## KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANTISIPASI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KERUSAKAN LINGKUNGAN
LAUT DI KABUPATEN INDRAMAYU DALAM

## REZIM SENTRALISASI
Saeful Kholik
Universitas Wiralodra Email : saefulkholik21@gmail.com

## ABSTRACT
One  of  the  impacts  of  climate  change  in  Indonesia  is  rising  sea  levels.  For  example,  in Indramyu Regency which increases sea surface temperatures which result in damage to the marine  and  coastal  environment.  There  is  a  need  to  control  climate  change  adaptation, local  governments  that  have  the  authority  to  set  authoritative  policies  are  considered capable  of  solving  problems.  However,  the  paradigm  shift  of  the  system  from decentralization  to  centralization  is  an  obstacle  in  harmonizing  climate  change  control programs.  Therefore,  the  findings  in  the  results  of  this  study  return  the  authoritative authority of local governments. The research method used is Juridical-Normative, which is a procedure for scientific research in order to find a validity based on logic and scientific philosophy from the normative side. The results of the study prove that for the effectiveness of  climate  change  control,  there  needs  to  be  a  role  for  the  government  to  ensure  the integration of government program authority from the central to the regional level. Also, harmonization of programs for climate change control can be through the effectiveness of local government authority, focusing on the UNFCC and reducing gas emissions, carbon dioxide.

## Keywords: Authority, Environment, Region, Climate

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  merupakan  salah  satu tujuan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.  Dalam  mewujudkannya,  dengan keikutsertaan  dalam  menyukseskan  pembangungan  nasional  yang  telah  tercantum  dalam sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  (SPPN)  yang  berlandaskan  Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 yang memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh sistem perencanaan  pembangunan  jangka  panjang,  jangka  pendek  maupun  tahunan  agar  dapat dilaksanakan,  diimplementaiskan  dalam  sistem  pemerintahan  dari  pusat  sampai  daerah 1 . Salah satu tujuan dari SPPN ini adalah merupakan pedoman dasar terhadap arah kebijakan
1 Lumettu  Jegiftha,  Ronny  Gosal,  Sarah  Sambiran,  “ Kinerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan  Tata  Ruang Dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Di  Kabupaten  Kepuauan  Talaud” ,  Jurnal  Eksekutif  Jurusan  Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018, hlm 1.
negara  dalam  melaksanakan  ide,  cita  dan  gagasan  terhadap  menjamin  perlindungan  hak- hak warga negara dibidang yang telah ditentukan.
Konsepsi  dasar  diperlukanya  SPPN  adalah  terletak  pada  terjadinya  rezim perubahan  politik  terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  mengakibatkan  terjadinya beberapa  prubahan  dalam  arah  dan  tujuan  pengelolaan  pembangunan,  antara  lain  dengan tidak diberlakukannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) senagai landasan dalam penyusunan  pebangunan  nasional.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  perencanaan pembangunan jangka panjang nasioal sebagai suatu arah dan prioritas pembangunan secara komperhensif  yang  akan  dilakukan  dalam  program-program  secara  bertahap  untuk mewujudkannya  masyarakat  yang  adil  dan  Makmur  sesyau  dengan  amanat  konstitusi bangsa Indonesia 2 .
Di  tetapkannya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  adalah  untuk:  (a)  mendukung koordinasi  antarpelaku  pembangunan  dalam  pencapaian  tujuan  nasional,  (b)  menjamin terciptanya integrasi,  sinkronisasi  dan sinergi  baik  antar daerah, antar ruang,  antar  waktu, antar  fungsi  pemerintah  maupun  antara  pusat  dan  daerah,  (c)  menjamin  keterkaitan  dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat 3 .
Pembangunan  Nasional  disuatu  sisi  yang  telah  dilaksanakan  telah  mewujudkan kemajuan pada berbagai bidang kehidupan masyarkat, yang meliputi bidang sosial budaya, kehidupan  beragama,  ekonomi,  ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi,  politik,  pertahanan, hukum  dan  aparatur,  pembangunan  wilayah  dan  tata  ruang.  Namun  di  sisi  lain, perkembangan  ilmu  dan  teknologi  terutama  dalam  proses  pembangunan  secara  tidak langsung  telah  memacu  peningkatan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  sehingga memulai mengganggu tata kehiudpan manusia dan makhluk hidup lainnya 4 .
2 Lihat  Landasan  Filosofi  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2007  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33.
3 Lihat Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4 Maret Priyanta, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dalam kerangka pembaharuan sistem hukum lingkungan dan penataan ruang berbasis perubahan ilklim, Disertasi UNPAD, 2017, hlm 5.
Salah  satu  dampak  pembangunan  yang  harus  dihadapi  saat  ini  adalah  pemansan global  yang  tidak  hanya  berdamak  pada  bangsa  Indonesia,  namun  berdampak  kepada seluruh  umat  manusia.  Pemanasan  global  yang  menaikan  suhu  permukaan  bumi  sebagai salah  satu  penyebab  terjadinya  perubahan  iklim.  Dampak  perubahan  iklim  anatara  laina dalah turunya produksi pangan, tergagnggunya ketersediaan air, tersebarnya berbagai hama dan  penyakit  tanaman  serta  penyakit  manusia,  naiknya  permukaan  laut,  tenggeamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati 5 .
Perubahan iklim yang berdampak kepada keberlangsungan lingkungan hidup dapat terlihat naiknya air permukaan laut. Menurut analisis kenaikan muka air laut dan proyeksi ICCSR  (2010),  kenaikan  muka  air  laut  di  wilayah  selatan  Jawa  berkisar  antara  0.2  cm hingga  0.4  cm  per  tahun.  Kenaikan  muka  air  laut  pada  tahun  2030  akan  mencapai  6  cm hingga 30 cm di kawasan Indonesia. Pada tahun 2050, kenaikan muka air laut mencapai 10 cm  hingga  50  cm  sedangkan  pada  tahun  2080  akan  mencapai  16  cm  hingga  80  cm. Dampak  dari  naiknya  muka  laut  ini  adalah  hilangnya  lahan  ( land  loss )  yang  akan  diikuti oleh  kerugian  baik  fisik  maupun  ekonomi  di  wilayah  itu 6 .  Tidak  terkecuali  dengan  laut daeah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang terdampak perubahan iklim. Hal ini dapat  dibuktikan  dengan  naiknya  perumkaan  air,  sehingga  berdampak  dan  merusak lingkungan  dan  infrastruktur  sekitar 7 .  Melihat  dampak  yang  tidak  sebelah  mata.  Maka, perlu  adanya  peranan  pemerintah  daerah  yang  memiliki  aksesbilitas  yang  memiliki kewenangan  dalam  mengendalikan  pengelolaan  lingkungan,  khususnya  dalam  perubahan iklim di tingkat daerah.
Namun,  perubahan  rezim  dalam  kewenangan  pengelolaan  lingkungan  laut  telah diperlihatkan pada sistem pemerintahan daerah. Sistem pengelolaan kewenangan laut yang semula terdesntralisasi mengalami perubahan terhadap sentraliasi. Dalam Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  dinyatakan  tidak  adanya kewenangan pemerintah daerah atau kabupaten kota dalam melaksanakan pengelolaan laut.
5 Idem,  Lihat  pula  Penjelasan  umum,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  dan  Lihat  Pula  Maret  Priyanta,  dkk, Kebijaksanaan  Tentang  Perubahan Iklim  Di  Jawa  Barat  Dalam  Pembangunan  Berkelanjutan ,  Jurnal  Sosiohumaniora,  Volume,  14  No.  3 November 2012, hlm 248.
6 Bambang Dwi Dasanto, Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kenaikan Muka Air Laut Di Wilayah Pesisir Pangandaran , Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan Vol. 9 No. 2 Agustus 2022, hlm 84.
7 Bambang Dwi Dasanto, Penilaian Dampak Kenaikan Permukaan Laut Pada Wilayah Panta: Studi Kasus Kabupaten Indramayu, Jurnal Hidrosifir Indonesia, Vol.5 No.2 Agustus, 2010, hlm 47.
Hal  inilah  menimbulkan  konflik  kewenangan  dan  mempersulit  aksesbilitas  pengendalian perubahan iklim di daerah.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Perubahan  iklim  merupakan  isu  dan  realitas  yang  sedang  terjadi,  dampak  dari perubahan  iklim  memang  sangat  diraskan  khususnya  terhadap  kenaikan  permukaan  laut, perlu adanya kebijakan dan ketegasan pemerintah pusat dan daerah dalam memainkankan peran  kewenangannya.  Oleh  karena  itu,  dalam  artikel  ini  dapat  difokuskan  terhadap identifikasi masalah antara lain:
1. Bagaimanakah kewenangan kabupaten atau kota dalam antisipasi  perubahan iklim kerusakan lingkungan laut di kabupaten indramayu dalam rezim sentraliasi?
2. Bagaimanakah  harmonisasi  program  pengendalian  adaptasi  dalam  menangani permasalahan perubhan iklim.

## III. METODE
Metode  penlitian  adalah  sebuah  cara  yang  digunakan  dalam  menganalisis permasalahan penelitian melalui pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan outcome dari  sebuah  peneltian.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  Yuridis-Normatif,  yaitu suatu  tata  cara  penelitian  ilmiah  agar  menemukan  suatu  keabsahan  yang  berlandasakan logika dan filosofi keilmuan dari sisi normatifnya. Namun tidak hanya dari sisi normative saja  akan  tetapi  dari  sisi  kehidupan  sosial. 8 Termasuk  dalam  kaitkan  aturan  kewenangan pemerintah  daerah  terhadap  perubahan  iklim  yang  dapat  mempengaruhi  pola  tangka  laku kehiudpan  manusia  baik  jangka  Panjang  ataupun  jangka  pendek.  Oleh  karena  itu,  dalam pengelolaan  data  yrudis  normatif  ini  dapat  dimuai  dari  permasalahan  sosial  huku  yang memebntuk  suatu  peristiwa  hukum  yang  kemudian  dikaji  dan  dianalisis  melalui  norma, asas, sosial dan aturan (hukum positif) 9 .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kewenangan  kabupaten  atau  kota  dalam  antisipasi  perubahan  iklim kerusakan lingkungan laut di kabupaten Indramayu dalam rezim sentraliasi
8 Johnny Ibrahim, “ Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif” , Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 57.
9 Peter Mahmud, “ Penelitian Hukum” , Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 42-56.
Berdasarkan laporan Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) perubahan iklim  merupakan  salah  satu  dampak  pembangunan  yang  tidak  diperikirakan  seblumnya dalam  perencanaan  pembangunan.  Aktivitas  atau  kegiatan  manusia  diduga  sebagai  salah satu  penyebab  yang  mempercepat  terjadinya  perubahan  iklim  sejak  50  tahun  terkahir. Berdasarkan summary for policymakers IPCC, 2013 dinyatakan bahwa:
The  atmospheric  concentrations  of  carbon  dioxide,  methane,  and  nitrous oxide have increased to levels unprecedentd in at least the las 800.00 years. Carbon dioxide concentrations have increased by 40% since pre-industrial times,  primarily  from  fossil  fuel  emissions  and  secondarily  from  net  land use  change  emissions.  The  ocean  has  absorbed  30%  of  the  emitted antrhophogenic carbon dioxside, causing ocean acidification 10 .
Berkaitan  dengan  itu,  pada  tahun  1992,  dalam  konferensi  rio  de  Janeiro  (earth summit)  perjanjian  internasional  sebagai  dalam  bentuk  tertulis,  dalam  skema United Nation  Fremawork  Convention  on  Climate  Change (UNFCCC)  disepakati  serta  dibuka untuk penandatanganan dan Indonesia pada tahun 1994 telah melakuan ratifikasi, sehingga perjanjian  tentang  perubahan  iklim  tersebut  telah  menambah  perangkat  hukum  nasional Indonesia.  Ratifikasi  harus  dilakukan  mengingat  Indonesia  menganut  sistem  dualism, dimana  aliran  ini  bersumber  dari  teori  bahwa  daya  ikat  hukum  internasional  bersumber pada  kemauan  negara,  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  merupakan  dua  sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dengan yang lain 11 .
Ratifikasi  UNFCC menununjukan pada masyarakat  internasional bahwa  Indonesia turut berperan serta aktif serta bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan global dan pembangunan  berkelanjutan,  serta  membuka  Kerjasama  dan  pertukaran  informasi  ilmiah dan  teknologi  berkenaan  dengan  permasalahan  perubahan  iklim.  Salah  satu  perjanjian internasinal sebagai tindak lanjut UNFCCC sebagai kerangka kerja dalam perubahan iklim, disepakatilah Kyoto  protocol  to  the  united  nations  freamwork  convention  on  climate change pada  tahun  1997.  Indonesia  berkomitmen  dengan  melakukan  pengesaha  pada protocol  Kyoto,  yang  pada  intinya  disepakati  bawha  Indonesia  mengadopsi  protocol tersebut sebagai hukum nasional untuk dijabarkan dalam peraturan dan kelembagaan 12 .
10 Loc.Cit, Maret Priyanta, hlm. 6.
11 Ibid,  hlm.  7,  lihat  pula  Mochtar  Kusumaatmaja  dan  Etty  R  Agoes, Pengantar  Hukum  Internasional , Alumni, Bandung, 2003, hlm 57-58.
12 Idem, hlm. 8.
Diratifikikasinya  undang-undang  republik  Indonesia  nomor  6  tahun  1994  tentang pengesahan united  nations  framework  convention  on  climate  change (konvensi  kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim), menggambarkan pentingnya dalam  melindungi  dan  mencegah  kerusakan  lingkungan  dampak  dari  perubahan  iklim berpengaruh terhadap tata kelola kewenangan pemerintah daerah dalam turut serta menjaga dan melestarikan atau merhabilitasi terhadap kerusakan lingkungan, khususnya lingkungan ruang laut yang terdampak 13 .
Permasalahan  kewenangan  daerah  terhadap  tanggungjawab  pengelolaan  dan perlindungan  lingkungan  laut  yang  bersumber  pada  perubahan  iklim  memberikan permaslahan  terhadap  tumpang  tindih  dalam  sistem  sentraliasi  tata  kelola  pemerintahan. Ruang laut merupakan salah satu  sektor yang senagaian kewenangan pengelolaanya telah diserahkan  kepada  pusat.  Rezim  sentralisasi  ini  semakin  mempersulit  kejelasan kewenangan  terhadap  pemeritnah  daerah  dalam  pengelolaan  atau  adaptasi  perubahan iklim 14 . Tidak terkecuali daerah wilayah pesisir dan laut terdampak perubahan iklim seperti Kabupaten  Indramayu  Provinsi  Jawa  Barat,  salah  satu  dampak  tersebut  adalah  naiknya permukaan air laut. Sehingga, menyebabkan kerusakan Kawasan wilayah pesisir, laut dan pemukiman warga setempat 15 .
Meningkatnya  permukaan  air  laut  berdampak  pada  menyusutnya  lahan  pertanian dekat  pantai,  terutama  lahan  pertanian  yang  terletak  di  dataran  rendah  sepanjang  pantai. Disamping  itu,  bahaya  rob  juga  diperkirakana  akan  semakin  sering  terjadi  yang  akan diikuti  oleh  meningkatnya  salinitas  air  tanah  akibat  meningkatnya  intrusi  air  laut,  yang diketahui  akan  berpengaruh  pada  penurunan  produktivitas  tanaman.  Hal  yang  sama  juga akan dialami oleh sektor perikanan, dimana Indramayu berkontribusi lebih dari 35% untuk Jawa  Barat.  Terdapat  22.000  ha  tambak  di  sepanjang  garis  pantai  (147  km)  namun  lebih dari  42  km  kawasan  terkena  abrasi.  Kenaikan  muka  air  laut  50  cm  saja  di  tahun  2100, diperkirakan  745  ha  wilayah  Indramayu  akan  terendam,  sehingga  produksi  perikanan
13 Lihat  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1994  Tentang  Tentang  Pengesahan United  Nations Framework  Convention  on  Climate  Change (Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim
14 https://theconversation.com/empat-tantangan-pemerintah-daerah-dalam-menjalankan-program  lingkungan- dan-pengendalian-perubahan-iklim-172852 Diakses pada tanggal 28 Maret 2023, Pukul 23.20 Wib
15 Loc. Cit, Bambang Dwi Dasanto, hlm. 45.
tentunya  akan  berkurang.  Kehilangan  produksi  akibat  berkurangnya  luas  lahan  dan meningkatnya salinaitas di Jawa Barat tertinggi dari provinsi lain 16 .
Berdasarkan  data  tersebut,  perlu  adanya  kewenangan  pemerintah  daerah  terhadap pengendalian  antisipasi  perubahan  iklim  kerusakan  lingkungan  laut  yang  selaras  antara pemeritnah pusat dan daerah melalui proses iterative, koordinatif, sinergis dan integrative yang dapat tergambar sebagai berikut:
Konsepsi keterpaduan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian antisipasi perubahan iklim kerusakan lingkungan laut.
Dirumuskan oleh penulis, Berdasarkan pandangan DITJEN PPI, Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2023 17 .
Pelaksanaan  kelembagaan  LHK  dapat  mempertimbangkan  nature  dari  beberapa pengendalian  dalam  perubahan  ikim,  melaksanakan  sataun  fungsi  dari  implementasi koordinasi lingkungan dari pusat ke daerah, sinergitas, integrasi, monitoring, pelaporan dan verivikasi  pelaksanaan  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim.  Sebagai National  Focal Point (NFP) UNFCC ( United Nations Framework Convention on Climate Change ), dalam skema  gambar  diatas  memasukan  pengendalian  perubahan  iklim  ditingkat  nasionat  dan daerah,  serta  ditingkat  internasional,  yang  merupakan  sebuah  proses  yang  terus  menerus
16 Rencana  Aks  Daerah  Adaptasi  Perubahan  Iklim  Kabupaten  Indramayu, Center  of  Climate  Risk  And Opportunity  Management  Southesat  Asia  And  Pasific  Institute  For  Research  And  Community  Service Bogor Aglicultural University , Bogor, hlm. 9.
17 https://ditjenppi.menlhk.go.id/program/kebijakan-penanganan-perubahan-di-tingkat-nasional-dan-internasi onal.html , diakses pada tanggal 28 Maret, Pukul 00.30 WIB.
(interative),  kordintaif  kewenangan  untuk  mewujudkan  pembangunan  nasional  yang berkelanjutan 18 .
Adaptasi  perubahan  iklim  yang  memadukan  kewenangan  pemerintah  daerah merupakan  salah  satu  strategi  yang  sangat  tepat.  Berdasarkan  acuan  tersebut  maka pemerintah  kabupaten  Indramayu  dapat  menkankan  sisi  kewenangan  yang  dimilikinya. Terlebih,  dampak  tersebut  dapat  dirasakan  terhadap  masayarakat  pemukiman  pesisir  dan laut  setempat.  Berlaihnya  rezim  desentralisasi  kepada  sentralisasi  tentunya  membawa dampak terhadap kewenangan perubahan iklim. Perubahan tersebut dapat dipertega dengan ditetapnya  metode  omnibus  law  atau  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  menjelaskan sistem kewenangan lingkungan terpusat.
Melalui  pendekatan  desentralisasi  maka  pemerintah  Indramayu  dapat  menerapkan titik  kebijakan  sebagai  tindak  lanjut  terhadap  kesungguhan  pemerintah  daerah  mengikuti kesesuain  program  dari  pemerintah  pusat.  Hal  itu  pula  dapat  diterapkan  oleh  pemerintah kabupaten  Indramayu  dalam  menganalisis  kewenangan  daerah  yang  melibatkan  sisi akadmis  dan  refensi  pengelolaan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengendalian perubahan iklim yang berdampak kepada ruang laut.

## B. Harmonisasi program pengendalian adaptasi dalam menangani permasalahan perubahan iklim
Perubahan  iklim  merupakan  sebuah  fenomena  dalam  kehidupan  sehari-hari, terdapat  beberapa faktor  yang mempengaruhi perubahan ikim  didunia, salah satunya efek rumah  kaca,  peningkatan  karbodioksida.  Sehingga  tanpa  disadari  efek  dari keberlangsungan  perubahan  iklim  terebut  berimbas  kepada  keberlangsungan  lingkungan khususnya  ruang  laut  yang  pada  akhirnya  naiknya  permukaan  air  laut 19 .  Zedillo menjelaskan  salah  satu  dampak  perubahan  iklim  yang  perlu  diwaspadai  adalah  kenaikan paras muka air laut ( sea level rise atau SLR). Kenaikan permukaan laut sebagai akibat dari proses pemanasan global menjadi isu penting di daerah pesisir 20 .
18 Idem.
19 Widya  Rainnisa  Karlina,  Abilio  Silvino  Viana,  “ Pengaruh  Naiknya  Permukaan  Air  Laut  Terhadap Perubahan Garis Pangkal Pantai Akibat Perubahan Iklim ” , Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 6. No. 2 Agustus, 2020, hlm. 576.
20 Marita Ika Joesidawati, “ Kajian Perubahan Iklim Dan Kenaikan Muka Air Laut Di Kawasan Pesisir (Studi Kasus: Kabupaten Tuban ”, Ekologia, Vol. 13 No.2, Oktober 2013, hlm. 17-24.
Melihat  fenomena  dan  dampak  ekstrim  dari  perubahan  iklim  tersebut,  tanpa disadari  menuntut  adanya  suatu  adaptasi  dan  mitigasi.  Adaptasi  dan  mitigasi  merupakan bentuk  penanganan  terhadap  perubahan  iklim  yang  terjadi.  Mitigasi  mempunyai  makna pengurangan,  dalam  hal  ini  mitigasi  terhadap  perubahan  iklim  berupa  usaha  yang dilakukan untuk mengurangi penyebab dari perubahan iklim sehingga laju perubahan dapat melambat.  Sedangkan  adaptasi  lebih  menekankan  pada  penyesuaian  diri  terhadap perubahan  yang  ada  guna  kelangsungan  hidup.  Adaptasi  terhadap  perubahan  iklim merupakan  hal  yang  perlu  dilakukan  di  Indonesia  mengingat  dampak  ekstrim  dari perubahan iklim lebih kepada ancaman terhadap wilayah pesisir 21 .
Berdasarkan permodelan iklim di Indonesia saat ini variasi kenaikan muka air laut berkisar  antara  5-7  mm/tahun  dan  suhu  berkisar  antara  0.5-0.7  °C  tergantung  kondisi geografisnya.  Intergovermental  Panel  on  Climate  Change  (IPCC)  khususnya  Working Group  1  Physical  Science  Basis,  telah  merilis  laporan  Fifth  Assesment  Report  (AR-5) dalam  bentuk  Summary  for  Policy  Maker.  IPCC  dalam  AR-5  tersebut  juga  melaporkan bahwa  diperkirakan  pada  akhir  2100,  temperatur  global  akan  lebih  hangat  1.8-4°C, dibandingkan  dengan  rata-rata  temperatur  pada  rentang  1980-1999.  Rata-rata  temperatur global akan meningkat  lebih  dari 2  °C diatas temperatur global sebelum periode industri, pada tahun 2100. Laju kenaikan muka air laut pada abad 21 diperkirakan akan melampaui laju  kenaikan  pada  periode  observasi  1971-2010  pada  seluruh  skenario  AR-5.  Frekuensi dan  intensitas  kejadian  curah  hujan  yang  berat  dan  juga  badai  tropis  diperkirakan meningkat secara global.
Dengan semakin meningkatnya intensitas dan frekuensi dari kejadian iklim ekstrim seperti El Nino, maka diperkirakan kekeringan yang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan  di  Indonesia,  menjadi  ancaman  yang  semakin  nyata.  Dengan  demikian,  risiko bencana  banjir  selama  musim  hujan  dan  kekeringan  selama  musim  kemarau  semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja berdampak pada sumberdaya air, pertanian, kehutanan, perikanan,  kesehatan  dan  juga  terhadap  sarana  dan  prasarana  terkait.  Implementasi penanganan perubahan iklim harus selaras dengan kebijakan pemerintah saat ini dan cita- cita  pembangunan  berkelanjutan.  Selain  itu,  hal  ini  juga  menuntut  koordinasi  intensif dengan  berbagai  sektor  dalam  rangka  perumusan  kebijakan  yang  tepat.  Hal  lain  adalah
21 Sunarti,  Nur  Khasanah  Apriliasari,  “ Dampak  Perubahan  Iklim  Terhadap  Permukiman  Pesisir  Di Kelurahan Demaan Kabupaten Jepara ”, Tata Loka Volume 17 Nomor 4, November 2015, hlm. 248-256.
terkait  outreach,  seperti  diketahui,  karena  isu  perubahan  iklim  masih  relatif  baru berkembang di Indonesia, maka masih perlu banyak dilakukan outreach termasuk edukasi berbagai  pihak  terkait,  termasuk  media.  Masih  banyak  isu  negatif  perubahan  iklim  yang perlu  dikemas  secara  lebih  baik,  misalnya  opini  publik  dari  pemberitaan  yang  tidak proporsional terkait isu kebakaran hutan dan lahan, dan sebagainya 22 .
Tindakan yang dilakukan untuk pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi  dapat  mencegah  kerusakan  dan  dapat  menghindari  dampak  ganda  dari  bencana alam. Tindakan mitigasi dan adaptasi diperlukan pada tingkat nasional dan daerah sebagai agenda  kebijakan  nasional  untuk  merespon  perubahan  iklim.  Pendekatan  yang  utuh, kerangka  regulasi  dan  kebijakan,  disertai  kerangka  kerja  antara  mitigasi;  adaptasi; pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan;  sistem  inventarisasi,  pelaporan  dan  verifikasi; serta  mobilisasi  sumberdaya  keuangan  dan  sumberdaya  manusia  diperlukan  untuk pengendalian  perubahan  iklim.  Analisa  lebih  menyeluruh  mengenai  tantangan,  hambatan dan strategi yang dipakai oleh Ditjen PPI. Dari gambaran umum potensi dan permasalahan yang  ada,  disusunlah  matriks  analisis  SWOT  ( Strengths,  Weaknesses,  Opportunities,  and Threats ) 23 .
Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, perlu  menindaklanjuti  Kesepakatan  Paris  tersebut  dengan  melibatkan  semua  pihak  yang berkepentingan.  Tindak  lanjut  yang  dimaksud  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  tujuh kelompok utama, yaitu 1) aspek legal, 2) aksi mitigasi, 3) aksi adaptasi, 4) dukungan aksi terhadap upaya implementasi, 5) pelaporan dan transparansi, 6) peran non  state  actors dan 7) lobi global 24 .
Rezim  sentralisasi  memberikan  sebuah  angan-angan  yang  memberikan  dampak kepada sistem hukum pengelolaan dan pendalian perubahan iklim Di Indonesia. Tumpeng tindihnya  kewenangan  pemeritnah  dalam  pengebdalian  kewenangan  diperparah  dengan adanya  sistem  sentralisasi  yang  terpusat.  Dampak  dari  sistem  kewenangan  pengendalian perubahan  iklim  yang  terpusat  menjadikan  permasalahan  baru  terhadap  sistem pengendaliannya.
22 Rencana  Strategis  Direktorat  Jendral  Perubahan  Iklim  Tahun  2020-2024  Kementrian  Lingkungan  Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 9.
23 Idem.
24 Rachmat Witoelar https://setkab.go.id/tindak-lanjut-kesepakatan-global-perubahan-iklim-cop21-paris/ , Dia kses pada tanggal 30 Maret, 2023, Pukul 03.40. WIB.
Permasalahan  tumpeng  tindih  kewenangan  pemerintah  dalam  menangani penegndalian  perubahan  iklim  dapat  terlihat  peranan  pemeritnah  pusat  yang  memiliki power terhadap sistem aturan hukumnya. Namun, disuatu sisi lain, dengan adanya undang- undang pemerintah daerah seharusnya menjamin adanya desentraliasi dalam pengendalian perubahan  iklim,  yang  dimana  anggapan  kebenaran  bahwa  daerahlah  yang  mengerti  dan merasakan  langsung  dampak  dari  perubahan  iklim  tersebut.  Sehingga,  penegndalaian  dan penanganan lebih  cepat  terhadap perubahan iklim. Melalui  dokumen rencana strategis ini merupakan  instrument  untuk  memadukan  program  kewenangan  atau  kebijakan  ditingkat pusat samoai daerah 25 .
Selain itu, keselarasan atau keterpaduan program pengendalian adaptasi perubahan iklim  menjadikan  salah  satu  instrument  yang  memadukan  kelembagaan  dan  sosial  serta lingkungan sangat diperlukan yang tersimulasi sebagai berikut:
Gambar harmonisasi keterpaduan program pengendalian adaptasi dalam menangani permasalahan perubhan iklim.
Sumber : Berdasarkan pandangan DITJEN PPI, Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2023 26 .
Terhadap  pengendalian  perubahan  iklim  khususnya  Di  Indonesia  melalui  sebuah proses  nasional  dan  internasional  yang  memiliki  sifat  itertaif  dan  sinergis.  Penanganan perubahan  iklim  di  tingkat  internasional  harus  melalui  forum  pembahasan  kerangka
25 Idem.
26 Loc, Cit, Ditjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.
konvensi  perubahan  iklim  (UNFCCC)  dihasilkan  melalui  sebuah  cara  negoisasi  kepada negara  yang  telah  meratifikasi  perjanjian  atau  kesepakatan  UNFCCC.  Di  ratifikasinya UNFCC  melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1994,  dan  meratifikasi  kesepakatan Kyoto  Protokol  melalui  UU  No.  17  Tahun  2007.  Pengejawantahan  dari  kesepakatan tersebut  memelurkan  atau  memadukan  kedalam  konteks  pembangunan  nasional (internaliasi)  guna  mendukukang  proses  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan mengutamakan  prinsip  dasar  emisi  dan  resilen  kepada  perubahan  iklim.  Efketifitas pengendalaian adaptasi  perubahan iklin  bergantng pada proses kebijakan hukum  terhadap sebauh tingkatan (internasional, nasional, regional, dan sub-nasional yang dapat dimakanai pemerintahan daerah).
Di  tingkatan  internasional  pada  point  utamanya  adalah  membentuk  sebuah komitmen  terhadp  negara-negara  maju  yang  meratifikasi  UNFCC  untuk  adanya pengurangan  emisi  dan  komitmen  untuk  ketersediaan  daya  dukung  finansial,  teknologi, dan  peningkatan  terhadap  kapasitas  kepada  upaya-upaya  mitigasi  dan  adaptasi  terhadap negara  yang  berkembang  dalam  ketentuan  kontek  pembangunanan  berkelanjutan. Menyepakati  sebuah  komitmen  untuk  adanya  program  adaptasi  pengendalian  perubahan iklim  dalam  kerangka  hukum  nasionasl  yang  meletakan  prinsip  pembangunan berkelanjutan  sekurang-kurangnya  meliputi  empat  pilar  yaitu,  pilar  lingkungan,  pilar ekonomi,  sosial,  hukum,  yang  dianggap  mampu  menekan  pengendalian  perubahan  iklim, khususnya pengurangan karbon dioksida 27 .

## V. PENUTUP
A. Simpulan
1. Perubahan  iklim  yang  terjadi  di  dunia,  memberikan  dampak  perubahan  iklim lingkungan yang berpengaruh kepada negara-negara yanga da di seluruh dunia. Salah  satu  dampak  perubahan  iklim  yang  di  rasakan  salah  satunya  adalah meningkatknya pernaikan suhu air laut, termasuk Indonesia. Perlunya adaptasi perubahan  iklim  Di  Indonesia  dinilai  menjadi  sebuah  keseriusan  Ketika meratifikasi  Kyoto  protocol  to  the  united  nations  freamwork  convention  on climate change pada tahun 1997 melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994 tentang  pengesahan united  nations  framework  convention  on  climate  change
27 Idem.
(konvensi  kerangka  kerja  perserikatan  bangsa-bangsa  mengenai  perubahan iklim).  Di  dalam  peraturan  tersebut  memberikan  pengatruan  dan  kewenangan serta  staregi  terhadap  negara  untuk  adanya  pengendalian  perubahan  iklim ditingkat  nasional  dan  local.  Namun,  seiring  dengan  perubahan  arah  politik negara  Indonesia  pola  kewenangan  pengendalian  dan  pengelolaan  perubahan iklim  yang  semula  desentralisasi  ke  sentralisasi  memberikan  dampak perubahan  pola  kewenangan  pemerintah  daerah,  termasuk  kabupaten Indramayu  dalam  penanggulangan  perubahan  iklim  di  rezim  sentralisasi. Melalui  pendekatan  desentralisasi  maka  pemerintah  Indramayu  dapat menerapkan  titik  kebijakan  sebagai  tindak  lanjut  terhadap  kesungguhan pemerintah daerah mengikuti kesesuain program dari pemerintah pusat. Hal itu pula  dapat  diterapkan  oleh  pemerintah  kabupaten  Indramayu  dalam menganalisis  kewenangan  daerah  yang  melibatkan  sisi  akadmis  dan  refensi pengelolaan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengendalian  perubahan iklim yang berdampak kepada ruang laut.
2. Harmonisasi  program  pengendalian  adaptasi  dalam  menangani  permasalahan perubahan  iklim  dapat  dilakukan  melalui  pengendalaian  adaptasi  perubahan iklin  bergantng  pada  proses  kebijakan  hukum  terhadap  sebauh  tingkatan (internasional,  nasional,  regional,  dan  sub-nasional  yang  dapat  dimakanai pemerintahan daerah) yang sesuai dengan meratifikasi UNFCC.

## B. Saran
1. Dampak  dari  perubahan  iklim  dapat  dirasakan  oleh  semua  level  tingkatan dalam  negara  (Internasional,  nasional,  local  dan  sub  local).  Meratifikasi  dari konferensi perubahan iklim menandakan bahwa tingkat keseriusan negara yang terhadap perubahan iklim, Tidak terkecuali Indonesia, salah satu dampak yang signifikan  adalah  kenaikan  permukaan  air  laut  di  daerah.  Seperti  di  daerah kabupaten  Indramayu  yang  mengalami  degradasi  kerusangan  lingkungan pesisir  atau  laut  yang  semakin  meningkat.  Perlu  adanya  peranan  pemerintah agar  menjamin  keterpaduan  kewenangan  program  pemeritnah  dari  pusat sampai  tingkat  daerah.  Perubahan  rezim  pengelolaan  lingkungan  laut  yang semula  desentralisasi  berubah  ke  sentralisasi  merupakan  bukti  Inkonsistensi
pemerintah  terhadap  pengelolaan  lingkungan  yang  berkelanjutan.  Mengingat bentuk  sentralisasi  adalah  akan  memberikan  beban  dan  lambatnya  proses terhadap  negara  untuk  agar  dapat  memberikan  kebijakan  yang  antisipatif pengendalian adaptasi perubahan iklim di daerah.
2. Perubahan paradigma terhadap sentralisasi memberikan ketimpangan terhadap bentuk  kewenangan  pemrintah  untuk  mengelola  berdasarkan  keterpaduan sistem,  budaya,  sosial,  dan  hukum.  Pernanan  pemertintah  daerah  adalah menjadi  subjek  utama  dalam  menangani  pengendalian  adaptasi  perubahan iklim. Hal ini didasarkan karena pemerintah daerah memiliki otoritatif terhadap pengendalian  yang  berlandaskan  objek  permasalahan  perubahan  iklim  yang berada di daerah. Melalui program-program yang telah ditentukan maka dapat disimpulkan  bahwa  keterpaduan  kewenangan  yang  berfokus  pada  UNFCC serta pengurangan gas emisi, karbondioksida.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku/Jurnal
Bambang  Dwi  Dasanto, Dampak  Perubahan  Iklim  Terhadap  Kenaikan  Muka  Air Laut  Di  Wilayah  Pesisir  Pangandaran ,  Jurnal  Risalah  Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan Vol. 9 No. 2 Agustus 2022,
Bambang  Dwi  Dasanto, Penilaian  Dampak  Kenaikan  Permukaan  Laut  Pada Wilayah  Pantai:  Studi  Kasus  Kabupaten  Indramayu, Jurnal  Hidrosifir Indonesia, Vol.5 No.2 Agustus, 2010,
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang, Bayumedia, 2013,
Lumettu Jegiftha, Ronny Gosal, Sarah Sambiran, Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan  Tata  Ruang  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Di  Kabupaten Kepuauan Talaud , Jurnal  Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018,
Maret  Priyanta,  Pengelolaan  Hutan  Berkelanjutan  Dalam  kerangka  pembaharuan sistem hukum lingkungan dan penataan ruang berbasis perubahan ilklim, Disertasi UNPAD, 2017,
Maret  Priyanta,  dkk, Kebijaksanaan  Tentang  Perubahan  Iklim  Di  Jawa  Barat Dalam  Pembangunan  Berkelanjutan ,  Jurnal  Sosiohumaniora,  Volume, 14 No. 3 November 2012,
Marita Ika Joesidawati, Kajian Perubahan Iklim Dan Kenaikan Muka Air Laut Di Kawasan  Pesisir  (Studi  Kasus:  Kabupaten  Tuban ,  Ekologia,  Vol.  13 No.2, Oktober 2013,
Mochtar  Kusumaatmaja  dan  Etty  R  Agoes, Pengantar  Hukum  Internasional , Alumni, Bandung, 2003,
Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 42-56. Sunarti,  Nur  Khasanah  Apriliasari, Dampak  Perubahan  Iklim  Terhadap Permukiman  Pesisir  Di  Kelurahan  Demaan  Kabupaten  Jepara ,  Tata Loka Volume 17 Nomor 4, November 2015,
Widya Rainnisa Karlina, Abilio Silvino Viana, Pengaruh Naiknya Permukaan Air Laut  Terhadap  Perubahan  Garis  Pangkal  Pantai  Akibat  Perubahan Iklim, Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 6. No. 2 Agustus, 2020,
2. Undang-Undang
▪ Undang-Undang Dasar 1945
▪ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
▪ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang RPJMN
▪ Undang-Undang-Nomor  6  Tahun  1994  Tentang  Tentang  Pengesahan United Nations
3. Sumber Lain
Rencana  Aks  Daerah  Adaptasi  Perubahan  Iklim  Kabupaten  Indramayu,  Center  Of Climate Risk And Opportunity Management Southesat Asia And Pasific Institute  For  Research  And  Community  Service  Bogor  Aglicultural University, Bogor, Rencana Strategis Direktorat Jendral Perubahan Iklim
Tahun  2020-2024  Kementrian  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, 2020,
https://theconversation.com/empat-tantangan-pemerintah-daerah-dalam- menjalankan-program-lingkungan-dan-pengendalian-perubahan-iklim- 172852 Diakses pada tanggal 28 Maret 2023, Pukul 23.20 WIB. https://ditjenppi.menlhk.go.id/program/kebijakan-penanganan-perubahan-di- tingkat-nasional-dan-internasional.html ,  diakses  pada  tanggal  28  Maret, Pukul 00.30 WIB.
Rachmat  Witoelar https://setkab.go.id/tindak-lanjut-kesepakatan-global-perubahan- iklim-cop21-paris/ ,  Diakses  pada  tanggal  30  Maret,  2023,  Pukul  03.40.
WIB.