Volume : Vol: 2 No: 1 Tahun: 2014
KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  NOMOR 23 TAHUN 2006 BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERKAWINAN
(Studi Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan,  Kabupaten Buleleng)
Oleh
Putu Eka Wartamyasa Putra
NIM. 1014041036
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

## FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA

## KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  NOMOR 23 TAHUN 2006 BAGI MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN PERKAWINAN
(Studi Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan,  Kabupaten Buleleng)
Oleh
Putu Eka Wartamyasa Putra Drs. Wayan Landrawan, M.Si Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd, M.Hum
Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : ekawarta@gmail.com 1 , landra_one@yahoo.co.id 2 , sariadnyani@yahoo.co.id 3

## ABSTRAK
Pokok  permasalahan  yang  dibahas  dalam  skripsi  ini  adalah  bagaimanakah  tertib administrasi  penduduk  yang  diterapkan  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng, pihak mana sajakah yang dilibatkan dalam penertiban administrasi penduduk di Desa Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng,  dan  Kendala  dan  upaya  apa  saja  yang ditempuh  untuk  mengatasi  kendala  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tertib  administrasi penduduk,  khususnya  berkenaan  dengan  pencatatan    perkawinannya  di  Desa  Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  penentuan  subyek menggunakan  metode purposive  sampling .  Data  primer  dan  data  sekunder  dikumpulkan dengan  teknik inventarisasi kepustakaan, observasi,  wawancara, dan  dokumentasi. Data  yang terkumpul dianalisis dengan cara analisis kualitatif deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tertib administrasi kependudukan bidang pencatatan perkawinan di Desa Sudaji menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi  kependudukan  belum  optimal  dilaksanakan  di  Desa  Sudaji;    pihak-pihak  yang terlibat  dalam  penciptaan  tertib  adminidtrasi  kependudukan  di  Desa  Sudaji  adalah  penduduk yang mengalami peristiwa  penting, petugas administrasi di desa, petugas di  Kecamatan, serta petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Kendala kesadaran penduduk  diupayakan  penyelesaiannya  melalui  sosialisasi  dan  pelaksanaan  pencatatan dengan  ‘jemput  bola.  Kendala  waktu  dan  biaya  diaatasi  dengan  pemberian  pelayanan  yang lebih baik.
Kata-kata Kunci: Tertib Administrasi, Kependudukan, Perkawinan.

## ABSTRACT
The  major  problem  investigated  in  this  thesis  is  the  implementation  of    population administration  order  in  the  sector  of  marriage  registration  for  the  people  in  Sudaji  village  who got  married  by  the  official  in  charge  of  registering  marriage  certificates,  i.e.,  an  official  in  the Office  of  Population  and  Civil  Registration  of  Buleleng  regency,  the  ones  involved  in  the implementation of population  administration  order  in  Sudaji  village, and the constraints as  well as  the  effort  made  to  overcome  the  constraints  related  to  the  implementation  of  population administration order, especially, in relation to  the registration  of marriages in Sudaji village.
The major approach to the problem  under study was  juridical normative approach with purposive sampling method for choice subject. The primary and secondary data were collected using  library  research,  observation,  interview,  and  documentation.  The  collected  data  were analyzed using descriptive qualitative analysis method.
Based on the results, it was found out that population administration order in the sector of  marriage  registration  in  Sudaji  village  in  accordance  with  Act  No  23  year  2006  about population  administration  has  not  been  optimally  implemented  in  Sudaji  village;  the  people involved  in  the  creation  of  population  administration    order  in  Sudaji  village  were  those  who experienced  important  events,  administration  officials  in  the  village, officials  in  the  district,  and the officials in the Office of Population and Civil Registration of Buleleng regency. The constraint in  the  form  of  the  awareness  of  the  people  was  solved  through    socialization  and  the implementation  of  registration  through  reaching  out.  The  time  constraint  and  the  financial constraint   were overcome  by giving a better service.
Keywords: Administration Order, Population, Marriage.

## 1. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status  pribadi dan status  hukum  setiap peristiwa  kependudukan  serta peristiwa penting yang  dialami  oleh  penduduk  Indonesia  dan  Warga  Negara  Indonesia  yang  berada  di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu,  perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam pencatatan sipil, pengelolaan informasi  administrasi  kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan publik dan pembagunan sektor lain.
Dalam alinea  IV Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa pembangunan Indonesia  adalah  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  seluruhnya  untuk
menunjang  tercapainya  tujuan  pembangunan  nasional.  Titik  berat  pembangunan Manusia  Indonesia  dilakukan  dengan  pemberdayaan  melalui  pendidikan.  Melalui pendidikan  diharapkan  kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam pembangunan dapat terwujud, termasuk dalam hal tertib administrasi kependudukan.
Salah  satu  bentuk  aplikatif  dari  konsep good  governance adalah  pemerintahan yang  mampu  memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat.  Pelayanan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  meliputi  semua  aspek  kehidupan  masyarakat,  termasuk  di bidang kependudukan.
Pada  dasarnya  kependudukan  merupakan  basis  utama  dan  fokus  dari  segala persoalan  pembangunan,  karena  penduduk  harus  menjadi  subyek  sekaligus  objek pembangunan. Kualitas pembangunan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM)  yang  baik  pula.  Jumlah  penduduk  yang  besar  akan  memiliki  arti  apa  bila sebagian besar mampu bekerja dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Tujuan  utama  dilaksanakannya  pembangunan  adalah  untuk  kesejahteraan  umat manusia.  Jika  dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan  ternyata  sebagian  besar masyarakat  justru  menjadi  korban,  maka  pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan  itu perlu dipertanyakan keabsahannya.
Proses  pembangunan  hanya  dapat  dilakukan  dengan  baik  apabila  didukung  data kependudukan yang baik. Proses pembangunan yang didukung data kependudukan yang baik mengakibatkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan  lebih  baik.  Dalam  hal  proses  perencanaan  misalnya,  akan  dapat  diketahui  apa yang  menjadi  kebutuhan    dan  harapan  masyarakat,  berapa  anggaran  yang  diperlukan, bagaimana  strategi  pelaksanaannya,  dan  sebagainya.  Berdasarkan  data  kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan  dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efesien.
Mengingat  pentingnya  pendataan  penduduk  untuk  kepentingan  pembangunan dibentuklah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan  adanya  reformasi  di  bidang  administrasi  kependudukaan  demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib administrasi serta demi terjadinya kepastian hukum. Saat ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Administrasi  kependuduksan  mencakup  3  (tiga)  komponen  yaitu:  (1)  kegiatan penataan  dan  penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui pendaftaran penduduk; (2) kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan  data  kependudukan  melalui  pencatatan  sipil;  dan  (3)  kegiatan  penataan  dan penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pengelolaan informasi  administrasi  kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. (Bappenas, 2006 : 4).
Berdasarkan  pada  3  komponen  Administrasi  Kependudukan  yang  sudah dijelaskan di atas, tertib administrasi yang ingin dikaji dalam penelitian di Desa Sudaji yaitu  komponen  kegiatan  penataan  dan  penertiban  administrasi  kependudukan  dalam hal  penertiban dokumen  akta perkawinan dan data kependudukan di  Desa Sudaji  yang sudah menikah namun belum melaksanakan pencatatan perkawinannya.
Berkaitan  dengan  hal  ini,  di  Desa  Sudaji  sebagian  besar  perkawinan dilangsungkan  tanpa  dibarengi  dengan  proses  pencatatan.  Dengan  selesainya  proses upacara  perkawinan  (agama  dan  adat),  perkawinan  tersebut  sudah  dianggap  sah  dan selesai,  sehingga  sampai  saat  ini  terdapat  banyak  perkawinan  yang  tidak  dikuatkan dengan  Akta  Perkawinan.  Ini  dilihat  dari  masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat tentang  pentingnya  dokumen  kependudukan  khususnya  akta  perkawinan  dalam menunjang  aktivitasnya,  sehingga  kesadaran  untuk  mengurus  atau  memiliki  dokumen kependudukan atas inisiatif sendiri masih rendah.
Administratif dalam skala nasional juga sudah ada ketentuan yang mengatur tertib administrasi  kependudukan  baik  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2006  maupun Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  perihal  perkawinan.  Namun  kedudukan  Hukum Adat/  Awig-awig  di  Desa  Sudaji  hanya  mengatur  mengenai  pengaturan  penduduk pendatang  yang  masuk  ke  Desa  Adat  Sudaji  oleh  masing-masing  tiga  dusun  Di  Desa Sudaji,  namun  untuk  tertib  administrasi  kependudukan  masih  dirasakan  sangat  lemah, itu dilihat dari tidak diterapkannya sanksi tegas  dari aparat  Desa untuk  masyarakatnya yang  justru  berdampak  terhadap  animo  kepedulian  masyarakat  setempat  masih  sangat kurang,  dari  segi  pengetahuan  terhadap  bagaimana  sebenarnya  tertib  administrasi tersebut  dan  dampak  jangka  panjangnya.  Masyarakat  masih  awam  dan  menganggap
bahwa  mengurus  administrasi  kependudukan  berbelit  membutuhkan  waktu  yang  lama dan biaya.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  diatas  dan  dalam  rangka  turut  mensukseskan kebijakan  administrasi  kependudukan  yang  relatif  masih  baru  dan  perlu  di  uji implementasinya  di  dalam  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat.  Oleh  sebab  itu maka  diperlukan  suatu  penelitian  yang  bertujuan  mengindentifikasi  potensi permasalahan yang muncul dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang ini dan  mengindentifikasi  secara  lebih  dini  permasalahan  dalam  praktek  implementasi kebijikan admininstrasi kependudukan khususnya pencatatan perkawinan.
Penelitian  dilakukan  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng. Pemilihan Desa Sudaji sebagai tempat penelitian karena desa ini merupakan salah satu desa  miskin  di  Kabupaten  Bueleleng  yang  mendapatkan  pelayanan  akta  masal  dari Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng.  Desa  Tajun  Kecamatan Kubutambahan, dipilih sebagai Desa percontohan karena Desa ini merupakan salah satu Desa yang menerima pelayanan akta masal juga namun dianggap berhasil penerapannya dalam tertib administrasi kependudukan.
Sejalan dengan paparan latar belakang, terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dapat  dirumusan  permasalahan-permasalahan  sebagai  berikut    untuk  diteliti. Bagaimanakah tertib administrasi penduduk yang diterapkan di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan,  Kabupaten  Buleleng?  Pihak  mana  sajakah  yang  dilibatkan  dalam  penertiban administrasi  penduduk  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng? Kendala dan upaya apa saja yang ditempuh untuk mengatasi kendala berkaitan dengan pelaksanaan  tertib  administrasi  penduduk,  khususnya  berkenaan  dengan  pencatatan perkawinannya di Desa Sudaji?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tertib  administrasi penduduk  yang  diterapkan  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng, untuk mengetahui pihak-pihak yang dilibatkan dalam penertiban administrasi penduduk di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, untuk mengetahui kendala dan upaya-upaya  yang  ditempuh  untuk  mengatasi  kendala  berkaitan  dengan  upaya
pelaksanaan  tertib  administrasi  penduduk,  khususnya  berkenaan  dengan  pencatatan perkawinannya di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  pengembangan  pengetahuan  di  bidang  pendidikan dan  hukum  khususnya  berkaitan  dengan  Pelaksanaan  Tertib  Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Perkawinan. Mata kuliah yang relevan dengan penelitian ini di antaranya yaitu Ilmu Hukum khususnya tentang Adminisrasi Negara, Hukum Tata Pemerintahan.  Hasil  penelitian  nantinya  dapat  menjadi  acuan  bagi  mahasiswa  dalam melakukan penelitian yang sama di waktu yang akan datang, maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui masalah yang dikaji di penelitian ini.
Selain  itu  pula  memberikan  kontribusi  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng untuk dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan kajian hukum untuk  menyempurnakan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  Hukum Administrasi  Kependudukan  mengenai  Pencatatan  Perkawinan.  Dan  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  masukan  kepada  pemerintah  untuk  dapat  memberikan perhatian  yang  lebih  serius  dan  juga  agar  dapat  mengupayakan  langkah-langkah  yang membantu  masyarakat  yang  berguna  untuk  sedikitnya  mengurangi  terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Serta dapat memberikan bagi pemerintah  di  Desa  Sudaji  sebagai  salah  satu  alternatif  dalam  reformasi  kebijakan khususnya  Awig-Awig/  Peraturan  Desa  di  bidang  Administrasi  Kependudukan,  baik bagi  Kepala  Desa  Sudaji  dan  aparat  administrasinya.  Agar  nantinya  pemerintahan  di Desa  Sudaji  mampu  menimbang  dan  memilih  jalan  keluar  dari  masalah-masalah  yang kompleks  ini  dan  juga  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  dan  menambah pengetahuan  masyarakat  akan  Pelaksanaan  Tertib  Administrasi  Kependudukan  serta lebih  menyadarkan  masyarakat  akan  pentingnya  melakukan  pernikahan  dengan  benar dengan  sesuai  keyakinan  dan  agama  masing-masing  dan  mencatatkan  perkawinannya sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang yang berlaku.

## 2. METODE PENELITIAN
2.1 Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  Yuridis  Normatif  dengan  pengkajian  administrasi  negara    dalam hubungannya  dengan  pelayanan  publik  untuk  mewujudkan  tertib  administrasi kependudukan  dalam  hal  pencatatan  perkawinan  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,
Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini  menitik  beratkan  pada  penelitian  di  lapangan  yang menjelaskan  situasi  dalam  masyarakat  secara  menyeluruh,  sistematis,  faktual,  akurat mengenai fakta-fakta yang semuanya berhubungan dengan penelitian ini, serta didukung juga dengan penelitian kepustakaan melalui inventarisasi bahan hukum.
Lokasi  dari  penelitian  adalah  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng.  Pemilihan  Desa  Sudaji  sebagai  lokasi  penelitian  didasarkan  pada pertimbangan sebagai berikut; Pertama, Secara karakteristik, sehubungan dengan materi penelitian,  Desa  Sudaji,  tidak  memiliki  perbedaan  khusus  dengan  desa-desa  lain  yang ada  di  kabupaten  Buleleng.  Hanya  saja  jika  dikaitkan  dengan  permasalahan  tertib administrasi  kependudukan  untuk  urusan  pencatatan  perkawinan,  Desa  Sudaji merupakan salah satu Desa miskin di Kecamatan Sawan yang menerima pelayanan akta masal  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng,  yang  jika dibandingkan  dengan  Desa  lain  seperti  Desa  Tajun,  Kecamatan  Kubutambahan  (desa percontohan)  yang  sudah  mengalami  kemajuan  di  Bidang  Tertib  Administrasi Kependudukan dalam hal pencatatan perkawinan.
Kedua, Desa  Sudaji,  merupakan  salah  satu  desa  di  Kabupaten  Buleleng,  yang telah  memperoleh  pelayanan  berupa  akta  masal  dengan  cara  ‘jemput  bola’  dari  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  sipil  Kabupaten  Buleleng.  Dengan  adanya  penelitian  ini akan  dapat  diketahui  efektivitas  program  ini,  dan  respon  masyarakat  terhadap  upaya penciptaan tertib administrasi kependudukan.
2.3 Subyek Penelitian
Dalam  melakukan  penelitian,  penentuan  subyek  yang  akan  dipilih  dalam penelitian  sangatlah  penting,  dalam  penentun  subjek  penelitian  ini  digunakan  teknik purposive  sampling .  Sampling  purposive  dilakukan  dengan  mengambil  orang-orang yang  terpilih  oleh  peneliti  menurut  ciri-ciri  spesifik  yang  dimilik  oleh  sample  itu (Nasution,1991:132). Orang-orang terpilih ini kemudian dijadikan informan.
Maka peneliti memilih wilayah populasi terlebih dahulu yang ditetapkan adalah 3 dusun di Desa Sudaji yakni Dusun Banjar Desa, Dusun Banjar Kaje Kangin, dan Dusun Banjar  Kaje  Kauh.  Dari  setiap  dusun  tersebut,  peneliti  menarik  sampel  2-3  pasangan yang  sudah  menikah  namun  belum  mencatatkan  perkawinannya  dan  yang  sudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.
2.4 Sumber Data Penelitian
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini  sangat  membutuhkan  adanya  sumber  data. Adapun sumber data penelitian yang digunakan  oleh peneliti yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. (1) Sumber data primer: data primer diperoleh langsung dari sumber  pertama  yaitu  dari  pasangan  yang  melakukan  perkawinan  yang  tidak mencatatkan  perkawinannya  di  Catatan  Sipil,  Perbekel  Desa  Sudaji,  Klian  desa Pakraman  sudaji,  Tokoh  Masyarakat,  dan  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  Kabupaten  buleleng,  (2)  sumber  data  sekunder:  sumber  data  sekunder  berupa literatur  hukum  baik  dalam  bentuk  buku,  makalah,  perundang-undangan,  majalah, internet  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tertib  administrasi  kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bagi masyarakat  yang melakukan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
2.5 Teknik Pengumpulan Data
2.5.1  Teknik Kepustakaan
Dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai sumber bacaan yang relevan dengan  masalah  penelitian,  serta  literatur  yang  digunakan  mencangkup  kajian  tentang tertib  administrasi  kependudukan,  hukum  administrasi  negara,  Undang-undang  No.  23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Undang- undang tentang pemerintahan daerah.
2.5.2 Teknik Observasi
Bertujuan untuk mengetahui keadaan masyarakat dan keadaan Desa Sudaji secara langsung.  Untuk lebih meyakinkan bahwa memang benar sebagian besar masyakarat di Desa Sudaji melakukan pernikahan tanpa melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang penulis anggap erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
Pengamatan  lebih  lanjut  dilakukan  terhadap  pelayanan  pencatatan  perkawinan yang  dilakukan  di  Kantor  Perbekel  Desa  Sudaji  maupun  yang  di  lakukan  di  Kantor Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng.  Dan  mencoba mengkorelasikan  tindakan  tersebut  terhadap  pola  perilaku  masyarakat  Desa  Sudaji sehubungan  dengan  tertib  administrasi  khususnya  pencatatan  peristiwa  penting  yang dialami yakni mengenai perkawinan.

## 2.5.3 Teknik Wawancara
Dilakukan  melalui  komunikasi  verbal  secara  tatap  muka  dengan  instrumen pendukung  seperti  alat  perekam,  menggunakan  informan  yang  terdiri  dari;  (a)Kepala Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng; (b)Perbekel Desa Sudaji; (c)Klian Adat/ Dusun Desa Pakraman Sudaji; (d)Humas Bidang Pelayanan Administrasi Kantor  Pelayanan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng;  (e)Pegawai  Administrasi  Kantor Pelayanan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng;  (f)serta  pasangan  perkawinan  di  Desa Sudaji  yang  tidak  melakukan  pencatatan  perkawinan  di  Kantor  Catatan  Sipil  dengan Informan Tambahan yaitu masyarakat Desa Sudaji.
2.5.4 Teknik Dokumentasi
Dilakukan  dengan  cara  mengkaji  dokumen-dokumen  relevan  dengan  masalah yang  telah  dirumuskan.  Dalam  hal  ini  dokumen-dokumen  yang  dikaji  terutama  yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maupun yang ada  di  Desa  Sudaji.  Peneliti  juga  melakukan  dokumentasi  berupa  pembuatan  catatan- catatan maupun photo-photo sehubungan dengan kegiatan penelitian.
2.6 Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  Deskriptif  Kualitatif  dengan  memberikan  gambaran representatatif  data  pencatatan  perkawinan  melalui  prosedur  administratif  di  Kantor Desa Sudaji dan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng oleh pasangan yang telah melaksanakan pernikahan atau keluarga yang mewakili. Sebagai persyaratan keabsahan suatu perkawinan  yang sudah dicatatkan dan pendataan tersebut akan membantu pihak pemerintahan  desa  maupun  pejabat  daerah  merekapitulasi  jumlah  penduduk  terseleksi dengan  data  demografi  yang  valid  dan  pasti.  Serta  berimplikasi  terhadap  sistem pemerataan taraf kesejahteraan warga di Desa Sudaji secara merata.

## 3. HASIL PENELITIAN

## 3.1 Tertib Administrasi Penduduk Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
Komang Sudiarta, selaku perbekel Desa Sudaji menyatakan bahwa salah satu cara yang  dilakukan  untuk  mendorong  kesadaran  penduduk  untuk  membuat  dokumen kependudukan  adalah  dengan  memberikan  ‘sanksi’  dengan  mengaitkannya  dengan pemberian pelayanan. Artinya, penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan
seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tidak diberikan pelayanan administrasi. Hal  ini,  tentu  perlu  dipertanyakan  kesahannya  karena  dilakukan  tanpa  dasar  hukum yang jelas.
Data  yang  bersumber  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten buleleng,  data  statistik  jumlah  penduduk  Kecamatan  Sawan  menurut  status perkawinannya  sebanyak  392  pasangan  kawin  tidak  memiliki  akta  kawin  dari  4.712 perkawinan  yang  sudah  dilakukan  sepanjang  tahun  2013.  Data  tersebut  menunjukan bahwa Desa Sudaji memiliki jumlah terbesar penduduk yang tidak memilik akta kawin di  seluruh  kecamatan  sawan.  Sebagian    besar  penduduk  tidak  mengurus  akta perkawinan  karena  merasa  tidak  memerlukannya.  Sementara  itu,  Pemerintah  Desa umumnya  hanya  bersikap  menunggu,  belum  ada  usaha  proaktif,  turun  ke  masyarakat untuk  mendorong  dibuatnya  dokumen-dokumen  kependudukan  yang  penting.  Hal inidapat  dikaitkan  dengan  pentingnya  pemberian  pelayanan  secara  pro  aktif  dan professional kepada masyarakat.
Dalam  praktek  pengaturan  mengenai  administrasi  kependudukan  antara  instasi pusat  di  Kabupaten/Kota  dan  pelaksana  di  lapangan  belum  berjalan  dengan  baik. Praktek  pengaturan  mengenai  pendaftaran  penduduk  dalam  hal  ini  pencatatan  akta perkawinan juga belum berjalan dengan baik. Masih ada aparat petugas administrasi di Desa  Sudaji  yang  masih  belum  faham  akan  ketentuan-ketentuan  peraturan  pemerintah tentang  administrasi  kependudukan,  karena  dilihat  dari  tingkat  pendidikan  petugas administrasi tersebut tidak menguasai bidang yang mereka kerjakan. Dan yang terakhir belum  diberlakukan  nya  sistem  SIAK  di  ketentuan  administratif  Desa  Sudaji.  Masih dalam pencatatan manual melalui penyimpanan database di komputer biasa saja.
Permasalahan  semakin  panjang  ketika  sebagian  besar  dari  penduduk  di  Desa Sudaji  lebih  memilih  untuk  fokus  bekerja  mengurus  sawah  dari  pada  mengurus administrasi  yang  terkesan  birokratif  ,  lambat,  berbelit  dan  prosesnya  panjang.  Ini menyebabkan masih banyak penduduk  yang belum mendaftarkan anggota keluarganya ke  pihak  kantor  desa  setempat  untuk  pencatatan  kependudukan  maupun  urusan administrasi lainnya.
3.2  Pihak  yang  Terlibat  Dalam  Penertiban  Administrasi  Penduduk    di  Desa

## Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
Dengan demikian ada beberapa pihak  yang terlibat secara langsung dalam upaya penertiban administrasi kependudukan di Desa Sudaji, yaitu:
(a)  Penduduk  yang  mengalami  peristiwa  penting.  Sampai  saat  ini  penertiban penduduk  di  Desa  Sudaji  masih  sangat  tergantung  dari  penduduk  yang  bersangkutan. Petugas administrasi umumnya bersifat menunggu di kantor;
(b) Perangkat  desa.  Merupakan petugas pertama  yang melayani  penduduk dalam pembuatan  dokumen  kependudukan.  Dokumen  yang  dijadikan  dasar  oleh  pejabatat atasan berasal dari hasil pencatatan oleh perangkat desa sebagai petugas administrasi di tingkat desa;
(c)  Kecamatan.  Berdasarkan  data  dari  petugas  di  desa,  kemudian  dilakukan pencatatan  di  kecamatan.  Dalam  beberapa  hal,  pencatatan  di  kecamatan  bersifat koordinatif, sehingga dengan demikian pejabat bersifat sebagai pihak yang mengetahui. Petugas  registrasi  di  kecamatan  melakukan  verifikasi  dan  validasi  data  penduduk berdasarkan data yang ada di kecamatan;
(d)  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng,  dalam  hal  ini  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng.  Bagi  penduduk  yang  melakukan  pendaftaran  atas peristiwa penting yang dialami, proses akhir ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  Buleleng,  dengan  dikeluarkannya  kutipan  akta  tentang  peristiwa  penting tersebut.

## 3.3 Upaya-upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Tertib Administrasi Penduduk,
Khususnya  Berkenaan  Dengan  Pencatatan  Perkawinannya  di  Desa  Sudaji,

## Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
Upaya-upaya  yang  rencananya  dapat  ditempuh  untuk  mengatasi  kendala berkaitan dengan upaya pelaksanaan tertib administrasi penduduk, khususnya berkenaan dengan pencatatan perkawinannya di Desa Sudaji di antaranya sebagai berikut;
a. Melakukan jemput bola terhadap warga Desa Sudaji yang masih tercecer, belum membuat  dokumen  kependudukan,  khususnya  dalam  pembuatan  KTP. Pelayanan  jemput  bola  ini  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  dan  Pemerintah Kecamatan, telah pernah dilakukan di Desa Sudaji.
b. Inovasi  program  akta  masal  terjun  langsung  ke  desa,  pelayanan  ini  dilakukan terutama  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng.
Kegiatan ini telah pernah dilakukan pada tahun 2012.
c. Pada  saat    kegiatan  upacara  perkawinan  di  desa  diberi  pelayanan  secara langsung.    Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  juga menghimbau  pihak  desa  untuk  proaktif  membantu  masyarakatnya  untuk  mau mencatatkan  perkawinannya,  minimal  dengan  bersurat  ke  Dinas  CAPIL  untuk mau  mendatangkan  petugas  pendataan  untuk  langsung  mencatatkan perkawinannya di hari perkawinan tersebut dilakukan. Untuk di Desa Sudaji, hal ini belum pernah ditempuh.

## 3.4 PEMBAHASAN
Menurut  data  yang  diperoleh  peneliti  dari  Kantor  Administrasi  Desa  Sudaji, pencatatan  kependudukan  di  Desa  Sudaji  pada  tahun  20013,  sebanyak  2.883  kepala keluarga  yang  tercatat,  hanya  2.225  yang  memiliki  kartu  keluarga.  Padahal,  kartu keluarga  merupakan  dokumen  kependudukan  yang  sangat  dasar.  Dapat  dipastikan bahwa  penduduk  yang  tidak  memiliki  kartu  keluarga  ini,  luput  dari  program-program bantuan sosial seperti jaminan kesehatan maupun bantuan untuk keluarga miskin.
Selain  itu,  tanpa  kartu  keluarga,  maka  dapat  diprediksi  bahwa  anggota  keluarga  yang telah memenuhi syarat untuk memiliki KTP tetapi tidak memilikinya jumlahnya cukup besar. Menurut Data administratif Desa Sudaji penduduk Desa Sudaji berusia 17 tahun- 55  tahun  keatas  sebanyak  7.205  jiwa,  namun  hanya  5.920  jiwa  yang  valid  memiliki KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk).  Jadi,  hampir  20%  penduduk  di  Desa  Sudaji  tidak memiliki KTP.
Data  yang  diperoleh  dari  Perangkat  desa  Sudaji  maupun  dari  masyarakat, menyebutkan  bahwa  pendataan  penduduk  (sensus)  terakhir  yang  dilakukan  di  Desa Sudaji  adalah  Tahun  2010.  Jumlah  penduduk  di  waktu  berikutnya  seharusnya  dapat diketahui  dari  proses  pendataan/pendaftaran  penduduk  berkaitan  dengan  kelahiran, kematian, maupun migrasi. Tetapi karena pendaftaran penduduk belum berjalan dengan baik,  maka  prediksi  jumlah  penduduk  sulit  dilakukan.  Pada  monografi  Desa  Sudaji Tahun  2013,  tercatat  peningkatan  penduduk  tahun  2011-2012  adalah  8.853  jiwa.  Pada tahun  2013  diperkirakan  berjumlah  9.443  jiwa,  tetapi  pada    data  tentang  tenaga  kerja
penduduk  usia  produktif  dan  penduduk    yang  tidak  produktif  seluruhnya  hanya berjumlah  4.876  jiwa.  Bahkan  pada  data    penduduk  berdasarkan  jenjang  pendidikan jumlah penduduk hanya disebutkan 2.877 jiwa saja.
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  sebenarnya  telah melakukan terobosan berupa program akta masal dengan sistem jemput bola. Sistem ini dilaksanakan  bertahap  sejak  tahun  2013,  langsung  dilaksanakan  ke  desa-desa,  dengan mengutamakan desa miskin, dan pelayanan diberikan secara gratis.
Petugas  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng menegaskan  bahwa  tidak  ada  sanksi  bagi  penduduk  yang  tidak  mencatatkan  peristiwa apenting yang dialaminya. Hanya saja keadaan yang akan memaksa penduduk tersebut lambat  laun  pasti  akan  melalui  proses  pencatatan  yang  berbelit  karena  sebelumnya penduduk  tersebut  malas  untuk  mengurus  administrasi  kependudukan,    seperti mengurus kesehatan, bansos, dan lain-lain.

## 4. PENUTUP

## 4.1 Simpulan
Dari  apa  yang  dibahas  dan  dipaparkan  di  depan  maka  dapat  ditarik  simpulan sebagai berikut, sebagai jawaban akhir dari masalah yang telah dirumuskan:
1.  Tertib  administrasi  penduduk  yang  diterapkan  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan Sawan,  Kabupaten  Buleleng  adalah  sebagai  berikut:  (a)  Pelayanan  masih  bersifat menunggu,  dilakukan  di  Kantor  Perbekel,  Kantor  Camat,  dan  di  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng;  (b)  Pelaksanaan  tertib administrasi  kependudukan  terutama  masih  didasarkan  pada  kesadaran  penduduk, padahal  kesadaran  penduduk  masih  perlu  ditingkatkan;  (c)  Ketiadaan  aturan  berupa peraturan  daerah  dengan  unsur  sanksi,  kurang  mendukung  pelaksanaan  tertib administrasi  kependudukan.  Sanksi  dengan  tidak  diberikannya  pelayanan  admnistrasi oleh Perangkat Desa tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
2.Pihak  yang dilibatkan dalam penertiban administrasi  penduduk di  Desa Sudaji, Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng  adalah:  (a)  Penduduk  yang  mengalami peristiwa  penting;  (b)  Perangkat  desa;  (c)  Kecamatan;  (d)  Pemerintah  Kabupaten Buleleng, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
3.Upaya-upaya  yang  ditempuh  untuk  mengatasi  kendala  berkaitan  dengan  upaya pelaksanaan  tertib  administrasi  penduduk,  khususnya  berkenaan  dengan  pencatatan
perkawinannya  di  Desa  Sudaji  adalah:  (a)  melakukan  sosialisasi  kepada  penduduk mengenai  hak  dan  kewajiban  penduduk  agar  ikut  mewujudkan  tertib  administrasi kependudukan;  (b)  melakukan  sosialisasi  kebijakan  administrasi  kependudukan,  tugas dan fungsi instansinya kepada aparat terkait sehingga mengetahui/ melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab; (c) meningkatkan kuantitas  dan  kualitas  aparatur  dalam  bidang  administrasi  kependudukan;    (d) melakukan  sosialisasi  dengan  pemuka  agama  dan  adat    tentang  pentingnya  dokumen- dokumen kependudukan, khususnya berkenaan dengan perkawinan.

## 4.2 Saran
Sehubungan dengan hasil penelitian ini, peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai  berikut:  (a)  Kepada  masyarakat  Desa  Sudaji  disarankan  untuk  mendukung secara  aktih  upaya  penertiban  administrasi  kependudukan,  dengan  membuat  dokumen kependudukan  tentang  peristiwa-peristiwa  penting  yang  dialami,  tidak  hanya  untuk kepentingan  pribadi,  tetapi  juga  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan pembangunan  pada  umumnya;  (b)  Kepada  aparatur  di  tingkat  Desa,  Kecamatan, maupun  Kabupaten  disarankan  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik,  sehingga  turut mendorong masyarakat untuk membuat dokumen-dokumen kependudukan.

## DAFTAR RUJUKAN

## Buku
Abdulkadir  Muhammad,  2004. Hukum  Dan  Penelitian  Hukum. Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Ann  Seidman,  Robert  B.  Seidman,  dan  Nalin  Abeyeskere,  2002. Penyusunan Rancangan  Undang-undang  dalam  Perubahan  Masyarakat  yang  Demokratis: Sebuah  Panduan  untuk  Pembuat  Rancangan  Undang-undang,  terjemahan,  Edisi Kedua.  Proyek  Elips  II. Jakarta:  Departemen  Kehakiman  dan  HAM  Republik Indonesia.
Arikunto,  Suharsimi,  2002. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta:
Rineka Cipta.
Bappenas,  2006. Pembangunan  Kependudukan  Keluarga  Kecil  Berkualitas  serta Pemuda dan Olah Raga. Jakarta.
Hadikusuma, H. Himan, 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Hazairin,  1975. Tinjauan  Mengenai  Undang-undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974.
Jakarta: Penerbit Tinta Mas.
Nasution S, 1991. Metode Research. Bandung: Jemmars.
Rizky  Nugraha,  2009. Perancangan  Sistem  Administrasi  Kependudukan  (SIAK) Sebagai Pengembangan E-Goverment Menuju Good Goverment. Jakarta: Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.
Soerjono Soekanto, 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Sugito  Suwito,  2009. Uji  Coba  Sistem  Baru  Kependudukan. Gemari.  Edisi  03/Tahun X/Agustus 2009.
Syahrani,  Riduan,  1986. Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil . Jakarta: PT Media Sarana Press.
Tri  Lisiani,  2008. Tinjauan  Filosofis  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 .  Jurnal Dinamika Hukum. Vol 8.  Nomor 2.

## Dokumen Resmi
Republik  Indonesia.  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3050.