URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
Kontribusi Organisasi Indigenous Nasional dalam Mengatasi Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG) di Kanada

## Trianta Karana Putra, Sri Yuniati, Djoko Susilo
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: riankarana@icloud.com

## Abstract
The problem of missing and murdered indigenous women & girls (MMIWG) in Canada. This issue is one of the most pressing issues in Canada. MMIWG will be defined as a sociological phenomenon in which indigenous women's racial and gender identities characterize them as a marginalized  group  leading  to  increased  violence,  including  a  disproportionate  rate  at  which indigenous women disappear and become victims of murder and sexual harassment. Using the concept of Non-Governmental Organizations (NGOs) and the concept of Human Rights Non- Governmental  Organizations  (HRNGOs),  this  study  aims  to  determine  the  contribution  of National Indigenous organizations in overcoming Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG) in Canada.
Keywords : Missing  And  Murdered  Indigenous  Women  &  Girls  (MMIWG),  Human  Rights,  Canada, Indigenous People, Non-Governmental Organizations (NGOs)

## Pendahuluan
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  menjadi  konsep  yang  menarik  dalam  studi  Hubungan Internasional. HAM dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri seseorang sehingga mereka diakui keberadaanya tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, jenis kelamin, pandangan politik, kewarganegaraan, dan kekayaan. 1 Saat ini masyarakat dunia telah memiliki pedoman universal mengenai hak asasi manuia, yaitu Universal Declaration of Human Rights 2 1948.
1 “OHCHR | Home,” accessed July 29, 2021, https://ww w.ohchr.org/EN/pages/home.aspx.
2 Universal Declaration of Human Rights merupakan sebuah deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui General Assembly Resolution 217 A (III) (Institute For Criminal Justice Reform, 2011).
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
Deklarasi  ini  diadopsi  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dan  menjadi pedoman seluruh negara untuk menjamin hak setiap warga negaranya. 3
Adanya pedoman Universal Declaration of Human Rights tidak menjamin tegaknya prinsip- prinsip  HAM  di  sebuah  negara. Pelanggaran  HAM masih  banyak terjadi di  berbagai  negara. 4 Bentuk-bentuk  pelanggaran  HAM  tersebut  antara  lain  pembunuhan  massal  (genosida), penyiksaan, penculikan, pemerkosaan, penahanan, dan ketidakadilan hukum. Pelanggaran HAM di beberapa negara terjadi pada penduduk suku asli ( Indigenous people ) negara tersebut. 5 Salah satu negara  yang  memiliki  permasalahan  pelanggaran  HAM  terhadap  masyarakat  suku  asli  adalah Kanada. Permasalahan ini bernama Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG).
The  Missing  and  Murdered  Indigenous  Women  and  Girls (MMIWG)  merupakan  peristiwa pembunuhan dan penculikan yang terjadi pada masyarakat suku asli di Kanada dan Amerika Serikat bagian Utara. Peristiwa ini berlangsung sejak tahun 1960-an dan masih terjadi sampai saat ini. Perjalanan panjang isu MMIWG sejak sebelum mendapat perhatian pemerintah sampai adanya respon oleh pemerintah Kanada pada tahun 2016 bukan datang dengan sendirinya. Ada pihak-pihak  yang  berkontribusi  dalam  mengatasi  isu  ini  sehingga  Pemerintah  Kanada  dan masyarakat  internasional  memberikan  perhatian  dan  mencoba  menyelesaikan  permasalahan. 6 Salah satu pihak yang berperan besar yakni organisasi-organisasi Indigenous nasional. Terdapat 5 organisasi indigenous nasional yang ada di Kanada, yakni Assembly of First Nations (AFN), Congress of  Aboriginal  Peoples (CAP), Inuit  Tapiriit  Kanatami (ITK), Metis  National  Council (MNC),  dan Native Women’s Association of Canada (NWAC). 7 Organisasi-organisasi ini berperan sebagai aktor non-negara yang peduli dan ikut mengatasi permasalahan MMIWG.
Kanada merupakan salah satu negara maju di dunia. Namun, pelanggaran HAM terhadap masyarakat suku asli ternyata masih terjadi di negara tersebut. Lambatnya respon Pemerintah Kanada terhadap permasalahan HAM ini membuat Organisasi-organisasi Indigenous bergerak
3 “ICJR,” ICJR, accessed July 30, 2021, https://icjr.or.id/.
4 “OHCHR | Home,” accessed July 29, 2021, https://ww w.ohchr.org/EN/pages/home.aspx.
5 “United Nations Foundation | Helping the UN Build a Better World.,” unfoundation.org, accessed July 30, 2021, https://unfoundation.org/.
6 “Indigenous Organizations | Indigenous Works,” accessed July 30, 2021, https://indigenousworks.ca/en/resources/indigenous-organizations.
7 “The Canadian Press | Canada’s Trusted News Leader,” accessed July 30, 2021, https://www.thecanadianpress.com/.
dalam mengatasi permasalahan The Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG). 8
Organisasi-organisasi ini melakukan berbagai cara untuk mengatasi MMIWG. Berbagai cara ini akhirnya  berhasil  membuat  Pemerintah  Kanada  melakukan  penyelidikan  nasional  terkait MMIWG dan menghasilkan 231 rekomendasi untuk pemerintah Kanada y ang bernama “ 231 Calls for Justice ”.
Peranan  organisasi-organisasi indigenous dalam  mengatasi  permasalahan The  Missing  and Murdered  Indigenous  Women  and  Girls (MMIWG)  di  Kanada  membuat  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dalam karya tulis ilmiah yang berjudul Kontribusi Organisasi  Indigenous  Nasional  dalam  Menangatasi  Permasalahan Missing  and  Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG) di Kanada.

## Metode Penelitian
Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dan  digunakan  oleh  penulis  pada  karya  tulis  ini adalah data sekunder (Secondary Data). Data sekunder merupakan  data yang diperoleh dari hasil pengamatan pihak lain dan bukan dengan pengamatan secara langsung. Hal ini membuat penulis tidak  berinteraksi  secara  langsung  dengan  objek  yang  akan  diteliti.  Metode  ini  dapat  disebut sebagai studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data yang valid maka penulis menggunakan data dari Perpustakaan Universitas Jember dan Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dengan membaca berbagai macam literature yang berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Literature  tersebut  berupa  media  cetak,  internet, jurnal, laporan, buku, dan buku elektronik (e-book). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Metode ini berfokus pada suatu masalah sehingga prosesnya tidak hanya sekedar mengumpulkan dan mengolah data. Penulis dituntut untuk dapat meneliti, menganalisis,  mengintepretasikan,  menjelaskan  serta  membuat  kesimpulan  masalah  suatu fenomena. Hal ini dilakukan agar penulis dapat menyusun karya ilmiah secara sistematis sehingga isi dari karya ilmiah yang dibuatnya dapat dipahami dan bermanfaat.
8 “Human Rights Program,” accessed July 30, 2021,
https://www.cartercenter.org/peace/human_rights/index.html?s_src=peace&amp;s_subsrc=sea rch&gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBs7cGoU1Mi9JwTEDuAGJaG6szZGMvaivc- uuV5rYnOyxWPf2hlDjyohoCDQQQAvD_BwE.
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index

## Kerangka Konseptual
Pada penulisan karya tulis ilmiah khususnya skripsi, kerangka konseptual dan teori dibutuhkan untuk dijadikan sebagai instrument yang dibutuhkan penulis untuk menganalisis dan melakukan penelitian.  Hasilnya  penulis  dapat  memberikan  jawaban  yang  tepat  dan  sesuai  dengan permasalahan  yang  dibahas.  Sedangkan,  teori  adalah  suatu  himpunan  pengertian  yang  saling berkaitan,  batasan,  dan  proporsi  yang  menyajikan  pandangan  sistematis  tentang  gejala-gejala dengan  jalan  menetapkan  hubungan  yang  ada  di  antara  variabel-variabel,  dan  dengan  tujuan untuk  menjelaskan  gejala-gejala  tersebut.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  Konsep Humanitarian Non-Governmental Organizations (HRNGOs).

## Konsep Non-Governmental Organizations (NGOs)
Kajian-kajian  mengenai  international  regime  khususnya  peranan  aktor  non-negara  dalam menyelesaikan  suatu  isu  sekarang  menjadi  tren  dalam  kajian-kajian  hubungan  internasional. Salah  satu aktor non-negara tersebut yakni Non-Governmental Organizations (NGOs). Istilah NGO telah digunakan sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdiri pada tahun 1945. PBB mendefinisikan NGOs sebagai organisasi non-profit serta voluntary yang terorganisir pada skala level  lokal,  nasional  maupun  internasional.  PBB  lebih  lanjut  lagi  menjelaskan  bahwa  NGOs melakukan  berbagai  variasi  pelayanan  dan  fungsi  humanitarian,  membawa  isu  kepada pemerintah,  melakukan  monitoring  kebijakan,  dan  mendorong  partisipasi  politik  pada  level komunitas.  Isu-isu  yang  biasanya  dibawa  oleh  NGOs  adalah  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), lingkungan, serta kesehatan. 9
Berdasarkan aktivitas utamanya, NGOs dibagi menjadi dua kategori, yakni operasional dan advokasi. Pertama, operasional, pada kategori ini NGOs menyediakan barang dan jasa yang kritis bagi mereka yang membutuhkan. Kedua, advokasi, NGOs ini bekerja sebagai representasi dari masyarakat yang tidak memiliki suara atau akses untuk mempromosikan kepentingan mereka. Ada  beberapa  cara  yang  dilakukan  oleh  NGOs  dalam  menjalankan  aktivitas  advokasinya. Beberapa  cara  tersebut  yakni  melakukan  lobi,  berperan  sebagai  penasehat,  mengadakan
9 J. Clark, “Democratizing Development,” 1991, https://agris.fao.org/agris- search/search.do?recordID=XF2016039296.
penelitian  terhadap  suatu  isu,  memonitoring  suatu  isu  atau  tindakan  aktor  lain,  memperluas informasi, dan membentuk agenda. 10
NGOs melakukan berbagai layanan dan fungsi kemanusiaan, membawa permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kehadapan pemerintah, dan mendorong partisipasi politik di tingkat komunitas. NGOs juga memainkan peranan kritis dalam mengembangkan masyarakat, meningkatkan  komunitas  dan  mempromosikan  partisipasi  masyarakat.  Bersama  dengan organisasi  internasional,  NGOs  mendukung  dan  melindungi  hak-hak  pekerja,  anak-anak, indigenous peoples, petani kecil, pekerja migran, kelompok minoritas, homoseksual, wanita, para tahanan dan hewan yang terancam punah. 11
NGOs memiliki peranan penting dalam memastikan penegakkan HAM. Hal ini tertuang dalam deklarasi Wina poin 39 yang menyatakan bahwa:
peran penting NGOs dalam mempromosikan semua HAM dan dalam kegiatan kemanusiaan pada tingkat nasional, regional, dan internasional … untuk mempromosikan serta melindungi semua HAM dan kebebasan fundamental. 12
Melalui  hal  ini  munculah  Human  Rights  Non-Governmental  Organizations  (HRNGOs). NGOs ini berfokus pada penyelesaian isu-isu menganai HAM yang ada di suatu negara. 13
Penulis menggunakan konsep ini untuk menjelaskan bahwa organisasi indigenous nasional yang  ada  di  Kanada  merupakan  Non-Governmental  Organizations.  Organisasi  Indigenous Nasional di Kanada merupakan organisasi non-profit yang bekerja pada skala lokal dan membawa isu mengenai HAM, hak asasi masyarakat suku asli dan krisis MMIWG, pada level pemerintah. Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian  NGOs  menurut  PBB.  Organisasi  Indigenous  Nasional  di Kanada  merupakan  aktor  non-negara  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  NGOs  Advokasi. Organisasi-organisasi ini bekerja sebagai representasi masyarakat suku asli yang tidak memiliki suara atau akses untuk mempromosikan kepentingan mereka. Organisasi Indigenous Nasional di  Kanada  berjuang  untuk  menegakkan  hak  asasi  masyarakat  suku  asli  di  Kanada  yang
10 “The Role of NGOs under Authoritarian Political Systems | S. Cleary | Palgrave Macmillan,” accessed July 30, 2021, https://www.palgrave.com/gp/book/9780312174644.
11 “Korten - 1980 - Community Organization and Rural Development A Le.Pdf,” accessed July 30, 2021, http://courses.washington.edu/pbaf531/Korten_LearningProcessApproach.pdf.
12 Reeni Samuel and Dr V Thanikachalam, “NON -GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGOS) SPEARHEADING PUBLIC PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL ISSUES,” n.d., 14.
13 Samuel and Thanikachalam.
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
termaginalkan. Organisasi ini juga berfokus pada penyelesaian isu mengenai HAM. Oleh karena itu, Organisasi Indigenous Nasional di Kanada dapat diklasifikasikan sebagai Humanitarian Non- Governmental Organizations (HRNGOs).

## Konsep Human Rights Non-Governmental Organizations (HRNGOs)
Human Rights Non-Governmental Organizations (HRNGOs) merupakan NGOs yang bergerak pada isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. HRNGOs bergerak dalam menegakkan serta  melindungi  HAM  baik  itu  pada  level  nasional  maupun  internasional.  Globalisasi menjadikan  HRNGOs  menjadi  salah  satu  aktor  non-negara  yang  paling  berpengaruh  dalam melakukan  penegakan  HAM.  HRNGOs  memiliki  dua  peranan,  yakni  sebagai  human  rights defenders dan state sovereignty destroyer. 14
1. Human Rights Defenders
Beberapa pihak percaya bahwa kegiatan HRNGOs memperkuat kedaulatan negara dengan klaim bahwa mereka membantu negara untuk memenuhi fungsi dan kewajibannya berdasarkan hukum  HAM.  HRNGOs  memprioritaskan  isu-isu  mengenai  HAM,  memonitoring  komitmen negara dalam menangani isu HAM, menyoroti masalah yang ada di bidang HAM, dan membantu memastikan  pemenuhan  HAM  sebagai  mana  mestinya.  HRNGOs  memberikan  informasi mengenai situasi HAM di dalam negeri dan HAM secara global. 15
Ada beberapa aktivitas yang dilakukan dalam mejalankan peranan human rights defenders, yakni: 16
a. Ikut serta dalam penetapan standar HAM
HRNGOs memainkan peranan sebagai kontributor dalam penetapan standar HAM sejak berakhirnya perang  dunia II. Pada beberapa kasus HRNGOs disebut sebagai penginisiasi terbentuknya dokumen-dokumen HAM. Pada proses perumusan atau penyusunan, NGO sebagian besar bertindak sebagai pakar di isu-isu HAM tertentu.
Memantau situasi HAM
HRNGOs  memantau  situasi  HAM  di  negara-negara  tertentu  di  seluruh  dunia.  mereka bertindak sebagai pengawas dan memberikan tinjauan serta penilaian independen tentang
14 “OHCHR | Home,” accessed July 30, 2021, https://www.ohchr.or g/EN/pages/home.aspx.
15 “The Role of Human Rights NGO’s: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?,” accessed July 30, 2021, https://sciendo.com/article/10.2478/v10076-011-0012-5.
16 “The Role of Human Rights NGO’s: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?”
penegakkan  HAM.  Monitoring  tersebut  membantu  dalam  mengumpulkan  data  tentang situasi HAM di tingkat nasional maupun internasional dan selanjutnya mampu menyoroti permasalahan HAM yang ada.
Mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi tentang pelanggaran HAM HRNGOs  memiliki  peranan  mengumpulkan  informasi  mengenai  pelanggaran  HAM. Mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, misalnya dari para korban HAM, saksi-saksi,  HRNGOs  lainnya,  surat  kabar,  memeriksa  bukti  fisik  yang  ada,  maupun mengamati  peradilan  dan  demonstrasi  yang  berlangsung.  Dengan  mengumpulkan  dan menyebarluaskan informasi tentang isu-isu HAM, NGOs mencoba untuk menarik perhatian publik, pemerintah, dan aktor-aktor lain terhadap isu-isu HAM yang terjadi terutama pada isu yang biasanya tidak terdengar. Karena itulah penyelidikan, dokumentasi dan penyebaran informasi oleh HRNGOs memainkan peran penting dalam membawa isu pelanggaran HAM menjadi perhatian masyarakat luas.
b. Melakukan lobi untuk penegakan HAM yang efektif atau advokasi
Informasi yang dikumpulkan, diverifikasi dan disebarluaskan oleh HRNGOs adalah senjata utama  mereka  utuk  melobi  pemerintah  agar  mau  mengubah  kebijakan  mereka  yang berhubungan  dengan  HAM.  Dalam  memainkan  peran  advokasi,  HRNGOs  mencoba memengaruhi para politisi untuk membuat keputusan yang mendukung perlindungan HAM yang lebih baik dan lebih efektif.
Memberikan bantuan langsung kepada para korban pelanggaran HAM
Kehadiran  HRNGOs  bertujuan  untuk  memperbaiki  situasi  HAM.  Mereka  sering  turun langsung  membantu  para  korban  HAM  dengan  memberikan  mereka  bantuan  hukum (seperti menangani keluhan korban), bantuan kemanusian (seperti menyediakan bantuan darurat,  makanan,  air,  tempat  tinggal,  obat-obatan  dan  fasilitas  kesehatan  lainnya  untuk perawatan rehabilitasi kesehatan korban) dan jenis bantuan langsung lainnya.
Bertindak sebagai konsiliator
Karena  pengetahuan  HRNGOs  tentang  situasi  HAM  dan  reputasi  ketidakberpihakan mereka,  hal  ini  menyebabkan  HRNGOs  dalam  beberapa  kasus  terlibat  dalam  proses rekonsialiasi dan mediasi. Biasanya mereka bertindak sebagai perantara yang netral secara politik, memfasilitasi negosiasi, dan membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
c. Memberikan pendidikan HAM
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
Memberikan pendidikan berkaitan dengan HAM berkontribusi dalam peningkatan situasi HAM  itu  sendiri,  karena  masyarakat  belajar  tentang  hak-hak  mereka  sehingga  mereka menjadi  sadar  untuk  melindungi  hak-hak  mereka.  HRNGOs  menyebarkan  informasi tentang HAM secara umum dan juga pada topik topik tertentu dengan cara: mengadakan diskusi, menerbitkan publikasi, dan mengatur berbagai acara seperti seminar pada berbagai topik  yang  berkaitan  dengan  HAM.  Dengan  cara  inilah  NGOs  meningkatkan  kesadaran publik tentang HAM .
d. Raising Awareness, naming dan shaming
Senjata  terakhir  yang  juga  efektif  bagi  HRNGOs  dalam  melindungi  HAM  adalah “mobilization of shame” atau menggunakan strategi “naming" dan “shaming”. Strategi ini bermaksud  bahwa  melalui  pengumpulan  dan  penerbitan  informasi  tentang  catatan pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  dalam  suatu  negara  tertentu,  akan  mempermalukan pemerintah tersebut sehingga mampu mengubah perilaku pemerintah dan meningkatkan kepatuhannya  terhadap  standar  HAM  internasional.  Strategi  ini  berangkat  dari  gagasan bahwa semua negara di dunia ingin dikenal sebagai negara yang beradab, yang mematuhi standar HAM internasional yang telah mereka ciptakan bersama. Jadi, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada kredibilitas informasi yang disediakan oleh HRNGOs. Penggunaan strategi naming and shaming tidak hanya dapat membawa perubahan positif di dalam negeri, tetapi juga dapat memobilisasi opini publik internasional terhadap negara yang melanggar, memimpin negara-negara lain atau organisasi antar pemerintah untuk mengambil tindakan, seperti kritik terbuka atau tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi terhadap negara yang melanggar untuk mengubah "praktik buruk" di dalam negaranya.
2. State Sovereignty Destroyer
Negara  memiliki  hak  untuk  memperlakukan  warga  negaranya  sesuai  dengan  kehendak mereka terbebas dari tekanan internal maupun eksternal. Tetapi, partisipasi aktif HRNGOs dalam implementasi HAM telah mengganggu kesakralan ini. Negara mendukung gagasan tradisional tentang state sovereignty, yaitu bahwa negara “ bukanlah subjek dari negara lain, dan  memiliki  kekuatan  penuh  serta  ekslusif  didalam  yurisdiksinya”.  Dengan  kata  lain gagasan ini membatasi orang lain untuk campur tangan atau mengintervensi urusan-urusan dalam negeri suatu negara. Sementara HRNGOs menganggap kedaulatan bukan sebatas hak untuk tidak melakukan intervensi (kedaulatan negatif), tetapi sebagai tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi warga negaranya (kedaulatan positif). Perbedaan cara pandang ini
membuat peran HRNGOs dianggap mampu melemahkan kedaulatan negara atau berperan sebagai state sovereignty destroyer. 17
Pada peranan State Sovereignty Destroyer, HRNGOs juga memiliki aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan dijalankan. Aktivitas tersebut yakni: 18
a. Mengambil alih fungsi tradisional negara
Pelemahan kedaulatan negara terjadi saat HRNGOs berpartisipasi dalam fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh negara. Ketika HRNGOs memainkan peran yang penting dalam penyedian  layanan  sosial  sehingga  HRNGOs  memiliki  kemampuan  untuk  memengaruhi kehidupan  sosial  masyarakat  bukan  hanya  negara  saja,  maka  dapat  dikatakan  kehadiran HRNGOs dapat melemahkan kapasitas dan legitimasi negara. Jadi jika HRNGOs memenuhi beberapa fungsi negara maka munculah keraguan tentang kedaulatan negara tersebut. 19
b. Memantau kepatuhan negara terhadap hukum HAM internasional
Penerimaan  sukarela  terhadap  konvensi  HAM  internasional  membuat  negara  rentan terhadap tekanan untuk perubahan politik berkaitan dengan isu HAM. Pemonitoran atau pemantauan yang konsisten membantu untuk mengungkapkan bagaimana negara mematuhi kewajibannya dibawah hukum HAM internasional yang terkadang membatasi otoritas dan kebebasan negara untuk bertindak . 20
c. Mengumpulkan dan menerbitkan informasi tentang pelanggaran HAM
HRNGOs juga dapat melemahkan otonomi dan legitimasi negara melalui pengumpulan dan publikasi laporan atau informasi lainnya mengenai pelanggaran HAM. Dengan melakukan hal tersebut mereka berusaha menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi HAM dan mengirimkan  pesan  kepada  masyarakat  dan  komunitas  internasional  mengenai ketidakmampuan negara dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya dibawah hukum HAM. Hal ini membuat negara-negara lain memberikan tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi terhadap negara pelanggar HAM. 21
17 “NGOs and Human Rights | Claude E. Welch, Jr.,” accessed July 30, 2021, https://www.upenn.edu/pennpress/book/13418.html.
18 “The Role of Human Rights NGO’s: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?”
19 “The Role of Human Rights NGO’s: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?,” 76.
20 “The Role of Human Rights NGO’s: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?”
21 “The Role of Human Rights NGO’s: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?”
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
d. Mempengaruhi kebijakan HAM negara
Upaya yang dilakukan HRNGOs bertujuan untuk mengubah kebijakan HAM negara. Selain perkembangan teknologi telah membantu untuk mempermudah tujuan tersebut, advokasi yang  berkaitan  erat  dengan  lobi  pada  pengambil  keputusan  juga  menjadi  alat  kunci  agar pemerintah mengubah kebijakannya dan mendukung isu-isu yang ditangani oleh NGO. 22
e. Meminta negara bertanggung jawab atas kewajiban mereka dibawah hukum HAM
Kebijakan  pemantauan  yang  dilakukan  oleh  HRNGOs  adalah  instrumen  mereka  untuk mengendalikan negara dalam menjamin dan mewujudkan HAM, dengan kata lain mereka bertindak sebagai "pengendali", meminta pertanggung jawaban negara atas kewajiban mereka di bawah instrumen HAM internasional.
f. Mengkritisi otoritas negara
Beberapa  upaya  HRNGOs  yang  disebutkan  sebelumnya  belum  menjadi  tantangan  yang cukup serius terhadap kedaulatan. Secara resmi negara masih merupakan otoritas tertinggi di wilayahnya, tetapi sekarang terdapat cara untuk mengakali otoritas negara tersebut.
g. Menekan negara untuk bertindak memenuhi tanggung jawabnya
Pemerintah nasional yang menandatangani dan meratifikasi konvensi/deklarasi HAM yang mengikat diwajibkan untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan domestik sesuai dengan kewajiban yang diterima. Dalam hal ini HRNGOs yang aktif dan berkuasa bisa melemahkan kedaulatan  negara  dengan  menekan  negara  untuk  mematuhi  standar  HAM  dalam melakukan urusan internal dan internasional mereka dan untuk menegakkan perlindungan
h. HAM ketingkat yang lebih tinggi.
Dari penjelasan teori diatas, penulis menggunakan konsep ini dengan berfokus kepada dua peran  penting  HRNGOs  yaitu  sebagai  State  Sovereignty  Destroyer  dan  Human  Rights Defender untuk menganalisis kontribusi Organisasi Indigenous Nasional di Kanada, yang merupakan sebuah  HRNGOs, dalam  mengatasi permasalahan MMIWG.  Alasan penulis menggunakan  konsep  ini  karena  adanya  kesesuaian  dengan  penelitian  ini.  Dengan menggunakan kedua peran tersebut, penulis dapat menganalisis kontribusi dari organisasi- organisasi Indigenous Nasional di Kanada. Konsep tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis apakah benar terjadi kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian kasus MMIWG atau tidak.
22 “The Role of Human Rights NGO’s: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?”

## Konsep Feminisme Liberal
Feminisme  liberal,  adalah  cabang  utama  feminisme  yang  didefinisikan  oleh  fokusnya  pada pencapaian kesetaraan gender melalui reformasi politik dan hukum dalam kerangka demokrasi liberal.  Sebagai  aliran  pemikiran  feminis  tertua,  feminisme  liberal  berakar  pada  feminisme gelombang pertama abad ke-19 yang berfokus terutama pada hak pilih perempuan dan akses ke pendidikan, dan yang dikaitkan dengan liberalisme dan progresivisme abad ke-19. Feminisme liberal  memiliki  fokus  yang  kuat  pada  reformasi  politik  dan  hukum  yang  bertujuan  untuk memberikan perempuan hak dan kesempatan yang  sama. Feminis liberal berpendapat bahwa masyarakat memegang keyakinan yang salah bahwa perempuan pada dasarnya kurang mampu secara intelektual dan fisik daripada laki-laki; sehingga cenderung mendiskriminasi perempuan di akademi, forum, dan pasar. Feminis liberal percaya bahwa subordinasi perempuan berakar pada  serangkaian  batasan  adat  dan  hukum  yang  menghalangi  masuknya  perempuan  ke  dan keberhasilan dalam apa yang disebut dunia publik, dan berjuang untuk kesetaraan gender melalui reformasi  politik  dan  hukum.  Kaum  liberal  lainnya  memahami  kebebasan  sebagai  otonomi pribadi menjalani kehidupan yang dipilih sendiri dan otonomi politik menjadi penulis bersama kondisi di mana seseorang hidup. 23
Jagger menggambarkan feminisme liberal sebagai teori dan karya yang lebih berkonsentrasi pada  isu-isu  seperti  kesetaraan  di  tempat  kerja,  dalam  pendidikan,  dan  hak-hak  politik. Feminisme  liberal  juga  berfokus  pada  bagaimana  kehidupan  pribadi  menghambat  atau meningkatkan  kesetaraan  publik.  Dengan  demikian,  feminis  liberal  cenderung  mendukung pernikahan  sebagai  kemitraan  yang  setara,  dan  lebih  banyak  keterlibatan  laki-laki  dalam pengasuhan anak. Dukungan untuk aborsi dan hak-hak reproduksi lainnya berkaitan dengan kontrol hidup dan otonomi seseorang. Mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual menghilangkan hambatan bagi perempuan untuk mencapai tingkat yang setara dengan laki-laki. Tujuan utama feminisme liberal adalah kesetaraan gender di ruang publik, seperti akses yang sama ke pendidikan, upah yang sama, mengakhiri pemisahan jenis kelamin pekerjaan, dan
23 Alexandra Wettlaufer, “Josephine Donovan. Feminist Theory: The Intellectual Traditions.
Fourth Edition. New York: Continuum, 2012. Xvi + 287 Pp. ,” Studies in 20th & 21st Century Literature 38 (January 1, 2014), https://doi.org/10.4148/2334-4415.1013.
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
kondisi kerja yang lebih baik. Dari sudut pandang ini, perubahan hukum akan memungkinkan tujuan ini. Meskipun tidak dapat disangkal mungkin ada perbedaan berbasis biologis antara pria dan  wanita,  feminisme  liberal  tidak  dapat  melihat  perbedaan  ini  sebagai  pembenaran  yang memadai untuk ketidaksetaraan, seperti kesenjangan upah antara pria dan wanita. 24

## Hasil Penelitian
Menggunakan  konsep  Non-Governmental  Organizations  (NGOs)  dan  konsep  Human  Rights Non-Governmental  Organizations  (HRNGOs),  skripsi  ini  berargumen  bahwa  terdapat  dua peranan  mereka  sebagai  State  Sovereignty  Destroyer  dan  Human  Rights  Defender  yang mempengaruhi yakni dengan melakukan berbagai macam kampanye  terkait kasus missing and murdered  indigenous  women  and  girls  (MMIWG),  membentuk  koalisi  dengan  NGO  lain  di Kanada,  melakukan  penelitian  dan  pengumpulan  informasi  terhadap  kasus  missing  and murdered indigenous women and girls (MMIWG), dan membuat berbagai macam project terkait missing  and  murdered  indigenous  women  and  girls  (MMIWG).  Kontribusi-kontribusi  yang mereka lakukan, mampu memperluas informasi mengenai MMIWG pada masyarakat lokal dan internasional sehingga muncul dorongan terhadap Pemerintah Kanada untuk segera melakukan tindakan penyelesaian terhadap permasalahan MMIWG.

## Berperan Sebagai Human Rights Defenders
Human rights defenders merupakan fungsi atau peran HRNGOs dalam memperkuat kedaulatan negara  dengan  klaim  bahwa  mereka  membantu  negara  untuk  memenuhi  fungsi  dan kewajibannya berdasarkan hukum HAM. HRNGOs memprioritaskan isu-isu mengenai HAM, memonitoring komitmen negara dalam menangani isu HAM, menyoroti masalah yang ada di bidang  HAM,  dan  membantu  memastikan  pemenuhan  HAM  sebagai  mana  mestinya.  Ada beberapa  aktivitas  yang  dilakukan  dalam  mejalankan  peranan  human  rights  defenders,  yakni HRNGOs  memantau  situasi  HAM,  memberikan  bantuan  langsung  kepada  para  korban pelanggaran HAM, memberikan pendidikan HAM, raising Awareness, naming dan shaming serta memberikan informasi mengenai situasi HAM di dalam negeri dan HAM secara. 25
24 Alison M Jaggar, Feminist Politics and Human Nature (Totowa, N.J.: Rowman & Allanheld, 1983).
25 “NGOs and Human Rights | Claude E. Welch, Jr.,” accessed July 30, 2021, https://www.upenn.edu/pennpress/book/13418.html.
Missing and murdered indigenous women and girls (MMIWG) mengacu pada krisis hak asasi manusia yang menjadi topik diskusi di media nasional. Wanita dan komunitas adat, kelompok wanita dan organisasi internasional telah lama menyerukan tindakan atas tingkat kekerasan yang tinggi yang dialami oleh para wanita dan gadis pribumi yang hilang dan terbunuh di Kanada. Sebelum  penyelidikan  publik  nasional  diluncurkan  pada  8  Desember  2015,  seruan  ini  terus- menerus diabaikan oleh pemerintah federal. Menurut Dawn Lavell-Harvard, mantan presiden Asosiasi Wanita Pribumi Kanada, menyebut MMIWG sebagai tragedi nasional dan aib nasional. Pada 2015, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada mendukung seruan untuk penyelidikan publik  nasional  terhadap  viktimisasi  yang  tidak  proporsional  terhadap  perempuan  dan  anak perempuan pribumi. 26
Kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  perempuan  pribumi  bersifat  sistemik  dan merupakan krisis nasional yang membutuhkan tindakan darurat, terinformasi dan kolaboratif. Data publik terkini tentang MMIWG terlalu menyederhanakan dan tidak menggambarkan skala masalah,  namun  masih  menunjukkan  pola  kekerasan  yang  kompleks  dan  meluas  terhadap perempuan dan anak perempuan adat yang sering menjadi sasaran karena gender dan identitas pribumi  mereka.  Tinjauan  Operasional  RCMP  2014  mencatat  bahwa  polisi  mencatat  1.017 insiden pembunuhan wanita Aborigin antara tahun 1980 dan 2012 dan 164 investigasi wanita Aborigin yang hilang sejak tahun 1952.  Ada sejumlah laporan yang menunjukkan jumlahnya jauh  lebih  tinggi.  Dari  2001  hingga  2014,  rata-rata  kasus  pembunuhan  yang  melibatkan perempuan  pribumi  empat  kali  lebih  tinggi  dibandingkan  pembunuhan  yang  melibatkan perempuan non penduduk asli. 27
Ada banyak ketidaksepakatan tentang jumlah perempuan dan gadis pribumi yang hilang dan terbunuh di Kanada. Royal Canadian Mounted Police (RCMP) mengakui dalam laporan tahun 2014 bahwa ada lebih dari 1.200 perempuan Pribumi yang hilang dan dibunuh antara tahun 1980 dan 2012. Namun, komunitas kelompok perempuan pribumi mendokumentasikan jumlah orang yang hilang dan dibunuh lebih dari 4.000. Kebingungan tentang jumlah tersebut berkaitan dengan  kurangnya  pelaporan  tentang  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  perempuan pribumi dan kurangnya database yang efektif, serta kegagalan untuk mengidentifikasi kasus-kasus
26 “Profile of Indigenous Canada: Trends and Data Needs | Linking Indigenous Communities with Regional Development in Canada | OECD ILibrary,” accessed July 30, 2021, https://www.oecd - ilibrary.org/sites/e6cc8722-en/index.html?itemId=/content/component/e6cc8722-en.
27 Statistics Canada Government of Canada, “Victimization of Aboriginal People in Canada, 2014,” June 28, 2016, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2016001/article/14631-eng.htm.
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
tersebut berdasarkan etnis. Menurut data dari Native Women’s Association of Canada (NWAC) perempuan yang  berasal dari suku asli yang  berusia 15 tahun ke  atas  3,5  kali lebih mungkin mengalami kekerasan dibandingkan perempuan lainnya. Menurut Survei Sosial Umum Tahun 2004, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan apribumi tidak hanya lebih sering tetapi juga lebih parah. Antara tahun 1997 dan 2000, tingkat pembunuhan perempuan pribumi hampir tujuh kali lebih tinggi daripada tingkat pembunuhan perempuan non-Pribumi. 28

## Native Women's Association of Canada (NWAC)
Native Women's Association of Canada (NWAC) adalah National Indigenous Organization yang mewakili  suara  politik  wanita,  anak  perempuan,  dan  orang-orang  yang  beragam  gender  di Kanada. Sebuah kumpulan organisasi perempuan Pribumi dari seluruh negeri, NWAC didirikan memiliki tujuan kolektif untuk meningkatkan, mempromosikan, dan membina kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya dan politik perempuan Pribumi dalam komunitas mereka masing-masing di Kanada. 29
Salah  satu  proyek  utama  NWAC  adalah  mengakhiri  kekerasan  terhadap  perempuan pribumi. NWAC berpartisipasi atau membuat berbagai acara untuk mengenang wanita dan gadis pribumi yang hilang dan dibunuh (MMIWG), seperti pada tanggal 4 Oktober 2006, para suster pertama yang menyalakan lilin di Spirit Vigils diadakan di Vancouver, B.C., untuk menghormati ingatan  akan  wanita  dan  gadis  pribumi  yang  hilang  dan  terbunuh.  Sejak  2006,  kegiatan menyalakan  lilin  telah  diselenggarakan  tiap  tahun  setiap  tanggal  4  Oktober.  Kemudian  pada tanggal 31 Maret 2010, NWAC menciptakan Hari "Pengetahuan untuk Bertindak". Nama acara tersebut tujuan utamanya adalah untuk bertukar pengetahuan tentang wanita dan gadis pribumi yang  hilang  dan  dibunuh.  Dalam  kegiatan  ini,  NWAC  mengundang  pakar  subjek  (peneliti, pembuat  kebijakan,  dan  anggota  masyarakat)  untuk  berdiskusi  tentang  permasalahan  terkait MMIWG, dengan tujuan untuk bergerak maju. 30
Nati ve Women’s Association of Canada (NWAC) mendapatkan dana pada tahun 2005 dari Status  of  Women  Canada  untuk  penelitian  dan  memberikan  kesadaran  tentang  kekerasan
28 Government of Canada.
29 “MMIWG Report Calls on Canadians to Act: Here’s How to Make an Impact | CBC News,” accessed July 30, 2021, https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/mmiwg-racism-final-report- actions-1.5163245.
30 “MMIWG Report Calls on Canadians to Act: Here’s How to Make an Impact | CBC News.”
terhadap perempuan Pribumi. Dengan dana ini, lahirlah Sisters in Spirit Initiative. NWAC juga mengembangkan  database  nasional  untuk  melacak  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan pribumi. Karya mereka memuncak dalam laporan akhir berjudul What They Stories Tell Us: Research Findings from the Sisters in Spirit Initiative. 31

## Assembly of First Nations (AFN)
Tujuan  utama  dari  Assembly  of  First Nations  (AFN)  adalah  untuk  mendesak  penegakan  hak pemerintahan  sendiri  bagi  bangsa  pribumi  dalam  Konstitusi  Kanada.  Ketika  gugus  tugas parlementer tentang Pemerintahan Sendiri Bangsa Pertama dibentuk pada tahun 1982, Komite Khusus  House  of  Commons  tentang  Pemerintahan  Sendiri  Indian,  AFN  diundang  untuk memiliki anggota ex-official non-voting yang bekerja dengan para anggota parlemen di komite. AFN juga terlibat dalam diskusi konstitusional tahun 1980-an.
Hasil  dari  Undang-Undang  Konstitusi  tahun  1982,  dibuat  untuk  mengidentifikasi  dan mendefinisikan hak-hak Aborigin. AFN mewakili komunitas First Nations di FMCs tahun 1983, 1984,  1985  dan  1987.  Namun,  posisi  yang  diambil  oleh  pemerintah  federal  dan  provinsi mempersulit AFN untuk mempertahankan posisi tersebut. Dalam 11 Perjanjian (ditandatangani antara tahun 1871 dan 1921) Bangsa-bangsa Pertama menyerahkan sebidang tanah yang luas di Ontario utara, Prairies, dan sebagian British Columbia dan wilayahnya dengan imbalan tidak hanya untuk penyelesaian tunai, tetapi juga untuk serangkaian kewajiban yang kompleks dari pemerintah  federal,  termasuk  pembentukan  cadangan,  anuitas,  dan  hak  berburu  dan memancing. Oleh karena itu, negara-negara Perjanjian tersebut memiliki hubungan perjanjian eksplisit dengan pemerintah federal, tidak seperti banyak Bangsa Pertama lainnya, yang klaimnya didasarkan pada konsep yang lebih umum tentang Hak Aborigin yang melekat pada suatu tanah atau wilayah. 32

## Congress of Aboriginal Peoples (CAP)
Kongres Masyarakat Aborigin (CAP) adalah organisasi politik nasional yang mengadvokasi atas nama hak dan kepentingan orang India yang memiliki status dan non-status, Métis dan Inuit
31 “No More Stolen Sisters | Amnesty International Canada,” accessed July 30, 2021, https://www.amnesty.ca/our-work/campaigns/no-more-stolen-sisters.
32 “Assembly of First Nations | The Canadian Encyclopedia,” accessed July 30, 2021, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/assembly-of-first-nations.
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
Selatan dari Labrador yang tinggal di daerah perkotaan, pedesaan, terpencil di Kanada. Kongres ini  juga  merupakan  suara  nasional  untuk  organisasi  afiliasinya  di  seluruh  Kanada.  Kongres Masyarakat Aborigin (CAP) terus mengadvokasi penerapan langkah-langkah Pribumi yang efektif untuk  menangani  dan  memberantas  kekerasan  terhadap  Perempuan  dan  Anak  Perempuan Pribumi. Inisiatif proyek berikut adalah bagian dari upaya CAP untuk advokasi tersebut: Walking In Her Moccasins Bundle. 33
CAP  dan  White  Ribbon  mulai  berkolaborasi  pada  Januari  2016  untuk mengimplementasikan  inisiatif  multi-tahun  untuk  melibatkan  laki-laki  Pribumi,  untuk meningkatkan  kapasitas  mereka  dalam  menanggapi  dan  mencegah  kekerasan  terhadap perempuan dan anak perempuan Pribumi. Proyek ini berakar pada hak perempuan dan anak perempuan Pribumi untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan, dan mendorong laki-laki dan anak laki-laki Pribumi untuk memainkan peran yang positif dan relevan secara budaya untuk mempromosikan  kesetaraan  gender.  Kongres  Masyarakat  Aborigin  mengakui  dampak kolonialisme pada komunitas Pribumi, dan melalui kegiatan ini menawarkan latihan berbasis penyembuhan,  khusus  untuk  komunitas  Pribumi,  yang  dapat  disesuaikan  sesuai  kebutuhan. Sementara  kegiatan  ini  diarahkan  pada  keterlibatan  dengan  komunitas  Pribumi,  diharapkan sumber  daya  ini  juga  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  perempuan,  anak perempuan,  laki-laki  dan  laki-laki  non-Pribumi  tentang  keragaman  dan  keindahan  budaya Pribumi. 34 Selain kegiatan walking in her Moccasins bundle, CAP juga memprakarsai adanya The Miykiwan  Toolkit . Perangkat  Miykiwan  adalah  hasil  dari  upaya  banyak  orang  yang  datang bersama dengan hati terbuka dan pikiran terbuka untuk membantu meningkatkan kehidupan keluarga Aborigin yang tinggal di Kanada.

## Metis National Council (MNC)
Dewan Nasional Métis adalah badan perwakilan masyarakat Métis di Kanada. MNC mewakili Bangsa Métis baik secara nasional maupun internasional, menerima arahan dari kepemimpinan
33 Vincent Raynauld, Emmanuelle Richez, and Katie Boudreau Morris, “Canada Is #IdleNoMore: Exploring Dynamics of Indigenous Political and Civic Protest in the Twitterverse,” Information,
Communication & Society 21, no. 4 (April 3, 2018): 626 – 42, https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1301522.
34 “No More Stolen Sisters | Amnesty International Canada.”
terpilih  dari  pemerintah  tingkat  provinsi  Bangsa  Métis.  Tujuan  dari  MNC  adalah  untuk mengamankan  keberadaan Bangsa Métis dalam federasi Kanada. 35
MNC membuat sebuah laporan yang membahas mengenai kebutuhan untuk mencari solusi atas  pelanggaran  tragis  terhadap  perempuan  dan  gadis  Pribumi  dengan  pendekatan  berbasis toleransi keberagaman. Dalam laporan tersebut mengatakan siapa pun dapat mengidentifikasi diri sebagai Métis, bahwa tidak ada tanah air geografis Métis yang ditentukan dan menyiratkan bahwa kami tidak memiliki pemerintah, atau hak apa pun yang ditetapkan. Dalam Métis-Specific Calls  for  Justice,  Bangsa  Metis  ditangani  hanya  dalam  hal  individu  yang  masalahnya  dapat ditangani  melalui  program  dan  layanan  inisiatif  sosial-ekonomi  dan  sosial-budaya,  sebuah pendekatan yang dicoba oleh pemerintah federal pada tahun 1970-an dan 80-an.
Seiring dengan beberapa kemenangan hukum utama yang menegaskan dan memperluas hak Métis telah muncul perdebatan baru tentang klaim tanah dan pemerintahan sendiri Métis. Sejak 2010, MNC telah bekerja untuk membuat konstitusi sebagai dasar pemerintahan sendiri, yang mencakup proposal kepada Pemerintah Kanada untuk devolusi beberapa kekuasaan (bersama dengan pendanaan federal) ke institusi Métis nasional dan provinsi.

## Inuit Tapiriit Kanatami (ITK)
Inuit Tapiriit Kanatami (sebelumnya dikenal sebagai Eskimo Brotherhood  of Canada) adalah organisasi  advokasi  nasional  yang  mempromosikan  kesadaran  tentang  masalah  politik,  sosial, budaya,  dan  lingkungan  yang  berdampak  pada  komunitas  Inuit,  dari  Daerah  Permukiman Inuvialuit di Wilayah Barat Laut, hingga Nunavut, Nunavik di Québec Utara, Nunatsiavut di Labrador Utara. 36
Konferensi tahunan pertama organisasi ini diadakan di Pangnirtung pada tahun 1972. Sejak didirikan, Inuit Tapiriit Kanatami telah menganjurkan untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa, budaya, dan warisan Inuit, memberikan focal point untuk menentukan kebutuhan dan keinginan semua orang Inuit, mewakili Inuit tentang hal-hal yang mempengaruhi kesejahteraan mereka,  meningkatkan  komunikasi  ke  dan  antar  komunitas  Inuit,  memasukkan  hak pemerintahan  mandiri  yang  melekat  pada  masyarakat  Aborigin  dalam  Konstitusi  Kanada,
35 “Métis National Council | The Canadian Encyclopedia,” accessed July 30, 2021, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/metis-national-council.
36 “Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) | The Canadian Encyclopedia,” accessed July 30, 2021, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/inuit-tapiriit-kanatami-itk.
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
menjamin dan melindungi hak asasi manusia dalam semua aspek kehidupan Inuit, melindungi lingkungan,  memfasilitasi  perencanaan  dan  pembangunan  ekonomi  yang  memungkinkan partisipasi,  kontrol  dan  swasembada  Inuit,  menangani  masalah  kesehatan  dan  sosial, mengupayakan  perlindungan  hak-hak  sipil,  politik,  ekonomi,  budaya  dan  sosial  orang  Inuit melalui  instrumen  hak  asasi  manusia  internasional,  khususnya  hak  untuk  menentukan  nasib sendiri. 37

## Berperan Sebagai State Sovereignty Destroyer
Negara mendukung gagasan tradisional tentang state sovereignty, yaitu bahwa negara “bukanlah subjek  dari  negara  lain,  dan  memiliki  kekuatan  penuh  serta  ekslusif  didalam  yurisdiksinya”. Dengan kata lain gagasan ini membatasi orang lain untuk campur tangan atau mengintervensi urusan-urusan dalam negeri suatu negara. 38 Sementara HRNGOs menganggap kedaulatan bukan sebatas hak untuk tidak melakukan intervensi (kedaulatan negatif), tetapi sebagai tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi warga negaranya (kedaulatan positif). Perbedaan cara pandang ini membuat peran HRNGOs dianggap mampu melemahkan kedaulatan negara atau berperan sebagai state sovereignty destroyer. 39 Pada peranan State Sovereignty Destroyer, HRNGOs juga memiliki aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan dijalankan. Aktivitas tersebut yakni, Memantau kepatuhan  negara  terhadap  hukum  HAM  internasional,  Mengumpulkan  dan  menerbitkan informasi tentang pelanggaran HAM, Mempengaruhi kebijakan HAM negara, Meminta negara bertanggung jawab atas kewajiban mereka dibawah hukum HAM dan Menekan negara untuk bertindak memenuhi tanggung jawabnya. 40
Pada  bulan  Oktober 2004,  amnesti  internasional  merilis sebuah  laporan  berjudul  Stolen Sisters: A Human Rights Response to Discrimination and Violence against Indigenous Women di  Kanada,  sebagai  tanggapan  atas  jumlah  korban  perempuan  pribumi  yang  menjadi  korban kekerasan rasial dan seksual. Laporan ini diposisikan sebagai ajakan untuk bertindak. Amnesti ini menyoroti kisah sembilan wanita, termasuk Helen Betty Osborne (seorang wanita yang diculik
37 “ITK Continues to Advance Full Implementation of MMIWG Calls for Justice — Inuit Tapiriit Kanatami,” accessed July 30, 2021, https://www.itk.ca/itk -continues-to-advance-full- implementation-of-mmiwg-calls-for-justice/.
38 “The Role of Human Rights NGO’s: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?”
39 “The Role of Human Rights NGO’s: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?”
40 “The Role of Human Rights NGO’s: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?”
dan dibunuh pada usia 19 tahun oleh empat pria kulit putih di The Pas, Manitoba, pada tahun 1971) dan sepupunya yang berusia 16 tahun Felicia Solomon, yang  jenazahnya ditemukan di Sungai Merah pada tahun 2003. Amnesti ini berbagi beberapa cerita tentang orang hilang dan dibunuh untuk memperjelas beratnya kekerasan yang dihadapi oleh perempuan pribumi.

## Kesimpulan
Penelitian ini membahas tentang kontribusi Organisasi Indigenous Nasional dalam mengatasi  permasalahan  Missing  and  Murdered  Indigenous  Women  and  Girls (MMIWG)  di  Kanada.  Dengan  menggunakan  konsep  Non-Governmental Organizations  (NGOs)  dan  konsep  Human  Rights  Non-Governmental Organizations  (HRNGOs),  skripsi  ini  berargumen  bahwa  organisasi  Indigenous Nasional  di  Kanada  sebagai  HRNGOs  mempunyai  kontribusi  yang  signifikan dalam  mengatasi  permasalahan  MMIWG.  Kontribusi  Organisasi  Indigenous Nasional di Kanada ini dilaksanakan sesuai dengan peranan mereka sebagai State Sovereignty  Destroyer  dan  Human  Rights  Defender,  yakni  dengan  melakukan berbagai  macam  kampanye    terkait  kasus  MMIWG,  membentuk  koalisi  dengan NGO lain di Kanada, melakukan penelitian dan pengumpulan informasi terhadap kasus  MMIWG,  dan  membuat  berbagai  macam  project  terkait  MMIWG. Kontribusi-kontribusi  yang  mereka  lakukan,  mampu  memperluas  informasi mengenai  MMIWG  pada  masyarakat  lokal  dan  internasional  sehingga  muncul dorongan  terhadap  Pemerintah  Kanada  untuk  segera  melakukan  tindakan penyelesaian terhadap permasalahan MMIWG.

## Bibliography
“Assembly  of  First  Nations  |  The  Canadian  Encyclopedia.”  Accessed  July  30,  2021.
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/assembly-of-first-nations.
Clark, J. “Democratizing Development,”
1991. https://agris.fao.org/agris - search/search.do?recordID=XF2016039296.
Government of Canada, Statistics Canada. “Victimization of Aboriginal People in Canada,
2014,” June 28, 2016. https://www150.statcan.gc.ca/n1/p ub/85-002- x/2016001/article/14631-eng.htm. “Human Rights Program.” Accessed July 30, 2021. https://www.cartercenter.org/peace/human_rights/index.html?s_src=peace&amp;
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
s_subsrc=search&gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBs7cGoU1Mi9JwTEDuAG JaG6szZGMvaivc-uuV5rYnOyxWPf2hlDjyohoCDQQQAvD_BwE.
ICJR. “ICJR.” Accessed July 30, 2021. https://icjr.or.id/.
“Indigenous  Organizations  |  Indigenous  Works.”  Accessed  July  30,  2021.
https://indigenousworks.ca/en/resources/indigenous-organizations.
“Inuit  Tapiriit  Kanatami  (ITK)  |  The  Canadian  Encyclopedia.”  Accessed  July  30,  2021.
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/inuit-tapiriit-kanatami-itk.
“ITK  Continues  to  Advance  Full  Implementation  of  MMIWG  Calls  for  Justice  — Inuit Tapiriit  Kanatami.”  Accessed  July  30,  2021.  ht tps://www.itk.ca/itk-continues-to- advance-full-implementation-of-mmiwg-calls-for-justice/.
Jaggar, Alison M. Feminist Politics and Human Nature . Totowa, N.J.: Rowman & Allanheld, 1983.
“Korten - 1980 - Community Organization and Rural Development A Le.Pdf.” Accessed July 30,
2021.
http://courses.washington.edu/pbaf531/Korten_LearningProcessApproach.pdf.
“Métis  National  Council  |  The  Canadian  Encyclopedia.”  Accessed  July  30,  2021.
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/metis-national-council.
“MMIWG Report Calls on Canadians to Act: Here’s How to Make an Impact | CBC News.”
Accessed  July  30,  2021.  https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/mmiwg- racism-final-report-actions-1.5163245.
“NGOs  and  Human  Rights  |  Claude  E.  Welch,  Jr.”  Accessed  July  30,  2021. https://www.upenn.edu/pennpress/book/13418.html.
“NGOs  and  Human  Rights  |  Claude  E.  Welch,  Jr.”  Accessed  July  30,  2021. https://www.upenn.edu/pennpress/book/13418.html.
“No  More  Stolen  Sisters  |  Amnesty  International  Canada.”  Accessed  July  30,  2021.
https://www.amnesty.ca/our-work/campaigns/no-more-stolen-sisters.
“OHCHR | Home.” Accessed July 29, 2021. https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx.
“OHCHR | Home.” Accessed July 29, 2021. https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx.
“OHCHR | Home.” Accessed July 30, 2021. https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx.
“Profile of Indigenous Canada: Trends and Data Needs | Linking Indigenous Communities with Regional Development in Canada | O ECD ILibrary.” Accessed July 30, 2021.
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/e6cc8722- en/index.html?itemId=/content/component/e6cc8722-en.
Raynauld,  Vincent,  Emmanuelle  Richez,  and  Katie  Boudreau  Morris.  “Canada  Is #IdleNoMore: Exploring Dynamics of Indigenous Political and Civic Protest in the Twitterverse.” Information, Communication & Society 21, no. 4 (April 3, 2018): 626 – 42. https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1301522.
Samuel, Reeni, and Dr V Thanikachalam. “NON -GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGOS) SPEARHEADING PUBLIC PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL
ISSUES,” n.d., 14.
“The  Canadian  Press  |  Canada’s  Trusted  News  Leader.”  Accessed  July  30,  2021.
https://www.thecanadianpress.com/.
“The  Role  of  Human  Rights  NGO’s:  Human  Rights  Defenders  or  State  Sovereignty Dest royers?” Accessed July 30, 2021. https://sciendo.com/article/10.2478/v10076 - 011-0012-5.
“The  Role  of  NGOs  under  Authoritarian  Political  Systems  |  S.  Cleary  |  Palgrave Macmillan.” Accessed July 30, 2021.
https://www.palgrave.com/gp/book/9780312174644.
unfou ndation.org. “United Nations Foundation | Helping the UN Build a Better World.”
Accessed July 30, 2021. https://unfoundation.org/.
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
Wettlaufer, Alexandra. “Josephine Donovan. Feminist Theory: The Intellectual Traditions.
Fourth Edition. New York: Continuum, 2012. Xvi + 287 Pp.” Studies in 20th & 21st
Century Literature 38 (January 1, 2014). https://doi.org/10.4148/2334-4415.1013.