## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue I, May 2022; 353-364 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.24517
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar; Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam
Hannani 1* , Asriadi 2 , Mulham Jaki Asti 3
1 IAIN Parepare, 23 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 hannani@iainpare.ac.id , 2 adiidong01@gmail.com , 3 mulhamjaki.asti@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 27 Agustus 2021 Revised: 27 Agustus 2021 Accepted: 04 February 2022 How to Cite
Hannani,  Asriadi  & Mulham  Jaki  Asti.  2023.  “Peran  Pemerintah  Terhadap  Pekerja Anak  Di  Wilayah  Kota  Makassar:  Perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 353-64. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26135.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai Peran Pemerintah Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Di Pekerjakan Di Kota Makassar (Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam). Adapun pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu (1) Peran Pemerintah Kota  Makassar Dalam Menangani Anak Yang di Pekerjakan di Bawah  Umur (2) Pandangan Hukum Islam  dan  Hukum  Positif  Mengenai  Anak  Dipekerjakan  di  Bawah  Umur.  Penulis  menggunakan penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian). Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data primer dan  data  sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu hukum itu dilaksanakan serta bagaimana  proses  penekanannya.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  kemudian  pandangan hukum islam dan positif mengenai anak yang dipekerjakan di bawah umur, hal ini menjadi langkah progresif yang ditempuh di lingkungan peradilan agar tidak terjadi eksploitasi anak itu sendiri yang merujuk pada sikap diskriminatid atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh  keluarga  ataupun  masyarakat.  di  mana  memaksa  anak  untuk  melakukan  sesuatu  demi kepentingann  ekonomi,  sosial,  ataupun  politik  tanpa  memperhatikan  hak-hak  anak  untuk mendapatkan  perlindungan  sesuai  dengan  perkembangan  fisik,  psikis  dan  status  sosialnya.  Tugas pokok  suatu  pemerintah  yang  harus  dijalankan  untuk  melindungi  setiap  warga  Negara  dan memberikan hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin oleh pemerintah. Untuk itu setiap anak berhak  atas  hak  dan  kewajiban  untuk  tumbuh  dan  berkembang  sehingga  orang  tua  dilarang menelantarkan  anak-anak  mereka  sesuai  dengan  yang  telah  diatur  dalam  undnag-undang  No.  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum islam sendiri suatu pemeberian dari Allah swt, yang harus dijaga dan dirawat oleh kedua orang tuanya serta perlu adanya peran yang mendukung tumbuh kembang baik dari masyarakat, lingkungan dan pemerintah sebagai masa depan bangsa. Kata kunci: Peran Pemerintah, Pekerja Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak; Hukum Islam

## Abstract
This  article  aims  to  describe  and  analyze  the  Role  of  the  Government  towards  Underage  Children Employed in Makassar City (Perspective of Child Protection Law and Islamic Law). The main issues of this research are (1) Makassar City Government's Role in Handling Underage Employed Children (2)
Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar; Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Asriadi, et. al.
Views of Islamic Law and Positive Law Concerning Underage Employed Children. The author uses field research  (Field  Research),  namely  research  that  raises  data  and  problems  in  the  field  (research location). The sources of data obtained include primary data and secondary data. This research uses a type of qualitative research using an empirical juridical approach, namely to find out how a law is implemented and how the process of emphasis is. The results of this study are how then the Islamic legal and positive views regarding children who are employed under age, this is a progressive step taken  in  the  court  environment  so  that  there  is  no  exploitation  of  the  child  itself  which  refers  to discriminatory  attitudes  or  arbitrary  treatment  of  children  who  by  families  or  communities.  where forcing children to do something for the sake of economic, social or political interests without regard to the rights of children to get protection according to their physical, psychological development and social status. The main task of a government that must be carried out is to protect every citizen and provide human rights that must be recognized, fulfilled and guaranteed by the government. For this reason, every child has the right and obligation to grow and develop so that parents are prohibited from  abandoning  their  children  according  to  what  has  been  regulated  in  Law  No.  23  of  2002 concerning Child Protection. In Islamic law itself a gift from Allah SWT, which must be cared for and cared for by both parents and the need for a role that supports the growth and development of society, the environment and the government as the future of the nation .
Keywords: The Role of Government, Child Labor, Child Protection Act; Islamic Law

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Untuk  itu  negara  harus  menjamin hak  dan kewajiban  asasi  warga  negara  dan  rakyatnya  dalam  konstitusi  negara.  Sebagai  negara  hukum tentunya. 1 segala  aspek  kehidupan  bangsa  dan  negara  diatur  oleh  hukum  termasuk  dalam masalah  tenaga  kerja.  Pemerintah  merupakan  sebuah  organisasi  yang  memiliki  kewenangan untuk  membuat  kebijakan  dalam  bentuk  penerapan  hukum  dan  undang-undang  di  kawasan tertentu.
Kemiskinan  bukan  satu-satunya penyebab  seorang  anak  di bawah  umur di pekerjakan, faktor lingkungan juga sangat berperan penting. Anak-anak yang hidup dilingkuan teman-temen yang  cenderung  menyukaii  bekerja  dari  pada  sekolah  meskipun  orang  tua  cukup  mampu membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman mempuyai pengaruih yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dunia mereka.
Seharusnya  anak-anak  tersebut  tidak  diperkenankan  untuk  bekerja  karena  usia  muda. Peran pemerintah dalam hal ini harus melindungi, mencegah, menghapuskan, dan memberikan hak-hak  yang  semestinya  diberikan  oleh  anak-  anak  seusianya  seperti  sarana  dan  prasarana pendidikan  dan  pelatihan-pelatihan  yang  dapat  menunjang  pendidikan  dan  menumbuhkan keahlian  kreatifitas  yang ada  pada  diri  mereka  khusus  bagi  kalangan  yang  perekonomiannya kurang mampu agar kedepannya masa depan anak-anak di Indonesia dapat menjadi lebih baik untuk menggapai cita-citanya dan mampu bersaing di dunia kerja  dan harapan besarnya mampu berkarya  untuk  mengharumkan  negara  Indonesia  di ajang  internasional.  Perlindungan  hukum
1 Bobi  Aswandi  and  Kholis  Roisah,  “Negara  Hukum  Dan  Demokrasi  Pancasila  Dalam  Kaitannya  Dengan  Hak  Asasi Manusia (HAM),” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019): 128 – 45.
sangat penting dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Anak adalah penerus bangsa, anak adalah tunas muda yang memiliki peran strategis yang akan  membawa  negeri  tercinta  kita  ke  gerbang  masa  depan  yang  cerah  karna  anak  adalah penyambung harapan. Maka dari itu yang diperlukan anak adalah keamanan dan kesejahteraan artinya  bebas  dari  segala  belenggu  penderitaan  yang  merenggut  dunia  kecilnya  dan  yang seharusnya diperuntukkan bermain dan belajar bukan untuk bekerja. Agar generasi muda dapat memikul  tugas  dan  fungsinya  masing-masing  diperlukanlah  kesempatan  seluas-luasnya  untuk tumbuh  dan  berkembang,  baik  fisik,  mental,  sosialnya  serta  dijamin  masa  depannya  agar  apa yang kita harapkan untuk generasi muda tersebut akan sampai dengan optimal. 2
Anak,  secara  yuridis  larangan  untuk  bekerja,  sebagaimana  diatur  di  dalam  ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan maupun larangan dalam berbagai produk peraturan perundangan di  atas,  sebenarnya  bukan  merupakan  ketentuan  larangan  yang  mutlak,  sebab  ketentuan  UU Ketenagakerjaan  masih  mengizinkan  anak  untuk  bekerja,  namun  dengan  persyaratan- persyaratan tertentu. 3
Pada dasarnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar,  bermain,  bergembira,  berada  dalam  suasana  damai, mendapatkan  kesempatan  dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya  sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataanya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif  dalam  kegiatan  ekonomi  dengan  alasan  tekanan  ekonomi  yang  di  alami  orang  tuanya ataupun  faktor  lainya. 4 Alasan  ekonomi  yang  menyebabkan  si  anak  harus rela  “dipekerjakan” oleh orang tuanya dengan menjadi pekerja demi membantu perekonomian keluarga, karena di Indonesia anak yang membantu orang tuanya bekerja bisa dipandang sebagai anak yang berbakti kepada orang tua.

## 2. Literatur Review

## 2.1. Pengertian Pemerintah
Pemerintah dalam arti luas adalah segalah bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara  yang  dilakukan  oleh  organ-organ  Negara  yang  mempunyai  otoritas  atau  kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti
2 Andi  Irma  Ariani  et  al.,  “Eksploitasi  Anak  Di  Kota  Makassar:  Studi  Kasus  Anak  Dipekerjakan  Paksa  Orangtua,” Indonesian Annual Conference Series 1 (June 2022): 122 – 26.
3 Netty Endrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Formal,” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 2 (2012): 270 – 83, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.47.
4 Nur Jannani and Uswatul Fikriyah, “Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender,” Egalita 11, no. 1 (2017): 1 – 23, https://doi.org/10.18860/egalita.v11i1.4554.
Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar; Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Asriadi, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi palig bawah. 5

## 2.2. Peran Pemerintah
Peran pemerintah menurut Adam Smith (1976) dalam Kumcuro terdiri dari tiga fungsi saja yaitu: 6
a. Memelihara pertahanan dan keamanan dalam negri,
b. Menyelengarakan peradilan
c. Menyediakan barang-barng yang tidak dapat disediakan oleh swasta.
Jadi, peran pemerintah berkaitan dengan pekerja anak di bawah umur menurut penulis yaitu suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang pemimpin yang memiliki wewenang untuk  membuat  kesejahteraan  bagi  masyarakat  dan  menghapuskan  perkara  tenaga  kerja  di bawah  umur  khusus  bagi  anak  yang  bekerja  agar  tercapai  kesejahteraan  yang  nantinya  akan membuat masa depan mereka menjadi lebih baik dan cita-cita mereka akan tercapai.
1. Tugas dan Fungsi Pemerintah
Tugas  pemerintahan  adalah  untuk  melayani  dan  mengatur  masyarakat. Kemudian dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  tugas  pelayanan  lebih  menekankan  upaya  mendahulukan kepentingan  umum,  mempermudah  urusan  public  dan  memberikan kepuasan  kepada  public, sedangkan  tugas  mengatur  lebih  menekankan  kekuasaan  power  yang  melekat  pada  posisi jabatan birokrasi. 7

## 2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil. 8 Kata  “anak”  di  pakai  secara  “umum”  baik  untuk  manusia  maupun  binatang  bahkan  untuk tumbuh- tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “fugurativel majasi” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menujukan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menujukan asal anak itu lahir.
Dalam  Al- Qur’an  anak  merupakan  anugrah  terindah  pemberian  dari  Allah swt. 9 yang diharapkan oleh setiap pasangan yang sudah menikah dan merupakan sebuah kabar yang sangat gembira yang dinantikan. Sebagaimana terdapat  di dalam al- qur’an, yakni QS Maryam/19:17 . Terjemahnya:
5 Nurmi Chatim, Hukum Tata Negara , Cendikia Insani (Pekan Baru: Cendekia Insani, 2006).
6 Kuncoro Mudrajad, Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan , Yogyakarta: UPP STIM (Yogyakarta, 2010).
7 Miftah Thoha, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2017).
8 Moh Faishol Khusni, “Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam,” Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak 2, no. 2 (2018): 361 – 82.
9 Muammar Bakry et al., “Is It Possible to Perform Online Marriage during COV ID- 19 Outbreak?,” in Procedings of the International Confrence on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc) (Kresna Social Science and Humanities Research, 2020).
“Maka ia Mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami  kepadanya,  Maka  ia  menjelma  di  hadapannya  (dalam  bentuk)  manusia  yang sempurna.
Anak  merupakan  titipan  Allah  yang  kelak  akan  hidup  mandiri  dan  lepas  dari  orang tuanya.  Karena  ia  harus  di  bekali  dengan  keimanan  yang  kuat  dan  aturan  yang  tegas  dlam menjalani kehidupan. 10 Begitupu pendidikan, anak adalah amanah yang harus di didik agar kelak ia dapat menjalani kehidupan dengan bekal pengetahuan dan penhgajaran dari sang pendidik. Dari  Umar  bin  Abu  Salamah  r.a  berkata: ‟ketika  masih  kec il,  aku  pernah berada  dbawah pengawasan  Rasulullah  SAW,  dan  tangtanku  bergerak  mengulur  kea  rah  makanan  yang  ada dalam piring. Maka Rasulullah SAW  berkata kepadaku, Wahai anak, sebutkanlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu. 11
Sedangkan dalam beberapa peraturan, pendefinisian anak di kaitkan dengan tujuan dari undang-undang itu sendiri, sehingga berimplikasi pada tidak tetapnya batasan umur seorang anak.  Penggunaan  angka  sebagai  ukuran  batas  maksimal  seseorang  dikatakan  sebagai  anak ditentukan secara bervariasi oleh berbagai undang-undang yang mengaturnya. 12 Dalam hal ini, Irma setyo Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap perbedaan batasan umur yang ada di  dalam  hukum  positif  Indonesia  terdapat  perbedaan,  maka  diambil  garis  batas  pengertian anak  berlaku  untuk  anak  yang  berusia  18  (delapan  belas). 13 Selain  itu,  ketentuan-ketentuan yang  ada  dalam  perundang-undangan  mengenai  pengertian  anak  juga  lebih  melihat  pada kondisi  anak  dari  segi  kematangan  fisik,  psikis,  mental  dan  hal  lai  yang  bertujuan  untuk menentukan  seorang  dapat  diberi  tanggung  jawab.  Seperti  dalam  UU  No.  25  Tahun  1997 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan sebagai seorang anak apabila berumur kurang dari 15 tahun.
Berbeda  dengan  pengertian  anak  yang  dimuat  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa” anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 14
10 Azwar, “Bimbingan Agama Orang Tua Terhadap Anak Korban Erupsi Sinabung Di Desa Mardingding Kabupaten Karo” (Universitas Islam Negeri Sumatera Selatan, 2018).
11 Harwis Alimuddin and Tahani Asri Maulidah, “I mplication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2021): 143 – 58, https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982.
12 Marilang, “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur,” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (2018): 140 – 52, https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5383.
13 Muhammad  Anis,  “Pe mbinaan  Anak  Tanpa  Kekerasan  Menurut  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar),” Al-Qadau 5, no. 1 (2018): 131 – 40, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5673.
14 Republik  Indonesia,  “Undang - Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak” (2002).
Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar; Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Asriadi, et. al.

## 3. Perlindungan Anak dan Hak-hak Anak
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin  dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan harkat  dan  mertabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Perlindungan  anak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  secara  sadar  oleh  setiap otang  dari  keluarga  si  anak,  pemerintah  dan  masyrakat  untuk  menghindarkan  anak  dari bebagai ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari luar lingkungannya maupun dari anak itu sendiri. 15 Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. 16

## 4. Pengertian Tenaga Kerja dan Hak Asasi Pekerja
Menurut  UU  No.  13  Tahun  2003,  tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu melakukan pekerja guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja dapat juga di artikan sebagai penduduk yang berada dalam batas usia kerja.
Setiap  tenaga  kerja  memiliki  kesempatan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  untuk memperoleh pekerjaan. Secara normative UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan (pasal 27 ayat 2). Dari  landasan hukum, jelas bahwa salah satu kewajiban konstitusional dari negara/pemerintah adalah  menyediakan  lapangan  pekerjaan  bagi  warga negaranya,  karena  bekerja  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  warga  negara  dalam  rangka mempertahankan eksitensi kehidupannya. 17
Konsep  hak  asasi  pekerja  yaitu  hak  untuk  memperoleh  pekerjaan  yang  layak bagi kemanusiaan yang telah di bilang cukup umurnya dan diakui keberadaannya di dalam UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional. Bahkan di negara yang tergolong maju, negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional. 18

## 5. Anak yang bekerja
Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan karena mambantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung  jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas- tugas  di  rumah,  membantu  pekerjaan  orang  tua  di  ladang  dan  lain-lain.  Anak  melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan
15 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah , Rajawali Pers , 2016.
16 Khusunul Khatimah Sunardi and Adriana Mustafa, “Aksesibilitas Anak Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Formal Di Kabupaten Gowa,” SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH 1, no. 2 (May 2020): 341 – 50.
17 Lalu Husni, “Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT,” Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2010.
18 Anis Rosiah , “Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak -hak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Sleman Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, 2016.
anak menuju dunia kerja.

## 6. Batas umur anak
Pengertian  anak  adalah  orang  laki-laki  maupun  perempuan  yang  berusia  dibawah  14 tahun.Penetapan  batas  umur  ini  berhubungan  dengan  larangan  pekerjaan  anak.  Di  dalam  Al- Qur’an batasan antara anak -anak dan yang sudah baliqh ditandai dengan mimpi basah (laki-laki) dan  haid  (perempuan).  Baliqh  adalah  suatu  masa  dimana  seorang  anak  dibebani  kewajiban (taklif) syari ’ at dan akan dihisab yang mana baligh mempunyai tanda-tanda yang dapat dikenal. Biasanya  batasan  laki-laki  memasuki  masa  haid  diusia  9  tahun  ke  atas.  Dalam  al-  Qur ’ an  di terangan dalam surah An-Nur/24:59 Allah SWT berfirman:
Terjemahnya:
“ Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig. Maka hendaklah merekan meminta izin,  seperti  orang-orang  yang  sebelum  mereka  meminta  izin.Demikianlah  Allah menejelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah mahamengetahuilagimahabijaksana. ”
7. Perlindungan Hukum terhadap pekerja anak
Perlu  di  ingatkan  disini  hukum  berfungsi  untuk  melindungi  rakyat  dari  bahaya  dan tindakan kekerasan yang dapat merugikan dirinya sendiri dari orang lain, masyarakat  maupun dari  penguasa.  Tidak  hanya  itu  saja  hukum  juga  dapat memberikan keadilan serta berfungsi menjadikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh menjalankan pekerjaan.
Kemudian  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1979  Pasal  2  Ayat  4 tentang  kesejahteraan  Anak  menyatakan  bahwa  Anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap lingkungan  hidup  yang  dapat  membahayakan  atau  menghambat  pertumbuhan  dan perkembangannya  dengan  wajar.  Peryataan  ini  juga  dipertegas  dengan  mengesahkanya Konvensi  ILO  No.  182  Tahun  1999,  mengenai  Pelarangan  dan  Tindakan  segera  Penghapusan Bnetuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO  yang  telah  meratifikasinya  harus  segera  melakukan  tindakan-  tindakan  untuk  menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Pasal 74 ayat 1, tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa siapapun di larang mempekerjakan dan melibatkan anak pada  pekerjaan  yang  terburuk.  Lalu  pada  ayat  yang  ke  3  melarang  jenis-jenis  pekerjaan  yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
8. Faktor timbulnya anak bekerja
Berbagai faktor memicu anak untuk bekerja di saat mereka seharusnya menikmati masa- masa yang menyenangkan. Akan tetapi mereka senantiasa berusaha untuk menyambung hidup dengan mencari uang, sehingga mereka hanya dijejali dengan pemikiran bagaimana cara untuk
Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar; Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Asriadi, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
mencari uang. Adapun faktor faktor yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:
a. Faktor Ekonomi
Ketidakmampuan  ekonomi  keluarga  berpengaruh  pada  produktifitas  kerja  menjadi rendah yang berdampak pada penghasilan orang tua yang rendah sehingga menyebabkan anak terpaksa  mengikuti  jejak  orang  tuanya  untuk  bekerja  meskipun  tanpa  mempunyai  bekal keterampilan. Orang  tua  “terpaksa”  memobilisasi anak-anaknya  sebagai  pekerja  untuk membantu  ekonomi  keluarga.  Pada  titik  inilah munculnya  kerawanan,  sebab  anak-anak  bisa berubah peran dari “ sekadar membantu” menjadi pencari nafkah utama.
b. Faktor Pendidikan
Banyak orangtua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja dengan alasan
1. Wanita tidak perlu sekoah tinggi-tinggi
2. Biaya pendidikan mahal
3. Sekolah tinggi akhirnya jadi pengganggur
Hal  inilah  yang  membuat  orang  tua  cenderung  berpikir  sempit  terhadap  masa  depan anaknya  sehingga  tidak  memperhitungkan  manfaat  sekolah  yang  lebih  tinggi  dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang. Situasi tersebut yang mendorong  anak untuk memilih menjadi pekerja.
c. Faktor Urbanisasi
Daerah asal dari pekerja anak yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya  pekerja  anak.  Pedesaan  yang  di  anggap  tidak  bisa  memberikan  jaminan  perbaikan ekonomi,  maka  banyak  orang  yang  mengadu  nasib  ke  kota-kota  besar  dengan  harapan  dapat memperoleh  penghasilan  yang  lebih  tinggi,  tanpa  kecuali  para  orangtua  yang  terbelenggu masalah ekonomi mengajak anaknya untuk dipekerjakan, mulai dijadikan pengemis pada buruh pabrik.

## 3. Metode Penelitian
Dalam  penyusunan  artikel  ini  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan  (Field Research  Kualitatif).  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengambil  lokasi  penelitian  di  Kota Makassar. Pendekatan pendekatan sosiologi dan pendekatan yang meninjau dan menganalisis masalah  dengan  mengunakan  prinsip-prinsip  berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan  juga mencocokkan dengan data kepustakaan melalui library research. Dari penelitian yang dilakukan, akan terdapat tiga sumber data yaitu, data primer, data sekunder dan data teriser. Sementara untuk teknik mengelola data yaitu dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara) kemudian dari data-data yang penyusun dapatkan, penyusun
mencoba  untuk  menganalisa  dengan  metode  berpikir  induktif  serta  menganalisa  dengan  cara kualitatif.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Menangani Anak Yang Diperkerjakan Dibawah Umur
Usaha  Pemerintah  Kota  Makassar  dalam  menangani permasalahan  ekploitasi  ekonomi terhadap anak tersebut merupakan implementasi dari Pasal 66 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  yang  menyatakan  bahwa “Perlindungan khusus  bagi  anak  yang dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  59 merupakan  kewajiban  dan tanggungjawab  pemerintah  dan masyarakat”. Dan  dalam  ayat  2 disebutkan  bahwa “Perlindungan khusus  bagi  anak  yang  dieksploitasi  sebagaimana  dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui: (a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan perundang- undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;  (b)  Pemantauan,  pelaporan,  dan  pemberian  sanksi;  (c)  Pelibatan  berbagai  instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan  eksploitasi  terhadap  anak  secara  ekonomi  dan/atau seksual”.  Perlu  diketahui bahwa  dalam Pasal  59  UU  RI  No.  23  Tahun  2002  dinyatakan  bahwa “Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, antara lain kepada anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual”.
Kurangnya kelengkapan  fasilitas di Dinas Sosial Kota  Makassar dalam mengimplementasikan perlindungan anak di bawah umur sangat kurang, oleh karena itu banyak anak- anak di luar sana yang bekerja untuk menghidupi kehidupannya agar bisa bertahan hidup. Sarana  ialah  sesuatu  yang  dapat  di  gunakan  sebagai  angket  atau  peralatan  dalam  mencapai maksud  dan  tujuan,  sedangkan  prasarana  adalah  sesuatu  yang  merupakan  faktor  penunjang terlaksananya suatu proses kegiatan yang dapat di klarifikasikan hal- hal yang termasuk sarana dan prasarana.
Perlindungan  anak  di  bawah  umur  di  kota  Makassar  masih  membutuhkan  sarana  dan prasarana yang membantu pemerintah agar perlindungan anak di bawah umur di kota Makassar lebih maksimal. Walaupun sarana dan prasarana yang ada di kota Makassar dalam perlindungan anak di bawah umur masih terbatas tetapi itu tidak mengurangu semangat pemerintah dalam menjaga serta melindungi anak- anak di bawah umur. 19
Apabila pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial hanya mengandalkan APBD
19 Fifik Wiryani, Perlindungan Pekerja Anak (Malang: Pusat Studi Kajian Wanita UMM Press, 2003).
Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar; Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Asriadi, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
dalam  perlindungan  anak  di  bawah  umur  di  Kota  Makassar  itu  sangat  sulit  dalam pelaksanaannya.Perlindungan anak di bawah umur menggunakan banyak sarana dan prasarana agar mereka bisa merasa nyaman berada di tempat yang asing bagi mereka.

## 4.2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Anak yang dipekerjakan di Bawah Umur
Tinjauan  hukum  Islam  terhadap  pekerja  anak,  di  mana  batasan  umur  masih  terdapat perbedaan  akan  tetapi  dalam  pematokan  umur  ketika  melakukan  perbuatan  dalam  hukum perjanjiaan  tentang  mu’amalah  maaliyah  sangat  berhati -hati  terutama  dalam  menentukan kapan  seoranng  anak  cakap  dalam  menerima  dan  berbuat  secara  sempurna,  yaitu:  18  tahun keatas. 20 Walau seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tetap dibolehkan dalam bekerja namun  secara  prinsip  tetap  harus  dipenuhi  setiap  hak  yang  melekat  pada  mereka  sebagai kewajiban  bersama  oleh  masyarakat,  pemerintah,  dan  semua  elemen.  Sebagaimana  Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak sebagai generasi yang hidup hari ini dan cikal bakal generasi masa depan di satu sisi dan penekanan akan pentingnya kuantitas dan kualitas umat.  Tanggung  jawab  manusia  sebagai  khalifah  adalah  mengelola  resources  yang  telah disediakan  oleh  Allah  secara  efisien  dan  optimal  agar  kesejahteraan  dan  keadilan  dapat ditegakkan.  Dengan  demikian,  segala  macam  kegiatan  ekonomi  yang  diajukan  untuk  mencari keuntungan tanpa mengabaikan hak-hak pekerja atau karyawan yang bekerja. 21
Allah Swt berfirman dalam Q.S. At-Tahrim/66:6 sebagai berikut: Terjemahnya:
“Wahai  orang -orang  yang  beriman!  Perihalah  dirimu  dan  keluargamu  dari  api  neraka yang  bahan  bakarnya  adalah  manusia  dan  batu;  penjaganya  malaikat-malaikat  yang kasar,  dan  keras,  yang tidak  durhaka  kepada  Allah terhadap  apa  yang dia  perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
Mengenai firman Allah subhanahu wa ta’ala, “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka”, M ujahid (Sufyan As - Sauri mengatakan, “Apabila datang kepadamu suatu tafsiran dari Mujahid, hal itu sudah cukup keluarga kalian untuk bertaqwa kepada Allah”. Se dangkan Qatadah mengemukakan:  “Yakni,  hendaklah  engkau  menyuruh  mereka  berbuat  taat  kepada  Allah  dan mencegah  mereka  durhaka  kepada-Nya.  Dan  hendaklah  engkau  menjalankan  perintah  Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya, serta membantu mereka dalam menjalankannya.  Jika  engkau  melihat  mereka  berbuat  maksiat  kepada  Allah, peringatkan  dan cegahlah  mereka.”  Demikian  itu  pula  yang  dikemukakan  oleh  Adh  Dhahhak  dan  Muqatil  bin Hayyan,  dimana  mereka  mengatakan:  “Setiap  muslim  berkewajiban  men gajari  keluarganya,
20 thor iqotul Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur” (Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2015).
21 Nuryanti Mustari, Implementasi Kebijakan Publik , Membumi Publishing (Makassar, 2013).
termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah Ta’ala kepada mereka dan apa yang dilarang - Nya.”

## 4.3. Pandangan Hukum Positif Mengenai Anak Yang Dipekerjakan Dibawah Umur
Dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  mereka  belum dianggap cakap dalam melakukan suatu pekerjaan sebagaimana yang terdapat dalam Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dalam  undang-undang  ini  yang dikatakan anak harus dilindungi itu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 65 aya 1 sebagai berikut; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam pasal 66 ayat 12 menerangkan bahwa “Hak anak adalah bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara”. Dalam penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa “Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

## 5. Kesimpulan
Anak merupakan titipan Allah yang kelak akan hidup mandiri dan lepas dari orang tuanya. Karena  ia  harus  di  bekali  dengan  keimanan  yang  kuat  dan  aturan  yang  tegas  dlam  menjalani kehidupan.  Begitupu pendidikan,  anak  adalah  amanah  yang harus  di  didik  agar  kelak  ia  dapat menjalani kehidupan dengan bekal pengetahuan dan pengajaran dari sang pendidik. Dalam hal ini  Hak  dan  kewajiban  orang  tua  dalam  melindungi  anak  mereka  masih  minim,  sebab  masih banyak  orang  tua  yang  melantarkan  anak  mereka  ke  jalanan  untuk  bisa  mencari  uang  sendiri untuk menghidupi kehidupannya. Dan juga dapat berpengaruh dengan pola pikir yang mereka miliki,  sehingga  anak  yang  memiliki  potensi  atau  kelebihan  dalam  dirinya,  dia  tidak  dapat mengkreasikan  dirinya  karena  tegangan  dari  orang  tua  mereka  yang  acuh  terhadap  dirinya. Padahal anak adalah amanah Allah Swt yang harus di pertanggung jawabkan oleh kdua orang tuanya.

## Daftar Pustaka
Alimuddin, Harwis, and Tahani Asri Maulidah. “Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 3,  no.  2  (2021):  143 – 58. https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982.
Anis,  Muhammad.  “Pembinaan  Anak  Tanpa  Kekerasan  Menurut  Undang -Undang  No.  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Cambaya  Kecamatan  Ujung  Tanah  Kota Makassar).” Al-Qadau 5,  no.  1  (2018):  131 – 40.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- qadau.v5i1.5673.
Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar; Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Asriadi, et. al.
Ariani,  Andi  Irma,  Andi  Saiful  Alimsyah,  Andi  Ikramullah,  Sekolah  Tinggi,  and  Ilmu  Ekonomi  Bongaya. “Eksploitasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua.” Indonesian Annual Conference Series 1 (June 2022): 122 – 26.
Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM).” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019): 128 – 45.
Azwar.  “Bimbingan  Agama  Orang  Tua  Terhadap  Anak  Korban  Erupsi  Sinabung  Di  D esa  Mardingding Kabupaten Karo.” Universotas Islam Negeri Sumatera Selatan, 2018.
Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Islamul Haq. “Is It Possible  to  Perform  Online  Marriage  during  COVID- 19  Outbreak?”  In Procedings  of  the International Confrence on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc) . Kresna Social Science and Humanities Research, 2020.
Chatim, Nurmi. Hukum Tata Negara . Cendikia Insani . Pekan Baru: Cendekia Insani, 2006.
Endrawati,  Netty.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  Di  Sektor  Formal.” Jurnal  Dinamika Hukum 12, no. 2 (2012): 270 – 83. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.47.
Husni, Lalu. “Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT.” Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2010.
Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2002).
Jannani, Nur, and Uswatul Fikriyah. “Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender.” Egalita 11, no. 1 (2017): 1 – 23. https://doi.org/10.18860/egalita.v11i1.4554.
Khusni,  Moh  Faishol.  “Fase  Perkembangan  Anak  Dan  Pola  Pembinaannya  Dalam  Perspektif  Islam.” Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak 2, no. 2 (2018): 361 – 82.
Marilang. “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur.” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (2018): 140 – 52. https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5383.
Mudrajad, Kuncoro. Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan . Yogyakarta: UPP STIM . Yogyakarta, 2010.
Mustari, Nuryanti. Implementasi Kebijakan Publik . Membumi Publishing . Makassar, 2013.
Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementa sinya Pada Sektor Keuangan Syariah . Rajawali Pers , 2016.
Sunardi,  Khusunul  Khatimah,  and  Adriana  Mustafa.  “Aksesibilitas  Anak  Penyandang  Disabilitas  Dalam Mengakses Pendidikan Formal Di Kabupaten Gowa.” SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYY AH 1, no. 2 (May 2020): 341 – 50.
Thoha, Miftah. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer . Jakarta: Kencana, 2017.
Thoriqotul,  Azizah.  “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Pekerja  Anak Di  Bawah  Umur.” Universitas  Islam Negeri Wali Songo, 2015.
Wiryani, Fifik. Perlindungan Pekerja Anak . Malang: Pusat Studi Kajian Wanita UMM Press, 2003.