## PERADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Pendekatan Analisis Komparatif Sistem)
Oleh : S. Sahabuddin 

## ABSTRAK
Peradilan  restoratif  dapat  dijadikan  alternatif  pilihan dalam  sistem  peradilan  pidana  dalam  rangka  menyelesaikan maslah-masalah  hukum  pidana  itu  sendiri  fokus  peradilan lebih  terarah  pada  birokrasi  peradilan  (formality  process) daripada  substansi  perkara  yang  hendak  diselesaikan. Sementara itu peradilan restoratif lebih menjanjikan kepuasan keadilan  yang  dicari  oleh  para  pihak.  Kepuasan  adalah  alat ukur  tercapainya  keseimbangan  hukum  para  pihak  yang berperkara.Paham  individualistik  yang  dibawa  oleh  sistem civil  law  telah  membawa  sistem  peradilan  pidana  Indonesia yang  capitalism  dan  memunculkan  kesenjangan  sosial,  yang pada  akhirnya  menimbulkan  sikap  skeptis  pada  dunia peradilan pidana itu sendiri.
Kata Kunci : Peradilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana

## A.    Pendahuluan
Gambaran  tentang  sosok  Satjipto  Rahardjo  sebagai tonggak  perubahan  sistem  hukum  di  Indonesia    tidaklah berlebihan  jika  disandingkan  dengan  Edward  O.  Wilson seorang  ahli  biologi  molekuler  yang  sangat  terpandang  dan kompeten  dalam  bidangnya.  Melalui  bukunya  yang  berjudul Consilience;  The  Unity  of  Knowledge  (1998)  Wilson
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari Jambi
mengusulkan  dan  mengembangkan  wawasan  baru  dalam ilmu  pengetahuan,  yaitu  tentang  penyatuan  atau  pandangan holistik  tentang  pengetahuan  yang  disebutnya  dengan  istilah concilience.  Argumentasi  Wilson  tentang  consilience sebagaimana  dikatakannya:  “Consilience  merupakan  kunci untuk penyatuan, Saya memilih kata consilience ini daripada kata  coherence,  karena  kelangkaannya  telah  melestarikan ketepatannya,  sedangkan  coherence  memiliki  beberapa  arti yang  salah  satunya  adalah  consilience.”  Kemudian  beliau mengatakan:  “daya  tarik  consilience  adalah  kemungkinan petualangan  intelektual  dan    nilai  pemahaman  kondisi- kondisi manusia...”
Kedua  tokoh  tersebut  menyemangati  pembaharuan  di bidangnya  masing-masing  dalam  satu  semangat  pencerahan ilmu  pengetahuan  yang  bersifat  holistik.  Analitikal  suatu pengetahuan tidak terbatas  pada  model  yang kaku (stagnan), melainkan  saling  keterkaitan  erat  satu  dengan  lainnya. Penulis  dapat  menginterpretasikannya  pada  keadaan  tubuh manusia, ketika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota  tubuh  yang  lainpun  juga  merasa  sakit.  Ketika  salah satu  anggota  tubuh  manusia  terlepas  dari  sumbernya,  maka tubuh itu menjadi tidak / kurang lengkap.
Demikian  pula  ketika  kita  bicara  tentang  hukum, bukanlah  pembicaraan  yang  terlepas  antara  satu  bidang dengan  bidang  lainnya,  melainkan  saling  berhubungan  dan
mempengaruhi.  Hukum  bagian  dari  ilmu  sosial,  tidak  dapat dipungkiri tersangkut dengan ilmu-ilmu yang lain dan saling mempengaruhi. Jika ada ahli hukum yang mengatakan bahwa hukum  itu  merupakan  ilmu  yang  terlepas  dari  ilmu  yang lainnya,  maka  ahli  hukum  itu  hanyalah  ingin  memberikan batasan  final  dan  sempit  tentang  hukum  dan  mencoba melepaskan hukum dari pengaruh sumbernya. Ini merupakan kedurhakaan  seorang  anak  terhadap  induk  dan  saudara- saudaranya (dari pemikiran penulis).
Bagaimana  kita  dapat  membenarkan  pandangan  yang demikian, jika hukum itu sendiri tidak dapat hadir begitu saja dari  langit?  Kapan  hukum  itu  lahir,  siapa  yang melahirkannya,  siapa  yang  membesarkannya?,  dimana  ia dibesarkan,  untuk  apa  ia  hidup?,  apa  tujuanya  hidup?  dan seterusnya.  Hukum  tidak  dapat  menjawab  pertanyaan  itu dengan  kekuatannya  sendiri,  melainkan  dengan  bantuan Induknya  (ilmu  sosial)  serta  bantuan  saudara-saudaranya yang  lain,  seperti    politik,  budaya,  moral,  ekonomi, pertahanan dan keamanan, religius dan sebagainya, serta juga memerlukan  ilmu  tetangganya  (eksakta)  dalam  menjelaskan segi-segi lainnya.
Suatu  pencerahan  (enlightenment)  kembali  terhadap sistem hukum mungkin sangat diperlukan, sebagaimana yang dilakukan  oleh  Satjipto  Rahardjo  di  Indonesia,  atau  bahkan mundur  jauh  ke  belakang  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh
J.J.  Rousseau  dalam  bukunya  contract  social  atau  lebih  jauh sedikit  apa  yang  dilakukan  oleh  Condorcet  pada  tahun  1794 ketika memberikan gagasan pencerahan (enlightenment) bagi perkembangan hukum untuk lebih progresif (berfikir maju) di Prancis.
Sehubungan dengan persoalan itu, pencerahan hukum pidana  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  insan  hukum Indonesia,  mengingat  persoalan  hukum  yang  sangat  multi dimensional  dan  multi  tafsir,  maka  hukum  pidanapun  tidak akan  mampu  menyelesaikan  persoalan  tersebut  jika  hanya berjuang sendiri tanpa bantuan pengetahuan atau pendekatan yang lain.
Mengamati  sistem  hukum  yang  dijalankan  di Indonesia  saat  ini,  ternyata  kita  masih  dalam  lingkup  sistem yang  represif  yang  sedikit  merengsek  naik    kearah  sistem yang  otonom,  dan  baru  mau  mencoba  masuk  dalam  sistem yang responsif dan masih sangat jauh untuk mencapai sistem hukum yang progresif.
Produk  hukum  dan  aplikatifnya  masih  berkisar  pada model  otonom  yang  bersifat  represif.  Perlindungan  humanis baru  berkisar  pada  model  otonom  formal,  bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan  (karena tindakan  represif  yang  begitu  besar)  dalam  aplikasinya. Penggunaan  sistem  hukum  yang  monolitik  (hanya  bersandar pada  sistem  hukum  kontinental  /  civil  law)  dengan  tujuan
utama memberikan kepastian hukum juga menjadi salah satu penyebab  minimnya  nilai  kepuasan  hukum  yang  dapat diberikan pada pencari keadilan.
Fakta  hukum  mengatakan  semakin  rendahnya  nilai kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  peradilan  pidana yang  bersifat  retributif  (pembalasan)  melalui  sarana  penal yang  dijalankan  oleh  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia. Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  para  koruptor  dan  pelaku kejahatan  berat  lainnya  lepas  dari  jeratan  hukum  hanya semata-mata  tidak  terbukti  secara  formal  di  sidang pengadilan. Sementara itu para pelaku kejahatan ringan justru dengan mudahnya dijatuhi hukuman
Ketidakmampuan sistem civil law dalam memberikan keadilan  substantif  /  kebenaran  materiel  kepada  pencari keadilan  telah  menambah  tingginya  sikap  skeptis  terhadap sistem ini. Bagaimana mungkin sistem ini dapat memberikan keadilan  substantif  sementara  sandaran  hukum  yang digunakan  semata-mata  perundang-undangan  yang  tertulis dan  sangat  mengabaikan  nilai-nilai  lain  diluar  perundang- undangan  yang  sebenarnya  justru  dapat  menyelesaikan masalah jika dimanfaatkan.
Suatu ciri khas dari civil law dalam penegakan hukum pidana  adalah  dengan  menempatkan  asas  legalitas  (asas kepastian  hukum),  hal  ini  terbukti  dalam  Wetbook  van Strafrechts  voor  Nederlands  Indie  (WvS)  yang  kita  kenal
sekarang sebagai KUHP di  Indonesia.  Lihat Pasal  1 ayat  (1) nya  yang  dengan  tegas  mengatakan  “Tiada  suatu  perbuatan pidana  yang  dapat  dihukum  melainkan  sudah  ada  aturan hukum  yang  mengaturnya  terlebih  dahulu”.  Dengan  asas  ini civil  law  menolak  dengan  tegas  setiap  perbuatan  yang dianggap  masyarakat  sebagai  perbuatan  pidana  tetapi  belum diatur  dalam  perundang-undangan,  maka  perbuatan  itu  tidak dapat  diselesaikan  atau  ditegakkan  nilai-nilai  keadilannya. (contoh  kasus  hecker  dalam  dunia  maya  harus  menunggu lebih  dari  sepuluh  tahun  baru  dapat  dpidana,  sementara korban dari kejahatan hecker sudah sangat banyak).
Jelas  sistem  yang  dianut  dalam  civil  law  telah mengungkung  kreativitas  dan  efektivitas  hukum  dalam memberikan  keadilan  dengan  sifatnya  yang  legalistik, sehingga  memerlukan  pemikiran  baru  tentang  pencerahan (enlightenment) dari hukum pidana dan aplikatifnya. Hukum tidak  boleh  statis  melainkan  harus  terus  mendapatkan pencerahan,  namun  pencerahan  itu  tidak  akan  pernah  dapat dicapai  secara  maksimal  jika  hanya  bersandar  pada  satu sistem hukum yang hanya mengedepankan kepastian hukum.
Tidak  ada  satu  laranganpun  di  dunia  ini  yang menyatakan  bahwa  dalam  satu  negara  hanya  boleh menggunakan  satu  sistem  hukum  (misalnya  hanya  civil  law saja), melainkan kita dapat melakukan elaborasi (pengembangan) atau mungkin memadukan (hybrid) dari dua
sistem  yang ada menjadi satu sistem hukum  yang bercirikan nasionalisme  Indonesia.  Amerika  Serikat  dapat  dijadikan contoh  negara  yang  memadukan  dua  sistem,  yaitu  pada negara-negara  bagiannya  ada  yang  menggunakan  sistem kontinental dan ada yang menggunakan sistem common law / anglo saxon.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  (rechtsstaat)  bukan berarti  hanya  memberlakukan  hukum-hukum  dalam  artian yang  tertulis  (wet),  melainkan  rechts  dalam  artian  yang  luas (tertulis dan  tidak tertulis). Hal ini menunjukkan dimungkinkannya  Indonesia  menggunakan  sistem  common law disamping penggunakan civil law.
Salah  satu  bentuk  peradilan  yang  bercirikan  common law  adalah  peradilan  restoratif,  yaitu  peradilan  yang mengedepankan  perbaikan  keadaan  tiga  arah  (triple  angle), yaitu korban, pelaku dan masyarakat. Bukankah dalam suatu kejahatan  yang  terjadi  itu  melibatkan  tiga  pihak  tersebut?, baik  korban  maupun  pelaku  adalah  bagian  yang  tak terpisahkan  dari  sistem  kemasyarakatan,  maka  masyarakat berkewajiban  melakukan  perbaikan  atas  kerusakan  sistem dalam dirinya.
Organisasi  kemasyarakatan  adalah  sistem  yang  di dalamnya  terdapat  sub-sub  sistem  yang  bekerja  tak terpisahkan dalam rangka menunjang sistem sehingga sistem itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jika kita ibaratkan
tubuh  manusia  sebagai  sistem,  maka  kepala,  lengan,  badan dan kaki adalah sub-sub sistem yang menunjang fungsi tubuh agar dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh.
Peradilan  restoratif  memanfaatkan  ketiga  unsur (pelaku,  korban  dan  masyarakat)  tersebut  sebagai  suatu sistem  yang  bekerja  memulihkan  keadaan  yang  telah  rusak karena terjadinya suatu kejahatan tertentu. Inti dari peradilan restoratif  ini  terletak  pada  nilai  kesepakatan  (commitment) antar  pihak  untuk  memperbaiki  keadaan  seperti  semula. Bukankan  tujuan  penegakan  hukum  pidana  itu  adalah memberikan kepuasan yang berkeadilan dalam suatu keadaan yang pasti (kepastian hukum).
Inilah salah satu ciri yang dikemukakan oleh common law,  yaitu  mengedepankan  living  law  dalam  penyelesaian masalah  hukum  yang  juga  mempunyai  kekuatan  kepastian hukum  dan  memberikan  nilai  keadilan  bersama  bagi  para pihak.

## B.  Permasalahan
Wacana  pemikiran  tentang  pengunaan  peradilan restoratif  (restorative  justice)  ini  bukan  barang  baru  dalam sistem  peradilan  pidana,  bahkan  dalam  common  law  system menjadi  pilihan  utama  dalam  menyelesaikan  masalah- masalah  hukum  (termasuk  masalah  pidana).  Namun  untuk memberikan  gambaran  kuat  tentang  kelebihan  peradilan
restoratif  dibandingkan  dengan  peradilan  retributif,  penulis akan  mengemukakan  perbandingan  dua  sandaran  hukum besar tersebut, yaitu antara civil law system dengan common law  system  dalam  kaitannya  dengan  alternatif  penyelesaian masalah pidana.
Untuk  itu  penulis  telah  menyusun  dua  persoalan penting pembicaraan ini, yaitu:
1.   Bagaimana  kedudukan  peradilan  restoratif  dalam  sistem peradilan pidana?
2.   Mengapa  peradilan  restoratif  dijadikan  alternatif  dalam menyelesaikan masalah pidana di Indonesia?

## C. Pembahasan
1.  Kedudukan  Peradilan  Restoratif  dalam  Sistem  Peradilan Pidana
Sistem  peradilan  pidana  (criminal  justice  system) adalah  suatu  sistem  yang  mengatur  cara  bagaimana  suatu perkara  pidana  yang  telah  terjadi  akan  diselesaikan  dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan tercapainya keadilan dan memperoleh kepastian hukum.
Karena  sistem  peradilan  pidana  adalah  sebagai  suatu sistem, maka antara masing-masing komponen yang terdapat dalam  sistem  saling  terkait  satu  dengan  yang  lain,  artinya sistem  ini  tidak  pernah  berjalan  dan  sampai  pada  tujuannya jika salah satu bagian dari sistem itu tidak bekerja Bertalanffy
dalam  General  system Theory menyatakan: ‘ciri  utama  yang harus  diperhatikan  dalam  suatu  sistem  adalah  sifat  whole (menyeluruh) yang bagian-bagiannya tidak dapat dipisahkan, dan jika dipisahkan, maka bagian-bagian itu akan kehilangan maknanya.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  terdapat  berbagai bagian  yang  kita  kenal  sebagai  sub  sistem,  yaitu  adanya penyidik  yang  bertugas  melakukan  penyidikan,  kemudian adanya penuntut umum yang bertugas membuat dakwaan dan menuntut  pelaku  kejahatan  di  sidang  pengadilan,  kemudian terdapat  hakim  yang  bekerja  memeriksa  dan  memutus perkara  tersebut  dan  adanya  lembaga  pemasyarakatan  yang bertugas  membina  para  pelaku  kejahatan  yang  telah memperoleh putusan dari hakim di sidang pengadilan.
Gambaran  sistem  kerja  peradilan  pidana  tersebut menunjukkan sistem ini bekerja sebagai satu kesatuan tujuan, yaitu  menyelesaikan  masalah  hukum  pidana  yang  terjadi dengan  harapan  dapat  diberikannya  keadilan  dan  kepastian hukum  baik  terhadap  pelaku  kejahatan,  korban  atau keluarganya dan tentunya terhadap masyarakat sebagai tujuan umum dari   penghukuman (general prevention).
Dalam  perkembangannya,  penggunaan  jenis  sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh sistem hukum yang di anut oleh  suatu  negara.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang pernah  di  jajah  oleh  Belanda  tentunya  menggunakan  sistem
peradilan  pidana  yang  berpusat  pada  sistem  hukum  formal atau yang kita kenal dengan civil law / Eropa Kontinental.
Namun  dalam  perjalanannya  sistem  peradilan  pidana yang  digunakan  di  Indonesia  belum  mampu  memberikan hasil  yang  memuaskan,  bahkan  menurut  saya  tidak  akan pernah  mampu  memberikan  nilai  kepuasan  kepada  pencari keadilan, karena sifat sistem ini yang tertutup (close system).
Menyimak  praktek-praktek  peradilan  pidana  yang dilakukan  di  Indonesia,  terlihat  sistem  peradilan  yang digunakan  berbentuk  campuran  antara  crime  control  model dan  due  process  model,  namun  kedua  model  ini  menurut penulis  hanya  menekankan  pada  struktur  /  bentuk  dan  tidak memperhatikan  substansi  secara  materiel  yang  menurut penulis jauh lebih penting untuk dimunculkan daripada hanya memperhatikan  bentuk.  Apa  artinya  bentuk  jika  tidak diimbangi  dengan  jiwa,  sementara  jiwa  memberikan kehidupan kepada bentuk.
Oleh  karena  itulah,  pada  dekade  sekarang  ini dimunculkan  suatu  perubahan  sistem  peradilan  (meskipun bersifat  terbatas  pada  kejahatan  tertentu)  yang  mampu memberikan nilai kepuasan secara substantif bagi para pihak yang  tersangkut  dalam  suatu  masalah  hukum  pidana,  yaitu pihak  pelaku,  korban  dan  masyarakat  dalam  suatu  sistem penyelesaian  yang  mengandalkan  sistem  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  (living  law).  Peradilan  yang  dimaksud
adalah  peradilan  restoratif  yang  mengandalkan  perbaikan tatanan masyarakat.
Berkaitan dengan sub judul bahasan ini yang mencoba menggambarkan kedudukan peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, maka penulis akan menggambarkan dahulu dua  sistem  hukum  besar  yang  banyak  mempengaruhi  sistem peradilan pidana di dunia.
Karena  sistem  peradilan  pidana  merupakan  suatu sistem,  tentunya  ia  terpengaruh  dari  satu  sistem  besar  atau bagian  dari  sistem  hukum  yang  lebih  besar,  karena  hukum pidana  (formal  dan  materiel)  hanya  bagian  saja  dari  hukum dalam artian yang jauh lebih luas.
Dalam  perkembangan  sistem  hukum  di  dunia,  kita mengenal dua sistem hukum  besar  yang sangat  berbeda  satu dengan  lainnya  dalam  menuntun  dan  memberikan  pedoman kerja pada bagian-bagiannya, kedua sistem hukum itu adalah civil  law  system  atau  sering  juga  dikatakan  sebagai  sistem hukum  Eropa  Kontinental,  dan  kemudian  satu  lagi  adalah common  law  system  atau  sering  juga  disebut  dengan  anglo- saxon system yang bersumber dari living law.
Kedua sistem hukum itu mempunyai ciri, mekanisme dan  tujuan  masing-masing  serta  memiliki  sejarah  kelahiran yang  dipengaruhi  oleh  nilai  kemasyarakatan  /  kebangsaan masing-masing.  Berikut  perbandingan  dari  kedua  ciri  sistem hukum tersebut:
Pada  sistem  hukum  sipil  sangat  dipengaruhi  oleh Corpus  Juris  Civilis,  hal  ini  terlihat  dengan  jelas  lebih mengutamakan peradilan formal yang mengutakan teknik dan pembuktian  tertulis.  Sedangkan  common  law  dipengaruhi oleh  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  bersifat materiel.
Pada cili law lebih mengandalkan birokrasi peradilan, artinya  organisasi  /  lembaga-lembaga  peradilan  sangat menentukan  perjalanan  peradilan,  sepert  proses  penyidikan, penuntutan,  pemeriksaan  dan  penghukuman.  Sifat  ini menunjukkan bahwa sistem peradilan dalam sistem civil law lebih mengutamakan prosedur birokrasi yang  formal (formal birocration process), sehingga wajar-wajar saja jika peradilan dengan sistem ini sangat mengutamakan unsur-unsur formal. Sedangkan  peradilan  pidana  yang  bersandar  pada  sistem anglo  saxon  (common  law)  sudah  mulai  mengurangi  pola- pola  prosedural  formal,  yang  dipentingkan  adalah  substansi masalah  yang  dihadapi  dan  dicarikan  cara  penyelesaiannya guna memberikan keadilan. Jadi lebih mengedepankan fungsi daripada prosedural.
Pada  civil  law  peradilan  pidana  dijalankan  dengan tujuan  menghukum  (crime  control  model)  dengan  cara menemukan  kesalahan  dari  proses  pembuktian  yang  telah disiapkan  oleh  sub-sub  sistem.  Asas  tiada  pidana  tanpa kesalahan  (geenstraaf  zonder  schuld)  sangat  diandalkan.
Dengan demikian perjalanan pemeriksaan mundur kebelakang  (kembali  kepada  kejadian  kejahatan)  untuk menemukan bukti-bukti guna menghukum pelaku. Sementara itu  dalam  common  law,  sistem  peradilan  pidana  lebih mengedepankan asas equality before law (semua orang sama dihadapan  hukum).  Pemeriksaan  dijalankan  dalam  artian yang  progresif  (maju  kedepan)  dalam  rangka  memperbaiki prilaku  dan  tatanan  hukum  dalam  masyarakat.  Perlindungan hak-hak  korban,  pelaku  dan  masyarakat  di  kedepankan  (due process model).
Memperhatikan  perbandingan  dua  sistem  hukum tersebut  dalam  kaitannya  dengan  sistem  peradilan  pidana, maka dimanakah kedudukan peradilan restoratif dalam sistem peradilan  pidana?,  apakah  berada  dalam  sistem  hukum  sipil ataukah berada dalam sistem hukum umum (anglo saxon)?
Untuk  menjawab  itu  kita  perhatikan  beberapa pandangan  tentang  peradilan  restoratif  tersebut.  Kathleen Daly  dalam  bukunya  Restorative  justice:  the  real  story keadilan  restoratif  adalah  kebalikan  dari  keadilan  retributif, mengedepankan praktek-praktek adat (hukum lokal), bersifat perawatan  (perbaikan)  dan  berupaya  mengembalikan perbaikan pada diri pelaku, korban dan masyarakat.
Morisson  pada  tahun  2002  memberikan  defenisi peradilan  restoratif  :  “  is  a  form  of  conflict  resolution  and seeks to make it clear to the offender that the behaviour is not
condoned  (welcomed),  at  the  same  time  as  being  supportive and  respectful  of  the  individuals.”  Dengan  demikian Morrison ingin menunjukkan bahwa peradilan restorative itu sebagai  upaya  menemukan  cara  /  jalan  keluar  dari  suatu konflik  dengan  memberikan  maaf  kepada  perilaku  yang menyimpang.
Kemudian Braithwaite menjelaskan peradilan restoratif  dalam  kaitan  dengan  tujuannya  untuk  menciptakan suatu  proses  yang  bersifat  partisipatif  guna  membahas kesalahan  pelaku  terhadap  korban,  dan  hal  ini  dapat  dicapai dengan  memanfaatkan  hukum-hukum  lokal  yang  mampu menetralisir keadaan.
Jika kita hubungkan dengan sistem hukum sebagaimana  yang  tergambar  di  atas,  maka  jelas  kedudukan atau  posisi  peradilan  restoratif  lebih  sesuai  dengan  sistem hukum  common  law  /  anglo  saxon,  karena  peradilan  ini mengendepankan  perbaikan  dengan  menggunakan  atau memanfaatkan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  (living law),  sementara  living  law  itu  sendiri  adalah  dasar pelaksanaan dari common law.
Namun  persoalannya  bukan  hanya  dimanakah  posisi peradilan  retoratif,  tetapi  juga  menyangkut  apakah  peradilan restoratif  ini  sesuai  dengan  sistem  hukum  yang  kita  anut? Padahal  sistem  hukum  yang  dianut  oleh  Indonesia  adalah civil law system (Eropa Kontinental). Sepertinya telah terjadi
pergeseran  paradigma  peradilan.  Sadar  atau  tidak  sadar  atau suka tidak suka, sistem hukum  yang dianut  Indonesia pelan- pelan  telah  beralih  ke  arah  common  law  system.  Hal  ini terbukti  dari  beberapa  perundang-undangan  yang  mengatur tentang proses / acara pidana, terutama yang menyangkut lex specialits.  Mialkan  saja  dalam  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  kekuasaan  kehakiman  (  UU  No.  14/1970 yang  diganti  dengan  UU  No.4/2004  dan  terakhir  UU  No. 35/2008)  semuanya  mewajibkan  hakim  untuk  menghormati dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2.      Peradilan Restoratif Sebagai Alternatif Peradilan Pidana Bicara persoalan ini, tentunya kita tidak dapat terlepas dengan  alasan  mengapa  peradilan  restoratif  dapat  dijadikan alternatif  kuat  dalam  menyelesaikan  maslah  hukum  (pidana) selain  daripada  peradilan  retributif  yang  telah  kita  jalankan selama ini.
Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan pertimbangan  pengunaan  peradilan  restoratif  selain  daripada peradilan  retributif,  atau  bila  memungkinkan  peradilan restoratif  menggantikan  sama  sekali  peradilan  retributif tersebut.
a. Sesuai dengan sistem hukum  Eropa Kontinental  yang kita anut,  ternyata  sifat  retributif  (menghukum  /  memaksa) tidak  dapat  dihilangkan  dengan  menggunakan  sistem
gabungan  (crime  control  model  dengan  due  process model)  atau  mengambil  istilah  Muladi  peradilan  yang mengacu  pada  model  “daad-dader  strafrecht”  (model keseimbangan  kepentingan),  karena  fokus  peradilan  lebih terarah  pada  birokrasi  peradilan  (formality  process) daripada  substansi  perkara  yang  hendak  diselesaikan. Sementara  itu  peradilan  restoratif  lebih  menjanjikan kepuasan  keadilan  yang  dicari  oleh  para  pihak.  Kepuasan adalah  alat  ukur  tercapainya  keseimbangan  hukum  para pihak yang berperkara.
b.  Sistem  hukum  bukanlah  sesuatu  yang  bersifat  mutlak untuk  terus  digunakan  ketika  sistem  itu  tidak  mampu memberikan  nilai  lebih  dan  kepuasan  pengguna.  Artinya sistem hukum yang dianut (civil law) dapat saja digantikan oleh  sistem  yang  lain  berikut  pula  sub-sub  sistem  yang mengikutinya (misalnya sistem peradilan pidana).
Semangat untuk melakukan pencerahan ini tentunya harus berada  dalam  alam  kemauan  umum  (general  will)  untuk mencapai  keinginan  itu.  Demikian  dikatakan  oleh  J.J. Rousseau  ketika  memberikan  pengilhaman  terhadap pencerahan masyarakat Prancis.
Secara  umum,  Satjpto  Rahardjo  dalam  setiap  kesempatan pertemuan  ilmiah,  baik  dalam  perkuliahan,  seminar ataupun  dalam  beberapa  tulisannya  selalu  mengingatkan kepada  seluruh  insan  hukum,  bahwa  hukum  harus  terus
direform  (diubah)  karena  hukum  bukan  sesuatu  yang kekal,  sifatnya  dinamik  mengikuti  pola-pola  keinginan masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu.
Ajaran  progresivism  yang  dimunculkan  kepada  kita semua,  telah  mengilhami  pemikiran-pemikiran  maju tentang hukum, bahkan jauh sebelum terjadinya reformasi itu  sendiri.  Penulis  masih  sangat  mengingat  perkataan beliau  ketika  memberikan  kuliah  perdana  kepada mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas diponegoro Semarang pada Tahun 1997, beliau mengatakan  dengan  tegas:  “kita  sekarang  berada  dalam alam kegelapan hukum yang luar biasa, hukum bukan lagi sebagai  panglima,  melainkan  sebagai  hamba  sahaya  dari nafsu-nafsu  yang  tak  terbendungi  demi  tercapainya keinginan  yang  justru  bertentangan  dengan  hukum  itu sendiri”.
Apa  yang  terjadi  setelah  12  tahun  kemudian  ?  tidak  ada perubahan  sistem  hukum  yang  signifikan  di  Indonesia, terutama  pada  perkembangan  hukum  pidana.  Pola  fikir kinerja  hukum  masih  dalam  nuansa  konvensional  yang sepertinya tidak mampu keluar dari jaring-jaring kebekuan fikiran yang bersifat legalistik  formal.
Barda  Nawawi  Arief  memberikan  suatu  pandangan  yang berkaitan  dengan  semangat  pencerahan  hukum  pidana, terutama  yang  menyangkut  kebijakan  pembaharuan
hukum  pidana,  beliau  mengatakan:  “pembaharuan  hukum pidana  hakekatnya  mengandung  suatu  upaya  untuk melakukan  reorientasi  dan  reformasi  hukum  pidana  yang sesuai  dengan  nilai-nilai  sentral  sosio  politik,  sosio filosofik  dan  sisio  kultural  masyarakat  Indonesia  yang melandasi  kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal  dan kebijakan  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Secara  singkat dapat  dikatakan  bahwa  pembaharuan  hukum  pidana  pada hekekatnya  harus  ditempuh  dengan  pendekatan  yang berorientasi  pada  kebijakan  (policy-oriented  approach) dan  sekaligus  pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai (value-oriented approach).
c.  Sistem  civil  law  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  budaya bangsa  yang  secara  konstitusional  telah  ditetapkan  oleh pendiri  bangsa  dan  disepakati  oleh  seluruh  komponen bangsa  pada  tahun  1945.  sudah  selayaknya  suatu  bangsa yang merdeka tidak lagi meneruskan cara-cara atau sistem hukum  yang  dengan  sengaja  dibawa  oleh  bangsa  eropa demi kepentingan statusquo imperialism.
jelas  dalam  Aline  ke  empat  pembukaan  UUD  1945  yang antara  lain  menegaskan:  “.....................untuk  membentuk suatu  pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..................”
Pada  alinea  ke  empat  itu  terdapat  semangat  kebersamaan untuk  melakukan  pencerahan  di  segala  bidang  dalam rangka  memberikan  kesejahteraan  bangsa  (welfare  state). Ini  merupakan  konstruksi  dasar  yang  dapat  memberikan semangat  kolektif  bangsa  dalam  menuju  negara  hukum yang  mampu  melindungi  segenap  bangsanya.  Pernyataan inilah  yang  dimaksudkan  oleh  .J.J.  Rousseau  sebagai general will yang memiliki kekuatan kolektif.
d.  Paham  individualistik  yang  dibawa  oleh  sistem  civil  law
telah  membawa  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  yang capitalism  dan  memunculkan  kesenjangan  sosial,  yang pada  akhirnya  menimbulkan  sikap  skeptis  pada  dunia peradilan  pidana  itu  sendiri.  Paham  kolektif  (colectivity) memberikan  keadilan  fairness  bagi  seluruh  manusia  yang berada  di  dalamnya,  karena:  (1)  setiap  orang  menerima dan  mengetahui  bahwa  orang  lain  menganut  prinsip keadilan yang sama, serta (2) institusi-institusi sosial dasar yang  ada  umumnya  sejalan  dengan  prinsip-prinsip tersebut.  Kemudian  John  Rawls  menambahkan  bahwa sejumlah  kesepakatan  dalam  konsepsi  keadilan  bukan satu-satunya  prasyarat  bagi  komunitas  umat  manusia, terdapat  pula  problem-problem  sosial  yang  mendasar, khususnya  mengenai  koordinasi,  efisiensi  dan  stabilitas. Jadi  rencana  individual  butuh  digabungkan  bersama
supaya  aktivitas  mereka  saling  bersesuaian,  sehingga rencana-rencana tersebut bisa dilakukan tanpa dikecewakan. Pelaksanaan rencana-rencana tersebut harus mengarah pada pencapaian tujuan sosial dengan cara yang efisien serta konsisten dengan keadilan.
Paham kemanusiaan (humanity) memiliki nilai dasar yang paling  alami,  karena  manusia  satu-satunya  makhluk  di muka  bumi  yang  mampu  bertindak  melalui  akal  dan fikiran sebagai kekuatannya, dan manusia sebagai penentu atas kegunaan segala sesuatu yang ada (baik yang tercipta maupun  yang  diciptakan).  Tidak  ada  sesuatu  kebendaan yang  tercipta  atau  diciptakan  bukan  untuk  manusia  itu sendiri,  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  hukum  (pidana). Hukum  diciptakan  bukan  untuk  kepentingan  manusia  itu sendiri, melainkan untuk kemaslahatan ummat manusia.
e. Peradilan formal bukan satu-satunya sistem peradilan yang dapat  dilaksanakan,  melainkan  terdapat  sistem  lain  yang mungkin lebih bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait dengan  masalah  hukum  tersebut.  Teori  utilitarians  dari Jeremy  Bentham  mungkin  adalah  teori  keadilan  yang paling  dapat  diterima  ketika  kita  berbicara  tentang  nilai kemanfaatan  hukum.  Secara  klasik  teori  ini  sebagaimana yang  digambarkan  oleh  Sidgwick  bahwa  masyarakat disebut  tertata  dengan  tepat,  dan  karenanya  adil,  ketika lembaga-lembaga  utamanya  diatur  sedemikian  rupa  demi
tercapainya keseimbangan kepuasan netto yang merupakan  hasil  rata-rata  dari  kepuasan  seluruh  individu anggota masyarakat yang bersangkutan.
Dalam  kaitan  dengan  itu  Rawls  memberikan  pandangan, bahwa tentu kita bisa mengatakan ada cara berfikir tentang masyarakat  yang  bisa  dengan  mudah  menganggap  bahwa konsepsi  keadilan  yang  paling  rasional  adalah  utilitarian, dengan  pertimbangan:  setiap  orang  dalam  menyadari kepentingannya  tentu  bebas  menyeimbangkan  kerugian dengan keuntungannya.
Nilai kepuasan netto sebagaimana yang digambarkan oleh Sidgwick  adalah  reduksi  dari  keadilan  yang  rasional. Karena  menurut  Bentham  the  greates  happiness  for  the greatest number (semakin banyak memberikan kebahagiaan, ia semakin baik).
Nilai  kepuasan  netto  tidak  dapat  diukur  dari  kepuasan individualistik,  karena  penilaian    individualistik  bersifat subjektif, dan dia sulit menjadi variabel objektif. Untuk itu teori utilitarian ini harus dipandang dari kacamata kolektif dengan  menggunakan  analisis  induktif.  Semakin  banyak orang-orang  secara  kolektif  merasa  puas  tentang  sesuatu, makin  semakin  baik  keadaan  tersebut  setelah  dikurangi dengan nilai kerugian / ketidakpuasan orang-orang tentang sesuatu  itu.  Ditarik  ke  alam  hukum,  semakin  banyak orang-orang dalam suatu masyarakat merasa puas terhadap
suatu  aturan,  berarti  semakin  baik  aturan  itu,  setelah dikurangi  dengan  orang-orang  yang  tidak  /  kurang  puas terhadap aturan tersebut.
Pandangan  Bentham  ini  mendapat  dukungan  dari Ronald  Dworkin  dalam  pengantar  bukunya  yang  berjudul Taking  Rights  Seriously  yang  melihat  tujuan  hukum  dari sudut tujuan pembuatan undang-undang. Dworkin mengatakan: “The theory of legislation must contain a theory of  legitimacy,  which  describes  the  circumstances  under which  a  particular  person  or  group  is  entitled  to  make  law, and theory of legislative justice, which describes the law they are  entitled    or  obliged  to  make”.  Meskipun  dalam perjalannya  pandangan  dworkin  ini  banyak  mendapatkan kritikan  dari  pemikir  positivisme  (al.  Hart,  Austin,    dan Jellinek),  namun  banyak  pula  yang  tetap  mendukung teorinya.
Kesamaan  pendapat  terhadap  pandangan  Bentham ditunjukkan  pula  oleh  John  Stuart  Mill  yang  mengatakan: “keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak atau membalas  kerusakan  yang  diderita,  baik  oleh  diri  sendiri maupun  oleh  siapapun  yang  mendapatkan  simpati.  Perasaan akan  menunjukkan  perlawanan  terhadap  kerusakan  atau penderitaan,  tidak  hanya  berdasarkan  kepentingan  individu- individu melainkan lebih luas, yaitu pada lingkungan sosial”.
Memperhatikan  prinsip-prinsip  filsafat  utilitarian tersebut,  jelas  aliran  ini  mengutamakan  tujuan.  Penulis menangkap  makna  dari  suatu  tujuan  adalah  sebagai  hasil (result)  yang  ingin  dicapai  dari  suatu  produk.  Jika dihubungkan  filsafat  utilitarian  dengan  hukum  dan  segala perubahannya, maka jelas setiap hukum yang akan diciptakan atau  hukum  yang  telah  tercipta  harus  mencerminkan  dan menghasilkan tujuan apa yang diinginkan (political laws).
Konsepsi  utilitarian  ini  sinergi  dengan  teori  kontrak sosial  yang  diajukan  oleh  J.J.  Rousseau,  John  Locke,  dan Immanuel  Kant  yang  menegaskan  baahwa  hukum  itu merupakan hasil dari kesepakatan anggota-anggota masyarakat  dengan  tujuan  kebahagiaan  masyarakat  itu sendiri. Dalam kaitan ini J.J. Rousseau berpandangan bahwa untuk  mencapai  tujuan  tersebut  harus  dilandasi  oleh  general will (kemauan umum), karena general will jika berhasil akan membentuk  suatu  kontrak  yang  berdaulat  yang  akan  selalu bersifat konstan.
Memperhatikan kedua teori tersebut, penulis berkeyakinan  bahwa  hukum  merupakan  institusi  sosial  yang harus dibangun dalam semangat sosial pula, dia tidak terlepas dari  pola-pola  sosial  yang  mempengaruhinya  dan  bertujuan memberikan nilai kepuasan pada masyarakatnya.
Pemahaman  seperti  ini  juga  sinergi  dengan  jiwa bangsa  Indonesia  (Pancasila),  sebagaimana  dengan  tegas
dinyatakan  dalam  sila  ke  2  (Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Dengan pandangan seperti ini, seharusnya seluruh tatanan  hukum  di  Indonesia  harus  berlandaskan  Pancasila sebagai  satu-satunya  sumber  tertib  hukum.  Dengan  ini  pula kita  sudah  dapat  memastikan  bahwa  sistem  hukum (dogmatikal, teori dan filsafat hukum) yang mewarnai hukum pidana  Indonesia  saat  ini  bertentangan  dengan  Pancasila, karena ia muncul bukan dari jiwa bangsa Indonesia.
Jika  kita  konsekuen  dengan  nilai-nilai  colectivism tersebut,  tentunya  tidak  ada  pilihan  lain  kecuali  melepaskan sistem  hukum  sipil  yang  sangat  individualistik  itu,  berikut perangkat-perangkat sistemnya dan menggantikannya dengan sistem  hukum  yang  lebih  bersifat  colective.  Untuk  itulah mengapa  peradilan  restoratif  menjadi  salah  satu  alternatif pilihan  dalam  menjalankan  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia .
D.  Penutup.
1. Kesimpulan
Berkaitan dengan persoalan yang dibahas pada bagian di  atas,  kiranya  penulis  dapat  menyusun  kesimpulan  sebagai berikut:
a. Jika  kita  hubungkan  dengan  sistem  hukum  yang  ada
(sesuai  dengan  ciri-cirinya  masing-masing),    maka  jelas
kedudukan  atau  posisi  peradilan  restoratif  lebih  sesuai dengan sistem hukum  common law /  anglo  saxon, karena peradilan ini mengendepankan perbaikan dengan menggunakan  atau  memanfaatkan  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  (living  law),  sementara  living  law  itu sendiri adalah dasar pelaksanaan dari common law.
b. Ada  beberapa  alasan  mengapa  peradilan  restoratif  dapat dijadikan  alternatif  pilihan  dalam  sistem  peradilan  pidana dalam  rangka  menyelesaikan  maslah-masalah  hukum pidana itu sendiri, yaitu:
b.1. fokus peradilan lebih terarah pada birokrasi peradilan
(formality  process)  daripada  substansi  perkara  yang hendak diselesaikan. Sementara itu peradilan restoratif  lebih  menjanjikan  kepuasan  keadilan  yang dicari  oleh  para  pihak.  Kepuasan  adalah  alat  ukur tercapainya  keseimbangan  hukum  para  pihak  yang berperkara.
b.2. Sistem  hukum bukanlah sesuatu  yang bersifat mutlak
untuk  terus digunakan ketika sistem itu  tidak mampu memberikan  nilai  lebih  dan  kepuasan  pengguna. Artinya  sistem  hukum  yang  dianut  (civil  law)  dapat saja digantikan oleh sistem yang lain berikut pula sub- sub  sistem  yang  mengikutinya  (misalnya  sistem peradilan pidana).
b.3. Sistem civil law tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa  yang  secara  konstitusional  telah  ditetapkan oleh  pendiri  bangsa  dan  disepakati  oleh  seluruh komponen bangsa pada tahun 1945. sudah selayaknya suatu  bangsa  yang  merdeka  tidak  lagi  meneruskan cara-cara  atau  sistem  hukum  yang  dengan  sengaja dibawa oleh bangsa eropa demi kepentingan statusquo imperialism.
b.4.  Paham  individualistik  yang  dibawa  oleh  sistem  civil law telah membawa sistem peradilan pidana Indonesia yang  capitalism  dan  memunculkan  kesenjangan sosial, yang pada akhirnya menimbulkan sikap skeptis pada dunia peradilan pidana itu sendiri.
b.5. Peradilan formal bukan satu-satunya sistem peradilan
yang  dapat  dilaksanakan,  melainkan  terdapat  sistem lain  yang  mungkin  lebih  bermanfaat  bagi  seluruh pihak yang terkait dengan masalah hukum tersebut.
2.  Rekomendasi
Setidak-tidaknya ada dua hal yang dpat direkomendasikan  sesuai  dengan  kesimpulan  terebut,  antara lain:
a. Bahwa  jika  Indonesia  secara  kebangsaan  menginginkan perubahan  dalam  sistem  peradilan  pidana,  maka  harus memiliki  semangat  enlightenment  (pencerahan)  dalam
sutu  pandangan  (consilience)  tentang  sistem  hukum  yang digunakan sesuai atau sejalan dengan pedoman kehidupan berbangsa  dan  bernegara  Indonesia,  yaitu  Pancasila. Sistem yang diangap sesuai dengan nilai filasofi Indonesia adalah  sistem  hukum  yang  terarah  pada  model  common law  dengan  penyesuaian  colective.  Sistem  Hukum  yang penulis  maksud  tidak  lain  dan  tidak  bukan  adalah  Sistem Hukum Pancasila, dengan pedoman dasar:
- Seluruh  tatanan  hukum  (termasuk  sistem  peradilan pidana) harus berketuhanan yang maha esa
- Produk  dan  implementasi  hukum  harus  berlandaskan nilai kemanusiaan dengan dasar keadilan substantif
- Hukum  dibangun  dan  ditegakkan  dalam  semangat persatuan seluruh komponen bangsa
- Nilai  kolektivitas  kerakyatan  dikembalikan  dalam posisi  tertinggi  dan  dijalankan  oleh  lembaga-lembaga yang dapat dipercaya
- Seluruh produk hukum  dibangun dan dijalankan demi memberikan keadilan secara merata (colective justice) bagi para pihak.
b. Peradilan  restoratif  harus  segera  dijalankan  sebagai alternatif pilihan utama selain daripada peradilan retributif yang  secara  pelan-pelan  harus  ditinggalkan  karena  tidak sesuai  dengan  nilai  keadilan  dan  ketertiban  bersama. Lembaga-lembaga  pendukung  peradilan  restoratif  harus
segera diciptakan, misalnya menciptakan lembaga mediasi /  negosiasi  pada  setiap  sub  sistem  peradilan  pidana, terutama  pada  tingkat  penyidikan  (Polri  dan  Kejaksaan), sehingga  tidak  perlu  terjadi  penumpukan  kasus  pada tingkat pengadilan.

## E. Daftar Pustaka
Anwar,  Yesmil  dan  Adang,  Sistem  Peradilan  Pidana (Konsep,  Komponen  dan  Pelaksanaan  Hukum  di Indonesia), widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
Arief,  Barda  Nawawi,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Boulle,  Laurence  dan  Hwee  Hwee,  Teh,    Mediation Principles  Process  Practice.  Singapore,  Butterworths Asia, 2000.
d’Ambrumenil,  Peter,    Mediation  and  Arbitration  (London: Cavendish Publishing,  1998
Dworkin,  Ronald  Taking  Rights  Seriously,  Cetakan  VIII (hard  copy),  Harvard  University  Press,  Cambridge,
1978.
E Crowley, Thomas, Settle it  Out of Court;  How to  Resolve Business  and  Personal  Disputes  Using  Mediation,
Arbitration,  and  Negotiation  United  States  of America, John Wiley & sons,INC, 1994
Gunaryo,Achmad,Ulama,ManajemenKonflikDanMediasi. http://iwmc.blogspot.com
Haynes, John, The Process of Mediation. Dalam Families  in
Conflict;  Theories  and  Approaches  in  Mediation  and Counselling ( Singapore-Malaysia-Hongkong),
Butterworth,    Dignus  Honore  Subordinate  Courts  in Singapore, 2000
J.  Stitt.,  Allan,    Mediation  a  Practical  Guide,  London, Cavendish Publishing (CP), 2004.
Muladi  dan  Arif,  Barda  Nawawi,  Teori-teori  dan  Kebijakan Pidana, Alummmni, Bandung, 1992.
Onn,  Long  Seng,  Pengalaman  Mediasi  di  Singapore Mediation  Center,  Dalam  Emmy  Yuhassarie,  ed., Mediasi  dan  Court  Annexed  Mediation.    Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum (PPH), 2004.
Rahardjo,  Satjipto,    Hukum  Progresive,  sebuah  sintesa hukum Indonesia, Genta Publishing, Yoyakarta, 2009.
Rasjidi,  Lili  dan  Rasjidi,  Ira  Thania,    Pengantar  Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2007.
__________  dan  I.B.  Wyasa,  Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem,
Mandar Maju, Bandung, 2003.
Rawls,  John  A  Theory  of  Justuce  (Teori  Keadilan), Terjemahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006,
Sentosa, Ahmad,  Kasus-Kasus Yang Dapat Dan Tidak Dapat
Dimediasi,    Dalam  Yuhassarie.  Emmy,  ed.  Mediasi dan  Court  Annexed  Mediation.  Jakarta,  Pusat Pengkajian Hukum (PPH), 2004.
Sulistiyono,  Adi  dan  Rustamaji,  Muhammad,  Hukum Ekonomi  Sebagai  Panglima,  Masmedia  Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.
Susanto,  Anthon  F.  Hukum,  Dari  Consilience  Menuju Paradigma  Hukum  Konstruktif-Transgresif,  Refika Aditama, Bandung, 2007,
Usman,  Rahmadi,  Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar Pengadilan,  Bandung,  Citra Aditya Bakti, 2003.
Vroom,  Patricia,    Diane  Fassett  dan  Rowan  A.  Wakefield,
Winning  Through  Mediation:  Divorce  Without Losers.  Dalam  Ollie  Pocs  dan  Robert  H.  Walsh, Marriage  and  Family  85/86  (United  State:  The Dushkin Publishing Group, 1985
Wilson,  Edward  O.,  Consilience,  The  Unity  of  Knowledge (terjemahan), Alfreda A. Knopp, New York, 1998
Peradilan Restoratif Sebagai Alternatif .... – S. Sahabuddin
Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.