## 302 Nunung Nurjanah & Syukron Ma’mun
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X

## ANALISA PENGARUH FAKTOR PENDIDIKAN TERHADAP
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILWU) TAHUN 2017 DI KECAMATAN WIDASARI
Nunung Nurjanah Syukron Ma’mun
STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu JL. Ketapang, Segeran Kidul, Jatinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45282 Email: nunungnurjanah22@gmail.com & young_gun@gmail.com
Diterima : 23 Agustus 2018 Revisi : 08 Oktober 2018 Disetujui: 19 November 2018

## Abstract
Background  of  this  reaserch  is  the  low  of  women  participation  in  various agenda  of  general  election  in  level  national,  province,  or  local.  This  reaserch amin  to  know  the  influence  of  level  of  education  to  woman  political participation in election of Village head 2017 in Widasari District. The research approch  in  this  reaserch  is  qualitatif  approach  with  case  study  methode. Subyect  in  this  reserah  is  woman  candidats  from  three  villages  in  Widasari District  which  perform  the  election  of  village  head.  From  four  villages  which perform  village  head  election,  there  is  three  villages  with  woman  candidat  of village  head  which  is  Kongsijaya  Village,  ujung  jaya  Village,  and  Leuwigede Village.  The reaserch instrumen use  in this reaserch is observation sheet and interview sheet to woman candidat of village head. The result of this reaserch is proof  that  education  is  not  main  determinant  of  women  participation  to nominate  as  village  head.  There  is  other  factor  that  influence  women participation in village head election in Widasari distric 2017 which is husband support and experience un social organization .
Keyword : education, woman, participation, and village head election

## Abstrak
Latar  beakang  penelitian  ini  yaitu  rendahnya  partisipasi  politik  perempuan dalam berbagai agenda pemilihan umum baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun  lokal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  faktor pendidikan  terhadap  partisipasi  politik  perempuan  pada  pemilihan  kepala
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
desa  tahun  2017  di  Kecamatan  Widasari.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  metode penelitian studi kasus. Subyek dalam penelitian ini yaitu kandidat perempuan dari  tiga  desa  di  Kecamatan  Widasari  yang  menyelenggarakan  pemilihan kepala desa, dari empat desa yang menyelengagrakan pemilihan kepala desa di Kecamatan  Widasari,  tiga  desa  yang  memiliki  calon  kepala  desa  perempuan yaitu Desa Kongsijaya, Desa Ujung Jaya dan Desa Leuwigede. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi dan lembar wawancara dengan calon kepala desa perempuan. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa  pendidikan  bukan  menjadi  faktor  penentu  utama  keterlibatan perempuan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, terdapat faktor lain yang  mempengaruhi  partisipasi  politik  perempuan  dalam  pemilihan  kepala desa Tahun 2017 di Kecamatan Widasari antara dorongan dari suami, maupun pengalaman dalam organisasi.
Kata Kunci: pendidikan, partisipasi, perempuan, dan pemilihan kepala desa

## A. Pendahuluan
Dalam  masyarakat  yang  masih  didominasi  oleh  budaya patriarkhi,  perempuan  seringkali  dipandang  hanya  memiliki  peran diwilayah  privat  atau  ruang  domestik  sehingga  dianggap  tidak  perlu memiliki  pendidikan  yang  memadai  karena  setelah  menyelesaikan pendidikan  perempuan  hanya  akan  berperan  didalam  rumah.  Dalam masyarakat  Indramayu,  peran  perempuan  tersebut  dengan  jelas dinyatakan  dalam  ungkapan  “dapur,  kasur,  dan  sumur”.  Adanya pemisahan  peran  yang  signifikan  antara  laki-laki  dan  perempuan menciptakan  ketidakadilan  gender,  dimana  laki-laki  dilekatkan dengan  peran-peran  yang  berhubungan  dengan  kegiatan-kegiatan diluar  rumah  (publik),  sedangkan  perempuan  memiliki  peran  yang berkaitan  dengan  kegiatan  rumah  tangga.  Pembagian  peran  tersebut melahirkan  berbagai  pembedaan  perlakuan  antara  laki-laki  dan perempuan  baik  berkaitan  dengan  kesempatan  memperoleh pendidikan,  maupun  kegiatan-kegiatan  di  ranah  publik,  dimana  laki- laki  selalu  memiliki  kesempatan  dan  peluang  lebih  besar  dalam memperoleh  akses  pendidikan  maupun  keterlibatan  dalam  berbagai kegiatan  serta  organisasi  sosial  atau  politik.  Sosialisasi  atas  peran-

## 304 Nunung Nurjanah & Syukron Ma’mun
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
peran  gender  tersebut  terlembagakan  baik  melalui  institusi  non- formal  seperti  keluarga  dna  masyarakat,  maupun  pada  institusi formal, seperti pendidikan maupun tempat kerja. Kondisi ini menjadi salah  satu  faktor  yang  membatasi  perempuan  untuk  terlibat  dalam berbagai kegiatan politik yang salah satu bentuknya yaitu pencalonan perempuan  pada  jabatan-jabatan  politik  diberbagai  tingkatan termasuk  pada  jabatan  politik  ditingkatan  paling  rendah  yaitu  desa. Sebagai  warga  negara,  perempuan  memiliki  hak  politik  yang  sama dengan  laki-laki,  namun pada  tataran  praktis,  partisipasi  perempuan dalam  bidang  politik  masih  rendah.  Kondisi  ini  tercermin  pada rendahnya keterlibatan perempuan di berbagai kontestasi politik baik ditingkat  nasional,  regional,  maupun  lokal.  Sebagaimana  yang berlangsung  di  Kecamatan  Widasari  Kabupaten  Indramayu,  pada pemilihan  kepala  desa  tahun  2017,  diantara  empat  desa  yang menyelenggaran pemilihan kepala desa, yaitu Kongsijaya;  Ujung Jaya; Kasmaran;  Leuwigede,  hanya  ada  tiga  calon  perempuan  yang mendaftar sebagai calon kepala desa.
Berkaitan dengan partisipasi warga negara, baik laki-laki dan perempuan  dalam  pemilihan  kepala  desa  telah  diatur  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  112  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Kepala  Desa  Pasal  21 bahwa  “Calon  kepala  Desa  wajib memenuhi  persyaratan:  (a)  Warga negara  Republik  Indonesia;  (b)  Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa; (c) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang  dasar  negara  republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta mempertahankan  dan  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika;  (d)  Berpendidikan paling  rendah  tamat  sekolah  menengah  pertama  atau  sederajat;  (e) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; (f) Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa. 1
1 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun 2017  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  112  Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 21
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
Dari  pasal  tersebut  diketahui  bahwa  setiap  warga  negara memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mencalonkan  diri  sebagai kepala  desa  selama  ia  memenuhi  persyaratan  yang  berlaku  yaitu merupakan  warga  negara  Indonesia,  bertakawa  kepada  Tuhan  YME, setia  pada  Pancasila,  melaksanakan  konstitusi  negara,  menjaga perdamaian, berpendidikan minimal sekolah menengah pertama, dan berusia  minimal  25  tahun,  bersedia  dicalonkan  sebagai  kepala  desa, dll.  Meskipun  dijamin  dalam  kepmendagri  tersebut  bahwa  setiap warga negara dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan berhak mencalonkan  diri  sebagai  calon  kepala  desa  selama  memenuhi persyaratan yang ditentukan, namun pada tataran praktis, perempuan hanya  menjadi  kelompok  minoritas  yang  turut  berpartisipasi  secara aktif  yaitu  mencalonkan  diri  sebagai  calon  kepala  desa  dalam pemilihan kepala desa yang berlangsung di Kecamatan Widasari tahun 2017. Atas dasar tersebut, peneliti bermaksud melakukan penenitian untuk  menganalisa  apakah  jenjang  pendidikan  kandidat  perempuan calon  kepala  desa  di  Kecamatan  Widasari  menjadi  penentu keikutsertaan  mereka  pada  pemilihan  kepala  desa  tahun  2017  di Kecamatan Widasari.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan metode  studi  kasus.  Penelitian  kasus  memusatkan  perhatian  pada suatu  kasus  secara  intensif  dan  terperinci  mengenai  latar  belakang keadaan  sekarang  yang  dipermasalahkan. 2 Selain  itu,  penelitian tindakan  kasus  dimaknai  juga  sebagai  penelitian  dimana  peneliti mencoba  menggambarkan  subyek  penelitian  didalam  keseluruhan tingkah  laku,  yakni  tingkah  laku  itu  sendiri  beserta  hal-hal  yang melingkupinya,  hubungan  antara  tingkah  laku  dengan  riwayat timbulnya  tingkah  laku,  demikian  pula  lain-lain  hal  yang  berkaitan dengan tingkah laku tersebut. 3 Dalam penelitian ini, subyek penelitian adalah calon kepala desa ( kuwu ) perempuan di Kecamatan Widasari,
2 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan , (Jakarta: Rineke Cipta,  2010), h. 9.
3 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian , (Jakarta: Rineke Cipta, 2009), h. 238

## 306 Nunung Nurjanah & Syukron Ma’mun
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
dari  empat  desa  yang  menyelenggarakan  pemilihan  kepala  desa, hanya  tiga  desa  yang  memiliki  calon  kepala  desa  perempuan  yaitu Desa  Kongsijaya,  Desa  Ujung  Jaya,  dan  Desa  Leuwigede.  Dalam penelitian studi kasus, teknik memperoleh data sangat komprehensif seperti observasi perilaku, wawancara, analisis dokumenter,  tes, dan lain-lain,  bergantung  pada  kasus  yang  dipelajari. 4 Adapun  instrumen penelitian yang digunakan antara lain wawancara dengan calon kuwu perempuan, dan observasi selama masa kampanye dan saat pemilihan kepala desa tanggal 15 Desember 2017 lalu.

## B. Pendidikan dan Hak Setiap Warga Negara
Pendidikan  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam menjamin kemajuan suatu  bangsa,  terkait dengan pendidikan, dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal I ayat (1) disebutkan bahwa  “Pendidikan merupakan  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,  bangsa dan  negara”.  Dalam  pasal ini,  diketahui  bahwa pendidikan  merupakan  suatu  usaha  yang  sengaja  dirancang  untuk menyelenggarakan  kegiatan  pembelajaran  sehingga  siswa  terlibat secara  aktif  dalam  proses  pengembangan  semua  potensi  dirinya secara maksimal sehingga dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya  untuk  diri  sendiri  namun  juga  untuk  masyarakat,  bangsa  dan negara. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) “setiap warga negara berhak mendapatkan  pendidikan” . 5 Dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  warga negara  tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  status  sosial,  ekonomi, maupun  latar  belakang  ras,  suku,  dll  memiliki  kesamaan  hak  untuk memperoleh pendidikan.
4 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan , (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 69
5 Lihat UUD 1945 pasal 31 ayat (1)
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
Meskipun  pemerintah  telah  menjamin  hak  warga  negara untuk  mendapatkan  pendidikan,  namun  tidak  setiap  warga  negara memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mendapatkan  pendidikan karena  berbagai  hambatan,  salah  satunya  adalah  hambatan  kultural terutama  dihadapi  oleh  perempuan,  yang  dianggap  tidak  mem- butuhkan  pendidikan  tinggi  karena  hanya  akan  berperan  diwilayah domestik.  Tidak  sedikit  perempuan  yang  hanya  mengenyam pendidikan  formal  ditingkatan  dasar  atau  menegah,  hanya  sedikit yang berkesempatan memperoleh pendidikan tinggi.
Berkaitan dengan pendidikan formal, telah disebutkan bahwa “Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan  pendidikan  tinggi”. 6 Jalur  pendidikan  formal  berjenjang  dari tingkatan dasar hingga perguruan tinggi. Adapun jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal yang harus di lampaui oleh seluruh  peserta  didik  sebelum  masuk  ke  jenjang  pendidikan selanjutnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdikna  Pasal  17  ayat  (1)  bahwa “Pendidikan  dasar  merupakan jenjang  pendidikan  yang  melandasi  jenjang  pendidikan  menengah”; (2)  Pendidikan  dasar  berbentuk  sekolah  dasar  (SD)  dan  madrasah ibtidaiyah  (MI)  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  serta  sekolah menengah  pertama  (SMP)  dan  madrasah  tsanawiyah  (MTs),  atau bentuk lain yang sederajat”.
Adapun aturan mengenai pendidikan menengah terdapat pada Pasal  18  UU  Sisdiknas yang  menyebutkan  bahwa  “ (1)  Pendidikan menengah  merupakan  lanjutan  pendidikan  dasar;  (2)  Pendidikan menengah  terdiri  atas  pendidikan  menengah  umum  dan  pendidikan menengah  kejuruan;  (3)  Pendidikan  menengah  berbentuk  sekolah menengah  atas  (SMA),  madrasah  aliyah  (MA),  sekolah  menengah kejuruan  (SMK),  dan  madrasah  aliyah  kejuruan  (MAK),  atau  bentuk lain  yang  sederajat”.  Setelah  peserta  didik  penempuh  pendidikan
6 Lihat Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal I ayat 11

## 308 Nunung Nurjanah & Syukron Ma’mun
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
dasar  dan  menengah,  peserta  didik  memiliki  pilihan  untuk melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi sehingga  pemahaman  dan  penguasaan  ilmunya  semakin  luas  dan mendalam.  Sementara  itu,  ketentuan  yang  berkaitan  dengan pendidikan  tinggi  telah  diatur  di  dalam  pasal  19  UU  Sisdiknas  yang menyebutkan  bahwa;  (1)  Pendidikan  tinggi  merupakan  jenjang pendidikan  setelah  pendidikan  menengah  yang  mencakup  program pendidikan  diploma,  sarjana,  magister,  spesialis,  dan  doktor  yang  di selenggarakan  oleh  pendidikan  tinggi;  (2)  Pendidikan  tinggi diseleng garakan dengan sistem terbuka”.
Dengan  menempuh  pendidikan  tinggi,  maka  kesempatan seseorang untuk berpartisipasi dalam ranah publik baik pada instansi pemerintah, swasta maupun institusi lainnya yang berkenaan dengan latar  belakang  pendidikan  yang  dimilikinya.  Sejalan  dengan  UU Sisdiknas mengenai pasal-pasal tentang tingkatan pendidikan jenjang pendidikan  adalah  tahap  pendidikan  yang  berkelanjutan,  yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah,  dan  pendidikan  tinggi.  Disamping  jenjang  pendidikan  itu dapat  diadakan  pendidikan  pra  sekolah,  yang  tidak  merupakan prasyarat untuk memasuki pendidikan dasar. 7
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa pendidikan formal diselenggarakan mengikuti perkembangan peserta didik  yakni  meliputi  pendidikan  dasar  diperuntukan  bagi  anak-anak untuk  memperoleh  pengetahuan  yang  bersifat  dasar,  pendidikan menengah  yang  bersifat  lanjutan  dan  pendidikan  tinggi  untuk mencapai kemampuan dan keterampilan profesional.
Lebih  lanjut  dikemukakan  bahwa  jenjang  pendidikan  dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
7 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 22
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
(a) Pendidikan Dasar. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan,  menum-buhkan sikap  dasar  yang  diperlukan  dalam  masyarakat,  serta  memper- siapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.
(b) Pendidikan  Menengah.  Pendidikan  menengah  merupakan pendidikan  yang  mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  mengadakan  hubungan timbal-balik  dengan  lingkungan,  sosial  budaya  dan  alam  sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.
(c) Pendidikan  Tinggi.  Pendidikan  tinggi  adalah  pendidikan  yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki  tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan  atau  professional  sehingga  dapat  menerapkan,  mengem- bangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni  dalam  rangka  pembangunan  nasional  serta  meningkatkan kesejahteraan manusia. 8
Berdasarkan pemaparan di  atas, dipahami bahwa pendidikan dasar  merupakan  salah  satu  jenjang  pendidikan  paling  rendah  yang menjadi  landasan  untuk  mengikuti  pendidikan  selanjutnya,  pada tingkatan  ini  siswa  dipersiapkan  untuk  mengembangkan  potensi dirinya  baik  berkaitan  dengan  pengetahuan  maupun  keterampilan yang diperlukan sebagai bagian dari anggora masyarakat. Sedangkan pendidikan  menengah  memberikan  kesempatan  pada  siswa  untuk memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  lebih  luas  dan kompleks  sehingga  ia  mampu  memberikan  kemanfaatan  pada lingkungan  sosialnya memlalui  berbagai  peran-peran  yang  diperoleh setelah  lulus  sekolah.  Adapun  pendidikan  tinggi  merupakan  jenjang pendidikan  yang  mempersiapkan  pesertanya  menjadi  seorang profesional  serta berperan dalam mengembangkan dan menciptakan
8 Fuad  Ihsan, Dasar- Dasar  Kependidikan… ,  h.  22;  lihat  juga  dalam Kepmendikbud No. 0186/P/1984.

## 310 Nunung Nurjanah & Syukron Ma’mun
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
ilmu  pengetahuan,  teknologi  maupun  seni  yang  bermanfaat  bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Terdapat tiga kendala bagi pendidikan perempuan yiatu iklim ekonomi, sikap sosial, dan lingkungan sekolah. 9 Apa yang disampaikan Mosse  dalam  Womankind  tersebut  menggambarkan  bahwa  masih banyak kendala yang dihadapi perempuan untuk mendapatkan akses terhadap  pendidikan  baik  hambatan  ekonomi,  hambatan  budaya berupa  sikap  sosial  yang  menafikan  peran  perempuan  dalam  ranah publik,  maupun  lingkungan  sekolah  yang  seringkali  menguatkan peran-peran  gender  pada  peserta  didiknya.  Apa  yang  dikemukakan Womankind  tersebut  dialami  oleh  banyak  perempuan  dari  berbagai belahan dunia.
“ Sex differences in intellectual skills be explained by the different role  expectations  placed  on  men  and  women  in  society.  Girls, who are expected to be more oriented toward others, do best at skills  requiring  contextual  understanding.  They  have  more facility  with  verbal  reasoning,  perhaps  because  of  the expectation that they will be talkers, not thinkers. On the other hand,  boys,  who  are  expected  to  move  into  csientific  and technical  profession  and  tobe  in  a  position  a  manipulate  and control  environment,  are  more  likely  to learn  skills  of  abstract reasoning and intellectual detechment that allow them to enter such roles .” 10
Berdasarkan  pada  pernyataan  Anderson  tersebut,  tergambar bahwa  dalam  dunia  pendidikan,  perlakuan  yang  tidak  setara  antara laki-laki  dan  perempuan  khususnya  terkait  dengan  ekspektasi kemampuan  yang  dimiliki  oleh  siswa  laki-laki  dan  siswa  perempuan sering  kali  ditunjukan  khususnya  oleh  guru  maupun stakeholder sekolah lainnya.
Meskipun  pemerintah  telah  mengatur  mengenai  jenjang pendidikan  dan  bahwa  setiap  warga  negara  berkesempatan  dan
9 NGO  Womankind  dalam  Cleves  Julia  Mosse, Gender  dan  Pembangunan ,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 102.
10 L. Margaret Anderson, Thingking About Women Sociological and Feminist Perspectives , (New York: Macmillan Publishing Co.,Inc. 1983), h. 61
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
berhak  untuk  mendapatkan  pendidikan  minimal  dua  belas  tahun, namun  tidak  semua  warga  negara  mendapatkan  kesempatan  yang sama.  Selain  mengenai  akses  dan  kesempatan  yang  seringkali  tidak sama  antara  laki-laki  dan  perempuan,  kondisi  lain  yang  seringkali ditemukan  dalam  lembaga  pendidikan  yaitu  berupa  internalisasi peran-peran  gender  baik  melalui  buku  ajar  yang  digunakan  dalam proses  pembelajaran,  maupun  penjelasan  atau  ceramah  yang disampaikan  oleh  guru,  maupun  dalam  proses  sosialisasi  yang terbangun dalam kegiatan fomal maupun non-formal yang terbangun disekolah.  Sebagai  tempat  bersosialisasi,  sekolah  adalah  institusi utama tempat konstruksi gender dipraktekkan. 11
Berdasarkan  pada  gambaran  di  atas,  dipahami  bahwa seringkali lembaga pendidikan menguatkan peran-peran gender yang dilekatkan  pada  laki-laki  dan  perempuan  yang  cenderung  bersifat diskriminatif  dan  merugikan  salah  satu  pihak,  terutama  perempuan, selain itu, karena peran-peran gender yang cenderung menempatkan perempuan  diranah  privat,  mengakibatkan  akses  pendidikan  antara laki-laki  dan  perempuan  seringkali  berbeda.  Anak-anak  gadis mendapatkan pendidikan ala akadarnya atau tidak sama sekali, sangat berat  menghadapi  dunia.  Mereka  tidak  memiliki  sumber  daya  yang memungkinkannya secara efektif mengatasi kemiskinannya. 12
Apa  yang  disampaikan  oleh  Mosse  tersebut, menggambarkan bahwa seringkali kesempatan mendapatkan pendidikan lebih diprio- ritaskan  pada  pada  anak  laki-laki  dibandingkan  anak  perempuan. Dengan  terbatasnya  kesempatan  untuk  mendapatkan  pendidikan secara maksimal, perempuan seringkali tersisih atau tidak mengambil banyak  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  berbagai  kegiatan diranah  publik,  khususnya  berpartisipasi  dalam  bidang  politik. partisipasi politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan  demokrasi  memerlukan  dukungan  dari  seluruh
11 Sugihastuti  dan  Hadi  Itsna  Septiawan, Gender  &  Inferioritas  Perempuan ,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 67.
12 Mosse, Gender dan Pembangunan… , h. 101.

## 312 Nunung Nurjanah & Syukron Ma’mun
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
stakeholder khususnya  warga  negara  untuk  menjadi  bagian  dalam sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia.

## C. Perempuan dan Partisipasi Politik
Terkait  dengan  partisipasi  politik,  dinyatakan  bahwa partisipasi  politik  adalah  kegiatan-kegiatan  suka  rela  dari  warga masyarakat  melalui  mana  mereka  mengambil  bagian  dalam  proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. 13
Dari  pengertian  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi politik  merupakan  kegiatan  yang  secara  sukarela  terlibat  dalam berbagai  kegiatan  politik  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Partisipasi  politik  dipahami  juga  sebagai  “kegiatan  pribadi warga  negara  yang  legal  yang  sedikit  banyak  langsung  bertujuan untuk  mempengaruhi  seleksi  pejabat-pejabat  negara  dan/atau tindakan- tindakan yang diambil oleh mereka”. 14
Berdasarkan  pendapat  Nie  dan  Verba  tersebut,  dapat  di pahami  bahwa  partisipasi  merupakan  kegiatan  warga  negara  yang sesuai  dengan  aturan  mengenai  berbagai  kegiatan  yang  ditujukan untuk  mempengaruhi  pemilihan  pejabat-pejabat  negara  maupun tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  mereka.  Adapun  cakupan partisipasi  politik  dijabarkan  sebagai  berikut,  “partisipasi  politik mencakup  tidak  hanya  kegiatan  yang  oleh  pelakunya  sendiri dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  pengambilan  keputusan pemerintah,  akan  tetapi  juga  kegiatan  yang  oleh  orang  lain  diluar  si pelaku  dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  pengambilan  keputusan pemerintah”. 15
Menurut  Huntington  dan  Nelson  bertentangan  dengan pendapat Nie dan Verba. Menurut Huntington dan Nelson partisipasi
13 McClosky  dalam  Meriam  Budiarjo, Partisipasi  dan  partai  Politik  sebuah Bunga Rampai , (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 1
14 Lihat Nie dan Verba dalam Budiarjo, Partisipasi dan partai Politik sebuah Bunga Rampai... h. 1 15 Samuel  Huntington  dan  Joan  Nelson, Partisipasi  Politik  di  Negara Berkembang , (Jakarta: Rineke Cipta, 1994), h. 9.
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
politik  yang  dilakukan  pemerintah  tidak  hanya  berbentuk  kegiatan- kegiatan  politik  yang  resmi,  namun  kegiatan  politik  yang  dianggap tidak  prosedural  atau  bertentangga  dengan  aturan  dianggap  sebagai partisipasi politik juga.
Adapun  bentuk-bentuk  partisipasi  politik,  sebagai  berikut: “kegiatan  pemilihan  mencakup  suara, sumbangan-sumbangan  untuk kampanye,  bekerja  dalam  suatu  pemilihan,  mencari  dukungan  bagi seorang  calon,  atau  setiap  tindakan  yang  bertujuan  mempengaruhi hasil proses pemilu; lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok  untuk  menghubungi  pejabat-pejabat  pemerintah  dan pemimpin-pemimpin  politik  dengan  maksud  mempengaruhi keputusan-keputusan  mereka  mengenai  persoalan-persoalan  yang menyangkut  sejumlah  besar  orang;  kegiatan  organisasi  menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi keputusan pemerintah;  mencari  koneksi  ( contacting )  merupakan  tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau  segelintir  orang;  tindak  kekerasan  ( violance )  juga  dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik”. 16
Berdasarkan pada pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi  politik  memiliki  banyak  bentuk  dengan  intensitas  yang beragam,  antara  lain  ikut  serta  dalam  pemilihan  umum  untuk memberikan suara, teribat dalam pendanaan atau sumbangan lainnya kepada salah satu kandidat dalam kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, serta kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan mempenagruhi hasil  pemilihan,  bentuk  lain  partisipasi  politik  yaitu  kegiatan menghubungi penentu kebijakan dan pembuat aturan baik dilakukan secara  perorangan  maupun  kelompok  untuk  mem-pengaruhi keputusan  mereka;  menjadi  anggota  atau  pengurus  dalam  suatu organisasi atau kelompok kepentingan merupakan bagian dari bentuk partisipasi  politik;  dan  mencari  koneksi  kepada  pejabat-pejabat
16 Huntington & Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang… h. 16.

## 314 Nunung Nurjanah & Syukron Ma’mun
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
pemerintah  yang  dilakukan  seseorang  untuk  memperoleh  manfaat bagi dirinya sendiri dianggap sebagai partisipasi politik. Hal ini dapat digambarkan pada piramida berikut ini: 17
Partisipasi politik warga negara berkaitan dengan hak politik yang  dimiliki  oleh  warga  negara.  hak  politik  adalah  hak  yang ditetapkan dan diakui oleh undang-undang dasar atau konstitusi suatu negara  berdasarkan  keanggotaan  seseorang  sebagai  warga  negara. 18 Warga negara memiliki hak politik yang diatur dalam konstitusi, atas dasar  hak  tersebut,  warga  negara  dapat  berpartisipasi  secara  politik dalam berbagai bentuk sebagaimana yang diatur dalam konstitusi.
Lebih  lanjut  menurut  Mulia,  hak  politik  tersebut  antara  lain; (1) hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan umum dan referendum; (2) hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan  rakyat;  (3)  hak  mencalonkan  diri  sebagai  presiden  dan hal-hal  lain  berkenaan  dengan  politik.  Hak-hak  politik  menyiratkan partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam
17 F.  Roth  dan  L.  Wilson, The  Comparative  Study  Of  Politics ,  (Boston: Houghton Miffin Company, 1976), h. 159 dalam Budiarjo, h. 6
18 Musda Mulia, Menuju Kemandirian Politik Perempuan , (Yogyakarta: Kibar press, 2007), h. 181
pejabat partai penuh waktu, pemimpin
partai/kel.kepentingan
petugas kampanye,
anggota aktif dari partai /kel.kepentingan aktif dalam proyek sosial
menghadiri rapat umum anggota partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa, memberikan
suara dalam pemilihan umum. orang yang apolitis aktivis Partisipan Pengamat
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
pemilihan  wakil-wakil  mereka  didalam  lembaga  perwakilan  rakyat, atau  pencalonan  diri  mereka  untuk  menjadi  anggota  lembaga perwakilan tersebut. Atas dasar pendapat tersebut, partisipasi politik memiliki berbagai bentuk dari sekadar memberikan suara saat pemilu maupun  referendum,  men-calonkan  diri  untuk  menduduki  jabatan politik  baik  pada  tingkatan  pusat,  maupun  lokal,  atau  mencalonkan diri sebagai anggota perwakilan rakyat.
Hak  politik  yang  dimiliki  oleh  warga  negara  secara  eksplisit dinyatakan  dalam  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia  Pasal  43  ayat  (1),  yaitu bahwa  “setiap  warga  negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum bersamaan persamaan  hak  melalui  pemungutan  suara  yang  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan”. 19
Atas  dasar  undang-undang  tentang  hak  asasi  manusia tersebut,  diketahui  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  hak  yang sama  untuk  dipilih  dan  memilih  dalam  berbagai  kegiatan  pemilihan umum  diberbagai  tingkatan  baik  lokal,  regional,  maupun  nasional. Adapun  mengenai  hak  perempuan  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam kegiatan pemilihan umum dinyatakan secara eksplisit dalam undang- undang lain disebutkan, bahwa “wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat,  dalam  pekerjaan,  jabatan,  dan  profesi  sesuai  dengan persyaratan  dan  peraturan  perundang- undangan”. 20 Berdasarkan Pasal  49  itu,  dapat  diketahui  bahwa  perempuan  memiliki  hak berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik  baik  untuk  memilih  dalam pemilihan umum, mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan baik pada tingkatan lokal, regional, maupun nasional.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan pada data hasil penelitian dapat dianalisa bahwa, tingkat pendidikan dari ketiga calon Kepala Desa perempuan tersebut
19 Lihat UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1
20 Lihat UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49 ayat (1), yaitu

## 316 Nunung Nurjanah & Syukron Ma’mun
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
sangat  bervariatif;  yaitu  untuk  Desa  Kongsijaya  berpendidikan  akhir Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  untuk  calon  Kepala  Desa  Ujung  Jaya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), untuk Calon Kepala Desa Leuwigede berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Jika  data  tersebut  dikaitkan  dengan  berbagai  jenjang pendidikan sebagaimana yang telah dikemukakan Ihsan, yakni Jenjang pendidikan  sekolah  terdiri  dari  pendidikan  dasar,  pendidikan menengah,  dan  pendidikan  tinggi 21 ,  maka  dari  data  tersebut  dapat diketahui  bahwa  ketiga  calon  tidak  ada  yang  memiliki  jenjang pendidikan  tinggi.  Dapat  diketahui  pula  bahwa  tingkat  pendidikan bukan merupakan faktor utama seorang perempuan mencalonkan diri sebagai  kepala  desa,  ada  faktor  lain  yang  mendorong  keterlibatan peremuan pada kegiatan politik dalam hal ini pencalonan diri sebagai calon kepala desa.
Secara umum, dan khususnya di Kabupeten Indramayu, akses perempuan untuk memperoleh pendidikan tinggi masih dibatasi oleh hambatan  kultural  maupuan  sosial.  Kondisi  ini  sejalan  dengan pendapat  yang  dikemukakan  Mosse  bahwa  “Anak -anak  gadis  hanya mendapatkan pendidikan ala akadarnya atau tidak sama sekali, sangat berat  menghadapi  dunia.  Mereka  tidak  memiliki  sumber  daya  yang memungkinkannya secara efektif mengatasi kemiskinannya”. 22
Berdasarkan pada data penelitian menegaskan pendapat yang dikemukakan Mosse, di antara tiga responden yang mencalonkan diri sebagai  calon  kepala  desa,  tidak  ada  yang  mengenyam  pendidikan tinggi,  hanya  dua  kandidat  kepala  desa  memperoleh  pendidikan menengah  atas  (SMA  dan  yang  sederajat)  yaitu  Calon  Kepala  Desa Leuwigede dan Calon Kepala Desa Kongsijaya, sedangkan untuk Calon Kepala  Desa  Ujung  Jaya  mendapatkan  pendidikan  tingkat  sekolah menegah pertama melalui kejar paket. Masih kuatnya anggapan akan posisi  perempuan  yang  lebih  rendah  dibandikan  dengan  laki-laki menjadi  penghambat  bagi  banyak  anak-anak  perempuan  untuk
21 Fuad Ihsan, Dasar- Dasar Kependidikan… , h. 22 22 Mosse, Gender dan Pembangunan… , h. 101.
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
memperoleh  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  untuk mengembangkan  potensi  yang  dimiliki  dan  untuk  memberikan kontribusi  yang  signifikan  bagi  kehidupan  keluarga,  masyarakat, bangsa dan negara.
Ketika potensi yang dimiliki tidak dapat dikembangkan secara maksimal karena akses dan kesempatan yang terbatas, maka banyak perempuan  yang  menganggap  dirinya  tidak  memiliki  cukup kemampuan  dan  kepercayaan  diri  untuk  melakukan  kerja-kerja  di ranah  publik.  Sehingga  sebagian  besar  perempuan  enggan  untuk terlibat  dalam  berbagai  kegiatan  publik  maupun  politik.  Dan  ketika perempuan  teribat  dalam  kegiatan  publik  maupun  politik,  tidak semuanya  muncul  dari  kesadaran  pribadi  akan  eksistensi  dirinya sebagai  perempuan  atau  bagian  dari  upaya  membangun  kesetaraan gender.  Tidak  sedikit  dari  perempuan  yang  terlibat  dalam  kegitan politik yang mengikuti kegiatan tersebut karena dorongan pihak lain, khususnya suami.
Sebagaimana data yang diperoleh dalam penelitian ini, yakni responden  dari  Desa  Kongsijaya  dan  Desa  Ujung  Jaya,  menyatakan bahwa  kesediaan  mereka  untuk  dicalonkan  sebagai  kepala  desa  di dorong oleh suami mereka. Atas informasi tersebut, diketahui bahwa keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik lokal, dalam hal ini terlibat  dalam  pencalonan  sebagai  kepala  desa  bukan  merupakan inisiatif mereka sendiri, namun masih atas dorongan pihak lain, dalam hal  ini  suami.  Kondisi  ini  menggambarkan  bahwa  masih  banyak kandidat  perempuan  yang  terlibat  dalam  berbagai  kegiatan  politik bukan karena kesadaran gender akan kesetaraan kesempatan maupun akses  dalam semua  bidang  termasuk  politik. Untuk  Desa  Kongsijaya, responden  bersedia  dicalonkan  sebagai  kepala  desa  untuk mengamankan  pencalonan  suami  yang  terlebih  dulu  mendaftar sebagai  calon  kepala  desa,  dan  berdasarkan  peraturan  yang mengharuskan  calon  kepala  desa  minimal  dua  calon  dan  maksimal lima calon. Sehingga pencalonan responden sebagai calon kepala desa bukan  atas  dasar  kesadaran  pribadi  dan  motivasi  diri  untuk  terlibat

## 318 Nunung Nurjanah & Syukron Ma’mun
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
secara  aktif  dalam  politik  lokal,  namun  lebih  pada  dipengaruhi  oleh faktor lain di luar dirinya yakni keluarga khususnya suami.
Responden dari Desa Ujung Jaya yang mencalonkan diri bukan karena  pemahaman  akan  pentingnya  partisipasi  politik  perempuan dan  motivasi  pribadi  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  politik,  namun karena  dorongan  suami  yang  tidak  bisa  mencalonkan  diri  sebagai kepala  desa  karena  terhalang  tingkat  pendidikan  akhir  yang  hanya sekolah  dasar.  Adapun  untuk  responden  dari  Desa  Leuwigede, meskipun  tingkat  pendidikan  terkahir  sekolah  menengah  kejuruan, responden  memiliki  pengalaman  dalam  organisasi  kepemudaan selama  hampir  delapan  tahun,  sehingga  memiliki  kepercayaan  diri untuk  mencalonkan  diri  sebagai  calon  Kepala  Desa  Leuwigede, disamping  itu,  beliau  memiliki  kemandirian  secara  ekonomi  karena merupakan  seorang  kontraktor  dan  pencalonannya  diperkuat  oleh dukungan suami.
Keterlibatan  semua  responden  dalam  pemilihan  kepala  desa merupakan bagian dari partisipasi politik yang merupakan hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muria, bahwa Partisipasi politik warga negara berkaitan dengan hak  politik  yang  dimiliki  oleh  warga  negara.  hak  politik  adalah  hak yang ditetapkan dan diakui oleh undang-undang dasar atau konstitusi suatu  negara  berdasarkan  keanggotaan  seseorang  sebagai  warga negara. 23 Keikutsertaan  responden  dalam  pemilihan  kepala  desa merupakan  wujud  nyata  dari  penggunaan  hak  politik  yang  sudah diatur dalam konstitusi. Bahwa setiap warga negera baik laki-laki dan perempuan  memiliki  hak  politik  yang  sama,  namun  dalam kenyataannya  perempuan  memiliki  kesempatan  dan  akses  yang terbatas  untuk  menggunakan  hak  politik  yang  mereka  miliki  karena berbagai hambatan  dan batasan sosial  kultural, sehingga perempuan cenderung hanya berkutat dengan aktivitas domestik yang cenderung tidak dianggap penting. Meskipun banyak kegiatan politik yang dapat diikuti  dan  melibatkan  perempuan,  namun  belum  dalam
23 Mulia, Menuju Kemandirian politik Perempuan.. .h. 181.
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
dimanfaatkan  secara  maksimal  oleh  perempuan.  Sebagaimana disampaikan  McClosky,  bahwa  partisipasi  politik  adalah  kegiatan- kegiatan  suka  rela  dari  warga  masyarakat  melalui  mana  mereka mengambil  bagian  dalam  proses  pemilihan  penguasa,  dan  secara langsung  atau  tidak  langsung,  dalam  proses  pembentukan  kebijakan umum. 24
Ketika  responden  mencalonkan  diri  sebagai  kepala  desa,  itu merupakan  wujud  partisipasi  politik  aktif  yang  dilakukan.  Terkait dengan  hak  politik,  terdapat  berbagai  macam  bentuk,  yaitu:  (1)  hak untuk  mengungkapkan  pendapat  dalam  pemilihan  umum  dan referendum; (2) hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan  rakyat;  (3)  hak  mencalonkan  diri  sebagai  presiden  dan hal-hal  lain  berkenaan  dengan  politik.  Hak-hak  politik  menyiratkan partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan  wakil-wakil  mereka  didalam  lembaga  perwakilan  rakyat, atau  pencalonan  diri  mereka  untuk  menjadi  anggota  lembaga perwakilan tersebut. 25
Keikutsertaan  responden  dalam  pemilihan  kepala  desa merupakan representasi dari penggunaan hak politik khususnya hak mencalonkan diri dalam jabatan politik atau publik. Jaminan akan hak warga negara baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik khususnya berkenaan dengan hak untuk dipilih dan  memilih  secara  eksplisit  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal. 43 ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan  umum  bersamaan  persamaan  hak  melalui  pemungutan suara  yang  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Adapun hak perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik maupun  kegiatan  publik  secara  spesifik  dinyatakan  dalam  Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal. 49 ayat
24 McClosky  dalam  Meriam  Budiarjo, Partisipasi  dan  partai  Politik  sebuah Bunga Rampai ..., h. 1. 25 Mulia, Menuju Kemandirian politik Perempuan… , h. 181.

## 320 Nunung Nurjanah & Syukron Ma’mun
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
(1): “wa nita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan,  dan  profesi  sesuai  dengan  persyaratan  dan  peraturan perundang- undangan”. Pasal tersebut menjadi salah satu jaminan bagi perempuan  untuk  dapat  secara  aktif  mengikuti  berbagai  kegiatan publik  maupun  politik  yang  dihendaki  sesuai  dengan  pilihan nuraninya.  Keterlibatan  para  responden  dalam  pencalonan  sebagai kepala  desa  merupakan  perwujudan  dari  hak  politik  perempuan, meskipun  keterlibatan  mereka  dalam  kegiatan  politik  yaitu pencalonan  kepala  desa  lebih  di  dasarkan  atas  dorongan  pihak  lain bukan merupakan kehendak pribadi mereka sendiri.
Dan  secara  lebih  luas,  masih  sangat  banyak  perempuan  yang belum  memiliki  pemahaman  akan  kesetaraan  perempuan  untuk terlibat  aktif  dalam  politik  maupun  kegiatan  publik  sebagaimana halnya  laki-laki.  Terdapat  banyak  kegiatan  yang  masuk  kategori partisipasi dalam bidang politik yang dapat diikuti oleh warga negara baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh Huntington  &  Nelson,  bahwa  “kegiatan pemilihan  mencakup  suara, sumbangan-sumbangan  untuk  kampanye,  bekerja  dalam  suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang  bertujuan  mempengaruhi  hasil  proses  pemilu;  lobbying mencakup  upaya-upaya  perorangan  atau  kelompok  untuk menghubungi  pejabat-pejabat  pemerintah  dan  pemimpin-pemimpin politik  dengan  maksud  mempengaruhi  keputusan-keputusan mereka mengenai  persoalan-persoalan  yang  menyangkut  sejumlah  besar orang;  kegiatan  organisasi  menyangkut  partisipasi  sebagai  anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit  adalah  mempengaruhi  keputusan  pemerintah;  mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap  pejabat-pejabat  pemerintah  dan  biasanya  dengan  maksud memperoleh  manfaat  bagi  hanya  satu  orang  atau  segelintir  orang; tindak  kekerasan  ( violance )  juga  dapat  merupakan  satu  bentuk partisipasi politik”. 26
26 Huntington & Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang… h. 16.
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
Berbagai kegiatan politik tersebut selama ini selalu didominasi oleh laki-laki, meskipun secara legal formal warga negara laki-laki dan perempuan  memiliki  hak  yang  sama  untuk  berpartisipasi  secara politik, namun kenyataanya perempuan masih menghadapi hambatan personal, sosial maupun kultural. Melalui akses pendidikan yang lebih tinggi  pada  perempuan  diharapkan  dapat  mendorong  keterlibatan perempuan  dalam  ranah  politik  dan  publik,  sehingga  keterlibatan perempuan  dalam  ranah  politik  maupun  publik  bukan  semata-mata atas  dorongan  pihak  lain,  namun  atas  keinginan  sendiri  untuk berbartisipasi  dan  memberikan  kontirbusi  positif  bagi  kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

## E. Kesimpulan
Dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan  bahwa  pendidikan  tidak  menjadi  faktor  penentu  yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala desa  di  Kecamatan  Widasari  tahun  2017.  Keterlibatan  perempuan dalam  kontestarlibatasi  politik  ditingkatan  lokal  dipenagruhi  oleh dorongan  suami,  selian  itu,  faktor  keterlibatan  dalam  organsiasi mendorong  perempuan  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  poliik  yang lebih konkrit dalam hal ini mencalonkan diri sebagai calon kepala desa sebagaimana yang dialami oleh responden dari desa leuwigede. Masih dieprlukan  banyak  dukungan  dari  berbagai  pihak  melalui  berbagai kegiatan  dan  program  sehingga  keterlibatan  perempuan  dalam kegiatan politik meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. []

## Daftar Pustaka
Anderson,  L  margaret., Thingking  About  Women  Sociological  and Feminist Perspectives, New York Macmillan Publishing Co.,Inc., 1983.
Arikunto,  Suharsimi. Manajemen  Penelitian, Jakarta:  Rineke  Cipta, 2009.

## 322 Nunung Nurjanah & Syukron Ma’mun
Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 02; Nomor 2, Des 2018 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
Budiarjo, Meriam. Partisipasi dan partai Politik sebuah Bunga Rampai , Jakarta: Gramedia, 1981.
Huntington,  Samuel  &  Nelson,  Joan. Partisipasi  Politik  di  Negara Berkembang , Jakarta: Rineke Cipta, 1994.
Ihsan,  Fuad.  Dasar-Dasar  Kependidikan,  Jakarta:  PT  Rineka  Cipta,
2013.
Margono. Metodologi  Penelitian  Pendidikan ,  Jakarta:  Rineke  Cipta,
2010.
Mosse,  Cleves  Julia.  Gender  dan  Pembangunan,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2007.
Mulia,  Musda. Menuju  Kemandirian  Politik  Perempuan, Yogyakara: Kibar Press, 2008.
Sudjana,  Nana  &  Ibrahim. Penelitian  dan  Penilaian  Pendidikan , Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
Sugihastuti, & Septiawan, Hadi Itsna. Gender & Inferioritas Perempuan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Perundang-Undangan UUD NKRI 1945 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia