A gri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 17 Nomor Nomor 3 MDK November 2021: 1047 - 1054

## KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENSOSIALISASIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN DI SULAWESI UTARA
(STUDI KASUS DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI UTARA)

## PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS IN SOCIALIZING NATIONAL INSIGHTS IN NORTH SULAWESI
(CASE STUDY IN THE NATIONAL UNITY AND POLITICAL AGENCY OF NORTH SULAWESI PROVINCE)
Jegiftha V. P. P Lumettu (1) , Agustinus B. Pati (2) , Johny P Lengkong (2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi : githapratami@gmail.com Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Selasa, 16 November 2021 Disetujui diterbitkan : Minggu, 28 November 2021

## ABSTRACT
This research aims to find out why the performance of the local government in socializing the national insight is not yet optimal. This research used descriptive qualitative research methods to provide a clear picture of a phenomenon or social reality relating to the problem under study. The results of this research shows that the process of implementing the socialization of national insight has been going well, but after being affected by the Covid-19 outbreak, “Kesbangpolda” experienced budget problems, because the  budget  that  should  have  been  used  for  the    socialization  was  shifted  to  handling  Covid-19,  hence “Kesbangpolda” could  conduct only 3 activities of the 20 annual activities , and even then it is only done online which is  considered ineffective to increase understanding of national insight . Thus, it is concluded that  the  performance  of  the  National  Unity  and  Political  Agency  of  North  Sulawesi  Province  is  poor, because it only carried out 3 activities throughout 2020. For this reason, it is recommended that the North Sulawesi Provincial Political and National Unity Agency innovate the implementation of its socialization.
Keywords: local government; performance; national insight

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengapa  kinerja  pemerintah  daerah  dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan di Sulawesi Utara belum maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan telah berjalan lancar, namun setelah terdampak wabah covid-19,  pihak  kesbangpolda  mengalami  masalah  anggaran,  karena  anggaran  yang  seharusnya  dipakai untuk melaksanakan sosialisasi digeser untuk penanganan covid-19, sehingga Kesbangpolda hanya dapat melaksanakan 3 kegiatan dari 20 kegiatan yang biasanya dilaksanakan tiap tahun, itupun hanya dilakukan secara daring (online) yang dinilai tidak efektif untuk  meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, sehingga disimpulkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi  buruk, karena hanya melakukan 3  kegiatan sepanjang tahun 2020. Untuk itu disarankan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara  berinovasi dalam pelaksanaan sosialisasinya.
Kata Kunci : kinerja; pemerintah daerah; wawasan kebangsaaan
Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan………..………(Jegiftha Lumettu, Agustinus Pati, Deysi Tampongangoy)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Sebagai satu bangsa, Indonesia memiliki sejarah  yang  sangat  panjang,  sejak  perjuangan dan  pergerakan  Nasional Pra  kemerdekaan  dari Abad ke 19, era kebangkitan nasional tahun 1908 yang di pelopori oleh Dr. Soetomo sampai pada masa  pergerakan  Sumpah  Pemuda  tahun  1928 dimana  para  pemuda  mengikrarkan  Sumpah Pemuda,  sumpah  persatuan  yaitu  bertanah  air satu,  berbangsa  satu,  berbahasa  satu  yaitu Indonesia  hingga  dapat  mencapai  kemerdekaan tahun  1945.  Ke  tiga  peristiwa  ini  merupakan tonggak  awal  skaligus  wujud  nyata  rasa persatuan dan kesatuan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Namun  tidak  dapat  di  pungkiri  hingga  saat  ini masih  sering  terjadi  konflik  di  daerah-daerah baik  konflik  agama  maupun  kesukuan,  hal  ini terindikasi  di  akibatkan  oleh  melemahnya pemahaman akan wawasan kebangsaan masyarakat,  terlebih  khusus  kaum  muda  yang sering  menganggap  bahwa  pemahaman  wawasan kebangsaan hanyalah hal kuno dan tak layak untuk di  pelajari  seiring  meningkatnya  kemajuan teknologi. Di Sulawesi Utara sebagai daerah yang rukun  dan  damai  dengan  slogan  “torang  samua basudara  karena  torang  samua  ciptaan  Tuhan” masih  saja  terjadi  gesekan  yang  melibatkan  isu agama,  suku dan  ras.  Dalam  konteks  suku,  isu yang  sering  diangkat  adalah  Minahasa  atau bukan  Minahasa,  sedangkan  dalam  konteks agama,  isu  yang  paling  tajam  dan  sering  di mainkan  adalah  perbedaan  denominasi  agama, contohnya  antara  GMIM  dan  Pantekosta.  Hal- hal ini menandakan pemahaman akan wawasan kebangsaan dari masyarakat Sulawesi Utara sudah mulai  berkurang.  Terkait  dengan  wawasan kebangsaan, hal ini harus menjadi perhatian serius dari  kita  semua  sebagai  elemen  bangsa,  terlebih khusus  pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara yang adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah untuk mensosialisikan wawasan  kebangsaan  terhadap  semua  elemen Bangsa terlebih khusus generasi muda yang ada di Sulawesi Utara. Dalam mensosialsisasikan wawasan  kebangsaan  di  Provinsi  Sulawesi  Utara , Pemerintah daerah memiliki Instansi Teknis atau Organsisasi Perangkat daerah (OPD) yang secara
khusus bertugas dalam hal-hal Kebangsaan dan Politik yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Priovinsi  Sulawesi  Utara.  Program-program sosialisasi  wawasan  kebangsaan  sudah  di laksankan  oleh  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik  Provinsi  Pulawesi  Utara,  namun  masih dalam  skala  terbatas,  Contohnya  berdasarkan laporan  bidang  kebangsaan  dan  bina  ideologi, wasbang dan karakter bangsa tahun 2019 telah di selenggarakan  beberapa  kegiatan  sosialisasi  di antaranya penguatan nilai-nilai kebangsaan yang pesertanya  berjumlah  100  orang  dengan menyasar peserta yaitu generasi muda dan siswa yang  diselenggarakan  di  beberapa  tempat,  dan ada  kurang  lebih  7  kegiatan  serupa  yang  di adakan,  namun  pada  perhelatan  Pemilihan Kepala  daerah  tahun  2020,  lebih  kencang  lagi terjadi  isu  SARA  seperti  contoh  :  penggunaan kata  “KOPIKO  atau  Kopiah  Pilih  Kopiah)  hal- hal  ini  menandakan  bahwa  program-program sosialisasi wawasan kebangsaan yang di lakukan Oleh  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Provinsi  Sulawesi  Utara  belum  maksimal menghasilkan  pemahaman  yang  benar  tentang wawasan Kebangsaan.

## Konsep Kinerja
Kinerja  ( Job  Performance )  Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah hasil kerja yang dapat di capai oleh seseorang atau kelompok  orang  dalam  suatu  organisasi  atau instansi  sesuai  dengan  kemampuan  dan  tanggung jawab  kerja  yang  diperlihatkan  masing-masing dalam  rangka  upaya  mencapai  tujuan  organisasi atau instansi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika. Konsep kinerja  pada  dasarnya  dapat  dilihat  dari  2  segi, yaitu  kinerja  pegawai  dan  kinerja  organisasi. Kinerja  pegawai  adalah  hasil  perseorangan dalam  suatu  organisasi,  Sedangkan  kinerja organisasi  adalah  totalitas  hasil  kerja  yang dicapai  suatu  organisai.  Kinerja  pegawai  dan kinerja  organisasi  memiliki  keterkaitan  yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dimiliki oleh organisasi yang digerakan  atau  dijalankan  oleh  pegawai  yang berperan  aktif  sebagai  pelaku  daam  upaya  dalam upaya  mencapai  tujuan  organisasi  tersebut. “Kinerja merupakan prestasi kerja atau
A gri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 17 Nomor Nomor 3 MDK November 2021: 1047 - 1054
performance ,  yaitu  hasil  kerja  selama  periode tertentu  dibanding  dengan  berbagai  kemungkinan (Pasolong,  2010).  Selanjutnya  dikatakan  bahwa “Kinerja  adalah  ukuran  keberhasilan  organisasi dalam  mencapai  misinya”  (Simamora  2014). Sedangkan  pendapat  lain    mengatakan  bahwa “Kinerja  atau performance adalah  berdaya  guna prestasi  atau  hasil  (Shadily  2012).  Ada  pendapat yang  memberikan  batasan  pada  konsep  kinerja organisasi  publik ,  setidaknya  berkaitan  dengan efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap (Wahyudi  Kumorotomo  2016).  Berdasarkan pengertian  kinerja  yang  dipaparkan  di  atas, penulis  menyimpulkan  bahwa  kinerja  adalah suatu  tingkat  pencapaian  dalam  pelaksanaan kegiatan  atau  program  yang  memiliki  tujuan untuk mewujudkan sasaran atau target yang telah ditetapkan  dalam  suatu  organisasi  baik  itu organisasi  sektor  publik  atau  organisasi  sektor privat.

## Konsep Pemerintah Daerah
Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014  Pasal  satu  ayat  dua  mengatakan  bahwa “Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Konsep Wawasan Kebangsaan
“Paham kebangsaan bagi bangsa Indonesia merupakan  suatu  paham  yang  menyatukan berbagai  suku  bangsa  dan  berbagai  keturunan bangsa  asing  dalam  wadah  Kesatuan  Negara Indonesia. Dalam konsep ini berarti tujuan adalah formal  yaitu  kesatuan  dalam  arti  kesatuan  rakyat yang  menjadi  warga  Negara  Indonesia  ber- Pancasila,  maka  nasionalisme  Indonesia  disebut juga  dengan  nasionalisme.  Dalam  Kamus  Umum Bahasa  Indonesia,  dijelaskan  bahwa  wawasan berasal  dari  kata  “mawas”  yang  berarti  meneliti, meninjau, mengamati atau memandang.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas,  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  mengapa  kinerja  pemerintah  daerah
dalam  mensosialisasikan  wawasan  kebangsaan di Sulawesi Utara belum maksimal (studi kasus di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara).?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kinerja pemerintah daerah dalam  mensosialisasikan  wawasan  kebangsaan di Sulawesi Utara belum maksimal (studi kasus di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara).

## Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan,khususnya tentang kinerja pemerintahan daerah.
2. Secara  praktis  diharapkan  dapat  dapat menjadi  masukan  bagi  Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, untuk meningkatan kinerjanya dalam mensosialisasi program - program wawasan kebangsaan.
3. Bagi peneliti bermanfaat untuk meningkatkan  kemampuan  berpikir  melalui penulisan karya ilmiah juga menambah ilmu pengetahuan  tentang  kinerja  pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, dimulai pada Desember 2020 dari proses penyusunan  proposal,  proses  pembimbingan sampai  pada  penyajian  dalam  bentuk  Thesis pada awal November 2021.

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya Kinerja Pemerintah  Daerah  Dalam  Mensosialisasikan
Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan………..………(Jegiftha Lumettu, Agustinus Pati, Deysi Tampongangoy)
Wawasan  Kebangsaan  Di  Sulawesi  Utara. Metode  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  objek  alamiah  dimana peneliti  menjadi  instrumen  kunci  yang  berfungsi untuk  mendapatkan  fokus  penelitian,  memilih informasi dan  mengumpulkan data secara gabungan, menganalisis data dan menafsirkan data serta membuat kesimpulan
atas temuannya.(Sugiyono, 2012)

## Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer  diperoleh langsung  dari  Kaban  Kesbangpolda,  Kepala
Bidang Pembinaan Idiologi Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa. LSM 2 Orang (Brigade  Manguni  Indonesia  dan  Pemuda
Pancasila),  Pemerhati  Sosial  2  Orang  dan Anggota  Masyarakat  12  Orang.  Data  sekunder diperoleh  dari  kepustakaan  sebagai  pendukung dalam penulisan tesis ini.

## Fokus Penelitian
Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah mengapa  “Kinerja  Pemerintah  Daerah  Dalam Mensosialisasikan  Wawasan  Kebangsaan  Di Sulawesi Utara belum maksimal (Studi Kasus Di Badan  Kesatuan  Bangsa  Dan  Politik  Provinsi Sulawesi Utara)” dengan mengacu pada konsep Kinerja  Mahsun  (2016)  mengemukakan  bahwa jenis  indikator  kinerja  pemerintah  daerah meliputi indikator : 1. Masukan : adalah segala sesuatu  yang  dibutuhkan  agar  pelaksanaan kegiatan  dapat  berjalan  untuk  menghasilkan keluaran,  Indikator  ini  dapat  berupa  dana, sumberdaya  manusia,  informasi,  kebijakan, peraturan perundang - undangan dan sebagainya. 2.  Proses  (process),  dalam  indikator  ini organisasi/instansi merumuskan ukuran kegiatan,  baik  dari  segi  keceatan,  ketepatan, maupun  tingkat  akurasi  pelaksanaan  kegiatan tersebut.  Rambu  yang  paling  dominan  dalam proses  adalah  tingkat  efisiensi  dan  ekonomis pelaksanaan,  kegiatan  organisasi  atau  instansi, Misalnya ketaatan pada peraturan perundangan”3.  Keluaran:  adalah  sesuatu  yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. 4. Hasil : adalah  segala  sesuatu  yang  mencerminkan  ke luaran  kegiatan  pada  jangka  menengah  (Efek
langsung).  5.  Manfaat  :  adalah  segala  sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan  kegiatan  dan  6.  Dampak  :  adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif  terhadap  setiap  tingkatan  indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  yang  akurat, relevan,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  maka penulis  menggunakan  beberapa  teknik  dalam pengumpulan  data  yaitu  1.  Observasi,    2. Wawancara,   3. Studi kepustakaan.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dengan  tahapan  “ Pengumpulan data, dilanjutkan dengan “Reduksi data,  kemudian  “Display  data,    selanjutnya “Verifikasi  dan  kesimpulan  dimana  simpulan akhir  yang  dibuat    relevan  dengan  fokus penelitian,  tujuan  penelitian  dan  temuan penelitian  yang  sudah  di  lakukan  dalam pembahasan”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Masukan
Masukan  yang  berhubungan  dengan sosialiasi  wawasan  kebangsaan  yang  dilakukan oleh  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  di Provinsi Sulawesi Utara,  dilihat dari kinerjanya yang  dianggap  belum  maksimal,  karena  pada tahun  2020  pihak  kesbangpolda  melakukan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan hanya 3 kali dalam jangka waktu 1 tahun, padahal tahun tahun  sebelumnya  pihak  kesbangpolda  dapat melakukan sampai 20 kegiatan sosialiasi dalam tiap tahun. Namun turunnya kinerja ini ternyata karena dampak covid-19. Dalam hal ini, peneliti memberikan  masukan  agar  pihak  kesbangpolda Sulawesi  Utara,  memaksimalkan  sosialisasi wawasan kebangsaan dengan lebih menekankan pada  nilai  -  nilai  pancasila  sebagai  ideologi bangsa dan
berinovasi dalam mensosialisasikannya  agar  dapat  menjangkau semua elemen masyarakat, teristimewa generasi muda  yang  merupakan  generasi  penerus,    yang akan  menjaga  keutuhan  dan  kesatuan  negara,
A gri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 17 Nomor Nomor 3 MDK November 2021: 1047 - 1054
khususnya daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dari hasil  wawancara  dengan  beberapa  anggota masyarakat  diketahui  beberapa  hal  yang  dapat menjadi  masukan  bagi  kesbangpol  dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan, mereka  mengatakan  bahwa    “Badan  Kesatuan Bangsa  dan  Politik  Provinsi  Sulawesi  Utara, dalam pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan sudah berjalan dengan baik, karena kami  sendiri  pernah  menghadiri  kegiatan  - kegiatan tersebut,  dan  selalu  berperan  aktif dalam pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan  ini,  hal  ini  kami    lakukan  karena sadar  sebagai  warga  Negara  yang  baik  harus mengikuti dan juga terus mendorong apa yang menjadi  program  pemerintah,  apalagi  soal sosialisasi  wawasan  keb angsaan  seperti  ini, menunjukkan  dan  menyadarkan  masyarakat untuk  dapat  memahami  tentang  pemahaman pancasila sebagai dasar Negara. Kami  melihat, dewasa ini sudah banyak masyarakat yang mulai meninggalkan  pemahaman  sebagai  warga Negara yang baik, hal itu di karenakan banyak masyartat yang terpengaruhi budaya luar, dan perlahan-lahan  mulai  meninggalkan  jati  diri mereka sebagai warga Negara yang baik. Dan disinilah  kesbangpolda  harus  menyadarkan kembali  masyarakat  yang  ada  untuk  dapat menghidupkan  kembali  nilai-nilai  pancasila lewat  sosialisasi  wawasan kebangsaan,  seperti diskusi  yang  di  lakukan  di  tengah  masyarakat, dan  juga  dengan  organisasi  kemasyarakatan yang  ada.  Dalam  hal  ini  upaya-upaya  yang dilakukan  oleh  kesbangpol  sendiri  tentunya sudah baik dan bisa menjadi acuan dan landasan bagi  masyarakat  untuk  tetap  memperhatikan persoalan kebangsaan yang hari ini mulai hilang nilai-nilai  kebangsaannya,    karena  oknum- oknum  radikal  yang  ingin memecahkan keutuhan  dan  kesatuan  Negara  kita.  Maka  dari itu penting  untuk  badan  kesatuan  bangsa  dan politik mensosialisasikan wawasan kebangsaan  ditengah  masyarakat  yang  ada. Kinerja dari kesbangpol dinilai oleh masyarakat  sudah  baik,  karena  beberapa kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  kesbangpol telah  melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat yang ada.

## Proses
Proses  pelaksanaan  sosialisasi  wawasan kebangsaan  sejauh  ini  berjalan  dengan  baik, namun  setelah  wabah  covid-19  terdampak  di daerah  kita,  pihak  kesbangpolda  mengalami masalah,  dimana  anggaran    yang  seharusnya  di pakai  untuk  melaksanakan  sosialisasi  di  geser untuk  penanganan  covid-19,  hal  ini  tentunya berdampak pada program-program dari kesbangpolda  yang  seharusnya  melaksanakan sosialisasi  wawasan  kebangsaan  sebanyak  20 kegiatan,  saat ini    hanya dapat melaksanakan  3 kegiatan,  itupun  dilakukan  secara  daring (online)ini terbukti dari hasil wawancara dengan Kepala  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Provinsi  Sulawesi  Utara.  Dalam  wawancara tersebut peneiliti menanyakan mengenai kebutuhan anggaran dan personil badan kesatuan bangsa  dan  politik  provinsi  Sulawesi  Utara dalam menunjang kinerja kesbangpolda mensosialisasikan wawasan kebangsaan apakah sudah  terpenuhi  ?  beliau  mengatakan  :‘’Secara prinsip tentunya sudah terlaksana dengan baik, tinggal bagaimana kita benar-benar mendukung  kebijakan  ini  agar  supaya  bisa berjalan  dengan  baik.  Seperti  kegiatan wawasan  kebangsaan,  kegiatan  penguatan ideology  pancasila,  revolusi  mental  dan  juga kegiatan bela Negara dan itu semua merupakan kegiatan prioritas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mensosialisasikan kegiatan wawasan kebangsaan yang ada.  Namun  dalam  pelaksanaan program,  pihak  kesbangpol  tahun  2020  tidak banyak  melakukakan  kegiatan,  karena  anggaran yang ada di pindahkan untuk penanganan covid-19, pihak  kesbangpol  hanya  dapat  melaksanakan kegiatan  peningkatan  kesadaran  bela  Negara  , upacara peringatan hari lahirnya pancasila ke 75, dan kegiatan focus group discussion peningkatan wawasan  kebangsaan  tahun  2020.  Jawaban senada diperoleh dari Kepala Bidang Pembinaan Idiologi Wawasan  Kebangsaan  dan  Karakter Bangsa  saat  menjawab    beberapa  pertanyaan peneliti  yaitu;    Apakah  kebutuhan  akan anggaran dan personil badan kesatuan bangsa dan  politik  Provinsi  Sulawesi  Utara  dalam menunjang kinerja kesbangpol dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan sudah terpenuhi  ?  Apakah  seluruh  program  yang  di
Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan………..………(Jegiftha Lumettu, Agustinus Pati, Deysi Tampongangoy)
rancangkan terkait dengan sosialisasi wawasan kebangsaan  terlaksanakan  ?  Apakah  yang menjadi  tujuan  dari  di  laksananya  program wawasan  kebangsaan  di  sulawsi  utara?  Apakah tujuan  yang  di  rancangkan  berhasil  ?,  beliau mengatakan bahwa ‘’Dalam proses mensosialisasikan wawasan kebangsaan yang di lakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi  Sulawesi  utara  pada  tahun  2020,  ada beberapa  kegiatan  yang  tidak  dapat  berjalan dengan  baik,  karena  pada  tahun  2020  anggaran untuk  bidang  pembinaan  ideology  wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di alihkan untuk penanganan covid-19, Pihak kesbangpolda dalam proses  sosialisasi  wawasan  kebangsaan,  selalu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan  juga  generasi  muda  sehingga  untuk mensosialisasikan tentunya harus ada perencanaan dan persiapan yang baik dan matang,  dan hal itu membutuhkan anggaran untuk menunjang program ini,  namun  ketika  wabah  covid-19  melanda Provinsi Sulawesi Utara, otomatis anggaran untuk pelaksanaan  ini  berkurang,  dan  tentunya  ada beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan , ternyata proses sosialisasi wawasan kebangsaan yang  dilakukakan  oleh  kesbangpolda  tidak berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  di tetapkan sebelumnya, padahal sosialisasi wawasan  kebangsaan  ini  diharapkan  dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang ada, dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara yang baik.

## Hasil
Hasil dari sosialisasi wawasan kebangsaan  yang  di  lakukan  oleh  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara  dapat  dilihat  dari  toleransi  masyarakat yang tinggi, dan juga masyarakat mampu menjaga kesatuan  dan  keutuhan  negara,  khususnya  di Daerah Provinsi Sulawesi Utara, mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan, guna  pemberdayaan  dan  penguatan  kesadaran berbangsa  dan  bernegara  yang  berlandaskan  pada nilai-nilai  pancasila,  UUD  1945,  NKRI  dan Bhineka  Tunggal  Ika,  juga bisa  membawa masyarakat  untuk  dapat  berpikir  jernih  dalam berbangsa  dan  bernegara  dengan  memahami nilai-nilai  pancasila  dan    cinta  tanah  air,  agar supaya  kehidupan  masyarakat  yang  ada  tetap
terjaga  keutuhan  dan  kesadaran  sebagai  warga negara  yang  baik  dan  benar.  Hal  ini  dapat diketahui pada wawancara dengan LSM Pemuda Pancasila  tentang  usaha  kesbangpol  dalam melakukan  sosialisasi  wawasan  kebangsaan yang  ada  pada  LSM  Pemuda  Pancasila,  dalam hal  ini  peneliti  menanyakan  tentang  apa  saja upaya  dari  kesbangpol  dalam  melakukan sosialisasi  wawasan  kebangsaan  pada  LSM khususnya  Pemuda  Pancasila  ?  ‘’Pemuda pancasila  selaku  organisasi  kepemudaan  dalam melihat kinerja dan juga upaya dari kesbangpol dalam  mensosialisasikan  wawasan  kebangsaan yang ada, tentunya melihat sosialisasi ini sudah berjalan  dengan  baik,  namun  beberapa  tahun terakhir  setelah  covid-19  melanda  daerah  kita, kesbangpol sendiri hanya melaksanakan sosialisasi ini secara daring dan juga tidak rutin, seperti  tahun-  tahun  sebelumnya,  itu  semua mungkin  karena  anggaran  untuk  pelaksanaan sosialisasi ini tergeser untuk penanganan covid- 19.  Sosialisasi  tentang  wawasan  kebangsaan  ini tentunya  sangat  dibutuhkan  oleh  para  generasi muda  sekarang,  karena  hal  seperti  ini  yang  bisa membangkitkan  semangat  pemuda  untuk  dapat menjaga  kesatuan  dan  keutuhan  Negara  kita, khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Utara, kami juga  selalu  mendukung  kesbangpolda  dalam melaksanakan  kegiatan  mereka,  apalagi  dalam mendorong  masyarakat  tentang  pemahaman revolusi mental, pemahaman ideology Negara, dan juga  sosialisasi  wawasan  kebangsaan  yang  ada. Upaya dari kesbangpol dalam sosialisasi wawasan kebangsaan tentunya  juga  membawa  dampak yang  baik  dari  pada  pemuda,  karena  sosialisasi seperti  ini  yang  dibutuhkan  oleh  para  generasi muda yang ada sekarang, melihat perkembangan sekarang,  para  generasi  muda  yang  ada,  mulai kehilangan  jati  diri  mereka  sebagai  generasi penerus bangsa, mungkin itu semua merupakan dampak dari moderenisasi yang mulai masuk di daerah  kita,  maka  kesbangpolda  sendiri,  harus lebih  berperan  aktif  dalam  mensosialisasikan wawasan  kebangsaan  seperti  ini  pada  generasi muda yang ada. Kesbangpolda sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik terkait sosialisasi wawasan kebangsaan, namun sebagian besar generasi muda yang ada, memang sudah  mulai  apatis  mengenai  pemahaman bernegara  yang  baik  dan  juga  mulai  hilang
A gri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 17 Nomor Nomor 3 MDK November 2021: 1047 - 1054
kesadaran mereka dalam pemahaman bernegara apalagi tentang wawasan kebangsaan yang ada’’ Walaupun  tidak  semua  program  sosialisasi wawasan kebangsaan  terlaksana namun makna dari  wawasan  kebangsaan    tetap  tertanamkan dengan baik bagi masyarakat, karena tujuan dari sosialisasi ini untuk bisa memberikan pemahaman  pada  masyarakat  agar  dapat menjaga  kesatuan  dan  keutuhan  negara  kita khususnya Provinsi Sulawesi Utara.

## Manfaat
Manfaat dari sosialisasi wawasan kebangsaan  tentunya  untuk  dapat  membuka ruang  berpikir,  menambah  pengetahuan  dan pemahaman tentang bernegara yang baik, mengoptimalkan  pengembangan  dan  pelaksaan nilai kebangsaan  guna pemberdayaan dan penguatan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal  Ika,  dan  NKRI  agar  dapat  menjaga kesatuan dan keutuhan negara khususnya di daerah Provinsi Sulawesi  Utara.  Hal  dapat  dilihat  dari terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, solid, damai, dan harmonis.

## Dampak
Dampak dari sosialisasi wawasan kebangsaan  yang  di  lakukan  oleh  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi  Sulawesi Utara adalah untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat yang ada bahwa kesatuan dan keutuhan Negara  khususnya  di  daerah  Provinsi  Sulawesi Utara harus tetap di jaga, tetap hidup sesuai dasar Negara  kita  yaitu  Pancasila,menanamkan  nilai nasionalisme  pada  generasi  muda dan  mampu mendorong  masyarakat  untuk  bisa  menerapkan nilai-nilai  wawasan  kebangsaan  ini  mulai  dari nilai  pancasila  sebagai  dasar  Negara  dan  juga dapat menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara. karena  yang  menjadi  garda  terdepan  adalah masyarakat.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari tanggapan LSM Brigade Manguni sebagai salah satu  LSM  yang  ada  di  Provinsi  Sulawesi,  yang mengapresiasi kesbangpol dalam hal memberikan  pemahaman  tentang  wawasan kebangsaan  pada  masyarakat  di  Provinsi Sulawesi  dan  menambahkan  bahwa  “  kami meyakini juga bahwa, semua LSM yang ada di Provinsi  Sulawesi  Utara  akan  mendukung
kesbangpol dalam hal mensosialisasikan wawasan  kebangsaan  yang  ada  di  daerah  kita, karena  tujuannya  untuk  kebaikan  kita  sebagai masyarakat Provinsi Sulawesi Utara’’.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Masukan  yang  berhubungan  dengan sosialiasi  wawasan  kebangsaan  yang  dilakukan oleh  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  di Provinsi  Sulawesi  Utara,  tentunya  dilihat  dari kinerja  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Provinsi  Sulawesi  yang  dianggap  buruk,  karena pada tahun 2020 pihak kesbangpolda sendiri hanya melakukan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan  hanya  3  kali  dalam  jangka  waktu  1 tahun,  padahal  tahun  tahun  sebelumnya  pihak kesbangpolda  sendiri  melakukan  sampai  20 kegiatan sosialiasi dalam tiap tahun .
Proses  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan
tentunya memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, karena wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan  keutuhan  Negara  kita  khususnya  daerah Provinsi  Sulawesi  Utara,  dan  tentunya  nilai-nilai yang  terkandung  pada  dasar  negara  kita  adalah menjadi  acuan  atau  dasar  hidup  kita  sebagai masyarakat yang ada.
Hasil dari sosialisasi wawasan kebangsaan yang di lakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Provinsi  Sulawesi  Utara  tentunya  dapat dilihat dari toleransi masyarakat yang tinggi, dan juga  masyarakat  mampu  menjaga  kesatuan  dan keutuhan  negara  kita  khususnya  di  Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara.  Hal  ini  juga  tidak terlepas dari kerja keras dan kinerja kesbangpolda  dalam  pelaksanaan  sosialisasi wawasan kebangsaan.
Manfaat dari sosialisasi wawasan kebangsaan tentunya untuk dapat membuka ruang berpikir  masyarakat  agar  dapat  menjaga  kesatuan dan keutuhan negara khususnya di daerah Provinsi Sulawesi  Utara,  dalam  hal  ini  bisa  lihat  bahwa pentingnya  sosialisasi  wawasan kebangsaan  di suatu daerah yang ada di Negara kita.
Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan………..………(Jegiftha Lumettu, Agustinus Pati, Deysi Tampongangoy)
Dampak dari sosialisasi wawasan kebangsaan  yang  di  lakukan  oleh  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara  tentunya  mengingatkan  kembali  kepada masyarakat  yang  ada  bahwa  kesatuan  dan keutuhan  Negara  khusunya  di  daerah  Provinsi Sulawesi Utara harus tetap di jaga, karena yang menjadi  garda  terdepan  adalah  masyarakat sendiri.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut  adalah  masukan  yang  dapat  diberikan  : Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi Sulawesi Utara  agar  dapat  berinovasi    dalam pelaksanaan  sosialisasi  wawasan  kebangsaan, karena jika tidak ada hal baru  yang di terapkan dalam proses sosialisasi ini, maka masyarakat akan  bosan  dan  nila i-nilai  yang  terkandung dalam  wawasan  kebangsaan  ini,  tidak  akan tersampaikan  kepada  masyarakat  yang  ada  di Provinsi Sulawesi Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Mahsun,  Mohamad.  2016.  Pengukuran  Kinerja Sektor  Publik.    Penerbit  :  BPFE- Yogyakarta.
Pasolong,  Harbani.  2010.  Teori  Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung.
Simamora,  2014,  Membuat  Karyawan  Lebih
Produktif  Dalam  Jangka  panjang (Manajemen SDM).  Penerbit STIE YKPN, Yogakarta. Shadily, Hasan,2012, Sosiologi untuk Masyarakat  Indonesia,  Penerbit  : Rineka Cipta, Jakarta. Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Penerbit : Alfabeta.
Bandung.
Wahyudi  Kumorotomo,  2016,  Akuntabilitas Birokrasi  Publik,  Sketsa  Pada  Masa Transisi, Magister   Administrasi Publik  (MAP)  Penerbit  :  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.