## JURNAL PRASADA
Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 2, September 2017, 12-23 Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada DOI: 10.22225/jhp.4.2.139.12-23

## KEKUATAN MENGIKAT MOU ANTARA PT. BALI TOURISM DEVELOPMENT COPORATION (BTDC) PERSERO DENGAN PT. JAYA MAKMUR BERSAMA DALAM PE SPEKTIF INVESTASI PADA SEKTOR INDUSTRI PARI- WISATA
I Nyoman Budi Adnyana 1 Simon Nahak 2 I Ketut Widia 3
Universitas Warmadewa budiadnyana34@yahoo.com
Abstrak Nota kesepahaman yang di dalam lalulintas bisnis sering disebut sebagai Memorandum of Under- standing (MoU), sering dipahami berbeda oleh para pelaku bisnis dan juga oleh parapakar hukum. Perdebatan  panjang  tentang  kekuatan  mengikat  dari  MoU  sebagai  alat  bukti  diuji  dalam  perkara yang  terjadi  antara  PT.BTDC  Persero  melawan  PT.  JMB  yang  bergulir  dari  Pengadilan  Negeri Denpasar, lalu di Pengadilan Tinggi Bali, dan berakhir di Mahkamah Agung.Penelitian ini bermaksud untuk menjawab permasalahan tentang, bagaimana kekuatan pembuktian MoU sebagai alat bukti, dan dampak dari bergulirnya perkara ini di pengadilan terhadap iklim investasi di Bali. Ada tiga teori yang  dipergunakan  dalam  rangka  untuk  membedah  dan  menganalisa  permasalahan  yang  dimak- sud.  Ketiga  teori  itu  adalah,  teori  kepastian  hukum,  teori  perjanjian,  teori  perlindungan.  Metode peneltian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.Temuan penelitian ada dua yaitu, MoU sebagai alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam sebuah per- janjian,  kekuatan  pembuktiannya  disamakan  dengan  surat  biasa  karena  dianggap  masih  sebagai kesepahaman  moral  dalam  rangka  untuk  melakukan  perjanjian inti.  Simpulan  yang  keduaa  dalah, bergulirnya perkara antara PT.BTDC Persero dengan PT. JMB di pengadilan, secara signifikan tidak berpengaruh  tehadap  iklim  investasi  di  bali,  juga  tidak  terlalu berpengaruh  terhadap  aspek  sosial, budaya, dan agama di Bali.
Kata Kunci : MoU, PT. BTDC, PT. JMB., alatbukti, investasi

## Abstract
The Memorandum of Understanding (MoU) in the business traffic is often understood differently by the businessmen and also by legal experts. Long debate about the binding force of the MoU as evi- dence tested in cases between PT.BTDC Persero against PT. JMB, it’s rolling at the Denpasar Dis- trict Court,  then at the Court of Justice in Bali, and ended up in the Supreme Court. This study in- tends to answer the question about how’s the strength of the  MoU as evidence, and the impact of the passing of this case in court against the investment climate in Bali. There are three theories used in order to dissect and analyze the problems. They are, the theory of legal certainty, the theory of the agreement, and the theory of protection. The legal research method that used are normatif research method.  The  conclusions  of  the  research  are  two,  the  MoU  as  evidence  that  do  not  have  the strength of perfect evidence in a treaty, the proof strength is equated with regular mail because it is still a moral understanding in order to perform the core agreement. The second conclusion is that the passing of the case between PT.BTDC Persero and PT. JMB in court, did not significantly affect the investment climate in Bali, also had little influence on social, cultural, and religions in Bali.
Keywords : MoU, PT. BTDC, PT. JMB, evidence, investment

## PENDAHULUAN
Seirama  dengan  dinamika  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi (IPTEK) dan  kesejahteraan  masyarakat,  industri  kepariwisataan  berkembang  pesat  sangat signifikan  mempengaruhi  iklim  investasi  baik  secara  regional  di  Bali,  maupun secara nasional di seluruh Indonesia. Khususnya di Bali yang merupakan salah sa- tu  pulau  tujuan  pariwisata  kelas  dunia,  dalam  perspektif  investasi  keberadaannya bagaikan gula-gula yang selalu dikerubuti semut. Begitulah Bali yang selalu diincar oleh  investor  untuk  menanamkan  modalnya  dalam  rangka  mendapatkan  keun- tungan yang sebanyak-banyaknya. 1
Berbicara  tentang  investasi,  secara  gagasan  dan  normative  sungguh  sangat menguntungkan.  Indikasinya  antara  lain,  banyak  tenaga  kerja  yang  terserap  pada sektor industri kepariwisataan khususnya, kesejahteraan masyarakat secara umum meningkat,  laju  pertumbuhan  perekonomian  juga  meningkat  signifikan.  Namun demikian, pada ranah fakta tidak sedikit investasi itu mempunyai sisi buram dengan dampaknya  yang  buruk  dan  harus  dibayar  mahal  secara  social  oleh  masyarakat dan  pemerintah.Contohnya,  banyak  terjadi  kerusakan  lingkungan  seperti  abrasi pantai  yang  tidak  terkendali.  Timbul  gejolak  sosial  yang  potensi  memecah  belah masyarakat  sebagaimana  fenomena  demo  atau  unjuk  rasa  sebagian  kecil masyarakat Bali yang menolak dan mendukung reklamasi Teluk Benoa. Pada awal- nya unjuk rasa damai ini memang tidak membahayakan, tetapi kalau tidak dikelola dengan  baik  oleh  pemerintah,  maka  bukan  tidak  mustahil  timbul  perpecahan  dan konflik horizontal yang berkepanjangan di masyarakat.
Konflik berkepanjangan yang dimaksud bisa merusak sendi-sendi dan nilai luhur yang hidup dalam kedamaian masyarakat Bali. Bisa saja timbul konflik dan kekera- san  secara  terbuka  yang  tak  pernah  bisa  diselasaikan  secara  adil,  damai  dan tuntas. 2
Dampak  buruk  dari  investasi  tidak  saja  merambah  pada  kelestarian  lingkungan dan  kerawanan  konflik  sosial  yang  berkepanjangan,  tetapi  juga  menyentuh  lalu- lintas hukum masyarakat secara prinsip. Adapun yang dimaksud adalah, runtuhnya nilai-nilai  kejujuran,  ingkar  dan  mengkhianati  nilai-nilai  kebenaran,  perjanjian  yang berasaskan  kesepakatan,  kesetaraan,  prinsip  itikadbaik,  dan  memenuhi  syarat sahnya  perjanjian  dengan  sengaja  dirusak  dengan  cara  memperkarakan  teman bisnisnya kepengadilan. 3 Kesepakatan dibatalkan secara sepihak, dan yang paling melukai rasa keadilan masyarakat adalah, di pengadilan tidak sedikit putusan pen- gadilan diperjual belikan secara naïf dan melawan hukum, sehingga muncul ungka- pan  “mafia  peradilan”,  atau  “hukum  itu  tajam  kebawah,  tetapi  sangat  tumpul keatas”. 4
Fenomena indikasi rapuhnya nilai kejujuran dan kebenaran telah ditunjukkan da- lam perkara perdata yang terjadi antara PT. Jaya Makmur Bersama, untuk selanjut- nya  disebut  PT.JMB.,  melawan  PT. Pengembangan  Pariwisata  Bali  (persero),  se- buah  Badan  Usaha  Milik  Negara,  yang  untuk  selanjutnya  disebut  sebagai PT.BTDC. Perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 419/PDT-G/2012/PN.Dps  sesungguhnya  dimulai  dari  niat  baik  untuk  melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.Dalam hubungannya dengan industri kepa- riwisataan,  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  ini  juga  dalam  rangka
1 Nurjaya,2016, “Bali Konsisten Dengan Ikon Pariwisata Budaya”, Makalah Seminar, Disbubpar Provinsi Bali, hal.7.
2 Wawancara dengan Nyoman Suardana, Koodinator For Bali pada tanggal 23 Juni 2016 di Kuta, Bali.
3 Rifai,2008, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Pustaka larasan, Yogyakarta, hal.23.
4 Saptjipto Rahardjo, 2011 , Makalah Seminar Nasional Tentang Pembangunan Hukum Berbasis Hati Nurani, Di UGM Yogya- karta, hal.2.
mengembangkan  industry  kepariwisataan  demi  kesejahteraan  masyarakat,  dan tentu saja yang paling utama demi keuntungan dari para pihak itu sendiri.
Kerjasama ini dimulai dari disepakatinya Nota Kesepahaman yang populer dise- but  sebagai Memorandum  Of  Understanding ,  yang  untuk  selanjutnya  disebut  se- bagai MOU. Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani sebagai bukti sepakat anta- ra PT.BTDC sebagai Pihak Pertama dengan PT.JMB sebagai Pihak Kedua dengan obyek kesepahaman adalah, Pengelolaan dan Pengembangan Lahan Lot C 5 milik Pihak Pertama.
Pada  mulanya  mulai  dari  sebelum  ditandatanganinya  MOU  sampai  pasca ditandatangani MOU, semua berjalan baik. Namun masalah mulai muncul manaka- la Pihak Pertama membatalkan secara sepihak kesepakatan dalam MOU yang te- lah disepakati dengan alasan, masih belum mendapatkan persetujuan tentang nilai konpensasi yang dibayarkan oleh Pihak Kedua dari Pihak Kementerian, dalam hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negara atau Menteri BUMN, sehingga dianggap per- lu melakukan negoisasi ulang sesuai dengan petunjuk dari Menteri BUMN.
Sampai  pada  episode  ini,  semuanya  masih  berlangsung  baik,  terutama  kalau dilihat  dari  sisi  makna  dari  surat  Pihak  Pertama  tertanggal  9  Juli  2009  Nomor:S- 465/MBU/2009  yang  sesungguhnya  masih  menyatakan  persetujuan.  Namun demikian  masalah  mulai  muncul  dengan  lebih  serius  manakala  Pihak  Pertama secara  sepihak  melakukan  pembatalan  MOU  dengan  alasan  utamanya  adalah, MOU itu bukanlah perjanjian yang mengikat, melainkan hanya kesepahaman moral yang secara hukum kekuatan mengikatnya sangat lemah sebagai alat bukti.
Mendapat perlakuan yang dirasakan kurang adil dari Pihak Pertama, lalu Pihak Kedua  melakukan  reaksi  dengan  melakukan  gugatan  perdata  melalui  Pengadilan Negeri Denpasar. Dasar gugatannya adalah perbuatan perbuatan wanprestasi, yai- tu  membatalkan  perjanjian  secara  sepihak  sehingga  merugikan  Pihak Kedua.Sampai  bergulirnya  perkara  ini  di  pengadilan,  para  praktisi  hukum,  penga- mat hukum, juga akademisi memandang perkara ini sebagai upaya untuk membuk- tikan kekuatan MOU sebagai alat bukti, karena itu penulis mengangkat dua rumu- san masalah yaitu:
Berdasarkan  uraian  mengenai  latar  belakang  masalah  seperti  diatas,  dapatlah dirumuskan dua pokok masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  kekuatan  mengikat  MOU  yang  disepakati  dan    ditandatangani  oleh PT. BTDC dengan PT. JMB dalam perspektif hukum pembuktian ?
2. Bagaimana  akibat  hukum  sengketa  antara  PT.  BTDC  melawan  PT.  JMB  ter- hadap iklim investasi pada sektor kepariwisataan?

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  dengan  tema  kekuatan  MOU  sebagai  alat  bukti  ini  mempergunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini yang dipilih karena esensi ma- salah  yang diangkat adalah, karena adanya konflik norma  yang mengatur tentang kekuatan  MOU  sebagai  alat  bukti.  Memang  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang dipergunakan juga karena alasan bahwa penelitian ini lebih pada menelaah kepu- tusan pengadilan yang tidak singkron dan tidak harmonis dalam memeriksa, men- gadili, dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Hakekat dari penelitian hukum  normatif  tidak  lain  dari  pada  penelitian  yang  mengkaji  secara  lebih  men- dalam  tentang  asas-asas  hukum,  norma  hukum,  kaedah,  konflik  perundang- udangan atau konflik norma, sejarah hukum, putusan pengadilan, materi perjanjian,
serta doktrin.

## Pendekatan Masalah
Ada tiga model pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:
a. Pendekatan Konsep dan Pendekatan Asas Hukum
Adapun pendekatan konsep yang dimaksud dalam hal ini adalah, karena adanya konsep  hukum,  asas  hukum,  dan  norma  hukum  yang  tidak  singkron  atau  berten- tangan  satu  dengan  yang  lainnya.  Ada  norma  yang  menyatakan  bahwa  MOU  itu adalah perjanjian, namun ada juga yang menyatakan MOU itu sebaliknya.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  pendekatan  asas  adalah,  mengetahui  dan memahami  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dengan  melihat  dan  membanding- kan dengan berbagai asas hukum yang berlaku.

## b. Pendekatan perundang-undangan
Adapun  yang  dimaksud  dengan  pendekatan  perundang-undangan  adalah mengkaji  peraturan  perundang-undangan  secara  maksimal  dan  yang  relevan dengan tema penelitian ini.

## c. Pendekatan kasus
Khusus untuk pendekatan kasus maka akan ditelaah:
1. Nota kesepahaman antara PT. BTDC dengan PT. JMB yang ditandatangani 19 September 2008 bertempat di Jakarta.
2. Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 419/Pdt. G/2012/Pn. Denpasar, tanggal 12 Februari 2013.
3. Keputusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  Nomor  :  126/PDT/2013/PT.DPS,  tang- gal 19 N0pmber 2013.
4. Keputusan  Mahkamah  Agung    Nomor  :    1788K/Pdt/2014,  taggal  28  Januari 2014.

## Jenis Bahan Hukum  dan Sumber Bahan Hukum
Jenis  bahan  hukum  yang  dipakai  di  dalam  penelitian  ini  adalah:Bahan  Hukum Primer.
1. Dalam  hal  ini  bahan  hukum  primer  yang  dimaksud  adalah  putusan  pengadilan baik pada tingkat pertama, tingkat banding maupun keputusan pengadilan pada tingkat  kasasi  atau  terakhir.  Sebagaimana  diketahui,  sesungguhnya  keputusan pengadilan itu kedudukannya disamakan dengan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
2. Hal ini sesuai dengan asas ius curia novit, yang mensejajarkan kedudukan Un- dang-undang dengan Keputusan Pengadilan, karena Hakim juga adalah pejabat yang  berwenang  untuk  menemukan  hukum  atau  membentuk  hukum  sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
3. Bahan Hukum sekunder.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  bahan  hukum  skunder  adalah,  bahan  hukum yang diperoleh dari berbagai macam aturan perundang-undangan yang relevan dengan tema yang diangkat.
4. Bahan Hukum Tersier. Jenis bahan hukum ini adalah bahan hukum yang diperoleh dari kamus-kamus, ensiklopedia yang dapat memperjelas bahan hukum skunder dan bahan hukum
primer yang masih kabur arti dan kabur maknanya. Hal ini menjadi penting agar jangan sampai salah penafsiran atas bahan hukum yang telah dikumpulkan.

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam rangka mengumpulkan bahan hukum, penulis mempurgunakan tiga cara yaitu:
1. Studi Kepustakaan.
Mengumpulkan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan maksudnya ada- lah,  bahan  hukum  diperoleh  melalui  membaca  literatur  yang  relevan  di  per- pustakaan,  baik  itu  perpustakaan  pribadi,  maupun  perpustakaan  umum  yang ada di kampus dan di luar kampus. Semua bahan hukum yang sudah diperoleh, lalu  disistematisasi  dengan  teknik  kartu  sebagai  tempat  memilah-milah  bahan hukum.  Sumber  bahan  hukum  yang  relevan  diambil,  dikatagorikan,  sementara bahan hukum yang tidak relevan dibuang.
2. Studi kasus.
Ada  satu  kasus  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Kasus  yang  terjadi  antara PT.BTDC yang berperkara melawan  PT. JMB dengan locus delicty di Pengadi- lan  Negeri  Denpasar,  Bali.  Dalam  perkara  ini  yang  menjadi  Penggugat  adalah PT. JMB sementara Tergugat adalah PT.BTDC.
3. Studi observasi lapangan.
Hal  ini  penulis  rasakan  penting  dilakukan  terutama  dalam  rangka  untuk menja- wab  rumusan  masalah  tentang  dampak  dari  adanya  perkara  antara  PT.BTDC dengan PT,JMB terhadap invwetasi pada sektor industri kepariwisataan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hakekat MoU
Berdasarkan beberapa referensi buku hukum yang menyinggung masalah MoU, maka dapat dirumuskan hakekat dari MoU adalah, Memorandum Of Understanding yang di dalam lalu lintas hukum di Indonesia di kenal sebagai Nota Kesepahaman, oleh para pelaku bisnis lebih dipahami sebagai kesepakatan moral sebagai langkah awal yang pertama sebelum masuk kepada esensi kesepakatan dalam bentuk per- janjian yang dibuat lebih detail sebagai akte otentik yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang.
Oleh karena dipahami sebagai kesepakatan moral, tentu MoU belum boleh dipa- kai  sebagai  dasar  untuk  menuntut  prestasi  atau  melakukan  kewajiban  oleh  salah satu pihak yang bersepakat kepada pihak lainnya. MoU masih harus ditindak lanjuti dengan perjanjian yang bersifat lebih permanen, yaitu perjanjian yang riilnya dalam bentuk  akte  tetulis  sehingga  mempunyai  kekuatan  sebagai  alat  bukti  untuk  men- dukung dan menguatkan dalil kalau ada sengketa di kemudian hari.

## Profil PT.BTDC Persero
Dalam  rangka  mengembangkan  industri  kepariwisataan  Bali,  Pemerintah dengan bantuan UNDP pada tahun 1971 memprakarsai sebuah studi tentang Pari- wisata  di  Bali  yang  dilaksanakan  oleh  SCETO,  sebuah  lembaga  konsultan  kepa- riwisataan  ternama  yang  berpusat  di  Prancis.  Dari  hasil  penelitian  tentang  kepa- riwisataan  di  Bali  itu,  dirumuskan  simpulan  awal  bahwa,  kepariwisataan  memang sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  Bali  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahter- aan masyarakat, mengembangkan seni budaya, agama, dan lingkungan. Selain itu juga disimpulkan bahwa, kondisi geografis dan demografis Bali sangat memberikan
dukungan akan kemajuan industri kepariwisataan di Bali.
Dari  simpulan  yang  dirumuskan  lalu  keluarlah  rekomendasi  untuk pemerintah Bali agar dengan segera:
a. Membangun infrastruktur pendukung pariwisata.
b. Segera membangun fasilitas akomodasi seperti hotel yang bermutu dan bertaraf internasional
c.  Memberikan  edukasi  kepada  masyarakat,  baik  secara  umum  maupun  khusus melalui  lembaga  pendidikan  kepariwisataan  agar  seluruh  potensi  yang  dimiliki mendukung perkembangan kepariwisataan di Bali.
d. Selain itu agar segera membangun sekolah kepariwisataan dalam rangka mem- persiapkan tenaga kerja trampil dan professional di bidang kepariwisataan. Sejak saat itu, Pemerintah Provinsi Bali dengan didukung oleh Pemerintah Pusat di Jakarta, mulai melakukan terobosan dan rekayasa pembangunan yang bersiner- gi dengan masyarakat. Pemerintah menyadari penuh, sebaik apapun program yang disampaikan tanpa adanya dukungan dari masyarakat tentu akan mubazir dan sia- sia.  Efek  dari  rekomendasi  tersebut,  masyarakat  mulai  menyadari  pentingnya  in- dustri  kepariwisatan,  lalu  bagaikan  jamur  di  musim  penghujan  sekolah-sekolah bernuansa kepariwisataan dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah dan juga oleh  masyarakat.  Pemuda  Bali  tidak  ketinggalan,  mereka  berbondong-bondong masuk  sekolah  kepariwisataan,  orang  tua  mereka  dan  juga  masyarakat  antusias menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah pariwisata. Oleh pemerintah masyarakat juga  diberikan  edukasi  dan  pembinaan  yang  massif,  tersetruktur,  dan  sistematis. Penyuluhan  selalu  dilakukan,  perbaikan  fasilitas  dan  jalan-jalan  menuju  obyek wisata juga dibangun dengan hotmix berkualitas tinggi.  Masyarakat sangat berse- mangat,  wisatawan  pun  bagaikan  “gayung  bersambut”,  mereka  mulai  tertarik  dan datang  ke  Bali  yang  tentu  saja  membawa  tidak  sedikit  uang  dolar  untuk  dibel- anjakan di setiap tempat yang mereka kunjungi.
Saat  itu,  pada  era  tahun  1980  an  di  Bali  ada  istilah”Bali  Boming  Pariwisata”, maksudnya  masyarakat  dan  kedatangan  wistawan  secara  gegap  gempita  dalam jumlah  besar  ternyata  juga  menimbulkan  kekhawatiran  pemerintah  dan  masyara- kat.  Karena  wisatawan  yang  datang  juga  menimbulkan  dampak  sosial,  budaya, lingkungan,  dan  berimplikasi  pada  nilai  luhur  keagamaan.  Kecemasan  dan  kek- hawatiran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pariwisata  dijawab dengan menggandeng dan  mendatangkan konsultan berpengalaman dari Jepang,  dari  In- donesia, dan juga UNDP menyiapkan master plan pariswata Bali yang berpusat di Nusa  Dua.  Lalu  dibentuk  Badan  Rencana  Pengembangan  Induk  Pariwisata  Bali (BPRIP).  Tugas  utamanya  sebagai  konsultan  dan  koordinasi  dalam  rangka mengembangkan  pariwisata  Bali.  Dari  sinilah  muncul  dan  berkembangnya PT.Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), yang disebut juga sebagai Bali Tour- ism  Development  Corporation (BTDC)  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor:  27 Tahun 1972.

## Profil PT. JMB
PT.  JMB  adalah  badan  hukum  Perseroan  Terbatas  dengan  nama  sebenarnya Jaya Makmur Bersama yang berpusat di Jakarta dengan Direktur Utamanya DR. Ir. M. Hidayanto,MP. Perusahaan multi nasional dengan misi, ”Membangun jiwa raga bangsa  demi  kesejehteraan  masyarakat”  ini  bergerak  di  bidang  kontraktor,  per- tambangan dan energi, juga perkebunan dan industri sudah berkualifikasi sebagai perusahaan bertaraf internasional. Bisnis usahanya sudah  menggurita  bukan saja
di  Indonesia,  tertapi  juga  di  luar  negeri  seperti  di  Malaysia,  Filipina,  Vietnam  dan Negara  lainnya.  Dalam  bidang  energi  pertambangan  dan  perminyakan  PT.  JMB sudah  mengembangkan  sayap  bisnisnya  sampai  ke  Arab  Saudi,  Irak,  Mesir,  dan Suriah  yang  selalu  dilanda  perang  saudara  berkepanjangan.  Dalam  hal  reputasi, PT  JMB  cukup  banyak  mendapatkan  pujian  baik  dari  pemerintah  maupun  dari masyarakat.  Pujian  yang  sangat  monumental  diberikan  oleh  Bupati  Kutai  Kerta Negara,  Ibu  Rita Widyasari.  Ibu  Bupati  sangat  apresiasi  dan  sangat  memuji  kerja kerasnya  PT.  JMB  dalam  membangun  Kutai  Kerta  Negara  demi  kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana  hal  dinamika  kehidupan,  selain  ada  yang  memuji  PT.  JMB  juga ada yang kurang puas terhadap kinerjanya. Ada sebuah pemerintah provinsi yang melakukan  gugatan  kepada  PT.JMB  karena  dianggap  lalai  mengurus  ijin  per- tambangan  dan  juga  terindikasi  kurang  membayar  ganti  rugi  lahan  kepada masyarakat.  Dalam  sengketa  ini  Ketua  Komisi  III  Pemprov  ini  mengancam  akan menutup keberadaan PT.JMB di daerahnya. Memang kedengaran dan nampaknya sangat ironi, atau bertentangan dengan visi dan misi perusahaan.

## Analisa
Sebagaimana diketahui, salah satu ciri dari metode  penelitian normatif adalah, adanya kasus yang dianalisa. Contoh kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap di  atas,  yaitu  sengketa  antara  PT.  BTDC  Persero  dengan  PT.  JMB  yang  materi pengujiannya terletak pada kekuatan pembuktian Nota Kesepahaman yang disebut sebagai MoU kalau dianalisa atau dikaji berdasarkan teori yang sudah disampaikan di muka, maka ada beberapa temuan hukum yang nampak, antara lain:
a. Majelis  Hakim  tingkat  pertama  yang  dalam  pertimbangan  hukumnya    menya- takan bahwa Nota Kesepahaman ( Memorandum of Understanding ) No. 88/SP/ IX/2008  tanggal  19  September  2008  tentang  pengembangan  Lot  C-5  (kantor LTDC) adalah suatu perjanjian karena dalam substansinya telah diatur hak dan kewajiban masing-masing secara imperatif, dan sudah memenuhi ketentuan da- lam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga mengikat  kedua  belah  pihak  yang  membuatnya,  pertimbangan  hukum  yang demikian sebenarnya adalah keliru. Karena didalam MoU pada Pasal 1  (1) telah jelas dan tegas di nyatakan bahwa “ Para Pihak sepakat Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam kerjasama…..”. Dimana artinya bahwa MoU harus  di  tindaklanjuti  dengan  perjanjian  materialnya  berupa  LUDA.  Sehingga MoU bukanlah  perjanjian sebagai dasar perbuatan wanprestasi, dan  MoU han- yalah  merupakan  kesepakatan  awal  untuk  melangkah  pada  penanda  tanganan kontrak.  MoU  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  mengadakan study  kelayakan  (feasibility  study)  terlebih  dahulu  sebelum  membuat  perjanjian yang  lebih  terperinci  dan  mengikat  para  pihak  nantinya.  Studi  kelayakan  dil- akukan  untuk  melihat  tingkat  kelayakan  dan  prospek  transaksi  bisnis  tersebut dari  berbagai  sudut  pandang  yang  diperlukan,  misalnya  dari  sudut  pandang ekonomi, keuangan, pemasaran, teknik, lingkungan, social  budaya  dan  hukum. Hasil  studi  kelayakan  ini  diperlukan    dalam  menilai  perlu  tidaknya  melanjutkan transaksi. Dengan demikian, materi dari MoU hanya memuat hal hal pokok saja dan  dalam  MoU  ada  tenggang  waktu  yang  sifanya  sementara.  Oleh  karena  itu MoU  belum  melahirkan  suatu  hubungan  hukum,  karena  MoU  baru  merupakan persetujuan  prinsip  yang  dituangkan  secara  tertulis.  MoU  yang  dituangkan secara  tertulis  hanya  baru  menciptakan  suatu  awal  yang  menjadi  landasan
penyusunan perjanjian yang sebenarnya.
b. Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  juga  kurang  cermat  dan  hanya  mempertim- bangkan  keterangan  serta  hanya  sependapat  dengan  Prof.  Dr,  Ridwan  Khai- randy,SH.MH, guru besar Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia Yogya- karta,  yang  diajukan  sebagai  ahli  oleh  Penggugat,  dimana  ketika  memberikan penilaian  MoU  tertanggal  19  September  2018  yang  dibuat  oleh  Penggugat dengan Tergugat apakah merupakan perjanjian atau kah hanya merupakan pra kontrak yang tidak mempunyai akibat hukum apabila di batalkan oleh salah satu pihak. Dimana Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH.MH menyatakan bahwa MoU ter- sebut  substansinya  telah  mengatur  hak  kewajiban  masing-masing  pihak,  wala- pun  judulnya  MoU,  itu  adalah  tetap  perjanjian.  Padahal  dalam  MoU  jelas-jelas sudah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 3 bahwa Mou ini adalah merupakan langkah awal dalam kerjasama dan masing-masing pihak telah sepakat setelah penandatanganan MoU ini akan dilakukan proses intern dimasing-masing pihak untuk kerjasama selanjutnya.
c.  Sementara  keterangan  dan  pendapat  Prof.  Dr.  Hikmahanto  Juwana.,SH.,LLM., PhD., yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), yang selama ini dikenal sebagai ahli kontrak international, yang diajukan sebagai ahli oleh Tergugat, pendapat dan keterangannya seluruhnya telah dikesamping- kan  dan  sama  sekali  tidak  dipertimbangkan  oleh  majelis  hakim  Pengadilan Negeri  Denpasar  dalam  mengambil  putusan  atas  perkara  dimaksud.  Dimana menurut  Prof.  DR.  Hikmahanto  Juana,  SH.  LLM.  Ph.D  menyatakan    bahwa Memorandum of Understanding masih bersifat kesepakatan pendahuluan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana layaknya perjan- jian. Dimana menurut ahli bahwa pada prinsipnya perbedaan antara Nota Kese- pahaman  (MoU)  dengan  perjanjian  adalah  MoU  merupakan  suatu  ikatan  moral berbeda  dengan  perjanjian  yang  merupakan  suatu  ikatan  hukum.  Dimana menurut ahli MoU tahapannya belum sampai pada tahapan hukum karena masih merupakan  ikatan  moral,  sehingga  tidak  bisa  menjadi  dasar  untuk  menggugat salah satu pihak apabila tidak melakukan prestasinya pada pihak lain.
d. MoU biasanya hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak yang sifatnya han- ya  menggiring para pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian, maka dalam MoU bisa sama atau tidak sama dengan apa yang akan diperjanjikan para pihak.
e. Bahwa  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri  Denpasar sama sekali tidak memper- timbangkan  pendapat  dari  Ricado  Simanjutak,  SH.  LLM.  ANZIF.  SIP,  se- bagaimana dikutip dari Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat pada bagian Eksepsi dinyatakan bahwa MoU menurut Ricardo Simanjutak, SH. LLM, ANZIF, CIP adalah dalam pengertian yang idealnya sebenarnya merupakan suatu ben- tuk perjanjian awal ataupun kesepakatan awal menyatakan langkah pencapaian saling  pengertian  antara  kedua  belah  pihak  (preliminiary  understanding  of  par- ties) untuk melangkah kemudian pada penandatanganan suatu kontrak. Dimana sejak awal para pihak telah mempunyai maksud  untuk memberlakukan langkah tersebut sebagai bagian kesepakatan untuk bernegosiasi ( agreement  to negoti- ate ).  Oleh  karena  itu  tidak  dimaksudkan  untuk  menciptakan  akibat  hukum  ter- hadap  konsekwensi  pelaksanaan  kesepakatan  dari  MoU.  Dengan  demikian menurut Ricardo Simanjutak, SH.LLM.ANZIF. CIP. Bahwa MoU bukanlah meru- pakan  kontrak  karena  masih  merupakan  kegiatan  pra  kontrak,  sehingga  MoU tidak mempunyai konsekuensi hukum.
f.  Tentang jangka waktu Nota Kesepahaman ( Memorandum of Understanding ) ter-
tanggal  19  September  2008,  berlaku  sejak  ditandatanganinya  sampai  dengan ditandatanganinya  LUDA  dengan  batas  waktu  paling  lambat  pada  tanggal  31 Desember 2008 dan sampai dengan batas waktu Memorandum of Understand- ing berakhir  LUDA  belum  dapat  ditandatangani,  oleh  karena  Pihak  Penggugat mengulur-ulur  waktu  penandatanganan  LUDA  dan  berkeinginann  memasukkan kurang lebih 33 syarat baru ke dalam LUDA tersebut, serta belum adanya kese- pakatan mengenai perubahan dana kompensasi antara Penggugat dengan Ter- gugat yang harus mendapat persetujuan dari Turut Tergugat ;
g. Mengingat  mengenai  walaupun  besarnya  dana  kompensasi  sebenarnya  telah diatur  dalam  pasal  5  Memorandum  of  Understanding  yaltu  sebesar  Rp. 58.699.999.999,- (lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh sembi- lan  juta  sembilan  ratus  sembilan  puluh  sembilan  ribu  sembilan  ratus  sembilan puluh sembilan rupiah ) yang harus dibayar oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat  secara  bertahap  selama  5  (lima)  tahun,  yang  akan  diatur  oleh  para pihak  melalui  LUDA,  dan  pembayaran  kompensasi  tahap  pertama  akan  dil- aksanakan  pada  saat  penandatanganan  LUDA  ,  namun  setelah  lebih  dari  satu tahun setelah tenggang  waktu MoU  berakhir belum juga LUDA di tandatangani maka  menjadi wajar jika Kementrian  BUMN meminta negosiasi ulang  atas nilai uang kompensasi sesuai kondisi pariwisata saat itu, yaitu satu setelah tenggang waktu MoU berakhir dan LUDA gagal untuk ditandatangani.
h. Ternyata sampai dengan batas akhir waktu penandatanganan LUDA pada tang- gal  31  Desember  2008  para  pihak  belum  berhasil  menandatangani  LUDA,  hal tersebut disebabkan oleh karena antara para pihak belum adanya kesepakatan tentang  besarnya  kompensasi  serta  tidak  adanya  persetujuan  dari  Turut  Ter- gugat selaku pemegang saham.
i.  Dengan demikian maka belum ditandatanganinya LUDA sampai batas waktu be- rakhir pada tanggal 31 Desember 2008, adalah bukan kesalahan atau kelalaian dari  pihak  Tergugat,  oleh  karena  Pihak  Penggugat  berkeinginan  memasukan hampir 33 persyaratan baru ke dalam LUDA yang sudah merupakan standar di- pergunakan  di  kawasan  Nusa  Dua  dan  penggunaannya  telah  mendapat persetujuan dari Menteri BUMN, oleh karenanya terkait dengan tidak ditandatan- ganinya LUDA setelah berakhirnya MoU tidak dapat dialihkan pertanggung jawa- bannya kepada pihak Tergugat;
Hasil analisa dari kasus yang telah diuraikan di muka adalah, nota kesepahaman itu bukan perjanjian, hanya berfungsi sebagai kesepakatan pendahuluan yang ber- implikasi pada  moralitas semata dan sebagai guiding atau petunjuk dalam rangka membuat perjanjian sebenarnya di hadapan pejabat yang berwenang. MoU hanya kesepakatan moral, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

## Akibat  Hukum Sengketa PT. BTDC. Persero dengan PT. JMB Terhadap Iklim Investasi
Setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 pada tanggal 26 April  2007  Tentang  Penanaman  Modal,  iklim  investasi  di  Indonesia  mulai menggeliat  dengan  menunjukkan  trend  angka  meninggkat  cukup  tajam.  Pemben- tukan Undang-undang Penanaman Modal didasarkan pada keinginan dan seman- gat untuk meniptakan iklim investasi yang kondusif sehingga banyak investor yang tertarik lalu menanamkan modalnya di Indonesia. Filosofi dari dikeluarkan Undang- undang  Nomor  25  Tahun  2007  ini  adalah,  dalam  rangka  melakukan  perubahan yang  sangat  cepat  dan  mendasar  terhadap  regulasi  tentang  invesasi  sebelumnya
yaitu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
Berbicara tentang investasi, sesungguhnya Indonesia dan Bali pada khususnya adalah tujuan para investor untuk menanamkan modal usahanya demi mendapat- kan  keuntungan  yang  sebanyak-banyaknya.  Banyak  potensi  yang  memberikan dukungan terhadap daya tarik investasi di Indonesia terutama Bali. Potensi seperti sumber daya alam yang melimpah, potensi tenaga kerja muda yang terampil, pasar domestik yang besar dan luas turus tumbuh karena jumlah penduduk Indonesia su- dah mencapai kurang lebih 250 juta jiwa,serta dukungan pemerintah yang siap un- tuk  lepas  landas  dalam  hal  perekonomian  menjadikan  Indonesia  mampu  men- galahkan pesaing lainnya dari luar negeri. Prediksi pertumbuhan investasi di Indo- nesia  meningkat  menjadi  6,2  %  pada  tahun  2017  ini,  sehingga  menimbulkan proyeksi  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  akan  meningkat  pula  menjadi  5,2 %.Potensi  daya  saing  Indonesia  telah  mendorong  bertambahnya  aliran perdagangan,  lapangan  kerja,  investasi  bisnis,  dan  tingkat  belanja  konsumen masyarakat.

## SIMPULAN
1. Kekuatan  mengikat  MoU  yang  disepakati  dan  ditandatangani  oleh  PT.BTDC Persero dengan PT.JMB dalam kedudukannya sebagai alat bukti sangat lemah. Kedudukannya  dianggap  sebagai  hanya  nota  kesepahaman  yang  kekuatan pembuktiannya  bebas,  artinya  diserahkan  kepada  Hakim  dalam  menilai.  Da- sarnya  adalah,  secara  hierarkhis  MoU  itu  sesungguhnya  tidak  lain  dari  pada kesepakatan moral pertama yang dipakai sebagai pedoman dalam rangka untuk membuat  perjanjian  sesungguhnya.  Untuk    itu  maka  Keputusan  Pengadilan Negeri  Denpasar  Nomor  419/PDT/2012/PPN.DPS  telah  keliru  karena  menya- takan  bahwa  MoU  itu  adalah  perjanjian,    dimana  MoU  menurut  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dikatakan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, sangat tergantung pada kehendak hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Tentang Akibat Hukum sengketa antara PT.BTDC Persero dengan PT.JMB. ter- hadap iklim investasi pada sektor industri kepariwisataan, secara signifikan me- mang  tidak  nampak  ada.  Walaupun  sempat  terjadi  sengatan  atau  semacam “keterkejutan  pasar  investasi”  di  Bali.  Indikasinya  adalah,  sekitar  dua  bulan  be- gitu masalah antara PT.BTDC Persero dengan PT. JMB ini bergulir di pengadi- lan dan ramai diberitakan media massa, investasi tetap berjalan seperti biasa. Justru  beberapa  bulan  kemudian  dinamika  pasar  investasi  mulai  menggeliat kembali, terutama investasi di sektor kepariwisataan.  Dengan kata lain, nampak- nya  pasar  tidak  terpengaruh  oleh  isu  persidangan  PT.BTDC  dengan  PT. JMB.Walaupun  demikian  sebagaimana  diketahui,  semua  pihak  wajib  menjaga kondisi Bali agar tetap kondusif karena investasi sangat rentan terhadap isu. Secara sosial dan budaya dampak dari sengketa yang terjadi antara PT. BTDC Persero  dengan  PT.  JMB  juga  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan. Pengaruh  yang  dimaksudkan  baik  itu  pengaruh  buruk  maupun  pengaruh  baik. Semuanya berjalan baik-baik saja. Kegiatan sosial keagamaan, dan budaya ber- langsung natural apa adanya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar  besarnya  kepada  reviewer  dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan artikel ini baik dalam bentuk kritik ataupun masukan yang membangun untuk perbaikan artikel ini agar menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung Agung, Jakarta.
Abdul Kadir Muhammad, 1992, hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti, Badung.
Badrulzaman, Mariam Darus 1998, Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak), Seni Da- sar Hukum Ekonomi 5; Hukum Kontrak Di Indonesia , Edisi I, Jakarta.
Badrulzaman,  Mariam  Darus,  2001, kompilasi  hukum  Perikatan ,  Citra  Aditya  Bakti,  Ban- dung.
Habib Adjie, 2009, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Suraba- ya.
Harahap,  M.  Yahya,    2006, Pembahasan,  Permasalahan,  dan  Penerapan  KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.
Jan Michael Otto, 2012, “ KepastianHukum yang Nyata di Negara Berkembang”. ,dalam bu- ku KajianSosio - legal, Adriaan  W.  Bedner,  Pustaka  Larasan  bekerjasama  dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen. Mertokusumo, Soedikno, 1999, Mengenai Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Nurjaya,  2016, Bali  Konsisten  Dengan  Ikon  Pariwisata  Budaya ,  Makalah  Seminar,  Disbudpar Provinsi Bali.
Pitana, I Gede, 1999, Pelangi Pariwisata  Bali, Kajian Aspek Sosial  Budaya Kepariwisataan Bali Dipenghujung Abad, (Denpasar: Bali Post, Denpasar.
Pitana, I Gede, Putu G. Gayatri, 2005, Sosiologi Pariwisata , Andi, Yogyakarta. Suryawan, I Ngurah, 2011 “ Teater Globalisme: Pariwisata, Interkoneksi Global, dan Nasib Manusia Bali  di  Garis  Depan ”,  Jurnal  Kajian  Bali,  volume  01,  Fakultas  Sastra  Universitas  Udayana, Denpasar.
Peter Mahmud Marzuki, 2008, PengantarIlmuHukum, KencanaPrenada Media Group, Ja- karta.
Picard, Michael, 2006, Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata , KPG, Jakarta. Subekti, R dan R. Tjitro sudibio, 1996, Kitab undang - Undang Hukum Perdata Terjemahan Burgerlijk Wetboek , cet 28, Pradnya Paramita, Jakarta. Salim  HS,  2003, Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis  (BW ,  CetakanKedua,  Jakarta,  Sinar Grafika.
Soehino, 1998, Ilmu Negara . Liberty, Yogyakarta.

## Internet
Syafrudin  Kalo, Penegak  Hukum  yang  menjamin  Kepastian  Hukum  dan  Rasa  Keadilan Masyarakat: Suatu Sumbangan Pemikiran, Makalah disampaikan pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Medan tgl 27 April 2007, hal. 4, (di http://hunterscience.weebbly.com. Diakses 12 Juni 2016.)

## Aturan Perundang-Undangan
Pancasila sebagai Dasar Negara dan sumber segala sumber hukum. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Undang-UndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Investasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  Tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria  No.  9  tahun  1965  tentang  Pelaksanaan  Konversi  Hak  Pen- guasaan  Atas  Tanah  Negara  dan ketentuan-Ketentuan  Tentang Kebijaksanaan Se- lanjutnya.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  no.1  tahun  1977  Tentang  Tata  Cara  Pemohonan  Dan Penyelesaian  Pemberian  Hak  Atas  Bagian-Bagian  Tanah  Hak  Pengelolaan  Serta Pendaftarannya.
Permen Agraria/Kepala BPN No 9 Tahun 1999 tentang tata Cara Pemberian dan Pembata- lan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

## Jurnal
Fajar Sandi Wijaya, Yasa, danEniZulaika, 2013, “Kajian Yuridis Kekuatan Hukum MOU In- donesia - Singapura  Tentang  Kerjasama  Ekonomi  Khusus”, Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Jember.
DiahNingrum,  2014, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Pemegang  Kartu Kredit yang Beritikad Baik”, Jurnal Argumentum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto.

## Webtografi
Wikipedia.com, pembaharuan bulan September 2016, “Memorandum Of Understanding ”. Id.wikipedia.org, pembaharuan tahun 2014, “Nota Kesepahaman”. Business Disctionary, 2016, “ Memorandum Of Understanding (MOU)”.
LAMPIRAN 1 : Daftar Informan Nyoman Suardana, Koodinator For Bali pada tanggal 23 Juni 2016 di Kuta. Arimbawa, Anggota DPD Perwakilan Bali, pada tanggal 3 Agustus 2016 di Denpasar .