## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 5, No. 2, Juni 2023, Halaman 123-158 Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN, SEBAGAI TIM PEMERIKSA MAKANAN DAN MINUMAN BERFORMALIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009, TENTANG KESEHATAN DAN

## UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999, TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Legal Protection Of Health Personnel, As An Examination Team Of Formaline Food And Beverages
According To Law Number 36 Of 2009, Concerning Health And
Law Number 8 Of 1999, Concerning Consumer Protection)
Boedi Santoso Irianto, 1 Endah Tri Wulandari, 2 Edi Tarsono 3
1, 2, 3 Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jln. Srengsemg Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan E-mail : endahtriwulandari2015@gmail.com

## Abstrak
Perlindungan Hukum bagi seseorang yang sedang menjalankan profesinya sangatlah diperlukan.  Sering  kali  kita    mendengar  suatu  berita,  salah  seorang  tenaga  profesi dihadapkan pada masalah hukum dan terkena ancaman hukuman. Padahal kita ketahui seorang  yang memiliki keahlian khusus atau profesional sudah dianggap ahli dalam pekerjaannya. Keahlian tersebutlah terkadang membawa dirinya sebagai orang yang sering  dimintakan  penjelasan  dan  informasinya  tak  kala  muncul  suatu  kasus  yang membutuhkan pencerahan bagi orang banyak.  Hal  terpenting dipahami publik, bahwa ahli  adalah  seseorang  dimintakan  keterangan  atau  penjelasannya,  mempunyai kedudukan  yang  netral,  tidak  boleh  berpihak  pada  siapapun.  Apalagi  dihadapan persidangan di pengadilan, dimana sebelum memberikan kesaksiannya sebagai tenaga ahli, maka ia terlebih dahulu harus di sumpah  menurut keyakinannya.  Sudah banyak regulasi yang mengatur tata cara penyampaian sebagai ahli profesi.
Kata  kunci: Perlindungan  Hukum,  Tenaga  Kesehatan,  Makanan  dan  Minunam Berbahaya

## Abstract
Legal protection for someone who is carrying out his profession is very necessary. We often hear news that one of the professional staff is faced with legal problems and is threatened with punishment. Even though we know that someone who has special or professional skills is considered an expert in his work. This skill sometimes makes him a person who is often asked for explanations and information when a case arises that requires enlightenment for many people. The most important thing for the public to understand is that an expert is someone who is asked for information or explanation,
has  a  neutral  position,  cannot  side  with  anyone.  Especially  before  a  trial  in  court, where before giving his testimony as an expert, he must first be sworn in according to his  belief.  There  are  many  regulations  that  regulate  the  delivery  procedure  as  a professional expert.
Keywords : Legal protection, Health Workers, Dangerous Food and Drink

## A. PENDAHULUAN
Kesehatan  menjadi  kebutuhan  dasar  masyarakat,  baik  masyarakat  sebagai kumpulan individu, maupun lingkungan tempat individu-individu tersebut tinggal dan berdiam. Sebegitu pentingnya arti kesehatan, sehingga kesehatan dimasukkan sebagai  salah  satu  hak  yang  paling  mendasar  bagi  manusia  dan  dimasukkan  ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 1
Undang-undang  Dasar  Negara  Kesatuan  RI  Tahun  1945  misalnya, menegaskan pada Pasal  28 H ayat  (1) bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan  kesehatan”.  Lahirnya  hak  untuk  memperoleh  “pelayanan  kesehatan” dapat dipastikan berasal dari adanya hak sehat itu sendiri. 2
Berbeda  dengan  kebutuhan  lain  yang  relatif  lebih  mudah  dipahami konsumen,  maka  pengetahuan  mengenai  kebutuhan  akan  pelayanan  kesehatan (jasa  medis),  membutuhkan  jasa  keahlian  khusus  atau  spesialisasi,  dimana penyedia jasa pelayanan kesehatan. Diutamakan seperti  dokter dan atau  tenaga kesahatan  lainnya  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Pokok Kesehatan. 3
Jika dilihat  adanya keterhubungan antara penyedia jasa dan pasien sebagai pengguna (konsumen), maka hal ini tak dapat terlepas dari UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  .  Hubungan  hukum  antar  tenaga  kesehatan (apoteker, dokter, perawat,  kefamasian  bidan dll), menjadi  perbincangan setelah
1 Rachmad, Edy, Kebijakan Dalam Pelayanan Kesehatan . Artikel pada http://www.legalitas.org, diakses pada tanggal 29 Agustus 2011
2 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat 1
3 Rahmat Edy., Op.,Cit .
dikeluarkan UUPK tersebut. Secara rinci, UUPK memberikan pengaturan tentang hak serta kewajiban, baik bagi pemberi jasa maupun pengguna jasa. 4
Dengan  demikian,  perlu  dilakukan  pengkajian  terhadap  pemberi  jasa  di bidang kesehatan. Karena sifat pelayanan di bidang kesehatan sangat teknis, maka tidak  dapat  dilakukan  sembarangan    orang.  Dapat  dilihat  berikut  dibawah  ini beberapa  peraturan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hukum  bagi    profesi tenaga  kesehatan  yang  bertugas,  berkaitan  dengan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999, tentang perlindungan Konsumen.
Perlindungan hukum bagi Dokter, diatur dalam UU 29/2004, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 bahwa “dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai  hak  antara  lain  memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional.” 5
Dalam  undang-undang  yang  sama,  juga  membicarakan  perihal perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kesehatan  lainnya.  Secara  universal  apa  yang dimaksud dengan tenaga kesehatan lainnya. Arti maksud kesahatan lainnya adalah ,  memiliki fungsi dan profesi yang berbeda. Ada tenaga kesehatan yang bertugas dan  berfungsi  sebagai  ;  dokter,  perawat,  apoteker,  tenaga  kefarmasian,  tenaga nutrisi dan kebidanan.
Semua tenaga kesehatan juga dijamin atas perlindungan hukumnya (Hak). Sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  57  Undang-undang  nomor  36  Tahun  2009, disebutkan  bahwa  : Tenaga  kesehatan  memperoleh  perlindungan  hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional . 6
Selain tadi hak Tenaga Kesehatan, juga diatur kewajibannya sebagai mana Pasal  58  Undang-undang  nomor  36  Tahun  2014  Sebagai  berikut  ; memberikan pelayanan kesehatan, sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar peosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan. 7
4 Indonesia, Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Penjelasan
5 Indonesia, Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 50
6 Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Pokok Kesehatan.Pasal 57
7 Indonesia, Undang-undang  nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 58
Berdasarkan  pengaturan  tersebut  diatas,  maka    pada  masing-masing profesi sebagaimana diuraikan diatas, telah mendapatkan jaminan akan kepastian berupa  perlindungan  hukum  bagi  setiap  profesi.  Baik    secara  hukum  hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi  dalam melaksanakan tugasnya
Maka dengan demikian seorang tenaga kesehatan yang dimintakan tenaga dan pikirannya serta ke ahliannya, dalam tugas perbantuan dapat dibenarkan secara hukum  sepanjang  tugas  dan  kewenangannya  tidak  melampaui  batas  yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam peraturan.
Tujuan  pemberian  jasa  pelayanan  secara  umum  sama,  yakni  berusaha melakukan tindakan sebaik-baiknya untuk menyembuhkan pengguna jasa, namun tetap bahwa setiap rumah sakit dan berbagai tempat pelayanan– mempunyai standar pelayanan yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan standar pelayanan tersebut tetap tidak dapat  mengenyampingkan dan mengabaikan adanya hubungan hukum  (hak hak  dan  kewajiban)  antara  penyedia  dan  pengguna  jasa  kesehatan  atau  antara negara/pemerintah dan masyarakatnya. 8
Topik yang senantisa diperbincangkan di dalam dunia hukum adalah ”hak dan  kewajiban”.  Menyinggung  hukum  di  bidang  kesehatan,  maka  bahasannya (antara lain) berkisar pada hak dan kewajiban pemberi pelayanan kesehatan di satu pihak berdampingan dengan hak dan kewajiban pasien di pihak lain, meliputi hal hal yang bersifat khusus maupun umum . Dasar dari adanya hak dan kewajiban ini tertuang dalam berbagai peraturan baik internasional maupun nasional. 9
Implementasi pelayanan dibidang kesehatan terkadang masih menimbulkan permasalahan dilapangan, maka tetap diperlukan adanya kejelasan aturan hukum (hak dan kewajiban) antara penyedia dan pengguna jasa kesehatan, khususnya dalam hal ini adalah Negara/pemerintah dengan warganya/masyarakat. Secara umum dikenal adanya dua hak dasar manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Dari adanya hak dasar sosial inilah muncul hak  yang paling menonjol  yaitu the  right  to  health  care (hak  atas  pemeliharaan  kesehatan)  yang
8 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , ( Jakarta ; Chandra Pratama,1996),hlm.20
9 Ameln, Fred, Kapita Selekta Hukum Kedokteran ( Jakarta: Grafika Tama,1991),hlm.24
kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis ( the right to medical service ). 10
Fred  Ameln  mempertegas  kembali  dalam  pemikirannya  ,  diantara  hak sosial dan individu tetap terdapat hubungan berupa : 11
1. Saling mendukung
2. Tidak saling bertentangan
3. Minimal berjalan paralel
Selain itu terdapat beberapa hak hak dasar lainnya yang sangat berkaitan erat dengan hak atas kesehatan, misalnya Hak untuk melindungi diri sendiri ( the right  of  self  determination ),  hak  ini  pada  hakikatnya  merupakan  hak  individual, yang kemudian menimbulkan hak lainnya yaitu : 12
1. Hak atas Privacy yang merupakan hak atas kebebasan dan keleluasaan  pribadi serta,
2. Hak atas Badan kita sendiri.
Hak atas kesehatan tidak selalu berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat  dan  tidak  menjadi  sakit,  atau  kewajiban  pemerintah  untuk  menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi hak  ini  lebih  menuntut  agar  pemerintah  dan  pejabat  publik  dapat  membuat berbagai  kebijakan  dan  rencana  kerja  yang  mengarah  kepada  ketersediaan  dan terjangkaunya  sarana  pelayanan  kesehatan  untuk  semua  dalam  segala kemungkinan dan sebisa mungkin dalam waktu yang relatif singkat.
Pasal  12  ayat  (1) International  Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural Right (ICESCR) , hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk  menikmati  standar  tertinggi  yang  dapat  dicapai  atas  kesehatan  fisik  dan mental”  tidak  mencakup  area  pelayanan  kesehatan.  Sebaliknya,  dari  sejarah perancangan  dan  makna  gramatikal  Pasal  12  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa langkah-langkah  yang  akan  diambil  oleh  Negara  Pihak  pada  kovenan  ini  guna
10 Ibid .,hlm.25
11 Ibid .
12 Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A. Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Tanggal 16 Desember 1966
mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan :
1. Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
2. Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
3. Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular,
4. Endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
5. Penciptaan  kondisi-kondisi  yang  akan  menjamin  semua  pelayanan  dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.
Dengan demikian hak atas kesehatan mencakup wilayah yang luas tidak sekedar  faktor  ekonomi  dan  sosial,  yang  berpengaruh  pada  penciptaan  kondisi dimana  masyarakat  dapat  mencapai  kehidupan  yang  sehat,  akan  tetapi  juga mencakup  faktor-faktor  penentu  kesehatan  seperti  makanan  dan  nutrisi,  tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat.
Ada  satu  hal  yang  terkadang,  nyaris  kurang  diperhatikan  orang,  yakni makanan dan minuman. Makanan dan minuman suatu zat yang sangat dibutuhkan oleh  manusia,    sering  kali  kita  temukan  adanya  bahan  pengawet  makanan  dan minuman  yang  beredar  di  masyarakat  luas.  Salah  satunya  zat  yang  sering  kita dengar dan banyak beredar di tengah masyarakat adalah Zat Formalin
Dalam bidang industri formalin digunakan dalam produksi pupuk, bahan fotografi,  parfum,  kosmetika,  pencegahan  korosi,  perekat  kayu  lapis,  bahan pembersih dan insektisida, zat pewarna, cermin dan kaca. Formalin digunakan juga sebagai  pembunuh  kuman  dan  pengawet  sediaan  di  laboratorium  dan pembalsaman mayat. 13
Pada  umumnya  pengawasan  dan  pengetahuan  masyarakat  mengenai bahaya  formalin  sangat  kurang,  sehingga  bahan  formalin  untuk  industri  ini  di negara  sedang  berkembang  sering  disalahgunakan  sebagai  pengawet  makanan
13 Djamhuri, A, Racun dalam Makanan . (Surabaya: Airlangga University Press 2009), hlm.
pada  mi  basah,  tahu,  ikan  asin,  ikan  basah,  ayam,  dan  lain-lain  yang  dapat membahayakan dan merugikan kesehatan masyarakat. 14
Hal  ini  telah  menjadi  suatu  masalah  cukup  serius  yang  berusaha diselesaikan  oleh  berbagai  pihak  terutama  pemerintah.  Pemerintah  harus  dapat dengan  bijak  memutuskan  dan  bertindak  bagaimana  penanganan  kasus  tersebut, terutama  kasus  pada  pembuatan  berbagai  makanan  makanan  sehari-hari masyarakat  Indonesia  seperti  ikan  asin  dan  tahu  yang  diawetkan  dengan menggunakan formalin, harus mendapat perhatiannya.
Sebagai gambaran kasus hasil temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan beberapa produk makanan (mie basah, pempek, ikan asin dan bakso)  yang  beredar  di  pasaran  mengandung  bahan-bahan  yang  tidak  layak  di konsumsi manusia. 15
Sebagai contoh yang pernah dilakukan oleh  Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam puluhan ayam berformalin yang dijual di sejumlah pasar tradisional di wilayahnya.
Kemudian    Institut  Pertanian  Bogor,  menemukan  beberapa  makanan jajanan  ( street  food )  yang  banyak  ditemui  di  berbagai  tempat  ditenggarai menggunakan  bahan-bahan  kimia  yang  penggunaannya  telah  dilarang  sebagai campuran  bahan  pangan.  Fakta-fakta  di  atas  menunjukkan  betapa  masyarakat secara  umum  tidak  menyadari  bahwa  berbagai  jenis  makanan  yang  dikonsumsi selama ini. 16
Hal  ini  tentu  saja,  akan  merugikan  masyarakatsebagai  konsumen  dalam tingkat  yang membahayakan bagi kesehatan, bahkan jiwa konsumen.Mengingat hal  tersebut  diatur  dalam  UUPK  Pasal  4  butir  a,  yaitu  konsumen  berhak  atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan, barang dan atau jasa
14 Ibid .
15 Cahyadi, W., dan Sukayada, I. M. Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),hlm.12
16. Ibid
Berdasarkan  latar  belakang  dan  pokok  masalah    yang  telah  diuraikan  di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:
1.  Bagaimana  pengaturan  Hukum  terhadap  makanan  dan  minuman    yang mengandung  berformalin ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan yang bertugas saat pemeriksaan ?
Dalam penulisan artikel ini, dilakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian didalam penulisan artikel ini dimaksudkan untuk :
1. Menemukan apakah  didalam Undang-Undang  yang mengatur makanan       dan minuman berformalin
2.  Menemukan    apakah  didalam  Undang-Undang    Kesehatan  dan  Tenaga Kesehatan ,  mengatur perlindungan  Hukum terhadap Tenaga Kesehatan
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  hukum  melindungi  kepentingan  seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena hak  mengandung  unsur  perlindungan  dan  pengakuan. 17 Kemudian  perlindungan hukum dikontribusikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik  yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. 18
Mengacu pada pengertian konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen  terdapat  batas  bahwa  barang  atau  jasa  yang  dikonsumsi  tidak  untuk diperdagangkan,jika  terdapat  unsur  yang  membahayakan  kesehatan  jiwa konsumen.
Undang-undang Perlindungan Konsumen dianggap sempit, karena konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum “orang”, akan tetapi masih ada subjek hukum  lain  yang juga sebagai  konsumen akhir  yaitu “badan  hukum”
17 Ibid
18 Setiono, Rule  of  Law (Supremasi  Hukum),  Tesis  Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,2004 hlm. 3
yang  dilarang  untuk  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  serta  tidak  untuk diperdagangkan. 19
Oleh karena, itu lebih tepat bila dalam pasal ini menentukan “setiap pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa” yang dengan sendirinya tercakup orang dan badan hukum, atau paling tidak ditentukan dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  tersebut.  “Konsumen  adalah  setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan. 20
Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara  lain  adalah  dengan  meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen  serta membuka  akses  informasi  tentang  barang  dan/atau  jasa  baginya,  dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.5 Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir  adalah  pengguna  atau  pemanfaat  akhir  dari  suatu  produk,  sedangkan konsumen  antara  adalah  konsumen  yang  menggunakan  suatu  produk  sebagai bagian  dari  proses  produksi  suatu  produk  lainnya.  Maka  yang  dimaksud  dari pengertian  konsumen  menurut  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  adalah konsumen akhir. 21

## B.  METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan  menggunakan penelitian  normatif-yuridis,  dengan  pengolahan  datanya  deskriptif  analitis. Adapun sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian ini adalah :
1. Bahan Hukum Primer :
Bahan  Hukum  Primer  adalah  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  beberapa peraturan perundang-undangan antara lain ;
19 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya , (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 61-62
20 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2
21 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008),hlm.9
a. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999,  Tentang  Hukum  Perlindungan Konsumen
b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Tentang Praktek Kedokteran
c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Pokok Kesehatan
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Tentang Pangan
e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Tenaga Kesehatan
2. Bahan Hukum Sekunder :
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan rekomendasi bagi penulis, bahan hukum ini merupakan buku-buku, artikel atau jurnal dari beberapa pakar atau ahli yang membicarakan tentang masalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini
3. Bahan Hukum Tertier :
Bahan Hukum Tertier ini adalam bahan hukum yang memberikan kemudahan penulis,  mencari  beberapa  istilah  asing  atau  sesuatu  yang  kurang  bisa dipahami. 22
Dari  ketiga  bahan  hukum  tersebut  dikumpulkan,  kemudian  oleh  penulis melakukan  pengolahan  data  secara  metodologis  deskriptif  analitis  sehingga diharapkan hasilnya dapat diperoleh suatu penenlitian yang diharapkan yaitu Normatif Yuridis kualitatif.

## C. PEMBAHASAN
Sebelum  melakukan  pembahasan  dalam  penulisan  artikel  dibawah  ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu, secara umum beberapa pengertian yang berkaitan  dengan  topik  pembahasan  dibawah  ini.  Adapun  beberapa    pengertian yang dimaksudkan adalah ; tenaga kesehatan, konsumen dan formalin.
Tenaga kesehatan dalam (bahasa Inggris: health professional atau healthcare professional ) adalah orang-orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan setelah menempuh pendidikan dan pelatihan formal dalam disiplin ilmu tertentu.
22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penenlitian Hukum Normatif ( Jakarta : CV.Rajawali Pers, 2002),hlm.19.
Tenaga  kesehatan  umumnya  dikelompokkan  menjadi  berbagai  profesi, misalnya  dokter,  dokter  gigi,  dokter  hewan,  asisten  dokter,  apoteker  dan asistennya, perawat, fisioterapis, bidan, psikolog, dan sebagainya. Seorang tenaga kesehatan juga bisa merupakan seorang ahli kesehatan masyarakat. Dalam setiap bidang  keahlian,  para  praktisi  sering  diklasifikasikan  menurut  tingkat  dan spesialisasi pendidikan dan keterampilannya. 23
Dalam cakupan yang lebih luas, tenaga kesehatan bekerja bersama-sama dengan tenaga pendukung kesehatan ( allied health professions ) seperti ilmuwan laboratorium medis, ahli gizi, dan para pekerja sosial lainnya. Mereka tak hanya bekerja sama di rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan lainnya, tetapi juga dalam pelatihan akademik, penelitian, dan urusan administrasi. Beberapa di antara mereka memberikan layanan untuk merawat dan mengobati pasien di rumahnya masing-masing.  Di  banyak  negara,  ada  sejumlah  besar  pekerja  kesehatan  yang bekerja di luar institusi kesehatan yang formal. Manajer layanan kesehatan, teknisi informasi  kesehatan,  dan  personel-personel  pendukung  lainnya  juga  dianggap sebagai bagian penting dari tim pelayanan kesehatan. 24
Konsumen  sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan  tentang  perlindungan  konsumen.  Berbagai  pengertian  tentang “konsumen”  yang  dikemukakan  baik  dalam  Rancangan  Undang-undang perlindungan  konsumen,  sebagai  upaya  ke  arah  terbentuknya  Undang-undang perlindungan  konsumen  maupun  di  dalam  undang-undang  perlindungan konsumen.
Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan  Undang-undang  perlindungan  konsumen,  sebagai  upaya  ke  arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang- undang perlindungan konsumen.
Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap
23 . id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kesehatan
24 Ibid
orang  pemakai  barang  dan/jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  diri  sendirI,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan tidak untuk  diperdagangkan. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat  kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen: 25
a. Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus  sebagai  pemakai  barang  dan/atau  jasa.  Mamun  istilah  orang menimbulkan  keraguan,  apakah  hanya  orang  individual  yang  lzim  disebut natuurlijke person atau termasuk bahan hukum ( rechtspersoon ). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.
b. Pemakai  Sesuai  dengan  bunyi  pasal  1  angka  (2)  Undang-undang perlindungan  konsumen,  kata  “pemakai”  menekankan,  konsumen  adalah konsumen  akhir  ( ultimate  consumer ).  Istilah  kata  “pemakai”  dalam  hal  ini digunakan untuk rumusan
c. Barang dan/atau Jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi  barang  atau  jasa.  Undang-undang  perlindungan  konsumen mengartikan  barang  sebagai  setiap  benda,  baik  berwujud  maupun  tidak berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  dihabiskan  maupun tidak  dapat  dihabiskan,  yang  dapat  untuk  diperdagangkan,  dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
d. Yang  tersedia  dalam  Masyarakat  Barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9  ayat  (1)  huruf  e  UUPK).  Dalam  perdagangan  yang  makin  kompleks  ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.
e. Bagi  kepentingan  Diri  Sendiri,  Keluarga,  Orang  lain,  Makhluk  Hidup  lain Transaksi  konsumen  ditunjukan  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk  diri  sendiri  dan  keluarga,  tetapi  juga  barang  dan/atau  jasa  itu
25 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 1 angka 2
diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.
f. Barang  dan/atau  jasa  itu  tidak  untuk  diperdagangkan  Pengertian  konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara. Hukum konsumen  mempunyai  skala  lebih  luas  dalam  aspek  hukumnya  yang terkandung  di  dalamnya,  salah  satunya  bagian  dari  hukum  konsumen  ini adalah aspek perlindungannya.  Misalnya bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan hak-hak para konsumen (Jamaah Umroh) terhadap perilaku usaha yang menyimpang. 26
Ada beberapa pengertian konsumen menurut para ahli, sebagai berikut :
1. Az.  Nasution menyatakan  bahwa  konsumen  dapat  dikelompokan  menjadi dua yaitu: 27
a. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali,
b. Pemakai  barang  dan/atau  pelayanan  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan diri  sendiri,  keluarga  atau  rumah  tangganya.  “Sedangkan  menurut pendapat  A.  Abdurahman  menyakatan  bahwa  konsumen  pada umumnya  adalah  seseorang  yang  menggunakan  atau  memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.”
2. Abdurahman menyakatan  bahwa  konsumen  pada  umumnya  adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.” 28
Perlindungan  terhadap  konsumen  sangat  terkait  dengan  adanya perlindungan hukum, perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum
26 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen.( Jakarta : Sinar Grafika,2008),hlm.27
27 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.19.
28 A. Abdurrahman, Kamus Ekonomi Perdagangan (Jakarta :Gramedia, 1986), hlm. 230.
yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar perlindungan fisik melainkan Hak-hak konsumen yang bersifat abtrak. 29
Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang- undang  Perlindungan  Konsumen  Nomer  8  Tahun  1999  yakni:  “Perlindungan konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan kepada konsumen.” 30
Rumusan  pengertian  dari  perlindungan  konsumen  di  atas  menyatakan “segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum”,  diharapkan  sebagai bentuk untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang bias merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen.
Rumusan  pengertian  dari  perlindungan  konsumen  di  atas  menyatakan “segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum”,  diharapkan  sebagai bentuk untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang bias merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen.
Hak-hak  yang  telah  dibentuk  ini  diharapkan  dapat  mewujudkan keseimbangan  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  konsumen  dan  juga  dapat menjamin  suatu  barang  dan/atau  pelayanan  jasa,  sehingga  dapat  terciptanya perekonomian yang sehat tanpa menimbulkan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku  usaha  kepada  konsumen.  “Menurut  Business  English  Dictionary, perlindungan  konsumen  adalah protecting  consumers  against  unfair  or  illegal traders. ” 31
Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan  suatu  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen dalam  usahanya  untuk  memenuhi  suatu  kebutuhannya  dari  hal-hal  yang  bisa merugikan  konsumen  itu  sendiri.  Undangundang  perlindungan  konsumen menyatakan  bahwa,  perlindungan  konsumen  adalah  suatu  upaya  hukum  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen.
29 M.Shidqon Prabowo, Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia (Yogyakarta :  Rangkang, 2010),hlm.38
30 Indonesia, Op.,Cit. Pasal 1 angka 1
31 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta : Kencana,  2013),hlm. 21.
Perlindungan  konsumen  mempunyai  cakupan  yang  luas,  meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk bisa mendapatkan barang dan jasa hingga sampai adanya akibat-akibat dari pemakaian  barang  dan/atau  jasa  tersebut.  Cakupan  perlindungan  konsumen  itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu: 32
1. Perlindungan  konsumen  terhadap  kemungkinan  barang  yang  diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-sayarat yang tidak adil kepada konsumen.
Pengertian  Hukum  Perlindungan  Konsumen  merupakan  bagian  dari hukum  konsumen  yang  memuat  asas-asas  kaidah-kaidah  yang  bersifat  mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.
Ada  juga  yang  berpendapat,  hukum  perlindungan  konsumen  merupakan bagian  dari  hukum  konsumen  yang  lebih  luas  itu.  “Az.  Nasution,  berpendapat bahwa  hukum  konsumen  yang  memuat  asas-asas  atau  kaidah-kaidah  bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.” 33
Adapun  hukum  konsumen  diartikan  sebagai  keseluruhan  asasasas  dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lin berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. 34
Berdasarkan pengertian-pengertian istilah mengenai hukum perlindungan konsumen  sangat  menentukan  perlindungan  hukum  terhadap  para  konsumen, Karena  semakin  luasnya  pengertian  istilah  tertentu  yang  terdapat  dalam  hukum perlindungan  konsumen  akan  semakin  besar  kemungkinan  bagi  konsumen  untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Perluasan  pengertian  mengenai  hukum  perlindungan  konsumen  yang demikian juga berakibat dimungkinkannya bagi konsumen untuk menuntut pelaku usaha  yang  menyebabkan  adanya  kerugian  yang  di  alamai  oleh  para  konsumen,
32 AZ.Nasution, Op.,Cit. hlm.23
33 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., hlm.13.
34 Ibid .
baik yang terkait secara langsung maupun yang tidak terkait secara langsung dalam suatu perjanjian.
Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Didalam formalin mengandung sekitar 37 persen formaldehid dalam air, biasanya ditambah methanol hingga 15 persen sebagai pengawet. Formalin dikenal sebagai bahan pembunuh hama (desinfektan) dan banyak digunakan dalam industri. Nama lain  dari  formalin  adalah Formol,  Methylene  aldehyde,  Paraforin,  Morbicid, Oxomethane,  Polyoxymethylene  glycols,  Methanal,  Formoform,  Superlysoform, Formaldehyde, dan Formalith . 35
Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Didalam formalin mengandung sekitar 37 persen formaldehid dalam air, biasanya ditambah methanol hingga 15 persen sebagai pengawet. Formalin dikenal sebagai bahan pembunuh hama (desinfektan) dan banyak digunakan dalam industri. Berat Molekul Formalin adalah 30,03 dengan Rumus Molekul HCOH. Karena kecilnya molekul  ini  memudahkan  absorpsi  dan  distribusinya  ke  dalam  sel  tubuh.  Gugus karbonil  yang  dimilikinya  sangat  aktif,  dapat  bereaksi  dengan  gugus  –NH2  dari protein yang ada pada tubuh membentuk senyawa yang mengendap. 36
1. Bagaimana  Pengaturan  Hukum  Terhadap  Makanan  dan  Minuman Berbahaya Yang Mengandung Bahan Formalin
Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan  menjelaskan  mengenai  Hak  seorang  tenaga  kesehatan  sebagaimana berikut dibawah ini :
1. Memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  standar  profesi,  standar  pelayanan  profesi  dan  standar  prosedur  dan operasional.
2. Memperoleh  informasi  yang  lengkap  dan  benar  dari  penerima  pelayanan kesehatan atau keluarganya
3. menerima imbalan jasa
35 http://repository.unimus.ac.id
36 Ibid.
4. Memperoleh  perlindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan serta nilai nilai agama.
5. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya
6. Menolak  keinginan  penerima  pelayanan  kesehatan  atau  pihak  lain  yang bertentangan  dengan  tandar  profesi,  kode  etik,  standar  pelayanan,  standar prosedur operasional atau ketentuan peraturan perundang undangan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
8. Memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  standar  profesi,  standar  pelayanan  profesi  dan  standar  prosedur  dan operasional.
9. Memperoleh  informasi  yang  lengkap  dan  benar  dari  penerima  pelayanan kesehatan atau keluarganya
10. Menerima imbalan jasa
11. Memperoleh  perlindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan serta nilai nilai agama.
12. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya
13. Menolak  keinginan  penerima  pelayanan  kesehatan  atau  pihak  lain  yang bertentangan  dengan  tandar  profesi,  kode  etik,  standar  pelayanan,  standar prosedur operasional atau ketentuan peraturan perundang undangan
14. Memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang undangan. 37
Sementara  dalam  Pasal  58  Undang-undang  nomor  36  Tahun  2014 mengatur Kewajiban Tenaga Kesehatan sbb :
1. Memberikan  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  standar  profesi,  standar pelayanan  profesi,  standar  prosedur  operasional  dan  etika  profesi  serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan
37 Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan. Pasal.57.
2. Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas  tindakan  yang  diberikan (hanya  berlaku  pada  pelayanan  kesehatan perorangan)
3. Menjaga kerahasian kesehatan penerima pelayanan kesehatan
4. Membuat  dan  menyimpan  catatan  dan  atau  dokumen  tentang  pemeriksaan, asuhan  dan  tindakan  yang  dilakukan (hanya  berlaku  pada  pelayanan kesehatan perorangan)
5. Merujuk  penerima  pelayanan  kesehatan  ke  tenaga  kesehatan  lain  yang mempunya kompetensi dan kewenangan yang sesuai. 38
Pasal  59  dari  undang-undang  yang  sama,  menjelaskan  tenaga  kesehatan yang  menjalankan  praktik  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan  wajib  memberikan pertolongan  pertama  pada  pasien  yang  gawat  darurat  atau  pada  bencana  untuk penyelamatan  nyawa  dan  pencegahan  kecacatan.  Selain  itu  tenaga  kesehatan dilarang  meminta  uang  muka  terlebih  dahulu  dalam  memberikan  pertolongan pertama  pada  pasien  yang  gawat  darurat  atau  pada  bencana  untuk  penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. 39
Apabila  kita  cermati,  maka piranti  hukum  yang  melindungi  konsumen tidak dimaksudkan bukan berarti untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat  yang  mendorong  lahirnya  perusahaan  yang  tangguh  dalam  menghadapi persaingan  melalui  penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  berkualitas. 40
Berdasarkan  hal  itu  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen  perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab sangay diperlukan bagi setiap konsumen
Dalam  hubungan  ini  perlu  dilakukan    sosialisasi  pada  masyarakat  luas, mengenai asas dan tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen, serta hak dan kewajiban  konsumen  dan  para  pelaku  usaha.  Disertai  juga  mengenai  hal-hal
38 Ibid ., Pasal, 58
39 Ibid. , pasal.59.
40 AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008),hlm.24
perbuatan  yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha  menurut  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Dalam  undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999,  tentang  Perlindungan Konsumen ditegaskan tentang berbagai asas dalam hubungan dengan perlindungan konsumen yakni:
1. Asas manfaat, 2. Asas keadilan, 3. Asas keseimbangan, 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, 5. Asas kepastian hukum. Adapun tujuan perlindungan konsumen dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d. Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsure kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi  serta  akses  untuk mendapatkan informasi.
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan  konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan bertanggung jawab dalam berusaha.
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 41
Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  diatur  juga mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha sebagai berikut :
a. Hak  asas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
41 Ibid., hlm.24.
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayanai  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang  dan/atau  jasayang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya . 42
Selain  hak  konsumen  juga  diatur  kewajiban  konsumen.  Adapun  kewajiban konsumen sebagai berikut :
a. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamtan;
b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 43
Dalam Undang-undang Perlindungan  Konsumen, juga mengatur lebih lanjut hak  dan  kewajiban  produsen.  Berikut  dibawah  ini  hak  dan  kewajiban  produsen sebagai berikut :
42 Ibid.
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beriktikad tidak baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. 44
Sebagai bentuk kewajiban produsen berikut dibawah ini :
a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak dikriminatif;
d. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian,  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
g. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau  penggantian  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian. 45
44 Ibid. , hlm.28
45 Ibid.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen ditegaskan berbagai hal yang  perlu untuk diketahui oleh pelaku usaha. Bahwa ada hal yang dilarang terhadap pelaku usaha yakni sebagai berikut :
1) Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang dan/atau jasa yang: 46
a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  label  atau  etiket  barang tersebut;
c. Tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran,  timbangan,  dan  jumlah  dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. Tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaan,  atau  kemanjuran sebagaimana  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  atau  keterangan  barang dan/atau jasa tersebut;
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. Tidak  mencantumkan  tanggal  kadaluwarsa  atau  jangka  waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. Tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
i. Tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang  memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal  pembuatan,  akibat  sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha,
46 Ibid .,hlm.42-43
serta  keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang  menurut  ketentuan  yang harus dipasang/dibuat;
j. Tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang dalam  bahasa  indonesia  yang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku.
2) Pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan  barang  yang  rusak,  cacat  atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak,  cacat  atau  bekas,  dan  tercemar  dengan  atau  tanpa  memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. 47
5) Pelaku  usaha  dilarang  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan  suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah;
a. Barang  tersebut  telah  memenuhi  dan/atau  memiliki  potongan  harga, harga  khusus,  standar  mutu  tertentu,  gaya  atau  mode  tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
c. Barang  dan/atau  jasa  tersebut  telah  mendapatkan  dan/atau  memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesoris tertentu;
d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau infiliasi;
e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
47 . H. Syahruddin Nawi Universitas Muslim Indonesia HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Jurnal Pleno De Jure, Vol. 7 No. 1, Juni 2018 6
h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
i. Secara langsung dan tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak  mengandung  resiko,  atau  efek  sampingan  tanpa  keterangan  yang lengkap;
k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 48
6) Barang  dan/atau  jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilarang  untuk diperdagangkan.
7) Pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  ayat  (1)  dilarang melanjutkan  penawaran,  promosi,  dan  pengiklanan  barang  dan/atau  jasa tersebut. 49
Dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk diperdagangkan.  Pelaku  usaha  juga    dilarang  menawarkan,  mempromosikan, mengiklankan  atau  membuat  pernyataan  yang  tidak  benar  atau  menyesatkan mengenai: 50
a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
c. Kondisi, tanggungan, jaminan hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yamng ditawarkan;
e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
Dalam  hal  penjualan  yang  dilakukan  melalui  cara  obral  atau  lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan:
a. Menyatakan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  seolah-olah  tidak  memenuhi standar mutu tertentu;
b. Menyatakan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  seolah-olah  tidak  mengandung cacat tersembunyi;
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Ibid ., hlm. 24
c. Tidak  berniat  menjual  barang  yang  ditawarkan  melainkan  dengan  maksud untuk menjual barang lain;
d. Tidak  menyediakan  barang  dalam  jumlah  tertentu  dan/  atau  jumlah  yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
e. Tidak  menyediakan  jasa  dalam  kapasitas  tertentu  atau  dalam  jumlah  yang cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral. 51
Secara  jujur,  kita  harus  mengakui,  bahwa  masih  banyak  adanya penggunaan bahan kimia dalam produk makanan atau minuman seperti pengawet makanan,  pemanis  buatan,  bahan  pewarna,  formalin  dan  bahan-bahan  kimia lainnya  masih  digunakan  dengan  kadar  melebihi  ketentuan  oleh  para  pelaku usaha. Tanpa  disadari oleh masyarakat, dimana  produk pangan yang dikomsumsi setiap  hari  oleh  masyarakat.  Dimana    produk-produk  pangan  yang  dikomsumsi oleh  masyarakat  tersebut,telah  terkontaminasi  dengan  bahan-bahan  kimia  yang dapat menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan tubuhnya.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  ditegaskan  bahwa  konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan dan kesehatan dalam mengkonsumsi barang dan  atau  jasa,  memilih  barang,  hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenaikondisi  dan  jaminan  barang,  dan  lainnya.  Dalam  ketentuan  Pasal  8 sampai 18 UUPK, salah satunya adalah larangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan atau perdagangan barang dan atau jasa dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUPK. Perlindungan. 52
Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga  melarang pelaku usaha menambahkan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan dan Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2012  Tentang  Pangan  yang  memberikan peraturan tentang pembatasan terhadap bahan pengawat makanan.
Pada  dasarnya  untuk  standarisasi  dan  pengawasan  produk  makanan  dan minuman yang beredar di masyarakat merupakan wewenang Badan POM. Badan POM yang mempunyai lembaga di bawah koordinasinya yaitu Badan Standarisasi
51 Ibid.
52 http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86834
Produk  Pangan  yang  memberikan  standart  dan  pengawasan  terhadap  produk makanan  di  masyarakat  agar  sesuai  dengan  Undang  Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  untuk  aspek  keamanan  pangan  dan  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 53
Peraturan  tersebut  juga  mengatur  aspek  keamanan  mutu  dan  gizi pangan,dan  juga mendorong perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab serta terwujudnya tingkat kecukupan pangan yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemampuan,  dan  kemandirian konsumen  untuk  melindungi  diri  dari  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  barang dan jasa, termasuk pangan.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  apabila  terjadi  kerugian  terhadap  produk makanan yang dipasarkan bagi konsumen adalah bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan karena mengkonsumsi produk makanan maupun minuman yang beracun atau berbahaya.
Sanksi  hukum  terhadap  pelaku  usaha  makanan  dan  minuman  berskala industri  rumah  tangga  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  dengan menggunakan zat-zat berbahaya dalam proses produksi dilakukan dalam bentuk penarikan  produk  makanan  maupun  minuman,  pemberhentian  produksi  untuk sementara  waktu  sampai  masalah  terkait  diatasi  dan  penarikan  nomor  pangan industri  rumah  tangga,  pemusnahan  makanan  maupun  minuman  tersebut  jika terbukti  membahayakan  kesehatan  dan  jiwa  manusia,  dan  pencabutan  izin produksi atau izin usaha
Keamanan  Pangan  dirumuskan  pada  Pasal  1  butir  5  Undang-Undang Nomor  18  tahun  2012  tentang  pangan  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  Pangan 2012)  adalah  kondisi  dan  upaya  yang  diperlukan  untuk  mencegah  Pangan  dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan,  dan  membahayakan  kesehatan  manusia  serta  tidak  bertentangan
53 Ibid.
dengan  agama,  keyakinan,  dan  budaya  masyarakat  sehingga  aman  untuk dikonsumsi.” 54
Dalam  Pasal  111  Undang–Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan menyatakan bahwa :
1) Makanan  minuman  yang  dipergunakan  untuk  masyarakat  harus  didasarkan pada standar dan / atau persyaratan kesehatan.
2) Makanan  minuman  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  standar,  persyaratan kesehatan,  dan  /  atau  membahayakan  kesehatan,  dilarang  untuk  diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Setiap  makanan  dan  minuman  yang  dikemas  wajib  diberi  tanda  atau  label yang berisi: a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih;d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan; e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. 55
4) Pemberian  tanda  atau  label  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus dilakukan secara benar dan akurat.
Amanah  Konstitusi,  dikatakan,  bahwa  kesehatan  merupakan  salah  satu faktor  penentu  bagi  kesejahteraan  sosial.  Kesehatan  harus  diwujudkan  melalui berbagai  upaya  kesehatan  dalam  rangkaian  pembangunan  kesehatan  secara menyeluruh  dan  terpadu  yang  2didukung  oleh  suatu  sistem  kesehatan  nasional. Menurut Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang  selanjutnya  disebut  dengan  UUDN-RI  menyebutkan  bahwa  “Setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”. 57 56
Dengan  demikian  jelas,  bahwa  Undang-Undang  Kesehatan  memberikan penjelasan secara konkrit, tentang bagaimana pengaturan makanan dan minuman
54 Ibid., penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan
55 Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Pokok Kesehatan. Pasal 111
56 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 H.
tersebut  diaturnya  sedemikian  rupanya  untuk  menjaga  keselamatan  konsumen dari  bahayanya  makanan  dan  minuman  yang  tidak  memenuhi  standar  higienis kesehatan pada tubuh manusia.

## 2. Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kesehatan  Saat  Bertugas Sebagai Tim Pemeriksa Bahan Berformalin
Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945 misalnya, menegaskan pada Pasal 28 H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan  kesehatan”.  Lahirnya  hak  untuk  memperoleh  “pelayanan  kesehatan” dapat  dipastikan  berasal  dari  adanya  hak  sehat  itu  sendiri.  Negara  tentu  tidak tinggal  diam  dalam  menyelamatkan  dan  melindungi  penduduknya,  dari  segala ancaman bahaya. 57
Upaya  penyelamatan  dan  keselamatan  warganya,  sudah  jelas  didalam preambule Undang-Undang Dasar negara kita . Bahwa negara wajib melindungi segenap  potensi  rakyatnya  dari  ancaman  yang  berbahaya.  Oleh  karena  itu pemerintah wajar jika,  memperhatikan tata kelola lingkungan yang baik, dalam pengelolaan  tata  lingkungan  hidup  yang  baik  tersebut.  Pemerintah  menerbitkan undang-undangnya.    Undang-Undang.  Nomor.  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebagai  ekosistem  di negaranya. 58
Dalam  Pasal  65  ayat  (1)  undang  undang  tersebut  ditegaskan  bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).Sebab lingkungan hidup yang sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat  dan  paripurna  dalam  membangun  bangsa.  Sebagai  kebutuhan  dasar masyarakat,  maka  dituntut  adanya  pemenuhan  dan  penyediaan  sumber-sumber daya  yang  memang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  guna  mewujudkan  kesehatan tersebut. 60 59
57 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 H ayat 2
58 Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
59 Ibid.
Upaya  kesehatan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor.  36  Tahun  2009 diartikan sebagai ”setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara  terpadu,  terintregasi  dan  berkesinambungan  untuk  memelihara  dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan  kesehatan,  pengobatan  penyakit,  dan  pemulihan  kesehatan  oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.
Sementara pengertian yang bisa ditarik dari istilah ”pelayanan Kesehatan” dalam  berbagai  bentuknya  (promotif  dll)  adalah,  bahwa  pelayanan  kesehatan merupakan  kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan,  yang  dilakukan  dalam  hal-hal yang  berhubungan  dengan  kesehatan  termasuk  kedalamnya  adalah  ”pelayanan medik dan non medik” yang meliputi sarana dan prasarana kesehatan, termasuk pengawasan dan pemeriksaan kesehatan.
Adapun  serangkaian  kegiatan  pelayanan  tersebut  dapat  meliputi  hal-hal sebagai berikut :
a. Promosi kesehatan
b. Pendidikan kesehatan
c. Penyediaan fasilitas (sarana dan prasarana)
d. Pencegahan penyakit
e. Pengobatan penyakit
f. Pengembalian bekas penderita penyakit
g. Perawatan
h. Pengawasan
i. Perlindungan masyarakat dll. 60
Sebagai  bentuk  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah,  maka pelayanan kesehatan termasuk ke dalam pelayanan publik. Pelayanan publik itu sendiri  merupakan  segala  bentuk  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima maupun  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  (KEMENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003).
60 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Chandra Pratama,1999),hlm. 42.
Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah itu berupa penyediaan  fasilitas  berupa  ;  pemeriksaan  ,  pengawasan,  gizi,      pelayanan kasehatan, penyediaan obat,  serta pelayanan kesehatan itu sendiri adalah  dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat. Dalam  Pasal 30 disebutkan beberapa hal meliputi  sebagai berikut :
a. Pelayanan  Kesehatan  Perseorangan.  Pelayanan  kesehatan  perseorangan  ini dilaksanakan oleh praktek dokter atau tenaga kesehatan  yang di bantu oleh pemerintah baik daerah maupun swasta.
b. Dalam pelayanan kesehatan perseorangan ini harus tetap mendapat izin dari pemerintah  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan. 61
Penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  oleh  para  tenaga  kesehatan, dilaksanakan  secara  bertanggungjawab,  aman,  bermutu  serta  merata  dan nondiskriminatif,  dalam  bahasa  (peraturan  ini)  pemerintah  sangat  bertanggung jawab  atas  pelayanan  kesehatan,  serta  menjamin  standar  mutu  pelayanan kesehatan.  Dengan  demikian  sangat  jelaslah  secara  normatif  bahwa  dalam pelaksanaan  pelayanan  kesehatan,  pemerintah  sangat  peduli  dengan  adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan,  dengan  demikian  hak-hak  warga  negara  sebagai  penerima pelayanan kesehatan tersebut (seharusnya) dapat terlindungi. 62
Masalah yang kemudian muncul adalah implementasi dari norma norma dan aturan hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan tersebut, sebab fakta- fakta lapangan kadangkala berlainan dengan norma-norma ideal. Terlebih jika hal hal yang hendak diatur mempunyai ciri dan spesifikasinya sendiri.
Oleh  sebab  itu,  kembali  kepada  penyelenggara  utama  pelayanan kesehatan,  maka  sudah  jelas  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor.  36  Tahun 2009,  Pemerintahlah  yang  paling  bertanggungjawab  terhadap  derajat  kesehatan yang  setinggi-tingginya  bagi  seluruh  warga  negara,  tanggung  jawab  tersebut meliputi :
61 Ibid .,hlm. 43
62 Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Pokok Kesehatan. Pasal 30
a. Tanggung jawab atas ketersediaan lingkungan,tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial.
b. Tanggung jawab atas ketersediaan sumber hayati bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
c. Tanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan
d. Tanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
e. Tanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
f. Tanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. 63
Apabila kita melihat penjabaran beberapa peraturan, baik Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta beberapa pendapat para ahli hukum. Diketahui, bahwa tugas dan kewajiban para tenaga kesehatan sangat jelas sekali. Tugas  yang  didasarkan  pada  pengabdian  negara  yang  dilandasi  oleh  peraturan perundang-undangan  kesehatan  ,  pangan  dan  kesehatan  adalah  dalam  rangka pelayanan dan tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan akan kesehatan masyakarat secara luas, terutama terhadap makanan dan minuman yang higienis dan mumpuni bagi kesehatan tubuh manusia Indonesia.
Dari temuan yang didapat dari penelitian normatif yuridis ini, maka dapat dianalisa dan dikaji serta dijelaskan , berdasarkan pada temuan beberapa peraturan yang  terkait  dengan  makanan  dan  minuman  tersebut.  Bahwa  tenaga  kesehatan secara mumpuni keilmuannya, secara profesional harus bekerja dan menjalankan tugas dan kewajibannya, sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang yang mengaturnya.
Belajar  dari  kasus  yang  menimpa  tenaga  kesehatan  di  Lawu  Sulawesi Selatan atas vonis bersalah dan dikenakan denda yang signifikan ( Rp. 2 Milyar ),
63 Astuti Endang Kusuma, Transaksi Terepeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2009),hlm. 42.
membuat kita menjadi miris. Padahal diketahui tenaga kesehatan tersebut bertugas sesuai  dengan  keahliannya  dan  profesinya  serta  berupaya  melakukan penyelamatan  nyawa  orang  lain.  Pertanyaan  muncul  Apakah  aparat  penegak hukum mulai dari penyidikan, penuntutan dan penghukuman tidak melihat secara jernih  beberapa peraturan terkait masalah tenaga kesehatan, konsumen dan lain sebagainya ?
Dalam  undang-undang  kesehatan  secara  tegas  juga  mengatur  perihal perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kesehatannya.  Tenaga  Kesehatan  juga dijamin perlindungan hukumnya ( Hak ). Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 Undang-undang  nomor  36  Tahun  2009,  disebutkan  bahwa  : Tenaga  kesehatan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional .
Selain  hak  Tenaga  Kesehatan,  sebagaimana  pasal  57  Undang-undang Nomor 36 tahun 2009. Tenaga Kesehatan juga mempunyai kewajibannya dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal  secara  universal.    Pasal  58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut ; ... memberikan  pelayanan  kesehatan,  sesuai  dengan  standar  profesi,  standar pelayanan  profesi,  standar  peosedur  operasionaldan  etika  profesi  serta kebutuhan kesehatan.. 102
Berdasarkan  pengaturan  tersebut  diatas,  maka    pada  masing-masing profesi sebagaimana diuraikan diatas, jelas bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia  telah  menjamin  kepastian  perlindungan  hukum  bagi  setiap  profesi secara hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, dalam melaksanakan tugasnya.
Maka  jika  dikaitkan  dengan  tugas  seorang  tenaga  kesehatan, malaksanakan pemeriksaan atau turut serta melakukan pemeriksaan atas makanan dan  minuman,  maka  dibenarkan  sebagai  mestinya.  Asal  selama  bertugas  tidak melakukan suatu kesalahan berarti.
Dalam peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesi Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, ditegaskan dalam Pasal 6 nya bahwa petugas kesehatan berhak untuk melaksanakan tugas kewajibannya
menyelenggarakan  fungsinya  sebagai  tenaga  profesional  di  bidang  kesehatan masyarakat. 103
Bagaimana  jika  petugas  kesehatan  melakukan  suatu  kesalahan  ?  dalam Pasal  58  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan disebutkan bahwa : Setiap orang berhak menuntut ganti rugi, terhadap seorang tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat  kesalahannya  berupa  kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan  yang diterimanya. 104
Kemudian  Pasal  77  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa :
Setiap  penerima  kesehatan  yang  dirugikan  akibat  kesalahan  atau kelalaian  tenaga  kesehatan  dapat  meminta  ganti  rugi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan .
Dalam  hal  terjadi  suatu  sengketa  yang  dilakukan  terhadap  tenaga kesehatan, red kasus terhadap tenaga kesehatan di Luwu Sulawesi Selatan, maka dalam Pasal 78 disebutkan bahwa :
Dalam tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan  yang  timbul  akibat  kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan  terlebih dahulu  melalui  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan  demikian  gugatan  dikabulkannya  pelaku  usaha  ayam  potong  di Luwu Sulawesi Selatan Oleh Pengadilan Negeri, tidak mempunya legal standing yang kuat.  Mengingat  ketentuan pasal-pasal  yang diatur dalam Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 cukup jelas ( Pasal  57 dan 58 ayat  2 ). Pertama petugas tenaga kesehatan tersebut dalam rangkaian tugas pemeriksaan bahan makanan dan minunan yang berformalin. Hasil uji sample telah diketemukan bahan berbahaya tersebut,  kemudian  hasil  uji  sample  disampaikan  pada  ketua  tim  sebagai atasannya.
Namun  sebaliknya  apabila  petugas  kesehatan  ,  mengungkap  atas temuannya  bahan  berbahaya,  maka  kepadanya  diberikan  perlindungan  dalam
pelaksanaan  tugas  tugasnya.  Hal  ini  jelas  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal 58 ayat 2
Dalam Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa :
Tuntutan  ganti  rugi  tidak  berlaku  bagi  tenaga  kesehatan  yang  melakukan tindakan  penyelematan  nyawa  atau  pencegahan  kecacatan  seseorang  dalam keadaan darurat.
Maka  sebagai  akhir  sebuah  penjelasan  dalam  pembahasan  ini,  penulis sedikit memberikan nuansa bahwa hukum harus ditegakan. Hal ini sesuai  dengan apa  yang  disampaikan  oleh  Guru  Besar  Sosiologi  Hukum  Prof.  Dr.  Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa ;  hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara  mengalokasikan  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena hak  mengandung  unsur  perlindungan  dan  pengakuan.  Kemudian  perlindungan hukum dikontribusikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi. 64

## D. SIMPULAN
1. Mengacu  pada  pengertian  konsumen  dalam  Undang-undang  Perlindungan Konsumen terdapat batas bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi dan untuk diperdagangkan,selayaknya  tidak  memberikan  efek  kerugian  yang  sangat berarti bagi manusia sebagai pemakai atau konsumen
2. Perlindungan  hukum  tenaga  kesehatan  adalah  mutlak  diberikan  terhadap tenaga kesehatan sebagai subyek hukun, dalam bentuk perangkat hukum baik yang  bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat  represif,  baik  yang  tertulis maupun  tidak  tertulis.  Dengan  kata  lain,  perlindungan  hukum  sebagai  suatu gambaran  dari  fungsi  hukum  dan  kepastian  hukum  untuk  memberikan perlindungan  kepada  konsumen  itu  antara  lain  adalah  dengan  meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang
64 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum ( Bandung :PT. Citra Aditya Bakti,2009),hlm. 54.
dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum. Jakarta :  Chandra Pratama,1996.
Ameln, Fred, Kapita Selekta Hukum Kedokteran. Jakarta, Grafika Tama, 1991
Astut,i Endang Kusuma, Transaksi Terepeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009.
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  Hukum  Perlindungan  Konsumen.Jakarta  :  Sinar Grafika,2008.
Hanafiah,  M.  Jusuf  dan  Amri  Amir,  Etika  Kesehatan  dan  Hukum  Kedokteran Jakarta : EGC, 1999.
Pusat Bahasa DepDikNas. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
Puwohadiwardoyo, Al, Etika Medis. Yokyakarta: Kanisius, 1989.
Rahardjo, Satjipto. 2009, Ilmu Hukum  Bandung :PT. Citra Aditya Bakti,2009
Resolusi  Majelis  Umum  PBB  2200  A.  Kovenan  Internasional  Tentang  Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Tanggal 16 Desember 1966
Ridwan, H. Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cet.I. Bandung: Nuansa, 2009.
Siahaan, N.H.T. Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk. Jakarta: Pantarei, 2005.
Nasution, Azet. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Adhitya-Pers, 2009.

## 2. Internet
Andria Luhur Prakoso Universitas Muhammadiyah Surakarta alp120@ums.ac.id Rachmad,  Edy,  Kebijakan  Dalam  Pelayanan  Kesehatan.  Artikel  pada http://www.legalitas.org, diakses pada tanggal 29 Agustus 20

## 3. Jurnal
H. Syahruddin Nawi Universitas Muslim Indonesia HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN. Jurnal Pleno De Jure, Vol. 7 No. 1, Juni 2018

## 4. Tesis
Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,2004 hlm. 3

## 5. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Konsumen ________, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004, Tentang Praktek Kedokteran
________, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang  Pokok Kesehatan ________, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Tentang Pangan
________,, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Tenaga Kesehatan

## Riwayat Penulis
Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum  Universitas Pancasila hingga sekarang ini