INTERRELASI PEMBANGUNAN HUKUM DAN POLITIK MENUJU TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MODERN DAN DEMOKRATIS

## Erie Hariyanto
(Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan dan Alumni S2 Konsentrasi Ilmu Hukum Unisma Malang)

## Abstrak
Hukum  dan  politik  mempunyai  hubungan  erat  yang  tidak terpisahkan.  Hukum  merupakan  produk  politik  sedangkan politik  terbentuk  karena  berpegang  pada  hukum.  Semua  itu diwujudkan  untuk  mengatur  tatanan  hidup  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Tulisan  ini  mengelaborasi  tentang politik  dan  negara,  stabilitas  politik  dan  kepastian  hukum, kekuasaan  politik  demi  negara  hukum,  serta  instrumen  politik dan  politik  hukum,  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  negara yang  modern  dan  demokratis.  Untuk  mewujudkan  tujuan bersama  tersebut  pemerintah  dalam  suatu  negara  senantiasa menciptakan  stabilitas  politik  sehingga  keputusan-keputusan hukum  dapat  dilaksanakan  secara  konsisten  dalam  upaya menuju  kepada  kepastian  hukum,  demi  ketertiban  dan kesejahteraan  masyarakat.  Di  samping  itu  politik  hukum  yang diterapkan oleh lembaga-lembaga kenegaraan juga harus mampu menampung  semua  aspirasi  yang  berkembang  dalam masyarakat.

## Kata Kunci:
hukum, politik, dan negara.

## Pendahuluan
Hukum  dan  Politik  bagaikan  dua  sisi  koin  yang  tidak terpisahkan  satu  dengan  yang  lainnya  karena  keduanya  memang saling  berhubungan.  Kenyataannya,  hukum  merupakan  produk politik  yang  sengaja  dibuat  untuk  mengatur  tatanan  hidup

## Erie Hariyanto
bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Hukum  diciptakan  untuk kepentingan  hidup  manusia  dalam  memenuhi  tugas-tugasnya  di dunia  dan  memunaikan  amanah  untuk  hidup  bersama  secara harmonis,  rasional,  dan berpedoman kepada hak-hak asasi  manusia. Sebagai produk politik, hukum diciptakan oleh negara dan dianggap sah apabila dikukuhkan oleh negara.
Politik  hukum  suatu  negara  sebenarnya  diformulasikan  oleh “tangan-tangan”  pemerintah  sebagai  pihak  yang  memiliki  legitimasi dalam  menjalankan  roda  kenegaraan.  Dalam  istilah  lain  dapat dinyatakan  bahwanegara  berwenang  dalam  menerbitkan  produk hukum  yang  sesuai  dengan  corak  dan  kepentingan  politik  yang berlaku saat itu dengan tujuan untuk menciptakan suatu aturan yang seharusnya  mengarah  kepada  keadilan  dan  kesejahteraan.  Hukum juga dapat menjadi alat yang dipergunakan untuk menata kehidupan sosial  yang  penuh  dengan  gejolak  dan  dinamika.  Franz  Magnis Suseno mengatakan bahwa karakter manusia sebagai makhluk sosial mempunyai  dimensi  politik.  Dengan  kata  lain,  manusia  adalah makhluk yang mengenal kepentingan individual dan kolektif. Dalam kerangka  demikian,  tatanan  hukum  merupakan  lembaga  penata kehidupan  bersama  secara  normatif  sedangkan  negara  dapat dipandang sebagai lembaga penta kehidupan yang efektif 1 . Dari  pernyataan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  negara  selaku lembaga  politik  harus  secara  dinamis  melakukan  pengaturan terhadap  perilaku  warga-bangsanya  supaya  tidak  terjadi  kekacauan dan pertentangan kepentingan individual dan kelompok satu dengan yang  lainnya.  Apabila  negara  tidak  mampu  secara  fungsional melakukannya  maka  tidak  tertutup  kemungkinan  akan  terjadi pertentangan dan pertikaian yang sulit diatasi. Secara politis, aturan- aturan  hukum  diciptakan  untuk  meng- cover dan  meredam pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu hukum yang  diciptakan  menjadi  produk  politik  senantiasa  berhubungan dengan  perilaku  manusia  berbasis  kebijakan  pemerintah.  Menurut Moh.  Mahfud  MD,  politik  hukum  secara  sederhana  dapat dirumuskan  sebagai  kebijakan  hukum (legal  policy) yang  akan  atau telah  dilaksanakan  secara  nasional  oleh  pemerintah,  mencakup  pula
1 Magnis Suseno, Etika Politik (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 15
99
pengertian  tentang  bagaimana  politik  mengendalikan  hukum  yang dapat  dilihat  dari  kongfigurasi  kekuatan  yang  ada  di  belakang pembuatan atau penegakan hukum itu. 2
Pernyataan  itu  menunjukkan  adanya  hubungan  kausalitas antara  hukum  dan  politik.  Dalam  realitas  empiris,  hukum  hadir sebagai  refleksi  dari  konfigurasi  politik  yang  melatarbelakanginya. Kalimat-kalimat  yang  terangkai  dalam  bentuk  pasal-pasal  peraturan perundang-undangan  mencerminkan  kehendak  politik  yang  saling bersaing. Dalam kenyataannya memang terlihat bahwa politik sangat menentukan “terciptanya” hukum. Dalam perspektif ahli hukum, ada dua  pendapat  mengenai  interrelasi  antara  hukum  dan  politik  yaitu aliran idealisme dan aliran realisme . Kaum idealis berpedoman kepada das-sollen berpendirian  bahwa  hukum  harus  mampu  mengendalikan dan  merekayasa  perkembangan  masyarakat,  termasuk  kehidupan politiknya.  Rescue  Pound,  salah  seorang  penganutnya,  telah  lama berpendirian  bahwa  “ law  as  a  tools  of  the  sosial  engineering” (hukum sebagai  alat  rekayasa  kehidupan  sosial).  Ungkapan  demikian  relatif relevan karena hukum dipandang mampu berfungsi untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya, kaum realis seperti Savigny berpendirian  bahwa  hukum  selalu  berkembang  sesuai  dengan perkembangan masyarakatnya. Ini berarti  bahwa hukum, mau tidak mau,  menjadi independent  variable atas  keberadaan  masyarakatnya, terutama  didasari  atas  keadaan  dan  kecenderungan  politik  yang sedang berlaku pada saat itu. 3
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  jika  dilihat  hubungan  antara subsistem  politik  dan  subsistem  hukum  tampak  bahwa  politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Itu pulalah sebabnya bahwa seorang pakar hukum seperti Sri Sumantri sering mengeluh bahwa perjalanan politik dan hukum, khususnya di Indonesia, ibarat perjalanan kereta api  di atas dan di  luar relnya. Artinya, banyak sekali  praktik politik yang  secara  substantif  bertentangan  dengan  aturan  hukum. 4
2 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES,1998), hlm.1 3 Moh. Mahfud. MD , Pergulatan politik dan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm.71.
4 Satjipto  Rahardjo, Beberapa  Pemikiran  tentang  Rancangan  antar  Disiplin  dalam Pembinaan Hukum Nasional (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm.71.

## Erie Hariyanto
Pernyataan itu menunjukkan bahwa keberadaan hukum dipengaruhi oleh iklim politik. Karakter politik yang demokratis akan melahirkan hukum  yang  demokratis  pula,  tetapi  sebaliknya  jika  karakter  politik otoriter  maka  hukum  yang  dilahirkannya  juga  akan  berbentuk otoriter atau konservatif.
Apabila  diperhatikan  kondisi  Indonesia  mulai  jaman  Orde Lama  sampai  jaman  Reformasi  sekarang  ini,  terlihat  sekali  bahwa kepentingan  politik  sangat  dominan  sehingga  mampu  mengalahkan aturan-atutan  hukum  yang  berlaku.  Pemerintah  dalam  mengambil kebijakan-kebijakan lebih mengutamakan peran politiknya dari pada hukum,  dengan  tujuan  untuk  kepentingan  kelompok  tertentu  dan para elit politik pun tampak saling menyalahkan antara satu dengan yang  lainnya.  Hal  ini  menandakan  bahwa  pihak-pihak  yang “bermain”  di  bidang  politik  tanpa  harus  peduli  pada  aturan-aturan hukum.  Sebenarnya  aturan  hukum  yang  telah  dibuat  oleh  para pendahulu,  bertujuan  untuk  mengatur  tatanan  hidup,  baik bermasyarakat  maupun  bernegara.  Walaupun  demikian,  karena faktor  politis  masing-masing  lembaga  ingin  menonjolkan kekuasaannya  tanpa  memperhatikan  substansi  hukum  dan  pada keadaan seperti ini yang dirugikan juga masyarakat karena tidak lagi mendapat perlindungan hukum.
Dari  gambaran  tesebut  penulis  pada  bagian  ini  hendak menjelaskan lebih lanjut tentang politik dan negara, stabilitas politik dan  kepastian  hukum,  kekuasaan  politik  demi  negara  hukum,  serta instrumen politik dan politik hukum yang pada akhirnya nanti untuk mewujudkan negara yang modern.

## Politik dan Negara
Pembicaraan  mengenai  hukum  dan  politik  tidak  dapat terlepas dari kaitan wacana antara politik dan negara karena hukum merupakan produk dari politik negara. Sepanjang sejarah pemikiran manusia mengenai hukum dan politik sebagaimana yang diungkap di muka, terlihat bahwa negara akan mewujudkan harapan para warga negara  akan  kehidupan  yang  tertib,  adil  dan  sejahtera.  Hal  ini  baru dapat  tercapai  jika  negara  itu  diselenggarakan  berdasarkan  hukum sebagai aturan main.
101
Dari  sejarah  pemikiran  manusia  mengenai  negara,  sudah dapat disimak bahwa untuk menghindarkan kehidupan bersama dari kekacauan  dan  peperangan  di  antara  semua  melawan  semua,  orang telah  berusaha  untuk  mengkristalisasikan  kekuatan  individual  ke dalam kekuasaan mutlak. 5 Namun usaha yang dilakukan itu banyak yang  salah  tafsir  sehingga  tidak  lagi  memperhatikan  kepentingan rakyat,  namun  memunculkan  tirani  baru  sebagai  akibat  dari kekuasaan  mutlak  yang  dijalankan  oleh  pemimpin  negara  dengan dalih untuk mengatur kehidupan masyarakat.
Untuk meredam kebijakan tersebut maka hukum sebagai alat kontrol harus dipergunakan sebagai acuan, baik oleh rakyat maupun oleh  pemerintah  dalam  melaksanakan  jalinan  hubungan  pergaulan antarsatu  sama  lain.  Dalam  hal  ini  kepastian  hukum  merupakan syarat  bagi  suatu negara  yang  demokratis,  dengan  mengacu  kepada prinsip-prinsip  akal  sehat  dan  sekaligus  melibatkan  aspirasi  rakyat atau  masyarakat.  Pemerintah  selaku  lembaga  politis  yang melaksanakan  roda  kenegaraan  harus  melakukan  kebijakan  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan hukum yang diciptakan itu harus senantiasa memperhatikan kondisi dan perkembangan yang terjadi  dalam  masyarakat,  dalam  hal  ini  suara-suara  masyarakat senatiasa menjadi pedoman dalam penciptaan hukum.
Apabila  merujuk  kepada  negara  Indonesia,  maka  dalam pembukaan  UUD  1945  telah  dijelaskan  bahwa  Indonesia  adalah negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  dan  tidak  berdasarkan  atas kekuasaan. Ini  menunjukkan bahwa  segala  sesuatunya dilaksanakan berdasarkan hukum, baik dalam pelaksanaan hubungan selaku warga negara  maupun  pelaksanaan  tugas-tugas  selaku  penyelenggara negara.
Dari penjelasan tersebut jelas bahwa hubungan antara hukum dan negara itu tercermin dari proses penyelenggaraan negara itu, baik terhadap  warga  negaranya  maupun  terhadap  negara  lain  yang senatiasa harus berpedoman kepada hukum karena hukum itu dibuat oleh  negara  dengan  tujuan  untuk  menjamin  perlindungan  terhadap rakyat secara menyeluruh.
5 Budiono  Kusumohamidjojo, Ketertiban  yang  Adil  :  Problematik  Filsafat  Hukum (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm.148

## Erie Hariyanto

## Stabilitas Politik dan Kepastian Hukum
Fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat,  menjaga  hak-hak  manusia  dan  mewujudkan  keadilan dalam  hidup  bersama.  Ketiga  fungsi  ini  tidak  saling  saling bertentangan tetapi saling mengisi menjadi satu konsep dasar, yakni bahwa  manusia  harus  hidup  dalam  suatu  masyarakat  dan  bahwa masyarakat itu harus diatur dengan baik. 6
Selanjutnya  dapat  direnungkan  bahwa  tiap-tiap  manusia menginginkan ketenteraman di tengah pergolakan-pergolakan hidup. Karenanya orang-orang selalu berusaha untuk mengamankan dirinya terhadap bahaya yang mungkin timbul. Salah satu upaya ke arah itu adalah mengatur kehidupan bersama sedemikian rupa sehingga tidak terjadi  sesuatu  yang  tidak  diharapkan.  Untuk  itu  hukum  yang ditentukan  oleh  pemerintah  harus  mempunyai  kepastian  berlaku (legalitas).
Pernyataan itu menunjukkan bahwa perlu adanya stabilitas politik oleh  pemerintah  untuk  menuju  pada  kepastian  hukum.  Apabila kebijakan  atau  politik  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  tidak menggambarkan  kondisi  yang  kondusif  maka  produk  hukum yang dihasilkan juga tidak akan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan  demikian  sudah  dapat  dipastikan  bahwa  hukum  yang akan diterapkan tersebut tidak akan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.
Sebagaimana  dikemukakan  bahwa  melalui  hukum  manusia hendak  mencapai  ketertiban  umum  dan  keadilan.  Namun  harus disadari bahwa ketertiban umum dan keadilan yang hendak dicapai melalui  hukum  itu  hanya  dapat  dicapai  dan  dipertahankan  secara dinamis  melalui  penyelenggaraan  hukum  dalam  suatu  proses  sosial yang diterima oleh masyarakat.
Konsekuensinya  hukum  itu  harus  mempunyai  kredibilitas sehingga  dalam  penyelenggaraannya  mampu  memperhatikan  suatu alur konsistensi. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat kaidah  yang  mengatur  kehidupan  bersama. 7 Konsistensi  dalam
6 Theo  Huijber ,  Filsafat  Hukum  dalam  Lintasan  Sejarah (Yogyakarta:  kanisus, 1982) hlm. 289.
7 Kusumohamidjojo, Ketertiban, hlm. 150
103
penyelenggaraan  hukum  merupakan  gambaran  dari  kepastian hukum Konsistensi  diperlukan sebagai  acuan bagi perilaku manusia sehari-hari  dalam  berhubungan  dengan  manusia  lainnya.  Acuan perilaku  itu  diperlukan,  karena  manusia  tidak  hidup  berdasarkan naluri  alamiahnya  melainkan  terutama  berdasarkan  akal  yang membuat keputusan melalui kehendak yang bebas.
Memang  bisa  dibayangkan  bahwa  akal  yang  bekerja berdasarkan kehendak bebas dapat sampai kepada aneka keputusan yang  berbeda  atau  bersilangan.  Untuk  itu  perlu  adanya  patokan perilaku  sehingga  dapat  dibedakan  mana  perilaku  yang  dapat diterima  oleh  umum  dan  mana  yang  tidak.  Oleh  karena  itu pemerintah  selaku  penyelenggara  negara  secara  politis  harus  dapat memberikan  patokan  atau  batasan  terhadap  produk  hukum  yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi salah tafsir antara berbagai pihak dan kalangann, demi untuk terciptanya kepastian hukum.
Kepastian  hukum  harus  mempunyai  bobot  formal  maupun materiil. Kinerja formal dihasilkan oleh konsistensi dalam penerapan cara  dan  prosedur  yang  relatif  sama  terhadap  suatu  perilaku  yang menyimpang  dari  norma  hukum.  Rawls  memberi  nilai  yang  tinggi kepada  kinerja  formal  dari  hukum  sehingga  hukum  dapat  memberi jaminan bagi keadilan yang substansial. Ungkapan itu menunjukkan bahwa  kinerja  formal  dari  hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dari pengaruh-pengaruh  politik  karena  berhubungan  dengan  prosedur. Oleh  karena  itu  perangkat  pemerintahan  yang  menjalankan  roda kenegaraan  harus  mampu  memberikan  cerminan  yang  pasti  bagi masyarakat  mengenai  penerapan  hukum  sehingga  pemerintah  di mata  masyarakat  mempunyai  kredibilitas  yang  baik  dan  dapat dipercaya.
Berbeda  dengan  kepastian  hukum  formal  yang  diperoleh melalui  kinerjanya,  kepastian  hukum  materiil  dihasilkan  oleh  rasa keadilan  yang  proporsional  sesuai  dengan  perilaku  yang menyimpang tersebut. Kepastian hukum formal menjadi tidak pernah ada  jika  setahun  yang  lalu  dikenai  hukuman  pidana  sedangkan sebulan  yang  lalu  dikenai  sanksi  perdata.  Demikian  juga  halnya dengan  kepastian  hukum  materiil  menjadi  tidak  pernah  ada  jika seorang  bendahara  Kantor  Kepala  Desa  yang  melakukan  korupsi tingkat  desa  dan  seorang  pejabat  tinggi  negara  eselon  satu  yang

## Erie Hariyanto
melakukan  korupsi  tingkat  eselon  satu,  pada  akhirnya  sama-sama dikenai pidana penjara misalnya lima tahun. 8
Di  sini  terlihat  bahwa  tidak  adanya  konsekuensi  atau kepastian dari penegakan hukum, baik secara formal maupun secara materil.  Dalam  contoh  tersebut  penegak  hukum  tidak  lagi  melihat substansi hukum dan tidak pula melihat secara proporsional tindakan yang  telah dilakukan oleh  seseorang tetapi  cenderung menyamaratakan.  Peran  negara  dalam  hal  ini  sangat  besar  untuk meluruskan sikap dan tindakan penegak hukum sebagai bagian dari proses  sosial.  Oleh  karenanya,  penegakan  kepastian  hukum  itu haruslah  bertumpu  pada  dua  komponen,  yaitu  kepastian  dalam orientasi  bagi  masyarakat  dan  kepastian  penerapan  hukum  oleh penegak hukum.
Ada beberapa faktor yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk menuju kepada kepastian hukum, yaitu :
1. Norma-norma  yang  jelas  menetapkan  apa  yang  diharuskan  dan apa  yang  dilarang.  Sebagai  gambaran,  dapat  ditunjukkan  bahwa aparat  hukum  pajak cenderung  dapat  ditafsirkan  berlainan,  baik di  antara  petugas  pajak  sendiri  maupun  di  antara  para  wajib pajak.  Akibatnya,  akan  menurunkan  tingkat  ketaatan  dari  para wajib pajak di samping juga membuka peluang bagi para petugas pajak  untuk  menafsirkan  pelaksanaan  dari  berbagai  perangkat hukum pajak itu menurut seleranya sendiri.
2. Transparansi  hukum  yang  menghindarkan  masyarakat  dari “kebingungan normative ”.  Bagian  dari  suatu  transparansi  ialah konsistensi  dalam tindakan dan ucapan dari  para pejabat negara dan  penegak  hukum.  Perbedaan  dalam  tindakan  dan  ucapan  di antara  mereka  akan  semakin  memperdalam  “kebingungan normative ”  di  kalangan  rakyat  karena,  di  negara  mana  pun  juga,
rakyat  cenderung  memperhatikan  kata-kata  dan  perilaku  dari para  pejabat/aparat  negara  dan  aparat  penegak  hukum  sebagai acuannya.
3. Kesinambungan tertib hukum yang memberi acuan bagi perilaku di  masa  mendatang.  Jika  seorang  pejabat  tinggi  pemerintahan pada  suatu  ketika  menyatakan  bahwa  pemerintah  tidak  akan melakukan  devaluasi  mata  uang  namun  dalam  kenyataannya
8 Ibid., hlm. 152
105
kemudian  pemerintah  melakukan  devaluasi,  akan  terjadi ketidakpercayaan rakyat terhadap kesinambungan tertib hukum. Sebagai  hasilnya,  rakyat  cenderung  akan  mengembangkan spekulasi  sendiri,  sekalipun  disadari  bahwa  spekulasi  itu menambah  beban  yang  pada  akhirnya  juga  tidak  dapat diandalkan.
Penerapan faktor-faktor tersebut sebagai acuan bagi  orientasi masyarakat maupun penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum harus dilakukan berdasarkan dua prinsip keadilan, agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, yaitu prinsip daya laku hukum yang umum serta prinsip kesamaan di hadapan hukum.
Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa ketika Mahkamah Agung  Amerika  Serikat  mengambil  keputusan-sepakat  dengan perimbangan suara 9 lawan 0 (nol) tentang posisi Presiden Amerika Serikat  tidak  lebih  tinggi  dari  hukum,  dan  bahwa  Paula  Jones  yang menggugat  Billiam Jefferson  Clinton (yang  saat itu  sedang  menjabat sebagai presiden) dapat melanjutkan gugatannya kepada pengadilan. Di  situlah  kelihatan  adanya  konsekwensi  terhadap  penerapan  azas kesamaan  di  hadapan  hukum  bahwa  seorang  Presiden  Amerika Serikat  dapat  dituntut  melalui  pengadilan.  Bagaimana  pula  halnya bila dibandingkan dengan Negara Indonesia? Sampai saat ini belum satu pun Presiden Indonesia yang diduga bersalah dapat diajukan ke pengadilan  dengan  berbagai  alasan  yang  berbau  politis.  Begitulah terlihat  bahwa  tidak  adanya  kesamaan  di  muka  hukum  walaupun tentang persamaan itu telah dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1), UUD 1945. Kenyataannya, ketentuan ini tidak mempunyai daya laku.
Jika ada orang tertentu harus dihadapkan ke muka pengadilan karena suatu indikasi pelanggaran hukum namun karena ada aneka kelebihan  dan  dengan  alasan  politis  maka  terhadap  orang  tersebut melekat  semacam  kekebalan  hukum  sehingga  dia  dibebaskan  dari indikasi  pelanggaran  hukum  itu  secara  politis  pula.  Dalam  hal  ini akan  didapat  suatu  kasus  di  mana  prinsip  daya  laku  hukum  yang umum sudah dilanggar. Hukum tidak lagi berlaku secara umum dan telah pilih kasih sehingga hukum seperti itu segera memperoleh citra sebagai “seorang ibu tiri.” 9
9 Kusumohadmidjojo, hlm. 156

## Erie Hariyanto
Dari  kenyataan  tersebut  tertumpu  harapan,  baik  dari komponen-komponen  aparat  penegak  hukum  maupun  dari masyarakat  sendiri,  apalagi  dari  lembaga-lembaga  kenegaraan  yang menetapkan  kaidah  hukum,  secara  sadar  mau  melaksanakan  aturan hukum tersebut demi terciptanya suatu perdamaian dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
Dalam  negara  hukum,  sebagaimana  halnya  Indonesia, kewenangan  pemerintah  diselenggarakan  berdasarkan  atas  hukum dan  bukan  berdasarkan  atas  kekuasaan.  Kesinambungan  sikap, konsistensi, dan tindakan dari lembaga-lembaga kenegaraan itu yang sangat  menentukan  dalam  tindakan  akan  mengakibatkan  kaburnya kepastian  hukum.  Karena  lembaga-lembaga  kenegaraan  senantiasa bertanggung  jawab  dan berwenang  dalam  penyelenggaraan hukum,
pada  akhirnya merupakan produk  dari proses politik.
Kesinambungan  sikap  dan  konsistensi  tindakan  mereka  juga  sangat tergantung dari stabilitas politik.

## Kekuasaan Politik Demi Negara Hukum
Kriteria  bagi  suatu  negara  modern  adalah  apabila  kekuasaan rejim  dalam  suatu  negara  diselenggarakan  berdasarkan  hukum. Dengan  pengertian  bahwa  dalam  suatu  negara  hukum,  pemerintah yang  dibentuk  secara  demokratis  hanya  akan  melaksanakan kekuasaan  politiknya  berdasarkan  dan  terbatas  dalam  kerangka konstitusi.  Dalam  kerangka  politik,  fungsi  hukum  adalah  untuk meluruskan penggunaan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang.
Menurut  Hegel,  negara  adalah  perwujudan  dari  gagasan kesusilaan,  semangat  kesusilaan  yang  terungkap  sebagai  kehendak, yang  dari  dirinya  adalah  kehendak yang jelas dan  substansial,  yang memikirkan dan mengetahui, dan melaksanakan apa yang diketahui dan  sejauh  diketahuinya.  Perlu  dijelaskan  di  sini  bahwa  kesusilaan yang dimaksudkan oleh Hegel harus ditangkap dalam konteks sosial politik dan bukan dalam konteks individual. Dengan demikian, yang dianggap  bertentangan  dengan  kesusilaan  adalah  kekuasaan  yang sewenang-wenang.  Sedangkan  menurut  Roger  H.  Soltau,  negara adalah  alat  ( agency )  atau  wewenang  ( authority )  yang  punya  hak
107
mengatur  atau  mengendalikan  persoalan-persoalan  bersama  atas nama masyarakat ( The state is an agency in the name of the community ).
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik karena ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency dari  masyarakat  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  mengatur hubungan-hubungan  manusia  dalam  masyarakat  dan  menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara juga menetapkan cara-cara  dan  batas-batas  sampai  di  mana  kekuasaan  dapat digunakan  dalam  kehidupan  bersama  itu,  baik  oleh  individu, golongan  atau  asosiasi,  maupun  oleh  negara  itu  sendiri.  Dengan demikian  ia  dapat  mengintegrasikan  dan  membimbing  kegiatan- kegiatan sosial dari masyarakat ke arah tujuan bersama.
Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas, yaitu :
1. Mengendalikan  dan  mengatur  gejala-gejala  kekuasaan  yang  a- sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain agar tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
2. Mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan manusia  dan golongan-golongan ke arah tercapainya kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan  yang  disesuaikan  satu  sama  lain  dan  diarahkan kepada tujuan nasional. 10
Pengendalian  tersebut  harus  dilakukan  berdasarkan  sistem hukum dan dengan perantaraaan pemerintah beserta semua alat-alat perlengkapannya.  Oleh  karena  itu  kekuasaan  politik  yang dijalankankan  oleh  pemerintah  harus  berdasarkan  kepada  hukum yang  telah  ditentukan  sebagai  aturan  mainnya.  Bagi  negara  hukum yang  modern  maka  kaidah  hukum  yang  berlaku  umum  tersebut harus dirumuskan dalam bentuk konstitusi.
Suatu  konstitusi  yang  baik  merupakan  produk  dari  suatu proses politik yang secara demokratis menampung dan menyalurkan aspirasi-aspirasi  yang  utama,  yang  sebenarnya  mencerminkan pandangan  rakyat  tentang  tata  norma,  etis  sosial,  ketertiban  umum,
10 Mirian  Budiarjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik (Jakarta: Gramedia  Pustaka  Utama , 1997), hlm. 39

## Erie Hariyanto
keadilan,  tata  nilai  sosial  dan  budaya,  peranan  serta  hubungan- hubungan antarlembaga sosial.
Dengan  demikian  konstitusi  itu  diciptakan  untuk  mengatur dan  membatasi  tindakan-tinidakan  pemerintah  dan  rakyat  dalam melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  masing-masing.  Tentunya konstitusi  yang  diciptakan  tersebut  tidaklah  statis  namun  dinamis, yaitu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Suatu konstitusi dapat saja diubah karena tidak sesuai lagi dengan kondisi politik  yang  ada,  misalnya  saja  UUD  1945  harus  mengalami amandemen  (perubahan)  karena  harus  disesuaikan  dengan  alam reformasi.
Dari sini kelihatan bahwa jaminan terhadap negara hukum itu adalah  ditentukan  oleh  dua  persoalan,  yaitu  apakah  konstitusinya dibuat  melalui  proses  dan  kemudian  diratifikasi  secara  demokratis, serta apakah konstitusi itu ditaati dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun  oleh  rakyat  yang  diperintahnya  secara  tersurat  maupun tersirat.  Jawaban  positif  terhadap  kedua  persoalan  ini  menentukan juga kadar keseimbangan politik yang dihasilkan oleh konstitusi yang bersangkutan.
Dari  pernyataan  ini  dapat  dipahami  bahwa  konstitusi  suatu negara hukum harus dibuat berdasarkan keseimbangan politik yang ada  sehingga  konstitusi  itu  dapat  mengakomodasi  semua  kalangan dan  tidak  cenderung  menguntungkan  salah  satu  pihak.  Disinilan perlu adanya kesamaan pandangan atau persepsi tentang kandungan dari  konstitusi yang diciptakan dari  berbagai  pihak, baik dari  unsur masyarakat, partai politik, organisasi sosial maupun dari pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya.

## Instrumen Politik dan Politik Hukum
Dalam  negara  hukum,  hukum  menjadi  alat  untuk  mencapai cita-cita  bersama  yang  telah  disepakati.  Juga  sebagai  alat  untuk menyelesaikan  berbagai  macam  bentuk  perselisihan,  baik  dalam masyarakat  maupun  dalam  pemerintahan  dan  lembaga-lembaga kenegaraan  lainnya.  Hukum  harus  bisa  diterapkan  dalam  segala keadaan,  tanpa  ada  perbedaan  satu  sama  lain.  Hukum  (konstitusi)
109
dalam  suatu  negara  adalah  hasil  dari  kesepakatan  politik  yang dirumuskan    bersama  untuk  menghadapi  berbagai  persoalan  yang terjadi.
Sehubungan  dengan  hal  ini  maka  suatu  negara  harus melaksanakan fungsinya, yaitu sebagai berikut:
1. Melaksanakan penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan bersama  dan  mencegah  bentrokan-bentrokan  dalam  masyarakat maka  negara  harus  melaksanakan  penertiban.  Dapat  dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator;
2. Mengusahakan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyatnya.  Bagi negara yang sedang berkembang fungsi ini sangat penting karena merupakan barometer dari kemajuan suatu negara.
3. Pertahanan.  Hal  ini  diperlukan  untuk  mengantisipasi  berbagai jenis ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.
4. Menegakkan  keadilan.  Hal  ini  perlu  untuk  memberikan perlindungan dan kepercayaan kepada masyarakat.
Beberapa  fungsi  tersebut  harus  dilaksanakan  oleh  suatu negara  melalui  instrumen  (alat)  politik  yang  ada  dalam  negara, seperti  kepolisian,  kejaksaaan,  kehakiman,  dan  lembaga-lembaga kenegaraan  lainnya  sesuai  dengan  porsi  dan  tugasnya  masing- masing.  Pemerintah  juga  mengemban  kewajiban  untuk  mendorong tegaknya  hukum  dan  keadilan  dalam  masyarakat.  Upaya  ini  harus dilaksanakan  melalui  cara-cara  administrasi  negara  yang  mencakup kegiatan  legislasi  dan  regulasi  yang  terencana  sehingga  terwujud perangkat  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  yang  sesuai dengan  konstitusi.  Perencanaan  itu  dilakukan  melalui  perumusan kebijakan-kebijakan  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  serta pengembangan  hukum  sebagai  pengejawantahan  dari  konstitusi. Itulah kegiatan yang disebut sebagai penyelenggaraan politik hukum.
Di Indonesia, politik hukum dirumuskan pada tahap legislasi dalam Undang-Undang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)  yang  ditetapkan  oleh  MPR.  Seyogyanya  undang- undang  yang  dibahas  di  DPR  merupakan  respons  terhadap manifestasi  lanjutan  dari  PROPENAS,  sehingga  selayaknya  bisa diharapkan  bahwa  proses  pembuatan  undang-undang  tidak  setiap

## Erie Hariyanto
kali  harus  mengambil  risiko  untuk  melangkah  mundur.  Pada  tahap eksekutif  seyogianya  aneka  Peraturan  Presiden  dan  Peraturan Menteri  merupakan  penerapan  lanjutan  dari  undang-undang. Dengan  cara  demikian  diharapkan  akan  terselenggara  suatu  politik hukum yang konsisten.
Aneka masalah yang menghinggapi  sistem hukum Indonesia sampai  lebih  dari  setengah  abad  eksistensinya untuk  sebagian besar dapat  dikembalikan  kepada  ketidakjelasan  politik  hukum  yang dianut  oleh  pemerintah.  Celakanya,  negara  yang  seharusnya mewakili rakyat justru diwakili secara sempit  oleh pemerintah yang dalam  masa  orde  baru  malahan  lebih  mempersitnya  lagi  menjadi ideologi pembangunan.
Ketidakjelasan politik hukum yang dirumuskan dalam bentuk undang-undang  tersebut,  dapat  menimbulkan  penafsiran  yang bermacam-macam  dalam  pelaksanaannya.  Kondisi  seperti  ini menunjukkan  bahwa  tidak  adanya  kepastian  hukum  dalam  negara yang  bersangkutan.  Negara  yang  tidak  memiliki  kepastian  hukum akan  sulit  untuk  tampil  dan  bersaing  pada  tataran  global,  karena tataran  global  di  masa  depan  akan  semakin  bertumpu  pada  aturan main yang transparan, yaitu aturan hukum yang jelas.

## Penutup
Dari  deskripsi  artikel  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa hukum  dan  politik  mempunyai  kaitan  sangat  erat  ( interrelationship ) yang tidak terpisahkan karena hukum itu merupakan produk politik yang  diciptakan  untuk  mengatur  tatanan  hidup  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  guna  mewujudkan  negara  yang  modern dan demokratis. Negara sebagai lembaga yang mewujudkan harapan masyarakat  akan  kehidupan  yang  tertib,  adil  dan  sejahtera.  Melalui pemerintahnya  harus  mampu  menyelenggarakan  roda  kenegaraan berdasarkan  hukum  sebagai  aturan  main  dalam  mengeluarkan berbagai kebijakan.
Dalam  usaha  untuk  mewujudkan  tujuan  bersama  tersebut pemerintah  dalam  suatu  negara  senantiasa  menciptakan  stabilitas politik  sehingga  keputusan-keputusan  hukum  dapat  dilaksanakan secara konsisten dalam upaya menuju kepada kepastian hukum, demi
111
ketertiban  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kekuasaan  politik  yang dijalankan  oleh  pemerintah  bersama  lembaga-lembaga  kenegaraan lainnya  seharusnya  sejalan  dengan  konstitusi  yang  telah  disepakati bersama  demi  tegaknya  negara  hukum.  Dalam  hal  ini  semua komponen  bangsa,  baik  masyarakat,  organisasi  sosial  dan  politik, maupun lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif selaku instrumen politik, harus secara sadar melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan hukum.
Di samping itu politik hukum yang diterapkan oleh lembaga- lembaga kenegaraan juga harus mampu menampung semua aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, sehingga peraturan perundang- undangan  yang  diciptakan  sebagai  penjabaran  dari  konstitusi  harus dirumuskan secara jelas dan transparan, agar dalam pelaksanaannya tidak  terjadi  kesalahan  penafsiran  sehingga  dapat  menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan bangsa dan negara.