## ARAHAN PEMANFAATAN LAHAN DI KABUPATEN LUWU UTARA
Rosmini Maru 1 , Muhammad Raiz 2 , Irma Silviani 3 , Uca 4 , Amal 5 ,
Rusman Rasyid 6 * 1,4,5 Geography Department Faculty of Mathematics and Natural Sciences State University of Makassar, Indonesia.
2,3 Geography Education Program, Postgraduate University of Makassar, Indonesia.
6 Geography Education Program, University of Khairun, Indonesia Email : rosminimaru@yahoo.com
Abstract : Pemanfaatan lahan secara garis besarnya dibagi atas dua yaitu  kawasan  lindung  dan  kawasan  budidaya.  Kawasan  lindung adalah  wilayah  yang  ditetapkan  dengan  fungsi  utama  melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber  daya  buatan.  Sementara  kawasan  budidaya  merupakan kawasan  yang  boleh  diolah  oleh  masyarakat  untuk  memenuhi keperluan  hidupnya.  Pengawasan  terhadap  kelsetarian  kawasan lindung  dan  budidaya  perlu  terus  digalakkan  untuk  untuk mempertahankan  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  guna  menjaga keseimbangan keadaan  iklim  suatu  kawasan  khususnya  di  kawasan Luwu Utara. Luwu Utara merupakan salah satu  daerah yang cukup berkembang  di  kawasan  Indonesia  bahagian  timur.  Hal  ini  ditandai dengan  berbagai  upaya  pembangunan  yang  dilakukan  di  kawasan tersebut.  Pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  senantiasa  melakukan pembangunan guna meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat,  namun  perlu  diperhatikan  agar  selalu  melakukan pembangunan  yang  berkelanjutan  tanpa  merusak  lingkungan  seperti pemanfaatan hutan lindung untuk keperluan industri, dan lain-lain.
Keywords: Kabupaten  Luwu  Utara,  kawasan  lindung,  kawasan budidaya, lingkungan

## PENDAHULUAN
ndonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kerusakan lingkungan yang  setiap  tahunya  mengalami  peningkatan,  mulai  dari  kerusakan lingkungan  yang  terjadi  di  dataran  sampai  kerusakan  lingkungan  yang terjadi di perairan, salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan  yaitu adanya pemanfaatan lahan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Oleh karena  itu  harus  dilakukan  penataan  ruang  yang    berpedoman  pada  UU  No.  26 I
Tahun  2007  dan  Departemen  Pekerjaan  Umum  (2007)  bahwa  distribusi peruntukan  ruang  terbagi  atas  dua  yaitu  peruntukan  ruang  untuk  fungsi  lindung dan fungsi budidaya.Kawasan lindung bermanfaat  melestarikan lingkungan hidup termasuk  sumber  daya  alam  dan  buatan,  sedangkan  kawasan  budidaya  adalah kawasan  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  fungsi  budidaya  atau  dapat dibudidayakan  atas  dasar  kondisi  dan  potensi  sumber  daya  alam,  sumber  daya manusia dan sumber daya buatan.
Daerah penelitian terletak di Kabupaten Luwu Utara yang merupakan salah satu  kabupaten  di  bagian  selatan  Sulawesi  Selatan.  Batasan  wilayah  penelitian adalah  Kabupaten  Luwu  Utara  yang  berada  di  bagian  selatan  Sulawesi  Selatan. Luas  wilayah  kabupaten  Luwu  Utara  sekitar  7.843,57  Km 2 terbagi  dalam  12 kecamatan  yang  meliputi  173  desa/kelurahan.  BPS  (2013).  Adapun  peta administratif Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.
Pemerintahan  Kabupaten  Luwu  Utara  secara  terus  menerus  melakukan pembangunan  untuk  menunjang  peningkatan  perekonomian,  maka  dari  itu  untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemanfaatan lahan  yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, maka dibutuhkan perencanaan  mengenai  rencana    tata  ruang,  hal  ini  sesuai  dengan  UU  No.  26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  dan  Perda  Kabupaten  Luwu  Utara  No.  02 Tahun  2011  tentang  rencana  tata  ruang  wilayah  yang  menyatakan  bahwa pembangunan di Kabupaten Luwu Utara sebaiknya memanfaatkan ruang wilayah secara  maksimal,  serasi,  selaras,  dan  seimbang  serta  berkelanjutan  guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  pertahanan  keamanan,  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 perlu  disusun  rencana  tata  ruang  wilayah.  Oleh  karena  itu,  penelitian  bertujuan untuk: (1) memberikan informasi tentang  kawasan budidaya dan kawasan lindung di  wilayah  Kabupaten  Luwu  Utara;  dan  (2)  sebagai  bahan  pertimbangan pemerintahan  dalam  menyusun  rencana  tata  ruang  wilayah  Kabupaten  Luwu Utara.

## Lahan
Lahan  adalah  suatu  lingkungan  fisik  yang  meliputi  tanah,  iklim,  relief, hidrologi  dan  vegetasi,  dimana  faktor-faktor  tersebut  mempengaruhi  potensi penggunaanya (Purawadhi, 2008). Penggunaan lahan memiliki arti  yang  berbeda dengan  penutupan  lahan.  Menurut  Malingreau,  (1979),  penggunaan  lahan merupakan campur tangan manusia baik secara permanen atau periodik terhadap lahan  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan,,  baik  kebutuhan  kebendaan, spiritual  maupun  gabungan  keduanya.  Sedangkan  penutupan  lahan  merupakan vegetasi dan konstruksi artificial yang menutup permukaan lahan (Lindgren, 1985 dalam Purwadhi, 2008). Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan  lahan  dari  satu  sisi  penggunaan  ke  penggunaan  yang  lainnya  diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan  yang lain dari satu waktu ke waktu berikutnya, atau  berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu  yang berbeda (Martin, 1993 dalam Angga dan Rahayu 2012).

## Fungsi Kawasan
Kawasan merupakan wilayah  yang  memiliki  fungsi  utama  lindung  atau budidaya (UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Bab 1 Ketentuan Umum  Pasal  1  point  20,  21,  dan  22).  Kawasan  lindung  adalah  wilayah  yang
Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Luwu Utara
ditetapkan  dengan  fungsi  utama  melindungi  kelestarian  lingkungan  hidup  yang mencakup  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  buatan.  Sedangkan  kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar  kondisi  dan  potensi  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia  dan  sumber daya  buatan.  Selain  kawasan  lindung  dan  kawasan  budidaya  terdapat  pula kawasan penyangga. Kawasan penyangga adalah kawasan  yang ditetapkan untuk menopang keberadaan kawasan lindung sehingga fungsi lindungnya tetap terjaga. Kawasan  penyangga  ini  merupakan  batas  antara  kawasan  lindung  dan  kawasan budidaya.  Penggunaan  lahan  yang  diperbolehkan  hutan  tanaman  rakyat  atau kebun  dengan  sistem  wanatani  (agroforestry)  dengan  pengolahan  lahan  sangat minim (minimum tillage).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan kuantitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  survei primer yaitu observasi atau pengamatan objek dan survei sekunder, melalui survei instansi  dan  telaah  dokumen  yang  dianalisis  secara  kuantitatif.  Objek  dalam penelitian  ini  adalah  fungsi  wilayah  di    Kabupaten  Luwu  Utara.Variabel  dalam penelitian  ini  adalah  :  1)  lereng  lapangan;  2)  jenis  tanah  menurut  kepekaanya terhadap erosi, dan 3) curah hujan harian rata-rata.

## Analisis Arahan Pemanfaatan Fungsi Kawasan
Kriteria fungsi kawasan dalam penelitian ini adalah berdasarkan kriteria dan tata  cara  penetapan  hutan  lindung  dan  hutan  produksi  sebagaimana  diatur  dalam Surat  Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor:  837/Kpts/Um/11/1980,  Nomor: 683/Kpts/Um/8/1981,  serta  memperhatikan  pula  ketentuan  dalam  Keputusan Presiden Nomor: 48/1983. Berdasarkan ketetapan-ketepatan tersebut terdapat tiga faktor  yang  dinilai  yaitu:  lereng  lapangan,  Jenis  tanah  menurut  kepekaanya terhadap erosi, dan curah hujan harian rata-rata(Baja, 2012).Untuk lebih jelasnya ditunjukkan dalam Tabel 1, 2, dan 3.
Tabel 1. Kelas kelerangan lapang dan nilai skor
Kelas Lereng Lapangan Klasifikasi Nilai Skor I 0% - 8% Datar 20 II 8% - 15% Landai 40 III 15% - 25% Agak curam 60 IV 25% - 45% Curam 80 V 45% atau lebih Sangat curam 100
Sumber: SK Menteri Kehutanan No. 837/Kpts/Um/11/1980, No. 683/Kpts/Um/8/ 1981 dan Kepres No. 48/1983.
Tabel 2. Kelas tanah menurut kepakaan terhadap erosi dan nilai skor
Kelas Tanah Menurut Kepekaanya Klasifikasi Nilai Skor I Aluvial, tanah Glei, Planosol, Hidromorf kelabu, Laterik air tanah Tidak peka 15 II Latosol Kurang peka 30 III Brown forest soil, Non calcic brown, Mediterania Agak peka 45 IV Andosol, Lateric, Grumusol, Podsol, Podsolic Peka 60 V Regosol, Litosol, Organosol, Renzina Sangat peka 75
Sumber : SK Menteri Kehutanan No. 837/Kpts/Um/11/1980, No. 683/Kpts/Um/8/
1981 dan Kepres No. 48/1983.

## Tabel 3.  Intensitas hujan harian rata-rata
Kelas Intensitas hujan harian rata-rata Klasifikasi Nilai Skor I s/d 13,6 mm/hari Sangat rendah 10 II 13,6 – 20,7 mm/hari Rendah 20 III 20,7 – 27,7 mm/hari Sedang 30 IV 27,7 – 34,8 mm/hari Tinggi 40 V 34,8 mm/hari atau lebih Sangat tinggi 50
Sumber : SK Menteri Kehutanan No. 837/Kpts/Um/11/1980, No. 683/Kpts/Um/8/ 1981 dan Kepres No. 48/1983.
Setelah  dilakukan  skoring  terhadap  ketiga  kriteria  tersebut,  maka selanjutnya  dilakukan overlay dan  penambahan  masing-masing  skor  untuk memperoleh  kriteria  kawasan.  Adapun  kriteria  penetapan  kawasan  dapat  dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4.  Kriteria penetapan kawasan
No Fungsi Kawasan Nilai Skor Total 1 Kawasan Lindung >175 2 Kawasan Penyangga 125 - 174 3 Kawasan Budidaya (tanaman tahunan, Tanaman setahun/semusim, dan kawasan pemukiman) < 125
Sumber : SK Menteri Kehutanan No. 837/Kpts/Um/11/1980, No. 683/Kpts/Um/8/ 1981 dan Kepres No. 48/1983.

## Metode Pengelolaan data
Tahap  pengelolaan  data  arahan  lahan  menggunakan  metode  pendekatan tehnik  tumpang-tindih  peta  atau  istilah superimpose ataupun  istilah overlay. Overlay adalah  salah  satu  dari  fungsi  analisis  spasial  yang  menghasilkan  data spasial  baru  dari  minimal  dua  data spasial  yang  menjadi  masukannya.  Tehnik Overlaydapat  digunakan  bagi  peta-peta  yang  sudah  sama  format  dan  skalanya, yaitu melakukan overlay terhadap peta lerang lapangan, peta jenis tanah menurut kepakaanya  dan  peta  curah  hujan  harian,  sehinggadari  hasil overlay dapat menghasilkan peta arahan lahan untuk kriteria penetapan kawasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Luwu  Utara  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  bagian  selatan Sulawesi Selatan yang  berjarak  kurang  lebih  240  km  dari  ibu  kota  Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara 01 0 53 ’ 019 – 02 0 55’ 36” Lintang Selatan (LS) dan  119 0 47’  44”  Bujur Timur  (BT)  dengan  batas -batas  administrasi:  1) Sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah; 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten  Luwu  dan  Teluk  Bone;  3)  Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Provinsi Sulawesi Barat; dan 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Luwu Timur.
Luas  wilayah  Kabupaten  Luwu  Utara  sekitar  784.357  ha,  yang  terbagi dalam 12 kecamatan. Secara keseluruhan terdapat173 desa/kelurahan yang terdiri dari  4  kelurahan,  169  desa.  Selain  itu,  terdapat8  sungai  besar  yang  mengairi wilayah  tersebut.  Sungai  terpanjang  adalah  Sungai  Rongkong  dengan  panjang yaitu 108 km (BPS, 2013).
Andi Asmuliany , Identifikasi Tingkat Penggunaan Ruang Terbuka Publik di Kota Makassar …_ 87

## Arahan Pemanfaatan Fungsi Kawasan
Jenis  dan  fungsi  kawasan  dibagi  menjadi tiga,  yaitu  kawasan    lindung, kawasan  penyangga,  dan    kawasan  budidaya  terdiri  dari    kawasan    tanaman tahunan,  Tanaman  setahun/semusim,  dan  kawasan  pemukiman.  Fungsi  kawasan berdasarkan  skoring  diperoleh  berdasarkan  analisis  spasial  pada  peta  kemiringan lereng, peta curah hujan harian, dan peta jenis tanah berdasarkan kepekaanya.
Penetapan  fungsi  kawasan  diatas  tidak  terlepas  dari  kriteria  kondisi  fisik untuk  menentukan  nilai  skor,  dimana  setiap  fungsi  kawasan  memiliki  kriteria kondisi  fisik  yang  berbeda-beda.Adapun  persentase  luas  arahan  pemanfaatan fungsi kawasan di Kabupaten Luwu Utaradapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1.Persentase Luas arahan pemanfaatan fungsi kawasan di Kabupaten Luwu Utara (Sumber; hasil Analisis Data 2014
Berdasarkan  luas  dan  persentase  arahan  pemanfaatan  fungsi  kawasan  di Kabupaten Luwu  Utara,  yaitufungsi  kawasan  yang  paling  luas  adalah  kawasan penyangga  dengan  luas  44.230  Ha  atau  56,39%  dari  total  wilayah  Kabupaten Luwu  Utara,  kemudian  kawasan  budidaya  dengan  luas  22.000    Ha  atau  28,06% dari  total  wilayah  Kabupaten  Luwu  Utara  dan  kawasan  lindung  dengan  luas 12.200 Ha atau 15,5% dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara.
Fungsi  kawasan  lindung  berdasarkan  UU  RI  No.  26  tahun  2007  adalah untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan  sumber  daya  buatan.  Adapun  wilayah  administrasif  Kabupaten  Luwu  Utara yang menjadi kawasan lindung dapat dilihat pada Tabel 5berikut ini.
15.55 28.06 56.39 0

## Persentase Luas Arahan Pemanfaatan Fungsi Kawasan
Kabupaten Luwu Utara Kawasan Lindung Kawasan Budidaya
Kawasan Penyangga

## Tabel 5.  Luas kawasan lindung dan wilayah cakupanya di Kabupaten Luwu Utara
Kecamatan Luas Kawasan Lindung (Ha) Persentase (%) Sabbang 1150 52.27 Baebunta 850 38.64 Bone-Bone 125 5.68 Sukamaju 75 3.41
Sumber : Hasil analisis data, 2014.
Berdasarkan  Tabel  5menunjukkan  bahwakecamatan  yang  memiliki  luas kawasan  lindung  terbesar  dari  total  luas  kawsan  lindung    di  Kabupaten  Luwu Utara  adalah  Kecamatan  Sabbang  dengan  luas  1150  Ha  atau  52.27  %  dari  total luas kawasan lindung di Kabupaten Luwu Utara. kemudian Kecamatan Baebunta dengan  luas  850  Ha  atau  38.64%  dari  total  luas  kawasan  lindung  di  Kabupaten Luwu Utara, adapun wilayah cakupanya adalah Desa Sassa, Desa Lero, Desa UPT Buso.  selanjutnya  Kecamatan  Bone-Bone  dengan  luas  125  Ha  atau  5.68%  dari total luas kawasan lindung di Kabupaten Luwu Utara, adapun wilayah cakupanya yaitu  Desa  Patulon,  desa  UPT  Bantimurung.  dan  Kecamatan  Sukamaju  dengan luas 75 Ha atau 3.41% dari total luas kawasan lindung di Kabupaten Luwu Utara, adapun  wilayah  cakupanya  adalah  Desa  Tamboke,  dan  Desa  UPT Pongkase.Sedangkan,    kawasan  lindung  yang  ada  di  Kecamatan  Sabbang  dan Baebunta  merupakan  kawasan  lindung  strategis,  hal  itu  disebabkan  karena kawasan ini terletak di daerah aliran sungai  (DAS) Salu Rongkong.
Menurut UU No. 23 Tahun 2012 bahwa pengelolaan DAS merupakan upaya manusia  dalam  mengaturhubungan  timbal  balik  antara  sumberdaya  alam denganmanusia  di  dalam  DAS  dan  segala  aktivitasnya,  agarterwujud  kelestarian dan  keserasian  ekosistem  sertameningkatnya  kemanfaatan  sumberdaya  alam bagimanusia  secara  berkelanjutan.  Isi  dari  UU  No.  23  Tahun  2012 tersebut mengarahkan agar pengelolaan DAS harus berdasarkan kelestarian dan keserasian ekosistem.  Berdasarkan  hal  tersebut,    maka  DAS  Salu  Rongkong  yang  menjadi kawasan  lindung  harus  di  kelola  dengan  baik.  Berdasrkan  hasil  citra,  bahwa kawasan lindung di DAS Salu Rongkong memiliki luas 2000 Ha atau 90.91% dari total luas kawasan lindung yang ada di Kabupaten Luwu Utara (Gambar 2).

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan
1. Fungsi  kawasan  untuk  aktivitas  masyarakat  seperti  penggunaan  lahan permukiman  dan  pertanian  hanya    bisa  memanfaatkan  kawasan  budidaya dan kawasan penyangga
2. Kawasan lindung merupakan kawasan untuk melestarikan sumer daya alam, artinya  segala  aktivitas  manusia  seperti  pemukiman  dan  pertanian  tidak boleh dilakukan di kawasan lindung
3. Wilayah  administrasif  Kabupaten  Luwu  Utara  yang  menjadi  kawasan lindung  yaitu  Kecamatan  Sabbang  (Desa  Pararra,  Desa  Tulak  Tallu,  Desa Tandung dan Desa Malimbu), Kecamatan Baebunta(Desa Sassa, Desa Lero, Desa  UPT  Buso,Kecamatan  Bone-Bone  (Desa  Patulon,  Desa  UPT Bantimurung)  dan  Kecamatan  Sukamaju  (Desa  Tamboke,  dan  Desa  UPT Pongkase).
4. Kawasan  lindung  strategis  terdapat  di  daerah  aliran  sungai  (DAS)Salu Rongkong yaitu di wilayah Kecamatan Sabbang dan Baebunta

## Gambar 2. Citra arahan lahan DAS Salu Rongkong

## Saran
1. Memperketat regulasi yang lebih mempertimbangkan aspek fungsi kawasan (kawasan lindung dan budidaya), terutama di daerah DAS Salu Rongkong.
2. Memperketat  perizinan  IMB  sebagai  upaya  pengendalian tata  ruang terutama pembangunan di wilayah kawasan lindung.

## DAFTAR RUJUKAN

## Angga  D  dan  Sri  Rahayu.  2013. Kajian  Kesesuaian  Perubahan  Penggunaan
Lahan  Terhadap  Arahan  Pemanfaatan  Fungsi  Kawasan  Sub  Das Rawapening.Jurnal Teknik PWK Volume 2 Nomor 4 2013 Online
Baja,S.  2012. Perencanaan  tata  guna  lahan  dan  pengembangan  wilayah  (212-
214). Penerbit Andi. Yogjakarta.
BPS, 2013. Buku Putih Sanitas Kabupaten Luwu Utara.
Keputusan  Presiden  Nomor:  48/1983.  tentang kriteria  dan  tata  cara  penetapan hutan lindung dan hutan produksi. Jakarta.
Khadiyanto,  Parfi.  2005.  Tata  Ruang  Berbasis  Pada  Kesesuaian  Lahan. Semarang: Balai Penerbit Undip
Purwadhi, Sri Hardiyanti. 2008. Pengantar Interpretasi Citra Penginderaan Jauh. Jakarta:  Penerbit  Lembaga  Penerbangan  dan  Antariksa  Nasional  (LAPAN) dan Universitas Negeri Semarang.
SK  Menteri  Kehutanan  No.837/Kpts/Um/11/  1980  dan  No.683/Kpts/Um/8/1981 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan hutan produksi. Jakarta.
Malingreau,  JP  dan  Rosalia  Christiani.1981.  A  Land  Cover/Land  Use Classification  for  Indonesia. The  Indonesia  Journal  of  Geoghraphy.
11(41):13-50.
Departemen Pekerjaan Umum, (2007). Modul Terapan Pedoman Kriteria Teknis
Kawasan Budidaya. Jakarta.
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  26  Tahun 2007. Tentang Penataan
Ruang. Jakarta.
Undang-Undang  Repulik  Indonesia    Nomor  23  Tahun  2012. Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.Jakarta.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Luwu  Utara  Nomor  02  Tahun  2011. Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Utara. Luwu Utara.