## Nasionalisme dan Kewarganegaraan

## Winda Roselina Effendi
Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan , Batam Indonesia winda.effendis@gmail.com

## Abstract
According to Mouffe identity is not fixed, based on the concept of democracy that is not a fixed price. This statement refers to Mouffe's statement that there is no absolute and final identity. Mouffe also mentions that discursive discontinuity proceeds unceasingly when speaking of a man or woman of identity only temporarily as long as no new identity has been established by the continuity. thus identity as woman and man is not absolute. It can be said that identity is a distinguishing marker of one group from another group. Isin and Wood in Nuri Suseno asserted that while citizenship proponents generally argue that citizenship is a universal concept, the fact that citizenship is always a group concept. This concept has never been extended to all members of society in a political community. until now there are still many people, in even the most democratic countries, who are not recognized or do not accept citizenship even though they are born in the State.With regard to multinational nations such as Indonesia's wealth, Mouffe seems to be the solution to the heterogeneity and plurality of this nation, not only the majority but inhabited by the vast majority of minority groups. Related to the condition of Inodnesia collected by many minority groups, I agree with Mouffe's citizenship opinion that minority citizens are not something to be negated and hegemonized, but are entities of the national group from the part of the national political development process.
Keywords : citizenship, citizenship, identity

## Abstrak
Menurut   Mouffe  identitas   tidaklah   tetap   ini,  dilandasi   oleh   konsep   demokrasi   yang   bukan   harga   mati. Pernyataan ini mengacu pada pernyataan Mouffe bahwa tidak adanya identitas yang absolut dan final. Mouffe juga   menyebutkan   bahwa   adanya   diskursivitas  yang  berproses   tanpa   henti,  ketika   bicara   laki-laki   atau perempuan identitas tersebut hanya berlaku sementara selama belum ada identitas baru yang dibentuk oleh kesinambungan tadi. dengan demikian identitas sebagai perempuan dan laki-laki tersebut tidaklah mutlak.Dapat dikatakan identitas merupakan penanda pembeda satu kelompok dari kelompok lain. Isin dan Wood dalam Nuri Suseno   menegaskan   bahwa   meskipun   umumnya   proponen   kewarganegaraan   mengatakan   bahwa kewarganegaraan   merupakan   sebuah   konsep   yang   universal,   faktanya   kewarganegaraan   selalu   merupakan konsep kelompok. Konsep ini tidak pernah diperluas ke seluruh anggota masyarakat dalam sebuah komunitas politik. sampai sekarang masih banyak orang-orang, dalam negara yang paling demokratis sekalipun, yang tidak diakui atau tidak menerima status kewarganegaraan meskipun dilahirkan di Negara.Berkaitan dengan negara multinasional   seperti   yang   menjadi   kekayaan   Indonesia,   Mouffe   sepertinya   dapat   dijadikan   solusi   atas heterogenitas dan pluralitas bangsa ini, tidak saja kelompok mayoritas tetapi dihuni oleh banyaknya ragam kelompok minoritas. Brkaitan dengan kondisi Inodnesia yang dihimpun oleh banyaknya kelompok minoritas, Saya setuju dengan pendapat kewarganegaraan Mouffe bahwa warganegara yang minoritas bukan sesuatu yang harus dinegasikan dan dihegemoni, tetapi merupakan entitas kelompok bangsa dari bagian proses pembangunan politik nasional.
Kata Kunci : warganegara, kewarganegaraan, identitas

## PENDAHULUAN
Memahami   konsepsi   dan  praktek   kewarganegaraan,   harus   dikaitkan   dengan pemahaman   tentang   konsepsi   dan   identitas.  Menurut   Mouffe  identitas   tidaklah   tetap   ini, dilandasi   oleh   konsep   demokrasi   yang   bukan   harga   mati.  Pernyataan   ini   mengacu   pada pernyataan Mouffe bahwa tidak adanya identitas yang absolut dan final ( the unfixed of all identities). 1 Sederhannanya,   dalam   demokrasi   dan   identitas   menerima   nilai-nilai   plural, demokrasi bukan konsep universal, melainkan dibentuk oleh nilai-nilai lokal dan particular.
Mouffe juga menyebutkan bahwa adanya diskursivitas  yang  berproses tanpa henti, ketika bicara  laki-laki atau perempuan identitas tersebut hanya berlaku sementara selama belum ada identitas baru yang dibentuk oleh kesinambungan tadi. dengan demikian identitas sebagai perempuan dan laki-laki tersebut tidaklah mutlak. demikianpun dalam negara yang berdemokrasi,   warganegara     sebagai floating   signifier tidak   bersifat   mutlak   dan   final.
Demokrasi   selalu   membuka   untuk   identifikasi   baru. 2 Untuk   mengetahui   kenapa   Mouffe menolak   kewarganegaraan   cuma   ‘satu   identitas   di   antara   banyak   identitas’     atau     ‘satu identitas yang dominan yang menekankan semua identitas lainya’, maka berikut penjelasan kewarganegaraan liberal dan kewarganegaraan republican.

## TRADISI LIBERAL; KEWARGANEGARAAN SEBAGAI SALAH SATU IDENTITAS DI ANTARA BANYAK IDENTITAS
Rujukan   utama  dalam  tradisi  liberal   adalah   gagasan-gagasan   yang  dituliskan  oleh T.H. Marshall dalam “ Citizenship and Social Class ” yang memfokuskan diri pada isu dan masalah kewarganegaraan. Pertama , kewarganegaraan merupakan status yang dinisbatkan/ diberikan/ dianugerahkan oleh suatu komunitas politik dalam hal ini negara kepada warga yang menjadi anggota. Kedua , status itu adalah seperangkat hak dasar yang mencakup hak sipil, politik dan sosial. Hak sipil berkaitan dengan aturan hukum dan kebebasan berbicara; hak politik berkaitan dengan proses politik legal formal terutama hak dipilih/memilih; serta sosial berisikan hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan yang layak sebagai   sesama   warganegara.   Dengan   demikian   kewarganegaraan   mengimplikasikan kesederajaran   secara   legal   formal.Tiga   elemen   inilah   yang   menciptakan   status kewarganegaraan.
Nuri   Suseno   menarik   kesimpulan   dari   gagasan   Marshall   tersebut   bahwa kewarganegaraan   merupakan   sebuah   instrumen   sosial   politik   untuk   menyamakan   derajad
1 Chantal Mouffe, 2000, The Democratic Paradox, Verso Landon : New York hal 36
2 Boni hargens, 2006, demokrasi radikal : memahami paradox demokrasi modern dalam perspektif postmarxis- ostmodernis ernesto laclau dan chantal moufee. LKis : Yogyakarta hal 42
semua anggota komunitas politik yang berasal dari kelas-kelas yang berbeda, tetapi sekaligus merupakan arsitek kemunculan sebuah ketidaksamaan yang baru. 3
Pengertian   tersebut   kemudian   mengalami   perdebatan   intelektual   seiring   dengan perkembangan  perpolitikan di level praksis seperti runtuhnya Uni Soviet dan Sosialisme, yang   mendesak   para   ilmuwan   untuk   merevisi   konsepsi   yang   berkaitan   dengan   isu kewarganegaraan  dan memberi  solusi atas munculnya politik identitas yang mengisi ruang kosong pasca hilangnya sosialisme. Hal tersebut sebagaimana diamati oleh Seyla Benhabib yang melihat kemunculan berbagai kelompok identitas kebudayaan tertentu sebagai kontestan dalam debat-debat di wilayah publik dalam sistem demokrasi kapitalis yang memperjuangkan isu redistribusi, pengakuan, dan representasi. 4 Dan ditegaskan juga oleh Iris M. Young yang melihat pentingnya kelompok dalam menganalisis fenomena perpolitikan akhir-akhir ini yang didefinisikannya sebagai sekumpulan orang-orang yang dapat dibedakan dari minimal satu kelompok lain karena bentuk-bentuk kebudayaan, praktek-praktek atau cara hidup sebagai sebuah sense of identity . 5
Keterkaitan   antara   kewarganegaraan   dan   identitas   dalam   konteks   ini   seperti   yang dinyatakan dalam pandangan tradisi liberal bahwa kewarganegaraan hanya satu identitas di antara banyak identitas. Pandangan ini secara eksplisit juga diutarakan oleh Charles Tilly dimana menurutnya identitas dapat merujuk pada sebuah kategori, ikatan, peran atau sebuah identitas. Menurutnya, Sebagai identitas, kewarganegaraan merujuk pada pengalaman dan representasi publik dari kategori, ikatan atau peranan. Dengan demikian menurut Tilly, cara pandang   klasik   dari   Marshall   tentang   kewarganegaraan   mengidentifikasikan kewarganegaraan   sebagai   sebuah   seperangkat   hak-hak   –semacam   ikatan   khusus   dengan kewajiban untuk melaksanakannya–yang mengkaitkan kata kewarganegaraan sebuah negara dengan keseluruhan kategori orang-orang. 6
Maka, dapat dikatakan  identitas merupakan penanda pembeda satu kelompok dari kelompok lain. Isin dan Wood dalam Nuri Suseno menegaskan bahwa meskipun umumnya proponen kewarganegaraan mengatakan bahwa kewarganegaraan merupakan sebuah konsep yang universal, faktanya kewarganegaraan selalu merupakan konsep kelompok. Konsep ini tidak   pernah   diperluas   ke   seluruh   anggota   masyarakat   dalam   sebuah   komunitas   politik. sampai sekarang masih banyak orang-orang, dalam negara yang paling demokratis sekalipun,
3 Nuri Suseno, Kewarganegaraan : Tafsir, Tradisi, dan Isu-Isu Kontempore r. Depok : Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2010, hal. 41.
4 Seyla Benhabib dalam Ibid. , hal. 66.
5 Iris M. Young dalam Ibid ., hal. 74-75.
6 Charles Tilly dalam Ibid. , hal. 86.
yang tidak diakui atau tidak menerima status kewarganegaraan meskipun dilahirkan di negara tersebut.  Selain  itu  banyak anggota  komunitas  politik  yang  dieksklusikan dari  jangkauan kewarganegaraan meskipun secara legal berhak menerima hak-hak. 7
Dengan   demikian,   sejumlah   penulis   kewarganegaraan   menyetujui   bahwa   konsep kewarganegaraan dan identitas tidak boleh dikombinasikan menjadi satu atau sebagai satu hal, tetapi keduanya juga tidak perlu dilihat sebagai dua hal yang bertentangan.

## TRADISI REPUBLIKAN; KEWARGANEGARAAN SEBAGAI SATU IDENTITAS DOMINAN YANG MENEKAN SEMUA IDENTITAS LAIN
Gagasan-gagasan   dasar   tentang   kewarganegaraan   dalam   tradisi   republikan   dapat ditelusuri   sejak   era   Yunani   kuno   yang   memuat   tentang   pelayanan   publik,   kebajikan warganegara, patriotisme, dan kehendak bersama, yang menjawab permasalahan relasi antara negara dan warganegara. Dan terakhir gagasan ini menguat kembali setelah ditenggelamkan oleh tradisi liberal dengan kritikannya terhadap tradisi liberal yang terlalu mengecilkan peran individu warganegara menjadi semata-mata atom-atom dan pemilik pasif hak-hak. Pada masa ini dikembangkan dua prinsip utama yakni kolektifitas dan keterlibatan aktif warganegara sebagai solusi alternatif atas konsep kewarganegaraan liberal. 8
Dalam   konsepsi   republik   sipil,   warganegara-warganegara   membentuk   Negara   dan Negara   beroperasi   sebagai   satu   kesatuan   yang   organis   sifatnya.   Artinya   Negara   bukan sekedar   kumpulan   individu   yang   terlepas   satu   sama   lainnya.   Negara   dan   warganegara merupakan   sebuah   komunitas.   Untuk   membentuk   komunitas   maka   diperlukan   unsure pengikat yang disebut ‘pertemanan sosial’. Rosseau mengatakan bahwa ‘negara (la patrie) tidak   dapat   eksis   terus   tanpa   kebebasan   (freedom),   tidak   ada   kebebasan   tanpa   kebajikan (virtue), dan tidak ada kebajikan tanpa warganegara.’ 9
Menurut Miller dalam  setiap perpolitikan selalu terdapat  dua aspek; simbolik dan material.   Menurut   Miller   bukanlah   sebuah   kebenaran   yang   universal   bahwa   kelompok dengan identitas berbeda harus mendapatkan pengakuan politik sebagai pengusung identitas tersebut. Dua tuntutan khas perpolitikan identitas yakni diberikan kesempatan membangun institusi sosial dan kebudayaan sendiri sehingga tidak terlindas ke dalam institusi sosial dan budaya kelompok yang lebih dominan, dan tuntutan untuk diinklusikan. Dua tuntutan ini menurut   Miller,   dapat   dikarakterisasikan   sebagai   tuntutan   untuk   mendapatkan kewarganegaraan penuh dalam sebuah negara modern. Dengan demikian seorang anggota
7 Isin dan Wood dalam Ibid ., hal. 86.
8 Nuri Suseno, Ibid. , hal. 60-61.
9 Seperti dikutip oleh Heater dalam bukunya, What is Citizenship?, (cambridge: Polity Press, 1999), hal.51
dapat memiliki identitas ganda, menjadi anggota kelompok dan sekaligus menjadi seorang warganegara. 10
Menurut Miller, memang tidak sulit untuk memahami identitas yang berbeda, tetapi menilainya apalagi memberikan dukungan merupakan dua hal yang lain. Menurutnya akan menjadi   suatu   permasalahan   ketika   muncul   sekelompok   warganegara   yang   membawa identitas tertentu yang menerapkan nilai-nilai dan praktek-praktek budaya yang dipandang bertentangan  dengan nilai-nilai  dasar yang dianut  masyarakat  luas. Demikian  juga,  besar kemungkinan   terjadi   penolakan   dukungan   terhadap   kelompok-kelompok   budaya   yang menerapkan dan mempraktekkan nilai dan budaya tersebut. 11
Menurut   Miller,   akan   menjadi   suatu   permasalahan   ketika   muncul   sekelompok warganegara   yang   membawa   identitas   tertentu   yang   menerapkan   nilai-nilai   dan   praktek- praktek budaya yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat luas. Demikian juga, besar kemungkinan terjadi penolakan dukungan terhadap kelompok- kelompok budaya yang menerapkan dan mempraktekkan nilai dan budaya tersebut. 12
Sebagai   solusi   mengatasi   permasalahan   diatas,   maka   Miller   menunjukkan   suatu bentuk komunitas dimana kelompok-kelompok identitas saling berhubungan dan mereka juga dapat   saling   memberikan   dan   mendapatkan   pengakuan   didalam   komunitas   bangsa   dalam kesetaraan  sebagai  warganegara.   Dalam  komunitas  bangsa  ini  menurut   Miller  diperlukan sebuah standar penilaian dan cara hidup yang dapat diterima oleh semua kelompok dengan identitas atau budaya yang berbeda. Dan menurutnya ini tidak berarti standar penilaian dan cara hidup dari kelompok yang dominan yang dijadikan panutan dan juga tidak berarti bahwa ia menganggap kelompok identitas tidak relevan dalam perpolitikan.
Dengan demikian dalam konsepsi Miller, maka anggota-anggota kelompok memasuki arena perpolitikan sebagai warganegara dan merepresentasikan klaim-klaim mereka bukan dalam   kerangka   identitas   kelompok   tetapi   dalam   kerangka   prinsip   dan precedents yang melekat   pada   praktek-praktek   dalam   komunitas   politik   yang   mengekspresikan   identitas nasional. 13
10 David Miller dalam Ibid. , hal. 87.
11 Ibid. , hal. 88. 12 Ibid. , hal. 88.
13 Ibid. , hal. 90.

## KRITIK CHANTAL MOUFFE ATAS DUA TRADISI MAINSTREAM TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN IDENTITAS

## CHANTAL MOUFFE:   THE UNFIXED OF ALL IDENTITIES
Schmitt   memang   meletakan   persamaan   dalam   demokrasi   sebagai   persamaan substansial   ( substantive   equality )   yang   berbeda   dengan   persamaan   dalam   politik   dan persamaan universal dalam arti kemanusiaan yang dianut paham liberalisme. Namun kritik Schmitt   terhadap   demokrasi   liberal   adalah   pada   keinginannya   mengupayakan   terjadi persamaan   universal   dalam   politik   “kewarganegaraan”.   Menurutnya   yang   termasuk warganegara   adalah   mereka   yang   dikategorikan   sebagai   “the   demos”,   di   luar   itu   bukan warganegara sehingga tidak diperlakukan setara dan ditolak kehadirannya di dalam ruang politik   demokrasi. 14 Kritik   dari   mouffe   dalam   buku   demokrasi   radikal   terhadap kewarganegaran liberal maupun kewarganegaraan republican adalah diawali dari konsepsi Carl Schmitt dalam The Concept of the Political , bahwa demokrasi memerlukan homogenitas dan   bila   perlu   menolak   heterogenitas.   Homogenitas,   bagi   Schmitt   merupakan   syarat terlaksananya   demokrasi,   karena   tanpa   homogenitas   demokrasi   tidak   mungkin   ada.   Pada konsep ini Mouffe bersepakat dengan Schmitt, yang melihat demokrasi secara substansial, yang menempatkan setiap warganegara pada posisi yang sama dan setara untuk mengambil peran yang substansi.
Mouffe  tidak   sepakat  terhadap   Schmitt,   yakni   pada The   Demos dan   bukan warganegara,   yaitu   sebagai   “kawan-lawan”   sehingga   saling   menegasikan.   Bagi   Mouffe demokrasi   adalah   bukan   sebagai   hubungan   permusuhan   (enemy),   bukan   juga   sebagai perlawanan (adversary) melainkan relasi kesahajaan, sebagai relasi “kami” dan “kita”. yakni lawan bukan musuh yang perlu dihancurkan melainkan sebagai “lawan bersahaja” (friendly enemy) yang keberadaan atau eksistensinya harus diakui dan dijaga guna kelangsungan relasi demokrasi.   Mouffe   memang   lebih   menekankan   partisipasi   politik   dibanding   “consensus” demokrasi   dalam   liberalis   atau   “dominasi”   dalam   Civic   Republican,   alasan   yang dikedepankan bahwa aspek-aspek partikularistik dari realitas social niscaya diabaikan. 15
Mouffe dalam melihat negara multinasional menyatakan bahwa dalam konsekuensi kesetian bernegara adalah titik kesadaran untuk menumbuhkan rasa keadilan dan persamaan, bahkan kebersamaan bagi setiap warganegara baik secara individu maupun secara bagian dari kelompok warganegara. Bagi negara yang pluralis, yang biasanya tidak konsisten menegakan rasa kesetaraan dan keadilan, pemetaan aku dan bukan aku atau “kami” dan “kamu” dalam
14 Op.Cit Chatal Mouffe hal. 36-45
15 ibid
konsep Mouffe akan menjadi daya lekat atas dinamika dan intergratif keragaman sehingga bisa menumbuhkan rasa “menyatu” dalam membangun negara-bangsa (nation state). 16
Pernyataan Mouffe di atas adalah Warganegara yang minoritas bukan sesuatu yang harus dinegasikan dan dihegemoni, tetapi merupakan entitas kelompok bangsa dari bagian proses pembangunan politik nasional. Sehingga tingkat partisipasi politik yang dikedepankan mempunyai   implikasi   dari   rasa   kebersamaan   dan   kedirian   atas   segala   interelasi   politik kekuasaan yang diberlakukan oleh negara. Kemudian berdasar rasa kesamaan dan keadilan yang   diperoleh   oleh   setiap   individu   dan   kelompok   warganegara   negara   bangsa   maka persoalan   kesetiaan   (allegiance)   akan   tumbuh   sebagai   kepemilikan   bersama   atau   negara menjadi ruang bersama (common space) dengan tujuan akhir adalah membangun kebaikan umum, bonum commune. Dan kaitan dengan konsepsi demokratisasi, tentang perbedaaan (multikulturalisme) yang ada dalam negara bangsa atau pada multi nasional diletakan sebagai antagonistik  sebagai  persaingan  damai antara  friend dan friend enemy. Segenap individu sebagai warganegara terikat dari rasa untuk tetap “ada” bersama sebagai satu negara-bangsa. Rasa “ada” bersama  ini yang oleh Duverger diposisikan sebagai  “ikatan  psikologis”  yan membangun “citra” kolektif dari rasa persaudaraan. 17

## KEWARGANEGARAAN MOUFFE DALAM KONTEKS KE INDONESIAN
Prinsip   Kewarganegaraan   Mengenai   kewarganegaraan   ini   biasanya   ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip ‘ius soli’ atau prinsip ‘ius sanguinis’. Yang   dimaksud   dengan   ‘ius  soli’   adalah   prinsip   yang  mendasarkan   diri   pada   pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan ‘ius sanguinis’ mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah. Indonesia sendiri menganut prinsip ‘ius sanguinis’. Berdasarkan prinsip ‘ius soli’,   seseorang   yang   dilahirkan   di   dalam   wilayah   hukum   suatu   negara,   secara   hukum dianggap   memiliki   status   kewarganegaraan   dari   negara   tempat   kelahirannya   itu.   Negara Amerika   Serikat   dan   kebanyakan   negara   di   Eropa   termasuk   menganut   prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini, sehingga siapa saja yang dilahirkan di negara- negara tersebut, secara otomatis diakui sebagai warga negara. Oleh karena itu, sering terjadi warganegara  Indonesia yang sedang bermukim  di negara-negara  di luar negeri, misalnya karena sedang mengikuti pendidikan dan sebagainya, melahirkan anak, maka status anaknya diakui  oleh Pemerintah  Amerika Serikat  sebagai  warga negara  Amerika Serikat. Padahal kedua   orangtuanya   berkewarganegaraan   Indonesia.   Dalam   zaman   keterbukaan   seperti
16 ibid
17 op.cit. Boni Hargens 68
sekarang ini, kita menyaksikan banyak sekali penduduk suatu negara yang berpergian keluar negeri, baik karena direncanakan dengan sengaja ataupun tidak, dapat saja melahirkan anak- anak di luar negeri. Bahkan dapat pula terjadi, karena alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang sengaja melahirkan anak di rumah sakit di luar negeri yang dapat lebih menjamin kesehatan dalam proses persalinan. Dalam hal, negara tempat asal sesorang dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Akan tetapi, apabila kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang menyebabkan seseorang 6 menyandang status dwi-kewarganegaraan (double citizenship) atau sebaliknya malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali (stateless).
Berkaitan   dengan   negara   multinasional   seperti   yang   menjadi   kekayaan   Indonesia, Mouffe sepertinya dapat dijadikan solusi atas heterogenitas dan pluralitas bangsa ini, tidak saja kelompok mayoritas tetapi dihuni oleh banyaknya ragam kelompok minoritas. Brkaitan dengan kondisi Inodnesia yang dihimpun oleh banyaknya kelompok minoritas, Saya setuju dengan pendapat kewarganegaraan Mouffe bahwa warganegara yang minoritas bukan sesuatu yang  harus dinegasikan  dan  dihegemoni,   tetapi   merupakan  entitas  kelompok  bangsa  dari bagian proses pembangunan politik nasional.  Warganegara tidak saja dituntut dalam tingkat parsitisapasi politiknya tetapi juga harus dikedepankan implikasi dari rasa kebersamaan dan kemandirian atas segala interelasi politik kekuasaan yang diberlakukan oleh negara.
Menurut saya, pendapat Mouffe merujuk tidak saja warnaganegara “ bebas untuk” tetapi juga “ bebas dari” artinya identitas yang melekat pada warganegara bukan semata-mata identitas yang dihegemoni oleh negara seperti identitas nasionalisme tetapi juga identitas dari bawaan individu itu sendiri. Oleh sebab itu saya sepekat bahwa dalam negara demokrasi yang multikultural seperti Indonesia identitas kewarganegaraan bukanlah “satu identitas di antara banyak identitas”    atau   “satu identitas yang dominan yang menekankan semua identitas lainya” melainkan adalah floatring signifier, artinya Indonesia sebagai negara demokrasi dan memiliki  multikultural  identitas  warganegara  mengandung ambiguitas  radikal  didalamnya dan   bersifat   terbuka,   dimana   ambiguitas   radikal   memandang   bahwa     demokrasi   maupun identitas yang ada bukanlah konsep yang pasti tetapi konsep yang dibentuk oleh konteks tertentu dan bersifat terbuka dimaksudkan pada menerima segala pemaknaan dan reartikulasi. Sederhannanya, dalam demokrasi dan identitas menerima nilai-nilai plural, demokrasi bukan konsep   universal,   melainkan   dibentuk   oleh   nilai-nilai   lokal   dan   particular   seperti   agama, sosial, budaya dan politik serta ekonomi.
Melihat multikulturalnya bangsa Indonesia, merujuk pada pendapat Mouffe bahwa diperlukan kesetiuan setriap warganegara, dimana pada setiap individu ada rasa “ solidaritas sosial   dalam   makna   kolektivitas.   Artinya,   setiap   warganegara   di   Indonesia   harus   tetap menjunjung solidaritas sosial sebagai bangsa nasional Indonesia dibawah  Bhineka Tunggal Ika dan menjunjungnya sebagai rasa memiliki bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Boni Hargens, 2006, Demokrasi Radikal : Memahami Paradox Demokrasi Modern Dalam Perspektif Postmarxis-Ostmodernis Ernesto Laclau Dan Chantal Moufee. Lkis : Yogyakarta Mouffe Chantal, 2000, The Democratic Paradox, VERSO: London, New York Nuri   Suseno, Kewarganegaraan   :   Tafsir,   Tradisi,   Dan   Isu-Isu   Kontempore r.   Depok   : Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2010