Praktek Rent Seeking (Pemburu Rente): Praktek Politik Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi (Rent Seeking Practice: Political And Business Practices In The Bureaucracy)

## Dini Rizki Fitriani
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang dinifitriani0213@gmail.com

## Abstrak
Dalam  sejarah  politik  di  Indonesia,  terlihat    bahwa  akar  korupsi  terdapat  dalam praktik   pemburuan  rente  (Rent  Seeking)    yang  sudah  ada  sejak  zaman  pra kemerdekaan.  Para  birokrat  dan  penguasa  politik  secara  sistematis  menggunakan kekuasaannya  untuk  berbisnis  dengan  cara  “mempengaruhi”   setiap   pengambilan keputusan dalam  berbagai kebijakan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui praktek Rent Seeking di Indonesia. Kemudian untuk mengetahui hubungan antara rent seeker, para birokrat dan politisi dalam praktek rent seeking serta penyebab munculnya praktek rent seeking dalam perspektif administrasi publik dan ekonomi politik. Metode yang  digunakan  adalah  menggunakan  pendekatan  administrasi  publik  dan  ekonomi politik  secara  kualititatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  praktek  rent  seeking terjadi dengan tujuan untuk memelihara dukungan dari para pendukung politiknya. Dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, elit birokrasi maupun politisi seringkali mendapat sokongan dana dari para pengusaha, sehingga seringkali banyak terjadi kasus-kasus kolusi, korupsi dan nepotisme di berbagai media yang dilakukan para  elit  politik  dan  birokrat.  Sebagai  balas  budi,  elit  politik  dan  pejabat  birokrasi melancarkan kepentingan para pengusaha dalam mencapai tujuan ekonomi/bisnisnya. Melalui  praktek  rent  seeking  ini  menunjukkan  ‘kerjasama’  elit  birokrasi,  politisi  dan pengusaha  (sebagai  sumber  dana)  sebagai  jalinan  klientelistik  yang  mencerminkan pencapaian  kepentingan  elite  birokrasi,  politisi  dan  pengusaha  diatas  kepentingan publik.
Kata Kunci : Rent Seeking, Bisnis, Pengusaha, Birokrat, Politisi.

## Abstract
In the history of politics in Indonesia, it can be seen that the root of corruption lies in the practice of rent seeking which has existed since pre-independence times. Bureaucrats and political rulers systematically use their power to do business by "influence" every decision making in various policies. The purpose of this paper is to find out the practice of rent seeking in Indonesia. Then to find out the relationship between rent seekers, bureaucrats and politicians in the practice of rent seeking  and  the  causes  of  the  emergence  of  rent  seeking  practices  in  the  perspective  of  public administration  and  political  economy.  The  method  used  is  a  qualitative  approach  to  public administration and political economy. The results of the study show that the practice of rent seeking occurs with the aim of maintaining support from political supporters. In gaining and maintaining power, the bureaucratic elite and politicians often receive financial support from businessmen, so that there are often cases of collusion, corruption and nepotism in various media carried out by political elites and bureaucrats. In return, political elites and bureaucratic officials promote the interests of entrepreneurs in achieving their economic/business goals. Through this practice  of  rent  seeking,  it  shows  the  'cooperation'  of  the  bureaucratic  elite,  politicians  and businessmen (as a source of funds) as a clientelistic relationship that reflects the achievement of the interests of the bureaucratic elite, politicians and businessmen above the public interest.
Keywords : Rent Seeking, Business, Entrepreneur, Bureaucrat, Politician.

## Pendahuluan
Berdasarkan  sejarah,  praktek  Rent  Seeking  atau  pemburu  rente  bukan  merupakan praktek baru di Indonesia, praktek rent seeking ini sudah ada sejak zaman Indonesia belum merdeka (pra kemerdekaan). Berdasarkan data, praktek ini mulai berkembang subur pada pemerintahan otoriter, hal ini dapat dilihat pada zaman pemerintahan orde baru  yang  dipimpin  oleh  Soeharto  selama  32  tahun.  Pada  pemerintahan  orde  baru, ekonomi  Indonesia  berkembang  pesat  meskipun  hal  ini  terjadi  bersamaan  dengan praktik  korupsi yang merajalela. Sistem pemerintahan cenderung diktator atau otoriter, tidak  adanya  pengawasan  yang  efektif  dan  semuanya  dibawah  kendali pemerintah, menampakkan kondisi ekonomi yang stabil namun sebenarnya terdapat kesenjangan kondisi ekonomi antara kelas atas dan kelas bawah.
Dalam  sejarah  politik  di  Indonesia,  terlihat    bahwa  akar  korupsi  terdapat  dalam praktik   pemburuan  rente  (Rent  Seeking)    yang  sudah  ada  sejak  zaman  pra kemerdekaan.  Bagaimana  tidak,  para  elite  secara  sistematis  menggunakan kekuasaannya  untuk  “mempengaruhi”   setiap   pengambilan  keputusan  dalam berbagai kebijakan. Hal yang sama juga  terjadi  pada  tataran aktor dan elite politik di parlemen.  Walaupun  telah   mengalami  pemutakhiran,  ternyata  perilakunya  tetap sama.
Dalam  pola  relasi  bisnis  dan  politik  pada  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  yang melibatkan  aktor-aktor  politik  (politisi/Pemerintah),  aktor-aktor  ekonomi  (pebisnis) disinyalir sebagai tindakan yang dilakukan untuk berbagi sumber daya negara, dimana praktek rent seeking (perburuan rente) menjadi hal yang menonjol dalam relasi bisnis dan  politik  tersebut  dengan  dilakukan  secara  terbuka  dan  terjadi  direzim  yang demokratis,  yang  pada  akhirnya  memunculkan  dampak  terjadinya  korupsi  yang
semakin  meningkat.  Dari  sumber  data  yang  didapatkan,  salah  satu  penyebab  utama korupsi  adalah  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. Sedangkan  dalam  perspektif  Administrasi  Publik,  seorang  pejabat  hanya  boleh melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditentukan,  itu  artinya kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  pejabat  bukan  kekuasaan  yang  tanpa  batas,  tetapi kekuasaan yang terbatas dan dibatasi oleh hukum. Jika seorang pejabat menggunakan wewenang dan kekuasaannya di luar koridor hukum maka seorang pejabat telah masuk dalam  kategori  penyalahgunaan  wewenang  dan  hal  ini  tentunya  memicu  terjadinya perilaku yang korup dan dapat merugikan Negara dan Rakyatnya.
Perilaku para pejabat publik dalam proses pembangunan di suatu negara terlebih lagi di  negara  berkembang  dapat  dicermati  melalui  berbagai  perspektif,  salah  satunya perspektif  ekonomi  politik.  Pejabat  publik  dalam  pembangunan  sesungguhnya merupakan  “agents  of  change”,  dimana  para  pejabat  publik  tersebut  berangkat  dari sebuah  idealisme  untuk  “merubah”  menuju  perbaikan  dari  berbagai  arah  yang dimotivasi oleh sebuah keinginan luhur untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.  Dalam  teori  “agents  of  change”,  para  pejabat  publik  tersebut  dapat dikategorikan sebagai individu-individu penggerak institusi perubahan sosial. Namun, realitas  dan  pengalaman  di  negara-negara  yang  sedang  membangun  justru menunjukkan  hal  sebaliknya,  para  birokrat  tersebut  merupakan  bagian  dari  ”self- seeking interest group dan self –serving leaders (Grindle, 1989; Syarief Hidayat, 2001) dimana  pejabat  publik  merupakan  kelompok  yang  hanya  memikirkan  kepentingan pribadi  dan  penguasa-penguasa  yang  hanya  melayani  dirinya  sendiri.  Sehingga regulasi  ekonomi  yang  sehat  dan  proporsional  merupakan  barang  langka.  Keadilan ekonomi akhirnya menjadi barang yang sangat mewah bagi masyarakat karena badan dan pemerintah tidak melaksanakan tugas sesuai porsinya.
Selain  daripada  itu,  pembangunan  ekonomi  suatu  negara  tidak  terlepas  dari  peran pemerintah dalam mengatur perekonomian untuk mencapai kesejahteraan bagi negara dan masyarakat (Welfare State) . Dalam kaitan-nya dengan pembangunan ekonomi yang tidak  terlepas  dari  peran  pemerintah  tersebut,  Indonesia  di  era  reformasi  ditandai dengan sebuah cita-cita untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi ekonomi yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru, dimana pada masa pemerintahan Orde baru tersebut praktek kekuasaan pemerintahan dijalankan secara sentralistis. Dijalankannya model  pengelolaan  kekuasaan  yang  sentralistis  dalam  pemerintahan  (khususnya birokrasi) bertujuan untuk mendukung proyek stabilisasi ekonomi dan politik secara cepat.  Stabilisasi  politik  dilakukan  untuk  menopang  pembangunan  ekonomi  yang dijadikan  komando.  Pada  masa  Orde  Baru  juga  terjadi  maraknya  praktek  Kolusi, Korupsi  dan  Nepotisme  (KKN)  yang  bukan  hanya  melibatkan  aktor-aktor  politik  di dalam  pemerintahan,  melainkan  juga  para  aktor  ekonomi  (pengusaha)  sebagai  klien dari  pemerintah.  Praktek  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  tersebut  pada  dasarnya berkaitan dengan relasi antara bisnis dan politik.
Sejatinya, Menurut Michael G. Roskin, et al, setidaknya ada empat fungsi birokrasi di dalam  suatu  pemerintahan,  yaitu  fungsi  Administrasi,  Pelayanan,  Regulasi,  dan Pengumpul  Informasi.  Mengacu  dari  fungsi  birokrasi,  seorang  birokrat  dalam  suatu tatanan  pemerintahan  umumnya  dirancang  untuk  membangun  kesejahteraan masyarakat umum, menjalankan segala aktivitas birokrasi sesuai dengan tujuan Negara dan Pemerintahan, menjalankan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan visi dan  misi  pemerintah  dan  negara.  Pada  pelaksanaannya,  badan  birokrasi  akan dihadapkan  pada  dua  pilihan;  kepentingan  individu  dan  kepentingan  masyarakat umum.  Secara  ideal,  birokrat  atau  pejabat  publik  harus  memiliki  intuisi  dan  mental
untuk  mengedepankan  kepentingan  masyarakat  (umum)  diatas  kepentingan  pribadi dan kelompok.
Birokrasi sesungguhnya dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk  melaksanakan  pelayanan  politik  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat.  Birokrasi mula-mula  dibentuk  supaya  keputusan-keputusan  pemerintah  dapat  dilaksanakan dengan  sistematis  melalui  aparat-aparat  negara.  Keputusan-keputusan  politik  hanya akan bermanfaat bagi setiap warga negara jika pemerintah mempunyai birokrasi yang tanggap, sistematis dan efisien. Supaya seseorang dapat bekerja secara efisien, ia harus memilikki keahlian-keahlian terentu dan menerapkanya secara aktif dan rasional.

## Kerangka Teori RENT SEEKING ( PEMBURU RENTE )
Praktek rent seeking (mencari rente) merupakan tindakan setiap kelompok kepentingan yang  berupaya  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  yang  sebesar-  besarnya  dengan upaya yang sekecil-kecilnya, sehingga praktek rent seeking memberikan dampak yang sangat  besar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  dan banyaknya  pendapatan  di  atas  normal  yang  terjadi  pada  pasar  kompetitif  yang melibatkan birokrat, pemilik modal, politisi dan masyarakat yang melakukan monopoli keuntungan dengan tindakan ilegal dan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki (Olson, 1982). Jika dilihat dalam kajian teorinya, sejak tahun 1967, teori mengenai “rent- seeking” (pemburu rente) ini dikembangkan oleh Gordon Tullock, dan istilah “rent” disini  berkembang  menjadi  tidak  dalam  pengertian  yang  sama  dengan  yang dimaksudkan oleh Adam Smith. Fenomena dari rent seeking ini teridentifikasi dalam hubungannya  dengan  monopoli.  Selanjutnya,   rentseeking  (pemburu  rente)  menjadi bermakna suatu proses dimana seseorang atau sebuah perusahaan mencari keuntungan melalui  manipulasi  dari  situasi  ekonomi  (politik,  aturan-aturan,  regulasi,  tarif,  dan sebagainya)  daripada  melalui  perdagangan.  Istilah  rent  seeking  sendiri  pertama  kali diperkenalkan  oleh  Anne  Krueger  pada  tahun1973  dalam  tulisan  yang      mengulas tentang  pemikiran  Gordon  Tullock.  Menurut  Didik  J  Rachbani,  “perburuan  rente ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi pada lingkungan  usaha tersebut juga terjadi, karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lain disebut pemburu rente (“rent seekers”).
Selanjutnya,  rent  seeking  ini  terjadi  dalam  kerjasama  yang  sinergis  antara  oknum pengusaha  bermodal  domestik  maupun  asing  dengan  birokrat  atau  pejabat  yang memiliki akses perizinan dan birokrasi, fasilitas wilayah dan proteksi dari pengusaha lain.  Pengusaha  memperoleh  keuntungan  berupa  sumber  daya  murah,  akses  atas informasi  yang  mudah  dan  kebijakan  yang  berpihak  pada  pengusaha.  Sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan suap dan peluang untuk melakukan kolusi dan korupsi (Thamren Ananda, 2010). Negara berkembang merupakan ladang yang sangat besar bagi pelaku rent seeking terutama di negara kawasan Asia. Mushtaq Khan dan Jomo (2000), menjelaskan bagaimana praktek rent seeking terjadi di Asia yang memberikan  pengaruh  yang  sangat  besar  dan  merusak  pertumbuhan  ekonomi.  Ini membuktikan  bahwa  praktek  rent  seeking  terjadi  pada  negara-negara  yang  sedang membangun  di  Asia.  Rent  seeking  di  Asia  banyak  dilakukan  oleh  para  politisi, pemerintah, kapitalis (pemilik modal), para mafia, dan juga oleh oknum-oknum yang
memiliki kekuasaan yang kuat.
Kesenjangan ekonomi yang sangat besar terjadi antara masyarakat yang berpendapatan tinggi  dengan  masyarakat  yang  berpendapatan  rendah  dan  korupsi  yang  terus mengakar pada perekonomian negara kawasan Asia. Kunio dalam Mushtaq Khan dan Jomo(2000), menjelaskan bahwa kapitalisme yang berkembang di Asia tenggara bersifat semu atau tidak sebenarnya, tidak bersifat dinamis seperti yang terjadi di Inggris, Eropa, Amerika  Serikat  maupun  Jepang  dan  kapitalisme  yang  terjadi  didominasi  oleh  para pemburu rente. Disamping itu ada pemimpin-pemimpin politik, penerus keluarga dan keluarga keraton yang terlibat dalam bisnis rent seeking. Pemimpin-pemimpin tersebut memburu  proteksi  kompetisi  asing,  konsesi,  lisensi,  hak  monopoli  dan  subsidi pemerintah  sehingga  menumbuhkan  dengan  subur  penyelewengan  yang  telah mengakar  pada  perekonomian.  Praktek  rent  seeking  dan  korupsi  yang  tinggi menyebabkan pembangunan ekonomi di negara Asia menjadi berbiaya tinggi (high cost economy) sehingga terjadi inefisiensi (Mushtaq Khan dan Jomo, 2000). Tingginya biaya tersebut akibat disalokasi sumberdaya oleh para pejabat publik. Selain itu, hal tersebut juga menyebabkan tingginya biaya transaksi (transaction cost) dengan sistem birokrasi berbelit-belit yang ditetapkan oleh pejabat publik dalam pembangunan ekonomi. Biaya transaksi  ini  dapat  berupa  ongkos  untuk  melakukan  negoisasi,  mengukur  dan memaksakan pertukaran atau dapat juga berupa biaya pencarian dan informasi, biaya negoisasi  (bargaining)  dan  keputusan  atau  mengeksekusi  3  kontrak  dan  biaya pengawasan  (monitoring),  pemaksaan  dan  pemenuhan/pelaksanaan  (compliance) (Mburu, 2002:42).

## BIROKRASI, POLITIK DAN RENT SEEKING
Birokrasi  dan  politik  bagaikan  dua  buah  sisi  mata  uang  yang  berbeda  namun  saling mengisi  antara  satu  sama  lain.  Keduanya  saling  memberikan  kontribusi  bagi pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik.  Bagaikan  sebuah  sistem,  masing-masing  dari keduanya memiliki peran, fungsi dan tujuan. Namun jika dilihat dari fenomena yang terjadi  pada  saat  sekarang  ini,  birokrasi  dan  politik  bagaikan  sebuah  hal  rumit  yang hanya  dapat  diakses  oleh  orang-orang  yang  memiliki  jabatan  saja  dan  akan  nampak susah  jika  akan  diakses  oleh  orang”biasa-biasa  saja”.  Berdasarkan  prinsip  hukum, birokrat atau pemerintah merupakan individu. Memang menjadi sebuah ironi ketika ada sebuah politisasi birokrasi yang menyebabkan birokrasi hanya dapat bermanfaat bagi segelintir orang dan birokrasi bagaikan barang pribadi.
Merujuk pada pendapat Max Weber, “Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya  berhubungan  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai”.  Birokrasi  ini dimaksudkan  sebagai  suatu  sistem  otoritas  yang  ditetapkan  secara  rasional  oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang.  Maraknya  berbagai  macam  persoalan  birokrasi,  baik  yang  berskala  mikro ataupun  makro  tidak  dapat  dilepaskan  dari  banyaknya  pejabat  birokrasi  yang berlindung  di  dalam  kekuatan  politik  yang  membawanya  menjadi  seorang  birokrat. Banyak masalah birokrasi yang terjadi di Indonesia yang sebenarnya bukan menjadi masalah baru namun masalah yang sudah ada sejak zaman birokrasi masih “muda”, dan sejak saat itu juga birokrasi tidak dapat dilepaskan dari bayang-bayang politik. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya keduanya memang saling berhubungan antara satu sama lain. Birokrasi yang merupakan pemegang peran sentral dalam urusan yang berhubungan dengan masyarakat sering dihadapkan pada situasi dilematis, di mana birokrasi  seringkali  dijadikan  sebagai  alat  politik  untuk  memperoleh  atau
mempertahankan  sebuah  kekuasaan  dalam  pemerintahan.  Penggunaan  birokrasi sebagai alat kepentingan politik oleh beberapa oknum yang ada di birokrasi memang terbukti berhasil karena sebagian besar menggunakan pencitraan dalam birokrasi untuk memeperoleh kekuasaan.
Menurut Andi Irawan (2008), terminologi rent seeking dalam institusi negara merujuk pada perilaku pejabat publik dan politisi dalam memutuskan alokasi anggaran publik (APBN-APBD),  atau  kebijakan  yang  ditujukan  untuk  publik  dengan  motivasi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok yang berimplikasi pada merugikan kepentingan publik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Praktek rent seeking  dalam  bahasa  populer  Indonesia  sering  diistilahkan  dengan  istilah  KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Dengan merujuk pada pendapat di atas, maka dapat ditarik  suatu  argumen  bahwa  praktek  ”rent  and  power  seeking”  para  politisi  dan birokrat  sudah  pasti  mewarnai  proses  pengambilan  dan  pelaksanaan  kebijakan- kebijakan  diantaranya  kebijakan  tentang  pembangunan  maupun  pelayanan  publik. Dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, elit birokrasi maupun politisi seringkali  mendapat  sokongan  dana  dari  para  pengusaha,  sehingga  seringkali  kita mendengar banyak kasus-kasus kolusi, korupsi dan nepotisme di berbagai media yang dilakukan  para  elit  politik  dan  birokrat.  Sebagai  balas  budi,  elit  politik  dan  pejabat birokrasi  melancarkan  kepentingan  para  pengusaha  dalam  mencapai  tujuan ekonomi/bisnisnya.  Melalui  praktek  rent  seeking  ini  menunjukkan  ‘kerjasama’  elit birokrasi,  politisi  dan  pengusaha  (sebagai  sumber  dana)  sebagai  jalinan  klientelistik yang  mencerminkan  pencapaian  kepentingan  elite  birokrasi,  politisi  dan  pengusaha diatas kepentingan publik.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  Kualitatif.  Penelitian  yang  penulis lakukan penelitian lapangan (field research), Yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan.

## Hasil dan Pembahasan PRAKTEK  RENT  SEEKING  SEBAGAI  PRAKTEK  POLITIK  DAN  BISNIS  DI KALANGAN BIROKRASI
Jika  dilihat  dalam  kajian  teorinya,  sejak  tahun  1967,  teori  mengenai  “rent-seeking” (pemburu  rente)  ini  dikembangkan  oleh  Gordon  Tullock  dalam  tulisannya  yang berjudul Rents and Rent-Seeking. Istilah “rent” disini berkembang menjadi tidak dalam pengertian yang sama dengan yang dimaksudkan oleh Adam Smith. Fenomena dari rent  seeking  ini  teridentifikasi  dalam  hubungannya  dengan  monopoli. Selanjutnya,   rentseeking  (pemburu  rente)  menjadi  bermakna  suatu  proses  dimana seseorang atau sebuah perusahaan mencari keuntungan melalui manipulasi dari situasi ekonomi  (politik,  aturan-aturan,  regulasi,  tarif,  dan  sebagainya)  daripada  melalui perdagangan.  Istilah  rent  seeking  sendiri  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Anne Krueger  pada  tahun  1973  dalam  tulisan  yang  mengulas  tentang  pemikiran  Gordon Tullock. Menurut Didik J Rachbini, “perburuan rente ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari  yang  lain  dengan  melakukan  manipulasi  pada  lingkungan  usaha  atau  bisnis. Manipulasi pada lingkungan  usaha tersebut juga terjadi karena perebutan monopoli atas  aturan  main  atau  regulasi.  Karena  itu,  pelaku  usaha  yang  melobi  untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lain disebut pemburu rente (rent seekers).
Praktek  Rent-Seeking  ini  tidak  akan  terjadi  tanpa  adanya  kerjasama  yang  kuat  dan sinergis  antara  oknum  pengusaha  dengan  birokrat  dan  atau  politisi  yang  memiliki kuasa atas akses perizinan dan birokrasi, fasilitas wilayah dan proteksi dari pengusaha lain. Pengusaha memperoleh keuntungan berupa sumber daya yang murah, akses atas informasi  yang  mudah  dan  kebijakan  yang  berpihak  pada  pengusaha.  Sementara pejabat  (birokrat  dan  politisi)  memperoleh  keuntungan  dalam  imbalan  suap  dan peluang untuk melakukan kolusi dan korupsi.
Pada dasarnya, Rent seeking merupakan praktek  yang bertujuan untuk mendapatkan monopoli khususnya sumber  daya dengan cara “merayu  atau  melobby” Pemerintah (penguasa)   guna  mencari  perlindungan  atau  mendapatkan  hak   guna  sumber  daya. Bukan hanya sebatas hal tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh para pemburu rente untuk  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  dengan  tujuan  agar  memperoleh keuntungan.
Selanjutnya,  Praktek  rent  seeking  sendiri  dapat  berlangsung  di  berbagai  aktivitas pemerintahan dan politik mulai dari jual-beli jabatan, pengalokasian anggaran untuk program-kegiatan dan proyek-proyek pemerintah, kompromi politik dalam perumusan dan  penetapan  kebijakan  publik,  kompromi  politik  menjelang  pemilu/pilkada  dan masih banyak lagi. Beberapa praktek rent seeking baik yang terjadi di institusi eksekutif dengan  aktor  pejabat  publik  dan  institusi  legislatif  dengan  aktor  para  politisi diantaranya  yaitu  penyuapan,  penggelembungan  dana,  penggelapan  anggaran, penyalahgunaan  wewenang,  kolusi  birokrat-perusahaan,  monopoli-oligopoli,  dan sebagainya.
Sejalan dengan praktek Rent Seeeking yang terjadi pada badan pemerintah/birokrasi, kita  mulai  dari  konsep  budaya  patrimonialisme  yang  dapat  membantu  untuk menjelaskan perilaku pejabat publik dan politisi di Indonesia. Beberapa literatur telah mencoba  menjelaskan  4  fenomena  politik  tersebut  dengan  menghubungkan karakteristik sistem politik di Indonesia dengan menerapkan teori ”neopatrimonialism” (Eisenstadt, 1973; 5), yaitu suatu teori yang pertama kali dirumuskan oleh Max Weber. Dalam  teori  Weber,  otoritas  birokrasi-patrimonial  paling  tidak  ada  4(empat)  ciri karakteristik , yaitu: (1). Pejabat-pejabat disaring atas dasar kriteria- kriteria pribadi dan politik. (2). Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan. (3). Pejabat- pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administratif karena tidak ada pemisahan  antara  sarana-sarana  produksi  dan  administrasi.  (4).  Setiap  tindakan diarahkan  oleh  hubungan  pribadi  dan  politik.  (Yahya  Muhaimin,  1991  :  9).  Menurut pandangan Weber, dalam suasana seperti ini, pengusaha akan memperoleh keamanan dengan  cara  menempatkan  diri  mereka  di  bawah  perlindungan  pihak-pihak  yang berkuasa di kalangan elit birokrasi dan politisi sehingga kepentingan-kepentingan para pengusaha terlindungi oleh sebab kerjasama yang kuat dan sinergis antara pengusaha dengan  oknum  pejabat  dan  atau  politisi.  Menurutnya,  sumber  daya  materiil  yang tersedia bagi patron akan bertambah besar, keadaan demikian akan lebih memperkuat lagi kedudukan politik serta kemampuannya untuk melindungi kepentingan kliennya. Dari  pola  hubungan  seperti  ini,  maka  munculah  kelompok  pengusaha  swasta  yang dinamakan  ”pengusaha  klien”  atau ”client  businessmen” yang  merupakan  lawan  dari pengusaha yang kompetitif dan otonom, bebas dari pengaruh kekuasaan politik dan pemerintah.  Singkatnya, ”client  businessmen” adalah  pengusaha  yang  lahir  karena memperoleh konsesi dan fasilitas dari pemerintah akibat dari sistem politik patrimonial. Dalam  jangka  panjang,  sistem  politik  patrimonial  ini  tampaknya  akan  menghambat pembangunan  ekonomi,  karena  adanya  ketidaksesuaian  yang  melekat  pada  struktur ini,  antara  kebutuhan  sistem  birokrasi  ”legal-formal”  dengan  kemampuan  institusi
mewadahi  sistem  kapitalis  industri  dan  sistem  birokrasi  ”sewenang-wenang”  yang hanya  cocok  bagi  pemerintahan  patrimonial.  Dalam  keadaan  seperti  ini,  pembagian rejeki berupa pemberian jabatan-jabatan basah menurut cara-cara patrimonial, sebagai upaya  untuk  mempertahankan  kekuasaan  dan  stabilitas  politik  dengan  membiarkan praktek ”rent seeking” di kalangan elit birokrasi merupakan faktor ”inherent” dalam kehidupan politik dan pembangunan di Indonesia.
Fenomena broker politik merupakan fenomena yang tidak asing di mana suatu partai politik atau elite politik mendapatkan uang dengan jalan memberikan dukungan politik kepada seorang tokoh dalam pilkada atau pemilu atau karena menggunakan birokrat tertentu  untuk  menduduki  jabatan-jabatan  puncak  birokrasi.  Termasuk  pula diantaranya  mempengaruhi  keputusan-keputusan  politik  dalam  bentuk  pasal-pasal dalam  kebijakan  politik  yang  ditujukan  untuk  menguntungkan  kelompok  tertentu. Proses-proses broker politik inilah yang disebut dengan praktek rent seeking. Proses politik yang sarat rent seeking tersebut akan melahirkan pejabat-pejabat publik yang rent seeker pula. Praktek politik dijadikan alat untuk menjembatani praktek bisnis yang dapat menguntungkan bagi kelompok tertentu saja. Pejabat publik bekerjasama dengan pengusaha  melalui  praktek  rent-seeking  untuk  mendapatkan  keuntungan  sebanyak- banyaknya, karena mengacu pada sistem politik dan paradigma yang sudah digunakan dan  berkembang  di  Indonesia,  pejabat  bukan  hanya  berfikir  untuk  menutup  biaya politik  yang  telah  dikeluarkan  pada  saat  pemilihan,  tetapi  juga  digunakan  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  yang  sebesar-besarnya.  Pertanyannya,  apakah pejabat  terpilih  melaksanakan  tugas  negara  dengan  baik  atau  hanya  berfikir pengembalian modal yang sudah digunakan untuk biaya pemilihan? Masalah broker politik  maupun  broker  ekonomi/bisnis  di  lingkungan  institusi  politik  dan  praktek politik yang sarat dengan praktek dan perilaku rent seeking di kalangan pejabat publik dan politisi merupakan hal yang sangat lazim di negeri ini. Praktek dan perilaku rent seeking lainnya seperti pada broker ekonomi/bisnis yang merupakan suatu fenomena di mana seorang pejabat publik memfasilitasi pelaku bisnis tertentu untuk mendapat kemudahan  akses  proyek-proyek  pembangunan  pemerintah.  Sebagai  imbalan  atas jasanya itu, sang pejabat akan mendapatkan komisi dengan jumlah persentase tertentu dari  nilai  proyek.  Mengapa  fenomena  broker  ekonomi/bisnis  itu  dikatakan  rent seeking? Sebab, perilaku tersebut merugikan publik melalui dua cara, yaitu:
1. Karena  pelaku  bisnis  tersebut  akan  memasukkan  semua  biaya  yang  dia keluarkan  -untuk  pejabat  tersebut-  ke  dalam  komponen  biaya  proyek.  Akibat lanjutnya,  kualitas  dan  kuantitas  proyek  itu  akan  di  bawah  spesifikasi  yang disepakati  dalam  akad  proyek.  Publik  juga  bisa  dirugikan  karena,  bisa  jadi, sebenarnya ada pelaku bisnis yang memberikan tawaran lebih menguntungkan bagi publik, tetapi karena pelaku bisnis tersebut tidak mendapatkan back-up dari sang pejabat, dia pun gagal mendapatkan proyek itu. Pemberian lisensi kepada para pelaku bisnis (seperti lisensi impor, ekspor, atau perizinan bisnis lainnya) dapat dikategorikan praktek rent seeking. Dari pemberian lisensi tersebut, sang pejabat  publik  akan  membuka  privilege  bisnis  bagi  pelaku-pelaku  tertentu dengan  mendapatkan  fee  atau  komisi  dari  perusahaan  yang  dia  endorse (sahkan).
2. Fenomena  pembuatan  perundang-undangan.  Merupakan  fenomena  umum, siapa yang ingin terakomodasi kepentingannya untuk mendapatkan dukungan legislasi  dan  hukum  perlu  melobi  anggota  parlemen  atau  partai  politik,  yang semua  itu  harus  mengeluarkan transaction  cost yang  tidak  sedikit.  Mungkin sudah  menjadi  rahasia  umum  pula  bahwa  APBN-APBD  tidak  akan  mungkin
disetujui DPR-DPRD kalau di dalamnya tidak ada transaction cost , yang biasanya masuk ke kantong-kantong pribadi mereka. Praktek-praktek rent seeking itulah yang menjadi celah tindak pidana korupsi yang merajalela di negeri ini.
Kemudian  selain  daripada  itu,  fenomena  Penempatan  pejabat-pejabat  di  daerah cenderung  tidak  berdasarkan the  right  man  on  the  right  place ,  tidak  juga  berdasarkan prestasi  kerja,  tetapi  berdasarkan  praktek  jual-beli  jabatan,  kedekatan,  dukung mendukung antar kelompok-kelompok politik ataupun masalah suka dan tidak suka (Praktek Kolusi). Meskipun regulasi menetapkan bahwa penempatan pejabat terlebih dahulu  melalui  analisa  jabatan  dan  kompetensi  jabatan,  namun  pada  kenyataannya prosedur  tersebut  masih  sekedar  formalitas  saja,  asal  ada  prosedur  yang  ditempuh meskipun kemudian analisa dan penilaian kompetensinya kemudian tidak sesuai dan lebih  dipentingkan  adalah  seberapa  besar  ukuran  kedekatan  seorang  calon  pejabat dekat  dengan  kelompok  tertentu  yang  kuat  di  pemerintahan,  atau  seberapa  banyak bentuk  dukungan  materiil  maupun  immateriil  yang  diberikan.  Jadi  tidak  heran  jika implementasi  otonomi  pada  pemerintahan  daerah  tidak  sejalan  dengan  tujuan utamanya  dalam  mempercepat  pembangunan  di  daerah,  karena  mental    pemimpin- pemimpin  yang  lemah  dan  tidak  memiliki  visi-misi  yang  jelas  apalagi  kompetensi. Demikian  pula  dengan  pengadaan  PNS,  keadaannya  tidak  jauh  berbeda.  Urusan seberapa besar harga yang bisa dibayarkan untuk menjadi seorang PNS atau seberapa dekat seseorang tersebut memiliki relasi di pemerintahan (daerah). Sehingga, pemilihan PNS bukan berdasarkan kompetensi lagi namun bergeser menjadi bukan makna dan tujuan  yang  sebenarnya.  Maka  tidak  heran  meskipun  raja-raja  kecil  begitu  banyak, namun pembangunan tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Implementasi otonomi daerah  yang  diharapkan  dapat  mempercepat  lahirnya  sistim  pelayanan  publik perizinan yang lebih baik, nampaknya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Inilah akibatnya  jika  suatu  negara  mengenyampingkan  teori  meritrokrasi  sebagai  dasar penunjukan/pemilihannya, karena sistem  merit merupakan suatu sistem kepegawaian yang  dalam  manajemen  pegawai  didasarkan  atas  kecakapan,  penunjukkan  orang terbaik untuk pekerjaan tertentu. Dengan memiliki sistem manajemen yang baik tidak serta-merta mengubah pola perilaku kerja dan profesionalitas aparatur yang ada. Selain  dari  pada  itu,  pelayanan  perizinan  yang  diatur  oleh  pemerintah  secara konseptual  adalah  dispensasi  dari  suatu  larangan,  ini  berarti  peraturan  perundang- undangan melarang suatu tindakan tertentu yang saling berhubungan. Perizinan pada dasarnya  adalah  mekanisme  pengendalian  yang  berisi  seperangkat  larangan  suatu kegiatan  masyarakat  sampai  masyarakat  memenuhi  semua  persyaratan  yang  telah ditentukan  oleh  peraturan.  Meskipun  demikian,  hal  tersebut  belum  berjalan  secara optimal. Karena Dengan alasan teman, kolega atau imbalan tertentu, pemerintah daerah seringkali menjadikan perizinan ini sebagai resources yang dengan mudah bisa ditukar dengan sumber daya lainnya yang belum dimiliki oleh oknum birokrat. Perizinan yang dimaksudkan  bisa  berupa  lisensi,  konsesi  dan  dispensasi.  Ada  juga  proses  perizinan yang harus dilegitimasi terlebih dahulu oleh seorang Walikota yang notabene sebagai penguasa.  Ada  kemungkinan  terjadi  hegemoni  terhadap  masyarakat  termasuk  rival politiknya.  Sebaliknya  dengan  mudah  memberikan  kemudahankemudahan  kepada koleganya  untuk  mendapatkan  keuntungan  bersama.  Hal  tersebut  diakui  oleh Robinson  yang  dikutip  Syarif  Hidayat,  bahwa  satu  diantara  faktor  penting  yang mendasari terbentuknya aliansi antara para politisi dan birokrat di Indonesia dengan para  pengusaha  adalah  karena  para  pengusaha  mampu  memberikan  akses  kepada birokrat  dan  politisi  untuk  memperoleh  pendapatan  guna  kepentingan  politik  dan individu, juga membuka akses untuk memasuki dunia bisnis melalui pemegang saham
(stakeholders)  dan  penanaman  modal  (investors).  Praktek  rent  seeking  tergambar dalam  survey  yang  dilakukan  oleh  Transparansi  Internasional  (TI)  Indonesia menemukan besarnya praktek korupsi yang dilakukan oleh aparat birokrasi pelayanan publik di era otonomi. Interaksi dalam praktek rent seeking paling banyak dilakukan oleh  pebisnis  adalah  dengan  bea  cukai,  disusul  kepolisian,  militer,  dan  lembaga peradilan,. Pola praktek rent seeking juga terjadi dalam realisasi proyek dari pemerintah daerah.
Selain  praktek  rent  seeking,  pelayanan  perizinan  kita  juga  masih  sangat  birokratis dengan membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan Negara-negara lain. Singapura menepati posisi pertama Negara paling mudah memulai usaha baru, sebelumnya  diraih  oleh  Selandia  Baru  yang  sekarang  menempati  urutan  kedua. Temuan  tersebut  di  atas,  digambarkan  oleh  Ian  Little,  Tibor  Scitovsky,  dan  Maurice Scott,  bahwa  eksistensi  pelayanan  perizinan  pada  birokrasi  di  berbagai  negara berkembang termasuk di Indonesia telah melahirkan biaya sosial yang besar, minimal dalam 4 (empat) hal, yaitu:
1. Kegiatan korupsi berupa penyogokan yang dilakukan para pengusaha dan aktor lainnya yang saling bersaing untuk memperoleh pendapatan rente;
2. Pengalihan  perhatian,  waktu  pejabat  dan  pengawal  pemerintahan  untuk menangani berbagai tugas yang berkaitan dengan administrasi sistem perizinan ini;
3. Konsentrasi kegiatan ekonomi secara berlebihan di pusat kekuasaan politik dan administrasi pemerintah;
4. Iklim usaha yang kurang baik untuk mendorong kegiatan usaha sektor swasta yang  produktif  dan  efisien,  disebabkan  oleh  sistem  perizinan  yang  luas  dan rumit.  Bentuk  praktek  rent  seeking  atau  korupsi  yang  seringkali  ditemukan dalam impelementasi pelayanan perizinan.
Praktek rent seeking dan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara: secara individual (micro  corruption) maupun  secara  kolektif  atau  korupsi  sistemik (sistemic  corruption) . Secara  individual  kita  menemukan  dalam  mekanisme  dan  prosedur  pelayanan perizinan dengan berbagai modus operandi yang sering muncul, yakni: (1) transaktif, keinginan  kedua  belah  pihak;  (2)  permintaan  uang  tambahan;  (3)  pemerasan  pada pelanggan;  dan  (4)  modus  operandi  yang  bersifat  nepotisme.  Sedangkan  korupsi sistemik atau berjamaah ditemukan dalam penetapan kebijakan pelayanan perizinan, penetapan  anggaran  APBD,  dengan  aktor  kuncinya  adalah  anggota  DPRD  termasuk juga pihak eksekutif. Bahkan di berbagai daerah terjadi adanya istilah mafia anggaran yang  dilakukan  oleh  oknum  DPRD  atas  inisiatif  pihak  eksekutif.  Indonesia  sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi adalah suatu hal yang lumrah jika kita dapat dengan mudah menemui perilaku rent seeking dalam semua lini kehidupan, khususnya ketika  kita  berinteraksi  dengan  institusi  negara  dan  aparaturnya,  serta  dalam  proses sosial ekonomi politik di seputarnya. Mengapa perilaku rent seeking itu begitu mudah hadir dalam keseharian kinerja institusi negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)? Itu tidak  lain  karena  proses  dan  mekanisme  politik  yang  menyebabkan  seseorang  hadir menjadi pejabat publik pada institusi-institusi negara tersebut sarat dengan transaction cost yang tinggi. Praktek rent seeking di kalangan pejabat publik dan politisi jelas akan merugikan  publik.  Dikatakan  merugikan  publik  karena  kesepakatan  antara  elite legislatif  dan  eksekutif  tersebut  berimplikasi  kepada  bias  nonpublik  dalam  alokasi anggaran  dan  penetapan  kebijakan-kebijakan  yang  bias  publik  pula.  Misalnya, anggaran untuk fasilitas pejabat atau pengeluaran rutin lainnya yang tidak berimplikasi kepada  publik  menjadi  melambung  tinggi  dan  itu  disetujui  melalui  fenomena  saling
menguntungkan  antara  pejabat  eksekutif  dan  para  anggota  legislatif.  Termasuk  pula banyaknya  kebijakan-kebijakan  yang  sesungguhnya  tidak  berorientasi  kepada kepentingan  publik.  Praktek  rent  seeking  semua  itu  berimplikasi  kepada  kerugian publik  karena  pastilah  publik/rakyat  akan  mendapatkan  barang-barang  publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain) dengan kualitas dan kuantitas yang di  bawah  dari  seharusnya  yang  bisa  mereka  dapatkan.  Memberantas  perilaku  rent seeking memang sangat sulit. Sebab, bagi para pelaku rent seeking, aktivitas itu sangat menguntungkan  dan  sangat  umum  untuk  dilakukan.  Seruan  moral  dan  lontaran- lontaran kritik kepada para pejabat publik yang telah terlena dengan kenikmatan rent seeking itu nampaknya tidak akan pernah digubris sama sekali. Begitu kuatnya jerat bandit-bandit  politik  anggaran  dan  kebijakan  di  lingkungan  pemerintahan  dan parlemen,  sehingga  siapapun  yang  berniat  untuk  memberantas  rent  seeking  akan ‘dihabisi’  oleh  mafia-mafia  yang  sudah  ter-link  dengan  kelompok-kelompok  pelaku rent seeking tersebut.
Kondisi  ini  terjadi  di  negara  yang  lemah,  di  mana  kewenangan  aparatur  negara diperjualbelikan  melalui  “informal  economy”,  dengan  tujuan  merekayasa  kebijakan dan regulasi untuk keuntungan pemain di pasar gelap politik. Sederhananya, terdapat sebuah  kekuasaan  yang  berada  di  atas  hukum  formil,  di  luar  regulasi,  yang memanfaatkan  kelemahan  penyelenggara  negara  untuk  kepentingan  sempit  masing- masing  pihak.  Rasanya  kita  menemukan  penjelasan  teoritis,  kenapa  begitu  banyak kebijakan, alokasi anggaran, alih fungsi hutan, izin pertambangan, dan proyek-proyek pembangunan  sangat  tendensius  memfasilitasi  kemewahan  pejabat  dan menguntungkan segelintir kelompok bisnis tertentu. Jika dilakukan pengamatan dan penelitian lebih jauh, agaknya kita juga dapat menemukan relasi antara penyumbang dana  kampanye  partai  politik  dengan  arah  kebijakan,  regulasi,  dan  sikap  para penyelenggara  negara.  Praktik  rent  seeking  dan  korupsi  seperti  inilah  yang  mulai menjadi perhatian ketat KPK. Dari beberapa kasus korupsi, kita bisa memahami, betapa besar “risiko” KPK ketika mulai memutuskan untuk masuk secara serius ke wilayah kasus-kasus  yang  mempunyai  dimensi  politik-bisnis.  Karena  dengan  cara  demikian, KPK sudah memasuki pada jaringan korupsi level paling jahat sekaligus kuat. Goerge Aditjondro  yang  menggabungkan  pendekatan  Chambilis-  Alatas  dan  Djilas,  disebut sebagai  “cabal”,  yakni  sebuah  lapis  korupsi  yang  melibatkan  unsur  pemerintahan (birokrasi kelas atas), politisi, pengusaha, dan bahkan aparat penegak hukum. Praktek rent  seeking  yang  umumnya  dilakukan  oleh  pejabat  publik  dan  elit  politik  dapat digambarkan seperti yang dikatakan oleh Ames dan Bate sebagaimana dikutip Syarif Hidayat (2001: 187): Politicians are rational and self –seeking as voters (society).Their self interest, however, is expressed as the desire to maximise their hold on power. Power is thus the end sought by politically rational officials. They will therefore be motivated to use government resources to reward those who support their hold on power and at time, to punish those who seek to unset them. (politisi adalah sosok pencari dukungan masyarakat  dan  berpikir  rasional  untuk  dirinya  sendiri.  Kepentingan  mereka, bagaimanapun juga, diekspresikan sebagai keinginan untuk memaksimalkan kekuasan yang  dimiliki.  Kekuasaan  adalah  tujuan  pemikiran  dan  pandangan  para  agen-agen politisi rasional. Mereka akan termotivasi untuk menggunakan sumber-sumber daya pemerintah untuk menghadiahi orang-orang yang mendukung mereka dalam meraih kekuasaaan,  dan  menghukum  orang-orang  yang  berusaha  menjatuhkan  mereka). Usaha-usaha yang dilakukan KPK dalam memberantas rent seeking dan tindak pidana korupsi  jelas  akan  menuai  badai  untuk  lembaganya.  Seperti  kita  tahu,  beberapa pemberitaan di media massa sangat jelas menunjukkan upaya-upaya pelemahan yang
signifikan  yang  dilakukan  berbagai  kekuatan  terhadap  KPK.  Kasus  novel  baswedan mengenai teror penyerangan air keras yang disiramkan ke wajah Novel. Hal ini menyita perhatian  publik  sehingga  muncul  spekulasi  bahwa  kejadian  itu  merupakan  upaya pelemahan dari beberapa oknum untuk melemahkan kinerja dan kekuatan KPK dalam memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Selanjutnya, negara dipandang sebagaimana halnya pasar, terdiri dari individu yang masing-masing memiliki perilaku rasional, terutama diarahkan untuk mencapai tujuan pribadinya. Argumentasi tersebut didukung oleh analisa power seeking politician, yang menyebutkan  para  politisi  sebagai  makhkuk  rasional  tidak  steril  dari  perhitungan untung-rugi  dalam  setiap  mengambil  keputusan.  Hal  ini  juga  diakui  dalam  analisis bureaucratic  behaviour  theory.  Bahwa  eksistensi  aparat  birokrasi  pelayanan  publik adalah  merupakan  bagian  dari  makhluk  hidup  yang  memiliki  emosi,  tata  nilai  dan tujuan secara individu, yang tidak selamanya sesuai dan sejalan dengan tujuan institusi di  mana  mereka  bekerja.  Kepentingan  individu  dari  para  birokrat  ini  tidak  dapat dihindari akan ikut mempengaruhi struktur, mekanisme, dan fungsi dari birokrasi itu sendiri. Kepentingan jangka pendek dari politisi dalam melakukan praktek rent seeking sebagaimana  beberapa  modus  operandi  di  atas,  adalah  upaya  mendapatkan keuntungan dengan mudah dari kebijakan yang dibuat bersama. Hal tersebut seirama dengan teori rational choice yang melihat individu tidak terlepas dari pilihan-pilihan rasionalnya,  yakni  mengejar  kepentingan  pribadi.  Setidaknya  terdapat  dua  hal penyebab  praktek  rent  seeking.  Pertama,  perilaku  aparat  birokrasi  secara  individual. Perilaku  aparat  birokrasi  masih  mengharapkan  imbalan  dari  aktivitas  utamanya. Karena  aparat  pelayanan  perizinan  tersebut  merupakan  aktor  yang  paling  awal berhubungan  dengan  pelanggan.  Interaksi  pelanggan  dan  aktor  pelayanan  menjadi momentum  awal  mereka  melakukan  komunikasi  dan  interaksi  timbal  balik.  Dalam situasi seperti inilah dimanfaatkan oleh salah satu pihak. Boleh jadi awalnya berasal dari aparat  pelayanan  perizinan,  dan  tidak  menutup  kemungkinan  pelanggan  yang memulai dan menjanjikan sesuatu, akan tetapi keduanya masing-masing merasa aman dan  diuntungkan.  Kedua,  faktor  yang  memperngaruhi  lainnya,  seperti  berpengaruh dalam  praktek  rent  seeking  disebabkan  oleh  faktor  institusi  atau  dari  lembaga  itu sendiri.  Sistem  pelayanan  masih  mempertemukan  aparat  birokrasi  dan  pelanggan. Problem  tersebut  menjadi  salah  satu  kendala  kultural  birokrasi  yang  tidak  mau melepaskan budaya pertemuan dengan pelanggan. Disamping karena kontrol terhadap kinerja  birokrasi  publik  yang  masih  lemah.  Dalam  perspektif  ekonomi  politik, menganggap  perilaku  individu  merupakan  faktor  penentu  (determinant  variable) terjadinya praktek rent seeking. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor berpengaruh (influential  variable).  Faktor  perilaku  individu  sebagai  faktor  penentu  (determinant variable)  oleh  Djoko  Widodo  disebutnya  sebagai  faktor  internal.  Faktor  ini  berupa kepribadian  seseorang.  Berwujud  suatu  niat,  kemauan,  dorongan  yang  tumbuh  dari dalam  diri  seseorang  untuk  melakukan  tindakan  mal-administrasi.  Faktor  ini disebabkan  karena  lemahnya  mental  seseorang,  dangkalnya  agama  dan  keimanan mereka.  Sehingga  memudahkan  untuk  melakukan  suatu  tindakan  walaupun sesungguhnya  mereka  mengetahui  bahwa  tindakan  yang  mereka  lakukan  itu merupakan tindakan yang tercela. Sedangkan faktor berpengaruh (influential variable) dipahaminya  sebagai  faktor  eksternal.  Faktor  yang  berada  di  luar  diri  orang  yang melakukan  tindakan  mal-administrasi.  Bisa  berupa,  lemahnya  peraturan,  lemahnya lembaga  kontrol,  lingkungan  kerja  dan  lain  sebagainya  yang  membuka  peluang (kesempatan) untuk melakukan tindakan korupsi. Untuk memperbaikinya, diperlukan perubahan keduanya baik berupa sistem berikut peraturannya dan perubahan perilaku
individunya. Untuk itu diperlukan komitmen dari pejabat birokrasi dan elit politik agar lebih konsisten dan lebih professional dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, karena praktek rent seeking yang terjadi selama ini didominasi oleh perilaku individu. Perlu pembenahan transparansi pemerintahan yang lebih mengarah pada  Egovernment,  yang  tidak  mempertemukan  pelanggan  dengan  aparat  birokrasi secara langsung dan regulasi yang ketat untuk memberikan sangsi dan hukuman yang berat  bagi  pelanggar  aturan  dan  penghargaan  yang  lebih  baik  bagi  pejabat  yang konsisten  dan  profesional.  Pada  aspek  internal  birokrasi  pelayanan  perizinan,  (1) rekruitmen petugas berdasarkan keahlian; (2) sistem promosi haruslah diberdayakan sehingga dapat mencegah intervensi politik; (3) kontrol keuangan yang kredibel juga harus  diberdayakan  untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  dana  publik;  (4) menutup kemungkinan bagi para pegawai untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada praktek rent seeking dengan mengurangi otoritas penuh mereka, baik dalam  perumusan  kebijakan,  pengelolaan  keuangan  maupun  dalam  hal  negosiasi dengan  pelanggan;  (5)  menegakkan  akuntabilitas  para  pegawai  pemerintah  dengan memperkuat monitoring dan mekanisme hukuman; (6) Perlu ada pengawasan internal yang  dibentuk,  selain  itu  lembaga-lembaga  anti-korupsi  dan  lembaga  publik  lainnya hendaknya  juga  lebih  aktif  melakukan  fungsi  pengawasan.  Salah  satu  upaya memberantas  perilaku  rent  seeking  yang  efektif  adalah  dengan  menciptakan  kondisi yang menyebabkan risiko atau biaya yang didapat dari perilaku rent seeking itu jauh lebih tinggi daripada manfaat yang diterima pelakunya. Ada satu cara efektif untuk itu -seperti  telah  dilakukan  Tiongkok-  yakni  dengan  cara  menggoreng  hiu  dan  pausnya rent  seeker  di  depan  publik  dengan  jalan  menyediakan  peti-peti  mati  untuk  mereka setelah terbukti secara hukum melakukan praktik rent seeking.
Dalam studi analisis politik, sebuah paradoks sesungguhnya, jika praktek rent seeking terjadi pada negara Indonesia yang mengaku dirinya melaksanakan sistem politik yang demokratis. Sebab, rent seeking selayaknya hanya terjadi pada sistem yang otokratik. Karena  sistem  demokrasi  tidak  memberikan  keuntungan  apapun  bagi  hidupnya praktek rent-seeking. Argumen ini seperti yang dinyatakan oleh Minxin Pei (2001: 28), bahwa: The vice of rent seeking is also familiar within autocracies- even the most absolutist rulers must rely on their supporters to keep them in power. To maintain their support, autocratic rulers must constantly reward their constituents with favors, such as monopolies, subsidies, tax priviledge, and licenses. All of these can greatly reduce economic efficiency (pelaku rent seeking juga  akrab  dengan  autokrasi,  bahkan  pemimpin  paling  absolut  sekalipun  harus menyandarkan  diri  pada  pendukung-pendukung  mereka  untuk  mempertahankan kekuasaan.  Untuk  memelihara  dukungan,  pemimpin  otokratik  harus  secara  terus menerus  memberikan  hadiah  berupa  bantuan-bantuan  atau  kemudahan-kemudahan seperti monopoli, subsidi, perlakuan istimewa atas pajak dan lisensi. Ini semua sangat mengurangi  efisiensi  ekonomi).  Bagaimanapun  dalam  negara  demokrasi,  praktek- praktek  rent-seeking  tidak  mungkin  bisa  tumbuh  dengan  subur,  karena  demokrasi menuntut  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  termasuk  mengawasi pemerintahan.  Dalam  demokrasi  yang  menjadi  pondasi  adalah  rule  of  law,  setiap elemen  masyarakat  maupun  pejabat  pemerintah  dan  politisi  harus  tunduk  patuh dibawah  aturan-aturan  hukum.  Bagaimanapun  negara  demokrasi  yang  lemah  akan mudah mendekati pada kehancuran. Apa yang terjadi atas demokrasi di negara miskin, korupsi  dan  masalah-masalah  pembangunan,  lanjut  Minxin  Pei  kemungkinan disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti  pendapatan  per  kapita,  hak-hak  politik  dan kebebasan sipil, kebebasan ekonomi, dan persepsi korupsi. Berdasarkan faktor-faktor diatas (studi Minxin Pei, 2001: 32) pada 159 negara, menghasilkan kesimpulan sebagai
berikut  :  1.  Hak-hak  politik  dan  kebebasan  sipil  memiliki  pengaruh  positif  terhadap income per kapita dan meningkatkan ukuran index demokrasi 2. Rejim politik memiliki pengaruh  besar  terhadap  kebebasan  ekonomi  3.  Autokrasi  mereduksi  kebebasan ekonomi, dan 4. Meningkatnya hak-hak politik dan kebebasan sipil akan menghasilkan dua kali lebih besar efek terhadap kebebasan ekonomi Kesimpulan yang dapat ditarik dari studi Minxin Pei tersebut bahwa di sebuah negara dengan kebebasan ekonomi lebih besar,  memperkecil  kesempatan  adanya  rent  seeking,  yang  kemudian  akan berpengaruh  pada  menurunnya  korupsi  di  suatu  negara.  Hal  itu  karena  hubungan kebebasan  ekonomi  dan  korupsi  bersifat  timbal  balik;  banyak  negara-negara  korup tidak memiliki kebebasan ekonomi karena kelompok-kelompok atau individu-individu yang  memanfaatkan  korupsi  menggunakan  pengaruh  mereka  untuk  membatas kebebasan ekonomi (in countries with greater economic freedom, fewer opprotunities for rent- seeking  exist;  there  should  therefore  be  less  corruption  in  these  countries.  Of  course,  the relationship can also work in reverse: more corrupt countries would have less economic freedom because  groups  or  individuals  benefiting  from  corruption  would  use  their  influence  to  limit ecconomic freedom, Minxin Pei, 2001: 33). Pesan yang dapat kita ambil adalah negara harus sungguh-sungguh  menegakkan  demokrasi,  dengan  rule  of  law  sebagai  pondasinya. Untuk  memberantas  rent  seeking,  mewujudkan  good  governance  juga  merupakan keharusan  karena  berdasarkan  survey  lembaga  Transparansi  Internasional,  negara- negara yang angka korupsinya kecil memiliki pemerintahan yang baik. Bagaimanapun masalah  pembangunan  dan  korupsi  tidak  akan  pernah  terselesaikan  jika  demokrasi, rule  of  law,  dan  good  governance  tidak  sungguh-sungguh  dilaksanakan.  Tujuan daripada  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  akan  mudah  tercapai  dalam sistem negara yang demokratis daripada otokratik. Selanjutnya Minxin pei menyatakan meskipun demokrasi tidak dapat menghilangkan praktek korupsi, namun demokrasi yang mapan dan terkonsolidasi dapat mengurangi demokrasi yang kemudian menuju tahapan  demokrasi  baru (although  democracies  may  not  be  able  to  eliminate  corruption, established and consolidated democracies have less corruption than new democracies).

## Kesimpulan
Rent seeking menjadi jembatan pejabat, politisi dan pengusaha untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Hal ini terjadi pada sistem politik demokrasi yang lemah. Karena demokrasi lemah tidak memberikan hak-hak politik dan kebebasan sipil yang luas untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan mengawasi jalannya  roda  pemerintahan.  Demokrasi  yang  lemah  pun  tidak  akan  mampu menegakkan hukum dan keadilan yang hakiki. Sedangkan seharusnya, hukum menjadi alat  untuk  mencapai  tujuan  Negara,  yang  salah  satunya  adalah  memajukan  dan mensejahterakan  masyarakat.  Lemahnya  kebebasan  sipil  dan  pengawasan  terhadap pemerintah, serta lemahnya penegakan hukum jelas dapat menghambat pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Setidaknya, terdapat beberapa ciri atau karakteristik sebuah negara berpotensi menjadi tempat yang subur untuk menumbuhkembangkan praktek rent seeking, diantaranya adalah:  (1). Pejabat- pejabat disaring atas dasar kriteria- kriteria pribadi dan politik. (2). Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan. (3). Pejabat-pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administratif karena tidak ada pemisahan antara sarana-sarana produksi dan administrasi. (4). Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.
Kemudian,  dalam  perspektif  ekonomi  politik,  menganggap  perilaku  individu
merupakan  faktor  penentu  (determinant  variable)  terjadinya  praktek  rent  seeking. Sedangkan  faktor  lainnya  adalah  faktor  berpengaruh  (influential  variable).  Faktor perilaku  individu  sebagai  faktor  penentu  (determinant  variable).  Faktor  ini  berupa kepribadian  seseorang.  Berwujud  suatu  niat,  kemauan,  dorongan  yang  tumbuh  dari dalam  diri  seseorang  untuk  melakukan  tindakan  mal-administrasi.  Faktor  ini disebabkan  karena  lemahnya  mental  seseorang,  dangkalnya  agama  dan  keimanan mereka.  Sehingga  memudahkan  untuk  melakukan  suatu  tindakan  walaupun sesungguhnya  mereka  mengetahui  bahwa  tindakan  yang  mereka  lakukan  itu merupakan tindakan yang tercela. Sedangkan faktor berpengaruh (influential variable) dipahaminya  sebagai  faktor  eksternal.  Faktor  yang  berada  di  luar  diri  orang  yang melakukan  tindakan  mal-administrasi.  Bisa  berupa,  lemahnya  peraturan,  lemahnya lembaga  kontrol,  lingkungan  kerja  dan  lain  sebagainya  yang  membuka  peluang (kesempatan) untuk melakukan tindakan korupsi. Untuk memperbaikinya, diperlukan perubahan keduanya baik berupa sistem berikut peraturannya dan perubahan perilaku individunya. Untuk itu diperlukan komitmen dari pejabat birokrasi dan elit politik agar lebih konsisten dan lebih professional dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, karena praktek rent seeking yang terjadi selama ini didominasi oleh perilaku individu.

## Referensi
Arifin, B. dan D.J. Rachbini. 2001. Ekonomi Politik & Kebijakan Publik. Jakarta: Pustaka Grasindo
Bates,  R.  1981.  Market  and  Place  in  Tropical  Africa.  Berkeley,  CA:  University  of California Press.

## Berger, Peter. 1986. The Capitalist Revolution
Boeke, J.H. 1953. Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia. Haarlem: Tjeenk Willink
Didik  J,  Rachbini.  2006.  “Ekonomi  Politik  dan  Teori  Pilihan  Publik”.  Bogor:  Ghalia Indonesia, Maret 2006
Grindle,  M.  1989.  The  New  Political  Economy  :  Positives  Economics  and  Negatives Politics, Working Paper, Country Economic Department, The World Bank. e-ISSN : 2528 - 2069
Ikhsan,  M.  2000.  “Reformasi  Institusi  dan  Pembangunan  Ekonomi”  Jakarta:  Jurnal Demokrasi dan HAM, September-November 2000, 1(2)
Mitchell,  William.  1968.  “”The  New  Political  Economy”.  Sosial  Research,  35,  No.  1 (Spring 1968)
Muhammad, Drs. 2018. “Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance)”. Lhokseumawe: Unimal Press: Oktober 2018
Nisnaken,  W.A.  1971.  Bureaucracy  and  Representative  Giovernment.  Chicago: Aldine: Infobank
North,  D.  1990. Institutions,  Institutional  Change  and  Economic  Performance. New  York: Cambridge University Press.
Rachbini. 1994. “Politik Deregulasi & Agenda Kebijakan Ekonomi”. Jakarta
Rahmawati, Desi. Flawe Democracy In The Rent Seekers’Hands
Staniland,  Martin.  1985.  What  is  Political  Economy:  Study  of  Sociaal  Theory  and Underdevelopment. New Heaven: Yale University Press.
Yahya,  Muhaimin.  1991.  Bisnis  dan  Politik  :  Kebijaksanaan  Ekonomi  dan  Politik Indonesia 1950-1980. Jakarta: LP3ES