SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2022, hlm. (40-52) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)

## Arum Indah Kurniasari
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: arumindahkurnia07@gmail.com
DOI : http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2 .
Info Artike |Submitted : 11 Maret 2022
|Revised : 24 April 2022 |Accepted : 26 April 2022
How to cite: Arum Indah Kurniasari, “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan  Seksual  dalam  Rumah  Tangga  ( Marital  Rape )  (Studi  Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 40-52.

## ABSTRACT
Sexual violence is a forced sexual relationship by the perpetrator to the victim, or an act of sexual intercourse that is not desired by one of the parties. Sexual violence usually occurs outside of marriage, but in this case sexual violence can also occur within marriage. Sexual violence in the household is referred to as marital  rape  ,  which  is  rape  that  occurs  in  a  marriage.  Sexual  violence  in  the  household  can  happen  to anyone, regardless of gender or status in the family, especially not to a wife. In cases of sexual violence in the household,  many  cases  are  found  that  befell  a  wife.  The  wife  as  the  husband's  life  companion  often  gets violent actions from an irresponsible husband. In Indonesia itself, several cases of domestic sexual violence that afflict wives tend to be ignored or even not widely known by the wider community so that these cases are often  underestimated.  Indonesian  law  in  this  case  as  the  basis  for  imposing  sanctions  on  perpetrators  of sexual  violence  has  not  been  completely  fair  to  the  victims.  As  in  this  case,  there  are  differences  in  the sentences given by judges to perpetrators of sexual violence in the household to wives with other members of the household, so it can be found that there is discrimination in punishment received by a wife. This raises the question of how the judge actually decides the case with the legal considerations he takes, whether it is appropriate and can fully realize justice or is it inversely proportional. For this reason, further research is needed on the handling of cases of domestic sexual violence that afflicts the wife with the aim of finding out how cases of domestic sexual violence can be decided fairly for the perpetrators and victims.
Keywords : Sexual Violence, Sentencing, Legal Protection

## ABSTRAK
Kekerasan  Seksual  merupakan  suatu  pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  oleh pelaku kepada korban, atau suatu perbuatan hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Kekerasan seksual biasanya terjadi diluar perkawinan, tetapi dalam hal ini kekerasan seksual  dapat  juga  terjadi  didalam  perkawinan.  Kekerasan  seksual  dalam  rumah  tangga  disebut dengan  istilah marital  rape yaitu  perkosaan  yang  terjadi  dalam  suatu  perkawinan . Kekerasan seksual  dalam  rumah  tangga  dapat  terjadi  pada  siapapun,  tidak  memandang  gender  maupun status  dalam  keluarga,  tidak  terlebih  dapat  terjadi  pada  seorang  istri.  Dalam  kasus  kekerasan seksual  dalam  rumah  tangga,  banyak  ditemukan  kasus  yang  menimpa  pada  seorang  istri.  Istri selaku pendamping hidup suami seringkali mendapatkan tindakan kekerasan dari seorang suami yang  tidak  bertanggungjawab.  Di  Indonsia  sendiri,  beberapa  kasus  kekerasan  seksual  dalam rumah  tangga  yang  menimpa  istri  cenderung  sering  terabaikan  atau  bahkan  tidak  banyak diketahui oleh masyarakat luas sehingga seringkali kasus ini dianggap remeh. Hukum indonesia dalam  hal  ini  sebagai  dasar  dalam  penjatuhan  sanksi  pada  pelaku  kekerasan  seksual  belum sepenuhnya adil bagi para korban. Seperti kasus yang diangkat ini terdapat perbedaan penjatuhan hukuman  yang  diberikan  oleh  hakim  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  dalam  rumah  tangga kepada  istri  dengan  anggota  dalam  lingkup  rumah  tangga  lainnya,  sehingga  dapat  ditemukan adanya  diskriminasi  hukuman  yang  diterima  oleh  seorang  istri.  Hal  tersebut  menimbulkan pertanyaan bagaimana hakim sebenarnya dalam memutus perkara dengan pertimbangan hukum yang diambilnya, apakah sudah sesuai dan dapat sepenuhnya mewujudkan keadilan atau malah berbanding  terbalik.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  penanganan perkara  kekerasan  seksual  dalam  rumah  tangga  yang  menimpa  istri  dengan  tujuan  untuk mengetahui bagaimana kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat diputus seadil-adilnya bagi pelaku dan korban.
Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Penjatuhan Hukuman, Perlindungan Hukum

## Pendahuluan
Hukum  merupakan  alat  dalam memberikan  kepastian  hukum  untuk hidup  sehari-hari  guna  mencapai  tujuan dari Negara Indonesia yang berdasarkan pada  Pancasila  dan  Undang-  undang Dasar Republik Indonesia untuk masyarakatnya yang adil  dan  sejahtera. 1
Terhadap  penegakan  hukum  dalam suatu  tindak  pidana  merupakan  unsur terpenting  untuk  menciptakan  nilai keadian.
Setiap kejahatan yang
dilakukan  oleh  seseorang  dengan maksud  menguntungkan  diri  sendiri atau  demi  mendapatkan  kepuasan  diri sendiri  dengan  merugikan  orang  lain maka  disebut  dengan  tindak  pidana. Penegakan  hukum  bagi  tindak  pidana kejahatan  ditujukan  bukan  hanya sebagai  pemberi  sanksi  hukuman  pada pelaku saja, melainkan juga memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. 2
Salah  satu  permasalahan  yang berujung  pada  suatu  perbuatan  tindak pidana  yaitu  adanya  kekerasan  dalam lingkup  rumah  tangga.  Banyaknya permasalahan di rumah tangga membuat  banyak  kasus  tindak  pidana yang  terjadi  didalamnya.  Persoalan kekerasan  dalam  rumah  tangga  di Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan    Kekerasan    Dalam
Rumah Tangga, dimana dalam
penjelasan  umumnya  yaitu  adanya
1 Avinahz Devakty Djhon Bilondatu, “Perlindungan    Hukum    Terhadap    Korban Tindak  Pidana    Kekerasan    Dalam  Rumah Tangga” ,  Skripsi,  Gorontalo:  Universitas Negeri Gorontalo.2016, hlm. 1.
2 Mahrus  Ali, “Dasar- Dasar  Hukum Pidana” ,  Jakarta, 2015, hlm. 193
keutuhan  dan  kerukunan  dalam  suatu rumah  tangga  yang  bahagia,  aman, tenteram,  damai  adalah  keinginan  dari semua  orang  yang  telah  membangun dan berada dalam lingkup rumah tangga itu  sendiri. 3 Suatu  tindak  pidana  yang terjadi  di  lingkup  rumah  tangga biasanya  yaitu,  mendapati  kekerasan yang  dilakukan  secara  fisik,  psikis, seksual  dan  terjadinya  penelantaran rumah  tangga.  Kekerasan  dalam  rumah tangga  bisa  dilakukan  oleh  suami terhadap  istri  maupun  sebaliknya  atau orang  lain  yang  memiliki  hubungan dalam  rumah  tangga  dan  menetap dalam  rumah  tangga  itu  sendiri,  tetapi yang  mendominasi  korban  dalam  kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi pada perempuan.
Hubungan  suami  istri  dalam suatu  rumah  tangga  seharusnya  bukan merupakan  suatu  perbuatan  tindak pidana.  Namun  jika  hubungan  suami istri  yang  disertai  dengan  pemaksaan atau  yang  disebut  juga  pemerkosaan dalam  rumah  tangga  (Marital  Rape) dengan  adanya  kekerasan  secara  fisik, maka  dapat  menjadi  suatu  tindak pidana. 4 Sebagai  contoh  kasus  tindak pidana dalam kategori kekerasan seksual yang  terjadi  dilingkup  rumah  tangga yaitu  yang  terjadi  di  Kota  Kasongan Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang dituangkan dalam putusan PN
3 Nys. Arfa, “Analisis Yuridis  Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga  Menurut  Undang-    undang  Nomor  23 Tahun 2004 Tentang  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga”, Jurnal  Hukum, 2014, Vol. 7. No, 2, hlm.42.
4 Hadiarty  Soeroso  Moerti, “Kekerasan Dalam    Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif Yuridis  Viktimologis” (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 8
Kasongan  Nomor  43/Pid.sus/2020/ PN.Ksn.  pada  putusan  ini  dijelaskan pelaku yaitu suami melakukan perbuatan  kekerasan  seksual  pada  istri dengan cara pemaksaan dalam berhubungan  seksual  yang  disertai dengan  kekerasan  secara  fisik.  Akan tetapi hakim  dalam menjatuhkan hukuman  terbilang  ringan  untuk  suatu tindak  pidana  yang  dianggap  cukup serius.  Dilain  itu  adanya  beberapa putusan yang sama dijerat dengan Pasal 46  Undang-  undang  Nomor  23  tahun 2004  Tentang  Penghapusan    Kekerasan Dalam    Rumah  Tangga  tentang kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup  rumah  tangga,  dimana  hakim memberikan  hukuman  pidana  yang berat kepada pelaku yaitu yang terdapat pada putusan Nomor 1578/ Pid.Sus/2017/  PN.  Bks  dengan  pelaku dihukum  selama  7    (tujuh)  tahun  yang diadili  di  Pengadilan  Negeri  Bekasi  dan putusan lainnya Nomor 532/Pid.B/2014/PN. Rap dimana hakim menghukum  pelaku  dengan  hukuman penjara  selama  9  (sembilan)  tahun  dan denda  Rp.  30.000.000  (tiga  puluh  juta rupiah)  yang  diadili  di  Pengadilan Negeri Rantau Prapat.
Putusan  dijatuhinya  hukuman oleh  hakim  sangat  berpengaruh  bagi pelaku maupun korban. Dengan
memberikan hukuman yang ringan tidak menjamin  pelaku  akan  jera  dengan perbuatannya  dan  di  lain  sisi  juga perlindungan    hukum    bagi    korban kekerasan  seksual dalam rumah tangga tidak  sepenuhnya  terwujud.  Hal  ini dikhawatirkan  kekerasan  seksual  akan terjadi  lagi  dengan  pelaku  dan  korban
yang  sama. 5 Korban  memiliki  hak-hak yang harus dipertahankan, maka perlindungan  dalam  hal  pemidanaan pelaku  bagi  korban  sangatlah  penting untuk diberikan, dengan tujuan mencegah terulangnya kekerasan seksual  yang  terjadi  di  lingkup  rumah tangga. Berdasarkan permasalahan
sebagaimana  diatas  maka  penulis tertarik  untuk  membahas  mengenai kekerasan  seksual  yang  terjadi  dalam rumah  tangga (marital  rape) karena perbuatan  tersebut  bukan  merupakan suatu perbuatan yang dibenarkan dalam suatu  hubungan  rumah  tangga.  Akan tetapi  dalam  hal  ini  tindakan  tersebut dapat  dikategorikan  sebagai  tindak pidana  bilamana  dilakukan  dengan pemaksaan dengan adanya penganiayaan  secara  fisik,  psikis,  dan sebagainya  yang  dapat  dikategorikan sebagai  tindak  pidana.  Segala  bentuk kekerasan yang  dilakukan dalam lingkup  rumah  tangga,  hakim  dapat mempertimbangkan  hukuman  yang seadil-adilnya.  Dalam  putusan  kasus yang  menjadi  pokok  dalam  penulisan jurnal ini yaitu pertimbangan dari hakim dalam  menjatuhkan  hukuman  pidana ringan  kepada  pelaku  dan  bagaimana seharusnya putusan yang mencerminkan perlindungan  bagi  korban  kekerasan seksual dalam rumah tangga.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif.  Jenis  penelitian  ini  adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan  utama  yaitu  menelaah  suatu  hal dengan sifat yang teoritis, yang berkaitan
pada  pendekatan  hukum  doktrinal, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan peraturan  dalam  sistem  hukum  di indonesia. dalam penelitian in
digunakan bahan hukum sekunder yang terdiri  atas  asas    kaidah,  norma  dan segala  aturan  hukum  yang  ada  pada peraturan  Perundang-      undangan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan  kekerasan    seksual  yang terdapat  dalam  lingkup  rumah  tangga pada  putusan  pengadilan  nomor. 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn  yang  menjadi bahan untuk penelitian ini. Dengan  cara anlisis  yaitu  dengan  membaca  dan mempelajari  buku-buku  terkait  untuk menjadi  referensi  dalam  penelitian  ini yang  kemudian  akan  diperjelas  dengan hasil wawancara bersama hakim mengenai putusan tersebut. Pembahasan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor. 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn? Kekerasan  seksual  merupakan suatu  perbuatan  yang  dapat  dikatakan sebagai  suatu  tindak  pidana,  mengapa demikian? Karna pada dasarnya menurut KUHP, segala bentuk
kekerasan  baik  fisik  maupun  psikis merupakan  suatu  tindakan  yang  dapat dikategorikan  sebagai  suatu  tindak pidana.  Oleh  karena  itu,  setiap perbuatan  kekerasan  dapat  dihukum sesuai  dengan  ketentuan  dalam  KUHP berdasarkan jenis perbuatannya.
Unsur  Tindak    Pidana    Kekerasan Seksual dalam  Rumah Tangga (Marital
Rape) Berdasarkan  Segi  Materiil  pada Putusan Nomor. 43/Pid. Sus/2020/PN.Ksn. Pemaksaan suatu hubungan
seksual oleh suami  terhadap  istri  dapat di  golongkan  sebagai  tindakan marital rape. Menurut  Nurul  Ilmi  Idrus  makna dari marital  rape yaitu hubungan  seksual yang dilakukan dengan paksaan, adanya
ancaman,  dan  penggunaan obat- obatan atau  dibawah  pengaruh  minuman  ber alkohol. 6 Kekerasan  seksual  yang dilakukan  suami  terhadap  istri  dapat dikatakan  suatu  hal  yang  menyimpang, karena seharusnya melakukan hubungan seksual  bukanlah  suatu  hubungan terlarang  yang  telah  dilakukan  ketika sudah  berada dalam ikatan perkawinan. Namun  dengan  adanya  pemaksaan seksual  atau  hubungan    seksual    yang tidak di inginkan dan hubungan seksual secara  tidak  wajar,  dengan  adanya penyiksaan  maka  dapat  dikatakan sebagai  suatu  perbuatan  tindak  pidana, meskipun  hal  tersebut  dilakukan  oleh suami kepada istrinya  sendiri.
Undang-  undang  Nomor  23
tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan    Dalam    Rumah  Tangga menjadi bukti bahwa  peraturan tersebut merupakan  realitas  adanya  pemaksaan hubungan  seksual  tidak  hanya  terjadi diluar  perkawinan  saja,  melainkan didalam  sebuah  ikatan  perkawinan  pun juga bisa terjadi. Berdasarkan teori diatas maka  apabila  dikaitkan  pada  kasus pidana nomor  43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn unsur-unsur kekerasan seksualnya sebagai berikut:
1) Unsur “Adanya pemaksaan seksual” Unsur  ini  merupakan  bentuk  dari kebenaran  pelaku,  bahwa  pelaku telah melakukan perbuatan pemaksaan seksual, dan
ditentukannya  unsur  ini  sebagai langkah  awal  bagi  penegak  hukum untuk  dapat  memberikan  hukuman
6 Marlia, Marital  Rape  Kekerasan Seksual  Terhadap  Istri Milda  Marlia ,  “Marital Rape    Kekerasan    Seksual    Terhadap    Istri” , (Yogyakarta : Pustaka  Pesantren,  2007) hlm. 13
sesuai  pasal  yang  telah  dilanggar. Sebagaimana  pada  unsur  ini  apabila disangkutkan  dengan  putusan  yang diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah, Bimbing Bin Banjang dalam perbuatannya  sedang  dalam  keadaan mabuk  setelah  menghadiri  acara disekitar  rumahnya,  yang  kemudian memanggil istri dengan sebutan yang tidak  seharusnya  diucapkan  olehnya. Ketika istri menghampirinya, Bimbing meludahi  kepala  istri  dan  memukul kepala istri dengan tangan kanannya.
Setelah melakukan perbuatan tersebut, Bimbing melakukan pemaksaan hubungan seksual kepada istrinya,  dimana  saat  itu  istrinya menolak  karena  keadaan  Bimbing yang sedang mabuk. Disaat melakukan hubungan seksual tersebut, Bimbing memukul pinggang istri  sebanyak  tiga  kali  dan  mencekik leher  istri  dengan  kedua  tangannya, Bimbing  juga  menendang  kaki  istri dengan  kaki  kirinya  sebanyak  dua kali  sehingga  mengakibatkan  luka bengkak  dan  memar  pada  bagian kepala,  pinggang  dan  kaki  sebelah kiri. Selain itu Bimbing juga berusaha untuk  merobek  kemaluan  istri  tetapi istri  melawannya  dan  langsung meninggalkan kamar, dimana
perbuatan  yang  dilakukan  Bimbing sudah sering terjadi.
2) Unsur  “Dilakukan  pada  orang  yang menetap    dalam  lingkup    rumah tangga”
Unsur yang kedua ini disebut dengan unsur  subjektif  dimana  dalam  unsur ini  dapat  memberikan  keterangan mengenai  siapa  subjek  atau  korban yang  berada  dalam  kasus  tersebut. sehingga  penegak  hukum  untuk
dapat  memberkan  hukuman  yang sesuai  berdasarkan  pasal  yang dilanggar  maka  unsur  ini  harus terpebuhi  terlebih  dahulu.  Kemudian dalam pembahasan apabila disangkutkan  dengan  kasus  yang terjadi yaitu sebagai berikut, Bimbing dan  Tiwi  ialah  sepasang  suami  istri dan  tinggal  bersama  di  Desa Tumbang    Manggo,  Kecamatan
Senaman Mantikei, Kabupaten Katingan,  Provinsi    Kalimantan Tengah. Bimbing melakukan
kekerasan  seksual  kepada  seorang yang  berada  di  lingkup  keluarganya, yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Dalam  Pasal  2  Undang-  undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan    Kekerasan    Dalam Rumah  Tangga  menyebutkan  bahwa yang termasuk dalam lingkup  rumah tangga  yaitu  istri,  suami,  anak,  dan siapapun yang tinggal dalam lingkup rumah  tangga  itu  sendiri  seperti adanya  hubungan  darah,  perwalian, persusuan, pengasuhan maupun orang  yang  bekerja  untuk  membantu rumah tangga tersebut. Bimbing telah dinyatakan  terbukti  atas  perbuatan kekerasan    seksual  dalam  lingkup rumah    tangga  berdasarkan  pada keterangan  dari  saksi  korban  dan saksi  lainnya  yang  dihadirkan  dalam persidangan  perkara  tersebut.  Serta adanya bukti Visum et Repertum yang membuktikan  bahwa  terdapat  tanda luka  kekerasan  secara  fisik  dibagian kepala,  pinggang  kanan  dan  paha bagian  kiri  yang  dilakukan  Bimbing kepada Tiwi saat melakukan pemaksaan hubungan seksual. Pengaturan  mengenai  pekosaan diatur    dalam  Pasal  285  Kitab  Undang-
undang  Hukum  Pidana,  namun  dalam
Pasal tersebut menyebutkan pemerkosaan yang terjadi diluar perkawinan,  sehingga  apabila  adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan dalam    lingkup    rumah  tangga,  pelaku tidak  dapat  dijerat  dengan  Pasal tersebut.  Kekerasan  yang  terjadi  dalam rumah  tangga  diatur  secara  khusus diluar  Kitab  Undang-  undang  Hukum Pidana  dengan  peraturan  yang  bersifat khusus  dan  lebih  spesifik  mengatur mengenai  kekerasan    yang    terjadi dalam  lingkup  rumah tangga.
Berdasarkan  penjelasan  diatas maka  unsur  dari  tindak    pidana kekerasan  seksual  dalam  rumah  tangga telah  sesuai  dengan  perbuatan  Bimbing yang  telah  melanggar  Pasal  8  huruf  a Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah  Tangga.    Peraturan  itu  memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai  pengaturan  tindak  pidana pekosaan dalam lingkup  rumah  tangga, tetapi  dalam    hal    ini  pemerkosaan memiliki  makna  dan  unsur  yang  sama dengan  kekerasan  seksual,  yaitu  adanya paksaan  hubungan  seksual  yang tidak di  inginkan  oleh  salah  satu  pihak lainnya,  maka  dari  itu  kekerasan  secara seksual  terjadi    dalam    lingkup  rumah tangga  akan  dikenakan  sanksi  menurut pemidanaan yang terdapat pada Pasal 46 Undang-  undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga.
Analisa    Pertimbangan    Hakim    dalam Menjatuhkan  Hukuman  Ringan  pada Putusan Nomor 43/Pid. Sus/2020/PN.Ksn. tentang Tindak
Pidana  Kekerasan    Seksual    dalam Rumah  Tangga
Pertimbangan  non  yuridis  yaitu pertimbangan dari hakim dalam memutus  perkara  dengan  melihat  sisi latar  belakang  dan  keyakinan  yang dianut oleh terdakwa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai isi dari Pasal 5 Ayat  (1) Undang-undang Nomor 48    Tahun    2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  bahwa  hakim    dalam memutus    suatu    perkara  maka  perlu baginya  untuk  menggali,    mengikuti, serta  memahami  nilai-  nilai  sosial hukum  dan  rasa    keadilan    yang  hidup dalam  masyarakat itu  sendiri. 7 Sehingga dengan  melihat  penjelasan  tersebut, bermaksud  pada  setiap  putusan  yang diberikan  oleh    hakim    dapat  sesuai menurut  ketentuan    hukum  dan    rasa keadilan  yang  hidup  di  kalangan masyarakat. Menurut M. H. Tirtaamdiaja hakim dalam menentukan suatu hukuman  melalui  caranya    dengan menjatuhkan terdakwa yaitu perlu usaha untuk  memberikan  hukuman    yang mana  dapat  dirasakan  juga  oleh masyarakat  apabila  adanya  perbuatan serupa,  serta  untuk  terdakwa    sebagai suatu  hukuman  yang  memiliki  nilai setimpal. 8
Apabila dikaitkan dengan putusan  dalam  perkara  putusan  dengan nomor 43/Pid.Sus/2020/Pn.Ksn pertimbangan non yuridis terdapat pada keadaan    yang  memberatkan  dan pertimbangan yang
meringankan.
Sebagai  hal  yang  memberatkan  pada
7 Rimdan, “Kekuasaan    Kehakiman ”, (Jakarta:    Prenada    Media    Group,    2012), hlm. 36.
8 Wildan    Suyuthi    Mustofa “Kode Etik    Hakim,    Edisi    Kedua”, (Prenadamedia Group, 2013 Jakarta, hlm 74.
perbuatan  Bimbing  yaitu,  ia  telah mengakibatkan  korban  Tiwi  merasa trauma  karena  perbuatan  Bimbing  yang menyakiti  Tiwi  dengan  kekerasan  yang mengakibatkan  Tiwi  merasakan  sakit pada  bagi  leher  dan  perbuatan  yang dilakukan  Bimbing  telah  sering  terjadi sebelumnya. Namun dalam pertimbangan  yang  meringankan  hakim melihat  bahwa  Bimbing  tidak  pernah dihukum sebelumnya dan Bimbing telah mengakui  bahwa  dirinya  menyesal, sehingga Bimbing berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Penjelasan diatas hakim
menjatuhkan  hukuman  sebagaimana pada  Pasal  46  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2004    tentang    Penghapusan Kekerasan    Dalam    Rumah  Tangga, menurut  penjelasan  telah  terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana yang
teruraikan.  Menyatakan  bahwa  Bimbing bin Banjang terbukti secara  sah  bersalah telah  berbuat  suatu  perbuatan  pidana kekerasan    seksual  di  lingkup  rumah tangga  dengan  istrinya  sebagai  korban. Hakim  Pengadilan  Negeri  Kasongan menjatuhkan  hukuman  pidana    kepada Bimbing  dengan  hukuman  penjara dengan  hukuman   selama 1 (satu) tahun 3  (tiga)    bulan.  Dimana  penjatuhan hukuman  pidana  tersebut  jauh  dari pidana  maksimal  yaitu  12  (dua  belas) tahun penjara. Jika dibandingkan dengan putusan  lain  selain  istri  yang  menjadi korban  dengan  kasus  serupa  yaitu pemaksaan  hubugan    seksual    dalam lingkup  rumah    tangga  lainnya,  dimana hakim juga menjatuhkan hukuman yang sama  yaitu,  dengan  Pasal  46  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga,  hukuman  yang  didapat  pelaku bisa lebih berat dari hukuman tersebut.
Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  penjatuhan  hukuman secara  pidana  kepada  terdakwa  hakim mempertimbangkan putusan pada kasus tindak    pidana    kekerasan  seksual  yang diperbuat  oleh  suami  terhadap  istri berdasarkan  pada  pertimbangan  non yuridis. 9 Sehingga  dalam  kasus  pidana kekerasan  seksual  dalam  rumah tangga dengan  suami  sebagai  pelaku  dan    istri menjadi  korban  ini  dengan  hukuman yang diberikan oleh hakim yaitu 1 (satu) tahun  3  (tiga)  bulan.  Sebelum  memutus perkara,  Hakim  telah  mempertimbang- kan    hal    yang    memberatkan    dan meringankan terdakwa, kemudian dalam  persidangan  Bimbing  telah mengakui kesalahannya serta  menyesali perbuatannya.
Berdasarkan  pertimbangan  non yuridis  hakim dengan melihat nilai-nilai sosial  yang  berkembang  dimasyarakat beranggapan bahwa tidak semua perbuatan kekerasan seksual merupakan pemicu  dari  perceraian  suatu  hubungan suami  dan  istri.  Adapun  hakim  dalam menjatuhkan  hukuman  dalam  putusan ini,  mempertimbangkan agar setidaknya ada  kesempatan  bagi  terdakwa  untuk memperbaiki  diri  lebih  baik  lagi  dalam rumah tangganya. Oleh karena itu hakim dalam    memutus  perkara  suatu  tindak pidana    kekerasan  seksual    dalam lingkup  rumah    tangga  dengan  suami sebagai  pelaku  dan  korbanya  seorang istri  atau  sebaliknya,  maka  dalam memberikan hukuman berdasarkan pertimbangannya telah efektif
9 Rusli  Muchammad, “ Hukum  Acara Pidana    Konteporer” ,  (Bandung:    PT  Citra Aditya Bakti, 2007),  hlm 212.
sebagaimana  kasus  kekerasan  seksual yang  dialami  suami  dan  istri  pada umumnya.  Sehingga  hal  tersebut  yang melatarbelakangi hakim untuk mempertimbangkan  hukuman  pelaku kekerasan    seksual    dalam    rumah tangga    yang  dialami  suami    istri  lebih rendah dan berbeda dari hukuman yang diberikan  pada  kasus  tindak  pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga  lainnya  dimana  hukuman  yang diberikan  dapat lebih berat.
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn Menurut Prinsip Perlindungan  Hukum terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Negara  pada  dasarnya  harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak  yang  memerlukan  perlindungan, khususnya  bagi  seorang  korban  kejahatan tindak  pidana  yang  dicenderai  hak  nya, dengan
memberikan perlindungan
sebagaimana  mestinya  korban  dapatkan, baik  perlindungan  berdasarkan  Undang- undang  maupun  perlindungan  dalam peradilan. 10 Siapapun itu tentunya memiliki kedudukan yang sama  dimata hukum, oleh karena  itu  aparat    penegak    hukum    telah menjadi  kewajibannya  untuk  menegakan hukum  yang  sesuai  dengan  fungsinya sebagai aturan hukum, dimana pada hal ini yang secara tidak langsung akan
memberikan  perlindungan  pada  setiap aspek    kehidupan    pada  masyarakat    yang diatur  oleh hukum tersebut. 11
10 Yassir  Arafat, “Prinsip-  Prinsip Perlindungan  Hukum  yang  seimbang ”,  Jurnal Rechtens,  Universitas  Islam  Jember,  Vol  IV, No. 2 Edisi  2  Desember 2015, hlm. 34.
11 Soetjipto  Raharjo  dalam  buku Philipus    M.  Hadjon, Perlindungan    Hukum
Bagi Rakyat Indonesia, dikutip dari http://repository.umy.ac.id/bitstream/hand
Perbuatan  tindak  pidana  telah melanggar hak individu dan mengancam kepentingan masyarakat, khususnya bagi korban  tindak    pidana    kekerasan. 12 Korban  tindak    pidana  berkedudukan sebagai  saksi    korban,  yang  mengalami, melihat dan merasakan perbuatan tindak pidana  tersebut. 13 Pada  prinsipnya perlindungan  pada    hukum  bagi  korban terdapat  pada  Pasal  3  Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan  saksi  Korban,  dimana dalam  Pasal  tersebut  menyebutkan beberapa  asas  perlindungan  bagi  saksi dan  korban  yang  terdiri  dari  adanya apresiasi  atas    harkat    serta  martabat manusia, asas rasa  aman, asas  keadilan, asas    tidak  diskriminatif    dan  asas kepastian  hukum.   Penjelasan dari sebagaian asas perlindungan hukum bagi korban tersebut ialah sebagai berikut:
a.  Asas rasa aman Tujuan dengan diberikannya perlindungan  hukum  kepada  korban yaitu  untuk  memberikan  rasa  aman dengan  bentuk  penyediaan  yang diberikan  oleh  aparat    penegak hukum  atau  aparat  keamanan guna dapat memberikan rasa aman, baik itu secara fisik, hingga secara mental pada korban  dari  adanya  suatu  ancaman dan    kekerasan  berulang  dari  pihak yang sama manapun berbeda.
le/123456789/27841/6.%20BAB%20II.pdf?se quence=6&isAllowed=y Pada  29  Januari 2022, Pukul 01.17 WIB
12 Aldira    Arumita    Sari, Kebijakan Formulasi      Kekerasan    Seksual    Terhadap    Istri (Marital  Rape)  Berbasis    Keadilan    Gender    di Indonesia ,  Jurnal    Pembangunan    Hukum Indonesia, 2019, Vol. 1, No. 1, 120
13 Rahmanudin  Tomalii ,  “Hukum Pidana”, (Yogyakarta: Depublish,  2019), hlm.
12-13

## b. Asas keadilan
Tujuan  hukum  dalam  hal  adil adalah  untuk  memberikan  keadilan bagi  semua  pihak,  salah  satu  bentuk keadilan  untuk  semua  pihak  adalah terwujudnya  restitusi  bagi  salah  satu pihak  yang  secara  materiil  dan immaterial telah dirugikan.
c.  Asas tidak diskriminatif Dalam asas ini untuk menghargai perasaan  dan  tidak  membedakan  baik para  pihak  atas  dasar  agama,  ras, status  sosial  ataupun  kedudukan  dari seseorang  itu,  dan  memiliki  hak  dan perlakukan  yang  sama  dalam  suatu peradilan.
Korban    kekerasan    di  rumah tangga sebagian besar adalah istri dengan suami sebagai pelaku, meskipun bisa juga korban  sebaliknya  yang  termasuk  dalam lingkup    rumah    tangga.  Dalam  hal  ini, pada  kasus  kekerasan  yang  telah  terjadi dalam  lingkup  rumah  tangga,  ialah kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh suami dengan istri sebagai korban. Berdasarkan  prinsip  perlindungan hukum  sebagaimana  penjelasan  diatas apabila dikaitkan dengan putusan nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn  pada  kasus kekerasan    seksual    yang    terjadi dilingkup  rumah    tangga  yang  terjadi pada suami terhadap istri, maka putusan menurut  asas  perlindungan  hukum harusnya memberikan sebagaimana rasa aman pada korban dalam hal perlindungan hukum secara pemidanaannya,  pada  hal  ini  kasus kekerasan seksual yang diperbuat suami terhadap  istri  dalam  putusan  ini  hakim menjatuhkan  hukuman  berdasarkan pada Pasal 46 Undang-undang nomor 23 Tahun  2004  tentang    Penghapusan Kekerasan    Dalam    Rumah  Tangga
dengan  hukuman  yang  diberikan  yaitu penjara  selama 1 tahun 3 bulan, dimana penjatuhan  hukuman  masih  rendah  jika dibandingkan dengan hukuman maksimal  yang  ada.  Pasal  46  memberi ancaman  kepada  siapapun  pelaku kekerasan    seksual    dalam    lingkup rumah  tangga dengan hukuman  penjara maksimal 12 tahun.
dalam memberikan perlindungan hukum agar korban merasa aman, hakim dalam  memutuskan  perkara  kekerasan seksual  dalam    rumah    tangga  yang diperbuat  suami  terhadap  istri,  dapat mempertimbangkan  keterangan  dari para  saksi,  baik  saksi  korban  maupun saksi  ahli  untuk  dapat  memberikan sanksi  hukuman  yang  sesuai  untuk dijatuhkan kepada pelaku atas perbuatan yang  dilakukannya. 14 Karena  pada hakikatnya dalam rumah tangga seorang suami haruslah memberikan
perlindungan  kepada  istri  dengan  tidak melakukan  perbuatan  yang  dapat menyakiti istri seperti melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut.
Selain putusan yang mencerminkan  perlindungan  hukum berasaskan  pada  rasa  aman,  putusan juga  seharusnya  berdasarkan  pada  asas keadilan. 15 bahwa  untuk  terpenuhinya asas  tersebut  maka  penanganan  pada kasus    kekerasan    seksual  di  rumah tangga    harus  diterapkan  suatu  pola penyelenggaraaan  yang  sama  halnya diselenggarakan  secara  umum  dan dengan  merata,  atau  dalam  kata  lain seluruh  pelaku  kekerasan  seksual  dan korban  dalam  lingkup  rumah  tangga,
14 Asis, Hukum Acara Pidana .
15 Moeljatno, “Asas-    Asas    Hukum Pidana  Edisi  Revisi”, (Jakarta: Rineka  Cipta, 2008),  hlm 148
baik  suami  ataupun  istri  memiliki  hak dan    kewajiban  yang  sama  tanpa membedakan  gender.  Pada  setiap putusan  kasus  kekerasan  seksual  dalam rumah tangga harusnya terdapat
pemberian  restitusi  kepada  korban, tetapi  pada  Undang-undang  nomor  23 tahun  2004  mengenai  Penghapusan
Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga yang menjadi kelemahan, yaitu tidak diaturnya mengenai pemberian  restitusi terhadap    korban  kekerasan  rumah tangga  dan  penjatuhan    sanksi  restitusi kepada pelaku kekerasan  dalam  rumah tangga.
Terakhir yaitu adanya Penerapan asas  tidak  diskriminasi  atau  non diskriminasi merupakan asas yang tanpa membedakan  kedudukan  seseorang dalam  persidangan,  dalam  hal  ini putusan
seharusnya penjatuhan
hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan  seksual dalam lingkup rumah tangga,  oleh  suami  pada  istri  bisa disamakan  dengan  hukuman  yang diberikan  pada  pelaku  dalam  lingkup rumah  tangga  lainnya.  Perbedaan  yang signifikan adalah putusan yang
dijatuhkan  pada    kasus    kekerasan seksual  dalam  lingkup  rumah  tangga lainnya,  hakim  dapat  memberikan hukuman yang berat, sebagaimana kasus kekerasan  seksual  yang  terjadi  kepada seorang    yang  menetap  dalam  lingkup rumah  tangga  lainnya.  Tetapi  apabila istri sebagai korban, hakim menjatuhkan hukuman  yang  ringan  kepada  pelaku karena hakim mempertimbangkan berdasarkan  pada  pertimbangan  non yuridis,  yang  seharusnya  hakim  dapat mempertimbangakan  hukuman  yang sesuai  dalam  penjatuhan  hukuman  baik terhadap  istri  maupun  lingkup  rumah
tangga lainnya, mengingat dalam hal ini kedudukan  istri  juga  menjadi  korban dalam tindak pidana  kekerasan seksual dalam rumah  tangga tersebut. 16 Berdasarkan  prinsip  perlindungan hukum yang telah teruraikan diatas dan telah  dikaitkan  dengan  putusan  ini, perlindungan bagi korban kasus kekerasan  seksual    di  lingkup  rumah tangga    yang    dilakukan  oleh  suami terhadap  istri  pada  putusan  nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn seharusnya putusan  dapat  mencerminkan  prinsip perlindungan yang berasaskan pada rasa aman,  asas  keadilan,  dan  asas  untuk tidak  diskriminasi  sebagaimana  dalam prinsip perlindungan bagi korban dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 13 tahun 2006  tentang    Perlindungan    Saksi  dan Korban guna menciptakan putusan yang baik  dan  dengan  putusan  yang  baik, maka dapat menjamin perlindungan atas hak  korban  pada  segi  pemberian perlindungan hukum dalam hal pemidanaan bagi pelaku kasus
kekerasan seksual dalam rumah  tangga yang  dilakukan oleh suami kepada istri.

## Penutup Kesimpulan
1) Pertimbangan  oleh  hakim  dalam memutus perkara yang termuat pada putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn  mengenai tindak  pidana  kekerasan    seksual    di rumah  tangga  perbuatan  pelaku diarahkan  pada  Pasal  8  huruf  a Undang-undang nomor 23 tahun 2004
16 Wawancara  bersama  Majelis Hakim  Bapak  Afs.  Dewantoro,  S.H.,  M.H., Tanggal  3  Januari  2022,  bertempat  di  Ruang Hakim 1 Pengadilan Negeri Surabaya, Pukul 08.32 WIB
tentang  Penghapusan    Kekerasan
Dalam Rumah Tangga dan penjeratan  hukuman  berdasarkan ketentuan  pidana  pada  Pasal  46
Undang-  undang  nomor  23  tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.  Perbuatan kekerasan  seksual  suami  terhadap istri  pada  putusan  nomor  43/Pid. Sus/2020/PN.Ksn  telah  memenuhi unsur  materil  tindak    pidana kekerasan    seksual    dalam    rumah tangga.  Penjatuhan  pidana    penjara terhadap suami sebagai pelaku adalah selama  satu  tahun  tiga  bulan,  dalam penjatuhan  hukuman  pidana  bagi kasus  kekerasan  seksuual  yang dilakukan  suami  terhadap  istri  ini, hakim mempertimbangkan berdasarkan  pada  pertimbangan  non yuridis.  Sehingga  dalam  penerapan sanksi  pidana  terhadap  putusan  ini masih  dapat  dikategorikan  sebagai hukuman  yang  ringan  bagi  pelaku tindak  pidana  kekerasan  seksual dalam  rumah  tangga  suami  terhadap istri,  apabila  dibandingkan  dengan penerapan hukuman yang dijatuhkan pada  putusan  kasus  kekerasan seksual  dalam  lingkup  rumah  tangga lainnya yang hakim dapat mempertimbangkan  hukuman  yang berat.
2) Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap korban berasaskan pada asas rasa aman, asas  keadilan,  asas  tidak  diskriminasi. Untuk memberikan perlindungan hukum  bagi  korban  kekerasan  seksual dalam    rumah  tangga,  putusan seharusnya
dapat mencerminkan beberapa asas tersebut. Menerapkan asas rasa  aman  yang  dimaksud  dalam putusan  yaitu  untuk  memberikan  rasa
aman  kepada  pelaku  dalam  hal penjatuhan  hukuman  yang  sesuai dengan  perbuatan  pelaku.  Penerapan asas  keadilan  pada  putusan  dapat diwujudkan   dalam    bentuk    pemberian restitusi  oleh  pelaku  kepada  korban, karena korban selain korban menanggung  beban  penderitaan  secara fisik,  secara  psikis,  korban  kekerasan seksual  juga  ia  menanggung  beban materiil. Selanjutnya yaitu perlindungan hukum yang berasaskan tidak diskriminatif,  dalam  putusan  pada penjatuhan hukuman harusnya tidak ada perbedaan  baik  yang  menjadi  korban istri  maupun  lingkup  rumah  tangga lainnya, karena pada hakikatnya korban adalah  seorang  yang  merasakan  serta mengalami perbuatan tersebut dan tidak ada  status  lainnya  yang  membedakan, sehingga  putusan  yang  diberikan  akan sama  rata  dengan  putusan  kasus kekerasan seksual lainnya.

## Saran
1.   Seharusnya  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2004    perlu  untuk  dikaji ulang  terkait  sanksi  yang  dijatuhkan supaya lebih efektif untuk memberikan  efek  jera  pada  pelaku dengan tujuan memberikan perlindungan kepada korban. Pengakajian tersebut dapat diwujudkan  dengan  memberikan batasan minimal penjatuhan
hukuman  pada  Pasal  46  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2004 Penghapusan    Kekerasan    Dalam Rumah  Tangga.  Dalam  Undang- undang  juga  perlu  adanya  regulasi terkait  pemberian  restitusi  bagi korban  kekerasan  yang  terjadi  di rumah  tangga dan pemberian  sanksi restusi  kepada    pelaku    kekerasan
dalam    rumah  tangga,  mengingat korban  juga  mengalami  kerugian secara materiil sehingga perlindungan hukum  terhadap  korban  dapat sepenuhnya diwujudkan.
2.  Pada  kasus    kekerasan  seksual  dalam rumah  tangga,  alangkah  baiknya untuk  dihadirkan  saksi  ahli  guna memberikan  keterangan  secara  lebih pasti  sesuai  dengan  keilmuan  dan memberikan  hakim  pertimbangan lain,  sehingga  hal  tersebut  dapat memudahkan dan memperkuat hakim  dalam  mejatuhkan  sanksi pidana  yang  sesuai  atas  perbuatan pelaku  kekerasan  seksual  dalam rumah tangga.

## Daftar Pustaka
Ali, Mahrus. Dasar-dasar Hukum Pidana.  Jakarta .  Jakarta:  PT.  Sinar Grafika, 2015. Arafat, Yassir. “Prinsip- Prinsip Perlindungan Hukum yang seimbang.” urnal  Rechtens 2,  no.  2 (1015): 34.
Asis,  Andi  Muhammad  Sofian  dan Abdul. Hukum Acara Pidana . Jakarta: Kencana, 2014.
Bilondatu,  Avinahz  Devakty  Djhon. “Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam  Rumah  TanggaNo  Title.” Gorontalo, 2016.
Marlia,  Milda. Marital  Rape  Kekerasan Seksual Terhadap Istri . Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007. Moeljatno. Asas-  Asas  Hukum  Pidana Edisi  Revisi .  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2008.
Moerti,  Hadiarty  Soeroso. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis . Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Muchammad, Rusli. Hukum Acara Pidana  Konteporer .  Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 2007. Mulyanti Pewennei, Rahmanuddin
Tomalili. Hukum  Pidana .  Jakarta: Mitra Wacana Kencana, 2015. Mustofa,  Wildan  Suyuthi. Kode  Etik Hakim .  2  ed.  Jakarta:  Prenadamedia Group, 2013.
Nys.  Arfa.  “Analisis  Yuridis  Terhadap Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual Dalam  Rumah  Tangga  Menurut Undang-  undang  Nomor  23  Tahun 2004  Tentang  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  2014,.” Jurnal Hukum Vol.  7.,  no.  No,  2,  (2014):
42.
Rimdan. Kekuasaan Kehakiman . Jakarta:
Prenada Media Group, 2012. Sari, Aldira Arumita. “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di
Indonesia.” jurnal  Pembangunan Hukum  Indonesia 1,  no.  1  (2019):
120.