## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
Volume 28, Nomor 3, Oktober - Desember 2015 Halaman 351 - 532

## DAFTAR ISI
DAFTAR ISI  ------------------------------------------------------------------------ i - ii DARI MEJA REDAKSI  ------------------------------------------------------------- iii-iv LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 351 - 360 MODERASI  TEOLOGIS  DAN  SUFISTIK  DI  NUSANTARA  DALAM  NASKAH- NASKAH PUISI KEAGAMAAN ULAMA MINANGKABAU Syofyan Hadi  --------------------------------------------------------------------- 361 - 374 MERAWAT  TRADISI,  MENJAWAB  TANTANGAN:  UPAYA  KONTEKSTUALISASI DALAM KAJIAN DAN PEMBELAJARAN KITAB DI SUMATERA BARAT Agus Iswanto  --------------------------------------------------------------------- 375 - 394
PENANAMAN  NILAI-NILAI  NASIONALISME  MELALUI  PENDIDIKAN  AGAMA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PERBATASAN NEGARA: IMPLEMENTASI
DI SMAN 1 JAGOIBABANG KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT
A.M. Wibowo  --------------------------------------------------------------------- 395 - 412

## EFEKTIFITAS  PROSEDUR  PENDAFTARAN  HAJI  MELALUI  REKAYASA  ULANG PROSES BISNIS
Achmad Nidjam  ------------------------------------------------------------------ 413 - 426

## SENI SHARAF  AL-ANĀM DAN  RODAT  DI  PALEMBANG  SEBAGAI  SENI BERNUANSA KEAGAMAAN
Zulkarnain Yani  ------------------------------------------------------------------- 427 - 444 MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN

## MINIMAL DI KABUPATEN CIREBON
Abdul Basid  ----------------------------------------------------------------------- 445 - 462 SHAIKH  KEMAS  MUḤAMMAD  AZHARI  (1856-1932):  KARYA-KARYA  DAN PEMIKIRAN ULAMA PALEMBANG Muhamad Rosadi  ----------------------------------------------------------------- 463 - 472 MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DI KOTA BANDUNG: MENUJU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM Mulyana  -------------------------------------------------------------------------- 473 - 492

## POTRET  KINERJA  DAN  PELAYANAN  PUBLIK  OLEH  PEMBANTU  PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DI KABUPATEN TANGERANG: KASUS KUA KECAMATAN
CIKUPA, CURUG, TELUK NAGA, DAN KOSAMBI Ismail  ----------------------------------------------------------------------------- 493 - 504 PENYELENGGARAAN  KURSUS  PRA  NIKAH  DI  KABUPATEN  PURWAKARTA: KASUS KUA PURWAKARTA, CIBATU, DAN BABAKAN CIKAO Daniel Rabitha  -------------------------------------------------------------------- 505 - 524 INDEKS PENULIS  ----------------------------------------------------------------- 525 - 528 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 529 - 532

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2015 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Jurnal PENAMAS edisi kali menyajikan sebanyak 10 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan  Kemasyarakatan),  terutama  mereka  yang  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 28 Nomor 3 Tahun 2015 ini, yakni: Prof. Dr. M. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin (Departemen Antropologi  Universitas  Indonesia  Depok),  dan  Dr.  Arief  Subhan  (UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta).
Kami  berharap,  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Oktober 2015 Dewan Redaksi

## PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DI KABUPATEN PURWAKARTA: KASUS KUA PURWAKARTA, CIBATU, DAN BABAKAN CIKAO
IMPLEMENTATION OF PRE-MARRIAGE COURSE IN PURWAKARTA: A CASE STUDY OF RELIGIOUS AFFAIRS OFFICES (KUA) PURWAKARTA, CIBATU, AND BABAKAN CIKAO

## DANIEL RABITHA

## Abstract
This paper presents the results of research on the implementation of pre-marriage course in Purwakarta. There are three Religious Affairs Offices (KUA) that are used as research subjects, namely Religious Affairs Office district of Purwakarta, Cibatu,  and  Babakan  Cikao.  Data  are  generated  from  interviews  with  key informants and field observation. Implementation of pre-marriage course on three Religious Affairs Offices broadly refers to Directorat General Rules No. DJ.II/491/2009. The implementation of pre-marriage course is generally carried out  according  to  the  capability  of  Religious  Affairs  Offices.  The  effectuation models for either groups or individuals are carried out in accordance with the wedding process and the willingness of the bride and groom. The speakers of the course frequently come from the Religious Affairs Office, while the material presented  is  concerning  with  the  issues  of  government  regulations  related to  marriage,  marriage  law,  and  reminding  offer  and  acceptance-ijab  kabul process,  which  will  be  carried  out  during  wedding  procession,  and  duration of  the  implementation  as  a  group  approximately  3  hours  and  an  individual approximately 1 hour. Broadly speaking, the implementation of pre-marriage course has embraced the principles of public service (UU No. 25/2009). However, it has not been done professionally because funding owned by Religious Affairs Office is lacking.
Keywords :  Pre-marriage  courses,  public  services,  Religious  Affairs  Offices,
Purwakarta.

## Abstrak
Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada Kabupaten Purwakarta. Ada tiga Kantor Urusan Agama (KUA) yang dijadikan  subjek  penelitian,  yakni  KUA  Kecamatan  Purwakarta,  Cibatu,  dan Babakan Cikao. Pengumpulan data penelitian ini dihasilkan dari wawancara dengan  informan  kunci  dan  observasi  lapangan.  Penyelenggaraan  Kursus Pra Nikah pada ketiga KUA secara garis besar mengacu pada Perdirjen No. DJ.II/491/2009.  Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  secara  umum  dilakukan sesuai kemampuan dari KUA. Model penyelenggaraan, baik secara kelompok maupun  dengan  perorangan  dilakukan  sesuai  dengan  peristiwa  nikah  dan kesediaan calon pengantin. Narasumber lebih sering berasal dari pihak KUA, materi yang disampaikan menyangkut masalah peraturan pemerintah terkait perkawinan, hukum pernikahan, perihal berumah tangga, dan pengingatan kembali proses ijab qabul yang nanti akan dilakukan catin saat melakukan prosesi  pernikahan,  dan  durasi  penyelenggaraan  secara  kelompok  kurang lebih  3  jam  dan  perorangan  1  jam.  Secara  garis  besar,  penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sudah menganut asas pelayanan publik (UU No. 25/2009), hanya saja pada asas profesional belum bisa dipenuhi karena berbenturan dengan pendanaan yang dimiliki KUA.
Kata Kunci :  Kursus  Pra  Nikah,  pelayanan  publik,  Kantor  Urusan  Agama,
Purwakarta.

## Daniel Rabitha
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta
Jalan Rawa Kuning No. 6, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur email: mrabitha@gmail.com Naskah Diterima: Tanggal 5 Agustus 2015. Revisi 1 September-9 November 2015. Disetujui 1 Desember 2015.

## PENDAHULUAN
Keluarga  merupakan  bagian  terkecil  dari berfungsinya negara. Hal ini berarti, soliditas negara  dapat  tercermin  dari  citra  keluarga seluruhnya.  Mengapa  demikian?  Karena melalui  keluarga,  akan  muncul  calon  yang akan  memajukan  dan  menyejahterakan negara.  Tentu  banyak  aspek  yang  perlu diperhatikan  dalam  mewujudkannya,  salah satunya  adalah  dalam  hal  menyiapkan keluarga yang diharapkan negara. Dalam hal ini, banyak yang menggunakan nomenklatur berbeda,  seperti  keluarga  sejahtera  atau keluarga  berencana  (BKKBN)  dan  keluarga sakinah (Kementerian Agama).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  1994  tentang  Penyelenggaraan Pembangunan
Keluarga Sejahtera,
keluarga  menjadi  klausul  penting  yang diperhatikan pemerintah. Pada PP tersebut, keluarga  dipandang  sebagai  unit  terkecil yang  memiliki  peranan  penting  dalam pembangunan  nasional.  Oleh  karena  itu, perlu  dibina  dengan  berbagai  macam upaya dalam aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian,  ketahanan  keluarga,  dan pelayanan  keluarga.  Peraturan  tersebut mengartikan,  bahwa  negara  turut  andil dalam pembangunan keluarga.
Kursus calon pengantin merupakan salah satu  program  Kementerian  Agama  dalam menciptakan  keluarga  sakinah.  Keluarga sakinah  dimaknai  sebagai  perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan  material  secara  serasi  dan  seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga  dan  lingkungannya  (Perdirjen DJ.II/491/2009:  2,  Perdirjen  DJ.II/372/2011: 3,  dan  Perdirjen  DJ.II/542/2013:  2).  Definisi tersebut merupakan taraf ideal yang hendak
diusung  melalui  Kursus  Pra  Nikah  (dahulu disebut  sebagai  Kursus  Calon  Pengantin; bisa disingkat KPN). Meskipun pembentukan keluarga  sakinah  tidak  mudah  untuk diwujudkan, penyelenggaraan KPN menjadi salah  satu  usaha  untuk  mencapai  harapan tersebut. Bahkan bisa saja Kursus Pra Nikah menjadi  bahan  refleksi  akhir  dari  calon pengantin  (Catin)  sebelum  benar-benar yakin akan menikah. Apakah mereka (Catin) merupakan pasangan yang tepat atau tidak, ini dapat diperoleh melalui Kursus Pra Nikah.
Sementara itu, penyelenggaraan Kursus Pra  Nikah  pada  tiap  wilayah  di  Indonesia, khususnya kecamatan, tentu tidaklah sama. Kecenderungan terjadinya perbedaan pada tiap  wilayah  bisa  saja  disebabkan  karena banyak faktor, salah satunya adalah regulasi yang  dijadikan  pedoman  aparatur  daerah dalam menerapkan Kursus Pra Nikah. Tercatat Peraturan  Direktorat  Jenderal  (Perdirjen) Bimbingan  Masyarakat  Islam  (Bimas  Islam) yang  menjadi  pedoman  penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di daerah sejak tahun 2009 sampai 2013 sebanyak tiga. Ketiga Perdirjen ini menjadi pedoman bagi aparatur daerah dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah.
Perdirjen  ini  tentu  dikeluarkan  oleh Kementerian Agama untuk digunakan oleh aparatur  daerah.  Namun  setiap  regulasi yang  dikeluarkan  belum  tentu  sepenuhnya digunakan. Banyak faktor mengapa regulasi tidak  digunakan  oleh  aparatur  daerah. Salah satu alasan yang bisa dikatakan klasik adalah kurang atau tidak adanya sosialisasi akan  regulasi  yang  digulirkan.  Selain  itu, alasan  yang  tidak  kalah  penting  adalah adanya indikasi dari kurangnya pemahaman dari  aparatur  daerah  akan  regulasi  yang digulirkan.  Hal  ini  menuntut  ide-ide  kreatif yang  harus  dikeluarkan  oleh  aparatur

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 505 - 524
daerah,  terlebih  terdapat  salah  satu  sistem dalam  regulasi  itu  tidak  berjalan.  Misalnya, pendanaan  ataupun  keberadaan  lembaga. Soal pendanaan, jika tidak dijelaskan secara rinci, aparatur daerah cenderung mencarikan dana dari sumber lain. Soal hilangnya fungsi lembaga  yang  menjadi  sistem  berjalannya regulasi  tersebut  dapat  membuat  ambigo mekanisme penyelenggaraan regulasi tersebut.
Pada penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam Perdirjen sudah jelas mengetengahkan pentingnya  sebuah  lembaga  tersendiri dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah. Namun,  bagaimana  jika  lembaga  tersebut tidak  ada  di  daerah?  Sementara  tuntutan atau tujuan pembentukan keluarga sakinah sepenuhnya  adalah  bagian  dari  pelayanan Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  di  daerah. Belum lagi, lembaga BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan) pada  hampir  tiap  daerah  tidak  berfungsi sepenuhnya.  Hal  ini  merupakan  masalah yang ‘mengganggu’ terselenggaranya kursus  calon  pengantin  dan  pada  akhirnya upaya  pembentukan  keluarga  sakinah  pun menjadi sekadar formalitas saja, dan untuk kemudian tujuan yang diharapkan dari KPN sulit diwujudkan.
Asumsi penelitian ini yakni, Kursus Calon Pengantin (Kursus Pra Nikah) menjadi salah satu  program  yang  terus  dijalankan  oleh Kementerian  Agama  di  tingkat  kecamatan dalam  membentuk  keluarga  sakinah. Aparatur  daerah  dalam  menjalankan program Kursus Pra Nikah tentu berpedoman pada  regulasi  terkait  (seperti  KMA  No. 3/1999 tentang Pembinaan Gerakan Kelurga Sakinah, Keputusan Dirjen Bimas Islam No. D/71/1999  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pembinaan  Gerakan  Keluarga  Sakinah,
Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Tahun  2009; No. DJ.II/491/2009, 2011; No. DJ.II/372/2011, dan 2013; No. DJ.II/542/2013 tentang Kursus Pra  Nikah).”  Berdasarkan  asumsi  penelitian ini, pertanyaan penelitiannya adalah:
1.  Apakah penyelenggaraan Kursus Pra  Nikah  di  Kabupaten  Purwakarta mengacu pada regulasi yang sudah ada, terutama pada Perdirjen terakhir?
2.  Bagaimana  penyelenggaraan  Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta?
3.  Apakah  penyelenggaraan  Kursus  Pra Nikah sudah memenuhi asas pelayanan publik?
4.  Bagaimana menjadikan penyelenggara- an Kursus Pra Nikah menjadi lebih baik?
Penelitian ini tentu signifikan pada arah Rencana  Strategis  (Renstra)  Kementerian Agama  2015-2019,  terutama  pada  hal peningkatan  kualitas  pelayanan  kehidupan beragama  yang  memiliki  tantangan  dalam hal  meningkatkan  fasilitasi  pelayanan kehidupan  beragama  yang  berkualitas dengan  dukungan  tata  kelola  yang  efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  dapat menjadi  sumber  evaluasi  dari  regulasi terkait dengan penciptaan keluarga sakinah, terutama dalam hal pemberian kursus calon pengantin  (Perdirjen  No.  DJ.  II/542/2013) oleh penyelenggara kursus.

## Kerangka Konsep

## Pelayanan Publik
Pelayanan Publik dalam UU Nomor 25 Tahun 2009  terdefinisikan  pada  Pasal  1,  bahwa pelayanan publik adalah:
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta: ...    (Daniel Rabitha)
“Kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik” (ayat 1). “Penyelenggara  pelayanan  publik  adalah setiap  institusi  penyelenggara  negara, korporasi,  lembaga  independen  yang dibentuk  berdasarkan  undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum  lain  yang  dibentuk  semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik” (ayat 2).
”Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara  pelayanan  publik  yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara,  korporasi,  lembaga  independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum  lain  yang  dibentuk  semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik” (ayat 4). “Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas,  dan  setiap  orang  yang  bekerja di  dalam  organisasi  penyelenggara  yang bertugas  melaksanakan  tindakan  atau serangkaian  tindakan  pelayanan  publik” (ayat 5).
“Masyarakat  adalah  seluruh  pihak,  baik warga  negara  maupun  penduduk  sebagai orang-perseorangan,  kelompok,  maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima  manfaat  pelayanan  publik,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung” (ayat 6).
“Standar  pelayanan  adalah  tolok  ukur yang  dipergunakan  sebagai  pedoman penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan penilaian  kualitas  pelayanan  sebagai kewajiban  dan  janji  penyelenggara  kepada masyarakat  dalam  rangka  pelayanan  yang berkualitas,  cepat,  mudah,  terjangkau,  dan terukur” (ayat 7).
Pasal 1 secara garis besar terdefinisikan makna  dari  pelayanan  publik,  baik penyelenggara (termasuk pelaksana), publik  atau  masyarakat  maupun  standar pelayanan.  Berdasarkan  pasal  tersebut,
terdapat  tiga  kata  kunci  yakni,  rangkaian kegiatan, penyelenggara kegiatan pelayanan publik,  dan  publik  (masyarakat).  Ketiga hal  ini  adalah  bagian  penting  yang  perlu dilihat, ketika hendak mengevaluasi sebuah pelayanan publik. Sementara itu, dalam hal standar  pelayanan,  setiap  penyelenggara wajib  menentukan  pedoman  sendiri dari  penyelenggaraan  pelayanan  publik sebagai  acuan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat.
Pasal 4 UU No. 25Tahun /2009 mengatur, bahwa  penyelenggaraan  pelayanan  publik berasaskan:
1.  Kepentingan umum;
2.  Kepastian hukum;
3.  Kesamaan hak;
4.  Keseimbangan hak dan kewajiban;
5.  Keprofesionalan;
6.  Partisipatif;
7.  Persamaan  perlakuan  atau  tidak diskriminatif;
8.  Keterbukaan;
9i.  Akuntabilitas;
10.  Fasilitas  dan  perlakuan  khusus  bagi kelompok rentan;
11.  Ketepatan waktu; dan 12.  Kecepatan, kemudahan, dan
keterjangkauan.
Standar  dan  asas  pelayanan  di  atas menjadi landasan baku yang perlu dijadikan dasar  peningkatan  kualitas  pelayanan publik.  Tak  terkecuali  dalam  pelayanan terhadap  calon  pengantin  oleh  lembaga terkait,  seperti  BP4,  KUA,  dan  lembaga khusus  lainnya.  Oleh  karena  itu,  pedoman baku  yang  menjadi  standar  pelayanan  dan dibentuk oleh lembaga-lembaga pelayanan

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 505 - 524
tersebut sebaiknya berasaskan pada kedua belas poin di atas (a s/d l).

## Keluarga
Keluarga  menjadi  salah  satu  bagian  yang dipandang  penting  oleh  pemerintah Republik  Indonesia.  Salah  satu  bukti perhatian  tersebut  adalah  dengan  lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang  Penyelenggaraan  Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) PP tersebut terdefinisikan, bahwa:
“Keluarga  adalah  unit  terkecil  dari masyarakat  yang  terdiri  dari  suami-istri, atau  suami,  isteri,  dan  anaknya,  atau  ayah dan  anaknya,  atau  ibu  dan  anaknya”  (ayat [1]). “keluarga  sejahtera  adalah  keluarga  yang dibentuk  berdasarkan  atas  perkawinan yang  sah,  mampu  memenuhi  kebutuhan hidup  spiritual  dan  material  yang  layak, bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, memiliki  hubungan  yang  serasi,  selaras, dan  seimbang  antara  anggota  dan  antara keluarga  dan  masyarakat  dan  lingkungan” (ayat [2]).
Definisi  keluarga  di  atas  mengindikasi- kan,  bahwa  dalam  pembentukan  keluarga sejahtera,  salah  satu  muatannya  adalah adanya  pemenuhan  kebutuhan  spiritual melalui  agama,  sehingga  agama  menjadi poin  penting  terciptanya  sebuah  keluarga yang  diharapkan  oleh  negara  guna mendukung pembangunan nasional.
Tujuan  pembentukan  keluarga  inilah yang  menjadi  bagian  dari  tujuan-tujuan beberapa  elemen  pemerintah,  termasuk Kementerian  Agama  (Kemenag).  Kemenag melalui  salah  satu  unit  pelayanannya membentuk  Kantor  Urusan  Agama  yang bertugas pada tingkat kecamatan di seluruh Indonesia, berkesempatan memenuhi hajat  nasional  menciptakan  keluarga  yang
diharapkan  negara,  sehingga  salah  satu program pelayanan KUA yang utama adalah pelayanan bimbingan keluarga sakinah bagi keluarga  Muslim.  Pelayanan  ini  dikemas dalam bentuk kursus calon pengantin atau Kursus Pra Nikah.

## Kursus Pra Nikah (Kursus Pra Nikah; Kursus Calon Pengantin)
KUA  (Kantor  Urusan  Agama)  merupakan salah  satu  institusi  penyelenggara  negara di  bawah  Kementerian  Agama  yang menjadi  organisasi  pelayanan  publik (masyarakat).  Rangkaian  kegiatan  yang dilayani  oleh  KUA  tentu  tidak  terlepas  dari PMA  (Peraturan  Menteri  Agama)  Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Kantor  Urusan  Agama.  Pada  PMA tersebut  menyatakan,  bahwa  KUA  adalah UPT  (Unit  Pelaksana  Teknis)  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas  melaksanakan  sebagian  tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam (Pasal 1, ayat [1]). Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan fungsi dari KUA adalah:
1.  Pelaksanaan  pelayanan,  pengawasan, pencatatan,  dan  pelaporan  nikah  dan rujuk;
2.  Penyusunan  statistik,  dokumentasi, dan  pengelolaan  sistem  informasi manajemen KUA;
3.  Pelaksanaan  tata  usaha  dan  rumah tangga KUA;
4.  Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5.  Pelayanan bimbingan kemasjidan;
6.  Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; serta
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta: ...    (Daniel Rabitha)
7.  Penyelenggaraan  fungsi  lain  di  bidang agama  Islam  yang  ditugaskan  oleh Kepala  Kantor  Kementerian  Agama kabupaten/kota.
Tentu  dari  setiap  fungsi  di  atas,  KUA memiliki rangkaian kegiatan pelayanan yang memiliki  pedoman  (acuan).  Seperti  pada pelayanan  nikah  dan  bimbingan  keluarga sakinah,  terdapat  Peraturan  Dirjen  Bimas Islam Kementerian Agama, yakni;
1.  Nomor  DJ.II/491/Tahun  2009  tentang Kursus Calon Pengantin.
2.  Nomor  DJ.II/372/Tahun  2011  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra Nikah.
3.  Nomor  DJ.II/542/Tahun  2013  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra Nikah.
Oleh  karena  terdapat  3  Perdirjen  yang secara garis besar memiliki kesamaan fungsi, pada tabel 1 di bawah ini akan digambarkan secara  umum  perbedaan  dari  masing- masing Perdirjen.
Tabel 1 Perbandingan Perdirjen Bimas Islam tentang Kursus Catin atau Pra Nikah Prihal Nomor DJ.II/491/2009 Nomor DJ.II/372/2011 Nomor DJ.II/542/2013 Tentang Kursus Calon Pengantin Pedoman Penyeleng- garaan Kursus Pra Nikah Pedoman Penyeleng- garaan Kursus
Pra Nikah
Istilah dan definisi yang dipakai Calon pengantin, kursus calon pengantin, keluarga sakinah, KUA, BP4 (Badan Penasihatan,
Pembinaan, dan Pelestarian
Perkawinan), sertifikat, dan akreditasi Kursus pra nikah, remaja usia nikah, keluarga sakinah, BP4, lembaga penyeleng- gara kursus pra nikah, sertifikat, dan akreditasi
Kursus pra nikah, remaja usia nikah, keluarga sakinah, BP4, lembaga penyeleng- gara kursus pra nikah, sertifikat, akreditasi
Bersambung pada kolom berikut
Penyeleng- gara dan akreditasi 1.  BP4 dan lembaga lain yang telah mendapat- kan akreditasi dari Kemenag. 2.  Akreditasi diberikan kepada BP4 dan lembaga lain berlaku selama 2 tahun dan diperpan- jang dengan permohon- an baru.
1.  Penyeleng- gara kursus BP4 dan organi-sasi keagama- an Islam yang telah diakreditasi Kemenag. 2.  Kemenag dapat menyeleng- garakan kursus, bekerja sama dengan BP4 atau orga-nisasi keagamaan Islam. 3.  Akreditasi diberikan kepada BP4 dan lembaga lain berlaku selama 2 tahun dan diper- panjang dengan permo- honan baru. 1. Penyeleng- gara; BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang terakreditasi Kemenag. 2. Kemenag dapat menyeleng- garakan kursus, bekerja sama dengan BP4 atau organi- sasi keagama- an Islam. 3. BP4 dan orga- nisasi keaga- maan Islam dapat bekerja sama dengan instansi atau Kementerian lain atau lembaga lainnya. 4. Akreditasi diberikan kepada BP4 dan lembaga lain berlaku selama 2 tahun dan diperpan- jang dengan permohonan baru. Durasi 24 jam 24 jam 16 jam
Materi
Materi: 1.  Tata cara prosedur perkawinan (2 jam) 2.  Pengeta- huan agama
(5 jam) 3.  Peraturan Perun- dangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam) 4.  Hak dan kewajiban suami istri (5 jam) 5.  Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam) 6.  Manajemen keluarga (3 jam) 7.  Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam) Materi: 1.  Kelompok dasar; kebijakan Kemenag tentang pembinaan keluarga sakinah (1 jam), kebijak- an Ditjen Bimas Islam tentang pelak- sanaan kursus pra nikah (1 jam), peraturan perun- dangan tentang perka- winan dan Pembinaan keluarga (5 jam), hukum munakahat Materi: 1.  Kelompok dasar; kebijakan Kemenag tentang Pembina- an keluarga sakinah (1 jam), kebijak- an Ditjen
Bimas Islam tentang kursu pra nikah (1 jam),
peraturan perun- dangan tentang perka- winan dan Pembina- an keluarga (3 jam),
Bersambung pada halaman berikut

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 505 - 524
(4 jam), dan prosedur pernikahan (1 jam).
2.  Kelompok inti; pelak-
sanaan fungsi keluarga (2 jam), merawat cinta kasih dalam keluarga (2 jam), manajemen konflik dalam keluarga (2 jam), psi-kologi perka- winan dan keluarga (2 jam).
3.  Kelompok penunjang; pendekatan andragogi (2 jam), penyusunan
SAP (Satuan Acara Pembe- lajaran) dan micro teaching (2 jam), pre test dan post test (1 jam), dan penu- gasan atau Rencana Aksi (2 jam). dan hukum muna- kahat (2 jam). 2.  Kelompok inti; pelak- sanaan fungsi keluarga (2 jam), merawat cinta kasih dalam keluarga (2 jam). 3.  Kelompok penun- jang;
pende- katan andragogi (1 jam), penyu- sunan SAP (Satuan Acara
Pembela- jaran) dan micro teaching (1 jam), pre test dan post test (1 jam), dan penugas- an atau Rencana Aksi (1 jam). Metode Ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan Nara- sumber Konsultan perkawinan dan keluarga Konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi Konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi Sumber: Perdirjen Bimas Islam
Perdirjen  di  atas  merupakan  pedoman dari  pelaksanaan  kursus  calon  pengantin. Meskipun  memiliki  perbedaan,  namun esensi dari kursus tetaplah sama. Hal ini bisa dilihat  pada  materi  yang  diberikan  kepada calon  pengantin.  Pendefinisian  mengenai kursus  pengantin,  remaja  usia  nikah,  dan keluarga  sakinah  pada  setiap  Perdirjen dibuat sama.
Pasal 1 Perdirjen Nomor DJ II/542/2013 menyatakan, bahwa:
“Kursus  pra  nikah  adalah  pemberian  bekal pengetahuan,  pemahaman,  keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga” (ayat [1]).
“remaja  usia  nikah  adalah  laki-laki  muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun” (ayat [2]). “Keluarga  sakinah  adalah  keluarga  yang didasarkan  atas  perkawinan  yang  sah, mampu  memenuhi  hajat  spiritual  dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan  lingkungannya,  mampu  memahami, mengamalkan, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah” (ayat [3]).
Terkait dengan ketiga ayat di atas, tujuan terbesar dalam penyelenggaraan kursus pra nikah adalah upaya pembentukan keluarga sakinah. Berdasarkan uraian di atas, definisi operasional  dari  pelayanan  bimbingan  pra nikah di KUA adalah kegiatan bimbingan pra nikah dalam rangka pembentukan keluarga sakinah bagi setiap remaja usia nikah yang disediakan oleh pelaksana pelayanan (KUA, BP4,  dan  lembaga  penyelenggara  Kursus Pra  Nikah),  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian evaluasi  yang  dilakukan  untuk  mengkaji penyelenggaraan  kursus  pra  nikah  sebagai salah  satu  bentuk  pelayanan  publik  yang dilaksanakan  di  KUA.  Penelitian  ini  adalah mengumpulkan  informasi secara sistematis untuk  memberi  masukan-balik  ( feedback ) yang  berguna  mengenai  suatu  objek. Dengan demikian, riset ini diharapkan dapat memberi masukan bagi upaya peningkatan program  bimbingan  pra-nikah  yang
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta: ...    (Daniel Rabitha)
diselenggarakan di KUA. Penelitian dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  studi kasus  komparatif  atau  lintas  kasus  ( cross- case study ), untuk mengkaji berbagai aspek pelayanan  bimbingan  pra  nikah  dalam konteks  penyedia  layanan  (KUA)  yang berbeda,  baik  dari  segi  lokasi,  kapasitas sumber  daya  aparatur,  serta  sarana  dan prasarana yang tersedia (Tim Peneliti Bidang Kehidupan Keagamaan: 5-6).
Penelitian  dilakukan  di  kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Lokasi dipilih atas dasar dua pertimbangan. Pertama , Jawa Barat  termasuk  dalam  wilayah  kerja  Balai Litbang Agama Jakarta, selain Aceh, seluruh provinsi  di  pulau  Sumatera,  Banten,  dan DKI  Jakarta. Kedua ,  Jawa  Barat  merupakan wilayah  dengan  kasus  perceraian  ketiga tertinggi  secara  nasional  dan  pertama tertinggi di wilayah Indonesia bagian barat yang  menjadi  wilayah  kerja  Balai  Litbang Agama  Jakarta.  Meski  perceraian  bukan satu-satunya  tantangan  bagi  kehidupan berkeluarga,  namun  perceraian  menjadi salah satu isu strategis yang menjadi dasar perlunya program bimbingan pra nikah atau penyiapan kehidupan berkeluarga.
Dalam  Desain  Operasinal  penelitian digambarkan  sebuah  data  perceraian, sehingga  berdasarkan  data  yang  nampak dalam  grafik  1  di  bawah  ini,  dipilih  lokus penelitian. Pada grafik di bawah ini, jumlah peristiwa  cerai  (termasuk  cerai  gugat  dan cerai talak) di Jawa Barat pada tahun 2013 sebanyak  18,  24  peristiwa  per  10.000 penduduk.  Wilayah  dengan  kasus  cerai terbanyak  adalah  Kota  Banjar,  dengan jumlah  58,19  kasus  per  10.000  penduduk, disusul  Kabupaten  Indramayu,  53,88  kasus per  10.000  penduduk.  Adapun  wilayah dengan  angka  perceraian  terkecil  adalah
Kabupaten  Sukabumi,  dengan  angka  3,49 kasus per 10.000 penduduk.

## Grafik 1
Persebaran Peristiwa Cerai per 10.000 Penduduk di Jawa Barat Tahun 2013
Sumber: Putusan Mahkamah Syar’iyyah/Pengadilan Agama Seluruh Indonesia, 2013 dan Sensus Penduduk 2010, data diolah.
Pada  grafik  di  atas  ditentukanlah salah  satu  wilayah  penelitian  yang  disasar peneliti, yakni kabupaten Purwakarta. Pada tahun  2013,  berdasarkan  grafik  tersebut, Kabupaten  Purwakarta  menempati  angka 13,94% per 10.000 jumlah penduduk di Jawa Barat.  Lebih  lanjut  pada  tahun  selanjutnya (2014),  peristiwa  cerai  gugat  (CG)  dan cerai  talak  (CT)  yang  terjadi  di  Kabupaten Purwakarta  dapat  terlihat  pada  tabel  2 berikut.
Tabel 2

## Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2014 Bulan Total CT CG Januari 113 20 93 Februari 119 20 99 Maret 126 25 101 April 181 32 149 Mei 243 20 223 Juni 197 33 164 juli 109 21 88 Agustus 113 22 81 September 114 20 94 Oktober 168 26 100 November 125 18 107 Desember 132 25 107 Total 1.740 282 1.406 Sumber: Badilag.net (diolah)

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 505 - 524
Tabel  2  di  atas  menunjukkan,  pada awal  bulan  (Januari)  menjadi  titik  terendah (113 kasus) dan kemudian di akhiri hampir terendah  pula  (Desember  =  132  kasus). Kecenderungan  peningkatan  kasus  terjadi di tengah tahun (Mei = 243 kasus dan Juni= 197 kasus). Namun demikian, setiap angka yang  pada  tiap  bulannya  menunjukkan, bahwa  persitiwa  kasus  perceraian  menjadi bagian  dari  kehidupan  berumah  tangga di  Kabupaten  Purwakarta.  Angka-angka tersebut bisa saja mengindikasikan malfungsinya  program  pemerintah  dalam menciptakan  keluarga  sakinah  atau keluarga  berencana.  Meskipun  perceraian pada  akhirnya  merupakan  pilihan  bagi suami  istri,  namun  tetaplah  dalam  sudut pandang  agama  dan  logika  kesejahteraan keluarga  menjadi  ancaman  besar  bagi bangsa  ini,  khususnya  bagi  Kabupaten Purwakarta.  Hal  ini  perlu  ditindaklanjuti, guna  meningkatkan  taraf  hidup  ekonomi masyarakat  pada  umumnya,  meskipun  hal ini  merupakan  bagian  serangkainya  saja dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia  pada  sebuah  daerah.  Salah  satu yang harus segera dikoreksi dan dievaluasi adalah  program  pemerintah  dalam  upaya mencegah  terjadinya  kasus  perceraian, salah satunya melalui kursus pra nikah yang diselenggarakan Kementerian Agama.
Pengumpulan  data  penelitian  ini dihasilkan dari wawancara dengan informan  kunci  dan  obesrvasi  lapangan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah penyelenggara  KPN  (Kursus  Pra  Nikah), yakni  Kepala  Seksi  Bimas  Islam  Kemenag Kabupaten  Purwakarta,  kepala  KUA, penghulu,  narasumber,  dan  peserta  (calon pengantin)  KPN.  Sementara  itu,  observasi dilakukan terhadap penyelenggaraan
KPN,  dengan  membandingkan  apa  yang tertuang  dalam  Perdirjen  dengan  realisasi penyelenggaraan  KPN.  Awal  kali  peneliti mendatangi  Kantor  Kemenag  Kabupaten Purwakarta.  Pada  kantor  tersebut,  selain melalukan  wawancara  dan  memperoleh dokumen pendukung, peneliti memperoleh data KUA mana saja yang menyelenggarakan KPN. Hal ini penting diketahui peneliti, guna memperoleh  informan  kunci  selanjutnya. Kemudian  data-data  yang  terkumpul dianalisis,  sehingga  diperoleh  pemahaman akan acuan dari penyelenggaraan KPN, cara penyelenggaraannya,  capaian  dalam  asas pelayanan publik, dan pola penyelenggaraan KPN yang lebih baik.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sekilas Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Kabupaten Purwakarta  pada  16  Februari  sampai dengan 5 Maret 2015. Selama kurang lebih 18  hari,  peneliti  berusaha  mengeksplorasi sumber-sumber  data  yang  dibutuhkan, guna  memahami  penyelenggaraan  Kursus Pra  Nikah  di  wilayah  penelitian.  Selama beberapa  tersebut,  peneliti  memanfaatkan dengan mencari data primer dan sekunder penelitian. Kali pertama peneliti mendatangi Kantor  Kementerian  Agama  (Kemenag) Kabupaten  Purwakarta  selaku  representasi awal dari daerah penelitian.
Peneliti  memilih  KUA  yang  akan didatangi  dengan  mengacu  pada  data peristiwa  nikah  di  Kabupaten  Purwakarta. Pada tabel di bawah ini menampilkan data peristiwa nikah tahun 2014.
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta: ...    (Daniel Rabitha)
Tabel 3 Peristiwa Nikah Tahun 2014 Kabupaten Purwakarta No KUA Kecamatan Jumlah 1 Tahun 1 Purwakarta 1298 2 Campaka 389 3 Jatiluhur 646 4 Plered 933 5 Darangdan 704 6 Sukatani 836 7 Tegalwaru 481 8 Maniis 416 9 Wanayasa 456 10 Pesawahan 508 11 Bojong 583 12 Babakan Cikao 392 13 Bungursari 357 14 Cibatu 261 15 Sukasari 278 16 Kiarapedes 295 17 Pondoksalam 358 Total 9.191
Sumber: Kemenag Kabupaten Purwakarta, 2015 (diolah)
Pada  tabel  3  di  atas,  peneliti menentukan  dua  KUA  yang  akan  dijadikan sasaran  penelitian  yang  memiliki  jumlah peristiwa  N  (nikah)  terbanyak  dan  terkecil. Pertama , KUA Purwakarta, dengan peristiwa nikah  tahun  2014  sebanyak  1298. Kedua , KUA Cibatu dengan jumlah peristiwa nikah tahun  2014  sebanyak  261.  Oleh  karena tidak  selalu  kedatangan  peneliti  tepat  saat penyelenggaraan  KPN  dilangsungkan, peneliti  menambahkan  KUA  Babakan Cikao  sebagai  alternatif,  karena  pada  KUA Cibatu  peneliti  tidak  memperoleh  jadwal penyelenggaraan KPN.

## KUA Purwakarta
KUA Purwakarta merupakan salah satu unit pelaksana  urusan  keagamaan  pada  tingkat kecamatan  di  Kabupaten  Purwakarta.  KUA ini  beralamat  di  Jl.  Veteran  Nomor  161 Ciseureuh  Purwakarta.  Jarak  KUA  ini  ke
Kantor  Kemenag  Kabupaten  Purwakarta sekitar 3 kilometer. Dahulu KUA ini memiliki cakupan  wilayah  yang  luas,  namun  seiring terjadinya  pemekaran  wilayah,  KUA  ini tidak  memiliki  cakupan  wilayah  yang seluas  dahulu.  Kendati  demikian,  KUA  ini tetap memiliki jumlah peristiwa nikah yang terbanyak  dari  ke-17  KUA  yang  ada  di Kabupaten Purwakarta.
Selama  kurun  waktu  2014  (satu tahun),  KUA  ini  telah  menyelenggarakan peristiwa  nikah  sebanyak  1298.  Angka  ini menandakan,  bahwa  wilayah  ini  termasuk wilayah  yang  memiliki  jumlah  penduduk yang  sudah  mencapai  usia  nikah  yang besar  dibandingkan  dengan  wilayah  yang lain  di  Kabupaten  Purwakarta.  Selain itu,  taraf  ekonomi  warganya  pun  sudah dipandang memadai dibandingkan wilayah lain.  Mengapa  taraf  ekonomi  menjadi ukuran  orang  untuk  menikah?  Hal  ini tentu  merupakan  alasan  realistis  yang sering  dikemukakan  oleh  calon  pengantin yang  siap  menikah  dengan  memikirkan kebutuhan  yang  akan  dipenuhi  selama berumah tangga.
KUA  ini  memiliki  5  orang  pegawai, satu  kepala  KUA,  3  penghulu,  4  staf,  dan 1  honorer.  Saat  penelitian  berlangsung, kepala  KUA  yang  menjabat  adalah  Endang Supriadi,  S.Hi.  Kepala  KUA  memfasilitasi peneliti  dalam  menggali  penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
Kursus  Pra  Nikah  pada  KUA  ini  dahulu sejak masih diberlakukannya sertifikat sangat sering  dilakukan,  namun  seiring  dengan tidak  diberlakukan  lagi,  penyelenggaraan KPN  sangat  jarang  dilakukan.  Terkadang model  yang  sering  digunakan  di  KUA ini  dalam  penyelenggaraan  Kursus  Pra

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 505 - 524
Nikah  dengan face  to  face (tatap  muka) dan  terkadang  sistem  kelompok.  Model kelompok  membutuhkan  persiapan  yang matang,  dimulai  dari  persiapan  undangan, administrasi  yang  akan  dilakukan  secara kolektif,  dan  narasumber  yang  bersedia mengisi (umumnya diisi oleh para penghulu dari  KUA  Purwakarta  sendiri).  Oleh  karena cukup  banyak  Catin  yang  mendaftarkan diri  untuk  menikah  pada  KUA  ini,  peneliti memiliki  kesempatan  untuk  melihat penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada KUA ini. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada KUA  ini  dilakukan  pada  Jumat,  27  Februari 2015 dan dilakukan secara kelompok.
Sebelum kursus diselenggarakan, terlebih  dahulu  pihak  KUA  mengundang catin  menghadiri  Kursus  Pra  Nikah  yang akan  digelar  di  KUA.  Dalam  undangan tersebut tampak, bahwa terdapat 4 regulasi yang dijadikan acuan KUA Purwakarta, salah satunya adalah Perdirjen tentang Pedoman Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  tahun 2009.  Di  dalam  undangan,  pihak  KUA hanya sekadar mengundang saja, tidak ada kewajiban bagi Catin mengikuti kursus. Hal ini  menandakan,  bahwa  pihak  KUA  sudah mengupayakan terselenggaranya Kursus Pra Nikah, namun kedatangan Catin atau tidak pada  kursus  tersebut  tidak  menghalangi jalannya  prosedur  administrasi  pernikahan terhadap  Catin,  sehingga  bagi  Catin  yang merasa  sanggup  dari  segi  waktu  dan memerlukan  kursus  tersebut,  pastilah  akan hadir.
Kursus  dilakukan  di  Aula  KUA Purwakarta.  Kurang  lebih  terdapat  20 pasangan  yang  hadir  dan  ditambah  satu orang  tua  calon  pengantin.  Kursus  dimulai pukul 08.00 dan diakhiri pukul 11.00. Selain karena hari Jumat, materi Kursus Pra Nikah
pada  KUA  ini  diberikan  secara  umum  saja. Materi  yang  disampaikan,  yakni  persoalan peraturan  pemerintah,  hukum  agama,  dan perihal rumah tangga.
Kursus Pra Nikah yang diselenggarakan KUA  Purwakarta  masih  menggunakan Perdirjen  No.  DJ.II/491/2009  sebagai pedoman.  Hal  ini  sesuai  dengan  surat undangan  yang  diperoleh  Catin.  Namun tak sepenuhnya muatan di dalam Perdirjen tersebut  dijadikan  pedoman  oleh  KUA Purwakarta.  Hal  ini  karena,  selain  dari pendanaan  yang  minim  juga  karena perolehan  waktu  yang  harus  disesuaikan dengan calon pengantin sangatlah terbatas. Selain itu, jumlah peserta KPN tidak sesuai dengan  target,  karena  persoalan  izin  tidak masuk  kerja  yang  tidak  diperoleh  Catin, sehingga ada baiknya, jika surat undangan Kursus  Pra  Nikah  juga  diperkuat  dari adanya legalitas dari perwakilan desa yang menegaskan  kewajiban  catin  mengikuti kursus kepada pihak perusahaan atau pabrik tempat catin bekerja.
Hasil  observasi  terhadap  kursus  yang diselenggarakan,  metode  yang  digunakan selama  kegiatan  tersebut  adalah  ceramah. Sangat monoton, tanpa ada dialog dengan catin.  Antusiasme  Catin  pun  sepertinya terlihat  cukup  fokus,  hal  ini  terlihat  dari tatapan  mata  masing-masing  Catin  secara umum  dan  selama  kursus  dilangsungkan mengarah pada narasumber yang berbicara di  depan,  termasuk  terhadap  peneliti  saat berbicara.
Kursus Pra Nikah dipandang perlu oleh calon  pengantin,  terutama  bagi  catin  yang tidak memiliki tradisi pemberian bimbingan kepada mereka sebelum menikah. Meskipun  memiliki  tradisi  tersebut,  materi
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta: ...    (Daniel Rabitha)
tentang  peraturan  pemerintah  dan  hukum perkawinan  pastilah  tidak  diberikan  orang tua kepada anaknya yang hendak menikah. Calon pengantin yang sempat diwawancarai pun  memperkuat,  bahwa  pihak  KUA sebagai  pemberi  materi  kursus  dipandang representatif  dalam  memberikan  informasi menyangkut  hak  dan  kewajiban  masing- masing  pasangan  dalam  sudut  pandang agama Islam.

## KUA Cibatu
KUA Cibatu merupakan wilayah kedua yang dijajaki  peneliti.  Kecamatan  ini  berbatasan langsung  dengan  Kabupaten  Subang.  KUA ini beralamat di Jalan Raya Subang kilometer 1, Cibatu. Biasanya, posisi KUA ditempatkan pada tempat yang strategis, namun KUA ini tidak.  Posisi  KUA  ini  tidak  strategis,  selain karena jauh dari jalan utama, juga posisinya yang mengucil di antara sekolah, lapangan, dan Kantor Kecamatan Cibatu. KUA ini sejak Desember 2013 melingkupi 10 desa, yakni:
1.  Desa Cibatu
2.  Desa Cilandak
3.  Desa Karyamekar
4.  Desa Cipinang
5.  Desa Ciparungsari
6.  Desa Cirangkong
7.  Desa Cipadu

## 8.  Desa Cibukamanah
9.  Desa Wanawali
10.  Desa Cipancur
Meskipun  memiliki  jumlah  desa  10, namun tidak serta merta KUA Cibatu memiliki jumlah  peristiwa  nikah  yang  banyak.  KUA ini  berada  pada  posisi  terbawah  di  antara KUA  yang  ada  di  Kabupaten  Purwakarta
(berdasarkan data dari Kemenag Kabupaten Purwakarta 2014), dengan jumlah peristiwa nikah  selama  setahun  sebanyak  261.  Hal ini  bisa  saja  mengindikasikan,  bahwa kesiapan  usia  nikah  pada  kecamatan  ini jauh berbeda dengan KUA Purwakarta yang memiliki  jumlah  peristiwa  terbanyak  se- Kabupaten Purwakarta. Selain itu, mayoritas penduduk  adalah  buruh  pabrik  yang  non mukim atau pendatang. Hal ini bisa menjadi alasan  mengapa  jumlah  peristiwa  nikah  di Kecamatan Cibatu sangatlah sedikit.
KUA ini ditopang dengan sumber daya manusia yang berjumlah 10 orang pegawai, dengan rincian: 1 orang kepala KUA, 2 orang Penghulu, 2 tenaga teknis, 1 orang Pendais, 1  orang  penyuluh,  dan  3  orang  honorer, serta  ditambah  jumlah  P3N  sebanyak  16 orang. KUA ini juga didukung oleh sumber daya  manusia  yang  mengurusi  keagamaan Islam dengan jumlah total 193 orang, yakni; penyuluh  honorer,  ulama  atau  ustaz,  guru ngaji, dan mubhaligh atau mubhalighin.
Kursus Pra Nikah yang diselenggarakan di  KUA  ini  tidaklah  atau  jarang  dilakukan dengan  model  kelompok.  Pihak  KUA  lebih cenderung  melakukan  Kursus  Pra  Nikah secara  tatap  muka  ( face  to  face )  setelah pendaftaran dilakukan oleh Calon Pengantin. Hal  ini  juga  terkadang,  tidak  sepasang yang  hadir.  Pada  saat  peneliti  menanyakan jadwal  penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah, pihak  KUA  mengatakan,  belum  ada  jadwal penyelenggaraan  karena  belum  ada  yang mendaftarkan nikah pada bulan ini.
Hal  menarik  yang  dijumpai  peneliti pada  KUA  ini  adalah  pengembangan  dari penyelenggaraan dari Kursus Pra Nikah yang tidak  harus  dilakukan  saat  ada  pendaftar nikah. Melainkan bisa dilakukan kapan pun.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 505 - 524
Seperti  yang  sudah  dilakukan  oleh  pihak KUA ini dengan memasukan materi Kursus Pra  Nikah  pada  acara  pengajian-pengajian bulanan.  Namun  sayangnya,  inisiatif  ini tak  didukung  oleh  peserta  yang  notabene adalah  orang-orang  yang  sudah  berumur dan seharusnya adalah kalangan remaja.
Oleh karena peneliti tidak memperoleh data  jadwal  penyelenggaraan  Kursus Pra  Nikah  pada  KUA  ini,  maka  peneliti hanya memperoleh gambaran dari penyelenggaraannya saja. Secara
umum,  berdasarkan  hasil  wawancara, penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  pada KUA tidak terlalu berpedoman pada regulasi terkait  Kursus  Pra  Nikah  (terakhir  Perdirjen No. DJ.II/542/2013), melainkan hanya diambil perihal pokoknya saja. Seperti materi Kursus Pra  Nikah  yang  tidak  seluruhnya  mengacu pada  pedoman  Kursus  Pra  Nikah.  Pihak KUA  pun  masih  menggunakan  Perdirjen No.  DJ.II/491/2009  sebagai  pedoman penyelengaraan  Kursus  Pra  Nikah.  Durasi dan  materi  yang  diselenggarakan  tidaklah mengacu  sepenuhnya  pada  Perdirjen tersebut.
Kendati  pihak  KUA  Cibatu  tetap menyelenggarakan  Kursus  Pra  Nikah dengan sederhana dan tatap muka, mereka tetap beranggapan penyelenggaraan Kursus Pra  Nikah  dengan  model  yang  mereka lakukan tidaklah efektif, karena porsi waktu yang  tidak  memadai.  Pihak  KUA  berharap, muncul  kembali  sertifikat  yang  diberikan kepada  Catin  selain  sebagai  legitimasi dari  Catin  mengikuti  proses  selanjutnya, juga  dapat  membantu  pendanaan  dalam penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

## KUA Babakan Cikao
KUA  Babakan  Cikao  beralamat  di  Jalan Raya Industri Maracang. Jalan menuju KUA ini  adalah  jalur  transportasi  alternatif  dan berbatasan  langsung  dengan  Kabupaten Karawang.  Peneliti  menjadikan  KUA  ini menjadi  sasaran  tambahan  karena  tidak diperolehnya  penyelenggaraan  Kursus Pra  Nikah  pada  KUA  kedua  (Cibatu).  Pada KUA ini, peneliti luput memperoleh jumlah SDM yang tersedia. Hanya saja, kepala KUA Babakan Cikao saat itu dipimpin oleh Abdul Haris, S.Hi.
KUA  ini  berdasarkan  data  dari  Kantor Kemenag  Kabupaten  Purwakarta,  memiliki jumlah peristiwa nikah per tahun sebanyak 392.  Angka  ini  tak  jauh  berbeda  dengan KUA  Cibatu.  Namun  perbedaan  dengan KUA  Cibatu,  KUA  ini  pada  tahun  2015 sudah memiliki 3 pasangan yang mendaftar pernikahan,  sementara  Cibatu  belum  ada yang mendaftar. Namun sayangnya, karena hanya  ada  3  pasangan  pihak  KUA  tidak menyelenggarakan Kursus Pra Nikah dengan model  kelompok,  melainkan  perorangan atau  tatap  muka.  Jadwal  penyelenggaraan Kursus  Pra  Nikah  pada  KUA  ini  akan dilakukan pada Selasa tanggal 2 Maret 2015 dan pada satu pasangan.
Sebelum  kursus  dilakukan,  terlebih dahulu  Catin  diundang  secara  resmi  oleh pihak KUA. Pada undangan tersebut masih memakai  blanko  undangan  dari  BP4, sementara  lembaga  tersebut  sudah  tidak berfungsi  sepenuhnya.  Undangan  tersebut berbeda dengan undangan yang diberikan KUA  Purwakarta  kepada  catin.  Salah satu  perbedaannya  adalah  tidak  adanya keterangan  acuan  regulasi  pada  undangan KPN yang diberikan KUA Babakan Cikao. Hal
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta: ...    (Daniel Rabitha)
ini  jelas,  bahwa  acuan  dari  Perdirjen  akan KPN tidak selalu menjadi acuan bagi pihak KUA dalam menyelenggarakan kursus.
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada pasangan catin di KUA Babakan Cikao pada Selasa,  2  Maret  2015  dimulai  pada  pukul 10.00. Catin diberikan kursus selama kurang lebih satu jam. Materi yang disampaikan oleh narasumber,  kebetulan  kepala  KUA  sendiri mengetengahkan  peraturan  pemerintah tentang  perkawinan,  hukum  pernikahan, dan  perihal  rumah  tangga.  Kursus  yang dilakukan  sangat  monoton.  Catin  hanya mendengar  dan  sesekali  mengganggukan kepala. Tidak ada satu pertanyaan pun yang terlontar dari catin. Hal ini mengindikasikan akan tidak efektifnya kursus, karena terjadi secara  monoton.  Hal  ini  juga  menyulitkan peneliti  dalam  melihat  antusiasme  peserta dalam mengikuti kursus.
Usai kursus dilakukan, peneliti mencoba mengajak  Catin  membicarakan  perihal seputar  Kursus  Pra  Nikah  yang  baru  saja diterimanya.  Namun  gagal  terjadi,  karena catin  merupakan  karyawan  pabrik  yang memiliki  keterbatasan  waktu,  sehingga peneliti tidak memperoleh pendapat terkait dengan penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Babakan Cikao.

## Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Tiga KUA Kabupaten Purwakarta
Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  di Kabupaten  Purwakarta  oleh  peneliti disandarkan pada dua KUA, meskipun KUA yang  didatangi  ada  tiga.  Namun  peneliti beranggapan,  bahwa  dari  kedua  KUA  ini, penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dapatlah dijadikan  acuan  akan  terselenggaranya Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta.
Pada  tabel  4  di  bawah  ini,  peneliti mencoba  meringkas  penyelenggaraan Kursus  Pra  Nikah  pada  ketiga  KUA, meskipun  satu  KUA  (KUA  Cibatu)  belum menyelenggarakan, namun mereka memiliki sistem  penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah yang biasa dilakukan, sehingga KUA tersebut juga menjadi sandingan dengan kedua KUA lainnya.

## Tabel 5
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada tiga KUA (Purwakarta, Cibatu, dan Babakan Cikao) di Kabupaten Purwakarta
No Penyeleng- garaan Kursus Pra Nikah KUA Purwakarta KUA Cibatu KUA Babakan Cikao
1 Acuan Pedoman
Kursus Pra Nikah 1.  Perdirjen
No. DJ. II/491/
2009
2.  PP. No. 21/1994 3.  KMA No. 3/1999
4.  Surat Edar-an Mendagri
No. 400/
54/III
Perdirjen No. DJ.II/ 491/
2009
Perdirjen No. DJ. II/491/ 2009 2 Tempat Aula KUA Ruang KUA Aula KUA 3 Nara- sumber Pihak KUA Pihak KUA Pihak KUA 4 Materi
1.  Peraturan Peme- rintah tentang Perka- winan
2.  Hukum Agama 3.  Prihal rumah tangga 1.  Peratur- an Peme- rintah tentang Perka- winan
2.  Hukum Agama 3.  Prihal rumah tangga 1.  Peratur- an Peme- rintah ten-tang Perka- winan
2.  Hukum Agama 3.  Prihal rumah tangga 5 Durasi 3 jam 30 menit (kelom- pok) dan 1 jam (per- orangan) 1 jam 1 jam 6 Model Kelom-pok dan per- orangan Perorangan Perorangan 7 Metode Ceramah Wawancara Wawancara 8 Sertifikat Tidak Tidak Tidak 9 Tanggap- an catin Sangat antusias - Antusias 10 Pendana- an KUA KUA KUA

## Jurnal PENAMAS
Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 505 - 524
Pada  tabel  4  di  atas,  acuan  pihak KUA  terhadap  Perdirjen  yang  seharusnya mengacu  pada  Perdirjen  terbaru  (Perdirjen No.  DI.II/542/2013)  tidak  dilakukan.  Hal ini  terjadi  karena,  belum  adanya  sosialisasi akan  Perdirjen  yang  terakhir  di  seluruh KUA  Kabupaten  Purwakarta.  Selain  itu, ketiga regulasi secara substatif sama, hanya perolehan  waktu  kursus  yang  berbeda. Selain itu, pihak KUA bukanlah satu-satunya lembaga  yang  diberikan  tanggung  jawab menyelenggarakan  Kursus  Pra  Nikah, melainkan  terdapat  lembaga  khusus  yang secara aturan diberikan kepercayaan. Namun karena  lembaga  khusus  yang  dimaksud tidaklah  ada  atau  tidak  berkembang karena  beberapa  persoalan,  sehingga KUA  bisa  dikatakan  menjadi  ‘penyelamat’ atau  eksekutor  tunggal  dari  Perdirjen tersebut.  Selain  itu,  KUA  bukanlah  satu- satunya lembaga yang diberikan wewenang menyelenggarakan Kursus Pra Nikah, maka sepantasnya  tak  perlu  berharap  banyak terselenggaranya  Kursus  Pra  Nikah  dapat berlangsung dengan maksimal.
Tempat penyelenggaraan Kursus Pra  Nikah  pada  ketiga  KUA  tentu  terkait dengan model penerapan Kursus Pra Nikah, kelompok atau perorangan. Jika kelompok, maka  KUA  akan  menggunakan  aula  dan perorang  hanya  menggunakan  ruang  KUA saja.  Tempatnya  pun  bisa  digolongkan sangatlah sederhana. Pada tempat penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  secara kelompok  yang  peneliti  kunjungi,  tersedia bangku-bangku  untuk  duduknya  para catin dan narasumber. Alat pengeras suara tidak ada, narasumber cukup mengeraskan suaranya  agar  bisa  terdengar  oleh  para catin.  Hal  ini  berarti,  sarana  dan  prasarana penunjang  dari  KPN  tidak  diperhitungkan.
Padahal, hal tersebut sangat efektif jika ada dan dipergunakan.
Narasumber yang memberikan kursus  berasal  dari  KUA  sendiri,  biasanya oleh  penghulu  di  KUA  tersebut.  Metode penyampaian materi kursus oleh narasumber dilakukan  dengan  ceramah.  Materi  yang diberikan  kepada  Catin  tidaklah  terlalu banyak.  Materi  yang  disampaikan  kepada Catin  menyangkut  peraturan  pemerintah terkait perkawinan, hukum agama perkawinan,  dan  pengalaman  berumah tangga. Oleh karena materi yang disampaikan tidaklah banyak, maka wajar saja jika durasi kursus hanya memakan waktu kurang lebih 2-3 jam. Pendeknya durasi penyelenggaraan KPN  ini  tentu  tidak  hanya  karena  topik yang  dibicarakan  sedikit,  melainkan  bisa saja  karena  muatan  regulasi  yang  tidak menjadikan  KUA  menjadi  penyelenggara, sehingga  tidak  ada  kewajiban  dari  KUA untuk  menyelenggarakan  KPN  sesuai dengan Perdirjen (Peraturan Dirjen).
Penggambaran  dari  penyelenggaraan Kursus  Pra  Nikah  pada  ketiga  KUA  di  atas, secara  garis  besar  menandakan,  bahwa pihak  KUA  meskipun  tidak  didukung pendanaan  yang  memadai,  mereka  tetap berupaya  menyelenggarakan  Kursus  Pra Nikah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari usaha  aparatur  KUA  menghasilkan  calon- calon  keluarga  sakinah.  Pihak  KUA  sendiri menyadari  akan  ketidakmaksimalan  dalam meraih tujuan tersebut, namun tetap mereka berpandangan,  bahwa  setidaknya  upaya tersebut akan menghasilkan hal yang baik.
Terkait  dengan  pendanaan,  pihak  KUA mengusulkan  agar  kembali  diadakanya sertifikat  Kursus  Pra  Nikah.  Karena  dengan adanya  sertifikat  tersebut,  selain  dapat
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta: ...    (Daniel Rabitha)
membantu pendanaan kegiatan, juga dapat dijadikan salah satu sumber legalitas calon pengantin  sebelum  menikah.  Dengan demikian,  ada  kewajiban  dari  catin  untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu, selama ini pendanaan kursus oleh pihak KUA dibebankan  pada  biaya  operasional  KUA dan  lebih  sering  dikeluarkan  oleh  Kepala KUA.  Hal  ini  tentu  mengurangi  kualitas pelayanan,  karena  pendanaannya  tidaklah baku,  seharusnya  tidak  demikian.  Hal  ini perlu  menjadi  perhatian  pemerintah,  jika hendak menciptakan keluarga yang sakinah.
Terlebih, tanggapan dari beberapa catin yang mengikuti kursus bisa dikatakan sangat antusias.  Rata-rata  mereka  sangat  sukarela dan  penasaran  dengan  apa  itu  Kursus  Pra Nikah.  Setelah  mereka  mengikuti  kursus, mereka menganggap kursus tersebut penting mereka ketahui. Bahkan ada dari perwakilan dari mereka menyarankan agar menjadikan Kursus  Pra  Nikah  lebih  formal  dengan adanya jam khusus. Hal ini sangatlah sejalan dengan isi Perdirjen yang menyediakan JPL (Jam  Pelajaran)  untuk  menyelenggarakan Kursus  Pra  Nikah.  Ini  merupakan  sinyal akan  harapan  dari  masyarakat  pengguna pelayanan pemerintah. Hal ini perlu ditindak lanjuti  guna  memberikan  pelayanan  dalam penyediaan  KPN  yang  berkualitas,  tidak cenderung formalitas.
Gambaran dari penyelenggaraan Kursus Pra  Nikah  di  atas  jika  disesuaikan  dengan asas  dari  pelayanan  publik,  tentu  akan memuat beberapa gambaran dari pelayanan yang  diberikan  oleh  pihak  KUA.  Pelayanan Kursus  Pra  Nikah  pada  tiga  KUA  dengan asas  mengenai  pelayanan  publik  (UU  No. 25  Tahun  2009),  secara  garis  besar  sudah mengikuti  asas  pelayanan  publik.  Hanya saja pada beberapa poin, dipandang kurang
maksimal  oleh  peneliti,  seperti  pada  asas profesional. Asas ini bisa saja terpenuhi oleh KUA jika pendanaan Kursus Pra Nikah cukup memadai. Kurang profesionalnya pihak KUA tidak  berarti  mereka  memberikan  materi yang  kurang  baik.  Hanya  saja  ketepatan materi  dengan  narasumber  tidak  bisa mereka penuhi, karena tidak memiliki cukup dana  jika  menghadirkan  narasumber  yang sesuai  dengan  bidang  atau  materi  yang disampaikan kepada catin.
Gambaran dari terselenggaranya Kursus Pra Nikah pada KUA di atas mengisyaratkan, bahwa  pelayanan  tersebut  tetap  menjadi program pelayanan yang penting dilakukan. Salah  satu  alasan  pentingnya  adalah, karena  hal  itu  merupakan  bagian  dari upaya menciptakan keluarga sakinah (salah satu  bagian  dari  pelayanan  KUA).  Hanya saja,  pelayanan  ini  agak  terganggu  karena mekanisme  dari  sistem  yang  seharusnya tercipta  dan  sudah  berjalan,  tidaklah berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu sistem  selain  mekanisme  pendanaan  yang tidak berjalan adalah lembaga-lembaga yang diberikan  wewenang  menyelenggarakan Kursus  Pra  Nikah  tidaklah  ada  atau  tidak berfungsi dengan baik.
Hal  ini  tentu,  membuat  bingung pihak  KUA.  Satu  sisi  pelayanan  yang harus  diberikan  KUA  adalah  bimbingan keluarga  sakinah,  sementara  wewenang penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Kursus Calon  Pengantin)  yang  tidak  lain  akan mengupayakan terciptanya keluarga sakinah diberikan sepenuhnya pada lembaga khusus selain  KUA  dan  nyatanya  tidak  berfungsi dengan baik. Pada situasi ini, khususnya di wilayah  Kabupaten  Purwakarta  membuka peluang  lahirnya  inisiatif-inisiatif  tersendiri dari  pihak  KUA,  agar  tidak  menanggalkan

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 505 - 524
pelayanan  bimbingan  keluarga  sakinah. Oleh karena berpangku pada inisiatif-inisiatif aparatur KUA, maka kecenderungan adanya ketidakseragaman  dari  penyelenggaraan Kursus  Pra  Nikah  sangat  dimungkinkan terjadi.  Atau  bisa  saja,  bagi  pihak  KUA pelayanan  Kursus  Pra  Nikah  tidak  menjadi hal pokok yang harus dilakukan.
Kementerian
Agama, khususnya Direktorat  Bimbingan  Masyarakat  Islam sebaiknya  membenahi  mekanisme  sistem sesuai  dengan  Perdirjen  yang  digulirkan. Jika  penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah diberikan  kepada  lembaga  khusus,  maka fungsi  dari  lembaga  tersebut  haruslah diperhatikan.  Jika  tidak  atau  wewenang penyelenggaraan  diberikan  sepenuhnya pada  KUA,  maka  perlu  dibuat  mekanisme baru untuk menwujudkan hal tersebut.
Aspek  pendanaan  sepertinya  tampak menjadi persoalan yang senantiasa mengemuka,  terutama  dalam  pelayanan Kursus  Pra  Nikah  ini.  Persoalan  pendanaan lahir  menjadi  salah  satu  dampak  dari tidak  berjalannya  mekanisme  sistem  yang diharapkan  dari  regulasi.  Dampak  lain seperti,  narasumber,  materi  Kursus  Pra Nikah, durasi Kursus Pra Nikah, dan analisis kebutuhan  calon  pengantin  akan  kursus adalah dampak yang menyertai dari adanya mekanisme yang tidak berjalan dengan baik.
Tampaknya  dengan  menghidupkan kembali  peran  BP4  dan  lembaga  khusus penyelenggara  Kursus  Pra  Nikah  menjadi salah satu jalan keluar. Jika melalui ini, maka pihak  terkait  (Bimas  Islam  Kemenag)  perlu membenahi pengorganisasian dari BP4 dari tingkat pusat sampai daerah dan bila perlu lakukan  intervensi  pada  lembaga  khusus penyelenggara  Kursus  Pra  Nikah.  Salah
satunya  dalam  hal  intervensinya  adalah membuat  standar  baku  pembentukan sebuah lembaga khusus menyelenggarakan Kursus  Pra  Nikah.  Standar  baku  ini  tentu memuat  segala  macam  pengorganisasian lembaga  tersebut,  dari  mulai  sumber  daya manusia,  program,  alur  kerja,  pendanaan, dan kontrol lembaga.
Solusi  lain  yang  bisa  dijadikan pertimbangan  Kementerian  Agama  adalah dengan memberikan wewenang sepenuhnya pada KUA dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah. Jika demikian, maka regulasi yang ada (Perdirjen tentang pedoman Kursus Pra Nikah) perlu diubah, terutama dalam bagian penyelenggara kursus. Pihak KUA dijadikan lembaga yang menangani Kursus Pra Nikah. Tawaran  ini  dipandang  peneliti  meringkas mekanisme penyelenggaraan dari Kursus Pra Nikah.  Mengapa?  Oleh  karena  KUA  sudah menjadi  lembaga  yang  turut  memberikan pelayanan  dalam  bimbingan  keluarga sakinah,  maka  fungsi  pelayanan  itu  akan ‘sempurna’  jika  wewenang  penyelenggara juga diberikan kepada KUA. Jika sepenuhnya wewenang dan akomodasi diberikan kepada KUA, maka upaya evaluasi dan kontrol akan hasilnya pun mudah dilakukan.
Jika memang KUA diberikan wewenang dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah, calon  pengantin  pun  sepertinya  akan lebih mudah dan cepat terlayani kehendak nikahnya.  Terlebih  banyak  kasus  dari  catin yang kesulitan memperoleh izin atau waktu dalam mengikuti Kursus Pra Nikah.
Kembali  pada  soal  pendanaan,  baik BP4,  KUA,  maupun  lembaga  khusus lain yang mendapatkan wewenang menyelenggarakan  Kursus  Pra  Nikah, persoalan pendanaan akan sama dirasakan
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta: ...    (Daniel Rabitha)
oleh  masing-masing  lembaga  tersebut. Oleh  karena  itu,  biaya-biaya  yang  perlu diakomodasi guna menghasilkan KPN yang maksimal  berdasarkan  kajian  peneliti  di Kabupaten Purwakarta perlu adanya:
1.  Biaya  pembuatan  modul  Kursus  Pra Nikah.
2.  Biaya narasumber.
3.  Biaya pembuatan sertifikat.
4.  Biaya makan dan minum Catin.
5.  Biaya  pembuatan  ruang  khusus  untuk kursus (peralatan yang memadai).
6.  Biaya broadcasting dari  pentingnya
Kursus  Pra  Nikah  (memperjelas  apa itu Kursus Pra Nikah dan kegunaannya bagi calon pengantin).

## PENUTUP
Regulasi  yang  digunakan  oleh  pihak  KUA dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah adalah  Perdirjen  Nomor  DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  di  tiga KUA  Kabupaten  Purwakarta  secara  garis besar dilakukan sesuai dengan kemampuan KUA.  Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah pada  KUA  tak  sepenuhnya  mengacu  pada Perdirjen  tentang  Pedoman  Kursus  Pra Nikah.  Model  penyelenggaraan  Kursus Pra  Nikah  (kelompok  dan  perorangan) disesuaikan dengan jumlah peristiwa nikah dan kesediaan waktu dari calon pengantin. Narasumber  yang  disediakan  umumnya berasal  dari  kalangan  KUA  sendiri.  Materi yang  disampaikan  memuat  informasi tentang  peraturan  pemerintah  terkait tentang perkawinan, hukum agama tentang perkawinan,  dan  perihal  berumah  tangga, serta  mengingatkan  kembali  kepada  para
Catin  pada  proses  ijab  qabul  nanti.  Durasi penyampaian  materi  secara  kelompok dilakukan  selama  kurang  lebih  3  jam  dan secara perorangan kurang lebih 1 jam.
Secara  garis  besar  penyelenggaraan Kursus  Pra  Nikah  oleh  ketiga  KUA  di Kabupaten  Purwakarta  sudah  mengikuti asas  pelayanan  publik.  Hanya  saja  pada beberapa poin, dipandang kurang maksimal oleh peneliti. Seperti pada asas profesional, asas  ini  bisa  saja  terpenuhi  oleh  KUA  jika pendanaan Kursus Pra Nikah cukup memadai atau  tersedia.  Kurang  profesionalnya  pihak KUA  tidak  berarti  mereka  memberikan materi  yang  kurang  baik.  Hanya  saja ketepatan materi dengan narasumber tidak bisa  mereka  penuhi,  karena  konsekuensi terjadinya overbudgeting (kurang
pendanaan) jika menghadirkan narasumber yang  sesuai  dengan  bidang  atau  materi yang disampaikan kepada catin.
Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  di Kabupaten Purwakarta dapat dimaksimalkan, yakni dengan beberapa tawaran:
1.  Memfungsikan  kembali  peran  dari BP4 dan menciptakan lembaga khusus penyelenggara  Kursus  Pra  Nikah.  Jika ini  pilihannya,  maka  Kementerian Agama sebaiknya melakukan intervensi dalam  membuat  standar  baku  dari pengorganisasian, perekrutan SDM, alur kerja, pendanaan, dan kontrol lembaga.
2.  Memberikan  wewenang  sepenuhnya kepada  KUA  dalam  menyelenggarakan Kursus  Pra  Nikah.  Jika  ini  pilihannya, maka  Kementerian  Agama  sebaiknya melakukan langkah-langkah; mengubah  regulasi  tentang  pedoman Kursus Pra Nikah dan mengakomodasi KUA  sepenuhnya  (misalnya  dalam

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 505 - 524
menyiapkan  sumber  daya  manusia; tim  khusus  penyelenggara  Kursus Pra  Nikah,  pendanaan,  dan  sarana- prasarana Kursus Pra Nikah).
Kementerian  Agama  dalam  hal  ini Direktorat  Bimas  Islam  perlu  menegaskan kembali akan pentingnya mengacu Perdirjen terkait  dengan  penyelenggaraan  Kursus Pra  Nikah  dan  disertai  dengan  penjelasan mendetil,  terutama  pada  penjelasan mengenai pendanaan.
Kementerian  Agama  dalam  hal  ini Direktorat Bimas Islam jika memandang perlu
adanya  BP4  atau  lembaga  khusus  lainnya untuk  menjadi  lembaga  penyelenggara Kursus  Pra  Nikah,  maka  wajib  memberikan perhatian  lebih  dan  bila  perlu  melakukan intervensi  terhadap  lembaga-lembaga tersebut secara mendetail.
Kementerian Agama dalam
hal  ini  Direktorat  Bimas  Islam  perlu mempertimbangkan  segenap  konsekuensi yang akan diperoleh jika memutuskan untuk memilih  memberikan  wewenang  terhadap lembaga  tertentu,  termasuk  kepada  KUA dalam penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

## DAFTAR PUSTAKA
Dirjen Bimas  Islam.  2011. Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah .  Jakarta:  Dirjen  Bimas  Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
Dirjen Bimas Islam. 2013. Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah . Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ. II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  1994,  tentang  Penyelenggaraan  Pemabngunan  Keluarga Sejahtera.
Tim  Bidang  Kehidupan  Keagamaan  Balai  Litbang  Agama  Jakarta.  2015.  “ Desain  Operasional Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Wilayah Indonesia Bagian Barat ”.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta: ...    (Daniel Rabitha)
Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 505 - 524