ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 16 Nomor 2 (2022) DOI: 10.19184/jpe.v16i2.33351

## STUDI KELAYAKAN DAN DAMPAK EKONOMI PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN SKALA RUMAH TANGGA
Nur Hidayah 1 , Inda Fresti Puspitasari 1 , Nur Andriyani 1 , Zofiana Mahaba Afifah 1
1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta e-mail: nh212@ums.ac.id

## Abstrak
Salah  satu  pengguna  energi  fosil  tertinggi  di  Indonesia  di  sumbang  oleh  sektor  rumah  tangga.  Energi  fosil dalam jangka panjang akan mengalami penurunan produksi bahkan akan habis. Oleh karena itu perlu adanya alternatif  energi  yang  dapat  diperbaharui.  Namun,  adannya  biogas  sebagai  salah  satu  alternatif  energi terbarukan  yang  sudah  dikelola  dalam  skala  rumah  tangga  perlu  dilakukan  analisis  kelayakan  agar  dapat diketahui  bagaimana  keberlanjutan  kegiatan  tersebut.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Mundu,  Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten yang merupakan salah satu ikon desa mandiri energi yang melakukan pengelolaan limbah peternakan menjadi biogas sebagai alternatif pengganti energi bahan bakar sejak tahun 2013. Penelitian ini  menggunakan  sampel  sebanyak  32  responden  pengelola  biogas  volume  6  m 3 dan  biogas  volume  8  m 3 . Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  tingkat  kelayakan  dari  pengelolaan  biogas  menggunakan  nilai  uji kelayakan  net  present  value  (NPV),  B/C  rasio  dan  nilai  IRR.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk mengetahui  dampak  pengelolaan  biogas  skala  rumah  tangga  terhadap  ekonomi  rumah  tangga.  Pengelolaan biogas di desa Mundu, kecamatan Tulung, kabupaten Klaten dinyatakan layak kecuali pada pengelolaan biogas volume 6 m 3 kelompok responden IV yang baru mengelola biogas selama tiga tahun belum dapat dinyatakan layak. Dari hasil analisis dampak ekonomi dapat diketahui bahwa masyarakat pengelola biogas di desa Mundu mendapatkan manfaat dari pengelolaan biogas berupa penghematan pengeluaran rumah tangga untuk energi sebesar Rp2.379.375 per tahun dan mendapatkan manfaat tambahan dari pengelolaan pupuk slurry yang juga merupakan hasil keluaran dari pengelolaan biogas sebesar Rp2.418.750 per tahun.
Kata Kunci: Ekonomi, Ekonomi Lingkungan, Biogas, Studi Kelayakan, Ekonomi Rumah Tangga

## PENDAHULUAN
Krisis energi merupakan salah satu permasalahan energi di Indonesia, penggunaan energi yang tidak seimbang dengan cadangan energi yang tersedia merupakan salah satu penyebabnya. Krisis energi juga disebabkan oleh kebutuhan energi yang semakin meningkat, sementara produksi energi semakin menurun.  Pertumbuhan  kebutuhan  energi  di  Indonesia  telah  mencapai  7  hingga  8  persen  per  tahun. Pertumbuhan  yang  meningkat  tersebut  mengingat  pentingnya  peranan  energi  dalam  pertumbuhan kegiatan industri, jasa, perhubungan dan rumah tangga (Widodo, 2005).
Adanya pertumbuhan permintaan energi tanpa dibarengi dengan ketersediaan energi yang ada secara  terus  menerus  dapat  menyebabkan  kelangkaan  energi.  Disamping  itu,  keterbatasan  cadangan energi dan penghapusan subsidi yang dilakukan pemerintah dapat menyebabkan harga BBM sebagai salah  satu  indikator  energi  menjadi  naik,  selain  itu  juga  dapat  menimbulkan  dampak  menurunnya kualitas lingkungan.
Jika  dilihat  lebih  dalam,  terdapat  tiga  sektor  yang  menyumbang  kebutuhan  energi  terbanyak yaitu sektor rumah tangga, transportasi dan industri. Dimana kebutuhan energi di sektor rumah tangga mengalami kenaikan yang stabil sejak tahun 2012 sementara di sektor industri dan transportasi justru lebih fluktuatif. Kebutuhan energi yang terbesar di sektor rumah tangga didominasi untuk penggunaan Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG)  sebesar  48,9%  dan  lisrik  sebesar  48,6%  dengan  total  energi  yang dibutuhkan mencapai 18,2 Juta Tonne of Oil Equivalent (TOE). Kebutuhan tersebut tercatat mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4% dari tahun 2014. Kebutuhan LPG di sektor rumah tangga menghabiskan hampir 96% LPG yang dihasilkan oleh pemerintah baik itu dari produksi maupun
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 16 Nomor 2 (2022) DOI: 10.19184/jpe.v16i2.33351
impor. Sementara itu, produksi LPG di Indonesia sejak tahun 2014 mengalami penurunan. Sehingga pemerintah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan energi di sektor rumah tangga.
Dengan demikian, diperlukan inovasi dan diversifikasi energi dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan energi nasional tanpa mengurangi kualitas lingkungan. Mengingat pentingnya peran sumber daya energi dan dampak yang ditimbulkannya dalam kegiatan pembangunan ekonomi nasional tersebut maka banyak instansi baik pemerintah, swasta maupun lembaga sosial masyarakat yang melaksanakan program konservasi dan diversifikasi energi. Pemerintah dalam menghadapi problema ini paling tidak telah membuat dua kebijakan yaitu program desa mandiri energi dan kebijakan berkaitan dengan energi baru terbarukan. Sementara swasta juga turut berperan dalam menghadapi kelangkaan energi melalui dana Coorporate Social Responsibility (CSR) yang biasanya dikelola bersama dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).
Kebijakan-kebijakan  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  swasta  dan  pemerintah  telah  membawa beberapa daerah menuju penggunaan energi terbarukan di sektor rumah tangga. Salah satunya adalah pembangunan  biogas  yang  berasal  dari  limbah  baik  itu  limbah  industry  maupun  limbah  peternakan. Beberapa daerah yang sudah menggunakan biogas sebagai energi alternatif yaitu pertama, Desa Sumber Mulyo, Kabupaten Gunung Kidul yang telah berhasil memanfaatkan limbah tahu sebagai energi biogas (Kusumastuti, 2005). Kedua, di daerah Pantai Baru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Wuryantari  &  Nurcahyaningtyas,  2014).  Ketiga,  Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota  Semarang yang mayoritas penduduknya bertani dan beternak juga telah  menggunakan  biogas  sebagai  salah  satu  sumber  energi  substitusi  LPG  (Kasdin,  2015). Pengembangan  biogas  di  beberapa  wilayah  tersebut  layak  dilakukan  karena  biogas  tidak  hanya memberikan  manfaat  untuk  energi  alternatif  namun  juga  membawa  dampak  yang  positif  bagi lingkungan (Rajendran, Aslanzadeh, & Taherzadeh, 2012).
Dengan berkembangnya pengelolaan biogas pada skala rumah tangga diperlukan evaluasi agar diketahui bagaimana keberlanjutan dari pengelolaan tersebut. Salah satu cara yang digunakan adalah menganalisis  kelayakan  secara  finansial  dari  kegiatan  pengelolaan  limbah  ternak  menjadi  biogas tersebut (Maeanti, Fauzi, & Istiqomah, 2013). Selain itu, analisis kelayakan juga diperlukan agar dapat diketahui  bagaimana  keuntungan  secara  finansial  yang  didapatkan  oleh  pengelola  biogas  tersebut (Monika,  2013).  Analisis  kelayakan  juga  diperlukan  untuk  menilai  suatu  proyek  apakah  memenuhi kriteria kelayakan usaha (Hidayati, Utomo, Suroso, & Maktub, 2019).
Beberapa  penelitian  berkaitan  dengan  biogas  sudah  banyak  dilakukan  diantaranya,  penelitian tentang produksi biogas dari limbah peternakan dimana produksi biogas yang dihasilkan lebih banyak dibanding  jumlah  limbahnya  yang  digunakan  sebagai  bahan  baku  (Recebli,  Selimli,  &  Ozkaymak, 2015).  Kemudian  penelitian  tentang  kelayakan  dan  manfaat  penggunaan  biogas  di  China  diketahui bahwa  selain  bermanfaat  sebagai  sumber  energi  slurry  dari  biogas  juga  bernutrisi  untuk  budidaya tanaman (Liu & Yang, 2009). Sementara itu pengelolaan limbah di India menjadi biogas yang dilakukan dapat mengurangi emisi di India (Nautiyal, Goswami, Manasi, Bez, & Bhaskar, 2015). Salah satu alasan penggunaan  biogas  adalah  adanya  potensi  yang  tersedia,  meskipun  beberapa  penelitian  juga menunjukkan alasan yang mendasari penggunaan biogas sebagai alternatif energi terbarukan.  Seperti pada  rumah  tangga  di  desa  Pattalasang  provinsi  Sulawesi  selatan  yang  telah  menerapkan  teknologi biogas  selain  mendapatkan  keuntungan  berupa  pemanfaatan  biogas  juga  mendapatkan  keuntungan tambahan  yang  berupa  penghasilan  (Adityawarman,  Salundik,  &  Cyrilla,  2015).  Disamping  itu penggunaan biogas sebagai energi terbarukan juga dapat menggantikan penggunaan energi fosil yang selama ini dinilai tidak ramah lingkungan (Amini, 2013). Sehingga penerapan teknologi biogas layak untuk  dimasyarakatkan  dan  tidak  menyebabkan  polusi  seperti  pengelolaan  biogas  di  Croatia  yang memiliki nilai kelayakan ekonomi (Elizabeth & Rusdiana, 2011) (Novosel, Pukšec, & Duic, 2014).
Dengan demikian, telah banyak penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan biogas sebagai salah satu sumber energi alternatif baik didalam negeri maupun diluar negeri. Namun, belum banyak penelitian  yang  membahas  tentang  kelayakan  finansial  dan  bagaimana  dampaknya  terhadap perekonomian  rumah  tangga  pelaku  pengelolaan  biogas  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  kelayakan  finansial  dari  kegiatan  pengelolaan  biogas  yang  sudah dilakukan di desa Mundu, kecamatan Tulung, kabupaten Klaten yang sudah menerapkan diversifikasi energi dengan memanfaatkan limbah peternakan sebagai pengganti bahan bakar minyak dan atau LPG.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  metode  untuk  menganalisis  kelayakan  pengelolaan limbah ternak menjadi biogas sebagai pengganti bahan energi memasak di sektor rumah tangga di Desa Mundu, Kec. Tulung, Kab. Klaten. Adapun metode yang digunakan yaitu:
1. Kriteria Net Present Value (NPV)
Nilai NPV digunakan sebagai salah satu metode untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu kegiatan  dapat  dihitung  dengan  cara  mengurangi  semua  nilai  manfaat  dengan  semua  nilai  biaya (Wahyuni, Suryahadi, & Saleh, 2009) . Dengan kriteria apabila nilai NPV positif (NPV > 0), maka dikatakan bahwa kegiatan tersebut layak untuk dilaksanakan, sebaliknya apabila nilai NPV negatif (NPV < 0) kegiatan dinyatakan tidak layak.
Pada penelitian ini NPV dihitung dengan menjumlahkan seluruh manfaat dari kegiatan pengel- olaan biogas baik itu manfaat langsung yang berupa peralihan penggunaan bahan bakar fosil menjadi biogas yang merupakan penghematan bagi rumah tangga maupun manfaat tambahan berupa pem- anfaatan limbah slurry maupun penggunaan lampu biogas. Kemudian mengurangkan semua biaya yang dikeluarkan mulai dari biaya investasi hingga biaya pengelolaan, biaya perawatan dan biaya eksternal yang timbul akibat adanya pembangunan dan pengelolaan biogas tersebut. Umumnya se- luruh  manfaat  tersebut  disebut  dengan  manfaat  sosial  sementara  biayanya  disebut  biaya  sosial. Dengan rumus sebagai berikut:
t T t t t r x C B NPV ) 1 ( 1 ) ( 0 + − =  =
dimana
B = manfaat sosial
C = biaya sosial
r = suku bunga
t = tahun dari 0 sampai T
Ʃ = jumlah
2. Kriteria Rasio Manfaat Terhadap Biaya (B/C Rasio)
Menurut (Suparmoko, Sudirman, & Setyarko, 2014), analisis B/C rasio dapat dilakukan dengan membandingkan total manfaat kegiatan terhadap total biaya kegiatan, yang semuanya dinyatakan dalam nilai sekarang. Apabila nilai B/C > 1 maka kegiatan tersebut dinyatakan layak, namun se- baliknya bila nilai B/C < 1 maka kegiatan dinyatakan tidak layak. Rumus umum untuk menghitung B/C rasio adalah sebagai berikut:
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 16 Nomor 2 (2022) DOI: 10.19184/jpe.v16i2.33351
  = = + + = T t t t T t t t r C r B C B 0 0 } ) 1 /( { } ) 1 /( {
Keterangan B = manfaat sosial
C = biaya sosial
r = suku bunga
t = tahun dari 0 sampai T
Ʃ = jumlah

## 3. Kriteria Hasil Usaha (Internal Rate of Returns = IRR)
Analisis IRR bertujuan untuk menentukan nilai tingkat diskonto atau tingkat hasil usaha yang dapat diharapkan dari suatu kegiatan. Semakin tinggi nilai IRR akan semakin baik manfaat kegiatan tersebut. Semakin rendah nilai IRR menunjukkan semakin kurang layak kegiatan tersebut. Berikut merupakan rumus umum untuk menghitung IRR (Suparmoko, Sudirman, & Setyarko, 2014):
 + = = n t t t IRR CF I ) 1 ( 1 0
Keterangan
t = tahun ke
n = jumlah tahun
Io  = nilai investasi awal
CF  = arus kas bersih IRR= tingkat bunga yang dicari dengan menggunakan rumus di atas maka yang akan dicari adalah nilai tingkat hasil usaha atau rate of returns (λ).
Selain menganalisis kelayakan pengelolaan limbah peternakan menjadi biogas penelitian ini juga menganalisis bagaimana dampak ekonomi dari pengelolaan tersebut terhadap perekonomian pada skala rumah tangga, mengingat kegiatan ini berlangsung di sektor rumah tangga. Manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan ini paling tidak ada dua yaitu penghematan dari pengeluaran yang digunakan untuk membeli energi sebelum mengelola limbah menjadi biogas, dan pemanfaatan pupuk slurry (pupuk yang merupakan  luaran  setelah  limbah  diproses  dalam  digester  biogas)  yang  memberikan  nilai  tambah dibanding  dengan  pemanfaatan  pupuk  secara  langsung  sebelum  dikelola  menjadi  biogas  (Maeanti, Fauzi, & Istiqomah, 2013). Perhitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:
𝐷𝐸 = ∆𝐶 + 𝑃𝑃𝑆 𝐷𝐸 = (𝐶𝑆𝐵 − 𝐶𝐵) + 𝑃𝑃𝑆
Dimana,
DE = Dampak ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan biogas (Rp)
∆ C
= Biaya bahan bakar yang dihemat selama setahun (Rp)
CSB = Biaya untuk bahan bakar sebelum menggunakan biogas dalam setahun (Rp) CB = Biaya untuk bahan bakar setelah menggunakan biogas dalam setahun(Rp)
PPS = Pemanfaatan pupuk slurry (Rp)
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga pengguna biogas di desa Mundu, yang dibangun pada tahun 2013 hingga teknologi biogas yang dibangun pada tahun 2017. Dimana terdapat
populasi  sebanyak  39 rumah  tangga  yang  membangun  dan mengelola  biogas  sebagai  sumber energi memasak rumah tangga masing-masing. Namun karena keterbatasan penulis sampel dalam penelitian ini  hanya  mampu  menggunakan  32  sampel.  Pada  awalnya  penelitian ini akan menggunakan  seluruh populasi sebagai sampel, namun karena kesulitan menemui beberapa rumah tangga maka diputuskan hanya  mengambil  32  sampel  yang  diambil  secara  incidental  sampling.  32  sampel  tersebut  terbagi menjadi 2 jenis pengelolaan biogas yaitu biogas dengan volume 6 m 3 dan biogas dengan volume 8 m 3 . Adapun rincian rumah tangga yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini seluruhnya ditunjukkan pada tabel-tabel berikut:
Tabel 1. Daftar Nama Sampel Rumah Tangga Pengguna Biogas Volume 6 m 3 Dalam Penelitian No. Nama Pemilik Biogas Vol. Biogas No. Nama Pemilik Biogas Vol. Biogas 1. Riyadi Ratno Mulyanto 6 13. Sumadi Dirjo Utomo 6 2. Eko Sumasto 6 14. Aris Pujayanto 6 3. Teguh Sutikno 6 15. Suryanto 6 4. Joko Krisnanto 6 16. Sarjuli Pranoto 6 5. Sarwata 6 17. Surono Winanto Suharno 6 6. Sukir Warno Miharjo 6 18. Budiyono Pujo Hartono 6 7. Sugiyono 6 19. Marjito Marno Suwito 6 8. Sulomo 6 20. Supono 6 9. Suranto 6 21. Sri Umum 6 10. Darmo Wiyoto 6 22. Maryadi 6 11. Wiyono Yatno Suwarno 6 23. Parni Darto Wiratmo 6 12. Supriyana 6 24. Hardi 6
Sumber: Lembaga Pengembangan Teknologi Pertanian (LPTP)
Tabel 2. Daftar Nama Sampel Rumah Tangga Pengguna Biogas Volume 8 m 3 Dalam Penelitian No. Nama Pemilik Biogas Vol. Biogas No. Nama Pemilik Biogas Vol. Biogas 1. Mulyono Harto Mulyono 8 5. Warsono 8 2. Waluyo 8 6. Suyatmo 8 3. Mujiman Nanto Wiyono 8 7. Purbo Sutarno 8 4. Sunaryo 8 8. Hadi Mulyono 8
Sumber: Lembaga Pengembangan Teknologi Pertanian (LPTP)
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 16 Nomor 2 (2022) DOI: 10.19184/jpe.v16i2.33351
Adapun secara sistematika, penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Sistematika Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis Kelayakan Pengelolaan Biogas Berdasarkan Nilai NPV
Dari Gambar 2 dibawah dapat dilihat bahwa pada biogas volume 6 m 3 diawal tahun pembangunan biogas  mengalami  nilai  NPV  negatif  yang  terjadi  pada  semua  kelompok  responden.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  di  awal  investasi  biogas  ini  mengalami  kerugian.  Kerugian  yang  dialami  pada masing-masing kelompok responden bervariasi, pada kelompok responden pertama yang baru ada satu rumah tangga yang mengelola biogas mengalami kerugian sebesar Rp3,22 juta. Nilai tersebut cukup tinggi  apabila  dibandingkan  dengan  nilai  pada  kelompok  responden  dua  yang  mengalami  kerugian secara rata-rata untuk 7 rumah tangga yang membangun biogas pada tahun ini, yaitu sebesar Rp2,92 juta. Nilai pada kelompok responden ketiga juga mengalami kerugian yang cukup besar secara rata-rata untuk 14 rumah tangga yang membangun biogas pada tahun ini yaitu sebesar Rp2,95 juta. Sementara pada  kelompok  responden  empat  mengalami  kerugian  sebesar  Rp2,57  juta  di  awal  investasi  biogas tersebut.

## Konsumsi energi yang semakin meningkat
(terutama disektor rumah tangga) Uji kelayakan pengelolaan biogas yang telah dilakukan
Solusi: memanfaatkan sumber daya baru yang terbarukan (Biogas)
Kelangkaan energi: permintaan lebih besar dari penawaran sehingga harga energi naik Perbandingan uji kelayakan tiap volume biogas Dampak ekonomi di sektor rumah tangga
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 16 Nomor 2 (2022) DOI: 10.19184/jpe.v16i2.33351
Gambar 2. Perbandingan Nilai Rata-Rata NPV Pengelolaan Biogas Di Desa Mundu
Kemudian pada tahun kedua dan ketiga pada masing-masing kelompok responden mengalami nilai NPV yang positif, artinya dari pengelolaan biogas yang dilakukan oleh masyarakat di desa Mundu, Kecamatan  Tulung,  Kabupaten  Klaten  tersebut  mulai  mengalami  keuntungan  pada  tahun  kedua  ini dimana  nilainya  bervariasi.  Keuntungan  tertinggi  berada  pada  kelompok  responden  I  dengan  nilai keuntungan pada tahun kedua sebesar Rp1,13 juta dan Rp0,87 juta pada tahun ketiga. Pada kelompok responden  kedua  dengan  jumlah  responden  sebanyak  7  rumah  tangga  memiliki  keuntungan  sebesar Rp1,05 juta pada tahun kedua dan  Rp0,98 juta pada tahun ketiga pengelolaan biogasnya. Sementara pada kelompok responden ketiga dan keempat juga mengalami kenaikan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan biogasnya yaitu masing-masing kelompok responden sebesar Rp1,23 juta dan Rp1,14 juta pada tahun kedua dan ketiga serta Rp1,22 juta dan Rp1,21 juta pada kelompok responden keempat pada tahun yang sama.
Berbeda dengan pengelolaan biogas volume 6 m 3 pada pengelolaan biogas volume 8 m 3 yang hanya dikelola oleh delapan rumah tangga yang terbagi menjadi tiga kelompok responden mengalami fluktuatif pada nilai NPV nya. Pada kelompok responden pertama yang dikelola oleh dua rumah tangga pada  awalnya  mengalami  kerugian  sebesar  Rp2,21  juta,  kemudian  pada  tahun  kedua  mendapatkan
-3,22
1,13 0,87 0,82 0,77 0,86 -2,92 1,05 0,98 0,82 0,92
-2,95
1,23 1,14 1,21 -2,57 1,22 1,21 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nilai Rata-Rata NPV Biogas Volume 6 mᶟ
Kelompok Responden I Kelompok Responden II Kelompok Responden III Kelompok Responden IV
-2,21
0,78 0,59 0,56
0,48 0,78 -2,99 1,01 0,91 0,87 0,91 -3,31 1,46 1,57 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nilai Rata-Rata NPV Biogas Volume 8 mᶟ
Kelompok Responden I Kelompok Responden II Kelompok Responden III
keuntungan sebesar Rp0,78 juta. Nilai tersebut mulai menurun pada tahun ketiga hingga kelima yang masing-masing  nilainya  sebesar  Rp0,59  juta,  Rp0,56  juta  dan  Rp0,48  juta.  Akan  tetapi  nilai  NPV terlihat mulai naik lagi pada tahun 2018 yaitu pada tahun keenam pengelolaan biogas pada kelompok responden ini yaitu menjadi sebesar Rp0,78 juta.
Pada lima rumah tangga yang membangun dan mengelola biogas volume 8 m 3 yang tergabung dalam  kelompok  responden  kedua  kurang  lebih  juga  mengalami  hal  yang  sama  dengan  kelompok responden  pertama,  yakni  fluktuatif,  mengalami  kerugian  diawal  investasi  biogas  dan  mulai mendapatkan keuntungan di tahun kedua, kemudian keuntungan tersebut mulai turun pada tahun ketiga dan pada tahun 2018 tepatnya pada pengelolaan tahun kelima mulai mendapatkan keuntungan lagi.
Berbeda  dengan  kelompok  responden  pertama  dan  kedua,  pada  kelompok  responden  ketiga pengelola biogas volume 8 m 3 mengalami kerugian yang cukup besar di awal investasi yaitu sebesar Rp3,31  juta  dan  mulai  mendapatkan  keuntungan  di  tahun  kedua  hingga  tahun  ketiga  yaitu  sebesar Rp1,46 juta dan Rp1,57 juta.
Perbedaan kerugian dan keuntungan yang terjadi pada pengelolaan biogas volume 6 m 3 dan 8 m 3 ini salah satunya disebabkan oleh jumlah rumah tangga yang membangun biogas pada tahun tersebut berbeda-beda. Akan tetapi secara umum, pengelolaan biogas yang dilakukan oleh masyarakat di desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten ini megalami keuntungan pada tahun berikutnya hal ini dapat dilihat pada nilai NPV yang bernilai positif pada tahun-tahun berikutnya. Walaupun pada akhir 2018 keuntungan yang dapat dilihat dari nilai NPV ini semakin menurun, akan tetapi bagaimanapun pengelolaan biogas ini masih mendapatkan keuntungan paling tidak selama 6 tahun dari pengelolaan biogas yang sudah dilakukan pada rumah tangga dengan kategori kelompok responden pertama baik itu pada biogas volume 6 m 3 dan volume 8 m 3 .
Dilihat dari pergerakan grafiknya pada masing-masing kelompok responden terlihat mengalami penurunan  nilai  NPV  pengelolaan  biogas  pada  tahun ketiga  yang terus  berlanjut  hingga  akhir  tahun 2018 pada biogas volume 6 m 3 , dan kembali naik pada tahun 2018 pada biogas volume 8 m 3 walaupun nilainya lebih sedikit dibanding pada tahun kedua pengelolaan biogas tersebut. Hal ini dimungkinkan karena  terjadinya  kerusakan  kompor  biogas  pada  beberapa  rumah  tangga  sehingga  manfaat  yang diperoleh menjadi lebih sedikit. Selain itu pengelolaan limbah slurry pada beberapa rumah tangga juga mengalami  penurunan  karena  pegelolaan  limbah  slurry  tidak  dilakukan  secara  otomatis  sehingga menyebabkan kesulitan pada pengelolaanya.
Namun,  apabila  dilihat  secara  keseluruhan  baik  itu  pengelolaan  biogas  volume  6  m 3 maupun biogas volume 8 m 3 selama pengelolaan biogas pada masing-masing kelompok responden mempunyai nilai NPV yang positif. Artinya proyek ini dapat dikatakan layak investasi. Hasil ini relatif sama dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengelolaan biogas dengan menggunakan limbah ternak dinyatakan layak berdasarkan nilai NPV positif  (Febrian, Sjah, & Yusuf, 2015) (Wahyuni, Suryahadi, & Saleh, 2009).
2. Analisis Kelayakan Pengelolaan Biogas Berdasarkan Nilai B/C Ratio Di Desa Mundu
Perhitungan uji kelayakan selanjutnya menggunakan nilai B/C rasio. Dari hasil nilai B/C rasio pada Gambar 3 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan baik itu biogas volume 6 m 3 maupun biogas volume 8 m 3 memiliki nilai B/C rasio <1 pada tahun pertama pengelolaan biogas, yang berarti bahwa setiap  kelompok  responden  yang  melakukan  pengelolaan  biogas  dinyatakan  tidak  layak  di  awal investasi biogas tersebut. Akan tetapi pada tahun kedua rata-rata pengelola biogas sudah memiliki nilai B/C rasio >1, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan biogas pada tahun berikutnya dapat dinyatakan layak walaupun nilai B/C rasionya cenderung lebih fluktuatif.
Pada  pengelolaan  biogas  volume  6  m 3 yang  dikelola  oleh  kelompok  responden  pertama cenderung  stabil  pada  angka  1,42  pada  tahun  kedua  hingga  tahun  ke  5  atau  tahun  2017  setelah
sebelumnya pada tahun pertama hanya memiliki nilai B/C rasio <1 yaitu hanya 0,14. Secara keseluruhan nilai B/C rasio yang dimiliki oleh kelompok responden ini memiliki rata-rata keseluruhannya sebesar 1,09 yang menunjukkan bahwa pengelolaan biogas yang dilakukan oleh rumah tangga pada kelompok responden ini dapat dinyatakan layak, karena memiliki nilai B/C rasio >1.

## Gambar 3 Nilai Rata-Rata B/C Rasio Pengelolaan Biogas Di Desa Mundu, Kec. Tulung, Kab. Klaten Tahun 2013-2018
Sementara itu, pada kelompok responden kedua dan ketiga pada biogas volume 6 m3 memiliki nilai B/C rasio yang cenderung menurun pada tahun keempat dan mulai naik lagi di akhir tahun 2018. Meskipun demikian, pada kelompok responden yang terdiri dari 7 rumah tangga dan 14 rumah tangga ini secara rata-rata memiliki nilai B/C rasio sebesar 1,07 dan 1,06 yang mengindikasikan bahwa selama pengelolaan biogas yang dilakukan oleh kedua kelompok responden ini dapat dinyatakan layak.
Sedangkan  pada  kelompok  responden  empat  memiliki  nilai  B/C  rasio  yang  berbeda,  yaitu mengalami kenaikan dari awal investasi biogas hingga tahun 2018 atau tiga tahun pengelolaan biogas. Dimana  pada  tahun pertama  hanya memiliki  nilai  B/C  rasio  sebesar  0,22 (kurang  dari  1),  kemudian meningkat di tahun kedua menjadi 1,92 dan 1,99 pada tahun ketiga. Meskipun demikian secara rata- rata  pengelolaan  biogas  yang  dilakukan  oleh  kelompok  responden  ini masih  dinyatakan  tidak  layak, yang  ditunjukkan  oleh  nilai  B/C  rasio  rata-rata  nya  yang  hanya  sebesar  0,98.  Nilai  tersebut  tidak memenuhi kriteria kelayakan karena <1.
Pada  kelompok  responden  dengan  biogas  volume  8  m 3 memiliki  kecenderungan  nilai  yang berbeda-beda antar kelompok responden. Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa kelompok responden
0,14 1,42 1,42 1,42 1,42 1,55 0,52 1,59 1,59 1,51 1,67
0,45
1,69 1,69 1,88 0,22
1,92 1,99
2013
2014 2015 2016
2017 2018
Nilai Rata-rata B/C Rasio Biogas Volume 6 mᶟ
Kelompok Responden I Kelompok Responden II Kelompok Responden III Kelompok Responden IV 0,32 1,30 1,30
1,30 1,27 1,53 0,57 1,66 1,59 1,64 1,96 0,08 1,82 2,08
2013 2014 2015
2016
2017 2018
Nilai Rata-rata B/C Rasio Biogas Volume 8 mᶟ
Kelompok Responden I Kelompok Responden II Kelompok Responden III
pertama memiliki nilai B/C rasio <1 diawal investasi kemudian meningkat menjadi 1,94 selama tiga tahun pengelolaan biogas, lalu sedikit menurun menjadi 1,27 pada tahun kelima dan kembali meningkat menjadi 1,53 pada tahun ke enam atau tahun 2018 pengelolaan biogasnya. Nilai tersebut yang kemudian mendorong secara rata-rata nilai B/C rasio dari pengelolaan biogas ini menjadi sebesar 1,06 atau lebih dari 1 sehingga pengelolaan biogas pada kelompok responden ini dapat dinyatakan layak.
Pengelolaan biogas yang dilakukan oleh responden kedua berbanding terbalik dengan kelompok responden pertama dimana pada kelompok responden kedua pada volume biogas 8 m3 ini justru naik ditahun kedua namun kemudian menurun dari tahun ketiga hingga tahun keempat dan mulai naik lagi di tahun kelima pengelolaan biogasnya yaitu pada tahun 2018. Akan tetapi secara rata-rata nilai B/C rasio pada kelompok responden ini masih dapat dikategorikan sebagai pengelolaan biogas yang layak investasi karena memiliki nilai rata-rata B/C rasio sebesar 1,05 yang lebih dari 1.
Di lain sisi, pada kelompok responden ketiga yang baru mengelola biogas volume 8 m 3 selama tiga tahun mengalami peningkatan nilai B/C rasio yang cukup signifikan yaitu dari awalnya hanya 0,08 menjadi 1,82 pada tahun kedua dan 2,08 pada tahun ketiga. Dilihat dari nilai tersebut seharusnya dapat dinyatakan layak. Namun demikian secara rata-rata nilai B/C rasio pada kelompok responden ini hanya sebesar  1.00,  yang  artinya  pengelolaan  biogas  pada  kelompok  responden  ini  belum  dapat  diyatakan layak.
Hasil dari analisis B/C Rasio beberapa dinyatakan bertolak belakang dengan beberapa penelitian sebelumnya  yang  menyatakan  pengelolaan  biogas  dilihat  dari  sisi  B/C  rasio  dinyatakan  layak (Wahyuni,  Suryahadi,  &  Saleh,  2009) (Hidayati,  Utomo,  Suroso, &  Maktub,  2019).  Perbedaan  nilai B/C rasio pada masing-masing kelompok responden tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, pertama lamanya pengelolaan biogas yang dilakukan oleh tiap kelompok responden. Kedua, dikarenakan oleh perbedaan manfaat yang diperoleh oleh masing-masing rumah tangga, dimana pada satu rumah tangga menghemat  energi  bahan  bakar  lebih banyak  sementara  di lain  rumah  tangga  memanfaatkan limbah slurry yang lebih banyak.
3. Analisis Kelayakan Pengelolaan Biogas Keseluruhan Berdasarkan Nilai NPV, Nilai B/C Rasio dan Nilai IRR Di Desa Mundu, Kec. Tulung, Kab. Klaten
Tabel 3 menunjukkan nilai NPV, nilai B/C rasio dan nilai IRR pada pengelolaan biogas volume 6 m 3 . Sedangkan pada Tabel 4 adalah nilai NPV, nilai B/C rasio dan nilai IRR pada pengelolaan biogas volume 8 m 3 di desa Mundu, kecamatan Tulung, kab. Klaten. Dari kedua tabel tersebut dapat diketahui kelayakan  pengelolaan  biogas  yang  dilakukan  pada  tiap  kelompok  responden  pada  masing-masing ukuran biogas.
Secara  keseluruhan  dari  pengelolaan  biogas  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  desa  Mundu, kecamatan Tulung, kabupaten Klaten telah dijelaskan di atas. Dimana semua kelompok responden yang melakukan pengelolaan biogas dinyatakan layak kecuali pada kelompok responden empat yang belum dapat dinyatakan layak karena baru melakukan pengelolaan biogas selama 3 tahun dan belum mencapai kriteria yang ditentukan untuk dinyatakan layak. Hal itu didukung dengan hasil perhitungan nilai IRR yang juga  memiliki  nilai  negatif  yaitu  sebesar  -3,47%.  Nilai tersebut  sekaligus  menunjukkan  bahwa kegiatan pengelolaan biogas yang dilakukan oleh responden empat dengan volume biogas 6 m 3 tidak layak mendapatkan pendanaan dengan suku bunga 0% sekalipun.
Selain itu pada kelompok responden yang lain dapat diketahui memiliki nilai NPV, nilai B/C rasio dan nilai IRR yang sesuai kriteria untuk dinyatakan layak. Pada pengelolaan biogas volume 6 m 3 yang  dilakukan  oleh  kelompok  responden  pertama  secara  keseluruhan  memiliki  nilai  NPV  sebesar Rp1,22 juta. Artinya selama lima tahun pengelolaan biogas yang telah dilakukan telah mendapatkan manfaat sebesar Rp1,22 juta tersebut. Sedangkan nilai B/C rasionya adalah sebesar 1,09 dimana 1,09>1 yang  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  biogas  yang  dilakukan  oleh  kelompok  responden  tersebut
dinyatakan layak. Sedangkan nilai IRR adalah sebesar 12,52% artinya kegiatan tersebut layak dengan tingkat suku pendanaan sebesar 12,52%.
Selanjutnya pada kelompok responden dua, yang memiliki nilai NPV sebesar Rp5,98 juta yang dimiliki 7 rumah tangga yang mengelola biogas sejak tahun 2014 atau selama 5 tahun, yang artinya manfaat yang diperoleh setiap rumah tangga dengan mengelola biogas selama 5 tahun adalah sebesar Rp0,85  juta.  Sedangkan  untuk  nilai  B/C  rasio  dan  nilai  IRR  sebesar  1,07  dan  11,50%  yang  dapat diartikan  bahwa  pengelolaan  biogas  yang  dilakukan  oleh  kelompok  responden  ini  dinyatakan  layak dengan kriteria nilai B/C rasio>1 dan tingkat suku bunga pendanaan dibawah 11,50%.
Sementara itu, nilai NPV yang didapatkan oleh kelompok responden tiga pada biogas volume 6 m 3 cukup  rendah  bila  dibandingkan  kelompok  responden  pertama  dan  kedua,  yaitu  hanya  sebesar Rp8,81 juta untuk 14 rumah tangga dan hanya sebesar Rp0,63 juta untuk masing-masing rumah tangga, yang artinya manfaat yang diperoleh oleh rumah tangga pada kelompok ini adalah sebesar Rp0,63 juta selama  4  tahun  pengelolaan  biogasnya.  Akan  tetapi  nilai  B/C  rasio  dan  nilai  IRR  pada  kelompok responden  ini  cukup  mendukung  untuk  dinyatakan  layak  dalam  pengelolaan  biogas  yang  dilakukan dimana nilai B/C rasio adalah 1,06 >1 dan nilai IRR sebesar 10,36%.
Dari  keseluruhan  pengelolaan  biogas  volume  6  m 3 yang  telah  dilakukan  oleh  masing-masing rumah  tangga  dapat  diketahui  bahwa  lamanya  waktu  pengelolaan  biogas  menentukan  manfaat  yang diperoleh  oleh  masing-masing  rumah  tangga  dimana  semakin  lama  pengelolaan  biogasnya  akan semakin banyak manfaat yang diperoleh, nilai suku bunga untuk pendanaan pun semakin tinggi.
Tabel 3. Nilai NPV, B/C Rasio dan IRR Pengelolaan Biogas Volume 6 m 3 Di Desa Mundu
No. Keterangan Kelompok Responden I II III IV 1 Total PV Manfaat (Juta Rupiah) 15,08 95,65 147,17 11,79 2 Total PV Biaya (Juta Rupiah) 13,86 89,67 138,36 12,06 3 NPV (Juta Rupiah) 1,22 5,98 8,81 -0,27 4 n (Orang Responden) 1 7 14 2 5 NPV Rata-rata (Juta Rupiah) 1,22 0,85 0,63 -0,13 6 BCR 1,09 1,07 1,06 0,98 7 IRR (%) 12,52% 11,50% 10,36% -3,47%
Pada pengelolaan biogas volume 8 m 3 ketiga kelompok responden memiliki nilai NPV, nilai B/C rasio dan nilai IRR yang masuk kriteria suatu kegiatan dinyatakan layak. Untuk kelompok responden pertama  memiliki  nilai  manfaat  sebesar  Rp1,97  juta  untuk  masing-masing  rumah  tangga  selama pengelolaan biogas 6 tahun. Sedangkan nilai B/C rasionya adalah sebesar 1,06. Nilai tersebut lebih dari 1 yang artinya kegiatan ini dinyatakan layak menurut kriteria B/C rasio kemudian untuk nilai IRRnya adalah  13,97%  yang  dapat  diartikan  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  2  rumah  tangga  pada kelompok responden pertama yang mengelola biogas volume 8 m 3 ini layak mendapatkan pendanaan dengan tingkat suku bunga hingga 13,97%.
Sedangkan untuk kelompok responden kedua dengan pengelolaan biogas sejak tahun 2014 oleh 5 rumah tangga mendapatkan nilai manfaat total sebesar Rp3,56 juta atau sebesar Rp0.71 juta untuk masing-masing rumah tangga. Nilai B/C rasionya adalah 1,05 dimana 1,05>1 artinya kegiatan ini dapat dinyatakan layak. Dan nilai IRR sebesar 9.32%, dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga dengan kategori kelompok responden dua dalam mengelola biogas volume 8 m 3 ini dinyatakan layak dengan tingkat suku bunga sebesar 9,32%.
Terakhir, adalah kelompok responden ketiga dengan nilai NPV sebesar Rp0,02 juta, nilai B/C rasio 1,00 dan nilai IRR 0,43%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa manfaat yang diperoleh oleh kelompok responden ketiga dari pengelolaan biogas volume 8 m 3 dari tahun 2016 adalah sebesar Rp0,02 juta. Selain itu, kegiatan ini belum dapat dinyatakan layak karena hanya memiliki nilai B/C rasio sebesar 1,00 yang sama dengan 1 dan nilai IRR 0,43% yang artinya kegiatan yang dilakukan oleh kelompok responden ketiga ini tidak dapat dinyatakan layak dengan suku bunga acuan tertentu.
Dari  hasil  pengelolaan  biogas  volume  8  m 3 yang  dilakukan  oleh  ketiga  kelompok  responden tersebut dapat diketahui bahwa jumlah rumah tangga dan lama pengelolaan biogas mempengaruhi nilai kriteria  kelayakan  yang  digunakan,  termasuk  juga  mempengaruhi  manfaat  yang  diperoleh  untuk masing-masing rumah tangga.
Tabel 4. Nilai NPV, B/C Rasio dan IRR Pengelolaan Biogas Volume 8 m 3 di Desa Mundu
No. Keterangan Kelompok Responden I II III 1 Total PV Manfaat (Juta Rupiah) 33,14 69,43 6,86 2 Total PV Biaya (Juta Rupiah) 31,17 65,87 6,83 3 NPV (Juta Rupiah) 1,97 3,56 0,02 4 n (Orang Responden) 2 5 1 5 NPV Rata-rata (Juta Rupiah) 0,98 0,71 0,02 6 BCR 1,06 1,05 1,00 7 IRR (%) 13,97% 9,32% 0,43%
Dari  hasil  pengelolaan  biogas  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  kelompok  responden  pada biogas volume 6 m 3 dan biogas volume 8 m 3 dapat diketahui bahwa pengelolaan biogas volume 8 m 3 memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi dibandingkan biogas volume 6 m 3 . Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan pada kelompok responden pertama pada pengelolaan biogas volume 6 m 3 dan 8 m 3 yang sama-sama mengelola biogas dari tahun 2013 hingga tahun 2018 diketahui bahwa pengelolaan biogas volume 8 m 3 lebih menguntungkan.
Selain  itu  pada  pengelolaan  biogas  yang  sama-sama  mengelola  biogas  pada  tahun  2016  yaitu kelompok responden IV pada biogas volume 6 m 3 dan kelompok responden III pada volume biogas 6 m 3 dapat diketahui bahwa pada pengelolaan biogas volume 8 m 3 telah memiliki keuntungan meskipun hanya sedikit dibanding pada pengelolaan biogas volume m 3 yang nilai keuntungannya masih negatif selama tiga tahun pengelolaan biogas tersebut.
Pengelolaan Biogas di Desa Mundu dilihat dari nilai NPV, B/C Rasio dan nilai IRR  memiliki nilai yang berbeda pada setiap kelompok responden. Pada kelompok responden yang mengelola biogas lebih lama dapat dinyatakan layak dilihat dari nilai NPV, B/C rasio maupun IRR. Hasil ini sesuai dengan beberapa  penelitian  terdahulu  (Febrian,  Sjah,  &  Yusuf,  2015)  (Maeanti,  Fauzi,  &  Istiqomah,  2013) (Wahyuni, Suryahadi, & Saleh, 2009) (Hidayati, Utomo, Suroso, & Maktub, 2019). Namun pengelolaan biogas  yang  masih  baru  belum  dapat  dikatakan  layak.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  layak  tidaknya pengelolaan  biogas  salah  satunya  dipengaruhi  oleh  berapa  lama  responden  melakukan  pengelolaan limbah peternakan menjadi biogas.
4. Analisis Perbandingan Tren Pengelolaan Biogas Dengan Penelitian Terdahulu
(Febrian, Sjah, & Yusuf, 2015), yang meneliti tentang kelayakan finansial instalasi biogas dalam pengolahan  limbah  ternak  sapi  menemukan  tren  nilai  manfaat  yang  diperoleh  selama  15  tahun pengelolaan biogas yang telah dilakukan di kabupaten Lombok Tengah (pada Gambar 4). Dibandingkan dengan  penelitian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pengelolaan  biogas  di  desa  Mundu,  Kecamatan
Tulung, Kabupaten Klaten baik itu biogas volume 6 m3 maupun biogas volume 8 m3 memiliki tren nilai NPV yang berbeda. Pada pengelolaan biogas di kabupaten Lombok Tengah secara rata-rata pada tahun pertama dan kedua nilai NPV yang diperoleh masih negatif, baru pada tahun ketiga memiliki nilai manfaat  positif  yang  berlangsung  hingga  tahun  ke  11  yang  mengalami  puncak  nilai  NPVnya.  Dan kemudian nilai tersebut mulai menurun pada tahun berikutnya hingga akhir tahun penelitian yaitu pada tahun ke 15. Hasil tersebut sesuai dengan umur minimal digester yaitu selama 10 tahun.
Sementara itu, pada pengelolaan biogas di desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten memiliki tren nilai NPV yang berbeda dimana pada tahun pertama masih negatif, namun pada tahun kedua  sudah  menunjukkan  nilai  NPV  yang  positif.  Akan  tetapi  nilai  tersebut  kemudian  cenderung menurun  pada  tahun-tahun  berikutnya.  Kemudian,  pada  tahun  keenam  mengalami  nilai  NPV  yang meningkat dari tahun sebelumnya.
Dari analisa di atas dapat diketahui bahwa setiap pengelolaan biogas memiliki tren nilai manfaat yang  berbeda  yang  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Meskipun  secara  teori  umur  minimal  digester adalah selama 10 tahun sedangkan umur maksimalnya adalah selama 20 tahun. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan tersebut adalah faktor internal yang berupa pengelolaan digester biogas itu sendiri dan faktor eksternal yang berupa lingkungan dimana digester biogas tersebut berada.
*Nilai tren didapat berdasarkan penelitian Febrian (2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tren* -3,4 -0,4 0,15 0,64 1,02 1,32 1,54 1,69 1,80 1,86 1,89 1,89 1,87 1,83 1,78 Kel I -3,2 1,13 0,87 0,82 0,77 0,86 Kel II -2,9 1,05 0,98 0,82 0,92 Kel III -2,9 1,23 1,14 1,21
Kel IV
-2,5 1,22 1,21
-4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 Ju ta R p Biogas Volume 6 m ᶟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tren* -3,4 -0,4 0,15 0,64 1,02 1,32 1,54 1,69 1,80 1,86 1,89 1,89 1,87 1,83 1,78 Kel I -2,2 0,78 0,59 0,56 0,48 0,78 Kel II -2,9 1,01 0,91 0,87 0,91 Kel III -3,3 1,61 1,71
-4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 Ju ta R p Biogas Volume 8 m ᶟ
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 16 Nomor 2 (2022) DOI: 10.19184/jpe.v16i2.33351

## 5. Dampak Ekonomi Pengelolaan Biogas
Adanya peternakan sapi di desa Mundu menghasilkan limbah kotoran ternak yang melimpah. Pemanfaatan limbah peternakan yang dilakukan memberikan dampak secara ekonomi terhadap pelaku rumah tangga pengelola biogas dari kotoran ternak tersebut. Pertama adanya penghematan energi dari pemanfaatan  biogas  yang  dihasilkan  dari  pengelolaan  limbah  ternak  menjadi  biogas,  ketiga  adanya pemanfaatan  pupuk slurry (hasil  dari  pengolahan  limbah  menjadi  biogas)  yang  memberikan  nilai tambah dibanding dengan pemanfaatan pupuk secara langsung sebelum digunakan untuk biogas.
Manfaat  ekonomi  yang  dihasilkan  dari  pengelolaan  limbah  peternakan  menjadi  biogas  dapat berupa  penghematan  dari  pengeluaran  energi  sebelum  menggunakan  biogas  dibanding  dengan pengeluaran  energi  setelah  menggunakan  biogas.  Dimana  mayoritas  responden  pada  penelitian  ini menggunakan  energi  biogas  hanya  untuk  pengganti  energi  dengan  keperluan  rumah  tangga  untuk memasak. Berdasarkan data hasil kuesioner diketahui bahwa umumnya energi yang digunakan untuk memasak  yaitu  kayu  bakar,  LPG  dan  Biogas.  Pengeluaran  yang  dilakukan  masyarakat  sebelum menggunakan biogas adalah keperluan untuk membeli LPG, kayu bakar, minyak tanah, solar dan korek api dengan total pengeluaran rata-rata 32 responden selama satu bulan adalah sebesar Rp304.531 atau sebesar  Rp3.654.375  setahun.  Setelah  pengelolaan  limbah  ternak  menjadi  biogas  pengeluaran  yang digunakan untuk keperluan energi berkurang menjadi Rp106.250 atau Rp1.275.000 per tahun. Artinya dengan  adanya  pengelolaan  biogas  masyarakat  mengalami  penghematan  untuk  energi  sebesar Rp198.281 setiap bulan atau setara dengan Rp2.379.375 per tahun.
Disamping  dampak  ekonomi  dari  penghematan  pengeluaran  untuk  energi,  pengelolaan  biogas juga dapat menghasilkan penghasilan tambahan yang berasal dari pemanfaatan atau penjualan pupuk slury.  Pupuk  slury  merupakan  pupuk  hasil  buangan  dari  pengelolaan  limbah  menjadi  biogas  yang memiliki kadar lebih baik dibanding pupuk kompos sebelum dimanfaatkan untuk biogas. Umumnya pupuk  kompos  biasa  dihargai  sebesar  RP25/kg  atau  setara  dengan  Rp100.000  per  truk  untuk  setiap limbah yang dihasilkan, namun dengan pemanfaatan slurry harga menjadi Rp500 per Kg. berdasarkan hasil dari kuesioner diketahui bahwa potensi pupuk curah yang dihasilkan dari 32 responden adalah sebesar 44.100 Kg limbah atau rata-rata 1.378 Kg tiap rumah tangga tiap bulan dengan perhitungan penjualan pupuk curah akan menghasilkan pendapatan sebanyak Rp1.102.500 untuk 32 responden atau hanya  Rp34.453  tiap  rumah  tangga  per  bulan.  Sementara  dengan  adanya  pengelolaan  biogas  harga limbah peternakan yang telah diolah menjadi biogas menghasilkan pupuk slurry yang nilai tambahnya lebih  banyak  yakni  dari  Rp25  per  Kg  menjadi  Rp500  per  Kg.  Adapun  perkiraan  pendapatan  yang dihasilkan  dari  32  responden  pengelola  biogas  rata-rata  dapat  menghasilkan  pendapatan  tambahan sebesar Rp201.563 atau sebesar Rp2.418.750 per tahun.
Sehingga potensi ekonomi bagi rumah tangga pengelola biogas paling tidak akan mendapatkan manfaat sebesar Rp198.281 untuk penghematan penggunaan bahan bakar ditambah Rp210.563 untuk penghasilan  tambahan  yang  berasal  dari  pemanfaatan  limbah slurry .  Oleh  karena  itu,  hasil  yang didapatkan  oleh  rumah  tangga  pengelola  limbah  peternakan  menjadi  biogas  secara  rata-rata  dalam sebulan adalah Rp407.844 atau setara dengan Rp4.906.128 selama setahun.
Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Desa Suntenjaya, Bandung dimana dampak yang dihasilkan dari pengelolaan limbah menjadi biogas ini positif yaitu sama-sama berdampak pada penghematan  untuk  pengeluaran  energi  (Maeanti,  Fauzi,  &  Istiqomah,  2013).  Penelitian  ini menambahkan variabel pengelolaan slurry sebagai hasil tambahan dari pengelolaan limbah yang juga berdampak positif pada perekonomian rumah tangga.

## PENUTUP
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 16 Nomor 2 (2022) DOI: 10.19184/jpe.v16i2.33351
Dengan  demikian  kegiatan  pengelolaan  limbah  peternakan  menjadi  biogas  di  Desa  Mundu, Kecamatan  Tulung, Kabupaten Klaten dapat disimpulkan bahwa pertama, secara keseluruhan semua kelompok responden dinyatakan layak dengan kategori nilai NPV positif, nilai B/C rasio >1 dan nilai IRR  positif  lebih  dari  suku  bunga  acuan  sebesar  6%.  Kecuali  pada  kelompok  responden  IV  pada pengelolaan  biogas  volume  6  m 3 yang  belum  dinyatakan  layak  karena  masih  memiliki  nilai  NPV negatif, nilai B/C rasio <1 dan nilai IRR yang juga negatif. Selain itu pada kelompok responden III pada pengelolaan  biogas  volume  8  m 3 juga  belum  dapat  dinyatakan  layak  dengan  nilai  B/C  rasio  1.00. Kedua, pengelolaan biogas volume 6 m 3 dan biogas volume 8 m 3 dapat dinyatakan layak. Akan tetapi pengelolaan biogas dengan volume 8 m 3 lebih efisien karena dari pengelolaan biogas selama 3 tahun meskipun belum dapat dinyatakan layak, namun memiliki nilai NPV sebesar  Rp0,02 juta. Sementara untuk biogas volume 6 m 3 dengan pengelolaan selama 3 tahun (pada kelompok responden IV) masih belum dapat dinyatakan layak. Sedangkan nilai NPV yang diperoleh selama 6 dan 5 tahun pengelolaan biogas lebih banyak pada pengelolaan biogas volume 6 m 3 . Ketiga, dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pengelolaan biogas paling tidak meliputi dua hal yaitu pada penghematan belanja energi sebelum dan  sesudah  pengelolaan  energi  dan  pendapatan  tambahan  dari  pemanfaatan  pupuk  slury.  Untuk penghematan pengeluaran rumah tangga untuk energi sebesar Rp2.379.375 per tahun atau kurang lebih Rp198.281 per bulan untuk setiap rumah tangga dan pendapatan tambahan untuk pengelolaan limbah slury sebesar Rp2.418.750 per tahun atau setara Rp201.563 per bulan per rumah tangga.
Dengan  demikian,  pemerintah  Desa  Mundu  dapat  mendorong  rumah  tangga  peternak  untuk mengelola  limbah  peternakan  menjadi  biogas  karena  secara  finansial  dalam  jangka  waktu  tertentu pengelolaan biogas ini dinyatakan layak baik pada ukuran biogas volume 6 m 3 maupun volume 8 m 3 . Pengelolaan biogas juga akan menghemat pengeluaran rumah tangga dan menghasilkan nilai tambah pada pemanfaatan slurry.

## DAFTAR PUSTAKA
Adityawarman ,  A.  C.,  Salundik,  S.,  &  Cyrilla,  L.  (2015).  Pengolahan  Limbah  Ternak  Sapi  Secara Sederhana di Desa Pattalassang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan, 3(3), 171-177.
Amini,  S.  (2013).  Investigation  of  biogas  as  renewable  energy  source. International  Journal  of Agriculture and Crop Sciences (IJACS), 6 (21), 1453-1457.
Ariyani, R. M., & Harjanto, T. (2018). Ekonomi Mikro Analisis dan Pendekatan Praktis. Yogyakarta: Deepublish.
Elizabeth, R., & Rusdiana, S. (2011). Efektivitas Pemanfaatan Biogas Sebagai Sumber Bahan Bakar Dalam Mengatasi Biaya Ekonomi Rumah Tangga di Perdesaan. Prosiding Seminar Nasional Era  Baru  Pembangunan  Pertanian:  Strategi  Mengatasi  Masalah  Pangan,  Bioenergi  dan Perubahan Iklim , (pp. 220-234).
Febrian,  A.,  Sjah,  T.,  &  Yusuf,  M.  (2015).  Analisis  Kelayakan  Finansial  Instalasi  Biogas  Dalam Pengolahan Limbah Ternak Sapi Di Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Universitas Mataram . Hidayati,  S.,  Utomo,  T.  P.,  Suroso,  E.,  &  Maktub,  Z.  A.  (2019).  Analisis  Potensi  dan  Kelayakan Finansial  pada  Agroindustri  Biogas  Menggunakan  Covered  Lagoon  Anaerobic  Reaktor Termodifikasi. Industria:  Jurnal  Teknologi  dan  Manajemen  Agroindustri,  8 (3),  2018-226. doi:https://doi.org/10.21776/ub.industria.2019.008.03.6
Kasdin, K. (2015). Evaluasi Pengelolaan Limbah Peternakan Menjadi Biogas di Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Prosiding Seminar Nasional Innovation in Environmental Management , (pp. 1-4).
Kusumastuti,  T.  A.  (2005).  Analisis  Manfaat  dan  Biaya  Sosial  Limbah  Industri  tahu  dan  Limbah
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 16 Nomor 2 (2022) DOI: 10.19184/jpe.v16i2.33351
Peternakan Di Daerah Pedesaan. Jurnal Manusia dan Lingkungan, 12 (1), 1-12.
Liu, W. K., & Yang, Q. C. (2009). Soilless cultivation for high-quality vegetables with biogas manure in  China:  Feasibility  and  benefit  analysis. Renewable  Agriculture  and  Food  Systems,  24 (4), 300-307.
Maeanti, R. F., Fauzi, A., & Istiqomah, A. (2013). Evaluasi Kelayakan Finansial Usaha Peternakan dan Pengembangan  Biogas:  Studi  Kasus  Desa  Suntenjaya,  Bandung  (Financial  Feasibility Evaluation of The Integration of Biogas: A Case Study of Suntenjaya Village, Bandung). Jurnal Ekonomi dan Pembangunan indonesia, 14 (1), 27-42.
Monika, f. (2013). Analisis Kelayakan Aspek Ekonomi dan Kapasitas Biodiegester Model Fixed Dome Plant  (Studi  Kasusu  Biodiegester  di  Botokenceng,  Yogyakarta). Jurnal  Ilmiah  Semesta Teknika, 16 (2), 108-116.
Nautiyal, S., Goswami, M., Manasi, S., Bez, P., & Bhaskar, K. &. (2015). Potential of manure based biogas to replace conventional and non-conventional fuels in India: Environmental assessment for emission reduction. Management of Environmental Quality: An International Journal .
Novosel, T., Pukšec, T., & Duic, N. (2014). Economic viability of centralized biogas plants: a case study for Croatia. hemical
Engineering Transactions, 42 , 85-90.
doi:https://doi.org/10.3303/CET1442015.
R,  M.  A.,  &  Harjanto,  T.  (2018). EKONOMI  MIKRO  ANALISIS  DAN  PENDEKATAN  PRAKTIS.
Yogyakarta: Deepublish.
Rajendran, K., Aslanzadeh, S., & Taherzadeh, M. J. (2012). Household biogas digesters—A review. Energies, 5 (8), 2911-2942. doi:https://doi.org/10.3390/en5082911
Recebli, Z., Selimli, S., & Ozkaymak, M. &. (2015). Biogas production from animal manure. Journal of Engineering Science and Technology, 10 (6), 722-729.
S.,  R.  M.,  &  Harjanto,  T.  (2018). EKONOMI  MIKRO  ANALISIS  DAN  PENDEKATAN  PRAKTIS. Yogyakarta: Deepublish.
Suparmoko,  M.,  Sudirman,  D.,  &  Setyarko,  Y.  (2014). Valuasi  Ekonomi  Sumber  Daya  Alam  dan Lingkungan. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Wahyuni, S., Suryahadi, & Saleh, A. (2009). Analisis Kelayakan Pengembangan Biogas Sebagai Energi Alternatif Berbasis Individu dan Kelompok Peternak. Manajemen IKM, 4.2 , 217-224.
Widodo, T. (2005). Biogas Technology Development For Small Scale Cattle Farm Level In Indonesia.
International Seminar On Development In Biofuel Production and Biomass Technology .
Wuryantari,  A.,  &  Nurcahyaningtyas.  (2014).  Kajian  Ekonomi  Biogas  Sebagai  Sumber  Energi ALternatif:  Kasus  Pantai  Baru,  Desa  Poncosari,  Kecamatan  Srandakan,  Kabupaten  Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ejournal Universitas Atma jaya .