## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 91 - 100 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4091

## SISTEM PIDANA TERPADU UNTUK PELAKSANAAN
PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG)
Yuspita Indah Br. Ginting 1)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia 1) Corresponding Author : yuspitaginting7@gmail.com 1)

## History:
Received  : 25 September 2023 Revised : 10 Octobee 2023
Accepted  : 23 Desember 2023
Published  : 25 Januari 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Penerapan hukum pidana untuk menciptakan system peradilan pidana yang terpadu,System peradilan pidana  yang  terpadu  memerlukan  sinkronisasi  yang  menyeluruh.  Dari  sudut  pandang  administrasi peradilan, integrasi dapat dicapai jika ada kebijakan yang komprehensif dan sistematis. Ada kajian yang mendalam  yang  memerintahkan  penguatan  integritas  system  peradilan  pidana  khususnya  bagi  system penegakan  hukum  pidana  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  untuk  mencapai  efisiensi yang  optimal.  Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  relevan  dengan  system  peradilan  pidana  terpadu, organisasi atau Lembaga yang bergerak dibidang penegakkan hukum, biarpun funsingnya berbeda dan secara internal memiliki tujuan masing-masing, namun pada hakikatnya setiap subsistem pada peradilan pidana  saling  bekerjasama  dan  terikat  pada  sasaran  yang  sama.  Peraturan  hukum  tidak  menjamin hubungan  antara  subsistem  seperti  yang  disebutkan  di  atas  akan  menyebabkan  penegakkan  hukum masih  terfragmentasi  dan  mengarah  pada  situasi  dimana  Lembaga  atau  instansi  sangat  terganggu  dan kemungkinan  terselenggaranya  system  peradilan  pidana  yang  terpadu.  Jaksa  sebagai  penuntut  umum mempunyai  tugas  pokok  dan  peran  penuntutan  berbagai  perkara  pidana  dan  penegakkan  putusan pengadilan dan penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Kata kunci : sistem peradilan, pra penuntutan, narkotika

## Abstract
Application of criminal law to create an integrated criminal justice system. An integrated criminal justice system requires comprehensive synchronization. From the perspective of justice administration, integration can be achieved if  there  are  comprehensive  and  systematic  policies.  There  is  an  in-depth  study  that  orders  strengthening  the integrity of the criminal justice system, especially for the criminal law enforcement system, which is an inseparable part of achieving optimal efficiency.  The conclusions from the results of this research are relevant to the integrated criminal justice system, organizations or institutions operating in the field of law enforcement, even though their functions  are  different  and  internally  have  their  own  objectives,  in  essence  each  subsystem  in  criminal  justice cooperates  with  each  other  and  is  bound  to  the  same  target.  Legal  regulations  do  not  guarantee  the  relationship between  subsystems  as  mentioned  above,  which  will  cause  law  enforcement  to  remain  fragmented  and  lead  to  a situation  where  institutions  or  agencies  are  greatly  disrupted  and  the  possibility  of  implementing  an  integrated
criminal  justice  system.  Prosecutors  as  public  prosecutors  have  the  main  task  and  role  of  prosecuting  various criminal cases and enforcing court decisions and judge determinations which have permanent legal force.
Keywords: justice system, pre-prosecution, narcotics

## PENDAHULUAN
Di Indonesia  subsistem dasar selalu mengacu  pada klasifikasi hukum pidana, Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun  1981.  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tenatng  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  adalah  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  kepolisian  sebagai  suatu sistem,  dan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2021  tenatang  kejaksaan  (Prakoso,  2016). Oleh karena itu, subsistem kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut diharapkan dapat bersinergi untuk menciptakan sistem peradilan yang terpadu.
Dalam  sistem  peradilan  pidana,  setiap  subsistem  akan  semakin  sulit  menjalankan tugasnya  da  fungsinya  secara  efektif  apabila  tidak  adanya  kordinasi  dan  kejelasan dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  funginya.  Dalam  rangka  mengembangkan keselaran  antara  subsistem,  dalam  hal  ini  perlu  dilakukan  3  sinkronisasi  ialah  dalam materi, struktur dan budaya.
Sistem  peradilan  pidana  sebagai  sistem  penegakkan  hukum  dengan  penggunaan hukum  pidana,  tidak  berfungsi  secara  maksimal,  bahkan  sistem  peradilan  pidana Indonesia  dikenal  dengan  asas  pemisahan  fungsi,  yang  berdampak  pada  efektivitas penegakkan  hukum  sehingga  akan  sulit  menjalankan  fungsinya,  sebagai  bagian  dari upaya  untuk  memberantas  kejahatan  (Maringka,  2022).  Konsep  sinkronisasi  ialah makna  sistem  peradilan  pidana  terpadu  yang  perlu  dibangun  dalam  kerangka penegakkan  hukum  di  Indonesia.  Impelementasi  seringkali  mendapat  intervensi  dan penagruh  kekuasaan  ektra  yudikatif  yang  terdapat  perbedaan  antara  subsitem  yang satu  dengan  yang  lain  dalam  menyelesaikan  perkara  misalnya,  polisi  dan  kejaksaan berupaya  mencari  bukti  agar  tersangka  dapat  ditangkap  dan  dibawa  ke  pengadilan sebagai terdakwa.
Berdasarkan  asas  opurtunitas  yang  diterapkan  di  Indonesia,  jaksa  merupakan pemegang  kekuasaan  dominan  dalam  perkara  pidana,  artinya  ia  mempunyai  hak eksklusif  untuk  memutus  penuntutan.  Agar  efektif,  tahap  pra-penuntutan  dapat menentukan  kualitas  tuntutan  yang  diajukan.  Untuk  upaya  pengakkan  hukum terhadap  tindak  pidana  narkotika,  dan  penuntut  umu  pada  tahap  pra-penuntutan mempunyai kewenangan untuk memastikan tuntutan yang diajukan sesuai materi atau bentuknya.
Secara  umum  narkotika  adalah  obat/zat  yang  membawa  manfaat  pengobatan  pada bidang  pelayanan  medis,  narkotika  juga  dapat  menimbulkan  kecanduan  jika disalahgunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang serius dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Situasi peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia sekarang ini sangat serius dan memprihatinkan, karena era yang semakin
maju,  penangkapan  pengedar  narkoba  sangat  sulit  dan  kemudahan  memperoleh narkoba juga menjadi menigkatnya penyalahgunaan narkotika. Peredaran narboba kini sangat  lumrah  dan  sudah  melampaui  batas  usia,  sosial,  dan  gender.  Upaya  preventif dan  represif  sangat  perlu  dilakukan  sekarang  ini  umtuk  menekan  jumlah penyalahgunaan  narkotika.  Pihak  berwenang  harus  mampu  menanggulangi permasalahan  ini  dengan  tujuan  meningkatkan  etika  dan  kualitas  SDM  di  Indonesia terkhusus  untuk  generasi  penerus  bangsa.  Hal  ini  memberikan  tantangan  bagi  para penegak  hukum  termasuk  kejaksaan  dalam  menangani  berbgai  bentuk  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika.

## a. Teori sistem peradilan pidana
Penerapan  hukum  pidana  menganut  pendekatan  sistematik  disebut  dengan  sistem peradilan pidana. Secara keseluruhan sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai salah  satu  proses  dimana  berbagai  Lembaga  penegak  hukum  bekerja  melalui  suatu prosedur  yang  mencakup  kegiatan-kegiatan  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan  di  siding  pengadilan,  hingga  pelaksanaan  putusan  hakim  oleh  Lembaga permasyarakatan. Proses ini bekerja secara berurutan, artinya satu tahap tidak boleh di lewati  tahap  lain.  Keseluruhan  proses  beroperasi  dalam  suatu  sistem,  sehingga  setiap intansi  membentuk  subsistem  yang  saling  berhubungan  dan  saling  mempengaruhi. Dalam  sistem  peradilan  pidana  terdapat  unsur-unsur  fungsional  yang  masing-masing harus saling terikat dan bekerja sama.
Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh para ahli hukum pidana di Amerika,  seiring  dengan  ketidakpuasan  terhadap  berfungsinya  apparat  dan  Lembaga penegak hukum berdasarkan pendekatan ketertiban umum, Sebagian besar didasarkan pada keberhasilan pencegahan kejahatan dan efesiensi operasional Lembaga kepolisian.
Sistem  peradilan  pidana  terpadu,  memerlukan  banyak  persyaratan  berbeda  untuk mencapainya.  Terkait  dengan  faktor  sistemik,  integrasi  kedalam  sistem  peradilan pidana memerlukan sinkronisasi struktur, isi dan budaya.
Sistem  penegakkan  hukum  pidana  pada  dasarnya  adalah  suatu  sistem  kekuasaan kehakiman pada bidang hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 subsitem ialah :
• Kewenangan penyidikan Lembaga penyidik
• Hak untuk menuntut oleh jaksa
• Kekuasaan kehakiman untuk mengadili dan menyatakan putusan pengadilan
• Kekuasan untuk menegakkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum
Sistem  peradilan  pidana  yang  diatur  dalam  KUHAP  ialah  sistem  peradilan  pidana yang terpadu. Sistem ini dibangun berdasarkan prinsip pembedaan fungsi antar aparat penegak  hukum  sesuai  dengan  proses  desentralisasi  yang  ditentukan  oleh  Undang- Undang.

## b. Teori kemanfaatan hukum
Kegunaan hukum ialah asas yang menyertai keadilan dan kepastian hukum. Dalam menerapkan asas kepastian hukum dan keadilan, asas kemanfaatan harus diperhatikan. Misalnya,  Ketika  menerapkan  ancaman  pembunuhan  terhadap  seseorang  yang  telah melakukan pembunuhan, kita dapat mempertimbangkan manfaat penerapan Undang- Undang ini terhadap terdakwa sendiri dan masyarakat. Jika hukuman mati dirasa lebih bermanfaat bagi masyarakat, maka hukuman mati akan diterapkan.
Setiap  orang  harus  memperhatikan  kepentingan  hukum  sehingga  ada  manfaatnya dalam  penegakkan  hukum.  Jangan  sampai  penegakkan  hukum  menimbulkan keresahan  masyarakat,  sebab  kalua  bicara  hukum  kita  cenderung  hanya mempertimbangkan  peraturan  hukum  yang  terkadang  cacat  dan  kurang  berambisi terhadap  kehidupan  masyarakat.  Hukuman  boleh  saja  salah,  namun  selama  masih berlaku maka harus dipatuhi.

## c. Teori penegakkan hukum
Penegakkan  hukum  pidana  ialah  penegakkan  hukum  pidana  secara  konkrit  oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain penegakkan hukum pidana ialah pelaksanaan peraturan pidana. Dengan demikian penegakkan hukum merupakan suatu sistem yang menyeleraskan  nilai-nlai  dengan  peraturam  dan  perilaku  manusia  yang  sebenarnya. Aturan tersebut kemudian menjadi pedoman terhadap perbuatan serta Tindakan yang dianggap  tepat  atau  pantas.  Perilaku  tersebut  dimaksudkan  agar  menciptakan, menjaga, serta mempertahankan kedamaian.
Menurut Moeljatno pengertian  hukum pidana yang menyatakan bahwa penegakkan hukum  ialah  bagian  dari  semua  hukum  yang  berlaku  pada  negara  yang  mengadakan unsur-unsur antara lain:
• Menentukan Tindakan yang tidak boleh dilakukan dan juga disertai ancaman atau sanksi, seperti sanksi tertentu terhadap pihak yang melanggarnya.
• Menentukan  dan  dalam  keadaan  apa  pelanggar  aturan  dapat  diancam  dan dijatuhi sanksi pidana.
• Menetukan  bagaimana  Tindakan  pidana  akan  diterapkan  jika  orang  tesebut diduga melanggar hukum.
Penegakkan hukum ialah proses yang didorong oleh upaya internal dalam menjaga fungsi  aturan  dan  norma  praktis  sebagai  pedoman  bagi  seluruh  perilaku  masyarakat dalam  bernegara.  Pengertian  penegakkan  hukum  juga  dapat  diartikan  bahwa penyelenggaraan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku.
Macam-macam Lembaga penegak hukum di Indonesia ialah:
• Kejaksaan
• Kehakiman
• Advokat
• Lembaga pemasyarakatan/Lapas

## • Kepolisian

## METODE PENELITIAN

## a. Jenis penelitian
Peneliti  memilih  jenis  penelitian  hukum  normatif  ialah  metode  penelitian  hukum yang  menggunakandata  sekunder  atau  meneliti  bahan  Pustaka  yang  ada.  Penelitian juga dilakukan dan ditunjukkan terhadap peraturan yang sudah tertulis/bahan hukum lain,  sebab    penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan satu dengan peraturan yang lain.

## b. Sifat penelitian
Sifat  penelitian  ini  ialah  penelitian  deskriptif  analitis.  Penelitian  deskriptif  analitis adalah  bentuk  penelitian  yang  bertujuan    menggambarkan  fenomena  yang  ada  baik yang  bersifat  alamiah  maupun  yang  disebabkan  manusia.  Peneliti  berusaha menggambarkan peristiwa dan perkembangan yang menajadi focus perhatian. Analisis dilakukan  berdasarkan  uraian  dan  fakta  yang  diperoleh  secara  cermat  untuk memecahkan permasalahan.

## c. Pendekatan penelitian
Metode  penelitian  ini  memakai  dua  pendekatan,  antara  lain:  pendekatan  peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual.

## d. Sumber data
Penelitian hukum secara normatiff, data yang dipergunakan ialah data sekunder dari sumber kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep teori dan informasi.
• Bahan  hukum  primer  ialah  dokumen  atau  peraturan  yang  mengikat  dan  juga telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
• Bahan hukum sekunder ialah segala keterangan mengenai peraturan  perundang- undangan    yang  sedang  berlaku  atau  pernah  berlaku  sebelumnya.  Isi  dokumen hukum  sekunder  meliputi  buku  teks,  laporan  penelitian,  jurnal  hukum  yang memuat artikel para ahli dan lain-lain
• Bahan  hukum  tersier  ialah  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  berupa  kamus hukum/majalah yang berkaitan dengan penelitian.
e. Teknik pengumpulan data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  ialah  studi  dokumentasi/studi kepustakaan.  Penelitian  kepustakaan  adalah  melakukan  penelitian  terhadap  sumber bacaan berupa buku, jurnal, makalah dan lain sebagainya.

## f. Analisis data
Analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif, seperti memaparkan teori-teori yang  ada,  sehingga  dapat  diambil  beberapa  unsur  dari  teori  tersebut  yang  dapat dijadikan kesimpulan pada saat pelaksanaan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Peran Jaksa dalam penanggulangan tindak pidana
Kedudukan  jaksa  dalam  peradilan  pidana  di  Indonesia  mulai  berubah  seiring dengan berkembangnya fungsi dan kewenangannya, Dalam perkara pidana tugas dan wewenang  jaksa  diatur  dalam  hukum  acara  pidana,  khususnya  UU  Nomor.  08  Tahun 1981  yang  kita  sebut  dengan  KUHAP,  sedangkan  untuk  lembaganya  sendiri  diatur dengan  UU  Nomor.16  Tahun  2004  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor.  11 Tahun 2021 tentang kejaksaan Republik Indonesia.
Fungsi utama jaksa dalam perkara  pidana ialah sebagai JPU, melaksanakan putusan pengadilan  yang  berbadan  hukum  tetap.  Pasal  1  ayat  (6)  huruf  a  KUHAP  juga mengatur bahwa jaksa ialah orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang agar bertindak sebagai JPU dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berbadan hukum tetap.
Peranan  jaksa  dalam  penanganan  tindak  pidana  didasarkan  pada  tugas  dan wewenang  jaksa  sesuai  ketentuan  UU  No.  11  Tahun  2021  tentang  Kejaksaan  RI.  Serta Menyusun  tugas  dan  kewenangan  jaksa  sebagaimana  yang    dimaksud  dalam  pasal  1 ayat (1). Tugas dan wewenang Kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana tertentu  atau  tindak  pidana  khusus  dalam  hal  ini  korupsi,  namun  juga  berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum lainnya khususnya dibidang tindak pidana. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
• Melaksanakan penuntutan. Pada saat penuntutan, JPU dalam melanjutkan dengan surat dakwaan sebelumnya. Prapenuntutan ialah Tindakan JPU dalam mengawasi jalannya  penyidikan  sesudah  mendapatkan  informasi  dari  penyidik  tentang mulainya  penyidikan,  meneliti  serta  menelaah  seluruh  catatan  hasil  penyidikan tanpa  penyidik  menerima  dan  juga  memberikan  berbagai  petunjuk penyelesaiannya oleh penyidik sehingga bisa ditentukan apakah berkas itu dapat dipindah tangankan atau tidak bukan pada tahap penuntutan.
• Mengerjakan putusan hakim, putusan dari hakim di pengadilan telah mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Dalam  melaksanakan  putusan    pengadilan,  jaksa memperhatikan  nilai  hukum  yang  ada  di    masyarakat  dan  kemanusiaan  yang berdasarkan  Pancasila,  tanpa  mengabaikan  ketabahan  dalam  berbuat  dan bertindak.
• Melakukan pengawasan putusan bersyarat, dan pengawasan putusan pidana
• Melakukan  penyidikan  pada  pidana  khusus  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.
• Melengkapi berkas perkara terntentu, oleh sebab itu bisa melakukan pemeriksaan sebelum  menyerahkan  kepada  pengadilan,  yang  dilakukan  dengan  berkordinasi dengan penyidik.
Dalam  melaksanakan  fungsinya,  kejaksaan  harus  mandiri  dan  tidak  terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya, dengan tujuan menjamin kepastian hukum  dan  ketertiban  hukum,  keadilan  dan  kebenaran  dengan  menghindari  norma agama, kesopanan dan kesusilaan dan harus mengeksplorasi sisi kemanusiaannya, dan nilai-nilai  hukum  dan  keadilan  yang  ada  dalam  masyaraka.  Kedudukan  mendasar kejaksaan  ialah  memperkuat  kedudukannya  sebegai  Lembaga  pemerintah  yang menjalankan  kekuasaan  negara  dibidang  penuntutan.  Biasanya  penuntutan  dilakukan secara  mandiri,  apapun  yang  terjadi  pengaruh  kekuasan  pemerintah  dan  pengaruh kekuasaan  lain.  Melindungi  supremasi  hukum,  melindungi  kepentingan  publik  dan memajukan  HAM.  Kejaksaan    sebagai  Lembaga  pemerintah  yang  menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan umum  dan kewenangan hukum lainnya tidak dipengaruhi oleh satupun bagian kekuasaan pemerintah.
b. Sistem  peradilan  terpadu  dalam  pelaksanaan  prapenuntutan  tindak  pidana narkotika.

## 1. Prapenuntutan tindak pidana narkotika
Memeriksa  dan  meneliti  menurut  ketentuan  KUHAP  adalah  perbuatan  penuntutan dalam  mempersiapkan  penuntutan,  apakah  orang  atau  benda  yang  disebutkan  dalam temuan  penyidikan  itu  relevan  atau  tidak  memenuhi  persyaratan  pembuktian  yang diajukan sebagai bagian dari putusan petunjuk bagi penyidik.
Kelemahan  dalam  diundangkannya  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  narkotika berdampak  pada  Lembaga  pemasyarakatan  (LAPAS)  dan  tempat  penahaan  (rutan) Sebagian  besar  dihuni  oleh  narapidana  narkoba,  khususnya  pecandu  narkoba  yang dijatuhi  hukuman  penjara.  Permasalahan  ini  juga  mempersulit  upaya  mengatasi kelebihan  kapsitas  di  lapas  dan  rutan.  Atas  dasar  itu  jaksa  agung  baru-baru  ini menerbitkan  instruksi  Nomor.  11  Tahun  2021  pada  19  juli  2021  tentang  penaganan perkara tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekusor narkoba.
Adapun pelaksanaan pra penuntutan dalam proses penyidikan ialah:
• Penyidik mengumumkan kapan dimulainya penyelidikan.
• Penyidik menyerahkan dokumen kepada jaksa setelah penyidikan selesai.
• Pengumpulan  berkas  perkara  oleh  JPU    kepada  penyidik  dilengkapi  dengan petunjuk.

## 2. Penuntutan tindak pidana narkotika
Terdakwa M.IRPAN dan M ALWY GALLARDO pada hari selasa 5 januari 2021 di Jl. Pringgan, Desa Tumpatan Nibung kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang daerah hukum PN  Lubuk  Pakam,  berusaha  atau  bersekongkol  melakukan  kejahatan  yang  berkaitan
dengan  narkoba  dan  prekusor  narkotika,  secara  melawan  hukum  dan  tanpa  hak, dengan  cara  menawarkan  untuk  diperjual  belikan,  menerima  atau  menjadi  perantara jual beli, penukaran/ penyerahan obat golongan I. berdasarkan hasil obat laboratorium dan  tes  urin  No.  LAB:  204/NNF/2021  Tanggal  18  Januari  2021  disusun  dan ditandatangani  Debora  M  Hutagaol  dan  R  Fani  Miranda  selaku  pemeriksa laboratorium  forensic  Polda  Sumut  menyatakan  bahwa  barang  bukti  yang  diterima berupa  1  bungkus  plastik  klip  berisi  kristal  berwarna  putih  dengan  berat  total  0,15 gram,  1  bungkus  plastic  klip  berwarna  putih  dengan  berat  0,13  gram,  1  botol  plastic berisi 25 ml urine, 1 botol plastic berisi urine 25 ml urin positif yang mengandung sabu serta  terdaftar  pada  golongan  pertama  nomor  urut  61  lampiran  UU  No.  35  tentang narkotika.
Jaksa  melanjutkan  kasus  ini  dengan  menuntut  perkara  tersebut  dengan  ancaman pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan  hukuman  masing-masing  7  tahun  penjara  dan  denda  Rp.  800.000.000  kepada terdakwa,  subsidair  3  bulan  penjara  dikurangi  selama  para  terdakwa  berada  dalam tahanan.  Namun  di  PN  Lubuk  Pakam  mengadili  perkara  tersebut  hakim mempertimbangkan  berdasarkan  bukti-bukti  dan  saksi  serta  permintaan  JPU,  Hakim PN  Lubuk  Pakam  akhirnya  mengadili  perkara  tersebut  dengan  menyatakan terdakwa M. ALWY GALLARDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan dalam  dakwaan pertama dan kedua, membebaskan terdakwa dari  segala tuntutan yang diajukan JPU, serta mengembalikan hak-hak terdkwa.
JPU  merasa  putusan  PN  Lubuk  Pakam  tidak  sesuai,  JPU  mengajukan  perkara tersebut  ketahap  kasasi,  dan  permohonan  kasasi  KEJARI  Deli  Serdang  diterima kemudian  diputuskan  membatalkan  putusan  dari    Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam No.  504/Pid.Sus/2021/PN.Lbp  tanggal  19  agustus  2021  dan  mengadili  sendiri  dengan menyatakan  masing-masing  terdakwa  telaah  terbukti  secara  sah  dan  dinyatkan bersalah    melakukan  tindak  pidana  narkotika  golongan  I,  memberikan  hukuman kepada  masing-masing  terdakwa  1  (tahun)  6  (enam)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp. 800.000.000  per  orang  maka  dapat  dipahami  apabila  tidak  dibayar  akan  digantikan dengan pidana penjara masing-masing 2 bulan.

## c. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pra  penuntutan  dalam  upaya penanggulangan tindak pidana narkotika.
Proses  pra  penuntutan  terhadap  terkwa  tindak  pidana  narkotika  oleh  penuntut umum  ialah  bagian  dari  pelaksanaan  penegakkan  hukum.  Sebagai  bagian  dari penegakkan  hukum  terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hukum  itu  sendiri seperti,  faktor-faktor  yang  dapat  memberikan  dampak  positif  dan  sebaliknya,  hal  ini juga  dapat  berdampak  negatif  terhadap  proses  penegakkan  hukum.  Kebijakan  publik ialah  suatu  suatu  keputusan  yang  diambil  lembaga  pemerintah  guna  mengatasi
permasalahan tertentu, melaksanakan kegiatan tertentu, mencapai tujuan tertentu yang menyangkut kebutuhan banyak masyarakat.
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  penegakkan  hukum  seperti, faktor penegakkan hukum, faktor sarana dan prasarana faktor masyarakat, budaya dan juga budaya hukum. Faktor hukum termasuk secara substansial mengenai pelanggaran terkait narkotika telah menjadi faktor tertentu, diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang  narkoba  merupakan  ketentuan  penting  pada  hukum  pidana  serta  menjadi pedoman  bagi  penegak  hukum  baik  penyidik,  JPU,  dan  hakim  untuk  menilai  dan memutus tindak pidana yang telah dilakukan.

## SIMPULAN
1. Peran  JPU  dalam  menangani  pelanggaran  pidana  berdasarkan  ketentuan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  ialah  memanggil  saksi,  ahli  dan  terdakwa, penggeledahan  dan  penangkapan,  serta  memeriksa  surat-surat,  penahanan sementara,  dan  pengkalrafikasian  catatan.  Dalam  melakukan  penutnutan  penuntut dapat  melanjutkan  dengan  pra  penuntutan,  artinya  Tindakan  penuntut  antara  lain memantau  perkembangan  penyidik  setelah  mendapat  pemberitahuan  dibukanya penyidikan  dari  penuntut  umum,  hingga  meneliti  dan  mengkaji  ualang  seluruh berkas penyidikan yang disediakan.
2. Upaya  penuntutan  bertujuan  untuk  membangun  sistem  pidana  yang  terpadu  pada tahap penindakan tindak pidana narkotika, tinggal menggordinasikan rekomendasi pengobatan narkotika  dengan pihak kepolisian atau BNN.
3. Faktor  penghambat  kinerja  jaksa  sebelum  mengadili  tindak  pidana  narkotika  di KEJARI  Deli  Serdang  dikelompokkan  menjadi  2  hambatan,  yaitu  faktor  hukum, termasuk  waktu  dimulainya  proses  pendahuluan  dan  jangka  waktu  perpanjangan sebelum  penuntutan,  faktor  non-hukum  mengahmbat  penuntutan  kasus  kejahatan narkoba, ditandai dengan perbedaan persepsi antar penyidik dan jaksa.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Marlina.,CLA, 2022 sistem peradilan pidana Indonesia penerbit. CV EUREKA Media Aksara.
Amiruddin & Zainudin, 2004. Pengantar metode penelitian hukum, Raja Gravindopersada Barda Narwawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
Erwin  Mappaseng,  2009, pemberantasan  dan  pencegahan  narkoba  yang  dilakukan  oleh  polri dalam aspek hukum dan pelaksanaannya, Surakarta, Buana Ilmu Harun M Husen, 1990, kejahatan dan penegakkan hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta Juliana  Lisa  &  Nengah  Sutrisna,  2018, narkoba  psikotoprika  dan  gangguang  jiwa, Yogyakarta.
Johhny Ibrahim, 2005 teori dan metodologi penelitian hukum normatif, Malang, Bayu Media
Maringka, J. S. (2022). Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana . Sinar Grafika. Prakoso,  A.  (2016). Penemuan  Hukum:  Sistem,  Metode,  Aliran  dan  Prosedur  dalam Menemukan Hukum .