Pemeriksaan Kapal Dalam Pemberian Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Sebagai Pengumpan Regional Galesong
Examination Giving Approval Ships Sailing In Galesong Port As Regional Feeder

## Bambang  Siswoyo
Puslitbang Perhubungan Laut, Badan Litbang Perhubungan Jl. Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat e-mail : bang_esis@yahoo.co.id
Naskah diterima  10 April 2015, diedit  17 April 2015, disetujui  28 Mei 2015

## ABSTRAK
Pemeriksaan kapal yang menjadi salah satu kebutuhan dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal. Kelaikan kapal salah satu kebutuhan untuk kapal dapat berlayar, pemeriksaan kapal dalam pemberian Surat Persetujuan Berlayar Di Pelabuhan  Galesong  sebagai  Pelabuhan  Pengumpan  Regional  juga  dilaksanakan.  Pemeriksaan  dilakukan  untuk memperoleh keyakinan terhadap keselamatan operasi kapal penumpang maupun barang di Pelabuhan Galesong sebagai Pengumpan Regional perlu dilakukan pemeriksaan kapal sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar setempat. Tujuan pemeriksaan kapal ini untuk mengetahui sistem dan prosedur pemeriksaan kapal yang ada dan dilaksanakan secara benar. Dalam pemeriksaan kapal, perlu lakukan dengan cermat dan membutuhkan keahlian sumberdaya manusia yang sesuai dalam bidangnya. Tujuan penelitian  mengetahui sistem dan prosedur pemeriksaan kapal barang dan penumpang sehingga  pemberian surat persetujuan berlayar (SPB) dilakukan dengan benar. Dengan Metoda GAP untuk menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya hasil yang diharapkan adanya kebijakan sistem dan prosedur pemeriksaan kapal barang dan penumpang agar menjadi suatu sistem dan prosedur yang terpadu dengan pemberian surat persetujuan berlayar.
Kata kunci: Pemeriksaan Kapal, Surat Persetujuan Berlayar, Pelabuhan Pengumpan Regional.

## ABSTRACT
Inspection of the vessel became one needs to prevent shipwreck. Airworthiness ship one needs to be able to sail the ship, inspection of the vessel in the granting of Approval of Sailing At the Port of Port Feeder Regional Galesong as well implemented. Inspection carried out to obtain assurance on the safety operation of passenger ships and goods in the Port Galesong as a regional feeder vessel inspection needs to be done before the issuance of Sailing Approval by local Syahbandar. The purpose is to examine the ship inspection system and inspection procedures existing ships and implemented correctly. In the inspection of ships, have to do it carefully and requires appropriate human resource skills in the field. This study aimed to systems and procedures for inspection of cargo and passenger ships sailing to an approval letter (SPB) is done properly. With the GAP method to complete this study. Further results expected for system policies and procedures of cargo and passenger ships examination in order to become an integrated systems and procedures with an approval letter for sailing.
Keywords: Vessel Examination, Approval Letter Sailing, Port Feeder Regional.

## PENDAHULUAN
Rentetan kecelakaan yang terjadi belakangan ini  menjadi  pemicu  pemerintah  dalam  melakukan langkah-langkah  positif  untuk  memperketat  sistem dan prosedur dalam pemeriksaan kapal agar kejadian yang  sama  tidak  terulang  lagi.  Sikap  pemerintah demikian  jelas  terkait  dengan  desakan  masyarakat yang  menginginkan  perbaikan,  karena  masyarakat sudah  lelah  dengan  segala  bentuk  kelalaian  dan lemahnya sistem yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pemeriksaan kapal yang menjadi tulang punggung dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal perlu lebih dipertegas sehingga bagi pemilik kapal tidak lagi dapat  berkelit  dengan  alasan  kekurangan  kapal. Perbaikan dan perawatan kapalnya yang dilakukan dengan  tepat  waktu  merupakan  salah  satu  upaya untuk  mendukung  peningkatan  keselamatan pelayaran.
Kondisi aktual pelabuhan Galesong ini berfungsi sebagai  pelabuhan  perikanan  maupun  pelabuhan umum  untuk  pelayaran  rakyat  (pelra).  Dengan proyeksi  untuk  menjadi  terminal  penumpang  pada tahun  2015  untuk  menyangga  peran  terminal penumpang di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar yang  pengembangannya  terkendala  keterbatasan lahan,  lapangan  penumpukan  yang  ada  dapat dikembangkan menjadi terminal penumpang dengan membangun fasilitas-fasilitas dermaga baru, dan lain- lain.Pelayaran  rakyat  masih  diperlukan  untuk menjangkau wilayah terpencil yang tidak bisa dilalui kapal lainnya [1].
Armada  pelayaran  rakyat  (Pelra)  merupakan salah satu armada perairan yang sudah membuktikan dirinya  sebagai  armada  yang  tangguh  dan  identik dengan  usaha  ekonomi  kerakyatan  yang  berbasis perahu tradisional yang menggunakan layar sebagai tenaga  penggeraknya,  dan  saat  ini  sudah menggunakan  motor  [2].  Pelayaran  rakyat merupakan angkutan rakyat yang dapat memberikan kontribusi  bagi  penyebaran  barang  konsumsi khususnya ke daerah-daerah terpencil dan terisolasi dari  jangkauan  infrastruktur  pembangunan  pada umumnya  serta  daerah  yang  sulit  dimasuki  kapal modern [3]. Pelra mampu menjadi feeder bagi kapal- kapal besar karena mampu melintasi pelabuhan kecil dengan draft yang rendah yang tidak bisa dilalui kapal besar.
Sesuai  regulasi,  setiap  kapal  barang  atau penumpang  harus  menjalani  perbaikan  dan perawatan sekali dalam setahun. Perawatan ringan reguler kapal biasanya dibutuhkan waktu selama 1- 2  minggu,  sedangkan  perawatan  berat  dibutuhkan waktu 2-3 minggu, bahkan bisa membutuhkan waktu satu  bulan.  Untuk  itu  setiap  pengusaha  angkutan
pelayaran seharusnya mendukung upaya peningkatan keselamatan pelayaran oleh karena setiap kapal harus menjalani  perbaikan  dan  perawatan.  Kebijakan pemerintah  dalam  menghapus  toleransi  terhadap pemeriksaan  kapal  hendaknya  dipahami  sebagai upaya  untuk  meningkatkan  keselamatan  pelayaran itu sendiri.
Dalam  upaya  peningkatan  keselamatan angkutan laut ini, pemeriksaan ( conditional survey ) harus dilaksanakan pada setiap kapal pada umumnya, namun khususnya untuk kapal berusia 20 tahun ke atas  harus  diberi  perhatian  yang  lebih  besar  lagi, karena  ternyata  mayoritas  kapal  yang  mengalami musibah kecelakaan adalah kapal-kapal yang berusia berkisar seperti tersebut di atas. Hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Puslitbang  Perhubungan  Laut menunjukkaan bahwa 27,4 % kapal yang mengalami kecelakaan adalah kapal yang dibangun antaran tahun 1975-1980, kemudian diikuti oleh kapal dengan tahun pembangunan 1971-1975 sebesar 18,9% dan yang dibangun pada tahun 1981-1985 sebesar 13,4 %.
Pemeriksaan biasanya melibatkan marine in- spector,  surveyor  BKI  dan  didampingi  oleh  owner surveyor agar hasilnya dapat lebih transparan. Untuk keperluan pemeriksaan ini tetap diupayakan tercipta keseimbangan  supply  dan  demand  sehingga  tidak mengganggu aktivitas transportasi laut. Pemeriksaan tersebut  mencakup  konstruksi,  sistem  permesinan, perpipaan,  perlengkapan  kapal,  alat-alat telekomunikasi,  peralatan  keselamatan,  dan perlengkapan  navigasi.  Hasil  pemeriksaan  ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Jika  ditemukan adanya defisiensi atau kekurangan persyaratan, kapal tidak  boleh  beroperasi  hingga  semua  ketentuan terpenuhi.  Kapal-kapal  yang  dilarang  berlayar  ini dapat dipertimbangkan untuk berlayar lagi jika telah melaksanakan pemeriksaan lanjutan di atas dock dan memenuhi  persyaratan  kelaiklautan.  Pemeriksaan pada satu unit kapal diperkirakan memakan waktu dua hari.
Sarana  dan  prasarana  transportasi  dikatakan memadai apabila dari sisi pengoperasiannya  dapat melaksanakan  fungsinya  secara  optimal  sehingga terjadi  kelancaran  arus  barang  maupun penumpang.[4].Sejauhmana  sistem  dan  prosedur pemeriksaan kapal barang dan penumpang saat ini sebelum  diterbitkanya  Surat  Persetujuan  Berlayar (SPB).  Maksud  penelitian  untuk  mengevaluasi pemeriksaan kapal barang dan penumpang yang ada saat ini dalam pemberian SPB di pelabuhan Galesong sebagai  pengumpan  regional.  Tujuan  penelitian mengetahui sistem dan prosedur pemeriksaan kapal barang  dan  penumpang  sehingga  sesuai  untuk
J.Pen.Transla Vol.17 No.2 Juni  2015 :  74-84
pemberian surat persetujuan berlayar (SPB).

## METODE
Keselamatan merupakan  upaya untuk  bebas atau  mengurangi  tingkat  resiko  kecelakaan. Keselamatan  merupakan  hal  yang  selalu  menjadi prioritas utama dalam bidang apapun termasuk di sub sektor transportasi laut. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia saat ini tidak terlepas dari kurangnya kesadaran akan pentingnya aspek  keselamatan.  Budaya  keselamatan  (safety culture) belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan baik  oleh  pengusaha,  pekerja  sektor  transportasi maupun masyarakat pengguna jasa pada umumnya.
Masyarakat  tampaknya  juga  belum  peduli terhadap keselamatan dirinya maupun orang lain [5]. Dalam  kondisi  demikian,  penerapan  keselamatan tidak hanya semata-mata terbatas pada peningkatan kondisi teknis, sarana atau peraturan melainkan juga seyogyanya  disertai  dengan  pembinaan  dan penegakan norma serta standar keselamatan secara terus-menerus.  Keselamatan  merupakan  hal  yang tidak dapat  ditawar lagi.  Faktor  manusia  memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam  melaksanakan fungsi keselamatan kapal, dalam hal ini adalah op- erator  kapal  (perusahaan), nakhoda  dan  pengawas kapal (regulator) [6].
Dalam  konteks  transportasi  laut,  keselamatan pelayaran  dapat  dipahami  sebagai  suatu  kondisi dimana  kapal  dapat  memenuhi  persyaratan keselamatan  berlayar,  pencegahan  pencemaran perairan,  pengawakan,  pemuatan,  kesehatan  awak dan  penumpang  serta  status  hukum  kapal  untuk berlayar di perairan tertentu.  Keselamatan pelayaran termasuk  di  dalamnya  upaya  penanggulangan musibah atau kecelakaan, meliputi beberapa aspek seperti keselamatan berlayar, kalaiklautan kapal serta keselamatan kapal, muatan dan penumpangnya.
Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan  angkutan  di  perairan,  kepelabuhanan, keamanan  dan  keselamatannya.  UU  No.  17  tahun 2008  menyebutkan  bahwa  pelayaran  bagi  Negara Republik  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan merupakan salah satu moda transportasi, tidak dapat dipisahkan  dari  moda-moda  transportasi  lain  yang ditata  dalam  sistem  transportasi  nasional  yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan,  mempunyai  karakteristik  yang  mampu melakukan  pengangkutan  secara  masal, menghubungkan  dan  menjangkau  seluruh  wilayah melalui perairan. Sarana dan prasarana transportasi dikatakan  memadai  apabila  dari  sisi pengoperasiannya  dapat  melaksanakan  fungsinya secara  optimal  sehingga  terjadi  kelancaran  arus
barang maupun penumpang [7].
Salah satu sasaran transportasi nasional adalah terwujudnya  layanan  transportasi  yang  aman  dan selamat. Keselamatan pelayaran menjadi salah satu tolok  ukur  keberhasilan  layanan  transportasi  laut. Prinsip  dasar  keselamatan  pelayaran  menyatakan bahwa  kapal  yang  hendak  berlayar  harus  berada dalam kondisi seaworthiness atau laik laut. Artinya, kapal harus mampu menghadapi berbagai kejadian alam secara wajar dalam dunia pelayaran. Selain itu kapal layak menerima muatan dan mengangkutnya serta melindungi keselamatan muatan dan anak buah kapal (ABK). Terdapat hubungan yang kuat antara kompetensi perwira bagian deck dan mesin terhadap tingkat  kecelakaan. Aspek-aspek  dalam  kelompok kejuruan kompetensi yang perlu ditingkatkan untuk perwira  bagian  deck  yaitu  pengetahuan  pedoman, pengetahuan  peta,  peraturan  tubrukan  di  laut, pengetahuan arus dan pasang surut serta kecakapan pelaut [8].
Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi  persyaratan  material,  konstruksi, bangunan,permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat  penolong  dan  radio,  elektronik  kapal,  yang dibuktikan  dengan  sertifikat  setelah  dilakukan pemeriksaan  dan  pengujian.Dijelaskan  dalam  UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 117 yang menyatakan  bahwa  keselamatan  dan  keamanan angkutan  perairan  yaitu  kondisi  terpenuhinya persyaratan yang mencakup : a. kelaiklautan kapal; dan  b.  kenavigasian.  Kelaiklautan  kapal  wajib dipenuhi  setiap  kapal  sesuai  dengan  daerah- pelayarannya yang meliputi: a. keselamatan kapal; b.  pencegahan  pencemaran  dari  kapal;  c. pengawakan  kapal;  d.  garis  muat  kapal  dan pemuatan;  e.  kesejahteraan  awak  kapal  dan kesehatan  penumpang;  f.  status  hukum  kapal;  g. manajemen  keselamatan  dan  pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal.  Pemenuhan  setiap  persyaratan  kelaiklautan kapal dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.
Sebagaimana  dijelaskan  dalan  UU  tersebut bahwa  sebelum  berlayar,  kapal  harus  memenuhi persyaratan  kelaiklautan.  Pengertian  menurut  UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 1 butir 33,  kelaiklautan  kapal  adalah  keadaan  kapal  yang memenuhi  persyaratan  keselamatan  kapal, pencegahan  pencemaran  perairan  dari  kapal, pengawakan,  garis  muat,  pemuatan,  kesejahteraan Awak  Kapal  dan  kesehatan  penumpang,  status hukum  kapal,  manajemen  keselamatan  dan pencegahan pencemaran dari kapal, serta manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

## Pemeriksaan Kapal Dalam Pemberian ...BAMBANG SISWOYO
Pada pasal 5 ayat 1 PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, menyatakan bahwa setiap kapal wajib memenuhi  persyaratan  kelaiklautan  kapal  yang meliputi:
1. keselamatan kapal;
2. pengawakan kapal;
3. manajemen  keselamatan  pengoperasian  kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal;
4. pemuatan; dan
5. status hukum kapal.
Kelayakan kapal mensyaratkan bangunan kapal dan kondisi mesin dalam keadaan baik. Nahkoda dan ABK  harus  berpengalaman  dan  bersertifikat. Perlengkapan,  store  dan  bunker,  serta  alat-alat keamanan memadai dan memenuhi syarat. Hal yang tidak  kalah  penting  adalah  kapal  tidak  boleh mencemari  lingkungan  selama  beroperasi  di  laut. Kondisi di lapangan terutama  di pelosok tanah  air menunjukkan  bahwa  aturan  yang  menyangkut pelaporan  sistem  manajemen  keselamatan  (safety management system) sering dimanipulasi.Pelabuhan Galesong  merupakan  pelabuhan  yang  terletak  di Kabupaten  Takalar  sekitar  30  km  dari  Makassar secara spesifiknya berada pada posisi geografis 05° 19' 17,7' LS dan 119° 21' 13,7' BT dengan luas lahan 19.493  m².    Pengembangan  Dermaga  Galesong dimulai pada tahun 2007 menjadi pelabuhan alternatif oleh Pemerintah Takalar untuk mendukung program Pamminasata  (Pangkep,  Maros,  Makassar, Sungguminasa, dan Takalar).
Pembangunan Pelabuhan Galesong dilaksanakan  sebagai  pelabuhan  pendukung  dari Pelabuhan  Soekarno-Hatta  Makassar.  Pelabuhan Galesong/Boddia memiliki kedalaman -4,5 m LWS dan  berpotensi  sebagai  terminal  break  bulk  untuk kapal < 2.000 GT dengan panjang 60 m s/d 70 m yang didukung oleh dermaga beton yang dibangun ke arah sisi laut dengan panjang kurang lebih 500 m. Pelabuhan Galesong memiliki fasilitas darat berupa lapangan penumpukan dengan ukuran 100 x 50 m dan  kantor  seluas  54  m².Kinerja  bongkar  muat  di Pelabuhan  Galesong  beberapa  tahun  terakhir dilampirkan pada tabel berikut.
Berdasarkan  jenis  komoditas,  jenis  muatan umum yang ditangani sebagian besar berupa ikan, kayu, kopra, garam, jagung, dan beras. Selain itu pada dua tahun terakhir pelabuhan ini juga telah menangani bongkar muat ternak hidup seperti kuda, sapi, dan kerbau. Sementara untuk angkutan penumpang dan kendaraan  bermotor  belum  dilaksanakan  karena belum ada fasilitas pendukung.
Kantor UPP Pelabuhan Galesong memiliki total 9 orang SDM  marine inspector sebagai  pemeriksa kelaiklautan kapal, dengan rincian sebagai berikut :
1. SDM yang memiliki ijazah Marine Inspector type A sebanyak 0 orang;
2. SDM yang memiliki ijazah Marine Inspector type B  sebanyak  4  orang,  dengan  kebutuhan sebanyak 6 orang;
3. SDM  yang  memiliki  ijazah  Marine  Inspector Radio sebanyak 0 orang;
4. SDM yang memiliki ijazah Kesyahbandaran type A sebanyak 0 orang;
5. SDM yang memiliki ijazah Kesyahbandaran type B  sebanyak  5  orang,  dengan  kebutuhan sebanyak 6 orang;
6. SDM yang memiliki ijazah atau kompetensi laut lainnya sebanyak 0 orang.
Jumlah  SDM  pemeriksa  kelaiklautan  kapal tersebut hingga saat ini dirasakan cukup memadai. Sistem  dan  Prosedur  Surat  Persetujuan  Berlayar, dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar juga dalam  proses  pelayanan  kapal  dan  barang  dan penumpang,  Kantor  UPP  Pelabuhan  Galesong menerbitkan  Prosedur  Tetap  Teknis  Operasional Pelayanan  Kapal  Barang  dan  Penumpang  di Pelabuhan  Galesong,  yang  berdasarkan  pada Peraturan  Menteri  Perhubungan  KM.  21  Tahun 2007.  Sesuai  dengan  prosedur  tersebut,  maka diperlukan pemeriksaan dan sertifikat maupun surat- surat  yang  dipersyaratkan  kepada  setiap  kapal. Berikut  jenis  sertifikat  maupun  surat  yang dipersyaratkan dalam penerbitan SPB di Pelabuhan Galesong :
Tabel 1. Kinerja Operasional Pelabuhan Galesong
No Tahun Kinerja Operasional Call Ship GT Bongkar (ton) Muat (ton) 1 2007 84 1564 1599 110 2 2008 118 542 250 700 3 2009 87 2921 994 96 4 2010 64 3002 1697 305 5 2011 361 4682 1457 611 6 2012 181 5522 828 638 7 2013 (Mei ) 177 5289 364 224
Sumber : Unit Penyelenggara Pelabuhan Jeneponto, 2013
1. Surat Kebangsaan Kapal;
2. Surat Ukur;
3. Susunan Perwira;
4. Sertifikat Keselamatan Kapal;
5. Sertifikat Klas Lambung;
6. Sertifikat Klas Mesin;
7. Sertifikat Kesempurnaan SV 5/5;
8. Sertifikat Kesempurnaan SV 5/6;
9. Sertifikat Kesempurnaan SV 5/7.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Kondisi  kapal  atau  armada  Indonesia  pada umumnya  dibuat  tanpa  standar  tertentu  dalam keselamatan.  Selain  itu,  banyak  armada  yang menggunakan  kapal  bekas  yang  dibeli  dari  negara lain.  Perawatan  kapal  ini  juga  berada  di  bawah standar dan umur kapal juga rata-rata tua, sehingga kapal ini tidak laik laut.Selain itu, faktor operasional amada, baik aspek kapal maupun aspek muatan juga menjadi  penyebab  terjadinya  kecelakaan  laut. Masalah ini muncul  karena lemahnya  pengawasan satndar  keselamatan  pelayaran  yang  akhirnya mengakibatkan  masalah  kelebihan  beban  atau muatan berbahaya yang tidak dilaporkan. Oleh sebab itu syahbandar pelabuhan memiliki peranan penting dalam  melakukan  seleksi  secara  tegas  mana  kapal yang diijinkan berlayar dan mana kapal yang harus menunggu.
Selama  kurun  waktu  2005-2012,  rata-rata prosentase  penyebab  kecelakaan  adalah  faktor manusia 33,06%, alam 48,41% dan teknis 17,74%. Berdasarkan  data  tersebut,  menunjukkan  bahwa faktor alam masih dinilai sebagai salah satu penyebab utama  terjadinya  kecelakaan  kapal.  Faktor  cuaca buruk seperti gelombang yang tinggi yang dipengaruhi oleh musim/badai, arus yang besar dan kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas dinilai menjadi penyebab kecelakaan kapal.
Faktor manusia menempati urutan kedua sebagai penyebab  terjadinya  kecelakaan,  sehingga  menjadi faktor  yang  dominan  dalam  aspek  yang mempengaruhi  keselamatan  pelayaran.  Akibat kecerobohan  dalam  menjalankan  kapal,  kekurang- mampuan  awak  kapal  dalam  menguasai permasalahan  selama  operasional  kapal  dan melakukan  pemuatan  secara  berlebihan  dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kapal. Faktor teknis  biasanya  terkait  dengan  kekurangcermatan didalam desain kapal, penelantaran perawatan kapal yang  mengakibatkan  kerusakan  kapal  atau  bagian kapal  yang  menyebabkan  kapal  mengalami kecelakaan.  Faktor  teknis  kapal  seperti  kebakaran di atas kapal akibat muatan yang berbahaya, stabilitas kapal  (termasuk  akibat  pergeseran  muatan),  tidak
ada  daya  apung  cadangan  akibat  muatan  yang bergeser, serta design dan struktur kapal yang tidak sempurna juga dinilai menjadi penyebab kecelakaan kapal.
Sarana Penunjang Pelayaran seperti SBNP dan SROP juga  merupakan unsur  yang sangat  penting dalam  keselamatan  pelayaran.  Penerbitan  Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Pengumpan Re- gional diberikan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan. Sesuai dengan Permenhub No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Penerbitan SPB merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis dan administratif  telah  memenuhi  persyaratan keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  serta perlindungan lingkungan maritim.
Secara  umum,  responden  yang  terjaring menyatakan bahwa pemeriksaan administratif secara keseluruhan  telah  dilakukan  oleh  aparat/pejabat berwenang  di  tiap  Kantor  Kesyahbandaran  dan Otoritas  Pelabuhan  Pengumpan  Regional,  sebagai salah  satu  persyaratan  untuk  mendapatkan  Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Pemeriksaan fisik kapal juga dilaksanakan oleh aparat/pejabat berwenang di tiap Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pengumpan  Regional  dalam  rangka  melakukan verifikasi  terhadap  sertifikat,  apakah  kondisi  fisik kapal sesuai dengan yang dinyatakan dalam sertifikat. Pemeriksaan  verifikasi  muatan  dan  stabilitas  yang belum dilakukan menurut responden adalah:
1. Pemeriksaan  jumlah  kendaraan  maksimum  di atas kapal
2. Pemeriksaan jumlah kendaraan yang ada di atas kapal
3. Pemeriksaan  penempatan  dan  lashing kendaraan Pemeriksaan tersebut sulit dilakukan karena  keterbatasan  waktu  kapal  sandar  di dermaga  dan  pemuatan  kendaraan  juga dihentikan sesaat sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.
Jenis  pemeriksaan  kapal  sesuai  dengan Permenhub  No.  KM  01  Tahun  2010  sudah  cukup untuk  mendapatkan  SPB,  sehingga  sosialisasi Permenhub. ini hendaknya dilakukan pada  seluruh pelabuhan  dan  dapat  dilaksanakan  sebagaimana mestinya untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.Dengan menggunakan Analisis GAP dapat diketahui :

## Pemeriksaan Kapal Dalam Pemberian ...BAMBANG SISWOYO
Tabel 2. Analisis GAP Pelabuhan Galesong
No Variabel X Y Gap 1 Pemeriksaan manifest muatan 3.7 4.5 0.80 2 Pemeriksaan manifest barang berbahaya 4 5.1 1.10 3 Pemeriksaan rencana muat 3.9 4.9 1.00 4 Pemeriksaan perhitungan  stabilitas kapal 4.1 4.9 0.80 5 Pemeriksaan bukti pembayaran jasa pelabuhan 3.9 5.1 1.20 6 Pemeriksaan surat kebangsaan kapal 4.2 5 0.80 7 Pemeriksaan surat ukur 4.2 5.1 0.90 8 Pemeriksaan sertifikat,  meliputi sertifikat  keselamatan, Passenger Ship Safety Certificate , Cargo  Ship  Safety  Construction  Certificate , Cargo  Ship  Safety Radio  Certificate,  Min  Safe  Manning  Certificate,  Safety  Management Certificate,  Document  of  Compliance (DOC),  HSC  Certificate , International Ship  Security  Certificate  (ISSC) , International  Oil  Pollution  Prevention Certificate , Sertifikat Klas Lambung, Sertifikat Klas Mesin 3.8 4.8 1.00 9 Pemeriksaan ABK dan susunan perwira 3.8 4.9 1.10 10 Pemeriksaan buku kesehatan 3.8 4.9 1.10 11 Pemeriksaan muatan dek 3.9 4.8 0.90 12 Pemriksaan load line 4.1 4.9 0.80 13 Pemeriksaan warta kapal 4 4.6 0.60 14 Pemeriksaan dispensasi penumpang 3.8 5 1.20 15 Pemeriksaan peralatan navigasi 4 4.9 0.90 16 Pemeriksaan peralatan radio ko munikasi 4.1 4.9 0.80 17 Pemeriksaan alat-alat keselamatan 4 5.1 1.10 18 Pemeriksaan alat pemadam kebakaran 4 5 1.00 19 Pemeriksaan pintu-pintu dan bukaan 4.1 5 0.90 20 Pemeriksaan permesinan dan perlistrikan kapal 4.1 4.8 0.70 21 Pemeriksaan limbah berbahaya dan beracun 4.1 5 0.90 22 Pemeriksaan Batas Maksimum Garis Muat 3.9 5.1 1.20 23 Pemeriksaan Batas Maksimum Stabilitas Kapal 4.1 4.9 0.80 24 Pemeriksaan Penempatan Muatan 4 5 1.00 25 Pemeriksaan Lashing Muatan 4 5 1.00 26 Pemeriksaan nahkoda dan ABK 4.1 5.1 1.00 27 Pemeriksaan jumlah penumpang maksimu m di atas kapal 4.1 4.9 0.80 28 Pemeriksaan jumlah penumpang di atas kapal 4.1 4.9 0.80 29 Pemeriksaan jumlah kendaraan maksimu m yang dapat dimuat di atas kapal 4.1 4.9 0.80 30 Pemeriksaan jumlah kendaraan yang dimuat di atas kapal 4.1 4.9 0.80 31 Pemeriksaan penempatan dan lashing kendaraan 4.1 4.9 0.80 32 Pemeriksaan penempatan barang berbahaya 4.1 5 0.90
Sumber : Analisis.
Berdasarkan hasil Analisis GAP di Pelabuhan Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan, bahwa semua variabel yang disajikan dilakukan pemeriksaan oleh aparat/  pejabat  berwenang  di  tiap  Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan Pengumpan  Regional pelabuhan  tersebut.  Masing- masing variabel telah dilakukan pemeriksaan dengan baik dan sesuai prosedur yang ada, apabila ada salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi akan ditunda penerbitan Surat Persetujuan Berlayar-nya, sampai persyaratan  dipenuhi.  Rata-rata  GAP  yang  ada menunjukkan bahwa kondisi pemeriksaan dilakukan, saat ini pelaksanaan pemenuhan pemeriksaan aparat sudah cukup baik, selanjutnya pada masa yang akan
datang perlu dipertahankan atau ditingkatkan, guna mengurangi  tingkat  kecelakaan  kapal  yang diakibatkan  oleh  kecerobohan  pemeriksaan  dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di  Pelabuhan  Pengumpan  Regional.  Selanjutnya terkait dengan dispensasi terkait dengan pemberian pelayanan  kepada  pengguna  jasa  dalam  kaitannya penerbitan  SPB  akan  diberikan  selama  tidak menimbulkan kecelakaan/musibah yang membahayakan  baik  penumpang,  barang,  maupun kapalnya.  Dispensasi  juga  akan  dilihat  dari  aspek kebutuhan  yang  sangat  diperlukan  dan  tidak menimbulkan musibah. Dalam rangka mendapatkan SPB, maka nakhoda harus mengajukan permohonan
J.Pen.Transla Vol.17 No.2 Juni  2015 :  74-84
kepada  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan melalui surat pernyataan nakhoda bahwa kapal siap berlayar yang dilengkapi dengan dokumen dari instansi terkait di pelabuhan dan sertifikat kapal yang masih berlaku. Selanjutnya, petugas pemeriksa kapal melakukan pemeriksaan terhadap kapal apakah kapal telah laik laut atau belum. Waktu pemeriksaan kapal bervariasi untuk setiap jenis pemeriksaan.
Berdasarkan  opini  aparat/pejabat  Kantor Pelabuhan Pengumpan Regional, waktu pelaksanaan pemeriksaan kapal dalam rangka mendapatkan SPB

## Tabel 3.Waktu Pemeriksaan Kapal M enurut Kantor KSOP
No Jenis Pemeriksaan Rata-Rata Waktu Pemeriksaan (M enit) M in M aks Rata-rata Pemeriksaan Administratif 1 Pemeriksaan manifest muatan 5 15 10 2 Pemeriksaan manifest barang berbahaya 5 20 5 3 Pemeriksaan rencana muat 5 15 10 4 Pemeriksaan perhitungan  stabilitas kapal 5 20 12 5 Pemeriksaan bukti pembayaran jasa pelabuhan 5 10 5 6 Pemeriksaan surat kebangsaan kapal 5 10 5 7 Pemeriksaan surat ukur 2 5 5 8 Pemeriksaan sertifikat, meliputi sertifikat keselamatan, Passenger Ship Safety
Certificate , Cargo Ship Safety Construction Certificate , Cargo Ship Safety Radio Certificate, Min Safe Manning Certificate, Safety Management Certificate, Document of Compliance (DOC), HSC Certificate , International Ship Security Certificate (ISSC) , International Oil Pollution Prevention Certificate , Sertifikat Klas Lambung, Sertifikat Klas M esin 2 5 5 9 Pemeriksaan ABK dan susunan perwira 10 30 10-15 10  Pemeriksaan buku kesehatan 2 30 5-10 11  Pemeriksaan muatan dek 5 10 5 12  Pemriksaan load line 5 15 10 13  Pemeriksaan warta kapal 2 120 5-10 14  Pemeriksaan dispensasi penumpang 1 60 5 Pemeriksaan Fisik Kapal 15  Pemeriksaan peralatan navigasi 5 120 15 16  Pemeriksaan peralatan radio komunikasi 5 60 15 17  Pemeriksaan alat-alat keselamatan 5 240 20 18  Pemeriksaan alat pemadam kebakaran 5 160 15-20 19  Pemeriksaan pintu-pintu dan bukaan 5 120 15 20  Pemeriksaan permesinan dan perlistrikan kapal 5 240 30 21  Pemeriksaan limbah berbahaya dan beracun 3 180 10 Pemeriksaan M uatan dan Stabilitas 22  Pemeriksaan Batas M aksimum Garis M uat 3 90 15 23  Pemeriksaan Batas M aksimum Stabilitas Kapal 3 90 10 24  Pemeriksaan Penempatan M uatan 3 90 5 25  Pemeriksaan Lashing M uatan 5 160 5 26  Pemeriksaan nahkoda dan ABK 5 20 5 27  Pemeriksaan jumlah penumpang maksimum di atas kapal 5 20 10 28  Pemeriksaan jumlah penumpang di atas kapal 3 30 10 29  Pemeriksaan jumlah kendaraan maksimum yang dapat dimuat di atas kapal 5 35 30 30  Pemeriksaan jumlah kendaraan yang dimuat di atas kapal 5 35 20 31  Pemeriksaan penempatan dan lashing kendaraan 5 20 10 32  Pemeriksaan penempatan barang berbahaya 5 20 20
Sumber: Data Primer (diolah)
bervariasi  untuk  tiap  jenis  pemeriksaan.  Secara keseluruhan, waktu minimum yang diperlukan untuk pemeriksaan administratif adalah berkisar antara 1 menit hingga 5 menit, sedangkan waktu maksimum pemeriksaan bervariasi  antara 5  menit hingga  120 menit.  Pemeriksaan  fisik  kapal  untuk  memastikan apa  yang  ada  dalam  sertifikat  benar,  memerlukan waktu  minimum  3  menit  atau  5  menit,  sedangkan waktu  maksimum  bisa  mencapai  240  menit  atau sekitar  4  jam.  Lama  waktu  pemeriksaan  kapal menurut  aparat/pejabat  Kantor  Pelabuhan Pengumpan Regional dapat dilihat pada tabel 3.

## Pemeriksaan Kapal Dalam Pemberian ...BAMBANG SISWOYO
Pemeriksaan administratif kapal terjadi dalam waktu yang lama  dapat dikarenakan petugas  tidak ada di tempat pada saat surat hasil pemeriksaan harus disahkan  atau  kekurangan  petugas  pemeriksa. Pemeriksaan  dapat  berlangsung  dengan  cepat apabila  kapal  hanya  singgah  di  pelabuhan  untuk waktu yang tidak lama dan petugas pemeriksa selalu berada di tempat.
Tabel 4. Waktu Pemeriksaan Kapal Menurut Nakhoda/ABK dan Pengusaha Kapal
No Jenis Pemeriksaan Rata-Rata Waktu Pemeriksaan (Menit) Min Maks Rata-rata Pemeriksaan Administratif 1 Pemeriksaan manifest muatan 5 60 15 2 Pemeriksaan manifest barang berbahaya 5 60 30 3 Pemeriksaan rencana muat 5 120 15 4 Pemeriksaan perhitungan  stabilitas kapal 5 60 20-30 5 Pemeriksaan bukti pembayaran jasa pelabuhan 3 30 20 6 Pemeriksaan surat kebangsaan kapal 2 60 30 7 Pemeriksaan surat ukur 2 30 10 8 Pemeriksaan sertifikat, meliputi sertifikat keselamatan, Passenger Ship Safety Certificate , Cargo Ship Safety Construction Certificate , Cargo Ship Safety Radio Certificate, Min Safe Manning Certificate, Safety Management Certificate, Document of Compliance (DOC), HSC Certificate , International Ship Security
Certificate (ISSC) , International Oil Pollution Prevention Certificate , Sertifikat Klas Lambung, Sertifikat Klas Mesin 2 30 10-30 9 Pemeriksaan ABK dan susunan perwira 5 180 10-15 10  Pemeriksaan buku kesehatan 2 30 10-15 11  Pemeriksaan muatan dek 10 60 10 12  Pemriksaan load line 10 60 15 13  Pemeriksaan warta kapal 3 60 10-15 14  Pemeriksaan dispensasi penumpang 3 60 10-15 Pemeriksaan Fisik Kapal 15  Pemeriksaan peralatan navigasi 5 60 30 16  Pemeriksaan peralatan radio ko munikasi 5 60 15 17  Pemeriksaan alat-alat keselamatan 5 60 15 18  Pemeriksaan alat pemadam kebakaran 5 30 10-15 19  Pemeriksaan pintu-pintu dan bukaan 10 120 15 20  Pemeriksaan permesinan dan perlistrikan kapal 10 90 60 21  Pemeriksaan limbah berbahaya dan beracun 7 90 30 Pemeriksaan Muatan dan Stabilitas 22  Pemeriksaan Batas Maksimu m Garis Muat 5 60 15 23  Pemeriksaan Batas Maksimu m Stabilitas Kapal 3 60 30 24  Pemeriksaan Penempatan Muatan 10 60 15 25  Pemeriksaan Lashing Muatan 10 60 30 26  Pemeriksaan nahkoda dan ABK 5 90 15 27  Pemeriksaan ju mlah penumpang maksimu m di atas kapal 5 60 60 28  Pemeriksaan ju mlah penumpang di atas kapal 10 90 15 29 Pemeriksaan ju mlah kendaraan maksimu m yang dapat dimuat di atas kapal 30 90 30 30  Pemeriksaan ju mlah kendaraan yang dimuat di atas kapal 30 60 50 31  Pemeriksaan penempatan dan lashing kendaraan 30 60 45 32  Pemeriksaan penempatan barang berbahaya 10 60 30 Sumber : Data Primer (diolah)
Menurut  pengguna  jasa,  waktu  pemeriksaan administratif bervariasi antara  5 menit hingga 180 menit. Pemeriksaan fisik kapal berlangsung antara
5 menit hingga 120 menit. Selanjutnya dari nilai rata- rata  pemeriksaan  kapal,  terdapat  gap  waktu pemeriksaan antara pendapat pejabat KSOP dengan nakhoda/ABK  antara  5  menit  hingga  30  menit. Secara  umum,  dapat  diketahui  bahwa  waktu pemeriksaan  untuk  setiap  jenis  pemeriksaan  lebih lama dari waktu yang seharusnya diselesaikan oleh
pejabat  KSOP.  Data  selengkapnya  mengenai  lama gap lama waktu pemeriksaan kapal disajikan pada Tabel 5.
Ada  beberapa  jenis  pemeriksaan  yang pelaksanaannya  jauh  lebih  cepat  dari  waktu  yang seharusnya,  seperti  pemeriksaan  alat-alat keselamatan dan pemeriksaan jumlah penumpang di atas  kapal.  Sebagaimana  diketahui,  bahwa kelengkapan dan berfungsinya alat-alat keselamatan
Tabel 5. Gap Lama Waktu Pemeriksaan Kapal
No Jenis Pemeriksaan Rata-Rata Waktu Pemeriksaan (M enit) M in Maks Rata-rata Pemeriksaan Administratif 1 Pemeriksaan manifest muatan 15 10 5 2 Pemeriksaan manifest barang berbahaya 30 5 25 3 Pemeriksaan rencana muat 15 10 5 4 Pemeriksaan perhitungan  stabilitas kapal 20-30 10-20 10 5 Pemeriksaan bukti pembayaran jasa pelabuhan 20 5 15 6 Pemeriksaan surat kebangsaan kapal 30 5 25 7 Pemeriksaan surat ukur 10 5 5 8 Pemeriksaan sertifikat, meliputi sertifikat keselamatan, Passenger Ship Safety Certificate , Cargo Ship Safety Construction Certificate , Cargo Ship Safety Radio Certificate, Min Safe Manning Certificate, Safety Management Certificate, Document of Compliance (DOC), HSC Certificate , International Ship Security Certificate (ISSC) , International Oil Pollution Prevention Certificate , Sertifikat Klas Lambung, Sertifikat Klas M esin 10-30 5 5 9 Pemeriksaan ABK dan susunan perwira 10-15 10-15 0 10  Pemeriksaan buku kesehatan 10-15 5-10 5 11  Pemeriksaan muatan dek 10 5 5 12  Pemriksaan load line 15 10 5 13  Pemeriksaan warta kapal 10-15 5-10 5 14  Pemeriksaan dispensasi penumpang 10-15 5 5 Pemeriksaan Fisik Kapal 15  Pemeriksaan peralatan navigasi 16  Pemeriksaan peralatan radio komunikasi 30 15 15 17  Pemeriksaan alat-alat keselamatan 15 15 0 18  Pemeriksaan alat pemadam kebakaran 15 20 -5 19  Pemeriksaan pintu-pintu dan bukaan 10-15 15-20 5 20  Pemeriksaan permesinan dan perlistrikan kapal 15 15 0 21  Pemeriksaan limbah berbahaya dan beracun 60 30 30 Pemeriksaan M uatan dan Stabilitas 22  Pemeriksaan Batas M aksimum Garis Muat 25 15 10 23  Pemeriksaan Batas M aksimum Stabilitas Kapal 15 10 5 24  Pemeriksaan Penempatan M uatan 15 5 10 25  Pemeriksaan Lashing M uatan 30 5 25 26  Pemeriksaan nahkoda dan ABK 15 5 10 27  Pemeriksaan jumlah penumpang maksimum di atas kapal 30 10 20 28  Pemeriksaan jumlah penumpang di atas kapal 15 10 5 29 Pemeriksaan jumlah kendaraan maksimum yang dapat dimuat di atas kapal 60 30 30 30  Pemeriksaan jumlah kendaraan yang dimuat di atas kapal 15 20 -5 31  Pemeriksaan penempatan dan lashing kendaraan 30 10 20 32  Pemeriksaan penempatan barang berbahaya 50 20 30
Sumber : Hasil Survei (diolah)
sangat diperlukan untuk keselamatan dan keamanan pelayaran.  Mengingat  bahwa  kecelakaan  kapal banyak terjadi karena kurang berfungsinya alat-alat keselamatan  dan  kekurangan  jumlah  yang  harus tersedia sesuai dengan kapasitas penumpang, maka pemeriksaan  terhadap  alat-alat  keselamatan  harus
dilakukan  dengan  benar.  Jumlah  alat  keselamatan harus  tersedia  minimal  sama  dengan  jumlah penumpang dan awak kapal. Dari gap yang terjadi, menunjukkan bahwa pemeriksaan alat keselamatan masih  harus  ditingkatkan  pelaksanaannya. Pemeriksaan jumlah penumpang di atas kapal juga berlangsung lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Kelebihan  muatan  juga  menjadi  penyebab kecelakaan  kapal.  Oleh  karena  itu,  petugas pemeriksa  kapal  harus  benar-benar  melakukan pengecekan  apakah  jumlah  yang  ada  dalam  mani- fest sesuai dengan jumlah penumpang yang ada di atas kapal. Dalam penyelenggaraan transportasi laut telah  ditemukenali  bahwa  aspek  keselamatan pelayaran belum memadai, yang ditunjukkan dengan masih  tingginya  frekuensi  kecelakaan  kapal  di wilayah perairan Indonesia.
Variabel  penelitian  yang  akan  digunakan diturunkan  dari  sistem  dan  prosedur  pemeriksaan kapal  yang  dilakukan  oleh  syahbandar  sebelum memberikan  surat persetujuan  berlayar,  mencakup pemeriksaan  administratif  kelaiklautan  kapal  dan pemeriksaan fisik kapal. Pemeriksaan Administratif Kelaiklautan  Kapal  berupa  surat  dokumen  kapal terdiri dari:
1. Dokumen  tentang  muatan,  meliputi  manifest muatan,  manifest  barang  berbahaya,  rencana muat, perhitungan stabilitas kapal, berita acara lashing  muatan  berat  dan  kendaraan  dan dispensasi penumpang;
2. Bukti  pembayaran  jasa  kepelabuhanan, kenavigasian dan perkapalan;
3. Clearance dari instansi terkait, seperti bea cukai, imigrasi dan karantina hewan dan tumbuhan;
4. Dokumen kapal yang meliputi Surat Kebangsaan Kapal (Port Registry), surat ukur, sertifikat klas lambung, sertifikat klas mesin, load line;
5. Sertifikat keselamatan yang meliputi Passenger Ship  Safety  Certificate,  Cargo  Ship  Safety Construction Certificate (Sertifikat Keselamatan  Konstruksi  Kapal  Barang), Cargo  Ship  Safety  Radio  Certificate,  Min Safe Manning Certificat, Safety Management  Certificate,  Document  of Compliance  (DOC),  International  Ship Security  Certificate  (ISSC);
6. Dokumen tentang crew yang meliputi susunan perwira, daftar ABK dan buku kesehatan;
7. Sertifikat  pencegahan  dan  pencemaran lingkungan maritime meliputi International Oil Pollution  Prevention  Certificate  dan  Sertifikat Pengangkutan Minyak Bumi/Muatan berbahaya;
8. Dokumen lain seperti last port clearance, warta
kapal, ijin trayek, pemberitahuan kedatangan dan keberangkatan  kapal.
Pemeriksaan fisik kapal yang harus  dilakukan oleh  Syahbandar  sebelum  mengeluarkan  Surat Persetujuan Berlayar meliputi:
1. Pemeriksaan  Nautis,  Teknis  dan  Radio  yang terdiri dari: Peralatan Navigasi,Peralatan Radio Komunikasi,  Alat-alat  keselamatan,  Alat pemadam  kebakaran,  Pintu-pintu  dan  buka- bukaan, Permesinan dan perlistrikan kapal, Oil Water  Separator  (OWS),  Oil  Discharge Monitoring (ODM)
2. Pemeriksaan Muatan dan Stabilitas yaitu Batas Maksimum  Garis  Muat,  Batas  Maksimum Stabilitas Kapal, Penempatan Muatan, Lashing Muatan
3. Pemeriksaan  Pengawakan  yaitu:  Nakhoda, Jumlah Perwira, Jumlah ABK, Buku kesehatan 4. Pemeriksaan  tambahan  kapal  roro,  passenger yaitu: Jumlah Penumpang Maksimum, Jumlah Penumpang  di  atas  kapal,  Jumlah  kendaraan maksimum,  Jumlah  kendaraan  di  atas  kapal, Penempatan  dan  lassing  kendaraan, Penempatan  barang  berbahaya.
Tata  Cara  Penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar  (SPB)  di  Kantor  Kesyahbandaran  dan Otoritas  Pelabuhan  Pengumpan  Regional, sebagaimana tergambar berikut ini :
Gambar  1. Tata  Cara  Pemberian  SPB  di  Pelabuhan  Pengumpan
Selanjutnya persyaratan yang harus dilengkapi dalam pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sebagai  berikut  :Permohonan  dari  Perusahaan Pelayaran;  Melampirkan  LKKK  dari  Seksi  Lalu Lintas Angkutan Laut & Kepelabuhanan (LALA); Buku  Kesehatan;  Dokumen  Kapal;  Daftar Awak Kapal;  Sailing  Declaration;  Cek  Fisik  Kapal; Kwitansi  tanda  lunas  pembayaran  PNBP  PP.  14 tahun 2000; Daftar Muatan (Manifest); Pemeriksaan administrasi.

## KESIMPULAN
Pemeriksaan  administratif  di  Pelabuhan Galesong secara keseluruhan telah dilakukan dengan teliti dan baik untuk mendapakan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Jumlah SDM pemeriksa kapal untuk melakukan  pemeriksaan  kapal  dalam  rangka penerbitan SPB dinilai saat ini cukup, namun perlu adanya  penyegaran,  dengan  memberikan kesempatan diklat teknis terkait.
Sistem  dan  prosedur  pemeriksaan  kapal  di lapangan  masih  belum  sesuai  dengan  UU  No.17 tahun 2008, karena belum dilakukannya pemeriksaan fisik untuk melakukan verifikasi terhadap keabsahan sertifikat yang masih berlaku. Pemeriksaan verifikasi muatan dan stabilitas yang belum dilakukan antara lain pemeriksaan jumlah kendaraan di atas kapal dan pemeriksaan penempatan serta lashing kendaraan.
Jenis pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka Penerbitan  SPB  seperti  yang  telah  diatur  dalam Peraturan Menteri Perhubungan KM No.01 Tahun 2010  dinilai  sudah  sesuai  dan  sempurna  untuk memperbaiki  sistem  dan  prosedur  yang  sudah  ada saat ini.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  maka disarankan:
Perlu  penambahan  tenaga  pemeriksa  kapal sesuai  dengan  kebutuhan  dan  pendelegasian wewenang untuk mengesahkan SPB apabila petugas syahbandar  tidak  ada  di  tempat.Penyelenggaraan diklat kepelautan lebih ditingkatkan frekuensinya dan pengurusan  legalisasi  kepelautan  lebih disederhanakan dan dipermudah.Pemilik kapal atau perusahaan  pelayaran  hendaknya  memperhatikan dan  memenuhi  ketersediaan  alat-alat  keselamatan di atas kapal sebagai persyaratan kelaiklautan sesuai dengan  kebutuhan.  Mengingat  bahwa  kecelakaan kapal  masih  banyak  terjadi  karena  kurang berfungsinya alat-alat keselamatan dan kekurangan jumlah yang harus disediakan berdasarkan kapasitas penumpang, maka pemeriksaan terhadap peralatan keselamatan perlu terus ditingkatkan dan dilakukan dengan benar. Begitu pula dengan pemeriksaan jenis muatan dan penumpang harus dilakukan dengan teliti dan benar.

## UCAPAN  TERIMA  KASIH
Terima kasih penulis ucapkan kepada Kapuslitbang Perhubungan  Laut  dan  Kepala  Kantor  Unit Penyelenggara  Pelabuhan Jeneponto  dan  Galesong yang telah memberikan waktu penelitian, data-data sekunder,  dan  data  primer  yang  diperlukan  dalam penelitian ini.

## DAFTAR    PUSTAKA
[1] Wahyu  P.  A nggrahi ni . Pengembangan Keselamatan  Kapal  Pelayaran  Rakyat  Di Pelabuhan  Paotere  Makassar ,  Jurnal Penelitian Transportasi Laut. 2014;
[2] Jinca  M.  Y. Transportasi  Laut  kapal  Layar Motor  Pinisi ,  Makassar:  Lembaga  Penelitian Universitas Hasanuddin. 2002;
[3] Malisan, J dan M. Yamin Jinca. Kajian Strategi Peningkatan  Keselamatan  Pelayaran  Kapal- Kapal  Tradisional. Warta  Penelitian Perhubungan Volume 24 Nomor 3 Maret 2012;
[4] Tebiary  Lepius,  Setijo  Prajudo,  dan  Edwin Matatulla, Analisa  Kinerja  Fasilitas Pelabuhan  Amahai  Dalam  Rangka
Memenuhi Kebutuhan Kawasan
Pengembangan  Ekonomi  Terpadu  (Kapet) Pulau Seram , Program Pascasarjana Teknologi Kelautan,  FTK-ITS,  Surabaya  *Email: tebiary09@.mhs.na.its.ac.id  2 Jurusan Teknik Perkapalan, FTK-ITS, Seminar Nasional Teori dan  Aplikasi  Teknologi  Kelautan,  9-10 Desember  2010;
[5] Puslitbang Perhubungan Laut, Kajian Evaluasi Pemeriksaan  Kapal  Dalam  Pemberian  Surat Persetujuan  Berlayar  Di  Pelabuhan Pengumpan  Regional ,  2013,  Jakarta;
[6] Nurwahida.  Persepsi  Pengambilan  Keputusan Terhadap  Implementasi  Standar  Manajmen Keselamatan  Kapal-Kapal  Pelayaran  Rakyat. Tesis Magister Program Pasca Sarjana UNHAS Makassar. 2003;
[7] Cahyo  Eko  Putranto, Studi  Kemitraan Pemerintah  dan  Swasta  Dalam  Pengelolaan Alur  Pelayaran  Barat  Surabaya ,  Fakultas Tehnik, Program Pasca Sarjana UI, Juli 2011, Depok;
[8] Widarbowo. Analisa  Kompetensi  Perwira Awak  Kapal  Pelayaran  Rakyat .  Program Pasca Sarjana, Universitas Hassanuddin, 2006, Makassar;
[9] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Undang-Undang  No.17  Tahun  2008  tentang Pelayaran , Jakarta, 2008;
[10] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan  Pemerintah  No.61  Tahun  2010 tentang Kepelabuhanan ,  Jakarta,  2010;
[11]Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri No.414 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional ,  Jakarta, 2012;