## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 87-101 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Kerja Sama Pemerintah dan NGO Dalam Pengarustamaan Isu dan Praktik Politik Lingkungan melalui Program Switch Asia

## Government and NGO Collaboration in Mainstreaming Environmental Political Issues and Practices through the Switch Asia Program

## Sinta Apriyani
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
E-mail penulis: sintaapriyyani@gmail.com Diterima: 10 April 2023 Direvisi: 10 Mei 2023 Disetujui: 30 Juni 2023 DOI: 10.35967/njip.v22i1.448
Abstrak: Isu  lingkungan  diperparah  dengan  adanya  eksploitasi  alam  besar-besaran  seperti  terdegradasi  lahan pertanian  yang  menciptakan  kerusakan  lingkungan  di  Indonesia.  Sebagai  respons  dari  pemerintah  dengan berkolaborasi dengan publik untuk solusi atas tantangan ini. Penelitian ini berfokus pada LSM WWF Indonesia untuk melihat kolaborasi antara Pemerintah dengan berbagai kegiatan kolaboratif dengan melihat aspek orientasi isu dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan teori Gaffar yang bertujuan untuk  menganalisis dan mendeskripsikan mengenai  Hubungan Pemerintah Dengan LSM  Dalam  Penerapan Green  Politics . Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian ini adalah Wawancara,  Observasi,  dokumentasi  dan  Studi  Pustaka.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan:  pertama dalam  aspek  orientasi  isu  oleh  Pemerintah  dan  WWF  Indonesia  mengambil  sikap  dan  tindakan  dengan dibentuknya program Switch Asia local harvest dari terjadinya kegagalan kebijakan pemerintah sebelumnya yaitu Food  Estate yang  dirasa menjadi  pilihan  solusi  untuk  bertransformasi  kepada  sistem  pangan  yang  lebih  bijak. Kedua  dalam  aspek  kebijakan  oleh  Pemerintah  dan  WWF  Indonesia  dalam  penentuan  kebijakan  pemerintah dilakukan workshop pada forum yang melibatkan pemangku kepentingan, akademisi, pemerintah dan organisasi sipil yang menghasilkan roadmap pangan Indonesia 2020-2024. WWF Indonesia berperan dalam kolaborasi ini karena kemampuan mereka untuk menyampaikan isu-isu lingkungan. Menurut penulis meskipun beraksi di ruang yang sama, kolaborasi Pemerintah dan LSM diperlukan suatu kepercayaan antara Pemerintah dan LSM.
Kata Kunci: krisis lingkungan; gerakan lingkungan; kelestarian hutan; Lembaga Swadaya Masyarakat.
Abstract: Environmental issues are exacerbated by massive natural exploitation such as degraded  agricultural land that creates environmental damage in Indonesia. As a response from the government by collaborating with the public for solutions to this challenge. This research focuses on the NGO WWF Indonesia to see collaboration between the Government and various collaborative activities by looking at aspects of issue and policy orientation. This research uses qualitative methods with a descriptive approach and uses Gaffar's theory which aims to analyze and  describe  the  Relationship  between  Government  and  NGOs  in  the  Application  of  Green  Politics.  Data collection techniques used in this study are Interview, Observation, documentation and Literature Study. Based on the results of the study showed: First, in the aspect of issue orientation by the Government and WWF Indonesia took a stand and action with the establishment of the Switch Asia local harvest program from the failure of the previous government's policy, namely Food Estate which was felt to be the choice of solution to transform into a wiser food system. Second, in the policy aspect by the Government and WWF Indonesia in determining government policy,  workshops  were  conducted  at  forums  involving  stakeholders,  academics,  government  and  civil organizations  that  produced  the  Indonesian  food  roadmap  2020-2024.  WWF  Indonesia  plays  a  role  in  this collaboration because of their ability to address environmental issues. According to the author, despite acting in the same space, collaboration between the Government and NGOs requires trust between the Government and NGOs.
Keywords:  environmental  crisis;  environmental  movement;  forest  sustainability;  Non-Governmental Organization

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 87-101 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  membutuhkan  lingkungan  bersih  untuk menunjang  kesehatan  mereka.  Lingkungan  yang  bersih  ini  tentu  tercipta  dari  kesadaran  pada  diri masyarakat itu sendiri akan lingkungan sekitar tempat tinggal manusia (Agung, 2018) . Persoalan ekologi dan  bencana  alam  yang  terjadi  pada  dasarnya  diakibatkan  oleh  pemahaman  yang  salah  bahwa  alam adalah  objek  yang  boleh  diberlakukan  dan  dieksploitasi  sekehendak (Said  &  Nurhayati,  2020) .  Isu tentang  krisis  lingkungan  makin  menyita  perhatian  masyarakat  dunia.  Makin  disadari  bahwa industrialisasi dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia telah menimbulkan ancaman bagi masa depan bumi. Saat ini masyarakat sibuk dengan teknologi dan melupakan topik isu lingkungan. Sebenarnya  bukan  berarti  teknologi  dan  ekonomi  itu  tidak  bakal  maju  kalau  manusia  peduli  dengan lingkungan.  Untuk  itu  diperlukan  usaha  untuk  mengimbangi  keduanya.  Isu  lingkungan  diperparah dengan  adanya  eksploitasi  sumber  daya  alam  besar-besaran  yang  ditandai  dengan  aktivitas  seperti pertambangan dan alih fungsi lahan yang berdampak kepada lingkungan contohnya Global Warming dan Climate Change. Sehingga bencana alam ada di depan mata, artinya negara akan mengeluarkan banyak biaya untuk menekan kerugian akibat bencana alam karena perubahan iklim. Tetapi kalau manusia peduli terhadap lingkungan dan regulasi di tingkat nasional ataupun tingkat internasional maka hal tersebut tidak akan terjadi.
Adanya reformasi dalam sebuah institusi negara dengan memasukkan nilai-nilai lingkungan dapat mewujudkan demokrasi  lingkungan (Pickering et al., 2020) . Kepemimpinan politik   merupakan  hasil dari  interaksi  antara  karakter  personal  dari pemimpin  dari  konteks  lingkungan  politik  pada  saat memimpin (Elgie, 2015) . Maka dibutuhkan pemimpin dan kebijakan negara untuk memperhatikan dan memecahkan masalah krisis iklim maupun krisis lingkungan. Lahir sebuah konsep green politics yang merujuk pada komitmen negara dan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan. Menurut Collins politik hijau  berarti  suatu  keharusan  negara  untuk  melakukan  strategi  dari  isu  yang  telah  terjadi,  yaitu  krisis lingkungan di belahan dunia saat ini (Collins, 2010) . Pandangan dari John Barry politik hijau terdapat tiga prinsip antara lain keadilan intergenerasional, komitmen terhadap proses demokrasi, dan usaha untuk mencapai  keberlangsungan  ekologi  yang  menjelaskan  perspektif  hubungan  manusia  dan  alam (Barry, 2014) . Menurut Greenberg and Park menyatakan bahwa politik hijau erat  kaitannya dengan hubungan antara  manusia  terhadap  alam (Robbins,  2014) .  Hutabarat  berpendapat  dengan  adanya green  politics adalah  jalan upaya dalam penyelamatan dan perbaikan  lingkungan  yang disebabkan  eksploitasi  besar- besaran oleh industri yang menyebabkan perubahan iklim (Hutabarat, 2022) .
Narasi mengenai lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan merupakan bukan hal yang baru di tingkat global, nasional, maupun lokal. Isu ini telah berkembang menjadi awal dari  berbagai  perubahan  relasi  antara  beberapa  pihak,  negara,  masyarakat,  swasta (Rakhman,  2020) . Kepemimpinan    politik  mengambil  langkah  strategi  dalam  pengelolaan  hutan  yang  dimulai  dari melakukan  perencanaan  pengelolaan    hutan,    pencegahan    dan    penyelesaian    konflik    kehutanan, mengambil    kebijakan  penanggulangan    kebakaran    hutan    dan    lahan    serta    melakukan    rehabilitasi hutan  dan  lahan  kritis (Tinov, Marta, Asrida, Hasanuddin, Ishak, 2022) .
Sebenarnya  dalam  aksi  negara  Indonesia  terhadap  komitmen  terhadap  lingkungan  sudah dilakukan  pemerintah  Indonesia.  Salah  satunya  Green  Sukuk  Indonesia  yang  menjadi  satu-satunya negara yang menerbitkan investasi wawasan hijau secara reguler setiap tahunnya  baik dipasar nasional dan internasional. Green Sukuk Indonesia pertama kali diterbitkan tahun 2018 sebesar USD1,25 miliar, dan secara berkelanjutan diterbitkan tahun 2019 (USD750 juta), tahun 2020 (USD750 juta) dan Tahun 2021  USD750  juta.  Pemerintah  Indonesia  memulai  inisiatif  pembiayaan  hijau  sejak  2017  dengan diluncurkannya  kerangka  kerja green  sukuk (Kementerian  Keuangan,  2021) .  Kerangka  kerja  ini ditujukan untuk membiayai proyek sesuai dengan sektor yang mengacu pada kegiatan yang mendukung transisi  menuju  pembangunan  ekonomi  rendah  emisi  dan  ramah  lingkungan  yang  mencakup  kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta sektor keanekaragaman hayati. Maret Tahun 2022 Indonesia juga  mengadakan  forum kerja sama  multilateral atau G20 yang terdiri dari 19  negara  yang termuat di dalamnya  terdapat  kelompok  kerja  Environment  Deputies  Meeting  –  Climate  Sustainability  Working

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 87-101 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Group  (EDM-CSWG)  yang  memfokuskan  pada  isu  transisi  energi,  ekonomi  hijau,  dan  lingkungan berkelanjutan.  Dalam  hal  ini  mengenai  politik  hijau  menandakan  politik  hijau  bentuk  kegiatannya ekonomi politik (Robbins, 2014) .
Upaya penyelamatan dunia bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi masyarakat bisa berperan dan  berkontribusi  untuk  lingkungan.  Salah    satu  paradigma  atau    pendekatan    dalam    buku    institusi politik  oleh Rhodes,  Binder, dan Rockman menyatakan bahwa institusionalisme jaringan makna dari istilah  “jaringan” strategi yang dikembangkan untuk menguatkan   kelembagaan   melalui optimalisasi sinergisitas untuk menguatkan  jaringan  keputusan  kebijakan,  penguatan  keorganisasian,  penguatan daya  tawar, intensifikasi  mobilisasi  politik  serta  pengembangan  dan  maksimalisasi  gerakan  sosial, pengaruh  sosial,  psikologi  sosial  dan  sosial  budaya (Rhodes,  Binder,  Rockman,  2016) .  Artinya pemerintah di sini bukan satu-satunya menjadi aktor yang paling berkuasa dalam kebijakan, tetapi ada celah  untuk  para  organisasi  nonpemerintahan  dapat  berkontribusi  dalam  perumusan  kebijakan.  Di Indonesia dapat disebut lembaga swadaya masyarakat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2017  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  30  Tahun  2019  tentang  Keanggotaan  dan  Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional yang artinya NGO memiliki peran penyeimbang dan gabungan masyarakat  yang  berada  di  luar  pemerintahan  10  karena  NGO  juga  bisa  menjadi  jembatan  suara masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup.
Alat terbaik pertama untuk mencapai tujuan program  ini  adalah  kesadaran  masyarakat,  banyak cara  untuk    mencapai  kesadaran, singkatnya  kita  sering  sebut program  edukasi/pendidikan,  pelatihan, pendampingan  dan lain  sebagainya.  Pemerintah dengan  segala sektornya  dipelopori  oleh  pemerintah yang bekerja sama  dengan  media,  swasta, dan  akademisi  harus  meningkatkan  kesadaran masyarakat karena   hal   itu      merupakan   indikator   utamanya (Zitri, Lestanata, & Umami, 2022) . Keberhasilan gerakan environmentalism memberikan pengaruh ke dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam bidang politik dan ekonomi karena  menciptakan adanya Green Politics . Green Politics adalah konsep dalam menghadapi isu lingkungan yang melibatkan negara dan masyarakat seperti organisasi-organisasi nonnegara seperti WWF Indonesia untuk memengaruhi kebijakan pemerintahan dalam isu lingkungan. NGO WWF Indonesia memiliki beragam kegiatan yang mengangkat dari isu-isu atau permasalahan baik itu domestik maupun internasional. Tuntutan dari masyarakat adat tidak jauh dari persoalan pengakuan hak teritorial, hak sosial  budaya  dan  hak  politik (Fuentes & Fernández, 2022) .  Gerakan yang cukup terkenal yaitu earth hour dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukannya mampu menarik banyak masyarakat  yang  ingin  berpartisipasi  dalam  gerakan  menjaga  lingkungan  ini (Rasyid  &  Felixiani Keviola,  2020) .  Tak  hanya  itu  di  pulau  Kalimantan  salah  satu  paru-paru  dunia  karena  luas  hutannya, yaitu sekitar 40,8 juta hektar. Persoalan tersebut menginisiatif WWF Indonesia untuk memiliki proyek penyelamatan  kawasan  Jantung  Kalimantan  ( Heart  of  Borneo /HoB)    yang  merupakan  inisiatif  untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi di Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Inisiatif ini diprakarsai bersama oleh tiga negara yang berada di pulau itu yaitu  Brunei  Darussalam,  Indonesia  dan  Malaysia  dengan  moto  ‘Tiga  Negara  Satu  Visi  Konservasi’. Tujuan  inisiatif HoB adalah untuk mempertahankan dan  memelihara keberlanjutan  manfaat salah satu kawasan  hutan  hujan  terbaik  yang  masih  tersisa  di  Borneo  bagi  kesejahteraan  generasi  sekarang  dan mendatang (Kementerian Keuangan, 2021) .
Program Heart of Borneo dan Green Sukuk Indonesia pada tahun 2016-2020 sudah rampung dan dilanjutkan dengan adanya program pada tahun 2021 hingga saat  ini  yaitu Switch Asia  Local  Harvest untuk Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia. Sederet  persoalan pangan global  ini, dalam  skala  yang berbeda  juga  terlihat  di  Indonesia.  Selain  itu,  praktik  pertanian  yang  buruk  telah  merusak  tanah, mencemari dan menguras persediaan air, serta menurunkan keanekaragaman hayati. Laporan panel ahli Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) pada 2019 menyebutkan,  sektor  pangan  berkontribusi  besar  menyebabkan  sejuta  spesies  flora  dan  fauna  menuju ambang  kepunahan.  Beban  ganda  masalah  gizi  di  Indonesia  terjadi  sejak  awal  siklus  kehidupan, menunjukkan adanya ketimpangan sosial-ekonomi dalam mengakses pangan. Hal ini sejalan dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2019 yang menunjukkan ada 25 kabupaten yang masuk prioritas 1,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 87-101 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
artinya butuh penanganan serius. Sebanyak 19 kabupaten prioritas 2 dan 27 prioritas tiga. Sementara itu ada juga 1 kota yang masuk prioritas 1, 1 kota prioritas 2 dan 3 kota prioritas 3 (HIVOS, 2022) . Berbagai latar belakang  mengenai persoalan pangan  inilah  yang  membuat peneliti tertarik untuk memilih krisis pangan  yang  disebabkan  krisis  iklim  dan  krisis  lingkungan  dalam  fokus  peneliti  dalam  upaya  yang dilakukan dalam penerapan Green Politics. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas hubungan yang terjalin antara Pemerintah dan WWF Indonesia pada program Switch Asia Local Harvest di Indonesia. Hal  inilah  diperlukan  ruang  politik  untuk  menjalin  hubungan  antara  pemerintah  dan  lembaga masyarakat. Dari sudut pandang politik ekologi, perubahan lingkungan (baik kerusakan maupun upaya perbaikannya)  adalah  merupakan  hasil  dari  kebijakan  ekonomi  dan  politik  yang  muncul  dari  hasil pergumulan  berbagai  aktor  di  dalam  konteks  suatu  negara,  interaksinya  di  antara  negara,  dan  dalam konteks perkembangan kapitalisme global (Murtasidin  & Sigalingging, 2020) . Di dalam ruang politik tersebut prinsip-prinsip otonomi dan kontrol yang saling bertentangan akan menentukan hubungan NGO- Pemerintah.  NGO  dan  kelompok  masyarakat  sipil  lainnya  berusaha  memperluas  ruang  politik  agar mereka dapat berorganisasi, beroperasi secara bebas, dan meningkatkan partisipasi politik mereka. Pada tingkat  praktiknya  ada  beberapa  dimensi  yang  ikut  mempengaruhi  terbentuknya  ruang  politik  antara pemerintah  dan  NGO.  Menurut  Riker  ada  4  (empat)  dimensi  untuk  menganalisis  hubungan  NGO- Pemerintah, yakni dimensi orientasi atau ideologi, dimensi finansial, dimensi organisasional, dan dimensi persoalan kebijakan. Dalam artikel ini peneliti akan menganalisis dari aspek orientasi isu dan kebijakan.
Pada  penelitian  Timotius  Doyle  dan  Brian  Doherty  mengatakan  gerakan  environmentalisme digunakan untuk  menaklukkan keberlanjutan  lingkungan sebagai  simbol pembebasan atau penindasan pada  lingkungan untuk syarat sebuah negara pemerintahan  hijau (Doyle & Doherty, 2006) . Penelitian dari Kelvin Mason mengatakan bahwa tindakan warganegara dalam gerakan keadilan lingkungan adalah strategi  mempromosikan  pembangunan  berkelanjutan  dan  sebagai  wujud  politik  partisipatif  dalam gerakan keadilan global (Mason, 2014) .
Pada artikel ini penulis akan memfokuskan lembaga swadaya masyarakat World Wide Fund for Nature Indonesia  untuk  diteliti  mengenai  hubungan  pemerintahan  dalam  penerapan green  politics . Dilansir di situs WWF Indonesia melakukan tindakan dan aksi nyata untuk mengupayakan keberlanjutan alam dan manusia dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan kondisi dengan mendorong nilai- nilai konservasi lingkungan hidup, membangun koalisi dengan masyarakat, pemerintah dan swasta serta memengaruhi kebijakan dan mendorong penegakan hukum guna terlaksana tata kelola lingkungan yang baik.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah Bagaimana  Hubungan  Pemerintah  Dengan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Dalam  Penerapan green politics dalam  aspek  orientasi  isu  dan  kebijakan.  Dengan  demikian, penelitian  dalam  artikel  ini  pada dasarnya untuk mengetahui: Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai Hubungan Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penerapan Green Politics dalam aspek orientasi isu dan kebijakan.

## Metode
Dalam menulis artikel ini, penulis akan menjelaskan cara kolaborasi pemerintah dan LSM WWF Indonesia  dalam  menerapkan green  politics di  Indonesia.  Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Artikel ini ingin menganalisis kolaborasi antara pemerintah dan WWF Indonesia dengan  memerhatikan aspek orientasi  isu dan kebijakan dalam  mengatasi kerentanan pangan  akibat  perubahan  iklim  dan  eksploitasi  lahan  pertanian  di  Indonesia.  Sehingga  penelitian kualitatif dianggap sangat cocok untuk dilakukan dengan wawancara mendalam dari berbagai informan yang telah ditentukan. Penyelidikan ini menekan eksplorasi batas-batas kasus atau berbagai kasus secara rinci  dan  dalam,  disertai  dengan  mengeksplisitkan  data  dari  sumber  daya  informasi  yang  diperlukan. Pendekatan ini bersifat empiris dan digunakan untuk mengeksplorasi terjadinya pengalaman nyata yang biasa disebut sebagai fenomena, dan dalam konteksnya, itu tidak bekerja dengan jelas (Creswell, 2016) . Keuntungan dari pendekatan  ini adalah keberadaan sistem batas  yang  membatasi kasus  yang diangkat

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 87-101 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dalam bentuk program, acara, kegiatan, dan subjek penelitian yang ditentukan oleh waktu. Literatur yang membahas  pendekatan  ini  terutama  membantu  para  peneliti  memfokuskan  pendekatan  studi  kasus:  1) jenis pertanyaan penelitian; 2) analisis mendalam; 3) Proses Perspektif.
Lokasi penelitian berada di kantor WWF Indonesia dan Kantor Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam unit Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia karena dalam forum diskusi mengenai program Switch Asia dilakukan, sehingga peneliti menganggap sangat  cocok  untuk  melakukan  penelitian  tentang  penerapan Green  Politics dalam  isu  pangan  akibat perubahan iklim dan eksploitasi alam di Indonesia. Sumber data yang digunakan dibagi  dua yaitu data primer  dan  sekunder.  Data  primer  dengan  wawancara  langsung  dengan  Staf  pada  Direktorat  Jenderal Pengendalian  Perubahan  Iklim  dalam  unit  Kerja  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia dan aktivis LSM WWF Indonesia. Agar penelitian ini menjadi objektif, penulis juga mencari data kegiatan mengenai Program Switch Asia. Selain itu, data sekunder diambil dari dokumen yang  ada  dan  diperoleh  langsung  dari  kantor  WWF  Indonesia  dan  Kantor  Direktorat  Jenderal Pengendalian  Perubahan  Iklim  dalam  unit  Kerja  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia.  Penelitian  ini  dilakukan  selama  satu  tahun,  dari  Agustus  2022-Juni  2023.  Hal terakhir adalah  menggunakan  reduksi  data untuk menguji  validitas atau keaslian penelitian  ini dengan mengklasifikasikan, memfokuskan, memilih data yang tidak perlu, dan menarik kesimpulan yang dapat diverifikasi.

## Hasil dan Pembahasan Aspek Orientasi Isu
Menurut  Doucet, orientasi  isu  merupakan tujuan  individu, pihak atau organisasi terkait dengan konsep yang membentuk pengetahuan individu yang berbeda-beda dalam sikap atau tindakannya dalam melihat suatu kejadian (Doucet et al., 2023) . Menurut Elton ketika individu mengamati persoalan yang sedang berlangsung, orientasi terhadap masalah tersebut adalah sesuatu yang patut dipertimbangkan oleh seorang  individu  sebagai  warga  negara.  Sebagai  hasil  dari  pertimbangan  ini,  mungkin  ada ketidaksepakatan individu karena peristiwa terkini (Elton et al., 2022) .  Dapat disimpulkan orientasi isu dalam penelitian ini adalah sikap atau tindakan dari keprihatinan mengenai krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia yang memaksa Pemerintah dan WWF Indonesia untuk mengambil sikap atau tindakan dari terjadinya peristiwa untuk mencari solusi dari dampak perubahan iklim.
Dalam upaya penyelamatan masa depan, setidaknya dua kepentingan yang harus  diselamatkan, yaitu  kepentingan  pembangunan  (kebutuhan  suatu  bangsa  untuk  membangun  dan  tumbuh  secara ekonomi,  sosial  dan  budaya),  dan  kepentingan  lingkungan  ( environmental  sustainability ).  Konsep pembangunan berkelanjutan mulai berkembang setelah adanya Deklarasi Stockholm pada tahun 1972, yang  diikuti  dengan  terbentuknya  suatu  komisi  lingkungan  tingkat  dunia  yaitu World  Commission  on Environment and Development (WCED).
Di Indonesia, berbagai peristiwa gagal panen akibat cuaca  ekstrem semakin sering ditemukan. Kenaikan  suhu  global,  mengakibatkan  kondisi  cuaca  yang  tidak  menentu. Gagal  panen  akibat  cuaca ekstrem  semakin  sering  terjadi  di  Indonesia.  Masyarakat  harus  menanggung  biaya  lebih  untuk memperoleh  pasokan  karbohidrat,  protein,  dan  serat.  Sementara,  lonjakan  harga  pangan,  tidak  pernah benar-benar  mendatangkan  kesejahteraan  bagi  petani.  Berikut  potret  dampak  dari  krisis  iklim  yang mempengaruhi produktivitas pangan pada Tabel 1.
Tabel 1. Isu Krisis Pangan Di Indonesia No. Lokasi Krisis Pangan 1. Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Embun  beku  di  Kuyawage,  Kabupaten  Lanny  Jaya,  Papua mengakibatkan  rusaknya  lahan  pertanian  masyarakat  dan terjadinya  gagal  panen.  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  (BPBD)  mencatat  sekitar  500  lebih  kepala  keluarga mengalami kelaparan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 87-101 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Sumber: Greenpeace Indonesia, 2022
Petani,  justru  ikut  menderita  kerugian  karena  hasil  panen  yang  tidak  maksimal.  Sementara, mereka  harus  tetap  menanggung  biaya  produksi  yang  semakin  tinggi (Fitra,  2022) Brown  dan  Funk (2008) telah  mengingatkan  bahwa  sistem  pangan  adalah  salah  satu  yang  paling  terdampak  dari  krisis iklim dalam  beberapa dekade  mendatang. Semua penilaian kualitatif  menunjukkan bahwa krisis  iklim akan mengakibatkan kerentanan pangan.
Pada tahun 2020 pemerintah memberikan perhatian akan ancaman krisis pangan dengan adanya program Food Estate dengan penambahan  luas  lahan pertanian dan  mendorong pertanian  skala  besar . Food Estate digagas Presiden Joko Widodo sebagaimana tertuang dalam Perpres  No. 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Pengelolaan dilakukan oleh  Kementerian Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN)  dan  Kementerian  Pertanian  dengan  mengembangkan  bidang  teknologi  oleh tanam karena proyek ini dilakukan menggunakan teknologi dan kecanggihan digital. Lokasi proyek ini meliputi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua.
Tetapi proyek ini tampak tak membuahkan hasil setelah satu tahun beroperasi. Guru Besar IPB Dwi Andreas mengatakan dalam kajian ilmiah  Proyek food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Humbang Hasundutan terdapat permasalahan; pertama, kelayakan iklim dan tanah; kedua, merusak lingkungan  karena  berada  pada  lahan  gambut  yang  mencetak  satu  juta  hektar  tanah  yang  sangat berpotensi  deforestasi  skala  besar;  ketiga,  proyek  ini  menimbulkan  perampasan  tanah  bagi  petani, penggarap  dan  masyarakat  hukum  adat  dengan  alasan  klaim  PSN  yang  berdampak  merugikan  petani pemilik tanah dan menjadi buruh tani; keempat, proyek ini ada keterlibatan militer yang  menunjukkan bahwa pemerintah tidak melibatkan petani sebagai produsen pangan dan beralih kepada korporasi swasta. Berikut dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Proyek Food Estate (Limbung Pangan) Sumber: Greenpeace Indonesia, 2021
Disebabkan  praktik  pertanian  yang  buruk  seperti  proyek food  estate di  region  Sumatra  dan Kalimantan telah merusak tanah dan hutan, mencemari dan menguras persediaan air, serta menurunkan keanekaragaman hayati. Kerangka kerja ini dirasa menjadi solusi dan upaya yang dibuat WWF Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kerangka kerja tersebut termuat di dalamnya program Switch Asia Local Harvest untuk tujuan pangan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
2. Brebes
Petani  kehilangan  kesempatan  panen  hampir  50  persen  dari yang seharusnya mereka panen akibat hujan ekstrem.
3. Jawa dan Sumatera petani cabai menderita kerugian akibat hujan ekstrem. 4. Desa  Kasihan,  Sukolilo, Pati, Jawa Tengah 200 hektar sawah di area banjir setelah hujan deras selama tiga hari

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 87-101 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Keterlibatan gerakan lingkungan dalam politik diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti partai politik, lembaga masyarakat atau gerakan masyarakat itu sendiri (Hasanal Bolqiah & Raffiudin, 2020). Proses  politik  menentukan  proses  kebijakan (Febrina  &  Isril,  2018) .  Permasalahan  kerusakan lingkungan  yang  terjadi  di  daerah  Indonesia  memang  menimbulkan  sebuah  gerakan  sadar  dan  peduli masyarakat  kepada  lingkungan.  Senada  dengan  pernyataan  Rommel  pada  negara  Eropa,  politisasi masalah lingkungan menyebabkan dasar kelompok lingkungan di tingkat lokal dan regional. Sebagian besar  kelompok-kelompok  muncul  secara  spontan  dan  termotivasi  oleh  dan  memprotes  kepada pemerintah mengenai kebijakan lingkungannya.
Dengan demikian, indikator orientasi isu antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan WWF Indonesia mengambil sikap dan tindakan dari terjadinya krisis iklim yang berdampak kepada krisis pangan di Indonesia dengan dibentuknya program Switch Asia Local Harvest untuk sistem pangan berkelanjutan  Indonesia karena  terjadinya  kegagalan  kebijakan  pemerintah  sebelumnya,  yaitu Food Estate yang dirasa menjadi pilihan solusi untuk bertransformasi kepada sistem pangan yang lebih bijak dan membangun  alternatif  sebuah  sistem  pangan  yang  diterima  petani  lokal  dan  lebih  kolaboratif, berkeadilan  sosial  dan  memerhatikan  ekologis.  Sehingga  masyarakat  dapat  membangun  kembali ketahanan pangan dan mampu mengatasi guncangan di masa depan.

## Aspek Kebijakan
Menurut Doucet, kebijakan publik sebagai proses politik berkaitan erat dengan konsep demokrasi karena proses kebijakan pada dasarnya  berorientasi pada akomodasi kepentingan publik. Kepentingan publik  yang dimaksud  jelas  merupakan proses tarik-menarik dari  berbagai kepentingan di  masyarakat yang kemudian  membentuk opini publik (Doucet et  al., 2023) .  Menurut  Elton, mengartikan kebijakan sebagai  serangkaian  tindakan  yang  diusulkan  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu lingkungan  tertentu  dengan  menunjukkan  hambatan-hambatan  dan  kesempatan-kesempatan  terhadap pelaksanaan  usulan  kebijakan  tersebut  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu. Tujuan  tertentu  adalah tujuan  yang  berpihak kepada kepentingan  masyarakat (interest  public ). Usulan  yang dimaksud adalah usulan tindakan  yang berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam  ataupun  luar pemerintahan (Elton et al., 2022) . Dapat disimpulkan kebijakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan tindakan dari pemerintah  maupun  kelompok  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan  diawali dialog antara pemerintah maupun LSM yang membentuk suatu opini yang kemudian akan menghasilkan suatu kesepakatan untuk menentukan langkah yang akan dilakukan untuk kepentingan bersama.
Green  politics dan  teori  lingkungan  hidup  memiliki  persamaan  juga  perbedaan.  Persamaannya adalah keduanya peduli pada lingkungan dunia. Perbedaannya adalah green politics lebih kritis daripada teori  lingkungan  hidup. Politik  hijau  melihat  keseimbangan  ekologi,  manusia  dan  makhluk  hidupnya karena menurut green politics menjaga keseimbangan ekologi akan melindungi manusia. Menurut Jerald Mast:
Pemenuhan kebutuhan manusia (anthropocentric) menyebabkan krisis lingkungan hidup. Anthropocentric  diartikan  bahwa  alam  berpusat  pada  manusia  sehingga  membuat manusia  bertindak  secara  eksploratif  berlebihan  terhadap  alam  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya. Adanya green politics menyadarkan manusia untuk bijak mengatasi permasalahan isu lingkungan baik ditingkat nasional maupun internasional (Mast, 2013:737)
Dalam  hal  ini  bahwa  politik  hijau  berkaitan  dengan  organisasi  hubungan  sosial,  ekonomi  dan politik manusia yang berkomitmen antara manusia dan alam. Politik hijau dapat didasarkan pada harapan bahwa  manusia  harus  sadar  dan  peduli  terhadap  lingkungan  alamnya  di  tengah  terjadinya  isu-isu lingkungan  seperti  kerusakan  alam  yang  diakibatkan  eksploitasi  alam  dunia  saat  ini. Gerakan environmentalism dan green politics merupakan fenomena menarik dalam kajian sosial politik saat ini karena keduanya saling berkaitan. Hal ini dikarenakan kedua pemikiran tersebut dapat melahirkan rezim pemerintahan yang unik terhadap permasalahan lingkungan. Peranan Indonesia sebagai bridge builder ,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 87-101 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
baik  dalam  isu climate  change ,  IEG,  forum  UNFCCC  maupun  UNEP.  Ada  hal  utama  yang  perlu diperhatikan  dalam  membangun  jembatan  tersebut.  Jembatan  yang  dibangun  tidak  hanya  untuk kehebatan dan pencitraan (glory ) semata tetapi harus adanya tujuan  yang benar-benar dapat diperoleh (gold ) segenap bangsa dan negara Indonesia. Kekayaan keanekaragaman hayati ( biodiversity) pada hutan tropis yang dimiliki Indonesia misalnya dapat menjadi political leverage yang dapat dimanfaatkan dalam diplomasi dan politik luar negeri (Afrizal, 2019) . Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah mengesahkan:
1. Kyoto  Protocol  to  the  United  Nation  Framework  Convention  on  Climate  Change (Protokol  Kyoto terkait  Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Perubahan  Iklim  melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 2004).
2. Cartagena  Protocol  on  Biosafety  to  the  Convention  on  Biological  Diversity (Protokol  Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004.
Selain itu terdapat Paris Agreement atau Kesepakatan Paris yang diadopsi di Conference of Party (COP)  21  diselenggarakan  di  Paris  pada  12  Desember  2015,  dinilai  sebagai  keberhasilan  diplomasi perubahan iklim global. Paris Agreement merupakan angin segar bagi diplomasi multilateral perubahan iklim setelah kegagalan COP 15 di Copenhagen tahun 2009 dalam menyepakati rezim iklim global. Paris Agreement yang bertujuan untuk membatasi kenaikan temperatur global  di  bawah  2°C dan disepakati oleh  196  negara,  diibaratkan  oleh  Christiana  Figueres,  yang  saat  itu  menjabat  sebagai  Sekretaris Eksekutif UNFCCC, sebagai “ huge flame of hope”. Paris Agreement menjadi model kontrak sosial dunia yang baru dalam mengatasi persoalan-persoalan global. Lima poin penting dalam Paris Agreement , yaitu:
1. Perlu dilakukan upaya mitigasi dengan mengurangi emisi karbon dengan cepat, untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celsius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi harus dilakukan secara transparan.
3. Upaya adaptasi harus dilakukan dengan memperkuat kemampuan negara-negara di dunia untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim, dari kerusakan.
5. Bantuan,  termasuk  pendanaan  US$100  miliar  bagi  negara-negara  untuk  membangun  ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Kesepakatan Paris yang mengadopsi prinsip applicable to all parties (berlaku untuk seluruh pihak), memberikan pekerjaan rumah yang cukup besar untuk negara berkembang. Negara-negara berkembang yang  dalam  konvensi  disebut  sebagai  negara non-Annex ,  harus  ikut  serta  dalam  upaya  global  untuk memitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) dan pada saat yang bersamaan harus beradaptasi menghadapi dampak  perubahan  iklim.  Untuk  itu  negara-negara  harus  bertransformasi  dengan  cepat,  menuju pembangunan rendah karbon dan berdaya terhadap dampak perubahan iklim. Dari perjalanan mengenai kebijakan politik lingkungan di atas dari skala global.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  pangan  mengamanatkan  bahwa  pemenuhan pangan  harus  memberikan  manfaat  secara  adil,  merata  dan  berkelanjutan  berdasarkan  kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Tujuan  ini  juga dituangkan di dalam Perpres No. 18  Tahun  2020 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024.  Kedua  kerangka regulasi ini merupakan fondasi dari transformasi sistem pangan Indonesia. Untuk itu perlu diwujudkan sebuah  sistem  pangan  berkelanjutan  yang  mampu  mempraktikkan  pangan  di  Indonesia  dengan memastikan  bahwa  seluruh  pemangku  kepentingan  terlibat  aktif  dalam  sistem  dan  praktik  pangan  di Indonesia, sejalan dengan semangat inklusif yang diamanatkan oleh SDGs dalam mengatasi tantangan terhadap perubahan global yang diakibatkan oleh perubahan iklim maupun kebijakan pemerintah. Dari perjalanan mengenai kebijakan politik lingkungan di atas dari skala tingkat nasional.
Pada tahun 2020 Uni Eropa yang bermitra dengan WWF Indonesia mengumumkan ‘Kesepakatan Hijau’  kepada  Pemerintah  Indonesia  dengan  memelopori  serangkaian  kebijakan  dan  tindakan  untuk

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 87-101 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
produksi  pangan  berkelanjutan.  Strategi  tersebut  yakni  program Local  Harvest yang  bertujuan  untuk menciptakan sistem penyediaan pangan yang adil, sehat, dan ramah lingkungan. Program Switch Asia Local Harvest mendukung pola transformasi konsumsi dan produksi pangan secara berkelanjutan sebagai sebuah  solusi  untuk  mencapai  upaya  ketahanan  pangan  yang  berkedaulatan  untuk  mencapai kesejahteraan  melalui  serangkaian  lokakarya  dan  forum  dialog  dengan  keterlibatan  utama  yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dari perwakilan beberapa kementerian dan lembaga  pemerintah  Indonesia,  seperti  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian  Pertanian  (Kementan),  Kementerian  Perindustrian  (Kemenperin),  Kementerian  Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nasional (Tranggono et al., 2019) .
Proyek Switch Asia Local Harvest menjadi sebuah kebijakan dalam menghadapi tantangan dan hambatan krisis pangan di Indonesia. Kerangka implementasi kebijakan ini dilaksanakan dengan tujuan Sistem  Pangan  Berkelanjutan  Indonesia  Program  Switch  Asia Local  Harvest merupakan  solusi  untuk mewujudkan  ketahanan  dan  kedaulatan  pangan  yang  ramah  lingkungan  dan  sehat,  mendorong kesejahteraan masyarakat, dan membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development  Goals (SDGs).  Diharapkan  program  Switch  Asia Local  Harvest dapat  mempertahankan karakter budidaya pangan tradisional dan lokal sebagai praktik pangan yang lebih sehat dan berkelanjutan (Aditya, 2021) . Hal ini mengindikasi bahwa program pemerintah sebelum program Switch Asia Local Harvest yaitu Food  Estate tidak  bisa  menjawab  dan  mengatasi  krisis  pangan  di  Indonesia.  Wilayah kegiatan  program  Switch  Asia Local  Harvest dilakukan  14  kabupaten  di  8  provinsi  di  Indonesia, mencakup  Provinsi  Sumatera  Utara,  Riau,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan Utara,  Sulawesi  Tenggara,  dan  Sulawesi  Selatan.  Kota  Jakarta,  Bandung,  Yogyakarta,  Medan,  dan Makassar.  Salah  satu  keluaran  dari  kegiatan  ini  terjadinya  lobi  dan  advokasi  melalui  sebuah  platform nasional dan lokal yang melibatkan seluruh pelaku kunci dan pemangku kepentingan sistem pangan di Indonesia dan menciptakan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Setelah dilakukannya workshop pada forum yang melibatkan  pemangku kepentingan, akademisi, pemerintah,  dan  organisasi  masyarakat  sipil.  Untuk  berbagi  pengalaman,  pengetahuan  dan  praktik- praktik  terbaik  dalam  sistem  pangan  serta  memberikan  masukan  kepada  pemerintah  dalam  rangka penyusunan kebijakan dan implementasi program terkait sistem pangan. Sehingga strategi dan inovasi tersebut dapat menjadi program prioritas yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan pangan  di  Indonesia.  Hasil  akhir  yang  akan  didapat  adalah roadmap pangan  berkelanjutan  yang  akan dicapai. Berikut peta Pangan Berkelanjutan Nasional 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2
Workshop menggunakan
Sustainability Accelerator Tools • Visioning • Indicators (Variables) • Systems Analysis • Innovation • Strategy Menelaah isu dan Laporan dari Pangan Terkini Isu Utama Pangan Internasional Program Switch Asia Local Harvest Program Switch Asia Local Isu Utama Pangan Nasional Roadmap Pangan 2020 - 2024

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 87-101 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Diperlukan  pergeseran  paradigma  pangan  yang  mendasar  agar  Indonesia  dapat  menerapkan sistem  pangan  berkelanjutan.  Berdasarkan  hasil workshop yang  diadakan  WWF  Indonesia  dengan focus group discussion , telaah bahan paparan tentang pangan, dan telaah literatur, diperoleh beberapa isu  pangan  yang  mengemuka  di  Indonesia  pada  saat  ini.  Isu-isu  ini  akan  menjadi  fokus  pada perumusan strategi dan roadmap pangan Indonesia 2020-2024.  Pada dasarnya Program Switch Asia Local Harvest mempromosikan empat prinsip yakni, lokal, sehat, adil dan lestari dan konsep ‘pangan bijak’ dipilih karena ingin mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan. Tantangan ke depannya program  ini  dapat  dilaksanakan  secara  lokal  dan  nasional,  serta  menyinergikan  kolaborasi  antar Lembaga  baik  itu  pemerintah  dan  masyarakat.  Dengan  demikian,  indikator  kebijakan  dalam penentuan  kebijakan  pemerintah  mengenai  alternatif  ide/gagasan  yang  diberikan  WWF  Indonesia kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terjalin kerja sama dengan dilaksanakannya program Switch Asia Local Harvest pada 14 kabupaten di 8 provinsi di Indonesia, mencakup Provinsi Sumatera  Utara,  Riau,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Utara,  Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Makassar. Salah satu keluaran dari kegiatan ini terjadinya lobi dan advokasi melalui sebuah platform nasional dan lokal yang  melibatkan  seluruh  pelaku  kunci  dan  pemangku  kepentingan  sistem  pangan  di  Indonesia. Kebijakan  tersebut  adalah  solusi  dari  pemerintah  bersama  WWF  Indonesia    untuk  bertransformasi untuk keberlanjutan sistem pangan di Indonesia. Berikut tabel hasil diskusi workshop yang melibatkan pemangku kepentingan, akademisi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dilihat pada Tabel 2 :

## Tabel 2. Hasil Diskusi Workshop Program Switch Asia Local Harvest
Aspek Praktik Saat Ini Sistem Pangan Berkelanjutan Produksi Berorientasi Produksi Berorientasi  Pemenuhan  Gizi  Masyarakat Indonesia Pemasaran dan Distribusi Produk pangan “didorong” ke pasar/konsumen Promosi pangan berorientasi pada produk pangan itu sendiri Produk pangan ”ditarik” ke pasar/konsumen sesuai dengan kebutuhan gizi Promosi pangan berorientasi pada aspek kesehatan (kebutuhan gizi) dan keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) Keragaman Pangan pokok berorientasi pada padi, jagung, dan kedelai Pangan pokok dan bahan pangan berorientasi pada keragaman dan pemanfaatan sumber daya setempat Sarana dan Prasarana Subsidi sarana dan prasarana pertanian berorientasi pada benih unggul seragam dan pupuk kimia Subsidi sarana dan prasarana pertanian berorientasi pada benih unggul setempat dan praktik pertanian organik Prioritasi pangan dan komoditas Sumber daya pangan sebagai pangan dan sebagai komoditas tidak dipisahkan secara tegas Lahan terbatas; ada pemisahan tegas antara sumber pangan sebagai bahan pangan dan sebagai sumber energi dan komoditas, dengan pangan sebagai prioritas Kebijakan Kebijakan pangan terpisah- pisah antar sektor; koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi Pangan berkelanjutan sebagai tujuan bersama; perencanaan pangan nasional dan daerah beserta penerapannya dilakukan secara terintegrasi; setiap pelaku/pemangku kepentingan melakukan swakoordinasi
Sumber: Switch Asia Local Harvest, 2020
Dengan  demikian,  indikator  kebijakan  dalam  penentuan  kebijakan  pemerintah  mengenai alternatif  ide/gagasan  yang  diberikan  WWF  Indonesia  kepada  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  terjalin  kerja  sama  dengan  dilaksanakannya  program  Switch  Asia Local  Harvest pada  14

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 87-101 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kabupaten  di  8  provinsi  di  Indonesia,  mencakup  Provinsi  Sumatera  Utara,  Riau,  Jawa  Barat,  Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Makassar. Salah satu keluaran dari kegiatan ini terjadinya lobi dan advokasi  melalui  sebuah platform nasional  dan  lokal  yang  melibatkan  seluruh  pelaku  kunci  dan pemangku  kepentingan  sistem  pangan  di  Indonesia.  Kebijakan  tersebut  adalah  solusi  dari  pemerintah bersama WWF Indonesia  untuk bertransformasi untuk keberlanjutan sistem pangan di Indonesia.
Sehingga, dimensi ruang politik antara Pemerintah dan WWF Indonesia dalam aspek orientasi isu, kebijakan, organisasional dan finansial dalam mempengaruhi hubungan politik LSM dan Pemerintah teridentifikasi  hubungan  yang terjalin pertama, orientasi  isu dengan sikap dan tindakan  yang sepaham mengenai  krisis  iklim  yang  mempengaruhi  sistem  pangan  di  Indonesia.  Kedua,  kebijakan  dengan membentuk  program  Switch  Asia  Local  Harvest  untuk  mendiskusikan  persoalan  pangan  di  seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga dapat  disimpulkan ruang politik  yang terwujud sudah berjalan dengan semestinya.  Dalam  sebuah  sistem    pemerintahan  di  Indonesia,  kebijakan  yang  ada  dilaksanakan  oleh badan-badan  pemerintah melalui regulasi yang  dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dengan  tujuan  untuk  menciptakan kehidupan yang baik bagi  masyarakat.  Pada  dasarnya  kebijakan   pemerintah   menurut  Thomas R.  Dye  mengatakan  bahwa kebijakan pemerintah merupakan  apa  saja  yang  ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan yang jelas terlihat selama ini di tengah masyarakat, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak  masyarakat  yang   harus dipenuhinya oleh pemerintah  itu sendiri (Vebrianto, 2016) .  Setelah aspek orientasi itu dengan terwujudnya kegiatan dan regulasi maka selanjutnya bagaimana Pemerintah dan  WWF  Indonesia  melaksanakan  perannya.  Politik  hijau  menuntut  pihak-pihak  terlibat  untuk mengilustrasikan makna keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan (Narzary, 2021) .
Persoalan lingkungan sering kali dianggap hanya sebagai salah satu sektor yang penting, tetapi sektor-sektor  lain  yang  penentuan  kebijakannya  tidak  berada  di  wilayah  tanggung  jawab  Menteri Lingkungan  Hidup  juga  harus  dianggap  penting (Nurmardiansyah,  2015) .  Jika  pembangunan berkelanjutan  diandaikan  sebagai  upaya  kompromi  harmonis  antara  kebutuhan  pertumbuhan  dan pelestarian  lingkungan  serta  aspek  sosial,  maka  partisipasi  publik  merupakan  salah  satu  pilar  penting yang  dapat  mendorong  terciptanya good  enviromental  governance (Asnelly,  2018) .  Sejalan  dengan pendapat  bahwa  otonomi  daerah  dalam  proses  desentralisasi  dalam  praktiknya  tidak  seindah  yang direncanakan (Supratiwi,  2013) .  Kepemimpinan  yang  berkomitmen  terhadap  tujuan  pelestarian lingkungan dibutuhkan kepemimpinan politik mengambil langkah strategi dalam pengelolaan hutan yang dimulai  dari  melakukan  perencanaan  pengelolaan  hutan,  pencegahan  dan    penyelesaian    konflik kehutanan,    mengambil    kebijakan  penanggulangan    kebakaran    hutan    dan    lahan    serta    melakukan rehabilitasi  hutan  dan    lahan  kritis.  Namun  strategi  dari  kepemimpinan  politik  belumlah  optimal disebabkan  oleh  komitmen  yang  masih  lemah (Tinov,  Marta,  Asrida,  Hasanuddin,  Ishak,  2022) .  Ada potensi  bahwa  suatu  saat  nanti  akan  ada  politisi  yang  tidak  melihat  perlindungan  lingkungan  dan peraturan  sebagai  masalah  politik  sama  sekali  tetapi  sangat  memahami  bahwa  bumi  ini  perlu berkelanjutan untuk masyarakat pada masa depan (Stolar, 2019) .
Inisiatif dari WWF Indonesia dapat memberikan titik terang mengenai kelestarian hutan di  Pulau Kalimantan.  Tetapi  gerakan  lingkungan  bukan  persoalan  aspek  mewujudkan  kebijakan  saja.  Setiap lembaga yang komitmen terhadap lingkungan baiknya juga memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Kekuatan  nilai,  norma  dan  kearifan  lokal  yang  ada  dan  berkembang  dalam  masyarakat  adat  menjadi modal    dasar    dalam    penyelenggaraan    pemerintahan    yang    dijiwai    dari  semangat (Ishak,  Marta  & Febrina, 2022) . Dengan sinergi antara edukasi tentang lingkungan dari eksternal dan kearifan lokal dalam lingkup internal, upaya menjaga kelestarian lingkungan bisa berlangsung lebih efektif (Asnelly, 2018) . Sebagaimana halnya hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak atas lingkungan hidup bersifat universal, yang artinya hak tersebut melekat pada setiap manusia dan menjadi kewajiban masyarakat nasional maupun internasional dan negara untuk menegakkan dan memenuhinya sepanjang masa. Penghancuran  lingkungan  hidup  dan  krisis  iklim  yang  terjadi  sebagai  akibat  dari  model

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 87-101 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pembangunan  yang  eksploitatif.  Laporan  IPCC (AR6,  2022) menyebutkan  bahwa  dunia  akan menghadapi  bahaya  iklim  dalam  dua  dekade  ke  depan,  krisis  iklim  semakin  memburuk.  Gelombang panas, kekeringan, banjir, dan dampak turunannya seperti krisis pangan dan air menjadi fakta yang tak terbantahkan, yang diingatkan oleh para ahli sebagai pengingat bagi kemanusiaan. Krisis iklim telah dan akan  terus  menyebabkan  kerugian  dan  kerusakan  secara  luas  bagi  alam  dan  manusia (Khalid,  2022) . Upaya  kolaboratif  yang  dilakukan  WWF  Indonesia  bersama  KLHK  ini  dapat  menumbuhkan  dan menghasilkan  pengambilan  keputusan  pemerintah karena  kehadiran  jaringan  LSM  dalam  pengelolaan sistem  pangan  dapat  menghadapi  tantangan  persoalan  sistem  pangan  di  Indonesia.  Selain  itu  menurut Weber Organisasi  non-pemerintah  (LSM)  khususnya,  termasuk  nirlaba,  badan  amal,  dan  perusahaan sosial, sangat membantu dalam penyampaian tujuan masyarakat. LSM memiliki potensi untuk membawa manfaat sosial dan ekologis (Elton et al., 2022) . Dalam menghadapi tantangan ekologis yang lebih besar dan peristiwa gangguan besar, kolaborasi yang kuat dengan LSM dianggap  penting (Konijnendijk van den  Bosch,  2014) untuk  tujuan  pembangunan  dalam  hal  ini  transformasi  sistem  pangan  yang berkelanjutan  di  Indonesia.  Terlepas  dari  manfaatnya  yang  terdokumentasi,  kolaborasi proyek  Switch Asia Local Harvest merupakan tantangan yang kompleks dan menghadirkan tantangan bagi kelompok kepentingan dalam praktiknya. Secara esensi, LSM diharuskan untuk berinteraksi dengan kelompok lain untuk membangun kapasitas mereka dan menghasilkan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan sistem pangan berkelanjutan (Nordin et al., 2022) .

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan, setelah mengamati, mengetahui dan mencoba memahami hubungan pemerintah dan WWF Indonesia dalam menerapkan green politics di Indonesia melalui program Switch Asia  Local  Harvest  dengan  memperhatikan  aspek  orientasi  isu  dan  kebijakan  maka  dapat  diambil kesimpulan:
a. Orientasi  isu  dalam  hubungan  KLHK  dan  WWF  Indonesia  adalah  untuk  mengatasi  kegagalan program Food Estate yang hanya menguntungkan korporasi. Sehingga orientasi isu KLHK dan WWF Indonesia  berupaya dalam membenahi kerusakan lingkungan dengan program Switch Asia Local Harvest untuk mencapai sistem pangan berkelanjutan dengan ramah lingkungan.
b. Kebijakan dalam hubungan KLHK dan WWF Indonesia dibangun melalui serangkaian lokakarya dan forum dialog yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dari  perwakilan  seperti  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (BAPPENAS), Kementerian  Pertanian  (KEMENTAN),  Kementerian  Perindustrian  (KEMENPERIN), Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP),  Kementerian  Keuangan  (KEMENKEU), Kementerian  Pertanian  (KEMENTAN)  serta  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM) Nasional. Sehingga membangun komitmen dan keputusan bersama.
Setelah  disadari,  Program  Switch  Asia Local  Harvest yang  bersifat  holistik  dan  inklusif  harus dibangun  sebagai  jawaban  integral  atas  berbagai  permasalahan  pangan  yang  terjadi  di  Indonesia. Program  ini  adalah wujud dari Pemerintah dan  WWF Indonesia dalam  menghadapi krisis pangan di Indonesia  yang  menciptakan  upaya  yang  harus  dilakukan  pemerintah  maupun  masyarakat.  Setelah mengetahui indikator dimensi hubungan kekuasaan Pemerintah dan LSM dari Gaffar untuk memeriksa dimensi  hubungan  kekuasaan  antara  Pemerintah  dengan  WWF  Indonesia  yaitu  orientasi  isu  dan kebijakan  terjalin  adalah  kolaborasi.  Bila  merujuk  dari  penjelasan  hubungan  yang  terjalin  antar Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  RI  dengan  WWF  Indonesia  dengan  orientasi  isu, kebijakan,  organisasional  dan  finansial  terdapat  keuntungan  bagi  KLHK  dalam  melibatkan  WWF Indonesia  karena  ide/gagasan  dalam  program  Switch  Asia Local  Harvest mendukung  tercapainya upaya  pangan  yang  berkelanjutan.  WWF  Indonesia  yang  melibatkan  mitra  utama  yaitu  Uni  Eropa dalam  pemberian  dana.    Melalui  upaya  ini  telah  menjangkau  dan  melibatkan  5.604  aktivis  yang menyatakan  dukungan  mereka  seperti  gerakan Earth  Hour yang  berfokus  pada  isu  lingkungan  dan perubahan  iklim  telah  mengadopsi  pangan  berkelanjutan  sebagai  bagian  dari  strategi  kampanyenya.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 87-101 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Daftar Pustaka
Afrizal.  (2019).  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  Era  Joko  Widodo  Dalam  Isu  Lingkungan  Global,” Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) 10, no. Prosiding Konvensi Nasional X
Aditya, N. R. (2021, August 12). Indonesia Disebut Negara Paling Tidak Responsif Terhadap Krisis Iklim. Kompas.Com .  Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/12/08/14465041/  Indonesia- Disebut-Negara-Paling-Tidak-Responsif-Terhadap-Krisis-Iklim
Agung,  L. (2018). Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam. Jurnal Penelitian Islam .
Asnelly,  A.  (2018).  Kajian  Green  Politics  Theory  Dalam  Upaya  Menangani  Krisis  Ekologi  Laut Indonesia  Terkait  Aktifitas  Illegal  Fishing. Indonesian  Journal  Of  International  Relations , 1 (2). Https://Doi.Org/10.32787/Ijir.V1i2.29 Barry, J. (2014). Political Ideologies(London: ).
Collins, D. (2010). Hot, Flat, And Crowded: Why We Need A Green Revolution—And How It Can Renew  America,  By  Thomas  L.  Friedman.  New  York:  Farrar,  Straus  And  Giroux,  2008. Hardcover,  448  Pages,  $27.95.  ISBN-10:  0-374-16685-4. Business  Ethics  Quarterly , 20 (1), 127–134. Https://Doi.Org/10.5840/Beq20102019
Creswell,  J.  W.  (2016).  Reflections  On  The  MMIRA The  Future  Of  Mixed  Methods Task  Force
Report. Journal Of Mixed Methods Research , 10 (3), 215–219.
Https://Doi.Org/10.1177/1558689816650298
Doucet,  T.,  Duinker,  P.,  Charles,  J.,  Steenberg,  J.,  &  Melanie,  Z.  (2023).  Characterizing  Non- Governmental  Organizations  And  Local  Government  Collaborations  In  Urban  Forest Management Across Canada. Springer Environmental Management . Https://Doi.Org/10.21203/Rs.3.Rs-2958350/V1
Doyle, T., & Doherty, B. (2006). Green Public Spheres And The Green Governance State: The Politics Of  Emancipation  And  Ecological  Conditionality. Taylor  &  Francis , 15:5 (Environmental Politics), 881–892. Https://Doi.Org/10.1080/09644010600937504
Elgie,  R.  (2015). He  Foundations  Of  The  Study  Of  Political  Leadership.  In  Studying  Political Leadership . Algrave Macmillan.
Elton,  A.  J.,  Harper,  R.  W.,  Griffith,  E.  E.,  &  Weil,  B.  (2022).  Exploring  Urban  Forestry  Non- Governmental Organisations (Ngos) In The Eastern United States. Arboricultural Journal , 1– 15. Https://Doi.Org/10.1080/03071375.2022.2129202
Febrina  &  Isril,  R.  (2018).  Proses  Politik  Dalam  Pembahasan  Ranperda  Kota  Pekanbaru  Tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 17(30) . Fitra,  S.  (2022).  Krisis  Pangan  Dan  Tantangan  Masa  Depan. Greenpeace  Indonesia . Https://Www.Greenpeace.Org/Indonesia/Cerita/55507/Krisis-Pangan-Dan-Tantangan-Masa- Depan/
Fuentes  &  Fernández, C. A., J. E. (2022). The  Four Worlds Of Recognition Of Indigenous Rights. Journal Of Ethnic And Migration Studies , 3202–3220. Geurts, C. (N.D.). Kampanye Publik: Pangan Bijak Nusantara Oleh Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa Untuk Indonesia Charles-Michel Geurts . Https://Panganbijak.Org/Pilih-Pangan-Bijak-Untuk- Keanekaragaman-Hayati-Ketahanan-Pangan-Kesehatan-Dan-Kesejahteraan-Masyarakat/
Hasanal Bolqiah, L., &  Raffiudin, R. (2020).  Dominasi Oligarki  Dan  Ketidakhadiran Partai Politik Hijau Di Indonesia. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (2), 151–167. Https://Doi.Org/10.35967/Njip.V19i2.112
HIVOS.  (2022,  Oktober). Transformasi  Sistem  Pangan  Berbasis  Keberagaman  Budidaya  Dan Budaya Nusantara . Https://Panganbijak.Org/Rekomendasi-Dialog-Independen/ Hutabarat,  G.  F.  I.  (2022). KAJIAN  GREEN  POLITIC  THEORY  DALAM  UPAYA  MENANGANI DEFORESTASI PAPUA TERKAIT AKTIVITAS EKSPANSI . 7 (2).

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 87-101 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Ishak,  Marta  &  Febrina,  A.  &  R.  (2022).  Hak-Hak    Masyarakat  Adat,  Pengakuan  Dan Demokrasi(Pembelajaran Dari Desa Pulau Sarak Kabupaten Kampar). Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol. 21No. 02Tahun 2022 , 161–168.
Kementerian Keuangan. (2021). Green Sukuk Dari Indonesia Untuk Dunia: Vol. Volume 1 Nomor 2, Tahun 2021 . Buletin SSN.
Khalid,  K.  (2022,  Desember).  Kita  Semua  Memiliki  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup. Greenpeace Indonesia . Https://Www.Greenpeace.Org/Indonesia/Cerita/55905/Kita-Semua-Memiliki- Hak-Atas-Lingkungan-Hidup/
Konijnendijk  Van  Den  Bosch,  C.  (2014). From Government  To  Governance:  Contribution  To  The Political Ecology Of Urban Forestry . 35–46. Https://Doi.Org/10.4324/9781315882901
Mason,  K. (2014).  Becoming Citizen Green:  Prefigurative  Politics, Autonomous Geographies, And Hoping  Against  Hope. Taylor  &  Francis , 23:1 (Environmental  Politics),  140–158. Https://Doi.Org/10.1080/09644016.2013.775725
Murtasidin, B., & Sigalingging, B. M. (2020). Dimensi Ekologi Politik Dalam Kerjasama Voluntary Partnership  Agreement  (Vpa)  Indonesia-Uni  Eropa. Jdp  (Jurnal  Dinamika  Pemerintahan) ,
3 (1), 1–11. https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1167
Narzary, R. (2021). Green  Politics To Achieve Sustainable Growth In India. PalArch’s Journals of Archaelogy of Egypt , 18(1) .
Nordin,  N.,  Khatibi,  A.,  &  Azam,  S.  M.  F.  (2022).  Nonprofit  capacity  and  social  performance: Mapping the field and future directions. Management Review Quarterly . https://doi.org/10.1007/s11301-022-00297-2
Nurmardiansyah,  E.  (2015).  Konsep  Hijau:  Penerapan  Green  Constitution  Dan  Green  Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy. Veritas et Justitia , 1 (1). https://doi.org/10.25123/vej.1422 Pickering,  J.,  Bäckstrand,  K.,  &  Schlosberg,  D.  (2020).  Between  environmental  and  ecological democracy. Journal of Environmental Policy & Planning , 22 (1), 1–15. https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1703276
Rakhman,  M.  A.  (2020). Dinamika  Peran  Ngo  Lingkungan  Hidup  Dalam  Arena  Politik  Lokal  Di Provinsi Jambi . 4 (4).
Rasyid, I., & Felixiani Keviola, J. R. (2020). Gerakan Earth Hour Tangerang Dalam Perspektif Politik Lingkungan. ijd-demos , 2 (2). https://doi.org/10.37950/ijd.v2i2.42
Rhodes,  Binder,  Rockman,  R.  A.  .,  S.  A.  ..  ,.  B.  A.  (2016). The  Oxford    Handbook  of  Political Institutions. Oxford University Press.
Robbins, P. (2014). Political Ecology .
Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik  Hukum  Lingkungan. Al-Adl :  Jurnal  Hukum , 12 (1),  39.  https://doi.org/10.31602/al- adl.v12i1.2598
Stolar,  E.  A.  (2019). Green  Politics:  The  Impact  of  Grassroots  Organizations  on  Environmental Political Movement . Fordham University. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D . IKAPI.
Supratiwi.  (2013).  Partai  Politik  &  Politik  Hijau:  Studi  tentang  Kepedulian  Parpol  terhadap  Politik yang  Prolingkungan  di  Kota  Semarang. Politika:  Jurnal  Ilmu  Politik ,  109–117. https://doi.org/10.14710/politika.2.1.2011.109-117
Tinov, Marta, Asrida, Hasanuddin, Ishak, M. Y., Auradian, Wan. (2022). Kepemimpinan Politik Lokal untuk  Pengelolaan  Hutan  Berkelanjutan:  Kasus  di  Provinsi  Riau. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , Vol. 21No. 01Tahun 2022 , 85–94.
Tranggono,  A.,  Wirman,  C.,  Sulistiowati,  A.,  &  Avianto,  T.  (2019). SISTEM  PANGAN BERKELANJUTAN  INDONESIA . Hivos/Konsorium Local Harvest. www.panganbijak.org Vebrianto,  A.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Penatausahaan  Barang/Aset  Negara  Pada  Balai Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Donggala. Jurnal Katalogis .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 87-101 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Zitri, Lestanata, & Umami, I., Yudhi &. Rizal. (2022). Inovasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Wastedi Nusa Tenggara Barat Model Pentahelix. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol. 21No. 01Tahun 2022 , 107–119.