Warsono : <ŽƉĞƌĂƐŝĚĂŶ'ĂŐĂƐĂŶ<ŽŶƐƟƚƵƐŝŬŽŶŽŵŝ/ŶĚŽŶĞƐŝĂĚĂůĂŵ<ĞƌĂŶŐŬĂWĂƐĂůϯϯhhϭϵϰϱ

## Koperasi dan Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia Dalam Kerangka Pasal 33 UUD 1945
Oleh Warsono Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Email:

## Abstrak
Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat  yang  berdasarkan  asas  kekeluargaan.  Koperasi  merupakan  potret  dari  ekonomi konstitusional yang diamanhkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam praktik, Koperasi sebagai suatu usaha bersama yang disusun dengan asas kekeluargaan dan bukan usaha swasta yang didorong oleh self-interest. Secara ideal praktik apabila dimaknai secara tegas dan menjadi grand design dari kekuatan ekonomi rakyat memberikan pemahaman bahwa partisipasi dan gotong  royong  akan  mewujudkan  sebuah  kemandirian  bagi  bangsa  Indonesia.  Tulisan  ini akan mengkaji bagaimana pemaknaan konsep konstitusi ekonomi Indonesia dalam kerangka Pasal  33  UUD  1945  dan  bagaimana  eksistensi  koperasi  dalam  konsep  konstitusi  ekonomi Indonesia dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945.
Kata Kunci: Koperasi,  Konstitusi Ekonomi dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945

## COOPERATIVES AND IDEAS OF INDONESIAN ECONOMIC CONSTITUTION IN THE FRAMEWORK OF ARTICLE 33 OF THE 1945 CONSTITUTION
By Warsono
Student of  Doctoral Program of  Law Science Faculty of  Law University of  17 August 1945 Semarang E-mail:

## Abstract
A cooperative is an economic organization owned and operated by an individual for the common good. The cooperative is based on the principle of  the people’s economic movement based on the principle  of   kinship.  The  cooperative  is  a  portrait  of   the  constitutional  economy  enshrined  in Article 33 of  the 1945 Constitution. In practice, the Cooperative as a joint venture is structured with  the  principle  of   kinship  and  not  self-promoted  private  business.  Ideally  the  practice  if
A. PENDAHULUAN
Undang-undang Dasar 1945 merupakan  konstitusi  tertulis  yang  dimiliki
Indonesia.  Dalam  perjalanan  sejarah  sistem ketatanegaraan  bangsa  ini,  tercatat  telah  di lakukan  pengamandemenan  dalam  empat tahap,  di  tahun  1999  sampai  dengan  tahun 2002.  Berangkat  dari  sebuah  tuntutan reformasi, amandemen UUD 1945 diarahkan pada  sebuah  nuansa  demokrasi  dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Melalui  proses  amandemen  Undang- undang  Dasar  1945,  konstitusi  Republik Indonesia  telah  mengatur  berbagai  sendi kehidupan baik  politik, keamanan, budaya, hukum  dan  ekonomi.  Namun  dalam  situasi kekinian gagasan konstitusi ekonomi menjadi  sangat  baru  dan  relevan.  Logika konstitusional yang dibangun, secara implementatif,  ekonomi  menjadi basic problem yang  dijadikan  berbagai  kajian  dan pokok  kebijakan  pemerintahan,  namun belum memiliki kejelasan pengaturan dalam  konstitusi.  Perkembangan  pemikiran hingga  aplikasi  dari  kebijakan  ekonomi dalam konstitusi perlu menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi nasional.
Di  dalam  naskah  asli  UUD  1945 terdapat  materi  muatan  71  butir  ketentuan dan  setelah  di  amandeman  mencakup 199  butir  ketentuan.  Perubahan  tersebut mendasarkan pada ideologi Pancasila sebagai ODQGDVDQ ÀORVRÀ EHUEDQJVD GDQ EHUQHJDUD Pancasila  dilihat  sebagai  cita  hukum ( rechtsidee) sehingga  pada  posisi  demikian
mengharuskan pembentukan hukum positif adalah  untuk  mencapai  ide-ide  dalam Pancasila,  serta  Pancasila  dapat  digunakan untuk menguji hukum positif.
Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm maka pembentukan  hukum,  penerapan,  dan pelaksanaanya  tidak  dapat  dilepaskan  dari nilai-nilai Pancasila 1 [1] .
Dalam  rumusan  UUD  1945  terdapat secara eksplisit ataupun implisit pandangan- pandangan dan nilai-nilai fundamental. UUD 1945  disamping  sebagai  konstitusi  politik ( political  constitution ),  juga  merupakan konstitusi  ekonomi  ( economic  constitution ), bahkan konstitusi sosial ( social constitution ). UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi negara secara substansi, tidak hanya terkait dengan pengaturan  lembaga-lembaga  kenegaraan dan struktur pemerintahan semata. Namun  Iebih  dari  itu,  konstitusi  juga memiliki  dimensi  pengaturan  ekonomi  dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam pasal 33 UUD 1945. 2 [1]
1 A. Hamid A. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal., 309
2 Dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Pasal ini merupakan konsekuensi dari tujuan dari berdirinya negara Indonesia, hal ini ditunjukkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke- 4, yang rumusannya sebagai berikut: “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah
interpreted explicitly and become the grand design of  the economic power of  the people provides an understanding that participation and mutual cooperation will create an independence for the nation of  Indonesia. This paper will examine how the meaning of  the concept of  Indonesian economic constitution  in  the  framework  of   Article  33  of   the  1945  Constitution  and  how  the  existence  of cooperatives in the concept of  Indonesian economic constitution within the framework of  Article 33 of  the 1945 Constitution.
Keywords: Cooperatives, Economic Constitution within the framework of  Article 33 of  the 1945 Constitution
Warsono : <ŽƉĞƌĂƐŝĚĂŶ'ĂŐĂƐĂŶ<ŽŶƐƟƚƵƐŝŬŽŶŽŵŝ/ŶĚŽŶĞƐŝĂĚĂůĂŵ<ĞƌĂŶŐŬĂWĂƐĂůϯϯhhϭϵϰϱ
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan  bagi  sistem  ekonomi  Indonesia memuat ketentuan sebagai berikut : 1)  Perekonomian disusun sebagai XVDKD EHUVDPD EHUGDVDU DWDV D]DV kekeluargaan.
2)        Cabang-cabang  produksi  yang  penting bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh negara.
3)    Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
4)   Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, HÀVLHQVL EHUNHDGLODQ EHUNHODQMXWDQ
berwawasan  lingkungan,  kemandirian, serta  dengan  menjaga  keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam undang-undang.
Sejarah  telah  mencatat  bahwa  UUD 1945  sebelum  amandemen  meletakkan perekonomian  dengan  asas  kekeluargaan, yang  secara  tegas  menyebut  koperasi sebagai  salah  satu  bentuknya.  Bung  Hatta sebagai founding father atas gagasan koperasi menjelaskan  bahwa  koperasi  salah  satu usaha bersama yang sesuai dengan culture di Indonesia
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social ” Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufk, Tafsir MK Atas Pasal 33  UUd 1945 : (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002), Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010,  Hlm, 112.
Praktik koperasi merupakan potret dari ekonomi  konstitusional  yang  diamanahkan dalam  Pasal  33  UUD  1945.  Suatu  usaha bersama yang disusun dengan asas kekeluargaan dan bukan usaha swasta yang di dorong oleh self-interest . Secara ideal praktik koperasi apabila dimaknai secara tegas, dan menjadi grand design dari kekuatan ekonomi rakyat  akan  memberikan  pemahaman bahwa  partisipasi  dan  gotong  royong  akan mewujudkan  sebuah  kemandirian  bagi bangsa Indonesia.
Perekonomian Indonesia yang
dirumuskan  dalam  ayat  (1)  sampai  dengan ayat  (5)  Pasal  33  UUD  1945  tersebut harus  dilihat  secara  komprehensif   dan harus  dilihat  sebagai  permasalahan  yang memiliki  kompleksitas  yang  cukup  sulit dan  mendasar.  Bahkan  menurut  Prof   Sri Edi  Swasono,  dalam  kaitannya  dengan (Ayat  1),  (Ayat  2)  dan  (Ayat  3)  Pasal  33 UUD  1945,  maka  draft  awal  Ayat  (4)  Pasal 33  Amandemen  UUD  1945  tahun  2002 merupakan suatu penyelewengan yang akan dapat  melumpuhkan disempowering paham “Kebersamaan  dan  Asas  Kekeluargaan”, atau  minimal  mendistrosi  Pasal  33  UUD 1945  dengan  paham  individualisme  dan liberalisme ekonomi. 3
Selebihnya,  melalui  penerapan  dan pengaturan produk hukum yang telah dibuat dan diundangkan, secara sistemik harus dapat tercipta  peraturan  perundang-undangan sebagai penjabaran roh dan semangat Pasal 33  Undang-Undang  Dasar  1945.    Adanya beberapa    Putusan  Mahkamah  Konstitusi seperti  Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Mengenai Judicial Review Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang Pengelolaan  Sumber  Daya  Air,  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Mengenai Judicial Review Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dan Putusan
3 Sri-Edi Swasono dalam Seminar Implementasi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 Gerakan Jalan Lurus , Jakarta, 6 Agustus 2008
Mahkamah  Konstitusitentang Pembatalan UU NO. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menunjukkan bahwa penerapan pasal 33 UUD 1945  ini  dilapangan  masih  menimbulkan polemik,  kontroversi  bahkan  perlawanan masyarakat.

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimanakah
pemaknaan konsep konstitusi  ekonomi  Indonesia  dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945 ?
2. Bagaimanakah eksistensi koperasi dalam konsep  konstitusi  ekononomi  Indonesia dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945 ?

## C. PEMBAHASAN

## 1. Konstitusi Ekonomi
Konstitusi  ekonomi  merupakan  konsep baru  tentang  hukum  tertinggi  di  bidang ekonomi.  Konstitusi  ekonomi  ( economic constitution )  adalah  konstitusi  kebijakan ekonomi ( the constitution of  economic policy ). Diskursus tentang konstitusi ekonomi relatif masih  baru  dan  cenderung  terabaikan  oleh para sarjana hukum, para sarjana ekonomi, dan sarjana hukum ekonomi.
Tujuan  bernegara  adalah  menciptakan seluas-luasnya kesejahteraan yang berkeadilan untuk masyarakatnya. Sedangkan tujuan konstitusi ekonomi adalah meningkatkan  secara  optimal  kesejahteraan dan  keselamatan  ekonomi  warga  negara, karena penjaminan kesejahteraan dilakukan dengan  memastikan  hak  ekonomi  dalam konstitusi. 4 [9] .
Di  negara-negara  kapitalis-liberal  yang menganut dan mendukung sistem dan praktik ekonomi  pasar  bebas  ( free  market  economy ), umumnya tidak mencantumkan pengaturan
4 Jimly Asshiddiqie, dalam makalah Ide Konstitusi
Ekonomi, 2010, hal. 3
tentang  sistem  dan  prinsip-prinsip  dasar perekonomian  di  dalam  konstitusinya. Negara-negara  kapitalis-liberal  meyakini bahwa  negara  tidak  perlu  terlalu  mengatur dan terlibat dalam kehidupan perekonomian, apalagi jika pengaturan itu dituangkan dalam bentuk  hukum  setingkat  undang-undang dasar  atau  konstitusi.  Itulah  sebabnya konstitusi  di  negara-negara  kapitalis  liberal tidak  disebut  sebagai  konstitusi  ekonomi, tetapi  hanya  disebut  sebagai  konstitusi politik,  karena  cenderung  hanya  mengatur soal politik.
Pada  awalnya,  konstitusi  yang  secara khusus mengatur tentang sistem dan prinsip- prinsip dasar perekonomian umumnya hanya ditemui  di  negara-negara  yang  mengikuti tradisi sosialisme-komunisme di Eropa Timur yang  dipelopori  oleh  Uni  Soviet  melalui .RQVWLWXVL7DKXQ.DUHQDLWXJDJDVDQ tentang  konstitusi  ekonomi  pada  mulanya hanya  berkembang  terbatas  di  lingkungan negara-negara yang menganut aliran sosialisme-komunisme tersebut.
Dalam  perkembangannya  kemudian, gagasan  konstitusionalitasisasi  kebijakan ekonomi  (konstitusi  ekonomi)  merambah ke  negara-negara  Barat  setelah  negara Irlandia  memasukkan  prinsip-prinsip  dasar perekonomian  ke  dalam  Konstitusi  Tahun 1937.  Sejak  itulah  ide  konstitusi  ekonomi berkembang  luas  di  negara-negara  non- sosialisme/non-komunisme. Namun, ini tidak berarti  adopsi  gagasan  konstitusi  ekonomi PHUHÁHNVLNDQ QHJDUDQHJDUD WHUVHEXW menganut  paham  sosialisme-komunisme. Gagasan  konstitusi  ekonomi  dewasa  ini juga  diterima  dan  dimuat  dalam  berbagai konstitusi  negara-negara  yang  antikomunis, mulai dari Eropa Barat, Asia, Afrika, hingga Amerika Selatan.
Di  samping  itu,  ide  konstitusi  ekonomi mudah  diterima  di  negara-negara  yang menganut sistem hukum civil law di negara- negara  Eropa  Kontinental  daripada  di
Warsono : <ŽƉĞƌĂƐŝĚĂŶ'ĂŐĂƐĂŶ<ŽŶƐƟƚƵƐŝŬŽŶŽŵŝ/ŶĚŽŶĞƐŝĂĚĂůĂŵ<ĞƌĂŶŐŬĂWĂƐĂůϯϯhhϭϵϰϱ
negara-negara yang menganut sistem hukum common law seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada,  dan  Australia.  Tradisi civil  law cenderung  terbiasa  membuat  pengaturan yang  bersifat  tertulis,  termasuk  di  bidang perekonomian.  Sebaliknya,  tradisi common law cenderung  tidak  menganggap  penting mengatur  perekonomian  dalam  bentuk tertulis. 5
Dalam  konteks  persoalan  kebijakan ekonomi  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengikuti  tradisi  negara-negara  sosialis karena  memuat  pengaturan  tentang  sistem dan  prinsip-prinsip  dasar  perekonomian dalam  bab  tersendiri.  Sesudah  reformasi konstitusi dari tahun 1999 hingga tahun 2002, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  juga  memuat  lebih tegas  ketentuan  tentang  perekonomian  dan kesejahteraan  sosial  seperti  dalam  tradisi negara-negara sosialis.
Pasal 33 dan Pasal 34 memuat ketentuan- ketentuan dasar di bidang perekonomian dan NHVHMDKWHUDDQVRVLDO%DKNDQMXGXO%DE;,9 dipertegas menjadi “Perekonomian Nasional dan  Kesejahteraan  Sosial”  dari  sebelumnya berjudul  “Kesejahteraan  Sosial”.  Isi  Pasal 33  dan  Pasal  34  telah  lebih  dilengkapi  dan dirinci, sehingga berisi 9 ayat, masing-masing 5 ayat pada Pasal 33 dan 4 ayat pada Pasal 34. Padahal  sebelumnya  Pasal  33  hanya  terdiri atas 3 ayat, dan Pasal 34 hanya 1 ayat atau pasal tanpa ayat. Ini menunjukkan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  tidak  hanya  sebagai  konstitusi politik,  tetapi  juga  sebagai  konstitusi ekonomi.
Di  Indonesia  hingga  saat  ini,  masih sering  muncul  perdebatan  tentang  praktik kebijakan  ekonomi  nasional  terkait  dengan soal apakah harus sepenuhnya tunduk pada logika normatif  sebagaimana tertuang dalam
5 http://www.jimlyschool.com/read/program/258/ konstitusi-ekonomi
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  atau  berjalan mengikuti  saja  arus  logika  pembangunan ekonomi  yang  berkembang  atas  dasar pengalaman  empirik  negara-negara  maju dan  kaya.  Sebagian  berpendapat,  logika yang  pertama  berakibat  kebijakan  ekonomi tidak  dapat  mengikuti  dengan  gesit  dan luwes  perubahan-perubahan  dinamis  yang terjadi  di  pasar  ekonomi  global,  nasional, dan  lokal  yang  bergerak  cepat  setiap waktu.  Sebagian  lain  berpendapat,  logika yang  kedua  berakibat  kebijakan  ekonomi menjauh  dan  bahkan  melanggar  konstitusi dan  menjerumuskan  perekonomian  nasional kedalam dominasi dan hegemoni asing.
Di  samping  konsep  tentang  konstitusi ekonomi,
sebelumnya juga pernah dikembangkan  gagasan  tentang  Ekonomi Pancasila 6 . Istilah konstitusi ekonomi , ekonomi konstitusi dan ekonomi  pancasila ,  ketiganya memiliki frase sama  dengan  makna  yang berbeda.  Konstitusi  ekonomi  adalah  norma dasar  yang  memuat  prinsip  dasar  ekonomi nasional,  sedangkan  ekonomi  konstitusi yakni perekonomian berdasarkan konstitusi, dan  ekonomi  pancasila  merupakan  sebuah falsafah.  Ketiganya  tidak  dapat  dipisahkan karena saling terkait dan melengkapi.
Pada  amandemen  terakhir  UUD  1945 ditambahkan penamaan Perekonomian 1DVLRQDO GDODP %DE ;,9 3DVDO  GDQ Pasal  34.  Inilah  yang  menjadi  postulat dasar  konstitusi  ekonomi  Indonesia,  yang didalamnya  terdapat  asas  dan  metode yang  dikembangkan  untuk  menjalankan perekonomian  nasional.  Asas  kekeluargaan tetap  menjadi  landasan  ekonomi,  namun penambahan  demokrasi  ekonomi  tidaklah berlaku equal  treatment secara  mutlak. Disisipkannya  kata  “efesien  berkeadilan” merupakan  wujud  dari  cita-cita  demokrasi ekonomi  yang  berdasarkan  keadilan  sosial
6 Mubiyarto dan Boediono, 1981. Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: BPFE UGM
Warsono : <ŽƉĞƌĂƐŝĚĂŶ'ĂŐĂƐĂŶ<ŽŶƐƟƚƵƐŝŬŽŶŽŵŝ/ŶĚŽŶĞƐŝĂĚĂůĂŵ<ĞƌĂŶŐŬĂWĂƐĂůϯϯhhϭϵϰϱ
bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,    dengan memihak pada yang lemah 7 [13] .
Dalam  prakteknya  implementasi  Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai postulat dasar  konstitusi  ekonomi  Indonesia    dapat dibangun dan dikembangkan melalui putusan  Mahkamah  Konstitusi  terkait pegujian  undang-undang  terhadap  Undang- undang  Dasar  1945  ( judicial  review ).
Mahkamah  Konstitusi  sebagai the  guardian of  constitution , pengawal konstitusi. dibentuk untuk  mengawal  dan  menjaga  konstitusi, sehingga setiap perkara yang masuk dengan kategori  Pengujian  Undang-undang  terkait Perekonomian  Nasional,  dapat  diartikan bahwa Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan  postulat  dasar  konstitusi  ekonomi Indonesia dan merugikan hak konstutusional warga negara.
Dengan  demikian  prinsip  dasar  dan dan  konsep  konstitusi  ekonomi    nasional Indonesia akan terus terjaga dan berkembang mengingat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi bersifat  “ ÀQDO GDQ ELQGLQJµ Pasal  10  ayat
(1)  huruf  a  Undang-undang  No.4 Tahun  2014
Tentang  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan bahwa  “ Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili pada tingkat pertama dan WHUDNKLU \DQJ SXWXVDQQ\D EHUVLIDW ¿QDO XQWXN menguji  undang-undang  terhadap  Undang- undang Dasar.”
Pemaknaan  konsep  konstitusi  ekonomi nasional  Indonesia  adalah  merujuk  pada tafsir  sebagaimana  termuat  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  terkait  pengujian undang-undang  terhadap  Undang-undang Dasar ( judicial review ) bidang Perekonomian Nasional.
Hampir di seluruh bidang perekonomian sejak  2003  Mahkamah  Konstitusi  berdiri, telah  lahir  putusan  yang  multidimensional,
7 Jurnal LPEM Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat , Sri-Edi Swasono, Januari-Maret Vol. No.26 2002
mengenai penguasaan negara, ketidakadilan ekonomi,  perusahaan  swasta  berpraktik, pemodalan  asing  hingga  sumber  daya yang  menguasai  hajat  hidup.  Diantaranya ada putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang  Pembubaran  BP  Migas,  Nomor 50/PUU-X/2012 tentang Perampasan Tanah,  Nomor  27/PUU-IX/2011  tentang
Kesejahteraan  Pekerja  ( Outsourching )  dan lain sebagainya.

## 2. Eksistensi  Koperasi  dalam  konsep
Konstitusi ekonomi Indonesia
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945  menyatakan  bahwa  perekonomian Indonesia  disusun  sebagai  usaha  bersama berdasarkan  asas  kekeluargaan.  Penjelasan
Pasal  33  antara  lain  menyatakan  bahwa kemakmuran masyarakatlah
yang diutamakan  bukan  kemakmuran  orang seorang,  dan  bangun  perusahaan  yang sesuai  dengan  itu  ialah  koperasi.  Penjelasan Pasal  33  UUD  1945  sebelum  amandemen, menempatkan koperasi baik dalam
kedudukan  sebagai  sokoguru  perekonomian nasional  maupun  sebagai  bagian  integral tata perekonomian nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.,  arti  dari  sokoguru  adalah pilar  atau  tiang .  Jadi,  makna  dari  istilah koperasi  sebagai  sokoguru  perekonomian dapat  diartikan  koperasi  sebagai  pilar  atau “penyangga utama” atau “tulang punggung” perekonomian.  Dengan  demikian  koperasi diperankan  dan  difungsikan  sebagai  pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.
Menurut  Muhammad  Hatta,  koperasi dijadikan  sebagai  sokoguru  perekonomian nasional  karena  koperasi  mendidik  sikap, koperasi  mempunyai  sifat  kemasyarakatan, dimana  kepentingan  masyarakat  harus lebih  diutamakan  daripada  kepentingan diri  atau  golongan  sendiri,  koperasi  digali
8 Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000) hal. 768
Warsono : <ŽƉĞƌĂƐŝĚĂŶ'ĂŐĂƐĂŶ<ŽŶƐƟƚƵƐŝŬŽŶŽŵŝ/ŶĚŽŶĞƐŝĂĚĂůĂŵ<ĞƌĂŶŐŬĂWĂƐĂůϯϯhhϭϵϰϱ
dan  dikembangkan  dari  budaya  asli  bangsa Indonesia,  dan  koperasi  menentang  segala paham  yang  berbau  individualisme  dan kapitalisme. 9
Asas  kekeluargaan  yang  menjadi ruh  dasar  dari  ekonomi  Indonesia,  dalam penjelasan  dari  naskah  asli  Undang-undang Dasar  1945  disebutkan  secara  langsung bahwa  koperasilah  sebagai  wujud  dari asas  kekeluargaan.  Bung  Hatta [11] yang menjadi pelaku pertama membangun pondasi  ekonomi  Indonesia  menegaskan bahwa koperasi dengan prinsip kebersamaan dapat menjadi role model dari perekonomian nasional.
Koperasi  bukanlah  konsep  murni pemikiran  bangsa  Indonesia,  koperasi Rochdale sebagai  koperasi  pertama  di  dunia tercatat  lahir  di  negara  Inggris.  Namun demikian  di  Indonesia  koperasi  bukanlah hal baru. Kota Purwokerto merupakan kota lahirnya  Koperasi  pertama  di  Indonesia

## WDKXQ  \DQJ GLLQLVLDVL ROHK 5 $ULD
Wiriatmadja  berbentuk  Bank  Priayi  atau simpan  pinjam  untuk  membantu  rakyat miskin  yang  terjerat  hutang  pada renternir . Sejarah  ini  menunjukan  bahwa  bangsa Indonesia  telah  memiliki  modal  sosial pendirian koperasi sejak dulu.
Pergulatan Bung Hatta dalam pemikiran ekonomi yang membawa koperasi sampai ke Indonesia bermula saat berkunjung ke negeri Jerman  saat  sedang  melanjutkan  studi  di negara  Belanda.  Bung  Hatta  beranggapan bahwa kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus  berakar  dalam  pergaulan  sehari-hari yang  bercorak  kolektivisme [15] .  Beliau menyatakan  bahwa  cita-cita  perjuangan Indonesia adalah menciptakan terlaksananya dasar-dasar  perikemanusiaan  dan  keadilan sosial.  Koperasi  adalah  bagian  integral  dari sistem perekonomian nasional tidak menjadi
9 Abbas Anwar, Bung Hatta dan Ekonomi Islam,2010,
Jakarta, PT Kompas Media Nusantara,hlm.193.
sub-bagian tersendiri 10 .
Karakteristik  Koperasi  bukan  hanya PHQFDUL SURÀW GDQ PHPEDJLNDQ VLVD KDVLO usaha  kepada  anggota.  Hal  ini  dijabarkan dalam  pemikiran  atau  kerangka  dimensi koperasi  sebagai  mana  yang  dikemukakan oleh Sri Edi Swasono 11 [16] yang terdiri dari 4 (empat) fase antara lain :
a. Melihat  koperasi  sebagai  badan  usaha ekonomi atau unit produksi yang tunduk pada  hukum-hukum  ekonomi.  Disini kita  berbicara  masalah  profesionalisme, manajemen,  kewirakoperasian  dan  lain- lain.
b. Secara  makro  melihat  koperasi  sebagai sistem  ekonomi  nasional,  sebagai  sistem koperasi,  dimana  seluruh  badan-badan usaha  termasuk  usaha  non  koperasi harus  tersusun  sebagai  usaha  bersama berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan yang  berjiwa  dan  bersemangat  koperasi sebagai  perwujudan  dari  demokrasi ekonomi kita.
c. Dimensi gerakan keswadayaan (mandiri) dan  kesetiakawanan  (solidaritas),  yaitu koperasi  sebagai  movement  untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, terutama  demokrasi  ekonomi  melalui asas dan sendi-sendi dasar koperasi.
d. Dimensi manusia, koperasi dilihat sebagai lembaga pembentukan kepribadian (individualitas),  sebagai  lembaga  guna meningkatkan swadaya dan swakarsa.
Dalam  bahasa  yang  lebih  sederhana, keempat  hal  tersebut  jika  diperas  ide dasar  koperasi  adalah  “kemandirian”. “Kemandirian” harus ditempatkan sebagai  target  utama  dalam  pembangunan nasional.  Target-target  konvensional  seperti
10 http://suroto-ideas.blogspot.com/2012/10/ meluruskan-pemikiran-hatta-tentang.html, diakses 23 Januari 2017 11 http://suroto-ideas.blogspot.com/2011/05/ mewujudkan-koperasi-yang-ideal-menuju.
html diakses 23 Januari 2017
Warsono : <ŽƉĞƌĂƐŝĚĂŶ'ĂŐĂƐĂŶ<ŽŶƐƟƚƵƐŝŬŽŶŽŵŝ/ŶĚŽŶĞƐŝĂĚĂůĂŵ<ĞƌĂŶŐŬĂWĂƐĂůϯϯhhϭϵϰϱ
pertumbuhan  ekonomi,  baik  nasional, regional  maupun  sektoral,  diberi  peran sebagai  pendukung  terhadap  target  utama mengurangi “ketergantungan” ekonomi nasional  terhadap  ekonomi  internasional, khususnya kapitalisme global.
Dalam  mencapai  “kemandirian”  itu, suatu sitem ekonomi dan mekanisme ekonomi terkait di dalamnya. Bagi Indonesia sistem dan mekanisme itu disebut “demokrasi ekonomi”. Di  dalamnya  terkandung  suatu  “moralitas” ekonomi  yang  berakar  pada  kedaulatan rakyat,  di  mana  kepentingan  masyarakat lebih  utama  daripada  kepentingan  orang seorang. Hubungan ekonomi bukan bardasar “asas  individualisme”  tetapi  berdasar  atas asas  kekeluargaan.  Masalah  ekonomi  bukan hanya  persoalan  persaingan  dan  bersaing, tetapi juga kerjasama dan bekerjasama. 12
Secara logika pasar yang dikembangkan oleh  koperasi  adalah  pasar  yang  adil ( fair market ), yang berbeda dengan gagasan  kapitalisme  yang  menghendaki pasar  bebas  ( free  market ).  Walaupun sama-sama menggunakan instrument perusahaan,  koperasi  sungguh  berbeda dalam  substansinya,  kalau  kapitalisme menyandarkan  laba  yang  sebesar-besarnya SURÀW RULHQWHG ),  maka  koperasi  dilandaskan pada konsep nilai manfaat EHQHÀWRULHQWHG ).
Dalam  sejarah  perkembangan  koperasi di Indonesia, praktek implementasi perkoperasian  baik  melalui  pengaturan kebijakan dan regulasi peraturan perundang- undangan.  sering  kali  melupakan  spirit utama  “kemandirian”  yang  menjadi  roh koperasi.  Sebagai  contoh,  prinsip  Koperasi adalah dibangun dari semangat orang bukan modal  namun  kebijakan  Pemerintah  pada ]DPDQ RUGH EDUX PHPEHQWXN .RSHUDVL Unit  Desa  (KUD)  secara top-down sehingga menyebabkan koperasi tidak berkembang.
12 Sri edi swasono, Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas , Yogyakarta : Pusat Studi ekonomi Pancasila, 2003, hal vii
Oleh karena koperasi adalah wujud dari ekonomi  kerakyatan  yang  berorientasi  pada kemandirian  ekonomi  yang  berlandasan asas  kekeluargaan,  oleh  karenanya  banyak pemikiran  keliru  yang  mendukung  koperasi melalui  pemberian  ‘ikan’  bukan  ‘kail’, sehingga  persepsi  ini  sebagai  salah  satu sesat  pikir  ekonomi  kita  yang  kemudian menjadikan koperasi kita tidak berkembang dengan  baik  dan  terkurung  dalam  sistem yang sempit yang dipandang dalam dimensi mikro-organisasi atau bisnis semata-mata.
Palaksanaan  asas  demokrasi  ekonomi di Indonesia mewajibkan Pemerintah memberikan  porsi  yang  sama  tidak  hanya ekonomi  swasta  dan  pemerintah  yang berjalan  namun  juga  ekonomi  (milik) rakyat  yang  memiliki  kedaulatan.  Sehingga dibutuhkan good  will ,  keberpihakan  dan politik  hukum  untuk  menjadikan  koperasi berjalan  dengan  baik.  Koperasi  masih mewarnai  di  Indonesia,  namun  hanya beberapa  saja  yang  menjalankan  prinsip- prinsip dan jati diri koperasi secara benar, hal inilah yang harus menjadi kontrol agar tidak ada  pelaku  sandiwara  ekonomi  berkedok koperasi.  Fungsi  fasilitator  dan  regulator dari  negara  diperlukan  dengan  membuat produk  hukum  yang  sesuai  dengan  tujuan kesejahteraan sosial. [17] .
Dengan  demikian  mendasarkan  pada Penjelasan  Pasal  33  ayat  (1)  Undang- undang  Dasar  1945,  hingga  saat  ini koperasi  merupakan  salah  satu role model dari  ekonomi  kerakyatan  dengan  asas kekeluargaan.  Pemerintah  berada  dalam garis  terdepan  untuk  mendesign the  rule  of law ,  sebagai  dasar  pelaksanaan  berkoperasi secara  demokratis,  pemerintahpun  akan berperan dalam stabilisasi persaingan usaha antara perusahaan swasta, perusahaan negeri dan koperasi . Dengan kata lain pemerintah bertindak  sebagai  regulator  dan  fasilitator dalam  menguatkan  perekonomian  yang sesuai  dengan  amanah  konstitusi,  dengan berorientasi pada kemandirian ekonomi.
Warsono : <ŽƉĞƌĂƐŝĚĂŶ'ĂŐĂƐĂŶ<ŽŶƐƟƚƵƐŝŬŽŶŽŵŝ/ŶĚŽŶĞƐŝĂĚĂůĂŵ<ĞƌĂŶŐŬĂWĂƐĂůϯϯhhϭϵϰϱ
Pada akhirnya pekerjaan utama yang harus dilakukan  adalah  menjadikan  koperasi bukan  hanya  sebagai  prasyarat  formal amanah  konstitusi,  namun  memahami  cara berkoperasi  dalam  bingkai  kemandirian (ekonomi) masyarakat.

## 3. Koperasi  pasca  Putusan 1RPRU PUU-XI/2013
Gabungan  Koperasi  Pegawai  Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa  Timur,  Pusat  Koperasi  Annisa  Jawa Timur,  Pusat  Koperasi  BUEKA  Assakinah Jawa  Timur,  GabunganKoperasi  susu  , Agung  haryono,  dan  Mulyono  .  mengajukan permohonankepada  MK  untuk  menguji.  Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83, Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.
Sejumlah  pasal  tersebut  mengatur  norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi  dalam  undang-undang  tersebut  telah mencabut  dari  sebagian  kedaulatan  rakyat, demokrasi  ekonomi,  serta  asas  kekeluargaan dan kebersamaan yang dijamin oleh Konstitusi. Maka dari itu mereka mengajukan uji materiil terhadap  pasal-pasal  yang  terkadung  dalam undang-undang Perkoperasia tersebut.
Dalam hal pengujian undang-undang yang menjadi  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi adalah  menguji  secara  konstitusionalitas suatu  undang-undang  dan  menguji  sejauh mana  undang-undang  yang  bersangkutan sesuai  atau  bertentangan  denganUUD  1945. Manakala  Mahkamah  Konstitusi  memandang suatu  undang-undang  bertentangan  dengan UUUD  1945  maka  undang-undang  tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dalam  Pertimbangan  Putusannya  atas pengajuan judicial review Undang-undang No.
17 tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut,
Ketua  Majelis  hakim  Mahkamah  Konstitusi menilai  Pasal  1  angka  1  Undang-undang Koperasi  yang  menyebut  koperasi  hanya berorientasi  pada  makna  koperasi  sebagai entitas yang bernilai materialitas dan bukan pada penempatan serta keterlibatan manusia (orang-orang)  dalam  proses  terbentuk  dan keberlangsungan  hidup  koperasi.  Hal  ini menempatkan  manusia  menjadi  objek badan usaha dan bukan subjek dari koperasi berdasarkan tafsir historis, Pendirian koperasi oleh  orang  perseorangan  sebagaimana

## GHÀQLVL NRSHUDVL GDODP 8QGDQJXQGDQJ
Perkoperasian  tidak  disinggung  sama  sekali oleh  para  ahli  maupun  ICA  atau  ILO.  ICA dan  ILO  justrusangat  jelas  menandaskan bahwa Koperasi adalah perkumpulan orang- orang.
Dengan  demikian  salah  besar  bila GHÀQLVL NRSHUDVL GLWLWLNEHUDWNDQ SDGD pendirian  koperasi  yang  dilakukan  oleh orang  perseorangan.  Penggunaan  frasa “didirikan  oleh  orang  perseorangan”  pada batasan  pengertian  koperasi  dalam  Pasal  1 angka 1 Undang-undang Perkoperasian yang menjadikan koperasi mirip dengan ketentuan

## SHQGLULDQFRPPDQGLWDLUHYHQQRRWVFKDS&9
Sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal 19  KUHD  (Kitab  Undang-undang  Hukum Dagang) yang menyatakan, “ Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut  juga  perseroan  komanditer,  didirikan antara  seseorang  atau  antara  beberapa  orang perseroan  yang  bertanggung  jawab  secara tanggung- renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang ”.
Bahkan  Perseroan  Terbatas  (PT)  saja sebagai  sebuah  badan  hukum  yang  jelas- jelas  berorientasi  mencari  keuntungan, WLGDN GLGHÀQLVLNDQ VHEDJDL EDGDQ KXNXP yang  didirikan  oleh  orang  perseorangan. 'HÀQLVL 37 GDODP 3DVDO  8QGDQJXQGDQJ Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  menyebutkan,  “ Perseroan  Terbatas,
Warsono : <ŽƉĞƌĂƐŝĚĂŶ'ĂŐĂƐĂŶ<ŽŶƐƟƚƵƐŝŬŽŶŽŵŝ/ŶĚŽŶĞƐŝĂĚĂůĂŵ<ĞƌĂŶŐŬĂWĂƐĂůϯϯhhϭϵϰϱ
yang  selanjutnya  disebut  perseroan,  adalah badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan modal,didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan dalam  undang-undang  ini  serta  peraturan pelaksanaannya µ 'HÀQLVL NRSHUDVL GDODP undang-undang Perkoperasian menunjukkan political  will dari  pembentuk  undang- undang yang menyamakan koperasi

## GHQJDQ SHUXVDKDDQ 37&98')LUPD GDQ
Perusahaan Perorangan). Koperasi bukanlah PT  yang  diberi  nama  Koperasi.  Pemilik  PT adalah para pemegang saham dan pelanggan PT  adalah  para  konsumen  yang  membeli barang  dan  jasa  dariPT  itu.  Sedangkan pemilik  Koperasi  adalah  juga  pelanggannya sendiri. Jika PT  berusaha mencari laba yang dipungut  dari  para  pelanggannya,  maka Koperasi  tidak  mencari  laba.  sebab,  tidak masuk akal memungut laba pada diri sendiri, karena  pelanggan  adalah  sekaligus  pemilik yang sama.
Penjelasan  Pasal  33  UUD  1945 menyatakan  bahwa  dalam  Pasal  33  UUD 1945  tercantum  dasar  demokrasi  ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota- anggota masyarakat.
Kemakmuran masyarakatlah  yang  diutamakan,  bukan kemakmuran  orang  seorang.  Sebab  itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan. Bangun  perusahaan  yang  sesuai  dengan  itu ialah koperasi
Selanjutnya,  Mahkamah  Konstitusi dalam  putusannya  yang  tertuang  dalam
3XWXVDQ 1RPRU 388;, memberikan pertimbangan-pertimbangan yang  pada  sebagian  pokoknya  sebagai berikut:
Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan  hukum  Hakim  yang  di  dasar dengan  pengujian  yang  telah  dilakukan
terhadap  UU  No  17  Tahun  2012  Tentang Perkoperasian  terutama  pasal-  pasal  yang dimohonkan  untuk  di  uji  yaitu  ketentuan ÀORVRÀV SDVDO  DQJND  SDVDO  D\DW huruf   f,  pasal  50  ayat  1  huruf   a,  pasal  50 ayat 2 huruf  a dan e, pasal 55 ayat 1, pasal D\DW  SDVDO  D\DW  %$% 9,, \DQJ WHUGLUL DWDV SDVDO  SDVDO  SDVDO pasal  60,  pasal  70,  pasal  71,  pasal  72,  pasal 73,  pasal  74,  pasal  75,  pasal  76,  pasal  77,

## VHUWD SDVDO  SDVDO  SDVDO  SDVDO
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012 tentang  Perkoperasian.  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356) Menimbang berdasarkan
seluruh pertimbangan diatas, oleh karena pengertian koperasi  sebagaimana  diatur  dalam  UU ÀORVRÀQ\D WHUQ\DWD WLGDN VHVXDL dengan  hakikat  susunan  perekonomian sebagai  usaha  bersama  dan  berdasarkan asas  kekeluargaan  yang  termuat  dalam Pasal  33  ayat  1  UUD  1945  sebagaimana dipertimbangkan  diatas.  Demikian  pula pengertian tersebut telah ternyata dielaborasi dalam pasal-pasal lain didalam UU 17/2012, sehingga disuatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan  hak  dan  kewajiban  anggota dengan  menjadikan  kewenangan  pengawas terlalu  luas,  skema  permodalan  yang PHQJXWDPDNDQPRGDOPDWHULLOGDQÀQDQFLDO yang  mengesampingkan  modal  sosial  yang justru  menjadi  ciri  fundamental  koperasi sebagai  suatu  entitas  khas  pelaku  ekonomi berdasarkan  UUD  1945.  Pada  sisi  lain koperasi  menjadi  sama  dan  tidak  berbeda dengan  Perseroan  Terbatas,  sehingga  hal demikian  telah  menghilangkan  koperasi kehilangan  ruh  konstitusionalnya  sebagai entitas  pelaku  ekonomi  khas  bagi  bangsa \DQJEHUÀORVRÀJRWRQJUR\RQJ
Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun Permohonan para Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal  tersebut  mengandung  materi  muatan
Warsono : <ŽƉĞƌĂƐŝĚĂŶ'ĂŐĂƐĂŶ<ŽŶƐƟƚƵƐŝŬŽŶŽŵŝ/ŶĚŽŶĞƐŝĂĚĂůĂŵ<ĞƌĂŶŐŬĂWĂƐĂůϯϯhhϭϵϰϱ
norma substansial yang menjadi jantung UU 17/2012, sehingga jikapun hanya pasal-pasal tersebut  yang  dinyatakan  bertentangan dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  maka  akan menjadikan  pasal-pasal  yang  lain  dalam UU 17/2012 tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU 17/2012.
Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan  tersebut  di  atas  dan  untuk menghindari kevakuman hukum di bidang  koperasi  yang  dapat  menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan maka untuk sementara  waktu,  sebelum  terbentuknya Undang-Undang Perkoperasian
sebagai pengganti Undang-Undang a quo maka demi kepastian hukum yang adil Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3502) berlaku untuk sementara waktu.
Akibat  hukum  yang  ditimbul  dari  satu putusan  hakim  jika  menyangkut  pengujian terhadap  undang-undang  atas  Undang- Undang  Dasar  ( judicial  review )  diatur

## GDODP3DVDO8QGDQJ8QGDQJ0DKNDPDK
Konstitusi  yang  menyatakan:  :” Undang- undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap  berlaku,  sebelum  ada  putusan  yang menyatakan  bahwa  undang-undang  tersebut bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ”
Dengan demikian dari putusan Mahkamah  Konstitusi 1RPRU  388
XI/2013  dapat  disimpulkan  bahwa UU Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan batal dan tidak  berlaku  lagi.  Sehingga  jelas  bahwa status  hukum  perkoperasian  Indonesia yang  diatur  dalam  UU  Nomor  17  Tahun 2012  Tentang  Perkoperasian  sudah  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat karena  dalam  dalam  Amar  Putusannya
Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang- Undang  tersebut  bertentangan  dengan UUD  1945.  Selanjutnya  untuk  mengisi kevakuman hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan ketentuan hukum yang mengatur tentang Perkoperasian Indonesia  dikembalikan  untuk  sementara waktu  ke  Undang-Undang  yang  lama  yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
Beberapa  kalangan  menilai  Putusan Mahkamah  Konstitusi 1RPRU  388 XI/2013 ini bersifat Ultra Petita (memutuskan melebihi  apa  yang  diminta  oleh  pemohon) karena  membatalkan  keseluruhan  isi UU Nomor  17  Tahun  2012  sementara  yang dimintakan  untuk  diuji  hanya  beberapa Pasal.
Atas  anggapan  tersebut  Mahkamah Konstitusi berpendapat :
1. Pasal  Undang-undang  yang  diminta diuji  adalah  merupakan  “jantungnya” undang-undang  sehingga  seluruh  pasal tidak bisa dilaksanakan;
2. 3UDNWHNXOWUDSHWLWDOD]LPGLODNXNODQGL Mahkamah Konstitusi seluruh dunia;
3. Dalam  perkembangan  Yurisprudensi pengadilan perdata, Ultra Petita diijinkan;
4. Terkait  pengujian  undang-undang  yang menyangkut  kepentingan  umum  akibat hukumnya  yang  bersifat erga  omnes berbeda dengan hukum perdata ( privat)
5. Kebutuhan  kemasyarakatan  dalam  hal menuntut  Ultra  Petita  tidak    berlaku mutlak
6. Jika  kepentingan  umum  menghendaki hakim  tidak  boleh  terpaku  pada permohonan ( petitum )
7. Permohonan  keadilan  ( ex  aquo  et  bono ) dianggap  secara  hukum  diajukan  pula dan mengabulkan hal yang tidak diminta.
Problematika  yuridis  lain  menyangkut pengaturan  Koperasi  selanjutnya  adalah
Warsono : <ŽƉĞƌĂƐŝĚĂŶ'ĂŐĂƐĂŶ<ŽŶƐƟƚƵƐŝŬŽŶŽŵŝ/ŶĚŽŶĞƐŝĂĚĂůĂŵ<ĞƌĂŶŐŬĂWĂƐĂůϯϯhhϭϵϰϱ
terkait dengan kapasitas kewenangan sebagai negative legislator .
Istilah Positive  Legislator dan Negative Legislator dalam hukum positif  di Indonesia memang  tidak  diatur  secara  eksplisit  dalam perundang-undangan.  Akan  tetapi  secara implisit  dan  kontekstual  kita  mengenal ,bahkan mempraktikkan kedua istilah hukum yang memiliki pengertian saling berlawanan tersebut. Istilah Positive Legislator dipahami sebagai  wilayah  kerja  para  legislator (pemegang  kekuasaan  legislatif),  bukan wilayah kerja lembaga peradilan (yudikatif), dimana  lembaga  legislatif   ini  memiliki kewenangan  untuk  membentuk  sebuah norma.  Sebaliknya, Negative  Legislator merupakan wewenang legislasi yang bersifat negatif/pasif, yakni hanya untuk menghapus/ membatalkan suatu norma atau menyatakan suatu  norma  hukum  tidak  mengikat. Wewenang  inilah  yang  berada  dibawah lembaga  yudikatif   terutama  berkaitan dengan  pengujian  sebuah  norma.Hal  inilah yang ditegaskan oleh Hans Kelsen 13
Gagasan itulah yang kemudian meletakkan  keniscayaan  akan  adanya kekuasaan  khusus  untuk  mengontrol  hasil legislasi yang dikeluarkan lembaga legislatif. Kemudian,  gagasan  ini  dibaca  oleh  Bojan Bugaric  sebagai  upaya  Hans  Kelsen  untuk memunculkan  legislatif   positif   ( positive legislator )  yang  diperankan  oleh  parlemen, sedangkan  model  legislatif   negatif   ( negative legislator )  diperankan  oleh  Mahkamah Konstitusi 14
Di  Indonesia  sendiri  berdasarkan norma-norma yang diatur di dalam konstitusi yaitu  UUD  NRI  1945  kewenangan negative legislator dimiliki  oleh  2  (dua)  lembaga kekuasaan  kehakiman  yaitu  MK  dan  MA. Untuk MK negative legislator digunakan untuk
13 Saldi Isra, 2010, Negative Legislator, ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐĂůĚŝŝƐƌĂ͘ǁĞď͘ŝĚͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬϮϭͲŵĂŬĂůĂŚͬ
ŵĂŬĂůĂŚϭͬϯϬϮͲŶĞŐĂƟǀĞͲůĞŐŝƐůĂƚŽƌ͘Śƚŵů
14 ibid
membatalkan UU yang bertentangan dengan UUD  1945,  sementara  untuk  MA negative legislator digunakan  untuk  membatalkan peraturan  perundang-undangan  di  bawah UU  yang  bertetangan  dengan  UU.  Untuk positive  legislator ,  kewenangannya  dimiliki oleh 2 (dua) lembaga negara yaitu: DPR dan Presiden sebagaimana  yang  diatur  di  dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI 1945. Dalam  melakukan  “ Constitutional  Review ” UU  terhadap  UUD  maka  MK  Konstitusi hanya  mempunyai  Hak  untuk  menyatakan batal atau tidak sah UU tersebut.
Dalam  kaitan  ini,  maka  dalam melaksanakan  kewenangannya,  terutama dalam  melakukan  pengujian  atau judicial review undang-undang  terhadap  UUD, MK  hanya  boleh  menafsirkan  isi  UUD sesuai  dengan original  intent yang  dibuat melalui  perdebatan  oleh  lembaga  yang berwenang  menetapkannya.  MK  hanya boleh  menyatakan  sebuah  undang-undang bertentangan  atau  tidak  dengan  UUD dan  tidak  boleh  memasuki  ranah  legislatif (ikut mengatur) dengan cara apa pun. Pada umumnya pembatasan tugas yang demikian dikaitkan  dengan  pengertian  bahwa  DPR dan  pemerintah  adalah positive  legislator (pembuat  norma)  sedangkan  MK  adalah negative legislator (penghapus atau pembatal norma. 15
Dengan  demikian  Putusan  Mahkamah Konstitusi yang putusan Mahkamah Konstitusi 1RPRU  388;, \DQJ menyatakan UU  Nomor  17  Tahun  2012 dan  tidak  berlaku  lagi  serta  untuk  mengisi kevakuman hukum  pengaturan  koperasi dikembalikan  untuk  sementara  waktu  ke Undang-Undang  yang  lama  yaitu  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1992 mutatis mutandis mewajibkan  Dewan  Perwakilan rakyat  selaku  positive  legislator  menindak lanjuti  dengan  pembuatan  aturan  undang-
15 Mahfud MD., M., 2009,  Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , hlm 11
Warsono : <ŽƉĞƌĂƐŝĚĂŶ'ĂŐĂƐĂŶ<ŽŶƐƟƚƵƐŝŬŽŶŽŵŝ/ŶĚŽŶĞƐŝĂĚĂůĂŵ<ĞƌĂŶŐŬĂWĂƐĂůϯϯhhϭϵϰϱ
undang koperasi yang baru.

## D. Kesimpulan
1. %DE ;,9 3DVDO  GDQ 3DVDO  88' 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat. menjadi postulat dasar  konstitusi  ekonomi  Indonesia, yang  didalamnya  terdapat  asas  dan metode  yang  dikembangkan  untuk menjalankan  perekonomian  nasional. Dalam prakteknya implementasi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai postulat dasar  konstitusi  ekonomi  Indonesia dapat  dibangun  dan  dikembangkan melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi terkait pegujian undang-undang terhadap  Undang-undang  Dasar  1945 ( judicial review ). 2. Koperasi merupakan salah satu role model  pelaksanaan  konstitusi ekonomi,  yang  keberadaannya  dijamin dalam konstitusi. Koperasi bukan hanya sebagai prasyarat formal amanah konstitusi,  namun  substansi  utamanya adalah  memahami  cara  berkoperasi dalam  bingkai  kemandirian  (ekonomi) masyarakat.

## E. Saran
1. Dibutuhkan good  will ,  keberpihakan dan  politik  hukum  untuk  menjadikan koperasi berjalan dengan baik. Koperasi masih  mewarnai  di  Indonesia,  namun hanya  beberapa  saja  yang  menjalankan prinsip-prinsip  dan  jati  diri  koperasi secara  benar,  hal  inilah  yang  harus menjadi  kontrol  agar  tidak  ada  pelaku sandiwara  ekonomi  berkedok  koperasi. Fungsi  fasilitator  dan  regulator  dari negara  diperlukan  dengan  membuat produk  hukum  yang  sesuai  dengan tujuan kesejahteraan sosial.
2. Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan rakyat  selaku positive  legislator harus
segera menindak lanjuti dengan pembuatan aturan undang-undang koperasi  yang  baru  sehingga  tidak muncul  ketidak  pastian  hukum  dan ketidakadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas  Anwar,  Bung  Hatta  dan  Ekonomi Islam,2010, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara,hlm.193
Hamid  A.  Attamimi, Peranan  Keputusan
Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi Pengaturan  dalam  Kurun  Waktu  Pelita I–Pelita  IV, Disertasi  Ilmu  Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal., 309 Jimly  Asshiddiqie,  dalam  makalah Ide Konstitusi Ekonomi, 2010, hal. 3
Jurnal  LPEM Pasal  33  UUD  1945  Harus Dipertahankan,  Jangan  Dirubah,  Boleh Ditambah  Ayat ,  Sri-Edi  Swasono,
-DQXDUL0DUHW9RO1R
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2000)  hal.
Kuntana  Magnar,  Inna  Junaenah,  dan  Giri Ahmad  Taufk, Tafsir  MK  Atas  Pasal 33    UUD  1945 :  (Studi  Atas  Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004,  UU  No.  22/2001,  dan  UU  No. -XUQDO.RQVWLWXVL9ROXPH
Nomor 1, Februari 2010,  Hlm, 112.
Mahfud  MD.,  M.,  2009,    Rambu  Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Indonesia  , hlm 11
0XEL\DUWR GDQ %RHGLRQR Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: BPFE UGM Saldi Isra, 2010, Negative Legislator, http:// www.saldiisra.web.id/index.php/21-
Warsono : <ŽƉĞƌĂƐŝĚĂŶ'ĂŐĂƐĂŶ<ŽŶƐƟƚƵƐŝŬŽŶŽŵŝ/ŶĚŽŶĞƐŝĂĚĂůĂŵ<ĞƌĂŶŐŬĂWĂƐĂůϯϯhhϭϵϰϱ
makalah/makalah1/302-ne gative-
legislator.html Sri-Edi Swasono dalam Seminar Implementasi  Pasal  33  dan  Pasal  34
UUD  1945 Gerakan  Jalan  Lurus ,

## -DNDUWD$JXVWXV
Sri  edi  swasono, Ekspose  Ekonomika: Mewaspadai  Globalisme  dan  Pasar Bebas ,  Yogyakarta  :  Pusat  Studi ekonomi Pancasila, 2003, hal vii
h t t p : / / w w w. j i m l y s c h o o l . c o m / r e a d /

## SURJUDPNRQVWLWXVLHNRQRPL
http://suroto-ideas.blogspot.com/2012/10/ meluruskan-pemikiran-hatta-tentang.html, diakses 23 Januari 2017
http://suroto-ideas.blogspot.com/2011/05/ mewujudkan-koperasi-yang-ideal-menuju. html diakses 23 Januari 2017