## POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS
Muh. Risnain
Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Mataram

## Abstrak
Perjanjian internasional di bidang perdagangan inernasional mencakup perjanjian internasional  yang  bersifat  multilateral  (WTO),  regional  (AFTA,  ACFTA) maupun  bersifat  bilateral  (RI-Jepang).  Berbagai  perjanjian  internasional  tersebut tujuan  utamnya  adalah  liberalisasi  perdaganga  dimana  tidak  ada  lagi  hambatan perdagangan  baik  bersifat  tarif  maupun  non-tarif.  Liberalisasi  perdagangan ternyata  tidak  saja  menimbulkan  keuntungan  bagi    sistem  perdagangan  antar negara,  dampak  negatifpun  berupa  bangkrutnya  industri  nasional  merupakan sebuah  hal  yang  tidak  terelakan.  Untuk  itu  sebuah  negara  harus  mengambil kebijakan  hukum  untuk  mengambil  tindakan  dalam  melindungi  industri  dalam negeri. Indonesia mengambil kebijakan Politik hukum melindungi industri dalam negeri dilakukan dengan meletakan prinsip-prinsip dasar perekonomian nasional, baik  yang  tertera  dalam  UUD  1945,  maupun  dalam  Undang-undang  Nomor  17 tahun  2007  tentang  RPJP  dan  Prolegnas.  Politik  hukum  yang  diambil  dalam pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dilakukan dengan menjadikan industri  nasional  memiliki  daya  saing  tinggi  dan  perlindungan  industri  dalam negeri  dari  praktek  perdagangan  tidak  sehat  sebagai  imbas  dari  perdagangan internasional  yang  bebas.  Pemerintah  dan  DPR  masih  perlu  menyempurnakan kebiajakan  perlindungan  industri  dalam  negeri  melalui  penguatan  regulasi  yang bersifat  nasional  maupun  internasional,  kelembagaan  dan  kepasitas  diplomasi perdagangan.
Kata Kunci : Politik Hukum, prlindungan hukum, industri dalam negeri.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan hubungan perdagangan internasional menyaratkan  semua  negara  untuk melakukan  kerjasama  perdagangan dengan  negara  lainnya.  Hal  ini disadari  karena  tidak  ada  satupun negara dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sepenuhnya.  Dengan  keterbatasan sumber  daya  yang  dimiliki  negara- negara  juga  tidak  mungkin  mereka mampu  memenuhi  kebutuhannya.
Sebuah Negara bisa saja memproduksi tertentu di negara nya,
tetapi  dalam  waktu  yang  sama  dia pasti  membutuhkan  produk  Negara lain  untuk  memenuhi  kebutuhannya. Indonesia misalkan dengan kekayaan sumber  daya  alamnya  memiliki kemampuan untuk produksi komoditi pertanian seperti kelapa sawit, kakao, cengkeh dll, tetapi dalam waktu yang sama Indonesia membutuhkan produk  pertanian  Negara  lain  seperti gandum  yang  diproduksi  Australia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negerinya. Selain alasan tersebut, perdagangan internasional
didasarkan  pada  kehendak  Negara- negara untuk mengekspansi produknya  di  pasar  internasional. Walaupun  sebuah  Negara  memiliki memiliki kemampuan untuk memproduksi  produk  tertentu  di negaranya untuk memenuhi kebutuhan domestiknya, negara memiliki kemauan untuk memasarkan  produknya  di  negara lain,  tujuannya  adalah  untuk  meraih keuntungan  dan  menguasai  pasar  di luar negaranya. Para teoritisi perdagangan internasional mengemukakan berbagai teori tentang  perdangan  internasional  di antaranya  adalah  teori comparative advantage dari Okler Rohlin,dll. Hubungan perdagangan internasional  tidak  terjadi  dalam ranah  tanpa  rambu-rambu,  tetapi didasarkan  pada  ketentuan  hukum.
Instrumen  hukum  yang  digunakan dalam perdagangan internasional adalah  hukum  internasional.  Lebih khusus lagi adalah perjanjian internasional yang mengikat di antara Negara-negara itu. Walaupun perdagangan internasional dalam prakteknya terjadi  antara  perusahaan  maupun individu  yang  ada  di  masing-masing Negara,  namun  yang  membentuk hukum  dan  terikat  pada  hukum adalah  Negara.  Untuk  itu  yang ,memiliki  tanggung  jawab  dalam hukum  internasional  adalah  Negara, bukan individu secara langsung. 1 Indonesia  sebagai  salah  satu negara yang mengandalkan perdagangan  internasional  sebagai salah  satu  sumber  devisa  dan
1 Atip  Latifulhayat, The  Urgent  Need    for and  Models  of  participation  of  Private parties  in  Claims  before  the  World  Trade Organization, Jurnal  Hukum  Internasional UNPAD,  Volume  I  No.1  Tahun  2002, Bandung, 2002
kebutuhan  akan  bahan  baku  serta kebutuhan untuk memasarkan produknya  ke  luar  negeri  terlibat dalam berbagai perjanjian internasional  di  bidang  perdagangan internasional.  Keterlibatan  Indonesia dalam berbgai perjanjian
internasional  di  bidang  perdagangan internasional  dilakukan  baik  dalam bentuk  perjanjian  bilaterlal,  regional dan multilateral.
Perjanjian  internasional  yang bersifat  bilateral  dilakukan  dengan mengadakan kerjasama antara
Indonesia  dengan  satu  egara  lain, seperti  perjanjian  Indonesia  dengan Timur  tengah  di  bidang  penanaman modal.  Perjanjian  internasional  yang bersifat  regional  dilakukan  Negara Negara-negara  se-kawasan  seperti Asian Free Trade Area (AFTA) yang mulai berlaku pada tahun 2003.
Namun  keterlibatan  Indonesia dalam  perjanjian  internasional  di bidang  perdagangan  selalu  diwarnai kontroversi. Ketika Indonesia
memutuskan  untuk  menjadi  pihak dalam  WTO  pada  tahun  1994  suara keraguan bahkan penolakan lahir dari suara  kampus-kampus  dalam  bentuk kajian  kritis  terhadap  keputusan tersebut.  Pada  tahun  2003  ketika AFTA  mulai  berlaku  kekhawatiran pelaku usaha dan dunia kampus juga muncul  lagi.  Terakhir  kasus  yang paling  disorot  public  industri  adalah keterlibatan Indonesia dalam CAFTA  yang  telah  mulai  berlaku sejak 1 Januari 2010 yang lalu. Keraguan dan penolakan keterlibatan Indonesia dalam berbagai  perjanjian  internasional  di bidang perdagangan setidaknya dilatarbelakangi  oleh  kekhawatiran. Pertama,  dari  segi  idiologi  ekonomi keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian  perdagangan  bebas  akan menjadikan  Indonesia  sebagai  salah
satu  Negara  yang  pro  liberalis  yang bertentangan dengan ekonomi nasional yang berdasarkan Pancasila. Kedua, kekhawatiran masuknya Indonesia dalam perdagangan internasional  akan  berimplikasi  pada eksistensi    Industri  dalam  negeri yang  akan  tersingkir  dari  persaingan perdagangan bebas. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka ditemukan  beberapa  permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan  ini, yaitu  bagaimanakah  politik  hukum yang  ditempuh  oleh  Pemerintah dalam  melindungi  industri  dalam negeri,  dan  bagaimana  kebijakan politik hukum  yang tepat  yang dapat diambil  oleh  pemerintah  dalam melindungi industri dalam negeri?

## B. PEMBAHASAN
2.1.  Telaah  teoritis  politik  hukum dan instrumen hukum perlindungan  industri  dalam negeri dalam perdagangan internasional Membahas kajian teoritis tentang  politik  hukum  maka  kita dapat  menelusuri  berbagai  pendapat pakah tentang politik Hukum. Berikut  ini  dikemukakan  berbagai pandangan  pakar  hukum  tentang politik hukum. Mochtar Kusumaatmadja 2 mengemukakan bahwa  politik  hukum  merupakan kebijakan  hukum  dan  perundang- undangan dalam pembaharuan hukum. Selengkapanya Mochtar Kusumaatmajda  mengatakan  bahwa politik hukum di Indonesia : “ Di Indonesia dimana undang- undang merupakan cara
2 Mochtar  Kusumaatmadja,  pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional, Bina cipta, Bandung, 1986, hlm.11
pengaturan  hukum  yang  utama pembaharuan  hukum  terutama melalui  perundang-undangan. Proses  pembentukan  undang- undang harus dapat menampung  semua  hal  yang erat  hubungannya  (relevan) dengan  bidang  atau  masalah hendak  diatur  dalam  undang- undang itu, apabila perundang- undangan  hendak  merupakan pengaturan hukum yang efektif. Efektifitas suatu peraturan  perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan  perhatian  akan lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaanya” Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pula bahwa pembaharuan hukum  yang dilakukan melalui instrumen perundang- undangan akan  mengalami kesulitan dalam dua hal : Pertama ; Kesulitan untuk secara rasional dan pasti menetapkan prioritas yang sesuai dengan
kebutuhan  masyarakat,  dan; Kedua ; Untuk  membuat  hukum  yang  sesuai dengan  kebutuhan  dan  kesadaran hukum masyarakat Intisari pemikiran politik  hukum  yang  dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah berkaitan  dengan  hukum  mana  yang perlu dibentuk
(diperbaharui, dirubah,  atau  diganti)  dan  hukum mana  yang  perlu  dipertahankan  agar secara  bertahap  dapat  diwujudkan tujuan negara.
Sunaryati Hartono 3 dalam buku Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem Hukum  Nasional  mengemukakan bahwa  politik  hukum  nasional  tidak
3 Sunaryati Hartono , Politik Hukum Menuju Satu  Sistem  Hukum  Nasional,  Alumni, Bandung, 1991, hlm.19
dapat melepaskan diri dari perkembangan  hukum  internasional dan  hukum  Negara  lain  sebagai bahan perbandingan maupun rujukan dalam memperkaya khasanah hukum nasional. “cukup  banyak  peraturan  dan kebijakan  hukum  kita  bukanlah semata-mata ditentukan oleh kehendak  bangsa  kita  sendiri,  akan tetapi terjadi akibat pengaruh  kaidah hukum atau kebijakan yang ditentukan dalam forum internasional atau  oleh  negara  asing.  Itulah sebabnya mengapa untuk menghindari pengaruh ini atau untuk menekannya sehingga menjadi sedikit  mungkin,  maka pembentukan hukum  baru  kita  perlu  lebih  banya memperhatikan perkembangan hukum  internasional  atau  negara asing.  Itulah  sebabnya  mengapa untuk menghindari pengaruh ini atau untuk menekannya sehingga menjadi sedikit  mungkin,  maka pembentukan baru  hukum  kita  perlu  lebih  banyak memperhatikan perkembangan hukum internasional dan perkembangan  hukum  negara  lain- lain  negara  (baik  negara  maju maupun negara berkembang lainnya). Moh. Mahfud M.D. 4
mengartikan  politik  hukum  adalah legal  policy atau  arah  hukum  yang akan diberlakukan oleh Negara untuk mencapai tujuan Negara yang bentuknya  dapat  berupa  pembuatan hukum  baru  dan  penggantian  hukum lama. Definisi politik hukum tersebut kemudian  diperluas  lagi  dengan memasukkan  aspek  latar  belakang dan  lingkungan  yang  mempengaruhi serta berbagai persoalan yang
4 Moh.  Mahfud  M.D,  Membangun  Politik Hukum,  Menegakkan  Konstitusi,  Pustaka LP3ES , Jakarta, 2006,hlm.5
dihadapi dalam upaya menegakkannya. Terkait  dengan  fokus  kajian politik hukum, Mahfud M.D. membagi  tiga  kelompok  dari  politik hukum,  yaitu:  pertama;  arah  resmi tentang hukum yang akan diberlakukan  ( legal  policy )  guna mencapai tujuan Negara yang mencakup  penggantian  hukum  lama dan  pembentukkan  hukum-hukum yang  baru  sama  sekali,  kedua;  latar belakang  politik  dan  subsistem kemasyarakatan    lainnya  dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang  hukum  yang  akan  atau  tidak akan diberlakukan, ketiga; persoalan- persoalan disekitar penegakkan hukum,  terutama  implementasi  atas politik hukum yang telah digariskan. Mahfud juga berpendapat bahwa pijakan yang menjadi landasan  dari  politik  hukum  adalah mewujudkan  tujuan  Negara  dan sistem  hukum  dari  Negara  yang bersangkutan  yang  dalam  konteks Indonesia  tujuan  dan  sistem  hukum itu  terkandung  di  dalam  Pembukaan UUD  1945,  khususnya  Pancasila yang melahirkan kaedah-kaedah penuntun hukum. Menurut Satjipto Rahardjo politik  hukum 5 adalah  aktivitas memilih  dan  cara  yang  hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.  Untuk  mempertajam definisi politik hukum Satjipto Rahardjo  mengemukakan  beberapa pertanyaan  mendasar  yang  harus dijawab  dalam  politik  hukum  :  (1) tujuan  apa  yang  hendak  dicapai dengan  sistem  hukum  yang  ada;  (2) cara-cara  apa  dan  yang  mana  yang dirasa paling baik untuk bias dipakai
5 Satjipto  Rahardjo,  Ilmu  Hukum,  cet.III, Citra  Aditya  Bhakti,  Bandung,  1991, hlm.352
mencapai  tujuan  tersebut;(3)  kapan waktunya  hukum  itu  perlu  dirubah dan  melalaui  cara-cara  bagaimana perubahan  itu  sebaiknya  diakukan dan  (4)  dapatkah  dirumuskan  suatu pola yang baku dan mapan yang bisa membantu kita membantu kita melakukan  proses  pemilihan  tujuan serta  cara-cara  untuk  mencapai tujuan  tersebut  secara  baik.  Menurut
Abdul  Hakim  Garuda  Indonesia dalam  makalahnya  yang  berjudul politik hukum nasional, Abdul Hakim garuda Nusantara memeberikan  definisi  bahwa  politik hukum  adalah  kebijakan  hukum ( legal policy ) yang hendak diterapkan  atau  dilaksanakan  secara nasional  oleh  suatu  pemerintahan Negara  tertentu  secara  terperinci AHGN  mengemukakan  beberapa aspek  dari  politik  hukum,  yakni  :  1. Pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang telah  ada  secara  konsisten;  2. Pembangunan  hukum  yang  intinya adalah pembaharuan terhadapa ketentuan hukum  yang telah ada dan yang dianggap usang, dan menciptakan  ketentuan  hukum  baru yang  diperlukan  untuk  memenuhi tuntutan  perkembangan  yang  terjadi didalam  masyarakat;  3.  Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksna  hukum  dan  pembinaan anggotanya;  dan  4.  Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut  persepsi  kelompok  elit pengambil kebijakan. Menurut  Imam  Syaukani  & Ahsin Thohari 6 , politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara  Negara  dalam  bidang hukum  yang  akan,  sedang  dan  telah berlaku,  yang  bersumber  dari  nilai- nilai  yang  berlaku  dimasayarakat
6 Imam  Syaukani  &  Ahsin  Thohari,  Dasar- dasar  Politik  Hukum,  Rajawali  Press, Jakarta,2004, hlm.32
untuk  mencapai  tujuan  Negara  yang dicita-citakan.
a.  Instrumen  Hukum  Perlindungan
Industri dalam Negeri Walaupun perdagangan internasional yang dikehendaki GATT/WTO  merupakan  perdagang- an  internasional  yang  bebas  dan kompetitif,  namun  dalam  praktek perdagangan  internasional  menunjuk kan adanya praktek yang menghambat perdagangan internasional.  Kebijakan  perdagang- an  internasional  yang  cenderung menghambat perdagangan inter- nasional  adalah countervailing  duty, safeguard,  dan  antidumping .  Ketiga kebijakan  perdagangan  internasional tersebut    dianggap  sebagai  tiga bentuk rezim penghambat perdagangan ( trilogy of trade remedy regimes) . 7
Robber  Hudec  membedakan dua  macam  kebijakan  pemerintah yang  dapat  menyebabkan  terjadinya kondisi tidak fair dalam perdagangan internasional  yaitu,  kebijakan  yang bersifat offensive  unfairness dan defensive unfairness . Kebijakan yang bersifat offensive  unfairness yaitu kebijkan  negara  dalam  posisinya sebagai negara eksporter yang menyebabkan terjadinya kondisi persaingan  yang  tidak  sehat  pada pasar  negara  importir    atau  pasar negara  ketiga.  Dalam  hal  kebijakan yang  bersifat defensive  unfairness adalah kebijakan negara untuk memberikan perlakuan istimewa
7 Michael  J  Trebilock  and  Robert  Howse, The  Regulation  of  International  Trade , Second  Edition,  Routledge,  New  York, hlm.166
kepada  produk  dalam  negerinya  dan menghukum produk luar negeri yang masuk  ke  dalam  pasar  dalam negerinya.
1. Countervailing Duty
Rezim  hukum countervailing duties adalah    kewajiban  khusus
yang  dikenakan  untuk  menghadapi setiap  subsidi  atau  yang  diberikan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan,
produksi  atau  ekspor  perdagangan.
Kebijkan  negara  untuk  menerapkan Countervailing Duties sebagai akibat dari    kebijakan  subsidi  negara  lain harus  menunjukan  bahwa  kebijakan subsidi  tersebut  telah mengakibatkan terjadinya kerugian material ( material  injury )  bagi  industri  dalam negeri  ( domestic  industri )  negara importer, baik industri yang telah ada ( an  established  industri )  maupun menghalangi    industri  yang  akan terbentuk  ( to  retard  materially  the establishment industri ). Diperkenankanya kebijakan countervailing duties dalam mengahadapi subsidi dari negara lain didasarkan pada dua alasan utama. 8 Pertama, alasan efisiensi ( efficiency rationales ).  Secara umum dikatakan  subsidi  yang  dilakukan oleh  negara  lain  memnyebabkan terjadinya  kondisi  distorsi  terhadap keunggulan komparatif ( comparative advantage )  yang  dimiliki  oleh  suatu negara yang pada akhirnya menciptakan  ketidakefisienan  dalam alokasi  sumber  daya  ekonomi  global ( global economomy resources).
Selain  itu  subsidi  yang  dilakukan oleh negara lain menyebabkan sebuah perusahaan melakukan kebijakan  banting  harga  ( predatory pricing )  pada  pasar  luar  negerinya. Oleh  karena  perusahaan  tersebut mendapat  subsidi  dari  pemerintah maka  perusahaan  tersebut  menjual produknya dengan harga yang rendah untuk  menguasai  persaingan  dan
8 Ibid
pada akhirnya dia memiliki kekuatan memonopoli pasar di negara importir.  Kebijakan  banting  harga baik  dalam  tataran  nasional  maupun internsional pada akhirnya menyebabkan  terjadinya  rendahnya kesejahteraan ekonomi yang diperoleh suatu negara. Kedua,  alasan  keadilan    dalam perdagangan  ( Fairness  Rationales ). Berdasarkan  alasan  ini  subsidi  dapat menyebabkan  kondisi  perdagangan yang  tidak  fair  dan  merusak level- playing  field dalam  perdagangan internasional. Dalam hal ini countervailing duties merupakan reaksi  terhadap  kebijakan  negara yang  bersifat  ofensif  dengan  dasar bahwa perusahaan asing dapat menimbulkan keluarnya industri dalam  negeri  di  arena  persaingan karena  perusahaan  asing  menikmati keuntungan  dan  kemudahan  yang didapat  dari subsidi  pemerintahnya.

## 2. Safeguards
Secara umum safeguards didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah  negara  importir  untuk menanggulangi  impor  dari  luar negeri yang dapat mengancam ekonomi  dan  industri  dalam  negeri.
Mekanisme safeguard dianggap sebagai  bentuk  pembatasan  impor ( import-restraining )  yang  berupa peningkatan tarif, pembatasan kuantitatif,  pembatasan  sukararela oleh negara eksportir ataupun bentuk kebijakan lainnya. 9
Kebijakan
safeguard merupakan  implikasi  dari adanya  perdagangan  bebas  yang mereduksi hambatan-hambatan masuknya  perdagangan  barang  dan jasa. Akibat dari liberalisasi perdagangan  menyebabkan  terjadi-
9 John  H  Jackson, The  World  Trading Sistem…Op.cit hlm. 149
nya peningkatan ekspor-impor dalam perdagangan internasional.
Peningkatan  impor  kadang-kadang mengancam terjadinya kerugian yang dialami  oleh  industri  dalam  negeri negara  importir,  oleh  karena  itu negara  importir  diberikan  hak  untuk membatasi  impor  untuk  sementara waktu  dalam  bentuk safeguards . Kebijakan safeguard hanya  dapat dilakukan untuk  waktu  yang terbatas untuk menyelamatkan industri dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan safeguard bukan reaksi terhadap kebijakan perdagangan internasional yang tidak fair  yang  dilakukan  oleh  produsen luar negeri, tetapi merupakan kebijakan untuk menyelamatkan industri dalam negeri secara temporer  dalam  rangka  melindungi industri  dalam  negeri  sebagai  akibat meningkatnya  impor  yang  dilakukan oleh negara. Dalam safeguard kebijakan perdagangan yang dilakukan  oleh  negara  lain  masih dalam  situasi  persaingan  sehat  ( fair competition ). 10
Menurut John Jackson 11 terdapat dua alasan kebijakan
safeguard itu  dapat  dilakukan  yaitu alasan ekonomi dan alasan pragmatis atau  alasan  politis. Pertama ;  alasan penyesuaian ekonomi ( economic adjustment ), peningkatan import kadang menyebabkan terjadinya kehancuran industri terhadap industri dalam  negeri.  Oleh  karena  itu industri  dalam  negeri  diberikan kesempatan  untuk  menyesuaiakan kondisi  perusahaan  mereka  terhadap masuknya  impor  barang  dari  luar negeri,  selain  itu  industri  dalam negeri  diberikan  kesempatan  untuk meningkatkan daya saing ( competitiveness )
termasuk
10 Ibid 11 Ibid
produktivitas,  kualitas,  dan  harga atau    dengan  jalan  memasukan sumber daya produksi menjadi bagian dari proses produksi. Kebijakan safeguard bertujuan untuk menguatkan  industri  dalam  negeri sehingga  dapat  bersaing  dengan produk impor. Kedua ; alasan pragmatis  atau  politis  ( pragmatic  or political argument ). Kebijakan safeguard dapat  dilakukan  karena produsen  dalam  negeri  mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan  pemerintah.  Oleh  karena produsen dalam negeri dapat mempengaruhi  kebijakan  importasi pemerintah  maka  produsen  dalam negeri  dapat  menekan  pemerintah untuk  mengambil  kebijakan  untuk memberlakukan kebijakan safeguards terhadap produk asing. Kebijakan safeguards menurut John  Jackson  sangat  erat  kaitanya dengan kebijakan industri ( industrial policy ) karena jika kebijakan penyesuaian    sebagai  alasan  untuk tindakan melakukan safegauard
secara  temporer  untuk  membatasai impor    yang  diikuti  oleh  kebijakan pemerintah untuk melakukan penyesuian untuk  kebijakan industri dalam negeri negara importer. Kebijakan  seperti  ini  pernah  sukses dilakukan  oleh  Jepang  dan  Amerika dalam  kebijakan  program  industri mereka.

## 3. Antidumping
Menurut  John  H.  Jackson dumping adalah penjualan barang ke pasar  ekspor  lebih  rendah  dari  harga atau  ongkos  jika  barang  tersebut dijual  di  pasar  negara  pengekspor ( home-market ). 12 Dalam kamus Black  Law  Dictiniory ,  Dumping
12 John  H.  Jackson,  et Legal  Problems Op.cit hlm.669
diartikan sebagai” the act of selling a large  quantity  of  goods  at  less  than fair  value ”  atau  “ selling  goods abroad  at  less than  the  market  price home ” 13 Umumnya  dumping  adalah bentuk diskriminasi harga internasional  yang  dilakukan  oleh sebuah  perusahaan  atau  negara pengekspor  yang  menjual  barangnya dengan  harga  lebih  rendah  di  pasar luar  negeri  dibandingkan  dengan pasar  dalam  negeri  sendiri  dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atas produk tertentu 14 .Dalam  pandangan  ilmu ekonomi dumping diartikan “ Dumping  is  traditionally  defined  as selling  at  a  lower  price  in  one national  market  than  in  another” Menurut Folshom dumping dikatakan sebagai, “…dumping  involves  selling abroad  at  a  price  that  it  less than  the  price  used  to  sell  the same  goods  at  home  (the normal  or  fair  value).to  be unlawfull, dumping must threaten  or  causal  material injury  to  an  industri  in  the export  market,  the  market where price are lower. Dumping is recognized by most of  trading  world  as  an  unfair practice  (against  to  price discrimination  as  an  antitrust offense)”. 15
Berdasarkan  pengertian  di  atas maka dapat dikatakan bahwa dumping  adalah  menjual  produk  ke luar negeri  dengan harga yang lebih
13 Bryan  A  Garner  , Black  Law  Dictionary , Seventh  edition,  Dallas  Texas,  1999  hlm. 518
14 Sri Sukarmi, Regulasi …, Op. Cit . hlm.25
15 Ralph H. Folsom and Michael W Gordon,
International
Bussiness Transactions ,
Handbook  series,  West  publishing,  Co.  ST.
Paul, Minn, 1995, hlm.12 7
murah dibandingkan dengan penjualan  produk  tersebut  di  negara sendiri  yang  berada  di  bawah  nilai normal.  Nilai  normal  dapat  diartikan sebagai  harga  untuk  produk  yang sama  yang  dijual  di  negara  sendiri atau  pengekspor.  Dalam  persetujuan
Uruguay round sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  VI  GATT ayat  (2)  bahwa  praktek  suatu  negara dikatakan sebagai dumping jika 16 : “…f or  the  purpose  of  this agreement, a product is dumping,i.e,  introduced  into the commerce of another country  at  less  that  its  normal value, if the export price of the product  exported  from  one country  to  another  is  less  than the  comparable  price,  in  the ordinary  course  of  trade,  for like  product  when  destined  for consumption in exporting country” . Ketentuan sebagaimana tersebut  di  atas    menentukan  bahwa dumping  adalah  menjual  barang  di negara lain kurang dari nilai normalnya.  Apabila  harga  ekspor produk  yang  diekspor  dari  satu negara  ke  negara  lain  kurang  dari harga pembanding ( comparable price )  dalam  perdagangan  yang biasa,  bagi  produk  sejenis  ( like product )  itu  untuk  tujuan  konsumsi di negara pengekspor. Tindakan Dumping dalam perdagangan    internasional  dianggap sebagai  tindakan  yang  bertentangan dengan  semangat  persaingan  dagang yang adil sebagaimana yang dikehendaki GATT/WTO. Perdagangan  bebas  ( free  trade )
menghendaki adanya persaingan yang  adil  antara  negara    dalam
16 Pasal 2 Aggreement on Implementation of Article VI of GATT 1994.
melakukan  aktivitas  perdagangan. Artinya,  bahwa  perdagangan  bebas tidak  menghedaki  adanya  kebijakan pelaku usaha yang merugikan pelaku usaha lain dalam melakukan aktivitas perdagangan,  tetapi  harus  mendapat keuntugan dari aktivitas perdagangan yang bebas itu.
Kebijakan antidumping merupakan  reaksi  dari  negara  yang merasa  dirugikan  oleh  kebijakan penjualan  perusahaan  negara  lain yang  melakukan  praktek  dumping. Praktek  dumping  merupakan  pratek perdagangan internasional yang tidak adil.  Menurut  black  Law  dictinory, antidumping  adalah tariff,  purposes of which to prevent imports of goods for  sale  at  lower  price  that  charged in  coutry  of  origin 17 .  Rumusan  ini menunjukkan bahwa kebijakan antidumping merupakan langkah negara  importir  untuk  mencegah terjadinya akibat negatif dari penjualan  barang  dengan  harga dumping dari negara lain. 2.2. Politik  Hukum  Perlindungan Industri Dalam Negeri Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas a. Politik Hukum Ekonomi
Nasional
Membahas politik hukum perindungan  industri  dalam  negeri dalam perdagangan internasional maka  tidak  terlepas  dari  landasan konstitusi  politik  ekonomi  nasional. Dalam konteks Indonesia pembahasan Pasal 33 Undang- undang  Dasar  1945  merupakan landasan konstitusi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Dengan  berdasarkan  pada  Pasal  33
17 Henry  Cambbell  Black, Black  Law Dictionary , West Publishing, 1991
UUD 1945 tersirat bahwa pembangunan ekonomi nasional yang hendak dicapai haruslah berdasarkan pada demokrasi ekonomi  yang  bersifat  kerakyatan yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 18
Di samping  itu  Pasal  33  UUD  1945 tersebut memberikan petunjuk bahwa roda  perekonomian  nasional  tidak dibiarkan  begitu  saja  kepada  pasar tetapi harus ada intervensi
pemerintah  yang  mengatur    aturan main  ( rule  of  the  game )    dalam menjalankan  perekonomian  nasional dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan.
Menurut  Sri  Edi  Swasono 19 frasa “ Perekonomian  disusun…” dalam kalimat Perekonomian disusun  sebagai  usaha  bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang terdapat  dalam    Pasal  33  ayat  (1)
UUD  1945    mengandung  pengertian imperatif, artinya bahwa perekonomian nasional tidak dibiarkan berjalan sendiri atau mengikuti  kekuatan-kekuatan  yang ada  atau  kekuatan  pasar  bebas.
Perkataan  “disusun” mengisyaratkan adanya  upaya  membangun  secara struktural  perekonomian  nasional melalui tindakan nyata. Tugas penyusunan bangunan ekonomi nasional tersebut merupakan
kewajiban negara.
18 Ayudha  D.  Prayoga,  Dkk, Persaingan Usaha  dan  Hukum  yang  Mengaturnya  di Indonesia, Partnership for Business Competition, Jakarta, 2001, hlm.117
19 Sri-Edi  Swasono, Demokrasi  Ekonomi: Keterkaitan usaha partisipatif Vs. Konsentrasi  Ekonomi,  Makalah  dalam seminar “Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa  dan  Bernegara”, yang diselenggarakan  B-7  Jakarta,  24  Oktober 1989,  hlm.17  sebagaimana  terkutip  dalam
Ayudha D Prayoga Dkk, ibid.
Keterlibatan  pemerintah  dalam mengatur ekonomi nasional dimaksudkan  sebagai  usaha  untuk menghindari terjadinya suatu kondisi free fight liberalism , etatisme , persaingan tidak sehat serta pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada satu kelompok dalam berbagai bentuk  monopoli  dan  monopsoni yang  merugikan  masyarakat  dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. 20 Ketiga kondisi di atas merupakan  suatu  kondisi  ekstrim yang tidak dikehendaki oleh semangat  perekonomian  nasional yang  demokratis  yang  melindungi eksistensi  semua  kelompok  dalam aktifitas  ekonomi.  Kelompok  yang cenderung  terkena  imbas  kondisi  di atas  adalah  kelompok  usaha  yang berada dalam posisi yang lemah.
Pasca  bergulirnya  reformasi bangunan ekonomi nasional diperkuat  kembali  dengan  ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) yang merupakan ketentuan tambahan terhadap  Pasal  33  UUD  1945  yang berbunyi sebagai berikut:
” Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi    ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” 21 Penegasan pencantuman prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga keseimbangan kemajuan
dan
20 Baca GBHN 1993-1998
21 Amandemen  keempat  Undang-Undang Dasar 1945
kesatuan  ekonomi  pada  ayat  (4)  di atas merupakan jalan tengah terhadap adanya  tuntutan  yang  berkembang dalam masyarakat yang menghendaki asas kekeluargaan dalam  Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 dihapus dengan berdasarkan kenyataan bahwa kata “kekeluargaan”  dimanfaatkan  oleh kelompok  tertentu  untuk  menguasai sumber ekonomi nasional. 22
Berdasarkan  Pasal  33  UUD  1945 terlihat  jelas  bahwa  politik  ekonomi nasional  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  demokrasi  ekonomi  yang mengandung ekonomi berkeadilan. Dalam politik hukum kedudukan  Undang-undang  Dasar ibarat “ibu kandung” yang melahirkan  produk  hukum  yang dilahirkan kemudian. Peraturan perundang-undangan  pelkasana  yang lahir kemudian dan telah dahulu lahir semuanya  harus  merujuk  kepada konstitusi  sebagai  sumber  hukum tertinggi.  Dalam  politik  hukum ekonomi nasional, Pasal 33 merupakan  ibu  kandung  dari  semua aturan yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi nasional.
Namun  demikian  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  globalisasi  dunia yang  dimotori  oleh  liberaliralisasi perdagangan  merupakan  suatu  hal yang  tidak  dapat  kita  hindari. Sebagai  bagian  dari  masyarakat internasional yang melakukan interaksi  dalam  dengan  masyarakat internasional maka interaksi ekonomi pun  merupakan  sebuah  keniscayaan yang  tidak  dapat  kita  elakkan. Globalisasi  dan  liberalisasi  tidak hadir dengan sendirinya, tetapi
22 Jimly    Asshidiqie, Konsolidasi  Naskah UUD  1945  setelah  Perubahan  Keempat , Pusat  studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.57
didukung oleh berbagai sistem hukum yang mendukungya. Instrumen hukum pendukung liberalisasi antara lain adalah perjanjian pembentukan WTO, Perjanjian AFTA dan CAFTA. b.  Politik  Hukum  Pengesahan Perjanjian Internasional di bidang Perdagangan Perjanjian internasional di bidang perdagangan yang disebutkan di  atas  adalah  bentuk  perjanjian internasional yang membetuk hukum (law making treatis) yang berimplikasi  pada  lahirnya  hak  dan kewajiban  bagi  negara. 23 Ketika Indonesia  hendak  terlibat  dalam perjanjian  internasional  maka  harus dicari  landasan  filosofis  dan  dasar konstitusional sebagai landasan hukum  terlibatnya  Indonesia  dalam perjanjian  internasional.  Pasal    11 UUD 1945 menentukan bahwa :
1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan  Perang,  membuat perdamaian dan perjanjian dengan orang lain. 2. Presiden dalam membuat perjanjian  internasional  lainnya yang  menimbulkan  akibat  yang luas dan mendasar bagi kehidupan  rakyat  yang  terkait dengan  beban  keuangan  Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang  harus  dengan persetujuan  dewan  perwakilan rakyat.
Ketentuan  Pasal  11  di  atas menjadi  landasan  politik  hukum
23 Yudha Bhakti ardiwisastra, Bunga Rampai Hukum  Internasional,  Alumni,  Bandung, 2003
pengesahan  perjanjian  internasional oleh pemerintah Indonesia. Indonesia meletakan bahwa perjanjian internasional  merupakan  instrument hukum yang penting dalam membangun  kerjasama  internasional dengan Negara dan subjek internasional lainnya. 24 Disadari pula oleh pembentuk UUD bahwa perjanjian  internasional  tidak  hanya melahirkan  kewajiban  Negara  yang bersifat  politis  semata,  tetapi  lebih dari itu bahwa perjanjian internasional  merupakan  instrument hukum  yang  membawa  impikasi besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. 25 Telah ditegaskan dalam konstitusi bahwa perjanjian internasional yang menimbulkan akibat  yang  luas  dan  mendasar  bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban  keuangan  Negara,  dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan  undang-undang  harus mendapatkan  persetujuan  dari  rakyat Indonesia melalui wakilnya di DPR. Perjanjian  internasional  yang disahkan Indonesia melalui mekanisme  hukum  nasional  baik melalui Undang-undang maupun Peraturan  Presiden  tidak  hanya berimplikasi lahirnya hak dan kewajiban  hukum  yang  berdasarkan hukum nasional, tetapi juga berimplikasi  pada  aspek  keuangan negara  dan  adanya  kewajiban  untuk harmonisasi hukum nasional. Dalam konstitusi telah ditentukan  pula  bahwa  implikasi hukum  yang  akan    timbul  dari perjanjian internasional adalah perubahan atau pembentukan 24 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan  Konstitusi  Suatu  Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.93
25 Harjono,  Politik  Hukum  Perjanjian Internasional, Bina Ilmu, Surabaya, 1996
undang-undang.  Disinilah  terlihat dengan  jelas  bagaimana  pengaruh perjanjian internasional terhadap pembentukan hukum  nasional, untuk itu  politik  hukum  yang  mendasari pengesahan  perjanjian  internasional oleh pemerintah dan DPR harus jelas ditentukan alasan-alasan yang melatar belakanginya. Terkait dengan bagaimana pengaruh hukum internasional dalam politik  hukum  nasional  ada  baiknya kita mengemukakan pandangan Sunaryati  Hartono  “cukup  banyak peraturan  dan  kebijakan  hukum  kita bukanlah  semata-mata  ditentukan oleh  kehendak  bangsa  kita  sendiri, akan  tetapi  terjadi  akibat  pengaruh kaidah  hukum  atau  kebijakan  yang ditentukan dalam forum internasional atau  oleh  negara  asing.  Itulah sebabnya mengapa untuk menghindari pengaruh ini atau untuk menekannya sehingga menjadi sedikit  mungkin,  maka pembentukan hukum  baru  kita  perlu  lebih  banya memperhatikan perkembangan hukum  internasional  atau  negara asing”. Pandangan ini menegaskan kembali  bahwa  dalam  pembentukan hukum  nasional  kita  tidak  dapat menghindarkan  diri  dari  pengaruh hukum  internasional  dan  hukum Negara  asing  dalam  pembentukan hukum  nasional.  Keterkaitan  hukum nasional  pada  hukum  internasional merupakan  sebuah  keniscayaan  di era  globalisasi  ini.  Kelihaian  kita sebagai sebuah bangsa untuk menakar  bagaimana  dampak  yang lahir  dari  perjanjian  internasional  itu terhadap  kepentingan  nasional  kita sangat  diperlukan.  Jika  perjanjian internasional  itu  membawa  dampak hukum yang menguntungkan Indonesia baik dalam konteks nasional  maupun  dalam  konteks
hubungan internasional maka
sebaiknya  kita  pertimbangkan  untuk terlibat  di  dalamnya.  Namun,  jika pengesahan  perjanjian  internasional merugikan  kepentingan  nasional  dan dunia  internasional  maka  perlu  juga sebaiknya  dipertimbangkan  untuk tidak terlibat di dalamnya.
Landasan politik hukum pengesahan  perjanjian  internasional yang  patut  kita  rujuk  dalam  proses pengesahan  perjanjian  internasional adalah  Undang-Undang  Nomor  24
Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.  Ketentuan  Pasal  3 menyatakan  bahwa  prinsip  dasar dalam  setiap  pengesahan  perjanjian internasional  adalah  memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan  hukum  internasional. Ketentuan ini terlihat ada kontradiksi yang terkandung di dalamnya karena menyandingkan kepentingan nasional dan kepentingan internasional  merupakan  suatu  hal yang  tidak  logis.  Namun  ketentuan ini  dapat  dijadikan  landasan  bagi politik hukum yang diambil pemerintah  dan  parlemen  dalam setiap  kebijakan  untuk  mengesahkan perjanjian  internasional.  Dasar  kita untuk mengesahkan perjanjian internasional  tetap  didasarkan  pada kepentingan  nasional,  tetapi  di  sisi lain  ketika  kita  telah  menjadi  pihak di  dalamnya  maka  sesuai  dengan prinsip  itikad  baik  dan  pacta  sun servanda  dalam  hukum  internasional maka kita harus tunduk secara penuh ( full  comply )    kepada  perjanjian internasional.
Dengan  dasar  politik  hukum yang telah digariskan dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2000  tentang Perjanjian  Internasional  maka politik hukum pengesahan perjanjian internasional yang memberikan
perlindungan  industri  dalam  negeri telah jelas arah kebijakannya. Sebagaimana telah diuraikan di muka dalam konteks liberalisasi perdagangan  internasional  Indonesia telah terlibat dalam berbagai perjanjian internasional yaitu persetujuan pembentukan WTO melalui  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1994 yang didalamya mengatur  berbagai  instrumen  hukum yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi  industri  dalam  negerinya baik yang sebagai akibat dari praktek perdagangan tidak sehat ( unfair trade competition ) seperti dumping, subsidi,  maupun  ketidakmampuan negara dalam menghadapi persaingan, safeguard.
c.  Politik  Hukum  Perlindungan
Industri  dalam  Negeri  dalam RPJP 2005-2025
Untuk  melihat  politik  hukum perlindungan  industri  dalam  negeri, maka  fokus  kajian  kita  tidak  akan lepas  dari  bagaimana  kebijakan hukum  yang  mendasari  kebijakan pembangunan    nasional.  Dalam sistem pembangunan nasional Indonesia  kebijakan  dan  politik pembangunan  nasional  dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka  Panjang.  Menurut  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  diuarikan  bahwa RPJP  dalam  politik  pembangunan nasional adalah :
“RPJP  Nasional  merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun
1945,  yaitu  untuk  melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan    ikut melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,  dan  keadilan  sosial dalam  bentuk  rumusan  visi,
misi  dan  arah  Pembangunan Nasional”
Merujuk pada ketentuan di atas
dapat dikatakan bahwa RPJP merupakan  cerminan  dari  politik pembangunan yang hendak mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa  dan  berbangsa  dan  negara yang  tertuang  dalam  pembukaan undang-undang  dasar  1945.  Dari
RPJP  kita  juga  dapat  melihat bagaimana politik hukum dan sebuah program  pembanguan  yang  akan ditempuh  dalam  jangka  waktu  20 tahun kedepan. Dalam konteks politik pembagunan  hukum  nasional  RPJP telah  meletakan  landasan  dasar politik hukum nasional yang diarahkan  pada  program  reformasi hukum dan birokrasi. Secara lengkap RPJP menetapkan politik pembangunan  hukum  kita  pada  dua hal,  yaitu : 1. Pembangunan  hukum  diarahkan untuk  mendukung  terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan  ekonomi,  terutama  dunia usaha  dan  dunia  industri;  serta menciptakan  kepastian  investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan  untuk  menghilangkan kemungkinan  terjadinya  tindak
pidana  korupsi  serta  mampu menangani  dan  menyelesaikan secara  tuntas  permasalahan  yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).  Pembangunan  hukum dilaksanakan  melalui  pembaruan materi  hukum  dengan  tetap memerhatikan kemajemukan tatanan  hukum  yang  berlaku  dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum,  penegakan  hukum  dan hak-hak  asasi  manusia  (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan  negara  yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.
2. Pembangunan  aparatur  negara dilakukan melalui reformasi birokrasi  untuk  meningkatkan profesionalisme  aparatur  negara dan  untuk  mewujudkan  tata pemerintahan  yang baik, di pusat maupun  di  daerah  agar  mampu mendukung keberhasilan pembangunan  di  bidang-bidang lainnya. Arah politik pembagunan hukum  di  atas  jika  kita  cermati memiliki hubungan atau korelasi erat dengan pembangunan ekonomi,
dunia  usaha  dan  Industri.  Masalah pembangunan  hukum  dan  ekonomi dan  pembagunan  industri  bagaikan dua  sisi  mata  uang  yang  tidak terpisahkan.  Pembangunan  ekonomi dan  pembangunan  industri  nasional akan sukses tergantung pada pembangunan hukum nasional. Dalam  konteks  ini  pembentukan norma  hukum  baik  hukum  nasional maupun  hukum  internasional  harus
mendukung  pembangunan  ekonomi, dunia usaha dan industri.
Walaupun demikian dalam pembentukan  hukum  yang  mengatur pembangunan  ekonomi  dan  industri nasional tidak dapat memisahkan diri untuk memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri sebagai  motor  utama  penggerak ekonomi  nasional.  Hal  ini  penting dalam  perkembangan  perdagangan dan ekonomi internasional globalisasi dan liberalisasi perdagangan merupakan sebuah keniscayaan  yang  harus  kita  hadapi.
Persaingan  perdagangan  baik  yang dilakukan  dengan  cara-cara  fair competition maupun unfair competition merupakan dampak ikutan dari liberalisasi perdagangan. Mengantisipasi  hal  tersebut maka Pemerintah harus berani mengambil kebijakan untuk membuat  aturan  hukum  nasional maupun  terlibat  dalam  perjanjian internasional  yang  mengatur  secara spesifik bagaimana mekanisme melindungi  industri  dalam  negeri dari  praktek-praktek  perdagangan internasional  baik  yang  bersifat fair competition maupun unfair competition. Sampai  saat  ini  kita  telah mengikatkan  diri  dalam  berbagai perjanjian internasional yang mengatur  liberlisasi  perdagangan internasional antara lain :
1. perjanjian  pembentukan  WTO melalui  Undang-Undang  Nomor
7 tahun 1994
2. Persetujuan Kerangka Kerja mengenai  Kerjasama  Ekonomi Menyeluruh  antar  Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia  Tenggara  dan  Republik Korea ( Framework Agreement on Comprehensive Economic
Cooperation among the Governments  of  the  Member Countries  of  the  Association  of Southeast  Asian  Nations  and  the Republic of Korea) melaui Peraturan Presiden Republik
Indonesia  Nomor    11    Tahun 2007; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor    12    Tahun 2007 Tentang Pengesahan Agreement  On  Trade  In Goods Under The Framework Agreement    On  Comprehensive Economic    Cooperation    Among The    Governments    Of    The
Member    Countries    Of    The Association    Of  Southeast  Asian Nations  And  The  Republic  Of
Korea  (Persetujuan  Perdagangan Barang      Dalam      Persetujuan Kerangka    Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh   Antar    Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan    Bangsa-Bangsa Asia  Tenggara  Dan        Republik Korea) 4. Peraturan presiden republik indonesia  Nomor  18  tahun  2008 Tentang  Pengesahan  agreement on  trade  in  services  of  the framework Agreement on comprehensive economic co- operation between The association  of  southeast  asian nations and the people’s Republic of china (persetujuan perdagangan jasa dalam Persetujuan kerangka kerja mengenai  kerja  sama  Ekonomi menyeluruh antara negara-negara Anggota  asosiasi  bangsa-bangsa asia  Tenggara  dan republik rakyat china) 2.3.  Kebijakan  Politik  Hukum Yang Tepat Dalam Melindungi  Industri  Dalam Negeri Dalam menemukan konsep kebijakan  hukum  yang  tepat  dalam melindungi  industri  dalam  negeri untuk mengahdapi perdagangan bebas  maka  pijakan  politik  hukum yang  kita  tempuh  tidak  akan  lepas dari fondasi dasar perekonomian kita yaitu ekonomi pancasila dan Pasal 33 UUD  1945.  Kedua  hal  tersebut merupakan  dasar  untuk  menentukan cita hukum dalam menentukan kebijakan perlindungan industri dalam negeri. Keadilan  sosial  yang  terdapat dalam  pancasila  merupakan  fondasi dasar  bagi    bangsa  kita  untuk menyusun ekonomi nasional. Pancasila  harus  dijadikan metanorm dalam  menentukan  setiap  kebjiakan hukum yang mengatur tentang perekonomian  nasional,  baik  dalam konteks regulasi yang bersifat nasional maupun perjanjian internasonal  yang  dikuti  Indonesia dalam  rangka  perdagangan  bebas.
Walaupun,  kadang-kadang  antara perdagangan internasional yang mengusung  persaingan  bebas  dan ekonomi pancasila yang membolehkan masuknya Negara dalam intervensi pasar terjadi kontradiksi,dalam  era  perdagangan bebas  sekarang  ini  sistem  ekonomi pancasila masih tetap relevan dijadikan  landasan  pembangunan ekonomi nasional. Ekonomi kerakyatan yang
terdapat  dalam  pasal  33  UUD  1945 merupakan nilai dasar yang dijadikan dasar pula dalam membangun ekonomi  nasional.  Sejalan  dengan pendapat  yang  disampaikan  Prof. Yudha  Bhakti  Ardiwisastra  di  atas
bahwa  poltik  hukum  nasional  salah satu tujuannya adalah untuk melindungi  segenap  bangsa  dan selurh tumpah darah  Indonesia maka dalam  proses  penentuan  kebijakan hukum  perlindungan  industri  dalam negeri  harus  memperhatikan  aspek perlindungan  industri  dalam  negeri oleh  pemerintah  sebagai  bentuk perlindungan Negara terhadap rakyatnya  dari  praktek  perdagangan cuarang Negara lain. Secara  praktis  bahwa  politik hukum  yang  tepat  yang  dapat ditempuh pemerintah dalam melindungi  industri  dalam  negeri adalah : pertama, memperkuat hukum  nasional  yang  memberikan keberpihakan  kepada  perlindungan hukum yang seimbang dan proporsional  kepada  industri  dalam negeri  dari  praktek  perdagangan curang Negara lain. Kedua, memperkuat  diplomasi  pemerintah ketika  melakukan  negosiasi  dengan Negara  lain  maupun  organisasi internasional sehingga dapat memberikan  perlindungan  hukum yang  efektif  dan  maksimal  bagi industri  dalam  negeri  Indonesia,  dan ketiga,  memperkuat  kelembagaan nasional  yang  dapat  memberikan perlindungan industri dalam negeri.

## C. PENUTUP
Politik  hukum  yang  ditempuh oleh  pemerintah  dalam  melindungi industri  dalam  negeri  dilakukan dengan  meletakan  prinsip-prinsip dasar  perekonomian  nasional,  baik yang  tertera  dalam  UUD  1945,  yang kemudian dimasukan dalam Undang- undang  Nomor  17  tahun  2007 tentang  RPJP  dan  dalam  Prolegnas. Inti  dari  semua  itu  adalah  adanya kehendak  politik  bagi  pemerintah untuk  menjadikan  industri  nasional
memiliki  daya  saing  yang  tinggi  dan perlindungan  industri  dalam  negeri dari praktek perdagangan tidak sehat sebagai  imbas  dari  perdagangan internasional  yang  bebas.  Walaupun demikian pemerintah dan DPR masih perlu  menyempurnakan  kebiajakan perlindungan industri dalam negerinya melalui penguatan regulasi yang bersifat nasional maupun internasional, kelembagaan dan kepasitas  diplomasi  perdagangan. Semua itu dilakukan demi terwujudnya  industri  nasional  yang mampu bersaing dan terlindungi dari perdagangan curang Negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ayudha D. Prayoga, Dkk, Persaingan  Usaha  dan  Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, Partnership for Business  Competition, Jakarta,
2001. Bagir  Manan, Pertumbuhan  dan Perkembangan Konstitusi Suatu  Negara, Mandar  Maju, Bandung, 1995.
Bintan  R  Saragih, Politik  Hokum,
Cv. Utomo, Bandung, 2006 Harjono, Politik  Hukum  Perjanjian Internasional , Bina Ilmu, Surabaya, 1996. Hutton  dan  Trebilock, An  empirical study of Canadian Antidumping Laws :  A Search for Normative Rationales , Routledge, New York. Jimly Asshidiqie, Konsolidasi Naskah  UUD  1945  setelah Perubahan  Keempat ,  Pusat studi  Hukum  Tata  Negara Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hokum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1986 Michael  J  Trebilock  and  Robert Howse, The  Regulation  of International  Trade ,  Second Edition, Routledge, New York.
Moh.  Mahfud  M.D, Membangun Politik  Hukum,  Menegakkan Konstitusi ,  Pustaka  LP3ES, Jakarta, 2006.
Padmo  Wahjono, Indonesia  Negara Berdasar  Atas  Hukum ,  Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1986. Ralph  H.  Folsom  and  Michael  W Gordon, International Bussiness Transactions , Handbook series, West publishing,  Co.  ST.  Paul, Minn, 1995. Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  cet.
III, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991. Solly  Lubis, Serba-serbi  politik  dan Hukum , Mandar Maju, Bandung, 1992 Sunaryati  Hartono, Politik  Hokum
Menuju  Satu  Sistem  Hokum Nasional ,  Alumni,  Bandung, 1991.
Yudha  Bhakti  ardiwisastra, Bunga
Rampai  Hukum  Internasional ,
Alumni, Bandung, 2003

## Jurnal dan Makalah
Atip  Latifulhayat, The  Urgent  Need for and Models of participation of  Private  parties  in  Claims before the World Trade
Organization, Jurnal  Hukum
Internasional UNPAD, Volume I No.1 Tahun 2002, Bandung.
Bryan  A  Garner  , Black  Law
Dictionary ,  Seventh  edition, Dallas Texas, 1999.
EC  Commission, Eleventh  Annual Report  On  The  Community,s Anti-Dumping and Anti- subsidy Activities , 1993
Henry  Cambbell  Black, Black  Law
Dictionary ,  West  Publishing, 1991 Sri-Edi Swasono, Demokrasi Ekonomi:  Keterkaitan  usaha partisipatif  Vs.  Konsentrasi Ekonomi, Makalah dalam seminar  “Pancasila  sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”, yang
diselenggarakan  B-7  Jakarta, 24 Oktober 1989

## Undang-undang  dan  Perjanjian Internasional
Undang-undang dasar 1945 Undang-undang  Nomor  24  tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Undang-undang  Nomor  10  tahun 2004  tentang  Pembentukan Peraturan Perundag-undangan Undang-undang  Nomor  17  tahun 2007 tentang RPJP Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor :41A/DPR RI/I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program  Legislasi  Nasional Tahun  2010-2014. Aggreement  on  Implementation  of Article VI of GATT 1994