## DIALEKTIKA  HUBUNGAN  HUKUM DAN KEKUASAAN Tony Hanoraga

## Abstrak
Hukum  dan  kekuasaan  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat,  hubungan  itu dapat  di  gambarkan  seperti  satu  mata  uang  dengan  dua  sisi.  Hubungan  simbolik hukum  dan  kekuasaan  melahirkan  hubungan  fungsional  di  antara  keduanya. Kekuasaan menpunyai  fungsi  sebagai  alat untuk membentuk  hukum,  menegakan hukum, dan melaksanakan hukum. Sedangkan fungsi hukum terhadap kekuasaan meliputi  alat  untuk  melegalisasi  atau  menjustifikasi  kekuasaan,  alat  untuk mengatur  dan  mengontrol  kekuasaan,  dan  juga  alat  untuk  mengawasi  dan mewadahi pertanggungjawaban kekuasaan.
Kata kunci: hukum,  kekuasaan, hubungan fungsional, pertanggungjawaban kekuasaan
Kekuasaan  mempunyai  arti  penting  bagi  hukum  karena  kekuasaan  bukan hanya  merupakan  instrumen  pembentukan  hukum (law  making) ,  tapi  juga instrumen  penegakan  hukum (law  enforcemenf) dalam  kehidupan  masyarakat. Pembentukan hukum, khususnya undang – undang, dilakukan melalui mekanisme kekuasaan  politik  dalam  lembaga  legislatif  dimana  kepentingan  –  kepentingan kelompok  masyarakat  yang  saling  bertentangan  diupayakan  untuk  di kompromikan  guna  menghasilakan  satu  rumusan  kaidah  –  kaidah  hukum  yang dapat  diterima  semua  pihak.    Penengakan  hukum  merupakan  upaya  untuk  untuk mendorong masyarakat agar menaati aturan – aturan hukum yang berlaku (upaya preventif  )  dan  penjatuhan  sangsi  hukum  terhadap  kasus  –  kasus  pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat (upaya represif).
Hukum juga mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan  sebagai  sarana  legalisasi  bagi  kekuasaan  formal  lembaga  –  lembaga negara,  unit  –  unit  pemerintahan,  pejabat  negara  serta  pemerintahan.    Legalisasi kekuasaan  itu  dilakukan  melalui  penetapan  landasan  hukum  bagi    kekuasaan melalui  aturan  –  aturan  hukum.    Disamping  itu,  hukum  dapat  pula  berperan mengontrol  kekuasaan  sehingga  pelaksanaan  dapat  dipertanggung  jawabkan secara legal dan etis.
Dengan  demikian  terlihat  jelas  bahwa  hukum  dan  kekuasaan  mempunyai hubungan  yang sangat  erat.   Hubungan itu dapat  di  gambarkan seperti satu  mata uang dengan dua sisi.  Di satu sisi hukum adalah kekuasaan atau wewenang legal dan  disisi  yang  lain,  hukum  itu  adalah  aturan  –  aturan  untuk  mengatur  tingkah laku  manusia  dalam  masyarakat  termasuk  tingkah  laku  para  penyelenggara negara.
Karakteristik  hubungan  hukum  dan  kekuasaan,  khusunya  dalam  hal legalisasi  kekuasaan  dan  penegakan  hukum,  dijelaskan  oleh  Mochtar Kusumaatmadja  dalam  satu  ungkapan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan – angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman” (Mochtar Kusumaatmadja;
5) . Ungkapan  tersebut  pada  satu  sisi  mengandung  arti  bahwa  kaidah  –  kaidah hukum  tidak  akan  ada  manfaatnya  jika  tidak  ditegakkan  dan  hukum  itu  hanya dapat ditegakkan dengan kekuasaan. Pada sisi lain, ungkapan itu bermakna bahwa kekuasaan tanpa landasan hukum adalah kesewenangan.
Meskipun  hukum  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dengan kekuasaan,  tapi  studi  kekuasaan  dalam  perpektif  hukum  masih  terbatas  sehingga konsep  –  konsep  kekuasaan  di  dalam  ilmu  hukum  tidak  begitu  berkembang. Dibandingkan studi politik terhadap kekuasaan, studi hukum terhadap kekuasaan jauh  tertinggal,  sehingga  konsep  –  konsep  kekuasaan  yang  berkembang  lebih didominasi  oleh  pemikiran  –  pemikiran  politik  dan  sosiol.  Dari  uraian  di  atas dapat ditarik permasalahan : bagaimana hubungan yang sebenarnya dari dialektika hukum  dan kekuasaan?  Apa fungsi  kekuasaan terhadap hukum? Dan apa fungsi hukum terhadap kekuasaan?

## Esensi Kekuasaan dan Hukum
Kekuasaan  merupakan  konsep  hubungan  sosial  yang  terdapat  dalam kehidupan  kominatas  masyarakat,  negara  dan  umat  manusia.    Konsep  hubungan sosial  itu  meliputi  hubungan  personal  di  antara  dua  insan  yang  berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis dan hubungan subjek dengan objek yang  dikuasainya.    Karena  kekuasaannya  memiliki  berbagai  macam  dimensi,
maka  tidak  ada  kesepahaman  di  antara  para  ahli  politik,  sosiologi,  hukum  dan kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan.
Wax Weber dalam bukunya Wirtschaft und  Gesellschaft  mengemukakan bahwa  “kekuasaan  adalah  kemampuan  untuk,  dalam  suatu  hubungan  sosial, melaksanakan  kemauan  sendiri  sekalipun  mengalami  perlawanan  dan  apa  pun dasar  kemampuan  ini”.  (Miriam  Budiardjo,1991;  16,  dikutip  dari  Max  Weber, 1982).    Perumusan  kekuasaan  yang  dikemukakan  Weber  dijadikan  dasar perumusan  pengertian  kekuasaan  oleh  beberapa  pemikir  lain  misalnya,    Strausz Hupe  mendefinisikan  kekuasaan  sebagai  “kemampuan  untuk  memaksakan kemauan  pada  orang  lain”  (Miriam  Budiardjo,1991;  16,  dikutip  dari  Max Weber.1982).  Demikian pula pengertian yang dikemukakan oleh C. Wright Mills, “kekuasaan itu adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentang” (Soelaeman Soemardi, 1956; 12 dan 14 dikutip dari Robert Strausz-Hupe, 1956).
Oleh  karena  itu,  Miriam  Budiharjo  menyimpulkan,  sekalipun  ada  banyak pandangan  yang  berbeda  -  beda  mengenai  kekuasaan,  akan  tetapi  agaknya  ada satu  inti  yang  nampak  dalam  semua  perumusan  itu,  yaitu  bahwa  kekuasaan dianggap sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak atau kemauan kepada pihak  lain,  beberapa  pakar  mengartikan  kekuasaan  sebagai  kemampuan  untuk membatasi  tingkah  laku  pihak  lain.    Harold  D.  Laswell    dan  Abraham  Kaplan mengatakan, “kekuasaan  adalah  suatu  hubungan  di  mana  seseorang  atau kelompok  orang  dapat  menentukan  tindakan  seseorang  atau  kelompok  lain  agar sesuai  tujuan  dari  pihak    pertama” (Miriam  Budiardjo,  1991;  20,  dikutip  dari Max Weber, 1982).  Seiring dengan pandangan Laswell dan  Kaplan, Van Doorn mengungkapkan, “kekuasaan adalah  kemungkinan untuk membatasi  alternatif  – alternatif  bertindak  dari  seseorang  atau  suatu  kelompok  sesuai  dengan  tujuan dari  pihak  pertama” (Miriam  Budiardjo,  1991;  17,  dikutip  dari  Max  Weber, Wirtschaft und  Geselschaft, Tubingen Mohr.1982). R.J. Mokken merumuskan konsep “kekuasaan  adalah  kemampuan  dari  pelaku  (seseorang  atau  kelompok atau lembaga) untuk menetapkan secara mutlak dan mengubah (seluruhnya atau sebagianna)  alternatif  –  alternatif  bertindak  atau  alternatif  –  alternatif  memilih,
yang  tersedia  bagi  pelaku  –  pelaku  lain” (Miriam  Budiardjo,  1991;  17,  dikutip dari Max Weber, 1982).
Kekuasaan untuk menetapkan batasan alternatif – alternatif bertindak bagi seorang  atau  sekelompok  orang  dalam  kehidupan  masyarakat  pada  dasarnya adalah  pembuatan  aturan  –  aturan  hukum  sebagai  aturan  main  dalam  kehidupan masyarakat  pada  dasarnya  adalah  pembuatan  aturan  –  aturan  hukum  sebagai aturan  main  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  disertai  dengan    sanksi  hukum tertentu  untuk  menjamin  terselenggaranya  ketertiban  dan  ketentraman  dalam hubungan – hubungan sosial. Aturan hukum tersebut merupakan kewajiban setiap anggota masyarakat guna menjamin terselenggaranya ketertiban dan ketentraman masyarakat.    Kekuasaan  dalam  lingkup  kebijakan  publik  khususnya  kebijakan hukum (legal policy).
Menurut  Talcot  Parsons, “kekuasaan  adalah  kemampuan  umum  untuk menjamin  pelaksanaan  dari  kewajiban  –  kewajiban  yang  mengikat  oleh  unit  – unit  organisasi  kolektif  dalam  suatu  sistem  yang  merupakan  kewajiban  – kewajiban yang diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan – tujuan kolektif mereka dan apabila terjadi pengingkaran terhadap kewajiban – kewajiban dapat dikenai  oleh  sanksi  negatif  tertentu  siapapun  yang  menegakkannya” (Talcott parsons,1957; 139).
Pengertian  kekuasaan  yang  dikemukakan  oleh  Parson  menitikberatkan kepada  kekuasaan  publik    untuk  menegakkan    aturan  –  aturan  masyarakat  yang bersifat  memaksa  demi  pencapaian  tujuan  masyarakat.    Dengan  kata  lain, penggunaan  kekuasaan  adalah  untuk  perlindungan  masyarakat.    Perlindungan masyarakat  terdiri  dari  perlindungan  masyarkat  dari  kejahatan  dan  perlindungan masyarakat dari penjahat, dan perlindungan masyarakat dari kekuasaan sewenang – wenang.
Selain berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan penetapan alternatif  –  alternatif  bertindak,  kekuasaan  juga  mengandung  makna  sarana pelaksanaan fungsi – fungsi dalam masyarakat dan atas nama masyarakat (Talcott Parsons,  1967;  308).  Pelaksanaan  fungsi  –  fungsi  dalam  masyarakat  mencakup pelaksanaan fungsi politik, pelaksanaan fungsi ekonomi, pelaksanaan fungsi sosial
dan budaya, pelaksanaan fungsi hukum dan pemerintahan, dan pelaksanaan fungsi ini bertujuan untuk memperlancar interaksi sosial dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat.
Untuk keperluan tulisan ini, kekuasaan diartikan sebagai konsep hubungan sosial  dominatif  yang mengambarkan adanya suatu  kekuatan  yang dimiliki  oleh seseorang atau suatu  pranata untuk  memaksakan  kehendaknya kepada orang lain (termasuk  pranata  lain)  yang  dilakukan  melalui  penentapan  perintah  –  perintah atau  pembuatan  aturan  –  aturan  tingkah  laku  sehingga  sehingga  orang  lain menjadi  tunduk  dan  patuh  terhadap  perintah  –  perintah  dan  aturan  –  aturan tingkah laku tersebut.
Dalam  masyarakat  terhadap  perbagai  kekuasaan  :  kekuasaan  yang baik dan jahat, kekuasaan fisik (misalnya kekuasaan tentara dan polisi), kekuasaan ekonomi  (misalnya  modal  dan  tenaga  kerja),  dan  juga  kekuasaan  batin  manusia dan  susila,  misalnya  kekuasaan  kepribadian,  kekuasaan  agama  dan  gereja, kekuasaan  ilmu  pengetahuan,  kekuasaan  perkataan  yang  diucapkan  dan  yang ditulis,  kekuasaan  kesusilaan  dan  kekuasaan  adat  atau  kebiasaan,  artinya kekuasaan yang dilakukan atas anggota masyarakat oleh pandangan  – pandangan yang  berlaku  dalam  masyarakat  mengenai  apa  yang  baik  dan  buruk,  patut  dan tidak patut, sopan dan tidak sopan (Karl Olivecrona, 1939; 123).
Pembagian  kekuasaan  tersebut  merupakan  pembedaan  kekuasaan  secara umum.    Kekuasaan  dapat  dibedakan  dalam  beberapa  kelompok.    Misalnya kekuasaan  negara  dan  kekuasaan  masyarakat.    Kekuasaan  negara  berkaitan dengan otoritas negara sebagai suatu badan yang diberi wewenang oleh masyarkat guna  mengatur  kehidupannya  secara  tertib  dan  damai.  Kekuasaan  masyarkat dalam kekuatan/ kemampuan masyarkat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan  individu  –  individu  dan  kelompok  –  kelompok  masyarakat  yang menjadi anggotannya sehingga interaksi sosial dapat berjalan lancar.
Ketidak  seimbangan  kekuasaan  negara  dan  masyarkat  dapat  mendorong terjadinya  kekuasaan  -  kekuasaan  negara  hegemonik  dimana  negara  sangat  kuat dan  masyarakat  sangat  lemah  sehingga  terjadi  pola  hubungan  dominatip  dan eksploitatip.    Negara  bukan  hanya  campur  tangan  dalam  urusan  kenegaraan  dan
kemasyarakatan.  Tetapi negara juga interfensi  dalam kehidupan pribadi  anggota masyarakat  yang  sebenarnya  bukan  teritorial  kekuasaan  negara.    Pembagian kekuasaan  yang  sering  diajukan  dalam  studi  kekuasaan  adalah  pembagian kekuasaan  yang  di  kemukakan  oleh  Max  Weber  ((Miriam  Budiardjo,  1991;  17). Yang memberi kekuasaan dalam tiga wewenang yaitu tradisional, karismatik dan rasionalegal.    Wewenang  tradisional  berdasar  kepercayaan  diantara  anggota masyarakat  bahwa  tradisi  lama  serta  kedudukan  kekuasaan  yang  dilandasi  oleh tradisi  itu  adalah  wajar  dan  patut  dihormati.    Wewenang  karismatik  berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin.  Hitler dan Mao Tse  Tung sering dianggap sebagai pemimpin karismatik,  sekalipun  tentu  mereka  juga  memiliki  unsur  wewenang  legal. Wewenang rasional legal berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum dilandasi kedudukan  seorang  pemimpin.    Ditekankan  bukan  orangnya  akan  tetapi  aturan- aturan yang mendasari tingkah lakunya.
Mengenai  esensi  hukum  dapat  dikemukakan  bahwa  ada  perbedaan pandangan  para  ahli  hukum  tentang  hukum.    Perbedaan  pandangan  itu  dapat dilihat dari pengertian hukum yang mereka kemukakan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.  Meskipun ada perbedaan pandangan namun pengertian itu dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok.
Pertama,  ahli  hukum  yang  mengartikan  hukum  sebagai  nilai-nilai, misalnya, Victor Hugo yang mengartikan hukum sebagai kebenaran dan keadilan. Sejalan dengan pengertian tersebut Grotius   yang mengemukakan bahwa hukum adalah  suatu  aturan  moral  tindakan  yang  wajib  yang  merupakan  suatu  tindakan yang benar  (Ahmad Ali, 1996; 39).  Pembahasan hukum dalam kontek nilai-nilai berarti  memahami  hukum  secara  filosofis  karena  nilai-nilai  merupakan  abstraksi tertinggi dari kaidah-kaidah hukum.
Kedua,  ahli  hukum  yang  mengartikan  hukum  sebagai  azas-azas fundamental  dalam  kehidupan  masyarakat  definisi  hukum  dalam  perpekstif  ini terlihat  dalam  pandangan  Salmond        yang  mengatakan “Hukum  merupakan kumpulan  azas-azas  yang  diakui  dan  diterpkan  oleh  negara  didalam  peradilan.
Dengan  perkataan  lain,  hukum  terdiri  dari  aturan-aturan  yang  diakui  dan dilaksanakan pada pengadilan” ( L.B. Curzon,  1979; 24.)
Ketiga, ahli hukum  yang mengartikan hukum sebagai tingkah laku dalam kehidupan  masyarakat.  Misalnya,  Vinogradoff    mengartikan  hukum  sebagai seperangkat  aturan  yang  diadakan  dan  dilaksanakan  oleh  suatu  masayarakat dengan  menghormati  suatu  kebijakan  dan  pelaksanaan  kekuasaan  atas  setiap manusia  dan  barang.    Pengertian  yang  sama  dikemukakan  oleh  Kantorowich, hukum  adalah  suatu  kumpulan  aturan  sosial  yang  mengatur  perilaku  lahir  dan berdasarkan  pertimbangan  dapat  dibenarkan  dan  diterjemahkan  sendiri  (Ahmad Ali, 1996; 39).
Keempat,  ahli  hukum  yang  mengartikan  hukum  sebagai  kenyataan  (Das Sein)  dalam  kehidupan  masyarakat.    Hukum  sebagai  kenyataan  sosial mewujudkan  diri  dalam  bentuk  hukum  yang  hidup (The  Living  Law) .    Dalam masyarakat  atau  dalam  bentuk  perilaku  hukum  masyarakat.    Perilaku  hukum terdiri dari perilaku melanggar hukum (pelanggaran hukum) dan perilaku menaati peraturan-peraturan hukum.
Perbedaan diantara pandangan ahli hukum bukan hanya pengertian hukum, tapi  juga  mengenai  hakekat  hukum.    Perbedaan  mengenai  hakekat  hukum  ini tergambar  pada  munculnya  berbagai  madzab  dalam  berbagai  pemikiran  hukum. Pertanyaan  pokok  tentang  hakekat  hukum  berkaitan  dengan  hukum  yang  benar, apakah hukum yang benar ?  Jawaban atas pertanyaan prinsipil tersebut beraneka ragam dan saling kontradiktif.
Dalam paham hukum agama yang teistik, hakekat hukum adalah perintah Allah.  Hukum yang benar adalah hukum yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Allah, pencipta alam semesta.  Menurut Doktrin Islam hukum  yang benar adalah hukum  yang  diperintahkan  Allah.    Yang  dirumuskan  dalam  Qur’an  dan  hukum- hukum  yang  disabdakan  Rosul  dalam  hadis.    Sedangkan  bagi  paham  sekuler, hakekat hukum tidak ada hubungannya dengan urusan keagamaan dan ketuhanan, tapi merupakan urusan peradilan, pemasyarakatan, dan kenegaraan.
Dalam  konteks  ini  hakekat  hukum  dapat  ditinjau  dalam  empat prespektif,  yaitu  prespektif  otorita  (Wewenang),  prespektif  subtantif,  prespektif
sosiologis  dan  prespektif  realis.    Prespektif  otorita  merupakan  pandangan positifisme yang menempatkan keabsahan hukum pada otoritas pembentukan dan penegakan  hukum.    Menurut  positifisme  hukum  adalah  perintah  penguasa  yang berdaulat  dalam  mengorganisasikan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara  dan  harus  ditaati  oleh  masyarakat.    Pemikir  positifisme  yang  cukup berpengaruh,  Jonh  Austin    mengemukakan  bahwa  hukum  adalah  seperangkat perintah,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  baik  dari  pihak  yang  berkuasa maupun  bagi  masyarakatnya  yang  merupakan  masyarakat  politik  yang independen, dimana otoritasnya pihak yang berkuasa merupakan otoritas tertinggi definisi  yang  hampir  sama  dikemukakan  oleh  Blacstone  (Abad  18)  yang mengungkapkan  bahwa  hukum  adalah  suatu  aturan  tindakan-tindakan  yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai, untuk ditaati (Ahmad Ali, 1996; 40).
Berbeda  dengan  prepektif  otoritas,  prespektif  substantif  tidak  melihat keabsahan  hukum  dari  otoritas  yang  membentuk  hukum  tersebut,  tetapi  dari muatan  atau  isi  yang  terkandung  dalam  kaidah-kaidah  hukum  tersebut. Pandangan  prespektif  ini  tergambar  dari  pandangan  John  Locke  yang mengemukakan  bahwa  hukum  adalah  sesuatu  yang  ditentukan  oleh  warga masyarakat  pada  umumnya  tentang  tindakan-tindakan  mereka,  untuk  menilai mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana perbuatan yang curang.
Perspektif historis meninjau keabsahan hukum kebudayaan masyarakat itu, khususnya  dalam  jiwa  rakyat.  Von  Savigny  yang  menjadi  pelopor  perspektif mengambarkan bahwa keseluruhan hukum sungguh  – sungguh terbentuk  melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam –  diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan masyarkat.
Perspektif  sosiologis  meninjau  keabsahan  hukum  itu  dari  sudut kemampuan  atau  daya  kerja  hukum  mengatur  kehidupan  masyarakat.  Pertayaan pokoknya adalah, apakah hukum itu dapat berlaku secara efektif untuk mengatur kehidupan masyarkat. Hakekat hukum menurut perpektif sosiologis adalah hukum yang  sesuai  dengan  fakta  –  fakta  sosial.  Lundstedt  mengemukakan  hukum
sungguh–  sungguh  berwujud  eksistensi  dari  fakta  –  fakta  sosial,  yang  secara keseluruhan  sangat  berbeda  dari  sekedar  ilusi.  Hukum  adalah  esensial  jika masyarakatnya  bertahan  lama,  inilah  hal  mendasar  dari  hukum,  oleh  karena  itu, sangat dibutuhkan kesejahteraaan masyarakat.
Kaum realis dapat digolongkan ke dalam perpektif sosiologis karena sama –  sama  berpijak  pada  realitas  sosial,  Hakekat  hukum  menurut  pandangan realisisme  adalah  hukum  yang  hidup,  yaitu  hukum  yang  dipraktikkan  oleh pengandilan dalam menyelesaikan sengketa – sengketa dan kasus – kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat.
Kaum realis dapat digolongkan ke dlam perpektif sosiologis karena sama – sam  berpijak  pada  realitas  sosial,  hakekat  hukum  menurut  pandangan  realisisme adalah hukum yang hidup yaitu hukum yang dipraktikkan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa – sengketa dan kasus – kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat.  Holmes,  seorang  hakim  agung  USA  yang  menjadi  pendiri  aliran realis,  berpendaoat    “apa  yang  diramalkan  akan  diputuskan  oleh  pengandilan, itulah  yang  saya  atirkan  sebagai  hukum”  Pendapat  Holmes  ini  sejalan  dengan pandangan  Llewellyn  yang  menyatakan  bahwa  apa  yang  diputuskan  oleh  hakim tentang persengketaan, adalah hukum itu sendiri (L.B. Curzon. 1979; 27).

## Hubungan Hukum dengan Kekuasaan
Pola hubungan hukum dengan kekuasaan ada dua macam. Pertama, hukum  adalah  kekuasaan  itu  sendiri.    Menurut  Lassalle  dalam  pidatonya  yang termashur Uber Verfassungswessen, “kostitusi sesuatu negara bukanlah undang – undang  dasar  tertulis  yang  hanya  merupakan    “secarik  kertas”,  melainkan hubungan  –  hubungan  kekuasaan  yang  nyata  dalam  suatu  negara”      pendapat Lasalle ini memandang konstitusi dari sudut kekuasaan ( L.J. van Apeldorn,1986; 70).
Dari  sudut  kekuasaan,  aturan  –  aturan  hukum  yang  tertuang  dalam konstitusi  suatu  negara  merupakan  deskripsi  struktur  kekuasaan  yang  terdapat dalam  suatu  negara  dan  hubungan  –  hubungan  kekuasaan  di  antara  lembaga    - lembaga  negara.    Dengan  demikian,  aturan  –  aturan  hukum  yang  termuat  dalam
Undang  –  Undang  Dasar  (UUD)  1945  merupakan  deskripsi  struktur  kekuasaan ketatanegaraan Indonesia dan hubungan – hubungan kekuasaan antara lembaga – lembaga negara.
Struktur  kekuasaan  menurut  UUD  1945  menempatkan  MPR  (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dalam hierarki kekuasaan tertinggi Hierarki kekuasaan dibawah MPR adalah kekuasaan lembaga – lembaga tinggi negara yaitu presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dan BPK (Badan  Pemeriksaan  Keuangan).    UUD  1945  juga  mendeskripsikan  struktur kekuasaan  pusat  dan  daerah.    Disamping  itu,  juga  diseskripsikan  hubungan kekuasaan  antara  lembaga  –  lembaga  tinggi,  hubungan  kekuasaan  di  antara lembaga  –  lembaga  tinggi  negara,  dan  hubungan  kekuasaan  antara  pusat  dan daeah.
Pemahaman  konstitusi  dari  sudut  kekuasaan  mempunyai  perbedaan dengan  pemahaman  konstitusi  sebagai  suatu  aturan  dasar  negara  (staats Fundamental norms) atau norma dasar (ground norm) negara sebagaiman konsep Hans Kelsen.  Kajian hukum, termasuk konstitusi, yang banyak dilakukan adalah kajian normatif, yautu memahami hukum sebagai aturan tingkah laku.
Hakekat  hukum  dalam  konteks  kekuasaan  menurut  Karl  Olivecrona  tak lain  daripada  “kekuatan  yang  terorganisasi”,  hukum  adalah  “seperangkat  aturan mengenai  pengunaan  kekuatan”,  dia  mengingkatkan  “kekerasan  fiisk  atau pemaksaan”  sebagai  demikian  sama  sekali  tidak  berbeda  dari  kekerasan  yang dilakukan pencuri – pencuri dan pembunuh – pembunuh (Karl Olivecrona, 1939; 123 dan169).
Walaupun  kekuasaan  itu  adalah  hukum  namun  kekuasaan  tidak  identik dengan   hukum.  Mengenai hal ini Van Apeldorn mengemukakan bahwa hukum adalah  kekuasaan.    Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  hukum  tidak  lain  dari  pada kekuasaan  belaka;  tidak  berarti  bahwa  hukum  dan  kekuasaan  adalah  dua perkataan  yang  sama.    Hukum  adalah  kekuasaan,  akan  tetapi  kekuasaan  tidak selamanya  hukum. Mights  is  not  right ,      kata  pepatah  Inggris  yang  terkenal. Pencuri  berkuasa  atas  barang  yang  dicurinya  akan  tetapi  belum  berarti  bahwa  ia berhak atas barang itu (Karl Olivecrona, 1939; 69).
Esensi  kekuasaan  yang  sama  dengan  hukum  tersebut  menurut  Lassalle adalah kekuasaan fisik khususnya kekuasaan tentara dan polisi.  Namun menurut Van  Apeldorn,  kekuasaan  fisik  (materiil)  itu  bukanlah  anasir  yang  hakiki  dari hukum  apalagi  anasir  yang  esensial  daripadanya.    Kekuasaan  fisik  itu  biasanya hanya  menjadi  unsur  tambahan  :  sesuatu  accesoir,  bukan  bagian  dari  hukum. Sebaliknya  kekuasaan  susila    adalah  anasir  yang  esensial  dari  hukum  yaitu, kekuasaan yang diperoleh dari nilai yang diberikan oleh masyarakat padanya dan berdasarkan hal  mana biasanya kaidah-kaidah itu dapat  mengharapkan pentaatan dengan sukarela oleh anggota-anggota masyarakat (Karl Olivecrona, 1939; 73).
Kekuasaan fisik adalah kekuasaan yang mengandalkan diri pada kekerasan atau  paksaan  untuk  memaksa  ketaatan  masyarakat  kepada  aturan  hukum  yang berlaku dan bila melanggar akan dikenakan sanksi hukum.  Kepatuhan masyarakat kepada hukum sangat ditentukan oleh kualitas aparatur pemaksa (polisi dan jaksa) dalam menjalankan tugasnya.  Sedangkan kesusilaan adalah kekuasaan batin yang bersumber  pada  kesadaran  diri    manusia  mengenai  kebaikan,  kepatutan  dan  rasa keadilan.  Kepatutan masyarakat kepada aturan hukum bukan karena paksaan dari aparat  penegak  hukum  tapi  berdasarkan  kesadaran  diri  anggota  masyarakat  yang dengan sukarela mematuhi aturan-aturan hukum.
Disamping hukum sama dengan kekuasaan pola hubungan hukum dengan kekuasaan,  pola  hubungan  hukum  dengan  kekuasaan  yang  lain  adalah  bahwa hukum tidak sama dengan kekuasaan.  Artinya hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang terpisah.  Meskipun hukum dan kekuasaan dua hal yang terpisah tapi ada hubungan yang erat diantara keduanya.  Hubungan itu dapat berupa hubungan dominatif  dan  hubungan  resiprokal  (timbal  balik).    Ada  tiga  bentuk  manifestasi hubungan hukum dan kekuasaan dalam konteks ini.
Pertama,  hukum  tunduk  kepada  kekuasaan.      Dalam  konteks  ini  hukum bukan  hanya  menjadi  subordinasi  kekuasaan,  tapi  juga  sering  menjadi  alat kekuasaan.  Dengan kata lain kekuasaan memiliki supremasi terhadap hukum atau adanya supremasi kekuasaan.  Oleh karena itu definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli menempatkan hukum berada dibawah kontrol kekuasaan.
Pendapat  ahli  hukum  yang  menggambarkan  pandangan  supremasi kekuasaan terhadap hukum dikemukakan oleh Thrasimachus yang mengungkapkan  bahwa  hukum  tak  lain  daripada  apa  yang  berfaedah  bagi  orang yang  lebih  kuat.    Pengertian  yang  hampir  sama  dikemukakan  pula  oleh Gumplowicz  yang  mengungkapkan  bahwa  hukum  bersandar  pada  penaklukan yang lemah oleh yang lebih kuat; hukum adalah susunan definisi yang dibuat oleh pihak  yang  kuat  untuk  mempertahankan  kekuasaannya  (Karl  Olivecrona,  1939; 70).
Dalam  prespektif  marxisme  hukum  dibuat  tidak  untuk  melindungi kepentingan  seluruh  masyarakat  tapi  untuk  melindungi  kepentingan  kelompok elit.  Hukum adalah alat kaum kapitalis untuk melindungi kepentingannya dalam melakukan  kegiatan  bisnis  dan  alat  penguasa  untuk  mempertahankan kekuasaanya.  Hukum berpihak kepada pihak yang berkuasa dan kaum kapitalis.
Kepntingan  dari  General  Motors  adalah  kepentingan  Amerika Serikat,    kata  pepatah  di  negeri  Paman  Sam.    Negara  membantu  para  pengusaha karena  seperti  yang  diuraikan  oleh  Poulantzas  dan  Block,  hidup  negara  ini memang  tergantung  pada  sukses  para  pengusahanya.    Birokrasi  negara  dibiayai dengan pajak dari mereka (Arief Budiman, 1996;79).
Kedua,  kekuasaan  tunduk  kepada  hukum.    Artinya  kekuasaan  berada dibawah  hukum  atau  hukum  berada  diatas  kekuasaan  dan  hukum  yang menentukan eksistensi kekuasaan.  Dalam pemikiran hukum tunduknya kekuasaan kepada  hukum  merupakan  konsep  dasar  dalam  penyelenggaraan  ketatanegaraan. Konsep ini dirumuskan dalam terminologi supremasi hukum (supreme of law).
Supremasi hukum berarti bahwa hukum merupakan kaidah tertinggi untuk mengatur  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.    Hukum  sebagai kaidah tertinggi muncul dalam konsep staats fundamental norm atau grund norm menurut  pemikiran  Hans  Kelsen.    Disamping  itu  supremasi  juga  berarti  bahwa penggunaan  kekuasaan  untuk  menjalankan  kehidupan  ketatanegaraan  dan  roda pemerintahan  harus  berdasarkan  kepada  aturan  hukum.    Tanpa  landasan  hukum kekuasaan tidak memiliki legalitas.
Pada  prinsipnya  supremasi  hukum  tidak  lain  dari  rule  of  law sehingga  dalam  suatu  negara  hukum  tentunya  harus  terdapat  supremasi  hukum. Menegakkan supremasi hukum tentunya harus ada rule of law  ( Harian Kompas,
23  September  1999) . Rule  of  law  suatu  konsep  yang  dipergunakan  agar  supaya negara  dan  pemerintahnya,  termasuk  warga  negara  tidak  melakukan  tindakan kecuali berdasarkan hukum.
Timothy O`hogan dalam The End of Law dan A.V. Dicey dalam Law and the Constitution menyebutkan prinsip – prinsip utama negara hukum dalam kaitan tegaknya  supremasi  hukum.  Prinsip  –  prinsip  utama  negara  hukum  dalam  kaitan tegaknya  supremasi  hukum.  Prinsip  –  prinsip  tersebut  meliputi  pemerintahan berdasarkan  hukum  dan  menghindarkan  kekuasaan  yng  sewenang  –  wenang, prinsip  persamaan  di  depan  hukum  (equality  before  the  law),  perlindungan  hak asasi manusia (HAM), dan adanya peradilan yang bebas dan independen (Jawahir Thontowi, 4).
Ketiga,  ada  hubungan  timbal  balik  (simbiotik)  antara  hukum  dan kekuasaan. Dalam hal ini hubungan hukum dan kekuasaan tidak bersifat dominatif di  mana  yang  satu  dominan  atau  menjadi  faktor  determinan  terhadap  yang  lain, tapi  hubungan  pengaruh  menpengaruhi  antara  keduanya.    Hubungan  pengaruh mempengaruhi  itu  bersifat  fungsional,  artinya  hubungan  itu  dilihat  dari  sudut fungsi  –  fungsi  tertentu  yang  dapat  dijalankan  antara  keduanya.    Dengan demikian,  kekuasaan  memiliki  fungsi  terhadap  hukum,  dan  sebaliknya  hukum mempunyai fungsi terhadap kekuasaan.

## Kekuasaan dalam Konteks Hukum
Kekuasaan  dalam  konteks  hukum  berkaitan  dengan  kekuasaan  negara, yaitu kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pengaturan dan  penyelenggaraan  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  itu  mencakup pengaturan  dan  penyelenggaraan  di  tingkat  pusat  dan  di  tingkat  daerah.  Dengan demikian, kekuasaan merupakan sarana untuk menjalankan fungsi – fungsi pokok kenegaraan guna mencapai tujuan negara.
Menurut  Van  Vollenhoven  ada  empat  fungsi  pokok  kenegaraan  yang menjadi tugas negara yaitu: regeling (membuat peraturan) bestuur (pemerintahan dalam  arti  sempit), rechtspraak (mengadili)  dan politie (polisi).  Sedangkan menurut  Block  (Moh.  Kusnardy  dan  Harmaily  Ibrahim,  1988;147,  dikutip  dari Van Vollenhoven; 104 – 125 dan 243),  fungsi negara dalam sistem kapitalis ada tiga  macam.  Pertama,  menciptakan  kondisi  sehingga  pengembangan  modal  bisa berjalan dengan lancar,  baik  bagi  pengusaha nasional maupun asing.  Inilah  yang disebutnya  sebagai business  confidence. Kedua,  memeratakan  kekayaan secukupnya supaya kaum buruh bisa mereproduksikan dirinya, dan supaya kaum buruh  percaya  bahwa  mereka  sudah  diperlakukan  secara  adil  sehingga  mereka tidak  membuat  keributan  yang  dapat  merusak  suasana  bisnis  yang  baik.  Ketiga, berperan sebagai polisi untuk mencegah gangguan terhadap sistem yang ada, serta mengembangkan suatu ideologi  yang membuat kaum buruh merasa diperlakukan adil dalam sistem yang sebenarnya menguntungkan kaum kapitalis.
Struktur  kekuasaan  negara  bersifat  hierarkis  atau  berjenjang,  mulai  dari kekuasaan tertinggi sampai kekuasaan terendah. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara  adalah  kedaulatan.  Kedaulatan  adalah  kekuasaan  negara  secara  definitif untuk  memastikan  aturan  –  aturan  kelakuan  dalam  wilayahnya,  dan  tidak  ada pihak,  baik  dalam  maupun  di  luar  negeri,  yang  harus  dimintai  izin  untuk menetapkan  atau  melakukan  sesuatu.  Kedaulatan  adalah  hak  kekuasaan  mutlak, tertinggi,  tak  terbatas,  tak  tergantung,  dan  tanpa  kecuali    (Magnis  Suseno,1988; 53).
Kedaulatan  (souvereignity)  adalah  ciri  atau  atribut  hukum  dari  negara  – negara,  dan  sebagai  atribut  negara  dia  sudah  lama  ada,  bahkan  ada  yang berpendapat  bahwa sovereignity itu  mungkin  lebih  tua  dari  konsep  negara  itu sendiri  (Fred  Iswara,1964;  92).  Dalam  teori  kenegaraan,  ada  empat  bentuk kedaulatan  sebagai  pencerminan  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  negara. Keempat  bentuk  kedaulatan  itu  adalah  Tuhan  ( godsouvereiniteit ),  kedaulatan negara  ( staatssouvereiniteit ),  kedaulatan  hukum  ( rechtssouvereiniteit), dan kedaulatan  rakyat  ( volkssouvereiniteit )  (Sri  Soemantri,  dalam  Padmo  Wahyono (ed), 1984; 67).
Dalam  kedaulatan  Tuhan,  keabsahan  kekuasaan  terletak  pada  sumber kekuasaan  yang  bersala  dari  Tuhan.  Menurut  paham  kedaulatan  negara, kedaulatan itu ada pada negara, dan dalam kedaulatan hukum, yang berdaulat itu bukan Tuhan dan bukan negara, tapi adalah hukum itu sendiri. Dalam kedaulatan rakyat, yang bedaulat itu adalah rakayat.
Kedaulatan  rakyat  berarti  bahwa  yang  berdaulat  di  suatu  negara  adalah rakyat.  Penguasa  memperoleh  kekuasaan  untuk  menjalankan  fungsi  –  fungsi kenegaraan  (pemerintahan)  karena  mendapat  persetujuan  rakyat  tyang  dilakukan melalui  proses  pemilihan  umum  (pemilu).  Pemilu  merupakan  mekanisme demokratis  unutuk  menegakkan  prinsip  kedaulatan  rakyat  dalam  tatanan kehidupan kenegaraan.  Esensi  kedaulatan rakyat sama dengan sistem demokrasi. Dengan demikian, negara yang berkedaulatan rakyat adalah negara demokrasi.
Elemen  negara  demokrasi  ada  lima  macam,  yaitu:  rakyat  terlibat  dalam pembuatan  keputusan  politik,  adanya  tingkat  persamaan  kedudukan  diantara rakyat ; adanya tingkat liberasi dan kebebasan yang dijamin untuk atau ....... oleh rakyat;  adanya  suatu  sistem  perwakilan,  dan  satu  sitem  pemilihan  berdasarkan aturan mayoritas (Lyman Tower Sargent, 1984; 32 – 33).
Bentuk  kedua  kekuasaan  dalam  konteks  hukum  adalah  wewenang. Wewenang  berasal  dari  bahasa  Jawa  yang  mempunyai  dua  arti  yaitu  pertama, kuasa  ( bevoegdheid )  atas  sesuatu,  misalnya  atas  sebidang  tanah,  atas  suatu  hak. Kedua,  serangkaian  hak  yang  melekat  pada  jabatan  atau  seorang  pejabat  untuk mengambil  tindakan  yang  diperlukan  agar  tugas  pekerjaan  dapat  terlaksana dengan baik, kompetensi, yurisdiksi, otoritas (Andi Hamzah; 1986; 633).
Adalah  ciri  khas  negara  bahwa  kekuasaanya  memiliki  wewenag.    Maka kekuasaan  negara  dapat  disebut  otoritas  atau  wewenag.  Otoritas  atau  wewenang adalah  “kekuasaan  yang  dilembagakan”,  yaitu  kekuasaan      yang  de  fakto menguasai, melainkan juga berhak menguasai. Wewenang adalah kekuasaan yang berhak  menuntut  ketaatan,  juga  berhak  memberikan  perintah  (Frans  Magnis Suseno,1988; 53).
Bentuk ketiga kekuasaan dalam hukum adalah hak. Salmond merumuskan hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Rumusan yang
hampir  saam  dikemukakan  oleh  Allend  yang  mengemukakan  bahwa  hak  itu sebagai  suatu  kekuasaan  berdasarkan  hukum  yang  dengannya  seorang  dapat melaksanakan  kepentingannya  (the  legally  guaranteed  power  to  realise  an interest).  Sedangkan  menurut  Holland  hak  itu  sebagai  kemampuan  seseorang untuk  mempengaruhi  perbuatan  atau  tindakan  seseorang  tanpa  mengunakan wewenang  yang  dimilikinya,  tetapi  didasarkan  atas  suatu  paksaan  masyarakat yang terorganisasi (Lili Rasjidi, 1988; 45).
Definisi hak menurut Holmes (Ahmad Ali, 1996; 243) adalah nothing but permission  to  exercise  certain  natural  powers  and  upon  certain  conditions  to obtain  protection,  restitution,  or  compensation  by  the  aid  of  public  force.  Hak dapat  pula  diartikan  sebagai  kekuasaan  yang  dipunyai  seseorang  untuk  untuk menuntut  pemenuhan  kepentingannya  yang  dilindungi  oleh  hukum  dari  orang lain, baik dengan sukarela maupun dengan paksaan.
Dengan  mengacu    kepada  beberapa  pengertian  tersebut  dapat diidentifikasikan ciri– ciri hak. Menurut Fitzgerald (Ahmad Ali, 1996; 243), ciri – ciri yang melekat pada hak adalah :
a. Hak  itu  dilekatkan  paad  seseorang  yang  disebut  sebagai  pemilik  atau subjek  dari  hak  itu.  Ia  juga  disebut  sebagai  orang  yang  memilliki  titel atas barang yang menjadi sasaran hak.
b. Hak itu tertuju pada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban di mana antara hak dan kewajiban terjadi hubungan korelatif.
c. Hak  yang  ada  pada  seseorang  mewajibkan  pihak  lain  untuk  melakukan (monisson)  atau  tidak  melakukan  (omission)  sesuatu  perbutan.  Hal  ini dapat disebut sebagai isi dari hak.
d. Perbutan  atau  omission  itu  menyangkut  sesuatu  yang  dapat  disebut sebagai objek dari hak.
e. Setiap  hak  menurut  hukum  itu  mempunyai  titel,  yaitu  suatu  peristiwa tertentu yang merupakan alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.
Pengakuan  hukum  terhadap  hak  seseorang  mengandung  konsekuensi adanya kewajiban pada pihak atau orang lain. Hal itu bisa terjadi karena hubungan hak dan kewajiban bersifat bersifat resiprokal atau timbal balik hubungan hak dan
kewajiban  terjadi  dalam  konsep  hubungan  hukum,  terutama  dalam  pelaksanaan dalam  pelaksanaan  hubungan  hukum  (hukum  subjektif).  Kewajiban  adalah  suatu perintah  hukum  yang  mengharuskan  seseorang  untuk  memenuhi  suatu  hal  yang menjadi hak orang lain atau melaksanakan perbuatan tertentu.
Dengan  deskripsi  di  atas  menjadi  jelas  bahwa  kekuasaan  dalam  konteks hukum  meliputi  kedaulatan,  wewenang  atau  otoritas,  dan  hak.  Ketiga  bentuk kekuasaan itu memiliki esensi dan ciri – ciri tyang berbeda satu dengan yang lain.

## Fungsi Dialektis Hukum dan Kekuasaan
Fungsi  dialektis  hukum  dan  kekuasaan  adalah  fungsi  timbal  balik  antara hukum  dan  kekuasaan.  Fungsi  hukum  dan  kekuasaan  meliputi  fungsi  kekuasaan terhadap hukum dan fungsi hukum terhadap kekuasaan. Pembahasan pendahuluan akan mendeskripsikan fungsi kekuasaan terhadap hukum. Ada tiga macam fungsi kekuasaan terhadap hukum.
Pertama,  kekuasaan  merupakan  saraan  untuk  membentuk  hukum, khususnya  pembentukan  undang  –  undang  (law  making).  Kekuasaan  untuk membentuk  hukum  dinamakan  kekuasaan  legislatif  (legislative  power),  yang merupakan  kekuasaan  parlemen  atau  badan  perwakilan.  Kekuasaan  legislatif sebagai  kekuasaan  pembentuk  undang  –  undang  berasal  dari  pemikiran  Jhon Locke dan Montesquieu.
Dalam  praktek  ketatanegaraan  di  berbagai  negara,  terdapat  konvergensi kekuasaan  pembentuk  undang  –  undang.  Pembentukan  undang  –  undang  tidak lagi  menjadi  monopoli  parlemen,  tapi  kerjasama  antara  parlemen  dengan pemerintah.  Bahkan  kecenderungan  di  berbagai    negara  menunjukkan  besarnya peran  pemerintah  daalm  pembentukkan  undang  –  undang.  Hal  itu  bisa  terjadi karena pemerintah mempunyai tenaga ahli yang banyak dalam birokrasipemerintahan  guna  menyiapkan  konsep  atau  rancangan  undang  – undang..  Undang  –  undang  merupakan  produk  hukum  yang  besifat  umum  yang mengikat seluruh warga negara.
Otoritas pembentukan ketentuan hukum yang bersifat umum bukan hanya menjadi  kekuasaan  legislatif,  tapi  juga  menjadi  wewenag  badan  peradilan,
khususnya  sistem  hukum  anglo  saxon  yang  mengakui  yurisprudensi  sebagai sumber  hukum  pokok.  Yurisprudensi  menjadi  acuan  penyelesaian  kasus  –  kasus yang  sejenis,  sehingga  dengan  demikian  juga  bersifat  umum.  Dengan  demikian, kekuasaan  apa  saja  yang  mempunyai  otoritas  pembentukan  hukum  dipengaruhi pula sistem hukumnya.
Fungsi parlemen juga mengalami perkembangan dan pergeseran. Sekarang fungsi  pokok  parlemen  tidak  hanya    sebagai  baadn  pembuat  undang  –  undang, namun  juga  perlu  dilihat  sebagai  media  komunikasi  antara  rakyat  dan pemerintahan.  Dalam pemerintahan sistem parlementer ia juga berfungsi sebagai jalur rekrutmen kepemimpinan politik sekaligus sebagai  badan pengelola konflik yang berkembang dalam masyarakat (Bambang Cipto, 1995; 10).
Kedua,  kekuasaan  merupakan  alat  untuk  menegakkan  hukum.  Penegakan hukum  adalah  suatu  proses  mewujudkan  keinginan  –  keinginan  hukum  menjadi kenyatan. Yang disebut sebagai keinginan – keinginan hukum adalah di sini tidak lain  adalah  pikiran  –  pikiran  badan  pembuat  undang  –  undang  yang  dirumuskan dalam peraturan – peraturan hukum (Satjipto Rahardjo, tanpa tahun; 24).
Penegakan  hukum    dengan  demikian  bukan  hanya  sekedar  menerapkan aturan – aturan hukum formal saja, tapi juga mengaitkan secara langsung aturan – aturan itu dengan  semangat atau spirit yang melatarbelangkangi lahirnya aturan – aturan  tersebut.  Penegakan  hukum  yang  semaya  –  semata  menegakkan  aturan formal  tanpa  mengaitkan  secara  langsung  dengan  semangat  yang  terkandung dalam  aturan  akan  berlangsung  dengan  cara  yang  sangat  mekanistik.  Padahal tuntutan  penegakan  hukum  tidak  terbatas  pada  pelembagaan  prosedur  dan mekanisme, tetapi juga pada penerapan nilai – nilai substantifnya.
Kekuasaan  sebagai  alat  untuk  menegakkan  hukum  merupakan  otoritas negara yang merupaakn otoritas tertinggi dalam struktur kemasyarakatan. Negaar memiliki  monopoli  kekuasaan  untuk  menegakkan  hukum  karena  negara merupakan organ yang disepakati masyarakat untuk mengelola kehidupan mereka. Otoritas  negara  untuk  menegakkan  hukum  didistribusikan  kepada  institusi  – institusi formal secara operasional melaksanakan fungsi penegakan hukum.
Otoritas negara didistribusikan kepada kepolisian untuk  upaya penegakan hukum  dalam  pengertian  mendorong  masyarakat  agar  mentaati  aturan  –  aturan hukum  atau  mencegah  masyarakat  untuk  melangar  hukum  (penegakan  hukum secara  preventif).  Pelaksanaan  penegakan  hukum  dalam  konteks  ini  sejalan dengan  fungsi  kepolisian  dalam  bidang  keamanan  guna  menciptakan  ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Di samping itu, otoritas negara untuk nenegakkan hukum diberikan kepada badan peradilan (kekuasan yudikatif) untuk melakukan proses peradilan terhadap kasus  –  kasus  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  masyarakat  (penegakan  hukum secara represif). Penegakan hukum secara represif bertujuan untuk mempertahankan  legalitas  aturan  hukum  dengan  cara  menghukum  para  pihak yang melanggar hukum.
Akhirnya,  kekuasaan  merupakan  media  untuk  melaksanakan  hukum. Adapun  yang  dimaksud  dengan  pelaksanaan  hukum  adalah  upaya  menjalankan (eksekusi)    putusan  peradilan  yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Putusan  badan  peradilan  tidak  akan  banyak  artinya  bagi  pengorganisasian kehidupan  masyarakat  jika  tidak  dilaksanakan  secara  konsekuen  dan  konsisten. Otoritas eksekusi merupakan wewenang kejaksaan dan peradilan.
Mengenai  fungsi  hukum  terhadap  kekuasaan  ada  empat  macam.  Hukum adalah  media  untuk  melegalisasikan  kekuasaan.  Legalisasi  hukum  terhadap kekuasaan  berarti  menetapkan  keabsahan  kekuasaan  dari  segi  yuridisnya.  Setiap kekuasaan  yang  mmiliki  landasan  hukum  secara  formal  memiliki  legalitas. Namun yang sering menjadi masalah adalah bila kekuasaan yang legal itu adalah kekuasaan  yang  sewenang  –  wenang,  tidak  patut,  dan  tidak  adil.  Hal  ini sebenarnya merupakan masalah legitimasi kekuasaan, yatu pengakuan masyarakat terhadap  keabsahan  kekuasaan.  Tulisan  ini  tidak  akan  memasuki  diskursus legitimasi kekuasaan.
Dalam  aturan  –  aturan  hukum,  terminologi  kekuasaan  muncul  dalam berbagai  istilah,  yaitu  istilah  kekuasaan  itu  sendiri,  kedaulatan,  wewenang (otoritas),  dan  hak.  Oleh  karena  itu,  legalisasi  hukum  terhadap  kekuasaan mencakup  legalisasi  terhadap  kekuasaan,  kedaulatan,  wewenang,  dan  hak.
Legalisasi  kekuasaan  dapat  diberikan  kepada  lembaga,  jabatan,  dan  orang. Legalisasi  kekuasaan  bagi  lembaga  misalnya,  bagi  negara,  lembaga  –  lembaga negara,  unit  –  unit  dalam  lembaga  –  lembaga  negara,  unit  –  unit  pemerintahan, dan  lembaga  kemasyarakatan  .  Legalisasi  kekuasaan  bagi  pejabat  misalnya, kewenangan presiden, kewenangan gubernur, dan kewenangan bupati. Sedangkan legalisasi hukum bagi orang dalam pemberian atau pengakuan hak bagi seseorang. Misalnya, hak milik, hak cipta, hak usaha, dan sebagainya.
Kekuasaan  yang  dilegalisasi  hukum  belum  tentu  kekuasaan  atau wewenang  yang  adil  dan  patut.  Oleh  karena  itu,  agar  legaliitas  hukum  sejalan dengan  prinsip  –  prinsip  keadilan  dan  kepatutan,  maka  legalitas  kekuasaan  juga harus didukung oleh legitimasi etis. Legitimasi etis kekuasaan disandarkan kepada persetujuan  masyarakat  terhadap  kekuasaan.  Dalam  perpektif  etika,  kekuasaan dinyatakan    menpunyai  legitimasi  bial  kekuasaan  itu  digunakan  untuk  kebaikan dan keadilan masyarakat.
Fungsi  hukum  terhadap  kekuasaan  yang  lain  adalah  untuk  mengatur  dan membatasi kekuasaan. Hubungan – hubungan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara  harus  diatur  sedemikian  rupa  supaya  tidak  menimbulkan  ambiquitas  dan paradoksal  di  antara  kekuasaan  –  kekuasaan  negara  yang  ada  atau  antara kekuasaan  pejabat  yang  satu  dengan  kekuasaan  pejabat  yang  lain.  Adanya kekuasaan  yang  ambiquitas  dan  paradoks  buakn  hanya  menimbulkan ketidakjelasan  wewenang  dan  pertanggungjawaban,  tapi  juga  akan  melahirkan ketidakharmonisan dan ketidakpastian hukum.
Untuk  menghidari  terjadinya  ambiquitas  dan  paradoksal  pengaturan kekuasaan,  maka  pengaturan  kekuasaan  harus  dilihat  dalam  konteks  satu  sistem hukum.  Pendistribusian  wewenang  dalam  bidang  hukum  tertentu  harus disinkronkandenagn  pengaturan  wewenang  dalam  bidang  hukum  lainnya. Misalnya,  harus  ada  sinkronisasi  kewenangan  antara  kewenangan  dalam  bidang hukum tata negara dengan kewenangan dalam bidang hukum pemerintahan.
Selain  fungsi  melegalisasi  dan  mengatur  kekuasaan,  fungsi  hukum terhadap  kekuasaan  yang  lain  adalah  membatasi  kekuasaan.    Pembatasan kekuasaan  dimaksudkan  untuk  menghindari  terjadinya  terjadinya  penumpukan
atau sentralisasi kekuasaan pada satu tangan atau  pada satu lembaga. Sentralisasi kekuasaan  akan  mendorong  kepada  otoritarianisme  dalam  penyelenggaraan negara dan penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power ).
Kekuasaan mempunyai  kharakteristik korup. Hal ini pernah dikemukakan oleh  Lord  Acton  dalam  satu  ungkapan,  kekuasaan  cenderung  korup,  dan kekuasaan  mutlak  korup  secara  mutlak  pula.    Pembatasan  kekuasaan  dapat dilakuakan  secara  sistematik,  organik  dan  yuridis.  Menurut  Bertrand  Russel, sistem  yang  paling  baik  untuk  mengontrol  kekuasaan  adalah  sistem  demokrasi. Demokrasi  dianggap  sebagai  sistem  terbaik  bukan  hanya  karena  adanya  konsep pemisahan kekuasaan negara secara seimbang, tapi juga karena  dimungkin untuk selalu mengoreksi kakuasaan tersebut.
Pembatasan  kekuasaan  secara  organik  dilakukan  dengan  membentuk institusi  –  institusi  pengawasan  bagi  pelaksanaan  kekuasaan,  baik  yang  bersifat formal  maupun  yang  bersifat  informal.  Sedangkan  pembatasan  kekuasaan  secara yuridis  dilakuakan  melalui  perumusan  wewenang  secar  jelas  mengenai  lingkup wewenang itu, limitasinya dan pertanggungjawabanya.
Akhirnya,  fungsi  hukum  terhadap  kekuasan  adalah  untuk  meminta pertanggungjawaban  kekuasaan.  Menurut  Marion  Levy,  “kekuasaan  selalu menyimpulkan imbangannya oleh tanggung jawab, yang berarti pertanggungjawaban  dari  individu  –  individu  atau  golongan  –  golongan  lainnya atas tindakan – tindakannya sendiri dan tindakan – tindakan orang – orang lain.”
Pertanggungjawaban  kekuasaan  dalam  konteks  hukum  adalah  untuk menjaga  agar  pengunaan  kekuasaan  sesuai  dan  mekanismenya  sesuai  dengan tujuan  pemberian  kekuasaan  tersebut.  Penyalahgunaan  kekuasaan  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  hukum.  Penyalahgunaan  kekuasaan    dalam bidang  hukum  administrasi  dapat  dilakukan  melalui  proses  peradilan  tata  usaha negara, pennyalahgunaan kekuasaan  yang merugikan kepentingan seseorang atau masyarakat  dapat  digugat  melalui  peradilan  perdata.  Penyalahgunaan  kekuasaan masuk katagori tindak pidana dapat dituntut secara pidana. Demikianlah pokok – pokok pemikiran mengenai hubungan dialektis hukum dan kekuasaan.

## Kesimpulan
Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, kekuasaan  adalah  suatu  konsepsi  hubungan  sosial  antara  dua  pihak  atau  dua institusi yang bersifat saling pengaruh mempengaruhi, dominatif atau eksploitatif. Kedua,  hakekat  hukum  dapat  ditinjau  dari  sudut  otoritas  yang  membentuknya, substansinya dan daya kerjanya dalam mengatur masyarakat.
Dialektika  hukum  dan  kekuasaan  melahirkan  dua  pola  hubungan,  yaitu hukum identik dengan kekuasaan dan hukum tidak sama dengan kekuasaan. Pola hubungan  hukum  identik  dengan  kekuasaan  merefleksikan  diri  dalam  bentuk kedaulatan, otoritas, wewenang, dan hak.  Sedangkan pola hubungan hukum tidak sama dengan kekuasaan memunculkan tiga pola hubungan: supremasi kekuasaan terhadap  hukum,  supremsi  hukum  terhadap  kekuasaan,  dan  hubungan  simbolik hukum dan kekuasaan.
Hubungan  simbolik  hukum  dan  kekuasaan  melahirkan  hubungan fungsional  di  antara  keduanya.    Kekuasaan  menpunyai  fungsi  sebagai  alat  untuk membentuk  hukum,  menegakan  hukum,  dan  melaksanakan  hukum.  Sedangkan fungsi  hukum  terhadap  kekuasaan  meliputi  alat  untuk  melegalisasi  atau menjustifikasi  kekuasaan,  alat  untuk  mengatur  dan  mengontrol  kekuasaan,  dan juga alat untuk mengawasi dan mewadahi pertanggungjawaban kekuasaan.

## Daftar Pustaka
Ali, Ahmad, 1996, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta.
Apeldorn, L.J. van, 1989, Pengantar Ilmu Hukum ,  PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
Budiman,  Arief,  1996, Teori  Negara,  Kekuasaan  dan  Idiologi ,    Gramedia, Jakarta.
Budiman,  Arief,  1982, Bentuk  Negara  dan  Pemerataan  Hasil  Pembangunan , Prisma, Jakarta.
Budiardjo, Miriam, 1991,  “Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa,” Sinar Harapan,  Jakarta,  dikutip  dari  Max  Weber,  1982, Wirtschaft  und Geselschaft, Tubingen Mohr.
Cipto, 1995, Dewan Perwakilan Rakyat, Rajawali, Bandung.
Curzon, L.B., 1979, Juriprudence, M&E Handbook.
Hamzah, Andi, 1986, Kamus Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Harian Kompas, 23 September 1999.
Iswara, Fred, 1964, Pengantar Ilmu politik, Dhwiwantara, Jakarta.
Kusumaatmadja, Mochtar, tanpa tahun, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Jakarta.
Kusnardy,  Moh.  dan  Harmaily  Ibrahim,  1988, Hukum  Tata  Negara  Indonesia, Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negaara  UI,    dikutip  dari  Van  Vollenhoven,
Staatsrecht Oerzee.
Olivecrona, Karl, 1939, Law as Fact , Copenhagen-London.
Parsons,  Talcott,  1957, The  Distribution  of  Power  in  American  Society, Word Politics.
______, 1967, Sociological Theory and Modern Society, Free Press, New York.
Soemardi,  Soelaeman,  1956, ”Pendekatan  terhadap  Kajahatan  sebagai  Suatu Fenomena Soasial,” dalam Miriam Budihardjo, “Aneka Pemikiran dalam Tentang  kuasa  dan  Wibawa.” dikutip  dari  Robert  Strausz  Hupe, Power and Community.
Soemantri,  Sri,  1984, “Masalah  Kedaulatan  Rakyat  berdasarkan  UUD  1945,” dalam Padmo Wahyono (ed), Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Suseno, Frans Magnis, 1988, Etika Politik. Pt Gramedia, Jakarta.
Sargent,  LymanTower,  1984, Contemporary  Political  Ideologies, Sixth  Edition,
The Dorsey Press.
Rasjidi, Lili, 1988, Dasar – dasar Filasat Hukum, Rajawali, Jakarta.
Rahardjo, Satjipto, tanpa tahun, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru.
Thontowi,  Jawahir,  tanpa  tahun,  Penegakan  Supremasi  Hukum  dalam  Sistem Peradilan Indonesia.