## PELAKSAN AAN  KAWIN SIRRI DAN AKIBAT HUKUM NYA DIKAITKAN  D EN GAN  KETENTUAN PASAL 2 UNDANG -UNDANG
N OM OR 1 TAHUN 1974
(Imaduddin,  M. Pd.I)

## Abstrak
Nikah  sirri  dilatarbelakangi  oleh  model  keluarga  masing- masing  pasangan. Pernikahan  sirri  ataupun  bukan,  tidak  menjadi  jaminan  untuk  mempertahankan komitmen. Orang lebih bijak, terutama bila hukum negara tidak memfasilitasinya. Nikah  sirri  terjadi  bukan  hanya  karena  motivasi  dari  pelaku/pasangan  atau  latar belakang  keluarganya,  lingkungan  sosial  atau  nilai  sosial  juga  turut membentuknya.  Ketika  biaya  pencatatan  nikah  terlalu  mahal,  ada  kalangan masyarakat  tak  mampu  tidak  mempedulikan  aspek  legalitas.  Bagi  yang  terlanjur melakukan  kawin  sirri  dan  ingin  memperoleh  bukti  otentik,  maka  cara  terbaik yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah (penetapan  sahnya  nikah)  secepatnya  pada Pengadilan  Agama  setempat.

## A. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  salah  satu  peristiwa  penting  dalam  kehidupan manusia,  tidak  hanya  untuk  kedua  calon  mempelai  tetapi  juga  menyangkut hubungan  keluarga  dari  kedua  belah  pihak.  Pad  dasarnya  kelak  orang  ingin melangsungkan  perkawinan  dan  membentuk  keluarga  bahagia.  Hidup  bahagia dalam  satu  ikatan  perkawinan  itu  merupakan  hak  asasi  manusia,  asalkan dilakukan  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab.  Sebagaimana  disebutkan  dalam Al-Qur'an  Surat  Ar-Rum  ayat  21 :
“Dan di antara  tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah  dia menciptakan  untukmu isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Depag RI, 1989 : 644).
Setiap  orang  ingin  melangsungkan  perkawinannya  sesuai  dengan hukum agama dan kepercayaannya serta tidak  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  negaranya.  Peraturan  perundang- undangan  yang dimaksud adalah  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  1974 Tentang  Perkawinan.
Menurut  penjelasan  umum  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, nomor  1,  bahwa  bagi  suatu  Negara  dan  Bangsa  seperti  Indonesia,  peraturan perundang-undangan  tentang  perkawinan  yang  berlaku  nasional  mutlak diperlukan,  dimana  di  dalamnya  menampung  prinsip-prinsip  dan  memberikan landasan  hukum  perkawinan  yang  selama  ini  menjadi  pegangan  dan  telah berlaku  bagi  berbagai  golongan  dalam  masyarakat  kita.
Idealnya,  perkawinan  dapat  dilakukan  jika  telah  memenuhi  syarat- syarat  perkawinan  yang  telah  ditentukan,  baik  oleh  hukum  agama  dan kepercayaannya  maupun  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Yang dimaksud  syarat-syarat  perkawinan  menurut  hukum  agama  dan  kepercayaan masing-masing  adalah  peraturan  yang  dianut  dan  dilaksanakan  oleh  tiap-tiap pemeluk  agamanya  masing-masing,  dalam  hal  ini  karena  membahas  tentang kawin  sirri.  Maka  syarat  yang  dimaksud  adalah  syarat  sahnya  perkawinan menurut hukum Islam. Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  adalah  seperti  yang  tercantum dalam  ketentuan  pasal  6  sampai  dengan  pasal  12  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974.
Setelah  seluruh  syarat-syarat  terpenuhi,  maka  perkawinan  dapat dilaksanakan  oleh  kedua  calon  mempelai  sesuai  dengan  hukum  agama  dan kepercayaannya  itu.  Perkawinan  semacam  ini  dikatakan  sah  sesuai  dengan ketentuan  pasal  2  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  namun  jika melihat  ketentuan  pasal  2  (2)  dari  undang-undang  yang  sama,  yang menyatakan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  baru  timbul  permasalahan.  Karena  dari  data  yang  saya peroleh  di  lapangan,  ternyata  masih  banyak  juga  orang  yang  melakukan perkawinan  sesuai  dengan  hukum  agama  dan  kepercayaannya,  tanpa mencatatkannya  pada  instansi  yang  berwenang  (dalam  masyarakat  sering disebut  dengan kawin  sirri ),  sehingga  orang  yang  bersangkutan  tidak  memiliki bukti  otentik  yang  sifatnya  kuat,  yang  menjelaskan  bahwa  mereka  telah menikah  secara  sah.  Permasalahan  yang  saya  katakan  tadi  adalah  adanya perbedaan  pendapat  mengenai  status  sahnya  (akibat  hukum)  dari  pelaksanaan
kawin  sirri.  Perbedaan  yang  dimaksud  adalah  bahwa  di  satu  sisi  orang berpendapat  bahwa  pelaksanaan  kawin  serta  akibat  hukumnya  tidak  sah menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya jika dikaitkan  dengan  ketentuan  pasal  2  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974. sedangkan  di  sisi  lain,  orang  berpendapat  bahwa  kawin  sirri  adalah  sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah dilaksanakan  menurut  hukum  agama  dan  kepercayaan  masing-masing,  sesuai dengan  ketentuan  pasal  2 (1) Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  1984.
Mengapa  orang  lebih  memilih  melakukan  kawin  sirri?  Untuk menjawabnya  kita  perlu  melihat  latar  belakang  orang  melakukan  kawin  sirri, sesuai  dengan  data yang  saya  peroleh  di lapangan,  antara  lain.
1. Adat  kebiasaan,  khususnya  pada  beberapa  daerah  yaitu  di  daerah  Kerinci di  Roti  dan  pada  suku  Toraja.  Mereka  cenderung  mengawinkan  anak- anaknya  yang  masih  berusia  sangat  muda,  bahkan  kadang-kadang menyebabkan  adanya  anak  yang  masih  di  dalam  kandungan  kelak dijadikan  untuk  kelak  dikawinkan  dengan  anak  suatu  keluarga,  khususnya di  pulau  Bali  perkawinan  gadis  yang  belum  dewasa  itu  merupakan  suatu perbuatan  yang  dapat  dijatuhi  hukuman.  Biasanya  alasannya  adalah  untuk segera  merealisir  ikatan  hubungan  kekeluargaan  antara  kerabat  mempelai laki-laki  dengan  kerabat  mempelai  perempuan  yang  memang  telah  lama mereka  inginkan  bersama.  Dan  keinginan  ikatan  kekeluargaan  itu  sendiri timbul  karena  ikatan  tersebut  akan  membawa  keuntungan  bagi  kedua belah  pihak.  Tradisi  kawin  di  usia  muda  ini  dianggap  merupakan  cara terbaik  untuk  menghindari  perbuatan  zina,  mempercepat  tali  persaudaraan, menghindari  rasa  malu  karena  dianggap  anaknya  belum  juga  menikah. Dan  masih  banyak  lagi  alasan  dan  cara  yang  dilakukan  mereka  untuk mengawinkan anaknya secepat mungkin, khususnya dengan cara melakukan  kawin  sirri.  (Soerojo Wignjodipoero,  :  133)
2. Karena  kedua  belah  pihak  sudah  sama-sama  lanjut  usia  dan  baru  menikah di  usia  yang  telah  lanjut  itu,  baik  karena  belum  pernah  menikah  atau sebelumnya  sudah  menikah  tetapi  pernikahannya  putus.
3. Karena  kedua  belah  pihak  sama-sama  masih  menyelesaikan  studinya  di sekolah  atau  pondok.  Dan  dengan  maksud  agar  terhindar  dari  perzinahan, menjaga  hubungan,  maka  mereka  melaksanakan  kawin  sirri.
4. Karena  alasan  ekonomi  dan  mahalnya  biaya  nikah,  maka  orang  lebih memilih  melakukan  kawin  sirri.
5. sebagian  orang  juga  berpendapat  bahwa  kawin  sirri  lebih  mudah prosesnya,  asalkan  syarat  dan  rukun  nikah  sesuai  dengan  hukum agama/kepercayaannya  terpenuhi  dan  dinyatakan  sah,  maka  seseorang telah  terikat  dalam  tali  perkawinan.  Karena  prosesnya  yang  lebih  mudah, seperti  tanpa  melalui  proses  pencatatan  perkawinan  maka  jika  terjadi perceraian  sekilas  akan  tampak  mudah  dan  sederhana  penyelesaiannya. Padahal  di  balik  itu  semua  mereka  tidak  menyadari  pentingnya  pencatatan perkawinan  jika  menghadapi  masalah-masalah  yang  mungkin  timbul, seperti  perceraian,  kedudukan  anak,  pembagian  harta  benda  perkawinan, masalah  waris  dan sebagainya.
6. kurangnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  arti  perkawinan  yang sebenarnya.  Dalam  hal  ini  dikaitkan  dengan  masalah  kesehatan  karena kawin  di  usia  muda,  kesiapan  mental  kedua  calon  mempelai,  sehingga tidak  menutup  kemungkinan  lahirnya  tradisi  kawin-cerai.
7. Masyarakat,  khususnya  para  Pegawai  Negeri  yang  ingin  menikah  lagi cenderung  memilih  melakukan  kawin  sirri  karena  tanpa  melalui  prosedur yang  berbelit-belit  dan  menyulitkan  mereka  untuk  kawin  lagi.  Hal  ini sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  tidak  mudah  bagi  Pegawai  Negeri untuk  menikah  lebih  dari  satu  kali,  yaitu  dengan  adanya  Peraturan Pemerintah  Nomor  1-  Tahun  1983  jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun  1990  Tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri Sipil.
8. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan  dan  salah  satu  sebabnya  adalah  kurangnya  sosialisasi  Undang- Undang  Nomor 1 Tahun  1974, khususnya  ketentuan  pasal  2 (2).
9. Menghilangkan  jejak  dan  bebas  dari  tuntutan  hukum  dan  hukuman administrasi  dari  atasan,  terutama  untuk  perkawinan  kedua  dan  seterusnya (bagi  pegawai  negeri  dan TNI).  (http://muhammad-kurdi.blogspot.com).
Nikah  sirri  juga  dilatarbelakangi  oleh  model  keluarga  masing-masing pasangan.  Pernikahan  sirri  ataupun  bukan,  tidak  menjadi  jaminan  untuk mempertahankan  komitmen.  Seharusnya  orang  lebih  bijak,  terutama  bila hukum  negara  tidak  memfasilitasinya.  Nikah  sirri  terjadi  bukan  hanya  karena motivasi  dari  pelaku/pasangan  atau  latar  belakang  keluarganya,  lingkungan sosial  atau  nilai  sosial  juga  turut  membentuknya.  Sebut  saja  ketika  biaya pencatatan  nikah  terlalu  mahal  sehingga  ada  kalangan  masyarakat  tak  mampu tidak  mempedulikan  aspek legalitas.
Permasalahan  lain  yang  dapat  timbul  adalah  di  saat  orang  yang  lebih memilih  melaksanakan  kawin  sirri  tersebut  ingin  memperoleh  bukti  otentik yang  mengesahkan  kawin  sirri  yang  telah  dilaksanakan  sebelumnya.  Hal  ini menjadi  suatu  permasalahan  karena  masih  banyak  orang,  khususnya masyarakat  awam,  yang  tidak  tahu  bagaimana  cara  memperoleh  bukti  otentik yang  menjelaskan  bahwa  kawin  sirri  yang  telah  dilakukannya  adalah  sah,  atau mungkin  sebenarnya  mereka  tahu  apa  yang  harus  dilakukan  untuk mendapatkan  bukti  otentik  tersebut,  hanya  saja  mereka  terbentur  dengan prosedur  yang  mereka  rasakan  berbelit-belit,  menyulitkan  mereka  atau  juga karena  tidak  ada  biaya.  Sebab  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  saat  ini  biaya berperkara di  Pengadilan  tergolong  mahal.
Dengan  melihat  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  kita masih  belum  mengerti  dan  atau  kurang  mengindahkan  pentingnya  pencatatan perkawinan.
Sekedar  perlu  diingat  bahwa  pengertian nikah dan kawin pada dasarnya adalah sama, tergantung kebiasaan masyarakat dalam penyebutannya.

## B. Masalah
Dari  data  yang  saya  peroleh  mengenai  fenomena  banyaknya  orang yang  melakukan  kawin  sirri,  adanya  perbedaan  pendapat  mengenai  akibat
hukum  dari  pelaksanaan  kawin  sirri  dan  banyaknya  orang  yang  ingin memperoleh,  bukti  otentik  atas  kawin  sirri  yang  telah  dilakukannya,  maka dapat ditarik  secara tegas  suatu  rumusan  permasalahan,  yaitu  :
1. Apa  akibat  hukum  dari  pelaksanaan  kawin  sirri,  jika  dikaitkan  dengan ketentuan  pasal  2 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  1974?
2. Bagaimana  cara  memperoleh  bukti  otentik  atas  pelaksanaan  kawin  sirri yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  sehingga  memperoleh  kepastian  hukum yang  kuat?
C. Pembahasan
1. Pengertian  Kawin  Sirri
Nikah  Sirri  atau  disebut  nikah  di  bawah  tangan  adalah  pernikahan yang  hanya  memenuhi  prosedur  keagamaan.  Nikah  sirri  cukup  memenuhi dengan  adanya  wali  dari  mempelai  perempuan,  ijab-qabul,  mahar,  dan  dua orang  saksi  laki-laki  serta  tidak  perlu  melibatkan  petugas  dari  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  setempat.  Nikah  sirri  biasanya  dilaksanakan  karena kedua  belah  pihak  belum  siap  meresmikan  atau  meramaikannya  dengan resepsi.  Selain  itu,  alasannya  biasanya  juga  untuk  menjaga  agar  tidak terjadi  kecelakaan  atau  terjerumus  kepada hal-hal  yang  dilarang  agama.
Menurut  hukum  positif,  nikah  sirri  tidak  legal  karena  tidak  tercatat dalam  catatan  resmi  pemerintah.  Ini  karena  siapapun  warga  negara  yang menikah  harus  mendaftarkan  pernikahan  itu  ke  KUA  atau  Kantor  Catatan Sipil,  untuk  mendapatkan  Surat/Akta  Nikah.  Jika  terjadi  masalah  dalam nikah  sirri,  maka  tidak  bisa  dilaporkan  ke  aparat  yang  berwenang  atau lembaga-lembaga  hukum  yang  ada  karena  pernikahannya  tidak  terdaftar. (Lukman  A. Irfan,  2007 :  84-85).

## 2. Pengertian  Wali  Nikah
Yang  dimaksud  dengan  wali  nikah  adalah  orang  yang  berhak mengawinkan  seorang  wanita.  Selain  wali  nikah  tidak  sah  mengawinkan seorang  wanita.  Wali  nikah  ada  dua,  yaitu  wali  nikah  khusus  yaitu  semua laki-laki  kerabatnya  yang  berhak  menjadi  wali  dan  wali  nikah  umum,  yaitu wali  hakim  atau petugas  KUA. (Ust. Segaf  Hasan  Baharun,  2005 :  17).
3. Pengertian  Akad Nikah
a. Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam
Akad  nikah  ialah  rangkaian  ijab  yang  diucapkan  oleh  wali  dan  Kabul yang  diucapkan  oleh  mempelai  pria  atau  wakilnya  disaksikan  oleh  dua orang  saksi.  (pasal  1 huruf  c).
b. Menurut  Sayyid  Sabiq
Akad  nikah  adalah  perlambangan  yang  diutarakan  dengan  kata-kata oleh  kedua  belah  pihak  yang  mengadakan  akad.  Pernyataan  pertama menunjukkan  kematian  untuk  membentuk  hubungan  suami-isteri,  yang disebut  “ijab”.  Dan  pernyataan  kedua  yang  dinyatakan  oleh  pihak  yang mengadakan  aqad  berikutnya  untuk  menyatakan  rasa  ridha  dan setujunya,  disebut  “qabul”.  (1995:49).
4. Pengertian  Mahar
i. Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam
Mahar  adalah  pemberian  dari  calon  mempelai  pria  kepada  calon mempelai  wanita,  baik  berbentuk  barang,  uang  atau  jasa  yang  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam.  (pasal  1 huruf  d).
ii. Menurut  Tim  Penulis  Arafah
Mahar  adalah  pemberian  sesuatu  yang  sifatnya  wajib  dan  tulus  ikhlas dari  suami,  baik  berupa  uang  atau  harta  benda  kepada  isteri  pada  waktu akad nikah.  (1995:62).

## 5. Pengertian  Muhrim  (Mahram)
Muhrim  adalah  orang  yang  haram  dinikahi  menurut  ajaran  agama Islam.  (Tim  Penulis  Arafah,  1995:63).
6. Hukum  Pernikahan
Hukum  menikah  menurut  para  ulama  sesuai  dengan  kondisi  orang yang  akan menjalaninya,  yaitu  :
1. Berhukum  wajib.  Seseorang  yang  sudah  mampu  secara  ekonomi, kesehatan,  psikologis,  dan  gairah  seksualnya  mendesak  dan  takut terjerumus  pada  perzinahan,  dan  tidak  ada  jalan  keluarnya,  maka  ia
wajib  untuk  segera menikah.  Sebagaimana Allah  swt. Telah berfirman  :
“Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian  diantara kamu,  dan  orang-orang  yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika  mereka  miskin  Allah  akan  memampukan mereka  dengan kurnia- Nya. dan Allah Maha  luas  (pemberian -Nya) lagi  Maha Mengetahui.”
(Depag  RI, 1989 :  549)
2. Berhukum  Sunnah.  Seseorang  yang  sudah  mampu  secara  ekonomi, kesehatan,  psikologis  dan  gairah  seksualnya  mendesak,  namun  ia mampu  menghindar  dari  terjerumus  pada  perzinahan,  maka  lebih utama  (sunnah)  hukumnya  untuk  segera  menikah.  Islam  melarang umatnya  untuk  tidak  menikah  atau  membujang.  Oleh  karenanya  akalau sudah  mampu  lebih  utama  menyegerakan  menikah.  Sebagaimana firman  Allah  swt.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  surat  An-Nur  ayat 33 sebagai  berikut  :
“Dan  orang-orang  yang  tidak  mampu  kawin  hendaklah  menjaga kesucian  (diri)nya,  sehingga  Allah  memampukan  mereka  dengan karunia-Nya....” (Depag  RI, 1989 : 549)
3. Berhukum  Makruh.  Seseorang  makruh  menikah  jika  tidak  ada  pada dirinya  dua  hal  yang  disebutkan  di  atas,  yaitu  keinginan  untuk  kawin dan uhbah (bekal  untuk  kawin).
4. Berhukum  Haram.  Seseorang  haram  menikah  apabila  ia  tidak  mampu memenuhi  nafkah  lahir  dan  batin  kepada  istrinya  serta  nafsunya  juga tidak  mendesak.  (Lukman  A. Irfan,  2007 :  5-6)

## 7. Sebab Terjadinya  Kawin  Sirri
Salah  satu  sebab  terjadinya  kawin  sirri  ialah  hamil  di  luar  nikah yang  kemudian  menikah,  hal  ini  disebut  kawin  hamil.
Kawin  hamil  merupakan  salah  satu  bentuk  perkawinan  yang  telah diatur  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  KHI  telah  membolehkan dilakukannya  perkawinan  atas  wanita  yang  telah  hamil  akibat  perbuatan
zina  sebelumnya.  Perkawinan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian hukum  atas  anak  yang  akan  dilahirkan.  Disamping  itu,  tujuan  dari perkawinan  ini  juga  untuk  memberikan  rasa  aman  atas  diri  seorang  ibu dari  cercaan  dan  cemoohan  masyarakat  apabila  diketahui  terdapat  seorang wanita  yang  hamil  tanpa  adanya  seorang  suami.  Menurut  hukum  Islam, terjadi  perbedaan  pendapat  di  kalangan  para  ulama  madzhab  atas kebolehannya  mengawini  wanita  yang  telah  hamil.  Para  ulama  bersepakat apabila  suatu  perkawinan  telah  terjadi  dan  anak  yang  dilahirkan  itu  lahir sebelum  perkawinan  berumur  enam  bulan,  maka  hubungan  kekerabatan anak  itu  hanya  berlaku  dengan  ibunya  saja.  Sedangkan  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  anak  yang  dilahirkan  dalam  suatu perkawinan  yang  sah  akan  mempunyai  hubungan  kekerabatan  dengan ayah  dan  ibunya,  meskipun  usia  perkawinan  mereka  belum  enam  bulan, karena  peraturan  perundang-undangan  tidak  mengatur  tentang  usia kehamilan  seorang  wanita.
Nikah  yang  tidak  dilakukan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah tidak  diakui  keabsahannya  oleh  negara,  meskipun  nikah  tersebut  telah dilakukan  sesuai  dengan  tata  cara  sebagaimana  yang  telah  diatur  oleh Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Peraturan pelaksanaannya  (tata  cara  ini  berasal  dari  hukum  Islam).  Nikah  yang  hanya disandarkan  pada  tata  cara  keagamaan  saja  dianggap  sebagai  perkawinan liar.  Status  anak  yang  dilahirkan  juga  liar,  negara  tidak  mengakui keberadaan  anak  itu.  Nikah  seperti  ini  disebut  sebagai  "nikah  sirri"'. Masyarakat  mengakui  akan  keberadaan  nikah  seperti  ini.  Salah  satu  cara yang  dapat  dilakukan  untuk  memperoleh  status  nikah  dan  status  anak adalah  dengan  itsbat  nikah  (penetapan  nikah)  sebagaimana  bunyi  pasal  7 Kompilasi  hukum  Islam.
Terdapat  perbedaan  perlakuan  atas  kasus-kasus  yang  bermasalah menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  KHI  mengakui keabsahan  kawin  hamil,  tetapi  tidak  mau  mengakui  akan  keabsahan  nikah sirri.  Dua  hal  tersebut  sebenarnya  merupakan  kasus  yang  sering  terjadi  di
masyarakat.  Contoh  kasus  atas  tidak  diakuinya  nikah  sirri  adalah  hasil putusan  Pengadilan  Agama  Surabaya  Nomor  37/  Pdt  P/  2003  PA  tanggal  6 Januari  2004  atas  permohonan  itsbat  nikah  atas  perkawinan  yang  telah dilakukan  oleh  Romeo  dan  Vera  yang  tidak  dicatatkan  pada  Pegawai Pencatat  Nikah  (nikah  sirri).  (http://www.adln.lib.unair.ac.id)
8. Syarat-syarat  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang  Perkawinan
Seperti  telah  diketahui  bahwa  syarat-syarat  perkawinan  ini  diatur dalam  pasal  6 sampai  dengan  pasal 11.
Menurut  Wantjik  Saleh,  syarat-syarat  tersebut  adalah  :
i. Persetujuan  kedua calon  mempelai,
ii. Pria  sudah  berumur  19 tahun,  wanita  16 tahun,
iii. Izin  orangtua/Pengadilan  kalau  belum  berumur  21 tahun,
iv. Tidak  masih  terikat  dalam  suatu  perkawinan,
v. Tidak  cerai  untuk  kedua  kali  dengan  suami/isteri  yang  sama,  yang hendak  dikawini,
vi. Bagi  janda,  sudah  lewat  waktu  tunggu,
vii. Sudah  memberi  tahu  kepada  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  10  hari sebelum  dilangsungkan  perkawinan,
viii. Tidak  ada yang  mengajukan  pencegahan,
ix. Tidak  ada larangan  karena :
1) berhubungan  darah dalam  garis  lurus  ke bawha  ataupun  ke atas;
2) berhubungan  dalam  garis  keturunan  menyamping;
3) berhubungan  semenda;
4) berhubungan  susuan;
5) berhubungan  saudara  dengan  isteri  atau  sebagai  bibi  atau kemenakan  isteri,  dalam  hal  seorang  suami  beristeri  lebih  dari seorang;
6) mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain yang  belaku  dilarang  kawin.  (Wantjik  Saleh,  1982:lampiran).
9. Syarat sahnya Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam
i. Adanya  Wali  Nikah
1. Susunan  wali  dalam  suatu  pernikahan,  yaitu  :
a) Ayah  kandung,
b) Kakek dari  ayah  dan ke atas,
c) Saudara  laki-laki  kandung,
d) Saudara  laki-laki  seayah,
e) Anak  saudara  laki-laki  kandung  (keponakan),
f) Anak  saudara  laki-laki  seayah  dan  seterusnya,
g) Paman  atau saudara  laki-laki  ayah  kandung,
h) Paman  atau saudara  laki-laki  ayah  seayah,
i) Anak  paman  saudara  laki-laki  ayah  kandung  (sepupu),
j) Anak  paman  saudara  laki-laki  ayah  seayah  dan seterusnya,
k) Paman  ayah,
l) Anak  paman  ayah  (sepupu  ayah),
m) Paman  kakek, kemudian  anaknya,
n) Paman  ayah  kakek,  kemudian  anaknya  dan  begitu  seterusnya, dengan  catatan  yang  kandung  lebih  didahulukan  dari  yang seayah,  baik  saudara  paman  dan  lain-lain.  (Ust.  Segaf  Hasan Baharun,  2005 :  18-19).
2. Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  wali  nikah,  adalah  :
i. Wali  nikah  itu  harus  mencapai  batas  baligh,  maka  berpindah kepada  yang  setelahnya  dalam  tertib  wali  jika  dia  masih  kecil walaupun  sudah  mumayyiz.  Misalnya  wali  nikahnya  adalah saudaranya  tapi  dia  masih  kecil,  maka  berpindah  hak  wali nikahnya  kepada  ponakannya  (anak  laki-laki  dari  saudara  laki- laki,  dan  jika  masih  kecil  juga  maka  berpindah  kepada pamannya  dan begitu  seterusnya.
ii. Wali  nikah  tersebut  berakal  sehat.  Jika  dia  gila,  berpindah kepada yang  setelahnya  dalam  tertib  wali  nikah.
iii. Wali  nikah  itu  bukan  seorang  yang  fasik,  yaitu  orang  yang pernah  berbuat  dosa  besar.  Jika  dia  itu  adalah  seorang  yang
fasik  maka  berpindah  kepada  ab’ad  (yang  setelahnya  dalam tertib  wali  nikah).
iv. Wali  nikah  itu  tidak  sedang  menjalankan  ibadah  haji  atau umroh.  Dan  jika  sedang  berihram  baik  haji  maupun  umroh maka  tidak  sah  pernikahannya.  Dan  jika  terpaksa  harus dilangsungkan  pernikahan  tersebut  maka  yang  mengawinkan adalah  wali  hakim  (petugas  KUA).
v. Dia  mengawinkan  dengan  kemauannya,  bukan  terpaksa.  Maka jika  ada  wali  nikah  yang  menikahkan  calon  istri  karena  dipaksa seseorang  maka  hukum  nikahnya  tidak  sah.  (Ust.  Segaf Baharun,  2005 :  21-22).
Tugas  seorang  wali  adalah  menikahkan  mempelai  laki-laki  dengan mempelai  wanita.  Juga  bisa  meminta  bantuan  orang  lain,  misalnya menyerahkan  kepada  penghulu  untuk  menikahkan  kedua  calon mempelai  tersebut.
ii. Adanya  Suami
Rukun  yang  kedua  dari  suatu  perkawinan  adalah  suami,  di  mana seorang  suami  merupakan  salah  satu  dari  dua  orang  yang  akan menjalani  pernikahan  itu  sendiri.

## iii. Adanya  Istri
Sebagaimana  seorang  suami,  istri  juga  merupakan  salah  satu  dari  dua orang  yang  akan  melangsungkan  pernikahan.  Jadi  seorang  istri haruslah  menjadi  salah  satu dari  rukun  pernikahan.
iv. Adanya  saksi  nikah
Untuk  menjadi  saksi  nikah,  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut  :
1. Beragama  Islam,
2. Dewasa  dan berakal  sehat,
3. Mengerti  ijab  Kabul,
4. Dua  orang  laki-laki,
5. Hadir  dalam  akad nikah,
6. Dapat berlaku  adil.  (Tim  Penulis  Arafah,  1995 : 62).
7. Tidak  tuna  rungu  atau  tuli.  (Kompilasi  Hukum  Islam,  pasal  25).
v. Ijab Qabul
Untuk  terjadinya  aqad  yang  mempunyai  akibat-akibat  hukum  pada suami-isteri  haruslah  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut  :
1. Kedua belah  pihak  sudah  tamyiz
Apabila  salah  satu  pihak  ada  yang  gila  atau  masih  kecild  an  belum tamyiz  (belum  dapat  membedakan  benar  dan  salah),  maka pernikahannya  tidak  sah.
Ijab  qabulnya  dalam  satu  majlis,  yaitu  ketika  mengucapkan  ijab  qabul  tidak boleh  diselingi  dengan  kata-kata lain.  (Sayyid  Sabiq,  1995:49).
D. Kesimpulan
1. Akibat  Hukum  Dari  Pelaksanaan  Kawin  Sirri  Dikaitkan  Dengan Ketentuan  Pasal 2 Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974
Suatu  perkawinan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  agama dan  kepercayaan  masing-masing  akibat  hukumnya  adalah  sah,  walaupun tidak  dicatatkan  pada  instansi  yang  berwenang.  Karena  hingga  saat  ini tidak  ada  satu  ketentuanpun  yang  menyatakan  bahwa  pencatatan perkawinan  adalah  salah  satu  syarat  sahnya  perkawinan  itu  sendiri.
Mengingat  pentingnya  apencatatan  perkawinan,  seperti  halnya pencatatan  peristiwa  kehidupan  yang  lainnya  (kelahiran  dan  kematian), maka  lahirlah  suatu  keharusan  pencatatan  perkawinan.  Berkaitan  dengan hal  tersebut,  maka  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  menjadi  kurang  kuat perlindungan  hukumnya,  karena  yang  bersangkutan  tidak  memiliki  bukti otentik  yang  sifatnya  kuat.  Kenyataan  tersebut  membawa  akibat  hukum lain,  yaitu  bahwa  yang  bersangkutan  hendaknya  segera  mengajukan permohonan  itsbat  nikah  (penetapan  sahnya  nikah)  pada  Pengadilan Agama  setempat.  Sehingga  pada  akhirnya  perkawinan  orang  tersebut menjadi selaras/sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  dan  kepentingan  hukum  yang  terkandung  di  dalamnya  juga terlindungi.
2. Cara  Memperoleh Bukti Otentik  Atas Pelaksanaan Kawin  Sirri
Bagi  mereka  yang  terlanjur  melakukan  kawin  sirri  dan  ingin memperoleh  bukti  otentik,  maka  cara  terbaik  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  (penetapan  sahnya  nikah) secepatnya  pada Pengadilan  Agama  setempat.
Untuk  itu  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  adalah  :
a. Mendatangi  Kantor  Pembantu  Pencatat  Nikah  (PPN)  untuk  meminta blanko-blanko  yang  dapat  diisi  oleh  orang  yang  bersangkutan, sehingga  jelas  bahwa  yang  bersangkutan  tersebut  pernah  menikah secara sah
b. Isi  dari  blanko-blanko  tersebut  oleh  Desa  (Kepala  Desa)  yang bersangkutan  digunakan  sebagai  dasar  untuk  membuatkan  Surat Keterangan  dari  Desa,  yang  menjelaskan  bahwa  yang  bersangkutan pernah  menikah  pada  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  dengan  wlai,  saksi- saksi  dan bentuk  serta jumlah  mahar  yang  disebutkan  secara jelas
c. Mendatangi KUA setempat. Kemudian pihak KUA tersebut mengeluarkan  Surat  Keternagna  yang  isinya  sesuai  dengan  Surat Keterangan  dari  desa, seperti  yang  telah  tersebut  di atas
Pelimpahan  ke  Pengadilan  Agama  setempat,  dalam  jangka  waktu  maksimal  30 hari,  sebelum  sidang  itsbat  nikah  digelar.  Setelah  sidang  berakhir  dan  keluar putusan  dari  Hakim  Pengadilan  Agmaa  yang  bersangkutan,  maka  kutipan putusan  itu  dibawa  ke  KUA  setempat  untuk  kemudian  diterbitkan  Surat  Nikah (akta nikah).  Sehingga  orang  yang  bersangkutan  memiliki  bukti  otentik.

## DAFTAR  PUSTAKA
Depag  RI., Al-Qur'an  dan Terjemahannya , Jakarta, 1989.
Effendi,  H.  Satria, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer ,  Jakarta  : Prenada  Media, 2004.
Hadi,  Sutrisno,  MA, Metodologi Research, Yogyakarta  :  Andi  Offset,  1980.
Lukman  A. Irfan, Nikah , Depok : Pustaka  Insan  Madani,  2007
Prawirohamidjojo,  S  dan  A.  Safioedin,  1986, Hukum  Orang  Dan  Keluarga . Bandung.
Ramulyo, M.I.,  1985, Tinjauan Beberapa  Pasal  Undang-undang Nomor  1  Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam , Jakarta : Indo  Hilleo.
Sabiq, S., 1995, Fiqih Sunnah 7 , Bandung  : PT Al  Ma’arif
Saleh,  K.W., 1982, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta :  Ghalia  Indonesia
Segaf,  Hasan  Baharun, Bagaimanakah  Anda  Menikah?  Dan  Mengatasi Permasalahannya , Bangil  :  Ma’had Darullughah  Wadda'wah,  2005.
Siddiq,  A., 1983. Hukum Perkawinan Islam , Jakarta : Tinta  Mas.
Soekanto,  s.,  1984. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta  :  Universitas  Indonesia Press.
Soemitro,  R.H.  1990. Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimeiri .,  Jakarta  :  Ghalia Indonesia.
Soerojo,  Wignjodipoero, Pengantar  Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat ,  Jakarta  :  PT Toko Gunung  Agung,  1995.
Subekti,  R  dan  R.  Tjitrosudibio.  1999. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata , Jakarta :  PT. Pradnya  Paramitra.
_________,  Badan  Penerbit  Universitas  Jember,  1998, Pedoman  Penulisan  Karya Ilmiah , Jember.
_________,  Departemen  Kehakiman  Republik  Indonesia,  1995, Bahan  Pokok Penyuluhan  Hukum  Undang-Undang  Perkawinan ,  Jakarta  :  Proyek Penyuluhan  Hukum.