Civic Competence Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh
Rafzan 1) , Fandy Adpen Lazzavietamsi 2) , Ahmad Izzul Ito 3) 1 Universitas Jambi, 2 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 3 Universitas Bhinneka PGRI janirafzan@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  melihat  kompetensi  kewarganegaraan  dalam  pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Desain penelitian bersifat kualitatif menggunakan metode deskriptif. Informan  penelitian  dipilih  melalui  snowball  sampling  yang  melibatkan  guru-guru  pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah itu, koordinator kurikulum sekolah dan siswa SMA Negeri 2 Sungai  Penuh.  Data  dikumpulkan  melalui  pengamatan,  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik triangulasi  digunakan  untuk  uji  validitas  data.  Setelah  data  dikumpulkan,  analisis  dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif. Temuan ini mengungkapkan bahwa kompetensi sipil di SMA Negeri 2 Sungai Penuh belum sepenuhnya dilaksanakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi  kompetensi  kewarganegaraan  belum  terpenuhi,  pertama;  Kurangnya  minat  siswa terhadap investasi diri d dalam proses pembelajaran seperti terlalu enggan terlibat dalam diskusi kelompok  dan  ketidakmauan  untuk  menghargai  pendapat  orang  lain,  kedua;  kurangnya pengetahuan guru dalam memahami karakteristik siswa sehingga guru luput membantu dan sering tidak terkontrol selama proses pembelajaran berlansung, ketiga; kurangnya pengetahuan guru dalam memahami potensi siswa yang mengakibatkan metode mengajar guru satu arah.
Keywords: Civic Competence, Civic Education

## 1. PENDAHULUAN
Amanat Undang-Undang dalam menentukan  arah  pendidikan  secara nasional telah difungsikan sebagai sarana menciptakan kemampuan untuk membangun  potensi  dan  cara  pandang warganegara agar menjadi manusia yang memiliki  keimanan,  berakhlak  mulia, cakap,  kreatif,  enovatif  dan  demokratis serta bertanggung jawab.
Salah  satu  cara  untuk  mewujudkan tujuan di atas Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  merupakan  hal yang  patut  diperhatikan.  Perhatian tersebut pemerintah yaitu telah mewajibkan  bahwa  studi  Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  harus  diberikan di  semua  jenjang  pendidikan  mulai  dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan  tinggi  (Budimansyah,  2011; Winarno, 2009). Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  diharapkan  bisa membentuk  kepribadian  warganegara yang memiliki rasa nasionalisme  dan
patriotisme  dalam  berbangsa  dan bernegara  dengan  potensi  yang  mereka miliki  baik  pengetahuan,  keterampilan dan  partisipasi  sebagai  warganegara (Kaelan & Zubaidi, 2010). Di samping itu melalui  pendidikan  kewarganegaraan siswa diharapkan mampu bertindak sesuai dengan  ideologi  Pancasila  (Kaelan  & Zubaidi, 2010). Paparan tersebut merupakan  langkah  untuk  mewujudkan pendidikan  nasional  sebagai  tujuan  dari cita-cita bangsa dan negara dalam aspek pendidikan.
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai rumpun  dari  ilmu  pengetahuan  sosial mengacu  kepada  4  (empat)  kompetensi yaitu; knowledge, skill, attitude and value, action citizen (Banks, J., 1985; Keer, 1999; Rozak et al., 2015).
Muatan-muatan dari 4 (empat)
kompetensi yang dimaksud dapat dilihat pada tabel/bagan sebagai berikut:
b.  Kemampuan  untuk memperoleh  sosial. ( social  science  inquiry skills ) c. Kemampuan academik  ( academic or study skills ).
b. Kemampuan group
( skills goup ) 3 Sikap dan nilai Attitude and value ; (Nilai dan sikap) dalam pendidikan kewarganegaraan harus mengembangkan  satu komitmen menjadi komitmen yang demokratis dan bernilai kemanusiaan (manusiawi). Nilai-nilai yang mencakup adalah:
a. Nilai ketuhanan
b. Nilai perwujudan diri
c. Sikap dan Nilai kebudayaan d. Sikap dan Nilai kebersamaan e. Sikap dan Nilai kesetaraan 4 Tindak an Warga negara Action citizen ; Memberikan arahan dalam proses pembelajaran ilmu sosial terutama dalam pendidikan kewarganegaraan, bahwa kurikulum pembelajaran        sosial harus memberi
kesempatan siswa dalam hal ini adalah;
a. Untuk  berpartisipasi dalam  proyek  dan  b. Aktifitas
yang mengembangkan diri b. Kepercayaan politik serta No  Komp etensi Kewar ganeg araan Ranah Kerja Kompetensi Kewarganegaraan 1 Penget ahuan Knowledge; merupakan metode ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan reflektif, mereka akan melakukan beberapa hal tertentu. Pertama, mereka akan menyatakan pertanyaan yang jelas dan melalui penelitian yang berkaitan dengan keputusan- masalah mencoba untuk mengkategorikan pengetahuan yang dibutuhkan menjadi sebuah pengetahuan ilmiah. Cara memperolehnya melalui:
a. Konsep ( concepts)
b. Fakta-fakta ( facts ) b. Generalisasi ( generalizations ) 2 Kema mpuan Civic skiil ; merupakan  ketrampilan dibangun  dari  berpikir kritis,  konsisten  dan konsekuen  serta  dapat bermanfaat dalam membangun  diri  untuk menghadapi masalah kehidupan berbangsa dan  bernegara.  Adapun keterampilan  mencakup
4 kategori.
a.  Kemampuan  berpikir ( thinking skills )
c. Mengajarkan
kemampuan yang bermanfaat
Kompetensi-kompetensi kewarganegaraan ( civic competence ) di atas  merupakan   pilar   utama  dalam membentuk siswa yang cerdas, terampil, berguna, berakhlak dan berilmu, yang memiliki kematangan dan kedalaman spritual serta mempunyai tindakan yang reflektif dalam menyelesaikan masalah warganegara         (Banks,        J.,      1985; Budimansyah, 2008a, 2008b). Kompetensi kewarganegaraan ( civic competence ) juga digunakan sebagai acuan     untuk membentuk    warganegara/siswa     yang baik  ( good  citizenship ),    bermoral, dan dapat   melakukan    peran     aktif  dalam masyarakat,  komunitas   dan   lembaga lainnya (Beny Dwi Lukitoaji & Sapriya,
2015; Branson, Margaret et al., 1994; Komalasari et al., 2008). Berdasarkan paparan  di  atas   maka    pembelajaran bidang studi pendidikan kewarganegaraan       ( civic       education ) seyogyanya  memenuhi    empat   aspek kompetensi     kewarganegaraan ( civic competence) yaitu knowledge, skill, attitude and value, action citizen . Untuk mencapai keempat kompetensi ini, maka diharapkan dalam pembelajaran PKn guru hendaknya dapat menerapkan empat aspek kompetensi ini dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh proses  pembelajaran  yang  menerapkan civic  competence ini  masih  belum terlaksana  (diterapkan)  sepenuhnya, kendati demikian di SMA Negeri 2 Sungai Penuh  memiliki  guru-guru  yang  latar belakangnya  adalah  sarjana  PKn  yang seharusnya  dapat  melaksanakan civic competence
itu dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan civic competence ini menjadi indikator tercapai atau tidaknya proses belajar mengajar
Pendidikan Kewarganegaraan. Tugas guru berikutnya  yaitu  mengembangkan civic competence agar  siswa-siswa  menjadi siswa  yang  berilmu,  bermoral,  berakhlak dan  berkemanusiaan  serta  bertanggung jawab dan demokratis(Banks, J.,
1985)(Budimansyah, 2011)(Branson, Margaret, 1994). Berdasarkan studi pendahuluan bahwa  guru  yang  mengajar  di  bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan belum begitu  mengembangkan  ke  empat kompetensi itu, seperti aspek knowledge, skill,  attitude  and  value  serta  action citizence .  Salah  satu  aspek  yang menunjukan  belum  tercapainya civic competence dalam  pembelajaran  PKn yaitu  pada  aspek  tindakan  warganegara ( action  citizen ),  nilai  dan  sikap  siswa ( attitude and value ). Beberapa kasus yang menunjukan  bahwa  masih  ada  siswa yang  belum  bisa  bertindak  sebagai warganegara yang baik ( good citizenship ), dan  taat  pada  norma  dan  peraturan, seperti;  tidak  disiplin,  bolos  sekolah, merokok,  buang  sampah  sembarangan, pakaian  tidak  rapi,  tidak  demokratis, kurang  kebersamaan  dan  tidak  reflektif, kurang  bernegosiasi  dan  berpartisipasi dengan masyarakat.
Fenomena  di  atas  mendeskripsikan kegiatan  proses  penanaman  kompetensi sebagai warganegara melalui pembelajaran belum terlaksana sebagaimana  mestinya. Wujudnyata tercapainya proses Pendidikan Kewarganegaraan  adalah  terbentuknya watak  mereka  sebagai  warganegara melalui  peran  Pendidikan  baik  pada tingkat sekolah maupun perguruan tinggi (Keer,  1999).  Sehingga  dengan  demikian tujuan  utama  mempersiapkan  generasi muda  kompetensi  kewarganegaraan harus  terpenuhi  sebagai  faktor  utama (Keer,  1999).  Terpenuhinya  tujuan utama kompetensi  kewarganegaraan  untuk membantu  generasi  muda  (siswa) mengembangkan kemampuan
menyusun
informasi, mengambil keputusan, ikut serta dalam urusan politik untuk kepentingan public (Banks, J., 1985; Komalasari  &  Budimansyah,  2008; LeCompte et al., 2020; Rafzan. et al., 2019).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  dengan pendekatan kualitatif  ( Moleong,  2005).  Fokusnya  adalah penggambaran secara menyeluruh tentang  pelaksanaan  dan  penerapan Kompetensi Kewarganegaraan baik knowledge,  skill,  attitude  and  value  and action  citizen, peneliti  harus  mendengar informasi  dan  membuat  gambaran berdasarkan keterangan informan
(Iskandar, 2008). Informan dalam penelitian  ini  adalah  guru  bidang  studi PKn, siswa, waka kurikulum dan guru lain yang  ikut  memberikan  gambaran  yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi  (Sugiyono,  2011).  Teknik pemilihan informan dengan cara snowball sampling.  Untuk  menjamin  keabsahan data  menggunakan  metode  triangulasi data  (Moleong, 2005). analisis  data  yaitu reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan.

## 3. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pandangan guru tentang kompetensi kewarganegaraan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh Guru memegang peranan  yang sangat penting dalam pengimplementasian kompetensi
kewarganegaraan  ( civic  competence ) dalam  pembelajaran  PKn,  karena sebagai  tenaga  pengajar,  guru berperan lansung dalam memberikan pemahaman  dalam  mendidik  peserta didiknya.
Pandangan guru dalam kompetensi  kewarganegaraan  (civic competence) adalah untuk
menggambarkan  rincian  dari civic competence tersebut,  mulai  dari civic knowledge, civic skill, civic attitude and value,  civic  actions .  Pandangan  guru mengenai civic competence menjelaskan  bahwa  keempat  konsep amat  sangat  perlu  untuk  dijadikan tujuan  dalam  pembelajaran  PKn. Karena  dengan  demikian  sehingga siswa  memiliki  potensi,  talenta,  dan karakteristik  siswa  dapat  terpenuhi. Guru  juga  menyatakan  bahwa  civic competence dimulai dari civic knowledge,  dan  civic  knowledge dimulai  dari  fakta  menuju  konsep. Sehingga akan terbangun pengetahuan siswa dalam memperoleh  informasi  yang  benar dan  ilmiah  yang  berkaitan  dengan materi pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn). Pengetahuan menurut  guru  SMA  Negeri  2  Sungai Penuh dibangun dengan cara memberikan contoh untuk memahami fakta dan kemudian hal ini memudahkan siswa untuk memahami konsep materi PKn. Pemahaman guru dalam memahami aspek pengetahuan (knowladge)  dari  civic  competence dalam  pembelajaran  PKn  di  SMA Negeri  2  Sungai  Penuh  diterapkan melalui  pemahaman  fakta  dari contoh-  contoh  yang  berhubungan dengan konsep yang akan diajarkan.
2. Perencanaan,  pelaksanaan  dan evaluasi  yang  dilakukan  guru dalam  menerapkan  kompetensi kewarganegaraan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh.
Guru  mempunyai  peran  yang sangat  menentukan  dalam  proses pembelajaran.  Besarnya  pengaruh seorang guru tidak dapat terbantahkan, meskipun dengan kemajuan  teknologi,  guru  tetap diutamakan.  Kehadiran  seorang  guru tidak  hanya  memberi  pembelajaran yang  merubah  cara  berpikir  namun terlebih adalah sebagai contoh untuk berbuat dan bertindak.
Teknologi  dalam  hal  ini  dapat memudahkan manusia mencari informasi,  akan  tetapi  guru  tidak  lah dapat tergantikan. Karena guru adalah sebagai  sumber  belajar,  sebagai fasilitator,  pengelola  pembelajaran, demonstrator, pembimbing, motivator dan evaluator (Faridah, 2010). Optimalisasi peran guru tersebut di atas  sangat  diperlukan  agar  proses pembelajaran
dapat diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan.  Dalam  pembelajaran pendidikan  kewarganegaraa  (PKn) sangat dibutuhkan optimalisasi peran guru ini agar dapat dilakukan dengan peningkatan berkelanjutan kompetensi  kewarganegaraan  ( civic competence )  dalam  pembelajaran pendidikan  kewarganegaraan  (PKn). Hanya dengan peningkatan kompetensi  kewarganegaraan  ( civic competence )  yang berkesinambungan yang dilakukan guru dalam pembelajaran,  maka  dari  itu  siswa dapat  ditingkatkan  dalam  proses pembelajaran PKn yang lebih efektif.
Ada  beberapa  poin  penting  yang dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan kompetensi  kewarganegaraan  ( civic competence )  dalam  pembelajaran PKn, yaitu:
a. Menyatakan hipotesis yang
relevan. b. Mengumpul data yang bersangkutan.
c. Mengevaluasi  data  (mengatakan apakah  itu  sah  dan  dapat  di andalkan,  menyatakan  apakah  itu terkait untuk masalah).
d. Menulis  sebuah  generalisasi  yang tentatif.
e. Merevisi generalisasi ketika disajikan  dengan  data  tambahan yang terkait dengan masalah.
f. Kemampuan untuk membuat orang peduli terhadap suatu masalah, dan menghubungi pejabat dalam mengatasi masalah g. Kemampuan membuat orang peduli tentang suatu masalah, dan menghubungi pejabat atau pemimpin komunitas terpilih untuk mengatasi masalah (Banks, J., 1985; LeCompte et al., 2020).
Dari  poin-poin  penting  di  atas kesemuanya dapat meningkatkan civic competence  siswa  yang  sangat  perlu diterapkan di dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini guru PKn bertanggung jawab melakukan proses pembelajaran  sehingga  kompetensi sebagai warganegara terpenuhi. Agar tujuan pembelajaran dalam meningkatkan civic competence terwujud, siswa perlu mengembangkan  diri  untuk  lebih kreatif produktif dalam sikap kemandirian, berani mengambil keputusan,  dan  yang  tidak  kalah pentingnya adalah sikap tanggung
jawab sebagai warganegara. Begitupun guru harus selalu berusaha meningkatkan kompetensi yang dimiliki  siswa  terutama  kompetensi kewarganegaraan agar tercipta peserta  didik  yang  aktif,  kreatif,  dan inovatif  serta  bertanggung  jawab dalam mengambil keputusan. Maka  dari  itu  diperlukan  upaya dalam  meningkatkan  kompetensi kewarganegaraan.  Upaya  tersebut meliputi  langkah-  langkah  sebagai berikut (Banks, J., 1985; Budimansyah,
2008b; Nusarastriya et al., 2013; Rafzan et al., 2020):
a. Membuat Latar Belakang Masalah
b. Mengkonseptualisasi Masalah
c. Pengumpulan Data Langkah-langkah  tersebut  tidak terlepas  dari  guru  dan  peserta  didik dalam memulai kegiatan pembelajaran  secara  aktif,  efektif, terampil dan disiplin. Kegiatan mereka dapat memperkaya khasanah pengetahuan,  memperoleh  informasi dan  mengolahnya  untuk  dijadikan bahan kajian mereka dalam sosial dan kemasyarakatan.  Adapun  kegiatan pembelajaran yang seharusnya dilakukan  siswa  di  SMA  Negeri  2 Sungai  Penuh  untuk  meningkatkan kompetensi  kewarganegaraan  ( civic competence ) pada pembelajaran pendidikan  kewarganegaraan  (PKn) harusnya  mengikuti  langkah-langkah yang telah ditentukan sebagai driving force  mencapai  hasil  yang  baik  pada pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn). Maka dengan kegiatan pembelajaran tersebut dapat diikuti  dengan  pemecahan  masalah yang  mereka  lakukan.  Sehingga  akan menjadikan  siswa  lebih  kritis,  kreatif dan berani dalam  mengambil
keputusan  menjadi  keputusan  yang rasional dan bertanggung jawab.
3. Kendala  yang  dihadapi  guru dalam pelaksanaan pembelajaran kompetensi  kewarganegaraan  di SMA Negeri 2 Sungai Penuh Dari hasil penelitian yang dilakukan, kendala yang mempengaruhi  proses  pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan  (PKn)  di  SMA Negeri 2 Sungai Penuh adalah sebagai berikut:
1) Kurangnya  Kesiapan  Peserta  Didik Dalam Pembelajaran Dari  wawancara  dan  observasi peneliti  melihat  bahwa  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  kurang efektifnya pelaksanaan proses pembelajaran PKn dalam meningkatkan kompetensi
kewarganegaraan  di  SMA  Negeri  2 Sungai  Penuh  adalah  kurangnya kemauan  dan  kesiapan  peserta  didik dalam  pembelajaran.  Hal  ini  terlihat dari  kurangnya  minat  baca  peserta didik, mereka lebih senang melakukan kegiatan  lain  tanpa  memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. Pada kasus lain dari sisi cara pandang siswa terhadap pelajaran PKn yang menurutnya  tidak  bermutu,  sering menghafal  dan  pelajarannya  sangat umum  tidak  spesifik.  Pada  gilirannya mereka  lebih  senang  keluar  masuk kelas  dan  bermain  selama  proses pembelajaran berlansung.
2) Kurangnya    Pemahaman Guru Tentang Karakteristik Peserta Didik Guru  perlu   memahami  bahwa peserta didik yang menjadi sasaran pembelajaran      merupakan satu kesatuan yang   tidak    memiliki karakteristik yang sama. Dalam  satu
kelas  terdapat  peserta  didik  yang mempunyai keunikan dan karakteristik masing-masing.
Berdasarkan observasi yang peneliti  lakukan  di  SMA  Negeri  2 Sungai  Penuh  terlihat  bahwa  guru belum mampu menentukan karakteristik siswanya. Terdapat ketidak mampuan seorang guru dalam menentukan  strategi  belajar  saat dikelas.  Padahal  sesungguhnya  guru harus mampu memprediksikan siswanya serta menentukan apa yang akan dicapai dalam proses pembelajaran.  Guru  juga  mampu memastikan siswa memperoleh proses pembelajaran yang sama saat berada diruang  belajar.  Dengan  demikian melalui penentuan tersebut guru akan lebih  mudah  untuk  menentukan potensi peserta didiknya. Pengamatan penulis  di  saat  berlangsungnya pembelajaran  terlihat  guru  lebih membiarkan kebiasaan siswa- siswanya  ketimbang  menegurnya, Guru juga kesulitan dalam memahami siswanya menelisik penyebab terjadinya perilaku peserta didik yang tidak baik ketika proses pembelajaran berlansung,  sehingga  merugikan peserta didik lainnya.
Kegagalan  guru  melihat  karakter siswa  akan  menyebabkan  proses pembelajaran  tidak  maksimal.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  guru  yang terlalu fokus dengan materi pembelajaran tapi mengabaikan afektif  siswa  (Lazzavietamsi,  2020).  Di lain  hal  terdapat  banyaknya  materi pelajaran  PKn  sementara  waktu  yang tersedia  sangat  terbatas  sehingga guru  lebih  memfokuskan  kepada ketuntasan materi pelajaran.
3) Kurangnya Pemahaman Guru Tentang Potensi Peserta Didik. Berdasarkan observasi yang peneliti  lakukan  pada   SMA Negeri 2  Sungai  Penuh  terlihat  bahwa  guru belum mampu mengidentifikasi potensi belajar siswa dan memastikan siswa  atau  peserta  didik  dalam mendapat  peluang  atau  kesempatan yang sama untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pengamatan penulis disaat
berlangsungnya pembelajaran terlihat guru  lebih  membiarkan  siswa- siswanya  ketimbang  menegurnya. Guru juga kesulitan dalam memahami faktor  terjadinya kelalaian siswa yang dapat  membawa  siswanya  kepada pergaulan yang menyimpang sehingga  merugikan  peserta  didik lainnya.
Dari  pernyataan  di  atas  diketahui disebabkan  oleh  banyaknya  materi pelajaran  PKn  sementara  waktu  yang tersedia  sangat  terbatas  sehingga guru  lebih  memfokuskan  kepada ketuntasan materi pelajaran.
Kenyataannya guru kesulitan dalam  memahami  peserta  didik terutama  dalam  memahami  potensi yang dimilikinya, yang lebih dikembangkan  oleh  guru  adalah kemampuan  akademik  yaitu  melalui pembelajaran  dan  evaluasi  yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Sementara kemampuan non akademik sangat  jarang  guru  memahami  dan mengapresiasikannya sehingga potensi  yang  dimiliki  oleh  peserta didik tidak terperhatikan untuk dapat di kembangkan secara maksimal.

## 4. KESIMPULAN
Civic competence dalam pembelajaran Pendidikan Kewargaengaraan (PKn) merupakan  suatu  yang  amat  penting untuk dikuasai oleh peserta didik. Melalui Civic competence siswa mampu mengimplimentasikan  potensi  mereka baik pengetahuan (knowledge ), kemampuan ( skill ), nilai dan keterampilan
( value  and  attitude ),  serta  partisipasi ( action ). Namun dari hasil penelitian c ivic competence dalam  pembelajaran  PKn belum  terlaksana  sepenuhnya  di  SMA Negeri  2  Sungai  Penuh  seperti;  nilai kewarganegaraan  ( civic  value )  dan tindakan  ( civic  actions ).  Hal  tersebut disebabkan  proses  pembelajaran  dan penilaian  masih  belum  efektif  karena masih  mengukur  dari  sisi  pengetahuan terkesan  mengabaikan  afektif  dan psikomotor  siswa.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kompetensi kewarganegaraan ( civic competence ) terdapat tiga faktor: pertama; kurangnya  kemampuan  dan kesiapan peserta didik dalam pembelajaran  dari  membaca  materi pelajaran atau mendengarkan penjelasan dari  guru, kedua; guru  selaku  pengajar belum  mampu  memahami  karakteristik peserta didik, ketiga; kurangnya pemahaman guru tentang potensi peserta didik seperti guru hanya
mengembangkan potensi akademik yang dimiliki  oleh  peserta  didik  sementara potensi non akademik sering terabaikan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Banks, J., A. (1985). Teaching Strategies for The Social Studies. Inquiry, Valuing, and Decision-Making. Longman.
Beny Dwi Lukitoaji, & Sapriya. (2015). Nurturing Civic Competence Of University Students Through Scouting Education As Strengthening Young Generation Character At Muhammadiyah
University Of Surakarta. JURNAL CIVICUS , 19 (2), 31–43. https://doi.org/https://doi.org/10.17 509/civicus.v15i2.2887
Branson, Margaret, S. (1994). Center for Civic Education National Standards for Civics and Government . Calabasas, CA: Center for Civic Education.
Branson, Margaret, S., Branson, & S., M. (1994). Center for Civic Education National Standards for Civics and Government. In Calabasas, CA: Center for Civic Education . Center for Civic Education.
Budimansyah, D. (2008a). Inovasi Pembelajaran Project Citizen: Menyemai Warganegara Demokrasi Konstitusional, . Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI.
Budimansyah, D. (2008b). Revitalization of Citizenship Education Learning through Project Citizen Practice". Jurnal Acta Civicus, 1 (2) , 179-198.
Budimansyah, D. (2011). Strengthening Citizenship Education To Build The Character of the Nation. In Character Education: Core Values for The Nation’s Personality Development Efforts. (pp. 43–78).
Faridah. (2010). Modul PPG Perencanaan Pembelajaran PKn . UNP.
Iskandar. (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial . Gaung Persada Press.
Kaelan, & Zubaidi, A. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan . Paradigma.
Keer, D. (1999). Citizhensip Education: an intenational comparison . National Fondation for Educational Research- NFER. https://edudoc.educa.ch/static/xd/2 003/59.pdf
Komalasari, K., & Budimansyah, D. (2008). Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kompetensi Kewarganegaraan siswa SMP. Acta Civicus , 2 Nomor 1 .
Komalasari, K., Civicus, D. B. J. A., 2008, undefined, & Budimansyah, D. (2008). Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kompetensi Kewarganegaraan siswa SMP. Acta Civicus , 2 Nomor 1 . scholar.google.com
Lazzavietamsi, F. (2020). Pesantren as Heart Knowledge Management . https://doi.org/10.4108/eai.13-2- 2019.2286526
LeCompte, K., Blevins, B., & Riggers-Piehl, T. (2020). Developing civic competence through action civics: A longitudinal look at the data. Journal of Social Studies Research , 44 (1), 127–137.
https://doi.org/10.1016/j.jssr.2019.0 3.002
Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Nusarastriya, Y. H., Sapriya, Wahab, A. A.,
& Budimansyah, D. (2013).
Pengembangan Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Project Citizen. Jurnal Cakrawala Pendidikan , 3 (3), 444–449.
https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.163 1
Rafzan., R., Budimansyah, D., Fitriasari, S.,
& Adha, M. M. (2019). The
Implementation of Higher Order Thinking Using Project Citizen in Escalating Students’ Hard and Soft
Skills. In E. Setiyawati, W. C. Perdhani, I. Emaliana, R. Febrianti, D. Inayati, S. Sukmawan, I. Puspitasari, & A. Gozali (Eds.), ICEL Internasional Conference on Advances in Education, Humanities, and Language. Maingstreaming the Influances on Higher Order of Thinking Skill in Humanities, Education and Language in Industrial Revolution 4.0 (pp. 1–805). Universitas Brawijaya Malang. http://icel.fib.ub.ac.id/proceeding/
Rafzan, R., Budimansyah, D., Fitriasari, S., & Rahmat, R. (2020). Development of Critical Thinking Skills Through the Citizenship Education Course in the Era of. 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019) , 418 (Acec 2019), 256–261. https://doi.org/https://dx.doi.org/10. 2991/assehr.k.200320.050
Rozak, A., Budimansyah, D., Sumantri, E., & Winataputra, U. S. (2015). Political thoughts and socio-cultural nationalism ideologies of nurcholish madjid on strengthening democracy, civil societies and civic virtues in Indonesia. Asian Social Science . https://doi.org/10.5539/ass.v11n27p 142
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif DAN R&D (cetakan ke- 14) . Alfabeta.
Winarno. (2009). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan . PT Bumi Aksara.