## EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN RESEP OBAT GENERIK PADA PASIEN BPJS RAWAT JALAN DI RSUP. PROF. DR. R.D. KANDOU MANADO PERIODE JANUARI-JUNI 2014
Angela Erlitha Tanner 1) , Lily Ranti 1) , Widya Astuty Lolo 1)
1) PS. Farmasi, FMIPA, Unsrat

## ABSTRACT
Indonesian  government  published  PerMenKes  No.  HK.02.02/MENKES/068/I/2010 requires to write prescription with a generic name at the health government facilities to anticipate the  high  price  of  medication.  Besides,  the  government  also  prepared  National  Formulary  as  a reference  in  selection  of  drug  on JKN  patients. This  research  conducted in  RSUP  Prof.  Dr.  R.D. Kandou  Manado  to  measure  the  percentage  of  generic  drugs  prescription  and  conformity prescription with National Formulary in outpatient BPJS patients in RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Period January-June 2014. The method used descriptive univariat analisys with 500 sheets of prescription as sample. The result showed that the average percentage of write the prescription with a generic name period of January-June 2014 amount to 72.82% and the average percentage of National  Formulary  compliance  is  91.87%.  The  prescriptions  that  fully  use  generic  names  and suitable with National Formulary only have an average percentage of 33.21%. However, the result showed that an increased percentage every month, even not reach 100%.
Keywords:  BPJS Health, National Formulary, Generic Drug

## ABSTRAK
Pemerintah  RI  mengeluarkan  PerMenKes  RI  No.  HK.02.02/MENKES/068/I/2010  yang mewajibkan  penulisan  resep  dengan  nama  generik  di  Fasilitas  Kesehatan  Pemerintah  untuk mengantisipasi  tingginya  harga  obat.  Disamping  itu,  Pemerintah  juga  menyusun  Formularium Nasional  sebagai  acuan  dalam  pemilihan  obat  pada  pasien  JKN.  Penelitian  dilakukan  di  RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado untuk  mengukur persentase penulisan resep dalam nama  generik dan kesesuaian resep dengan Formularium Nasional pada pasien BPJS rawat jalan di RSUP Prof. Dr.  R.D.  Kandou  Manado  periode  Januari-Juni  2014.  Metode  yang  digunakan  adalah  analisis deskriptif  univariat  dengan  pengambilan  500  lembar  resep  sebagai  sampel.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa rata-rata persentase penulisan resep dengan nama generik periode Januari-Juni 2014  sebesar  72.82%  dan  persentase  kesesuaian  dengan  Formularium  Nasional  rata-rata  sebesar 91.87%.  Resep  yang  sepenuhnya  menggunakan  nama  generik  dan  sesuai  Formularium  Nasional hanya  memiliki  persentase  rata-rata  sebesar  33.21%.  Akan  tetapi,  hasil  penelitian  menunjukkan terjadi peningkatan persentase setiap bulan walaupun belum mencapai 100%.
Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Formularium Nasional, Obat Generik

## PENDAHULUAN
Pembangunan  di  bidang  kesehatan mendapat  perhatian  yang  cukup  memadai sehingga  pemerintah  terus  mengupayakan peningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan kepada  masyarakat.  Hal  ini  mengacu  pada UUD  RI  tahun  1945  pasal  28H  yang menyatakan:  “Setiap  orang  berhak  atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai manusia  yang  bermartabat”  dan  Pasal  34 ayat (2) yang menyatakan:  “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan”. Selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  40  tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  pada  tahun 2004. UU SJSN memberikan  jaminan sosial yang  menyeluruh  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Tindak  lanjut  amanat  konstitusi tersebut adalah dengan disahkannya UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
BPJS  merupakan  lembaga  yang dibentuk  untuk  menyelenggarakan  Program Jaminan  Sosial  di  Indonesia. BPJS  akan menggantikan  sejumlah  lembaga  jaminan sosial  yang  ada  di  Indonesia  yaitu  lembaga asuransi  jaminan  kesehatan  PT  Askes  dan lembaga  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  PT Jamsostek. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan  adalah  badan  hukum  yang dibentuk  untuk  menyelenggarakan  program jaminan  kesehatan.  BPJS  Kesehatan  mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 (UU RI No. 24 tahun 2011).
Menurut  Pasal  35  PP  No.  12  tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan  dan  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan. Penyelenggara pelayanan kesehatan menurut Pasal 36 ayat (1) PerPres No.  12  tahun  2013  meliputi  semua  Fasilitas kesehatan  yang  menjalin  kerjasama  dengan BPJS  Kesehatan.  PerPres  No.  12  Tahun 2013  pasal  36  ayat  (2)  tentang  Jaminan Kesehatan  mewajibkan  Fasilitas  Kesehatan milik  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  yang  memenuhi  persyaratan  untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Obat  merupakan  salah  satu  unsur penting  dalam  pelayanan  kesehatan.  Biaya obat mencapai 40%-50% dari biaya operasional kesehatan di Indonesia dan terus menunjukkan  peningkatan  setiap  tahunnya (Sirait,  2001).  Dalam  rangka  mengantisipasi tingginya harga obat, Departemen Kesehatan Republik  Indonesia  mewajibkan  penulisan resep  dan  penggunaan  obat  generik  di fasilitas  pelayanan  kesehatan  pemerintah. Program ini telah diluncurkan oleh pemerintah  mulai  tahun  1989  melalui PerMenKes RI No. 085/MENKES/Per/I/1989 tentang
Kewajiban  Menuliskan  Resep  dan/atau Menggunakan  Obat  Generik  di  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  Pemerintah.  Peraturan ini kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban  Menggunakan  Obat  Generik  di Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Pemerintah. Agar  upaya  pemanfaatan  obat  generik  ini dapat  mencapai  tujuan  yang  diinginkan, maka kebijakan tersebut mencakup peresepan dengan nama generik.
Berdasarkan  PP  No.12  pasal  32 tahun  2013,  pelayanan  obat  pada  fasilitas kesehatan  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS mengacu  pada  daftar  dan  harga  obat  yang
ditetapkan  oleh  Menteri  Kesehatan.  Resep obat  BPJS  dalam  era  JKN  mengacu  pada Formularium  Nasional  (ForNas)  yang  berisi daftar  obat  yang  dijamin  dan  dibayar  oleh BPJS  dan  non  ForNas  dapat  diberikan  atas persetujuan Komite Medik.

## TUJUAN
1. Untuk mengevaluasi berapa persen resep BPJS  rawat  jalan  di  RSUP  Prof.  Dr.  R. D.  Kandou  Manado  ditulis  dalam  nama generik.
2. Untuk mengevaluasi berapa persen resep BPJS rawat jalan di RSUP Prof. Dr.R.D. Kandou Manado sesuai dengan Formularium Nasional.
3. Untuk melihat tendensi resep BPJS rawat jalan  di  RSUP  Prof.  Dr.  R.  D.  Kandou Manado  yang  ditulis  dengan  nama generik  dan  sesuai  dengan  Formularium Nasional  mulai  dari  bulan  Januari-Juni 2014.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  dengan  pengambilan  data  secara retrospektif yang didasarkan pada penelusuran dokumen peresepan obat pasien BPJS rawat jalan.
Populasi dan Sampel Populasi penelitian ialah semua resep peserta BPJS rawat jalan yang dilayani RSUP Dr. R. D. Kandou Manado pada bulan Januari-Juni 2014 sebanyak 33401 lembar resep. Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan systematic  random  sampling .  Dari  hasil perhitungan digunakan jumlah sampel sebanyak 500 lembar resep.
Analisis Data
Metode  yang  digunakan  dalam  analisis  data yaitu  analisis  deskriptif  univariat.  Metode analisis ini digunakan untuk
menyederhanakan atau meringkas kumpulan data  hasil  pengukuran  sedemikian  rupa  baik secara  angka-angka  mutlak  maupun  secara persentase, disertai dengan penjelasan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Persentase Penulisan Resep dengan Nama
Generik
Penelitian menunjukkan bahwa penulisan  resep  BPJS  dan  penggunaan  obat generik  di  RSUP  Prof  Kandou  Manado belum sesuai dengan  yang ditentukan dalam PerMenKes RI No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang
Kewajiban  Menggunakan  Obat  Generik  di Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Pemerintah. KemenKes  telah  mengeluarkan  pernyataan pada  tahun  2010  bahwa  pada  tahun  2014, 80-90%  resep  dari  dokter  di  rumah  sakit umum  pemerintah  atau  puskesmas  harus obat  generik.  Tetapi  dari  hasil  penelitian yang  dilakukan  dari  bulan  januari-juni  2014 terlihat  bahwa  pelaksanaan  penulisan  resep dengan  nama  generik  hanya  mencapai 72.82%.
Tabel  1.  Persentase  penulisan  resep  dengan nama generik Bulan Rata-rata (%) R/ Generik  R/ Non Generik Januari 69.68 30.32 Februari 73.00 27.00 Maret 71.12 28.88 April 72.57 27.43 Mei 75.50 24.50 Juni 75.20 24.80 Rata-rata 72.82 27.18
Gambar 1. Grafik persentase peresepan obat dengan nama generik tiap bulan
Permasalahan  yang  sering  terjadi adalah    pemberian  atau  peresepan  obat dengan  nama  dagang,  walaupun  sebenarnya tersedia  obat  generik  yang  lebih  murah dengan  efektifitas  yang  sama.  Sebagai contoh,  obat  hipertensi  Maintate  5  mg  yang memiliki  kandungan  zat  aktif  Bisoprolol  5 mg  memiliki  harga  Rp  88.000,-/strip, sedangkan obat  generiknya  Bisoprolol 5 mg hanya  Rp  33.000,-/strip.  Hal  ini  disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya dari pihak dokter  sebagai  penulis  resep,  pihak  pasien dan  pihak  perusahaan  farmasi.  Penyebab dokter  tidak  menulis  obat  generik  adalah karena  beberapa  obat  merupakan  kombinasi dari  beberapa  bahan  aktif  obat,  sehingga menjadi  tidak  praktis  bila  dituliskan  dalam nama  generik,  karena  akan  menyulitkan pasien dengan mengkonsumsi sejumlah obat sekaligus.  Misalnya  Neurodex  tablet  yang berisi  Vitamin  B1,  B6  dan  B12  akan  lebih praktis  dibandingkan  pemberian  masing- masing  satu  tablet  Vitamin  B1,  Vitamin  B6 dan  Vitamin  B12.  Faktor  dari  pihak  pasien juga  berpengaruh,  dimana  pasien  meminta dokter  untuk  tidak  meresepkan  obat  generik karena  pengetahuan  tentang  obat  generik masih  kurang  dan  pasien  menganggap bahwa  obat  generik  memiliki  kualitas  dan mutu yang jauh lebih rendah dibanding obat dengan  nama  dagang.  Selain  itu,  produsen farmasi juga menawarkan produknya kepada praktisi  kesehatan  seperti  dokter  dan
apoteker agar lebih memilih menuliskan obat dengan  nama  dagang.  Kondisi  ini  sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sirait (2001) yaitu  bahwa  perusahaan  farmasi  terus mempromosikan  obatnya  dengan  nama dagang  secara  besar-besaran,  sehingga berdampak pada harga yang jauh lebih tinggi daripada obat generiknya.
Obat-obat yang paling banyak diresepkan  dokter  untuk  pasien  BPJS  rawat jalan antara lain obat antihipertensi (Amlodipine, Amdixal®), antidiabetik (Metformin, Novomix flexpen®), anti hiperlipidemia (Simvastatin), obat asam urat (Allopurinol),  serta  obat  yang  bekerja  pada sistem saraf (THP,  Fenitoin). Untuk sediaan mata  yang  paling  banyak  diresepkan  adalah Lyteers Eye Drop.
Sebagai  implementasi  UU  No  40 tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (SJSN), dibentuk Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  yang  terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS  Kesehatan  mulai beroperasi  tanggal  1  Januari  2014.  Dengan keberadaan  institusi  baru  ini,  tingkat pelayanan  kesehatan  mengalami  perubahan paradigma  dari  semula  pelayanan  berbasis fee  for  service (tariff  per  tindakan)  menuju ke managed  care yang  bertumpu  pada pembayaran  prospektif.  Dengan  adanya BPJS  maka  sistem  pembayaran  berubah menjadi asuransi sehingga pasien tidak perlu merogoh  kantong  untuk  membayar  jasa medis dokter. Masyarakat menengah kebawah yang sebelumnya tidak mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  kini memperolehnya.
Persentase Peresepan
Obat yang Mengacu pada Formularium Nasional
Pemberian  obat  bagi  peserta  BPJS Kesehatan  mengacu  pada  Formularium
69,68 73.00  71,12  72,57  75.50 75.20 0 20 40 60 80 100 Januari Februari Maret April Mei Juni P er se n ta se ( %) Bulan Tendensi Peresepan Obat Generik
Nasional (ForNas) untuk menjamin aksesibilitas keterjangkauan dan penggunaan obat  secara  nasional.  ForNas  merupakan bagian  dari  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional (SJSN).  Daftar  obat  yang  terdapat  dalam Formularium  Nasional  ialah  senyawa  kimia atau  obat  generiknya  sebagai  acuan  dalam pemberian terapi kepada pasien.
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata resep obat  yang  sesuai  dengan  ForNas  dari  bulan januari-juni  sebesar  91.87%.  Dari  data  ini terlihat  bahwa  pencapaian  tidak  100%, karena  sebagian  obat  yang  diresepkan  tidak termasuk  dalam  formularium  nasional. Untuk  obat-obat  yang  tidak  termasuk  dalam Formularium  Nasional  tidak  dilayani  oleh instalasi  farmasi,  kecuali  atas  persetujuan dari  pihak  rumah  sakit.  Tindakan  peresepan dan pemberian obat diluar tanggungan BPJS akan menyebabkan peserta BPJS mengeluarkan biaya tambahan ketika melakukan  pelayanan pengobatan . Hal  ini akan membebani pasien karena peserta BPJS telah membayar iuran setiap bulan serta akan mengurangi akses terhadap pelayanan kesehatan.
Tabel 2. Persentase kesesuaian resep dengan Formularium Nasional
Bulan Rata-rata (%) R/ ForNas  R/ Non ForNas Januari 84.61 15.39 Februari 90.45 9.55 Maret 95.54 4.46 April 90.19 9.81 Mei 97.22 2.78 Juni 93.19 6.81 Rata-rata 91.87 8.13 Gambar 2. Grafik persentase peresepan obat yang sesuai standar Formularium Nasional Peningkatan kualitas pelayanan terlihat  melalui  kenaikan  persentase  yang cukup  signifikan  dalam  pelayanan  resep sesuai
Formularium
Nasional bila dibandingkan dengan bulan Januari. Peningkatan ini disebabkan semakin banyaknya informasi mengenai Formularium Nasional, sehingga pelayanan kesehatan juga semakin baik. Formularium Nasional digunakan  sebagai  pengendali  harga  obat yang  beredar  di  Indonesia.  Salah  satu  cara mengendalikan  harga  obat  yang  ditempuh adalah  dengan  mewajibkan  seluruh  dokter dari layanan primer hingga layanan sekunder untuk  meresepkan  obat  sesuai  dengan Formularium Nasional.
Sistem  pembayaran  yang  digunakan RSUP  Prof.  Dr.  R.D.  Kandou  adalah  sistem tarif paket INA CBG’s. Dengan paket biaya ini,  rumah  sakit  dan  dokter  dituntut  efektif dan  efisien  dalam  memberikan  pelayanan kepada  pasien. Efektif seperti  dalam penggunaan sumber daya farmasi, alat medik habis  pakai,  lama  rawat,  pemeriksaan penunjang  yang  umumnya  menjadi  area profesi. Efisiensi dalam hal mampu mengurangi  atau  bahkan  menghilangkan pelayanan yang berlebih dan tidak diperlukan  ( over  treatment dan  atau over utility ),  seperti  penggunaan/pemilihan  obat yang berlebihan dan pemeriksaan penunjang yang tidak selektif dan tidak kuat indikasinya.  Inefisiensi    akan  berpengaruh
84,61 90,45 95,54 90,19 97,22 93,19 0 20 40 60 80 100 Januari Februari Maret April Mei Juni Pe rse n ta se (% ) Bulan Tendensi Peresepan Sesuai ForNas
biaya  produksi  pelayanan  rumah  sakit  yang menjadi lebih mahal.
Persentase  Penulisan  Resep  Generik  dan Sesuai Formularium Nasional
Tabel  3. Persentase  resep dengan  penulisan resep sepenuhnya nama generik dan mengacu pada Formularium Nasional
Bulan Jumlah Lembar R/ Sesuai  %Sesuai Januari 65 15 23.08 Februari 83 24 28.92 Maret 96 36 37.50 April 93 30 32.26 Mei 84 30 35.71 Juni 79 33 41.77 Rata-rata 33.21
Jumlah  rata-rata  lembar  resep  yang  semua nama  obatnya  sesuai  dengan  Formularium Nasional  dan  ditulis  dengan  nama  generik hanya  sebesar  33.21%.  Data  tersebut menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pelayanan obat generik dalam pelayanan BPJS Kesehatan masih kurang optimal.
Gambar 3. Grafik persentase peresepan obat dengan nama generik dan sesuai Formularium Nasional
Hal  ini  masih  menjadi  masalah penting  bagi  pihak  rumah  sakit,  karena sebagian  besar  obat  yang  dipilih  dari  daftar ForNas  merupakan  obat  dengan  nama dagang,  bukan  obat  generik,  sehingga  biaya yang harus dikeluarkan rumah sakit menjadi
lebih  tinggi.  Oleh  karena  itu,  rumah  sakit harus lebih teliti dalam menyusun perencanaan dan pengadaan obat.
Selain  Surat  Keputusan  Menteri Kesehatan  mengenai  kewajiban  penggunaan obat generik di fasilitas kesehatan pemerintah,  keputusan  direksi  rumah  sakit juga  berperan  dalam  penggunaan  obat generik di  rumah sakit dalam hal pemberian informasi  yang  benar  dan  terus  menerus karena  selama  ini  kalangan  masyarakat masih  ada  yang  memandang  remeh  obat generik dalam hal efektifitasnya.
Penulisan  resep  obat  generik  dapat ditingkatkan  melalui  promosi  obat  generik. Promosi  dilakukan  pada  pasien  dan  dokter, agar  mereka  tidak  ragu  menggunakan  obat generik.  Promosi  ini  semacam  edukasi mengenai  pengertian  obat  generik,  khasiat, keamanan  dan  mutu  obat  generik  yang sebenarnya tidak ada perbedaan yang berarti dengan obat nama dengan nama dagang dan obat paten karena produksi obat generik juga menerapkan  Cara  Pembuatan  Obat  yang Baik,  seperti  halnya  obat  dengan  nama dagang  maupun  obat  paten.  Selain  itu,  obat generik juga harus lulus uji bioavailabilitas/bioekivalensi (ISO Indonesia Volume  46  tahun  2011-2012).  Uji  ini dilakukan untuk menjaga mutu obat generik. Pengujian  bioavailabilitas  dilakukan  untuk mengetahui  kecepatan  zat  aktif  dari  produk obat  diserap oleh tubuh  ke sistem peredaran darah.  Studi  bioekivalensi  dilakukan  untuk membandingkan  profil  pemaparan  sistemik (darah)  yang  memiliki  bentuk  tampilan berbeda-beda  (tablet,  kapsul,  sirup,  salep, dan  sebagainya)  dan  diberikan  melalui  rute pemberian yang berbeda-beda.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :
23,08 28,92 37,50 32,26 35,71 41,77 0 20 40 60 80 100 Januari Februari Maret April Mei Juni P er se n ta se ( %) Bulan Tendensi Sesuai ForNas dan Generik
1. Peresepan  obat  generik  pada  pasien BPJS  rawat  jalan  di  RSUP  Prof.  R.D.
Kandou  pada  bulan  Januari-Juni  2014 adalah Januari 69.68%, Februari 73.00%, Maret  71.12%,  April  72.57%,  Mei 75.50%  dan  bulan  Juni  sebesar  75.2% dengan rata-rata 72.82%.
2. Peresepan  obat  yang  sesuai  dengan Formularium  Nasional  bulan  Januari- Juni  2014  adalah  Januari  84.61%,
Februari  90.45%,  Maret  95.54%,  April 90.19%,  Mei  97.22%  dan  Juni  93.19% dengan rata-rata 91.87%.
3. Resep  yang  sepenuhnya  menggunakan nama  generik  dan  sesuai  Formularium
Nasional  dari  bulan  Januari-Juni  2014 adalah Januari 23.08%, Februari 28.92%, Maret  37.50%,  April  32.26%,  Mei 35.71%  dan  Juni  41.77%  dengan  rata- rata  33.21%.  Data  yang  diperoleh menunjukkan terjadi peningkatan pelayanan  peresepan  obat  yang  cukup signifikan  dalam  penulisan  obat  dengan nama  generik  dan  penulisan  resep  obat yang sesuai dengan Formularium
Nasional  jika  dibandingkan  dengan mulai  beroperasinya  BPJS  Kesehatan pada bulan Januari 2014.

## SARAN
1. Kepada pihak BPJS kesehatan diharapkan  dengan  adanya  penelitian  ini dapat  dijadikan  sebagai  bahan  masukan, agar dapat melakukan evaluasi pelayanan sehingga  peserta  BPJS  tidak  dirugikan karena  harus  mengeluarkan  biaya  untuk menebus  jenis  obat  yang  tidak  terdapat dalam Formularium Nasional.
2. Kepada  rumah  sakit  agar  cermat  dalam perencanaan  dan  pembelian  obat,  dan Perlu  dilakukan  evaluasi  implementasi Formularium  Nasional  secara  periodik sehingga  biaya  dan  mutu  pelayanan
dapat  terkendali  dalam  mendukung pelayanan pasien JKN di rumah sakit.
3. Kepada  peneliti  selanjutnya  perlu  untuk melakukan evaluasi pelayanan peresepan obat  generik  pada  pasien  BPJS  di  tahun selanjutnya untuk membandingkan kualitas  pelaksanaan  pelayanan  resep BPJS dengan pada waktu mulai beroperasinya BPJS Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ikatan  Apoteker  Indonesia.  2010.  ISO
Informasi  Spesialite  Obat  Indonesia. Volume  46.  2011-2012.  PT  ISFI. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang No.  40  tahun  2004  tentang    Standar Jaminan  Sosial  Nasional.  Presiden RI. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2010.  Permenkes  RI No.  HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang  Kewajiban  Menggunakan Obat  Generik  di  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  Pemerintah.  Menkes  RI. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2011.  Undang-Undang
No.  24  tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Presiden RI. Jakarta. Republik Indonesia. 2013. Peraturan
Presiden  No.12  tahun  2013  tentang Jaminan  Kesehatan.  Presiden  RI. Jakarta.
Sirait,  M.  2001.  Tiga  Dimensi  Farmasi:
Ilmu-Teknologi, Kesehatan dan Potensi Ekonomi.
Kumpulan Presentasi dan Tulisan, Institut
Darma Mahadika. Jakarta.