Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Di Kota Jambi
Novita Putri Yunardi novitaputriyunardi11@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  and  analyze  the  implementation  of  the execution of the fiduciary guarantee, the obstacles encountered in the implementation of the execution  of  the  fiduciary  guarantee  after  the Constitutional  Court  Decision  Number 18/PUU-XVII/2019 in Jambi City and the countermeasures carried out in overcoming the obstacles  encountered.  Research Methods,  the  research used  is  empirical juridical.  First, the results of the research are that the execution of fiduciary guarantees in Jambi City is still not in accordance with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This can be seen from the three cases that the author raised in this study, it was stated that only  one  case  carried  out  parate  execution  in  accordance  with  the  Constitutional  Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, and two other cases did not comply with the Court's decision. This means that there are still creditors who immediately carry out executions before  submitting  an  Application  for  Confiscation  of  Execution  to  the  District  Court. Second, the obstacles encountered in implementing the execution of fiduciary guarantees after  the  Constitutional  Court  Decision  Number  18/PUU-XVII/2019  and  the countermeasures  made  to  overcome  the  obstacles  faced,  namely  the  obstacle  since  the entry  into  force  of  this  decision  is  very  difficult  to  collect  from  customers  due  to regulations  -rule  of  law.  Which  if  the  rule  of  law  is  violated,  PT.  Adira  Dinamika  Multi Finance will bear the consequences. In addition, the debtor insists on not letting go of his unit and violates the payment deadline. The countermeasures carried out in overcoming the  obstacles  faced  by  PT.  Adira  Dinamika  Multi  Finance,  namely  if  the  debtor  defaults, namely does not pay the installments that have been determined properly and has been given a subpoena, if the debtor becomes bankrupt, and the debtor dies and the heirs are absent. Keywords: Execution Parates; Fiduciary Guarantee; Constitutional Court Decision

## Abstrak
Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pelaksanaan  parate  eksekusi, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  di  Kota  Jambi  dan  upaya penanggulangan  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  kendala  yang  dihadapi.  Metode Penelitian  Penelitian  yang  digunakan  bersifat  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  Pertama, pelaksanaan  parate  eksekusi  jaminan  fidusia  di  Kota  Jambi  masih  belum  sesuai  dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019. Hal ini dapat dilihat dari tiga kasus  yang  Penulis  angkat  dalam  penelitian  ini  dinyatakan  hanya  satu  kasus  saja  yang melakukan parate eksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019,  dan  dua  kasus  lainnya  tidak  sesuai  Putusan  Mahkamah  tersebut.  Artinya, masih  terdapat  pihak  kreditur  yang  langsung  melakukan  eksekusi  sebelum  pengajukan Permohonan  Sita  Eksekusi  ke  Pengadilan  Negeri.  Kedua,  kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala
Volume 4 Nomor 2 Juni 2023
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
yang  dihadapi,  yakni  kendalanya  sejak  berlakunya  putusan  ini  sangat  sulit  untuk melakukan penagihan terhadap nasabah karena adanya aturan-aturan hukum. Yang mana jika aturan hukum tersebut dilanggar, PT. Adira Dinamika Multi Finance yang menanggung konsekuensinya,  selain  itu  debitur  bersikeras  untuk  tidak  mau  mepaskan  unitnya  dan melanggar  batas  waktu  pembayaran.  Adapun  upaya  penanggulangan  yang  dilakukan dalam  mengatasi  kendala  yang  dihadapi  PT.  Adira  Dinamika  Multi  Finance  yaitu  jika debitur  melakukan  wanprestasi,  yaitu  tidak  membayar  angsuran  telah  ditentukan sebagaimana  mestinya  dan  telah  diberi  somasi,  jika  debitur  jatuh  pailit,  dan  Debitur meninggal dunia dan ahli warisnya tidak ada.
Kata Kunci: Parate Eksekusi; Jaminan Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  sebuah  negara  yang  tengah  berkembang  dalam  sektor pembangunan  ekonomi.  Pembangunan  ekonomi  merupakan  bagian  dari  pembangunan nasional  yang  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mencapai  masyarakat  yang  adil  dan makmur  yang  berdasarkan  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam rangka menjaga dan memelihara kegiatan pembangunan ekonomi dan kegiatan usaha  para  pelaku  usaha  baik  dari  pemerintah,  masyarakat,  perorangan  maupun  badan hukum  yang  memerlukan  dana  besar.  Seiring  dengan  meningkatnya  kegiatan pembangunan  meningkatnya  pula  kebutuhan  terhadap  pendanaan  yang  sebagian  besar diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam atau perkreditan. 1
Di Indonesia terdapat 2 (dua) macam istilah jaminan yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.  Pengertian  Jaminan  umum  tercantum  dalam  Pasal  1131  KUHPerdata  yang menentukan bahwa: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  ada,  menjadi  jaminan  untuk  perikatan-perikatan perorangan  debitur.”  Aturan  mengenai  jaminan  umum  telah  ditentukan  dalam  undang- undang,  sementara  dalam  jaminan  khusus,  karena  merupakan  obyek  khusus  yang digunakan untuk pelunasan utang debitur, jaminan tersebut timbul karena adanya suatu perjanjian  antara  kreditur  dan  debitur.  Secara  umum,  jaminan  khusus  memiliki  2  (dua) bentuk  yakni  jaminan  perorangan  dan  jaminan  kebendaan.  Dalam  jaminan  kebendaan seringkali didengar istilah gadai dan fidusia. 2
Fiduciare eigendom overdracht atau yang lazim dikenal dengan sebutan Fidusia dalam bahasa  Indonesia adalah  penyerahan  hak milik  secara  kepercayaan.  Fidusia  berasal  dari kata fieds yang  berarti  kepercayaan.  Kepercayaan  mempunyai  arti  bahwa  pemberi
1 Penjelasan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2 Indonesia Legal Tech, “Hukum Jaminan dalam Indonesia”, diakses melalui
https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia, tanggal akses 04 Agustus 2022.
jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan. 3
Apabila  pemberi  fidusia  melakukan  wanprestasi  atau  cidera  janji,  maka  si  penerima fidusia  dapat  melakukan  eksekusi  jaminan  fidusia  sesuai  ketentuan  yang  diatur  dalam Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  yang menentukan  bahwa:  “apabila  debitor  atau  sipemberi  fidusia  cedera  janji,  eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
a. Pelaksanaan  titel  eksekutorial  sebagaimanan  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (2) oleh penerima fidusia;
b. Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan  penerima fidusia sendiri  melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c. Penjualan  dibawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  pemberi fidusia  dan  penerima  fidusia  jika  dengan  cara  demikian  dapat  diperoleh  harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 4
Akan  tetapi  menurut  Putusan  Nomor  19/Pdt.G.S/2021/PN.Jmb  menyatakan  bahwa eksekusi  langsung  bisa  dilakukan  dengan  cara  pihak  kreditur  dan  debitur  mau menyepakati bahwa pihak debitur mau mengakui tindakan wanprestasi (cidera janji) dan mau menyerahkan secara sukarela objek jaminannya yang dimana sudah tertera dengan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dikemukakkan bahwa ada 3 (tiga) mekanisme eksekusi di dalam jaminan kebendaan, yaitu 1) parate eksekusi, 2) titel eksekutorial dan penjualan di bawah tangan. 3 (tiga) mekanisme eksekusi di dalam jaminan kebendaan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu: 5
1. Parate Eksekusi
3 Nazia  Runisa,  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Pengawasan  Pendaftaran  Jaminan Fidusia”, Jurnal Cita Hukum Online , Vol.3, No.2 (2015), hlm.362.
4 Kosasih,  Johannes  Ibrahim,  Anak  Agung  Istri  Agung,  and  Anak  Agung  Sagung  Laksmani  Dewi. "Parate  Eksekusi  Pasca  Putusan  Mahkamah  Kostitusi  (MK)  NO.  18/PUU-XVII/2019  Dan  No: 02/PUU-XIX/2021  Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia  Atas Lembaga  Pembiayaan  Leasing. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 10.1 (2022).
5 Indira Retno Aryatie, “Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan”,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan- lt60e300b411a73, tanggal akses 4 Agustus 2022.
Pada semua lembaga jaminan kebendaan baik gadai, hipotek, hak tanggungan dan jaminan fidusia disediakan sistem eksekusi agunan yang mudah. Parate eksekusi merupakan eksekusi yang dapat dilakukan oleh kreditur tanpa meminta bantuan pengadilan  atau  proses  peletakan  sita  jaminan.  Hak  eksekusi  yang  selalu  siap sesuai dengan namanya “paraat” yang berarti hak itu siap di tangan kreditur untuk dilaksanakan.
2. Titel Eksekutorial
Pelaksanaan  titel  eksekutorial  dari  sertifikat  jaminan  hipotek,  sertifikat  jaminan hak  tanggungan  dan  sertifikat  jaminan  fidusia  di  mana  terdapat  irah-irah  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Hal  ini  menegaskan  adanya kekuatan  eksekutorial  pada  sertifikat  hipotek,  sertifikat  hak  tanggungan  dan sertifikat jaminan fidusia sehingga jika debitur wanprestasi maka siap dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.
3. Penjualan di Bawah Tangan
Pada jaminan gadai dimungkinkan untuk melakukan  penjualan di bawah  tangan, beranjak dari kalimat yang tertera di awal Pasal 1155 KUH Perdata yaitu “Bila oleh pihak-pihak  yang  berjanji  tidak  disepakati  lain”  maka  eksekusi  barang  gadainya dilakukan  di hadapan umum. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan gadai bilamana mereka memperjanjikannya.
Adapun parate eksekusi itu sendiri merupakan lembaga hukum yang telah diakui dan diakomodir  dalam  berbagai  norma  hukum  keperdataan,  khususnya  berkaitan  dengan lembaga  jaminan.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1155  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  Pasal  1178  KUH  Perdata,    Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF).
Problematika  eksekusi  terhadap  jaminan  fidusia  berkembang  karena    tidak  adanya kepastian  hukum,  baik  berkenaan  dengan  tata  cara  pelaksanaan  eksekusi  maupun berkenaan  dengan  waktu  kapan  pemberi  fidusia  (untuk  selanjutnya  disebut  debitur) dinyatakan  “cidera  janji”  (wanprestasi),  dan  hilangnya  kesempatan  debitur  untuk mendapatkan  penjualan  objek  jaminan  fidusia  dengan  harga  yang  wajar,  di  samping sering  menimbulkan  adanya  perbuatan  “paksaan”  dan  “kekerasan”  dari  orang  yang mengaku  sebagai  pihak  yang  mendapat  kuasa  untuk  menagih  pinjaman  utang  debitur, dapat  bahkan  telah  melahirkan  perbuatan  sewenang-wenang  yang  dilakukan  oleh
penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. 6
Hal  demikian  jelas  merupakan  bukti  adanya  persoalan  inkonstitusionalitas  dalam norma  yang  diatur  dalam  Pasal  15  Ayat  (2)  dan  Ayat  (3)  UU  Jaminan  Fidusia.  Sebab, kalaupun  sertifikat  fidusia  mempunyai  titel  eksekutorial  yang  memberikan  arti  dapat dilaksanakan  sebagaimana  sebuah  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan hukum  tetap,  prosedur  atau  tata-  cara  eksekusi  terhadap  sertifikat  fidusia  dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal  196  HIR  atau  Pasal  208  RBg.  Dengan  kata  lain,  eksekusi  tidak  boleh  dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.
Maraknya  praktek  eksekusi  jaminan  fidusia  secara  sewenang-wenang,  sehingga ketentuan  Pasal  15  Ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  tersebut,  pada  tanggal  15  Februari  2019  telah  diajukan  permohonan judicial  review  sehingga  melahirkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019  tanggal  25  November  2019.  Permohonan  judicial  review  tersebut mempersoalkan  eksekutorial  jaminan  fidusia  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam konteks inilah, maka eksekutorial atas  jaminan  fidusia  pasca  lahirnya  putusan  mahkamah  konstitusi  tersebut  perlu mendapatkan kajian lebih mendalam. 7
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  tentu  menimbulkan  pro- kontra, terutama pada pemahaman mengenai kekuatan titel eksekutorial yang selama ini dipahami. Putusan Mahkamah Konstitusi a quo menjadikan titel eksekutorial tidak serta merta  berkekuatan  sebagaimana  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan hukum  yang  mengikat  dalam  kondisi  tertentu  sebagaimana  ditegaskan  dalam  amar putusan.
Penelitian  yang penulis  lakukan  mengkhususkan  pada  pelaksanaan  parate  eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Jambi. Menurut ketua APPI Cabang Jambi (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) bapak  Sani  Dudi  Cahyana    menegaskan  bahwa  parate  eksekusi  di  Jambi  merupakan eksekusi  yang  pada  dasar  nya  sudah  mempunyai  hak  khusus  yaitu  sama  dengan
6 Salamiah  dkk.,  Efektivitas  Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  Bagi  Nasabah  yang  Tidak  Mau Menyerahkan  Objek  Jaminan  Fidusia  Secara  Sukarela  (Studi  Pada  PT.  Bank  Panin,  Tbk  KCU Banjarmasin), Jurnal Al‟Adl , Volume IX Nomor 3, Desember 2017, hlm. 344.
7 Laode  Maskur,  Ma’ruf  Hafidz  &  Salle,  “Kekuatan  Eksekutorial  Jaminan  Fidusia  Pasca  Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No.
2, Februari 2021, hlm.118.
ketetapan  undang undang,  adapun yang dimaksud hak khusus atau  hak istimewa yang diberikan  oleh  si  pemberi  fidusia  kepada  si  penerima  fidusia  itu  sendiri,  sebagaimana yang  sesuai  dengan  ketetapan  hukumnya,  apabila  pihak  kreditur  mau  eksekusi  maka haruslah  menaati  aturan  yang  ada  dengan  memberikan  surat  sp1,  sp2,  sp3,    terlebih dahulu  kepada  debitur  ,  pihak  lesing  atau  finance  akan  memberikan  waktu  selama  2 bulan untuk pihak debitur bisa melunasi utang tersebut. 8
Salah  satu  lembaga  penyedia  bantuan  dana  dapat  direalisasikan  melalui  lembaga jaminan PT. Adira Dinamika Multi Finance yang berada di Kota Jambi. PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai kreditur yang akan memberikan pembiayaan dana kepada debitur PT.  Wira  Perkasa  Jaya  CQ  Humuntal  Hutagalung  sesuai  dengan  apa  yang  telah diperjanjikan.
PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai salah satu penyedia bantuan dana, sudah melakukan  penagihan  secara  rutin  dengan  memberikan  surat  penagihan/surat peringatan/surat  somasi  kepada  tergugat  yang  melakukan  wanprestasi  atau  kredit macet. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 prosedur  dalam  melakukan  eksekusi  jaminan  fidusia  berbeda  dengan  sebelumnya  dan menimbulkan permasalahan baru dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini lah yang  menarik  perhatian  penulis  karena  pelaksanaan  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu sendiri belum sepenuhnya efektif.
Berdasarkan  uraian  tersebut  penulis  melakukan  penelitian  dan  menuangkan  hasil penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk artikel dengan judul ““Pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di  Kota  Jambi”.adapun  rumusan  masalah  dalam  artikel  ini  yaitu  yang  Bagaimana pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019  di  Kota  Jambi  dan  Apa-apa  saja  kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-  XVII/2019  di  Kota  Jambi  dan  upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  dalam mengatasi kendala yang dihadapi.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  yuridis  empiris. Yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi  dalam  masyarakat.  penelitian  ini  menelaah  peraturan  tentang  Kitab  Undang-
8 Wawancara dengan Sani Dudi Cahyana, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Cabang Jambi.
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  18/PUU-XVII/2019.  Secara  empiris  dengan melihat  apakah  ketentuan  tersebut  diterapkan  dalam  pelaksanaan  parate  eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 di Kota Jambi. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini, penulis melakukan penelitian dengan cara:
a. Penelitian kepustakaan ( Library Research)
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  buku-buku  karangan  para ilmuan, ahli dan sarjana, peraturan perundang-undangan. Seperti, Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata,  UU  No.42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.
b. Wawancara
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  interview  dengan  informan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah: 1) Ketua APPI Cabang Jambi; 2) PT.Adira Dinamika Multi Finance; 3) PT.Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung; 4) PT.Maybank Indonesia Finance; dan 5) PT.BCA Finance.
Setelah data berhasil dikumpulkan dan diolah dengan baik, kemudian data tersebut dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  berarti  data  yang  ada  dikelompokkan  menurut permasalahan yang diteliti, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga nantinya dapat  menjawab  permasalahan  yang  diajukan  kemudian  diambil  kesimpulan  yang relevan dengan penelitian ini.

## B. Pembahasan
1. Pelaksanaan  Parate  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Jambi
Eksekusi  jaminan  fidusia  sebelum  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terjadi  apabila debitur  melakukan  wanprestasi  atau  kelalaian.  Debitur  wanprestasi  (kelalaian  atau kealpaan),  artinya  debitur  tidak  mampu  memenuhi  kewajiban  yang  diatur  dalam perjanjian.  Tidak  dipenuhinya  kewajiban  oleh  debitur  disebabkan  dua  kemungkinan alasan,  yaitu  pertama  karena  kesalahan  debitur,  baik  dengan  sengaja  tidak  dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. Kedua karena keadaan memaksa (overmacht) , force majeure , artinya diluar kemampuan debitur. 9
9 Lukman  Santoso, Aspek  Hukum  Perjanjian  Kajian  Komprehensif  Teori  dan  Perkembangannya (Yogyakarta: Media Pustaka,2019). Hlm.83-84.
PT.  Adira  Dinamika  Multi  Finance  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dalam bidang  pembiayaan  konsumen.  Pada  tahun  2012,  Perusahaan  menambahkan  ruang lingkup kegiatannya untuk memasukkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sejak Januari  2004,  PT.  Bank  Danamon  Indonesia  Tbk  telah  menjadi  pemegang  saham pengendali perusahaan.  PT. Adira Dinamika Multi Finance merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi kreditur, dan PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung merupakan  responden  dalam penelitian ini  yang menjadi  debitur.  Pengetahuan  debitur mengenai  pelaksanaan  objek  jaminan  fidusia  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  18/PUU-XVII/2019  dijelaskan  oleh  PT.  Wira  Perkasa  Jaya  CQ  Humuntal Hutagalung  merupakan  responden  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  debitur  yaitu sebagai berikut:
“Nasabah mengetahui tentang pelaksanaan objek jaminan fidusia pasca Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019”. 10
Syarat untuk bisa dilaksanakannya Parate Eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  adalah  adanya  kesepakatan  cidera  janji  dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Pada saat Pemberi Fidusia mengakui  adanya  wanprestasi  maka  harus  dipenuhi  syarat  selanjutnya  yakni  adanya penyerahan  objek  jaminan  fidusia  secara  sukarela  dari  pemberi  fidusia  ke  penerima fidusia.  Jika  Pemberi  Fidusia  tidak  menyerahkan  secara  sukarela  maka  eksekusi  objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan mengikuti tata cara eksekusi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  196  HIR  atau  Pasal  208  RBg.  Terhadap  putusan  hakim  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  masih  terbuka  peluang  untuk  dilaksanakan  secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan.
Apabila pihak yang dikalahkan tersebut secara sukarela mau melaksanakan putusan, maka  selesai  perkaranya  tanpa  memerlukan  bantuan  pengadilan  untuk  menjalankan putusan  secara  paksa.  Pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  tanpa  mengikuti proses tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum. Namun jika pihak yang kalah tidak  mau  melaksanakan  putusan  maka  diperlukan  bantuan  pengadilan  untuk melaksanakannya secara paksa.
Mengenai  pelaksanaan  eksekusi  yang  tetap  dilaksanakan  jika  salah  satu  nasabah sudah  membayar  setengah  dari  keseluruhan  tagihan  dijelaskan  oleh  PT.  Wira  Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi debitur yaitu sebagai berikut:
10 Wawancara dengan Santoso, Staf PT.Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung.
“Perusahaan  tetap  akan  melaksanakan  eksekusi  padahal  nasabah  sudah  membayar setengah dari keseluruhan tagihan”. 11
Pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi memberi tafsir berbeda dengan pasal sebelumnya. Kini,  sertifikat  jaminan  fidusia,  yang  memuat  irah-irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak lagi otomatis memiliki kekuatan eksekutorial.
Dalam  putusan  itu,  cidera  janji  dalam  eksekusi  perjanjian  fidusia  harus  didasarkan kesepakatan  kedua  pihak  antara  debitur  dan  kreditur.  Jika  tidak  terjadi  kesepakatan, salah  satu  pihak  dapat  menempuh  upaya  hukum  melalui  gugatan  ke  pengadilan  untuk menentukan/memutuskan  telah  terjadinya  cidera  janji  tersebut.  Lalu,  yang  dasar pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  tafsir  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  Pasal  15  Ayat  (1-3),  yaitu (klausul,  red)  cidera  janji  harus  dibuat  (disepakati)  para  pihak.  Kalau  para  pihak  tidak ada kesepakatan, maka pelaksanaan eksekusi melalui putusan pengadilan sesuai HIR dan RBg.
Dengan  demikian,  persoalan  cidera  janji  dalam  eksekusi  jaminan  fidusia  tidak langsung  diselesaikan  melalui  pengadilan.  Namun,  harus  didahului  kesepakatan  para pihak untuk menentukan kapan terjadinya tuduhan cidera janji tersebut. Jika sudah ada kesepakatan  para  pihak,  kreditur  dapat  langsung  mengeksekusi.  Sebenarnya  tujuan putusan ini untuk melindungi kepentingan para pihak baik debitur maupun kreditur.
Hal yang berbeda mengenai pelaksanaan eksekusi dijelaskan oleh PT. Adira Dinamika Multi  Finance  yang  merupakan  responden  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  kreditur yaitu sebagai berikut:
“Apabila  debitur  cidera  janji,  pihak  perusahaan  tidak  langsung  melaksanakan eksekusi,  akan  tetapi  pihak  perusahaan  melakukan  beberapa  tahapan  yang  sudah disepakati oleh kami dengan debitur, tahapan tersebut berupa SP1 SP2 SP3, jika debitur masih  tetap  tidak  melunasi  hutangnya  kami  dari adira  finance akan melakukan  somasi terhadap debitur, dan jika debitur masih tetap juga tidak melunasi hutangnya maka pihak perusahaan akan mengelurkan surat penarikan terhadap objek jaminan fidusia” 12
Dengan demikian pelaksanaan Eksekusi Objek  Jaminan Fidusia  yang  dilakukan  oleh PT.  Adira  Dinamika  Multi  Finance  terhadap  debitur  yang  Wanprestasi  atau  cidera  janji telah  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUUXVII/2019.  Yang dimana ketika debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan tidak menyerahkan objek jaminan  fidusia  maka  pihak  lembaga  pembiayaan  ini  harus  mendaftarkan  sertifikat
11 Wawancara, Santoso, Staf PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung.
12 Wawancara, Ayu, Staf PT. Adira Dinamika Multi Finance.
jaminan fidusia ke pengadilan negeri, maka pelaksanaannya ini eksekusinya harus sama dengan  melaksanakan  eksekusi  sebuah  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap. Harus terlebih dahulu dimintai permohonan eksekusinya oleh pengadilan negeri  baru  boleh  lembaga  pembiayaan  ini  melakukan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia tersebut.
PT.  Adira Dinamika Multi  Finance  juga  menerangkan  mengenai  apabila  ada  debitur yang membayar setengah dari hutangnya maka  PT. Adira Dinamika Multi Finance akan menerima,  dengan  syarat  maksimal  keterlambatan  selama  dua  bulan.  Hal  ini  sejalan dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance yang merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi kreditur yaitu sebagai berikut:
“Tergantung  berapa  bulan  keterlambatan,  kalau  masih  2  bulan  masih  kami  terima dengan cara deposit, nanti untuk kekurangan nya baru dipenuhkan oleh debitur sesuai tanggal dijanjikan oleh debitur” 13
Adapun  pendapat  debitur  mengenai  berlakunya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  18/PUU-XVII/2019  dijelaskan  oleh  PT.  Wira  Perkasa  Jaya  CQ  Humuntal Hutagalung  merupakan  responden  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  debitur  yaitu sebagai berikut:
“Nasabah  merasa  keberatan  dengan  berlakunya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” 14
Dampak yang dirasakan debitur dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 dijelaskan oleh PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi debitur yaitu sebagai berikut:
“Dampak  yang  dirasakan  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUUXVII/2019 yaitu menyenai objek jaminan fidusia di eksekusi oleh pihak kreditur apabila nasabah melakukan wanprestasi” 15
Adapun pihak yang akan mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi dijelaskan  oleh  PT.  Adira  Dinamika  Multi  Finance  yang  merupakan  responden  dalam penelitian ini yang menjadi kreditur yaitu sebagai berikut:
“Pihak  PT.  Adira  Dinamika  Multi  Finance  masih  menggunakan  jasa debt  collector ketika mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi” 16
Pada  dasarnya  kredit  adalah  kepercayaan  seseorang  atau  suatu  badan  yang memberikan  kredit  percaya  bahwa  penerima  kreditur  dalam  waktu  dan  syarat-syarat
13 Wawancara, Ayu, Staf PT. Adira Dinamika Multi Finance.
14 Wawancara, Santoso, Staf PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung.
15 Wawancara, Ayu, Staf PT. Adira Dinamika Multi Finance. 16 Wawancara, Ayu, Staf PT. Adira Dinamika Multi Finance.
yang  telah  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak,  dapat  mengembalikan  atau  membayar kembali  pinjamannya  beserta  bunganya.  Di  Indonesia  tidak  ada  aturan  rinci  yang mengatur  mengenai  batasan  penagihan  menggunakan Debt  Collector ,  hal  inilah  yang tentunya menimbulkan kekaburan norma hukum. Debt Collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan  kuasa  yang  diberikan  oleh  Kreditur  untuk  menagih  utang  kepada debiturnya. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam KUH Perdata.
PT.  Wira  Perkasa  Jaya  CQ  Humuntal  Hutagalung  dan  PT.  Adira  Dinamika  Multi Finance, sudah melakukan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan Putusan MK No.18/PUU- XVII/2019  dalam  putusan  ini  dijelaskan  bahwa  adanya  kesepakatan  cedera  janji  dan nasabah  menyerahkan  secara  sukarela  objek  jaminan  fidusia,  ketika  nasabah  atau debitur mengakui melakukan wanprestasi maka harus dipenuhi syarat selanjutnya yakni adanya penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari nasabah atau kreditur ke kreditur,  tapi  ketika  nasabah  atau  debitur  melakukan  perlawanan  ketika  melakukan wanprestasi maka kreditur bisa meminta bantuan kepada pengadilan untuk mengajukan Permohonan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat.
Salah  satu  pelakanaan  parate  eksekusi  jaminan  sosial  yang  tidak  sesuai  dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah kasus Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Jmb. Dalam kasus ini, pihak PT. Maybank Indonesia Finance sebagai kreditur (Tergugat) dan Taufi Qurrohman Bin M. Sambawi sebagai debitur (Penggugat). Pihak kreditur langsung melakukana eksekusi objek jaminan yang dimana pihak debitur tidak diberitahu bahwa sudah jatuh tempo pembayaran. Pihak debitur merasa dirugikan oleh  pihak  kreditur  karena  pihak  kreditur  mengeksekusi  tidak  sesuai  dengan  putusan mahkamah konstitusi dan pihak kreditur melakukan eksekusi secara sewenang-wenang yang mengakibatkan debitur mengalami kerugian materil.
Berdasarkan  perjanjian  fidusia  yang  dilakukan  oleh  pihak  Penggugat  dan  Tergugat PT.  Maybank  Indonesia  Finance,  Penggugat  harus  melakukan  pembayaran  angsuran mobil sebnyak 72 kali yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 setiap bulannya. Penggugat telah  melakukan  pembayaran  36  kali,  namun  terjadi  kemacetan  mulai  dari  Bulan Desember 2021 akibat Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan usaha Penggugat sedang tidak  lancar.  Akibatnya,  Penggugat  tidak  dapat  membayar  angsuran  dan  menunggak selama  2  bulan.  Dengan  demikian,  pihak  Tergugat  PT.  Maybank  Indonesia  Finance melakukan penarikan secara sepihak terhadap mobil Penggugat.
Maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  pada  pokoknya  adalah  agar  perbuatan Tergugat  yang  telah  menarik  jaminan  dalam  perjanjian  pembiayaan  nomor  kontrak
57801180187  tahun  2018  yang  berupa  kendaraan  merek/type/jenis  Daihatsu  All  New Terios-X  MT,  tahun  2018,  nomor  Polisi  BH  1094  BE,  nomor  Rangka MHKG8FA1JJK006272,  nomor  Mesin  2NRF772048,  warna  hitam/black  metalik dinyatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  dan  memerintahkan  Tergugat  untuk menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada Penggugat.
PT.  Maybank  Indonesia  Finance  sebagai  kreditur  dinyatakan  telah  melakukan tindakan  melawan  hukum.  Pihak  kreditur  PT.  Maybank  Indonesia  Finance  telah melakukan  eksekusi  secara  sepihak  dan  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  telah dinyatakan  dalan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019.  Dalam  hal ini,  kreditur  harus  memenuhi  empat  syarat  untuk  melakukan  eksekusi,  yaitu  memiliki surat  kuasa  leasing  untuk  penarikan  agunan,  harus  membawa  surat  fidusia,  membawa surat  somasi  tahap  1  dan  2,  serta  debt  collector  atau  penagih  menunjukkan  Sertifikat Profesi  Penagihan  Pembiayaan  (SPPI).  Namun,  pihak  Tergugat  PT.  Maybank  Indonesia Finance  langsung  melakukan  penarikan  mobil  Penggugat  melaui  debt  collector  saat mobil sedang dipinjam oleh keluarga Penggugat.
Sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  maka seharusnya  upaya  yang  harus  ditempuh  oleh  Tergugat  selaku  kreditur  adalah  dengan mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  terlebih  dahulu  in  casu  Pengadilan  Negeri Jambi untuk menentukan atau membuktikan adanya wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat.
Dengan  sikap  Tergugat  yang  menolak  untuk  melanjutkan  perjanjian  kredit  dengan Penggugat dengan alasan Penggugat telah sering menunggak angsurannya, hal ini tidak dapat  dibenarkan  secara  hukum  karena  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas apabila Tergugat tidak mau melanjutkan perjanjiannya dengan Penggugat atau mengakhiri perjanjiannya dengan  alasan  Penggugat  telah  wanprestasi  atau  ingkar  janji  maka  Tergugat  harus mengajukan  gugatan  kepada  pengadilan  negeri  terlebih  dahulu  untuk  menguji  apakah benar Penggugat telah wanprestasi atau ingkar janji terhadap Tergugat.
Selain  itu,  kasus  Putusan  Nomor  192/Pdt.G/2021/PN  Jmb  juga  merupakan  kasus yang melakukan pelakanaan parate eksekusi jaminan sosial tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019.  Dalam  kasus  ini,  pihak  PT.  BCA Finance    Cabang  Jambi  sebagai  kreditur  (Tergugat)  dan  Tuti  Endriyani  sebagai  debitur (Penggugat).  Peguggat  telah  menyetorkan  uang  Ansuran  Sesuai  Dengan  Peraturan  dan Ketentuan akan tetapi di karena keadaan sedang susah terjadi kemacetan. Namun, tanpa
ada  proses  melalui  lembaga  yang  berwenang  Tergugat  dengan  semena-mena  ingin mengambil dan memiliki mobil Penggugat secara paksa dan Premanisme.
Didasarkan  kepada  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen,  Penggugat  berkewajiban melakukan pembayaran angsuran selama 60 (enam puluh) kali angsuran terhitung mulai tanggal    10  April  2017  sampai  dengan  10  Maret  2022,  dengan  jumlah  angsuran  setiap bulannya adalah sebesar Rp 4.207.900,- (empat juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah)  untuk  periode  3  (tiga)  tahun  pertama  (periode  Fix)  dan  sebesar  Rp4.277.200,- (empat  juta  dua  ratus  tujuh  puluh  tujuh  ribu  dua  ratus  rupiah)  untuk  periode  2  (dua) tahun  selanjutnya  (periode  cap).  Namun,  Penggugat  terjadi  keterlambatan  sehingga menimbulkan  kemacetan  kredit  sehingga  dinyatakan  Penggugat  telah  melakukan wanprestasi.
Namun demikian, pihak kreditur langsung melakukan eksekusi terhadap benda yang dinyatakan  dalam  jaminan  fidusia  yang  disepakati.  Penggugat  mohon  perlindungan hukum, karena Mobil Merk/Type Toyota Rush Tahun 2017  No. Polisi BH 1467 NA adalah mobil  tersebut  adalah  benar-benar  milik  Penggugat  dan  wajar  jika  penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi guna minta perlindungan hukum. akibat perbuatan  Tergugat  sebagaimana  disebutkan  diatas,  jelas  telah  menimbulkan  kerugian baik itu kerugian  kerugian immaterial bagi diri  Penggugat.
Atas hal ini, Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mini Bus Toyota New Rush TRD 1.5 MT, Nomor Polisi BH 1467  NA, Tahun 2017, Warna  Putih  dengan  Nomor  Rangka :  MHFE2CJ3HK128080 dan Nomor Mesin : 3SZDGE1309 atas nama Tuti Indrayani, kepada Penggugat.
Menurut  Penulis,  pelaksanaan  parate  eksekusi  jaminan  fidusia  di  Kota Jambi  masih belum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019. Hal ini dapat dilihat dari tiga kasus yang Penulis angkat dalam penelitian ini dinyatakan hanya satu  kasus  saja  yang  melakukan  parate  eksekusi  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, yaitu kasus Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Jmb.  Sedangkan  kasus  Putusan  Nomor  25/Pdt.G/2022/PN  Jmb  dan  Putusan  Nomor 25/Pdt.G/2022/PN  Jmb  melakukan  parate  eksekusi  tidak  sesuai  dengan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa kreditur  langsung  melakukan  eksekusi  terhadap  jaminan  fidusia  dimana  debitur  telah melakukan  wanprestasi,  namun  pihak  kreditur  tidak  melakukan  mengajukan Permohonan  Sita  Eksekusi  ke  Pengadilan  Negeri  dahulu.  Sehingga  hal  ini  dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum.
Dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  maka  dalam sebuah perjanjian dengan jaminan fiducia apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia tidak  serta  merta  mempunyai  hak  untuk  menjual  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan fidusia  atas  kekuasaannya  sendiri  karena  untuk  menentukan  apakah  benar  seorang pemberi fidusia telah cidera janji atau kah tidak atas perjanjiannya dengan krediturnya harus diuji terlebih dahulu di pengadilan negeri.
Selain  itu,  kasus  Putusan  Nomor  192/Pdt.G/2021/PN  Jmb  juga  merupakan  kasus yang melakukan pelakanaan parate eksekusi jaminan sosial tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019.  Dalam  kasus  ini,  pihak  PT.  BCA Finance    Cabang  Jambi  sebagai  kreditur  (Tergugat)  dan  Tuti  Endriyani  sebagai  debitur (Penggugat).  Peguggat  telah  menyetorkan  uang  Ansuran  Sesuai  Dengan  Peraturan  dan Ketentuan akan tetapi di karena keadaan sedang susah terjadi kemacetan. Namun, tanpa ada  proses  melalui  lembaga  yang  berwenang  Tergugat  dengan  semena-mena  ingin mengambil dan memiliki mobil Penggugat secara paksa dan Premanisme.

## 2. Kendala dan Upaya yang dihadapi dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019
Pada  perjanjian  pemberian  kredit  antara  PT.  Adira  Dinamika  Multi  Finance  dengan PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung telah disepakati dan disetujui oleh para pihak  dalam  bentuk  perjanjian,  maka  masing-masing  pihak  menjalankan  hak  dan kewajiban  yang  tertuang  dalam  perjanjian  tersebut.  Pihak  pertama  adalah  PT.  Adira Dinamika  Multi  Finance  atau  dapat  juga  disebut  kreditur  sedangkan  pihak  keduanya adalah PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung atau disebut juga dengan debitur.
Debitur  mempunyai  kewajiban  untuk  memenuhi  prestasi,  jika  debitur  tidak melaksanakan  kewajibannya  tersebut  yang  bukan  karena  memaksa  maka  debitur dianggap  melakukan  ingkar  janji.  Wanprestasi  adalah  keadaan  dimana  debitur melakukan  ingkar  janji  yang  telah  diperjanjikan.  Resiko  dalam  pelaksanaan  perjanjian pemberian kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance, dijelaskan oleh PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi debitur yaitu sebagai berikut:
“Diberikan teguran/somasi terlebih dahulu, dan Jika somasi dari pihak perusahaan tidak  diindahkan  maka  kendaraan  yang  belum  lunas  akan  ditarik/disita  oleh  pihak perusahaan” 17
17 Wawancara, Santoso, Staf PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung.
Adapun  berbagai  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  parate    eksekusi jaminan  fidusia  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019 dijelaskan  oleh  PT.  Adira  Dinamika  Multi  Finance  yang  merupakan  responden  dalam penelitian ini yang menjadi kreditur yaitu sebagai berikut:
“Sejak berlakunya putusan ini sangat sulit untuk melakukan penagihan terhadap nasabah karena adanya aturan-aturan hukum. Yang mana jika aturan hukum tersebut dilanggar, pihak perusahaan lah yang menanggung konsekuensinya, selain itu kendala lainnya yakni dari  nasabah.  Nasabah  yang  bersikeras  untuk  tidak  mau  mepaskan  unitnya  dan melanggar batas waktu pembayaran” 18
Adanya  resiko  terjadinya  wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pemberian kredit,  dan  hal  tersebut  telah  dijelaskan  sebelum  konsumen  menandatangani kesepakatan yang tertuang di dalam dokumen perjanjian kredit. Namun apabila debitur sudah diperingatkan tetapi ia tetap tidak mau memenuhi prestasinya maka pada saat itu ia  berada  dalam  keadaan  lalai  dan  debitur  harus  membayar  semua  kerugian  beserta bunga  dan  denda.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  35  /POJK.05/2018  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Pembiayaan Pasal 47 Ayat (2) yang menjelaskan bahwwa Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat informasi mengenai: a. jumlah hari keterlambatan  pembayaran  kewajiban;  b.  outstanding  pokok  terutang;  c.  bunga  yang terutang; dan d. denda yang terutang.
Eksekusi dilaksanakan  tanpa mempunyai  title eksekutorial melalui parate executie yaitu  pemegang  Hak  Tanggungan  dengan  adanya  janji  untuk  menjual  atas  kekuasaan sendiri  dapat  melaksanakan  haknya  secara  langsung  tanpa  melalui  keputusan  hakim. Upaya parate eksekusi yang dilakukan oleh kreditur untuk memperoleh pelunasan kredit masih  mengalami  banyak  kendala  terutama  ketika  parate  eksekusi  yang  dilaksanakan oleh kreditur tidak dimintakan Fiat dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.
Terdapat beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang  dihadapi dijelaskan  oleh  PT.  Adira  Dinamika  Multi  Finance  yang  merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi kreditur yaitu sebagai berikut:
“Jika  debitur  melakukan  wanprestasi,  yaitu  tidak  membayar  angsuran  telah ditentukan sebagaimana mestinya dan telah diberi somasi, jika debitur jatuh pailit, dan Debitur meninggal dunia dan ahli warisnya tidak ada” 19
Dalam  hal  debitur  meninggal  dunia  atau  jatuh  pailit  dan  tidak  ada  ahli  waris  atau penjamin  yang  sanggup  melunasi  sisa  angsuran  tersebut  dalam  jangka  waktu  14  hari
18 Wawancara, Ayu, Staf PT. Dinamika Multi Finance.
19 Wawancara, Ayu, Staf PT. Dinamika Multi Finance.
objek  jaminan  akan  diambil  kreditur.  Dengan  diambilnya  objek  jaminan  tersebut  oleh kreditur  selanjutnya  dijual  kepada  pihak  lain  melalui  pelelangan  atau  secara  di  bawah tangan  dengan  syarat-syarat  dan  ketentuan  yang  dianggap  baik  oleh  kreditur  maka perjanjian pembiayaan antara kreditur dengan debitur telah berakhir.
Sebelum  objek  jaminan  ditarik  terlebih  dahulu  kami  memberikan  somasi  kepada debitur  dengan  jangka  waktu  somasi  4  s/d  8  minggu  (1-2  bulan)  dan  jangka  waktu tersebut  telah  dicantumkan  dalam  isi  perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  kedua  belah pihak. Bila somasi telah dilakukan dua kali berturut-turut dalam jangka waktu dua bulan debitur  tidak  juga  memenuhi  prestasinya  maka  kreditur  berhak  melakukan  penyitaan atau menariik kembali objek jaminan tersebut.
Jika debitur melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajibannya, maka barang yang diserahkan kepada debitur itu ditarik kembali oleh pemberi kredit. Apabila diperhatikan dari pelaksanaan perkresitan selama ini, jika debitur wanprestasi secara de facto maka benda yang menjadi jaminan objek fidusia pada debitur harus dieksekusi oleh kreditur. Akan tetapi di lapangan pihak kreditur mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi fidusia ini. Dikarenakan pihak debitur tidak mempunyai itikad baik dalam menyerahkan objek jaminan yang dikuasainya.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  artikel  ini  menyimpulkan  pelaksanaan  parate eksekusi  jaminan  fidusia  di  Kota  Jambi  masih  belum  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor 18/PUU-  XVII/2019.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  tiga  kasus  yang  Penulis angkat  dalam  penelitian  ini  dinyatakan  hanya  satu  kasus  saja  yang  melakukan  parate eksekusi  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-  XVII/2019,  dan dua kasus lainnya tidak sesuai Putusan Mahkamah tersebut. Artinya, masih terdapat pihak kreditur  yang  langsung  melakukan  eksekusi  sebelum  pengajukan  Permohonan  Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri
Artikel  ini  juga  menyimpulkan,  adapun  Kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan parate  eksekusi  jaminan  fidusia  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019  dan  upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  kendala  yang dihadapi,  yakni  kendalanya sejak  berlakunya  putusan  ini  sangat  sulit  untuk  melakukan penagihan terhadap nasabah karena adanya aturan-aturan hukum. Yang mana jika aturan hukum  tersebut  dilanggar,  Para  kreditur  yang  menanggung  konsekuensinya,  selain  itu debitur  bersikeras  untuk  tidak  mau  mepaskan  unitnya  dan  melanggar  batas  waktu pembayaran.  Adapun  upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  kendala
yang dihadapi kreditur yaitu jika debitur melakukan wanprestasi,  yaitu tidak membayar angsuran  telah  ditentukan  sebagaimana  mestinya  dan  telah  diberi  somasi,  jika  debitur jatuh pailit, dan Debitur meninggal dunia dan ahli warisnya tidak ada.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Laporan
Runisa, Nazia. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia”, Jurnal Cita Hukum Online, Vol.3, No.2 (2015)
Kosasih,  Johanes  Ibrahim  dan  Anak  Agung  Istri  Agung,  “Parate  Eksekusi  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.18/PUU-XVII/2019  dan  No.02/PUU-XIX/2021  Terhadap Eksekusi  Jaminan  Fidusia  atas  Lembaga  Pembiayaan  Leasing”, Jurnal  IUS  Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.10, No.1 (2022).
Salamiah dkk, “Efektivitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia bagi Nasabah yang tidak mau Menyerahkan  Objek  Jaminan  Fidusia  Secara  Sukarela  (Studi  pada  PT.Bank  Panin Banjarmasin)”, Jurnal Al’adl, Vol.IX, No.3 (2017)
Maskur, Laode dan Ma’ruf Hafidz, “Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-XVII/2019”, Journal of Lex Generalis , Vol.2, No.1 (2021)
Santoso,  Lukman. Aspek  Hukum  Perjanjian  Kajian  Komprehensif  Teori  dan Perkembangannya. Yogyakarta: Media Pustaka, 2019.
Aryatie,  Indira  Retno.  “Ini  3  Mekanisme  Eksekusi  Jaminan  Kebendaan”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan- kebendaan-lt60e300b411a73 , tanggal akses 4 Agustus 2022.
Indonesia Legal Tech, “Hukum Jaminan dalam Indonesia”,
https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia,  tanggal  akses  04 Agustus 2022.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III
---------Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Putusan Mahkamah Agung No.18/PUU-XVII/2019.