## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 8 Agustus 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595

## DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MERESPON KEBIJAKAN RED II

## Immara Nuur Alfianisa
Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Indonesia Email: immaralfns@gmail.com
Artikel info Artikel history: Diterima : 28 Juli 2021 Diterima dalam bentuk revisi : 13 Agustus 2021 Diajukan : 20 Agustus 2021
Kata Kunci: diplomasi ekonomi; strategi indonesia; kelapa sawit; RED II; uni eropa.

## Abstrak
Lahan  Kelapa  Sawit  yang  sangat  luas  menjadikan Indonesia  sebagai  pengeskpor  kelapa  sawit  terbesar  di dunia.  Pada  tahun  2017  kelapa  sawit  menyumbang  devisa kepada  Negara  sebesar  USD  23  Miliar  atau  setara  sekitar Rp  300  Triliun,  ekspor  pada  tahun  2017  naik  26%  dari tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2020  nilai  ekspor  kelapa sawit mencapai USD 22,97 Miliar atau setara dengan 320,5 Triliun.  Pasar  ekspor  kelapa  sawit  Indonesia  telah menjangkau  pada  Negara-Negara  besar  antara  lain  China, Uni  Eropa  dan  India.  Namun,  pada  tahun  2017  Uni  Eropa merilis  kebijakan Delegated  Act  on  Low and High  ILUC- Risk  Biofuel dalam Renewable  Energy  Directive (RED  II) menggolongkan  minyak  sawit  sebagai indirect  land  use change-risk  biofuel (ILUC).  Kebijakan  tersebut  akan merugikan  ekspor  kelapa  sawit  Indonesia  ke  Uni  Eropa. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui strategi diplomasi  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia  dengan  menggunakan  metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan  beberapa  strategi  diplomasi  ekonomi  yang dilakukan  oleh  Indonesia  antara  lain, menghadiri pertemuan nasional maupun internasional seperti menghadiri  pertemuan  dengan  Negara  penghasil  kelapa sawit,  dan Joint  Mission di  Eropa.  Mengupayakan  lewat WTO, mengupayakan minyak sawit Indonesia bersertifikat berkelanjutan,  mengadakan  perjanjian  dagang  dengan
Swiss  dan  kerjasama  produksi  kelapa  sawit  dengan Belanda.

## Abstract
The  vast  area  of  oil  palm  makes  Indonesia  the  world's largest  exporter  of  palm  oil.  In  2017  palm  oil  contributed foreign  exchange  to  the  State  of  USD  23  billion  or equivalent to around Rp. 300 trillion, exports in 2017 rose 26%  from  the  previous  year.  In  2020  the  export  value  of
Keywords: economic diplomacy; indonesian strategy; palm oil; red ii; european union.
palm oil reached USD 22.97 billion or equivalent to 320.5 trillion.  Indonesia's  palm  oil  export  market  has  reached major countries including China, the European Union, and India. However, in  2017 the European Union released the Delegated  Act  on  Low  and  High  ILUC-Risk  Biofuel  in  the Renewable  Energy  Directive  (RED  II)  classifying  palm  oil as  an  indirect  land  use  change-risk  biofuel  (ILUC).  This policy  will  harm  Indonesia's  palm  oil  exports  to  the European  Union.  This  study  aims  to  determine  the economic  diplomacy  strategy  carried  out  by  the Government  of  Indonesia  by  using  qualitative  research methods through literature studies. The results of the study show several economic diplomacy strategies carried out by Indonesia, among others, attending national and international  meetings  such  as  attending  meetings  with palm  oil-producing  countries,  and  Joint  Missions  in
Europe.  Seeking  through  the  WTO,  seeking  sustainable- certified  Indonesian  palm  oil,  entering  into  a  trade agreement  with  Switzerland,  and  cooperation  in  palm  oil production with the Netherlands.
Coresponden author: Immara Nuur Alfianisa Email: immaralfns@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Lahan  kelapa  sawit  yang  sangat  luas  menjadikan  Indonesia  sebagai  pengeskpor kelapa  sawit  terbesar  di  dunia.  Badan  Pusat  Statistik  merilis  data  pada  tahun  2018 hingga  tahun  2020  luas  areal  perkebunan  kelapa  sawit  terus  meningkat  ( Badan Pusat Statistik  (BPS), 2020). Tercatat  pada tahun 2019  areal perkebunan kelapa sawit  adalah 14,6  juta  hektare,  dengan  provinsi  Riau  yang  memiliki  areal  perkebunan  terbesar  di Indonesia  dengan  2,82  juta  hektare  pada  tahun  2019  atau  luasnya  sama  dengan  19% areal  perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia  ( Annur ,  2020).  Dengan  kepemilikan  lahan yang besar dan bertambah, wajar apabila Indonesia menjadi Negara pengekspor produk minyak  kelapa  sawit  terbesar  di  dunia.  Pada  tahun  2017  kelapa  sawit  menyumbang devisa kepada Negara sebesar USD 23 Miliar atau setara sekitar Rp 300 Triliun, ekspor pada tahun 2017 naik 26% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016. Ekspor kelapa pada tahun  2020  nilai  ekspor  kelapa  sawit  mencapai  USD  22,97  Miliar  atau  setara  dengan 320,5  Triliun  ( CNV International,  2021).  Sektor  ekspor  kelapa  sawit  Indonesia membuktikan  bahwa  tetap  bersaing  dan  unggul  dibanding  sektor  migas  dan  non  migas meski  di  masa  pandemi  Covid-19  yang  sedang  melanda  seluruh  dunia.  Selain  menjadi andalan  ekspor  Indonesia,  kelapa  sawit  dapat  memberikan  lapangan  pekerjaan  yang begitu  besar  bagi  masyarakat,  karena  luasnya  areal  perkebunan  dan  banyaknya
perusahaan  sawit  di  Indonesia  maka  membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  tidak sedikit untuk memproduksi kelapa sawit ini.
Pasar ekspor kelapa sawit Indonesia telah menjangkau pada Negara-Negara besar antara  lain  China,  Uni  Eropa  dan  India.  Pada  gambar  dibawah  ini,  menunjukkan  data bahwa  ekspor  kelapa  sawit  ke  Uni  Eropa  cukup  tinggi  yaitu  sekitar  5,7  juta  dan menduduki  urutan  kedua  setelah  China.  Namun,  pada  tahun  2017  Uni  Eropa  merilis kebijakan Delegated Act on Low and High ILUC-Risk Biofuel dalam Renewable Energy Directive (RED II) menggolongkan minyak sawit sebagai indirect land use change-risk biofuel (ILUC). Kebijakan Uni Eropa ini untuk mendukung serta mengurangi konsumsi, impor pada bahan bakar fosil, mengurangi emisi karbon secara global, dan memastikan bioenergi  berkelanjutan  dalam  bentuk  komitmen  Uni  Eropa  terhadap  Protokol  Kyoto. Protokol  Kyoto  merupakan  kerangka  kerja  PBB  dalam  menangani  permasalahan perubahan  iklim  dunia  dengan  membatasi  emisi  gas  rumah  kaca  dengan  kesepakatan yang  telah  ditentukan.  Protokol  Kyoto  diadopsi  pada  11  Desember  1997,  dan  mulai berlaku 16 Februari 2005, dengan beranggotakan 192 Negara  yang berkomitmen untuk fokus menangani permasalahan iklim dunia (United Nations Climate Change , 2021).
Kelapa sawit telah dikaitkan dengan tingkat deforestasi tertinggi selama periode 2008-2015, 45% dari ekspansi kelapa sawit terjadi di daerah dengan stok karbon tinggi. Parlemen  Uni  Eropa  berupaya  menghentikan  penggunaan  minyak  kelapa  sawit  dalam bahan  bakar  transportasi  pada  tahun  2021.  Hal  ini  berkaitan  dengan  minyak  sawit  ini erat dengan tudingan deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, perampasan lahan, sampai dengan pelanggaran HAM terhadap pekerja di sektor Kelapa Sawit ( Parlement , 2017). Penulis  menemukan  penelitian  yang  serupa  berkaitan  dengan  upaya  pemerintah Indonesia  dalam  merespon  kebijakan  RED  II  serta  perlindungan  terhadap  pekerja  di sektor kelapa sawit. Faktor Penghambat CPO di Pasar Uni Eropa merupakan penelitian yang  dilakukan  oleh  ( Gaol ,  2018),  hasil  dari  penelitian  tersebut  adalah  Indonesia menempuh  jalur  diplomasi  kepada  Uni  Eropa  terkait  rencana  penghentian  impor  CPO pada  tahun  2030,  namun  dalam  upaya  tersebut  Indonesia  mendapatkan  hambatan internal  dan  eksternal.  Dalam  hambatan  internal,  sertifikasi  kelapa  sawit  berkelanjutan Indonesia  (ISPO)  tidak  diakui  oleh  Uni  Eropa,  adanya  kegagalan  pemerintah  dalam melobi  APEC  untuk  memasukan  kelapa  sawit  dalam  kategorisasi  hutan,  kurangnya kerjasama serta sinergi untuk saling mendukung mendapatkan keputusan dalam strategi nasional. Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah adanya kebijakan proteksionisme terhadap  industri  pemula,  pemberian  label  “ non  environmental  goods ”  yang mengandung CPO pada produk makanan yang beredar di Eropa, desakan kepada negara Uni  Eropa  untuk  memberlakukan Renewable  Energy  Directive (RED),  paradoks kebijakan Uni Eropa  yang mengunggulkan kapabilitas perkebunan minyak nabati lokal dibanding  lahan  pertanian  lainnya  dalam  menyerap  gas  emisi  karbon,  dan  joint campaign negara produsen CPO.
Dari penelitian pertama menunjukkan bahwa Indonesia merespon kebijakan Uni Eropa  dengan  upaya  diplomasi,  namun  dalam  prakteknya  masih  tersandung  banyak faktor  penghambat  baik  faktor  internal  maupun  faktor  eksternal.  Penulis  melakukan
penelitian  diplomasi  ekonomi  Indonesia  dalam  merespon  kebijakan renewable  energy directive II. Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan penulis, namun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada diplomasi ekonomi Indonesia sebagai upaya  merespon  kebijakan  RED  II  yang  dikeluarkan  oleh  Uni  Eropa.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon dari Pemerintah Indonesia melalui upaya diplomasi ekonomi dalam menyikapi kebijakan RED II ( Renewable Energy Directive II) yang  dikeluarkan  oleh  Uni  Eropa  yang  telah  melakukan  diskriminasi  dan  hambatan dagang kepada  Indonesia. Diplomasi  ekonomi merupakan cara terbaik  Indonesia untuk bernegosiasi  dengan Uni Eropa, keputusan Uni Eropa ini telah memberi stigma negatif pada  industri  kelapa  sawit  Indonesia  di  pasar  global,  kelapa  sawit  Indonesia  tidak tergolong pada minyak nabati berkelanjutan, lekat dengan isu deforestasi sampai dengan pelanggaran  HAM.  Untuk  menciptakan  kelapa  sawit  yang  berkelanjutan  dibutuhkan adanya  pembuktian  dengan  sertifikasi,  selain  itu  terjaminya  kondisi  sosial  para  pekerja menjadi penentu dari syarat kelapa sawit berkelanjutan.
Upaya  Indonesia  untuk  menciptakan  kelapa  sawit  berkelanjutan  diwujudkan dengan  adanya  Instruksi  Presiden.  Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  22  November 2019  telah  menandatangani  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  6  Tahun  2019  tentang Rencana  Aksi  Nasional  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  2019-2024  ( BPDP , 2019a). Tujuan disahkanya Inpres ini untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari pekebun, untuk  menyelesaikan kasus  legislasi  lahan perkebunan, memanfaatkan kelapa sawit  sebagai  energi  terbarukan  serta  meningkatkan  diplomasi  untuk  menciptakan  dan mempercepat perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang berkelanjutan. Tujuan tersebut diselaraskan dengan misi yang akan dilakukan diantaranya, dengan penguatan data dan penguatan  koordinasi  dan  infrastruktur,  meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas pekebun,  pengelolaan  dan  penanganan  lingkungan,  menerapkan  tata  kelola  perkebunan dan penanganan sengketa, mendukung sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan kepemilikan sertifikat Indonesia Suistainable Palm Oil (ISPO).
Upaya  menciptakan  sektor  kelapa  sawit  yang  berkelanjutan  sudah  ditetapkan oleh  Presiden,  selain  itu  adanya  sertifikasi  ISPO  sebagai  pembuktian  minyak  kelapa sawit  Indonesia  sudah  sesuai  dengan  standar  berkelanjutan.  Langkah  Indonesia selanjutnya  adalah  dengan  upaya  diplomasi  ekonomi,  cara  ini  dilakukan  dengan  upaya negosiasi,  serta  kerjasama  dalam  bidang  ekonomi.  Dalam  merespon  RED  II  ini Pemerintah  Indonesia  perlu  melakukan  edukasi,  dan  promosi  tentang  kelapa  sawit Indonesia  ke  pasar  global  agar  tercipta  narasi  yang  baik  dan  positif.  Hal  ini  bertujuan untuk  menumbuhkan  citra  positif  sawit  Indonesia,  keberlangsungan  ekspor,  dan meningkatkan  ekonomi  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  Liberalisme,  teori ini  berpendapat  bahwa  setiap  orang  dan  seluruh  negara  akan  memperoleh  keuntungan antar negara dari berkembangnya pasar bebas ( free market ) dan pertukaran gagasan yang terbuka  (Umar  Suryadi  Bakry,  2017).  Penulis  juga  menggunakan  konsep  diplomasi ekonomi  dalam  penelitian  ini.  Bentuk  diplomasi  ekonomi  salah  satunya  adalah  dengan adanya kebijakan kerjasama antar negara, serta melakukan promosi terhadap komoditas atau produk kepada negara lain. Teori dan konsep ini meyakini bahwa free market dapat
menguntungkan  ekonomi  dari  negara  pelakunya  serta  akan  mendapatkan  manfaat  dan keuntungan khususnya dalam bidang ekonomi.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dilakukan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dan  tipe  penelitian  deskriptif  analisis.  Tipe penelitian deskriptif analisis menurut ( Sugiyono , 2016) merupakan tipe yang bertujuan untuk  menggambarkan,  mencatat,  menganalisis  dan  menginterpretasikan  kondisi- kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mendalam mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel  yang ada. Tipe penelitian deskriptif analisis digunakan  sesuai  dengan  tujuan  dari  penelitian  yang  dilakukan  yaitu  untuk mendeskripsikan,  dan  menganalisis  tentang  upaya  dari  diplomasi  ekonomi  Indonesia dalam merespon  RED  II. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data  melalui  studi  pustaka  yang  dilakukan  dengan  mempelajari  buku-buku  referensi, laporan-laporan, jurnal-jurnal dan media lainya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data  dan  informasi  yang  berhasil  dikumpulkan  kemudian  dihubungkan  dengan  fakta- fakta yang ada dan relevan dengan penelitian yang dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan

## Diplomasi Ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa Merespon RED II
Dalam menganalisis penelitian ini maka penulis menggunakan konsep diplomasi ekonomi  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  upaya  apa  saja  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Indonesia  dalam  merespon  kebijakan  RED  II  yang  dikeluarkan  Uni  Eropa melalui strategi  diplomasi  ekonomi. Diplomasi menurut  ( Satow , 2011) ialah penerapan yang  berasal  dari  kecerdasan  serta  kebijaksanaan  kegiatan  atau  hubungan  resmi  yang dijalin  oleh  antar  pemerintah  dari  suatu  negara  dengan  negara  lain  yang  berdaulat, terkadang  bisa  juga  dilakukan  oleh  negara  berdaulat  dengan  negara  vassal.  Negara vassal  merupakan  Negara  yang  berdaulat  namun  tunduk  terhadap  Negara  lain  yang merupakan Negara induknya (Serikatnews, 2018).Dengan kata lain diplomasi dilakukan dengan  mempengaruhi  suatu  keputusan  atau  pandangan  pihak  lain  melalui  negosiasi atau  cara  lain  dengan  menghindarkan  tindakan  kekerasan  untuk  mencapai  tujuan. ( Arystankulova ,  2018)  berasumsi  bahwa  diplomasi  ekonomi  berkaitan  dengan bagaimana  suatu  negara  membuat  dan  mengambil  keputusan  dengan  penggunaan instrument  ekonomi  untuk  mewujudkan  kepentingan  ekonomi  melalui  penyebaran dampak  terhadap  situasional  maupun  kebijakan  ekonomi  yang  ada  di  negara  lain maupun  organisasi  internasional  tertentu.  Dalam  pernyataan  Presiden  Joko  Widodo (2020) bahwa Duta  Besar perwakilan  Indonesia di  luar negeri mendapatkan tugas baru yakni  melakukan  diplomasi  ekonomi,  dengan  titik  berat  focus  70%-80%  kegiatan diplomasi  diarahkan  menuju  diplomasi  ekonomi.  Prioritas  politik  luar  negeri  Indonesia pada  tahun  2021  konsen  kepada  5  hal,  penguatan  diplomasi  ekonomi,  diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan,  meningkatkan kontribusi, dan
kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, dan penguatan infrastruktur diplomasi. Dan  menangani  diskriminasi  pada  industri  minyak  kelapa  sawit  Indonesia  menjadi bagian dalam fokus diplomasi ekonomi.
Hubungan  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa  sudah  terjalin  sejak  tahun  1967  di bawah kerangka ASEAN ( Association of Southeast Asian Nations ), hal ini membuktikan sampai  dengan  hari  ini  kedua  negara  masih  menjalin  hubungan  yang  baik,  terutama dalam bidang perdagangan. Indonesia sebagai pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia mendapatkan keuntungan dari ekspor kelapa sawit ini, khususnya ekspor ke Uni Eropa. Namun  pada  tanggal  4  April  2017  Parlemen  Uni  Eropa  mengeluarkan  Resolusi  Sawit yang  tertuang  dalam Report  on  Palm  Oil  and  Deforestation  of  Rainforests . Renewable Energy  Directive  II (RED  II)  dan Delegated  Regulation yang  disahkan  di  Strasbourg. Delegated Regulation (DR ILUC) sebagai aturan pelaksana RED II telah diadopsi oleh Komisi  Uni Eropa pada tanggal  13 Maret  2019 dan telah berlaku pada tanggal  10 Juni 2019.  Uni  Eropa  menganggap  bahwa  minyak  kelapa  sawit  merupakan  minyak  nabati yang tidak berkelanjutan. Sehingga Parlemen Uni Eropa berupaya mengurangi konsumsi minyak  kelapa  sawit  sebagai  bahan  biofuel  pada  2024  dan  menghentikan  secara  total pemakaian  minyak  kelapa  sawit  pada  2030  (The Jakarta Post,  2021).  RED  merupakan directive yang  sifatnya  adalah  mengikat,  maka  Negara  anggota  Uni  Eropa  wajib mentaati  peraturan  tersebut.  Indonesia  sebagai  Negara  produsen  minyak  kelapa  sawit merespon  kebijakan  Uni  Eropa  melalu  beberapa  upaya,  diantaranya  adalah  dengan diplomasi  ekonomi untuk mematahkan pandangan negatif tentang minyak kelapa sawit Indonesia.  Diplomasi  penting  dilakukan  untuk  membangun  pemahaman,  pengetahuan tentang  minyak  kelapa  sawit,  dan  juga  mempromosikan  minyak  sawit  Indonesia  ke pasar-pasar global yang berpotensial.
Duta  Besar  Indonesia  untuk  Uni  Eropa,  Ariv  Havas  mengatakan  bahwa masyarakat  Indonesia  perlu  melakukan  penelitian  dan  promosi  lebih  jauh  terhadap komoditas minyak kelapa sawit  dikancah nasional  maupun global. Pemahaman tentang kelapa sawit yang baik akan membawa kepada narasi positif, dan tidak sesuai apa yang ada  didalam  RED  II  yang  cenderung  menggiring  kepada  kampanye  hitam.  Kebijakan Uni  Eropa  ini  mendiskriminasi  produk  sawit,  dan  cenderung  seperti  upaya proteksionisme  ( Sally ,  2016).  ( Widodo ,  2011)  memaparkan  dalam  jurnalnya  bahwa ketika  Indonesia  ingin  meningkatkan  diplomasi  ekonominya  maka  dibutuhkan  sinergi dan  strategi  antara  pemangku  kepentingan.  Salah  satu  upaya  dari  Badan  Pengkaji  dan Pengembangan  Kebijakan  (BPPK)  Kementerian  Luar  Negeri  Indonesia  adalah  dengan lebih  fokus  pada  pengembangan  kerjasama  dengan  para  akademisi,  peneliti,  lembaga dan institusi  terkait baik dalam maupun luar negeri agar menciptakan kebijakan kelapa sawit  yang  berkelanjutan.  BPPK  melakukan  Forum  Kajian  Kebijakan  Luar  Negeri (FKKLN)  pada  Juli  2017,  dari  hasil  kajian  forum  ini  dapat  disimpulkan  beberapa  isu kampanye  hitam  yang  dilakukan  Amerika  dan  Eropa  adalah  tentang  deforestasi, lingkungan hidup, kesehatan, dan HAM pada pekerja anak dan perempuan. Kementerian Luar Negeri juga bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam memberikan pembekalan kepada para diplomat mengenai komoditas ekspor
utama  Indonesia,  yaitu  minyak  kelapa  sawit.  Sebanyak  25  diplomat  Indonesia  pada tanggal  11  Mei  2018  mendapat  pembekalan  pengetahuan  tentang  kelapa  sawit  secara langsung di perkebunan sawit swasta milik Asian Agri di Riau ( BPDP , 2018). Kegiatan ini  adalah  bentuk  keseriusan  Pemerintah  Indonesia  dalam  meingkatkan  diplomasi ekonominya  khususnya  pada  sektor  industri  kelapa  sawit,  diharapkan  para  diplomat nantinya  akan  piawai  dalam  mempromosikan  produk  kelapa  sawit  di  Indonesia  di kepada negara lain, sehingga ekspor Indonesia semakin meningkat dan berpengaruh baik terhadap  peningkatan  ekonomi  bangsa.  Melalui  adanya  forum  dan  kerjasama  ini, pemerintah  dan  para  pemangku  kepentingan  minyak  kelapa  sawit  di  Indonesia  dapat merumuskan strategi apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan diplomasi ekonomi untuk  merespon  kebijakan  RED  II  Uni  Eropa,  strategi  yang  dilakukan  Pemerintah Indonesia  antara  lain  dengan:  Diplomasi  Sawit,  Menghadiri  Pertemuan The  2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries , Diplomasi Joint Mission Sawit ke Uni  Eropa,  Upaya  Indonesia  Melalui  WTO,  Memberlakukan  Sertifikasi Indonesia Suistainable  Palm  Oil (ISPO),  Melakukan  Perjanjian  Dagang  Minyak  Kelapa  Sawit Indonesia dengan Swiss, dan Kerja Sama Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan Belanda.

## Diplomasi Sawit
Seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  populasi  di  dunia,  maka  permintaan terhadap  minyak  nabati  akan  selalu  meningkat,  khususnya  pada  minyak  kelapa  sawit. Indonesia  sebagai  negara  produsen  minyak  kelapa  asawit  terbesar  di  dunia,  melihat adanya  keuntungan  dan  tantangan  pada  komoditas  kelapa  sawit  dimasa  akan  datang. Dalam  nilai  strategisnya  minyak  kelapa  sawit  merupakan  sebagai  bahan  utama  dari pembuatan  makanan,  kosmetik,  sabun  dan renewable  energy lainya,  selain  itu  minyak kelapa sawit merupakan industri paling efisien jika dibandingkan dengan minyak nabati lainya dilihat dari sisi penggunaan lahan dan hasil panen. Selain itu keberlanjutan kelapa sawit Indonesia merupakan upaya untuk mencapai tujuan SDGs pada UN Agenda 2030, dalam menghapus kemiskinan, menciptakan ketahanan pangan, dan lapangan pekerjaan. Bahkan dimasa pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia masih mengungguli komoditas lainya, sehingga menjadi sumber devisa unggulan  Negara  Indonesia.  Dalam  keberlangsungan  diplomasi  sawit  ini  mendapatkan tantangan,  diantaranya  adalah  pada  tuntutan  minyak  kelapa  sawit  berkelanjutan ( sustainability ),  muncul  kampanye  hitam  yang  membuat  stigma  negatif  pada  industry minyak  kelapa  sawit  Indonesia,  dan  tantangan  dimasa  pandemi  ini  membawa  kepada ketidakstabilan  kondisi  harga  ekonomi  global.  Sehingga  strategi  yang  perlu  dilakukan dalam  meningkatkan  diplomasi  sawit  adalah  dengan  melakukan  peningkatan  promosi dan marketing intelligence , menjaga daya saing komoditas, meningkatkan keberterimaan ISPO  di  pasar  global  dan  mengatasi  hambatan  perdagangan  di  negara  akreditasi. Optimalisasi keanggotaan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional . Council of Palm  Oil  Producing  Countries (CPOPC),  FAO,  WTO,  dan  ASEAN.  Dan  sinergi kerjasama dengan para pemangku kepentingan (Sawit, 2021).
Menteri  Koordinator  Bidang  Kemaritiman,  Luhut  Binsar  Panjaitan  bertolak  ke Roma, Eropa pada 15 Mei 2018 untuk menghadiri acara konferensi internasional tentang pengentasan kemiskinan di  Pontifical  Urban  University  Vatikan di  Roma,  Italia.  Luhut Binsar  Panjaitan  berupaya  melobi  Uni  Eropa  agar  mempertimbangkan  kebijakanya tersebut,  serta  memaparkan  bahwa  faktanya  industri  kelapa  sawit  Indonesia  berperan penting  dalam  ekonomi  nasional,  dan  juga  menjadi  tempat  lapangan  pekerjaan  (Oke Finance , 2018). Diskusi dengan para pemangku kepentingan kelapa sawit pun dilakukan di Brussel, juga dengan anggota Parlemen Uni Eropa, Pejabat Komisi Uni Eropa, Duta Besar  Uni  Eropa.  Dalam  kesempatan  ini  Luhut  Binsar  Panjaitan  melakukan  diplomasi sawit,  menegaskan  bahwa  produksi  kelapa  sawit  Indonesia  dilakukan  secara berkelanjutan,  dengan  mementingkan  kondisi  lingkungan.  Kelapa  sawit  Indonesia merupakan  tempat  bergantungnya  Indonesia  terutama  dalam  menuntaskan  kemiskinan, dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya.  Kunjungan  Luhut  tersebut  dilanjutkan  ke beberapa negara di Eropa lainya, seperti Vatikan, Belanda, dan Jerman ( Republika .co.id, 2018).  Hasil  dari  upaya  diplomasi  sawit  tersebut  setidaknya  Indonesia  mendapat kelonggaran,  karena  larangan  penggunaan  minyak  sawit  diundur  sampai  dengan  tahun 2030 ( Merdeka .com,  2018). Sehingga  Indonesia  masih bisa meningkatkan lagi  kualitas minyak kelapa sawitnya dengan waktu yang cukup panjang.
The 2 nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries
Pada tanggal  17-18  November 2019 negara-negara penghasil kelapa sawit  yang tergabung  dalam Council  of  Palm  Oil  Producing  Countries (CPOPC)  melakukan pertemuan The 2 nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (MMPOPC) di Kuala  Lumpur, Malaysia ( BPDP , 2019b).  Indonesia diwakili  oleh Menteri  Koordinator Bidang  Perekonomian,  Airlangga  Hartarto.  Dalam  kesempatan  tersebut  disepakati beberapa hal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas harga untuk petani dan rakyat, melaksanakan promosi  terhadap produk sawit  ke pasar  global, berkomitmen membawa komoditas  kelapa  sawit  yang  berkelanjutan,  mengundang  negara  produsen  minyak kelapa  sawit  untuk  bergabung  dalam  CPOPC,  dan  meningkatkan  kesejahteraan  pada perkebunan  rakyat.  Pembekalan  pengetahuan  mendalam  dan  melakukan  promosi terhadap  industri  kelapa  sawit  sangat  dibutuhkan  untuk  menepis  stigma  negatif  yang dilontarkan  oleh  Uni  Eropa.  Dalam  upaya  diplomasi  ekonominya  juga,  Indonesia  giat dalam  memperjuangkan  industri  kelapa  sawit  dengan  menghadiri  beberapa  pertemuan bersama para negara produsen kelapa sawit, dan juga pihak Uni Eropa. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan solidaritas dari para negara produsen dan menjalin kerjasama dari perwakilan Indonesia yang berada di luar negeri untuk membangun narasi tentang citra kelapa sawit Indonesia, dan mengoptimalkan kolaborasi riset antarlembaga di Indonesia serta mitra Kawasan Amerika dan Eropa.

## Diplomasi Joint Mission Sawit ke Uni Eropa
Kebijakan  yang  dirilis  Uni  Eropa  yang  cenderung  diskriminasi  terhadap komoditas minyak kelapa sawit  ini membawa Indonesia, Malaysia, dan Kolombia
melakukan joint  mission ke  Brussel  dan  Belgia  pada  tanggal  8-9  April  2019  ( BPDP , 2019c).  Langkah  ini  sebagai  bentuk  upaya  diplomasi  ke  Uni  Eropa.  Diplomasi  ini dilakukan  untuk  menjaga  kelangsungan  industri  serta  perlindungan  kepada  para  petani kelapa sawit atas diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit. Dari hasil pertemuan ini memberikan  kesimpulan  bahwa,  pertama  adanya  gap  terhadap  pemahaman  produk minyak kelapa sawit serta kebijakan pengembanganya. Kedua, kampanye hitam tentang produk  minyak  kelapa  sawit  sangat  tinggi  di  Kawasan  Uni  Eropa.  Ketiga,  adanya kompetisi perdagangan antara minyak kelapa sawit dengan rapeseed oil , dan sunflower oil .  Selain  itu  Uni  Eropa  akan  mengadakan  diskusi  lanjutan  dengan  negara-negara produsen minyak kelapa sawit, para pemangku kepentingan minyak kelapa sawit di Uni Eropa  mewadahi  untuk  melakukan  komunikasi  terkait  kampanye  hitam  yang  ada. Pemerintah  Indonesia  mendapatkan  dukungan  dari  perusahaan  multinasional  (MNCs) dalam  merespon  kebijakan  diskriminatif  Uni  Eropa  ini.  Dalam  pertemuan  ini  dapat dilihat  bahwa  Uni  Eropa  hanya  sepihak  dalam  membuat  kebijakan  yang  memberatkan komoditas  minyak  kelapa  sawit,  memberikan  asumsi  bahwa  produksi  dari  minyak kelapa  sawit  penyumbang  besar  dari  kerusakan  lingkungan.  Faktanya  adalah  minyak kelapa sawit memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi dan penggunaan lahan  yang jauh  lebih  kecil  dibandingkan  minyak  nabati  lainnya  terutama  minyak  yang  dihasilkan dari  Uni  Eropa.  Pemerintah  Indonesia  menyampaikan  apabila  RED  II  ini  tetap dilaksanakan,  maka  Pemerintah  Indonesia  akan  mereview  kerjasama  bilateral  dengan Uni  Eropa  dan  anggota  negaranya,  dan  akan  membawa  isu  ini  ke  WTO  ( World  Trade Organization ).

## Upaya Indonesia Melalui WTO
WTO  merupakan  organisasi  perdagangan  dunia  yang  memiliki  aturan  global dalam  mengatur  perdagangan  antar  negara,  memastikan  bahwa  perdagangan  berjalan dengan  baik,  bisa  diprediksi  dan  perdagangan  dilakukan  dengan  sebebas  mungkin sehingga  membuka  perdagangan  untuk  kepentingan  semua  ( WTO ,  2021).  Tindakan diskriminasi  Uni  Eropa  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip  dari  WTO  untuk  memudahkan melakukan  perdagangan  bebas  antar  negara,  namun  Uni  Eropa  justru  mendiskriminasi dan  berupaya  menutup  pintu  ekspor  kelapa  sawit  Indonesia  ke  Uni  Eropa.  Pemerintah Indonesia  telah  menyampaikan  keberatan  atas  kebijakan  Uni  Eropa  di  berbagai  forum bilateral,  baik  dalam Working  Group  on  Trade  and  Investment  Indonesia-European Union  Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement (IEU-CEPA)  dan  pertemuan Technical Barriers to Trade Committee di WTO.
Selain  membahas  tentang  diskriminasi  terhadap  minyak  kelapa  sawit,  Wakil tetap  RI  di  Jenewa  Duta  Besar  Hasan  Kleib  meminta  kepada  Uni  Eropa  untuk menghentikan kebijakan pelabelan “bebas-minyak-sawit” ( palm oil free labelling ) pada berbagai  produk  konsumen  yang  dilakukan  secara  sukarela  oleh  perusahaan  swasta  di Uni  Eropa  ( Permanent Mission  of  The  Republic  of  Indonesia,  2018).  Indonesia  telah resmi  mengajukan Request  for  Consultation pada  9  Desember  2019  kepada  Uni  Eropa sebagai awal inisiasi dalam gugatan, Pemerintah Indonesia berharap Uni Eropa merubah
kebijakan  RED  II  dan Delegated  Regulation ( VOA ,  2019).  Sempat  ditolak  pada pertemuan Dispute  Settlement  Body (DBS)  pada  29  Juni  2020,  akhirnya  permohonan Indonesia  terkait  kebijakan  biofuel  Uni  Eropa  pada  (sengketa  DS  593)  ini  dikabulkan pada 29 Juli 2020 setelah  Indonesia mengajukan pada permohonan kedua. Terdapat  18 Negara  yang  menyatakan  bersedia  menggunakan  hak  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam proses  ini,  Amerika  Serikat,  Malaysia,  Norwegia,  Turki,  Singapura,  Thailand,  Rusia, Jepang,  Korea,  India,  Honduras,  Guatemala,  Kosta  Rika,  Kolombia,  China,  Kanada, Brasil dan Argentina.
Dalam rapat  persiapan sidang pertama ( first substantive meeting ) pada 06 April 2021.  Rapat  ini  dilaksanakan  secara hybrid mengingat  dalam  masa  pandemi,  dipimpin oleh  Direktur  Jenderal  Perdagangan  Luar  Negeri  dan  dibuka  oleh  Wakil  Menteri Perdagangan  RI.  Dalam  rapat  ini,  Wakil  Menteri  Perdagangan  menekankan  bahwa Indonesia tetap berkomitmen dalam menerapkan kelapa sawit berkelanjutan, mengingat adanya  kerjasama  Indonesia  dengan  Swiss  dalam  ekspor  minyak  kelapa  sawit (Direktoret Jenderal Perdagangan  Luar Negeri, 2021). Indonesia dalam WTO berupaya memperjuangkan  kepentingan  nasionalnya,  karena  Uni  Eropa  sudah  menutup  pasar bebas dan diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit Indonesia tanpa dasar ilmiah. Dan Uni  Eropa  telah  melanggar  prinsip “free  and  trade ”  dalam  WTO.  Selain  itu,  Direktur Utama  Badan  Pengelola  Dana  Perkebunan  Kelapa  Sawit  (BPDPKS)  Eddy Abdurrachman  menyatakan  bahwa  langkah  kedepan  dalam  promosi  sawit  tidak  hanya dilakukan secara defensif namun juga akan ofensif (BPDP, 2021).

## Indonesia Suistainable Palm Oil (ISPO)
Adanya  isu  kerusakan  lingkungan  dan  ketidakadilan  sosial  menjadi  salah  satu alasan yang mendorong pembentukan sertifikasi sawit global Roundtable on Sustainable Palm  Oil (RSPO)  ( Von Geibler,  2013).  Untuk  mendapatkan  minyak  sawit  yang bersertifikat  berkelanjutan  yaitu Certified  Sustainable  Palm  Oil (CSPO),  maka  para pemangku  kepentingan  harus  menerapkan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  oleh  RSPO. RSPO dibentuk pada tahun 2004 untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk  minyak  sawit  berkelanjutan  melalui  standar  global  yang  kredibel  dan  dengan melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan.  Lembaga  RSPO  telah  mencatat  lahan perkebunan  kelapa  sawit  di  Riau  yang  memiliki  sertifikat  RSPO  sejak  Agustus  2020 tercatat  sekitar  416.860  hektare.  Terdapat  13  grup  perusahaan  yang  sudah  memegang sertifikat RSPO dan 43 pabrik kelapa sawit bersertifikat yang sama, jika ditotal seluruh Indonesia  pekebun  swadaya  atau  plasma  terbanyak  di  dunia  yang  sudah  bersertifikat dengan jumlah 5.130 orang.
Sejak  tahun  2011  Indonesia  pun  telah  memiliki  sertifikasi  kelapa  sawit berkelanjutan yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Kebijakan ini diadopsi oleh Kementerian  Pertanian  mewakili  Pemerintah  Indonesia  dengan  tujuan  serta meningkatkan  daya  saing  minyak  sawit  Indonesia  di  ranah  pasar  global,  juga berkontribusi  pada  tujuan  Pemerintah  Indonesia  dalam  mengurangi  emisi  gas  dan memberlakukan  minyak  sawit  berkelanjutan  ( RSPO ,  2016).  Meskipun  Indonesia  telah
memberlakukan sistem sertifikasi ISPO, tetapi minyak kelapa sawit Indonesia tidak serta merta  terlepas  dari  adanya  tuntutan Sustainable  Palm  Oil ,  tuntuntan  yang  dilayangkan oleh konsumen, industri produk berbahan standar minyak kelapa sawit, dan tidak jarang pula  dari  lembaga  non  pemerintahan,  baik  di  taraf  nasional,  regional  ataupun internasional.  Dalam  pelaksanaan  sertifikasi  ISPO  masih  terdapat  hambatan  dan kelemahan seperti, proses mekanisme pemberian sertifikasi yang tidak transparan, tidak ada  kekuatan  untuk  mempengaruhi  pasar  dan  konsumennya  karena  dianggap  sebagai kebijakan  lokal,  dan  masalah  tentang  tidak  diterimanya  sertifikasi  ini  dikarenakan lekatnya  stigma  negatif  sektor  kelapa  sawit  di  Indonesia.  Untuk  menjawab  masalah tentang  sertifikasi  ISPO  serta  meningkatkan  pengelolaan  kelapa  sawit  yang  efektif, efisien,  adil,  dan  berkelanjutan  untuk  mendukung  pembangungan  ekonomi  nasional, maka  pada  tanggal  13  Maret  2020  Presiden  Joko  Widodo  menetapkan  Peraturan Presiden  Nomor  44  Tahun  2020  tentang  Sistem  Sertifikasi  Perkebunan  Kelapa  Sawit Berkelanjutan Indonesia, dan diundang-undangkan pada tanggal 16 Maret 2020.
ISPO  secara  objektif  menelaah  CPO  dari  berbagi  aspek  SDGs,  termasuk  aspek pengurangan  tingkat  kemiskinan  serta  mengatasi  ketimpangan  dan  ketidaksetaraan, sehingga  sesuai  dengan  pemenuhan  minyak  kelapa  sawit  yang  berkelanjutan.  Dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa yang menggolongkan minyak sawit sebagai high risk- ILUC biofuel , Indonesia harus selalu meningkatkan kualitas sertifikasinya. Peningkatan kualitas  ISPO  ini  bertujuan  agar Roundtable  on  Sustainable  Palm  Oil (RSPO)  dan Renewable  Energy  Directive (RED)  tidak  menjadi  hambatan  signifikan  bagi  ekspor minyak  kelapa  sawit  Indonesia  ke  pasar  Eropa.  Selain  itu  juga  perlu  diingat  bahwa produsen besar  minyak  kelapa sawit  selain  Indonesia adalah Malaysia ( Widyaningtyas &  Widodo,  2017).  Tidak  aneh  lagi  rasanya  jika  Indonesia  dan  Malaysia  selalu berkompetisi,  namun  dalam  aspek  ketersediaan  lahan  perkebunan,  Indonesia  memiliki lahan  yang  lebih  luas,  sehingga  mampu  memperoleh  produksi  lebih  banyak  dan dibarengi oleh hasil produksi yang bersertifikasi sesuai SDGs.

## Perjanjian Dagang Minyak Kelapa Sawit Indonesia dengan Swiss
Referendum  Swiss  menyutujui  untuk  melakukan  perdagangan  bebas  dengan Indonesia pada produk minyak kelapa sawit dengan perolehan suara dari sebanyak 51% pada tanggal 07 Maret 2021. Untuk impor produk minyak sawit, bea cukai Swiss tidak akan  menghapus  namun  akan  mengurangi  antara  20%-40%  dengan  volume  yang dibatasi  hingga  12.500  ton  per  tahun.  Perjanjian  ini  telah  meningkatkan  hubungan bilateral  antara  Swiss  dan  Indonesia,  dengan  adanya  poster  beruang  Swiss  tengah memeluk  harimau  sebagai  simbol  satwa  Indonesia.  Perjanjian  perdagangan  ini  akan menguntungkan  juga  bagi  Swiss  karena  akan  membuka  pasar  baru  yang  menjanjikan bagi  negaranya.  Selain  itu  Swiss  juga  menekankan  bahwa  setiap  impor  minyak  kelapa sawit Indonesia yang masuk harus memiliki bukti standar lingkungan dan sosial tertentu ( VOA , 2019).

## Kerja Sama Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan Belanda
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi melakukan perjanalanan dinas ke Belanda  untuk  meningkatkan  kerjasama  bilateral.  Belanda  merupakan  negara  importir minyak  kelapa  sawit  terbesar  di  Uni  Eropa,  sekitar  15%  ekspor  Indonesia  adalah  ke Belanda. Indonesia dan Belanda bekerjasama untuk meningkatkan sustainability kelapa sawit  dengan  kerjasama  produksi  kelapa  sawit  berkelanjutan.  Program  senilai  EUR  5 juta  ini  dilaksanakan  selama  5  tahun  sejak  2019-2023,  dan  memberikan  program- program  produksi  kelapa  sawit  berkelanjutan  bagi  petani-petani  di  Sumatra  dan Kalimantan, termasuk dukungan terhadap petani kecil untuk memenuhi sertifikasi ISPO. Kerja  sama  akan  diperluas  mencakup  juga  minyak  nabati  lainnya  dalam  konteks kontribusi terhadap SDGs 2030 (BPDP, 2021).

## Kesimpulan
Ketersediaan  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  yang  besar  dan  efektifitas  hasil panen  membawa  Indonesia  menjadi  produsen  kelapa  sawit  terbesar  di  dunia.  Bahkan dimasa  pandemi  saat  ini  ekspor  kelapa  sawit  Indonesia  masih  menjanjikan.  Namun dengan  adanya  kebijakan  RED  II  yang  dikeluarkan  Uni  Eropa  cenderung mendeskriminasikan  industri  kelapa  sawit  Indonesia,  sehingga  menimbulkan  stigma negatif yang akan berpengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia. Salah satu konsen prioritas  politik  luar  negeri  Indonesia  pada  tahun  2021  adalah  dengan  diplomasi ekonomi,  yang  didalamnya  memfokuskan  untuk  menghentikan  isu  diskriminasi  pada kelapa sawit Indonesia. Sehingga langkah yang tepat dalam merespon kebijakan RED II oleh  Indonesia  adalah  dengan  melakukan  upaya  diplomasi  ekonomi.  Indonesia  giat dalam  menghadiri  pertemuan  nasional  maupun  internasional  dalam  memperjuangkan penuh  hak  kelapa  sawit  Indonesia,  seperti  menghadiri  pertemuan  dengan  Negara penghasil  kelapa  sawit,  dan Joint  Mission di  Eropa.  Diplomasi  sawit  yang  dilakukan Indonesia pada Uni Eropa membuahkan hasil, setidaknya Uni Eropa menunda larangan impor minyak kelapa sawit  Indonesia sampai dengan 2030. Kebijakan Uni  Eropa  yang menutup  impor  kelapa  sawit  dari  Indonesia  pun  bertolak  belakang  dengan  prinsip perdagangan bebas, sehingga Indonesia membawa isu ini ke WTO, namun sampai saat ini belum ada titik terang. Indonesia telah menerapkan standar sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan yang dikenal dengan ISPO, hal ini pun sebagai komitmen Indonesia dalam  mencapai  tujuan  SDGs  pada  UN  Agenda  2030  untuk  menciptakan  kelapa  sawit berkelanjutan.  Meski  Indonesia  dan  Uni  Eropa  sedang  bersitegang  atas  dilarangnya penggunaan  minyak  kelapa  sawit,  namun  Indonesia  bisa  meyakinkan  beberapa  Negara di  Eropa  melalui  diplomasinya  yang  menghasilkan  beberapa  kerjasama  bilateral.  Hasil dari referendum Swiss menyatakan menerima perdagangan bebas dengan Indonesia pada impor  minyak  kelapa  sawit  berkelanjutan.  Sementara  itu,  untuk  mendukung  produksi minyak  kelapa  sawit  berkelanjutan  Indonesia  bekerjasama  dengan  Belanda. Keberhasilan  dari  diplomasi  ekonomi  memerlukan  sinergi  dan  kerjasama  yang  baik dengan para pemangku kepentingan, upaya edukasi dan promosi merupakan hal penting untuk  membangun  narasi  positif  pada  industri  kelapa  sawit  Indonesia  di pasar  global.
Sehingga  berdampak  pada  peningkatan  ekonomi  Indonesia,  yang  menciptakan pembangunan bangsa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Annur,  C.  M.  (2020). Luas  Areal  Perkebunan  Sawit  di  Indonesia  Capai  14,60  Juta Hektare . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/30/luas-areal- perkebunan-sawit-di-indonesia-capai-1460-juta-hektare
Arystankulova,  G.  (2018). Economic  Diplomacy-Important  Component  Of  Foreign Policy  Of  Modern  State. The  Turkish  Online  Journal  of  Design,  Art  and Communication September , 2864–2873.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  (2020). Statistik  Indonesia  Tahun  2010 .  Badan PusatStatistik:Jakarta Pusat.
BPDP. (2018). Diplomat Indonesia Peroleh Pembekalan Sawit .
https://www.bpdp.or.id/Diplomat-Indonesia-Peroleh-Pembekalan-Sawit.
BPDP. (2019a). Hasil Diplomasi Joint  Mission Sawit ke Uni Eropa. https://www.bpdp.or.id/Hasil-Diplomasi-Joint-Mission-Sawit-ke-Uni-Eropa.
BPDP.  (2019b). Inpres  Rencana  Aksi  Nasional  Sawit  Berkelanjutan  2019-2024.
http://www.bpdp.or.id/inpres-rencana-aksi-nasional-sawit-berkelanjutan-2019- 2024.
BPDP. (2019c). Kesepakatan Pertemuan Tingkat Menteri Negara Produsen Sawit ke-2. https://www.bpdp.or.id/Kesepakatan-Pertemuan-Tingkat-Menteri-Negara- Produsen-Sawit-ke-2.
CNV  International.  (2021). Protecting  The  Rights of  Women  in  Palm  Oil  Plantations . https://www.cnvinternationaal.nl/en/our-work/news/2021/march/guide-labour- rights-women-palmoil-Indonesia.
Gaol,  D.  F.  (2018).  Faktor  Penghambat  Diplomasi  CPO  Indonesia  di  Pasar  Eropa.
Indonesian Journal of International
Relations , 2 (2), 38–50. DOI: https://doi.org/10.32787/ijir.v2i2.47
Merdeka.com.  (2018). Menko  Luhut  bangga  diplomasi  kelapa  sawit  RI  di  Uni  Eropa Mulai  Membuahkan  Hasil .  https://www.merdeka.com/uang/menko-luhut-bangga- diplomasi-kelapa-sawit-ri-di-uni-eropa-mulai-membuahkan-hasil.html.
Oke  Finance.  (2018). Di  Roma,  Menko  Luhut  Beberkan  Kelapa  Sawit  Efektif  Kurangi Kemiskinan. https://economy.okezone.com/read/2018/05/17/320/1899314/di-roma- menko-luhut-beberkan-kelapa-sawit-efektif-kurangi-kemiskinan.
Parlement,  E.  (2017). Palm  Oil  and  Deforestation  of  Rainforests. https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0098.
Permanent  Mission  of  The  Republic  of  Indonesia.  (2018). Indonesia  di  WTO: Perjuangan  Akses  Pasar  Uni  Eropa  bagi  Ekspor  Kelapa  Sawit. https://mission-
indonesia.org/2018/11/16/indonesia-di-wto-perjuangkan-akses-pasar-uni-eropa- bagi-ekspor-kelapa-sawit/.
Republika.co.id.  (2018). Indonesia  promotes  its  palm  oil  diplomacy  to  EU . https://www.republika.co.id/berita/en/national-politics/18/04/26/p7so33414- indonesia-promotes-its-palm-oil-diplomacy-to-eu.
RSPO.  (2016). Studi  Bersama  ISPO-RSPO  Sebuah  Pencapaian  Penting  dalam Kerjasama Mewujudkan Minyak Sawit Berkelanjutan di Indonesia . https://rspo.org/news-and-events/news/studi-bersama-isporspo-sebuah-pencapaian- penting-dalam-kerjasama-mewujudkan-minyak-sawit-berkelanjutan-di-indonesia.
Sally, N. U. (2016). Sengketa Minyak Sawit Antara Indonesia dan Uni Eropa. Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs , 1 (01). DOI: http://dx.doi.org/10.21111/dauliyah.v1i01.341
Satow,  E.  M.  (2011). A  guide  to  diplomatic  practice (Vol.  2). Longmans,  Green  and Company.
Sawit,  I.  (2021). Hadapi  Diskriminasi  Minyak  Sawit,  Masuk  Dalam  Lima  Prioritas Diplomasi  Kemenlu. https://www.infosawit.com/news/11011/hadapi-diskriminasi- minyak-sawit--masuk-dalam-lima-prioritas-diplomasi-kemenlu.
Sugiyono, P. D. (2016). metode penelitian kuantitatif, kualitatif,dan R&D. In Alfabeta, cv.
The Jakarta Post. (2021). Analysis: Palm oil and coconut: Strategy to face EU’s RED II
Proposal . https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/27/analysis-palm-oil-and- coconut-strategy-face-eu-s-red-ii-proposal.html.
VOA.  (2019). Indonesia  Gugat  Uni  Eropa  di  WTO  Terkait  Kebijakan  Kelapa  Sawit. https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto-terkait- kebijakan-kelapa-sawit/5207299.html
Von  Geibler,  J.  (2013).  Market-based  governance  for  sustainability  in  value  chains: conditions for successful standard setting in the palm oil sector. Journal of Cleaner Production , 56 , 39–53. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.08.027
Widodo, S. (2011).  Implementasi bela negara untuk mewujudkan nasionalisme. Jurnal Ilmiah Civis . DOI: https://doi.org/10.26877/civis.v1i1/Januari.572
Widyaningtyas,  D.,  &  Widodo,  T.  (2017).  Analisis  pangsa  pasar  dan  daya  saing  CPO Indonesia  di  Uni  Eropa. Jurnal  Manajemen  Dayasaing , 18 (2),  138–145. DOI: https://doi.org/10.23917/dayasaing.v18i2.4510
WTO. (2021). About WTO . https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm.