Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1266

## Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai
Muhammad Falhan 1 , Hafsah 2, Zulia Hanum 3*
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara muhammad.falhan2000@gmail.com , hafsah@umsu.ac.id , zuliahanum@umsu.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 2 Nopember 2022 Disetujui
: 15 Nopember 2022
Dipublikasi : 1 Januari 2023

## ABSTRACT
Non-compliance in the implementation of taxes by individual taxpayers for employees will lead to a  tax  sanction,  besides  knowledge  is  also  a  factor  in  the  non-compliance  so  that  this  is  a phenomenon  in  this  study.  This  research  generally  aims  to  find  out  how  the  understanding  of income tax on individual taxpayers (WP OP) employees and how the conditions of understanding and tax sanctions on individual taxpayers (WP OP) employees. The research methodology used is a  descriptive  qualitative approach with a  case study research approach. Descriptive qualitative research is a type of research by analyzing in depth and providing an overview of the research results.  The  method  of  data  collection  was  done  through  interviews  with  several  informants, namely  several  employees  on  the  object  of  research.  Then  analyzed  using  descriptive  analysis method,  so  as  to  obtain  an  overview  of  the  object  factually,  accurately,  and  systematically.  The result of this research is the understanding of income tax and tax sanctions. mandatory individual (WP  OP)  employees,  namely  not  understanding  income  tax.  Meanwhile,  with  tax  sanctions, employees  only  know  but  do  not  understand  so  that  many  violate  sanctions  due  to  lack  of knowledge  about  tax  sanctions.  The  conclusion of  this  study  is  the  understanding  of  income  tax and tax sanctions. mandatory personal (WP OP) the employee is still minimal. They still do not know  that  they  are  individual  taxpayers  with  the  category  of  non-permanent  employees  and  at what rate to pay and how to pay it.
Keywords: PPh 21, tax Sanctions, Individual Taxpayer

## PENDAHULUAN
Manusia  hidup  bermasyarakat  masing–  masing  membawa  hak  dan  kewajiban.  Akan  tetapi dalam  hal  ini  ada  proses  timbal  balik  antara  individu  dan  masyarakat.  Artinya  ada  hak  dan kewajiban  individu  terhadap  masyarakat  begitu  juga  dengan  sebaliknya,  hak  dan  kewajiban masyarakat dan individu. Selain itu ada hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai  warga negara  dalam  memenuhi  kewajiban  pada  negara,  dan  negara  kepada  masyarakatnya,  guna menghindari pergesekan yang akan yang akan bersifat buruk bagi masing- masing individu yang mengedepankan masalah haknya saja.
Pajak  merupakan  salah  satu  kewajiban  yang  wajib  dipenuhi  oleh  setiap  wajib  pajak  orang pribadi  ataupun  wajib  pajak  badan.  Sedangkan  penerimaan  pajak  yang  dimaksud  adalah penghasilan pemerintahyang diperoleh atau bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Manfaat dari diterima karena pembayaran pajak diantaranya adalah berupa  sarana  dan  prasarana  jalan,  pendidikan,  kesehatan,  keamanan  dan  sebagainya  (Soemitro, 2016).
Dalam  optimalisasi  pemungutan  pajak  di  indonesia  di  wujudkan  dalam  berbagai  jenis  dana macam  pajak  yang  dibebankan  kepada  masyarakat  seperti,  pajak  penghasilan,  pajak  bumi bangunnan,  pajak  pertambahan  nilai,  pajak  penjualan  atas  barang  mewah,  pajak  hiburan,  pajak
reklame,  pajak  hadiah  dan  lain-lain  baik  pajak  pusat  maupun  pajak  daerah  yaitu  dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi serta penyempurnaan system administrasi perpajakan.
Pajak  pengahasilan  yang  dikenakan  atas  penghasilan  yang  diperoleh  dari  orang  pribadi, warisan  yang  belom  terbagi  dan  badan  maupun  bentuk  usaha  tetap  yang  memperoleh pengahasilan  di  Indonesian.  Pajak  penghasilan  pasal  21  adalah  pajak  penghasilan  atas penghasilan  objek  pajak  berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran  lain  dengan nama  apapun  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan  oleh  wajib  pajak  pribadi  dalam negeri baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas.
Dalam  menjalankan  kegiatan  usaha,  faktor  yang  sangat  penting  dalam  menentukan keberasilan  perusahaan  adalah  sumber  daya  manusia  (SDM).  SDM  atau  karyawan  merupakan tenaga  yang  dipekerjakan  oleh  suatu  perusahaan  yang  diberikan  imbalan  berupa  gaji  atau  upah. Gaji  dan  upah  merupakan  tambahan  dan  kemampuan  kebutuhan  ekonomis  bagi  karyawan, sehingga  gaji  dan  upah  yang  diterima  dikenai  pajak  yang  telah  diatur  dalam  UU  No.  17  tahun 2000.
Terdapat faktor faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu faktor kesadaran perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak dapat mengetahui,  mengerti,  dan  juga  dapat  melaksanakan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  dengan benar, baik secara sukarela dan dilakukan secara teratur. Pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan  akan  menjadi  baik  dikarenakan  tingakat  kesadaran  wajib  pajak  yang  semakin  tinggi juga,  sehingga  akan  berdampak  meningkatnya  tingkat  kepatuhan  masyarakat  dalam  membayar pajak (Bahri, 2020).
Masyarakat  selaku  wajib  pajak  harus  memahami  dam  mengerti  peraturan  perpajakan  yang telah berlaku dan berjalan hingga sekarang ini. Wajib pajak yang dulunya tidak memhami apa itu peraturan  perjakan  secara  jelas  cenderung  akan  menjadi  wajib  pajak  yang  tidak  taat  terhadap peraturan  perpajakan  yang  ada.  Sudah  jelas,  semakin  banyak  wajib  pajak  yang  sudah  paham terhadap peraturan perpajakan, maka semkain banyak wajib pajak yang mengetahui sanksi yang akan diterimanya bila membiarkan atau disengaja melupakan kewajiban perpajakannya. Dimana sebagai wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi yang akan diterimanya baik dari sanksi administrasi dan juga sanksi pidana sehubungan dengan surat ppemberitahuan (SPT) dan Nomor Pemilik Wajib Pajak (NPWP).
Arifin,  S.  B.,  &  Nasution  (2017)  mengungkapkan  bahwa  salah  satu  upaya  yang  dilakukan direktorat  jedral  pajak  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sanksi  perpajakan. Berdasarkan  undang-undang  No.16  Tahun  2009,  wajib  pajak  yang  tidak  dapat  menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara tempat waktu dan sesuai dengan jangka waktu menyampaikan surat  pemberitahuan  (SPT)  yang  diberikan  derektorat  jedral  pajak  maka  akan  dikenakan  sanksi pajak yang berlaku, adapun jangka waktu yang tertulis di pasal 3  ayat 3 ayat 4 undang- undang ketentuan  umum  perpajkan  No.  16  Tahun  2009,  terdapat  3  macam  sanksi  administrasi  yaitu berwujud  kenikan  tarif  pembayaran,  bunga  maupun  denda.  3  saksi  tersebut  merupakan  wujud finansial penalty yang berati pemborosan dana. Sedangkan untuk sanksi pidana berwujud pidana penjara  maupun  denda  keuangan.  Saksi  adalah  tindakan  yang  dapat  memaksa  dan  dapat dipaksakan  kepada  siapa  saja  yang  melanggar  ketentuan  yang  berlaku  yang  ditetapkan  oleh tatanan hukum.
Dalam hal ini penulis memfokuskan pada kewajiban perpajakan orang pribadi. Orang pribadi disini  adalah  pegawai  tidak  tetap  yang  bekerja  di  CV.  ITS  Back  To  Nature  kecamatan  Medan Tembung. Kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban pajak orang pribadi ( WP OP) khusunya untuk  pegawai  tidak  tetap  dan  kurang  pengetahuan  mengenai  sanksi  pajak,  maka  penelitian  ini tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan dan Sanksi Pajak Terhadap PelaksanaanWajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai CV ITS Back To Nature di Kecamatan Medan Tembung”

## STUDI LITERATUR

## Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
Wajib  pajak  sering  disingkat  dengan  WP,  adalah  orang  pribadi  atau  badan  (subjek  pajak) yang meurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1266
kewajiban  perpajakan  ,  termasuk  pemungut  pajak  atau  pemotongan  pajak  tertentu.wajib  pajak bisanya merupakan wajib pajak orang pribadi atau pajak badan.
Menurut  Resmi  (2016)  definisi  wajib  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiaban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Menurut  Saragih  (2017)  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  kewajiban  perpajakan  yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, hal ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.
Berdasarkan definisi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dari para ahli diatas, adalah wajib pajak  orang  pribadi  yang  berkedudukan  dan  bertempat  tinggal  di  Indonesia  yang  telah  terdaftar dikantor  pelayanan  pajak  yang  sudah  ditentukan  oleh  perundang  –  undangan  untuk  mekakukan kewajiban perpajakan.
Adapun  Jenis  -jenis  wajib  pajak  orang  pribadi  menurut  (Salman,  2017;49)adalah  sebagai berikut:
1.  Karyawan
Karyawan  menerima  penghasilan  yang berupa  gaji, upah  tunjangan,  honorarium,  bonus, jasa, lembur dan lain sebagainya.
2.  Usahawan ( pengusaha)
Untuk wajib pajak yang menjakan usaha atau pekerjaan bebas, dalam menghitung pajak pengahsilan  orang  pribadi  terhutang  terlebih  dahulu  jumlah  dari  nilai  omzet/peredaran bruto/penjualan neto.

## Pemahaman dan Pengetahuan Tentang Pajak
Pemahaman  perpajakan  sangat  mempengaruhi  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Kurangnya  pemahaman  dan  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  ketentuan peraturan  perundang-  undangan  perpajakan  menyebabkan  wajib  pajak  merasa  tidak  memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
Pemahaman perpajakan terhadap wajib pajak merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan  memahami  peraturan  perpajakan.  Wajib  pajak  akan  cenderung  tidak  menjadi  patuh  ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014).
Menurut  (Arikunto,  2009:118).  Pemahaman  wajib  pajak  juga  dapat  di  artikan  sebagai pandangan wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Terdapat beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan yaitu:
1. Kepemilikan  NPWP,  setiap  wajib  pajak  yang  memiliki  penghasilan  wajib  mendaftar  diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pemahaman  mengenai  hak  dan  kewajiban  sebagai  wajib  pajak.  Apabila  wajib  pajak  sudah memahami  kewajibannya,  maka  mereka  akan  melakukannya,  salah  satunya  dengan membayar pajak.
3. Pemahaman mengenai saksi pajak, semakin paham wajib pajak terhadap terhadap peraturan pajak,  maka  semakin  paham  pulak  wajib  pajak  terhadap  saksi  yang  akan  diterima  bila melailaikan kewajiaban perpajakan.

## Sanksi Pajak
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28  Thaun  2007  (Indonesia,  2008)  pajak  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut  Hanum  (2017)  pajak  merupakan  penerimaaan  terpenting  bagi  negara  untuk membiayai  pembangunan  di  negara  ini,  disamping  penerimaan  dari  sektor  migas,  pemerintah telah berusaha keras untuk mengingatkan penerimaan dari sektor pajak.
Menurut Andriani (,2015) mengemukakan bahwa : Pajak adalah aturan masyarakat kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayaranya menurut  peraturan-  peraturan  umumdengan  tidak  mendapatkan  prestasi  kembali,  yang  lansung
dapat  ditunjukan,  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran-penegluaran  umum yang berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundanang  undangan perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi  atau  bisa  dengan  kata  lain  sanksi perpajakan  merupakan  alat  pencegah  (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan.  Dalam  undang  -  undang  perpajakan  dikenal  2  macam  sanksi,  yaitu  sanksi administrasi dan sanksi pidana.

## Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak  pengahasilan  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  pungutan  resmi  yang  ditunjukan  pada masyarakat  yang  berpengahsialn  atau  atas  penghasilan  yang  diterima  dan  diperolehnya  dalam tahun  pajak  untuk  kepentingan  negara  dan  masyarakat  dalam  hidup  berbangsa  dan  bernegara sebagai suatu kewajiaban yang harus dilaksanakan.
Menurut Wahyudi, H., & Sanjaya (2018) pajak pengahasilan merupakan pungutan pajak yang diperoleh dari hasil kontribusi masyarakat yang diterima oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang digunakan untuk keperluan negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Menurut  Saragih  (2015)  dalam  perhitungan  pajak  penghasilan  badan  sering  ditemukan perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung perusahaan (komersial) dengan menurut fiskal.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  perbedaan  mengenai  pengukuran  dan  pengakuan pendapatan,  biaya  dan  laba  dalam  laporan  keuangan  perusahaan  (komersial)  dengan  laporan keuangan yang telah di tetapkan oleh fiskus.
Dalam undang-undang perpajakan no 17/2000 pasal 4 ayat (1) pengahasilan dapat doartikan sebagai:  Setiap  tambahan  kemampuan  ekonomi  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak,  baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
a. Pengelompokan  penghasilan  berdasrkan  aliran  tambahan  kemampuan  ekonomis  dibagi menjadi  4,  yaitu  :  Penghasilan  dari  pekerjaan  dalam  hubungan  kerja  dan  pekerja  bebas, seperti  gaji,  honorarium,  penghasilan  dari  praktek  dokter,  notaris,  aktuaris,  akuntan, pengacara dan sebagainya.
b. Penghasilan dari usaha kegiatan
c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, seperti bunga  royalti,  deviden,  sewa,  keuntungan  penjualan,  harta  atau  harta  yang  tidak dipergunakan untuk usaha.
d. Penghasilan lain  lain  adalah  seperti hadiah,  pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selebih lebih karna penilaian kembali aktiva tetap.
Pajak  pengahsilan  pasal  21  merupakan  atas  pengahsilan  objek  pajak  berupa  gaji,  upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri, baik dalam hubungan kerja  maupun  pekerja  bebas.  Dasar  pemotongan  dari  PPh  Pasal  21  ini  adalah  pengahasilan pemungutan dan pembayaran dilakukan melalui pemotongan oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja atau pemberi penghasilan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  adalah Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
Berikut  ini  adalah  beberapa  definisi  dari  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21.  Menurut Mardiasmo (2011) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah; “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan  pajak  pengahasilan  yang  dikenakan  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium, tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  apapun  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ”.

## Kerangka Berfikir

## METODE

## Jenis Penelitian
Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang  menggunakan  latar  ilmiah  dengan  maksud  menafsirkan  kasus  yang  terjadi. Dengan demikian bisa dijelaskan, metode peneliatian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan guna menginterprestasikan atau memaparkan suatu kasus yang dilakuakan oleh partisipan (objek peneliti)  berdasarkan  teori  ilmiah  yang  ada,  sehingga  pembaca  memperoleh  gambaran  yang konkret terhadap teori dan praktik yang sudah ada (Sugiyono, 2009). Penelitian ini menggunakan studi  kasus  (casestudy)  yang  merupakan  bagian  dari  metode  kualitatif  yang  hendak  mendalami suatu  kasus  tertentu  secara  mendalam  dengan  melibatkan  pengumpulan  beraneka  sumber informasi.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam teknik penyusunan laporan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Observasi
Observasi  adalah  pengamatan,  perhatian,  atau  pengawasan.Metode  pengumpulan  data dengan  observasi  artinya  mengumpulkan  data  atau  menjaring  data  dengan  melakukan pengamatan  terhadap  subyek  dan  objek  penelitian  secara  seksama  (cermat  dan  teliti)  dan sitematis. 26 Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan, yakni observasi dimana peneliti bertindak sebagai orang diluar kelompok subyek yang diamati yaitu pegawai CV ITS Back To Nature di Kecamatan Medan Tembung.
2. Wawancara
Wawancara  adalah  prosedur  untuk  mendapatkan  informasi  dan  data  langsung  dari  sumber pertama  (first  hand),  disamping  itu  wawancara  adalah  salah  satu  prosedur  untuk mendapatkan penjelasan serta kejelasan atas data yang diperoleh dari pengamatan.
3. Dokumentasi
Metode  dokumentasi  adalah  salah  satu  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian.Pada  intinya  metode  dokumenter  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk menelusuri  data  historis.Namun  dokumentasi  adalah  informasi  yang  disimpan  atau didokumentasikan  sebagai  bahan  dokumentasi.  Secara  detail  bahan  dokumenter  terbagi beberapa  macam,  yaitu  autobiografi,surat-surat  pribadi,  buku  atau  catatan  harian,  kliping, dokumen  pemerintah  maupun  swasta,film,foto  dan  sebagainya.  29  Penelitian  kualitatif  ini menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap data observasi dan wawancara.

## Teknik Analisis Data
Setelah  semua  data  terkumpul,  metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif analisis.Metode  deskriptif  digunakan  untuk  tujuan  membuat  deskripsi,  gambaran  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  serta  sifat  dan  hubungan  dengan  fenomena yang  diselidiki.30  Analisis  data  ini  meliputi  kegiatan  menelaah  dan  mengkaji  data,
mengorganisasikan data dan memilah-milah data itu menjadi satuan yang dapat diceritakan pada orang lain. Unit data dan informasi yang dianalisis untuk penelitian ini adalah seluruh pernyataan yang dikemukakan oleh subjek penelitian yaitu pegawai CV ITS  Back To Nature. Seluruh hasil pengamatan  yang  sudah  dikonfirmasikan  arti  dan  maksud  serta  maknanya  kepada  subjek penelitian.Peneliti  memilih  teknik  analisis  ini  guna  pembaca  dapat  mengerti  sehingga  mampu memahami isi atau hasil dari penelitian ini.

## HASIL
CV.  ITS  Back  To  Nature  adalah  usaha  yang  bergerak  di  pembuatan  tinta  spidol  yang berbahan  alami  sebagai  penginovasian  produk  tinta,  dimana  produk  ini  banyak  digunakan  atau dibutuhkan didunia pendidikan, perkatoran, bimbingan belajar dan lainnya. Untuk membuat tinta yang  berbahan  dasar  alami  dengan  memanfaatkan  alam  sebagai  bahan  yang  ramah  lingkungan dan tidak memperoleh dampak yang begitu besar kepada penggunanya. Tinta ini berbahan dasar dari  daun  jambu  biji  dan  serbuk  tempurung  kelapa  sebagai  zat  pewarnanya.  CV.  ITS  Back  To Nature juga sudah memiliki merek sendiri.
Selain  itu  CV.  ITS  Back  To  Nature  banyak  memberdayakan  masyarakat  sekitar  untuk menjadi  pegawai. Sehingga dapat  mengurangi tingkat kemiskinan  dan pengangguran di wilayah tempat produksi. Hal ini tentunya menguatkan bahwa industri kecil saat ini dinilai sebagai sektor penting  untuk  mengurangi  permasalahan  yakni  pengangguran.  Pegembangan  industri  bertujuan untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang menciptakan kemandirian dalam masyarakat.
Semakin  berkembangnya  UMKM  maka  seharusnya  peningkatan  penerimaan  pajak  juga semakin  meningkat  karena  bertambah  nya  wajib  pajak  badan  dan  wajib  pajak  orang  pribadi. Berdasarkan hal tersebut, pemehaman tentang pajak penghasilan dan sanksi pajak apakah sudah mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai wajib pajak orang pribadi, Maka dilakukan survey lapangan.  Selajutnya  penulis  mencari  tahu  tentang  pemahaman  pajak  penghasilan  dan  saksi pajak  pada  wajib  pajak  orang  pribadi.  Apabila  pegawai  sudah  mengerti  dan  memahami,  maka akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap.
Pada  penelitian  ini  di  fokuskan  pada  CV.  ITS  Back  To  Nature  di  Kecamatan  Medan Tembung.  Karena  usaha  ini  menciptakan  masyarakat  yang  mandiri  dan  mengurangi  tingkat pengangguran. Deskripsi informan penelitian ini adalah CV. ITS Back To Nature di Kecamatan Medan Tembung yang digunakan berdasarkan pegawai yang sudah  mempunyai NPWP. Berikut ini  merupakan  hasil  wawancara  dan  pengamatan  terhadap  pemahaman  pajak  penghasilan  dan sanksi pajak oleh pegawai di kecamatan Medan Tembung.
Tabel 1. Hasil pemahaman Pegawai CV. ITS Back To Nature
NO NAMA KARYAWAN USIA PENDIDIKAN TERAKHIR GAJI JAWABAN RESPONDEN 1  Muhammad Abdi 38 SMP 200.000– 400.000  Hanya  mengetahui  pajak dan sanksi saja, tapi belum  memahami  apa  itu pajak  penghasilan dan macam-macamsanksi. 2  Abdul Rajali 40 D3 300.000-450.000  Mengetahui pajak pengahsilan  dan  sanksi pajak 3  Rozikin 34 SMA 200.000-400.000  Hanya  mengetahui  pajak dan sanksi saja, tapi belum  memahami  apa  itu pajak  penghasilan dan macam-macam sanksi.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1266
4  Abdul Rahman 45 SMP 200.000-400.000  Hanya  mengetahui  pajak dan sanksi saja, tapi belum  memahami  apa  itu pajak  penghasilan dan macam-macam sanksi. 5  Fajri 45 SMA 200.000-400.000  Hanya  mengetahui  pajak dan sanksi saja, tapi belum  memahami  apa  itu pajak  penghasilan dan macam-macam sanksi. 6  Wawan Gusdiansyah 40 SMP 200.000-400.000  Hanya  mengetahui  pajak dan sanksi saja, tapi belum  memahami  apa  itu pajak  penghasilan dan macam-macam sanksi. 7  Andre 49 S1 400.000-700.000  Mengetahui pajak pengahsilan  dan  sanksi pajak 8  Reza 42 SMA 200.000-400.000  Hanya  mengetahui  pajak pengahasilan saja, tapi tidak  mengetahui  kalau ada sanksi pajak 9  Rafli Ali 49 SMP 200.000-400.000  Hanya  mengetahui  pajak dan sanksi saja, tapi belum  memahami  apa  itu pajak penghasilan dan macam-macamsanksi. 10  Abdul Yajid 41 SMA 200.000-400.000  Hanya  mengetahui  pajak pengahasilan  saja,  tapi tidak  mengetahui  kalau ada sanksi pajak

## PEMBAHASAN
Dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai CV. ITS Back To Nature Kecamatan Medan Tembung  diketahui  bahwa  dari  sepuluh  pegawai  mempunyai  pemahaman  yang  sangat  minim mengenai  pajak  penghasilan  dan  sanksi  pajak.  Hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi tentang pajak di Kecamatan Medan Tembung.
Dari  10  responden  Terdapat  2  responden  yang  mengetahui  tentang  pajak  pengahasilan  dan sanksi  pajak,  sedangkan  6  responden  hanya  mengetahui  pajak  dan  sanksi  saja  tapi  belum memahami  pajak  penghasilan  dan  macam-  macam  sanksi  pajak,  dan  2  responden  lagi  hanya mengetahui pajak pengahasilan saja tetapi tidak mengetahui kalok ada sanksi pajak.
Saksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang–undangan perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi  atau  bisa  dengan  kata  lain  saksi perpajakan merupakan alat pencegah (Preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak. Dalam undang – undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.
1. Sanksi Administrasi
Merupakan  pembayaran  kerugian  terhadap  negara  yang  bisa  berupa  denda  administrasi, bunga, maupun kenaikan pajak yang terutang.
2. Sanksi Pidana
Merupakan  upaya  terakhir  dari  perintah  agar  norma  norma  perpajakan  benar  benar dipenuhi.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1266
Adapun  pandangan  tentang  sanksi  perpajakan  dapat  diukur  dengan  indikator  pada  sebagai berikut :
1. Sanksi pidana / administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan  sanksi  pajak  yang  cukup  berat  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi pengenaan sanksi atas pelanggaran dapat di negosiasikan.
Kebanyakan  para  pegawai  CV.  ITS  Back  To  Nature  hanya  batas  mengetahui  sanksi  saja tetapi tidak mengetahui ada bermacam macam sanksi yang ada untuk wajib pajak yang tidak taat pajak. Padahal ada sanksi berupa sanksi administrasi yaitu sanksi yang diberikan pelanggar yang cukup berat dan sanksi pidana adalah langkah terakhir agar peraturan peraturan perpajakan benar benar  dipenuhi.  Dan  para  pegawai  kebanyakan  meremehkan  sanksi.  Karna  dianggap  hanya sebagai omong kosong saja.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata pemahaman pajak penghasilan pada wajib pajak orang pibadi (WP OP) CV. ITS Back To Nature Kecamatan Medan Tembung dari pegawai di CV. ITS Back To Nature tersebut masih sangat minim. Meraka masih belum mengetahui kalau dirinya  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  dengan  kategori  pegawai  tidak  tetap.  Kebanyakan narasumber  tidak  megetahui  pajak  penghasilan  karna  kurangnya  pemahaman  pemberi  kerja  dan kurangnya  sosialisasi  dari  Direktorat  Jendral  Pajak  Wilayah  Medan.  Pemahaman  sanksi  pajak pada  wajib  pajak  orang  pribadi  (WP  OP)  pegawai  CV.  ITS  Back  To  Nature  Kecamatan  Medan Tembung, dari 7 pegawai CV. ITS Back To Nature yang ber NPWP semuanya tau tentang sanksi pajak tapi tidak faham apa hukuman yang diterima jika tidak membayar pajak.

## REFERENSI
Arifin,  S.  B.,  &  Nasution,  A.  A.  (2017).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Di  Kpp  Pratama  Medan  Belawan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi , 3 (2).
Bahri, S. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel  Interventing. Riset  Akuntansi  Dan  Bisnis , 20 (1),  1–15. Retrieved from http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan
Hanum, Z.  (2017). Analisis Akuntansi  Pajak  Penghasilan Pasal 25  Badan. Jurnal Kultura , 8 (1),
2–17.
Julianti, M. (2014). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Untuk  Membayar  Pajak  dengan  Kondisi  Keuangan  dan  Preferensi  Risiko  Wajib Pajak Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari. Diponegoro Journal of Accounting , 3 (2), 793–807.
Keuangan,  N.  184/PMK.  03/2007  K.  M.  (n.  d.  . Tentang  Penentuan  Tanggal  Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran,  Penyetoran  Dan  Pelaporan  Pajak  Serta  Tata  Cara  Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pemabayaran Pajak .
Mardiasmo. (2011). Perpajakn Edisi Revisi (Andi (ed.)).
Resmi, S. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus (9th ed.) . Selemba Empat.
Salman, K. R. (2017). Perpajakan PPh dan PPN (1st ed.) . PT. Indeks.
Saragih, F. (2015). Aanalisis Akuntansi Pajak Penghasilan pada CV. karya Natal . 2 (1).
Saragih,  F.  (2017). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  dan Sanksi  pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (  KPP  Pratama  Medan Kota) . 6 (1), 1–130.
Soemitro, R. (2016). Dasar Perpajakna I . Refika.
Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  r&d (cet. 7) . Alfabeta.
Undang-undang Nomor 28 Thaun 2007 ( Indonesia, 2008). (n.d.). Pajak Adalah Kontribusi Wajib Kepada  Negara  Yang  Terutang  Oleh  Orang  Pribadi  Atau  Badan  Yang  Bersifat  Memaksa Berdasarkan Undang-Undang, Dengan Tidak Mendapatkan Imbalan Secara Langsung Dan Digunakan Untuk Keperluan Negara Bagi Sebesar- Besarnya Kemakmura . , (2008).
Wahyudi,  H.,  &  SANJAYA,  S.  S.  S.  (2018).  Efek  Mediasi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada Pengaruh  Pemahaman  Dan  Kesadaran  WAjib  Pajak  Terhadap  Keberhasilan  Penerimaan Pajak Penghasilan. Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen , 1 (1).