Anastasia  Pritahayu  Ratih  Daniyati,  Naufan  Mufti  Sudarmono,  Zahra  (2023),  Urgensi  Kewajiban Spin  Off Pada  Unit  Usaha  Syariah  di  Era  Omnibus  Law  Sektor  Perbankan,  Vol.  8,  No.  3,  Maret  2023 ,
Http://Dx.Doi.Org/10.36418/ syntax-literate.v8i3.11557 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 3, Maret 2023

## URGENSI  KEWAJIBAN  SPIN  OFF  PADA  UNIT  USAHA  SYARIAH  DI  ERA OMNIBUS LAW SEKTOR PERBANKAN

## Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati, Naufan Mufti Sudarmono, Zahra
Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Leiden University Email: naufanmuftisudarmono@gmail.com

## Abstrak
Fokus  utama  UU  No.4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor Keuangan pasal 68 ayat (2) atau Omnibus Law Sektor Perbankan menyatakan OJK dapat meminta UUS dipisahkan menjadi BUS dalam rangka konsolidasi Perbankan Syariah.  Dengan  adanya  kriteria  dan  syarat  kewajiban spin-off UUS  yang pengaturannya dengan mempertimbangkan strategi konsolidasi perbankan, sehingga proses spin  off UUS  dapat  melahirkan  BUS  yang  kokoh  dan  memajukan perekonomian  secara  optimal  sesuai  dengan  prinsip  syariah . Metode  yang dipergunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.  Sehingga  penelitian  ini  akan  menganalisis  data  yang  sifatnya  non- matematis. Data yang diperoleh dan dilakukan dengan seperti telaah dokumen, atau arsip.  Maka  dengan  demikian  penelitian  ini  disusun  berdasarkan  hasil mengumpulkan data terkait spin off atau terkait perbankan syariah melalui dokumen hukum  yang  tersedia.  Penulis  menyajikan  data  penelitian  dengan  deskriptif.  Hasil penelitian ini menunjukan Pemerintah telah mempermudah syarat untuk melakukan pemisahan UUS menjadi BUS di UU No. 4 Tahun 2023 yang mana hal ini terlihat dari  pengaturan  Pasal  68  pada Omnibus  Law Sektor  Perbankan    tersebut  diubah menjadi  tidak  lagi  membakukan  syarat  paling  sedikit  50%  (lima  puluh  persen). Sehingga  kedepannya  kebijakan spin  off ini  dapat  ditinjau  kembali  dengan menyesuaikan  kemampuan  UUS  di  Indonesia  untuk  menjadi  BUS.  OJK  sebagai lembaga  yang  diberikan  kewenangan  oleh  UU  terbaru  tersebut  melalui  perubahan Pasal 68 yang terdapat didalamnya untuk segera melakukan penyusunan mekanisme pemisahan UUS menjadi BUS .
Kata kunci : Omnibus Law Sektor Perbankan, Spin Off, Perbankan Syariah

## Abstract
Focus on Article 68 paragraph (2) of the Banking Sector Omnibus Law states that OJK  may  request  UUS  to  be  separated  into  BUS  in  the  context  of  consolidating Sharia Banking. With the criteria and conditions for UUS spin-off obligations to be regulated by taking into account the banking consolidation strategy, the UUS spin- off  process  can  produce  BUS  that  are  strong  and  can  contribute  optimally  to  the economy  by  adhering  to  Sharia  principles.  The  method  used  by  the  authors  in compiling  this  research  is  a  qualitative  research  method.  So  this  research  will analyze  data  that  are  non-mathematical.  The  data  obtained  is  also  carried  out  by means of document review, or archives. So thus this research was prepared based on the results of collecting data related to spin off or related to Islamic banking through available  legal  documents.  The  author  presents  descriptive  research  data.  The results of this study show that the Government has simplified the requirements for separating  UUS  into  BUS  in  Law  no.  4  of  2023,  which  can  be  seen  from  the regulation of Article 68 of the UUP2SK , which was changed to no longer standardize the  requirements  of  at  least  50%  (fifty  percent).  So  that  in  the  future  this  spin  off policy can be reviewed again by adjusting the ability of UUS in Indonesia to become BUS.OJK as an institution that is given authority by Law no. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Banking Sector (Banking Sector Omnibus Law)  through  amendments  to  Article  68  UUP2SK    to  immediately  prepare  the mechanism for separating UUS into BUS.

## Keywords: Banking Sector Omnibus Law, Spin Off, and Islamic Banking

## Pendahuluan
Perbankan  syariah  didefinisikan  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  No.4  Tahun  2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) atau Omnibus Law Sektor Perbankan) seperti segala hal yang berkaitan dengan perbankan syariah dan badan usaha syariah, termasuk operasional bisnis kelembagaan dan cara serta proses berbisnis (Sinaga & Siburian, 2018). Indonesia menganut dua jenis sistem operasi perbankan (Dual Banking System), yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dual Banking System ini mulai diimplementasikan di Indonesia sejak berlakunya UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan,  yang  dalam  kandungan  isinya  menyebutkan  bahwa  bank  diperbolehkan menjalankan  operasionalnya  secara  syariah  (Ramadani,  2016).  Undang-undang perbankan  pada  prinsipnya  juga  memberikan  izin  kepada  Bank  konvensional  yang melakukan  operasi  dan  menerapkan  prinsip  syariah  dengan  persamaan  dengan Islamic Word atau Unit Usaha Syariah (UUS). Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 merupakan dasar hukum bagi perbankan syariah di tanah air.
Prinsip  syariah  yang  diperlakukan  pada  bank  tertuang  dalam  Pasal  1  angka  12 UUP2SK,  yang  menyebutkan  bahwa  prinsip  tersebut  yang  dimaksud  adalah  mengacu pada prinsip syariah Islam yang dikeluarkan melalui fatwa oleh lembaga yang berwenang di  bidang  fatwa.  Pemerintah  terus  melakukan  upaya  untuk  meningkatkan  minat  serta
menarik masyarakat akan perbankan syariah, dengan cara mengeluarkan regulasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Dapat  dipastikan hingga detik ini UUS menjadi alternatif utama  oleh  bank  konvensional  dari  pada  harus  menggantinya  dengan  Badan  Usaha Syariah (BUS) (Ramadani, 2016). Sisanya tetap sebagai UUS atau menjadi bus melalui pemisahan, akuisisi atau konversi (Faozan, 2013).
Transaksi  syariah  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  cara:  Pertama  (Soleman,  n.d.), bank umum yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil, mengubahnya menjadi bank syariah, dan melepaskan UUS dan menggabungkannya dengan bank yang baru dikonversi. Kedua, bank umum tradisional yang tidak mempunyai UUS mengambil langkah untuk mengakuisisi bank yang relatif kecil dan kemudian mengubahnya menjadi hukum  syariah.  Ketiga,  menyelesaikan  spin-off  untuk  berubah  menjadi  bank  umum syariah.  Untuk  yang  pertama  dan  kedua  lebih  popular  dengan  akuisisi,  selain  itu  yang ketiga  dikenal  dengan  spin-off  yang  bercirikan  dengan  penambahan,  produk  uang berdekatan  yang  diperoleh  dari  perusahaan  sebelumnya  yang  termasuk  pada  induk perusahaan atau organisasi dalam melahirkan kegiatan ekonomi baru (Nasuha, 2012). Di Indonesia, istilah spin-off hanya diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbuka,  yang  dapat  ditemukan    dalam  UUP2SK. Spin-off adalah  sebagai  organisasi, objek, atau entitas yang lahir baru dihasilkan dari proses memisahkan atau pembubaran bentuk yang lebih besar. Dalam UUPS2K Bagian 1 Bab 10, sektor perbankan memiliki satu fungsi, yaitu kantor pusat kantor cabang badan yang melakukan bisnis dengan prinsip syariah, atau unit kerja di cabang bank di luar negeri, yang secara tradisional berfungsi sebagai kantor pusat untuk mengurus cabang dan/atau unit syariah .
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) atau Omnibus Law Sektor Perbankan menyebut Otoritas Jasa Keuangan telah mengisyaratkan tentang permintaan pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah. Secara khusus dalam pasal 68 ayat (2) pada UU tersebut menyebut bahwa OJK dapat meminta UUS dipisahkan menjadi BUS dalam rangka konsolidasi Perbankan Syariah. Jika kriteria dan persyaratan yang mewajibkan pemisahan UUS disusun dengan mempertimbangkan  strategi  konsolidasi  bank,  maka  proses  pemisahan  UUS  dapat melahirkan  BUS  yang  kokoh  dan  dapat  memajukan  perekonomian  secara  maksimal dengan tetap berpedoman kepada prinsip syariah.  Kegiatan pemisahan atau spin-off dari perusahaan  induk  penting  untuk  upaya  pengembangan  bisnis  apa  pun,  termasuk perbankan syariah (Umam & Antoni, 2018).
Berdasarkan  pemaparan  sebagaimana  tersebut  diatas  maka  terdapat  beberapa permasalahan yang diteliti sehingga dapat disampaikan oleh  penulis sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan Spin Off pada Omnibus Law Sektor Perbankan terhadap UUS di Indonesia?
2. Bagaimana prospek yang ditimbulkan terhadap kebijakan Spin Off di Omnibus Law Sektor Perbankan di bidang perbankan syariah di Indonesia?
Perbankan Syariah mencakup semua aspek yang memiliki keterkaitan dengan Bank Umum Syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Dimulai  dari  pelaksanaan,  tata  cara,  dan  prinsip  bisnisnya,  ketiga  lembaga  ini berpedoman pada prinsip syariah dan tunduk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah  Nasional  dan  Majelis  Ulama  Indonesia.   Atas  adanya  prinsip  tersebut  tidak terlepas  dari  konsep  keyakinan  filosofis  Islam,  dimana  bekerja  dengan  adanya  sistem bunga dianggap riba, yang haram hukumnya. Konsep filosofis ini kemudian dibakukan dalam Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 tentang Bunga dimana bunga dalam sistem keuangan konvensional  non  syariah  termasuk  Riba  Nasi’ah  (Yusuf,  2012).  Hal  ini  kemudian menghadirkan  tantangan  bagi  dunia  Islam  untuk  dapat  menghadirkan  suatu  lembaga keuangan bank yang bebas riba sebagaimana diperintahkan dalam syariah Islam, inilah yang kemudian membuat sebagian besar bank Islam menghindari membebankan bunga (Nasution, 2019). Pasal 1 Omnibus Law Sektor Perbankan menjelaskan mengenai BUS, Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan UUS dengan pembagian berikut:
1. Bank Umum Syariah
Didefinisikan  sebagai  suatu  bank  syariah  menawarkan  layanan  transaksi pembayaran.  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  didefinisikan  juga  sebagai  lembaga keuangan yang berdasarkan syariah yang bergerak di bidang penghimpunan dana, penyaluran  uang,  dan  kegiatan  jasa  lainnya  sesuai  dengan  prinsip  syariah (Nasution, 2019).
2. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah jenis bank syariah yang tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas giral secara langsung (Sinayang, 2023).
3. Unit-Unit Syariah
Unit  Usaha  Syariah  yang  selanjutnya  disingkat  UUS  adalah  unit  kerja  yang berinduk dari bank umum tradisional yang memiliki fungsi sebagai kantor pusat atau  cabang  dari  cabang  atau  unit  yang  menjalankan  usaha  yang  berlandaskan prinsip  syariah  atau  cabang  bank  asing  yang  bergerak  di  bidang  usaha konvensional dan  memiliki tugas sebagai kantor pusat cabang pembantu syariah dan/atau entitas syariah (Danupranata, 2013).
Perlu diketahui, berdasarkan pada hasil laporan statistik perbankan syariah yang diluncurkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  jumlah  UUS  pada  posisi  Juni  2022 sebanyak 21 bank. Badan usaha syariah berlokasi di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.  Adapun 21 UUS dimaksud diantaranya dapat terlihat sebagaimana dalam daftar tabel berikut:

## Tabel 1
Daftar Statistik Eksisting Unit Usaha Syariah No. Unit Usaha Syariah 1 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 2 PT Bank Permata, Tbk
3 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
4 PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Pemisahan  (spin-off)  dapat  diklasifikasikan  sebagai  lembaga  hukum  baru  di Indonesia yang pengelolaannya dijelaskan pada UU No. 40 Tahun 2007. Spin off yaitu perbuatan  hukum  yang  pengelolaanya  dilakukan  oleh  Perseroan  Terbatas  yang memisahkan usahanya menjadi dua perseroan atau lebih. Secara hukum, semua aset dan kewajiban Perusahaan dipisahkan dan dialihkan yang berasal dari dua atau lebih usaha yang  baru  tersebut.  Beberapa  aset  dan  kewajiban  Perusahaan  dapat  dialihkan  ke  satu perusahaan  baru.  Pemisahan  antara  Perseroan  dengan  aset  dan  liabilitasnya  dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, Perseroan dapat memisahkan aset dan liabilitasnya demi  hukum.  Ini  disebut  sebagai  pemisahan  yang  tidak  murni.  Sebagai  alternatif, perusahaan dapat memisahkan demi hukum tanpa memisahkan aset dan liabilitasnya. Ini disebut pemisahan tidak murni. Kedua metode tersebut menghasilkan semua pemisahan hukum antara perusahaan dan aset dan liabilitasnya, atau pemisahan tidak murni antara perseroan dengan aset dan liabilitasnya dapat terjadi dengan satu perseroan yang lainnya atau  dapat  melebihi  dengan  adanya  penerimaan    pengalihan  atas  terpisahnya  secara hukum antara perseroan, aset, dan liabilitasnya. Dalam hal ini perseroan yang dipisahkan tetap eksis karena hukum.
Mengacu  pada  Pasal  1  angka  33 Omnibus  Law Sektor  Perbankan,  maka Pemisahan diartikan sebagai suatu yang terpisah dalam usaha yang semula dari 1 (satu) bank berubah menjadi 2 (dua) badan usaha atau lebih yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Black’s Law Dictionary menjelaskan spin off sebagai berikut:
“Spin-off is a corporate divestiture in which a division of a corporation becomes  an  independent  company  and  stock  of  the  new  company  is distributed to the corporation’s shareholders ” (Danupranata, 2013) .
5 PT Bank OCBC NISP, Tbk
6 PT Bank Sinarmas 7 PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
8 PT BPD DKI
9 PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10 PT BPD Jawa Tengah
11 PT BPD Jawa Timur, Tbk 12 PT BPD Sumatera Utara
13 PT BPD Jambi
14 PT BPD Sumatera Barat 15 PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
16 PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
17 PT BPD Kalimantan Selatan 18 PT BPD Kalimantan Barat 19 PT BPD Kalimantan Timur
20 PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 21 21 PT Bank Jago, Tbk
Dengan  pendekatan  cara  berfikir,  pemisahan  dapat  dimaknai  sebagai  melepaskan usaha  antara  anak  perusahaan  dan  induk  perusahaan  karena  adanya  faktor  antara  lain pengalihan aset dan kewajiban dari induk perusahaan. Bank yang melaksanakan spin off tetap melakukan usaha dengan cara memilih yang terbaik yaitu dengan dapat mengikuti kondisi  dari  masing-masing  UUS  yang  menjalankan spin  off tersebut.  Karena output didasarkan  dari  total  modal  masing-masing  UUS.  Adapun  yang  menjadi  strategi  yang perlu  diperhatikan  dalam  rencana  implementasi  kebijakan  spin-off  UUS  di  Indonesia adalah (Syakir, 2008) :
1. Proses spin-off harus memberdayagunakan laju konsolidasi perbankan saat ini. Dalam  keadaan ini, aturan  modal  akan terus berlaku secara  relatif,  fleksibel, dan jika mengakuisisi bank lain digunakan sebagai metode produk sampingan, maka harga beli untuk "membeli" dari bank tersebut cukup tinggi.
2. Pangsa  pasar  dan  jangkauan  kegiatan  BUS  umumnya  jauh  baik.  Hal  ini dikarenakan  implementasi  strategi  yang  dilakukan  oleh  BUS  lebih  mudah dibandingkan dengan UUS karena keterbatasan jumlah stakeholder. Selain itu, BUS akan mempunyai kemandirian yang lebih besar dalam menetapkan tujuan dan mengembangkan kemampuan secara operasional.
3. BUS  dapat  menerapkan  efisiensi  biaya,  prosedur  transfer  sumber  daya  dan pengukuran kinerja yang mudah bagi bank dan karyawan.
4. Melalui OJK, pemerintah juga mendukung BUS untuk membantu tercapainya target pangsa  pasar  dan  menyokong penerapan   arsitektur perbankan syariah nasional.
5. Spin off juga berguna untuk menghindari terjadinya percampuran harta antara Bank  Umum  Konvensional  Induk  yang  terdapat  riba  karena  tidak menggunakan prinsip syariah dan UUS, hal ini adalah konsekuensi logis bahwa ada syubhat harta (harta yang tercampur) (Nomor, 21 C.E.).
6. Spin  off adalah  bentuk  dorongan  pemerintah  kepada  Bank  Syariah  dapat mampu  berdiri  secara  independen  dan  mampu  bersaing  dengan  bank  umum konvensional dalam dunia perbankan nasional (Nomor, 21 C.E.).
Black Law Dictionary mendefinisikan omnibus law sebagai jenis undang-undang dengan menyatukan beberapa undang-undang ke dalam satu kodifikasi sebagai berikut (Sjawie & SH, 2018):
“Omnibus bill is a single bill containing various distinct matters. Drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major Provisions. Omnibus bill is a bill that deals with  all  proposals  relating  to  A  particular  subject,  such  as  on  omnibus judgeship  bill  Covering  all  proposals  for  new  judgeships  or  an  omnibus Crime bill dealing with different subjects such as new crime and grams to state for crime control ”
Dalam menerapkan konsep omnibus law yang pertama mengarah kepada situasi adalah ketika undang-undang perubahannya memiliki keterkaitan, kedua dengan adanya
undang-undang yang diubah terkait secara tidak langsung, dan ketiga dengan tidak ada hubungan antara aspek praktis dan hukum yang tumpang tindih.
Konsep omnibus law lazim dipergunakan di negara-negara yang memberlakukan sistem hukum Anglo-Saxon. Akses common law diterapkan di Indonesia dimulai melalui Peraturan  Pemerintah  No.  1  Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan  untuk Kepentingan  Perpajakan  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  9  Tahun  2017  sebagai pengganti  undang-undang.  Undang-Undang  Pengadaan  Ketenagakerjaan  11/2020  (UU Pengadaan  Ketenagakerjaan)  adalah  undang-undang  kolektif  yang  pengaturan berubahnya  dalam  peraturan  di  berbagai  industri  yang  memiliki  maksud  untuk meningkatkan iklim berinvestasi dan menciptakan asa kepastian hukum. Perintis omnibus law melakukan revisi terhadap 80 undang-undang dan kurang lebih 1.200 pasal UU Cipta Kerja yang bersinggungan dengan banyak sektor .
Konsep  yang  sama  kemudian  diterapkan  pada  UUP2K,  UU  ini  terdiri  dari  341 pasal.  UU  ini  akan  mendasari  seluruh  aktivitas  di  sektor  keuangan,  mulai  dari konglomerasi  keuangan  sampai  dengan  penyelesaian  sengketa  keuangan.  Tujuan dibentuknya Omnibus Law Sektor Perbankan ini yaitu sebagai cara dalam pengaturan atas kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan serta melakukan perluasan agar lebih kuat industri .  Hal  ini  kemudian  oleh  pemerintah  membentuk  UUPSK  untuk  mengatasi masalah simpanan dalam perbankan, dan disrupsi teknologi dalam sektor keuangan di era digital.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  pembuatan  dan  penyusunan  penelitian  ini  yaitu metode penelitian kualitatif. Sehingga penelitian ini akan menganalisis data yang sifatnya non-matematis  (Nugrahani  &  Hum, 2014).  Data yang diperoleh pun dilakukan dengan seperti  telaah  dokumen,  atau  arsip.  Maka  dengan  demikian  penelitian  ini  disusun berdasarkan  hasil  mengumpulkan  data  terkait spin  off atau  terkait  perbankan  syariah melalui dokumen hukum yang tersedia. Penulisan juga menyajikan data hasil penelitian penulis secara deskriptif menggunakan kata-kata. Hal ini sebagaimana ciri dari penelitian kualitatif.
Tipe  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  penelitian  secara yuridis normatif , dimana pada waktu melakukan penelitian tipe ini maka akan meneliti produk legislasi dan literatur lainnya tentang perusahaan spin-off dan perbankan syariah di tanah air (Sunggono, 2006). Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan cara pendekatan konseptual yang mengaitkan konsep spin-off dan perbankan syariah di tanah air dan pendekatan hukum ( normative approach ) terhadap regulasi dan legitimasi spin- off. Oleh karena itu, penelitian ini memperkenalkan permasalahan yang berkaitan dengan konsep dan landasan hukum spin-off dan syariah dalam perbankan.

## Hasil dan Pembahasan
Pengaturan  Spin  Off  Pada  Omnibus  Law  Sektor  Perbankan  Terhadap  UUS  di Indonesia
Indonesia saat ini memiliki dua bentuk perbankan syariah, UUS dan BUS. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank umum syariah yang menawarkan layanan transaksi pembayaran.  Selain  melakukan  usaha  tradisional,  bank  umum  dapat  melakukan  usaha syariah didahulukan dengan mendirikan UUS . Mengacu pada UUP2SK  maka UUS ini diwajibkan untuk memisahkan diri dari bank umum untuk membentuk BUS, tindakan ini adalah bentuk penerapan mekanisme spin off yang telah terlebih dahulu dianut dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dasar hukum dalam melakukan spin off di tanah air dapat disajikan sebagaimana tabel berikut (Rahmayuni, 2020) :
Tabel 2 Peraturan Terkait Spin Off di Indonesia No. Ketentuan Peraturan 1. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. SEBI 11/9/DPbS tentang Bank Umum Syariah
3. PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
4. SEBI Nomor 11/28/DPbS tentang Unit Usaha Syariah
5. POJK  Nomor  64/POJK.03/2016  tentang  Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
6. SEOJK  Nomor  2  /SEOJK.03/2017  tentang  Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah
7. PBI  Nomor  19/13/PBI/2017  tentang  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia
8. POJK  Nomor  37/POJK.03/2019  tentang  Transparansi  dan  Publikasi  Laporan Bank
9. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 10. POJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum
11. POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum
12. PBI Nomor 22/8/PBI/2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui
Front Office Perizinan
13. POJK Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah
Mengacu pada pengaturan di atas pemerintah berusaha untuk melakukan upaya pemberian  sarana  hukum  untuk  setiap  BUK  yang  ingin  melakukan spin  off.  Spin  off adalah jenis restrukturisasi yang mengharuskan perusahaan agar dapat terus melakukan operasi  secara  efektif  dan  efisien.  Namun  menurut  Angrum  Pratiwi et.al, bahwa  dari sekian banyak aturan tersebut tidak ada panduan perencanaan dan arahan fondasi teknis dari OJK dalam masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UUP2SK . Selain
itu  jika  ditelaah  dengan  metode  ARIMA,  maka  hingga  2023  belum  ada  UUS  yang terpenuhi  ketentuan  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dari  keseluruhan  total  nilai  aset yang  ada  pada  bank  induk  (Pratiwi  et  al.,  2021).  Hal  inilah  yang  kemudian  oleh Pemerintah ditanggapi dengan dikeluarkannya dua aturan terbaru tentang spin off yaitu POJK No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan UUPS2K.
Sebelum  diberlakukannya  kerangka  hukum  mengenai  perbankan  syariah termasuk sektor usaha yang dijalankan yang saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  telah  terlebih dahulu terdapat ketentuan yang terdapat pada UUP2SK  tepatnya pada Pasal 68 dimana dinyatakan bahwa setelah 15 tahun semenjak adanya pembuatan undang-undang, UUS Bank Umum harus memisahkan diri untuk berubah menjadi BUS. Selain itu, nilai aset aset  bank  induknya  harus  minimal  50%  atau  hampir  separuh  dari  total  nilainya.  Lima belas tahun sejak berlakunya UUP2SK , yaitu dilaksanakan pada tahun 2023. Ungkapan bahwa “UUS yang mencapai asetnya sedikitnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai seluruh aset bank induk” berarti aset UUS merupakan 50% dari keseluruhan total aset bank induk. Jadi jika total aset bank induk adalah 100, maka 50 sebagai aset UUS. Ketika  jumlahnya  telah  tercapai  50  atau  lebih,  UUS  harus  berpisah  dari  perusahaan induknya meskipun belum pindah pada tahun 2023. Kita juga harus tahu bahwa sebelum adanya  UUPS2K  menyampaikan  kewajiban  untuk  memisahkan  ketika  salah  satu  atau keduanya  tercatat  atau  kriteria  terpenuhi.  Sementara  itu,  bank  yang  tidak  memenuhi kriteria Pasal 68 tetap dapat melakukan penjualan secara sukarela sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pada  tanggal  15  Desember  2022  lalu,  pemerintah  resmi  memberlakukan Rancangan  Undang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  (RUU  P2SK) melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Disahkannya undang-undang ini  merupakan  salah  satu  tujuan  pemerintah  untuk  mereformasi  sektor  Indonesia  agar lebih dinamis, kokoh, mandiri, dan berkeadilan. Selain itu untuk sebagai peraturan yang melakukan perlindungan terhadap konsumen atau pelanggan dari berkembangnya secara cepat pada industri. Alasannya adalah kebutuhan untuk perluasan ketentuan  pada sektor keuangan.  Selain  itu,  kebutuhan  teknologi  di  sektor  keuangan  perkembangannya  yang sangat  maju.  Oleh  karena  itu  diharapkan  regulasi  juga  dapat  mengatasi  permasalahan tersebut.  Selain  itu,  undang-undang  ini  menjadi  harapan  dapat  memperkuat  sistem keuangan  nasional  dalam  mengatasi  berbagai  tantangan  dan  keadaan  global.  UUPS2K mencakup konten yang luas termasuk:
1. Penguatan kelembagaan otoritas keuangan dengan tetap menjaga independensinya.
2. Penguatan administrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat.
3. Pembiayaan oleh sektor keuangan jangka panjang, yang diakumulasikan untuk kesejahteraan dan dukungan keuangan untuk keberlanjutan.
4. Perlindungan Konsumen
5. Literasi keuangan, partisipasi dan inovasi
Adapun bentuk ketentuan baru dalam UU PPSK yaitu merubah ketentuan Pasal 68 UU PPS dengan perbandingan perubahan sebagai berikut (Taga et al., 2019):
Tabel 3 Perubahan Pasal 68 tentang UUS UU No. 21 Tahun 2008 UU No. 4 Tahun 2023
Dalam  hal  UUS  memiliki  nilai  aset sekurang-kurangnya  50%  (lima  puluh persen) dari total nilai yang dimiliki bank induk  atau  15  (lima  belas)  tahun  setelah Undang-Undang  ini  berlaku,  bank  umum tradisional  yang  bersangkutan  harus memisahkan diri menjadi UUS dari BUS.
Setelah memenuhi syarat tertentu dari OJK maka  wajib  memisahkan  UUS  menjadi BUS Diatur lebih lanjut dalam PBI OJK  dapat  meminta  pemisahan  UUS menjadi  BUS  dalam  rangka  konsolidasi perbankan  syariah.  Lebih  lanjut  diatur dalam  POJK  setelah  konsultasi  dengan DPR
Pengaturan  sebelumnya  dimana  dalam  UUP2SK    sebelum  diubah  mengatur adanya dua sifat spin off yaitu secara sukarela dimana aset lebih dari 50% dari aset BUK, dan secara mandatori yaitu 15 tahun pasca diundangkannya UUP2SK  yakni jatuh tempo pada 16 Juli 2023 mendatang. Pasca disahkan dan diberlakukannya UU baru dalam UU PPSK maka tidak ada lagi kewajiban spin-off UUS menjadi BUS. Dihilangkannya klausul “atau 15 tahun sejak berlakunya UU 21 tahun 2008” dapat bermakna pencabutan BUK yang telah mempunyai UUS agar terpenuhinya kewajiban pemisahan pada tahun 2023, 15 tahun setelah tanggal efektifnya  UU 21 Tahun 2008, namun saat ini tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan rumusan yang akan dikeluarkan oleh OJK.
Tata cara pemisahan UUS yang terbaru mengacu pada ketentuan Pasal 34 POJK Nomor  59/POJK.03/2020  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemisahan  Unit  Usaha Syariah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 45 hingga Pasal 54 PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang UUS dilakukan pencabutan dan tidak pemberlakuannya. Maka  perlu  diperbandingkan  antara  PBI  Nomor  11/10/PBI/2009  tentang  Unit  Usaha Syariah  yang  kemudian  ketentuannya  dicabut  sebagian  oleh  POJK  tersebut.  Berikut Penulis sajikan dalam tabel untuk mempermudah pembaca:

## Tabel 4 Perbandingan Persyaratan Pemisahan UUS
PBI Nomor 11/10/PBI/2009 POJK Nomor 59/POJK.03/2020 Hanya  dapat  dilakukan  untuk  BUS  yang memiliki  keterkaitan  kepemilikan  dengan BUK yang mempunyai UUS. Dapat diberlakukan untuk BUS yang dapat memiliki  atau  tidak  memiliki  keterkaitan
kepemilikan  dengan  BUK  yang  memiliki UUS. Persyaratan modal minimum harus dipenuhi  minimal  8  persen  (delapan persen)  dari  rasio  kewajiban  pemenuhan modal minimum (KPMM) DIHAPUS
Dalam  hal  rasio  net  non-performance finance (NPF) lebih dari 5% (lima persen) dan/atau melebihi batas maksimal penyaluran, saluran hasil selisih atau BUS penerima selisih harus diselesaikan dalam waktu 1 . (tahun Rasion  bruto  tertinggi  dari  pembiayaan yang  tidak  diselenggarakan  adalah  5%
(lima persen) dan apabila pemisahan UUS mengakibatkan batas maksimal penyaluran dana  terlampaui,  BUS  hasil  pemisahan atau  BUS  pemisahan  BUS  yang  diterima, yang  akan  diselesaikan  dalam  periode paling lama 18 (delapan belas) bulan.
Hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari BI Wajib mendapatkan perizinan  dari OJK
Mengacu pada Tabel 4 dan Tabel 3 di atas maka pemerintah telah mempermudah syarat  untuk  melakukan  pemisahan  UUS  yang  kemudian  dipertegas  dengan  tidak  lagi membakukan  syarat  sekurang-kurangnya  50%  (lima  puluh  persen)  dari  jumlah  nilai kekayaan  induk  perusahaan  untuk  dilakukan  pengeluaran  menurut  undang- undang   melainkan diatur dalam POJK yang artinya bahwa syarat ini dapat saja dirubah dikemudian  hari  dan  bersifat  sangat  dinamis,  ketimbang  diatur  dalam  undang-undang yang mana akan membuat  syarat itu menjadi  susah untuk  diubah  dikemudian hari dan bersifat statis. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian M. Nur Rianto Al Arif et al., dalam Angrum  Partiwi et.al yang  menyatakan  bahwa  pemerintah  selain  aset,  modal  atau permodalan,  juga  harus  melihat  kriteria  lain  yang  memudahkan  UUS.  Dengan  ini harapannya bahwa tujuan pemisahan yang diamanatkan dalam UUP2SK yang akan jatuh tempo pada 2023 dapat segera terpenuhi.

## Prospek  Kebijakan  Spin  Off  di  Omnibus  Law  Sektor  Perbankan  Pada  Bidang Perbankan Syariah di Indonesia
Pemberlakuan spin  off untuk  UUS  yang  disebutkan  pada Omnibus  Law Sektor Perbankan  Pasal  68  bertujuan  mendorong  perkembangan  sektor  jasa  keuangan  syariah yang  dikaitkan  dengan  program  konsolidasi  lembaga  jasa  keuangan.  Kebijakan konsolidasi perbankan menjadikan salah satu cara regulator dalam mendukung stabilitas sistem  keuangan.  Kebijakan  konsolidasi  bank  ini  sering  diterapkan  setelah  krisis keuangan.  Diunggah  dalam  POJK  nomor  12/POJK.03/2020  tentang  konsolidasi  bank
umum tentang kriteria perbankan di Indonesia. Ini termasuk pembaharuan pada efisiensi sistem, daya saing, efisiensi dan keberlanjutan. Secara umum, Bank Indonesia (BI) dan kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan beberapa pedoman konsolidasi berupa  perjanjian  modal  minimum,  pembatasan  kepemilikan  asing  dan  pedoman kepemilikan  tunggal  (Ruky,  1999).  Hasilnya,  sektor  perbankan  terus  mengalami konsolidasi dan konsentrasi, dari jumlah sebanyak 239 bank pada tahun 1996 merubah menjadi 151 bank pada tahun 2000, sebelum mengalami penyusutan lebih jauh menjadi 110  bank  pada  tahun  2020.  Peraturan  OJK  menjadi  bagian  dari  upaya  memperkuat struktur  dan  fleksibilitas  sehingga  daya  saing  industri  perbankan  yang  yang  dapat mendorong sistem stabilitas dan mengalami pertumbuhan secara nasional.
Di sisi lain, jika mengacu pada UUP2SK  maka kewajiban spin off ini akan jatuh tempo  pada  16  Juli  2023  tepat  15  tahun  pasca  UUP2SK    diundangkan  (Putra,  2020). Namun berdasar pada Pasal 68 sebagaimana diperbandingkan dalam Tabel.3 diatas maka frasa  “15  tahun”  tersebut  hanya  diatur  dalam  PBI  No.  11/10/PBI/2009  tentang  UUS tepatnya pada Pasal 40 ayat (1) huruf b. Selain itu kebijakan terkait dengan pemisahan UUS telah secara tegas ditentukan menjadi ranah kewenangan OJK sebagaimana terlihat dalam Tabel.3 di atas dan hanya akan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia selama OJK tidak menyatakan lain.
Dalam menyikapi ketentuan tersebut, tentunya BUS akan melakukan pemisahan atau spin-off baik  pelaksanaan  dilakukan  dalam  waktu  cepat  atau  lambat.  Lambatnya proses  pemisahan  UUS  menjadi  BUS  oleh  Angrum  Pratiwi et.al dinyatakan  dalam penelitiannya  bahwa  pertumbuhan  dengan  rerata  aset  UUS  sejak  periode  tahun  2015 hingga Juni 2020 mencapai  18,88% dengan  rata  rata aset  BI pada rentang waktu  yang sama  yaitu  4,88%  (Pratiwi  et  al.,  2021). Dengan  asumsi  bahwa  pertumbuhan  aset  ini konstan maka pada tahun 2034 UUS baru memiliki total aset yang cukup untuk menjadi BUS yaitu sekitar 1,818 triliun rupiah dengan aset BI sebesar 3,329 triliun rupiah (Pratiwi et  al.,  2021).  Jika  kembali  melihat  pada  pengaturan  pasal  68  yang  telah  diubah  dalam Tabel.3 diatas  maka  sebenarnya  sangat  wajar  pemerintah  tidak  lagi  membakukan ketentuan  “15  tahun”  tersebut  di  dalam  undang-undang  melainkan  dalam  peraturan kelembagaan  seperti  OJK.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pemerintah  telah  sadar  akan kemampuan UUS di Indonesia yang baru bisa mencapai total aset layak untuk menjadi BUS tidak bisa setelah 15 tahun pasca pengundangan UUP2SK . Hingga tulisan ini ditulis OJK  belum  melakukan  pembuatan  aturan  turunan  baru  terhadap  Pasal  68  tersebut. Sehingga kedepannya kebijakan spin off ini dapat ditinjau kembali dengan menyesuaikan kemampuan UUS di  Indonesia untuk menjadi BUS, dimana OJK memiliki peran yang vital dalam mengeluarkan peraturan OJK yang baru yang merevisi ketentuan “15 tahun” tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat Omnibus Law Sektor Perbankan menjadi suatu  momentum  dan  instrumen  hukum  yang  dapat  dipergunakan  oleh  OJK  dalam membuat suatu kebijakan yang lebih memberikan kelonggaran bagi UUS untuk menjadi BUS.
Hal  tersebut  dimaknai  tidak  sebatas  dari  permasalahan  yang  sering  muncul dihadapi oleh UUS untuk menjadi BUS terutama dibidang permodalan yang diwajibkan
sebanyak satu triliun rupiah yang jika berdasar pada penelitian Angrum Pratiwi et.al baru akan  tercapai  pada  2034.  Oleh  karena  itu,  mengenai  cara  untuk  melakukan  pemisahan tentunya akan diatur skema dan mekanismenya melalui ketentuan yang  dirancang oleh OJK  apakah  nantinya  kegiatan  pemisahan  terbagi  menjadi  2  (dua)  dengan  adanya pembentukan BUS baru atau pengalihan kewajiban dan hak UUS kepada BUS.

## Kesimpulan
Pemerintah  telah  mempermudah  syarat  untuk  melakukan  pemisahan  UUS menjadi  BUS  di  UUPS2K  atau Omnibus  Law Sektor  Perbankan)  yang  mana  hal  ini terlihat dari pengaturan Pasal 68 UUP2SK  diubah menjadi tidak lagi membakukan syarat sekurang-kurangnya  50%  (lima  puluh  persen)  dari  jumlah  nilai  kekayaan  induk perusahaan  untuk  dilakukan  pengeluaran  menurut  ketentuan  pada  undang-undang melainkan  diatur  dalam  POJK  yang  artinya  bahwa  syarat  ini  dapat  saja  dirubah dikemudian  hari  dan  bersifat  sangat  dinamis,  ketimbang  diatur  dalam  undang-undang yang mana  akan membuat  syarat itu menjadi  susah untuk  diubah dikemudian hari dan bersifat statis.
Pemerintah  dengan  merevisi  Pasal  68  UUP2SK    telah  sadar  bahwasanya kemampuan UUS di Indonesia yang baru bisa mencapai total aset layak untuk menjadi BUS tidak bisa setelah 15 tahun pasca pengundangan UUP2SK . Disamping itu OJK juga belum melakukan pembuatan aturan turunan baru terhadap Pasal 68 tersebut. Sehingga kedepannya  kebijakan spin  off ini  dapat  ditinjau  kembali  dengan  menyesuaikan kemampuan UUS di  Indonesia untuk menjadi BUS, dimana OJK memiliki peran yang vital dalam mengeluarkan peraturan OJK yang baru yang merevisi ketentuan “15 tahun” tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat Omnibus Law Sektor Perbankan menjadi suatu  momentum  dan  instrumen  hukum  yang  dapat  dipergunakan  oleh  OJK  dalam membuat suatu kebijakan yang lebih memberikan kelonggaran bagi UUS untuk menjadi BUS.

## BIBLIOGRAFI
Danupranata,  G.  (2013). Buku  Ajar  Manajemen  Perbankan  Syariah .  Jakarta:  Salemba Empat.
Faozan,  A.  (2013).  Implementasi  Good  Corporate  Governance  Dan  Peran  Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. La_Riba , 7 (1), 1–14.
Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol24.Iss1.Art6
Nasuha,  A.  (2012).  Dampak  Kebijakan  Spin-Off  Terhadap  Kinerja  Bank  Syariah. Al- Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah , 4 (2).
Nasution,  L.  Z.  (2019).  Strategi  Spin-Off  Bagi  Pengembangan  Keuangan  Syariah: Tinjauan  Pada  Kasus  Asuransi  Syariah. Jdep  (Jurnal  Dinamika  Ekonomi Pembangunan) , 2 (2), 80–93.
Nomor, U.-U. (21 C.E.). Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah .
Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Solo: Cakra Books , 1 (1), 3–4.
Pratiwi,  A.,  Rizal,  F.,  &  Mainata,  D.  (2021).  Spin-Off  Sharia  Banking  In  Indonesia: Calculation Projection And Critical Study Regulation. Kodifikasia , 15 (2), 229–242.
Putra,  A.  (2020).  Politik  Hukum  Kelembagaan  Pengelolaan  Zakat  Dalam  Uu  No.  21 Tahun  2008  Dan  Uu  No.  23  Tahun  2011. Al-Mutharahah:  Jurnal  Penelitian  Dan Kajian Sosial Keagamaan , 17 (1), 1–28.
Rahmayuni,  R.  (2020). Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (Ojk)  Sebagai  Lembaga Pengawas Perbankan Terhadap Perkembangan Kinerja Keuangan Di Bprs Bandar Lampung  (Studi  Pada  Ojk  Provinsi  Lampung  Dan  Bprs  Bandar  Lampung) .  Uin Raden Intan Lampung.
Ramadani,  S.  (2016). Respon  Unit  Usaha  Asuransi  Syariah  Di  Indonesia  Terhadap Kebijakan Spin Off Yang Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2014 Dan Pojk No 67 Tahun 2016 . Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Syarif Hidayatullah.
Ruky, M. S. (1999). Menilai Penyertaan Dalam Perseroan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .
Sinaga, B. N. P. D., & Siburian, K. (2018). Analisis Yuridis Spin Off Dalam Perusahaan Menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas. Jurnal Hukum Patik , 7 (3), 240–251.
Sinayang,  B.  I.  D.  (2023).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam  Prospek  Perkembangan  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia. "  Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum Fhui , 2 (3), 5.
Sjawie,  H.  F.,  &  Sh,  L.  L.  M.  (2018). Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Pada Tipikor . Prenada Media.
Soleman, D. R. (N.D.). Tinjauan Hukum Normatif Terhadap Penerapan Spin-Off Pada Unit Usaha Syariah . Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sunggono, B. (2006). Metodologi Penelitian Hukum .
Syakir, A. (2008). Spin Off Unit Usaha Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Isalam Uin Sumatera Utara .
Taga, A. A., Nawawi, K. L., & Kosim, A. M. (2019). Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum  Dan  Sesudah  Spin-Off. Tafaqquh:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dan Ahwal Syahsiyah , 4 (1), 78–110.
Umam, K., & Antoni, V. (2018). Corporate Action Pembentukan Bank Syariah: Akuisisi, Konversi, Dan Spin-Off . Ugm Press.
Yusuf, M. Y. (2012). Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Mui,  Muhammaddiyah  Dan  Nahdhatul  Ulama. Media  Syari’ah:  Wahana  Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 14 (2), 151–160. Https://Doi.Org/10.22373/Jms.V14i2.1872

## Copyright holder:
Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati, Naufan Mufti Sudarmono, Zahra (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: