## ANALISIS PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI BANTEN
Agus Sjafari*), Kandung Sapto Nugroho**), dan Arenawati***)
*), **), ***) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untirta
Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang
*) agus.sjafari@untirta.ac.id, **)kandungsapto@fisip-untirta.ac.id, ***)arenawatip@yahoo.com

## Abstract
Based on the research conducted showed that the achievement of Serang District IPKM get value 0.7709, then the achievements IPKM Pandeglang get value 0.7575, achievement IPKM Cilegon City get value 0.8491, and the achievement of Tangerang City IPKM get value 0.8622. Four districts / cities that become the focus of this study all of which showed an increase of IPKM  in  the  previous  year.  Some  research  recommendations  are  as  follows:  1).  Instilling public awareness of hygienic behavior and healthy (PHBs), 2) Collecting regions access to clean water minimal, and supply of clean water through community empowerment programs, 3) It should be disseminated oral health and dental examination and oral routine. 4) The need for  a  redistribution  of  the  distribution  of  health  personnel,  5)  Optimizing  the  anti-smoking movement, especially in young children to reduce smoking behavior., 6) Control Card Healthy Indonesia,  and  7)  Support  morally  and  politically  to  the  establishment  of  the  Faculty  of Medicine  in  order  to  increase  access  to  health  workers  lead  to  improvements  in  Banten  in particular HDI HDI Health Affairs.
Keyword: improvement, Health Sector Development Index

## Latar Belakang
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa  Indonesia  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  dan kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang  setinggi-tingginya,  sebagai  investasi bagi  pembangunan  sumber  daya  manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan
sangat  ditentukan  oleh  kesinambungan antar  upaya  program  dan  sektor,  serta kesinambungan  dengan  upaya-upaya  yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya (Renstra
Kementrian
Kesehatan RI Tahun 2015).
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 dalam Rencana Strategis  Kemetrian  Kesehatan  RI  tahun 2015  adalah  Program  Indonesia  Sehat dengan  sasaran  meningkatkan  derajat kesehatan  dan  status  gizi  masyarakat
melalui  melalui  upaya  kesehatan  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan  pelayanan  kesehatan.  Sasaran pokok  RPJMN  2015-2019  adalah:  (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan  anak;  (2)  meningkatnya  pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan  kesehatan  dasar  dan  rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;  (4)  meningkatnya  cakupan pelayanan  kesehatan  universal  melalui Kartu  Indonesia  Sehat  dan  kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya  kebutuhan  tenaga  kesehatan, obat  dan  vaksin;  serta  (6)  meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Program
Indonesia
Sehat
dilaksanakan  dengan  3  pilar  utama  yaitu paradigma  sehat,  penguatan  pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan  pelayanan  kesehatan  dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan  kesehatan,  optimalisasi  sistem rujukan  dan  peningkatan  mutu  pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum  of  care dan  intervensi  berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan  nasional  dilakukan  dengan
strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.
Kondisi makro kesehatan di Banten berdasarkan AHH dari 8  Kabupaten/  Kota menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  AHH di  bawah  AHH  Provinsi.  Gambaran  ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.
Perkembangan Angka Harapann Hidup (AHH) Provinsi Banten
Sumber : BPS Provinsi Banten 2020
Dari 8 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten hanya terdapat 2 kota yang memiliki  nilai  AHH  di  atas  nilai  AHH Provinsi  Banten  bahkan  melebihi  nilai AHH Nasional,  yaitu  Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sementara daerah lain yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten  Serang  dan  Kabupaten  berada pada  urusan  tiga  terbawah.  Dari  data tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  terdapat kesenjangan  pembangunan  di  Bidang Kesehatan di Provinsi Banten. Data ini juga menjelaskan Banten wilayah selatan memiliki AHH yang lebih rendah
dibandingkan  di  wilayah  utara,  sementara wilayah  Barat  karena  berbatas  dengan ibukota  negara  menunjukkan  nilai  AHH yang jauh lebih baik.
Derajat  Pembangunan  Kesehatan Masyarakat  di  Provinsi  Banten  selain dilihat  Angka  Harapan  Hidup  dapat  juga dilihat dari Indeks Pembangunan
Kesehatan  Masyarakat.  IPKM  (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat)
adalah indikator komposit yang menggambarkan  kemajuan  pembangunan kesehatan, dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: Riskesdas (Riset Kesehatan  Dasar),  Susenas  (Survei  Sosial Ekonomi Nasional) , Survei Podes (Potensi Desa) .
Berdasarkan  data  di  atas  dapat dijelaskan  bahwa  nilai  IPKM  semua Kabupaten/Kota  di  Provinsi  mengalami peningkatan  40  persen  -  76  persen. Sementara  itu  dua  kota  baru  Kota  Serang dan
Kota Tangerang Selatan
memperlihatkan bahwa pembangunan kesehatan di kedua kota tersebut, terutama Kota Tangerang Selatan sudah sangat baik dengan  nilai  IPKM  menunjukkan  angka 0,8069.  Dengan  mengetahui  nilai  IPKM tiap-tiap kabupaten/kota, maka pemerintah daerah Provinsi Banten mengetahui bagaimana kondisi pembangunan kesehatan di wilayah otonom yang menjadi tanggung  jawabnya.  Sehingga  pemerintah
Provinsi dapat menentukan prioritas pembangunan kesehatan dilihat dari wilayah dan indikator yang dinilai rendah.
Berdasarkan    pada  latar  belakang masalah  tersebut  maka  sangat  diperlukan untuk  dilakukan    penelitian    tentang peningkatan Indeks Pembangunan Kesehatan di Provinsi Banten.

## Pembahasan
Pembangunan    manusia    adalah suatu proses   yang   menjadikan   manusia memiliki  lebih      banyak      pilihan, khususnya   dalam   hal umur   panjang   dan sehat,   pengetahuan dan  kehidupan   yang layak.      Indeks    Pembangunan  Manusia (IPM)  merupakan  ukuran  pencapaian pembangunan manusia berda sarkan komponen  dasar  kualitas  hidup  yang dibentuk  melalui  tiga  dimensi,  yaitu kesehatan, pendidikan dan kehidupan layak (Badan Pusat Statistik, 2008)
.
IPKM  adalah  indikator  komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan  kesehatan  yang  dirumuskan dari  data  kesehatan,  yaitu  Riskesdas, Susenas,  dan  Podes.  IPKM  pertama dirumuskan  dari  24  indikator  kesehatan yang  kemudian  dilakukan  pengembangan model  IPKM  2013  dengan  menggunakan 30  indikator.  IPKM  dapat  dimanfaatkan untuk  menentukan  peringkat  provinsi  dan
kabupaten/kota dalam keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat, sebagai  bahan  advokasi  ke  pemerintah sehingga  sumber  daya  dan  program kesehatan  diprioritaskan,  serta  sebagai salah  satu  kriteria  penentuan  alokasi  dana bantuan kesehatan pusat ke daerah (2014). Terkait dengan capaian IPKM yang ada  di  Provinsi  Banten,  penelitian  ini menjelaskan  secara  bersama-sama  dalam tabel berikut ini :
Tabel 2. Capaian IPKM 2009 – Existing 2017
Sumber : Data diolah, 2017
Dari tabel di atas nampak bahwasannya dari keempat Kabupaten/Kota yang menjadi  locus penelitian menunjukkan bahwasannya IPKM-nya menunjukkan peningkatan yang merata di semua lokasi. IPKM merupakan pembentuk  atau  kontributor  utama  dalam penilaian  angka  harapan  hidup.  Sehingga nampak  dengan  jelaskan  bahwa  apabila dibandingkan  dengan  tabel  di  bawah  ini menunjukkan bahwa nilai IPKM berbanding  lurus  dengan  nilai  Angka Harapan  Hidup.  Walaupun  tidak  bisa dibantah  seperti  yang  disampaikan  oleh Bloom  dalam  Notoatmojo  (1997),  bahwa kualitas  kesehatan  itu  dipengaruhi  oleh  4
hal  yakni,  faktor  lingkungan,  faktor perilaku,  faktor  layanan  kesehatan  dan herediter/keturunan.  Keempat  faktor  ini adalah  indikator  kualitas  kesehatan  di sebuah  daerah  pada  waktu  tertentu, sehingga keempat hal inilah yang hendaknya diberikan operasionalisasi kebijakan  untuk  meningkatkan  kualitas kesehatan masyarakat.
Dari keempat faktor kualitas kesehatan,  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  faktor  pelayanan  kesehatan  pada memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam pencapaian  nilai  IPKM  pada  Kabupaten Serang,  Kabupaten  Pandeglang,  Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Hal ini dilihat dari  angka  prevalensi  balita  gizi  buruk, balita  pendek,  balita  kurus  dan  balita gemuk,  yang  nilai  prevalensinya  rata-rata kurang dari 1 persen. Hasil ini menunjukkan  bahwa  pelayanan  yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota  melalui  Puskesmas,  Pustu,  Polindes dan Posyandu untuk memberikan pelayanan kesehatan melalui penimbangan balita secara rutin, pemeriksaan kehamilan, program  imunisasi,  pemberian  makanan tambahan  sudah  cukup  berhasil  menekan angka  prevalensi  yang  berkaitan  dengan status  gizi  balita.  Tetapi  terdapat  satu pelayanan  kesehatan  yang  masih  perlu mendapatkan perhatian dan perlu ditingkatkan,  yaitu  pelayanan  kesehatan
gigi  dan  mulut.  Rendahnya  nilai  pada indikator  kesehatan  gigi  dan  mulut,  selain dikarenakan  kurang  pelayanan  kesehatan gigi dan mulut juga karena perilaku hidup sehat  dengan  membiasakan  gosok  gigi sesudah  makan  dan  sebelum  tidur  yang masih kurang diterapkan pada masyarakat.
Sementara  itu  faktor  lingkungan dan faktor perilaku merupakan faktor yang menghambat  untuk  menciptakan  kualitas kesehatan  masyarakat,  seperti  akses  air bersih, akses sanitasi, perilaku cuci tangan ,perilaku  merokok  dan  perilaku  untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut.
IPKM adalah kebijakan yang dibuat untuk  meningkatkan  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Bidang  Kesehatan,  sebagai salah  satu  indikator  IPM.  IPM  Kesehatan diukur  dari  Angka  Harapan  Hidup.    Salah satu  yang  sangat  mempengaruhi  terhadap Angka  Harapan  Hidup  adalah  dengan melihat kondisi sarana prasarana yang ada di suatu wilayah.
Sarana  dan  Prasarana  kesehatan adalah  bagian  dari  faktor  pelayanan kesehatan.  Faktor  ini    memberikan kontribusi  besar  dalam  pencapaian  derajat dan  kualitas  kesehatan,  juga  dalam pencapaian  nilai  IPKM.  Kondisi  Sarana Kesehatan  di  Provinsi  Banten  adalah sebagai berikut :

## Tabel 3. Kondisi Sarana Kesehatan
Sumber : Diolah dari Statistik Indonesia  2017
Berdasarkan Tabel 3 di atas menggambarkan bahwa kondisi penyebaran  sarana  kesehatan  khususnya Puskesmas  yang  kurang  merata  antar wilayah yang ada di Provinsi Banten, baik itu terkait dengan Puskesmas DTP dan Non DTP,  Pustu,  dan  Pusling.  Kondisi  sebaran Puskesmas  DTP  menunjukkan  angka sebaran  yang  tidak  proporsional  antar wilayah, terdapat wilayah  yang jumlahnya relatif  banyak  seperti  Kabupaten  Lebak, Kabupaten  Serang,  dan  Kota  Tangerang Selatan. Sedangkan Kota Tangerang, Kota Cilegon,  dan  Kota  Serang  adalah  3  (tiga) wilayah dimana jumlah Puskesmas DTP  – nya yang sangat sedikit.
Sedangkan sebaran Puskesmas Non – DTP  juga  mengalami  hal  yang  sama, dimana  penyebarannya  yang  sangat  tidak merata,  dimana  Kabupaten  Tangerang, Kota  Tangerang,  dan  Kabupaten  Lebak memiliki jumlah yang terbanyak, sedangkan  Kota  Tangerang  Selatan,  Kota Cilegon,  dan  Kota  Serang  memiliki Puskesmas Non – DTP yang relatif sedikit.
Khusus  terkait  dengan  sebaran  Pusling Kabupaten  Serang  memiliki  sarana  yang terbanyak,  sedangkan  Kota  Serang  paling sedikit memiliki Pusling tersebut.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masing – masing wilayah  terhadap  keberadaan  Pusekemas ternyata  berbeda  –  beda.  Hal  tersebut berhubungan  dengan  jumlah  rumah  sakit yang  ada  pada  masing  –  masing  wilayah. Semakin  banyak  jumlah  rumah  sakit  pada masing  –  masing  wilayah  menunjukkan jumlah  Puskesmas-nya  yang  tidak  terlalu banyak.  Artinya  ketika  masyarakat  tidak memiliki akses yang baik terhadap Rumah Sakit, maka alternatif utamanya sebagai Selain  sarana  kesehatan,  faktor penunjang dalam pelayanan adalah ketersediaan  sumber  daya  manusia  di bidang  kesehatan,  seperti  dokter,  bidan, perawat,  apoteker,  petugas  laboratorium, ahli gizi dan lain-lain. Kondisi sumber daya kesehatan dokter di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Kondisi SDM Kesehatan

## Dokter
Berdasarkan Tabel 4 di atas menunjukkan  kondisi  penyebaran  SDM kesehatan  dokter  yang  ada  di  wilayah Provinsi  Banten  yang  sangat  tidak  merata dan  menunjukkan  adanya  kesenjangan yang sangat tinggi antar wilayah.  Wilayah yang  memiliki  SDM  kesehatan  dokter dimiliki  oleh  Kota  Tangerang  dan  Kota Tangerang Selatan sedangkan wilayah yang memiliki  SDM  kesehatan  dokter  yang paling sedikit adalah Kabupaten Lebak dan Kabupaten  Pandeglang.  Posisi  geografis beberapa wilayah yang selama ini menjadi penyangga Ibu Kota Jakarta seperti wilayah Kota  Tangerang,  Kabupaten  Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan menjadi daya tarik  yang  besar  nagi  SDM  dokter  untuk membuka  praktek  di  beberapa  wilayah tersebut.
Selain dokter tenaga kesehatan lain juga mendukung dalam pelayanan kesehatan, berikut kondisi SDM pendukung kesehatan di Provinsi Banten.
Tabel 5. Kondisi SDM Pendukung Kesehatan
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431 Berdasarkan Tabel 5
menggambarkan  bahwa  kondisi  Kondisi pendukung kesehatan yang ada di Provinsi Banten  masih  didomininasi  oleh  tenaga perawat  dan  Bidan  yang  masing  –  masing secara  keseluruhan  berada  dalam  angka 6000-an,  sedangkan  untuk  tenaga  farmasi dan  sarjana  kesehatan  masyarakat  dinilai masih  sangat  sedikit,  dimana  tenaga farmasi  berjumlah  sekitar  700-an  dan sarjana  kesehatan  masyarakat  yang  hanya berjumlah 400-an.
Berbagai studi menunjukkan bahwa tenaga  kesehatan  merupakan  kunci  utama dalam  keberhasilan  pencapaian  tujuan pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan memberikan  kontribusi  hingga  80  persen dalam keberhasilan pembangunan kesehatan.  Dalam  laporan  WHO  tahun 2006, Indonesia termasuk salah satu dari 57 negara  yang  menghadapi  krisis  SDM kesehatan,  baik  jumlahnya  yang  kurang maupun distribusinya.
Sampai dengan tahun 2016 terdapat sekitar  274.383  tenaga  kesehatan  yang bekerja di Rumah Sakit dan Puskesmas di seluruh  Indonesia,  untuk  memberikan pelayanan kepada sekitar 218 juta penduduk.  Jumlah  ini  masih  belum mencukupi  untuk  dapat  memberikan pelayanan yang lebih optimal. Rasio tenaga kesehatan  terhadap  penduduk  yang  relatif masih  kecil.  Untuk  itu  dalam  Indonesia
Sehat 2020, jumlah tenaga kesehatan akan ditingkatkan menjadi 1.108.913 pada tahun 2020, dengan harapan lebih banyak tenaga kesehatan per penduduk.
Khusus  terkait  di  Provinsi  Banten kebutuhan  akan  tenaga  kerja  SDM pendukung  kesehatan  perlu  mendapatkan perhatian yang serius. Di samping kebutuhan  akan  jumlahnya  yang  masih kurang,  tingkat  penyebaran  tenaga  SDM kesehatan  tersebut  yang  perlu  dilakukan penyebaran  secara  proporsional  masing  – masing  wilayah  serta  dilihat  dari  tingkat intensitas  jenis  penyakit  dan  kebutuhan pelayanan kesehatan yang ada pada masing – masing wilayah.
Angka  kematian  ibu  dan  anak  di Provinsi  Banten  dikategorikan  masih tinggi. Oleh karena kebutuhan akan jumlah bidan  yang  berkualitas  merupakan  sebuah keharusan  yang  perlu  segera  dipenuhi. Angka  kematian  ibu  dan  bayi  di  Provinsi Banten  menduduki  posisi  kelima  secara nasional.  Jumlah  penduduk  yang  tinggi, kurangnya  fasilitas  pelayanan  kesehatan, serta  kondisi  sosial,  budaya,  dan  ekonomi masyarakat  di  Provinsi  Banten  menjadi penyebab  tingginya  angka  kematian  ibu dan  bayi  di  Provinsi  Banten  hingga mencapai 189/100.000 kelahiran hidup dan angka  kematian  bayi  sebanyak  818  kasus. (Liputan 6, 2 februari 2017)
Dari  sekian  banyak  faktor  yang menyebabkan  tingginya  AKI  dan  AKB  di Provinsi  Banten,  beberapa  di  antaranya disebabkan  oleh  jumlah  sarana  pelayanan kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Provinsi Banten masih  belum  mencukupi  untuk  melayani masyarakat.  Faktor  lainnya  yang  juga menyebabkan  masih  tingginya  AKI  dan AKB adalah rasio bidan di Provinsi Banten yang  masih  tergolong  rendah  yaitu  51,45, dimana  tingkat  penyebarannya  juga  tidak merata.  Rasio  bidan  tertinggi  ada  di  Kota Tangerang  dengan  jumlah  rasio  bidan sebesar  112,26,  Sedangkan  jumlah  rasio bidan  terendah  ada  pada  Kabupaten Tangerang  yaitu  sebesar  5,24.  Sebaran rasio  bidan  pada  wilayah  –  wilayah  yang lain  berkisar  antara  40,53  sampai  dengan 90,80.  AKI  dan  AKB  yang  relatif  tinggi tersebut  ditengarai  berada  pada  wilayah  – wilayah  yang  jumlah  rasio  bidannya  di bawah 60. Adanya kekurangan rasio jumlah bidan mengakibatkan dalam proses persalinan  masih  banyak  yang  melalui tanaga lainnya seperti dukun beranak.

## Tabel 6.  Kondisi Penolong Persalinan
Sumber:  Diolah  dari  Profil  Kesehatan  Indonesia Tahun 2017
Berdasarkan  Tabel  6  di  atas menunjukkan  bahwa  tingkat  kesadaran masyarakat  di  Provinsi  Banten  khususnya dalam  kondisi  penolong  persalinan  yang relatif  lebih  rasional  untuk  memanfaatkan bidan dibandingkan dengan memanfaatkan jasa  dokter  dan  tenaga  lainnya  seperti dukun beranak. Dilihat dari aspek ekonomi bahwa  sebagian  masyarakat  di  Provinsi Banten  meliat  bahwa  tenaga  kesehatan seperti  bidan  dapat  diandalkan  untuk menjadi penolong persalinan dengan harga yang  terjangkau.  Masyarakat  di  Provinsi Banten  belum  terlalu  banyak yang mengandalkan  dokter  khususnya  dokter spesialis  kebidanan  yang  dipersepsikan mahal. Pemanfaatan dokter spesialis kebidanan hanya lebih banyak
dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Provinsi Banten yang berada pada wilayah – wilayah yang  tingkat  ekonominya  relatif  tinggi khususnya  di  wilayah  perkotaan  seperti
Kota  Tangerang,  Kabupaten  Tangerang, dan  Kota  Tangerang  Selatan.  Sepertinya terdapat  korelasi  yang  kuat  antara  kondisi sosial  ekonomi  dan  tingkat  pendidikan masyarakat  dengan  pemanfaatan  pilihan penolong  persalinan  di  Provinsi.  Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi dan pendidikan  masyarakat,  maka  pilihan penolong  kesehatannya  kecenderungan akan  menggunakan  bantuan  dokter  atau bidan dibandingkan dengan tenaga lainnya.
Grafik 1. Kondisi Kesehatan Keluarga
Sumber:  Diolah  dari  Profil  Kesehatan  Indonesia Tahun 2017
Berdasarkan  Grafik  1  di  atas menggambarkan  bahwa  kondisi  kesehatan keluarga  masyarakat  di  Provinsi  Banten sudah  relatif  cukup  baik.  Sebagian  besar dari masyarakat Banten sudah memanfaatkan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan dalam menjaga kesehatan anggota  keluarganya.  Hal  yang  perlu mendapatkan  perhatian  dari  grafik  di  atas
adalah % Bumil diimunisasi TT 1  – 5 dan % WUS diimunisasi TT 1 – 5 yang masih sangat  rendah  yaitu  18  persen  dan  2,46 persen. Dengan demikian sangat diperlukan sosialisasi  yang  massif  dari  para  petugas penyuluh  kesehatan  untuk  meningkatkan angka  partisipasi  terkait  dengan  kedua permsalahan tersebut.

## Grafik 2. Kondisi Kesehatan Lingkungan
Sumber:  Diolah  dari  Profil  Kesehatan  Indonesia Tahun 2017
Berdasarkan  Grafik  2  di  atas menggambarkan  bahwa  kondisi  kesehatan lingkungan  yang  ada  di  masyarakat Provinsi  Banten relatif cukup baik dimana rata  –  rata  angkanya  berada  di  atas 60persen.  Namun  satu  hal  penting  masih sangat  perlu  mendapatkan  perhatian  yang serius  dalam  menjada  kondisi  kesehatan lingkungan  adalah  %  Desa  STBM  yang hanya  sebesar  9,28  persen.  Dalam  hal tersebut menunjukkan perhatian masyarakat  terhadap  penataan  lingkungan pedesaan  masih  sangat  kurang.  Kondisi pedesaan sepertinya dibiarkan terbengkalai tanpa  adanya  penataan  lingkungan  desa yang  baik.  Oleh  karena  ini  sangat
diperlukan  perhatian  dari  pemerintah  dan masyarakat untuk lebih menjaga agar desa yang ada di Provinsi Banten menjadi tertata rapi dan menyenangkan bagi penduduknya.
Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat  Dalam  Pencapaian  Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Banten
Pembangunan  kesehatan  adalah upaya  yang  dilaksanakan  oleh  semua komponen  bangsa  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  kesadaran,  kemauan  dan kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang agar  terwujud  derajat  kesehatan  yang setinggi -  tingginya.  Berbagai  cara penyelanggaraan  pembangunan  kesehatan dilakukan, diantaranya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, misalnya ketersediaan  jumlah  tenaga  medis,  seperti dokter  ataupun  perawat  (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010).
Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mendorong bagi pencapaian nilai IPKM sehingga mendorong
peningkatan
indeks pembangunan kesehatan di bidang kesehatan adalah faktor pelayanan kesehatan, faktor pelayanan kesehatan yang meliputi  sarana  dan  prasarana  kesehatan dan  ketersediaan  SDM  kesehatan  sangat berpengaruh  terhadap  angka  prevalensi
satus  gizi  dan  kesehatan  balita  dan prevalensi penyakit yang diderita masyarakat.  Dengan  pelayanan  kesehatan yang  memadai  dan  teratur  dapat  menekan angka prevalensi status gizi dan kesehatan balita dan prevalensi penyakit yang diderita masyarakat.
Faktor-faktor  yang  diduga  sebagai penghambat dalam pencapaian nilai IPKM dan mengurangi derajat kesehatan masyarakat,  lebih  disebabkan  oleh  faktor- faktor yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan  dan  perilaku.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  akses  air  bersih  dan akses  sanitasi  masyarakat  masih  di beberapa  Kabupaten/Kota  masih  tinggi derajat  prevalensinya,  faktor  lingkungan yang masih kurang karena masih tingginya angka  prevalensi  penderita  diare,  seperti diketahui  bahwa  penyakit  diare  lebih disebabkan karena kondisi lingkungan dan perilaku  yang  tidak  sehat.  Perilaku masyarakat  juga  menjadi  penghambat dalam  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat,  seperti  dalam  perilaku  cuci tangan sebelum makan, perilaku merokok, perilaku menjaga kesehatan gigi dan mulut
.
Beberapa  faktor  ungkit  dalam pencapaian nilai IPKM di Provinsi Banten antara lain sebagai berikut :
1. Efektivitas Program BPJS. Efektivitas program BPJS tersebut ditentukan oleh
besarnya  anggaran  negara  dalam mencover biaya kesehatan masyarakat melalui Program BPJS tersebut. BPJS tidak  dipersepsikan  kurang  baik  dan diskriminatif oleh pelaksana kesehatan.
2. Anggaran  Kesehatan  di  Provinsi Banten. Anggaran kesehatan
diperlukan untuk mengcover
masyarakat Provinsi Banten yang tidak terbiayai oleh BPJS.
3. Beberapa  program  seperti  PHBS, PMT, Posyandu, dll. Beberapa program  ini  bersifat  tematik  yang mampu mendongkrak kesehatan masyarakat di Provinsi Banten
4. Bertambahnya  sarana  dan  prasarana kesehatan.  Sarana  dan  prasarana kesehatan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  kajian  yang dilakukan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  capaian  IPKM  Kabupaten  Serang mendapatkan  nilai  0,7709,  kemudian capaian  IPKM  Kabupaten  Pandeglang mendapatkan  nilai  0,7575,  capaian  IPKM Kota  Cilegon  mendapatkan  nilai  0,8491, dan  capaian  IPKM  Kota  Tangerang mendapatkan nilai 0,8622. Keempat Kabupaten/Kota  yang  menjadi  lokus penelitian  ini  kesemuanya  menunjukkan
adanya peningkatan dari IPKM pada tahun sebelumnya.

## Saran
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran penelitian adalah sebagai berikut :
1.    Menanamkan  kesadaran  masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)  dengan  mengoptimalkan program tersebut dengan memberikan sosialisasi  hidup  bersih  dan  sehat selain  di  lingkungan  rumah  tinggal juga di sekolah-sekolah dan lingkungan kerja.
2. Mendata  daerah-daerah  yang  akses air bersihnya minim, dan menyediakan sarana air bersih melalui program pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk  meningkatkan  kesehatan  gigi dan mulut, perlu dilakukan sosialisasi kesehatan  gigi  dan  mulut  dan pemeriksaan  gigi  dan  mulut  secara rutin,  di  lingkungan  rumah  dan sekolah dan menyediakan dokter gigi dan peralatan penunjangnya di semua puskesmas.
4. Perlunya  redistribusi  sebaran  tenaga kesehatan agar meminimalisasi kesenjangan  rasio  tenaga  kesehatan. Dinas  Kesehatan  dapat  membuat kebijakan  yang  mengikat  tenaga
kesehatan  melalui  pendidikan  ikatan dinas.
5. Pengawasan  Kartu  Indonesia  Sehat, untuk menjamin masyarakat menggunakan  pelayanan  kesehatan dengan  benar  dan  mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar kesehatan  dan  pelayanan  minimal kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Badan    Pusat    Statistik.  2008. Indeks Pembangunan Manusia 2006 - 2007.
Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik Kota Cilegon 2020 Fukuda-Parr,  Sakiko.  2003. The  Human Development
Paradigm:
Operationalizing  Sen’s  Idea  on
Capabilities. Feminist  Economics,
p.301317. http://www.tandf.co.uk/journals
Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Indeks
Pembangunan          Kesehatan
Masyarakat . Jakarta
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor 1798/Menkes/Sk/XII/2010  Tentang Pedoman Pemberlakuan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Korten,  David  C.  Rudi  Klaus.  1984.
People-Centered
Development:
Contribution peluncuran-global-
implikasi-lokal/ Toward  Theory  and Planning
Frameworks. USA:
Kumarian Press
Notoatmojo, soekidjo.1997. Ilmu Kesehatan masyarakat . Jakarta: Rineka Cipta
Slamet,  Juli  Soemirat.  2002. Kesehatan Lingkungan .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Administrasi , Bandung. Alfabeta Tim Penyusun IPKM, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat , Jakarta: Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014