## JIUBJ
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019

## Pantun Bukit
Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Correspondence email: pantun.bukit@unbari.ac.id
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis; pertama pengaruh langsung dan tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandirian Daerah. Tujuan kedua pengaruh langsung dan tidak langsung  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Tujuan  ketiga pengaruh  kemandirian  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Tujuan  keempat  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010- 2019.  Penelitian  ini  menggunakan  sensus,  semua  kabupaten/kota  digunakan  jadi  sampel,  periode  penelitian  adalah  tahun  2010- 2019. Alat analisis  yang digunakan aadalah analisis  jalur. Sumber data dari  Badan Pusat Statistik  (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Kuangan. Data diambil dari realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan pertumbuhan ekonomi dari Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  atas  harga  konstan.  Hasil  penelitian  menunjukkan    Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap  Kemandirian  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  tahun  2010-2019.    Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh  signifikan  dan  negatif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  tahun  2010-2019.  Kemandirian  Daerah  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2019.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  melalui  kemandirian  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Kemandirian Daerah; Pertumbuhan Ekonomi.
Abstract.  The  title  of  this  research  is  The  Effect  Of  Local  Government  Revenue  And  General  Allocation  Funds  On  Regional Independence And Their Impact On Economic Growth In District/City In Jambi Province 2010-2019. This study aims to identify and analyze; First, the direct and indirect influence of Local Government Revenue (PAD) and General Allocation Funds (DAU) on  Regional  Independence.  The  second  objective  is  the  direct  and  indirect  influence  of  Local  Government  Revenue  (PAD)  and General Allocation Funds (DAU) on economic growth. The third objective is the influence of regional independence on economic growth. The fourth objective is the influence of Local Government Revenue and General Allocation Funds on Economic Growth through Regional Self-reliance in Regencies/Cities in Jambi Province 2010-2019. This study uses a census, all districts/cities are used  as  samples,  the  research  period  is  2010-2019.  The  analytical  tool  used  is  path  analysis.  The  data  sources  are  from  the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Financial Balance. The data is taken from the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and economic growth from the Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant  prices.  The  results  of  the  study  show  that  Regional  Original  Income  (PAD)  has  a  positive  and  significant  effect  on regional  independence,  the  General  Allocation  Fund  (DAU)  has  a  negative  and  significant  effect  on  Regional  Independence. Local  Government  Revenue  (PAD)  has  no  significant  effect  on  Economic  Growth.  The  General  Allocation  Fund  (DAU)  has  a significant and negative effect on the economic growth of districts/cities in Jambi Province in 2010-2019. Regional Independence has no significant effect on Regency/City Economic Growth in Jambi Province in 2010-2019. Local Government Revenue (PAD) and General Allocation Funds (DAU) through regional independence have no  effect on Economic  Growth in  regencies/cities in Jambi Province in 2010-2019
Keywords: Local Government Revenue; General Allocation Fund; Regional Independent; Economic Growth.

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  pengembangan  otonomi  daerah  bisa dilihat  dari  derajat  otonomi  fiskal  daerah,  yaitu perbandingan  antara  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dengan  total  penerimaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah  (APBD)  yang  semakin  meningkat,  diharapkan dimasa  yang  akan  datang  ketergantungan  daerah terhadap  transfer  dana  pusat  hendaknya  di  minimalisasi guna  menumbuhkan  kemandirian  pemerintah  daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan.
Permasalahan  yang  dihadapi  daerah  pada  umumnya berkaitan  dengan  penggalian  sumber-sumber  pajak  dan retribusi  daerah  yang  merupakan  salah  satu  komponen dari  PAD  masih  belum  memberikan  konstribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan  Peranan  PAD  dalam  membiayai  kebutuhan pengeluaran  daerah  sangat  kecil  dan  bervariasi  antar daerah,  yaitu  kurang  dari  10%  hingga  50%.  Sebagian besar  wilayah  provinsi  dapat  membiayai  kebutuhan pengeluaran  kurang  dari  10%.  Distribusi  pajak  antar
Pantun  Bukit,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Kemandirian  Daerah  dan  Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019
daerah  sangat  timbang  karena  basis  pajak  antar  daerah sangat  bervariasi.  peranan  pajak  dan  retribusi  daerah dalam  pembiayaan  yang  sangat  rendah  dan  bervariasi, dimana  hal  ini  terjadi  karena  adanya  perbedaan  yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak  pada  biaya  relatif  mahal)  dan  kemampuan masyarakat,  sehingga  dapat  mengakibatkan  biaya pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.
Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi  ketimpangan fiskal  ini  pemerintah  mengalokasikan  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN)  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari  pemerintah  ini  adalah  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) yang  pengalokasian-nya  menekankan  pada  aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan  urusan  pemerintahan.  Selain  DAU, pemerintah  juga  memberikan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  yaitu  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan  untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas nasional.
Persoalan  kemandirian  keuangan  pemerintah daerah  ini  menjadi  tantangan  yang  tidak  ringan  bagi daerah disebabkan oleh masalah makin membengkaknya biaya  yang  dibutuhkan  pemerintah  daerah  untuk pelayanan publik, sementara laju pertumbuhan penerimaan  daerah  tidak  mencukupi.  Oleh  karena  itu pemerintah  daerah  harus  melakukan  upaya  peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk mengurangi ketergantungan  terhadap  pembiayaan  dari  pusat. Peningkatan  kapasitas  fiskal  daerah  ini  pada  dasarnya adalah  optimalisasi  sumber-sumber  penerimaan  daerah yang  merupakan  indikator  bagi  pengukuran  tingkat kemampuan  keuangan  daerah  itu  sendiri.  Sumber- sumber  pendapatan  asli  daerah  tersebut  berupa:  pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah. Dalam  UU  No.  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintah Daerah,  PAD  adalah  Penerimaan  daerah  yang  diperoleh dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019 (dalam Milyaran)
GR (%) = Pertumbuhan rata-rata (%)
Sumber:  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Jambi  Periode 2021
Berdasarkan  data  yang  di  peroleh,  Penerimaan PAD terendah  terjadi di Kota  Sungai Penuh  tahun 2010 dengan  PAD  sebesar  Rp  8,28  milyar,  Tebo  sebesar  Rp 15,95 milyar dan Muaro Jambi sebesar Rp 16,83 milyar. Selanjutnya pertumbuhan PAD yang paling tinggi kurun waktu  2010-2019  adalah  Kabupaten  Muaro  Jambi sebesar 21,03 persen, Kota Jambi 20,98 persen, Tanjung Jabung  Barat  20,88  persen  dan  tebo  sebesar  20,15 persen.  Penerimaan  PAD  tahun  2019  yang  paling  besar Kota Jambi sebesar Rp 393,42 milyar. Penerimaan PAD Kabupaten/Kota  mengalami  pertumbuhan  yang  cukup siginifikan  yang  paling  rendah  yaitu  Tanjung  Jabung Timur 11,68 persen. UU Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  DAU  adalah  salah  satu  komponen  di dalam  APBN  yang  pengalokasiannya  didasarkan  atas formula  daerah  akan  sarana  dan  prasarana,  baik  untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  sebagaimana ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2010 tentang APBN.
Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk  belanja  rutin  yang  relatif  kurang  produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya di-alokasikan untuk hal- hal  produktif,  misalnya  untuk  melakukan  aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut (Susilo dkk  (2007)  menyatakan  bahwa  penerimaan  pemerintah hendaknya  lebih  banyak  untuk  program-program layanan  publik.  Kedua  pendapat  ini  menyiratkan pentingnya  mengalokasikan  belanja  untuk  berbagai kepentingan  publik.  DAU  bertujuan  sebagai  instrumen untuk  mengatasi  masalah horizontal  imbalance yang dialokasikan  antar  daerah  dimana  penggunaannya ditetapkan  sepenuhnya  oleh  daerah  (block  grants). Konsep  dasar  formulasi  DAU  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  UU  No.  25  Tahun  1999  itu  secara implisit  merupakan  penjabaran  dari  teori govermental transfer yang berbasis pada konsepsi fiskal gap.
Tabel 2. Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019 (dalam Milyaran rupiah)
GR (%) = Pertumbuhan rata-rata (%)
Sumber:  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Jambi  Periode 2021
Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat Penerimaan  DAU  per  Kabupaten/Kota  tahun  2010
Pantun  Bukit,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Kemandirian  Daerah  dan  Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019
terendah  Tanjab  Barat  sebesar  Rp  210,22  milyar, tertinggi  Kota  Jambi  sebesar  Rp  379,1  milyar. Selanjutnya  tahun  2019  yang  terendah  Kota  Sungai Penuh  Rp  447,8  milyar  yang  tertinggi  Kota  Jambi sebesar  Rp  757,4  milyar.  Jika  dilihat  dari  pertumbuhan DAU  kurun  waktu  2010-2019  semuanya  mengalami pertumbuhan yang signifikan yang tertinggi Kota Sungai Penuh sebesar 38,4 persen, kemudian Muaro Jambi 15,1 persen  dan  yang  terendah  Kabupaten  Kerinci  7,21 persen.
Tabel 3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. (Dalam Milyaran)
GR (%) = Pertumbuhan rata-rata (%) Sumber:  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Jambi  Periode 2021
Tabel  3  menunjukkan  perkembangan  APBD Provinsi  Jambi  dan  Kabupaten/Kota,  APBD  yang terendah  tahun  2010  adalah  Kota  Sungai  Penuh  sebesar Rp  366,2  milyar,  yang  tertinggi  adalah  Tanjung  Jabung Barat  sebesar  Rp  740,6  milyar.  Selanjutnya  tahun  2019 yang  terendah  adalah  masih  Kota  Sungai  Penuh  sebesar Rp  823,1  milyar  dan  yang  tertinggi  Kota  Jambi  sebesar Rp  1.699  milyar.  Namun  jika  dilihat  dari  pertumbuhan kurun waktu 2010-2019 yang tertinggi adalah Kabupaten Batang  Hari  sebesar  11,63  persen/tahun  dan  yang terendah  adalah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat sebesar 6,65 persen pertahun.
Kemandirian Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan daerah. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan  berdasarkan  asas  desentralisasi  dilakukan atas  beban  APBD.  Berikut  definisi  ukuran  daerah  dapat dikatakan  mandiri  Menurut  Ardhini  (2011)  yaitu  :  (a) apabila  tingkat  kemandirian  0%  -  25%  berarti kemampuan  kemandirian  daerah  tersebut  rendah  sekali, maka  daerah  tersebut  sangat  tergantung  kepada pemerintah pusat yang berarti tidak mampu melaksanakan  otonomi  daerah;  (b)  apabila  tingkat kemandirian 25% - 50% berarti kemampuan kemandirian  daerah  tersebut  rendah,  Namun  campur tangan  pemerintah  pusat  mulai  berkurang  dengan demikian  dianggap  sedikit  mampu  melaksanakan otonomi  daerah;  dan  (c)  apabila  tingkat  kemandirian 50%  -  75%  berarti  kemampuan  kemandirian  daerah tersebut  sedang,  dengan  demikian  daerah  yang
bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi
Tabel 4. Kemandirian Daerah Kab./Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019 (%)
GR (%) = Pertumbuhan rata-rata (%)
Sumber:  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Jambi  Periode 2021
Berdasarkan perhitungan Tabel 4, tingkat kemandirian  daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi selama  tahun  2010-2019  masih  tergolong  sangat  rendah sekali,  karena  berada  pada  interval  0%-25%,  dan  yang terendah  tahun  2010  adalah  Kota  Sungai  Penuh  sebesar 2,26 persen, kemudian Muaro Jambi sebesar 2,78 persen dan  yang  tertinggi  adalah  Provinsi  Jambi  sebesar  41,86 persen  dan  Kota  Jambi  sebesar  10,23  persen. Selanjutnya  tingkat  kemadirian  daerah  tahun  2019  yang terendah masih Kota  Sungai Penuh  sebesar 4,23 persen, disusul  Tanjung  Jabung  Timur  sebesar  4,50  persen, sedangkan  yang  tertinggi  tahun  2019  adalah  Provinsi Jambi  sebesar  36,08  persen  disusul  Kota  Jambi  sebesar 23,15 persen dan Kota Bungo sebesar 10,39 persen. Dari data  tersebut  menunjukkan  tingkat  kemandirian  daerah untuk  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  semua meningkat,  namun  masih  dalam  kategori  tingkat kemandirian  rendah  sekali,  karena  kontribusi  PAD masih  dibawah  25  persen  terhadap  APBD-nya. Selanjutnya  Kota  Jambi  pada  tahun  2019  Kemandirian Daerahnya  berkisar  23,15  persen,  berarti  kemampuan Kemandirian  Daerah  tersebut  masih  tergolong  rendah sekali  namun  campur  tangan  Pemerintah  Pusat  mulai berkurang  dan  dianggap  sedikit  mampu  melaksanakan otonomi  daerah.  Kabupaten/Kota  yang  paling  tinggi pertumbuhan kemandirian daerahnya kurun waktu 2010- 2019  adalah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  sebesar 10,67  persen,  disusul  Muaro  Jambi  10,25  persen  dan Tebo  9,64  persen.  Selanjutnya  yang  paling  rendah adalah  Kabupaten  Kerinci  1,80  persen  disusul  Bungo 3,87  persen,  sedangkan  Provinsi  Jambi  kurun  waktu 2010-2019  tingkat  kemandirian  daerahnya  mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,64 persen pertahun, namun tingkat  kemandirian  daerahnya  masuk  kategori  25%- 50%  atau  kategori  rendah,  dimana  Kabupaten/Kota satupun  tidak  ada  yang  berada  pada  kategori  tersebut, semuanya  berada  pada  interval  0%  -  25%  atau  tingkat kemandirian rendah sekali.
Selanjutnya  untuk  melihat  perkembangan  dan kemajuan  suatu  daerah  dapat  dilihat  dari  pertumbuhan ekonomi  daerah  tersebut.  Menurut  Tambunan  (2003),
Pantun  Bukit,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Kemandirian  Daerah  dan  Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019
Pertumbuhan  Ekonomi  adalah  proses  dimana  terjadi kenaikan  produk  nasional  bruto  riil  atau  pendapatan nasional  riil.  Jadi  perekonomian  dikatakan  tumbuh  atau berkembang  bila  terjadi  pertumbuhan  output  riil  atau suatu  perekonomian  dapat  dikatakan mengalami pertumbuhan  ekonomi  jika  jumlah  barang  dan  jasa meningkat.  Pertumbuhan  ekonomi  harus  mencerminkan pertumbuhan output per kapita berarti terjadi pertumbuhan upah riil dan meningkatkan standar hidup.
Berdasarkan Tabel 5 Pertumbuhan Ekonomi tahun 2010  yang  paling  tinggi  adalah  Kabupaten  Sarolangun dan Batang Hari masing-masing sebesar 8,09 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar  5,78  persen,  dan  Kerinci  5,89  persen. Selanjutnya  pada  tahun  2019  pertumbuhan  ekonomi yang  paling  tinggi  adalah  Kota  Jambi  sebesar  5,33 persen,  disusul  Tanjung  Jabung  Barat  5,15  persen, sedangkan  yang  terendah  tahun  2019  adalah  Tanjung Jabung Timur sebesar 4,25 persen dan Kabupaten Bungo 4,34 persen. Selama kurun waktu 2010-2019 pertumbuhan  ekonomi  terendah  terjadi  di  Kabupaten Tanjab  Timur  pada  tahun  2015  hanya  tumbuh  sebesar 1,87%,  dan  pertumbuhan  paling  tinggi  terjadi  di Kabupaten Bungo pada tahun 2012 sebesar 9,65%. Rata- rata  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  dan  Provinsi Jambi  kurun  waktu  2010-2019  yang  tertinggi  adalah Kota  Sungai  Penuh  sebesar  6,68  persen,  disusul  Kota Jambi  6,58  persen  dan  Kabupaten  Bungo  6,49  persen, sedangkan  yang  terendah  adalah  Tanjung  Jabung  Timur 4,09  persen,  disusul  Tanjung  Jabung  Barat  5,47  persen dan  Kabupaten  Sarolangun  dan  Batang  Hari  masing- masing 6,00 persen.
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019 (%)
GR (%) = Pertumbuhan rata-rata (%)
Sumber:  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Jambi  Periode 2021
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian  Daerah  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.

## Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipoteis Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber-Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) sebagaimana di atur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 157,  yaitu:  (1)  Pajak  Daerah.  Berdasarkan  Pasal  1
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Pajak  Daerah, yang  selanjutnya  disebut  pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak  ini  akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah; (2) Retribusi Daerah.  Sumber kedua untuk  PAD  berasal  dari  retribusi  daerah.  Retribusi Daerah  yang  selanjutnya  disebut  retribusi  adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan orang  pribadi  atau  badan  (Pasal  1  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009);  dan  (3)  Lain-Lain  Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Terakhir ada lain-lain PAD yang sah.  Sumber  ini  dapat  digunakan  untuk  membiayai belanja  daerah  dengan  cara-cara  yang  wajar.  Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah,  lain-lain  PAD  yang  sah  meliputi  ; Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak  dipisahkan, Jasa  Giro,  Pendapatan  Bunga,  Keuntungan  selisih  nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Komisi/Potongan ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari  penjualan  dan pengadaian barang/jasa oleh daerah.
Ketiganya bersinergi sehingga akan menghasilkan PAD yang mampu menunjang jalannya perekonomian di sebuah  daerah.  Selain  itu,  pendapatan  asli  daerah  juga memiliki  pengaruhnya  tersendiri  baik  bagi  pengeluaran pemerintah maupun jumlah penduduk.

## Dana Alokasi Umum/DAU
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  sejumlah dana  yang  harus  dialokasikan  Pemerintah  Pusat  kepada setiap  Daerah  Otonom  (Provinsi/Kabupaten/Kota)  di Indonesia  setiap  tahunnya  sebagai  dana  pembangunan. Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  merupakan  salah  satu komponen  belanja  pada  APBN,  dan  menjadi  salah  satu komponen  pendapatan  pada  APBD.  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  dialokasikan  untuk  provinsi  dan kabupaten/kota.  Secara  umum  Dana  Alokasi  Umum terdiri  dari  :  Dana  Alokasi  Umum(DAU)  untuk  daerah Provinsi  dan  Dana  Alokasi  Umum(DAU)  untuk  Daerah Kabupaten/Kota.  Proporsi  DAU  antara  provinsi  dan kabupaten/kota  dihitung  dari  perbandingan  antara  bobot urusan  pemerintah  yang  menjadi  kewenangan  provinsi dan  kabupaten/kota.  Dalam  hal  penentuan  proporsi dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi  DAU  antara  provinsi  dan  kabupaten/kota ditetapkan  dengan  imbangan  10%  dan  90%.    Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai kebutuhan  Daerah  Otonom  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.
Pantun  Bukit,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Kemandirian  Daerah  dan  Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019

## Kemandirian Daerah
Menurut  Halim  (2004)  Kemandirian  Daerah (otonomi  fiskal)  adalah  kemampuan  daerah  dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan  daerah.  Secara  Konsepsional  ada  4  pola hubungan yang menunjukan tingkat kemandirian daerah yaitu  (Halim,  2004):  (1)  pola  hubungan  instruktif, peranan  pemerintah  pusat  lebih  dominan  daripada kemandirian  pemerintah  daerah;  (2)  pola  hubungan konsultatif,  campur  tangan  pemerintah  pusat  sudah mulai  berkurang  karena  daerah  dianggap  sudah  lebih mampu  melaksanakan  otonomi;  (3)  pola  hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang  mengingat  daerah  yang  bersangkutan  tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan  otonomi;  dan  (4)  pola  hubungan  delegatif, campur  tangan  pemaerintah  pusat,  sudah  tidak  ada karena  daerah  telah  benar-benar  mampu  dan  mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  Sukirno  (1999),  Pertumbuhan  Ekonomi adalah  proses  kenaikan  output  perkapitayang  terus menerus  dalam  jangka  panjang.  Pertumbuhan  Ekonomi tersebut  merupakan  salah  satu  indikator  keberhasilan pembangunan, dengan demikian makin tinggi pertumbuhan  ekonomi  biasanya  makin  tinggi  pula kesejahteraan  masyarakat,  meskipun  terdapat  indikator lain  yaitu  distribusi  pendapatan.  Pertumbuhan  Ekonomi merupakan  dasar  untuk  pembangunan  berkelanjutan. Proses  pembangunan  ekonomi  pada  hakekatnya  adalah upaya  meningkatkan  kapasitas  perekonomian  agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat.  Pertumbuhan  Ekonomi  merupakan  dasar  untuk pembangunan  berkelanjutan.  Dari  uraian  diatas  dapat dijelaskan, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur  terutama jalan, pelabuhan dan infrastruktur ekononomi  lainnya,  peningkatan  pendidikan,  pelayanan kesehatan,  menyediakan  perumahan  dengan  biaya rendah  serta  penguatan  disektor  pertanian  yang meruapakan sektor basis terutama di Provinsi Jambi dan melakukan perbaikan lingkungan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dicapai.
METODE
Gambar 1. Model Penelitian Keterangan:
X1  = PAD; X2  = DAU; Y = KD; Z =PE
Sampel  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi  Jambi.  Data  yang digunakan dalam analisis ini adalah data realisasi APBD kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, data pertumbuhan ekonomi  tahun  2010-2019.  Untuk  kepentingan  analisis, data  PAD  dan  DAU  yang  digunakan  berdasarkan realisasi  anggaran  tahun  2010-2019,  data  kemandirian daerah  diukur  dengan  rasio  kemandirian,  menggunakan data realisasi anggaran tahun 2010-2019 sedangkan data pertumbuhan ekonomi, menggunakan data laju pertumbuhan  PDRB  berdasarkan  harga  tahun  2010- 2019.

## Alat Analisis Data
Untuk  menjawab  tujuan  penelitian  dan  hipotesis penelitian  digunakan  alat  analisis  jalur  ( path  analysis ). Analisis  jalur  dapat  dilihat  dari  uji standardised  co- efficient  beta dan  uji  koefisien  determinasi.  Untuk menjawab  tujuan  penelitian  dan  hipotesis  penelitian terdapat  tiga  model  struktur  penelitian,  ditambah  satu struktur gabungan atau lengkap (struktur 4) yaitu : Untuk menguji tujuan penelitian 1 dan menguji hipotesis 1 dan 2  menggunakan  persamaan  path  analysis  pada  struktur 1,  untuk  menjawab  tujuan  2  dan  hipotesis  3  dan  4 digunakan  path  analysis  pada  struktur  2,  untuk menjawab  tujuan  penelitian  3  dan  hipotesis  5  digunaan persamaan  path  analysis  pada  struktur  1,  untuk menjawab  tujuan  2  dan  hipotesis  3  dan  4  digunakan path  analysis  pada  struktur  3,  sedangkan  untuk menjawab  tujuan  penelitian  4  digunakan  struktur  yang lengkap (struktur 4).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 6 memberikan gambaran umum kabupaten/kota yang terdiri atas variabel pendapatan asli daerah,  dana  alokasi  umum,  kemandirian  daerah  dan pertumbuhan  ekonomi.  ekonomi  dengan  jumlah  sampel (N) sebanyak 120. Tabel 6 menunjukkan pendapatan asli daerah  mempunyai  nilai  rata-rata  Rp  10,8738  Milyar, DAU  sebesar  Rp  11,7087  milyar,  kemnadirian  daerah rata-rata sebesar 0,8597 dan pertumbuhan ekonomi rata- rata sebesar 0,7636 selama kurun waktu 2010-2019.
Pantun  Bukit,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Kemandirian  Daerah  dan  Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019
Tabel 6. Hasil Statistik Deskriptif

## Sumber: Data diolah
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  men-  guji  apakah data  yang  digunakan  adalah  berdistribusi  normal. Menurut  Ghozali  (2009)  data  dikatakan  berdistribusi normal  apabila rxftaxAsjmp  Sig.  (2-  tailed) lebih  besar dari  a  (0.05).  Pada  tabel  2  dapat  dis-  mpulkan  bahwa data  berdistribusi  normal  dilihat  dari  nilai Asymp.  Sig. (2-tailed) >  a (0.05).
Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

## Sumber: Data diolah
Berdasarkan  Tabel  7  dapat  diketahui  bahwa  nilai Tolerance  dari  Variabel  Independen  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) sebesar 0,301, Dana Alokasi Umum(DAU) sebesar 0,301 menunjukkan nilai Tolerance  diatas  0,1  dan  nilai  VIF  dari  Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3,327, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 3,327 menunjukkan nilai di  bawah  10.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa tidak  ada  multikolinearitas  antara  variabel  independen dalam model regresi.
Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji terjadinya  ketidaksamaan variance dari  residual  satu pengamatan  ke  pengamatan  lain  (Ghozali,  2009).  Cara mendeteksi  ada  atau  tidaknya  heteroskedastisitas  adalah dengan melakukan uji White. Pengujiannya adalah jika c hitung  <  c  tabel  maka  tidak  terjadi  heteroskedastisitas. Dimana c hitung = n x R 2 , sedangkan c tabel didapatkan dengan melihat tabel chisquare (Ghozali, 2009)
Tabel 8. Uji Heterokedastisitas Model 1
Sumber: Data diolah
Tabel 9. Uji Heterokedastisitas Model 2

## Sumber: Data diolah
Hasil  uji  heterokedastisitas  yang  disajikan  pada Tabel  8  dan  9  dapat  disimpulkan  bahwa  model  1  dan model  2  mempunyai  nilai  c  hitung  <  c"  tabel,  pada model  1  yaitu  c  hitung  =  115,56  <  chi  square  tabel  = 124,342  dan  model  2  yaitu  c  hitung  =11,88  <  chi
square=  124,342,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada masing-masing model tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.
Tabel 10. Model Summary b

## Sumber: Data diolah
Tabel  10  dapat  dilihat  nilai  DW  adalah  sebesar 1,027,  ini  berarti  dapat  disimpulkan  bahwa:  Nilai  DW: 0,570,  Nilai  du  =  1,7361  dan  Nilai  4-du  =  4-1,7361  = 2,2639.  Jadi  Nilai  dw  0,570  <  1,7361  <  2,2639,  maka dapat  disimpulkan  dalam  model  regresi  tidak  terjadi autokorelasi.
Tabel 11. Hasil Analisis of Varians Model 1

## Sumber: Data diolah
Tabel  11  ditunjukkan  bahwa  F  hitung  adalah 1537,135  dan  F  tabel  adalah  3,087  dengan  nilai  sig. 0.000, artinya F hitung > F tabel atau signifikansi 0,000 < 0,05, atau Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh  signifikan secara  simultan  terhadap  Kemandirian  Daerah  di Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  Tahun  2010-2019. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  berhasil  mendorong PAD  dan  DAU  secara  simultan  untuk  mendorong peningkatan  kemandirian  daerah.  Tabel  12  ditunjukkan bahwa nilai t hitung  variabel PAD (X 1 ) 36,666 > t tabel 1,984,  atau  dengan sig. 0,000  <  (0,05),  sehingga  dapat disimpulkan  PAD  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Kemandirian  Daerah  dengan Standardized Coefficients  beta untuk  variabel  PAD  adalah  1,184. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berhasil mengoptimalkan  PAD  yang  dimiliki  untuk  membiayai pengeluaran  daerahnya.  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi Jambi  terus  berupaya  untuk  mencari  langkah-langkah terobosan  baru  agar  PAD  yang  diperoleh  akan  semakin besar. PAD yang besar akan menyebabkan Kemandirian Daerah  juga  semakin  besar.  Selanjutnya  nilai  t  hitung variabel  DAU  sebesar  │-7,861│>  t  tabel  1,984  atau dengan  nilai sig. 0,000  <  0,05,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  DAU  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  Kemandirian  Daerah,  dengan  nilai Standardised  Coefficients  beta variabel  DAU  adalah  - 0,254.  Hal  ini  menyatakan  semakin  besar  transfer  dana yang diberikan kepada daerah maka tingkat Kemandirian Daerah akan semakin menurun.
Pantun  Bukit,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Kemandirian  Daerah  dan  Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019
Tabel 12. Hasil Pengujian Hipotesis Model I

## Sumber: Data diolah
Tabel 13. Hasil Analisis of Varians Model 1

## Sumber: Data diolah
Tabel  13  ditunjukkan  bahwa  F  hitung  adalah 6,418  dan  F  tabel  adalah  3,087 dengan  nilai  sig.  0,002, artinya F hitung > F tabel atau signifikansi 0,002 < 0,05, sehinga  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  artinya  dapat disimpulkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh  signifikan secara  simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun  2010-2019. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  berhasil  mendorong PAD  dan  DAU  secara  simultan  untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Tabel 14. Hasil Pengujian Hipotesis Model 2

## Sumber: Data diolah
Tabel 14 ditunjukkan bahwa nilai t hitung variabel PAD (X 1 ) 1,590 < t tabel 1,984, atau dengan sig. 0,115 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan PAD tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  ekonomi Daerah  dengan Standardized  Coefficients  beta untuk variabel PAD adalah 0,255. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi belum  berhasil  mengoptimalkan  PAD  yang  dimiliki untuk  mendorong  pertumbuhan  daerahnya.  Pemerintah Daerah  di  Provinsi  Jambi  terus  berupaya  untuk  mencari langkah-langkah  terobosan  baru  agar  PAD  yang diperoleh  akan  semakin  besar,  untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya nilai t hitung variabel DAU (X 2 ) sebesar │-3,090│> t tabel 1,984 atau dengan  nilai sig. 0,003  <  0,05,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  DAU  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah, dengan  nilai Standardised  Coefficients  beta variabel DAU  adalah  -0,495.  Hal  ini  menyatakan  semakin  besar transfer dana yang diberikan kepada daerah maka tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin menurun.
Tabel 15. Hasil Pengujian Hipotesis Model 3

## Sumber: Data diolah
Tabel  15  ditunjukkan  bahwa  F  hitung  adalah 0,328  dan  F  tabel  adalah  3,087 dengan  nilai  sig.  0,568, artinya F hitung < F tabel atau signifikansi 0,568 > 0,05, sehinga  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak  artinya  dapat disimpulkan  bahwa  Kemandirian  Daerah  (Y)  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Daerah  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  Tahun 2010-2019.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kemandirian daerah  pada  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di Provinsi  Jambi  belum  mampu  mendorong  pertumbuhan ekonomi daerah kurun waktu 2010-2019.
Pengaruh langsung dan tidak langsung Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) terhadap  Kemandirian  Daerah  di  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.
Pengaruh  PAD  (X 1 )  secara  langsung  terhadap Kemandirian  Daerah  (Y)  positif  sebesar  140,19%, sedangkan pengaruh tidak langsungnya sebesar -25,14%, sehingga  secara  total  pengaruh  langsung  dan  tidak langsung  PAD  terhadap  kemandirian  daerah  sebesar 115,04%. Penelitian ini sejalan dengan Afrizal Tahar dan Maulida  Zakhya  (2011)  bawa  PAD  berpengaruh langsung  dan  positif  terhadap  kemandirian  daerah  di kabupaten/kota  di  Pulau  Kalimantan.  Selanjutnya pengaruh  langsung  DAU  terhadap  Kemandirian  Daerah signifikan,  namun  hanya sebesar 6,45%, Pengaruh tidak langsung  DAU  terhadap  kemandirian  daerah  sebesar  - 25,14%,  sehingga  pengaruh  total  DAU  langsung  dan tidak  langsung  terhadap  kemandirian  daerah  sebesar  - 18,69%. Dengan demikian pengaruh langsung dan tidak langsung  PAD  dan  DAU  terhadap  Kemandirian  Daerah adalah sebesar 96,35%. Hasil ini sama dengan koefisien determinasi sebesar 0,963 atau 96,3%, dan nilai F hitung >  F  tabel  (1537.135  >  3,07).  Pengujian  secara  bersama- sama menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,963. Dengan begitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh  Langsung  dan Tidak  Langsung  secara  simultan  terhadap  Kemandirian Daerah.  Hasil  ini  sejalan  dengan  Nurafni  (2019)  yang menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Dana Alokasi Umum(DAU) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.
Pengaruh  Langsung  dan  Tidak  Langsung  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) secara  parsial  terhadap  Kemandirian  Daerah  di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.
Pantun  Bukit,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Kemandirian  Daerah  dan  Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh langsung dan tidak langsung secara  parsial  terhadap  Kemandirian  Daerah.  Hasil Perbandingan  Pendapatan  Asli  Daerah/PAD  (X1) terhadap Kemandirian Daerah diperoleh t hitung sebesar 36.666  dan  t  tabel  sebesar  1.980  atau  t  hitung  >  t  tabel (36.666  >  1.980)  maka  dapat  dibuktikan  bahwa  Ho ditolak  dan  Ha  diterima  artinya  secara  parsial Pendapatan  Asli  Daerah(PAD)  berpengaruh  signifikan terhadap  Kemandirian  Daerah.  Selanjutnya  Hasil Perbandingan Dana  Alokasi Umum/DAU (X2) terhadap Kemandirian  Daerah  diperoleh  t  hitung  sebesar  -7,861 dan t tabel sebesar 1,980 atau t hitung < t tabel (-7,861 < 1,980)  maka  dapat  dibuktikan  bahwa  Ho  diterima  dan Ha  ditolak  artinya  secara  parsial  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  tidak  berpengaruh  secara  langsung  dan  tidak langsung  terhadap  Kemandirian  Daerah.  Dengan  begitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh  terhadap  Kemandirian  Daerah  sedangkan Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh  negatif terhadap  Kemandirian  Daerah.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian  Afrizal  (2011)  yang  menyatakan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh  terhadap Kemandirian  Daerah  sedangkan  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  berpengaruh  negatif  terhadap  Kemandirian Daerah.
Pengaruh  Langsung  dan  Tidak  Langsung  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) secara langsung  dan tidak langsung terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh langsung dan tidak langsung secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 6,418 > F tabel 3,07.  Pengujian  secara  bersama-sama  menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,099. Pengaruh Langsung secara  bersama-sama  PAD  dan  DAU  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  yaitu  sebesar  31,01%  dan Pengaruh  Tidak  Langsung  secara  bersama-sama  PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu sebesar -21,10%.  Maka  pengaruh  total  yang  didapatkan  dari Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung PAD dan DAU terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  yaitu  sebesar  9,90%. Dengan  demikian  PAD  dan  DAU  berpengaruh signifikan  baik  Langsung  dan  Tidak  Langsung  secara simultan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi.  Hasil  ini sejalan  dengan  penelitian  Mawarni  (2013)  yang menyatakan  bahwa  PAD  dan  DAU  secara  simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Aceh.
Pengaruh  Langsung  dan  Tidak  Langsung  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) secara  parsial  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.
Hasil  pengolahan  data  menunjukkan  pengaruh PAD  (X 1 )  secara  langsung  hanya  sebesar  6,50%  dan tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi, karena t hitung sebesar 1,590 < t tabel sebesar 1,980.  Pengaruh  tidak  langsungnya  -10,55%,  sehingga pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  PAD  (X 1 ) terhadap  pertumbuhan  ekonomi  -4,05%.  Selanjutnya hasil  Pengolahan  data  pengaruh  DAU  (X 2 )  terhadap Pertumbuhan Ekonomi diperoleh t hitung sebesar -3,090 dan  t  tabel  sebesar  1,980  atau  t  hitung  >  t  tabel,  maka dapat  dibuktikan  bahwa  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima artinya  DAU  berpengaruh  signifikan  secara  langsung dan  tidak  langsung  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi. Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  Afrizal  (2011)  yang menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh  negatif terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi.  Hal  ini  disebabkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  yang  diterima  oleh  daerah  digunakan untuk kegiatan yang bertujuan pemerataan Pertumbuhan Ekonomi  antar  daerah,  sehingga  peran  PAD  dan  DAU tidak  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi, Seharusnya  PAD  dan  DAU  yang  diterima  daerah dialokasikan  untuk  pembelanjaan  pembangunan  sebagai sarana  dan  prasarana  guna  meningkatkan  Pertumbuhan Ekonomi  tetapi  PAD  dan  DAU  tersebut  dialokasikan untuk  belanja  rutin  sehingga  pengalokasiannya  tidak tepat sasaran.

## Pengaruh  Kemandirian  Daerah  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  Tahun 2010-2019.
Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,  karena  F  hitung  <  F tabel  (0,328  <  3,07)  dengan  nilai  Sig.  0,568  >  0,05. Pengujian  secara  bersama-sama  menunjukkan  bahwa nilai  R  Square  sebesar  0,003.  Pengaruh  Langsung Kemandirian  Daerah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi sangat  kecil  yaitu  sebesar  0,3%.  Dengan  begitu Kemandirian  Daerah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi.  Hasil  ini  sejalan dengan  penelitian  Apriana  (2010)  yang  menyatakan bahwa  Kemandirian  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi melalui  Kemandirian  Daerah  di  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.
Pengaruh  PAD  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi melalui  Kemandirian  Daerah  sebesar  -1,6%,  melalui DAU  sebesar  -6,41%,  sehingga  secara  total  pengaruh PAD  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  -8,01%. Selanjutnya  pengaruh  DAU  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Daerah sangat kecil yaitu sebesar -0,67%. Pengaruh melalui X 2 melalui kemandirian  daerah  dan  PAD  adalah  sebesar  2,6%,
Pantun  Bukit,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Kemandirian  Daerah  dan  Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019
sehingga  secara total  pengaruh  DAU  terhadap pertumbuhan  ekonomi  melalui  X 2 dan  Y  hanya  sebesar 1,93%. Dengan demikian pengaruh total PAD dan DAU secara  bersama-sama  terhadap  pertumbuhan  ekonomi melalui  kemandirian  daerah,  pengaruhnya  negatif sebesar -6,08%. Dari hasil diatas menunjukkan tidak ada pengaruh  langsung  secara  siginifikan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD)  terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian  Daerah  dan  tidak  ada  pengaruh  langsung kemandirian  daerah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi. Hasil  ini  sejalan dengan penelitian  Afrizal  Tahar (2011) yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  pengaruh  langsung dan  tidak  langsung  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Dana  Alokasi  Umum(DAU)  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Daerah.

## SIMPULAN
1. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  secara  bersama-sama  berpengaruh langsung  dan  tidak  langsung  terhadap  Kemandirian Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi,  dengan koefsisien  determinasi  sebesar  0,963.  Artinya  96,3% perubahan  kemandirian  daerah  dapat  dijelaskan  oleh PAD  dan  DAU  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi periode 2010-2019.
2. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi
Umum (DAU) secara parsial mempunyai berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi,  dimana  Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh  negatif terhadap Kemandirian Daerah.
3. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  secara  simultan  dan  signifikan berpengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  dengan  koefisien  determinasi sebesar  0,099.  Artinya  perubahan  pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi hanya mampu dijelaskan oleh PAD dan DAU sebesar 9,9%. 4. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  secara  parsial  tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5. Kemandirian  Daerah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi tahun 2010-2019.
6. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  melalui  kemandirian  daerah  tidak berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal  Tahar  dan  Maulida  Zakhiya.  2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan
Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Apriana,  Dina.  dan  Suryanto,  Rudi.,  2010,  Analisis
Hubungan  Antara  Belanja  Modal,  Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan
Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  (Studi  pada Kabupaten  dan  Kota  se  Jawa-Bali), Jurnal Akuntansi dan lnvestasi, 11(1).
Asfia Murni, 2016. Buku Ekonomika Makro Edisi Revisi. Ardhini.  2011.  Pengaruh  Rasio  Keuangan  Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam  Perspektif  Teori  Keagenan  (Studi  Pada Kabupaten  Dan  Kota  Di  Jawa  Tengah). Skripsi .
Semarang.
Badan Keuangan Daerah, Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi  Jambi 2010-2019 . Badan  Keuangan Daerah Provinsi Jambi
Badan  Keuangan  Daerah,  Laporan  Realisasi  Dana Alokasi  Umum  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jambi 2010-2019.  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi Jambi
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah, Rekap Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota  Provinsi  Jambi  2010-2019. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
Badan  Pusat  Statistik.  2010. Laju  Pertumbuhan EKonomi  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jambi,  2010- 2019 . Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
Departemen Dalam Negeri, 1991, Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab , Litbang Depdagri, Jakarta. Dina  Apriyana  dan  Rudy  Suryanto, Jurnal  Analisis Hubungan  Antara  Belanja  Modal,  Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan
Pertumbuhan Ekonomi(Studi pada Kabupaten dan Kota  se  Jawa-Bali,  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta
Evi  Mayangsari  Susilo,  2010.  Pengaruh  Langsung  dan Tidak Langsung Marketing mix terhadap loyalitas konsumen  melalui  keputusan  konsumen  kartu perdana AS di Kec. Kaliwates, Skripsi . UNEJ Ghozali,  Imam.,  2009, Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  SPSS, Cetakan  IV,  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Kementerian Keuangan RI, 2019, Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jambi 2010-2019 .
Linda  Agustin,  September  2011. Pengaruh  Langsung dan Tidak Langsung Biaya Perawatan, Fasilitas,Lokasi dan Pelayanan Terhadap
Loyalitas  melalui  Kepuasan  Pasien ,  Universitas Muhammadiyah Jember
Mudradjat  Kuncoro,  1997, Ekonomi  Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan , UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
Pantun  Bukit,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Kemandirian  Daerah  dan  Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019
Nurafni  Kustianingsih,  Muslimin  dan  Abdul  Kahar, 2019.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,Terhadap Tingkat  Kemandirian  Daerah  Pada  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Kota  di  Provinsi  Sulawesi Tengah,
Tesis , Program Studi
Magister Manajemen  Program  Pascasarjana,  Universitas
Tadulako
Tambunan,  Tulus  TH,  2003. Perekonomian  Indonesia: Beberapa  Masalah  Penting .  Penerbit  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sugiyanto,  2000.  Kemandirian  dan  Otonomi  Daerah,
Media Ekonomi dan Bisnis , 12(1) Susilo,  Gideon  Tri  Budi.  dan  Hariadi,  Priyo.,  2007, Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Sebelum  dan Sesudah  Otonomi  Daerah  (Studi  Empiris  di Provinsi  Jawa  Tengah), Konferensi  Penelitian Akuntansi dan Sektor Publik Republik  Indonesia,  2015, UU  Nomor  9  Tahun  2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Republik  Indonesia,  2005, UU  Nomor  55  Tahun  2005 Tentang Dana Perimbangan Republik Indonesia, UU Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanaja  Negara Tahun Anggaran 2011 Republik  Indonesia,1999, UU  Nomor  25  Tahun  1999 Tentang  Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah Republik  Indonesia.  2004, UU  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintah Daerah Republik  Indonesia,  2000, UU  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah