## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education
Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urunan Dana ( Securities Crowd Funding ) Berbasis Digital (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)
Recca Ayu Hapsari 1 , Adheliana Shafira Riska 2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  Universitas Bandar Lampung Email: recca@ubl.ac.id 1 , adheliana18211169@student.ubl.ac.id 2

## Abstrak
Diadaptasi  dengan  kemajuan  teknologi  dan  disandingkan  dengan  sektor  keuangan,  konsep  financial technology  diharapkan  dapat  memperkenalkan  proses  transaksi  keuangan  yang  lebih  praktis,  aman  dan modern.  Produk  yang  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  bidang  fintech  seperti  pemrosesan  pembayaran (penyelesaian), investasi, perencanaan keuangan, riset keuangan, transfer, perdagangan saham, keuangan (pinjaman), dll. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan empiris. Ada dua jenis  data  yang  digunakan:  data  sekunder  dan  data  primer.  Pengumpulan  data  melalui  studi kepustakaan  (library  study)  dan  studi  lapangan  (field  studies).  Analisis  data  yang  digunakan  bersifat hukum kualitatif. Berkaitan dengan perlindungan konsumen, terhadap pelanggaran tindak pidana yang dilakukan dalam pelaksanaan SCF dapat dikenakan Sanksi Pidana. Dalam hal ini, Sanksi Pidana tersebut tidak diatur dalam POJK SCF. Namun, Sanksi Pidana diatur di dalam UU Pasar Modal mengenai Tindak Pidana Pasar Modal. Sanksi atas pelanggaran Tindak Pidana Pasar Modal diatur dalam Pasal 103 sampai dengan  Pasal  110  UU  Pasar  Modal  serta  diatur  pula  dalam  POJK  No.  3/POJK.04/2021.  Sanksi  tindak pidana dalam kegiatan pasar modal antara lain adalah Denda, Kurungan hingga Penjara.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Lembaga Layanan Urunan Dana, Digital

## Abstract
The concept of financial technology, adapted to technological advances and combined with the financial sector,  is  expected  to  introduce  a  more  practical,  secure  and  modern  financial  transaction  process. Products  that  can  be  categorized  into  the  field     fintech  include  payment  processing  (payments), investment,  financial  planning,  financial  research,  transfers,  buying  and  selling  shares,  and  financing (lending)  etc.  This  study  uses  a  normative  and  empirical  legal  approach.  There  are  two  types  of  data used:  secondary  data  and  primary  data.  Data  collection  through  library  and  field  surveys.  The  data analysis  used  is  juridical  qualitative.  With  regard  to  consumer  protection,  violations  of  criminal  acts committed in the implementation of SCF may be subject to criminal sanctions. In this case, the Criminal Sanction  is  not  regulated  in  the  POJK  SCF.  However,  criminal  sanctions  are  regulated  in  the  Capital Market  Law  concerning  Capital  Market  Crimes.  Sanctions  for  violations  of  Capital  Market  Crimes  are regulated  in  Articles  103  to  110  of  the  Capital  Market  Law  and  are  also  regulated  in  POJK  No. 3/POJK.04/2021.  Sanctions  for  criminal  acts  in  capital  market  activities  include  fines,  confinement  to imprisonment.
Keywords: Legal Protection, Crowd funding Service Agencies, Digital

## PENDAHULUAN
Pesatnya  kemajuan  didunia  teknologi  informasi  saat  ini  memiliki  sebuah  kontribusi  yang  sangat dalam  untuk  menyediakan  macam-macam  peluang  transaksi  pada  bagian  finansial  di  masyarakat  dan meningkatkan  palayanan  akses  keuangan  yang  lebih  mudah,  selain  itu  diikuti  juga  kemajuaan  pada sektor keuangan akan adanya lembaga-lembaga teknologi pada sektor jasa keuangan (fintech), adanya financial  technology  memiliki  tujuan  dalam  mempermudah  dan  memperluas  sebuah  akses  yang  akan diberikan  kepada  masyarakat  terkait  bentuk-bentuk  dari  produk  keuangan  dengan  diikuti  suatu pemahaman tentang keuangan.
Selain kemajuan pada teknologi informasi dan diikuti juga dengan perkembangan ekonomi berbasis digital  memberikan  dampak  dengan  lahirnya  suatu  inovasi  baru yang terkait  dengan  sektor  keuangan,
inovasi-inovasi baru dalam pelayanan sektor keuangan yang tentu saja akan memberikan manfaat serta kompleksitas  terhadap  teknologi  tersebut  yang  biasa  dikenal  dengan  istilah  financial  technology (fintech),  Fintech adalah sebuah teknologi yang dapat menghubungkan suatu industri pada sektor jasa keuangan yang digunakan oleh seorang pengguna atau publik, Inovasi-inovasi baru yang dihadirkan pada Fintech sangat begitu lebar dan mencakup macam-macam sektor, saat ini dapat dilihat mulai dari B2B (Business  to  Business)  sampai  B2C  (Business  to  Consumer),  dengan  kemajuan  Fintech  akan mempengaruhi suatu kebiasaan trading pada masyarakat dan membuat proses tersebut akan memiliki dampak  yang  lebih  praktis  dan  efisien  lagi,  hal  tersebut  akan  mengacu  pada  sebuah  fakta  bahwa penggunaan  fintech  akan  dapat  memiliki  dampak  pada  sektor  pertumbuhan  ekonomi    Indonesia. Berdasarkan sebuah kajian yang sudah dilakukan oleh Institute for Economic and Financial Development (Indef)  bersama dengan Asosiasi Teknologi Finansial Indonesia (Aftech), dampak  yang dihasilakan oleh pengunaan  pada  sektor  industri  teknologi  finansial  (Fintech)  memiliki  dampak  terhadap  ekonomi Indonesia yaitu sebesar 25,97 triliun rupiah (Viodi Childnadi Widodo. 2020:230).
Menurut  klasifikasi  yang  sudah  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  (BI),  crowdfunding  saat  ini  sedang berlangsung,  Crowdfunding  dapat  dikatakan  suatu  inovasi  baru  pada  sektor  di  dunia  keuangan. Crowdfunding  merupakan  metode  intermediasi  dalam  dunia  keuangan  yang  digunakan  secara  online atau pendanaan publik  sering  dikenal dengan istilah sebagai crowdfunding, dalam perkembangannya, crowdfunding  bukan  saja  hanya  menjadi  financial  intermediary,  namun  juga  memiliki  peran  untuk membentuk  sebuah  dominasi  terhadap  modal  sosial,  salah  satu  bentuk  dari  teknologi  keuangan (fintech) yang sedang berkembang di bidang crowdfunding adalah crowdfunding yang berjenis sekuritas, sekarang  perusahaan  fintech  crowdfunding  dengan  jenis  sekuritas  akan  menyediakan  sebuah  layanan melalui aplikasi yang kemudian akan dapat mempertemukan macam-macam pemilik, startup, dan usaha kecil menengah,  yang ingin melaksanakan penggalangan dana, hal ini tentunya akan membuka sebuah peluang  bagi  para  start-up  atau  usaha  kecil  untuk  bisa  dalam  mendapatkan  pendanaan  untuk membangun usahanya (Gita Widi Bhawika. 2017:165).
Konsep pada financial technology yang sudah disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan disandingkan dengan  sektor  keuangan  diharapkan  mampu  dan  dapat  memperkenalkan  sebuah  proses  transaksi  pada sektor keuangan yang  lebih  praktis,  aman  dan modern,  produk-Produk  sekarang yang  dapat  digolongkan sebagai  Fintech  diantaranya  yaitu  proses  pembayaran,  investasi,  perencanaan  keuangan,  riset  keuangan, transfer, perdagangan saham, dan pinjaman.( Max Manroe. 2020:23).
Globalisasi  sistem  keuangan  serta  pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi  dan  inovasi keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling berhubungan dari  segi  produk  dan  kelembagaan  antar  sub  sektor  keuangan.  Demikian  pula  di  sektor  lembaga keuangan, tujuannya adalah untuk membantu masyarakat rentan secara ekonomi  yang membutuhkan dana,  tetapi    tidak  ada  bahan  yang  tersedia  sebagai  jaminan  untuk  mendukung  bisnis.  Lembaga keuangan  memang  berubah  karena  banyak  model  keuangan  dikembangkan  menggunakan  teknologi informasi.
Penawaran  umum  memasuki  babak  baru  yang  dapat  mendorong  pertumbuhan  alternatif pembiayaan  bagi dunia usaha dan pertumbuhan media investasi bagi masyarakat. Salah satu inovasi teknologi  yang  tersedia  bagi  masyarakat  di  industri  jasa  keuangan  adalah  yang  lebih  dikenal  dengan layanan  crowdfunding  atau  layanan  crowdfunding  melalui  penyediaan  surat  berharga  berbasis teknologi informasi. Crowdfunding merupakan salah satu produk fintech yang menghubungkan emiten saham dengan investor atau investor  melalui sistem elektronik atau teknologi informasi.
Saat  ini  bisnis  crowdfunding  berkembang  pesat  hingga  muncul  inovasi-inovasi  baru  terkait penawaran umum (crowdfunding tipe  security). Fintech yang berkembang pesat di Indonesia prihatin dengan  perlindungan  hukum  terhadap  penggunanya  karena  belum  ada  undang-undang  yang  jelas tentang fintech. Baik itu soal melindungi privasi atau privasi data  pengguna yang terdaftar di platform online. Oleh karena itu, isu perlindungan kerahasiaan dan kerahasiaan data menjadi relevan. Meskipun beberapa  negara  telah  mengadopsi  ketentuan  privasi  dan  perlindungan  data,    Indonesia  belum (Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. 2013:91).
Bagi  pengguna  layanan  tekfin  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  memenuhi  standar  keamanan. Ketidakpastian  hukum  ini  mendorong  pemerintah  untuk  menetapkan  aturan    tentang  efek  berbasis teknologi  informasi  yang menawarkan layanan  urun  dana  untuk meminimalkan  risiko dan memberikan perlindungan  hukum  kepada  pengguna  layanan  urun  dana  berbasis  teknologi  informasi.  Di  Indonesia, industri  teknologi  keuangan  di  pasar  modal  sedang  berkembang  dan  melayani  orang-orang  dari  segala usia.  Memahami  dan  berinvestasi  di  pasar  modal    mulai  digandrungi  terutama  kaum  milenial  yang memahami    pentingnya  menyiapkan  uang  untuk  masa  depan.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  kemudahan akses investasi yang didukung dengan beragam aplikasi.
Perkembangan dunia pasar modal juga semakin maju dengan bentuk instrumen investasi yang selalu berinovasi, seperti dengan munculnya instrumen investasi baru bagi Unit Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Equity  Crowd  funding (ECF) yang  telah  disempurnakan  menjadi Securities  Crowd  funding (SCF). Dasar  hukum  SCF  sendiri  diatur  dalam  POJK  No.57/POJK.04/2020  tentang  Penawaran  Efek  Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi atau yang disebut dengan Securities Crowd funding (POJK SCF), sehingga penggunaan SCF sudah terlindungi hukum dan memberikan kepastian kepada masyarakat. SCF merupakan  sebuah  skema  layanan  urun  dana  di  mana  UMKM  sebagai  penerbit  menawarkan kepemilikan modal kepada investor melalui penyelenggara aplikasi SCF ( Andini Astarianti Soemarsono dan Ukhti Dyandra Sofianti. 2021:20).

## METODE PENELITIAN DAN PEMABAHSAN
Dalam  melakukan  Penelitian  ini  penulis  mengambil  pendekatan  hukum  normatif  dan  empiris. Pendekatan regulasi mengumpulkan semua undang-undang yang terkait dengan otentikasi dua faktor, menganalisis isi buku, dan berfokus pada evaluasi undang-undang dan peraturan tentang mekanisme hukum  dan  maknanya  di  Indonesia,  dan  undang-undang  yang  berlaku  melaluinya.  pengadilan. Pendekatan  yang  digunakan  didasarkan  pada  studi  langsung  terhadap  subjek  penelitian  melalui observasi dan wawancara. Setelah menerima data primer dan sekunder, kami memeriksa kelengkapan dan  relevansi  data  sesuai  dengan  masalah.  Setelah  memverifikasi  kelengkapan  data,  Anda  dapat memeriksanya  di  data  yang  digunakan  untuk  analisis.  Analisis  deskriptif,  yaitu  analisis  data,  adalah proses  pengorganisasian  dan  pengklasifikasian  data  ke  dalam  kategori  pola  dan  unit  dasar  deskripsi sesuai  dengan  sifat  penelitian  ini  untuk  menemukan  topik  dan  merumuskan  hipotesis  kerja  seperti yang  disarankan.  Analisis  hukum  kualitatif  memakan  waktu  karena  mendalam  dan  rinci.  Akibatnya, analisis hukum kualitatif sangat spesifik untuk meringkas data dan menggabungkannya ke dalam aliran analisis yang dapat dengan mudah dipahami oleh pihak lain. Kami menarik kesimpulan dari penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif. Artinya, semua data pertama kali diungkapkan  dalam hal atribut tertentu dan kemudian dipersempit ke pengungkapan data tertentu.
1. Pengaturan Teknologi Finansial Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Fintech dapat dikatakan merupak suatu penerapan dan penggunaan teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan  pelayanan  khususnya  di  dunia  perbankan  dan  keuangan,  yang  pada  umumnya  hal tersebut  akan  dilakukan  oleh  sebuah  perusahaan  rintisan    dengan  menggunakan  perangkat  lunak, Internet, komunikasi, dan teknologi  komputasi terbaru, pelayanan utama di sektor fintech saat ini ialah pembayaran (dompet digital, pembayaran p2p), investasi (crowdfunding keamanan, pinjaman peer-to- peer),  keuangan  (crowdfunding,  pinjaman  mikro,  fasilitas  kredit),  asuransi  (manajemen  risiko),  lintas pemrosesan (analitik data besar), pemodelan prediktif), infrastruktur (keamanan).
Dengan suatu konsep pada sektor Fintech yang sudah mengadopsi pada perkembangan teknologi yang kemudiaan dikonvergensi pada sektor keuangan lembaga perbankan,  diharapkan mampu untuk dapat memberikan suatu fasilitasi pada proses transaksi keuangan yang menciptakan kemudahan pada masyarakat  dalam  menggunakan  lembaga  perbankan  yang  lebih  praktis  dan  modern  dan  begitu  juga termasuk  dengan  pelayanan  keuangan  digital,  yaitu  melalui  sistem  saluran  pembayaran  yang  akhir- akhir ini yang sedang berkembang di Indonesia, penggunaan perbankan secara digital, asuransi online secara  digital,  pinjaman  peer-to-peer  dan  crowdfunding,  dengan  terus  menggunakan  suatu  teknologi keuangan  yang  bisa  memenuhi  pada  permintaan  masyarakat  yang  begitu  meningkat  akan  layanan
penggunaan  jasa  keuangan  berbasis  online  dan  penggunaan  media  internet  untuk  dapat  mengakses data secara digital, penerapan teknologi keuangan tentu bertujuan untuk meningkatkan suatu kualitas pada layanan perbankan yang lebih efisiensi pada saat operasional bagi pelanggan kami (Ernama Santi. 2017:2)
Perkembangan financial technology yang begitu pesat harus diikuti dengan  adanya undang-undang yang mengatur dalam menertibkan suatu perkembangan industri itu sendiri dikarenakana adanya hak- hak masyarakat yang harus dilindungi sebagai pengguna teknologi pada sektor jasa keuangan tersebut, Pemerintah melalui BI dan OJK sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan dalam mengatur fintech sesuai  dengan  jenis  dan  bentuknya  telah  menerbitkan  berbagai  macam  produk  aturan  hukum  untuk mencegah  terjadinya  permasalahan  kedepan,  mengenai  ketentuan  yang  terkait  dengan  financial technology, antara lain:
a. POJK  Nomor 57/POJK.04/2020  tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Efek  Berbasis  TI ( securities crowd funding )
b. POJK Nomor 37/POJK-04/2018 tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran Saham Berbasis TI ( equity crowd funding )
c. POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Finansial (POJK Fintech ).
d. PBI  Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik  yang  telah  diubah  dalam  PBI  No. 16/8/PBI/2014.
e. PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Proses Transaksi Pembayaran
f. PBI  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  (selanjutnya  disebut  PBI Fintech ).
g. Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor 19/14/PADG/2017  tentang  Ruang  Uji  Coba Terbatas ( Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial
h. Peraturan  Anggota  Dewan  Anggota  Gubernur  Nomor  19/15/PADG//2017  tentang  Tata  Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemanfaatan Penyelenggara Teknologi Finansial
Adapun Undang-Undang terkait mengenai teknologi finansial adalah:
1. Kitab undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang   Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Dengan berbagai aturan hukum yang sudah dibuat tersebut tentu saja sebagai upaya  pengawasan bisnis fintech yang  ada  di  Indonesia  saat  ini  yang  dilakukan  oleh  dua  lembaga  resmi  Negara  yang memiliki independensi dalam melaksanakan kewenangannya sebagai otoritas pada sektor keuanagan yaitu diantaranya Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan kewenangannya diketahui  bahwa  salat  satu  tugas  BI  adalah  bertugas  untuk  mengatur  dan  mengawasi  usaha  jasa sistem  Pembayaran yang  berbasis  Teknologi Finansial  (SP-Tekfin)  dan  otoritas  jasa  keuangan  memiliki kewenanggan  untuk  dapat  mengatur  dan  mengawasi  macam-macam  usaha  bisnis fintech diluar moneter dan sistem pembayaran.
Dalam dunia keuangan diketahui bahwa Crowdfunding sekuritas merupakan suatu fenomena yang baru  berada  di  Indonesia  saat  ini,  hal  tersebut  tentu  tidak  akan  menghalangi  crowdfunding  sekuritas dalam  menjadi  sumber  pendanaan  alternatif  bagi  para  pemula  dan  usaha  kecil  yang  ingin mengembangkan  usahanya,  secara  umum,  terutama  startup  kecil yang  kesulitan  saat  akan meminjam uang dari bank, munculnya tingkat kepercayaan yang rendah pada masyarakat yang akan meminjam dan kemungkinan  adanya  pembayaran  yang  lebih  rendah,  dan  kurangnya  terhadap  jaminan  aset  yang dimiliki  oleh  peminjam, merupakan  salah  satu  sulit nya  masyarakat  untuk meminjan  uang  di  bank  hal tersebut  dikarenakan  bank  takut  seorang    peminjam  akan  gagal  dalam  melunasi  hutangnya  tersebut, hadirnya  sebuah  terobosan-terobosan  baru  seperti  stock  crowdfunding  tentu  akan  semakin memudahkan  suatu  peluang  bisnis  pada  sektor  pembiayaan  bagi  para  start  up  dan  usaha  kecil
menengah dan Juga, crowdfunding merupakan saham yang pada umumnya lebih murah daripada harus meminjam  dari  bank,  berinvestasi  melalui  crowdfunding  sekuritas  akan  memiliki  risiko  dalam menawarkan  pengembalian  oleh  bank  yang  lebih  tinggi  daripada  deposito  bank  ( Viodi  Childnadi Widodo.2012:23)
Pengaturan hukum terhadap industri keuangan Indonesia yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan), salah satunnya ialah POJK No. 57 / POJK.04 / 2020 Terkait layanan crowdfunding melalui penawaran efek yang berbasis  kepada  teknologi  informasi  (security  crowdfunding),  peraturan-Peraturan  ini  akan  mengatur dalam beberapa hal yang terkait akan tentang pelayanan crowdfunding, seperti dalam keamanan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap investor dan emiten, dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada semua pihak, start-up mendapatkan akses ke pembiayaan pasar modal dan  dengan  cepat  meningkatkan  partisipasi  di  sektor  keuangan  yang  ada  di  Indonesia,  sementara investor dan emiten dilindungi hak dan kewajibannya  oleh undang-undang.
SCF  atau  yang  disebut  dengan  Supply  Chain  Financing  merupakan  sebuah  layanan  yang  bertujuan kepada  penawaran  efek  yang  elah  disediakan  oleh  emiten  untuk  menjual  secara  langsung  terhadap investor, selain itu investor dapat juga melalui sebuah jaringan yang terbuka pada sistem elektronik, jika dilihat hal ini sesuai dengan definisi yang ada pada Pasal 1 angka 1 POJK SCF, tujuan utama Sovcomflot adalah  menyediakan  pembiayaan/modal  alternatif    bagi  UMKM  dan  mengamankan  pendanaan  bagi para pemula untuk memastikan kelangsungan bisnis melalui pasar modal. Ketika belum diberlakukannya SCF di Indonesia, sudah ada yang dikenal dengan istilah skema layanan urun dana yang bernama Equity Crowd  funding (ECF).  Pengunaan  pada  skema  ini  kemudian  dikembangkan  dengan  mengutamakan perluasan  cakupan  dari  SCF  itu  sendiri  yang  akan  menjadi  untuk  diperuntukkan  bagi  seluruh  pelaku UMKM  tanpa  harus  adanya  bentuk  badan  hukum.  Selain  itu,  bentuk-bentuk  efek  sebagai  objek penawaran dalam SCF ini tidak memiliki batas pada sahamnya, dikarenakan hadir juga efek yang dapat berbentuk dari suatu obligasi, sukuk, surat utang, dll.
Para pihak yang sudah melibatkan dirinya dalam implementasi SCF ini akan terbagi menjadi kedalam dua bagian yang terdiri dari penyedia dan pengguna layanan dari crowdfunding, hal tersebut jelas sesuai dengan  apa  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  Angka  5  POJK  SCF,  yang  berbunyi  penyelenggara  adalah perseroan  terbatas  (PT)  dengan  badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan,  mengoperasikan  dan mengoperasikan SCF sebagai layanan crowdfunding. Selain itu mengenai ketentuan terhadap operator Sovcomflot yang meliputi kedalam pembahasan perizinan, kegiatan usaha, badan hukum, permodalan, kualifikasi  personel,  tata  cara  permohonan  izin,  perubahan  kepemilikan,  kewajiban  dan  larangan, pelaporan dan pengembalian izin oleh operator, seorang penyelenggara harus memiliki izin usaha dari OJK  dan  harus  terdaftar  sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik  pada  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika sesuai dengan Pasal 5 SCF POJK.
Jika melihat kedalam Pasal 8 dan Pasal 11 POJK SCF yang menyebutkan bahwa Penyelenggara hanya dapat  berbentuk  PT  atau  Koperasi  dengan  modal  disetor  minimum  yang  diperlukan  untuk  menjadi Penyelenggara yang berbentuk PT adalah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Poin yang  menarik  dari  POJK  SCF  ini  adalah  adanya  Pengembalian  Izin  oleh  Penyelenggara.  Ketentuan Berdasarkan dari pasal tersebut diatur di dalam Pasal 26 POJK SCF. Dalam melakukan pengembalian Izin tersebut akan dilakukan dengan cara mengajukan suatu permohonan dalam pengembalian izin kepada OJK.  Dan  kemudian  akan  dilanjutkan  dengan  penyerahan  layanan  urun  dana  yang  harus  dilakukan kepada penyelenggara lainnya dan penyelesaian seluruh kewajiban dan tanggung jawab Penyelenggara terkait layanan urun dana sebelum izin usahanya dicabut.
2. Kegiatan Usaha Layanan Urun Dana ( Securities Crowd funding ) Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi dalam Perspektif Hukum Pembiayaan
Seorang pengguna yang akan memanfaatkan SCF akan terbagi lagi menjadi dua bagian yang mana masing-masing terdiri dari beberapa Investor dan Penerbit, dalam hal ini seorang pemodal dapat disebut sebagai pihak yang akan melakukan pembelian efek, selanjutnya penerbit yang sudah ditawarkan pada SCF  dan  kemudian  Penerbit  dapat  juga  dikatakan  dengan  badan  usaha  dalam  negeri  yang  sudah
berbentuk kedalam badan hukum ataupun berbentuk  badan usaha lainnya dalam hal ini seperti suatu persekutuan perdata dan persekutuan firma, maupun persekutuan komanditer yang dapat menerbitkan efek melalui SCF, hal tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam ketentuan Pasal 1 angka 7-8 POJK SCF. Diketahui sebelum dapat memberikan sebuah pelayanan SCF, UMKM yang mempumyai keinginan untuk  melakukan  pengumpulan  sumbangan  berupa  dana  dari  SCF  harus  terlebih  dahulu  melewati beberapa  tahap  penelaahan  yang  akan  dilakukan  oleh  penyelenggara,  tahapan-tahapan  tersebut meliputi  berbagai  penelaahan  atau Review yang  terkait  terhadap  dokumen-dokumen  yang  wajib  akan disampaikan  oleh  UMKM  sebagai  seorang  calon  Penerbit  dan  juga  mempertimbangkan  terhadap informasi perkreditan usaha dari lembaga pengelola informasi perkreditan.
Di dalam sebuah alur untuk penghimpunan dana melalui SCF, Penerbit diwajibkan memiliki hal yang mendasari dari penghimpunan dana tersebut, Hal tersebut dinamakan dengan “Proyek”. Menurut Pasal 59  dan  60  POJK  SCF,  ada  beberapa  syarat-syarat  yang  diwajibkan  untuk  sebuah  proyek  yang  dapat diberikan  kepada  pembiayaan,  pertama,  proyek  tersebut  wajib  mempunyai  suatu  manfaat  terkait tentang ekonomis. Kedua, proyek wajin dimiliki oleh perseorangan atau sendiri bisa juga perintah dari orang  lain.  Ketiga,  dalam  hal  melakukan  penerbitan  efek  yang  berbentuk  Sukuk,  proyek  tidak  bisa berbeda dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
Dalam melaksanakan investasi seorang pemodal diwajibkan harus memenuhi beberapa hal sebelum akan melakukan kegiatan investasi di SCF, diantaranya yaitu memiliki rekening efek pada Bank Kustodian yang memang hanya menyimpan dana Efek atau dana yang melalui SCF, seorang pemodal diharapkan mampu untuk dapat membeli Efek Penerbit, selain itu harus dapat juga terpenuhi berbagai kriteria dari pemodal dan juga adanya batasan dalam pembelian efek. Seorang pemodal harys memiliki penghasilan sampai angka Rp.500.000.000,00 per tahunnya dan dapat melakukan investasi dengan nominal sebesar 5%  dari  pendapatannya.  Selain  itu  apabila  penghasilan  seorang  Pemodalnya  lebih  dari  Rp. 500.000.000,00, maka dapat melakukan investasi maksimal 10% per tahun.
Megenai  layanan  dari  SCF,  terdapat  ketentuan  terhadap  efek  yang  dapat  ditawarkan  melalui  SCF yang  meliputi  efek  bersifat  ekuitas,  efek  yang  bersifat  utang,  atau  sebuah  sukuk  jika  melihat kedalam Pasal  28  POJK  SCF,  selain  itu  terkait  efek  yang  bersifat  ekuitas  akan  dilarang  penggunaannya  untuk menggunakan lebih dari hanya satu penyelenggara saja yang akan  menawarkan efeknya hal ini sesuai dengan  Pasal  31  POJK  SCF,  dalam  melakukan  penawaran  efek  tersebut  akan  dilakukan  dalam  jangka waktu 12 bulan, yang mana pada saat jangka waktu tersebut akan dapat dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali penawaran saja, ini sesuai dengan Pasal 33 POJK SCF.
3. Perlindungan  hukum  bagi  pengguna  layanan  urun  dana  ( securities  crowd  funding )  melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi.
Pada setiap kegiatan ekonomi, tentunya terdapat hubungan antara Produsen dan Konsumen yang perlu  diatur  mengenai  batasan  hak  dan  kewajibannya.  Di  dalam  pelaksanaan  SCF,  Pengguna  SCF bertindak  layaknya  seperti seorang konsumen dan Perusahaan Penyelenggara sebagai Produsen. POJK SCF  telah  mengakomodasi  kewajiban  Penyelenggara  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap Pengguna,  yang  terdiri  dari  Investor  dan  UMKM.  Secara  keseluruhan,  terdapat  beberapa  poin  utama mengenai perlindungan pengguna layanan urun dana yang kemudian dirincikan di dalam Pasal 72 hingga Pasal 81 POJK SCF.
Berhubungan  dengan  Perlindungan  Konsumen  juga,  sebagai  upaya  dalam  pencegahan  beberapa tindakan yang telah melanggar aturan pelaksanaan SCF ini, memiliki beberapa sanksi hukum yang sudah diatur  ke  dalam  Pasal  85  dan  Pasal  86  POJK  SCF  yang  menyebutkan  hanya  terdapat  dua  jenis  sanksi hukum  saja  bilamana  ada  seorang  yang  melakukan  pelanggaran.  Pertama,  akan  diberikan  penjatuhan yang  bersifat  Sanksi  Administratif,  Sanksi  ini  akan  dijatuhkan  oleh  pihak  yang  berwenang  yaitu  OJK sebagai  suatu  institusi  yang  mengawasi  dan  berwenang  untuk  memberikan  sanksi  kepada  Pihak Penyelenggara Layanan Urun Dana sebagaimana sesuai dengan apa yang termaktub pada Pasal 85 ayat (3)  POJK  SCF,  Sanksi  Administratif  tersebut  dapat  dijatuhkan  bilamana  Pihak  Penyelenggara  Layanan Urun  Dana  melakukan  pelanggaran  ketentuan  terhadap  Perlindungan  Pengguna  Layanan  Urun  Dana yang diatur langsung di dalam POJK SCF, selain itu jenis-jenis dari tindakan administratif juga yang dapat
dikenaka  hanya  berupa  teguran  tertulis,  dan  dikenakan  denda  sebab  adanya  kelalaian  (kewajiban membayar  sejumlah    tertentu),  adanya  pembatasan  kegiatan  usaha,  terdapatnya  pembekuan    usaha, pencabutan izin usaha,  pencabutan izin, dan lain-lain.
Kedua, Pasal 86 menjelaskan bahwa OJK dapat mengenakan sanksi lain selain Sanksi Administratif, yaitu berupa Sanksi tindakan tertentu yang telah diatur di dalam Penjelasan Pasal 86 POJK SCF. Tindakan tersebut  adalah  berupa  penghentian  penjualan  Efek  yang  bersifat  Ekuitas  oleh  Pihak  Penyelenggara Layanan Urun Dana selama jangka waktu tertentu. Setelah melakukan pengenaan Sanksi Administratif atau Tindakan Tertentu yang telah disebutkan diatas, OJK dapat mempublikasikan kepada Masyarakat mengenai  hal  tersebut  menurut  Pasal  87  POJK  SCF.  Kedua  sanksi  ini  pun  sebelumnya  telah  diatur  di dalam  POJK  ECF,  akan  tetapi  kemudian  ditambah  penjelasan  mengenai  Tindakan  Tertentu  di  dalam Penjelasan Pasal 86 POJK SCF.
Berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen,  terhadap  pelanggaran  tindak  pidana  yang  dilakukan dalam pelaksanaan SCF dapat dikenakan Sanksi Pidana. Dalam hal ini, Sanksi Pidana tersebut tidak diatur dalam  POJK  SCF.  Namun,  hukuman  pidana  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  Undang-Undang  Pasar Modal  tentang  Tindak  Pidana  Pasar  Modal,  Sanksi  yang  diberikan  atas  pelanggaran  pasar  modal  di antara nya Pasal 103-110 UU Pasar Modal dan POJK No. 3 / POJK.04 / 2021. Sanksi tindak pidana dalam kegiatan pasar modal antara lain adalah Denda, Kurungan hingga Penjara.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Tahun 2020, OJK menyempurnakan ECF menjadi SCF. Sehingga, SCF menjadi salah satu kebangkitan UMKM untuk memulihkan perekonomian Indonesia di sektor informal akibat pandemi. SCF ialah penyelenggaraan penawaran efek dalam rangka pembiayaan UMKM sebagai penerbit kepada Pemodal  atau  Investor  melalui  sistem  elektronik.  Terdapat  perbedaan  yang  mendasar  antara pelaksanaan  SCF  dengan  Instrumen  investasi  lainnya,  dari  syarat  penerbit,  pemodal  hingga Penyelenggara SCF yang harus menjadi anggota asosiasi terlebih dahulu. Berkaitan dengan Risiko, sama halnya  dengan  instrumen  investasi  lain,  SCF  juga  memiliki  risiko  dalam  pelaksanaannya  seperti kemungkinan Platform  Error dan  kerugian  bagi  Pengguna.  Dalam  hal  perlindungan  konsumen, implementasi  SCF  diatur  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  ITE  dan Undang-Undang Pasar Modal, yang melindungi konsumen sebagai konsumen ketika mengimplementasikan rencana investasi SCF.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam Rizal. 2016. Daftar Startup Fintech di Indonesia , diakses dari https://infokomputer.grid.id/2016/09/fitur/daftar-startupfintech-indonesia/ , Tanggal 27
September 2021, Pukul 23.25 WIB.
Andini  Astarianti  Soemarsono  dan  Ukhti  Dyandra  Sofianti.  2021. Perspektif  Hukum  Mengenai Penggunaan  Securities  Crowd  funding  Pada  Masa  Pemulihan  Ekonomi  Akibat  Pandemi ,  Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (Agustus 2021).
Belleflamme,  P.,  Lambert,  T.,  &  Schwienbacher,  A.  2013. Crowdfunding:  Tapping  The  Right  Crowd . Journal  of  Business  Venturing.  Pennyslavnia  :  The  Wharton  School  of  the  University  of Pennyslvania.
Ernama Santi dkk. 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016) , Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3.
Gita  Widi  Bhawika.  2017. Risiko  Dehumanisasi  pada  Crowdfunding  sebagai  Akses  Pendanaan  Berbasis Teknologi  di  Indonesia ,  Jurnal  Sosial  dan  Humaniora.  Volume  10.  Edisi  1,  Fakultas  Bisnis  dan Manajemen Teknologi. Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
Max  Manroe.  2020. Mengenal  Fintech,  Inovasi  Sistem  Keuangan  Era  Digital ,  diakses  dari https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html , Tanggal 27 September 2021, Pukul 23.25 WIB.
Nofie Iman. 2016. Financial technology dan Lembaga Keuangan , Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.
Sinta  Dewi  Rosadi.  2015. Cyber  Law,  Aspek  Data  Privasi  Menurut  Hukum  Internasional,  Regional,  dan Nasional, PT. Refika Aditama, Bandung.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif .  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sumardi Suryabarta. 2008. Metodologi Penelitian . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Viodi  Childnadi  Widodo.    2020. Problematika  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Dalam Transaksi Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi ( Equity- Based Crowd funding ) , Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020.