Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 9 No. 2 Juli 2023, hal. 97-103

## METODE PENDEKATAN PER SE ILLEGAL AND RULE OF REASON TERKAIT PENEGAKAN HUKUM ALTERNATIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Choirul Adeffian Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang adeffian57@gmail.com
Rani Apriani
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang rani.apriani@fh.unsika.ac.id

## ABSTRACT
Per se illegal and rule of reason approaches are known as approaches used in civil law, especially in law enforcement in the field of business competition. However, this method is still quite difficult to learn and apply in Indonesian law, therefore an alternative way of enforcing the law is needed which will be described using a normative juridical approach that relies on literary sources. In  alternative  law  enforcement  practices  related  to  monopoly  practices  and unfair business competition, the KPPU's central role is to translate alternative methods without ignoring the original per se illegal principles and the rule of reason based on law number 5 of 1999 concerning monopoly practices and unfair business competition.
Keywords : per se illegal; rule of reason; business competition; KPPU

## ABSTRAK
Metode pendekatan per se illegal and rule of reason dikenal sebagai metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  ilmu  hukum  perdata  terkhusus  dalam penyelenggaraan penegakan hukum pada bidang persaingan usaha. Namun metode ini masih cukup sulit untuk dipelajari dan diterapkan dalam hukum diindonesia oleh sebab itu maka diperlukan cara alternatif dalam penegakan hukum  tersebut  yang  akan  diuraikan  dengan  menggunakan  metode pendekatan  yuridis  normatif  yang  bersandar  pada  sumber  kepustakaan. Dalam  praktik  penegakan  hukum  alternatif  terkait  praktik  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat  peran  sentral  KPPU  untuk  menerjemahkan cara alternatif tanpa mengabaikan prinsip asli per se illegal and rule of reason berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Kata Kunci : per se illegal; rule of reason; Persaingan Usaha; KPPU

## PENDAHULUAN
Pendekatan  metode per  se  illegal dan rule  of  reason merupakan pendekatan  yang  penting  untuk  melihat  apakah  suatu  perjanjian antarpelaku usaha dapat menghambat atau mendukung persaingan usaha (Chumaida,  2023).  Pendekatan  metode per  se  illegal dan rule  of  reason sebetulnya sudah ada dan sudah diterapkan sejak lama dalam dunia bisnis,
namun  untuk  menilai  suatu  perbuatan  oleh  pelaku-pelaku  usaha  dapat dikatakan melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  harus  diperhatikan dengan cermat.
Pendekatan metode per se illegal dan rule of reason sebetulnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dinilai dari ketentuan muatan  pasal  dalam  undang-undang  nomor  5  tahun  1999  sehingga diperlukan  penelitian  yang  mendalam  terkait  metode  pendekatan  tersebut dalam persaingan usaha.
Selain  itu  pendekatan per  se  illegal dan rule  of  reason dapat mempertanyakan  dalam  proses  pembuatan  rancangan  undang-undang nomor 5 tahun 1999 sudah mengkaji implikasi hukum dalam muatan pasal yang terkandung dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 atau belum.
Dalam penelitian kali ini penulis akan menjabarkan terkait pendekatan metode per se illegal dan rule of reason terkait persaingan usaha tidak sehat serta implementasi dari per se Illegal dan Rule of reason berdasarkan studi kepustakaan dan keterkaitan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  penulis  melakukan  penelitian  melalui  metode penelitian  yuridis  normatif  yang  berfokus  pada  pendekatan  studi kepustakaan  dengan  melakukan  pengumpulan  sumber  data  dari  literatur kepustakaan,  peraturan  perundang-undangan,  yurisprudensi  dan/atau sumber kepustakaan lain (idtesis.com, 2013). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada  sehingga  dapat  menjadi  sarana  pembelajaran  dan  pembaharuan  ilmu pengetahuan pada bidang hukum persaingan usaha.

## PEMBAHASAN
A. Metode pendekatan rule of reason Metode  pendekatan rule  of  reason merupakan  suatu  metode pendekatan yang digunakan untuk analisa dan evaluasi terkait keberadaan suatu  perjanjian  dan  kegiatan  usaha  yang  berakibat  menghambat  atau mendukung persaingan yang tidak sehat, pendekatan ini umunya dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam otoritas pengawasan persaingan usaha. (Lubis, 2017).
Dalam  penerapan  metode  pendekatan rule  of  reason yang  termuat dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 ketentuan pasal yang termuat memuat kata- kata “yang dapat mengakibatkan” dan “patut diduga” sehingga dalam  muatan  pasal  tersebut  diperlukan  adanya  analisa  untuk  dapat menyimpulkan  suatu  perbuatan  dapat  menimbulkan  praktik  monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Namun, dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 perlu pengkajian kembali dari implikasi hukum penggunaan kata “yang dapat mengakibatkan” dan  “patut  diduga”.  Dalam  praktiknya  besar  kemungkinan  pencantuman kata  tersebut  dalam  undang-undang  Nomor  5  tahun  1999  tidak mempertimbangkan implikasi dan penerapannya yang tidak selaras dengan
praktik  sesungguhnya  dan  cenderung  melimpahkan  penerapan  alternatif kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Aryadiputra et al., 2022) . Penggunaan  metode  pendekatan rule  of  reason mengharuskan  pihak yang berwenang dalam hal pengawasan persaingan usaha untuk melakukan interpretasi peraturan persaingan usaha dengan mempertimbangkan faktor kompetitif  dan  penetapan  terkait  layaknya  suatu  fenomena  dikategorikan sebagai hambatan perdagangan.
Keunggulan rule  of  reason adalah  menggunakan  analisa  ekonomi untuk  menentukan  efisiensi  dengan  pasti  atau  dapat  diuraikan  sebagai tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan, hal tersebut berarti  sesuatu  tindakan  dianggap  menghambat  persaingan  usaha  atau mendorong persaingan usaha “ ...economic values, that with the maximization of  consumer  want  satisfaction  through  the  most  efficient  allocation  and  use resoursces...” (Harrison, 1994). Namun, metode pendekatan rule of reason yang digunakan oleh pihak yang  berwenang  memberi  syarat  terkait  kapasitas  pengetahuan  dari  data ekonomi  yang  kompleks  sehingga  diperlukan  pengetahuan  khusus  yang menuntut  untuk  dimilikinya  kemampuan  pengetahuan  dibidang  tersebut yang  nantinya  bertujuan  untuk  dipergunakan  dalam  memahami permasalahan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang rasional.
Selain daripada itu maka dalam hal pembuktian diperlukan ahli bidang ekonomi  untuk  menafsirkan  apakah  suatu  perjanjian  atau  perbuatan termasuk  klasifikasi  perbuatan  yang  dilarang  dan  bukti  dokumen  yang ekstensif  sehingga  membuat  peluang  pihak  yang  berperkara  menjadi semakin  kecil,  maka  wajar  rasanya  jika  pendekatan  metode rule  of  reason dinilai sebagai a rule of per se legality. Rule of reason merupakan metode yang menjadi acuan untuk menilai ketidakjelasan  dari  pengaruh  persaingan  usaha,  dalam  penerapan rule  of reason untuk  menentukan  suatu  perbuatan  dinilai  mengandung  unsur hambatan dalam perdagangan dapat dikaji dari tujuan kesepakatan tersebut.
Pendekatan metode rule of reason merupakan pilihan yang baik dalam proses  hukum  sebagai  contoh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  telah menggunakan pendekatan metode rule of reason , di dalam peraturan Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  nomor  4  tahun  2010  tentang kartel  (pasal  11 undang-undang nomor 5 tahun 1999) menjelaskan penerapan rule of reason dengan  melakukan  pemeriksaan  terkait  alasan  mengapa  pelaku  usaha melakukan  kartel  dan  kewajiban  untuk  memeriksa  alasan  pelaku  usaha melakukan  kartel  dapat  diterima.  Implementasi  dari  metode  ini  contohnya adalah  putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  tentang penetapan harga atas penetapan tarif All-In ekspedisi muatan kapal laut di Pelabuhan Sorong tahun 2008 (Aryadiputra et al., 2022) .

## B. Metode pendekatan Per se Illegal
Pendekatan per se illegal adalah metode pendekatan yang menyatakan perjanjian  atau  kegiatan  usaha  sebagai  hal  yang  ilegal  tanpa  pembuktian atas  dampak  yang  timbul  dari  adanya  perjanjian  dan  kegiatan  usaha tersebut. (Lubis, 2017).
Dalam metode pendekatan per se illegal muatan pasal yang digunakan umumnya menggunakan kata- kata “yang dapat mengakibatkan” oleh karena itu  penyelidikan  terhadap  perjanjian  kegiatan  usaha  seperti  perjanjian penetapan  harga  (pasal  5  UU  No.  5  Tahun  1999  )  dilakukan  lewat  metode pendekatan per se illegal.
Pada  aplikasinya  terdapat  dua  syarat  untuk  melakukan  metode pendekatan per se illegal . Pertama, peninjauan subjek hukum lebih kepada “perilaku  bisnis”  dari  situasi  perdagangan.  Karena  keputusan terkait melawan  hukum  dijatuhkan  tanpa  pemeriksaan  lebih  lanjut,  misalnya terkait akibat-akibat yang menyertai. Metode pendekatan ini dinilai fair jika perilaku tersebut dilakukan atas “tidak sengaja” oleh pelaku bisnis . Kedua, terdapat identifikasi secara cepat mengenai jenis dan praktik beserta kategori perilaku  yang  dilarang.  Dengan  kata  lain  penilaian  atas  tindakan  pelaku usaha  di  pasar  maupun  di  pengadilan  harus  dapat  di  klasifikasi  dengan mudah dengan memperhatikan batasan-batasan yang jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang tidak terlarang (Lubis, 2017).
Penalaran  substantif  dalam  metode  pendekatan per  se  illegal didasarkan pada fakta bahwa perilaku dan/atau perbuatan tersebut dilarang karena  berpotensi  mengakibatkan  kerugian  bagi  pelaku  usaha  pesaing dan/atau konsumen. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan yaitu dampak kerugian signifikan atas perilaku yang dilakukan dan kerugian termasuk kepada jenis kegiatan yang dilarang.
Sebagai contoh terkait perjanjian yang dilarang dengan menggunakan metode pendekatan per se illegal terkait penetapan harga ( price fixing ) yang diatur pada pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 1990 menyatakan bahwa:
“pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang  harus  dibayarkan  oleh  konsumen  atau  pelanggan  pada  pasar bersangkutan yang sama.”
Namun, realitasnya penetapan harga ( price fixing ) tidak selalu lahir dari suatu  perjanjian  tertulis  dan  dapat  pula  lahir  dari  perjanjian  yang  tidak dimuat secara tidak tertulis. Dengan demikian maka diperlukan pandangan yang  luas  dalam  menafsirkan  serta  kepekaan  untuk  mengetahui  terkait perjanjian tanpa bukti tertulis, sehingga menjadikan suatu hal yang sulit.
Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tidak diatur tentang tata cara pembuktian terkait keberadaan suatu perjanjian. Apabila dihubungkan dengan  perjanjian  penetapan  harga  ( price  fixing )  di  atas  maka  jika  tidak terdapat bukti yang sah terkait perjanjian maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha  tidak  dapat  menggunakan  undang-undang  nomor  5  tahun  1999, dengan demikian itu menjadi kelemahan dari undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Berdasarkan permasalahan tersebut penggunaan metode pendekatan per se illegal dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang  berwenang  terkait  penyelenggaraan  pengawasan  persaingan  usaha dengan  mengeluarkan  peraturan  KPPU  nomor  4  tahun  2011  pasal  5  yang
berisi  pedoman  penetapan  usaha  untuk  undang-undang  nomor  5  tahun 1999.
Peraturan  KPPU  nomor  4  tahun  2011  mengatur  pembuktian  dalam membuktikan  keabsahan  perjanjian,  dalam  peraturan  tersebut  membagi jenis pembuktian menjadi dua jenis yaitu bukti langsung (hard evidence) dan bukti  tidak  langsung (cricumstantial  evidence). Meliputi  bukti  komunikasi yang  tidak  secara  langsung  menyatakan  kesepakatan  dan  bukti  ekonomi. Bukti  ekonomi  dipergunakan  guna  upaya  untuk  mengesampingkan kemungkinan  terjadi  perilaku  penetapan  harga  yang  bersifat  independen. maka  secara  tegas  bukti  tersebut  dapat  dipergunakan  dalam  keperluan pembuktian. (Lubis, 2017)
Secara  langsung  peraturan  tersebut  mengisyaratkan  bahwa pembuktian  perilaku  yang  paralel  bukan  merupakan  bukti  yang  cukup untuk  menilai  suatu  perjanjian,  sehingga  diperlukan  analisa  tambahan untuk membedakan antara perjanjian paralel dengan perjanjian yang ilegal, namun dalam upaya pembuktian tidak semua analisa harus dipergunakan namun dapat melakukan kombinasi bukti.
C. Penerapan alternatif metode rule of reason and per se illegal Perbedaan metode pendekatan antara rule of reason and per se illegal yang  relatif  berbeda  jauh  maka  sering  kali  keputusan  pengadilan menempatkan  posisi  di  antara  kedua  metode  tersebut.  Meskipun  kedua metode  itu  sering  kali  disebut  sebagai  metode  yang  bertolak  belakang  dan berlawanan  untuk  penerapannya  dalam  analisa  undang-undang  namun dalam kenyataannya bahwa kedua metode pendekatan tersebut merupakan satu kesatuan yang memiliki kaitan satu dengan yang lainnya.
Maka  dalam  penerapannya  di  pengadilan  penetapan  putusan  sering kali  didasari  oleh  metode  pendekatan rule  of  reason dan  beberapa menggunakan pendekatan per se illegal atau bahkan di saat yang bersamaan menggunakan  metode  yang  mengombinasi  kedua  metode  pendekatan tersebut.
Undang-undang  nomor  5  tahun  1999  tentang  praktik  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat memberikan alternatif dalam menerapkan dua metode yang berbeda tersebut untuk menilai tindakan pelaku usaha. Per se illegal adalah  metode  pendekatan  yang  menganggap  tindakan  tertentu sebagai perbuatan ilegal tanpa menyelidiki terlebih lanjut terhadap dampak yang  timbul  sedangkan rulle  of  reason adalah  metode  pendekatan  yang menggunakan  analisis  pasar  serta  dampak  persaingan  usaha  sebelum menyatakan suatu perbuatan melanggar undang-undang.
Ketentuan penggunaan salah satu pendekatan tersebut tidak semata bergantung  pada  diksi  atau  bunyi  pada  ketentuan  undang-undang  hal  ini mengingat adanya ketentuan Pasal 35 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa KPPU menilai semua perjanjian maupun kegiatan pelaku  usaha  yang  dapat  menimbulkan  praktik  monopoli  dan  persaingan usaha  tidak  sehat  oleh  karena  itu  KPPU  dinilai  memiliki  kewenangan alternatif  untuk  menggunakan  dan  menerapkan  dua  metode  tersebut (Simbolon, 2013). Dalam praktiknya, KPPU selaku yang diberikan wewenang alternatif  dalam  menjalankan  dua  metode  tersebut  mendasarkan  pada
praktik  yang  dianggap  paling  baik  ( best  practic) untuk  menilai  suatu perbuatan tertentu dengan tetap berpedoman pada undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang mengedepankan efisiensi dan kesejahteraan konsumen.

## PENUTUP
Mengingat  dalam  praktik  pembuatan  perundang-undangan  dan penerapan putusan di pengadilan tidak ditemukan kapan pastinya mengenai metode tersebut diterapkan mengingat secara inheren tidak semua perilaku membatasi  dan/atau  bersifat  anti  persaingan  maka  guna  mengatasi  hal tersebut pengadilan melalui kekuasaan yang dimilikinya untuk lebih memilih metode  yang  cocok  digunakan  berdasarkan  kasus-kasus  yang  timbul dan/atau terjadi.
Meskipun demikian sampai saat ini terdapat banyak kesulitan untuk menelaah  kasus  demi  kasus  sebab  nihilnya  konsistensi  dalam  putusan pengadilan  yang  menafsirkan antitrust dalam  putusan  hakim  yang cenderung menginterpretasi  dari undang-undang.
Ketentuan penggunaan salah satu pendekatan tersebut tidak semata bergantung  pada  diksi  atau  bunyi  pada  ketentuan  undang-undang  hal  ini mengingat adanya ketentuan Pasal 35 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa KPPU menilai semua perjanjian maupun kegiatan pelaku  usaha  yang  dapat  menimbulkan  praktik  monopoli  dan  persaingan usaha  tidak  sehat  oleh  karena  itu  KPPU  dinilai  memiliki  kewenangan alternatif untuk menggunakan dan menerapkan dua metode tersebut.
Dalam  praktiknya  KPPU  selaku  yang  diberikan  wewenang  alternatif dalam  menjalankan  dua  metode  tersebut  mendasarkan  pada  praktik  yang dianggap paling baik ( best practic) untuk menilai suatu perbuatan tertentu dengan tetap berpedoman pada undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang mengedepankan efisiensi dan kesejahteraan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Adis nur hayati. (2021). ANALISIS TANTANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA SEKTOR E-COMMERCE DI Indonesia.  Jurnal  penelitian  hukum  de  jure.  Vol  21,  No.  1. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1 583
Andi Fahmi Lubis . (2017) . HUKUM  PERSAINGAN USAHA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) . Jakarta
Aryadiputra, D., Pribadi, D. S., & Subroto, A. (2022). Perbedaan Penerapan Pendekaran  Per  se  Illegal  dan  Rule  of  Reason  dalam  Putusan  KPPU tentang  Kartel  Penetapan  Harga.  Risalah  Hukum,  18(1),  Article  1. https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.753
Chumaida,  Z.  V.  (2023,  Agustus).  Pendekatan  Per  Se  Illegal  dan  Rule  of Reason dalam Persaingan
Usaha. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendekatan-per-se-illegal- dan-rule-of-reason-dalam-persaingan-usaha-lt4b94e6b8746a9/
idtesis.com.  (2013).  Metode  Penelitian  Hukum  Empiris  dan  Normatif. https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/ Meita  fadhilah.  (2019).  PENEGAKAN  HUKUM  PERSAINGAN  USAHA  TIDAK SEHAT  OLEH  KOMISI  PENGAWAS  PERSAINGAN  USAHA  (KPPU) DALAM  KERANGKA  EKSTRATERITORIAL.  Jurnal  Wawasan  yuridika. Vol.
3, No. 1.
https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/217 Peraturan Komisi pengawas persaingan usaha Nomor 2 Tahun 2023 Rai  mantili.  (2016).  PROBLEMATIKA  PENEGAKAN  HUKUM  PERSAINGAN USAHA  DI  INDONESIA  DALAM  RANGKA  MENCIPTKAN  KEPASTIAN HUKUM.  Jurnal  Ilmu  Hukum  Padjajaran.  Vol  3,  No.  1. https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9339
Simbolon,  A.  (2013).  Pendekatan  yang  Dilakukan  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha.  Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM,  20(2),  Article  2. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art2
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  praktik  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat.