## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SAMISAKE (SATU MILYAR SATU KECAMATAN)
Fachrori Umar
e-mail : Fachrori.umar@gmail.com

## ABSTRAK
Konsekuensi otonomi daerah adalah munculnya persoalan seputar relasi peran antara Gubernur (pemerintah provinsi) dengan Bupati/Walikota (pemerintah kabupaten/kota). Peran dan fungsi Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat selama ini dinilai masih lemah, terutama dalam melakukan koordinasi dan kontrol terhadap Bupati dan Walikota. Provinsi Jambi mencanangkan Program Samisake, dengan harapan, melalui pelaksanaan Program Samisake ini dapat membantu masyarakat miskin di seluruh Provinsi Jambi. Realisasi beberapa Program Samisake dinilai masih sangat minim, disebabkan juga karena adanya ketidaksesuaian pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan  pedoman, arah, dan target yang telah disepakati dalam pelaksanaan Program Samisake. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menunjukkan model otoritas inklusif yang tidak sempurna . Model ini berkembang dalam keadaan yang rumit dimana interaksi yang terjadi sarat dengan interkoneksi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang  tumpang  tindih.  Tidak  adanya  relasi  vertikal  yang  jelas  menjadikan  pola hubungan  kerjasama  juga  kental  akan  sifat partnership/ kemitraan. Karakter partnership dalam kasus Samisake terlihat dari adanya persepsi hubungan kerjasama dan bersifat setara dimana tiap-tiap unit pemerintah daerah membangun kesepakatan secara bersama-sama untuk melaksanakan Program Samisake dalam rangka mewujudkan masyarakat Jambi yang sejahtera dan berdaya secara ekonomi dan sosial.
Kata Kunci :  hubungan  antarpemerintahan,  model  kemitraan,  interaksi  formal, Samisake.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## ABSTRACT
Problems on the relationship between Governor (Provincial Government) and Mayor/Regent (City/Regency Government) have risen as a consequence of regional autonomy regulation implementation. The role and function of Governor as central government representative in coordinating and controlling Regents and Mayors is yet to be considered established. Jambi Province in laying the foundation for Samisake Program (Program Satu Milliar Satu Kecamatan or one billion for one Sub-district Program) has high hopes on facilitating the empowerment of poor people in the province. Realization of some Samisake Program is still very minimal, due to the non-compliance of District/City in the Province of Jambi will guidelines and directions that have been agreed in the implementation of Samisake Program. The study concluded that the relationship between the provincial government and the government district/city shows a model of inclusive authority that is not perfect. This model was developed in the state of a complex relationship (complicated) where interaction occurs loaded with interconnections between the provincial and district/city are overlapping. The absence of a clear vertical relationship makes the pattern too strong cooperative relationship will be the nature of partnership. Character partnership in case Samisake seen from the perception of the relationship of cooperation and are equivalent in which each government unit (Jambi provincial and district/city) to build a consensus together to implement the program Jambi Samisake to realize a prosperous society and empowered economically and socially
Keywords : intergovermental relationship, partnership model, formal interaction, Samisake.

## Pendahuluan
Pelaksanaan urusan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota menggambarkan adanya hubungan antarpemerintahan. Konsep hubungan antarpemerintahan, yakni hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan lokal, serta hubungan antara salah satu lingkungan (tingkat/jenjang) pemerintahan, yang mana hubungan ini bertujuan untuk memfasilitasi  pencapaian  tujuan bersama melalui terciptanya suatu kerjasama. 41
41  Lihat Bello, 2014: 66.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Dimulai tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jambi sudah merintis hu- bungan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi Jambi untuk menjalankan program bersama yang bertujuan mengentaskan kemis- kinan dan membantu pember dayaan ekonomi masyarakat se-provinsi Jambi. Melalui Peraturan Gubernur Nomor  26  Tahun  2011,  Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan kebi- jakan program Satu Miliar Satu Kecamatan (SAMISAKE).  Program ini didasarkan beberapa argumen kebijakan, di antaranya: (1) berupaya mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah dalam provinsi Jambi; (2) sebagian penduduk miskin berada di wilayah pedesaan; dan (3) membantu keterbatasan kemampuan fiskal
kabupaten/kota dalam membiayai pembangunan. Selain bertujuan sebagai bentuk program percepatan pembangunan di Provinsi Jambi, SAMISAKE juga merupakan wujud dari strategi pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan hubungan antardaerah dengan mengangkat sebuah isu bersama ditengah kesamaan persoalan yang dihadapi. Prioritas program ini diharapkan menjadi wadah bagi provinsi dalam rangka mengaktualisasikan visinya pada kabupaten/kota yang ada di dalam wilayah Provinsi Jambi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang berusaha menggambarkan secara rinci dan melakukan analisis mendalam terkait hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, FGD, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan triangulasi, yang melihat  data  dan  informasi  terkait penelitian dengan tiga sudut pandang yaitu sudut pandang teori, sudut pandang empirik, dan sudut pandang interpretasi peneliti.

## Tinjauan Pustaka
Hubungan antarjenjang peme- rintah ( intergovernmental relations/ IGR ) melampaui batas-batas yang melingkupinya, terlebih dalam zaman modern, pola-pola hubungan antar pemerintah, swasta, dan/atau masya- rakat merupakan kebutuhan yang semakin meningkat. 42 Suatu peme- rintah tidak dapat menangani dan memecahkan permasalahan atau menyelenggarakan  fungsinya  sen- dirian. Ada batas suatu pemerintah daerah dapat menyelesaikan sendiri kebutuhan dan/atau permasalahannya, namun juga ada batas awal untuk
42  Lihat O’Toole, 2009.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 terbangunnya hubungan dengan pemerintah lainnya atau bahkan dengan stakeholders yang ada secara keseluruhan. 43 Intergovernmental rela- tions memberikan  kerangka  ter sen diri mengenai interaksi atau interrelasi antarpemerintah tanpa memandang bentuk  negara  baik  federal  maupun kesatuan. 44 Lebih jauh, Wright mendefinisikan  hubungan  antar peme- rintah sebagai jaringan berinteraksi lembaga di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan lokal yang dibuat dan disempurnakan  untuk  mengaktifkan berbagai bagian pemerintah agar dapat bekerjasama dalam cara yang tepat untuk pengaturan kelembagaan.
Dalam konsep hubungan antarpemerintah, Wright memberikan fokus pada perilaku-perilaku pegawai/ pejabat  pemerintah, perwakilan dari berbagai unit pemerintah, sebagaimana pegawai/pejabat  pemerintah tersebut mencapai tujuan dan menerapkan kebijakan. Lain halnya dengan Reagan dan Sanzone yang menyatakan bahwa intergovernmental relations mem- fokus kan  pada  hubungan  perilaku peme rintah yang bersama-sama me- lak sanakan fungsi-fungsi yang diperluas. 45 Dengan demikian, perbe- daannya tampak bahwa Wright
memfokuskan konteks perilaku dalam pemerintah, sementara Reagan dan Sanzone  lebih  memfokuskan  hu- bungan konteks kelembagaan.
Sebagai sebuah proses, menurut Wright, hubungan antarpemerintah (IGR) berhubungan dengan beberapa karakteristik sebagai berikut:
1.  Hubungan antarpemerintah me- mi liki pengaruh pada semua unit pemerintah.
2.  Hubungan antarpemerintah ber- tujuan membentuk perilaku dari para pejabat pemerintah yang terlibat dalam prosesnya. Tindakan  dan  sikap  pejabat harus  positif  dan  bermakna  dan memiliki sikap yang berorientasi pada tujuan.
3.  Hubungan antarpemerintah ber- tu juan membangun interaksi reguler antarpara pejabat. Melalui interaksi  yang  intensif,  para pejabat di berbagai tingkatan dapat berkontribusi pada pencapaian target.
4. Interaksi antarpejabat publik mencakup semua pejabat peme- rintah dan pelaku. Perwakilan ini terpilih seperti anggota legislatif, pemerintah daerah, pejabat eksekutif  politik,  dan  pejabat yang ditunjuk, termasuk tenaga
43  Lihat Rhodes, 1992. 44  Lihat Wright, 1988:15. 45  Dalam Perry, 1996:132.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 administrasi pada rentang yang lebih rendah dan menengah, dan lain-lain. Interaksi antara semua pemerintah aktor dan pejabat, apakah dipilih atau ditunjuk, memberikan kontribusi dalam meningkatkan proses kebijakan.
5.  Aspek keuangan, yaitu pinjaman, hibah bantuan, bagi hasil, audit, dan lain-lain, juga memperkuat atau melemahkan hubungan antarpemerintah. Struktur peme- rintahan yang jelas dibuat untuk memudahkan proses kebijakan dimana masyarakat umum bisa mendapatkan  manfaat  maksimal melalui kebijakan yang dibuat.
Bantuan keuangan dan bantuan dari satu tingkat pemerintahan yang lain juga merupakan
langkah dalam arah tertentu dan penting komponen hubungan antarpemerintah.
Berdasarkan karakteristik unik yang ada dalam hubungan antarpe- merintahan menurut Wright tersebut, akan melahirkan 3 (tiga) model hubungan antarpemerintah, yaitu: (1) Partnership or Overlapping Authority Model (Model Otoritas Kemitraan atau Model  Otoritas Tumpang Tindih);
(2) The Principal Agent or Inclusive Authority Model (Model Otoritas Inklusif); atau (3) Dual or Coordinate Authority Model (Model Otoritas Ganda atau Model Otoritas Koordinat). Perbedaan dari tiga model hubungan antarpemerintah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 1 Model Hubungan antarPemerintah
Karakteristik hubungan antar pemerintahan Partnership or Overlapping- Authority Model The Principal Agent or Inclusive- Authority Model The Dual or Coordinate Authority Model Hubungan antar unit-unit pemerintahan a. Hubungan kelembagaan kekuasaan berada pada pemerintah pusat tapi tersebar pada pemerintah lokal/daerah Pemerintah daerah sebagai agen pelaksana kekuasaan tertinggi tetap berada pada pemerintah nasional b. Batas kekuasaan Otonom dan terbatas Terbatas Otonom c.  Kewenangan Delegatif dekonsentrasi dan tidak didelegasikan Otonomi fungsional
Jurnal Ilmu Pemerintahan
d. Pelaksanaan program/ pelayanan public Dapat menjalankan kewenangan diskresi dalam pelaksanaan program Bentuk program/ pelayanan ditentukan secara terpusat Berdasarkan kemampuan atau kompetensi fungsional e. Pertanggung- jawaban Pada pemerintah lokal Pada pemerintah pusat/tingkat yang yang lebih tinggi Tanggung jawab bersama Hubungan antar pejabat publik  dan aparat pemerintahan a. Hubungan antar Personil Koordinasi, negosiasi/ Kesepakatan Pengarahan Koordinasi dan integrasi b. Sistem Pengawasan Supervisi dan pembinaan Cek dan control yang ketat Supervisi dan pembinaan Aspek Keuangan Aspek keuangan Sharing/ bersama, dan adanya otonomi pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah yang cukup besar Anggaran dari lembaga pemerintah yang lebih tinggi Sharing/bersama
Sumber: Wright, 1988  (diolah).
Selain  menggambarkan hubung- an antarpemerintah, Wright juga menje las kan  adanya  fase-fase  dalam proses hubungan antarpemerintah. Fase-fase tersebut bukan berarti terjadi secara berurutan, namun terjadi secara dinamis dan timbal-balik, tergantung pada proses yang terjadi dalam hubungan antarpemerintah tersebut. Dengan  menggambarkan  fase-fase dalam suatu hubungan antarlembaga
pemerintahan, maka akan diketahui apakah dalam proses hubungan antar- pemerintah tersebut—yakni hubungan antara Pemerintah Provinsi dan peme- rintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi—merupakan hubungan kerja- sama yang terbangun secara harmonis dan sinergis ataukah hubungan kerjasama yang diwarnai dengan konflik.  Indikasi dari fase-fase tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## Tabel 2 Indikasi dari Fase-Fase Hubungan antarPemerintah
Fase Indikasi Konflik • Hubungan diwarnai dengan perselisihan dan sengketa akibat adanya pertentangan/perbedaan diantara tingkat pemerintah. Kooperatif • Adanya bantuan keuangan yang mendorong terjadinya kerjasama dan  sifat  saling  bergantung  serta  meningkatkan  pengaruh  suatu lembaga pemerintah terhadap lembaga pemerintah yang lain. • Dicirikan oleh adanya tawar menawar, negosiasi, proses saling penyesuaian antar pemerintah. • Manajer/administrator memainkan peran kunci. Koersif • Dibatasi oleh peraturan yang melekat pada bantuan keuangan, seperti serangkaian regulasi, teknik, dan instruksi dari pemerintah pusat kepada pemerintah regional dan lokal. • Terdapat  empat  alat  pengatur  kebijakan,  yaitu:  perintah  langsung, persyaratan lintas sektor, sanksi, dan preemption parsial. • Sifat  hubungan  yang  koersif, pemerintah daerah “wajib” (adanya paksaan disertai sanksi) apabila pelaksanaan program tidak bertumpu pada otoritas hukum dasar nasional atau pemerintah yang lebih tinggi. Konsentrat • saling keterhubungan dan saling ketergantungan yang sangat solid. • Kontrol ketat atas pelaksanaan kebijakan di daerah oleh seorang pemimpin nasional yang kuat. • Bantuan keuangan lebih mapan dan di dominasi oleh pemerintah yang lebih tinggi kepada  pemerintah local bahkan jumlahnya bisa dua kali lipat dari bantuan keuangan sebelumnya. • Penggunaan dana hibah program  dapat diperluas yang disertai dengan peningkatan standar pelayanan dan pengukuran hasil capaian program. • Menuntut adanya korps aparatur pelaksana yang profesional. • lebih terkonsentrasi (antara pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah) dan dana disalurkan dengan cara yang lebih selektif. Kreatif • Munculnya inisiatif-inisiatif baru oleh pemimpin • Terdapat tiga mekanisme menonjol pada fase ini yakni (1) adanya perencanaan program; (2) dana hibah proyek; dan (3) partisipasi masyarakat. • Kegiatan-kegiatan, besaran uang, batasan waktu pelaksanaan, interaksi antar badan/instansi dan aparatur, serta pembatasan penggunaan dana harus teridentifikasikan dengan baik. • Adanya peningkatan keragaman kegiatan yang didukung oleh dana pemerintah pusat • Dapat mengembangkan otonomi serta diskresi atas perencanaan dan pelaksanaan program secara professional. • Partisipasi publik bersifat lebih kompleks, adanya perbedaan yang kontras  antara  pelaksana  program  yang  profesional  dengan  cara pandang masyarakat.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 Kompetitif • Penekanan bukan hanya di tingkat otonomi, tetapi juga ada keterpisahan dan kemerdekaan dalam pelaksanaan program di suatu daerah dengan daerah lain.
• Rendahnya hubungan horizontal berhubungan erat dengan kompetisi terjadi antara program, antar perencana professional dan antara agen pelaksana program. • Adanya kompetisi pelaksana program antara pemerintah lokal dengan agen pelaksana terhadap institusi pemerintah pusat/nasional.

## Pembahasan
Tidak  tercapainya  target  pada program SAMISAKE khususnya dari tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini menemui banyak kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan menyebabkan beberapa kegiatan yang ada menjadi tidak tepat sasaran dan tujuan program tidak tercapai sebagaimana yang diinginkan. Permasalahan dan kendala tersebut di
antaranya disebabkan oleh ketidaktaatan aparat pelaksana terhadap petunjuk teknis pelaksanaan Program SAMISAKE, ada juga kegiatan yang secara disengaja membuat  laporan  fiktif,  status  rumah tempat tinggal yang bukan milik sendiri, database siswa calon penerima beasiswa, bahkan ada pula masyarakat mengaku bahwa di desanya tidak ada pelaksanaan kegiatan sama sekali. Kendala dan permasalahan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 3. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Program SAMISAKE
No Nama Kegiatan Permasalahan 1 Dana SAMISAKE di 2 kecamatan (Seberang Kota dan Tebing Tinggi) di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat dicairkan Camat tidak dapat mengantisipasi persoalan dimana 40 persen Wilayah desa masuk kategori Hutan Produksi (HP), apabila dilaksanakan akan melanggar aturan 2 Realisasi kegiatan bedah rumah tidak sesuai aturan -  Besaran bantuan bedah rumah tidak sesuai aturan yang ditetapkan -  Beberapa rumah yang direhab tidak sesuai kriteria, seperti bangunan permanen, tidak ada wujud rumah (fiktif),  rumah  yang  dibedah  berstatus  rumah  sewa/ kontrak dimana pemiliknya bukan kategori orang miskin

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 3 Bantuan beasiswa banyak yang tidak tersalurkan Data base siswa penerima bantuan tidak akurat yang mana data yang digunakan adalah data 2006, untuk program 2011, sehingga daftar nama penerima bantuan banyak yang sudah pindah alamat atau tamat sekolah. Ada pula anak dari KK sangat miskin yang tidak menerima beasiswa, walaupun keluarganya telah masuk dalam database dan rumahnya sudah dibedah (Subhan, 2012). 4 Penerbitan sertifikat tanah gratis tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan banyak masyarakat tinggal di atas tanah dan bangunan yang berstatus sewa, jadi tempat tinggal bukan milik sendiri. Sehingga kegiatan bantuan sertifikat tanah gratis dianggap tidak efektif. 5 Beberapa kecamatan belum menerima Kegiatan Pengadaan Sapi bagi masyarakat miskin Di Kabupaten Merangin, program SAMISAKE pengadaan sapi untuk masyarakat miskin terindikasi disalah-gunakan oleh panitia. Masa kontrak pengadaan sapi sudah habis, sedangkan masih ada beberapa kecamatan belum mendatangkan sapi. Bappeda Kabupaten Merangin sebagai koordinator program pencairan SAMISAKE belum menerima pengajuan rekomendasi dari kecamatan-kecamatan tersebut. 6 Pada awal pelaksanaan Program SAMISAKE masyarakat yang memperoleh bantuan tidak tepat sasaran Pendataan tidak dilakukan oleh petugas pendataan yang telah mengenal wilayah cakupan pendataan sehingga hasilnya tidak optimal dan kurangnya koordinasi dengan kecamatan.

## Sumber: Penelitian 2014 .
Program SAMISAKE ini menjadi program bersama, yang digagas oleh pihak provinsi, dikoordinasikan pelaksanaannya, bahkan ikut dalam pendanaannya. Melalui kesepakatan pelaksanaan, Program SAMISAKE melahirkan kesadaran bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikan program ini sebagai suatu prioritas kebijakan pemerintah daerah di semua level baik kesadaran aparatur maupun institusional. Keterbatasan peran Provinsi Jambi dalam urusan pelaksanaan Program SAMISAKE ini dikarenakan  oleh  beberapa  faktor,  di antaranya:
1) Dari sisi regulasi, Peraturan Gubernur tentang pedoman teknis pelaksanaan program SAMISAKE tidak menjelaskan secara eksplisit batas kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam urusan ini. Pemerintah Provinsi dikatakan hanya melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Namun peran-peran lainnya, seperti mengatasi  konflik  dan  masalah, mediasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan kecamatan, tidak dirinci secara jelas. Peraturan-peraturan yang dibuat Gubernur hanya sebatas peraturan teknis normatif namun tidak menyentuh aspek-aspek praktis yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan kerjasama program SAMISAKE tersebut.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
2)  Lemahnya koordinasi antarlevel pemerintah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota).
Koordinasi terkait pelaksanaan SAMISAKE memang menjadi masalah klasik hampir pada setiap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, tidak terkecuali di Provinsi Jambi. Lemahnya koordinasi ini bukan disebabkan oleh adanya sikap egosentrisme yang menghinggapi masing-masing pemerintah daerah, namun lebih disebabkan karena tidak adanya kesadaran bahwa Program SAMISAKE merupakan urusan bersama, yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwasanya apa- ratur pemerintah daerah kabu- paten/kota mengganggap program SAMISAKE yang notabene adalah Program Provinsi dianggap tidak penting oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota, sehingga tidak begitu dijadikan sebagai satu prioritas kebijakan. Ditambah dengan beberapa persoalan lainnya, seperti  faktor  belum  teriden- tifikasinya  dengan  baik  prioritas kebutuhan pembangunan yang akan dilakukan di kecamatan, termasuk ketidaksiapan apa- ratur dan masyarakat. Peran pengawasan provinsi yang hanya  bersifat  regulatif  dan mengandalkan model monitoring dan evaluasi semata. Pemerintah Provinsi belum mengembangkan peran yang lebih luas dalam menyelesaikan masalah-masalah
yang dihadapi kabupaten/kota. Dalam mengatasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi, Pemerintah Provinsi  Jambi  tidak  berinisiatif melakukan mediasi atau arbitrasi; pemerintah kecamatan dan kabupaten/kota cenderung diminta untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu, tidak sedikit aparatur dan Camat harus berurusan dengan hukum karena menjalankan program SAMISAKE ini. Untuk itu, tidak ada salahnya, jika Pemerintah Provinsi Jambi sudah mulai merintis pengembangan peran-peran baru bukan hanya peran  regulatif  dan monitoring dan evaluasi semata, melainkan juga melaksanakan peran inisiatif,  fasilitatif,  mediatif,  dan arbitratif.  Perlu  ada  upaya  dari semua pihak untuk mendorong tumbuhnya pemahaman akan urgensi pelaksanaan kerjasama antardaerah (pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) yang ditindaklanjuti adanya sikap dan komitmen dengan menempatkan urusan kerjasama antardaerah sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah di daerah yang diwujudkan dalam bentuk produk-produk hukum di daerah.
3)  Meskipun Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan sosiali- sasi Peraturan Gubernur mengenai pelaksanaan SAMISAKE secara rutin dan terus-menerus, namun program ini tampaknya belum

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 dipahami dengan baik, termasuk bagaimana menciptakan koor- dinasi antarpemerintah terkait kerjasama pelaksanaan Program SAMISAKE mulai dari tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. Koordinasi yang selama ini dipandang lemah tentu saja menjadi tantangan bagi semua pihak. Upaya-upaya koordinasi yang intensif untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi program serta kegiatan merupakan hal yang mutlak diperlukan dan dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendongkrak keber- hasilan pelaksanaan Program SAMISAKE tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hubungan antar- pemerintahan, antarpemerintah Pro- vinsi Jambi dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan  model  otoritas  inklusif yang tidak sempurna atau otoritas inklusif  ( inclusive authority model ) yang semu. Hubungan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota sebenarnya me- nunjukkan hubungan antara pe- merintah yang lebih tinggi (Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dan menjalankan tugas koordinasi pembangunan di daerah) dengan pemerintah kabupaten/kota yang otonom. Namun model ini berkembang dalam keadaan hubungan yang rumit ( complicated ) dimana interaksi yang terjadi sarat dengan interkoneksi dan
tumpang-tindih. Hal ini bisa terjadi karena tidak terdapat kejelasan batasan rentang atau ruang pengaruh dan tidak ada batasan kekuasaan yang jelas antarpemerintahan Provinsi Jambi dengan kabupaten/kota. Dimana menurut UU Pemerintah Daerah (UU 32 Tahun 2004) bahwa baik Provinsi maupun kabupaten/kota merupakan daerah otonom. Karena ketentuan inilah maka pemerintah provinsi tidak dapat menggunakan kewenangannya sepenuhnya dalam mengatur pelak- sanaan pembangunan berskala provinsi di wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu, kerjasama Provinsi Jambi dengan Kabupaten/Kota dominan dicirikan dengan karakter model kemitraan antarlembaga pemerintah.
Meskipun dalam pelaksanaan SAMISAKE, pemerintah kabupaten/ kota sebagai agen pelaksana tugas Provinsi di daerah, namun kabupaten/ kota juga memiliki kewenangan delegatif  untuk  menentukan  kegiatan pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, serta penentuan masyarakat yang menjadi target penerima program SAMISAKE diserahkan sepenuhnya kepada daerah kabupaten/kota. Jadi meskipun pemerintah provinsi menentukan bentuk-bentuk program kegiatan yang akan dilakukan secara top-down, namun daerah kabupaten/ kota juga diberi porsi untuk merencanakan kegiatan yang sifatnya bottom-up. Karakter partnership dalam kasus SAMISAKE terlihat dari
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 adanya persepsi hubungan kerjasama dan  bersifat  setara  dimana  tiap-tiap unit pemerintah (provinsi Jambi dan kabupaten/kota) membangun kesepa- katan secara bersama-sama untuk melaksanakan Program SAMISAKE untuk mewujudkan masyarakat Jambi
yang sejahtera dan berdaya secara ekonomi dan sosial.
Berdasarkan model hubungan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, maka rumusan model hubungan yang terbangun dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Rumusan Model Hubungan yang Terbangun antara Pemerintah Provinsi Jambi danKabupaten/Kota pada Pelaksanaan Program SAMISAKE
Tahun 2012-2014 Karakteristik Hubungan Sifat Ciri Model Hubungan Hubungan kelembagaan Kekuasaan pelaksanaan Program berada pada Pemerintah Provinsi yang disebar kepada pemerintah kabupaten/ kota Partnership Authorithy model Kewenangan Posisi  pemerintah kabupaten/ kota sebagai agen pelaksana program Provinsi yang memiliki kewenangan delegatif-terbatas Inclusive-partnership authority model Pelaksanaan program Bentuk program ditentukan secara terpusat namun pemerintah daerah memiliki kewenangan diskresi dalam penentuan target sasaran dan program pemberdayaan Inclusive-partnership authority model Pertanggungjawaban Berada pada pemerintah kabupaten/kota Partnership Authorithy model Hubungan antar personil aparatur • Dalam pelaksanaan di lapangan bersifat koordinasi dan negosiasi.
• Dalam interaksi formal terdapat pengarahan mengenai pedoman umum pelaksanaan Inclusive-partnership authority model Sistem pengawasan • Bersifat  pengawasan  dan pembinaan, • Dalam pencairan dana dan realisasi kegiatan diperlakukan cek dan kontrol yang ketat terkait syarat- syarat administratif dan bukti pelaksanaan tugas Inclusive-partnership authority model

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 Aspek keuangan Adanya dana sharing, meskipun pembiayaan didanai dari APBD Provinsi namun Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut mengalokasikan dana dari APBD sendiri untuk membantu operasional pelaksanaan Partnership Authorithy model
Sumber : Hasil penelitian.
Program SAMISAKE ini menun- juk kan  fase  hubungan  yang  cukup dinamis antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Jambi. Pada pelaksanaan Program SAMISAKE di tahun 2012 (tahun awal penugasan kepada kabupaten/ kota), program ini disambut baik oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga terjadilah kesepakatan bersama dimana pemerintah kabupaten/kota menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan program SAMISAKE tersebut.  Program Samisake disambut dengan baik karena program ini tidak bertentangan dengan program pem- bangunan yang ada di daerah tetapi justru membantu pemerintah kabu- paten/kota memberdayakan masyara- kat secara ekonomi dan  meningkatkan kesejahteraan sosial.
Pada  fase  awal  di  tahun  2012, hubungan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan kooperatif, dimana bantuan keuangan yang diberikan pemerintah Provinsi  Jambi kepada pemerintah kabupaten/kota dinilai sangat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong lahirnya suatu kerjasama dalam melaksanakan program pembangunan dan pening-
katanan pelayanan dasar secara optimal. Hubungan kooperatif tersebut dicirikan dengan adanya kesepakatan, negosiasi dan proses saling menye- suaikan diri antara pejabat publik dan aparat pemerintah sebagai pemeran kunci hubungan yang terjadi antarunit pemerintah.
Namun, di tengah-tengah proses hubungan kerjasama dalam pelak- sanaan Program SAMISAKE (pertengahan tahun 2012), fase konflik mulai terjadi,  ketika Gubernur Jambi menyatakan kekecewaannya  atas realisasi SAMISAKE di kabupaten/ kota yang dinilai minim. Di samping itu, pelaksanaan SAMISAKE dinodai dengan adanya penyelewengan anggaran SAMISAKE oleh beberapa oknum kecamatan dan desa. Dalam hal penyelewengan anggaran oleh oknum kecamatan, Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Gubernur seringkali menerima laporan bahwa realisasi program (bedah rumah) tidak sesuai dengan pagu anggaran bantuan.
Di samping masalah penyele- wengan anggaran, masalah lemahnya kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan desa juga turut menjadi faktor  penghambat  realisasi  tujuan
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 program SAMISAKE ini. Kapasitas aparatur kecamatan dinilai masih lemah terutama dalam hal perencanaan, penentuan masyarakat target/sasaran program, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan. Uta- manya dalam hal pelaporan kegiatan, merupakan prasyarat administrasi yang wajib dilakukan untuk men- cairkan dana bantuan program pada tahap selanjutnya. Ketidak disiplinan dan kelemahan dalam menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan inilah yang juga turut menyebabkan program SAMISAKE tidak terealisasi sebagaimana mestinya.
Fase konflik ini juga ditandai oleh ketidakpedulian Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh aparatur kecamatan dan desa. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Jambi hanya peduli kepada aparatur kecamatan/desa  yang  proaktif,  tetapi tidak turun ke lapangan ketika pemerintah kecamatan dan desa mengalami kesulitan. Sehingga konflik pun terjadi dimana kecamatan menganggap bahwa dirinya ditugasi program SAMISAKE ini, namun dalam hal pembinaan masih sangat minim.
Masalah lemahnya kapasitas aparatur kecamatan dan desa menjadi evaluasi bagi Pemerintah Provinsi untuk membina cara kerja pemerintah kecamatan dan desa. Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten/kota dan pemerintah kecamatan, utamanya keterbatasan kapasitas SDM pelaksana program SAMISAKE tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas SDM kecamatan, pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jambi  merekrut SP3 Pendampingan yang bertugas membantu Camat melaksanakan Program SAMISAKE di lapangan.
Pada tahun selanjutnya, tahun 2014, untuk meningkatkan motivasi aparatur kecamatan dan desa dalam melaksanakan Program SAMISAKE tersebut, serta memacu percepatan pelaksanaan SAMISAKE di kabupaten/kota, pemerintah Provinsi Jambi menerapkan mekanisme reward dan punishment . Reward dilakukan dalam bentuk SAMISAKE Award yang memberi penghargaan kepada kecamatan terbaik dalam pelaksanaan SAMISAKE dimulai sejak tahun 2014.
Selain menyelenggarakan SAMI-
SAKE Award , Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2015 juga akan menerapkan mekanisme punish ment berupa sanksi pemotongan dana transfer dari belanja bagi hasil sejum- lah Silpa (anggaran yang tidak terealisasi) SAMISAKE tahun sebelumnya. Bagi kabupaten/kota yang memiliki sejumlah Silpa SAMISAKE pada tahun sebelumnya, maka pada tahun berikutnya akan ada pemotongan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada pemerintah kabupaten/kota. Dari

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 kebijakan pemerintah provinsi ini menunjukkan  sikap  koersif  dari Provinsi Jambi dalam bentuk sanksi untuk memaksa pemerintah kabu- paten/kota melaksanakan Program SAMISAKE dengan baik. Kebijakan ini juga terlihat bahwa pemerintah Provinsi  Jambi mulai memainkan kewenangannya dalam urusan ke- uangan daerah sebagai pendorong realisasi program SAMISAKE secara optimal. Dengan pengaruh dan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi yang semakin besar terhadap kabupaten/kota  menunjukkan  fase hubungan  kooperatif  yang  diwarnai oleh sifat koersif.
Fase-fase    yang  terjadi  dalam hubungan antarpemerintahan menun-
juk kan bagaimana proses kerjasama itu terjadi. Dilihat dari fase-fase yang ada,  tidak  dapat  dinafikkan  bahwa dalam suatu hubungan tidak selamanya berjalan mulus dan lancar, dalam proses-proses tersebut, pastinya ada suatu perselisihan ataupun perten- tangan yang mengarah kepada muncul- nya konflik dalam hubungan antarpe- merintahan. Pertentangan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti perbedaan kepentingan, strategi pelaksanaan, dan bisa juga disebabkan oleh perbedaan pemahaman atas suatu program.

## Adapun  fase  hubungan  antara
Pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah kabupate/kota dapat diru- mus kan secara singkat pada tabel berikut: Tabel 5. Fase Hubungan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Program SAMISAKE FASE INDIKASI WAKTU Kooperatif • Bantuan keuangan, pembagian tugas Prov-kab/kota Awal 2012 Konflik • Penyalahgunaan anggaran oleh oknum aparatur kecamatan dan desa, • Realisasi pencapaian masyarakat target yang masih kurang • Koordinasi lemah 2012 Kooperatif • Penyediaan tenaga SP3 pendampingan, • Bantuan keuangan 2013 Kooperatif­koersif • Bantuan keuangan, pemberian reward • Memberlakukan sanksi dan • Pemotongan dana bagi hasil dari provinsi 2014
Sumber: hasil penelitian 2014-2015.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## Penutup
Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Model hubungan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten/Kota berbentuk model otoritas inklusif yang tidak sempurna atau semu . Model ini berkembang dalam keadaan hubungan yang rumit (complicated ) dimana interaksi yang terjadi sarat dengan interkoneksi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tumpang tindih. Hal ini bisa terjadi karena tidak terdapat kejelasan batasan rentang atau ruang pengaruh dan tidak ada batasan kekuasaan yang jelas antarpemerintahan Provinsi Jambi dengan kabupaten/kota. Tidak adanya relasi vertikal yang jelas menjadikan pola hubungan kerjasama juga kental akan  sifat partnership/ kemitraan. Karakter partnership dalam kasus SAMISAKE terlihat dari adanya persepsi hubungan kerjasama dan bersifat  setara  dimana  tiap-tiap  unit pemerintah (provinsi Jambi dan Kabupaten/kota) membangun kese- pakatan secara bersama-sama untuk melaksanakan Program SAMISAKE untuk mewujudkan masyarakat Jambi yang sejahtera dan berdaya secara ekonomi dan sosial.
Fase hubungan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/kota  menunjukkan  fase yang  dinamis,  yakni  fase  kooperatif- konflik  kemudian  menuju  fase kooperatif-koersif  dimana  Provinsi
Jambi yang menunjukkan kekuasaan dan pengaruh yang semakin besar terhadap pemerintah kabupaten/kota. Sayangnya hubungan ini tidak didorong  oleh  fungsi  Pemerintah Provinsi sebagai pembina yang belum berjalan efektif, serta fungsi koordinasi dan responsivitas provinsi dalam membantu masalah yang dihadapi oleh kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan.
Adapun saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah dalam hubungan antarpemerintah secara regional, akan lebih baik jika mengarah pada upaya membangun intergo- vernmental management daripada sekedar intergovernmental relation, karena dalam intergovernmental management sebuah pola organisasi antardaerah memberikan kemungkinan penyelenggaraan manajemen yang terkendali penuh dengan sektor kerjasama yang jelas. Pengembangan model-model kerjasama antardaerah melalui intergovernmental mana- gement menitikberatkan peran provinsi sebagai lembaga sentral yang bertugas mengawasi, membina, serta dituang- kan dalam dokumen kebijakan sebagai landasan legalitas bagi hubungan kerjasama provinsi dengan kabupaten/ kota.
Peran  dan  fungsi  provinsi  akan lebih kuat apabila menciptakan networking dan menggerakkan kerjasama antardaerah, serta mem- bangun manajemen kerjasama regional yang tidak terjebak pada formalisme .

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 Manajemen kerjasama antardaerah yang dibangun semestinya menunjukan pergeseran semangat dari yang sekedar co-operation ke arah semangat collaboration , karena semangat kolaborasi lebih mempunyai kekuatan dalam collective action . Dalam hal ini diperlukan kerjasama operasional dan pengaturan bersama ( joint operation and regulation ). Dalam sebuah kolaborasi  menggabungkan  sifat saling memberi atau bertukar sumberdaya dan sifat saling menguntungkan. Dalam kolaborasi menunjukkan adanya tindakan kolektif dalam tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar kooperasi dan koordinasi. Dengan kolaborasi, kepentingan bersama mendorong kerjasama antardaerah untuk bersama- sama memecahkan masalah dan memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka
Bello, M.J. 2014. “Intergovernmental Relations In Nigeria: An Assessment  of  Its  Practice  at The  Local  Government  Level”, Journal of Poverty, Investment and Development-An Open
Access International Journal , Vol. 4, 2014, hal 66-76.
Perry, James L (ed). 1996. Handbook of Public Administration . 2 nd edition.  California:  Jessey-Bass Publishers.
O’Toole,  Laurence  J.,  Jr.  2009. “American Intergovernmental Relations: An Overview”, dalam Richard J. Stillman II. Public Administration: Concepts and Cases , 8 th edition, Boston New  York:  Houghton  Mifflin Company, hal. 124-143.
Rhodes, R.A.W. 1992. “Intergovernmental Relations: Unitarys Systems” dalam Mary Hawkesworth and Maurice Kogan (eds). Encyclopedia of Government and Politics . Volume I. London: Routledge.
Subhan, Ahmad. 2012. ‘Kajian
Optimalisasi Pendataan Penerima Bantuan Beasiswa Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Studi Kasus di Kabupaten Muaro Jambi)’, Laporan Penelitian, tidak dipublikasikan. Balitbangda Provinsi Jambi.
Wright, D.S. 1988. Understanding Intergovernmental Relations . (3 rd edition).  California:  Pacific Grove.