## PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN NELAYAN TENTANG KESELAMATAN KERJA DI PPP MUNCAR, BANYUWANGI
The Knowledge and Fishermen’s Skill on Safety Works in PPP Muncar, Banyuwangi, East Java
Oleh:
Mohammad Imron 2 , Riris Nurkayah 1 , Fis Purwangka 2 *
1 Almuni Program Sarjana Departemen PSP FPIK IPB
2 Departemen PSP FPIK IPB
* Korespondensi: fis@psp-ipb.org

## ABSTRAK
Pekerjaan  pada  kapal  penangkap  ikan  merupakan  pekerjaan  yang  tergolong  membahayakan sehingga  rawan  menimbulkan  kecelakaan  kerja.  Penyebab  kecelakaan  pada    kapal  perikanan,  yaitu rendahnya kesadaran awak kapal tentang keselamatan kerja pada pelayaran dan kegiatan penangkapan, rendahnya  penguasaan  kompetensi  keselamatan  pelayaran  dan  penangkapan  ikan,  kapal  tidak dilengkapi peralatan keselamatan sebagaimana seharusnya. Cuaca buruk seperti gelombang besar serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan peralatan keselamatan kerja. Data yang dikumpulkan ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam melalui kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran  dokumen  terkait  informasi  mengenai  pengetahuan  dan  keterampilan  nelayan. Pengambilan  data  dilakukan  dengan  metode purposive  sampling terhadap  beberapa  pihak  yang berkepentingan  dengan  keselamatan  kerja  nelayan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan nelayan tentang keselamatan kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nelayan memiliki pengetahuan dan keterampilan  yang minim mengenai keselamatan kerja dan prosedur bekerja di kapal serta pengelolaan keselamatan kerja di PPP Muncar tidak terlaksana dengan baik.
Kata kunci: keselamatan kerja, pengetahuan dan keterampilan nelayan, PPP Muncar

## ABSTRACT
Work  at  fishing  vessel  was  dangerous,  so  prone  to  work  accident.  The  cause  of  accident  on fishing boats was the low awareness of the crew about safety work in shipping and activities arrest, the low mastery  competence  of  shipping safety and fishing, a ship not furnished safety equipment as it should be. The data collected were two types, the primary and secondary data. The primary data was obtained by means of interviews through the questionnaire. Secondary data was obtained by means of documents  related  to  know  information  about  knowledge  and  fishermen’s  skill.    The  data  was undertaken  by  purposive  sampling  method  of  several  interested  parties  with  occupational  safety fishermen. The purpose of research was identifying knowledge and fishermen’s skill on occupational safety.  The  results  of  this  study  indicate  that  fishermen  had  been  minimal  knowledge  and  skills concerning safety and work procedures on the boats as well as the management of occupational safety in Muncar fishing port has not performing well.
Keywords: safety works, knowledge and fishermen’s skill, PPP Muncar

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten paling ujung timur Propinsi Jawa Timur yang memiliki  luas  wilayah  5.782,50 km 2 dengan panjang  garis  pantai  291,5  km.  Kabupaten Banyuwangi menyimpan potensi sumber daya pesisir  yang  cukup  besar  dan  beragam.  Hal tersebut  mengindikasikan  bahwa  kabupaten Banyuwangi  memiliki  potensi  pesisir  yang besar  khususnya  potensi  perikanan  (RTRW Kabupaten Banyuwangi 2005 – 2015).
Kabupaten Banyuwangi mempunyai beberapa pelabuhan  perikanan  di  kecamatannya.  Salah satu  pelabuhan  perikanan  di  Kabupaten Banyuwangi  adalah  Pelabuhan  Perikanan Pantai  (PPP)  Muncar  yang  memiliki  daerah penangkapan  ikan  yang  relatif  dekat,  yaitu diperairan  sekitar  Banyuwangi.  Perairan Banyuwangi  masih  memiliki  peluang  potensi perikanan yang amat
besar
untuk dioptimalkan.  Peluang  ini  terlihat  dari peningkatan  hasil  tangkapan  dari  beberapa tahun  terakhir.  Pada  tahun  2012  perairan Banyuwangi  telah  berkontribusi  sebesar
44.469.348 kg dengan nilai
Rp 406.031.616.605,  lalu  pada  tahun  2013  naik menjadi  49.551.442  kg  dengan  nilai  Rp 658.183.025.200  (DKP  Banyuwangi  2013). Menurut  Komisi  Nasional  Pengkajian  Stok Sumber  Daya  Ikan  Laut  atau  KNPSSDIL, perairan  Banyuwangi  termasuk  di  dalam sebagian  wilayah  pengelolaan  perikanan (WPP)  Samudera  Hindia  yang  meliputi perairan  selatan  Jawa  dan  Selat  Bali.  Daerah penangkapan  nelayan  Muncar  berada  di Perairan Selat Bali yang berhubungan langsung dengan Samudera Hindia yang potensi sumber daya  ikannya  masih  dapat  dimanfaatkan  dan berkualitas ekspor.
Muncar  merupakan  daerah  yang  mempunyai produksi  perikanan  terbesar  di  daerah Banyuwangi,  yang  lebih  dari  90%  seluruh produksi perikanan Banyuwangi didaratkan di Muncar (Rasyid, 2008). Oleh karena itu banyak masyarakat yang berada di Muncar bekerja di sektor perikanan salah satunya adalah sebagai nelayan. Pada tahun 2014 penduduk di Muncar
yang  berprofesi  sebagai  nelayan  sebanyak 13.177  orang  dari  jumlah  penduduk  124.651 orang (UPT Muncar).
Pekerjaan  pada  kapal  penangkap  ikan merupakan pekerjaan yang tergolong membahayakan  dibanding  pekerjaan  lain, maka  profesi  pelaut  kapal  penangkap  ikan memiliki  karakteristik  pekerjaan  “3d”  yaitu: membahayakan( dangerous ),  kotor  ( dirty )  dan sulit  ( difficult )  (FAO,  2000),    dengan  ketiga sifat  pekerjaan  tersebut  ditambah  faktor ukuran  kapal  yang  didominasi  kapal-kapal berukuran relatif kecil, berlayar pada perairan gelombang  tinggi  dengan  kondisi  cuaca  tidak menentu sehingga dapat meningkatkan tingkat kecelakaan kapal penangkap ikan.
Keselamatan kapal penangkap ikan merupakan interaksi  faktor-faktor  yang  kompleks,  yakni human factor (nakhoda dan anak buah kapal), machines (kapal  dan  peralatan  keselamatan) dan enviromental (cuaca dan skim pengelolaan sumberdaya  perikanan).  Permasalahan  ke- elamatan atau kecelakaan akan timbul apabila salah satu elemen dari human factor, machines ata u  enviromental  factor tersebut  tidak berfungsi (Lincoln, 2002).
Menurut  IMO (International    Maritime Organization) , besarnya persentase penyebab terjadinya  kecelakaan  kapal  ikan  menurut faktor  kesalahan  manusia  sebesar  43,06%, faktor alam 33,57%, dan  faktor teknis 23,35%.
Penyebab  kecelakaan  pada    kapal  perikanan, yaitu rendahnya kesadaran awak kapal tentang keselamatan kerja pada pelayaran dan kegiatan penangkapan,
rendahnya penguasaan
kompetensi keselamatan pelayaran dan penangkapan  ikan,  kapal  tidak  dilengkapi peralatan keselamatan sebagaimana se- harusnya, cuaca buruk seperti gelombang besar dan  menderita  sakit  keras  dalam  pelayaran (Suwardjo et  al. 2010).  Oleh  karena  itu pengetahuan  dan  keterampilan    dari  awak kapal  serta  peralatan  keselamatan  dan kelayakan  dari  kapal  seharusnya  menjadi perhatian  bagi  awak  kapal  perikanan. Pengetahuan dan keterampilan tentang keselamatan  kerja  dari  awak  kapal  dapat memperkecil  resiko  kecelakaan  dini  maupun kecelakaan  yang  telah  terjadi,  sehingga  dapat
terhindar  dari  akibat  fatal  yang  tidak diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengidentifikasi  keterkaitan  Stan- dar  Kompetensi  Kerja  Nasional
Indonesia  (SKKNI)  golongan  pe- nangkapan ikan dengan kurikulum sekolah kejuruan bidang pe- nangkapan ikan;
2. Mengidentifikasi  pengetahuan  dan keterampilan  nelayan  tentang  ke- selamatan  kerja  di  PPP  Muncar banyuwangi.
Penelitian Terdahulu
Penelitian  mengenai  pengetahuan  dan keterampilan  nelayan  tentang  keselamatan kerja  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti salah  satunya  Amin  (2015).  Penelitian    yang dilakukan  di  PPN  Karangantu  pada  bulan September  2014  mengemukakakan  bahwa kompetensi  yang  dimiliki  oleh  nelayan terbilang cukup rendah karena nelayan hanya menguasai  35,75%  kompetensi  yang  se- harusnya  dimiliki  oleh  nelayan.  Minimnya kompetensi  yang  dimiliki  nelayan  dapat berdampak  langsung  terhadap  pengetahuan dan  keterampilan  yang  dimiliki  oleh  nelayan. Hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah,  belum terlaksana  dengan  baik  penerapan  prosedur
keselamatan  kerja  di  PPN  Karangantu  karena kurangnya  kesadaran  dari  pihak  instansi terkait dan nelayan.

## METODE

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dan  pengambilan  data dilakukan  pada  30  November  –  10  Desember 2015.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  PPP Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.  Proses  pengolahan  dan  analisis  data dilakukan di Laboratorium Keselamatan Kerja dan  Observasi  Bawah  Air,  Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan  Institut Pertanian Bogor.
Metode Pengumpulan Data
Metode  penelitian  ini  menggunakan metode purposive sampling. Purposive
sampling  adalah  teknik  pengambilan  sampel sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu yakni  sumber  data  paling  tahu  tentang  apa yang  diharapkan,  sehingga  mempermudah peneliti  menjelajahi  objek  atau  situasi  yang sedang  diteliti  (Sugiono  2010).  Penggunaan metode purposive sampling dilihat berdasarkan karakteristik responden. Nelayan pada umumnya memiliki tingkat pengetahuan yang
sama  megenai  keselamatan  kerja,  karena mereka lebih mengandalkan pengalaman turun temurun  di  bandingkan  panduan  yang seharusnya.  Tingkat  pengetahuan  yang  cen- derung  sama  tersebut  akan  menghasilkan jawaban yang cenderung seragam. Oleh karena itu  menurut  penulis  dengan  mewawancara beberapa  nelayan  dianggap  sudah  mewakili. Penulis memutuskan untuk mewawancarai 50 responden. Data yang dikumpulkan terdiri atas data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  dengan  cara  wawancara  mendalam terhadap  pihak  terkait  kompetensi  yang dimiliki  oleh  nelayan,  seperti  pengisi, penguras,  ABK,  dan  instansi  yang  ber- hubungan dengan kegiatan seperti pihak Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai (UPTPPP).  Data  sekunder  dikumpulkan dengan cara melakukan penelusuran dokumen mengenai informasi tentang pengetahuan dan keterampilan nelayan terhadap instansi terkait dengan  kurikulum  atau  materi  pengetahuan dan keterampilan untuk nelayan.
Prosedur Analisis Data
Data yang diperoleh kemudian dianalisis  untuk  mendapatkan  suatu  ke- simpulan.  Bentuk  teknik  analisis  data  sebagai berikut:
1. Analisis deskriptif komparatif
Metode  analisis  deskriptif  komparatif merupakan  suatu  metode  yang  digunakan dalam  mengumpulkan,  menyusun,  meng- gunakan,  serta  menafsirkan  data  yang  ada. Selanjutnya,  data  tersebut  akan  diuraikan secara  lengkap,  teratur,  dan  teliti  terhadap suatu  objek    penelitian  yang  kemudian  akan dibandingkan  dengan  data  yang  memiliki kesamaan  terhadap  suatu  objek  penelitian. Data  yang  di  bandingkan  adalah  Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), kurikulum  SMK  Perikanan,  dan  kompetensi nelayan di PPP Muncar.
2. Content Analisys atau analisis isi
Analisis yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis  dimana data  deskriptif  hanya  di  analisis  menurut isinya.  Metode  content  analisys,  dilakukan dengan  cara  mengkaji  secara  mendalam
mengenai  isi  atau  materi  yang  terdapat  pada dokumen  (peraturan)  mengenai  kualitas sumberdaya  khususnya  nelayan.  Kemudian dilakukan  analisis  numerik  dengan  cara melakukan  perhitungan  terhadap  data  yang diperoleh.  Data  yang  diperoleh  dibagi  dalam beberapa  kriteria  dan  di  beri  skor  yang selanjutnya disajikan dalam bentuk persentase. Adapun  kriteria  untuk    pemenuhan  kom- petensi menggunakan skoring yaitu:
 Persentase kompetensi (%) =
Pemenuhan kompetensi ∑ elemen kompetensi x 100%
 Rata-rata persentase kompeensi (%) = ∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 ∑ 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟  𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 X 100%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Armada Penangkapan Ikan
Armada  penangkapan  ikan  merupakan salah satu faktor yang mendukung
keberhasilan dalam suatu operasi pe- nangkapan.  Armada  penangkapan  ikan    yang digunakan  berupa  kapal  perikanan,  yang didefinisikan  sebagai  kapal,  perahu,  atau  alat apung  lainnya  yang  digunakan  untuk melakukan  penangkapan  ikan,  mendukung operasi  penangkapan  ikan,  pembudidayaan ikan,  pengangkutan  ikan,  pengolahan  ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan  (Undang-Undang  RI  No.45  Tahun 2009).  Pada  Tabel  2  dapat  dilihat  jumlah armada  penangkapan  ikan  di  PPP  Muncar tahun 2010-2014.
Tabel  2  menunjukkan  jumlah  armada penangkapan  yang  ada  di  PPP  Muncar  dari tahun  2010-2014.  Selama  periode  2010-2014 jumlah  armada  penangkapan  ikan  di  PPP Muncar  mengalami  fluktuasi.  Faktor  yang
Tabel 1 Kriteria pemenuhan standar
kompetensi Kriteria pemenuhan standar kompetensi Skor Dipenuhi 4 Dipenuhi sebagian 2 Tidak dipenuhi 0
mempengaruhinya adalah bertambahnya
sumberdaya  manusia  yang  bekerja  sebagai nelayan.Tahun  2010  terdapat  566  unit  kapal motor 5 GT, 319 unit kapal motor 5-10 GT, 189 unit  kapal  motor  10-30  GT.  Selanjutnya  pada tahun  2011  tidak  ada  perubahan  jumlah  pada kapal  motor  5  GT  yaitu  566  unit,  kemudian terjadi kenaikan jumlah kapal motor 5 -10 GT menjadi  322  unit,  dan  tidak  ada  perubahan pada kapal motor 10-30 GT. Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan pada kapal motor 5  GT  menjadi  548  unit,  kapal  motor  5-10  GT menjadi  315  unit,  sedangkan  kapal  motor  10- 30 GT mengalami kenaikan menjadi 205 unit. Pada  tahun  2013  tidak  ada  perubahan  pada kapal  motor  5  GT,  namun  terjadi  kenaikan kembali pada kapal motor 5-10 GT menjadi 319 unit  dan  terjadi  penurunan  pada  kapal  motor 10-30 GT menjadi 189 unit. Pada kapal motor tempel  selalu  terjadi  perubahan  jumlah  yaitu
tahun  2010  terdapat  676  unit,  tahun  2011 terdapat  686  unit,  tahun  2012  terdapat  680 unit, dan 2013 terdapat 671 unit. Periode 2010- 2014  jumlah  perahu  tanpa  motor  juga mengalami  perubahan  yaitu  tahun  2010 terdapat 121 unit, 2011 terdapat 111 unit, 2012 terdapat 118 unit, dan 2013 terdapat 108 unit. Fluktuasi  yang  terjadi  pada  jumlah  armada kapal  penangkapan  ikan  tidak  signifikan sehingga  jumlah  kapal  di  PPP  Muncar  dapat dikatakan stagnan.
Alat Penangkapan Ikan
Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan  atau  benda-benda  lainnya  yang dipergunakan  untuk  menangkap  ikan.  Alat penangkap  ikan  mempunyai  peranan  penting dalam  berbagai  macam  aspek,  karena  dengan adanya  alat  penangkap  ikan  yang  diperankan nelayan di seluruh dunia. Aspek
Tabel 2 Jumlah armada penangkapan ikan di PPP Muncar Banyuwangi tahun 2010-2014 Tahun Kapal Motor 5 GT Kapal Motor 5-10 GT Kapal Motor 10-30 GT Kapal Motor Tempel Perahu Tanpa Kapal Total 2010 566 319 189 676 121 1871 2011 566 322 189 686 111 1874 2012 548 315 205 680 118 1866 2013 548 319 189 671 108 1835 2014 553 229 197 656 78 1783
Sumber: Laporan tahunan PPP Muncar
`
ketenagakerjaan, aspek ekonomi, aspek perdagangan  atau  komersial,  aspek  sosial  dan organisasi,  aspek  pertahanan  dan  keamanan negara, dan aspek kesehatan yang dapat hidup dan  berkembang.  Pada  Tabel  2  dapat  dilihat data  jumlah  alat  penangkapan  ikan  di  PPP Muncar tahun 2010-2014.
Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat jenis alat  penangkapan  ikan  yang  terdapat  di  PPP Muncar.  Selama  periode  2010-2014  fluktuasi yang terjadi pada alat penangkapan ikan tidak signifikan.  Fluktuasi  yan  terjadi  pada  alat penangkapan  ikan  di  PPP  Muncar  ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya pergantian  penggunaan  alat  tangkap  satu  ke alat tangkap lainnya, karena rata-rata nelayan di  PPP  Muncar  tidak  hanya  mempunyai  satu alat  tangkap.  Nelayan  akan  melakukan pergantian  penggunaan  alat  tangkap  sesuai kondisi  potensi  sumberdaya  ikan.  Faktor lainnya  yaitu  adanya  kerusakan  pada  alat tangkap  dan  nelayan  tidak  memiliki  modal yang  cukup  untuk  mengoperasikan  alat tangkap.
Kompetensi Nelayan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)
Penduduk  yang  bermukim  di  sekitar PPP  Muncar,  Banyuwangi  sebagian  besar berprofesi  sebagai  nelayan.  Nelayan  yang berada di lokasi tersebut umumnya melakukan operasi  penangkapan  ikan  secara  manual dengan  tenaga  manusia.  Nelayan  di  PPP Muncar  dibagi  menjadi  dua  kategori  yaitu nelayan buruh dan nelayan pemilik.
Alat  tangkap  yang  digunakan  oleh nelayan  setempat  yaitu  diantaranya  gillnet (jaring  insang)  dengan  nama  daerah  setet,  lift net  (jaring  angkat)  dan  purse  seine  (pukat cincin)  dengan  nama  daerah  slerek.  Nelayan setempat biasanya melakukan operasi penangkapan  ikan  di  daerah  sekitar  Teluk Sembulungan  dan  di  Selat  Bali.  Adapun  tabel identitas nelayan dari 50 responden yang ada di PPP Muncar.
Berdasarkan  data  pada  tabel  diatas, didapatkan  bahwa  nelayan  di  PPP  Muncar, Banyuwangi  hanya  menguasai  33,31%  dari elemen  kompetensi  yang  seharusnya  dimiliki oleh  nelayan,  sedangkan  66,69%  elemen kompetensi  yang  lainnya  nelayan  belum menguasainya.  Faktor  penyebab  kurangnya pemahaman nelayan di PPP Muncar banyuwangi  terkait  dengan  standar  kom- petensi  yang  seharusnya  dimiliki  nelayan antara lain minimnya kesadaran nelayan akan pentingnya  kompetensi,  nelayan  belum memiliki  sertifikat  kompetensi,  serta  belum adanya  bentuk  sosialisasi  maupun  pelatihan terkait  dengan  standar  kompetensi  nelayan yang  diadakan  di  lokasi  tersebut.  Selain  itu masih  kurangnya  nelayan  yang  memiliki pendidikan dibidang perikanan, karena pendidikan  di  bidang  perikanan  dapat diperoleh disekolah khususnya sekolah menengah kejuruan yang memiliki kurikulum khusus yang sesuai bidangnya.
Tabel 3 Jumlah alat penangkapan ikan di PPP Muncar Banyuwangi tahun 2010-2014 Tahun  Purse Seine  Payang  Gill Net  Lift Net Hook and Line Traps Total 2010 203 42 679 276 642 309 2151 2011 203 42 682 276 645 282 2130 2012 207 42 679 276 642 282 2128 2013 203 62 674 280 657 287 2163 2014 190 62 624 280 655 280 2091
Sumber: Laporan tahunan PPP Muncar

## PEMBAHASAN UMUM
Kebijakan pengaturan keselamatan kapal  penangkap  ikan  pada  dasarnya  adalah kebijakan  kelaikan  kapal  dan  pengawakan kapal  penangkap  ikan.  Kapal  penangkap  ikan harus memenuhi kelaiklautan dan laik operasi penangkapan. Laiklaut meliputi laik kapal dan laik pengawakan kapal sementara laik operasi penangkapan meliputi laik alat tangkap, daerah penangkapan  dan  penanganan  hasil  tangkap. Salah  satu  kebijakan  tersebut  adalah  Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) golongan  penangkapan  ikan  yang  digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sumberdaya  manusia  di  bidang  penangkapan
ikan. Selain itu SKKNI juga digunakan sebagai informasi untuk penegembangan program dan kurikulum dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi.
Namun keadaan di lapang yaitu di PPP Muncar  belum  sesuai  dengan  SKKNI  karena masih  banyak  kapal  penangkap  ikan  yang belum  memenuhi  kelaiklautan  dan  kelaikan operasi penangkapan ikan. Berdasarkan SKKNI terdapat  23  elemen  kompetensi  yang  harus dikuasai oleh nelayan, namun hanya terdapat 9 jenis kompetensi yang dikuasai oleh nelayan di PPP Muncar, yaitu:
1. Merencanakan  operasi  penangkapan ikan
Tabel 4 Identitas nelayan di PPP Muncar, Banyuwangi No Kriteria Jumlah  Persentase 1 Kapal < 5GT 30 60% 5-10GT - - 10-30 GT 20 40% >30GT - - 2 Pendidikan SD 37 74% SMP 8 16% SMA/SMK 5 10% 3 Usia (tahun) 18-30 10 20% 31-40 20 40% 41-60 20 40% 4 Masa kerja (tahun) 5-10 20 40% 11-20 17 34% 21-30 13 26%
Sumber: Hasil wawancara dengan nelayan di PPP Muncar
Nelayan  di  PPP  Muncar  dalam merencanakan  operasi  penangkapan  ikan hanya menguasai 50% dari elemen kompetensi yang seharusnya dikuasai. Hal yang dilakukan oleh  nelayan  terkait  merencanakan  operasi penangkapan  ikan  yaitu  menentukan  alat penangkap  ikan,  daerah  penangkapan  ikan, dan jenis ikan sasaran dan melakukan estimasi waktu operasi penangkapan ikan, menghitung logistik operasional kapal dan logistik ABK.

## 2. Menyiapkan kelaiklautan kapal
Nelayan  di  PPP  Muncar  hanya menguasai 37,5% dari elemen kompetensi yang seharusnya  dikuasai.  Adapun  hal  yang dilakukan  oleh  nelayan  terkait  menyiapkan kelaiklautan kapal yaitu melengkapi dokumen kapal,  melengkapi  jumlah  awak  kapal  sesuai kualifikasi dan fungsinya, melengkapi perlengkapan keselamatan kapal dan manusia.
Namun
dari masing-masing
elemen kompetensi tersebut nelayan hanya menguasai sebagian.
3. Menyiapkan kelaikan
operasi penangkapan ikan
Nelayan  di  PPP  Muncar  menguasai 83,33%  dari  elemen  kompetensi  yang seharusnya  dikuasai.  Adapun  hal  yang dilakukan nelayan terkait menyiapkan kelaikan  operasi  penangkapan  ikan  yaitu melengkapi  dokumen  perijinan  yang  terkait dengan  usaha  penangkapan  ikan  yang  hanya dikuasai  sebagian,  melengkapi  kebutuhan perbekalan  kapal  dan  awak  kapal,  dan menyiapkan alat dan perlengkapan penangkap ikan.
1. Melaksanakan tugas jaga laut
Nelayan  di  PPP  Muncar  hanya menguasai 50% dari elemen kompetensi yang seharusnya  dikuasai.  Adapun  hal  yang dilakukan  oleh  nelayan  terkait  melaksanakan tugas  jaga  laut  yaitu  memantau  rute, pengendalian kapal dan keamanan berlayar.
2. Merakit alat penangkap ikan
Nelayan  di  PPP  Muncar  mengakui bahwa sepenuhnya dapat merakit alat tangkap sendiri.  Alat  tangkap  yang  biasa  digunakan oleh  nelayan  yaitu  (1)  pukat  cincin  (slerek)
cara yang dilakukan olh nelayan dalam merakit pukat  cincin  yaitu  menyiapkan  kebutuhan peralatan  kerja  dan  bahan  pukat  cincin  dan merangkai  komponen  pukat  cincin  (2)  jaring insang,  cara  yang  dilakukan  dalam  merakit jaring  insang  yaitu  menyiapkan  kebutuhan peralatan  kerja  dan  bahan  jaring  insang  dan merangkai komponen jaring insang
3. Mengoperasikan alat penangkap ikan
Nelayan di PPP Muncar menguasai 100
%  elemen  kompetensi  dalam  mengoperasikan alat penangkap ikan.
4. Melakukan perawatan alat penangkap ikan
Nelayan  di  PPP  Muncar  hanya menguasai  66,66%  dari  elemen  kompetensi yang  seharusnya  dikuasai  dalam  melakukan perawatan  alat penangkap  ikan.  Jenis perawatan yang dilakukan oleh nelayan yaitu perawatan alat penangkap ikan yang menggunakan bahan webbing.
5. Melakukan perbaikan alat penangkap ikan
Nelayan  di  PPP    Muncar  hanya menguasai  78,57%  dari  elemen  kompetensi yang  seharusnya  dikuasai  dalam  melakukan perbaikan alat penangkap ikan. Jenis perbaikan yang  dilakukan  oleh  nelayan  yaitu  perbaikan alat penangkap ikan yang menggunakan bahan webbing.
6. Melakukan  penanganan  ikan  diatas kapal
Nelayan di PPP  Muncar hanya 83,33% dari  elemen  kompetensi  yang  seharusnya dikuasai  dalam  melakukan  penaganan  ikan diatas  kapal.  Jenis  penaganan  yang  dilakukan oleh  nelayan  yaitu  penaganan  ikan  pelagis kecil.
Kapal-kapal di PPP Muncar merupakan kapal  yang  berukuran  kecil.  Kapal    yang berukuran < 5 GT yaitu kapal setet dan bagan hanya  terdiri  dari  1  sampai  2  orang  ABK. Sebelum  melaut,  persiapan  yang  dilakukan oleh  nelayan  yaitu  menyiapkan  bahan  bakar, menyiapkan  alat  tangkap,  menyiapkan  kapal seperti  pengecekan  mesin.  Kapal-kapal  kecil
rata-rata  berukuran  panjang  9-12  m.  Pada kapal-kapal kecil tidak ada peralatan keselamatan  standar,  seperti  life  bouy,  life jacket,  GPS,  dan  lampu.  Kondisi  ini  dapat membahayakan  keselamatan  nelayan,  apabila terjadi  kecelakaan  atau  keadaan  darurat lainnya. Nelayan hanya mengandalkan peralatan  alternatif  yang  ada  di  kapal  seperti jerigen  sebagai  alat  apung,  dan  nelayan biasanya  mengantisipasinya  dengan  cara membawa telepon genggam
untuk memberikan  informasi  jika  terjadi  sesuatu ketika  melaut.  Namun  tidak  semua  nelayan melakukan hal tersebut.
Selain  kapal  yang  berukuran  <  5  GT terdapat pula kapal yang berukuran 10-30 GT yaitu  kapal  purse  seine  dengan  nama  daerah slerek.  Kapal  slerek  yang  ada  di  Muncar berukuran  panjang  20  m  -23  m.  Ketika melakukan  penangkapan  ikan,  kapal  slerek membawa ABK 50- 60 orang dengan 2 kapal, yaitu  kapal  yang  membawa  alat  tangkap  dan kapal yang mengangkut hasil tangkapan ( kapal pemburu). ABK  yang ada di kapal alat tangkap 30-40  orang  sedangkan  15-20  orang  ada  di kapal  pemburu.  Daerah  penangkapan  ikan pada kapal slerek yaitu disekitar selat bali yang ditempuh  dengan  5-6  jam  perjalanan  dari pelabuhan.  Nelayan  slerek  biasa  berangkat melaut  pada  siang  hari  atau  sore  hari  dan sampai di DPI pada malam hari.
Pada  kapal  slerek  terdapat  pembagian kerja, yaitu wilayah kerja darat dan laut. Untuk wilayah  darat  yaitu  penguras  dan  pengisi sedangkan  wilayah  laut  merupakan  nelayan yang  melakukan  operasi  penangkapan.  Tugas dari  penguras  yaitu  membersihkan  kapal setelah  melaut  sedangkan  tugas  dari  pengisi adalah  melakukan  persiapan  alat  tangkap, persiapan  mesin,  persiapan  dan  perbekalan kapal.    Untuk  wilayah  kerja  dilaut  yaitu nahkoda  (juragan),  perwira  (pengedar),  dan ABK.  Tugas  nahkoda  di  kapal  slerek  adalah sebagai  fishing  master  yaitu  mencari  daerah penangkapan ikan dan mengamati tanda- tanda adanya ikan. Sedangkan tugas pengedar adalah mengumpulkan  ABK  ketika  kapal  akan berangkat berlayar namun ketika melaut tugas dari pengedar sama dengan ABK lainnya. Tugas ABK terbagi menjadi berbagai jenis, yaitu juru
mesin,  juru  kemudi,  menjaga  pelampung, menjaga tali, menurunkan  jaring atau setting dan hauling  dan lain-lain.
Pada  kapal  slerek  juga  tidak  terdapat peralatan  keselamatan  kerja  dan  ketika melakukan  operasi  penangkapan  ikan,  tidak semua  nelayan  menggunakan  perlengkapan keselamatan  kerja.  Perlengkapan  keselamatan diri yang digunakan nelayan hanya sepatu dan tidak semua nelayan menggunakannya, karena nelayan  sudah  terbiasa  dengan  kondisi tersebut.  Alat-alat  bantu  dan  lampu  navigasi juga tidak terdapat di atas kapal, apalagi radio komunikasi.  Perlengkapan  navigasi  tersebut, selain berguna untuk menginformasikan posisi kepada  kapal,  menginformasikan  pula  jenis kegiatan  yang  sedang  dilakukan.  Penggunaan lampu-lampu  dan  peralatan  navigasi  tersebut merupakan  bagian  yang  penting  dalam keamanan dan keselamatan pelayaran.
Minimnya perlengkapan dan pemikiran mengenai alat keselamatan yang ada dan tidak sesuai  dengan  standar  nasional  untuk  kapal berukuran  panjang  <  24  m  pada  kapal penangkapan  ikan  di  PPP  Muncar  otomatis akan  mempengaruhi  risiko  keselamatan nelayan  yang  sedang  melakukan  operasi penangkapan  ikan  di  kapal  tersebut  ketika terjadi  kecelakaan  kapal  di  laut  seperti  pada saat  kapal  terbalik,  tenggelam,  terbawa  arus, tabrakan, kebakaran serta kecelakaan kerja.
Hal  tersebut  dikarenakan  (1)  ren- dahnya  pengetahuan    dan  keterampilan  ne- layan  mengakibatkan  rendahnya  kesadaran terhadap  pentingnya  alat-alat  keselamatan  di kapal nelayan PPP Muncar (2) harga dari alat keselamatan yang relatif mahal, sehingga tidak semua  nelayan  mampu  membelinya  terutama untuk  alat  life  buoy  dan  kompas  (3)  prioritas kebutuhan dari masing-masing alat keselamatan  yang  berbeda  menurut  nelayan, sehingga tidak semua alat keselamatan tersebut perlu dipenuhi. Pada tingkat Internasional IMO/ILO/FAO telah mengatur standar keselamatan  kapal  yang  berukuran  ≥  24  m, sedangkan  untuk  pengaturan  kapal-kapal berukuran  <  24  m  diberikan  sepenuhnya kepada  pemerintah  setempat.  Menurut  data
yang  didapatkan,  armada  kapal  perikanan berukuran kecil (panjang kapal < 24 m) belum banyak  diatur  oleh  pemerintah  sementara jumlah  kapal  berukuran  kecil  mendominasi armada  industri  perikanan  tangkap  nasional, yakni  mencapai  94%  dari  total  armada  kapal penangkap  ikan  (DKP,  2009).  Belum  adanya peraturan  khusus  tentang  keselamatan  kapal- kapal  kecil  menunjukan  bahwa  keselamatan nelayan  dalam  kegiatan  penangkapan  di Indonesia  sampai  saat  ini  belum  diperhatikan dan  belum  ada  kebijakan  yang  jelas  dari pemerintah daerah dan pusat.
Minimnya  pengelolaan  pemerintah terkait  keselamatan  kerja  nelayan  terlihat  di lapangan,  tidak  adanya  sosialisasi  serta pelatihan mengenai keselamatan kerja membuat kondisi sumber daya manusia (SDM) di lapangan memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Dalam UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran  pasal  261-265  dijelaskan  bahwa penyelenggaraan  dan  pengembangan  sumber daya  manusia  di  bidang  pelayaran  bertujuan agar  tersedianya  sumber  daya  manusia  yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung  jawab  serta  memenuhi  standar nasional  dan  internasional.  Didalamnya termasuk  sumber  daya  manusia  di  bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
Pendidikan  yang  dimaksud  dapat  ditempuh
dengan  jalur  formal  maupun  informal  serta merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam  memberikan  layanan  dan  kemudahan serta  menjamin  terselenggaranya  pendidikan dan  pelatihan  di  bidang  pelayaran  yang bermutu  bagi  setiap  warga  negara  tanpa diskriminasi.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian ini adalah:
1. Kompetensi nelayan yang telah diatur dalam  Standar  Kompetensi  Kerja Nasional  Indonesia  (SKKNI)  dalam bidang  penangkapan  ikan  yang diterbitkan  oleh  Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  dan  Tramnsmigrasi  No 298  tahun  2013  belum  sepenuhnya dikuasai oleh nelayan  di PPP Muncar, Banyuwangi,  hal  tersebut  karena nelayan hanya menguasai 33,31% dari elemen  kompetensi  yang  seharusnya dimiliki  oleh  nelayan,  sedangkan 66,69%  elemen  kompetensi  yang lainnya nelayan belum menguasainya.
2. Kurikulum  pada  Sekolah  Menengah Kejuruan Perikanan sudah menunjang Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional
Indonesia (SKKNI).

## DAFTAR PUSTAKA
[DKP]  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan  dan  [JICA]  Japan  International.  Cooperation  Agency.
2009. Indonesian Fisheries Statistics Index 2009 .
[DKP Kabupaten Banyuwangi] Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Banyuwangi. 2014.
Laporan Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya  Kabupaten Banyuwngi. Banyuwangi (ID): DKP Kabupaten Banyuwangi.
Departemen  Perhubungan,  2013.  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  70  Tahun  2013  Tentang Pendidikan  dan  Pelatihan,  Sertifikasi  serta  Dinas  Jaga  Laut.  Peraturan  Perundangan  Bidang Transportasi. Jakarta (ID): Departemen Perhubungan.
Food  and  Agriculture  Organization ,  2000. The  State  of  World  Fisheries  and Aquaculture.  Part  2.
Selected Issues Facing Fishers and aquaculturists. Rome, Italy.
[ILO] International Labour Organization. 2000. Safety and Health in the Fishing Industry. Safety and Health Issues in the Fishing Industry. Geneva .
[IMO] International Maritime Organization. 2007. Formal Safety Assessment. Consolidated text of the Guidelines  for  Formal  Safety  Assessment  (FSA)  for  use  in  the  IMO  rule-making  rocess (MSC/Circ.1023−ME C/Circ.392), London (GB): Maritime Safety Committe.
Lincoln J . 2002. Vide Djodjo Suwardjo, 2010. Proceedings of the International Fishing Industry Safety and Health Conference . U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Center  for  Disease  Control  and  Prevention,  National  Institute  for  Occupational  Safety  and Health, Occupational Health Program, Department of Environmental Health, Harvard School of Public Health. Massachusetts, U.S.A.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2003.  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2003.  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta (ID): Sekretariat Negara
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2008.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008 tentang Pelayaran. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2009.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2009 tentang Perikanan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara
Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 298 tahun  2013  tentang  Penetapan    Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan  Golongan Penangkapan Ikan Sub Golongan Penangkapan Ikan di Laut. Jakarta (ID): Sekretariat Negara
Rasyid A. 2008. Isolasi Asam Lemak Tak Jenuh Majemuk Omega-3 dari Ikan Lemuru (Sardinella sp). Di  dalam:  Prosiding  Seminar  Riptek  Kelautan  Nasional;  Pusat  Penelitian  Oseanografi  LIPI;  3 September  2008.  Jakarta.http://www.barunajaya.com/dwld/docs/20080903924-MAK2-3.PDF [15 Januari 2016].
Sugiono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung (ID): Alfabeta.
Suma’mur. 1989. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan . Cetakan keempat. Jakarta : CV. Haji Mas Agung.
Suwardjo D , Haluan J, Indrajaya, Poernomo S H . 2010. Keselamatan Kapal  Penangkap Ikan, Tinjauan dari Aspek Regulasi Nasional dan Internasional. Jurnal. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
[UPT  PPP  Muncar]  Unit  Pelaksana  Teknis  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Muncar.  2014.  Laporan Tahunan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar. Banyuwangi: UPT PPP Muncar.