Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ASAS ULTIMUM IN REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
Rizki Putra  rizkiputra.xvi@gmail.com
Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
Naskah diterima: 15 April 2019; revisi: 11 Mei 2019; disetujui: 10 Juni 2019

## Abstract
In  order  to  support  the  Government's  Nawacita  program  and  carry  out  the  functions  of facilitators  of  community  welfare  development,  the  Directorate  General  of  Immigration provides  several  immigration  facilities  that  aim  to  attract  foreign  tourists  and  foreign investors  to  enter  and  invest  their  capital  in  Indonesia  including  BVK  and  Visa  on  Arrival (VOA). However, this policy is often misused by foreigners who enter and are in the territory of  Indonesia  to  carry  out  activities  that  are  contrary  to  the  provisions  of  laws  and regulations, therefore there is a need to impose sanctions on foreigners who violate statutory provisions.  In  the  application  of  criminal  law,  it  is  known  as  the  principle  of  "ultimum remedium" which implies that the criminal law here has the final sanction. This means that in a law that is first regulated is administrative, civil and criminal sanctions. Penalty is placed as the last remedy when other sanctions cannot be enforced. Where in determining an act as a  criminal  act  and  its  sanctions  are  known  to  be  the  three  main  principles,  namely  the principle  of  legality;  principle  of  subsidiary  (ultimum  remedium)  and  principle  of  equality. But in its implementation there were still doubts from immigration officials in the application of the principle to the imposition of sanctions for immigration violations.

## Keywords: Ultimum In Remedium Private, Immigration Criminal Acts, Criminal
 Alamat korespondensi:
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jaticempaka, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077 E-mail: rizkiputra.xvi@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
“Indonesia  adalah  negara  hukum”,  pernyataan  ini  mengandung  makna  bahwa  sudah semestinya  setiap  langkah  dan/atau  tindakan  yang  diambil  pemerintah  berdasarkan  atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak sewenang- wenang  dan  menyalahgunakan  wewenang. 1 Salah  satu  cerminan  dari  negara  yang berdasarkan atas hukum adalah negara menetapkan apa yang harus dilakukan atau apa yang boleh serta yang dilarang dilakukan oleh warga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang  senantiasa  harus  dipatuhi  oleh  setiap  orang  yang  berada  di  wilayah  Indonesia  dan ditegakan oleh instansi yang ditunjuk oleh negara sebagai aparat penegak hukum.
Penegakan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  upaya  yang  dilakukan  untuk  menjadikan hukum  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  setiap  perbuatan  hukum,  baik  oleh  para  subjek hukum  yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum  yang resmi diberi tugas dan  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk  menjamin  berfungsinya  norma-norma  hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengaturan mengenai apa yang harus  dilakukan  atau  apa  yang  boleh  serta  yang  dilarang  bagi  setiap  orang  terkait  dengan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia yang terkait dengan keimigrasian lainnya.
Dalam  penerapannya,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  yang  ditunjuk  sebagai  salah  satu institusi penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:
“Fungsi  Keimigrasian  adalah  bagian  dari  urusan  pemerintahan  negara  dalam memberikan  pelayanan  Keimigrasian,  penegakan  hukum,  keamanan  negara,  dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.”
Jika  dikaitkan  dengan  data  masuknya  orang  asing  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia dalam dekade terakhir, diperkirakan mencapai 250 juta orang setiap tahunnya dan angka ini diperkirakan  akan  terus  meningkat  dimasa  mendatang. 2 Perkembangan  teknologi  dalam bidang pembangunan menyebabkan peningkatan pergerakan manusia yang tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga internasional. 3
Arus migrasi  yang begitu besar tentunya membawa aspek positif dan negatif terhadap kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Aspek  positif  antara  lain  seperti  modernisasi  dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara sedangkan aspek negatif antara lain meningkatnya kejahatan  internasioanal  ( international  crime )  dan  meningkatnya  kejahatan  transnasional terorganisasi  ( transnational  organized  crime ). 4 Untuk  mengantisipasi  aspek  negatif  tersebut pemerintah  menetapkan  kebijakan  selektif (selective  policy) .  Berdasarkan  kebijakan dimaksud  serta  dalam  rangka  melindungi  kepentingan  nasional,  hanya  orang  asing  yang memberikan  manfaat  serta  tidak  membahayakan  kemanan  dan  ketertiban  umum diperbolehkan berada di wilayah Indonesia. 5
Dalam  rangka  mendukung  program  Nawacita  Pemerintah  serta  melaksanakan  fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan beberapa  kemudahan  keimigrasian  yang  bertujuan  untuk  menarik  wisatawan  mancanegara
1 “Eksistensi Klausul Pengaman Dalam Keputusan Gubernur Bali Yang Berkarakter Keputusan Tata Usaha Negara,” http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-321-tesissuksma.pdf. 6 Desember 2015.
2 Kata  Pengantar,  M.Iman  Santoso, Perspektif  Imigrasi  dalam  Migrasi  Manusia, Pustaka  Reka  Cipta, Bandung, 2012, baris ke 4.
3 M.Imam  Santoso, Perspektif  Imigrasi  dalam  United  Nation  Convention,  Against  Transnational  and Organized Crimes, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007, hl.1.
4 Op.cit., M.Iman Santoso, hl.5.
5 Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, alinea ke 10.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dan investor asing untuk masuk dan menanamkan modalnya di wilayah Indonesia antara lain Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan Visa On Arrival ( VOA). Namun kebijakan tersebut sering disalahgunakan  oleh  orang  asing  yang  masuk  dan  berada  di  wilayah  Indonesia  untuk melakukan  kegiatan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, oleh  karena  itu  perlu  adanya  pengenaan  sanksi  terhadap  orang  asing  yang  melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terhadap  orang  asing  yang  melakukan  pelanggaran  keimigrasian  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya,  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif  berupa  tindakan  administratif  keimigrasian  yang  meliputi  pencantuman  dalam daftar pencegahan atau penangkalan; pembatasan, perubahan, atau  pembatalan Izin Tinggal; larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; keharusan untuk  bertempat  tinggal  di  suatu  tempat  tertentu  di  Wilayah  Indonesia;  pengenaan  biaya beban;  dan/atau  deportasi  dari  Wilayah  Indonesia. 6 Sedangkan  sanksi  pidana  berupa  sanksi pidana  penjara  dan/atau  denda  yang  diatur  dalam  Pasal  113  sampai  dengan  Pasal  136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Diberlakukannya  sanksi  tindakan (maatregel) dalam  undang-undang  keimigrasian adalah  bukti  bahwa  dalam  penegakan  hukum  bidang  keimigrasian  ini  menggunakan  ide double track system . Maksudnya adalah kecenderungan penggunaan dua jalur ( Double Track System )  dalam stelsel sanksinya  yang  berarti  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  diatur sekaligus. 7 Dengan  demikian  menegaskan  bahwa  hukum  keimigrasian  selain  bergerak  di bidang hukum administrasi negara juga bersinggungan dan bertalian erat dengan hukum lain, seperti hukum ekonomi, hukum internasional dan hukum pidana. 8
Dalam penerapan hukum pidana dikenal asas “ ultimum  remedium ”  yang mengandung makna bahwa hukum pidana disini diletakkan sanksi terakhir. Artinya, dalam suatu undang- undang  yang  pertama  kali  diatur  adalah  sanksi  administratif,  perdata  dan  pidana.  Pidana diletakkan  sebagai  obat  terakhir  manakala  sanksi-sanksi  yang  lain  tidak  dapat  ditegakan. 9 Dimana dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta sanksinya dikenal tiga  asas  utama,  yaitu  asas  legalitas;  asas  subsideritas  ( ultimum  remedium )  dan  asas persamaan. 10 Namun  dalam  implementasinya  masih  ditemukan  keraguan  dari  pejabat imigrasi dalam penerapan asas tersebut terhadap pengenaan sanksi pelanggaran keimigrasian.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dikemukaan beberapa masalah sebagai berikut  yaitu  bagaimana  penerapan  Asas Ultimum  Remedium terhadap  pelanggaran keimigrasian?  Dan  pertimbangan  apakah  yang  digunakan  dalam  pengenaan  sanksi  terhadap pelaku pelanggaran keimigrasian?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  maka  digunakan  metode  analisis  data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitatif sehingga tidak diperlukan data statistik.
6 Op.cit., Indonesia, Keimigrasian , ps. 75 (2).
7 E.Z.  Leasa,  “Penerapan  Sanksi  Pidana  dan  Sanksi  Tindakan  ( Double  Track  System )  Dalam  Kebijakan Legislasi,” Jurnal Sasi Vol. 16 No.4, (Bulan Oktober - Desember 2010): hl.51.
8 Muhammad Indra, Perspektif Penegakkan Hukum Dalam Sistem Keimigrasian Indonesia , 2010, hl.5.
9 Prof.  Dr.  Didik  Endro  Purwoleksono,  S.H.,  M.H.,“Politik  Pemidanaan  Dalam  RUU  KUHP”, perpustakaan.bphn.go.id/index.php/searchkatalog/.../mhn110111.pdf . 28 November 2015.
10 Salman Luthfan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi” Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009: 1-17:  hl.5- 6.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PEMBAHASAN 1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian
Dalam  kehidupan  masyarakat  yang  semakin  komplek  saat  ini  dituntut  adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal  tersebut  hakim  sebagai pemutus perkara harus memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada undang-undang  yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 11
Selain  hal  tersebut,  setiap  peraturan  perundang-undangan  bersifat  abstrak  dan  pasif. Dikatakan  bersifat  abstrak  karena  sifatnya  umum  dan  bersifat  pasif  karena  tidak menimbulkan  hukum  kalau  tidak  terjadi  peristiwa  konkret. 12 Oleh  karena  itu  dalam memberikan  putusan,  hakim  harus  berdasar  penafsiran  hukum  yang  sesuai  dengan  rasa keadilan  yang  tumbuh,  hidup,  dan  berkembang  dalam  masyarakat  juga  faktor  lain  yang mempengaruhi seperti  faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Selain itu untuk menetapkan  suatu  putusan  pengadilan  hakim  juga  perlu  mencapai  keyakinan  tentang  posisi kasus yang sesungguhnya terjadi berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak yang terlibat. Keyakinan  hakim  tentang  duduk  perkara  tersebut  sangat  penting  khususnya  pada  sistem peradilan  dalam  keluarga civil  law yang  menempatkan  hakim  sebagai  pemberi  keputusan tunggal  baik  dari  segi  fakta  (penempatan guilty  or  not  guilty )  maupun  hukumnya.  Dapat tidaknya perkara dilanjutkan, sangat bergantung pada keyakinan hakim. 13
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai salah satu bentuk peraturan  perundang-undangan  tentu  juga  tidak  lepas  dari  ketentuan  tersebut.  Dalam  hal  ini penulis  akan  membahas  Pasal  75  ayat  (1)  undang-undang a  quo yang  selama  ini  dianggap melemahkan penegakan hukum keimigrasian melalui jalur peradilan ( pro justitia ).

## 2. Penafsiran Pasal 75 Ayat (1) Dalam Penegakan Hukum Keimigrasian
Penafsiran  yang  merupakan  bagian  dari  penemuan  hukum  adalah  proses  konkretisasi atau  individualisasi  peraturan  hukum  ( das  sollen )  yang  bersifat  umum  dengan  mengingat akan  peristiwa  yang  konkret  ( das  sein )  tertentu. 14 Sedangkan  menurut  Natsir  Asnawi penafsiran  hukum  merupakan  upaya  hakim  dalam  menemukan  hukum  melalui  interpretasi
11 Sesuai  bunyi  Pasal  5  ayat  1  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yaitu: “Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.”  Dalam  penjelasan  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  ketentuan tersebut  dimaksudkan  agar  putusan  hakim  dan  hakim  kostitusi  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa  keadilan masyarakat.
12 Sudikno  mertokusumo  dan  A.  Pitlo, Tentang  Penemuan  Hukum ,  Citraa  Adity  Bakti,  Yogyakarta,  1993, hl.12  dalam  Arif  Firmansyah,  Penafsiran  Pasal  33  UUD  1945  Dalam  Membangaun  Perekonomian Indonesia,  Jurnal  Ilmu  Hukum  SYIAR  HUKUM  FH.UNISBA.  VOL.  XIII.  NO.  1,  MARET  2012  – AGUSTUS 2012, hl.269-270.
13 Shidarta,  “Penemuan  Hukum  Melalui  Putusan  Hakim,”  2011,  hl.6  dalam  kutipan  makalah  tersebut menyatakan bahwa “Dalam hukum acara pidana dikenal sedikitnya tiga pendekatan dalam meninjau alat- alat bukti: (1) sistem negatif wettelijk , yaitu hakim wajib terikat padaalat bukti minimum menurut undang- undang,  tetapi  masih  perlu  ditambah  dengan  keyakinan  hakim;  (2)  sistem positief  wettelijk ,  yakni  tanpa ada keyakinan hakim, terdakwa tetap dapat dipidana sepanjang alat-alat bukti mencukupi; dan (3) sistem vrij  bewijs atau conviction  intieme ,  yang  menyatakan  cukup  dengan  keyakinan  hakim,  sekalipun  tanpa diperkuat alat bukti lain, hakim dapat menjatuhkan pidana. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  menganut  sistem negatief wettelijk .  Lihat  Andi Hamzah  & Irdan Dahlan, Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hl.254–255.”
14 Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum:  Sebuah  Pengantar ,  Liberty,  Yogyakarta,  2007,  hl.37  dalam  I Gusti  Agung  Ngurah  Iriandhika  Prabhata,  “Kepastian  Penegakan  Hukum  Peraturan  Daerah  Nomor  10 Tahun  2011  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Kualitas  Pariwisata  Bali,” Tesis Magister Universitas Udayana, Denpasar, 2015, hl.29-30.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
teks-teks  dalam  perundang-undangan  dari  sumber  hukum  lain,  baik  tertulis  maupun  tidak tertulis untuk diterapkan ke dalam peristiwa atau faktual hukum incorcreto. 15
Dalam teks undang-undang itu tidak pernah jelas dan selalu membutuhkan penafsiran. 16 Dengan  demikian  maka  hakim  yang  berwenang  memberikan  keputusan  harus  memberikan keputusan yang bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik di dalam maupun diluar  hukum.  Namun  dalam  melakukan  penafsiran  juga  harus  mengetahui  apa  niat  dari penyusun aturan tersebut. 17
Sesuai pokok pembahasan dalam subbab ini akan membahas Pasal 75 ayat (1) undang- undang a quo yang berbunyi :
“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang  Asing  yang  berada  di  Wilayah  Indonesia  yang  melakukan  kegiatan  berbahaya dan  patut  diduga  membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”
Pada pasal tersebut menyatakan bahwa orang asing yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya.  Namun  dalam  undang-undang  ini  tidak memberikan  penjelasan  mengenai  bentuk  dari  tidak  menghormati  atau  tidak  menaati peraturan perundang-undangan tersebut sehingga muncul perdebatan mengenai akibat hukum dari Pasal 75 ayat (1) undang-undang a quo . Seperti penjelasan pada bab sebelumnya bahwa selain  mengatur  sanksi  administratif  tersebut  undang-undang a  quo juga  mengatur  sanksi pidana sehingga membuat kerancuan apakah sanksi pidana tersebut dapat dimasukkan dalam kategori tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
Untuk  mengartikan  satu  norma  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  jelas maka  diperlukan  suatu  metode  penemuan  hukum,  salah  satunya  yaitu  dengan  metode penafsiran.  Kewenangan  hakim  untuk  melakukan  penemuan  hukum  juga  merupakan konsekuensi dari asas peradilan dimana “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili,  dan  memutuskan  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. 18
Berdasarkan berbagai metode penafsiran yang telah penulis jelaskan sebelumnya maka penulis menggunakan metode penafsiran historis dan penafsiran gramatikal.
a) Penafsiran Historis
15 Natsir  Asnawi, Hermeneutika  Putusan  Hakim, UII Press,  Yogyakarta,  2014,  hlm.  16  dalam  Kade  Richa Mulyawati,  “Kebijakan  Hukum  Terhadap  Gratifikasi  Seksual  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia,” Tesis Magister Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hl.125.
16 Berdasarkan  pernyataan  Achmad  Ali  oleh  Arif  Firmansyah,  Penafsiran  Pasal    33  UUD  1945  Dalam Membangaun  Perekonomian  Indonesia,  Jurnal  Ilmu  Hukum  SYIAR  HUKUM  FH.UNISBA.  VOL.  XIII. NO. 1, MARET 2012 – AGUSTUS 2012, hl.270 yang menyatakan bahwa “Barang siapa yang mengatakan bahwa teks undang-undang sudah sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan interpretasi lagi, sebenarnya yang  menyatakan  demikian,  sudah  melakukan  interpretasi  sendiri.  Pernyataannya  tentang  jelasnya  teks, sudah  merupakan  hasil  interpretasinya  terhadap  teks  tersebut”  yang  didukung  pula  oleh  pernyataan  A. Pitlo, bahwa “kata-kata apapun tak pernah jelas. Ia selalu membutuhkan penafsiran.”
17 Berdasarkan  pendapat Jimly  Asshiddiqie  yang  dikutip    oleh  Arif  Firmansyah  dalam  Jurnal  Ilmu  Hukum SYIAR HUKUM FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 1, MARET 2012  – AGUSTUS 2012, hl.270   dari  R.M Ananda  B.  Kusuma,  “ Bagaimana  Menginterpretasikan  Konstitusi  Kita,” Jurnal  Konstitusi,  Volume  1 Nomor  3,  Jakarta,  2005,  hl.157  yang  menyatakan  bahwa  bila  kita  akan  melakukan  penafsiran  hukum (tertulis)  maka  pertama  harus  dilakukan  adalah  meneliti  apa  niat( itensi )  dari  penyusunnya.  Pendapat  ini didukung  pula  oleh  Jaksa  Agung  Amerika  Serikat  pada  masa  Ronald  Reagan,  Edwin  Meese  III,  bahwa “satu-satunya cara pengadilan untuk menafsirkan konstitusi agar legitimate adalah mengikuti intensi (niat) yang asli dari penyusun dan meratifikasinya”.
18 Rodrigo  Fernandes  Elias,  “  Penemuan  Hukum  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia,”  Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2004, hlm. 10.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Melihat dari sejarah hukumnya, pembentukan Pasal 75  ayat (1) undang-undang a quo yang mencantumkan frasa tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang- undangan berkaitan  erat  dengan  terus  meningkatnya  pelanggaran  keimigrasian  oleh  orang asing di  wilayah  Indonesia. Tujuan utama pengaturan tersebut  adalah memberikan efek jera bagi  para  pelaku  dan  demi  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  umum.    Untuk  semakin memperjelas  yang dimaksud dari frasa tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan dalam  Pasal    75  ayat  (1)  undang-undang a  quo perlu  melihat penafsiran  yang  lain.  Dalam  hal  inipenulis  melihat  kembali  maksud  dari  frasa  tersebut  dari segi makna gramatikalnya.
b) Penafsiran Gramatikal
Secara gramatikal atau tata bahasa menurut penulis Pasal 75 ayat (1) undang-undang a quo memang kurang jelas. Frasa yang membingungkan dan menimbulkan perdebatan adalah pada frasa tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan . Hal ini  karena  dalam  undang-undang a  quo tidak  dijelaskan  secara  gamblang  apa  bentuk  dari tidak  menghormati  atau  tidak  menaati  peraturan  perundang-undangan  itu  sendiri.  Dalam prakteknya  pejabat  yang  berwenang  masih  ragu  memasukkan  pelanggaran  pidana  undang- undang a quo ke dalam pasal ini.
Untuk  itu  perlu  diketahui  maksud  dari  kata  tidak  menghormati  atau  tidak  menaati. Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata ti·dak merupakan adv partikel  untuk menyatakan  pengingkaran,  penolakan,  penyangkalan,  dsb;  selanjutnya  kata meng·hor·mati mengandung  arti v 1 menaruh  hormat  kpd ; 2 menghargai;  menjunjung  tinggi; 3 mengakui dan menaati (tt  aturan, perjanjian); kata atau p kata penghubung untuk  menandai  pilihan di antara beberapa hal (pilihan); dan yang terakhir adalah kata me·na·ati v mematuhi; menurut (perintah, aturan, dsb). 19 Berdasarkan penjelasan di atas maka sudah tergambar dengan jelas maksud dari kata tidak menghormati atau tidak menaati. Selanjutnya untuk lebih memahami maksud  dari  frasa  tidak  menghormati  atau  tidak  menaati  peraturan  perundang-undangan, perlu diketahui maksud dari peraturan perundang-undangan.
Melihat  sumber  dari  pelanggaran  keimigrasian  yang  multidimensional,  maka  perlu dilakukan  analisa  dari  beberapa  sudut  pandang  agar  dalam  penyelesaian  pelanggaran keimigrasian dapat memenuhi prinsip keadilan, manfaat dan kepastian hukum.
3.  Efektivitas  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  dan  Proses  Pro  Justitia Dalam Penegakan Hukum Keimigrasian
a) Proses Tindakan Administratif Keimigrasian
Tindakan  administratif  keimigrasian  sesuai  penjelasan  pada  bab  sebelumnya  adalah merupakan tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Dalam pelaksanaan  tindakan  keimigrasian,  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi orang asing maka keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan, alasan penindakan dan jenis tindakan.
Agar dalam pelaksanaan tindakan  administratif tersebut  dapat  berjalan sesuai  perintah undang-undang,  maka  dikeluarkanlah  petunjuk  pelaksanaan  direktur  jenderal  imigrasi. 20
19 http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php. diakses pada 3 April 2016
20 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 tahun 1995 yang dalam ketentuan khusus angka (2) menyatakan :
1) Pertimbangan dan alasan dalam menetapkan Tindakan Keimigrasian, antara lain:
2) Tergolong  orang-orang  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  19  Keputusan  Menteri  Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan  Keberatan  Orang  Asing  dan  Tindakan  Keimigrasian,  yang  ditemukan  berada  di  wilayah Indonesia;
3) Terdapat  cukup  bukti,  bahwa  yang  bersangkutan  bermaksud  untuk  berada  di  Indonesia,  dan  bila diajukan ke pengadilan, akan menggunakan upaya hukum mulai dari Banding, Kasasi dan jika perlu Grasi,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam  petunjuk  pelaksanaan  tersebut  diatur  mengenai  alasan  dan  pertimbangan  dalam mengenakan  sanksi  tindakan  administratif  keimigrasian  terhadap  orang  asing  yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Salah satunya adalah mempertimbangkan aspek politis, ekonomis,  sosial  dan  budaya  serta  keamanan  dipandang  lebih  efektif  dilakukan  tindakan keimigrasian.
Setelah  dikenakan  tindakan  administrasi  keimigrasian,  pelaku  akan  diusulkan  untuk dicantumkan  dalam  daftar  pencekalan.  Namun  keputusan  mengenai  lama  waktu  pencekalan diserahkan  kepada  menteri  atau  pejabat  imigrasi  yang  ditunjuk. 21 Sesuai  penjelasan sebelumnya  pencekalan  tersebut  dapat  terus  diperpanjang  tanpa  ada  pembatasan  jumlah perpanjangan,  ini  artinya  orang  asing  tersebut  tidak  boleh  lagi  masuk  ke  wilayah  Indonesia selama  yang  bersangkutan  masih  tercantum  dalam  daftar  tangkal  tersebut.  Hal  ini  akan memberikan efek jera yang cukup besar bagi pelaku tanpa harus  diberikan pidana penjara.

## b) Proses Pro Justitia
Tindakan pro justitia adalah penyelesaian tindak pidana melalui jalur peradilan. Dalam pelaksanaan  tersebut  proses  penyidikan  tindak  pidana  keimigrasian  dilakukan  menurut ketentuan  yang  diatur  dalam  KUHAP  (Kitab  Hukum  Acara  Pidana). 22 Dalam  sistem Peradilan  Pidana  ( Criminal  Justice  System ),  terdiri  dari  komponen-komponen  ataupun  sub sistem-sub  sistem,  yaitu  penyidikan,  penuntutan,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan, oleh  karena  itu  apabila  di  dalam  lembaga  penyidikan  sebagai  suatu  sistem  terdapat  adanya penyidik  POLRI  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS),  maka  dapat  terlihat  bahwa PPNS  dalam  hal  ini  PPNS  Imigrasi  merupakan  sub  sistem  ataupun  bagian  ataupun  mata rantai  dari  Sistem  Peradilan  Pidana. 23 Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  bab  sebelumnya bahwa  proses  peyidikan  tindak  pidana  keimigrasian  dilakukan  oleh  PPNS  Keimigrasian. 24 Dalam  menjalankan  tugasnya  tersebut  PPNS  Keimigrasian  berkoordinasi  dengan  penyidik
dan atau akan digunakan kesempatan oleh orang asing yang menjadi buronan dari Negara sendiri (terlihat kasus-kasus berat atau pelarian dari Negara-Negara yang sedang bergolak);
4) Menurut  pertimbangan  politis,  ekonnomis,  sosial  dan  budaya  serta  keamanan  dipandang  lebih  efektif dilakukan  tindakan keimigrasian;
5) Atas pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan keimigrasian, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan keimigrasian dari pada tindakan pro justitia ;
21 Sesuai dengan pasal 98  undang-undang a quo yang menyatakan : (1) Menteri berwenang melakukan Penangkalan.
(2) Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan. Serta  di  jelaskan  lagi  pada  pasla  99  undang-undang a  quo yang  menyatakan:  “Pelaksanaan  Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.”
22 Hal  ini  sesuai  dengan  bunyi  ketentuan  umum  pada  Petunjuk  Pelaksanaan  Direktur  Jenderal  Imigrasi Nomor:  F-337.IL.02.01  Tahun  1995  tentang  Tata  Cara  Penyidikan  Tindak  Pidana  Keimigrasian  yang menyatakan bahwa, “Penyidikan tindak pidana keimigrasian adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana keimigrasian yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.”
23 Op.cit., Ratna Wilis, hl.75.
24 Dalam  pasal  7  ayat  2  Undang-Undang    Nomor  8  tahun  1981  tersebut  menyatakan  bahwa,  “Penyidik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  mempunyai  wewenang  sesuai  dengan  undang- undang  yang  menjadi  dasar  hukumnya  masing-masing  dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  berada  dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal  6 ayat (1) huruf a. Sedangkan  yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah : “Penyidik adalah :
Pejabat polisi negara Republik  Indonesia;
Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”
Dalam penjelasan dari pasal 7 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa, “yang dimaksud “penyidik dalam ayat ini” adalah isalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan  sesuai  dengan  wewenang  khusus  yang  diberikan  oleh  undang-undang  yang  menjadi  dasar hukumnya masing-masing.”
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
POLRI  dan  setelah  selesai  melakukan  penyidikan  maka  berkas  perkara  diserahkan  kepada penuntut umum. 25
Dari  data  yang  diperoleh  dari  kurun  waktu  2013  sampai  2015  terdapat  3  kasus  yang diselesaikan  melalui  proses  peradilan  yaitu  kasus  atas  nama  Ho  Shih  Chia  alias  Agustinus berkebangsaan  Taiwan  dan  Lio  Ka  Jun  alias  Hendra  alias  Alex  berkebangsaan  Indonesia yang melanggar Pasal 126 huruf c undang-undang a quo . Berdasarkan dari hasil wawancara informal dengan kasubsi penindakan serta melihat berkas perkara  yang bersangkutan, kasus tersebut dimulai proses peradilannya pada tanggal 4 November 2013 dan baru mendapatkan putusan pengadilan  yang in  cracht pada tanggal  17 Maret  2014. Dari hasil putusan tersebut diperoleh sanksi pidana penjara 1 tahun 8 bulan terhadap Ho Shih Chia alias Agustinus serta sanksi pidana penjara 1 tahun 4 bulan terhadap Lio Ka Jun alias Hendra alias Alex.
Kasus  yang  lain  atas  nama  Muhammad  Zamani  berkewarganegaraan  Iran.  Kasus tersebut  dimulai  proses  peradilannya  pada  tanggal  22  Oktober  2014  dan  baru  mendapatkan putusan  pengadilan  yang in  cracht pada  tanggal  11  Maret  2015  dengan  putusan  pidana penjara 5 bulan dan denda Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
Dari  3  kasus  yang  diproses  tersebut  terlihat  bahwa  penyelesaian  kasus  melalui  jalur peradilan  memakan  waktu  lebih  dari  3  bulan.  Hal  ini  membuat  tentu  saja  memakan  tenaga dan  biaya  yang  cukup  banyak.  Hal  tersebut  terlihat  dari  anggaran  yang  disiapkan  untuk pelaksanaan proses peradilan mencapai Rp101.086.000 (seratus satu juta delapan puluh enam ribu rupiah) pada tahun anggaran 2015. Angka tersebut merupakan jumlah yang cukup besar dan memberikan beban pengeluaran anggaran negara yang cukup besar. Total biaya tersebut belum  termasuk  biaya  perawatan  untuk  kesehatan.  Dari  hasil  wawancara  informal  dengan kasubsi penindakan mengatakan bahwa untuk  kasus  Ho Shih  Chia alias Agustinus dan   Lio Ka Jun alias Hendra alias Alex menghabiskan dana sekitar 30 sampai 34 juta rupiah. Beban penyerapan  pengeluaran  anggaran  negara  ditambah  lagi  dengan  dilanjutkannya  proses deportasi  terhadap pelaku setelah menjalani masa pemidanaan. Dalam hal  ini biaya tersebut digunakan  untuk  pengawasan  keberangkatan  keluar  wilayah  Indonesia  (pendeportasian). Dalam  menjalani  pendeportasian  tersebut  disertai  dengan  pengusulan  dalam  daftar  cekal seperti dalam tindakan administratif keimigrasian.
c) Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian
Dalam  penegakan  hukum  keimigrasian  sebagaimana  telah  dijabarkan  sebelumnya terdiri dari sanksi administratif berupa tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan apa yang  tercantum  dalam  pasal  75  ayat  (2)  undang-undang a  quo .  Selain  itu  dalam  penegakan hukum  keimigrasian  juga  terdapat  ketentuan  mengenai  sanksi  pidana  sesuai  dengan  yang tercantum  pada  pasal  113  sampai  pasal  136  undang-undang a  quo .  Berkaitan  dengan  kedua bentuk  penegakan  hukum  keimigrasian  yang  sama-sama  diatur  dalam  undang-undang  yang sama tersebut maka akan berlaku asas ultimum remedium . Maksudnya adalah hukum pidana baru dipergunakan apabila sarana-sarana lain gagal untuk menyelesaikannya. 26
Dalam sebuah makalah asas hukum 27 dijelaskan bahwa secara terminologi bahasa, yang dimaksud  dengan  istilah  asas  ada  dua  pengertian.  Arti  yang  pertama  adalah  dasar,  alas, pondamen,  sedangkan  arti  yang  kedua  adalah  sesuatu  kebenaran  yang  menjadi  pokok  dasar atau  tumpuan  berfikir  atau  berpendapat.  Menurut  Eikima  Hommes  Asas  Hukum  itu  tidak
25 Hal ini sesuai ketentuan dalam undang-undang a quo pasal 107  yang menyatakan bahwa,
“(1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)  Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkra kepada penuntut umum”
26 Op.cit., Ratna Wilis, hl.14.
27 Makalah asas-asas hukum yang diunggah oleh Aan Atin di http://www.academia.edu/9682328/MAKALAH_ASAS_ASAS_HUKUM, diakses pada 26 Maret 2016.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
boleh  menganggap  sebagai  norma-norma  hukum  yang  konkrit,  akan  tetapi  perlu  dipandang sebagai  dasar-dasar  umum  atau  petunjuk  bagi  hukum  yang  berlaku.  Pembentukan  hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.
Berdasarkan pengertian tersebut, asas hukum berfungsi sebagai hal  yang mendasarkan eksistensinya  pada  rumusan  pembentukan  undang-undang  dan  hakim  (yang  bersifat mengesahkan) dan mengikat para pihak. Selain itu fungsi lainnya adalah asas yang berfungsi sebagai  suatau  hal  bersifat  mengatur  dan  mejelaskan,  dalam  hal  ini  dibagi  menjadi  asas hukum  umum  dan  asas  hukum  khusus.  Asas  hukum  umum  yaitu  asas  yang  berhubungan dengan  seluruh  bidang  hukum,  asas  hukum  khusus  yaitu  asas  yang  berfungsi  dalam  bdang yang lebih sempit.  Namun perlu dipahami bahwa asas hukum berbeda dengan norma hukum. Perbedaan tersebut diantaranya: asas merupakan suatu konsep, sedangkan norma merupakan penjabaran  dari  konsep  tersebut;  asas  hukum  tidak  mempunyai  sanksi,  sedangkan  norma mempunyai sanksi yang jelas.
Melihat  pengertian  dan  fungsi  sebuah  asas  di  atas  dan  kaitannya  dengan  hukum keimigrasian  maka  seharusnya  dalam  menegakan  hukum  keimigrasian  mengacu  pada  asas ultimum remedium . Hal tersebut didasari adanya dua sanksi dalam hukum keimigrasian yaitu berupa sanksi tindakan administratif keimigrasian dan sanksi pidana. Dengan adanya pilihan penerapan sanksi tersebut maka asas ultimum remedium dapat diterapkan dalam menegakan hukum keimigrasian.
Sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  menerapkan  asas  tersebut  yang  dianggap mengurangi  penegakan  hukum  keimigrasian  melalui  proses  peradilan  maka  perlu  dilihat efefktivitas  dari  masing-masing  sanksi  yang  dapat  diterapkan.  Dengan  mengetahui efektivitasnya maka para pejabat yang berwenang dapat memberikan keputusan melalui jalur apakah  suatu  pelanggaran  keimigrasian  diselesaikan  untuk  mencapai  proses  penegakan hukum yang cepat, murah, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Dalam  proses  kriminalisasi  harus  melihat  apakah  akan  menambah  beban  aparat penegak hukum atau nyata-nyata tidak dapat diemban dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. 28 Jika  melihat  dari  aspek  waktu  tempuh  yang  digunakan  maka  peneraan  sanksi tindakan  administratif  lebih  cepat  dalam  menyelesaikan  pelengaran  keimigrasian  daripada pengenaan  sanksi  pidana.  Melihat  penjelasan  sebelumnya  dapat  diketahui  bahwa  proses melalui  jalur  peradilan  memakan  waktu  berbulan-bulan.  Dari  waktu  yang  lama  tersebut pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Dengan waktu yang lama, tenaga  dan  pikiran  yang  terkuras  serta  hasil  yang  tidak  sebanding  tersebut  maka  dapat membebani  aparat  penegakan  hukum  keimigrasian.  Apalagi  jumlah  aparat  saat  ini  masih kurang  untuk  memenuhi  tanggungjawab  melakukan  penegakan  hukum  keimigrasian  yang wilayah  kerjanya  cukup  luas.  Melihat  aspek  waktu  yang  digunakan  tindakan  administratif keimigrasian  lebih  dapat  menciptakan  penegakan  hukum  yang  cepat.  Untuk  memperkuat perlunya penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum keimigrasian perlu juga dilihat dari aspek lain salah satunya dari aspek di bidang ekonomi.
Berkaitan  dengan  pandangan  tersebut  maka  dalam  penegakan  hukum  keimigrasian perlu dilihat dari sisi ekonomi. Dlihat dari segi ekonominya maka penerapan sanksi tindakan administratif  memiliki  biaya  yang  lebih  ringan  jika  dibandingkan  dengan  sanksi  pidana. Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya  diketahui  bahwa  proses  pelaksanaan  tindakan administratif  keimigrasian  membutuhkan  waktu  yang  lebih  singkat  dan  dengan  singkatnya tersebut  maka  biaya  yang  dikeluarkan  juga  lebih  sedikit.  Selain  itu  jika  dilihat  dari perencanaan  penganggaran,  proses  tindakan  administratif  keimigrasian  disiapkan  anggaran yang  lebih  sedikit  dibandingkan  sanksi  pidana.  Sebagaimana  ditulisakan  Lilik  Mulyadi
28 Lilik  Mulyadi,  “ Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  Kriminologi  dan  Victimonologi ,”  Djambatan,  Jakarta, 2004, hl.34 dalam Muhammad Indra, ” Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian, ” 2010, hl.260.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bahwa dalam proses kriminalisasi perlu melihat apakah biaya kriminalisasi seimbang dengan hasil  yang  akan  dicapai,  artinya cost pembuatan  undang-undang,  penegakan  hukum  serta beban yang dipikul korban dan pelaku seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai. 29 Bedasarkan  penjelasan  tersebut,  saat  ini  biaya  yang  menjadi  beban  negara  dari  proses peradilan  untuk  satu  kasus  cukup  besar  dan  dengan  jelas  telah  mengerus  APBN  sehingga basis penilaian moralitas saat ini lebih banyak mudarat daripada maslahatnya, apalagi dalam keadaan  negara  defisit.  Alokasi  angaran  negara  sebanyak  itu  tentu  amat  membantu  untuk program kesehatan dan pendidikan. Selain itu saat ini efek jera  yang berbasis moralitas saat ini tidak nyata karena pelaku sebgai aktor  yang rasional dengan perhitungan nilai ekonomis cenderung  melakukan  kejahatan  atau  berpotensi  menjadi  residivis. 30 Apabila  dikaitkan dengan orang asing, bagi  mereka  yang melakukan kejahatan tertentu  yang berdampak besar dalam  merugikan  negara  dan  mengganggu  ketertiban  umum  beranggapan  keuntungan  yang didapat  lebih  banyak  dari  biaya  yang  mereka  keluarkan.  Misalnya  kemudahan-kemudahan selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan membuat mereka tetap menjalankan jaringan  yang  telah  dibuat  di  Indonesia.  Untuk  itu  perlu  dipertimbangkan  alternatif  sanksi yang bersifat nonpenal tetapi tetap menjerakan bukan dalam konteks fisik melainkan konteks finansial dan sosial, misalnya pidana denda optimal serta pengusiaran dari wilayah Indonesia.
Berdasarkan  pertimbangan  kedua  aspek  tersebut  maka  dalam  melakukan  penegakan hukum  keimigrasian  menerapkan  asas ultimum  remedium dalam  hal  ini  berupa  sanksi tindakan  administratif  keimigrasian  dipandang  lebih  efektif  dan  efisien.  Dalam  penggunaan asas ultimum  remedium yang  mentransformasikan  suatu  sanksi  pidana  menjadi  sanksi administratif, maka hal itu sah-sah saja dan bukan suatu kemunduran melainkan konsekuensi logis dari pilihan nilai-nilai yang dianut. Karena dengan pidana yang berat bukan berarti akan menjamin  efektivitas  pidana,  tetapi  diharapkan  penjatuhan  pidana  juga  mempertimbangkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi ancaman pidana yang telah ditentukan. Dengan pembaharuan  tersebut  diharapkan  dapat  terwujud  kepastian  hukum  dan  meningkatkan  citra pemerintah  Republik  Indonesia  di  mata  internasional  yang  selanjutnya  membawa  dampak luas ( multiflyer effect ) pada pembangunan sektor-sektor lain. 31
Pertimbangan  lainnya  adalah  berdasarkan  penerapan  kebijakan  penegakan  hukum keimigrasian  yang  telah  dilakukan,  pelaksanaan  penegakan  hukum  yang  menggunakan pendekatan  hukum  pidana  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  optimal.  Hal  ini  dikarenakan terdapat  beberapa  hal  yang  tidak  mendukung  instrumen  penegakan  hukum  keimigrasian untuk  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  serta  memperhatikan  prinsip  keadilan, manfaat dan kepastian hukum oleh aparatur penegak hukum. Hal-hal tersebut antara lain :
1) Ketentuan-ketentuan  pidana  yang  ada  bersifat  dualisme  dengan  ketentuan  pelanggaran administratif,  sehingga  lebih  banyak  ditanggulangi  dengan  instrumen  tindakan keimigrasian yang berada dalam domain hukum administratif.
2) Jumlah dan kualitas sumber daya manusia aparatur penegak hukum/PPNS yang ada masih terbatas  dan  sangat  jauh  perbandingannya  dengan  luas  wilayah  kerja  yang  harus dijangkau.
3) Proses yang dilalui melalui tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang ada yaitu Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana bukanlah proses yang sederhana.
29 Op.cit, Muhammad Indra, hl.260.
30 Roml  Atmasasmita,  “Moralitas  vs  Efisiensi,”  Guru  Besar  (Emeritus)  Hukum  Pidana  Universitas Padjadjaran, Koran Sindo edisi
16 September
2014, source: http://nasional.sindonews.com/read/902085/18/moralitas-vs-efisiensi-1410861271, diakses pada 30 November 2015.
31 Op.cit, Muhammad Indra, hl.262.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
4) Secara  subtansial  kasus-kasus  keimigrasian  dikaji  dari  sisi  hukum  pembuktian  adalah sangat  sederhana,  yang  artinya  pembuktian  kasus  keimigrasian  tidaklah  terlalu  sulit,  dan putusan  pengadilan  selalu  sangat  ringan  dibanding  dengan  ancaman  hukuman  yang diatur. 32
Selain  itu  Muhammad  Indra  juga  menambahkan  bahwa  bukan  merupakan  domain negara untuk melakukan pembinaan atau pemasyarakatan terhadap orang asing, kecuali bagi mereka  yang  melakukan  tindak  pidana  umum  atau  pidana  khusus  sebagai treatment (perlakuan) untuk memberikan efek jera dengan hukuman pidana berat. 33 Dapat dibayangkan berapa  besar  anggaran  yang  harus  dikeluarkan  untuk  memberikan  makanan  dan  pembinaan terhadap  orang  asing  yang  menjalani  hukuman  di  lembaga  pemasyarakatan.  Pada  dasarnya lembaga  pemasyarakatan  adalah  membentuk  narapidana  yang  disebut  sebagai  warga  binaan dari  sebuah  lembaga  pemasyarakatan  untuk  memperbaiki  diri  dan  dapat  diterima  kembali oleh  masyarakat. 34 Dengan  tujuan  tersebut  maka  orang  asing  tentu  tidak  sepatutnya dimasukkan  ke  lembaga  pemasyarakatan  karena  terhadap  orang  asing  yang  telah  selesai menjalani masa penahanan di lembaga pemasyarakatan akan dilakukan pendeportasian.
Dengan mengenakan sanksi tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi/pengusiran  sebagai  bentuk  penerapan  asas ultimum  remedium ,  merupakan  salah satu cara yang cukup efektif bagi suatu negara untuk mengeluarkan orang asing yang berada dalam  wilayahnya.  Prosedur  pengusiran  memang  sangat  mudah,  oleh  karena  tidak  ada kepentingan  negara  lain  yang  tersangkut,  kecuali  kepentingan  orang/individu  yang  diusir. Efektivitas  pengambilan  tindakan  pendeportasian  sangat  dirasakan  oleh  jajaran  aparatur keimigrasian,  karena  disamping  telah  diambil  suatu  tindakan  keimigrasian  biasanya  akan diikuti pula dengan memasukan data warga negara asing yang telah dideportasi itu ke dalam daftar  penangkalan.  Dengan  demikian  telah  ditempuh  langkah-langkah  penegakan  hukum yang  efektif  dan  langsung  menghilangkan  potensi  terjadinya  pelanggaran  hukum  di Indonesia. 35
Berkaitan  dengan  adanya  pengaturan  tentang  sanksi  administratif  keimigrasian  dan sanksi pidana, maka seorang pejabat imigrasi memiliki kewenangan untuk menentukan cara penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian sesuai  dengan  yang tertuang dalam  Pasal  75 undang-undang a  quo .  Dalam  hal  ini  maka  profesionalitas  pejabat  imigrasi  berperan  sangat penting dalam menjalankan apa yang menjadi wewenangnya secara bertanggungjawab.
4. Kewenangan  Pejabat  Imigrasi  Dalam  Menentukan  Cara  Penindakan Terhadap Pelanggaran Keimigrasian
Sesuai  dengan  yang tercantum dalam Pasal  75 undang-undang a quo , seorang pejabat imigrasi  berwenang untuk  melakukan tindakan  administratif keimigrasian atau tindakan pro justitia .  Berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang  ada  hampir  setiap  kasus keimigrasian dapat dikenakan tindakan keimigrasian (Tindakan Administratif), hal ini terjadi karena  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  sangat  luas  dan  seperti  suatu  pasal karet. 36 Dengan  demikian  penentuan  apakah  dikenakan  tindakan  keimigrasian  ataukah
32 Op.cit, Muhammad Indra, hl.54-56.
33 Op.cit, Muhammad Indra, hl.238.
34 Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1955  tentang Pemasyrakatan  pada  Pasal  2  yang  menyatakan  bahwa:  “Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam rangka  membentuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab.”  Dalam  undang-undang  tersebut  juga  tidak  dicantumkan kewajiban bagi negara untuk melakukan pembinaan terhadap orang asing.
35 Op.cit, Muhammad Indra, hl.166-167.
36 Op.cit, Ratna Wilis, hlm.96.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
diproses  melalui  proses  peradilan  sepenuhnya  ditentukan  oleh  pejabat  imigrasi  di  setiap tingkatan struktur organisasi.
Dalam menjalankan kaidah hukum keimigrasian maka peran petugas yang dalam hal ini adalah  pejabat  imigrasi/PPNS  keimigrasian  berperan  penting  dalam  menentukan berfungsinya  kaidah  hukum  tersebut. 37 Dalam  pandangan  lain,  Gde  Pantja  Aswata menyebutkan bahwa yang penting dalam penegakan hukum adalah orang-orang yang diserahi tugas  untuk  menegakan  hukum  yaitu  aparat  hukum.  Dalam  proses  penegakan  hukum keimigrasian,  pandangan  tersebut  sangat  penting  karena  penentuan  suatu  kasus  pelanggaran diselesaikan  dengan  proses  hukum  pidana  atau  administratif  diletakkan  pada  kewenangan (diskresi)  pejabat  imigrasi.  Untuk  itu  perlu  ada  batasan  dan  kategorisasi  yang  tegas  dalam proses  penegakan  hukum  pidana  dengan  tindakan  administratif,  sehingga  tidak  lagi digantungkan  pada  penilaian  pejabat  imigrasi  tetapi  didasarkan  sistem  atau  peraturan perundang-undangan  dengan  memperhatikan  proses  penyelesaian  perkara  keimigrasian secara cepat, efektif, dan efisien. 38
Diskresi  atau Freies Ermessen adalah kebebasan bertindak atau mengambil  keputusan pada  pejabat  publik  yang  berwenang  berdasarkan  pendapat  sendiri.  Namun  dalam penggunaan  wewenang  tersebut  harus  secara  bertanggunjawab,  tujuannya  adalah  untuk menghindari  terjadinya  perbuatan  tercela,  melawan  hukum,  melawan  undang-undang, perbuatan yang tidak tepat, perbuatan yang tidak bermanfaat. 39
Dalam  kaitannya  dengan  penegakan  hukum  keimigrasian,  adanya  ruang  yang  besar dalam mengambil keputusan penindakan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 75 undang- undang a quo itulah  yang menjadikan kesan bahwa penegakan hukum  secara  repesif sangat bergantung  pada  kemauan  ( will )  pejabat  imigrasi  yang  memegang  diskresi  penegakan hukum. 40 Namun  dengan  alasan  tertentu,  sebuah  diskresi  dalam  penegakan  hukum  sangat penting. Adapun alasan pentingnya diskresi dalam penegakan hukum tersebut antara lain:
1) Tidak  ada  perundang-undangan  yang  sedemikian  lengkapnya,  sehingga  dapat  mengatur semua perilaku manusia.
2) Adanya  kelambat-lambatan  untuk menyesuaikan  perundang-undangan  dengan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat, menimbulkan ketidakpastian.
3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4) Adanya kasus-kasus yang memerlukan penanganan secara khusus. 41
Sebelum  menentukan  cara  penindakan  mana  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan pelanggaran keimigrasian, maka pejabat migrasi harus melihat aspek dari bidang-bidang yang terkait  dengan  pelanggaran  yang  terjadi.  Tentunya  banyak  hal  yang  menjadi  pertimbangan pejabat imigrasi dalam menentukan cara penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian yang berkaitan dengan efektivitas, ekonomi, efiseiensi, aspek kemanusiaan (HAM), akibat hukum yang  ditimbulkan,  serta  aspek-aspek  lain  yang  terkait  guna  memenuhi  syarat  keadilan  dan daya guna.
37 Hal  ini  sesuai  dengan  yang  sebutkan  Soerjono  Soekanto  yang  dikutip  Ratna  Wilis,  ”Pengawasan  dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia,” Tesis Program Pascasarjana, Universitas  Sumatera  Utara,  2009,  ynag  menyatakan  bahwa  ada  empat  faktor  yang  menentukan berfungsinya kaidah hukum yaitu; Pertama, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri. Kedua, petugas yang menegakkan  atau  yang  menentapkan. Ketiga, fasilitas  yang  diharapkan  akan  dapat  mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Keempat, warga masyrakat yang terkena lingkup peraturan tersebut.
38 Op.cit, Muhammad Indra, hl.12.
39 Op.cit, Muhammad Indra, hl.245.
40 Op.cit, Muhammad Indra, hlm. 237.
41 Fadhli Ayuza, “Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Balap Motor Liar(Studi Komparasi di Wilayah Hukum  Kota  Padang  Dan  Wilayah  Hukum  Kota  Pekanbaru),”  Tesis  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Islam Riau, 2009, hl.19.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sebagaimana  diungkapkan  oleh  kepala  seksi  wasdakim,  bahwa  menegakan  hukum keimigrasian  harus  secara  pofesional  dan  sesuai  dengan  undang-undang.  Profesional  yang dimaksud  adalah  dengan  menjalankan  apa  yang  menjadi  kewenangannya  untuk  memenuhi unsur keadilan bukan melakukan penyelewengan yang menguntungkan bagi si pelanggar dan pejabat  secara  pribadi.  Dalam  menentukan  penyelesaian  masalah  pelanggaran  keimigrasian harus  melihat  aspek-aspek  tertentu.  Maksudnya  harus  menimbang  dan  melihat  sendiri bagaimana  permasalahan  tersebut  bisa  terjadi  melalui  BAP  pelaku.  Dengan  menggali informasi  sebanyak-banyaknya  dalam  BAP  tersebut  akan  dapat  membantu  pejabat  imigrasi mengetahui secara jelas pelanggaran yang terjadi serta latar belakang terjadinya pelanggaran tersebut. Menurut penulis, apabila akibat perbuatan pelaku tidak menimbulkan kerugian dan ancaman  yang  besar  bagi  kepentingan  umum,  maka  dapat  dikenakan  tindakan  administratif keimigrasian saja yang lebih efektif, efisien, cepat dan murah.
Beliau  juga  menambahkan  bahwa  penyelesaian  pelanggaran  keimigrasian  tidak  harus melaui  peradilan  karena  tindakan  administratif  keimigrasian  juga  merupakan  penegakan hukum.  Sehingga  dalam  menjalankan  tugasnya,  pejabat  imigrasi/PPNS  keimigrasian  tidak perlu mencari-cari kesalahan agar dapat  menyelesaikan pelanggaran melalui jalur peradilan. Sudarto  berpendapat  bahwa  dalam  menghadapi  tentang  perbuatan  apa  yang  seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan kepada si pelanggar maka yang pertama harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya :
1) Penggunaan  hukum  pidana  harus  memperhatikan  tujuan  pembangunan  nasional,  yaitu perwujudan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata  materiil  dan  spirituil  berdasarkan Pancasila,  sehubungan  dengan  ini  maka  (penggunaan)  hukum  pidana  bertujuan  untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengguguran terhadap tindakan penganggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki,  yaitu  perbuatan  yang  mendatangkan kerugian (materiil dan sipirutil) atas warga masyarakat;
3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil ( cost and benefit principle );
4) Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memperhatikan  kapasitas  atau  kemampuan  daya kerja dari badan badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas ( overbelasting ). 42
Dengan  mempertimbangkan  hal-hal  di  atas  serta  melihat  latar  belakang  dari pelanggaran  yang  dilakukan  maka  seorang  pejabat  imigrasi/PPNS  keimigrasian  dapat menggunakan wewenang  yang diamanatkan undang-undang sesuai  dengan prinsip  keadilan. Selain  itu  juga  perlu  meningkatkan  profesionalitas  kerja  yang  menjadi  kewajiban  setiap pejabat imigrasi untuk terus memberikan keputusan-keputusan  yang adil dalam menghadapi globalisasi dan terus berkembangnya teknologi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulannya adalah: 1. Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap pelanggaran keimigrasian dalam penegakan hukum  keimigrasian  sebagaimana  telah  dijabarkan  sebelumnya  terdiri  dari  sanksi administratif  berupa  tindakan  administratif  keimigrasian  sesuai  dengan  apa  yang tercantum  dalam  pasal  75  ayat  (2)  undang-undang a  quo .  Selain  itu  dalam  penegakan hukum keimigrasian juga terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana sesuai dengan  yang tercantum  pada  pasal  113  sampai  pasal  136  undang-undang a  quo .  Berkaitan  dengan
42 http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/350-aspek-hukum-pidana-di-dalam-pelanggaran- pemilihan-umum-kajian-dari-perspektif-kebijakan-hukum-pidana, diakses pada 13 Maret 2016.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kedua  bentuk  penegakan  hukum  keimigrasian  yang  sama-sama  diatur  dalam  undang- undang yang sama tersebut maka akan berlaku asas ultimum remedium . Maksudnya adalah hukum pidana baru dipergunakan apabila sarana-sarana lain gagal untuk menyelesaikannya.  hukum  keimigrasian  maka  seharusnya  dalam  menegakan  hukum keimigrasian  mengacu  pada  asas ultimum  remedium .  Hal  tersebut  didasari  adanya  dua sanksi dalam hukum keimigrasian yaitu berupa sanksi tindakan administratif keimigrasian dan  sanksi  pidana.  Dengan  adanya  pilihan  penerapan  sanksi  tersebut  maka  asas ultimum remedium dapat  diterapkan  dalam  menegakan  hukum  keimigrasian.    Sebagai  bahan pertimbangan  dalam  menerapkan  asas  tersebut  yang  dianggap  mengurangi  penegakan hukum keimigrasian melalui proses peradilan maka perlu dilihat efefktivitas dari masing- masing  sanksi  yang  dapat  diterapkan.  Dengan  mengetahui  efektivitasnya  maka  para pejabat  yang  berwenang  dapat  memberikan  keputusan  melalui  jalur  apakah  suatu pelanggaran  keimigrasian  diselesaikan  untuk  mencapai  proses  penegakan  hukum  yang cepat, murah, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.
2. Pertimbangan  yang  digunakan  dalam  pengenaan  sanksi  terhadap  pelaku  pelanggaran Keimigrasian.  Dengan  mengenakan  sanksi  tindakan  administratif  keimigrasian  berupa deportasi/pengusiran sebagai bentuk penerapan asas ultimum remedium , merupakan salah satu  cara  yang  cukup  efektif  bagi  suatu  negara  untuk  mengeluarkan  orang  asing  yang berada dalam wilayahnya. Prosedur pengusiran memang sangat mudah, oleh karena tidak ada  kepentingan  negara  lain  yang  tersangkut,  kecuali  kepentingan  orang/individu  yang diusir.  Efektivitas  pengambilan  tindakan  pendeportasian  sangat  dirasakan  oleh  jajaran aparatur  keimigrasian,  karena  disamping  telah  diambil  suatu  tindakan  keimigrasian biasanya  akan  diikuti  pula  dengan  memasukan  data  warga  negara  asing  yang  telah dideportasi  itu  ke  dalam  daftar  penangkalan.  Dengan  demikian  telah  ditempuh  langkah- langkah  penegakan  hukum  yang  efektif  dan  langsung  menghilangkan  potensi  terjadinya pelanggaran  hukum  di  Indonesia. Berkaitan  dengan  adanya  pengaturan  tentang  sanksi administratif  keimigrasian  dan  sanksi  pidana,  maka  seorang  pejabat  imigrasi  memiliki kewenangan untuk menentukan cara penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian sesuai dengan  yang  tertuang  dalam  Pasal  75  undang-undang a  quo .  Dalam  hal  ini  maka profesionalitas  pejabat  imigrasi  berperan  sangat  penting  dalam  menjalankan  apa  yang menjadi wewenangnya secara bertanggungjawab.

## Daftar Pustaka A. Buku
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (bagian 2) , Jakarta: Rajawali Pers, 2005. Hadjon,  Philipus  M., et  al . Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2008.
Halim,  A  Ridwan.  “ Pengantar  Ilmu  Hukum  Dalam  tanya  Jawab.  Edisi  Kedua, ”  Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
Hamzah Abdullah. Penegak Hukum Lingkungan , Jakarta: Arikhah, Media Cetak, 1995.
Hamzah Andi. Penegakan Hukum Lingkungan , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Indra,  Muhammad. Perspektif  Penegakkan  Hukum  Dalam  Sistem  Keimigrasian  Indonesia. 2010.
Santoso, M. Iman. Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia . Bandung:      Pustaka Reka Cipta, 2012.
________. Perspektif  Imigrasi  Dalam  Ketahanan  Nasional ,  Jakarta:  Universitas  Indonesia Press, 2007.
________. Perspektif  Imigrasi  Dalam  United  Nation  Convention  Againts  Transnational Organized Crime, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Sinar Grafika,  2006.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## B. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia.  Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Tahun  1953  Tentang  Pengawasan Orang Asing. Lembaran Negara No. 64 Tahun 1953.
________.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1955  tentang  Pemasyarakatan.  Lembaran Negara No. 77 Tahun 1995.
________. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
________.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara No. 68 Tahun 2013.
________.  Petunjuk  Pelaksanaan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  F-314.IL.02.10  tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.
________.  Petunjuk  Pelaksanaan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor:  F-337.IL.02.01  Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.
________.  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Lembaran Negara No. 157 Tahun 2009.
________.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara No. 82 Tahun 2011.
________.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997    tentang  Pengadilan  Anak.  Lembaran Negara No. 3 Tahun 1997.
________.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002.
________.  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1992  tentang  Keimigrasian  Keimigrasian. Lembaran Negara No. 33 Tahun 1992.
________.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Lembaran  Negara No. 52 Tahun 2011.
________.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara No. 140 Tahun 2009.
________.  Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  HAM  Nomor:  M.03-PR.07.04  Tahun  1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
________.  Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  HAM  Nomor:  M.14.PR.07.04  Tahun  2003 tentang  Perubahan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  HAM  Nomor:  M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

## C. Karya Tulis
Ayuza  Fadhli,  “Analisis  Terhadap  Upaya  Penanggulangan  Balap  Motor  Liar(Studi Komparasi  di  Wilayah  Hukum  Kota  Padang  Dan  Wilayah  Hukum  Kota  Pekanbaru), Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, 2009.
Cristi Frisca, “Akibat Hukum Kewajiban Berbahasa Indonesia Berdasarkan Pasal 31 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2009  terhadap Production  Sharing Contract (PSC)  di  Bidang  Perminyakan  di  Indonesia,”  Tesis  Magister  Universitas Indonesia, Depok, 2010.
Indah Cempaka, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi,” Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
Mulyawati,  Kade  Richa.  “Kebijakan  Hukum  Terhadap  Gratifikasi  Seksual  Dalam  Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” Tesis Magister Universitas Udayana, Denpasar, 2014.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Nusu,  Dicky  Setiawan  R.  “ Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  Dalam  Penjatuhan  Sanksi Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  di  Pengadilan  Negeri  Gorontalo,” Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013.
Prabhata, I Gusti Agung Ngurah Iriandhika. “Kepastian Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pariwisata Bali,” Tesis Magister Universitas Udayana, Denpasar, 2015.
Suharyani,  Ni  Putu  Noni.  “Penegakan  Hukum  Oleh  Kepolisian  Resort  Bandung  Terhadap Pelaku  Peredaran  Gelap  Narkotika  Di  Kalangan  Narapidana,”  Tesis  Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Bali, 2015.
Wilis Ratna,”Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia”, Tesis Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2009.

## D. Jurnal
Amrullah,M.  Arief.  “Politik  Hukum  Dalam  Perlindungan  Kejahatan  Ekonomi  di  Bidang Perbankan”, Jurnal Hukum Fh. UII No. 21 Vol.9. (Tahun 2002).
Elias,Rodrigo Fernandes. “ Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal  LPPM  Bidang  EkoSosBudKum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sam  Ratulangi Vol. 1 Nomor 1. (Tahun 2004).
Firmansyah  Arif,  Penafsiran  Pasal  33  UUD  1945  Dalam  Membangaun  Perekonomian Indonesia,  Jurnal  Ilmu  Hukum  SYIAR  HUKUM  FH.UNISBA.  VOL.  XIII.  NO.  1. (MARET 2012 – AGUSTUS 2012).
Leasa,  E.Z.  “Penerapan  Sanksi  Pidana  dan  Sanksi  Tindakan  ( Double  Track  System )  Dalam Kebijakan Legislasi,” Jurnal Sasi Vol. 16 No.4. (Bulan Oktober - Desember 2010).
Luthfan, Salman. “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi,” Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16. (Januari 2009): 1-17.
Riyanta,  “Metode  Penemuan  Hukum”,Jurnal  Penelitian  Agama,  Vol.XVII,  No.  2.  (  Mei- Agustus 2008).
Widayati,Lidya  Suryani.  “ Ultimum  Remedium dalam  Bidang  Lingkungan  Hidup”,  Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 22. (Januari 2015): 1-24.

## E. Internet
“"Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK”,
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jok owi-jk. 7 Desember 2015.
“Eksistensi  Klausul  Pengaman  Dalam  Keputusan  Gubernur  Bali  Yang            Berkarakter Keputusan  Tata  Usaha  Negara”  :  http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud- 321-tesissuksma.pdf.  6 Desember 2015
Asshiddiqie, Jimly. “Penegakkan Hukum,” http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. 8 Oktober 2015
Atmasasmita  Romli,  “Moralitas  vs  Efisiensi”,  Guru  Besar  (Emeritus)  Hukum  Pidana Universitas Padjadjaran, Koran Sindo edisi 16 September 2014: http://nasional.sindonews.com/read/902085/18/moralitas-vs-efisiensi-1410861271.  30 November 2015.
Diponegoro  Law  Review,  volume  1,  Nomor  4,  Tahun  2012,  http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/dlr. 19 September 2015.
Hartono,  Bambang.    “ Upaya  Penegakkan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Kemigrasian, ” http://download.portalgaruda.org/article.php?article=158433&val=5958&title=Upaya% 20Penegakan%20Hukum%20Terhadap%20Tindak%20Pidana%20Keimigrasian. 7 Desember 2015.
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php. 3 April 2016
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20III.pdf. 9 Desember 2015 http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/350-aspek-hukum-pidana-di-dalam- pelanggaran-pemilihan-umum-kajian-dari-perspektif-kebijakan-hukum-pidana. 13 Maret 2016. http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Bab-IV.pdf.  9 Desember 2015 http://www.academia.edu/9682328/MAKALAH_ASAS_ASAS_HUKUM. 26 Maret 2016. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang- dengan-peraturan-perundang-undangan. 27 Februari 2016. http://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/. 9 Desember 2015. Kapan dan Bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum, http://www.hukumonline.com.
9 Desember 2015.
Penafsiran Undang-undang secara Analogi, http://pkbh.uad.ac.id. 9 Desember. Purwoleksono, Didik Endro. “Politik Pemidanaan Dalam RUU KUHP,” perpustakaan.bphn.go.id/index.php/searchkatalog/.../mhn110111.pdf. 28 November 2015.

## F. Lain-lain
Manan Bagir. Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, 14 Januari 2000.
Shidarta, “Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim”, 2011.