Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
PERSPEKTIF TERHADAP PEMBATALAN AKTA HIBAH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS HIBAH YANG TIDAK DIBERIKAN SECARA CUMA-CUMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA NOMOR: 31/PDT.G/2020/PN KLA)
Asyura Triana Arimurti 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia E-mail: asyuratrianaarimurti@gmail.com, fajriputra@yahoo.com Naskah diterima : 17/02/2022, revisi : 28/02/2022, disetujui 18/03/2022

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Hibah merupakan salah satu  cara  yang  dibenarkan  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk memindahkan hak atas tanah kepada orang lain. Hibah berdasarkan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu perbuatan hukum di mana pemberi hibah selama hidupnya menyerahkan suatu  benda  dengan  cuma-cuma  dan  tidak  dapat  ditarik  kembali.  Namun demikian, dalam praktiknya ditemukan suatu hibah yang diberikan dengan janji bahwa  penerima  hibah  akan  memberikan  sesuatu  yang  seharga  dengan  objek hibah  kepada  pemberi  hibah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan mengenai keabsahan akta hibah PPAT atas  hibah  yang  telah  tidak  diberikan  secara  cuma-cuma,  khususnya  dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalianda  Nomor:  31/PDT.G/2020/PN  KLA, mengkaji pertimbangan  hukum  hakim  dalam  putusan  tersebut,  beserta  peran  dari  PPAT untuk menghindari adanya pembuatan akta hibah atas hibah yang tidak diberikan secara  cuma-cuma.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hibah  yang  mengandung  janji pemberian  sesuatu  sebagai  imbalan  atas  objek  hibah  menyebabkan  perjanjian hibah tersebut batal.
Kata kunci: Perjanjian, Hibah, Akta Hibah, Peran, dan PPAT.

## Abstract
The purpose of this study is to explain that grants are one of the ways justified by Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration to transfer land rights to other people. A grant based on Article 1666 of the Civil Code is a legal act in which the grantor during his lifetime surrenders an object free of charge and cannot be withdrawn. However, in practice it is found that a grant is given with the promise that the grantee will give something at the price of the object of the grant to the grantor. This study aims to determine the application of laws and regulations regarding the validity of the PPAT grant deed for grants that have not been given free  of  charge,  especially  in  the  Kalianda  District  Court  Decision  Number: 31/PDT.G/2020/PN  KLA,  examine  the  judge's  legal  considerations  in  the  decision,
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
along with the role of PPAT to avoid making a deed of grant for a grant that is not given free of charge. The method used in this research is normative juridical. The results of the study indicate that a grant containing a promise of giving something in return for the object of the grant causes the grant agreement to be canceled.
Keywords: Agreement, Grant, Deed of Grant, Role, and PPAT.

## A. Latar Belakang
Hak  atas  tanah  merupakan  suatu  hak  yang  berhak  diperoleh  bagi  seluruh masyarakat di Indonesia. Setiap orang dapat memperoleh hak atas tanah sesuai dengan persyaratan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  menyatakan  bahwa tiap-tiap  warga  negara  Indonesia,  baik  laki-laki  maupun  wanita  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  suatu  hak  atas  tanah  dan  untuk mendapat  manfaat  dari  hasilnya,  baik  untuk  dirinya  sendiri  atau  keluarga mereka. 1 Perolehan hak atas tanah dapat dilakukan melalui permohonan hak dan pemindahan  atau  peralihan  hak.  Permohonan  hak  diajukan  oleh  pihak  yang memenuhi  syarat  kepada  negara  atas  tanah-tanah  negara  berdasarkan persyaratan  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Pemindahan atau peralihan hak atas tanah dilakukan atas tanah yang di atasnya telah  ada  suatu  hak  milik  orang  lain.  Peralihan  hak  atas  tanah  tersebut  dapat dilakukan melalui jual beli, tukar-menukar, pemasukan dalam perusahaan, hibah, dan sebagainya.
Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilakukan untuk memindahkan hak atas tanah kepada orang lain. Sejatinya, konsep hibah dikenal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1666 ayat (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  hibah  merupakan  suatu  perjanjian yang  mana  penghibah,  selama  hidupnya  dengan  cuma-cuma  dan  dengan  tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah  yang  menerima  penyerahan  tersebut. 2 Hibah  tersebut  hanya  dapat dilakukan antara orang-orang yang masih hidup. 3
Lebih lanjut, Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa  hibah  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  benda-benda  yang  sudah  ada, sedangkan  hibah terhadap benda yang baru akan ada  di kemudian hari adalah batal. 4 Hibah juga dianggap batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban beban selain yang ditegaskan dalam akta  hibah  atau  di  dalam  suatu  daftar  yang  ditempelkan  dalam  akta  hibah
1 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, Ps. 9 ayat (2).
2 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk Wetboek ], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitro-sudibio, cet. 34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1666 ayat (1).
3 Ibid, Ps. 1666 ayat (2).
4 Ibid, Ps. 1667.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
tersebut. 5 Ketentuan-ketentuan atau tata cara hibah berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut: 6
a. Pasal  1677  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengatur  bahwa pemberi  hibah  harus  telah  dewasa  dan  cakap  menurut  hukum,  kecuali dalam  hak  yang  ditentukan  dalam  bab  ke  tujuh  dari  buku  ke  satu  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
b. Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu hibah harus dituangkan  dalam suatu  akta Notaris,  dan aslinya disimpan oleh Notaris tersebut;
c. Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa tidak ada  suatu  hibah  yang  mengikat  si  penghibah  atau  menerbitkan  akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah;
d. Pasal  1685  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengatur  bahwa penghibahan bagi orang-orang yang belum dewasa atau berada di bawah kekuasaan  orang  tua  harus  diterima  oleh  orang  yang  melakukan kekuasaan orang tua.
Berdasarkan  tata  cara  hibah  yang  telah  diuraikan,  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  hibah  terdapat  2  (dua)  macam  syarat,  yaitu  syarat  objektif  sehubungan dengan  objek  hibah  dan  syarat  subjektif  sehubungan  dengan  pribadi  pemberi hibah dan penerima hibah.
Menurut hukum, hibah tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan, namun terdapat  beberapa  pengecualian  sehingga  hibah  dapat  dibatalkan.  Pasal  1688 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyatakan  alasan-alasan  pengecualian pembatalan hibah sebagai berikut: 7
a. Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
b. Jika  si  penerima  hibah  telah  bersalah  melakukan  atau  membantu melakukan kejahatan yang berniat untuk mengambil nyawa si penghibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah;
c. Jika si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah si penghibah dilanda kemiskinan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1688  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  selain  apabila  syarat  subjektif  dan  objektif hibah  yang  telah  diuraikan  dalam  paragraf  sebelumnya  tidak  terpenuhi, pembatalan hibah juga dapat dilakukan apabila syarat-syarat sebagaimana tertera dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  tidak  dipenuhi. Selain itu, hibah yang tidak dituangkan dalam akta Notaris sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga batal.
Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah dan hak milik atas  satuan  rumah  susun  melalui  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemasukan dalam  perusahaan  dan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  lainnya,  kecuali
5 Ibid, Ps. 1670.
6 Sediono Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), hlm. 36.
7 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1688.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh  PPAT  yang  berwenang. 8 Dengan  adanya  pasal  tersebut  sejatinya diberlakukan  asas  lex  posterior  derogat  legi  priori,  sehingga  pasal  tersebut menggantikan  Pasal  1682  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  selama sehubungan dengan peralihan hak atas tanah melalui  jual beli, tukar menukar, hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak lainnya.
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan  untuk  membuat  akta-akta  otentik  mengenai  perbuatan  hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 9 PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk satu daerah kerja tertentu. PPAT memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah diadakannya suatu perbuatan hukum tertentu  sehubungan  dengan  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah susun yang akan dijadikan dasar untuk pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tersebut. 10
Dalam  menjalankan  jabatannya,  seorang  PPAT  dibatasi  oleh  daerah  kerja PPAT, yaitu suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk dapat membuat akta mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun  yang  terletak  di  dalam  daerah  wilayah  tersebut.  PPAT  hanya  memiliki kewenangan untuk membuat akta mengenai hak atas  tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. 11
Dalam  menjalankan  jabatannya,  PPAT  harus  tunduk  pada  peraturan jabatannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  sebagaimana  diubah  oleh  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selain peraturan jabatan, PPAT juga harus tunduk pada Kode Etik PPAT. Kode etik merupakan  seluruh  kaidah  moral  yang  ditentukan  oleh  Perkumpulan berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan yang mengatur  tentang  hal  tersebut. Kode etik tersebut berlaku  dan wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT pengganti. 12
Dalam  penelitian  ini,  Penulis  mengangkat  kasus  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 31/PDT.G/2020/PN Kla. Dalam kasus ini, terdapat pihak Penggugat bernama Tuan BK yang menghibahkan tanah miliknya dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00165 kepada PT NSU selaku Tergugat I melalui suatu Akta Hibah yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT SSR selaku Tergugat II. Namun, diketahui bahwa Tuan BK dalam memberikan hibah tersebut tidak secara cuma-
8 Indonesia, Peraturan  Pemerintah  tentang  Pendaftaran  Tanah, PP  No.  24  Tahun  1997,  LN  No.  59 Tahun 1997, TLN No. 3696, Ps. 37 ayat (1)
9 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP No. 24 Tahun 2016, LN No. 120 Tahun 2016, TLN No. 5893, Ps. Pasal 1 angka 1.
10 Ibid, Ps. 2 ayat (1).
11 Ibid, Ps. 4 ayat (1).
12 Kode Etik PPAT, Ps. 1 angka 2.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
cuma,  di  mana  hibah  tersebut  dilakukan  dengan  janji  bahwa  PT  NSU  sebagai penerima hibah akan menggantikan tanah yang telah dihibahkan tersebut dengan 500 (lima ratus) lembar saham atau senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Tuan BK. Namun, PT NSU selaku penerima hibah tidak kunjung  memberikan  saham  yang  diperjanjikan  kepada  Tuan  BK.  Atas  dasar alasan  tersebut,  Tuan  BK  mengajukan  gugatan  pembatalan  Akta  Hibah  No. 22/2016  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris/PPAT  SSR  tersebut  ke  Pengadilan Negeri  Kalianda.  Berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan,  Majelis  Hakim berpendapat bahwa hibah yang diberikan dengan janji oleh penerima hibah untuk memberikan  sejumlah  saham  kepada  penerima  hibah  telah  menyimpang  dari prinsip  hibah  dalam  Pasal  1666  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yaitu suatu pemberian cuma-cuma. Oleh sebab itu, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan Akta Hibah No. 22/2016 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT SSR antara  Tuan  BK  dan  PT  NSU.  Kasus  ini  menarik  perhatian  Penulis  untuk menganalisis  terkait  keabsahan  Akta  Hibah  yang  dibuat  di  hadapan  PPAT  atas hibah  yang  tidak  diberikan  secara  cuma-cuma,  pertimbangan  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 31/PDT.G/2020/PN  Kla  terkait  hal  tersebut,  serta  peran  PPAT  dalam menghindari  adanya  pembuatan  akta  hibah  yang  tidak  diberikan  secara  cuma- cuma.

## B. Metode Penelitian
Dalam penulisan karya ilmiah ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku  di  Indonesia,  serta  putusan  pengadilan  sebagai  bahan  yang  akan dianalisis.  Metode  penelitian  ini  digunakan  dalam  rangka  menganalisis permasalahan-permasalahan  hukum  dalam  karya  ilmiah  ini  dan  mengkaji pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalianda  Nomor: 31/PDT.G/2020/PN Kla terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data sekunder atau secondary data dengan sumber hukum antara lain:
a. Bahan Hukum Primer
Baham hukum  primer yang digunakan dalam penulisan  karya ilmiah ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  beserta  perubahannya,  dan seterusnya;
b. Bahan Hukum Sekunder Baham hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini antara lain buku, jurnal, artikel ilmiah, penelusuran internet, dan makalah. Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi  dokumen  dengan  tujuan  mendapatkan  konsep  pemikiran  yang  berkaitan dengan objek penelitian. Studi dokumen untuk mendapatkan gambaran mengenai
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
persoalan yang akan dianalisis tersebut didapatkan melalui  penelusuran buku- buku dan artikel-artikel yang terdapat di perpustakaan maupun melalui internet.

## C. Pembahasan
1. Kasus Posisi
Para  pihak  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalianda  Nomor: 31/PDT.G/2020/PN Kla adalah Tuan BK selaku Penggugat, PT NSU selaku Tergugat  I,  Notaris/PPAT  SSR  selaku  Tergugat  II,  dan  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Pesawaran  selaku  Turut  Tergugat.  Kasus  ini berawal  dari  Tuan  BK  yang  merupakan  pemilik  sebidang  tanah  seluas 10.274 m 2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sebagaimana tertera dalam  Sertipikat  Hak  Milik  No.  01283  yang  ditawari  kerja  sama  untuk membangun  Rumah  Sakit  oleh  Tuan  US  selaku  Direktur  Utama  PT  NSU. Syarat kerja sama yang ditawarkan oleh Tuan US selaku Direktur Utama PT  NSU  adalah  Tuan  BK  harus  menyerahkan  tanah  yang  dibeli  tersebut untuk digunakan sebagai lahan pembangunan rumah sakit dan Tuan US tersebut menjanjikan kepada Tuan BK bahwa Tuan BK akan mendapatkan ganti  sebesar  500  (lima  ratus)  lembar  saham  atau  senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah).
Kemudian, Tuan BK menyetujui kerja sama tersebut dan pada tanggal 17  April  2015,  Tuan  BK  mengajukan  permohonan  penurunan  hak  atas tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Sertipikat  Hak  Milik  No.  01283 sehingga  menjadi  Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan  No.  00165  yang  akan berakhir pada 23 April 2040. Untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Tuan BK dan Tuan US selaku Direktur Utama PT NSU, pada tanggal 1 Maret 2016,  para  pihak  membuat  Akta  Hibah  No.  22/2016  di  hadapan Notaris/PPAT SSR yang berisi bahwa Tuan BK menghibahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00165 tersebut kepada PT NSU. Namun, sampai tanggal gugatan diajukan, Tuan BK belum kunjung menerima ganti sebesar 500 (lima ratus) lembar saham atau senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima  ratus  juta  Rupiah)  dari  PT  NSU.  Selain  itu,  rumah  sakit  yang  telah diperjanjikan  sampai  saat  ini  belum  kunjung  didirikan.  Tuan  BK  juga menemukan bahwa terdapat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham PT  NSU  tanggal  22  Desember  2018  yang  dibuat  di  bawah  tangan  yang menyepakati  untuk  membekukan  semua  kegiatan  PT  NSU.  Atas  hal-hal tersebut, Tuan BK mengajukan gugatan pembatalan atas Akta Hibah No. 22/2016  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris/PPAT  SSR  tersebut  ke Pengadilan Negeri Kalianda.

## 2. Pertimbangan dan Putusan Hakim
Bahwa  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh  kedua  belah pihak  dalam  kaitannya  satu  sama  lain  yang  ternyata  bersesuaian  dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalianda  Nomor:  31/PDT.G/2020/PN  Kla, Majelis Hakim berpendapat bahwa:
a. Bahwa  Bukti  P-2,  P-3,  T-3,  dan  T-4  adalah  dokumen  yang menunjukkan  perbuatan  hukum  hibah  atas  sebidang  tanah  Hak
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Guna  Bangunan  No.  00165  antara  Penggugat  dan  Tergugat  I  di hadapan Tergugat II selaku Notaris/PPAT;
b. Bahwa sebelum terjadinya perbuatan hukum hibah yang dilakukan, sebidang  tanah  Hak  Guna  Bangunan  No.  00165  adalah  milik Penggugat;
c. Bahwa dalam bukti P-2 atau T-4 atau  Akta Hibah yang dimaksud dalam perkara, pada Pasal 8 menyatakan “biaya pembuatan akta ini, uang  saksi  dan  segala  biaya  peralihan  hak  dibayar  oleh  Pihak Kedua”  yang  artinya  segala  biaya  yang  timbul  atas  perbuatan hukum hibah yang dilakukan  ditanggung oleh Tergugat I, dengan demikian  syarat  hibah  harus  dilakukan  secara  cuma-cuma  sesuai dengan  Pasal  1666  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tidak terpenuhi;
d. Bahwa  dalam  fakta  persidangan  terungkap  jika  perbuatan  hibah atas sebidang tanah yang dilakukan dengan syarat agar Tergugat I menyerahkan 500 (lima ratus)  lembar saham dan tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit, akan tetapi 500 (lima  ratus)  lembar  saham  belum  diterima  dan  rumah  sakit tersebut  belum  dibangun,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 1688 ayat (1) Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  yang  menyatakan  pada  pokoknya  hibah dapat  ditarik  kembali  atau  dihapuskan  karena  tidak  dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
e. Bahwa Majelis Hakim menganggap berdasarkan fakta persidangan bahwa  pemberian  syarat  pemberian  hibah  dilakukan  oleh Penggugat kepada Tergugat I berupa pemberian 500 (lima ratus) lembar  saham  perusahaannya  telah  menunjukkan  jika  pemberi hibah telah memberikan hibahnya dengan tidak cuma-cuma, karena kemudian penerima hibah diwajibkan untuk memberikan sebagian kepunyaannya  kepada  pemberi  hibah  sehingga  jelas  telah melanggar  ketentuan  Pasal  1666  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata;
f. Bahwa  apabila  hibah  tidak  memenuhi  syarat  adalah  bentuk pelanggaran  atas  ketentuan  Pasal  1666  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai konsekuensi Akta Hibah No. 22/2016 mengandung cacat hukum, maka akibat hukumnya dapat dibatalkan melalui pengadilan.
Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  telah  terungkap  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalianda Nomor: 31/PDT.G/2020/PN Kla memutuskan sebagai berikut:
a. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
b. Menyatakan  perbuatan  hukum  hibah  yang  dilakukan  antara Penggugat dengan Tergugat I atas Hak Guna Bangunan No. 00165 seluas 10.274 m 2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi)  sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah No. 22/2016 yang  dibuat  di  hadapan  Notaris/PPAT  SSR  (Tergugat  II)  adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
c. Menyatakan Akta Hibah No. 22/2016 tertanggal 1 Maret 2016 yang dibuat  di  hadapan  Notaris/PPAT  SSR  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat;
d. Menghukum Tergugat II untuk mencoret Akta Hibah No. 22/2016 tertanggal 1 Maret 2016 dari Buku Daftar Akta PPAT;
e. Menghukum  Turut  Tergugat  untuk  tunduk  dan  patuh  atas  isi putusan;
f. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
3. Analisis Hukum
a) Keabsahan  Akta  Hibah  PPAT  Atas  Hibah  Yang  Tidak  Diberikan Secara Cuma-Cuma
Dalam  kasus  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalianda  Nomor: 31/PDT.G/2020/PN Kla, telah dibuat Akta Hibah No. 22/2016 antara Tuan BK dan PT NSU di hadapan Notaris/PPAT SSR. Keabsahan Akta Hibah No. 22/2016 tersebut dapat dilihat melalui terpenuhinya syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan syarat-syarat hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya.
Syarat  sah  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: 13
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. suatu hal tertentu;
d. suatu sebab yang halal.
Pasal tersebut merujuk pada syarat subjektif dan syarat objektif yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Terkait  syarat  pertama  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat, hal ini  merujuk pada para pihak yang hendak  mengadakan  perjanjian  harus  bersepakat  mengenai  hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut. 14 Dalam kasus ini, Tuan BK dan PT NSU yang diwakili oleh Tuan US selaku Direktur Utama PT NSU telah datang ke Notaris/PPAT SSR untuk menuangkan perjanjian  hibah  di  antara  keduanya  melalui  Akta  Hibah.  Perbuatan hukum tersebut dapat disimpulkan sebagai tanda sepakat para pihak sehingga  unsur  sepakat  telah  terpenuhi.  Selanjutnya,  syarat  kedua
13 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1320.
14 P. N. H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia , ed. 1, cet. 4 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 287.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dalam  syarat  sah  perjanjian  adalah  kecakapan,  yaitu  kemampuan menurut  hukum  bagi  suatu  subjek  hukum  untuk  melakukan  suatu perbuatan hukum berupa membuat perjanjian. Dalam kasus ini, Tuan BK dan PT NSU yang diwakili oleh Tuan US selaku Direktur Utama PT NSU telah cakap menurut hukum sehingga unsur cakap telah terpenuhi. Sehubungan  dengan  unsur  hal  tertentu,  unsur  ini  merujuk  kepada objek  perjanjian  yang  jelas  dan  dapat  ditentukan.  Dalam  kasus  ini diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepemilikan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00165 oleh Tuan BK kepada PT NSU.  Dalam  hal  ini,  unsur  hal  tertentu  telah  terpenuhi.  Lebih  lanjut, unsur  sebab  yang  halal  merujuk  kepada  perjanjian  itu  sendiri  harus tidak dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang. Dalam kasus ini, sebab perjanjian dilakukan adalah untuk mengalihkan kepemilikan hak atas  tanah,  di  mana  sebenarnya  sebab  tersebut  tidak  dilarang  oleh hukum.
Namun demikian, berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa  para  pihak  telah  memperjanjikan  adanya  pemberian  saham sebanyak 500 (lima ratus) lembar atau senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar  lima  ratus  juta  Rupiah)  sehubungan  dengan  pemberian  hibah atas  hak  atas  tanah  milik  Tuan  BK  kepada  PT  NSU.  Perlu  diketahui bahwa  definisi  hibah  menurut  Pasal  1666  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  adalah  suatu  perjanjian  yang  bersifat  cuma-cuma. Menurut R. Subekti, perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya ada prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. 15 Perjanjian hibah sejatinya  merupakan  perjanjian  sepihak,  yaitu  lawan  dari  perjanjian bertimbal balik.
Dengan  adanya  janji  berupa  pemberian  saham  dari  PT  NSU kepada Tuan BK sebagai “imbalan” atas hibah hak atas tanah tersebut telah tidak sesuai dengan prinsip yang dikemukakan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hibah yang dilakukan antara Tuan BK dan PT NSU tidak  memenuhi  syarat  dalam  Pasal  1666  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata.  Dengan  adanya  pelanggaran  terhadap  Pasal  1666 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  dapat  disimpulkan  bahwa perjanjian  tersebut  tidak  memenuhi  sebab  yang  halal,  karena  telah bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia. Pelanggaran terhadap unsur sebab yang halal yang merupakan syarat objektif  dalam  perjanjian  ini  menyebabkan  perjanjian  antara  para pihak  batal  demi  hukum.  Namun,  oleh  karena  terjadi  perselisihan antara para pihak terhadap berlaku atau tidaknya perjanjian ini, maka para  pihak  berhak  untuk  mengajukan  pembatalan  perjanjian  ke pengadilan.
Perjanjian  hibah  merupakan  suatu  perjanjian  formil.  Perjanjian semacam  itu  menurut  para  ahli  hukum  adalah  perjanjian  yang  tidak
15 Subekti , Aneka Perjanjian, cet. 12 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 95.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
hanya  didasarkan  pada  kesepakatan  para  pihak,  tetapi  oleh  undang- undang  juga  disyaratkan  adanya  formalitas  tertentu  yang  harus dipenuhi  sehingga  perjanjian  tersebut  dikatakan  sah  menurut hukum. 16 Oleh sebab itu, selain syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  perlu  diperhatikan persyaratan-persyaratan  lain  dalam  peraturan  perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  peralihan  hak  atas  tanah  dan  hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. 17 Syarat ini telah terpenuhi pula oleh para pihak dengan menuangkan perjanjian hibah antara  mereka  ke  dalam  Akta  Hibah  No.  22/2016  yang  dibuat  di hadapan  Notaris/PPAT  SSR.  Namun,  oleh  karena  keabsahan  materil dalam  akta  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka  para  pihak  dapat mengajukan pembatalan kepada pengadilan.
b) Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Kalianda  Nomor:  31/PDT.G/2020/PN  Kla  Dikaitkan  dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:
31/PDT.G/2020/PN Kla dalam pertimbangan hukumnya menerangkan bahwa telah terjadi hibah atas hak atas tanah milik Tuan BK kepada PT NSU  melalui  Akta  Hibah  No.  22/2016  yang  dibuat  di  hadapan Notaris/PPAT SSR. Dalam Akta Hibah yang dimaksud dalam perkara, pada Pasal 8 menyatakan “biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala  biaya  peralihan  hak  dibayar  oleh  Pihak  Kedua”  yang  artinya segala biaya yang timbul atas perbuatan hukum hibah yang dilakukan ditanggung  oleh  Tergugat  I,  dengan  demikian  syarat  hibah  harus dilakukan secara cuma-cuma sesuai dengan Pasal 1666 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi. Selain itu,  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  syarat  agar  Tergugat  I menyerahkan 500 (lima ratus) lembar saham dan tanah tersebut akan digunakan  untuk  pembangunan  rumah  sakit  belum  dipenuhi  oleh Tergugat I, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1688 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah dapat ditarik  kembali karena tidak  dipenuhi  syarat-syarat  dengan  mana  penghibahan  telah dilakukan.  Majelis  Hakim  juga  berpendapat  berdasarkan  fakta persidangan bahwa pemberian syarat pemberian hibah dilakukan oleh Penggugat  kepada  Tergugat  I  berupa  pemberian  500  (lima  ratus) lembar saham perusahaannya telah menunjukkan jika pemberi hibah
16 Elly  Erawati  dan  Herlien  Budiono, Penjelasan  Hukum  tentang  Kebatalan  Perjanjian, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 6.
17 Indonesia, Peraturan  Pemerintah  tentang  Pendaftaran  Tanah, PP  No.  24 Tahun  1997,  LN  No.  59 Tahun 1997, TLN No. 3696, Ps. 37 ayat (1)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
telah  memberikan  hibahnya  dengan  tidak  cuma-cuma,  karena kemudian  penerima  hibah  diwajibkan  untuk  memberikan  sebagian kepunyaannya kepada pemberi hibah sehingga jelas telah melanggar ketentuan  Pasal  1666  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim membatalkan Akta Hibah No. 22/2016 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT SSR.
Penulis dalam hal ini  setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yang  menyatakan  bahwa  dengan  diperjanjikannya  pemberian  saham dari PT NSU kepada Tuan BK, maka prinsip hibah berupa “pemberian cuma-cuma” dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak  terpenuhi.  Hal  ini  sejalan  dengan  analisis  Penulis  di  bagian sebelumnya,  bahwa  dengan  tidak  terpenuhinya  prinsip  dalam  Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka unsur sebab yang halal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  tidak  terpenuhi.  Dengan  demikian,  Akta  Hibah  No. 22/2016 dapat dibatalkan oleh pengadilan.
Namun demikian, Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang  menyatakan  bahwa  Pasal  8  Akta  Hibah  yang  berisi  “biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak dibayar oleh  Pihak  Kedua”  juga  mengakibatkan  syarat  hibah  sesuai  dengan Pasal  1666  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tidak  terpenuhi. Pasal 1670 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hibah  dianggap  batal  jika  dibuat  dengan  syarat  bahwa  si  penerima hibah  akan  melunasi  utang-utang  atau  beban-beban  selain  yang ditegaskan  dalam  akta  hibah  atau  di  dalam  suatu  daftar  yang ditempelkan  dalam  akta  hibah  tersebut. 18 Dari  pasal  tersebut  dapat dipahami bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengizinkan penerima  hibah  untuk  melunasi  utang-utang  atau  beban-beban penerima hibah asalkan hal tersebut ditegaskan di dalam akta hibah. Syarat “dengan cuma-cuma” tidak melarang adanya penghibahan yang disertai  dengan  suatu  beban. 19 Hanya  saja,  R.  Subekti  berpendapat, apabila  eban  tersebut  melampaui  nilai  atau  harga  barang  yang  telah dihibahkan, maka hal tersebut tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu penghibahan. 20
Dalam  kasus  ini,  Pasal  8  Akta  Hibah  No.  22/2016  yang  berisi kewajiban pihak kedua untuk membayar biaya pembuatan akta, uang saksi dan segala biaya peralihan hak merupakan contoh beban-beban yang dibebani kepada penerima hibah berdasarkan Pasal 1670 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila dikaitkan dengan pendapat R. Subekti  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  biaya  pembuatan  akta,  uang saksi  dan  segala  biaya  peralihan  hak  atas  hibah  tersebut  tidak melampaui  nilai  barang  yang  telah  dihibahkan.  Oleh  sebab  itu, dituangkannya beban-beban tersebut dalam Akta Hibah No. 22/2016 diperbolehkan oleh Pasal 1670 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
18 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Ps. 1670.
19 Subekti , Aneka Perjanjian, hlm. 99.
20 Ibid.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Menurut hemat Penulis, adanya klausul tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan  untuk  membatalkan  Akta  Hibah  No.  22/2016  yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT SSR.
Lebih lanjut, Penulis juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa karena 500 (lima ratus) lembar saham belum diterima dan rumah sakit tersebut belum dibangun, maka sesuai  ketentuan  Pasal  1688  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata pada pokoknya hibah dapat ditarik kembali atau dihapuskan karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Menurut pendapat R. Subekti, syarat-syarat yang dimaksud oleh  Pasal  1688  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ini merujuk pada beban sebagaimana dibicarakan dalam Pasal 1670 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  syarat  tersebut  tidak  boleh melampaui nilai hibah itu sendiri. Dengan demikian, menurut hemat Penulis,  pertimbangan  hukum  dengan  penggunaan  pasal  tersebut adalah kurang tepat.
c) Peran PPAT Dalam Menghindari Adanya Pembuatan Akta Hibah Yang Tidak Diberikan Secara Cuma-Cuma
PPAT  merupakan  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk membuat  akta-akta  otentik  mengenai  perbuatan  hukum  tertentu mengenai  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun. 21 Dalam  menjalankan  jabatannya,  PPAT  harus  berpedoman  pada peraturan  jabatannya  dan  Kode  Etik  yang  dibuat  oleh  IPPAT.  Pada praktiknya,  dapat  dipahami  bahwa  tidak  semua  masyarakat  yang datang  ke  PPAT  untuk  membuat  akta  peralihan  hak  atas  tanah  yang dimilikinya paham betul akan konstruksi hukum yang akan dituangkan ke  dalam  akta.  Tidak  jarang  masyarakat  yang  datang  kepada  PPAT untuk  membuat  akta  tidak  memahami  apa  akta  yang  harus  dibuat, khususnya untuk kepentingan melakukan balik nama ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.
Dalam pembuatan akta, PPAT berperan penting dalam memahami maksud  dan  tujuan  para  pihak.  Para  pihak  datang  ke  PPAT  untuk menjelaskan kejadian riil yang dihadapi. PPAT dalam hal ini bertugas untuk mengkonstantir keterangan para pihak tersebut ke dalam akta, yakni jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng),  pembagian  hak  bersama,  pemberian  Hak  Guna Bangunan/Hak  Pakai  atas  tanah  Hak  Milik,  pemberian  Hak Tanggungan, pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.
Perlu diketahui bahwa PPAT memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 Kode Etik IPPAT. Salah satu kewajiban yang dimiliki oleh PPAT sebagaimana  tertera dalam Pasal 3 Kode Etik  IPPAT  tersebut adalah memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  yang memerlukan jasanya dengan maksud agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota
21 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ps. Pasal 1 angka 1.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
masyarakat. 22 Penerapan  terhadap  kewajiban  PPAT  ini  dapat dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan mengenai jenis-jenis akta yang PPAT dapat buatkan sehubungan dengan proses peralihan hak  atas  tanah  di  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  kepada masyarakat  yang  datang  ke  PPAT  dalam  rangka  membuat  akta. Penerapan kewajiban yang dilakukan oleh PPAT ini diharapkan dapat menghindari  adanya  pembuatan  akta  yang  tidak  sesuai  dengan konstruksi hukum sebenarnya di lapangan.
Apabila  kasus  pembuatan  akta  hibah  atas  hibah  yang  tidak diberikan  secara  cuma-cuma  dalam  karya  tulis  ini  dikaitkan  dengan kewajiban  PPAT  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum,  dalam penyusunan  akta  hibah  sebaiknya  PPAT  memberikan  pemahaman kepada  para  pihak  mengenai  prinsip  hibah  itu  sendiri.  PPAT  dapat menerangkan kepada para pihak bahwa hibah memiliki karakteristik yang berbeda dengan jual beli, di mana hibah pada prinsipnya harus diberikan dengan cuma-cuma. PPAT  juga dapat menerangkan kepada para  pihak  bahwa  apabila  terdapat  pemberian  dari  penerima  hibah kepada pemberi hibah berupa suatu uang atau saham, maka dalam hal tersebut  dapat  dikonstruksikan  ke  dalam  akta  jual  beli  atau  akta pemasukan ke dalam perusahaan. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh PPAT juga bertujuan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum yang mungkin dilakukan melalui akta yang akan dibuat.

## D. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  analisis  yang  telah  diuraikan  di  atas,  kesimpulan  yang  dapat didapatkan adalah sebagai berikut:
1. Keabsahan Akta Hibah No. 22/2016 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT SSR dalam kasus ini dapat dilihat melalui terpenuhi atau tidaknya syarat sah  perjanjian  berdasarkan  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, serta syarat-syarat dan formalitas hibah berdasarkan ketentuan Pasal  1666  sampai  dengan  Pasal  1693  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  serta  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  beserta  peraturan  pelaksanaannya.  Apabila ditinjau melalui syarat sah perjanjian,  Akta Hibah No.  22/2016  tersebut telah  memenuhi  seluruh  syarat  sah  perjanjian,  yaitu  sepakat,  cakap,  hal tertentu.  Namun  demikian,  adanya  janji  yang  diberikan  oleh  PT  NSU sebagai  penerima  hibah  untuk  menyerahkan  500  (lima  ratus)  lembar saham atau senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tidak seiring dengan prinsip hibah dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  mengatur  bahwa  hibah  adalah  pemberian  secara cuma-cuma. Dengan demikian, unsur sebab yang halal dalam Akta Hibah No.  22/2016  tersebut  tidak  terpenuhi.  Oleh  karena  adanya  perselisihan antara para pihak mengenai batal atau tidaknya perjanjian tersebut, para pihak dapat memintakan pembatalan atas akta tersebut ke pengadilan.
22 Kode Etik PPAT, Ps. 3 huruf h.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
2. Penulis  setuju  dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Kalianda  Nomor:  31/PDT.G/2020/PN  Kla  yang menyatakan  adanya  janji  dari  PT  NSU  sebagai  penerima  hibah  untuk memberikan  saham  kepada  Tuan  BK  selaku  pemberi  hibah  telah menyimpang  dari  ketentuan  Pasal  1666  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  sehingga  Akta  Hibah  No.  22/2016  tersebut  dapat  dibatalkan. Namun,  Penulis  tidak  sependapat  dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim yang menyatakan bahwa Pasal 8 Akta Hibah yang mensyaratkan penerima hibah untuk membayar biaya pembuatan akta, uang saksi dan segala biaya peralihan hak telah melanggar Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Pemberian  kewajiban  kepada  penerima  hibah  untuk menyelesaikan  beban-beban  pemberi  hibah  diperbolehkan  oleh  Pasal 1670 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama dicantumkan di dalam Akta  Hibah  No.  22/2016.  Penulis  juga  tidak  sependapat  dengan pertimbangan  hukum  yang  menyatakan  bahwa  tidak  kunjung diberikannya saham kepada Tuan BK adalah pelanggaran atas Pasal 1688 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Hal  ini  disebabkan  karena  Pasal 1688  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tersebut  merujuk  kepada Pasal 1670 Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata, sehingga syarat yang boleh diberikan hanya beban-beban yang tidak melampaui objek hibah itu sendiri.
3. PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik di  bidang  pertanahan  memiliki  peran  dalam  menghindari  adanya pembuatan akta hibah yang diberikan secara tidak cuma-cuma. Salah satu kewajiban PPAT yang terdapat dalam Kode Etik IPPAT adalah melakukan penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  yang  memerlukan  jasanya. Penyuluhan  hukum  mengenai  prinsip  hibah  dapat  dilakukan  saat  para pihak datang ke PPAT dan menjelaskan keadaan riil yang akan dituangkan dalam  sebuah  akta  PPAT.  Dalam  hal  para  pihak  mengutarakan  terdapat uang atau saham yang akan diberikan oleh penerima hak atas tanah, maka akta peralihan hak atas tanah yang dapat dibuat adalah akta jual beli atau akta pemasukan dalam perusahaan.
Adapun saran yang dapat diberikan oleh Penulis terkait permasalahan hukum yang telah dianalisis adalah sebagai berikut:
1. Para penegak hukum dalam memberikan pertimbangan hukum hendaknya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. PPAT  sebaiknya  memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  para  pihak sebelum menuangkan keterangan para pihak ke dalam suatu akta. Hal ini penting  untuk  menghindari  pembatalan  akta  melalui  pengadilan  yang diakibatkan  oleh  kesalahan  penafsiran  dalam  pembuatan  akta  dan kemungkinan adanya penyelundupan hukum.

## E. Biodata Singkat Penulis
Asyura Triana Arimurti, S.H. lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada  tahun  2020  dengan  peminatan  Hukum  Perdata.  Saat  ini,  ia  sedang melanjutkan  studi  di  Magister  Kenotariatan  Universitas  Indonesia  sejak  tahun 2021.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  S.H.,  M.Kn,  menamatkan  pendidikan  Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2006. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sehari-hari merupakan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jakarta Selatan dan Pengajar pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## F. Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Bapak Mohamad Fajri Mekka Putra atas seluruh bantuan dan bimbingan yang diberikan dalam proses penulisan artikel ini. Terima kasih juga kepada  Allah  SWT,  orang  tua,  adik,  dan  sahabat-sahabat  Penulis  yang  terus memberikan dukungan kepada Penulis selama proses penulisan artikel ini.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960  TLN No. 2043.
Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pendaftaran  Tanah.  PP  No.  24  Tahun 1997, LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696.
Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat Akta Tanah. PP No. 24 Tahun 2016.  LN No. 120 Tahun 2016, TLN No. 5893.
Kitab Undang-Undang HukumPerdata  [BurgerlijkWetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kode Etik PPAT.

## B. Putusan Pengadilan
Pengadilan Negeri Kalianda. Putusan No. 31/PDT.G/2020/PN Kla.

## C. Buku
Erawati,  Elly  dan  Herlien  Budiono.  Penjelasan  Hukum  tentang  Kebatalan Perjanjian. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
Simanjuntak,  P.N.H..  Hukum  Perdata  Indonesia.  Ed.  1.  Cet.  4.  Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Subekti. Aneka Perjanjian. Cet. 12. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
Subekti. Hukum Perjanjian. Cet. 23. Jakarta: PT Intermasa, 2010.
Suharnoko. Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus). Cet. 3. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

## Tjondronegoro, Sediono dan Gunawan Wiradi. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola
Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.

## D. Artikel/Jurnal
Djusfi,  Apri  Rotin  dan  Jumadi  Winata.“Penyelesaian  Sengketa  Hibah  Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Jurnal Ius Civile, Volume 2 Nomor 2, (Oktober 2018). Hlm. 109-121.
Fitriyani, Amanda Feby. “Pembatalan Akta Pengikatan Hibah Notaris/PPAT Yang Masih Dijadikan Jaminan Pinjaman Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019)”. Indonesian Notary, Volume 3 Nomor 2, (2021). Hlm. 358-379.
Oping, Meylita Stansya  Rosalina. “Pembatalan Hibah Menurut Pasal  1688 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata”.  Lex  Privatum,  Volume  5  Nomor  7, (September 2017). Hlm. 29-35.