## KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI Perspektif Sejarah Otonomi Pendidikan di Indonesia

## Sartini
Program Studi Pendidikan Sejarah FIPPS Universitas Indraprasta PGRI
Abstrak; Tujuan  pendidikan  di  selain  mencerdaskan  kehidupan  warganya,  di  sisi  lain, bertujuan  menjadikan  manusia  Indonesia  seutuhnya.  Tujuan  penulisan  masalah  ini  ingin mengangkat  kembali  arah  kebijakan  pendidikan  yang  demokratis  di  Indonesia  saat  ini.  Di mana  pendidikan  yang  demokrastis  saat  ini  dipandang  sebagai  alternatif    memanusiakan manusia  yang  mengerti  akan  hak  dan  kewajibannya.  Sejarah  pendidikan  Indonesia  melalui lintasan  perjalanan  sejarah otonomi  pendidikan,  tidak  lepas  dari  perspektif  demokrasi  yang dipahami sejak masa orde lama, orde baru dan orde reformasi.

## PENDAHULUAN
Dalam  era  reformasi  deawasa  ini, diberlakukan kebijakan otonomi yang seluas- luasnya  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah merupakan distribusi kekuasaan secara vertikal. Distribusi kekuasan itu dari pemerintah  pusat  ke  daerah,  termasuk kekuasaan  dalam  bidang  pendidikan.  Dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  di  bidang pendidikan tampak masih menghadapi berbagai  masalah.  Masalah  itu  diantaranya tampak pada kebijakan pendidikan yang tidak sejalan  dengan  prinsip  otonomi  daerah  dan masalah  kurang  adanya  koordinasi  dan sinkronisasi.  Kondisi  yang  demikian  dapat menghadirkan beberapa hal, seperti: kesulitan pemerintah  pusat  untuk  mengendalikan pendidikan  di  daerah;  daerah  tidak  dapat mengembangkan  pendidikan  yang  sesuai dengan potensinya. Apabila hal ini dibiarkan berbagai  akibat  yang  tidak  diinginkan  bisa muncul.  Misalnya,  kembali  pada  kebijakan pendidikan  yang  sentralistis,  tetapi  sangat dimungkinkan juga daerah membuat kebijakan  pendidikan  yang  dianggapnya paling tepat meskipun sebenarnya bersebrangan  dengan  kebijakan  pusat.  Kalau hal ini terjadi maka konflik antara pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  sulit  dihindari. Dalam sejarah konflik kepentingan pusat dan daerah  memicu  terjadinya  upaya-upaya pemisahan  diri  yang  tentunya  mengancam disintegrasi bangsa.
Dengan perkataan lain apabila kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah  tidak  dilakukan  upaya  sinkronisasi
dan  koordinasi  dengan  baik,  tidak  mustahil otonomi  tersebut  dapat  mengarah  pada disintegrasi bangsa.  Dalam  kondisi  demikian diperlukan  cara  bagaimana  agar  kebijakan pendidikan  di  daerah  dengan  pusat  ada sinkronisasi  dan  kordinasi.  Juga  perlu diusahakan  secara  sistematis  untuk  membina generasi muda untuk tetap memiliki komitmen  yang  kuat  untuk  tetap  dibawah naungan  NKRI.  Masalah  sinkronisasi  dan koordinasi  kebiajakan  pendidikan  dan  upaya membina  generasi  muda  yang  berorientasi memperkuat  integrasi  bangsa  menjadi  fokus dalam tulisan ini.

## PEMBAHASAN

## Mengembangkan  Kebijakan  Pendidikan yang Demokratis
Peran negara dalam bidang pendidikan di  negara  demokrasi  seharusnya  bersifat akomodatif  terhadap  kepentingan  warga negaranya.  Namun,  peran  tersebut  bisa  saja dilaksanakan dalam rangka  melegitimasi dan mempertahankan  status-quo.  Upaya  ini biasanya  dilakukan  merasuk  dalam  sistem pendidikan dalam  bentuk hidden curriculum . Atau  menurut  Michael  W.  Aplle  politik kebudayaan  suatu  negara  disalurkan  melalui lembaga – lembaga pendidikan  (Tilaar, 2003 : 145). Di  era  reformasi  dan  globalisasi dewasa  ini,  ada  kecenderungan  kekuasaan negara  melemah  di  desak  oleh  kekuasaan ekonomi.  Indikasinya  bisnis  pendidikan mulai  dirasakan.  Maraknya  pembukaan program  ekstensi  atau  non-reguler  di  PTN
(Perguruan Tinggi Negeri) sejak 1990-an dan diikuti  oleh  PTS  (Perguruan  Tinggi  Swasta) dengan  berbagai  kelas  khusus.  Kebijakan  ini didorong adanya kecenderungan untuk memperoleh dana ketimbang untuk demokratisasi
pendidikan. Sehingga, pendidikan  semakin  elitis.  Membesarnya pemungutan  biaya  yang  relatif  tinggi tampaknya belum diikuti dengan peningkatan mutu  pendidikan.  Karena  nuansa  bisnisnya semakin  menguat,  maka  orang  juga  mulai mempertanyakan eksistensi lembaga pendidikan sebagai lembaga pelayanan publik.
Fenomena lain berbagai gedung pendidikan  beralih  fungsi  menjadi  pusat bisnis.  Meskipun  pemerintah  dikritik  bahkan didemo  oleh  masyarakat  yang  keberatan, tetapi  kebiajakn  itu  tetap  berlangsung. Pemerintah  dalam  hal  ini  tampak  tidak berdaya menghadapi para pemilik modal.
Masalah  mahalnya  pendidikan  antara lain  disebabkan  kurang  adanya  komitmen dari  pemerintah  maupun  partai  politik  untuk memprioritaskan  bidang  pendidikan.  Ini terlihat dari anggaran pendidikan yang sangat minim.  Negara  sebagai  penanggung  jawab utama pendidikan nasional seharusnya menyediakan fasilitas pendidikan yang realistik  dan  memadai.  Secara  normatif dalam  sejarah  pernah  ada  kebijakan  negara yang  mengamanatkan  anggaran  pendidikan 25%  dari  APBN  (Tap  MPRS  No.  XXVII /MPRS/1966).  Begitu  pula  di  era  reformasi UUD 1945 mengamanatkan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Dalam kenyataan  empirik  dana  pendidikan  dewasa ini  diperkirakan  hanya  sekitar  12%  dari APBN.  Ironisnya  DPR  dan  partai  politik tidak ada yang protes.
Pemerintah Indonesia sampai sekarang belum memiliki political will untuk memprioritaskan pendidikan untuk perbaikan ekonomi dan sumber daya manusia.
Sesungguhnya  telah  banyak  bukti  seperti dinyakatan  Lauritz-Holm  Nielson  ( Lead Specialist for Higher Education, Science and Technology  the  World  Bank )  pada  acara International  Conference  Higher  Education Reform  2001 di  Jakarta  bahwa  pendidikan tinggi  merupakan  kunci  terpenting  dalam
pembangunan ekonomi secara global.  (http// www.yahoo.com, 1 September 2004). Akumulasi  penguasaan  pengetahuan  dapat menjadi keunggulan kompetitif suatu negara. Selanjutnya  Nielson  menyatakan  di  negara  – negara  maju,  investasi  di  bidang  penelitian dan  pengembangan  (litbang)  bisa  mencapai 85  %  dari  total  anggaran  litbang  seluruh dunia.  Di  India,  Brasil,  Cina,  dan  negara- negara  Asia  Timur  lainnya,  anggaran litbangnya  mencapai  11  %  dari  total anggaran  litbang  dunia.  Hanya  tersisa  4  % yang  dibagi  oleh  negara  –  negara  sedang berkembang.  Dalam  kondisi  dana  litbang yang  sangat  minim  di  negara  sedang berkembang, Nielson melihat negara –negara sedang berkembang tidak memahami strategi pertumbuhan  ekonomi  melalui  penguasaan pengetahuan.
Padahal
penguasaan pengetahuan melalui pendidikan pada akhirnya  dapat  meningkatkan  kapasitas keuntungan  kompetitif  negaranya  (http:  /  / www. yahoo. com, 1 September 2004).
Begitu  pula  dewasa  ini  partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan mulai cenderung memiliki orientasi bisnis yang kuat. Tidak mudah bagi mereka yang berada pada level menengah ke bawah bisa menikmati pendidikan di sekolah swasta. Partisipasi masyarakat dalam menuntaskan wajib belajarpun masih memprihatinkan. Misalnya bisa dilihat indikatornya  masih  banyaknya  usia  wajib belajar  belum  memperoleh  pendidikan.  Pada tahun  2004  menurut  Depdiknas  dari  13  juta anak usia 13 – 15 tahun atau usia SMP yang belum  tertampung  masih  sekitar  2,  5  juta anak.  Pendidikan  alternatif  program  paket belajar  belum  mampu  mengatasi  anak  yang belum  tertampung.  Karena  baru  sekitar 245.000  yang  terlayani  melalui  12.871  TBK (Tempat Kegiatan Belajar) di bawah naungan 2  870  sekolah.  Kondisi  ini  masih  diperparah sekitar  97  %  pelajar  SMP  terbuka  tidak melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  yang lebih tinggi dikarenakan factor ekonomi atau tidak  adanya  sekolah  lanjutan  di  tempat tinggal mereka (Kompas, 19 Juli 2004).
Dalam  era  reformasi  ada  kesan pengembangan  kebijakan  pendidikan  tampak demokratis.  Misalnya,  antara  lain  tampak
dengan  dikembangkannya  Kurikulum  2004 (Kurikukulum  Berbasis  Kompetensi),  MBS (Manajemen  Berbasis  Sekolah),  Komite Sekolah. Hal ini merupakan upaya penerapan secara  konkrit  otonomi  pendidikan.  Tetapi dalam  pelaksanaannya  masih  jauh  dari harapan.  Kebijakan  pelaksanaan  UA  (Ujian Nasional)  sebagai  dasar  untuk  menentukan kelulusan  dinilai  tidak  sinkron  dengan otonomi  daerah.  Karena  berakibat  dapat mengurangi  otonomi  kewenangan  akademik guru  dan  daerah  (Cholisin  :  2004b)  .  Coba bandingkan dengan negara tetangga Vietnam yang  menganut  sistem  politik  otoriter,  tetapi dalam  hal  penentuan  kelulusan  siswa diserahkan  sepenuhnya  kepada  sekolah. Sekolah menyelenggarakan ujian berdasarkan standar  nasional.  Di  samping  itu  dilihat  dari segi  cakupan  kompetensi  yang  diuji  dalam UN  dinilai  tidak  valid,  karena  hanya mengungkap  aspek  kognitif.  Hal  ini  dinilai telah  mereduksi  tuntutan  kompetensi  dalam KBK  yang  mengharuskan  ketiga  aspek kompetensi  yakni  kognitif,  afektif  dan psikomotorik untuk dievaluasi.
Di  berbagai  daerah  baik  provinsi maupun  kabupaten/kota  masih  enggan  untuk melaksanakan ketentuan
anggaran pendidikan  sebesar  20%  dari  APBD.  Oleh karena  itu  dewasa  ini  biaya  pendidikan dirasakan  oleh  masyarakat  semakin  relatif mahal.  Meskipun  pengeluaran  penduduk untuk pendidikan di Indonesia (tahun 2001 – 2002)  masih  rendah  yakni  1,3  %  dari  total PDB  sebesar  662,9  miliar  dollar  AS  (lihat Tabel  2.).  Pada  sisi  lain  banyak  fasilitas pendidikan  yang  jauh  dari  layak.  Sementara itu  rakyat  tidak  banyak  bisa  berbuat  banyak untuk  mempengaruhi  perumusan  kebijakan pendidikan.
Muchtar  Bukhori  salah  seorang  pakar pendidikan  Indonesia  menilai”  Kebijakan pendidikan  kita  tak  pernah  jelas.  Pendidikan kita hanya melanjutkan pendidikan yang elite dengan  kurikulum  yang  elitis  yang  hanya bisa  ditangkap  oleh  30  %  anak  didik”, sedangkan 70% lainnya tidak bisa mengikuti. (Kompas,  4  September  2004).  Padahal kondisi  daerah  di  Indonesia  dilihat  dari  sisi SDM-nya  sangat  kompleks.  Maka  tidak mengherankan apabila banyak terjadi
kejanggalan, misalnya daerah yang SDA-nya tinggi  tetapi  SDM-nya  rendah.  Papua, Kalimantan Tengah dapat dicontohkan dalam kasus  ini.  Kondisi  ini  semakin  mempersulit mewujudkan pendidikan yang egalitarian dan SDM  yang  semakin  merata  di  berbagai daerah.
Kesenjangan  di  atas,  apabila  tidak segera dilakukan pembuatan kebijakan pendidikan  yang  jelas  orientasinya  dapat memicu  disintegrasi.  Orientasi  kebijakan pendidikan yang diperkirakan dapat memperkuat integrasi nasional adalah
meningkatkan mutu SDM dan
pemerataannya  di  daerah.  Pengembangan SDM  menjadi  kebutuhan  mendesak,  karena dibandingkan  dengan  negara  tetangga  masih rendah.
Dengan demikian kebijakan pemerintah  pusat  lebih  pada  pengendalian mutu,  sedangkan  daerah  diberikan  keluasan untuk secara kreatif mengembangkan berbagai  kebijakan  teknis  yang  dianggap tepat  dengan  berpedoman  pada  mutu  standar nasional.

## Pendidikan  Demokrasi    Dalam  Rangka Integrasi Bangsa
Adalah  John  Dewey  (dalam  Tilaar, 2003)  filosof  pendidikan  yang  melihat hubungan yang begitu erat antara pendidikan dan  demokrasi.  Dewey  mengatakan  bahwa apabila  kita  berbicara  mengenai  demokrasi maka  kita  memasuki  wilayah  pendidikan. Pendidikan  merupakan  sarana  bagi  tumbuh dan  berkembangnya  sikap  demokrasi.  Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan negara yang demokratis.
Pendidikan  demokrasi  sebagai  upaya sadar  untuk  membentuk  kemampuan  warga negara  berpartisipasi  secara  bertanggung jawab  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara sangat penting. Kemampuan partisipasi politik warga negara ini diperlukan  agar  demokrasi  dalam  arti pemerintahan  dari  mereka  yang  diperintah bisa  berkembang  secara  maksimal.  Karena kalau  hanya  mempercayakan  kepada  para pelaku  dalam  sistem  politik  dirasa  kurang efektif. Lebih-lebih dewasa ini ada
kecenderungan melemahnya moralitas publik di kalangan pejabat publik/ politisi. Melemahnya moralitas publik ditandai dengan merembaknya ‘demokratisasi
korupsi’. Begitu pula dalam konteks otonomi daerah, ruhnya ada pada partisipasi
masyarakat dalam perumusan dan
pelaksanaan  kebijakan  publik  di  daerah masing-masing.Tanpa  partisipasi  masyarakat otonomi  itu  akan  mati.  Dengan  kata  lain demokrasi  itu  dapat  diumpamakan  sebagai jiwa  dan  otonomi  daerah  itu  adalah pengejawantahannya.
Dengan  tingginya  partisipasi  rakyat dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, maka  dapat  mendorong  pada  terwujudnya pemerintah  yang  transparans  dan  akuntabel. Pemerintah yang demikian merupakan pemerintah  yang  demokratis,  dekat  dengan rakyat sehingga menjadi perekat bangsa.
Sedangkan pentingnya pendidikan demokrasi antara lain dapat di lihat dari nilai – nilai yang terkandung di dalam demokrasi. Nilai-nilai demokrasi dipercaya akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara  yang  lebih  baik  dalam  semangat egalitarian  dibandingkan  dengan  ideologi non-demokrasi.
Menurut  Dahl  (2001)  keuntungan  dari demokrasi sebagai berikut :
1. Demokrasi menolong mencegah
tumbuhnya  pemerintahan  oleh  kaum otokrat yang kejam dan licik.
2. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah HAM yangtidak  diberikan  dan  tidak  dapat diberikan  oleh  sistem-sitem  yang  tidak demokratis.
3. Demokrasi  menjamin  kebebasan  pribadi yang  lebih  luas  bagi  warga  negaranya daripada alternatif lain yang
memungkinkan.
4. Demokrasi  membantu  rakyat  untuk melindungi kepentingan dasarnya.
5. Hanya  pemerintahan  yang  demokratis yang  dapat  memberikan  kesempatan sebesar  –  besarnya  bagi  orang  –  orang untuk  menggunakan  kebebasab  untuk menentukan  nasibnya  sendiri,  yaitu untuk  hidup  di  bawah  hukum  yang mereka pilih sendiri.
6. Hanya  pemerintahan  yang  demokratis yang  dapat  memberikan  kesempatan sebesar-besarnya  untuk  menjalankan tanggungjawab moral.
7. Demokrasi  membantu  perkembangan manusia  lebih  total  daripada  alternatif lain yang memungkinkan.
8. Hanya  pemerintahan  yang  demokratis yang  dapat  membantu  perkembangan kadar  persamaan  politik  yang  relatif tinggi
9. Negara  –  negara  demokrasi  perwakilan modern tidak berperang satu sama lain.
10. Negara  –  negara  dengan  pemerintahan demokratis  cenderung  lebih  makmur daripada  negara  –  negara  dengan pemerintahan yang tidak demokratis.
Dalam pendidikan
demokrasi menekankan pada
pengembangan ketrampilan  intelektual  (intellectual  skill), ketrampilan  pribadi  dan  sosial  (personal  and social  skill)  (Zamroni,  2003).  Ketrampilan intelektual  menekankan  pada  pengembangan berpikir  kritis  siswa.  Selama  ini  tampak ditekankan
pada kegiatan mengakumulasi/menabung pengetahuan sebanyak mungkin kepada siswa (knowledge deposite).
Ketrampilan  pribadi  ditekankan  pada pengembangan kepercayaan diri dan harapan-harapan diri terhadap sistem politiknya.  Harapan  itu  misalnya  bahwa sistem politik akan mengakomodasi berbagai kepentingan  dirinya  sebagai  warga  negara. Dalam  kenyataan  ada  kecenderungan  siswa dipolakan  pada  ketergantungan  yang  sangat tinggi  terhadap  pemerintah  atau  pihak  lain. Sedangkan  ketrampilan  sosial  ditekankan pada  kemampuan  emphatic  dan  respek  pada orang lain, berkomunikasi dan toleransi.
Dalam  pendidikan  demokrasi  tampak ada tuntutan kepada sekolah untuk mentransfer pengajaran yang bersifat akademis  ke  dalam  realitas  kehidupan  yang luas  di  masyarakat.  Dengan  perkataan  lain praktek  pembelajaran  dilakukan  dengan materi  yang  substansial  (konsep  teori  yang sangat selektif) tetapi kaya dalam implementasi.  Di  masa  lalu  pendidikan demokrasi  tidak  berkembang.  Hal  ini  bisa
dicontohkan pada kasus PPKn/PKn. (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/
Pendidikan  Kewarganegaraan).  PPKn  (versi Civic  Education  Indonesia)  dikembangkan secara indoktrinasi, mengakumulasi pengetahuan  yang  kurang  bermakna,  bersifat hegemonic  dan  sering  dikritik  anti  realitas. Nilai – nilai pluralisme di abaikan. PKn yang seharusnya dikembangkan sebagai pendidikan untuk membentuk karakter bangsa  diabaikan.  Sebagai  pendidikan  yang mengarah pada pembentukan karakter bangsa seharusnya  PKn  menerapkan  pendekatan pendidikan multikultural (proses transformasi cara  hidup  menghormati,  toleran  terhadap keanekaragaman  budaya  yang  hidup  dalam masyarakatnya  yang  plural),  tetapi  juga diabaikan.  Padahal  PKn  memang  merupakan pendidikan  untuk  mengakomodasi  subyek didik  yang  berasal  dari  berbagai  kadang politik, etnis dan tradisi yang berbeda – beda. Lebih –  lebih  dewasa  ini  dengan dikembangkannya  otonomi  daerah  di  bidang pendidikan,  maka  peran  PKn  menjadi sangat strategis.  Karena  otonomi  daerah  di  bidang pendidikan berarti “ pendidikan bukan hanya menjadi  tanggung  jawab  daerah  tetapi  juga merupakan refleksi dari identitas daerah atau budaya  daerah  dalam  rangka  pembinaan kesatuan  dan  persatuan  nasional  “(Tilaar, 2003 : 182-183).
Ketika Indonesia menjadi negara merdeka,  proses  menjadi  bangsa  Indonesia terus  berlangsung  (masih  dalam  proses pembentukan).  Penduduk  Indonesia  baru lebih merupakan sejumlah kumpulan kelompok  etnis  dan  ras  tertentu.  Sehingga tidak mengherankan dalam perjalanan sebagai  negara  merdeka,  NKRI  sering dihadapkan  pada  terjadinya  konflik  sosial yang keras dan gerakan separatis yang sangat potensial  menimbulkan  disintegrasi  bangsa. Pada  negara  bangsa  yang  demikian,  “bangsa itu  akan  terbentuk  ketika  telah  adanya kesepakatan  bentuk  partisipasi  politik  dan rezim  politik  (konstitusi)  yang  hendak dikembangkan”  (Ramlan  Surbakti,  1992). Kesepakatan ini mulai menemukan bentuknya pada era reformasi ini.
Pengembangan  PKn  ke  depan  sebagai pendidikan  demokrasi  (seperti  tampak  pada
Kurikulum  2004),  tidak  hanya  sebatas mengembangkan warga negara yang demokratis, tetapi juga hendak mengembangkan pemberdayaan warga negara (citizen empowerment), memfungsikan sebagai pendidikan multikultural,  memperkokoh  nasionalisme dengan  menekankan  pendekatan  political nation  untuk  melengkapi  pendekatan  lama yakni  cultural  nation.  Pendidikan  demokrasi melalui  PKn  difokuskan  pada  peletakkan dasar  yang  kokoh  bagi  berkembangnya  civil society sebagai basis negara demokrasi.
Untuk keberhasilan pendidikan demokrasi  seperti  di  atas, diperlukan  kondisi berkembangnya kultur demokrasi. Ruy (dalam Zamroni, 2003) mengemukakan ada 4 ciri  kultur  demokrasi,  1)  merupakan  budaya campuran  dari  berbagai  nilai-nilai  dari ideologi  politik  yang  berbeda  –  beda;  2) bersumber  pada  budaya  umum  dan  bersifat horizontal;  3)  didasarkan  pada  masyarakat sipil (civil society); 4) merupakan keterpaduan dari berbagai segmen masyarakat  (kelompok  kecil  masyarakat tercermin dalam norma dan perilaku masyarakat secara keseluruhan).
Ideologi – ideologi politik di Indonesia memang  beragam  tetapi  kini  kian  mencair. Hal  itu  bisa  dilihat  begitu  mudahnya  terjadi koalisi  antara  partai  politik  yang  berbeda ideologi. Kini (menjelang pemilihan Presiden tahap  kedua,  20  September  2004  )  muncul Koalisi  Kebangsaan  (KK)  dan  Koalisi Kerakyatan (KKr). KK yang terdiri dari PDI- P,  Partai  Golkar,  PPP,  PDS  dan  PBR. Sedangkan KKr terdiri atas Partai Demokrat, FKPI,  PBB  dan  PKS.  Polarisasi  ini  menurut Tamrin  Amal  Tomagola  (2004)  membelah bangsa  ini  menurut  garis  wilayah,  kelas, tingkat  modernitas  dan  ideologi.  Polarisasi ini  berkutub  saling  berseberangan  dengan titik singgung yang terbatas, kekentalan luar- Jawa  versus  kekentalan  Jawa,  perkotaan  vs pedesaan,  kelas  menengah  vs  kelas  bawah, modernis  vs  tradisional,  individualisme  vs komunalisme dan dominasi sipil vs dominasi militer.
Gambaran  polarisasi  di  atas,  tampak memberikan  kesan  masih  kentalnya  dasar ideologi  atau  aliran,  tetapi  kesan  yang  lebih
kuat  koalisi  itu  dibangun  atas  dasar  bagi  – bagi  kekuasaan  (‘politik  dagang  sapi’). Dalam kenyataan, ada kecenderungan pragmatisme  dan  materialisme-lah  yang menjadi  ideologi  partai  politik.  Berpolitik untuk  memperjuangkan  idealisme  seperti yang  tercermin  dalam  ideologi  politik merupakan  barang  langka.  Berpolitik  untuk meperjuangkan  kepentingan  publik  telah berganti sebagai mata pencahariaan. Berbagai kasus  korupsi  dikalangan  pejabat  publik  di pusat maupun daerah mencerminkan melemahnya moralitas publik. Padahal moralitas  publik  merupakan  perekat  bangsa. Karena  dalam  moralitas  publik  kewenangan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan, kewenangan mengalokasikan anggaran,  proyek,  jabatan,  dan  pelayanan publik, dan pengadaan dan penggunaan asset pemerintah harus diperuntukan bagi kepentingan  publik,  untuk  semua  warga negara tanpa diskriminasi.
Dalam  kondisi  perpolitikan  tersebut  di atas,  maka  pendidikan  demokrasi  telah kehilangan  referensi  bagaimana  berpolitik yang  berorientasi  pada  idealisme  dan berpolitik  yang  bermoral.  Oleh  karena  itu  di kalangan  masyarakat  dewasa  ini  seperti tampak  dalam  pemilihan  presiden  ada fenomena  melemahnya  politik  aliran  dan menguatnya  mesianisme  (memilih  karena figure,  pemimpin  yang  mampu  memberikan kesejahteraan  dan  keadilan  atau  ratu  adil). Namun  baik  pemilih  yang  masih  berkutat pada pertimbangan domain politik aliran dan mesianisme  sama-sama  masih  dalam  tataran pemilih  emosional.  Pemilih  rasional  tampak belum berkembang. Ini merupakan tantangan bagi pendidikan demokrasi yang
berkehendak untuk mengembangkan berpolitik (memilih) secara rasional.
Berpolitik  rasional  inilah  diharapkan  dapat mencegah  berbagai  perilaku  politik  yang mengarah  pada  konflik  sosial.  Dengan demikian  berpolitik  rasional  yang  dibarengi dengan komitmen moral yang tinggi merupakan unsur penting bagi pengembangan rasa kebangsaan yang kuat.
Pada  sisi  lain  budaya  umum  yang bersifat horizontal yang penting bagi pendidikan demokrasi masih belum
berkembang.  Kultur  feodalistik-lah  yang berkembang.  Hal  ini  terlihat  hubungan patron-klien  masih  sangat  kuat.  Penguasa yang  semestinya  menjadi  pelayan  publik justru  minta  dilayani  oleh  masyarakat. Egalitarianisme  tidak  berkembang.  Budaya politik  demokrasi  atau  budaya  politik kewarganegaraan  (Almond  &  Verba,  1984) yang  merupakan  budaya  campuran  dari budaya  politik  partisipan,  subyek  dan parokhial tidak berkembang secara proporsional.  Budaya  politik  subyek  yang ditandai  oleh  kepatuhan  tanpa  sikap  kritis terhadap  penguasa  berkembang  melampaui dua  budaya  politik  yang  lain.  Hal  ini disebabkan  antara  lain  kuatnya  obsesi  elite baik  pada  masa  Orde  Lama  dan  Orde  Baru pada kekuasaan.
Dalam masa Orde Baru Ong Hok Ham (2002)  mengambarkan  bahwa  obsesi  elite Orde  Baru  (kekuasaan  Soeharto  yang  terdiri dari  berbagai  aliansi  militer,  politik,  bisnis, dll.)  terhadap  kekuasaan,  jabatan,  dan  status segila  obsesi  orang  Cina  terhadap  uang. Obsesi  –  obsesi  tersebut  turut  menegakkan orde patrimonial dan praetorian di Indonesia. Adnan  Buyung  Nasution  (Kompas,  15 Agustus 2004) dalam konteks ini menyatakan pada  zaman  Orde  Lama  siapa  dekat kekuasaan selamat, dan akan maju. Akhirnya orang  tersebut  menjilat  pada  kekuasaan.  Di zaman  Soeharto  kekuasaan  itu  ditambah dengan  materi.  Kalau  di  zaman  Soekarno kekuasaan itu memiliki tujuan yang dianggap luhur karena waktu itu untuk revolusi. Dalam revolusi masih ada sesuatu yang ideal. Lepas benar atau tidak, revolusi untuk sesuatu yang dianggap  luhur.  Dalam  zaman  Soeharto kekuasaan  lebih  ditekankan  pada  tujuan ekonomi,  orang  mengejar  materi  kekayaan, kemewahan ataupun uang.
Sementara  itu  unsur  kultur  demokrasi yang  berupa  masyarakat  sipil  masih  lemah. Hal  ini  ditandai  antara  lain  :(1)  mudahnya berkembang  tindakan  kekerasan  baik  oleh pemerintah  maupun  masyarakat,  seperti tampak dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM); (2) belum  kuatnya penghargaan dan toleransi  terhadap  pluralisme  tampak  pada mudahnya  berkembang  konflik  sosial;  (3) asosiasi  dalam  masyarakat  yang  mestinya
independen  tetapi  mampu  mengendalikan masyarakat politik (political society) kenyataannya mudah dihegemoni oleh penguasa  maupun  menjadi  kepanjangan kepentingan  kekuatan  politik.  Bahkan  ada kesan  mengundang  kekuatan  politik  untuk mengkooptasi.  Hal  ini  diperparah  karena ternyata  sosialisasi  politik  yang  berkembang seperti  dinyatakan  Afan  Gafar  (dalam Cholisin,  2004a)  belum  memunculkan  civil society.  Indikatornya  antara  lain  (1)  dalam masyarakat  kita,  anak-anak  tidak  didik menjadi  insan  mandiri.  Anak-anak  bahkan mengalami  alienasi  politik  dalam  keluarga. Sejumlah  keputusan  penting  dalam  keluarga, termasuk keputusan nasib si anak, merupakan domain  orang  dewasa,  anak  –  anak  tidak dilibatkan  sama  sekali.  (2)  tingkat  politisasi sebagain  besar  masyarakat  kita  sangat rendah.  Ikut  terlibat  dalam  wacana  publik tentang  hak  –  hak  dan  kewajiban  warga negara,  hak  asasi  manusia  dan  sejenisnya, bukanlah  skala  prioritas  penting.  Hal  ini senada  dengan  pendapat  yang  dinyatakan Prof.  Sutton  dalam  konferensi  internasional tentang Civic Education and Multiculturalism di  Universitas  Negeri  Padang,  13  Juli  2002 (Tilaar,  2003:  182)  ”  It  not  enough  to  learn what  of  democracy  is  it  also  necessary  to teach  children  and  youth  how  to  be  apart  of democracy”.

## PENUTUP
Kebijakan pendidikan seharusnya bersifat akomodatif terhadap aspirasi
rakyatnya  sebagai  konsekuensi  Indonesia menganut  sistem  politik  demokrasi.  Dengan diberlakukan  otonomi  daerah  yang  termasuk di  dalamnya  otonomi  bidang  pendidikan, maka  kebijakan  pendidikan  yang  demokratis telah  mendapat  wadah  pengejawantahannya secara  jelas.  Namun  dalam  pelaksanaannya kebijakan pendidikan Indonesia secara umum dinilai  belum  memiliki  orientasi  yang  jelas. Untuk  itu  dalam  konteks  kepentingan  upaya mewujudkan integrasi bangsa perlu kebijakan pendidikan  diorientasikan  pada  peningkatan mutu SDM dan pemerataannya di daerah.
Disamping  itu  pelaksanaan  kebijakan yang  ada  masih  tampak  belum  adanya
koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Kondisi ini diperparah adanya kecenderungan  lemahnya  kemauan  politik pemerintah untuk menerapkan amanat konstitusi terutama menyangkut alokasi dana pendidikan.  Lemahnya  kemauan  politik pemerintah tersebut, tampak tidak dipersoalkan oleh DPR dan Parpol. Ke depan agar  supaya  kebijakan  pendidikan  bersifat efektif  kontrol  DPR  dan  Parpol  harus  kuat dan  konsisten.  Masyarakat  juga  harus melakukan tekanan ( pressure ) terus menerus.
Hal  ini  penting  karena  ada  kecenderungan kemauan  dan  kontrol  serta  tekanan  tersebut lemah karena didominasi oleh pemilik modal (kuasa ekonomi).
Upaya  untuk  memperkuat  integrasi bangsa disamping melalui kebijakan pendidikan  yang  demokratis  juga  dapat melalui  pendidikan  demokrasi.  Pendidikan demokrasi akan dapat meningkatkan integrasi bangsa karena merupakan proses transformasi  nilai-nilai  daris  sistem  politik nasional  yang  telah  disepakati  yakni  sistem politik demokrasi. Masalahnya dalam kenyataan budaya demokrasi belum berkembang  dengan  baik.  Budaya  politik  di Indonesia  masih  didominasi  oleh  budaya politik  non-demokrasi  (feodal).  Untuk  itu perlu  dikembangkan  pendidikan  demokrasi melalui PKn (Civic Education), partai politik dan  asosiasi  –  asosiasi  dalam  masyarakat. Strateginya adalah menanamkan pengetahuan demokrasi yang dibarengi dengan memberikan pengalaman hidup
berdemokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Almond,  Gabriel  A.,  Verba,  Sidney.(1984).
Budaya  Politik (Judul  Asli  :  The Civic Culture), Diterjemahkan Oleh Sahat  Simamora.  Jakarta  :  Bina Aksara.
Cholisin.(2004a).  “Konsolidasi  Demokrasi Melalui  Pengembangan  Karakter Kewarganegaraan”,  dalam Jurnal Civics:MediaKajian Kewarganegaraan,  Volume  1, Nomor 1, Juni 2004 . Yogyakarta : Jurusan PPKn FIS UNY.
Cholisin.(2000b).”Pendidikan  di  Indonesia dalam Perspektif Demokrasi. Makalah disampaikan dalam Seminar  Sehari  “demokrasi  di
Indonesia  :  Dulu,  Kini,  dan  Esok”,
Penyelenggara Balai Kajian Sejarah dan  Nilai  Tradisional  Yogyakarta bekerjasama  dengan  Fakultas  Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 28 Agustus 2004. Soedijarto, Pendidikan  Nasional  Sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan  Bangsa  Membangun Peradaban Negara-Bangsa. Dahl,  Robert  A.,  (2001). Demokrasi  :

## Menjelajahi  Teori  dan  Praktek
Demokrasi  .  Jakarta  Yayasan  Obor Indonesia. Ham,  Ong  Hok.(2002). Dari  Soal  Priyayi sampai  Nyi  Blorong  :  Refleksi Historis  Nusantara .  Jakarta  :
Penerbit Buku Kompas.
Web  (2004)  “Pendidikan  Tinggi  merupakan
Investasi Demokrasi”, http// www.yahoo.com, 1 September 2004. “Pendidikan Indonesia Alami Proses Involusi”,  Kompas,  4  September 2004. Sorenson,  Georg  (2003). Demokrasi  dan Demokratisasi. Yogyakarta : Pustaka  Pelajar  kerjasama  dengan
Center for Critical Social Studies.
Sparringa,  Daniel.(2004).  “Pemilu  2004  : Taksonomi Tema dan Isu Relevan”, dalam  Cahyono,  M.  Faried  dan Triyono, Lambang (Editor). Pemilu 2004  :  Transisi  demokrasi  dan Kekerasan .  Yogyakarta  :  Center for  Security  and  Peace  Studies (CSPS)  UGM  bekerjasama  dengan Friedrich  Ebert  Stiffung  (FES) Indonesia. Supriyoko, Ki.(2004). “Meningkatkan Profesionalisme:  Membangun  Citra Guru  di  Indonesia”. Makalah Seminar Sehari dan Temu Alumni  FIS  UNY,  12  September
2004 . Surbakti,  Ramlan.(1992). Memahami  Ilmu Politik . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Tamagola,  Tamrin  Amal.(2004).  “Oligarki Militer  –  Muslim  Perkotaan”, Kompas, 9 September 2004 . Tilaar,  H.A.R.  (2003). Kekuasaan  & Pendidikan : Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural . Magelang : Indonesiatera. Zamroni .(2003).”Demokrasi dan Pendidikan dalam Transisi: Perlunya Reorientasi Pengajaran Ilmu – Ilmu Sosial di Sekolah Menengah, dalam
Jurnal  Ilmu  dan  Kemanusiaan INOVASI,  No.2  Th.  XII/2003 . Yogyakarta : LP3 UMY.