## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 4 November 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2259/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Peran Kepemimpinan Kepala Dinas Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Tharriq Arrahman 1 , Syamsir 2
1,2 Universitas Negeri Padang Article Info Abstrak Article history: Diterima 27 Juli 2021 Publish 02November 2021 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepemimpinan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta  Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera barat dalam penegakan disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Latar  belakang  dari  penelitian  ini  karena  ditemukan  beberapa permasalahan  kedisiplinan  pegawai  seperti  pegawai  tidak  mengindahkan  peraturan disiplin yang berlaku di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sering tidak masuk kantor tanpa alasan dan juga tinggi nya angka kemangkiran dari pegawai negeri sipil. Penelitian ini diolah menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif, untuk teknik pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil penelitian  dan  pembahasan  ditemukan  bahwasanya  peran  kepemimpinan  Kepala  Dinas dalam  penegakan  disiplin  pegawainya  sudah  berjalan  dengan  baik,  hal  tersebut dibuktikan  dengan  kepribadian  kepribadian  Kepala  Dinas  yang  dijadikan  panutan  oleh pegawai  dan tidak saja  menjadikan pegawai sebagai bawahan tetapi  juga sebagai rekan kerja.  Namun  dalam  penegakan  disiplin  pegawai  ditemukan  berbagai  kendala  yaitu adanya  saling  tenggang  rasa  antara  pemimpin  dengan  pegawai  dalam  menindak  kasus disiplin lingkup kecil, selanjutnya absensi kehadiran pegawai tidak menambah tunjangan pegawai  dan  juga  dalam  penginputan  absensi  kehadiran  pegawai  masih  menggunakan manual.  sehingga  dalam  aturan  yang  berlaku  di  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat yaitu Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2012 dapat berjalan dengan semestinya.
Keywords: Role, Leadership Head of
Dapartment, Employee Dicipline Article Info Abstract Article history: Accepted 27 Juli 2021 Publish 02November 2021 This  study  aimed  to  determine  the  leadership  role  of  the  Head  of  the  Department  of Highways, Cipta Karya, and Spatial Planning of West Sumatra Province in enforcing the discipline of Civil Servants. The background of this research is because it found several employee discipline problems such as employees not heeding the disciplinary regulations that  apply  in  the  West  Sumatra  Provincial  Government,  often  not  entering  the  office without  reason  and  also  the  high  number  of  absenteeism  from  civil  servants  This research was processed using qualitative analysis techniques with descriptive methods,
for  data  collection  techniques  through  observation,  interviews,  and  documentation. Based on the results of research and discussion, it was found that the leadership role  of the Head of Service in enforcing the discipline of his employees has been going well, this is  evidenced by  the  personality of the  Head  of  Service  who  is  used  as  a role  model  by employees  and  not  only  makes  employees  as  subordinates  but  also  as  co-workers.
However,  in  the  enforcement  of  employee  discipline,  various  obstacles  were  found,
namely the existence of mutual tolerance between leaders and employees in taking action on  small-scale  discipline  cases,  then  employee  attendance  did  not  increase  employee benefits  and  also  in  inputting  employee  attendance  still  using  manuals.  so  that  in  the applicable  regulations  in  the  West  Sumatra  Provincial  Government,  namely  Governor Regulation no. 55 of 2012 can run properly.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Tharriq Arrahman 1
1,2 Universitas Negeri Padang
Email: syamsir@fis.unp.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Sumber  daya  manusia  merupakan  element  penting  bagi  sebuah  organisasi,  baik organisasi  pemerintah  ataupun  organisasi  non  pemerintah.  Dalam  sebuah  organisasi,  peranan sumber  daya  manusia  dianggap  hal  yang  penting  karena  merupakan  unsur  yang  sangat menentukan  dalam  proses  pengembangan  organisasi  dan  tentu  perkembangan  organisasi  akan terealisasi apabila ditunjang dengan aparatur sipil negara yang berkualitas.
Organisasi pemerintahan di Indonesia merupakan organisasi sector publik yang di tuntut untuk  menyelenggarakan  roda  pemerintahan  yang  baik  guna  mencapai  tujuan  bernegara  yaitu untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pelayanan  yang  maximal  untuk  masyarakat  Indonesia. Selanjutnnya  organisasi  pemerintahan  di  Indonesia  dalam  menjalankan  pemerintahannya, dituntut untuk selalu bersikap aktif, proaktif dan mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas guna membangkitkan semangat kerja para bawahannya, sehingga para bawahannya nanti mampu berperan  aktif  dan  berpartisipasi  dalam  pembangunan  serta  mampu  menjadi  creator,  innovator dan  fasilitator  dalam  rangka  efektifitas  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat [1]
Kepemimpinan  dalam  suatu  organisasi  publik  tidak  hanya  menjadi  sosok  yang  hanya selalu  memberikan  perintah  saja,  tetapi  pemimpin  tersebut  dituntut  juga  sebagai  pemberi layanan, contoh suri tauladan,  menjadi panutan, sebagai rekan kerja, sebagai penanggung resiko yang  mempunyai  visi  untuk  mendorong  organisasi  tersebut  dan  para  pegawai-pegawai  yang  ia pimpin agar bisa belajar dan mengembangkan potensi diri pegawai tersebut dengan optimal [2]
Setiap pemimpin di organisasi pemerintah selalu membutuhkan pegawai-pegawai sebagai pembantu  nya  untuk  mengerjakan  dan  melaksanakan  tugas  yang  menjadi  beban  kerja  masing- masing  pegawai.  Hal  tersebut  menjadi  konsekuensi  bagi  seorang  pemimpin  bahwa  setiap pimpinan  wajib  memberi  perhatian  sungguh-sungguh  untuk  menggerakan,  membina  serta mengarahkan seluruh potensi pegawai di  lingkungan kerja agar nantinya terwujud seluruh beban kerja  yang  terarah.  [3]  mengungkapkan  bahwa  banyak  sekali  kasus  yang  terjadi  di  dalam organisasi  yaitu  tidak  selesainya  tugas  dan  kurang  tepatnya  penyelesaian  pekerjaan  apabila dikerjakan  secara  dedline.  Maka  sebab  itu,  pemimpin  harus  selalu  memberi  arahan  kepada bawahan agar bekerja tidak dalam keadaan terdesak.
Berpedoman dengan pendapat di atas, pada kenyataannya pemimpin bisa mempengaruhi moral (termasuk kedisiplinan) serta tingkat kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan  hal  yang  paling  utama  adalah  peningkatan  prestasi  suatu  organisasi.  Para  pemimpin  juga melakukan peranan kritis dalam membantu suatu organisasi untuk mencapai tujuan mereka.
Sumber  daya  manusia  yang  memiliki  disiplin  yang  baik  yaitu  manusia  yang  memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam menangani pekerjaan yang diberikan kepadanya. Hal ini tentu menimbulkan semangat kerja yang tinggi serta menambah gairah bekerja dalam organisasi sehingga  pencapaian  kerja  organisasi  akan  tepat  terlaksana.  Oleh  karena  itu  seorang  pemimpin harus berusaha agar bawahan yang ia pimpin memiliki displin yang baik guna memelihara dan meingkatkan disiplin pegawai yang baik [4]
Pegawai  negeri  sipil  yang  mempunyai  disiplin  tinggi  tentu  akan  berpengaruh  terhadap kinerja nya, tapi juga sebaliknya. Jika pegawai tersebut tidak memiliki disiplin yang tinggi tentu juga akan berimbas ke tingkatan kinerja pegawai dan tujuan organisasi tidak akan tercapai secara tepat sasaran [5].
Hal  penegakan  disiplin  pegawai  negeri  sipil  dimulai  dari  pribadi  pegawai  itu  sendiri. Maksud  disiplin  disini  ialah  mengenai  tingkat  kedisiplinan  waktu  bekerja  dan  juga  disiplin terhadap tanggung jawab pekerjaan dalam mencapai produktifitas bekerja.
Pengawasan  disiplin  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  kepada  pegawainya  akan  sangat memungkinkan  bahwasanya  pegawainya  akan  bekerja  lebih  baik,  dan  tentu  penerapan  dan peningkatan  disiplin  pegawai  dapat  membentuk  pribadi  pegawai  yang  bertanggung  jawab sehingga  pekerjaan  dapat  terlaksana  dengan  efektif.  Pengawasan  disiplin  dirancang membutuhkan  tata  tertib  yang  memiliki  tujuan  untuk  menjaga-jaga  permasalahan  atau penyimpangan yang sudah di tergariskan [6].
Peraturan  disiplin  pegawai  negeri  sipil  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 30  Tahun  1980  tentang  peraturan  disiplin  pegawai  negeri  sipil  yang  kemudian  di  perbaharui dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  ini  sudah  di  atur  dan  dijelaskan  tentang  disiplin  pegawai  mengenai:  kewajiban, larangan,  hukuman  disiplin  pejabat  berwenang  yang  menghukum  dan  Keberatan atas  hukuman disiplin,  Berlakunya  keputusan  hukuman disiplin.  Dengan  adanya  peraturan  tentang  penegakan disiplin pegawai tersebut seluruh pegawai wajib mentaati segala peraturan tersebut.
Standar  kedisiplinan  menentukan  keberhasilan  suatu  organisasi  baik  secara  keseluruhan maupun  kelompok  dalam  suatu  organisasi  tertentu.  Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas adalah manusia yang mempunyai keterampilan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi.  Setiap lembaga  atau  instansi  memerlukan  pegawai  yang  memiliki  kepribadian  tinggi  dan  memiliki kemampuan  serta  kecakapan  dalam  mengambil  keputusan.  Penerapan  disiplin  bertujuan  agar kedisiplinan  dapat  ditingkatkan  oleh  para  pegawai  dilembaga  atau  instansi  tersebut  memiliki produktivitas  yang  tinggi.  Salah  satu  bentuk  optimalisasi  pengelolaan  sumber  daya  manusia adalah peran kepemimpinan Kepala Dinas.
Hal  tersebut  sangat  tergantung  pada  mutu  kepemimpinan  kepala  dinas  yang  terdapat dalam organisasi tersebut. Kepala dinas harus mampu memberikan pengarahan terhadap pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas, memberikan motivasi agar pegawai dapat menyelesaikan tugas  dengan  tepat  waktu,  dapat  melakukan  komunikasi  terhadap  pegawainya,  mampu mempengaruhi anggotanya untuk mengubah sikap sehinggga mereka dapat memahami apa yang menjadi  keinginan  Kepala  Dinas  dan  melibatkan  peran  serta  pegawai  negeri  sipil  dalam pengambilan  keputusan.  Pemimpin  yang  baik  adalah  pemimpin  yang  mampu  memberikan contoh pada pegawainya tentang bagaimana harusnya bekerja, bagaimana harusnya disiplin dan bagaimana  harusnya  mengabdi  kepada  kepentingan  umum  dan  kepentingan  segenap  anggota organisasi.
Dinas  Bina  Marga,  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera  Barat  berdasarkan peraturan  daerah  Nomor  4  Tahun  2008  merupakan  unsur  pelaksanaan  pemerintah  Daerah    di bidang  Prasarana  Jalan,  jembatan,  gedung  Tata  Ruang,  dan  Pemukiman  yang  bertugas melaksanakan  kewenangan  desentralisasi  dan  tugas  permungkiman.  Dinas  Bina  Marga,  Cipta Karya  dan  Tata  Ruang  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  No.  8 Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat, dengan  tugas  pokok  melaksanakan  urusan  pemerintah  daerah  Bidang  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2017).
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera memiliki tiga tujuan, yaitu  meningkatkan  tata  pemerintahan  Dinas  Bina  Marga,  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  yang baik,  bersih,  dan  profesional,  meningkatkan  penyediaan  infrastruktur  untuk  pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan wilayah dan mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan.
Dinas  Bina  Marga,  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  usaha penegakan  disiplin  pegawai  berpedoman  kepada  Peraturan  Gubernur  Sumatera  Barat  No.  55 Tahun  2012  .  Di  dalam  Peraturan  Gubernur  No.  55  Tahun  2012  dalam  pasal  5  bagian  kedua dijelaskan aturan disiplin hari dan jam kerja yaitu :
1. Hari Kerja adalah 5 (lima) hari Kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
2. Jam Kerja yaitu :
Senin s.d. Kamis Pukul   07.30 - 16.00 WIB Jum'at Pukul   07.30 - 16.30 WIB 3. Jam istirahat yaitu: Senin s.d. Kamis Pukul  12.00 - 13.00 WIB Jum'at Pukul   12.00 - 13.30 WIB
Pegawai  Negeri  Sipil  diwajibkan  untuk  mematuhi  segala  peraturan  disiplin  yang  telah berlaku  di  lingkup  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat.  Namun  tentu  tak  semua  pegawai mematuhinya,  Kecenderungan  yang  terjadi  di  lapangan  terkait  dengan  kedisiplinan  pegawai berdasarkan  hasil  observasi  awal  dan  pengamatan  sementara  yang  penulis  lakukan  pada  saat
mengikuti  kegiatan  magang  di  Kantor  Dinas  Bina  Marga,  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  pada tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020 menunjukan adanya berbagai macam persoalan kedisiplinan
Hal ini dilihat dari pegawai yang tak taat akan peraturan yang berlaku di Dinas  Bina Marga,  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  seperti  tidak  melaksanakan  apel  rutin  yang  dilaksanakan setiap minggu, sering telat masuk kantor dengan berbagai macam alasan, sering tidak hadir tanpa alasan, sering keluar masuk kantor ketika tidak ada kerjaan, tidak mentaati peraturan berpakaian berdasarkan peraturan yang ada, sering lalai dalam mengerjakan tugasnya dan jam masuk kantor yang tidak menentu membuat pegawai lalai dalam jam masuk kantor.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  penulis  dapat  membuktikan  dengan  data rekapitulasi absen yang  di dapatkan pada di sub bagian umum dan kepegawaian, yang mana di dalam data tersebut dapat menjelaskan bahwasanya Pegawai Negeri Sipil di Dinas  Bina Marga, Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera  Barat  belum  mentaati  aturan  jam  masuk  yang berlaku, adapun bisa dilihat dari data nya sebagai berikut :
Tabel 1.2. Rekapitulasi absensi pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2016-2018
Tahun Jumlah Pegawai Jumlah Hari Kerja Kehadiran Kemangkiran 2016 445 orang 312 hari 84,70 % 16,30 % 2017 450 orang 312 hari 81,45 % 19,55 % 2018 352 orang 312 hari 85,60% 14,40 %

## Sumber : sub bagian umum dan kepegawaian Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov Sumbar
Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 kemangkiran dari pegawai hanya berkisar  pada  angka  16,30  %,  namun  pada  tahun  2017  kemangkiran  pegawai  mengalami kenaikan  cukup  besar  di  angka  19,55  %.  Hal  tersebut  dikarenakan  kekosongan  kursi kepemimpinan kepala dinas yang pada saat itu tersandung kasus Korupsi dan dijatuhkan pidana, namun dilihat pada tahun 2018 disaat Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki kepala  dinas  yang  baru,  angka  kemangkiran  pegawai  dapat  di  tekan.  Tingginya  tingkat kemangkiran  akan  mengurangi  jumlah  jam  kerja  yang  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan program-program kerja dan kegiatan organisasi.
Rendahnya  tingkat  kehadiran  pegawai  menggambarkan  rendahnya  kinerja  pegawai, sehingga  akan  mempengaruhi  hasil  kerja.  Memang  pengaruh  dari  kepemimpinan  tersebut sangatlah  menjadi  hal  yang  riskan,  karena  rata-rata  semua  pegawai  bekerja  sesuai  dengan perintah dari atasan, dan disitulah gunanya fungsi mempengaruhi oleh seorang pemimpin.
Disiplin kerja tidak lepas kaitannya dengan bagaimana pemimpin menjalankan perannya sebagai  kepala  organisasi.  Kepala  dinas  dinilai  memegang  peranan  penting  terhadap  disiplin kerja  pegawainya  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya.  Kepemimpinan  kepala  dinas  memiliki makna  penting  dalam  penegakan  disiplin  pegawainya.Terkait  dengan  permasalahan  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  dalam  mengangkat  permaslahan  ini  dalam  sebuah penelitian  dengan  judul  “ Peran  Kepemimpinan  Kepala  Dinas  Bina  Marga,  Cipta  Karya  dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”

## 2. KAJIAN PUSTAKA 2.1. Disiplin Pegawai
Disiplin  pegawai  ialah  sebuah  modal  utama  dalam  pencapaian  tujuan  organisai, dikarenakan  disiplin  suatu  organisasi  akan  bisa  bekerja  secara  teratur  dan  tersturktur  saat melaksanakan program kerjanya sehingga dalam rangka proses pencapaian tujuan akan tepat sassaran. Pegawai  yang disiplin dan mentaati tata tertib, mentaati semua norma-norma dan peraturan yang berlaku dalam organisasi atau instansi secara langsung akan mempengaruhi efisiensi  serta  produktifitas  kerja.  Sedangkan  organisasi  atau  intansi  yang  mempunyai pegawai  yang  tidak  disiplin,  akan  sulit  sekali  melaksanakan  program  programnya  untuk
meningkatkan  produktivitas,  karena  tidak  mungkin  untuk  dapat  merealisasikan  pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaan-pekerjaan  yang  diberikan  kepadanya.  [7]  mengemukakan  bahwa  disiplin  kerja merupakan  suatu  alat  yang  digunakan  para  pimpinan  untuk  berkomunikasi  dengan pegawainya agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut [8] menyebutkan disiplin keja adalah suatu alat yang  digunakan  manajer  untuk  mengubah  suatu  perilaku  serta  sebagai  suatu  upaya  untuk meningkatkan  kesadaran  dan  kesediaan  seseorang  menaati  semua  peraturan  instansi  serta norma–norma sosial yang berlaku.
2.2. Kosep Peran
Menurut KBBI peran dianggap sebgai pemain, peran sangat sering dikaitkan dengan kedudukan  seseorang,  [9]  mendefenisikan  peran  sebagai  aspek  kedudukan  seseorang, apabila seorang menjalankan hak dan kewajibannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan yang di bebankan. Menurut [10] perenan di artikan sebagai pelaksanaan oleh kerangka tertentu, peranan sangat tergantung pada suatu posisi atau kedudukan kerangka itu sendiri.
2.3. Pimpinan dan Kepemimpinan
[4]  mendefenisikan  pemimpin  sebagai  seorang  dengan  memilliki  wewenang kepemimpinannya  mengarahkan  dan  menggerakan  bawahannya  untuk  mengerjakan sebagian  pekerjaannya  dalam  pencapaian  tujuan.  Pemimpin  dan  kepemimpinan  tidaklah sama,  pemimpin  dan  kepemimpinan  memiliki  arti  dan  makna  yang  berbeda  seperti  yang dikutip  dalam  [11]  B.H  Raven  menjelaskan  pemimpin  sebagai  seseorang  yang  menempati posisi  di  kelompok  yang  mempengaruhi  orang-orang  dalam  kelompok  tersebut  dan mengkoordinasikan  serta  mengarahkan  kelompok  tersebut  mempertahankan  diri  demi pencapaian  tujuan  kelompok  organisasi  dan  masyarakat.  Menurut  Rost  dalam  [12] pemimpin memiliki keberanian untuk menerima kegagalan dan juga kesalahan, tentu secara etika bekerja sesalah apapun pegawainya, tetap yang disalahkan sang pemimpinnya, karena jika  pegawainya  melakukan  kesalahan  itu  disebabkan  karena  sang  pimpinan  tak memperhatikan para pegawainya.
2.4. Kendala Dalam Penegakan Disiplin Pegawai
[13]  Menyatakan:  Adanya  sejumlah  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  birokrasi Indonesia  berkenaan  dengan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  SDM  yang  dimaksud  adalah Pegawai  Negeri  Sipil  yang  ditempatkan  dan  bekerja  di  lingkungan  birokrasi  untuk menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi  Pegawai  Negeri  Sipil  harus  mampu  menjawab persoalan  disiplin  dan  mampu  bertindak  disiplin  sebagai  teladan  dan  contoh  bagi masyarakat.  Tuntutan  dalam  menjalankan  tanggungjawab  dalam  pekerjaan  sangat  penting dan mendesak untuk mencapai pembangunan yang maksimal, Pegawai Negeri Sipil dituntut secara terstruktur, terorganisir dan masif untuk mengelola bidang administrasi pemerintahan menjalankan tugas-tugas kedinasan atau tugas kenegaraan secara maksimal untuk pelayanan masyarakat.
Menurut [14] ada beberapa kendala dalam penegakkan disiplin pegawai, diantaranya adalah:
1. Ketidaktegasan pimpinan dalam merapkan peraturan.
2. Kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya disiplin kerja. Bertitik  tolak  dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  inti  dari  pembentukan disiplin  dapat  dilaksanakan melalui  dua  cara,  yaitu  melalui  pengembangan  disiplin  pribadi atau  pengembangan  disiplin  yang  datang  dari  individu  serta  melalui  penerapan  tindakan disiplin  yang  ketat,  artinya  bagi  seorang  pegawai  yang  indisipliner  akan  dikenai  hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkatan kesalahan. Pegawai yang sadar akan tugas dan tanggung
jawabnya akan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan menjauhi larangan larangan yang akan menurunkan kredibilitasnya.

## 2.5. Upaya dan Solusi dalam Penegakan Disiplin Pegawai
Disiplin  yang  baik  adalah  disiplin  yang  timbul  karena  keinsafan,  kesadaran  bukan karena  terpaksa,  sehingga  diperlukan  adanya  usaha  untuk  meningkatkan  sikap  disiplin. menurut  [15]  mengungkapkan  bahwa  disiplin  itu  dapat  tumbuh  dan  dapat  dibina  melalui latihan,  pendidikan  atau  penanaman  kebiasaan  dengan  keteladanan-keteladanan  tertentu, yang harus dimulai sejak pada masa dini dan terus berkembang dan menjadikannya bentuk disiplin yang semakin kuat.
Sudarsono  Merto  Prawiro  dalam  [16]  untuk  meningkatkan  disiplin  perlu  dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Memberikan pujian kepada pegawai yang telah menyelesaikan tugas
b. Memberikan teguran kepada pegawai yang berbuat salah.
c. Memberikan penjelasan yang penerangan mengenai hal-hal yang belum diketahui untuk menghilangkan rasa ragu-ragu
d. Memberikan  latihan  dan  kegiatan  yang  berkesenimbungan  untuk  menambah keterampilan dan rasa percaya diri.

## 3. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat  deskriptif  dan  cenderung  menggunakan  analisis  .  Proses  dan  makna  (perspektif subjek)  lebih  ditonjolkan  dalam  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  juga  merupakan metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan  tujuan  utama  untuk  membuat  gambaran  tentang suatu  kegiatan  secara  objektif.  Penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  mengukur  suatu fenomena sosial tertentu dangan mengembangkan konsep dan menghimpun data tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa [17]
Penelitian  kualitatif  deskriptif  ini  dapat  mendeskripsikan  secara  keseluruhan  serta dengan  sangat  mendalam  mengenai  fakta  yang  terlihat  mengenai  Peran  Kepemimpinan Kepala  Dinas  Bina  Marga,  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera  Barat  Dalam Penegakan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Penentuan  informan  pada  penelitian  ini  dipilih secara purposive sampling yang mana pengambilan sampel data dengan mempertimbangkan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini informannya sebanyak 8 orang. Teknik analisi dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Setelah data yang diperoleh  dapat  disusun  kembali  dengan  melihat  data  yang  tersedia  dilapangan  yang  telah didaptkan sebelumnya, sehingga data dapat diolah dan disesuaikan dengan keperluan dalam penelitian ini. Dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai “Peran Kepemimpinan Kepala Dinas  Bina  Marga,  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil” yang peneliti lakukan di Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dijabarkan dalam pembahasan sebagai berikut :
1) Peran  Kepemimpinan  Kepala  Dinas  Bina  Marga,  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Peran kepemimpinan dari seorang Kepala Dinas merupakan hal yang sangat penting, karena  sukses  nya  suatu  organisasi  terletak  bagaimana  cara  seorang  pemimpin  dalam mempengaruhi  bawahannya,  pemimpin  yang  baik  yaitu  pemimpin  yang  pandai mempengaruhi  pegawainya  dan  juga  pemimpin  yang  mampu  membaca  karakter  setiap pegawainya.  Tidak  hanya  itu,  pemimpin  juga  harus  mampu  membuat  pegawainya  merasa dekat  dengan  ia  sendiri,  termasuk  permasalahan  kedisiplinan,  suatu  organisasi  yang  baik
yaitu di mulai dari pembentukan dasar dari kedisiplinan pegawainya sendiri karena pegawai yang memiliki disiplin yang tinggi pasti akan memiliki tanggung jawab yang tinggi pula.
Dinas  Bina  Marga,  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  dalam  penegakan  disiplin pegawainya  berpedoman  kepada  Peraturan  Gubernur  No.  55  Tahun  2012  tentang  disiplin dan  kode  etik  pegawai  negeri  sipil  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat. Namun  pada  kenyataannya  masih  terdapatnya  beberapa  kendala  dalam  penegakan  disiplin pegawai  di  Dinas  ini,  Maka  dari  itu  untuk  melihat  seberapa  jauh  peranan  yang  dilakukan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam penegakan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  dilihat  berdasarkan  teori  peran  Peran Kepemimpinan [18] terdapat lima peran yaitu :
a. Peran Pengambilan Keputusan
Peran  pengambilan  keputusan  merupakan  kewenangan  pemimpin  untuk mengambil  keputusan  dalam  menentukan  arah  dan  melakukan  perbaikan  manjerial pada  sebuah  organisasi.  Sehingga  dengan  demikian  maka  segala  sesuatu  yang menyangkut kelancaran sebuah oraganisasi harus di putuskan berdasarkan kesepakatan bersama  melalui  analisa  yang  baik  oleh  pimpinan.  Menurut  [18]  kewenangan pemimpin dalam pengambilan suatu keputusan akan menentukan arah menejerial yang baik  apabila  dilaksanakan  secara  bersama  melalui  analisa  yang  baik  oleh  seorang pemimpin.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapatkan  dalam  peran  Kepala  Dinas dalam  pengambilan  keputusan,  kepala  dinas  selalu  mengajak  para  pegawainya  dalam perumusan suatu kebijakan, kemudian beliau juga membuka diri dalam menerima ide ataupun  gagasan  yang  di  berikan  oleh  pegawainya,  selain  itu  beliau  juga  memberi arahan dan masukan kepada pegawai dalam proses perumusan suatu kebijakan dengan selalu  mempertimbangkan  efek  positif  dan  negatif  dari  keputusan  tersebut.  Proses pengambilan  suatu  keputusan  oleh  Kepala  Dinas  Bina  Marga,  Cipta  Karya  dan  Tata Ruang sudah berjalan baik, pimpinan selalu mengajak pegawainya dalam menetapkan suatu  kebijakan  yang  terbaik,  karena  keputusan  yang  tepat  yaitu  keputusan  yang  di rumuskan  dan  ambil  secara  bersama-sama.  Kepala    Dinas  selaku  pimpinan  selalu menerima rekomendasi saran beserta masukan dari setiap pegawai dan selalu mengajak pegawai  dalam  pemilihan  suatu  kebijakan  yang  terbaik,  dan  hal  ini  juga  akan berdampak positif atas terjalinnya kedekatan antara atasan dan pegawai.
b. Peran Mempengaruhi
Peran  pemimpin  birokrasi  harus  mampu  memberikan  pengaruh  dalam kelangsungan  organisasi.  Pengaruh  pemimpin  sangat  dibutuhkan  dalam  sebuah organisasi,  sebagai  seorang  pemimpin  Kepala  Dinas  harus  mampu  merubah  dan mempengaruhi  para  pegawainya  agar  berjalankan  roda  organisasi  yang  terarah. Menurut  [18]  sebagai  seorang  pemimpin  harus  mampu  memberikan  pengaruh  dalam kelangsungan  organisasi  karena  pengaruh  tersebut  akan  menimbulkan  sebuah  rasa hormat  dan  meningkatkan  taraf  kehormatan  bagi  pemimpin.  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  di  dapatkan,  peran  kepemimpinan  Kepala  Dinas  Bina  Marga,  Cipta Karya  dan  Tata  Ruang  dalam  peran  mempengaruhi  para  pegawainya  sudah  berjalan dengan  baik  sesuai  dengan  kutipan  dari  [18]  dibuktikan  dengan  adanya  perubahan suasana  bekerja  dan  pandai  membuat  suasana  bekerja  tidak  berada  di  bawah  tekanan serta  berusaha  membangun  rasa  kekeluargaan  antar  masing-masing  pegawai,  hal  ini dikarenakan  seorang  figur  Kepala  Dinas  mampu  mempengaruhi  para  pegawainya, selain  itu  peran  kepemimpinan  Kepala  Dinas  yang  bisa  memahami  karakteristik  dari setiap  pegawainya  membuat  pegawai  merasa  lebih  akrab  dengan  seorang  pimpinan tertinggi di jabatan structural tersebut.
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran dari Kepala Dinas  dalam  menjalankan  peran  nya  sebagai  pembawa  pengaruh  bagi  pegawainya sudah  berjalan  baik,  hal  ini  dibuktikan  dengan  mampu  nya  Kepala  Dinas  dalam
memahami  pola  karakter  dari  setiap  pegawainya  dan  juga  mampu  membangun  rasa kekeluargaan dalam lingkungan bekerja.
c. Peran Motivasi
Peran  motivasi  ini  mengenai  suatu  cara  dari  pemimpin  dalam  pemberian suatu dorongan kepada pegawai agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang hendak di capai dalam berorganisasi, pemimpin harus bisa menjadi seseorang yang memahami karakter  dari  masing-masing  bawahannya,  Motivasi  kerja  dalam  setiap  organisasi sangat penting, terutama motivasi dari seorang pemimpin sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi karena seorang pemimpin mempunyai pengaruh yang besar dalam menunjang kinerja pegawainya pada suatu organisasi.
Pemberian motivasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan  Tata  Ruang  telah  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  [18]  yang  mana peran pemimpin sangat penting dalam pemberian motivasi kepada pegawainya. Hal ini dapat  dilihat  dari  Kepala  Dinas  yang  pandai  membina  masing-masing  pegawainya dalam  bekerja  dan  pemimpin  harus  mengetahui  permasalahan-permasalahan  pada pegawai yang harus diperbaiki.
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dalam peran pemimpin sebagai pemberi motivasi terlihat dari figur seorang Kepala Dinas dalam motivasi sudah baik, hal ini ditunjukan dari pemimpin pandai mendekati pegawainya agar pegawai tersebut segan  kepada  sosok  pemimpin,  dan  juga  dapat  dilihat  dari  Kepala  Dinas  yang  selalu memberi  kalimat  pujian,  acungan  jempol  kepada  pegawainya  apabila  telah  bekerja keras  ataupun  hanya  sebatas  ucapan  terima  kasih,  dalam  hal  ini  pegawai  akan  sangat merasa  dihormati  dan  dihargai  kerja  kerasnya  yang  membuat  pegawai  senang  akan figur dari pimpinan Kepala Dinas. Peran sebagai pemberi motivasi menurut [18] masuk kedalam salah satu  yang menandakan seorang  Kepala Dinas memberikan reward dan pengahargaan kepada salah satu pegawai teladan, hal ini tentu juga akan meningkatkan motivasi  kerja  dan  disiplin  dari  setiap  pegawai,  karena  pegawai  juga  akan  berlomba- lomba menampilkan kepandaian diri yang terbaik untuk bersaing di masa akan datang.
d. Peran Antar Pribadi
Menurut  [18]  peran  pemimpin  sebagai  antar  pribadi  untuk  meningkatkan  rasa keharmonisan antara pemimpin dengan pegawainya, Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dalam peran antar pribadi Kepala Dinas mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis, dilihat juga dari keterbukaan diri  dari Kepala Dinas yang sering  memberi  arahan  dan  masukan  serta  bisa  mendapatkan  nilai  positif  dari pegawainya. Selanjutnya peran Kepala Dinas dirasai tidak hanya di kantor saja, Kepala Dinas selalu menyempatkan waktu untuk monitoring ke pekerjaan proyek apabila tidak memiliki agenda dan juga memberi arahan dan masukan ke pegawai lapangan serta tak malu untuk bertanya jika ia tidak mengetahui informasi terbaru.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  dari Kepala Dinas dan pemimpin di Dinas Bina Marga,  Cipta Karya dan Tata Ruang dalam membangun  hubungan  kedekatan  dengan  pegawai  sudah  berjalan  baik,  hal  ini  dilihat dari  keselarasan  antara  masing-masing  pemimpin  dan  juga  Kepala  Dinas  yang  saling bekerja  sama  untuk  membangun  budaya  kerja  dan  suasana  kerja  yang  nyaman  bagi setiap  pegawai  dan  juga  dibuktikan  dengan  banyaknya  pegawai  yang  senang  akan kepribadian  dari  Kepala  Dinas  dalam  memperhatikan  dan  mampu  merangkul pegawainya.
e. Peran Informational
Peran  informational  merupakan  peranan  yang  dilakukan  oleh  pemimpin untuk  melakukan  serta  memberikan  informasi  kepada  anggota  serta  menanyakan  dan memberi  informaasi  kepada  anggota  dalam  merumuskan  sebuah  tujuan  organisasi. peran  pemimpin  sebagai  pemberi  informasi  lebih  menitikberatkan  kepada  bagaimana cara  penerimaan  dan  pengkomunikasian  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  organisasi.
Kepala  Dinas  Bina  Marga  dalam  menjalankan  peran  sebagai  pemimpin  yang  harus memberi dan menerima informasi yang ia dapatkan haruslah dipastikan sampai kepada setiap  pegawainya.  Sekarang  ini  karena  pemimpin  kepala  daerah  baru,  banyak  juga pembaharuan termasuk aturan mengenai penegakan disiplin, peran Kepala Dinas akan terasa disini, karena banyaknya pembaharuan  yang harus di rapatkan bersama dengan pimpinan  daerah,  Kepala  Dinas  harus  mampu  memberi  dan  membagikan  informasi yang dia dapatkan secara menyeluruh kepada pegawai lingkup dinas yang dia pimpin, baik  melalui  pesan  broadcast  menyeluruh  di  grup  WhatsApp  ataupun  melalui penyampaian informasi pada saat pelaksanaan apel pagi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapatkan  peran  Kepala  Dinas  dalam memberikan  informasi  sudah  berjalan  dengan  baik,  namun  saja  karena  banyaknya pembaharuan  aturan  baru,  Hal  ini  dilihat  dari  peran  aktif  nya  Kepala  Dinas  dan pemimpin  dalam  pemberian  dan  penyebaran  suatu  informasi,  terlebih  dikarenakan banyaknya  pembaharuan  pasca  pemilihan  kepemimpinan  kepala  daerah,  namun pegawai belum biasa membiasakan diri dengan peraturan baru yang telah ditetapkan.
2) Kendala yang dihadapi oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil
Dalam pelaksanaan suatu program ada yang berhasil maupun tidak berhasil dan tidak akan  terlepas  dari  kendala  kendala  maupun  hambatan  yang  akan  terjadi  sehingga mengakibatkan  program  tidak  berjalan  dengan  sesuai  yang  diharapkan.  Begitu  juga  yang dialami oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam  usaha  penegakan  disiplin  pegawai  mengalami  kendala,  kendala  ini  dijelaskan  bagi  3 yaitu :
a. Kurangnya koordinasinya antara bawahan dan atasan Kurangnya koordinasi antara atasan dengan bawahan dalam usaha menegur pegawai yang  melanggar  aturan  disiplin  membuat  urusan  permasalahan  kedisiplinan  di  dinas  ini seperti  tidak  berhasil  penanganan  nya.  Dalam  urusan  penegakan  disiplin  pegawai  sesuai pernyataan [14] yang mengatakan penegakan disiplin dari pegawai harus lebih ditingkatkan, hal  ini  supaya  agar  pegawai  lain  tidak  mencontoh  ataupun  melakukan  pelanggaran  lagi, melihat  hasil  dari  temuan  di  lapangan  penegakan  disiplin  ini  merupakan  tupoksi  dari Sekretaris  dan  Kasubag  Tata  Usaha,  namun  karena  kurangnya  koordinasi  ini  membuat sulitnya memberikan sangsi tegas kepada pegawai yang melanggar peraturan yang telah ada meskipun  aturan  tentang  penegakan  disiplin  pegawai  di  lingkungan  Dinas  Bina  Marga, Cipta Karya dan Tata ruang telah ada.
b. Absensi kehadiran tidak menambah tunjangan pegawai Absesnsi  kehadiran  dari  pegawai  harusnya  merupakan  suatu  cara  organisasi pemerintah  dalam  penegakan  disiplin  pegawai,  dengan  jaminan  tunjangan  absensi  secara langsung  membuat  pegawai  menegakan  disiplin  karena  akan  mendapatkan  tambahan penghasilan  dari  absensi  kehadiran,  sependapat  dengan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh [19]  yang  mana  di  dalam  suatu  organisasi  tidak  akan  produktif  dalam  pekerjaannya  yaitu apabila  tingginya  angka  kemangkiran  pegawai  dan  sering  terlambatnya  pegawai  masuk kantor atau pulang lebih cepat. Seterkaitan dengan ini [20] juga menyampaikan bahwasanya Besar  kecilnya  kompensasi  dapat  mempengaruhi  tegaknya  disiplin.  Para  pegawai  akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa  yang setimpal dengan jerih payahnya.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan  Tata  Ruang  pegawai  tidak  mendapatkan  tunjangan  absensi  kehadiran.  Karena  tidak adanya  tunjangan  yang  diperoleh  dari  absensi  kehadiran  membuat  pegawai  seakan  malas untuk datang tepat waktu untuk masuk kantor, terlebih absensi berbasis fingerprint mulai di tinggalkan  dan  kembali  ke  metode  pengambilan  absen  secara  manual  yang  membuat pegawai jarang berada di kantor apabila tidak ada kerjaan dan memilih pulang cepat bahkan
disaat jam kerja belum mencukupi delapan jam perhari meskipun secara aturan pegawai di tuntut bekerja selama delapan jam perhari.
c. Perekapan  data  absen  manual  yang  membuat  sulitnya  susahnya  pemimpin  dalam menindak tegas
Untuk  menunjang  tercapainya  suatu  kinerja  dan  disiplin  organisasi  yang  baik harusnya  bermula  dari  kehadiran  pegawai,  seharusnya  organisasi  sector  public  harus memiliki perekapan data absensi yang baik juga karena supaya mudahnya pembinaan oleh atasan.  Adapun  kendala  yang  ditemui  di  Dinas  Bina  Marga,  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam penegakan disiplin pegawai yaitu pendataan absen kehadiran yang masih manual.
Memang untuk permasalahan absensi pegawai yang masih berbasis manual ini sudah tertinggal  karena  apapun  pekerjaan  sekarang  sudah  menggunakan  sistem  untuk mempermudah  pekerjaan,  absensi  berbasis  manual  yang  diterapkan  disini  yaitu  berupa papan kehadiran yang di letakan pada setiap bidang dan bagian di Dinas Bina Marga, Cipta Karya  dan  Tata  Ruang,  papan  absen  ini  digunakan  hanya  untuk  memantau  hadir  atau tidaknya  pegawai  di  bidang  itu.  Penggunaan  absen  ini  baru  saja  diterapkan,  karena permasalahan tersebut Kepala Dinas susah melakukan evaluasi dan menindak tegas pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang berlaku.
3) Solusi (upaya) yang dilakukan dalam penegakan disiplin pegawai oleh Pimpinan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
Untuk mengatasi permasalahan disiplin pegawai di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan langkah-langkah seperti berikut :
a. Untuk  mengatasi  kendala  menganai  penegakan  disiplin  pegawai,  Kepala  Dinas  selaku pimpinan  tertinggi  harus  melakukan  sosialisasi  dalam  rangka  memberikan  pemahaman tentang  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil diantaranya Peraturan Presiden No. 53 tahun 2010 tentang Peraturan disiplin. Menurut [14] salah  satu  upaya  untuk  mengatasi  permasalahan  kedisiplinan  pegawai  yaitu  dengan  cara melakukan  Bimbingan  Teknis  (Bimtek)  serta  bentuk  program  kerja  lainnya  yang menunjang  pemahaman  dan  mengaplikasikan  peraturan  yang  berkaitan  disiplin  pegawai. tak  hanya  pemberian  bimbingan,  pimpinan  selaku  atasan  juga  harus  memberikan  reward kepada pegawai agar mendorong motivasi dan prestasi dari pegawai, seterkaitan dengan itu [21] juga mengungkapkan bahwasanya dengan pemberian hadiah yang sepadan maka akan terdoronglah semangat kerja untuk mendorong prestasi pegawai Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapatkan  Kepala  Dinas  selaku  pemimpin tertinggi  sudah  memberikan  dan  melakukan  pelatihan    pembinaan  untuk  masing-masing pemimpin  dan  pegawai  dalam  menindak  pelanggaran  disiplin,  yang  mana  mendatangkan narasumber  yang  berasal  dari  Widyaiswara  untuk  membina  pegawai  kearah  yang  lebih benar  dalam  bekerja  dan  berdisiplin  diri.  Pembinaan  tersebut  berupa  bimbingan  teknis (Bimtek) yang dilakukan untuk membina dan memberi pemahaman kepada setiap pegawai untuk  merubah  budaya  toleransi  antar  pemimpin  dengan  pegawai  dalam  meningkatkan disiplin pegawai sesuai Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2012.
b. Langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  pemimpin  dalam  penegakan  disiplin  pegawai yaitu dengan cara menumbuhkan kesadaran dari setiap pegawai, karena intropeksi diri dari masing-masing  pegawai  merupakan  hal  yang  paling  utama  dalam  penegakan  disiplin pegawai,  karena  penerapan  disiplin  haruslah  bermula  dari  diri  sendiri,  mampu  atau  tidak nya pegawai bekerja tentu juga dapat dilihat dari disiplin yang ia terapkan ke diri sendiri. Seterkaitan  dengan  hal  ini  Menurut  [22]  dalam  buku  prilaku  organisasi  mengungkapkan Disiplin di tempat kerja merupakan sifat alamiah dan menuntut pengorbanan pribadi untuk menciptakan  suasana  harmonis  dengan  rekan  sekerja  di  dalam  tim  dan  prinsip-prinsip utama  organisasi,  sehingga  sifat-sifat  individual  yang  terpenting  bisa  tetap terjaga.  Untuk menjadi  seorang  aparatur  sipil  negara  bukan  lah  hal  yang  mudah,  Bila  sudah    menjadi aparatur  sipil  negara  setidaknya  harus    konsekuen    dan    siap    mental    untuk    mentaati
peraturan    yang    berlaku.  Di  lingkup  Provinsi  Sumatera  Barat  yaitu  Peraturan  Gubernur No.  55  Tahun  2012  Tentang  disiplin  dan  kode  etik  pegawai  negeri  sipil  di  lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan harusnya pegawai harus sadar dengan status dan kedudukannya sebagai seorang aparatur sipil negara yang di gaji oleh pemerintah.
c. Langkah  terakhir  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Dinas  Bina  Marga,  Cipta  Karya  dan  Tata Ruang  dalam  penegakan  disiplin  pegawai  yaitu  dengan  cara  Pemberian  sanksi  atau tindakan  tegas  kepada  pegawai  yang  melanggar.  Menurut  [14]  pemberian  sanksi  secara tegas kepada pegawai apabila telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin guna memberi shock  therapy dan  efek  jera  agar  pagawai  tidak  melakukan  pelanggaran  yang  lebih  berat lagi, Karena dengan pemberian sanksi yang tegas berarti pegawai tersebut telah melanggar peraturan  yang  berat,  pemberian  sanksi  yang  dilakukan  oleh  pemimpin  berguna  untuk mengurangi pegawai dalam melakukan kesalahan yang sudah berulang kali terjadi.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, antara lain:
1) Peran  kepemimpinan  Kepala  Dinas  dalam  penegakan  disiplin  pegawai  di  Dinas  Bina Marga, Cipta  Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan cukup baik, hal ini dilihat dari saling berkoordinasi nya antara Kepala Dinas dengan pimpinan bagian di kantor ini, namun karena masih adanya beberapa kendala dalam penegakan disiplin ini yang  di  sebabkan  beberapa  faktor  tertentu  yang  membuat  masih  belum  maksimalnya kinerja Kepala Dinas dalam penegakan disiplin pegawai.
2) Kendala – kendala yang ditemui dalam penegakan disiplin pegawai di Dinas Bina Marga, Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yaitu  (a)  kurangnya koordinasinya  antara  bawahan  dan  atasan  dalam  pengawasan  dan  penegakan  disiplin pegawai (b) Absensi kehadiran tidak menambah tunjangan pegawai dan (c) Perekapan data absen manual yang membuat sulitnya susahnya pemimpin dalam menindak tegas pegawai yang melanggar aturan disiplin yang berlaku.
Solusi  dari  permasalahan  penegakan  disiplin  pegawai  oleh  Kepala  Dinas  Bina  Marga, Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  yaitu  dengan  cara  (a)  pemberian  pelatihan  dan  pembinaan  agar atasan  lebih  tegas  dalam  menindak  pelanggaran  disiplin  (b)  Intropeksi  diri  pegawai  dan menumbuhkan kesadaran dari setiap pegawai (c) Pemberian sanksi atau tindakan tegas kepada pegawai yang melanggar.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  peneliti  ucapkan  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  dalam  penyelesaian artikel ini. Terutama atas dukungan kedua orangtua saya, dan terimakasih kepada pembimbing skripsi yaitu Bapak Drs. Syamsir, Ph.D atas bimbingan serta arahannya selama ini.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
[1] A. Wibowo, Pendidikan Karakter . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
[2] R.  Veithzal, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Perusahaan  dari  teori  Ke  Praktek . Bandung: Raja Grafindo Persada, 2013.
[3] T. H. Handoko, Manajemen . Yogyakarta: BPFEE, 2016.
[4] S.  .  M.  Hasibuan, Manajemen  Dasara,Pengertian  dan  Masalah .  Jakarta:  Bumi  Aksara, 2004.
[5] A. Mahmud, “Peran Kepemimpinan Dalam meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai di kantor Kecamatan gandus Kota Palembang,” J. Adm. Publik , vol. 1, no. 2, 2019, doi: 2654-3141.
[6] T. H. Handoko, Pengantar Manajemen . Yogyakarta: BPFEE, 2003.
[7] R.  Veithzal,  A.  Fawzi,  and  M.  Basri, Performance  Appraisal:  Untuk  Sistem  Yang  Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
[8] I. P. Hartatik, Buku Praktis Mengembangkan dan Sumber Daya Manusia , Pertama. Jakarta:
Bumi Aksara, 2014.
[9] S. Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
[10]S. Sutikno, “Pemimpin dan kepemimpinan,” Pemimpin Dan Kepemimp. , 2014.
[11]R.  B.  Wirjana  and  S.  Supardi, Kepemimpinan,  Dasar-Dasar  dan  Pengembangannya . Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
[12]S. Triantoro, Kepemimpinan . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
[13] Marwansyah, “Manajemen Sumber Daya Manusia,” Manaj. Sumber Daya Mns. , 2012.
[14]S. Siradjuddin, “Penegakan Disiplin ‘Suatu Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai,’” J. Adm. , vol. 1, no. 1, 2014.
[15]S. Prijodarminto, Disiplin Kiat Menuju Sukses . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
[16]S. P. Siagian, MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA . 2010.
[17]M. Singarimbun and S. Effendi, Metode Penelitian Survei . Jakarta: LP3ES, 2008.
[18]H. Pasolong, Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta, 2010.
[19]G.  Saydan, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Human  Resources  Management)  Suatu Pendekatan Mikro (Dalam Tanya Jawab) . Jakarta: Djambatan, 1996.
[20]Sutrisno  Edy, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Bandung:  PT  Mulia  Kencana  Semesta, 2016.
[21]Pandji Anoraga, “Manajemen Bisnis,” 5th ed., bandung: Rineka Cipta, 2011, p. 2.
[22]D. Didit, Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi . Surabaya: Pena Semesta, 2013.