Volume 8 Nomor 2, 2021
Page 337

## PERAN PEMERINTAH ACEH TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG RI NO 11 TAHUN 2006
Muis 1 , Andi Agustang 2 , Adni Muh. Idkhan 3 Sarfan Tabo 4
Rifdan 5
1235 Universitas Negeri Makassar
4 Universitas Gorontalo
muismusel90@gmail.com , andiagust63@gmail.com , amuhidkhan@unm.ac.id, sarfandjtabo@gmail.com, rifdanunm@gmail.com

## ABSTRAK
Sengketa  berkepanjangan  antara  Gerakan  Kemerdekaan  Aceh  (Gam)  dan pemerintah  Indonesia  dimulai  pada  tahun  1976  dan  akhirnya  diselesaikan  di Helsinki,  Finlandia,  pada  tahun  2005  di  bawah  mediator  Marti  Atisari  (mantan Presiden  Finlandia)  pada  pukul  8.15.   Pada titik  Memorandum  of  Understanding (Mou  Helsinki),  Aceh  diberi  hak  khusus  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pasal 1, Ayat 1.1.2, a, b, c dan D Nota Helsinki  berperan  dalam  pelaksanaan  Undang-Undang  Pemerintah  Aceh,  namun kenyataannya  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  disepakati  dalam  Nota  tersebut. Undang-Undang  Pemerintah  Aceh  tahun  2006  No.  11  yang  mengatur  tentang pemerintahan  Aceh  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  bentuk  Qanun  yang  lahir  oleh pemerintah  Aceh.    Alih-alih  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  dan  hasil Kesepakatan  Damai,  Aceh  diberi  kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan mengatur  pemerintahan  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  Aceh.  Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif tipe deskriptif. Mempelajari dan menganalisis  data  melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumen.  Penelitian  ini menggunakan  teori  power  balance.  Sistem  keseimbangan  kekuatan  menyediakan berbagai  pilihan  bagi  pembuat  kebijakan  yang  akan  mengarah  pada  perang  dan negosiasi.    Hasil  yang  diperoleh  adalah  faktor-faktor  yang  menghambat pelaksanaan uupa: aspek landasan hukum, kurangnya kohesi pemerintahan di Aceh, adanya faktor internal dan eksternal, perbedaan persepsi dalam pemahaman hukum pemerintahan Aceh.
Kata Kunci : Tantangan Pemerintahan Aceh, Implementasi, UUPA

## ABSTRACT
The long-standing dispute between the Aceh Independence Movement (Gam) and the  Indonesian  government  began  in  1976  and  was  finally  resolved  in  Helsinki, Finland, in 2005 under the mediator Marti Atisari (former President of Finland) at 8.15.  At the point of the Memorandum of Understanding (Mou Helsinki), Aceh was given special rights by the Indonesian government to organize its own government. Article 1, Paragraph 1.1.2, a, b, c and D of the Helsinki Memorandum play a role in implementing the Aceh Government Law, but in reality it is not in accordance with what was agreed in the Memorandum.  Aceh Government Law of 2006 No. 11 which regulates the Aceh government is explained further in the form of a Qanun
Volume 8 Nomor 2, 2021
Page 338
issued  by  the  Aceh  government.    Instead  of  the  Special  Autonomy  Law  and  the results of the Peace Agreement, Aceh was given special authority to organize and manage  the  government  in  accordance  with  Aceh  government  regulations.  The research  methodology  used  is  a  descriptive  type  qualitative  study.  Study  and analyze data through interviews, observations and documents. This research uses power balance theory. The balance of power system provides a variety of options for policymakers that will lead to  war and negotiation.  The results obtained are the factors  that  hinder the  implementation  of  the law:  aspects  of  the  legal  basis, lack of government cohesion in Aceh, the existence of internal and external factors, differences in perceptions in understanding the laws of the Aceh government.
Keywords : Aceh Government Challenges, Implementation, UUPA

## PENDAHULUAN
Proses  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  merupakan  sejarah  dimana  UUPA  lahir  sebagai sejarah  dalam  proses  pemerintahan  aceh.  Sejak  196  AL-IJTIMA`I-Jurnal Internasional  Ilmu  Pemerintahan  dan  Sosia  lP-ISSN:  2476-9029Vol.  4.  2  April 2019E-ISSN:  2549-6921  dikorbankan,  bahkan  darah  masyarakat  Aceh  menjadi modal  utama  lahirnya  produk  hukum  ini.  Berawal  dari  perjuangan  rakyat  Aceh berupa organisasi separatis yang diprakarsai oleh Dr. Tengku Muhammad Hasan di Tiro, BS, M.A, LLD, Ph..D pada tahun 1976 di Gunung Halimon Pidie yang diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM).  Dicanangkannya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh Hasan Tiro bukan tanpa alasan, GAM didirikan untuk menunjukkan simbol kekecewaan yang mempunyai unsur perlawanan masyarakat Aceh terhadap Pemerintahan Indonesia yang sangat sentralistik dan terkesan tidak peduli. tentang kondisi  Aceh  yang  sangat  tertinggal  dibandingkan  daerah  lain.  Pada  tanggal  15 Agustus  2005  di  Helsinki,  Finlandia  di  bawah  mediator  Martti  Ahtisaari,  kedua pihak GAM-RI duduk bersama untuk menentukan sikap untuk mengakhiri segala permasalahan  yang  terjadi  di  Aceh.    Melalui  ketentuan  perjanjian  Nota Kesepahaman  Helsinki  (Helsinki  MoU),  Aceh  diberikan  hak  khusus  oleh Pemerintah Indonesia untuk mengelola Self Government.
Pada  saat  pertemuan  dikantor  Gubernur  Aceh,  Irwandi  Yusuf  bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, selaku Tim Pemantau UUPA dan Otonomi Khusus Aceh.  Dalam  rapat  tersebut  Fadli  Zon  mengatakan,  pihaknya  perlu  mengetahui sejumlah informasi terkait beberapa isu strategis di Aceh. Diantaranya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA),pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) Aceh, Gubernur Irwandi Yusuf dalam  pertemuan  terserbut  berharap,  dialog  yang  dilakukan  bisa  mencari  jalan terang  untuk  menyelesaikan  beberapa  hal  yang  masih  mengganjal  terkait implementasi  UUPA(Hadi,  2007;  Jayanti,  2013;  Santoso  et  al.,  2019).  Ia menjelaskan,  dibutuhkan  sembilan  peraturan  pemerintah  (PP)  dan  tigaPeraturan Presiden (perpres) sebagai turunannya agar UUPA terlaksana dengan baik.
Beberapa topik yang disentuh dalam undang-undang ini adalah(Asran Jalal, 2018;  Januar  &  Marziah,  2019):a.  Syariatislam  diberlakukan  sesuai  tradisi  dan norma  yang  hidup diaceh, b.  Minyak dan gam dikelola  bersama oleh pemerintah pusat  dan  aceh.c.  Diizinkannya  partai  politik  lokal  di  Aceh.  Irwandi  Yusuf  juga
Volume 8 Nomor 2, 2021
Page 339
mengatakan bahwa, secara umum  beberapa  hal penting dari UUPA dinilai  sudah berjalan  dengan  baik.  Hanya  perlu  langkah-langkah  penyempurnaan  saja  agar aspirasi Aceh terasanah dalam setiap kebijakan tersebut. Di samping itu, ada banyak sisi kekhususan Aceh yang perlu mendapat perhatian kita bersama, termasuk upaya memaksimalkan  dan  memajukan  berbagai  persoalah  yang  dimiliki  Aceh,  sesuai dengan  kewenangan  yang  telah  diberikan  kepada  Pemerintah  Aceh.(AL  HUDA, 2016;  Gustina,  n.d.)  Namun  sangat  disayangkan  apa  yang  terjadi  pada  saat  ini, UUPA  sekarang  dianggap  bagaikan  angin  yang  berlalu  sehingga  keberadaannya mulai tidak dihargai lagi. UUPA adalah milik bersama rakyat Aceh bukan sebuah kepentingan  kelompok,  atau  kepentingan  pribadi,  apalagi  untuk  kepentingan jabatan.  Terkait  implementasi  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh  melalui  beberapa  Peraturan  Pemerintah  (PP)  dan  Peraturan Presiden (Perpres) yang belum tuntas,berbelit-belit yang tiada habisnya.Hingga kini Pemerintah Aceh menuntut dan menyalahkan Pemerintah Pusat berkenaan dengan berlarut-larutnya  pengesahan  Rancangan  PP  dan  Perpres  sebagai  turunan  UU Pemerintahan Aceh. Ada beberapapasal dalam UUPA yang sudah diimplementasikan  oleh  pemerintah  pusat  dan  Aceh  walaupun  belum  maksimal. Pertama, pembentukan regulasi yang berkaitan langsung dengan kekhususan Aceh. Di  qanun,  sebagian  besar  sudah  ditetapkan  dan  dijalankan,  kecuali  Qanun  Wali Nanggroe dan Qanun Lambang dan Bendera Aceh,  yang  masih  berstatus cooling down . Kedua, bidang ekonomi adalah alokasi dana otonomi khusus dan dana bagi hasil  minyak  dan  gas,  sejak  2008.  Ketiga,  bidang  sosialbudaya,  pembentukan lembaga-lembaga  adat  seperti  Wali  Nanggroe  dan  Majelis  Adat  Aceh  (MAA). Keempat minimnya anggaran terhadap KKR, apabila anggarannya sangat minim, tidak mungkin KKR Aceh mampu melaksanakan tupoksinya mulai dari menyusun mekanisme  pengungkapan  kebenaran,  reparasi,  rekonsiliasi  hingga  melakukan penyelidikan,  termasuk  di  dalamnya  perlindungan  terhadap  saksi  korban pelanggaran  HAM  masa  lalu  di  seluruh  Aceh.  (AL  HUDA,  2016;  Junaedi  et  al., n.d.; Ketua & Inosentius Samsul, n.d.)
Dengan alokasi dana yang relatif minim ini mengesankan Pemerintah Aceh tidak memahami tugas dan fungsi KKR Aceh dan tidak mendukungan sepenuhnya. Kelima,  pelabuhan  bebas  sabang  dinilai  masih  jalan  ditempat  kucuran  dana  dari APBN yang sedemikianbesar terhadap kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas, tetap belum mampumembangkitkan perekonomian Sabang, Apalagi perekonomian Aceh.  Seharusnya,  dengan  kucuran  dana  yang  besar  dari  APBN  mampu menggeliatkan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas yang berdampak pada perekonomian Aceh dan mampun meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh. (Asran  Jalal,  2019;  Husain  &  Sp  B,  2011)Meskipun  demikian,  masih  banyak kelemahan dari UUPA itu sendiri dan belum dilaksanakan, seperti:
Pertama,  pembangunan,  secara  keseluruhan  di  daerah  belum  terlihat perubahan kecuali Kota Banda
Aceh. Kedua, perekonomian
masihbesarketergantungan  keuangan  pada  APBN/APBA/APBK,  akibat  belum tumbuhnya sektor swasta dan masih banyaknya pengangguran. Ketiga, munculnya friksi dan konflik para elite Aceh menjelang pilkada. Keempat, kurang harmonisnya relasi Aceh dengan Jakarta. Kelima, kurangnya pelibatan komponen rakyat Aceh, sebagaimana penyusunan UUPA. Kelemahan UUPA yang lain ialah menjadi rawan
Volume 8 Nomor 2, 2021
Page 340
gugatan,  fenomena  terhadap  beberapa  UUPA  ke  Mahkamah  Konstitusi (MK)banyak  terjadi.  Apa  yang  sudah  diberikan  ke  Aceh  akhirnya  dicabut  satu persatu. Sehingga mengakibatkan kewenangan Aceh melemah, dan bahkan selalu berbenturan dengan UU lainnya di Pemerintah Pusat. Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  dinilai  jangan  latah  dengan  perubahan  UUPA, seharusnya  pemerintah  aceh  dapat  mengawal  UUPA  sehingga  dapat mensejahterakan masyarakat Aceh, banyak butir dalam UUPA dan MoU Helsinki yang  belum  dilaksanakan  secara  optimal,  kenapa  itu  tidak  di  suarakan  oleh Pemerintah  Aceh dan DPRA. Dalam konteks Aceh, keberadaan Undang-Undang No.11/2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  merupakan  modalitas  membangun perdamaian  dan  momentum  yang  tepat  bagi  pemerintahan  dan  masyarakat  Aceh dalam  melaksanakan  program  strategis  pembangunan,  baik  menjalankan  agenda transisi  keadilan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  masa  lalu,  maupun membangun  masa  depan  yang  menjamin  hak  dan  kedaulatan  rakyat  atas kesejahteraan  social  ekonomi.  (Asran  Jalal,  2018;  Junaedi  et  al.,  n.d.;  Ketua  & Inosentius Samsul, n.d.)
Pengesahan Undang-Undang ini di lakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  dilakukan  pada  1  Agustus  2006.  Berdasarkan  perjanjian  yang  telah disepakati  dalam  MoU  Helsinki,  Aceh  berhak  melaksanakan  kewenangan  dalam semua sektor publik, administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam enam hal, yaitu bidang  hubungan  luar  negeri,  pertahanan  luar,  keamanan  nasional,  moneter  dan fiskal, kekuasaan kehakimandan kebebasan beragama. Kelemahan UUPA yang lain ialah menjadi rawan gugatan, fenomena judicial review terhadap beberapa UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) banyak terjadi. Apa yang sudah diberikan ke Aceh akhirnya  dicabut  satu  persatu.  Sehingga  mengakibatkan  kewenangan  Aceh melemah, dan bahkan selalu berbenturan dengan UU lainnya di Pemerintah Pusat. Potensi  alokasi  Anggaran  Pendapatan  danBelanja  Aceh  (APBA)  dan pendapatan lainnya maka pemenuhan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Aceh tetap menjadi agenda prioritas.3 Pencapaian kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat  Aceh  diyakini  menjadi  titik  kritis  ( tipping  point )  bagi  kelanggengan perdamaian,  dengan  demikian  memberi  ruang  bagi  perwujudan  kejayaan  Aceh yang  bermartabat.  Untuk  mencapai  keadaan  ini,  kebijakan  publik  yang menempatkan  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  sebagai  tujuan  utama pembangunan  Aceh  merupakan  suatukeniscayaan.  Kegagalan  dalam  pencapaian tujuan ini dikhawatirkan akan membuka peluang besar bagi konflik baru terjadi di Aceh.4 UUPA menjadi modal utama membangun kembali Aceh, baikinfrastruktur, adat  istiadat,  perekonomian,  pendidikan  bertaraf  internasional  dan  segala pembangunan di Aceh. Berdasarkan isi yang diamanatkan dalam MoU dan UUPA sudah  mapan  sebagai  tameng  mensejahterakan  masyarakat  Aceh(Hadi,  2007; Jayanti, 2013; Murziqin, 2016).

## METODELOGI PENELITIAN
Jenis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pola  penelitian  kualitatif  dimana dalam penelitian bersifat mengambarkan situasi atau kondisi dilapangan. Penelitian deskriptifbertujuan  mendefinisikan  suatu  keadaan  atau  fenomena  secara  apa
Volume 8 Nomor 2, 2021
Page 341
adanya.  Teknik  pengumpulan  data  Pada  tahap  penelitian  ini  agar  diperoleh  data yang  valid  dan  bisa  dipertanggungjawabkan,  maka  data  diperoleh  melalui wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang  berkaitan  dengan  tantangan implementasi  undang-undang  pemerintah  Aceh  (UUPA).  Sumber  data  adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, ataupun  dokumen-dokumen.  Menurut  Moleong,  pencatatan  sumber  data  melalui wawancara  atau  pengamatan  merupakan  hasil  gabungan  dari  kegiatan  melihat, mendengar,  dan  bertanya.  Pada  penelitian  kualitatif,  kegiatan-kegiatan  ini dilakukan  secara  sadar,  terarah  dan  senantiasa  bertujuan  memperoleh  suatu informasi  yang  diperlukan.  Berbagai  sumber  datayang  akan  dimanfaatkan  dalam penelitian ini sebagai berikut. 1 Ar-Rijal, Metodelogi Penelitian Pendidikan, cet-2, Nagan Raya: Perpustakaan Nasional (KDT), 2008, hlm 94Data kualitatif yaitu data yang  tidak  berupa  angka-angka,  melainkan  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat.2 Adapun data kualitatif meliputi : (1) Data tentang gambaran umum mengenai objek penelitian  (2)  Data  lain  yang  tidak  berupa  angka.(Miles  et  al.,  2014;  Miles  & Huberman, 1994)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Dalam pertemuan di kantor Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, selaku Tim Pemantau UUPA dan Otonomi Khusus Aceh. Dalam rapat tersebut Fadli Zon mengatakan, pihaknya perlu mengetahui sejumlah informasi  terkait  beberapa  isu  strategis  di  Aceh.  Diantaranya  pelaksanaan UndangUndang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintah  Aceh  (UUPA), pemanfaatan  dana  otonomi  khusus  (otsus)  Aceh,  pembangunan  KEK  Arun Lhokseumawe  (KEKAL).  Gubernur  Irwandi  Yusuf  dalam  pertemuan  terserbut berharap,  dialog  yang  dilakukan  bisa  mencari  jalan  terang  untuk  menyelesaikan beberapa hal yang masih mengganjal terkait implementasi UUPA.Ia menjelaskan, dibutuhkan  sembilan  peraturan  pemerintah  (PP)  dan  tiga  Peraturan  Presiden (perpres) sebagai turunannya agar UUPA terlaksana dengan baik Sejarah lahirnya UUP (Undang-Undang Pemerintah Aceh).
Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  diproklamirkan  pada  4  Desember  1976, disebuah  Camp  kedua  yang  bertempat  di  Bukit  Cokan,  Gunung  Halimon pendalaman  Kecamatan  Tiro,  Pidie.  Zaruddin  menyebutkan  bahwa  pada  tanggal tersebut  muncul  sebuah  gerakan  bawah  tanah  yang  memproklamirkan  Aceh Merdeka oleh sekelompok intelektual Aceh yang tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka.  Deklarasi  ini  merupakan  pengalaman  kedua  di  Aceh,  setelah  21 September  1953  Ulama  Aceh,  Daud  Beureueh  menggabungkan  Aceh  ke  dalam Gerakan  Darul  Islam/Tentara  Islam  Indonesia  (DI/TII).  Proklamir  GAM  yang sederhana, dilakukan di suatu tempat, menandakan pada awal-awalnya, gerakan ini adalah  gerakan  bawah  tanah,  yang  dilakukan  secara  diam-diam.  Isa  Sulaiman menyebutkan  fase  awal  pembentukan  GAM  1976-1980  adalah  fase  konsolidasi kelompok, bukan fase perang bersenjata(Hadi, 2007; Junaedi et al., n.d.; Santoso et al.,  2019).  Pada  mulanya,  gerakan  ini  dilakukan  oleh  Hasan  Tiro  melalui pendekatan  kekeluargaan  atau  kekebaratan  setelah  adanya  komunikasi  dengan beberapa  tokoh  DI/TII  di  masa  Daud  Beureueh  seperti  Tgk.  Zainal  Abidin  Tiro yang  masih  keluarganya.Memperhatikan  tujuan  deklarasi  GAM  terlihat  bahwa
Volume 8 Nomor 2, 2021
Page 342
hanya satu cita-cita GAM  yaitu agar Aceh  menjadi sebuah  negara  yang  merdeka dan  berdaulat  penuh  untuk  mengatur  urusan  dan  kepentingan  masyarakat  sesuai falsafah bangsa Aceh,
Hasil riset Lembaga International Crisis Group (ICG) menyimpulkan, GAM merupakan  organisasi  politik  yang  bertujuan  meraih  kemerdekaan  yang  terpisah dari Indonesia. Keinginan Hasan Tiro sebagaimana ditulis Murizal Hamzah bahwa keberadaan
GAM jelas untuk mengembalikan Aceh
sebagai
negara  sambungan  ( successor  state )  yang  pernah  ada  sebelum  Indonesia  lahir. Kehadiran GAM bukan untuk mendirikan negara baru, justru menghadirkan negara yang  sudah  pernah  ratusan  tahun  lalu  berkuasa  yang  kemudian  digabungkan  ke Indonesia. Apabila tidak ada perjuangan yang dilancarkan(Januar & Marziah, 2019; Murziqin, 2016)
Teungku  Daud  Beureueh  melalui  gerakan  Darul  Islam/Tentara  Islam Indonesia  (DI/TII)  dan  resistensi  yang  dikomondoi  Teungku  Hasan  Tiro  melalui Gerakan  Aceh  merdeka  (GAM)  dipastikan  sampai  kapan  pun  kewenangan  besar yang  selama  ini  diberikan  untuk  Aceh  tidak  akan  pernah  terwujud.  Tidak  dapat dinafikan  bahwa  kewenangan  besar  untuk  Aceh  baik  untuk  memperoleh keistimewaan  dengan  lahirnya  UndangUndang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang Keistimewaan  Aceh  maupun  UndangUndang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang Daerah Otonomi Khusus untuk provinsi Artinya:
Hukum adat ditangan raja, hukum agama di pundak ulama, hak  membuat undang-undang ditangan Putroe Pahang sebagai lambang rakyat, kekuasaan darurat ditangan laksamana sebagai panglima besar angkatan perang. Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, MoU  Helsinki  RI-GAM  menurut  Tiga  Perspektif  Hukum  (Islam, Internasional, dan Nasional), hlm. 33 Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, MoU Helsinki RI-GAM  menurut  Tiga  Perspektif  Hukum  (Islam,  Internasional,  dan  Nasional ), Bandar  Publishing,  Banda  Aceh:2015,  hml  33  Nanggroe  Aceh  Darussalam  yang kemudian  dirubah  dengan  Undang-Undang  No  11  tahun  Tahun  2006  tentang pemerintahan  diAceh.  Lembaran  sejarah  baru  dalam  perjalanan  panjang perdamaian  di  Aceh  lahir  di  Helsinki,  Finlandia,  Senin  15  Agustus  2005,  yakni ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia. (yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin) dengan GAM (yang diwakili Malik Mahmud  AlHaythar)  tentang  perdamaian  di  Aceh.  Penandatanganan  nota kesepahaman  itu  merupakan  awal  yang  baik  penyelesaian  konflik  Aceh  secara permanen.  Penandatanganan  MoU  ini  diharapkan  akan  benar-benar  mengakhiri konflik bersenjata selama 30 tahun Beberapa faktor yang menyebabkan persoalan Aceh harus diselesaikan secara damai, sebagai berikut: a. Terjadinya bencana alam gempa  dan  tsunami.b.  Adanya  Ketetapan  MPR  No.  IV  tahun  2002  yang mengamanatkan  penyelesaian  kasus  Aceh  secara  damai  melalui  dialog.,  c. Pengalaman  Jeda  Kemanusiaan,  moratorium,  dan  CoHA.  Pasal  205  UUPA  dan Kekhususan Aceh.d. Realitas bahwa pimpinan GAM yang berada di Swedia masih eksis mengedalikan unsur-unsur GAM di Aceh. e. Banyaknya konflik separatisme di berbagai daerah di Indonesia. Dalam MoU Helsinki Klausa 1.2.2 menyebutkan bahwa  Undang-Undang  baru  tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Aceh (Januar & Marziah, 2019, 2019; Santoso et al., 2019)
Volume 8 Nomor 2, 2021
Page 343

## Peran Pemerintah Aceh dalam Mengedepankan Undang- Undang Pemerintah Aceh(UUPA).
Aceh  merupakan  satu-satunya  provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki keistimewaan  sekaligus  otonomi  khusus,  kewenangan  besar,  beberapa  aspek hukum  dan  ketentuan  lainya  mau  tidak  mau  harus  dimiliki  oleh  Aceh.  Asas lex specialis derogat legi generalis (ketentuan khusus dapat mengeyampingkan aturan umum)  melekat  untuk  Aceh.  Secara  umum  UUPA  sudah  dijalankan  walaupun masih  ada  hambatan  dalam  mengimplementasi  secarasepenuhnya.(AL  HUDA, 2016; Asran Jalal, 2018; Ketua & Inosentius Samsul, n.d.) UUPA  merupakan  turunan  dari  MoU  Helsinki.  UUPA  singkatan  yang  dipakai untuk  menyebutkan  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  atau  Undang-  Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh.  Undang-undang  merupakan bagian  hukum  tertulis  pada  umumnya  dipergunakan  untuk  mengatur  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Peraturan  perundang-  undangan  yang baikakan dapat berlaku secara efektif dan efesien manakala peraturan perundang- undangan tersebut disusun berdasarkan sistem  yang baik. Pembentukan peraturan perundang-undangan  tentunya  dengan  berpedoman  kepada  peraturan  perundang- undangan yangberlaku.

## Aspek Landasan Hukum
Menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  (KUBI)  terdapat  beberapa  arti hukum,  di  antaranya  adalah:  (1)  peraturan  atau  adat  resmi  yang  dibuat  oleh penguasa (pemeritah, negara). Sementara Simorangkir, dkk, memberikan definisi hukum  adalah  “Peraturan-peraturan  yang  bersifat  memaksa  yang  menentukan tingkahlaku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi  yang  berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi  berakibatnya diambilnya  tindakan. 24 Sedangkan  menurut  E.Utrech,  “Hukum  merupakan himpunan  petunjuk  hidup-perintah  dan  larangan  yang  mengatur tata tertib  dalam suatu  masyarakat  yang  seharusnya  ditaati  oleh  seluruh  anggota  masyarakat  oleh karena  itu  pelanggaran  petunjuk  hidup  tersebut  dapat  menimbulkan  tindakan olehpemerintah/penguasa.
Faktor tidak terimplementasi  peran pemerintah dalam penerapan  Undang- Undang  Pemerintah  Aceh  jugadisebabkan  oleh  kuatnya  faktor  kepentingan ekonomi  pemerintah  pusat  terhadap  provinsi  Aceh,  meraka  merasa  bila  UUPA disahkan terutama mengenai kewenangan Aceh yang bersifat khusus dan PP Migas, maka  jatah  pembagian  hasil  bumi  Aceh  sudah  berkurang.  Padahal  dalam  Nota kesepahaman  MoU  Helsinki  mereka  telah  sam-sama  sepakat,  pemerintah  pusat masih belum sepenuhnya ikhlas memberikan kewengang tersebut hingga berimbas pada macetnya implementasi Undang-Undang Pemerinta Aceh (UUPA).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh merupakan  salah  satu  sumber  hukum  yang  tidak  boleh  dinafikan.  UU  tersebut bukan  hanya  merupakan  turunan  dari  MoU  Helsinki,  tetapi  lebih  dari  itu,  yakni sejarah  panjang  perjuangan  rakyat  Aceh  yang  telah  memberikan  modal(Gustina, n.d.; Jayanti, 2013; Murziqin, 2016)
Volume 8 Nomor 2, 2021
Page 344

## Kurangnya Kekompakan Pemerintahan diAceh
Timbulnya  persepsi  buruk  publik  terhadap  politisi  disebebkan  makin terbukanya  masyarakat  terhadap  akses  informasi  politik  seiring  maraknya  akses internet  dan  media  sosial.  Publik  cenderung  memandang  politisi  sebagai  para pengejar  keuntungan  pribadi.Suka  berbicara  positif  tentang  dirinya  saja.Mereka tidak  percaya  politisi  bakal  memenuhi  janji  yang  diucapkan  dalam  kampanye, apalagi memperjuangkan aspirasi publik.
Terhadap  kekompakan  kelompok  menunjukkan  tingkat  rasa  untuk  tetap tinggal  dalam  kelompok,  hal  ini  dapat  berupa  loyalitas,  rasa  memiliki,  rasa keterlibatan,  dan  keterikatan.  Terdapat  kepemimpinan  kelompok,  keanggotaan kelompok,  nilai  tujuan  kelompok,  hemogenitas  anggota  kelompok,  keterpaduan anggota kelompok dan jumlah anggota kelompok.
Kompak  merupakan  kata-kata  yang  sering  diucapkan  dalam  suatu kelompok  tertentu.  Istilah  ini  identik  dengan  kebersamaan,  yaitu  bersama-sama melakukan suatu hal untuk tujuan tertentu. Sering kali dalam suatu kelompok, ada anggota yang  berfikir  mengapa  anggota mereka ada  yang tidak kompak. Mereka beranggapan kekompakan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga jika ada anggota kelompok yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut akan masuk dalam kategori tidak kompak. Dari permasalahan ini sering berakibat terjadi perpecahan dikarenakan masalah kompak dan tidak kompak.
Menurut Dr. Zaini Abdullah mantan Gubernur Aceh mengatakan bahwa ada beberapa  faktor  yang  menghambat  tidak  terimplementasi  UUPA  salah  satunya adalahmunculnya  begitu  banyak  Partai  Lokal  (ParLok)  di  Aceh.  Dari  pertama pembentukan turunan UUPA tentang Partai Lokal, begitu banyak munculnya Partai Lokal di Aceh.(AL HUDA, 2016; Asran Jalal, 2019; Junaedi et al., n.d.)

## Adanya Faktor Internal danEksternal
Terkait  faktor  internal,  umumnya  sifat  dan  sikap  yang  menimbulkan permasalahan  sosial  malas  bekerja,  tidak  memiliki  kepedulian  dan  empati,  tidak mengindahkan peraturan, mudah menyerah dan lain sebagainya.Adalah faktor yang asalnya  dari  luar  diri  seseorang  atau  indvidu.  Faktor  ini  meliputi  lingkungan  di sekitar  termasuk  orang-orang  terdekat.  Adapun  faktor  eksternal  yang  menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial adalah faktor alam, faktor kependudukan, faktor lokasi, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan juga faktor sosial.(Januar & Marziah, 2019; Murziqin, 2016)
Perbedaan  Persepsi  dalam  Memahami  Undang-Undang  Pemerintah Aceh(UUPA)
Timbulnya  persepsi  buruk  publik  terhadap  politisi  disebebkan  makin terbukanya  masyarakat  terhadap  akses  informasi  politik  seiring  maraknya  akses internet  dan  media  sosial.  Publik  cenderung  memandang  politisi  sebagai  para pengejar keuntungan pribadi. Suka berbicara positif tentang dirinya saja. Mereka tidak  percaya  politisi  bakal  memenuhi  janji  yang  diucapkan  dalam  kampanye, apalagi memperjuangkan aspirasi publik.
Perbedaan  persepsi  ini  sudah  memakan  waktu  yang  lama,  karena  Qanun Aceh  Nomor  3 Tahun  2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh  disahkan  sejak awal  tahun  2013, tetapi  hingga  sekarang  belum  juga  ditandatangani/direstui  oleh Pemerintah Pusat.(Asran Jalal, 2019)
Volume 8 Nomor 2, 2021
Page 345

## Pemerintah Pusat yangParanoid
Dalam  kamus  bahasa  Inggris-Indonesia  paranoid  dapat  diartikan  gila  dan ketakutan.Paranoid  adalah  proses  pikiran  yang  terganggu  yang  cirinya  berupa kecemasan  atau  ketakutan  yang  berlebihan  secara  tidak  rasional.  Pemikiran paranoid  biasanya  disertai  anggapan  akan  dianiaya  oleh  sesuatu  yang mengancamnya. Pada situasi tertentu, rasa takut akan menjadi tidak terhubung dari bahaya yang sesungguhnya, atau sebaliknya, rasa takut tersebut akan tetap ada pada meskipun  situasi  bahaya  atau  situasi  ketidakpastian  tersebut  sudah  menjadi masalalu.(AL HUDA, 2016; Ketua & Inosentius Samsul, n.d.)
Kuatnya Faktor Kepentingan Ekonomi terhadap Provinsi Aceh.
Kewenangan bidang pertanahan dan pembagian Migas ditambah Otsus itu menjadi sumber pendapatan kita yang bisa digunakan dalam rangka membangun, mensejahterakan rakyat Aceh.Bapak Yusuf Al-Qardhawy Al- Asyi mengungkapkan  bahwa  Pemerintah  Pusat  dengan  sengaja  tidak  serius  dalam pengimplementasikan UUPA karena dianggap merugikan Pemerintah Pusat.(Husain & Sp B, 2011; Marziah, 2019)
Solusi  yang  ditawarkan  oleh  Pemerintah  terhadap  Terhambatnya Mengedepankan  Undang-Undang  Pemerintah  Aceh(UUPA)Berbagai  Solusi tentang Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  arti  kata  solusi  adalah penyelesaian;  pemecahan  (masalah  dan  sebagainya);  jalan  keluar.  Solusi  adalah cara  atau  jalan  yang  digunakan  untuk  memecahkan  atau  menyelesaikan  masalah tanpa  adanya  tekanan.  Maksud  tanpa  adanya  tekanan  adalah  adanya  objektivitas dalam  menentukan  pemecahan  masalah  dimana  orang  yang  mencari  solusitidak memaksakan  pendapat  pribadinya  dan  berpedoman  pada  kaidah  dan  aturanyang ada.  Jika  tidak  demikian  maka  solusi  yang  didapat  akan  subjektif  sehingga dikhawatirkan bukan merupakan solusi terbaik. Menurut Munif Chatib mengatakan pengertian solusi adalah jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah.
Kehidupan  manusia tidak  lepas dari  masalah,  mulai dari  masalah pribadi,
keluarga,  sampai  masalah  negara.  Walaupun  demikian  masalah  tetap  harus disyukuri karena dengan adanya masalah manusia dituntut untuk terus berpikir dan mengerahkan  seluruh  kemampuan  untuk  memecahkan  masalah  sehingga  timbul ilmu,  teori,  atau  penemuanbaru.  Bahkan  sebuah  penelitian  selalui  didahului  oleh latar  belakang  maslah,  yaitu  permasalahan  apa  yang  menyebabkan  sebuah penelitian  dilakukan.  Hasil  akhir  yang  ingin  dicapai  dari  masalah  yang  timbul adalah solusi dan jalan keluar.
Pada  umumnya  UUPA  sudah  dijalankan  walaupun  memang  masih  ada aturan-aturan  yang  belum  dilaksanakan.  Banyak  hal  yang  menyebabkan terhambatnya  implementasi  UUPA  seperti  tidak  sinkron  antara  DPRA  dengan eksekutif  yang  ada  di  Aceh.  Banyak  persoalan  yang  menyebabkan  tidak terimplementasinya  UUPA,  karena  UUPA  itu  banyak  turunan  dan  memerlukan perhatian khusus dari pemerintah agar semua turunan dari UUPA dapat terealisasi sepenuhnya. (Asran Jalal, 2018, 2019; Husain & Sp B, 2011)

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian dan temuan serta analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cukup banyak tantangan terhadap peren pemerintah aceh
Volume 8 Nomor 2, 2021
Page 346
seluruh  terkait  klausul  Undang-Undang  Pemerintah  Aceh  (UUPA).Tantangan bukan hanya muncul dari eksternal seperti dari Pemerintah Pusat yang paranoid dan mencurigakan niat baik rakyat Aceh terutama yang duduk di parlemen, tetapi yang cukup  banyak  terbuang  energi  adalah  tantangan  internal.  Tantangan  internal meliputi muncul fraksi dari mantan kombatan sendiri yang tidak seiya sekata pada masa konflik dulu (Di laot ka sapeu pakat, troeh u darat laen keunira) dan sumber daya manusia atau elit yang duduk baik di level eksekutif maupun legislatif patut dipertanyakan. Kemampuan diplomasi atau lobi dari Pemerintah Aceh juga menjadi kendala  yang  menyebabkan  butir-butir  UUPA  sulit  dilaksanakan  sebagaimana mestinya, yakni penerapan ke seluruh pasal yang berjumlah 273 pasal.

## DAFTAR PUSTAKA
AL HUDA, M. (2016). Penerapan Otonomi Khusus Di Daerah Aceh Dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Universitas Islam Indonesia.
Asran Jalal, A. J. (2018). Demokratisasi di Indonesia. Makalah .
Asran Jalal, A. J. (2019). Politik Desentralisasi di Indonesia: Pertarungan Kepentingan dalam Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh . Penerbit Penjuru Ilmu. Gustina, H. (n.d.). Hambatan World Bank Dalam Rekonstruksi Aceh Pasca Mou Helsinki Tahun 2005-2009 . FISIP UIN Jakarta. Hadi, S. (2007). Disintegrasi pasca Orde Baru: negara, konflik lokal, dan dinamika internasional . Yayasan Obor Indonesia. Husain, F. W., & Sp B, K. B. D. (2011). Keeping the trust for peace: kisah dan kiat menumbuhkembangkan damai di Aceh . PT. Rayyana Komunikasindo. Januar, E., & Marziah, A. (2019). Tantangan Pemerintah Aceh Dalam Mengedepankan Undang-Undang Pemerintah Aceh (Uupa). Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science , 4 (2), 195–212. Jayanti, K. (2013). Konflik vertikal antara gerakan Aceh merdeka di Aceh dengan pemerintah pusat di Jakarta tahun 1976-2005. Buletin Al-Turas , 19 (1), 49– 70.
Junaedi, I. W. R., SE, M. A., Waruwu, D., Ichsan, S. S., Damayana, I. W., & Th, S. (n.d.). Meugoe (Mengembalikan Kemandirian dan Kejayaan Ekonomi Aceh) . Penerbit CV. SARNU UNTUNG. Ketua, W., & Inosentius Samsul, S. H. (n.d.). Susunan Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh . Maeswara, G. (2009). Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono . Penerbit Narasi.
Marziah, A. (2019). Hambatan Pemerintah Aceh dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) . UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook . sage.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook .
Murziqin, R. (2016). Aceh Paska MoU Helsinki. Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science , 1 (2), 1–11.
Volume 8 Nomor 2, 2021
Santoso, B., Umar, H., & Mado, A. (2019). Catatan Tentang Aceh Pasca Perjanjian Helsinki Dalam Konteks Negara Bangsa. Ilmu Dan Budaya , 41 (61).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (2006).