P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA
Author :
Divi Kusumaningrum divikusuma@unik-kediri.ac.id
Ariella Gitta Sari ariellagitta@unik-kediri.ac.id
Bambang Pujiono bambangpujiono@unik-kediri.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## Abstrak
Kebijakan  sosial  yang  dirancang  untuk melindungi  pekerja  wanita  yang  bekerja  dan mempromosikan  kesetaraan  di  tempat  kerja  memiliki  efek  kontroversial  pada  hasil pasar kerja. Pembatasan jam kerja dan tunjangan kehamilan yang diatur dalam undang- undang yang berlaku membantu melindungi tanggung jawab pekerja perempuan yang bekerja terhadap keluarganya dan memastikan keamanan fisik mereka, tetapi peraturan ini  dapat  menimbulkan  keraguan  terhadap  keamanan  perempuan  yang  bekerja. Perlindungan  terhadap  tenagakerja  perempuan  telah  diatur  dalam  undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  Pasal  76.  Selain  itu,  pengaturannya  diatur  juga  dalam Transmigrasi  RI  No.Kep  224/Men/2003  mengatur  kewajiban  pengusaha  yang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan, dimana proses penerapanya dilakukan langsung oleh pengusaha lewat perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja yang kemudian diawasi oleh instansi yang berwenang.
Kata kunci : Pekerja, Perempuan, Perlindungan Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## LATAR BELAKANG
Hukum tentang ketenagakerjaan dalam pelaksanaannya harus memenuhi hak- hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada  saat  yang  bersamaan  dapat  mewujudkan  kondisi  yang  kondusif  bagi pengembangan  dunia  usaha.  Pembangunan  ketenagakerjaan  mempunyai  banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha,  pemerintah,  dan  masyarakat.  Untuk  itu,  diperlukan  pengaturan  yang menyeluruh  dan  komprehensif,  antara  lain  mencakup  pengembangan  sumberdaya manusia,  peningkatan  produktivitas  dan  daya  saing  tenaga  kerja  Indonesia,  upaya perluasan  kesempatan  kerja,  pelayanan  penempatan  tenaga  kerja,  dan  pembinaan hubungan industrial.
Hukum  Perburuhan  atau  ketenagakerjaan  merupakan  seperangkat  aturan  dan norma  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  mengatur  pola  hubungan  Industrial antara  Pengusaha,  disatu  sisi,  dan  Pekerja  atau buruh  disisi  yang  lain. Syarat  dalam mencapai kesuksesan pembangunan nasional adalah kualitas dari sumber daya manusia Indonesia itu sendiri yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk memenuhi tahap tinggal  landas.  Peningkatan  kualitas  manusia  tidak  mungkin  tercapai  tanpa memberikan  jaminan  hidup,  sebaliknya  jaminan  hidup  tidak  dapat  tercapat  apabila manusia tidak mempunyai pekerjaan, dimana dari hasil pekerjaan itu dapat diperoleh imbalan jasa untuk membiayai dirinya dan keluarganya.
Perluasan  kesempatan  kerja  dan  perlindungan  tenaga  kerja  harus  merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Dalam hubungan ini program-program  pembangunan  sektoral  maupun  regional  perlu  senantiasa mengusahakan  terciptanya  perluasan  kesempatan  kerja  sebanyak  mungkin  dengan imbalan  jasa  yang  sepadan.  Dengan  jalan  demikian  maka  disamping  peningkatan produksi  sekaligus  dapat  dicapai  pemerataan  hasil  pembangunan,  karena  adanya perluasan  partisipasi  masyarakat  secara  aktif  di  dalam  pembangunan.  Pertumbuhan
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
ekonomi  yang  sangat  cepat  ditandai  dengan  tumbuhnya  industri-industri  baru  yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Sebagian besar lapangan  kerja  di  perusahaan  pada  tingkat  organisasi  yang  rendah  yang  tidak membutuhkan keterampilan yang khusus lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja  wanita.  Tuntutan  ekonomi  yang  mendesak  dan  berkurangnya  peluang  serta penghasilan  di  bidang  pertanian  yang  tidak  memberikan  suatu  hasil  yang  tepat  dan rutuin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita. Tidak hanya pada tenaga kerja wanita yang sudah dewasa yang sudah dapat digolongkan pada angkatan kerja. Tetapi sering juga wanita yang belum dewasa yang selayaknya masih harus belajar di bangku sekolah.
Disisi lain terdapat masalah gangguan yang dialami oleh perempuan di tempat kerja,  baik  oleh  teman  sekerja  maupun  oleh  majikan.  Gangguan  ini  bisa  berbentuk komentar-komentar  atau  ucapan-ucapan  verbal,  tindakan  atau  kontak  fisik  yang mempunyai konotasi seksual. Walaupun seringkali oleh orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut, suatu gangguan tampaknya tidak membahayakan secara langsung, namun dengan adanya tindakan itu yang mempunyai unsur kekuasaan dan dominsi, si orang  trsebut  selalu  menjadi  sadar  akan  keperempuannya  dan  keperawanannya terhadap  gangguan-gangguan  tersebut.  Bentuk  yang  paling  ekstrem  dari  gangguan seksual itu adalah perkosaan yang seringkali pula bentuknya sangat terselubung, dalam artian  bahwa  sering  dianggap  peristiwa  tersebut  sebagai  peristiwa  individual  semata dan tidak menyangkut pelanggaran hak asasi manusia.
Masalah  tenaga  kerja  saat  ini  terus  berkembang  semakin  kompleks  sehingga memerlukan  penanganan  yang  lebih  serius.  Pada  masa  perkembangan  tersebut pergeseran  nilai  dan  tata  kehidupan  akan  banyak terjadi.  Pergeseran  dimaksud  tidak jarang  melanggara  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan  dituntut  untuk  mampu  mengambil  langkah-langkah  antisipatif  serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Oleh karena itu penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif  oleh  para  pelaku  industri  dan  perdagangan.  Dengan  demikian  pengawasan ketenagakerjaan  sebagai  suatu  sistem  mengemban  misi  dan  fungsi  agar  peraturan perundang-undangan  di  bidang  ketenagakerjaan  dapat  ditegakkan.  Penerapan peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  juga  dimaksudkan  untuk  menjaga keseimbangan/keserasian  hubungan  antara  hak  dan  kewajiban  bagi  pengusaha  dan pekerja/buruh  sehingga  kelangsungan  usaha  dan  ktenagakerjaan  dalam  rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja dapat terjamin.
Sementara  itu  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  solusi  dalam  perlindungan  buruh  maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlindungan buruh diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67- 101  meliputi  perlindungan  buruh  penyandang  cacat,  anak,  perempuan,  waktu  kerja, keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  pengupahan  dan  kesejahteraan.  Dengan demikian,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi.
Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa  diskriminasi.  Hal  ini  merupakan  esensi  dari  disusunnya  undang-undang ketenagakerjaan  yaitu  mewujudkan  kesejahteraan  para  pekerja/buruh  yang  akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha di Indonesia .

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana perlindungan hukum tenaga kerja wanita menurut dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?
2. Masalah apa saja yang timbul dalam perlindungan hukum tenaga kerja wanita?
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## PEMBAHASAN
Perlindungan Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13

## Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan  bahwa,”Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun  untuk  masyarakat”.  Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  yang  dimaksud dengan  Pekerja  Wanita  adalah  Tenaga  Kerja  Wanita  dalam  jangka  waktu  tertentu berdasarkan  perjanjian  kerja  dengan  menerima  upah.  Aturan  hukum  untuk  pekerja perempuan  ada  yang  berbeda  dengan  pekerja  laki-laki,  seperti  cuti  melahirkan, pelecehan seksual di tempat kerja, jam perlindungan dan lain-lain.

## 1. Pedoman Hukum Bagi Pekerja Wanita
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita berpedoman pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 76, 81, 82, 83,  84,  Pasal  93,  Kepmenaker  No.  224  tahun  2003  serta  Peraturan  Perusahaan  atau perjanjian kerja bersama perusahaan yang meliputi:

## Perlindungan Jam Kerja
Perlindungan dalam hal kerja malam bagi pekerja wanita (pukul 23.00 sampai pukul 07.00).  Hal  ini  diatur  pada  pasal  76  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.  Tetapi  dalam  hal  ini  ada  pengecualiannya  yaitu  pengusaha  yang mempekerjakan wanita pada jam tersebut wajib:
1)      Memberikan makanan dan minuman bergizi
2)      Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
3)      Menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 – 05.00.
Tetapi pengecualian ini tidak berlaku bagi pekerja perempuan yang berum7ur di bawah 18  (delapan  belas)  tahun  ataupun  perempuan  hamil  yang  berdasarkan  keterangan dokter  berbahaya  bagi  kesehatan  dan  keselamatan  kandungannya  apabila  bekerja
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
antara pukul 23.00 – 07.00. Dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak memberikan  makanan  dan  minuman  bergizi  tetapi  diganti  dengan  uang  padahal ketentuannya tidak boleh diganti dengan uang.

## Perlindungan dalam masa haid
Padal Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur masalah  perlindungan  dalam  masa  haid. Perlindungan terhadap  pekerja  wanita  yang dalam masa  haid  tidak  wajib  bekerja  pada  hari  pertama  dan  kedua  pada  waktu  haid dengan  upah  penuh.  Dalam  pelaksanaanya  lebih  banyak  yang  tidak  menggunakan haknya dengan alasan tidak mendapatkan premi hadir.

## Perlindungan Selama Cuti Hamil
Sedangkan  pada  pasal  82  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  mengatur  masalah  cuti  hamil.  Perlindungan  cuti  hamil  bersalin selama  1,5  bulan  sebelum  saatnya  melahirkan  dan  1,5  bulan  sesudah  melahirkan dengan upah penuh. Ternyata dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak membayar upah secara penuh.

## Pemberian Lokasi Menyusui
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah ibu yang sedang menyusui. Pemberian kesempatan pada pekerja wanita yang anaknya masih menyusui untuk menyusui anaknya hanya efektif untuk yang lokasinya dekat dengan perusahaan.

## 2. Peranan Penting Dinas tenaga Kerja
Peran Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja wanit yakni dengan melalui pengesahan dan pendaftaran PP & PKB Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja, Sosialisasi Peraturan Perundangan di bidang ketenagakerjaan dan melakukan pengawasan ke Perusahaan.

## 3. Hambatan-Hambatan Hukum Bagi Pekerja Wanita
Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja  wanita  adalah  adanya  kesepakatan  antara  pekerja  dengan  pengusaha  yang
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
kadang  menyimpang  dari  aturan  yang  berlaku,  tidak  adanya  sanksi  dari  peraturan perundangan  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi,  faktor  pekerja  sendiri  yang  tidak menggunakan haknya dengan alasan ekonomi.
Agar  langkah  ini  dapat  efektif  maka  negara  harus  menjabarkannya  dan mengusahakan  untuk  memasukkan  jabaran  konvensi  tersebut  ke  dalam  rumusan undang-undang  negara  dan  menegakkannya  dengan  cara  mengajukan  para pelanggarnya ke muka sidang pengadilan. Namun demikian, preempuan sendiri masih belum  banyak  yang  sadar  bahwa  hak-haknya  dilindungi  dan  bahwa  hal  tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perempuan. Adalah sangat prematur untuk mengadakan bahwa CEDAW sudah dihormati dan dilaksanakan secara universal.
CEDAW  memerintahkan  kepada  seluruh  negara  di  dunia  untuk  tidak melakukan  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Di  dalam  CEDAW  ditentukan  bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah perlakuan yang berbeda berdasarkan gender yang:
a.       Secara sengaja atau tidak sengaja merugikan perempuan;
b.      Mencegah  masyarakat  secara  keseluruhan  memberi  pengakuan  terhadap  hak perempuan baik di dalam maupun di luar negeri; atau
c.       Mencegah  kaum  perempuan  menggunakan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan dasar yang dimilikinya.
Perempuan  mempunyai  atas  perlindungan  yang  khusus  sesuai  dengan  fungsi reproduksinya sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat (1) CEDAW huruf f bahwa hak atas  perlindungan  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  termasuk  usaha  perlindungan terhadap fungsi reproduksi. Selain itu seringkali adanya pemalsuan dokumen seperti nama, usia, alamat dan nama majikan sering berbeda dengan yang tercantum di dalam paspor. Tenaga kerja yang tidak berdokumen tidak diberikan dokumen perjanjian kerja. Hal ini juga sering terjadi pada pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri. Maka untuk  itu  CEDAW  pada  pasal  15  ayat  (3)  mengatur  yaitu  negara-negara  peserta
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
bersepakat  bahwa  semua  kontrak  dan  semua  dokumen  yang  mempunyai  kekuatan hukum,  yang  ditujukan  kepada  pembatasan  kecakapan  hukum  para  wanita,  wajib dianggap batal dan tidak berlaku.

## 4. Perlindungan Pekerja Perempuan Berdasarkan Konvensi ILO
Konvensi ILO Nomor 45 tentang Kerja wanita dalam semua macam tambang di  bawah  tanah.  Isi  Pasal  2  menyebutkan  bahwa  setiap  wanita  tanpa  memandang umurnya tidak boleh melakukan pekerjaan tambah di bawah tanah. Pengecualiannya terdapat pada pasal 3. Dalam konvensi ILO Nomor 100 mengenai Pengupahan Bagi Laki-Laki  dan  Wanita  untuk  Pekerjaan  yang  Sama  nilainya  menyebutkan, “Pengupahan  meliputi  upah  atau  gaji  biasa,  pokok  atau  minimum  dan  pendapatan- pendapatan  tambahan  apapun  juga,  yang  harus  dibayar  secara  langsung  atau  tidak, maupun  secara  tunai  atau  dengan  barang  oleh  pengusaha  dengan  buruh  berhubung dengan pekerjaan buruh”.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari pembahasan pada Bab II dapat disimpulkan:
1.      Pelaksanaan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan tersebut, khususnya dalam  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  perempuan  dilaksanakan  oleh pemerintah, pengusaha dan pekerja pada perusahaan-perusahaan, berorientasi pada tiga domein, yaitu domein tenaga kerja, pengusaha dan pemerintah (lingkungan kerja). 2.      Pemerintah  dan  pelaksana  peraturan  perundangan  tersebut  telah  melakukan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, dengan memperhatikan  aspek  sosial,  ekonomi,  politik,  budaya  dan  kultur  yang  berkembang dalam masyarakat.
3.      Peraturan  perundangan  yang  dibuat  pemerintah  tentang  perlindungan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  sudah  cukup  untuk  mengatur  dan  memberikan perlindungan  terhadap  tenaga  kerja,  khususnya  tenaga  kerja  perempuan,  yaitu memberikan  perempuan  berserikat  dan  berdemokrasi  di  tempat  kerja,  perlindungan
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
tenaga kerja perempuan terhadap diskriminasi, perlindungan terhadap pemenuhan hak- hak dasar pekerja, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
4.      Kendala  yang  ditemukan  dalam  pelaksanaan  peraturan  perundangan  tersebut, adalah kendala yang bersifat eksternal dan kendala internal. Namun demikian peraturan perundangan  tersebut  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  untuk  memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan.

## Daftar Pustaka
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan http://jantukanakbetawi.blogspot.com/2011/01/makalah-aspek-hukum- perlindungan.html http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Perburuhan http://www.academia.edu
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023