DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp. Received: 23 July 2024, Revised: 25 July 2024, Publish: 27 July 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Lawang Seketeng Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sukasari Kaler Kec. Argapura Kab Majalengka
Isa Badruzaman Hidayat 1 , M Asro 2 , Lutfi Fahrul Rizal 3 1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, Isabadruzaman57@gmail.com 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, Muhammadasro@gmail.com 3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, Luthfifahrulrizal@uinsgd.com
Corresponding Author: isabadruzaman57@gmail.com
Abstract : This  research  discusses  how  the  siyasah  maliyah  review  of  the  strategy  for developing  the  Lawang  Seketeng  tourist  destination  by  the  village-owned  enterprise (BUMDES) Sukasari Kaler sub-district Argapura district, Majalengka. This research aims to find out what BUMDES development strategies are for the Lawang seketeng tourist attraction, to  find  out  the  factors  that  hinder  BUMDES  in  carrying  out  development  of  the  Lawang Seketeng tourist attraction, as well as to find out how the Siyasah Maliyah review of the role of BUMDES in increasing the village's original income. This research uses empirical juridical research methods, with a descriptive qualitative type. The results of this research are that there are  various  efforts  to  develop  and  manage  the  Lawang  Seketeng  tourist  attraction,  such  as making tour packages, managing tourist infrastructure, and marketing promotions. Apart from that, the budget generated from BUMDES is not yet focused on developing tourist attractions, and human resources are low. In this case, the strategy for developing the Lawang Seketeng tourist  destination  by  Bumdes  Sukasari  Kaler  is  in  accordance  with  the  concept  of  siyasah maliyah,  namely  the  theory  of  state  obligations  which  aims  at  implementing  effective governance, maintaining people's rights and managing public finances.
Keyword: Siyasah Maliyah, Development Strategy, Lawang Seketeng, Bumdes
Abstrak: Penelitian  ini  membahas  terkait  bagaimana  tinjauan  siyasah  maliyah  terhadap strategi  pengembangan  destinasi  wisata  lawang  seketeng  oleh  badan  usaha  milik  desa (BUMDES)  sukasari  kaler  kec.  Argapura  kab.  Majalengka.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  starategi i pengembangan i BUMDES  terhadap  objek  wisata lawang i seketeng,  untuk  mengetahui  faktor  yang  menghambat  BUMDES  dalam  melakukan pengambangan objek wisata lawang seketeng, serta untuk i mengetahui i bagaimana i tinjauan siyasah  maliyah  terhadap peran  BUMDES  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  desa. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris,  dengan  jenis  kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini ialah terdapat berbagai upaya mengembangkan dan mengelola  objek  wisata  lawang  seketeng  seperti  membuat  paket  wisata,  pengelolaan insfrastuktur  wisata,  dan  pemasaran  promosi.  Selain  itu,  anggaran  yang  dihasilkan  dari
BUMDES yang belum terfokus pada pengembangan objek wisata, dan rendahnya sumber daya manusia. Dalam hal ini, strategi pengembangan destinansi wisata lawan seketeng oleh bumdes sukasari kaler sudah sesuai dengan konsep siyasah maliyah yakni teori kewajiban negara yang bertujuan untuk penyelenggaraan i pemerintahan i yang i efektif, pemeliharaan hak rakyat, dan pengelolaan keuangan publik.
Kata Kunci: Siyasah Maliyah, Strategi Pengembangan, Lawang Seketeng, Bumdes

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki beragam potensi daya tarik wisata yang dapat dikembangkan dalam hal budaya ataupun ras. namun terlebih dari itu potensi yang dapat dikembangkan baik itu flora, fauna maupun beranekaragan budaya dan dari pariwisata tersebut  sangat  besar  untuk  dikembangkan  (Rahma,  2020).  Untuk  itu  maka  diperlukannya sebuah  penguatan  atau  pengembangan  untuk  memajukan  sebuah  ekonomi  suatu  negara. Pengembangan  ekonomi  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat. indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang memiliki populitas dalam pariwisata dan bisa dikembangkan dalam upaya untuk menjadikan sebuah objek wisata dan apabila dikembangkan dengan baik maka bisa menjadikan salah satu cara dalam mensejahterakan masyarakat tersebut. Dengan adanya sebuah dampak positif  yang ada pada alam sekitar tentunya akan mendapatkan sebuah timbal balik bagi masyarakat itu sendiri yang mana tentunya akan berhubungan dengan sebuah pendapatan nasional maupun daerah tersebut (Yakup, 2019).
Pengembangan sebuah objek wisata dapat dilakukan dengan kerjasama pelaku usaha atau seluruh pemangku kebijakan. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 10 ttahun 2009 tentang kepariwisataan yang mengatur bahwasanya terdapat tiga komponen pelaku usaha atau pemangku kepentingan di Indonesia, yakni pemerintah dan atau pemerintah daerah, swasta atau  industri  dan  masyarakat  yang  terkait.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah  daerah  memiliki kewajiban untuk mengelola serta mengembangkan sebuah potensi yang ada di daerah tersebut, sebagaimana  amanat  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Dengan  adanya  kebijakan  tersebut  diharapkan  pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya baik objek wisata maupun potensi yang dimiliki oleh daerahnya guna mencapai kesejahteraan serta menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes) (Anitasari Hening et al., 2023).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang di miliki serta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah  sosial  budaya  dapat  diminimalisir  dengan  cara  mengelola  keuangan  dan  kekayaan milik desa yang di atur melalui kelembagaan yaitu Badan Usaha Milik Desa. BUMDES sebagai intrumen  otonomi  desa  yang  bertujuan  untuk  mendorong  pemerintahan  desa  dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, BUMDES juga menjadi intrumen kesejahteraaan masyarakat yakni mendorong kesempatan berusaha di desa dan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat desa (Saebani, 2015). Badan Usaha  Milik  Desa  atau  di  sebuh  BUMDES  merupakan  sebuah  lembaga  usaha  desa  yang didalamnya dikelola langsung oleh Masyarakat dan pemerintahan desa dengan tujuan untuk memperkuat sebuah perekonomian desa tersebut. Dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 juga menjelaskan bahwasannya setengah atau semua modalnya berasal dari kekayaan desa tersebut baik dari jasa pelayanan, pengaturan aset dan lain-lain. BUMDES dibentuk berdasarkan sebuah kebutuhan serta melihat potensi yang ada dan bisa dimanfaatkan. Selain dari pada itu Badan Usaha  Milik  Desa  merupakan  sebuah  Lembaga  sosial  yang  harus  mengusahakan  sebuah
kemaslahatan untuk Masyarakat melalui peran terhadap penyedian pelayanan sosial, sebagai pilar untuk mengoptimalkan sebuah potensi yang ada seperti objek wisata (Hidayat & Hidayah, 2023).
Tujuan  dari  pendirian  BUMDes  juga  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015, tujuannya adalah untuk menguatkan ekonomi di desa, memanfaatkan sumber daya desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi di desa,  mengembangkan  program  kerja  sama  antar  desa  atau  dengan  pihak  ketiga,  membuka peluang dan jaringan pasar yang akan membantu memenuhi kebutuhan layanan umum warga, menciptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan  layanan  umum,  mempercepat  pertumbuhan  dan pembangunan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. Sebuah BUMDES ini bisa menjadikan salah satu wadah bagi setiap pemerintahan desa dalam upaya memajukan serta menjadi pengelola objek wisata agar dapat berjalan dengan baik.  BUMDES  juga  mempunyai  hak  terkait  pengelolaan  objek  wisata  yang  ada  di  desa tersebut  dengan  tujuan  untuk  memajukan  objek-objek  wisata  yang  terdapat  didalam  sebuah desa (Darwanto, 2016).
Dalam peraturan daerah kabupaten majalengka nomor 8 tahun 2021 tentang rencana induk pembangunan  kepariwisataan  kabupaten  majalengka  tahun  2021-2025,  Ripparkab  menjadi sebuah acuan pemerintah desa beserta bumdes dalam melakukan sebuah pengembangan dan pengelolaan  objek  wisata  agar  terciptanya  tujuan  dari  pada  visi  Ripparkab  tersebut.  pada dasarnya  kabupaten  majalengka  merupakan  sebuah  wilayah  yang  cukup  stategis  karena didalam  nya  memiliki  banyak  potensi  yang  bisa  di  kembangkan  salah  satunya  berasal  dari objek wisata. Dalam hal ini bersamaan dengan visi dari Ripparkab kabupaten majalengka maka menjadi  sebuah  kewajiban  pemerintahan  desa  untuk  melakukan  sebuah  pengelolaan  serta pengembangan guna ikut andil dalam sebuah tujuan yang ingin di capai pemerintah daerah kabupaten majalengka. Salah satu desa yang berda di wilayah kabupaten majalengka dan di jadikannya sebuah desa wisata ialah desa Suksari kaler kecamatan argapura, dengan banyaknya potensi wisata yang dimiliki diharapkan dapat menjadi sebuah desa wisata yang bisa bersaing dalam kemajuan serta pengembangan objek wisata yang ada di kabupaten majalengka.Namun dalam  melaksanakan  perintah  daripada  sebuah  Perda  kabupaten  majalengka  tidak  langsung melalui sebuah pemerintahan desa namun dengan membentuk sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang di dirikan pada tahun 2018 di Desa Sukasari kaler merupakan saran dari pemerintah desa beserta tokoh Masyarakat karena melihat potensi yang baik dari segi objek wisata ataupun UMKM Masyarakat sekitar. Berhubungan dengan  sebuah  arahan  pemerintah  daerah  menjadi  rujukan  bagi  pemerintahan  desa  sukasari dalam  membangun  sebuah  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  di  sertai  dengan  visi  dari Ripparkab  kabupaten  majalengka  (Tohid,  2024).    Dengan  adanya  sebuah  BUMDES  ini diharapkan  bisa  menjadi  sebuah  Lembaga  yang  mewadahi  kegiatan  Masyarakat  dan  bisa menjadikan Masyarakat desa sukasari kaler menjadi Masyarakat yang sejahtera dan mampu meningkatkan sebuah Pendapatan Asli Desa Sukasari Kaler.
Terdapat Tiga objek wisata yang di Kelola secara langsung oleh BUMDES sukasari kaler yaitu objek wisata Panyaweyan, lawang seketeng dan curug ibun, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada satu objek wisata yang dikelola secara sepenuhnya oleh BUMDES yaitu objek wisata  lawang  seketeng.  Lawang  seketeng  merupakan  salah  satu  objek  wisata  yang  masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Wisata ini terletak di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Lawang seketeng kini menjadi destinasi liburan yang  menarik  bagi  wisatawan  di  majalengka  dan  sekitarnya.  Wisata  alam  ini  menawarkan keindahan perbukitan terasering yang hijau, terlihat sangat memukau dan memanjakan mata. Wisata alam Lawang seketeng Majalengka ini menarik untuk dikunjungi. Lawang seketeng sudah  ada  sejak  tahun  2018,  berawal  dari  pemerintah  provinsi  yang  melihat  potensi  alam sehingga di bangunlah tempat rekreasi yang menyuguhkan pemandangan indah serja kesegaran
udara  yang  sangat  masih  asri.  Dan  pemerintah  provinsi  menyerahkan  kepada  pemerintah daerah untuk dikelola selanjutnya pemerintah daerah menyerahkan kepada pemerintah desa sukasari  kaler  pada  tahun  2019.  Dengan  adanya  objek  wisata  lawang  seketeng  ini  tentu memiliki manfaat untuk masyarakat sekitar, selain meningkatkan pendapatan asli desa juga membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang belum memiliki pekerjaan.selain itu dengan adanya objek wisata ini bisa menaikan populasi nama desa sukasari kaler.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dalam pengelolaan BUMDes sukasari kaler peneliti  melihat  masih  belum  optimalnya  dalam  melakukan  pengembangan  objek  wisata lawang  seketeng,  BUMDES  dihadapkan  pada  masalah  utama.  Adapun  masalah  tersebut meliputi sarana dan prasarana yang masih minim di kawasan obyek wisata lawang seketeng. Sarana penunjang seperti Kamar Mandi umum, tempat sampah, akses jalan, serta tempat parkir belum maksimal,. Selain itu, peneliti juga melihat pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) BUMDes sukasari kaler menunjukkan kurang mendukung dan belum kompeten, karena rasa jiwa  sosial  yang  dimiliki  Masyarakat  tergolong  masih  rendah  dan  mengakibatkan  belum pahamnya  masyarakat  sekitar  akan  manfaat  yang  akan  didapat  jika  objek  wisata  lawang sekteng ini dikembangkan.
Dari  penjabaran  latar  belakang  serta  masalah  yang  di  temukan  peneliti  dilapangan, sehingga peneliti berupaya meneliti terkait strategi pengembangan yang dilakukan oleh Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  Sukasari  kaler  di  objek  wisata  lawang  seketeng,  Adapun tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan di objek wisata lawang seketeng serta hambatan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sukasari kaler dalam mengembangkan objek wisata lawang seketeng dan mengetahui tinjauan siyasah Maliyah  terhadap  peran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  dalam  upaya  meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan Masyarakat. Adapun teori yang digunakan diantaranya teori implementasi kebijakan publik , teori pembangunan ekonomi desa , dan teori siyasah  Maliyah.  Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  berjudul “ Tinjauan  Siyasah  Maliyah  Terhadap  Strategi  Pengembangan  Destinasi  Wisata  Lawang Seketeng  Oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Sukasari  Kaler  Kec  Argapura  Kab Majalengka ”

## METODE
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian  kualitatif.  Penenlitian  kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah gejala,  penomena,  aktivitas  sosial,  pemikiran  individu  atau  kelompok  serta  sikap.  Adapun sebuah penelitian kualitatif bersifat sebuah deskriptif atau menjelaskan penemuan di lapangan dan kemudian diproses menjadi sebuah data (Moleong, 2018).
Terdapat dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer berupa  observasi,  dan  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  informan  yaitu  Kepala  Desa, BUMDes,  Bendahara  dan  pengelola  objek  wisata  lawang  seketeng  yang  berkaitan  dengan penelitian ini. Serta data sekunder yaitu sumber- sumber yang berisi data diperoleh dari buku- buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan artikel ilmiah ini,  sebagai  bahan  rujukan  atau  bahan  acuan  (Imam  Gunawan,  2013).  Data-data  yang  telah dikumpulkan  dianalisis  mulai  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan/verifikasi  agar  dapat  di  pahami  diri  sendiri  dan  orang  lain  (Imam Gunawan, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  sukasari  merupakan  desa  yang  berada  di  kabupaten  majalengka,  desa  sukasari memiliki  3  objek  wisata  diantaranya  Curug  ibun  Lawang  seketeng  dan  Panyaweyan.  Salah satunya ada Objek Wisata Lawang Saketeng yang terletak di antara deretan Panyaweyan yang berlokasi  di  Kampung  Dongkol  Blok  Minggu  Desa  Sukasari  Kaler  Kecamatan  Argapura
Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dengan ketinggian >700 M dari permukaan laut yang menyuguhkan Panorama Alam yang begitu indah dan exotis karena disekitar objek wisata tersebut ada Amphig Theater besar diantara bukit batu dan apabila kita naik ke Amphig Theater tersebut maka kita bisa memandang perbukitan yang hijau ditanami Komoditas Bawang Merah seluas mata memandang, sehingga orang yang berkunjung akan lebih segar setelah melakukan aktifitas, karena mereka dapat melihat pemandangan yang begitu indah (Tohid, 2024).
Dalam  era  globalisasi  sekarang  ini,  objek  wisata  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  menunjang  pembangunan  perekonomian nasional. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa yang cukup  besar  apabila  di  kelola  dengan  baik,  juga  merupakan  sektor  yang  mampu  membuka lowongan  tenaga  kerja  dan  mendorong  perkembangan  investasi.  Untuk  mengembangkan sektor ini pemerintah daerah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung  kearah  kemajuan  sektor  ini.  Salah  satu  kebijakan  tersebut  adalah  menggali, menginventarisir  dan  mengembangkan  berbagai  objek  wisata  yang  ada  sebagai  daya  tarik utama bagi wisatawan.
Pentingnya mengelola dan menjaga objek wisata juga diatur oleh Allah SWT dalam Al- Qur’an surah Al-A’raf ayat 56:
وَ ﻻَ ﺗُ ﻔْ ﺴِ ﺪُ وْ ا ﻓِ ﻰ ا ﻻْ َرْ ض ِ ﺑَ ﻌْ ﺪَ اِ ﺻ ْ ﻼَ ﺣِ ﮭَﺎ وَا دْ ﻋُ ﻮْ هُ ﺧَ ﻮْ ﻓًﺎ وﱠ ط َﻤَ ﻌً ﺎۗ اِ نﱠ رَ ﺣْ ﻤَ ﺖ َ D ﱣِ ﻗَ ﺮِ ﯾْ ﺐ ٌ ﻣِّ ﻦَ ا ﻟْ ﻤُ ﺤْ ﺴِ ﻨِﯿْ ﻦَ
Artinya: “ Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik ”.
Dalam peraturan daerah kabupaten majalengka nomor 8 tahun 2021 tentang rencana induk pembangunan  kepariwisataan  kabupaten  majalengka  tahun  2021-2025,  Ripparkab  menjadi sebuah acuan pemerintah desa beserta bumdes dalam melakukan sebuah pengembangan dan pengelolaan  objek  wisata.  faktor  utama  yang  menyebabkan  industri  pariwisata  berkembang adalah sarana prasarana yang memadai dan layak untuk menarik minat wisatawan. Sarana dan prasarana dalam pariwisata merupakan komponen terbesar dan bertujuan untuk menentukan pencapaian dari hasil objek wisata tersebut. Salah satu objek wisata harus mempunyai sarana pelengkap  dengan  penyediaan  seperti  tempat  fasilitas  untuk  rekrasi  yang  fungsinya  bukan hanya  sekedar  untuk  melengkapai  sarana  pokok  objek  wisata.  Hal  yang  harus  diperhatikan adalah fungsi penting untuk membuat wisatawan dapat berkunjung dengan nyaman pada suatu tempat objek yang dikunjungi.
Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwasanya terdapat enam unsur yang dapat menunjang keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik (Kasmad, 2003). Yang mana dalam  hal  ini  diimplementasikan  oleh  pemerintah  Desa  sukasari  kaler,  adapun  unsur-unsur tersebut diantaranya:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Van  Meter  dan  Van  Horn  menjelaskan  bahwa  suatu  kebijakan  bisa  dikatakan  berhasil apabila mempunyai suatu ukuran yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, ukuran dan tujuan kebijakan harus mudah dipahami oleh masyarakat, jelas sasarannnya dan dapat di  ukur  tingkat  keberhasilannya  dari  kebijakan  tersebut.  Sehingga  tidak  adanya  sebuah kesalah pahaman antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.
2. Sumber Daya
Suatu  implementasi  kebijakan  akan  mengharuskan  tersedianya  sumber  daya  yang mempunyai kualitas baik untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Sehingga sumber daya  saat  ini  menjadi  salah  satu  variabel  keberhasilan  suatu  Implementasi  Kebijakan. Dengan adanya sumber daya yang baik dan memadai untuk implementasi kebijakan akan menghasilkan kinerja yang tepat dan efektif sesuai dengan sasarannya. Selain sumber daya manusia,  terdapat  sumber  daya  finansial.  Namun,  SDM  disini  menjadi  hal  utama  yang sangat  penting  pada  proses  implementasi  kebijakan.  Selain  dilihat  dari  kuantitasnya, sumber daya manusia juga harus dilihat dari kualitasnya dalam me pengimplementasian
kebijakan.  Dengan  adanya  sumber  daya  manusia  yang  bermutu  dan  professional  akan menentukan  berhasil  atau  tidaknya  suatu  kebijakan.  Karena  SDM  menjadi  penggerak dalam pengimplementasian suatu kebijakan.
3. Komunikasi
Proses implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan berbagai lembaga atau organisasi. Sehingga dalam hal ini memerlukan adanya variabel komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang baik antar organisasi atau individu bisa menciptakan koordinasi yang baik. Proses implementasi kebijakan perlu adanya kejelasan mengenai apa yang akan dilaksankan kedepannya. Sehingga baik atau tidaknya komunikasi yang dilakukan antar organisasi  pelaksana  kebijakan  dapat  memastikan  berhasil  atau  tidak  dari  sebuah Implementasi  kebijakan  tersebut.  Oleh  karenanya,  implementasi  kebijakan  yang  efisien dipengaruhi  oleh  komunikasi  para  pelaksana  kebijakan  secara  intens  serta  konsisten. Tingginya  intensitas  koordinasi  yang  dilakukan  antar  aktor  terkait  penerapan  kebijakan, dapat mengurangi resiko terjadi permasalahan dalam proses Implementasi Kebijakan.
4. Karakteristik Agen Pelaksana
Implementasi kebijakan tidak bisa dipisahkan dari para pemangku kebijakan yang sangat mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Dimana  berhasil  atau  tidak implementasi kebijakan ditetapkan sejauh mana para pelakasana kebijakan berkomitmen saat  menerapkan  kebijakan  tersebut  dan  mempunyai  kualitas  yang  selaras  dengan kebijakan. Kualitas agen pelaksana ialah perilaku para pelaksana kebijakan dengan adanya komitmen, disiplin, kecerdasan, kejujuran, serta sifat demokratis (Wahab, 2010). Dalam implementasi  kebijakan  membutuhkan  seleksi  dan  penentuan  subjektifitas  pelaksana kebijakan yang mempunyai kapabilitas dan kontribusi tepat guna atas kebijakan yang sudah ditetapkan (Afandi & Warijo, 2015).
5. Disposisi Implementor
Disposisi merupakan sikap yang ditunjukkan oleh pihak agen pelaksana kebijakan dimana mereka  akan  menolak  atau  menerima  dengan  adanya  kebijakan  tersebut.  Hal  tersebut sangat  mempengaruhi  dalam  proses  implementasi  kebijakan.  Dimana  keberhasilan  dan kegagalan dari suatu implementasi kebijakan berasal dari adanya sikap yang dikeluarkan oleh  seluruh  agen  pelaksana  kebijakan.  Sehingga  untuk  mencapai  keberhasilan implementasi  kebijakan  perlu  adanya  persamaan  persepsi  antara  agen  pelaksana  supaya kebijakan yang diterapkan diterima seluruh agen pelaksana kebijakan
6. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Dalam pengimplementasian kebijakan hal terakhir yang harus diperhatikan yaitu kondisi lingkungan sekitar bisa mempengaruhi proses keberhasilan suatu Penerapan Kebijakan. Dalam variabel ini ialah sejauh  apa lingkungan eksternal dapat mendukung keberhasilan Implementasi  Kebijakan  publik.  Pun  dengan  Kebijakan  BUMDes  bisa  berjalan  dengan baik apabila terdapat dukungan dari masyarakat sekitar.
Pengembangan  suatu  kawasan  menjadi  sebuah  destinasi  wisata  yang  berkelanjutan tentunya  harus  memperhatikan  berbagai  faktor  yang  mana  dapat  menunjang  program pengembangan destinasi wisata tersebut, seperti halnya mengidentifikasi potensi-potensi yang ada  di  kawasan  tersebut,  serta  mengidentifikasi  kondisi  lingkungan  sekitar.  Selain  itu, pengembangan sebuah objek wisata sangat diperlukan agar dapat mendukung keberhasilan dari tujuan sebuah program atau kebijakan yang di rencanakan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Sukasari Kaler dalam upaya mengembangkan dan mengelola objek wisata lawang seketeng diantaranya :
1. Membuat paket wisata
Badan Usaha Milik Desa Sukasari kaler bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya mengembangkan obyek wisata dengan menyuguhkan produk wisata. Seperti Tur Alam, tur  alam  merupakan  sebuah  perjalanan  yang  disuguhkan  dengan  1  tiket  3  wisata  yaitu panyaweyan, lawang seketeng dan curug ibun.

## 2. Pengelolaan Infrastruktur Wisata
Dalam hal ini Bumdes beserta pengelola berfokus pada perawatan prasarana yang sudah ada menjaga kebersihan dan memperbaiki apabila ada kerusakan, serta menambah sebuah sarana seperti spot foto
3. Pemasaran Promosi
Promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram,Facebook dan membuat sebuah website mengenai objek wisata lawang seketeng (Ghani, 2024).
Terkait belum optimalnya sebuah pengembangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sukasari kaler terhadap objek wisata lawang seketeng disebabkan beberapa faktor,  diantaranya  anggaran  yang  dihasilkan  dari  BUMDES  sendiri  belum  terfokus  pada pengembangan objek wisata yang ada, keuntungan yang didapat itu sebagian besar digunakan untuk hal lain seperti pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih dan lain sebagainya. Juga Sumber Daya Manusia masyarakat yang masih terbilang rendah, dimana sebagian masyarakat yang berada di sekitar objek wisata ini masih kurang paham akan potensi dan manfaat terkait sebuah  pengembangan  objek  wisata  lawang  seketeng,  hal  tersebut  menjadi  faktor  serta penghambat bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam rencana mengembangkan obyek wisata lawang seketeng ini (Ghani, 2024).
Dalam hal ini tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam upaya mengembangkan serta  mengelola  sebuah  objek  wisata  dan  untuk  mencapai  sebuah  tujuan  itu  memang  harus bekerja secara maksimal. Harus adanya sebuah kerjasama antara pemerintahn desa, BUMDes dan masyarakat dalam upaya meningkatkan sebuah kualitas objek wisata itu sehingga apabila sudah selara maka tujuan dari pada sebuah usaha yang dilkakukan akan berbuahkan hasil yang biak tidak hanya meningkatkan sebuah Pendapatan Asli Desa tersebut namun dapat menjadikan sebuah keuntungan bagi masyarakat sekitar.
Menurut Lincolin Arsyad pembangunan ekonomi desa merupakan sebuah proses dimana pemerintaha desa beserta masyarakat mengelola sumberdaya yang telah ada dan membentuk sebuah pola kemitraan antara pemerintah desa dengan sektor wisata untuk dapat menciptakan sebuah  lapangan  kerja  baru  dan  merangsang  perkembangan  kegiatan  ekonomi  di  wilayah tersebut. Tujuan utama daripada sebuah pembangunan ekonomi desa ialah untuk menciptakan suatu  lingkungan  ekonomi  desa  yakni  menjadikan  lingkungan  yang  memungkinkan masyarakatnya agar dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan juga memiliki angka harapan  hidup  yang  sejahtera  (Arsyad,  2015).  Selain  itu,  Lincolin  Arsyad  berpendapat bahwasanya dalam mewujudkan tujuan tersebut terdapat sebuah prinsip-prinsip pembangunan ekonomi desa yang mana meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Tranparasi (keterbukaan) dalam menjalankan sebuah tujuan tentunya harus adanya sebuah keterbukaan baik dalam hal pengelolaan, pengembangan ataupun dalam hal pendanaan , pelaksanna program dan lain sebagainya.
2. Partisipasi,  partisipasi  di  butuhkan  untuk  mencapai  sebuah  tujuan,  partisipasi  aktif  dari seluruh  elemen  masyarakat  akan  mempermudah  dalam  pelaksanaan  pembangunan ekonomi.
3. Dapat  dinikmati  masyarakat,  sasaran  dari  sebuah  pembangunan  ekonomi  harus  sesuai sehingga hasilnya bisa menjadikan masyarakat yang sejahtera dan ikut dalam menikmati sebuah kebijakan yang di buat.
Penelitian ini ditinjau dari perspektif siyasah maliyah, yang dalam hal ini siyasah dapat diartikan sebagai pengaturan, pengurusan, dan pembuatan kebijakan (Suntana, 2010). Dengan demikian siyasah dapat diartikan sebagai pengaturan suatu kebijakasanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu (Iqbal, 2014). Dalam hal ini, Siyasah Maliyah merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  dalam  sistem  pemerintahan  islam  dikarenakan berkaitan  dengan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara.  Selain  itu,  Di  dalam  Siyasah Maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan (Suntana, 2010).
Ruang  lingkup  dari  Siyasah  Maliyah  berkaitan  dengan  sumber  keuangan  yang  masuk kepada negara seperti halnya hak milik, zakat, ghanimah, jizyah, fa’i, kharaj, baitul mal, dan sumber pengeluaran negara. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasatus Syari’ah fi Islahir  Ra’i  war  Ra’iyah (Pokok-Pokok  Pedoman  Islam  dalam  Bernegara)  berpandangan bahwasanya hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang (Marimin, 2014). Menurut fungsinya, Bumdes Desa sukasari kaler dapat disamakan dengan Baitul  mal  yang  mana  merupakan  Lembaga  keuangan  pada  zaman  Rasulullah  SAW  yang bertujuan  untuk  mengawasi  kekayaan  Negara  terutama  pemasukan  dan  pengelolaan  serta penanganan  atas  segala  harta  yang  di  miliki  oleh  umat  dalam  bentuk  pendapatan  maupun pengeluaran (Marimin, 2014).
Salah  satu  teori  yang  terdapat  dalam  siyasah  Maliyah  ialah  teori  kewajiban  negara ( mas’uliyah  ad-daulah ).  Teori  ini  dikembangkan  oleh  Ya’qub  bin  Ibrahim  bin  Habib  bin Khunais bin Sa’ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal dengan nama  Abu  Yusuf.  Abu  yusuf  sendiri  merupakan  seorang  ahli  hukum  pada  bidang ketatanegaraan islam, yang mana pemikirannya di dominasi oleh berbagai pendekatan analogi ( qiyas ) dan pendekatan kemaslahatan publik ( mashlahah al-ammah ). Oleh karena itu, dalam teori  kewajiban  negara  menurut  Abu  Yusuf  menegaskan  bahwasanya  negara  harus  bisa mengatur dan menjamin seluruh kebutuhan masyarakat. Teori ini memiliki tiga unsur yakni: 1. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif  memiliki  arti  bahwa  setiap  kebijakan  yang dikeluarkan oleh Negara yang mana berkaitan dengan kepentingan rakyat haruslah sesuai dan  memenuhi  aspek  kemaslahatan.  Dengan  demikian,  negara  mempunyai  kewajiban untuk senantiasa memenuhi kebutuhan rakyat dan membuat kebijakan yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, khususnya berkaitan dengan sumber daya alam dan kekayaan suatu Negara (Suntana, 2010).
2. Pemeliharaan hak rakyat
Unsur  ini  memiliki  arti  bahwasanya  pemerintah  selaku  pemangku  kebijakan  memiliki kewajiban  untuk  memberikan  penjelasan  kepada  masyarakat  terkait  berbagai  persoalan yang  berkaitan  dengan  kekayaan  Negara,  serta  pelbagai  kebijakan  yang  dijalankan  oleh Negara (Suntana, 2010). Artinya, Pemerintah dan BUMDES Desa Sukasari Kaler memiliki kewajiban  untuk  menjalankan  kebijakan  secara  transparan,  seperti  halnya  memberikan penjelasan  kepada  masyarakat  terkait  pemasukan  dan  pengeluaraan  dalam  pengelolaan objek wisata lawang seketeng.
3. Pengelolaan keuangan publik
Dalam  pengelolaan  keuangan  publik,  pemerintah  selaku  pemangku  kebijakan  haruslah menerapkan  prinsip  keadilan  untuk  meningkatkan  kemakmuran.  Selain  itu,  pemerintah memiliki kewajiban untuk membangun serta memelihara fasilitas publik dengan uang yang dikelola oleh pemerintah (Suntana, 2010).
Dengan  demikian,  dapat  ditarik  benang  merah  bahwasanya  meskipun  masih  terdapat beberapa  hambatan,  namun  strategi  pengembangan  destinansi  wisata  lawan  seketeng  oleh Badan Usaha Milik Desa Sukasari Kaler sudah sesuai dengan konsep siyasah maliyah yakni teori kewajiban negara yang bertujuan untuk penyelenggaraan i pemerintahan i yang i efektif, pemeliharaan hak rakyat, dan pengelolaan i keuangan i publik.

## KESIMPULAN
Berkaitan  dengan  starategi i pengembangan i Badan  Usaha  Milik  Desa  Sukasari  Kaler terhadap objek wisata lawang i seketeng. Dikarenakan pengembangan objek wisata merupakan hal yang sangat diperlukan agar dapat mendukung keberhasilan dari tujuan sebuah program atau kebijakan yang di rencanakan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa  Sukasari  Kaler  dalam  upaya  mengembangkan  dan  mengelola  objek  wisata  lawang
seketeng diantaranya ialah membuat paket wisata, mengelola infrastruktur wisata, pemasaran promosi.
Terkait belum optimalnya sebuah pengembangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sukasari kaler terhadap objek wisata lawang seketeng disebabkan beberapa faktor,  diantaranya  adalah  anggaran  yang  dihasilkan  dari  BUMDES  sendiri  belum  terfokus pada  pengembangan  objek  wisata  yang  ada,  keuntungan  yang  didapat  itu  sebagian  besar digunakan  untuk  hal  lain  seperti  pengelolaan  sampah,  pengelolaan  air  bersih,  serta  Sumber Daya Manusia masyarakat yang masih terbilang rendah, Dimana sebagian masyarakat yang berada di sekitar objek wisata ini masih kurang paham akan potensi dan manfaat terkait sebuah pengembangan objek wisata lawang seketeng.
Strategi pengembangan destinansi wisata lawan seketeng oleh Badan Usaha Milik Desa Sukasari Kaler sudah sesuai dengan konsep siyasah maliyah yakni teori kewajiban negara yang bertujuan untuk penyelenggaraan i pemerintahan i yang i efektif, pemeliharaan hak rakyat, dan pengelolaan i keuangan i publik.

## REFERENSI
Afandi, M., & Warijo. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik , 6 (2).
Anitasari Hening, Anam Moh Saiful, Susilowati Dados, & Adianita Happy. (2023). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukorejo. Journal on Education , 05 (04).
Arsyad, lincolin. (2015). ekonomi pembangunan edisi 5. Ekonomi Pembangunan , 5 .
Darwanto, E. Y. A. F. A. E. W. K. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis , 13 (1).
Ghani, Ade. (2024). “Objek Wisata Lawang Seketeng”. Hasil Wawancara Pribadi : 23 Mei 2024. Majalengka.
Hidayat, A. F., & Hidayah, D. D. (2023). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. JURNAL  SYNTAX  IMPERATIF :  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan , 4 (4). https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i4.268
Imam Gunawan, M. P. K. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. In Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal 80-83 .
Iqbal, M. (2014). Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi doktrin politik Islam . Prenada Media Group.
Kasmad,  R.  (2003).  Implementasi  Kebijakan  Publik:  Transformasi  Pemikiran,. Yogyakarta:Y.A.P , September .
Marimin,  A.  (2014).  Baitul  Maal  Sebagai  Lembaga  Keuangan  Islam  Dalam  Memperlancar Aktivitas Perekonomian.
Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 14 (02). https://doi.org/10.29040/jap.v14i02.139
Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong,
M.A. PT Remaja Rosdakarya .
Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia. Jurnal Nasional Pariwisata , 12 (1). https://doi.org/10.22146/jnp.52178
Saebani, B. A. (2015). Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun . CV PUSTAKA SETIA.
Suntana, I. (2010). Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah : Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia . Pustaka Setia.
Tohid,  Totoh.  (2024).  “Kebijakan  Pemerintah  Desa  Sukasari  Kaler”. Hasil  Wawancara Pribadi : 23 Mei 2024. Majalengka.
Wahab, S. A. (2010). Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. In Jakarta: Rineka Cipta .
Yakup,  A.  P.  (2019).  Pengaruh  Sektor  Pariwisata  Terhadap   Pertumbuhan  Ekonomi  Di Indonesia. Universitas Airlangga .