eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565

## JURNAL INOVASI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (JISoP)
Vol. 3, No. 2 (2021) pp. 128-141
http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/13125 DOI: 10.33474/jisop.v3i2.13125
Resistensi Pedagang Kaki Lima dalam Ruang Publik di Tengah Situasi Pandemi Covid-19

## Nourma Ulva Kumala Devi
Universitas Panca Marga Probolinggo, Indonesia, email: nourmaulva@upm.ac.id
Info Artikel Abstract Submit: 05 Sept 2021
Accepted: 15 Okt 2021 Publish: 01 Nov 2021
Keywords: Resistance; Covid-19 Pandemic; Social Distancing; Public Space
Kata Kunci: Resistensi; Pandemi Covid-19; Pembatasan Sosial; Ruang Publik
Lisensi: cc-by-sa
The Covid-19 pandemic situation, which is still happening today, is causing concern  among  people  from  various  circles,  especially  for  street  vendors (PKL) at the Probolinggo Gotong Royong traditional market. Government regulations to suppress the spread of the virus by requiring people to carry out social distancing have an impact on the paralysis of economic activities for traders. In addition, various media continue to broadcast and report on street  vendors  who  cannot  follow  government  directives  to  stay  at  home, because of the demands of work and the pressure of daily needs. This study aims to find out how the efforts of traders to respond to government policies to stay afloat in locations that are considered strategic for trading in the midst  of  the  Covid-19  pandemic  situation.  Then  this  study  also  aims  to determine the impact felt by traders when social distancing is enforced. This research  method  is  descriptive  qualitative  research  with  a  case  study approach  through  data  analysis  of  pattern  matching  and  theoretical propositions. This study uses Jurgen Habermas's scheme of thinking about the  "rationality  of  communicative  action"  which  is  oriented  to  reaching mutual agreement or consensus based on legitimate public discourse. The results showed that the communication space between street vendors and the local government was built by the dominance of economic and political interests  between  the  elite  and  the  movers  of  the  association  of  street vendors.  So  that  there  is  a  strength  in  the  bargaining  position  of  street vendors in the public sphere even in a pandemic situation. These interests have an impact on resistance to policies and traders can continue to trade in certain locations on condition that they comply with government directives regarding health protocols.

## Abstrak
Situasi Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dari berbagai kalangan terutama bagi para  pedagang  kaki  lima  (PKL)  di  Pasar  tradisional  Gotong  Royong Probolinggo.  Peraturan  pemerintah  untuk  menekan  penyebaran  virus dengan  mengharuskan  masyarakat  melakukan  pembatasan  sosial  (social distancing) berdampak pada lumpuhnya kegiatan ekonomi bagi pedagang. Disamping itu berbagai media terus melansir dan memberitakan para PKL yang tidak bisa mengikuti arahan pemerintah untuk berdiam dirumah saja, karena tuntutan pekerjaan dan desakan kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  para  pedagang menyikapi  kebijakan  pemerintah  untuk  tetap  bertahan  dilokasi  yang dianggap  strategis  untuk  berdagang  di  tengah  situsi  pandemi  Covid-19. penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  yang  dirasakan para pedagang saat diberlakukannya pembatasan sosial (social distancing).
Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan
pendekatan studi kasus melalui analisis data penjodohan pola dan proposisi teoritis.  Penelitian  ini  menggunakan  skema  berfikir  Jurgen  Habermas mengenai  “rasionalitas  tindakan  komunikatif”  yang  diorientasikan  untuk mencapai  kesepakatan  atau  konsensus  bersama  yang  didasari  atas diskursus  publik  yang  bersifat  legitimate.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa ruang komunikasi antara PKL dan Pemerintah setempat terbangun oleh  adanya  dominasi  kepentingan  ekonomi  dan  politis  antara  pihak  elit dengan  penggerak  asosiasi  kelompok  PKL.  Sehingga  ada  kekuatan  posisi tawar  PKL  dalam  ruang  publik  meskipun  dalam  situasi  Pandemi. Kepentingan tersebut berdampak pada resistensi terhadap kebijakan serta para pedagang bisa tetap berdagang di lokasi tertentu dengan syarat tetap mematuhi arahan pemerintah terkait protokol kesehatan.

## PENDAHULUAN
Resistensi  para  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  pasar  tradisional  Gotong  Royong Probolinggo  merupakan  salah  satu  upaya  masyarakat  melawan  terpaan  badai  Pandemi Covid-19  yang  tak  kunjung  berakhir  dalam  kurun  waktu  satu  setengah  tahun  lebih. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa status virus Covid-19 sebagai pandemi  global  menimbulkan  kekhawatiran  di  berbagai  negara,  khususnya  di  negara indonesia. Kekhawatiran masyarakat semakin terasa seiring dengan lonjakan pasien positif di  Probolinggo  di  bulan  Agustus  2021  berjumlah  5.845  (siagacovid-19,  2021).  Tentu Pemerintah Probolinggo mengambil kebijakan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 agar  tidak  semakin  meluas  diantaranya  menutup  tempat  wisata,  meliburkan  kegiatan belajar mengajar di sekolah, membatasi aktivitas warga yang mengundang kerumunan, dan melarang bepergian dari kota ke kota dalam kurun waktu yang lama.
Masyarakat  selalu  dihimbau  untuk  mematuhi  protokol  kesehatan  dengan  wajib melakukan  Pembatasan  Sosial  ( social  distancing )  dan  menggunakan  masker.  Pembatasan sosial  tidak  hanya  menjaga  jarak  namun  kebijakan  ini  mengharuskan  masyarakat  untuk mengurangi mobilitas sosial antar wilayah dengan memberlakukan  program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada kasus pertama Covid-19. Kini pada kasus kedua semakin meningkat  sehingga  diberlakukan  kebijakan  tentang  Perpanjangan  Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) yang tercantum pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021. Kebijakan ini lebih mengoptimalkan Posko Penanganan Coronavirus di tingkat desa dan kelurahan untuk mengendalikan penyebaran. Hal  ini  juga  dilakukan  pemerintah    setempat  dengan  memperketat  pengawasan  isolasi mandiri  warga  dengan  membentuk  tim  tracer  lapangan  di  bawah  koordinasi  Polres Probolinggo (Rizky Putra, 2021).
Pengaruh  paling  besar  dirasakan  para  Pedagang  Kaki  Lima  di  pasar  tradisional Gotong Royong atas pemberlakuan kebijakan social distancing yang dikeluarkan pemerintah sehingga  berakibat  defisit  pada  pendapatan  masyarakat.  Situasi  pandemi  serta  kebijakan yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  menekan  penyebaran  virus  tentu  menimbulkan berbagai permasalahan sosial terutama kemerosotan perekonomian. Kalangan masyarakat yang  terdampak  adalah  masyarakat  menengah  ke  bawah  yaitu  pedagang  kecil  di  pasar tradisional  Gotong  Royong.  Desakan  kebutuhan  terutama  pedagang  kaki  lima  yang mendorong mereka tetap harus bekerja setiap hari.
Himbauan  pemerintah  agar  berdiam  diri  dirumah  serta  pemberlakuan Work  from home (WFH) membuat para pembeli semakin berkurang. Kios dan lapak di pinggir jalan juga diberlakukan jam operasional hanya sampai pukul 17.00 WIB. Kebijakan tersebut semakin mempersempit ruang publik Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mengais pendapatan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi pedagang kecil penghasilan sektor informal relatif kecil namun kesempatan dan peluang kerja di sektor formal sangat terbatas sehingga menjadikan
sektor informal sebagai alternatif. Hal tersebut semakin diperkuat dari data ketenagakerjaan bahwa jumlah Angkatan Kerja Kota Probolinggo tahun 2020 sebesar 127.917 orang, dengan sebaran  68.859  orang  laki-laki  (59,77%)  dan  46.349  orang  perempuan  (40,23%)  (BPS, 2021:  56).  Dari  jumlah  angkatan  kerja  tersebut,  bisa  dikatakan  sebanyak  119.345  orang (93,30%)  diantaranya  bekerja  dan  8.572  (6,70%)  sisanya  merupakan  pengangguran. Kemudian untuk jumlah pencari kerja terdaftar pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja pada tahun 2020 sebesar 14.270 orang, yang terdiri dari 10.005 orang laki-laki dan 4.265 orang perempuan. Dari jumlah pencari kerja tersebut sebesar  205  orang  telah  ditempatkan  bekerja.  Bila  dilihat  dari  pendidikan  yang  paling banyak  terdaftar  sebagai  pencari  kerja  adalah  lulusan  SMA  sederajat  sebanyak  8.627 (60,45%) orang (BPS, 2021).
Adapun  angka  pengangguran  berdasarkan  data  disebabkan  oleh  beberapa  faktor salah  satunya  tingkat  pendidikan  yang  rendah,  kurangnya  keahlian  dan  skill,  serta ketidakmampuan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja di sektor formal seperti instansi dan perkantoran yang ternyata tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Selain itu, keterbatasan daya tampung sektor formal seperti perusahaan industri di perkotaan yang dianggap  potensial  untuk  menyerap  tenaga  kerja.  Hal  tersebut  semakin  diperparah  oleh kondisi.
Pandemi  saat  ini,  di  sektor  industri  banyak  mengurangi  tenaga  kerja  dikarenakan pemasukan  yang  semakin  defisit.  Sehingga  lapangan  kerja  di  sektor  informal  seperti berdagang  membuka  toko  kelontong  (PKL)  di  pinggir  jalan  menjadi  alternatif  untuk menyambung pemenuhan kebutuhan. Bagi kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung di ruang publik seperti pasar tradisional, toko kelontong (PKL) di situasi saat ini semuanya mengalami  kerugian.  Kondisi  ini  memaksa  para  pedagang  kecil  untuk  beradaptasi  dan mengubah maindset metode berwirausaha yang lebih inovatif, kreatif dan fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar. Penggunaan teknologi secara online menjadi solusi terbaik untuk menjaga  kelangsungan  kegiatan  usaha  kecil  dan  menengah  (Fletcher  &  Griffiths,  2020). Upaya tersebut menjadi penguat bagi para pedagang kaki lima untuk tetap resisten di tengah himpitan kondisi perekonomian di masa pandemi Covid-19.
Penurunan  penghasilan  begitu  dirasakan  oleh  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  karena sepinya pembeli seperti pedagang bakso, pedagang buah, pedagang es, padang sayuran, kios rokok yang berada di pinggir jalan pasar tradisional Gotong Royong Probolinggo. Selain itu, mereka  tidak  mendapatkan  jaminan  sosial  dari  pekerjaan  yang  digeluti  sehingga  mereka juga rentan terpapar virus Covid-19. Seperti yang diungkapkan oleh (Armiani et al., 2020) bahwa  seluruh  dunia  saat  ini  sedang  dilanda  krisis  kesehatan  oleh  paparan  Coronavirus disease sehingga ini menjadi dasar harus berhati-hati di ruang publik .
Ekonomi  menjadi  faktor  penting  dalam  aktivitas  masyarakat  saat  ini.  Dalam keseharian  manusia  tidak terlepas  dari  kegiatan  produksi,  konsumsi  dan  distribusi  tentu mengalami  kerugian  ekonomi  di  situasi  pandemi  saat  ini.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari pemberlakuan  pembatasan  aktivitas  masyarakat  yang  menimbulkan  kerugian  ekonomi secara nasional (Hadiwardoyo, 2020). Dari permasalahan tersebut pemerintah daerah perlu hadir  memberikan  perhatian  terhadap  nasib  pedagang  kecil  dengan  mempertimbangkan kebijakan social distancing yang berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat bawah. Selain  itu  para  pedagang  kaki  lima  juga  tetap  menyuarakan  aspirasinya  atas  nasib  dan kelangsungan hidup mereka dengan melakukan komunikasi bersama pemerintah setempat. Melalui komunikasi yang diwakilkan dari penggerak asosiasi kelompok PKL pasar Gotong Royong  dengan  pemerintah  kota  Probolinggo.  Mekanisme  ini  menjadi  solusi  antar  kedua belah  pihak  untuk  mempertemukan  perbedaan  kepentingan.  Bagi  pedagang  melalui komunikasi yang dibangun antara perwakilan asosiasi kelompok PKL dengan Pemerintah
setempat menjadi upaya untuk tetap resisten di ruang publik sehingga mereka bisa tetap berjualan di  lokasi tertentu dengan  syarat  tetap  mematuhi  arahan  pemerintah  terkait protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19.
Menurut  (R  Sulistiawati  &  2012,  n.d.)  dalam  risetnya  menjelaskan  bahwa pembangunan di bidang ekonomi bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan  di  tengah  masyarakat  demi  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dari fenomena  Covid-19  ini,  kebijakan social distancing telah  memberikan  dampak  baru  bagi kehidupan  sosial-ekonomi  terutama  pedagang  kecil  agar  bisa  tetap  bertahan melangsungkan  hidup.  Adapun  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  merupakan tugas pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari ancaman virus mematikan serta demi kemaslahatan bersama dalam rangka menekan penyebaran Coronavirus disease. Kemudian menurut (Ristyawati, 2020) juga mengemukakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah harus tetap menjamin hak atas hidup masyarakat dan tidak mengurangi suatu apapun dari harkat dan martabat masyarakatnya (sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

## METODE
Kemudian  analisis  data  penjodohan  pola  dipahami  sebagai  logika  yang  berusaha membandingkan  data  empiris  dengan  pola  yang  diprediksikan  (atau  dengan  beberapa prediksi alternatif). Jika ada persamaan antar kedua ini maka  akan menguatkan Validitas internal  (K.  Yin,  2005).  Dalam  hal  ini  peneliti  mencoba  memberikan  prediksi  alternatif secara garis besar yaitu, (1) sebagai agen antara 2 pihak, yaitu Pemerintah Kota Probolinggo dengan  penggerak  asosiasi  kelompok  PKL  dalam  menyelesaikan  persoalan  terkait manajemen social distancing (pembatasan sosial) di tengah situasi Covid-19 pada kegiatan sektor  informal  khususnya  PKL  di  pasar  tradisional  Gotong  Royong  telah  menempuh komunikasi  dengan  mempertemukan  kepentingan  yang  berbeda  dan  memperoleh tujuan yang  searah.  Meskipun  tujuan  yang  searah  tersebut  didorong  oleh  motif  kepentingan ekonomi dan politis antara pihak elit pemerintah dengan penggerak asosiasi kelompok PKL, namun  keduanya  mampu  membangun  opini  publik  berupa  kesepakatan  pengaturan  jam operasional PKL melakukan aktivitas berjualan di lokasi tersebut. Disamping itu, ada motif kepentingan politis bagi para elit pemerintah dengan asosiasi kelompok PKL dalam hal suara pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada pemilu periode selanjutnya. Kemudian, (2) antara kedua pihak tersebut dalam proses pembuatan kebijakan didasari oleh kepentingan ekonomi dan politik yang bersifat praktis sehingga ada ruang dalam proses negosiasi untuk menemukan titik temu dan sama-sama saling menguntungkan.
Disamping  itu,  analisis  data  yang  mendasarkan  pada  proposisi  teoritis diinterpretasikan  dalam  pertanyaan-pertanyaan  penelitian  dan  kajian  pustaka.  Proposisi tersebut digunakan untuk membantu pengorganisasian keseluruhan pendekatan kualitatif dan menetapkan alternatif penjelasan (K. Yin, 2005). Terlihat bahwa studi kasus mengenai kebijakan social distancing pada situasi pandemi Covid-19 bagi Pedagang Kaki Lima Pasar Gotong  Royong  menimbulkan  problematika  sosial-ekonomi  tersendiri  bagi  masyarakat bawah di sektor informal sehingga menuntut kebijaksanaan Pemerintah Kota Probolinggo dalam proses penyelesaian. Sehingga dihasilkan proposisi teoritis dalam penelitian ini yakni "Kebijakan pemberlakukan pengaturan jam operasional PKL melakukan aktivitas ekonomi di masa situasi Pandemi Covid-19 diberlakukan mulai dari pukul 08.00-17.00 WIB dimana kebijakan  tersebut  dilandasi  rasionalitas  komunikatif  dalam  upaya  pencapaian kesepahaman ( mutual understanding ) di antara Pemerintah Kota Probolinggo dan PKL Pasar Gotong  Royong  serta  pemahaman  terhadap  konteks  kebijakan,  maka  kebijakan  tersebut
telah  berhasil  menciptakan  ruang  publik  yang  demokratis  meskipun  didasari  oleh  motif kepentingan ekonomi dan politis para elit di pemerintahan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  publik  dipahami  sebagai  serangkaian  tindakan  yang  memiliki  tujuan tertentu, yang mana dikemukakan oleh Anderson bermakna bahwa ketika suatu negara atau pemerintah merespon isu publik dan memutuskan langkah selanjutnya, maka bukan berarti sebagai  kehendak  atau  keinginan  sepihak  tetapi  sebagai  suatu  tindakan  yang  memiliki tujuan  yang  terukur  (Agustino,  n.d.)  Pengertian  lain  tentang  kebijakan  publik  juga diungkapkan oleh Carl Friedrich (Winarno, 2008) bahwa kebijakan publik merupakan hasil gagasan  dan  usulan    dari  seseorang,  suatu  kelompok  atau  pemerintahan  dalam  suatu lingkungan tertentu, berguna sebagai arah tindakan yang dapat memberikan hambatan dan peluang dalam kebijakan yang diusulkan guna memberikan suatu solusi dalam rangka untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu.
Apabila dicermati pengertian kebijakan publik dari para ahli tersebut adalah suatu keputusan untuk menjawab permasalahan publik sebagai sebuah respon yang diwujudkan dalam  kegiatan-kegiatan  terukur  sehingga  tujuan  awal  yang  ditetapkan  dapat  tercapai. Didasarkan pada pemahaman tersebut maka harus dipastikan suatu kebijakan publik dapat mampu menjawab masalah publik sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalisir atau diselesaikan.
Kemudian  kebijakan  publik  adalah  tersistem  yang  terdiri  dari  serangkaian  proses yang  saling  terikat  antara  satu  dengan  yang  lain.  Penyusunan  kebijakan  publik  melalui serangkaian proses atau disebut formulasi , kemudian proses pelaksanaan kebijakan publik disebut implementasi dan proses penilaian kebijakan publik disebut evaluasi . Ketiga proses ini  adalah  serangkaian  yang  menentukan  apakah  kebijakan  tersebut  dapat  dilaksanakan dengan baik sebagaimana maksud yang telah ditetapkan atau sebaliknya  (Agustino, n.d.). Bila merujuk pada implementasi kebijakan publik dalam konteks penanggulangan Covid-19 di  Kota  Probolinggo  bisa  diwujudkan  dalam  berbagai  instrumen  kebijakan  baik  secara langsung maupun tidak langsung untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 (siagacovid- 19, 2021). Wujud implementasi kebijakan penanggulangan Covid-19 secara langsung yaitu pelaksanaan  kebijakan  protokol  kesehatan  melalui  3M  yaitu  memakai  masker,  menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kemudian implementasi kebijakan publik secara tidak langsung berupa instruksi pemerintah dalam hal pemberlakuan pembatasan sosial ( social distancing) pada kegiatan masyarakat berupa himbauan penertiban lokasi yang berpotensi mengundang  kerumunan  terutama  PKL  di  pasar  tradisional  Gotong  Royong  Probolinggo. Instruksi pemerintah ini berupa himbauan kepada tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar tradisional Gotong Royong dimana pemberlakuan instruksi tersebut masih membutuhkan proses yang lama.
Di masa Pandemi Covid-19 Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal tahun 2020 untuk mencegah penyebaran virus  Covid-19  di  beberapa  daerah.  Penerapan  PSBB diatur  dalam Peraturan  Pemerintah Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan (Covid-19) yang  dimaksud  dengan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  adalah pembatasan kegiatan  tertentu  penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang  diduga  terinfeksi  Coronavirus Disease (Covid-19) untuk mencegah kemungkinan penyebaran Coronavirus Disease (Covid- I9).  Kemudian  pada  Pasal  6,  juga  disebutkan  bahwa  Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  diusulkan  oleh  Gubernur/Bupati/Walikota  kepada  Menteri  yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kesehatan.  Selain  itu,  juga  tercantum bahwa  penerapan  PSBB  harus  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu dari  Menteri  Kesehatan dengan  memperhatikan  pertimbangan  Ketua  Pelaksana  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (siagacovid19, 2021).
Pemberlakuan  kebijakan  PSBB  selama  tahun  2020  ditemui  banyak  perubahan  di beberapa daerah. Dari temuan perubahan tersebut perlu dilakukan evaluasi kebijakan PSBB yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Berbagai regulasi kebijakan telah diterbitkan  untuk  mencegah  penyebaran  virus  Covid-19,  namun  realitas  sampai  saat  ini belum  menunjukkan  perubahan  signifikan  dalam  penanganan  kasus  virus  Covid-19  di Indonesia.  Angka  pasien  positif  semakin  bertambah,  angka  kematian  pun  semakin meningkat, sehingga  perlu upaya lebih tegas dan partisipasi masyarakat dan seluruh pihak terkait  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  mengenai  bahaya  dari  penyebaran virus Covid-19 ini dan pelaksanaan kebijakan akan tetap efektif apabila didukung dengan upaya yang maksimal (Karyono et al., n.d.).
Setelah kebijakan PSBB di evaluasi dan dioptimalkan, muncul kebijakan baru untuk menindaklanjuti penjelasan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang bertujuan untuk keselamatan rakyat, salah satunya melalui konsistensi  kepatuhan  protokol  kesehatan  Covid-19  dan  pengaturan  pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dari evaluasi dan hasil tindak lanjut kebijakan PSBB maka akhirnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) Untuk  Pengendalian  Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19).  Kebijakan  ini diberlakukan mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 dengan menghimbau kepala  Daerah  untuk  selalu  memonitoring  dan  berkoordinasi  dengan  seluruh  pemangku kepentingan  ( stakeholder )  secara  berkala  dan  jika  diperlukan  dapat  membuat  Peraturan Kepala  Daerah  yang  mengatur  secara  spesifik  pembatasan  tersebut  hingga  pemberian sanksi.  Kebijakan ini terus di evaluasi dan dioptimalkan hingga diperpanjang sampai 5 April 2021 yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) Dan Mengoptimalkan  Posko  Penanganan  Coronavirus  Disease  2019  Di  Tingkat  Desa  Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Provinsi Jawa Timur yang  salah  satunya  menerapkan  kebijakan  PPKM,  dimana  kebijakan  ini  akan diimplementasikan  di  beberapa  kota  dengan  skala  mikro.  Kota  Probolinggo  merupakan salah satu Kota yang menerapkan PPKM Mikro.
Virus Covid-19 yang sejatinya menyerang tubuh melalui perantara manusia memiliki sifat merusak kesehatan manusia serta aktivitas perekonomian secara global (Hanoatubun, 2020).  Tercermin dari penurunan daya konsumsi masyarakat baik barang, jasa, kenaikan operasional bisnis, penurunan daya serap tenaga kerja, produktivitas  rendah, arus distribusi terhambat,  kenaikan  anggaran  dan  biaya  operasional  yang  tinggi  (McKibbin,  n.d.).  Hal tersebut  semakin  memperburuk  kondisi  perekonomian  global  karena  penyebaran  virus Covid-19  semakin  meluas.  Organisasi  dunia  WHO  dan  ILO  tahun  2020  mengeluarkan panduan  tentang  langkah-langkah  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  salah  satunya  bagi pelaku ekonomi agar mematuhi tuntutan baru di masa pandemi melalui adaptasi pengaturan kerja, penerapan perencanaan kegiatan secara modern, kerja secara virtual, menjaga jarak minimal  1M,  membatasi  lebih  dari  50  orang  dalam  suatu  tempat,  memakai  masker  dan mencuci tangan.  Angka fatalitas Covid-19 hampir dua kali lipat jika dibandingkan penyakit influenza  dimana  penularan  Covid-19  melalui  dua  hal,  yakni  kemampuan  virus  dalam droplet (air ludah) yang lebih lama dan kemampuan virus yang  mudah berkembang biak atau replikasi yang  tinggi   (Fadhil et.al, 2020). Maka dibutuhkan pencegahan gaya hidup
sehat  dengan  cara  mencuci  tangan, social  distancing (jaga  jarak  di  tempat  umum) menggunakan  masker,  dan  optimalisasi  gizi  yang  menunjang  kekebalan  tubuh  kita.  Oleh karena  itu  konsistensi  pada  proses  pencegahan  sangat  menentukan  keberhasilan masyarakat untuk meredam laju penularan Covid-19.
Pada kasus ini pasien yang terjangkit Virus Covid-19 sekitar 80% diketahui sebagian besar hanya mengalami gejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Pada pasien kondisi dapat memburuk  dengan  gejala  berupa  peradangan  paru  ( pneumonia )  berat  hingga  kematian. Gejala  Covid-19  ringan  sangat  mirip  dengan  gejala  penyakit  flu  biasa  dan  masuk  angin dengan  gejala  demam,  sakit  kepala,  dan  batuk.  Akan  tetapi  gejala  Covid-19  memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan flu biasa, yakni jenis batuk umumnya kering serta pasien mengalami nyeri otot yang banyak dilaporkan oleh penderita Covid-19. Kemudian gejala berat umumnya ditandai dengan sesak napas sebagai akibat dari pneumonia berat dan limfopenia (jumlah sel darah putih yang berkurang) (Fadhil et.al, 2020). Masa inkubasi bagi  pasien  yang  terpapar  Covid-19  dari  1  hingga  14  hari  atau  rata-rata  5  hari  hingga bergejala.  Hal  ini  yang  menjadi  dasar  isolasi  atau  karantina  14  hari  bagi  penderita  yang dicurigai terinfeksi Covid-19.  Pasien dengan resiko tinggi bila terinfeksi Covid-19 apabila memiliki penyakit penyerta seperti asma, diabetes, dan jantung. Maka untuk meminimalisir terinfeksi virus ke dalam tubuh harus menjaga imunitas melalui nutrisi yang baik.
Menurut  Peraturan  Daerah  Kota  Probolinggo  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima (PKL)  adalah  Pedagang  yang  melakukan  usaha  perdagangan  non  formal  dengan menggunakan  lahan  terbuka  dan  atau  tertutup,  baik  dengan  menggunakan  peralatan bergerak  maupun  tidak  bergerak  sesuai  waktu  yang  telah  ditentukan.  Kemudian  juga dicantumkan  pada  pasal  6  tentang  Pengaturan  Pedagang  Kaki  Lima  ayat  (2)  bahwa Penetapan  kawasan  dan  lokasi  yang  dapat  dipergunakan  oleh  pedagang  kaki  lima sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  mempertimbangkan  kepentingan  umum, sosial-budaya,  pendidikan,    ekonomi,    keamanan    dan    kenyamanan   lingkungan    sekitar, kemudian ayat (3) Setiap  pedagang  kaki  lima  yang  melakukan  usahanya  ditempat  yang telah    ditetapkan    harus  bertanggung  jawab    dan    menjaga    kebersihan,    keindahan, ketertiban,  ketentraman,  keamanan  dan kenyamanan  di  sekitar  lingkungannya (Perda, Nomor 8, 2011).  Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kegiatan ekonomi di sektor informal di  perkotaan.  Istilah  PKL  berawal  dari  Pemerintahan  zaman  Raffles,  dimana  Gubernur Jenderal Pemerintahan Belanda berasal dari kata five feet yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar 5 kaki (1,5 meter). Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut PKL. PKL adalah orang-orang yang menawarkan barang- barang atau jasa untuk di jual di tempat umum, terutama di jalan-jalan trotoar.
Pedagang  kaki  Lima  umumnya  usaha  kecil  yang  memiliki  modal  terbatas  dengan penghasilan relatif rendah. Biasanya PKL berlokasi di pusat keramaian seperti pusat kota, pusat perdagangan, pusat rekreasi, hiburan dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan ekonomi,  pekerjaan  sebagai  PKL  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  sektor  informal yang  mulai  menjamur  dan  kegiatan berdagang  yang  berbagai  macam  bentuk.  PKL  secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek antara lain: aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan. Dalam aspek ekonomi, PKL memiliki karakteristik sebagai berikut: terdiri dari berbagai kegiatan usaha yang bervariasi, modal relatif kecil, kebanyakan konsumen lokal, dan berpendapatan menengah ke bawah, teknologi sederhana atau tanpa teknologi,  jaringan  usaha  terbatas.  Sementara,  berdasarkan  aspek  sosial-budaya,  PKL memiliki ciri-ciri antara lain: tingkat pendidikan rendah, terdiri atas para migran, jumlah anggota rumah tangga besar bertempat tinggal di daerah kumuh kota, dan jam kerja relatif lama.  Jika  dilihat  dari  aspek  lingkungan,  PKL  memiliki  ciri-ciri  antara  lain:  kurang
mengutamakan  kebersihan  serta  berlokasi  di  tempat  yang  padat  dan  keramaian (Alisjahbana,  2005).  Pedagang  kaki  lima  berdasarkan  layanan  yang  diberikan  terbagi menjadi 3 tipe (Widjajanti, 2020) yaitu; (1) Pedagang keliling yakni pedagang yang dapat membawa barang dagangannya, menggunakan sepeda atau keranjang, (2) Pedagang Semi Menetap, yakni pedagang yang memiliki sifat sementara dimana kios dan tempat usahanya dapat  berpindah  tempat  dalam  beberapa  waktu,  (3)  Pedagang  Menetap,  yakni  pedagang yang memiliki frekuensi menetap paling tinggi dan permanen yang berlokasi di ruang publik.
Begitu  juga  untuk  bentuk  sarana  fisik  berdagang  yang  digunakan  PKL  menurut (Alisjahbana, 2005) dapat dibedakan diantaranya; (1) Gerobak dan kereta dorong, terdiri dari  dua  tipe  yaitu  gerobak  yang  beratap  dan  tidak beratap,    (2)  Pikulan  atau  keranjang, sarana tempat berdagang baik yang keliling maupun yang semi menetap, (3) Tenda, terdiri dari gerobak atau kereta dorong yang diatur secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan  meja  dilengkapi  dengan  penutup,  (4)  Gelaran  atau  alas,  biasanya  pedagang  ini menggunakan tikar, atau kain sebagai alas untuk menjajakan dagangannya, (5) Jongko atau meja, sarana berdagang menggunakan meja jongko dan beratap biasanya dikategorikan PKL menetap, dan (6) Kios, tempat berdagang yang terbuat dari batu bata menyerupai bilik semi permanen  yang  mana  pedagang  juga  tinggal  di  tempat  tersebut.  Sehingga  pedagang  ini dikategorikan sebagai pedagang menetap.
PKL yang sehari-hari berjualan di Pasar tradisional Gotong Royong menempati area strategi di pinggir trotoar dekat dengan jalan raya kota. Mereka berdagang di lokasi tersebut agar  mudah  dilihat  oleh  calon  pembeli  dengan  menggunakan  sarana  fisik  seperti  tenda, gerobak, gelaran alas, jongko, dan lain sebagainya. PKL yang berjualan mayoritas berjualan makanan jadi antara lain: bakso, soto, es, gorengan dan lain sebagainya. Pedagang ini semi menetap  kemudian  akhirnya  sifat  layanannya  bersifat  menetap  misalnya  membongkar pasang  tempat  berdagang  yang  dimilikinya  seperti  jongko,  tenda,  ataupun  gerobak  yang dimilikinya pada waktu tertentu.
Penggunaan  istilah  'publik'  dan  ruang  publik'  bahwa  pada  dasarnya  terdapat kemiripan  makna  didalamnya.  Apabila  ada  peristiwa  ataupun  kejadian  tertentu  yang bersifat 'publik' maka terbuka dan melibatkan semua pihak. Konsep ruang publik sendiri muncul  sebagai  sebuah  wilayah  yang  spesifik  dan  dihadirkan  untuk  beroposisi  dengan wilayah privat. Namun terkadang istilah publik dimunculkan hanya sebagai sektor dari opini publik yang yang sengaja dibentuk untuk melawan otoritas (McCharty, 2006).
Ruang publik yang demokratis adalah sebuah ruang yang mempertemukan berbagai kepentingan dan setiap pihak saling bertegangan. Kemudian ruang tersebut  dikelola oleh media  yang  dapat  diterima  masing-masing  pihak.  Menurut  Habermas  (1989) mengungkapkan bahwa idealnya ruang publik merupakan ruang yang setiap masalah dapat dikomunikasikan tanpa kendala, bukan dalam arti segala sesuatu menjadi boleh. Habermas merumuskan unsur normatif dalam ruang publik sebagai bagian dari kehidupan sosial, di mana  setiap  warga  negara  dapat  saling  berargumentasi  tentang  berbagai  masalah  yang terkait  dengan  kehidupan  publik  dan  kebaikan  bersama,  sehingga  opini  publik  dapat terbentuk  (McCharty,  2006).  Ruang  publik  ini  dapat  terwujud,  ketika  warga  berkumpul bersama untuk berdiskusi tentang masalah-masalah politik.
Refleksi  Habermas  memiliki  makna  penting  dari  yang  terletak  pada  konsepsinya tentang proses diskursus , yang diidealkannya haruslah berbentuk perdebatan yang rasional dan  kritis.  Perdebatan  tersebut  dibatasi  oleh  aturan-aturan  yang  melarang  penggunaan bahasa yang bersifat emotif, namun lebih fokus terhadap isi serta kerangka yang rasional saja. Pada perdebatan ini para partisipan debat diharuskan memiliki kepentingan bersama dan  searah  atas  kebenaran,  yang  berarti  mereka  juga  harus  dapat  menunda  perbedaan status, latar belakang sehingga mereka berbicara dalam keadaan setara antar pihak. Sikap
kritis  terhadap  kebenaran  juga  diperlukan  dan  menjadi  salah  satu  unsur  kunci  yang memegang  peranan,  sehingga  berbagai  bentuk  argumentasi  yang  disodorkan  dapat  diuji melalui debat publik, dan partisipan dapat menemukan makna secara bersama sebagai hasil dari proses debat rasional kritis tersebut (McCharty, 2006).
Virus  Covid-19  yang  menyebar  selama  kurun  waktu  satu  setengah  tahun  telah menimbulkan  kemerosotan  ekonomi  sehingga  mempengaruhi  faktor  produksi  dan konsumsi masyarakat. Hal ini juga diungkapkan oleh (Hanoatubun, 2020) bahwa Covid-19 memberikan  dampak  buruk  terhadap  perekonomian  masyarakat  di  Indonesia.  Dari  hasil pengamatan dilapangan bahwa dampak Covid-19 telah berpengaruh besar pada kehidupan sosial-  ekonomi  masyarakat  terutama  kalangan  bawah  di  sektor  informal  yang  bekerja sebagai  pedagang  kecil  (PKL).  Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  wawancara  dengan beberapa  PKL  di  pasar  Gotong  Royong  menuturkan  bahwa  wabah  pandemi  Covid-19 berdampak  menurunnya  jumlah  pembeli  setiap  harinya  sehingga  mempengaruhi  omset pedagang.  Hal  ini  dikarenakan  para  pembeli  lebih  banyak  berdiam  diri  dirumah  seiring semakin meluasnya penyebaran virus Covid-19 secara masif di tengah masyarakat sehingga sangat mudah terpapar oleh perantara antar manusia. Kondisi ini juga diperkuat semenjak diberlakukan  kebijakan  pemerintah  mengenai  pembatasan  sosial  ( social  distancing )  yang mengharuskan masyarakat bekerja dari rumah ( work from Home ) dalam segala aktivitasnya guna  menekan  jumlah  penyebaran  virus  tersebut.  Pemberlakuan  kebijakan  tersebut diimplementasikan  dalam  bentuk  kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  Berbasis  Mikro  (PPKM)  diwilayah  setempat  dengan  mengoptimalkan pencegahan  dari  tingkat  desa/kelurahan,  kabupaten,  hingga  kota.  Dampak  ini  yang dirasakan oleh pedagang bakso, minuman es, gorengan, dan kios rokok yang setiap harinya berjualan  di  area  pasar  Gotong  Royong  jika  jumlah  pembeli  mulai  menurun  sehingga memaksa pedagang untuk mengurangi jumlah dagangannya, menurunkan harga jual, atau memilih untuk tidak berjualan sementara waktu.
Beberapa  pedagang  juga  menuturkan  di  awal  pemberlakukan  kebijakan  PPKM  di pasar Gotong Royong mengharuskan pedagang untuk segera menutup dagangannya lebih awal  pukul  14.00  WIB  sore.  Sebelum  adanya  wabah  Covid-19,  beberapa  pedagang menuturkan  jika  biasa  menutup  dagangannya  sampai  pukul  21.00  WIB  malam.  Hal  ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan di lokasi tertentu demi menghambat penyebaran virus.  Adanya  kebijakan  pembatasan  sosial  juga  mempengaruhi  penurunan  daya  beli masyarakat.  Diungkapkan  oleh  (Hanoatubun,  2020)  bahwa  tingginya  laju  inflasi  dapat mempengaruhi  daya  beli  masyarakat  khususnya  golongan  berpendapatan  rendah.  Hal serupa juga dirasakan oleh pedagang kaki lima pasar Gotong Royong bila terjadi daya beli masyarakat terhadap barang semakin lesu/ menurun. Beberapa pedagang es, bakso, lalapan, gorengan, soto, kios rokok, dan pedagang makanan lainnya merasakan bahwa virus Covid- 19  mempengaruhi  jumlah  barang dagangan  yang dibeli  oleh pelanggannya.  Hingga  pukul 14.00 WIB sore barang dagangan masih banyak tersisa tidak terjual ini membuat pedagang mengalami kerugian, karena biasanya menjual makanan jadi tidak bisa dijual lagi keesokan harinya.  Kondisi  ini  yang  terkadang  memaksa  pedagang  untuk  mengurangi  jumlah dagangannya dan menurunkan harga jual sehingga pendapatan yang diperoleh juga tidak maksimal. Menurut para pedagang konsumen saat ini lebih memilih membeli makanan siap saji melalui jasa online siap antar. Cara tersebut dipilih untuk mengurangi resiko penularan virus  melalui  kontak  langsung  dengan  penjual  dan  pembeli  lainnya.  Persaingan  bisnis berdagang juga menjadi tantangan bagi pedagang kaki lima di pasar Gotong Royong karena tidak  dipungkiri  saat  ini  semua  layanan  konsumsi  masyarakat  dapat  terpenuhi  melalui digitalisasi online. Hal ini semakin memperburuk posisi PKL ditengah himpitan ekonomi dan desakan  kebutuhan  sehari-hari  serta  keterbatasan  modal  usaha  sehingga  berdampak
menurunnya  minat  beli  masyarakat  berbanding  lurus  dengan  menurunnya  omset pendapatan PKL. Pedagang menuturkan mengalami penurunan omset pendapatan sebanyak 50% lebih dari pendapatan sebelum pandemi terjadi.
Sejumlah  pedagang  juga  mengatakan  efek  pandemi  Covid-19  juga  mempengaruhi arus  distribusi  bahan  baku  terhambat  atau  menurunnya  jumlah  pasokan  barang  yang diperlukan oleh pedagang kaki lima yang sering mengalami keterlambatan, sehingga PKL hanya  bisa  menjual  bahan  makanan  seadanya  saja.  Beberapa  pedagang  menuturkan  jika sebelum  adanya  wabah covid-19 ,  pasokan  barang  selalu  banyak  atau  melimpah.  Namun, semenjak adanya wabah tersebut, pedagang harus rela menjual bahan makanan yang masih tersisa saja sembari menunggu bahan makanan yang baru datang.
Di tengah situasi yang tidak menentu ini seiring belum meredanya penyebaran virus Covid-19 dimana angka masyarakat yang terkonfirmasi positif masih tinggi di Probolinggo pada  bulan  September  sebanyak  6.995  kasus,  dengan  107  kasus  aktif  masih  di  rawat  di rumah sakit dan menjalani isolasi mandiri, 6.403 kasus sembuh dan 485 kasus meninggal dunia (siagacovid-19, 2021). Disamping itu, yang terdampak cukup memprihatinkan nasib masyarakat kalangan bawah terutama yang bekerja di sektor informal bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang mengalami kerugian serta terdisposisi di tengah kondisi pandemi saat ini. Maka itu, perlu kehadiran pemerintah setempat untuk meminimalisir dan mengurangi kesenjangan  sosial  para  pedagang  agar  bisa  tetap  melangsungkan  hidupnya  lebih  baik dengan beberapa pertimbangan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Tentu sangat sulit mengatasi  permasalahan  dari  efek  pandemi  global  yang  menyebar  keseluruh  negara  di belahan  dunia  yang  berimplikasi  dibidang  kesehatan,  sosial,  dan  ekonomi  masyarakat. Pemerintah  Kota  Probolinggo  berupa  menekan  penyebaran  virus  Covid-19  di  beberapa daerah melalui kebijakan Social Distancing yang lebih humanis, terutama dalam menyikapi perekonomian  masyarakat  bawah  di  sektor  informal  terutama  para  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  di  pasar  tradisional  Gotong  Royong.  Pemerintah  melihat  kondisi  tersebut memberlakukan  kebijakan  pengaturan  operasional  pedagang  kaki  lima  (PKL)  pada  jam tertentu  dimana  pedagang  bisa  tetap  melakukan  aktivitas  ekonomi.  Bagi  pedagang diberlakukan jam operasional mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB sore, sehingga bagi pedagang yang berjualan hingga malam hari oleh pemerintah dihimbau untuk menyesuaikan dengan jam operasional yang telah ditentukan. Kebijakan ini diberlakukan agar Pandemi Covid-19 bisa tetap ditekan penyebarannya, disamping itu masyarakat terutama pedagang kecil bisa tetap diberi kesempatan untuk berdagang guna memenuhi kebutuhan hidup.
Apa yang dirasakan PKL sejak pemberlakuan jam operasional berdagang tidak terlalu ada perubahan yang signifikan terhadap omzet pendapatan pedagang. Hal ini dikarenakan meski  jam  operasional  telah  ditentukan  sampai  batas  waktu  tertentu  namun  daya  beli konsumen tetap menurun, sehingga memaksa pedagang untuk menurunkan pula harga jual barang  dagangannya.  Disamping  itu,  kebijakan Social  Distancing bagi  masyarakat  agar dihimbau tetap bekerja dari rumah ( Work from Home ) yang membuat para pembeli jarang keluar rumah. Saat ini pembeli mulai enggan membeli makanan jadi di beberapa pedagang kaki  lima  karena  khawatir  terjadi  kontak  langsung  dengan  pedagang  beserta  pembeli lainnya. Pedagang kaki lima yang terkadang kurang menghiraukan protokol kesehatan dan kurang  menjaga  higienis  makanan  yang  dijual  membuat  para  pedagang  berisiko  tinggi terpapar  virus.  Alasan  ini  yang  juga  mempengaruhi  pembeli  untuk  membatasi  serta khawatir jika membeli makanan di pedagang kaki lima (PKL).
Secara garis besar dari penelitian ini, proposisi teoritis awal yang sengaja dibangun peneliti salah satunya yakni: Kebijakan Social Distancing di tengah situasi pandemi Covid-19 melalui  kebijakan  pemberlakuan  jam  operasional  aktivitas  ekonomi  para  pedagang  kaki lima (PKL) di pasar tradisional Gotong Royong Probolinggo, yang dilandasi oleh rasionalitas
komunikatif  dalam  upaya  pencapaian  kesepahaman  ( mutual  understanding )  di  antara Pemerintah  Kota  Probolinggo  dan  PKL  pasar  Gotong  Royong  sebagai  suatu  konteks pemahaman terhadap kebijakan, maka  hasil kebijakan tersebut bisa dikatakan terciptanya ruang publik yang demokratis di Pasar Gotong Royong Probolinggo.
Sejalan dengan proposisi teoritis tersebut, maka teknik analisis data penjodohan pola melalui prediksi alternatif dalam penelitian ini pada poin pertama sebagai berikut: Sebagai agen diantaranya, Pemerintah Kota Probolinggo dan penggerak asosiasi kelompok Pedagang Kaki Lima cenderung melakukan hubungan kerjasama dalam menyelesaikan persoalan yang terkait manajemen pengaturan operasional sektor informal khususnya PKL di Pasar Gotong Royong.  Hal  tersebut  terlihat  bahwa  kedua  belah  pihak  diikutsertakan  atau  dilibatkan melalui  perwakilan  penggerak  asosiasi  kelompok  PKL  pasar  Gotong  Royong  untuk menentukan konsep pengaturan jam operasional aktivitas ekonomi di ruang publik. Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian lapang, prediksi alternatif pada poin pertama apabila dibandingkan  semakin  memperkuat  validitas  internal  dalam  penelitian  ini.  Melalui  hasil temuan  lapang  dapat  diketahui  bahwa  telah  tercipta  ruang  komunikasi  antara  pihak Pemerintah Kota Probolinggo dengan PKL Pasar Gotong Royong saat pengimplementasian suatu kebijakan Social Distancing di tengah situasi Pandemi Covid-19 melalui pemberlakuan kebijakan pengaturan jam operasional kegiatan ekonomi para PKL yang berimplikasi pada suatu kesepakatan antar kedua belah pihak.
Apabila ditinjau lebih jauh mengingat bahwa ruang publik di Pasar Gotong Royong, masih  terkooptasi  oleh  kepentingan  ekonomi  dan  politis  antar  pihak  elit  (yang  memiliki power). Pertama, Kepentingan politis bagi para elit pemerintah dengan asosiasi kelompok PKL  dalam  hal  suara  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  (PILKADA)  pada  pemilu  periode selanjutnya. Kemudian, (2) antara kedua pihak tersebut dalam proses pembuatan kebijakan didasari  oleh  kepentingan  ekonomi  dan  politik  yang  bersifat  praktis  sehingga  ada  ruang dalam  proses  negosiasi  untuk  menemukan  titik  temu  dan  sama-sama  saling menguntungkan. Maka bisa dikatakan tercapai kesepahaman ( mutual understanding ) antara kedua belah pihak baik Pemerintah maupun PKL. Dalam konteks ini yang menjadi alasan, bahwa PKL memiliki posisi tawar yang sama dengan pihak elit pemerintah sehingga menjadi kekuatan resistensi para pedagang kaki lima (PKL) di ruang publik untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19. Hal ini cukup dirasakan oleh sebagian besar pedagang bahwa mereka tetap bisa berjualan di pasar Gotong Royong meski dalam situasi pandemi Covid-19 beserta kebijakan Social Distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah agar  dapat memperoleh pendapatan demi memenuhi kebutuhan sehari- hari.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  Negara  dapat  diposisikan  sebagai  Pemerintah  Kota Probolinggo  dimana  merupakan  pihak  yang  diberi  mandat  untuk  menata  masyarakat  di dalamnya termasuk PKL dan mengatur ruang publik. Seiring menguatnya posisi Pemerintah ternyata  tidak  hanya  berkepentingan  menjaga  aturan  main  dalam  ruang  publik kepemerintahan. Namun turut pula melakukan intervensi hampir semua sektor termasuk kehidupan PKL di pasar Gotong Royong. Kemudian dalam ruang komunikasi tidak tunggal di  kuasi  oleh  satu  pihak,  namun  dikontrol  oleh  pihak  lain  untuk  sama-sama  saling menguntungkan  antar  kedua  belah  pihak  sehingga  menghasilkan  kesepakatan  bersama. Dalam situasi demikian, ruang publik tidak lagi sepenuhnya bebas dimiliki oleh satu pihak saja karena telah mengandung distorsi dan manipulasi seperti tampak pada bagan berikut:
Gambar 1 . Alur Berfikir Penelitian Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2021

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan,  bahwa  dapat  disimpulkan  bahwa  dampak  yang dirasakan  pedagang  kaki  lima  (PKL)  di  pasar  tradisional  Gotong  Royong  selama  situasi Pandemi  Covid-19  ini,  banyak  mengalami  kemerosotan  perekonomian  terutama  sektor informal salah satunya, Pertama, jumlah pembeli menurun drastis seiring dengan himbauan ( work from home ) bekerja dari rumah sehingga membuat pembeli enggan beraktivitas diluar serta khawatir terpapar virus Covid-19. Kedua daya beli/ minat konsumen terhadap barang/ jasa  juga  menurun,  karena  pembatasan  sosial  sebagian  besar  konsumen  lebih  memilih mengkonsumsi  makanan  dari  rumah  saja,  sehingga  banyak  pedagang  yang  merugi  oleh barang  dagangan  yang  tidak  terjual  sehingga  terpaksa  harus  menurunkan  harga  jualnya. Ketiga,  distribusi  bahan  baku  terhambat  atau  menurunnya  jumlah  pasokan  barang  yang diperlukan oleh pedagang kaki lima yang sering mengalami keterlambatan, sehingga PKL hanya  bisa  menjual  bahan  makanan  seadanya  saja.  Dari  ketiga  dampak  yang  dirasakan tersebut  secara  garis  besar  pedagang  kaki  lima  mengalami  kerugian  yang  cukup  besar dengan berkurangnya omset pendapatan mereka di tengah situasi pandemi Covid-19.
Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  pasar  Gotong  Royong  juga  melakukan  suatu  bentuk resistensi atau tetap bertahan dalam ruang publik melakukan aktivitas ekonomi di tengah situasi pandemi Covid-19 bukan permasalahan yang mudah untuk dicapai. Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari motif ekonomi yang mendasari perilaku PKL untuk tetap bertahan dalam situasi tersebut, salah satunya tuntutan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang disuarakan oleh  penggerak  asosiasi  kelompok  PKL  pasar  Gotong  Royong  kepada  pemerintah  Kota Probolinggo. Dengan demikian, mengacu pada kondisi tercapainya komunikasi pada ruang publik untuk membangun kesepahaman antara PKL dengan Pemerintah Kota Probolinggo, dan  munculnya  berbagai  desakan  PKL  untuk  meminta  dan  tetap  diberikan  kesempatan melakukan aktivitas ekonomi dapat dikatakan telah tercapai komunikasi ruang publik yang demokratis  seperti  yang  diidealkan oleh  Habermas,  meskipun  kesepahaman  tersebut  masih didasari oleh motif ekonomi dan politis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pihak
elit  pemerintah  memiliki  motif  kepentingan  politis  berupa  membangun  kepercayaan masyarakat yang diwujudkan dalam jumlah suara pada PILKADA di periode selanjutnya. Hal ini  yang  kemudian  menjadi  alasan  resistensinya  para  PKL  di  ruang  publik  meskipun  di tengah  kondisi  yang  tidak  menentu  oleh  pandemi  Covid-19,  oleh  karena  memiliki  posisi tawar yang cukup kuat yang dikoordinasikan bersama penggerak asosiasi kelompok PKL

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  rasa  terimakasih  yang  ditujukan  pada  semua  pihak  yang terlibat atau membantu memberikan informasi dalam kegiatan penelitian ini, diantaranya Pemerintah  Kota  Probolinggo  yang  telah  memberikan  izin  dan  kesempatannya  untuk melakukan observasi langsung kepada masyarakat yakni para PKL pasar tradisional Gotong Royong.  Kemudian  para  informan  yang  telah  membantu  memberikan  informasi  dan pengalamannya  kepada  penulis  dan  tidak  bisa  saya  sebutkan  satu  persatu  sehingga penyusunan penelitian ini bisa terselesaikan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustino,  2020.  (n.d.). Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid-19:  Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy: The Experience Of Indonesia . Alisjahbana, 2005. (2005). Sisi gelap perkem bangan kota : resistensi sektor informal dalam perspektif sosiologis . 202.
Armiani,  S.,  Fajri,  S.  R.,  Sukri,  A.,  &  Pidiawati,  B.  Y.  (2020).  Pelatihan  Pembuatan  Masker Sebagai Upaya Antisipasi Penyebaran Covid-19  di Desa Anyar Kabupaten Lombok Utara. Jurnal Pengabdian UNDIKMA , 1 (1). https://doi.org/10.33394/JPU.V1I1.2550 BPS. (2021). Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo . Bps.Go.Id.
Fadhil et.al, 2020. (2020). Lawan Virus Corona: Studi Nutrisi untuk Kekebalan Tubuh - Fadhil Ahsan,  Nanda  Yuli  Rahmawati,  Fidyah  Nanda  Alditia  -  Google  Buku.  In  B.  Santoso (Ed.), Airlangga University Press (1st ed.). Airlangga University Press.
Fletcher, G., & Griffiths, M. (2020). Digital transformation during a lockdown. International Journal of Information Management , 55 , 102185. https://doi.org/10.1016/J.IJINFOMGT.2020.102185
Hadiwardoyo,  W.  (2020).  Kerugian  Ekonomi  Nasional  Akibat  Pandemi  Covid-19. Baskara Journal of Business and Enterpreneurship , 2 (2), 83 – 92. https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92
Hanoatubun,  2020.  (2020).  Dampak  Covid – 19  terhadap  Prekonomian  Indonesia. Ummaspul.e-Journal.Id . K. Yin. (2005). Studi Kasus: Desain dan Metode . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Karyono,  K.,  Rohadin,  R.,  Resolusi,  D.  I.-J.  K.,  &  2020,    undefined.  (n.d.).  Penanganan  Dan Pencegahan  Pandemi  Wabah  Virus  Corona  (Covid-19)  Kabupaten  Indramayu. Journal.Unpad.Ac.Id , 2 .
McCharty, T. (2006). Teori Kritis: Jurgen Habermas . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
McKibbin, 2020. (n.d.). McKibbin, W.J. and Fernando, R. (2020), The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios, Asian Economic Papers, MIT Press, pp. 1-55. - Penelusuran Google . Perda,  No.8,  2011.  (2011). Perda  Kota  Probolinggo,  No.  8  2011  Tentang  Pembinaan  Dan Penataan Pedagang Kaki Lima .
R  Sulistiawati,  &  2012.  (n.d.).  Pengaruh  investasi  terhadap  pertumbuhan  Ekonomi  dan penyerapan  tenaga  kerja  serta  kesejahteraan masyarakat  di  Provinsi  di  Indonesia. Academia.Edu .
Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa
Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat  UUD NRI Tahun 1945.
Administrative Law and Governance Journal , 3 (2), 240 – 249. https://doi.org/10.14710/ALJ.V3I2.240-249 Rizky Putra. (2021). Lebih Ketat, Warga Isoman Diawasi Tracer Lapangan | Radar Bromo . Radar Bromo. siagacovid-19. (2021). SIAGA COVID-19 KABUPATEN PROBOLINGGO . Dinkes Probolinggo. siagacovid19. (2021).
Siaga Covid-19 Kabupaten
Probolinggo . Siagacovid19.Probolinggokab.Go.Id.
Widjajanti. (2020). Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Kota . Gramedia Pustaka Utama.
Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik: Teori dan Proses . PT. Buku Kita.