Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 2, No. 1, Hal: 01-31 • Juni 2017

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN AGRESIVITAS PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI PEMODERASI
(Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)
Vina Yunistiyani a,* , Afrizal Tahar b
a,b Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Ringroad Selatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
* (vina.yunistiyani@gmail.com)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji pengaruh corporate  social  responsibility dan  agresivitas  pelaporan  keuangan  terhadap  agresivitas  pajak  dengan good corporate  governance sebagai  variabel  pemoderasi.  Variabel Good  Corporate Governance yang  digunakan  pada  penelitian  ini  diproksikan  dengan  proporsi komisaris  independen  dan  komite  audit.  Penelitian  ini  berfokus  pada perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2014- 2015.  Metode  sampling  yang  digunakan  adalah purposive  sampling dengan sampel dari 64 perusahaan selama periode pengamatan 2 tahun berturut-turut, sehingga  menghasilkan  128  sampel.  Teknik  analisis  yang  digunakan  untuk pengujian  adalah  regresi  linier  berganda  berbantuan  aplikasi  statistika  SPSS 22.0.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa corporate  social  responsibility dan agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sementara  itu,  proporsi  komisaris  independen  dan  komite  audit  tidak berpengaruh  dalam  memoderasi  hubungan  agresivitas  pelaporan  keuangan dengan agresivitas pajak.
Kata  kunci: corporate  social  responsibility ;  agresivitas  pelaporan  keuangan; agresivitas pajak; komisaris independen; komite audit

## ABSTRACT
This study aimed to examine the effect corporate social responsibility and financial reporting  aggressiveness  towards  tax  aggressiveness  with  good  corporate governance  as  moderating  variable.  Good  corporate  governance  which  is  proxied by  board  of  independence  commissioner  proportion  and  audit  committee.  This study  are  focusing  on  manufacturing  companies  listed  in  Indonesia  Stock Exchange  in  the  period  2014-2015.  The  sampling  method  used  was  purposive sampling with a sample of 64 companies during the observation period of 2 years in  a  row  so  as  to  produce  a  total  of  128  samples.  Analysis  technique  used  was multiple  regression  analysis  by  SPSS  22.0.  The  result  reveal  corporate  social responsibility  and  financial  reporting  aggresiveness  degree  of  tax  aggresiveness. Board  of  independence  commissioners  and  audit  committee  as  the  moderating
variable  have  no  influence  between  financial  reporting  aggresiveness  and  tax aggresiveness.
Keywords: corporate  social  responsibility,  financial  reporting  aggresiveness,  tax aggresiveness, board of independence commissioner, audit committee

## PENDAHULUAN
Salah  satu  jenis  pajak  yang memberikan kontribusi terbesar adalah  Pajak  Penghasilan  (PPh),  baik PPh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (WPOP)  maupun  PPh  Wajib  Pajak Badan.  Kewajiban  membayar  pajak diatur dalam surat At-Taubah ayat 29 dan  Undang-undang  Dasar  1945 Amandemen  III  pasal  23A.  Selain memenuhi kewajiban perpajakan, WP Badan  harus  memenuhi  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan,  yang sudah  menjadi mandatorydisclosure sejak  diterbitkatnya  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun 2007  Pasal  74  tentang  Perseroan
Terbatas.  Perusahaan  yang  memiliki peringkat Corporate Social Responsibility (CSR)  rendah  dianggap tidak bertanggungjawab secara sosial.
Adanya  CSR  menjadikan  perusahan memiliki dua kewajiban, yaitu kegiatan  CSR  dan  membayar  pajak, sehingga semakin banyak pengeluaran dan menyebabkan perusahaan semakin agresif. Fakta yang terjadi di masyarakat
adalah  belum  semua  WP  taat
memenuhi  kewajibannya,  sehingga penerimaan negara dari sumber pajak dinilai  masih  rendah  (Wicaksono, 2015).  Rendahnya  penerimaan  pajak tercermin  dari  rasio  pajak  ( tax  ratio )
Indonesia  masih  di  bawah  11%  pada tahun  2015 (Wicaksono,  2015). Seharusnya  13-14%  (Jannah,  2016). Rendahnya penerimaan pajak mengindikasikan adanya penghindaran  pajak  yang  dilakukan
WP. Kasus penghindaran pajak terjadi pada  sebuah  perusahaan consumer goods harus membayar royalti kepada holding company di Belanda dari 3,5% meningkat menjadi 5-8% mulai tahun
2013-2015 (Suryana, 2013). Peningkatan  pembayaran  royalti  ke perusahaan induk berpotensi mengurangi  PPh  Badan  yang  harus dibayar perusahaan,
sehingga memungkinkan adanya penghindaran pajak  yang  dilakukan  perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
Pada dasarnya WP Badan berusaha meminimalisir jumlah pajak yang dibayarkan dengan cara meminimalisasi  jumlah  laba  kena pajak.  Akan  tetapi,  laba  yang  rendah
tidak  menarik  bagi stakeholder dan shareholder ,  sehingga  menimbulkan
trade off. Akankah perusahaan memaksimalkan  jumlah  laba,  tetapi beban pajak tinggi atau meminimalisasi  jumlah  laba.  Konflik dalam pengungkapan CSR dan agresivitas pelaporan keuangan terjadi  antara principal dan agen, karena  belum  terjadi  keselarasan antar kedua belah pihak. Hal tersebut dapat  diatasi  melalui Good  Corporate Governance (GCG) sebagai
mekanisme  yang  digunakan  untuk mengontrol  manajer  (Shleifer  dan Vishny,  1997).  GCG  diproksikan dengan  Komisaris  Independen  dan Komite  Audit.  Komisaris  independen berperan pengontrol tindakan manajemen  agar  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  dan standar  akuntansi  yang  berlaku, sedangkan  komite  audit  membantu tugas  dan  tanggung  jawab  dewan komisaris.
Komite Audit yang independen akan menghasilkan
informasi  yang  berkualitas  dan  tidak memihak  manapun  demi  kepuasan semua pihak berkepentingan.
Berdasarkan literatur yang penulis  temukan,  penelitian  tentang agresivitas  pajak  di  Indonesia  telah dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi  (2015),  hasil  penelitian menunjukkan CSR berpengaruh
positif  terhadap  penghindaran  pajak,
sedangkan komisaris independen tidak  berpengaruh  signifikan.  Rini dkk.,(2015),  Lanis  dan  Richardson (2013)  hasil penelitian menunjukkan agresivitas  pajak  berpengaruh  positif terhadap  CSR.  Jessica  dan  Toly (2014),  hasil  penelitian  menunjukkan tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara pengungkapan CSR dengan
agresivitas pajak.
Ridha  dan  Martani  (2014),  hasil menunjukkan  agresivitas  pajak  dan agresivitas pelaporan keuangan memiliki  hubungan  positif.  Kamila
(2014),  hasil  penelitian  menunjukkan agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap
agresivitas  pajak.  Winarsih  dkk .,
(2014),  hasil  penelitian  menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap  agresivitas  pajak,  sedangan dewan  direksi,  ukuran  komite  audit dan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Penelitian  ini  dimotivasi  oleh maraknya  kasus  agresivitas  pajak yang sedang booming beberapa tahun terakhir  seperti  panama  paper  ( tax havens country ), peningkatan pembayaran royalti sebuah perusahaan consumer  goods yang memiliki holding company di Belanda, transfer pricing , pajak bonus karyawan Investment Banking , google,
dll.  Wicaksono  (2015)  memaparkan kasus serupa yang terjadi di
Indonesia,  hal  ini  terlihat  dari rendahnya tax  ratio di  bawah  11% pada  tahun  2015  padahal  kondisi perekonomian  sedang  berkembang pesat,  untuk  negara  berkembang seharusnya  13-14%  (Jannah,  2016). Peningkatan  jumlah  surat  teguran, surat  perintah  melakukan  penyitaan,
pemberitahuan surat paksa, pemblokiran rekening bank, pelelangan hasil sita
yang disampaikan  oleh  DJP  dalam  web pajak.go.id  memperkuat  pentingnya penelitian ini dilakukan. Motivasi lain
dari penelitian adalah ingin mengetahui  efektivitas  pemenuhan CSR  dan  GCG,  akankah  hanya sebagai  pemenuhan  regulasi  semata atau  berjalan  efektif  juga  dari  segi perpajakan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menguji  apakah  CSR  dan agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas  pajak  dan  apakah  GCG memoderasi  hubungan  agresivitas pelaporankeuangan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini penting  karena,  pertama,  proksi pengukuran agresivitas pajak
menggunakan Net Profit Margin (NPM), sehingga lebih menggambarkan agresivitas  pajak.  Kedua,  dengan menggunakan  tahun  yang  berbeda, penelitian  ini  ingin  mengkonfirmasi dan  menindaklanjuti  hasil  penelitian
Kamila  (2014).  Ketiga,  ingin  menguji kembali ketidakkonsistenan pengaruh GCG  terhadap  agresivitas  pajak, karena  baru  ada  1  penelitian  yang dilakukan Utami dan Setyawan (2015) yang  menggunakan  GCG  sebagai pemoderasi agresivitas pajak.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan  teori  legitimasi,  teori agensi  dan  teori stakeholder .  Bagi Legislatif, menjadi bahan evaluasi dan perbaikan penerapan Undang-undang Perpajakan,  bagi  OJK  menjadi  bahan evaluasi  efektivitas  penerapan  GCG dan  tindakan  kecurangan  dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, memberikan informasi bagi perusahaan untuk menggunakan sumber dayanya dengan efektif untuk mengefisienkan  beban  pajak  serta menjadi  bahan  evalusi  penerapan
CSR, kesesuaian pelaporan keuangan,  dan  efektivitas  penerapan GCG.

## TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Teori Legitimasi
Menurut  Ghozali  dan  Chariri
(2007), teori legitimasi tercipta karena adanya kontrak sosial antara masyarakat  dengan  perusahaan  yang melaksanakan  kegiatan  operasinya menggunakan  sumber  daya  ekonomi, sehingga  perlu  diatur  mengenai  hak
dan kewajiban masing-masing. Kontrak  sosial  antara  kedua  belah pihak akan menjadi dasar pencapaian  tujuan  perusahaan  dan masyarakat, sehingga tercipta
legitimasi.
Sejalan dengan pendapat Gray et
al., (1995),  perusahaan  (melalui manajemen)  memberikan  informasi
CSR sebagai cara untuk berkomunikasi  dengan  masyarakat. Aktivitas  CSR  dilakukan  perusahaan untuk  menunjukkan  sistem  nilai perusahaan  telah  selaras  dengan sistem  sosial  tempat  perusahaan beroperasi.
Berdasarkan teori legitimasi, pengungkapan CSR dilakukan untuk mendapat  legitimasi dari  masyarakat,  sehingga  terhindar dari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan serta dapat meningkatkan nilai perusahaan  (Ratmono  dan  Sagala, 2015).
Hubungan  CSR  dan  agresivitas pajak  dalam  penelitian  ini  dijelaskan menggunakan  teori  legitimasi.  Lanis dan  Richardson  (2013)  berpendapat bahwa masyarakat menganggap agresivitas pajak merupakan tindakan yang ilegal, tidak bertanggungjawab  dan  merusak  citra perusahaan, sehingga dapat
menghilangkan
kepercayaan
masyarakat  dan  bisa  mengancam keberlangsungan  usaha.  Salah  satu
cara  untuk  menutupi  citra  tersebut dengan pemenuhan kewajiban CSR.

## Teori Keagenan
Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agent dan principal.
Menurut  Jensen  dan  Meckling  (1976) teori keagenan adalah kontrak antara satu  atau  lebih  individu  dengan individu  lain,  salah  satu  pihak berperan  sebagai principal dan  pihak lain  sebagai agent. Menurut  Rebecca
(2012) teori keagenan adalah hubungan yang timbul akibat adanya kontrak  antara  pemilik  modal  dan penerima pekerjaan.
Ketika principal dan agent
berkeinginan  untuk  memaksimalkan kepentingan  masing-masing  (belum ada keselarasan), maka ada kemungkinan agent bertindak  tidak untuk kepentingan principal. Principal berusaha untuk memaksimalkan laba ( risk takers ), sedangkan agent sebagai pelaksana  aktivitas  cenderung  tidak menyukai  resiko  yang  terlalu  besar ( risk  adverse ).  Untuk  mengurangi konflik, maka principal perlu monitoring kinerja agent. Laporan keuangan  dan  berbagai  informasi lainnya  yang  disampaikan  kepada publik  adalah  salah  satu  bentuk  alat monitoring untuk  mengurangi agency cost (Hendriyani dan Tahar, 2015).Dalam  penyampaian  laporan keuangan terdapat  asimetri  informasi
antara agent dan principal,  agent memiliki informasi yang lebih banyak dibanding principal ,  karena agent
hanya mengungkapkan sedikit mengenai laporan keuangan perusahaan  (Sutiyok dan Rahmawati, 2014). Implikasi teori keagenan terhadap penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa pihak manajemen ( agent ) tidak terlepas  dari  praktik  agresivitas pelaporan  keuangan,  oleh  karena  itu laporan  yang  disajikan  belum  tentu merepresentasikan laba yang sesungguhnya. Hal tersebut
dilakukan  agar  kinerja  manajemen seolah  meningkat  dari  tahun  ke tahun  dan  berhasil  mencapai  target yang diinginkan.

## Teori Stakeholder
Stakeholder merupakan  individu atau  sekumpulan  orang  (kelompok) yang  memiliki  kepentingan  bisnis dengan  perusahaan  atau  organisasi (Sutiyok  dan  Rahmawati,  2014). Keberadaan suatu organisasi (perusahaan)  tidak  terlepas  dari pengaruh orang-orang atau kelompok yang  memiliki  hubungan  dengan organisasi.  Adanya  teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidaklah  bersifat  individualis  dan mementingkan  diri  sendiri  dalam menjalankan  kegiatan  operasinya.
Teori stakeholder dapat memengaruhi perusahaan  untuk  mengungkapkan laporan  tahunannya  secara  luas  dan transparan,  karena  campur  tangan pihak  lain  sangat  dibutuhkan  demi kelangsungan
kegiatan
operasionalnya ( going concern ). Perusahaan  memiliki  tanggung jawab  sosial  kepada  masyarakat  dan lingkungan disekitar tempat beroperasi,  sehingga  mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua  pihak  dalam  pengambilan keputusan.Menurut  Fatayatiningrum
(2011)  tujuan  utama  dari  teori stakeholder untuk membantu manajer mengerti lingkungan stakeholder dan melakukan pengelolaan yang lebih efektif. Tujuan yang  lebih  luas  dari  teori stakeholder adalah membantu manajer
perusahaan  dalam  meningkatkan
value  added dan  meminimalisir
kerugian.
Menurut teori stakeholder , perusahaan  yang  memiliki  peringkat CSR  tinggi  lebih  menarik  bagi konsumen, sehingga perusahaan harus  memenuhi  kewajiban  CSRnya (Cheers, 2011 dalam Yoehana, 2013).
Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan
stakeholder melalui berbagai tindakan perusahaan  yang  bersifat  persuasif dan  memberikan feedback baik
kepada stakeholder .  Salah  satu  cara yang  dapat  dilakukan  perusahaan adalah  pemenuhan  tanggung  jawab sosial.  Jadi,  pada  intinya  teori stakeholder mempertimbangkan semua  pihak  yang  terkena  dampak aktivitas organisasi (perusahaan).

## Corporate Social Responsibility
Corporate  Social  Responsibility (CSR) mulai dikenal sejak awal tahun 1970an.    Definisi  CSR  menurut World
Business  Council in  Sustainable Development adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku  etis  dan  berkontribusi terhadap  pengembangan  ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas  lokal  dan  masyarakat. CSR merupakan kumpulan kebijakan dan praktik
yang berhubungan  dengan stakeholder , nilai-nilai  yang  sesuai  peraturan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan  serta  komitmen  dunia usaha  untuk  berkontribusi  dalam pembangunan berkelanjutan (Kartika, 2013). CSR merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal  perusahaan baik dalam bentuk penjagaan lingkungan, partisipasi pembangunan,  norma  masyarakat, dan
berbagai macam bentuk
tanggung jawab sosial lainnya (Irawan, 2016).
Dikeluarkannya  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun 2007  Pasal  74  dan  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor25  Tahun 2007  Pasal  15  huruf  (b)  mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan  yang  harus  dipenuhi perusahaan  menjadi  dasar  bahwa
CSR  bukan  lagi  wacana  publik semata, tetapi sudah menjadi mandatory  disclosure .  Perusahaan memiliki  berbagai  motivasi  dalam pengungkapan  CSR,  mulai  dari pendekatan instrumental untuk memaksimalkan  profit,  pendekatan intrinsik seperti komitmen perusahaan  untuk  menjunjung  tinggi nilai  dan  prinsip  perusahaan  serta menjaga reputasi perusahaan (Nahar,
2012). Pemenuhan CSR yang dilakukan perusahaan selain memberikan dampak positif, terkadang memunculkan
bias, banyak perusahaan yang memberikan CSR justru untuk menutupi  berbagai kecurangan  yang  dilakukan,  salah satunya agresivitas pajak.

## Agresivitas Pelaporan Keuangan
Sebagian besar pengguna laporan keuangan menganggap bahwa  informasi  laba  sangatlah penting, sehingga manajemen
perusahaan  cenderung  melaporkan
laba  yang  besar  demi  kepuasan stakeholder dan shareholder, padahal laba  belum  tentu  merepresentasikan kondisi perusahaan secara riil. Dalam buku Accounting  Theory karya  Scott (2009), motivasi perusahaan
melaporkan  laba  yang  tinggi  adalah pemberian bonus, politik, Initial Public Offering (IPO),  perjanjian  hutang
jangka panjang, pemenuhan ekspektasi  investor,  reputasi  dan perubahan  CEO.  Beberapa  alasan  di atas
melatarbelakangi perilaku pelaporan keuangan perusahaan cenderung  agresif  dengan  manipulasi laba,  baik  memperbesar  maupun memperkecil  laba  sesuai  tujuan  yang diharapkan.  Usaha  meningkatkan laba perusahaan baik sesuai maupun tidak  sesuai  prinsip  akuntansi  yang berlaku  disebut  agresivitas  pelaporan keuangan (Frank et.al , 2009).
Berdasarkan  teori  keagenan, agresivitas pelaporan keuangan dilakukan demi kepuasan stakeholder dan shareholder atas peningkatan  laba  bersih  setelah pajak. Anggapan tersebut  sebenarnya bertentangan dengan teori stakeholder yang  menyatakan  bahwa pengungkapan laporan keuangan dilakukan perusahaan sebagai bentuk  akuntabilitas  dan monitoring publik terhadap manajer.
Good Corporate Governance (GCG)
The  Indonesian  Institute  for Corporate  Governance (IICG)  (2012) mengartikan  GCG  sebagai  struktur, sistem  dan  proses  yang  digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan value added perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berdasarkan
norma,  etika,  budaya  dan  aturan yang  berlaku,  sedangkan  menurut Surat  Keputusan  Menteri  BUMN Nomor.  KEP-01/MBU/2011  pasal  1 ayat 1 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan  yang  Baik  pada  BUMN, GCG  adalah  prinsip-prinsip  yang mendasari suatu proses dan mekanisme  pengelolaan  perusahaan berlandaskan  peraturan  perundang-
undangan dan etika berusaha.
Good Corporate Governance adalah  suatu  sistem  yang  ada  pada organisasi  untuk  membantu  kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder organisasi tersebut  (Pratolo,  2008).  Penerapan GCG diperlukan agar tercipta efisiensi pasar,  transparan  dan  konsisten sesuai peraturan perundang- undangan.  Prinsip  GCG  sebagaimana tertuang  dalam  Surat  Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP 01/MBU/2011  pasal  3  ada  5,  yaitu
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi, kewajaran dan kesejahteraan.
Prinsip-prinsip  GCG  diperlukan oleh  perusahaan  terutama  berkaitan dengan  penyajian  laporan  keuangan suatu
perusahaan. Manfaat pelaksanaan  GCG  menurut  IICG (2012),  adalah  meningkatkan  nilai perusahaan  dan  kepercayaan  pasar, menjaga sustainability perusahaan, mengurangi agency  cost dan cost  of capital, meningkatkan kinerja,
efisiensi dan pelayanan kepada stakeholders, melindungi  organ  dari intervensi politik dan tuntutan hukum, serta membantu terwujudnya
GCG . Manfaat  penerapan  GCG  dapat
dirasakan
ketika perusahaan menerapkan  GCG  serta  memiliki organ  perusahaan  sebagai  pelaksana kegiatan  dalam  perusahaan.  Organ perusahaan akan melaksanakan tugas dan fungsinya  untuk mencapai tujuan bersama perusahaan (Winarsih dkk., 2014). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)  (2006), organ  perusahaan  terdiri  dari  Rapat Umum  Pemegang  Saham,  Dewan Komisaris  dan  Dewan  Direksi. Good
Corporate Governance dalam penelitian  ini  diproksikan  dengan Komisaris  Independen  dan  Komite Audit. Komisaris independen diharapkan mampu menjalankan
tugas  dan  fungsinya  sebagaimana mestinya,  sehingga  dapat  menjamin bahwa mekanisme pengawasan berjalan  secara  efektif  dan  sesuai peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006). Komite Audit  berperan membantu  Dewan  Komisaris  untuk memastikan
bahwa: laporan keuangan  disajikan  secara  wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku  umum,  pelaksanaan  audit internal  dan  eksternal  sesuai  dengan standar  audit  yang  berlaku,  struktur pengendalian  internal  perusahaan dilaksanakan  dengan  baik,  dan tindak lanjut hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006).

## Agresivitas Pajak
Perusahaan  sebagai  salah  satu subjek  pajak  seringkali  melakukan penghematan  beban  pajak  demi pencapaian  laba  sesudah  pajak  yang lebih  tinggi.  Hal  tersebut  dilakukan karena  ada  benturan  kepentingan antara stakeholder dengan pihak managemen. Ketidakselarasan tersebut, membuat manajer melakukan berbagai hal demi kepuasan stakeholder ,  salah  satunya dilakukan dengan meminimalisir jumlah  laba,  sehingga  jumlah  beban pajak  yang  dibayarkan  rendah,  baik melalui cara yang legal maupun ilegal yang sering disebut agresivitas pajak.
Menurut  Frank et  al., (2009), agresivitas  pajak  dilakukan  untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan  pajak  baik  dengan  cara tax  avoidance maupun tax  evasion .
Agresivitas  pajak  dapat  dilakukan karena  ketidakpatuhan  perusahaan terhadap peraturan perpajakan maupun aktivitas penghematan pajak sesuai  peraturan.  Perusahaan  yang memanfaatkan celah peraturan untuk mengurangi  beban  pajak  dianggap telah  melakukan  agresivitas  pajak walaupun  tidak  menyalahi  aturan yang  ada  (Kamila,  2014).  Prayogo (2015)  menyatakan  bahwa  untuk mengurangi pembayaran pajak, dapat dilakukan  dengan  cara  memperbesar
jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan atau memperkecil
pendapatan.
Agresivitas  pajak  merupakan bagian  dalam  hal  perencanaan  pajak yang  mengarah  pada  penghindaran pajak.  Terdapat  perbedaan  antara penghindaran  pajak  dan  agresivitas pajak.  Agresivitas  pajak  dilakukan melalui  perencanaan  yang  lebih agresif  untuk  mengurangi  pajak terhutang  perusahaan  (Jessica  dan Toly, 2014).
Tujuan  utama  agresivitas  pajak untuk  meminimalisir  beban  pajak perusahaan.  Jumlah  pajak  yang dibayarkan  sebesar  hasil  perkalian antara  pendapatan  kena  pajak  (PKP)
dengan  tarif  pajak  ( tax  rate )  yang telah ditetapkan negara. PKP diperoleh  dari  penghasilan  bruto dikurangi  biaya  yang  diperkenankan UU PPh. Pajak yang dibayar perusahaan  bergantung  pada  koreksi pajak atau selisih antara laba dengan pendapatan  kena  pajak  ( book  tax difference ),  sehingga  teknik  dalam melakukan  agresivitas  pajak  dengan mengatur book tax difference (Kamila, 2014).  Setiap  tindakan  yang  akan dilakukan manajer pasti dipertimbangkan  terlebih  dahulu cost and  benefit yang  akan  diterima, termasuk keputusan melakukan agresivitas pajak.

## Corporate  Social  Responsibility
dan Agresivitas Pajak
Corporate  Social  Responsibility
merupakan salah satu bentuk
kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat  beroperasi  yang  terkena dampak  aktivitas  operasional  agar tindakan  perusahaan  dinilai  sesuai norma  yang  berlaku  di  masyarakat dan  mendapatkan  legitimasi  dari berbagai pihak.
Pemenuhan kewajiban  CSR  dapat  dilakukan dalam  bentuk  pemberian  beasiswa, pembangunan tempat sosial,
penanaman pohon untuk mengurangi dampak  rumah  kaca,  penyaringan limbah  sebelum  di  buang,  tunjangan
kepada karyawan, memberi kesempatan masyarakat sekitar untuk bekerja di perusahaan tersebut,  pelatihan  P3K  kepada karyawan, kesempatan magang siswa/i  SMA/SMK  serta  mahasiswa, dan berbagai hal lainnya.
Perusahaan yang memenuhi kewajiban CSR, dianggap bertanggung jawab secara sosial serta memiliki citra baik dimata masyarakat.  Selain  kewajiban  CSR, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang dilakukan  secara  suka  rela,  penuh kesadaran,  sesuai  nominal  yang ditetapkan dan tidak berupaya untuk melakukan  agresivitas  pajak,  agar dapat  membina  hubungan  baik dengan pemerintah.
Menurut  Slemrod  (2004)  kaitan
pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama perusahaan untuk
memperoleh profit  maximum tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan  lingkungan.  Menurut  Deegan (2002) pengungkapan CSR digunakan oleh  manajemen  sebagai  salah  satu cara  berinteraksi  dengan  masyarakat luas.
Argumen  di  atas  juga  didukung dengan teori legitimasi dan
stakeholder , dimana perusahaan
harus  mempertimbangkan  kepuasan semua  pihak  dalam  pelaksanaan
aktivitas perusahaan dan pengambilan  keputusan.  Semakin tinggi  tingkat  pengungkapan  CSR, maka semakin tinggi agresivitas pajak yang  dilakukan  oleh  perusahaan,  hal tersebut  dilakukan  agar  seolah-olah perusahaan telah memenuhi kewajibannya. Jessica dan Toly (2014) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR terhadap
agresivitas  pajak,  sehingga  kegiatan
CSR tidak mempengaruhi perusahaan untuk  membayar  pajak  yang  lebih kecil.  Ratmono  dan  Sagala  (2015) menyatakan bahwa tingkat pengungkapan CSRberpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.Hasil  penelitian  Jessica  dan Toly (2014) serta Ratmono dan Sagala (2015) memberikan dukungan empiris untuk teori legitimasi bahwa perusahaan selalu berusaha mendapat  dukungan  dari  lingkungan institusionalnya.
Hasil penelitian Rini dkk ., (2015) menunjukkan bahwa sensitivitas agresivitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian  Lanis  dan  Richardson (2013), Pradipta dan Supriyadi (2015) juga menunjukkan hasil yang signifikan  antara  pengungkapan  CSR dengan  agresivitas  pajak.  Artinya,
perusahaan yang melakukan
tindakan  pajak  agresif,  melakukan pengungkapan  CSR  yang  lebih  luas daripada  perusahaan  yang  tidak melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan  teori  yang  ada  dan logika  hipotesis  yang  telah  diuraikan di atas, peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Corporate  Social  Responsibility berpengaruh  positif  terhadap agresivitas pajak.

## Agresivitas  Pelaporan  Keuangan dan Agresivitas Pajak
Agresivitas  pelaporan  keuangan merupakan  tindakan  yang  dilakukan perusahaan untuk memperbesar atau memperkecil  laba,  baik  dengan  cara legal  maupun  ilegal  sesuai  tujuan yang ingin dicapai. Untuk kepentingan
stakeholder serta shareholder ,  perusahaan  berusaha menyajikan  laba  yang  besar  dalam laporan  keuangan  untuk  menarik minat investor, kreditor, supplier , dan berbagai  pihak  yang  berkepentingan lainnya. Di lain sisi, jumlah laba yang dilaporkan juga berpengaruh terhadap  jumlah  pajak  yang  harus dibayarkan perusahaan kepada
pemerintah.
Ketika
perusahaan melakukan  manajemen  pajak  dengan cara  mengurangi  laba  kena  pajak akan menyebabkan financial reporting costs karena pendapatan yang dilaporkan  menjadi  lebih  rendah  dan
mengakibatkan persepsi kinerja perusahaan yang kurang baik (Shackelford  dan  Shelvin,  2000). Manajemen  laba  (memperbesar  laba bersih) pada laporan keuangan menyebabkan  munculnya tax  costs karena  beban  pajak  yang  harus dibayar  meningkat.  Hal  tersebut memunculkan trade-off diantara keduanya.
Hasil  penelitian  Frank et  al ., (2009) dan Kamila (2014)
menunjukkan  bahwa trade  off antara pajak  dan  pelaporan  keuangan  tidak selalu  terjadi.  Hal  tersebut  dapat terjadi  karena  memanfaatkan  adanya celah  pada  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a maupun menggunakan cara yang tidak diperbolehkan,  sehingga  perusahaan bisa  merepresentasikan  laba  yang tinggi  tanpa  melakukan  pembayaran pajak yang besar (Frank et al., 2009). Semakin  tinggi  agresivitas  pelaporan keuangan, semakin tinggi juga agresivitas  pajak  yang  dilakukan perusahaan. Penelitian  di  Indonesia  yang dilakukan oleh Kamila (2014) menemukan  hubungan  resiprokal antara agresivitas pelaporan
keuangan  dan  agresivitas  pajak. Penelitian  Ridha  dan  Martani  (2014) sejalan  dengan  penelitian  Kamila (2014),  bahwa  agresivitas  pajak  dan
agresivitas pelaporan keuangan memiliki hubungan dua arah (resiprokal).  Hasil  penelitian  Ridha dan  Martani  (2014)  serta  Kamila (2014)  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya yang dilakukan Frank et. al., (2009)  yang  menunjukkan  bahwa
agresivitas pelaporan keuangan berhubungan positif terhadap agresivitas  pajak.  Berdasarkan  teori yang  ada  dan  logika  hipotesis  yang telah  diuraikan  di  atas,  peneliti menurunkan
hipotesis sebagai berikut:
H 2 : Agresivitas pelaporan keuangan  berpengaruh  positif terhadap agresivitas pajak. Efek Moderasi Komisaris Independen atas Hubungan Agresivitas  Pelaporan  Keuangan dan Agresivitas Pajak Komisaris Independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris  yang  bersal  dari  pihak independen  (tidak  terafeliasi  dengan perusahaan). Komisaris Independenmenjadi  salah  satu  organ perusahaan  yang  berperan  dalam penerapan GCG. Komisaris Independen  dan  Dewan  Komisaris lainnya diharapkan mampu menjalankan  tugas  dan  fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga dapat  menjamin  bahwa  mekanisme pengawasan  berjalan  secara  efektif
dan  sesuai  peraturan  perundang- undangan  (KNKG,  2006).  Dewan
Komisaris membuat berbagai kebijakan strategis yang menguntungkan  perusahaan,  tetapi tidak  melanggar  hukum,  termasuk kebijakan perpajakan.
Hasil  penelitian  Minnick  dan Noga  (2010)  memberikan  dukungan pentingnya peranan tata kelola perusahaan  terhadap  perencanaan manajemen  pajak  secara  jangka panjang. Lanis dan Richardson (2011) menemukan bahwa keberadaan Dewan Independen mampu mengurangi  agresivitas  pajak.  Hasil penelitian  Richardson et  al .,  (2013) menunjukkan agresivitas pajak dapat dikurangi apabila
sistem pengendalian  risiko  baik,  keberadaan auditor  eksternal  berkualitas  serta independensi  anggota  Komite  Audit dan kuatnya kontrol internal.
Penerapan  GCG  juga  dapat mengurangi  agresivitas  pelaporan keuangan,  karena  adanya  pegawasan dari Komisaris Independen dan Komite  Audit.  Komisaris  Independen memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan  Standar  Akuntansi  yang berlaku dan tidak melanggar peraturan  pemerintah  lainnya.  Jika Komisaris  Independen  dan  organ perusahaan  lainnya  dapat  bekerja maksimal  sebagaimana  mestinya,
maka  tindakan  agresivitas  pelaporan keuangan dan agresivitas pajak dapat diminimalisir. Berdasarkan teori yang ada  dan  logika  hipotesis  yang  telah diuraikan di atas, peneliti menurunkan hipotesis sebagai
berikut:
H 3a : Agresivitas pelaporan keuangan yang diperkuat dengan  Komisaris  Independen berpengaruh  negatif  terhadap agresivitas pajak.

## Efek  Moderasi  Komite  Audit  atas Hubungan  Agresivitas  Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak
Komite  Auditmerupakan  organ perusahaan  yang  dibentuk  oleh
Dewan  Komisaris  untuk  membantu dalam pelaksanaan
tugas.
Perusahaan go  public minimal  harus memiliki  Komite  Audit,  untuk  komite lainnya  dibetuk  sesuai  kebutuhan (KNKG, 2006). Komite Audit  berperan dalam penerapan GCG.
Komite Audit berperan membantu  Dewan  Komisaris  untuk memastikan bahwa:
laporan keuangan  disajikan  secara  wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku  umum,  pelaksanaan  audit internal  dan  eksternal  sesuai  dengan standar  audit  yang  berlaku,  struktur pengendalian  internal  perusahaan dilaksanakan  dengan  baik,  dan tindak lanjut hasil audit dilaksanakan
oleh  manajemen  (KNKG,  2006). Semakin  besar  ukuran  Komite  Audit,
monitoring terhadap agresivitas semakin tinggi, sehingga miningkatkan keandalan laporan keuangan (Winarsih, 2014).
Hasil  penelitian  Minnick  dan
Noga  (2010)  memberikan  dukungan pentingnya peranan tata kelola perusahaan  terhadap  perencanaan manajemen  pajak  secara  jangka panjang. Hasil penelitian Richardson et al ., (2013) menunjukkan agresivitas pajak dapat dikurangi apabila sistem pengendalian  risiko  baik,  keberadaan auditor  eksternal  berkualitas  serta independensi  anggota  Komite  Audit dan kuatnya kontrol internal. Penerapan GCGjuga dapat mengurangi  agresivitas  pelaporan keuangan,  karena  adanya  pegawasan dari Komisaris Independen dan Komite  audit.  Komite  Audit  berperan untuk  melengkapi  tanggung  jawab Komisaris Independen,
yaitu memastikan bahwa laporan keuangan telah  disusun  berdasarkan  bukti- bukti  yang  ada  atas  transaksi  riil perusahaan.
Ketika Komisaris Independen  dan  Komite  Audit  dapat bekerja maksimal sebagaimana mestinya,  maka  tindakan  agresivitas pelaporan  keuangan  dan  agresivitas pajak dapat diminimalisir. Berdasarkan  teori  yang  ada  dan
𝑁𝑃𝑀𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = 𝑁𝑃𝑀 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑁𝑃𝑀 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑥 100% logika  hipotesis  yang  telah  diuraikan di atas, peneliti menurunkan
hipotesis sebagai berikut:
H 3b : Agresivitas pelaporan keuangan yang diperkuat dengan Komite Audit berpengaruh  negatif  terhadap agresivitas pajak. Model penelitian disajikan dalam gambar 1 untuk memberikan kemudahan pemahaman variabel mana  yang  dimoderasi.  Berikut disajikan dalam tampilan di bawah:

## METODE

## Definisi Operasional Variabel
Agresivitas Pajak menjadi variabel  dependen  dalam  penelitian ini yang diproksikan dengan Net Profit
Margin (NPM). Pengukuran agresivitas
pajak mengadopsi
penelitian Adisamartha  dan  Noviari  (2015) menggunakan  NPM  index.  Apabila NPM  perusahaan  berada  di  bawah NPM  industri,  terdapat  indikasi bahwa  perusahaan  tersebut  tidak melaporkan laba sebenarnya.
Variabel  independen  dalam penelitian  ini  adalah  CSR  dan agresivitas  pelaporan  keuangan.  CSR diukur menggunakan indikator Global
Reporting Initiative G.4 (GRI G.4) yang diperoleh dari
website www.globalreporting.org dan mengacu pada  penelitian  Rini  dkk.,  (2015). Terdapat  91 item pengungkapan CSR yang  terbagi  dalam  aspek  ekonomi, lingkungan,  praktik  ketenagakerjaan dan  kenyamanan  bekerja,  hak  asasi manusia,  masyarakat  dan  tanggung jawab atas
produk.Apabila perusahaan  mengungkapan  setiap item indikator CSR, maka  diberi nilai 1  dan  jika  tidak  diungkapkan  diberi nilai  0.  Selanjutnya  skor  dari  semua item  dijumlah  dibagi  dengan  total item  pengungkapan  yang  diharapkan untuk setiap perusahaan.
𝐶𝑆𝑅𝐼𝑖 = ∑ 𝑋 𝑦𝑖 𝑛 𝑖 Keterangan:
CSRI i :Indeks  luas  pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i ΣX yi :nilai 1 jika item y diungkapkan, nilai 0 jika item y tidak diungkapkan n i :jumlah item untuk perusahaan i, n i ≤ 91
Agresivitas  pelaporan  keuangan diukur  menggunakan  proksi  akrual
H 2 (+) H 1 (+) Corporate Social Responsibility (Lanis dan Richardson, 2013) Agresivitas Pajak H 3 (-) Good Corporate Governance (Utami dan Setyawan, 2015) Agresivitas Pelaporan Keuangan (Kamila, 2014)
diskresioner yang dihitung dengan the modified-Jones  Model yang  mengacu pada  penelitian  Ridha  dan  Martani (2014), Kamila (2014):
TAit = Nit – CFOit
Nilai total  accrual (TA)  yang diestimasi  dengan  persamaan  regresi OLS
𝑇𝐴𝑖𝑡 𝐴𝑖𝑡 − 1 = 𝛽 1 ( 1 𝐴𝑖𝑡 − 1 ) + 𝛽 2 ( ∆𝑅𝑒𝑣𝑡 𝐴𝑖𝑡 − 1 ) + 𝛽 3 ( 𝑃𝑃𝐸𝑡 𝐴𝑖𝑡 − 1 ) + 𝑒
Dengan  menggunakan  koefisien regresi  di  atas  nilai non  discretionary accruals (NDA) dapat dihitung dengan rumus:
𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡 = 𝛽 1 ( 1 𝐴𝑖𝑡 − 1 ) + 𝛽 2 ( ∆𝑅𝑒𝑣𝑡 𝐴𝑖𝑡 − 1 − ∆𝑅𝑒𝑐𝑡 𝐴𝑖𝑡 − 1 ) + 𝛽 3 ( 𝑃𝑃𝐸𝑡 𝐴𝑖𝑡 − 1 ) Selanjutnya discretionary
accruals (DA)  dapat  dihitung  sebagai berikut:
𝐷𝐴𝑖𝑡 = 𝑇𝐴𝑖𝑡
𝐴𝑖𝑡 − 1 − 𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡

## Keterangan:
DAit  :
Discretionary accruals perusahaan i periode ke t NDAit : Non  Discretionary  Accruals perusahaan i periode ke t TAit  :  Total  akrual  perusahaan  i
periode ke t Nit : Laba  bersih  perusahaan i periode ke t
CFOit :  Aliran  kas  dari  aktivitas operasi perusahaan i  periode ke-t
Ait-1  :Total  aktiva  perusahaan  i periode ke t-1
ΔRevt  :Perubahan pendapatan perusahaan i periode ke t PPEt  :Aktiva tetap perusahaan periode ke t ΔRect  :Perubahan piutang perusahaan i periode ke t e : error
Selain  variabel  independen,
penelitian  ini  menggunakan  variabel moderasi  GCG  yang  diproksikan dengan proporsi Komisaris Independen  dan  keberadaan  Komite Audit, sebagaimana penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Utami dan Setyawan (2015). Berdasarkan peraturan BEI, ketentuan jumlah Komisaris Independen minimal 30% dari seluruh anggota komisaris dan setiap perusahaan diwajibkan memiliki komite audit. Rumus yang digunakan sebagai berikut:
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝐾𝐼
= ∑ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑥100%

## Metode Penentuan Sampel
Sampel  penelitian  ini  adalah  seluruh perusahaan
manufaktur yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia (BEI)  tahun  2014-2015.  Perusahaan manufaktur  dipilih  sebagai  sampel penelitian karena perusahaan mengolah sendiri bahan baku
menjadi barang jadi, sehingga peluang untuk melakukan manipulasi pengeluaran  atau  beban  lebih  besar. Teknik  pemilihan  sampel  adalah purposive  sampling .  Data  penelitian diperoleh  dari website Bursa  Efek Indonesia www.idx.co.id dan  Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Yogyakarta  tahun  2014-2015.Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan  sampel  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan  manufaktur  terdaftar penuh  di  BEI  tahun  2014-2015 dan  menerbitkan annual  report yang  berakhir  pada  31  Desember dan lengkap dengan data penelitian.
2. Mengungkapkan laporan CSR
3. Memiliki  laba  bersih  bernilai positif
4. Menggunakan  satuan  mata  uang rupiah 5. Pengecualian untuk variabel agresivitas pajak, sebagai
pembanding  NPM  perusahaan dengan  NPM  industri,  maka  NPM industri  menggunakan  semua perusahaan manufaktur yang ada di  BEI  meskipun  rugi  dan/atau bermata uang dolar.
Berdasarkan  kriteria  di  atas, diperoleh  64  perusahaan  sebagai sampel  dalam  penelitian  ini  dengan 128  observasi  selama  2  tahun berturut-turut.

## Teknik Analisis Data BLUE Test
1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan
untuk  melihat  apakah  nilai  residual berdistribusi normal  atau  tidak
(Nazaruddin  dan  Basuki,  2016). Model regresi yang baik memiliki nilai residual berdistribusi normal.Uji statistik  dapat  dilakukan  dengan menguji  normalitas  residual  dengan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov. Jika nilai sig > α (0,05) maka data dinyatakan berdistribusi normal (Nazaruddin dan Basuki, 2016).

## 2. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas digunakan untuk  melihat  ada  atau  tidaknya korelasi  yang  tinggi  antar  variabel independen  dalam  suatu  model regresi  (Nazaruddin  dan  Basuki, 2016).  Model  regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi diantara variabel independen. Apabila terdapat  korelasi  yang  tinggi  antar variabel independen, maka hubungan antar  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  akan  terganggu.
Untuk mendeteksi adanya
multikolinearitas  di  dalam  model regresi,  maka  dapat  dilihat  dari  nilai tolerance  dan variance  inflation  factor (VIF).  Tidak  terjadi  multikolinearitas
jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

## 3. Uji Autokorelasi
Uji  Autokorelasi  digunakan untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya korelasi  yang  terjadi  antara  residual pada satu pengamatan dengan pengamatan  lain  pada  model  regresi (Nazaruddin  dan  Basuki,  2016).
Autokorelasi muncul karena observasi yang  berurutan  sepanjang  waktu berkaitan satu sama lainnya.
Mendeteksi autokorelasi yaitu dengan melihat  angka Dusbin  Watson (dw), yaitu  tidak  akan  terjadi  autokorelasi jika nilai du < dw < (4-dL).

## 4. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan  untuk  menguji  apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan  varian  dari  residual untuk  semua  pengamatan  pada model regresi (Nazaruddin dan Basuki,  2016).  Model  regresi  yang baik  tidak  terjadi  heteroskedastisitas (Nazaruddin  dan  Basuki,  2016). Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya heteroskedastisitas digunakan metode grafik Glejser .  Hal  ini  dapat  dilihat jika nilai probabilitas > 0,05 menandakan tidak terkena
heteroskedastisitas.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  penelitian menggunakan  teknik  analisis  regresi berganda.  Penelitian  ini  memiliki empat  hipotesis  yang  akan  dianalisis dengan  dua  model  persamaan.  Model 1  dianalisis  menggunakan  analisis berganda  untuk  menguji  pengaruh variabel  independen.  Model  ke-2 menggunakan  model  selisih  mutlak untuk  menguji  pengaruh  variabel moderasi.  Frucot  dan  Shearon  (1991) mengajukan  model  regresi  yang  agak berbeda  untuk  menguji  pengaruh moderasi  yaitu  dengan  model  selisih mutlak  variabel  independen  dengan moderasi.  Nilai Adjusted  R 2 hasil regresi pertama dibandingkan dengan regresi ke-2. Jika terjadi peningkatan
Adjusted R 2 , berarti proporsi Komisaris  Independen  dan  Komite Audit  merupakan  variabel  moderasi. Rumus  persamaan  regresi  sebagai berikut:
𝑨𝑷 = ∝   +𝜷 𝟏 𝑪𝑺𝑹 + 𝜷 𝟐 𝑨𝑷𝑲– 𝜷 𝟑 𝐊𝐈 – 𝜷 𝟒 𝐊𝐀 + 𝒆
AP= α + β 1 CSR + β 2 ALK – β 3 KI – β 4 KA –β 5 |ALK-KI| - β 6 |ALK-KA| + e Keterangan:
Persamaan 1:
AP : Agresivitas Pajak
CSR  : Corporate Social Responsibility APK  :Agresivitas Pelaporan Keuangan KI : Komisaris Independen KA : Komite Audit

## Persamaan 2:
AP : Agresivitas Pajak CSR : Nilai standardized skor CSR APK : Nilai standardized skor APK KI : Nilai standardized skor KI KA : Nilai standardized skor KA |ALK-KI| : Nilai interaksi selisih APK dan KI |ALK-KA| : Nilai interaksi selisih APK dan KA β 1 - β 6 : Koefisien Regresi e : error / residual

## HASIL DAN PEMBAHASAN BLUE Test
1. Uji Normalitas Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan padatabel 1
dan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) dalam pengujian One-Sample  Kolmogorov-Smirnov dari seluruh  nilai  residual  data  yang
digunakan dalam penelitian ini sebesar  0.200  >  0,05.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  keseluruhan data  yang  digunakan  sebagai  sampel penelitian berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinieritas
Berdasarkan  hasil  pengujian yang  ditunjukkan  pada  tabel  3  dan tabel  4,  nilai tolerance variabel independen  >  0.1  dan  nilai  VIF semuanya < 10 yang berarti tidak ada multikolinieritas antar variabel
independen.
Uji Multikolinieritas
untuk  pengujian  variabel  moderasi menggunakan  nilai  selisih  mutlak.
Menurut  Frucot  dan  Shearon  (1991) dalam  Ghozali  (2011)  selisih  nilai mutlak lebih disukai karena ekspektasi  sebelumnya  berhubungan antara kombinasi  APK dengan KI dan KA  berpengaruh  terhadap  AP.  Skor tinggi  (skor  rendah)  APK  berasosiasi dengan  skor  rendah  (skor  tinggi)  KI dan/atau  KA,  maka  akan  terjadi perbedaan absolute yang  besar. Kedua kombinasi tersebut
diharapkan dapat mengurangi AP.

## 3.Uji Autokorelasi
Metode  Theil-Nagar  digunakan untuk mentranformasikan data dalam bentuk  Lag  agar  tidak  terkena autokorelasi (Ghozali, 2011).
Persamaan  yang  digunakan  sebagai berikut:
𝐿𝑎𝑔𝑋 = 𝑋 − 𝑝 ∗ 𝐿𝑎𝑔(𝑋)
𝑝 = 𝑛 2 (1 − 𝐷𝑊 𝑎𝑤𝑎𝑙 2 ) + 𝑘 2 𝑛 2 − 𝑘 2
Dimana X merupakan variabel,
n  adalah  jumlah  sampel,  k  adalah jumlah kelas (independen dan moderasi).
Dari  tabel  5  menunjukkan bahwa  model  1  memiliki  nilai  DW sebesar  1.817  yang  memenuhi  asas dU < dw < 4-dL yaitu 1.7485 < 1.817 < 2.4433, sehingga dapat disimpulkan model  1  bebas  dari  autokorelasi.
Tabel 6 menunjukkan bahwa model 2
memiliki nilai DW sebesar 1.833 yang memenuhi asas dU < dw < 4-dL yaitu 1.8010  <  1.833  <  2.4925,  sehingga dapat disimpulkan model 2 bebas dari autokorelasi. Berdasarkan tabel 5 dan 6  dapat  disimpulkan  bahwa  model penelitian  sebelum  dan  sesudah moderasi tidak
mengalami
autokorelasi.

## 4.Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  hasil  pengujian yang  ditunjukkan  padatabel  7  dan tabel  8  dapat  disimpulkan  bahwa nilai  signifikansi  dari  masing-masing variabel  independen  pada  penelitian
disimpulkan data penelitian sebelumdan  sesudah  moderasi  tidak terjadi heteroskedastisitas.
Tabel 1. Uji Normalitas sebelum Moderasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 88 Normal Parameters a, b Mean .0000000 Std. Deviation .42567298 Most Extreme Differences Absolute .052 Positive .052 Negative -.046 Kolmogorov-Smirnov Z .052 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c, d Tabel 2.Uji Normalitas setelah Moderasi One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 88 Normal Parameters a, b Mean .0000000 Std. Deviation .41587966 Most Extreme Differences Absolute .045 Positive .045 Negative -.041 Kolmogorov-Smirnov Z .045 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c, d
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas sebelum Moderasi Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) -1.370 .439 -3.121 .002 CSR 2.462 .611 .343 4.030 .000 .984 1.017 APK .077 .022 .299 3.417 .001 .933 1.072 KI 2.465 .444 .491 5.556 .000 .913 1.096 KA .255 .122 .180 2.097 .039 .969 1.032 a. Dependent Variable: AP Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas sesudah Moderasi Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) .592 .115 5.147 .000 Zscore(CSR) .194 .047 .351 4.163 .000 .981 1.019 Zscore(APK) .370 .138 .669 2.671 .009 .111 8.980 Zscore(KI) .203 .060 .367 3.368 .001 .589 1.698 Zscore(KA) .093 .078 .168 1.196 .235 .354 2.822 AbsAPKKI .192 .098 .449 1.958 .054 .133 7.546 AbsAPKKA .000 .094 .001 .003 .998 .164 6.108 a. Dependent Variable: AP Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi sebelum Moderasi Model Summary b Model  R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of the Estimate Durbin- Watson 1 .593 a .351 .320 .41401 1.817
a. Predictors: (Constant), lagKA, lagAPK, lagCSR, lagKI
b. Dependent Variable: lagAP Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi sesudah Moderasi Model Summary b Model R R Square Adjusted  R Square Std.  Error  of the Estimate Durbin- Watson 1 .612 a .374 .327 .41027 1.833
a.  Predictors:  (Constant),  lagAPKKA1,  lagCSR1,  lagKI1,  lagKA1, lagAPK1, lagAPKKI1 b. Dependent Variable: lagAP1
Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas sebelum Moderasi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error  Beta Tolerance  VIF 1  (Constant)  .358  .233 1.539  .128 CSR .127  .324 .042 .391 .697  .984 1.017 APK .019  .012 .178 1.628  .107  .933 1.072 KI .454  .235 .213 1.932  .057  .913 1.096 KA -.065  .064 -.108 -1.008  .316  .969 1.032 a. Dependent Variable: ABSRES_1 Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas sesudah Moderasi Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1  (Constant) .416 .063 6.606  .000 Zscore(CSR)  -.007  .026 -.030 -.281 .780 .981 1.019 Zscore(APK)  -.055  .076 -.228 -.722 .473 .111 8.980 Zscore(KI) .063 .033 .263 1.909  .060 .589 1.698 Zscore(KA) -.018  .042 -.076 -.430 .668 .354 2.822 AbsAPKKI -.064  .054 -.348 -1.199  .234 .133 7.546 AbsAPKKA -.028  .051 -.141 -.542 .589 .164 6.108 a. Dependent Variable: absres_4

## Analisis Regresi Berganda
Hasil  analisis  regresi  dapat dilihat  di  tabel  9  dan  tabel  10  di bawah  ini.  Dari  tabel  tersebut  dapat dibuat  persamaan  regresi  sebagai berikut:
Y 1 = 0,439 + 2,462CSR + 0,077APK +
2,465KI + 0,255KA
Y 2 = 0,592 + 0,194CSR + 0,370APK + 0,203KI  +  0,093KA  +  0,192|APK-KI| + 0,000|APK-KA|
Tabel 9. Hasil Uji Nilai- t sebelum Moderasi Unstandardized Coefficients t Sig. B Std. Error (Constant) -1.370 .439 -3.121 .002 CSR 2.462 .611 4.030 .000 APK .077 .022 3.417 .001 KI 2.465 .444 5.556 .000 KA .255 .122 2.097 .039
Tabel 10. Hasil Uji Nilai- t setelah Moderasi Unstandardized Coefficients t Sig. B Std. Error (Constant) .592 .115 5.147 .000 Zscore(CSR) .194 .047 4.163 .000 Zcrore(APK) .370 .138 2.671 .009 Zcrore(KI) .203 .060 3.368 .001 Zcrore(KA) .093 .078 1.196 .235 AbsAPKKI .192 .098 1.958 .054 AbsAPKKA .000 .094 .003 .998
Adjusted R Square (R 2 )
Nilai  dari Adjusted  R  Square sebelum  moderasi  sebesar  0.380, artinya  variabel  Agresivitas  Pajak dapat  dijelaskan  sebesar  38%  oleh variabel  CSR,  APK,  KI  dan  KA, sedangkan
Adjusted R Square
sesudah  moderasi  sebesar  0.393, artinya  variabel  Agresivitas  Pajak dapat  dijelaskan  sebesar  39,3%  oleh variabel CSR, APK, KI, KA, APKKI dan APKKA.  Nilai Adjusted  R  Square d isajikan  dalam  tabel  tabel  11  dan  12 di bawah ini.
Tabel 11. Koefisien Determinasi sebelum Moderasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .639 a .408 .380 .43580948 a. Predictors: (Constant), KA, APK, CSR, KI
b. Dependent Variable: AP
Tabel 12. Koefisien Determinasi sesudah Moderasi Model Summary b Model R  R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1  .660 a .435 .393 .43100747
a.  Predictors:  (Constant),  AbsAPKKA,  Zscore(CSR),
Zscore(KI), Zscore(KA), AbsAPKKI, Zscore(APK)
b. Dependent Variable: AP

## Uji Statistik F
Model  regresi  sebelum  dan sesudah  moderasi  memiliki  nilai  sig sebesar  0,000  <α  (0,005),  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  variabel
independen  dalam  model  penelitian secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil  uji F dapat dilihat pada tabel 13 dan 14di bawah ini.
Tabel 13. Hasil Uji Nilai-F sebelum Moderasi ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 10.869 4 2.717  14.307 .000 b Residual 15.764 83 .190 Total 26.634 87 a. Dependent Variable: AP b. Predictors: (Constant), KA, APK, CSR, KI Tabel 14. Hasil Uji Nilai-F sesudah Moderasi ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 11.586 6 1.931  10.395 .000 b Residual 15.047 81 .186 Total 26.634 87 Tabel 15. Hasil Uji Nilai- t setelah Moderasi Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) .592 .115 5.147 .000 Zscore(CSR) .194 .047 .351 4.163 .000 Zscore(APK) .370 .138 .669 2.671 .009 Zscore(KI) .203 .060 .367 3.368 .001 Zscore(KA) .093 .078 .168 1.196 .235 AbsAPKKI .192 .098 .449 1.958 .054 AbsAPKKA .000 .094 .001 .003 .998 a. Dependent Variable: AP

## Hasil Uji t
Hasil  uji  t  disajikan  dalam tabel15.  Nilai  signifikansi  0,000  <  α, H 1 Terdukung .  Sejalan  dengan  hasil penelitian  Rini  dkk ., (2015),  Pradipta dan  Supriyadi  (2015),  Lanis  dan
Richardson (2013). Pemenuhan kewajiban CSR dilakukan perusahaan untuk  menutupi  citra  perusahaan agar  semata-mata  terlihat  baik, mendapat dukungan dari masyarakat dan  lingkungan.  Semakin  besar pengungkapan CSR, maka semakintinggi  tindakan  agresivitas pajak
yang dilakukan oleh perusahaan.
Nilai  signifikansi  0,009  <  α, H 2 Terdukung .  Sejalan  dengan  hasil penelitian  Frank et  el., (2009),  Ridha dan  Martani  (2014),  Kamila  (2014). Perusahaan berusaha untuk menyajikan  laba  yang  tinggi  agar menarik  bagi  investor,  akan  tetapi jumlah  laba  yang  tinggi  juga  disertai dengan peningkatan jumlah kewajiban perpajakan, sehingga perusahaan berusaha
untuk memaksimalkan  jumlah  laba  tetapi beban pajak yang dibayarkan rendah.
Semakin  tinggi  tindakan  agresivitas pelaporan  keuangan  yang  dilakukan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. Nilai signifikansi 0,054>α, sehingga Hipotesis 3 a Tidak Terdukung .  Sejalan  dengan  Ridha
dan  Martani  (2014),  Pradipta  dan Supriyadi (2015), Utami dan Setyawan  (2015)  dan  Darmawan (2016)  bahwa  proporsi  komisaris independen tidak berpengaruh terhadap  agresivitas  pajak.Komisaris Independen  yang  ada  di  perusahaan belum  mampu  menjalankan  fungsi pengawasan  dengan  baik  sesuai peraturan perundang-undangan serta kurangnya kontrol terhadap karyawan, sehingga mudah
melakukan  agresivitas.  Banyaknya jumlah  komisaris  independen  tidak menjamin efektivitas penerapan GCG, karena  hanya  berperan  sebagai pemenuhan regulasi. Semakin banyak jumlah komisaris independen koordinasi untuk menyatukan pendapat  semakin  sulit,  karena banyaknya  perbedaan  pendapat.  Hal tersebut  justru  memperlambat  waktu pemecahan masalah, sehingga dimanfaatkan manajer untuk berbuat kecurangan. Selain itu peran pemegang  saham  mayoritas  dalam perusahaan  masih  sangat  kuat, sehingga
cenderung menyetir aktivitas  perusahaan  (Pradipta  dan Supriyadi, 2015).
Nilai  sig  0,998  >  α,  sehingga Hipotesis  3 b Tidak  Terdukung .  Hal ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Darmawan (2016), Utami dan
Setyawan  (2015),  Winarsih  dkk.,
(2014)  yang  menyatakan  bahwa
komite  audit  tidak  berpengaruh terhadap  agresivitas  pajak.Adanya komite audit dalam perusahaan tidak mampu
mengontrol tindakan
manajer.  Hal  tersebut  dapat  terjadi karena kurangnya peran Komite Audit
dalam  aktivitas  perusahaan.  Komite audit melakukan menjalankan tugasnya  berdasarkan  bukti-bukti transakti,  tidak  terlibat  langsung dalam  aktivitas  operasional,  sehingga tidak  mengetahui  apakah  jumlah pengeluaran  sesungguhnya  sesuai dengan  bukti  yang  ada.  Salah  satu pemicunya  adalah  belum  adanya keselarasan  tujuan  antara  karyawan, manajemen  dan  pimpinan,  sehingga jika  tidak  diawasi  mereka  berbuat kecurangan.
Komite  audit  yang  ada  dalam perusahaan hanya sebagai
pemenuhan  regulasi  pemerintah  bagi perusahaan go  public .  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  komite  audit yang  bertugas  dalam  melakukan pengawasan,  pengevaluasian  kinerja operasional,  meningkatkan  integritas dan  kridebilitas  pelaporan  keuangan tidak  berjalan  efektif  apabila  tidak mendapat dukungan dari keseluruhan  elemen  yang  ada  di dalam perusahaan.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data dan pembahasan yang telah
dilakukan,  dapat  diambil  simpulan sebagai berikut:
1. Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Pemenuhan
kewajiban CSR dilakukan perusahaan untuk  menutupi  citra  perusahaan agar  semata-mata  terlihat  baik, mendapat dukungan dari masyarakat dan  lingkungan.  Semakin  besar pengungkapan  CSR,  maka  semakin tinggi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan berusaha untuk
menyajikan  laba  yang  tinggi  agar menarik  bagi  investor,  akan  tetapi jumlah  laba  yang  tinggi  juga  disertai dengan peningkatan jumlah kewajiban perpajakan, sehingga perusahaan berusaha untuk
memaksimalkan  jumlah  laba  tetapi beban pajak yang dibayarkan rendah.
Semakin  tinggi  tindakan  agresivitas pelaporan  keuangan  yang  dilakukan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. 3.  Proporsi  dewan  komisaris
independen  yang  digunakan  sebagai proksi good  corporate  governance
tidak berpengaruh dalam memoderasi hubungan agresivitas pelaporan
keuangan  terhadap  agresivitas  pajak.
Ini berarti keberadaan Dewan Komisaris  Independen  belum  mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif sesuai peraturan perundang-undangan serta kurangnya kontrol terhadap karyawan, sehingga
mudah melakukan  agresivitas.  Banyaknya jumlah  komisaris  independen  tidak menjamin efektivitas penerapan GCG, karena  hanya  berperan  sebagai pemenuhan regulasi. Semakin banyak jumlah komisaris independen koordinasi untuk menyatukan pendapat  semakin  sulit,  karena banyaknya  perbedaan  pendapat.  Hal tersebut  justru  memperlambat  waktu pemecahan masalah, sehingga dimanfaatkan manajer untuk berbuat kecurangan. Selain itu peran pemegang  saham  mayoritas  dalam perusahaan  masih  sangat  kuat, sehingga cenderung menyetir aktivitas perusahaan. 4.  Komite  audit  yang  digunakan sebagai proksi good corporate
governance tidak  berpengaruh  dalam memoderasi  hubungan  agresivitas pelaporan keuangan terhadap
agresivitas  pajak.  Adanya  komite audit dalam perusahaan tidak
mampu mengontrol tindakan
manajer.  Hal  tersebut  dapat  terjadi
karena kurangnya peran Komite Audit dalam  aktivitas  perusahaan.  Komite audit melakukan menjalankan tugasnya  berdasarkan  bukti-bukti transakti,  tidak  terlibat  langsung dalam  aktivitas  operasional,  sehingga tidak  mengetahui  apakah  jumlah pengeluaran  sesungguhnya  sesuai dengan  bukti  yang  ada.  Salah  satu pemicunya  adalah  belum  adanya keselarasan  tujuan  antara  karyawan, manajemen  dan  pimpinan,  sehingga jika  tidak  diawasi  mereka  berbuat kecurangan.Komite  audit  yang  ada dalam  perusahaan  hanya  sebagai pemenuhan  regulasi  pemerintah  bagi perusahaan go  public .  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  komite  audit yang  bertugas  dalam  melakukan pengawasan,  pengevaluasian  kinerja operasional,  meningkatkan  integritas dan  kridebilitas  pelaporan  keuangan tidak  berjalan  efektif  apabila  tidak mendapat dukungan dari keseluruhan  elemen  yang  ada  di dalam perusahaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan,  yaitu:  data  mengenai agresivitas  pajak  perusahaan  disini hanya didasarkan dari laporan keuangan, sehingga kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya, belum bisa membuktikan pengaruh  GCG  dalam  memoderasi hubungan agresivitas pelaporan keuangan  dengan  agresivitas  pajak,
sampel  perusahaan  terbatas  pada sektor  manufaktur  dan  hanya  128
sampel perusahaan manufaktur, ceklist  variabel Corporate  Social Responsibility melibatkan subjektivitas peneliti, sehingga terdapat  kemungkinan  perbedaan penafsiran  antara  perusahaan  satu dengan lainnya. Saran  yang  dapat  diberikan untuk perbaikan penelitian selanjutnya adalah: 1. Penelitian  selanjutnya  dapat menggunakan sampel perusahaan  yang  terdaftar  di Jakarta Islamic Index. 2. Menggunakan  SPSS  23  atau PLS sebagai alat bantu
analisis.
3. Menambah  variabel  struktur kepemilikan  perusahaan , tarif pajak dan karakteristik perusahaan  dan  apabila  data pajak  penghasilan  perusahaan memungkinkan
untuk
diperoleh.

## REFERENSI
Al-Qur`an, Surat At-Taubah ayat 29.
Adisamartha,  Ida  Bagus  Putu  Fajar dan Naniek Noviari. 2015. Pengaruh  Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas  Aset  Tetap  pada Tingkat
Agresivitas  Wajib  Pajak  Badan. E-
Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana Vol.13,  3  Desember
2015:  973-1000  ISSN:  2303- 1018. Bursa  Efek  Indonesia.  2015.  Laporan Keuangan dan Tahunan. http://www.idx.co.id/ .  Diunduh tanggal 29 Juni 2016.
Bursa  Efek  Indonesia.  2015.  Laporan Keuangan dan Tahunan. http://www.idx.co.id/ .  Diunduh tanggal 29 Juni 2016. Darmawan,  Hendra.  2016.  Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Penghindaran  Pajak  Perusahaan di  Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Deegan,  Craig,  Michaela  Rankin  and John Tobin. 2002. An Examination  of  The  Corporate SocialAnd Environmental Disclosures  of  BHP  from  1983- 1997. Accounting, Auditing &Accountability ,  Vol.  15  No.  3, pp. 312-43.
Fatayaningrum,  Desie.  2011.  Analisis Pengaruh  Manajemen  Laba  dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Corporate Environmental Disclosure. Skripsi . Fakultas Ekonomi, Semarang: Universitas Diponegoro. Frank, et  al. ,  2009.  Tax  Reporting Aggressiveness  And  Its  Relation To Aggressive Financial Reporting. The Accounting Review , 84 (2), 467–496. Retrieved From http://bit.ly/1SXMdGv . Frucot,  V  dan  Shearon,  W.T,  1991. Budgetary  Participation,  Locus of Control, and Mexican Managerial Performance and Job Satisfaction. The Accounting Review, Vol 66 No. 1 January.
Ghozali,  Imam  dan  Anis  Chariri. 2007. Teori  Akuntansi .  Badan Penerbit Universitas Diponegoro:
Semarang.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program  IBM  SPSS  19 .  Edisi  5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. Global  Reporting  Initiative .  2013.  G4 Pedoman Pelaporan Keberlanjutan. Amsterdam: Dewan  Direksi  GRI  website www.globalreporting.org .
Gray,  Rob,  Reza  Kouhy  and  Simon
Lavers.  1995.  Corporate  Social and  Environmental  Reporting: AReview  of The Literature and  A Longitudinal Study of UK Disclosure. Accounting,  Auditing &  Accountability  Journal ,  Vol.  8 No. 2, pp. 47-77.
Hendriyani,  Ririn  dan  Afrizal  Tahar.
2015. Analisis Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan  Pemerintah  Provinsi di  Indonesia. Jurnal  Bisnis  dan
Ekonomi, Vol.  22,  No.  1,  Maret 2015 Hal: 25-33.
Irawan, Azis. 2016. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan  Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba sebagai Variable  Pemoderasi. Skripsi. Fakultas  Ekonomi,  Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jannah,  Kurniasih  Miftakhul.  2016. Menkeu Akui Rasio Pajak Indonesia Masih Rendah. Diunduh tanggal 24 Maret 2016, http://bit.ly/23AGzvE .
Jensen,  M.C  Dan  W.H.  Meckling. 1976. Theory Of Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost,  And  Ownership  Structure. Journal  Of  Financial  Economics 3 : 305-360.
Jessica  dan  Agus  Arianto  Toly.  2014.
Pengaruh Pengungkapan Corporate  Social  Responsibilty terhadap  Agresivitas  Pajak. Tax
&  Accounting  Review, Vol.  4, No.1, 2014.
Kamila, Putri Almainda. 2014. Analisis  Hubungan  Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas  Pajak. Finance  And
Banking  Journal, Vol.  16  No.  2 Desember 2014.
Kartika, Alda. 2013. Etika Bisnis pada Industri  Kelapa  Sawit  melalui Implementasi Good  Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility . Jurnal  Keuangan dan  Bisnis ,  Vol.  5,  No.  2,  Juli 2013. Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance  Indonesia .  Jakarta: Divisi Penerbitan KNKG. Lanis,  Roman  dan  Grant  Richardson.
2011.  The  Effect  of  Board  of Director Composition on Corporate  Tax  Aggressiveness. Journal  Accounting  Public  Policy ,
30, 50-70.
Lanis,  Roman  dan  Grant  Richardson.
2013. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy  Theory. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Menteri BUMN. 2011. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 tentang Penerapan  Tata  Kelola

## Perusahaan  yang  Baik  (Good
Corporate Governance).
Minnick,  K.,  &  Noga,  T.  2010.  Do Corporate Governance Characteristics  Influence  Tax Management?. Journal of Corporate  Finance ,  Vol.  16,  No. 5, pp. 703-718

## Nahar,  Aida.  2012.  Analisis  Praktik
Corporate  Social  Responsibility Perusahaan Furniture di Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi  dan  Investasi Vol.  13
No. 2, Juli 2012, Hal: 116-129.
Nazaruddin,  Ietje  dan  Agus  Tri Basuki.  2016. Analisis  Statistik dengan  SPSS. Edisi  Pertama.
Cetakan  Kedua.  Danisa  Media: Yogyakarta.
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang  Dasar  1945 pasal 23A Amandemen III. Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia  Nomor25  Tahun  2007 Pasal  15  Huruf  (b)  tentang Penanaman Modal . Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia  Nomor40  Tahun  2007 Pasal  74  tentang Perseroan Terbatas. Pemerintah Republik Indonesia Undang-undang Perpajakan Nomor  36  Tahun  2008  Pasal  6 ayat  1  huruf  (a)  tentang  Pajak Penghasilan.
Pradipta,  Dyah  Ayu  dan  Supriyadi.
2015. Pengaruh  Corporate  Social
Responsibility, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen  terhadap  Praktik Penghindaran Pajak . Paper dipresentasikan pada acara Simposium  Nasional  Akuntansi XVIII, Medan .
Pratolo, Suryo. 2008.  Pengaruh  Audit Manajemen, Komitmen Organisasional Manajer, Pengendalian  Intern  terhadap Penerapan  Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Kinerja  Badan  Usaha  Milik Negara  di  Indonesia. Jurnal Akuntansi  dan  Investasi Vol.  9, No. 1, Januari 2008, Hal: 22-47.
Prayogo,  Kosyi  Hadi.  2015.  Faktor- Faktor yang Berpengaruh terhadap  Penghindaran  Pajak Perusahaan, Skripsi ,  Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Semarang: Universitas Diponegoro.
Ratmono,  Dwi  dan  Winarti  Monika Sagala.  2015.  Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility (CSR) sebagai Sarana Legitimasi:
Dampaknya  terhadap  Tingkat Agresivitas Pajak. Jurnal Nominal, Vol IV No. 2 hal 16-30. Rebecca,  Yulisa.  2012.  Pengaruh Corporate Governance Index, Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institusional terhadap  Biaya  Ekuitas  dan Biaya  Utang. Skripsi, Fakultas Ekonomi,  Depok:  Universitas Indonesia.
Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. 2013.  The  Impact  of  Board  of Directior Oversight Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness:  An  Empirical Analysis. Journal Acounting Public Policy, 32, 68-88. Ridha,  Muhammad  dan  Dwi  Martani. 2014. Analisis terhadap Agresivitas  Pajak,  Agresivitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan  Keluarga,  dan  Tata Kelola  Perusahaan  di  Indonesia. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.
Rini,  Diah  Mustika,  Lilik  Handajani dan  Elin  Erlina  Sasanti.  2015. Agresivitas Pajak pada Perusahaan  Publik  Indonesia yang  Melakukan  Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan . Scott,William  R.  2009. Financial AccountingTheory (5th ed) , Prentice Hall Inc. Shackelford,  D.  &  T.  Shevlin.  2000. Empirical  Tax  Research  In Accounting. Journal of Accounting And Economics 31 (1- 3): 321-387. Shleifer, A., dan Vishny R. W. 1997. A Survey Of Corporate Governance. Journal  Of  Finance ,
52, 737-783.
Slemrod,  Joel.  2004.  The  Economics of  Corporate  Tax  Selfishness. National  Tax  Journal,  National Tax Association , Vol. 57(4), pages 877-99. Suryana, Anandita Budi. 2012. Menisik Pajak Perusahaan Global.  Diunduh  tanggal  20 April 2016, http://bit.ly/1UMCwfo .  Diakses tanggal  20  April  2016  pukul 21.00 WIB.
Sutiyok  dan  Evi  Rahmawati.  2014. Pengaruh  Mekanisme Corporate Governance terhadap TingkatKepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi  IFRS  di Perbankan. Jurnal  Akuntansi dan  Investasi, Vol.  15,  No.  2,
Juli-Desember 2014.
The  Indonesian  Institute  for  Corporate Governance (IICG).  2012. Good Corporate  Governance. Diunduh tanggal 1 Juni 2016, http://bit.ly/1U2AJPg .
Utami,  Wahyu  Tri  dan  Hendri Setyawan. 2015. Pengaruh Kepemilikan  Keluarga  terhadap
Tindakan  Pajak  Agresif  dengan Corporate  Governance sebagai Variabel  Moderating. Conference In  Business,  Accounting,  And Management  (CBAM) (Vol.  2,  No.
1, pp. 413-421). Yoehana.  2013.  Analisis  Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. Skripsi. Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Wicaksono, Adhi. Men Keuangan Akui Rasio  Pajak  Indonesia  Tidak Wajar website http://bit.ly/1Od6QhN . Winarsih,  Rina,  Prasetyono  dan Muhammad  Syah  Kusufi.  2014. Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Sosial Responsibility terhadap Tindakan  Pajak  Agresif.  Paper dipresentasikan pada acara Simposium  Nasional  Akuntansi XVII, Lombok. World Business Council in Sustainable Development. Corporate  Social  Responsibility . Diunduh  tanggal  1  Juni  2016, http://bit.ly/1soLbKg