## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan ISSN 2339-2932 | Vol. 4 No. 1 Maret 2016, hal. 21-26

## PRAKTEK POLITIK UANG PADA PEMILUKADA SERENTAK 2015 (STUDI KASUS DI DESA SIMPASAI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA)
Dr.Hj. Maemunah, S.Pd., MH & MAsita
(Dosen Perserikatan Universitas Muhammadiyah Mataram)

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima:  01-03-2016 Disetujui:  30-03-2016 Abstrak : Praktek  politik  uang  (money  politics)merupakan  praktek  yang  sering  terjadi  di setiap  pemilu.  Politik  uang  juga  adalah  salah  satu  faktor  penyebab  demokrasi  berbiaya tinggi, praktek ini merugikan masyarakat dan mencederai asas pemilu. Praktek politik uang juga  merupakan  bagian  dari  bentuk  korupsi  politik,  praktek  politik  uang  menjadi  isu keprihatinan dan ancaman nyata dalam menjalankan sistem demokrasi. berdasarkan uraian permasalahan  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana  presepsi  masyarakatak  terhadap praktek  politik  uang  pada  pemilukada  serentak  2015  di  Desa  Simpasai  Kecamatan  Lambu Kabupaten  Bima  dan  bagaimanakah  bentuk  dari  politik  uang  pada  pemilukada  serentak 2015,  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  persepsi  masyarakat  Desa  Simpasai  Kecamatan Lambu  Kabupaten  Bima  terhadap  praktek  politik  uang  pada  pelaksanaan  pemilukada serentak  tahun  2015.  Untuk    mengetahui  bentuk-bentuk  praktek  politik  uang  pada pelaksanaan  pemilukada  serentak  2015    di  Desa  Simpasai  Kecamatan  Lambu  Kabupaten Bima. Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodekualitatifdengan pendekatan deskriptif. lokasi penelitian dilaksakan di Desa Simpasai Kecamatan  Lambu  Kabupaten  Bima    dengan  mengunakan  subyek  penelitian.  Metode pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  dan  dokumentasi,  tehnik  analisis  yang digunakan adalah diawali dengan proses pengumpulan data,, penyajian data,dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian diperoleh gambaran pemilukada serentak tahun 2015 presepsi penyelenggara terhadap pelaksanaan pemilukada serentak 2015 bahwa pemilukada serentak 2015  ini  merupakan  pemilukada  serentak  yang  pertama  dilakukan  oleh  bangsa  Indonesia sehingga persepsi penyelenggara bahwa pemilukada serentak adalah suatu pesta demokrasi untuk  memilih  pemimpin  daerah  yang  tidak  terlepas  dari  penggunaan  anggaran  yang menyebabkan  adanya  kemungkinan  terjadinya  politik  uang  tetapi  politik  uang  dapat diminimalisir  karena  penyenggara  pemilukada  melakukan  sosialisasi  tentang  hal  tersebut. Bentuk-bentuk politik uang dalam pemilukada serentak pada tahun 2015 di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima berupa penyaluran bantuan melalui bantuan sosial yang dilakukan oleh peserta pemilu ialah berbentuk uang, berbentuk material, berbentuk barang, dan  berbentuk sembako. Kata Kunci: Praktek Politik  Uang,  Pemilukada Serentak

## ——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Pemilu  yang  diselenggarakan  secara  langsung merupakan perwujutan kedaulatan rakyat.
Pengakuan  tentang  kedaulatan  rakyat  ini  juga dicantumkan  didalam  Pasal  1  angka  (1)  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Tujuan  pemilu  menurut  ketentuan Pasal  22E  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah  untuk memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pemilu  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  hanya  dapat  terwujud  apabila dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pemilu  yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) Pertimbangan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  22  Tahun  2007  Tentang  Penyelenggara Pemilu.  Dalam  pelaksanaan  pemilu  meskipun  telah ada  undang-undang  serta  peraturan  yang  khusus mengatur tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan  dengan  baik  namun  masih  juga  terjadi pelanggaran  dan  kecurangan.  Pelanggaran  dan kecurangan  ada  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara pemilu,  oleh  peserta  pemilu  dan  bahkan  oleh masyarakat  salah  satu  kecurangan  pada  pemilu adalah  politik  uang  yang  memaksa  masyarakat untuk  memilih  menentukan  peserta  pemilu  dengan melakukan adanya politik uang tersebut.
Intervensi  uang  kehidupan  politik  merupakan fenomena  universal  di  Indonesia,  hubungan  antara aspek ekonomi dan politik adalah ciri di balik model

## 22 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No . 1, Maret 2016, hal 21-26
pembangunan  negara  menganut  sistem  demokrasi. Karena  uang  merupakan  medium  atau  alat  yang sangat  signifikan  untuk  menguasai  energi  dan sumber  daya.  Maka  sejak  awal  uang  memiliki karakteristik  yang  khas,  yaitu  dapat  dipindahkan dan dipertukarkan ( konvertibel ).
Berdasarkan  permasalahan  yang  diuraikan  di atas perlu dicarikan solusinya supaya praktek politik uang  tidak  semakin  marak,  bahkan  akan menimbulkan  kerusuhan,  dan  bentrok  antar pasangan  calon  kepala  daerah.  Oleh  karena  itu peneliti  tertarik  untuk  meneliti  tentang  pandangan masyarakat  terhadap  partai  politik.  Dengan  judul “Praktek  Politik  Uang  Pada  Pemilukada  Serentak 2015 di Kabupaten Bima”.

## B. METODE PENELITIAN

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Ditinjau  dari  jenis  datanya  metode  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  penelitian kualitatif  yaitu  penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek penelitian secara holistik, (Moleong, 2007:6)
Adapun  jenis  pendekatan  penelitian  ini  adalah deskriptif.  Penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan  masalah  yang ada sekarang berdasarkan data-data.

## 2. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  merupakan  tempat  yang dijadikan  sebagai  lokasi  untuk  mengumpulkan  data. Lokasi  yang  digunakan  adalah  di  Desa  Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

## 3. Tehnik Penentuan Subyek Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  ini  adalah  penelitian kualitatif  maka  subjek  penelitian  merupakan  pihak- pihakyang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat  memberikan  informasi  yang  dipilih  secara purposive sampling dengan tujuan tertentu.
Dalam  penelitian  kualitatif,  teknik  sampling yang  sering  digunakan  adalah purposive  sampling dan snowball  sampling .  Menurut  Sugiyono  (2013:218-219) memberikan  definisi  kedua  teknik  tersebut  sebagai berikut:
a. Purposive sampling
b. Snowball sampling
Berdasarkan  pendapat  diatas  yang  menjadi informan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Ketua  Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten  Bima,  Ketua  Panitia Pengawas  Pemilu  Kecamatan  Lambu,  Ketua  Panitia Pengawasan  Desa  Simpasai,  dan  Ketua  Pemberdayaan Kesehatan Kemasyaratan Desa Simpasai.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  merupakan  bagian yang  terpenting  dalam  suatu  penelitian  yang  dilakukan oleh  peneliti  untuk  memperoleh  data  yang  diperoleh dalam  penelitian  ini,  maka  peneliti  menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:
 Wawancara
Wawancara  adalah  merupakan  pertemuan  dua orang  untuk  bertukar  informasi  dan  ide  melalui  tanya jawab,  sehingga  dapat  dikonstruksikan  makna  dalam suatu topik tersebut. (Sugiyono, 2012: 231)
Menurut  Saebanik  dkk,  (2009:133).  Secara umum,  metode  wawancara  dapat  dibagi  menjadi  tiga yaitu:
1. Wawancara  terstruktur  yaitu  wawancara  yang pertanyaan-pertanyaanya  telah  disiapkan  seperti menggunakan pedoman wawancara.
2. Wawancara  semistruktur  yaitu  wawancara  yang sudah cukup mendalam karena ada penggambungan antara wawancara yang berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan  yang  telah  disiapkan  dan pertanyaan yang lebih luas dan mendalam
3. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang lebih  bebas,  lebih  mendalam  dan  menjadikan pedoman  wawancara  sebagai  pedoman  umum  dan garis-garis besarnya saja.
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah  wawancara  semistruktur  karena  wawancara bersifat sudah cukup mendalam karena ada penggabungan  antara  wawancara  yang  berpedoman pada  pertanyaan-pertanyaan  yang  telah  disiapkan  dan pertanyaan  yang  lebih  luas  dan  mendalam.  Wawancara ini  memakai  kata-kata  pertanyaan  yang  dapat  diubah saat  wawancara,  dengan  penyesuaian  kebutuhan  dan situasi  wawancara,  dengan  catatan  tidak  menyimpang dari informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini.  Metode Dokumentasi
Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monomental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan  ( life  histories ),  ceritera,  biografi,  peraturan, kebijakan  dokumen  yang  berbentuk  gambar  misalnya foto,  gambar  hidup,  skecsa  dan  lain.  (Sugiyono,  2012: 240).
Dari pengertian tersebut dapat dikaitkan bahwa metode  dokumentasi  adalah  suatu  metode  yang dilakukan oleh peneliti dengan jalan mencatat data-data atau  catatan  resmi  yang  ada  di  Desa  Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Tujuan menggunakan  metode  dokumentasi  ini  adalah  untuk mendapatkan  data  tentang  jumlah  penduduk,  situasi dan keadaan sosial masyarakat Kabupaten Bima.

## 5. Jenis dan Sumber Data
 Jenis Data
Menurut  Sugiyono  (2009:  14),  jenis  data  dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:
1. Data kualitatif
2. Data Kuantitatif
Adapun  jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  karena  data informasi  yang  terkumpul  dalam  bentuk  kata-kata  atau keterangan-keterangan yang tidak memerlukan perhitungan dengan angka-angka atau analisis statistik.
 Sumber Data
Ada dua macam sumber data didalam penelitian ini, yakni antara lain sebagai berikut:
1. Sumber data primer
2. Sumber data sekunder
Jika  disimak  dari  keterangan  di  atas,  maka sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data primer yang diperoleh langsung dari responden. Adapun
sumber  data  dari  penelitian  ini  adalah  Ketua  Panitia Pengawas  Pemilu  Kecamatan  Lambu,  Ketua  Panitia Pengawasan  Desa  Simpasai,  dan  Ketua  Pemberdayaan Kesehatan Kemasyaratan Desa Simpasai.

## 6. Metode Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  kualitatif  mengunakan  beberapa  langkah sebagai berikut:
 Pengumpulan Data,
1. Reduksi data
2. Display data
3. Verifikasi

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN
 Profil Lokasi Penelitian
Desa  Simpasai  merupakan  salah  satu  dari  14 Desa  dari wilayah Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, yang  terletak  6  km  kearah  barat  dari  kota  kecamatan nambu. Desa simpasai mempunyai luas wliyah 13.235.44 H dengan batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Desa  Naru Kecamatan Sape
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mangge/Hindirasa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Monta Baru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lanta Barat mata  pencaharian  masyarakat  Desa  Simpasai Kecamatan  Lambu  Kabupaten  Bima  adalah  mayoritas buruh tani, Desa Simpasai juga memiliki lahan pertanian yang  sangat  besar  sehingga  sebagian  masyarakatnya mengandalkan dari hasil pertanian.
 Jumlah penduduk
Tahun  2014  jumlah  penduduk  Desa  Simpasai Kecamatan Lambu adalah sebesar 3556 jiwa yang terdiri atas  laki-laki  1178  jiwa  da  perempuan  1178  dengan jumlah kepala keluarga 1428 kepala keluarga.
a. Persepsi Penyelenggara
Pemilukada terhadap Praktek Politik Uang pada Pelaksanaan  Pemilukada  Serentak  Tahun 2015
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan oleh  peneliti  untuk  mengetahui  Persepsi  penyelenggara pemilukada  terhadap  praktek  politik  uang  pada pelaksanaan  Pemilukada  Serentak  Tahun  2015. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Nursusila, umur  36  tahun  selaku  ketua  Komisi  Umum  Kabupaten Bima yaitu :
Pemilukada kali ini paling minim atau bahkan tidak ada indikasi  praktek  politik  uang,  karena  jauh  sebelum  ini kami  telah  melakukan  beberapa  bentuk  sosialisasi terkait masalah politik uang ini diantaranya adalah kami telah  melakukan  seminar  mengenai  politik  terhadap masyarakat dan saya pikir ini juga salah satu cara untuk menyadarkan  masyarakat  bahwa  politik  uang  adalah salah  satu  perbuatan  yang  haram  yang  dapat  merusak daerahnya  dalam  kurun  waktu  yang  sangat  lama,  dan saya  berpendapat  Sangat  haramlah  ketika  suara  itu diperjualbelikan,  namun  berdasarkan  hasil  laporan  dan pemamtauan  yang  kami  lakukan  alhamdulillah masyarakat  bima  yang  dianggap  sebagai  pemilih  yang berada  di  zona  merah  ternyata  itu  tidak  benar, pemilukada  serentak  kemarin  merupakan  pemilukada yang bersih sebab tidak ada indikasi praktek politik uang, tidak  ada  satupun   kasus  politik uang  pada  pemilukada
serentak  2015  dan  saya  menganggap  masyarakat  bima sudah  tau  mana  yang  baik  dan  buruk  dan  bisa menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin yang sebenarnya.  ini  semua  berkat  pemerintah  daerah  dan masyarakat  mampu  menjaga  asas-asas  pemilu  atau demokrasi itu sendiri. (wawancara pada tanggal  6 Juni 2016).
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  oleh  peneliti  untuk  mengetahui  Persepsi penyelenggara  terhadap  praktek  politik  uang  pada pelaksanaan  Pemilukada  Serentak  Tahun  2015. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Ihwan Sumantri  umur  37  Tahun  selaku  Ketua  Panwaslu Kecamatan Lambu:
Praktek  politik  uang  sebenarnya  tidak  ada  karena  kami sudah  mewanti-wanti  dan  melakukan  sosialisasi  bahwa praktek  politik  uang  merupakan  hal  yang  tidak  benar untuk di terapkan dan akan berdampak buruk terhadap pesta demokrasi dan akan merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri, jadi pada saat saya di berikan tanggungjawab sebagai  ketua  panwaslu  kecamatan  pada  pemilukada kemarin  saya  smenganggap  bahwa  masyarakat Kecamatan  Lambu  sudah  dewasa  dalam  menyikapi segala  persoalan,  sehingga  kami  tidak  melihat  ada indikasi-indikasi  politik  uang  jadi  bisa  kami  simpulkan bahwa  pemilukada  kemarin  merupakan  pemilukada yang  bersih  tampa  ada  indikasi  praktek  politik uangnya.(wawancara pada tanggal 13 Juni  2016).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apakah pernah bapak di berikanolehcalonkepaladaerahsesuatubarang yang bernilaiuang  pada  Pemilukada  Serentak  Tahun  2015. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Ihwan Sumantri  umur  37  Tahun  selaku  Ketua  Panwaslu Kecamatan Lambu:
Kalau  saya  pribadi  tidak  pernah  menerima  uang  atau barang  karena  saya  pikir  apabila  saya  menerima pemberian  orang  tertentu  dan  dengan  alasan  tertentu pula  maka  bukan  hanya  nama  saya  yang  akan  rusak namun  akan  merusak  nama  baik  semua  lembaga yangberkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemilu,  ini adalah  amanah  yang  diberikan  masyarakat  terhadap saya  untuk  melakukan  pengawasan  maka  dari  itu  saya harus  menjaganya.  (wawancara  pada  tanggal  13  Juni 2016).
Selanjutnya  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  oleh  peneliti  untuk  mengetahui  Persepsi penyelenggara  pemilukada  terhadap  praktek  politik uang  pada  pelaksanaan  Pemilukada  Serentak  Tahun 2015. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Azis umur 32 Tahun selaku Ketua Panitia Pengawasan : Berdasarkan  hasil  pengamatan  selama  saya  memegang tanggungjawab  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap pemilukada  serentak  kemari  saya  menganggap pemilukada  kemarin  merupakan  pemilukada  yang benar-benar  bersih  dan  saya  melihat  tingkat pemahaman masyarakat desa Simpasai terhadap politik sudah  mulai  meningkat  itu  sebabnya  praktek  politik uang tidak ada (wawancara pada tanggal 20 Juni 2016)
Selanjutnya    wawancara  dengan  Ibu  Sri  Hartati umur  36  Tahun  selaku  Ketua  Pemberdaya  Kesehatan Kemasyarakatan Desa Simpasai Kecamatan Lambu: Kalau dalam pemilukada kemarin saya tidak melihat dan mendengar informasi mengenai praktek politik uang dan saya pkir masyarakat desa Simpasai sudah cerdas untuk
menentukan  mana  pemimpin  yang  merusak  citra demokrasi  dan  yang  akan  memberikan  dampak  negatif terhadap perkembangan daerahnya pemimpin yang baik adalah  pemimpin  yang  memahami  nilai-nilai  agama serta  mempuanyai  moral  dan  etika  yang  baik  jadi apabila ada kandidat yang sengaja membrikan uang atau barang  secara  cuma-cuma  bisa  kita  simpulkan  dia adalah pemimpin yang tidak baik untuk kita pilih karena kandidat  ini  bermain  dengan  politik  kotor  (wawancara tanggal 27 Juni 2016).
Dari hasil wawancara dengan keempat informan di  atas  dapat  diketahui  secara  garis  besarnya  bahwa usaha penyelenggara pemilukada serentak 2015 kemarin agar tidak terjadi pelnggaran yaitu salah satunya praktek politik uang itu sendiri berhasil itu terbukti dengan tidak adanya  indikasi  praktek  politik  uang  yang  di  temukan oleh  pihak  penyelenggara  pemilu,  pengawasan  yang ketak  yang  mereka  lakukan  sehingga  melahirkan pemilukada  serentak  yang  bersih  dari  praktek  politik uang.  Ini  tidak  terlepas  dari  peran  pihak-pihak  yang dipercaya  untuk  memegang  amanah  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  pemilukada  kemarin  sudah melakukan  sosialisasi  terlebih  dahulu  sebelum  pesta demokrasi  dilakukan,  dan  masyarakat  desa  Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten sudah pintar menentukan dan  memahami  bahwa  pesta  demokrasi  bukan  ajang untuk  memeperjaulbelikan  suara  mereka  melainkan untuk  menentukan  mana  pemimpin  yang  benar-benar mampu  menjaga  amanah  yang  mereka  berikan. masyarakat  bima  sudah  pintar  menentukan  pilihan mereka  dan  pintar  memahami  bahwa  politik  uang  itu perbuatan yang tidak benar.
b. Bentuk  politik  uang  pada  pelaksanaan pemilukada serentak 2015   di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan oleh  peneliti  mengenai  bentuk-bentuk  praktek  politik uang  pada  pelaksanaan  pemilukada  serentak  2015    di desa  Simpasai  Kecamatan  Lambu  Kabupaten  Bima perolehan data atau informasi sebagai berikut:
Hasil  wawancara  dengan  ibu  Siti  Nursusila  36 Tahun  selaku  Ketua  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten Bima yaitu:
Bentuk  praktek  politik  uang  sekilas  yang  kami  dengar bahwa  ini  lebih  kepada  bantuan-bantuan  sosial  jadi sebaiknya pemerintah jangan memberikan bantuan yang menimbulkankan  fitnah  bahwa  akan  terjadi  indikasi praktek  politik  uangnya,  yang  saya  ketahui  terkait bentuk  politik  uang  bukan  saja  uang  akan tetapi  dalam bentuk  barang  yaitu  pemberian  yang  berupa  baju, sarung,  jilbab  dan  bisa  juga  dalam  bentuk  sembako seperti  bantuan  beras,  mie,  telur  serta  bahan  pokok lainnya.(Wawancara pada tanggal 6 Juni 2016).
Selanjutnya    wawancara  dengan  Bapak  Ihwan Sumantri  37  Tahun  selaku  Ketua  Panitia  Pengawasan Pemilu Kecamatan Lambu :
Bisa  saja  berbentuk  uang,  barang  atau  jasa  maksudnya adalah  bahwa  ketika  para  calon  kandidat  menjanjikan sesuatupun  itu  sudah  termasuk  bentuk  politik  uang  itu sendiri  saya  pikir  banyak  bentuknya  termasuk  juga apabila  ada  kandidat  yang  memberikan  bantuan  secara cuma-cuma  jelang  pemilukada  maka  tidak  menutup kemungkinan  dia  menginginkan  timbal  balik  atas  apa yang  dia  berikan  istilahnya  adalah  ini  adalah  transaksi
antara  masyarakat  dan  calon  itu  sendiri  (wawanacara pada tanggal 13 Juni 2016).
Selanjutnya  wawancara  dengan  bapak  Abdul Azis  umur  32  Tahun  selaku  Ketua  Panitia  Pengawasan Pemilukada Desa Simpasai :
Bentuk  politik  uang  bukan  hanya uang  saja  akan tetapi banyak  bentuknya  salah  satunya  berupa  barang  yaitu rokok,  baju,  sarung,  tikar,  pemberian  barang  pada  saat jelang  pemilu  walaupun  dengan  alasan  tertentu  itu sudah  termasuk  bentuk  politik  uang  jadi  seharusnya tidak ada pembagian secara gratis atau menyumbangkan sesuatu  kalau  menjelang  pemilukada  (Wawancara  Pada Tanggal 20 Juni 2016).
Selanjutnya  wawancara  dengan  Ibu  Sri  Hartati 36  Tahun  selaku  Ketua  Pemberdayaan  Kesehatan Kemasyarakatan Desa Simpasai Kecamatan Lambu : Kalau  saya  memahami  bentuk  politik  uang  itu  sendiri sebagai  pemberian  uang,  sembako  seperti  beras,  telur, mie  dan  barang  seperti  baju,  sarung  secara  cuma-cuma menjelang  pemilu  akan  tetapi  tetap  menginginkan imbalan. (Wawancara Pada Tanggal 27 Juni 2016)
Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa informan  di  atas  dapat  diketahui  secara  garis  besar bahwa bentuk politik uang bukan hanya uang melainkan ada  bentuk  lain  seperti  barang  dan  sembako  berupa sarung,  baju,  mie,  telur,  beras  yang  diberikan  secara cuma-cuma  oleh  kandidat  kepada  masyarakat  dengan mengharapkan  imbalan  itu  sudah  termasuk  bentuk praktek  politik uang  jadi  sebenarnya  pemberian  barang secara cuma-cuma menjelang pemilu itu sudah termasuk indikasi permainan transasaksi jual beli suara.

## 2. PEMBAHASAN
a. Persepsi Penyelenggara Pemilukada terhadap Praktek Politik Uang pada Pelaksanaan  Pemilukada  Serentak  Tahun 2015
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  presepsi penyelenggara  pemilukada  serentak  Kabupaten  Bima Praktek Politik uang adalah pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu  agar  seseorang  dapat  dipilih  apakah  misalnya menjadi  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah.  Namun masyarakat  Bima  sudah  pintar  menentukan  pilihan mereka  dan  pintar  memahami  bahwa  politik  uang  itu perbuatan  yang  tidak  benar  mereka  memahami  bahwa ketika  seorang  kandidat  memberikan  uang  pada  saat pemilu  atau  mengeluarkan  uang  yang  sangat  banyak pada saat menjadi calon dan ketika dia menang dia akan mengembalikan  uangnya  jadi  dia  sudah  tidak memikirkan  apa  yang  dia  lakukan  agar  rakyatnya sejahtera  melainkan  bagaimana  caranya  uang  yang sudah  habiskan  dengan  jumlah  yang  sangat  banyak pasca  mencalonkan  diri  kembali  dengan  cepat  walau dengan cara mengambil hak-hak rakyatnya, dan ini tidak terlepas dari kerja pihak yang menyelenggarakan pemilu, mereka  mengusahakan  semaksimal mungkin  agar  tidak terjadi pelanggaran terhadap pemilu.
Masyarakat Bima menilai politik uang ( moneypolitics) sebagai  sesuatu  yang  hal  wajar  karena alasan  ekonomis  dan  sebagiankarena  ketidaktahuan masyarakat  itu  sendiri.  Politik  uang  ( money  politics ) tidak  menjadi  rahasia  umum  dikalangan  masyarakat yang tidak hanya dipraktekkanoleh elit politik tetapi juga telah  menyebar  kedalam  kultur  masyarakan.  Namun masyarakat  Bima  merupakan  masyarakat  yang  sudah
dewasa  untuk  menghadapi  pesta  demokrasi  di karenakan tidak ada satupun kasus politik uang yang di jumpai  pada  pemilukada  serentak  kemarin.  Ini  tidak terlepas  dari  kinerja  penyelenggara  pemilu  dan  seluruh stackholder  yang  telah  melakukan  kerja  yang  maksimal untuk  menjaga  ketertiban  dan  agar  tidak  terjadi  kasus- kasus pelanggaran yang lain.
Pemilukada  kali  ini  paling  minim  atau  bahkan tidak  ada  indikasi  praktek  politik  uang,  karena  jauh sebelum ini penyelenggara pemilukada telah melakukan beberapa bentuk sosialisasi terkait masalah politik uang ini  diantaranya  adalah  melakukan  seminar  mengenai politik terhadap masyarakat dan ini juga salah satu cara untuk  menyadarkan  masyarakat  bahwa  politik  uang adalah salah perbuatan yang haram yang dapat merusak daerahnya  dalam  kurun  waktu  yang  sangat  lama,  dan Sangat  haramlah  ketika  suara  itu  diperjualbelikan, namun berdasarkan hasil laporan dan pemamtauan dari penyelenggara  alhamdulillah  masyarakat  bima  yang dianggap  sebagai  pemilih  yang  berada  di  zona  merah ternyata  itu  tidak  benar,  pemilukada  serentak  kemarin merupakan  pemilukada  yang  bersih  sebab  tidak  ada indikasi  praktek  politik  uang,  tidak  ada  satupun    kasus politik  uang  pada  pemilukada  serentak  2015  dan masyarakat  bima  sudah  tau  mana  yang  baik  dan  buruk dan  bisa  menentukan  siapa  yang  pantas  menjadi pemimpin  yang  sebenarnya,  ini  semua  berkat pemerintah  daerah  dan  masyarakat  mampu  menjaga asas-asas pemilu atau demokrasi itu sendiri.
Untuk itu diperjelas juga oleh Sutoro Eko, (2004) yang  menyatakan  bahwa  politik  uang  terjadi  karena kuatnya  persepsi  bahwa  pemilukada  sebagai  perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk  mencari  nilai-nilai  ideal  dan  membangun  visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya.
Ditmbah  oleh  Hamidi,  (2008:  49)  Politik  uang ( Money  politic )  dapat  dilakukan  oleh  calon  legislatif kepada  para  pemilih  selama  tahapan-tahapan  pemilu berlangsung  dengan  harapan  pemilih  dapat  mengubah pilihannya  sesuai  dengan  harapan  yang  bersangkutan baik dengan cara menggunakan hak pilihnya yang sesuai dengan  harapan  calon  tersebut.  Dalam  kondisi  sosial ekonomi,  budaya  dan  politik  yang  terdapat  ditingkat lokal, money  politic tidak  hanya  diperuntukkan  untuk para  pemilih  saja  melaikan  pihak-pihak  tertentu  yang dapat  menguntungkan  calon  yang  bersangkutan  dalam memenangkan pemilu.
Berdasarkan  kedua  pendapat  di  atas  peneliti dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  kandidat  atau  calon akan  melakukan  berbagai  macam  cara  untuk memenangkan  pemilukada  termasuk  dengan  cara melakukan  trasaksi  jual  beli  suara  meski  sudah  di  atur dan  di  larang  pihak  tertentu  akan  melakukan  dengan cara  yang  tersembunyi  yang  tidak  akan  diketahui  oleh orang.
b. Bentuk  politik  uang  pada  pelaksanaan pemilukada serentak 2015   di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
Bentuk-bentuk  praktek  politik  yang  sering  di temukan  di  masyarakat  banyak  bentuk  diantaranya adalah  uang,  barang,  material  serta  bahan  sembako. Berbentuk  uang,uang  adalah  sumber  daya  yang  paling dibutuhkan  oleh  masyarakat,  menjadiacuan  bagi  setiap transaksi  atau  manuver  Individual  dan  sebagai  alat tukarmenukar.Uang  merupakan  faktor  urgen  yang
berguna untuk mendongkrakpersonal seseorang, sekaligus  untuk  mengendalikan  wacana  strategis terkaitdengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan.Berbentuk  material,Dalam  musim  mencari suara,  tak  jarang  fasilitas-fasilitas  umum.  Dengan memberi  semen,  pasir  dan  traktor.  dan  di  manfaatkan untuk  menyelesaikan  persoalan  pembangunan  yang belum selesaidi di bangun.
Berbentuk barang sejatinya tidak ada pemberian (hibah)  yang  sifatnya  cuma-cuma.  Karena  segalanya bentuk  pemberian  pada  dasarnya  akan  selalu  diikuti dengan  sesuatu  pemberian  kembali  berupa  imbalan dalam  bentuknya  yang  beragam.  Yang  sering  di  jumpai dikalangan  masyarakat  yaitu  Sarung,  jilbap,  baju  dan topi  yang  terjadi  bukanlah  sebatas  pemberian  dari seseorang  kepada  orang  lain.  Melainkan  suatu  sistem tukar  menukar  pemberian  yang  dilakukan.  oleh  dua orang  atau  kelompok  yang  saling  memberi,  dimana pihak penerima akan berusaha mengimbanginya.
Berbentuk bahan sembako selain itu yang paling sering  dijumpai  menjelang  pemilu  pembagian  bahan makanan  seperti  beras,  mie,  telur  dan  yang  tidak  kalah penting  adalah  pemberian  rokok  gratis  untuk  kalangan anak-anak mudah ini merupakan hal yang tidak sulit kita jumpai pada saat jelang pemilu.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Dari  proses  penelitian  yang  di  lakukan,  peneliti merumuskan  dua kesimpulan sebagai berikut :
a. Bahwa presepsi penyelenggara terhadap pelaksanaan  pemilukada  serentak  2015  dalam pandangan  para  pihak  penyelengara  pemilukada serentak  bahwa  pemilukada  2015  ini  merupakan pemilukada  serentak  yang  pertama  dilakukan  oleh bangsa  indonesia  sehingga  persepsi  penyelenggara bahwa  pemilukada  serentak  adalah  suatu  pestas demokrasi  untuk  memilih  pemimpin  daerah  yang tidak  terlepas  dari  penggunaan  anggaran  yang menyebabkan  adanya  kemungkinan  terjadinya politik  uang  tetapi  politik  uang  dapat  diminimalisir karena penyenggara pemilukada melakukan sosialisasi tentang hal tersebut.
b. Bentuk-bentuk  politik  uang (money politics)  dalam pemilukada  serentak  pada  tahun  2015  di  Desa Simpasai  berupa  penyaluran  bantuan  melalui bantuan  sosial  yang  dilakukan  oleh  peserta  pemilu ialahberbentuk uang , uang adalah sumber daya yang paling  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  menjad i acuan bagi  setiap transaksi  alat  tuka r menukar.Berbentuk material , dengan memberi semen, pasir dan traktor. dan  di  manfaatkan  untuk  menyelesaikan  persoalan pembangunan  yang  belum  seles ai di  di  bangu n. Berbentuk barang yang sering di jumpai dikalangan masyarakat yaitu Sarung, jilbap, baju dan topi  yang terjadi  bukanlah  sebatas  pemberian  dari  seseorang kepada  orang  lain.  Melainkan  suatu  sistem  tukar menukar. Berbentuk sembako selain itu yang paling sering dijumpai menjelang pemilu pembagian bahan makanan  seperti  beras,  mie,  telur  dan  yang  tidak kalah  penting  adalah  pemberian  rokok  gratis  untuk kalangan anak-anak mudah ini merupakan hal yang tidak sulit kita jumpai pada saat jelang pemilu.
2. Saran
a. Untuk  akademik  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  sumbangsih  positif  terutama  yang berkaitan  dengan  bidang  ilmu  politik  dan ketatanegaraan.  Serta  menambah  pengetahuan  dan pemahaman  masyarakat  akademik  agar  menaati nila-nilai serta asas-asa dalam pemilu
b. Untuk  masyarakat  yang  mengetahui  adanya pelanggaran  atau  penyimpangan  yang  lakukan  oleh para  calon  atau  para  tim  sukses  masing-masing calon  agar  segera  melapor  kepadapihak  yang berwenang.
c. Untuk  pemerintah  dalam  hal  lembaga  komisi pemilihan umum agar melakukan pengawasan lebih ketat  lagi  terhadap  pelaksanaan  pemilu  agar  tidak ada  pelanggaran  dan  lebih  banyak  melakukan sosialisasi  terkait  pelaksanakan  pemilu,sehingga terwujud  penyelenggara  negara  yang  bersih  dan bebas dari korupsi.

## DAFTAR RUJUKAN
Ari  Dwipayana.  2009. Demokrasi  Biaya  Tinggi, Yogyakarta: Jurnal Fisipol UGM, Dieter  Roth.2008. Studi  Pemilu  Empiris :  Sumber,  Teori, Instrumen,  dan  Metode,  (Jakarta:  Friedrich-  Naumann Stiftung fur die Freiheit.
Fuji  Hastuti.  2012.  Politik  Uang  dalam  Pemilu  Kades  tahun 2012. Semarang: UNDIP.
Halili.  2009. Praktik  Politik  Uang  Dalam  Pemilihan  Kepala Desa, Jurnal Humaniora FIS UNY, Yogyakarta. Hamdan  Zoelva.  2013.  Memberantas  Electoral  Corruption.
Jakarta: Jurnal Pemilu dan Demokrasi.
Haryatmoko.2010. Dominasi  penuh  muslihat ,  Grahamedia, Jakarta.
Heru Nugroho.  2001. Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Indra  Ismawan.  1999.  Pengaruh  Uang  Dalam  Pemilu. Yogyakarta: Media Pressindo John Markoff. 2002. Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial  dan  Perubahan  Politik. Yogyakarta,  CCSS  dan Pustaka Pelajar.
Nasution.  2003.  Metode  Penelitian  Naturalistik  Kualitatif. Bandung: Tarsito Nimmo.  1999. Komunikasi  Politik:  Khalayak  dan  Efek, CV. Remaja Karya, Bandung Box-Steffensmeier, Janet M., and Kimball,  David,  , The  Timing  of  Voting  Decisions  in Presidential Campaign.
Maloeng,  Lexy  J.  2005. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung: Remaja Kosdaya Karya. Maleong,  J.,  L,  2007. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Remaja Rosdakarya Marjuki. 1989. Metodelogi Riset . Yogyakarta : BPFE. Muh  Masnur  Zamanil  Baddi.  2006. Pelanggaran  money politics  pada  pemilu  1999  (studi  kasus  di  wilayah matraman dalam DKI Jakarta), Tesis Magister, Jakarta: FISIP UI. Moh.  Koesnardi  dan  Harmaily  Ibrahim.  1983. Pengantar Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  (Jakarta:  CV.  Sinar Bakti,), hlm. 333 Peter  Harris  dan  Ben  Reilly.  2000. Demokrasi  dan  Konflik Yang  Mengakar  :  Sejumlah  Pilihan  Untuk  Negosiator , Jakarta: International IDEA, hlm. 197. Riduwan. 2004. Metode & Teknik Menyusun Tesis. Bandung: CV Alfabeta. Sigit  Pamungkas.  ,  2012. Pemilu,  Perilaku  Pemiliih  & Kepartaian. Yogyakarta.
Sudjana.2002. Metode Statistik. Bandung: PT. Tarsito. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2011. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan R&D. Bandung: Alfabeta.
sugiyono. 2002. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Alfabeta.
Susanto.  2006. Metode  Penelitian  Sosial. Surakarta:  LPPUNS dan UNS Press.
Syarbani, Syahrial dkk. 2011. Pengetahuan Dasar Ilmu Politik. Bogor, Ghalia Indonesia.
Syaebani, Syahrial dkk. 2009. Pengetahuan Dasar Ilmu Politik. Bogor, Ghalia Indonesia.
Internet Jurnal  penelitian  Politik,  Vol  4,  no.  1, Demokrasi  mati  suri, Jakarta, 2007
Indra J.  Pilliang.  2011.  Korupsi  dan  Demokrasi. Artikel  Opini Kompas November 2011.
Survey  Indikator  Politik  Indonesia.  2013. Sikap  dan  perilaku pemilih terhadap money politics , Jakarta.
( www.antaranews.com/.../bi-perkirakan-biaya-pilkada-2010- capai-rp4 diunduh tgl. 12 April 2016).
http://www.bimbingan.org/tujuan-pemilihan–kepala- daerah.htm (Diakses Jumat,  16/01/2016)