## TATA KELOLA PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI KEPULAUAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA
( Government Utilization of Fishery Resources in Kei Small Islands, Southeast Maluku District )
Hellen Nanlohy 1) dan Natelda S. Timisela 2)
1) Dosen Tetap pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura
2) Dosen Tetap Pada Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura hellen.nanlohy@fpik.unpatti.ac.id , nanlohy_hellen@yahoo.com
ABSTRAK: Tata kelola dapat dipahami sebagai aturan-aturan yang diterapkan pada suatu wilayah  yang  bersifat  bijaksana,  penuh  kearifan,  bernilai  baik,  yang  tertanam  dan  diikuti oleh anggota masyarakatnya.  Aturan/tradisi masyarakat ini di Maluku dapat berupa aturan formal, aturan informal dan tradisi lokal ( sasi) . Sasi digunakan dalam pengelolaan berbasis masyarakat  untuk  kedua  sumberdaya  darat  dan  perikanan  dan  umumnya  ditemukan  di Kepulauan  Maluku  Tengah  dan  Maluku  Tenggara.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan tata kelola pemanfaatan  sumberdaya perikanan di Kepualauan Kei Kecil di  Kabupaten  Maluku  Tenggara.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  kualitatif,  dengan  melakukan Focus  Group Discussion (FGD),  lokasi  penelitian pada  14  (empat  belas)  ohoi  (ohoi)  yaitu  Debut,  Ngilngof,  Selayar,  Lairngangas,  Watngil, Ohoidertutu,  Ohoiren,  Warwut,  Madwaer,  Teotat,  Madwat,  Letvuan,  Ur  Pulau,  dan  Pulau Warbal.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  mendeskripsikan  bahwa  kepercayaan  lokal  mulai berkurang  dalam  pengelolaan  sumberdaya  perikanan,  namun  beberapa  tradisi  masih dilakukan  pada  beberapa  ohoi  (ohoi)  seperti  memberikan  sesajian  kepada  leluhur, Penangkapan ikan secara tradisional dengan daun kelapa juga masih dilakukan dibeberapa ohoi.  Tradisi  lokal  yang  unik  adalah  penangkapan  penyu  belimbing  ( tabob ).Penangkapan ini dilakukan pada saat musim  pancaroba dan tradisi lokal penangkapan ikan teri dan ikan layang  dengan  menggunakan  kelambu  atau  keranjang  serta  pemberian  persembahan  ke Gereja  atau  Masjid  pada  saat  memulai  usaha  baru.  Selain  itu  juga  pemberian  sirih  dan pinang  kepada  kepala  marga/ soa dan  selanjutnya  dibawa  ke  tempat  sesajian/persembahan muncul di Ohoi Sathean.
Kata Kunci: Tata kelola, Tradisi, Pengelolaan, Maluku Tenggara, Ohoi
ABSTRACT: Governance can be understood as rules applied to a wise, wise, good-value area that is embedded and followed by members of the community. The rules/traditions of this  community  in  Maluku  can  be  formal  rules,  informal  rules  and  local  traditions  (sasi). Sasi is used in community-based management for both terrestrial and fishery resources and is commonly found in the Central Maluku and Southeast Maluku  Islands.  The purpose of this  study  is  to  describe  the  governance  of  fishery  resource  utilization  in  Kepualauan  Kei Kecil  in  Southeast  Maluku  District.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative method, by conducting Focus Group Discussion (FGD), research location on 14 (fourteen) ohoi  (ohoi)  ie  Debut,  Ngilngof,  Selayar,  Lairngangas,  Watngil,  Ohoidertutu,  Ohoiren, Warwut, Madwaer, Teotat , Madwat, Letvuan, Ur Island, and Warbal Island. The result of the research shows that local beliefs are decreasing in the management of fishery resources, but some traditions are still done on some ohoi (ohoi) such as giving offerings to ancestors. Traditional fishing with coconut leaves is still done in some ohoi. A unique local tradition
is  the  capture  of  leatherback  turtles  (tabob).  This  catching  is  done  during  the  transition season and the local tradition of catching anchovies and glazed fish by using mosquito nets or  baskets  as  well  as  offering  offerings  to  the  Church  or  Mosque  at  the  start  of  a  new venture.  In  addition, the provision of betel and areca  nut  to the  head of the clan /  soa and then taken to the place offerings / offerings appear in Ohoi Sathean.
Keywords: Governance, Tradition, Management, Southeast Maluku, Ohoi

## PENDAHULUAN
Kepulauan  Kei  Kecil  merupakan  salah satu Kepulauan di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Kepulauan ini terletak pada 5° 33'  –  5°  53'  LS  dan  132°  32'  –  132°  47'  BT. Adapun  batas-batas  Kepulauan  Kei  Kecil sebagai  berikut  :Sebelah  Utara  :  Kecamatan Dullah Selatan dan Laut Banda, Sebelah Selatan :  Kecamatan  Kei  Kecil  Barat  dan  Kei  Kecil Timur,  Sebelah  Timur  :  Kecamatan  Kei  Kecil Timur  Selat  Rosenberg,  Sebelah  Barat  : Kecamatan. Kei Kecil Barat dan Selat Tayando (Kabupaten  Maluku  Tenggara  Dalam  Angka, 2015).
Masyarakat  di  Kepulauan  Kei  Kecil mendiami  wilayah  darat  dan  sebagian  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Perairan  laut  di daerah  Kei  Kecil  memiliki  sumberdaya  yang melimpah,  dengan  berbagai  jenis  ikan  dan sumberdaya  laut  lainnya.  Sebagian  masyarakat di  Kepulauan  Kei  Kecil  melakukan  kegiatan melaut  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup mereka,  baik  untuk  konsumsi  rumah  tangga maupun  untuk  dijual.  Sesuai  data  statisitik Kabupaten  Maluku  Tenggara,  Kepulauan  Kecil Kecil  yang  terdiri  dari  Kecamatan  Kei  Kecil, Kecamatan  Kei  Kecil  Timur  dan  Kei  Kecil Barat  mempunyai  luas  perairan  sebesar  66  % dibandingan  luas  daratan.  Kondisi  ini  didukung dengan jumlah rumah tangga perikanan sebanyak 2.104, jumlah nelayan sebanyak 2.622 orang,  pembudidaya  sebanyak  1.317  orang, pengolah  sebanyak  361  orang  dan  pemasar sebanyak  533  orang  (Badan  Pusat  Statistik Kabupaten  Maluku  Tenggara,  2014).  Tujuan penelitian  ini  untuk  mendapatkan  data  dan informasi tentang tata kelola dalam pemanfaatan sumberdaya  perikanan  di  dan  di  sekitar Kawasan  Konservasi  Perairan,  Pesisir  dan Pulau-pulau Kecil  (KKP3K).

## METODE PENELITIAN

## Lingkup Penelitian
Fokus  penelitian  ini  adalah  menganalisis tata  kelola  sumberdaya  perikanan. Pelaksanan kegiatan Survei  di  dan  di  sekitar  KKP3K berlangsung  pada  bulan  Februari-Mei  2016. Kegiatan  ini  berlangsung  pada  19  ohoi  yang terdiri  dari  14  ohoi  KKP  (Debut,  Ngilngof, Selayar,  Lairngangas,  Watngil,  Ohoidertutu, Ohoiren,  Warwut,  Madwaer,  Teotat,  Madwat, Letvuan,  Ur  Pulau,  dan  Pulau  Warbal)  dan  5 ohoi  Kontrol  (Abean,  Rumaat,  Wain,  Sathean dan Mastur Lama).

## Metode Pengambilan Data dan Analisis Data
Pengambilan  data  menggunakan  prinsip ohoiin Ostrom (1990) untuk institusi sumberdaya  bersama.  Metode  survei  cepat terintegrasi  melalui  pendekatan  survei  lapangan kemudian  wawancara  dengan  informan  kunci dilapangan sekaligus melakukan diskusi kelompok  fokus/ focus  group  disscusion (FGD) dan  wawancara  informan  kunci  (KII).  Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perairan laut di sekitar Kabupaten Maluku Tenggara  bermanfaat  sebagai  pemberi  hidup karena  menyediakan  sumber  protein  bagi masyarakat. Ketersediaan sumberdaya  yang ada pada perairan Kei Kecil memiliki berbagai jenis ikan  dan  sumberdaya  laut  lainnya.  Wilayah Kepulauan  Kei  Kecil  sebagian  besar  terletak  di pesisir,  sehingga  masyarakat  memilih  kegiatan melaut  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup mereka,  baik  untuk  konsumsi  rumahtangga maupun untuk dijual. Pengelolaan dan pemanfaatan  laut  senantiasa  berdasarkan  pada tata  aturan,  tata  nilai  yang  mengatur  tentang
posisi,  fungsi  dan  peran  setiap  anggota masyarakat sesuai kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat adat Kei yang mendiami  kawasan.  Pemanfaatan  sumberdaya laut pada suatu wilayah tidak hanya dimanfaatkan  oleh  kelompok  masyarakat  yang mendiami wilayah tersebut tetapi juga melibatkan  kelompok  masyarakat  tertentu  di luar wilayah teritorial.
Masyarakat  di  Kepulauan  Kei  Kecil melakukan  aktivitas  perikanan  tangkap  dengan jenis-jenis  alat  penangkapan  dengan  tujuan penangkapan  ikan  demersal  yang  beroperasi  di perairan  Kepulauan  Kei  Kecil  dikelompokkan dalam  4  kelompok  alat  penangkapan  ikan, antara  lain  :  jaring  insang  dasar  ( bottom  gill net ),  pancing  ( angling  gear ),  bubu  ( fish  trap ) dan  alat  tangkap  lainnya.  Terdata  sebanyak 2.345  unit  alat  tangkap  yang  beroperasi  pada perairan  Kepulauan  Kei  Kecil.  Hasil  temuan lapangan menunjukkan bahwa KKP3K dan non KKP3K untuk perikanan tangkap tidak terdapat perbedaan.  Hal  ini  karena  hampir  seluruh masyarakat  nelayan  menggunakan  jenis  alat penangkapan  yang  relatif  sama.  Total  area penangkapan  ikan  di  Kepulauan  Kei  adalah sebesar 34.140 Km², yang terdiri dari Kepulauan Kei 17.879 Km², dan kepulauan Aru sebesar  16.261  Km²  (berdasarkan  SK  Menteri Perikanan  Republik  Indonesia,  tanggal  5  April 1999,  No.KPTS/IK/120/4/1999,  tentang  jalur- jalur  penangkapan).  Produksi  perikanan  tahun 2013  sebesar  61  994,7  ton  dan  jumlah tangkapan tersebut diperbolehkan (JTB) dengan nilai  produksi  342.108.950  rupiah.  Produksi perikanan  tersebut  di  peroleh  dari  komoditi- komoditi  perikanan  seperti:  ikan  pelagis,  ikan demersal dan ikan karang serta non Ikan. Selain perikanan  tangkap,  masyarakat  pesisir  di Kepulauan  Kei  Kecil  melakukan  perikanan budidaya.  Budidaya  rumput  laut  merupakan komoditi  unggulan  daerah  karena  kurang  lebih 30.000  masyarakat  terlibat  langsung  dalam kegiatan  ini.  Luas  lahan  budidaya  rumput  laut ±2500 Ha dan lahan yang baru digunakan ± 850 Ha.  Budidaya  Mutiara  yang  merupakan  salah satu  komoditas  perikanan  andalan  dengan    luas lahan  budidaya  adalah  924  Ha,  dan  baru dimanfaatkan mencapai ±30 Ha. Ketergantungan  masyarakat  di  luar  KKP3K
terhadap  KKP3K  dari  area  penangkapan  ikan sangat  tinggi  dengan  cara  yaitu  budidaya mutiara,  penempatan  bagan,  budidaya  rumput laut,  penangkapan  ikan  dan  spesies  lain  seperti teripang,  lola,  lobster  dan  udang.  Kegiatan bameti  dan  balobe  seringkali  dilakukan  oleh masyarakat  pesisir  Kei  Kecil  dan  menjadi aktivitas turun temurun.
Peraturan formal yang berlaku pada  ohoi- ohoi  survey  di  Kei  Kecil  terkait  dengan pengelolaan  sumberdaya  laut  adalah  peraturan yang  dibuat  oleh  pemerintah  ohoi.  Umumnya mekanisme  peraturan  yang  dibuat  melalui Musrembang  dan  diputuskan  melalui  rapat bersama  antara  aparat  pemerintah  ohoi,  Badan Saniri Ohoi (BSO) dan kepala-kepala marga/ soa .  Pada  semua  ohoi  survey  ditemukan adanya  BSO  yang  mempunyai  peranan  penting dalam  pembuatan  peraturan-peraturan  terhadap pengelolaan sumberdaya laut. Hasil musyawarah  kemudian  disampaikan  kepada masyarakat setempat. Peraturan-peraturan formal  ini  sudah  dirancangkan  oleh  beberapa ohoi  survey  saja.  Namun  masyarakat  di  ohoi- ohoi  survey  telah  mengetahui  dan  menjalankan peraturan tersebut. Peraturan tersebut menyangkut peraturan sasi terhadap sumberdaya  laut  dan  pembayaran  ( Ngasih ) kepada  pemerintah  ohoi,  serta  sanksi-sanksi adat.
Pada ke-19 ohoi survey, hanya ditemukan 1  ohoi/ohoi  yang  mempunyai  peraturan  secara formal  dan  tertulis,  yaitu  ohoi  Ohoiren. Beberapa  ohoi  sudah  membuat  draft  peraturan secara  formal,  sebagian  ohoi  telah  berencana untuk membuat peraturan secara formal  tentang pengelolaan  sumberdaya  laut.  Peraturan  secara formal  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  ohoi Ohoiren  adalah  peraturan  adat  No.  1  Tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam Pesisir dan Laut Ohoiren.
Peraturan  yang  telah  dibuat  ini  berisi peraturan-peraturan tentang pemanfaatan sumberdaya  laut  dan  sanksi-sanksi  yang  harus ditaati  apabila  melanggar  peraturan  yang  telah dibuat.  Peraturan  ini  mendapat  tanggapan posistif  dari  masyarakat  dan  ditaati  oleh masyarakat.
Peraturan-peraturan informal yang berlaku di  Kei  Kecil  tentang  pengelolaan  sumberdaya
adalah  peraturan-peraturan  yang  dibuat  sejak dahulu  kala  dan  dilaksanakan  secara  turun- temurun. Peraturan-peraturan ini pada umumnya dibuat  secara  tidak  tertulis  dan  dipatuhi  oleh masyarakat  setempat.  Seluruh  peraturan  yang dibuat harus dilaksanakan dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi adat, sanksi Gereja atau masjid.
Pada  ke-19  ohoi  survey  ditemukan peraturan-peraturan  secara  informal  yang  telah berlaku secara turun-temurun, berupa peraturan- peraturan adat, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gereja atau masjid. Namun di 5 ohoi  dari  19  ohoi  survey  tidak  ditemukan peraturan  apa  pun  menyangkut  pengelolaan sumberdaya  laut.  Ohoi-ohoi  tersebut  adalah Warwut,  Madwat,  Tetoad,  Wain  dan  Abean. Pada ohoi-ohoi ini masyarakat maupun kelompok-kelompok  pengguna  dengan  bebas memanfaatkan sumberdaya laut.
Peraturan-peraturan  informal  yang  dibuat antara lain larangan-larangan dalam pemanfaatan  sumberdaya  laut.  Pada  peraturan- peraturan  tersebut  terdapat  sanksi-sanksi  yang harus  ditaati  oleh  para  pengguna  sumberdaya laut.  Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan pada  ke-19  ohoi  survey  ditemukan  bahwa  pada waktu  dahulu  aturan-aturan  informal  telah dibuat  oleh  leluhur  mereka  dan  masyarakat sudah  mengetahui  informasi-informasi  tersebut secara turun-temurun.  Pada  8  ohoi  dari  19  ohoi sampel  terdapat  aturan  informal  yang  dibuat pemerintah  ohoi  setempat  tentang  larangan pengunaan potasium dalam melakukan kegiatan penangkapan  ikan.  Pada  ohoi  Watngil  terdapat peraturan  informal  yang  mengatur  masyarakat pengguna  sumberdaya  laut  untuk  melakukan penangkapan  ikan  dengan  jumlah  ikan    yang diambil  harus  sebatas  8-9  ekor  saja  yang ukurannya  besar.  Bila  diperoleh  yang  sudah mau bertelur harus dilepaskan kembali ke laut.
Pada  umumnya  di  ohoi-ohoi  sampel berlaku  peraturan  adat  untuk  masyarakat pengguna. Peraturan tersebut adalah pelarangan menggunakan  bom  dan  potas  di  wilayah perairan.  Peraturan  adat  dilakukan  oleh  tetua adat  berkaitan  dengan  pengelolaan  sumberdaya laut  untuk  hak  makan  bersama.  Hak  makan bersama  ini  dibuat  berdasarkan  hubungan perkawinan  antara  warga  satu  ohoi  yang
menikah  dengan  warga  dari  ohoi  lain  sehingga menghasilkan hubungan kekerabatan dan mendapat  hak  makan  bersama atas  sumberdaya laut.  Pada  seluruh  ohoi  sampel  di  tahun    1990- an    masih  ditemukan  adanya  sasi  lola,  teripang dan rumput laut di ohoi-ohoi survey, namun saat ini tradisi sasi sudah tidak dijalankan lagi.
Adat  istiadat  adalah  tata  kelakuan  yang kekal  dan  turun  temurun  dari  generasi  ke generasi  lain  sebagai  warisan  sehingga  kuat integrasinya  dengan  pola  perilaku  masyarakat (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  1988). Sasi dilakukan  untuk  penggunaan bore dan  potas untuk melindungi hasil laut. Sasi juga dilakukan terhadap  batasan meti (batas  pasang-surut) ditandai  dengan  pemasangan  daun  kelapa. Peraturan sasi dibuat  oleh  pemangku  adat  dari pemerintah. Sasi dimaksudkan untuk pelarangan pengguna  lain  dari  luar  petuanan  untuk melakukan  pemanfaatan  sumberdaya  laut. Beberapa  sanksi  yang  dibuat  dalam  peraturan tersebut  adalah  dilarang  merusak  terumbu karang,  dilarang  pengunaan  bom  dan  potas. Peraturan-peraturan  lain  yang  dibuat  adalah pelarangan  penggunaan  alat  tangkap  trawl, pukat  harimau,  akar  tuba.  Pada  saat  melakukan aktivitas  bameti  dilarang  penggunaan  linggis atau parang. Peraturan lainnya adalah pembayaran  iuran  kepada  ohoi  yang  biasa disebut ngasih . Ngasih diberikan  kepada  ohoi apabila  ada  nelayan  dari  luar  yang  datang menangkap  hasil  laut  di  daerah  petuanan  ohoi lain.
Saat ini kepercayaan lokal mulai berkurang  dalam  pengelolaan  sumberdaya  laut, namun  beberapa  tradisi  masih  dilakukan  pada beberapa  ohoi  seperti  memberikan  sesajian kepada  leluhur  masih  berlangsung  sampai  saat ini.  Perubahan  yang  terjadi  sebagai  akibat kemampuan  manusia  untuk  belajar,  bertindak, berpikir  dan  dilaksanakan  untuk  kelangsungan hidup  manusia  (Widiastuti,  2013).  Tradisi penggunaan  akar  tuba  untuk  menangkap  ikan sudah  mulai  ditinggalkan.  Penangkapan  ikan secara  tradisional  dengan  daun  kelapa  juga masih  dilakukan  di  beberapa  ohoi  hingga  saat ini. Tradisi lokal yang unik adalah penangkapan penyu  belimbing  ( tabob ).  Penangkapan  ini dilakukan  pada  saat  musim  pancaroba  dan masih  berlangsung  sampai  saat  ini  walaupun
penyu  belimbing  sudah  jarang  ditemukan. Tradisi  lokal  lainnya  yaitu  penangkapan  ikan teri  dan  ikan  layang  dengan  menggunakan kelambu  atau  keranjang  serta  pemberian persembahan  ke  Gereja  atau  Masjid  pada  saat memulai  usaha  baru  dalam  pemanfaatan sumberdaya laut. Selain itu juga pemberian sirih dan  pinang  kepada  kepala  marga/ soa dan selanjutnya dibawa ke tempat sesajian/persembahan muncul di Ohoi Sathean.
Hubungan  antara  masyarakat  adat  dan lingkungan  tempat  masyarakat  hidup  dan berkembang  telah  ada  selama  ribuan  tahun. Masyarakat  sangat  bergantung  pada  lingkungan yang  beragam  bagi  keberadaan  masyarakat  dari sisi  nutrisi,  ekonomi,  budaya,  sosial  dan spiritual (Corpuz et al ., 2009). Masyarakat yang berdiam  di  Kepulauan  Kei  memanfaatkan sumberdaya  perikanan  berdasarkan  kebutuhan hidup  masyarakat  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai budaya  yang  telah  ada  dan  berkembang  di tengah masyarakat. Upaya pemeliharaan sumberdaya  perikanan  secara  adat  dilakukan oleh  sebagian  masyarakat  setempat  seperti upacara  menyembah  leluhur.  Upacara  ini dilakukan  bertujuan  untuk  meminta  hasil tangkapan  yang  lebih  banyak.  Perlengkapan untuk  persembahan  pada  saat  upacara  terdiri dari  kapur  sirih,  pinang,  dan  nasi.  Prosesi persembahan adalah semua perlengkapan diletakan  dalam  piring  kemudian  ditaburkan  di laut  atau  tempat-tempat  dimana  masyarakat sering  melakukan  kegiatan  penangkapan.  Pada beberapa tempat di Indonesia, masih ditemukan kebiasaan  melakukan  ”sedekah  laut”  dengan tujuan menyatakan terima kasih  kepada ”penjaga  lautan”  atas  rizki  dan  berkah  yang masyarakat  terima.  Fenomena  ini  menunjukkan bahwa tradisi, dan kebiasaan lokal masih belum hilang  sepenuhnya  (Kementerian  Agama  RI, 2012). Kebiasan menyembah laut bagi masyarakat di Kepulauan Kei merupakan tradisi yang  bertujuan  mencapai  keberhasilan  dalam mencari nafkah.
Masyarakat  di  Kepulauan  Kei  seharusnya memahami  dan  mendukung  upaya  pengelolaan sumberdaya  perikanan  secara  berkelanjutan. Pengetahuan masyarakat Kepulauan Kei terhadap lingkungan perairan laut dan sumberdaya  perikanan  akan  menentukan  atau
mengatur  tata  kehidupan  masyarakat.  Wilayah Kepulauan  Kei  dikelilingi  oleh  pulau-pulau kecil  dan  laut  menyebabkan  ketergantungan hidup  masyarakat  pada  laut.  Laut  sebagai tempat  mencari  nafkah  dianggap  penting, sehingga  tidak  boleh  semena-mena  terhadap laut.  Pemeliharaan  lingkungan  laut  oleh masyarakat  harus  dilakukan  dengan  kesadaran bahwa  laut  adalah  milik  masyarakat  sehingga harus dijaga dan dilestarikan (Sektor Pesisir dan Laut, 2010). Mayarakat pesisir sebagai komunitas  kecil  merupakan  sistem  ekologi  dan berkebudayaan  yang  menyatu  dengan  alam. Pada konteks keberlanjutan sumberdaya perikanan, pengetahuan lokal masyarakat terhadap  lingkungan  perairan  sesungguhnya mengandung  nilai-nilai  penghormatan  terhadap sumberdaya perikanan dan memelihara keberlangsungan alam (Susilo, 2012).
Berdasarkan  hasil  wawancara,  upacara penghormatan  kepada leluhur  sebagai  penghuni laut  adalah  dalam  bentuk  selamatan  atau pemberian sesajian berupa siri, pinang, nasi dan telur kemudian dipersembahkan di laut. Upacara ini  dilakukan  oleh  masing-masing  nelayan  dan tidak dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat pesisir umumnya tunduk pada alam dan  menjaga  keselarasannya,  hal  ini  sesuai dengan  pandangan  masyarakat  bahwa  alam memiliki kekuatan magis (Tahir, 2009).
Identifikasi  tradisi lokal (sasi) masyarakat di  Kepulauan  Kei  lebih  difokuskan  pada permasalahan  dalam  pengelolaan  sumberdaya perikanan secara keberlanjutan yang bermanfaat bagi  masyarakat  lokal.  Kelestarian  sumberdaya perikanan memiliki nilai tradisi lokal (sasi) yang penting  bagi  masyarakat  pesisir  di  Kepulauan Kei  Kecil.  Masyarakat  di  Kepulauan  Kei  sudah menjalankan  beberapa  ide/gagasan  serta  nilai- nilai  tradisi  lokal  (sasi)  pada  saat  masyarakat melakukan aktivitas dalam pengelolaan sumberdaya  perikanan.  Ide/gagasan  ini  sudah masyarakat dengar secara turun-temurun namun ide/gagasan  ini  belum  dibuat  secara  tertulis untuk  ditaati  bersama.  Keberadaan  tradisi  lokal (sasi)  dalam  masyarakat  merupakan  hasil  dari proses  adaptasi  turun  temurun  dalam  periode waktu  yang  sangat  lama  terhadap  suatu lingkungan  yang  biasanya  didiami  ataupun
lingkungan  dimana  sering  terjadi  interaksi didalamnya (Juniarta et al. , 2013).
Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat  pesisir  Kepulauan  Kei  sudah dilakukan  secara  turun-temurun.  Alat  tangkap yang  digunakan  juga  masih  bersifat  sederhana dengan menggunakan anyaman bambu. Penangkapan  ikan,  udang,  dan  kerang  juga menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan,  namun  ada  beberapa  masyarakat yang  masih  menggunakan  bom/racun  untuk menangkap  ikan  secara  sembunyi-sembunyi. Tradisi lokal (sasi) masyarakat dalam memanfaatkan  sumberdaya  perikanan  harus dipertahankan  dan  memperhatikan  kelestarian lingkungan  serta  didukung  oleh  pemerintah setempat (Kaimuddin, 2008). Tradisi lokal harus dapat  dipertahankan  untuk  melestarikan  nilai- nilai  budaya  lokal  dan  menjaga  keutuhan warisan (Widiastuti, 2013).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat disimpulkan  bahwa tata  kelola  terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan di Kepulauan  Kei  Kecil  masih  didominasi  oleh peraturan-peraturan  secara  adat,  Peraturan- peraturan  tersebut  umumnya  hanya  berupa peraturan  lisan  dan  sudah  berlangsung  secara turun-temurun.  Masyarakat  pada  umumnya cukup  taat  pada  peraturan-peraturan  yang  telah disepakati bersama.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis      menyampaikan  terima  kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan WWF-
Indonesia  yang  telah  membiayai  kegiatan penelitian  ini,  dan  juga  kepada  Lembaga Penelitian  Universitas  Pattimura  yang  telah mempercayakan penelitian ini kepada penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Corpuz,  V.T.,  R.  De  Chavez,  E.B.,  Soriano,  H. Magata,  C.  Golocan,  M.V.  Bugtong,  L.E. Abayao,  dan  J.  Carino,  2009. Panduan tentang  Perubahan  Iklim  dan  Masyarakat Adat . Edisi Kedua. Diterjemahkan oleh Down to Earth. Tebtebba Foundation, Philippines.
Juniarta,  H.P.,  E.  Susilo,  M.  Primyastanto,  2013.
Kajian  Profil  Kearifan  Lokal  Masyarakat Pesisir  Pulau  Gili  Kecamatan  Sumberasih Kabupaten  Probolinggo  Jawa  Timur. J. ECSOFiM , 1 (1) : 11-26.
Kaimuddin,  2008.  Studi  Kelembagaan  Lokal Masyarakat  dalam  Pembangunan  Kawasan Mangrove  di  Ohoi  Munte  Kecamatan  Bone- Bone. J. Kawasan dan Masyarakat , 3 (1): 37- 43. Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  2012. Dinamika Perkembangan Sistem
Kepercayaan  Lokal  di  Indonesia .  Editor Ahmad  Syafii  Mufid.  Penerbit  Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta.
Sektor  Pesisir  dan  Laut,  2010. Kajian  Resiko  dan Adaptasi  Terhadap  Perubahan  Iklim  Pulau Lombok  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat .  169
p.
Susilo,  R.K.D.,  2012. Sosiologi  Lingkungan  dan Sumber Daya Alam. Perspektif Teori dan Isu- Isu  Mutakhir .  Penerbit  Ar-Ruzz  Media,
Jogyakarta. 264 Hal.
Tahir,  A.,  2009.  Sistem  Sosial  Budaya  Masyarakat Pesisir. J.  Fakultas  Ushuludin  dan  Dakwah IAIN Ambon, 29-38.
Widiastuti,  2013.  Analisis  SWOT  Keragaman Budaya  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  WIDYA ,  1 (1) : 8-14.