## EFEKTIVITAS PATROLI SIBER DALAM MENGUNGKAP KASUS UJARAN KEBENCIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG
Oleh :
Nyoman Noviantini 1 , I Nyoman Gede Remaja 2 , dan Ni Nyoman Mariadi 3 ( nymnoviantini@gmail.com, nyomangederemaja@yahoo.co.id, nyoman.mariadi@unipas.ac.id )
Abstrak  : Meningkatnya  penggunaan  internet  di  Indonesia,  tentu  menimbulkan sejumlah  tantangan  dan  permasalahan,  salah  satunya  kejahatan  siber . Sebanyak 80% kejahatan siber didominasi oleh kasus ujaran kebencian ( hate speech ). Polri berkomitmen untuk menangani kasus ujaran kebencian dengan baik, yaitu dengan melakukan  upaya  preventif  melalui  patroli  siber  di  media  sosial.  Sehubungan dengan  hal  tersebut,  penelitian  ini  meneliti  :  Efektivitas  patroli  siber  dalam mengungkap kasus ujaran kebencian di wilayah hukum polres buleleng dan upaya kepolisian dalam meningkatkan efektivitas patroli siber untuk mengungkap kasus ujaran  kebencian.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, teknik pengamatan  secara  langsung  dan  teknik  wawancara.  Data  yang  terkumpul dianalisis  secara  kualitatif.  Efektivitas  patroli  siber  dalam  mengungkap  kasus ujaran  kebencian  di  wilayah  hukum  Polres  Buleleng  kurang  efektif,  hal  ini ditentukan  berdasarkan  5  faktor,  yaitu  :  Faktor  Undang-Undang,  faktor  penegak hukum,  faktor  sarana  atau  fasilitas,  faktor  masyarakat,  dan  faktor  budaya masyarakat. Upaya kepolisian dalam meningkatkan efektivitas patroli siber untuk mengungkap kasus ujaran kebencian dilakukan dengan upaya internal dan upaya eksternal.
Kata Kunci : Kejahatan Siber, Ujaran Kebencian, Patroli Siber

## PENDAHULUAN
Peran  internet  semakin  penting  dalam  kehidupan  sosial,  ekonomi  dan politik di dunia global. Internet semakin mempengaruhi kehidupan umat manusia, tak  dapat  disangkal  bahwa  teknologi  ini  telah  merubah  peradaban  dunia  dengan cepat.  Kecenderungan  penggunaan  internet  telah  bergerak  menjadi  kebutuhan pokok bagi tiap orang, nyaris semua kebutuhan seseorang dapat dipenuhi melalui internet,  sehingga  pengeluaran  untuk  dapat  terus  mengakses  internet  cenderung semakin besar.
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah merilis laporan hasil  survei  terhadap  penetrasi  pengguna  internet  di  Indonesia  pada  tahun  2019. Melalui  survei  tersebut,  pihak  APJII  menuliskan  bahwa  pertumbuhan  penetrasi internet  di  Indonesia  telah  mencapai  8,9%    di  sepanjang  tahun  2019.  Dari  total 266.91  juta  jiwa  penduduk  di  Indonesia,  196.71  juta  jiwa  diperkirakan  telah menjadi  pengguna  internet,  baik  dari  komputer,  perangkat mobile ,  atau  dari fasilitas lainnya (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia,
https://apjii.or.id/survei2019x, diakses tanggal 02 Desember 2020).
Meningkatnya  penetrasi  internet,  tentu  menimbulkan  sejumlah  tantangan dan  permasalahan.  Mulai  dari  kepastian  regulasi,  pemerataan  infrastruktur, sumber  daya  manusia  yang  ahli,  hingga  munculnya  permasalahan  yang berhubungan  dengan  penyalahgunaan  intenet  dan  kejahatan  siber  ( cyber  crime) (Ermansyah. 2010: 15).
Saat ini sudah banyak bermunculan kasus-kasus terkait pelanggaran hukum dan  penyalahgunaan  internet.  Dalam  transasksi  bisnis online misalnya,  kerap terjadi  penipuan.  Dalam  bermedia  sosial  terjadi  kasus  pencemaran  nama  baik, ujaran  kebencian  dan  penyebaran hoax .  Belum  lagi  penyebaran  virus  komputer,
haking, carding, perjudian, pronografi anak dan lainnya yang termasuk kejahatan siber ( cyber crime ) (Sahrul Mauludi. 2018 : 4).
Sebanyak 80% kejahatan siber didominasi oleh kasus ujaran kebencian ( hate speech )  (Detik  News,  https://news.detik.com/,  Diakses  pada  tanggal  10  Januari 2020).  Ujaran  kebencian  ( Hate  Speech )  adalah  segala  tindakan  dan  usaha  baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit,  gender,  kaum  difabel,  dan  orientasi  seksual  yang  dilakukan  dalam  bentuk hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan  nyawa  dan/atau  konflik  sosial  (  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia. 2015 : 4).
Ujaran  kebencian  menjadi  berbahaya  karena  merupakan  perbuatan  yang merendahkan  orang  lain,  dapat  menimbulkan  kerugian  material  dan  korban
manusia  yang  mengarah  pada  terjadinya  konflik  serta  dapat  berdampak  pada pemusnahan  kelompok.  Kasus  ujaran  kebencian  harus  ditangani  dengan  baik karena ujaran kebencian bertentangan dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga  Polri  berkomitmen  untuk  menangani  kasus  ujaran  kebencian  dengan baik  yang  kemudian  diwujudkan  melalui  Surat  Edaran  (SE)  Kapolri  Nomor: SE/6/X/2015  tentang  penanganan  ujaran  kebencian  ( hate  spech ).  Sebagaimana yang termaktub dalam point 2 huruf (d) dan (e) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik  Indonesia  (SE  Kapolri)  Nomor:  SE/6/X/2015  tentang  Penanganan Ujaran  Kebencian  ( Hate  Speech ),  menyebutkan  bahwa  ujaran  kebencian  harus dapat  ditangani  dengan  baik  karena  dapat  merongrong  prinsip  berbangsa  dan bernegara  Indonesia  yang  berbhineka  tunggal  ika  serta  melindungi  keragaman kelompok dalam bangsa ini.
Diatur  dalam  SE  tersebut  tentang  tindakan  aparat  penegak  hukum  dalam lingkungan  Polri  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana  ujaran  kebencian. Tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  Preventif  dan  Represif. Preventif  adalah  suatu  tindakan  pengendalian  sosial  yang  dilakukan  pihak kepolisian untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak  diinginkan  di  masa  mendatang.  Sedangkan  represif  adalah  suatu  tindakan pengendalian sosial yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah terjadinya suatu pelanggaran  atau  peristiwa  buruk  (Preventif  dan  Represif,  melalui https://www.dosenpendidikan.co.id, diakses tanggal 20 Desember 2020)
Tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Polri antara lain:
1. Pahami ujaran kebencian;
2. Perhatikan dan analisis lingkungan, apakah ada ujaran kebencian yang terjadi dengan  cara  yaitu  melakukan  turjawali,  patroli  dialogis,  patroli  siber,  dan analisis data secara berkala.
3. Laporkan temuan kepada pimpinan;
4. Khusus Kasatwil:
a. Efektifkan  fungsi  intelijen,  khususnya  di  wilayah  rawan  konflik  yang terjadi karena ujaran kebencian;
b. Lakukan pemetaan;
c. Lakukan koordinasi, penyuluhan & penyadaran kepada masyarakat (toga, tomas, todat) tentang ujaran kebencian dan akibatnya;
d. Lakukan kerjasama & koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi;
e. Menjadi  pembina  upacara  pada  sekolah  dan  perguruan  tinggi  dengan penyampaian materi tentang bahaya ujaran kebencian;
f. Jika ditemukan perbuatan berpotensi menimbulkan ujaran kebencian wajib melakukan:
1. Memantau  &  mendeteksi  sedini  mungkin  benih  pertikaian  di masyarakat;
2. Melakukan  pendekatan  pada  pihak  yang  diduga  melakukan  ujaran kebencian;
3. Mempertemukan  pihak  yang  diduga  melakukan  ujaran  kebencian dengan korban ujaran kebencian;
4. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikan, dan;
5. Memberikan  pemahaman  mengenai  dampak  yang  akan  timbul  dari ujaran kebencian di masyarakat.
g. Melakukan  gelar  awal  berdasarkan  pada  Perkap  No  14  Th  2012  tentang manajemen penyidikan.
Apabila  upaya  preventif  (pencegahan)  gagal,  maka  akan  dilakukan  upaya represif antara lain :
1. Membuat laporan polisi “model A”;
2. Membuat anev setiap bahan;
3. Keterangan (baket) tentang dugaan ujaran kebencian;
4. Gelar  lanjutan  dan  gelar  akhir  untuk  pemberkasan  yang  memenuhi  unsur tindak pidana;
5. Melakukan penyidikan tindak pidana yang diduga ujaran kebencian.
Salah  satu  upaya  preventif  (pencegahan)  Polri  dalam  menangani  kasus ujaran  kebencian  di  media  sosial  yaitu  dengan  Patroli  Siber.  Hal  ini  sebagai
realisasi  tugas  pokok  Polri  yaitu  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Pasal  13  huruf  a,  b,  dan  c, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  yang  menyatakan  bahwa  tugas  pokok  Kepolisian terdiri  dari  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat ( I Ketut  Adi  Purnama.  2018 :  59).  Hal  ini  juga  didasari  oleh  dibentuknya  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  dimana perkembangan  dan  kemajuan  Teknologi  Informasi  yang  demikian  pesat  telah menyebabkan  perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia  dalam  berbagai  bidang, sehingga  secara  langsung  telah  memengaruhi  lahirnya  bentuk-bentuk  perbuatan hukum  baru.  Polri  bersinergi  dengan  Kominfo  dalam  hal  melaksanakan  patroli siber,  baik  mengenai  sosialisasi  maupun  memblokir  akun-akun  yang  menyebar ujaran kebencian.
Kasus  ujaran  kebencian  sepanjang  Maret  2020  hingga  April  2020,  pihak Polda  Metro  Jaya  menerima  setidaknya  443  laporan  berkenaan  dengan  ujaran kebencian  dan  berita  bohong  (Polda  Metro, https://www.liputan6.com/news/, diakses  tanggal  01  Desember  2020).  Pada  Polres  Buleleng,  terdapat  5  laporan masyarakat berkenaan dengan ujaran kebencian di media sosial, antara lain :
No Laporan Polisi (Tanggal) Pelapor/Korban Prihal Terlapor 1. Dumas (03/04/2018) Gede Gustika, Putu Mangku Ujaran kebencian (ITE) Akun FB a.n Kadek Ani 2. Dumas (05/05/2018) Murniasih Ujaran kebencian (ITE) Made Merta Asih 3. R/Li-88/V/2019 (03/05/2019) I Nym Sedana Ujaran kebencian (ITE) Akun Abu Salim Al Bobsaid 4. Dumas (06/08/2019) Hariyono Ujaran kebencian (ITE) Akun I.B. Made Wiracita 5. Dumas (patroli siber) Ujaran Kebencian  Akun FB Gus
(11/04/2020) (ITE) Adi
Sumber  Data  :  Buku  Kontrol  Laporan  Polisi  Tahun  2015-2020  Unit  II
Tipidter  Satuan Reskrim Polres Buleleng
Patroli siber telah gencar dilakukan di media sosial dalam lingkup Negara Indonesia dan khususnya di Buleleng, akan tetapi berdasarkan data di atas masih banyak terjadi kasus ujaran kebencian melalui media sosial.
Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  di  atas,  peneliti  mengamukakan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana efektivitas patroli siber dalam mengungkap kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Buleleng?
2. Apa  upaya  kepolisian  dalam  meningkatkan    efektivitas    patroli    siber    untuk mengungkap kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris  yang  langsung  terjun  ke  lapangan.  Peneliti  berencana menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  karena  adanya  kesenjangan  antara das  solen dengan das  sein yaitu  kesenjangan  antara  teori  dengan  dunia  realita,
atau permasalahan terdapat pada tataran pelaksanaan norma/aturannya.
Penelitian  Hukum  Empiris  adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari  perilaku  manusia,  baik perilaku  verbal  yang  didapat  dari  wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati  hasil  dari  perilaku  manusia  yang  berupa  peninggalan  fisik  maupun arsip  ( Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2010  :  20) .  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  hukum  empiris  yaitu  pendekatan  yuridis  sosiologis,  yaitu pendekatan  yang  beranjak  dari  norma  atau  aturan  hukum  yang  ada  kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.
Sebagai  penelitian  hukum  empiris,  penelitian  ini  menganalisis  efektivitas Patroli Siber dalam  Mengungkap  kasus  ujaran    kebencian di wilayah hukum Polres Buleleng.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan),dimana  pada  umumnya  bertujuan  menggambarkan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  di  masyarakat.  Hasil penelitian ini akan menggambarkan   secara   lebih rinci   mengenai   efektivitas patroli  siber    dalam  mengungkap  kasus  ujaran  kebencian  di  Satuan  Reskrim Polres Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Kepolisian  Resor    Buleleng  (Polres Buleleng) yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 1, Kelurahan  Banjar  Jawa, Kecamatan    Buleleng,      Kabupaten  Buleleng.  Peneliti  memilih  lokasi  penelitian ini karena peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng sehingga pemilihan lokasi ini  memudahkan  proses  penelitian,  serta  berdasarkan  hasil  pra  penelitian  bahwa permasalahan  yang   diangkat   dalam  penelitian ini terdapat di Polres Buleleng.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan dan sumber data lapangan. Sumber data kepustakaan diperoleh data sekunder, sedangkan dari sumber data lapangan diperoleh data primer.
Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk:
1. Bahan hukum primer, antara lain:
a. Undang-Undang  Nomor  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
c. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik.
d. Peraturan  Kepala  Badan  Intelijen  Keamanan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.
e. Surat  Edararan  (SE)  Kapolri  Nomor  SE/6/X/2015  tentang  Penanganan Ujaran Kebencian ( Hate Speech ).
f. Surat Edaran Kepala Kepolisian Nomor SE/2/11/2021 tentang Penanganan Kasus UU ITE
2. Bahan hukum sekunder yaitu dalam bentuk buku, hasil penelitian, tulisan pada jurnal, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, antara lain berupa kamus.
Data  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  langsung  dari sumber pertama di lapangan, baik dari responden maupun informan.
Teknik-teknik  untuk  mengumpulkan  dalam  penelitian  hukum  empiris  ada beberapa,  yaitu:  studi  dokumentasi,  wawancara,  observasi,  penyebaran quisioner/angket (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2020 : 25-27).
a. Teknik Studi Dokumentasi / Studi Kepustakaan.
Studi  Dokumentasi  /  Studi  Kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi  Dokumentasi  merupakan  teknik  awal  yang  digunakan  dalam  setiap penelitian  ilmu  hukum,  baik  dalam  penelitian  hukum  normatif  maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya  adalah  penelitian  ilmu  hukum  yang  selalu  bertolak  dari  premis normatif.  Studi  dokumentasi  dilakukan  atas  bahan-bahan  hukum  yang relevan dengan permasalahan penelitian.
b. Teknik Wawancara.
Wawancara  merupakan  salah  satu  teknik  yang  sering  dan  paling  lazim digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris.  Wawancara  dalam  kegiatan ilmiah,  dilakukan  bukan  sekedar  bertanya  pada  seseorang,  melainkan dilakukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  dirancang  untuk  memperoleh jawaban-jawaban  yang  relevan  dengan  permasalahan  penelitian  kepada responden maupun informan.
c. Teknik Observasi/Pengamatan
Teknik  observasi  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  teknik  observasi langsung  dan  teknik  observasi  tidak  langsung.  Teknik  observasi  langsung adalah  teknik  pengumpulan  data  dimana  peneliti  mengadakan  pengamatan secara  langsung  atau  tanpa  alat  terhadap  gejala-gejala  subyek  yang diselidiki,  baik  pengamatan  dilakukan  dalam  situasi  yang  sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Sedangkan teknik  observasi  tidak  langsung  adalah  teknik  pengumpulan  data  dimana peneliti  mengadakan  pengamatan  terhadap  gejala-gejala  subyek  yang ditelitinya dengan perantara sebuah alat atau menggunakan orang lain.
d. Teknik Penyebaran Quisioner/angket.
Penelitian  hukum  empiris  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan cara  menyebarkan  quisioner  dilakukan  dalam  penelitian  yang  sampelnya cukup  besar,  dalam  hal  ini  peneliti  umumnya  menggunakan  tenaga  orang lain  untuk  membantunya  dalam  penyebaran  quisioner  kepada  responden yang  sudah  ditentukan.  Teknik  penyebaran  quisioner  umumnya  digunakan dalam  penelitian  yang  sifatnya  eksplanatoris,  misalnya  dalam  penelitian tentang  dampak  hukum  dan  penelitian  yang  hendak  melibatkan  korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya.
Teknik pengumpulan data untuk data primer dilakukan wawancara langsung dengan anggota polri Polres Buleleng di bidang terkait. Data sekunder diperoleh dengan  cara  studi  kepustakaan  yaitu  mengumpulkan  data  melalui  literatur, peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diangkat.  Pengolahan  dan  analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis. Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah  meneliti  obyek  penelitian  dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil ( natural setting ). Analisis kualitatif diartikan sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan  perhitungan  jumlah  (Soejono  dan Abdurahman H. 2013 : 25).
Alur  pengolahan  dan  analisis  data    sebagai  berikut:  data  dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
1. Efektivitas Patroli Siber dalam Mengungkap Kasus Ujaran Kebencian
Tindak  pidana  ujaran  kebencian  saat  ini  semakin  menjadi  perhatian masyarakat  nasional  maupun  internasional  seiring  dengan  meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan teknologi di Indonesia  yang  semakin  pesat,  menjadikan  wadah  terbesar  terjadinya  tindak pidana  ujaran  kebencian  ( hate speech)  adalah  melalui  media  sosial  seperti facebook, twitter, instagram dan jaringan sosial lainnya.
Banyaknya  informasi  yang  berseliweran  di  media  sosial,  kemampuan  serta kesempatan  setiap  orang  untuk  menyaring  kualitas  informasi  pun  menjadi berkurang.  Kemampuan  refleksi  pengguna  semakin  berkurang  karena  kecepatan menjadi tolak ukur untuk mendapatkan informasi. Sehingga pengguna cenderung mudah percaya dan terpengaruh atas informasi yang didapat melalui media sosial (Eka Putra, Gede Falliyawan dan I Nyoman Surata. 2020. Vol. 8 No.1).
Ujaran Kebencian ( hate speech ) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga  berat.  Diawali  dengan  kata-kata  maupun  kalimat,  baik  di  media  sosial, maupun  lewat  selebaran,  tapi  dampaknya  mampu  menggerakan  massa  hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah  dan  melakukan  tindakan  preventif  maupun  represif  dalam  menangani kasus ujaran kebencian ( hate speech ) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif dan  efisien  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  akan
berpotensi  memunculkan  konflik  sosial  yang  meluas,  dan  berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.
Patroli  siber  merupakan  upaya  preventif  Polri  dalam  menangani  ujaran kebencian  yang  dilakukan  melalui  media  jejaring  sosial  untuk  dapat  mendeteksi sedini  mungkin  benih  pertikaian  di  masyarakat.  Prinsip  penanganan  ujaran kebencian yaitu mendahulukan pencegahan daripada penegakkan hukum:
Ujaran Kebencian
Pencegahan
Gagal Penindakan
Hal ini karena :
1) Pemidanaan adalah Ultimum Remedium atau tindakan paling akhir;
2) Prinsip cost and benefit untuk  menghindari  kerugian  yang  lebih  besar (material, sosial, konflik, ekonomi, nyawa dan lain-lain);
3) Prinsip  kehati-hatian:  potensi  terlanggarnya  hak  lain  secara  tidak  sah ( unjustified restriction );
4) Backfire : pemidanaan justru akan memperbesar skala konflik;
5) Menghindari penghukuman yang tidak berdasar pada hukum ( due process of law ).
Made  Arya  Wira  Yudana,  Banit  Unit  II  Satuan  Reskrim  Polres  Buleleng, dalam  wawancara  yang  dilakukan  tanggal  15  Maret  2021  menjelaskan,  teknis patroli  siber  yaitu  dengan  monitoring  atau  analisis  terhadap  akun-akun  atau postingan  di  media  sosial  yang  berpotensi  mengarah  pada  tindak  pidana  ujaran kebencian  dengan  menggunakan  sarana  laptop  dan  jaringan  internet.  Apabila ditemukan  suatu  akun  yang  memposting  di  media  sosial  yang  mengarah  pada tindak  pidana  ujaran  kebencian,  maka  anggota  polri  akan  mengumpulkan setidaknya  2  bukti  permulaan  berupa  file  rekaman  ( screenshoot dan Uniform Resource  Locator  (URL) )  dan  saksi-saksi  yaitu  pemilik  akun  yang  berkomentar
atau  menyukai  postingan  tersebut.  Kemudian  anggota  polri  akan  memberikan pesan  peringatan  untuk  menghapus  postingan  melalui direct  message (pesan lansung)  kepada  akun  tersebut  sebanyak  2  kali  secara  berkala  dengan menggunakan  akun  Siber  Unit  2  Tipidter  Polres  Buleleng. Hal  ini  merupakan upaya  preventif  (pencegahan)  polri  dalam  menangani  ujaran  kebencian,  sejalan dengan  prinsip  penanganan  ujaran  kebencian  yaitu  mengutamakan  pencegahan daripada  penegakan  hukum. Apabila  upaya  preventif  (pencegahan)  gagal,  maka akan dilakukan upaya represif (penindakan) antara lain :
1. Membuat laporan polisi “model A”;
2. Membuat anev setiap bahan;
3. Keterangan (baket) tentang dugaan ujaran kebencian;
4. Gelar  lanjutan  dan  gelar  akhir  untuk  pemberkasan  yang  memenuhi  unsur tindak pidana;
5. Melakukan penyidikan tindak pidana yang diduga ujaran kebencian.
Made  Arya  Wira  Yudana  juga  menjelaskan,  selain  mengedepankan  upaya preventif  melalui  patroli  siber  yaitu  memonitor,  memberikan  peringatan,  serta mencegah  masyarakat  melakukan  tindak  pidana  siber,  anggota  polri  juga melakukan  upaya  preemtif  yaitu  dengan  mengedukasi  masyarakat  mengenai tindak  pidana  siber  melalui  postingan  di  media  sosial  yang  kemudian disebarluaskan.  Pihaknya  juga  menjelaskan  bahwa  patroli  siber  tidak  hanya dilaksanakan  oleh  anggota  polri  Satuan  Reserse  Kriminal,  melainkan  juga  dapat dilaksanakan oleh anggota polri Divisi Humas dan Satuan Intelkam. Akan tetapi hanya  sebatas  melakukan  monitoring  dan  analisis  terhadap  akun-akun  atau postingan  di  media  sosial  yang  berpotensi  mengarah  pada  tindak  pidana  ujaran kebencian,  apabila  ditemukan  akun  atau  postingan  yang  mengarah  pada  tindak pidana ujaran kebencian maka pihaknya akan menginformasikan kepada anggota Unit  II  Tipidter  Satuan  Reserse  Kriminal.  Segala  upaya  represif  (penindakan) dilakukan oleh anggota Polri Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng.
Peneliti menentukan efektif tidaknya patroli siber di wilayah hukum Polres Buleleng  dengan  mengkaji  5  faktor  yaitu  faktor  hukum,  faktor  penegak  hukum,
faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat. Hal ini  sejalan  dengan  teori  efektivitas  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah bahwa  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  5  (lima)  faktor (Soerjono Soekanto. 2016 : 15-45), yaitu:
1. Faktor Undang-Undang
Menurut  Vicky  Tri  Haryanto,  Kasat  Reskrim  Polres  Buleleng,  anggota Satuan Reskrim Polres Buleleng melaksanakan Patroli Siber dengan didasari oleh aturan :
1. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 13 yang isinya :
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
2. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, yaitu pada Pasal 40 ayat (2) yang isinya :
Pemerintah  melindungi  kepentingan  umum  dari  segala  jenis  gangguan sebagai  akibat  penyalahgunaan  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi Elektronik  yang  mengganggu  ketertiban  umum,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2a)  Pemerintah  wajib  melakukan  pencegahan  penyebarluasan  dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki  muatan  yang  dilarang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(2b)  Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),
Pemerintah  berwenang  melakukan  pemutusan  akses  dan/atau memerintahkan  kepada  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  untuk melakukan  pemutusan  akses  terhadap  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
3. Surat  Edararan  (SE)  Kapolri  Nomor  SE/6/X/2015  tentang  Penanganan Ujaran  Kebencian  ( Hate  Speech ),  yaitu  pada  poin  2  huruf  (h)  dan  poin  3 huruf (a) :
Poin 2 huruf (h) SE Kapolri Nomor SE/6/X/2015, yang berbunyi :
Bahwa  ujaran  kebencian  ( hate  speech )  sebagaimana  dimaksud  di  atas dapat  dilakukan melalui berbagai media, antara lain :
1) Dalam orasi kegiatan kampanye;
2) Spanduk atau banner ;
3) Jejaring sosial media;
4) Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5) Ceramah keagamaan;
6) Media massa maupun media elektronik;
7) Pamflet.
Poin 3 huruf (a) SE Kapolri Nomor SE/6/X/2015, yang berbunyi : Melakukan tindakan preventif sebagai berikut :
1) Setiap  anggota  Polri  agar  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman mengenai  bentuk-bentuk  ujaran  kebencian  yang  timbul  di masyarakat;
2) Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personel Polri diharapkan lebih responsif atau  peka  terhadap  gejala-gejala  yang  timbul  di  masyarakat  yang berpotensi menimbulkan perbuatan ujaran kebencian; 3) Setiap  anggota  Polri  agar  melakukan  kegiatan  analisis  atau  kajian terhadap  situasi  dan  kondisi  di  lingkungannya  masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
4) Setiap  anggota  Polri  agar  melaporkan  kepada  pimpinan  masing- masing  atas  situasi  dan  kondisi  di  lingkungannya  terutama  yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
5) Kepada Kasatwil agar melakukan kegiatan :
a) Mengefektifkan  dan  mengedepankan  fungsi  intelijen  untuk mengetahui  kondisi riil di  wilayah-wilayah  yang  rawan  konflik terutama  akibat  hasutan-hasutan  atau  provokasi,  untuk selanjutnya  dilakukan  pemetaan  sebagai  bagian  dari early warning dan early defection ;
b) Mengedepankan  fungsi  Binmas  dan  Polmas  untuk  melakukan penyuluhan  atau  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi; c) Mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif  dengan  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian; d) Apabila  ditemukan  perbuatan  yang  berpotensi  mengarah  pada tindak  pidana  ujaran  kebencian  maka  setiap  anggota  Polri  wajib melakukan tindakan ; (1) Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat; (2) Melakukan  pendekatan  pada  pihak  yang  di  duga  melakukan ujaran kebencian;
(3) Mempertemukan  pihak  yang  diduga  melakukan  ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian; (4) Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan (5) Memberikan  pemahaman  mengenai  dampak  yang  akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat;
4. Surat Edaran Kepala Kepolisian Nomor SE/2/11/2021 tentang Penanganan Kasus UU ITE, yaitu pada point a, b, c dan e yang isinya :
a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya
b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber d. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.
Gede  Sumarjaya,  Kasubag  Humas  Bag  Ops,  dalam  wawancara  yang dilaksanakan  pada  hari  Senin,  15  Maret  2021,  menjelaskan  bahwa  selain  aturan yang  disebutkan  di  atas,  pihaknya  dalam  melaksanakan  patroli  siber  juga menggunakan dasar hukum lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  yaitu  pada  Pasal  2  Ayat  (1)  yang  isinya “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”.
Sedangkan,  Komang Tri Septo Adi, KBO Intelkam, dalam wawancara yang dilaksanakan  pada  Rabu,  17  Maret  2021,  menambahkan  bahwa  pihaknya  juga menggunakan  dasar  hukum  lainnya  dalam  melaksanakan  patroli  siber  yaitu Peraturan  Kepala  Badan  Intelijen  Keamanan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Penyelidikan  Intelijen  Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang mengatur mengenai penyelidikan anggota Intel
dalam  upaya  mengumpulkan  informasi-informasi  yang  berkaitan  dengan  adanya tindak pidana di dunia nyata maupun dunia maya.
Jika  dilihat  dari  keenam  aturan  yang  disebutkan  oleh  narasumber  di  atas, tidak  ada  satu  aturan  yang  khusus  mengatur  mengenai  paroli  siber.  Hal  ini menjadi  penting  karena  jika  tidak  ada  satu  aturan  yang  mengatur  mengenai  tata cara  atau  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  mengenai  patroli  siber,  maka disinyalir pelaksanaan di setiap kepolisian resor daerah akan berbeda-beda, yang dapat  berakibat  pada  penyalahgunaan  wewenang  oleh  aparat  penegak  hukum. Sehingga faktor norma hukum ini dikategorikan kurang efektif
1. Faktor Penegak Hukum
Made  Arya  Wira  Yudana,  menjelaskan  bahwa  anggota  kepolisian  yang  saat ini ditugaskan untuk melaksanakan patroli siber yaitu 4 anggota Unit II Tipidter Sat Reskrim, 2 anggota Humas, dan 2 Anggota Intel. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan  anggota  yang  ditugaskan  dalam  melaksanakan  patroli  siber,  maka yang  paling  memenuhi  kualifikasi  yaitu  anggota  Unit  II  Tipidter  Sat  Reskrim.
Kualifikasi pendidikan yang dimaksudkan adalah, anggota polri telah menempuh pendidikan  Strata  1  Jurusan  Hukum  dan  telah  mengikuti  mengikuti  Pendidikan Pengembangan  dan  Spesialisasi  Tindak  Pidana  Siber  ( Cyber  Crime) selama  24 hari. Hal ini menjadi penting karena didalam melaksanakan patroli siber, anggota polri setidaknya memiliki pemahaman yang lebih mengenai tindak pidana ujaran kebencian,  anggota  polri  harus  mampu  membedakan  postingan-postingan  yang terindikasi  tindak  pidana  ujaran  kebecian  atau  bukan.  Agar  supaya  kebebasan berekspresi  masyarakat  di  dunia  maya  tidak  direnggut  dengan  adanya  patroli siber. Sedangkan anggota humas dan intel belum memenuhi kualifikasi, sehingga beberapa  informasi  yang  diperoleh  dengan  patroli  siber  terkadang  bukan postingan yang mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian.
Satuan  fungsi  Unit  II  Tipidter  Sat  Reskrim,  tidak  hanya  terfokus melaksanakan  penegakan  hukum  tindak  pidana  siber  ( cyber  crime ).  Akan  tetapi juga melaksanakan penegakan hukum tindak pidana tertentu lainnya, dan anggota yang terbilang cukup minim yaitu sejumlah 4 orang anggota untuk melaksanakan
penegakan  hukum  di  wilayah  Polres  Buleleng  yang  mencangkup  Kabupaten Buleleng.  Banyaknya  kasus  yang  terjadi  di  Kabupaten  Buleleng  dengan dikerjakan oleh 4 orang penyidik ditambah dengan tidak terfokus pada satu tindak pidana tertentu menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana siber dan  pelaksanaan  patroli  siber  kurang  maksimal.  Hal  ini  juga  dapat  berpengaruh terhadap  keprofesionalan  anggota  dalam  melaksanakan  patroli  siber  maupun penegakan hukum tindak pidana siber.
Jika  dibandingkan  dengan  jumlah  laporan  pengaduan  yang  diterima khususnya pengaduan terkait ITE (cyber crime) dapat dijelaskan sebagai  berikut :
No Tahun Laporan informasi Laporan polisi Lidik  Sidik selra Jml penyidik 1. 2019 78 2 63 2 2 4 orang 2. 2020 134 4 107 4 3 4 orang
Sumber  :  Data  Jumlah  Pengaduan  Kasus  ITE  Tahunan  Sat  Reskrim  Polres Buleleng
Dapat dijelaskan terjadi lonjakan pengaduan terkait tindak pidana siber yang diterima, namun dalam hal kesanggupan sdm penyidik  untuk menangani perkara yang  dilaporkan  belum  dapat  terlaksana  dengan  optimal.  Dimana  jika dibandingkan dengan jumlah penyidik yang menangani perkara siber 1 penyidik menangani = 34 kasus ite pada tahun 2020 di masa pandemi covid 19.
Pada  faktor  penegak  hukum  ini,  dapat  dikategorikan  kurang  efektif  karena anggota  yang  melaksanakan  patroli  siber  hanya  setengahnya  yang  sudah memenuhi  kualifikasi  pendidikan,  meskipun  sudah  menjalankan  tugas  sesuai dengan aturan dan belum ada laporan mengenai kinerja anggota polri di Propam, serta  sudah  memberikan  teladan  yang  baik  di  media  sosial  dan  tidak  hanya dilakukan  oleh  anggota  yang  melaksanakan  patroli  siber  akan  tetapi  seluruh
anggota  jajaran  Polres  Buleleng.  Jumlah  anggotanya  yang  terbilang  minim,  dan belum  dibentuknya  satuan  fungsi  yang  khusus  menangani  tindak  pidana  siber. Vicky Tri Haryanto menjelaskan bahwa pihaknya terus mengajukan permohonan untuk  dibentuknya  satuan  fungsi  khusus  siber,  penambahan  anggota  yang  telah memiliki  kualifikasi  pendidikan  serta  pengajuan  bantuan  untuk  dibangunnya laboratorium digital forensik di Polres Buleleng.
2. Faktor Sarana atau Fasilitas
Made  Arya  Wira  Yudana  menjelaskan  bahwa  dalam  proses  penanganan laporan  ITE  dan  pelaksanaan  patroli  siber  Sat  reskrim  Polres  Buleleng  belum memiliki  SOP  khusus  dalam  penanganan  tindak  pidana cyber  crime ,  mengingat dalam  prosesnya  tidak  tersedia  tempat  atau  ruang  khusus  serta  alat  yang mendukung guna kelancaran proses penyelidikan kejahatan dunia maya.
Sarana  dan  prasarana  yang  belum  tersedia  pada  unit  sat  Reskrim  Polres Buleleng berupa:
a) Camera, hadycam
b) Audio visual survailance (AVS).
c) Alat penyadapan.
d) Wifi Modem.
e) Hard/software pelacakan /profiling internet protocol (IP) adrees
f) Hard/software profiling akun media sosial
g) Hard/software profiling registrasi nomor handphone
h) Hard/sofrware checkpost
i) GPS Router
Saat ini anggota yang melaksanakan patroli siber hanya menggunakan alat berupa laptop  dan  jaringan  internet  Wifi  yang  digunakan  bersama  dengan  anggota lainnya.
Selain  itu,    Vicky  Tri  Haryanto  menambahkan,  dukungan  anggaran  yang diterima  oleh  Sat  Reskrim  Polres  Buleleng  pada  tahun  2020  untuk  program Penindakan atau Penanganan Tindak Pidana Umum sesuai DIPA adalah sebesar Rp.  698.035.000,-  .terkait  Penindakan  atau  Penanganan  Tindak  Pidana  khusus
atau pidana cyber crime , polres buleleng tidak didukung oleh anggaran sehingga setiap  kegiatan  lidik/sidik  pidana  siber  dialokasikan  dari  anggaran  Penindakan atau Penanganan Tindak Pidana Umum sesuai dengan DIPA. Sehingga Anggaran penyelidikan dan penyidikan suatu perkara tindak pidana tidak mencukupi dengan jumlah laporan masyarakat yang diterima sehingga alokasi anggaran sudah habis terserap ketika pertengahan tahun.
Mengingat bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Maka tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya, sehingga faktor saranana atau fasilitas ini dikategorikan tidak efektif.
3. Faktor Masyarakat
Derajat kepatuhan hukum masyarakat, maka  Vicky Tri Haryanto mengatakan bahwa  masyarakat  di  Kabupaten  Buleleng  saat  ini  masih  kurang  patuh  kepada hukum, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang ITE, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengaduan kasus ITE yang diterima oleh Satuan Reskrim Polres Buleleng, yaitu sejumlah :
No  Tahun Laporan informasi Laporan polisi Lidik  Sidik selra Jml penyidik 1. 2019 78 2 63 2 2 4 orang 2. 2020 134 4 107 4 3 4 orang
Sumber  :  Data  Jumlah  Pengaduan  Kasus  ITE  Tahunan  Sat  Reskrim  Polres Buleleng
Penyebabnya  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  baik  yang ditimbulkan oleh kondisi internal seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai  larangan-larangan  yang  termaktub  dalam  UU  ITE  atau  yang  sering disebut  dengan  sebutan  awam  hukum,    maupun  faktor  eksternal  seperti  aparat penegak  hukum  dianggap  masih  belum  bisa  untuk  benar-benar  menerapkan peraturan  yang  sudah  ditetapkan,  dibuktikan  dengan  jumlah  pengaduan masyarakat di tahun 2020 mengenai kasus ITE yaitu 134 kasus, akan tetapi yang mampu diproses hingga ke tingkat sidik hanya 4 kasus ITE.

## 4. Faktor Budaya Masyarakat
Budaya  adalah  “keseluruhan  upaya  dan  pemikiran  manusia  yang dibiasakan melalui proses belajar, termasuk di dalamnya hasil-hasil dari upaya dan pemikiran tersebut.” Kata ‘ culture ’ berasal dari bahasa Latin ‘ colere ’ yang berarti  melakukan  atau  menggarap,  karena  berkaitan  dengan  persiapan bertanam  dan  aktivitas  pertanian  lainnya.  Budaya  atau  kebudayaan  dapat digambarkan seperti sebuah piramida berlapis tiga. Lapisan teratas adalah hal- hal  yang  dapat  dilihat  dengan  kasat  mata  seperti  bentuk  bangunan,  pakaian, tarian,  musik,  teknologi,  dan  barang-barang  lain.  Lapisan  tengah  adalah perilaku,  gerak-gerik  dan  adat  istiadat  yang  juga  seringkali  dapat  dilihat, sedangkan  bagian  bawah  adalah  kepercayaan-kepercayaan,  asusmsi  dan  nilai- nilai yang mendasari lapisan-lapisan yang di atasnya ( Koentjaraningrat. 2015 : 10).
Perilaku  sebagai  bagian  dari  kebudayaan  memiliki  andil  yang  cukup penting.  Perubahan  perilaku  masyarakat  dapat  berpengaruh  pada  perubahan atau  pergeseran  kebudayaan.  Perilaku  masyarakat  yang  dilakukan  secara berulang-ulang mengenai hal yang sama disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan juga  dapat  diartikan  sebagai  cara  berbuat  atau  bertindak  yang  dimiliki seseorang dan diperolehnya melalui proses belajar, cara tersebut bersifat tetap, seragam dan otomatis (Koentjaraningrat. 2015 : 30).
Kebiasaan  masyarakat  di  Kabupaten  Buleleng  saat  ini  yaitu  kebiasaan penggunaan  teknologi  handphone  dan  internet  untuk  bersosial  media.  Hal  ini dibuktikan  dengan  laporan  hasil  survei  oleh  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa Internet  Indonesia  (APJII)  terhadap  penetrasi  pengguna  internet  di  Indonesia pada  tahun  2019.  Melalui  survei  tersebut,  pihak  APJII  menuliskan  bahwa pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 8,9%  di sepanjang tahun 2019. Dari total 266.91 juta jiwa penduduk di Indonesia, 196.71 juta jiwa diperkirakan  telah  menjadi  pengguna  internet,  baik  dari  komputer,  perangkat mobile , atau dari fasilitas lainnya. Selain itu, penggunaan internet di Kabupaten Buleleng  dapat  ditinjau  dari  jumlah  pemasangan  wifi,  wifi  merupakan
kependekan  dari wireless  fidelity yaitu  sebuah  media  penghantar  komunikasi data  tanpa  kabel  yang  bisa  digunakan  untuk  komunikasi  atau  mentransfer program  dan  data  dengan  kemampuan  yang  sangat  cepat  (  Powertel, https://www.powertel.co.id/berita/9-pengertian-wifi.html  ,  diakses  tanggal  10 April 2021). Ditinjau dari Data Final UP Wifi Bali Smart Island Tahun 2020 oleh  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Persandian  dan  Statistik  Kabupaten Buleleng  yaitu  jumlah  total  wifi  yang  terpasang  di  setiap  desa  adat  sebanyak 140  unit,  di  setiap  puskesmas  jumlah  total  sebanyak  20  unit,  di  objek  wisata sebanyak 21 unit. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan internet di setiap desa di Kabupaten Buleleng telah terpenuhi dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dengan  adanya  budaya  penggunaan  internet  yang  semakin  meningkat,  maka dapat  menyebabkan  peluang  terjadinya  tindak  pidana  ujaran  kebencian  di media sosial semakin besar.

## 2. Upaya Kepolisian dalam Meningkatkan Efektivitas Patroli Siber untuk Mengungkap Kasus Ujaran Kebencian
1. Upaya Internal
Vicky  Tri  Haryanto  menjelaskan  bahwa  pihaknya  terus  berupaya  untuk meningkatkan patroli siber di Polres buleleng, diantaranya :
a) Pengajuan  pembentukan  satuan  khusus  siber  di  tingkat  Polres Buleleng  beserta  dengan  anggaran  penanganan  kasus,  pembentukan SOP  patroli  siber,  dan  pengadaan  sarana  atau  fasilitas  untuk menunjang pelaksanaan patroli siber.
b) Pengajuan  penambahan  personel  polri  yang  telah  mengikuti Pendidikan  Pengembangan  dan  Spesialisasi  Tindak  Pidana  Siber ( Cyber  Crime), serta  personel  polri  yang  memiliki  latar  belakang pendidikan Strata Satu jurusan Hukum dan Teknik Informatika.
2. Upaya Eksternal
Selain  upaya  internal  yang  dilakukan,  personel  Polres  Buleleng  juga melakukan upaya eksternal berkaitan dengan patroli siber, seperti:
a) Dalam  hal  pelaksanaan  patroli  siber  pihaknya  juga  bekerjasama dengan  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Persandian  dan  Statistik Kabupaten Buleleng.
b) Melakukan  sosialisasi  di  sekolah-sekolah,  masyarakat  desa  di Kabupaten  Buleleng  mengenai  tindak  pidana  siber  dan  mengajak komponen remaja serta masyarakat untuk bersosial media yang bijak.
c) Melakukan edukasi kepada masyarakat melalui konten-konten yang di posting di akun instagram siber Unit II Satuan Reskrim dengan nama akun sibertipiter_buleleng.

## SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
a. Efektivitas patroli siber dalam mengungkap kasus ujaran kebencian di wilayah  hukum  Polres  Buleleng  kurang  efektif,  hal  ditentukan berdasarkan  5  faktor,  yaitu  :  Faktor  undang-undang,  faktor  penegak hukum, faktor sarana atau fasilita, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat.
b. Upaya kepolisian dalam meningkatkan  efektivitas  patroli  siber  untuk mengungkap  kasus  ujaran  kebencian  di  wilayah  hukum  Polres Buleleng, yaitu dilakukan upaya internal dan upaya eksternal
2. Saran-Saran
Adapun  saran-saran  yang  dapat  diberikan  oleh  peneliti  adalah  sebagai berikut:
a. Bagi    Kepolisian  Resor  Buleleng  ,  agar  segera  membentuk  satuan khusus  yang  membidangi  tindak  pidana  siber,  mengingat  bahwa kejahatan siber di masyarakat saat ini semakin meningkat saat Pandemi Covid-19 melanda masyarakat Buleleng.
b. Bagi  masyarakat,  agar  bisa  meningkatkan  kewaspadaan  dan memperluas  wawasan  terhadap  tindak  pidana  siber,  sehingga  dapat terhindar dari kejahatan siber yang saat ini dilakukan dengan berbagai macam modus.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
Ermansyah.2010. Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Teknologi  Informasi  dan Transaksi Elektrik. Yogyakarta: Pustaka Timur
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.2020. Buku Pedoman Penelitian Skripsi. Singaraja
I Ketut Adi Purnama.2018. Hukum Kepolisian. Bandung :Refika
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.2015. Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech ). Jakarta: Komnas HAM.
Koentjaraningrat.2015.” Kebudayaan,Mentalitas, dan Pembangunan”. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif . Bandung: Pustaka Pelajar
Sahrul  Mauludi.2018. Seri  Cerdas  Hukum:  Awas  Hoax. Jakarta:Alex  Media Koputindo.
Sutan  Remy  Syahdeini.2010. Kejahatatan  dan  Tindak  Pidana  Komputer. Jakarta:Pustaka Utama Grafiti.
Soerjono  Soekanto.2016. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta : Rajawali Pers
Lexi J.Moleong. 2015. “ Metodelogi Penelitian Kualitatif ”. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

## Jurnal
Eka  Putra,  Gede  Falliyawan  dan  I  Nyoman  Surata.  2020.  “ Peranan  Dinas  Komunikasi, Informatika,  Persandian  dan  Statistik  Kabupaten  Buleleng  dalam  Menanggulangi Berita Hoax Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  Sebagaimana  Telah  Diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di Kabupaten Buleleng”, Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. 8 No.1. Singaraja : Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

## Internet
Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia,  “Hasil  Survey  Penetrasi  dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2019-2020”, melalui https://apjii.or.id/survei2019x , diakses tanggal 02 Desember 2020
Detik  News,  “Polri:  80  Persen  Kejahatan  Siber  Didominasi  Ujaran  Kebencian”, melalui https://news.detik.com/, Diakses pada tanggal 10 Januari 2021
“Preventif  dan  Represif”,  melalui https://www.dosenpendidikan.co.id, diakses tanggal 20 Desember 2020
“Polda Metro Catat 443 Hoaks dan Ujaran Kebencian Selama Maret hingga April 2020”,  melalui https://www.liputan6.com/news/ ,  diakses  tanggal  01
Desember 2020
Powertel.”Pengertian Wifi”, melalui https://www.powertel.co.id/berita/9- pengertian-wifi.html , diakses tanggal 10 April 2021