http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior

## ANALISIS PENENTUAN DISPENSASI PERNIKAHAN PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN

## Analysis Of The Determination Of Marriage Dispensation At The Religious Court In South Kalimantan
St. Zubaidah 1* Fahmi Al-amruzi 2 Gusti Muzainah 3
*1 Banjarmasin. Kalimantan Selatan, Indonesia
21 Banjarmasin. Kalimantan Selatan, Indonesia
31 Banjarmasin. Kalimantan Selatan, Indonesia
*email: St.Zubaidah@gmail.com

## Abstrak
Dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum  mencapai  batas  umur  terendah  agar  dapat  melangsungkan  perkawinan, sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974  tentang  perkawinan,  kemudian  direvisi  dengan  UU  Nomor  16  Tahun 2019  yang mempersamakan batas  minimal  perkawinan  menjadi 19  tahun  baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, semula 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.  Undang-Undang  tersebut  juga  mengharuskan  setiap  permohonan dispensasi kawin   terdapat  alasan  sangat mendesak  disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sehingga hakim dapat mengabulkan atau menolak dispensasi perkawinan yang  diajukan, termasuk  dalam  hal  ini  Hakim  Pengadilan  Agama  di  Kalimantan Selatan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis,  baik  data  primer  dan  data  sekunder,  dengan  lokasi  penelitian  Pengadilan Agama  di  Kalimantan  Selatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  sekian banyak  permohonan  perkara  dispensasi  kawin  yang  diajukan  lebih  banyak (mayoritas) mendapatkan penetapan dikabulkan.
Konstruksi berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat terhadap UU Nomor 16  tahun  2019,  terutama  dalam  hal  penerapan  ketentuan  alasan  mendesak,  yang tidak  hanya  dimaknai  telah  terjadinya  perbuatan  zina  ataupun  perbuatan  yang melanggar  norma,  namun  harus  dipahami  mendesak  dalam  arti  telah  adanya kemampuan  baik  secara  fisik  maupun  psikis,  telah  adanya  kemampuan  untuk bertanggung  jawab,  sehingga  tujuan  perkawinan  membentuk  rumah  tangga  yang bahagia, sejahtera dapat terwujud. Upaya mekonstruksi ketentuan alasan mendesak dispensasi  kawin,  yaitu  dengan  mengubah  dalam  tataran  normatif  perundang- undangan dan pada tahadap praktis dalam putusan dan penetapan hakim. Kebutuhan tersebut paling tidak didasarkan pada kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kata Kunci:
Dispensasi Kawin Alasan mendesak Pertimbangan hukum
Keywords : Marriage Dispensation Urgent reasons Iegal considerations The existence of a marriage dispensation given by the Court to prospective husband and wife who have not reached the lowest age limit in order to carry out a  marriage,  as  stipulated  in  Article  7  paragraph  (2)  of  Law  Number  1  of  1974 concerning marriage, then revised by Law Number 16 of 2019 which equates the minimum marriage limit to 19 years for both men and women, originally 19 years for men and 16 years for women. The Law also requires that every application for a  marriage  dispensation  has  a  very  urgent  reason  accompanied  by  sufficient supporting  evidence  for  the  judge  to  grant  or  reject  the  proposed  marriage dispensation,  including  in  this  case  the  Judge  of  the  Religious  Courts  in  South Kalimantan.
This  research  uses  empirical  juridical  research,  descriptive  analysis,  both primary  data  and  secondary  data,  with  the  research  location  of  the  Religious Courts in South Kalimantan.
The results showed that of the many applications for dispensation for marriage that were submitted, the majority (majority) received a determination to be granted. Construction based on the situation and condition of the community towards Law Number  16  of  2019,  especially  in  terms  of  applying  the  provisions  for  urgent reasons, which are not only interpreted as having committed adultery or acts that violate  norms,  but  must  be  understood  as  urgent  in  the  sense  of  having  physical and psychological  abilities. have  the  ability  to be  responsible,  so  that  the ultimate goal of marriage to form a happy, prosperous household can be realized. Efforts to construct  the provisions on  the  reasons  for  urging marriage  dispensation,  namely by  changing  the  normative  level  of  legislation  and  at  the  practical  level  in  the decisions and determinations of judges. These needs are at least based on physical, mental, emotional, educational, social and economic readiness.
©  year  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya.  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/anterior.vxix.xxx .
St.  Zubaidah,  Fahmi  Al-amruzi  dan  Gusti  Muzainah.  Analisis  Penentuan  Dispensasi  Pernikahan  Pada  Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  mengandung  akibat  hukum,  melangsungkan perkawinan  yang  saling  mendapat  hak  dan  kewajiban  serta bertujuan  mengadakan  hubungan  pergaulan  yang  dilandasi tolong  menolong.  Perkawinan  mengandung  maksud  dan tujuan  serta  mengharap  keridaan  Allah  SWT.  Hal  tersebut ditegaskan  dalam  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  yang  menyebutkan  “Perkawinan ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  suami  istri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
Pengaturan pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk memberikan  perlindungan  serta  menjaga  agar  perkawinan dapat  berjalan  dengan  baik,  sehat  dan  terjaga  keutuhannya, namun  sekalipun  Undang-Undang  telah  mengatur  batasan usia  nikah  (19  tahun  bagi  laki-laki  dan  16  tahun  bagi perempuan),  namun  dalam  prakteknya  masih  ada  nikah  di bawah usia ketentuan tersebut, karena memang pada ayat 2 pasal  tersebut  diberikan  ruang  penyimpangan  terhadap ketentuan  usia  kawin.  Dalam  perkara-perkara  yang  menjadi wewenang  Peradilan  Agama,  ada  beberapa  perkara  yang sangat  berkaitan  erat  dengan  hak-hak  anak,  diantaranya adalah  perkara  permohonan  dispensasi  kawin.  Dispensasi kawin  merupakan  perkara  yang  diajukan  Pemohon  dengan tujuan  agar  pengadilan  memberikan  izin  kepada  anak  yang belum  mencapai  usia  kawin  untuk  bisa  melangsungkan pernikahan.
Kehadiran  UU  baru  tersebut  ternyata  masih  membuka ruang  adanya  lembaga  dispensasi  kawin.  Dispensasi  kawin adalah  suatu  upaya  kelonggaran  yang  diberikan  oleh Pengadilan  kepada  calon  suami  istri  yang  belum  mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan  dispensasi  kawin  bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan, yang bertujuan untuk  mendapat  penetapan  terhadap  suatu  keadaan  atau status tertentu bagi diri pemohon.
Permohonan  dispensasi  ini  tentunya  dilatar  belakangi oleh  karena  adanya  dispensasi  perkawinan  yang  diberikan oleh  UU  Nomor  16  Tahun  2019  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  Pasal  7  Ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  orang  tua  pihak  pria dan/atau  orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi kepada  Pengadilan  dengan  alasan  sangat  mendesak  disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Adanya  alasan  mendesak  dan  bukti  yang  cukup  ini sebenarnya bertujuan  untuk  menekan  supaya perkawinan  di bawah umur  tidak  dilakukan.  Bagi pemohon  (orang  tua  atau wali)  harus  membuktikan  kepada  hakim  terkait  alasan mendesak,  sehingga  pemohon  diharuskan  membawakan bukti-bukti  yang  cukup  serta  memperlihatkan  kepada  hakim bahwa  anak  yang  dimohonkan  dispensasi  nikah  sudah  layak untuk  menikah.  Alasan  dan  bukti  itulah  yang  menjadi  dasar bagi  hakim  untuk  menngabulkan  atau  menolak  dispensasi perkawinan  yang  diajukan, termasuk  dalam  hal  ini  Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  dasar  pertimbangan hakim dalam mengabulkan dipensasi kawin yaitu hakim tidak terikat  dengan  hukum  positif.  Hakim  diberi  kesempatan untuk  melakukan  penemuan  hukum  dengan  pertimbangan bahwa  apabila  undang-undang  menetapkan  hal-hal  tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu.
Hakim  dalam  memberikan  penafsiran  “alasan  mendesak dan  bukti yang cukup harus bijaksana  sangat hati-hati untuk mengabulkan  maupun  menolak  permohonan  dispensasi kawin,  sehingga  terwujud  tujuan  perkawinan  yang dikehendaki  dalam  Islam  serta  UU  perkawinan.  Berangkat dari  uraian  tersebut  diatas  peneliti  tertarik  untuk mengadakan penelitian tentang Analisis Penetapan Dispensasi Kawin  Pada  Pengadilan  Agama  di  Kalimantan  Selatan, meliputi  pertimbangan  hukum  hakim  Pengadilan  Agama  di Kalimantan Selatan, peran dan pola penemuan hukum hakim Pengadilan  Agama  di  Kalimantan  Selatan,  serta  dasar,  alasan dan  konstruksi  dispensasi  hakim  Pengadilan  Agama  di Kalimantan Selatan.
Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana pertimbangan hukum,  peran  dan  pola  penemuan  hukum,  serta    apa  yang menjadi dasar, alasan dan konstruksi dispensasi kawin hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

## METODOLOGI
Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, karena  penelitian  ini  berhubungan  dan  bertitik  tolak pada  penetapan  perkara  Dispensasi  Kawin  pada Pengadilan  Agama  di  Kalimantan  Selatan.    Sedangkan tipe  penelitian  ini  bersifat  penelitian  deskriptif  analisis yaitu  menganalisa  data  yang  dipergunakan  baik  data primer dan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertimbangan Hukum Hakim
Dalam  mengajukan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan Agama  harus  dengan  prosedur  dan  syarat-syarat  yang telah  ditentukan,  dan  dalam  memeriksa  dan  memutus perkara  yang  berkaitan  dengan  pemberian  dispensasi kawin  berdasarkan  pada  hukum  positif  dan  hukum Islam serta pada keyakinan hakim.
Berkaitan  dengan  dispensasi  kawin,  Pengadilan Agama  mempunyai  kewenangan  relatif  ( relative comptentie ),  yaitu  kewenangan  atau  kekusaan  yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang  sama  atau  wewenang  yang  berhubungan  dengan wilayah lingkungan Peradilan Agama. Alasan yang paling dominan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan Hakim adalah dengan alasan hubungan antara  calon  mempelai  pria  dan  wanita  yang  sudah sangat  erat  bahkan  diantaranya  pernah  melakukan hubungan biologis.
Menghadapi  persoalan  dispensasi  kawin  sebagai sebuah  persoalan  hukum  dalam  tataran  yuridis  formal hakim  Pengadilan  Agama  Banjarmasin  mendasarkan pendapatnya  mengenai  hal  tersebut  pada  alasan  logis yang  diajukan  Pemohon.  Dengan  demikian  pendapat hakim Pengadilan Agama  dalam memandang persoalan tersebut  dalam  hal  ini  Hakim  bertindak  sebagai pelaksana dan penegak hukum yang memiliki kepastian hukum  yakni  peraturan  perundangan  yang  berlaku dalam  menyelesaikan  perkara  permohonan  dispensasi kawin hakim Pengadilan Agama Banjarmasin menggunakan  beberapa  dasar  dan  pertimbangan hukum untuk menerima maupun menolak permohonan tersebut.
Langkah  pertama  yang  ditempuh  adalah  dengan meneliti  dan  memeriksa  alasan-alasan  yang  diajukan tersebut.  Selanjutnya  Hakim  berusaha  membuktikan kebenaran  alasan  yang  diajukan  oleh  pemohon  dalam menghadapi  permohonan  perkara  dispensasi  kawin Hakim  tetap  memegang  prinsip  untuk  menasehati pemohon  terlebih  dahulu  agar  menunda  untuk menikahkan  anaknya  bila  ternyata  usaha  dan  nasihat tersebut  tidak  berhasil  baru  dilakukan  pemeriksaan lebih lanjut.
Dari  gambaran  perkara  dispensasi  kawin  yang diputus  oleh  PA.  Banjarmasin  kurun  waktu  tahun 2019-2020 didapat beberapa kesimpulan umum sebagai berikut:
1. Dari sekian banyak permohonan perkara dispensasi kawin  yang  diajukan  lebih  banyak  (mayoritas) mendapatkan  penetapan  dikabulkan.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  pada  dasarnya  seluruh Hakim  yang  memutuskan  perkara  seputar dispensasi  kawin  tersebut  memiliki  kesamaan asumsi  dasar  baik  dengan  bersandarkan  pada  fiqih maupun  hukum  positif  di  Indonesia,  maka permohonan  dispensasi  kawin  dapat  dikabulkan sepanjang memenuhi alasan-alasan ditentukan.
2. Dalam  kasus  penolakan  dispensasi  kawin  terdapat pertimbangan  karena  alasan  yang  dikemukakan Pemohon  tersebut  tidak  terbukti  di  persidangan atau  dengan  kata  lain  tidak  terpenuhinya  syarat untuk mengajukan dispensasi kawin.
3. Dari tata cara pemeriksaan hakim pengadilan agama Banjarmasin  dapat  diketahui  faktor-faktor  yang menjadi pertimbangan Hakim tersebut yakni:
1. Adanya  penolakan  dari  Kantor  Urusan  Agama terhadap  Pemohon  yang  hendak  menikahkan anaknya yang masih di bawah umur
2. Anak  pemohon  dan  calon  suami/istrinya  telah sama-sama  cinta  dan  sudah  menjalin  hubungan asmara
3. Kehendak  menikah  berasal  dari  anak  Pemohon dan  calon  suami/istri  sendiri,  tanpa  adanya paksaan
4. Tidak  terdapat  halangan  untuk  melakukan pernikahan;
5. Pihak  keluarga  menyetujui  rencana  pernikahan tersebut
6. Calon  istri  dan  calon  suami  siap  dengan  segala kewajiban berumah tangga;
Permohonan  dispensasi  kawin  dengan  alasan tersebut  dikabulkan/ditolak  oleh  hakim  dengan  dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan adalah:
- Hubungan antara anak pemohon sudah sedemikian intimnya sehingga sangat sulit untuk dipisahkan dan apabila  tidak  diberikan  dispensasi  dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar.
- Pemohon  yang  mengajukan  dispensasi  kawin  bagi anaknya  yang  kurang  umur  sudah  selayaknya
mendapatkan  pelayanan  dari  pemerintah  yang dalam  hal  ini  melalui  pengadilan  sebagai  pelayan dalam  bidang  hukum  Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah fiqhiyah:
ةحلصملاب طونم ةيعرلا ىلع ماملإا فرصت
Artinya: Kebijakan Seorang Pemimpin Atas Rakyat Harus Berdasarkan Kemashlahatan
- Permohonan  pemohon  tidak  ada  larangan perkawinan  Sebagaimana  dimaksud  pasal  7  ayat 2,  pasal  8  dan  9  Undang-undang  Nomor  1 tahun  1974  tentang  perkawinan,  Jo.  penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang- undang Nomor 7 tahun  1989,  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  Undang-undang  Nomor  50  tahun  2009, tentang Peradilan Agama.
- Anak  pemohon  dan  calon  istrinya  sudah  bergaul akrab  atau  berpacaran  selama  1  tahun  dan keduanya  telah  bersepakat  dan  berkeinginan  kuat untuk  segera  menikah  dan  bertanggung  jawab dalam rumah tangga.
- Anak  pemohon  sebagai  calon  suami  telah memenuhi  syarat-syarat  ketentuan  Pasal  6  dan  7 ayat 2 Undang-undang Nomor tahun 1974, kecuali syarat  usia  perkawinan  dalam  pasal  7  ayat  1 Undang-undang Perkawinan
- Jika  menunda  perkawinan  tersebut  hingga  anak permohonan  19  tahun  akan  sangat  dikhawatirkan terjadi  hubungan  yang  melanggar  hukum  atau syariat  sehingga  kerusakan  atau  madharatnya  akan lebih besar daripada manfaatnya.
- Dalam  Hukum  Islam  asas  kemanfaatan  merupakan asas  yang  menyertai  asas  keadilan  dan  kepastian hukum  yaitu  segala  pengambilan  keputusan  hukum yang  ditimbang  dan  didasarkan  pada  manfaat  atau maslahatnya  tidaknya  suatu  putusan  tersebut. Berdasarkan  pada  pertimbangan  Hakim  dalam memberikan  suatu  putusan,  agar  hukum  yang dihasilkan  bagi  para  pihak  pencari  keadilan  dan masyarakat  luas  memberikan  kemanfaatan.  Hakim mengabulkan  permohonan  dispensasi  kawin,  selain mempertimbangkan  asas  keadilan  dan  asas kepastian  hukum,  maka  Hakim  juga  harus mempertimbangkan  pula  aspek kemanfaatan terhadap putusan yang dijatuhkannya.
Pemberian  dispensasi  kawin  dalam  kondisi  yang sangat  mendesak  dan  sangat  dibutuhkan  karena  dapat memberikan  manfaat  yang  besar  bagi  masyarakat. Dalam perkara tersebut sebagaimana dijelaskan  dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, maka asas kemanfaatan hukum bagi masyarakat, maka pertimbangan untuk kemaikan dan kemaslahatan, maka Hakim  mengabulkan  permohonan  dispensasi  tersebut karena  kondisi  yang  sangat  mendesak  dan  orang  tua (Pemohon)  tidak mampu  lagi  untuk mengatasi  tingkah laku  anaknya.  Sedangkan  apabila  permohonan
St.  Zubaidah,  Fahmi  Al-amruzi  dan  Gusti  Muzainah.  Analisis  Penentuan  Dispensasi  Pernikahan  Pada  Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.
dispensasi  kawin  yang  diajukan  oleh  pemohon  tidak dikabulkan/ditolak,  maka  dampaknya  Pemohon  akan merasa  malu  melihat  anaknya  yang  hamil  sebelum menikah,  mendapatkan  tekanan  dari  masyarakat karena dianggap tidak mampu untuk mendidik anaknya. Di  sinilah  peran  Hakim  dan  hukum  dibutuhkan  oleh masyarakat  dalam  memberikan  kemudahan  dan  solusi terbaik  terhadap  persoalan  yang  terjadi  dalam masyarakat.
Terdapat  3  (tiga)  alasan    penting    yang    harus digarisbawahi    yaitu  kedua  calon  mempelai hubungannya  telah  sedemikian  akrab,  dan  kehendak untuk  melangsungkan  pernikahan  telah  sedemikan kuat, serta menghindari hal- hal yang melanggar agama maupun  kemudaratan  (khawatir  berbuat  zina)  maka pernikahan  mereka  mendesak  untuk  diselenggarakan. Berangkat  dari  alasan  tersebut  penulis  memandang bahwa,  alasan  tersebut  kurang  kuat  untuk  di kabulknnya  karena  tempat  tinggal  mempelai  berdua relatif    jauh    dan  belum  pernah  berciuman  apalagi berhubungan  badan  selayaknya  suami  istri,  sehingga kemungkinan kecil mereka berbuat zina.
Jika ada kemafsadatan (kerusakan) yang beretentangan    maka  diutamakan  untuk  memilih  jalan yang ringan kerusakannya (resikonya). Kaidah ini sangat tepat  dalam  kasus  ini,  maksud  dari  kasus  yang  sedang bertentangan  adalah  khawatir  melakukan  zina  dan merusak  kehidupan  ketika  berkeluarga  nanti.  Maka resiko yang paling ringan adalah menunda permohonan perkara  tersebut,  karena  hanya  sebatas  kekhawatiran, dan  mengambil  jalan  sampai  batas  usia  kawin  sebagai upaya mendapatkan keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan.  Kekhawatiran  itu  bisa  diantisipasi  melalui pendidikan  dan  bimbingan  yang  besar  dari  orang    tua dan    juga  tidak  menutup  kemungkinan  dari  guru  dan tokoh  masyarakat.  jadi  seharusnya  permohonan dispensasi kawin tersebut tidak dikabulkan

## Penemuan Hukum
Penemuan  hukum  dalam  hubungannya  dengan tugas  Hakim  muncul  pada  saat  Hakim  melakukan pemeriksaan di persidangan hingga sampai menjatuhkan  putusan.  Purwoto  S.Gandasubrata mengemukakan  ada  tiga  hal  yang  menjadi  pedoman bagi Hakim dalam menghadapi suatu perkara:
1. Suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya sudah  jelas,  hakim  hanya  menerapkan  hukumnya atau dalam hal ini hakim sebagai terompet undang- undang ( la bouche de la loi )
2. Suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak atau belum jelas, maka Hakim harus membuat penafsiran hukum atau undang-undang melalui cara- cara  atau  metode  penafsiran  yang  berlaku  dalam ilmu hukum.
3. Suatu  perkara  di  mana  terjadi  pelanggaran  atau penerapan hukumnya bertentangan dengan undang- undang  yang  berlaku,  maka  Hakim  akan menggunakan  hak  mengujinya  berupa formale toetsingrecht atau materiel  toetsingrecht ,  yang
biasanya dilakukan oleh judex juris terhadap perkara yang diputus oleh judex facti .
Bagir  Manan  mengemukakan  bahwa  rumusan undang-undang bersifat umum tidak pernah menampung  secara  pasti  setiap  peristiwa  hukum. Hakimlah  yang  berperan  menghubungkan  atau menyambungkan peristiwa hukum yang konkrit dengan ketentuan  hukum  yang  abstrak.  Sudah  menjadi pekerjaan  sehari-hari  hakim  memberikan  penafsiran atau konstruksi hukum suatu ketentuan hukum dengan peristiwa konkrit.
Dengan  demikian  seorang  hakim  bukan  hanya sebagai  corong  undang-undang  semata  dengan menerapkan  bunyi  pasal  demi  pasal  undang-undang, melainkan  harus  selalu  berusaha  untuk  melakukan penemuan  hukum  dengan  cara  menafsirkan  ketentuan bunyi  undang-undang  dan  menghubungkan  peristiwa- peristiwa atau fakta hukum dengan ketentuan undang- undang,  sehingga  mendapat  keyakinan  akan  suatu peristiwa  atau  dalil-dalil  yang  diajukan  pihak  yang berperkara.
Mahkamah  Agung  RI  sebagai  badan  tertinggi pelaksana  kekuasaan  kehakiman,  telah  menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek  yang  bersifat  yuridis,  filosofis  dan  sosiologis, sehingga  keadilan  yang  ingin  dicapai  dapat  diwujudkan dan  dipertanggungjawabkan  dalam  putusan  hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.
Dari  segi  aspek  yuridis  yang  merupakan  aspek utama  dengan  berpatokan  kepada  undang-undang. Sebagai  pelaksana  undang-undang,  hakim  harus memahami  undang-undang  berkaitan  dengan  perkara yang  sedang  dihadapinya.  Hakim  pun  harus  menilai apakah  undang-undang  sudah  adil,bernilai  kemanfaatan atau sudah memberikan kepastian hukum, sebab  salah satu tujuan hukum itu adalah menciptakan keadilan.
Aspek  filosofis  merupakan  aspek  yang  berberpijak pada  kebenaran  dan  keadilan,  sedangkan  aspek sosiologis  mempertimbangkan  nilai  budaya  yang  hidup didalam  masyarakat.  Filosofis  dan  sosiologis  sangat memerlukan  pengalaman  dan  pengetahuan,  sehingga mampu  mengikuti  nilai-nilai  yang  hidup  di  dalam masyarakat.  Hal  demikian  lah  yang  menyebabkan penerapannya  agak  lebih  sulit,  karena  tidak  mengikuti dan  tidak  tunduk  pada  asas  legalitas  semata  dan  tidak terbelenggu  pada  sistem,  yang  bertujuan  agar  putusan hakim dianggap adil dan diterima masyarakat.
Keadilan  hukum (legal  justice) adalah  keadilan berdasarkan  hukum  dan  undang-undang.  Hakim  hanya memutuskan perkara berdasarkan pada undang-undang hukum  positif  semata.  Dalam  menegakkan  keadilan Hakim  hanya  berpijak  pada  dan  sebagai  pelaksana undang-undang,  hakim  tidak  perlu  mencari  sumber hukum  lain  diluar  hukum  tertulis.  Hakim  hanya
menerapkan  undang-undang  terhadap  peristiwa  yang terjadi,  dengan  arti  lain  Hakim  hanya  sebagai  corong atau mulut undang- undang.
Keadilan  moral (moral  justice) dan  keadilan  sosial (social justice) diterapkan Hakim sesuai dengan maksud pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang  menyatakan  bahwa  Hakim  harus  menggali  nilai- nilai  yang  hidup  di  dalam  masyarakat,  oleh  karena  itu sejatinya  tugas  dan  wewenang  seorang  Hakim dilakukan  dalam  rangka  menegakkan  kebenaran  dan keadilan  dengan  berpegang  pada  hukum,  undang- undang  dan  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  di  dalam masyarakat.
Hakim  sebagai  pengemban  amanah  agar  undang- undang  ditegakan  secara benar  dan  adil,  apabila  dalam penegakan  undang-undang  menimbulkan  ketidakadilan, maka  Hakim  harus  berpihak  kepada  keadilan  dengan mengesampingkan  hukum  dan  undang-undang.  Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dan hidup di dalam masyarakat  yang  merupakan  pencerminan  dari  nilai- nilai di dalam masyarakat.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan hukum itu  menurut  para  ahli  sangat  beragam  dan  berbeda- beda. Dari pendapat yang berbeda tersebut dapat kita simpulkan  dan  kita  klasifikasi  adanya  3  (tiga)  tujuan hukum yang selama ini berkembang, yaitu:
1. Aliran  etis,  yang  menganggap  bahwa  pada prinsipnya  tujuan  hukum  itu  semata-  mata  untuk mencapai keadilan
2. Aliran  utilitis.  yang  menganggap  bahwa  pada prinsipnya  tujuan  hukum  itu  hanyalah  untuk menciptakan  kemanfaatan  atau  kebahagiaan masyarakat
3. Aliran  normatif  yuridis,  yang  menganggap  bahwa pada  prinsipnya  tujuan  hukum  itu  adalah  untuk menciptakan ketertiban hukum.
Pandangan yang menganggap tujuan hukum semata- mata  hanyalah  keadilan  belaka,  diragukan  karena keadilan  itu  sendiri  sebagai  sesuatu  yang  abstrak. Keadilan    berwujud  kemauan  yang  sifatnya  tetap  dan terus-menerus  untuk  memberikan  bagi  setiap  orang apa  yang  menjadi  haknya,  dan  ada  pula  yang  melihat keadilan  itu  sebagai  pembenaran  bagi  pelaksanaan hukum  yang  diperlawankan  dengan  kesewenang- wenangan.  Aliran  etis  dapat  dianggap  sebagai  ajaran moral  idea  atau ajaran moral teoretis. Penganut aliran ini  diantaranya  adalah  Aristoteles,  Justinianus,  dan Eugen Erlich.
Aliran  utilitis  memasukkan  ajaran  moral  praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan  kemanfaatan  atau  kebahagiaan  yang sebesar-besarnya  bagi  sebanyak  mungkin  warga masyarakat,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  para penganutnya, yaitu diantaranya Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill. Bentham berpendapat bahwa negara  dan  hukum  semata-mata  ada  hanya  untuk
manfaat  sejati,  yaitu  kebahagiaan  mayoritas  rakyat. Kemudian  menurut  John  Raws  dengan  teorinya  yang disebut  teori Rawls atau Justice  as  Fairness (keadilan sebagai  kejujuran),  menyatakan  bahwa  hukum  itu haruslah  menciptakan  suatu  masyarakat  yang  ideal, yaitu  masyarakat  yang  mencoba  memperbesar kebahagiaan  dan  memperkecil  ketidakbahagiaan (the greatest happiness of the greatest number people) .
Aliran normatif/yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber  pada  positivistis  yang  beranggapan  bahwa hukum  sebagai  sesuatu  yang  otonom  dan  mandiri, tidak  lain  hanyalah  kumpulan  aturan  yang  termuat dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau hukum  yang  tertulis  saja,  dan  tujuan  pelaksanaan hukum  dalam  hal  ini  untuk  sekedar  menjamin terwujudnya  kepastian  hukum.  Aliran  ini  selanjutnya menyatakan  walaupun  aturan  hukum  atau  penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang  besar  bagi  mayoritas  warga  masyarakat  hal tersebut  tidaklah  menjadi  masalah,  asalkan  kepastian hukum dapat ditegakkan.
Kepastian  hukum  menginginkan  hukum  harus dilaksanakan  dan  ditegakkan  secara  tegas  bagi  setiap peristiwa  konkret  dan  tidak  boleh  ada  penyimpangan (fiat  justitis  et  pereat  mundus/ hukum  harus  ditegakkan meskipun  langit  akan  runtuh).  Kepastian  Hukum memberikan  perlindungan  kepada justisiabel dari tindakan  sewenang-wenang  pihak  lain,  dan  hal  ini berkaitan  dalam  usaha  ketertiban  dalam  masyarakat. Hukum  itu  ada  untuk  manusia,  sehingga  masyarakat mengharapkan  kemanfaatan  dari  pelaksanaan  atau penegakan  hukum,  jangan  sampai  terjadi  dalam pelaksanaan  atau  penegakan  hukum  ini  timbul keresahan dalam masyarakat.
Selain  itu,  masyarakat  juga  berkepentingan  agar dalam  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum  itu memperhatikan  nilai-nilai  keadilan.  Akan  tetapi  harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan, karena  hukum  bersifat  umum,  mengikat  setiap  orang dan  bersifat  menyamaratakan  atau  tidak  membeda- bedakan  keadaan,  status  ataupun  perbuatan  yang dilakukan  manusia.  Bagi  hukum,  setiap  kejahatan  oleh pelaku  tindak  pidana  atau  pelanggaran  hukum  oleh para  pihak  yang  berperkara,  maka  dijatuhkan pidana/hukuman  yang  sesuai  dengan  apa  yang  tertera dalam  bunyi  pasal  dalam  undang-undang,  sehingga keadilan  menurut  hukum  belum  tentu  sama  dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.
Sebenarnya  persoalan  dari  tujuan  hukum  dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:
1. Dari  sudut  pandang  ilmu  hukum  positif  normatif atau  yuridis  dogmatis,  tujuan  hukum  dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya
2. Dari  sudut  pandang  filsafat  hukum,  tujuan  hukum dititik beratkan pada segi keadilan
3. Dari  sudut  pandang  Sosiologi  Hukum,  tujuan hukum dititik beratkan segi kemanfaatan.
St.  Zubaidah,  Fahmi  Al-amruzi  dan  Gusti  Muzainah.  Analisis  Penentuan  Dispensasi  Pernikahan  Pada  Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.
Dalam  memutus  suatu  perkara  seorang  Hakim selalu  dihadapkan  pada  ketiga  asas  tersebut,  baik  asas kepastian  hukum,  asas  keadilan  maupun  asas kemanfaatan.  Pada  praktinya  dalam  menghadapi  suatu kasus, Hakim harus memilih salah satu dari ketiga ssas tersebut yang harus tercakup dalam putusannya.
Gustav  Radbruch  mengemukakan  tujuan  hukum sebenarnya  adalah3  (tiga)  nilai  dasar  hukum,  yaitu keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Selanjutnya mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga  asas  tersebut,  dimana  prioritas  pertama  selalu jatuh  pada  keadilan,  baru  kemanfaatan  dan  terakhir kepastian  hukum.  Sedangkan  Sudikno  Mertokusumo menyatakan  ketiga  asas  tersebut  harus  dilaksanakan secara  kompromi,  yaitu  dengan  cara  menetapkan ketiga-tiganya  berimbang  atau  proporsional,  sehingga tidak  perlu  mengikuti  asas  prioritas,  tetapi  harus mengikuti  asas  prioritas  yang  kasuistis  atau  sesuai dengan kasus yang dihadapi.
Penemuan  hukum  oleh  Hakim  selalu  berkaitan dengan kasus yang dihadapi yang kemudian dirumuskan dalam bentuk putusan.Putusan hakim harus mencakup unsur-unsur  kepala  putusan,  identitas  para  pihak, pertimbangan  tentang  duduk  perkaranya  (gugatan, jawaban, replik dan duplik dan pembuktian), kemudian pertimbangan  tentang  hukumnya  yang  meliputi  hasil pembuktian  yang  dirumuskan  dalam  fakta  hukum kemudian  pertimbangan  mengenai  hukumnya  dan argumen  serta  alasan  yang  mendukung  selanjutnya dirumuskan  dalam  kesimpulan  untuk  menjawab petitum gugatan yang tercantum dalam amar putusan.
Pasal  53  Undang-undang  Nomor  8  tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menyebutkan  bahwa dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara,  hakim bertanggung  jawab  atas  penetapan  dan  putusan  yang dibuatnya.  Penetapan  dan  putusan  yang  dibuatnya harus  memuat  pertimbangan  hukum  yang  didasarkan pada alasan dan dasar hukum secara benar dan tepat.
Dalam penegakan prinsip kepastian hukum, norma positif  dalam  sistem  perundang-undangan  dipandang sebagai  sumber  formal  hukum  yang  paling  utama. Penegakan  keadilan,  secara  sosiologis  Hakim  wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Adapun penegakan nilai kemanfaatan adalah bahwa undang-undang  dasar  hukum  yaitu  norma  hukum positif  dalam  sistem  perundang-undangan  telah  teruji dalam  lapangan  kenyataan,  karena  masyarakat menganggap  aturan  hukum  itu  bermanfaat  bagi mereka.
Secara  teoritis,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan tidak  berada  pada  posisi  sederajat.  Kepastian  hukum menurut  utilitarianisme  harus  menjadi  tujuan  primer hukum  baru  kemudian  diikuti  ke  mana  tujuan sekundernya.  Hakim  harus  setia  pada  norma  hukum
positif  dalam  sistem  perundang-undang  demi  tujuan kepastian  hukum.  Sehingga  apabila  Hakim  mendapati norma  hukum  yang  tidak  membawa  manfaat  bagi masyarakat,  para  hakim  juga  tidak  dapat  berbuat banyak  karena  tujuan  pemanfaatan  yakni  sekunder baginya.
Para  hakim  hanya  pemanfaatan  sepanjang  norma positifnya  diformulasikan  dengan   proposisi   disjungtif yang  indikatornya  terletak  pada  kata ― dapat. ‖ Apabila dalam    teks    perundang-undangan    dapat    kata ― dapat ‖ yang    berarti    memberi    hak  diskresi  bagi Hakim untuk memilih mana yang memberi manfaat dan mana  yang  tidak  membawa  manfaat.  Pada  proposisi norma positif yang disjungtif itu, premis non doktrinal (keyakinan  Hakim  akan  fakta  empiris)  sangat menentukan keputusan akhir jika premis nondoktrinalnya mendukung premis normatif.

## Dasar, Alasan dan Konstruksi Dispensasi Kawin
Aktivitas Hakim dalam menangani suatu perkara di pengadilan juga tidak dapat lepas dari dan dipengaruhi oleh sistem nilai budaya yang dianut. Hakim akan selalu berkumpul  dan  berdialog  dengan  sistem  nilai  yang bersemayam  dalam  struktur  kejiwaan  dan  mentalitas Hakim  tersebut.  Hakim  memilih  nilai-nilai  apa  yang akan diutamakan dalam suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.  Nilai-nilai  dapat  berupa  nilai  keadilan,  nilai kebenaran,  nilai  kepastian  dan  nilai  estetika,  dan sebagainya.  Hakim  dal am   menentukan  nilai-nilai mana  yang  diprioritaskan.  Ada  yang  memprioritaskan kepastian  saja,  ada  yang  keadilan  dan  sebagainya.  Hal itu  tergantung  pada  penghayatan  dan  pilihan  terhadap nilai-nilai tersebut.
Para  hakim  selalu  bergumul  dan  berdialog  dengan nilai-nilai  pada  waktu  menangani  suatu  perkara.  Jika Hakim  menyimpangi  nilai-nilai  yang  dianut,  maka  ia akan  merasa  bersalah,  berdosa,  tidak  enak  tidur  dan perasaan-perasaan  yang  mengganggu  lainnya.  Hal seperti  ini  akan  terjadi  bagi  hakim  yang  mempunyai kepekaan  moral  dan  hati  nurani.  Akan  tetapi  jika Hakim tersebut tidak mempunyai kepekaan moral dan hati  nurani,  maka  yang  diikuti  adalah  dorongan  nafsu dan  kepentingan  yang  menguntungkan  dirinya.  Pilihan nilai-nilai  ini  akan  dipertanggungjawabkan  di  hadapan Allah  dan  tentunya  juga  harus  dipertanggungjawabkan dari aspek keilmuan hukum di hadapan masyarakat.
Hakim  dalam  menangani  suatu  perkara  banyak sekali  godaannya,  terutama  keadaan  yang  bersifat material  dalam  konteks  ini  penanganan  suatu  perkara dapat  menjadi  sumber  komoditas  untuk  mendapatkan keuntungan  secara  material.  Dengan  kata  lain,  dalam menjalankan tugasnya mengadili perkara Hakim sangat rentan  dengan  praktik-  praktik  koruptif.  Merespon keadaan ini terdapat beberapa sikap Hakim yang dapat diajukan  yaitu:  pertama,  Hakim  yang  memang  rakus dan  aktif  menawarkan  penyelesaian  perkara  dengan
meminta  imbalan  materi;  kedua,  Hakim  yang  hanya pasif  jika  diberi  hadiah  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan  terima  kalau  tidak  diam  saja;  ketiga, Hakim  yang  aktif  menolak  pemberian  apapun  dari pihak-pihak tertentu.
Paparan  fakta-fakta  ini  menunjukan  bahwa  proses pemeriksaan  perkara  oleh  Hakim  di  pengadilan  tidak hanya  semata-mata  teknik  yuridis,  akan  tetapi  pada kenyataannya  melibatkan  pilihan  nilai-nilai  dan  syarat dengan  kepentingan-  kepentingan  tertentu.  Hakim selalu  bergumul  dan  berdialog  dengan  nilai-nilai  yang bersemayam  dibalik  kepala  hakim  tersebut.  Hakim akan  memilih  nilai-nilai  apa  yang  ditampilkan  atau utamakan  baik  untuk  kepentingan  diri  pribadinya, karirnya, orang lain, kelompoknya dan juga masyarakat secara luas.
Dari  hasil  paparan  fakta  di  atas  dan  sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo,  bahwa terdapat  dua  tipe  Hakim  dalam  pengambilan keputusan.  P ertama, sebelum  mengambil  keputusan hakim  terlebih  dahulu  berdialog  dengan  undang- undang.  Setelah  ditemukan  dasar  hukumnya  dalam undang-undang yang  diterapkan ke  dalam kasus-kasus. Akan  tetapi  dalam  penerapannya  sang  Hakim  tidak mempersoalkan apakah rumusan undang-undang masih relevan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Sudah cukup  apabila  rumusan  dalam  undang-undang  sesuai dengan  kasus  yang  ditanganinya.  Boleh  dikatakan bahwa  sang  Hakim  disini  berperan  sebagai  terompet undang-undang  semata.  Prosedur  tersebut  biasnya diterapkan  oleh  hakim-hakim  yang  pendirian  legalis positivistik. Kedua, dalam pengambilan putusan hakim terlebih  dahulu  berdialog  dengan  nuraninya,  ia bertanya  pada  hati  nuraninya  tentang  ketetapan  dari putusan  yang  akan  diambilnya,  setelah  berdialog dengan  hati  nuraninya,  kemudian  ia  harus  mencari dasar  hukumnya  dalam  undang-undang,  setelah ditemukan  dasar  hukumnya  baru  Hakim  mengambil keputusan,  namun  keputusan  yang  diterapkan  bukan menurut  bunyi  undang-undang,  melainkan  disesuaikan dengan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Prosedur seperti  ini  biasanya  diterapkan  oleh  hakim-hakim pandangan sosiologis.
Secara  normatif  Hakim  bebas  untuk  menjatuhkan putusan  dan  mengadili  sesuai  dengan  hati  nurani  dan keyakinannya tanpa terpengaruh oleh siapapun. Hakim bebas  untuk  membuktikan  dan  memutuskan  perkara, di  samping  itu  Hakim  juga  bebas  dari  campur  tangan pihak di luar pengadilan atau ekstra Yudisial.
Suatu  nilai,  dalam  perjalanannya  terkadang mengalami  berbagai  macam  kondisi  atau  perubahan kondisi  dan  perubahan  tersebut  dapat  digambarkan sebagai berikut: 1.nilai tertinggal, misalnya aspek sosial tertinggal  ketimbang  aspek  bangunan  fisiknya  yang mengakibatkan  ketidakseimbangan  nilai;  2.  nilai tercemar,  yakni  nilai  yang  disalah  artikan  atau
disalahgunakan,  misalnya  nilai  senyum  sebagai  tanda simpati  disalahgunakan  sebagai  alat  ukur;  3.  nilai terkabuir,  yakni  pengertiannya  tidak  jelas  sehingga membingungkan,  misalnya  pelanggaran  hukum  disebut pelanggaran  prosedur;  4.  nilai  bergeser  atau  tertekan (pergeseran nilai), yakni nilai spiritual atau sosial suatu benda bergeser  atau melemah, nilai sosial perkawinan bergeser  oleh  nilai  ekonomi  atau  politik;5.  nilai terhilang, yakni ibarat barang yang sudah terpakai dan nilai  gunanya  habis  atau  berkurang  lalu  disingkirkan atau dibuang; 6. nilai terputus, terberai (value splitting) , yakni  terputusnya  hubungan  antara  nilai das sollen dengan nilai das sein , antara kemarin dan hari ini, antara aku dan dia; 7. nilai berkonflik, misalnya konflik antara  nilai  ekonomi  dan  nilai  sosial,  dan  antara  nilai politik  dan  nilai  sosial;  8.  nilai  dilematik,  yakni  seperti makan  buah  simalakama;  9.  nilai  bertambah;  dan  10. nilai berlebih dan sebaliknya nilai kosong, menunjukkan ketidak serasian atau ketidak terperpaduan antara nilai sebagai muatan dan budaya sebagai wahana (vehicle) .
Pada  kenyataannya  justru  Hakim  telah  memilih pasal  yang  akan  diterapkan  kemudian  baru  menyusun cerita  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  di  persidangan. Jadi  hakim  bersifat  apriori.  Hal  ini  membawa  dampak bahwa  pemilihan  pasal  tanpa  adanya  landasan  berpikir yang  jelas,  sehingga  Hakim  dalam  mengkonstruksi putusan banyak terpengaruh hanya sekedar mencocokkan  cerita  sesuai  dengan  pasal  yang  sudah dipilihnya.  Dengan  kata  lain  metode  berpikir  Hakim dalam  menyusun  putusan  didasarkan  pada  metode deduktif yang mana metode ini kurang tepat terutama bagi  Hakim  di  pengadilan  tingkat  pertama  yang  harus memeriksa judex factie . Metode yang lebih tepat dalam memeriksa judex  factie didasarkan  pada  metode induktif, bukan deduktif.
Dari  hasil  analisis  penetapan  Dispensasi  Kawin, penulis mengidentifikasi terdapat 2  (dua)  tipologi cara berpikir  Hakim  dalam  menangani  perkara  yaitu pertama, tipe Hakim yang bercorak ― positivistik ‖ , yang sangat  menekankan  pada  formal  teks  aturan  tertulis dalam  memahami  kebenaran  hukum,  dan  kedua,  tipe ― non   positivistik ‖ ,yang   berusaha   mengkolaborasikan teks  aturan  hukum  dengan konteks sosial budaya yang melingkupinya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  menunjukkan bahwa  proses  penanganan  perkara  oleh  Hakim  di Pengadilan  Agama  di  Kalimantan  Selatan  terhadap perkara  permohonan  dispensasi  kawin,  tidak  hanya urusan teknis yuridis dan penerapan peraturan semata- mata, tetapi melibatkan orientasi nilai-nilai yang dianut oleh hakim. Dalam proses menjatuhkan suatu putusan yang  terjadi  proses  berpikir,  menimbang  dan  dialog Hakim  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  jiwa  Hakim tersebut.
Seorang hakim akan memilih dan memilah nilai-nilai apa  yang  akan  diterapkannya  dalam  putusannya.
St.  Zubaidah,  Fahmi  Al-amruzi  dan  Gusti  Muzainah.  Analisis  Penentuan  Dispensasi  Pernikahan  Pada  Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.
Penerapan  dan  pemilihan  nilai-nilai  ini  sangat ditentukan  oleh  faktor  yang  meliputi  tingkat kepentingan, pengetahuan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasaan serta karakter pribadi Hakim. Faktor-faktor  inilah  yang  sangat  mempengaruhi  hakim dalam memutuskan suatu perkara.
Secara normative, hakim diberikan kebebasan oleh hukum  untuk  mengadili  sesuai  dengan  keyakinannya tanpa  dipengaruhi  oleh  siapapun.  Hakim  bebas memustuskan berdasarkan pikiran dan hati nurani dan juga  bebas  dari  campur  tangan  pihak  ekstra  Yudisial. Segala  campur  tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh pihak- pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal tersebut dalam undang-undang.
Dalam  perspektif  lain  Hakim  dalam  menangani suatu  perkara  yang  diajukan  kepadanya  tidak  dapat lepas  dari  pilihan  nilai-nilai  yang  diyakininya  dan  nilai yang  ada  di  dalam  benak  kepala  Hakim  tersebut.  Hal itu pula yang mempengaruhi sikap dan perilakunya.
Hal-hal  yang  menentukan  dispensasi  kawin  dapat diberikan  atau  tidak,  bukan  hanya  berdasarkan  atas dasar-dasar  yuridis,  namun  juga  berdasarkan pertimbangan  atau  alasan-alasan  penting  lainnya, seperti keyakinan hakim. Adapun alasan-alasan penting yang dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan dispensasi kawin adalah:
1) Permohonan    tersebut    tidak    bertentangan dengan  masing-masing agama dan kepercayaannya
2) Pemohon telah  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditentukan
3) Alasan-alasan  yang  diajukan  dalam  permohonan dapat dibenarkan dan diterima oleh majelis hakim
4) Bila  dilihat  dari  segi  fisik,  calon  mempelai  laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan telah dewasa
5) Pihak  laki-laki  telah  bekerja  dan  telah  memiliki penghasilan  sendiri  yang  cukup  untuk  membiayai hidup berumah tangga
6) Pihak  laki-laki  dan  pihak  perempuan  benar-benar saling  mencintai  dan  berkeinginan  untuk  hidup berumah  tangga  tanpa  ada  paksaan  dari  pihak manapun
7) Pihak  laki-laki  dan  perempuan  yang  akan  menikah telah  mengerti  dan  memahami  mengenai  apa  saja hak  dan  kewajiban  suami  istri  dan  bersedia  untuk melaksanakannya dengan baik.
8) Demi  kemaslahatan  umum,  bisa  digunakan sebagai pertimbangan
Dari  hasil  penelitian  melalui  wawancara  yang penulis  lakukan  kepada  hakim  pengadilan  Agama  di Kalimantan  Selatan  suatu  permohonan  dispensasi kawin  dapat  dikabulkan  dengan  alasan-alasan  dari  segi syariat  Islam  mengiinkan  nikah  di  bawah  umur,  pihak yang  bersangkutan  sudah  pacaran  dan  sudah  pernah bergaul  sekian  lama  sehingga  dikhawatirkan  terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, tidak ada halangan untuk
menikah bagi calon mempelai yang ingin melangsungkan  pernikahan  sebagaimana  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  pada pasal 8. Meskipun terlihat dari dari usia anak pemohon tersebut  masih  di  bawah  usia  yang  diperkenankan melangsungkan  perkawinan  menurut  pasal  7  ayat  1 undang-undang  perkawinan,  namun  kita  melihat  fakta yang  terungkap  di  persidangan,  kita  melihat  dari  fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak  untuk  menjalankan  kewajiban  sebagai  seorang suami  istri  memberikan  penjelasan  kepada  calon mempelai perempuan tentang akibat- akibatnya setelah terjadinya  pernikahan  seperti  adanya  tanggung  jawab seorang  istri  melayani  suaminya,  seperti  ibu  yang nantinya harus mendidik anaknya dan mengurusi segala yang berkaitan dengan rumah tangganya, dan di depan Majelis  Hakim  perempuan  yang  masih  di  bawah  umur menyatakan  kesanggupannya  dan  mengerti  akan tugasnya kelak.
Dalam  penegakan  hukum  terdapat  tiga  nilai  dasar yang menjadi landasan yaitu kepastian hukum, keadilan dan  kemanfaatan.  Seringkali  sulit  untuk  mewujudkan ketiga-tiganya.  Demikian  maka  seharusnya  yang diutamakan  adalah  keadilan  tanpa  mengesampingkan kepastian  dan  kemanfaatan.  Apalagi  sebagian masyarakat  sudah  tidak  percaya  lagi  dengan  para penegak  hukum.  Hal  ini  terjadi  karena  nilai  keadilan terutama  keadilan  masyarakat  ( social  Justice )  tidak terwujud. Dengan alasan terikat dengan yuridis formal, menyebabkan Hakim belum sungguh-sungguh menerapkan  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup  dalam  masyarakat.  Nilai  keadilan  semestinya menjadi  landasan  bagi  para  penegak  hukum  di Indonesia  termasuk  Hakim  dalam  memberikan putusan.
Dengan  demikian  Hakim  harus  mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan  memutus  perkara  dengan  mencari  dan menemukan  hukum  dalam  kasus  yang  tidak  ada peraturan  hukumnya  atau  peraturan  hukumnya  ada tetapi  tidak  jelas.  Hakim  harus  mampu  melakukan penemuan  hukum  untuk  dapat  memutus  perkara sehingga  terwujud  keadilan  yang  didambakan masyarakat.  Hakim  lebih  leluasa  serta  lues  untuk menyelesaikan perkara, karena tidak hanya menyampaikan  bunyi  undang-  undang,  tetapi  dapat melakukan  penemuan  hukum  dari  berbagai  sumber penemuan  hukum  dengan  melakukan  penciptaan hukum,  karena  sebenarnya  hukum  itu  ada  dalam masyarakat,  dimana  ada  masyarakat  disitu  tentu  ada hukum  ( ubi  sociates  ibi  ius ).  Tinggal  bagaimana  kita menggali  sehingga  dalam  penegakan  hukum  benar- benar  hakim  melakukan  penemuan  hukum  berbasis nilai  keadilan  dalam  memutus  perkara  dan  kemudian putusan  hakim  menjadi  hukum,  maka  akan  tercipta hukum  yang  benar-benar  sesuai  yang  ada  dalam masyarakat.
Pada  dasarnya  apa  yang  dilakukan  oleh  Hakim  di persidangan  adalah  mengkonstatasi  peristiwa  konkrit yang  sekaligus  berarti  menunjukkan  peristiwa  konkrit,
mengkualifikasi  peristiwa  konkrit  yang  berarti menetapkan  peristiwa  hukumnya  dari  peristiwa konkrit dan mengkonstitusi atau memberi hukum atau hukumnya.  Semua  itu  pada  dasarnya  sama  dengan kegiatan  seorang  sarjana  hukum  yang  dihadapi  suatu konflik  atau  kasus  dan  harus  memecahkannya  yaitu meliputi:  legal  problem  identification,  legal  problem solving, dan decision making.
Dalam  menjalankan  tugasnya  di  persidangan tersebut Hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat, supaya dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa  keadilan  masyarakat,  dalam  hal  ini  hukum  Hakim menurut hukum.
Menurut  Bernard  L.Tanya,  keadilan  mestinya merupakan unsur konstitutif dalam hukum, namun ada kalanya  factual,  suatu  aturan  tidak  memiliki  muatan atau  tidak  selalu  memiliki  muatan  keadilan.  Meskipun hukum dan keadilan merupakan dwitunggal yang  tidak terpisahkan,  namun  dapat  saja  terjadi  suatu  peraturan tidak  mengandung  keadilan  apapun.  Oleh  karena  itu seorang  hakim  Indonesia  tidak  hanya  menegakkan hukum,  tetapi  juga  menegakkan  keadilan.  Seorang hakim harus berusaha sedemikian rupa, sehingga jarak dan  diskrepansi  antara  hukum  dan  keadilan diminimalisir  dengan  menggali,  mengikuti  dan memahami  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.
Dalam  menjalankan  tugas  untuk  mengadili  suatu perkara,  ada  kemungkinan  bahwa  tidak  ada  peraturan hukum  atau  peraturan  hukum  yang  tidak  jelas  atau terjadi  kekosongan  hukum,  maka  Hakim  harus berusaha  mencari  dan  menemukan  hukumnya  untuk menyelesaikan  kasus  tersebut.  Oleh  karena  itu  hakim sangat  berperan  dalam  penemuan  hukum  mengingat perubahan  dan  perkembangan  masyarakat  yang tentunya sulit diikuti dengan perkembangan peraturan perundang-undangan secara cepat.
Kemampuan  seorang  Hakim  akan  terlihat  dari kualitas  keputusan  yang  dijatubkannya.  Putusan  yang berkualitas  adalah  hasil  dari  proses  berpikir  Hakim yang  bersangkutan  yang  dibekali  pengetahuan  yang cukup  tinggi,  baik  ilmu  hukum,  teori  hukum,  filsafat hukum serta berbagai ilmu penunjang lainnya.
Hakim  dalam  memeriksa  perkara  dan  memutus perkara  ternyata  menghadapi  suatu  kenyataan  bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara tepat untuk menjawab  dan  menyelesaikan  sengketa  yang  dihadapi. Hakim  harus  mencari  kelengkapannya  dengan menemukan  hukumnya  sendiri,  karena  kegiatan kehidupan  manusia  sangat  luas  dan  tidak  terhitung jumlah  dan  jenisnya  sehingga  tidak  mungkin  tercakup dalam suatu peraturan perundangan dengan tuntas.

## KESIMPULAN
Dari gambaran Analisis penetapan dispensasi kawin di  Pengadilan  Agama  se-  Kalimantan  Selatan  kurun waktu  tahun  2019-2020  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Hakim  mempertimbangkan  alasan-alasan  yang diajukan  Pemohon,  termasuk  ketentuan  adanya alasan mendesak dan bukti-bukti yang cukup, sesuai dengan  fakta-fakta  dan  bukti-bukti  yang  diajukan oleh  orangtua  sebagai  pemohon  dan  saksi-saksi yang dihadirkan. Hakim memberikan pertimbangan hukum  (( tasbib  al-ahkam/legal  reasoning )  dengan melihat alasan-alasan yaitu: (1) hamil di luar nikah, (2)  telah  berhubungan  layaknya  suami  isteri,  (3) takut terjerumus dan melanggar norma agama, (4) sudah putus sekolah dan saling mencintai.
2. Peran  dan  pola  penemuan  hukum  hakim  adalah mengandung asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.  Penekanan  pada  asas  keadilan,  berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam  masyarakat,  yang  terdiri  atas  kebiasaan  dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus  dibedakan  rasa  keadilan  menurut  individu, kelompok,  dan  masyarakat.  Selain  itu,keadilan  dari suatu  masyarakat  tertentu,  belum  tentu  sama dengan  rasa  keadilanmasyarakat  tertentu  yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus  menggambarkan  hal  itu  semua,  manakala hakim  memilih  asas  keadilan,  sebagai  dasar  untuk menjatuhkan  putusan.  Penekanan  pada  asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan  dasar  pemikiran  bahwa  hukum  itu  ada untuk manusia.
3. Dalam tahap pembuktian terdapat beberapa aspek di  atas  sangat  menentukan  dikabulkan  atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah. Pemohon harus  dapat  membuktikan  adanya  ‘alasan mendesak”  (dalam  arti  telah  ada  tanggung  jawab, kemampuan, kedewasaan), diamping juga keterangan saksi. Data yang wajib digali oleh hakim sebagai berikut: Pertama , mengetahui latar belakang anak  dan  orangtua  anak. Kedua ,  mengetahui  latar belakang  calon  suami/isteri  anak  dan  orang  tua. Ketiga , mengetahui latar belakang pendapatan yang memadai. Hakim juga menelusuri kondisi ekonomi calon  tersebut,  apabila  calon  tersebut  adalah  laki- laki yang sudah cukup usia perkawinan, maka hakim akan  menelusuri  kondisi  ekonomi  calon  tersebut apakah  sudah  layak  dan  mempunyai  kemampuan untuk  menikah  dengan  kemampuan  ekonomi  yang ada  pada  diri  calon  tersebut  untuk  memberikan nafkah kepada istri dan anaknya kelak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  serta  penghargaan  kepada  pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penelitian yang kami  telah  kami  lakukan.  Terkhusus  kepada  UIN Antasari  Banjarmasin  selaku  institusi  yang  menaungi dalam  penelitian  kami,  terkhusus  untuk  pengelola jurnal  Anterior  yang  bersedia  menerbitkan  penelitian ini.
St.  Zubaidah,  Fahmi  Al-amruzi  dan  Gusti  Muzainah.  Analisis  Penentuan  Dispensasi  Pernikahan  Pada  Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

## REFERENSI
Ali,  Achmad. Menguak  Tabir  Hukum  (Suati  Kajian Filosofis  Dan  Sosiologis) .  Jakarta:  Chandra Pratama, 1993. Alkostar,  Artidjo. Mencandra  Putusan  Pengadilan . Jakarta:  Makalah  Pada  Pelatihan  Jejaring Komisi Yudisial, 2008.
Ghazali,  Abdul  Rahman. Fiqh  Munakahat .  Jakarta:
Prenada Media Group, 2008. Majalah,  Peradilan  Agama. Perlindungan  Hak-Hak  Anak
Di  Peradilan  Agama .  Jakarta:  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016.
Manan,  Bagir. Suatu  Tinjauan  Terhadap  Kekuasaan Kehakiman  Dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2004 .  Jakarta:  Mahkamah  Agung  RI, 2005. Mertokusumo,  Sudikno. Penemuan  Hukum  (Sebuah Pengantar) . Yogyakarta: Liberty, 1996. Mertokusumo,  Sudikno,  and  A.Pitlo. Bab-Bab  Tentang Penemuan  Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1993.
Ndraha,  Taliziduhu. Budaya  Organisasi .  Jakarta:  PT. Rineka Cipta, 1997. Sidharta. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan . Bandung: CV. Utomo, 2006. Sudirman,  Antonius. Hati  Nurani  Hakim  Dalam Putusannya  Suatu  Pendekatan  Dari  Perspektif Ilmu Hukum  Prilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus  Hakim  Bismar  Siregar .  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2007.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , n.d. Wignjosumarto,  Purwoto. Peran  Hakim  Agung  Dalam Penemuan  Hukum  Dan  Penciptaan  Hukum Pada Era Reformasi Dan Transformasi . Jakarta:
Majalah  Hukum  Varia  Peradilan,  Edisi  No 251, 2006.