"Membumikan Kesadaran Multikultural Masyarakat Melalui Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)"

## MENYOAL MULTIKULTURALISME KONTEMPORER: POLITIK KERAGAMAN BUDAYA ATAU POLITISASI KERAGAMAN BUDAYA?
Andi Faisal 1* , Irwanto 2
1,2, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kampus Unhas Tamalanrea Email:
1 afaisal@unhas.ac.id
2 irwanputrabima@gmail.com
ABSTRACT: At the end of the 20th century, almost in all parts of the world, the issue of diversity of "identitiy"  or  of "life  politics”  resurfaced  to  become a  crucial  and political  discourse.  The  issue  of cultural diversity which was previously sidelined has now found space and place to be discussed again  in  contemporary  discourses.  This  diversity  is  now  present  in  the  form  of  multiculturalism discourse.  On  the  context  of  Indonesia,  since  the  end  of  the  New  Order  era,  the  discourse  of multiculturalism  has  been  present  in  the  form  of  recognition  politics  or  politics  of  difference. Minority  rights  or  post-national  citizenship  rights  such  as  ecological  rights,  cultural  rights,  and original  identity  rights  are  part  of  the  main  demands  of  some  people  in  the  country.  This  article critically  analyzes  the  discourse  of  multiculturalism  in  its  various  practices  in  (post)modern Indonesia,  and  examines  these  contemporary  multiculturalism  practices  in  relation  to  power practices  in  various  state  contexts.  The  method  used  is  the  literary  method,  which  uses  various sources  of  literature  that  discuss  the  discourse  of  diversity  in  Indonesia.  The  result  of  the discussion  shows  how  multiculturalism  discourse,  on  one  hand,  it  can  be  an  alternative  offer  for various  essentialist  perspectives  and  for  the  struggle  of  diversity  in  Indonesia  ,  but  on  the  other hand  it  can  also  become  a  crucial  and  problematic  issue,  especially  in  the  development  of "Indonesianess" discourse in public spaces in the era of freedom.

## Keywords: Multiculturalism, Politics of Difference, Power Relations, Politics of Sameness
ABSTRAK: Dipenghujung  abad  ke-20,  hampir  di  berbagai  belahan  dunia,  persoalan  keragaman “identitas”  atau  “pilihan  hidup”  kembali  mengemuka  menjadi  wacana  yang  krusial  dan  politis. Persoalan  keragaman  budaya  yang  dahulunya  dipinggirkan,  kemudian  mendapat  ruang  dan tempat  untuk  dibicarakan  kembali  dalam  wacana-wacana  kontemporer.  Perihal  keragaman tersebut  kini  hadir  dalam  wujud  wacana  multikulturalisme.  Dalam  konteks  Indonesia,  sejak berakhirnya  era  Orde  Baru,  wacana  multikulturalisme  hadir  dalam  bentuk  politik  rekognisi  atau politik  perbedaan.  Hak-hak  minoritas  atau  hak-hak  kewarganegaraan  pascanasional  seperti  hak ekologis,  hak  budaya,  dan  hak  identitas  asli  menjadi  bagian  dari  tuntutan  utama  dari  sebagian masyarakat  di  tanah  air.  Artikel  ini  menganalisis  secara  kritis  wacana  multikulturalisme  dalam berbagai  praktiknya  di  era  (pasca)modern  Indonesia,  dan  meneroka  praktik  multikulturalisme kontemporer  tersebut  dalam  relasinya  terhadap  praktik-praktik  kuasa  pada  berbagai  konteks bernegara.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  kepustakaan,  yakni  menggunakan  beragam sumber  kepustakaan  yang  membahas  wacana  keragaman  di  Indonesia.  Hasil  pembahasan memperlihatkan  bagaimana  wacana  multikulturalisme  dapat  menjadi  tawaran  alternatif  atas berbagai cara pandang esensialis dan pergulatan keragaman di Indonesia, namun di sisi lain juga
"Membumikan Kesadaran Multikultural Masyarakat Melalui Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)"
dapat  menjadi  persoalan  krusial  dan  problematis  khususnya  dalam  pembangunan  wacana “keindonesian” di ruang-ruang publik dalam era kebebasan.
Kata Kunci : Multikulturalisme, Politik Perbedaan, Relasi Kuasa, Politik Kesamaan

## A. PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini  sering  kita  mendengar  wacana  keberagaman  (multikulturalisme)  kembali diperbincangkan diberbagai media massa dan tempat. Wacana ini mengemuka dan menjadi tema yang  sangat  strategis  dan  penting  mengingat  semakin  majemuk  dan  kompleksnya  persoalan kehidupan  yang  dihadapi  masyarakat.  Pluralitas  pun  menjadi  trend,  khususnya  sejak  dibukanya kran-kran  demokrasi.  Semua  elemen  masyarakat  turut  ramai  angkat  bicara  mempersoalkan wacana  keberagaman  ini,  meskipun  sebenarnya  realitas  keberagaman  ini  telah  ada  sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu.
Di penghujung abad XX, hampir di berbagai belahan dunia, persoalan keragaman ”identitas” atau  politik  pilihan  hidup”  kembali  mengemuka  menjadi  wacana  yang  krusial.  Persoalan  ”isu keragaman budaya” yang dahulunya dimarginalkan, kemudian mendapat ruang dan waktu untuk didiskusikan, didebat, dan dibicarakan kembali dalam wacana-wacana kontemporer. Kebangkitan ”wacana keragaman budaya” ini telah mencerminkan apa yang diistilahkan oleh Jameson (2014) maupun  Chaney  (2004)  sebagai cultural  turn yang  mana  telah  berlangsung  pergeseran  (politis) dalam ranah kebudayaan dengan maksud mempertahankan keragaman budaya (multikulturalisme).  Munculnya  wacana  keragaman  budaya  ini-  oleh  banyak  pengamat  sosia budaya-  dipandang  sebagai  tanggapan  terhadap  berbagai  bentuk  praktik  totaliter  dan penyeragaman paradigma yang berkembang pada era modern.
Dalam  sejarah  perkembangan  peradaban,  lahirnya  era  modern  ditandai  sebagai  titik  tolak ”kedewasaan” manusia dalam mengarungi lautan perjalanan hidupnya. Modernisme diasumsikan sebagai sebuah metanarasi atau narasi besar dalam mencari kebenaran murni (objektif-universal), untuk mewujudkan kebahagiaan umat manusia melalui semangat zaman ( zeitgeist ) ”pencerahan”, dengan  mengandalkan  rasio  sebagai  senjata  utamanya.  Rasio  manusia  dianggap  mampu menemukan  hukum-hukum  alam,  dan  hukum-hukum  perkembangan  sejarah  dan  kebudayaan manusia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan (sains) berpretensi dapat menemukan hukum-hukum dasar  dalam  bentuk  narasi-narasi  besar  ( grandnarratives )  untuk  menjelaskan  berbagai  realitas (Lubis,  2004:  10-11).  Namun  dalam  perjalanannya,  narasi-narasi  besar  ini  pada  akhirnya melahirkan  praktik-praktik  ideologis  berupa  kolonialisme/imperialisme  dalam  berbagai  bentuknya,
"Membumikan Kesadaran Multikultural Masyarakat Melalui Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)"
menghapus  segala  perbedaan,  meniadakan  semua  pluralitas,  dan  memarjinalkan  semua  yang dipandang tidak sejalan dengan paradigma ilmiah dalam era modern.
Pada beberapa dekade terakhir abad dua puluh, narasi-narasi besar tersebut perlahan-lahan mengalami delegitimasi akibat ketidakmampuannya mewujudkan kehidupan umat manusia menuju arah  masa  depan  yang  lebih  baik,  adil,  dan  sejahtera,  sebagaimana  yang  telah  dicita-citakan sebelumnya.  Kematian  ”Sang  Metanarasi”  dan  merebaknya  kekecewaan  terhadap  model-model dan  proyek-proyek  universal  modernisme  -yang  telah  melahirkan  kolonialisme/imperialisme- tentang kemajuan  umat  manusia,  seperti  nasionalisme,  sosialisme,  humanisme,  dan  seterusnya, telah  membawa  simpati  baru  terhadap kebangkitan  berbagai  gerakan  partikularisme  budaya  dan multikulturalisme,  khususnya  yang  menyangkut  hak-hak  etnisitas  dan  indegenisitas.  Dalam konteks inilah, isu-isu tentang keragaman baik berupa lokalitas, identitas, etnisitas, indegenisitas, terlahir  kembali  dan  memperoleh  ”haknya”  untuk  dibicarakan  dan  dikaji  sebagaimana  yang disinggung  Turner  (dalam  Davidson,  2010:  7-8)  bahwa  dipenghujung  abad  duapuluh  telah munculnya triad (tiga  serangkai)  hak-hak  kewargaan  pascanasional  ( post-national  citizenship rights )  yaitu  hak  ekologis,  hak  budaya,  hak  identitas  asli  (sebelum  kolonialisme)  sebagai  bentuk respons  terhadap  tuntutan  hak-hak  yang  dominan  pada  modernisme,  yakni  hak-hak  warga,  hak suara, dan hak atas kesejahteraan.
Dalam  konteks  Indonesia,  sejak  berakhirnya  era  Orde  Baru,  hasrat  akan  kebebasan mendapat  ruang  untuk  terekspresikan  kembali  setelah  sekian  lama  terbelenggu  dalam  tirani kekuasaan.  Tumbangnya  rezim  Suharto  (seakan)  menjadi  simbol  berakhirnya  praktik-praktik hegemoni dan totaliterianisme. Demi kebebasan, setiap kelompok masyarakat menuntut “hak” atas ruang  sosial,  budaya,  dan  politik    dari  keragaman  dan  perbedaan  yang  dimilikinya.  Atas  nama kebebasan  pula,    orientasi  pokok  perubahan  dan  segala  jenis  perjuangan  sosial  kemudian mengalami  pergeseran  tema,  dari  persoalan  menghadapi  ketidakadilan  dan  dominasi,  kemudian menjadi  (sekadar)  persoalan  pilihan  makna  hidup, politik  pengakuan  ( politics of  recognition ),  dan politik  perbedaan  ( politics  of  difference ).  Munculnya  tuntutan- tuntutan yang  bersifat  “politis”  yang berlatarbelakang  agama,  adat,  etnik,  jender,  komunitas,  pilihan  selera,  dan  seterusnya  yang mewarnai ruang-ruang publik di tanah air belakangan ini akan berimplikasi terhadap mengaburnya agenda persoalan publik yang sesungguhnya.
Beragam  perspektif  telah  lahir  dan  mewarnai  wacana  keragaman  (multikulturalisme)  di Indonesia pada era pascareformasi. Vedi R Hadiz (2015) misalnya menyoroti bagaimana pemain- pemain  lama  Orde  Baru  telah “berhasil”  mereposisi  dirinya  dengan  cara-cara  yang  baru  dalam konteks dinamika kekuasaan di Indonesia pasca keruntuhan Suharto. Demikian pula Hadiz (2016) memproblematisir  kebangkitan  populisme  Islam  menjelang  peralihan  kepemimpinan  nasional.
"Membumikan Kesadaran Multikultural Masyarakat Melalui Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)"
yang banyak meramaikan diskursus panggung politik Indonesia. Turner (2003) mengamati gejala melunturnya  rasa  kewarganegaraan  sebagai  implikasi  dari  menguatnya  tuntutan  akan  hak-hak budaya,  lingkungan  hidup,  dan  tanah  leluhur.  Hal  yang  sama  dilihat  oleh  Henley  dan  Davidson (2007)  yang  mengemukakan  wacana  menguatnya  tuntutan  akan  implementasi  adat  atau  hukum adat dalam setiap wilayah/daerah di Indonesia. Demikian pula Aspinal dan Fealy (2003) meneroka menguatnya wacana politik lokal di Indonesia pasca reformasi  dalam wacana desentralisasi dan demokratisasi,  dan  pengamatan  Nordholt  dan  van  Klinken  (2007)  mengenai  kebangkitan pemerintahan  politik  lokal  pasca  kejatuhan  rezim  Suharto.  Pandangan-pandangan  tersebut menyoroti  persoalan  ril  yang  menimpa  bangsa  di  era  pascareformasi,  khususnya  di  era kebangkitan wacana keragaman (multikulturalisme).
Tulisan  ini  menganalisis  secara  kritis  fenomena  menguatnya  tuntutan  akan  pengakuan  diri dan politik perbedaan yang dibungkus dalam wacana multikulturalisme yang mana setiap elemen masyarakat menghendaki pengakuan negara atas keragaman identitasnya sekaligus tuntutan hak- hak  sosiokulturalnya  dalam  konteks  bernegara.  Dengan  menjelaskan  problem  krusial  wacana multikuturalisme  kontemporer  di  era  pascareformasi,  maka  secara  praktis  akan  memberi  kritikan dan  masukan  terhadap  pengembangan  paradigma  multikulturalisme  yang  sedang  dipraktikkan oleh  bangsa  di  tanah  air.    Untuk  menganalisis  topik  fenomena  multikulturalisme  kontemporer, digunakan  perspektif  kajian  budaya  ( cultural  studies )  dalam  rangka  memproblematisir  dan mengurai beragam relasi-relasi kuasa ( power relations ) yang membentuk wacana multikulturalisme,  termasuk  membongkar  kepentingan-kepentingan  ideologis  dan  politis  di dalamnya.

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  untuk  mengurai  dan  menganalisis  secara kritis wacana multikulturalisme dan relasi-relasi kuasa yang membentuknya dalam konteks  pasca reformasi  tahun  1998  di  tanah  air.  Penulisan  artikel  menggunakan  metode  kepustakaan  sebagai metode  pengumpulan  data  yakni  mengumpulkan  berbagai  data  pustaka  dan  referensi  yang relevan  dengan  informasi  dan  penjelasan  mengenai  kehadiran  wacana  multikulturalisme  secara global,  dan  secara  spesifik  dalam  konteks  ke-Indonesia-an.  Pengambilan  data  dilakukan  melalui teknik  baca,  catat,  dan  simak.  Pengambilan  sample  dilaksanakan  secara  purposif  ( purposive sampling )  yang  disesuaikan  dengan  tujuan  penelitian  (Moleong,  2006).  Untuk  menganalisis  dan menjelaskan  permasalahan  secara  komprehensif,  digunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  yakni menjelaskan  secara  kualitatif-deskriptif    dan  kritis  bagaimana  formasi  wacana  multikulturalisme hadir  secara  global  maupun  lokal  (nasional)  yang  telah  melahirkan  tuntutan  politis  akan  wacana
"Membumikan Kesadaran Multikultural Masyarakat Melalui Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)"
keragaman  namun  juga  bagaimana  implikasi  ideologis  dari  praktik  multikulturalisme  yang memunculkan  kepentingan  relasi  kuasa  dan  politisasi  keragaman.  Beberapa  tahap  dilakukan seperti  mengobservasi  beberapa  praktik  wacana  multikulturalisme  di  Indonesia,  mengumpulkan dan membaca sumber-sumber bacaan yang relevan dengan topik, mencatat fenomena yang ada, menganalisis  secara  kritis  fenomena  tersebut  dengan  menggunakan  pendekatan  kajian  budaya ( cultural studies ), dan terakhir menarik kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dari Pluralisme ke Multikulturalisme
Akhir-akhir  ini  sering  kita  mendengar  wacana  keberagaman  (multikulturalisme)  kembali diperbincangkan di berbagai media massa dan tempat. Wacana ini mengemuka dan menjadi tema yang  sangat  strategis  dan  penting  mengingat  semakin  majemuk  dan  kompleksnya  persoalan kehidupan  yang  dihadapi  masyarakat.  Pluralitas  pun  menjadi  trend,  khususnya  sejak  dibukanya kran-kran  demokrasi.  Semua  elemen  masyarakat  turut  ramai  angkat  bicara  mempersoalkan wacana ragaman ini, meskipun sebenarnya realitas keragaman ini telah ada sejak berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun yang lalu.
Dalam  sejarahnya,  wacana  multikulturalisme  pada  awalnya  merupakan  perjuangan  politik kaum  imigran  kulit  hitam  dari  wilayah  Afrika  di  Amerika  Serikat  untuk  menuntut  persamaan  hak. Mereka  menuntut  untuk  dihargai  hak-hak  sipil  dan  kebudayaannya,  yang  berbeda  dengan kebudayaan  orang  kulit  putih  yang  beragama  Kristen.  Sebagai  sebuah  kebijakan  negara, multikulturalisme  mulai  dijadikan  kebijakan  resmi  di  negara-negara  berbahasa  Inggris,  yang dimulai  di  wilayah  Afrika  pada  tahun  1999. Kebijakan  ini  kemudian  diadopsi oleh sebagian  besar anggota  Uni  Eropa    sebagai  kebijakan  resmi  dan  konsensus  sosial  di  antara  para  elit. Beberapa tahun setelahnya, sejumlah negara Eropa, terutama negara Inggris dan Prancis, mulai mengubah kebijakan  mereka  ke  arah  kebijakan  multikulturalisme.  Perubahan  kebijakan  tersebut  juga  mulai menjadi  pokok  perdebatan  di Inggris  dan  Jerman,  serta  beberapa  negara  lainnya  ( Bissoondath, 2002).
Dalam  konteks  Indonesia,  sejak  berakhirnya  era  Orde  Baru,  dan  dicanangkankannya  era reformasi 1998 sebagai titik balik berakhirnya praktek-praktek totaliter dan penyeragaman, isu-isu politik  kebudayaan, politics  of  recognition ,  mengemuka  dan  berkembang  demikian  cepat.  Isu tersebut  salah  satunya  adalah  wacana  multikulturalisme.  Sebenarnya  multikulturalisme  telah berkembang  sejak  lama  dengan  adanya  konsep  Bhinneka  Tunggal  Ika  yang  mencoba membungkus  berbagai  perbedaan  yang  ada  di  Indonesia,  tanpa  memperhatikan  relasi  dan  hak setiap  perbedaan  yang  ada.  Dari  hal  tersebut,  muncul  perbedaan  pandangan  antara  konsep
"Membumikan Kesadaran Multikultural Masyarakat Melalui Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)"
pluralisme dan multikulturalisme. Konsep pluralisme lebih kepada pemahaman atau cara pandang yang  menitikberatkan  persoalan  perbedaan  masyarakat  satu  sama  lain  tanpa  memperhatikan interaksinya,  dan  melihat  keragaman  budaya  sebagai  sebuah  kenyataan  (Budianta,  2013), sedangkan  multikulturalisme  merupakan  pemahaman  dan  cara  pandang  yang  menekankan interaksi  dan  memperhatikan  perbedaan  setiap  identitas/budaya  sebagai  entitas  yang  memiliki hak-hak  yang  setara.  Dari  konsep  multikulturalisme  inilah  kemudian  lahir  gagasan  normatif mengenai  kerukunan,  toleransi,  saling  menghargai  perbedaan  dan  hak  masing-masing  identitas dan kebudayaan sebagai penyusun suatu bangsa.

## 2. Menuju Masyarakat Multikultural
a. Persoalan Identitas dalam Multikulturalisme
Salah  satu  persoalan  yang  mendasar  dalam  wacana  multikulturalisme  adalah  pemahaman dan  cara  pandang  terhadap  identitas  (kultural).  Dalam  konstelasi  kajian-kajian  kebudayaan, setidak-tidaknya terdapat dua sudut pandang besar mengenai identitas (Hall dalam Braziel, 2007: 234-238).
Pertama, yaitu pandangan akan identitas yang esensialis. Menurut paham esensialisme, ada hal yang “esensial” dalam diri ( self ) dan kedirian sebagai sebuah “diri yang sebenarnya” ( one true self ) yang meletakkan identitas sebagai penemuan kembali, bukan sebagai produksi kultural, yang cenderung  bersifat  solid,  keras,  tunggal,  stabil,  tertutup, being ,  dan  tidak  berubah  dari  masa  ke masa (Hall, 1990: 223) . Hal ini menghasilkan pandangan tentang identitas terbatas pada sesuatu yang diakui atau ditolak oleh institusi-institusi dominan dalam masyarakat. Pandangan ini biasanya cenderung  menyeragamkan  (generalisasi)  dan  mengalamiahkan  (naturalisasi)  semua  persoalan, dan  melihat  dalam  kerangka  hitam-putih,  yang  kemudian  melahirkan  stereotipe  dan  pelabelan terhadap suatu identitas. Pandangan kedua, yaitu pandangan akan identitas yang non esensialis, yang  melihat  identitas  sebagai  sesuatu  yang  beragam,  cair,  terbuka,  berproses,  berada  dalam konteks  ruang  dan  waktu.  Identitas  dalam  pandangan  non  esensialis,  dilihat  dalam  kerangka “menjadi” daripada “mengada” yang senantiasa tidak terlepas dari konteks ruang dan waktu (Hall, 1990: 225).
Dari  kedua  pandangan  akan  identitas  tersebut  di  atas,  identitas  esensial  yang  cenderung melahirkan  praktik-praktik  marginalisasi  dan  kekerasan  simbolik  dalam  masyarakat.  Secara filofosis,  bagaimana  pandangan  yang  memarginalkan  ini  bisa  lahir  dalam  cara  berpikir masyarakat?.  Meminjam  pandangan  dalam  teori-teori  sosial  budaya  (khususnya  dalam  bahasa), yakni  pascastrukturalisme  (Tyson,  2006:  249-258),  yang  melakukan  kritik  terhadap  pandangan strukturali sme  yang  melihat  bahwa  terdapat  “ innate  structure ”  dalam  diri  manusia  yang  dengan
"Membumikan Kesadaran Multikultural Masyarakat Melalui Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)"
struktur  tersebut,  manusia  merepresentasikan  relasi-relasi  dunia  sosialnya  lewat  bahasa/budaya. Struktur tersebut, misalnya: siang-malam, bapak-ibu, laki-laki-perempuan, seks ualitas “heterogen”- seksualitas  “homogen”  dst,  kemudian  mempengaruhi  cara  pandang  seseorang  ataupun  suatu budaya dalam melihat relasi sesuatu. Pandangan ini dalam wacana sosial budaya sering disebut dengan  pandangan  oposisi  biner.  Menurut  pandangan  pascastrukturalisme,  model  struktur  biner ini,  secara  ideologis,  memberikan  keistimewaan    pada  satu  struktur  pada  satu  sisi  dan merendahkan/meminggirkan  struktur  lain  pada  sisi  yang  lain.  Pandangan  inilah  yang mempengaruhi  pandangan  identitas  yang  esensialis  (monokultur)  dalam  merepresentasikan seseorang maupun kelompok, yang cenderung menggeneralisir dan kaku dalam melihat budaya.

## b. Konsepsi Dasar Multikulturalisme
Pada  masyarakat  majemuk  (plural),  pemahaman  dan  penerimaan  terhadap  persoalan perbedaan    (multikultural)  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  sebab  tidak  saja  menyangkut penerimaan  interaksi  intersubjektif  antar  masyarakat  tapi  juga  terkait  bagaimana  negara  sebagai regulator  masyarakat,  mampu  mengelola  berbagai  perbedaan  yang  ada,  yang  jika  tidak  dikelola dengan baik, akan dapat menjadi ancaman disintegratif suatu bangsa/negara.
Perbedaan  dalam  masyarakat  multikultural  tidak  dilihat  sebagai  sesuatu  yang  bersifat absolut  bertentangan  tetapi  dua  hal  yang  saling  membutuhkan  (dialektis).  Dalam  pandangan dialektis, individu dibentuk oleh masyarakat dan kebudayaan, dan kebudayaan  serta masyarakat juga  dibentuk  oleh  individu-individu.  Identitas  ( identity )  dan  perbedaan  ( difference )  adalah  dua kategori  yang  saling  memerlukan.  Secara  epistemologis,  semua  pemahaman  dan  penerimaan bersifat  “komparatif”,  maksudnya  pemahaman  diri  ( self )  mengharuskan  adanya  ‘yang  lain’  ( the other ). Hanya dengan melalui interaksi, dialog dengan “yang lain” lah saya mengetahui diri saya, dan apa yang berbeda antara saya dan orang lain. Jadi, hubungan individu masyarakat (budaya), “diri”  dan  “yang  lain”  memiliki  hubungan  yang  sama.  Identitas  diri  terkait  dengan  identitas  lain (Lubis, 2004: 24-25)
Menurut Bikhu Parekh bahwa istilah multikulturalisme memiliki 3 komponen, yakni pertama, terkait  dengan  kebudayaan,  kedua,  merujuk  kepada  pluralitas  kebudayaan,  dan  ketiga,  cara tertentu  merespons  pluralitas  tersebut.  Oleh  karena  itu,  multikulturalisme  bukanlah  doktrin  politik pragmatik melainkan sebagai cara pandang kehidupan manusia, suatu doktrin  normatif mengenai pandangan spesifik bagaimana kita seharusnya merespons berbagai perbedaan budaya. Ada dua hal yang implisit dalam pandangan Parekh tersebut yaitu pertama soal cara pandang, dan kedua soal  kebijakan  ( policy )  (Parekh,  2000:  1-15;  Parekh  dalam  Thompson,  1997:  165-169).  Karena hampir  semua  negara  di  dunia  tersusun  dari  anekaragam  kebudayaan —artinya  perbedaan menjadi  asasnya —dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin
"Membumikan Kesadaran Multikultural Masyarakat Melalui Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)"
intensif,  maka  multikulturalisme  itu  harus  diterjemahkan  ke  dalam kebijakan  multikultural  sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara.

## c. Problem Wacana Multikulturalisme dalam Era Kapitalisme Kontemporer
Maraknya  gerakan  kebangkitan  kebudayaan  di  berbagai  tempat  dalam  beberapa  tahun terakhir  ini,  baik  yang  diwacanakan  dan  digerakkan  oleh  pemerintah  dengan  dibentuknya  pusat- pusat  studi  kebudayaan  (PSK)  di  beberapa  daerah,  maupun  oleh  para  lembaga  swadaya masyarakat  (LSM)  dalam  bentuk  bantuan  proyek-proyek  penelitian  dan  gerakan  revitalisasi kebudayaan,  telah  memberikan  spirit  bagi  masyarakat  maupun  pemerintah  dalam  menawarkan solusi  alternatif  terhadap  berbagai  masalah  internal  maupun  eksternal  di  tanah  air,  yang bersumber dari kekayaan dan keragaman budaya.
Dalam  konteks  kebangkitan  wacana  keragaman  budaya,  di  satu  sisi,  kembalinya  wacana multikulturalisme  ini merupakan hal yang menggembirakan karena memberikan ruang hidup bagi berbagai kelompok sosial budaya yang marjinal, yang pada era sebelumnya (era Suharto) diredam atas  nama  stabilitas  nasional,  namun  di  sisi  yang  lain,  hal  tersebut  tetap  menyisakan  persoalan tersendiri  ketika  keragaman  tersebut,  baik  berupa  lokalitas,  agama,  etnisitas,  komunitas  sosial) kemudian  menjadi  sebentuk  ”barang  jualan”  (komoditas)  yang  telah  terkomodifikasi  dan terobjektifikasi  secara  total,  sebagaimana  yang  telah  disinyalir  secara  kritis  oleh  Slavoj  Zizek (dalam Robet, 2010: 39-41) bahwa:
”Ketika kita mencoba mempertahankan ruang privat yang otentik dari gempuran perniagaan di  ruang  publik  yang  telah  teralineasi  dan  terinstrumentalisasi,  privasi  itu  sendiri  berubah menjadi ruang yang terkomodifikasi dan terobjektifikasi secara total. Dengan menarik diri ke dalam  privasi,  kita  justru  sebenarnya  sedang  mengadopsi  otensitas  palsu  yang  disodorkan oleh industri kebudayaan”.
Menurut  Zizek,  identitas  partikular  yang  menguat  di  era  kapitalisme  kontemporer  bukanlah identitas yang mempunyai kedaulatan otentik karena di atas semua gejala partikularisme budaya tersebut,  yang  sebenarnya  terjadi  adalah  kian  menyebar  luasnya  kapital  melalui  kapitalisme multinasional  dalam  wujud  industri  kebudayaan  ( cultural  industry )  (Zizek,  2006:  152-182).  Dalam konteks  ini,  kebudayaan  tidak  lagi  diproduksi  oleh  dan  untuk  kepentingan  masyarat,  melainkan diproduksi  oleh  industri  (kebudayaan  telah  menjadi  sebuah  industri).  Lebih  lanjut  menurut  Zizek bahwa  di  alam  meluasnya  demokrasi  liberal  dan  kebebasan  pasar,  kebangkitan  perayaan  politik identitas  di  era  pascamodernisme  sesungguhnya  hanyalah  perayaan  beragam  perbedaan  privat saja, yang sama sekali tidak berdampak terhadap kepentingan publik (Sharpe, 2010: 35-36).
Selain itu, perayaan eksesif  pada wacana multikulturalisme, secara perlahan telah mengikis rasa dan dimensi kebersamaan bangsa (kolektifitas), sebagai implikasi langsung dari menguatnya
"Membumikan Kesadaran Multikultural Masyarakat Melalui Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)"
politik  perbedaan  di  era  pascareformasi,  sebagaimana  pernyataan  Zizek  (2003:  xi)  bahwa: “The righ to be defended  today is not “the right to difference, but on the contrary and more than ever, the right to Sameness ”. Pernyataan Zizek tersebut di atas mengingatkan kita kepada jalan pikiran Bung  Karno  (dalam  Nasution  dan  Agustinus,  2006:  xxii),  yang  jauh  sebelumnya  Zizek, mengatakan:
“Kita  mendirikan  satu  negara  kebangsaan  Indonesia,  negara  nasional, nation  state . Kebangsaan itu adalah kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan  Sumatra,  bukan  kebangsaan  Kalimantan,  bukan  kebangsaan  Sulawesi,  dan lain- lain, melainkan kebangsaan Indonesia”.
Perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia menjelang kemerdekaan telah memberi pelajaran berharga  yang  mana  semua  kelompok-kelompok  etnis  mengusung  dan  meneriakkan  panji-panji kemerdekan, dalam rangka bingkai ke Indonesiaan. Jong Java, Jong celebes, Jong Borneo, Jong Sumatra, terus berjuang dengan inisiatif dan caranya masing-masing demi menegakkan Indonesia Raya.  Dimensi  ke-Sama-an,  ke-Kita-an,  ke-Indonesia-an  telah  melampaui  segala  dimensi  ke- perbedaan-an,  dan  ke-Aku-an,  hingga  mengantarkan  bangsa  Indonesia  mencapai  misi emansipatorisnya  membebaskan diri dari kolonialisme.
Seorang  tokoh  poskolonial  India  ternama,  Gayatri  Spivak,  secara  kritis  melihat  berbagai representasi  kajian  keragaman  budaya  lokal  dewasa  ini,  dengan  mengambil  berbagai  kasus  di India.  Dalam  salah  satu  artikelnya  yang  terkenal Can  the  Subaltern  Speak? ,  Spivak  (2000) mencoba melihat secara kritis proyek-proyek penelitian keragaman budaya lokal yang mana para kelompok elit (kaum intelektual) memiliki kecenderungan ”berbicara atas nama” kondisi subaltern daripada  membiarkan  ”mereka  (masyakat  lokal)”  berbicara  atas  nama  mereka  sendiri,  sehingga representasi  tersebut  tidak  mencerminkan  realitas  yang  sesungguhnya,  melainkan  dalam kepentingan dan bingkai si peneliti.
Demikian  pula  maraknya  perbincangan  tentang  wacana  multikulturalisme  dalam  bentuk persilangan  lokalitas-nasionalitas-globalitas merupakan indikasi untuk memikirkan ulang konsepsi ”kedirian”  dan persoalan keragaman yang telah mencair dan terpinggirkan sebagai dampak kuasa negara , yang kemudian diperparah oleh gempuran ”politik penyeragaman” di era globalisasi saat ini. Tentang wacana kebangkitan keragaman kebudayaan ini, Giddens melihat bahwa saat ini kita tengah  berada  dalam  masa  pasca  tradisionalisme  ( post-traditionalism ).  Bukan era  kematian atau kepunahan  tradisi,  melainkan  sebaliknya  era  kebangkitan  “tradisi”.  Akibat  gempuran  globalisasi, orang-orang  mulai  tertarik  mewacanakan  tradisi  sebagai  sesuatu  yang  harus  diceritakan  dan dilanjutkan kembali. Orang bersikap lebih refleksif dan lebih “awas” terhadap gerak-geriknya dan tindakannya  lebih  berorientasi  ke  diri  ( self-orientation )  dalam  rangka  melanjutkan  proyek
"Membumikan Kesadaran Multikultural Masyarakat Melalui Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)"
kediriannya ( self-actualisation ), sebab proses jaman yang tengah berlangsung  telah menimbulkan resiko  di  segala  bidang  sehingga  fokus diri  ( self-focus )  lebih  dominan.  Hal  ini  kemudian  menjadi “krusial” ketika diperhadapkan dengan isu-isu kepentingan publik.
Hal yang cukup ironis adalah maraknya gerakan-gerakan dan proyek-proyek kedirian di era post-traditionalism muncul dalam wujud gerakan revitalisasi kebudayaan yang marak dilaksanakan di sejumlah perguruan tinggi dan daerah di Indonesia, yang di satu sisi membawa semangat untuk menggali  kekayaan  bumi  nusantara  namun  di sisi  lain  hanya  “menyinggung  (menguntungkan)” segelintir pihak saja, sebagaimana yang disinggung oleh Gayatri Spivak dengan kalimat “ Whose voice  is  it ?”  dalam  tulisannya Can  the  Subaltern  Speak ?  (Spivak,  2000).  Pada  aras  yang  lain, ditengah  maraknya  gerakan  mutlikulturalisme  dan  revitalisasi  kebudayaan,  justru  basis-basis material kebudayaan seperti hutan, tanah, air, dan sebagainya mengalami kerusakan parah akibat komodifikasi  yang  luar  biasa  (Supeli,  2013).    Karlina  Supeli  dalam  pidato  kebudayaannya “Kebudayaan dan Kegagapan Kita” (2013) memberi contoh bagaimana hutan-hutan di Kalimantan Timur  telah  beralih  menjadi  perkebunan  raksasa  monokultur,  atau  telah  terbabat  habis  untuk kepentingan  industri  perkayuan,  dan  sisa-sisa  galian  tambang  yang  ada  dibiarkan  menganga meninggalkan  kubangan  raksasa.  Ia  memperingatkan  bahwa  kearifan  lokal  terus  disanjung sebagai  tradisi  yang  perlu  dirawat  dan  diwariskan,  sementara  rujukan  material-spiritualnya kebudayaan justru mengalami kehancuran. Bagi Supeli, bukan tradisi itu sendiri yang ingin dibela, melainkan  citra  tentang  tradisi  itu  yang  telah  mengalami  komodifikasi  dalam  wujud  pertunjukan (Supeli, 2013).

## D. PENUTUP
Mengatasi  persoalan  “perbedaan  keragaman”  sosial  budaya  dalam  bingkai  berbangsa  dan bernegara,  tentu  saja  bukan  persoalan  sepele,  bukan  semudah  membalikkan  telapak  tangan. Memberikan  tanggung  jawab  sepenuhnya  kepada  kepada  negara  untuk  mengelola  wacana multikulturalisme  tanpa  pelibatan  warga  negara,  tentu  bukan  hal  yang  baik,  sebab  belajar  dari pengalaman  masa  lalu,  bagaimana  kontrol  kekuasaan  Orde  Baru  yang  sentralistis  dan  otoriter telah mendikte dan memberangus segala perbedaan dan hak-hak minoritas  untuk kelangsungan kekuasaan. Sebaliknya, melimpahkan segala kebebasan kepada masyarakat tanpa regulasi oleh negara  juga  dapat  bermuara  kepada  “politik  identitas”  yang  membabi  buta,  yang  dapat  menjadi ancaman keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat disaksikan bagaimana kelompok- kelompok tertentu telah menjadi “polisi” terhadap kelompok lain, identitas lain, dan mengambil alih kekuasaan negara, sebagai “pengontrol” kehidupan sosial budaya, yang hal tentu saja hal tersebut dapat  mengancam  dan  melemahkan  ketentraman  dan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,
"Membumikan Kesadaran Multikultural Masyarakat Melalui Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)"
bahkan  dapat  menimbulkan  perang  saudara  dan  konflik  yang  berkepanjangan.  Oleh  karena  itu, untuk menuju masyarakat multikultural sebagai proses “menjadi”, maka setidak-tidaknya ada dua hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam pewacanaan multikulturalisme.
Pertama,  karena  multikulturalisme  adalah  masalah  cara  pandang  (paradigma)  maka  hal yang  penting  diwacanakan  adalah  pendidikan.  Mengapa  lewat  pendidikan?.  Pendidikan merupakan  merupakan  medium  memperluas  cakrawala  dan  membuka  horizon.  Pendidikan  yang inklusif  dan  terbuka  akan  menghasilkan  perspektif  dan  cara  pandang  yang  inklusif  dan  terbuka pula,  dan  demikian  pula  sebaliknya.  Pendidikan  multikulturalisme  merupakan  suatu  keharusan yang perlu dilaksanakan sejak dini, mulai dari tingkat terkecil (keluarga) hingga masyarakat,  baik pendidikan  yang  bersifat  formal  maupun  nonformal.  Untuk  itu,  perlu  keterlibatan  semua  pihak untuk  merancang  model  kurikulum  pendidikan  multikultural  yang  sesuai  dengan  konteks  ke- Indonesia-an.  Melalui  pendidikan  multikultural,  pemahaman  dan  penerimaan “yang  lain”  sebagai bagian  dari  “diri”,  perlahan-lahan diharapkan dapat  tertanam  dalam diri  setiap  individu  sejak  dini sehingga pandangan-pandangan esensialis terhadap perbedaan dapat diredusir.
Kedua,  karena  multikulturalisme  menyangkut  regulasi  oleh  negara  untuk  kepentingan publik,  maka  pelibatan  semua  pihak  (partisipasi  publik)  oleh  negara  untuk  mengembangkan sebuah  kultur  politik  bersama  yang  memungkinkan  jembatan  antarperbedaan  dibangun  melalui partisipasi  seluruh  warga  dalam  membentuk  tatanan  politik  demokratis  dengan  menempatkan diskursus tentang hak minoritas dan perbedaan budaya ke dalam kerangka integrasi. Tentu saja partisipasi publik di sini mengadaikan adanya rasionalitas komunikasi yang jujur, adil, dan setara dalam  interaksi  dan  dialog  publik  sehingga  kultur  politik  dan  regulasi  yang  dihasilkan  betul-betul mencerminkan  pandangan-pandangan  yang  rasional.  Tanpa  komunikasi  yang  rasional,  maka hanya  akan  menempatkan  “perbedaan  identitas’  sebagai  objek  instrumental,  bukan  sebagai subjek-subjek (intersubjektif) yang dewasa dan mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall,  E.  and  Fealy,  G.    (2003). Local  Power  and  Politics  in  Indonesia:  Desentralisation  and Democratisation . Institute of Southeast Asian Studies.
Bissoondath, N. (2002). Selling Illusions: The Myth of Multiculturalism . Penguin
Budianta,  M.  (2003).  Multikulturalisme  dan  Pendidikan  Multikultural:  Sebuah  Gambaran  Umum,
Tsaqafah , Vol 1(2), pp. 8
Chaney,  D.  2004. The  Cultural  Turn:  Scene  Setting  Essays  on  Contemporary  Cultural  History . Routledge.
"Membumikan Kesadaran Multikultural Masyarakat Melalui Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)"
Davidson, J., S. et all. (2010). Adat dalam Politik Indonesia . Yayasan Pustaka Obor Indonesia & KITLV-Jakarta
Giddens,  A.  (2013). Modernity  and  Self-Identity:  Self  and  Society  in  the Late  Modern  Age ,  Polity Press
Hadiz, V., R. (2005), Dinamika Kuasaan Ekonomi Politik Pasca Suharto . LP3S
Hadiz, V. R. (2016). Islamic Populism in Indonesia and The Middle East. Cambridge Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspora. In J. Rutherford (ed), Identity: Community, Culture, Difference (pp. 222-237). Lawrence and Wishart
Hall,  S.  (2007).    Cultural  Identity  and  Diaspora.  In    D.  Braziel  and  J.  Evans  (Eds), Theorizing Diaspora (pp. 234-236). Blackwell Publishing.
Henly, D. and Davidson, J. S.  (2007). Introduction: Radical Conservatism – the Protean Politics of Adat. In D. Henley and J. S. Davidson (Eds). The Revival of Tradition in Indonesian Politics . London dan New York: Routledge.
Jameson, Fredric. 2014. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism .
Lubis,  A.,  Y.  (2004).    Memahami  Cultural  Studies  dan  Multikulturalisme  dari  Perspektif Pascamodern .  Wacana , Vol. 6 (2) (pp. 10-11). Universitas Indonesia Moleong, L., J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosdakarya Nasution, I. and Agustinus, R. (2006). Pengantar. In I. Nasution and R. Agustinus (eds), Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas (pp. xxii). Brighten Institute Nordholt, S., H and van Klinken, G. 2007. Politik Lokal di Indonesia. Yayasan Obor Parekh, B. 1997. National Culture and Multiculturalism. In K. Thompson (ed), Media and Cultural Regulation (pp.165-169) . Sage Publications and The Open University.
Parekh, B. 2000. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory . Palgrave Robet, R. (2010). Manusia Politik: Subjek Radikal dan Politik Emansipasi di Era Kapitalisme Global menurut Slavoj Zizek . Marjin Kiri
Sharpe,  M.  and  &  Boucher,  G.  (2010. Zizek  and  Politics:  A  Critical  Introduction .  Edinburgh University Press
Spivak, G. C., (1998). Can the Subaltern Speak. In C. Nelson & L. Grossberg (eds), Marxism and The Interpretation of Culture . Macmillan Education
Supeli,  K.  (2013).  Kebudayaan  dan  Kegagapan  Kita.  In  M.  Andan  and  M.  Suryawijaya  (eds),
Imajinasi Kebudayaan : Kompilasi Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta 1998-2013 . Perhimpunan Koalisi Seni Indonesia Tyson, L. (2006). Critical Theory Today . Routledge.
"Membumikan Kesadaran Multikultural Masyarakat Melalui Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)"
Woodward,  K.  (1997).  Introduction.  In  K.  Woodward  (ed), Identity  &  Difference .  Sage  &  Open University
Zizek,  S.  (2006).  Multiculturalism,  or,  the  Cultural  Logics  of  Multinational  Capitalism.  In  R.  Butler and S. Stephens (eds). The Universal Exception (pp. 151-183). Continuum
Zizek,  S.  (2003).  Foreword.  In  P.  Hallward. Badiou:  A  Subject  to  Truth (pp.  xi).    University  of Minnesota Press
"Membumikan Kesadaran Multikultural Masyarakat Melalui Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)"