## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING DI ERA DISRUPTIVE INDONESIA

## Dewa Ayu Agung Ari Astidewi
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Mahendradatta, dewayoudiksa@gmail.com
Erikson Sihotang
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Mahendradatta, eriksonsihotang1@gmail.com

## ABSTRAK
Era  disrupsi  adalah  era  di  mana  teknologi  berkembang  dengan  kecepatan  yang  jauh  lebih  cepat daripada yang dapat diadaptasi oleh bisnis secara alami. Kebutuhan dan harapan pelanggan berubah dengan  cepat.  Oleh  karena  itu,  investor  asing  membutuhkan  perlindungan  yang  lebih  baik  untuk melakukan  bisnis  di  Indonesia.  Kebijakan  pemerintah  yang  mendukung  investor  untuk  keamanan investasi akan menjadi daya tarik besar untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk mendatangkan investor yang ingin menanamkan modalnya, perlu dibangun lingkungan yang kondusif, ketenagakerjaan dan perizinan  yang  dapat  saling  menguntungkan.  Dalam  melindungi  modal  asing,  Pemerintah  Republik Indonesia telah menetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang secara jelas mengatur tentang bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing.  Penanaman  modal  asing  harus  berbentuk  perseroan  terbatas.  Penanaman  modal  asing  di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak asing/perorangan atau badan hukum ke dalam suatu perseroan yang  seratus  persen  dijalankan  oleh  pihak  asing atau  dengan  menggabungkan modal  asing  dengan modal  dalam  negeri.  Kerjasama  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  lokal  dalam meningkatkan  keamanan  penanaman  modal  asing  harus  mengacu  pada  indikator  yang  dapat meningkatkan  keamanan  penanaman  modal  asing  di  Indonesia.  Ada  5  faktor  penting  yang mempengaruhi  keamanan  investasi  asing  dan  domestik,  yaitu  penegakan  hukum,  stabilitas  politik, sosial. stabilitas, akuntabilitas kelembagaan dan mitigasi bencana. Era fenomena disrupsi ini dapat dihadapi dengan persiapan yang baik dan kerjasama yang sempurna dari pemerintah dan masyarakat.

## Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing, Era Disruptive

## PENDAHULUAN
Penanaman modal asing merupakan sektor unggulan dan memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Investasi di bidang pariwisata khususnya di bidang perhotelan terbuka bagi investor asing, baik penuh maupun joint venture. Kehadiran penanaman modal asing  tidak  diharapkan  untuk  memajukan  industri  menuju  modernisasi  tetapi  juga  dapat meningkatkan devisa negara, pendapatan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, perbaikan di bidang ketenagakerjaan, pengetahuan dan teknologi.
Besarnya manfaat penanaman modal asing juga berdampak negatif yang dapat menjadi ancaman jika tidak diatur dan diterapkan dengan baik terutama di  era digital ini. Era digital membuat teknologi berkembang dan berkembang lebih cepat sehingga aktivitas bisnis dapat beradaptasi secara alami. Penyediaan platform digital baru juga mengganggu pasar tradisional di Indonesia dalam semalam. Teknologi digital dan globalisasi membuat investor asing tidak dapat memprediksi kebutuhan pelanggan dan ekspektasi pasar. Masalah era disrupsi membuat investor asing lebih berhati-hati untuk berinvestasi di Indonesia. Investor asing membutuhkan investasi yang aman untuk menghindari kerugian modal dan kebangkrutan.
Investasi  yang  aman  membutuhkan  perlindungan  hukum  dari  pemerintah  untuk melakukan rencana bisnis  yang lebih baik.  Kebijakan pemerintah yang mendukung investor untuk keamanan investasi akan menjadi daya tarik besar untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk mendatangkan investor yang ingin menanamkan modalnya, perlu dibangun lingkungan yang kondusif, lapangan kerja dan perizinan yang dapat saling menguntungkan. Dalam melindungi modal asing, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang- undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  yang  telah  diatur  secara  jelas mengenai bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas. Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak asing/perorangan atau badan hukum ke dalam suatu perseroan yang seratus persen diusahakan oleh pihak asing atau dengan cara menggabungkan modal asing dengan modal dalam negeri. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengatur tertutup dan terbukanya badan usaha dalam penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 (Perpres No 44 Tahun 2016) yang menjelaskan tentang daftar bidang usaha yang terbuka atau tertutup bagi penanaman modal asing.
Meskipun telah diatur secara jelas mengenai ketentuan dalam penanaman modal asing, namun  masih  banyak  ditemukan  permasalahan.  Masalah-masalah  tersebut  tentunya  sangat merugikan  pemerintah,  masyarakat  dan  juga  para  investor.  Penanaman  modal  asing  di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan terutama di era digital ini.
Peringkat perlindungan investasi asing Indonesia masih terendah di semua subkomponen di antara negara-negara rekan. Selain itu, Indonesia memiliki skor tingkat keterbukaan yang rendah  untuk  berdagang  pada  jenis  jasa  tertentu.  Menurut  Service  Trade  Restrictions  Index (STRI) dari OECD, Indonesia mencapai skor di bawah rata-rata beberapa negara rekan (Brasil, Chili, Cina, India, Meksiko, Federasi Rusia, Afrika Selatan, Turki) di 16 dari 18 sektor jasa yang dicakup oleh STRI. 1 Banyak peraturan pemerintah yang telah dibuat untuk melindungi investor  asing  namun  ketakutan  investor  tetap  tinggi  untuk  menanamkan  modalnya  di Indonesia,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  perhatian  yang  tinggi  dari  pemerintah  Republik Indonesia  dalam  melindungi  investasi  asing  masih  belum  cukup.  Pemerintah  Indonesia membutuhkan grand strategy baru agar perlindungan hukum di Indonesia menjadi lebih baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  upaya  untuk  mencari  dalam  pengembangan  ilmu hukum.  Cohen  dan  Kent  C.  Olson  menegaskan  bahwa  penelitian  hukum  adalah  proses menemukan  hukum,  menjelaskan  dan  menganalisis  hukum  (Cohen  dan  Oslon,  2000:  1). Soerjono Soekanto  (1986:51) menjelaskan bahwa ada dua (2) jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian sosiologis atau penelitian empiris. 2
Dalam penelitian ini (Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Era Disruptive  Indonesia)  digunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  doktrinal. Penelitian doktrinal  banyak dilakukan di  perpustakaan  atau studi dokumenter. Penelitian ini banyak  dilakukan  pada  bahan  hukum  di  perpustakaan  (Waluyo,  1991:  31).  Jenis  penelitian normatif  dalam  konteks  ini  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  terkait  perlindungan hukum bagi penanaman modal asing di era disrupsi Indonesia.
1 Vujanovic, Peter. Survei Ekonomi Indonesia 2015, OECD: 2015, hal.14.
2 A.A Ayu Istri Utu Dewi “Aspek Yuridis Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, Pandecta, Vol 13 No 1, 2018, hal.53.
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu UUD 1945, Undang-undang Nomor 25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  yang  telah  diatur  secara  jelas  mengenai  bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku terkait, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum di Indonesia.
Teknik  pengolahan  dan  analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  mengolah  dan menganalisis  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  telah  terkumpul  yang selanjutnya  dikategorikan  dan  dikualifikasikan  berdasarkan  masalah  peneliti  dan  disusun secara sistematis sesuai template yang telah disiapkan. Pada tahap analisis, bahan hukum yang telah  dikategorikan  dan  memenuhi  syarat  diinterpretasikan  dengan  menggunakan hermeneutika  hukum  (Irianto,  2009:181).  Hermeneutika  hukum  pada  prinsipnya  adalah metode  interpretasi  teks  hukum  yang  berkaitan  dengan  konteksnya.  Hermeneutika  hukum digunakan untuk mengungkapkan makna dan gagasan yang tersirat dalam teks hukum atau teks norma. Hasil analisis secara keseluruhan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan  secara  lengkap  semua  masalah  yang  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti disertai dengan memberikan tinjauan kritis.

## PEMBAHASAN

## 1. KERJASAMA PERLINDUNGAN HUKUM
Konsep  perlindungan  hukum  dijelaskan  oleh  beberapa  ahli  seperti:  pertama,  Satjipto Raharjo  menjelaskan  konsep  perlindungan  hukum  sebagai  tindakan  untuk  memberikan bimbingan  kepada  hukum  dan  mereka  yang  dirugikan  dan  yang  haknya  dilanggar  dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk menjadi dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh undang-undang (Rahardjo, 1983:121).
Philipus  M.  Hadjon  (1987:  38)  juga  berpendapat  bahwa  perlindungan  hukum  adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia. Lebih lanjut Hadjon juga menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan atau aturan yang dapat melindungi hal-hal lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum tidak terbatas pada apa yang terkandung dalam undang-undang tetapi memiliki cakupan yang sangat luas.  Perlindungan  hukum  juga  memuat  tentang  bagaimana  seorang  subjek  memperoleh perlindungan dalam masyarakat serta aturan-aturan secara tertulis atau tertulis.
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal  dalam  Pasal  30 diamanatkan  agar  Pemerintah  Daerah  lebih  berdaya  baik  dalam  mengembangkan  potensi  di masing-masing daerah maupun dalam hal koordinasi promosi mengenai pelayanan pariwisata dan penanaman modal. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dalam Pasal  23  ayat  (1a)  menyatakan:  “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban memberikan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan”. 3
Perlindungan  investasi  asing  membutuhkan  peran  yang  kuat  dari  pemerintah  daerah provinsi dan kabupaten. Selain itu, peran masyarakat desa juga sangat penting dalam menjamin keamanan investasi asing di Indonesia. Keunikan budaya yang beragam dari setiap daerah di
3 I.B Anggapurana Pidada “ Perlindungan Hukum Pada Sektor Kepariwisataan di Kabupaten Karangasem” Jurnal Academia, 2019, hal 6..
Indonesia selain menjadi daya tarik bagi investor juga berdampak negatif yaitu ketidakpastian penerapan perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing.
Kerjasama  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  desa  menjadi  kunci untuk melindungi investasi asing di Indonesia dan mengurangi dampak negatif terutama di era digital  ini.  Masyarakat  harus  bersiap  menghadapi  persaingan  global,  jika  masyarakat  masih belum siap maka tidak hanya akan dirugikan oleh investor asing tetapi juga masyarakat lokal akan kesulitan menghadapi persaingan masyarakat global.
Kehidupan  masyarakat  di  bidang  investasi  memiliki  banyak  peran  dalam  mendukung investasi  asing  yang  ada.  Peran  masyarakat  lokal  memberikan  pengaruh  bagi  investasi  di daerah secara langsung dan tidak langsung. Investor asing harus mendukung pembangunan di masyarakat lokal. Perkembangan suatu daerah dengan kehadiran investor juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat  setempat  yang berkontribusi terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Di era disrupsi ini, ketakutan investor asing berubah drastis. Bidang ekonomi dan politik yang dapat menyebabkan krisis. Kondisi krisis ekonomi sangat merugikan investasi, terutama penanaman  modal  asing.  Pemerintah  daerah  harus  mempersiapkan  masyarakat  untuk menghadapi  krisis  ekonomi  global.  Selain  itu,  masyarakat  diberikan  pembinaan  oleh pemerintah agar tidak mudah terpancing goncangan politik dalam negeri.

## 2. MENINGKATKAN KEAMANAN INVESTASI ASING
Kerjasama  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  setempat  dalam meningkatkan  keamanan  penanaman  modal  asing  harus  mengacu  pada  indikator-indikator yang dapat meningkatkan keamanan penanaman modal asing di Indonesia. Berdasarkan indeks keamanan investasi dijelaskan bahwa terdapat 5 faktor penting yang mempengaruhi keamanan penanaman modal asing dan dalam negeri, yaitu : 4

## a.  Penegakan hukum
Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan ideal yang berkaitan dengan pelaksanaan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum  pada  hakikatnya  merupakan  upaya  untuk  menjamin  agar  norma  hukum  dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 5
Ada  beberapa  poin  penting  untuk  membuat  penegakan  hukum  menjadi  lebih  baik, seperti:
1) Akses yang dijamin untuk penggunaan sumber daya oleh investor.
2) Penerapan mekanisme perlindungan aset.
3) Sanksi tegas bagi pelanggar hak milik.
4) Pengamanan benda-benda vital di kawasan industri oleh aparatur negara.
5) Pelaksanaan perlindungan hak cipta.
6) Penegasan kewajiban dan sanksi bagi pelanggar hak intelektual.
7) Pencegahan praktik monopoli.
8) Efektivitas sanksi monopoli.

## b. Stabilitas politik
Dalam  dunia  investasi,  salah  satu  syarat  mendasar  untuk  menopang  unsur-unsur pembangunan  ekonomi  adalah  stabilitas  politik.  Stabilitas  politik  erat  kaitannya  dengan
4 Index Keamanan Investasi Indonesia 2016. IKII, hal 16.
5 Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogjakarta: Liberti, 2007, hal 32
partisipasi  warga  negara  dan  kegiatan  kelembagaan  negara.  Kedua  elemen  ini  dapat menentukan  stabil  atau  tidaknya  situasi  politik  negara.  Selain  itu,  menurut  Plano,  stabilitas politik adalah kondisi  suatu  sistem politik yang komponen dan unsurnya tidak berubah dari batas-batas yang telah disepakati. (Plano, 1989).
Ada beberapa poin penting untuk membuat stabilitas politik menjadi lebih baik, seperti:
1) Kesinambungan rencana investasi sebelum dan sesudah pergantian pemerintahan di tingkat pusat;
2) Kesinambungan rencana investasi bangunan sebelum dan sesudah pergantian pemerintahan di tingkat daerah.
3) Mengurangi dan mengantisipasi konflik elit politik nasional yang mempengaruhi iklim investasi.
4) Mengurangi dan mengantisipasi konflik elit politik daerah yang memperebutkan APBD.
5) Efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi.
6) Peran pemerintah dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
7) Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola peluang investasi.
8) Pengawasan oleh pemerintah pusat dalam menyusun rancangan peraturan atau mencabut peraturan yang menghambat.
9) percepatan investasi ke daerah.

## c. Stabilitas Sosial
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  masih  menghadapi  banyak  permasalahan  atau dinamika  sosial  seperti  kriminalitas,  premanisme,  terorisme,  pemberitaan  media  yang mengganggu dan demonstrasi. Masalah ini masih dapat ditemukan dengan mudah walaupun dalam skala kecil tetapi menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Tindakan  tersebut dapat ditujukan secara vertikal kepada pemerintah atau perusahaan atau secara horizontal ditujukan kepada sesama kelompok masyarakat itu sendiri.
Ada beberapa hal penting untuk meningkatkan stabilitas sosial, seperti:
1) Mengurangi kerusakan infrastruktur oleh individu dan kelompok di kawasan industri.
2) Mengurangi pencurian aset oleh individu dan kelompok di kawasan industri.
3) Mengurangi penebangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di kawasan industri.
4) Mengurangi pembunuhan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di kawasan industri.
5) Mengurangi tindakan terorisme terhadap negara.
6) Mengurangi konflik agama dan etnis yang mengancam ketertiban umum.
7) Mengendalikan pemberitaan media yang menimbulkan gejolak ekonomi.
8) Mengurangi penarikan hak milik untuk kepentingan umum.
9) Mengantisipasi penolakan masyarakat terhadap pendirian pabrik.
10) Mengantisipasi demonstrasi yang menghambat proses produksi dan mengancam stabilitas pemerintahan.
11) Menghentikan ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan dan pejabat terhadap masyarakat.

## d. Akuntabilitas Kelembagaan
Birokrasi  berperan  penting  dalam  menjaga  kenyamanan  investor  terkait  kondisi keamanan  investasi.  Karena  jika  investor  tidak  mendapatkan  jaminan  yang  memuaskan keamanan,  dapat  membuat  mereka  memikirkan  kembali  investasi  mereka  dengan  segera mencari daerah lain yang lebih aman untuk memindahkan investasi mereka.
Ada beberapa hal penting untuk meningkatkan stabilitas sosial, seperti:
1) Pemberantasan praktik korupsi yang dilakukan oleh birokrasi di tingkat pusat dan pemerintah daerah.
2) Menghentikan pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.
3) Transparansi keuangan.
4) Menyediakan mekanisme check and balance .

## e. Mitigasi Bencana
Bencana  adalah  aspek  yang  terjadi  karena  faktor  alam  dan  akumulasi  dari  perbuatan manusia.  Karena  bencana  datang  secara  tidak  terduga,  maka  perlu  mendapat  perhatian  dari kajian penelitian yang komprehensif agar setiap investor tidak mengalami kerugian jika terjadi bencana.
Ada beberapa poin penting untuk memberikan mitigasi bencana, seperti:
1) Mengantisipasi kerawanan perubahan permukaan bumi (gempa)
2) Antisipasi struktur tanah terhadap longsor.
3) Menyiapkan infrastruktur mitigasi banjir
4) Peta lengkap daerah rawan bencana.
Menyelesaikan  tantangan  5  indikator  tersebut  memerlukan  kerjasama  dari  berbagai elemen yang harus mendapat perhatian pemerintah terutama ketika Indonesia memasuki era digital Di era disrupsi ini meningkatkan interaksi budaya melalui pengembangan media massa (terutama televisi, film, musik, transmisi berita dan olahraga internasional. Hari ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami ide dan pengalaman baru  tentang hal-hal yang lintas budaya, misalnya dalam bidang fashion, sastra, dan makanan, perkembangan fashion skala besar seperti pakaian, film, pariwisata dan pariwisata, imigrasi dari satu negara ke negara lain, acara berskala global, seperti seperti olimpiade, dan lain-lain.
Penyebaran prinsip multikulturalisme, dan kemudahan akses individu terhadap budaya lain di luar budayanya Meningkatnya masalah bersama, misalnya di bidang lingkungan, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain. 6 Era fenomena disrupsi ini dapat dihadapi dengan persiapan yang baik dan kerjasama yang sempurna dari pemerintah dan masyarakat.

## PENUTUP
Kerjasama  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  setempat  dalam meningkatkan  keamanan  penanaman  modal  asing  harus  mengacu  pada  indikator-indikator yang  dapat  meningkatkan  keamanan  penanaman  modal  asing  di  Indonesia.  Ada  5  faktor penting  yang  mempengaruhi  keamanan  penanaman  modal  asing  dan  dalam  negeri,  yaitu penegakan  hukum,  stabilitas  politik,  stabilitas  sosial,  akuntabilitas  institusional  dan  mitigasi bencana.
Tersebarnya prinsip multikulturalisme, dan kemudahan akses individu terhadap budaya lain di luar budayanya Meningkatnya masalah bersama, misalnya di bidang lingkungan, krisis
6 Wawan Setiawan, “Era Digital dan Tantangannya” Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia 2017. hal.8.
multinasional, inflasi regional dan lain-lain. Era fenomena disrupsi ini dapat dihadapi dengan persiapan yang baik dan kerjasama yang sempurna dari pemerintah dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU:
Dellyana, Shant, 2007. Konsep Penegakan Hukum , Yogjakarta: Liberti Hadjon, Philipus M., 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu. Irianto,  Sulistyowati,  2009. Memperkenalkan  Studi  Sosiolegal  dan  Implikasi  Metodologisnya  dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Re- fleksi , Editor Sulistyowati Irianto & Shidarta, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Jack C. Plano, 1989. Kamus Analisa Politik . Jakarta: Rajawali. Rahardjo,Satjipto, 1983. Permasalahan Hukum di Indonesia , Bandung: Alummni. Waluyo, Bambang, 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta: Sinar Grafika,

## SUMBER LAIN:
A  A.  Ayu  Istri  Utu,  2018. Dewi  “Aspek  Yuridis  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas” ,  Jurnal Pandecta, Vol 13 No 1.
Cohen, Morris L. dan kent C. Olson, 2000, Legal Re- search in A Nutshell, Seventh Edition, ST. Paul, Minn, West Group.
I.B  Anggapurana  Pidada,  2019. “Perlindungan  Hukum  Pada  Sektor  Kepariwisataan  di  Kabupaten Karangasem” , Jurnal Academia.
Vujanovic, Peter. 2015. Survei Ekonomi Indonesia , OCDC. Wawan Setiawan, 2017. “ Era Digital dan Tantangannya”, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia.