ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
(Study Tentang Lahirnya Kelas Elit Muslim di Indonesia)
Peer reviewed under reponsibility of STIT ISLAMIC VILLAGE.
© 2018 STIT ISLAMIC VILLAGE, All right reserved, This is an open access article under the CC BY SA license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DAMPAK KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM
(Study Tentang Lahirnya Kelas Elit Muslim di Indonesia)
Latifatul Khasanah (hs.latifah@yahoo.com)
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamic Village Tangerang
Abstract : Education which applied in Indonesia influenced by many factors, for example: government political policy. Government policies ranging from colonial, pre independence day, post independence day until the new orde seemed to ignore Islamic education. This problem causing Islamic education institution have many weakness that have to find a solution. Islamic education institution lack of human resource,  management,  and  fund.  Muslims  have  not  been  able  to  optimally actualize Islam transformatively. Islamic education is less attractive to the public. This  weakness  can  be  solved  due  to  the  struggle  of  muslims  and  Islamic  figure and  the  increase  of  government  attention  to  Islamic  education.  T hus  making various  policies  and  regulations  that  bring  Islamic  education  and  Islamic education institutions increasingly play a role in the implementation of education in general in Indonesia. This can be seen from the number of recitation in hotels, the  development  of  religious  music,  Muslim  Television,  Muslim  newspaper  and many  young  designer  appeared  to  make  a  fashion  trend  in  many  national  and international events.
Keywords : Policy , Islamic Education, Muslim Elite Class
Abstrak : Pendidikan  yang  diterapkan  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor,  di  antaranya  adalah  kebijakan  politik  pemerintahan.  Kebijakan-kebijakan pemerintah,  mulai  dari  pemerintahan  kolonial,  awal  dan  pasca  kemerdekaan hingga  masa  Orde  Baru  terkesan  mengabaikan  pendidikan  Islam.  Masalah- masalah  inilah  yang  mengakibatkan  sebuah  lembaga  pendidikan  Islam mempunyai  banyak  kekurangan  dan  kelemahan  yang  harus  dicarikan  solusi  dan jalan keluar. Kelemahan itu di antaranya rendahnya sumber daya manusia (SDM), manajemen,  dan  dana.  Karenanya,  umat  Islam  belum  mampu  mengupayakan secara  optimal  mewujudkan  Islam  sesuai  dengan  cita-cita  idealnya,  dipandang belum  mampu  mewujudkan  Islam  secara  transformatif;  dan  lembaga  pendidikan Islam kurang diminati oleh masyarakat. Kelemahan-kelemahan ini akhirnya dapat diatasi  berkat  perjuangan  dan  kesabaran  umat  dan  tokoh-tokoh  Islam,  perhatian pemerintah semakin lama semakin besar sehingga melahirkan berbagai kebijakan dan  peraturan  yang  membawa  pendidikan  Islam  dan  lembaga  pendidikan  Islam semakin berperan dalam penyelenggaraan pendidikan  secara umum di Indonesia. Selanjutnya  kebijakan  tersebut  banyak  melahirkan  Kelas  Elit  Muslim.  Misalnya munculnya  banyak  pengajian  pengajian  di  Hotel  berbintang,  berkembangnya musik    religius,  Televisi  Muslim,  Koran  muslim  dan  berjamurnya  desainer- desainer  muda  muslim  dan  dibarengi  munculnya  trend  anak  muda  memakai busana muslim diberbagai event.
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
Latifatul Khasanah Dampak Kebijakan Pendidikan Islam (Study Tentang Lahirnya Kelas Elit Muslim di Indonesia)
Kata Kunci : Kebijakan , Pendidikan Islam, Kelas Elit Muslim

## A. Pendahuluan
Konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia amat dipengaruhi berbagai hal,  di  antaranya  berbagai  kebijakan  politik  pemerintahan,  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  perkembangan  dan  perubahan  masyarakat,  adat istiadat,  dan  kebudayaan.  Kebijakan-kebijakan  pemerintah,  mulai  dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru tampak  tidak  menguntungkan  pendidikan  Islam,  bahkan  hampir  saja menghapuskan  sistem  pendidikan  Islam.  Namun,  berkat  semangat  juang  yang tinggi  dari  tokoh-tokoh  pendidikan  Islam,  akhirnya  berbagai  kebijakan  tersebut mampu  diredam  hingga  lahirnya  Undang-undang  RI  Nomor  20,  tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pada  masa  kolonial  Belanda,  kebijakan  pemerintah  tidak  memperkenankan agama  Islam  diajarkan  di  sekolah-sekolah.  Karenanya  pendidikan  Islam  hanya dilaksanakan  oleh  masyarakat,  baik  perorangan  maupun  melalui  lembaga  atau organisasi  Islam  dengan  pengawasan  yang  sangat  ketat.  Hal  ini  berbeda  ketika masa kolonial  Jepang  yang memberikan keluasan untuk  pengajaran agama  Islam di  sekolah  meskipun  guru  yang  mengajar  tidak  digaji  oleh  pemerintah.  Bangsa Indonesia telah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Meskipun pelaksanaannya masih diwarnai oleh kepentingan politik kaum penjajah, sehingga tujuan pendidikan yang hendak dicapai disesuaikan dengan kepentingan mereka.
Setelah  bangsa  Indonesia  memproklamirkan  kemerdekaannya,  bangsa Indonesia  menunjukan  kepeduliannya  terhadap  pendidikan.  Hal  itu  terbukti dengan  menempatkan  usaha  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagai tujuan  nasional  bangsa  Indonesia,  sebagaimana  tertulis  dalam  pembukaan Undang-undang  Dasar  RI  1945. 1 Pendidikan  merupakan  upaya  merancang  masa
1 Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  negara  Indonesia  yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan  perda-maian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  susunan  negara  republik  Indonesia  yang berkedaulatan rakyat dengan  berdasarkan kepada: Ketuhanan  yang Maha Esa,  kemanusiaan  yang
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
depan  umat  manusia  yang  dalam  konsep  dan  implementasinya  harus memperhitungkan  berbagai  faktor  yang  mempengaruhinya.  Konsep  pendidikan dapat diibaratkan sebuah pakaian yang tidak dapat diimpor dan diekspor. Ia harus diciptakan  sesuai  dengan  keinginan,  ukuran,  dan  model  dari  orang  yang memakainya  sehingga  tampak  pas  dan  serasi.  Demikian  pula  dengan  konsep pendidikan  yang  diterapkan  di  Indonesia.  Ia  amat  dipengaruhi  oleh  berbagai kebijakan  politik  pemerintahan,  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, perkembangan  dan  perubahan  masyarakat,  adat  istiadat,  kebudayaan  dan  lain sebagainya.  Berkat  semangat  juang  yang  tinggi  dari  tokoh-tokoh  pendidikan Islam,  akhirnya  berbagai  kebijakan  tersebut  mampu  “diredam”  untuk  sebuah tujuan  ideal  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  20,  tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) BAB II, pasal 3. 2
Pada  masa  Orde  lama  pendidikan  Islam  mulai  diperjuangkan  untuk diadakan pembaruan dengan diterbitkannya berbagai kebijakan tentang perbaikan pendidikan  Islam,  di  antaranya  madrasah  wajib  belajar  (MWB).  Perbaikan pendidikan  Islam  berlanjut  pada  masa  Orde  Baru  yang  diawali  oleh  kebijakan pemerintah  dengan  penegrian  madrasah  (MIN,  MTsN,  dan  MAN),  hingga lahirnya SKB Tiga Menteri yang me-nyamakan lulusan sekolah dengan madrasah, pendirian MAPK dan lain-lain. Ke-bijakan pemerintah di bidang pendidikan Islam semakin  membaik  pada  masa  orde  reformasi  dengan  munculnya  universitas- universitas  Islam  negeri  yang  tidak  hanya  bernaung  di  bawah  Kementerian Agama,  tetapi  juga  di  bawah  Kementerin  Pendidikan  Nasional  yang memungkinkan  pendidikan  Islam  mendapat  perhatian  dari  berbagai  pihak  tanpa menonjolkan dikotomi umum dan agama.
B. Kebijakan Politik Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional
adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan  kerakyatan  yang dipimpin oleh hikmat  kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewu-judkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BP7 Pusat, Undang-Undang Dasar, P4, GBHN, Jakarta: t.p., 1990, h. 1.
2 Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  ke-hidupan  bangsa,  bertujuan untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Tim  Redaksi  Fokusmedia, Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Bandung: Fokusmedia, 2006, h. 5-6.
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
Latifatul Khasanah Dampak Kebijakan Pendidikan Islam (Study Tentang Lahirnya Kelas Elit Muslim di Indonesia)

## 1. Pemerintahan Orde Lama (Soekarno th 1945-1966)
Di  masa  awal  berdirinnya  negara  1945-1966,  pertentangan  antara kepentingan  politik  dan  aliran  ideologi  nasionalis  sekuler  dan  nasionalis  Islam acap  kali  terjadi  dalam  memutuskan  kebijakan.  Keadaan  yang  demikian berimplikasi  terhadap  kebijakan  pemerintah  yang  belum  mencerminkan pendidikan  Islam  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  terintegrasi  ke  dalam  sistem pendidikan  nasional.  Pendidikan  Islam  sepenuhnya  di  bawah  tanggung  jawab Departemen  Agama  yang  dibentuk  untuk  membidangi  masalah-masalah keagamaan.  Pendirian  Departemen  Agama  dilatari  oleh  kebijakan  politik  umat Islam  setelah  Indonesia  merdeka.  Pemerintah  Republik  Indonesia  baru  dibentuk oleh  koalisi  Muslim  dan  beberapa  partai  nasionalis,  antara  lain  Masyumi, Nahdhatul  Ulama,  PNI,  dan  PKI.  Meskipun  selama  tahun-tahun  peperangan, pihak  Muslim  menjadi  kekuatan  organisasi  politik  yang  besar,  namun  kemudian kekuatan  mereka  terkalahkan  oleh  kekuasaan  Partai  Nasionalis  Indonesia  yang bercorak nasionalis sekuler. 3
Perdebatan-perdebatan  antara  kelompok  Muslim  yang  beraliran  politik  dan ideologi yang agamis (Islam) berpandangan bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan dan menuntut  Islam dijadikan sebagai dasar negara apabila  Indonesia merdeka,  sedangkan  golongan  nasional  dalam  aliran  politik  dengan  ideologi sekulernya menghendaki Pancasila sebagai  dasar negara. Ditinjau dari perspektif kehidupan  kenegaraan,  muara  dari  keinginan  dan  upaya  pemikir  dan  aktivis politik  Islam  adalah  menempatkan  posisi  Islam  secara  pas  dalam  kehidupan kenegaraan,  yaitu  dengan  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  negara.  Muhammad Natsir  selaku  tokoh  Masyumi  merupakan  salah  seorang  artikulator  penting  dari gagasan  ini.  Bahkan,  sebelum  Indonesia  merdeka,  pada  tahun  1930-an,  Natsir telah terlibat dalam perdebatan dengan Soekarno tentang hal krusial tersebut. 4
Gagasan menjadikan  Islam  sebagai  dasar negara  kembali  mewacana dalam sidang  Badan  Pelaksana  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI). Perdebatan  itu  berakhir  tanggal  22  Juni  1945  setelah  adanya  kompromi  dan
3 Musyrifah  Sunanto, Sejarah  Peradaban  Islam  Indonesia ,  (Cet.  I;  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2005), h. 61
4 Bahtiar Effendy, Jalan Tengah Politik Islam, (Cet. I; Jakarta: Ushul Press, 2005), h. 43.
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
kesepakatan,  yaitu  kelompok  Islam  agamis,  nasionalis  dan  kelompok  nasionalis sekuler berkaitan dengan dijadikannya Piagam Jakarta sebagai Mukadimah UUD 1945.  Namun,  pada  tanggal  18  Agustus  1945,  kesepakatan  itu  berubah  dengan penerimaan  rumusan  Pancasila  tanpa  disertai  Piagam  Jakarta.  Perubahan  itu diterima  oleh  kelompok  Islam  yang  berideologi  agamis,  karena  situasi  saat  itu mengharuskan  adanya  prioritas  pilihan. 5 Perubahan  atas  dasar  negara  tersebut didasarkan  pada  pertimbangan  politis  untuk  persatuan  dan  kesatuan  bangsa. Namun,  proses  perubahannya  dalam  sidang  PPKI  tanggal  18  Agustus  1945 berlangsung  dalam  waktu  yang  sangat  singkat.  Perubahan  dasar  negara  itu menimbulkan  pertanyaan  umat  Islam  dan  perasaan  tidak  puas,  karena  Piagam Jakarta  telah  disepakati  sebelumnya  yang  mencantumkan  syariat  Islam  sebagai dasar  negara  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Piagam  Jakarta.  Dalam perkembangan  selanjutnya,  untuk  meredam  keinginan  umat  Islam  setelah Indonesia  merdeka,  pemerintah  menyediakan  pembentukan  Departemen  Agama pada tanggal 3 Januari 1946 sebagai konsensi bagi umat beragama khususnya bagi umat  Islam.  Departemen  ini  dibentuk  untuk  melindungi  kebebasan  beragama, menjaga  keserasian  hubungan  antara  komunitas  agama  yang  berbeda,  dan  yang utama  adalah  untuk  menangani  masalah  keagamaan  Muslim,  seperti  pendidikan Islam,  perkawinan,  haji,  dakwah,  dan  mengelola  peradilan  agama. 6 Departemen Agama  inilah  yang  secara  intensif  memperjuangkan  politik  pendidikan  Islam  di Indonesia.
Sejak  saat  itu  Departemen  Agama  mengelola  sepenuhnya  pendidikan Agama  Islam,  meskipun  banyak  tantangan  dari  kekutan  nasionalis  sekuler terutama  di  lembaga  Badan  Pekerja  Nasional  Indonesia  Pusat  (BP-KNIP)  saat sidang-sidang dalam merumuskan Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah  tahun  1949-1950.  Pemerintah  belum  memosisikan  pendidikan  Islam
5 Kalangan  nasionalis  Islam  menilai  bahwa  bukanlah  saat  yang  tepat  untuk  memprotes perubahan  itu,  pada  saat  bangsa  Indonesia  dituntut  untuk  mempertahankan  kemerdekaan.  Yang menjadi pertimbangan  lain adalah Pidato Presiden Soekarno tanggal 1 Juni 1945  yang kemudian dikenal  sebagai  “hari  lahir  Pancasila”  serta  pernyataan  janjinya  pada  tanggal  18  Agustus  1945 yang  menekankan  bahwa  UUD  1945  bersifat  sementara.  Lihat  Firdaus  Syam,  Amin  Rais  dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Indonesia Modern , (Cet. I; Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 48.
6 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, bagian ketiga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 340. Lihat pula Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban ..., h. 61.
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. 7 Tantangan yang demikian tidak terpisahkan  dari  kondisi  politik  negara  yang  belum  stabil  dengan  berbagai kepentingan  yang  memengaruhinya.  Secara  politik,  pada  masa  pemerintah Presiden Soekarno terjadi tarik-menarik antarkepentingan dan kekuatan kelompok nasionalis,  kelompok  agamis,  dan  kelompok  nasionalis  sekuler  atau  komunis dalam  merumuskan  berbagai  kebijakan  yang  memberi  arah  ke  mana  negara  dan bangsa  ini  dibawa.  Hal  tersebut  ternyata  sangat  menguras  waktu  dan  kurang memberi peluang bagi pemerintah untuk memperbaiki kondisi pendidikan Islam. 8
Tiga  kekuatan  ideologi  ini  sering  kali  berbenturan  dan  saling  mangalahkan. Presiden Soekarno adalah tokoh yang menganut ideologi nasionalis yang berbasis keindonesiaan  dan  kultural.  Dalam  posisinya  itu,  ia  terkadang  dekat  dengan kelompok Islam dan terkadang dekat dengan kelompok sekularis komunis. 9
2. Pemerintahan Orde Baru  (Soeharto  th 1966 – 1998 )
Dalam  perkembangan  selanjutnya  terjadi  pergantian  system  pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto sejak tahun 1966-1998. 10 Di bidang pendidikan  di  masa  Pemerintah  Orde  Baru  bertujuan  untuk  menekankan  pada
7 Besarnya tantangan  tersebut dapat dilihat pada praktik penyelenggaraan pendidikan Islam yang  masih  sepenuhnya  mengajarkan  ilmui-lmu  agama,  juga  pada  lembaga  pendidikan  umum belum mewajibkan pengajaran pendidikan agama kecuali dengan persetujuan orang tua murid atau dengan  sikap  sukarela.  Keadaan  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  kebijakan  Belanda  yang  bersikap “netral” terhadap agama seperti yang dinyatakan dalam pasal 179 ayat (2) Indiche Staatsregeling bahwa  pengajaran  umum  adalah  netral,  yang  artinya  pengajaran  diberikan  dengan  menghormati keyakinan  agama  masing-masing.  Di  sekolah  menengah  umum  yang  berbahasa  Belanda  seperti Mulo (Meer hidgebreid Lager Onderwijst) dan AMS (Algemene Midddlebare School) pada tahun 1930 diajarkan pula pelajaran agama Islam bagi murid-murid yang berminat dan bersifat sukarela. Lihat Departemen Agama RI, Informasi Kelembagaan Agama Islam, “ Dokumen”, h. 6.
8 Abuddin  Nata, Pendidikan  Islam  di  Indonesia:  Tantangan  dan  Peluang, Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  dalam  Bidang  Sejarah  dan  Filsafat  Pendidikan  Islam  pada  Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan, h. 7.
9 Abuddin  Nata ,  Manajemen  Pendidikan  Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan  di  Indonesia , (Jakarta:  Kencana,  2005),  h.  14.  Memurut  Husni  Rahim  Pengambilan  kebijakan  saat  perumusan Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1950  tentang  Pendidikan  dan  Pengajaran  di  Sekolah.  Pada beberapa  pasal  yang  berkaitan  dengan  pendidikan,  tidak  dimasukkan  pendidikan  Islam  ke  dalam sistem  pendidikan  nasional.  Pendidikan  Islam  dalam  bentuk  Madrasah  dan  pesantren  dianggap belum  termasuk  ke  dalam  sistem  pendidikan  nasional.    Husni  Rahim, Madrasah  dalam  Politik Pendidikan di Indonesia , (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 17.
10 Peralihan  kekuasaan  ini  berdasarkan  siding  MPRS  tahun  1968  yang  menetapkan Supersemar,  sehingga  secara  hukum  ia  menjadi  sah.  Sejak  itu,  Soeharto  sebagai  pemegang Supersemar  ditetapkan  menjadi  Presiden  RI  yang  kedua.  Kehadiran  Orde  Baru  ini  membawa semangat  untuk  melakukan  “koreksi  total”  yang  dianggap  menyimpang  dari  dasar  negara  yang pernah terjadi di masa pemerintah Presiden Soekarno. Hamlan, Politik Pendidikan Indonesia ,vol. 10no. 01, Juni 2013 hal 177
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
(Study Tentang Lahirnya Kelas Elit Muslim di Indonesia)
“Kualitas  manusia  Indonesia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  cerdas,  memiliki  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  memiliki keterampilan,  mempertebal  semangat  kebangsaan  dan  cinta  tanah  air  serta bertanggung  jawab  dalam  pembangunan  bangsa.”  Namun,  dalam  kenyataannya tujuan  pendidikan  yang  telah  dirumuskan,  ditetapkan  dan  diamanatkan  oleh MPRS dan MPR tampaknya belum mewujud di masa Orde. Penyebabnya adalah selain dipengaruhi oleh faktor intern, juga dipengaruhi oleh faktor ekstern. Faktor intern  adalah  tidak  diikuti  oleh  sistem  pendidikan  yang  kuat  dan  tidak  didukung oleh  manajemen  yang  baik  sehingga  pendidikan  kurang  berjalan  secara  efektif. Dalam  praktiknya,  kebijakan  pemerintah  Orde  Baru  menerapkan  system  yang sentralistik sehingga terjadi polarisasi yang seragam (uniformitas). Polarisasi yang sentralistik  berdasarkan  Undang-  Undang  Nomor  5  tahun  1975  tentang Pemerintahan Daerah telah berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan  pemerintahan  segalanya  ditentukan  oleh  Pemerintah  Pusat. Sistem ini berimplikasi terhadap pemerintah yang ada di daerah. Dapat dikatakan bahwa  pemerintah  daerah  sangat  lemah  dalam  prakarsa  dan  kreativitas  untuk menyelesaikan barbagai masalah dan tantangan yang dihadapinya. 11
Dalam kaitan dengan pendidikan Islam, kebijakan politik pendidikan Islam era  pemerintah  Orde  Baru  khususnya  di  masa  awal  pemerintahnya  belum memerhatikan  pengembangan  pendidikan  Islam  bahkan  cenderung  mengalihkan pembinaan pendidikan Islam oleh Depertemen Agama ke Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti  tercermin pada sejumlah kebijakan  yang tertuang dalam peraturan-peraturan  dan  perundang-undangan  berkenaan  dengan  pendidikan Islam. 12 Selanjutnya Kebijakan pemerintah dalam Keppres Nomor 34 tahun 1972
11 Hamlan  , Politik Pendidikan Islam Dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Di Indonesia, Jurnal Studia Islamika, vol.X, No. 1, 01  Juni, 2013 hal.178
12 Pada  tahun  1972  dan  1974,  lahir  kebijakan  yang  ditetapkan  dalam  Surat  Keputusan Presiden  Nomor  34  tahun  1972  tentang  Tanggung  Jawab  Fungsional  Pendidikan  dan  Latihan, kemudian diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972. Dalam Keppres 34 tahun  1972 disebutkan pada pasal 1 ayat (2) yaitu  “Mengatur  standarisasi  lembaga  pendidikan  dan  latihan  yang  meliputi  isi  dan  kualitas palajaran guna disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan.” Dalam pasal 1 ayat (4) “Mengatur dan  mengawasi  izin  pendirian  sesuatu  lembaga  pendidikan  dan  latihan.”  Pada  pasal  2  juga disebutkan  bahwa  “Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  bertugas  dan  bertanggung-jawab  atas pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
tersebut merupakan salah satu bentuk hegemoni pemerintah di bidang pendidikan, baik  dari  sisi  pengaturan  standarisasi  kualitas  pendidikan  untuk  kebutuhan pembangunan  yang  dikehendaki  oleh  pemerintah,  maupun  pengaturan  dan pengawasan  tentang  pendirian  lembaga  pendidikan  negeri  dan  swasta.  Bahkan, dengan kebijakan ini pemerintah berkeinginan untuk menjadikan pendidikan satu atap dalam pengelolaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Atas dasar itu, dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  bidang  pendidikan  tampaknya  menjadi kewenangan otoritatif Pemerintah Orde Baru. Demikian pula halnya dalam Inpres Nomor  15  tahun  1974,  pasal  3  dikemukakan  bahwa  “Tugas  dan  kewajiban Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  sebagai  pembantu  Presiden  di  bidang pendidikan  meliputi  tanggung  jawab  fungsional  pembinaan  pendidikan  dan latihan.” Dalam bab  III  tentang pelaksanaan pembinaan dan latihan pasal  7 ayat (1)  disebutkan  bahwa  “Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  menetapkan kebijaksanaan pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh.” 13

## 3. Pemerintahan Reformasi (tahun 1998-sekarang)
Dalam perkembangan pendidikan Islam terutama pasca pemerintahan Orde Baru sejak tahun 1998 sampai saat ini yang dikenal sebagai sistem pemerintahan Era  Reformasi.  Pada  masa  ini  merupakan  era  baru  dalam  sistem  pemerintahan Republik Indonesia sebagai koreksi terhadap sistem pemerintahan yang dibangun oleh  pemerintah  Orde  Baru. 14 Gerakan  reformasi  yang  dimotori  oleh  mahasiswa tahun  1998,  pada  prinsipnya,  mengandung  empat  tuntutan  yang  hendak diwujudkan,  yaitu:  1)  demokrasi;  2)  kebebasan  berpendapat  dan  berbeda pendapat; 3) keterbukaan; dan 4) otonomi. 15 Keempat prinsip tersebut merupakan reaktualisasi  dari  nilai-nilai  budaya  Indonesia  sebagai  cita-cita  Proklamasi
maupun  swasta.  Lihat  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  34  tahun  1972  tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan, “Dokumen” Kantor Sekretariat Negara RI, h. 1-2.
13 Lihat  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  15  tahun  1974  tentang  Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972, “Dokumen” Sekretariat Negara RI, h. 3-4.
14 Lihat Undang-Undang Otonomi Daerah edisi terbaru, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 4.
15 www.wikipedia.com (Diakses tanggal 23  Juni 2018). Lihat pula H.A. Malik Fadjar, et.al, Tim  Nasional  Reformasi  Menuju  Masyarakat  Madani  Kelompok  Pendidikan  dan  Penembangan SDM, Flatform  Reformasi  Pendidikan  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia ,  (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1999), hal. 16
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
(Study Tentang Lahirnya Kelas Elit Muslim di Indonesia)
Kemerdekaan  1945.  Sebagai  respons  atas  keempat  tuntutan  reformasi  tersebut, disusunlah kebijakan pemerintah  yang termuat dalam Undang- Undang  Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Selanjutnya, ia direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah. 16 Undang-Undang  tentang Otonomi  Daerah  tersebut  telah  mendelegasikan  bidang  pendidikan  sebagai  salah satu  system  pemerintahan daerah  yang dikenal  dengan desentralisasi  pendidikan. Desentralisasi  pendidikan  ini  merupakan  bentuk  penyerahan  wewenang pemerintah  pusat  kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  yang bertujuan  agar  pengelolaan  pendidikan  menjadi  kewenangan  daerah  sehingga pengembangan,  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasinya  diharapkan  lebih cepat,  tepat,  efisien,  dan  efektif  khususnya  untuk  pemenuhan  kebutuhan masyarakat di daerah dalam bidang pendidikan.
Dalam  praktiknya  Pemerintah  Era  Reformasi  telah  melakukan  perubahan yang  signifikan  di  bidang  pendidikan  dengan  mengemban  misi  baru  reformasi pendidikan dan sumber daya manusia  yang bertumpu  pada pembangunan bidang pendidikan  nasional  yang  aspiratif,  demokratis,  dan  partisipatif.  Sejalan  dengan hal  itu,  terdapat  empat  isu  kebijakan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  yang perlu  direkonstruksi  dalam  rangka  otonomi  daerah,  yaitu:  1)  berkaitan  dengan peningkatan  mutu  pendidikan;  2)  efisiensi  pengelolaan  pendidikan;  serta  3) relevansi  pendidikan;  dan  4)  pemerataan  pelayanan  pendidikan. 17 Tujuan  dari perubahan  system  pendidikan  nasional  di  Era  Reformasi  dalam  rangka  untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan  dinamika  yang  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat.  Untuk mewujudkan  keinginan  itu,  dirumuskan  Undang-  Undang  Nomor  20  tahun  2003
16 Lihat  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  edisi  terbaru,  (Cet.  I;  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005), h. 4.
17 Indra  Jati  Sidi, Kebijakan  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Bidang  Pendidikan , (Makalah)  (Bandung:  PPS  UPI,  2000).  Lihat  pula  E.  Mulyasa, Manajemen  Berbasis  Sekolah, Konsep Strategi dan Aplikasi , (Cet. III; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 6.
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Kebijakan  ini  bertujuan  “Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang bermutu sesuai dengan amanat  Proklamasi  Kemerdekaan  1945,  bertekad  untuk  mewujudkan  masyarakat madani  Indonesia  sebagai  suatu  masyarakat  Pancasilais  yang  beriman  dan bartakwa,  memiliki  cita-cita  dan  harapan  masa  depan,  demokratis  dan  beradab, menjujung tinggi hak-hak asasi manusia, berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, koorporatif dan kompetitif, serta memiliki kesadaran dan solidaritas antargenerasi dan  antarbangsa,  maju  dan  mandiri,  cakap  dan  cerdas,  kreatif  dan  bertanggung jawab, serta berwawasan budaya. 18
Dalam konteks ini, Departemen Agama sebagai penyelenggara pemerintahan  di  bidang  pendidikan  Islam  telah  merespons  arah  kebijakan pembangunan  bangsa  Indonesia  di  Era  Reformasi.  Kebijakan  ini  dikemukakan oleh  Husni  Rahim  selaku  Direktur  Jenderal  Kelembagaan  Agama  Islam  dalam Rakor dengan Komisi  IV DPR RI tanggal 26 Juni 2001. 19 Kebijakan  yang berisi penghayatan  dan  pengamalan  ajaran  agama  yang  dilandasi  oleh  iman  dan  takwa kepada Allah SWT, dengan memfungsingkan segala potensi yang dimiliki seperti akal,  hati,  dan  sarana  pengetahuan  lainnya  akan  dapat  menghantarkan  manusia pada  kebenaran  yang  hakiki,  yaitu  pada  tingkat  kesucian  batin  menuju  hakikat kebenaran  yang  sesungguhnya.  Dalam  Al-Qur‟an  disebutkan. 20 Ayat  tersebut dapat  dijadikan  dalil  dalam  merumuskan  arah  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai
18 H.A.  Malik  Fadjar,  ,  Tim  Nasional    Reformasi  Menuju  Masyarakat  Madani  Kelompok Pendidikan dan Penembangan SDM, Flatform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia , (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1999), hal. xv.
19 Dalam rakor tersebut dikemukakan: “Pendidikan agama diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan pribadi, watak dan akhlak mulia peserta didik, serta pada pembentukan sikap dan  perilaku  berakhlak.  Pengembangan  pribadi,  watak,  dan  akhlak  mulia,  selain  dilakukan  oleh lembaga  pendidikan  formal,  juga  oleh  keluarga,  lembaga  sosial  keagamaan,  dan  lembaga pendidikan tradisional keagamaan serta tempat-tempat ibadah. Pendidikan agama sangat strategis sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia dan sangat besar peranannya dalam mewujudkan manusia  yang  berkualitas,  karena  pada  hakikatnya  manusia  yang  berkualitas,  yaitu  manusia beriman  dan  bertakwa,  hanya  terwujud  melalui  penghayatan  dan  pengamalan  ajaran-ajaran agamanya.”  Husni  Rahim, Kebijakan  Direktur  Jenderal  Kelembagaan  Agama  Islam  di  Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam , (Dokumen Departemen Agama RI, 2001), h. 3.
20 Ayat ini menggabarkan tentang manusia sebagai makhluk yang diciptakan menurut fitrah Allah. “Maka  hadapkanlah  wajahmu  dengan  lurus  kepada  agama  (Allah);  (tetaplah  atas)  fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. al-Rûm[30]: 30)
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
dalam pendidikan nasional yang diharapkan mampu menghantarkan peserta didik menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  secara  konsisten  sesuai  dengan petunjuk  ajaran  agamanya. 21 Lembaga  pendidikan  Islam  yang  fungsi  utamanya memberikan  pengajaran  agama  dan  umum  kepada  peserta  didik  idealnya  dapat memfungsikan  dan  mengoptimalkan  seluruh  potensi  pendidikan  yang  dimiliki oleh  peserta  didik  sekaligus  dapat  mengaktualisasikan  visi  dan  misi  pendidikan nasional.
Rumusan  visi  dan  misi  pendidikan  nasional  tersebut  ditetapkan  dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  No.  22  tahun  2006  tentang  Standar  Isi  untuk  Satuan  Pendidikan  Dasar dan  Menengah.  Kebijakan  di  bidang  Pendidikan  nasional  tersebut  diharapkan mampu  menjamin  pemerataan  kesempatan  pendidikan,  peningkatan  mutu,  dan relevansi  serta  efisiensi  manajemen  pendidikan.  Peningkatan  mutu  pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati,  olah  pikir,  olah  rasa,  dan  olah  raga  agar  memiliki  daya  saing  menghadapi tantangan  global.  Peningkatan  relevansi  pendidikan  dimaksudkan  untuk menghasilkan  lulusan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  kebutuhan  berbasis  potensi sumber  daya  alam  Indonesia.  Peningkatan  efisiensi  manajemen  pendidikan dilakukan  melalui  penerapan  manajemen  berbasis  sekolah  dan  pembaruan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. 22
21 Abdul Fatah Jalil menafsirkan ayat ini bahwa manusia itu pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan  menuju  jalan  yang  baik  (fitrah)  dan  manusia  dibekali  dengan  akal,  hati,  dan  alat-alat pengetahuan yang mampu membantu memperoleh hal-hal yang sehat tanpa kecenderungan kepada hawa nafsu dan akan sampai pada tahap hakikat yang sebenarnya. „Abdul Fattāh Jalīl, Min Uṣūl al-Tarbawiyyah  fī  al-Islām  (Kairo:  t.p.,  1997),  h.  51.  Imam  Al-Ghazâlî  menafsirkan  ayat  ini dengan  mengemukakan  bahwa  bekerjanya  akal,  hati,  dan  alat-alat  pendidikan  itu  tentunya  masih dalam pengertian fitrah yang sampai pada hakikat. Untuk itu, pencapaian hakikat kebenaran hanya bisa ditempuh melalui proses bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain, agar ia dapat berkembang  secara  maksimal  kepada  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Istilah  ta‟īm  dalam  pandangan Imam  Al-Ghazali  adalah  pengetahuan  yang  datang  dari  Allah  Swt  melalui  ilmu  al-mukāsyafah, yaitu ilmu yang langsung diperoleh dari Allah SWT. Lihat Al-Ghazālī, Ihyā „Ulūm al-Dīn, Jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 3.
22 Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  22  tahun  2006  tentang Standar  Isi Pendidikan Dasar dan Menengah , h. 73.
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
Dalam konteks ini pendidikan Islam berperan aktif untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut dengan membangun paradigma baru dalam mengembangkan  keilmuan  Islam  di  lembaga  pendidikan  yaitu  mengembangkan integrase  ilmu  agama  dan  ilmu  umum.  Oleh  karena  itu  pendidikan  Islam senantiasa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh nilai moral dan agama. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menjadi keharusan untuk kemaslahatan dan kemajuan umat Islam di masa kini dan masa datang. Sebab, tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi  oleh  semangat  agama,  dapat  dipastikan  bahwa  umat  Islam  akan tertinggal  dalam  peradaban  umat  manusia  di  masa  depan.  Oleh  karena  itu, lembaga  pendidikan  Islam  senantiasa  melakukan  revitalisasi  baik  dari  sisi kelembagaan  maupun  dari  sisi  keilmuannya.  Revitalisasi  lembaga  pendidikan Islam dalam konteks ke depan (global) dapat dipahami dari upaya untuk lembaga pendidikan  Islam  dalam  mainstream  yakni  lebih  berperan  dalam  pembangunan masyarakat.  Untuk  itu,  lembaga  pendidikan  Islam  dihadapkan  pada  tantangan untuk  mengintegrasikan  nilai-nilai  ajaran  agama  dalam  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Dengan  kata  lain,  lembaga  pendidikan  harus  memberi  bekal  berupa penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  kepada  murid  atau  mahasiswa  dan lulusan secara memadai (distinctive competence). 23
Tujuan dari itu adalah agar akses terbuka terhadap pendidikan tinggi dalam bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  oleh lulusan  lembaga  pendidikan  ini  yang  pada  akhirnya  akan  melahirkan  ilmuwan yang  komit  dengan  nilai  agama  (Islam)  dalam  mengkaji  dan  mengembangkan ilmu pengetahuan mendatang (pembangungan masyarakat ke depan). 24

## C. Lahirnya Kelas Elit Muslim
Istilah  Kelas  menengah  muslim  muncul  sejak    Orde  Baru  (tahun  1980an), yaitu  sebuah  „lapisan  masyarakat  baru‟  yang  disebut  sebagai  kelas menengah (middle  class) .  Kemunculan  kelas  ini  difasilitasi  oleh  suksesnya pembangunan ekonomi dan transformasi pendidikan sebagai  akibat dari  program
23 Rahim,  Husni, Madrasah  dalam  Politik  Pendidikan  di  Indonesia ,  Cet.  I;  Jakarta:  Logos Wacana Ilmu, 2005.hal. 30
24 Rahim, Husni, Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia….., hal. 77
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
modernisasi yang dijalankan pemerintahan Orde Baru. Dampak dari kemakmuran ekonomi  dan  transformasi  pendidikan  ini,  sejak  tahun  1980an,  Indonesia kemudian  memiliki  sejumlah  besar  tenaga  ahli (skilled  man-power) yang  terdiri dari  para  menejer,  para  pekerja  terlatih,  para  teknisi,  para  guru  dan  dosen  yang berdedikasi tinggi, dan jenis-jenis SDM lainnya yang cukup kualified 25 .
Transformasi di bidang pendidikan berpengaruh luas terhadap bertambahnya  kelas  menengah  terdidik  yang  siap  memasuki  berbagai  jenis lapangan  pekerjaan.  ”Dengan  masing-masing  profesi  mereka,  kelas  menengah terdidik ini kemudian menjadi kelompok penting di birokrasi pemerintah dan juga di banyak sektor swasta yang ada”. 26 Dalam konteks ini, banyak pengamat seperti Hefner 27 ,  Kuntowijoyo 28 ,  Arief  Budiman 29 ,  Ramage 30 dan  yang  lainnya, berkesimpulan bahwa kelas sosial ekonomi baru telah muncul secara fenomenal di Indonesia  sebagai  sebuah  kelas  menengah.  Dalam  kelas  menengah  ini  terdapat sejumlah  kaum  akademisi,  kaum  cendikiawan,  reformis,  intelektual,  para pengusaha  muda,  pengacara,  tokoh-tokoh  politik,  aktifis  kebudayaan,  kaum teknokrat,  aktifis  LSM,  para  juru  dakwah,  publik  figur,  para  presenter,  para pengamat ekonomi dan sejenisnya. 31
25 M.  Syafi‟I  Anwar, Pemikiran  dan  Aksi  Islam  Indonesia.  Sebuah  Kajian  Politik  tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru . Jakarta: Penerbit Paramadina. 1995, hal 120 26 Mitsuo  Nakamura, The  Emergence  of  Islamizing  Middle  Class  and  the  Dialectics  of Political  Islam  in  the  New  Order  of  Indonesia:  Preludes  to  Informations  of  the  ICMI. A  paper presented at Honolulu‟s seminar on Islam and the Social Construction of Identities: Comparative Perspective on Southeast Asian Muslim. 4- 6 August, 1993 27 Hefner,  Robert  W.  1993. Islam,  State,  and  Civil  Society:  ICMI  and  the  Struggle  for  the Indonesia  Middle  Class . Indonesia. Number  56  (October),  1993  dan Islamization  and Democratization in Indonesia. In Hefner, Robert W. and Patricia Horvatich, eds., Islam in an Era of Nation-States, Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai‟i Press. 1997a 28 Kuntowijoyo. Muslim  Kelas  Menengah  Indonesia  1910-1950:  Sebuah  Pencarian Identitas, Prisma No. 11, 1995,  hal. 35-51.
29 Arief Budiman, From Lower to Middle Class: Political Activites Before and After 1988, In  David  Bourchier  and  John  Legge,  eds., Democracy  in  Indonesia  1950s  and  1990s, hal  .  289- 235.
30 Ramage,  Douglas  E, Politics  in  Indonesia.  Democracy,  Islam  and  the  Ideology  of Tolerance. London and New York: Routledge.1995
31 Beberapa  studi  telah  dilakukan  dalam  mengungkap  fenomena  kelas  menengah  di Indonesia.  Yang  paling  awal  adalah  Majalah PRISMA terbitan  LP3ES,  edisi  Februari  1984. Majalah  ini  mengangkat  tema  kelas  menengah  dengan  topik Kelas  Menengah  Baru:  Menggapai Harta dan Kuasa . Farchan Bulkin,  Loekman Sutrisno, J.S.C Mackie, John S. Nimpono  Soetjipto Wirosardjono dan Hadimulyo mengulas fenomena kelas menengah sebagai produk pembangunan ekonomi  Orde  Baru  dalam  majalah  itu.  Kemudian  harian Kompas membuat  liputan  tentang  gaya
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
(Study Tentang Lahirnya Kelas Elit Muslim di Indonesia)
Yang  menarik,  di  Indonesia,  kemunculan  kelas  ini  diikuti  pula  oleh meningkatnya  semangat  kembali  pada  kehidupan  agama,  kebangkitan  kembali kepada  semangat  keagamaan  tahun  1980an  dan  1990an  adalah  fenomena  khas kelas  menengah  di  wilayah-wilayah  perkotaan  ,  segmen  masyarakat  yang  paling banyak tersentuh oleh pembangunan ekonomi dan perubahan sosial. Fenomena ini berpengaruh luas pada  meningkatnya ketaatan beragama pada orang-orang  Islam yang sedang menikmati kemakmuran sebagai kelas menengah. 32 Kelas menengah Muslim ini muncul dari proses urbanisasi yang terjadi sejak tahun 1960an. Proses industrialisasi  dan  pembangunan  yang  sentralistik  telah  mendorong  timbulnya proses  urbanisasi  kaum  santri  dari  desa-desa  ke  wilayah-wilayah  perkotaan.  Di tengah-tengah kultur kehidupan metropolis, mereka dihadapkan pada situasi tarik menarik  antara  tuntutan  menjadi  modern  di  satu  sisi  tetapi  dengan  resiko terjangkit alienasi dan dislokasi, dan bagaimana mempertahankan akar-akar kultur santri  dengan  resiko  “kehilangan”  modernitas.  Hal  ini  menjadi  dilema,  kaum santri  urban  merasa  sakit  untuk  sepenuhnya  modern,  tetapi  juga  sakit  untuk sepenuhnya  meninggalkan  tradisionalitas  mereka.  Menurut  Huntington,  dalam situasi  seperti  inilah, “Islamist  symbols,  commitment,  and  beliefs  meet  these psychological needs.” 33
Setidaknya  ada  lima  fenomena  yang  terjadi  di  kalangan  umat  Islam Indonesia  terutama  tahun  1980an  dan  1990an  yang  berfungsi  sebagai  presentasi
hidup  kelas  menengah  tahun  1986.  Memasuki  tahun  1990an  muncul  beberapa  buku  dan  tulisan yang  mengulas  fenomena  kelas  menengah  Indonesia.  Misalnya,  buku  yang  disunting  Richard Tanter  and  Kenneth  Young  (eds). The  Politics  of  Middle  Class  Indonesia, Melbourne:  Monash Papers  on  Southeast  Asia,  1990;  Howard.  W.  Dick,  “Futher  Reflections  on  the  Middle  Class,” dalam Richard Tanter and Kenneth Young (eds).1990; Happy Bone Zulkarnain, Faisal Siagian dan Laode  Ida  (eds.), Kelas  Menengah  Digugat, Jakarta:  Penerbit  Fikahati  Aneska,  1993; Majalah Forum mengangkat headline tentang  kelas  menengah  tahun  1996.  Tulisan-tulisan  ini membahas  sekitar  eksistensi,  gaya  hidup,  peranan,  pengaruh  dan  posisi  kelas  menengah  di Indonesia.  Nico  Daryanto  menulis Kelas  Menengah  dan  Budaya  Politik  Sipil  di Indonesia (makalah  untuk  Seminar  Proses  Demokratisasi  di  Indonesia  diselenggarakan  oleh Yayasan Paramadina 5 Agustus 1989), dan seterusnya. Ricahrd Robison. The middle class and the bourgeoisie  in  Indonesia. In  Richard  Robison  and  David  S.G.  Goodman,  eds., The  New  Rich  in Asia,  Mobile  Phones,  McDonald‟s  and  Middle  Class  Revolution. London  and  New  York: Routledge1993, hal. 60
32 Vatikiotis, Michael R.J. 1996. Political Change in Southeast Asia, Trimming the Banyan Tree. London and New York: Routledge, 1996, hal 152-153
33 Samuel P Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon and Schuster, 1996, hal. 116
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
(Study Tentang Lahirnya Kelas Elit Muslim di Indonesia)
kultural  kelas  menengah  Muslim.  Kelima  fenomena  tersebut  adalah:  (1) Gelombang  pemakaian  kerudung  sebagai  sebuah  peneguhan  identitas  kelas,  (2) kemunculan  lagu-lagu  kasidah  modern  Bimbo  yang  khas  berseleras  kelas menengah,  (3)  pendirian  Ikatan  Cendekiawan  Muslim  se-Indonesia  (ICMI),  (4) penerbitan  media  Islam  dan  (5)  pengajian  elit  di  tempat-tempat  prestisius  dan hotel-hotel  berbintang.  Kelima  fenomena  itu  akan  dilihat  tidak  hanya  sekadar bukti telah meningkatnya ekspresi keagamaan atau gejala kebangkitan kegairahan Islam  tahun  1980an  dan  1990an,  tetapi  lebih  dari  itu,  dilihat  sebagai  apa  yang disebut  Bourdieu  sebagai  “reproduksi  kultural” (cultural  reproduction) yaitu investasi  sosial  yang  secara  generatif  (terus-menerus)  dilakukan  dan  secara perlahan  kemudian  meneguhkan  terbentuknya  sebuah  identitas  kelas  baru bernama kelas menengah Muslim.

## 1. Busana Muslimah
Ciri  pertama  yang  menonjol,  kehadiran  kelas  menengah  Muslim  di Indonesia ditandai oleh munculnya fenomena busana muslimah (kerudung/jilbab) di kalangan wanita Muslim yang muncul sejak awal tahun 1980an. Revolusi Islam Iran yang meletus tahun 1979, secara psikologis telah menaikkan harga diri umat Islam  di  mata  dunia,  terutama  dihadapan  Barat.  Setelah  sekian  lama  umat  Islam berada dalam posisi marjinal dan merasa tereliminasi secara politik dan kultural di berbagai negara dan bangsa Muslim, revolusi Islam kemudian memberikan harga diri baru (self-esteem), identitas baru dan kebanggaan. Awal 1980an, di Bandung, para  mahasiswa  Muslim  mulai  muncul  dengan  busana  tertutup  mereka  dengan mententeng Al-Qur‟an di tangan dan mereka terlihat di bis-bis kota, di jalan raya, di  kampus,  di  mall-mall,  tempat-tempat  umum  bahkan  di  pusat-pusat  hiburan. Dengan bangga mereka mengikuti gaya wanita-wanita Iran yang memakai busana Muslimah kemana-mana (saat itu di Indonesia belum terbiasa).
Terilhami oleh wanita-wanita Iran, busana muslimah di Indonesia kemudian menjadi  populer  di  kalangan  pelajar  perkotaan.  Bermula  dari  Masjid  Salman  di Bandung,  busana  muslimah  merebak  masuk  ke  kalangan  mahasiswa,  pelaku bisnis, artis dan pegawai negeri/birokrat pemerintahan. Sejak awal tahun 1980an, perempuan  Muslim  Indonesia  mulai  bangga  memakainya  sebagaimana
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
perempuan-perempuan  Iran  mengenakannya.  Mengikuti  kemenangan  revolusi Islam  Iran, fenomena jilbab di  Indonesia telah menjadi simbol  perlawanan  Islam terhadap hegemoni budaya Barat. Sejak 1980an, pengaruh revolusi ini terasa kuat di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Identitas Islam berupa busana Muslimah telah  menjadi  kebanggaan  di  kota-kota  besar,  tersosialisasi  secara  luas  diantara kalangan  wanita  Muslim  dan  mahasiswa  yang  akhirnya  kemudian  menyentuh kalangan  kelas  menengah.  Ketika  masuk  pada  kalangan  menengah,  busana muslimah telah bermakna lain, bukan hanya ekspresi kesadaran beragama semata tetapi  secara  sosial  berfungsi  sebagai  peneguhan  identitas (affirmative identity) dan simbol kebangkitan kelompok.
Busana  muslimah  berperan  efektif  dalam  proses  kesadaran  pembentukan kelas karena ia berfungsi sebagai apa yang disebut Bourdieu dengan „habitus.‟ Habitus  adalah  “sistem  pengulangan  ekspresi  penampilan (disposisi)  yang  kemudian  berkembang  menjadi  struktur  sosial  yang  berfungsi menstrukturkan  struktur  baru.  Sistem  pengulangan  itu  kemudian  menggenerasi menstruksturkan  praktek-praktek  representasi  yang  secara  obyektif  terus berlangsung”. 34 Habitus Busana muslimah dikenakan terus-terusan, dimana-mana (masjid, sekolah, kampus, ruang kelas, tempat-tempat hiburan, mal-mal, lapangan olah  raga  dan  seterusnya)  sehingga  setelah  berproses  dalam  jangka  waktu  yang cukup lama, ia membentuk sebuah kesadaran kelompok.
Disposisi  (bahasa  penampilan)  ditunjukkan  melalui  proses  yang  perlahan, bertahap  dan  terus-menerus.  “Tubuh”  kata  Bourdieu,  “secara  literal  kemudian berubah  menjadi  bentuk-bentuk  tertentu,  menjadi  simbol,  dimana  habitus perlahan-lahan  terefleksikan  dari  cara  orang  berjalan,  berpakaian,  berbicara, bergerak  dan  makan”. 35 Sebagai  prinsip-prinsip  generatif  yang  berulang  terus- menerus, habitus kemudian memproduksi dan mereproduksi “the „practices‟ of a class.” Ketika  kelompok  yang  tersadarkan  itu  adalah  kelompok  Muslim  yang sedang  mengalami  kemakmuran  ekonomi  sebagai  hasil  dari  modernisasi
34 Pierre  Bourdieu, An  Outline  of  a  Theory  of  Practice. trans.  Richard  Nice.  Cambridge: Cambridge University Press,1977, 73
35 John B.Thompson,  “Bourdieu on „habitus.‟”  In   Patrick Joyce, ed., Class .   Oxford,  New York: Oxford University Press, 1995, hal. 102
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
pembangunan  Orde  Baru,  busana  muslimah  kemudian  menjadi  identitas  sebuah kelas  baru  yaitu  kelas  menengah  Muslim.  Individu-individu  yang  mengenakan busana Muslimah, “do not know what they are doing that what they do has more meaning than they know”. 36 Dengan membiasakan memakai busana yang khas di kalangan  mahasiswa  dan  kelas  menengah,  para  wanita  Muslim,  “terus-menerus mengkonstruk  dunia  sosial  mereka  melalui  praktek  kehidupan  sehari-hari  dan kemudian mengisinya dengan makna baru”. 37 Berbusana Muslimah, secara sosial, lebih  dari  sekadar  menjalankan  ajaran  agama  dan  peneguhan  identitas,  tapi pembentukan sebuah kelas.

## 2. Kasidah Modern Bimbo
Pada saat pemakaian kerudung/jilbab mulai populer, di sisi lain pada tahun 1980an,  hadir  juga  sebuah  ekspresi  musik  yang  melantunkan  kasidah  modern yang  menjadi  simbol  keberagamaan  dan  kehausan  spiritual  masyarakat  terdidik perkotaan.  Jiwa  yang  gersang  masyarakat  Muslim  perkotaan  ini,  sejak  tahun 1980an  disiram  oleh  teduh  dan  sejuknya  musik  kasidah  modern  dalam  bentuk musik  pop  yang  ditampilkan  oleh  Bimbo.  Melalui  kasidah  modern  yang  khas kelas  menengah  ini,  grup  Bimbo  mengenalkan  sebuah  simbol  Islam  lain  yang memperkuat  identitas  keagamaan  kelas  menengah  Muslim  yang,  sebelumnya ditampilkan  oleh  semaraknya  berjilbab.  Acil  Bimbo  mengatakan  bahwa-bahwa lagu-lagu  kasidah  modern  tersebut  dimaksudkan  untuk  menyuguhkan  selera musik  relijius  masyarakat  Islam  urban  yang  tinggal  di  wilayah-wilayah perkotaan. 38 Diterimanya  musik  kasidah  modern  Bimbo  di  kalangan  masyarakat kelas  menengah  kota  tahun  1980an  ini  nampaknya  karena  mereka  mencari “ekspresi  estetis  relijius  yang  damai,  tenang  dan  menyejukkan”. 39 Sebagai alternatif  dari  kasidah  tradisional  yang  didominasi  instrumen-instrumen  musik,
36 Pierre  Bourdieu  and  Jean-Claude  Passeron.  1977. Reproduction  in  Education , Society, and Culture. London and Beverly Hills: Sage, 1977, hal. 79
37 Keaton, Trica Danielle. 1999. “Muslim Girls and the „Other France‟: An Examination of Identity Construction.” Social Identities . Volume 5, Number 1, 1999, hal.49
38 Tatang  Sumarsono, Sajadah  panjang  Bimbo  :  30  tahun  perjalanan  kelompok  musik religious , Mizan,  Jakarta, 1998, hal. 179
39 Ummat, “Mariana Ramelan. Tahajudku Cuma untuk Keluarga,” No. 16 Thn. 1996, I, 19 Februari, hal.  87-89.
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
nada  dan  syair  Arab  atau  kearab-araban,  Bimbo  menghadirkan  sebuah  warna musik  kasidah  baru  yang  didominasi  oleh  alat  musik  modern  yaitu  gitar,  organ, drum  dan  lain-lain.  Alunan  kasidah  modern  Bimbo  ini  dirasakan  oleh  kelas menengah  Muslim  dengan  indah  mentransformasikan  nilai-nilai  agama  melalui musik pop. Sebagai grup musik yang telah sukses memuaskan kebutuhan ekspresi relijius masyarakat urban, Bimbo mendominasi hampir semua penampilan musik relijius yang ditampilkan dalam televisi setiap bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri  pada  tahun  1980an  dan  1990an.  Bimbo  telah  memberikan  kontribusi  besar dalam lanskap seni musik relijius di kalangan kelas menengah di Indonesia.
Melalui  media  musik  pop,  dimana  kata-kata  lebih  dominan  daripada  suara musik,  kasidah  baru  ini  lebih  mampu  masuk  ke  dalam  penghayatan  rasa pendengar  secara  mendalam.  Di  tengah  hingar-bingarnya  kehidupan  modern, degradasi  moral,  krisis  keteladanan,  ketidakpastian  sosial  dan  tingginya  angka kriminal,  masyarakat  urban  mendambakan  figur  moral  yang  dapat  meredakan problem-problem  sosial  yang  dihadapi.  Dalam  kondisi  kebangkrutan  moral pemimpin  dan  krisis  keteladanan  yang  akut,  kaum  Muslim  kota  mengingat- mengingat  lagi “collective  memory” mereka  ketika  masa  kecil  di  pedesaan  (di surau-surau  dan  masjid)  yang  mengagungkan  sosok  Nabi  Muhammad  Saw. Bimbo merefleksikan fenomena gejolak psikologis ini melalui salah satu lagunya yang  menyejukkan  yang  berjudul  “Rindu  Rasul.”  Dengan  demikian,  lagu-lagu kasidah  tradisional  yang  umumnya  didominasi  oleh  orkes  gambus  dan  rebana yang  liriknya  berbahasa  Arab  sudah  tidak  lagi match dengan  selera  musik  kelas menengah  yang  sedang  mengalami  transformasi  sosial,  intelektual  dan  ekonomi ini.  Musik  gambus  dan  rebana,  selama  beberapa  dekade  termarjinalisasikan  dan dianggap  sebagai  musik  Islam  tradisional  di  pesantren-pesantren  dan  madrasah. Dalam ketidakhadiran ekspresi estetis kelas menengah inilah, popularitas kasidah Bimbo tahun 1980an dan 1990an bisa difahami.
Jika  masjid-masjid  hanya  menyediakan  “tempat  penampungan”  bagi kelompok  kelas  menengah  yang  terdislokasi,  musik  kasidah  Bimbo  memberikan sesuatu  yang  lain:  “sejenis  musik  relgius  yang  tenang  dan  sunyi,  sebuah kemurnian  jiwa  yang  membawa  pendengarnya  pada  sebuah  kesadaran  yang
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
damai. 40 Kelas  menengah,”  menurut  Afrizal  Malna,  seorang  sastrawan,  “adalah sebuah  kelas  dengan  orang-orang  yang  memiliki  basis  sosial  yang  pecah. Karenanya,  mereka  membutuhkan  sebuah  ruang  individu  untuk  menemukan kedirian mereka sendiri dan itulah yang diberikan oleh lagu-lagu kasidah Bimbo.” Kasidah  modern  Bimbo,  dengan  kata  lain,  memberikan  dua  hal:  kebutuhan psikologis  kelompok  santri  yang  memiliki  simbol-simbol  identitas  urban  dan kelas menengah urban dengan simbol-simbol identitas keagamaan.
Proses  urbanisasi  kaum  santri  tahun  1960an  –  1970an  ke  kota-kota, menyebabkan  mereka  terpisah  dengan  akar-akar  tradisional  mereka.  Di  wilayah urban  yang  baru,  mereka  jauh  dari  sumber-sumber  simbol  religius  yang  dulu bersatu  dengan  jiwa  mereka  di  pedesaan.  Sebagai  sebuah  kelas  menengah  baru, mereka  membutuhkan  simbol-simbol  relijius  baru  yang  bisa  mengikat  dan mempertahakankan  identitas  mereka.  Ketika  Bimbo  menyanyikan  lirik-lirik  lagu relijius  yang  sejuk  dan  damai  melalui  musik  pop,  tanpa  nada  marah  dan bergejolak, kaum santri kota ini menemukan apa yang mereka cari disitu. Bimbo membangun sebuah genre musik modern dengan basis dan identitas basis religius kultural.  Genre  musik  kasidah  modern  ini  memperkuat  simbol-simbol pembentukan  kelas  yang  sebelumnya  disimbolkan  oleh  busana  Muslimah.  Jika busana  Muslimah  berfungsi  sebagai  simbol  kembalinya  kelas  menengah  pada agama, musik kasidah modern Bimbo memberikan rasa estetis dalam selera musik dari kelas ini.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  prakarsa  Bimbo  ini  kemudian  diikuti oleh performan musik religius  artistik  yang lain  yaitu kelompok Kiyai Kangjeng pimpinan budayawan Emha Ainun Nadjib. Emha bersama kelompoknya seniman Yogyakarta,  menghidangkan  musik  relijius  kreatif  dengan  menyulap  dan mentransformasikan gamelan Jawa menjadi dentingan-dentingan musik bernuansa relijius  Islami.  Kreasi  ini  ia  persembahkan  dalam  album  Kado  Muhammad  yang di- release tahun  1988.  Album  ini  berisi  puisi,  musik  dan shalawatan ,  diiringi komposisi  musik  model  baru  yang  merupakan  gabungan  antara  gamelan  Jawa
40 Ummat, “Mariana Ramelan. Tahajudku Cuma untuk Keluarga,” No. 16 Thn. 1996, I, 19 Februari, hal.  87-89.
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
(Study Tentang Lahirnya Kelas Elit Muslim di Indonesia)
seperti demung, saron, gambang, siter, bonang, gender, gong dan lain-lain, dengan unsur-unsur  instrumen  musik  Barat  seperti  sintesiser,  gitar,  flute,  violin,  drum, dan  organ.  Album  Kado  Muhammad  menuai  sukses  besar  karena  dianggap  bisa memenuhi selera kreatif masyarakat Muslim kelas menengah dalam bidang musik dan  seni  relijius.  Emha  bersama  krunya  kemudian  diundang  tampil  di  berbagai kota-kota  besar  di  Indonesia  dan  beberapa  perguruan  tinggi  ternama  untuk menampilkan simfoni kreatifnya. Kemudian, terinspirasi oleh observasinya bahwa masyarakat Muslim di wilayah-wilayah perkotaan sedang diterjang oleh kehausan musik  bernuansa  relijius,  dia  kemudian  menghadirkan  album  selanjutnya  yaitu “Menyorong  Rembulan”  tahun  1998  juga  berisi  lantunan shalawatan .  Observasi Emha  tentang  hausnya  masyarakat  kota  akan  musik  relijius  tidak  meleset.  Tidak hanya  album  keduanya  mengalami best  seller ,  Emha  juga  menerima  500 undangan  pertahun  untuk  menampilkan  shalawatan  Kiayi  Kangjeng.  Setiap penampilannya  dihadiri  oleh  ribuan  orang. 41 Semaraknya  shalawatan  Kiyai Kangjeng  adalah  fenomena  khas  kelas  menengah  Muslim  dimana  masyarakat Muslim yang sudah mengalami transformasi ekonomi dan pendidikan di kota-kota menemukan  ekspresi  musik  kasidahnya  dalam  bentuknya  yang  modern  dan menyejukkan rasa.

## 3. Pendirian ICMI
Walaupun masih  dalam level  simbol,  kelas menengah Muslim, sejak tahun 1980an,  telah  menjadi  kekuatan  penggerak  bagi  proses  Islamisasi  yang  terjadi hampir  di  semua  level  sosial  dan  politik  di  Indonesia.  Saat  Islamisasi  sedang berlangsung,  kelas  menengah  tengah  tumbuh  menjadi  kekuatan  penting.  Ketika kalangan  menengah  Islam  ini  sedang  mengalami  mobilisasi  vertikal,  pemerintah membuka dirinya untuk mengakomodasi kekuatan yang sedang tumbuh ini. Kelas menengah  Muslim  pada  periode  ini  mulai  memiliki  kekuatan  memasuki  pusat kekuasaan.  Pejabat  pemerintah  dan  birokrat  kemudian  mengalami  apa  yang disebut  dengan  “santrinisasi”  atau  “ ijo  royo-royo,” sebuah  istilah  yang  pernah populer sebagai proses “penghijauan” di lembaga DPR/MPR. Terbawa arus kuat kelompok  santri  yang  semakin  terbuka  dan  bertambah  luas  secara  kuantitas,
41 Harian Republika 4 Nopember 1998 dan 21 Februari 1999.
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
kelompok  abangan  pun  semakin  lama  semakin  terpengaruh  mengalami  proses santrinisasi.  Sejalan  dengan  proses  islamisasi  yang  terus  menguat,  “jumlah” mereka kemudian semakin berkurang. Sejak pertengahan tahun 1980an, dominasi kelompok  abangan  mulai  menurun  dan  hegemoni  kaum  santri  mulai  menguat. Lonceng  kematian  dominasi  kaum  abangan  Jawa  dalam  birokrasi  Orde  Baru kemudian “dibunyikan” oleh Presiden Soeharto sendiri –yang sebelumnya dikenal sebagai  abangan  dan  jauh  dari  tradisi  Islam–  pada  tanggal  6  Desember  1990, ketika ia mendukung dan meresmikan berdirinya organisasi  Ikatan Cendekiawan Muslim  se-Indonesia  (ICMI), 42 sebuah  organisasi  modern  yang  paling representatif mempresentasikan telah hadirnya sebuah kelas sosial baru di tengah- tengah  umat  Islam  Indonesia  yaitu  kelas  menengah  Muslim.  Perubahan  sosial politik  penting  sedang  terjadi  ketika  itu.  ICMI  kemudian  tumbuh  menjadi kekuatan  kelas  menengah  yang  signifkan.  Menurut  catatan  Arief  Budiman, banyak  anggotanya  menjadi  anggota  parlemen  dan  menjadi  menteri.  Koran  baru yaitu Republika didirikan  dan  sebuah  bank  Islam  yaitu  Bank  Muamalat  juga berdiri.  CIDES,  lembaga  kelompok  akademisi  dan  para  pemikir  muda  juga dibentuk  dan  mulai  bekerja.  Dengan  cepat,  kelas  menengah  Muslim  ini  telah berpengaruh besar dalam dinamika Islam di Indonesia. 43 ICMI saat itu tidak hanya sangat  berpengaruh,  sebagai  organisasi  kelas  menengah  pun  berkembang  cepat dan  meluas.  Pada  kongres  keduanya  saja  di  Jakarta, 1.200  delegasi  hadir,
42 Pendirian  ICMI  ini  cukup  fenomenal.  Berbagai  respon  dan  komentar  muncul  di  sekitar pendiriannya.  Bagi  para  sarjana  seperti  Robert  Hefner,  Nakamura,  Douglas  Ramage  dan  Arief Budiman,  kemudian  juga  para  pendukung  dan  aktifis  ICMI  yaitu  Kuntowijoyo,  Nurcholish Madjid,  Dawam  Rahardjo,  Imaduddin  Abdulrahim  dan  Amien  Rais,  ICMI  adalah  simbol kebangkitan  politik  Islam  dan  jalan  pintu  masuk  bagi  kalangan  Islam  ketika  itu  untuk  bisa berperan di pusat kekuasaan setelah sekian lama terpinggirkan. Tetapi bagi yang lain, yang dikenal sebagai  analis  sekuler,  seperti  Abdurrahman  Wahid  dan  William  Liddle,  ICMI  tidak  lain  adalah bentuk  kooptasi  Soeharto  atas  kelompok  Islam  yang  sedang  naik  untuk  tujuan  politiknya  yaitu pemilu  1992.  Bagi  Wahid  dan  Liddle,  ketika  Soeharto  menjadi  presiden  lagi  untuk  periode berikutnya,  ICMI  akan  ditinggalkan  begitu  saja  dan  akan  kehilangan  kekuasaannya  (lihat  Liddle 1996a;  Schwarz  1994).  Bagi  kelompok  ini,  ICMI  adalah  kendaraan  untuk  kepentingan  politik kelompok  Muslim  “modernis  radikal”  (yaitu  posisi  di  pemerintahan  atau  mendirikan  negara Islam).  Kasus  kejatuhan  Soeharto  kemudian  menunjukkan  bahwa  pandangan  sekuler  ini  tidak terbukti.  Setelah  kejatuhan  Soeharto  tahun  1998,  ICMI  masih  tetap  berdiri  bahkan  pengaruhnya menguat  di  masa-masa  awal  reformasi  dengan  terpilihnya  Habibie  sebagai  presiden  dan  banyak anggotanya menjadi menteri.
43 Arief Budiman. 1994. “From Lower to Middle Class: Political Activites Before and After 1988.” In David Bourchier and John Legge, eds., Democracy  in  Indonesia  1950s  and  1990s, pp. 289-235. Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies Monash University. 1994, hal 232
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
mewakili 42.000 anggotanya dari seluruh propinsi di Indonesia. Dari komunitas- komunitas  Islam  luar  negeri  juga  berpartisipasi.  Menteri  Riset  dan  Tekonologi, B.J.  Habibie,  yang  dipandang  sebagai  menteri  favoritnya  Soeharto,  terpilih menjadi  pemimpinnya  yang  kedua  kali.  16  menteri,  hampir  setengahnya  dari anggota  kabinet,  duduk  di  jajaran  ketua-ketua  ICMI  dan  presiden  Soeharto sendiri berperan sebagai Pelindung. 44
Bagi  kelas  menengah  di  wilayah-wilayah  perkotaan,  ICMI  telah  menjadi simbol  kebangkitan political  capital kelompok  Islam.  Lebih  dari  itu,  ICMI  juga telah menjadi simbol identitas Islam modern dimana umat Islam tidak lagi merasa terbelakang  dan  marjinal.  Dewi  Fortuna  Anwar  merasakan  betul  perubahan  citra ini.  “Dulu,  Islam  diasosiasikan  dengan  keterbelakangan  dan  kemiskinan,  dan kalangan  Islam  cenderung  marasa  rendah  diri  dengan  keislaman  mereka  [tetapi sekarang] Islam tidak lagi dipandang sebagai agamanya orang-orang yang kalah”. Dengan  kata  lain,  melalui  ICMI,  Islam  mempresentasikan  dirinya  dalam  citra yang modern. Salah satu dampaknya adalah tahun 1990an, modernitas ICMI telah memberikan  landasan  bagi  banyak  kalangan  Islam  untuk  mulai  menunjukkan identitas  keislaman  mereka  yang  sebelumnya  kurang  percaya  diri.  Fenomena psikologis  keagamaan  telah  muncul  dimana  para  pejabat  pemerintah  dan  para birokrat  “berlomba”  menunjukkan  identitas  keislaman  mereka.  Pada  saat kelompok  abangan  menguasai  birokrasi  pemerintahan  dan  militer,  menunjukkan identitas  keislaman  secara  terbuka  adalah  sesuatu  yang  “tidak  mungkin” karena  keislaman identik dengan ancaman pada negara dan telah menjadi stigma anti  Pancasila.  Istilah  “satrinisasi  birokrasi”  atau  “birokratisasi  santri”  telah menjadi  jargon  yang  populer  untuk  menggambarkan  hubungan  yang  membaik antara  Islam  dan  negara.  Begitu  kuatnya  perubahan  simbol-simbol  hegemoni budaya  ketika  itu,  muncul  tren  sosial  kultural  di  kalangan  elit  Indonesia,  kelas menengah  Muslim  di  kota-kota  besar  dan  kelompok  terpelajar  yaitu  munculnya perasaan out  of  date jika  mereka  tidak  terlibat  dalam  diskursus  ICMI  atau  tidak menjadi anggota.
44 Liddle,  R.  William.  “The  Islamic  Turn  in  Indonesia:  A  Political  Explanation.” The Journal of Asian Studies 55, No. 3 (Agustus), 1996a, hal 613
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
Liddle 45 memperlihatkan  keheranannya  dan  cukup  terkejut  melihat  orang- orang  yang  tidak  memiliki  latar  belakang  keislaman  atau  sebelumnya  tidak simpati  kepada  perkembangan  Islam  seperti  Wakil  Presiden  Try  Sutrisno (Panglima ABRI 1988 – 1993) mantan Wakil Presiden Sudharmono, yang dalam masa  perjuangan  revolusi  kemerdekaan  tahun  1945  -1949  diduga  memiliki keterkaitan  dengan  gerakan  sayap  kiri  (PKI),  Ginanjar  Kartasasmita  (mantan aktifis  PNI)  dan  Jenderal  Rudini  (mantan  Kasad  dan  Menteri  Dalam  Negeri), semuanya  berpartisipasi  dalam  pendirian  ICMI.  Keheranan  Liddle  belum  habis, “banyak  aktifis  dan  intelektual  Muslim  diluar  lingkaran  negara  juga  tercatat diantara  148  pengurus  ICMI.”  Mereka  termasuk KH.AliYafie,  Sri  Bintang Pamungkas,  Imaduddin  Abdulrahim,  beberapa  unsur  pimpinan  NU  (yang memiliki  sekitar  30  juta  pengikut)  dan  Amien  Rais  (Pemimpin  Muhammadiyah, organisasi  pendidikan  terbesar  di  Indonesia)  yang  saat  itu  “memainkan  peranan kunci dalam kongres dan terpilih sebagai Ketua Dewan Pakar ICMI” . 46 Terlepas dari  terjadinya  mobilisasi  kaum  santri,  ada  juga  faktor  resiprokal  (saling keterpengaruhan)  antara  pemerintah  dan  umat  Islam.  Nurcholis  Madjid  (1993) mendeskripsikan  saling  keterpengaruhan  ini  sebagai  “titik  temu  kondisi-kondisi obyektif  dan  subyekif.”  Kondisi  obyektif  adalah  diterimanya  Islam  oleh pemerintah  dan  kondisi  subyektif  adalah  harapan  kalangan  Islam  untuk mendominasi  pemerintahan.  Dua  kondisi  ini,  menurut  Cak  Nur,  terlihat  dari proses penghijauan di DPR/MPR sebagai hasil dari Islamisasi tahun 1990an.
Bagi  Cak  Nur,  Islamisasi  yang  ekstensif  dan  kemunculan  kelas  menengah Muslim  tahun  1990an  adalah  sebagai  hasil  dari  proses  panjang  hubungan  Islam dan  pemerintah.  Tahun  1950an,  dibuat  kesepakatan  antara  Menteri  Agama  dan Menteri  Pendidikan.  Ketika  itu  disepakati  bahwa  sekolah-sekolah  agama  akan mendapat  pendidikan  umum,  dan  sebaliknya,  sekolah-sekolah  umum  akan mendapatkan  pendidikan  agama.  Akibatnya,  banyak  orang  tua  santri  ketika  itu
45 R. William Liddle, ICMI dan Masa Depan Politik Islam di Indonesia ,  dalam Nasrullah,1995 hal 613
46 Ali Fauzi , The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation , The Journal of Asian Studies 55, No. 3 (Agustus), 1996a, hal.  913-34.
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
menyekolahkan  anak-anaknya  ke  sekolah  umum  karena  mereka  tidak  memiliki beban  psikologis  lagi.  Sebagai  hasilnya,  menurut  Cak  Nur,  di  tahun  1960an, mereka  yang  bergelar  BA  banyak  sekali.  Di  tahun  1970an,  jumlah  sarjana melimpah.  Namun,  saat  itu  mereka  masih  disibukkan  oleh  urusan-urusan individunya.  Sebagian  mereka  mencari  lapangan  kerja  dan  yang  lain  menikah. Tahun  1980an,  para  sarjana  Islam  ini  mulai  bergerak  keluar  komunitas  dirinya sehingga ekspresi keislaman tampak di kantor-kantor, di hotel-hotel, birokrasi dan sebagainya. Namun, ini pun baru sebagai fenomena sosial. Baru di tahun 1990an lah,  pengaruh  dan  nuansa  politiknya  mulai  terasa.  Dan  ini  adalah  sebuah perkembangan yang bisa dimengerti. Jika perkembangan ini dibendung, kata Cak Nur,  akan  berbahaya  karena  akan  melawan  arus.  Soeharto  yang  sudah  sangat faham  akan  proses  pembangunan,  cukup  bijaksana  menangkap  arus  gelombang ini, makanya ia kemudian mendukung pembentukan ICMI. Soeharto akan merasa aman  bersama  komunitas  Islam  yang  sedang  menguat.  Dari  perspektif  inilah, proses  penghijaun  atau  menguatnya  Islam  dalam  pemerintahan  adalah  sebuah proses alami dan akan terus terjadi sampai keseimbangan baru terjadi. 47
Dengan  kemunculan  kelas  ini,  posisi  politis  kalangan  Islam  pada  tahun 1990an  telah  berubah  secara  drastis.  Mereka  memiliki bargaining  position dan diperhitungkan.  Kaum  Muslimin,  kata  Arief  Budiman,  bergerak  “dari  gerakan berbasis  kelas  bawah,  sekarang  telah  mengalami  transformasi  kepada  kelas menengah.  Dari  gerakan  diluar  lingkaran  kekuasaan,  sekarang  sedang  bergerak dalam  struktur  negara”. 48 Dengan  kata  lain,  kelompok  Islam  yang  sebelumnya berada dalam posisi marjinal sekarang telah menjadi gerakan berpengaruh dalam
47 Lihat, Rindu  Kehidupan  Zaman  Masyumi ,  wawancara  Majalah  Amanah  dengan Nurcholish  Madjid  11-  12  Januari  1993.  Senada  dengan  Cak  Nur,  Dawam  Rahardjo (1993:  329) juga menyaksikan “panen raya” kelas menengah santri terdidik terjadi di tahun 1970an: “Meraka pada mulanya memasuki pemerintahan (sebagai pegawai negeri) dan menjadi dosen di perguruan- perguruan tinggi melalui hubungan patronase dengan senior-senior mereka. Sebagian mereka juga memasuki  dunia  bisnis  dan  profesional.  Dalam  proses  itu,  dikotomi  santri-abangan  mulai  luntur, dalam persepsi maupun dalam realitas sosial. Tahun 1980an, mereka kemudian menduduki posisi- posisi  lebih  tinggi  dalam  karir  mereka  di  birokrasi  dan  menjadi  manajer  di  perusahaan- perusahaan.”
48 Arief Budiman, From Lower to Middle Class: Political Activites Before and After 1988 , In David Bourchier and John Legge, eds., Democracy in Indonesia 1950s and 1990s, Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1994, hal 233
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
pusat  kekuasaan  dan  sedang  menciptakan  keseimbangan  baru  dalam  masyarakat Indonesia yang pluralistik.

## 4. Penerbitan Islam
Perkembangan  Islam  tahun  1980an  dan  1990an  juga  diwarnai  oleh munculnya  beberapa  penerbitan  atau  media  cetak  Islam  yang  khas  bernuasna kelas  menengah  baik  dari  kualitas  penampilan  maupun  bahasa  dan  wacana  yang diusungnya.  Diantara  yang  paling  populer  adalah Jurnal  Ulumul  Qur‟an  (UQ), Harian  Republika, dan  majalah  mingguan Ummat .  Jurnal  UQ  pertama diluncurkan  tahun  1989.  Editornya  adalah  Muslim  Dawam  Rahardjo,  seorang cendikiawan,  aktifis  LSM  dan  pendiri  ICMI.  Duduk  sebagai  Dewan  Redaksi adalah  para  Muslim  modernis  seperti  Adi  Sasono,  Quraish  Shihab,  Sutjipto Wirosardjono,  Marwah  Daud  Ibrahim,  Haidar  Bagir,  Azyumardi  Azra, Kuntowijoyo  dan  Imaduddin  Abdulrahim.  Orang-orang  ini  adalah  para  aktifis ICMI. Republika dan Ummat juga  melibatkan  orang-orang  seperti  Nurcholish Madjid, Quraish Syihab, Amien Rais, Adi Sasono, Din Syamsuddin, Haidar Bagir dan  Dawam  Rahardjo.  Pemimin  Redaksi  Republika  mengatakan,  jajaran cendikiawan  itu  dimaksudkan  untuk  mengangkat  tulisan-tulisan  yang  bermutu dangan nafas Islam, pengelolaan yang profesional, dan menempatkan Islam dalam konteksnya yang luas. 49
Menarik  dicatat  adalah,  selain  muncul  saat  kebangkitan  Islam  semarak  di akhir  pemerintahan  Orde  Baru,  penerbitan  ini  berorientasi  Islam,  pengelolaan yang  modern  dan  profesional  dan  mengusung  tema-tema  Islam  liberal,  inklusif dan  pluralis.  Gaya  jurnalistiknya  adalah  bukti  jelas  dari  telah  munculnya  sebuah lapisan masyarakat terdidik baru yaitu kelas menengah Muslim yang di Indonesia. Ini  bisa  diidentifikasi  selain  dari  jajaran  pengelolanya  juga  dari „language  of discourse‟ yang  mengisi  tema-tema  penerbitan  ini.  Sebagaimana  kemunculan gejala  busana  Muslimah,  kasidah  modern  Bimbo,  berdirinya  ICMI,  kehadiran media  Islam  modern  ini  tidak  bisa  dipisahkan  dari  perkembangan  Islam  dua dekade terkahir.
49 Tempo , Islam Kosmopolitan dalam Berita . 9 Januari, 1993
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
(Study Tentang Lahirnya Kelas Elit Muslim di Indonesia)
Ulumul  Qur‟an  (UQ)  adalah  jurnal  ilmu  dan  kebudayaan  yang  diterbitkan oleh LSAF (Lembaga Studi Agama dan Filsafat) binaan Dawam Rahardjo. Jurnal sekualitas  UQ  adalah  jenis  media  yang  lama  ditunggu-tunggu  oleh  masyarakat Muslim  Indonesia.  Dawam  Rahardjo  melaporkan  bahwa  ratusan  orang  Islam  di berbagai  kota  dan  perguruan  tinggi  sudah  memesan  sebelum  jurnal  itu  terbit. Dalam  kata  pengantarnya  untuk  edisi  perdana,  Dawam  menjelaskan  bahwa penerbitan  UQ  diinspirasikan  oleh  empat  perkembangan  modern  yang  terjadi  di dunia  Islam:  Pertama,  kembalinya  kepada  al-Qur‟an  dan  sunnah.  Umat  Islam perlu memahami kembalinya kepada  al-Qur‟an dengan cahaya baru. Umat  Islam perlu  metode  baru  untuk  memahami  dunia  yang  berubah.  Untuk  menangkap semangat  zaman,  umat  Islam  perlu  memiliki  paradigma  baru  untuk  memahami ilmu-ilmu  al-Qur‟an. 50 Usaha  ini  telah  dirintis  oleh  para  pemikir  semisal  Fazlur Rahman, Thabathaba‟i, Yusuf Ali, Muhammad Asad dsb. Kedua, Islamisasi ilmu pengetahuan. Pionir dari usaha ini adalah Ismail Al-Faruqi. Ide ini paling banyak berpengaruh  pada  ekonomi,  politik,  antropologi  dan  kedokteran.  Ketiga  adalah aktualisasi  ilmu-ilmu  Islam  tradisional  dan  modern,  yang  telah  diwariskan  oleh para  pemikir  Islam  sebelumnya.  Warisan  intelektual  Islam  perlu  di  reaktualisasi, diapresiasi  dan  ditemukan  kembali  dalam  konteksnya  yang  modern,  dan dilengkapi dengan perkembangan pengetahuan terakhir.
Harian Republika (terbit  tahun  1993)  dan  majalah  mingguan  Islam populer Ummat (terbit  tahun  1995)  juga  hadir  sebagai  media  modern  yang  yang ditunggu-tunggu  umat  Islam.  Setelah  umat  Islam  mengalami  booming  lulusan pendidikan  tinggi,  selera  mereka  tentang  bacaan  pun  berubah.  Mereka mengharapkan  sebuah  media  yang  dapat  mewakili  selera  mereka  yang  berubah. Dalam  konteks  inilah  jurnal UQ, Republika dan Ummat muncul.  Setelah  delapan bulan  sejak  terbit  pertamanya  tanggal  4  Januari  1993,  Republika  sukses  menjual sahamnya  total  penjualan  1,3  juta  saham  dengan  harga  5.000/saham  Detik,  1-7 September 1993). Penjualan saham koran kepada publik seperti ini adalah sebuah fenomena baru dalam sejarah pers di Indonesia. Sebelumnya, kepemilikan saham
50 Rahardjo, Dawam. 1989. “Assalamu‟alaikum.” Ulumul Qur‟an No. 1 (I).
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
(Study Tentang Lahirnya Kelas Elit Muslim di Indonesia)
dimonopoli  oleh  para  investor  pengusaha  dan  pemilik  koran  itu  sendiri.  Ketiga media  ini  juga  memiliki  ciri-ciri  umum  yang  sama.  Mereka  berusaha  mewakili opini  sejumlah  masyarakat  luas  yang  sudah  mengalami  transformasi  pendidikan dalam komunitas Islam.
Dapat  disimpulkan  dari  media  massa  kelas  menengah  Muslim  dengan karakteristiknya yang liberal ini adalah transformasi pendidikan selama Orde Baru telah memfasilitasi  kebutuhan akan diskursus intelektual  baru. Pendidikan massa telah  memunculkan  suatu  lingkungan  intelektual  baru  dan  generasi  baru  terdidik yang  kritis  dan  mendukung  nilai-nilai  seperti  pluralitas,  keterbukaan,  demokrasi, moderasi dan sebagainya. Semua itu adalah lingkungan yang menandai kehadiran kelas  menengah  Muslim  yang  membutuhkan  wacana  intelektual  baru  seiring kehadiran  mereka  yang  telah  mapan  secara  ekonomi.  Lewat  media  inilah  kelas menengah  Muslim  menemukan  ekspresinya  dalam  aspek  penerbitan,  pemikiran dan suguhan  Islam  yang  lain. Belakangan, menyusul penampilan Mizan, muncul penerbit-penerbit  modern  serupa  yang  menyuguhkan  buku-buku  dengan  tema- tema  keislaman  yang  khas  kelas  menengah  seperti  Penerbit  Paramadina,  LKiS, Pustaka Pelajar, Pustaka Sufi, Qalam dan yang lainnya.
Dalam  bidang  organsisasi  cendikiawan,  sebelum  dan  sesudah  ICMI,  ada LSAF  yang  sudah  lama  bergerak  dalam  bidang  penerbitan  jurnal  dengan menerbitkan  majalah  PRISMA.  Kemudian  Pusat  Pengkajian  Islam  dan Masyarakat  (PPIM)  IAIN  Jakarta  yang  menerbitkan Jurnal  Studia  Islamika . Dalam  tubuh  NU  ada  Lakpesdam  NU.  Belakangan,  yang  paling  kontroversial, Jaringan  Islam  Liberal  (JIL)  hadir  mengusung  gerakan  liberalisasi  Islam  yang bersemangat  sekuler.  Kelas  menengah  Muslim  semakin  meluaskan  dan melebarkan  kode-kodenya  belakangan  ini.  Sebagai  fenomena  yang  muncul  sejak pertengahan  Orde  Baru,  kelas  menengah  Muslim  memang  sebuah  kelas  sosial baru  yang  belum  banyak  diperhatikan  dan  belum  ada  studi  yang  mendalam, padahal  semakin  hari  mereka  semakin  menegaskan  kehadiran,  kekuatan  dan pengaruhnya di Indonesia.
5. Hotel Berbintang: Pengajian Kelas Elit
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
Selain  di  bidang  musik  dan  intelektual,  ekspresi  religius  kelas  menengah muncul juga secara fenomenal dalam bentuk lain dalam periode yang sama yaitu pengajian  elit  yang  diselenggarakan  di  tempat-tempat  prestisius,  mewah.  Tren atau  fenomena  itu  adalah  semaraknya  pengajian  kelas  elit.  Sejak  tahun  1980an, tren  pengajian  yang  khas  kelas  menengah  muncul  dan  menjamur  di  hotel-hotel berbintang,  kantor-kantor  mewah,  televisi  dan  tempat-tampat  prestisius  lainnya. Paramadina  merintis  pengajian  paket  dalam  bentuk  kursus  keagamaan  dengan bayaran mahal di bertempat di hotel. Yayasan Tazkia Sehati membuka pengajian- pengajian tasawuf di kalangan elit. Sebelumnya, pengajian agama identik dengan sekelompok orang tradisional, diselenggarakan di madrasah-madrasah dan masjid- masjid  dengan  suasana  pedesaan.  Jauh  dari  kesan-kesan  elit  dan  modern.  Tetapi sejak  tahun-tahun  itulah,  pengajian  agama  mulai  merambah  menjadi  pandangan kelas elit.
Sejak tahun 1980an, kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya  dan  yang  lainnya  telah  dibanjiri  oleh  gelombang  baru  kebangkitan agama.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  menjamurnya  kelompok-kelompok  pengajian kelas elit. Yang hadir adalah mereka dari lapisan sosial kelas menengah. Beberapa pengusaha  sukses  seperti  Abdul  Latief,  pemilik  Pasaraya  Mall  dan  Direktur Sarinah  Jaya,  dan  Ahmad  Ganis,  Direktur  PT.  Radiant  Utama,  bekerjasama dengan  Nurcholish  Madjid,  Dawam  Rahardjo  dan  Fahmi  Idris  mendirikan  klub kajian  agama  yaitu  Paramadina  tahun  1986.  Peresmiannya  diselenggarakan  di lantai VI Sarinah Jaya. Dalam pertemuan itu ditekankan bahwa sambil pengajian peserta  akan  “menikmati  pemandangan  malam  Jakarta,  menikmati  hidangan, mendengarkan  dentingan  piano  dan  mendengarkan  pembicaraan  tentang  agama” 51 .  Sejak  itu,  Paramadina  yang  dipimpin  Nurcholish  Madjid,  kemudian  dihadiri oleh  ratusan  peserta  dari  kalangan  kelas  menengah,  pejabat  tinggi  pemerintah, pengusaha  dan  elit  sosial  lainnya.  Walaupun  Paramadina  menyelenggarakan kursus-kursus  seperti  pemikiran  Islam  dan  filsafat  Islam,  tetapi  yang  paling populer  adalah  program  kajian  tasawuf.  Menurut  Budy  Munawar  Rahman, Direktur  Divisi  Pendidikan,  “itu  karena  para  anggota  pengajian  tidak  hanya
51 Majalah Tempo , Islam Kosmopolitan dalam Berita , 3 Januari, 1987.
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
mencari  pengetahuan  agama  tetapi  ingin  melaksanakannya  dalam  kehidupan sehari-hari.”
Tanggal  15  September  1997,  di  Kafe  News  Setia  Budi  Kuningan  Jakarta, sekitar  400  orang  menghadiri  seminar  tentang  “Kebangkitan  Spiritualitas  Baru” yang mendiskusikan novelnya James Redlfield yang terkenal  yang  berjudul “The Celestine  Prophecy”. Pembicaranya  adalah  Karlina  Leksono,  sosiolog  Ignas Kleden dan seorang artis Oppie Andarista. Pada saat yang sama, di Plaza Bapindo Jalan  Jendral  Sudirman,  diselenggarakan  seminar  tentang  “Relevansi  Kehidupan Tasawuf  dalam  Kehidupan  Modern.”  Seminar  diselenggarakan  Keluarga Pengajian  Sehati,  Adyanti  B.N.  Rachmadi,  anak  mantan  wakil  Presiden, Sudharmono. Sekitar 500 orang hadir. Pembicaranya orang-orang terkenal dengan latar  belakang  bervariasi  seperti  Emha  Ainun  Nadjib,  Djalaludin  Rahmat,  dan Said  Agil Munawar, tokoh  NU.  Dalam pertemuan itu, Sudharmono meresmikan “Pusat  Kajian  Tasawuf.”  Seminar  itu  diselenggarakan  di  kawasan  elit  segitiga emas Jakarta. 52
Januari 1999, 50 orang eksekutif dari berbagai perusahaan turut serta dalam program yang disebut “Pesantren Eksekutif” diselenggarakan di Giri Gahana Golf &  Resort  di  Jatinangor,  Bandung.  Selama  tiga  hari  mereka  berusaha membersihkan hatinya dalam acara itu untuk  masa depan hidup  yang lebih  baik. Acara  ini  diselenggarakan  oleh  PT.  Bimantara  Citra,  perusahaan  milik  Bambang Triatmodjo,  anak  Presiden  Soaharto.  Program  ini  diselenggarakan  setiap  bulan ramadhan  selama  tiga  tahun.  Setiap  peserta  membayar  Rp.  350.000  selama  tiga hari. Tahun 1999, lebih dari 110 eksekutif yang mendaftar tetapi hanya 50 orang yang  diterima  karena  persoalan  kapasitas  akomodasi  hotel.  Program  yang  sama juga  diselenggarakan  di  beberapa  hotel  di  Jakarta  seperti  Hotel  Hilton,  Senayan selama  tiga  hari  8  –  10  Januari  1999.  Disini,  setiap  eksekutif  harus  membayar biaya  pengajian  dengan  pendaftaran  sebesar  Rp.  950.000  selama  tiga hari. 53 Bentuk-bentuk  pengajian  seperti  itu  masih  banyak  lagi  dan  semakin menjamur  di  kota-kota  besar  di  Indonesia  sejak  tahun  1980an  seiring  dengan
52 Ummat, Mutiara Tasawuf di Hutan Beton , No. 9 Thn. III, 15 September/13 Jumadil Awal 1418H, 1997
53 Majalah Gatra, 23 Januari 1999.
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
proses islamisasi yang semakin ekstensif. Bila kini, gemanya tidak terdengar lagi dan kurang  gegap  gempita karena sudah menjadi fenomena umum, sudah keluar dari sekat-sekat sosial kelas menengah. Pengajian sudah menjadi fenomena semua kalangan.
6. Ibadah Umrah dan Haji: Gaya Hidup Muslim Kekinian
Ibadah haji dan umroh kini  tidak  lagi  jadi  hal  yang  sulit  terwujud  bagi sebagian  masyarakat  Muslim  kekinian.  Bahkan,  animo  untuk  melaksanakan  dua ibadah ini semakin meninggi  dari tahun ke tahun dan menjadi trend.  Permintaan yang  sangat  tinggi  untuk  beribadah  haji  di  Indonesia,  membuat  pemerintah  agak sedikit kewalahan, dan menjadikan antrian yang sangat panjang. Misalnya di jawa Timur,  jika  seseorang  yang  ingin  beribadah  haji  pada  tahun  2010  maka  dia  baru akan  berangkat  haji  pada  tahun  2022. 54 artinya  dia  harus  menunggu  12  tahun untuk  bisa  berangkat  beribadah  haji.  Hal  inilah  yang  membuat  para  KBIH  dan para tour and travel berlomba lomba untuk menawarkan ibadah umrah. Mulai dari yang murah sampai  yang mahal.  Mulai  dari tawaran untuk  yang paket  ekonomis maupun paket yang eksekutif, mulai dari paket 7 hari sampai yang paket 40 hari.
Umrah  Haji  sudah  menjadi  bagian  dari  Sebagai  Gaya  Hidup  masyarakat muslim.  Dengan  penuh  kemudahan  dan  fasilitas,  baik  itu  pejabat  pemerintah, tokoh  agama,  kalangan  selebritis,  pengusaha  maupun  mereka  yang  berasal  dari kalangan  awam.  Mengunjungi  Baitullah  (Rumah  Allah)  bagi  mereka  sangat mudah dan ringan layaknya mengunjungi rumah kawan,  kenalan atau kerabat  di luar  desa  atau  di  luar  kota.  Dengan  berbagai  kemudahan  dan  fasilitas  yang dimiliki  sehingga  mereka  mampu  haji  atau  umrah  setiap  tahunnya.  Bahkan  juga tidak  mengherankan  ada  yang  mampu  beberapa  kali  melaksanakan  umrah  Plus dalam  setahun.  Hal  ini  merupakan  Fenomena  munculnya  kelas  menengah  elit muslim.  Fenomena  Umrah  Haji  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  peningkatan semangat  keislaman  dalam  beribadah  &  beramal  menjalankan  Umrah  Haji  di kalangan umat Islam.
D. Penutup
54 Wawancara dengan Ibu Siti Nawarotil Farichah, saat penulis bertemu di kementrian agama untuk mengurusi pendaftaran haji, 10 Februari 2018
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
Pada akhirnya perbincangan mengenai kelas menengah Muslim di Indonesia sendiri  merupakan  pembahasan  kebangkitan  masyarakat  dalam  beradaptasi  di iklim  modernisme  seraya  memegang  prinsip-prinsip  ortodoks  agama.  Kelas menengah  Muslim  diIndonesia  merupakan  perwujudan  sebuah  masyarakat  yang ingin  menjadi  pemain  utama  dalam  sebuah  negara  dengan  memegang  kendali akar-akar  kelasnya.  Hal  inilah  yang  menjadikan  kelas  menengah  Muslim kemudian berperan penting dalam agen perubahan di Indonesia hingga kini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abuddin  Nata, Pendidikan  Islam  di  Indonesia:  Tantangan  dan  Peluang, Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  dalam  Bidang  Sejarah  dan  Filsafat  Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan
____________ ,  Manajemen  Pendidikan  Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan  di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2005)
Al-Qur‟an terjemahan Departemen Agama RI
„Abdul Fattāh Jalīl, Min Uṣūl al-Tarbawiyyah fī al-Islām (Kairo: t.p., 1997)
Al-Ghazālī, Ihyā „Ulūm al-Dīn, Jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.)
Ali Fauzi, The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation , The Journal of Asian Studies 55, No. 3 (Agustus), 1996a
Bahtiar Effendy, Jalan Tengah Politik Islam, (Cet. I; Jakarta: Ushul Press, 2005)
Budiman Arief, From Lower to Middle Class: Political Activites Before and After 1988, In  David  Bourchier  and  John  Legge,  eds., Democracy  in  Indonesia 1950s and 1990s,
BP7 Pusat, Undang-Undang Dasar, P4, GBHN, Jakarta: t.p., 1990
Departemen Agama RI, Informasi Kelembagaan Agama Islam, “ Dokumen”
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Aplikasi , (Cet. III; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003)
Hamlan,  Politik  Pendidikan  Islam  Dalam  Konfigurasi  Sistem  Pendidikan  Di Indonesia, Jurnal Studia Islamika, vol.X, No. 1, 01  Juni, 2013
H.A.  Malik  Fadjar,  et.al,  Tim  Nasional  Reformasi  Menuju  Masyarakat  Madani Kelompok  Pendidikan  dan  Penembangan  SDM, Flatform  Reformasi
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
(Study Tentang Lahirnya Kelas Elit Muslim di Indonesia)
Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia , (Jakarta: Direktorat Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  Departemen  Agama  RI, 1999)
Husni Rahim, Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia , (Cet.  I; Jakarta:
Logos Wacana Ilmu, 2005)
________________, Kebijakan Direktur  Jenderal  Kelembagaan Agama Islam di Bidang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan  Islam ,  (Dokumen  Departemen Agama RI, 2001)
Tim  Redaksi  Fokusmedia, Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Fokusmedia, 2006
Sunanto  Musyrifah, Sejarah  Peradaban  Islam  Indonesia ,  (Cet.  I;  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)
Syam Firdaus, Amin Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Indonesia Modern ,
(Cet. I; Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 48.
Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, bagian ketiga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999)
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan, “Dokumen” Kantor Sekretariat Negara RI
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972, “Dokumen” Sekretariat Negara RI.
www.wikipedia.com (Diakses tanggal 23  Juni 2018)
Indra Jati Sidi, Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan , (Makalah) (Bandung: PPS UPI, 2000).
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
M.  Syafi‟I  Anwar, Pemikiran  dan  Aksi  Islam  Indonesia.  Sebuah  Kajian  Politik tentang  Cendikiawan  Muslim  Orde  Baru .  Jakarta:  Penerbit  Paramadina. 1995
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
Mitsuo Nakamura, The Emergence of Islamizing Middle Class and the Dialectics of Political Islam in the New Order of Indonesia: Preludes to Informations of  the  ICMI. A  paper  presented  at  Honolulu‟s  seminar  on Islam  and  the Social  Construction  of  Identities:  Comparative  Perspective  on  Southeast Asian Muslim. 4- 6 August, 1993
Hefner,  Robert  W.  1993. Islam,  State,  and  Civil  Society:  ICMI  and  the  Struggle for the Indonesia Middle Class . Indonesia. Number 56 (October), 1993 dan Islamization  and  Democratization  in  Indonesia. In  Hefner,  Robert  W.  and Patricia  Horvatich,  eds., Islam  in  an  Era  of  Nation-States,  Politics  and Religious  Renewal  in  Muslim  Southeast  Asia. Honolulu:  University  of Hawai‟i Press. 1997a
Kuntowijoyo. Muslim Kelas Menengah Indonesia 1910-1950: Sebuah Pencarian Identitas, Prisma No. 11, 1995,  hal. 35-51.
Ramage, Douglas E, Politics in Indonesia. Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance. London and New York: Routledge.1995
Nico Daryanto, Kelas Menengah dan Budaya Politik Sipil di Indonesia (makalah untuk  Seminar  Proses  Demokratisasi  di  Indonesia  diselenggarakan  oleh Yayasan Paramadina 5 Agustus 1989),
Ricahrd Robison. The middle class and the bourgeoisie in Indonesia. In Richard Robison  and  David  S.G.  Goodman,  eds., The  New  Rich  in  Asia,  Mobile Phones, McDonald‟s and Middle Class Revolution. London and New York: Routledge1993
Samuel  P  Huntington, The  Clash  of  Civilizations  and  the  Remaking  of  World Order. New York: Simon and Schuster, 199
Pierre  Bourdieu, An  Outline  of  a  Theory  of  Practice. trans.  Richard  Nice.
Cambridge: Cambridge University Press,1977
John B.Thompson, “Bourdieu on „habitus.‟” In  Patrick Joyce, ed., Class .  Oxford,
New York: Oxford University Press, 1995
Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron. 1977. Reproduction in Education , Society, and Culture. London and Beverly Hills: Sage, 1977
ISTIGHNA, Vol. 2, No 1, Januari 2019 P-ISSN 1979-2824 Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna
(Study Tentang Lahirnya Kelas Elit Muslim di Indonesia)
Keaton,  Trica  Danielle.  1999.  “Muslim  Girls  and  the  „Other  France‟:  An Examination of Identity Construction.” Social Identities . Volume 5, Number 1, 1999
Ummat, “Mariana  Ramelan.  Tahajudku  Cuma  untuk  Keluarga,”  No.  16  Thn.
1996, I, 19 Februari
Harian Republika 4 Nopember 1998 dan 21 Februari 1999
Arief  Budiman.  1994.  “From  Lower  to  Middle  Class:  Political  Activites  Before and After 1988.”  In David  Bourchier  and John  Legge,  eds., Democracy  in Indonesia  1950s  and  1990s, pp.  289-235.  Melbourne:  Centre  of  Southeast Asian Studies Monash University. 1994,
Liddle, R. William. “The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation.” The Journal of Asian Studies 55, No. 3 (Agustus), 1996a
R.  William    Liddle, ICMI  dan  Masa  Depan  Politik  Islam  di  Indonesia ,    dalam Nasrullah,1995
Tatang  Sumarsono, Sajadah  panjang  Bimbo  :  30  tahun  perjalanan  kelompok musik religious , Mizan, Jakarta, 1998
Tempo , Islam Kosmopolitan dalam Berita . 9 Januari, 1993
Rahardjo, Dawam. 1989. “Assalamu‟alaikum.” Ulumul Qur‟an No. 1 (I).
Majalah Tempo , Islam Kosmopolitan dalam Berita , 3 Januari, 1987.
Ummat, Mutiara  Tasawuf  di  Hutan  Beton ,  No.  9  Thn.  III,  15  September/13 Jumadil Awal 1418H, 1997
Undang-Undang  Otonomi  Daerah  edisi  terbaru,  (Cet.  I;  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005)
Majalah Gatra, 23 Januari 1999.
Wawancara  dengan  Ibu  Siti  Nawarotil  Farichah,  saat  penulis  bertemu  di kementrian agama untuk mengurusi pendaftaran haji, 10 Februari 2018.