Mei 2022

## IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA PADA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO
Fitra Alvian 1 , Dian Aries Mujiburohman 2
1 Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara, Jl. Brigjen Katamso No. 45, Medan.
2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta Koresponden email: alvianf123@gmail.com
Naskah diterima: 8 Februari 2022; revisi: 9 April 2022; disetujui: 16 April 2022
Abstract: True agrarian reform can reduce inequality in land ownership and control as well as reduce land disputes, but in reality, agrarian reform has not been able to be implemented as expected. With these conditions, this article examines the development of the implementation of agrarian reform, especially  during  the  current  government  (President  Jokowi  Widodo),  using  library  research methods, and secondary data as an analysis. The results showed that the implementation of agrarian reform  was  only  carried  out  to  the  extent  of  legalizing  assets  and  redistribution  of  land,  not  yet reducing  inequality  in  land  ownership  and  control  and  reducing  land  disputes,  this  was  due  to problems related to leadership, institutions, regulations, and supplies of land redistribution objects. The implementation of agrarian reform can be realized if there is political will from the government, support from the legislature, separation of interests between officials and business people, support from  law  enforcement  officials,  community  involvement,  availability  of  required  materials,  and optimal preparation related to the implementation of agrarian reform.
Keywords: Agrarian Reform, Land Redistribution, Asset Legalization, Forest Area
Abstrak: Reforma agraria sejati dapat mengurangi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah serta  mengurangi  sengketa  pertanahan,  namun  pada  kenyataannya  reforma  agraria  belum  dapat terlaksana sesuai harapan yang dicita-citakan. Dengan kondisi tersebut, maka artikel ini mengkaji perkembangan pelaksanaan reforma agraria khususnya pada masa pemerintahan saat ini (Presiden Jokowi  Widodo),  dengan  menggunakan  metode library  research, dan  data  sekunder  sebagai analisisnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  reforma  agraria  hanya  dilakukan sebatas  legalisasi  aset  dan  redistribusi  tanah,  belum  sampai  pada  mengurangi  ketimpangan kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  serta  mengurangi  sengketa  pertanahan,  hal  ini  disebabkan permasalahan  terkait  kepemimpinan,  kelembagaan,  peraturan,  dan  persediaan  objek  redistribusi tanah.  Pelaksanaan  reforma  agraria  dapat  diwujudkan  apabila  ada political  will dari  pemerintah, dukungan dari lembaga legislatif, pemisahan kepentingan antara pejabat dan pebisnis, dukungan aparat  penegak  hukum,  keterlibatan  masyarakat,  ketersediaan  bahan  yang  dibutuhkan,  dan persiapan yang optimal terkait pelaksanaan reforma agraria.
Kata Kunci: Reforma Agraria, Redistribusi Tanah, Legalisasi Aset, Kawasan Hutan
112 Fitra Alvian & Dian Aries Mujiburohman

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (UUPA)    pada  dasar  merupakan  undang-undang  yang  mengatur  pertanahan, karena  terdapat  58  pasal  yang  mayoritas  berisi  tentang  peraturan  pertanahan (Sulistyaningsih, 2021). UUPA mengatur reformasi struktur pertanahan yang tidak merata agar  menjadi  lebih  adil,  menyelesaikan  sengketa  pertanahan  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  setelah  pelaksanaan  reforma  agraria  (Martini  et  al.,  2019). Namun dalam implementasi reforma agraria belum mampu diwujudkan karena banyak ditemukan  penyimpangan  dalam  pelaksanaannya,  hal  ini  disebabkan  banyak  regulasi yang saling bertentangan (Maladi, 2013). Misalnya terbitnya undang-undang kehutanan, pertambangan,  perkebunan,  sumber  daya  air,  ketentuan  undang-undang  mengabaikan keberadaan  UUPA,  menyebabkan  tumpang  tindih  peraturan  yang  terjadi  antar kementerian sehingga sering menjadi pemicu sengketa dan konflik (Mujiburohman, 2019).
Reforma  agraria  sejatinya  dapat  menjawab  ketimpangan  kepemilikan  dan penguasaan tanah, bukan hanya sekedar redistribusi tanah. Reforma agraria  diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar terciptanya pemerataan terhadap kepemilikan tanah untuk  kesejahteraan  dan  keadilan.  Banyak  manfaat  mengimplementasi  reforma  agraria diantaranya dapat menciptakan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan (Waryanta, 2018),  berkontribusi  terhadap  pendapatan  masyarakat  (Istiningdyah  at  al.,  2018),  dapat mengurangi sengketa tanah dan berkontribusi terhadap pencegahan konflik berulang yang dapat  berpotensi  menyebabkan  disintegrasi  bangsa  (Martini  at  al.,  2019;  Tarfi  &  Amri, 2021), reforma agraria sebagai pemenuhan hak asasi petani (Suhendro, 2013).
Reforma  agraria  di  Indonesia  memiliki  riwayat  sejarah  yang  panjang  berbanding lurus  dengan  pemerintahan  yang  silih  berganti  dengan  rezim  yang  satu  diganti  dengan rezim  yang  lain.  Demikian  juga  pelaksanaan  reforma  agraria  tergantung  dengan  rezim yang  sedang  memerintah,  model  dan  cara  melaksanakan  reforma  agraria  juga  berbeda- beda.  Penelitian  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut  ialah  penelitian Sutadi  at  al  (2018) membandingkan  kebijakan  reforma  agraria  pada  masa  orde  lama,  orde  baru,  dan  orde reformasi. Kemudian kajian reforma agraria awal masa orde baru (1967-1973) (Aprianto, 2021),  kebijakan  reforma  agraria  pada  tahun  2006-2007  (Shohibuddin  &  Salim  2012), kebijakan  reforma  agraria  era  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  (Luthfi,  2019;  Nurdin,  2015; Wicaksono & Purbawa 2018).
Penelitian terkait dengan reforma agraria fokus pada kawasan hutan dikaji dengan berbagai perspektif (Ekawati at al., 2019; Manik at al., 2021; Khanifa at al., 2021; Dempo at al., 2021; Junarto & Djurdjani 2020; Kurniawati et al., 2019;  Salim et al., 2021). Penelitian
terkait  reforma  pada  tanah  ulayat  masyarakat  hukum  adat  (Wardhana,  2020;  Wahyuni, 2021;  Ihsan  &  Salim,  2022;  Chandra,  2022;).  Pelaksanaan  reforma  agraria    tidak  hanya memberikan efek pada sektor ekonomi saja, melainkan juga memberikan efek sosial pada kehidupan  masyarakat  suatu  daerah  (Tarfi  &  Amri,  2021).  Untuk  mewujudkan  reforma agraria  maka  diperlukan  koordinasi  lintas  sektor,  baik  tingkat  kementerian  maupun organisasi  masyarakat  (Rineksi,  2022).  Sedangkan  penelitian  ini  melengkapi  dan memperkaya  kasanah  ilmu  pengetahuan  terkait  reforma  agraria,  khususnya  pada  masa pemerintahan  sekarang  (Presiden  Jokowi  Widodo),  salah  satu  perbedaan  penelitian dengan  sebelumnya  pada  hasil  capaian  reforma  agraria  yang  secara  otomatis  akan bertambah.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan  (Mardalis,1999),  dengan  teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, kemudian data tersebut di analisis dan disajikan secara deskriptif.

## C. Kebijakan Reforma Agraria
Reforma  agraria  atau  landreform  merupakan  sinonim  yang  memiliki  makna  yang sama,  dianggap  sebagai  kerangka  kelembagaan  pertanian  dan  mencakup  distribusi kepemilikan  atas  tanah,  dan  bentuk-bentuk  penguasaan  tanah  dan  pekerjaan  pertanian. Indonesia dapat dikatakan belum berhasil dalam melaksanakan reforma agraria atau bisa dikatakan  belum  selesai  dalam  melaksanakan  reforma  agraria,  salah  satu  penyebabnya adalah  banyak  regulasi  yang  mengaturnya  yang  cenderung  bertentangan  dan  banyak sektor/kementerian  yang  terlibat,  ego  sektoral  mencuat,  kebijakan  yang  diambil  juga berbeda-beda. Indonesia seyogyanya mencontoh negara yang telah berhasil menjalankan reforma agraria seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan (Nurfaiziya, 2021).
Sejak reformasi bergulir, isu reforma agraria mendapatkan tempatnya kembali, yaitu dengan  Program  Pembaruan  Agraria  Nasional  (PPAN)  pada  tahun  2007  pada  masa pemerintahan  presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dengan  mengenalkan  konsep asset reform dan access reform. Namun dalam implementasinya  program  tersebut  tidak  jelas realisasinya  dan  detail  rencana  tersebut  sayangnya  tidak  beranjak  dari  level  wacana  ke level praksis (Nurdin, 2018; Aprianto 2018).  Kebijakan yang dilahirkan yaitu Tap MPR No IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam,  dan
Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan  Nasional  Di  Bidang  Pertanahan, serta PP No.   11 Tahun 2010   tentang   Penertiban   dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Kebijakan ini yang dimuat dalam Strategi Nasional Kantor Staf Presiden (Stranas KSP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
Kebijakan  reforma  agraria  dilanjutkan  pada  masa  pemerintahan  Jokowi,  melalui program  Nawacita  merupakan  salah  satu  Program  Prioritas  Nasional,  kemudian ditindaklanjuti  dengan  lahirnya  Perpres  Nomor  45  Tahun  2016  tentang    Rencana    Kerja Pemerintah  Tahun  (RKP)  2017. Program Prioritas Nasional mencakup enam aspek, yaitu: (1)    penguatan    kerangka    regulasi    dan    penyelesaian    konflik    agraria;    (2)penataan penguasaan  dan  pemilikan  tanah  obyek  reforma  agraria;  (3)  kepastian  hukum  dan legalisasi  hak  atas  tanah  objek  reforma  agraria;  (4)  pemberdayaan  masyarakat    dalam penggunaan,    pemanfaatan    dan    produksi    atas    tanah    obyek  reforma    agraria;    (5) pengalokasian    sumber    daya    hutan    untuk    dikelola    oleh  masyarakat;  serta  (6) kelembagaan  pelaksana  reforma  agraria  pusat  dan  daerah  (Kantor  Staf  Presiden  2017). Kebijakan  tersebut  di  pertegas  dengan  lahirnya  Perpres  No.  86  Tahun  2018  tentang Reforma Agraria.

## D. Implementasi Reforma Agraria Pasa Masa Pemerintahan Joko Widodo
Setidaknya  terdapat  tiga  tujuan  mulia  reforma  agraria  yang  ingin  dicapai  yaitu menata  ulang  struktur  agraria  yang  timpang  dan  menyelesaikan  konflik  agraria,  serta menyejahterakan masyarakat. Reforma agraria secara fundamental memberikan program- program  yang  dapat  menuntaskan  masalah  kemiskinan,  meningkatkan  kesejahteraan dengan  kemandirian  pangan  nasional,  meningkatkan  produktivitas  tanah,  memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
Reforma  agraria  bentuknya  ada  tiga,  yaitu  legalisasi  aset,  redistribusi  tanah  dan perhutanan  sosial.  Telah  ditegaskan  dalam  RPJM  2015-2019  menargetkan  seluas  9  juta hektar,  dalam  skemanya  legalisasi  aset  4,5  juta  hektar  yang  meliputi  legalisasi  terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat yaitu seluas 600.000 hektar dan legalisasi terhadap  tanah-tanah  yang  sudah  berada  dalam  penguasaan  masyarakat  seluas  3,9  juta hektar. Untuk redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar, meliputi Hak Guna Usaha Habis, tanah  terlantar  dan  tanah  Negara  lainnya  seluas  400.000  hektar  dan  tanah-tanah  yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar.
Tabel 1. Capaian Reforma Agraria 2015-2021 Reforma Agraria Target Capaian Total Legalisasi Aset 4.5 Juta Ha seluas  6,54  juta Ha (145,31%) Tanah Transmigrasi 0.6 Juta Ha 168.819  bidang  seluas  113.109 (18,85%) (- 486.891 Ha) Pendaftaran Tanah/PTSL 3.9 Juta Ha 20,9 juta Bidang seluas 6,42 juta Ha (164,76%) Redistribusi Tanah 4.5 Juta Ha Seluas  1.178.263 Ha (26,18%) Ex-HGU,  Tanah  Terlantar & Tanah Negara Lainnya 0.4 Juta Ha 1.433.168 bidang, seluas 966.973 ha (241,74%) Pelepasan Kawasan Hutan 4.1 Juta Ha 384.058  bidang  seluas  211.290 Ha (5,15%) (- 3,71 jt Ha)
Sumber:  Andi  Tenrisau,  Kebijakan  Reforma  Agraria.  Disampaikan  dalam  Rapat  Kerja Nasional  Kementerian  ATR/BPN  Tahun  2021  Jakarta,  6  April  2022.  Direktorat  Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

## 1. Reforma Agraria Tanah Transmigrasi
Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi, tanah tersebut diberikan  dengan  status  hak  milik  dengan  harapan  dapat  mengurangi  kemiskinan  dan terwujudnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Gibran at al., 2022).  Namun  sampai  saat  ini,  masih  banyak  para  transmigran  yang  belum  menerima sertifikat  tanah  dengan  berbagai  alasan.  Dalam  pandangan  Sumarja  (2019)  hal  tersebut disebabkan adanya diklaim oleh warga lokal berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala desa, atau tanahnya diklaim oleh perusahaan berdasarkan sertifikat HGU, atau diklaim sebagai lahan kehutanan.
Menurut  Tenrisau  (2022)  tanah  transmigrasi  masih  menghadapi  berbagai  masalah antara lain sebagai berikut: a. Okupasi/sengketa dengan masyarakat setempat b. Sengketa dengan perusahaan/tumpang tindih lahan transmigrasi dengan HGU perusahaan c. Tidak ada  lahan  usaha/kekurangan  lahan  usaha  d.  Tumpang  tindih  dengan  Kawasan  hutan e. Sengketa dengan instansi pemerintah f. Tata batas administrasi wilayah (antar desa, antar kecamatan,  dsb)  g.  Legalitas  areal  pemukiman  yang  cacat  hukum  (belum  ada  usulan masyarakat/rekomendasi camat dan bupati, SK pencadangan areal dari Gubernur/Bupati belum  lengkap)  h.  Tumpang  tindih  dengan  hak  adat/ulayat  i.  Terkait  legalitas:  Belum adanya HPL; subyek obyek.
Rumitnya  legalisasi  terhadap  tanah  transmigrasi  di  karena  masih  banyak  sisa-sisa persoalan masa lalu yang belum diselesaikan, diantaranya: tanah transmigrasi yang belum dikeluarkan dari kawasan hutan; tanah transmigrasi dengan status HPL milik pemerintah
daerah  dan  belum  diterbitkan  HPL-nya;  HPL  yang  terbit  berbeda  dengan  tanah  yang digunakan  oleh  masyarakat;  objek  yang  dikuasai  masyarakat  tidak  sesuai  dengan  peta yang  dikeluarkan/ketidaksesuaian  antara  objek  dan  subjek;  perbedaan  subjek  yang diusulkan oleh Dinas Transmigrasi dengan yang menguasai tanah (peralihan); pemahaman yang  berbeda-beda  terhadap  regulasi;  status  tanah  berkonflik  yang  tipologi  konfliknya berbeda-beda;  Departemen  Transmigrasi  (pusat  dan  daerah)  tidak  memiliki  dokumen pendukung yang memadai (peta dan daftar peserta); adanya makelar tanah; dan jual beli di bawah tangan (Salim & Utami 2020).
Tabel 2. Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Sertipikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi
Target 0.6 Juta Hektar RPJMN 2015-2018 RPJMN 2020 2024
70.412 bidang 47.176 ha 7,86%
Sertipikasi 168 rb bidang (113.109 Ha) 18,85%
Sumber: disarikan dari Paparan Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
2. Legalisasi Aset melalui Pendaftaran Tanah/PTSL
Produk akhir dari proses pendaftaran tanah adalah sertifikat tanah (Mujiburohman, 2021).  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  Kementerian  ATR/BPN  untuk  mewujudkan Indonesia terdaftar dan bersertifikat pada Tahun 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui program PTSL dengan menyempurnakan berbagai regulasi dari tahun 2017 sampai dengan 2022, misalnya menambah klausul pelibatan masyarakat melalui mekanisme PTSL Berbasis Partisipasi  Masyarakat  (PTSL+PM),  menerapkan  BPHTB  terhutang,  pengukuran melibatkan pihak ketiga, mempersingkat masa pengumuman dari 1 bulan menjadi 14 hari.
Total  bidang  tanah  sebagai  target  pendaftaran  tanah  sebanyak  126.000.000  Bidang yang  terbagi  dalam  94,2  Juta  Bidang  Tanah  Terdaftar  (74,8  %)  dengan  capain  31,8  Juta Bidang  (25,2%)  dan79,4  Juta  Bidang  Tanah  Bersertipikat  (63  %)  dengan  capain  46,6  Juta Bidang (37%) (Windayana, 2022).
Tabel 3. Progres Pendaftaran Bidang Tanah
Capaian 5 Tahun Terakhir 2017 2018 2019 2020 2021 5.402.950 9.378.496 11.244.990 7.191.198 11.182.172
Sumber: Windayana, S (2022). Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PHPT dalam Mencapai Tujuan  Strategis  Kementerian  ATR/BPN.  Direktur  Jenderal  Penetapan  Hak  dan Pendaftaran Tanah
3. Bekas HGU, Tanah Terlantar & Tanah Negara Lainnya
Redistribusi  tanah  yang  berasal  dari  tanah  bekas  HGU  yang  telah  berakhir  masa berlakunya atau tidak diperpanjang lagi oleh pemegang hak atau hapusnya HGU karena ketentuan  undang-undang,  seperti  berakhirnya  jangka  waktu,  dibatalkan  haknya  oleh Menteri,  diubah  haknya  menjadi  hak  atas  tanah  lain,  dilepaskan  secara  sukarela  oleh pemegang  haknya  sebelum  jangka  waktunya  berakhir,  dilepaskan  untuk  kepentingan umum,  dicabut  berdasarkan  undang-undang,  ditetapkan  sebagai  tanah  telantar, ditetapkan sebagai tanah musnah, pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak. Hapusnya HGU mengakibatkan tanah menjadi tanah negara. Penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan Menteri, maka salah satu penataan bekas HGU adalah untuk reforma agraria.
Kewenangan  Menteri  untuk  penataan  kembali  penggunaan,  pemanfaatan,  dan pemilikan ini sebagai jalan keluar atas tafsir hak prioritas yang selama ini melekati bekas tanah  HGU.  Hapus  HGU  tidak  serta  merta  hapus  hak  atas  tanahnya,  karena  hak keperdataan (kepemilikan) masih melekat pada pemegang hak meskipun telah ditetapkan sebagai tanah yang langsung dikuasai negara, maka cara menghapus hak keperdataan itu adalah  dengan  memberi  ganti  kerugian  kepada  pemegang  hak  (Mujiburohman,  2021). Namun dengan terbitnya PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah,  maka  tafsir  atas  hak  prioritas  atau  hak keperdataan sudah jelas tidak ada lagi ganti kerugian terhadap pemegang hak.
Semua  bidang  tanah  harus  dimanfaatkan  sesuai  dengan  peruntukannya,  apabila tidak dimanfaatkan, sehingga tidak memberikan manfaat ditinjau dalam perspektif hukum tanah  nasional  dikategorikan  sebagai  tanah  yang  ditelantarkan  (Mujiburohman,  2018). Penertiban  tanah  terlantar  tidak  perkara  yang  mudah,  karena  banyak  pemegang  hak menggugat ke peradilan, meskipun sesungguhnya tanahnya benar ditelantarkan. Proses peradilan yang lama dan banyak kasus penertiban kalah di peradilan, hal ini menghambat proses pelaksanaan reforma agraria.
Tabel 4. Capaian Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Tahun 2018
Tahun Kegiatan Penetapan Tanah Terlantar (Ha) Optimalisasi Tanah Terlantar (Ha) SK Penetapan Clan and clear 2010-2017 76.384.30 24.825.76 2.389.37 2018 - - 13.435.75 Jumlah 2010-2018 76.384.30 24.825.76 15.825.12
Sumber:  Direktur  Jenderal  Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  dan  Penguasaan  Tanah. (2019).  Enam  Kegiatan  Strategis  Tahun  2019.  Disampaikan  pada  Rapat  Kerja  Nasional (RAKERNAS) Kementerian ATR/BPN, Jakarta, 7 Februari 2019
Dalam evaluasi Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (2019), hambatan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah adalah: 1) resistensi dari pemegang hak atas tanah/dasar penguasaan atas tanah pada saat penertiban tanah terlantar; 2) risiko tinggi bagi petugas pelaksana kegiatan penertiban tanah terlantar dan tidak adanya backup dari pihak keamanan; 3) risiko tidak terselesaikan tinggi karena waktu pelaksanaan penertiban membutuhkan minimal dua tahun anggaran (bersifat multiyear); 4) tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar ada yang digugat di peradilan; 5) tidak seluruhnya TCUN merupakan tanah kosong yang tidak ada penguasaan dan penggarapan oleh masyarakat.
4. Pelepasan Kawasan Hutan
Keberhasilan  memperoleh  TORA  yang  berasal  dari  kawasan  hutan,  tidak saja ditentukan  oleh  keberadaan dan  kondisi fisik  tanahnya  saja,  namun  juga pengaturan yang harmonis dan sinkron dengan berbagai pengaturan lainnya yang selama  ini  telah ada.  Peran dan sinergitas (khususnya) antara Kementerian   ATR/BPN   dan Kementerian LHK  menjadi  penting  dalam    mewujudkan  program  reforma  agraria  (Nurlinda,  2018). Sedangkan  menurut  Salim  et  al.  (2021)  tanah  objek  reforma  agraria  yang  berasal  dari kawasan  hutan  memiliki  tingkat  kesulitannya  sendiri,  Selain  sulit  untuk  berkoordinasi antar  kementerian  dan  sektor  yang  terlibat  dalam  program  reforma  agraria,  pelepasan kawasan hutan belum memiliki peraturan turunan dari Perpres Nomor 86 Tahun 2018.
Beberapa masalah TORA dari pelepasan kawasan hutan antara lain sebagai berikut: 1). Baru sebagian pelepasan kawasan hutan dari adendum IUPHHK yang ditindaklanjuti dengan  SK  Penetapan/Perubahan;  2).  Tidak  semua  lokasi review RTRW  diperuntukkan untuk  TORA;  3).Untuk  kategori  permukiman  transmigrasi:  Daftar  subjek/objek  sudah banyak  berubah,  belum  ada  usulan  masyarakat/rekomendasi  camat  dan  bupati,  SK pencadangan areal dari Gubernur/Bupati belum lengkap; 4).Tanda batas di lapangan sulit ditemukan untuk kategori tata batas; 5). Skala Peta Objek TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan relatif menggunakan skala kecil (1:250.000), sehingga kesulitan untuk diidentifikasi di lapangan (Tenrisau, 2022).
Dalam  mewujudkan  reforma  agraria  saat  ini  banyak  menemui  kendala  dan hambatan.  Program  prioritas  ini  tercetus  dikarenakan  banyaknya  sengketa  dan  konflik yang  akar  masalahnya  berawal  dari  diberikannya  hak  atas  tanah  kepada  masyarakat. Menurut data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan  (2022)  jumlah  kasus  pertanahan  total  8.111  kasus,  yang  terbagi  ke  dalam kejahatan  pertanahan  60  kasus;  sengketa  4.211  kasus;  perkara  3.290  kasus;  konflik  550 kasus, dari 51 Juta bidang tanah yang terdaftar, tanah yang bermasalah sebanyak 0,015%.
Dengan demikian redistribusi tanah merupakan salah satu cara yang dapat menyelesaikan permasalahan agraria di Indonesia.
Menurut Luthfi (2018) pelaksanaan reforma agraria pada era Jokowi dinilai lebih baik karena  dapat  menyatukan  dua  kementerian  pelaksana  dalam  satu  payung  regulasi  dan diawasi  langsung  oleh  presiden.  Penataan  lembaga  perlu  dilakukan  dari  tingkat  teratas hingga  tingkat  paling  bawah  yaitu  di  daerah,  seperti  pemerintah  desa  sebagai  ujung tombak  pelaksanaan  program  reforma  agraria.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan adanya lembaga pada setiap tingkatan sebagai upaya pemerintah dalam mengembangkan dan menjalankan program reforma agraria.
Dalam  pelaksanaan  program  redistribusi  tanah  terdapat  beberapa  tahapan  yang dilaksanakan. Pertama, penyuluhan kepada calon penerima objek redistribusi tanah untuk menyampaikan  informasi  terkait  pelaksanaan  program  dimaksud.  Penyuluhan  dapat dilaksanakan  beberapa  pertemuan  dengan  harapan  saat  pelaksanaan  kegiatan  dapat berjalan lancar dengan partisipasi masyarakat yang optimal. Kedua, pendataan subjek dan objek redistribusi untuk mengumpulkan data terkait kegiatan yang dilaksanakan nantinya. Pendataan  juga  berfungsi  untuk  memastikan bahwa  subjek  dan  objek  redistribusi  tanah telah  memenuhi  kriteria  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku. Ketiga, pengukuran serta pemetaan dilakukan berdasarkan pada petunjuk teknis yang telah ada dipedomani sebagai dasar untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah.
Keempat, sidang panitia pertimbangan yang dilaksanakan guna membahasa subjek dan objek yang menjadi produk dari kegiatan redistribusi tanah bahwa telah memenuhi kriteria  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Kelima, penentuan  subjek  dan  objek redistribusi tanah. Penetapan dilaksanakan berdasarkan dari Berita Acara sidang panitia pertimbangan  landreform  pada  tahap  keempat. Keenam ,  penerbitan  surat  keputusan redistribusi tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan dengan dasar dari Surat  Keputusan  Kepala  Kanwil  untuk  objek  redistribusi  tanah  dan  Surat  Keputusan Bupati/Walikota mengesahkan subjek untuk redistribusi tanah. Ketujuh, pembukuan hak dan  penerbitan  sertipikat  adalah  langkah  terakhir  dalam  proses  redistribusi  tanah. Pembukuan  dan  penerbitan  dilakukan  berdasarkan  surat  keputusan  pada  tahapan sebelumnya.
Dalam  implementasinya  di  lapangan,  menemui  beberapa  kendala  yang menghambat pelaksanaan reforma agraria di tingkat daerah, yaitu: Pertama, permasalahan kepemimpinan.  Dalam  menjalankan  reforma  agraria  yang  khususnya  dengan  proses pelepasan  kawasan  hutan,  dibutuhkan  kepemimpinan  yang  dapat  berkoordinasi  antar lintas  sektor.  Koordinasi  ini  dibutuhkan  karena dalam  pelaksanaan  programnya banyak
sektor yang terlibat, sesuai  dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tim Reforma Agraria Nasional yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan dianggotai  oleh  Menteri  ATR/BPN,  Menteri  Keuangan,  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri PPN/Bappenas,  Menteri  KLHK,  Menteri  Pertanian,  Menteri  BUMN,  Menteri  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi,  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet,  Kepala  Staf  Kepresidenan,  Jaksa  Agung,  Panglima  TNI,  dan  KAPOLRI.  Pada tingkat pusat, menurut Salim et al. (2021) hanya bersifat koordinasi. Berbeda dengan pada tingkatan di bawahnya, pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten atau kota sebagai  lembaga  pelaksana  reforma  agraria.  Di  tingkat  kabupaten  atau  kota  koordinasi masih  berjalan  sangat  lemah,  salah  satu  faktornya  dikarenakan  tidak  adanya  sekretariat bersama sebagai fasilitas dalam melakukan rapat ataupun koordinasi.
Kedua, permasalahan  kelembagaan.  Dibentuknya  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria (GTRA) sebagai pelaksana kegiatan reforma agraria di tingkat daerah, beberapa kendala dan  hambatan  yang  ditemui  adalah  tidak  adanya  kantor  bersama  sebagai  sekretariat sehingga menyebabkan GTRA sulit dalam melakukan koordinasi. Sumber daya manusia yang  terbatas  turut  menjadi  faktor  penghambat,  pada  kantor  pertanahan  yang  menjadi program  prioritas  adalah PTSL,  sehingga  pelaksanaan  kegiatan reforma agraria  menjadi prioritas  kedua  setelah  PTSL.  Selanjutnya,  transparansi  data  antar  lembaga  yang  akan digunakan  untuk  pelaksanaan  reforma  agraria  juga  belum  berjalan  secara  maksimal. Minimnya anggaran yang tersedia, dan belum maksimal untuk memanfaatkan anggaran dari pemda untuk mendukung terlaksananya reforma agraria. Dalam padangan  Resti & Wulansari  (2022)  kendala  GTRA  diantaranya:  kesulitan  dalam  penyesuaian  jadwal  tim GTRA; kurangnya pemahaman masyarakat;  akses ke lokasi  sulit;   jaringan   seluler   yang kurang   memadai;   adanya perbedaan pendapat; terbatasnya  anggaran;  kendala pandemi Covid-19.
Ketiga, permasalahan regulasi.  Adanya regulasi atau  peraturan  yang  tidak  sinkron pada  dua  kementerian  menjadi  masalah,  antara  Kementerian  ATR/BPN  dan  KLHK memiliki  pemahaman  masing-masing  mengenai  kebijakan  sebagai  dasar  pelaksanaan reforma agraria. Hal ini terlihat jelas dari realisasi PPTKH dalam program reforma agraria masih sangat minim dikarenakan alur birokrasi yang panjang untuk melepaskan kawasan hutan guna menjadi objek dalam redistribusi tanah.
Keempat, permasalahan  objek  TORA.  Kementerian  LHK  telah  mengesahkan Peraturan
Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018  yang  di  dalamnya  menerangkan  bahwa  kawasan
hutan yang dapat menjadi sumber untuk tanah objek reforma agraria terdiri dari 7 kriteria. Dalam  pemahaman  terhadap  peraturan  tersebut  banyak  terjadi  perbedaan  antara Kementerian ATR/BPN dan KLHK, dalam proses pencadangan kawasan hutan, menurut Kementerian ATR/BPN dapat langsung dijadikan sebagai objek untuk redistribusi tanah. Padahal  tertera  di  peraturan  tersebut  harus  dilakukan  pelepasan  dari  kawasan  hutan terlebih dahulu agar dapat menjadi tanah objek reforma agraria.
Guna  meminimalisir  timbulnya  sengketa  dan  konflik  agraria  pasca  kegiatan, menurut  Joyo  Winoto  (dalam  Kurniawati  et  al.,  2019)    terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhi kesuksesan suatu program reforma agraria, yaitu: Pertama, keinginan yang teguh  dari  pemerintah:  Pemerintah  mampu  menerbitkan  atau  merevisi  peraturan  yang berkaitan dengan reforma agraria harus sejalan antar sektor. Sehingga tidak menimbulkan tumpang  tindih  kebijakan  yang  dapat  menghambat  pelaksanaan  di  lapangan; Kedua, dukungan  dari  lembaga  legislatif:  dukungan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian kepada pelaksana di tingkat daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara beriringan  baik  di  tingkat  daerah  hingga  tingkat  nasional  karena  sudah  satu  paham mengenai program reforma agraria; Ketiga, dipisahkannya pejabat pemerintah dengan para pebisnis:  Pemisahan  dimaksudkan  agar  tidak  adanya  kepentingan  lain  selain  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalu  reforma  agraria.  Dikhawatirkan  apabila ditunggangi  oleh  kepentingan  para  pebisnis,  hanya  sebagai  alat  untuk  meningkatkan usahanya tanpa memandang tujuan sebenarnya dari reforma agraria.
Keempat, dukungan  dari  aparat:  baik  Tentara  Negara  Indonesia  (TNI)  dan Kepolisian  berguna  untuk  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  sehingga tidak mengganggu jalannya program tersebut; kelima, keterlibatan masyarakat: Kesuksesan reforma  agraria  juga  membutuhkan  dukungan  penuh  dari  masyarakat  di  sekitarnya, karena masyarakat di suatu daerah pasti lebih mengerti kondisi daerahnya dan apa saja yang dapat menjadi penghambat pelaksanaan reforma agraria. Sehingga dibutuhkan kerja sama lintas sektor antara masyarakat dan pemerintah; keenam, ketersediaan informasi dan data  yang  dibutuhkan:  Guna  mempercepat  realisasi  program  reforma  agraria,  maka dibutuhkan  data  dan  informasi  yang  tepat.  Sehingga  dalam  pelaksanaan  nantinya  tidak terjadi  salah  sasaran  baik  objek  ataupun  subjeknya; ketujuh, persiapan  yang  optimal: Persiapan  yang  dimaksud  dapat  berupa  peraturan  yang  telah  disahkan  sebagai  payung hukum  program  tersebut,  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan program  nantinya,  koordinasi  antar  sektor  guna  mempercepat  pelaksanaan  reforma agraria.
Waryanta  (2016)  menjelaskan  bahwa  pentingnya  penataan  akses  setelah pelaksanaan  redistribusi  tanah  untuk  mengelola  pemasaran  produk  pasca  panen  untuk meningkatkan  hasil  produksi  dari  tanah  tersebut  sebagai  upaya  untuk  mendukung ketahanan  pangan  nasional.  Dalam  studi  Istiningdyah  et  al.  (2018)  reforma  agraria diharapkan  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  sebagai  subjek  penerima redistribusi tanah. Dampak dari adanya kegiatan redistribusi tanah yang telah dirasakan masyarakat  di  Provinsi  Jawa  Tengah  memberi  dampak  nyata  bagi  para  petani  yaitu: meratanya kepemilikan dan penguasaan tanah di wilayah tersebut, memberikan jaminan keamanan terhadap tanah yang dimiliki dengan terbitnya sertipikat, memudahkan petani untuk  mengajukan  pinjaman  atau  kredit  untuk  meningkatkan  produktivitas  dengan jaminan  sertipikat,  berkurangnya  angka  kemiskinan,  meningkatnya  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah redistribusi tanah, naik turunannya nilai tukar petani atau NTP. Dalam  studi Riyadi et al. (2020) menunjukkan bahwa reforma agraria membantu peternak  sapi  perah  di  Kabupaten  Semarang  dalam  peningkatan  produksinya  melalui kepemilikan sertipikat hak atas tanah sebagai jaminan hutang dari pihak perbankan.

## E. Kesimpulan
Konsep reforma agraria
hanya dipahami sebagai proses individualisasi/penyertifikatan  tanah,  belum  sampai  pada  tujuan  utamanya  yaitu mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Proses individualisasi yang pada akhirnya pada mengakumulasi tanah pada segelintir orang, bahkan dalam banyak kasus penerima redis menjual kembali tanahnya dengan berbagai alasan, disisi lain kontrol negara  lemah  pada  pasca  redistribusi.  Tidaklah  mudah  untuk  menjalankan  reforma agraria,  banyaknya  kendala  dan  hambatan  yang  menyebabkan  lambannya  pelaksanaan program  reforma  agraria  di  Indonesia  antara  lain  terkait  kepemimpinan,  kelembagaan, peraturan  dan  persediaan  objek  redistribusi  tanah.  Lahirnya  sengketa  dan  konflik merupakan  efek  dari  program  reforma  agraria  yang  berjalan,  sehingga  perlu  dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tahun berjalan. Reforma agraria dapat dilakukan dengan keteguhan  yang kuat dari pemerintah, dukungan dari legislatif, pemisahan kepentingan antar  pejabat  dan  pebisnis,  dukungan  aparat  penegak  hukum,  keterlibatan  masyarakat, tersedianya bahan yang dibutuhkan dan persiapan yang optimal dalam segala aspeknya.

## Daftar Pustaka
Aprianto, T. C. (2018). Reforma Agraria: Momentum Keadilan dan Kesejahteraan . BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 1(39), 356 – 368. https://doi.org/10.31292/jb.v1i39.177
Aprianto, T. C. (2021). Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru (1967- 1973). Historia , 3(2), 397-414.
Chandra,  A.  (2022).  Permasalahan  Tanah  Ulayat  Pasca  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah Sistematik Lengkap di Sumatera Barat. Tunas Agraria , 5(2), 77 – 93. https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.174
Dempo, A. A. P., Salim, M. N., & Farid, A. H. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah  Eks  Kawasan  Hutan  di  Kabupaten  Musi  Rawas. Tunas  Agraria ,  4(1),  1 – 21. https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.131
Ekawati, F. N. F., Salim, M. N., & Utami, W. (2019). Pemetaan partisipatif guna pengusulan tanah  obyek  reforma  agraria  (TORA)  dalam  kawasan  hutan  di  Kabupaten  Ogan Komering Hulu. Tunas Agraria , 2(3), 24-48. https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.37
Gibran, M. G., Laksamana, R., & Mujiburohman, D. A. (2022). Keabsahan Jual Beli Di Bawah Tangan  Tanah  Transmigrasi  Di  Kabupaten  Mamuju  Tengah. Yurispruden:  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang , 5(1), 1-5. http://dx.doi.org/10.33474/yur.v5i1.8897
Ihsan, A., & Salim, M. N. (2022). Ulayat Land and Agrarian Reform Policy in West Sumatra.
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan , 1(2), 155 – 171. https://doi.org/10.31292/mj.v1i2.17
Istiningdyah,  R.,  Sutaryono,  S.,  &  Wahyuni,  W.  (2018).  Kontribusi  Redistribusi  Tanah Terhadap  Kenaikan  Pendapatan  Masyarakat  di  Jawa  Tengah. Tunas  Agraria ,  1(1). https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.2
Junarto,  R.,  &  Djurdjani,  D.  (2020).  Pemetaan  Objek  Reforma  Agraria  dalam  Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 6(2), 219 – 235. https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.443
Kantor  Staf  Presiden  2017,  Pelaksanaan  Reforma  Agraria,  arahan  Kantor  Staf Presiden:
Prioritas  nasional  Reforma  Agraria  dalam  Rencana  Kerja Pemerintah Tahun 2017. Khanifa,  T.  N.,  Syanurisma,  S.,  &  Luthfi,  A.  N.  (2021).  Menuju  Reforma  Agraria  dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur: (Sebuah Telaah Spasial dan Tematik). Widya Bhumi , 1(2), 101 – 124. https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.12
Kurniawati,  F.,  Kistiyah,  S.,  &  Luthfi,  A.  N.  (2019).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan. Tunas Agraria , 2(3), 1 – 23. https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.47
Luthfi, A.  N.  (2019).  Reforma  Kelembagaan  Dalam  Kebijakan  Reforma  Agraria  Era  Joko Widodo-Jusuf  Kalla. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan  Pertanahan ,  4(2),  140 – 163. https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.276
Maladi, Y. (2013). Reforma agraria berparadigma Pancasila dalam penataan kembali politik agraria nasional. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 25(1), 27- 41. https://doi.org/10.22146/jmh.16108
Manik, S. S., Martanto, R., & Salim, M. N. (2021). Potensi Tanah untuk Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan di Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Tunas Agraria , 4(3), 320 – 339. https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.153
Martini,  S.,  Ash-Shafikh,  M.  H.,  &  Afif,  N.  C.  (2019).  Implementasi  Reforma  Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 5 (2), 150 – 162. https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.367
Mujiburohman,  D.  A.  (2019). Penegakan  Hukum  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah Terlantar . Yogyakarta: STPN Press.
Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi dari Kertas ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 7(1), 57 – 67. https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472
Mujiburohman, D. A. (2021). Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom. Jurnal Yudisial , 14(1), 117-137. https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.443
Mujiburrohman, D. A. (2018). Menyoal Penafsiran Tanah Telantar. Jurnal Yudisial , 11(1), 1- 22. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.168
Nurdin,  I.  (2018).  Mewujudkan  Desa  Maju  Reforma  Agraria. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 3(1), 82 – 97. https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.228
Nurdin,  I.  (2015).  Menata  Ulang  Kelembagaan  Agraria  Nasional  pada  Pemerintahan Jokowi-JK. Insignia: Journal of International Relations , 2(01), 42-53.
Nurlinda,  I.  (2018).  Perolehan  tanah  obyek  reforma  agraria  (TORA)  yang  berasal  dari kawasan  hutan:  permasalahan  dan  pengaturannya. Veritas  et  Justitia ,  4(2),  252-273. https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.2919
Nurfaiziya, S. (2021). Study Literature Review Artikel terindeks Scopus Perihal Kebijakan Reforma Agraria di Negara-Negara Benua Asia. Journal of Governance Innovation , 3(2), 107 – 118. https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.727
Resti, F. A. ., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan
Kampung Reforma Agraria. Tunas Agraria , 5(2), 94 – 110.
https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178
Riyadi, A. D., Salim, N., & Mujiati, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi  di  Desa  Sumogawe  Kecamatan  Getasan  Kabupaten  Semarang. Tunas Agraria , 3(2), 20 – 39. https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.105
Rineksi,  TW  (2022).  Penguatan  Kelembagaan  GTRA  Dalam  Menjawab  Tantangan Pembaruan  Agraria  di  Kabupaten  Rejang  Lebong. Marcapada:  Jurnal  Kebijakan Pertanahan , 1 (2), 105-122. https://doi.org/10.31292/mj.v1i1.10
Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti,
B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. BHUMI:
Jurnal Agraria dan Pertanahan , 7 (2), 149 – 162. https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476 Salim,  M.  N.,  &  Utami,  W.  (2020).  Reforma  agraria,  menyelesaikan  mandat  konstitusi:
Kebijakan reforma agraria dan perdebatan tanah objek reforma agraria. STPN Press.
Shohibuddin, M., & Salim, M. N. (Eds). (2012). Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006- 2007: Bunga Rampai Perdebatan . Sajogyo Institute and STPN Press.
Suhendro, P (2013). Manfaat Reformasi Agraria Bagi Pemenuhan Hak-Hak Asasi Petani. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 19(74), 60-64.
Sulistyaningsih,  R.  (2021).  Reforma  Agraria  di  Indonesia .  Kajian  Masalah  Hukum  dan Pembangunan Perspektif, 26(1), 57-64.
Sumarja,  F.  X.  (2019). Menggapai  Tanah  Harapan.  Makalah  disampaikan  pada  Seminar  dan Lokakarya Nasional Transformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi: Quo Vadis Pedesaan di Indonesia oleh LPPM Unila, 10-11 Juli 2019
Sutadi, R. D., Luthfi, A. N., & Mujiburrohman, D. A. (2018). Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, dan Orde Reformasi). Tunas Agraria , 1 (1). https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11
Tarfi,  A.,  &  Amri,  I.  (2021).  Reforma  Agraria  sebagai  Jalan  menuju  Perdamaian  yang Berkelanjutan  di  Aceh. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan  Pertanahan , 7 (2),  210 – 225. https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.509
Tenrisau, A. (2021), Panduan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria, Jakarta, Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Wahyuni,  H.,  Mujiburohman,  D.  A.,  &  Kistiyah,  S.  (2021).  Penanganan  Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat. Tunas Agraria , 4(3), 352 – 369. https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.150
Wardhana, Y. S. (2020). Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Di Kawasan Tanah Adat
Provinsi Papua. Kosmik Hukum , 20(1), 64-72.
https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.8625
Waryanta, M. (2018). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 2(2), 179 – 193. https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.69
Wicaksono,  A.,  &  Purbawa,  Y.  (2018).  Hutang  Negara  Dalam  Reforma  Agraria  Studi Implementasi  Mandat  9  Juta  Hektar  Tanah  Indonesia. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 4(1), 24 – 38. https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.214