## Efektivitas Peraturan Gurbenur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2020 Dalam Perlindungan Non-Aparatur Sipil Negara
Ida Bagus Gede Angga Juniarta
BPJS Ketenagakerjaan,  Cabang Nusa Tenggara Barat, E-mail: ida ba gusgedea ngga 1993@gma il.com

## Info Artikel

## Abstract
Masuk:  23 Maret  2022
Diterima:  25 April 2022 Terbit:  25 April 2022 Keywords: Effectiveness,  Protection, Worker Currently,  in  the  Province  of  West  Nusa  Tenggara  (NTB)  the Governor's  Regulation  Number  51  of  2020  concerning Obligations  of  Participation  in  the  Employment  Social  Security Program  has  been  issued.  After  the  issuance  of  this  regulation issued in 2020, in 2021 its implementation  is still not visible. The research  method used is an empirical legal research method using a  descriptive  approach.  Efforts  to  improve  welfare  and  ensure social security  protection  for all workers  in the  province of NTB, the  local  government  has  made  several  efforts  to  support  the optimization of employment  social  security  protection.  However, looking at the current  coverage, the protection is still not maximal, where  the  protection  for Wage  Recipient  workers  is 36.95% and Non-Wage  Recipient  workers  is 1.24%.  Article  5 paragraph (4) Governor's  Regulation  Number  51  of  2020  concerning Obligations  of  Participation  in  the  Employment  Social  Security Program,  that,  "Workers  who  work  for  local  government administrators as referred to in paragraph (3) letter a are non-civil servant government  employees. So with the issuance of this Social Security  Regulation,  it  has  provided  legal  certainty  for  the protection  of Non-Aparatur  Sipil Negara workers  in the Province of West  Nusa Tenggara. Abstrak
Kata  kunci: Efektivitas, Perlindungan, Tenaga Kerja
Corresponding  Author: Kadek Januarsa  Adi Sudharma, E-mail: idabagusgedeangga1993@gmail
.com DOI: xxxxxxx Saat  ini  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  telah  terbit Peraturan  Gurbenur  Nomor  51 Tahun  2020 Tentang  Kewajiban Kepesertaan  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan.  Setelah terbitnya  peraturan  Pergub  ini  di tahun  2021 implementasinya masih  belum  terlihat.  Metode  penelitian  yang  dipergunakan adalah metode  penelitian  hukum  empiris.  Teknik  pengumpulan data  yang  dipergunakan  dengan  wawancara  dan  observasi  di lapangan.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kantor  Sekretariat Provinsi  NTB  dan  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  NTB. Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat deskriptif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian  adalah data kuantitatif.  Upaya peningkatan kesejahteraan dan menjamin perlindungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  bagi  seluruh masyarakat  pekerja  di  Provinsi  NTB,  pemerintah  daerah  telah melakukan  beberapa  upaya  dalam  mendukung  optimalisasi perlindungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan.  Namun  melihat cakupan (coverage)  perlindungan saat  ini masih belum maksimal dimana  perlindungan  untuk  pekerja  Penerima  Upah  adalah 36,95% dan pekerja Bukan Penerima Upah adalah 1,24%. Pasal 5
ayat  (4)  Pergub  Jamsostek,  bahwa,  “Pekerja  yang  bekerja  pada pemberi  kerja  penyelenggara  pemerintah  daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf  a adalah Pegawai Pemerintah  Non Pegawai  Negeri.  Maka dengan  telah terbitnya  Pergub  Jamsostek ini  telah  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  perlindungan tenaga  kerja  Non-Aparatur  Sipil  Negara  di  Provinsi  Nusa Tenggara Barat. .

## 1. Pendahuluan
Hukum bukan hanya merupakan sebuah tujuan, akan tetapi merupakan pencerminan dari aspirasi masyarakat dalam perlindungan hak-hak serta kepentingan-kepentingan individu  yang  dituangkan dalam  norma-norma hukum  atau kaidah-kaidah hukum sebagai  jembatan yang  akan  membawa  rakyat  Indonesia  kepada  ide  yang  dicita- citakan. 1 Indonesia merupakan negara yang mempergunakan hukum sebagai    dasar negara ( rechtstaat ). Negara hukum memiliki tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban dengan harapan agar semuanya berjalan menurut hukum dalam konteks Indonesia, maka dikenal dengan negara hukum Pancasila. 2
Indonesia juga menganut paham welfare state yakni negara kesejahteraan, yang mana negara dapat menggunakan hukum  sebagai  salah satu  sarana untuk mengatur dan menyelenggarakan serta  menjamin kesejahteraan rakyatnya. Sejalan dengan tujuan hukum di Indonesia, tujuan pembangunan nasional menurut Sentosa Sembiring adalah untuk  mewujudkan suatu  masyarakat adil  dan  makmur  yang  merata  materiil  dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3 Pasal 27 ayat (2) jo . Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut  UUD  NRI  1945) merupakan cita  hukum  ketenagakerjaan Indonesia yang sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional yang menganut konsep demokrasi  ekonomi Pancasila, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Konsep tenaga kerja diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15-65 tahun. 4 Peran tenaga kerja sangat penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kartasapoetra yang  mengungkapkan pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai  ekonomi,  melainkan juga ada nilai kemanusiaannya. Peran serta tenaga kerja tersebut menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan nasional, baik sebagai pelaku  pembangunan maupun sebagai  tujuan pembangunan. Pembangunan tenaga kerja berperan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. 5
1 Sunaryati Hartono. (1991). Politik Hukum Menuju  Sistem Hukum  Nasional : Bandung: Alumni.
2 Dedi Mulyadi.  (2012). Kebijakan Legislasi Tentang  Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi :  Jakarta: Gramata Publishing..
3 Sentosa Sembiring.  (2017). Himpunan  Undang-Undang  Tentang  Perlindungan Konsumen  Dan Peraturan  Perundang-Undangan  Yang Terkait : Bandung: Nuasa Aulia.
4 Ahmad Soleh. (2017). Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. p, 83 – 92.
5 Ujang  Charda  S.  (2015).  Karakteristik  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurnal  Wawasan Hukum 32, no. 1. p, 1.
Pembangunan yang berbasis  dari  ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi guna mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Maka untuk perlindungan tenaga kerja sangat krusial untuk dilaksanakan dan diperhatikan.
Tenaga kerja di Indonesia ada yang bekerja di sektor pemerintah, swasta, dan ada pula yang mandiri. Oleh karena itu untuk mewujudkan amanat Pasal 28D yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, maka pemerintah berinisatif untuk memberikan perlindungan jaminan sosial terhadap seluruh tenaga kerja di Indonesia. Aturan yang mengatur tentang Jaminan Sosial di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pegawai swasta, Undang-Undang Nomor  11  Tahun  1969  tentang  Pegawai  dan  Pensiunan  Janda/Duda  pegawai (selanjutnya disebut UU Taspen).
Setelahnya  pada  tahun    2004  ditandai  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Negara Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun  2004 tentang Sistem  Jaminan Sosial  Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN) yang mengatur tentang perlindungan jaminan terhadap seluruh  pekerja  di  Indonesia,  peran  pemerintah  makin  nyata  dalam  memberikan perlindungan sosial  bagi  seluruh  warga negaranya.Tujuan dari  UU  SJSN ini  tidak lainuntukmemperlihatkan peran  negara  dalam  melindungi  warga  negaranya,  serta pembangunan perekonomian Indonesia.Sejalan dengan berjalannya waktu, terhadap jaminan sosial  ketenagakerjaan di Indonesia juga mengikuti  aturan dari International Labor  Organization .  Salah  satunya  adalah  untuk  disebuah  negara  dalam penyelenggaraan jaminan  sosial  diselenggarakan  oleh  sebuah  badan  yang  bersifat nirlaba serta bersifat gotong royong. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dicita-citakan oleh pendiri bangsa Indonesia yakni “dari dan untuk rakyat”. Maka dari itu dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (selanjutnya disebut  dengan UU BPJS).
Implementasinya di lapangan dengan telah terbitnya UU SJSN, UU Taspen, UU BPJS, ternyata masih saja belum  dapat melindungi seluruh  tenaga kerja di  Indonesia yang dalam hal ini adalah tenaga kerja Non-Aparatur Sipil Negara atau yang lebih dikenal dengan Honorer. Banyak terjadi di  daerah, bahwa tenaga kerja  Non-Aparatur Sipil Negara tidak  mendapatkan perlidungan jaminan sosial  seperti  dengan APARATUR SIPIL NEGARA, padahal jika dilihat dari porsi kerja mereka tidak jauh berbeda dengan APARATUR SIPIL NEGARA.
Saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah lahir Peraturan Gurbenur Nomor 51  Tahun  2020  Tentang  Kewajiban  Kepesertaan  Program  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut  Pergub  BPJS). Lahirnya Pergub  BPJS  ini  tidak terlepas dari apa yang telah diamanatkan dalam UU SJSN terkait dengan perlindungan tenaga kerja  di  Indonesia. Dalam  Pergub  BPJS  itu  mengatur  tentang perlindungan tenaga kerja sektor Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah. Pergub BPJS tersebut juga mengatur tentang perlindungan terhadap Non-Aparatur Sipil Negara di wilayah pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai  dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
Pada kenyataannya setelah terbitnya Pergub  BPJS tersebut  pada 10 September 2020, sampai  dengan  bulan  Desember  2021 belum  dapat  maksimal  dalam  perlindungan terhadap Non-Aparatur  Sipil Negara di  wilayah Provinsi NTB. Hal tersebut terlihat dalam data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bahwa dari jumlah 30.232 tenaga kerja non-aparatur  sipil  negara  di  pemerintahan  kota/kabupaten  se  NTB,  yang  sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru 10.370 orang atau baru terlindungi sejumlah 25% dari keseluruhan.    Urgensinya dari penelitian ini adalah agar seluruh tenaga kerja bisa  segera  mendapatkan  mendapatkan  perlindungan  dari  BPJS  Ketenagakerjaan. Kerugian yang mungkin timbul adalah ketika tenaga kerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami resiko sosial dan hal itu tidak dapat di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian terhadap hal ini. Berdasarkan latar belakang diatas maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan tenaga kerja Non-Aparatur Sipil Negara di wilayah Pemerintahan Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimanakah  implementasi  di  lingkunga  pemerintah  Provinsi  NTB  setelah terbitnya  Peraturan  Gurbenur  Nomor  51  Tahun  2020  tentang  Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  empiris. Penelitian hukum empiris  merupakan penelitian berkarakteristik non doktrinal yang dilakukan  melalui  penelitian  lapangan. 6 Pada  penelitian  ini,  hukum  dikonsepkan sebagai salah satu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu penelitian yang dilakukan melalui observasi di  Sekretariat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagi pemberi kerja dari setiap non-aparatur sipil negara serta wawancara dan memperoleh data kepesertaan dari kantor BPJS Ketenagakerjaan NTB sebagai penyelenggara yang ditunjuk oleh Peraturan Gurbenur dimaksud.
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan dimana saat ini tenaga kerja Non-Aparatur Sipil Negara di pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota di belum sepenuhnya terlindungi dari adanya resiko sosial yang mungkin terjadi saat bekerja. Situasionalnya saat ini belum ada regulasi yang jelas untuk melindungi tenaga kerja  Non-Aparatur Sipil  Negara di  pemerintahan. Untuk  menanggapi hal  tersebut maka pemerintah Provinsi NTB menertibkan Pergub BPJS. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
Informasi untuk penelitian ini adalah data kepesertaan dari Kantor Sekretariat Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  dan  kantor  BPJS  Ketenagakerjaan NTB.  Analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data  kualitatif,  seluruh  data  yang terkumpul akan dianalisis, dihubungkan antara satu dengan yang lain dan disajikan secara deskriptif dan sistematis.
6 Yati  Nurhayati,  Ifrani,  Yasir  Said.  (2021).  Metodologi  Normatif  Dan  Empris  Dalam Perspektif  Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum  Indonesia 2, no. 1, p.9.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1  Pengaturan  Perlindungan  bagi  Non-APARATUR  SIPIL  NEGARA  di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tenaga kerja merupakan orang yang memiliki  kemampuan bertindak aktif, mampu mempengaruhi dan  melakukan  manajemen terhadap faktor  produksi  lainnya  yang terlibat dalam proses produksi. 7 Perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan bagian yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  perlindungan  terhadap  warga  negara  sebagai kewajiban  negara.  Hak-hak  dasar  sebagai  manusia  harus  terpenuhi  dengan mendapatkan perlindungan dimana saaja mereka berkerja untuk mendapatkan hak-hak dasarnya. 8 Perlindungan tenaga kerja Non-Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTB yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perlindungan dari adanya resiko sosial  saat bekerja ataupun dalam perjalan berangkat dan pulang bekerja. Konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut  berada diatas negara dan diatas semua organisasi  politik  dan  bersifat  mutlak  sehingga  tidak  dapat diganggu  gugat.  Salah satunya hak asasi manusia yang harus dilindungi  adalah hak atas kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, dapat terlihat pada Pasal 27 ayat (2) UUD NKRI  1945 yang menyebutkan bahwa “Tiap -tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya pada Pasal 28H ayat (3) UUD  NRI  1 945  telah  mengatur,  “setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia  yang bermartabat”. Guna menegaskan kembali apa yang telah diamanatkan dari Pasal 28H ayat (3), dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1 945 tercantum “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan martabat kemanusiaan”.
Berdasarkan aturan-aturan dasar tersebutlah maka di tahun 2004 pemerintah membuat dan menerbitkan UU SJSN guna menegaskan bahwa jaminan sosial merup akan “hak” bukan “hak istimewa”. Pengertian dari  Sistem  Jaminan Sosial Nasional seperti  yang tertulis dalam penjelasan UU SJSN adalah program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Sejalan dengan  itu  UU  SJSN  pada  dasarnya  merupakan  program  negara  yang  bertujuan memberi  kepastian  perlindungan  dan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Maksud dan tujuan dari UU SJSN ini pula sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945 yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak  apabila  terjadi  hal-hal  yang  dapat  mengkibatkan  hilang  atau  berkurangnya pendapatan, karena  menderita  sakit,  mengalami  kecelakaan, kehilangan  pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun seperti  yang telah disebutkan dalam Pasal 3 UU SJSN.
7 Satrio Adi Setiawan. (2010). Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, Pengalaman Kerja Dan Jenis Kelamin Teradap Lama Mencari Kerja  Bagi Tenaga Kerja  Terdidik  Di Kota Magelang. Universitas Diponogoro.
8 Fatkhul  Muin. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Tinjauan Terhadap  UU  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia. Jurnal Cita Hukum .
Menyambung dari UU SJSN, di  tahun 2011 dibentukalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS) sebagai langkah konkrit pemerintah untuk menselaraskan penyelenggaraan program jaminan sosial  di  Indonesia.  Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut  BPJamsostek)  sebagai  penyelenggara  untuk  program  Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun dibentuk sesuai  dengan  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  UU  BPJS.Fungsi  dari BPJamsostek  adalah sebagai badan hukum public  yang  menyelenggarakan program perlindungan  tenaga  kerja.  Guna  mengatur  secara  teknis  tentang  kepesertaaan BPJamsostek, maka pemerintah di tahun 2013 menertbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (selanjutnya disebut Perpres 109).
Pasal  3  Perpres  109  mengatur  tentang  peserta  dari  program  jaminan  sosial ketenagakerjaan  yakni  Peserta  Penerima  Upah  dan  Peserta  bukan  Penerima Upah.Peserta Penerima Upah pun dibagi lagi menjadi dua yakni pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Pekerja yang dimaksud dalam pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perpres 109 antara lain:
a. Calon pegawai negeri sipil;
b. Pegawai Negeri Sipil;
c. Anggota TNI;
d. Anggota Polri;
e. Pejabat negara;
f. Pegawai pemerintah non pegawai negeri;
g. Prajurit siswa TNI; dan
h. Peserta didik Polri.
Sedangkan  yang  termasuk  dalam  pekerja  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja  selain penyelenggara  negara  adalah  tenaga  kerja  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja  yang usahanya disesuikan dengan skala usaha itu sendiri dan segmentasi tenaga kerja yang ketiga adalah Peserta Bukan Penerima Upah yakni tenaga kerja yang bekerja di  luar hubungan kerja atau pekerja mandiri sesuai dengan Pasal 7 huruf b Perpres 109.
Khusus untuk Non-Aparatur Sipil Negara masih mengacu pada Perpres 109 dan akan dilanjutkan  dengan  pembentukan  peraturan  pemerintah  sebagai  aturan  teknis pelaksanaanya. Sampai dengan Tahun 2020, belum  ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk para tenaga kerja Non-Aparatur Sipil  Negara tersebut.  Sejalan dengan  apa yang telah  diamanatkan dalam UU  BPJS bahwas  setiap  pemberi  kerja  wajib  untuk  mendaftarkan tenaga  kerjanya  kedalam program  jaminan  sosial,  maka  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  telah menerbitkan  Peraturan  Gubenur  yang  membahas  khusus  untuk  jaminan  sosial ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Peraturan Gubenur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (Selanjutnya disebut dengan Pergub Jamsotek).
Pergub  Jamsostek  ini  terbit  di  Tahun 2020, dimana urgensi  dari terbitnya Peraturan Gubenur ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan dasar
bagi  seluruh  tenaga  kerja  dan  keluarganya.  Berdasarkan Pasal  5  ayat  (2)  Pergub Jamsostek, bahwa “Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari :  a. peserta penerima upah; dan b peserta bukan penerima upah”.
Pengertian Peserta Penerima upah sendiri adalah Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara pemerintah dan pekerja yang bekerja pada pemberi  kerja selain penyelenggara pemerintah  daerah.Khusus untuk  pengaturan terhadap tenaga  kerja Non-Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Pergub  Jamsostek, bahwa, “Pekerj a  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja  penyelenggara  pemerintah  daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Maka dengan telah terbitnya Pergub Jamsostek ini telah memberikan kepastian hukum  terhadap perlindungan tenaga kerja  Non-Aparatur Sipil  Negara di  Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wawancara yang  dilakukan dengan  Karo Bidang  Hukum  di Sekretariat  Provinsi  NTB,  Bapak  Mujahidin,  bahwa  sebelum  terbitnya  peraturan gurbenur ini,  belum  ada aturan yang  mengatur tentang perlindungan untuk tenaga kerja non aparatur sipil negara atau honorer di lingkungan pemerintah provinsi NTB. Hal tersebut  menimbulkan tidak  ada perlindungan bagi  pegawai non aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga jika terjadi risiko  sosial  yang  menimpa  pegawai  non  aparatur sipil  negara,  maka  pemerintah provinsi  NTB belum  bisa  memberikan santunan yang  pantas, ungkap beliau  ketika dilakukan wawancara di ruangan Kepala biro hukum.

## 3.2  Implementasi  Peraturan  Gurbenur  Nomor  51  Tahun  2020  di  Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Perlindungan  tenaga  kerja  yang  diatur  dalam  Pergub  Jamsostek  ini  memberikan kewenangannya pelaksanaannya ke BPJS Ketenagakerjaan untuk selanjutnya disebut BPJamsostek. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik  yang dibentuk oleh Undang-Undang yang memberikan tugas untuk melaksanakan program perlindungan tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai 4 Program perlindungan tenaga kerja dari adanya risiko sosial  yang bisa terjadi kapanpun, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
Program JKK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Pasal 1 angka 1 PP  44 tahun 2015 menyebutkan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami  kecelakaan kerja  atau penyakit  yang  disebabkan  oleh  lingkungan  kerja. Program JKM juga diatur dalam PP 44 Tahun 2015 dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Selanjutnya pengertian JHT diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua menyebutkan bahwa Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Terakhir program Jaminan Pensiun  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor  45  Tahun  2015 Tentang Penyelenggaraan Program  Jaminan  Pensiun  dalam  Pasal  1  Angka  1  menyebutkan bahwa Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan
penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa perlindungan tenaga kerja aktif yang sudah dilindungi  progam  BPJS  Ketenagekarjaan di  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat sampai dengan periode 31 Oktober 2021 sebesar 276.047 orang yang terdiri dari 122.610 (pekerja pada instasi  pemerintah Kab/Kota di  wilayah Provinsi Nusa  Tenggara Barat) yang tersebar di 6.890pemberi kerja/badan usaha, 23.456 pekerja bukan penerima dan 129.981 pekerja di sektor jasa konstruksi.Akumulasi Kepesertaan periode 30 November 2021 :
Tenaga Kerja Peserta Aktif Jumlah Pekerja (Data BPS NTB) Coverage Formal: Total Pekerja Formal : - Penerima Upah
-  Non APARATUR SIPIL
NEGARA - Pekerja Migran Indonesia - Sektor Jasa konstruksi 258.1 92 84.68 9 35.172 4.361 133.970 605.807 (APARATUR SIPIL NEGARA 57.468 + P OLRI 9.655 + TNI 10.586 =  77.70 9) TOTAL 683.516 42,62% Informal: - Bukan Penerima Upah 34.112 1.892.440 1,80 % Total 292.304 2.575.956 11,35% *Sumber: Hasil Observasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan wawancara dengan Karo Bidang Hukum di Sekretariat Provinsi NTB, Bapak Mujahidin No Tenaga Kerja Peserta Aktif Oktober 2021 Peserta Aktif Oktober 2020 Growth (Year on Year) Peserta Non Aktif s/d Oktober 2021 1 Formal 252.591 231.119 9,3% 14.947 2 Informal 23.456 27.762 -15,5% 5.018 Total 276.047 258.881 6.63% 19.965
*Sumber Hasil Observasi dikantor BPJS Ketenagakerjaan NTB dan wawancara dengan Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Mansursyah
Berdasarkan tabel pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTB di atas dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan kepesertaan pada sektor pekerja formal sebesar 9,3% dari tahun 2020 dan pada sektor pekerja informal terdapat pengurangan peserta sebesar 15,5%  kepesertaan  pekerja  informal  di  tahun  2021.  Hasil  dari  wawancara  yang dilakukan dengan kepala bidang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan NTB, bahwa untuk implementasi  pergub  ini  belum  maksimal,  karena  masih  ada  kota/kab  yang  tidak langsung melaksanakan aturan dari provinsi NTB terkait dengan kebijakan dari masing-
masing kepala daerah. Hal ini lah yang disampaikan oleh Bapak Mansursyah sebagai factor penghambatnya implementasi pergub  ini.  Jika  dilihat dari  teori  perlindungan hukum bahwa seharusnya dengan telah terbitnya pergub ini secara langsung mengikat kota/kab yang berada di bawah provinsi NTB. Tetapi hal tersebut tidak berlaku ketika dari  masing-masing  kepala daerah memiliki  kebijakan yang  berbeda  dari  gubernur NTB.
Hasil  dari  wawancara dengan Kepala  Biro  Bidang  Hukum,  beliau  menyampaikan bahwa untuk dapat berjalannya aturan di Provinsi harus didukung oleh seluruh pihak, tetapi ketika sudah memasuki wilayah kota/kab, pemerintah provinsi tidak memiliki kekuatan  untuk  memaksakan  aturan  tersebut  dapat  langsung  dijalankan  karena keadaaan dari masing-masing politik di  kota/kab. Sampai dengan periode pelaporan Oktober 2021 terdapat tenaga kerja yang non aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 19.965 orang
Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selain Pergub Jamsostek juga di dukung dengan adanya regulasi atau peraturan pemerintah daerah  baik  tingkat  Provinsi  maupun  tingkat  Kabupaten/Kota,  berikut  regulasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, antara lain :
No Mitra Nomor Perihal 1  PEMERINTAH KAB BIMA NOMOR : 9 TAHUN 2017, TANGGAL 17 FEBRUARI 2017 PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017, (LAMPIRAN I HALAMAN 18 POINT 5 : PERANGKAT DESA DIWAJIBKAN MENDAFTAR 4 PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN) 2 PEMERINTAH KOTA BIMA INSTRUKSI WALIKOTA NOMOR : 135 TAHUN 2021 PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN, DAN PERJANJIAN KERJA ANTAR WAKTU TERTENTU PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KOTA BIMA 3  KABUPATEN BIMA INSTRUKSI BUPATI BIMA NOMOR : 01 TAHUN 2021 PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN, DAN PERJANJIAN KERJA ANTAR WAKTU TERTENTU PADA PELAKSANAAN

## PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KABUPATEN BIMA
Upaya peningkatan kesejahteraan dan  menjamin perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat pekerja di Provinsi NTB, pemerintah daerah telah  melakukan  beberapa  upaya  dalam  mendukung  optimalisasi  perlindungan jaminan  sosial  ketenagakerjaan.  Namun  saat  diwawancarai  di  kantor  BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Bidang Kepesertaan, Bapak Mansursyah mengucapkan bahwa cakupan ( coverage ) perlindungan saat ini masih belum maksimal dimana perlindungan untuk pekerja Penerima Upah adalah 36,95% dan pekerja Bukan Penerima Upah adalah 1,24%. 9 Optimalisasi  perlindungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  bagi  pegawai pemerintah  non  pegawai  negeri  (non  Aparatur  Sipil  Negara)  pemerintah  daerah provinsi dan kabupaten/kota di provinsi NTB. Perlindungan yang saat ini berjalan di NTB adalah untuk non APARATUR SIPIL NEGARA pemerintah daerah sebesar 10.370 orang dan untuk aparatur pemerintah desa sebesar 13.169 orang, dengan rincian sebagai berikut :
9 Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  NTB,  Bapak Mansursyah, 01-2021
WILAYAH KERJA
TERLINDUNGI BELUM TERLINDUNGI % TERLINDUNGI JUMLA H OPD JUMLAH NON APARATU R SIPIL NEGARA JUMLA H OPD JUMLA H NON APARAT UR SIPIL NEGAR A NTB 39 4.010 2 17 99.58% KOTA MATARAM 14 3.467 15 1.667 67.53% KAB LOBAR 4 414 40 4.634 8.20% KAB LOMBOK UTARA 2 186 28 1.682 9.95% KAB LOMBOK TENGAH 8 1.201 36 9.848 10.87% KAB LOMBOK TIMUR 41 2.878 17 7.796 26.96% KAB SUMBAWA 56 1.626 0 0 100% KAB SUMBAWA BARAT 2 31 37 3.000 1% KOTA BIMA 15 368 19 525 41.2% KAB BIMA 11 174 57 2.265 7.13% KAB DOMPU 2 21 38 1.795 1.16%

## Sumber data observasi lapangan di kantor BPJS Ketenagakerjaan NTB
WILAYAH KERJA TERLINDUNGI BELUM TERLINDUNGI % TERLINDUNGI JUMLA H DESA JUMLAH APARAT JUMLA H DESA JUMLA H APARAT NTB - - - - - KOTA MATARAM - - - - - KAB LOBAR 98 1.312 24 200 86.77% KAB LOMBOK UTARA 33 548 0 0 100% KAB LOMBOK TENGAH 126 2.465 1 8 99% KAB LOMBOK TIMUR 239 3.409 0 0 100% KAB SUMBAWA 100 1.114 57 600 65% KAB SUMBAWA BARAT 20 227 37 355 39% KOTA BIMA - - KAB BIMA 394 3.834 0 0 100% KAB DOMPU 19 260 125 1.875 12.17% TOTAL 1.029 13.169 244 3.038 81.25%
*. Sumber data observasi lapangan di kantor BPJS Ketenagakerjaan NTB
Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan diatas, bahwa efektivitas dari terbitnya Pergub  Jamsostek  di  NTB  belumlah  maksimal.  Sehingga coverage tenaga  kerja  di Provinsi  Nusa Tenggara masih kecil.  Jika  dikaitkan dengan teori  efektivitas  hukum friedman bahwa efektif dan berhasilnya tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsure sistem  hukum yakni  struktur hukum, substansi hukum  dan budaya hukum. Maka unsur struktur hukum dalam menjalankan pergub ini belum maksimal. Karena dari aparat penegak hukum yakni kepala daerah belum menjalankan aturan yang sudah di buat di provinsi NTB.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan pembahasan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu sebagai berikut:
1.  Pengaturan perlindungan terhadap tenaga kerja Non-Aparatur Sipil Negara sudah jelas  diatur dan tidak  bertentangan dengan peraturan lainnya, serta kewenangan atribusi diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program
TOTAL 194 10.370 289 30.232 25.54%
tersebut di  Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubenur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosi al Ketenagakerjaan , bahwa, “Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Maka dengan telah terbitnya  Pergub  Jamsostek  ini  telah  memberikan  kepastian  hukum  terhadap perlindungan tenaga kerja Non-Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.  Implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat pekerja  di  Provinsi  NTB  saat  ini  belum  maksimal  setelah  terbitnya  Peraturan Gubenur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Kepesertaan  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan.  Terlihat  dari  cakupan ( coverage ) perlindungan saat ini perlindungan untuk pekerja Penerima Upah adalah 36,95% dan pekerja Bukan Penerima Upah adalah 1,24%.
Ucapan Terima Kasih ( Acknowledgments )
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Barat dan pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang menunjang bahan hukum dalam penulisan ini. Ucapan terimakasih juga diberikan kepada  dewan redaksi  Jurnal  Analisis  Hukum  (JAH) Fakultas  Hukum  Universitas Pendidikan  Nasional  yang  telah  memberikan  kesempatan  untuk  publikasi  hasil penelitian ini.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Buku :
Hartono. (1991).  Sunaryati. Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional . Bandung: Alumni. Mulyadi,  Dedi.  (2012). Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sanksi  Pidana  Pemilu  Legislatif  Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi . Jakarta: Gramata Publishing.
Sembiring, Sentosa. (2017). Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait : Bandung: Nuasa Aulia.
Jurnal:
Charda S, Ujang. (2015). Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurnal Wawasan Hukum 32, no. 1.
Muin,  Fatkhul.   (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) . Jurnal Cita Hukum. Nurhayati,  Yati,  Ifrani,  Yasir  Said.  (2021). Metodologi  Normatif  Dan  Empris  Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1. Setiawan, Satrio Adi. (2010). Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, Pengalaman Kerja Dan Jenis  Kelamin Teradap Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di  Kota Magelang . Universitas Diponogoro. 2010. Soleh, Ahmad. (2017). Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. 6, no. 2.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456). Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan  Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor  154,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5714).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2015  Tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Pensiun  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor  155,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5715).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun  2015  Tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Hari  Tua  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor  156,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5716).
Peraturan Presiden  Republik  Indonesia Nomor  109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan  Program  Jaminan  Sosial  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 253).
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Kepesertaaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 No 51).