## SISTEM BAGI HASIL SYARIAH BUDAYA PASIDUOAN PADA PRAKTIK AKUNTANSI PERTANIAN MINANGKABAU
Khadijah Ath Thahirah a,1* , Nino Sri Purnama Yanti b,2 , Fitria Rahmi c,3 , Reni Dahar d,4 a, b, c, d Universitas Dharma Andalas, Jln. Sawahan no 103 A, Simpang Haru, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat, 25213, Indonesia
1 khadijahattairah@unidha.ac.id, 2 ninosripurnama@gmail.com, 3 fitriarahmi@unidha.ac.id,
4 reni.d@unidha.ac.id
*Corresponding author
I NFO A RTIKEL IMANENSI
Volume 9
Nomor 1
Halaman15-36
Malang, Maret 2024 ISSN: 2339-1847 e-ISSN: 2683-9968
Kronologi Artikel: Tanggal Masuk: 20 Agustus 2023 Tanggal Selesai Revisi: 30 Desember 2024 Tanggal Diterima: 1 Februari 2024
Kata Kunci: Akuntansi Pertanian; Bagi-hasil; Etnografi; Pasiduoan.
Keywords: Agricultural Accounting; Ethnographic; Pasiduoan; Profit-sharing.
Abstrak: Sistem  Bagi  Hasil  Syariah  Budaya  Pasiduoan  pada Praktik  Akuntansi  Pertanian  Minangkabau. Penelitian  ini bertujuan  untuk  menangkap  makna  budaya  bagi-hasil Pasiduoan. Pendekatan yang digunakan adalah etnografi dengan situs penelitian pada masyarakat nagari Sungai Pua, Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  obeservasi-partisipasi,  peneliti  melebur  menjadi bagian dari situs penelitian dan wawancara secara terbuka dan mendalam.  Sistem  bagi  hasil  Pasiduoan  tidak  mengandalkan catatan sepeti akuntansi modern melainkan dengan kepercayaan  dan  lisan  mejadi  bahasa  akuntansi.  Nilai-nilai lainnya dalam praktik ini sejalan dengan pirnsip dasar KDPPLKS yaitu jalinan ukhuwah, keadilan kemashlahatan, keseimbangan dan universalime. Penelitian ini menjadi yang pertama pertama membahas  mengenai  sistem  bagi  hasil  di  Masyarakat Minangkabau.
Abstract:  Sharia  Profit-Sharing  System  of  Pasiduoan Culture In Minangkabau Agricultural Accounting Practices. This research aims to capture the cultural meaning of Pasiduoan profit sharing. The approach used is ethnography with research  sites  in  the  Sungai  Pua  Nagari  community,  West Sumatra.  The  data  collection  technique  was  carried  out  using observation-participation,  the  researcher  became  part  of  the research site and conducted open and in-depth interviews. The Pasiduoan  profit-sharing  system  does  not  rely  on  notes  like modern accounting but instead trusts and verbally becomes the language of accounting. Other values in this practice are in line with the basic principles of KDPPLKS, namely ukhuwah, justice, benefit, balance, and universalism. This research is the first to discuss the profit-sharing system in Minangkabau society.
Disitasi sebagai: Thahirah, K. A., Yanti, N. S.P., Rahmi, F., & Dahar, R. (2024). Budaya Bagi Hasil Pasiduoan dalam Praktik Akuntansi Pertanian Minangkabau. Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam, 9 (1), 15-36. https://doi.org/10.34202/imanensi.9.1.2024.15-36.
16 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 15-36

## 1. PENDAHULUAN
Akuntansi pertanian tidak hanya menjadi diskursus tapi juga bagian dari aksi  meretas  kembali  kesucian  yang  telah  hilang  dari  praktek-praktek akuntansi  komersial  yang  sangat  pragmatis  (Mulawarman,  2019).  Walau terlihat  sedikit  klasik  dengan  menggunakan  cara-cara  lama  seperti mengandalkan  ingatan  (Hidayati  et  al.,  2023;  Wahyuni  &  Nentry,  2017). Praktek akuntansi yang seperti itu sebenarnya memberikan dimensi ibadah (Septyan & Mintoyuwono, 2022). Kita perlu memahami bahwa terdapat ayat- ayat kauniyah di lingkungan sekitar yang bisa kita ambil hikmahnya, “… Pasti terdapat  pelajaran  bagi  orang-orang  yang  memliki  penglihatan  yang  tajam ” (QS.  An-Nur:44).  Peneliti  teringat  dengan  falsafah  Minangkabau, Alam Takambang  Jadi  Guru yang  memiliki  arti  masyarakat  Minangkabau menjadikan  alam  sebagai  bagian  yang  bisa  diambil  hikmah  dan  ilmu pengetahuan.
Minangkabau  terkenal  dengan  sumber  daya  alamnya,  di  sana  terkenal dengan penghasil logam, kita bisa menengok Sejarah bahwa daerah tersebut menjadi  pemasok  peluru  dalam  perjuangannya  melawan  penjajah  Belanda (Kahn, 2011). Di sana juga terdapat daerah menarik yaitu Sungai Pua, daerah ini juga menjadi salah satu nama kecamatan. Fokus kita pada penelitian ini akan  melihat  praktek  Pasiduoan  pada  daerah  tersebut  yang  notabenenya daerah  tersebut  banyak  yang  menjadi  petani  (palawija),  daerah  tersebut subur  akibat  dari  muntahan  abu  Gunung  Merapi.  Praktek  akuntansi pertanian  dengan  sistem  bagi  hasil  ( pasiduoan )  merupakan  budaya  yang terjaga  secara  turun  menurun.  Berdasarkan  praktiknya,  sistem  bagi  hasil pasiduoan didasarkan atas kesepatakan antara penggarap dan pemilik lahan dengan berpegang pada tiga hal yaitu alua jo patuik, mangingek jo manimbang dan raso  jo  pareso (Madjo,  1999).    Nilai-nilai  luhur  tersebut  memberikan sensasi  menarik  kepada  peneliti  untuk  lebih  lanjut  membawa  kita  semua untuk terbuai dalam hikayat-hikayat kesucian Nusantara yang tidak pernah lepas dari sisi ketuhanan.
Sayangnya,  dikusi  akuntansi  syariah  lebih  banyak  digunakan  pada lembaga  keuangan,  seperti  akad  bagi  hasil  baik  yang  diterbitkan  oleh  IAI maupun  AAOIFI,  akad-akad  tersebut  sebatas  pada  akad  Mudharabah  dan akad  Musyarakah.  Padahal  ada  akad  bagi  hasil  lainnya  yang  tanpa melibatkan lembaga keuangan seperti sistem bagi hasil Mato untuk rumah makan  Padang  (Hanif  et  al.,  2019),  sistem  bagi  hasil  antar  tukang  becak (Prilaningsih et al., 2020). Sistem bagi hasil lainnya seperti Muzara’ah juga dikenal dalam bidang pertanian dan tidak pernah tercantum dalam standar akuntansi keuangan syariah tapi itu pun tidak banyak dibahas dalam riset akuntansi  padahal  bank  syariah  sendiri  telah  gagal  menyuguhkan  nilai keadilan  dalam  prakteknya  (Siregar,  2016).  Namun  demikian  Sistem  bagi hasil yang tidak terikat pada asosiasi profesi justru menunjukan nilai-nilai keislaman  yang  lebih  unggul,  di  sana  kita  bisa  melihat  keikhlasan,  jalinan ukhuwah, kejujuran, keadilan dan yang paling utama adalah tanggung jawab kepada  Tuhan.  Artinya  diskusi  muamalah  tidak  sebatas  pada  hubungan manusia dengan manusia tapi juga memiliki sisi Ibadah yang meyakini semua berada dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla .
Thahirah, Yanti, Fahmi & Dahar. Sistem Bagi Hasil Syariah…
Walau  rumusan  akuntansi  pertanian  terkini  membahas  secara  filosofis dan  menyadarkan  kita  bahwa  pertanian,  akuntansinya  dan  seluruh perangkat untuk praktek “tani” telah hilang jejak kesuciannya (Mulawarman, 2019)  tapi  belum  mengangkat  secara  khusus  pada  tataran  praktis  mana akuntansi  itu  diterapkan.  Sebagian  riset  akuntansi  pertanian  telah  kita jumpai prakteknya di tanah Jawa (Susanti et al., 2013), Riau (Harkaneri, I. T., & Sukoharsono, 2014) , Sulawesi Selatan Selatan (Wahyuni, 2013), dan Maluku Utara itu (Dzurriyyatil, 2018) Yang mana semua riset itu menunjukan hasil  bahwa  akuntansi  pertanian  tidak  meiliki  titik  akhir  pada  perolehan materi. Sedangkan Penelitian ini berupaya untuk melengkapi ruang lain yang mungkin  belum  pernah  diangkat  dalam  menyajikan  akuntansi  pertanian secara praktis di Minangkabau.
Oleh  karena  itu,  kami  sangat  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai sistem bagi hasil pasiduoan yang dilakukan oleh masyarakat nagari Sungai  Pua,  Sumatera  Barat,  karena  bertani  sudah  menjadi  profesi  utama mayoritas  masyarakat  nigari  Sungai  Pua  dan  sudah  dilakukan  dari  zaman dahulu secara turun temurun. Namun dalam praktiknya, belum ada bentuk pencatatan  untuk  sistem  bagi  hasil  Pasiduoan.  Sistem  bagi  hasil  ini dilakukan berdasarkan alua jo patuik, mangingek jo manimbang dan raso jo pareso dan  mengutamakan  rasa  kepercayaan  dan  juga  kekeluargaan  di antara  pihak  yang  berkepentingan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk menelusuri dan mengungkapkan makna praktik bagi hasil Pasiduoan pada masyarakat nagari Sungai Pua, Sumatera Barat. Sistem bagi hasil Pasiduoan lahir  dari  perpaduan  budaya  Minangkabau  dan  agama  Islam.  Keselarasan budaya  dan  agama  inilah  yang  pada  akhirnya  menciptakan  tradisi  dalam aktivitas pertanian masyarakat nagari Sungai Pua.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  etnografi.  Etnografi  merujuk pada definition of cultural knowledge (Spradley, 2016) yang bertujuan tidak hanya untuk memahami suatu budaya tetapi juga menemukan tema budaya. Teknik observatory  participant ,  etnografi  menjadi  sebuah  metode  penelitian yang unik karena mengharuskan partisipasi peneliti melebur menjadi bagian dari suatu realitas, dalam hal ini peneliti menjadi bagian dari keseharian para praktisi Pasiduoan .  Langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  oleh  peneliti etnografer  adalah  memilih  situs  penelitian  dengan  memetakan  tiga  aspek social  setting yang  terdiri  dari place,  actors, dan activities. Adapun  situs penelitian ( place ) yang dipilih pada penelitian ini adalah nagari Sungai Pua Sumatera Barat karena petani di Nagari ini sudah melakukan praktik bagi hasil  pasiduoan  pada  aktivitas  ( activities )  pertanian  mereka  secara  turun temurun. Actor yang  dipilih  sebagai  informan  adalah  pelaku  dari  aktivitas pasiduoan yang telah mempraktikkan pasiduoan selama bertahun-tahun dan pemimpin  nagari  yang  memahami  permasalahan-permasalahan  terkait praktik  pasiduoan  di  nagari  Sungai  pua.  Sehingga, actor yang  memenuhi syarat untuk menjadi informan dalam penelitian ini terdapat pada tabel 1.
18 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 15-36

## Tabel 1. Daftar Informan
No.   Nama Peran 1. Pendi Mangguang Petani/Pengelola Pasiduoan Sawah 2. Uni AT (Salwati) Petani/Pengelola Pasiduoan Sawah 3. Uni Muni Mantari Petani/Pengelola Pasiduoan Sawah
4. Fiki Ananda, A.Md.   Wali Nagari Sungai Pua
Pengumpulan  data  dilakukan  dalam  waktu  6  bulan  yaitu  dengan melakukan tiga jenis wawancara dan observasi kepada informan, antara lain: 1) mengajukan pertanyaan deskriptif, 2) mengajukan pertanyaan struktural dan 3) mengajukan pertanyaan kontras. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan Alur Maju Bertahap adapun langkah- langkah tersebut menurut (Spradley, 2007) yaitu (1) Menetapkan informan; (2) Mewawancarai informan; (3) Membuat catatan etnografis; (4) Mengajukan pertanyaan  deskriptif;  (5)  Melakukan  analisis  wawancara;  (6)  Membuat analisis domain; (7) Mengajukan pertanyaan struktural; (8) Membuat analisis taksonomik;  (9)  Mengajukan  pertanyaan  kontras;  (10)  Membuat  analisis komponen; (11) Menemukan tema-tema budaya; (12) Menulis etnografi.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

## 3.1 Hasil Analisa Data
Setelah melakukan pengumpulan data melalui wawancara etnografis, selanjutnya  peneliti  masuk  pada  tahap  membuat  analisa  domain.  Berikut merupakan penjelasan hasil penelitian yang didapatkan melalui analisis dari wawancara  etnografis  yang  telah  disusun  berdasarkan  Analisa  domain. Gambar 1 merupakan hasil analisis domain yang terdiri dari tema-tema yang diidentifikasi  dari  jawaban  informan.  Setelah  tahapan  analisis  domain, penulis  mengajukan  beberapa  pertanyaan  struktural  kepada  informan. Selanjutnya,  penulis  melakukan  Analisa  taksonomi  dari  hasil  wawancara struktural. Hasil analisa taksonomi dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 1. Hasil Analisa Domain Pasiduoan Definisi Tujuan Penetapan Bagi Hasil Makna Kesepakatan Manfaat Permasalahan
Thahirah, Yanti, Fahmi & Dahar. Sistem Bagi Hasil Syariah…
Setelah melakukan analisa taksonomi, tahapan penelitian dilanjutkan dengan  mengajukan  pertanyaan  kontras  kepada  informan  untuk menemukan hubungan tambahan dari istilah-istilah yang ditemukan. Pada tahap  selanjutnya,  peneliti  melakukan  analisa  komponen  untuk  mencari komponen  makna  yang  berhubungan  dengan  simbol-simbol  budaya. Selanjutnya,  berdasarkan  analisis  komponensial,  peneliti  mengidentifikasi tema-tema  budaya  untuk  memberi  perspektif  holistik  mengenai  suatu kebudayaan  atau  suasana  budaya.  Tema-tema  ini  yang  selanjutnya digunakan  untuk  menulis  etnografi  seperti  yang  dijelaskan  pada  bagian pembahasan di bawah ini.

## 3.2 Praktik Pasiduoan Sawah pada Masyarakat Nagari Sungai Pua
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap informan pada situs  penelitian,  praktik  pasiduoan  secara  umum  merupakan  sebuah kesepakatan  yang  terjadi  diantara  pemilik  sawah  dengan  pengelola  sawah. Hal ini disampaikan oleh semua informan dalam penelitian ini. Pada dasarnya para informan memiliki pengertian yang sama mengenai praktik Pasiduoan”. Secara  lebih  jelas  ungkapan-ungkapan  para  informan  mengenai  praktik “Pasiduoan” adalah sebagai berikut:
Informan  pertama  adalah  Uda  Pendi  Mangguang  yang  berprofesi  sebagai Petani sekaligus sebagai Pengelola Pasiduoan Sawah di Nagari Sungai Pua. Beliau  menyatakan  bahwa  praktik  Pasiduoan  dapat  dipahami  sebagai berikut: “Contohnyo sawah nino kan wak tanam padi, beko hasilnyo dibagi duo” (Contohnya sawah Nino (Pewawancara) saya tanam padi, lalu hasilnya dibagi  dua).  Berdasarkan  pernyataan  ini,  dapat  dipahami  bahwa  praktik pasiduoan  adalah  kesepakatan  antara  pemilik  sawah  dengan  pengelola dimana hasil dari sawah tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan.
Gambar 2. Diagram Taksonomik
Pasiduoan Definisi Kesepakatan Bersama Saling Diuntungkan Saling memberi manfaat Tujuan Mata Pencarian Usaha/Profesi Wadah Tolong Menolong Penetapan Bagi Hasil Sapartigo Sapaduo Makna Tradisi Kebutuhan Kerjasama Perjanjian Lisan Kepercayaan Manfaat Bagi Hasil Peningkatan Ekonomi Menjaga Harta Tolong Menolong Permasalahan Tidak ada Perjanjian Tertulis Penyelewengan Objek Penetapan Bagi Hasil di awal
Pembagian hasil jika ada tanaman lain
20 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 15-36
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  pernyataan  informan  kedua  yaitu  Uni Salmawati yang menjelaskan bahwa: “ko untuak usaho dek wak mah, ndak do wak punyo sawah tu wak pasiduo sawah urang, jadi kan urang tu sawah no tapakai di awak, tabuek juo sawah no kan ado juo hasil ka inyo kan. Di wak tatolong lo dapek lo wak hasilnyo kan” (Ini sebagai usaha bagi saya, saya tidak mempunyai sawah, maka saya pasiduo sawah orang lain, Jadi sawah orang tersebut bermanfaat bagi saya, sawah tersebut dikelola sehingga ada hasil  untuk  pemiliknya.  Saya  pun  terbantu  dengan  hasil  yang  diperoleh). Pernyataan  uni  Salmawati  menjelaskan  bahwa  praktik  pasiduoan  sudah menjadi usaha sehari-hari dalam kehidupannya. Dia merasa sangat terbantu melalui praktik pasiduoan sawah. Walaupun dia tidak mempunyai sawah, dia masih  bisa  mendapatkan  hasil  padi  dari  sawah  orang  lain  dengan  cara melakukan pasiduoan sawah.
Menurut beliau, praktik pasiduoan sawah ini sama-sama memberikan manfaat bagi pemilik sawah dan juga pengelola sawah dimana pemilik sawah mendapatkan  hasil  dari  sawahnya  tanpa  melakukan  apapun,  sedangkan pengelola mendapatkan hasil dari sawah tanpa harus memiliki sawah sendiri. Selanjutnya uni Muni Mantari selaku informan ke tiga yang juga berprofesi sebagai  petani  dan  pengelola  Pasiduoan  sawah  juga  menyatakan  hal  yang sama. Beliau menjelaskan bahwa praktik pasiduoan selama ini dilakukannya dengan cara: “Awak maolah, urang punyo sawah tau beres se nyo” (Saya yang mengelola, orang yang memiliki sawah hanya tau beres saja).
Pernyataan para informan ini dipertegas dengan pernyataan dari Bapak Fiki  Ananda  yang  merupakan  Walinagari  Sungai  Pua.  Beliau  menjelaskan bahwa praktik pasiduoan sawah merupakan “ Kesepakatan antaro urang yang mengelola sawah dengan si pemilik sawah” (Kesepakatan antara orang yang mengelola  sawah  dengan  pemilik  sawah).  Berdasarkan  pernyataan  para informan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  praktik  Pasiduoan  di  Nagari Sungai Pua adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan pengelola  sawah  dimana  hasil  yang  diperoleh  akan  dibagi  sesuai  dengan kesepakatan di awal.

## 3.3 Tujuan Praktik Pasiduoan sawah di Nagari Sungai Pua
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  wawancara  terhadap  informan, praktik  Pasiduoan  yang  selama  ini  sudah  dilakukan  oleh  masyarakatnya sudah menjadi mata pencaharian dan usaha yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian mereka. Hal ini dapat diketahui dengan sudah lamanya  praktik  ini  dilakukan  oleh  salah  satu  informan  yaitu  Uda  Pendi Mangguang yang ketika ditanyakan sudah berapa lama melakukan praktik Pasiduoan sawah, beliau menjawab: “ alah 20 tahun ” (sudah dua tahun). Hal ini membuktikan bahwa praktik pasiduoan sawah sudah menjadi kebiasaan masyarakat Nagari Sungai Pua yang sudah dilakukan secara terus menerus selama puluhan tahun.
Hal  ini  juga  didukung  dengan  keterangan  dari  Uni  Salmawati  yang menyatakan bahwa praktik Pasiduoan ini menjadi usaha yang sangat penting bagi perekonomian keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh beliau: “ko untuak  usaho  dek  wak  mah” (ini  menjadi  usaha  bagi  saya).  Pernyataan  ini menunjukkan  bahwa  uni  Muni  Mantari  menjadikan  Pasiduoan  sawah sebagai usaha dalam mendapatkan beras untuk kebutuhan hidupnya sehari-
Thahirah, Yanti, Fahmi & Dahar. Sistem Bagi Hasil Syariah…
hari. Selain itu, menurut beliau Pasiduoan sawah ini juga bertujuan untuk tolong menolong. Seperti yang beliau sampaikan dalam wawancaranya: “ndak do wak punyo sawah tu wak pasiduo sawah urang, jadi kan urang tu sawah no tapakai di awak, tabuek juo sawah no kan ado juo hasil ka inyo kan. Di wak tatolong lo dapek lo wak hasilnyo kan ” (saya tidak mempunyai sawah, maka saya pasiduo sawah orang lain, jadi sawah orang tersebut bermanfaat bagi saya, sawah tersebut dikelola sehingga ada hasil untuk pemiliknya. Saya pun  terbantu  dengan  hasil  yang  diperoleh).  Dalam  keterangan  ini,  beliau mengungkapkan  bahwa  pasiduoan  sawah  dapat  menjadi  wadah  tolong menolong  diantara  pemilik  sawah  dengan  pengelola.  Sehingga  tercapai keuntungan  bagi  masing-masing  pihak  seperti  penjelasan  uni  Salmawati yang juga mengungkapkan bahwa “ saling menguntungkan lah tibonyo ” (saling menguntungkanlah jadinya). Hal ini juga sesuai dengan pernyataan uni Muni Mantari:  “ Tatolong  sadonyo  no ”  (Terbantu  semuanya  no  (nama pewawancara)). Hal ini menjelaskan bahwa melalui praktik pasiduoan sawah semua pihak akan diuntungkan dan mendapatkan manfaat yang jelas. Selanjutnya, menurut informan ke empat Bapak Fiki Ananda selaku wali nagari Sungai Pua menyatakan bahwa dalam praktik pasiduoan sawah ini, harus mengutamakan keadilan seperti yang beliau sampaikan bahwa: “Sebab kalau manuruik ambo, rugi samo rugi, disiko untuang samo untuang” (Karena kalau  menurut  saya,  rugi  sama  rugi,  kalau  untung,  sama-sama  untung). Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  praktik  pasiduoan  yang  dilakukan  harus sama-sama bermanfaat bagi kedua pihak.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  para  informan,  dapat  disimpulkan bahwa tujuan dari praktik pasiduoan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di  nagari  Sungai  Pua  diantaranya  adalah:  sebagai  mata  pencaharian  dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai wadah tolong menolong diantara pihak pemilik sawah dengan pengelola sawah, sebagai usaha yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi kedua pihak baik pemilik sawah, maupun pengelola sawah.

## 3.4 Penetapan Pembagian Hasil Pasiduoan Sawah
Penetapan  pembagian  hasil  Pasiduoan  pada  pengelolaan  sawah  ini memiliki aturan yang sudah baku di nagari Sungai Pua. Pembagian bagi hasil pasiduoan sawah berdasarkan pada tiga unsur penting, yaitu: Sawah, Tenaga dan  Modal.  Tiga  unsur  utama  ini  menjadi  dasar  digunakannya  pembagian hasil  sapartigo  (sepertiga)  dari  hasil  pasiduoan  sawah.  Hal  ini  seperti  yang dijelaskan  oleh  Bapak  Fiki  Ananda  selaku  Walinagari  Sungai  Pua  sebagai berikut:
“Kalau bagi hasilnyo tun dak persentase doh. Contoh kini koha. Sawah  ko  ambo  punyo,  tapi  ibuk  yang  mangarajoan,  sawah ambo punyo ibuk yang mangarajoan, modal sadonyo jo tanago karajo dari ibuk, ambo hanyo punyo ano sajo nyo, punyo sawah, tapi  ndak  ambo  seoan  doh,  karena  wak  pasiduoan.  Aa…jadi itungan pembagiannyo yang ambo ketahui, itu bagi 3. Gitu ha. Kalau seandainyo hasil padi tu 30 baban padi, tu urang yang punyo sawah dapek 10 baban, urang nan mangarajoan jo urang nan memodali sebagai pekerja ko itu dapeknyo 2/3, a jadi kalau
30  baban,  tu  sapuluah  untuak  urang  nan  punyo  sawah,  20 untuak urang nan mangarajoan jo urang nan mamodali”. (Kalau bagi hasilnya tidak menggunakan presentase. Contohnya gini. Sawah ini milik saya, tapi ibuk yang mengerjakan, sawah milik saya ibuk mengelola, modal semuanya dan tenaga kerja dari ibuk, saya hanya punya sawah saja, tapi bukan saya sewakan, karena  kita  pasiduoan. Aaaa …  jadi  hitungan  pembagiannya yang saya ketahui, itu dibagi 3. Seperti itu. Kalau seandainya hasil  padi  sebanyak  30  karung  padi,  jadi  pemilik  sawah memperoleh 10 karung, orang yang mengelola dan memodali dapat  2/3  bagian, aa ..  jadi  kalua  30  karung,  sepuluh  untuk orang yang punya sawah, 20 untuk orang yang mengelola dan memodali sawah).
Hal  yang  serupa  disampaikan  oleh  informan  lainnya  yaitu  uni  Muni Mantari yang menjelaskan aturan pembagian hasil pasiduoan sawah adalah sebagai  berikut: “Sapartigo  yang  punyo  sawah,  2/3  yang  pengelola ”. (Sepertiga  yang  punya  sawah,  2/3  yang  mengelola).  Walaupun,  aturan pembagian bagi hasil pasiduoan sawah ini sudah menjadi tradisi dan sudah digunakan secara turun temurun dengan aturan pembagian yang ditetapkan adalah  1/3  untuk  masing-masing  (pemilik  sawah,  pengelola  atau  tenaga kerja,  dan  yang  memodali  pengelolaan  sawah).  Namun,  ada  juga  kondisi dimana modal dari pengelolaan sawah ditanggung oleh pemilik sawah. Jika hal ini yang terjadi, maka pembagian bagi hasilnya berubah menjadi bagi dua atau  seperdua.  Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Bapak  Fiki  Ananda sebagai berikut:
“Contoh ibuk mangarajoan, modal dari ambo, sawah dari ambo tu  biasonyo  50:50.  Tapi  kalau  hanyo  parak  dek  ambo,  jadi etongan baa lah tibonyo tu yo. Sawah, tenaga pekerja, modal” . (Contohnya ibuk mengelola, modal dari saya, sawah dari saya itu biasanya 50:50. Tapi kalua cuma ladang untuk saya, jadi hitungannya gimana ya. Sawah, Tenaga Pekerja, Modal).
Selain  itu,  ada  juga  kondisi  lain  dimana  terdapat  ladang  yang  bisa ditanami  pada  lahan  sawah  yang  dikelola.  Jika  hal  ini  terjadi,  maka pembagian hasilnya juga akan berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh uda Pendi Mangguang sebagai berikut:
“Dibagi duo, kebetulan lahan wak ko kan ado yang rawa ndak bisa dipaladang doh, berarti padi sajo bisanyo. Aaa… jadi tibo di  padi  tu  bantuak  itu  nyo.  Dapek  sapatigo  urang  yg  punyo lahan, 2/3 pengelola, tapi klo yg bs dipaladangi, aa jatuahnyo pasiduoannyo manyiduo tu bantuak itu jo bunyinyo, sakali padi sakali ladang, tapi ladang tu umuanyo tigo bulan, ndak buliah labiah.  Jadi  misalkan  urang  tu.  Pokoknyo  urang  tu  manarimo tiok tahun, gitu ha, urang punyo lahan”. (Dibagi dua, kebetulan lahan saya ada yang rawa sehingga tidak bisa dijadikan ladang, berarti  hanya  bisa  ditanami  padi.  Aa…  kalua  padi  saja  pake aturan  yang  tadi.  Orang  punya  lahan  dapat  1/3,  2/3  untuk pengelola.  Tapi  kalau  lahan  yang  bisa  dijadikan  ladang,  aaa jadinya  pasiduoannya  membagi  dua  (manyiduo)  istilahnya,
Thahirah, Yanti, Fahmi & Dahar. Sistem Bagi Hasil Syariah…
sekali  padi,  sekali  ladang,  tapi  ladang  umurnya  hanya  tiga bulan,  tidak  boleh  lebih.  Jadi  misalkan  orang  itu.  Pokoknya orang itu menerima tiap tahun, seperti iu, orang yang punya lahan).
Hal yang sama juga disampaikan oleh uni Salmawati yang menyatakan bahwa: “Sistemnyo samo jo nan lain nyo tu, kalau sawah tu bisa diparaki, bagi duo  kan,  padinyo  bagi  duo,  jadi  paraknyo  untuak  awak  lah  untuangnyo. Berupa padi se sapartigo untuak urang nan punyo sawah, kan modalnyo di awak sadonyo, urang tu tau barasiah se lih.” (Sistemnya sama dengann yang lain, kalua sawahnya bisa dijadikan ladang, bagi dua kan, padinya bagi dua, jadi ladangnya jadi keuntungan untuk saya. Kalau yang ditanam hanya padi, sepertiga  untuk  yang  punya  sawah,  kan  saya  yang  memodali  semuanya, orang tu hanya tau bersihnya saja).
Berdasarkan  pernyataan  uda  Pendi  Mangguang  dan  uni  Salmawati  di atas dapat kita pahami bahwa kondisi sawah yang menjadi objek pasiduoan ada dua: Pertama, sawah yang hanya bisa ditanami padi dan Kedua, sawah yang juga bisa dijadikan ladang. Jika pada saat melakukan pasiduoan yang ditanam  hanya  padi,  maka  berlaku  aturan  “sepertiga”  (1/3  untuk  masing- masing  pemilik  sawah,  pengelola,  dan  pemodal).  Namun,  jika  ketika pasiduoan  yang  ditanam  berupa  padi  dan  tanaman  lainnya,  maka pembagiannya menjadi “seperdua” (1/2 untuk pemilik sawah dan 1/2 untuk pengelola  sawah).  Satu  hal  yang  paling  penting  dalam  pembagian  hasil pasiduoan  sawah  di  Nagari  Sungai  Pua,  walaupun  ada  aturan  baku  yang telah  menjadi  tradisi  secara  turun  temurun,  namun  kesepakatan  kedua pihak merupakan satu hal yang menjadi dasar utama dalam pembagian hasil pasiduoan  sawah,  artinya  pembagian  hasil  pasiduoan  ini  harus  dengan persetujuan  kedua  belah  pihak.  Masing-masing  pihak  harus  menerima bagian yang adil dan tidak ada yang dirugikan diantara mereka.

## 3.5 Kesepakatan Pasiduoan Sawah di Nagari Sungai Pua
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, kami menemukan fakta bahwa praktik pasiduoan sawah yang sudah dilakukan selama puluhan tahun ini hanya didasarkan pada perjanjian dan kesepakatan secara lisan, tanpa  ada  perjanjian  di  atas  kertas.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Fiki Ananda bahwa dalam pasiduoan sawah:
“Kesepakatan antaro urang yang mengelola sawah dengan si pemilik sawah. Ah  itu  yang  ado  nyoh. (Kesepakatan  antara  yang  mengelola  sawah  dengan pemilik sawah. Ah itu saja yang ada).
Hal serupa juga disampaikan oleh tiga informan lainnya:

## Informan Uda Pendi Mangguang
Peneliti : pake perjanjian tertulis atau lisan ? (pakai perjanjian tertulis atau lisan?)
Informan : lisan (lisan)
Peneliti
: Lisan se awak, klo iko ko ado dibuek catatan ? (lisan saja, kalau ini ada dibuat catatan?)
Informan : inda k (tidak)
24 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 15-36

## Informan Uni Muni Mantari
Peneliti : Ado  perjanjian  tertulis  atau  lisan? (ada  perjanjian  tertulis  atau lisan?)
Informan  : ndak do doh (tidak ada)
Peneliti   : a klo ni ad mampasiduokan ko apokah aturannyo tu tertulis atau lisan  sajo  jo  yang  punyo  sawah? (aa  kalau  ni  ad  melakukan pasiduoan ini apakah ada aturannya tertulis atau lisan saja?) Informan  : rasonyo  itu  kesepakatan  awak  se  nyo  tu  ndak (rasanya kesepakatan kita saja)
Peneliti : Kesepakatan  tu  lisannyo  nak  masing-masing? (kesepakatan  itu lisan ya Masing masingnya?)
Informan   : Iyo, wak buek sawah iko ha, bagi duo hasilnyo (iya, kita kerjakan Sawah yang ini, nanti hasilnya kita bagi dua)
Berdasarkan  keterangan  para  informan,  praktik  pasiduoan  hanya dilandasi perjanjian yang diucapkan secara lisan dan berdasarkan atas rasa kepercayaan.  Kesepakatan  dan  perjanjian  pasiduoan  sawah  hanya disampaikan  secara  lisan,  tanpa  adanya  perjanjian  tertulis.  Hal  ini disebabkan  oleh  tradisi  dan  kebiasaan  yang  sudah  dilakukan  selama bertahun-tahun.  Selain  itu,  masyarakat  Minangkabau  juga  dikenal  dengan tradisi lisannya. Kami meyakini konsistensi masyarakat Minangkabau dalam melestarikan  tradisi  lisan  ini  mempengaruhi  kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan praktik pasiduoan sawah.
Walaupun kesepakatan atau akad pasiduoan hanya dilakukan secara lisan  dan  tidak  menimbulkan  permasalah  di  kemudian  hari,  namun  tentu saja ada beberapa permaslaahan yang mungkin timbul disebabkan oleh tidak adanya  perjanjian  tertulis  dari  kesepakatan  ini.  Seperti  yang  disampaikan oleh Bapak Fiki Ananda bahwa “ Haa.. itu lah masalahnyo, jan kan mancatat pendapatan  disitu,  pemasukan,  tando  tarimo,  pokoknyo  modal  kepercayaan sajo nyo. Dan identik pasiduoan ko ndak pitih yang diagiah do, tapi bagi hasil” (Haaa..  itulah  masalahnya,  jangankan  mencatat  pendapatan  disitu, pemasukan,  tanda  terima,  pokoknya  modal  kepercayaan  saja.  Dan  identik pasiduoan ini bukan uang yang dibagi, tapi bagi hasil sawah).
Kesepakatan bagi hasil yang tidak didukung oleh perjanjian tertulis ini juga  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  1960  tentang perjanjian  bagi  hasil  yang  mengharuskan  pemilik  tanah  dan  pengelola membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis dihadapan kepala desa dengan disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  masing-masing  dari  pemilik  tanah  dan pengelola. Perjanjian ini harus disahkan oleh Camat dan Kepala Desa yang kemudian diumumkan kepada Masyarakat luas.

## 3.6 Manfaat Pasiduoan Sawah di Nagari Sungai Pua
Berbagai manfaat sudah dirasakan oleh masyarakat nagari Sungai Pua selama melakukan praktik pasiduoan sawah. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan  oleh  pihak  pengelola  sawah,  namun  juga  dirasakan  oleh  pihak pemilik  sawah.  Bagi  pengelola  sawah,  pasiduoan  sawah  memberikan kesempatan  bagi  orang-orang  yang  tidak  memiliki  sawah  namun  memiliki kemampuan untuk mengelola sawah untuk tetap memperoleh hasil pertanian berupa padi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di
Thahirah, Yanti, Fahmi & Dahar. Sistem Bagi Hasil Syariah…
sisi  lain,  pemilik  sawah  akan  sangat  terbantu  dengan  adanya  pasiduoan, karena  ketika  mereke  memiliki  sawah,  namun  tidak  memiliki  kemampuan untuk  mengelolanya,  melalui  pasiduoan  mereka  bisa  tetap  mendapatkan hasil  dari  sawahnya  tersebut.  Apalagi  jika  mereka  pergi  merantau  dan meninggalkan kampung halamannya, maka melalui pasiduoan, sawah yang mereka tinggalkan dapat terus memberikan manfaat. Selain itu, sawah yang ditinggalkan  dan  dikelola  oleh  orang  yang  dia  percaya  akan  lebih  terjaga dibandingkan  sawah  tersebut  ditinggal  tanpa  ada  yang  mengurusnya. Beberapa  kejadian  seperti  ini  menyebabkan  sawah  tersebut  hilang  karena diklaim  oleh  orang  lain  bahkan  digunakan  oleh  orang  lain  tanpa  izin  si pemilik sawah.
Keterangan ini diperoleh dari pernyataan uni Salmawati sebagai berikut:
“ndak  do  usaho,  ndak  do  basawah,  kan  ndak  sado  urang  lo punyo sawah doh, misalnyo sawah ndak do kini doh ha, tanago ado dek wak kan tu dipasiduo sawah urang, kan dapek jo wak hasilnyo”
(tidak  ada  usaha,  tidak  ada  sawah,  kan  tidak  semua  orang mempunyai  sawah,  misalnya  sawah  saya  tidak  ada,  tenaga saya ada, jadi dipasiduo sawah orang lain, kan saya mendapat hasilnya)
“Kan naiak ekonomi wak jadinyo” (Kan ekonomi saya meningkat jadinya)
“Tolong manolong, bisa jo wak” (Kan bisa juga tolong menolong) “Manjago tanah urang punyo tanah sawah ko bisa jo wak mah. Maksuiknyo kan klo lah diolahnyo di urang kan jadi tau urang punyo nyo, ndak tingga se nyo kan. Kadang kan klo ndak diolah dipadia  se  yo  a  beko  lah  ilang  se  sawah,  amuah  hilang  se sawah urang tu. Kaya yang bancah tu ha, ndak tau se sia yang punyo nyo lai tu. ndak tau bateh-batehnyo.” (menjaga tanah orang yang punya tanah sawah ini juga bisa. Maksudnya kan kalau ada yang mengolah sawah tersebut, kan berarti  ada  yang  punya,  tidak  diabaikan  saja.  Kadang  kalua tidak diolah, dibiarkan saja bisa hilang sawah tersebut. Seperti bancah disana, tidak tau lagi siapa yang punya. Tidak diketahui lagi batas-batasnya).
Berdasarkan  keterangan  informan,  beberapa  manfaat  yang  telah dirasakan oleh masyarakat nagari Sungai Pua dari praktik pasiduoan adalah: Pertama, Pasiduoan sawah menawarkan usaha kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain yang berlandaskan prinsip bagi hasil, Kedua, pasiduoan dapat membantu peningkatan perekonomian masyarakat, Ketiga, Pasiduoan sawah menjadi wadah untuk saling tolong menolong diantara pemilik sawah dengan  pengelola  sawah.  Keempat,  Pasiduoan  sawah  juga  dapat  menjadi salah  satu  cara  untuk  menjaga  harta  dari  si  pemilik  sawah  agar  tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
26 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 15-36

## 3.7 Makna Pasiduoan Sawah bagi Masyarakat Nagari Sungai Pua
Setelah  melakukan  observasi  dan  juga  wawancara  terhadap  para informan dan setelah melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh, peneliti menemukan bahwa makna dari praktik pasiduoan ini sangat berarti bagi masyarakat nagari Sungai Pua baik dari sisi adat dan juga agama Islam. Berdasarkan keterangan uda Pendi Mangguang pasiduoan ini sudah menjadi pakaian bagi masyarakat Nagari Sungai Pua, seperti pernyataannya sebagai berikut: “ iyo, lah jadi pakaian dek wak nan wak dapeki.” (iya, sudah menjadi pakaian yang melekat di diri kita) dan juga sesuai dengan pernyataan Bapak Fiki  Ananda  yaitu: “Iyo,  sasuai  jo  adaik  wak,  tradisi  dek  awak”. Artinya, praktik pasiduan sawah yang dilakukan saat ini sudah menjadi tradisi yang meleekat  erat  dengan  budaya  Minangkabau.  Praktik  pasiduoan  ini  sudah menjadi  kebutuhan  bagi  masyarakat  nagari  Sungai  Pua  dan  tdak  dapat dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari.
Praktik pasiduoan juga termasuk dalam kegiatan yang diperbolehkan dan dianjurkan  dalam  Islam.  Praktik  ini  disebut  muzara’ah  dalam  Muzara’ah adalah salah satu bentuk kerja sama yang bergerak dibidang pertanian yakni pemilik  lahan  menyerahkan  lahannya  kepada  petani  penggarap  lalu kemudian  hasilnya  dibagi  menurut  kesepakatan  bersama.  Sesuai  dengan pemikiran  seorang  ahli  ekonomi  Islam  Imam  asy  Syaibani,  yang  lebih mengutamakan  usaha  dalam  bidang  pertanian,  menurutnya  pertanian memproduksi  berbagai  kebutuhan  dasar  manusia  yang  sangat  menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.
Imam asy Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan  orang  lain.  Seseorang  tidak  akan  menguasai  pengetahuan semua  hal  dalam  hidupnya  yang  dibutuhkan  sepanjang  hidupnya  dan andaikata manusia berusaha keras usia akan membatasinya. Dalam hal ini kemaslahatan  hidup  manusia  sangat  bergantung  padanya,  oleh  sebab  itu Allah SWT memberi kemudahan setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah  satu  diantaranya,  sehingga  manusia  dapat  bekerja  sama  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Imam asy Syaibani juga mengatakan bahwa seorang  yang  miskin  membutuhkan  orang  kaya  dan  orang  kaya membutuhkan  tenaga  orang  miskin.  Dari  bentuk  tolong  menolong  itulah manusia  akan  semakin  mudah  menjalankan  aktivitas  ibadah  kepadaNya. Karena  itulah  kerja  sama  antara  pemilik  lahan  dengan  petani  penggarap relevan dengan pemikiran Imam asy Syaibani Seperti yang juga dijelaskan oleh para informan bahwa praktik pasiduoan mengandung  makna  akad  kerjasama  yang  berlandaskan  bagi  hasil  sesuai dengan  kesepakatan  kedua  pihak.  Oleh  karena  itu,  akad  menjadi  satu  hal yang sangat penting dalam praktik pasiduoan. Seperti pernyataan Bapak Fiki Ananda sebagai berikut:
“ Kalau Pandangan ambo mgkn babeda, babeda maksudnyo ko Salamo  ado  ikrar  dari  awal,  ado  ijab  Kabul,  ndak  do bertentangan  jo  agamo  doh.  Tapi  karajoan  se  lah  dulu  bara hasilnyo, beko urang punyo sawah minta 50%. Tu mungkin yo ado kezhaliman disitu. Jadi babaliak ka aponyo ko buk. Kalau ado ikrarnyo, ado ijab kabulnyo lah, kesepakatannyo dari awal.
Thahirah, Yanti, Fahmi & Dahar. Sistem Bagi Hasil Syariah…
Kalau seandainyo tidak ado ijab Kabul, tu wak larian ka pagang gadai, baru bertentangan jo agamo.”
(Kalau  pandangan  saya  mungkin  berbeda,  berbeda maksudnya, selama ada ikrar dari awal, ada ijab Kabul, maka tidak  bertentangan  dengan  agama.  Tapi  kalau  dikelola  dulu sawahnya,  berapapun  dapat  hasilnya  nanti  orang  pemilik sawah  minta  50%  mungkin  iya  ada  kezhaliman  kalua  seperti ini. Jadi kembali lagi ke apanya buk. Kalau ada ikrar, ada ijab kabulnya, kesepakatan dari awal. Kalau seandainya tidak ada ijab  Kabul,  trus  saya  pagang  gadaikan,  nah  ini  bertentangan dengan agama).
Menurut Bapak Fiki Ananda, satu hal yang paling penting dari seluruh rangkaian praktik pasiduoan adalah akad atau kesepakatan di awal. Beliau menyatakan bahwa selama ada ijab Kabul dan kesepakatan yang jelas dari awal  akad,  maka  praktik  pasiduoan  ini  tidak  akan  bertentangan  dengan ajaran agama Islam. Namun, jika tidak ada ijab qabul dan kesepakatan yang jelas di awal akad dan ada unsur merugikan salah satu pihak, maka jelas hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti yang beliau sampaikan:
“ Kalau manuruik ambo pasiduoan sawah ko buk yoh, kalau manuruik ambo ndak  apo  doh.  Sebab  kalau  manuruik  ambo,  rugi  samo  rugi,  disiko  untuang samo  untuang.  Dan  ado  lo  ba  dek  mode  tu,  ado  urang  nan  maikek  dirinyo dalam bantuak perjanjian. A tu perjanjiannyo, iko baru2 ko ambo maurusan, mambantu mambuek secaro administrasi. Bahso sawah nan di lurah bayua tu diagiahan si A untuak pasiduoan jo si B yang si A sebagai yang punyo sawah. Inyo mamintak 9 baban padi.” (Kalau menurut saya, pasiduoan sawah ini buk, kalua menurut saya bukan itu. Sebab kalua menurut saya, rugi sama rugi, disini  untung  sama  untung.  Dan  ada  juga  sistem  yang  baru,  ada  orang mengikat  dirinya  dalam  bentuk  perjanjian.  Apa  perjanjiannya,  ini  baru beberapa  hari  ini  saya  menguruskan,  membantu  membuat  secara administrasi. Bahwa sawah yang di lurah bayua diserahkan oleh si A untuk pasiduoan dengan di B dimana si A sebagai pemilik sawah. Dia meminta 9 karung padi).
Berdasarkan keterangan Bapak Fiki Ananda, Pasiduoan yang sebenarnya itu  adalah  hasil  yang  diperoleh  harus  adil  bagi  kedua  pihak,  sama-sama mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  pasiduoan  sawah  atau  sama-sama merugi  jika  terjadi  kerugian  pada  pasiduoan  sawah.  Mengenai  hasil  yang akan  diperoleh  tidak  boleh  ditentukan  dari  awal  akad,  namun  yang ditetapkan  adalah  pembagiannya  atau  disebut  juga  nisbah  bagi  hasil. Hasilnya nanti akan dihitung ketika sawah sudah dipanen dan menghasilkan padi. Jadi, jika hasil yang akan diperoleh ditetapkan dari awal akad, maka praktik ini bukanlah bagian dari pasiduoan. Karena jika hasil yang diperoleh ditetapkan  dari  awal,  ada  indikasi  terjadinya  kerugian  ataupun ketidakmampuan pengelola sawah untuk menyanggupi permintaan tersebut yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.
28 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 15-36

## 3.8 Permasalahan dalam Praktik Pasiduoan Sawah di Nagari Sungai Pua
Menurut  pengamatan  dan 28embali  peneliti,  beberapa  permasalahan dalam praktik pasiduoan disebabkan karena tidak adanya pencatatan yang jelas  mengenai  akad  pasiduoan  yang  telah  dilakukan.  Sehingga  banyak terjadi penyelewengan terhadap objek pasiduoan, kasus pertama yaitu: objek pasiduoan tersbut disewakan 28embali oleh pengelola sawah kepada orang lain  tanpa  sepengetahuan  pemilik  sawah  sebenarnya.  Seperti  yang diungkapkan oleh Bapak Fiki Nanda sebagai berikut:
“Masalah  yang  muncul  ko  biasonyo  kebanyakan  yo  buk  yo misalnyo katokanlah yang punyo sawah ibuk, baretong jo ambo, ibuk pai marantau, ibuk kan taunyo yang mamakai sawah tu kan ambo, tapi ambo tanpa sepengetahuan ibuk, ambo sewakan lo  ka  nan  lain.  Baseoan  lo  sawah  yang  bapasiduoan  ko  ha, sawah urang go ha, baseoan lo ka urang”.
(Masalah yang muncul biasanya kebanyakanya buk misalnya katakanlah  yang  punya  sawah  ibuk,  berakad  pasiduoan dengan  saya,  ibuk  pergi  merantau,  ibuk  kan  taunya  yang mengelola sawah itu saya, tapi saya tanpa sepengetahuan ibuk, saya sewakan sawah ibuk ke orang lain. Saya sewakan sawah yang kita pasiduoan ini, sawah milik ibuk, disewakan kepada orang lain).
Menurut Bapak Fiki Ananda, kasus seperti ini tak jarang terjadi. Hal ini  menimbulkan  permasalahan  nantinya  ketika  pemilik  sawah  pulang  ke kampung  atau  mengetahui  bahwa  sawah  yang  dipercayakannya  kepada pengelola,  ternyata  disewakan  oleh  si  pengelola  kepada  orang  lain.  Hal  ini tentunya disebabkan oleh tidak adanya perjanjian tertulis, bukti penyerahan dan  penerimaan  sawah  untuk  pasiduoan  diantara  pemilik  sawah  dengan pengelola. Permasalahan ini menjadi rumit ketika sawah tersebut disewakan pengelola  kepada  orang  lain  dan  si  pengelola  meninggal  dunia,  seperti pernyataan Bapak Fiki Ananda sebagai berikut:
“dan parahnyo, baretong kan jo ambo dan ambo maningga ko ha.  Pas  ibuk  pulang  lah  puluhan  tahun  pulang  ko.  Kemudian sawah  ko  lah  beda  se  urangnyo  yang  mengelola,  sahinggo  di waktu  ditanyoan,  ko  apak  sia  kan  mode  tu.  Yo  ambo  nan mengelola iko kini. Yo ambo berurusan ndak jo apak dulu doh kecek  ibuk.  Ambo  jo  itu,  yo  inyo  lah  maningga.  Yo  itulah. Kejadian-kejadian  yang  terjadi  tentang  sawah  ko.  Selain  dari itu, ha kemudian awalnyo kesepakatannyo kan sawah ko kan identic  tanam  padi  di  ladang  inyo.  Baa  kaa  baa  nyo  buk  klo pasiduoan klo yang sawah ko padi, itu ndak pitih diagiah doh buk, tapi padi lo.”
(dan  parahnya,  melakukan  akad  kan  sama  saya  dan  saya meninggal  dunia.  Ketika  ibuk  pulang  setelah  puluhan  tahun. Kemudian sawah ini dikelola oleh orang yang berbeda, sehingga waktu  ditanyakan,  bapak  siapa?  Kenapa  mengelola  sawah saya? Iya, saya yang mengelola sekarang. Saya berurusan dulu bukan dengan Bapak kata ibuk. Saya berurusan dengan bapak tersebut.  Ya,  dia  sudah  meninggal  kata  bapak  tersebut.  Ya
Thahirah, Yanti, Fahmi & Dahar. Sistem Bagi Hasil Syariah…
itulah.  Kejadian-kejadian  yang  terjadi  mengenai  sawah  ini. Selain dari itu, ha kemudian kan awal kesepakatan sawah ini identic dengan padi. Walau bagaimanapun pasiduoan ini kalua yang  sawah  bagi  hasilnya  padi,  bukan  uang  yang  diberikan, tapi padi juga).
Permasalahan  selanjutnya  adalah  jika  sawah  tersebut  juga  ditanami ladang  atau  tanaman  lain.  Sehingga  tidak  jelas  lagi  bagaimana pembagiannya, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fiki Ananda:
“Apokah padi ko kesepakatan tu sekian baban padi dan itu tu buk  itu  yang  terjadi  kadang  di  ladang  inyo,  ditanamnyo multicultural,  koq  lado,  koq  baa.  tu  baa  pembaginyo?  Tu kelemahan  yang  kaduo.  Kelemahan  yang  katigo  salamo  ko dengan adonyo peralihan dari padi ka multikultura ko sahinggo ndak ado kebanyakan urang awak di kampuang ko kan apalagi mamak-mamak  wak  tu  modal  modal  kepercayaan  sajo.  Ndak ado hitam di ateh putiah.”
(Apakah padi ini kesepakatannya di awal berapa karung padi dan  itu  buk  yang  terjadi,  kadang  di  ladangnya  ditanami multicultural,  ada  cabe,  atau  yang  lainnya,  trus  bagaimana pembagiannya?  Itu  kelamahan  yang  kedua.  Kelemahan  yang ketiga  selama  ini  dengan  adanya  peralihan  dari  padi  mrnjadi tanaman  multikultura  sehingga  tidak  ada,  kebanyakan masyarakat  di  kampung,  apalagi  mamak-mamak  kita  hanya bermodalkan kepercayaan saja. Tidak ada hitam di atas putih).
Permasalahan  selanjutnya  mengenai  praktik  pasiduoan  adalah mengenai  pembagian  hasil  yang  ditetapkan  di  awal  oleh  pemilik  sawah. Artinya, pemilik sawah tidak mau tahu berapa hasil yang akan diperoleh dari sawah yang dipasiduokan, namun dia menetapkan jumlah hasil yang harus dia terima pada saat sawah sudah dipanen nanti. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fiki Ananda sebagai berikut:
“Tu lah, Karena lah banyak kini ko dek lah banyak terjadinyo kendala  dikabeknyo  sajo  jo  sewa  atau  dikabeknyo  kini  ko  jo pembagian  baban  padi  ko.  Di  waktu  untuang  Alhamdulillah. Haa.. Jadi simalakamanyo disitu lo buk. Kalau wak etong kini ko wakatu untuang, yo urang nan menggarap sawah tu lo nan untuang.  Contoh,  dari  yang  kabalabiah  baban  padi  nyo manarimo jarang buk. Ba dek mode tu? Sawah nan sagadang itu  urang  kampuang  ko  lah  paham  bara  baban  padi  dapek. Paliang  maksimal  misalnyo  40  atau  30,  ndak  kan  pernah  lo balabiah sampai saratuih doh. Tapi di waktu rugi buk, pinyakik, hama  dan  lain  sebagainyo  tu  pasti  hukumnyo  tu.  Dalam  2 tahun, 4 tahun, 3 tahun, pasti ado sakali. Samantaro urang ko harus memenuhi perjanjiannyo yang 9 baban tu. Ko nyo gagal panen ko. Kalau waktu tu yo masih bapitih lo urang nan punyo sawah ko, bamurah hati nyo, dipadiaannyo, tapi di wakatu nyo susah tu nyo manuntuik yang sambilan atau sapuluah baban tu.”
30 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 15-36
(Itulah,  karena  banyak  sekarang  terjadi  kendala,  diikat  saja dengan  sewa  atau  pembagian  karung  padi).  Di  saat  untung, Alhamdulillah. Haa.. Jadi simalakamanya disitu buk. Kalau kita hitung  saat  ini  waktu  untung,  orang  yang  menggarap  sawah yang  akan  beruntung.  Contoh,  dari  kelebihan  padi  yang diterimanya itu jarang terjadi buk. Kenapa seperti itu? Sawah yang sebesar itu orang kampung sudah paham berapa karung padi yang akan didapatkan. Paling maksimal misalnya 40 atau 30, tidak akan pernah berlebih hingga serratus. Tapi ketika rugi buk, penyakit, hama dan lain sebagainya tu pasti adanya tu. Dalam  2,3,  atau  4  tahun  pasti  terjadi  sekali.  Sementara pengelola  harus  memenuhi  perjanjiannya  yang  9  karung  itu. Kalua terjadi gagal panen bagaimana? Kalau orang yang punya sawah  kondisinya  sedang  bagus,  bermurah  hati  dan  tidak dipermasalahkannya.  Tapi  kalua  orang  yang  punya  sawah kondisinya susah, bagaimana pengelola akan membayar yang
9 atau 10 karung itu?)
Menurut  Analisa  peneliti,  jika  hasil  padi  dari  sawah  ditentukan  oleh pemilik sawah dari awal akad, maka praktik ini bukanlah praktik pasiduoan yang berlandaskan bagi hasil. Bahkan praktik seperti ini lebih dekat dengan pengertian riba. Karena ada unsur kezhaliman dalam penetapan pembagian keuntungan.  Hal  ini  juga  dijelaskan  oleh  Bapak  Fiki  Ananda  sebagai perbuatan  zalim  dan  merugikan  salah  satu  pihak.  Bahkan  beliau  juga mengungkapkan  hal  ini  hamper  sama  dengan  riba.  Seperti  yang  beliau sampaikan sebagai berikut:
“ Tapi yang ambo sampaikan nan kaduo tadi ndak adil rasonyo doh. Lah ditentukan sapuluah baban. Lari ka riba jadinyo. Riba dalam bantuak padi , riba dalam bantuak bareh. A.. tapi kalau etongan  hasil,  bara  banyak  hasil  tu  misalkan  sapartigo  kalau berhasil, kalau tidak berhasil, samo-samo rugi.”
(Tapi yang saya sampaikan yang kedua tadi tidak adil rasanya. Sudah ditentukan di awal 10 karung. Jatuhnya ini masuk ke kategori  riba.  Riba  dalam  bentuk  padi,  riba  dalam  bentuk bareh.  A,..  tapi  kalua  perhitungannya  bagi  hasul,  berapa banyak hasilnya, dibagi tiga kalua ada hasil, kalua tidak ada hasil, ya sama-sama merugi).
Seiring  perkembangan  zaman  saat  ini  dan  disebabkan  arus  globalisasi dan  modernisasi  menyebabkan  munculnya  berbagai  masalah  dan  praktik yang berbeda dengan pasiduoan, salah satunya sewa menyewa sawah dimana pemilik  sawah  tidak  lagi  melakukan  pasiduoan  dengan  pengelola  sawah, namun  menyewakan  sawahnya  kepada  orang  yang  mau  mengelola  sawah. Hal ini disebabkan sudah bergesernya pemahaman dan tujuan masyarakat nagari  Sungai  Pua  yang  memiliki  sawah  yang  tidak  lagi  mengutamakan prinsip  tolong  menolong  namun  mulai  beralih  ke  tujuan  profit  oriented (berorientasi keuntungan). Namun, menurut uni Salmawati dan Bapak Fiki Ananda,  praktik  sewa  menyewa  sawah  ini  bukanlah  termasuk  budaya Minangkabau dan sudah berbeda dengan prinsip bagi hasil yang ada dalam agama Islam.
Thahirah, Yanti, Fahmi & Dahar. Sistem Bagi Hasil Syariah…
Bapak Fiki Ananda mengungkapkan bahwa “Tu lah, Karena lah banyak kini  ko  dek  lah  banyak  terjadinyo  kendala  dikabeknyo  sajo  jo  sewa  atau dikabeknyo  kini  ko  jo  pembagian  baban  padi  ko.” (Itu  lah,  karena  sudah banyak terjadi saat ini kendala pada pasiduoan, diikatnya dengan sewa atau diikatnya  dengan  permbagian  hasil  sawah  di  awal).  Uni  Salmawati  juga menjelaskan  bahwa  lebih  menyukai  menggunakan  sistem  pasiduoan dibandingkan harus menyewa sawah, seperti pernyataan beliau: “Tasarah ka awak nyo tu klo Pasiduoan dapek padi taruih wak, kalau paseoan pitih dibayia lo ka urang.” (Terserah pada masing-masing kita saja, kalau menggunakan sistem  pasiduoan  kita  akan  mendapatkan  padi  secara  terus  menerus,  tapi kalau menyewa kita harus membayar biaya sewa kepada orang yang punya sawah).  Permasalahan-permasalahan  yang  muncul  dari  praktik  pasiduoan sawah  ini  hendaknya  menjadi  perhatian  karena  pada  dasarnya  pasiduoan adalah  sebuah  praktik  kerjasama  yang  bagus,  tidak  ada  unsur  merugikan salah satu pihak di dalamnya. Praktik pasiduoan justru menawarkan akad kerjasama yang berlandaskan prinsip tolong menolong dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak.
3.9 Tinjauan Praktik Pasiduoan sebagai Transaksi Syariah berdasarkan Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan  Keuangan Syariah (KDPPLKS)
Menurut  paradigma  Transaksi  Syariah  dalam  KDPPLKS  halaman  6 paragraf  1,  transaksi  syariah  berlandaskan  pada  paradigma  dasar  bahwa alam  semesta  dicipta  oleh  Tuhan  sebagai  Amanah  (kepercayaan  ilahi)  dan sarana  kebahagiaan  hidup  bagi  seluruh  umat  manusia  untuk  mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual ( al-falah ) (IAI, 2022). Hal ini  sesuai  dengan  pandangan  masyarakat  Minangkabau  mengenai  alam semesta.  Alam  bagi  masyarakat  minangkabau  adalah  segala-galanya  dan dimetaforakan ke segala aspek kehidupan dan dijadikan sebagai pandangan hidup yang dikenal dengan istilah “Alam takambang jadi guru”. Alam sebagai sumber  ilmu  pengetahuan  juga  disebutkan  dalam  banyak  ayat  Al-Qur’an, salah satunya terkandung pada Surat Yunus ayat ke 101 berikut ini:
“Katakanlah,  ‘Perhatikanlah  apa  yang  ada  di  langit  dan  di  bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.” (QS. 10: 101)
Paradigma  dasar  ini  menekankan  setiap  aktivitas  umat  manusia  agar memiliki  akuntabilitas  dan  nilai  ilahiah  yang  menempatkan  perangkat Syariah  transaksi  syariah  dan  akhlak  sebagai  parameter  baik  dan  buruk, benar  dan  salahnya  aktivitas  usaha.  Paradigma  ini  akan  membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik.
Berdasarkan KDPPLKS (2022) halaman 6 paragraf 29, Transaksi syariah berasaskan pada prinsip: (a) persaudaraan (ukhuwah); (b) keadilan (‘adalah); (c)  kemaslahatan  (maslahah);  (d)  keseimbangan  (tawazun);  dan  (e) universalisme (syumuliyah).
32 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 15-36
Prinsip  persaudaraan  (ukhuwah)  esensinya  merupakan  nilai  universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan  secara  umum  dengan  semangat  saling  tolong  menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat  (sharing  economics)  sehingga  seseorang  tidak  boleh  mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling  menolong  (ta’awun),  saling  menjamin  (takaful),  saling  bersinergi  dan beraliansi  (tahaluf).  Prinsip  keadilan  (‘adalah)  esensinya  menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak  serta  memperlakukan  sesuatu  sesuai  posisinya.  Prinsip kemaslahatan  (mashlahah)  esensinya  merupakan  segala  bentuk  kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur  yakni  kepatuhan  syariah  (halal)  serta  bermanfaat  dan  membawa kebaikan  (thayib)  dalam  semua  aspek  secara  keseluruhan  yang  tidak menimbulkan  kemudharatan.  Prinsip  keseimbangan  (tawazun)  esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder)  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras  dan  golongan,  sesuai dengan semangat kerahmatan semesta ( rahmatan lil alamin ). Berdasarkan pemahaman dan juga analisa penulis, transaksi pasiduoan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau khususnya nagari Sungai Pua memenuhi  asas-asas  transaksi  Syariah  yang  terdapat  pada  KDPPLKS  yang menjadi dasar penyusunan, namun perlu diperhatikan secara cermat bahwa apakah asas prinsip itu menjadi real diturunken ke dalam PSAK Syariah. lihat juga  PSAK  Syariah  No.  1  Paragraf  5  yang  menyebutkan  PSAK  Syariah dirancang untuk entitas yang berorientsai pada laba, yang mana seharunsya setiap  kegiatan  berorientasi  pada  ridho  Ilahi.  Praktik Pasiduoan memenuhi prinsip  tolong  menolong  dimana  pemilik  sawah  bekerjasama  dengan pengelola  sawah  dengan  niat  saling  membantu  diantara  satu  dengan  yang lainnya. Prinsip keadilan dicerminkan pada pembagian hasil dari pasiduoan, dimana  pemilik  sawah  memperoleh  1/3  hasil  dan  2/3  hasil  menjadi  hak pengelola  sawah  yang  sudah  berkontribusi  dalam  hal  waktu  dan  tenaga. Praktik  Pasiduoan  juga  mengutamakan  prinsip  kemashlahatan  dimana praktik  ini  bertujuan  untuk  saling  memberikan  kebaikan  dan kebermanfaatan  diantara  pemilik  sawah  dan  pengelola.  Prinsip keseimbangan  juga  dicerminkan  dalam  hal  menentukan  porsi  modal  dan keuntungan  bagi  masing-masing  pihak  dan  yang  paling  utama  praktik pasiduon pada hakikatnya dapat dilakukan oleh semua golongan, tidak hanya masyarakat  Minangkabau  dan  praktik  pasiduoan  ini  juga  tidak mempertimbangkan  perbedaan  suku,  ras,  agama  dan  golongan.  Sehingga siapapun dapat melakukan praktik pasiduoan ini.
Thahirah, Yanti, Fahmi & Dahar. Sistem Bagi Hasil Syariah…

## 4. SIMPULAN
Praktik pasiduoan diartikan sebagai akad kerjasama dimana kedua belah pihak saling diuntungkan dan saling mendapatkan manfaat. Manfaat praktik pasiduoan bagi Masyarakat nagari Sungai Pua diantaranya sebagai perjanjian kerjasama  yang  menghasilkan  bagi  hasil,  sebagai  wadah  tolong  menolong, membantu peningkatan perekonomian masyarakat Nagari Sungai Pua, dan menjaga harta pemilik sawah agar tetap terawat. Bahkan pasiduoan sawah di  Nagari  Sungai  Pua  diibaratkan  sebagai  pakaian  bagi  masyarakatnya. Artinya  praktik  pasiduoan  sawah  sangat  berperan  dalam  kehidupan masyarakatnya.  Selain  itu,  aturan  pembagian  hasil  pasiduoan  sawah  di nagari Sungai Pua harus terus dilestarikan. Aturan pembagian sapartigo yang didasarkan  pada  3  elemen  penting  dalam  praktik  pasiduoan  yaitu  sawah, tenaga pengelola dan modal merupakan pembagian yang paling adil untuk sistem  pembagian  hasil  pasiduoan.  Adanya  praktik  terbaru  dengan menetapkan pembagian di awal akad dan juga praktik sewa menyewa sawah bukanlah bagian dari praktik pasiduoan yang asli yang sesuai dengan adat dan ajaran agama Islam. Sehingga, pemahaman mengenai praktik pasiduoan seharusnya  terus  dikembangkan  agar  masyarakat  tidak  salah  dalam memaknai praktik pasiduoan.
Hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam praktik pasiduoan adalah praktik pasiduoan merupakan transaksi yang memenuhi asas-asas transaksi Syariah  menurut  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan Keuangan  Syariah  (KDPPLKS)  yang  dirumuskan  oleh  Dewan  Standar Akuntansi  Keuangan  IAI,  sehingga  praktik  pasiduoan  selanjutnya  dapat dikategorikan  kepada  transaksi  Syariah  yang  memerlukan  pencatatan khusus. Selama ini, transaksi-transaksi Syariah dalam sektor pertanian dan perkebunan  belum  menjadi  perhatian  khusus  Dewan  Standar  Akuntansi Syariah (DSAS). Sehingga, saat ini belum ada pedoman bagi pemilik sawah dan  pengelola  dalam  mencatat  transaksi pasiduoan mereka  yang menyebabkan  tidak  adanya  pencatatan  perjanjian,  penyerahan  sawah, penerimaan sawah, hingga bagi hasil padi. Ketidakadaan pencatatan ini tentu saja  menimbulkan  berbagai  masalah  di  kemudian  hari.  Anjuran  mencatat akad ataupun transaksi non tunai juga terdapat di dalam Al-Qur’an yaitu Al- Baqarah  282.  Sehingga  peneliti  merasa  perlu  adanya  pedoman  untuk pencatatan dalam transaksi pasiduoan yang bisa menjadi bukti jika terjadi permasalahan  di  kemudian  hari.  Terakhir,  peneliti  menyarankan  agar konsep-konsep  baru  yang  berbasis  kearifan  lokal  sebaiknya  terus dikembangkan,  mengingat  bahwa  kebudayaan  adalah  hasil  dari  akal  dan budi  manusia  dan  kebudayaan  memiliki  kekhasannya  masing-masing tergantung kondisi alam, masyarakat, dan sejarah yang membentuknya.

## REFERENSI
Alfiani. Nur Wakhidah. (2002). Efektivitas Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Ngemplak Pemerintah Kabupaten Boyolali Setelah Berlakunya Undang-Undang  No.2  Tahun  1960 .  Tesis.  Program  Studi  Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
34 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 15-36
Erviana,  E.  (2005). Pelaksanaan  Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian  di Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  Propinsi  Sumatera  Selatan (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
Fitri, Nina Surya. (2010). Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  Di  Kabupaten  Kampar  Riau .  Tesis. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Hanif,  H.  (2017).  A  Critical  Analysis  of  Startup  Business  in  Indonesia  by Means of Mato-Based Profit Sharing Accounting. Accounting and Finance Review (AFR), 2(2), 42-49.
Hanif,  H.,  Rakhman,  A.,  &  Nurkholis,  M.  (2018).  New  Productivity  Concept Based  on  Local  Wisdom:  Lessons  from  Indonesia. J.  Mgt.  Mkt.  Review , 3(3), 96-103.
Hanif,  H.,  Rakhman,  A.,  &  Nurkholis,  M.  (2019).  The  Construction  of Entrepreneurial Accounting: Evidence from Indonesia. Reference to this paper should be made as follows: Hanif, H, 104-117.
Harkaneri.  (2014 ).  Memahami  Praktek  Bagi-Hasil  Kebun  Karet  Masyarakat Kampar Riau . Jurnal Al-Iqtishad, Volume 2(10),14-38. Hasanudin,  M.,  &  Mubarok,  J.  (2012). Perkembangan  Akad  Musy ā rakah . Jakarta: Kencana-Prenada Media Gorup.
Hutagalung, Sanggul Maria. (2004). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah  Pertanian  (Studi  di  Kecamatan  Sipoholon  Kabupaten  Tapanuli Selatan). Tesis. Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.Iko, 2008
Izzah,  D.  (2018). Kearifan  Lokal  pada  Sistem  Bagi  Hasil  Petani  Cengkeh  di Bobaneigo,  Halmahera  Utara  Maluku  Utara. Tesis.  Program  Magister Akuntansi Pascasarjana FEB Universitas Brawijaya Malang.
Kamayanti,  A.  (2020). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Akuntansi:  Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi) . Penerbit Peneleh. Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan.  (2022). Kerangka  Dasar  Penyusunan dan  Penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah  (KDPPLKS). Ikatan  Akuntan Indonesia. Jakarta
Kurniawan et al. (2014). Biological Assets Valuation reconstruction: A Critical Study  of  IAS  41  on  agricultural  accounting  in  Indonesian  Farmers. International  Conference  on  Accounting  Studies.  18-19  August,  Kuala Lumpur, Malaysia.
Madjo-Indo. (1999). Kato Pusako Papatah, Patitih, Mamang, Pantun Ajaran dan Filsafat Minangkabau, PT Rora Karya, Jakarta. Muhammad.  (2016). Sistem  Bagi  Hasil  Dan  Princing  Bank  Syari’ah . Yogyakarta: UII Press.
Mulawarman, A. D. (2019). Akuntansi Pertanian: A prophetic legacy . Penerbit Peneleh.
Mulyana, Deddy. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Prilaningsih, D. A., Utomo, S. W., & Yusdita, E. E. (2020). Praktik bagi hasil antara  penarik  becak  dengan  penjual  bakpia  pathok. Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam, 5(1), 45-52. Saptana, H.P. Saliem dan T.B. Purwanti. (2003). Struktur Penguasaan Lahan dan Kelembagaan  Pasar Lahan di Pedesaan. Kerjasama Pusat Penelitian
Thahirah, Yanti, Fahmi & Dahar. Sistem Bagi Hasil Syariah… dan Pengembanan Sosial Ekonomi
Pertanian dengan Bappenas/USAID/DAI.
Septyan, K., & Mintoyuwono, D. (2022). Muhasabah Program Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Akuntansi dan Agenda Kolaborasi Ilmu Pengetahuan. Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam , 7 (2), 21–38. Spradley, J. P. (2016). Participant observation . Waveland Press.
Spradley.  (1997). Metode  Etnografi. Pengantar:  Amri  Marzali.  Yogyakarta: Tiara Kencana.
Syafe’i, Rahmat. (2001). Fiqih Muamalah . Bandung: Pustaka Setia Wahyuni, A. S. (2013). Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 4(3), 467-478.
Wahyuni, A. S., & Nentry, A. (2017). Ingatan Adalah Media: Studi Etnografi Trik Bertahan dan Pencatatan Kondisi Keuangan Seorang Paggade- Gadde. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 17 (2), 76–87. Thahirah, K. A., & Fernanda, D. (2021). Tujuan Akuntansi Pertanian Berbasis Filosofi  Rangkiang. Imanensi:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Dan Akuntansi Islam, 6(1), 23-32.
Halaman ini sengaja dikosongkan