Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Teknologi (EMT)
Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 7(2), 2023, 409-421 Available online at http://journal.lembagakita.org

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan
Vidia Mey Saroh 1* , Juli Ratnawati 2 1*,2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Abstrak. Rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  tanggung  jawab  perpajakan  menjadi  penyebab  utama rendahnya penerimaan pajak negara Indonesia. Penelitian ini sangat menentukan bagaimana kepatuhan wajib pajak  dipengaruhi  oleh  kesadaran,  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  pajak  serta  sanksi  perpajakan. Populasinya adalah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan pada tahun 2021. Pengolahan data  primer  menggunakan  program  SPSS,  yang  didasarkan  pada  tanggapan  kuesioner  dari  responden.  Uji reliabilitas,  uji  validitas,  uji  asumsi  klasik,  uji  F,  uji  t, dan  analisis  koefisien  determinasi  digunakan  sebagai bagian dari proses analisis data. Temuan menunjukkan bagaimana kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman perpajakan, serta sanksi, memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.
Kata  kunci: Kesadaran  Wajib  Pajak;  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Perpajakan;  Sanksi  Pajak  dan Kepatuhan Wajib Pajak.
Abstract. Low  taxpayer  compliance  with  tax  responsibilities  is  the  main  cause  of  Indonesia's  low  state  tax revenues.  This  research  determines  how  taxpayer  compliance  is  influenced  by  awareness,  knowledge,  and understanding  of  taxes  and  tax  sanctions.  The  population  is  taxpayers  registered  at  KPP  Pratama  South Semarang in 2021. Primary data processing uses the SPSS program, which is based on questionnaire responses from  respondents.  The  reliability  test,  validity  test,  classical  assumption  test,  F  test,  t-test,  and  analysis  of  the coefficient  of  determination  are  used  as  part  of  the  data  analysis  process.  The  findings  show  how  awareness, knowledge, and understanding of taxation, as well as sanctions, influence taxpayer compliance.
Keywords: Taxpayer  Awareness;  Knowledge  and  Understanding  of  Taxation;  Tax  Sanctions  and  Taxpayer Compliance.
* Author. Corresponding Email: vidiameysaroh5@gmail.com 1*
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.1027
Received: 7 March 2023, Revision: 19 March 2023, Accepted: 20 April 2023, Available Online : 30 April 2023.
Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2023. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Berdasarkan  pernyataan  UUD  1945  tentang tujuan  nasional  Indonesia  yang  meliputi mewujudkan  masyarakat  adil  dan  sejahtera, Indonesia  terus  berkembang  menjadi  negara yang maju. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat membantu tercapainya tujuan tersebut,  namun  masalah  keuangan  menjadi perhatian utama dalam melaksanakan pembangunan.  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara
(APBN) digunakan untuk merealisasikan  pembiayaan  ini.  Pajak  terus menjadi sumber penting pendapatan domestik, bersama dengan sumber-sumber lain dalam dan luar  negeri,  yang  masing-masing  memberikan kontribusi  dalam  mendukung  penerimaan APBN.  Terdapat  tiga  cara  pengumpulan  pajak yang  berbeda: Official-Assessment  system,  Self Assessment  system dan Withholding  Tax  system . Official-Assessment  system menjadi  usang  oleh reformasi pajak tahun 1983, dan Self Assessment system dikembangkan  sebagai  gantinya.  Agar sistem Self  Assessment  system berhasil  dalam menghasilkan  penerimaan  pajak,  kepatuhan wajib  pajak  menjadi  isu  yang  krusial  (Rinaldi, 2020).
Garis pertahanan utama terhadap perekonomian  domestik  adalah  perpajakan. Partisipasi  Wajib  Pajak  maupun  Direktorat Jenderal Pajak dan aparat  pajak sangat penting dalam  upaya  memaksimalkan  pemungutan pajak.  Wajib  Pajak  kini  merasa  lebih  percaya diri dengan adanya perubahan Official Assessment ke Self  Assessment dengan  mencoba  membayar, mengukur,  berkontribusi,  dan  mengakui kewajiban  perpajakannya.  Wajib  pajak  dalam keadaan  ini  bertanggung  jawab  untuk memahami  kewajiban  perpajakannya  dan melaksanakannya sesuai dengan standar seperti peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku Hartini dan Sopian (2018). Menurut data Badan Pusat  Statistik  (2022),  menunjukkan  bahwa pajak  menghasilkan  Rp  1.546.141  (78%)  dari seluruh  realisasi  tahun  2019  dan  Rp  1.404.507 (82%)  dari  seluruh  penerimaan  negara  pada tahun 2020. Terakhir, penerimaan pajak sebesar Rp  1.444.541  (82%)  dari  total  realisasi penerimaan  negara,  akan  diterima  Indonesia pada tahun 2021. Berdasarkan data selama tiga tahun  berturut-turut  diketahui  bahwa  bagian yang  signifikan  dari  keseluruhan  penerimaan
negara  berasal  dari  pajak  Pratiknjo  dan  Lasdi (2022).  Realisasi  kepatuhan  penyampaian  SPT wajib  pajak  orang  pribadi  pada  KPP  Semarang Selatan  dari  tahun  2018  hingga  2021  terjadi peningkatan  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2018 penyampaian  SPT  sebesar  9.331,  penyampaian SPT  sebesar  10.065  tahun  2019,  10.536 penyampaian SPT tahun 2020 dan terakhir pada tahun  2021  penyampaian  SPT  sebesar  10.933. Kenyataannya,  situasi  pandemi Covid-19 pada awal  tahun  2020  menyebabkan  buruknya pemungutan  pajak  bagi  pemerintah.  Dalam upaya  meringankan  beban  pajak  di  masa pandemi,  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  belum  banyak  berhasil. Relaksasi  atau  fleksibilitas  dalam  penyampaian SPT  Tahunan  juga  belum  berhasil.  Namun, kepatuhan wajib pajak inilah yang memungkinkan pemerintah mendapatkan pajak yang lebih tinggi.
Kepatuhan  wajib  pajak,  kesadaran  membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan,  serta  sanksi  pajak  semuanya berdampak  pada  jumlah  penerimaan  pajak masyarakat.  Menurut  Samrotun  (2018)  ada beberapa  hal  tentang  rendahnya  peningkatan kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia,  seperti: rendahnya  pengetahuan  serta  pemahaman tentang  perpajakan,  adapun  asumsi  jika pemungutan  pajak  berarti  mengakibatkan penurunan  pendapatan,  terdapat  anggapan bahwa  selama  ini  alokasi  penggunaan  pajak belum jelas dan telah terjadi kasus penggelapan pajak.  Kepatuhan  formal  dan  kepatuhan material adalah dua kategori kepatuhan. Dengan adanya  hukum  yang  berlaku  maka  mewajibkan kepada  pembayar  pajak  harus  memenuhi kewajibannya. Seorang pembayar pajak dikatakan  berada  dalam  "kepatuhan  material" ketika  mereka  secara  formal  dan  konseptual mematuhi  semua  peraturan  perpajakan  yang signifikan (D. Fitria, 2017).
Kepatuhan  wajib  pajak  diperlukan  demi memaksimalkan penerimaan pajak. Wajib pajak harus  selalu  diingatkan  tentang  perlunya mematuhi  hukum  dengan  adanya  kesadaran wajib pajak serta harus didukung oleh keinginan otoritas  pajak  untuk  melakukannya  Rinaldi (2020). Kesediaan membayar pajak menunjukkan  kesadaran  seseorang  akan  nilai kontribusinya,  tanpa  menerima  layanan  timbal
balik  langsung,  dipekerjakan  untuk  membayar pengeluaran  umum  negara  (sebagaimana ditetapkan  oleh  undang-undang)  Pradnyana  & Astakoni (2018). Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan pajak. Semakin sadar seseorang,  semakin  patuh  dalam  membayar pajak,  dan  semakin  banyak  masyarakat  akan berpartisipasi  dan  mengambil  bagian  aktif dalam pembangunan negara, membuat membayar  pajak  tidak  terlalu  membebani Sulistyorini  (2019).  Masyarakat  yang  sadar pentingnya  membayar  pajak  akan  menyadari, menghormati,  dan  mematuhi  semua  undang- undang  perpajakan  yang  berlaku.  Mereka  juga akan mampu dan bersedia untuk menyelesaikan tugas  pajak  mereka.  Penelitian  Ratnawati  & Rizkyana (2022), Yulsiati (2018), dan Suhendro (2018)  berpendapat  jika  terdapat  dampak kesadaran  wajib  pajak  pada  kepatuhan  wajib pajak. Shifa et al . (2021) dan Pratiwi & Marlinah (2021)  mengungkapkan  hal  berbeda  jika  tidak terdapat  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  akan kepatuhannya.
Pemahaman  serta  pengetahuan  pajak  yang rendah  berkaitan  dengan rendahnya  kontribusi pajak  mereka.  Triogi et  al .  (2021)  berpendapat pemahaman  yang  lebih  besar  tentang  pajak akan  memungkinkan  wajib  pajak  untuk  lebih akurat menentukan bagaimana berperilaku yang sesuai  pada  peraturan  perpajakan,  maka  ada kemungkinan  untuk  memperkuat  kepatuhan. Tetapi,  untuk  penilaian  tentang  bagaimana melakukan  dengan  cara  yang  sesuai  dengan peraturan  perpajakan  akan  terbatas  jika  ia belum  mampu  memahami  secara  menyeluruh tentang  pajak,  yang  mengakibatkan  kepatuhan wajib pajak menurun. Sejalan dengan penelitian ini,  Putri  &  Wibowo  (2021),  Raharjo et  al . (2020)  dan  Christianty  &  Limajatini  (2017) berpendapat  pengetahuan  dan  pemahaman perpajakan  berdampak  pada  kepatuhan  pajak. Rioni & Saraswati (2018) dan Yulia et al . (2020) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh
akan pengetahuan dan pemahaman perpajakan.
Kontribusi  pada  kesehatan  keuangan  negara dspat dilaksanakan dengan membayarkan pajak. Jika  seseorang  tidak  membayar  pajak  tepat waktu  atau  tidak  mengikuti  aturan  dan
peraturan,  mereka  akan  menghadapi  sanksi pajak  Erica  (2021). Sanksi  adalah  denda  atau hukuman lain yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum.  Sanksi  berdasarkan  Undang-Undang Perpajakan  dapat  berupa  sanksi  administratif atau pidana. Wajib pajak akan menerima sanksi yang  setimpal  jika  melanggar  undang-undang tersebut,  sanksi  administratif  seperti  tuntutan hukum,  bunga,  dan  kenaikan  yang  sebanding dengan  kerugian  negara.  Wajib  pajak  akan mendapatkan  sanksi  pidana  berupa  penahanan atau  kurungan  untuk  sementara  Arviana  & Indrajati  (2012).  Tidak  perlu  ada  tindakan karena  wajib  pajak  akan  mematuhi  kewajiban perpajakannya  hanya  jika  mereka  takut  akan hukuman (sanksi dan pidana) dan kemungkinannya.  Ketakutan  ini  bertindak sebagai  pencegah  ampuh  untuk  penipuan  dan penghindaran  pajak,  kemungkinan  wajib  pajak akan  mematuhi  kewajiban  hukumnya  untuk membayar  pajak  akan  terpengaruh  jika  hal tersebut  terjadi. Penelitian  K.  J.  Putri  & Setiawan (2017), Febri & Sulistiyani (2018) dan A.  Putri  &  Wibowo  (2021)  berpendapat  yaitu sanksi  pajak  berdampak  signifikan  pada kepatuhan  pajak.  Namun,  menurut  Sihombing & Maharani (2020) dan Yanto & Widiyohening (2017)  sanksi  pajak  tidak  memiliki  pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.
Penelitian dilakukan bertujuan melihat pengaruh  adanya  kesadaran,  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  perpajakan  dan  sanksi wajib  pajak.  Masyarakat,  terutama  yang  bisa mengelola  pembayaran  dan  kepatuhan  wajib pajak,  harus  diuntungkan  dari  temuan  kajian tersebut.  Oleh  karena  itu  dimaksudkan  agar hasil  penelitian  ini  berpotensi  menguntungkan KPP  menerapkan  peraturan  perpajakan  di wilayah Semarang Selatan yang akan mendorong kepatuhan pembayar pajak.

## Tinjauan Literatur

## Theory Of Planned Behavior (TPB)
Tingkah  laku  seseorang  didorong  adanya keinginannya  untuk  bertindak  dengan  cara tertentu menurut Suhendro (2018) tentang teori ini.  Adapun  tiga  unsur  yang  mempengaruhi timbulnya niat untuk bertindak, antara lain:
a. Behavioral Beliefs Behavioral beliefs adalah persepsi dan evaluasi seseorang terhadap hasil dari suatu perilaku.
b. Normative Beliefs Normative  beliefs adalah  gagasan  bahwa  apa yang  biasanya  diharapkan  orang  lain  dari kita  dan  apa  yang  mendorong  kita  untuk mencapai tuntutan mereka.
c. Control Beliefs Control  beliefs adalah  pandangan  mengenai realitas faktor pendukung atau penghambat perilaku  yang  akan  ditampilkan,  serta kekuatan faktor tersebut ( perceived power ).
Kepatuhan  pajak  sudah  diteliti  secara menyeluruh,  teori  ini  telah  digunakan  pada penelitian sebelumnya oleh  Mustikasari (2018). Teori ini berkaitan dengan penelitian ini, sangat penting untuk menjelaskan bagaimana individu berperilaku  saat  membayar  pajak.  Sebelum bertindak, individu tersebut akan yakin dengan hasil  tindakannya.  Jadi,  ini  berbicara  tentang kesadaran  wajib  pajak,  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan  kemudian  akan  memutuskan apakah  akan  mengambil  tindakan  atau  tidak. Wajib  Pajak  yang  sadar  akan  pajak  dapat meyakini  bahwa  membayar  pajak  sangat penting  untuk  mendukung  dan  mengikuti pertumbuhan  bangsa.  Ada  tiga  hal  yang memengaruhi perilaku: Behavioral beliefs, normative  beliefs,  dan  control  beliefs .  Individu memasuki  tahap intention setelah  ketiga  kondisi ini terpenuhi, dan behavior adalah tahap terakhir. Behavior , berbeda dengan perilaku, adalah tahap ketika  seorang  individu  benar-benar  memiliki dorongan  atau  perilaku  yang  direncanakan (Mustikasari, 2018).

## Pajak
Menurut  undang-undang,  iuran  masyarakat  ke kas  negara  biasa  disebut  pajak  yang memungkinkan  untuk  dipungut  tanpa  perlu pembayaran langsung. Adanya berbagai definisi pajak  dari  beberapa  ahli  di  bidang  perpajakan, tetapi  pada  dasarnya  semuanya  memiliki  arti serupa,  yaitu:  Mardiasmo  (2018)  berpendapat bahwa: “ Pajak merupakan sejumlah uang yang dikumpulkan oleh negara melalui warga negara (wajib  pajak)  untuk  membiayai  biaya pemeliharaan  dan  pengembangan  sehingga warga  tidak  perlu  mengeluarkan  uang  tunai untuk layanan”. Orang pribadi atau perusahaan
terutang pajak, yang merupakan kontribusi yang diamanatkan secara hukum kepada pemerintah, berdasarkan  UU  No.  7  tahun  2021.  Sifatnya memaksa  dan  digunakan  untuk  membiayai keperluan  pemerintah  agar  warganya  dapat hidup  sejahtera.  Menurut  beberapa  definisi tersebut,  pajak  didefinisikan  sebagai  iuran  yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara tanpa memperoleh  imbalan  apa  pun,  dan  dapat dipungut  secara  paksa  serta  digunakan  untuk kebaikan  negara  dan  masyarakat  (Setiyani, 2018).

## Kesadaran Wajib Pajak
Menurut  Yulsiati  (2018)  kesadaran  perpajakan yaitu  kesiapan  untuk  melaksanakan  tugasnya, yang meliputi kesediaan untuk membayar pajak dan  menyediakan  dana  untuk  melaksanakan penyelenggaraan  pemerintahan.  Kesadaran  dan kepatuhan  Wajib  Pajak  berhubungan  langsung. Jika  seseorang  sadar  bahwa  mereka  harus membayar  pajak,  mereka  lebih  cenderung melakukan  kewajibannya.  Kesadaran  wajib pajak menunjukkan bahwa berkontribusi secara aktif  bagi  pembangunan  dan  kemajuan  bangsa melalui  perpajakan,  mencegah  pembayaran pajak menjadi beban (Sulistyorini, 2019).

## Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan
Kepatuhan  masyarakat  terhadap  perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat  terhadap  perpajakan.  Karena kebanyakan  orang  tidak  cukup  tahu  tentang pajak  dan  tidak  memahaminya  dengan  baik, kepatuhan  pajak  seringkali  menjadi  penghalang untuk  membuat  masyarakat  umum  membayar pajak  secara  adil.  Kunci  untuk  memahami undang-undang perpajakan dan menggunakannya untuk membayar pajak adalah memiliki  pemahaman  dasar  tentang  perpajakan itu  sendiri.  Masyarakat  dapat  memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan  apabila  mampu  memahami  cara membayar  pajak  serta  memahami  peraturan perpajakan (Ratnawati & Rizkyana, 2022).
Menurut Sulistyorini (2019) pemahaman adalah proses  intensif  yang  dilalui  seseorang  untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan, dan ini mengacu  pada  seberapa  baik  seseorang  dapat memahami suatu masalah tertentu. Kebanyakan orang hanya memiliki pemahaman dasar tentang
undang-undang perpajakan dan tidak sepenuhnya  memahami  maknanya.  Akibatnya, orang  sering  mengabaikan  undang-undang  ini dan  tidak  peduli  dengan  konsekuensinya. Sementara  banyak  wajib  pajak  sadar  dan memahami  undang-undang  perpajakan,  tetapi mereka  sebenarnya  mencari  cara  untuk menghindari pembayaran pajak.
Sanksi Pajak Peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan  sering  disebut  dengan  standar perpajakan  dijamin  akan  dipatuhi  melalui penerapan  sanksi  perpajakan.  Sanksi  memiliki fungsi  pendidikan  dan  hukuman.  Tujuan pertama sanksi pajak adalah untuk menginformasikan.  Wajib  Pajak  mendapatkan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  hak  dan kewajiban  mereka  berkat  sanksi  pajak.  Wajib Pajak  sadar  akan  akibatnya  jika  melanggar hukum.  Tujuan  kedua  sanksi  pajak  adalah untuk  menghukum.  Wajib  Pajak  yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Efek jera  diharapkan  dapat  dirasakan  oleh  wajib pajak  sehingga  dapat  menghentikan  mereka dari  pelanggaran  hukum,  serta  sanksi  yang berpengaruh  dengan  kepatuhan.  Jika  ada konsekuensi  melanggar  hukum,  orang  tidak akan melanggar hukum pajak. Wajib pajak akan termotivasi  untuk  mematuhi  komitmen perpajakannya dengan persepsi mereka tentang jumlah  kerugian  yang  akan  mereka  derita  jika mereka gagal membayar pajaknya (Mahendra & Budiartha, 2020).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Wajib pajak secara sukarela membayar pajaknya demi  memajukan  kepentingan  negara.  Warga negara  yang  patuh  pajak  adalah  mereka  yang mematuhi  semua  peraturan  terkait  pajak. Menghitung,  membayar,  dan  mengajukan  SPT adalah semua langkah dalam proses kepatuhan formal  perpajakan.  Dalam  situasi  ini  wajib pajak harus jujur dalam menyetor, menyatakan, dan  menyampaikan  SPT  sesuai  dengan penghasilan  yang  diterimanya.  Sebelum  batas waktu  tersebut,  Kantor  Pelayanan  Pajak  harus menerima  penyampaian  SPT  sesuai  dengan kebijakan dan pedoman PPh (Setiyani, 2018).

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pembangunan  sebuah  negara  memerlukan adanya  pembayaran  pajak,  seiring  dengan pertumbuhan  infrastruktur,  pendanaan  untuk pendidikan,  dan  bantuan  kemanusiaan,  harus diapresiasi  oleh  wajib  pajak  agar  mereka memahami  pentingnya  kesadaran  dalam membayar  pajak.  Negara  tidak  akan  mampu melaksanakan  pembangunan  tanpa  pajak. Kesadaran  ini  mendorong  masyarakat  untuk menaati  hukum  dan  segera  melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan akan lebih tinggi jika  wajib  pajak  menyadari  sepenuhnya kewajiban  perpajakannya. Behavioral  beliefs atau keyakinan  perilaku  yang  terbentuk  dari  asumsi perilaku Theory  of  Planned  Behavior terkait  erat dengan  kesadaran  wajib  pajak.  Kuantitas  yang jujur  serta  berkeinginan  untuk  menjunjung kewajiban  pajak  mereka  merupakan  indikator yang baik bagi kesadaran pajak.
Temuan  penelitian  mendukung  pernyataan tersebut  adalah Ratnawati  &  Rizkyana  (2022), Maxuel & Primastiwi (2021), Sulistyorini (2019), Yulsiati  (2018),  dan  Suhendro  (2018)  hasil menunjukkan  jika  kesadaran  wajib  pajak terdapat  dampak  positif  pada  kepatuhan  wajib pajak.
H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pengaruh  Pengetahuan  dan  Pemahaman tentang  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut  Putri  &  Wibowo  (2021)  peningkatan kepatuhan  akan  dihasilkan  dari  ketersediaan pengetahuan  tentang  perpajakan,  yang  akan membantu  tingkat  kepatuhan  pajak  dalam perpajakan.  Seseorang  yang  telah  memperoleh pendidikan  seringkali  sadar  akan  hak  dan kewajibannya  dan  akan  menjunjungnya  tanpa dipaksa  atau  diancam  dengan  hukuman  yang berat. Masyarakat yang tahu tentang pajak akan membayarnya secara sukarela. Sebelum manfaat membayar  pajak  direalisasikan,  mereka  sudah tahu  bagaimana  penerimaan  pajak  akan dialokasikan.
Tindakan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajibannya  kepada  pemerintah  dapat dipengaruhi  oleh  pengetahuan  mereka  tentang aturan  dan  pemahaman  mereka  tentang  pajak. Wajib  pajak  tidak  mau  melalaikan  komitmen perpajakannya,
namun
demikian kemampuannya  untuk  melakukan  hal  tersebut masih terkendala oleh kurangnya pemahamannya  sendiri  tentang  hukum  dan prosedur  perpajakan.  Jika  pemahaman  wajib pajak tentang pajak sangat rendah, Ini juga akan sangat  mempengaruhi  cara  wajib  pajak memandang  pajak,  termasuk  masalah  terkait pajak seperti orang yang tidak yakin bagaimana cara  mengisi  SPT  Sulistyorini  (2019). Berdasarkan Theory  of  Planned  Behavior ,  yang membahas bagaimana control beliefs atau kontrol perilaku  mempengaruhi  pengetahuan  dan pemahaman  perpajakan  wajib  pajak.  Guna memperkuat kepatuhan diperlukannya pengetahuan serta pemahaman tentang pembayaran  pajak.  Untuk  itu,  jika  wajib  pajak menggunakan pengetahuan dan pemahamannya  untuk  membayar  pajak  dalam waktu yang ditentukan, akan terjadi peningkatan kepatuhan pajak.
Temuan  penelitian  mendukung  pernyataan tersebut adalah Putri & Wibowo (2021),  Fitria &  Wahyudi  (2022),  Raharjo et  al .  (2020)  dan Christianty  &  Limajatini  (2017)  hasil menunjukkan  pengetahuan  dan  pemahaman tentang  perpajakan  berdampak  positif  pada kepatuhan pajak.
H2  :  Pengetahuan  dan  pemahaman  tentang perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Menurut  Maxuel  &  Primastiwi  (2021)  sanksi pajak  ditetapkan  untuk  mencegah  pembayar pajak  melakukan  pelanggaran  hukum.  Wajib Pajak  dapat  dikenakan  sanksi  apabila melakukan kesalahan sesuai peraturan, pedoman,  dan  asas-asas  kebijakan  perpajakan yang  telah  dibuat.  Sanksi  dapat  diterapkan dalam  suatu  kebijakan  karena  salah  satu  dari dua alasan: pertama, untuk mendidik, kemudian untuk menghukum. Sanksi perpajakan memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap kewajiban masyarakat untuk
mematuhinya.  Padahal,  dengan  semakin beratnya  sanksi  perpajakan,  kepatuhan  wajib pajak  akan  meningkat.  Faktor  kontrol  perilaku atau Control  beliefs yang  terdapat  pada Theory  of Planned  of  Behavior berpengaruh  terhadap  sanksi pajak.  Wajib  Pajak  yang  mengikuti  semua undang-undang  perpajakan  dapat  melakukan pembayaran  tepat  waktu.  Sehingga  wajib  pajak tidak  akan  memperoleh  denda  atau  sanksi dikarenakan wajib pajak tidak menaati peraturan perpajakan  yang  sudah  diberlakukan,  hal  itu menyebabkan pendapatan daerah bisa mencapai rencana yang telah direncanakan pemerintah.
Temuan  penelitian  mendukung  pernyataan tersebut  adalah  Fitria  &  Wahyudi  (2022), A. Putri  &  Wibowo  (2021), Febri  &  Sulistiyani (2018)  dan K.  J.  Putri  &  Setiawan  (2017) hasil menunjukkan  sanksi  pajak  berdampak  positif pada kepatuhan pajak.
H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Gambar 1. Kerangka Konseptual

## Metodologi Penelitian
Variabel  (X)  pada  penelitian  yaitu  kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dan sanksi  pajak.  Variabel  (Y)  mewakili  kepatuhan wajib  pajak.  KPP  Pratama  Semarang  dipilih sebagai  sasaran  lokasi  penelitian  ini.  Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasinya  yaitu  sebesar  11.262  wajib  pajak
Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi
(Y)
Kesadaran Wajib Pajak (X1) Pengetahuan dan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)
Sanksi Pajak (X3)
)
orang  pribadi  terdaftar  di  KPP  Pratama Semarang  Selatan  tahun  2021.  Responden diminta  untuk  memilih  satu  jawaban  dari berbagai  kemungkinan  dengan  menggunakan kuesioner  tertutup  dan  skala  likert  sebagai sumber  data  utama  penelitian.  Data  primer telah  dikumpulkan  langsung  dari  sumbernya. Teknik incidental sampling akan digunakan untuk menguji  hasil  penelitian  ini. Incidental  sampling adalah  metode  pengambilan  sampel  yang diterapkan  ketika  seorang  peneliti  secara  tidak sengaja  menemukan  sumber  data  yang  layak. Agar temuan penelitian dapat digeneralisasikan, ukuran  sampel  harus  ditentukan  dengan menggunakan  teknik  slovin.  Rumus  dan perhitungan  langsung  dapat  digunakan  untuk melakukan perhitungan ini daripada menggunakan  tabel  untuk  mencatat  jumlah sampel.
Rumus  slovin  digunakan  untuk  menghitung sampel:
n =       N 1+N.e 2
Pengujian  validitas  dan  reliabilitas  dilakukan terhadap  data  untuk  memastikan  kualitasnya dalam  penelitian  ini.  Asersi  dalam  kuesioner dievaluasi validitasnya dengan menggunakan uji validitas. Variabel ini dapat dikatakan valid jika nilai  korelasi  pearson  >  0,30.  Untuk mengetahui  seberapa  besar  variabel  tersebut dapat  dipercaya,  juga  dilakukan  uji  reliabilitas. Jika  skor Cronbach  Alpha variabel  >  0,70,  itu dianggap  dapat  diandalkan.  Penelitian  ini menggunakan  uji  normalitas  yang  merupakan uji  asumsi  klasik.  Normalitas  model  regresi penelitian  dapat  dinilai  dengan  menggunakan uji  normalitas.  Model  regresi  berdistribusi normal  jika  nilai Kolmogorov-Smirnov >  0,05. Pengujian  heteroskedastisitas  adalah  metode lain  yang  digunakan.  Pengujian  ini  dapat mengetahui  apakah  varians  dan  residual  dalam model regresi berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan  berikutnya.  Untuk  menilai  apakah model  regresi  memiliki  korelasi  antar  variabel independen  digunakan  nilai  tolerance  >  0,10 dan  nilai  VIF  <  10  yang  menunjukkan  bahwa model  regresi  bebas  dari  multikolinearitas (Ghozali, 2016).
Kapasitas  model  untuk  memperhitungkan variasi  dalam  variabel  dependen  ditunjukkan oleh  kuadrat  R  yang  disesuaikan  ( adjusted  R square ).  Model  regresi  linier  berganda  yang digunakan  untuk  menguji  pengaruh  faktor independen  terhadap  variabel  dependen  diuji dengan  uji  F  untuk  mengetahui  viabilitasnya. Model  penelitian  dianggap  cocok  untuk digunakan  dalam  menjelaskan  bagaimana pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat  jika  nilai  signifikansi  ANOVA  <  0,05. Uji  t  digunakan  untuk  menentukan  hipotesis, jika  thitung  <  ttabel  dan  signifikansi  >  0.05 maka  Ho  ditolak,  jika  thitung  >  ttabel  dan signifikansi < 0.05 maka Ha diterima  (Ghozali, 2016).
Dengan  persamaan  berikut,  hipotesis  regresi linier berganda diuji.
Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Keterangan : Y = Kepatuhan Wajib Pajak α = Konstanta b = Koefisien Regresi X1 = Kesadaran Wajib Pajak X2 = Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan X3 = Sanksi Pajak e = error term.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil Pengujian Statistik
a. Uji Kualitas Data

## Uji Validitas
Indikator  kuesioner  penelitian  semuanya terbukti valid berdasarkan data yang telah di uji validitasnya.  Perhitungan  r  hitung  >  r  tabel memberikan  bukti  validitas  masing-masing indikator, dan perbandingan temuan signifikansi mendapatkan  hasil  yang  signifikan  (0,000  > 0,05).

## Tabel 1. Uji Validitas
No  Pearson Correlation (PC) Keterangan Kesadaran Wajib Pajak (X1)
1 .439
VALID 2 .507 3 .446 4 .714 5 .454 6 .454 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X2) 1 .501
VALID 2 .463 3 .434 4 .643 5 .532 6 .714 7 .436 Sanksi Pajak (X3) 1 .531 VALID 2 .324 3 .535 4 .643 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 1 .535
VALID
2 .643 3 .352 4 .714 5 .714 6 .531 7 .384 8 .315 9 .643
Sumber : Data Diolah 2022.

## Uji Reliabilitas
Setelah  mengumpulkan  data  yang  telah  diuji reliabilitasnya,  temuan  menunjukkan  bahwa setiap  pertanyaan  penelitian  menghasilkan jawaban  yang  dapat  diandalkan.  Hasil  uji reliabilitas  dianggap  reliabel  karena  nilai Cronbach Alpha > 0,70.
Tabel 2. Uji Reliabilitas Variabel Hasil Cronbach's Alpha Keterangan X1 .871 RELIABEL X2 .827
X3
.883 Y .787
b.

## Uji Asumsi Klasik

## Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik
Jenis Pengujian Normalitas Multikolinearitas    Heteroskedastisitas Tolerance  VIF Sig. .200 .583 1.716 .329 .492 2.034 .424 .607 1.648 .803 Uji Normalitas Tingkat signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) adalah 0,200. Nilai residual diterima karena signifikansinya  >  0,05  (0,200  >  0,05). Kesimpulan  berikut  dicapai  sebagai  hasil pengujian  peneliti  terhadap  normalitas  data diatas.

## Uji Multikolinearitas
Nilai  VIF  <  10  dan  nilai  toleransi  >  0,10 digunakan  dalam  pengujian  ini.  Variabel penelitian  dalam  model  regresi  ini  tidak menunjukkan  multikoliniearitas  jika  variabel bebasnya  memiliki  nilai  VIF  <  10  dan  nilai tolerance > 0,10.

## Uji Heteroskedastisitas
Dapat  disimpulkan  tidak  terjadi  masalah heteroskedastisitas  pada  data  karena  data  lolos uji heteroskedastisitas
menggunakan pendekatan  Glejser  dengan  nilai  signifikansi  > 0,05.
c. Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 4. Uji Regresi Linier Berganda Keterangan β Constant 3.762 Kesadaran Wajib Pajak .261 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan .517 Sanksi Pajak .760 Dalam model regresi, maka model persamaannya adalah:
Y = 3,762 + 0,261X1 + 0,517X2 + 0,760X3 + e
Dengan demikian, jika semua variabel (X1, X2, dan X3) bernilai 0, maka konstanta atau kondisi Y  yang  mengukur  variabel  kepatuhan  wajib pajak  senilai  3.762.  Nilai  dari  koefisien  regresi yang terdapat pada kesadaran wajib pajak (X1) menunjukkan  arah  positif,  jadi  apabila  positif (X1) meningkat (Y) juga meningkat. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X2) koefisien  regresi  menunjukkan  arah  positif, yang  berarti  apabila  (X2)  meningkat  (Y)  juga meningkat.  Sanksi  pajak  (X3)  koefisien  regresi menunjukkan  arah  positif,  yang  berarti  apabila (X3) meningkat (Y) juga meningkat.
d. Uji Koefisien Determinasi Diketahui adjusted R square 0,828 atau 82,8%. Berdasarkan  penelitian,  variabilitas  variabel independen  yaitu  kesadaran  wajib  pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta sanksi  pajak  mampu  menjelaskan  variabilitas variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar  82,8%  sisanya  17,2%  sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
e. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F) Seperti  dapat  dilihat,  tingkat  signifikansi  hasil adalah  0,000  dan  nilai  F  adalah  160,303. Kuatnya  pengaruh  faktor-faktor  independen ditunjukkan  dengan  nilai  signifikansi  <  0,05. Akhirnya,  dapat  dikatakan  jika  secara  simultan variabel  independen  mempengaruhi  variabel dependen.
f. Uji  Signifikasi  Parameter  Individual (Uji Statistik t)

## Tabel 5. Uji Signifikasi Parameter
Individual (Uji Statistik t) Keteranga n β T Hitu ng T Tab el Sig . Std  Keterang an Kesadara n Wajib Pajak .26 1 3.885 1.66 1 .00 0 0.0 5 Diterima Pengetahu an dan Pemaham an Perpajaka n .51 7 7.633 Sanksi Pajak .76 0 7.451
Hipotesis  1  :  Kesadaran  Wajib  Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Nilai  signifikansi  variabel  kesadaran  <  0,05 sebesar  0,000  dan  β  bernilai  positif  0,261. Hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa kesadaran memiliki pengaruh positif yang cukup besar  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  diterima karena  dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Temuan  tersebut  sejalan  dengan  studi sebelumnya, khususnya Ratnawati dan Rizkyana (2022)  dimana  penelitian  mengungkapkan bahwa  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hipotesis  2  :  Pengetahuan  dan  Pemahaman Perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nilai  signifikansi  variabel  pengetahuan  dan pemahaman  perpajakan  <  0,05  sebesar  0,000 dan  β  bernilai  positif  0,517.  Hipotesis  kedua menunjukkan  pengetahuan  dan  pemahaman perpajakan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima karena dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  tersebut berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Temuan  ini  sesuai  dengan  studi sebelumnya,  khususnya  Fitria  dan  Wahyudi (2022)  dimana  penelitian  mengungkapkan bahwa pengetahuan serta pemahaman perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  pada kepatuhan wajib pajak.
Hipotesis  3  :  Sanksi  Pajak  berpengaruh  positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nilai  signifikansi  variabel  sanksi  pajak  <  0,05 sebesar 0,000  dan  β  bernilai  positif  0,760. Hipotesis  ketiga  menunjukkan  bahwa  sanksi perpajakan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima karena dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Temuan  ini  sesuai  dengan  studi sebelumnya,  khususnya  Putri  dan  Wibowo (2021) dimana penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sanksi pajak mempunyai  pengaruh  positif  pada  kepatuhan wajib pajak.

## Pembahasan
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Guna mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, diperlukan juga
kesadaran  diri,  sesuai  dengan  prinsip  individu; dengan  kata  lain,  kesadaran  ini  mempunyai pengaruh yang menguntungkan dalam meningkatkan  kepatuhan  individu  dalam melaporkan pajak. Menurut tanggapan masyarakat  secara  umum,  tingkat  kesadaran wajib pajak yang terjadi pada wilayah Semarang Selatan  dinilai  baik  karena  kesadaran  wajib pajak  orang  pribadilah  yang  berdampak  pada kepatuhan  perpajakan.  Temuan  ini  juga mendukung  penelitian  Maxuel  &  Primastiwi (2021)  menemukan  jika  kesadaran  wajib  pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Pengetahuan  dan  Pemahaman Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak
Menurut  penelitian  kali  ini  ditemukan  jika pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat mempunyai  pengaruh  positif  pada  kepatuhan wajib  pajak.  Karena  membantu  wajib  pajak untuk menghitung pajak dengan akurat, dengan pengetahuan  dan  pemahaman  yang  utuh tentang  aturan  yang  mengatur  pembayaran pajak,  kepatuhan  dapat  ditingkatkan.  Oleh karenanya,  jika  masyarakat  menerapkan pengetahuan dan pemahaman untuk melaporkan pajak tepat waktu, kepatuhan wajib pajak  meningkat.  Raharjo et  al .  (2020) mengemukakan  hubungan  pengaruh  antara pengetahuan  serta  pemahaman  perpajakan dengan kepatuhan.
Pengaruh Sanksi
Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
Denda  diadakan  untuk  mendorong  orang untuk  mematuhi  dan  menyelesaikan  kewajiban pajak mereka dengan benar. Sanksi perpajakan harus dapat berperan sebagai deterrence untuk mencegah  terjadinya  pelanggaran  di  kemudian hari.  Sanksi  pajak  yang  lebih  berat  akan memaksa  wajib  pajak  untuk  patuh,  sedangkan yang  lebih  ringan  akan  menghasilkan  tingkat kepatuhan yang lebih rendah. Menurut temuan penelitian,  denda  pajak  dapat  mendorong kepatuhan  pembayar  pajak.  Penelitian A.  Putri
& Wibowo (2021) menemukan jika sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

## Kesimpulan dan Saran
Pengujian  dan  analisis  yang  dilakukan  untuk penelitian  ini,  yang  merupakan  bagian  dari kesimpulan  penelitian,  antara  lain  sebagai berikut:
1. Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif terhadap  Kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan.
2. Pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama Semarang Selatan.
3. Sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap Kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di KPP Pratama Semarang Selatan.
Saran-saran  berikut  perlu  ditambahkan  untuk penelitian  yang  lebih  baik  lagi  karena  menurut temuan  dan  analisis  peneliti,  penelitian  saat  ini memiliki  sejumlah  besar  kesalahan  dan kekurangan.  Akibatnya,  masih  banyak  masalah yang  harus  diselesaikan  dan  faktor  yang  harus diperhitungkan sekali lagi untuk penelitian masa depan.
1. Peneliti  berharap  agar  KPP  Pratama Semarang Selatan dapat lebih meningkatkan fungsi  pelayanan,  kegiatan  pembinaan,  dan fungsi  pengawasan  agar  tercipta  kepuasan dan  kenyamanan  agar  wajib  pajak cenderung membayar pajaknya tepat waktu. Ini juga akan memperkuat kepatuhan wajib pajak  terhadap  persyaratan  pelaporan  dan penyetoran.
2. Untuk  mengumpulkan  lebih  banyak  data dan tanggapan untuk penelitian selanjutnya, diharapkan  memperbanyak  populasi  di seluruh KPP Kota Semarang.
Menurut pengalaman dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan proses penelitian, terdapat kendala  yang  dihadapi  dan  mungkin  beberapa alasan  yang  berbeda,  sehingga  peneliti selanjutnya harus menyadarinya.
1. Hanya  satu  Kantor  Pelayanan  Pajak  yang menjadi  lokasi  penelitian  ini,  peneliti terkadang  kesulitan  menjangkau  jumlah responden  yang  diinginkan.  Selain  itu,
karena  kendala  waktu,  para  peneliti  tidak dapat  memperoleh  jumlah  tanggapan  yang diperlukan.
2. Keterbatasan yang peneliti hadapi terutama dalam  proses  pengumpulan  data,  dimana informasi  yang  dibagikan  oleh  responden dalam  kuesioner  terkadang  tidak  sesuai dengan pendapat responden yang sebenarnya.  Adanya  beberapa  faktor  yang berbeda menyebabkan hal ini terjadi, antara lain  pemikiran,  asumsi  dan  pemahaman responden  sendiri,  serta  faktor  kejujuran responden ketika mengungkapkan pendapatnya.

## Daftar Pustaka
Arviana,  N.,  &  Indrajati,  D.  (2012). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . 146 – 154.
Christianty, C., & Limajatini, L. (2017). Analisis Faktor – Faktor  Yang  Mempengaruhi
Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Pribadi  (  Studi  Pada  Beberapa  Usaha Kecil di Kota Tangerang ).
Akuntoteknologi , 9 (2), 9.
Erica,  D.  (2021).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Ubhara ,
3 (1),
129. https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857
Febri,  D.,  &  Sulistiyani,  T.  (2018).  Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan,  Penghindaran  Pajak  Dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  (Studi  Pada  Wajib  Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota  Tegal). Permana , 10 (Agustus),  15 – 26.
Fitria,  D.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak,  Pengetahuan  dan  Pemahaman Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. JABE  (Journal  of  Applied  Business and Economics) , 4 (1), 30 – 44.
Fitria,  K.  I.,  &  Wahyudi,  D.  (2022).  Pengaruh Pemahaman  Perpajakan  Tentang  Tarif Pajak,  Sanksi  Pajak,  Dan  Keadilan  Pajak Terhadap  Persepsi  Mahasiswa  Mengenai Penggelapan  Pajak. KRISNA:  Kumpulan Riset Akuntansi , 14 (1), 35 – 49.
Ghozali,  I.  (2016).  Prosedur  Aplikasi  Analisis Multivariete  Program  SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro .
Hartini,  O.  S.,  &  Sopian,  D.  (2018).  Pengaruh Pengetahuan  Perpajakan  Dan  Kesadaran Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). Jurnal  Sains  Manajemen  &  Akuntansi Volume  X  No.  1  /  Februari  /  2018 , X (1), 21 – 39.
Mahendra, I. P. A. J., & Budiartha, I. K. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling Perpajakan, Kualitas Pelayanan,
Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Sanksi Perpajakan  pada  Kepatuhan  WPOP. E- Jurnal Akuntansi , 30 (5), 1183 – 1195.
Mardiasmo,  M.  (2018).  Perpajakan  Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta .
Maxuel,  A., &  Primastiwi,  A.  (2021).  Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi. Jurnal  Analisa Akuntansi  dan  Perpajakan , 16 (1),  21 – 29. http://e- journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrmb/art icle/view/369/351
Mustikasari,  E.  (2018). Simposium  Nasional Akuntansi  X  Makasar.  Kajian  Empiris tentang  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya .
Pradnyana,  I.  G.  G.  O.,  &  Astakoni,  I.  M.  P. (2018).  Kesadaran,  Pengetahuan  dan Pemahaman  Serta  Persepsi  Wajib  Pajak Sebagai Determinan Kemauan Membayar Pajak. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 10 (1), 77 – 88.
Pratiknjo, M. L., & Lasdi, L. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Perspektif  Akuntansi , 5 (2),  021 – 036. https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p02
1-036
Pratiwi,  M.,  &  Marlinah,  A.  (2021).  Pengaruh Tax  Amnesty  dan  Faktor  Lainnya Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. E- Jurnal  Akuntansi  TSM , 1 (3),  275 – 286. http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM
Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib. Jurnal ilmu dan riset akuntansi , 10 (2), 1 – 23.
Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. E-Jurnal  Akuntansi , 18 (2),  1112 – 1140.
Raharjo,  N.  K.,  Majidah,  M.,  &  Kurnia,  K. (2020).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Dan  Kualitas Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Studi  Kasus  pada  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Non  Karyawan  di  KPP Pratama  Cibinong  Periode  2020). E-
Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Udayana , 7 , 671. https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i 07.p05 Ratnawati, J., & Rizkyana, S. (2022). Pengaruh
Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pemahaman Perpajakan  Dan  Pelayanan  Fiskus Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Ilmu  Manajemen  dan  Akuntansi  Terapan (JIMAT) , 13 (1), 38 – 49.
Rinaldi,  F.  V.  S.  dan  M.  (2020).  Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya ( JABEP ) Jurnal  Akuntansi  Bisnis  Eka  Prasetya  ( JABEP ). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan  Metode  Rgec  Pada  Perbankan Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia , 6 (1), 73 – 87.
Rioni,  Y.,  &  Saraswati,  D.  (2018).  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan
Pajak  Pratama  Medan  Barat. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik , 9 (1), 160 – 176.
Setiyani, N. M. dkk. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Dengan  Kesadaran  Wajib  Pajak Sebagai  Variabel  Intervening  (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). Journal Of Accounting , 1 – 18.
Shifa,  A.  U.,  Diana,  N.,  &  Mawardi,  M.  C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sistem Administrasi  Perpajakan,  Dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan  Di  Kpp  Wilayah  Malang Selatan  (Studi  Kasus  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama). Jurnal  Ilmiah Riset Akuntansi , 10 (04).
Sihombing,  S.  Y.,  &  Maharani,  N.  K.  (2020). Pengaruh  Pengetahuan  Pajak,  Kesadaran Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  dan Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  di  Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. JCA of Economics and Business , 1 (01).
Sulistyorini,  D.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak,  Pemahaman  Wajib  Pajak dan  Kualitas  Pelayanan  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di
KPP Pratama Cikarang Selatan). Accounthink :  Journal  of  Accounting  and Finance , 4 (2), 732 – 745. https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202
Triogi,  K.  A.,  Diana,  N.,  &  Mawardi,  M.  C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  dan Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di KPP  Pratama  Malang  Utara. E-Jra , 10 (07), 77 – 83.
Yanto,  J.  R.,  &  Widiyohening,  C.  R.  (2017).
Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan  dan  Sanksi  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. Karya  Ilmiah  Akuntansi Politeknik Sanwunggalih Aji , 1 – 10.
Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, L. (2018).
Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar  Pajak. Jurnal  Riset  Akuntansi
Dan  Bisnis  Airlangga , 3 (1),  372 – 395. https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94
Yulia,  Y.,  Wijaya,  R.  A.,  Sari,  D.  P.,  &  Adawi, M.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak, Tingkat  Pendidikan  dan  Sosialisasi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. Jurnal Ekonomi  Manajemen  Sistem  Informasi , 1 (4), 305 – 310.
Yulsiati,  H.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Sikap, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan Perpajakan  dan  Pemahaman  Peraturan Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Jurnal Akuntanika , 2 (1), 1 – 16.