ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: KLASIFIKASI DAN BENTUK SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI

## Vita Mahardhika
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jalan Ketintang, Surabaya, Jawa Timur, 60234 Email: vitamahardhika@unesa.ac.id

## ABSTRAK
Pencucian uang (money laundering) merupakan fenomena dan tantangan internasional sehingga  masuk  dalam  kategori  kejahatan  luar  biasa.  Pelaku  tindak  pidana  pencucian uang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  mengatur  bentuk  aktivitas  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana pencucian  uang  dan  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  bagi  pelaku.  Selain  sanksi  pidana pokok  ada  pidana  tambahan  bagi  korporasi.    Sanksi  pidana  bagi  korporasi  tentu menimbulkan kontra karena dinilai tidak melindungi hak para pekerja korporasi yang tidak turut serta dalam melakukan tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dianalisa melalui pendekatan perundang-undangan  (statute approach) dan  pendekatan  konsep  (conseptual  approach)  yang  mengacu  kepada  dasar  filosofis dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memuat pengkategorian aktivitas aktif  dan  pasif  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  serta  dampak  membahayakan kinerja ekonomi nasional maupun internasional merupakan dasar pemberlakuan pidana tambahan bagi korporasi.

## Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pencucian Uang

## ABSTRACT
Money laundering is an international phenomenon and challenge so that it is included in the  category  of  extraordinary  crimes.  The  perpetrators  of  money  laundering  crimes  are individuals or corporations. In Law Number 8 of 2010 regulates the forms of activity that can  be  categorized  as  money  laundering  crimes  and  criminal  sanctions  imposed  on perpetrators. In addition to the main criminal sanctions, there are additional penalties for corporations. Criminal sanctions for corporations certainly cause contraries because they are considered not to protect the  rights of corporate workers who  do not participate in committing criminal acts. This research is a normative legal research, analyzed through a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach) which refers to the philosophical basis for the formulation of Law Number 8 of 2010. The conclusion  from  this  research  is  that  in  Law  Number  8  of  2010  2010  contains  the categorization of active and passive activities in the crime of money laundering and the harmful impact on national and international economic performance is the basis for the imposition of additional penalties for corporations.

## Keywords: Criminal Liability, Corporate, Money Laundering

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi membawa hasil positif bagi  pembangunan,  namun  di  sisi  lain  disalahgunakan  oleh  sebagian  orang  yang  tak beritikad  baik.  Mereka  melakukan  cara-cara  yang  tidak  terpuji,  yang  sepintas  lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan. Tentu saja hal ini akan semakin mewarnai pola kejahatan di Indonesia. Kejahatan umumnya dibagi menjadi dua yaitu kejahatan tradisional atau disebut kejahatan-kejahatan yang modus operandi nya tidak  sekompleks  kejahatan  baru,  seperti  pembunuhan,  penganiayaan,  pemerkosaan, dan kejahatan non konvensional seperti cyber crime dan computer crime. 1 Kejahatan non konvensional ini telah diwarnai teknologi dengan modus operandi yang begitu kompleks. Kejahatan ini dikenal dengan istilah kejahatan kerah putih (white collar crime). 2 Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk white collar crime, karena bentuk kejahatannya yang bersifat internasional, dapat mengancam berbagai segi atau bidang, baik  keamanan,  stabilitas  nasional  maupun  internasional,  dan  merupakan  ancaman utama  (frontal  attack)  terhadap  kekuasaan  politik  dan  legislative  dan  ancaman  bagi kewibawaan  negara. 3 Menurut  Yunus  Husein,  dampak  secara  makro  pencucian  uang dapat mengurangi pendapatan negara sehingga mempersulit pengendalian moneter dan meningkatnya  country  risk,  dan  dampak  mikro  akan  menimbulkan  persaingan  usaha yang  tidak  sehat. 4 Sedangkan  dalam  kertas  kerja  IMF  disampaikan  bahwa  pencucian uang  dapat  membahayakan  sistem  keuangan  nasional  dan  internasional  serta berdampak akan menurunnya sistem pertumbuhan perekonomian dunia. 5
Pencucian  uang  pada  hakekatnya  merupakan  tindakan  menyamarkan  atau menyembunyikan  harta  tertentu  yang  merupakan  hasil  kejahatan  menjadi  terlihat
1 Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008).
2 Artidjo Alkostar, “White Collar Crime and Corporate Crime,” Jurnal Hukum, Univeritas Islam Indonesia 1, no. 2 (1994): 3.
3 Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengantar Pemahaman Awal Bagi Peserta Pendidikan Kurator, Disampaikan Pada Pendidikan Kurator Dan Pengurus Diselenggarakan Oleh Himpunan Kurator Dan Pengurus Indonesia (KHPI) (Jakarta, 2016).
4 Yunus Husein, “Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan”, Disampaikan Pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi Dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia Di Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang” (2006): 1–2.
5 Sutan Remi Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme (Jakarta: PT. Pustaka Utama Gravity, 2007).
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
seperti  berasal  dari  sumber  yang  sah.  Tindak  pidana  pencucian  uang  dilakukan  oleh perseorangan  atau  korporasi.  Adapun  tujuan  utama  dilakukannya  jenis  kejahatan  ini adalah  untuk  menghasilkan  keuntungan  baik  bagi  individu  maupun  kelompok  yang melakukan kejahatan tersebut.
Di  Indonesia  tindak  pidana  pencucian  uang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 tahun 2010). Dalam Undang-Undang tersebut mendefinisikan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pengertian tersebut lingkupnya dibatasi pada apa yang sudah ditentukan dalam UU No. 8 tahun 2010.
Dampak positif dari suatu globalisasi adalah pesatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan peran tersendiri bagi organisasi atau korporasi. Institusi perbankan erat kaitannya dengan pencucian uang, makin tinggi perkembangan teknologi dan globalisasi di  sector  perbankan  menjadi  lahan  empuk  bagi  praktek  pencucian  uang  yaitu  dalam proses  layering,  memisahkan  hasil  kejahatan  dari  sumbernya  dengan  proses pemindahan  dana  dengan  didesain  menyamarkan  sumber  dana  illegal  dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah  dijabarkan  di  atas  terdapat  dua pembahasan, yaitu aktivitas atau kegiatan apa saja yang masuk dalam kategori tindak pidana  pencucian  uang  dan  bagaimana  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  bagi korporasi.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  (normatif  law  research) menggunakan kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah  hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif  berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas  dan  doktrin  hukum,  penemuan  hukum,  perbandingan  hukum,  dan  sejarah hukum. 6 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  undang- undang  (statute  approach)  dengan  menelaah  undang-undang  dan  regulasi  yang
6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  ditangani  dan  pendekatan  konseptual (konseptual  approach)  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum. 7 Penelitian  ini  lebih  ditekankan  pada  apa  yang menjadi dasar/landasan filosofis dibentuknya UU Nomor. 8 Tahun 2010.

## PEMBAHASAN

## Klasifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang
Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  kerangka-kerangka  teoritik  pemidanaan,  sebelum masuk pada pembahasan perlu dijelaskan tentang arti kata “pidana” atau padanan kata dalam bahasa Belanda adalah “straf” atau juga dalam bahasa Inggris adalah “punishment”. Pidana  adalah  reaksi  atas  delik,  dan  ini  berujud  suatu  nestapa  yang  dengan  sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. 8
Demikian halnya dengan pidana yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2010 juga merupakan  suatu  nestapa  bagi  pelakunya.  Sedangkan  tindak  pidana  atau  perbuatan pidana,  dalam hukum pidana memakai istilah  “strafbaar feit”, kadang juga  delict yang berasal  dari  bahasa  latin  delictum.  Moelyatno  dan  Roeslan  Saleh  memakai  istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai  ancaman  (sanksi)  berupa  pidana  tertentu,  bagi  barangsiapa  yang  melanggar larangan tersebut. 9
Sekarang  ini  dalam  semua  undang-undang  telah  memakai  istilah  tindak  pidana, salah  satunya  seperti  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu  tindak  pidana pencucian  uang.  Aktivitas  dalam  pencucian  uang  sangat  kompleks,  pada  dasarnya aktivitas  tersebut  terdiri  dari  tiga  langkah  yang  dapat  berdiri  sendiri  atau  dilakukan secara bersama-sama. 10
1. Tahap Penempatan (Placement Stage)
Tahap ini adalah suatu upaya memecah uang tunai dalam jumlah besar yang merupakan hasil dari kejahatan menjadi jumlah kecil dengan menempatkan ke dalam sistem  keuangan  yakni  rekening  bank  atau  dipergunakan  untuk  membeli  sejumlah instrument  keuangan  yang  akan  ditagihkan  dan  selanjutnya  didepositokan  di
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).
8 Muladi and Barda Nawawi Arief, Teori-Teori & Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1998).
9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
10 Deputi Bidang Investigasi BPKP, Modul Audit Forensik, 2007.
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
rekening  bank  yang  berada  di  lokasi  lain.  Uang  hasil  kejahatan  adakalanya diperguanakan  membeli  asset/properti  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri.  Bentuk kegiatan ini antara lain:
1) Menempatkan  dana  pada  bank  yang  kadangkala  diikuti  dengan  pengajuan kredit.
2) Menyetor  uang  pada  penyedia  jasa  keuangan  sebagai  pembayaran  kredit untuk mengaburkan audit trail.
3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah  berupa  kredit/pembiayaan,  sehingga  mengubah  kas  menjadi kredit/pembiayaan.
5) Membeli  barang-barang  berharga  yang  bernilai  tinggi  untuk  keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai pernghargaan/hadiah  kepada  pihak  lain  yang  pembayarannya  dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.
2. Tahap Penyebaran (Layering Stage)
Pada  tahap  ini  pencuci  uang  akan  terlibat  dalam  serentetan  tindakan pergerakan dana hasil kejahatan untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana.  Dana  tersebut  dikirimkan  kepada  sejumlah  bank  di  belahan  dunia  lain  yang tidak  mempunyai  rezim  anti  pencucian  uang  atau  money  laundering,  dengan  cara sederhana melalui “electronic funds/wire transfer”.  Bentuk kegiatan ini antara lain:
1) Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
2) Penggunaan  simpanan  tunai  sebagai  agunan  untuk  mendukung  transaksi yang sah.
3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company.
3. Tahap Pengumpulan (Integration Stage)
Pada  tahap  ini  adalah  upaya  menggunakan  dana/harta  hasil  kejahatan  yang tampak  sah,  baik  dinikmati  langsung  maupun  diinvestasikan  ke  dalam  kegiatan ekonomi  misalnya  pembelian  real  estate,  asset  mewah,  atau  ditanamkan  dalam kegiatan usaha. Pelaku pencucian uang tidak mempertimbangkan hasil yang diperoleh karena  tujuan  utamanya  adalah  menyamarkan  atau  menghilangkan  asal  usul  uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati dan digunakan secara aman.
Dalam UU No. Tahun 2010, tindak pidana pecucian uang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) pasal, yaitu pada pasal 3 dan 4 dikategorikan sebagai aktivitas aktif yang pada  umumnya  melibatkan  pihak  lain  untuk  aksinya  menyembunyikan  atau menyamarkan hasil dari tindak pidana, sedangkan aktivitas pasif yang  dalam konteks pasal  5  UU  No.  8  Tahun  2010  seseorang  dikatakan  melakukan  aktivitas  pasif  dalam tindak pidana pencucian uang apabila memenuhi unsur mengetahu dan patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari kejahatan atau mengetahui maksud dari melakukan transaksi tersebut.
1. Pasal 3
“Setiap  orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga,  atau  perbuatan  lain  atas  harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul  harta  kekayaan  dipidana  karena  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh milyar).
2. Pasal 4
Setiap  orang  yang  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul,  sumber,  lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) taun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
3. Pasal 5
Setiap orang yang menerima atau menguasai, penempatan, pentrasferan, pembayaran, hibah,  sumbangan,  penitipan,  penukaran,  atau  menggunakan  harta  kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar).
Pada umumnya pencucian uang dimulai dengan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yaitu menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi;  dilakukan  atau  batal  dilakukan  dengan  menggunakan  harta  kekayaan  yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Modus konvensional dalam tindak pidana pencucian uang yang biasa dilakukan adalah mulai dari memecah nominal dalam beberapa rekening atas nama banyak orang,
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
menyelundupkan uang tunai, sampai dengan membeli barang/property, dan melakukan kegiatan bisnis misalnya membuak restoran, hotel dan toko. Sedangkan modus tindak pencucian uang dengan menggunakan teknologi, yaitu 11
a. Menggunakan Electronic Money (uang elektronik)
Kelebihan  e-money  dibandingkan  dengan  uang  tradisional  adalah  e-money menggunakan sebuah kartu atau alat yang dapat menyimpan dana dalam jumlah besar, sehingga tidak memerlukan tempat atau container yang besar; mudah untuk ditransfer kapan saja dan dimana saja dengan sarana internet; e-money tidak memiliki nomer seri sehingga sulit untuk dilacak.

## b. Internet Bank (I-Bank)
Dengan sarana internet, bank virtual ini dapat diakses kapan saja dan dimana saja untuk melakukan  pembayaran  langsung,  pembelian  surat  berharga,  pengeluaran  cek, pembukaan  dan  penutupan  rekening.  I-Bank  menyediakan  fasilitas  keuangan internasional yang dapat dilakukan transaksi dengan nyaman dan aman.
c. Internet Casino (Internet Gambling)
Saat ini banyak sekali situs casino yang tidak diatur dan diawasi oleh pemerintah, bahkan beberapa  diantaranya  tidak  memiliki  identifikasi  konsumen.  Kondisi  inilah  yang dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk melakukan transaksi illegal.

## Bentuk Sanksi dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak  pidana  pencucian  uang  tidak  lagi  dilakukan  secara  perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu kelompok/sindikat  yang  terorganisasi  secara  rapi  dan  sangat  rahasia.  Subyek  hukum dalam UU No. 8 Tahun 2010 sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 adalah setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan korporasi adalah kumpulan orang  dan/atau  kekayaan  yang  terorganisasi  baik  merupakan  badan  hukum  maupun bukan  badan  hukum.  Peranan  korporasi  yang  sangat  besar  dan  adanya  keinginan korporasi  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  sebesar-besarnya,  berpotensi menimbulkan bahaya dan kerugian bagi masyarakat.  Motif utama kejahatan korporasi
11 I Ketut Sukawati Perbawa, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia,” Jurnal Advokasi 5, no. 1 (2015): 41, https://media.neliti.com/media/publications/29394-ID-tindak-pidana- pencucian-uang-dalam-sistem-perbankan-indonesia.pdf.
salah  satunya  terletak  pada  pemenuhan  atas  motif  ekonomi  yang  berupa  keuntungan atau  profit  yang  dilakukan  secara  illegal  atau  melawan  hukum. 12 Dengan  diakuinya korporasi sebagai subyek hukum dalam UU No.  8 Tahun  2010, maka korporasi dapat dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  Membahas  mengenai  pertanggungjawaban pidana (criminal liability) tidak lepas dari asas “Geen Straf Zonder Schuld“ atau “Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea”  yang padanan kata dalam bahasa Indonesia sama dengan “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. 13
Ada dua kemungkinan yang berkaitan dengan asas ini yaitu (1) seseorang tidak akan  dipidana  jika  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana;  (2)  seseorang  yang  melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Seseorang baru bisa dijatuhi pidana, yang artinya bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana dan bisa dijatuhi pidana atas perbuatannya harus memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu (1) melakukan tindak pidana; (2)  di  atas  umur  tertentu  dan  mampu  bertanggungjawab;  (3)  dilakukan  dengan kesengajaan/kealpaan; (4) tidak ada alasan pemaaf. 14
Kesalahan  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dalam  memidana  seseorang, tanpa  itu  pertanggungjawaban  pidana  tidak  akan  pernah  ada. 15 Pemahaman  terhadap masalah  pertanggungjawaban  korporasi  sebagai  subyek  tindak  pidana  tidak  dapat dilepaskan  dari  persoalan  pokok  pertanggungjawaban  pidana  atau  kesalahan.  Dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 jika dilakukan korporasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi,  yaitu  setiap  orang  yang  memiliki  kekuasaan  atau  kewenangan  menjadi penentu  kebijakan  korporasi  atau  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
12 Randi Pradityo and Riri Tri Mayasari, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi,” Supremasi Hukum:Jurnal Penelitian Hukum 30, no. 1 (2021).
13 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana.
14 Ibid.
15 Ali, Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi.
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
Dari  ketentuan  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  “korporasi  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana  apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  melalui kegiatan  yang  tidak  termasuk  dalam  lingkup  usahanya  sebagaimana  dalam  anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi tersebut”. Rumusan dalam UU No. 8  Tahun  2010  telah  menyatakan  secara  detail  tentang  sistem  pertanggungjawaban pidana  bagi  korporasi,  karena  mengatur  kapan  dan  dalam  hal  apa  korporasi  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Beberapa  konsekuensi  pertanggungjawaban  pidana  pencucian  uang  yang pelakunya adalah korporasi yaitu:
1. diatas umur tertentu dan mampu bertangungjaawab
Persoalan  ini  dapat  diatasi  apabila  kita  menerima  konsep  kepelakuan  fungsional (functioneel daderschap). Ciri khas dari kepelakuan fungsional menurut Wolter, yaitu perbuatan fisik dari yang satu menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain. Tiga  tahap  dalam  meyakini  kepelakuan  fungsional  adalah  pertama,  kepentingan manakah  yang  ingin  dilindungi  oleh  pembentuk  undang-undang.  Kedua,  pribadi manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan tindak pidana. Ketiga, diajukan pertanyaan  pembuktian.  Dalam  konsep  ini  keberadaan  korporasi  tidaklah  dibentuk tanpa  suatu  tujuan  dan  dalam  pencapaian  tujuan  tersebut  selalu  diwujudkan  melalui perbuatan  alamiah  manusia,  sehingga  kemampuan  bertanggungjawab  orang  yang berbuat  atas  nama  korporasi  dilakukan  menjadi  kemampuan  bertanggungjawab korporasi sebagai subyek tindak pidana. 16
2. dilakukan dengan kesengajaan/ kealpaan
pencucian  uang  yang  dilakukan  korporasi  adalah  untuk  mencapai  tujuan  korporasi berupa perolehan keuntungan. Dalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 jelas sekali ada frasa “yang diketahuinya atau patut diduganya” menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja, oleh karena memang sudah menghendaki melakukan tindak  pidana  dan  mengetahui  akibat-akibat  yang  terjadi  dari  tindak  pidana  yang dilakukan.
16 Setiyono, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Malang: Bayumedia Publishing, 2009).
3. tidak ada alasan pemaaf
dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang yang pelakunya adalah korporasi, maka korporasi  juga  dapat  menunjuk  dasar  adanya  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan, dengan ketentuan:
a. suatu  korporasi  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  kesengajaan bahwa  pelaku  tindak  pidana  mempunyai  maksud  ingin  menyembunyikan  hasil kekayaaan keuntungan yang didapatkan dari berbagai tindak pidana sehingga aman dan susah dilacak oleh siapapun.
b. suatu korporasi dibentuk dengan suatu tujuan tertentu, sebagai pendukung hak dan kewajiban, mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk bertindak.
c. personil  pengendali  korporasi  mempunyai  kemampuan  untuk  menginsyafi  dan menentukan  apa  yang  dikehendaki  dan  disisi  lain  sudah  menginsafi  akan  akibat- akibat dari perbuatan yang dia lakukan.
d. personil  pengendali  korporasi  tidaklah  mungkin  orang  yang  tidak  mampu bertanggungjawab.  Dalam  hal  ini  kalau  ada  unsur  daya  paksa  atau  pembelaan terpaksa, maka akan mengacu ketentuan dalam KUHP yaitu pada BAB III  Pasal 48 dan pasal 49 yaitu barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak  dipidana.  Demikian  juga    dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  karena pembelaan  terpaksa.  Akan  tetapi  alasan  pemaaf  yang  berupa  ketidakmampuan bertanggungjawab  sebagaimana  pasal  44  KUHP  dan  pembelaan  terpaksa  yang melampaui batas dalam pasal 49 ayat (2) KUHP tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemaaf  korporasi,  karena  keduanya  mensyaratkan  keadaan  jiwa  tertentu,  yang mutlak dapat terjadi pada diri manusia.
e. dalam rangka melaksanakan tugas maka hal ini sudah ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing korporasi.
Penjatuhan  pidana  jika  dianalisa  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  13  Tahun  2016  (Perma  No.  13  Tahun  2016)  mengenai  tata  cara  penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi yang dipandang mengisi kekosongan hukum acara pidana dalam penanganan pidana terhadap korporasi. Dalam tindak pidana pencucian uang, institusi bank kerap didapati melakukan suatu fraud (corporate crime), ikut serta dalam  suatu  tindak  pidana  atau  menjadi  tempat  disembunyikannya  hasil  kejahatan sehingga bank harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Setelah mengkaji pertanggung jawaban pidana atas subyek manusia alamiah dan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, pembahasan selanjutnya adalah bentuk sanksi,  dalam  UU  No.  8  Tahun  2010  sanksi  berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda untuk subyek tindak pidana manusia alamiah/perseorangan. Sedangkan bentuk sanksi pada tindak pidana kejahatan pencucian uang yang dijatuhkan terhadap korporasi sesuai pasal  7  UU  No.  8  Tahun  2010  adalah  pidana  denda  paling  banyak  seratus  milyar  dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. Pengumuman putusan hakim;
b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
c. Pencabutan izin usaha;
d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan
f. Pengambilalihan korporasi oleh negara.
Jika kita melihat ketentuan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada korporasi maka  cenderung  kepada  sanksi  pembekuan  korporasi.  Terdapat  pandangan  kontra terhadap beberapa dari pidana tambahan terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian  uang.  Hukuman    berupa  pembekuan,  pembubaran,  pencabutan  izin, perampasan aset oleh negara akan merugikan pekerjanya. 17 Tidak selayaknya  pekerja yang mempunyai itikad baik bekerja mendapat imbas dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Masalah  sanksi  merupakan  hal  yang  sentral  dalam  hukum  pidana,  karena menggambarkan  nilai  sosial  budaya  bangsa,  yang  dapat  dimaknai  bahwa  pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, bermoral dan tidak. Menurut pendapat penulis, pengaturan tentang pidana pokok dan pidana tambahan dalam UU No. 8 Tahun 2010 sudah sesuai dengan fungsi hukum pidana  yaitu  melindungi  kepentingan  umum  atau  warga  negara.  Penjatuhan  pidana tambahan  berupa  pembekuan  sebagian  atau  seluruh,  pembubaran,  pencabutan  izin, perampasan asset, dan pengambilalihan korporasi merupakan konsekuensi yang harus ditanggung korporasi, karena mengingat tindak pidana pencucian uang yang dilakukan adalah karena untuk kepentingan korporasi yang berdampak secara tidak langsung bagi pekerja.
17 Puput Pratiwi Wulandari, “Implikasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 4, no. 4 (2020): 150, http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index.
Dalam  Perma  No.  13  Tahun  2016  disebutkan  suatu  tindak  pidana  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  hukum  nya  kepada  korporasi  (corporate  crime responsibility) manakala korporasi:
a. Memperoleh keuntungan atau manfaat dari suatu tindak pidana atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
b. Membiarkan terjadinya tindak pidana;
c. Tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan  pencegahan, mencegah  dampak  lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Apabila  korporasi  tidak  dijatuhkan  pidana  yang  dapat  membuat  efek  jera  atau dalam  hal  ini  hanya  personil  pengendali  korporasi,  maka  akan  dengan  mudahnya korporasi  mengganti  personil  pengendali  korporasi  dan  dapat  melakukan  kegiatan seperti biasanya. Tentunya hal ini tidak akan memberikan efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa sistem  pertanggungjawaban  korporasi  sebagai  subyek  tindak  pidana  yaitu,  pengurus korporasi  sebagai  pembuat,  penguruslah  yang  bertanggung  jawab,  korporasi  sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. 18
Sistem  pertanggung  jawaban  langsung  oleh  koporasi  dalam  tindak  pidana pencucian uang, misalnya jika tindak pidana pencucian uang tersebut dari hasil korupsi, maka  kerugian  yang  diderita  masyarakat  dapat  demikian  besarnya,  sehingga  tidak seimbang jika pidana hanya dijatuhkan kepada personil pengurus korporasi saja. Atau misalnya dari kejahatan narkotika, kejahatan asal sebagai pencetus adanya tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan besar yang menimbulkan kerugian dan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat menjadikan korporasi untuk menaati peraturan.
Mengingat  kejahatan  seperti  pencucian  uang  merupakan  kejahatan  luar  biasa yang akibatnya dapat membahayakan kinerja ekonomi nasional maupun internasional, maka  pidana  tambahan  masih  relevan  dijatuhkan  kepada  korporasi  yang  melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam makalahnya pada bulan Mei 2001, John McDowell dan Gary Novis dari Bereau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department  of  State,  mengemukakan  berbagai  dampak  tindak  pidana  pencucian  uang
18 Mardjono Reksodiputro, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi,” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi (1989): 9.
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
terhadap  sektor  perekonomian  dan  bisnis.  Mereka  mengemukakan  dampak-dampak tindak pidana pencucian uang itu sebagai berikut: 19
a. Merongrong  sektor  bisnis  swasta  yang  sah  (undermining  the  legitimate  private bussines sector)
b. Salah satu dampak mikro ekonomi dari tindak pidana pencucian uang terasa di sektor swasta,  para  pencuci  uang  menggunakan  perusahan  (front  companies)  untuk mencampur uang haram dengan uang yang sah. Perusahan tersebut mempunyai akses kepada  dana-dana  haram  yang  besar  jumlahnya  yang  memungkinkan  mereka mensubsidi sehingga barang dan jasa bisa dijual jauh di bawah harga pasar. Hal ini membuat terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahan tersebut yang pada akhirnya perusahan yang sah gulung tikar.
c. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (undermining the integrity of financial market). Uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada sebuah bank  tanpa  pemberitahuan  tiba-tiba  dipindahkan  pemiliknya  melalui  internet transfer.  Hal  ini  tentu  menimbulkan  masalah  likuiditas  yang  serius  bagi  lembaga keuangan yang bersangkutan.
d. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya  (loss of control of economic policy)
e. Para pencuci uang cenderung menempatkan dana hasil kejahatannya di negara yang kecil kemungkinannya dapat dideteksi. Sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan moneter.  Singkatnya  pencucian  uang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  perubahan terhadapp permintaan uang (money demand) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional, bunga dan nilai tukar mata uang.
f. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (economic distortion and instability)
g. Para  pencuci  uang  lebih  tertarik  untuk  melindungi  hasil  kejahatannya  daripada memperoleh keuntungan dari investasi mereka. Hal tersebut karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kejahatan sudah luar biasa besarnya. Akibat sikap mereka yang  demikian,  pertumbuhan  ekonomi  dari  negara  di  mana  investasi  mereka  itu dilakukan dapat terganggu.
19 Husein, “Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan”, Disampaikan Pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi Dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia Di Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang.”

## KESIMPULAN
1. Klasifikasi aktivitas dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari aktivitas aktif dan pasif. Dikategorikan sebagai aktivitas aktif yang pada umumnya melibatkan pihak lain untuk  aksinya  menyembunyikan  atau  menyamarkan  hasil  dari  tindak  pidana, sedangkan  seseorang  dikatakan  melakukan  aktivitas  pasif  dalam  tindak  pidana pencucian uang apabila memenuhi unsur mengetahu dan patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari kejahatan atau mengetahui maksud dari melakukan  transaksi tersebut.  Pengenaan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  pasif  lebih  rendah  daripada  pelaku aktif.
2. Subyek tindak pidana dalam UU No. 8 tahun 2010 adalah orang perseorangan atau korporasi. Sanksi bagi orang perseorangan adalah pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan  untuk  korporasi  adalah  pidana  denda  dan  dapat  dijatuhkan  pidana tambahan.
3. Penjatuhan sanksi berupa  pidana  tambahan bagi korporasi cukup efektif diberikan karena  mengingat  kejahatan  pencucian  uang  merupakan  kejahatan  luar  biasa  yang akibatnya dapat membahayakan kinerja ekonomi nasional maupun internasional, juga tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  korporasi  biarpun  yang  melakukan adalah personil pengendali  korporasi akan tetapi apabila pelaku berbuat atas nama atau  berhubungan  dengan  korporasi  maka  yang  menikmati  hasil  kejahatan  adalah korporasi yang dalam hal ini tidak menutup kemungkinan adalah pekerja korporasi.

## Saran
1. Melakukan revisi pengaturan sanksi pidana bagi korporasi dalam  pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 yang memperjelas mengenai mekanisme dan prosedur perampasan aset dan pengambilalihan  korporasi oleh negara, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan siapa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aset korporasi yang dikenai pidana.
2. Membuat  formulasi  kebijakan  mengenai  pengaturan  hak  bagi  pekerja  bilamana korporasi dikenai pidana.
3. Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  korporasi  terlebih  dalam  pemberian  pidana tambahan harus dilakukan secara hati-hati dan selektif karena berpotensi memiliki implikasi negatif kepada korporasi secara langsung maupun kepada para pekerja yang tidak turut serta dalam melakukan tindak pidana.
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Mahrus. Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Muladi, and Barda Nawawi Arief. Teori-Teori & Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1998.
Setiyono. Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
Sjahdeini,  Sutan  Remi.  Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dan  Pembiayaan Terorisme. Jakarta: PT. Pustaka Utama Gravity, 2007.

## Jurnal
Alkostar, Artidjo. “White Collar Crime and Corporate Crime.”  Jurnal Hukum, Univeritas Islam Indonesia 1, no. 2 (1994): 3.
Perbawa,  I  Ketut  Sukawati.  “Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Sistem  Perbankan Indonesia.”
Jurnal Advokasi 5, no. 1 (2015): 41. https://media.neliti.com/media/publications/29394-ID-tindak-pidana- pencucian-uang-dalam-sistem-perbankan-indonesia.pdf.
Pradityo,  Randi,  and  Riri  Tri  Mayasari.  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi.” Supremasi Hukum:Jurnal Penelitian Hukum 30, no. 1 (2021).
Wulandari,  Puput  Pratiwi.  “Implikasi  Pidana  Tambahan  Terhadap  Korporasi  Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 4, no. 4 (2020): 150. http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index.

## Makalah
Reksodiputro, Mardjono. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi.”  Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Kejahatan  Korporasi (1989): 9.
Husein,  Yunus.  “Pembangunan  Rezim  Anti  Pencucian  Uang  Di  Indonesia  Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan”, Disampaikan Pada Forum Ilmiah Ekonomi
Study  Akuntansi  Dan  Temu  Nasional  Jaringan  Mahasiswa  Akuntansi  Indonesia  Di Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang” (2006): 1–2.
Amrullah,  Arief.  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Pengantar  Pemahaman  Awal  Bagi Peserta  Pendidikan  Kurator.  Disampaikan  Pada  Pendidikan  Kurator  Dan  Pengurus Diselenggarakan  Oleh  Himpunan  Kurator  Dan  Pengurus  Indonesia  (KHPI).  Jakarta,
2016. Deputi Bidang Investigasi BPKP. Modul Audit Forensik, 2007.