How to cite: Putra, B. A. L., Basir, & Lindiasari, P. (2024). Deteksi Dini Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Wilayah  Hukum  Kecamatan  Cibinong. Syntax  Literate . (9)3. http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v9i3 E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 3, Maret 2023

## DETEKSI  DINI  PENYELENGGARAAN  PEMILU  TAHUN  2024  DI  WILAYAH HUKUM KECAMATAN CIBINONG
Bagus Azi Lesmana Putra 1 *, Basir 2 , Palupi Lindiasari 3
Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia 1,2,3
Email: lesmanataruna2@yahoo.com *

## Abstrak
Dalam  konteks  keamanan,  diprediksi  bahwa  situasi  keamanan  di Wilayah  Hukum  Polres Bogor pada tahun 2024 akan mengalami peningkatan, terutama terkait permasalahan yang terkait  dengan  Pemilu  2024.  Aktivitas  politik  dalam  dinamika  demokrasi  dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, sehingga perlu adanya peningkatan kewaspadaan untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap keamanan. Data dari Sat Intelkam menunjukkan bahwa  terdapat  kerawanan  pada  penyelenggaraan  Pemilu  di  tahun-tahun  sebelumnya  di beberapa  wilayah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  strategi  Satuan  Intelkam Polres  Bogor  dalam  deteksi  dini  di  Kecamatan  Cibinong.  Metode  yang  digunakan  dala penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  menghadapi pemilu 2024, Satuan Intelkam Polres Bogor melakukan deteksi dini dalam menyongsong Pemilu  2024  di  Kecamatan  Cibinong,  Jawa  Barat.  Deteksi  dini  ini  melibatkan  berbagai langkah, seperti pengumpulan informasi, analisis data, dan kerjasama dengan pihak terkait, guna menjaga keamanan masyarakat. Meskipun demikian, Intelkam menghadapi beragam kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan teknologi, serta tantangan dalam memperoleh informasi  yang  mendetail.  Kolaborasi  dengan  stakeholder,  seperti  KPU,  Bawaslu,  TNI, pengamat  Pemilu,  partai  politik,  masyarakat  sipil,  dan  media  massa,  sangat  ditekankan karena masing-masing pihak memiliki peran dalam mendeteksi dini potensi masalah atau gangguan  selama  proses  Pemilu.  Kolaborasi  ini  memungkinkan  identifikasi  dini  dan penanganan  ancaman  selama  Pemilu,  yang  merupakan  langkah  penting  untuk  menjaga integritas proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat. Komunikasi dan koordinasi erat antara  Intelkam  dengan  stakeholder  menjadi  kunci  dalam  menjaga  keamanan  Pemilu  dan keberlangsungan proses demokrasi yang adil serta aman.
Kata Kunci: Deteksi Dini, Pemilu 2024, Intelijen Keamanan, Stakeholder.

## Abstract
In the context of security, it is predicted that the security situation in the Jurisdiction of the Bogor Police Resort in 2024 will experience an increase, especially regarding issues related to the 2024 Election. Political activities in the dynamics of democracy can affect security stability, thus there is a need for increased vigilance to anticipate potential disturbances to security.  Data  from  the  Intelligence  Unit  (Sat  Intelkam)  indicates  vulnerabilities  in  the conduct  of  elections  in  previous  years  in  several  areas.  This  study  aims  to  analyze  the strategy of the Intelkam Unit of the Bogor Police Resort in early detection in the Cibinong Sub-district.  The  method  used  in  this  research  is  qualitative.  The  results  show  that  in anticipation of the 2024 election, the Intelkam Unit of the Bogor Police Resort conducts early detection in preparation for the 2024 Election in the Cibinong Sub-district, West Java. This
early  detection  involves  various  steps,  such  as  information  gathering,  data  analysis,  and cooperation  with  relevant  parties,  to  maintain  public  security.  However,  Intelkam  faces various  challenges,  such  as  limited  resources  and  technology,  as  well  as  difficulties  in obtaining  detailed  information.  Collaboration  with  stakeholders,  such  as  the  Election Commission (KPU), the Election Supervisory Agency (Bawaslu), the Indonesian National Defense Forces (TNI), election observers, political parties, civil society, and mass media, is highly emphasized because each party has a role in early detection of potential problems or disruptions during the election process. This collaboration enables early identification and handling  of  threats  during  the  election,  which  is  an  important  step  in  maintaining  the integrity of the democratic process and public trust. Close communication and coordination between Intelkam and stakeholders are key to ensuring the security of the election and the sustainability of a fair and safe democratic process.
Keywords: Early Detection, 2024 Elections, Security Intelligence, Stakeholders.

## Pendahuluan
Menjelang  Pemilu  2024,  suhu  politik  semakin  meningkat  dan  permasalahan umum  yang  akan  timbul  seperti  masalah  teknis  persiapan  Pemilu,  masalah  partisipasi pemilih, masalah transparansi, masalah tata kelola pemilu yang akuntabel, dan masalah masa kampanye (Muttaqin & Idris, 2021). Adapun isu-isu strategis dalam pelaksanaan Pemilu mendatang yang terdiri dari isu regulasi, penyelenggara, peserta, pemilih, logistik hingga isu dari tahap pelaksanaan (Zulkarnain et al., 2023). Maka bagaimana agar Pemilu Tahun 2024 dapat berlangsung dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada adalah dengan memperhatikan beberapa hal yaitu harus adanya jaminan hak-hak konstitusi masyarakat terjaga dan terakomodir dalam penyelenggaraan Pemilu.
Perkembangan  situasi  Keamanan  di  Wilayah  Hukum  Polres  Bogor  pada  tahun 2024 diprediksikan akan banyak mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,  permasalahan  –  permasalahan  yang  diperkirakan  akan  terjadi  dan mempengaruhi situasi dan kondisi Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Bogor adalah permasalahan yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Berbagai kegiatan politik merupakan bagian  dan  dinamika  demokrasi  yang  sedang  berkembang,  dengan  diwarnai  berbagai kegiatan  masyarakat  (Hakim,  2017;  Hanisa  &  Firdaus,  2023).  Namun  tetap  perlu meningkatkan  kewaspadaan  guna  mengantisipasi  kemungkinan  adanya  kegiatan masyarakat yang dapat berimplikasi terhadap stabilitas keamanan.
Polri merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakan hukum,  memelihara  kamtibmas  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan pelayanan kepada masyarakat (Ahmadani et al., 2020). Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi Polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen keamanan atau yang biasa disebut Intelkam (Dison, 2023). Intelijen keamanan diperlukan sebagai perangkat deteksi dini adanya ancaman terhadap keamanan nasional, tidak saja ancaman yang ditujukan kepada eksistensi, keutuhan, dan kedaulatan negara, melainkan juga ancaman terhadap keamanan warga negara. Fungsi intelijen  pada  hakikatnya  adalah  menyediakan  informasi  yang  mutakhir  dan  akurat sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  di  bidang  keamanan,  terutama  untuk  mencegah terjadinya kejutan yang mengganggu keamanan nasional (Moh, 1993).
Fungsi  intelijen  diperlukan  tidak  hanya  dalam  konteks  hubungan  antar  negara sebelum  dan  pada  saat  perang,  melainkan  spektrumnya  telah  meluas  menjangkau ancaman  keamanan  nasional  domestik  dan  warga  negara.  Pada  era  globalisasi  yang semakin  kompleks  ini,  tantangan  keamanan  yang  dihadapi  oleh  suatu  negara  menjadi semakin beragam dan meningkat (Hajar et al., 2018). Dalam menghadapi tantangan ini, keberadaan intelijen keamanan negara menjadi sangat penting. Intelijen keamanan negara merupakan  sistem  yang  melibatkan  proses  pengumpulan,  analisis,  dan  penyebaran informasi yang relevan untuk mendukung kebijakan keamanan negara (Haripin, 2022).
Adanya  indikasi  gangguan  kamtibmas  pada  penyelenggaran  pemilu  2024,  hal tersebut dapat dilihat dari data Sat intelkam terkait peristiwa sengketa pemilu pada tahun 2018-2019 di wilayah kecamatan Cibinong menunjukkan bahwa konsentrasi kerawanan pemilu terjadi di kelurahan tengah kecamatan cibinong dengan peristiwa pada tahun 2018 terjadi 1 peristiwa dan pada tahun 2019 terjadi 4 peristiwa.
Untuk  mengantisipasi  tingginya  tingkat  kerawanan  penyelenggaraan  pemilu  di tahun 2024, Sat Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecendrungan  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  seirama  dengan  perkembangan  berbagai aspek  kehidupan  masyarakat,  sementara  itu  situasi  keamanan  dan  ketertiban  yang kondusif  adalah  mutlak,  untuk  mewujudkan  guna  mendukung  terselenggaranya pembangunan  nasional  termasuk  berjalannya  roda  pemerintahan  dan  perekonomian bangsa.  Intelkam  polri  sebagai  pelaksana  fungsi  intelijen  yang  meliputi  penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat  yang  kondusif,  harus  dapat  mengantisipasi  berbagai  perkembangan  situasi sehingga  apabila  muncul  ancaman  faktual  dapat  ditangani  secara  profesional  dan proporsional.
Di dalam Sat Intelkam terdapat intelijen dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk  memberikan  arti  pada  gejala-gejala  dan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada suatu  waktu  di  masa  lalu  (Purwanti  et  al.,  2021).  Tanpa  adanya  pengetahuan  dasar mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya pengetahuan  mengenai  perkembangan  mengenai  masalah  tersebut  di  masa  yang  akan datang terutama tentang perkembangan kamtibmas (Marhum & Meronda, 2021). Disisi lain peran stakeholder sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas sat Intelkam melakukan deteksi dini guna terwujudnya penyelenggaraan pemilu 2024 yang kondusif, khususnya di wilayah hukum Kecamatan Cibinong.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Satuan Intelkam Polres Bogor dalam  deteksi  dini  di  Kecamatan  Cibinong,  mengevaluasi  kendala  yang  dihadapi  oleh satuan tersebut dalam proses deteksi, mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan  deteksi  dini  penyelenggaraan  Pemilu  2024  di  Kecamatan  Cibinong,  serta
menganalisis  upaya  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Intelkam  Polres  Bogor  dengan melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian  Strategi  Intelijen  Keamanan  Dalam  Pelaksanaan  Deteksi  Dini Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024: Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Cibinong dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan analisis stakeholder melalui pengumpulan data  dengan  wawancara,  pengamatan,  dan  studi  dokumen,  yang  selanjutnya menggunakan teknik trianggulasi data.

## Hasil dan Pembahasan

## Strategi  Satuan  Intelkam  Polres  Bogor  Dalam  Melakukan  Deteksi  Dini  di Kecamatan Cibinong
Satuan  Intelijen  Kepolisian  (Intelkam)  Polres  Bogor  melakukan  deteksi  dini  di Kecamatan  Cibinong  merupakan  upaya  untuk  mengumpulkan  informasi  dan menganalisis potensi ancaman keamanan serta potensi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Proses deteksi dini ini  umumnya  dilakukan  dengan  menggunakan  berbagai  metode  seperti  pengumpulan informasi dari berbagai sumber, analisis data, pemantauan, dan investigasi.
Kecamatan Cibinong adalah salah satu dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor,  Jawa  Barat,  Indonesia.  Letaknya  berada  di  bagian  utara  Kabupaten  Bogor  dan merupakan  salah  satu  daerah  yang  cukup  berkembang.  Kecamatan  Cibinong, sebagaimana  daerah-daerah  lainnya  di  Indonesia,  terus  mengalami  perkembangan  dan pertumbuhan baik dari segi ekonomi maupun infrastruktur. Hal ini diiringi dengan upaya pemerintah  setempat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  serta  menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.
Deteksi  dini  dalam  intelijen  keamanan  adalah  proses  pengumpulan  informasi, analisis, dan tindakan yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi ancaman atau risiko keamanan  sebelum  terjadinya  situasi  yang  membahayakan  (Daihan  &  Ikawati,  2023). Tujuan  dari  deteksi  dini  ini  adalah  untuk  memungkinkan  tindakan  pencegahan  atau respons yang cepat terhadap ancaman yang mungkin timbul.
Melalui  berbagai  sumber  seperti  survei,  intelijen  terbuka  (open-source intelligence),  analisis  media  sosial,  interogasi,  atau  sumber-sumber  internal  seperti laporan  dari  petugas  lapangan.  Setelah  data  terkumpul,  dilakukan  analisis  untuk mengidentifikasi  pola,  tren,  atau  kejanggalan  yang  dapat  mengindikasikan  potensi ancaman. Informasi yang terkumpul dievaluasi untuk menilai tingkat risiko yang terkait dengan  potensi  ancaman  atau  gangguan  keamanan  yang  teridentifikasi.  Jika  risiko teridentifikasi  tinggi,  langkah-langkah  preventif  diambil  untuk  mencegah  terjadinya ancaman.  Jika  ancaman  sudah  ada,  respons  cepat  dilakukan  untuk  mengurangi dampaknya.
Deteksi  dini  dalam  intelijen  keamanan  sangat  penting  karena  memungkinkan penanggulangan sebelum situasi tersebut berkembang menjadi ancaman yang lebih besar
dan sulit diatasi (Hikam & Riyanta, 2018). Ini dapat mencegah insiden yang merugikan seperti tindak kriminal, terorisme, atau ancaman keamanan lainnya. Proses deteksi dini ini  memerlukan  kerjasama  yang  erat  antara  berbagai  pihak  terkait,  termasuk  badan keamanan, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Kolaborasi ini memungkinkan pengumpulan  informasi  yang  lebih  luas  dan  analisis  yang  lebih  komprehensif  untuk menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam deteksi dini oleh Satuan Intelkam Polres Bogor di Kecamatan Cibinong diantaranya:
1. Pengumpulan Informasi
Melalui  berbagai  sumber  seperti  warga  setempat,  rekaman  CCTV,  informasi  dari petugas lapangan, dan sumber lainnya.
2. Analisis Data
Mengolah  informasi  yang  terkumpul  untuk  mengidentifikasi  pola  atau  indikasi kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban di wilayah tersebut.
3. Pemantauan dan Pengawasan Melakukan  pemantauan  aktif  terhadap  wilayah  atau  kelompok-kelompok  yang dicurigai.
4. Kerjasama dengan Pihak Terkait Melibatkan  kerjasama  dengan  pihak  terkait  seperti  masyarakat  setempat,  tokoh masyarakat, lembaga atau instansi terkait, untuk mendapatkan informasi yang lebih luas.
5. Penyamaran dan Operasi Tertutup Melakukan  penyamaran  atau  operasi  tertutup  untuk  mengumpulkan  informasi langsung dari lapangan atau dari lingkungan yang relevan dengan risiko keamanan.
6. Pelatihan dan Pengembangan Personel Melakukan  pelatihan  yang  kontinu  bagi  personel  Intelkam  dalam  hal  teknik pengintaian,  analisis  data,  dan  penggunaan  teknologi  terbaru  untuk  meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dini.
7. Penyusunan Laporan dan Tindak Lanjut
Hasil  dari  deteksi  dini  ini  akan  dirangkum  dalam  laporan  yang  nantinya  dapat digunakan  untuk  mengambil  tindakan  preventif  atau  penegakan  hukum  jika diperlukan.
Tujuan  utama  dari  deteksi  dini  ini  adalah  untuk  mencegah  terjadinya  gangguan kamtibmas  atau  potensi  ancaman  keamanan  yang  dapat  merugikan  masyarakat  serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Cibinong. Proses ini merupakan bagian  dari  tugas  kepolisian  dalam  menjaga  keamanan  masyarakat  serta  upaya pencegahan terjadinya tindak kriminal atau gangguan lainnya.

## Kendala yang Dihadapi Satuan Intelkam Polres Bogor Dalam Melakukan Deteksi di Kecamatan Cibinong
Kecamatan Cibinong memiliki catatan atau potensi terjadinya gangguan keamanan seperti tindak kriminal, konflik sosial, atau ancaman lain yang memerlukan deteksi dini.
Informasi atau data intelijen yang terkumpul dari berbagai sumber menunjukkan adanya pola-pola  yang  memerlukan  perhatian  khusus  di  Kecamatan  Cibinong.  Ada  indikasi kegiatan yang mencurigakan atau potensi ancaman yang perlu diidentifikasi lebih lanjut.
Terdapat  faktor-faktor  tertentu  seperti  perubahan  situasi  sosial,  ekonomi,  atau politik di wilayah Cibinong yang dapat menjadi alasan bagi kegiatan deteksi dini guna memahami dan menanggulangi potensi masalah yang akan timbul. Adanya laporan atau informasi dari masyarakat setempat, lembaga, atau tokoh masyarakat tentang kegiatan yang mencurigakan atau potensi ancaman di wilayah tersebut. Polres Bogor dapat secara berkala  melakukan  kegiatan  deteksi  dini  sebagai  bagian  dari  strategi  pencegahan kejahatan secara umum. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut terjaga dengan baik.
Pada  dasarnya,  kegiatan  deteksi  dini  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Intelijen Kepolisian (Intelkam) Polres Bogor di Kecamatan Cibinong bertujuan untuk memastikan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  mencegah  potensi  gangguan  keamanan,  serta mengidentifikasi dan menanggulangi ancaman yang mungkin timbul di wilayah tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Namun dalam praktinya, Satintelkam Polres Bogor menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan deteksi dini di kecamatan Cibinong. Beberapa kendala umum yang dihadapi oleh Satuan Intelijen Polres Bogor di kecamatan Cibinong diantaranya:
1. Keterbatasan Sumber Daya Salah satu kendala utama bisa berupa keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal personel, peralatan, atau anggaran. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan pemantauan dan analisis secara intensif.
2. Kurangnya Informasi Terperinci Terkadang,  kurangnya  akses  terhadap  informasi  yang  mendetail  atau  aktual  bisa menjadi kendala. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mendapatkan informasi  dari  sumber  yang  diperlukan  atau  kekurangan  teknologi  yang  diperlukan untuk analisis yang mendalam.
3. Tingkat Dinamisasi atau Ancaman yang Beragam Kondisi keamanan dan jenis ancaman yang bervariasi di daerah tertentu dapat menjadi kendala. Ketika ancaman keamanan bervariasi atau berkembang dengan cepat, ini bisa menyulitkan  dalam  memprioritaskan  ancaman  mana  yang  harus  ditangani  terlebih dahulu.
4. Keterlibatan Masyarakat Tergantung pada tingkat kerja sama dan kepercayaan antara masyarakat dengan pihak kepolisian, kurangnya partisipasi atau kerjasama dari masyarakat dalam memberikan informasi penting bisa menjadi kendala.
5. Keterbatasan Teknologi dan Keterampilan Keterbatasan dalam penggunaan teknologi terbaru atau kurangnya keterampilan teknis dalam melakukan analisis data juga bisa menjadi kendala. Kondisi ini bisa menjadi hambatan dalam memperoleh dan menganalisis informasi dengan efisien.
6. Kekurangan  keterampilan  untuk  Menyusup  ke  dalam  Jaringan  atau  Kelompok Tertentu,  kegiatan  intelijen  memerlukan  kemampuan  untuk  menyusup  ke  dalam jaringan  atau  kelompok  tertentu,  dan  ketidakmampuan  dalam  hal  ini  bisa  menjadi kendala.
7. Kondisi Geografis dan Keterbatasan Akses Kondisi geografis atau keterbatasan akses di daerah tertentu, terutama di daerah yang sulit dijangkau, bisa menjadi kendala bagi upaya deteksi dini.
Setiap  kendala  tersebut  bisa  mempengaruhi  efektivitas  Satuan  Intelkam  dalam melakukan  deteksi  dini.  Solusi  untuk  mengatasi  kendala  ini  melibatkan  peningkatan sumber daya, pelatihan yang lebih baik, kerja sama yang lebih erat dengan stakeholder, pengembangan  teknologi  yang  lebih  baik,  dan  pendekatan  yang  lebih  inovatif  dalam strategi deteksi dini.

## Identifikasi Stakeholder Dalam Pelaksanaan Deteksi Dini Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kecamatan Cibinong
Stakeholder  adalah  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan,  keterlibatan,  atau pengaruh  dalam  suatu  inisiatif,  proyek,  atau  aktivitas  tertentu.  Dalam  konteks penyelenggaraan deteksi dini Pemilu 2024 di Kecamatan Cibinong, stakeholder merujuk kepada berbagai pihak yang terlibat langsung atau memiliki kepentingan dalam proses tersebut.  Mereka  memiliki  peran  masing-masing  yang  penting  untuk  keberhasilan  dan keamanan pelaksanaan Pemilu.
Dalam  penyelenggaraan  Pemilu  2024  di  Kecamatan  Cibinong,  beberapa stakeholder yang berperan penting dalam pelaksanaan deteksi dini termasuk:
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Merupakan  lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  bertanggung  jawab  untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Pemilu. KPU berperan dalam mendeteksi dini potensi masalah atau kendala teknis dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilu.
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bertugas  melakukan  pengawasan,  pengawalan,  dan  penegakan  hukum  terkait pelanggaran Pemilu. Bawaslu memiliki peran penting dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran  Pemilu,  termasuk  penyebaran  hoaks,  politik  uang,  atau  pelanggaran lainnya.
3. TNI, Polri, dan BIN Melalui  Satuan  Intelijen  Kepolisian  (Intelkam),  pihak  kepolisian,  TNI  dan  BIN berperan  dalam  melakukan  deteksi  dini  terhadap  potensi  gangguan  keamanan  yang dapat  terjadi  selama  proses  Pemilu,  termasuk  ancaman  keamanan,  konflik antarpendukung partai politik, atau gangguan lainnya.
4. Pengamat Pemilu dan LSM Berbagai  organisasi  pengamat  Pemilu  dan  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM) memiliki  peran  penting  dalam  mendeteksi  dini,  memantau,  dan  melaporkan pelanggaran atau potensi ketidakberesan dalam proses Pemilu.

## 5. Partai Politik
Partai  politik  sebagai  peserta  Pemilu  memiliki  tanggung  jawab  dalam  mendukung terciptanya Pemilu yang berkualitas, termasuk dalam mendeteksi dini potensi masalah atau hambatan selama proses Pemilu.
6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan Warga Peran  partisipatif  masyarakat  dalam  mendeteksi  dini  potensi  masalah,  memberikan informasi  penting,  serta  melaporkan  kejadian  yang  mencurigakan,  serta  mampu mereduksi permasalahan yang timbul sangatlah penting.
7. Media Massa Media  memiliki  peran  dalam  memberikan  informasi  yang  akurat,  mendeteksi  dini potensi isu sensitif atau hoaks yang dapat memengaruhi proses Pemilu.
Kerjasama  antara  semua  stakeholder  tersebut  sangat  penting  untuk  menciptakan Pemilu  yang  adil,  transparan,  dan  aman.  Melalui  deteksi  dini,  potensi  masalah  dapat diidentifikasi  lebih  awal,  memungkinkan  langkah-langkah  preventif  yang  tepat  untuk diambil sehingga proses Pemilu dapat berjalan lancar dan terjamin keamanannya.

## Upaya  yang  Dilakukan  Satuan  Intelkam  Polres  Bogor  Dalam  Pelaksanaan Penyelenggaraan  Pemilu  2024  di  Kecamatan  Cibinong  dengan  Melibatkan Stakeholder
Satuan Intelijen Kepolisian (Intelkam) Polres Bogor memiliki peran penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kecamatan Cibinong dengan melibatkan berbagai stakeholder. Peran Intelkam dalam konteks ini mencakup kegiatan deteksi dini, pemantauan, dan analisis terhadap potensi ancaman keamanan atau gangguan kamtibmas selama  proses  Pemilu.  Melibatkan  stakeholder  merupakan  upaya  kolaboratif  untuk memastikan  keamanan,  ketertiban,  serta  kelancaran  proses  Pemilu.  Keterlibatan stakeholder  ini  akan  mendukung  intelijen  keamanan  yang  lebih  komprehensif, memungkinkan  identifikasi  dini  dan  penanganan  potensi  ancaman  atau  gangguan kamtibmas  selama  Pemilu.  Intelkam  sebagai  koordinator  dalam  hal  keamanan  akan bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak  terkait  guna  memastikan  proses  pemilihan berlangsung secara aman, adil, dan terjamin.
Peran Satuan Intelijen Kepolisian (Intelkam) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kecamatan Cibinong adalah krusial dalam menjaga keamanan serta mendeteksi potensi ancaman yang dapat mempengaruhi jalannya proses Pemilu. Kolaborasi dan keterlibatan dengan berbagai stakeholder adalah bagian penting dari strategi Intelkam (Heply et al., 2023).  Beberapa  upaya  yang  mungkin  dilakukan  oleh  Satuan  Intelkam  Polres  Bogor dalam kolaborasi dengan stakeholder untuk penyelenggaraan Pemilu meliputi:
1. Koordinasi dengan KPU, Bawaslu, TNI, BIN, dan Pihak Terkait Intelkam akan melakukan koordinasi yang erat dengan lembaga penyelenggara Pemilu seperti  KPU,  Bawaslu, TNI,  BIN,  serta  pihak  terkait  lainnya  untuk  saling  bertukar informasi terkait potensi ancaman keamanan atau tindakan yang dapat mengganggu proses Pemilu.

## 2. Pengawasan dan Pemantauan Aktif
Intelkam akan melakukan pemantauan dan pengawasan secara aktif terhadap situasi keamanan  di  Kecamatan  Cibinong  sebelum,  selama,  dan  setelah  proses  Pemilu.  Ini melibatkan  penggunaan  teknologi,  sumber  daya  manusia,  dan  analisis  data  untuk mendeteksi dini ancaman potensial.
3. Konsultasi dengan Pengamat Pemilu dan LSM Intelkam  mungkin  melakukan  konsultasi  dan  berkoordinasi  dengan  para  pengamat Pemilu dan LSM untuk mendapatkan wawasan dan informasi yang lebih luas terkait dengan situasi lokal, masalah potensial, serta mendeteksi dini potensi pelanggaran atau gangguan terhadap proses Pemilu.
4. Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pengamanan Intelkam  dapat  terlibat  dalam  kegiatan  sosialisasi  keamanan  terkait  Pemilu  kepada masyarakat,  mengedukasi  masyarakat  tentang  tanda-tanda  potensi  ancaman,  serta berperan aktif dalam memastikan pengamanan selama proses Pemilu berlangsung.
5. Kerjasama dengan Media Massa Intelkam  dapat  berkoordinasi  dengan  media  massa  untuk  memperoleh  dan memberikan informasi yang akurat terkait situasi keamanan dan potensi ancaman yang relevan dengan Pemilu.
6. Melibatkan Partai Politik dan Masyarakat Intelkam  dapat  menjalin  komunikasi  dan  kerjasama  dengan  partai  politik  serta masyarakat untuk menerima informasi terkait situasi yang berkembang di lapangan, serta mendeteksi dini potensi gangguan atau ancaman.
Upaya Satintelkam dalam memastikan keamanan Pemilu di Kecamatan Cibinong melibatkan koordinasi, kerjasama, dan komunikasi yang erat dengan berbagai stakeholder terkait. Dengan demikian, keamanan selama proses Pemilu dapat terjaga dan berlangsung dengan  lancar,  menjaga  integritas  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  proses demokrasi.

## Pembahasan
Menghadapi pemilu 2024, Satuan Intelkam Polres Bogor melakukan deteksi dini di Kecamatan  Cibinong,  salah  satu  wilayah  di  Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat,  Indonesia. Deteksi dini ini bertujuan untuk memungkinkan tindakan pencegahan atau respons cepat terhadap ancaman yang mungkin timbul, dengan kolaborasi dari berbagai pihak terkait seperti badan keamanan, lembaga pemerintah, dan masyarakat. Langkah-langkah yang diambil meliputi pengumpulan informasi, analisis data, pemantauan, kerjasama dengan pihak terkait, operasi tertutup, pelatihan personel, dan penyusunan laporan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut (Maharani, 2022).
Satuan  Intelkam  Polres  Bogor  menghadapi  sejumlah  kendala  dalam  praktiknya. Kendala-kendala  tersebut  meliputi  keterbatasan  sumber  daya,  kurangnya  informasi terperinci, tingkat kriminalitas yang beragam, keterlibatan masyarakat yang bervariasi, keterbatasan  teknologi,  kesulitan  menyusup  ke  dalam  jaringan,  dan  kendala  akses geografis. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut melibatkan peningkatan sumber daya,
pelatihan yang lebih baik, kerjasama yang lebih erat dengan komunitas, pengembangan teknologi yang lebih baik, serta pendekatan inovatif dalam strategi deteksi dini.
Stakeholder meliputi lembaga seperti KPU, Bawaslu, TNI, pengamat Pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa. Mereka memiliki peran masing-masing dalam mendeteksi dini potensi masalah atau gangguan selama proses Pemilu. Kerjasama antara stakeholder  tersebut  sangat  vital  untuk  memastikan  Pemilu  berjalan  dengan  adil, transparan,  dan  aman  melalui  identifikasi  dini  potensi  masalah  dan  pencegahan  yang tepat.
Satintelkam bertanggung jawab atas kegiatan deteksi dini, pemantauan, dan analisis potensi  ancaman  keamanan  selama  proses  Pemilu.  Kolaborasi  dengan  stakeholder  ini memungkinkan  identifikasi  dini  dan  penanganan  potensi  ancaman  atau  gangguan kamtibmas  selama  Pemilu,  menjaga  integritas  proses  demokrasi.  Upaya  Intelkam melibatkan  koordinasi,  kerjasama,  dan  komunikasi  erat  dengan  stakeholder  untuk memastikan keamanan Pemilu dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Dalam  rangka  meningkatkan  intelijen  keamanan  menghadapi  Pemilu  2024, disarankan langkah-langkah strategis. Pertama, diperlukan kerja sama yang erat antara lembaga Intelijen, aparat keamanan, dan instansi terkait untuk pertukaran informasi yang terkoordinasi, termasuk kolaborasi efektif dengan Polri, TNI, BIN, KPU, Bawaslu, dan instansi terkait. Kedua, analisis mendalam terhadap potensi ancaman selama Pemilu perlu dilakukan dengan menggunakan teknologi dan metodologi analisis yang canggih. Ketiga, perlu  ditingkatkan  tim  intelijen  operasional  di  lapangan  dengan  sumber  daya  yang memadai  untuk  pemantauan,  pengintaian,  dan  deteksi  dini  terhadap  potensi  gangguan keamanan.  Keempat,  pemantauan  aktif  di  media  sosial  diperlukan  untuk  mendeteksi potensi  konflik  atau  ancaman  keamanan.  Selain  itu,  kampanye  edukasi  kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga situasi keamanan, penegakan hukum yang tegas terhadap  pelanggaran,  kesiapan  dalam  menanggapi  keadaan  darurat,  dan  evaluasi menyeluruh pasca-Pemilu juga menjadi komponen integral dalam memperkuat intelijen keamanan di masa yang akan datang.

## Kesimpulan
Kesimpulan dari upaya deteksi dini yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Bogor  menjelang  Pemilu  2024  menyoroti  kompleksitas  dan  tantangan  yang  dihadapi dalam  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Kendala-kendala  seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya informasi terperinci, dan keterlibatan masyarakat yang bervariasi menjadi hal yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini.  Dalam  konteks  ini,  kolaborasi  antara  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk lembaga  pemerintah,  aparat  keamanan,  masyarakat  sipil,  dan  media  massa,  menjadi krusial  dalam  mengidentifikasi  dan  mencegah  potensi  masalah  selama  proses  Pemilu. Upaya-upaya  strategis  seperti  peningkatan  kerjasama  antarinstansi,  analisis  mendalam terhadap  potensi  ancaman,  peningkatan  tim  intelijen  operasional,  pemantauan  aktif  di media  sosial,  dan  kampanye  edukasi  kepada  masyarakat  menjadi  langkah-langkah
penting untuk memperkuat intelijen keamanan dan menjaga integritas proses demokrasi di masa yang akan datang.

## BIBLIOGRAFI
Ahmadani, F., Munandar, A. I., & Agape Zacharia, R. D. (2020). Stakeholder Analysis: Arrangement and Empowerment Student Regiment in Indonesia Defense System.
International Journal of Research-Granthaalayah , 8 (12), 54–59.
Daihan,  D.  U.,  &  Ikawati,  Z.  (2023).  Mapping  Terhadap  Penyakit  Potensi  Wabah  di Indonesia Dalam Rangka Mendukung Upaya Deteksi dan Peringatan Dini (Sesuai UU 17 Tahun 2011). Jurnal Kewarganegaraan , 7 (2), 1879–1886.
Dison,  R.  (2023).  Peran  Intelijen  Polres  Bungo  dalam  Pengamanan  Pemilihan  Rio Serentak Kabupaten Bungo. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah , 5 (2), 43–54. Hajar,  S.,  Tanjung,  I.  S.,  &  Tanjung,  Y.  (2018). Pemberdayaan  dan  Partisipasi Masyarakat Pesisir . Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI. Hakim,  L.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa  Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. Jurnal Politikom Indonesiana , 2 (2),
43.
Hanisa,  I.,  &  Firdaus,  S.  U.  (2023).  Dinamika  Demokrasi  dalam  Kebijakan  Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia. Souvereignty , 2 (4), 340–353. Haripin,  M.  (2022). Intelijen  dan  keamanan  nasional  di  Indonesia  pasca-Orde  Baru . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Heply, S. A., Kurnianingsih, F., & Firman, F. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan  Pelanggaran  Kampanye  di  Provinsi  Kepulauan  Riau. Jurnal  Relasi Publik , 1 (3), 189–201.
Hikam, M. A. S., & Riyanta, S. (2018). Perkembangan kelompok radikal di Indonesia pasca Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 dan UU Nomor 5 Tahun 2018 Terorisme dalam  perspektif  keamanan  nasional. Jurnal  Pertahanan  Dan  Bela  Negara , 8 (3),
47–68. Maharani, N. (2022). Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Lampung Tengah .
Marhum,  U.,  &  Meronda,  M.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora , 2 (12), 141–149. Moh, M. M. D. (1993). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan . Liberty.
Muttaqin,  M.  Z.,  &  Idris,  I.  (2021).  Tantangan  Implementasi  Netralitas  PNS:(Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada). Jurnal Wacana Politik , 6 (1).
Purwanti, A., Pranawa, B., & Purwadi, P. (2021). Deteksi Dini Oleh Intelijen Polri Dalam Mengantisipasi  Gangguan  Kamtibmas  Pada  Pilkada  Di  Boyolali. Jurnal  Bedah Hukum , 5 (1), 1–13.
Zulkarnain, A. A., Septia, R., Robing, R., & Ansyari, I. (2023). Angka Partisipasi Pemilih Pemula  Melalui  Peran  Kelembagaan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Journal of Governance Innovation , 5 (1), 193–210.

## Copyright holder:

## Bagus Azi Lesmana Putra, Basir, Palupi Lindiasari (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: