ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
PARADIGMA SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
Sugito Muzaqi 1 , Luluk Muasomah 2
1. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Narotama Surabaya 2.  Dosen Fakultas Tarbiyah  Institut Agama Islam Ngawi
Email : sugito.muzaqi@narotama.ac.id luluksuwardi@gmail.com

## Abstrak
Paradigma adalah suatu citra fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu. Oleh karenanya paradigma pendidikan menjadi kunci utama yang akan mengarahkan perilaku ilmiah  untuk  menyelidiki,  dan  menemukan  solusi  pemecahan  masalah  di  dalamnya. Paradigma  pendidikan  islam  merupakan  suatu  pokok  permasalahan  ilmu  yang menggariskan  berbagai  macam  pernyataan,  kaidah  pertanyaan  dan  penafsiran  yang diperoleh  dari  jawaban  yang  sudah  dipelajarinya.  Paradigma  pendidikan  Islam  di Indonesia  dibagi  menjadi  tiga  bagian  pokok  yaitu:  1)    pendidikan  Islam  menjadi intelektual  komitmen  yang  menjadi  suatu  citra  fundamental  dari  pokok  permasalahan suatu  ilmu;  2)    pendidikan  Islam  seharusnya  dikembangkan  dari  pemikiran  pendidikan Islam  yang  ditelorkan  para  ‘ulama,  pemikir  (intelegensia)  dan  filosof  Muslim;  3) Integrasi antara ilmu dan agama memungkinkan bagi kita menemukan sebuah paradigma milik kita sendiri “Pendidikan (Agama) Islam”. Kata kunci: paradigma, sistem, pendidikan Islam

## A. PENDAHULUAN
Paradigma  adalah  suatu  citra  fundamental  dari  pokok  permasalahan  dari  suatu ilmu.  Pola  pemikiran    menggariskan  apa  yang  seharusnya  dipelajari,  pernyataan- pernyataan  apa  yang  seharusnya  dikemukakan, bagaimana  seharusnya  suatu pertanyaan dikemukakan,  dan  kaidah-kaidah  apa  yang  seharusnya  diikuti  dalam  menafsirkan jawaban  yang  diperoleh 1 .  Sedangkan  menurut  Robert  Friedrichs  paradigm  adalah  suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject  matter) yang  mestinya  dipelajari. 2 Pada  perkembangan  selanjutnya  istilah paradigm  menjadi  dikenal  setelah  Thomas  Kuhn  memperkenalkan  paradigm  sebagai kerangka  keyakinan  (komitment  intelek)  yang  terbatas  pada  kegiatan  keilmuan.  Dalam bukunya Structure  of  Scientific  Revolution .  Kuhn  menekankan  sifat  revolusioner  dari kemajuan  ilmiah.  Revolusi  keilmuan  dilakukan  dengan  membuang  suatu  struktur  teori lama dan menggantikannya dengan yang baru.
Model  perubahan  keilmuan  yang  dikemukakan  Kuhn  diawali  oleh  dominasi paradigma tertentu sehingga terjadilah akumulasi ilmu pengetahuan. Tahapan ini disebut normal  science ,  pada  masa  ini  aktivitas  pemecahan  masalah  berjalan  dengan  lancer
1 John JOL Ihalauw, Bangunan Teori Salatiga (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 1985), hlm 19.
2 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Penyadur Alimandan(Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 30-40.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
dibimbing oleh aturan-aturan paradigma tertentu. Ilmuwan pada masa normal science tak perlu  bersifatkritis  karena  pekerjaan  tidak  membutuhkan  tantangan  baru.  Tahapan selanjutnya  adalah  anomali,  pada  saat  terjadi  penyimpangan-penyimpangan  substansial yang  terjadi  di  lapangan  yang  secara  empiris  tidak  disinari  oleh  kebenaran  paradigma ilmiah  yang  sedang  berlaku.  Apabila  kebenaran  paradigma  ilmu  sulit  dipertahankan terjadilah  krisis  keilmuan  yang  harus  segera  diikuti  oleh  revolusi  keilmuan.  Pada  saat itulah paradigma  lama  ditinggalkan  untuk diganti  oleh paradigma baru.  Ciri  utama dari paradigma  Kuhn adalah mengajak  para  ilmuwan untuk saling terbuka dalam sifat open- ended , yaitu bersedia menadah ilmu pengetahuan baru 3
Apabila  Thomas  Kuhn  memiliki  jenis paradigma  yang  sangat  luar  biasa dengan andaian-andaian  baru  yang  dramatis,  sedangkan  Masterman  memberi  dasar  pemikiran tentang  paradigma  yang  memiliki  sifat  universalisme,  komunalisme,  dan  memasang jarak/keterlibatan  emosional.  Menurut  Masterman  paradigma  menggariskan  apa  yang dipelajari  oleh  komunitas  keilmuan  tertentu.  Di  sini  paradigma  akan  mengarahkan perilaku ilmiah untuk menyelidiki guna mendapatkan  apa yang hendak diminati dengan eksplisit.
Selanjutnya,  Masterman  membagi  paradigma  menjadi  3  (tiga), Metaphysical Paradigm yaitu  menunjuk  pada  paradigma  yang  eksplisit,  minat  ilmuwan, dan  kegiatan keilmuan. Sociological  Paradigm yaitu  kebiasaan  nyata,  norma,  hukum  yang  telah diterima  masyarakat  umum.  Dan Construct  Paradigm yaitu  dasar  disiplin  ilmu  tertentu yang mencakup pokok persoalan dan apa yang seharusnya dipelajari. 4
Berbeda  lagi  apa  yang  disampaikan  oleh  Sir  Karl  R.  Popper,  menurutnya  pada bagian  perkembangan  ilmu pengetahuan posisinya  sebagai  produk  berpikir.  Sir  Karl  R. Popper  melontarkan  sebuah  teori  tentang  Falsifikasionisme,  yatu  baginya  kaum  skeptis mungkin  benar  bahwa  tidak  ada  ilmu  pengetahuan  yang  benar.  Teori  keilmuan  dapat berkembang  melalui  uji  keras  dengan  bentuk  eksperimen  dan  observasi.  Apabila  salah (refutability) maka  akan  diganti  oleh  teori  yang  lebih  baik,  namun  apabila  benar  maka teori tersebut telah dikuatkan (Corroboration) .
Selain paradigma tersebut di atas, paradigma keilmuan Thomas Kuhn, paradigma falsifikasionisme  Sir  Karl  R.  Popper,  juga  terdapat  paradigma  kuantitatif  dan  kualitatif yang senantiasa menjadi perdebatan hingga hari ini. Seperti apa pun bentuk metode yang digunakan sebenarnya sangat bergantung pada problematik yang dihadapi. Bila problem mengehendaki  jawaban  kualitatif,  maka  metode  yang  digunakan  harus  kualitatif. Demikian  pula,  bila  problematik  itu  bersifat  kuantitatif,  maka  yang  digunakan  harus metode kuantitatif. Contoh, problematika yang melingkari pendidikan Islam di Indonesia sangat  memungkinkan  untuk  diselesaikan  melalui  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif. Oleh  karenanya  paradigma  pendidikan  menjadi  kunci  utama  yang  akan  mengarahkan
3 Agus Salim. Bangunan Teori Metodologi Penelitian untuk Bidang Sosial, Psikologi dan Pendidikan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 21-22
4 John JOL Ihalauw, Bangunan Teori, 19-22.George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan, 30-40.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
perilaku  ilmiah  untuk  menyelidiki,  dan  menemukan  solusi  pemecahan  masalah  di dalamnya.

## B. PEMBAHASAN
Kemunduran drastis  telah  menimpa  kaum  muslimin,  ini  merupakan  asumsi  para cendikiawan  muslim  yang  tidak  diragukan  lagi  sumber  kegagalan  mereka  adalah kurangnya  memahami  metode  intelektual 5 dalam  sebuah  sistem  pendidikan.  Hal  ini berdampak pada kaum muslimin sebagaimana yang dialaminya saat ini. Kaum muslimin menjadi  terbelakang  peradabannya,  terbelakang  pengetahuan  teknologinya,  terbelakang ekonominya,  menjadi  sasaran  empuk  musuhnya,  dipecah  belah,  adu  domba  sehingga mudah  didekte  dan  diperintah  orang  lain.  Karna  kegagalan  inilah  kaum  muslimin berusaha mengadopsi metode dan sistem pendidikan yang lain yang dikehendaki islam.
Pendidikan  merupakan  suatu  perbuatan,  tindakan  dan  praktek,  namun  pendidikan  tidak dapat diartikan sebagai satu hal yang mudah, sederhana dan tidak memerlukan pemikiran. Karna  istilah  pendidikan  sebagai  praktek  mengandung  implikasi  pemahaman  akan  arah dan tujuannya.
Proses pendidikan bukan hanya sekedar lahiriah dan suatu prilaku kosong. Tetapi diarahkan  pada  pencapaian  maksud,  arah,  dan  tujuan  masa  yang  akan  datang.  Sikap, prilaku  dan  kemampuan  pengetahuan  yang  diharapkan  menjadi  pegangan  hidup  untuk melaksanakan tanggungjawab dan dapat menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana tujuan utama  dalam  pendidikan.  Menurut  Muhammad  Iqbal  proses  pendidikan  bukan  hanya belajar  mengajar  belaka  untuk  mentranformasikan  pengetahuan  dan  berlangsung  secara sederhana  dan  mekanistik.  Melainkan,  pendidikan  adalah  keseluruhan  yang mempengaruhi kehidupan perseorangan  maupun kelompok  masyarakat  yang seharusnya menjaminkelangsungan  kehidupan  berbudaya  dan  kehidupan  bersam  memantapkan pembinaan  secara  intelegen  dan  kreatif.  Menurut  Henry  Giroux  membagi  paradigm pendidikan dalam 3 Aliran : 1) Paradigma Konservatif : paradigm pendidikan yang lebih berorientasi  pada  pelestarian  dan  penerusan  pola  pola  kemampuan  sosial  serta  tradisi. Paradigma  ini  sangat  mengidealkan  masa  silam  ( past  oriented )  sebagai  patron  ideal dalam  pendidikan.  2)  Paradigma  Pendidikan  Liberal  :  paradigma  yang  berorientasi mengarahkan peserta  didik  pada  prilaku prilaku  personal  yang  efektif  dengan  mengejar prestasi  individual  sehingga  terjadi  persaingan  individual  yang  mengarah  pada  sikap
5 Untuk  menghindari  kerancuan,  terlebih  dahulu  adalah  sangat  penting  untuk  memahami  pengertian metode intelektual dalam  kontek  ini.  Secara  harfiahnya,  metode-metodologi  diartikan  sebagai  cara/tatacara/kaedah  yang akan digunakan dalam memahami atau menerapkan sesuatu pemikiran, yang dalam bahasa Arabnya sinonim dengan manhaj yang  biasanya  diartikan  sebagai  thariqon  wadhihan-Sabilan,  jalan  (cara)  yang  terang-benderang  atau kaedah.  Intelektual,  dari  bahasa  Inggris  (Intellectual)  adalah  segala  bentuk  yang  berkaitan  dengan  kecendikiaan, pemikiran  dan  sejenisnya,  dalam  hal  ini  yang  dimaksudkan adalah  pengertian  Intelektual  sebagai  kata  sifat, bukan sebagai  kata  benda  yang  menujuk  pada  orang/cendikiawan.  Maka  yang  dimaksud  dengan metode-metodologi intelektual di  sini  adalah  tata  cara/kaedah  yang  digunakan  dalam  memahami  dan  menerapkan  sesuatu  bentuk pemikiran, ajaran, nilai-nilai, amalan-amalan dan segala yang berkaitan dengan kecendikiaan.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
individualisme  dan  tidak  melihat  pendidikan  sebagai  proses  pengembangan  diri  secara kolektif.
Paradigma  ini  melahirkan  bentuk  aspek  manusia  secara  individulisme.  3) Paradigma Pendidikan kritis  : paradigma ini diorientasikan pada refleksi kritis terhadap system  dan  struktur  social  yang  menyebabkan  terjadinya  berbagai  ketimpangan. Paradigm ini mengarah pada kesadaran kritis, yaitu jenis kesadaran yang melihat realitas sebagai  kesatuan  yang  komplek  dan  saling  terkait  satu sama  lain.  Hal  ini  yang  menjadi berbeda adalah pola belajar mengajar antara pola pedagogy dengan pola andragogy.
Pardigma pendidikan Islam menjadi suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu  tentang  apa  yang  menjadi  pokok  persoalan (subject  matter) yang  mestinya dipelajari.    Selain  sebagai  kerangka  keyakinan  (komitment  intelek)  yang  terbatas  pada kegiatan  keilmuan,  paradigma  pendidikan  Islam  diharapkan  juga  mampu berperan  aktif menekankan  perubahan  secara  menyeluruh  dan  mendasar  dari  kemajuan  ilmiah  dan membuang struktur teori lama dan menggantikannya dengan yang baru
Pendidikan  Islam  memiliki  peran  sentral  dalam  rangka  mencurahkan  kontribusi pembangunan  dan  perwujudan  masyarakat  yang  didasarkan  pada  paradigma-paradigma baru  yang  yang  senantiasa  bertujuan  menjaga  kemuliaan  manusia  dalam  menggunakan akal  fikirannya,  mengasah  intelektualitasnya,  menambah  wawasan  dan  pengalamannya dalam  rangka  proses  penghambaan  dan  fungsi  sebagai  pemimpin  di  muka  bumi  serta proses syiar islam dan tafaqquh fi al-Din .
Berkaitan menjaga kemuliaan manusia dalam menggunakan akal fikirannya maka negara  harus  menjamin  pemenuhan  hak-hak  hidup  mereka  untuk  sejahtera  dan memperoleh  pendidikan  yang  layak  sebagai  modal  membangun  negeri  ini.  Undang- Undang  Dasar  (UUD)  1945  khususnya  pada  Pembukaan  alenia  IV,  menyatakan  bahwa bahwa  visi  pembangunan  nasional  Negara  Republik  Indonesia  adalah:  (1)  Memajukan kesejahteraan umum, (2) Mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan secara teknis, misi pembangunan nasional terangkum dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:
Pasal 28 C (Perubahan II UUD 1945, tahun 2000); bahwa :
a. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
b. Pasal 31 (Perubahan IV UUD 1945, Tahun 2002); bahwa: 1)  Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
2)  Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib membiayai
3)  Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional  yang  meningkatkan  keimanan dan  ketaqwaan  serta  akhlak  mulia  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
4)  Negara  menprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  dua  puluh persen  (20  %)  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  serta  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan pendidikan nasional.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
5)  Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menjunjung tinggi  nilai-nilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan  peradaban kesejahteraan umat manusia.
Pendidikan  memiliki  keterkaitan erat  dengan globalisasi.  Untuk    menuju era globalisasi  Indonesia  harus  melakukan  reformasi  dalam  proses  pendidikan  yaitu dengan  tekanan  menciptakan  sistem  pendidikan  yang  lebih  kompreshensif  dan fleksibel, sehingga para lulusan berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global. Oleh karena  itu pendidikan harus di  rancang sedemikian rupa  sehingga dapat mengembangkan  potensi  yang  dimiliki  secara  alami  dan  kreatif  dalam  suasana kebebasan,  kebersamaan,  dan  tanggungjawab.  Selain  itu  pendidikan  harus  dapat menghasilkan lulusan yang bisa memahami masyarakatnya dengan segala yang dapat mendukung  mencapai  sukses  ataupun  penghalang  yang  menyebabkan  kegagalan didalam  kehidupan bermasyarakat.  Salah  satu  alternative  yang  dapat  dilakukan  yaitu dengan pengelolaan pendidikan Indonesia yang berwawasan global.
Globalisasi dapat didefinisikan semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh  warga  dunia  menjadi  sebuah  kelompok  masyarakat  global.  Akan  tetapi kenyataanya globalisasi merupakan penyatuan semu, karena nilai nilai ekonomi, sosial dan  budaya  didominasi  nilai  nilai  yang  sebenarnya  asing  bagi  masyarakat  dunia. Kekuatan globalisasi menurut analisis para ahli pada umumnya bertumpu pada empat kekuatan  global  yaitu  :  a)  kemajuan  Iptek  terutama  dalam  bidang  informasi  dan inovasi  baru  di  dalam  teknologi  yang  mempermudah  kehidupan  manusia.  b) perdagangan  bebas  yang  ditunjang  oleh  kemajuan  iptek.  c)  kerjasama  regional  dan international  yang  telah  menyatukan  kehidupan  bersama  dari  bangsa  bangsa  tanpa mengenal  batas  Negara.  d)  meningkatkan  kesadaran  terhadap  hak  hak  asasi  manusia serta  kewajiban  manusia  di  dalam  kehidupan  bersama  dan  sejalan  dengan  semakin meningkatkan kesadaran bersama dalam alam demokrasi.
Kemajuan  Iptek  yang  disertai  dengan  semakin  kencangnya  arus  globalisasi dunia  membawa  dampak  tersendiri  bagi  dunia  pendidikan,  sebagai  contoh  berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah hingga Perguruan Tinggi baik negeri maupun  swasta  membuka  program  kelas  international.  Hal  ini  menjawab  kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat, inilah yang dimaksud dengan globalisasi pendidikan.
Dampak positif gobalisasi pendidikan adalah diantaranya : a) semakin mudah mengakses  informasi.  b).  Globalisasi  dalam  pendidikan  akan  menciptakan  manusia yang professional dan berstandard international dalam pendidikan. c) globalisasi akan membawa  dunia  pendidikan  Indonesia  bisa  bersaing  dengan  Negara  Negara  lain.  d). Globalisasi  menciptakan  tenaga  kerja  yang  berkualitas  dan  mampu  bersaing.  e). adanya  perubahan  struktur  dan  sistem  pendidikan  yang  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  karena  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dalam pendidikan  akan pesat.
Dampak  negativ  globalisasi  pendidikan  diantaranya  :  a)  dunia  pendidikan Indonesia  bisa  dikuasai  oleh  para  pemilik  modal.  b)  dunia  pendidikan  akan  sangat tergantung  pada  teknologi  yang  berdampak  muncul  tradisi  instant.  c)  globalisasi
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
melahirkan  suatu  golongan  golongan  didalam  dunia  pendidikan.  d)  semakin terkikisnya  kebudayaan  akibat  masuknya  budaya  dari  luar.  e)  globalisasi mengakibatkan melonggarkan kekuatan control pendidikan oleh negara.
Dalam  menghadapi  arus  globalisasi  tanpa  adanya  persiapan  yang  kuat  maka globalisasi   akan  menjadi  sesuatu yang menakutkan dan  akan  berubah  menjadi suatu yang  negative.  Cara  untuk  mempersiapkan  diri  dalam  menhadapi  globalisasi  adalah denga  cara  meningkatkan  kesadaran  dan  memperluas  wawasan.  Cara  untuk meningkatkan kesadaran dan memperluas wawasan dapat dilakukan dengan cara palng efektife adalah melalui pendidikan.
Pendidikan Yang Memiliki Wawasan Globalisasi
Pendidikan yang berwawasan global dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
a.       Perspektif Kurikuler
Berdasarkan  persperktif  kurikuler,  pendidikan  berwawasan  global  merupakan suatu proses pendidikan  yang bertujuan untuk  mempersiapkan  tenaga  terdidik kelas  menengah  dan  professional  dengan  meningkatkan  kemampuan  individu dalam  memahami  masyarakatnya  dalam  kaitannya  dengan  kehidupan masyarakat dunia, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1)      Mempelajari budaya, sosial, politik dan ekonomi bangsa lain dengan titik berat memahami adanya saling ketergantungan
2)      Mempelajari  berbagai  cabang  ilmu  pengetahuan  untuk  dipergunakan sesuai dengan kebutuhan lingkungan setempat, dan
3)      Mengembangkan  berbagai  kemungkinan  berbagai  kemampuan  dan keterampilan untuk bekerjasama guna mewujudkan kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik.
Berdasarkan  perspektif  kurikuler,  pengembangan  pendidikan  berwawasan global memiliki implikasi ke arah perombakan kurikulum pendidikan. Mata pelajaran dan mata kuliah yang dikembangkan tidak lagi bersifat monopolitik melainkan lebih banyak  yang  bersifat  integrative.  Dalam  arti,  mata  kuliah  lebih  ditekankan  pada kajian yang bersifat multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner.
b.      Perspektif Reformasi
Berdasarkan  perspektif  reformasi pendidikan  berwawasan  global  merupakan suatu  proses  pendidikan  yang  dirancang  untuk  mempersediakan  anak  didik dengan  kemampuan  dasar  intelektual  dan  tanggung  jawab  guna  memasuki kehidupan yang bersifat kompetitif dan dengan derajat saling menggantungkan antar  bangsa  yang  sangat  tinggi.  Pendidikan  harus  mengkhaitkan  proses pendidikan yang berlangsung di sekolah dengan nilai-nilai yang selalu berubah di masyarakat global. Dengan demikian, sekolah harus memiliki orientasi nilai, di  mana  masyarakat  tersebut  harus  selalu  dikaji  dalam  kaitannya  dengan masyarakat dunia.
Implikasi dari pendidikan berwawasan global menurut perfektif reformasi tidak hanya  bersifat  perombakan  kurikulum,  tetapi  juga  merombak  sistem,  struktur dan  proses  pendidikan.  Pendidikan  dengan  kebijakan  dasar  sebagai  kebijakan sosial  tidak  lagi  cocok  bagi  pendidikan  berwawasan  global.  Pendidikan
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
berwawasan  global  harus  merupakan  kombinasi  antara  kebijakan  yang mendasarkan  pada  mekanisme  pasar.  Maka  dari  itu,  sistem  dan  struktur pendidikan  harus  bersifat  terbuka,  sebagaimana  layaknya  kegiatan  yang memiliki fungsi ekonomis.
Kebijakan  pendidikan  yang  berada  di  antara  kebijakan  sosial  dan  mekanisme pasar,  memiliki  arti  bahwa  pendidikan  tidak  semata-mata  di  tata  dan  diatur dengan menggunakan perangkat aturan sebagaimana yang berlaku sekarang ini, serba  seragam,  rinci  dan  instruktif.  Tetapi  pendidikan  juga  di  atur  layaknya suatu Mall, adanya kebebasan pemilik toko untuk menentukan barang apa yang akan  dijual,  bagaimana  akan  dijual  dan  dengan  harga  berapa  barang  akan dijual. Pemerintah tidak perlu mengatur segala sesuatu dengan rinci.
Tantangan  globalisasi  dan  modernitas  secara  menyeluruh  yang  di  hadapi  umat Muslim  di  seluruh  belahan  dunia  termasuk  masyarakat  Muslim  Indonesia  adalah  lebih rumit,  lebih  besar  daripada  keadaan  yang  dihadapi  umat  di  masa  klasik  dan  zaman pertengahan.  Khususnya dalam lapangan ekonomi,  politik, komunikasi, dan pendidikan. Masyarakat  modern  telah  mengembangkan  pemikiran,  pranata-pranata,  dan  struktur- struktur  yang  tak  tertandingi  kerumitan  dan  kecanggihannya.  Dunia  Islam  mengalami perubahan  yang  cepat dan  mendasar.  Umat  Islam  sudah  terpecah-pecah  menjadi  sekian banyak negara-bangsa, penduduk Muslim menjadi mayoritas atau minoritas, dan berbagai tradisi kenegaraan, budaya, serta keagamaan pun berubah. Namun di sisi lain, persatuan Islam  justru  semakin  intensif,  karena  adanya  sarana  komunikasi  dan  transportasi  yang semakin  canggih.  Di  pihak  lain,  perkembangan  dunia  Islam  semakin  tidak  dapat dilepaskan  dari  dunia  secara  keseluruhan.  Di  sinilah  dibutuhkan  sebuah  perubahan paradigma  (paradigm  shift)  dari  pendidikan  untuk  menghadapi  prolematik  dunia  global dan menata kembali kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim.
Jelaslah kiranya dibutuhkan sebuah paradigma dan selanjutnya dikembangkan ke dalam aliran-aliran pendidikan Islam serta dibumikan ke dalam relung-relung kehidupan masyarakat  Indonesia.  Paradigma  pendidikan  yang  dibutuhkan  harus  menjadi  pelopor “dialog  vertikal”,  membumikan  nilai-nilai  ajaran  dan  nilai-nilai  Ilahi  ke  dalam  “zona vertical”. Diantara produk hukum untuk mengakomodir  hubungan horizontal  khususnya di  bidang  pendidikan  di  Indonesia  dengan  ditelorkannya  Undang-undang  SISDIKNAS Nomor  II  Tahun  1989  dan  Nomor  20  Tahun  2003.  Keputusan  Mendiknas  adalah penjabaran dari empat pilar pendidikan yang dicanangkan UNESCO, yaitu: “learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together” . Keempat pilar ini dapat dipahami  secara  taksonomi,  yaitu  klasifikasi  hubungan  komponen-komponen  secara hirarkhis. Misalnya, mata kuliah Paradigma dan Aliran Pendidikan Islam, mata kuliah ini mengandungdimensi “learning to know” (menguasai teori-teori tentang cara memahami paradigma  dan  aliran  pendidikan  Islam  dengan  benar), “learning  to  do” (kemampuan menerapkan teori yang terdapat di dalam paradigma dan aliran pendidikan Islam dengan baik), “learning  to  be” (menjadi  peneliti  yang  professional  khususnya  di  bidang paradigma  dan  aliran  pendidikan  Islam), “learning  to  live  together” (peneliti  yang bertanggungjawab dalam pengembangan pemikiran, teori, atau kebijakan paradigma dan aliran pendidikan Islam).
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
Untuk  mewujudkan  pendidikan  Islam  seperti  yang  dikemukakan,  diperlukan sebuah reformasi total dalam sistem pendidikan kaum Muslimin dewasa ini. Karena pada saat  ini  sistem  pendidikan  sekuler  ataupun  tradisional  Islam  sangat  dominan  dan cendrung  ingin  mempertahankan  posisinya  masing-masing.  Kegagalan  penggabungan keduanya  telah  menimbulkan  rasa  curiga  kedua  belah  fihak  yang  berbeda  ini.  Itulah sebabnya  sistem  pendidikan  Islam  masa  depan  harus  sepenuhnya  mengacu  pada  sistem pendidikan  Rasulullah  yang  berlandaskan  wahyu  dan  menjadikannya  sebagi  amalan hidup  keseharian.  Namun  bagaimanapun,  kaum  Muslimin  wajib  memulai  langkah- langkah  strategis untuk  mengem-bangkan  sistem  pendidikan  Islam  masa  depan.  Karena kunci  kebangkitan  Islam  yang  dilaungkan  selama  ini  terdapat  pada  pendidikan.  Selama sistem  pendidikan  generasi  Islam  tidak  dikembangkan  sebagaimana  yang  dikehendaki Allah  dan  rasul-Nya  maka  kebangkitan  tetap  akan  menjagi  angan-angan  dan  slogan kosong belaka.Langkah  strategis  ini  harus  dimulai  dengan  membangun  lembaga pendidikan  yang  menerapkan  secara  total  kurikulum  pendidikan  Islam  agar  menjadi alternatif  kepada  pendidikan  yang  ada  dan  sedang  dikembangkan  kaum  Muslimin  saat ini.  Dengan  berjalannya  waktu,  Insya  Allah  berkat  ketekunan  dan  keyakinan  para pengelola  pendidikan  serta  berkat  bantuan  Allah  Yang  Maha  Pengasih  lagi  Maha Pemurah, di  masa depan  sistem  pendidikan  ini  akan  menjadi  alternatif,  khususnya  bagi mereka yang senantiasa ingin menuju kebenaran sejati.
Bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki paradigma tersendiri yang p erkembang menjadi  aliran-aliran  pemikiran,  terideologikan  ke  dalam  sistem  pendidikan  nasional yaitu  ideologi  pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila.  Pembangunan  di  bidang pendidikan  didasarkan  atas  ideologi  Pancasila  sesuai  dengan  ketetapan  Majelis Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (MPR-RI)  No.  IV/MPR  tentang  Garis-Garis Besar  Haluan  Negara  (GBHN),  dikemukakan  bahwa: “Pendidikan  pada  hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan di luar  sekolah  serta  berlangsung  seumur  hidup.  Oleh  karenanya,  agar  pendidikan  dapat dimiliki  oleh  seluruh  rakyat  sesuai  dengan  kemampuan  masing-masing  individu,  maka pendidikan  tersebut  merupakan  tanggung  jawab  keluarga,  masyarakat  dan pemerintah” 6 . Dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab I Ketentuan Umum Pasal  1  Butir  1-3  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  juga  dijelaskan  tentang  dasar idiologi  Pancasila  dan  UUD  1945: “(1)  Pendidikan  adalah  usaha  sadar  untuk menyiapkan  peserta  didik  melalui  kegiatan  bimbingan,  pengajaran,  dan/atau  latihan bagi  peranannya  di  masa  yang  akan  datang;    (2),  Pendidikan  nasional  adalah pendidikan  yang  berakar  pada  kebudayaan  bangsa  Indonesia  dan  yang  berdasarkan pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945;      dan  (3)  3.    Sistem  pendidikan nasional  adalah  satu  keseluruhan  yang  terpadu  dari  semuasatuan  dan  kegiatan
6 Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  :  IV/MPR/1973  Tentang  Garis-Garis Besar Haluan Negara, 28. Ketetapan ini juga dikutip oleh Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 64.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional 7
Selanjutnya  dikuatkan  dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 1-3: “(1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  (2) Pendidikan nasional  adalah  pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama, kebudayaan  nasional  Indonesia  dan  tanggap  terhadap  tuntutan  perubahan  zaman.  (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional” 8
Hal ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus membawa peserta didik agar menjadi  manusia  yang  berpancasila.  Dengan  kata  lain,  landasan  dan  arah  yang  ingin diwujudkan  oleh  pendidikan  di  Indonesia  adalah  sesuai  dengan  kandungan  falsafah Pancasila  itu  sendiri.  Pancasila  sebagai  dasar  falsafah (worldview) Negara  Republik Indonesia  mempunyai  perumusan  (sesuai  dengan  ketentuan  resmi  yuridis  formal)  yang tercantum  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  pada  alenia  ke  IV  bagian terakhir  yang  isinya  adalah: “Ketuhanan  yang  maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan  perwakilan  serta  mewujudkan  suatu  Keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia 9
Kelima  sila  tersebut  merupakan  satu  rangkaian  yang  tidak  bisa  terpisahkan  satu dengan yang lainnya.  Hal ini menunjukkan bahwa filsafat sangat mempengaruhi konsep pendidikan  yang  meliputi dari  tujuan  pendidikan,  kurikulum,  metode,  peranan pendidik dan peserta didik. Selain itu, Undang-undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 telah menjelaskan kepada kita bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Reepublik  Indonesia  tahun  1945  yang berakar  pada  nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional  Indonesia  dan  tanggap  terhadap tuntunan perubahan zaman.
Jika  merujuk  pada  ideologi  pendidikan,  baik  konservatif  maupun  liberalisme maka  aliran  pemikiran  pendidikan  di  Indonesia  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  aliran liberalisme.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  sistem  sekuler,  materialistik  dan kapitalistik  sebagaimana  pernyataan  Ainurrafiq  Dawam 10 .  Menurut  Dawam,  pendidikan Indonesia  saat  ini  merupakan  hasil  kebijakan  politik  pemerintah  Indonesia  selama  ini. Produk yang dihasilkan sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
7 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 1989  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional, 1.
8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 1-2.
9 Ibid., 65
10 Ainurrafiq  Dawam,  “Pendidikan  Islam  Indonesia  Kini”  dalam  Makalah  Seminar  Nasional  Pendidikan  di  UIN Yogyakarta, tanggal 12 April 2006.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
Secara  teoritis  idiologi  materialisme,  kapitalisme  dan  sekularisme  memang  tidaklah tampak,  namun  secara  praktis  merupakan  realitas  yang  tidak  dapat  dibantah  lagi. Materialisasi  atau  proses  menjadikan  semua  bernilai  materi  telah  merusak  segala  sendi sistem  pendidikan  di  Indonesia,  termasuk  pendidikan  Islam.  Tujuan  pendidikan  telah terfokus ke hal-hal yang bersifat materi 11
Ketika  pendidikan  Islam  menjadi  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional,  maka secara  tidak  langsung dampak  sekularisasi  ikut  merambah pendidikan  Islam  itu sendiri. Peran agama “Islam” untuk turut serta mengatur kehidupan publik  termasuk pendidikan pada akhirnya hanya dijadikan pelengkap penderita. Tesis ini dibenarkan oleh Briyan S. Turner  sebagaimana  dikutip  oleh  M.  Sain  Hanafy  mengatakan  bahwa  pengawasan sekuler  materialistik  terhadap  pendidikan  agama  bukan  ditujukan  untuk  menghilangkan Islam,  melainkan  untuk  menghilangkan  hubungan  agama  dan  pendidikan  agama  dari nilai-nilai  lembaga  pendidikan  tradisional. 12 Sebagai  contoh  dari  sekularisasi  misalnya terdapat  dalam  Undang-undang  SISDIKNAS  Nomor  20  Tahun  2003  itu  sendiri khususnya  Bab  VI  tentang  jalur,  jenjang  dan  jenis  pendidikan  bagian  ke  satu  (umum) pasal  15: “Jenis  pendidikan  mencakup  pendidikan  umum,  kejuruan,  akademik,  profesi, advokasi,  keagamaan  dan  khusus” 13 . Pada  pasal  ini  tampak  jelas  adanya  dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Sistem pendidikan dikotomis semacam  ini  terbukti  telah  gagal  melahirkan  manusia  yang  berkepribadian  luhur  dan saleh,  sekaligus  mampu  menjawab  tantangan  perkembangan  melalui  penguasaan  sains dan tehnologi di era globalisasi.
Persoalan  berikutnya  berkaitan  dengan  wilayah  dan  cakupan  apa  saja  yang  bisa disebut  pendidikan  (agama)  Islam,  dan  apa  saja  yang  bukan.  Masalah  ini  masih  harus dihadapkan pada pertanyaan  perbedaan dan persamaan fungsi dan  cakupan  “pendidikan (agama)  Islam”  dan  “dakwah”.  Fungsi  kedua  istilah  dan  praktek  keduanya,  seringkali mengalami  duplikasi  dan  tumpang  tindih.  Suatu  kegiatan  dakwah  bisa  saja  disebut pendidikan (agama)  Islam, atau sebaliknya. Hal ini menjadi persoalan ketika di lembaga pendidikan Islam seperti STAI (N), IAI (N), dan UIN terdapat dua bidang ilmu yang satu disebut  “Tarbiyah”  dan  yang  lain  “Dakwah”  yang  objeknya  berkaitan  dengan  praktik pendidikan.  Lebih  cerdas  lagi  jika  “Dakwah”  digunakan  bagi  bidang  pendidikan  luar sekolah  dan  andragogi  sedang  “Tarbiyah”  khusus  bagi  pendidikan  jalur  sekolah. 14 Masalah  tersebut  merupakan  problem  akademik  yang  perlu  dikritisi  dan  dipecahkan. Gagasan  integrasi  atauislamisasi  ilmu  belum  menjawab  persoalan  ketika  PAI  ikut terperangkap  ke  dalam  ide  sekularisasi  yang  memisahkan  antara  yang  sakral  (bidang studi agama) dan yang profan (bidang studi umum).
Dalam  pemikiran  dan  teori  kependidikan  pada  hakikatnya  adalah  berusaha mengembangkan  konsepsi  pendidikan  Islam  secara  menyeluruh  dengan  bertitik  totak
11 Ibid,.
12 Muhammad Sain Hanafy,  “Paradigma Baru Pendidikan Islam dalam Upaya Menjawab Tantangan Global” dalam Jurnal uin-alauddin.ac.id, 4.
13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 6.
14 Abdul Munir Mulkan, Kesalehan Multi Kultural (Jakarta: PSAP, 2005), 180.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X
Vol. 12. No.2, September 2018
Institut Agama Islam Ngawi dengan sejumlah pandangan dasar Islam mengenai kependidikan dan mengkombinasikannya  dengan  pemikiran  kependidikan  moderen  (Paradigma  dan  aliran pendidikan Barat). Diskursus tentang pemikiran dan teori kependidikan Islam mencakup pembahasan  antara  lain  :  (1)  hakikat  manusia  sebagai  makhluk  terdidik  yang  memiliki kaitan dengan alam raya, (2) makhluk-makhluk lain dan Tuhan, (3) asas-asas pendidikan Islam  dalam  berbagai  aspeknya,  (4)  filsafat  pendidikan  Islam,  (5)  pendidikan  dan paradigma  ilmu  dalam  Islam,  (6)  landasan  filosofis  pendidikan  Islam  dalam  kaitannya dengan  sistem  pendidikan nasional  Indonesia. Tema-tema  ini  jelas  penting dan  esensial dalam  upaya  membangun  kembali  paradigma  konseptual  kependidikan  Islam. 15 Paradigma ini bisa kita namakan kecenderungan paradigma normatif-idealistik.
Paradigma  pendidikan  Islam  seharusnya  dikembangkan  dari  pemikiran pendidikan Islam yang ditelorkan para ‘ulama, pemikir (intelegensia) dan filosof Muslim. Beberapa  contoh  pemikiran  Ibnu  Sina  (manusia  dan  pendidikan),  falsafah  Imam  al- Ghazali (konsep ilmu), dan lain-lain. Demikian pula Ali al-Jumbulati dan Abdul Fatuh al- Tuwanisi,  menyatakan  bahwa  keistimewaan  sistem  pendidikan  Islam  berdasarkan pendapat 4 orang pakar pendidikan Islam yaitu al-Qabisi, Ibnu Sina, al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun.  Keistimewaan  sistem  pendidikan  Islam  menurut  mereka  adalah:  1)  adanya korelasi antara bahan-bahan pelajaran dengan agama, 2) mewujudkan prinsip dan sistem desentralisasi  dalam  belajar,  3)  asas  persamaan  dalam  pengajaran  dan  demokratisasi dalam pendidikan Islam, 4) mengkaitkan ajaran agama dengan kehidupan agama, dan 5) asas kewajiban belajar 16 .
Namun  tidak  menutup  kemungkinan  tatkala  membahas  tentang  aspek-aspek filsafat  pendidikan,  psikologi  pendidikan,  maka  sumber  rujukannya  adalah  pemikiran Plato,  Aristoteles,  Freud,  Edwin  Ray  Guthrie,  atau  mazhab  semacam  “behaviorisme 17 ”, “humanisme 18 ”, dan  “konstruktivisme 19 ”. Menurut Azra, pengadopsian kita pada filsafat, pemikiran dan teori kependidikan Barat kadang kala terlalu berlebihan. Pengadopsian ini tidak  jarang  dilakukan  tanpa  kritisisme  yang  memadai,  sehingga  hampir  terjadi pengambilan  “mentah-mentah”  berbagai  konsepsi  dan  pemikiran  kependidikan  corak Barat  tersebut.  Masih  berkaitan  dengan  ini,  terdapat  kecenderungan  kuat,  bahwa
15 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), 91.
16 Ali al-Jumbulati dan Abdul Fatuh al-Tuwanisi, Perbandingan Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 233-237.
17 Pembelajaran behavioristik dimana belajar dipahami sebagai proses pembentukan perilaku siswa dengan cara pembiasaan (drill) dan reinforcement (penguatan) melalui rangkaian proses Stimulus-Respon (S-R). Aspek positif keberhasilan pembelajaran behavioristik ini adalah adanya perubahan tingkah laku dalam kehidupan sosialnya.
18 Proses  pendidikan  harus  dimulai  dan  ditunjukkan  untuk  kepentingan  memanusiakan  manusia  (proses humanisasi).Pengertian  belajar  dalam  bentuknya  yang  paling  ideal  daripada  pemahaman  tentang  proses  belajar sebagaimana  apa  adanya,  seperti  apa  yg  dikaji  oleh  teori-teori  belajar  lainnya.Tokoh-tokoh  aliran  pendidikan  ini antara  lain  Benjamin  S.  Bloom  (afektif-kognitif-psikomotori),  Kolb  (pengamatan  kreatif  &  reflektif),  Honey  dan Humford (kritis-spekulatif), serta Habermas (belajar teknis, praktis dan emansipatoris/perubahan kultur).
19 Tokoh  sentral  aliran  teori  pendidikan  ini  adalah  Piaget  yang  memandang  bahwa  pembelajaran  sebagai  proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata di lapangan. Siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan tersebut dibangun atas dasar realitas yg ada di dlm masyarakat.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
pemikiran Barat tentang konsepsi dan filsafat pendidikan diberi legitimasi dengan ayat al- Qur’an  dan  al-Hadits  tertentu.  Dengan  kata  lain,  titik  keberangkatan  adalah  dari pemikiran  pendidikan  Barat  –  yang  belum  tentu  konstektual  dan  relevan  dengan pemikiran pendidikan Islam; seharusnya berangkat dari pemikiran kependidikan Islam itu sendiri 20 .
Integrasi  antara  ilmu  dan  agama  memungkinkan  bagi  kita  menemukan  sebuah paradigma milik kita sendiri “Pendidikan (Agama) Islam”. “Paradigma Integrasi” selaras dengan  kenyataan  bahwa  “Ilmu  Pendidikan”  merupakan  ilmu  terapan  yang  sulit melindungi  diri  daripremis-premisnya  sendiri  yang  radikal.  Ilmu  Pendidikan  (Agama) Islam  sendiri  merupakan  penyatuan  dari  “Ilmu-Pendidikan-Agama-Islam”  yang berdasarkan pada Wahyu Tuhan (al-Qur’an) dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, asupan gizi berupa  ajaran bagi  ruhani  manusia  itu  sendiri  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yakni menjadi manusia yang sempurna (Insan al-Kamil) dalam menjalani kehidupan

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan serangkaian pemaparan tersebut di atas, kiranya dapat kita simpulkan pokok inti pembahasan: Paradigma Pendidikan Islam di Indonesia yakni sebagai berikut:
1. Paradigma pendidikan Islam menjadi intelektual komitmen yang menjadi suatu citra fundamental  dari  pokok  permasalahan  suatu  ilmu  dan  menggariskan  apa  yang seharusnya  dipelajari,  pernyataan-pernyataan  apa  yang  seharusnya  dikemukakan, bagaimana  seharusnya  suatu pertanyaan  dikemukakan,  dan  kaidah-kaidah  apa  yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh.
2. Paradigma  pendidikan  Islam  seharusnya  dikembangkan  dari  pemikiran  pendidikan Islam yang ditelorkan para ‘ulama, pemikir (intelegensia) dan filosof Muslim.
3. Integrasi  antara  ilmu  dan  agama  memungkinkan  bagi  kita  menemukan  sebuah paradigma  milik  kita  sendiri  “Pendidikan  (Agama)  Islam”.  “Paradigma  Integrasi” selaras  dengan  kenyataan  bahwa  “Ilmu  Pendidikan”  merupakan  ilmu  terapan  yang sulit  melindungi  diri  dari  premis-premisnya  sendiri  yang  radikal.  Ilmu  Pendidikan (Agama)  Islam  sendiri  merupakan  penyatuan  dari  “Ilmu-Pendidikan-Agama-Islam” yang  berdasarkan  pada  Wahyu  Tuhan  (al-Qur’an)  dan  Sunnah  Nabi  Muhammad SAW. Wallahu’alam bi al-Sawab.
20 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, 91 .
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi

## DAFTAR PUSTAKA
al-Tuwanisi,Ali  al-Jumbulati  dan  Abdul  Fatu. Perbandingan  Pendidikan  Islam .  Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
Azra,  Azyumardi. Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milenium  Baru. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000.
Bagir,  Zainal  Abidin.  “Bagaimana  Mengintegrasikan  Ilmu  dan  Agama?”,  dalam  Jarot Wahyudi,  dkk.  (editor), Integrasi  Ilmu  dan  Agama:  Interpretasi  dan  Aksi. Yogyakarta: MYIA-CRCS dan Suka Press, 2005.
Dawam,  Ainurrafiq.  “Pendidikan  Islam  Indonesia  Kini”  dalam  Makalah  Seminar Nasional Pendidikan di UIN Yogyakarta, tanggal 12 April 2006.
Hamalik,  Oemar. Dasar-Dasar  Pengembangan  Kurikulum. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2007.
Hanafy,  Muhammad  Sain.  “Paradigma  Baru  Pendidikan  Islam  dalam  Upaya  Menjawab Tantangan Global” dalam Jurnal uin-alauddin.ac.id . Ihalauw,  John  JOL. Bangunan  Teori  Salatiga. Salatiga:  Universitas  Kristen  Satya Wacana, 1985.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor  : IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Mulkan, Abdul Munir. Kesalehan Multi Kultural. Jakarta: PSAP, 2005.
Ritzer,  George. Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda, Penyadur Alimandan.Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
Salim, Agus. Bangunan Teori Metodologi Penelitian untuk Bidang Sosial, Psikologi dan Pendidikan. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 1989  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional.