Endi Sarwoko, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang e-mail:endiswk@gmail.com

## ANALISIS PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM DALAM UPAYA PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN MALANG
Endi Sarwoko Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan  koperasi  simpan  pinjam/unit  simpan  pinjam  di
Kabupaten  Malang,  menganalisis  peran  koperasi  simpan  pinjam/unit simpan  pinjam  sebagai  sumber  pembiayaan  bagi  UMKM,  dan  untuk menganalisis potensi dan permasalahan yang dihadapi koperasi simpan pinjam/unit  simpan  pinjam  dalam  menyediakan  sumber  pembiayaan bagi  UMKM.  Merupakan  jenis  penelitian  Deskriptif,  menggunakan data  sekunder  dari  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Malang meliputi  data  perkembangan  KSP/USP  selama  3  tahun  (2006-2008), teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  Deskriptif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  KSP/USP  mengalami  perkembangan yang  signifikan  dilihat  dari  4  indikator  yaitu  jumlah,  anggota, penyerapan  tenaga  kerja,  modal  sendiri,  serta  indikator  volume  usaha semuanya  mengalami  peningkatan,  sedangkan  satu  indikator  yaitu modal  pinjaman  mengalami  penurunan.  KSP/USP  memiliki  peran yang  cukup  besar  dalam  pemenuhan  permodalan,  proporsi  kredit modal  kerja  ke  UMKM  sebesar  79,81%  dari  total  kredit  yang disalurkan.  Permasalahan  yang  diidentifikasi  dalam  perkembangan KSP/USP adalah: rendahnya kemampuan SDM, lemahnya tata kelola, dan  belum  optimalnya  pembinaan  dari  pemerintah.  Adapun  potensi- potensi KSP/USP di antaranya adalah mendorong pertumbuhan sektor rill khususnya UMKM, mampu menciptakan keterkaitan jalinan usaha kemitraan  antara  koperasi-UMKM  maupun  pengembangan  jaringan antar  KSP/USP  untuk  perluasan  akses,  dan  menjalankan  fungsi intermediasi  yaitu  memobilisasi  dana  masyarakat  dan  menyalurkan pada sektor riil khususnya UMKM.
Kata kunci: KSP/USP, UMKM, lembaga keuangan mikro.
Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  non  bank  memiliki  peranan  strategis untuk  memenuhi  kebutuhan  permodalan  UMKM.  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI) Unit  selama  ini  masih  dominan  karena  berhasil  mengumpulkan  simpanan  sebesar 68,82% dan menyalurkan kredit sebesar 43,93%, posisi terbesar kedua adalah BPR (Salam dalam Retnadi, 2007). Kondisi  ini  menunjukkan bahwa peran LKM selain BRI  Unit  dan  BPR  masih  sangat  rendah.  Akibatnya,  potensi  UMKM  yang  begitu
besar  belum  dapat  direalisasikan  sebagai  andalan  pertumbuhan  ekonomi.  Oleh karena itu diperlukan terobosan untuk memberdayakan LKM di luar BRI Unit dan BPR agar UMKM dapat mengakses kebutuhan modal dengan mudah dan murah
Lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi merupakan salah satu lembaga yang  mampu  membiayai  kegiatan bisnis UKM, sebab lembaga keuangan berbentuk  koperasi  mampu  menyesuikan  ritme  dan  karakter  yang  melekat  pada usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  artinya  bahwa  pendekatan  dengan mengembangkan  lembaga  keuangan  mikro  terutama  dalam  bentuk  Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah cukup bijaksana (Sumodiningrat, 2004)
Walaupun  koperasi  simpan  pinjam  memiliki  peran  strategis  bagi pengembangan  UKM,  tetapi  dalam  menjalankan  usahanya  belum  mencapai keberhasilan  seperti  yang  dilakukan  oleh  badan  usaha  lainnya.  Subandi  (2007) menyatakan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  belum  optimalnya  peran  koperasi antara  lain  antara  lain,  sebagian  pengelola  koperasi  belum  memiliki  kepekaan bisnis (sense of bisnis).
Data pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, sampai dengan 2007  di  Kabupaten  Malang  terdapat  207  Koperasi  Simpan  Pinjam  maupun  Unit Simpan Pinjam. Sementara itu jumlah UMKM di Kabupaten Malang adalah 22.107 unit  usaha.  Melihat  jumlah  UMKM  yang  cukup  besar  merupakan  potensi  bagi koperasi  simpan  pinjam/unit  simpan  pinjam  untuk  mengambil  peran  yang  lebih besar dalam pembiayaan untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Malang.
Bank  Indonesia  (2001)  menyebutkan  bahwa  dilihat  dari  jumlah pinjamannya (kredit/pembiayaan  yang  disalurkan), posisi KSP dan  USP termasuk dua  besar  setelah  BRI  Unit  Desa.  Jumlah  kredit  yang  disalurkan  masing-masing sebesar  Rp  6.141.400  juta  (41,87%)  untuk  BRI  Unit  Desa  serta  Koperasi  Simpan Pinjam  (KSP)  dan  Unit  Simpan  Pinjam  pada  koperasi  (USP)  Rp  4.159.867  juta (28,36%).  Kemudian  dilihat  dari  jumlah  lembaganya,  KSP  dan  USP  merupakan lembaga  keuangan  mikro  yang  paling  banyak,  dan  tersebar  ke  pelosok  tanah  air. Oleh  karena  itu perlu  dilakukan  kajian tentang peran  koperasi simpan pinjam  dan unit simpan pinjam dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Malang.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perkembangan  koperasi simpan  pinjam/unit  simpan  pinjam  di  Kabupaten  Malang,  untuk  menganalisis peran  koperasi  simpan  pinjam/unit  simpan  pinjam  sebagai  sumber  pembiayaan bagi  UMKM,  dan  untuk  menganalisis  potensi  dan  permasalahan  yang  dihadapi koperasi  simpan  pinjam/unit  simpan  pinjam  dalam  menyediakan  sumber pembiayaan bagi UMKM.

## Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Menurut Bank Indonesia, lembaga keuangan mikro (LKM) dibagi menjadi 2  kategori  yaitu  LKM  yang  berwujud  bank  serta  non  bank.  LKM  yang  berwujud bank  adalah  BRI  Unit  Desa,  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  dan  Bank  Kredit Desa  (BKD).  Sedangkan  yang  bersifat  non  bank  adalah  Koperasi  Simpan  Pinjam (KSP),  Unit  Simpan  Pinjam  (USP),  Lembaga  Dana  Kredit  Pedesaan  (LDKP), Baitul  Mal  Wattamil  (BMT),  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM).  Sedangkan
Ibrahim (2002) mengelompokkan lembaga keuangan mikro menjadi dua jenis yaitu yang bersifat formal dan informal. Lembaga keuangan mikro formal dalam bentuk bank  adalah  BRI  Unit,  BPR  dan  BKD.  Lembaga  keuangan  mikro  formal  dalam bentuk bukan bank di antaranya koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam, dan pegadaian. Kemudian lembaga keuangan mikro informal di antaranya adalah LSM dan  BMT  yang  belum  berbentuk  koperasi.  Koperasi  khususnya  yang  bergerak dalam  usaha  simpan  pinjam,  baik  Koperasi  simpan  Pinjam  (KSP)  maupun  Unit Simpan  Pinjam  pada  Koperasi  (USP),  adalah  lembaga  keuangan  mikro    formal yang  dapat  melayani  masyakat  terutama  anggotanya  dalam  keperluannya  untuk menyimpan dan meminjam dana.
Hasil penelitian Salam dalam Retnadi (2007), KSP dapat menjadi lembaga keuangan  mikro  yang  sustainable  apabila  kebijakan  publik  cukup  kondusif  yang menyangkut aspek- aspek antara lain, pertama, peningkatan efektivitas regulasi dan supervisi, kapasitas kelembagaan, serta permodalan.

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Usaha  mikro  adalah  usaha  produktif  milik  keluarga  atau  perorangan  yang memiliki  hasil  penjualan  paling  banyak  Rp  100  juta  per  tahun,  dan  dapat mengajukan  kredit  kepada  bank  paling  banyak  Rp  50  juta  (Keputusan  Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 Tanggal 29 Januari 2003). Sedangkan usaha kecil adalah  usaha  produktif  yang  berskala  kecil  dan  memiliki  kekayaan  bersih  paling banyak  Rp  200  juta,  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha  atau memiliki  hasil  penjualan  paling  banyak  Rp  1  miliar  per  tahun,  serta  dapat menerima kredit dari bank di atas Rp 50 juta sampai Rp 500 juta (Undang-undang No.  9  Tahun  1995).  Usaha  menengah  adalah  usaha  produktif  yang  memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 juta sampai dengan paling banyak sebesar Rp  10  miliar,  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha,  serta  dapat menerima  kredit  dari  bank  sebesar  Rp  500  juta  sampai  dengan  Rp  5  miliar (Instruksi Presiden  No. 10 Tahun 1999).

## Peran KSP/USP bagi UMKM
KSP dan USP mempunyai peluang untuk menjadi lembaga keuangan yang baik,  sehat  dan  dipercaya  masyarakat.  Kuncinya  adalah  apabila  dibangun  dan dikembangkan dengan baik secara bersama oleh anggotanya. Peluang tersebut akan dapat  dicapai  apabila  didukung  oleh  adanya  perundangan/aturan/kebijakan  yang memadai  dan  komitmen  yang  kuat  dari  semua  pihak  yang  terkait  dan berkepentingan untuk mengembangkan KSP dan USP dengan baik dan benar. KSP dan  USP  akan  berkembang  lebih  pesat  serta  dapat  lebih  bermanfaat  bagi anggotanya  apabila  didukung  secara  kuat  oleh  adanya  sistem  pengembangan keuangan  koperasi  yang  terintegrasi  yang  pengoptimalan  dananya  dilakukan  oleh bank koperasi yang dimiliki dan sekaligus digunakan oleh anggotanya (Sulaeman, 2004).
Pemberdayaan  lembaga  keuangan  mikro  (LKM)  sebagai  salah  satu  pilar sistem  keuangan  nasional,  bahwa  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan,  dapat
dilakukan  dengan  memperluas  akses  usaha  kecil  dan  mikro  (UKM)  dalam mendapatkan  fasilitas  permodalan  yang  tidak  hanya  bersumber  dari  lembaga keuangan formal, tetapi juga dari lembaga keuangan mikro (LKM). LKM ternyata mampu  memberikan  berbagai  jenis  pembiayaan  kepada  UKM  walaupun  tidak sebesar  lembaga  keuangan  formal,  sehingga  dapat  menjadi  alternatif  pembiayaan yang  cukup  potensial  mengingat  sebagian  besar  pelaku  UKM  belum memanfaatkan  lembaga-lembaga  keuangan.  Potensi  yang  cukup  besar  tersebut belum  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal,  sehingga  LKM  masih  menghadapi berbagai  kendala  dan  keterbatasan  antara  lain  aspek  kelembagaan,  keterbatasan sumberdaya  manusia  dalam  pengelolaan  LKM  dan  kecukupan  modal  (Wijono, 2005).
Kedudukan  dan  kiprah  koperasi  dalam  mendukung  pemberdayaan  UKM sebagaimana  diteliti  Subandi  (2007),  menemukan  bahwa  solusi  yang  diperlukan untuk  memberdayakan  koperasi  sekarang  ini  adalah  adanya  komitmen  yang  kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi  dan  lembaga  koperasi  untuk  melakukan  pembenahan  dalam  rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi.
Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur (2005)  terhadap  lembaga  keuangan  non  bank  (LKNB),  untuk  wilayah  Kabupaten Pasuruan,  Situbondo,  dan  Jember  menunjukkan  bahwa  partisipasi  Lembaga Keuangan  Non  Bank  dalam  mendukung  permodalan  UKM  pada  ke-4  lokasi penelitian  berkisar  antara  49,43%  sampai  dengan  95,58%  sedangkan  partisipasi bank  berkisar  antara  10,90%  sampai  dengan  18,72%,  dan  sisanya  adalah  sumber modal  sendiri.  Selain  itu  diperoleh  temuan  daari  berbagai  bentuk  model  LKNB yang  ada  ternyata  model Freeder  Point merupakan  bentuk  pendanaan  yang diminati  dan  ditanggapi  posif  oleh  UKM  pelaku  Usaha.  Selain  itu,  model penyaluran  kredit  lunak  melalui  Koperasi  seperti  dalam  bentuk  dana  bergulir sangat  diminati  namun  jumlah  penyaluran  kepada  UKM  terbatas  sehingga  sulit diakses pelaku Usaha yang jumlahnya sangat banyak.
KSP  dan  USP  merupakan  lembaga  keuangan  formal  yang  paling  dekat dengan  aktivitas  UMKM,  sehingga  diharapkan  dapat  menjawab  hambatan- hambatan  yang  dialami  UMKM  untuk  mengakses  pembiayaan  dari  perbankan karena  tidak  tersedianya  jaminan  yang  layak.  Oleh  karena  itu  KSP  dan  USP seharusnya  memiliki  peran  besar  dalam  pemberdayaan  UMKM  khususnya  untuk penyediaan  permodalan  bagi  UMKM.  Lembaga  keuangan  formal  non  bank  amat diperlukan  dalam  mendukung  percepatan  pemberdayaan  UKM  terutama  bagi UKM  di  plosok-plosok  dan  pedesaan  dimana  akses  lembaga  perbankan  masih terbatas.
Keberadaan sebagian besar UMKM yang tersebar di seluruh tanah air tetap saja  tidak  akan  terjangkau  oleh  layanan  perbankan  yang  masih  terbatas.  Ujung- ujungnya,  UMKM  akan  tetap  lari  ke  LKM  formal  maupun  informal.  Oleh  karena itu  perlu  dicarikan  terobosan  untuk  memberdayakan  LKM  di  luar  BRI  Unit  dan BPR  agar  UMKM  dapat  mengakses  kebutuhan  modal  dengan  mudah  dan  murah. Lembaga  keuangan  mikro  yang  paling  tepat  adalah  untuk  diberdayakan  adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam).

## METODE

## Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif, berusaha menganalisis kontribusi  KSP/USP  dalam  memenuhi  kebutuhan  permodalan  UMKM.  Telaah dimulai dari perkembangan KSP/USP selama 3 tahun terakhir (2006-2008) dilihat dari sisi jumlah lembaga, jumlah anggota, modal, volume usaha, pelayanan kredit, syarat  kredit,  dan  kemampuan  menyediakan  pembiayaan,  termasuk  pula  besarnya kredit  yang  disalurkan  pada  UMKM.  KSP/USP  yang  digunakan  sebagai  sampel sebanyak 207 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

## Variabel Penelitian
1.  Perkembangan  KSP  dilihat  dari  indikator  jumlah  lembaga,  jumlah  anggota, jumlah tenaga kerja, modal, dan volume usaha.
2.  Peran  Koperasi  Simpan  Pinjam/Unit  Simpan  Pinjam  dilihat  dari  partisipasi koperasi  simpan  pinjam/unit  simpan  pinjam  dalam  mendukung  permodalan UMKM atau proporsi kredit yang disalurkan pada UMKM dibandingkan total kredit  yang  disalurkan.  Semakin  besar  kredit  yang  dialokasikan  pada  UMKM menunjukkan semakin besar partisipasi atau peran koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
3.  Potensi  dan  permasalahan  merupakan  keunggulan-keunggulan  dan  kelemahan KSP dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM.
4.  Pengembangan  KSP  merupakan  upaya-upaya  yang  dapat  ditempuh  agar  KSP menjadi  mandiri  dan sustainable mencakup  peningkatan  efektivitas  supervisi, kapasitas kelembagaan, serta permodalan.

## Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  KSP/USP  yang  ada  di Kabupaten  Malang.  Sampel  diambil  menggunakan  teknik Purposive  Sampling dengan kriteria sebagai berikut:
1.  KSP/USP  yang  aktif,  ditunjukkan  melaksanakan  RAT  secara  rutin,  dan melaporkan kinerja keuangannya kepada Dinas Koperasi.
2.  KSP/USP yang aktif telah berdiri telah beroperasi pada wilayah kerjanya lebih dari 2 tahun.
Jumlah  sampel  yang  memenuhi  kriteria  tersebut  adalah  202  KSP/USP yaitu  koperasi  aktif  yang  melaksanakan  RAT  dan  telah  beroperasi  pada  wilayah kerjanya lebih dari 2 tahun.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  menggunakan  metode  dokumentasi  yang  bersumber dari data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang.

## Teknik Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dari  suvey  maupun  dokumentasi,  dilakukan  analisis dengan metode Deskriptif. Langkah-langkah analisis meliputi:
1.  Analisis  terhadap  perkembangan  jumlah  lembaga,  jumlah  anggota, permodalan, dan volume usaha selama tahun 2006, 2007 dan 2008, digunakan untuk mengetahui perkembangan KSP/USP di Kabupaten Malang.
2.  Analisis  perkembangan  besarnya  penyaluran  kredit  kepada  UMKM  selama  3 tahun  terakhir,  digunakan  untuk  mengukur  besarnya  peran  KSP/USP  dalam pembiayaan UMKM.
3.  Analisis kemampuan KSP/USP dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM, digunakan  untuk  mendeskripsikan  potensi  dan  permasalahan  yang  dihadapi koperasi dalam mengembangkan UMKM.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan KSP/USP
Berdasarkan  indikator  perkembangan  jumlah  koperasi,  pada  tahun  2006 jumlah KSP dan USP di Kabupaten Malang mencapai 198 unit, bertambah menjadi 202  pada  tahun  2007  atau  meningkat  2,02%  selanjutnya  menjadi  207  unit  pada tahun 2008 atau meningkat 2,48%. Peningkatan jumlah KSP dan USP ini ternyata sejalan  dengan  besarnya  peningkatan  jumlah  koperasi  secara  nasional  yang mencapai 2,77% pada tahun 2009.

## Gambar 1. Perkembangan KSP/USP
Komposisi jumlah USP jauh lebih besar dibandingkan jumlah KSP, rata-rata 16-18% adalah berbentuk KSP dan 82-84% berbentuk USP. Hal ini dimungkinkan  karena  KSP  merupakan  salah  satu  bentuk  koperasi  yang hanya  melayani  penyimpanan  dana  dan  penyaluran  dana  dalam  bentuk kredit,  sedangkan  USP  merupakan  bagian  dari  unit  usaha  koperasi  yang fokus  pada  penyimpanan  dan  penyaluran  dana.  Koperasi  dalam  bentuk apapun  biasanya  memiliki  unit  usaha  berupa  simpan  pinjam  berarti  masuk kategori  USP,  sedangkan  KSP  memang  sejak  berdirinya  hanya memfokuskan pada unit usaha simpan pinjam saja.
Gambar 2. Komposisi KSP dan USP di Kabupaten Malang
Indikator  jumlah  anggota,  pada  tahun  2006  KSP  dan  USP  di  Kabupaten Malang  berhasil  memiliki  jumlah  anggota  sebanyak  72.064  orang,  meningkat menjadi 75.468 orang pada tahun 2007 atau meningkat 4,72% dari tahun 2006, dan pada  tahun  2008  jumlah  anggota  sebanyak  76.522  orang  atau  meningkat  1,40%. Ternyata  peningkatan  jumlah  anggota  pada  tahun  2008  lebih  kecil  dibandingkan dengan peningkatan jumlah anggota tahun 2007.
Indikator  penyerapan  tenaga  kerja,  pada  tahun  2007  jumlah  tenaga  kerja koperasi  meningkat  220  orang  atau  meningkat  22,42%,  dan    pada  tahun  2008 meningkat  30  orang  atau  2,48%  dari  tahun  2007.  Penyerapan  tenaga  kerja KSP/USP  ini  walaupun  masih  relatif  kecil  tetapi  menunjukkan  peran  KSP/USP dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Malang.
Indikator modal sendiri dan modal luar, Pada tahun 2006 dan 2007 jumlah modal sendiri KSP/USP di Kabupaten Malang  mencapai Rp 79.126.460.000, atau tidak  mengalami  peningkatan,  sedangkan  tahun    2008  mencapai  Rp 113.617.830.000,-  atau  meningkat  43,59%  dari  tahun  2007.  Walaupun  terjadi peningkatan  modal  sendiri  yang  cukup  besar,  tetapi  jika  dibandingkan  dengan keseluruhan  koperasi  di  Kabupaten  Malang  yang  mencapai  117,23%  maka peningkatan  tersebut  masih  jauh  lebih  kecil.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa perkembangan  modal  sendiri  koperasi  secara  keseluruhan  di  Kabupaten  Malang pada  tahun  2008  memang  mengalami  peningkatan  yang  cukup  besar,  termasuk KSP dan USP. Sedangkan perkembangan modal luar, peningkatan modal pinjaman KSP/USP  terjadi  pada  tahun  2007  yaitu  mencapai  4,87%  dari  tahun  2006,  tetapi mengalami  penurunan  pada  tahun  2008  yaitu  3,49%.  Padahal  secara  keseluruhan koperasi  di  Kabupaten  Malang  jumlah  modal  pinjaman  yang  berhasil  dihimpun koperasi masih menunjukkan adanya peningkatan yaitu 1% dari tahun 2007.
Terakhir  tentang  indikator  perkembangan  transaksi  usaha  koperasi yang dicerminkan oleh besarnya nilai volume usaha KSP dan USP di Kabupaten Malang
mengalami  peningkatan  sebesar  53,02%  pada  tahun  2007  dan  meningkat  lagi 57,39% pada tahun 2008.
Berdasarkan deskripsi terhadap indikator perkembangan KSP/USP tersebut maka  dapat  dikemukakan  bahwa  selama  tahun  2006-2008  KSP  dan  USP  di Kabupaten  Malang  mengalami  perkembangan  yang  cukup  signifikan  dilihat  dari indikator  kelembagaan  koperasi  meliputi  perkembangan  jumlah,  anggota, penyerapan  tenaga  kerja,  modal  sendiri  dan  modal  luar,  serta  indikator  volume usaha.

## Perkembangan UMKM
Perkembangan  jumlah  UMKM  di  Kabupaten  Malang  periode  2006-2008 terus mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 224.989 unit usaha pada tahun 2006, menjadi  227.107  unit  pada  tahun  2007  atau  meningkat  sebesar  0,94%,    dan sebanyak  231.223  unit  pada  tahun  2008  atau  meningkat  1,81%.  Perkembangan UMKM  di  Kabupaten  Malang  ini  ternyata  masih  lebih  rendah  dari  data  nasional yang mencapai perkembangan 2,88% pada tahun 2008.
Perkembangan  UMKM  jika  dibandingkan  berdasarkan  skala  usaha,  baik usaha  mikro,  kecil  maupun  menengah  dari  tahun  2006  sampai  dengan  2008 mengalami  peningkatan.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada  gambar  3,  dimana  pada  tahun 2007  usaha  mikro  meningkat  1,1%,  usaha  kecil  meningkat  0,72%  dan  usaha menengah  meningkat  0,26%,  untuk  tahun  2008  usaha  mikro  meningkat  2,17%, usaha  kecil  meningkat  1,3%  dan  usaha  menengah  meningkat  0,32%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  usaha  mikro  memberikan  kontribusi  terbesar  dari perkembangan UMKM di Kabupaten Malang.
Gambar 3. Proporsi jumlah UMKM di Kabupaten Malang
Proporsi  jumlah  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  di  Kabupaten  Malang pada  tahun  2006-2008  didomininasi  oleh  usaha  mikro  yaitu  mencapai  61% (140.844 unit) dari UMKM yang ada, selanjutnya adalah usaha kecil sebesar 38% (86.947  unit)  dari  UMKM,  dan  untuk  usaha  menengah  sebesar  1%  (3.432)  dari total UMKM yang ada.

## Omzet UMKM
Volume  usaha  atau  omzet  UMKM  di  Kabupaten  Malang  selama  tahun  2006- 2008 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1996 omzet UMKM mencapai Rp 39.357.087.000,-,  dan  meningkat  menjadi  Rp    49.000.200.000  pada  tahun  2007 atau  meningkat  24,5%,  dan  pada  tahun  2008  mencapai  Rp  68.272.488.000  atau meningkat 39,33% dari tahun 2007. Jika dibandingkan  dengan  data nasional pada tahun  2008,  maka  perkembangan  omzet  UMKM  di  Kabupaten  Malang  sedikit lebih tinggi dari perkembangan UMKM Nasional yang mencapai 38,88%.
Peningkatan  omzet  UMKM  dari  tahun  2006-2008  tersebut  terutama didukung dari kontribusi usaha kecil yang mencapai 38% dari total omzet UMKM, berikutnya kontribusi usaha menengah sebesar 34,17%, dan kontribusi usaha mikro sebesar  27,61%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  di  Kabupaten  Malang  usaha  kecil merupakan  usaha  yang  sedang  tumbuh  baik  dari  segi  jumlah  maupun  omzet. Dominasi  volume  usaha  kecil  di  Kabupaten  Malang  ini  ternyata  berbeda  dengan volume  usaha  UMKM  tingkat  nasional,  dimana  data  nasional  menunjukkan kontribusi  terbesar  volume  usaha  UMKM  adalah  dari  usaha  menengah  yang mencapai  45,02%,  selanjutnya  usaha  kecil  39,12%  dan  usaha  mikro  15,86%.  Hal ini cukup beralasan karena usaha menengah memiliki modal usaha yang jauh lebih besar  dibandingkan  usaha  kecil  dan  mikro,  walaupun  dari  sisi  jumlah  unit  usaha, usaha mikro dan kecil jumlahnya lebih banyak dari usaha menengah.

## Gambar 4. Omzet UMKM Kab. Malang

## Peran KSP/USP dalam Penguatan Permodalan UMKM
Berikut  disajikan  data  nilai  kredit  yang  disalurkan  KSP  dan  USP,  baik untuk kredit konsumsi maupun kredit produktif (modal kerja).
Tabel 1. Kredit yang Disalurkan KSP dan USP
Tahun Kredit Konsumsi Kredit Modal Kerja Total Kredit (Rp juta) Perkemba ngan (%) Jumlah (Rp juta) Proporsi (%) Jumlah  (Rp juta) Proporsi (%) 2006 47.377,91 24,89 142.971,27 75,11 190.349,18 2007 58.777,09 20,18 232.487,00 79,82 291.264,09 53,02 2008 71.007,75 15,49 387.402,54 84,51 458.410,30 57,39 Rata-rata 20,19 79,81
Sumber: Data sekunder, diolah.
Perkembangan  jumlah  kredit  yang  disalurkan  KSP/USP  di  Kabupaten Malang  selama  tahun  2006-2008  terus  mengalami  peningkatan,  yaitu  meningkat 53,02%  pada  tahun  2007  dan  meningkat  lagi  sebesar  57,39%  pada  tahun  2008. Peningkatan  yang  cukup  besar  dari  kredit  yang  disalurkan  KSP/USP  ini mencerminkan  semakin  tingginya  apresiasi  masyarakat  kepada  usaha  KSP/USP, dengan kata lain semakin meningkatnya peran KSP/USP sebagai lembaga ekonomi rakyat.
Berdasarkan  data  pada  tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  total  kredit  yang disalurkan  oleh  KSP  dan  USP  di  Kabupaten  Malang,  sebagian  besar  disalurkan
pada  kredit  modal  kerja  bagi  UMKM,  dengan  proporsi  75,11%  pada  tahun  2006, 79,81% pada tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi 84,51% pada tahun 2008.
Dilihat dari karakteristik UMKM di Kabupaten Malang dimana sebagian besar adalah dalam bentuk usaha mikro yang memiliki ciri tidak bankable, maka alternati pemenuhan  kebutuhan  permodalan  adalah  dari  KSP/USP.  Hal  ini  didukung  dari data  bahwa  rata-rata  selama  tahun  2006-2008  sebesar  79,81%  kebutuhan permodalan  UMKM  dipenuhi  dari  kredit  yang  disalurkan  KSP/USP.  Dengan demikian  KSP/USP  memiliki  peran  yang  besar  dalam  pemenuhan  kebutuhan permodalan bagi UMKM di Kabupaten Malang.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur (2005) terhadap lembaga keuangan non bank (LKNB),  untuk  wilayah  Kabupaten  Pasuruan,  Situbondo,  dan  Jember menunjukkan bahwa partisipasi Lembaga Keuangan Non Bank dalam mendukung permodalan  UKM  pada  ke-4  lokasi  penelitian  berkisar  antara  49,43%  sampai dengan 95,58% sedangkan partisipasi bank berkisar antara 10,90% sampai dengan 18,72%, dan sisanya adalah sumber modal sendiri.
Selain  itu  sejalan  pula  dengan  hasil  penelitian  Wijono  (2005)  yang menyatakan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, dapat dilakukan dengan memperluas  akses  usaha  kecil  dan  mikro  (UKM)  dalam  mendapatkan  fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal, tetapi juga dari lembaga keuangan mikro (LKM).
Keberadaan  koperasi  masih  diharapkan  karena  memiliki  peran  strategis yang  dapat  diandalkan,  utamanya  dalam  memberikan multiplier  effect bagi  usaha anggotanya,  sehingga  dapat  mendukung  serta  mengembangkan  ekonomi masyarakat  yang  berbasis  pada  ekonomi  kerakyatan.  Di  samping  itu,  dengan berkembangnya  koperasi  diharapkan  pula  akan  dapat  mengeliminir  kesenjangan pendapatan  yang  selama  ini  terjadi,  sehingga  pemerataan  pendapatan  secara  adil pada seluruh masyarakat dapat menjadi kenyataan
Beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam perkembangan KSP/USP adalah:

## a.  Kemampuan SDM
Sebagai lembaga keuangan mikro, KSP dan USP sebenarnya memiliki aktivitas yang sama dengan lembaga keuangan seperti bank (BPR, BRI Unit), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk  kredit.  Tetapi  kenyataannya  KSP  dan  USP  umumnya  tidak  memiliki kemampuan  sumberdaya  manusia  yang  sepadan  dengan  bank,  khususnya masalah  manajemen  keuangan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kemampuan KSP/USP  dalam  menyusun  laporan  keuangan,  hanya  sedikit  KSP/USP  yang mempu  menyusun  laporan  keuangan  yang  lengkap.  Faktor  penyebabnya adalah KSP/USP belum memiliki SDM yang memadai.
Permasalahan  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Sulaeman  (2004) tentang pemberdayaan KSP dan USP, yang  menyatakan bahwa KSP dan USP akan  berkembang  lebih  pesat  serta  dapat  lebih  bermanfaat  bagi  anggotanya apabila  didukung  secara  kuat  oleh  adanya  sistem  pengembangan  keuangan
koperasi  yang  terintegrasi  yang  pengoptimalan  dananya  dilakukan  oleh  bank koperasi yang dimiliki dan sekaligus digunakan oleh anggotanya.
Oleh  karena  itu  dalam  upaya  untuk  pengembangan  sistem  keuangan koperasi  yang  terintegrasi  maka  langkah  pertama  yang  dapat  dilakukan koperasi adalah pembenahan kemampuan SDM khususnya kemampuan bidang manajemen keuangan.
b.  Rendahnya Kualitas Tata Kelola
Dampak  dari  rendahnya  kemampuan  penyusunan  laporan  yang lengkap dari KSP/USP adalah belum memiliki informasi keuangan yang dapat dianalisis  kinerjanya.  Manajemen  KSP/USP  umumnya  tidak  mampu melakukan  evaluasi  terhadap  kinerja  keuangannya,  sehingga  sulit  untuk mengetahui  tingkat  kesehatannya,  padahal  evaluasi  kinerja  sangat  penting sebagai sumber informasi bagi KSP/USP dalam  menentukan strategi  maupun pengambilan  keputusan  keuangan.  Manajemen  yang  diterapkan  KSP/USP umumnya  adalah  manajemen  yang  tradisional.  Tidak  heran  beberapa  kasus yang  terjadi  KSP/USP  yang  sebelumnya  mengalami  perkembangan  usaha yang  bagus  tiba-tiba  gulung  tikar,  karena  tidak  mampu  memenuhi  kewajiban pembayaran  modal  pinjaman  (modal  luar).  Penyebabnya  adalah  koperasi belum  melakukan  analisis  terhadap  kredit  bermasalah  (NPL)  sebagai  rambu- rabu  tingkat  keamanan  dari  dana  yang  disalurkan,  pada  saat  koperasi menghadapi  kredit  bermasalah  yang  tinggi,  maka  tidak  akan  mampu memenuhi kewajiban pada pihak ketiga.

## c.  Sistem pembinaan yang belum efektif
Pembenahan  KSP/USP  dilakukan  pemerintah  melalui  Departemen Koperasi  dan  UMKM  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Kabupaten/Kota  di Indonesia.  Departemen  Koperasi  dan  UMKM  memiliki  peran  strategis  dalam melakukan  pembinaan  terhadap  perkembangan  koperasi  dan  UMKM. Pembinaan (bantuan teknis)  dilakukan sejak pengajuan permohonan pendirian koperasi  sampai  selama  koperasi  menjalankan  aktivitas  usahanya.  Seluruh kegiatan  pembinaan  ditujukan  untuk  menjamin  pemberdayaan  lembaga koperasi  yang  sehat  sehingga  benar-benar  dapat  mewujudkan  tujuan  dari koperasi  yaitu  peningkatan  kesejahteraan  anggota.  Akan  tetapi  peran Departemen Koperasi dan  UMKM  masih belum  optimal dalam  melaksanakan fungsi  pembinaan.  Masalah  rendahnya  kemampuan  SDM  dan  kualitas  tata kelola  KSP/USP  sebenarnya  merupakan  masalah  klasik  yang  sudah  lama dihadapi  KSP/USP  tetapi  kenyataanya  sampai  saat  ini  masalah-masalah tersebut  masih  terjadi  pada  KSP/USP,  artinya  tujuan  dari  fungsi  pembinaan yang dilakukan belum mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Burhanuddin  (2006)  tentang Evaluasi  Program  Bantuan  Dana  Bergulir  Melalui  KSP/USP  Koperasi, ditemukan  berbagai  permasalahan  yaitu  belum  efektifnya  proses  dan  kinerja tenaga  pendampingan,  proses  monitoring  dan  evaluasi,  efektivitas  pencairan dan penyaluran dana bergulir bagi KSP/USP penerima bergulir, proses seleksi KSP/USP  Koperasi  calon  penerima  dana  perguliran,  sosialisasi  manfaat program seleksi bagi para pengurus/pembina KSP/USP Koperasi.
KSP dan USP merupakan lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan  aktivitas  UMKM,  sehingga  diharapkan  dapat  menjawab  hambatan- hambatan yang dialami UMKM untuk  mengakses pembiayaan dari perbankan karena  tidak  tersedianya  jaminan  yang  layak.  Oleh  karena  itu  KSP  dan  USP seharusnya  memiliki  peran  besar  dalam  pemberdayaan  UMKM  khususnya untuk  penyediaan  permodalan  bagi  UMKM.  Lembaga  keuangan  formal  non bank  amat  diperlukan  dalam  mendukung  percepatan  pemberdayaan  UKM. Subandi (2007) dari hasil penelitiannya tentang kedudukan dan kiprah koperasi dalam  mendukung  pemberdayaan  UKM  menyatakan  bahwa  solusi  yang diperlukan  untuk  memberdayakan  koperasi  sekarang  ini  adalah  adanya komitmen  yang  kuat  dan  sekaligus  upaya  nyata  dari  pihak-pihak  terkait khususnya  pemerintah,  gerakan  koperasi  dan  lembaga  koperasi  untuk melakukan  pembenahan  dalam  rangka  pemurnian  dan  revitalisasi  kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi.
Beberapa  permasalahan  KSP/USP  yang  berhasil  diidentifikasi  dari hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  pendapat  Sulaeman  (2004)  bahwa kelemahan  dari  KSP/USP  selama  ini  adalah  1)  Belum  adanya  system pengembangan  keuangan  koperasi,  dan  2)  masih  banyaknya  KSP  dan  USP yang  dalam  kegiatannya  melanggar  aturan,  khususnya  PP  No.  9  tahun  1995 tentang  Pelaksanaan  Usaha  Simpan  Pinjam.  Sejalan  pula  dengan  hasil pengamatan Nurhayat Indra dkk (2002) mengenai KSP dan USP di Jawa Barat, diantaranya  merekomendasikan  sebagai  berikut:  1)  sistem  pendataan  kurang baik, 2)  ketersediaan SDM  dan  dana bagi  keperluan pengawasan relatif  kecil, 3)  tidak  adanya  jaminan  bagi  dana  para  penyimpan,  4)  tidak  adanya  sanksi tegas  terhadap  KSP  dan  USP  yang  melanggar  aturan,  5)  terjadinya  tumpang tindih/kerancuan  hubungan  dan  koordinasi  pelaksanaan  tugas  pengawasan antara  dinas  yang  menangani  koperasi  di  daerah  dengan  kementrian  koperasi dan UKM.
Melihat  peran  strategis  KSP/USP  bagi  pemberdayaan  permodalan  UMKM maka beberapa potensi dari KSP/USP adalah sebagai berikut:
1. KSP/USP  memiliki  potensi  dalam  mendorong  pertumbuhan  sektor  rill khususnya  UMKM.  Pertumbuhan  sektor  UMKM,  selanjutnya  diharapkan akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Berkembangnya  KSP  dan USP disamping dalam skala mikro akan membantu mengembangkan kegiatan usaha  skala  kecil  dan  menengah,  juga  dalam  skala  makro  akan  berdampak membantu peningkatan perekonomian nasional.
2. Mampu  memberikan  berbagai  jenis  pembiayaan  kepada  UMKM  walaupun tidak  sebesar  lembaga  keuangan  formal  bank,  sehingga  menjadi  alternatif pembiayaan  yang  cukup  potensial  mengingat  sebagian  besar  pelaku  UMKM belum  dapat  memanfaatkan  lembaga  keuangan  bank.  KSP/USP  merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang mudah diakses oleh usaha mikro dan kecil  dalam  pemenuhan  permodalan,  karena  memberikan  syarat  yang  mudah dalam  pengajuan  kredit  dibandingkan  dengan  persyaratan  yang  ditetapkan perbankan.
185
3. Mampu  menciptakan  keterkaitan  jalinan  usaha  kemitraan  antara  Koperasi- UMKM maupun pengembangan jaringan antar KSP/USP.
Sebagai lembaga keuangan mikro bukan bank yang diusahakan oleh lembaga ekonomi berbentuk  koperasi, KSP dan  USP  mempunyai peluang  yang  cukup baik untuk mengembangkan usahanya. Kondisi
berkembangnya  KSP  dan  USP  sangat  bergantung  pada  kemampuannya memanfaatkan  peluang,  baik  peluang  yang  datang  dari  internal  (kebutuhan anggota  yang  bersifat  rutin  dan  kebutuhan  anggota  bagi  tambahan  modal kerja/investasi sebagai dampak dari berkembangnya usaha anggota yang pada umumnya  sebagai  pengusaha  dengan  skala  kecil)  dan  peluang  eksternal (kerjasama  usaha  dengan  pihak  lain  dan  mengembangkan  jaringan  antar koperasi).
4. Memiliki  peran  strategis  dalam  menjalankan  fungsi  intermediasi  yaitu memobilisasi  dana  masyarakat  dan  menyalurkan  pada  sektor  riil  khususnya UMKM.  Mengingat  cukup  strategisnya  peran  koperasi  simpan  pinjam  dalam menyalurkan  dan  menampung  dana  anggota,  Bank  Indonesia  (2001) menyebutkan bahwa dilihat dari jumlah pinjamannya (kredit/pembiayaan yang disalurkan), posisi KSP dan USP termasuk dua besar setelah BRI Unit Desa

## KESIMPULAN
1.   Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  selama  tahun 2006-2008  KSP/USP  di  Kabupaten  Malang  mengalami  perkembangan  yang cukup  signifikan  dilihat  dari  5  indikator  kelembagaan  koperasi.  Sejumlah  4 indikator yaitu  jumlah, anggota, penyerapan tenaga  kerja, modal sendiri, serta indikator  volume  usaha  semuanya  mengalami  peningkatan,  hanya  satu indikator yaitu modal pinjaman mengalami penurunan.
2.  KSP/USP  memiliki  peran  yang  cukup  besar  dalam  pemenuhan  permodalan UMKM di Kabupaten Malang, ditunjukkan  dari kemampuan KSP/USP dalam menyalurkan  kredit  mengalami  peningkatan.  KSP/USP  mampu  menyalurkan kredit modal kerja ke UMKM sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan. Tingginya  kemampuan  KSP/USP  dalam  penyaluran  kredit  menunjukkan semakin meningkatnya peran KSP/USP dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
3.  Beberapa  permasalahan  yang  diidentifikasi  dalam  perkembangan  KSP/USP adalahrndahnya  kemampuan  SDM,  lemahnya  tata  kelola,  dan  belum optimalnya pembinaan dari pemerintah.
Adapun  potensi-potensi  KSP/USP  di  antaranya  adalah  mendorong pertumbuhan  sektor  rill  khususnya  UMKM,  mampu  menciptakan  keterkaitan jalinan usaha kemitraan antara Koperasi-UMKM  maupun pengembangan  jaringan antar KSP/USP untuk perluasan akses, dan  menjalankan fungsi  intermediasi  yaitu memobilisasi  dana  masyarakat  dan  menyalurkan  pada  sektor  riil  khususnya UMKM

## SARAN
1. Bagi koperasi disarankan sudah saatnya melakukan upaya perbaikan tata kelola terutama pengumpulan data keuangan secara lengkap. Data ini sangat berguna bagi  koperasi  untuk  bahan  evaluasi  kinerja  keuangan,  sebagai  bahan pengambilan  keputusan  maupun  penentuan  strategi  pengembangan  usaha. Untuk  pembenahan  tata  kelola  yang  baik,  bisa  dibantu  dengan  pemanfaatan komputerisasi (sistem informasi berbasis komputer) dalam menjalankan fungsi pencatatan sampai pelaporan keuangan.
2. Perlunya  upaya  konkrit  dalam  pemberdayaan  KSP/USP  terutama  dalam  hal menjaga  tingkat  kesehatan  KSP/USP.  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  karena belum ada mekanisme pengawasan terhadap aktivitas KSP/USP seperti halnya pada bank yang dilakukan oleh BI. Sebab apabila KSP/USP telah menghimpun dana  dari  anggota  tetapi  dana  yang  berhasil  dihimpun  diinvestasikan  pada aktiva lain yang beresiko, maka jika terjadi kerugian yang menanggung adalah anggota,  padahal  tujuan  utama  koperasi  adalah  meningkatkan  kesejahteraan anggota.
3. Pemberdayaan  koperasi  termasuk  KSP/USP  yang  selama  ini  telah  dilakukan pemerintah  tentunya  perlu  tetap  dipertahankan,  tetapi  perlu  dibarengi  dengan evaluasi  terhadap  pelaksanaan,  untuk  menjamin  bahwa  pemberdayaan  yang dilakukan  tepat  sasaran,  karena  bantuan-bantuan  kepada  KSP/USP  selama  ini terkesan  berorientasi  pada  terlaksananya  program  yaitu  besarnya  dana  yang dikucurkan, bukan pada efektivitas dari program.
4. Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  hanya  melihat  kontribusi  KSP/USP  dalam memenuhi  permodalan  UMKM,  tidak  mencakup  pemanfaatan  modal  yang disalurkan  koperasi  ke  UMKM.  Oleh  karena  itu  disarankan  pada  peneliti selanjutnya  untuk  mengembangkan  penelitian  ini  juga  dari  sisi  UMKM khususnya dalam hal:
a. Bagaimana  efektivitas  pemanfaatan  modal  pinjaman  KSP/USP  oleh UMKM.
b. Selain  itu  penelitian  ini  juga  bisa  dikembangkan  penelitian  tentang  peran lembaga  keuangan  formal  (perbankan)  dalam  penguatan  permodalan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2007, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Propinsi  Jawa  Timur.  2005. Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Untuk Pemberdayaan UKM .
Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id . 2006
Bagian  Biro  Perencanaan,  Kementerian  Negara  Koperasi  dan  UKM, Analisis Kinerja Koperasi 2004-2008 .
________,  Kementerian  Negara  Koperasi  dan  UKM, Statistik  Usaha  Kecil  dan Menengah Tahun 2006-2007
________,  Kementerian  Negara  Koperasi  dan  UKM, Statistik  Usaha  Kecil  dan Menengah Tahun 2007-2008
________, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Statistik Perkoperasian 2007
________, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Statistik Perkoperasian 2008
________, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Statistik Perkoperasian 2009
Burhanuddin,  2006.  Evaluasi  Program  Bantuan  Dana  Bergulir  Melalui  KSP/USP, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM , Nomor 1.
Djoko  Retnadi.  Deputy  General  Manager  Micro  Banking  BRI, Kompas ,  14 Desember 2007.
Ibrahim,  Maulana.  2002. Strategi  Pengembangan  LKM  Di  Masa  Mendatang. Lokakarya  Lembaga  Keuangan  Mikro  Agro  Berbasis  Information  and Communication  Technology  (ICT)  untuk  Mendukung  Pengembangan Usaha Mikro . Jakarta.
Instruksi Presiden  No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  40/KMK.06/2003  tentang Pendanaan  Kredit Usaha Mikro dan Kecil
Nurhayat Indra dkk. 2002. Ringkasan Studi Pengawasan KSP/USP dalam Rangka Otonomi Daerah di Jawa Barat . Kementrian Negara Koperasi dan  UKM, Jakarta.
Sarief, Saifuddin. 2004. Kebijakan untuk Meningkatkan Iklim yang Kondusif dalam Mengembangkan UMKMK sebagai Kekuatan Ekonomi .
Statistik  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Tahun  2005-2006 .  Kementerian  Negara Koperasi & UKM bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik.
Subandi,  Slamet,  2007.  Kedudukan  dan  Kiprah  Koperasi  dalam  Mendukung Pemberdayaan UMKM. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM , Nomor 1.
Sulaeman,  Suhendar.  2004.  Analisis  Manfaat  Lembaga  Keuangan  Berbentuk Koperasi (KSP/USP). Jurnal Ekonomi & Bisnis . No. 2 Jilid 9.
Sumodiningrat,  Gunawan,  2004, Kebijakan  Pemberdayaan  UMKM  dan  Koperasi dalam Rangka Penguatan Ekonomi Kerakyatan .
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
Wijono, Wiloejo Wirjo. Jurnal Ekonomi dan Keuangan (Edisi Khusus) . November 2005.