licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Andi Muhammad Kadir Salmudin 1 , Iin Karita Sakharina 2 , Muhammad Ilham Arisaputra 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia, andimuhammadkadir10@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  cyber  notary  services  in Makassar City and to analyze the inhibiting factors for implementing cyber notary services in making deed in Makassar City. This research is an empirical research type, the location of this research was conducted in Makassar City, South Sulawesi Province.  The results of the study show that the application of cyber notary services to date has not had a notary in Makassar City who has made a notary deed using the cyber notary system because a notary does not have the authority granted by law to make it. The authority granted by UUJN is limited to the authority to certify transaction activities between notaries and appearers, including data collection. But not for the Notary's authority as a whole, namely the preparation of authentic deeds or the making of authentic deeds. The existence of legal implications for the delay in implementing cyber notary  services  is  due  to  the  ambiguity  of  norms  (inconsistency)  regarding Article 16 paragraph (1) letter m UUJNP 2014 with Article 15 paragraph (3)
UUJNP  2014  which  has  implications  for  the  implementation  of  a  notary's authority such as the application of cyber notary in making deed authentic. Including the existence of several existing laws, namely: Article 1 paragraph
(7) UUJN; Article 16 paragraph (1) letter m UUJN; Article 1868 Civil Code; and
Article 5 paragraph (4) of the ITE Law which has legal implications for delays in the implementation of cyber notary services. So that if a notary insists on making  an  authentic  deed  in  a  cyber  notary  way,  it  will  result  in  the degradation of the authentic deed into an underhanded deed.
Manuscript History:
Received: 2023-08-23
Accepted: 2024-07-22
Corresponding Author: Andi Muhammad Kadir Salmudin, andimuhammadkadir10@g mail.com Keywords : Obstructed; Implementation; Service; Cyber Notary
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Salmudin,  A.  M.,  Sakharina,  I.  K.,  &  Arisaputra,  M.  I. (2024).  Cyber  Notary  Dalam  Pembuatan  Akta. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7 (2). doi:https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.4969

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut, dalam hubungan subjek hukum berdasarkan hukum keperdataan, terkhusus mengenai hukum perjanjian dan kontrak, maka dibutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik  mengenai  perbuatan,  perjanjian,
penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. 1 Di Indonesia, salah satu profesi yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik adalah Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). 2
Perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi  yang  demikian  pesat  telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung  telah  mempengaruhi  lahirnya  perbuatan  hukum  baru.  Pemberian  peluang  dan tantangan kepada Notaris pada era globalisasi yang menuntut agar Notaris tersebut tidak hanya bisa bekerja secara manual tetapi juga bisa memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi. Tidak dapat dihindari lagi teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi ujung  tombak  era  globalisasi  yang  kini  melanda  hampir  seluruh  dunia.  Kemajuan  dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial  kemasyarakatan  karena  berkembangnya  teknologi  digital  telah  mengakibatkan terjadinya  keterpaduan  ataupun  konvergensi  dalam  perkembangan  teknologi  informasi, media dan telekomunikasi. 3
Wujud  dari  rangkaian  tersebut  adalah lahirnya  produk-produk  teknologi  baru  yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasiskan sistem komputer yang selanjutnya terangkai dalam satu jaringan sistem informasi yang selanjutnya disebut sistem elektronik. Dunia notaris merupakan dunia yang fenomenal dengan seluruh atribut dan kegiatan yang dijalani sehari-hari oleh Notaris, dari berbagai aktivitas sampai memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi  kliennya/para  pihak.  Jabatan  Notaris  diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, dengan dasar ini mereka yang diangkat menjadi Notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa apabila masyarakat tidak menghendakinya. 4
Dengan  semakin  canggihnya  teknologi  saat  ini,  seharusnya  tidak  lagi  menjadi hambatan.  Diharapkan  agar  masyarakat  dapat  beradaptasi  dengan  cepat mentransformasikan  pekerjaannya  secara  elektronik  seperti  halnya  layanan  jasa  hukum oleh  Notaris.  Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya selalu  berhubungan  dan  berinteraksi  secara  langsung  dengan  pihak-pihak  yang berkepentingan.  Terlebih  dalam  pelaksanaan  jabatan  Notaris  dalam  hal  pembuatan  akta, para pihak harus bertemu secara bersama dengan Notaris untuk menandatangani akta yang telah  disepakati.  Sebagaimana  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  tentang  Jabatan  Notaris (Selanjutnya  disebut  UUJN).  Penjelasan  dari  pasal  tersebut  adalah  bahwa  Notaris  harus hadir secara fisik dan menandatangani akta bersamaan dengan para penghadap dan saksi. Hal ini juga erat kaitannya dengan produk akta yang dihasilkan. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf  m UUJN tersebut menjadi salah satu syarat keotentikan dari akta yang dibuat  Notaris.  Apabila  aturan  tersebut  tidak  dilaksanakan  maka  akta  yang  dihasilkan menjadi akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Kegiatan yang dilakukan dimaksud di atas merupakan kegiatan dengan sistem konvensional
1 Muhammad Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris , Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 1.
2 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3 Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, cetakan ke-2. Bandung, 2009, hal. 122.
4 Emma  Nurrita, Cyber  Notary  (Pemahaman  Awal  dalam  Konsep  Pemikiran). PT.  Rafika  Aditama, Bandung, 2012, hal. 19.
yang  dilakukan  Notaris  dan  para  pihak  dengan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Ide “ cyber notary” merupakan ide di zaman  milenial  yang  memerlukan  pembaharuan  hukum,  seperti  dikemukakan  Roscoe Pound hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat. 5
Berdasarkan Pasal 15 UUJN Notaris memiliki tugas dan kewenangan yang beberapa diantaranya  adalah  selain  membuat  akta  otentik,  Notaris  juga  berwenang  untuk mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan, membukukan surat di bawah tangan, melakukan pengesahan, dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 6 . Kewenangan lain yang dimaksud di dalam Pasal  15  UUJN  ini  dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  15  UUJN  yang  salah  satunya  adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ( cyber notary) . Namun sayangnya mengenai kewenangan Notaris dalam hal cyber notary tersebut belum ada pengaturan lebih lanjut.
Dimana  konsep cyber  notary berkaitan  dengan  pelaksanaan  kewenangan  notaris berbasis teknologi informasi. 7 Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa esensi dari cyber notary mengenai  cara  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  bagi  para  notaris  dalam menjalankan  tugas-tugasnya  sehari-hari,  seperti:  digitalisasi  dokumen,  penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara teleconference, dan hal-hal lain yang sejenis di sisi lain, dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas  atau  kewenangan  jabatannya  dengan  berbasis  teknologi  informasi.  Tentu  saja bukanlah legalitas penggunaan handphone atau faksimili untuk komunikasi antara Notaris dan  kliennya.  Tetapi  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  Notaris,  khususnya  dalam pembuatan akta. 8
Menurut NH, salah satu Notaris di Kota Makassar menyatakan bahwa pada dasarnya penggunaan cyber  notary sangat  memudahkan  pekerjaan  Notaris  menjadi  lebih  efisien, efektif dan berbiaya murah untuk masyarakat, hanya saja tidak mempunyai payung hukum atau  dasar  hukum  untuk  melakukannya  karena  kewenangan  yang  ada  di  UUJN  hanya kewengan terbatas bukan kewenangan membuat akta otentik secara cyber notary.  Selain itu,  ada  juga  dikarenakan  adanya  Pasal  16  ayat  (1)  UUJN  yang  mengharuskan  para penghadap hadir dihadapan Notaris dalam pembacaan dan penandatanganan akta otentik. Menurutnya  selain  akta  yang  tidak  memungkinkan  ditanda  tangani  melalui cyber (elektronik),  surat-surat  yang  lainnya  juga  sebaiknya  tidak  ditandatangani  melalui elektronik  untuk  menghindari  pemalsuan  akta.  Problematika  yuridis,  terhambatnya pelaksanaan cyber  notary karena  terdapat  syarat  formil  yang  harus  dipenuhi  untuk mendukung keabsahan Akta Notaris. Syarat-syarat formil tersebut adalah:
1. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang 9
2. Dihadiri para pihak 10
5 Ibid.
6 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
7 Edmon Makarim. Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary: Depok. 2020, hal. 133
8 brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/diakses pada tanggal 12 Agustus 2023
9 Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
10 Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada notaris 11

## 4. Dihadiri oleh dua orang saksi 12
Sedangkan kemungkinan keberlakuan cyber notary dalam UUJN turut didukung dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 13

## METODE
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. 14 Penelitian ini dilakukan di kantor- kantor  Notaris  Kota  Makassar.  Lokasi  ini  dipilih  karena  relevan  dengan  judul  dan permasalahan  yang  diangkat.  Dengan  melakukan  penelitian  di  lokasi  tersebut,  akan memudahkan penulis untuk mengakses data demi keakuratan penyusunan tesis ini.  Jenis dan sumber data ada dua, pertama Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung  berupa  hasil  wawancara.  Data  Sekunder  berasal  dari  dokumen-dokumen  yang menunjang pembahasan pada penelitian ini.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  yaitu,  pertama penelitian  lapangan  dengan  metode  wawancara.  Adapun  narasumbernya  adalah  Notaris Kota Makassar. Kedua penellitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library , penulis  melakukan  pengkajian  dan  mengolah  data-data  yang  tersebut  dalam  peraturan perundangan-undangan,  jurnal  dan  kajian-kajian  ilmiah  serta  buku-buku  yang  berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik  dan  media-media  informasi  lainnya.  Keseluruhan  data  yang  dikumpulkan  dari penelitian  ini,  selanjutnya  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  metode  analisis kualitatif. Analisis data terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Pelayanan Cyber Notary Di Kota Makassar
Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk  membuat  suatu  alat  bukti  yang  otentik  (mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna).
Melalui  pengertian  Notaris  tersebut  terlihat  bahwa  tugas  seorang  Notaris  adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempatkan di mana akta
11 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
12 Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
13 Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
14 Irwansyah, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel) , Topoffset. Percetakan, Yugyakarta, 2020, hal. 43.
itu dibuatnya. Akta Notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang Jabatan Notaris. 15
Rumusan  atas  unsur-unsur  Notaris  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  UndangUndang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris terdiri dari:
1. Pejabat umum;
2. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik;
3. Kewenangan  lainnya  yang  diberikan  oleh  undang-undang  di  luar  Undang-Undang Jabatan Notaris.
Peran notaris sangat bermartabat karena profesi notaris mempunyai andil yang besar bagi masyarakat. Perilaku dan perbuatan notaris harus sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan.  Notaris  memiliki  etika  profesi  yang  mempunyai  tujuan  untuk  membuat etika moral  dalam  hal  kebaikan  jalannya  profesi  yang  bersangkutan.  Kebaikan  yang  dimaksud standar pelayanan notaris kepada masyarakat. 16 Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang  artinya  menolong  menyediakan  segala  apa  yang  diperlukan  oleh  orang  lain  untuk perbuatan  melayani.  Hakikatnya  setiap  manusia  memerlukan  pelayanan,  bahkan  secara ekstern  dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kehidupan manusia. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung.  Pembahasan  mengenai  pelayanan  mempunyai  pengertian  yang  sangat  banyak lebih  kepada  hal  yang  abstrak  ( intangible). Pelayanan  adalah  suatu  proses  yang menghasilkan  suatu  produk  yang  berupa  pelayanan,  yang  kemudian  diberikan  kepada pelanggan,  pelayanan  sebagai  kegiatan  pemberian  jasa  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain, manakala pelayanan yang baik berupa pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan yang menerima. 17
Komunikasi  pelayanan  publik  tidak  hanya  dilakukan  secara  intensif  melainkan  harus dilakukan  sepanjang  waktu  seiring  dengan  aktivitas  pelayanan  publik  itu  sendiri. Komunikasi pelayanan publik yang dibangun dengain baik harus memiliki berbagai dimensi, tidak hanya kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan, tapi lebih bagaimana dalam  komunikasi  pelayanan  publik  dapat  dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya. Diharapkan  pelayanan  bukan  hanya  sekedar  slogan  tapi  memang  sesuatu  realistas  yang harus  diwujudkan  dalam  kehidupan  nyata.  Sehingga  komunikasi  dalam  memberikan pelayanan  bukan  hanya  sekedar  pencitraan  tetapi  tuntutan  masyarakat  agar  semua pelayanan dapat berkualitas lebih baik dari waktu sebelumnya. 18 Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang pelayanan publik 19 Notaris sebagai pejabat public dan dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Umum wajib untuk memberikan pelayanan yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 20 Notaris diberi wewenang oleh UUJN untuk memberikan pelayanan jasa hukum. Pelayanan jasa hukum yang akan diberikan oleh notaris terhadap klien bertujuan untuk mendapatkan
15 Pasal 38-39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
16 Sidharta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 9.
17 Muhammad  Sawir,  Birokrasi  Pelanan  Publik  Konsep,  Teori,  Dan  Aplikasi,  CV  Budi Utama, Yogyakarta, 2002, hal.85
18 Hardiansyah,  Komunikasi  Pelayana  Publik  Konsep  Dan  Aplikasi,  Cetakan  1,  Gava Media, Yogyakarta, 2015, hal.15
19 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pelayanan Publik
20 Pasal 16 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Kebutuhan pelayanan jasa notaris  dalam  masyarakat  modern  tidak  mungkin  dihindarkan.  Notaris  diangkat  untuk kepentingan  masyarakat  luas.  Pelayanan  jasa  yang  diberikan  oleh  pejabat  notaris  yaitu mengenai trust (kepercayaan antara para pihak) manakala negara memberikan kepercayaan yang  besar  terhadap  notaris  dan  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pemberian kepercayaan  pada  notaris  artinya  notaris  tersebut  mau  tidak  mau  telah  dapat  dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara  hukum  maupun  moral.  Kepercayaan  yang  cukup  besar  yang  diterima  oleh  notaris tersebut tentunya harus dijaga jangan sampai kepercayaan tersebut hilang dari masyarakat pengguna jasa notaris. 21
Perkembangan  internet,  yang  disebut  teknologi  jaringan  komputer  global,  pada akhirnya telah menciptakan suatu dunia baru yang dinamakan cyberspace, yang kemudian diterjemahkan menjadi dunia maya atau dunia mayantara. Jusuf Jacobus Setyabudi dalam Tutik  Tri  Wulan  Tutik  mengatakan  bahwa: cyberspace adalah  sebuah  dunia  komunikasi berbasis  komputer,  yang  menawarkan  suatu  realitas  baru,  yaitu  realitas  virtual  (virtual reality).  Lebih  lanjut  Onno  W.  Purbo  dalam  Tutik  Tri  Wulan  Tutik  mengatakan  bahwa: internet sering disosialisasikan sebagai media tanpa batas. Dimensi ruang, waktu, birokrasi, kemapanan  dan  tembok  strukturisasi  yang  selama  ini  ada  di  dunia  nyata  yang  mudah  di tembus  oleh  teknologi  informasi”.  Demokratisasi,  keterbukaan,  kebebasan  berbicara, kompetisi  bebas,  perdagangan  bebas  yang  diimbangi  oleh  kemampuan  intelektual  dan profesionalisme  yang  tinggi  yang  menjadi  ciri  khas  dunia  informasi  mendatang  di  era globalisasi. 22
Kebutuhan  manusia  akan  informasi  didukung  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi dan penemuan yang sederhana hingga sangat rumit. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai dewasa ini, terkhusus pada bidang informasi dan komunikasi, seakan menjadikan dunia terasa semakin sempit. Arus informasi berjalan sedemikian cepat, sehingga kondisi dan situasi di suatu belahan bumi lain dapat diketahui oleh mereka yang berada di belahan bumi lainnya. 23
Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Tanpa suatu informasi, suatu sistem tidak akan berjalan dengan lancar dan pada akhirnya sistem tersebut akan mati. Suatu organisasi tanpa adanya suatu informasi maka organisasi tersebut tidak bisa berjalan dan tidak bisa beroperasi. Dengan kata lain sumber informasi adalah data. Data menggambarkan suatu kejadian yang sering terjadi, dimana data tersebut akan diolah dan diterapkan dalam sistem menjadi input yang berguna dalam suatu sistem. 24
Teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting saat ini dan akan terus demikian  di  masa  depan.  Kehadiran  teknologi  yang  berkembang  dengan  pesat  dan keberadaannya sangat membantu pekerjaan manusia diberbagai bidang, termasuk dalam bidang  kenotariatan.  Notaris  dengan  tuntutannya  harus  mampu  berinovasi  agar  dapat memanfaatkan  teknologi  secara  maksimal  untuk  menjalankan  profesinya,  yang memungkinkan di era yang akan datang dapat dilakukan dimana saja tanpa batas ruang dan
21 Khairulnas,  Panduan  Notaris/PPAT Dalam  Menghadapi  Gugatan Perdata,  UII  Press, Yogyakarta, 2018, hal. 22
22 https://media.neliti.com/media/publications/165003-ID-analisis-hukum-atas-penggunaan- danpembu.pdf, Diakses pada tanggal 12 Agustus 2023
23 Juajir Sumardi.  Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise. Arus Timur, Makassar, 2012, hal.
3.
24 Emma Nurita, op.cit ., hal. 12
waktu. Teknologi informasi dan komunikasi essensinya digunakan untuk mendukung segala aktivitas masyarakat yang dilakukan baik oleh lembaga swasta (non pemerintah) maupun oleh  pemerintah  yang  tujuan  utamanya  adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, pengembangan  perdagangan  dan  perekonomian  yang  pada  akhirnya  diharapkan  mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berkat dukungan dari berbagai kalangan profesional  yang  terlibat  dalam  segala  tindakan  yang  dilakukan  termasuk  dari  kalangan profesi hukum.
Sebelumnya  penulis  akan  memaparkan  konsep  dan  definisi cyber  notary menurut para ahli. Profesor Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa istilah cyber notary muncul pada tahun 1994 yang dikeluarkan oleh The Information Security Committee of the American bar Association , komite ini menggambarkan bahwa ada suatu profesi yang mirip dengan notary public ,  akan  tetapi  dokumen  yang  dibuat  dan  yang  ada  pada  profesi  tersebut  berbasis elektronik, hal mana profesi tersebut mempunyai fungsi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap dokumen yang dibuat tersebut. Dalam lingkup ini, cyber notary mempunyai peran untuk  mengotentifikasi  dokumen  yang  berbasis  elektronik,  yang  mana  dari  otentifikasi dokumen tersebut dapat di print out di manapun berada dan kapan saja. Cyber Notary juga mempunyai  peran  untuk  memberikan  kepastian  kepada  pihak-pihak  yang  berada  di  lain negara  apakah  di  saat  melakukan  transaksi  di  suatu  negara  benar-benar  atas  kesadaran sendiri  dan  tanpa  ada  paksaan  maupun  ancaman  agar  menandatangani  dokumen  yang berbasis elektronik tersebut. 25
Cyber notary ada dalam dua sistem hukum, yakni pada sistem common law dan civil law .  Berdasarkan  pembagian  diketahui  bahwa  terdapat  dua  istilah  hukum  yang  sering dipersamakan, yakni Electronic Notary E- Notary dan Cyber Notary . Istilah yang pertama, pertama  kali  dikenalkan  oleh  negara  Perancis  dalam  sebuah  forum  legal  workshop  yang diselenggarakan  oleh  Uni  Eropa  pada  tahun  1989  di  Brussel,  Belgia. E-Notary membuat notaris sebagai suatu pihak yang menyajikan independent record terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak. 26
Ada  juga  pendapat  dari  Theodore  Sedwick  yang  merupakan  manager  dari Cyber Notary  Project-US  for  International  Business yang  menyatan  bahwa  istilah cyber  notary merupakan  konsep  yang  digunakan  dalam  menggambarkan  sesuatu  dari  fungsi  notaris publik  secara  konvensional  dan  aplikasinya  dalam  pelaksanaan  transaksi  elektronik. Sehingga Cyber Notary dapat diibaratkan sebagai pengaman dalam pelaksanaan transaksi elektronik  melalui  internet  melalui  penerapan  fungsi  notaris  publik  secara  konvensional yang  berarti  bahwa  otentik  secara  otomatis  atau  elektronik  dengan  menggunakan infrastruktur umum yang ada dan memakai tanda tangan elektronik. 27
Meskipun konsep cyber notary telah lama diwacanakan, namun faktanya cyber notary secara  resmi  digunakan  oleh  Negara  Indonesia  dalam  suatu  produk  berupa  perundang- undangan pada tahun 2014, sebagaimana termaktub pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal a quo. Mengenai kewenangan lain tersebut, dijelaskan antara lain adalah mensertifikasi suatu transaksi elektronik atau disebut dengan cyber notary.
Ketentuan  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  02  Tahun  2014  yang mengatur  bahwa  notaris  juga  mempunyai  kewenangan lain  yang  diatur  dalam  peraturan
25 Hikmawanto Juwana, disampaikan dalam acara Seminar “Cyber Notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia”, (Grand sahid jaya Hotel, Jakarta, 2011).
26 Herlien Budiono, Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 2007, hal.36
27 http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html . Diakses pada tanggal 12 Agustus 2023.
perundang-undangan. Hal ini telah dijabarkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang- undang  Nomor  02  Tahun  2014  yang  salah  satunya  adalah  tentang cyber  notary .  Apabila seorang notaris membuat akta menggunakan cyber notary , maka berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa kewenangan lain yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  antara  lain:  kewenangan  mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ( cyber notary ), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.
Tidak demikian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta,  selain  itu  akta  yang  dibuat  tersebut  masih  memiliki  tanda  tanya  apakah  sudah memenuhi  keotentikan  akta  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  atau  tidak  karena  ketentuan  dalam  Pasal  1868  KUHPer merupakan syarat otensitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. 28
Profesi  notaris  merupakan  profesi  yang  bertugas  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  pembuatan  alat  bukti  yang  berupa  akta  otentik.  Notaris  diberikan kewenangan  oleh  negara  bukan  untuk  dirinya  sendiri  melainkan  untuk  menjalankan sebagian tugas negara dalam hal memberikan pelayanan kepada klien. Inilah yang menjadi dasar mengapa seorang notaris harus menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam melayani masyarakat sebagai misi utama dalam hidupnya. 29
Berdasarkan wawancara kepada Andi Mauliana Bausad 30 selaku Notaris/PPAT Kota Makassar  menyatakan  bahwa  penerapan cyber  notary dalam  hal  pengumpulan  data  dan informasi  yang  dibutuhkan  Notaris  dalam  melengkapi  akta  otentik  yang  akan  dibuatnya telah  menjalankan  c yber  notary dalam  keseharian  guna  mempermudah  pekerjaan  dalam melakukan  pelayanan  jasa  melalui  media fax,  email,  whatsapp,  pdf,  video  call atau  media teleconference lainnya. Tetapi untuk pembuatan akta otentik itu sendiri belum dilakukan dan masih dilakukan secara manual (fisik) karena terbentur dengan payung hukum yang belum ada.  Dan  tentunya  tanpa  dasar  hukum  otomatis  terjadi  pelanggaran  hukum  apabila  akta otentik dibuat oleh Notaris secara digitalisasi/ cyber notary .
Selanjutnya wawancara kepada Idham Hamja 31 selaku Notaris/PPAT Kota Makassar menyatakan bahwa penarapan cyber notary belum dapat dilakukan untuk saat ini karena belum memiliki regulasi yang bisa dijadikan dasar hukum oleh Notaris untuk melakukan pembuatan akta otentik secara digitalisasi atau cyber notary . Walaupun diakuinya bahwa sistem cyber  notary akan  sangat  membantu  pekerjaan  Notaris,  juga  akan  membantu masyarakat dalam hal kemudahan secara waktu dan berbiaya murah. Perkembangan dan kemajuan  teknologi  diharapkan  bisa  juga  diterapkan  di  dunia  kenotariatan,  khusnya pembuatan  akta  otentik  tetapi  tentu  harus  ada  payung  hukumnya  atau  perubahan  atas peraturan-peraturan yang bertolak belakang dengan konsep cyber notary .
Pada  penerapannya,  pelayanan  notaris  dalam  Indonesia  tetap  memiliki  sifat  tradisional, yakni maknanya kegiatan diantara notaris serta penghadap dilaksanakan dengan bertatapan
28 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal.  475.
29 Supriadi, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.
50
30 Wawancara kepada Andi Mauliana Bausad selaku Notaris/PPAT Kota Makassar pada tanggal 11 Agustus 2023
muka. Dalam era digitalisasi sekarang, selaku generasi yang biasanya memakai perubahan digital,  sehingga  perlu  dalam  mengetahui  teknologi  pada  tiap  individu.  Hal  itu  bisa  juga dipakai  pada  berjalannya  hukum  yakni  pelayanan  notaris  dengan  teknologi  infromasi ataupun disebut melalui cyber notary . Ungkapan cyber notary mempunyai makna pemakaian sebuah teknologi informasi terhadap notaris dalam melaksanakan penugasan kenotariatan, yakni  pada  upaya  digitalisasi  dokumen,  penandatangan  akta  otentik  dengan  elektronik, pemakaian  telekonferensi  pada  berjalannya  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  perusahaan (RUPS).
Menururt  penulis  pengertian  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  secara telekonferensi adalah proses pertemuannya yang menggunakan video bukan mengenai data elektronik yang disimpannya karena minuta tetap harus dibuat oleh Notaris (data tulisan). RUPS teleconference tetap sah dengan data elektronik dan Notaris membuat aktan Berita Acaranya berupa akta relaas tetapi harus memenuhi persyaratan sah sebuah RUPS. Tidak mungkin seorang Notaris melakukan kegiatannya dalam membuat akta melalui media video call karena UUJN belum mengakomodir hal tersebut, hanya sebatas rapat saja (UUPT baru). RUPS sah secara telekonferensi karena Notaris menyaksikan sendiri jalannya RUPS tersebut dan berwenang dalam jabatannya untuk membuat akta relaas dimana para peserta rapat tidak  perlu  menandatangani  akta  tersebut.  Walaupun  dimungkinkannya  RUPS  secara teleconference, tetapi tetap ada hal yang tidak diperbolehkannya melakukan RUPS secara teleconference  yaitu  apabila  untuk  melakukan  penjualan/pengalihan  asset  perusahaan karena semuanya itu diperlukan izin tertulis dari Direksi suatu PT dan persetujuan itu secara nyata dan jelas dilakukan di hadapan Notaris, yaitu dengan pembuktian penandatanganan persetujuan  terhadap  agenda  rapat  tersebut  di  hadapan  Notaris,  bahwa  tandatangan tersebut harus dipastikan diatas dokumen yang akan ditandatangan dan bukan tandatangan yang ditempel/palsu.
Sehingga  kesimpulannya  menurut  penulis,  bahwa  walaupun  pada  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris (UUJN) sudah dijelaskan terkait cyber notary pada Pasal 15 ayat (3) yakni menjelaskan adanya keberlakukan cyber notary sebatas pada wewenang sertifikasi aktivitas transaksi diantara notaris serta penghadap, termasuk pengumpulan data. Akan tetapi hal itu menurut penulis tidak dapat diterapkan pada wewenang notaris secara keseluruhan yakni penyusunan akta otentik atau pembuatan akta otentik. Hal tersebutlah yang dijadikan acuan pokok kajian terkait cyber notary di kalangan Notaris Kota Makassar yaitu belum diterapkan keseluruhan  pada keberlangsungan  hukum,  terlebih  pada  pelayanan  notaris  secara cyber notary disebabkan  karena  tidak  adanya  regulasi  atau  pengaturan  yang  memadai  yang menjelaskan  terkait cyber  notary secara    keseluruhan.  Definisi  cyber  notary  di  Indonesia tidak boleh diartikan secara bias sebagai pembuatan akta notaris melalui elektronik, karena Indonesia  penganut  sistem  hukum  civil  law  yang  pembuatan  aktanya  harus  dilakukan dihadapan notaris sehingga tidak dimungkinkannya pembuatan akta melalui cyber notary.

## Implikasi  Hukum  Terhadap  Terhambatnya  Penerapan  Pelayanan  Cyber  Notary  Di Kota Makassar
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan  dan  kutipannya,  semuanya  sepanjang  pembuatan  akta  itu  oleh  suatu  peraturan umum  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  atau  orang  lain. Terjemahannya  yaitu  Notaris  adalah  pengacara  yang  berkualifikasi  yang  diakui  oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik dikantor sebagai Notaris dan pengacara dan sebagai
Notaris ia menikmati hak-hak istimewa. 32 Notaris dalam menjalankan profesinya diawasi dan dibina oleh suatu wadah organisasi, yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam melaksanakan  tugasnya  haruslah  bersesuaian  Undang-undang  Jabatan  Notaris  maupun Kode Etik yang terdapat. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tidak menutup kemungkinan  Notaris  dapat  dipanggil  oleh  aparat  penegak  hukum  sebagai saksi  maupun dalam  kaitannya  dengan  pelanggaran  hukum  pidana,  karena  Notaris  dapat menyalahgunakan kewenangannya. 33
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  harus  memiliki  suatu  kemampuan  profesional yang  tinggi  dengan  memperhatikan  norma  hukum.  Di  samping  itu  juga  harus  dilandasi dengan  integritas  moral,  dan  keluhuran  martabat,  serta  sebuah  etika  profesi  sehingga kepercayaan  terhadap  jabatan  notaris  tetap  terjaga.  Sudah  barang  tentu  keinginan  dan tuntutan masyarakat terhadap pengembangan dan pelaksanaan profesi notaris selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah profesi, ini merupakan salah satu faktor penentu  agar  profesi  notaris  selalu  menjaga  citranya  sebagai  profesi  yang  dihormati.  Di samping itu kehadiran organisasi profesi yang kuat dan dapat dipercaya makin diperlukan oleh masyarakat agar para warganya dapat terlindungi dari segala bentuk penyalahgunaan keahlian. Oleh karena itu, notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang. 34
Permasalahan yang sering muncul dalam perbincangan tentang cyber notary adalah akta- akta yang bagaimana yang dimungkinkan dan yang bagaimana tidak dimungkinkan untuk dibuat  secara cyber  notary .  Kalau  akta  bawah  tangan  bisa  saja,  karena  bentuk  akta merupakan kesepakatan dari para pihak, alasannya adalah:
1. Akta  Otentik  bentuknya  ditentukan  oleh  peraturan  dan  belum  ada  peraturan  yang menyatakan bahwa Akta Otentik boleh dalam bentuk elektronik;
2. Akta harus ditandatangani dan sampai saat ini belum ada peraturan yang secara eksplisit dan bersifat lex specialis yang menyatakan bahwa digital signature boleh digunakan untuk menandatangani akta otentik;
3. Pembuatan akta dan penandatanganan harus dihadiri dan disaksikan oleh Notaris dan para  saksi  dan  sampai  saat  ini  belum  ada  peraturan  yang  menyatakan  bahwa  Notaris boleh menyaksikan penandatanganan melalui, misalnya, teleconference.
Sedangkan  menurut  penulis  prosedur  pembuatan  akta  Notaris  dengan  menggunakan cyber  notary adalah  Para  pihak  hadir  di  hadapan  Notaris  dengan  menggunakan teleconference atau video call untuk menyampaikan maksud dan tujuan menghadap notaris dan menyampaikan akta yang akan dibuat, para pihak harus menunjukkan identitas mereka secara jelas kepada notaris dengan mengirimkan identitas mereka melalui alat elektronik misalnya faximile dan notaris mencocokkan identitas tersebut dengan orang yang berada
32 http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66615/Chapter%20II. . Diakses pada tanggal 12 Agustus 2023
33 Nurjannah,  Aminuddin  Ilmar,  Zulkifli  Aspan. Analisis  Hukum  Terhadap  Keputusan  Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris . Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018, hal. 178 -179.
34 Muhammad Ilham Arisaputra. 2012. Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris . Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 3 Edisi September, Hal. 180
dalam teleconference atau video call, setelah itu, notaris membuatkan akta sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang kemudian dibacakan di hadapan para pihak di mana dalam pembacaan akta tersebut baik notaris, saksi maupun para pihak menggunakan  teleconference  atau  video  call  dalam  waktu  yang  bersamaan,  dan  setelah selesai  akta  tersebut  dibacakan  dan  dipahami  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan,  akta tersebut  ditandatangani  oleh  para  pihak,  saksi  dan  notaris  dengan  menggunakan  tanda tangan digital.
Persoalan yang lain kemudian muncul dalam pembuatan akta otentik secara elektronik adalah  terkait  dengan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  notaris  terhadap  akta  yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN  huruf  c,  dan  m,  Sehingga  berdasarkan  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  c  dan  m, seorang pejabat notaris dalam membuat akta memiliki kewajiban untuk melekatkan sidik jari, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, dalam pembuatan akta otentik secara elektronik sangatlah sulit diterapkan. Selanjutnya hal-hal yang masih menjadi hambatan secara umum penerapan cyber notary adalah: 35
1. Mengenai hukum pembuktian akta otentik yang dibuat secara elektronik.
2. Mengenai sistem keamanan termasuk keamanan identitas para pihak.
3. Pertanggungjawaban hukum atas semua informasi elektronik/dokumen elektronik yang menjadi dasar dibuatnya akta autentik secara elektronik antara lain namun tidak terbatas pada identitas penghadap, legalitas perusahaan, minuta akta digital, output/luaran akta autentik  digital  (salinan)  yang  bocor  akibat  serangan  virus,  kejahatan  hacker,  ketidak handalan  sistem,  kelalaian  pengguna  (notaris  &  pengguna  jasa/klien)  dan  akibat  dari berbagai kejahatan dunia siber ( cyber crime ) lain sebagainya.
Berdasarkan  teori  kepastian  hukum  yang  digagas  oleh  Gustav  Radburch,  yang. menjelaskan  bahwa  kepastian.  hukum.merupakan  aturan  yang  bersifat.umum  yang memungkinkan seseorang mengetahui. tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, maka definisi terhadap kewenangan notaris terhadap cyber notary yang semula tidak diketahui apakah perbuatan tersebut boleh. atau tidak boleh. dilakukan  yang  disebabkan  oleh  adanya  kekosongan  hokum  ( rechtsvacuum ),  mempunyai batasan  yang  jelas  yaitu  hanya  berlaku  untuk  otentifikasi  terhadap  sertifikasi  transaksi elektronik. 36
Beberapa pasal yang dianggap menghambat realisasi penerapan cyber notary di Indonesia, antara lain: 37
1. Pasal 1 angka 7 UUJN tentang akta harus dibuat.oleh atau dihadapan notaris;
2. Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UUJN tentang minuta akta dan salinan akta tidak ada lagi perbedaan;
3. Pasal 16 ayat (1) UUJN, tentang kewajiban pembacaan akta di depan dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga;
4. Pasal 38 ayat (4) UUJN, uraian tent.ang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
5. Pasal 48 ayat (1) UUJN tentang isi akta tidak boleh diubah atau di tambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain;
35 Ade Irawan,  M. Ryan Bakry dan  Frengki Hardian, Eksistensi Aspek Teknologi dalam Pembuatan Akta  Autentik  Secara  Elektronik  pada  Pengaturan  Jabatan  Notaris  di  Era  Industri  5.0, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2022, hal. 1513
36 Nurita, E., Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran.. Refika Aditama, Jakarta, hal 42.
6. Pasal 50 UUJN tentang pencoretan bagian yang harus dicoret tetap dapat dibaca sesuai yang tercantum semula.
Dalam alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara perdata pada dasarnya terdiri  dari  Bukti  tertulis,  Pengakuan  Saksi,  Persangkaan,  Pengakuan  dan  Sumpah  yang mana  diatur  dalam  Pasal  1866  KUHPerdata.  Dalam  perkembangan  alat  bukti  sekarang, terdiri dari Alat bukti Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf a dan b, saat ini konsep Cyber Notary khususnya dalam pembuatan akta secara elektronik belum bisa diterapkan tetapi bukan berarti untuk selamanya tidak dimungkinkan, karena jika ditinjau dari  Pasal  5  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dipastikan  kedua  ayat  tersebut  memberikan  peluang terwujudnya konsep cyber notary , hanya saja perlu adanya keseragaman payung hukum dari peraturan jabatan notaris agar kewenangan notaris dapat ditambah tidak hanya melayani masyarakat  secara  konvensional  tetapi  dapat  melayani  masyarakat  dalam  bentuk  jasa secara  elektronik  khususnya  dalam  pembuatan  akta  elektronik  yang  bernilai  autentik, karena hal ini sudah sangat mendesak seiring dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin pesat. 38
Konsep cyber  notary meskipun  telah  diakomodir  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  namun  secara  praktik  masih menimbulkan perdebatan dari kalangan banyak ahli, sehingga dalam penerapannya tidak dapat  diaplikasikan  secara  efektif  dan  efisien,  bahkan  dapat  dikatakan  masih  terdapat kekaburan  norma  hukum  ( vague  norm )  dari  konsep cyber  notary itu  sendiri,  baik  dari pemaknaan  ataupun  dari  pengaturannya.  Kekaburan  norma  hukum  ( vague  norm )  ini berimplikasi  terhadap  pelaksanaan  suatu  kewenangan  notaris  seperti  hal  mana  yang disebutkan dalam UUJN khususnya Pasal 15 ayat (3). Konsekuensi dari kekaburan norma hukum ( vague norm ) tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah inkonsistensi antara pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP 2014 dengan Pasal 15 ayat (3) UUJNP 2014 yang pada intinya dalam pasal-pasal a quo terdapat pertentangan antara kewajiban notaris dengan kewenangan notaris. 39
Menurut penulis selain kekaburan norma (inkonsistensi) menyangkut pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP 2014 dengan Pasal 15 ayat (3) UUJNP 2014 yang berimplikasi terhadap pelaksanaan suatu kewenangan notaris seperti penerapan cyber notary dalam pembuatan akta otentik. Selanjutnya menurut penulis bahwa terhambatnya penerapan cyber notary juga karena implikasi hukum atas beberapa perundang-undangan yang ada, yakni: Pasal 1 ayat (7) UUJN; Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN; Pasal 1868 KUHPerdata; dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE. Dengan adanya perundang-undangan tersebut sehinnga berimplikasi hukum  atas  penerapan  cyber  notary  di  Kota  Makassar  yang  sampai  saat  ini  belum  ada Notaris di Makassar yang pernah melakukan pembuatan akta otentik secara cyber notary (digitalisasi akta otentik).
Akta otentik sengaja dibuat guna terciptanya kepastian hukum, di samping itu juga bertujuan demi melindungi para pihak yang membuatnya, termasuk bagi masyarakat luas yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hak dan kewajiban  yang  timbul.  Sehingga  menurut  penulis,  dalam  hal  pembuktian,  akta  otentik secara  formil  dan  materiil  diakui  legalitasnya  dimuka  peradilan  apabila  dalam pembuatannya dilakukan dengan cara tertulis (diatas kertas) dan dibuat oleh pejabat yang memiliki  otoritas  untuk  itu  sebagaimana  ketentuan  yang  telah  berlaku.  Berbeda  halnya dengan  pembuatan  akta  otentik  secara  elektronik  tanpa  media  kertas,  pembuatan  akta otentik  melalui  media  elektronik  secara  eksplisit  belum  memiliki  peraturan  perundang-
38 Emma Nurita, op,cit., hal 27
39 Ade Irawan, M. Ryan Bakry dan Frengki Hardian, op.cit., hal. 1515
undangan, sehingga mengakibatkan akta yang dibuat dengan teknologi elektronik kepastian hukumnya  diragukan.  Hal  ini  mempengaruhi  keotentikan  akta  tersebut,  yaitu  tidak  lagi memiliki kesempurnaan nilai dalam hal pembuktian, hingga dianggap sebagai akta dibawah tangan.

## PENUTUP
Penerapan  pelayanan cyber  notary sampai  saat  ini  belum  ada  Notaris  di  Kota Makassar  yang  melaksanakan  pembuatan  akta  Notaris  dengan  sistem cyber  notary oleh karena  Notaris  tidak  mempunyai  kewenangan  yang  diberikan  undang-undang  untuk membuatnya.  Kewenangan  yang  diberikan  UUJN  hanya  sebatas  pada  kewewenangan sertifikasi  aktivitas  transaksi  diantara  notaris  serta  penghadap,  termasuk  pengumpulan data. Tetapi tidak untuk kewenangan Notaris secara keseluruhan yakni penyusunan akta otentik  atau  pembuatan  akta  otentik.  Adanya  implikasi  hukum  terhadap  terhambatnya penerapan  pelayanan cyber  notary adalah  disebabkan  kekaburan  norma  (inkonsistensi) menyangkut pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP 2014 dengan Pasal 15 ayat (3) UUJNP 2014 yang berimplikasi terhadap pelaksanaan suatu kewenangan notaris seperti penerapan cyber notary  dalam  pembuatan  akta  otentik.  Termasuk  keberadaan  beberapa  perundang- undangan yang ada, yakni: Pasal 1 ayat (7) UUJN; Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN; Pasal 1868 KUHPerdata; dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE yang berimplikasi hukum terhadap terhambatnya  penerapan  pelayanan cyber  notary. Sehingga  apabila  Notaris  memaksakan membuat akta otentik secara cyber notary akan mengakibatkan terdegradasinya akta otentik tersebut menjadi akta di bawah tangan.
Penulis mengusulkan kepada pemerintah untuk menfasilitasi tentang perlu adanya regulasi atau aturan hukum yang jelas dari peraturan jabatan notaris agar kewenangan notaris dapat ditambah  tidak  hanya  dapat  melayani  masyarakat  secara  konvensional  tetapi  dapat  juga melayani  masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  jasa  secara  elektronik,  khususnya  dalam pembuatan akta elektronik yang bernilai otentik, karena dengan pesatnya perkembangan zaman teknologi hal ini sangat mendesak dan bermanfaat. Dan diharapkan kepada Notaris selama beberapa perundang-undangan yang bertolak belakang dengan konsep cyber notary tersebut  masih  berlaku  supaya  tidak  memaksakan  membuat  akta  otentik  secara cyber notary, karena bisa mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan merugikan para pihak yang ada di dalam akta serta Notaris sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku.
Makarim,  Edmon.  (2020). Notaris  dan  Transaksi  Elektronik:  Kajian  Hukum  Tentang  Cyber Notary Atau Electronic Notary. Depok.
Nurrita, Emma. (2012). Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran ). Bandung: PT. Rafika Aditama,
Hardiansyah.  (2015). Komunikasi  Pelayana  Publik  Konsep  Dan  Aplikasi, Cetakan  1, Yogyakarta; Gava Media.
Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum  (Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel). Yogyakarta: Percetakan Top Offset.
Sumardi,  Juajir.  (2012). Hukum  Perusahaan  Transnasional  dan  Franchise .  Makassar:  Arus Timur.
Sawir, Muhammad. (2002). Birokrasi Pelanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi . Yogyakarta: CV Budi Utama.
Luthfan  Hadi  Darus,  Muhammad.  (2017). Hukum  Notariat  dan  Tanggung  jawab  Jabatan Notaris . Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio.  (2009). Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata .  Jakarta: Pradnya Paramita.
Didik  M.  Arif  Mansur  dan  Elisatris  Gultom.  (2009). Cyber  Law,  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi . cetakan ke-2. Bandung: Refika Aditama.
Supriadi.  (2006). Etika  Dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  Di  Indonesia. Jakarta:    Sinar Grafika.
Khairulnas.  (2018). Panduan  Notaris/PPAT  Dalam  Menghadapi  Gugatan  Perdata, Yogyakarta: UII Press.
Sidharta.  (2006). Moralitas  Profesi  Hukum  Suatu  Tawaran  Kerangka  Berpikir . Bandung:
Refika Aditama.

## Artikel Jurnal/Karya Ilmiah.
Ade Irawan, M. Ryan Bakry dan Frengki Hardian. (2022). Eksistensi Aspek Teknologi dalam Pembuatan Akta Autentik Secara Elektronik pada Pengaturan Jabatan Notaris di Era Industri 5.0 . Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
Budiono,  Herlien.  (2007). Notaris  dan  Kode  Etiknya .  Medan:  Upgrading  dan  Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia.
Juwana,  Hikmawanto.  (2011). Seminar  “Cyber  Notary,  Tantangan  Bagi  Notaris  Indonesia” . Jakarta.
Muhammad Ilham Arisaputra. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris . Makassar: Jurnal Perspektif XVII (3) September.
Nurjannah,  Aminuddin  Ilmar,  dan  Zulkifli  Aspan.  (2018). Analisis  Hukum  Terhadap Keputusan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Dalam  Pemeriksaan  Notaris. Riau  Law Journal 2 (2) November.

## Peraturan Perundang-undangan.
KUHPerdata.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Website.
brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66615/Chapter%20II.. http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html https://media.neliti.com/media/publications/165003-ID-analisis-hukum-atas- penggunaan-danpembu.pdf