Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hlm. (35-45) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Peran Pemerintah Desa dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat di Desa Wantisari Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020

## Dzikri Amarullah
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: dzikriamarullah24@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12264
Info Artikel |Submitted : 27 Agustus 2021 |Revised :09 November 2021 |Accepted : 22 November 2021
How to cite: Dzikri Amarullah, “ Peran Pemerintah Desa Dalam Penerapan Protokol Kesehatan  Berbasis  Kelompok  Masyarakat  Di  Desa  Wantisari  Berdasarkan  Peraturan Bupati  Nomor  28  Tahun  2020 ”, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal Tugas  Akhir ,  Vol.  1  No.  2, (Desember, 2021)”, hlm. 35-45.

## ABSTRAK
The  village  government  has  the  authority  and  policy  in  handling  COVID-19.  As  the  village frontline, we have a very important role in controlling COVID-19. Wantisari Village, as one of the villages in Lebak Regency, should take strategic steps in implementing health protocols and adapting new habits at the village level. However, the actualization of health protocols in Wantisari Village has not run optimally, it can be proven by the presence of nineteen positive cases in Wantisari Village. Based on this background, the researcher will discuss about the role of the Wantisari village government in implementing health protocols and how to enforce law in implementing health protocols?
The research method used is empirical juridical with qualitative juridical data analysis sourced from primary data based on field research in wantisari village and primary legal materials as a form of literature study based on the provisions of the Lebak regent regulation number 28 of 2020. Based on the results of the study, the authority of the wantisari village government based on the regent's regulation number 28 of 2020 has carried out several efforts in implementing health protocols. This is evidenced by the existence of several village  government  programs  such  as  the  establishment  of  a  village  Covid-19  task  force,  a  tough  village program, regular routine raids, and various law enforcement. However, the lack of information distribution to all community groups makes the level of community compliance with health protocols very minimal. There needs to be optimization in law enforcement by the Wantisari village government. Community participation is very much needed in terms of implementing health protocols, the community needs to work together and help each other so that the Wantisari village is protected from COVID-19.
Keywords: Village Government, Covid-19 Era, Enforcement of Health Protocols.
Peran Pemerintah Desa dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lebak

## ABSTRAK
Pemerintah desa memiliki kewenangan dan kebijakan dalam penanganan Covid-19. Sebagai garda  terdepan  desa  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  pengendalian  Covid19.  Desa wantisari sebagai salah satu desa yang berada di kabupaten lebak, seharusnya mengambil langkah strategis dalam upaya pelaksanaan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru di tingjat desa. Akantetapi  aktualisasi  protokol  kesehatan  di  desa  wantisari  belum  berjalan  optimal,  dapat dibuktikan  dengan  adanya  Sembilan  belas  kasus  positif  di  desa  wantisari.  Berdasarkan  latar belakang  tersebut  Peneliti  akan  membahas  tentang  bagaimana  peran  pemerintah  desa  wantisari dalam  penerapan  protokol  kesehatan  dan  bagaimana  penegakan  hukum  dalam  penerapan protokol kesehatan?
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris  dengan  analisa  data  yuridis kualitatif yang bersumber dari data primer berdasarkan penelitian lapangan di desa wantisari dan bahan  hukum  primer  sebagai  bentuk  studi  kepustakaan  brdasarkan  ketentuan  Peraturan  Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2020.  Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan pemerintah desa wantisari berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 telah menjalankan beberapa upaya dalam  melaksanakan  protokol  kesehatan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  beberapa  program pemerintah  desa  seperti  pembentukan  satgas  Covid-19  desa,  program  kampung  tangguh,  razia rutin  berkala,  dan  berbagai  penegakan  hukumnya.  Akantetapi  minimnya  distribusi  informasi kepada  seluruh  kelompok  masyarakat  membuat  tingkat  kepuatuhan  masyarakat  terhadap protokol kesehatan sangat minim sekali. Perlu adanya optimalisasi dalam penegakan hukum yang dilakukan  pemerintah  desa  wantisari.  Partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam  hal penerapan  protokol  kesehata,  Masyarakat  perlu  bekerjasama  dan  saling  membantu  agar  desa wantisari terhindar dari Covid-19.
Kata Kunci: Pemerintah Desa, Era Covid-19, Penegakan Protokol Kesehatan.
Pendahuluan
Virus corona merupakan zoonosis, sehingga terdapat kemungkinkan virus berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia. Pada Covid- 19  belum  diketahui  dengan  pasti  proses
Peran Pemerintah Desa dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lebak
penularan dari hewan ke manusia, tetapi data  filogenetik  memungkinkan  Covid- 19 juga merupakan zoonosis.
Perkembangan  data  selanjutnya menunjukkan  penularan  antar  manusia (human  to  human),  yaitu  diprediksi melalui  droplet  dan  kontak  dengan virus  yang  dikeluarkan  dalam  droplet. Hal  ini  sesuai  dengan  kejadian penularan  kepada  petugas  kesehatan yang  merawat  pasien  Covid-19,  disertai bukti  lain  penularan  di  luar  Cina  dari seorang  yang  datang  dari  Kota Shanghai,  Cina  ke  Jerman  dan  diiringi penemuan hasil positif pada orang yang ditemui  dalam  kantor.  Pada  laporan kasus  ini  bahkan  dikatakan  penularan terjadi  pada  saat  kasus  indeks  belum mengalami  gejala  (asimtomatik)  atau masih  dalam  masa  inkubasi.  Laporan lain  mendukung  penularan  antar manusia  adalah  laporan  9  kasus penularan  langsung  antar  manusia  di luar  Cina  dari  kasus  index  ke  orang kontak erat yang tidak memiliki riwayat perjalanan manapun. 1
Dilihat  dari  cara  penularannya, transmisi  terjadi  melalui  percikan- percikan  (droplet)  dari  hidung  atau mulu seseorang yang terjangkit Covid-19 saat  bernafas  atau  batuk.  Percikan tersebut  dapat  masuk  ke  dalam  tubuh secara  langsung  yaitu  terhirupnya droplet  seseorang  yang  terinfeksi. Penularan  tidak  langsung  terjadi  karena jatuhnya  percikan  dari  penderita  dan menempel  pada  permukaan  benda  di sekitar  penderita.  Seseorang  yang menyentuh  benda/permukaan  tersebut akan terjangkit apabila menyentuh mata, hidung,  atau  mulut.  Oleh  karena  itu dalam mencegah penyebarannya, masyarakat  dihimbau  untuk  selalu menjaga agar tidak tertular, diantaranya
1 Heidy  Agustin  Diah  Handayani,  Dwi Rendra  Hadi,  Fathiyah  Isbaniah,  Erlina  Burhan, “Corona  Virus  Disease  2019,” Jurnal  Respirologi Indonesia
40, no. 2 (2020): 112, https://doi.org/https://doi.org/10.36497/jri.v40
i2.101.
dengan  mencuci  tangan  dengan  benar, menggunakan masker, membatasi aktivitas  di  luar  rumah,  menghindari kerumunan, melakukan social distancing diikuti  dengan  proses  belajar,  bekerja, dan beribadah di rumah serta melakukan disinfeksi benda/permukaan yang  diduga  terinfeksi  oleh  virus corona. 2 Oleh  karena  begitu  cepatnya penularan  Covid-19  ini,  Pemerintah pusat  memiliki  peran  penting  untuk menanggulangi  pandemi  ini,  karena pemerintah  pusat  memiliki  kekuasaan atau  wewenang  tertinggi  dalam  segala lapangan  pemerintahan,  pemerintah pusat  inilah  yang  pada  tingkat  terakhir dan  tertinggi  dapat  memutuskan  segala sesuatu  di  dalam  negara  tersebut. 3
Sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan,
seperti  himbauan  di  rumah  saja, penerapan  pembatasan  sisial  bersekala besar (PSBB), hingga penerapan protokol kesehatan. melalui kementrian kesehatan membuat  panduan  dasar  protokol kesehatan  dalam  bentuk  Keputusan Menteri  Kesehatan  Nomor  382  Tahun 2020  Tentang  Protokol  Keseharan  Bagi Masyarakat  Di  Tempat  Dan  Fasilitas Umum  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan Pengendalian  corona  virus  disease  2019 (COVID-19).
Selain daripada itu, dalam upaya menekan  angka  penyebaran  kasus positif, pemerintah mengeluarkan kebijakan  pemberlakuan  pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Hal ini  tertuang  dalam  Intruksi  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  03  Tahun  2021
2 Tities  Puspita.  Athena,  Eva  Laelasari, “Pelaksanaan  Disinfeksi  Dalam  Pencegahan Penularan  Covid-19dan  Potensi  Risiko  Terhadap Kesehatan  di  Indonesia,” Jurnal  Ekologi  Kesehatan
19, no. 1 (2020): 2, https://doi.org/https://doi.org/10.22435/jek.v1 9i1.3146.
3 Suehino, Ilmu  Negara (Yogyakarta: Liberty, 1986). Hlm. 224.
Peran Pemerintah Desa dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lebak
Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro
Dan  Pembentukan  Posko  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  Di  Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian  Penyebaran  Corona  Virus Disease 2019. Dalam mengaktualisasikan
protokol  kesehatan  pemerintah  desa memiliki  peran  yang  sangat  penting. Desa  memiliki  batas-batas  wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum,  serta  dikepalai  oleh  seorang kepala  desa.  Desa  juga  dapat  dikatakan sebagai  suatu  hasil  perpaduan  antara kegiatan  sekelompok  manusia  dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah  suatu  wujud  atau  ketampakan  di muka  bumi  yang  ditimbulkan  oleh unsurunsur  fisiografi,  sosial,  ekonomi, politik  dan  kultural  yang  saling berinteraksi  antar  unsur  tersebut  dan juga  dalam  hubungannya  dengan daerah-daerah  lain.    Penyelenggaraan pemerintahan
desa merupakan
subsistem  dari  sistem  penyelenggaraan pemerintahan,  sehingga  desa  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus masyarakatnya sendiri. 4 Dengan  jumlah  penduduk  yang cukup padat, masyarakat Desa Wantisari memiliki  profesi  yang  beragam.  Warga Desa  Wantisari  cukip  banyak  yang merantau  ke  Ibu  Kota  dengan  profesi antara lain: sopir, karyawan swasta, dan buruh,  hal  ini  mempengaruhi  terhadap penyebaran  Covid-19.  Selain  daripada itu  tingkat  kepatuhan  masyarakat terhadap  protokol  kesehatan  sangat minim, seperti masih banyak kerumunan warga,  minimnya  penggunaan  masker, dan  juga  penerapan  protokol  kesehatan lainnya. 5
Hukum  sebagai  Sosial  Kontrol atau  pengendali  sosial  merupakan
4 HAW  Widjaja, Otonomi  Desa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 3.
5 “Hasil  wawancara  dengan  Hudori Kepala Desa Wanti Sari,” n.d.
wujud  implementasi  dari  kepastian hukum,  sehingga  Peraturan  perundang- undangan yang dilakukan benar terlaksana  oleh  penguasa  dan  penegak hukum.  Perubahan  hukum  harus  dapat untuk mengatasi kepincangan- kepincangan  yang  timbul  yang  dapat mengganggu ketertiban dan
produktivitas  masyarakat. 6 Dalam  hal ini pemerintah desa memiliki peran yang sangat fundamental. Maka perlu adanya penerapan  protokol  kesehatan  yang ketat  dalam  ruang  lingkup  masyarakat desa.
Berdasarkan uruaian diatas, bahwa  penulis  tertarik  untuk  meneliti permasalaham kasus tersebut mengenai : Bagaimana  peran  pemerintah  desa dalam  penerapan  protokol  kesehatan berbasis  kelompok  masyarakat  Di  Desa Wantisari, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Pada  Kondisi Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  Di Kabupaten  Lebak  dan  Bagaimana penegakan  hukum  dalam  penerapan protokol  kesehatan  di  desa  wanti  sari berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Adaptasi Kebiasaan  Baru  Pada  Kondisi  Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Lebak.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang
digunakan  oleh  penulis  di  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris. Penelitian  hukum  empiris  adalah mengembangkan  pendekatan  dengan aspek  hukum  terdapat  hasil  penelitian lapangan karena data-data yang dikumpukan melalui wawancara. 7 Metode  yuridis  empiris  merupakan
6 Zainauddin  Ali, Sosiologi  Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). Hlm. 14.
7 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Ahmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 183.
Peran Pemerintah Desa dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lebak
metode  yang  dilakukan  dengan  cara melihat  dan  mengumpulkan  semua informasi  yang  berhubungan  dengan kenyataan di dalam praktik pelaksanaan di lapangan. 8

## Pembahasan
1. Peran  Pemerintah  Desa  Dalam Penerapan  Protokol  Kesehatan Berbasis  Kelompok  Masyarakat  Di Desa Wantisari Protokol  kesehatan  menjadi  hal yang sangat fundamental dalam menjalankan  kehidupan  di  era  pandemi Covid-19  saat  ini.  Pelaksanaan  protokol kesehatan  biasa  disebut  juga  dengan adaptasi kebiasaan baru. Proses pemberlakuan  adaptasi  kebiasaan  baru perlu dibangun dari kelompok
masyarakat terkecil dalam ruang lingkup desa.  Dalam  proses  aktualisasi  protokol kesehatan  diberlakukan  dalam  berbagai kegiatan  masyarakat,  hal  ini  membuat perlu  adanya  pergeseran  kebiasaan  dan juga  adaptasi  kebiasaan  baru.  Menurut peraturan  bupati  nomor  28  tahun  2020 tentang  pedoman  adaptasi  kebiasaan baru  pada kondisi  pandemi  Covid-19 di kabupaten  lebak  Pasal  4  ayat  (3): Pemberlakuan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  dilaksanakan  terhadap  kegiatan, meliputi:
a.  Kegiatan pendidikan;
b.  Kegiatan keagamaan;
c.  Kegiatan sosial dan budaya;
d.  Kegiatan ekonomi dan perdagangan; e.  Kegiatan di tempat kerja;
f.  Kegiatan di tempat/fasilitas umum; g.  Kegiatan  di  bidang  perhubungan  / transportasi.
Pemerintah Desa Wantisari
sebagai  pemegang  kewenangan  dalam
8 Rani  Sri  Agustina,  “THE  CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING
THE COVID-19 PANDEMIC,” International Journal of  Law  Reconstruction 5,  no.  2  (2021):  231, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v 5i2.17528.
upaya  penanggulangan  Covid-19,  telah berupaya dengan berbagai cara.
Menurut  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a peraturan  bupati  nomor  28  tahun  2020 tentang  pedoman  adaptasi  kebiasaan baru  pada kondisi  pandemi  Covid-19 di kabupaten lebak, “pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan  Covid-19  dari  tingkat  Rukun Tetangga  (RT),  Rukun  Warga  (RW) sampai dengan tingkat Kabupaten”. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah desa memiliki  tanggung  jawab  yang  sangat penting  dalam  pencegahan  penularan Covid-19  dan  penerapan  protokol kesehatan  di  ruang  lingkup  masyarakat. Pemerintah  Desa  Wantisari  memiliki peran  untuk  menciptakan  adaptasi kebiasaan  baru  mulai  dari  tingkat  RT dan RW.
Menteri  dalam  negeri  republik Indonesia mengintruksikan kepada kepala  daerah  untuk  memberlakukan kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  berbasis mikro  pada  tingkatan  desa  dan kelurahan.  Hal  tersebut  tertuang  dalam Intruksi  Menteri  dalam  negeri  nomor  3 tahun  2021  tentang  Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019
Di  Level  Desa  Dan  Kelurahan.  Pada peraturan tersebut dalam dictum kelima memerintahkan  bahwa  desa  wajib memiliki  posko  penanganan  Covid-19. Posko  tingkat  Desa  dan  Kelurahan sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum keempat adalah lokasi atau tempat yang menjadi  Posko  penanganan  Covid-19  di tingkat  Desa  dan  Kelurahan  yang memiliki empat fungsi, yaitu:
a.  Pencegahan; b.  Penanganan; c.  Pembinaan; dan
d.  Pendukung
pelaksanaan
penanganan  Covid-19  di  tingkat Desa dan Kelurahan. Desa Wantisari sebagai salah satu desa dengan tingkat kepadatan
Peran Pemerintah Desa dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lebak
penduduk  yang  cukup  tinggi,  membuat Desa Wantisari memiliki resiko
penularan  Covid-19  yang  sangat  rentan. Sebagai  upaya  pencegahan  pertama pemerintah  Desa  Wantisari  melakukan sosialisai  tentang  bahaya  Covid-19  dan bagaimana  mencegah  penularannya. Kegiatan  sosialisasi  tersebut  dilakukan dengan  berbagai  cara,  seperti:  membuat sepanduk  yang  disebar  dan  dipajang  di tempat  strategis  di  desa  wantisari, melakukan  sosialisasi  dengan  ketua  RT dan  RW  se-Desa  Wantisari,  dan sosialisasi  dengan  tokoh  pemuda  tokoh masyarakat serta tokoh agama yang ada di  Desa  Wantisari.  Dengan  adanya kegiatan  sosialisasi  tersebut  diharapkan kesadaran  masyarakat  Desa  Wantisari tentang  protokol  kesehatan  dapat meningkat,  menginat  sebelum  adanya pandemi  Covid-19  ini  masyarakat  Desa Wantisari  cenderung  abai  terhadap prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Desa Wantisari merupakan pintu gerbang  awal  dari  kecamatan,  secara geografis  Desa  Wantisari  terletak  di perbatasan antara kecamatan
leuwidamar  dan  kecamatan  cimarga. Karena  letak  Desa  Wantisari  beada sebagai  pintu  gerbang  keluar  masuk masyarakat kecamatan leuwidamar atau masyarakat  luar  yang  ingin  masuk  ke kecamatan leuwidamar, hal ini membuat interaksi  masyarakat  cukup  tinggi sehingga  resiko  penyebaran  Covid-19 sangat  tinggi.  Dalam  hal  ini  pemerintah Desa  Wantisari  mengupayakan  agar penyebaran Covid-19 tidak meningkat di Desa Wantisari.
Selain daripada letak geografisnya, masyarakat Desa Wantisari  juga  banyak  yang  bekerja  di luar Kota, seperti menjadi buruh pabrik, sopir  truk,  dan  lain-lain.  Hal  ini membuat  mobilitas  masyarakat  di  Desa Wantisari  cukup  tinggi.  Di  kecamatan leuwidamar  tidak  ada  pasar  tradisional, yang mengharuskan masyarakat terkhusus  di  Desa  Wantisari  harus  ke
pusat Kota rangkas bitung untuk belanja kebutuhan  sehari-hari.  Hampir  setiap hari masyarakat Desa Wantisari sebagian besar  belanja  ke  Kota  rangkas  bitung guna  memenuhi  kebutuhan  pokok. Pergerakan  masyarakat  yang  ke  luar Kota  sangat  sering  terjadi,  membuat resiko penyebaran Covid-19 sulit dikendalikan.    Dengan  situasi  demikian menandakan  Desa  Wantisari  menjadi salah  satu  desa  dengan  tingkat  resiko penularan  Covid-19  yang  cukup  tinggi, hal  ini  membuat  pemerintah  Desa Wantisari  harus  mengambil  langkah strategis  dalam  penanggulangan  Covid- 19.  Untuk  penanggulangan  tersebut, pemerintah  Desa  Wantisari  harus memiliki  peran  dalam  penerapan protokol  kesehatan  sesuai  dengan Peraturan  Bupati  Nomor  28  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Adaptasi  Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lebak.
Desa Wantisari sebagai desa yang terdapat  Sembilan  belas  kasus  positif Covid-19  dimana  satu  diantaranya  telah meninggal  dunia.  Berdasarkan  data tersebut,  pemerintah  Desa  Wantisari perlu  mengambil  langkah  strategis dalam  pengendalian  Covid-19.  Oleh sebab  itu  tim  satgas  Covid-19  Desa Wantisari  membuat  program  kampung tangguh Desa Wantisari. Dalam pelaksanaan program kampung tangguh Desa Wantisari terdapat beberapa zonasi penyebaran  Covid-19.  Zona  tersebut dibagi  kedalam  empat  zona  yaitu,  zona hijau,  zona  kuning,  zona  orange,  zona merah.
Upaya  penetapan  zonasi  ini diharapkan  agar  pemerintah  desa  lebih mudah  dalam  melaksanakan  protokol kesehatan  di  Desa  Wantisari.  Adanya program kampung tangguh ini membuat pemerintah  desa  lebih  mudah  dalam mengatur  dan  melaksanakan  protokol kesehatan  di  Desa  Wantisari  sesuai dengan  zonasi  yang  telah  ditentukan oleh tim satgas Covid-19 Desa Wantisari
Peran Pemerintah Desa dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lebak
yang  diketuai  oleh  hudori,  berdasarkan Surat  keputusan  kepala  Desa  Wantisari nomor  141  tahun  2020  Tentang  Satuan Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar.
Untuk mengaktualisasikan protokol  kesehatan  berbasis  kelompok masyarakat di Desa Wantisari,
pemerintah  Desa  Wantisari  telah  meng alokasikan  anggaran  Dana  desa  guna penanggulangan  Covid-19.  Bencana Covid-19  menjadi  prioritas  alokasi anggaran  Dana  desa  di  Desa  Wantisari. Anggaran  tersebut  digunakan  untuk pembuatan  tempat  cuci  tangan  di seluruh  sudut  area  strategis  Desa Wantisari,  kemudian  juga  pembelian masker untuk masyarakat yang membutuhkan  dan  belum  memiliki masker, serta pengadaan alat
penyemprotan  disinfektan  serta  cairan disinfektan.
Pemerintah  Desa  Wantisari  telah menunjang  sarana  dan  prasarana  untuk adaptasi  kebiasaan  baru  dan  protokol kesehatan  di  Desa  Wantisari.  Fasilitas sarana  dan  prasarana  sangat  penting untuk  keberlangsungan  penerapamn protokol  kesehatan  di  Desa  Wantisari.
Pemerintah Desa Wantisari telah membuat  tempat  cuci  tangan  agar digunakan  semaksimal  mungkin  oleh seluruh  masyarakat.  Sesuai  dengan anjuran  dari  WHO,  mencuci  tangan menjadi salah satu cara untuk mencegah penularan Covid-19. Akan tetapi melihat keadaan objektif masyarakat yang ada di Desa Wantisari, tingkat kesadaran untuk mencuci  tangan  sangat  rendah,  hal  ini disebabkan  oleh  minimnya  pengetahun dan  distribusi  informasi  yang  sampai kepada masyarakat.
Masker saat ini menjadi hal yang sangat wajib digunakan oleh masyarakat yang  terpaksa  harus  keluar  rumah.
Pemerintah Desa Wantisari telah melakukan  himbauan  agar  memakai masker  ketika  keluar  rumah,  selain  itu juga  menyediakan  masker  geratis  bagi
masyarakat yang tidak memiliki masker. Akan tetapi pada praktiknya, masyarakat  cenderung  enggan  untuk memakai  masker,  tingkat  kesadaran masyarakat  untuk  memakai  masker sangat  rendah.  Masyarakat  desa  yang cenderung tidak mengindahkan kewajiban  untuk  memakai  masker beralasan  karena  memakai  masker mengganggu  dalam  praktik  kehidupan sehari-hari. Beberapa kelompok masyarakat petani merasa terganggu jika harus memakai masker ketika membajak sawah. Kemudian kelompok masyarakat pemuda  desa  merasa  masker  bukan  hal yang  penting  untuk  digunakan  dalam kehidupan  sehari-hari  di  luar  rumah, karena  mereka  perpendapat  bahwa masker  mengganggu  interaksi  antar masyarakat.  Problematika tersebut hadir karena  minimnya  pengetahuan  dan kurangnya  distribusi  informasi  secara merata  terhadap  seluruh  kelompok masyarakat  mengenai  Peraturan  Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Pada  Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lebak. Seharusnya pemerintah desa melakukan sosialisasi  secara  merata  terhadap seluruh  laipsan  kelompok  masyarakat, agar  tidak  terjadi  lagi  disinformasi ditengah  tengah  masyarakat.  Sehingga masyarak tidak patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan.
Sesuai  dengan  Pasal  3  ayat  (2)  huruf  a Peraturan  Bupati  Nomor  28  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Adaptasi  Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten  Lebak,  “Setiap  orang  yang tinggal/berdomisili  di  Daerah  dalam berkegiatan:  a.  wajib  menggunakan masker”.
Dari  data  yang  penulis  peroleh, telah  ditemukan  19  kasus  positif  Covid- 19  di  Desa  Wantisari,  satu  diantaranya telah  meninggal dunia.  Bagi masyarakat yang  telah  dinyatakan  positif  Covid-19 hampir  rata-rata  melaksanakan  isolasi mandiri  di  rumah  masing-masing. Menurut  Pasal  1  ayat  (15)  Peraturan
Peran Pemerintah Desa dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lebak
Bupati  Nomor  28  Tahun  2020  tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lebak, Isolasi Mandiri adalah pemisahan  orang  yang  tidak  sakit  atau terinfeksi  dari  orang  lain  sehingga mencegah  penyebaran  infeksi  atau kontaminasi  yang  dilakukan  di  rumah atau  di  tempat  lain  yang  disediakan sebagai  tempat  isolasi.  Pemerintah  Desa Wantisari, memberikan sumbangan bagi yang  melaksanakan  isolasi  mandiri  di rumah.  Sumbangan  tersebut  berupa bahan-bahan  pokok  sehari-hari  seperti, beras  mie  instan,  makanan  kaleng  dan lain  sebagainya.  Sumbangan  tersebut diperoleh  atas  inisasi  kepala  desa bekerjasama  dengan  pihak  kecamatan leuwidamar dan juga puskesmas leuwidamar.  Kegiatan  tersebut  sangat membantu bagi pasien yang
melaksanakan  isolasi  mandiri di  rumah, karena tidak dapat ke luar rumah untuk belanja bahan pokok sehari-hari.
Keadaan  pandemi  Covid-19, merupakan  suatu  bencana  nasional, dampaknya  terjadi  pada  berbagai  liding sektor,  bukan  hanya  pada  sector kesehatan,  tapi  juga  pada  sector ekonomi.
Sehigga
memaksakan terjadinya  pemberhentian  hak  kerja (PHK)  masal  di  beberapa  perusahaan, dan juga beberapa keguatan usaha yang bersifat  melahirkan  kerumunan  dipaksa harus  tutup  sementara  selama  masa pandemi  Covid-19.  Persoalan  tersebut berdampak pula terhadap masyarakat di Desa  Wantisari,  beberapa  masyarakat Desa  Wantisari  terkena  dampak  dari persoalan  ekonomi.  Pemerintah  desa melalui  anggaran  dana  desa  memberi bantuan  langsung  tunai  (BLT)  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  sebesar tiga  ratus  ribu  rupiah.  Dengan  harapan meringankan  beban  dari  dampak melemahnya  ekonomi  masyarakat  di Desa Wantisari. Pencairan bantuan tunai langsung  tersebut  seudah  memasuki tahap kedua.
2. Penegakan Hukum Dalam Penerapan  Protokol  Kesehatan Berbasis  Kelompok  Masyarakat  Di Desa Wantisari Penegakan hukum (law enforcement)  merupakan  elmen  yang sangat penting dalam penerapan protokol  kesehatan  berbasis  kelompok masyarakat  di  Desa  Wantisari.  Dalam penegakan  hukum  pemerintah  tidak hanya  memberikan  sanksi  terhadap masyarakat, melainkan juga melaksanakan  pencegahan  agar  tidak terjadi kasus positif Covid-19. Penegakan hukum  harus  melibatkan  berbagai lapisan  seperti,  aparat  penegak  hukum, pemerintah, serta partisipasi masyarakat.
Masyarakat  desa  yang  notabene minim pengetahuan tentang bagai mana penegakan  hukum,  harus  mendapatkan informasi yang lebih dari aparat penegak hukum,  dan  juga  pemerintah  yang berwenang.
Masyarakat  memiliki  peran  yang sangat  fundamental  dalam  penerapan protokol  kesehatan  pada  masa  adaptasi kebiasaan  baru  di  era  new  normal  ini, sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati  Nomor  28  Tahun  2020  tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid19 Di Kabupaten Lebak:
Dalam rangka kehidupan bermasyarakat  pada  Masa  Adaptasi Kebiasaan  Baru,  masyarakat  dapat berpartisipasi dalam bentuk :
a. Memberikan  sumbangan  dalam bentuk  saran,  pemikiran,  uang, barang  dan  kegiatan  dalam  rangka pencegahan penyebaran Covid19;
b. Saling  mengingatkan  antar  anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan
c. Mengusahakan  pengamanan  ruas jalan di lingkungan masingmasing. Protokol  kesehatan  dan  adaptasi kebiasaan  baru  di  kabupaten  lebak diatur  dalam  suatu  prodak  hukum Peraturan  Bupati  Nomor  28  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Adaptasi  Kebiasaan
Peran Pemerintah Desa dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lebak
Baru Pada Kondisi Pandemi Covid19 Di Kabupaten  Lebak.  Pada  awal  mula peraturan bupati ini diterbitkan, pemerintah kabupaten lebak bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk mensosialisasikan kepada seluruh aparatur pemerintahan desa yang ada di kabupaten lebak, termasuk juga aparatur
Pemerintahan Desa Wantisari.
Proses sosialisasi peraturan buoati  tersebut  di  lanjutkan  oleh Pemerintah  Desa  Wantisari  kepada seluruh  lapisan  kelompok  masyarakat dan  dikemas  dengan  berbagai  bentuk program, seperti media
social, pembuatan  baliho,  dan  seminar  yang dilaksanakan  di  kantor  Desa  Wantisari. Akan  tetapi  keadaan  objektif  yang peneliti  temui  di  lapangan,  tingkat kepatuhan  masyarakat  dalam  protokol kesehatan  masih  sangat  minim.  Hal  ini terjadi  karena  kurang  maksimalnya segala  bentuk  program  sosialsasi  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa Wantisari.  Dalam  proses  penegakan hukum  Peraturan  Bupati  Nomor  28 Tahun  2020  tentang  Pedoman  Adaptasi Kebiasaan  Baru  Pada  Kondisi  Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lebak,
Pemerintah  Desa  Wantisari  bekerjasama dengan  Satpol  PP,  Babinsa,  dan  juga Kamtibmas.  Sesuai  dengan  Pasal  34 Peraturan  Bupati  Nomor  28  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Adaptasi  Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten  Lebak,  “Pengawasan  dan penindakan  atas  pelanggaran  Peraturan Bupati  ini  dilakukan  oleh  Satpol  PP, Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi,
dengan
pendampingan  dari  Perangkat  Daerah terkait  dan  dapat  mengikutsertakan unsur  Kepolisian  dan/atau  TNI”. Adanya  satgas  Covid-19  Desa  Wantisari untuk memantau perkembangan kondisi masyarakat.  Satgas  Covid-19  Desa Wantisari bekerjasama dengan satpol-PP kecamatan  leuwidamar,  Babinsa,  dan juga  Kamtibmas  melaksanakan  razia
protokol  kesehatan  di  Desa  Wantisari. Razia tersebut sebagai upaya penegakan hukum  berdasarkan  Pasal  8  Peraturan Bupati  Nomor  28  Tahun  2020  tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten  Lebak  yang  berbunyi  :  (1)
Setiap  orang  yang  tidak  melaksanakan kewajiban  menggunakan  masker  pada saat  beraktivitas/  berkegiatan  di  luar rumah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  7  ayat  (3)  huruf  a,  dikenakan sanksi:
a. kerja  sosial  berupa  membersihkan sarana  fasilitas  umum  dengan menggunakan tanda khusus; atau
b. denda administratif sebesar Rp150.000,00  (seratus  lima  puluh ribu  rupiah).  (2)  Pengenaan  sanksi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan didampingi  oleh  unsur  Kepolisian dan/atau TNI.
Proses  penegakan  hukum  selalu melibatkan banyak pihak agar terwujudnya  masyarakat  sesuai  yang diharapkan,  dalam  penerapan  protokol kesehatan  di  Desa  Wantisari  tidak pernah  lepas  dari  berbagai  kendala dalam  upaya  penegakan  hukum  nya. Keadaan  objektif  yang  peneliti  temui  di lapangan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam  protokol  kesehatan  masih  sangat minim.  Hal  ini  terjadi  karena  kurang maksimalnya  segala  bentuk  program sosialsasi  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah Desa Wantisari.
Dengan keadaan mobilitas masyarakatnya  yang  cukup  tinggi, Pemerintah  Desa  Wantisari  cukup kesulitan  dalam  kontrol  sosial  terhadap masyarakat  agar  terwujudnya  protokol kesehatan  dan  adaptasi  kebiasaan  baru di  era  new  normal  ini.  Ini  menjadi kendala, karena sebagian besar masyarakat di Desa Wantisari bekerja di Luar  Kota  terkhususnya  di  daerah Jabodetabek.  Selain  daripada  itu,  letak geografis  Desa  Wantisari  sebagai  pintu gerbang  dari  kecamatan  Leuwidamar
Peran Pemerintah Desa dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lebak
membuat  terjadinya  kontak  sosial  yang cukup tinggi.
Penegakan hukum dalam penerapan  protokol  Pemerintah  Desa Wantisari  telah  melakukan  berbagai upaya  dalam  upaya  penegakan  hukum.
Perlu adanya optimalisasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat.

## Penutup
Kewenangan  Pemerintah  Desa dalam  penerapan  protokol  kesehatan dan  adaptasi  kebiasaan  baru  di  era  new normal, Pemerintah Desa Wantisari telah melakukan  berbagai  program.  Desa Wantisari sebagai salah satu desa dengan tingkat  kepadatan  penduduk  yang cukup  tinggi,  membuat  Desa  Wantisari memiliki  resiko  penularan  Covid-19 yang  sangat  rentan.  Sebagai  upaya pencegahan  pertama  Pemerintah  Desa Wantisari  melakukan  sosialisai  tentang bahaya Covid-19 dan bagaimana mencegah penularannya. Kegiatan sosialisasi  tersebut  dilakukan  dengan berbagai cara, seperti: membuat sepanduk  yang  disebar  dan  dipajang  di tempat  strategis  di  Desa  Wantisari, melakukan  sosialisasi  dengan  ketua  RT dan  RW  se-Desa  Wantisari,  dan sosialisasi  dengan  tokoh  pemuda  tokoh masyarakat serta tokoh agama yang ada di Desa Wantisari.
Pemerintah  Desa  Wantisari  telah menunjang  sarana  dan  prasarana  untuk adaptasi  kebiasaan  baru  dan  protokol kesehatan di Desa Wantisari. Akan tetapi praktik  di  tengah-tengah  masyarakat masih  banyak  yang  belum  memahami betapa  pentinya  protokol  kesehatan. Minimnya  distribusi  informasi  kepada seluruh  elmen  kelompok  masyarakat membuat  tingkat  kesadaran  mesyarakat terhadap  protokol  kesehatan  sangat rendah.  Sinergitas  antara  masyarakat Desa Wantisari dan aparatur Pemerintah Desa  Wantisari  belum  terjalin  secara optimal,  sehingga  penerapan  protokol kesehatan tidak begitu masif.
Proses  penegakan  hukum  dalam protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru di era new normal perlu dijalankan  dengan  maksimal.  Dalam proses  penegakan  hukum  Peraturan Bupati  Nomor  28  Tahun  2020  tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid19 Di Kabupaten Lebak,  Pemerintah  Desa  Wantisari bekerjasama  dengan  aparat  desa,  Satpol PP,  Babinsa,  dan  juga  Kamtibmas. Keadaan  objektif  yang  peneliti  temui  di lapangan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam  protokol  kesehatan  masih  sangat minim.  Dari  hasil  penelitian  dalam penegakan  hukum  yang  paling  sulit adalah menanamkan kesadaran dimasyarakat  seh ingga  pemerintah  desa melakukan berbagai upaya.

## Daftar Pustaka
Agustina,  Rani  Sri.  “THE  CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC.” International Journal of Law Reconstruction 5,  no.  2  (2021):  231. https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.26532/ijlr.v5i2.17528.
Ali,  Zainauddin. Sosiologi  Hukum, Penegakan,  Realitas,  Nilai  Moralitas Hukum .  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2018.
Athena,  Eva  Laelasari,  Tities  Puspita. “Pelaksanaan  Disinfeksi  Dalam Pencegahan Penularan Covid-19dan Potensi  Risiko  Terhadap  Kesehatan di Indonesia.” Jurnal Ekologi Kesehatan 19,  no.  1  (2020):  2. https://doi.org/https://doi.org/10 .22435/jek.v19i1.3146.
Diah  Handayani,  Dwi  Rendra  Hadi, Fathiyah  Isbaniah,  Erlina  Burhan, Heidy  Agustin.  “Corona  Virus Disease  2019.” Jurnal  Respirologi Indonesia 40,  no.  2  (2020):  112. https://doi.org/https://doi.org/10 .36497/jri.v40i2.101.
Peran Pemerintah Desa dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lebak

## “Hasil  wawancara  dengan  Hudori
Kepala Desa Wanti Sari,” n.d.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Ahmad.
Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif &  Empiris .  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 2010.
Suehino. Ilmu  Negara .  Yogyakarta: Liberty, 1986.
Widjaja,  HAW. Otonomi  Desa .  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.