Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 724-729
Implementasi Dana Ta’awun pada KSPPS Kota Padang Masa Pandemi Covid-19
Afriyanti 1) ,  Ulyadi 2) 1,2 Prodi Ekonomi Syariah, STEI Ar Risalah Sumatera Barat *Email korespondensi: afriyanti.yw@gmail.com

## Abstract
Currently, the assets of Padang City KSPPS have reached Rp. 45,351,000,000 (June Balance Sheet Report KSPPS Padang City Government: 2020). The condition of the Covid-19 pandemic is a continuous problem, which has an impact on various sectors of life. The more concerning impact is on small communities who have micro businesses. Researchers are interested in studying more deeply how the principle of mutual assistance (ta'awun) is applied to  the  Padang  City  KSPPS  during  the  Covid-19  pandemic.  The  implementation  of  the  principle  of  mutual assistance  can  be  seen  in  the  management  of ta'awun  funds paid  by  participants  on a regular  basis.  Ta'awun funds were collected with the aim of helping fellow participants who were stricken by disaster. The research is qualitative and field research. The method used is descriptive method. The implementation of ta'awun funds at the Padang City KSPPS during the covid-19 pandemic has not been implemented properly, because there are no rules or SOPs from the KSPPS Pemko itself in its implementation. However, the board and managers can make their own policies in implementing the ta'awun funds to be realized for members who experience disasters such as death, illness and others, both before the pandemic period and during the COVID-19 pandemic. The suitability of the implementation of the principle of ta'awun in Islam in the form of infaq does not contain an element of injustice, its designation is clear. The additional mandatory infaq in the financing contract is made separately in writing, so that there can be more clarity in the transaction between the two parties.

## Keywords: Ta’awun Fund, KSPPS, Covid-19 Pandemic
Saran sitasi: Afriyanti., & Ulyadi. (2022). Implementasi Dana Ta’awun pada KSPPS Kota Padang Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (01), 724-729. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4147
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4147

## 1. PENDAHULUAN
Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syari’ah  (KSPPS)  merupakan  salah  satu  model lembaga  keuangan  syari’ah  paling  sederhana  yang saat ini banyak muncul di Indonesia. (Huda & Heykal, 2010).  Perkembangan  KSPPS  di  Indonesia  diawali dengan  perkembangan  Koperasi  Jasa  Keuangan Syari’ah (KJKS) yang menggunakan prinsip dan akad yang Islami. Pemikiran ini lahir di Indonesia dengan adanya  Perubahan  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan  kegiatan  usaha  simpan  pinjam  dan pembiayaan syariah oleh Unit Koperasi. (Nurfikriyah, 2021)
Di  Kota  Padang  telah  berdiri  104  KSPPS  yang sebelumnya  adalah  KJKS  BMT  Pemerintahan  Kota Padang yang tersebar di tiap kelurahan. KSPPS atau disebut  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan
Syari’ah  adalah  Koperasi  yang  kegiatan  usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip  syariah  termasuk  zakat,  infak/  sedekah  dan wakaf.  Saat  ini  aset  KSPPS  Kota  Padang  sudah mencapai Rp.  45.351.000.000,- (Empat Puluh Lima Milyar  Tiga  Ratus  Lima  Puluh  Satu    Juta  Rupiah). (Laporan  Neraca  Bulan  Juni  KSPPS  Pemerintahan Kota Padang: 2020).
Nofiarman,  Kepala  Bidang  Fasilitasi  dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan  Syari’ah    (KSPPS)  Kota  Padang mengatakan  di  KSPPS  ada  produk  tabungan  yang mengandung  unsur  titipan  (wadiah)  dan  ada  yang bersifat  investasi  (mudharabah).  Namun  ada  juga produk turunan dari pembiayaan yang disebut dengan dana  ta’awun.  Dana  ta’awun  yang    dihimpun  dari nasabah pembiayaan sepenuhnya untuk tujuan tolong- menolong,  yang  sifatnya  adalah  membantu  sesama
anggota  secara  bersama-sama.  (wawancara,  10 November 2020).
Nofiarman menyatakan bahwa seluruh pengelola KSPPS Kota Padang menghimpun dana ta’awun dari anggota.  Adapun  mekanisme  pemungutan  dana ta’awun  adalah  setiap  nasabah  pembiayaan diwajibkan  untuk  membayar  sejumlah  uang  sebagai dana  ta’awun  setiap  kali  melakukan  pembayaran angsuran  pembiayaan.  Peserta  dalam  hal  ini menghibahkan dana tersebut kepada peserta lain yang terkena musibah sewaktu-waktu dan KSPPS bertindak sebagai  pengelola  dana  tersebut  (wawancara,  10 November 2020).
Berdasarkan data dari kementerian koperasi yang menggambarkan  bahwa  1.785  koperasi  dan  163.713 pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) terdampak  pandemi  covid  19.  Dampak  yang memprihatinkan  adalah  terhadap  masyarakat  kecil yang  punya  usaha  mikro.  Lebih  lanjut  Nofiarman mengatakan 75 % di KSPPS Kota Padang mengalami hal  yang  sama  dampak  Covid-19.  (Nofiarman, wawancara 10 November 2020).
Laporan menyatakan 104 nsabah KSPPS mengalami penurunan  penjualan,  22%  kesulitan  permodalan, 15%  mengalami  distribusi  yang  terhambat,  dan  4% kesulitan bahan baku. (Laporan Kinerja KSPPS Kota Padang: 2020).
Data  di  atas  menyatakan  bahwa  sebagian  besar usaha  mikro  mengalami  penurunan  penjualan. Penurunan  penjualan  menjadi  persoalan  besar  bagi pelaku  usaha  mikro  terutama  bagi  mereka  yang memperoleh  modal  dari  pinjaman  usaha,  karena mereka  harus  membayar  angsuran  secara  berkala sementara  pendapatan  mereka  turun  drastis  akibat pandemi Covid-19.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  peneliti tertarik untuk  mengkaji  lebih  dalam  bagaimana  asas  tolong- menolong (ta’awun) pada KSPPS Kota Padang selama pandemi  Covid-19.  Implementasi  asas  tolong- menolong  dapat  dilihat  pada  pengelolaan  dana ta’awun yang dibayarkan oleh peserta secara berkala. Dana  ta’awun  dikumpulkan  dengan  tujuan  untuk membantu  sesama  peserta  yang  ditimpa  musibah. Oleh  karena  itu  penilitian  ini  penulis  beri  judul “Implementasi  Dana  Ta’awun  Pada  KSPPS  Kota Padang Masa Pandemi Covid-19”.

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  dekriptif kualitatif. (Muhamad & Ag,
2008) artinya mengumpulkan data dan mendeskripsikan bagaimana penerapan dana ta’awun di  KSPPS  terhadap  usaha  mikro  nasabahnya  yang mengalami  penurunan  penjualan,  akibat  semua  efek pada pandemi Covid -19. Adapun teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah wawancara, dan studi dokumentasi.
Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait yaitu DPS, Pengurus dan Manajer, Pembukuan serta  Nasabah  KSPPS  Cupak  Tangah,  KSPPS Belakang  Pondok  dan  KSPPS  Padang  Besi  Kota Padang. Sedangkan dokumentasi yaitu berkas-berkas berupa pernyataan tentang dana ta’awun, catatan dan laporan  pelaksanaan  kegiatan  serta  setoran  tabungan anggota  KSPPS  Kota  Padang,  SOM  &  SOP  dan panduan pokusma (kelompok anggota) serta dokumen lain  yang  mendukung  penelitian  ini  seperti penelusuran artikel, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang digunakan sebagai referensi tentang implementasi tabungan dana ta’awun.
Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini,  penulis  melakukan  triangulasi  data.  Triangulasi dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  wawancara dengan  isi  suatu  dokumen  yang  berkaitan  atau sebaliknya.  Dalam  hal  ini,  penulis  membandingkan hasil  wawancara  terhadap  DPS,  Pengurus,  Manajer KSPPS  dan  beberapa  anggota  nasabah  KSPPS  yang penulis  teliti  dengan  dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan  pertanyaan-pertanyaan  dalam wawancara tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil Penelitian
Jumlah  dana  ta’awun  dalam  pembiayaan  setiap angsuran  dipungut  KSPPS  kelurahan  Cupak  Tangah dan KSPPS Belakang Pondok saat ini adalah
Tabel 1

## Rekapitulasi Jumlah Pembiayaan dan Dana Ta’awun
Nama Lembaga Jumlah pembiayaan  Jumlah dana ta’awun Min Maksimal  Per Minggu  Per Bulan KSPPS Cupak Tangah 1.000.000  15.000.000 1500 6000 KSPPS Belakang Pondok 1.000.000  15.000.000 - 4000
Sumber : Data diolah dari hasil wawancara di KSPPS Kelurahan    Cupak  Tangah  dan  KSPPS  Belakang Pondok.
Berbeda  yang  dilakukan  oleh  manajer  KSPPS Kelurahan Padang Besi. Setelah dilakukan wawancara mendalam, Pengelola KSPPS Padang Besi mengatakan bahwa KSPPS Padang Besi lebih banyak menerapkan  dana  yang  berbau  ta’awun  seperti  dana cadangan resiko anggota mingguan dan bulanan, dana Zakat  Infak  dan  Shadaqoh  (ZIS)  kemudian  iuran Kesosialan  (IKS).  Untuk  lebih  jelasnya  dapat diuraikan dalam bentuk tabel.
Tabel  2 Daftar Dana Ta’awun KSPPS Padang Besi
Daftar Jumlah dana ta’awun Per  Minggu Per Bulan Dana Cadangan Resiko 4000 16000 Dana Zakat Infak dan Shadaqoh (ZIS) 1500 6000 Dana Iyuran Kesosialan (IKS) 1000 4000

## Sumber : Data diolah dari hasil wawancara di KSPPS Kelurahan Padang Besi .
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa  KSPPS Kelurahan Padang Besi berbeda-beda dalam menetapkan  jumlah  dana  ta’awun.  Tiga  daftar  dana yang  dinyatakan  tabel  di  atas  merupakan  kategori dana  ta’awun  yang  dipungut  setiap  minggu  atau perbulan  bagi  anggota  yang  mengangsur    mingguan atau bulanan.
Pemunggutan dana ta’awun dilakukan melewati pembiayaan  yang  dilakukan  ke  anggota  KSPPS Padang  Besi,  dimana  anggota  tersebut  ada  sistim
tanggung  renteng/kelompok  dan  disetiap  anggota kelompok  ditetapkan  membayar  dana  ta’awun  baik anggota kelompok tersebut mendapat pinjaman kecil maupun pinjaman besar. Lebih lanjut menejer KSPPS Padang  Besi  menjelaskan  bahwa  dana  ta’awun disetiap anggota kelompok berdasarkan kesepakatan, dimana diawal pembiayaan dijelaskan kepada anggota kelompok  perminggunya  dan  perbulannya  yang rincian  jumlahnya  terdapat  angsuran  pokok  (AP) ditambah  bagi  hasil/  margin  (Basil)  ditambah simpanan  wajib  mingguan  (SWM)  ditambah  Dana Ta’awun  (DT)  sebesar  Rp.  6500  (Enam  Ribu  Lima Ratus Rupiah) jika cicilan perminggu, akan tetapi jika perbulan cicilan anggota maka Dana Ta’awunya (DT) sebesar  Rp.  26.000  (Dua  Puluh  Enam  Ribu  Rupiah) yang telah disepakati bersama anggota.
Selanjutnya mengenai peruntukkan dana ta’awun ke anggota baik sebelum terjadinya pandemi maupun di masa pandemi penerapannya ke anggota sudah ada, artinya  telah  dilaksanakan  dan  berjalan  aktif  seperti biasanya  sebelum  pandemi,  untuk  anggota  KSPPS Padang Besi, penerapan tersebut seperti anggota sakit, meninggal atau keluarganya meninggal dan usahanya ambruk karena sebab gempa dan kebakaran.
Dalam  menjalankan  aktivitasnya,  Lembaga Keuangan Syari’ah menganut prinsip-prinsip ta’awun dalam Islam ta’awanu’ ala al-bir wa al-taqwa (tolong- menolonglah  kamu  sekalian  dalam  kebaikan  dan takwa). Prinsip ini menjadikan para anggota  KSPPS Kota  Padang  yang  ada  di  tiap  kelurahan  sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko.
Tabel 3 Rekapitulasi Dana Ta’awun KSPPS Kelurahan Nama KSPPS Kota Padang Dana cadangan resiko ZIS Iuran Dana Sosial SOP Akad Ta’awun KSPPS Kel. Cupak Tangah Tidak ada Ada Ada Tidak ada Tidak ada KSPPS Kel Belangkang Pondok Tidak ada Ada Ada Tidak ada Tidak ada KSPPS Kel. Padang Besi Ada Ada Ada Tidak ada Tidak ada
Sumber : Data diolah dari hasil wawancara di KSPPS Kelurahan Cupak Tangah, KSPPS Kelurahan Belakang Pondok dan KSPPS Kelurahan Padang Besi.
Dari  tabel  diatas  dapat  penulis  analisis  hasil penelitian  penulis  bahwa  masing-masing  KSPPS berbeda-beda  melakukan  dan  menetapkan  jumlah maksimal  dana  ta’awun  yang  dipungut  dari anggotanya.  Adapun  KSPPS  Cupak  Tangah  dan
KSPPS  Padang  Besi  dana  ta’awun  dapat  dibayar setiap  minggu  dan  setiap  bulan  bersamaan  dengan cicilan,  kemudian  KSPPS  Belakang  Pondok  sepakat dengan  anggotanya  bahwa  membayar  dana  ta’awun setiap bulan sesuai jatuh tempo pinjaman anggota.
3.2. Pembahasan
Implementasi  Dana  Ta’awun  di  KSPPS  Kota Padang dalam Pembiayaan
Sebagai  lembaga  keuangan  mikro  syari’ah, peranan  utama  KSPPS  Kota  Padang  adalah menyediakan pembiayaan terhadap usaha-usaha kecil yang  membutuhkan  bantuan  permodalan  yang berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Dalam  konsepnya KSPPS  mempunyai  beragam  jenis  produk  untuk pembiayaan,  yaitu  :  Mudharabah,  Musyarakah  dan Murabahah.
Produk  pembiayaan  yang  dikemukakan  diatas terdapat dalam buku panduan SOP SOM KSPPS Kota Padang  bahwa  sebelum  melakukan  pembiayaan, anggota yang akan meminjam harus mencari anggota yang  lain  untuk  melakukan  pembentukan  kelompok usaha  muamalat  (POKUSMA)  memiliki  peranan sangat  penting  dalam  pelaksanaan  kegiatan  KSPPS Kota  Padang  yang  ada  di  setiap  kelurahan  yang berfungsi  mempermudah  KSPPS  dalam  melakukan pembinaan kepada seluruh anggotanya dan menjalankan  sistem  tanggung  renteng  dalam  setiap kelompok usaha anggota.
Menurut KSPPS Kota Padang Kelurahan Cupak Tangah dan KSPPS Kelurahan Belakang Pondok yang penulis  teliti  mengatakan  setiap  kelompok  usaha anggota  yang  melakukan  pembiayaan  diwajibkan untuk  membayar  sejumlah  uang  tambahan  selain angsuran  pokok  pinjaman  dan  keuntungan  (margin). Adapun  sejumlah  uang  tambahan  yang  diwajibkan tersebut  adalah  simpanan  wajib  (simwa),  simpanan wajib  mingguan  (swm)  dan  zakat  infak  shadaqoh/ iyuran  kesosialan  (zis  /  iks).  Dari  tiga  simpanan tersebut ada  kategori dana  ta’awun  yang  merupakan kewajiban  setiap  anggota  membayarnya  yaitu  zakat infak  shadaqoh  atau  sering  disebut  oleh  anggota KSPPS  iyuran  kesosialan  yang  mana  menurut pengurus  KSPPS  dan  pengelola  KSPPS  merupakan dana kebajikan, tolong menolong dari anggota untuk anggota.
Menejer  KSPPS  Padang  Besi  mengatakan Pengalokasian  dana  ta’awun  pada  masa  pandemi untuk  anggota  yang  modal  usahanya  habis  dan usahanya  tutup,  dan  biaya  hidup  anggota  kurang terpenuhi  semasa  pandemi,  maka  pihak  KSPPS Padang Besi membantu anggota berupa bahan pangan bagi  angota  yang  benar  berdampak  kepada  pandemi covid-19  yang  dananya  diambil  dari  dana  ta’awun anggota. Lebih  lanjut menejer padang besi mengatakan  masalah  Standar  Operasional  Prosedur
(SOP)  nya  tentang  Pengalokasian  Dana  Ta’awun dimasa  pandemi  dari  KSPPS  Kota  Padang  memang belum  ada  turunan  intruksi  ke  KSPPS  yang  ada  di kelurahan, akan tetapi kami dari pihak KSPPS Padang Besi  dan  jajaran  kepengurusannya  mengambil kebijakan  dari  dalam  sendiri  terkait  permasalahan yang terjadi di anggota KSPPS, karena dana ta’awun yang  kami  peroleh  dimasa  pandemi  tetap  berjalan berdasarkan cicilan yang diangsur anggota, sebab itu secara  tidak  langsung  tetap  dikeluarkan  jika  terjadi musibah  terhadap  anggota,  baik  tidak  masa  pandemi maupun  masa  pandemi  sekarang,  tetap  dikeluarkan (Henny Novariola. Wawancara 16 Desember 2020). Analisis Kesesuaian Implementasi Prinsip

## Ta’Awun dalam Islam di KSPPS Kota Padang
Ta’awun  dalam  fatwa  DSN  MUI  namakan dengan  istilah  Akad  Tabarru’  artinya  akad  yang dimaksudkan  untuk  menolong  karena  semata-mata mengharapkan  ridho  dan  pahala  dari  Allah  SWT, sama  sekali  tidak  ada  unsur  mencari  keuntungan (return) maupun motif. (Mardani, 2015). Hal tersebut tertuang dalam fatwa DSN no.53/DSN-MUI/III/2006 tentang  akad  tabarru’  pada  asuransi  syariah.(MUI, 2014)
Ta’awun  yang  diterapkan  oleh  KSPPS  tersebut adalah dalam kategori iyuran kesosialan (infaq). Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan  yang  diperintahkan  ajaran  Islam.Infak dikeluarkan  oleh  setiap  orang  yang  beriman  baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit (Qs.  Ali  Imran:  143).  Infak  boleh  diberikan  dan diperuntukkan  kepada  siapapun,  misalnya  untuk kedua  orang  tua,  anak  yatim  dan  sebagainya.(QS 2:215).
Terkait  dalam  organisasi  atau  lembaga  seperti KSPPS yang ada di tiap kelurahan yang penulis teliti bahwa  infak  seperti  iyuran  kesosialan  yang diberlakukan  di  KSPPS  adalah  wajib  bagi  anggota yang melakukan pembiayaan. Dan kewajiban tersebut sudah  disepakati  diawal.  Adanya  tambahan  infak wajib  pada  akad  pembiayaan  tersebut  sesuai  dengan hukum  Islam.  Sebagaimana  dalam  kaidah  yang diungkapkan  oleh  Imam  Al  Khaththabiy  dalam kitabnya Ma`alim As Sunan 3/142, tentang tambahan yang diberikan yaitu
لصم نم ناك طرش لك زئاج وهف هاضتقم نم وأ دقعلا ةح
"Setiap  syarat  yang  bermashlahat  bagi  akad  atau diperlukan  oleh  akad,  maka  syarat  tersebut dibolehkan.”
Kemudian  keridhaan  dalam  kedua  belah  pihak dalam  berakad  bisa  kita  jumpai  kaidah  fikihnya dikutip dalam buku prof.H.A.Djazuli:
“Hukum  asal  dalam  transaksi  adalah  keridhaan kedua  belah  pihak  yang    berakad,  hasilnya  adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”.(Djazuli, 2019)
Jadi  uraian  yang  penulis  jelaskan  diatas  dapat penulis  rangkum  bahwa  persyaratan  infak  yang diwajibkan  oleh  KSPPS  kepada  anggota,  tidaklah mengandung unsur kezaliman serta tidak mengakibatkan  keterpurukan  kepada  anggota.  Selagi kedua  belah  pihak  tidak  ada  yang  dirugikan,  maka syarat  yang  diberlakukan  dan  ditetapkan  di  KSPPS yang  ada  dikelurahan  cupak  tangah,  kelurahan belakang pondok serta KSPPS Kelurahan Padang Besi tidaklah dilarang. Semua itu dilihat dari latarbelakang serta  akibat  yang  ditimbulkan  kepada  kedua  belah pihak yang bertransaksi. Selain itu, persyaratan infak peruntukkannya  juga  digunakan  untuk  membantu anggota  yang  mengalami  musibah  baik  sebelum pandemi maupun disaat pandemi. Dari pembahasan di atas, sebaiknya KSPPS memperhatika prosedur dalam penerapan dana sosial (ta’awun) yang dilakukan oleh masing-masing pengelola KSPPS tersebut. Mulai dari proses pemungutan hingga  penerapannya. Kemudian perlu  adanya  edukasi  berupa  penyuluhan,  pelatihan, workshop  untuk  para  pengurus,  pengelola  dan  DPS serta dministrasi yang teratur terkait dana ta’awun.

## 4. KESIMPULAN
Implementasi  dana  ta’awun  pada  KSPPS  Kota Padang  tepatnya  penulis  teliti  di  kelurahan  Cupak Tangah,  Belakang  Pondok  dan  Padang  Besi,  dimasa pandemi  covid-19  peruntukkannya  belum  terlaksana dengan  baik,  karena  tidak  ada  aturan  atau  SOP  nya dari  KSPPS  Pemko  sendiri  dalam  penerapannya. Akan tetapi pengurus dan pengelola dapat mengambil kebijakan  sendiri  dalam  penerapan  dana  ta’awun tersebut untuk direalisasikan ke anggota-anggota yang mengalami  musibah  seperti  meninggal,  sakit  dan lainnya, baik sebelum masa pandemi maupun dimasa pandemi covid-19.
Kesesuaian implementasi prinsip ta’awun dalam Islam  di  KSPPS  Kota  Padang  dikelurahan  yang penulis  teliti  adalah  dengan  adanya  tambahan  infak wajib dalam akad pembiayaan yang diberlakukan ke anggota.  infak  yang  diwajibkan  oleh  KSPPS  kepada anggota, tidaklah mengandung unsur kezaliman serta tidak  mengakibatkan  keterpurukan  kepada  anggota. Selagi  kedua  belah  pihak  tidak  ada  yang  dirugikan,
maka  syarat  yang  diberlakukan  dan  ditetapkan  di KSPPS yang ada dikelurahan cupak tangah, kelurahan belakang pondok serta KSPPS kelurahan padang besi tidaklah dilarang. Semua itu dilihat dari latarbelakang serta  akibat  yang  ditimbulkan  kepada  kedua  belah pihak yang bertransaksi. Selain itu, persyaratan infak peruntukkannya  juga  digunakan  untuk  membantu anggota  yang  mengalami  musibah  baik  sebelum pandemi  maupun  disaat  pandemi.  Akan  tetapi sebaiknya  tambahan  infaq  wajib  dalam  akad pembiayaan  tersebut  dilakukan  terpisah  secara tertulis,  dalam  artian  terdapat  juga  dibunyikan akadnya secara tertulis dalam satu lembar akad seperti akad  ta’awun  beserta  rincian,  ketentuan  dan peruntukkan,  agar  lebih  dapat  ada  kejelasan  dalam transaksi antara kedua belah pihak.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang  Maha  Esa,  atas  rahmat  dan  karunia-Nya sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  laporan  akhir penelitian  ini  dengan  judul  “Implementasi  Dana Ta’awun  pada  KSPPS  Kota  Padang  Masa  Pandemi Covid-19”.  Penulis  juga  ingin  mengucapkan  terima kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  semua  pihak yang  telah  membantu  kelancaran  penelitian  ini, diantaranya: Ustadz H.Ulyadi, Lc., M.A selaku Ketua STEI  Ar  Risalah  Sumatera  Barat.  Rekan-rekan  di STEI  Ar  Risalah,  dan  semua  pihak  yang  tidak  bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan saran, kritik dan doanya juga.
Tentu  saja  penelitian  ini  memiliki  banyak kelemahan  yang  perlu  disempurnakan  untuk  masa yang akan datang. Saran dan kritik bagi penulis akan sangat  diperlukan  dalam  proses  penyempurnaan maupun pengembangan bidang keilmuan ini

## 6. REFERENSI
Adiwarman  A.  Karim.  2006.  Bank  Islam: Analisis Fiqih & Keuangan ,ed.3, cet.3. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Arifin, Zainal Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Tangerang: Aztera Publisher,2009).
Djazuli,  H.  A.  (2019). Kaidah-kaidah  fikih .  Prenada Media.
Huda, N., & Heykal, M. (2010). Lembaga Keuangan Islam . Kencana.
Mardani,  D.  (2015). Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh Muamalah . Prenada Media.
Muhamad,  D.,  &  Ag,  M.  (2008).  Metodologi
Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan
Kuantitatif. Jakarta: Rajawali Pres .
MUI,  D.  S.  N.  A.  S.  (2014). Himpunan  Fatwa Keuangan Syariah . Penerbit Erlangga.
Moleong,  Lexy  J., Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002 Nurfikriyah,  J.  (2021). Tinjauan  Permen  RI  NO.
16/PER/M. KUKM/IX/2015 Tentang
Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam dan  Pembiayaan  Syariah  oleh  Koperasi Terhadap  Pengelolaan  Lembaga  Keuangan Mikro  Syariah  Pada  BMT  Al-Ishlah  Kabupaten Majalengka .  Hukum  Ekonomi  Syariah  IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Ridwan,  Muhammad,  Manajemen  Baitul  Maal  Wa Tamwil, Jakarta: UII Press, 2004 Sutedi,  Adrian, Perbakan  Syariah,  Tinjauan  dan Beberapa  Segi  Hukum (Jakarta:    Ghalia Indonesia, 2009)
Laporan  Neraca  Bulan  Juni  KSPPS  Pemerintahan Kota Padang: 2020
SOM & SOP BMT: Panduan Operasional Manajemen &  Prosedur  KJKS  BMT  PAS,  Pusat  Inkubasi Bisnis  Usaha  Kecil  (PINBUK),  tanpa  tahun, tanpa halaman.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia ,  ed.  3,  cet.  3,  Jakarta:  Balai Pustakan, 2002

## Undang-Undang
Undang-undang  RI  No.  21  tahun  2008. Tentang lembaga  Keuangan  syariah
Undang-Undang  No.  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor:
16/per/K.UKMI/I/2015 tentang KSPPS.
Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro Pola Syari’ah.
Peraturan,  Keputusan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha
Kecil dan Menengah RI Nomor
15/Kep/M.KUKM/IX/2015  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Koperasi  Jasa Keuangan Syari’ah
Pedoman  Akad  Syari’ah  Baitul  Maal  Wa  Tamwil (PAS  BMT)  Program  Tingkat  Kota  Padang. 2010.
Himpunan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional,  Edisi Kedua,  diterbitkan  atas  kerjasama  DSN-MUI dengan Bank Indonesia, 2003
Keputusan Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia  No.1  Tahun  2000  tentang  Pedoman Dasar  Dewan  Syari’ah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia ( PD DSN-MUI).
Keputusan Dewan  Syari’ah  Nasional  Ulama Indonesiao No.03 Tahun 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas  Syari’ah  Pada  Lembaga  Keuangan Syari’ah. Iqbal Habibie, Koperasi Indonesia , http://www.iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id diakses pada 26 oktober 2020. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-17-tahun- 2012.html. diakses pada 26 Oktober 2020).