## PENGELOLAAN ZAKAT DI ACEH PASCA DEKLARASI SYARIAT ISLAM

## Ridwan Nurdin
Fakultas Syariah IAIN ar-Raniry Jl. Darussalam, Banda Aceh, 23111 e-mail: ridwannurdin@yahoo.com
Abstract: Zakat Management in the Post Declaration of Islamic Syariah in Aceh. One of the most noted consequences of declaration of the implementation of Syariat Islam in Aceh has been a spirit for the management of zakat which was resulted in the introduction of several regulations. The author argues that by referring to these laws and qanun there is a tendency that the management of zakat are being managed by the government. However, such system is not similar to that of the BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq and Shadaqah). This article is an attempt to analyze the management of zakat focusing on systems applied in Baitul Mal and in the BAZIS, the extent to which they are similar or different. The author maintains that the system used in Baitul Mal is more effective and as such makes such institution closer to society and cuts down bureaucratic complexity.
Kata Kunci: pengelolaan zakat, BAZIS, Baitul mal, Aceh

## Pendahuluan
Syariat Islam bagi masyarakat Aceh merupakan landasan kehidupan yang telah dijalankan sejak lama. Kerajaan Islam masa lalu merupakan suatu contoh bagaimana Syariat Islam telah menjadi penyemangat kemajuan, sehingga kebudayaan Islam berkembang di Nusantara. Kenyataan tersebut tidak dapat dinafikan masih tumbuh dan berkembang. Karenanya, respon pemerintah pusat dianggap tepat dalam kerangka mengembalikan ruh yang dianggap telah teralienasikan dari kehidupan nyata dalam beberapa dasawarsa belakangan ini. Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dimaksud telah dimanfaatkan sedemikian rupa dengan dihasilkannya beberapa Qanun yang relevan dengan syariat Islam. 1
Apatah lagi bila melihat sejarah Islam, zakat bagi umat Islam merupakan potensi
1 Al Yasa Abubakar, Penerapan Syariat Islam di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), h. 1-11.
yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan mereka. Zakat sebagai sebagai sumber dana fiscal yang tidak pernah kering, terus mengalir sesuai perkembangan pendapatan atau ekonomi masyarakat Muslim. Dengan kondisi ini, seharusnya zakat dapat memberikan income dan stimulus ekonomi bagi masyarakat. Di sisi lain, secara berkesinambungan, dana zakat dapat merubah nasib mereka yang memerlukan bukan sekedar mendapat dana secara bergilir, melainkan dapat merubah struktur ekonomi pada sisi yang lain. 2
Keinginan di atas, bukan sekedar angan-angan, melainkan sejarah telah membuktikanya. Kewajiban menunaikan zakat merupakan ajaran yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya. Kewajiban tersebut memberikan dampak bagi kehidupan umat. Zakat menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang membiayai berbagai keperluan, mulai rumah tangga kaum miskin sampai keperluan pembelian senjata dan kebutuhan umum. Praktik ini seharusnya menjadi landasan awal tentang bagaiamana dan untuk zakat dipergunakan. 3
Para khalifah sebagai generasi yang mendapat kesempatan mengikuti pendidikan Rasulullah telah memberikan contoh bagaimana mereka menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. berkaitan dengan zakat, bahwa zakat untuk kaum miskin adalah bertujuan merubah kondisi kehidupan mereka agar keluar dari kemiskinan, bukan pada masa memelihara mereka dalam kemiskinan. Sebagai bukti ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azîz tidak ditemukan lagi mustahiq zakat, karena zakat dapat merubah mustahiq menjadi muzakki.
Persoalan zakat bagi kehidupan kaum Muslim saat ini adalah terlalu jauh dari praktik Nabi Muhammad SAW., karena ketiadaan suatu kekuasaan politik yang dapat memberikan perlindungan bagi pengembangan ajaran Islam yang lebih konkrit. Implementasi zakat dalam bentuk hukum positif, misalnya, memerlukan dukungan politik yang memadai. Dukungan dimaksud masih setengah hati, karena zakat belum menjadi primadona bagi negara dengan menjadikannya sebagai sumber yang resmi untuk mensejahterakan masyarakat. 4

## Pengelolaan Zakat oleh Negara
Umat Islam di Indonesia sejak awal telah meyakini bahwa terdapat dana potensial yang belum tergarapkan secara baik, yaitu zakat. Padahal, zakat telah menjadi modal utama dalam perjuangan melawan penjajahan. 5 Disamping itu, banyak contoh lembaga- lembaga milik non-Muslim yang bergerak dengan dana sukarela mereka dengan leluasa
2 IRTI, Management  of  Zakah  in  Modern  Muslim  Society (Karachi:  Pakistan,  Seminar Proceedings, 2000), h. 57-68.
3 Hailani Muji Tahir, Pengenalan Tamadun Islam Dalam Institusi Kewangan (Kuala Lumpur: DBP, 1988), h. 1-4.
4 Masdar F. Mas’udi, Menggagas Ulang Zakat (Bandung, Mizan, 2005), h.  65.
5 Muhammad Daud Ali, Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1999), h. 33.

## MIQOT Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011
membuat berbagai aktivitas penguatan, baik kelembagaan maupun personal, terhadap umat mereka, sehingga hal ini sedikit banyak mempengaruhi mindset agar dana umat harus dikelola secara baik. 6 Mengenai pengelolaan zakat, perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat mulai meningkat sejak tahun 1967. Pada waktu itu, pemerintah telah menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, usaha itu belum berhasil. Menteri Keuangan pada waktu itu menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Kemudian, pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal (balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan Kabupaten/kotamadya. 7
Pemerintah Orde Baru telah membuka pintu untuk pengelolaan zakat secara terorganisir. Pengelolaan dilakukan secara swasta atau di luar aturan negara. Pemerintah mengizinkan zakat dikelola dengan melibatkan aparat negara seperti pendirian Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) di DKI Jakarta. Prestasi pengelolaan zakat secara lebih baik, karena dilakukan oleh lembaga membuat Soeharto mengizinkan propinsi lain membentuk BAZIS. Lembaga seperti ini lebih digunakan sebagai media pencitraan Soeharto terhadap umat Islam, sehingga tujuan utama institusi zakat belum dapat dilaksanakan secara efektif. Sifat BAZIS masih melekat sebagai lembaga “Plat” Merah ( Government’s ) tidak dapat dihindari, sehingga cenderung sukar diharapkan untuk berkembang secara lebih luas.
Seiring dengan perkembangan di atas, B.J. Habibie mengeluarkan UU Nomor  38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Era ini telah menjadikan institusi zakat legal dan diakui oleh negara. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat. Dalam Pasal 3 disebutkan “pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.
Keterlibatan negara dalam mengurus zakat seakan merupakan keharusan, karena untuk saat ini belum ditemukan suatu institusi swasta dalam mengurus zakat yang mencakupi wilayah atau bentuk penyaluran yang dapat diterima secara meluas. 8 Di samping itu, pengelolaan zakat di Aceh, sejak kemerdekaan Indonesia tidak lagi terurus dengan baik bila dibandingkan dengan masa kerajaan lampau. Kondisi ini telah menunjukan suatu keinginan besar bagaimana seharusnya zakat dapat diurus, dan bagaimana konsep
6 Muhammad Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia: Respons Cendikiawan Muslim (Jakarta: LSI, 1987), h.  80-81.
7 Ali, Ekonomi Islam , h. 36.
8 Salah satu lembaga zakat swasta (LAZ) yang terkenal adalah Dompet Dhuafa’ Republika yang secara kasat mata telah berhasil melakukan pengumpulan zakat dan beberapa program penyalurannya. Namun hal ini belum juga memadai bila dibandingkan dengan potensi zakat yang dimiliki.
pengurusannya, masih terus dalam pengembangan. Sebagai contoh, konsep BAZIS selama sekian tahun berjalan kembali dirubah dengan BAZ dan juga munculnya lembaga Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta ditemukan berbagai istilah Baitul Mal pada lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai LAZ, menunjukan bahwa berbagai pola pendekatan masih dijalankan hanya masalah telah berkembang bila dibandingkan dengan sebelum keluarnya UU Nomor  38/1999 tersebut.

## Perkembangan Pengelolaan Zakat di Aceh: Landasan Hukum dan Struktur Kelembagaan
Kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh tidak terlepas dari keinginan untuk melaksanakan syariat Islam secara kâffah . Beberapa undang-undang (UU) yang lahir menjelang pendeklarasian pelaksanaan syariat Islam di Aceh, merupakan bukti awal keinginan melaksanakan ajaran Islam tersebut. Undang-Undang tersebut antara lain UU Nomor 44/1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, dan UU Nomor 18/2001 tentang Otonomi Khusus. Kedua UU ini merupakan landasan awal terbentuknya lembaga Baitul Mal di Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat dan harta agama. Kedua UU ini menjadi dasar lahirnya Qanun Nomor 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat.
Kondisi di atas semakin berkembang otoritasnya seiring dengan lahirnya UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 180 disebutkan 1). Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/Kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/Kabupaten/ kota; zakat; dan lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/kota yang sah, 2) Pengelolaan sumber PAD Aceh dan PAD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
Dalam Pasal 191 disebutkan bahwa: 1). Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/kota, 2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun. Dalam Pasal 192 disebutkan bahwa Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.
Dalam pasal 191 di atas, zakat dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten/ Kota dan Baitul Mal Aceh. Qanun Nomor 10/2007 tentang Baitul Mal, menyebutkan  bahwa tingkatan Baitul Mal adalah Baitul Mal Gampong, Baitul Mal Kemukiman, Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal Aceh. Ketiga tingkatan Baitul Mal tersebut mempunyai kewenangan  yang jelas, baik menyangkut wilayah, pemungutan zakat dan harta agama, sedangkan Baitul Mal kemukiman mengurus harta agama tingkat kemukiman. Dalam rancangan Qanun Baitul Mal yang baru, tingkatan Baitul Mal diarahkan kepada tiga
tingkatan saja, yaitu Baitul Mal Gampong, Baitul Mal Kabupaten/Kota, dan Baitul Mal Aceh.
Perbedaan struktur Baitul Mal di Aceh dengan BAZ pada wilayah Indonesia lainnya adalah struktur BAZ hanya pada tingkat Kecamatan yaitu struktur pemerintah yang mengurus sejumlah desa. Selain itu, dana BAZ bersifat naik dari bawah ke atas ( bottom up ), sedangkan dana Baitul Mal bersifat top down yaitu dari atas (provinsi) ke kampung/ desa. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan di atas, memerlukan peraturan turunan (derevatif regulation) dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun Nomor  10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.
Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh, Majelis Permusyaratan Ulama (MPU), MAA dan MPD. PERMENDAGRI dengan membentuk sekretariat yang bertugas memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).  Pelaksanaan  PERMENDAGRI tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Untuk Kabupaten/ Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Sejauh ini terdapat beberapa Baitul Mal Kabupaten/Kota yang sudah memiliki peraturan turunannya, dan masih banyak yang belum. Posisi pengelolaan zakat dengan keberadaan sekretariat menjadi cenderung kurang berkembang karena keterikatan dengan sistem keuangan negara secara penuh. Ditambah lagi dengan posisi zakat sebagai PAD menghendaki zakat masuk ke rekening daerah. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi Baitul Mal, karena zakat merupakan dana yang selalu dibutuhkan masyarakat untuk disalurkan disamping target penyalurannya sangat jelas, yaitu ashnâf delapan.

## Mekanisme Pengumpulan Zakat
Kewenangan pengumpulan zakat ketentuan Qanun Nomor 10/2007 tentang Baitul Mal menyebutkan kewenangan mengumpulkan zakat berdasarkan tingkatan Baitul Mal. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa:
1. Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:
a. Zakat Mal pada tingkat Provinsi meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh dan Perusahaan swasta besar;
b. Zakat Pendapatan dan jasa/Honorarium dari pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Tentara Nasional Indonesia-Polisi Republik Indonesia (TNI-POLRI), Karyawan Pemerintah Pusat yang berada di ibukota Provinsi; pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Aceh; pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA); karyawan BUMN/BUMD dan perusahan swasta besar pada tingkat provinsi; dan ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat provinsi.
c. Harta agama dan harta waqaf yang berlingkup provinsi.
2. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal Aceh.
3. Meminta laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kabupaten/ Kota.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kabupaten/ Kota.
Dalam  Pasal  12  disebutkan  bahwa  Baitul  Mal  Kabupaten/Kota  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  berwenang mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan:
a. zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.
b. zakat pendapatan dan jasa/honorarium dari pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh tingkat Kabupaten/Kota; pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota; pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK); karyawan BUMN/BUMD dan perusahan swasta yang berada  pada tingkat Kabupatenupaaten/Kota;
c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota; Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup Kabupaten/kota
Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa Baitul Mal Kemukiman mengelola dan mengem- bangkan harta agama dan harta waqaf lingkup kemukiman.
Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa Baitul Mal Gampong atau nama lain berwenang mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan:
a. Zakat fitrah di lingkup gampong yang bersangkutan.
b. Zakat hasil perdagangan/usaha kecil, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan dan hasil perkebunan dari masyarakat setempat;
c. Zakat emas dan perak;
d. Harta agama dan harta waqaf dalam lingkup Gampong atau nama lain.
Melalui paparan pasal di atas, tumpah tindih pengelolaan zakat dapat dihindari sehingga masing-masing tingkatan Baitul Mal menjalankan pengumpulan zakat sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, pegawai negeri sipil, TNI dan Polri yang berada di tingkat Provinsi, maka zakatnya ditunaikan melalui Baitul Mal Aceh. Sedangkan pegawai negeri sipil, TNI dan Polri yang berkerja di tingkat Kabupaten/Kota, maka zakatnya ditunaikan melalui Baitul Mal Kabupaten/Kota. Secara teknis, zakat bagi kelompok ini telah diambil melalui pemotongan gaji atau penghasilan lainnya oleh petugas bendahara pada kantor muzakki tersebut. Mereka telah diangkat sebagai unit pengelola zakat dan diserahkan  2 % dari 10 % hak amil. Atau dengan cara muzakki memanggil petugas Baitul Mal mengambil zakat mereka, dan atau muzakki secara langsung membayar zakatnya melalui rekening bank yang disediakan Baitul Mal.
Namun, sekiranya zakat yang bersifat pendapatan pribadi dianjurkan agar ditunaikan di Baitul Gampong, namun tidak menutup kesempatan dibayarkan di Baitul Mal Kabupaten/ Kota atau Baitul Mal Aceh. Berdasarkan pengalaman, banyak muzakki yang menyerahkan zakatnya ke Baitul Mal Provinsi dengan alasan memperluas cakupan penyaluran zakat. 9 Selanjutnya, jenis–jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan pasal 18 Qanun Nomor 10/2007 menyatakan bahwa:
1. Zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat maal, dan zakat penghasilan.
2. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, logam mulia lainnya dan uang; perdagangan dan perusahaan; perindustrian; pertanian, perkebunan dan perikanan; perternakan; pertambangan; pendapatan dan jasa; dan rikaz.
3. Jenis harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya di luar yang dimaksud pada ayat (2)
Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa:
1. Perhitungan kadar, nishab dan waktu (haul) zakat mal ditetapkan sebagai berikut: a. emas, perak, logam mulia dan uang yang telah mencapai nishab 94 gram emas b. yang disimpan selama setahun, wajib zakatnya 2,5% pertahun; harta perdagangan, perusahaan dan perindustrian yang telah mencapai nishab 94 gram emas pertahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% dari jumlah keuntungan;
c. hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nishab 5 wasaq (seukuran) 6 gunca padi = 1.200 Kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan 10% untuk setiap panen yang diolah secara tradisional;
d. hewan ternak kambing atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;
e. hewan ternak sapi, kerbau atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 30 ekor f. wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;
9 Para muzakki datang menyerahkan zakatnya ke Baitul Mal Propinsi karena cakupan penyaluran zakatnya lebih luas.
g. barang tambang yang hasilnya mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% untuk setiap produksi/temuan;
h. pendapatan dan jasa yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%; dan
i. rikaz yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya j. sebesar 20% untuk setiap temuan.
2. Jumlah nishab dan kadar harta lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditetapkan oleh MPU Aceh.
3. Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulan telah mencapai 1/12 dari 94 gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 gram emas.
Dalam Pasal 20 disebutkan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh Baitul Mal dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki berdasarkan pemberitahuan muzakki.
Perkembangan pengumpulan zakat mengalami peningkatan yang signifikan pada hampir semua jajaran Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pada tahun 2008, Baitul Mal Kabupaten Kota belum seluruhnya beroperasi secara baik, karena masih terdapat Kabupaten/Kota yang baru terbentuk, sehingga pengumpulan zakat masih belum terlalu signifikan. Sebagai perbandingan pengumpulan zakat pada Baitul mal Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2008 dan 2009. Penerimaan zakat tahun 2009 telah menunjukkan perkembangan Baitul Mal dari segi manajemen dan kepercayaan masyarakat. Tetapi, masih terdapat 2 Kabupaten/Kota yaitu Bireuen dan Pidie yang masih belum menetapkan zakat penghasilan karena itu menetapkan infaq 1-2 % untuk gaji PNS/Karyawan. Bila dibandingkan dengan pengumpulan tahun 2008, terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan, karena terdapat beberapa pegawai yang pensiun dan pindah. (Lihat Lampiran 1 )

## Mekanisme Penyaluran Zakat: Kebijakan Penyaluran Zakat
Dalam penyaluran Zakat, Baitul Mal Aceh telah menetapkan berbagai usaha dan prioritas, sehingga tujuan zakat dapat tercapai. Salah satunya adalah penyaluran zakat didasarkan kepada Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal Aceh yang menetapkan kreteria mustahiq dan prosentase yaitu Nomor 01/SE/V/2006, tanggal 1 Mei 2006, sebagai berikut:

## Tabel 1: kriteria mustahiq dan prosentase zakat

## Kedudukan Ashnaf : Semua atau Boleh Sebagian
Zakat diberikan untuk orang miskin, hampir semua ulama sepakat bahwa memang zakat bertujuan membantu fakir miskin. Allah SWT. berfirman:
No Ashnaf
Prosentase Kriteria Mustahiq 1 Fakir 15.00 % 1. Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali 2. Tidak mendapat bantuan dari pihak lain 2 Miskin 30.00 % Orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi penghasilannya  tidak  mencukupi  kebutuhan hidupnya baik untuk diri sendiri dan keluarganya. 3 Amil 10.00 % 1. Biaya untuk pengelola zakat yang tidak digaji oleh Pemerintah Daerah 2. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan zakat yang  tidak  dibiayai/tidak  cukup  dibiayai pemerintah 4 Muallaf 2.50 % Orang  yang  baru  masuk  Islam/mereka  yang diharapkan  kecenderungan  hatinya  terhadap Islam 5 Riqâb 0.00 % Sementara tidak disediakan 6 Ghârimîn 10.00 % 1. Orang  miskin  yang  memerlukan  atau  mem- punyai pengeluaran yang tidak terduga atau tidak dapat diatasi seperti biaya berobat dan musibah/bencana alam.
2. Bantuan darurat karena bencana alam 7 Fî Sabilillâh 12.50 % Kegiatan menegakan akidah umat: 1. Dai di daerah rawan; 2. Bantuan sarana dan operasional lembaga pen- didikan pada masyarakat yang belum berdaya; 3. Membangun tempat peribadatan yang disesuai- kan dengan kebutuhan mendesak; 4. Bantuan publikasi untuk penguatan akidah. 8 Ibn Sabîl 20.00 % 1. Lebih ditujukan kepada beasiswa untuk: a) Pelajar miskin berprestasi; b) Pelajar  miskin  biasa  mulai  dari  tingkat SD s/d S3; c) Program Pelatihan untuk sebuah kegiatan/ keterampilan;
2. Bantuan  untuk  orang  yang  kehabisan  bekal dalam perjalanan
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang- orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Taubah/9: 60)
Al-Qurthubî  menyatakan  bahwa  Nabi  Muhammad  SAW.  dan  para  sahabat memperhatikan nasib kaum miskin melaui zakat, karena huruf lam pada lî al-fuqarâ’ wa al-masâkîn adalah lam tamlik . Tetapi, pendapat beberapa mazhab termasuk al-Syâfi‘î membantah pernyataan ini, karena kata innamâ mencakup secara keseluruhan, tidak terbatas pada shenif tertentu. Artinya, jika shenif tersebut memenuhi persyaratan untuk diberikan zakat, maka zakat tersebut ditunaikan, akan tetapi jika tidak terpenuhi serta keutamaannya tetap pada prioritas shenif mulai dari faqîr–fî sabîlillâh.
Bahwa zakat dibagi hanya kepada delapan ashnâf sesuai dengan kandungan ayat 60 Surat Taubah di atas, disepakati oleh para ulama. Hanya saja, mereka berbeda apakah pembagian zakat dibagi rata ke dalam delapan ashnâf saja. Al-Syâfi‘î menyatakan bahwa zakat dibagi merata ke delapan ashnâf . Sedangkan Imam Abû Hanifah, Malik dan Ahmad menyebutkan boleh hanya kepada satu ashnâf saja. Hal ini merupakan ijma’ sahabat. Bahkan Imam Malik setuju jika hal tersebut diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. 10
Selain itu, bolehkah zakat dipindahkan dari asal muzakki? Para ulama dalam menjawab persoalan ini menyatakan bahwa zakat boleh dipindahkan dari suatu kampung ke kampung lainnya, bila pada kampung dimana muzakki menetap tidak ditemukan kaum fakir/ miskin. Atau, mereka tidak lagi memerlukan zakat dimaksud, sehingga dapat dipindahkan ke tempat lain. Pendapat yang menyatakan tidak boleh beralasan, bahwa zakat harus dibagikan di tempat asal pemungutannya. Pendapat ini tentu berbeda bila memperhatikan tradisi Rasul dalam mengelola dimana Muazd bin Jabal tatkala mengumpulkan zakat di Yaman pernah mengirimkannya ke Madinah dan Rasulullah bertanya mengapa Muazd melakukan hal tersebut, beliau menjawab karena harta tersebut telah dibagikan kepada yang berhak, dan kemudian penduduk setempat tidak lagi memerlukannya.
Dalam praktik Baitul Mal Aceh, untuk shenif fakir dan miskin disalurkan di daerah Banda Aceh dan Aceh Besar, karena muzakki menetap di daerah ini. Sedangkan shenif lainnya dapat disalurkan di luar Banda Aceh dan Aceh Besar. Contohnya adalah pembangunan Masjid Nurul Iman di daerah Jontor, kota Subulussalam (non-Muslim lebih banyak darinya Muslim). Masjid Jaladri di Aceh Tenggara (berada di kampung Muslim) yang diapit oleh tempat ibadah non-Muslim. Banyak lagi bantuan diberikan untuk rehabilitasi rumah ibadah dan sarana penguatan akidah seperti dana operasional Taman Pendidikan al-Qur’an.
10 Amir Said Az-Zibari, 124 Tanya Jawab Masalah Zakat (Jakarta: Akbar, 2006), h. 153.

## Prinsip Penyaluran Zakat
Penyaluran zakat baru dapat diimpelementasikan, setelah pengumpulan zakat selesai dilakukan oleh petugas. Penyaluran berkait erat dengan jumlah zakat yang dikumpulkan. Hal ini disebabkan pembagian zakat dikaitkan dengan saham dari masing-masing shenif. Dalam praktik Baitul Mal, setiap awal bulan Januari tiap tahun, setelah jumlah zakat diketahui dengan pasti, pihak Baitul Mal akan menyampaikan kepada Dewan Syariah/Dewan Pembina untuk diadakan rapat dan analisis terhadap rencana penyaluran zakat.
Zakat disalurkan sesuai shenif masing-masing dan program dirancang berdasarkan shenif , bukan sebaliknya. Bila dibandingkan dengan apa yang diajukan oleh beberapa LAZ yang membuat program di atas shenif , sehingga satu program dapat dijalankan untuk beberapa shenif . Hal ini masih belum terjadi di Aceh, mengingat psikologi masyarakat menghendaki aturan fiqih dipedomani secara baik.
Selain itu, zakat diperuntukan untuk shenif fakir dan miskin, karena itu prosentase zakat diberikan kepada mereka sebanyak 45 % dari total zakat dan 30 % untuk modal usaha yang merupakan suatu keinginan besar merubah struktur kehidupan mustahiq menjadi muzakki. Kecenderungan merupakan sebuah penguatan yang terjadi pada masyarakat Muslim di Indonesia pasca 90-an dimana religiousitas masyarakat meningkat secara signifikan. Untuk itu, pelayanan yang dilakukan oleh Baitul Mal merupakan perintah UU seperti UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan zakat. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.
Secara prinsip, dana zakat akan habis dibagi sebelum bulan Juni tiap tahun sehingga pada bulan Juli–Desember dilaksanakan penguatan kapasitas Amil dengan bantuan dana dari Pemerintah Aceh. Sejak tahun 2008 telah dilaksanakan kegiatan rapat kerja Baitul Mal yang merumuskan kebijakan dan leading sector yang akan dilakukan secara bersama, misalnya, masing-masing Baitul Mal Kabupaten/Kota memperkuat manajemen Baitul Mal Gampong atau inventarisasi harta agama di Baitul Mal Kemukiman.

## Bentuk-Bentuk Penyaluran Zakat: Konsumtif dan Produktif
Landasan syariah pada model penyaluran secara produktif adalah tatkala Rasulullah SAW. menyerahkan dana zakat kepada Salim bin ‘Abdillah bin ‘Umar untuk dikembangkan dan disedekahkan kembali. Berkaitan dengan hal ini, Yûsuf al-Qardhawî menyatakan bahwa dana zakat dapat dipergunakan untuk membangun pabrik atau perusahaan yang
kepemilikan dan penggunaannya ditujukan untuk fakir miskin, sehingga kebutuhan hidup mereka lebih terjamin karena terdapat sumber yang pasti. 11
Semangat penyaluran zakat secara produktif telah merambah kondisi modern. Pemikiran bahwa zakat diserahkan secara produktif seakan menjadi keniscayaan, karena bila zakat diserahkan selalu secara konsumtif, maka kemiskinan seakan-akan terus dipelihara, sementara syariat Islam menghendaki masyarakat Muslim menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Karena itu, mengubah mustahiq menjadi muzakki seakan menjadi urgen. Kondisi ini telah menjadi semangat peraturan perzakatan di Indonesia. Berikut beberapa aturan dimaksud.
Dalam UU Nomor 38/1999 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa pada Pasal 16 disebutkan 1). Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama; 2). Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif; 3). Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.
Dalam qanun Nomor 7/2004 tentang zakat, disebutkan bahwa Persyaratan zakat produktif  sesuai dengan  Keputusan Menteri Agama No 5 tahun 1999 BAB V pasal 28 ayat 2 yaitu mendayagunakan hasil zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut. 1). Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan; 2). Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan; 3). Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
Dalam Qanun Nomor 10/2007 menyatakan bahwa pada Pasal 29 disebutkan bahwa:
1. Zakat didayagunakan untuk mustahiq baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syari’at;
2. Mustahiq zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. adanya suatu jenis usaha produktif yang layak;
b. bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/ penyuluh
c. bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
3. Tata cara pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.
Menyangkut semangat aturan di atas, berbagai aturan atau skema pemberdayaan
11 Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, Zakat dan Peran Negara (Jakarta: FOZ, 2006), h. 13.

## MIQOT Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011
mustahiq zakat dirancang. Bentuk bantuan dana zakat disusun secara program sehingga telah direncanakan sejak awal oleh amil zakat. Bentuk pendayagunaan zakat antara lain: 12
1. Karitas atau program bantuan sosial dalam bentuk hibah atau pendayagunaan zakat yang mamfaatnya diterima lansung oleh mustahiq. Contoh: bantuan makanan, tempat tinggal, beasiswa, transportasi dan bantuan dakwah.
2. Pengembangan insan yaitu program peningkatan sumberdaya manusia seperti peningkatan kapasitas mustahiq; manajemen usaha, pelatihan wirausaha, dan lainnya.
3. Pengembangan ekonomi yaitu program peningkatan penghasilan dan kemandirian usaha. Contohnya fasilitasi wirausahawan baru, bantuan modal usaha, dan lainnya.
Pola penyaluran yang dikembang adalah:
1. Konsumtif tradisional: zakat digunakan lansung oleh mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
2. Konsumtif kreatif: zakat digunakan bukan saja untuk keperluan yang bersifat konsumtif, belaka melainkan untuk membeli barang atau beasiswa;
3. Produktif tradisional: zakat diberikan dalam bentuk barang produksi seperti mesin jahit, becak, dan ternak sapi;
4. Produktif kreatif: pendayagunaan zakat digunakan dalam bentuk modal untuk suatu proyek atau modal dagang dalam skala besar untuk wirausaha. 13
Bila dilihat tawaran di atas, maka zakat disalurkan secara produktif karena diharapkan zakat dapat mengurangi kemiskinan dan menjadikan mustahiq menjadi muzakki, serta zakat disalurkan secara bertanggung jawab. Dalam praktik Baitul Mal Aceh masih bersifat skema produktif tradisional dimana bantuan masih bersifat modal usaha dengan jumlah terbatas. Jumlah pinjaman dalam skema Qardh al-Hasan tanpa jaminan. Persyaratan hanya berbentuk KTP/Kartu Keluarga ( Identity Card ) serta pengecekan usaha mustahiq oleh petugas Baitul Mal. Pengembalian pinjaman bersifat negotiable antara mustahiq dengan petugas Baitul Mal. Secara umum, mustahiq yang mendapat bantuan tersebut usahanya menjadi lebih berkembang. Kemudahan dalam penyaluran zakat tersebut menjadikan lembaga Baitul Mal sebagai sandaran kaum miskin dalam menjalankan usaha mereka. Bantuan diberikan juga tetap dalam koridor membina mental mereka menjadi mustahiq yang dekat dengan agama (pembinaan rohani) dan mentaliti agar menjadi mustahiq yang amanah.
Di samping program beasiswa terdapat beberapa progam unggulan Baitul Mal Aceh, yaitu:
12 Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, Membangun Peradaban Zakat (Jakarta: Bamuis BNI & IMZ, 2006), h. 76.
13 Lili Bariadi , et al., Zakat dan Wirausaha (Jakarta: CED, 2005), h. 34.
1. Pemberian modal usaha bergulir melalui Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP) mulai tahun 2006;
2. Pemberian santunan tetap bulanan Rp. 200.000,-/bulan dan pemeriksaan kesehatan kepada fakir uzur melalui Unit Peduli Fakir Uzur (UPFU) mulai tahun 2007;
3. Program Pembangunan Prasarana Ibadah di daerah rawan akidah dari ashnâf fî sabîlillâh mulai tahun 2006;
4. Program santunan untuk keluarga miskin pada setiap hari raya Idul Fitri mulai tahun 2006;
5. Program Bantuan Bencana Alam/Kebakaran untuk kebutuhan masa panik mulai tahun 2007;
6. Program Bantuan biaya pengobatan untuk kaum dhu’afâ’ (2007)
7. Program Pelatihan keterampilan untuk pemuda putus sekolah dan janda (2010)

## Penutup
Keterlibatan negara dalam penyelenggaraan di Aceh memasuki babak baru dengan kelahiran lembaga Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat. Otoritas ini dirancang melalui berbagai aturan. Kondisi ini dikehendaki karena selama Indonesia merdeka, zakat belum diatur dalam peraturan perundangan. Secara sosiologis, masyarakat cenderung tidak percaya kepada institusi zakat yang ada, karena ketidakjelasan pengelolaan- nya.  Bila dibandingkan dengan pengelolaan zakat di Aceh, maka UU Nomor  11/2006 tentang Pemerintah Aceh telah memberikan arah yang jelas kedudukan Baitul Mal sebagai pengelola Zakat di Aceh dan implementasinya dilaksanakan dengan Qanun. Berbeda dengan UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan zakat yang diatur dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) bukan dengan Peraturan Pemerintah lazim sebuah UU.
Kekuatan Baitul Mal tersebut telah menjadikan semangat baru implementasi syariat Islam di Aceh. Hampir seluruh penduduk di Aceh menerima dengan baik kehadiran Baitul Mal sebagai pengelola zakat. Salah satunya karena sistem transparansi pengelolaan dana dan masyarakat di tingkat gampong merasakan kehadiran Baitul Mal dengan berbagai program yang ditawarkan seperti penggemukan sapi, bantuan modal pertanian, modal usaha, alat usaha (becak), hand tractor dan lain sebagainya.
Kepercayaan di atas, tentu tidak boleh lenyap kembali, karena itu penguatan lembaga Baitul Mal termasuk revisi Qanun Baitul Mal Nomor 10/2007 yang dirasakan masih belum memberikan ruang gerak Baitul Mal untuk berkembang, karena terdapat beberapa pasal yang tidak harmonis dan sinkron. Terlepas dari itu semua, Baitul Mal sebagai pengelola zakat di Aceh telah menjadikan dirinya eksis di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, syariat Islam telah membawa kebaikan kepada masyarakat Aceh bila dikelola secara professional.

## Pustaka Acuan
Abubakar, Al Yasa. Penerapan Syariat Islam di Aceh . Banda Aceh: Dinas Syariat NAD, 2008.
Al-Zibari, Amir Said. 124 Tanya Jawab Masalah Zakat . Jakarta: Akbar, 2006.
Ali, Muhammad Daud. Zakat dan Wakaf . Jakarta: UI Press, 1999.
Aflah, Kuntarno Noor, dan Mohd. Nasir Tajang. Zakat & Peran Negara . Jakarta: FOZ, 2006.
Bariadi, Lili, et al. Zakat dan Wirausaha . Jakarta: CED, 2005.
Hasan, Muhammad Kamal. Modernisasi Indonesia: Respon Cendikiawan Muslim . Jakarta: LSI, 1987.
Hafidhuddin, Didin, dan Ahmad Juwaini. Membangun Peradaban Zakat . Jakarta: Bamuis BNI & IMZ, 2006.
IRTI. Management of Zakah In Modern Muslim Society . Karachi: Seminar Proceedings, 2000.
Mas’udi, Masdar F. Menggagas Ulang Zakat . Bandung: Mizan, 2005.
Tahir, Hailani Muji. Pengenalan Tamadun Islam Dalam Institusi Kewangan. Kuala Lumpur: DBP, 1988.
Lampiran: Pengumpulan tahun 2009
Sumber: Amrullah, Baitul Mal Aceh (2010:57-58)
Penerimaan  Baitul Mal Kabupaten/Kota di Aceh  tahun 2009
No Baitul Mal Zakat Infaq Lain-lain Jumlah 1 Baitul Mal Aceh 6.430.179.579 19.094.618.693 65.254.175 25.590.051.447 2 Banda Aceh 6.110.584.495 126.485.892 465.623.278 6.702.693.665 3 Aceh Utara 4.409.534.873 2.162.917.414 50.012.854 6.622.485.141 4 Aceh Tengah 4726836168 1.000.300.000 51.733.809 5.780.869.977 5 Aceh Besar 5.113.675.221 221.584.020 - 5335259241 6 Aceh Barat 3.861.199.446 480.440.237 3.596.848 4.345.236.631 7 Aceh Selatan 2.532.349.371 283.256.165 16.956.114 2.832.561.650 8 Nagan Raya 2.345.723.878 319.503.823 60.202.299 2.725.430.000 9 Lhokseumawe 2478352435 170.588.878 4.200.000 2.653.121.313 10 Sabang 2.210.459.184 380.381.823 12.397.257 2.603.238.064 11 Bener Meriah 2.069.495.483 330.710.834 44.673.989 2.444.880.306 12 Bireuen 786.175.000 1.357.157.569 - 2.143.332.569 13 ABDYA 1.516.808.504 249.604.674 - 1.766.413.178 14 Singkil 926.000.000 327.500.000 - 1.553.500.000 15 Langsa 1.170.241.108 283.465.859 - 1.453.706.967 16 Aceh Tamiang 1.194.671.408 235.366.939 3.769.691 1.433.808.038 17 Aceh Tenggara 1.258.814.622 170.587.184 - 1.429.401.806 18 Aceh Timur 1.118.488.086 98.205.785 20.378.104 1.237.071.975 19 Pidie 99.450.637 910.717.673 200.253.206 1.210.421.516 20 Aceh Jaya 845.995.502 211.638.562 - 1.057.634.064 21 Gayo Lues 701.084.889 182.409.204 105.599.200 989.093.293 22 Subulussalam 797.695.369 - 7.175.000 804.870.369 23 Simeuleu 750.000.000 50.000.000 - 800.000.000 24 Pidie Jaya 265.997.397 119.942.762 - 385.940.159