## Journal of Political Issues
Volume 2, Nomor 1, Juli 2020, pp. 01-09 E-ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel dengan Akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA
\

## Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian
Yeby Ma’asan Mayrudin 1* , Nabilla Amalia Husna 1 , Fanny Rosye Yuliati 1
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 42121, Serang, Indonesia
Info Artikel Dikirim: Mei 22, 2020 Diterima: Jun 26, 2020 Dipublikasi: Jul 04, 2020
Kata Kunci: Kepemimpinan Informal; Desa Adat; Shadow State.

## Koresponden:
Yeby Ma’asan Mayrudin, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: yeby@untirta.ac.id
Cantuman Sitasi : Mayrudin,  Yeby  Ma’asan, et.al . 2020.  Kontestasi  Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam
Kebijakan  Publik  dan  Politik Keseharian. Journal of Political  Issues.  2(1);    01-09. Doi: https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i1.30
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i1.30

## Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract This  article  discusses  the  dynamics  of  the  contestation  of  the  power  of  the village head as a formal leader with Abah Olot who is the traditional leader as an informal leader  in  public  policies  and  daily  politics  in  the  traditional  village  of  Guradog, Curugbitung District, Lebak Regency, Banten Province. The issue shows the existence of power  contestation  between  actors.  This  intersection  results  in  a  battle  of  dominative power between the two actors. Therefore, the research team traced the practice of power relations that occurred to be able to be used as a reflection to explain the problematics. In investigating  this  phenomenon,  the  research  team  used  the  “Leadership”  and  “Shadow State”  framework  which  was  used  as  an  analysis  tool.  The  research  method  uses descriptive  qualitative  method.  This  type  of  method  is  able  to  manifest  descriptive  data related to the subject matter in this article. As a result, this paper proves the manifestation of the informal leader's hegemonic power of formal leadership. Shadow state practices of the  power  of  informal  actors  who  are  able  to  "drive"  formal  structural  actors  are manifested  in  the  case  of  actualization  of  public  policies  and  daily  politics  in  the tradisional village of Guradog.
Abstrak Artikel  ini  membedah  tentang  dinamika  kontestasi  kuasa  kepala  desa  sebagai pemimpin formal dengan Abah Olot yang  merupakan kepala adat sebagai aktor informal dalam  kebijakan  publik  dan  politik  keseharian  di  Desa  Adat  Guradog,  Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Persoalan tersebut menunjukkan adanya persilangan  kontestasi  kuasa  antara  aktor. Interseksi ini  memunculkan  pertarungan  kuasa dominatif di antara kedua aktor tersebut. Oleh karena itu, tim penulis menelusuri praktik relasi  kuasa  yang  terjadi  agar  mampu  dijadikan  sebagai  refleksi  untuk  membenahi problematika  itu.  Dalam  menyelisik  fenomena  tersebut,  tim  penulis  menggunakan kerangka teori Kepemimpinan dan Shadow State yang dimanfaatkan sebagai pisau analisa. Adapun  metode  penelitiannya  memakai  metode  kualitatif  deskriptif.  Metode  jenis  ini mampu  mengejawantahkan  data  deskriptif  terkait  dengan  pokok  persoalan  dalam  artikel ini.  Alhasil,  tulisan  ini  membuktikan  manifestasi  kuasa  hegemonik  pemimpin  informal terhadap  kepemimpinan  formal.  Praktik shadow  state atas  kuasa  aktor  informal  yang mampu  “menyetir”  aktor  struktural  formal  pemerintahan  terejawantahkan  pada  kasus aktualisasi kebijakan publik dan politik kesehariannya di desa adat Guradog.

## Tentang Penulis:
Yeby  Ma’asan  Mayrudin, menyelesaikan  studi  (S2)    Ilmu  Politik  dan  Pemerintahan UGM  Yogyakarta  pada  tahun  2015.  Saat  ini  penulis  merupakan  dosen  tetap  di  Jurusan Ilmu Pemerinthaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Nabilla  Amalia  Husna, merupakan  Mahasiswa    (S1)  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Fanny  Rosye  Yuliati, merupakan  Mahasiswa  (S1)  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## PENDAHULUAN
Fokus artikel ini menyelisik tentang pertautan relasi kuasa antara pemimpin formal (aparatur desa)  dengan  pemimpin  informal  (tokoh  adat)  dalam  kebijakan-kebijakan  publik  meliputi juga politik keseharian ( daily activities ) di Desa Adat Guradog. Dalam ranah kontestasi aktor formal dengan informal yang kerap mengemuka adalah pertarungan kuasa dominatif di antara kedua  aktor  tersebut.  Secara  kasat  mata  memang  terlihat  bahwa  kuasa  pemimpin  formal faktanya  memiliki  legitimasi  yuridis  dan  kewenangan  yang  sudah  diatur  secara  formalistik dalam  perundang-undangan.  Meski  demikian  kondisi  objektif  yang  ada  di  lapangan,  para aktor  informal  kerap  mengejawantah  memiliki  kuasa  dominatif  bahkan  hegemonik  di  aras kekuasaan pemerintahan.
Salah  satu  penelitian  yang  membenarkan  kondisi  seperti  demikian  itu  adalah penelitian  yang  dikerjakan  oleh  Syarif  Hidayat  mengenai  dinamika  politik  lokal  di  Banten. Hidayat  dalam  penelitiannya  menyebut  bahwa  kebijakan-kebijakan  proyek  atau pembangunan di kawasan Banten tidak lepas dari peran kunci sosok Chasan Sochib sebagai informal  leader ( Hidayat,  2007 ) . Menilik  konsepsi informal  leader mengacu  pada  pendapat Koentjaraningrat  adalah  pemimpin  non-pejabat  resmi  negara,  artinya  bukan  pengangkatan langsung oleh pemerintah dan suksesinya tidak melalui prosedur legal formal seperti pemilu ( Rostiyati, 2009 ). Akan tetapi pemimpin tipe ini dalam beberapa kasus kerap memiliki kuasa yang  lebih  dominatif  dan  hegemonik  dibanding  kuasa  pemimpin  formal  seperti  fenomena kuasa  Sochib  yang  merupakan  ayah  Ratu  Atut  Chosiyah  adalah  sebagai  aktor  utama terpilihnya sang anak menjadi Wakil Gubernur kemudian Gubernur Banten.
Hal  penting  lain  untuk  ditandaskan  juga  bahwa  sosok  pemimpin  formal  pun seyogyanya  memiliki  sisi  dominatif,  karena  tanpa  pengesahan  –baik  berupa  tanda  tangan– darinya  sebuah  kebijakan  tidak  mungkin  terealisasi.  Dari  perspektif  ini  dapat  menunjukkan bahwa aras kekuasaan tetap menjadi kuasa sang formal leader. Maka dari isu-isu di atas itu tim  peneliti  mencoba  membedah  aktualisasi  kuasa  aktor formal  leader yang  terfokus  pada kepala desa dengan kepala adat sebagai informal leader di desa Guradog.
Desa  Guradog  adalah  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Curugbitung  terletak  di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bukan tanpa alasan desa ini masuk dalam daftar sebagai desa adat. Hal itu dikarenakan eksistensi sebuah kasepuhan atau komunitas adat yang dikenal dengan  sebutan kaolotan .  Istilah  itu  bersandar  pada  penjabaran  Adimihardja  yang  dikutip Rosyadi merujuk pada suatu sistem kepemimpinan atas kelompok sosial budaya yang berasas pada  adat  atau  kebiasaan  para sesepuh atau kakolot (nenek  moyang)  terdahulu.  Kekhasan desa  adat  yang  lainnya  yaitu  kehadiran  kepala  adat  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan  abah Olot sebagai pemimpin informal di desa adat Guradog ( Rostiyati, 2009 ).
Kepala adat  dimaknai  oleh Soepomo  sebagai  pemimpin masyarakat  atau ketua suatu keluarga  besar  di  masyarakat  lokal.  Ia  mempunyai  peranan  signifikan  sebagai  pembinaan masyarakat  dan  bertanggungjawab  menjaga  perdamaian  dengan  menjalankan  hukum  adat atau  kebiasaan  yang  sudah  membumi  di  tengah  masyarakat  ( Soepomo,  1979 ).  Adapun suksesi  kepemimpinan Olot sebagai  kepala  adat  desa  Guradog  bersandar  pada  tulisan Rostiyati dan Purnama ditentukan berdasar pada garis keturunan yang jatuh kepada keturunan laki-laki  ( Purnama,  2009 ; Rostiyati,  2009 ).  Demikian  menunjukkan  adanya  ancang-ancang dan  kepatutan  bagi  sang  penerus  dalam  rangka  pengalihan  kekuasaan  dari  abah Olot .  Sang Olot berperan  aktif  dalam  beberapa  hal,  seperti  dalam  menyelesaikan  persoalan-persoalan sosial  yang  ada  di  tengah  masyarakat  adat  Guradog,  pemimpin  dalam  penyelenggaraan kegiatan  musyawarah,  upacara  ritual  adat,  meminta  saran,  arahan , nasehat  dan  sebagai  suri tauladan  bagi  masyarakat  dalam  melaksanakan  tatanan  ataupun  cara  kehidupan  sehari-hari. Masyarakat desa adat ini sudah terpatri dalam benaknya bahwa abah Olot kerap dimanifestasi sebagai solusi atas persoalan-persoalan yang tengah dialami oleh masyarakat.
Namun  bila  bersandar  pada  perspektif  institusionalisme  (varian old  institutionalism ) yang  dijabarkan  oleh  Marsh  dan  Stoker  dapat  diformulasikan  bahwa  pemimpin  formal
memiliki  kekuasaan  dan  kewenangan  yang  terlegitimasi  karena  melalui  prosedural  legal formal  yang  sudah  ditetapkan  melalui  perundang-undangan  atau  aturan  pemerintah  lainnya. Di  samping  itu,  kuasa  administratif  dinilai  juga  sebagai  alat  kekuasaan  aktor  formal  dalam men -subordinasi pihak lain. Maka dalam perspektif ini, kepemimpinan kepala desa Guradog seyogyanya  juga  memiliki  kuasa  dan  peran  dominan  dalam  dalam  tata  kelola  pemerintahan dan kemasyarakatan di desanya ( Marsh & Stoker, 2010 ).
Dari penjabaran beberapa problematika di atas, terlihat persilangan isu penting antara kontestasi  kuasa  pemimpin  formal  dengan  pemimpin  informal  dalam  kebijakan-kebijakan publik  maupun  politik  keseharian  di  desa  adat  Guradog.  Bagaimana  tidak  bila  melihat interseksi  tersebut,  muncul  anggapan  yang  tendensius  bahwa  kebijakan  hanya  dipraktikkan oleh kuasa para elit yang jangan-jangan berorientasi pada kepentingan elitis. Akhirnya meng- eksklusi  kemaslahatan  segenap  warga  desa.  Oleh  karena  itu,  tim  penulis  percaya  bahwa pembongkaran  fenomana  tersebut  akan  mampu  menyajikan  realitas  yang  sesungguhnya terjadi dan mampu menjadi refleksi untuk membenahi problematika tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Digunakannya penelitian kualitatif berguna bagi tim peneliti dalam memahami, menggali, dan mengungkap fenomena  tertentu  dari  objek  penelitian.  Penelitian  kualitatif  memang  bertujuan  untuk mendapat suatu gambaran holistik dari sebuah fenomena dari sudut pandang subjek  ( Tobing, 2017 ). Kemudian penelitian jenis ini dinilai mampu mengejawantahkan data deskriptif dalam beragam  bentuk mulai  dari sesuatu  yang tertulis, ungkapan lisan sampai  pada tindakan atau aktivitas  orang  atau  suatu  kelompok  yang  diteliti.  Lalu  teknik  pengumpulan  data  yang  tim gunakan adalah observasi, wawancara dan studi literatur. Selanjutnya data ataupun informasi yang  terkumpul  diklasifikasi  untuk  diseleksi  dan  direduksi  sehingga  dapat  disajikan  dan ditarik  kesimpulan  ( Moleong,  2014 )  sebagai  hasil  telaah  atas  objek  studi  kami  yaitu membedah  persoalan kontestasi  kuasa  pemimpin  formal  dengan  pemimpin  informal  dalam kebijakan  publik  dan  politik  keseharian  di  Desa  Adat  Guradog,  Banten. Kontestasi  kuasa kepala adat dan kepala desa (meliputi aparatur desa) dalam penelitian ini mengemuka sebagai wujud  dari  realitas  politik  untuk  dimaknai  sebagai  aktor-aktor  yang  saling  memengaruhi kebijakan publik dan aktivitas keseharian di desa tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Diskursus Kepemimpinan dan Shadow State
Sebelum menyajikan kerangka teori mengenai kepemimpinan dan shadow state , tim penulis terlebih  dahulu  menjabar  kajian  terdahulu  yang  terkait  dengan  fokus  dan  lokus  penelitian kami. Kami mulai dari meninjau studi literatur terdahulu terkait objek penelitian di desa adat Guradog,  tim  penulis  mendapati  riset  Purnama  yang  fokusnya  melakukan  eksplorasi mengenai  kesenian  topeng  yang  membudaya  pada  masyarakat  Guradog.  Riset  lainnya dikerjakan  oleh  Rostiyati  membahas  mengenai  peranan  pemimpin  informal  yang memfokuskan  pada  peran Olot sebagai  kepala  adat  dalam  kehidupan  sosial  dan  budaya  di desa Guradog ( Purnama, 2009 ; Rostiyati,2007 ).
Adapun  penelitian  Darmawan  mengenai  kepemimpinan  kepala  adat  di  desa  Pekurun Tengah  Lampung  menunjukkan  bahwa  pemimpin  formal  yaitu  kepala  desa  tersebut  yang biasanya  bukan  merupakan  keturunan  suku  asli  menyebabkan  implementasi  program- program  pemerintah  tidak  berjalan  maksimal  ( Darmawan,  2006 ).  Selain  itu,  penelitian Kueng, Nasir dan Budiman yang menyelisik adanya sinergitas antara pemerintah desa dengan para pimpinan adat  yang terfokus pada upaya mereka dalam  mempertahankan tanah adat  di desa  Laham,  Kabupaten  Mahakam  Ulu  ( Kueng,  Nasir,  &  Budiman,  2019 ).  Terlihat  bahwa penelitian-penelitian  yang  sudah  ada  sama  sekali  belum meng ekplorasi  secara  mendalam tentang  persoalan  konstestasi  kuasa  pemimpin  formal  dengan  informal  dalam  kebijakan-
kebijakan  publik  dan  politik  keseharian  terkhusus  di  desa  adat  Guradog.  Maka  dari  itu, tulisan  ini  hadir  untuk  mengisi  kekosongan  bidang  kajian  kepemimpinan,  kebijakan  publik dan pergulatan kuasa aktor formal dengan informal.
Simplifikasi  makna  “kepemimpinan”  berdasar  atas  pandangan  Kartono,  Keating, Heywood,  dan  Yukl  dapat  diartikan  sebagai  berikut,  yaitu  sosok  individu  yang  punya kemahiran  dan  keunggulan  serta  kapabilitas  keefektifan  tindakan  sehingga  ia  kuasa memengaruhi  individu  atau  kelompok  masyarakat  agar  bekerja  sama  dalam  melaksanakan praktik-praktik tertentu ataupun untuk mencapai satu dan/atau banyak misi yang dikehendaki. Konsep  tersebut  akan  dioperasionalisasi  dengan  mengerangkai  dua  tipe  kepemimpinan sebagai berikut, yaitu (1) pemimpin formal, yakni kepala desa yang legitimasi kekuasaannya berasal  dari  peraturan  pemerintah/negara  dalam  bentuk  perundang-undangan,  dan  (2) pemimpin  informal  artinya  pemimpin  yang  bukan  dibentuk  berdasar  pada  legal  formal  oleh pemerintah atau negara, dalam konteks tulisan ini yaitu sang kepala adat  yang biasa disebut abah Olot yang  memeroleh  kuasa  berasal  dari  budaya  turun  temurun  dari  nenek  moyang ( Heywood, 2000 ; Kartono, 1994 ; Keating, 1997 ; Yukl, 2007 ).
Selanjutnya,  membincang  topik  relasi  kuasa  di  aras  kepemimpinan  formal  dan informal,  tim  peneliti  coba  mengaitkan  dengan  konsepsi Shadow  State yang  dipopulerkan oleh  Barbara  Harris-White,  Schulte  Nordholt,  dan  William  Reno  seperti  yang  sudah dikerangkai oleh Hidayat dan Gismar. Sederhananya konsepsi tersebut menyajikan formulasi mengenai  bagaimana  aktor  di  luar  struktur  formal  mampu  “menyetir”  aktor  struktural  di dalam  pemerintahan.  Konsepsi shadow  state seperti  yang  ditulis  oleh  Hidayat  dan  Gismar merupakan  pemerintahan  bayangan  yang  tumbuh  dan  berkembang  semakin  besar  yang terkadang  dominatif  dan  juga  hegemonik.  Demikian  itu  menimbulkan  konsekuensi  yang problematis  yaitu  memungkinkan  institusi-institusi  pemerintahan/negara  yang  legal  formal sesuai ketentuan yuridis akan mengalami pelapukan. Daripada itu, konsepsi ini dimanfaatkan sebagai pisau analisa untuk membedah dinamika pergulatan kuasa pemimpin formal dengan informal di desa adat Guradog ( Hidayat & Gismar, 2010 ).

## Suksesi Kepemimpinan dan Kuasa Kepala Adat Desa Guradog
Kepemimpinan  adat  berbeda  dengan  kepemimpinan  pemerintahan  yang  terinstitusi  legal formal.  Dalam  konteks  kepemimpinan  adat  umumnya  berlangsung  mengikuti  budaya  atau adat  istiadat  yang  sudah  membumi  sejak  nenek  moyang.  Pada  komunitas  adat  sosok pemimpinnya  merupakan  kepala  adat.  Kepala  adat  adalah  sosok  yang  dipercaya  sebagai tokoh sentral dalam kehidupan desa adat. Tokoh sentral berarti bahwa kepala adat memiliki berbagai  peranan  penting  dalam  menjaga  keselarasan  kehidupan  sosial  masyarakat.  Kepala adat  merupakan  sosok  yang  bertanggungjawab  terhadap  keberlangsungan  kehidupan masyarakat  adat.  Oleh  karena  itu,  status  kepala  adat  tidak  diperoleh  dan/atau  diberikan dengan sembarang cara tapi didasarkan pada kuasa adat istiadat (faktor kultural) yang sudah membumi di desa adat Guradog.
Kepala  adat  di  desa  Guradog  dikenal  dengan  sebutan Olot .  Statusnya  diperoleh melalui  garis  keturunan  laki-laki.  Penentuan  status  tersebut  didasarkan  pada  kesiapan keturunan  sebagai  suksesor Olot selanjutnya.  Dalam  konteks  itu,  penelitian  Purnama    dan Rostiyati belum secara eksploratif menjabar asal usul sesepuh/nenek moyang dari sang Olot ini. Bila kita membanding dengan asal usul dari desa adat lainnya semisal Desa Urug –tertulis pada  artikel  Dewantara  yang  merupakan  desa  adat  di  Kecamatan  Sukajaya  Kab.  Bogor  dan Desa  ( Kasepuhan )  Cisungsang,  Lebak,  Banten  dikabarkan  bahwa  asal  usulnya  bersambung sampai  pada  silsilah  keturunan  Prabu  Siliwangi.  Namun  asal  usul Olot sebagai  pemimpin atau  “penguasa”  di  desa  adat  Guradog  masih  menyimpan  misteri  ( Purnama,  2009 ; Rostiyati,2007 ; Dewantara, 2013 ).
Selanjutnya berdasar  observasi  dan  wawancara  kepada  warga  sekitar  bernama  Asep yang  mengungkap  bahwa Olot sesungguhnya  memiliki  tanggungjawab  penuh  terhadap
keberlangsungan  hidup  masyarakat  adat  dan  berperan  untuk  tetap  menjaga  nilai-nilai  yang sudah  menjadi  tradisi  dan  budaya.  Nilai-nilai  tradisi  dan  budaya  tersebut  merupakan  nilai- nilai peninggalan dari para sesepuh adat. Sosok yang dipilih menjadi Olot adalah sosok yang harus memahami nilai-nilai luhur yang sudah mendarah daging pada budaya masyarakatnya. Nilai-nilai  tersebut  terdiri  dari  sesuatu  yang  menjadi  keharusan  dan  pantangan.  Suatu keharusan  merupakan  nilai  yang  selama  ini  dianut  oleh  masyarakat.  Sedangkan  pantangan merupakan hal yang tidak sesuai atau menyeleweng dari kepercayaan adat setempat. Hampir sebagian besar kehidupan masyarakat adat tersebut berorientasi kepada lingkungan yang ada di  sekelilingnya.  Sebagai  kepala  adat,  Abah Olot melakukan  berbagai  tugasnya  pasti  terikat pada  norma  sosial  dan  kultural  yang  ada,  yaitu  berupa  tradisi  yang  telah  diwariskan  secara turun-temurun  oleh  leluhurnya.  Demikian  itu  membuat  masyarakat  adat  begitu  patuh  pada kebijakan-kebijakan  para  pemimpin  adatnya.  Oleh  sebab  itu,  konstruksi  yang  demikian cenderung mampu dalam mempertahankan norma dan nilai sosial di tengah kehidupan adat, seperti larangan, perintah, upacara, organisasi sosial, dan lain sebagainya.
Kemudian  bila  melihat  konteks  kepemimpinan  desa  adat  Guradog  mengacu  pada Purnama  dan  Rostiyati, Olot bukan  merupakan  satu-satunya  pemimpin  informal.  Dalam menjalankan tugas  dan fungsinya,  ia dibantu  oleh  sekretaris adat, baris kolot , dan pangiwa . Ketiganya  turut  andil  menjaga  keberlangsungan  budaya  masyarakat  adat  Guradog.  Cara memeroleh status  sekretaris  adat, baris kolot , dan pangiwa tidak berbeda dengan Olot yaitu diperoleh  secara  turun  temurun  dari  tokoh  sebelumnya.  Sekretaris  adat  merupakan  bagian dari  jajaran  pemimpin  informal  di  desa  Guradog.  Sekretaris  adat  berperan  membantu pekerjaan Olot dalam  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  adat  seperti  halnya  musyawarah  dan upacara  adat.  Untuk  menghindari  kesalahan  dan  tindakan  yang  sewenang-wenang, Olot memiliki baris  kolot yang  berfungsi  melakukan  pengawasan  terhadap  kepemimpinan Olot . Baris  kolot senantiasa  memberi  saran  dan  nasihat  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang ada  di  tengah  masyarakat,  sedangkan pangiwa memiliki  peran  menyampaikan  hasil musyawarah  yang  telah  dilakukan  kepada  seluruh  masyarakat  ( Purnama,  2009 ; Rostiyati,2007 ).
Atas  dasar  demikian, Olot selaku  kepala  adat  bersama  dengan  pembantu  adat merupakan  sosok  yang  sangat  dihormati  dan  dijadikan  panutan  di  desa  Guradog.  Tugas utamanya  menurut  Asep  adalah  menjaga  keselarasan  nilai-nilai  tradisi  dan  budaya  dengan peraturan  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  formal.  Ketika  terjadi  tindak  pidana misalnya,  masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran  akan  diserahkan  kepada Olot dan jajarannya.  Masyarakat  akan  lebih  dulu  dikenakan  sanksi  secara  adat  sebagai  bentuk peringatan  dan  diselesaikan  secara  kekeluargaan  sesuai  dengan  norma  adat.  Jika  masalah belum  dapat  terselesaikan,  maka  akan  ditindak  sesuai  dengan  hukum  negara  yang  berlaku. Hal  tersebut  bertujuan  agar  kedua  jenis  kepemimpinan  dapat  tetap  berjalan  dan  masyarakat dapat  hidup  dalam  keharmonisan. Olot menurut  Rostiyati  memiliki  peran  dalam  memimpin dan  mengatur  seluruh  aktivitas  ke-adat-an.  Dia  dan  para  sesepuh  adat  lainnya  kerapkali memberi  petuah,  khususnya  pada  acara  ritual  dan  upacara  adat.  Mereka  juga  merupakan sosok  yang  dipercaya  sebagai  penghubung  antara  masyarakat  dengan  leluhurnya  dan  juga berperan menjaga kelestarian makam-makam para nenek moyangnya ( Rostiyati,2007 ).

## Cara Kepala Adat Memengaruhi Kebijakan di Desa Guradog
Pemimpin informal memiliki peranan penting dalam segala lini kehidupan masyarakat adat di Desa Guradog, di antaranya seperti memimpin segala aktivitas ritual dan menjaga kelestarian adat  istiadat  yang  sudah  membumi  di  tengah  masyarakat  desa  ini.  Di  samping  eksistensi informal leader , warga desa itu juga memiliki lembaga kepemimpinan formal seperti kepala desa  (Kades)  beserta  aparaturnya.  Tugas  dan  peran formal  leader di  antaranya  yaitu mengerjakan  aktivitas-aktivitas  mengenai  persoalan  administratif  tata  kelola  pemerintahan (contohnya  pengurusan  Kartu  Keluarga,  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  lain  sebagainya)  dan
pengelolaan  kebijakan  publik  yang  berasal  dari  level  di  atas  pemerintahan  desa  yaitu  dari mulai Camat, Bupati/Walikota, Gubernur sampai Presiden.
Pemimpin  informal  dalam  hal  ini Olot sebagai  kepala  adat  menurut  Rostiyati mempunyai  peran double ,  yakni  satu  sisi  sebagai  pimpinan  utama  warga  adat,  sisi  lainnya sebagai mediator atau agen kultural antara masyarakat adat dengan aktor pemerintah sebagai formal  leader . Olot selaku  kepala  adat  kerap  menjadi  suri  tauladan  yang  berperan  dalam mengelola dan melestarikan kearifan lokal ( local wisdom ) yang diyakini oleh komunitas adat Guradog. Bahkan dalam aktivitas kesehariannya, komunitas adat tersebut sangat berpedoman pada  penuturan  sang Olot .  Salah  satu  contohnya  yaitu  hal-hal  yang  menurut  kepala  adat dianggap tabu, maka komunitas adat senantiasa tunduk dan patuh atas hal itu. Alhasil terlihat jelas bahwa kuasa kepemimpinan sang Olot begitu hegemonik ( Rostiyati,2007 ). Bila  dilihat  dalam  kesehariannya, Olot mempunyai  tugas,  fungsi  dan  kepercayaan yang  begitu  signifikan  dibandingkan  kepemimpinan  kepala  desa.  Hal  demikian  ini disebabkan  karena  ia  memang  mengatur  segenap  pranata  dan  tatanan  kehidupan kemasyarakatan adat secara luas dan banyak masyarakat yang selalu melakukan sharing dan minta petunjuk kepadanya. Kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat kepada sang Olot diyakini karena dia mampu mengokohkan dan melestarikan budaya dan adat yang diturunkan secara simultan dari para leluhur dan masyarakat Guradog percaya bahwa kepala adat dinilai punya  keistimewaan  ( previlage )  dan  keutamaan  serta  kebijaksanaan  yang  lebih  mumpuni dibanding  dengan  pihak  lain.  Maka  dari  itu  Kades  ataupun  aparaturnya  kerap  mendatangi Abah Olot meminta  saran,  masukan  dan  dukungannya  untuk  menjalankan  kebijakan- kebijakan  pemerintah/negara  di  desa  adat  ini.  Kades  acapkali  menunggu  restunya  agar program-program pemerintah dapat berjalan dan terlaksana dengan baik di desa ini. Dari hal itu terlihat bahwa Olot menjadi perantara antara pemimpin formal dengan komunitas adat. Hal demikian itu ditegaskan juga oleh ungkapan Asep yang menyatakan bahwa ketika pemimpin  formal  mencanangkan  dan/atau  melaksanakan  suatu  program  atau  kebijakan,  hal tersebut  lebih  dulu  disampaikan  kepada  kepala  adat  dan  para  pembantunya,  baru  kemudian disampaikan kepada masyarakat. Sebelum menerapkan suatu kebijakan, masyarakat bersama pemimpin  formal  melakukan  musyawarah.  Musyawarah  turut  dihadiri  oleh  kepala  adat, sekretaris adat, baris kolot , dan pangiwa . Olot beserta jajarannya selalu menghadiri rapat atau musyawarah  dan  selalu  menjadi  pimpinannya,  sebab  keputusannya  sangat  dipatuhi  oleh masyarakat.  Masyarakat  sangat  memercayai  apa  yang  diyakini  oleh  abah Olot .  Maka  setiap keputusan dari setiap musyawarah atau rapat  selalu dipengaruhi oleh persetujuan  sang Olot . Artinya  ia  yang  bukan  pemimpin  formal  mampu  membayang-bayangi  aktualisasi kebijakan/program dan aktivitas keseharian yang kuasanya lebih dominatif dibanding dengan Kades, maka praktik shadow state terlihat cukup jelas.
Dalam  hal  memengaruhi  kebijakan  publik  dan  politik  keseharian, Olot berperan sebagai  mediator  yang  masuk  ke  dalam  aspek  institusional  pemerintahan.  Ia  berfungsi sebagai  penyampai  berbagai  program  pembangunan.  Selaras  dengan  itu,  ia  pun  mempunyai peranan  dalam  membangun  serta  membantu  menyebarluaskan  berbagai  informasi  dari pembangunan  tersebut  kepada  masyarakat  adat.  Jika  dilihat  dalam  aspek  hukum  adat, tentunya  ketua  adat  merupakan  sumber  hukum  adat  itu  sendiri  yang  mengacu  pada  praktik kebiasaan-kebiasaan  atau  tradisi  yang  sudah  lama  dilakukan  oleh  para  leluhurnya. Masyarakat  adat  percaya  bahwa  kepala  adat  mampu  mempertahankan  serta  menegakkan berbagai norma tradisional dan nilai-nilai masyarakat yang sudah membumi ini.

## Relasi Kuasa Pemimpin Formal dengan Pemimpin Informal
Pemimpin  formal  dan  pemimpin  informal  di  desa  adat  Guradog  merupakan  dua  jenis kekuasaan  dalam  legitimasi  yang  berbeda.  Jabatan  pemimpin  informal  terdiri  dari Olot , Sekretaris Olot ,  Baris Kolot dan Pangiwa .  Sedangkan  jabatan  pemimpin  formal  dipegang oleh  kepala  desa,  para  ketua  RW  hingga  ketua  RT.  Bila  mengacu  dengan  tulisan  Rostiyati
yang  menyebut  bahwa  kedua  jenis  kepemimpinan  tersebut  memiliki  tugas  dan  kewenangan masing-masing, sehingga praktik kuasa kepemimpinan formal dengan informal di Desa Adat Guradog  tidak  pernah  terjadi  benturan  kewenangan.  Namun  menurut  sudut  pandang  kami justru kontestasi kuasa antar kedua aktor tersebut itu terjadi dan terlihat cukup kentara. Tanpa disadari  oleh  Rostiyati  sebenarnya  pertarungan  relasi  kuasa  antara  aktor  pemimpin  tersebut berlangsung dalam aktivitas keseharian dan juga realisasi kebijakan publik ( Rostiyati,2007 ). Pemimpin  formal  seperti  kades  biasanya  bertugas  mengelola  program-program  atau kebijakan-kebijakan  publik  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah/negara.  Adapun  pemimpin informal di desa adat Guradog terlihat memiliki fungsi dalam mengatur seluruh aktivitas adat dan  kesakralannya  serta  mencakup  kuasa  atas  aktualisasi  program/kebijakan  pemerintah. Dalam  kerja-kerjanya,  dia  memiliki  relasi  kuasa  dengan  pemimpin  formal.  Segala  bentuk kerja-kerja  yang  dilakukan  oleh  pemimpin  formal  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  peran pemimpin  informal  di  dalamnya.  Kades  sebagai  memimpin  formal  memiliki  program- program  pembangunan  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Program-program tersebut menurut Asep dirumuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan kepala adat beserta  masyarakat.  Musyawarah  selalu  dihadiri  oleh  seluruh  tokoh/sesepuh  adat  sebagai penasihat  di  desa  Guradog.  Pelibatan  kepala  adat  dan  pembantu  adat  antara  lain  bertujuan agar  terjadinya  sinkronisasi  antara  program  yang  diusung  pemerintah  terhadap  nilai  dan norma yang ada di desa adat ini, serta dinilai lebih efektif karena masyarakat akan patuh dan lebih mendengarkan.
Berlandas  pada  Rostiyati  bahwa  program-program  publik  yang  dijalankan  oleh pemerintahan di level desa Guradog antara lain yaitu program keluarga berencana, kelestarian lingkungan,  program  kesehatan  ibu  dan  anak,  program  pendidikan  dan  program-program lainnya.  Program-program  tersebut  baru  direalisasikan  apabila  sudah  melalui  rapat  atau musyawarah yang membahas kesesuaian program dengan nilai yang dianut oleh masyarakat. Hasil musyawarah itu kemudian disebarluaskan oleh Pangiwa yang merupakan petugas adat yang berperan menyebarkan kabar mengenai proyeksi atas realisasi kebijakan/program  yang sudah  diputuskan  kepada  seluruh  warga  adat.  Dalam  menjalankan  program-program  publik dari  pemerintah,  pemimpin  formal  kerapkali  memercayakan  keberlangsungan  dan keberhasilan  program  yang  telah  dibuat  kepada  pemimpin  informal.  Hal  tersebut  dilakukan dengan  melibatkan  para  pemimpin  informal  dalam  pelaksanaan  program.  Dilibatkannya pemimpin  informal  terbukti  dapat  menjadi  penggerak  dan  meningkatkan  antusiasme masyarakat untuk dapat terlibat aktif dalam pelaksanaan program ( Rostiyati,2007 ).
Dalam  konteks  aktivitas  kesehariannya,  masyarakat  desa  Guradog  secara  universal tetap berpedoman pada hukum tertinggi negara, yaitu undang-undang serta hukum pidana dan perdata  di  Indonesia.  Namun,  aktualisasinya  tetap  berpegang  teguh  pada  peraturan  atau hukum adat. Olot beserta para pembantu adat turut berperan serta dalam menerapkan hukum formal  yang  sudah  ditetapkan  pemerintah.  Meskipun  demikian  Asep  menjabarkan  bahwa apabila  terjadi  pelanggaran,  maka  pemimpin  adat  akan  lebih  dulu  memberlakukan  hukum adat.  Hukum  adat  menurut  Hardjito  adalah  hukum  yang  merupakan  kebiasaan  masyarakat yang  dijadikan  sebagai  pedoman  hidup  dalam  mewujudkan  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat  dengan  berlandaskan  kekeluargaan  ( Abdulrahman,  1984 ).  Hukum  adat  pada umumnya  tidak  tertulis.  Hukum  adat  yang  dimaksud  adalah  dengan  melalui  musyawarah. Musyawarah  akan  dilakukan  bersama  seluruh  masyarakat  yang  dipimpin  oleh Olot beserta jajarannya.  Meskipun  dapat  diselesaikan  secara  kekeluargaan,  tak  jarang Olot tetap memberikan sanksi yang berlaku, tergantung pada bentuk pelanggaran yang dilakukan.
Kondisi obyektif di atas membuktikan hadirnya kuasa hegemonik pemimpin informal terhadap  kepemimpinan  formal.  Artinya  praktik shadow  state tentang  kuasa  aktor  di  luar struktur  formal  mampu  “menyetir”  aktor  struktural  di  dalam  pemerintahan  terejawantahkan pada  kasus  aktualisasi  kebijakan  publik  dan  politik  kesehariannya  di  desa  adat  Guradog. Kuasa  hegemonik  tersebut  terjadi  karena  adanya  kepercayaan  yang  beredar  di  masyarakat
bahwa pemimpin informal  yaitu abah Olot adalah sosok yang menjadi panutan/suri tauladan bagi masyarakat desa ini. Sehingga segala tutur kata dan perbuatannya menjadi lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Kuasa pemimpin informal merembes pada hampir di segala lini  kehidupan  masyarakat  adat  Guradog.  Bila  demikian  maka  praktik  adat  itu  merupakan pranata  dan  tatanan  atas  kearifan  lokal  yang  disinyalir  akan  mampu  menjaga  harmonisasi sosial masyarakat adat Guradog.

## SIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penjabaran  dan  analisa  tentang  kontestasi  kuasa kepemimpinan formal dengan informal di Desa Adat Guradog, Lebak, Banten adalah bahwa peranan Olot selaku  kepala  adat  dalam  kehidupan  desa  tersebut  terlihat  penting  dan hegemonik karena dalam tatanan struktur organisasi pemerintahan desa, Olot menjadi sosok yang  sangat  disegani,  dihormati  dan  dipatuhi  dalam  setiap  lini  kehidupan  sosial,  spiritual, budaya,  pemerintahan  dan  sektor-sektor  lainnya.  Demikian  pemimpin  formal  dalam  hal  ini kepala desa hanya menjadi sub-ordinat dari kuasa kepala adat yang terbilang dominan. Laku politik  Abah Olot sebagai  kepala  adat  menurut  kesimpulan  kami  merupakan  bukti  empirik yang  sesuai  dengan  formulasi  konsep  pemimpin  sebenarnya  ( the  real  leader )  dan  sebagai aktor bayangan ( shadow state ) yang memiliki kuasa hegemonik di desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulrahman.  (1984). Hukum  Adat  Menurut  Perundang-Undangan  Republik  Indonesia. Jakarta: Cendana Press.
Darmawan,  I.  (2006). Peran  Majemuk  Kepala  Adat  dalam  Sistem  Pemerintahan  Desa (Penelitian di Desa Pekurun Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara). Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM.
Dewantara, A. (2013). Peran Elit Masyarakat: Studi Kebertahanan Adat Istiadat di Kampung Adat Urug Bogor.
Jurnal
Al-Turas, 19 (2), 89-118. doi: http://dx.doi.org/10.15408/bat.v19i1.3703
Heywood, A. (2000). Key Concepts in Politics. London: Macmillan Press LTD.
Hidayat,  S. (2007). Shadow State? Dalam H. d. Nordholt, Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia. Leiden: KITLV Press.
Hidayat,  S.,  &  Gismar,  A.  M.  (2010).  Good  Governance  Vs  Shadow  State  dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jurnal Penelitian Politik LIPI, 7 (1), 23-34. doi: https://doi.org/10.14203/jpp.v7i1.508
Kartono, K. (1994). Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: CV.Rajawali.
Keating,  C.  J.  (1997). Kepemimpinan:  Teori  dan  Pengembangannya.  Penerjemah  A.M. Mangunhardjana. Yogyakarta: Kanisius.
Kueng, A. V., Nasir, B., & Budiman. (2019). Sinergitas Antara Pemerintah Desa dan Tokoh adat  dalam  Mempertahankan  Tanah  Adat:  Studi  Kasus  Desa  Lahan  Kecamatan Laham  Kabupaten  Mahakam  Ulu. Jurnal  Pemerintahan  Integratif,  7 (3),  296-305.
http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2019/02/pin_afresius%20(02-13-19- 02-26-58).pdf
Marsh,  D.,  &  Stoker,  G.  (2010). Teori  dan  Metode  dalam  Ilmu  Politik.  Penerjemah  Helmi Mahadi dan Shohifullah. Bandung: Nusa Media.
Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Purnama,  Y.  (2009).  Kesenian  Topeng  Masyarakat  Kasepuhan  Guradog  Lebak  Banten.
Jurnal Patanjala, 1 (1), 27-41. doi: http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v1i1.227
Rostiyati,  A.  (2009).  Peranan  Pemimpin  Informal  pada  Masyarakat  Guradog. .  Jurnal Patanjala, 1 (2), 201-214. doi: http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v1i2.249
Soepomo. (1979). Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
Tobing, D. H. (2017). Pendekatan Dalam Penelitiaan Kualitatif. Bali: Universitas Udayana.
Yukl,  G.  (2007). Kepemimpinan  dalam  Organisasi.  Penerjemah  Budi  Supriyanto. Jakarta: PT. Indeks.

## Sumber Lain:
Wawancara langsung Tim Peneliti dengan Asep. Curugbitung, Kabupaten Lebak. November 2019.