## El Mudhorib
Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2022 E-ISSN: 2722-5615 http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib

## Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review
Hellen Monica Ghaby Ayu Saputra Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hellenmonica@gmail.com
Eka Wahyu Hestya Budianto Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Wahyu.ala@uin-malang.ac.id
Nindi Dwi Tetria Dewi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nindy.tetria@gmail.com
Received: February 24, 2023
1st Revision: July 10, 2023 Published: June 30, 2023

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  development  of  research  around  Sharia  Financial  Services Cooperative.  The  research  was  conducted  from  2009  to  2022,  by  searching  national  journals indexed  by  Sinta  via  the  Garuda  website,  with  the  keyword  “Sharia  Financial  Services Cooperative”. Based on the search results, there were 142 research artic les, then inputted into the VOSviewer application and analyzed descriptively through a literature review study. The results showed that the number of publications had increased significantly every year. Furthermore, based on  the  results  detected  using  the  VOSviewer  application,  research  related  to  Sharia  Financial Services Cooperative is divided into 5 clusters and 93 items. Meanwhile, based on the results of a literature review study, there are 6 main themes related to Sharia Financial Services Cooperative.
Keywords :  Sharia  Financial  Services  Cooperative,  Bibliometrics,  VOSviewer,  Literature Review

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peta  perkembangan  penelitian  seputar Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS).  Penelitian  dilakukan  dari  tahun  2009 hingga  2022  dengan  melakukan  penelusuran  pada  jurnal  nasional  terindeks  Sinta melalui website Garuda, dengan  kata  kunci  “ Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS) ”. Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 142 artikel penelitian, kemudian diinput ke
dalam aplikasi VOSviewer dan dianalisis secara deskriptif melalui studi literature review . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  jumlah  publikasi  mengalami  peningkatan secara  signifikan  setiap  tahunnya.  Dan  berdasarkan  hasil  pemetaan  menggunakan aplikasi VOSviewer ,  penelitian  seputar  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS) terbagi menjadi 5 kluster dan 93 item. Sedangkan berdasarkan hasil studi literature review , terdapat 6 tema utama seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
Kata  kunci :  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS),  Bibliometrik, VOSviewer , Literature Review

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  yang  sangat  cepat  di  berbagai  negara  maju  dan  berkembang membutuhkan  lembaga  keuangan,  seperti  bank,  sebagai  tempat  untuk  melakukan  transaksi keuangan. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pada saat ini, mulai banyak lembaga keuangan yang beroperasi secara berbeda dari bank konvensional, salah  satunya  adalah  koperasi  syariah.  Koperasi  syariah  tidak  memungut  bunga  dan  tidak membebani nasabah, tetapi menerima bagi hasil sesuai dengan akad yang disepakati. Usaha mikro kadang  mengalami  kesulitan  dalam  mengumpulkan  modal  usaha  dan  investasi.  Koperasi  Jasa Keuangan Syariah (KJKS) hadir sebagai lembaga peminjaman dana melalui penghimpunan dana secara  bergulir  bagi  anggota  koperasinya,  yaitu  usaha  mikro.  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah (KJKS) adalah koperasi yang bergerak di bidang keuangan dengan prinsip-prinsip syariah (Rahayu, 2021).
Pada  penelitian  sebelumnya,  sebelum  adanya  KJKS,  masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah seringkali  harus  meminjam  uang  kepada  rentenir  atau  lembaga  simpan  pinjam  konvensional dengan bunga yang tinggi untuk menambah modal usaha kecil. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)  kemudian  menciptakan  KJKS-BMT  sebagai  solusi  inovatif  untuk  masalah  tersebut (Karyadiputra, 2016). Penelitian terkait KJKS juga telah banyak dilakukan di berbagai lembaga dan perusahaan  di  berbagai  daerah.  Selain  prinsip  tolong-menolong,  ada  prinsip  lain  yang  harus dipegang dalam sistem operasional KJKS, yaitu berdasarkan syariah Islam. Sistem ini melarang pengumpulan atau peminjaman uang dengan tambahan bunga (riba), seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an  dan  Hadis  yang  menyatakan  bahwa  riba  adalah  haram  (anwari   Wahyuni,  2018).  Di Indonesia, KJKS pertama kali muncul pada tahun 1992 dan telah mengalami perkembangan yang cukup  pesat  sejak  saat  itu.  Menurut  data  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  Indonesia,  jumlah KJKS di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, terdapat sekitar 1.767 KJKS di seluruh Indonesia, sedangkan pada tahun 2020, jumlah KJKS telah mencapai 3.852 unit (Mundir,  2016).  Perkembangan  ini  sejalan  dengan  meningkatnya  minat  masyarakat  terhadap layanan keuangan syariah yang dianggap lebih beretika dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain  itu,  pemerintah  juga  turut  mendorong  pengembangan  KJKS  melalui  kebijakan  yang menguntungkan bagi koperasi  (Sukmaningrum, 2020). Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia meluncurkan program Gerakan Koperasi Baru (GKB) yang bertujuan untuk meningkatkan peran
koperasi dalam perekonomian nasional. Salah satu fokus dari program ini adalah pengembangan koperasi syariah, termasuk KJKS. Pemerintah juga memberikan berbagai insentif dan dukungan kelembagaan bagi KJKS, seperti peningkatan akses terhadap pembiayaan dan perluasan jaringan koperasi. Dengan dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, perkembangan KJKS di Indonesia masih terus berlanjut dan diharapkan akan terus tumbuh ke depannya (Pambudi, 2022).
Berdasarkan hasil penelusuran melalui website Garuda (Garba Rujukan Digital), terdapat 145 penelitian tentang KJKS di Indonesia hingga tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemetaan perkembangan penelitian tentang KJKS di Indonesia dengan menggunakan metode studi bibliometrik VOSviewer serta kajian literature review .

## 2. KAJIAN LITERATUR
Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS)  adalah  koperasi  yang  bergerak  di  bidang  jasa keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. KJKS berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi  umat,  baik  sebagai  lembaga  keuangan  maupun  lembaga  sosial.  KJKS  menyediakan berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tabungan syariah, investasi syariah, dan asuransi syariah. KJKS juga memastikan bahwa seluruh kegiatan usahanya dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai  dengan  hukum  Islam.  Sebagai  lembaga  keuangan  yang  berbasis  koperasi,  KJKS  juga menerapkan  prinsip  kebersamaan  dan  kemandirian,  di  mana  anggota  koperasi  berperan  aktif dalam  mengelola  dan  memperoleh  manfaat  dari  kegiatan  usaha  KJKS.  KJKS  juga  diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Indriani  Shoimatul, 2020).
Studi bibliometrik merupakan metode penelitian yang menggunakan analisis bibliografi dan literatur untuk mengukur dan mengevaluasi dampak, produktivitas, serta hubungan antara karya ilmiah dan penulisnya. Metode ini dapat digunakan untuk mengamati tren dalam publikasi ilmiah, mengidentifikasi kolaborasi antar peneliti, mengukur tingkat pengaruh dan kutipan suatu karya, serta  menganalisis  struktur  jaringan  dalam  literatur  ilmiah  (Dubyna  et  al.,  2022).  Salah  satu perangkat  lunak  yang  sering  digunakan  dalam  studi  bibliometrik  adalah VOSviewer .  Perangkat lunak  ini  membantu  para  peneliti  dalam  menganalisis  dan  memvisualisasikan  data  bibliografi seperti kutipan, afiliasi penulis, dan kata kunci. Dengan VOSviewer , peneliti dapat membuat peta jaringan  ilmiah  yang  memperlihatkan  koneksi  antara  elemen-elemen  dalam  dataset  bibliografi. Visualisasi tersebut membantu dalam mengidentifikasi pola, klaster, dan tren yang relevan dalam literatur ilmiah. Pengguna dapat membangun peta jaringan berdasarkan kata kunci, penulis, atau institusi, dan melihat hubungan antara elemen-elemen tersebut secara visual dan intuitif. Dengan VOSviewer , pengguna dapat mengenali kluster penelitian yang berdekatan, menyoroti penulis yang paling  berpengaruh,  melihat  jaringan  kolaborasi  antara  peneliti,  serta  menganalisis  perubahan seiring waktu. Selain itu, VOSviewer juga menyediakan berbagai metrik bibliometrik seperti jumlah kutipan, h-index , atau frekuensi kata kunci tertentu dalam dataset (van Eck NJ, 2022).
Studi literature review adalah proses penelitian yang sistematis dan komprehensif terhadap literatur yang relevan yang telah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan
utama  dari  studi literature  review adalah  untuk  mengidentifikasi,  mengevaluasi,  dan  mensintesis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para ahli dalam bidang tersebut. Dalam studi literature  review ,  peneliti  akan  mencari,  membaca,  dan  menganalisis  berbagai  sumber  informasi seperti jurnal ilmiah, buku, tesis, disertasi, konferensi, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik  yang  sedang  diteliti.  Mereka  akan  mengumpulkan  dan  mengevaluasi  data  dari  literatur tersebut, seperti temuan penelitian, metodologi yang digunakan, dan kesimpulan yang dicapai (El- Halaby et al., 2021).

## 3. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  populasi  adalah  daerah  yang  tergeneralisasikan  dan  meliputi  objek maupun subjek yang memiliki kuantitas serta karakter tertentu yang ditentukan oleh peneliti agar dikaji serta diambil kesimpulan. Populasi tidak sekadar seseorang saja, melainkan bisa meliputi objek  atau  benda  lainnya.  Populasi  pun  tidak  hanya  kuantitas  saja,  tetapi  populasi  meliputi karakter ataupun sifat yang terdapat pada objek populasi. Pada kajian ini peneliti menggunakan para  santri  di  pondok  pesantren  Al-Asror  Semarang  sebagai  objek  penelitian.  Populasi  pada kajian ini diperoleh dari pondok pesantren Al-Asror Semarang yang berjumlah 600 orang santri. Dalam  penelitian  ini,  digunakan  pendekatan mix-method yang  menggabungkan  metode kuantitatif  dan  metode  kualitatif.  Metode  kuantitatif  digunakan  dalam  studi  bibliometrik, sedangkan metode kualitatif digunakan dalam studi literature review . Fokus penelitian ini adalah Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS).  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang diperoleh  dari  artikel  publikasi  ilmiah  tentang  KJKS  yang  berasal  dari  jurnal  nasional  dan terakreditasi. Sumber data diperoleh dari website Garuda (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data yang digunakan meliputi Microsoft Excel, Mendeley Desktop, VOSviewer , dan Perish . Teknik  pengumpulan  data  terdiri  dari  beberapa  langkah,  yaitu:  (1)  Mengunjungi website Garuda dan menggunakan software Perish untuk mencari judul-judul jurnal yang relevan dengan kata kunci " KJKS " dan " Koperasi Jasa Keuangan Syariah " dalam rentang waktu dari tahun 2009 hingga  2022;  (2)  Data  judul-judul  jurnal  dikumpulkan  dalam Microsoft  Excel dan  kemudian diidentifikasi judul-judul yang duplikat; (3) File RIS ( Research Information Systems ) dan PDF ( Portable Document Format ) dari jurnal-jurnal yang terkumpul diunduh; dan (4) File data RIS dimasukkan ke dalam software Mendeley Desktop .
Teknik analisis data meliputi beberapa langkah, yaitu: (1) memetakan file data RIS dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan tahun, penulis, dan penerbit menggunakan Mendeley Desktop ; (2)  memetakan  visualisasi  jaringan  bibliometrik  dan  tren  publikasi  ilmiah  dilakukan menggunakan software  VOSviewer ,  dengan  memperhatikan  jumlah  kluster  dan  itemnya.  (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi literature review (Budianto, 2022).

## 1. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.1 Hasil
Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
Hasil penelusuran publikasi ilmiah seputar KJKS dari tahun 2009 hingga 2022 menunjukkan adanya penurunan publikasi, terutama pada tahun 2021, yaitu sebanyak 7 artikel.
Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar KJKS berdasarkan tahun
Tahun Publikasi Jumlah Artikel Publikasi Tahun Publikasi Jumlah Artikel Publikasi Tahun Publikasi Jumlah Artikel Publikasi 2009 1 2014 21 2019 20 2010 0 2015 13 2020 16 2011 1 2016 11 2021 9 2012 6 2017 14 2022 4 2013 11 2018 15 Jumlah 142
Sumber: Data diolah, Microsoft Excel 2016.
Pada  tabel  2,  terdapat  115  lembaga/afiliasi  yang  berkaitan  dengan  KJKS.  Jurnal  Ekonomi merupakan penerbit jurnal terbanyak yang mempublikasikan hasil penelitian seputar KJKS, dengan jumlah 19 artikel. Sementara itu, Jurnal BISNIS mencapai 16 artikel.
Tabel 2. Peringkat institusi dan jurnal penerbit publikasi ilmiah seputar KJKS
Nama Afiliasi/Lembaga Jumlah Publikasi Jurnal Ekonomi 19 BISNIS 16 Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah 5 Jurnal Penelitian 4 Akuntansi  dan  Manajemen,  Al-Qanun:  Jurnal  Pemikiran  dan  Pembaruan Hukum  Islam,  El-Qist:  Journal  of  Islamic  Economics  and  Business,  Jurnal Ilmiah  Ekonomi  Islam,  Jurnal  Kajian  Ilmiah  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi UNTAN (Kiafe) 3
Akuntansi:  Jurnal  Akuntansi  Integratif,  Al- Muzara’ah,  Ensiklopedia  of Journal,  IQTISHADUNA,  Islamic  Economics  Journal,  Jurnal  ilmiah Mahasiswa  FEB,  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Bisnis,  Jurnal  Pendidikan  dan Pembelajaran  Khatulistiwa,  Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum, Maqdis:  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Islam,  Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan Syariah, QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah 2
Sumber: Data diolah, Microsoft Excel 2016.
Peneliti  paling  produktif  seputar  KJKS  adalah  Eni  Noor  Fitriana,  Kevry  Ramadany,  Dewi Sartika,  Ady  Wena  Pramudya  Sukmaningrum,  dan  Puji  Sucia,  masing-masing  menulis  sebanyak  2 artikel jurnal. Sementara peneliti lain hanya menulis 1 artikel jurnal.
Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menggunakan Studi Bibliometrik VOSViewer
Hasil penelusuran artikel pada website Garuda (Garba Rujukan Digital) diekspor dalam format RIS    ( Research  Information  Systems ),  diinput  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  perangkat  lunak VOSviewer . Hasilnya adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Visualisasi network peta perkembangan penelitian seputar KJKS
Sumber: Data diolah, software VOSViewer 1.6.18.
Hasil visualisasi network peta perkembangan penelitian seputar KJKS pada Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi 5 kluster dan 93 topik. Hasilnya adalah sebagai berikut:
• Kluster 1. Warna merah terdiri dari 27 topik, yaitu: approach, principle, accordance, activity, system, quality, sharia, abstrak, analisis, investment, product, kinship, agreement, contract, existence, community, aspect, question, indonesia, period, role, question, cooperative, regulation, agreement, data analysis.
• Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 16 topik, yaitu: research, service, technique, performance, central java, customer  satisfaction,  effect,  influence,  t  test,  keywords  service  quality,  respondent,  company,  saving,  amount, significant effect, respondent.
• Kluster 3. Warna biru terdiri dari 22 topik, yaitu: data, kjks, customer, liquidity, person, capital, loan, provision,  ability,  person,  business,  development,  need,  data,  time,  aplication,  venture  capital,  sistem,  process, condition, information, capital.
• Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 17 topik, yaitu: interview, observation, primary data, research, solution, case, documentation, management, factor, implementation, lack, manager effort, research, asessment, primary data, secondary data, analysis technique, impact, sharia financial services coop.
• Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 11 topik, yaitu: study, analysis, financing, bmt, party, effort, financing, organization, data collection technique, data analysis technique, murabahah.
Pemetaan  Topik  Penelitian seputar  Permasalahan  pada  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah (KJKS) menggunakan Studi Literature Review
Berdasarkan  telaah  studi literature  review pada  jurnal-jurnal  penelitian  terdahulu,  terdapat  15 permasalahan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS, yaitu:
Pertama, prosedur  dan  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah.  Berikut  adalah  prosedur  dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KJKS: (1) KJKS harus melakukan identifikasi masalah pada pembiayaan  bermasalah  yang  terjadi,  dilakukan  untuk  mengetahui  jenis  masalah  yang  terjadi  dan penyebabnya;  (2)  KJKS  harus  menghubungi  anggota  yang  memiliki  pembiayaan  bermasalah,  dan memberikan  solusi  dan  penjelasan  terkait  masalah  yang  terjadi  serta  membicarakan  cara penyelesaiannya; (3) KJKS harus melakukan musyawarah dengan anggota yang memiliki pembiayaan bermasalah  untuk  mencari  solusi  yang  terbaik  bagi  kedua  belah  pihak,  misalnya,  dapat  dibicarakan penjadwalan  ulang  pembayaran  angsuran  atau  restrukturisasi  pembiayaan;  (4)  Apabila  musyawarah tidak menghasilkan solusi, maka KJKS dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum, yang dapat dilakukan apabila anggota tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah; (5) KJKS harus melakukan tindakan pencegahan agar masalah pembiayaan bermasalah tidak terjadi lagi di masa depan, yang mana salah satu tindakan pencegahan adalah dengan melakukan evaluasi kredit secara lebih teliti sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota; dan (6) KJKS harus melaporkan pembiayaan bermasalah pada otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK Syariah) dan Badan Pengawas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (BPKS). Hal ini dilakukan agar masalah dapat diatasi dengan cepat dan tepat.
Kedua, analisis kompetitor Lembaga Keuangan Syariah. Untuk melakukan analisis kompetitor Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:
(1) Identifikasi pesaing. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi pesaing yang menjadi target perbandingan. Dalam  hal ini, Anda harus mengidentifikasi KJKS yang sejenis dengan Lembaga Keuangan Syariah yang ingin Anda analisis. Setelah mengidentifikasi pesaing, Anda dapat memperoleh informasi tentang produk, layanan, dan strategi yang mereka gunakan untuk bersaing dengan Lembaga Keuangan Syariah.
(2) Identifikasi kekuatan dan kelemahan. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Lembaga Keuangan Syariah dan pesaing yang dipilih. Kekuatan dan kelemahan dapat  berkaitan  dengan  produk,  layanan,  operasi,  pemasaran,  dan  lain-lain.  Dengan mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan  masing-masing  lembaga  keuangan,  Anda  dapat mengetahui di mana Lembaga Keuangan Syariah memiliki keunggulan atau kelemahan dalam bersaing dengan pesaing.
(3) Analisis  pasar.  Langkah  berikutnya  adalah  melakukan  analisis  pasar  untuk  memperoleh informasi  tentang  kondisi  pasar,  peluang,  dan  ancaman  yang  dihadapi  Lembaga  Keuangan Syariah dan pesaing. Anda dapat menggunakan data pasar yang diperoleh dari sumber pihak ketiga seperti lembaga riset pasar atau media terkait.
(4) Evaluasi strategi pesaing. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi strategi pesaing yang telah diidentifikasi. Evaluasi ini dapat membantu Anda memahami strategi apa yang digunakan oleh pesaing,  apakah  itu  strategi  produk,  pemasaran,  distribusi,  atau  lainnya.  Anda  juga  dapat mengetahui  bagaimana  pesaing  merespon  kondisi  pasar  dan  bagaimana  mereka  mengubah strategi mereka dalam merespon perubahan di pasar.
(5) Identifikasi  peluang  dan  ancaman.  Berdasarkan  hasil  analisis  dan  evaluasi,  Anda  dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi Lembaga  Keuangan Syariah. Peluang
dapat  terkait  dengan  pertumbuhan  pasar,  perubahan  perilaku  konsumen,  atau  kebijakan pemerintah yang menguntungkan. Sementara ancaman dapat terkait dengan persaingan yang ketat, perubahan kebijakan pemerintah yang merugikan, atau perubahan perilaku konsumen.
(6) Rencana aksi. Langkah terakhir adalah membuat rencana aksi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi  yang  telah  dilakukan.  Rencana  aksi  ini  dapat  berupa  pengembangan  produk  atau layanan  baru,  peningkatan  pemasaran  atau  promosi,  atau  peningkatan  efisiensi  operasi. Rencana aksi harus dirancang untuk memperkuat keunggulan Lembaga Keuangan Syariah dan mengatasi  kelemahan,  sambil  tetap  memanfaatkan  peluang  dan  menghadapi  ancaman  yang dihadapi di pasar.
Ketiga, asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memiliki kaitan yang erat karena keduanya merupakan lembaga keuangan syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip  syariah.  Asuransi  jiwa  syariah  adalah  jenis  asuransi  yang  beroperasi  sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak ada unsur riba (bunga), spekulasi, atau gharar (ketidakpastian). Asuransi  jiwa  syariah  menawarkan  perlindungan  finansial  kepada  peserta  dalam  hal  terjadi  risiko kematian, kecacatan, atau sakit yang dapat mempengaruhi penghasilan dan kondisi finansial mereka. Sementara  itu,  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS)  adalah  koperasi  yang  bergerak  di  bidang keuangan  syariah  dan  memberikan  layanan  keuangan  kepada  anggotanya.  KJKS  bertujuan  untuk mempromosikan  praktik  keuangan  yang  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  seperti  tidak memperbolehkan riba, tidak melakukan spekulasi, dan tidak mengambil risiko yang tidak jelas. Kaitan antara asuransi jiwa syariah dan KJKS adalah bahwa KJKS dapat menyediakan layanan asuransi jiwa syariah kepada anggotanya sebagai salah satu bentuk layanan keuangan yang mereka tawarkan. Dalam hal ini, KJKS bertindak sebagai perantara antara peserta dan perusahaan asuransi jiwa syariah. Dalam prakteknya,  KJKS  dapat  menawarkan  asuransi  jiwa  syariah  dengan  premi  yang  lebih  rendah dibandingkan dengan produk asuransi jiwa konvensional. Hal ini karena dalam asuransi jiwa syariah, peserta berkontribusi ke dalam dana investasi syariah yang diinvestasikan secara halal. Hasil investasi tersebut  dapat  digunakan  untuk  membayar  klaim  atau  dapat  dikembalikan  kepada  peserta  dalam bentuk nilai tunai.
Keempat, takaful family . Salah satu produk yang ditawarkan oleh KJKS adalah takaful family, yaitu  program  asuransi  syariah  yang  melindungi  keluarga  dari  risiko  keuangan  yang  tidak  terduga seperti kematian, cacat tetap, atau sakit kritis. Takaful family melibatkan para peserta yang membayar premi secara berkala, dan jika salah satu dari mereka mengalami risiko yang dilindungi, maka manfaat takaful  akan  dibayarkan  kepada  keluarga  peserta  yang  terkena  risiko.  Dalam  konteks  ini,  KJKS bertindak  sebagai  penyedia  program  takaful  family  yang  ditawarkan  kepada  anggotanya.  Dengan demikian,  KJKS  menjadi  sarana  untuk  mengakses  produk  takaful  family  yang  amanah  dan  sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, kerjasama antara KJKS dan perusahaan takaful menjadi penting untuk memastikan program takaful family yang ditawarkan oleh KJKS memenuhi persyaratan syariah dan memberikan manfaat yang optimal bagi anggotanya.
Kelima, pinjaman  modal  yang  diterima  KJKS  dari  Bank  Syariah.  Salah  satu  bentuk  layanan keuangan  yang  disediakan oleh  KJKS  adalah  pinjaman  modal  bagi  usaha  mikro  dan kecil.  Apabila KJKS membutuhkan dana untuk memberikan pinjaman modal kepada nasabahnya, maka salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan adalah Bank Syariah. Berikut adalah beberapa langkah
yang  biasanya  dilakukan  dalam  proses  penerimaan  pinjaman  modal  KJKS  dari  Bank  Syariah:  (1) Permintaan Pinjaman Modal, yaitu KJKS mengajukan permohonan pinjaman modal ke Bank Syariah. Permohonan ini harus memuat rincian jumlah pinjaman, tujuan penggunaan, jangka waktu pinjaman, dan  jaminan  yang  akan  diberikan.  (2)  Analisis  Kelayakan,  yaitu  Bank  Syariah  melakukan  analisis kelayakan  terhadap  permohonan  pinjaman  modal  yang  diajukan  oleh  KJKS.  Analisis  kelayakan meliputi  analisis  terhadap  kinerja  keuangan  KJKS,  kelengkapan  dokumen  permohonan,  serta kemampuan KJKS untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. (3) Penawaran Pinjaman, yaitu setelah analisis kelayakan dilakukan, Bank Syariah memberikan penawaran pinjaman kepada KJKS. Penawaran  ini  harus  memuat  rincian  suku  bunga,  biaya  administrasi,  jangka  waktu  pinjaman,  dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh KJKS. (4) Penandatanganan Perjanjian Pinjaman, yaitu jika KJKS setuju dengan penawaran pinjaman yang diberikan oleh Bank Syariah, maka kedua belah pihak akan  menandatangani  perjanjian  pinjaman.  Perjanjian  ini  akan  memuat  rincian  jumlah  pinjaman, jangka waktu pinjaman, suku bunga, jaminan yang diberikan, dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh KJKS. (5) Pencairan Pinjaman, yaitu setelah perjanjian pinjaman ditandatangani, Bank Syariah  akan  mencairkan  pinjaman  kepada  KJKS.  Jumlah  pinjaman  akan  disesuaikan  dengan kesepakatan dalam perjanjian, dan akan ditransfer ke rekening KJKS. (6) Pembayaran Pinjaman, yaitu KJKS harus membayar cicilan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian. Jika KJKS tidak dapat membayar cicilan pinjaman tepat waktu, maka KJKS akan dikenakan denda atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
Keenam, eksistensi  dan  peran  KJKS.  KJKS  memiliki  peran  penting  dalam  pengembangan ekonomi  umat,  khususnya  di  Indonesia,  di  mana  mayoritas  penduduknya  memeluk  agama  Islam. Eksistensi  KJKS  sendiri  sangat  penting  karena  sebagai  alternatif  bagi  masyarakat  yang  ingin menggunakan  layanan  keuangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Dalam  sistem  ekonomi  syariah, terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti, seperti tidak adanya bunga dalam transaksi keuangan, tidak adanya  spekulasi,  dan  tidak  boleh  berdasarkan  keuntungan  semata.  KJKS  menjadi  lembaga  yang menjembatani antara prinsip-prinsip syariah tersebut dengan kebutuhan keuangan anggotanya. Peran KJKS sendiri sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal  atau  kurang  berkembang.  KJKS  dapat  memberikan  pinjaman  kepada  anggotanya  untuk memulai usaha, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat sekitar.  KJKS  juga  dapat  memberikan  edukasi  keuangan  kepada  anggotanya,  sehingga  dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan benar.
Ketujuh, manajemen  risiko pembiayaan  Mudharabah.  Berikut  adalah  beberapa  langkah  yang dapat diambil oleh KJKS dalam manajemen risiko pembiayaan Mudharabah: (1) Evaluasi Risiko, yaitu KJKS harus mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pembiayaan Mudharabah, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. KJKS harus mengukur dan mengevaluasi tingkat risiko tersebut untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mengelolanya. (2) Penetapan Kebijakan dan  Prosedur,  yaitu  KJKS  perlu  menetapkan  kebijakan  dan  prosedur  yang  jelas  dalam  melakukan pembiayaan Mudharabah. Hal ini mencakup tata cara pengelolaan dana, persyaratan calon debitur, pengendalian risiko, dan tata cara penagihan. (3) Pemilihan Debitur yang Tepat, yaitu KJKS harus memilih  calon  debitur  yang  tepat  dan  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  dapat
membantu  mengurangi  risiko  kredit  dan  memperkuat  kemampuan  calon  debitur  untuk  membayar kembali pembiayaan Mudharabah. (4) Penilaian Kelayakan Pembiayaan, yaitu KJKS perlu melakukan penilaian kelayakan pembiayaan dengan seksama sebelum memberikan pembiayaan Mudharabah. Hal ini  meliputi  analisis  kelayakan  usaha,  kemampuan  menghasilkan  keuntungan,  dan  kemampuan membayar  kembali  pembiayaan.  (5)  Pengendalian  Risiko  Kredit,  yaitu  KJKS  perlu  melakukan pengendalian  risiko  kredit  dengan  mengelola  jumlah  pembiayaan  yang  diberikan  dan  memonitor pembayaran kembali pembiayaan secara teratur. (6) Diversifikasi Portofolio Pembiayaan, yaitu KJKS perlu melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan untuk mengurangi risiko kredit dan memperkuat posisi keuangan. Hal ini dilakukan dengan menyebar risiko pada berbagai sektor usaha yang berbeda. (7)  Manajemen  Likuiditas,  yaitu  KJKS  perlu  melakukan  manajemen  likuiditas  dengan memperhitungkan  kebutuhan  dana  jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Hal  ini  dapat  membantu mengurangi  risiko  likuiditas  dan  memastikan  kelancaran  operasional  KJKS.  (8)  Pengawasan  dan Monitoring,  yaitu  KJKS  perlu  melakukan  pengawasan  dan  monitoring  secara  berkala  terhadap pembiayaan Mudharabah yang telah diberikan. Hal ini mencakup pemantauan terhadap pembayaran kembali pembiayaan, pengelolaan dana, dan pelaporan keuangan .
Kedelapan, penerapan akad Hawalah pada pembiayaan bermasalah. Penerapan akad Hawalah pada pembiayaan bermasalah di KJKS dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain:
(1) Identifikasi pembiayaan bermasalah. KJKS perlu melakukan identifikasi terhadap pembiayaan yang bermasalah terlebih dahulu sebelum dapat diterapkan akad Hawalah. Pembiayaan yang dianggap  bermasalah  adalah  pembiayaan  yang  telah  melewati  batas  waktu  pembayaran, memiliki risiko gagal bayar yang tinggi, atau pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang memiliki riwayat kredit buruk.
(2) Kesepakatan antara KJKS dan nasabah. Setelah pembiayaan bermasalah teridentifikasi, KJKS dan nasabah dapat melakukan kesepakatan untuk mengalihkan hutang tersebut melalui akad Hawalah.  Dalam  kesepakatan  ini,  KJKS  dan  nasabah  harus  menentukan  pihak  yang  akan menjadi penerima hutang atau piutang (muqayyid), jumlah hutang yang akan dialihkan, serta jangka waktu pengalihan hutang.
(3) Pelaksanaan  akad  Hawalah.  Setelah  kesepakatan  dibuat,  KJKS  dapat  melaksanakan  akad Hawalah dengan melakukan transfer hutang secara tertulis atau lisan kepada pihak yang telah disepakati sebagai muqayyid. KJKS dapat menyerahkan dokumen perjanjian pembiayaan dan menyerahkan hak klaim atas hutang tersebut kepada muqayyid.
(4) Pelunasan  hutang.  Setelah  hutang  dialihkan  kepada  muqayyid,  nasabah  dapat  melunasi hutangnya  kepada  muqayyid  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  dibuat.  Muqayyid  akan menerima pembayaran dari nasabah dan memberikan konfirmasi pembayaran kepada KJKS.
Kesembilan, wanprestasi  anggota  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam.  Berikut  ini  adalah beberapa kemungkinan konsekuensi hukum yang dapat terjadi jika seorang anggota KJKS melakukan wanprestasi  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam:  (1)  Denda,  yaitu  jika  seorang  anggota  KJKS melanggar  syarat  dan  ketentuan  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam,  ia  dapat  dikenakan  denda. Besarnya  denda  biasanya  ditentukan  oleh  KJKS  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam,  dan  dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. (2) Penghentian pinjaman, yaitu KJKS berhak untuk menghentikan pinjaman jika anggota melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, anggota
harus segera melunasi seluruh kewajiban pinjamannya, termasuk bunga, denda dan biaya lainnya. (3) Pemblokiran akun, yaitu KJKS berhak untuk memblokir akun anggota jika ia melakukan wanprestasi. Hal ini berarti anggota tidak dapat melakukan transaksi lain dengan KJKS sampai ia melunasi seluruh kewajibannya.  (4)  Tuntutan  hukum,  yaitu  jika  anggota  tidak  segera  melunasi  kewajibannya,  KJKS berhak untuk menuntut anggota secara hukum. KJKS dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menagih  hutang  anggota.  (5)  Pembatasan  akses,  yaitu  jika  anggota  melanggar  perjanjian  pinjam meminjam,  KJKS  dapat  membatasi  akses  anggota  pada  produk-produk  dan  layanan-layanan  yang disediakan oleh KJKS.
Kesepuluh, penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah. Berikut adalah beberapa langkah penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah pada KJKS:
(1) Evaluasi Awal. KJKS harus melakukan evaluasi awal terhadap pembiayaan Murabahah yang bermasalah, yaitu dengan memeriksa penyebab dan tingkat keparahan masalah. Evaluasi ini bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  pembiayaan  tersebut  masih  dapat  diselesaikan  ataukah sudah membutuhkan penyelesaian lebih lanjut.
(2) Kontak  dengan  Peminjam.  Setelah  mengetahui  penyebab  masalah,  KJKS  harus  segera menghubungi peminjam untuk membicarakan solusi penyelesaiannya. Dalam hal ini, KJKS dapat memberikan beberapa opsi seperti restrukturisasi atau perpanjangan waktu pembayaran.
(3) Restrukturisasi.  Restrukturisasi  merupakan  opsi  yang  dapat  dilakukan  oleh  KJKS  untuk menyelesaikan  pembiayaan  Murabahah  bermasalah.  Restrukturisasi  dilakukan  dengan mengubah  syarat  dan  ketentuan  pembiayaan,  sehingga  peminjam  dapat  membayar  kembali sesuai dengan kemampuannya.
(4) Perpanjangan Waktu Pembayaran. Perpanjangan waktu pembayaran juga dapat dilakukan oleh KJKS sebagai opsi untuk menyelesaikan pembiayaan Murabahah bermasalah. Dalam hal ini, KJKS  memberikan  waktu  tambahan  bagi  peminjam  untuk  membayar  kembali  pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
(5) Penyelesaian  Melalui  Pengadilan.  Jika  upaya  restrukturisasi  atau  perpanjangan  waktu pembayaran  tidak  berhasil  menyelesaikan pembiayaan  Murabahah  bermasalah,  KJKS  dapat mengambil langkah penyelesaian melalui pengadilan. Dalam hal ini, KJKS dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dengan peminjam.
(6) Jual-Beli  Kembali  ( Buy-Back ).  Jika  seluruh  upaya  penyelesaian  pembiayaan  Murabahah bermasalah  tidak  berhasil,  KJKS  dapat  melakukan  jual-beli  kembali  (buy-back)  atas  barang yang menjadi objek pembiayaan. Dalam hal ini, KJKS membeli kembali barang dari peminjam dan menjual kembali barang tersebut untuk mengurangi kerugian finansial yang ditimbulkan.
Kesebelas, risiko gagal bayar pada pembiayaan Mudharabah. Risiko gagal bayar pada pembiayaan Mudharabah pada KJKS dapat terjadi karena beberapa faktor seperti: (1) Kinerja bisnis buruk: Jika bisnis nasabah tidak berjalan dengan baik dan mengalami kerugian yang signifikan, maka kemungkinan besar  nasabah  akan  kesulitan  untuk  membayar  kembali  dana  yang  telah  dipinjam.  Hal  ini  dapat menyebabkan risiko gagal bayar pada pembiayaan Mudharabah. (2) Tidak mematuhi aturan: Nasabah yang  tidak  mematuhi  aturan  dalam  perjanjian  Mudharabah  seperti  tidak  menggunakan  dana  sesuai dengan tujuan pembiayaan atau tidak membayar kembali dana pada waktu yang telah ditentukan, dapat menyebabkan  risiko  gagal  bayar  pada  pembiayaan  tersebut.  (3)  Faktor  eksternal:  Faktor  eksternal
seperti  kondisi  ekonomi  yang  buruk,  bencana  alam,  atau  perubahan  kebijakan  pemerintah  dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kembali dana yang telah dipinjam. Hal ini juga dapat menyebabkan risiko gagal bayar pada pembiayaan Mudharabah. Untuk mengurangi risiko gagal bayar  pada  pembiayaan  Mudharabah,  KJKS  dapat  melakukan  beberapa  tindakan  seperti:  (1) Melakukan analisis risiko kredit secara cermat sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah; (2) Memiliki mekanisme pemantauan dan pengawasan yang efektif terhadap kinerja bisnis nasabah dan penggunaan dana yang dipinjam; (3) Memberikan pembiayaan hanya kepada nasabah yang memiliki kinerja  bisnis  yang  baik  dan  terbukti  mampu  membayar  kembali  dana  yang  telah  dipinjam;  (4) Melakukan  diversifikasi  risiko  dengan  memberikan  pembiayaan  pada  beberapa  sektor  bisnis  yang berbeda;  (5)  Menetapkan  suku  bunga  yang  wajar  dan  adil  untuk  mencegah  nasabah  mengalami kesulitan membayar kembali dana yang telah dipinjam; dan (6) Memiliki perjanjian yang jelas dan tegas tentang kewajiban nasabah dalam membayar kembali dana yang telah dipinjam.
Kedua  belas, pengaruh  anjuran  pemerintah  terhadap  penguatan  kelembagaan  KJKS.  Hal  ini disebabkan karena pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan arahan, aturan, dan dukungan dalam berbagai bentuk kepada lembaga keuangan seperti KJKS. Salah satu bentuk anjuran pemerintah yang dapat mempengaruhi kelembagaan KJKS adalah kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur  KJKS.  Dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  jelas  dan  terperinci,  KJKS diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum dan dapat beroperasi secara efektif. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal dan non-fiskal kepada KJKS yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pajak yang lebih rendah atau subsidi bunga pinjaman. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan  finansial  dan  teknis  kepada  KJKS  melalui  program-program  bantuan  yang  disediakan. Program bantuan ini dapat membantu KJKS dalam memperkuat kelembagaannya, seperti pelatihan manajemen,  pengembangan  produk  dan  jasa,  atau  pemberian  modal  usaha.  Dalam  hal  ini,  anjuran pemerintah  yang  terkait  dengan  dukungan  finansial  dan  teknis  dapat  membantu  KJKS  untuk memperkuat kelembagaannya dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Dukungan pemerintah juga dapat  membantu  meningkatkan  kinerja  KJKS  dalam  memberikan  layanan  keuangan  kepada masyarakat, terutama mereka yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional.
Ketiga  belas, perbandingannya  dengan  Koperasi  Simpan  Pinjam/KSP.  Secara  umum,  KJKS memiliki beberapa perbedaan dengan KSP: (1) Prinsip Syariah, yaitu KJKS beroperasi dengan prinsip syariah,  yang  mengikuti  aturan-aturan  dalam  Islam  seperti  larangan  riba  (bunga),  spekulasi,  dan perjudian.  Sedangkan  KSP  tidak  mengikuti  prinsip  syariah.  (2)  Produk  dan  Layanan,  yaitu  KJKS menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Sedangkan KSP memberikan layanan pinjaman dengan bunga dan jaminan yang biasa. (3) Keanggotaan, yaitu KJKS dibatasi hanya untuk umat Islam dan orang- orang yang setuju untuk mengikuti prinsip syariah. Sedangkan KSP terbuka untuk semua orang tanpa memandang agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. (4) Pengawasan, yaitu KJKS diawasi oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  Syariah  (OJK  Syariah),  sedangkan  KSP  diawasi  oleh  Badan  Pengawas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (BPKP). (5) Modal dan Keuntungan, yaitu KJKS menggunakan sistem  bagi  hasil,  di  mana  keuntungan  dibagi  antara  anggota  dan  koperasi.  Sedangkan  KSP menggunakan sistem bunga, di mana keuntungan diperoleh dari selisih antara bunga yang diberikan kepada peminjam dan bunga yang diperoleh dari simpanan.
Keempat  belas, tinjauan  yuridis  terhadap  pemberian  pinjaman.  Secara  yuridis,  pemberian pinjaman pada KJKS diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/1/PBI/2017 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kedua peraturan  tersebut  memberikan  dasar  hukum  yang  mengatur  mengenai  pemberian  pinjaman  pada KJKS. Berikut ini adalah beberapa tinjauan yuridis terhadap pemberian pinjaman pada KJKS:
(1) Persyaratan  Pemberian  Pinjaman.  KJKS  harus  memastikan  bahwa  pemberian  pinjaman dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Hal  ini  termasuk  memastikan  bahwa penerima pinjaman telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti memiliki jaminan atau agunan yang cukup serta memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. KJKS juga harus  memastikan bahwa pemberian pinjaman tersebut tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.
(2) Prinsip Syariah. Pemberian pinjaman pada KJKS harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam peraturan perbankan syariah. KJKS harus memastikan bahwa pemberian pinjaman  tersebut  tidak  melanggar  prinsip-prinsip  syariah,  seperti  prinsip  keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama.
(3) Pengaturan Kredit. Kredit yang diberikan oleh KJKS harus diatur secara cermat dan teratur. KJKS  harus  memastikan  bahwa  proses  pemberian  kredit  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku, seperti peraturan Bank Indonesia tentang kredit.
(4) Penanganan Kredit Bermasalah. Jika terjadi masalah dalam pengembalian kredit, KJKS harus mengambil tindakan yang tepat dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. KJKS harus  memastikan  bahwa  penanganan  kredit  bermasalah  dilakukan  secara  profesional  dan efektif.
Kelima  belas, tinjauan  yuridis  terhadap  perubahan  bentuk  dari  BMT  menjadi Badan  Hukum KJKS.  BMT  atau  Baitul  Maal  wat  Tamwil  adalah  lembaga  keuangan  mikro  yang  beroperasi  di Indonesia dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat kecil dengan memberikan akses keuangan yang terjangkau. Sementara itu, KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah badan hukum  yang  memiliki  fungsi  yang  sama  dengan  BMT,  yaitu  memberikan  akses  keuangan  kepada masyarakat kecil dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Dalam melakukan perubahan bentuk dari BMT  menjadi  KJKS,  maka  diperlukan  beberapa  langkah  hukum  yang  harus  dilakukan  untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Secara yuridis, perubahan bentuk dari BMT menjadi KJKS harus dilakukan dengan  memenuhi  ketentuan-ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Beberapa langkah hukum yang harus dilakukan dalam perubahan bentuk BMT menjadi KJKS adalah sebagai berikut:
(1) Pemenuhan syarat-syarat pembentukan KJKS. Dalam melakukan perubahan bentuk dari BMT menjadi  KJKS,  BMT  harus  memenuhi  syarat-syarat  pembentukan  KJKS  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Syarat-syarat  tersebut  antara  lain adalah  memiliki  modal  dasar  minimal,  memiliki  keanggotaan  yang  memadai,  memiliki pengurus yang memadai, dan lain sebagainya.
(2) Penetapan akta perubahan bentuk. Setelah BMT memenuhi syarat-syarat pembentukan KJKS, maka dilakukan penetapan akta perubahan bentuk oleh notaris yang berwenang. Dalam akta perubahan  bentuk  ini  akan  diatur  mengenai  perubahan  bentuk  dari  BMT  menjadi  KJKS, termasuk di dalamnya adalah nama, tujuan, dan modal dasar dari KJKS.
(3) Pengajuan  permohonan  perubahan  bentuk.  Setelah  memiliki  akta  perubahan  bentuk, selanjutnya  KJKS  harus  mengajukan  permohonan  perubahan  bentuk  ke  Kementerian Koperasi dan UKM. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan,  seperti  akta  perubahan  bentuk,  surat  keterangan  domisili,  dan  surat  keterangan badan hukum.
(4) Pendaftaran KJKS. Setelah permohonan perubahan bentuk disetujui, selanjutnya KJKS harus melakukan pendaftaran ke Dinas Koperasi dan UKM setempat. Dalam proses pendaftaran ini, KJKS harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat pengesahan badan hukum, akta pendirian, dan lain-lain.
Objek penelitiannya, antara lain: KJKS An-Nur Jatitujuh Majalengka, KJKS BMT Fastabiq Pati, KJKS BMT Bina Insan Mandiri Tuban, KJKS Al-Abrar, KJKS Nurul Falah, KJKS di Kalimantan Timur,  KJKS  UGT  BMT  Sidogiri  KCP  Omben,  KJKS  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Pasar  Dahlia Pontianak,  KJKS  BMT  Mandiri  Sejahtera  Karangcangkring  Gresik  Jawa  Timur,  KJKS  di  Kota Mataram,  KJKS  BMT  Agam  Madani  Nagari  Batu  Palano  Kabupaten  Agam,  dan  KJKS  As-Salam Medan.

## 1.2 Pembahasan
Pemetaan  Topik  Penelitian seputar  Inovasi  yang  Dilakukan  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah/KJKS menggunakan Studi Literature Review
Berdasarkan telaah studi literature review pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, terdapat 24 inovasi yang  dilakukan  oleh  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah/KJKS,  yaitu:  (1)  Kinerja  finansial  dan  non- finansial terhadap penanggulangan kemiskinan; (2) Strategi pemasaran simpanan dan pembiayaan; (3) Aplikasi  sistem  informasi;  (4)  Strategi  pengembangan  SDM  terhadap  kinerja  pengelola;  (5) Komputerisasi sistem pelayanan; (6) Manajemen strategi; (7) Model pengelolaan dana filantropi islam; (8)  Optimalisasi  fungsi  dalam  pengentasan  kemiskinan;  (9)  Pemberdayaan  UMKM  sesuai  prinsip syariah; (10) Pelatihan penyusunan laporan keuangan dengan MS Excel; (11) Pendampingan pendirian KJKS  dalam  penanggulangan  rentenir;  (12)  Penerapan Corporate  Social  Responsibility /CSR;  (13) Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah; (14) Pengembangan kapabilitas kolaborasi dinamis untuk meningkatkan  kinerja  bisnis;  (15)  Model  komunikasi  pemasaran;  (16)  Penilaian  kapasitas  untuk penguatan institusi; (17) Peningkatan mutu melalui manajemen arsip; (18) Peran modal sosial pondok pesantren Sidogiri; (19) Produk investasi syariah dalam meningkatkan budaya menabung; (20) Aplikasi akad; (21) Rancangan pembukuan akuntansi berbasis Excel; (22) Sistem akuntansi penerimaan kas; (23) Sistem Pendukung Keputusan/SPK pemberian modal usaha; dan (24) Strategi Marketing. Objek penelitiannya, antara lain: KJKS BMT Sejahtera Boyolali, KJKS BMT Padang, KJKS Manfaat Surabaya, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Grobogan, KJKS Wanita Melati Harapan, KJKS  BMT  Marhamah  Wonosobo,  KJKS  Kelurahan  Cupak  Tangah  Kota  Padang,  KJKS  BMT Sejahtera  Padang,  Desa  Wuryantoro  Lor  Wonogiri,  KJKS  BMT  Umat  Sejahtera,  KJKS  BMT  Ya
Ummi Fatimah Pati, KJKS di Jawa Tengah, KJKS di Jawa Barat, KJKS BMT Anduring Padang, KJKS Cempaka  Putih,  KJKS  Berkah  Madani,  KJKS  BMT  NU  Gapura  Sumenep,  KJKS  BMT  Mandiri Sejahtera  Karangcangkring  Gresik,  KJKS  BMT  Barrah  Kota  Tasikmalaya,  KJKS  BMT  La  Tansa Gontor Ponorogo.
Pemetaan  Topik  Penelitian seputar  Produk  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah/KJKS menggunakan Studi Literature Review
Berdasarkan telaah studi literature review pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, terdapat (1) Produk wakaf uang; (2) Produk Bai’ Bitsaman Ajil ; (3) Produk akad Ijarah pada pembiayaan multiguna tanpa  agunan;  (4)  Produk  tabungan  umum  syariah;  (5)  Produk  bagi  hasil  simpanan  berjangka;  (6) Produk  akad  Kafalah;  (7)  Produk  pembiayaan  usaha  tani;  (8)  Produk  pembiayaan  Mudharabah Muqayyadah, Murabahah Bil Wakalah, dan Musyarakah untuk UMKM; (9) Pembiayaan bagi anggota; (10) Produk simpanan wadiah anggota; (11) Produk pembiayaan modal usaha; dan (12) Produk Qardhu Hasan .
Objek penelitiannya, antara lain: KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, KJKS BMT Bee Mass Ngawi, KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, KJKS BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna, KJKS As-Sakinah Kamal Bangkalan, KJKS BMT di Sumatera Barat, KJKS Mitra Amanah Sejahtera Semarang, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, KJKS BMT- UGT  Sidogiri  Cabang  Pembantu  Banyuputih,  KJKS  BMT  Amanah  Ummah,  KJKS  Al-Anshari Bukittinggi,  KJKS  BMT  Mitra  Mentari  Mersi,  KJKS  Amanah  Mandiri  Sekarputih  Bagor  Nganjuk, KJKS  BMT  NU  Cabang  Besuki,  KJKS  BMT  IAIN  Walisongo  Semarang,  Koperasi  Karya  Usaha Mandiri  Syariah/KOP  KUMS  Kecamatan  Ciampea  Bogor,  KJKS  BMT  Mardlotillah  Tanjungsari Sumedang, KJKS Pilar Mandiri Surabaya, KJKS Paleba.
Pemetaan Topik Penelitian seputar Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS menggunakan Studi Literature Review
Berdasarkan  telaah  studi literature  review pada  jurnal-jurnal  penelitian  terdahulu,  terdapat  (1) Perlakuan akuntansi simpanan berjangka Mudharabah dan Murabahah berdasarkan PSAK No. 105; (2)  Perlakuan  akuntansi  PSAK  101  pada  pelaporan  sumber  dan  penggunaan  dana  kebajikan;  (3) Perlakuan  akuntansi  Murabahah  dengan  PSAK  102  Tahun  2013;  (4)  Penanganan  pembiayaan Murabahah  Non  Performing  Financing /NPF  dengan Mitigation  of  Risk in  Islamic  Financial Institutions ; (4) Analisis sumber modal, laporan keuangan; (5) Prinsip 5C, meliputi character, capacity, capital, collateral, condition dalam analisis pembiayaan; (6) Realisasi pembiayaan mikro syariah dan dampaknya terhadap omzet usaha nasabah; (7) Metode Fuzzy Tsukamoto dan Mamdani untuk rekomendasi nilai simpanan tabungan berdasarkan saldo rata-rata; (8) Analisis rasio likuiditas, meliputi: Current Ratio, Cash Ratio ; (9) Analisis rasio solvabilitas, meliputi: Total Debt to Total Asset Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio ; (10) Analisis  rasio  rentabilitas,  meliputi: Return  On  Investment,  Return  On  Equity /ROE;  (11)  Metode Algoritma C4.5 dalam menganalisa pengajuan kredit; (12) Pengaruh Good Corporate Governance /GCG, meliputi:  transparansi,  akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi,  kewajaran  terhadap  tingkat kesehatan;  (13)  Pengaruh  bauran  pemasaran  terhadap  peningkatan  penjualan;  (14)  Pengaruh  Dana Pihak Ketiga/DPK, pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas; (15) Pengaruh pola pembayaran angsuran dan pengawasan pembiayaan Murabahah terhadap laba usaha
pedagang  kecil;  dan  (16)  Pengaruh  permodalan/ capital /KPMM,  kualitas  aktiva /asset  quality , manajemen/ management ,  efisiensi,  likuiditas,  kemandirian,  pertumbuhan,  jati  diri  perusahaan, kepatuhan prinsip syariah, Sisa Hasil Usaha/SHU, pendapatan, biaya operasioanal terhadap tingkat kesehatan.
Objek penelitiannya, antara lain: KJKS BMT di Kabupaten Pemalang, KJKS Kalbar Madani Pontianak,  KJKS  BMT  Al-Hayyu  Kota  Batam,  KJKS  BMT  Kota  Padang,  KJKS  BMT  Amanah Ummah  di  Surabaya,  KJKS  UGT  Sidogiri  Wirolegi,  KJKS  BMT  At-Taqwa  Masjid  At-Taqwa Kemanggisan Jakarta, KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, KJKS menggunakan metode CAMEL KJKS Baituttamwil Tamzis Wonosobo, KJKS Ni’mah, KJKS BMT Kelurahan Padang Besi,  KJKS BMT  Desa Kubu Parak Karakah,  KJKS Muhammad  se-Jabotabek, KJKS  Kalbar  Madani  Pontianak,  KJKS  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Koja  Jakarta,  KJKS  Mawar Karanggeneng Kabupaten Lamongan, KJKS Kelurahan Limau Manis Selatan, KJKS Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh, KJKS Kabupaten Kendal, KJKS BMT di Tanah Datar, KJKS BMT El-Tazkiyah Bandung, KJKS Manfaat Surabaya, KJKS Kalbar Madani Kalimantan Barat, KJKS BMT Binamas, KJKS Berkah Madani. KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur, KJKS Wanita di Jawa Tengah, KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik, KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri, KJKS BMT Ya Ummi Fatimah, KJKS BMT  Nuansa  Umat  Cabang  Ngoro,  KJKS  Mass  Group Sragen,  KJKS  BMT  Al  Markaz  Al  Islami Makassar.
Pemetaan  Topik  Penelitian seputar  Kinerja  Karyawan  di  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah/KJKS menggunakan Studi Literature Review
Berdasarkan  telaah  studi literature  review pada  jurnal-jurnal  penelitian  terdahulu,  terdapat  15 kinerja karyawan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS, yaitu: (1) Program pesantren karyawan; (2) Pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah daerah; (3) Rotasi dan mutasi kerja; (4) Sumber Daya Manusia; (5) Budaya organisasi; (6) Pembinaan karyawan melalui MPAQ; (7) Etika kerja islam; (8) Kepemimpinan transformasional; (9) Motivasi kerja; (10) Partisipasi anggaran; (11) Sistem informasi akuntansi;  (12)  Pengawasan;  (13)  Disiplin  kerja;  (14)  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia;  (15) Pemahaman konsep.
Objek penelitiannya, antara lain: KJKS BMT Ya Ummi Fatimah Pati, KJKS BMT Fastabiq Pati,  KJKS  BMT  Logam  Mulia  Grobogan,  KJKS  BMT  TAMZIS  Wonosobo,  KJKS  BMT  Bina Ummat Sejahtera CU Lasem di Wilayah Kabupaten Rembang, KJKS BMT At Taqwa Muhammadiyah, KJKS di Kota Padang.
Pemetaan Topik Penelitian seputar Determinan Minat dan Kepuasan Nasabah Bertransaksi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS menggunakan Studi Literature Review Berdasarkan  telaah  studi literature  review pada  jurnal-jurnal  penelitian  terdahulu,  terdapat  28 determinan minat dan kepuasan nasabah bertransaksi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS, yaitu: (1)  Kualitas  pelayanan;  (2)  Manfaat;  (3)  Produk;  (4)  Harga;  (5)  Promosi;  (6)  Lokasi;  (7)  Orientasi nasabah;  (8)  Dinamika  lingkungan;  (9)  Inovasi  produk;  (10) Profit  sharing  system ;  (11)  Kemudahan administrasi; (12) Pengetahuan produk; (13) Kepercayaan; (14) Kepuasan; (15) Citra perusahaan; (16) Komunikasi; (17) Edukasi masyarakat; (18) Kelompok acuan; (19) Religiusitas; (20) Pengetahuan; (21)
Keunggulan  bersaing;  (22) Marketing  Mix; (23)  Sistem  bagi  hasil;  (24)  Persepsi  laba;  (25)  Persepsi tingkat suku bunga; (26) Reference Group; (27) Persepsi perusahaan; (28) Kepatuhan syariah. Objek penelitiannya, antara lain: KJKS BMT Tumang Kabupaten Boyolali, KJKS BMT Bina Umat  Sejahtera  Cabang  Utama  Kabupaten  Tuban,  KJKS  di  Wonosobo,  KJKS  Arjuna  Purwosari Pasuruan,  KJKS  BMT  Al-Falah  Batanghari,  KJKS  BMT  TAMZIS  Bandung,  KJKS  BMT-MMU Cabang Sidogiri Pasuruan, KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Bringin Kabupaten Semarang, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran Lamongan, KJKS Koperasi Halal di Samarinda, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera CU Lasem, KJKS BMT di Kota Pekalongan, KJKS BMT UGT Sidogiri Desa Kuala Dua.

## 2. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama , berdasarkan pemetaan  jumlah  sebaran  publikasi  jurnal seputar  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS)  selama kurun  waktu  tahun  2009  hingga  tahun  2022  yang  berasal  dari  jurnal  nasional  terakreditasi  Sinta, terdapat  142  artikel  jurnal  publikasi.  Jurnal  Ekonomi  merupakan  penerbit  jurnal  terbanyak  yang mempublikasikan hasil penelitian seputar KJKS, dengan jumlah 19 artikel. Peneliti paling produktif seputar  KJKS  adalah  Eni  Noor  Fitriana,  Kevry  Ramadany,  Dewi  Sartika,  Ady  Wena  Pramudya Sukmaningrum, dan Puji Sucia, masing-masing menulis sebanyak 2 artikel jurnal. Kedua , berdasarkan pemetaan  studi  bibliometrik VOSviewer ,  hasil  visualisasi  jaringan  seputar  KJKS  terbagi  menjadi  5 kluster dan 93 item topik. Kluster 1 terdiri dari 27 topik, kluster 2 terdiri dari 16 topik, kluster 3 terdiri dari 22 topik, kluster 4 terdiri dari 17 topik, kluster 5 terdiri dari 11 topik. Ketiga , berdasarkan pemetaan studi literature review , terdapat beberapa topik yang berkaitan dengan KJKS, yaitu: (1) Permasalahan pada KJKS sebanyak 15 topik; (2) Inovasi yang dilakukan KJKS sebanyak 24 topik; (3) Produk KJKS sebanyak  12  topik;  (4)  Kinerja  Keuangan  KJKS  sebanyak  16  topik;  (5)  Kinerja  karyawan  KJKS sebanyak 15 topik; dan (6) Determinan minat dan kepuasan nasabah bertransaksi di KJKS sebanyak 28 topik.

## DAFTAR REFERENSI
anwari  Wahyuni,  khairul; R. (2018). PENGUKURAN KESEHATAN PADA KOPERASI JASA KEUANGAN  SYARIAH  (KJKS)  BERDASARKAN  PERATURAN  MENTERI  NEGARA KOPERASI,  USAHA  KECIL  DAN  MENENGAH  RI  N0.07/Per/Dep.6/IV/2016. Al- Maslahah , Vol 14 , No 1 (2018) , 21 – 42. http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/978
Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah:  Studi  Bibliometrik  VOSviewer  dan  Literature  Review. JESI  (Jurnal  Ekonomi  Syariah Indonesia) ,
Vol 12 , No 1 (2022) , 25 – 36. https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/2269/1661
Dubyna,  M.,  Popelo,  O.,  Kholiavko,  N.,  Zhavoronok,  A.,  Fedyshyn,  M.,  &  Yakushko,  I.  (2022).
Mapping the  Literature  on  Financial  Behavior:  a  Bibliometric  Analysis  Using  the  VOSviewer
Program. WSEAS  Transactions  on  Business  and  Economics , 19 (December  2021),  231 – 246. https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22
El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. Journal of Financial Reporting and Accounting , 19 (2), 133 – 183. https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170
Indriani    Shoimatul,  A.  F.  (2020).  PENILAIAN  TINGKAT  KESEHATAN  KOPERASI  JASA KEUANGAN SYARIAH WANITA. JIAK : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , Vol 9 No 1 (2020): JIAK , 41 – 52. http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jiak/article/view/341 Karyadiputra,  E.  (2016).  APLIKASI  SISTEM  INFORMASI  KOPERASI  BERBASIS  JASA
KEUANGAN  SYARIAH. Technologia :  Jurnal  Ilmiah , Vol  7 , No  3  (2016):  TECHNOLOGIA . https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JIT/article/view/628/546
Mundir, A. (2016). STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH. MALIA , Vol 7 No 2 (2016) , 265 – 286.
Pambudi, A. A. R. K. (2022). PENILAIAN KINERJA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH. Jurnal  Ekonomi  Integra , Vol  12 , No  2  (2022):  Jurnal  Ekonomi  Integra ,  203 – 217. https://journal.stieip.ac.id/index.php/iga/article/view/215/pdf
Rahayu,  M.  H.  R.  I.  (2021).  QADHRU  HASAN  SEBAGAI  MEDIA  DALAM  MEMBANGUN COSTUMER  LOYALTY  PADA  KOPERASI  JASA  KEUANGAN  SYARIAH. JURNAL
ISLAM NUSANTARA , Vol 5 , No 1 (2021) , 1 – 11. https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/242/117
Sukmaningrum,  M.  I.  R.  A.  P.  S.  (2020).  THE  EFFICIENCY  ANALYSIS  OF  SHARIA  LIFE INSURANCE IN INDONESIA AND FAMILY TAKAFUL IN MALAYSIA USING DATA ENVELOPM ENT  ANALYSIS  METHOD  (CASE  STUDY  ON  AL  ABRAR’S  SHARIAH FINANCIAL SERVICE COOPERATIVE). Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan , Vol. 7 No.
2 (2020):
Februari - 2020 , 319 – 331. https://e-
journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/15558/10872 van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. Leiden: Univeristeit Leiden . Intan Lampung