian tujuan peradilan pidana.
2. Manfaat praktis
Manfaat  praktis  yang  diharapkan  dari pelaksanaan penelitian, hasil penelitian ini dapat  dijadikan  sebagai  rujukan  bagi

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kalangan praktisi hukum, khususnya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas  dan  fungsinya  dengan baik, sehingga pelaksanaan sistem peradilan dapat berjalan efektif.
3. Manfaat akademis Manfaat akademis, penelitian ini
merupakan  salah  satu  syarat  dalam memperoleh  gelar  magister  ilmu  hukum pada  program  pasca  sarjana  Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

## D.  Kerangka Teori dan Konsep
1. Kerangka Teori
Kerangka  teoritik  dan  sebagainya, berbagai  istilah  tersebut  pada  dasarnya memiliki  maksud  dan  makna  yang  sama, mungkin  ada  yang  lebih  luas  dan  yang  lain lebih  sempit  kajiannya,  akan  tetapi  isi  dari kerangka  teoritik  adalah  konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan. 8 Kata  teoritis  atau theorical berarti  berdasarkan  pada  teori, mengenai  atau menurut teori. 9
Kata  teori  berasal  dari  kata theoria dalam  bahasa  Latin  yang  berarti  perenungan. Kata theoria itu  sendiri  berasal  dari  kata thea yang  dalam  bahasa  Yunani  berarti  cara  atau hasil  pandang. 10 Dalam  penelitian  ilmiah, adanya  kerangka  teoritis  adalah  merupakan suatu  kerangka  dari  mana  suatu  masalah  dan hipotesis diambil atau dihubungkan.
8 Mukti Fajardan Yulianto Achmad, Dualisme
Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.
9 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum , Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156
10 Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma,
Metode&Dinamika Masalahnya , Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184
Suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka  teoritis  adalah  merupakan  suatu kerangka  dari  mana  suatu  masalah  dan hipotesis  diambil  atau  dihubungkan.  Oleh karena  itu  suatu  teori  atau  kerangka  teoritis mempunyai  pelbagai  kegunaan  antara  lain sebagai berikut :
a. Untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta  yang  hendak  diselidiki  atau  diuji kebenarannya.
b. Mengembangkan  sistem  klasifikasi,  fakta, membina  struktur  konsep-  konsep  serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
c. Teori  biasanya  merupakan  ikhtisar  dari pada  hal-hal  yang  telah  diketahui    dan diuji  kebenarannya  yang  menyangkut obyek yang diteliti.
d. Memberikan  kemungkinan  mengadakan proyeksi  terhadap  fakta  mendatang  oleh karena  diketahui  sebab-sebab  terjadinya fakta  tersebut  dan mungkin fakta  tersebut akan  muncul  lagi  pada  masa-masa mendatang.
e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk pada kekurangan-kekurangan  yang  ada  pada pengetahuan si peneliti. 11
Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa:“Penelitian  hukum  dilakukan  untuk menghasilkan  argumentasi,  teori  ataupun konsep baru sebagai preskrepsi dalam menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi.” 12 Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat  penting,  di  mana  teori  membuat  jelas
11 Soekanto, Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 1981, h. 7.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
nilai-nilai  oleh  postulat-postulat  hukum  sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. 13
Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan  dari  mempelajari  hukum  positif, setidak-tidaknya  dalam  uRumah  Tahanan demikian dapat dikonstruksikan kehadiran teori hukum  secara  jelas. 14 Berkenaan  dengan  teori hukum, Satjipto Rahardjo memberikan penjelasan sebagai berikut:
Dalam  ilmu  pengetahuan  hukum,  teori menempati  kedudukan  yang  penting karena memberikan sarana untuk merangkum  serta  memahami  masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal- hal  yang  semula  tampak  tersebar  dan berdiri  sendiri  bias  disatukan  dan ditunjukknan  kaitannya  satu  sama  lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan  cara  mengorganisasikan  dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. 15
Hukum  adalah  ketentuan  yang  menjadi peraturan  hidup  suatu  masyarakat  yang bersifat  mengendalikan,  mencegah,  mengikat, dan  memaksa.  Hukum  diartikan  sebagai ketentuan  yang  menetapkan  sesuatu  di  atas sesuatu  yang  lain,  yakni  menetapkan  sesuatu atas  sesuatu  yang  lain,  yakni  menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan.
Menganalisis
permasalahan dan pembahasan  yang  diajukan  dalam  penelitian tesis  ini,  terdapat  beberapa  teori  yang  akan digunakan  dalam  menganalisis  permasalahan yang  menjadi  pembahasan  penelitian,  yaitu: teori  sistem  hukum  ( legal  system  theory )  dan teori tujuan pemidanaan.
13 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.
14 Ibid ., h. 253 15 Ibid .
a. Teori  Sistem  Hukum  ( Legal  System Theory ) Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang diselenggarakan oleh Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  bagian dari  pelaksanaan  fungsi  penegakan  hukum oleh  aparat  penegak  hukum  yang  tergabung dalam sistem peradilan pidana ( criminal justice system ).
Secara  umum  penegakan  hukum  dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkan  hukum  tertentu  untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin dan mewujudkan  ketaatan  terhadap  ketentuan hukum.  Satjipto  Rahardjo,  mengemukakan bahwa  penegakan  hukum  adalah  “suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum  (yaitu  pikiran-pikiran  badan  pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam
peraturan perundang-undangan) menjadi kenyataan.” 16
Secara  konseptional,  inti  dari  penegakan hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan hubungan  nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah  pada  sikap  tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 17 Penegakan  hukum  secara  konkret adalah  berlakunya  hukum  positif  dalam  praktik sebagaimana  seharusnya  patut  dipatuhi.  Oleh karena  itu,  memberikan  keadilan  dalam  suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan
16 Ibid ., h. 256.
17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 13.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. 18
Sebagai  suatu  proses  yang  bersifat sistemik,  maka  penegakan  hukum  pidana menampakkan  diri  sebagai  penerapan  hukum pidana ( criminal law application ) yang melibatkan  pelbagai  sub  sistem  struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan. Termasuk  didalamnya  tentu  saja  lembaga penasehat hukum.
Secara  sosiologis,  maka  setiap  penegak hukum  tersebut  mempunyai    kedudukan (status) dan peranan ( role ). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang- sedang  saja  atau  rendah.  Kedudukan  tersebut sebenarnya  merupakan  suatu  wadah,  yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban- kewajiban  tertentu.Hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  tadi  merupakan  peranan  atau ( role ).Oleh  karena  itu,  maka  seseorang  yang mempunyai  kedudukan  tertentu,  lazimnya dinamakan pemegang peranan.
Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat, sedangkan  kewajiban  adalah  beban  atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut: 19
a. Peranan yang ideal ( ideal role )
b. Peranan yang seharusnya ( expected role )
c. Peranan  yang  dianggap  oleh  diri  sendiri ( perceived role )
d. Peranan  yang  sebenarnya  dilakukan ( actual role ).
Penegak  hukum,  sebagai  mana  halnya dengan  warga  masyarakat  lain,  lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan
18 Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum , Liberty, Yokyakarta, 1998, h. 33.
19 Soerjono Soekanto, Op. Cit ., h. 11-12.
peranan.Dengan  demikian  tidaklah  mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan  timbul  konflik  atau  permasalahan dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  yang telah ditetapkan dalam undang- undang.Demikian pula, Lembaga Pemasyarakatan
dalam kedudukannya sebagai  penegak  hukum  yang  menjadi  bagian dari  sub  sistem  peradilan  pidana.    Lembaga Pemasyarakatan  harus  mampu  melaksanakan tugas  dan  fungsinya  dengan  baik,  sehingga apa  yang menjadi  tujuan  dari  peradilan  pidana dapat  dicapai,  yaitu  memberikan  kesadaran bagi narapidana.

## b. Teori Pemidanaan
Hukum  pidana  adalah  bagian  daripada kesleuruhan  hukum  yang  berlaku  di  suatu negara  yang  mengadakan  dasar-dasar  dan aturan-aturan untuk : 20
1)  Menentukan  perbuatan  mana  yang  tidak boleh  dilakukan,  yang  dilarang,  yang disertai  ancaman  atau  sanksi  berupa pidana  tertentu  bagi  barangsiapa  yang melanggar larangan tersebut.
2)  Menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa kepada  mereka  yang  telah  melanggar larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan atas  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang telah diancamkan.
3)  Menentukan  dengan  cara  bagaimana pengenaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan apabila  ada  orang  yang  disangka  telah melanggar larangan tersebut.
Salah  satu  alat  atau  cara  untuk mencapai tujuan  hukum  pidana  adalah  memidana seseorang  yang  telah  melakukan  suatu  tindak pidana. Persoalannya kemudian ialah, “apakah dasar  dari  pemidanaan”?  Dengan  kata  lain,
20 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana ,
Ghlmia Indonesia, Surabaya, 1992,    h. 16.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
apa alasannya
untuk membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa.
Dari  kelima  bentuk  pembalasan  di  atas, bentuk  pembalasan  oleh  Roeslan  Saleh dibedakan  dalam  2  (dua)  kelompok.  Pertama,
pembalasan bersifat metafisis. Kedua,pembalasan bersifat
empiris. 21
Pembalasan  bersifat  metafisis  oleh  karena didasarkan  pada  postulat  bahwa  suatu  delik harus  dibalas.  Roeslan  Saleh  membedakan pembalasan bersifat metafisis ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: 22
a) Bentuk  bersifat  keagamaan.  Menurut pendapat ini kejahatan dipandang sebagai suatu  dosa  yang  dilakukan  terhadap Tuhan. Dan hanya dengen menebus dosa itu  sajalah  pejahat  dapat  diampuni  dan dengan  cara  demikian  ia  dapat  kembali dalam keadaan suci di hadapan Khaliknya. Wewenang memidana dilimpahkan kepada kekuasaan- kekuasaan  di  dunia  yang  akan  bertindak sebagai pelaksanan perintah Tuhan.
b) Bentuk pembalasan yang berkaitan dengan  ide  mengenai  ketertiban  hukum atau kesusilaan atau estiteka yang berlaku
mutlak.
Secara konkrit pembalasan bersifat metafisis berisikan hal-hal sebagai berikut: 23
a) Reaksi  atas  perbuatan  pidana  selalu an  semata-mata  berupa  suatu  derita yang  dengan  sengaja  ditimpakan.
Dengan demikian yang disebut tindakan, asas oportunitas, penghukuman bersyarat, dan lain-lain seperti  itu  tidak  dapat  diterima  oleh konsepsi ini.
b) Hanya  mereka  yang  bersalah  atas dilakukannya  perbuatan  sajalah  yang dapat dijatuhi derita.
c) Pidana harus selalu seimbang dengan  berat  ringannya  delik  dan atau kesalahan pembuatnya.
d) Pidana tidak dapat ditarik kembali.
e) Ukuran pemidahaan harus konsisten. Delik    yang  sama  (salahya  sama, berat ringannya sama) akan dipidana sama pula.
Pembalasan secara metafisis yang ekstrim  sekarang  ini  tidak  banyak  lagi
21 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia , Jakarta: Aksara Baru, 1987, h. 28-31
22 Ibid ., h. 31.
23 Ibid ., h. 32.
pengikutnya,  tetapi  bukan  pula  berarti  bahwa dalam praktek pandangan ini tidak memainkan peranan  penting.  Sedangkan  pembalasan bersifat  empiris  adalah  penyesuaian  dengan perasaan  tidak  senang  dan  dendam  yang  ada pada  korban  delik  atau  orang  lain  dalam masyarakat. Hal ini hampir sama dengan yang disebut dengan vrij subsosialitas yaitu keadaan minus  dalam  masyarakat  yang  ditimbulkan oleh  delik.  Disebut  empiris  oleh  karena  untuk pembalasan  ini  tidak  ada  keharusan  yang bersifat  metafisis  yang  didasarkan  pada postulas  yang apriori .  Apakah  dan  bagaimana seharusnya pembalasan itu sepenuhnya bergantung pada kebutuhan pembalasan menurut  kenyataan,  dan  kepada  goncangan yang  senyatanya  ada,  yang  ditimbulkan  oleh delik pada korban serta masyarakat.

## c. Teori Sistem Peradilan Pidana
Sistem  peradilan  pidana  adalah  sebuah lembaga  yang  dengan  sengaja  di  bentuk dengan  sebuah  tujuan  untuk  menjalankan penegakan  hukum,  khususnya  hukum  pidana yang  dalam  proses  pelaksanaannya  dibatasi oleh  sebuah  mekanisme  kerja  yang  telah ditetapkan dalam suatu aturan tentang prosedur  hukum  atau  yang  dikenal  dengan hukum acara pidana.
Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya  pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang  telah  melakukan  perbuatan  pidana hingga  pelaksanaan  putusan  hakim.  Sistem peradilan  pidana,  sebagai  suatu  jaringan, sistem  peradilan  pidana  mengoperasionalkan hukum  pidana  sebagai  sarana  utama,  dan dalam  hal  ini  berupa  hukum  pidana  materiil,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hukum  pidana  formil  dan  hukum  pelaksanaan pidana. 24

## 2. Kerangka Konsep
Konsepsi  merupakan  defenisi  operasional dari  intisari  objek  penelitian  yang  akan dilaksanakan.  Pentingnya  defenisi  operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian  dan  penafsiran  dari  suatu  istilah yang  dipakai.  Selain  itu  dipergunakan  juga untuk  memberikan  pegangan  pada  proses penelitian  ini.  Konsep  termasuk  bagian  dari sebuah  teori.  Konsep  dapat  diartikan  pula perencanaan yang dapat membuat kerelevanan hubungan terhadap realitas.
II. PEMBAHASAN A.  Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah  Pengulangan  Tindak  Pidana ( Recidive )  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar
1.  Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari dua unsur  kata  yaitu  Lembaga  dan  “masyarakat”. Menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia  lembaga adalah tempat, wadah. Sedangkan pemasyarakatan  berasal  dari  kata  dasar masyarakat  yang  merupakan  kata  benda  dan mendapat  imbuhan  awalan  dan  akhiran sehingga  mengalami  perubahan  makna  dari kata  benda  menjadi  kata  kerja,  yang  berarti sebagai proses ataupun cara memasyarakatkan  (memasukkan  ke  dalam
24 Yesril Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia) , Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h. 45.
masyarakat,  menjadikan  sebagai  anggota masyarakat, dan sebagainya). 25
Pengertian pemasyarakatan secara yuridis  normatif  dapat  dilihat  dalam  rumusan Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan,  yang menjelaskan  bahwa:  “Pemasyarakatan  adalah kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  warga binaan  berdasarkan  system,  kelembagaan, dan  cara  pembinaan  yang  merupakan  bagian akhir  dari  system  pemidanaan  dalam  tata peradilan pidana”.
Lebih  lanjut  Pasal  1  angka  3  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan: Lembaga Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut LAPAS  adalah  tempat  untuk  melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Kata pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963. Kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata “penjara”  yang  berfungsi  sebagai  wadah pembinaan  narapidana.  Berbicara  tentang istilah  pemasyarakatan  tidak  bias  dipisahkan dari  seorang  ahli  hukum  bernama  Sahardjo. Istilah  tersebut  kemudian  dikemukakan  oleh beliau  pada  saat  berpidato  ketika  menerima gelar  doctor  honoris  causa  dari  Universitas Indonesia,  5  juli  1963.  Dalam  pidatonya  beliau antara  mengatakan  tujuan  pidana  penjara adalah  pemasyarakatan,  pada  waktu  itu peraturan yang dijadikan dasari untuk pembinaan  narapidana  adalah gestichten reglement (peraturan  kepenjaraan)  Stb  1917 Nomor  708  dan  kemudian  diganti  dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan. 26 Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  sebagai
25 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2004, h. 623.
26 Djisman Samosir, Op. Cit. h. 198.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bagian  akhir  dari  sistem  pemidanaan  dan sistem  peradilan  pidana.  Di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan, dipersiapkan berbagai program  pembinaan  bagi  narapidana  sesuai dengan  tingkat  pendidikan,  jenis  kelamin, agama  dan  jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan narapidana tersebut. 27
Lembaga  pemasyarakatan  bukan  saja sebagai  tempat  untuk  semata-mata memidana orang,  melainkan  juga  sebagai  tempat  untuk membina  atau  mendidik  narapidana,  agar setelah selesai menjalani hukuman narapidana dapat  menyesuaikan  diri  dengan  kehidupan  di luar  lembaga  pemasyarakatan  sebagai  warga negara  yang  baik  dan  taat  hukum. 28 Dengan demikian,  penjatuhan  pidana  berupa  pidana penjara  dan  menempatkan  terpidana  di  dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya bertujuan  untuk  memberikan  balasan  bagi pelaku tindak pidana, didalamnya juga terkandung aspek pembinaan terhadap narapidana  ( treatmenet  of  offenders )  yang mengarah pada sistem pemasyarakatan.

## 2.  Sistem Pemasyarakatan
Kejahatan ( crime ) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma- norma sosial, sehingga masyarakat
menentangnya.Dalam konteks sosial, kejahatan  merupakan  fenomena  sosial  yang terjadi  pada  setiap  tempat  dan  waktu.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kejahatan  bukan  saja merupakanMasalah  bagi  suatu  masyarakat tertentu  yang  berskala  lokal  maupun  nasional, tapiJuga  menjadi  masalah  yang  dihadapi  oleh seluruh  masyarakat  di  dunia,  pada  masalalu, kini  dan  di  masa  mendatang,  sehingga  dapat
27 Ibid ., h. 198.
28 Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia , Depublisher, Yokyakarta, 2014, h. 24.
dikatakan bahwa kejahatan sebagai auniversal phenomenon 29
Menurut Bonger, arti kejahatan dipandang dari  sudut  formil  adalah  suatu  perbuatan  yang oleh  masyarakat  (dalam  hal  ini  negara)  diberi pidana.  Selanjutnya  ia  juga  mengatakan  bila ditinjau lebih dalam, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang  bertentangan  dengan  kesusilaan.  Dari pengertian yang dikemukakan Bonger tersebut, ia  menyimpulkan  bahwa  kejahatan  adalah perbuatan  yang  sangat  anti  sosial  yang memperoleh  tantangan  dengan  sadar  dari Negara berupa pemberian penderitaan
(hukuman atau  tindakan). 30
Sistem  pemasyarakatan  terdiri  dari  dua unsur  kata  yaitu  sistem  dan  pemasyarakatan. Sistem  menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia suatu  proses  atau  kesatuan,  sedangkan pemasyarakatan  berasal  dari  kata  dasar masyarakat  yang  merupakan  kata  benda  dan mendapat  imbuhan  awalan  dan  akhiran sehingga  mengalami  perubahan  makna  dari kata  benda  menjadi  kata  kerja,  yang  berarti sebagai
proses ataupun
cara memasyarakatkan  (memasukkan  ke  dalam masyarakat,  menjadikan  sebagai  anggota masyarakat, dan sebagainya). 31
Sistem  pemasyarakatan  merupakan  hasil gagasan atau ide yang dikembangkan oleh Dr. Sahardjo.Konsep  ini  bernafaskan  falsafah pengayoman.Konsep  ini  diterima  sebagai sistem  pembinaan  narapidana  ( treatmenet  of offenders ) yang pada akhirnya dikenal sebagai “sistem pemasyarakatan”. 32 Seiring berkembangnya ide pemasyarakatan, maka pada tahap operasionalnya sistem pemasyarakatan
29 Barda Nawawi Arief,
KebijakanLegislatifdalamPenanggulanganKejah atandenganHukumPidana . (Semarang: Ananta, 1994), h. 2.
30 W.A. Bonger, PengantarTentangKriminologi . (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia,
1981), h.25
31 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Op. Cit. , h. 623.
32 Tina Asmarawati, Op. Cit . h. 24

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilaksanakan di atas 10 (sepuluh) prinsip, yaitu : 33
1.  Orang yang tersesat diayomi
Pengayoman  yang  diberikan  kepada narapidana dilakukan dengan cara memberikan  bekal  untuk  hidup  sebagai warga  negara  yang  baik  dan  berguna  di dalam  masyarakat.  Bekal  hidup  tidak hanya  berupa  finansial  dan  materi,  tetapi lebih  yang  lebih  penting  adalah  mental, fisik, keahlian, keterampilan, kemauan dan kemampuan yang potensial untuk menjadi warga  negara  yang  baik,  tidak  melanggar hukum, dan berguna dalam pembangunan negara.
2.  Menjatuhi  pidana  bukan  tindakan  balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak  boleh  melakukan  penyiksaan,  baik berupa  tindakan,  ucapan,  perawatan  atau penempatan.
3.  Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan hanya dapat
dicapai  dengan  pembinaan.  Terhadap narapidana  harus  ditanamkan  pengertian
mengenai norma-norma hidup dan kehidupan,  serta  diberi  kesempatan  untuk merenungkan perbuatannya yang lampau.
4.  Negara  tidak  berhak  membuat  seseorang lebih  jahat  dari  sebelum  pelaku  tindak pidana masuk ke lembaga pemasyarakatan. 5.  Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana  harus  dikenalkan  dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
6.  Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana  tidak  boleh  bersifat  mengisi waktu  dan  hanya  diperuntukkan  pada kepentingan  lembaga  atau  kepentingan Negara.
33 Ibid ., h. 25-28.
7.  Bimbingan dan pendidikan harus
berdasarkan  pancasila.  Pendidikan  yang diberikan  harus  berdasarkan  asas-asas pancasila, oleh karena itu kepada narapidana  harus  diberikan  pendidikan agama, ditanamkan semangat
kegotongroyongan,  jiwa  toleransi,  rasa persatuan, rasa kebangsaan, jiwa bermusyawarah.
8.  Tiap orang adalah manusia, maka narapidana  harus  diperlakukan  sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.
9.  Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
10.  Perlu  didirikan  lembaga  pemasyarakatan baru yang sesuai dengan program pembinaan.  Sebaiknya  ada  bangunan khusus sehingga dapat diadakan
pemisahaan antara narapidana :
1) Dewasa, dewasa muda dan anak
2) Laki-laki dan wanita
3) Recidivis dan bukan residivis
4) Yang  melakukan  kejahatan  berat dengan  yang  melakukan  kejahatan ringan.
5) Narapidana dan tahanan.
Pelaksanaan  pidana  penjara  dengan sistempemasyarakatan mengacu kepada
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995
Tentang  Pemasyarakatan.  Penjelasan  Umum Undang-Undang
Pemasyarakatan
yang merupakan  perubahan  ide  secara  yuridis filosofis  dari  sistem  kepenjaraan  menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia, menyatakan bahwa: 34
a. Bagi  Negara  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai  fungsi  pemidanaan  yang  tidak lagi  sekedar  penjeraan  juga  merupakan suatu  usaha  rehabilitasi  dan  reintegrasi sosial.  Warga  Binaan  Pemasyarakatan telah  melahirkan  suatu  sistem  pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun
34 Dwidja Priyanto, Op.Cit. , h. 102.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  dikenal  dan  dinamakan  dengan Sistem Pemasyarakatan. b. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan  pada  unsur  balas    dendam dan  penjeraan  yang  disertai  dengan lembaga “rumah penjara” secara
berangsur-angsur dipandang sebagai suatu  sistem  dan  sarana  yang  tidak sejalan  dengan  konsep  rehabilitasi  dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak  untuk  melakukan  tindak pidana  dan  kembali  menjadi  warga masyarakat  yang  bertanggung jawab  bagi diri, keluarga, dan lingkungan.
Sistem  pemasyarakatan  pada  dasarnya memiliki  tujuan  yang  sama  dengan  sistem pemidanaan.  Berkenaan  dengan  tujuan  sistem pemidanaan di Indonesia.Tolib Setiady menyatakan  bahwa  dalam  menentukan  tujuan pemidanaan  ini  dipengaruhi  oleh  dua  aliran hukum pidana, yaitu: 35
a.  Aliran  klasik,  yaitu  suatu  aliran  yang menghendaki  hukum  pidana  yang  tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan  dan  tidak  pada  orang  yang melakukan tindak pidana.
b.  Aliran  modern,  yaitu  suatu  aliran  yang memusatkan  perhatian  pada  si  pembuat tindak pidana.
Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan  sebagai  warga  yang  baik, juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap  kemungkinan  diulanginya  tindak pidana  oleh  Warga  Binaan  Pemasyarakatan dan agar narapidana menyadari perbuatannya. Menyadari hal itu, maka sistem pemasyarakatan  Indonesia  lebih  ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatanatau klien pemasyarakatan.
Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan dalam  rangka  membentuk  Warga  Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana
35 Tolib Effendi, Op.Cit. , h. 29
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  berperan  aktif dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung  jawab.  Agar  menjadi  manusia seutuhnya  adalah  upaya  untuk  memulihkan narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan kepada  fitrahnya  dalam  hubungan  manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia  dengan  sesamanya,  dan  manusia dengan lingkungannya. 36 Adapun fungsi dari pelaksanaan pemasyarakatan  adalah  untuk  menyiapkan warga  binaan  pemasyarakatan  agar  dapat berintegrasi  secara  sehat  dengan  masyarakat, sehingga  dapat  berperan  kembali  sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertangung jawab. 37
B. Tinjauan Teori Pemidanaan
Pengertian  Pidana  menurut  Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan  yang  sengaja  dibebankan  kepada orang  yang  melakukan  perbuatan  yang memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Pemberian nestapa  atau  penderitaan  yang  sengaja dikenakan  pada  seorang  pelanggar  Undang- Undang  tidak  lain  dimaksudkan  agar  orang  itu menjadi jera.
Sanksi-sanksi yang berat dalam hukum pidana inilah yang membedakan hukum pidana dengan hukum-hukum yang lain. Hal ini yang  menyebabkan  hukum  pidana  sebagai sanksi upaya terakhir dalam sebuah penegakan hukum apabila hukum-hukum yang lain  tidak  mampu  lagi  menjerat  si  pelaku.
36 Lihat, Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.
37 Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pidana mengandung beberapa unsur atau ciri- ciri yaitu sebagai berikut.
a)  Pada  hakikatnya  pidana  adalah  suatu pengenaan  penderitaan  atau  nestapa  atau akibat-akibat  yang  menimbulkan  hal  yang tidak menyenangkan.
b)  Pidana  itu  diberikan  dengan  sengaja  oleh orang  atau  badan  yang  mempunyai kekuasaaan atau kewenangan.
c)  Pidana  itu  dikenakan  kepada  seseorang yang  telah  melakukan  tindak  pidana menurut Undang-Undang.
Dalam  ilmu  hukum  pidana  dikenal beberapa  teori  yang  mendasari  pemidanaan. Teori-teori ini berkembang seiring perkembangan  pola  pikir manusia  dan  budaya manusia.  Semakin  majunya  berbagai  aspek kehidupan  akan  semakin  diperhatikan  pula nilai-nilai kemanusiaan. Secara tradisional teori pemidanaan  dapat  dibagi  menjadi  tiga  teori yaitu :
a) teori  absolute  atau  teori  pembalasan ( vergeldings theorieen );
b) teori relative atau teori tujuan (doeltheorieen);
c) teori gabungan atau teori integral. 38
Pengertian  teori  relative  atau  tujuan yaitu  pidana  bukanlah  hanya  untuk melakukan Pembalasan  terhadap  pelaku  tindak  pidana, tetapi  mempunyai  tujuantujuan  tertentu  yang bermanfaat.  Tujuan  pidana  sebagai  sarana pembinaan  atau  perbaikan  pada  pelaku  tindak pidana dan pencegahan kejahatan.
Adapun  pencegahan  kejahatan  dapat dibedakan  dalam  prevensi  special  bertujuan ingin  mempengaruhi  tingkah  laku  si  terpidana agar  tidak  melakukan  tindak  pidana  lagi  dan prevensi  general  bertujuan  mempengaruhi tingkah laku masyarakat  agar  tidak melakukan
38 Muladi & Barda Nawawi, 1998 h.10
tindak  pidana.  Diharapkan  Penjatuhan  pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat mempengaruhi emosi dari masyarakat, sehingga  masyarakat  takut  untuk  melakukan tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  oleh terpidana.  Pengertian  teori  gabungan  yaitu teori  yang  menggabungkan  antara  teori absolute maupun teori relative.
Teori gabungan bisa dikatakan sebagai teori integral karena teori ini menganggap  bahwa  tindak  pidana  terjadi karena adanya gangguan terhadap keseimbangan,  keselarasan  dan  keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian tujuan dari pemidanaan  adalah  memperbaiki  kerusakan individu  maupun  sosial  yang  diakibatkan  oleh tindak  pidana.  Dalam  teori  ini  pemidanaan tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan tidak  diperkenankan  merendahkan  martabat manusia  ().  Tujuan  pemidanaan  dijadikan patokan  dalam  rangka  menunjang  bekerjanya sistem  peradilan  pidana  dimaksudkan  untuk menciptakan  sinkronisasi  yang  bersifat  fisik, meliputi  sinkronisasi  struktural,  sinkronisasi substansial dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural.
Dalam  hal  sinkronisasi  struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme  administrasi  peradilan  pidana dalam  rangka  hubungan  antar  lembaga penegak  hukum.  Sedangkan  menyangkut sinkronisasi  substansial,  maka  keserempakan itu  mengandung  makna  vertikal  maupun horizontal  terkait  dengan  hukum  positif. Sementara  sinkronisasi  kultural  mengandung makna    untuk  selalu  serempak  dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap- sikap  dan  falsafah  yang  secara  menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pemahaman  atas  tujuan  pemidanaan melalui tiga  pilar  administrasi  peradilan  pidana yang  telah  dijelaskan  tersebut,  merupakan prasyarat  yang  harus  dipenuhi  apabila  tidak ingin  terjadi  bias  antara  tujuan  pemidanaan dengan  tujuan  dari  sistem  peradilan  pidana. Tujuan  pemidanaan  dalam  perjalanan  sejarah dapat dihimpun sebagai berikut.
1)  Pembalasan (revenge) Seorang yang telah menyebabkan  kerusakan  dan  malapetaka pada  orang  lain,  menurut  alasan  tujuan pembalasan  ini  wajib  menderita  sama dengan  yang  telah  ditimpakan  kepada orang  lain.  Di  dalam  masyarakat  primitif, tujuan  pemidanaan  lebih  menonjolkan aspek  pembalasan  suku  lain,  bahkan kadang-kadang dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut pada seluruh suku atau clan atau kampung. Sering suatu kampung menyerang  suatu  kampung  lain  sebagai suatu pidana pembalasan.
2)  Penghapusan  dosa  (expiation)  Dalam  hal tujuan  pemidanaan  dalam  arti  penebusan dosa  pun  merupakan  suatu  sejarah  dalam peradaban  manusia.  Tujuan  pemidanaan seperti  ini  berakar  pada  pemikiran  yang bersifat  religius.  Pemidanaan  menurut tradisi Kristen-Judea merupakan penghapusan  suatu  kesalahan  dengan penderitaan  si  pelaku.  Dengan  demikian terjadilah keseimbangan.
3)  Menjerakan  (deterent)  Alasan  pembenar mengenai  tujuan  penjeraan  ini  didasarkan atas  alasan  bahwa  ancaman  pidana  yang dibuat  oleh  Negara  akan  mencegah  atau membatasi  terjadinya  kejahatan.  Ini  akan membuat  orang  yang  rasional  berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan. Dasar  pertimbangan  untung  ruginya  suatu perbuatan  ini  merupakan  hasil  pemikiran ajaran  kriminologi  klasik  di  abad  ke  18 untuk    reformasi  hukum  pidana  yang dipelopori  oleh  Jeremy  Bentham  dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria. Perbuatan pidana dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana  terhadap  pelaku  secara  cepat, tepat dan sepadan.
4)  Perlindungan  terhadap  umum  (protection of the public) Sistem pemidanaan demikian ialah  mengisolasi  penjahat  dari  anggota masyarakat  yang  taat  kepada  hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem  pemberian  tanda  kepada  penjahat, misalnya  dengan  dicap  bakar,  supaya
orang jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan kedalam penjara. Diperkirakan biaya isolasi penjahat  tersebut  dari  masyarakat  akan kurang  sebanding  dengan  kerugian  yang mungkin  ditimbulkan  jika  ia  dibiarkan bebas. Isolasi penjahat dari masyarakat ini juga  tidak  berat  daripada  kemungkinan  ia lebih jahat setelah ia hidup dipenjara.
5)  Memperbaiki  si  penjahat  (rehabilitation  of the  criminal)  Tujuan  ini  paling  banyak diajukan  oleh  orang  di  jaman  modern  ini. Pidana  itu  harus  diusahakan  agar  dapat mengubah  pandangan  dan  sikap-sikap  si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan  kejahatan  dimasa  yang  akan datang. 39
Bagi  para  psikiatris  hal  tersebut  dapat dicapai  dengan  jalan  menciptakan  program- program yang bersifat nasehat-nasehat kepada individu dalam kelompok dan menciptakan suatu milieu yang dapat menyembuhkan si penjahat
C.  Tinjauan  Pengulangan  Tindak  Pidana (recidive)
Recidive  atau  pengulangan  tindak pidana  mengandung  pengertian  bahwa  tindak pidana  yang  terjadi  dalam  hal  seorang  yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi  putusan  hakim  yang  bersifat  tetap  ( in kracht  van  gewijsde ),  kemudian  melakukan suatu  tindak  pidana  lagi.  Pengertian  dari recidive  hampir  sama  dengan  seseorang  yang melakukan  lebih  dari  satu  tindak  pidana  17 ( concursus  realis ),  tetapi  perbedaaannya  ada pada  ditetapkannya  Putusan  Hakim  yang bersifat  tetap  yang  berupa  pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdahulu  atau  sebelumnya.  Seseorang  yang melakukan  pengulangan tindak  pidana  disebut residivise.
Recidive terbagi  menjadi  dua  jenis yaitu  recidive  umum  ( general  recidive )  dan
39 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984 h. 15

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Recidive  khusus  ( special  recidive ).  Recidive umum  adalah  pengulangan  terhadap  setiap tindak  pidana  yang  dilakukan  dalam  waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan  pidana. Residive khusus  adalah sistem  pemberatan  pidana  dimana  tidak semua  tindak  pidana  yang  diulangi  masuk kategori  sebagai  recidive.  Pemberatan  pidana hanya  dilakukan  terhadap  pengulangan  tindak pidana  tertentu  dan  yang  dilakukan  dalam tenggang waktu tertentu pula.
Tahap  Pelaksanaan  Pembinaan  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang SiantarNarapidana merupakan manusia  ciptaan  Tuhan  memiliki  kedudukan tertinggi  yang  mempunyai  akal  dan  pikiran. Narapidana menerima pembinaan dan bimbingan  agar  ia  dapat  menyesali  segala perbuatan  yang  dilakukan  sehingga  bisa merubah diri dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.  Untuk  itu  petugas  Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang Siantarharus memiliki strategi pembinaan yang benar-benar  tepat  terhadap  pihak-pihak  yang bersangkutan. Ketidaktepatan pembinaan yang dilakukan  kepada  narapidana  mengakibatkan ketidakefektifan  dalam  proses  pembinaan  dan bimbingan.
Akibat-akibat yang timbul apabila salah
dalam menerapkan strategi pembinaan
mengakibatkan narapidana mengalami
gangguan  jiwa  atau  depresi,  sikap  atau perilaku  narapidana  yang  menjadi  lebih  buruk dari
sebelumnya sehingga dapat mengakibatkan  adanya  pengulangan  tindak pidana  ( recidive ),  narapidana  tidak  dapat berintegrasi  dengan  masyarakat  luar  dan sebagainya. Tahap-tahap pembinaan narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas
II A Pematang Siantardiawali dengan pendaftaran  narapidana.  Pendaftaran  meliputi:
identitas  narapidana,  Putusan  Pengadilan, kesehatannya  serta  barang-barang  apa  saja yang  dibawa.  Narapidana  juga  diberikan pengertian-pengertian  mengenai  cara  hidup dalam  rangka  menjalani  hidup  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  II  A  Pematang  Siantar, tata  tertib  dan  sanksi  yang  berlaku,  hak  dan kewajiban narapidana selama berada di dalam Lapas.  Selain  itu  diadakan  wawancara  atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap jiwa, keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang dilakukannya tindak pidana.
Hal ini bertujuan agar dapat ditentukan mengenai  strategi  pembinaan  dan  bimbingan yang  tepat  sehingga  tujuan  dari  pembinaan dapat  tercapai.  Proses  pembinaan  terbagi dalam 4 (empat) tahap yaitu:
a. Tahap  Pertama  Tahap  pertama  atau disebut tahap admisi dan orientasi merupakan  tahap  pengenalan  narapidana. Dalam tahap ini narapidana belum mendapat  pembinaan.  Petugas  hanya melakukan  pengamatan,  pengenalan  dan penelitian  terhadap  narapidana  mengenai latar  belakang  pendidikan,  sebab  ia melakukan tindak pidana, keadaan ekonomi dan sebagainya. Setiap narapidana  mempunyai  satu  orang  wali yang ditunjuk dari petugas
Pemasyarakatan.
Setiap  wali  biasanya  mengampu  kurang lebih  sepuluh  narapidana.  Wali  bertugas mengawasi  sikap,  perilaku,  tingkah  laku dan mengamati perkembangan narapidana serta  menilainya.  Penilaian  dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang TPP  (Tim  Pengamat  Pemasyarakatan). Wali  juga  berperan  untuk  menerima keluhan-keluhan dan hal-hal yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berhubungan  dengan  narapidana  yang diampunya. Selama 1 (satu) bulan menjalani  masa  pengamatan,  pengenalan dan penelitian lingkungan, diadakan sidang TPP  untuk  menentukan  mengenai  strategi pembinaan  yang  akan  diterapkan  pada tahap  selanjutnya.  Putusan  dalam  sidang TPP harus sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pembina Pemasyarakatan,  wali  Pemasyarakatan, pengamat Pemasyarakatan
dan pembimbing Pemasyarakatan di LP. Dalam masa ini narapidana ditempatkan di blok E. Apabila  hasil  pengamatan  berorientasi baik, narapidana dapat ditempatkan di Blok D  sampai  selesai  menjalani  1/3  masa pidananya.
Tahap  ini  merupakan  tahap  “maximum security”  dimana  dilakukan  pengawasan yang  ketat  bagi  narapidana  dan  belum diijinkan untuk berhubungan dengan
masyarakat luar.
b. Tahap kedua Setelah narapidana menjalani  1/3  masa  pidananya,  segera diadakan  sidang  TPP  kembali  untuk membahas mengenai penerapan Pelaksanaan Pembinaan selanjutnya terhadap narapidana. Dalam tahap ini akan diterapkan mengenai
peningkatan program.  Apabila  dalam  sidang  TPP,  wali menyatakan  bahwa  ada  sikap,  perilaku positif  dari  narapidana,  narapidana  dapat segera  dipindahkan  di  Blok  C  dan  harus menempuh  pembinaan  sampai  ½  masa pidana. Namun apabila hasil penilaian dan pengamatan menyatakan
bahwa narapidana  tidak  menunjukkan  sikap  yang baik  maka  narapidana  tersebut  tetap berada di blok D.
Pada
tahap kedua narapidana dipekerjakan di luar blok LP sesuai dengan kemampuannya  masing-masing  seperti berkebun,  membuat  kerajinan  tangan seperti  layang-layang,  blangkon,  anyaman plastik,  konde,  wig  dan  cinderamata, mengukir, membudidayakan tanaman hias, membudidayakan  lele  dan  sebagainya. Tujuan  pelatihan  adalah  memberi  bekal ketrampilan  terhadap  narapidana,  agar pada  waktu  bebas  narapidana  dapat memanfaatkan ketrampilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan tujuan  tersebut  diharapkan  narapidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal pengawasan,
diberlakukan  “medium  security”  yaitu pengawasan  yang  tidak  seketat  pada tahap sebelumnya. Dalam hal ini narapidana  ditempatkan  di  luar  blok  LP agar  petugas  mudah  mengawasi  dan narapidana  belum  diijinkan  berhubungan dengan masyarakat luar.
c. Tahap ketiga Apabila hasil evaluasi sidang
TPP  menyatakan  bahwa  narapidana  telah menjalani tahap-tahap pembinaan
sebelumnya dengan baik, ia dapat melanjutkan tahap pembinaan yang ketiga. Pengusulan  narapidana  yang  dinyatakan layak  untuk  menjalani  pembinaan  tahap ketiga  dilakukan  oleh  Kalapas  kepada Kakanwil  Hukum  dan  HAM  Propinsi Sumatera Utara. Bentuk Persetujuan hukum diwujudkan dengan Surat
Keputusan.  Narapidana  yang  dijinkan menjalani  pembinaan  tahap  ini  akan ditempatkan  di  Blok  B  dan  menjalani sampai  dengan  2/3  masa  pidananya. Apabila  Kakanwil  Hukum  dan  HAM  tidak menyetujui karena mungkin ada persyaratan  yang  belum  terpenuhi,  maka

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
narapidana  tetap  dibina  dan  ditempatkan pada  tahap  kedua.  Narapidana  dapat dipekerjakan  di  luar  tembok  LP  pada Lembaga latihan kerja baik yang diselenggarakan  oleh  LP  seperti  parkir, bercocok  tanam,  membuka  kios  potong rambut,  membuka  jasa  tambal  ban, beternak  dan  sebagainya,  maupun  yang diselenggarakan oleh swasta seperti misalnya dipekerjakan pada industri rumah tangga, pembuatan mebel, gerabah, penjahit  dan  sebagainya.  Pada  tahap  ini diterapkan “minimum security” yaitu pengawasan  yang  tidak  terlalu  ketat. Dalam  hal  ini  narapidana  diijinkan  berada di  luar  tembok  LP  dan  diperbolehkan berinteraksi  dengan  masyarakat  luar,tetapi masih dalam pengawasan petugas. Tujuan  pembinaan  pada  tahap  asimilasi agar narapidana dapat berasimilasi kembali atau berinteraksi dengan masyarakat setelah  mereka  manjalani  kehidupan  di dalam  Lapas  yang  berbeda  dengan kelompok  masyarakat  yang  berada  di  luar LP.
d. Tahap keempat Setelah narapidana berhasil menjalani tahap-tahap
sebelumnya  yaitu  tahap  pertama  sampai dengan  tahap  ketiga,  narapidana  dapat melanjutkan  pembinaan  di  tahap  yang keempat.  Tahap  pembinaan  ini  adalah tahap  pembinaan  yang  terakhir,  sehingga narapidana  akan  menjalani  tahap  ini sampai masa pidananya berakhir. Bimbingan narapidana yang telah
menjalani tahap integrasi tidak lagi diberikan  oleh  petugas  Lapas  tetapi  sudah
menjadi wewenang BAPAS. BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan  klien  pemasyarakatan  yang
berada  dibawah  Kementerian  Hukum  dan HAM.
Tugas  dan  fungsi  BAPAS  salah satunya berperan mendampingi klien pemasyarakatan dari proses penyidikan, pembinaan sampai ia kembali dalam masyarakat.  Bapas  juga  berperan  memberi bimbingan  kepada  bekas  narapidana,  anak Negara  dan  klien  Pemasyarakatan  yang memerlukan misalnya bagi Klien Pemasyarakatan yang menjalani cuti
menjelang  bebas.  Tetapi  pada  tahap  ini Pengawasan utama tetap kepada keluarga dan masyarakat sekeliling narapidana yang bersangkutan. Setiap narapidana yang menempuh  tahap  ini  dapat  diintregasikan dengan masyarakat luar berupa cuti menjelang bebas  (CMB)  atau  pembebasan  bersyarat (PB).
Pemberian  CMB  dan  PB  merupakan salah  satu  hak  narapidana  selama  menjalani pembinaan dan bimbingan di Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan. Peraturan  Pelaksanaan  mengenai  CMB  dan PB diatur dalam Kep. Menteri Kehakiman 45 RI Nomor  M.01.PK.04-10  Tahun  1999  Tentang Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  dan  Cuti menjelang bebas.
Syarat admisnistratif untuk mendapat CMB dan PB sebagai berikut.
1)  Salinan Putusan Pengadilan;
2)  Surat  keterangan  asli  dari  kejaksaan  yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan  tidak  mempunyai  perkara atau  tersangkut  dengan  tindak  pidana lainnya;
3)  Laporan  penelitian  dari  BAPAS  tentang pihak  keluarga  yang  akan  menerima narapidana,  keadaan  masyarakat  sekitar

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan orang-orang yang berhubungan dengan narapidana;
4)  Salinan  daftar  yang  memuat  tentang pelanggaran  tata  tertib  yang  dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dari Kalapas 5)  Salinan daftar perubahan atau
pengurangan  masa  pidana  seperti  grasi, remisi dan sebagainya.
6)  Surat  kesanggupan  dari  pihak  yang  akan menerima narapidana seperti pihak keluarga,  sekolah,  instansi  pemerintah atau swasta dan sebagainya
7)  Surat  kesehatan  dari  psikolog  maupun dokter tentang kesehatan jasmani maupun kejiwaannya.
B.  Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Pengulangan  Tindak  Pidana  ( Recidive )
di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Pematang Siantar
Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak  diungkapkan  oleh  para  sarjana,  antara lain  :  Rubin  menyatakan,  bahwa  pemidanaan (apapun  hakikatnya,  apakah  dimaksudkan untuk  menghukum  atau  untuk  memperbaiki) sedikit  atau  tidak  mempunyai  pengaruh terhadap masalah kejahatan. Schultz menyatakan,  bahwa  naik  turunnya  kejahatan disuatu  negara  tidaklah  berhubungan  dengan perubahan-perubahan didalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan  pengadilan,  tetapi  berhungan dengan  bekerjanya  atau fungsinya  perubahan- perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
Johannes Andenaes menyatakan,
bahwa  bekerjanya  hukum  pidana  selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks
kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan  faktor-faktor  lain  yang  membentuk sikap  dan  tindakan  kita.  Wolf  Middendorf menyatakan,  bahwa  sangatlah  sulit  untuk melakukan  evaluasi  terhadap  efektifitas  dari “general  deterrence”  karena  mekanisme pencegahan  (deterrence)  itu  tidak  diketahui. Kita  tidak  dapat  mengetahui  hubungan  yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin  melakukan  kejahatan  atau  mungkin mengulanginya  lagi  tanpa  hubungan  dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan  atau  agama  mungkin dapat  mencegah  perbuatan  yang  sama kuatnya dengan kekuatan orang pada pidana.
Dikemukakan pula oleh Wolf Middendorf,  bahwa  dalam  prakteknya  sulit menetapkan  jumlah  (lamanya)  pidana  yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian  sipelanggar  karena  tidak  ada hubungan  logis  antara  kejahatan  dengan jumlah  lamanya  pidana.  Akhirnya  ditegaskan olehnya,  bahwa  kita  masih  sangat  sedikit mengetahui  tentang  apa  yang  membuat seorang  terpidana  kembali  melakukan  atau tidak melakukan aktivitas kejahatan.
Donald  R.  Taft  dan  Ralph W.  England pernah  juga  menyatakan,  bahwa  efektivitas hukum  pidana  tidak  dapat    diukur  secara akurat.  Hukum  hanya  merupakan  salah  satu sarana kontrol sosial. 40
Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan  dari  kelompok-krlompok  interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana  yang  lebih  efisien  dalam
40 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dan Pengembangan Hukum Pidana, Op.Cit, h. 44

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengatur  tingkah  laku  manusia  dari  pada sanksi hukum.
Karl  O.  Christiansen  pada  waktu membicarakan beberapa pertmbangan mengenai  kemungkinan  suatu  politik  kriminal yang  rasional,  mengemukakan  antara  lain  : “Pengaruh  pidanan  terhadap  masyarakat  luas sangat  sulit  diukur.  Pengaruh  itu  (maksudnya pengaruh dalam arti “ general prevention ”, pen.) terdiri  dari  sejumlah  bentuk  aksi  dan  reaksi yang  berbeda  dan  saling  berkaitan  erat,  yang disebut  dengan  berbagai  macam  nama, misalnya pencegahan ( deterrence ), pencegahan umum ( geneal prevention ), memperkuat kembali nilai-nilai moral (reinforcement of moral collective ), mengurangi atau  meredakan  ketakutan (alleviantion  of fears ),  melepaskan  ketegangan-ketegangan agresif (rease  of  aggressive  tensions) dan sebagainya.
Khususnya  mengenai  pengaruh  dari pidana  penjara,  dikemukakan  olehnya  bahwa kita  mengetahui  pengaruhnya  terhadap  si pelangar, tetapi pengaruh-pengaruhnya terhadap  masyarakat  secara  keseluruhan (maksudnya  pengaruh  “general  prevention”, pen.)  merupakan  “terra  incognitar”,  suatu wilayah tidak diketahui (“ unknown territory ”).
Menurut  S.  R.  Brody,  dari  sembilan penelitian (mengenai pemidanaan) yang diamati  olehnya, lima  diantaranya menyatakan bahwa  lamanya  waktu  yang  dijalani  di  dalam penjara  tampaknya  tidak  berpengaruh  pada adanya  penghukuman  kembali  (reconviction). Akhirnya  secara  lebih  umum  M.  Cherif Bassiouni  pernah  juga  menegaskan,  bahwa kita  tidak  tahu  dan  tidak  pernah  tahu  secara pasti  metode-metode  tindakan  (treatment)  apa yang  paling  efektif  untuk  mencegah  dan memperbaiki  atau  kitapun  tidak  mengetahui seberapa  jauh  efektivitas  setiap  metode
tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalahmasalah  ini  secara  pasti,  kita  harus mengetahui sebab-sebab kejahatan, dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan  yang  lengkap  mengenai  etiologi tingkah  laku  manusia.  Berbagai  ungkapan  di atas meninjau keterbatasan kemampuan hukum  pidana  dari  sudut  hakikat  terjadinya kejahatan  dan  dari  sudut  hakikat  fungsinya  / bekerjanya  hukum  (sanksi)  pidana  itu  sendiri. Dilihat  dari  hakikat  kejahatan  sebagai  suatu masalah  kemanusiaan  dan  masalah  sosial, banyak  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya kejahatan.
Faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan itu  sangat  kompleks  dan  berada  diluar jangkauan  hukum  pidana.  Wajarlah  hukum pidana  mempunyai  keterbatasan  kemampuan untuk  menanggulangi,  karena  seperti  pernah dikemukakan oleh Prof. Sudarto, “penggunaan hukum  pidana  merupakan  penanggulangan sesuatu  gejala  (“ Kurieren  am  Sympton ”)  dan
bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi
keterbatasan kemampuan hukum pidana selama  ini  juga  disebabkan  oleh  sifat/hakikat dan  fungsi  dari  hukum  pidana  itu  sendiri. Sanksi  (hukum)  pidana  selama  ini  bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber)  penyakit,  tetapi  sekedar  untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit.
Dengan  kata  lain,  sanksi  (hukum) pidana  bukanlah  merupakan  “pengobatan kausatif”  tetapi  hanya  sekedar  “pengobatan simptomatik”.  Kedudukan,  sifat  dan  fungsi hukum  ternyata  sangat  luas  dan  penting peranannya  terutama  di  dalam  masyarakat yang sedang membangun, seperti Indonesia. 41

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 101
Kejahatan merupakan suatu
fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari  bebagai  sisi  yang  berbeda.  Plato menyatakan  bahwa  emas,  manusia  adalah merupakan  sumber  dari  banyak  kejahatan. Aristoteles  menyatakan  bahwa  kemiskinan menimbulkan  kejahatan  dan  pemberontakan. Thomas  Aquino  memberikan  pendapatnya tentang  pengaruh  kemiskinan  atas  kejahatan. “Orang  kaya  yang  hidup  untuk  kesenangan dan  memborosboroskan  kekayaannya,  jika suatu  kali  jatuh  miskin,  mudah  menjadi pencuri”.
Tujuan dari norma adalah untuk ditaati diperlukan  untuk  suatu  sanksi.  Dalam  ilmu hukum  dikenal  berbagai  norma  yang  berlaku dalam  masyarakat.  Norma  kesopanan,  norma kesusilaan,  norma  adat,  norma  agama  dan norma  hukum.  Diantara  norma-norma tersebut bentuk  sanksi  yang  paling  hebat  terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara  sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu  pelanggaran  hukum.  Pasal  10  KUHP menetapkan  empat  bentuk  hukuman  pokok bagi  seorang  pelaku  tindak  pidana  yaitu hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.
Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah  faktor  yang  utama  untuk  memacu efektivitas  dari  hukum  pidana. 42 Adalah  suatu kenyataan  pada  zamannya  para  pencopet tetap bereaksi ditengah kerumunan masyarakat  yang  tengah  menyaksikan  suatu eksekusi hukuman mati pada penjahat.
Suatu gambaran bahwa orang menjadi masa  bodoh  dengan  hukum  pidana.  Menurut Mochtar Kusumaatmadja,  Pemasyarakatan
42 Ibid, h. 3
sebagai  suatu  sistem,  menghadapi  beberapa masalah pokok : 43 (1) masalah sarana peraturan perundang-undangan; (2) masalah personalia; (3) masalah sarana administrasi
keuangan; dan (4) masalah sarana fisik.
Pemasayarakatan sebagai sistem pembinaan  narapidana  sesungguhnya  telah mencerminkan  konsep-konsep  idial  mengenai bagaimana  seharusnya  mengenai  seseorang yang  sedang  tersesat  jalan  hidupnya  karena terlibat  sesuatu  perilaku  kriminal.  Namun realitas  menunjukkan  bahwa  operasionalisasi sistem  pemasyarakatannya  dalam  praktek sering  terbentur  oleh  berbagai  kendala  baik yang bersifat yuridis, kultural-sosiologis maupun  teknis  sehingga  aplikasinya  tidak optimal. Akan tetapi idealitas Sistem
Pemasyarakatan  di  atas  masih  sering  hanya merupakan  das  Sollen  (konsep  normatif).
Sedangkan dalam realitas, praktek pelaksanaan  Sistem  Pemasyarakatan  tersebut tidak  jarang  diwarnai  dengan  munculnya berbagai  macam  kasus  yang  justru  dapat menjauhkan  dari  tujuan  pemasyarakatan  itu sendiri.  Misalnya  terjadinya  kasus  penyiksaan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)  terhadap  narapidana  yang  biasanya diatasnamakan  sebagai  hukuman  disiplin, kasus-kasus  pelarian  narapidana  dari  Lapas yang  membuat  resah  masyarakat,  kasus kerusuhan yang bersumber dari melembaganya  kultur  kekerasan  di  dalam Lapas,  baik  yang  terjadi  antara  sesama narapidana  maupun  antara  petugas  dengan narapidana atau sebaliknya, karus-kasus residivis  yang  dilakukan  oleh  para  bekas
43 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Op. Cit. h. 135

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
narapidana  yang  tentu  sebelumnya  telah mengenyam proses pembinaan di suatu Lapas dan lain sebagainya.
Bebagai faktor dari perjalanan panjang Sistem Pemasyarakatan di atas, tentu melahirkan berbagai tanda tanya pula. Mengapa  kasus-kasus  tersebut  bisa  terjadi? Apakah  sistem  pembinaan  narapidana  yang bernama  pemasyarakatan  sekarang  ini  sudah tidak  relevan  lagi  dan  perlu  diganti  dengan sistem yang lain? Ataukah masih relevan akan tetapi memerlukan reaktualisasi dan revitalisasi konsep  agar  sesuai  dengan  perubahan  yang terjadi  (reformasi)?  Bagaimana  halnya  dengan status,  fungsi  dan  tugas  serta  hukuman resource yang nyata-nyata dimiliki oleh
Lembaga
Pemasyarakatan? Bigaimana kesadaran,  sarana  dan  prasarana  sebagai fasilitas  untuk  penyelenggaraan  pembinaan narapidana ? Dalam perspektif sistem peradilan pidana, apakah praktek
penyelenggaraannya benar-benar telah mencerminkan  suatu  keterpaduan  (integrated) diantara  sub-sub  sistem  yang  ada  (mulai  dari Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  sampai dengan Lembaga Pemasyarakatan
Faktor –  faktor  yang  menghambat terselenggaranya tujuan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan sebagai berikut : 44 1.  Keterpaduan  di  antara  sub  sistem peradilan  pidana  Posisi  strategis  sekaligus urgensif  dari  sistem  pemasyarakatan  bagai upaya  pencapaian  tujuan  pemidanaan  bahkan tujuan  penegakan    hukum  secara  keseluruhan ialah  kedudukan  Lembaga  Pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana sistem pemasyarakatan  yang  merupakan  mata  rantai (sub  sistem)  terakhir  dari  bekerjanya  sistem
44 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Op. Cit, hlm. 141. 68) M. Abdul Kholiq A.F, Op. Cit, h. 64
peradilan  pidana  yang  terdiri  dari  sub-sub sistem  lainnya  seperti  kepolisian,  kejaksaan dan pengadilan.  Deskripsi menganai integritas antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga- lembaga  lain  sebagai  sub  sistem  pendukung bekerjanya  proses  peradilan  pidana  yang merupakan  sebuah  sistem  tersebut,  secara tepat pernah diutarakan oleh Muladi dan Barda Nawawi yaitu bahwa banyak orang yang  salah duga  bahwa  seolah-olah  program  rehabilitasi pelaku  tindak  pidana  baru  mulai  sejak  ia memasuki pintu gerbang lembaga pemasyarakatan. Padahal apa yang dinamakan lembaga pemasyarakatan itu hanya sebuah  sistem  penyelenggaraan  hukum  yang tidak dapat dipikirkan sebagian demi sebagian. Saat-saat  seseorang  tersangka  ditahan  polisi, cara-cara  ia  diinterogasi,  cara-cara  alat  bukti dikumpulkan dan dikemukakan disidang pengadilan,  semuanya  akan  mempengaruhi tingkah  laku  narapidana  sekaligus  merupakan faktor yang
menentukan dalam penyesuaiannya  terhadap  program  rehabilitasi (di lembaga pemasyarakatan
Keterkaitan antara sub sistem tersebut di  atas,  telah  ditegaskan  di  dalam  laporan President’s  Commission  on  Law  Enforcement and Berdasarkan pemahaman terhadap kedudukan  lembaga  pemasyarakatan  dalam perspektif sistem peradilan pidana di atas, bisa disimpulkan  bahwa  sesungguhnya  tanggung jawab  pemidanaan  narapidana  tidak  pada lembaga pemasyarakatan semata.
Akan  tetapi  juga  pada  institusi-institusi lain yang turut menggerakkan proses peradilan pidana  sebagai  suatu  sistem.  Hal  ini  berarti apabila  ada  bekas  narapidananya  menjadi residivis  (melakukan  kejahatan  kembali),  itu tidak bisa diartikan sebagai ketiadaan efektivitas sistem pemasyarakatan yang merupakan cara pembinaan narapidana,

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 103
melainkan  harus  “dibaca”  sebagai  kegagalan
dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan.
Terlebih lagi dalam kenyataan, lembag a  pemasyarakatan  sebagai  “terminal akhir”  berjalannya  proses  peradilan  pidana, sama  sekali  tidak  pernah  mempersoalkan apakah seseorang yang hendak dibina dengan program-program  rehabilitasi  dan  resosialisasi itu  adalah  benarbenar  merupakan  orang  yang bersa lah seperti “vonis”  institusi-institusi sebelumnya  atau  tidak.  Namun  demikian, justru  proses  pembinaan  dengan  sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan lembaga pemasyarakatan inilah yang merupakan  fase  penentuan  bagi  upaya pengembangan  bahkan  seorang  pelaku  tindak pidana  menjadi  baik  dan  berguna  dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam  konteks  di  atas,  maka  perlu disadari  oleh  semua  pihak  bahwa  lembaga pemasyarakatan  yang  bertugas  memperbaiki perilaku narapidana dengan sistem pemasyarakatannya,  pada  satu  sisi  memang merupakan  lembaga  yang  memiliki  beban berat dengan berbagai kekurangan dan stigma yang menyudutkannya. Tetapi baik itu, posisinya  sungguh  sangat  strategis  dan menentukan  hasil  akhir  dari  aktivitas  law enforcement khususnya yang melalui bekerjanya sistem peradilan pidana.
Posisi  strategis  yang  dimiliki  lembaga pemasyarakatan  sebagai  institusi  operator sistem  pemasyarakatan  seperti  diuraikan  di atas,  dalam  kinerjanya  ternyata  tidak  selalu bersesuaian dengan idealita yang dikonsepkan.  Justru  karena  posisi  strategis dan  urgensif  tersebut,  keberadaan  lembaga pemasyarakatan sering terhalang oleh berbagai  kendala  yang  sekaligus  merupakan
sisi  kelemahannya.  Kendala-kendala  tersebut antara lain ialah 45
1. Adanya  mispersepsion  di  antara  sub sistem  dalam  sistem  peradilan  pidana mengenai  tugas  dan  tanggung  jawab pembinaan seorang yang sedang tersesat perilakunya karena suatu tindakan pidana. Artinya, baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan pada umumnya berpandangan  bahwa  urusan  pembinaan pelaku tindakan pidana adalah merupakan tugas  dan  tanggung  jawab  lembaga pemasyarakatan.
2. Undang-undang Adanya kendala/kelemahan internal yang
bersumber  pada  Undang-undang  Nomor 12  tahun  1995  sebagai  basis  yuridis normatif  bagi  penyelenggaraan  sistem pemasyarakatan. Artinya, Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti reglement  kepenjaraan  yang  kelahirannya telah  ditunggu  puluhan  tahun,  ternyata masih mencantumkan ketentuan- ketentuan  yang  justru  “menampilkan”  sisi kelemahan,  antara  lain  Ketentuan  Pasal 47  mengenai  wewenang  kepala  lembaga pemasyarakatan  yang  bersifat  mutlak yang  umumnya  sering  dinegosiasikan kepada petugas bawahan untuk memberikan  tindakan/hukuman  disiplin terhadap  narapidana  pelanggar  peraturan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal ini ternyata masih mengesankan ketentuanyang bersifat  kepenjaraan  yang  sesungguhnya hal  itu  merupakan  warisan  kolonial. Dikatakan  demikian  karena  substansi pasal  ini  masih  melihat  narapidana sebagai  orang  rantai  yang  berbahaya (bukan  manusia  tersesat  yang  perlu dibina) sehingga perlu disediakan hukuman disiplin keras diantaranya berupa  “krangkeng”  (tutupan  sunyi). Dengan  kata  lain  Pasal  47  yang  masih menyiratkan pandangan narapidana sebagai  objek  yang  berbahaya  sehingga perlu  diantisipasi  dengan  bentuk-bentuk tindakan  indisipliner  oleh  petugas  (seperti hukuman  tutupan  sunyi/krangkeng).  Pada Pasal  14  mengenai  daftar  berbagai macam  hak  yang  boleh  dimiliki  seorang narapidana,  undang-undang  ini  dapat dinilai  kurang  aktif  terhadap  pemikiran- pemikiran yang berkembang dalam berbagai konvensi internasional mengenai prevention  of  crime  and  treatment  of
45 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit, h. 10 - 50 -

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
offenders yang  sudah  menjadi  resolusi- resolusi  PBB.  Seperti  “Standar  Minimum Rules”,  “ Convention  Against  Toture  and Other Cruel”, “The Beijing Rules” dan lain- lain.  Salah  satu  bukti  kurang  adaptifnya undang-undang  pemasyarakatan  ini  ialah tidak ditegaskannya hak asasi narapidana berupa hak untuk memperoleh perlindungan dari mengalami penyiksaan/penganiayaan baik oleh sesama narapidana maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan.
3. Pelaku  Kejahatan  Untuk  memulai  analisis terhadap  pelaku  kejahatan,  penulis  mulai dari  definisi  penologi.  Penologi  ialah  ilmu tentang  tumbuh  dan  berkembangnya hukuman. Penologi pada dasarnya merupakan  ilmu  tentang  hukuman,  akan tetapi  Sutherland  memasukkan  hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian  kejahatan  baik  represif maupun  preventif.  Paul  Mudigdo  Mulyono tidak  sependapat  dengan  definisi  yang diberikan  oleh  Sutherland.  Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa  pelaku kejahatan itupun mempunyai  andil  atas  terjadinya  suatu kejahatan,  karena  terjadinya  kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang  oleh  masyarakat,  akan  tetapi adanya  dorongan  dari  si  pelaku  untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat  tersebut.  Ada  orang  yang dilahirkan  jahat,  namun  lingkunganpun memiliki  pengaruh  dalam  pembentukan perilaku  jahat  tersebut.Mr.  W.A.  Bonger menulis dalam bukunya Pengantar Tentang Kriminologi (1950), bahwa kejahatan  anak-anak  dan  pemuda  sudah merupakan  bagian  yang  besar  dalam kejahatan. Lagi pula, kebanyakan penjahat-penjahat dewasa sejak mudanya sudah  menjadi  penjahat  dan  merosot susilanya sejak masa anak-anak. Tegasnya,  pola  perilaku  jahat  tidak diwariskan  tapi  dipelajari  melalui  suatu pergaulan  yang  akrab.  Karena  itu  sering kita  dengar  sindiran  bahwa  “penjahat kelas  teri”  bersekolah  dengan  “penjahat kelas kakap”.
4. Sumber  daya  manusia  (petugas  Lapas) Kemampuan  personil  (human  resource) lembaga  pemasyarakatan  yang  secara umum kurang memadai untuk “menerjemahkan” konsep pemasyarakatan dalam menjalankan tugas  pembinaan.  Kendala  ini  biasanya bermuara  pada  latar  belakang  status pendidikan  petugas  Lapas  yang  sebagian besar  dibawah  tamatan  SLTA.  Ditambah lagi  para  petugas  yang  berpola  pikir  pada
ajaran absolud, yaitu mereka
beranggapan bahwa pidana adalah konsekuensi  logis  (yang  harus  ada) karena telah dilakukannya suatu kejahatan  oleh  seseorang.  Dikarenakan, teori absolud memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya prevention  of  crime  khususnya  bagi terpidana.  Oleh  karena  itu  implikasinya dalam praktek pelaksanaan pidana seringkali  bersifat  out  of  control  sehingga terjadi  kasus-kasus  seperti  penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat/petugas  dalam  rangka  menjadikan terpidana  jera,  untuk  selanjutnya  tidak melakukan kejahatan lagi.
5. Sarana  Masalah  sarana  dan  prasarana operasional sistem pemasyarakatan khususnya  yang  berupa  sarana  fisik (gedung  bangunan  Lapas)  yang  sebagian masih  berwujud  gedung-gedung  penjara warisan masa kolonial. Sekalipun sebagian  diantaranya  ada  yang  sudah direnovasi dan dimodifikasi, namun kenyataan demikian tetap kurang kondusif bagi implementasi sistem pemasyarakatan secara  optimal.  Bukan  hanya  itu,  sarana untuk  menunjang  program  pembinaan saja  sering  menimbulkan  permasalahan, misalnya dalam hal kesehatan. Kehidupan di  lembaga  pemasyarakatan  sangat  berat dirasakan  oleh  para  warga  binaan  dari latar belakang ekonomi menengah kebawah.  Betapa  tidak,  bahwa  untuk perlengkapan  mandi  saja  seperti  sabun, para  warga  binaan  harus  membeli  sendiri karena tidak disediakan secara gratis.
6. Budaya hukum Keperansertaan pemasyarakatan  sebagai  salah  satu  unit kegiatan di lingkungan Departeman Kehakiman  Republik  Indonesia,  belum dilaksanakan  secara  optimal  terutama didalam upaya menunjang program pembangunan terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia.

## III.  KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan 1.  Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan  adalah  melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan  berdasarkan  sistem kelembagaan,  dan  cara  pembinaan sebagai  bagian  akhir  dari  sistem

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemidanaan  dan  sistem  peradilan
pidana.
2.  KUHP merupakan substannnsni hukum yang menjadi  pedoman  umum dan  landasan  bekerjanya  lembaga penegak  hukum  yang  tergabung dalam  sistem  peradilan  pidana  yaitu, Kepolisian,  Kejaksaan,  Peradilan  dan Lembaga Pemasyarakatan serta
Penasehat  Hukum.  Dengan  demikian, segala  kekurangan  dan  kelebihan yang  ada  dalam  KUHP  sangat mempengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana.Sistem peradilan pidana  terpadu  ( Integrated  criminal justice  system) yang  dianut  dalam
KHUP, memberikan konsekuensi pada keterpaduan dalam mewujudkan
model penegakkan hukum yang terpadu  antara  seluruh  subsistem yang ada didalamnya.

## B.  Saran
1.  Lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai  tempat  untuk  semata-mata memidana  orang,  melainkan  juga sebagai  tempat  untuk  membina  atau mendidik  narapidana,  agar  setelah selesai
,menjalani hhukuman narapidana  dapat  menyesuaikan  diri dengan  kehidupan  diluar  lembaga pemasyarkatan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.
2.  Dalam  Pembinaan  terhadap  para narapidana  hendaknya  dalam  perkara
tindak pidana ringan harusnya mengedepankan restorative  justice untuk  mengurangi  para  tahanan  yang saat  ini  sudah  melampui  kapasitas dalam Lembaga Pemasyakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku-buku
Ali,  Achmad,  1998,  Menjelajahi  Kajian  Empiris
Terhadap Hukum, Jakarta: Yarsif Watampone. _____, 2009, MenguakTeori  Hukum  (Legal  Theory) danTeori Peradilan (Judicial  Prudence)  Termasuk  Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence), Jakarta: Kencana.
Ali,  Zainudin,  2010,  Filsafat  Hukum,  Jakarta:
Sinar Grafika.
Amiruddin  &  ZainalAsikin,  2004,  Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Atmasasmita, Romli, 1982, Strategi Pembinaan
Pelanggaran  Hukum  dalam  Konteks Penegakan Hukum di Indonesia,
Bandung:  Alumni.  _____,  1996,  Sistem Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice System): Perspektif
Eksistensialisme  dan  Abolisionisme,  Jakarta:
Bina  Cipta.  _____,  2001,  Reformasi
Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan  Hukum,  Bandung:  Mandar Maju.
Bawengan,  Gerson  W.,  1997,  Beberapa
Pemikiran  Mengenai  Hukum  Pidana  di Dalam Teoridan Praktik, Jakarta: Pradnya Paramitha.
Dirdjosisworo,  Sudjono,  1984,  Sejarah  dan Asas Penologi, Bandung: Armico.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Effendi,  Didik,  2014,  Narkoba  di  Balik Tembok
Penjara, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hamzah,  Andi,  1993,  Sistem  Pidana  dan Pemidanaan (Dari Retribusike Reformasi), Jakarta: Pradnya Paramitha. Indonesia, 2013, PedomanPembinaanKepribadianNarapi
danaBagiPetugas  di  Lapas  /  Rutan, Jakarta:  KementerianHukumdan  HAM Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan.Irwan  Pandjaitan,
Petrus,  dan  Pandapotan  Simorangkir, 1995,  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana,
Jakarta:Pustaka Sinar
Harapan.  Lamintang,  P.A.F.,  2000,  Hukum
Penintensier Indonesia, Bandung:
Armico._____.,  &  Theo  Lamintang, 2012,  Hukum  Penitensier  Indonesia,
Jakarta: Sinar Grafika.
Muladi  dan  Barda  NawawiArief,  1998,  Teori- teoridanKebijakanPidana,Bandung:
Alumni.
Muladi,  2002,  Hak  Asasi  Manusia,  Politikdan
Sistem  Peradilan Pidana, Cetakan
Kedua,  Semarang:  Badan  Penerbitan Universitas Diponegoro. _____, 1992,
Lembaga  Pidana  Bersyarat,  Bandung:  Alumni.
_____,  2002,  Kapita  Selekta  Peradilan
Pidana, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. Mustofa, Muhammad, 2007, Lembaga Pemasyarakatan  dalam  Rangka  Sistem Pemasyarakatan, Jakarta: Pustaka
Litera Antar Nusantara.
Petrus  &  Irwan  Pandjaitan,  1995,  Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem  Peradilan  Pidana,  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan.
Priyanto,  Dwidja,  2009,  Sistem  Pelaksanaan Penjara  di  Indonesia,  Cetakan  Kedua,
Bandung: RefikaAditama.
Rifai,  Achmad,  2014,  Narkoba  di  BalikTembok Penjara, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Rizako, Yusafat, 2009, Implementasi Lembaga
Pemasyarakatan, Jakarta, Fisip-UI.
Sahardjo,  1963,  Pohon  Beringin  Pengayoman,
Bandung: Rumah Pengayoman Sukamiskin. Sahetapy,  J.E.,  1982,  Suatu  Studi  Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta: Rajawali. Saleh, Roeslan, 1987, StelselPidana Indonesia, Jakarta: AksaraBaru.
Sholehuddin,  M.,  2003,  Sistem  Sanksi  dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track  System  &  Implementasinya,  Jakarta:
Raja GrafindoPersada.
Sumarjan,  Selo,  1965,  Perkembangan  Politik
Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
Soedarto,  1981,  HukumdanPidana,  Bandung:
Alumni._____,  1983,  Hukum  Pidanadan Perkembangan  Masyarakat,  Bandung: SinarBaru.  _____,  1986,  Kapita  Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
Soedjono,  D.,  1972,  Usaha  Pembaharuan Sistem  Kepenjaraan  dan  Pembinaan Narapidana, Bandung: Alumni.
Soekanto, Soerjono, 1982, Kesadaran
Hukumdan  Kepatuhan  Hukum,  Jakarta:
Rajawali Pers.
Soekanto,  Soerjono,  2008,  Faktor-Faktor  yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soemitro, Ronny, H., 1982, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia.