## KONSEP DISTRIBUSI DAN BASE VALUE SISTEM EKONOMI ISLAM
St. Samsuduha Universitas Muslim Indonesia samsuduha1967@gmail.com

## Abstract
This paper reviews the concept of distribution and the base value of the Islamic economic system. These  two  themes  are  interrelated  discourses  with  one  another.  As  understood,  the  Islamic economic system aspires to an economic order that is just and beneficial for human life. Therefore, distribution as one of the market instruments in the economic world must effectively take place in the corridor of positive and fair values. The results of the study in this paper concluded that; First, distribution in economic studies is a system of distributing goods and services from producers to consumers. This process is a stage that takes place to synchronize the stages of production of goods with sales. Distribution is an important aspect that determines the adequacy of goods needs in the community. Therefore, the balance can be maximized through the selection of distribution channels in an effective, fair and sustainable manner. Second, the Islamic economic system provides a basic value  formulation  that  can  be  used  as  a  benchmark  in  the  distribution  process.  Thus,  the distribution made must be in line with the basic value of ownership; the basic value of freedom; basic values of justice; basic value of balance; and the value of togetherness.
Key Word: Distribution, Islamic Economic System

## Abstrak
Tulisan ini mengulas tentang konsep distribusi dan base value sistem ekonomi Islam. Dua tema ini merupakan  diskursus  yang  saling  bertemali  antara  satu  dengan  yang  lain.  Seperti  dipahami, sistem ekonomi Islam mencita-citakan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan bermaslahat bagi kehidupan  manusia.  Oleh  karena  itu,  distribusi  sebagai  salah  satu  piranti  pasar  dalam  dunia ekonomi harus secara efektif berlangsung dalam koridor nilai-nilai yang positif dan berkeadilan. Hasil kajian dalam penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa; Pertama, distribusi dalam kajian ekonomi  merupakan  sistem  penyaluran  barang  dan  jasa  dari  produsen  kepada  konsumennya. Proses ini merupakan tahapan yang berlangsung untuk menyingkronkan tahapan produksi barang dengan  penjualannya.  Distribusi  merupakan  aspek  penting  yang  menentukan  ketercukupan kebutuhan barang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kesimbangannya dapat dimaksimalkan melalui  pemilihan  saluran distribusi  secara  efektif,  adil,  dan berkesinambungan.  Kedua, sistem ekonomi  Islam  memberikan  rumusan  nilai  dasar  yang  dapat  dijadikan  patokan  dalam  proses distribusi.  Dengan  demikian,  distribusi  yang  dilakukan  haruslah  sejalan  dengan  nilai  dasar kepemilikan;  nilai  dasar  kebebasan;  nilai  dasar  keadilan;  nilai  dasar  keseimbangan;  dan  nilai kebersamaan.
Kata Kunci: Distribusi, Sistem Ekonomi Islam

## Pendahuluan
Distribusi menjadi salah satu diskursus dalam ilmu ekonomi yang secara umum berkaitan dengan  barang  dan  jasa  untuk  pemenuhan  kebutuhan  umat  manusia  di  dunia.  Sebagai  salah satu instrumen penting penyebaran barang dan jasa, proses distribusi menjadi elemen penting khususnya dalam aktivitas perekonomian. Distribusi menjadi perantara atau menduduki posisi tengahan antara proses produksi dan konsumsi.
Suatu  barang  hasil  produksi  harus  melalui  tahapan  distribusi  untuk  sampai  kepada konsumennya.  Dengan  istilah  lain  jika  tidak  ada  distribusi  maka  proses  konsumsi  akan
tergangu  secara  signifikan.  Barang  haruslah  sampai  ke  tangan  konsumen  melalui  distribusi secara maksimal untuk menghindari penumpukan kebutuhan atau kelangkaan barang di tengah umat.
Realitas  sosial  ekonomi  menunjukkan  bahwa  terkadang  terjadi  kelangkaan  barang  di tengah  umat.  Hal  ini  tentunya  berkaitan  dengan  aspek  produksi  yang  terkadang  terjadi penimbunan karena distributor barang bersikap tidak adil untuk mengejar keuntungan modal yang lebih besar. Islam menentang keras praktik yang tidak adil dalam ekonomi semacam ini karena  telah  ditentukan  standar  yang  bersifat  maslahat  secara  universal,  misalnya  dengan mewujudkan  keadilan  dalam  distribusi  harta  dalam  kehidupan  masyarakat  maupun tanggungjawab secara individu.
Umat  dapat  sejahtera  sangat  tergantung  pada  model  sistem  ekonomi  yang  dianut  oleh suatu bangsa. Sistem ekonomi liberal yang cenderung berorientasi kapital tidak memberikan keseimbangan yang mumpuni bagi masalah ekonomi. Persaingan bebas akan terjadi sehingga terkadang  setiap  orang  menghalalkan  segala  cara,  termasuk  salah  satunya  adalah  monopoli sektor distribusi. Berbeda dengan proses tersebut, Islam justru menawarkan konsepsi distribusi secara berkeadilan karena hal ini berkaitan dengan moralitas ekonomi yang berkeadilan dan berkeseimbangan secara individual maupun dalam konteks komunitas pemodal dalam dunia ekonomi.
Sejalan dengan ulasan tentang moralitas ekonomi tersebut, Noor (2013: 80) menjelaskan bahwa Islam menekankan kegiatan perekonomian yang saling memberikan keuntungan. Oleh karena  itu,  mencari  keuntungan  yang  merugikan  orang  lain  merupakan  perbuatan  yang bertentangan  dengan  nilai  Islam.  Dalam  Islam  terdapat  istilah gharar baik  dalam  transaksi maupun kegiatan ekonomi lainnya akan hanya akan merusak keseimbangan pasar yang adil. Dengan  demikian,  setiap  individu  harus  memahami  nilai-nilai  ekonomis  yang  dirumuskan dalam  Islam  sebagai  instrumen  pemahaman  melakukan  praktik  ekonomi  yang  lebih bermaslahat.
Salah  satu  aspek  pemahaman  tersebut  yaitu  berkaitan  dengan  konsep  distribusi  yang sangat penting dikomparasikan dengan base value atau nilai dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam. Sejalan dengan hal ini, (Sudarsono, 2004: 234) mengemukakan bahwa distribusi merupakan bidang penting dalam kajian perekonomian. Pembahasan distribusi dalam kerangka  teori  ekonomi  mikro,  baik  itu  dalam  ekonomi  Islam  maupun  sistem  kapitalis, memberikan  porsi  kajian  karena  umumnya  aspek  distribusi  tidak  hanya  berkaitan  dengan
perekonomian  semata  namun  juga  berkaitan  dengan  dimensi  sosial  politik  sehingga  sangat mengundang perhatian pemikir ekonomi Islam.
Distribusi  yang  baik akan  dikenali  melalui  karakteristiknya  yang  dilakukan  secara  adil dan jujur. Islam sangat terkoneksi dengan landasan moralitas tersebut karena Islam menjadikan dua  sikap  itu  sebagai  nilai  dasar  dalam  sistem  ekonomi  Islam.  Aspek  nilai  dasar  lainnya mencakup nilai kebersamaan dan keseimbangan sehingga proses distribusi haruslah berjalan secara  efektif.  Dinamika  kebersamaan  haruslah  terbangun  karena  distribusi  merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan pelibatan dan kerjasama banyak orang di seluruh dunia. Hilangnya keseimbangan akan mengganggu koneksitas banyak individu yang tentunya dapat berdampak konflik dan kerugian.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  kajian  berkaitan  dengan  konsep  distribusi  dan base value sistem ekonomi Islam penting dilakukan untuk menelaah data literatur yang berkaitan dengan  dua  topik  tersebut  dalam  penulisan  ini  dengan  menggunakan  pendekatan  kajian kepustakaan (library research) .
Rumusan Masalah
Berdasarkan  pendahuluan  di  atas,  rumusan  masalah  penulisan  ini  adalah  “Bagaimana konsep distribu dan base value sistem ekonomi Islam?”

## Pembahasan

## 1. Konsep Distribusi
Distribusi  secara  sederhana  dapat  dipahami  sebagai  suatu  kegiatan  ekonomi  yang berkaitan  dengan  proses  pemasaran.  Kegiatan  pada  tahapan  ini  diharapkan  memperlancar penyediaan  barang  dan  jasa  atau  dapat  pula  dipahami  sebagai  proses  pemindahan  bahan produksi dari produsen untuk menjangkau kebutuhan konsumen. Saat ini, kegiatan distribusi berjalan secara masif di dunia. Hal ini dapat diamati di Indonesia bahwa proses distribusi ini juga dilakukan di dalam negeri menggunakan Jalur Tol Laut yang menjadi koneksi antar pula di Indonesia.
Defenisi  distribusi  dapat  dilihat  dalam  KBBI  (Anwar,  2001:  125)  distribusi  diartikan sebagai pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Dengan  demikian,  distribusi  menjadi  perantara  antara  produsen  dengan  konsumen  dan penghubungan banyak tempat yang tersebar.
Azis  (2008:  86)  mengemukakan  bahwa  arus  barang  atau  jasa  dapat  diperlancar  dari produsen  kepada  konsumen  dengan  memilih  secara  tepat  dana  efektif  saluran  distribusi. Penggunaan  istilah  saluran  distribusi terkadang  pula  disebut  sebagai  saluran  pemasaran  dan
saluran  perdagangan,  sehingga  defenisinya  terkadang  dirumuskan  secara  sempit  maupun secara luas berdasarkan sudut pandang banyak penulis atau pemikir. Selanjutnya, Kotler (Aziz, 2008:  87)  menjelaskan  bahwa  distribusi  tidak  lain  sebagai  himpunan  perusahan  maupun perseorangan yang pada praktiknya mengambil alih hak maupun membantu mengalihkan hak atas barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.
Distribusi  memiliki  makna  yang  lebih  luas  dalam  paradigma  ekonomi  Islam  yang mengkonstruksi distribusi sebagai proses yang meliputi pengaturan hak milik, unsur produksi dan  sumber  kekayaan.  Cakupan  tersebutlah  yang  menjadikan  distribusi  sebagai  salah  satu masalah serius dan yang utama dalam praktik ekonomi Islam. Aspek distribusi berkaitan erat dengan  kesejahteraan  masyarakat  yang  dapat  diukur  dengan  pemenuhan  kebutuhan  setiap individu  masyarakat.  Dengan  demikian  Islam  memandang  distribusi  bukan  atas  dasar penawaran  dan  permintaan,  cadangan  devisa,  nilai  mata  uang,  dan  indeks  berbagai  harga sebagaimana halnya dalam sistem ekonomi kapitalisme (An-Nabhani, 2004: 16)
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa distribusi merupakan aspek pokok yang sangat strategi dalam ilmu ekonomi. Islam memandang distribusi sebagai suatu  proses  mensejahterahkan  masyarakat  melalui  pemenuhan  kebutuhan  individu masyarakat.  Distribusi  menjadi  perantara  antara  produsen  dengan  konsumen  maupun pengantara antara berbagai tempat yang terpisah. Distribusi harus mengjangkau semua lapisan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan sehingga tercipta keseimbangan sosial.

## a. Jenis dan Fungsi Distribusi
Sopiah dan Syihabudhin (2008: 128) mengemukakan beberapa jenis distribusi dilihat dari segi rantai prosesnya, sebagai berikut.
Pertama, distribusi langsung. Jenis distribusi ini merupakan pemindahan langsung barang dari produsen ke pelanggan.
Kedua, distribusi primer. Proses jenis distribusi ini melalui pemindahan barang yang dilakukan oleh produsen ke gedung barang yang tersedia sebagai titik perantara.
Ketiga, distribusi sekunder. Prosesnya merupakan pemindahan barang dari gudang perantara ke pelanggan. Jenis ini dapat dikatan sebagai kelanjutan dari jenis distribusi primer.
Ketiga  jenis  distribusi  tersebut  memainkan  peranan  masing-masing.  Dilihat  dari  aspek fungsinya,  distribusi  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  bentuk  yaikni  fungsi  pokok  dan fungsi tambahan sebagaimana dijelaskan oleh Assauri (2015: 20-25), sebagai berikut.
1) Fungsi Pokok Distribusi
Distribusi memiliki fungsi pokok meliputi pengangkutan, penjualan, pembelian, penyimpanan, pembakuan standar kualitas barang dan penanggung resiko. Beberapa fungsi pokok ini lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.
a) Pengangkutan. Jarak antara produsen dengan konsumen yang berbeda mengharuskan upaya pengangkutan  barang  dengan  menggunakan  transportasi  untuk  lebih  mengefisienkan. Distribusi memiliki fungsi pengangkutan untuk memindahkan barang kepada konsumen.
b) Penjualan (selling). Penjualan  selalu  dilakukan  oleh  produsen  sebagai  suatu  proses pengalihan hak atas suatu barang sehingga konsumen dapat menggunakan barang tersebut. c) Pembelian (buying). Proses  pengalihan  hak  tersebut  haruslah  melalui  pembelian  yang dilakukan oleh konsumen sebagai individu yang membutuhkan barang dari produsen atau pemilik barang.
d) Penyimpanan (strooring). Barang  yang  akan  disalurkan  seperti  biasanya  akan  disimpan terlebih  dahulu  untuk  menjamin  kesinambungan  dan  keselamatan  serta  keutuhan barang. Penyimpanan atau penggudangan juga membantu menjaga kualitas barang sehingga tidak mudah rusak.
e) Pembakuan  standar  kualitas  barang.  Standar  ketentuan  mutu,  jenis  dan  ukuran  barang merupakan  hal  penting  yang  selalu  diperhatikan  baik  oleh  produsen  maupun  konsumen. Sehingga ukuran standar barang dan kualitasnya haruslah sesuai dengan harapan.
f) Penanggung resiko. Hal ini ditanggung oleh distributor atas berbagai resiko yang bersifat kerusakan maupun adanya penyusutan barang selama proses distribusi.

## 2) Fungsi Tambahan
Fungsi  tambahan  distribusi  meliputi  penyeleksian,  pengemasan,  dan  pemberian  informasi, sebagai berikut.
a) Penyeleksian.  Fungsi  penyeleksian  diperlukan  dalam  proses  distribusi  hasil  produksi, apalagi hasil produksi yang dikumpulkan dari berbagai tempat atau pengusaha. Hal ini juga dimaksudkan untuk memastikan kondisi barang yang dikumpulkan sebelum didistribusikan.
b) Pengemasan. Fungsi ini membantu melindungi kualitas barang dari kerusakan atau hilang selama  proses  pendistribusian.  Dengan  demikian,  barang  haruslah  dikemas  dengan  baik untuk menghindari berbagai kemungkinan resiko kerugian.
c) Memberi  informasi.  Informasi  yang  maksimal  harus  diberikan  kepada  setiap  perwakilan sehingga  konsumen  dapat  memperoleh  informasi  dari  setiap  perwakilan  yang  ada,  bisa dilakukan melalui iklan.

## b. Karakteristik Saluran Distribusi
Distribusi  dapat  diefektifkan  melalui  berbagai  bentuk  saluran  distribusi.  Saluran distribusi dapat memaksimalkan pendistribusian barang ke konsumen secara tepat waktu. Dengan  demikian,  karakteristik  saluran  distribusi  dapat  dipahami  untuk  menjadi  acuan pengambilan  kebijakan  secara tepat  menggunakan  saluran  secara  tepat  untuk  menjamin kesinambungan penyediaan barang pada setiap titik mata rantai saluran.
Abdullah  (2014:  225)  mengemukakan  bahwa  saluran  distribusi  diperlukan  karena perbedaan  yang  dapat  menimbulkan  kesenjangan  antara  produksi  dan  konsumsi.  Selain itu, terdapat pula perbedaan jarak secara geografis dan sebaran konsumen di mana-mana. Kondisi tersebut menjadikan lembaga penyaluran berperan sangat penting dalam proses distribusi.
Pentingnya  eksistensi  saluran  tersebut  dapat  dilihat  dari  segi  fungsi  saluran distribusi. Hamali (2016: 206) mengemukakan beberapa fungsi saluran distribusi sebagai berikut.
Pertama, fungsi transaksi. Saluran distribusi berperan dalam kegiatan komunikasi dengan  calon  pelanggan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  informasi  manfaat maupun tawaran harga suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
Kedua, fungsi logistik.  Saluran distribusi berfungsi sebagai lembaga logistik yang melakukan tahapan kegiatan penyortiran dan pengangkutan barang. Selain itu, dilakukan pula kegiatan penyimpanan untuk pemeliharan kualitas dan perlindungan barang.
Ketiga, fungsi  fasilitas.  Penelitian  dan  pembiayaan  dilakukan  pada  fungsi  ini meliputi kegiatan mengumpulkan berbagai informasi simpul saluran dan pelanggan. Selain itu,  pembiayaan  juga  dilakukan  sebagai  tahapan  memastikan  bahwa  simpul  saluran memiliki  dana  yang  cukup  sehingga  mempermudah  aliran  barang  yang  terdistribusikan hingga sampai ke konsumen.
Penjelasan  tersebut  menunjukkan  bahwa  saluran  distribusi  memiliki  fungsi  yang sangat  penting  yang  menjadi  penjalin  seluruh  elemen  yang  ada.  Sejalan  dengan  hal  ini (Wahjono, 2010: 228-229) menjelaskan bahwa saluran distribusi memiliki elemen-elemen vital  seperti  perantara  seperti  pengecer,  pedagang  grosir  dan  pedagang  besar.  Pengecer menjual barang yang diperoleh dari produsen secara langsung. Pedagang grosir menjual barang  yang  diperoleh  dari  produsen  dalam  skala  besar.  Sedangkan  pedagang  besar menjual hasil produksi produsen dengan kapasitas yang jaug lebih besar lagi.

## c. Prinsip Moral dalam Distribusi
Proses distribusi dilandasi dengan moralitas sebagai acuan nilai keseimbangan dan keadilan. Qardhawi (1997: 252) mengemukakan beberapa nilai moral sebagai berikut.
Pertama, nilai  kebebasan  berlandaskan  keyakinan  kepadaNya.  Nilai  ini  membuat seseorang beriman kepada Allah Swt jauh dari sifat merampas kebebasan orang lain. Tidak pula  memiliki  sifat  memperdaya  karena  menghormati  fitrah  dan  menjaga  kemuliaan dirinya.
Kedua, hak milik pribadi. Hak milik dalam konteks ini berkaitan dengan kebebasan menentukan resiko dari apa yang dilakukan serta mendapatkankan hasil keuntungan dari apa yang telah dilakukan.
Ketiga, warisan termasuk hak milik paling menonjol. Dalam warisan ini maslahah individu, keluarga dan masyarakat sangat terjaga.
Keempat, nilai  keadilan  merupakan  sikap  tengahan  yang  meliputi  prinsip-prinsip keadilan yaitu; (1) membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan usahanya; (2) pemerataan  kesempatan; ( 3)  memenuhi  hak-hak  pekerja; ( 4)  takaful (kesetiakawanan  yang  menyeluruh); ( 5)  mendekatkan  jurang  perbedaan  antara manusia.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  moralitas  menjadi dasar  penting  yang  mengarahkan  distribusi  berlangsung  secara  adil  dan berkeseimbangan.  Islam  menawarkan  prinsip  moralitas  semacam  itu  untuk kemaslahan  produsen  maupun  konsumen.  Afzalurrahman  (1995:  79) mengemukakan  bahwa  Islam  tidak  membenarkan  kepemilikan  kekayaan  lahiriah secara  melampui  batas.  Untuk  mengontrol  hal  tersebut,  Islam  mencegah penimbunan  harta  dengan  memandang  setiap  individu  membelanjakan  hartanya demi kebaikan masyarakat.

## 2. Konsep Base Value Sistem Ekonomi Islam
Sistem  ekonomi  Islam  terarah  pada  pencapaian  kualitas  ekonomi  berbasiskan  pada nilai-nilai Islam seperti ketauhidan dan merujuk pada Al-Qur’an dan As Sunnah. Hal ini merupakan  rujukan  segaligus  pijakan  fundamental  dalam  pemenuhan  kebutuhan  umat manusia.  Sistem  ekonomi  Islam  memastika  kesempatan  pemerolehan  dan  pemenuhan kebutuhan  bagi  semua  orang  sehingga  mencegah  adanya  pemusatan  barang  yang  dapat berdampak pada keseimbangan barang. Hal ini dapat dihindari apabila distribusi berjalan sesuai nila-nilai dasar sistem ekonomi Islam untuk merawat stabilitas dan pertumbuhan.
Rahman  (1995:  10)  mengemukakan  bahwa  sistem  ekonomi  Islam  berbeda  dengan sistem  ekonomi  kapitalis  dan  sosialis.  Dalam  konteks  beberapa  hal  tertentu  merupakan pertentangan  kedunya.  Sistem  ekonomi  Islam  memiliki  nilai  kebaikan  yang  ada  pada sistem kapitalis dan sosialis, dan terbebas dari kelemahan kedua sistem tersebut. Relasi antara  individu  terjalin  dalam  spirit  saling  membantu  dalam  sistem  ekonomi  Islam. Dengan  demikian,  sistem  ini  memberikan  ruang  kemudahan  bagi  setiap  individu  dan memberikan landasan moralitas tanggungjawab kepada individu lainnya.

## a. Prinsip Sistem Ekonomi Islam
Sejalan  dengan  penjelasan  tersebut,  Karim  (Mundir,  dkk,  2015:  141-145) mengemukakan bahwa ekonomi syariah merupakan bangunan yang bertumpu pada lima nilai unversal dalam Islam. Kelima nilai universal tersebut meliputi; (1) nilai ketauhidan atau penghambaan hanya kepada Allah Swt; (2) nilai keadilan (al-‘adl); (3) keteladanan Rasulullah Saw (nubuwwah); (4) kepemimpinan manusia sebagai khalifah di muka bumi;
(5)  berorientasi  keakhiratan (ma’ad). Nilai-nilai  universal  ini  dapat  diterapkan  secara konkrit oleh pelaku ekonomi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai universal dalam Islam tersebut  menumbuhkan  prinsip-prinsip  mulia  dalam  sistem  ekonom  seperti  konsep kepemilikan  majemuk (multiple  ownership), kebebasan  perilaku (freedom  of  act), dan keadilan sosial (social justice). Ketiga prinsip ini diuraikan sebagai berikut.
Pertama, prinsip multiple ownership. Sistem ekonomi Islam menegaskan kepemilikan hakiki  hanya  Allah  Swt.  Manusia  memiliki  segala  sesuatu  di  duni  hanya  bersifat sementara. Atas semua kepemilikan tersebutlah manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Kedua, prinsip freedom  of  act. Sistem  ekonomi  Islam  mengakui  manusia  menjadi entitas  yang  bebas  dan  mandiri.  Hal  ini  diakui  selama  tidak  mengganggu  kebebasan individu lainnya. Hal ini secara alamiah dapat memberikan efek pada mekanisme pasar yang seimbang dalam transaksi perekonomian pasar.
Ketiga, prinsip social justice. Dalam hal ini terbangun kesadaran suka sama suka atau saling  berterima  sehingga  menghindarkan  perilaku  zalim  kepada  yang  lainnya.  Dalam konteks tertentu pemerinta haruslah mengintervensi harga maupun pasar untuk menjamin keadilan sosial.
Sejalan dengan penjelasan tersebut di atas, Rivai dan Buchari (2009: 20) menjelaskan beberapa prinsip dasar sistem ekonomi Islam, sebagai berikut.
1) Kebebasan individu secara  penuh untuk berpendapat dan mengambil keputusan selama tidak menyimpang dari syariat Islam. Prinsip ini tertuju pada pencapaian kesajahteraan masyarakat serta upaya menghidari kekacauan sosial.
2) Hak individual diakui dalam syariat Islam dalam hal hak atas harta selama tidak merugikan masyarakat lainnya.
3) Individu  ekonomi  yang  berbeda  potensi  diakui  dalam  syariat  Islam.  Dengan demikian  terbuka  peluang  bagi  setiap  orang  untuk  mengembangkan kemampuannya  dalam  aktivitas  perekonomian.  Islam  memberikan  dasar  kaidah untuk  menghidari  monopoli  kekayaan  seseorang  atas  orang  lain  yang  dapat mengabaikan kepentingan umum.
4) Islam  mendorong  terwujudnya  tatanan  masyarakat  yang  memiliki  kesamaan ekonomi dan kesamaan sosial. Dengan demikian, kekayaan dalam suatu bangsa tidak  bisa  dimonopoli  seseoran  karena  semua  individu  memiliki  peluang  yang sama.
5) Islam memberikan desain sistem yang baik tentang jaminan sosial tiap individu dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap individu memiliki hak hidup  layak dan manusiawi.
6) Inlam  menjadi  instrumen  efektif  pencegahan  konsentrasi  kekayaan  pada sekelompok  kecil  orang.  Sehingga  semua  kakayaan  yang  diperoleh  dianjurkan untu diberikan pada masyarakat melalui mekanisme syariat yang telah ditentukan.
7) Secara  tegas  Islam  sangat  melarang  penimbunan  kekayaan.  Hal  ini  dkarenakan dapat  merusak  sistem  perekonomian  umat.  Dengan  demikian,  Islam  akan memberikan seperangkat sanksi keras pada para pelaku yang melanggar ketentuan syariat.
8) Praktik  yang  asosial  tidak  ditoleransi  salam  syariat  Islam.  Hal  ini  dkarenakan dapat merugian masyarakat seperti prostitusi, pornografi, ekstasi, minuman keras dan perjudian, klub malam dan diskotik.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  ekonomi  Islam merupakan  alternatif  terbaik  dalam  sistem  perekonomian  dunia.  Jika  sistem  distribusi berakar pada paradigma ideal dan prinsip sistem ekonomi Islam tersebut akan memberikan dampat positif pada dinamika perekonomian. Paradigma ideal dan prinsip ekonomi Islam yang telah dijelaskan tersebut tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam secara umum.

## b. Lima Base Value Sistem Ekonomi Islam
Sistem ekonomi Islam bertumpu pada nilai dasar yang terkonstruk secara ideal dan dapat menentukan kualitas aktivitas perekonomian, termasuk distribusi dalam dunia pasar. Anwar (2012: 115-118) mengemukaka lima nilai dasar ekonomi Islam meliputi; (1) nilai dasar  kepemilikan;  (2) nilai  dasar  kebebasan;  (3) nilai  dasar  keadilan;  (4) nilai  dasar keseimbangan;  dan  (5) nilai  kebersamaan.  Kelima  nilai  dasar  tersebut  lebih  lanjut dijelaskan sebagai berikut.

## 1) Nilai Dasar Kepemilikan
Kepemilikan individual diakui dan sangat dilindungi dalam Islam. Selain itu, Islam juga  mengakui  kepemilikan  masyarakat  dan  negara.  Sifat  kepemilikan ini tidak  bersifat mutlak atau absolut.  Dengan  demikian,  sifat  kepemilikan tersebut  bersifat  relatif dalam artian segala kepemilikan tersebut di dalamnya ada amanah dan kepercayaan Allah Swt.

## 2) Nilai Dasar Kebebasan
Islam menghormati kebebasan namun dengan batasan tertentu yang digariskan dalam syariat.  Sehingga  hal  ini  jelaslah  sangat  berbeda  dengan  sistem  ekonomi  kapital  yang cenderung memberikan kebebasan tanpa batasan sehingga  melahirkan banyak monopoli karena  terbangun  pemikiran  tidak  ada  yang  bisa  membatasi  seseorang  kecuali  dirinya sendiri.  Pemahaman  semacam  ini  akan  melahirkan  kekacauan  karena  keseimbangan dirusak oleh persaingan bebas dengan segala cara.

## 3) Nilai Dasar Keadilan
Nilai  dasar  keadilan  merupakan  hak  setiap  orang.  Tidak  ada  siapapun  yang  dapat melebihkan atau menguranginya karena hal ini merupakan kewenangan Allah Swt. Sejalan dengan  hal  ini,  Antonio  (2001:  16)  menjelaskan  bahwa  konsep  keadilan  dalam  Islam meliputi  semua  aspek  termasuk  dalam  hal  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  sebagai wujud keadilan ekonomi. Islam menghendaki individu dengan pendapatan sesuai amal dan karyanya.

## 4) Nilai Dasar Keseimbangan
Keseimbangan sangat ditekankan dalam Islam. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan keseimbangan  perseorangan,  namun  juga  menekankan  kesimbangan  dunia  dan  akhirat, jasmani  rohani,  keseimbangan  akal  dan  rohani  dan  aspek  lainnya  dalam  kehidupan manusia. Dengan demikian, Islam melarang terjadinya akumulasi kekayaan pada segelintir orang. Jika distribusi bertumpu pada hal ini maka proses pendistribusian barang kepada
konsumen  dan  setiap  saluran  distribusi  akan  merata.  Islam  memandang  kesenjangan kepemilikan individu dalam pemenuhan kebutuhan dapat menjadi ruang praktik kezaliman hak orang lain.
5) Nilai Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan
Islam menekankan kebersamaan sebagai indikator keberimanan individu. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memelihara kebersamaan memungkinkan tidak beriman. Nilai dasar ini menunjukkan bahwa semua individu memiliki potensi yang sama di mata Allah Swt, Islam menawarkan solusi yang melampui batas ras, etnik dan bahasa. Jika konsep distribusi bertumpu pada nilai dasar ini maka tidak ada ketidakadilan dalam hal distribusi barang. Saluran distribusi merupakan suatu jejaring persaudaraan melampaui batas ras dan etnik, bahkan agama. Hal ini ditekankan oleh Antonio (2001: 13) mengemukakan tujuan Islam ingin membentuk tatanan sosial secara solid sehingga setiap individu terikat dalam satu ikatan persaudaraan dan kasih sayang seperti halnya dalam suatu keluarga.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai dasar sistem ekonomi Islam merupakan pijakan ideal yang dapat dijadikan sebagai pedoman distribusi. Dua hal ini saling berkorelasi dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat  umum.  Islam  sangat  melarang  praktik  distributif  yang  sifatnya  zalim  dan meurgikan  orang  lain.  Dengan  demikian,  dasar  kepemilikan  harus  menjadikan  seorang distributor memandang kepemilikannya bersifat relatid dan di dalamnya ada amanah untuk memberdayakan orang lain. Nilai dasar tersebut akan dapat menstimulus perilaku positif dalam distribusi secara baik dan bermaslahat bagi kepentingan bersama dan kepentingan umum.
Sistem  ekonomi  Islam,  dengan  demikian,  merupakan  sistem  tersendiri  yang membedakannya  dengan  sistem  ekonomi  kapitalisme  dan  sosialisme.  Bentuk  distribusi dalam  Islam  pun  berbeda  dengan  sistem  distribusi  lainnya.  Islam  memberikan  solusi keseimbangan  untuk  mencapai  aktivitas  ekonomi  secara  bersama  dna  tentunya  setiap aktivitas bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

## Kesimpulan
Distribusi  dalam  kajian  ekonomi  merupakan  sistem  penyaluran  barang  dan  jasa  dari produsen  kepada  konsumennya.  Proses  ini  merupakan  tahapan  yang  berlangsung  untuk menyingkronkan tahapan produksi barang dengan penjualannya. Distribusi merupakan aspek penting yang menentukan ketercukupan kebutuhan barang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangannya dapat dimaksimalkan melalui pemilihan saluran distribusi secara efektif,
adil,  dan  berkesinambungan.  Sistem  ekonomi  Islam  memberikan  rumusan  nilai  dasar  yang dapat dijadikan patokan dalam proses distribusi. Dengan demikian, distribusi yang dilakukan haruslah sejalan dengan nilai dasar kepemilikan; nilai dasar kebebasan; nilai dasar keadilan; nilai dasar keseimbangan; dan nilai kebersamaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz. 2008. Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Abdullah, Ma’ruf. 2014. Manajemen Bisnis Syariah . Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Afzalurrahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. an-Nabhani,  Taqiyuddin.  2004. Nizham  al-Iqtishadi  fi  al-Islam, Penerjemah  Hafizh Abdurrahman, Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia.
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2011. Bank Syariah dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani. Anwar, Abas. 2012. Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental. Jurnal Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012.
Anwar, Dessy. 2001. Kamus Bahasa Indonesia . Surabaya: Karya Abditama.
Assauri,  Sofjan.  2015. Manajemen  Pemasaran  Dasar  Konsep  dan  Strategi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Mundir, Ahmad dkk. 2015. Perbandingan Sistem Ekonomi . Surabaya: Kopertais IV Press.
Noor,  Ruslan  Abdul  Ghofur.  2013. Konsep  Distribusi  dalam  Ekonomi  Islam  dan  Format Keadilan Ekonomi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rahman, Afzalur. 1995. Doktrin Ekonomi Islam, (terj. Soerojo dan Nastangin). Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
Ridwan,  Ahmad  Hasan.  2013. Manajemen  Baitul  Mal  wat  Tamwil .  Bandung:  CV  Pustaka Setia.
Rivai, Veithzal dan Buchari, Andi. 2009 Islam economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sudarsono, Heri. 2004. Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar) . Yogyakarta: Ekonisia UII.
Sopiah dan Syihabudhin. 2008. Manajemen Bisnis Ritel . Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Qardawi, Yusuf. 1997. Norma dan Etika Islam. Jakarta: Gema Insani Pers.
Wahjono, Sentot Imam. 2010. Bisnis Modern . Yogyakarta: Graha Ilmu.