INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6465-6474 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penyelesaian Sengketa Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak

## Konsumen di Industri Perbankan
Dimas Ihza Bagus Windara 1 ✉ , Widhi Cahyo Nugroho 2
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: dimasihzabagus@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Sengeketa  konsumen  akan  terjadi  apabila  terdapat  perbedaaan  pemahaman  antara  lembaga konsumen dengam konsumen atas suatu produk jasa dari lembaga keuangan terkait atas kelalaian lembaga sekalipun atas memenuhi suatu kewajiban. Penelitian ini ingin mengetahui peran lembaga perlindungan konsumen dalam konteks penyelesaian sengketa di industri perbankan dan dampaknya terhadap  perlindungan  hak-hak  konsumen.  Penelitian  ini  juga    bertujuan  untuk  menganalisis penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh lembaga perlindungan konsumen, melindungi hak-hak konsumen,  dan  mendalam  ke  dalam  kerjasama  antara  lembaga  tersebut  dan  industri  perbankan. Tergantung pada pilihan konsumen dan pihak yang berselisih, perselisihan juga dapat terjadi di luar pengadilan. Jika seorang penulis mengikuti mata kuliah yang mengharuskannya melakukan penelitian hukum normatif, hal ini menunjukkan bahwa mereka akan menggunakan sumber perpustakaan untuk mengumpulkan  informasi.Hasil  penilitian  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  keamanan  dan kepercayaan konsumen terhadap layanan perbankan. Proses yang transparan, adil, dan cepat menjadi kunci untuk mencapai keadilan dalam menyelesaikan sengketa
Kata Kunci : lembaga konsumen, Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa

## Abstract
Consumer disputes will occur if there is a difference in understanding between consumer institutions and  consumers  of  a  service  product  from  a  financial  institution  related  to  the  negligence  of  the institution even though it fulfills an obligation. The purpose of this research is to identify the function of consumer advocacy organisations as it relates to banking sector dispute resolution and the effect on consumer rights enforcement. This research also aims to analyze the dispute resolution applied by consumer protection agencies, protect consumer rights, and delve into the cooperation between such agencies and the banking industry. Disputes can also occur outside the court of law at the decision of the consumer and the disputing parties.  Normative legal research is defined by the author as the process of gathering and analysing information from library resources. Justice in conflict resolution can only be achieved via a procedure that is open, equitable, and expedited.
Keyword: consumer organizations, Consumer Protection dispute resolution

## PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  sosial.  Oleh  karena  itu,  bentuk  dari  manusia  sebagai mahkluk sosial adalah interaksi. Maka pada interaksi terjadi secara individu maupun maupun secara  kelompok.  Tujuan  interaksi  dilakukan  untuk  memenuhi  hajat  manusia  sebagai mahkluk  sosial.  Salah  satu  kegiatan  yang  dilakukan  manusia  untuk  memenuhi  hidupnya salah satunya dalam ruang lingkup ekonomi, dan Skala perekonomian Indonesia tumbuh dengan sangat pesat. Namun dengan perubahan ini muncullah partisipasi dari para pihak, baik  secara  langsung  dan  tidak  secara  langsung,  tidak  menutupi  kemungkinan  jika  ada terjadinya suatu kesalahpahaman dari para pihak lainnya(Kurniawan, 2012).
Dalam  suatu  dinamika  pada  industri  perbankan  yang  telah  berkembang  semakin cepat, peran konsumen yaitu untuk pemangku kepentingan utama menjadi penting. Oleh karena itu, pada imteraksi sehari – hari oleh lembaga keuangan, maka pada konsumen telah memiliki hak - hak yang harus dihormati. Akan tetapi, bahwa suatu konflik sengketa antar konsumen  dan  lembaga  perbankan  dapat  timbul  sebagai  konsekuensi  hak – hak  suatu konsumen.  Lembaga  perlindunngan  konsumen  memegang  peranan  penting  untuk menawarkan solusi yang adil. Urgensi penyelesaiaan sengketa oleh lembaga konsumen di industri  perbankan  tidak  hanya  menciptakan  tatanan  penyelesaian  yang  memadai.  Oleh karena  itu  maka  dalam  membrntuk  landasan  tepat  agar  menjaga  suatu kepercayaan(Chrisdanty, 2020) .
Pada kehidupan sehari – hari mewujudkan hubungan antara manusia sebagai mahkluk sosial,  pada  hal  tersebut  sudah  diatur  oleh  hukum  dengan  adanya  hukum  maka  akan menimbulkan  hubungan  hukum  tersebut.  Hubungan  hukum  ini  tidak  akan  selamamya berjalan baik dan harmonis sesuai tujuan semula. Tidak sering hubungan hukum tersebut
berakhir  dengan  konflik  atau  sengketa.  Sengketa  disebut  juga  dengan  perselisihan,  jadi dianggap ada sengketa perselisihan. Menurut Abdulkadir perseliselisihan adalah hal sesuatu pokok perselisihanan, ada yang dipertengkarkan ada juga yang disengketakan(Komang et al., 2020).
Proses  pengambilan  keputusan  yang  bersifat  permusuhan  dalam  sistem  peradilan tidak mampu mengembangkan kepentingan bersama; Lagi pula, ada kemungkinan “solusi menang- kalah”  muncul  dari  proses  tersebut,  dimana  satu  pihak  diuntungkan  sementara pihak lain dirugikan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketegangan lebih lanjut di antara  pihak-pihak  yang  berselisih.  Ketika  perselisihan  muncul,  proses  penyelesaiannya mungkin memakan waktu lama, mahal, dan membuat frustrasi. Musyawarah adalah proses penyelesaian  perselisihan  di  luar  pengadilan,  karena  cara  ini  membuahkan  hasil  yang baik.(Muskibah, 2020).
Peraturan  perundang-undangan  mengenai  pembentukan  peraturan  perundang- undangan perlindungan konsumen  telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.  Pelaku  usaha  dan  pelanggannya  dirugikan  dalam  penerapannya.  Oleh  karena  itu, pemerintah  menerbitkan  UU  No.  8  Tahun  1999  yang  mengatur  tentang  perlindungan konsumen secara normatif, untuk melindungi konsumen dari pihak-pihak yang lemah atau dirugikan.  Disahkan  pada  tanggal  20  April  1999,  UUPK  memuat  perlindungan  hukum terhadap konsumen.
Menariknya,  menurut  definisi  UUPK  pada  Pasal  1  Angka  2,  “Setiap  orang  yang mempergunakan  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  untuk kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  atau  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk ditabung,” perlindungan konsumen meliputi segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dan  melindungi  konsumen.  Hak  dan  kewajiban  konsumen  bukan  satu-satunya  hal  yang diatur dalam UUPK. Meskipun demikian, pelaku korporasi juga mempunyai tanggung jawab dan hak (Andryawan, 2017).
Hanya ada sedikit institusi yang sama pentingnya dengan perbankan atau bank. Yang dimaksud  dengan  bank  adalah  lembaga  keuangan  yang  menerima  simpanan  uang  dari masyarakat  umum  dan  meminjamkan  uang  tersebut  kepada  orang  lain  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank yang dimaksud dengan bank umum dan bank perkreditan rakyat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perbankan. Bank-bank ini menjalankan operasi bisnis tradisional dan tidak menyediakan layanan lalu lintas pembayaran (Trinovita Kristibabawni, 2018).
Ciri-ciri  perbankan  nasional  sejalan  dengan  fungsi  dan  tujuan  masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan 4 UU Perbankan. Salah satu fungsi bank yang
paling mendasar adalah memindahkan uang masyarakat dari unit yang surplus ke unit yang defisit,  sehingga  menunjang  kerja  penyelenggara  negara.  Pancasila  dan  UUD  1945  yang merupakan falsafah resmi negara Indonesia harus menjadi landasan sistem hukum negara. Saat  berhadapan  dengan  lembaga  keuangan,  ada  sejumlah  faktor  yang  mungkin mengganggu nasabah. Akibatnya akan menimbulkan gesekan antara kedua belah pihak jika tidak terselesaikan.
Adaupun contoh yang menyebabkan pergesesakan sengketa pada pada kedua pihak antara  lain  1)  kesalahpahaman  hubungan  konsumen  dan  bank,  khususnya  disaat peminjaman dana, 2) Hilangnya data tentang fitur barang dan jasa yang disediakan bank, dan 3) pemahaman atas konsumen atas produk dan jasa pada aktivitas yang masih kurang. Penulis akan menjelaskan penyelesaian sengketa oleh lembaga perlindungan pada hak hak konsumen di industri perbankan(Kristipabawni, 2020).
Upaya  dalam  mengurangi  keluhan  dari  pelanggan,  Bank  Indonesia  telah mengeluarkan peraturan hukum bertujuan untuk mengungkapkan ketidak puasan kepada bank. Nasabah mempunyai hak untuk menyuarakan ketidaksenangannya terhadap berbagai operasional perbankan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 7/7PBI/2005 yang mengatur  tentang  pemenuhan  pedoman  konsumen.  Mediasi  adalah  suatu  bentuk penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang  bersengketa  dalam  mencapai  penyelesaian  yang  disepakati  bersama;  merupakan alternatif  non-litigasi  selain  litigasi  yang  dapat  diakses  oleh  konsumen  dan  nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (No. 10/1/PBI/2008) tentang mediasi perbankan.

## METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian hukum normatif yang akan penulis gunakan. Untuk melakukan penelitian hukum normatif, terlebih dahulu harus mengumpulkan dan mempelajari sumber- sumber perpustakaan yang relevan. Kajian hukum sebagaimana dinyatakan dalam undang- undang atau sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan fokus penelitian semacam ini, yang disebut juga penelitian doktrinal.
Menemukan  norma,  asas,  dan  doktrin  dalam  undang-undang  untuk  mengatasi permasalahan hukum yang ada saat ini merupakan tujuan kajian hukum normatif, seperti yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki (2007).
Dari  segi  metodologi,  penulis  melakukan  tinjauan  literatur,  berkonsultasi  dengan sumber perpustakaan yang relevan, kemudian menguraikan dan menjelaskan data atau teks yang dikumpulkan sehubungan dengan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perlindungan Hak – Hak konsumen di Indsutri Perbankan
Pada litelatur ditemukan mengenai aturan hukum yang membahas tentang konsumen, bisa disebut hukum konsumen. Asal usul istilah konsumen adalah konsumen. Segala sesuatu yang terpakai pada akhirnya berakhir di tangan konsumen. Kategori pelanggan mana yang termasuk  dalam  seseorang  bergantung  pada  alasan  mengonsumsi  produk  atau  layanan tersebut.  Gagasan  perlindungan  konsumen  pertama  kali  diusulkan  di  berbagai  negara beberapa dekade yang lalu, dan sejak itu, beberapa negara telah memberlakukan undang- undang atau peraturan khusus untuk menjaminnya (SEKTOR JASA KEUANGAN Andryawan, 2017).
Yang dimaksud dengan “konsumen” adalah setiap orang yang memanfaatkan produk atau jasa yang dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Undang-Undang N0, 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Dengan  demikian,  kata  konsumen  akhir  dan konsumen perantara juga digunakan dalam literatur ekonomi. Konsumen perantara adalah seseorang yang telah menggunakan suatu produk dalam proses pembuatan produk lain; Konsumen akhir adalah seseorang yang menggunakan suatu produk untuk terakhir kalinya (Kurniawan, 2012).
Konsep “perlindungan konsumen” terkait erat dengan gagasan tentang perlindungan hukum.  Sebenarnya  ada  pertimbangan  hukum  dalam  perlindungan  konsumen  juga. Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen sebenarnya sama dengan perlindungan konsumen. Berikut penjelasan penulis mengenai empat hak dasar konsumen:
1. Hak untuk mendapatkan keamanan
Mendapatkan  akses  terhadap  agunan.  Keamanan  bank  tersedia  untuk  konsumen berdasarkan  permintaan.  Sebuah  konsep  telah  berkembang  selama  bertahun-tahun yang menyatakan bahwa konsumen, dan bukan pelaku korporasi, harus berhati-hati, menjadikan hak ini penting pada posisi utamanya. Keamanan konsumen  merupakan perhatian  utama pada produk dan layanan yang  dibuat  dan dijual oleh  perusahaan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keuntungan masyarakat dari kekurangan barang yang ada saat ini, pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat.
2. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar
Hak atas data yang akurat. Tujuan memperkenalkan suatu produk ke pasar harus selalu didasarkan pada fakta yang akurat. Pelanggan tidak akan memperoleh kesan yang tidak akurat terhadap barang karena data ini. Data ini dapat dikomunikasikan dalam berbagai cara; misalnya, mungkin dicantumkan dalam kemasan produk atau diucapkan secara lisan kepada pelanggan melalui iklan media internet.
Informasi yang seharusnya dijaga tidak sampai ke konsumen; negara harus turun tangan untuk  memastikan  bahwa  semua  pelanggan  memiliki  akses  terhadap  informasi  ini. Bergantung pada data dalam setiap situasi. Meskipun tidak masuk akal untuk berasumsi bahwa 50% pelanggan memiliki akses yang sama terhadap informasi. Oleh karena itu, pelanggan berhak atas informasi yang wajar, yang mencakup hak atas informasi yang proporsional  dan  diberikan  tanpa  diskriminasi,  sesuai  dengan  undang-undang perlindungan konsumen.
3. Hak antuk didengar
Kemampuan untuk menerima informasi berkaitan erat dengan hak untuk mendengar. Kenyataannya  adalah  ada  banyak  kasus  ketika  data  yang  diberikan  oleh  pemangku kepentingan  tidak  cukup  untuk  memenuhi  harapan  pelanggan.  Oleh  karena  itu, pelanggan berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.
4. Hak untuk memilih
Pelanggan  diberikan  kebebasan  untuk  memilih  opsi  yang  paling  sesuai  dengan kebutuhannya. Pelanggan tidak lagi dapat mengambil keputusan pembelian yang tepat karena  mereka  tidak  terpengaruh  oleh  tekanan  eksternal.  Anda  mempunyai  hak istimewa  ini  karena  keadaan  pasar  saat  ini.  Mayoritas  pembeli  akan  dirugikan  jika minoritas  kecil  diberikan  kekuasaan  untuk  mengendalikan  produksi  dan  distribusi produk dan jasa. Pengertian monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang  melarang  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  harus  terbatas  pada penguasaan  yang  dimiliki  suatu  perusahaan  atau  sekelompok  perusahaan  terhadap produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa. (Buku Hak Konsumen)
Selain  hak-hak  yang  telah  disebutkan,  Anda  berhak  dilindungi  dari  kerugian  yang mungkin  timbul  akibat  persaingan  tidak  sehat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa wirausahawan  pada  umumnya  dipandang  melakukan  kewirausahaan,  yang  dalam  istilah legal, dilakukan dengan cara yang tidak etis. Permasalahan persaingan curang diatur dalam hukum positif Indonesia dengan Pasal 382 bis KUHP. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang  praktik monopoli  dan  persaingan usaha tidak  sehat  juga berlaku  sejak 5 Maret 2000. Faktanya, aturan tersebut dibuat untuk pelaku korporasi lain. Meski demikian, konsumen tentu akan merasakan dampak persaingan tidak sehat ini dalam jangka panjang, karena  pihak  yang  berselisih  dengan  mereka  pada  akhirnya  adalah  diri  mereka  sendiri (Kurniawan, 2012).
Pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UUPK adalah setiap orang atau organisasi,  baik  secara  sah  maupun  tidak,  yang  didirikan  di  suatu  wilayah  hukum  dan melakukan kegiatan usaha di sana, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain
melalui suatu perjanjian. Dalam UUPK, konsumen diharapkan mempunyai itikad baik dalam memperoleh suatu barang dan jasa, dan pelaku usaha diharapkan mempunyai itikad baik dalam melakukan kegiatan komersial. Menurut Kristyanti (2022). Sinar Graphics — undang- undang yang melindungi konsumen.
B. penyelesaian sengketa kepada konsumen perbankan oleh lembaga perlindungan konsumen ( BPSK )
Karena  Indonesia  beroperasi  berdasarkan  sistem  hukum  kontinental,  perselisihan sering  muncul  ketika  salah  satu  pihak  merasa  dirugikan;  misalnya,  ketika  nasabah menyetorkan dana ke rekening bank, ketegangan meningkat dan, jika tidak diselesaikan, kesepakatan tidak akan tercapai. Adanya perselisihan dan sengeketa karena timbulnya friksi yang telah disebabkan oleh 4 hal sebabagi berikut:
1. Disparitas kekuasaan antara bank dan nasabahnya, misalnya ketika bank meminjamkan uang kepada nasabah.
2. Nasabah masih kesulitan memahami seluk beluk produk dan layanan perbankan.
3. Hilangnya data tentang sifat jasa dan barang yang diberikan kepada lembaga keuangan
4. Tidak dapat membantu klien dan bank mengatasi perselisihan awal mereka. Keamanan dan Keagenan Nasabah Bank Indonesia (Muliaman D. Hadad). Kepala Divisi Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia. Di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2006.
Proses penyelesaian yang sukses hanya dapat terjadi jika semua pihak yang terlibat sepenuhnya  menghargai  dan  menghormati  hak  satu  sama  lain  untuk  mendengar  dan didengarkan.  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  10/10/PBI/2008  tentang  Perubahan  atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah mengatur  tentang  proses  penyampaian  pengaduan  kepada  bank  atau  penyelesaiannya secara internal. Faktor utama yang mempengaruhi proses penyembuhan penyakit ini adalah 1.  Hak – Hak (rights)
2.  Status kekuasaan (power)
3.  Kepentingan (interest)   (jurnal perlindingan hukum terhadap nasabah )
Ketentuan  eksonerasi  merupakan  hal  yang  lumrah  dalam  perjanjian  perbankan sebelum  berlakunya  UUPK.  Artinya,  bank  dapat  sewaktu-waktu  mengubah  tingkat  suku bunga dan jangka waktu pinjaman yang diterima debitur, tanpa sepengetahuan debitur, karena  ayat  ini  memuat  pembatasan  sepihak.  Singkatnya,  menurut  Chrisdanty  (2020), perjanjian  kredit  konvensional memperbolehkan  debitur untuk mengubah tingkat  bunga kredit selama ia menyetujui semua opsi tersebut.
Konsumen  tidak  mungkin  terancam  sehubungan  dengan  pelaku  korporasi.  Litigasi
bukanlah  satu-satunya  pilihan  ketika  menangani  permasalahan  konsumen.  Setiap pelanggan yang dirugikan berhak menggugat perusahaan yang bersangkutan, baik melalui pengadilan kota atau melalui lembaga yang ditunjuk untuk menangani perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha, sesuai dengan pasal 45 UUPK. Selain pembahasan yang lebih luas, UUPK juga memberikan solusi dengan memberikan kemudahan bagi nasabah yang merasa dirugikan untuk menggugat perusahaan luar (Trinovita Kristibawni, 2018).
Undang-undang  tersebut  tidak  menaruh  kepercayaan  pada  lembaga  penyelesaian konsumen,  yang  merupakan  entitas  yang  bertugas  memediasi  dan  menyelesaikan penyelesaian  antara  perusahaan  dan  pelanggannya.  Konflik  sektor  konsumen  menjadi landasan  perdebatan  yang  berujung  pada  pembentukan  BPSK.  Oleh  karena  itu,  BPSK dibentuk berdasarkan lembaga penyelesaian konsumen (UUPK) yang diatur pemerintah dan beroperasi di luar sistem peradilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) UUPK.
Berdasarkan  Pasal  52  UUPK,  tugas  dan  wewenang  lembaga  penyelesaian  sengketa konsumen  yang  bertugas  menangani  panggilan  konsumen  di  luar  pengadilan  adalah sebagai berikut:
1. Melakukan kesepakatan dan kompromi
2. Menawarkan nasihat tentang perlindungan konsumen
3. Pastikan klausa standar disertakan.
4. Memberitahukan kepada penyidik umum apabila syarat UUPK dilanggar.
5. Perhatikan permasalahan perlindungan konsumen, baik lisan maupun tertulis.
6. Cari  tahu  lebih  lanjut  tentang  undang-undang  perlindungan  konsumen  dan  cara kerjanya.
7. Mengadili entitas perusahaan yang mungkin melanggar undang-undang perlindungan konsumen
8. Undang dan hadirkan saksi mata
9. Sebelum menghadirkan pelaku usaha, saksi, atau saksi ahli ke penyidik, pastikan mereka paham.
10. Kumpulkan bukti-bukti seperti surat atau kertas, lalu evaluasi
11. Cari tahu apakah pembeli kehilangan sesuatu dengan mengambil keputusan.
12. Perusahaan  yang  melanggar  undang-undang  perlindungan  konsumen  harus menghadapi konsekuensi.
13. Perusahaan yang melanggar aturan UUPK akan dikenakan sanksi administratif. Konsumen  yang  telah  mencapai  kesepakatan  dengan  pelaku  usaha  dapat mengunjungi BPSK Provinsi untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Prosesnya sangat mudah.  Pihak-pihak  yang  bergugat  di  BPSK  tidak  dipungut  biaya  apapun.  Setelah
penyerahan  dokumen-dokumen  yang  diperlukan  (seperti  faktur  atau  laporan  bank)  dan identifikasi,  BPSK  akan  mengadakan  sidang  pra-peradilan  ketika  pihak-pihak  yang bersengketa diminta untuk hadir.
Sebagai  lembaga  yang  mempunyai  kewenangan  menyelesaikan  permasalahan konsumen, BPSK secara aktif memberikan perlindungan sehubungan dengan hal tersebut. Sebagai lembaga penyelesaian konflik non-yudisial, gagasan BPSK didasarkan pada UUPK. Meski  demikian,  Hukum  Acara  Pengadilan  Negeri  yang  mengatur  acara  perdata  telah menjadi pedoman dalam hasil kasus ini.

## SIMPULAN
1. Tanggung  jawab  lembaga  perlindungan  konsumen  dalam  mengawasi  upaya perlindungan  konsumen  di  sektor  perbankan  sangatlah  besar.  Jalan  yang  harus ditempuh  dalam  implementasi  hasil  penelitian  masih  panjang.  Fokus  utama  mereka adalah  memastikan  bahwa  konsumen  memperoleh  pelayanan  perbankan  yang  adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
2. Proses  penyelesaian  sengketa  yang  efektif  dan  efisien  dijalankan  oleh  lembaga perlindungan  konsumen  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  keamanan  dan kepercayaan konsumen terhadap layanan perbankan. Proses yang transparan, adil, dan cepat menjadi kunci untuk mencapai keadilan dalam menyelesaikan sengketa.
3. Dalam bisnis perbankan, organisasi perlindungan konsumen sering kali menjadi pihak pertama  yang  membela  hak  nasabah.  Mereka  menawarkan  wadah  bagi  konsumen untuk mengajukan sengketa terkait pelayanan perbankan, menegakkan keadilan, dan memastikan kepatuhan industri perbankan terhadap standar perlindungan konsumen. Maka  dari  itu  penulis  berharap  memberikan  wawasan  yang  komprehensif mengenai peran vital lembaga perlindungan konsumen dalam menyelesaikan sengketa dan  melindungi  hak-hak  konsumen  di  industri  perbankan.  Implikasi  temuan  ini memberikan  kontribusi  positif  terhadap  perkembangan  industri  perbankan  dan kesejahteraan konsumen secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andryawan.  (2017). DUALISME  PENYELESAIAN  SENGKETA  KONSUMEN  DI  SEKTOR JASA KEUANGAN.
Chrisdanty, F. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PENGADILAN DAN  NON  LITIGASI  OLEH  BADAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  KONSUMEN (BPSK).
Komang,  O.  N.,  Tri,  A.,  &  Apsari,  B.  (2020). PERLINDUNGAN  HUKUM  DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BELANJA ONLINE DI LUAR PENGADILAN.
Kristipabawni,  T.  (2020). PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  NASABAH  DALAM PENYELESAIAN  SENGKETA  PERBNKAN  MELALUI  LEMBAGA  ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.
Kurniawan.  (2012). PERMASALAHAN  DAN  KENDALA  PENYELESAIAN  SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK).
Muskibah,  H.  (2020). ANALISIS  MENGENAI  C  A  R  A  PENYELESAIAN  SENGKETA KONSUMEN.
Peter Mahmud Marzuki. (2007). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Group.
SEKTOR JASA KEUANGAN Andryawan, D. (2017). DUALISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. Versi Cetak), 1(2), 481 – 487.
Trinovita  Kristipabawni.  (2018). PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  NASABAH DALAM  PENYELESAIAN SENGKETA PERBNKAN MELALUI LEMBAGA  ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.