## IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS PENERIMA LISENSI TERHADAP PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA PADA ORGANISASI KSBSI
Irawati 1 , Lailatussafa’ah Indrasrani 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 ilaindrasrani@gmailcom

## ABSTRACT
The absolute right that man possesses over every creation of the human mind is called copyright. One of  the  copyright  disputes  is  the  dispute  case  of  the  Konfederasi  Serikat  Buruh  Sejahtera  Indonesia (KSBSI) organization logo between Muchtar Pakpahan against Rekson Silaban. In its development the organization undergoes a change of form. SBSI which originally shaped Unitaris into Confederation, it is adjusted with Law no. 21 of 2000 on Trade Unions. The approach method used in this research is the normative juridical legal approach method using descriptive analysis type that describes the prevailing laws and regulations associated with legal theory and practice of the implementation of positive law concerning the problem. In accordance with the development of law in Copyright, the Art of Logo that is used as the Symbol of the Organization has been declared can not be made of Recording of Works as regulated  in Article  65 of Law  no.  28  years  2014 on  Copyright. Should  since the  SBSI  changed  its status to KSBSI there must be a new license agreement stating that KSBSI is a channel organization of SBSI, Muchtar and Rekson which at that time still in one umbrella organization also should immediately change the AD / ART SBSI into AD / ART KSBSI which in also explained the history of organization formation until the change of the organization's status.
Keywords: Copyright; Organization Logo; Licence Contract; Status Changes.

## ABSTRAK
Hak  mutlak  yang  dimiliki  manusia  atas  setiap  hasil  kreasi  dari  pikiran  manusia  disebut  dengan  hak cipta. Salah satu sengketa Hak Cipta yaitu kasus sengketa logo organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera  Indonesia  (KSBSI)  antara  Muchtar  Pakpahan  melawan  Rekson  Silaban.  Dalam perkembangannya  organisasi  mengalami  pergantian  bentuk.  SBSI  yang  semula  berbentuk  Unitaris menjadi  Konfederasi,  hal  tersebut  disesuaikan  dengan  UU  No.  21  Tahun  2000  tentang  Serikat Pekerja/Buruh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan tipe deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hukum positif yang menyangkut permasalahan .Sesuai dengan perkembangan hukum dalam Hak Cipta, maka terhadap  Seni  Logo  yang  digunakan  sebagai  Lambang  Organisasi,  telah  dinyatakan  tidak  dapat dilakukan Pencatatan Ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seharusnya sejak SBSI berubah status menjadi KSBSI harus ada perjanjian lisensi baru yang menyatakan bahwa KSBSI adalah organisasi terusan dari SBSI, Muchtar dan Rekson yang pada saat itu masih berada dalam satu payung organisasi juga seharusnya segera merubah AD/ART SBSI menjadi AD/ART KSBSI yang didalam juga dijelaskan sejarah pembentukan organisasi sampai perubahan status organisasi tersebut.
Kata Kunci : Hak Cipta; Logo Organisasi; Perjanjian Lisensi; Perubahan Status.
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas DIponegoro
2 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Manusia  itu  dikaruniai  oleh  Tuhan  Yang Maha  Esa  dengan  berbagai  naluri,  bakat,  nilai, dan  kemampuan  untuk  hidup  menurut  pola tertentu.  Pola  itu  dapat  berubah – ubah bergantung pada situasi dan kondisi pada suatu waktu  dan  suatu  tempat.  Pada  suatu  waktu manusia  itu  terdorong  untuk  mencurahkan  isi pikirannya  dan  isi  hati  nuraninya  dalam  bentuk tertentu,  misalnya  berupa  karangan,  seni  kata, seni musik, seni lukis, seni pahat dan lain – lain. Curahan  isi  pikiran  dan  hati  nurani yang dituangkan  kedalam  bentuk  karya  nyata dinamakan Hak  Kekayaan  Intelektual.  Hak kekayaan  intelektual  (HKI)  adalah  suatu  sistem yang sekarang ini melekat
Hak Setiap  manusia  dimuka  bumi  ini memiliki hak mutlak atas hasil kreasi yang telah diciptakan  atau  telah  mereka  wujudkan  dalam bentuk  barang  maupun  dalam  bentuk ide.  Hak mutlak yang dimiliki karena setiap hasil kreasi dari pikiran  manusia  itulah  yang  disebut  dengan  hak cipta.
Konvensi  Berne  menjadi  perjanjian internasional hak cipta yang kemudian diratiﬁkasi ke  dalam  sistem  perundang – undangan Indonesia  dengan  penetapan  Keputusan Presiden  No.  18  Tahun  1997  (Keppres  No.  18 Tahun 1997), sedangkan perjanjian pembentukan World Trade Organization ( selanjutnya disingkat sebagai WTO) telah diratiﬁkasi dengan UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing  the  World  Trade  Organization
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1994  Nomor  57,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  35645).  Sebagai Negara  yang  meratiﬁkasi  Konvensi  Berne  dan perjanjian  pembentukan  WTO,  Indonesia kemudian  melakukan pembentukan  UU  No.  19 Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta.    Selanjutnya terdapat  konsideran  bahwa  UU  No.  19  Tahun 2002  tentang  hak  cipta  sudah  tidak  sesuai dengan  perkembangan  hukum  dan  kebutuhan masyarakat  sehingga  perlu  diganti  dengan undang – undang  yang  baru. Kemudian pembentukan  Undang – Undang  baru  yaitu  UU No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  yang berlaku hingga sekarang (Santoso, 2017)
Pengertian  hak  cipta  menurut  ketentuan yaang  diatur  dalam  Pasal  1  Ayat (1) Undang- Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 adalah “Hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pengertian  hak  cipta  menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) yaitu “copyright is a legal form dicribing right given to creator for the literary and artistic work”.
Hak Cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni,sastra dan Ilmu Pengetahuan.
Hak  Cipta  memberikan  perlindungan  bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual
dari  ciptaannya  dan  juga  untuk  memanfaatkan ciptaanya. Hal ini berarti perlindungan Hak Cipta berdimensi  Hak  Morak  (Moral  Rights)  yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta  dengan  ciptaanya,  dan  dimensi Hak ekonomi  (Economic  Rights)  terkait  dengan pemanfatan  atau  pengeksploitasian  ciptaanya (Jened, 2014).
Ketertarikan  akan  potensi  ekonomi  yang tinggi  menjadikan  seseorang  tertarik  untuk mendapat  manfaat  ekonomi  dari  produk  yang dilindungi oleh hak cipta.
Dalam  pengeksploitasian  ciptaannya, pencipta  dapat  melakukan  sendiri  atau  dengan memberikan  hak  kepada  orang  lain  untuk melaksanakan  hak ekonominya. Hal  inilah  yang melandasi  adanya  kesepakatan  antara  pencipta dan  orang  yang  berkeinginan  dapat  hak menikmati  hak  ekonomi.  Kesepakatan  antara pencipta  dan  orang  ingin  diberi  kuasa mendapatkan  hak  ekonomi  dikenal  dengan perjanjian lisensi (Lestari, 2013).
Ketentuan yang mengatur mengenai lisensi terdapat pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  menyatakan bahwa
“Perjanjian lisensi adalah perjanjian tertulis antara  dua  pihak  atau  lebih,  yang  mana satu  pihak  yaitu  pemegang  hak  bertindak sebagai  pihak  yang  memberikan  lisensi, sedangkan  pihak  yang  lain  bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi.”
Tak  jarang  konflik  timbul  akibat  dari perjanjian lisensi yang dari waktu ke waktu dapat
mengalami  perubahan  karena  hal – hal  yang ditimbulkan  baik  oleh  pencipta  itu  sendiri, pemegang hak cipta maupun pihak lain diluar dari apa yang tertulis dalam perjanjian lisensi. Adanya ketidakjelasan  dalam  perjanjian  lisensi  dapat memungkinkan  adanya  penyalahgunaan  hak cipta yang selanjutnya dapat menimbulkan konflik antara pencipta dengan pihak lain baik pemegang hak cipta ataupun pihak yang tidak berhak untuk menggunakan hak cipta tersebut.
Sengketa  mengenai  siapa  pemegang  hak cipta dari suatu ciptaan yang terjadi di Indonesia, salah  satunya mengenai  kasus  sengketa  logo organisasi  Konfederasi  Serikat  Buruh  Sejahtera Indonesia  (KSBSI) antara  Muchtar  Pakpahan dengan Rekson Silaban. Sebelum dilaksanakannya  pertemuan  tersebut,  Muchtar Pakpahan  sudah  menyiapkan  seni  gambar  logo untuk diajukan dalam pertemuan Buruh Nasional tersebut  untuk  dijadikan  sebagai  lambang Organisasi  SBSI  hingga  kemudian  gambar  logo itu  diterima  dan  ditetapkan  menjadi  lambang resmi SBSI.
Pada  kongres  keempat  (IV),  para  peserta kongres  memutuskan  untuk  merubah  bentuk organisasi  yang  sebelumnya  berbentuk organisasi  Unitaris  menjadi  Konfederasi  atau Dewan  Pengurus  Pusat  Konfederasi  Serikat Buruh Sejahtera Indonesia  (DPP  KSBSI)  yang merupakan    organisasi    payung,    memiliki  11 (sebelah)  Federasi  Serikat  Buruh.  Adanya perubahan inilah yang membuat perjanjian lisensi antara  pencipta  dan  pemegang  lisensi  menjadi
tidak  jelas,  karena  pencipta  menganggap  ia menyerahkan  lisensi  hak  cipta  kepada  SBSI bukan KSBSI.
Berdasarkan latar  belakang  diatas,  maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam  mengenai  “IMPLIKASI  PERUBAHAN STATUS  PENERIMA  LISENSI  DALAM PERJANJIAN  LISENSI  HAK  CIPTA dengan mengambil  contoh  pada Kasus  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  378K/Pdt.Sus – HKI/2015)”.  Permasalahan  yang  diangkat  yaitu Apakah setiap perubahan status penerima lisensi membawa  implikasi  terhadap  keberlanjutan perjanjian  lisensi  hak  cipta, serta  bagaimana pengaruh  perubahan  status  Serikat  Buruh Sejahtera Indonesia menjadi Konfederasi Serikat Buruh  Sejahtera  Indonesia  (KSBSI)  terhadap Perjanjian Lisensi Hak Cipta yang diberikan oleh Muchtar Pakpahan selaku Licensor .
Dalam  Black’s  Law  Dictionary  lisensi diartikan sebagai
“The Permission by competent authority to do  an  act  which,without  such  permission would  be  illegal,a  trespass,a  tort,  or otherwise would not allowable.”
dengan  rumusan  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa lisensi dalam pengertian yang lebih lanjut melibatkan  suatu  bentuk  perjanjian  tertulis  dari pemberi  lisensi  dan  penerima  lisensi.  Perjanjian ini  sekaligus  berfungsi  sebagai  bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, Cipta atau hak milik lainnya (Hak Kekayaan Intelektual) (Widjaja, 2001).Pemberian hak untuk memanfaat
kan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  ini  disertai dengan Imbalan  dalam  bentuk  pembayaran Royalti  oleh  penerima  lisensi  kepada  penerima lisensi.
Selanjutnya,  dalam  membuat  perjanjian lisensi  dinyatakan  sah  apabila  telah  memenuhi asas-asas perjanjian. Salah satu asas perjanjian yang  penting  untuk  dikaji  yaitu  asas  kebebasan berkontrak.  Asas  kebebasan  berkontrak merupakan asas kebebasan yang seluas-luasnya oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa  saja,  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Kebebasan berkontrak termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa:
Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undangundang  bagi mereka  yang  membuatnya.  Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan  sepakat  kedua  belah  pihak,  atau karena  alasan-alasan  yang  oleh  undang- undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan itikad baik.
Kata  “semua”  berarti  meliputi  seluruh perjanjian, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal  undang-undang.  Kebebasan  berkontrak adalah  salah  satu  asas  yang  sangat  penting dalam  hukum  perjanjian,  yang  merupakan kehendak  bebas  dari  pancaran  Hak  Asasi Manusia.  Asas  kebebasan  berkontrak  ini mempunyai hubungan erat dengan isi perjanjian, yaitu  kebebasan  untuk  menentukan  “apa”  dan “dengan  siapa”  perjanjian  itu  diadakan (Sjahdeini, 1993).
Kebebasan  berkontrak  baik  bagi  individu dalam  mengembangkan  diri  baik  di  dalam kehidupan  pribadi  maupun  kehidupan  sosial kemasyarakatan,  sehingga  beberapa  pakar menegaskan  kebebasan  berkontrak  merupakan bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  dihormati (Sjahdeini,1993).
Unsur-unsur  asas  kebebasan  berkontrak, antara  lain: Kebebasan  untuk  membuat atau tidak membuat perjanjian, Kebebasan untuk  memilih  dengan  siapa  akan membuat  perjanjian, Kebebasan  untuk menetapkan  bentuk perjanjian,Kebebasan untuk  menetapkan  isi  perjanjian,  dan  e) Kebebasan  untuk  menetapkan  cara membuat perjanjian.
Kelima  unsur  asas  kebebasan  berkontrak termuat dalam isi perjanjian lisensi, maka antara pemberi  dan  penerima  linsensi dapat terlindungi secara hukum.

## B. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  hukum yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  atau penelitian  hukum  doktrinal,  adalah  penelitian hukum  yang  mempergunakan  sumber  data sekunder (Soemitro, 1988).
Pendekatan  yang  digunakan  yaitu pendekatan  Peraturan  Perundang- Undangan (Statute  Approach)  Pendekatan  ini  dilakukan terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur terkait dengan hak cipta, yakni Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 tahun  2002  tentang  Hak  Cipta,  dan  Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Pendekatan  Konseptual  (Conceptual  Approach). Pendekatan  ini  dilakukan  jika  pendekatan perundang-undangan  tidak  secara  lengkap mengatur mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini (Marzuki, 2007) .
Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe deskriptif  analisis  yaitu  menggambarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dikaitkan  dengan  teori  hukum  dan  praktek pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut permasalahan di atas (Soemitro, 1988 ).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang Hak Cipta Logo Dengan Perubahan Status Penerima Lisensi
Intellectual  property  rights atau  hak kekayaan  intelektual  memiliki  ciri  khas  yakni bernilai  komersial  dan  merupakan  hak  pribadi yang  dapat  dilisensikan  dan  merupakan  hak monopoli  guna  mencegah  orang  lain menggunakannya secara tanpa izin (Purwaningsih,  2005).  Orang  selain  pencipta dapat  menikmati  hak  tersebut  dari  seorang pencipta dengan cara pengalihan hak cipta. Pasal 16  ayat  (Undang – Undang    Hak  Cipta menyatakan bahwa :
“Hak  cipta  dapat  beralih  atau  dialihkan, baik  seluruh  maupun  sebagian  karena pewarisan;      hibah;  wakaf;    wasiat; perjanjian  tertulis;  atau  sebab  lain  yang dibenarkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pemberian  izin  penggunaan  karya  dapat dilakukan salah satunya melalui pemberian lisensi kepada pihak lain.
Berdasarkan Pasal  1 angka (20) Undang – Undang  Hak  Cipta    yang  dimaksud  dengan Lisensi  adalah izin  tertulis  yang  diberikan  oleh Pemegang  Hak  Cipta  atau  Pemilik  Hak  Terkait kepada  pihak  lain  untuk  melaksanakan  hak ekonomi  atas  Ciptaannya  atau  produk  Hak Terkait dengan syarat tertentu.
Dengan  dilakukannya  lisensi,  maka pemegang hak cipta berhak untuk mendapatkan royalty  dari  si  penerima  lisensi  kecuali diperjanjikan  lain.  Jumlah  royalty  yang  wajib dibayarkan  kepada  pemegang  Hak  Cipta    oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan  kedua  belah  pihak dengan berpedoman  kepada  kesepakatan  organisasi profesi (Gumanti, 2016).
Logo masuk dalam kualifikasi ciptaan, akan tetapi  tidak  dapat dicatatkan di Ditjen  Hak Kekayaan  Inteletual    Kementrian  Hukum  dan HAM .Pengaturan  tersebut  mereduksi perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  cipta logo, karena tidak ada pencatatan terkait dengan siapa  pemegang  hak  cipta  logo  pertama.  Tidak tercatatnya logo tersebut tentu mempunyai akibat hukum  kesulitan  penentuan  siapa  yang  berhak atas ciptaan logo tersebut .
Dalam  contoh  kasus  Logo  SBSI  yang merupakan bentuk  pemikiran  pribadi  Muchtar Pakpahan dan para pendiri organisasi SBSI yang sebagian  besar  merupakan  prakarsa  Muchtar
Pakpahan sendiri yang pada saat itu merasakan pentingnya keberadaan suatu logo dari organisasi yang  hendak  dibuatnya  (pada  saat  itu  bernama Serikat Buruh  Sejahtera  Indonesia  /  SBSI). Namun  Logo  yang  dihasilkan  oleh  Muktar Pakpahan ini  tidak  dilakukan  pendaftaran  ke Dirjen HKI Departemen Hukum dan HAM.
Suatu  ciptaan  harus  mempunyai  keaslian (nilai  orisinalitas)  untuk  seorang  pencipta  dapat menikmati  hak-hak  yang  diberikan  undang- undang.  Unsur  keaslian  ini  sangat  erat hubungannya  dengan  bentuk  perwujudan  suatu ciptaan. Oleh karena itu, suatu ciptaan baru dapat dianggap  asli  jika  bentuk  perwujudannya bukanlah  merupakan  jiplakan  (plagiat)  dari ciptaan  lain yang  telah  diwujudkan  sebelumnya. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang  bersangkutan  diwujudkan  dalam  bentuk tulisan  atau  bentuk  material  yang  lain.  Hal  ini berarti  bahwa  suatu  ide  yang  tidak  diwujudkan dan hanya berupa ide saja belum dapat dikatakan sebagai suatu ciptaan dan belum dilindungi oleh hak cipta.
Persyaratan  Hak  Cipta  Logo  berupa  nilai orisinalitas Milik Muchtar Pakpahan muncul sejak Logo tersebut selesai diciptakan, dipertontonkan, dan disetujui oleh seluruh peserta dalam kongres saat  itu  meskipun  Muchtar  belum  melakukan pendaftaran.
Untuk  menyeimbangkan  kepentingan individu  dengan  kepentingan masyarakat,
Menurut Sunaryati Hartono, ada 4 prinsip dalam sistem HKI dimana salah satunya adalah Prinsip
Sosial.  Berdasarkan  prinsip  ini,  sistem  HKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya  untuk  memenuhi  kepentingan  individu, persekutuan  atau  kesatuan  itu  saja  melainkan berdasarkan  keseimbangan  individu  dan masyarakat.  Bentuk  keseimbangan  ini  dapat dilihat  pada  ketentuan  fungsi  sosial  dan  lisensi wajib  dalam  undang – undang  hak  cipta Indonesia.  Jadi  sistem  HKI  memberikan perlindungan  kepada  Muchtar  Pakpahan  Selaku Pencipta.  Muchtar  Pakpahan  tetap  memiliki  Hak Eksklusif  yaitu  berupa  hak  moral  dan  hak ekonomi, namun berdasarkan prinsip ini Muchtar Pakpahan  masih  memperhatikan  nasib  para buruh  dan  melepaskan  hak  ekonominya  untuk diberikan  kepada  organisasi  SBSI.  Yang  dapat beralih  atau  dialihkan  hanya  hak  ekonomi  saja, sedangkan  hak  moral  tetap  melekat  pada  diri penciptanya.  SBSI  hanya  memiliki  hak  ekonomi saja,  sedangkan  hak  moral  tetap  melekat  pada Muchtar  Pakpahan.  Pengalihan  hak  cipta  ini harus  dilakukan  secara  jelas  dan  tertulis  baik dengan  atau  tanpa  akta  notaris  yang  kemudian disebut sebagai perjanjian lisensi.
Pelaksanaan perjanjian lisensi mensyaratkan  baik  pemberi  lisensi  maupun penerima lisensi harus melaksanakan prestasinya secara  seimbang.  Jika  perjanjian  lisensi  Hak Cipta dibuat dengan tujuan penyalahgunaan hak eksklusif Hak Cipta perjanjian itu dapat dibatalkan berdasarkan prinsip umum hukum perjanjian.
Berdasarkan  prinsip – prinsip  perjanjian bahwa  apabila  terdapat  perubahan  pada  obyek
atau  subyek  perjanjian  seharusnya  perjanjian yang  lama  dapat ditambahkan  klausula perbarahuan  atau  perubahan  obyek  yang dilekatkan pada perjanjian. Dapat pula perjanjian dibatalkan dan digantikan dengan perjanjian yang baru. Jika  tidak  dilakukan  perubahan  dala perjanjian lisensi, maka dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk penyalahgunaan karena ketidaksesuaian dari segi subyek ataupun obyek perjanjian.
Penyalahgunaan  tersebut  pada  umumnya dikaitkan  dengan  tidak  dipenuhinya  salah    satu syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana    diatur dalam Pasal 1320 BW. Pasal tersebut  mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yang meliputi:
a. kesepakatan untuk mengikatkan diri; b. kecakapan untuk membuat perjanjian; c. objek tertentu; dan
d. kausa sebagai tujuan yang diperbolehkan oleh hukum.
Syarat  yang  dilanggar  berkenaan  dengan penyalahgunaan  keadaan  adalah  syarat kesepakatan  karena  dianggap  tidak  adanya pernyataan kehendak  yang  bebas  ketika memberikan  kesepakatan.  Untuk  itu,  menurut Rahmi Jened yang dituliskan oleh Agung Jatmiko menyatakan bahwa    pihak  yang dirugikan  dapat mengajukan pembatalan bilamana ia tidak  dapat menghendaki  perjanjian  tersebut  dan    yang bersangkutan  harus  membuktikan (Sujatmiko, 2010).
Hal  ini  berarti  semenjak  SBSI  berubah menjadi  KSBSI  maka  perjanjian  lisensi  dari
Muchtar  Pakpahan  kepada  SBSI harus diubah sesuai  dengan  perubahan  status  organisasi tersebut. Dikarenakan logo yang berupa gambar hasil  ciptaan Muchtar  Pakpahan  identik  dengan struktur organisasi SBSI.
Sehingga dapat dikatakan bahwa Muchtar Pakpahan,  adalah  pencipta  dan  pemegang  hak cipta  dari  suatu  ciptaan  yang  berupa  karya  seni yang  dijadikan  logo  dari  suatu  organisasi  yaitu Konfederasi  Serikat  Buruh  Sejahtera  Indonesia (KSBI).  Sementara  itu,  tanpa  sepengetahuan Muchtar  Pakpahan,  Rekson  Silaban  sebagai Ketua Umum KSBI telah mendaftarkan logo KSBI tersebut  kepada  Dirjen  HKI pada  Tahun  2004 sebagai  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta  dari logo  tersebut,  sehingga  ia  telah  mendapatkan sejumlah  keuntungan  dari  penggunaan  logo tersebut.Artinya  Rekson  Silaban  mendaftarkan logo  tersebut  dengan  itikad  tidak  baik  dengan tujuan  mengambil  keuntungan  komersial. Hal  ini mengakibatkan  Muchtar  Pakpahan kehilangan hak ekonomi atas logo yang digunakan oleh KBSI tersebut.Karena  terbukti  dengan  logo  yang digunakan, KBSI mendapat sejumlah aliran dana dari  Internasional  yang  jumlahnya  tidak  sedikit. Artinya  dalam  hal  ini  KBSI  tidak  lagi menggunakan  logo  milik  Muchtar  untuk kepentingan sosial tetapi juga komersial. Artinya sudah  ada  perbuatan  yang  melanggar kesepakatan yang sudah  antara SBSI (sebelum berubah  menjadi  KBSI)  dengan  Muchtar Pakpahan.
Ciptaan  logo  dalam  konteks  pengaturan Pasal 65 Undang – Undang No. 28 tahun 2014 berpotensi menimbulkan banyak sengketa. Hal ini juga  terjadi  dalam  kasus  logo  antara  Muchtar dengan KSBSI (semula SBSI).
Sesuai dengan asas – asas umum dalam perjanjian.bahwa  setiap  perjanjian  dapat mengacu pada beberapa asas yaitu  :
1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Personalia
4. Asas Itikad Baik
Perubahan  Identitas  para  pihak  dalam suatu  perjanjian  tidak  mutlak  menjadikan Perjanjian  Itu  Batal,  asalkan  memang  klausula dalam  perjanjian  itu  tetap  disepakati  dan  sah menurut  hukum.  Dalam  praktek  perjanjian, apabila  terdapatnya  perubahan  identitas  maka perjanjian  itu  bisa  diperbaiki,  diubah  khususnya terhadap  Identitas  para  pihak,  tentunya  dengan suatu anggapan bahwa para pihak tetap sah dan cakap  dalam  melakukan  tindakan  hukum  sesuai isi perjanjian.
Namun  apabila  memang  Muchtar Pakpahan selaku pencipta dari karya cipta Logo memberikan lisensinya hanya kepada SBSI, dan kemudian  terjadi  perubahan  status  seperti  yang telah  diuraikan  diatas  merasa  antara  SBSI  dan KSBSI  adalah  organisasi  yang  berbeda  maka sudah  seharusnya  perjanjian  lisensi  antara Muchtar  Pakpahan  dengan  organisasi  tersebut dibatalkan dan dibuat perjanjian lisensi yang baru.
Dengan  menyesuaikan  dengan asas - asas umum dalam melakukan  perjanjian .
2. Pengaruh  perubahan  status  Serikat  Buruh Sejahtera  Indonesia  menjadi  Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) terhadap Perjanjian Lisensi Hak Cipta yang diberikan  oleh  Muchtar  Pakpahan  selaku Licensor
2.1. Implikasi  Perubahan  Status  penerima lisensi terhadap  Pemberi lisensi
Hak  cipta  dari  segi  fungsi  merupakan legalitas  kepemilikan  hak  ekslusif  dari  suatu ciptaan.  Legalitas  ini  memberikan  perlindungan hukum pada ciptaan tersebut dan menjamin hak- hak  dari  pencipta  tidak  dilanggar,  sehingga ciptaan  yang  telah  dilindungi  tidak  akan disalahgunakan  oleh  pihak  lain (Haryawan & Akasih, 2016).
KSBSI  adalah  organisasi  yang  berbeda dengan  SBSI.  Sehingga tidak  ada  perjanjian lisensi antara Muchtar Pakpahan dengan KSBSI. Hal  ini  membuat  organisasi  KSBSI  tidak  berhak menggunakan logo SBSI apalagi untuk keperluan komersial.  Namun  fakta  menyatakan  bahwa KSBSI  mendapatkan  dana  dari  luar  negeri  dan tidak memberikan royalti apapun kepada pencipta .Hal  ini  tentu  merugikan Muchtar  Pakpahan sebagai  pemilik  hak  cipta  yang  sah  baik  secara moril maupun materiil.
Seharusnya KSBSI yang tetap menggunakan  logo  SBSI  melaksanakan kewajibannya kepada Muchtar berupa pembayaran  Royalti  sesuai  dengan  yang  telah
disepakati  di  dalam  perjanjian  lisensi.Dengan  ini artinya  Muchtar  sebagai  pencipta  logo  tidak menerima Hak ekonomi atas karya ciptanya.
Begitu  juga  dengan  beralihnya  struktur organisasi  SBSI  yang  semula  unitaris  berubah menjadi  Konfederasi,  juga  mengakibatkan perubahan  pada  nama  organisasi.  Hal  ini  juga dapat menghalangi hak Muchtar sebagai pemilik logo  sekaligus  pemberi  lisensi  untuk  menerima manfaat ekonomi dari KSBSI.
Hal  ini  dapat  terjadi  karena  subyek  di dalam  perjanjian  lisensi  secara  tertulis  antara Muchtar Pakpahan dengan SBSI. Seperti halnya yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan para pihak.
Dalam hal ini belum ada kesepakatan dari Muchtar sebagai pemberi lisensi untuk menerima perubahan  status  SBSI  yang  berubah  menjadi KSBSI.
Sehingga perjanjian  lisensi  tersebut  dapat dibatalkan  karena  tidak  lagi  memenuhi  unsur subyektif.  Hal  inilah  yang  menghalangi  Muchtar Pakpahan  untuk  memperoleh  hak  ekonomi berupa  royalti  karena  pihak  penerima  lisensi adalah SBSI dan bukan KSBSI.
Jika kita  telaah  lebih  lanjut,  Dalam perkembangan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) saat  ini  telah diberlakukannya  Undang-Undang Hak  Cipta  baru  yaitu  Undang-undang  No.  28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  yang  disahkan pada  tanggal  16  Oktober  2014  menggantikan Undang-undang  Hak  Cipta  sebelumnya  yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Sedangkan
kasus  antara  Muchtar  Pakpahan  dengan  KSBSI bergulir  dan  baru  diputus  pada  tahun  2015, pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Agung telah mengacu pada Undang – Undang No 28 Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta,  yaitu  bahwa  logo merupakan  suatu  karya  cipta  yang  tidak  dapat dilakukan pencatatan.
Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal  65  Undang – Undang  Hak  Cipta  yang menyatakan bahwa
“ Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda  pembeda  yang  digunakan  sebagai merek  dalam  perdagangan  barang/jasa atau  digunakan  sebagai  lambang organisasi,badan usaha,atau badan hukum.”
Berdasarkan ketentuan pada Pasal diatas ,maka  terhadap  suatu  logo  yang  didaftarkan termasuk  sebagai  merek  dan  bukan  karya  cipta .Sehingga  pendaftaran  logo  di  Dirjen  HKI    atas karya  cipta  logo    SBSI  yang  dilakukan  oleh Rekson  Silaban  pada  Tahun  2004  tidak  dapat dijadikan  sebagai  bukti  bahwa  Rekson  adalah Pemilik karya cipta logo yang sah.
2.2. Implikasi Perubahan Status Organisasi Terhadap Penerima Lisensi
SBSI sebagai pihak yang diberi ijin dalam perjanjian lisensi dapat terus menggunakan logo sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan  sesuai dengan  batas  waktu  yang  telah  ditentukan. Namun dengan berubahnya status SBSI menjadi KSBSI  ,apabila  tidak  dilakukan  pembaharuan perjanjian  lisensi  ,maka  dapat  dianggap  oleh
pemberi  lisensi  bahwa  KSBSI  tidak  lagi  berhak menggunakan logo SBSI.
Karena nama subyek yang telah dituliskan sebagai  pihak  penerima  lisensi  dan  berhak  atas penggunaan  logo  adalah  SBSI  dan  bukan KSBSI,sehingga  dapat  dianggap  KSBSI  bukan pihak  yang  dapat  menggunakan  logo  tersebut secara  sah.  Tentunya hal  ini  melanggar  Hak Ekonomi  Muchtar  Pakpahan  sebagaimana  yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (2),(3) yaitu :
“Setiap  orang  yang  melaksanakan  hak ekonomi pencipta wajib mendapatkan ijin dari Pencipta atau pemegang hak cipta.” “setiap  orang  yang  tanpa  izin  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  dilarang  melakukan penggandaan  ddan/atau  penggunaan  secara komersial ciptaan.”
Oleh  karena  itu KSBSI yang  merupakan organisasi  yang telah dibesarkan oleh  Muchtar Pakpahan  dkk  itu  menghentikan perbuatannya yaitu mempergunakan Logo, Nama, Mars, dan Tri Darma Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).
Sebagai  dasar  bagi  Muchtar  dalam mengajukan  gugatan  ganti  rugi  terhadap  KSBSI terhadap  penggunaan  logo  yaitu    Pasal  99 Undang – Undang Hak  Cipta  yang  menyatakan bahwa pencipta,  pemegang  hak  cipta  berhak memperoleh ganti rugi kepada pengadilan Niaga atas  pelanggaran  Hak  cipta  dan  Hak  Terkait, serta  pencipta  atau  pemegang  hak  dapat memohonkan  putusan  sela  agar perbuatan penggunaan  logo  SBSI oleh  KSBSI  dapat dihentikan  selama  menunggu  putusan  yang berkekuatan hukum tetap.

## 2.3 Implikasi  Perubahan  Status  Penerima
Lisensi  Terhadap  Perjanjian  Lisensi  Yang Telah Dibuat Sebelumnya
Sebagaimana  yang  telah  dibahas didalam bab  sebelumnya,  perjanjian  Lisensi  pada dasarnya  adalah  perjanjian.  Seperti  halnya perjanjian pada umumnya, maka perjanjian lisensi juga  tunduk  pada  ketentuan  perjanjian  yang berlaku  didalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  di  Indonesia.  Ada  beberapa  asas  yang berlaku didalam perjanjian di Indonesia yaitu : a. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak  memberikan  kebebasan  yang sangat  luas  kepada  individu  untuk  mengatur hak  dan  kewajiban  para  pihak  didalam  suatu perjanjian (Putranti,  2015).  Ini  artinya  para pihak  bebas  membuat  kontrak  dan  mengatur sendiri  isi  kontrak  tersebut,  sepanjang memenuhi  kriteria  syarat  sebagai  kontrak; Tidak  dilarang  oleh  undang-undang;  Sesuai dengan  kebebasan  yang  berlaku;  dan Sepanjang  kontrak  tersebut  dilaksanakan dengan iktikad baik (Rumerung, 2014).
b. Asas  konsensualisme. Asas  ini tertuang didalam Pasal  1320  ayat  (1)  KUHPerdata. Asas  konsensualisme  ini  berarti  bahwa  pada asasnya  suatu  perjanjian,  timbul  sejak  detik tercapainya  konsensus  atau  kesepakatan antara  kedua  pihak yang  melakukan perjanjian. Asas konsensualisme ini tercermin dari  unsur  pertama  pada  Pasal  1320 KUHPerdata  yang  mengatur  tentang  syarat
sahnya perjanjian. yaitu “sepakat mereka yang mengikatkan diri (Putranti, 2015).
c. Asas Pacta Sunt Servanda
Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah adalah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi yang  membuatnya.  Bahwa  perjanjian  lisensi yang  dibuat  oleh  para  pihak  digunakan sebagai  acuan  bagi  mereka  dalam melaksanakan  kewajiban  penerima  kepada pemberi  lisensi,  dalam  hal  ini  adalah  ijin penggunaan logo dan pembayaran royalti.
d. Asas Personalitas
Asas  Personalitas  tertuang  didalam  Pasal 1315 KUHPerdata .Asas personalitas ini dapat diterjemahkan sebagai asas kepribadian, yang berarti  bahwa  pada  umumnya  tidak  seorang pun  dapat  mengadakan  perjanjian  kecuali untuk dirinya sendiri.Sudah sewajarnya suatu perjanjian  hanya  mengikat  bagi  pihak-pihak yang  mengadakan  perjanjian  itu,  dan  tidak mengikat  pihak  yang  tidak  terlibat  dalam perjanjian itu (Putranti, 2015).
e. Asas Itikiad Baik
Asas Iktikad baik tertuang didalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas ini dapat diartikan bahwa  para  pihak  didalam  perjanjian  Lisensi wajib  melaksanakannya  dengan  itikad  baik tanpa ada unsur sengaja maupun lalai dalam pelaksanaan perjanjian.
Dalam  Sengketa   perjanjian  lisensi  antara KSBSI  dengan  Muchtar  Pakpahan  telah memperoleh  Putusan  Mahkamah  Agung  yang berkekuatan  hukum  tetap. Hakim telah
mempertimbangkan  ketentuan sebagaimana yang mengatur tentang Hak Cipta khsuusnya logo dan  asas – asas  umum  perjanjian  dalam memberikan  putusannya  terhadap  Sengketa Muchtar Pakpahan dengan KSBSI.
Hakim  Mahkamah  Agung  menilai  bahwa dengan  struktur  organisasi  baru  sebagai konfederasi,maka  KSBSI  tidak  lagi  boleh menggunakan  logo  SBSI  milik  Muchtar Pakpahan.
Melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 378K/Pdt.Sus-HKI/2015  dinyatakan  bahwa KSBSI adalah  organisasi  terusan  dari SBSI, Muchtar  dan  Rekson  yang  pada  saat  itu  masih berada  dalam  satu  organisasi  juga seharusnya segera  merubah Perjanjian  lisensi  terkait  pada perubahan  pada  penerima  lisensi  dan AD/ART SBSI  menjadi  AD/ART  KSBSI  yang  didalamnya juga  dijelaskan  sejarah  pembentukan  organisasi hingga  terjadi perubahan  status  organisasi tersebut.
Dengan  tidak  dilakukannya  perubahan pada  perjanjian  serta  AD/ART  SBSI  menjadi KSBSI,maka perjanjian  lisensi  tersebut  menjadi batal.
Namun  pada  tahun  2012  Muchtar Pakpahan mengundurkan diri dan dari KSBSI lalu mendirikan  Serikat  Buruh  yang  bernama  Serikat Buruh  Sejahtera  Indonesia  (SBSI) sendiri dan menggunakan logo, nama, Mars SBSI, Tridarma SBSI  yang  digunakan  oleh  KSBSI. Hal  ini  tidak akan  terjadi  jika  pada  tahun  2003  ada
perbaharuan  perjanjian lisensi dan AD/ART SBSI menjadi KSBSI.

## D. SIMPULAN
1. Sejalan  dengan  hak  cipta  sebagai  hak eksklusif  dan  hak  ekonomi,  pihak  pencipta/ pemegang  hak  cipta mempunyai  hak  untuk memberi izin atau melarang pihak lain untuk melaksanakan  hak  ekonomi  atas  ciptaannya dan  pemberian  izin  tersebut  tidak diperkenankan  untuk  merugikan  Pencipta. Sistem HKI memberikan perlindungan kepada Muchtar  Pakpahan  Selaku  Pencipta. Muchtar Pakpahan sebagai pencipta tetap berhak atas Hak ekonomi dari pemanfaatan logo baik yang digunakan oleh SBSI maupun setelah berubah menjadi KSBSI. Meskipun pihak KSBI ,Rekson Silaban  sudah  melakukan  pendaftaran terhadap  logo  di  Depkumham  pada  Tahun 2004, namun  tidak menimbulkan  hak  bagi Rekson  Silaban  sebagai  pemilik  karya  cipta logo yang sah.
Pada  dasarnya  penulis  sudah  setuju dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim mengenai  kasus  di  atas,  dimana  Majelis Hakim  akhirnya  mengabulkan  gugatan  dari Muchtar Pakpahan. Namun, mempertimbangkan pembelaan dari Tergugat, yaitu  Rekson  Silaban  yang  menyatakan bahwa  logo  tersebut  adalah  milik  bersama, milik  organisasi  sehingga  tidak  dapat  dimiliki oleh  satu  orang,  patut  diperhatikan,  karena menyangkut  kepentingan  pengakuan  dan kesejahteraan para buruh di Indonesia.
Muchtar Pakpahan tidak sepakat bahwa penerima  lisensi  yaitu  KSBSI  adalah organisasi  yang  sama  dengan    SBSI.  Sejak tahun  2012  dimana  Muchtar  Pakpahan memutuskan  untuk  keluar  dari  KSBSI  dan membentuk  organisasi SBSI  baru,  perjanjian lisensi  yang  dibuat  sebelumnya  seluruhnya seolah tak pernah ada.
2. Berdasarkan  prinsip – prinsip  perjanjian bahwa  apabila  terdapat  perubahan  pada obyek  atau  subyek  perjanjian  seharusnya perjanjian  yang  lama  dapat  diatalkan  dan digantikan  dengan  perjanjian  yang  baru.  Hal ini  berarti  semenjak  SBSI  berubah  menjadi KSBSI  maka  perjanjian  lisensi  dari  Muchtar Pakpahan kepada SBSI harus diubah sesuai dengan perubahan  status organisasi  tersebut juga  terhadap  AD/ART  dari  KBSI. Dengan mengingat Seni Logo SBSI adalah merupakan “LAMBANG  ORGANISASI”  yang  telah  lama digunakan  oleh  organisasi  SBSI,  maka berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  tentunya terhadap Seni Logo SBSI tersebut seharusnya tidak  dapat  dilakukan  Pencatatan  Ciptaan, namun  demikian  Seni  Logo  “SBSI”  tersebut telah  terlanjur  didaftarkan  dan  tercatat  dalam Daftar  Umum  Ciptaan  atas  nama  Muchtar Pakpahan,  sehingga  oleh  karenanya  harus dibatalkan  dan  dicoret  dari  Daftar  Umum Ciptaan yang  terdaftar. Dengan  demikian, dalam  proses  pembuktian  di  pengadilan, hakim  tidak  boleh  menjadikan  pendaftaran
sebagai salah satu alat bukti yang harus ada agar  seseorang  dapat  dinyatakan  sebagai pencipta.  Hakim  tidak  boleh  beranggapan bahwa pemegang hak cipta yang sah adalah yang terbukti telah mendaftarkan ciptaan, dan orang  yang  tidak  memiliki  bukti  pendaftaran tidak  diakui  sebagai  pencipta.  Hakim  harus mempertimbangkan bukti-bukti yang lain untuk menentukan  pencipta  yang  sah  atas  suatu ciptaan. Secara  hukum  Rekson  Silaban  dan KSBSI sebagai sebuah Perkumpulan dan atau Badan Hukum memiliki harus mengganti logo “SBSI”  dengan  logo  yang  sesuai  dengan bentuk  organisasi  KSBSI  ,  karena  terbukti menggunakan  logo  suatu  organisasi  buruh yang  tidak  sesuai  dengan  nama  dan  bentuk organisasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Jened, R. (2014). Hukum Hak Cipta (Copyrights Law). Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti.
Marzuki,  Peter M.  (2007). Penelitian  Hukum  .
Malang : Kencana.
Purwaningsih,  E.  (2005). Perkembangan  Hukum Intellectual  Preoperty  Rights. Bogor : Ghalia Indonesia.
Sjahdeini, Sutan R. (1993). Kebebsan Berkontrak dan  Perlindungan  yang  seimbang  bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia  (Buku  I). Jakarta  :  Institut Bankir Indonesia.

## Soemitro, Ronny H. (1988). Metodologi Penelitian
Hukum  dan  Jurimetri. Jakarta :  Ghalia Indonesia.
Widjaja, G. (2001). Lisensi (Seri Hukum Bisnis) . Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Haryawan, Aditya.,  &  Akasih, Putri  Y  D. (2016) Perjanjian  Lisensi  Hak  Cipta  Di Indonesia. Bussines Law Review Vol.01, pp.32-47.
Santoso, Djoko  Hadi,  &  Sujatmiko,  Agung..
(2017). Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan  Fidusia. Masalah - Masalah
Hukum,Jilid 46 (No.3) , pp.198 - 204 .
Lestari, Hesty D. (2013). Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi (Kajian Putusan
Mahkamah
Agung Nomor 104
PK/PDT.SUS/2011). Jurnal Yudisial Vol.6
No.2, pp.173 - 188.
Gumanti, R. (2016). Perjanjian  Lisensi  di Indonesia. Al-Mizan Vol.12 No.1, pp.245 -
260.
Rumerung,  C.  (2014).  Surat  Perjanjian  Lisensi
Terhadap  Pemegang  Hak  Cipta  Kepada
Pihak Lain. Lex Privatum,Vo.II (No.1),pp.
17 - 26.
Sujatmiko,  A.  (2010).  Peran  dan  Arti  Penting
Perjanjian  Lisensi  Dalam  Melindungi
Merek  Terkenal. Mimbar  Hukum  Vol.22
(No.1), pp.114-126.
Putranti,  D.  (2015).  Pembatasan  Perjanjian Lisensi  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual
dalam Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Yuridis, Vol 2, (No.1), pp.43 -61.

## Peraturan Perundang – Undangan
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Undang – Undang  No.19  Tahun  2002  tentang Hak Cipta
Undang – Undang  No.28  Tahun  2014  Tentang

## Hak Cipta