Perwira.  T.H  &  Atik  Wiananti  (2021)  Perlindungan  Konsumen  Terkait  Iklan  Yang  Menyesatkan. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (12). http://dx.doi.org/10.36418/Syntax- Literate.v6i12.1823 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 12, Desember 2021

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT IKLAN YANG MENYESATKAN

## Tangkas Hadi Perwira, Atik Winanti
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Indonesia Email: tangkash@gmail.com

## Abstrak
Saat  ini  banyak  sekali  marketing  yang  memanipulasi  iklan  suatu  produk  demi meningkatkan penjualan. Maraknya iklan penipuan ini membuat masyarakat mudah tertipu.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengedukasi  masyarakat  terkait  iklan  yang menyesatkan dan kaitannya terhadap hukum perlindungan konsumen karena masih banyaknya  masyarakat  yang  sulit  untuk  membedakan  produk  konsumen  yang benar-benar sesuai dengan iklan yang tertera. Dari penjelasan diatas maka Masalah yang  akan  di  bahas  adalah  bagaimana  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap konsumen  karena  iklan  yang  menyesatkan?  Metode  penelitian  ini  menggunakan penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  konseptual,  pendekatan  ini berdasarkan pada doktrin hukum serta perundang-undangan, selain itu juga di kaji dengan  studi  kasus (Case  Study )  berkaitan  dengan  materi  yang  di  kaji.  Indonesia merupakan  Negara  yang  berlandaskan  pada  norma  hukum,  Undang-undang  dan Konstitusional.  Pembuatan  iklan  telah  di  atur  dalam  Undang  -  Undang  nomor  24 tahun 1997 tentang penyiaran dan Undang - Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.  Hasil dari kajian ini berupa hak perlindungan konsumen, serta  fakta  yang  memuat  hak  tersebut  yang  berupa  pasal  hukum  dan  peraturan hukum  tersebut.  Penulis  sangat  berharap  agar  dapat  berkontribusi  dalam permasalahan  yang  sudah  terjadi  sangat  lama  di  masyarakat  di  Indonesia.  Di  era globalissasi  seperti  sekarng  banyak  sekali  informasi  yang  menyesatkan  terkait produk yang di gunakan oleh masyarakat.
Kata Kunci: hukum perlindungan konsumen; undang-undang perlindungan konsumen; manipulasi iklan

## Abstract
The  title  of  this  thesis  is  Consumer  Protection  Against  Misleading  Advertising,  a problem  that  is  examined  in  this  journal  regarding  consumer  protection  against advertisements whose use is not in accordance with the characteristics of products that are often consumed by the public. Currently, a lot of marketers manipulate the advertisement  of  a  product  in  order  to  increase  sales.  The  rise  of  fraudulent advertising has made the public gullible. Based on this problem, the author makes this paper which aims to educate the public regarding misleading advertising and its  relation  to  consumer  protection  laws  because  there  are  still  many  people  who find  it  difficult  to  distinguish  consumer  products  that  actually  correspond  to  the advertisements  listed.  Indonesia  is  a  country  based  on  legal,  constitutional  and constitutional  norms.  The  making  of  advertisements  has  been  regulated  in  Law
number  24  of  1997  concerning  broadcasting  and  Law  number  8  of  1999 concerning  consumer  protection.  This  research  method  uses  normative  research with  a  conceptual  approach,  this  approach  is  based  on  legal  doctrine  and legislation, besides that it is also examined with case studies related to the material being  studied.  The  results  of  this  study  are  in  the  form  of  consumer  protection rights,  as  well  as  facts  that  contain  these  rights  in  the  form  of  legal  articles  and legal regulations.

## Keywords:  consumer  protection  law;  consumer  protection  act;  advertising manipulation
Received: 2021-11-20; Accepted: 2021-12-05; Published: 2021-12-20

## Pendahuluan
Iklan  merupakan  salah  satu  media  yang  sering  dipakai  untuk  memasarkan  suatu produk  baik  itu  secara  online  maupun  melalui  media  cetak  tertulis  seperti  majalah ataupun  koran (Firmansyah,  2020) .  Iklan  begitu  penting  perannya  sebagai  media promosi untuk meningkatkan penjualan produk, dan agar konsumen mengenali produk pelaku usaha bagi perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan Negara hukum yang beracuan pada undang – undang dasar 1945.
Di  zaman  yang  semakin  canggih  seperti  sekarang  ini  banyak  media  yang berlomba-lomba memasarkan produk melalui iklan. Periklanan tidak dapat di pisahkan dalam perdagangan global seperti sekarang ini. Tanpa iklan perekonomian tidak akan di kenal  serta  tidak  dapat  berjalan  lancar.  Dalam  menyampaikan  informasi  suatu  usaha harus jelas, sesuai fakta, dan dapat di pertanggungjawabkan kepada konsumen hal ini di berlaku  bagi  pengusaha  sehingga  tidak  membuat  pelaku  konsumen  merasa  di  rugikan terkait  dengan  produk  tersebut.  Iklan  yang  baik  haruslah  memuat  informasi  yang  jujur dan bermanfaat bagi konsumen (Sidabalok, 2006) .
Tujuan  dalam  pembangunan  nasional  adalah  mewujudkan  suatu  keadilan  yang makmur  dan  kesejahteraan  bagi  rakyat  secara  adil  dan  merata  baik  secara  materiil maupun  secara  spiritual  yang  berasaskan  pada  pancasila  dan  Undang  –  Undang  dasar 1945 (Purhayati,  2020) .  Diera  globalisasi  seperti  sekarang  pertumbuhan  ekonomi berlangsung  sangat  cepat  dan  lebih  modern  karena  diiringi  dengan  arus  media  yang lebih  mutakhir.  Sehingga  mampu  menghasilkan  produk  yang  dapat  mensejahterakan masyarakat  dan  mampu  mendapatkan  kepastian  konsumen  akan  barang  yang  di produksi  untuk  masyarakat,  tanpa  merugikan  masyarakat.  Sebagai  sarana  pemasaran, periklanan  merupakan  media  yang  penting  bagi  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia, periklanan  merupakan  media  komunikasi  yang  vital  bagi  pembangunan  usaha  di Indonesia  yang  bermanfaat  untuk  menunjang  pembangunan (Gunawan  Widjaja  & Ahmad Yani, 2000) .
Menurut Undang  – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam  ketentuan  umum  pasal  1  ayat  6  menyebutkan;  promosi  adalah  kegiatan pengenalan  atau  penyebarluasan  informasi  suatu  barang  dan/atau  jasa  untuk  menarik minat  beli  konsumen  terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang  akan  dan  sedang
diperdagangkan (Purhayati,  2020) .  Periklanan  di  era  globalisasi  sekarang  dapat  di temukan  melalui  media  online,  cetak,  dan  elektronik.  Dalam  pemasarannya  terdapat asas- asas dalam periklanan, sebagai berikut (Simatupang, 2004) ;
a. Iklan  harus  jujur,  bertanggung  jawab,  dan  tidak  bertentangan  dengan  hokum yang berlaku;
b. Iklan  tidak  boleh  menyinggung  perasaan  dan  merendahkan  martabat,  Negara, agama, dan adat budaya, hokum dan golongan tertentu;
c. Iklan harus di jiwai oleh asas persaingan yang sehat. antara  adalah  konsumen  yang  menggunakan  suatu  produk  sebagai  bagian  dari proses  produksi  suatu  produk  lainnya.  Pengertian  Konsumen  dalam  Undang- undang ini adalah konsumen akhir
Dalam jurnal ini akan melampirkan studi kasus Nisan Juke, serta kaitan peristiwa tersebut  dengan  undang  –  undang  perlindungan  konsumen.  Kasus  Nissan  juke  terjadi pada  bulan  maret  tahun  2012  lalu  yang  mengakibatkan  seorang  remaja  wanita meninggal  dunia  akibat  kecelakaan  tunggal  yang  terjadi  di  daerah  jalan  sudirman Jakarta.
Tujuan  dari  penelitian  mengenai  iklan  yang  menyesatkan  yaitu  untuk menyadarkan  kepada  pembaca  dan/atau  masyarakat  tentang  penyalah  gunaan  iklan, menanggapi iklan yang tidak sesuai dengan produk, bahaya dari penyalahgunaan iklan bagi perlindungan konsumen.

## Metode Penelitian
Dalam  melaksanakan  pendekatan  permasalahan  yang  berhubungan  dengan  topik penelitian  ini,  digunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  penelitian  ini  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, penelitian ini mengacu pada persoalan- persoalan yang menyangkut pada sinkronisasi peraturan daerah dengan Hak  Asasi  Manusia (Soerjono  Soekanto,  2019) .  Pada  metode  penelitian  berdasarkan teori hukum yang terkait.

## A. Pendekatan yang digunakan
Pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  ini  menggunakan  pendekatan perundang - undangan (statue approach) yaitu menelaah semua peraturan perundang- undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang di tangani. Pendekatan  kasus (Case  Approach) dilakukan  dengan  cara  melakukan  penelaahan terhadap kasus peralihan hak yang melawan hukum (Panjaitan, Nashriana, & Ikhsan, 2018) .

## B. Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  di  peroleh  pada literature, peraturan perundang-undangan, sumber referensi jurnal, artikel ilmiah dan dan  kamus  hokum.  Berdasarkan  uraian  keterkaitan  kasus  di  atas,  data  sekunder dibagi menjadi 3 macam, yaitu;
a. Bahan hukum primer;
Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  diantaranya sebagai berikut;
1) Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1504
2) Undang – undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen
3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
4) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan  Terbatas (Persero)
5) Peraturan pemerintah nomor 58. Tahun 2001 tentang pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku, pendapat, atau dengan kata lain yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer, yaitu:
1) Kamus
2) jurnal hukum
3) buku hukum,
4) Media masa
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yang digunakan dalam proses penelitian ini menggunakan data yang di peroleh dari sumber primer dan sumber sekunder, yaitu:
1) Katalog Perpustakaan
2) Bilgliografi
3) Daftar bacaan
4) Ensiklopedia
Cara memperoleh data
Data  diperoleh  dari  studi  kepustakaan (library  research) dengan  cara  menelaah buku  -  buku  hukum  yang  terkait  dengan  permasalahan  hukum  perlindungan konsumen  tersebut,  mengkaji  buku  literature,  dan  membuat  catatan  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  dikaji  dan/atau  diteliti.  Studi  kepustakaan  di peroleh dari data-data yang diperoleh melalui jurnal hukum, undang-undang, dan artikel ilmiah terkait dengan kasus tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
Menurut  Az  Nasution  iklan  komersil  yang  berpotensi  menimbulkan  dampak negative  di  masyarakat  dapat  diminta  pertanggung  jawaban  kepada  para  pihak  yang terlilbat  dalam  periklanan,  terutama  terutama  pelanggaran-pelanggaran  terhadapat ketentuan  yang  terdapat  Undang-undang  perlindungan  konsumen.  Pertanggungjawaban yang  dimaksud  termasuk  didalamnya  pelanggaran  yang  menyangkut  kreativitass perusahaan  periklanan  atau  media  periklanan  yang  bertentangan  dengan  asas-asas periklanan.  Pelaku  usaha  periklanan  itu  terdiri  atas  tiga  kelompok  yaitu  pengiklan, perusahaan iklan atau Biro Periklanan dan media (Nasution, 2014) .
Untuk  mencegah  dari  iklan  yang  menyesatkan,  maka  di  berlakukanlah  Undang  - Undang  perlindungan  Konsumen.  Saat  ini  arus  globalisasi  berlangsung  cukup  pesat, segalanya  harus  cepat  dan  efisien,  para  pelaku  usaha  berlomba  untuk  mendapatkan keuntungan  yang  besar  sehingga  dalam  pemasaran  produk  tersebut  menggunakan  cara yang merugikan konsumen. contoh peristiwa Nissan Juke yang terjadi pada bulan maret tahun 2012 silam merupakan kasus yang menyita perhatian public. Dalam kasus tersebut di  sebutkan  jika  produk  kendaraan  memiliki  kecacatan  pada  bagian  mesin,  seperti laporan National  Traffic  Safety  Administration (NHTSA)  di  temukan  adanya pemasangan sensor regulator yang kurang kencang sesuai dengan spesifikasi yang benar akibatnya sensor regulator pada rel bahan bakar bisa mengendur apabila ada faktor panas dan  akan  menyebabkan  kebocoran  pada  saluran  pada  bahan  bakar  dengan  sensor regulator  mengakibatkan  potensi  kebakaran  selain  sensor  bahan  bakar  yang  tidak  bisa berfungsi sebagaimana mestinya saat terjadi kecelakaan Air Bag ( Kantong balon) tidak mengembang dan pintu terkunci secara otomatis sehingga korban tidak bisa cepat – cepat menyelamatkan diri keluar, sehingga Remaja tewas terpanggang di dalam mobil. Nissan Motor  Corp  menarik  kembali  produk  Nissan  juke  di  seluruh  dunia  terdapat  118.000 produk  Nissan  juke  yang  di  Tarik,  setelah  badan  keselamatan  lalu  lintas  jalan  raya nasional  ( National  Highway  Traffic  Safety  Administration /NHTSA)  menemukan  cacat pada  bagian  mesin  dan  pintu.    Namun  hingga  kini  kecelakaan  yang  merenggut  remaja tersebut di tutup sebagai kecelakaan tunggal.

## Gambar 1 Kecelakaan Nissan Juke yang menewaskan remaja putri di Jakarta
Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen yang berfungsi untuk menjamin kepastian  hukum  dan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen,  dalam  kasus Nissan  juke tersebut  masyarakat  sudah melaporkan  bahwa  produk tersebut  bermasalah bahkan  memiliki  cacat  pada  produk  mobil.  Namun  pihak  pelaku  usaha  tidak menanggapinya, sedangkan pemerintah lamban dalam bertindak.

## Gambar 2 Produk Nissan Juke yang di Tarik di seluruh dunia
A. Sesuai  dengan  pasal  3  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen,  tujuan  dari Perlindungan Konsumen adalah ;
1) Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri,
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari efek negatif  pemakaian barang dan/atau jasa,
3) Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan  dan menuntut hak-haknya  sebagai konsumen,
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan  keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5) Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan  bertanggungjawab  dalam berusaha,
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan  dan keselamatan konsumen.
B. Asas Perlindungan Konsumen
1) Asas  Manfaat;  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam  penyelenggaraan perlindungan  konsumen  harus  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
2) Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
3) Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
4) Asas  Keamanan  dan  Keselamatan  Konsumen;  memberikan  jaminan  atas keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalarn  penggunaan,  pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5) Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
C. Hak-hak  Konsumen  Sesuai  dengan  Pasal  5  Undang-undang  Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah:
1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3) Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa;
4) Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
5) Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7) Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8) Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi/penggantian,  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sebagai  alat  pemasaran  bagi  konsumen,  iklan  memiliki  dampak  yang  negative bagi  masyarakat.  Pelaku  usaha  akan  berlomba  memasarkan  produk  tersebut  dengan menggunakan iklan, hal tersebut tidak luput juga bila pelaku usaha menggunaka iklan  – iklan  yang  menyesatkan  dan  merugikan  konsumen,  pelanggaran  konsumen  yang dilakukan oleh pelaku usaha belum menemukan titik terang dalam praktik (Widijowati, 2016) . Dalam peredaran iklan yang menyesatkan sebenarnya telah diatur di dalam pasal 8  ayat  (1)  huruf  f  undang  undang  perlindungan  konsumen  yang  di  jelaskan  bahwa pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  barang  yang  tidak  sesuai  dengan  label,  atau  pun komposisi  barang  tersebut  atau  pun  iklan  yang  bertentangan  dengan  kepatutan masyarakat dalam aturan kode iklan, misalkan mengiklankan yang tidak sesuai dengan realistas produk tersebut, itu merupakan hal yang bermasalah (Herawati, 2006) .
Berdasarkan  pada  pasal  10  Undang  –  Undang  Perlindungan  Konsumen  juga mengatur  pelaku  usaha  dilarang  mengiklankan  pernyataan  yang  tidak  benar  atau menyesatkan mengenai;
a. Harga atau tarif barang dan/atau jasa;
b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak, atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
d. Tawaran potongan harga dan/atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
e. Hadiah menarik yang di tawarkan;
f. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa;
Pasal  11  Undang  -  Undang  Perlindungan  konsumenpun  juga  mengatur  larangan pelaku usaha dalam mengelabuhi atau menyesatkan konsumen dengan;
a. Menyatakan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  seolah  –  olah  telah  memenuhi  standar mutu tertentu;
b. Menyatakan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  seolah  –  olah  tidak  mengandung  cacat tersembunyi
c. Tidak berniat menjual barang yang di tawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain
d. Tidak  menyediakan  barang  dalam  jumlah  tertentu  dan/atau  jumlah  yang  cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain
f. Menaikan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obrol.
Secara  garis  besar  iklan  yang  terlarang  untuk  beredar  yaitu  iklan  yang  bersifat menyesatkan,  mengandung  unsur  tidak  benar  serta  menyinggung  barang  dan/atau  jasa lain.  Selain  terdapat  larangn  hal  umum  yang  terdapat  dalam  Undang  -  Undang Perlindungan konsumen, larangan iklan pada barang atau jasa pada media tertentu.
D. Tujuan Iklan bagi pelaku usaha;
a. Memperkenalkan  kepada  calon  konsumen  tentang  suatu  produk,  barang  atau jasa.  Umumnya,  mengandung  bahas  persuasif  dengan  menyertakan  kelebihan atau keunggulan dari produk yang di tawarkan.
b. Mempengaruhi barang dan/atau jasa yang di tawarkan.
E. Syarat – syarat iklan yang baik
a. Memiliki bahasa yang objektif, proporsional, jujur
b. Bahasa yang jelas, padat, dan mudah di pahami
c. Tidak menyinggung, menyakiti, atau merendahkan produk lain
d. Menarik perhatian banyak orang.

## F. Prosedur iklan menurut hukum perundang – undangan
Berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf F undang  – undang nomor 8 tahun 1999 tentang  perlindungan  konsumen  pelaku  usaha  periklanan  dilarang  memproduksi iklan  yang  melanggar  etika  dan/atau  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan mengenai  periklanan.  Selain  memproduksi  pelaku  periklanan  juga  melarang peredaran  iklan  yang  melanggar  dengan  ketentuan  sebagai  berikut;  Pasal  1  ayat  3 Undang - Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut;
Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  Negara  republik
Indonesia, baik sendiri  maupun bersama –  sama  melalui  perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Peluang  iklan  yang  menyesatkan  di  tengah  masyarakat  Indonesia  akan berkembang  dengan  sangat  pesat  apabila  masyarakatnya  sendiri  enggan  merinci penggunaan  produk  tersebut,  apakah  produk  yang  di  gunakan  telah  sesuai  dan apakah  pelaku  usaha  dapat  menjual  produknya  secara  jujur  dan  tidak menyembunyikan informasi menyesatkan.

## Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah di atas dan sesuai dengan penjabaran yang penulis jabarkan, terdapat jawaban dalam permasalahan dalam studi kasus pembuatan jurnal ini, diantaranya  pentingnya  edukasi  kepada masyarakat terkait  dengan  produk  yang  di  beli dan/atau dikonsumsi. Indonesia sebagai Negara hokum harus menjamin warganya agar terlindungi dari permasalahan kasus iklan yang menyesatkan.
Dalam  studi  kasus  yang  di  maksud  juga  di  jabarkan  bahwa  iklan  yang menyesatkan  telah  mengakar  sejak  lama,  tidak  hanya  dari  kasus  Nissan  Juke  dalam penyelesaian  kasus  ini  telah  di  usut  oleh  pihak  kepolisian,  sehingga  membuat  produk Nissan Juke di Tarik di pasaran tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia.
Dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 telah di jabarkan mengenai perlindungan konsumen  terhadap  iklan  yang  menyesatkan,  di  dalam  pasal-pasal  ini  juga  telah  di jabarkan  tentang  sanksi  yang  di  jerat  oleh  pelaku  usaha  yang  sengaja  memberikan penipuan terkait produk yang di hasilkan.
Dalam  menyelesaikan  kasus  ini  hendaknya  para  pelaku  usaha  memberikan informasi yang jujur dan sesuai fakta kegunaannya pada produk tersebut, sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman dalam masyarakat terkait produk yang di pergunakan.

## BIBLIOGRAFI
Firmansyah,  Anang.  (2020).  Komunikasi  Pemasaran. Pasuruan:  Qiara  Media . Google Scholar
Gunawan  Widjaja  &  Ahmad  Yani.  (2000). Jaminan  Fidusia .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Herawati, Netty. (2006). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Iklan Yang Menyesatkan. Perspektif , 11 (4), 380–389. Google Scholar
Nasution, Az. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Diadit Media.
Panjaitan,  Jhon  Fery  Gunawan,  Nashriana,  Nashriana,  &  Ikhsan,  Rd.  (2018). Pemidanaan  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang Mengakibatkan  Korban  Luka  Berat  Analisis  Putusan  No.  14/PID.  Sus- Anak/2014/Pengadilan Jambi . Sriwijaya University. Google Scholar
Purhayati,  Shenia.  (2020). Implementasi  Undang–Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Makanan  Kemasan  Tanpa Menyertakan  Label  Komposisi  Kandungan .  Universitas  Bhayangkara. Google Scholar
Sidabalok, Janus. (2006). Hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti . Google Scholar
Simatupang,  Taufik  H.  (2004).  Aspek  Hukum  Periklanan  dalam  Perspektif Perlindungan Konsumen. Bandung: Citra Aditya Bakti . Google Scholar
Soerjono  Soekanto.  (2019). Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI  Press. Google Scholar
Widijowati, Dijan. (2016). Peredaran Iklan yang Menyesatkan Konsumen dihubungkan dengan  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Pers  dan  Penyiaran. Ius  Constitutum , 1 (2). Google Scholar
Copyright holder: Tangkas Hadi, Atik Winanti (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: