Volume 3 No 2 Oktober 2018 http://journal.trunojoyo.ac.id/pangabdhi ISSN: 2477-6289
Pemberdayaan Masyarakat Tergusur Akibat Pembangunan Bendungan Nipah-Sampang Madura Melalui Pengembangan Kawasan Desa Wisata Syariah

## Andrie Kisroh Sunyigono, Rosyida Ekawati, Mardiyah Hayati
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura E-mail : sunyigono@gmail.com
http://dx.doi.org/10.21107/pgd.v4i2.4940
Kabupaten  Sampang  adalah  salah  satu  kabupaten  yang  ditempati  Kuliah  Kerja  Nyata  Universitas Trunojoyo  Madura  Semester.  Hal  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  masih  rendahnya  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Kabupaten  Sampang  sebesar  59.58.  Penerjunan  mahasiswa  KKN  di Kabupaten  Sampang  diharapkan  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  pemberdayaan  masyarakat. Target  luaran  dalam  program  kegiatan  ini  adalah:  a)  Kelancaran  proses  transfer  ilmu  pengetahuan teknologi dan seni dari perguruan tinggi ke masyarakat dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat,  b)  Peningkatan  kepekaaan  mahasiswa  dalam  mensikapi  permasalahan  yang  terjadi  di masyarakat,  c)  Peningkatan  keterampilan  masyarakat  di  sekitar  Bendungan  Nipah  dengan  kegiatan produktif  seperti  kerajinan  bambu  dan  pangan,  d)  Terbukanya  peluang  usaha  baru  dibidang  wisata syariah  yaitu  souvenir  bercirikan  Kemaduraan  dan  Keislaman,  e)  Perbaikan  sistem  kerja  kelompok usaha mitra melalui penerapan system pembukuan sederhana. Hasil dari kegiatan KKN-PPM ini adalah: 1. Terbentuknya dua kelompok usaha kerajinan bambu di Desa Nagasareh dan Desa Pelanggaran Barat sebagai kelanjutan dari Kelompok Posdaya yang telah dibentuk pada KKN periode sebelumnya, 2. Kedua kelompok  usaha  tersebut  telah  mampu  membuat  10  varian  produk  kerajinan  bambu  sebagai  hasil pelatihan, 3. Kemampuan masyarakat dalam manajemen usaha dan pembukaan sederhana meningkat.
Kata Kunci : pemberdayaan masyarakat, Sampang, kuliah kerja nyata, kerajinan

## PENDAHULUAN
Salah satu lokasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)  Universitas  Trunojoyo  Madura  adalah Kabupaten  Sampang.  Pemilihan  daerah  didasari oleh  pertimbangan  masih  rendahnya  indeks pembangunan  manusia  di  kabupaten  tersebut. Sebagai  perbandingan  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  Jawa  Timur  pada  tahun  2010 adalah  71.55  (BKKBN  Jawa  Timur,  2012) sedangkan  IPM  Kabupaten  Sampang  adalah 59.58.  Bahkan  IPM  kabupaten  ini  juga  terendah di Pulau Madura (IPM Sumenep 65.3, Bangkalan 64.52  dan    Pamekasan  64.41)  dan  Sampang 59.58.  Dari  data  diatas  Nampak  bahwa Kabupaten  Sampang  mempunyai  IPM  terendah di  Jawa  Timur  dan  di  Madura.      Ditinjau  dari aspek  pendidikan,  IPM  yang  rendah  berkorelasi positif  dengan  rendahnya  beberapa  indikator pendidikan.  Tingkat  pendidikan  di  Sampang sangat  rendah.  Bahkan  penduduk  Kabupaten Sampang rata-rata mengenyam pendidikan hanya sampai pada tingkat 3 sekolah dasar. Kondisi ini terendah  di  Indonesia.    Demikian  juga  dengan penduduk  buta  huruf  di  Sampang  masih  sangat
tinggi yaitu adalah terendah di Jawa Timur yaitu 142 ribu orang atau 34.96% dari total penduduk. Selanjutnya jumlah penduduk yang putus sekolah dan  anak  yang  berada  pada  usia  sekolah  dan tidak  melanjutkan  ke  jenjang  selanjutnya  masih sangat tinggi.
Apabila dilihat dari aspek IPM yang lain yaitu indikator  ekonomi,  pada  tahun  2010  tingkat pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Sampang terendah  di  Jawa  Timur  yaitu  5.33%.  Saat  ini pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Sampang masih terendah dibandingkan tiga kabupaten lain di Pulau Madura. Potensi ekonomi masih belum dioptimalkan  seperti  potensi  pertanian  di  daerah utara serta pemanfaatan infrastruktur yang belum dimaksimalkan.
Hal  senada  juga  bisa  dilihat  pada  indikator IPM  berikutnya  yaitu  Indikator  kesehatan. Tingkat  capaiannya  juga  masih  rendah.  Salah satu  indikatornya  adalah  tingginya  angka kematian  bayi  yaitu  58.92  per  1000  kelahiran hidup.  Perlu  upaya  penyadaran  masyarakat  akan pentingnya  arti  kesehatan  dan  pemerintah  harus mendorong  dan  memfasilitasi  masyarakat  agar
mau  dan  mampu  untuk  merubah  pola  hidupnya menjadi pola hidup yang lebih sehat.
Namun demikian, Kabupaten Sampang mempunyai  potensi  untuk  dikembangkan  yang diharapkan  mampu  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat.  Salah  satu  potensi  yang  belum digarap  dengan  serius  adalah  bidang  pertanian. Pemerintah Kabupaten Sampang telah menetapkan  Kecamatan  Banyuates  sebagai sentra agrobisnis di Kabupaten Sampang. Hal ini didasari  oleh  beberapa  pertimbangan  adanya beberapa  potensi  yaitu  potensi  masyarakat, potensi  lahan  dan  potensi  vegetasi.    Potensi masyarakat  di  kawasan  tersebut  (termasuk  Desa Nagasareh,  Pelanggaran  Barat  dan  Masaran) sangat  mendukung  untuk  dikembangkan  sebagai kawasan  agribisnis.  Kultur  agraris  masyarakat yang kuat serta pengalaman berusahatani yang panjang  merupakan  peluang  besar  yang  sangat dibutuhkan  dalam  mengembangkan  kawasan agribisnis. Mereka sudah mempunyai pengalaman  yang  luar  biasa  dalam  bercocok tanam.  Hanya  perlu  didorong  untuk  mampu menerapkan  teknologi  produksi  baru  agar produktifitas hasil usahataninya meningkat.
Kecamatan  Banyuates  mempunyai  luas  lahan pertanian yang paling luas dibandingkan Kecamatan Sokobanah dan Kecamatan Ketapang yang  sama-sama  akan  dikembangkan  sebagai kawasan agribisnis di Kabupaten Sampang. Luas lahan  pertanian  sawah  di  Kecamatan  Banyuatas adalah  1.076  Ha  sedangkan  non  sawah  12.083 Ha  sedangkan  untuk  lahan  non  pertanian  hanya 964  Ha.  Sehingga  penggunaan  lahan  untuk aktifitas  pertanian  lebih  besar  hingga  mencapai 91.93 Ha dari luas lahan secara keseluruhan, atau bisa  dikatakan  93%  dari  luas  lahan  digunakan untuk  aktifitas  pertanian  dan  sisanya  7%  untuk non pertanian.
Potensi vegetasi di Desa Nagasareh, Pelanggaran  Barat  dan  Nagasareh  sangat beragam.  Umumnya  adalah  tanaman  semusim (pangan,  buah-buahan  dan  industri)  serta tanaman  tahunan.  Jenis  tanaman  semusim diantaranya adalah padi, jagung, ketela, sorghum, bentul  (pangan),  semangka  dan  pisang  (buah- buahan),  cabe  jamu,  pandan,  rumput  gajah (industri).  Sedangkan  untuk  tanaman  tahunan diantaranya  adalah  mente,  mangga,  jati,  nangka, bambu dan kelapa.
Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten Sampang telah membangun  Bendungan  Nipah  di  Kecamatan
Banyuates  Kabupaten  Sampang.  Salah  satu tujuannya adalah untuk meningkatkan
ketersediaan  air  untuk  irigasi  sehingga  jumlah lahan beririgasi teknis akan meningkat dari yang semula  225  hektar  yang  sudah  mendapatkan sumber  air  dari  Bendungan  Montor  dtambah dengan  925  ha  yang  merupakan  areal  sawah tadah hujan.
Pembangunan  Bendungan  Nipah  merupakan solusi untuk pertumbuhan wilayah di kawasan di dataran  rendah  seperti  Desa  Montor,  Tebanah dan desa-desa sekitarnya karena mampu memperluas lahan pertanian yang berigasi teknis seluas  225  Ha  (semula  irigasi  semi  teknis)  dan 925  Ha  (semula  tanah  tadah  hujan).  Sehingga ditinjau  dari  dampak  positifnya  memang  cukup besar  dalam  rangka  mengurangi  keterbatasan  air di Pulau Madura khususnya Kabupaten Sampang.    Namun  dampak  negatifnya  juga cukup besar. Pembebasan lahan untuk daerah tangkapan  bendungan  seluas  357,073  ha  yang tersebar  di  7  desa  menimbulkan  dampak  sosial, ekonomi  dan  budaya  yang  besar.  Pembebasan lahan yang dilakukan sejak 1981 telah memberikan  ganti  rugi  kepada  1,871  kepala keluarga,  namun  hingga  tahun  2013  proses pembebasan  lahan  masih  belum  selesai  karena klaim  masyarakat  bahwa  lahannya  masuk  ke dalam daerah tangkapan masih terus terjadi.
Meskipun bangunan bendungan sudah selesai namun  proses  penggenangan  masih  belum dilakukan,  menunggu  terselesaikannya  proses pembebasan  lahan.  Permasalahan  lainnya  adalah sebagian  besar  masyarakat  yang  telah  menjual lahannya  hingga  saat  ini  belum  pindah  dari daerah  tangkapan  sedangkan  uang  ganti  rugi telah  habis.  Dari  aspek  sosial,  permasalahan besar  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  di  sekitar kawasan  Bendungan  Nipah  adalah  rendahnya tingkat  pendidikan  penduduk.  Sebagian  besar penduduk  tidak  tamat  SD  dan  atau  masih berpendidikan  SD  (71.1%)  sedangkan  sisanya berpendidikan  SMP.  Jumlah  penduduk  yang lulus  SLTA  dan  Sarjana  masih  sangat  terbatas. Hal  ini  menyebabkan  sebagian  besar  penduduk bermata  pencaharian  sebagai  petani  yang unskilled  labour dan  mereka  kesulitan  untuk beralih  ke  sektor  lain.  Sehingga  potensi munculnya pengangguran baru sangat besar yang akan  menimbulkan multiplier  effect yang negative untuk daerah di sekitarnya. Permasalahan  krusial  lainnya  adalah  besarnya jumlah  penduduk  yang  terdampak  bendungan dan  mereka  masih  berada  pada  kawasan tangkapan  air.  Jumlah  mereka  berkisar  9.355 jiwa.
Gambar 1. Lokasi Bendungan Nipah Kabupaten Sampang
Dari  uraian  diatas  maka  rumusan  masalah yang  dihadapi  oleh  masyarakat  di  sekitar Bendungan  (Nagasareh,  Pelanggaran  Barat  dan Masaran) adalah :
1. Tingkat  pendidikan  dan  keterampilan  yang rendah.
2. Rendahnya  lapangan  pekerjaan  khususnya  di luar bidang pertanian.
3. Pendapatan  penduduk  yang  rendah  yang berimplikasi  pada  rendahnya  tingkat  kualitas hidup.
4. Kurangnya akses pemasaran.
5. Rendahnya manajemen usaha.
6. Keterbatasan modal kerja.
7. Rendahnya daya beli masyarakat.
8. Rendahnya kemampuan petani dalam melaksanakan proses produksi.
9. Sarana  dan  prasarana  kurang  memadai (seperti kerusakan jalan dan  minimnya sarana air bersih)
Target  dari  kegiatan  Kuliah  Kerja  Nyata Pembelajaran  Pemberdayaan  Masyarakat  (KKN- PPM) ini adalah :
1. Meningkatkan kepedulian, kepekaan dan daya nalar  mahasiswa  dalam  menemu  kenali permasalahan  yang  ada  di  dalam  masyarakat serta mencari solusi pemecahannya berdasarkan  pada  bekal  keilmuan  yang  telah mereka terima.
2. Memperkuat jalinan kemitraan antara Akademisi – Pemerintah – Masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat  melalui  sinergi  pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan  keterampilan  masyarakat  di sekitar  Bendungan  Nipah  dengan  kegiatan produktif seperti kerajinan bambu dan logam.
4. Membuka  peluang  usaha  baru  diluar  sektor pertanian  bagi  kelompok masyarakat  yang kehilangan lahan akibat pembangunan Bendungan Nipah.
5. Meningkatkan  wawasan  kelompok  mitra  dan masyarakat sekitar Bendungan tentang konsep Wisata Syariah.
6. Merevitalisasi peran dan kontribusi kelompok mitra dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## METODE
Strategi  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan program  KKN-PPM  adalah    bersifat partisipatif artinya semua metode dilakukan dengan memperhatikan  dan  melibatkan  kelompok  mitra. Adapun  metode-metode  tersebut  adalah  sebagai berikut :
1. Sosialisasi  kegiatan :  Metode  sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi terkait  dengan  program  KKN  kepada  dosen pembimbing  lapang,  mahasiswa  KKN-PPM, kelompok  mitra,  masyarakat  sekitar  serta pemerintah lokal dan kabupaten.
2. Observasi  dan  identifikasi :  Metode  ini relevan untuk mengidentifikasi kondisi sasaran,  masalah,  potensi  dan  peluang pengembangan  program.  Metode  ini  juga digunakan untuk melakukan observasi program  dan  kegiatan  yang  tepat  dan  relevan dengan  program  dan  kegiatan  yang  akan dilakukan.
3. Pelatihan :  Metode  pelatihan  diberikan  oleh expert baik  yang  berasal  dari  Universitas Trunojoyo  Madura  maupun  praktisi/pakar dari  luar  universitas.  Metode  ini  dimulai dengan  proses  identifikasi  kondisi  khalayak sasaran dan kondisi lingkungan yang berpengaruh  sehingga  materi  yang  diberikan akan sesuai dengan kondisi masyarakat.
4. Demoplot :  Metode  demoplot  dilakukan setelah  kegiatan  pelatihan.  Materi  yang diperoleh dari pelatihan selanjutnya dipraktekkan  agar  peserta  pelatihan  lebih mempunyai kemampuan untuk
mempraktekkan hasil yang bias dibuat.
5. Monitoring  dan  evaluasi :  Monitoring  dan evaluasi  dilaksanakan  mulai  dari  persiapan program  kerja,  pelaksanaan  program  kerja serta pasca pelaksanaan program KKN PPM. Untuk  menyelesaikan  masalah  sebagaimana disebutkan diatas maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah:
 Persiapan  dan  sosialisasi serta  pelatihan tim Pemberdayaan  Masyarakat :  Kegiatan  ini dilakukan  untuk  mempersiapkan  infrastruktur pendukung program KKN-PPM. Pada tahapan
ini program KKN-PPM
disosialisasikan  kepada  mahasiswa  KKN-
PPM,  dosen  pembimbing  lapang,  kelompok mitra,  masyarakat  sekitar  dan  pemerintah. Disamping  itu  juga  dibentuk  dan  dilatih kader/tim pemberdayaan yang nantinya menjadi  agen  perubahan  yang  mendampingi dan  memfasilitasi  kelompok  mitra  dengan arah dari LPPM UTM.
 Pelatihan  penyusunan  rencana  kelompok Beberapa  tahapan  kegiatan  yang  dilakukan yaitu  strategi  pengembangan  kelompok, pemantapan  tupoksi  kelompok,  pembentukan AD/ART kelompok, serta penyusunan rencana kerja. Target dari kegiatan ini adalah anggota kelompok mampu menyusun rencana kerjanya sendiri dan mereka sudah mempunyai strategi pentahapan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut.
 Pelatihan pengembangan kemampuan kerajinan  masyarakat yaitu kerajinan bambu . Pelatihan  kerajinan  bambu  didasarkan  pada potensi  yang  ada  pada  masyarakat  serta ketersedian sumber daya yang ada. Pada tahap awal  akan  pelatihan  akan  difasilitasi  oleh expert  baik  dari  dalam  dan  luar  utm  untuk memperkenalkan  teknik-teknik  pembuatan souvenir sederhana. Selanjutnya akan dikembangkan  model-model  souvenir  yang lebih  rumit  dan  tentunya  bernilai  ekonomis lebih  mahal.  Pada  tahapan  akhir  akan dilakukan  demonstrasi  pembuatan  kerajinan. Peserta  didik  juga  diberi  kesempatan  untuk mempraktekkan  hasil  pelatihan  yang  telah diperoleh.
 Pelatihan  manajemen  wisata  syariah : Pelatihan  manajemen  wisata  syariah  terdiri dari  beberapa  materi  yaitu:  Islam  dan Pariwisata, Psikologi Pariwisata, serta Psikologi  Islam.  Selain  itu,  bahasa  Arab Pariwisata, serta Pesantren dan Pariwisata.
 Pelatihan  pemasaran  dan  pembukuan : Kegiatan  ini  ditujukan  untuk  memperkuat kemampuan kelompok mitra dalam manajemen  usaha.  Ada  tiga  kegiatan  yang dilakukan  yaitu  pelatihantentang  system akuntansi usaha kecil, pembukuan sederhana, serta aplikasi pembukuaan dengan komputer.
 Pendampingan  dan  Monev :  Pertama  kali kegiatan  pendampingan  dilakukan  oleh  tim mahasiswa KKN dan Dosen UTM.
Selanjutnya kegiatan ini secara bertahap akan dilakukan oleh tim pemberdayaan masyarakat yang  telah  terbentuk.  Sehingga  kontinuitas program akan terjamin. Sedangkan pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  KKN-
PPM dilaksanakan sejak dari proses persiapan/penyusunan  program,  pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan KKN-PPM.

## HASIL PEMBAHASAN
Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  sekitar Bendungan  Nipah  dengan  pola    Kuliah  Kerja Nyata– Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)  dilaksasanakan  secara  bertahap mulai  dari  proses  persiapan,  pembekalan, pelaksanaan  serta  monitoring  dan  evaluasi. Adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Persiapan  KKN-PPM :  Kegiatan  persiapan dilakukan untuk mengkondisikan dan memobilisasi semua sumberdaya yang dimiliki  dalam  rangka  pelaksanaan  program pemberdayaan masyarakat. Secara garis besar kegiatan  ini  dapat  dibagi  menjadi  beberapa kelompok  aktifitas  yaitu:  a)  persiapan  dan mobilisasi  mahasiswa,  yang  terdiri  dari pendaftaran online dan verifikasi kelengkapan dokumen,  b)  persiapan  internal  (kesiapan panitia,  dosen  pembimbing  lapangan,  tim monitoring,  kelengkapan  buku  panduan  dan atribut  KKN-PPM),  c)  koordinasi  eksternal dengan  muspika,  pemerintah  kabupaten, kecamatan  dan  desa  (survey,  observasi  dan penentuan lokasi).
2. Pembekalan KKN-PPM
: Kegiatan pembekalan wajib diikuti oleh semua mahasiswa
KKN-PPM.
Pembekalan
dilakukan secara bergelombang sesuai dengan kelompoknya  masing-masing.  Adapun  materi pembekalan  yang  diberikan:  hakekat  KKN, konsepsi pemberdayaan, penilaian dan pelaporan  KKN,  teknologi  tepat  guna, teknologi informasi pedesaan, metode pembelajaran  pendidikan  formal/in  formal, pemerintahan  dan  budaya  pedesaan  madura, manajemen  UMKM,  pengelolaan  wisata syariah.
3. Survey  dan  Observasi  Lokasi  KKN :  Fokus dari  kegiatan  ini  adalah  observasi  mendalam dalam  rangka  mengetahui  potensi/kekuatan, kelemahan,  peluang  dan  ancaman  yang dihadapi  oleh  warga  Desa  Nagasareh, Pelanggaran Barat dan Masaran. Kegiatan ini didampingi  oleh  DPL  dengan  tujuan  agar dapat  memberikan  arahan  kepada  mahasiswa agar mampu mengidentifikasi kondisi dengan dengan  lebih  baik..  Dari  kegiatan  ini diperoleh    hasil  sebagai  berikut:                    a). terbentuk  kesepahaman  antara  mahasiswa KKN/DPL  dengan  perangkat  desa  terkait dengan  fokus  kegiatan  yang  akan dilakukan
terkait  dengan  pengembangan  kawasan  desa wisata  syariah  dan  b)  pemetaan  daftar kebutuhan  desa  terutama  yang  terkait  dengan kegiatan  pemberdayaan  dan  peningkatan keterampilan masyarakat.
4. Penyusunan  Program  Kerja  KKN-PPM : Penyusunan program kerja ini dilakukan oleh mahasiswa KKN dengan arahan dari DPL dan tim  Panitia  KKN-PPM.  Program  kerja  yang disusun  harus  mengacu  pada  tema  kegiatan KKN-PPM  yaitu  pemberdayaan  masyarakat tergusur  akibat  pembangunan  Bendungan Nipah-Sampang melalui pengembangan kawasan desa wisata syariah.
5. Pemaparan  Usulan  Program  KKN-PPM : Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  mengarahkan program  kerja  mahasiswa  agar  sesuai  dengan target  dan  sasaran  yang  ditetapkan  melalui program KKN-PPM ini. Mahasiswa
diwajibkan mempresentasikan usulan
program  yang  telah  disusun  dihadapkan  tim Panelis yang dibentuk oleh LPPM. Selanjutnya tim panelis memberikan evaluasi, koreksi  dan  saran.      Hasil  evaluasi  dari  tim panelis  terhadap  usulan  program  mahasiswa KKN-PPM adalah a) Desa Masaran: programnya  terlalu  banyak  dan  kurang  fokus sehingga  disarankan  untuk  memfokuskan pada  beberapa  kegiatan  saja.  b)  Desa Nagasareh:  untuk  kegiatan  pembuatan  mocaf hendaknya diperhatikan kesesuaian dan kecukupan  waktu  KKN-PPM.  c)  Desa Pelanggaran  barat:  Sudah  cukup  baik  hanya ada  rencana  output  kegiatan  yang  harus dikurangi. Setelah kegiatan pemaparan program, mahasiswa KKN-PPM harus memperbaiki usulan programnya dan selanjutnya diserahkan kembali ke tim panelis untuk diverifikasi.
6. Pelaksanaan Kegiatan KKN-PPM : Mahasiswa  berangkat  ke  desa  dengan didampingi oleh DPL masing-masing. Rombongan  mahasiswa  KKN  menuju  ke Kantor  Kecamatan  Banyuates  untuk  diterima oleh Muspika sekaligus mendapatkan pengarahan dan pemantapan orientasi lapang. Pada  kesempatan  tersebut  DPL  mengantar mahasiswa  sampai  ke  Posko  KKN-PPM  di desa  dan  menitipkan  mahasiswa  ke  kepala desa  masing-masing.    Kegiatan  yang  telah dilaksanakan adalah dapat dibagi menjadi tiga yaitu  a)  kegiatan  yang  terkait  langsung dengan program utama, b) kegiatan suplemen yang masuk dalam program pendukung.
Gambar 1. Pemberian Materi Pemberdayaan Masyarakat
7. Monitoring  dan  Evaluasi  oleh  DPL :  Dosen pembimbing lapang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksaaan   kegiatan mahasiswa KKN-PPM  setiap  minggu.  DPL  memonitor pelaksanaan program kerja mahasiswa, mengevaluasi  ketercapaian  jadwa  kegiatan serta efektifitas dari kegiatan yang dilakukan.
Setiap  DPL  harus  terlibat  dalam  kegiatan mahasiswa  minimal  satu  kali.  DPL  juga memeriksa kelengkapan administrative mahasiswa seperti log book, laporan kegiatan dll. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa semua kegiatan mahasiswa  telah  berjalan  dengan  baik meskipun ada beberapa kegiatan yang kurang
efektif seperti pelatihan manajemen usaha dan pembukaan.
8. Monitoring  dan  Evaluasi  Program :  Tim panitia  dari  LPPM  juga  melaksanakan monitoring  dan  evaluasi  terhadap  semua kelompok  KKN.  Setiap  kelompok  di  Monev dua  kali  selama  pelaksanaan  KKN.  Terdapat beberapa  aspek  yang  dimonitoring  yaitu:  a. Kesesuaian  usulan  dan  realisasi  program,  b. Partisipasi masing-masing anggota, c. Kelengkapan administratif  (rekap identifikasi masalah,  log  book,  satuan  acara  kegiatan, buku  tamu,  daftar  hadir  kegiatan  dan  lain- lain),  d.  Laporan  kegiatan  dan  lainnya  (web desa,  profil  desa,  buku  desa).  Hasil  dari monitoring  pertama  menunjukkan  bahwa secara administratif semua kelengkapan sudah terpenuhi  namun  belum  terdokumentasi dengan  baik.  Namun  pada  monev  kedua permasalahan ini sudah teratasi.
9. Pameran  dan  Ujian  Akhir :  Penutupan ditandai dengan diadakannya pameran produk unggulan  desa  KKN  yang  dilaksanakan  di Gedung  Graha  utama.  Pada  kegiatan  tersebut semua  desa  diberi  satu  meja  dan  diminta untuk  memamerkan  produk  yang  dihasilkan oleh  mahasiswa  dan  masyarakat.  LPPM  juga memberikan  penilaian  terhadap  pameran KKN  tersebut  dan  juga  merupakan  bagian dari  komponen  penilaian  KKN.  Hasil  dari pameran  KKN  ini  menunjukkan  bahwa mahasiswa  KKN-PPM  mampu  menghasilkan produk  unggulan  KKN  yang  baik  dan berpotensi  untuk  dikembangkan.  Hal  ini terbukti  dengan    dua  dari  tiga  kelompok KKN-PPM  yang  bertema  “Pengembangan Kawasan  Desa  Wisata  Syariah”  mampu keluar sebagai juara.

## KESIMPULAN
Hasil  dari  kegiatan  KKN-PPM  ini  adalah terbentuknya  dua  kelompok  usaha  kerajinan
bambu di Desa Nsagasareh dan Desa Pelanggaran  Barat  sebagai  kelanjutan  dari Kelompok  Posdaya  yang  telah  dibentuk  pada KKN  periode  sebelumnya,      Kedua  kelompok usaha  tersebut  telah  mampu  membuat  10  varian produk  kerajinan  bambu  sebagai  hasil  pelatihan. Kemampuan  masyarakat  dalam  manajemen usaha  dan  pembukaan  sederhana  meningkat. Telah  tumbuh  pemahaman  masyarakat  akan adanya  potensi  ekonomi  melalui  pengembangan kawasan desa wisata di Bendungan Nipah. Untuk keberlanjutan  program  ini  maka  diperlukan dukungan  dari  pemerintah  untuk  mendorong berkembangnya kelompok usahakerajinan bambu melalui  penyediaan  bantuan  teknis  sehingga usaha  tersebut  dapat  segera  berkembang.  Selain itu diperlukan juga   menjaga hubungan baik dan networking  dengan  kelompok  kerajinan  Gunung Kawi  yang  telah  bersedia menerima  produk  dari daerah  KKN-PPM  dengan  syarat  kuantitas  dan kualitas serta kontinitas produk terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2014. Kecamatan Banyuates dalam Angka. Sampang.
Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kabupaten Sampang.  2014.  Profil  Desa  Masaran. Sampang.
Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kabupaten Sampang.2014. Profil Desa Nagasareh.
Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kabupaten Sampang.  2014.  Profil  Desa  Pelanggaran Barat
Rangkuti,  F.  2004.  Business  Plan:  Teknik Membuat Perencanaan Bisnis dan Analisis Bisnis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
.