JURNAL AUDIENS VOL. 4, NO. 1 (2023): MARCH 2023                                                                                                      https://doi.org/ 10.18196/jas.v4i1.3

## RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Bingkai Pemberitaan Tirto.id

## Destiara Hasna Jayanto
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta , Indonesia destiarahasna081@gmail.com Kristina Harefa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Naional “Veteran” Yogyakarta , Indonesia kristinaharefa73@gmail.com Hayyu Shafa Nur Utami
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta , Indonesia hayyushafa89@gmail.com Diserahkan: 15 Juni 2022; Direvisi: 9 November 2022; Diterima: 6 Februari 2023

## Abstract
Violence against women is a form of violation of human rights for women. Tirto.id is one of the media that examines the clarity of the Sexual Violence Elimination Bill to handle sexual violence cases more complexly and structurally. This study aims to provide literacy to the public about the importance of the urgency of ratifying the Bill on the Elimination of Sexual Violence by looking at the news frame in Tirto.id. This study used the framing analysis method of Robert M. Entman's model. The results of this study show that the news presented by Tirto.id prioritize credible and structured sources. Recounting the chronology in detail, impressing the news anchorage more emphatically and observantly, judging by the continued use of the title with details of different issues.
Keywords: Violence against women, the Bill on the Elimination of Sexual Violence, Tirto.id.

## Abstrak
Kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak-hak  asasi  bagi  kaum  perempuan.  Tirto.id menjadi salah satu media yang mengkaji kejelasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk menangani kasus kekerasan seksual secara lebih kompleks dan struktural. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan literasi kepada masyarakat akan pentingnya urgensi pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan melihat bingkai pemberitaan pada Tirto.id. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Robert M. Entman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berita yang dibawakan Tirto.id lebih mengedepankan sumber yang kredibel dan terstruktur. Menceritakan kronologi secara terperinci,  mengesankan  pembawaan  berita  lebih  tegas  dan  jeli,  dilihat  dari  penggunaan  judul  yang  berkesinambungan dengan rincian masalah yang berbeda.
Kata Kunci: Kekerasan terhadap perempuan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Tirto.id.

## PENDAHULUAN
Kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan yang memiliki dimensi perbuatan yang luas dan dapat  terjadi  pada  ruang  privat  dan  non  privat.  Berdasarkan  catatan  tahunan  Komnas  Perempuan persentase angka kekerasan diskriminasi seksual terhadap perempuan meningkat baik di kalangan remaja sampai ke kalangan dewasa. Adapun bentuk diskriminasi seksual yang dilakukan secara tidak langsung akan  menyerang  fisik,  psikis,  maupun  mental  seorang  perempuan  yang  bahkan  seorang  perempuan tersebut tidak dapat melawan kekerasan tersebut dengan sendirinya. Hal ini adalah hal yang perlu dan patut untuk diperhatikan. Kerentanan yang paling sering terjadi adalah memang pada perempuan.
Tapi secara sosiologis, dapat dikatakan bahwa memang masyarakat dan Undang-Undang berpartisipasi atas kejadian yang sering terjadi pada perempuan, yaitu kekerasan seksual yang membuat banyak persepsi diantara masyarakat. Maka dari itu, perlu kita ketahui adanya perlindungan dari Undang-Undang tidak membuat takut masyarakat mengenai hal tersebut. Sebagian dari masyarakat yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan memandang itu hanya sebatas Undang-Undang dan tidak menjadi patokan untuk  tidak  melakukan  diskriminasi  seksual  terhadap  perempuan.  Isu  diskriminasi  seksual  terhadap gender perempuan merupakan masalah besar di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia tapi sudah mendunia. Dalam KUHP, pengaturan diskriminasi maupun kekerasan seksual yang sering terjadi adalah mengenai pencabulan dan persetubuhan. Sebelumnya kekerasan seksual berada dicakupan pengaturan kekerasan secara umum dalam KUHP. Namun, kemudian kekerasan seksual diatur secara khusus dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dirasa belum sesuai dengan hukum positif Indonesia.
Permasalahan ini menyangkut kehormatan dan harga diri perempuan yang membuat segala gangguan mentalnya  akan  terganggu.  Dari  hal  tersebut  mengenai  diskriminasi  seksual  pada  gender  perempuan bagaimanakah  tanggapan  persepsi  masyarakat  dan  Undang-Undang  yang  sudah  ditegakkan.  Apakah sudah tidak berlaku lagi sehingga hal ini terjadi semena-mena yang tidak memikirkan dampak kedepannya seperti apa. Mencermati persepsi masyarakat dan Undang-Undang adalah hal yang perlu kita tinjau agar kita tau sebuah progres yang sudah dilakukan atau tindakan yang sudah diberikan terhadap pelaku sudah mencakup seperti kelakuan yang diperbuat atau bagaimana. Karena kajian terhadap diskriminasi seksual terhadap perempuan bukanlah hal yang baru.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganggap bahwa dengan adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia khususnya pada perempuan. Dimana perbuatan kekerasan seksual juga dapat menuju pada salah satu tindak kriminal seperti kejahatan pembunuhan. Tindakan tersebut akan menjadi kekhawatiran bagi banyak masyarakat di Indonesia yang berdampak baik jasmani dan rohani manusia. Hal tersebut perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah.
Pada   tahun   2014,   Komnas   Perempuan   menyatakan   bahwa   Indonesia mengalami   darurat kekerasan   seksual   sehingga   RUU   Penghapusan Kekeran Seksual   sangat   dibutuhkan   untuk menanggulangi permasalahan tersebut (Siburian, 2020). RUU Penghapusan Kekerasan Seksual  dengan rinci  telah  mengklasifikasikan  jenis-jenis  kekerasan  seksual  dalam  9 (sembilan)  bentuk,  sehingga melengkapi  kekosongan  hukum  terkait  kekerasan  seksual  yang ada di Indonesia. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan dapat menjadi lex spesialis dan menjadi payung hukum bagi kasus-kasus kekerasan  seksual,  sebagaimana  yang  dikenal  dengan  asas  penafsiran  hukum  “ lex  spesialis  derogat  lex generalis ” yang berarti  hukum  yang  bersifat  khusus  mengesampingkan hukum  yang  bersif at  umum (Wardadi,  Manurung,  &  Rais,  2019). Eksistensi dari  RUU  Penghapusan Kekerasan Seksual tentu secara  tidak  langsung  telah  melahirkan  suatu  harapan  bagi  para  korban  kekerasan seksual  yang mengalami  kesulitan  dalam  memperoleh  keadilan,  serta  bagi  para  perempuan yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual (Subarkah & Tobroni, 2020). Namun,  setelah  berkali-kali  RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual  masuk  ke  dalam  Prolegnas,  hingga  kini  RUU tersebut tidak kunjung disahkan (Subarkah & Tobroni, 2020).
Penelitian terdahulu yang mengkaji tema RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah dilakukan oleh Zakiya Fatihatur Rohma di tahun 2018 mengenai “Konstruksi RUU PKS dalam Framing Pemberitaan Media Online”. Ia menganalisis da lam teks berita Voa-Islam.com. Kesimpulan dari penelitian tersebut mengatakan bahwa lebih  banyak  menyoroti citra  negatif  RUU  Penghapusan Kekerasan Seksual yang berujung    pada  tolak  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual.  Ditandai  dengan    adanya    pelabelan ( depiction ) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pro  zina  dan LGBT.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aisyah Asharini Nur Fadilah dan Hendra Setiawan di tahun 2021 yang berfokus mengkaji “Konstruksi Berita Pelecehan Seksual pada Pegawai KPI di Media Daring CNN Indonesia dan Kompas.com”. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa CNN Indonesia menyusun  realitas  berita  pelecehan  seksual  menggunakan  pemilihan  kata  yang  tidak  memihak  pada korban  dan  melesapkan  kebenaran  bahwa  pelecehan  terjadi  dan  dialami  oleh  korban,  sementara Kompas.com melegitimasi adanya pelecehan seksual dan menunjukkan keberpihakkannya pada korban.
Kemudian, penelitian lain dilakukan oleh Purnama Ayu Rizky dan Chusnul Mar’iyah pada tahun 2021.  Mereka  membahas  tentang  pembingkai an  berita  mengenai  “Advokasi  Kebijakan  RUU  PKS: Analisis  Pemberitaan  Media  Perempuan  Magdalene.co  dan  Konde.co”.  Hasil  dari  penelitian  ini menyatakan  bahwa  keberadaanMagdalene.co  dan  Konde.co  terbilang  penting  dalam  menyuarakan masalah-masalah perempuan dan minoritas lainnya. Pun, keduanya menjadi ruang untuk berdiskusi soal kebijakan  pemerintah  yang  memihak  pada  para  perempuan,  seperti  RUU  Penghapusan  Kekerasan Seksual.
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah  mengkaji kejelasan  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  untuk  menangani  kasus  kekerasan  seksual,  dengan melihat bingkai pemberitaan pada salah satu media online Indonesia, yaitu Tirto.id pada periode Februari 2022.  Selain  mengkaji  permasalahan  tersebut,  tujuan  penelitian  ini  juga  memberikan  literasi  kepada masyarakat akan pentingnya urgensi pengesahan RUU PKS. Pentingnya pengesahan RUU PKS ini juga diperkuat dengan banyaknya kasus kekerasan seksual baik diruang publik hingga ke media sosial.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh tirto.id ini, kita bisa mengetahui seberapa tingginya tingkat kekerasan  seksual  di  tempat-tempat  tertentu  seperti  ruang  publik,  kawasan  pemukiman,  transportasi umum,  toko/mall/pusat  perbelanjaan,  dan  di  tempat  kerja.  Dalam  penelitian  ini  juga  disebutkan beberapa prevalensi terkait kekerasan seksual yang diperoleh dari Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021.

## KAJIAN PUSTAKA
Kajian pustaka adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Menurut Cooper dalam Creswell (2010) mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni;  menginformasikan  kepada  pembaca  hasil-hasil  penelitian  lain  yang  berkaitan  erat  dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Creswell, 2010). Maka dalam hal ini untuk memembedakan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  maka  peneliti  mengambil  beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu:
Penelitian ini akan menggunakan teori framing. Teori ini menjelaskan mengenai pendekatan yang melihat bagaimana realitas tersebut dibentuk atau dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan realitas mengakibatkan khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan dengan berlebihan
oleh  media.  Penyajian  sebuah  realitas  yang  dilakukan oleh  media  berupa  penekanan  bagian  tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan mengambarkan suatu realita atau peristiwa secara berlebihan (Eriyanto, 2002). Framing menjadi cara pandang yang digunakan wartawan dalam menyeleksi peristiwa dan menulis berita.
Pendekatan framing terdapat dua aspek, yaitu memilih realitas dan menuliskan fakta. Pertama, dalam memilih realitas selalu terkandung dua kemungkinan, yaitu antara apa yang dipilih dan apa yang dibuang. Sebuah  peristiwa  hanya  dilihat  dari  satu  sisi.  Kedua,  dalam  menuliskan  fakta,  sebuah  peristiwa  akan disajikan  dengan  kata,  kalimat,  maupun  gambar/foto.  Fakta  yang  dipilih  akan  ditekankan  pada pemakaian  tertentu,  seperti  pada  penggunaan headline ,  penggunaan  label  tertentu,  pengulangan  dan penggunaan kata atau gambar yang mencolok (Eriyanto, 2002).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research ).  Penelitian  kepustakaan  adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan dilakukan sebuah analisis dengan menggunakan metode deskriptif  dan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  yaitu  suatu  penelitian  yang bertujuan  untuk  membuat  deskripsi  atau  gambaran  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat,  serta  hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu menganalisis melalui pendekatan framing.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat melalui cara mengumpulkan teks berita mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dimuat di Tirto.id. Peneliti menggunakan portal media  berbasis  daring  yaitu  Tirto.id  sebagai  objek  penelitian,  karena  Tirto.id  memiliki  karakter pemberitaan yang membuatnya berbeda dari kebanyakan media daring di Indonesia. Kekhasan pertama bisa ditemukan dari format beritanya yang bukan saja lebih panjang dan kompleks dari media lain, tapi juga  fokus  pemberitaannya  pada  aspek  yang  lebih  struktural.    Pada  penelitian  ini  pengambilan  data diperoleh dengan mengamati portal berita yaitu Tirto.id selama periode Februari hingga April 2022.
Tabel 1. Berita RUU PKS di Tirto.id No Terbit Judul Berita 1 10 Februari 2022 Kasus Kekerasan Seksual yang Menanti Kejelasan RUU TPKS 2 8 April 2022 Poin-poin Penolakan F-PKS terkait RUU TPKS Dinilai Tidak Relevan 3 8 April 2022 PKS Tolak RUU TPKS, PSHK: Pasal Zina Rawan Kriminalisasi 4 12 April 2022 DPR Sahkan RUU TPKS jadi Undang-Undang
Dari banyaknya pemberitaan mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari bulan Februari - April, peneliti mengambil 4 berita. Dalam menganalisa data, penelitian ini akan menggunakan metode analisis framing dengan  pendekatan  model  kerangka framing Robert  M.  Entman  diharapkan  dapat memberikan penjelasan dan gambaran pemberitaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Tirto.id Framing yang dilakukan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain serta menonjolkan  aspek  dari  isu  tersebut  dengan  menggunakan  strategi  wacana  seperti  pengulangan, pemakaian grafis, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, dan simplifikasi (Eriyanto, 2002).
Adapun unsur utama pembentuk frame yang dijabarkan oleh Entman adalah pendefinisian masalah, melalui unsur ini dapat dilihat bagaimana wartawan memahami atau memaknai peristiwa yang diliput dan juga media dapat mendefinisikan nilai maupun perilaku apakah sesuai dengan nilai kelompok atau
menyimpang dengan nilai yang berlaku di masyarakat (Eriyanto, 2002). Selanjutnya, identifikasi penyebab masalah merupakan elemen yang dapat diidentifikasi dari siapa pelaku atau korban masalah tersebut. Kemudian evaluasi moral yaitu elemen yang dapat dilihat melalui alasan pembenar agar dipercayai publik. Terakhir,  rekomendasi  penyelesaian  masalah  yaitu  elemen  dimana  adanya  penawaran  cara penanggulangan masalah atau prediksi hasil (Eriyanto, 2002).
Elemen  framing  media  Entman  seperti  yang  digambarkan  di  atas  yang  akan  menjadi  acuan  dasar analisis  dalam  penelitian  ini,  karena  dengan  menggunakan  model  framing  Entman  sangat memungkinkan  untuk  memperjelas tentang  isu  yang peneliti  angkat  sekaligus  memberikan  gambaran realita yang ada tentang pentingnya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Problema hukum terhadap kejahatan seksual masih belum menemukan titik temu, yang mana saat ini Indonesia dalam kondisi darurat masalah kekerasan seksual. Hanya sebagian kasus-kasus yang dilaporkan dan banyak kasus yang tidak diungkapkan. Hal ini yang mendasari agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bisa dimasukkan dalam legislasi nasional dan di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini memunculkan pro dan kontra baik di kalangan masyarakat, partai politik, akademisi dan lembaga terkait.
Perempuan di Indonesia masih rentan terhadap kekerasan yang dikarenakan budaya patriaki. Seperti yang dikemukan oleh Purwanti (2017) bahwa budaya patriarki ini adalah perspektif yang menyatakan bahwa laki-laki mendominasi semua peran dalam sistem sosial; karena perempuan diabaikan dari peran yang  juga  bisa  mereka  lakukan  seperti  laki-laki.  Peran  sosial  ini  termasuk  dalam  aspek  sosial,  agama, ekonomi, politik, atau budaya. Hal inilah menjadi salah satu faktor rentannya kekerasan yang dialami oleh  kaum  perempuan  di  Indonesia.  Sehingga  salah  satu  aksi  yang  bermunculan  mengenai  tuntutan disahkannya  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  memiliki  tujuan  untuk  memperjelas  posisi  kaum perempuan  maupun  korban  pelecehan  seksual  dalam  sudut  pandang  hukum  yang  adil.  Framing  ini penting untuk memunculkan rasa kebersamaan dalam aksi/ movement (Arnold & Ake, 2013). Adapun di bawah ini merupakan framing artikel dari portal berita berbasis daring, yaitu Tirto.id.
Tabel 2. Framing Artikel Berita RUU PKS pada Tirto.id Kasus Kekerasan Seksual yang Menanti Kejelasan RUU TPKS
Apa yang menjadi masalah Tahun 2021 terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang  menyulut kemarahan publik. Ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (kini nonaktif), Syafri Harto, pada mahasiswa di Universitas Riau (Unri) hingga trauma korban. Apa penyebabnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)  belum  kunjung  disahkan  sejak  naskah  akademik  dan pembahasan pertama dimulai pada 2016 dan kebanyakan dari mereka memilih diam lantaran tak mengerti yang seharusnya dilakukan. Moral concern Kejadian  tersebut  seharusnya  tidak  terjadi,  mendikbudristek menyayangkan  jika  dari  perguruan  tinggi  tidak  ada  peraturan  yang spesifik  dan  khusus  untuk  melindungi  korban  di  dalam  lingkungan kampus Solusi/saran Di  sektor  perguruan tinggi,  Menteri Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset, dan  Teknologi  (Mendikbudristek)  telah  menetapkan  Peraturan
Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Republik Indonesia No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
(Permendikbudristek PPKS).
Sumber: Data Olahan Peneliti
Framing pertama  Tirto.id  yang  berjudul  “Kasus  Kekerasan  Seksual  yang  Menanti  Kejelasan  RUU TPKS” yang ditulis oleh Tirto.id pada 10 Februari 2022. Berita ini mengangkat mengenai beberapa kasus kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan seperti perguruan tinggi dan pesantren oleh pengajar yang berada  di  tempat  tersebut.  Tirto.id  mendefinisikan  kasus  yang  terjadi  dengan  penyampaian  melalui kutipan  langsung  dari  penyintas  dengan  menjabarkan  apa  yang  dirasakan  saat  kejadian  tersebut menimpanya. Hal ini diperjelas juga dengan grafik mengenai kekerasan seksual di tengah pandemi untuk memperkuat akan kasus yang terjadi.
Dengan hasil menerangkan bahwa tingkat pelecehan tertinggi di ruang publik luring paling banyak terjadi di jalanan umum, sedangkan pelecehan tertinggi di ruang publik daring terjadi di media sosial sepanjang  penerapannya,  Permendikbudristek  dapat  memicu  besarnya  kesadaran  akan  isu  kekerasan seksual  di  lingkungan  mahasiswa.  Dalam  akhir  berita  yang  disajikan,  DPR  RI  akhirnya  menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU inisiatif DPR
Tabel 3. Framing Artikel Berita RUU PKS pada Tirto.id Poin-poin Penolakan F-PKS terkait RUU TPKS Dinilai Tidak Relevan
Apa yang menjadi masalah Beberapa point penolakan F - PKS terkait RUU TPKS dinilai yang tidak relevan. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang  menolak RUU TPKS untuk disahkan menjadi UU dan dilanjutkan ke tingkat kedua di rapat paripurna yang akan datang. Apa penyebabnya Dalam  rapat  pleno  pengambilan  keputusan  tingkat  pertama  RUU TPKS,  Anggota  Badan  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia (BALEG DPR RI) Fraksi PKS Moral concern JMS  mengapresiasi  penuh  kerja  parlemen  dan  pemerintah  dalam proses  penyusunan  Daftar  Inventirisasi  Masalah  (DIM)  RUU  TPKS. Proses  yang  selama  ini  juga  menunjukkan  sebuah  gambaran  proses kebijakan  dan  politik  yang  memperlihatkan  kerja  kaloborasi pemerintah,  parlemen,  serta  masyarakat  sipil  yang  terbuka  dan partisipatif. Tetap menunjukkan bahwa komitmen semua pihak yang kuat  untuk  memastikan  korban  kekerasan  seksual  adalah  perhatian bersama Solusi/saran Kesusilaan  diminta  dan  diatur  dalam  RUU  TPKS.  Berbicara  juga dengan Permendikbud tentang penanganan kekerasan seksual bukan soal  moralitas.  Yang  dititik  beratkan  juga  adalah  consent  (dengan persetujuan) karena itu penting dalam kekerasan seksual
Sumber: Data Olahan Peneliti
Framing kedua dari berita Tirto.id berjudul “Poin -poin Penolakan F-PKS terkait RUU TPKS Dinilai Tidak Relevan”. berita ini merupakan tanggapan dari Anggota Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Pengawal
Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), Mike Verawati terhadap hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang menolak RUU TPKS untuk disahkan menjadi UU dan dilanjutkan ke tingkat kedua di rapat paripurna mendatang.
Tabel 4. Framing Artikel Berita RUU PKS pada Tirto.id
PKS Tolak RUU TPKS, PSHK: Pasal Zina Rawan Kriminalisasi
Apa yang menjadi masalah Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  yang  menolak  Rancangan  Undang- Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (RUU  TPKS)  untuk disahkan  menjadi  UU  dan  dilanjutkan  ke  tingkat  kedua  di  rapat paripurna. Apa penyebabnya Pandangan Fraksi PKS, pandangan ini kan dikaitkan dengan Putusan MK  Nomor  46/PUU-XIV/2016  [yang  mana  putusannya  menolak permohonan uji materi terkait pasal zina]. Ini diskusi yang sudah agak lama  dan  Komnas  Perempuan  [Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan terhadap  Perempuan]  juga  sudah  pernah  merilis  pernyataan  sikap menanggapi putusan MK [Mahkamah Konstitusi] ini. Moral concern PSHK  menyebut  pasal  zina  justru  bisa  dipakai  untuk  menjerat perempuan korban KS atau kelompok rentan lain yang tidak teredukasi soal kesehatan reproduksi. Solusi/saran Meski  demikian,  8  dari  9  fraksi  telah  menyepakati  RUU  TPKS dilanjutkan ke tingkat kedua di rapat paripurna untuk disahkan sebagai UU.
Sumber: Data Olahan Peneliti
Framing ketiga Tirto.id yang berjudul “PKS Tolak RUU TPKS, PSHK: Pasal Zina Rawan Kriminalisasi” yang  ditulis  oleh  Tirto.id  pada  8  April  2022.  Berita  ini  mengangkat  tentang  respon  dari  Pusat  Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) terhadap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk disahkan menjadi UU dan dilanjutkan ke tingkat kedua di rapat paripurna. Respon ini menanggapi pandangan fraksi PKS yang juga dikaitkan dengan putusan MK yang isinya adalah menolak uji materi terkait pasal zina. dimana PSHK menyebut ini juga sudah termasuk diskusi lama dengan Komnas Perempuan. PSHK memandang kalau pasal ini diatur seperti keinginan fraksi PKS, ini malah bisa mendiskriminasi dan mengkriminalisasi orang-orang yang pernikahannya itu sulit untuk dicatatkan.
PSHK menambahkan, dengan adanya pasal ini justru bisa dipakai untuk menjerat perempuan korban kekerasan seksual (KS) atau kelompok masyarakat rentan lainnya yang sulit aksesnya terhadap pendidikan secara umum dan pengetahuan, terkait hubungan seksual dan kesehatan reproduksi yang rendah. Meski demikian, 8 dari 9 fraksi telah menyepakati RUU TPKS dilanjutkan ke tingkat kedua di rapat paripurna untuk disahkan sebagai UU. Yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrat, serta Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Tabel 5. Framing Artikel Berita RUU PKS pada Tirto.id
DPR Sahkan RUU TPKS jadi Undang-Undang
Apa yang menjadi masalah DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang. Apa penyebabnya Harapan dari DPR akan implementasi UU TPKS yang nantinya akan dapat menghadapi serta menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual dan perlindungan perempuan serta anak yang ada di Tanah Air. Moral concern RUU  TPKS  merupakan  hadiah  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dan kemajuan  bangsa.  Karena  Undang-Undang  TPKS  adalah  hasil  kerja sama bersama, sekaligus komitmen bersama. Solusi/saran Pernyataan  setuju  dalam  rapat  paripurna  DPR-RI  ke  19  untuk pengesahan RUU PKS. Sumber: Data Olahan Peneliti
Framing Keempat Tirto.id yang berjudul “DPR Sahkan RUU TPKS jadi Undang - undang” yang ditulis oleh Farid Nurhakim pada 12 April 2022. Berita ini menyoroti mengenai pengesahan RUU TPKS yang akhirnya telah di sahkan oleh DPR RI. Informasi yang disampaikan oleh Tirto.id terbilang terpercaya dan aktual, karena mendapatkan informasi langsung berupa kutipan dari sumber terpercaya, yang dalam hal ini adalah Puan Maharani, selaku ketua DPR RI.
Penekanan pada berita ini adalah bukti nyata dari hasil pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dinanti selama ini. Berdasarkan berita yang dimuat, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan agar nantinya dapat menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dan perlindungan terhadap  perempuan  serta anak.  Selain  itu,  beberapa  lembaga  penting  seperti  Menteri  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Sosial (Mensos), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkuhham) turut serta atas peran dan kerja sama yang diberikan selama pembahasan berlangsung. Atas dasar inilah, pengesahan tersebut mendapat perhargaan dan perhatian dari seluruh masyarakat.
Tirto.id memuat judul dengan mengemas kasus pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting  dan  butuh  perhatian  lebih  banyak.  Ini  dapat  dilihat  dari  berita korban  kekerasan  seksual  yang  selalu  diulang-ulang  dan  dijelaskan  secara  terstruktur  atau  terperinci dengan  bukti  konkrit.  Tirto.id  mendefinisikan  beberapa  permasalahan  dari  sudut  pandang  berbagai pihak, seperti bebeapa menteri, DPR, Partai maupun dari pihak pendidikan. Pada Tirto.id, penggunaan kelompok  atas  sangat  ditekankan  dalam  pemberitaan  isu  pengesahan  RUU  Penghapusan  Kekerasan Seksual. Ketika ada kejadian kasus kekerasan seksual, narasumber tidak hanya menjelaskan mengenai apa saja yang diterapkan pihak pendidikan atau tanggapan dari Permendikbudristek, tetapi juga menjelaskan realitas  kekerasan  secara  keseluruhan.  Di  sini  terlihat  bahwa  media  secara  tidak  sadar  ikut mempopulerkan  pandangan  sumber  yang  kredibel.  Secara  tidak  sadar,  ideologi  kelompok  dominan mendapat tempat dalam pemberitaan. Cara pendefinisian kasus yang terjadi juga berasal dari sumber kredibel disajikan dengan menggunakan kutipan langsung ataupun tidak langsung dengan menjabarkan kasus  yang  dianggap  tindakan  menyimpang.  Tirto.id  membingkai  sosok  pengajar  yang  melakukan pelecehan seksual menjadi aktor satu-satunya yang memiliki peran atas tindak kekerasan seksual yang terjadi, sedangkan sebenarnya masih ada tanggung jawab atau peran dari pihak perguruan tinggi atau pendidikan setempat untuk menanggulangi hal tersebut.

## KESIMPULAN
Dari  portal  berita  Tirto.id,  berita  yang  dibawakan  lebih  mengedepankan  sumber  yang  kredibel  dan terstruktur. Menceritakan kronologi secara terperinci, mengesankan pembawaan berita lebih tegas dan jeli.  Pembingkaian  yang  dilakukan  Tirto.id  pun  juga  membuat  masyarakat  memandang  bahwa  RUU Penghapusan  Kekerasan  Seksual  sangat  butuh  perhatian,  dilihat  dari  penggunaan  judul  yang berkesinambungan dengan rincian masalah yang berbeda. Tirto.id pun menambahkan narasumber secara kolektif. Kolektif dalam hal ini adalah bagi siapasaja (kalangan) yang mendesak pengesahan RUU ini untuk  segera  disahkan,  dengan  pengharapan  akan  terdapat  perbaikan  sistem  hukum  negara  dalam penanganan kekerasan seksual, baik penanganan hak-hak korban maupun penghukuman bagi pelaku. Make  moral  judgement dalam  pembingkaian  berita  tersebut  menyajikan  bahwa  seluruh  perempuan  di Indonesia  butuh  akan  perlindung  hukum  yang  pasti.  Tirto.id  membingkai  bahwa  pengesahan  RUU Penghapusan  Kekerasan  Seksual  sebagai  sesuatu  yang  harus  mendapatkan  tindakan  tegas  dari  segala kejadian  kekerasan  seksual  yang  merupakan  tindakan  menyimpang  dan  tidak  dapat  dibenarkan. Treatment  Recommendation atau  solusi  dan  saran  menampilkan  bahwa  setelah  perjalanan  yang  cukup panjang  akan  pengesahan RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  yang dibawakan  oleh  Tirto.id,  telah mendapatkan sebuah jawaban yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah disahkan.

## REFERENSI
Ayu  Rizky,  P.,  &  Mar’iyah,  C.  (2021).  Advokasi  Kebijakan  RUU  PKS:  Analisis  Pemberitaan  Media Perempuan  Magdalene.co  dan  Konde.co. TheJournalish:  Social  and  Government , 2 (2),  36 – 46. https://doi.org/10.55314/tsg.v2i2.143
Barda  Nawawi  Arief,  2008,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cetakan 1, Jakarta, Kencana Prenada Media.
Dede  Kania,  Jurnal  Konstitusi  Hak  Asasi  Perempuan  Dalam  Peraturan  Perundang-undangan  Di Indonesia.
Deddy Mulyana, Mulyana and M.A, Eriyanto, Eriyanto (2002) ANALISIS FRAMING Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Lkis Pelangi Aksara.
Eriyanto. (2002). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang
Indonesia, C. N. N. (2021). Konstruksi Berita Pelecehan Seksual pada Pegawai KPI di Media Daring . 5 (1), 57 – 66.
Kulkarni,  Shanti.  2019.  “Intersectional  Trauma -Informed  Intimate  Partner  Violence  (IPV)  Services: Narrowing the Gap be tween IPV Service Delivery and Survivor Needs.” Journal of Family Violence 34(1):55 – 64. doi: 10.1007/s10896-018-0001-5.
Niko, Nikodemus,  Atem Atem, Alif Alfi Syahrin, Alfin Dwi Rahmawan, and Anggi Mardiana. 2020. “Perjuangan Kelas Pengesahan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual.” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4(2):225. doi: 10.38043/jids.v4i2.2425.
Purwanti,  Dwi.  2017.  “Pendidikan  Karakter  Peduli  Lingkungan  Dan  Implementasinya.” DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik 1(2):14 – 20. doi: 10.20961/jdc.v1i2.17622.
R ais, Natasya Fila, Gracia Putri Manurung, and Agnes Kusuma Wardani. 2019. “Analisis Keberlakuan RKUHP  Dan  RUU- PKS  Dalam  Mengatur  Tindak  Kekerasan  Seksual.” Lex  Scientia  Law  Review 3(1):55 – 68.
Rohma, Z. F. (2018). Konstruksi Ruu Pks Dalam Framing Pemberitaan Media Online. Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam , 2 (2), 65 – 80.
Siburian,  Riskyanti  Juniver,  Program  Magister,  Ilmu  Hukum,  Universitas  Indonesia,  Tindak  Pidana,
Rancangan  Undang- undang  Penghapusan,  and  Kekerasan  Seksual.  2020.  “Ruu -Penghapusan Kekerasan Seksual.” 7(1):149– 69.
Suryani,  N.  kairani,  R.  Aprianti  et  al.  2019.  “Urgensi  Pengesahan  RUU  PKS  Terhadap  Instrumen
Penegakan Hak Asasi Perempuan.” Chmk Nursing Scientific Journal Volume 3 Nomor 2, September 2019 3(september):1689 – 99.
Trianggono, Yudha Guruh. 2020. “Konstruksi Perempuan Terhadap Implementasi Rancangan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.” Jurnal Universitas Negeri Surabaya .