## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY
Tuti Dharmawati 1* , Mulyati Akib 2 , Satira Yusuf 3 1234 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Uni versitas Halu Oleo
* E - mail : tuti_balaka@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  akuntabilitas  perencanaan,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  desa  Rompu-Rompu  di  Kecamatan  Poleang  Utara Kabupaten  Bombana  dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2016.  Sampel  penelitian  adalah  3 (tiga) orang perangkat desa Rompu-Rompu dan Kepala Desa Rompu-Rompu Utara. Kabupaten Poleang yang dianggap mewakili kajian pengelolaan dana desa. Metode analisis yang digunakan adalah  kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengkaji melalui  analisis data dan segala macam informasi yang diperoleh dari sampel yang bersifat rasional dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa Rompu-Rompu  telah  sesuai  dengan  peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  113  tahun  2014. Mulai dari mekanisme/tata cara perencanaan, penataan, penyajian, serta penyalurannya. APBDes (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa)  dan  pelaksanaan  kegiatan  dari  tahun  2015  sampai dengan  tahun  2016  sudah  berpedoman  pada  seni  dan  peraturan  perundang-undangan.  Secara fisik  dari  telah  menunjukkan  pelaksanaan  yang  akuntabel  dan  transparan.  Namun  demikian, akuntabilitas administrasi masih perlu ditingkatkan untuk penyempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas.
Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

## ABSTRACT
The  research  aims  to  analyze  the  accountability  of  the  palnning,  implementation  and responsibility  of  Rompu-Rompu  village  fund  management  in  North  Poleang  district  of Bombana  regency  from  2015  until  2016.  The  samples  were  3  (three)  Rompu-Rompu  village administrators and the head of North Poleang district that were connsidered to represent the study of the village fund management. The analysis method was quantitative with descriptive qualitative approach which studying through data analysis and all kind of informations derived from  the  samples  which  were  rational  and  empirical.  The  result  showed  that  village administration accountability in the Rompu-Rompu village fund management has been in line with  the  ministry  of  home  affair  regulation  number  113  year  2014.  Started  from  the mechanism/procedure  on  planning,  arrangement,  presentation,  as  well  as  the  distribution  of APBDesa  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa)  and  activities  implementation  from  2015 until  2016  were  already  based  on  art  and  law  regulation.  The physical from of had shown the accountable  and  transparent  implementation.  However,  there’s  still  a  need  to  improve  the administration accountability for the betterment of accountability principle application.
Keywords : Accountability, Village Fund Management

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah  memberi  hak,  wewenang  dan  kewajiban  kepada  daerah,  agar  mampu mengelola  apa  yang  dimiliki  oleh  daerah  tersebut  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat. Kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa. Pemerintah  desa  diyakini  mampu  melihat  prioritas  kebutuhan  masyarakat  dibandingkan pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan
rumit.  Daerah/Desa  dalam  melaksanakan  hak,  kewenangan  serta  kewajibannya  dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan  memiliki  akuntabilitas  yang  tinggi. Fungsi  akuntabilitas  bukan  hanya  sekedar  ketaatan kepada peraturan perundangan yang belaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya  secara  bijaksana,  efisien,  efektif  dan  ekonomis.  Penyelenggaraan  pemerintahan  harus menekankan  tujuan  utama  dari  akuntabilitas,  agar  setiap  pengelola  atau  manajemen  dapat menyampaikan  akuntabilitas  keuangan.  Pertanggungjawaban  yang  dimaksud  menyangkut masalah  finansial  yang  terdapat  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa) dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diterapkan sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah  dalam  memberdayakan  desa  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dengan mengalokasikan  dana  desa.  Dana  desa  bersumber  dari  belanja  pusat  dengan  mengefektifkan program  yang  berbasis  desa  secara  merata  dan  berkeadilan.  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bombana  Nomor  21  tahun  2012  tentang Keuangan Desa menyatakan bahwa Pemerintah desa menyelenggarakan  keuangan  desa  berdiri  sendiri, terpisah dengan penyelenggaraan keuangan daerah.  Sehingga  pengelolaan  keuangan  desa  dilaksanakan  dengan  suatu  sistem  yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDesa. Sejak tahun 2015, desa Rompu-Rompu menerima dana  desa  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  yang berdampak  positif  bagi  upaya  penanggulangan  kemiskinan  melalui  penyediaan  pemenuhan kebutuhan  dasar  masyarakat,  pembangunan  sarana  dan  prasarana,  pengembangan  potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Perda  Kabupaten  Bombana  Nomor    21  tahun  2012  pasal  4  (1)  menyebutkan  bahwa Pemerintah desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja desa untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBDesa. Setelah  peneliti  melakukan  observasi  awal  ternyata  terdapat  program tahun 2016 yang sudah tersedia  anggarannya  dalam  APBDesa  tetapi  tidak  terlaksana.  Anggaran  untuk  kegiatan tersebut  dialihkan  ke  kegiatan  lain.  Masalah  lain  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  desa  yaitu laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  digunakan  desa  sebagai  acuan  dalam pengelolaan dana desa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tampak dari  kegiatan  pengelolaan  dana  desa  di  desa  Rompu-Rompu  yaitu  pada  pembangunan  fisik seperti  pembangunan  saluran  irigasi,  pembangunan  pagar  TK,  pembangunan  bronjong  dan pengadaan  lampu  tenaga  surya  dan  dalam  kerangka  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang  Desa,  bahwa  siklus  pembangunan  desa  mencakup  3  (tiga)  tahap  penting  yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Terdapat  beberapa  penelitian  sebelumnya  terkait  akuntabilitas,  salah  satunya dilakukan  oleh  Hanifah  (2015)  di  desa  Kapatihan  kecamatan  Menganti  kabupaten  Gresik menyimpulkan bahwa  menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), namun dari sisi  pencatatan  akuntansi  masih  diperlukan  adanya  pembinaan  dan  pelatihan  lebih  lanjut karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Peneliti terdahulu lainnya yang dilakukan oleh  Riyanto  (2015)  di  di  kantor  desa  Perangkat  Selatan  keamatan  Marangkayu  kabupaten Kutai  Kartanegara  yang  menyimpulkan  bahwa  akuntabilitas  finansial  dalam  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  mulai  dari  pelaksanaan  sampai  dengan  pencapaian  hasilnya  dapat dipertanggungjawabkan  di  depan  seluruh  pihak  pemerintah  desa,  namun  belum  dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  merumuskan  mengenai  bagaimana akuntabilitas  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  dana  desa  di  desa  Rompu- Rompu kecamatan Poleang Utara kabupaten Bombana.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis  akuntabilitas  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  atas pengelolaan dana desa di desa Rompu-Rompu  kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana.

## Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat setempat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa.
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  tersebut  dilaksanakan  oleh  Kepala  desa  sebagai pemegang  kekuasaan  tertinggi  pada  penyelenggaraan  pemrintahan  desa  dan  dibantu  oleh perangkat desa yaitu Sekretaris desa, Kepala Urusan dan Kepala dusun). Serta pemerintah desa juga  dibantu  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  bertugas  mengawasi  penyelenggaraan pemerintahan desa.

## Akuntabilitas
Hasbudin, dkk (2015:6) menyatakan akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan  pertanggungjawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan seseorang  badan  hukum  pimpinan  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  atau  pertanggungjawaban.  Akuntabilitas  dapat dilaksanakan  dengan  memberikan  akses  kepada  semua  pihak  yang  berkepentingan,  bertanya atau  menggugat  pertanggungjawaban  para  pengambil  keputusan  dan  pelaksanaan  baik ditingkat  program,  daerah  dan  masyarakat.  Dalam hal ini, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara periodik.  Transparansi  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan  perundang- undangan.

## Keuangan Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1, menyatakan bahwa keuangan desa adalah  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Sumber pendapatan  desa  berasal  dari  pendapatan  asli  desa,  bagi  hasil  bukan  pajak  daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, hibah dan sumbangan.  Pihak-pihak  yang  menggunakan  informasi  keuangan  desa  yaitu  masyarakat  desa sebagai pemilik desa, perangakat desa yang bertugas membantu Kepala desa dalam tugas dan wwewenangnya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri  dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabilitas  keuangan  desa  tidak  hanya  bersifat  horizontal  antara  pemerintah  desa  dengan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  tetapi  juga  harus  bersifat  vertikal  antara  kepala  desa dengan  masyarakat  desa  dan  atasan  kepala  desa.  Dokumen  publik  tentang  pengelolaan
keuangan  desa  harus  dapat  diakses  oleh  masyarakat  desa,  serta  tidak  diskriminasi  terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015, menyebutkan bahwa penggunaan dana desa masih diprioritaskan untuk mendanai program pembangunan desa. Dalam kerangka Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  menyebutkan  bahwa  siklus  pembangunan  desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

## a. Perencanaan
BPKP (2015:39) menyebutkan Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa  sesuai  dengan  kewenangannya  dengan  mengacu  pada  perencanaan  pembangunan Kabupaten/Kota.  Perencanaan  pembangunan  desa  meliputi  RPJM  Desa  dan  RKP  Desa  yang disusun  secara  berjangka  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa . Hasbudin,  dkk  (2015:11) menyatakan  perencanaan  dilakukan  lewat  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan, yang disusun oleh sekretaris desa. RKP Desa tersebut kemudian disampaikan kepada kepala desa. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang telah  disepakati  bersama  disampaikan  kepada  Bupati/Walikota  melalui  camat  untuk  di evaluasi.

## b. Pelaksanaan
Hasbudin,  dkk  (2015:15) pelaksanaan merupakan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa, yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Sujarweni  (2015:19)  menyatakan  dalam  pelaksanaan  anggaran  desa  yang  sudah  ditetapkan sebelumnya,  timbul  transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran  desa.  Semua  penerimaan  dan pengeluaran  desa  dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas  desa.  Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  harus  didukung  oleh  bukti  yang  lengkap dan sah.

## c. Penatausahaan
Hasbudin,  dkk  (2015:17)  menyatakan  penatausahaan  keuangan  desa  adalah  kegiatan pencatatan  yang  khususnya  dilakukan  oleh  Bendahara  desa.  Bendahara  desa  wajib mempertanggungjawabkan  uang  melalui  laporan  pertanggungjawaban  dan  membuat  laporan pertanggungjawaban  disampaikan  setiap  bulan  kepada  Kepala  desa.  Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

## d. Pelaporan
Permendagri  nomor  113  tahun  2014  menyatakan  bahwa  pemerintah  desa  dalam pelaporan  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa,  laporan  penyelenggaraan pemerintahan  desa  (LPPD)  pada  akhir  tahun,  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa (LPPD)  pada  akhir  masa  jabatan  dan  menyampaikan  laporan  keterangan  penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

## e. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan peraturan desa serta dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, format laporan kekayaan milik desa, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk  desa  yang  disampaikan  paling  lambat  1  (satu)  bulan  setelah  akhir  tahun  anggaran berkenaan.
f. Pembinaan dan Pengawasan
Permendagri  nomor  113  tahun  2014  menyatakan  pemerintah  Provinsi  wajib  membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi  daerah  dari  Kabupaten/Kota  dan  pemerintah  Kabupaten/Kota  wajib  membina danmengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dipegang oleh Kepala desa. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Kepala  desa  dibantu  oleh  PTPKD  (Pelaksana  Teknis  Pengelola  Keuangan  Desa).  Koordinator PTPKD  dipegang  oleh  Sekretis  desa  dan  dibantu  oleh  dua  unsur  yakni  kepala  urusan  dan bendahara. PTPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala desa.

## Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Sujarweni  (2015:27)  mengemukakan  bahwa  keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran. Rangkaian  dan  asas  pengelolaan  keuangan  desa  harus  dilaksanakan  dan  dipenuhi  oleh setiap desa  agar  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan  desa  dapat  berjalan sesuai  dengan  rencana,  sehingga  visi  desa  dan  masyarakat  yang  sejahtera  dapat  diwujudkan. Hasbudin,  dkk  (2015:5)  menyebutkan  transparansi  adalah  prinsip  keterbukaan  yang memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  akses  informasi  seluas- luasnya  tentang  keuangan  desa.  Hasbudin,  dkk  (2015:6)  menyebutkan  bahwa  akuntabilitas adalah  kewajiban  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan kinerja  dan  tindakan  seseorang  badan  hukum  pimpinan  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang memiliki  hak  atau  berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  atau  pertanggungjawaban. Hasbudin,  dkk (2015:7) menyebutkan bahwa partisipatif  adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal.

## Dana Desa
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menyatakan  bahwa  dana  desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  (BPKP,  2015:48)  anggaran  yang bersumber  dari  APBN  dihitung  berdasarkan  jumlah  desa  dan  dialokasikan  dengan memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah  dan  tingkat  kesulitan geografis  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan  pembangunan  desa. Jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot; (a) 30% untuk jumlah penduduk Kabupaten/Kota, (b) 20% untuk luas wilayah Kabupaten/Kota dan (c) 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten/Kota.

## Kerangka Pikir
Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka di atas, maka secara skema kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut :

## Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

## B. METODE
Objek  penelitian  yang  akan  diteliti  oleh  peneliti  adalah  analisis  akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Rompu-Rompu kecamatan Poleang Utara kabupaten Bombana
Akuntabilitas Dana Desa Pengelolaan Keuangan Desa
periode  2015-2016.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah  data kuantitaif  dan data  kualitatif.  Data  kuantitatif  adalah  data  yang  berupa  angka-angka  yang  mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka-angka. Sumber data dalam penelitian ini yaitu : (1) Data primer adalah data asli  yang  dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti  untuk  menjawab  masalah  penelitiannya  secara khusus dari pemerintah desa Rompu-Rompu. (2) Data sekunder yaitu data yang biasanya telah dikumpulkan oleh satuan kerja/lembaga itu sendiri. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  :  (1)  Studi  lapangan  yaitu  penelitian  yang  data  dan  informasinya diperoleh  dari  kegiatan  di  lapangan  penelitian  langsung  dari  objek  penelitian  dengan  tiga teknik  pengumpulan  data.  Pertama,  Metode  pengamatan  (observasi),  yaitu  tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti,  diamati  atau  kegiatan  yang  sedang  berlangsung.  Kedua,  Wawancara  ( interview ), dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian  dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, maka penulis perlu melakukan tanya jawab kepada  pihak  yang  menjadi  sumber  informan  yang  mewakili  tingkatan  objek  yang  diteliti. Ketiga,  Dokumentasi  yaitu  pengambilan  data  yang  dilakukan  berbentuk  catatan-catatan  dan gambar  yang  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti.  (2)  Studi  Kepustakaan  yaitu  dilakukan dengan  cara  mengumpulkan,  membaca  dan  memahami  buku,  literatur,  catatan  perkuliahan, artikel,  data  dari  internet,  ketentuan  dalam peraturan perundang-undangan keuangan daerah dan keuangan desa yang relevan dengan penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu meneliti dengan menelaah data dan segala jenis informasi yang berasal dari informan yang dianggap rasional dan empirik. Data yang  diperoleh  kemudian  diuraikan  dalam  bentuk  uraian  secara  logis  dan  sistematis  untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan selanjutnya ditarik kesimpulan.
Definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu :
1. Akuntabilitas  ( accountability) yaitu  bentuk  pertanggungjawaban  aparatur  desa  dalam pengelolaan  dana  desa  dengan  laporan  pertanggungjawaban  bukan  hanya  kepada pemerintah,  melainkan  kepada  masyarakat  juga  melalui  sosialisasi  dan  pengumuman informasi mengenai dana desa.
2. Pengelolaan keuangan desa merupakan tahapan kegiatan yang secara garis besar meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas  dana desa yang telah digunakan sesuai dengan asas pengelolaannya.
a. Perencanaan merupakan rancangan kegiatan desa tahun berkenaan  meliputi Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP Desa) yang ditetapkan dengan peraturan desa.
b. Pelaksanaan merupakan semua penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening kas desa untuk pelaksanaan kewenangan desa.
c. Pertanggungjawaban merupakan informasi keuangan yang secara rinci atas pelaksanaan kegiatan Pemerintah desa.
3. Dana  desa  merupakan  dana  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  kas negara ke kas daerah selanjutnya ke kas desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## C. PEMBAHASAN HASIL DAN PEMBAHASAN Perencanaan Dana Desa di desa Rompu-Rompu
Perencanaan  merupakan  rancangan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  di  tahun  yang berkenaan. Tahap perencanaan diawali dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDesa).  Perencanaan  kegiatan  dirincikan  dalam  rancangan  APBDesa  yang  disusun melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang desa). Pelaksanaan musrenbang
desa merupakan forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa.
Rancangan  APBDesa  dikonsultasikan  dalam  musyawarah  untuk  menyempurnakan anggaran  desa  yang  mengacu  pada  RKPDesa  Rancangan  Perdes  tentang  APBDesa  disepakati bersama  antara  Kepala  desa  dan  BPD  kemudian  disampaikan  kepada  Bupati  melaui  Camat untuk  dievaluasi.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  yang  telah  ditetapkan dalam  peraturan  desa  dimungkinkan  untuk  dilakukan  perubahan.  Perubahan  APBDesa dapat terjadi  jika  harus  dilakukan  pergeseran  antar  jenis  belanja,  terjadi  peristiwa  khusus  dan perubahan  mendasar  atas  kebijakan  pemerintah  dan pemerintah daerah. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.
Pemerintah  desa  Rompu-Rompu  pada  tahun  2016,  melakukan  1  (satu)  kali  perubahan APBDesa. Perubahan APBDesa ini terjadi karena adanya pergeseran antar jenis belanja. Kegiatan yang  direncanakan  sebelum  perubahan  APBDesa,  perpipaan  dan  setelah  perubahan  APBDesa menjadi kegiatan pembukaan jalan tani, dengan alasan bahwa pembukaan jalan tani lebih lebih diprioritaskan.  Perubahan  ini  telah  dikonsultasikan  dengan  pemerintah  yang  memiliki kewenangan,  instansi  terkait  masyarakat  dalam  musyawarah.  Pemerintah  desa  dalam melakukan  perubahan  APBDesa,  sesuai  dengan  Permendagri  nomor  113  tahun  2014  tentang pengelolaan  keuangan  desa  pasal  33  menjelaskan  bahwa  perubahan  APBDesa  hanya  dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dan  perubahan peraturan desa tentang APBDesa  dapat  dilakukan  apabila  terjadinya  keadaan  yang  menyebabkan  harus  dilakukan pergeseran antar jenis belanja.

## Pelaksanaan Dana Desa di desa Rompu-Rompu
Pemerintah  desa  melaksanakan  kegiatan  yang  dibiayai  dari  dana  desa  sesuai  dengan perencanaan  yang  telah  disepakati  yang  tercantum  dalam  APBDesa . Pelaksanaan  dana  desa diawali  dengan  pencairan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  bendahara  desa  di  bank  yang  telah ditetapkan.  Mekanisme  pencairan/penyaluran  dana  desa  dilakukan  secara  bertahap  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Pemerintah  desa  dalam  melaksanakan program/kegiatan  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  membentuk  sebuah  Tim  Pelaksan Kegiatan  (TPK)  yang  membantu  Kepala  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa. Pemerintah desa menerapkan  prosedur  penerimaan  dana  desa  kepada  tim  pengelola.  Hal  ini  dilakukan  untuk menjamin  keamanan,  kelengkapan  dan  keakuratan  pencairan  dana.  Tahun  2015  pelaksanaan dana  desa  digunakan  untuk  membiayai  pengadaan  lampu  jalan  tenaga  surya,  pembangunan bronjong  dan  pengadaan  alat  bermain  Paud/TK.  Untuk  tahun  2016  pelaksanaan  dana  desa digunakan  untuk  membiayai  pembuatan  saluran  irigasi,  pembangunan  bronjong,  pembuatan pagar TK dan pembukaan jalan usaha tani.
Pelaksanaan diawali dengan pencairan dana desa yang dilakukan oleh Bendahara desa di bank yang telah ditentukan. Pencairan dana desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan  sah.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Permendagri  nomor  113  tahun  2014  bahwa  pelaksana kegiatan mengajukan SPP yang dilampiri dengan SPP, pernyataan tanggungjawab dan lampiran bukti  transaksi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjamin  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa (asas transparan).

## Pertanggungjawaban Dana Desa di desa Rompu-Rompu
Pemerintah  desa  Rompu-Rompu    mempertanggungjawabkan  seluruh  penggunaan  dana desa  dengan  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban.  Laporan  pertanggungjawaban merupakan  kemampuan  pemerintah  desa    dalam  mempertanggungjawabkan  kegiatan  yang dilaksanakan  dalam  kaitannya  dengan  masalah  pembangunan  dan  pemerintahan  desa. Pertanggungjawaban dana desa di desa Rompu-Rompu terintegrasi dengan pertanggungjawaban  APBDesa.  Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa yang  disajikan  oleh  pemerintah  desa  Rompu-Rompu  terdiri  dari  pendapatan,  belanja  dan
pembiayaan desa serta melampirkan gambaran pembangunan fisiknya dalam laporan realisasi penggunaan dana desa.
Pemerintah  desa  Rompu-Rompu  dalam  pengelolaan  dana  dana  desa,  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  melalui  jalur  struktural yakni dari tim pelaksana desa dan telah diketahui  oleh  Kepala  desa,  kemudian  disampaikan  ke  Kecamatan  dan  diverifikasi  oleh  tim pendamping  kecamatan  secara  bertahap.  Pemerintah  desa  menunjukkan  bahwa pertanggungjawaban  dana  desa  tahun  2015  dan  2016 dengan  pembangunan  fisik  dapat dikatakan  baik  karena  sudah  dapat  terealisasi  sampai  100%.  Namun,  pada  tahun  2016, pertanggungjawaban  secara  administrasi  masih  belum  lengkap.  Hal  ini  disebabkan  karena kelengkapan bukti transaksi yang tidak memadai. Sehingga Pemerintah desa perlu melakukan perbaikan  dan  pembenahan  untuk  kesempurnaan  pertanggungjawaban.  Akuntabilitas  yang merupakan  acuan  kinerja  pemerintah  desa  dalam  menjalankan  tugasnya  khususnya  dalam pengelolaan  dana  desa.  Dimana  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dimaksudkan  sebagai upaya  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Sebagaimana ketentuan  Permendagri  nomor  113  tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  harus berdasarkan asas partisipasi, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.

## D. KESIMPULAN
Akuntabilitas/pertanggungjawaban  dana  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  desa Rompu-Rompu telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 tahun 2014. Hal Ini  terlihat  dari  mekanisme/prosedur  penyusunan  perencanaan,  penyajian  serta  penyampaian Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  dan  pelaksanaan  kegiatan  dari  tahun anggaran  2015  sampai  tahun  2016  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Sedangkan  tahap  pertanggungjawaban  yang  terlihat  dari  hasil  fisik  sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Namun pertanggungjawaban secara administrasi belum lengkap, yang disebabkan karena kelengkapan bukti transaksi yang tidak memadai  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  sebagai  pengelola  merupakan  kendala utama.Pemerintah  desa  diharapkan  untuk  lebih  tepat  dalam  memperhitungkan  dan mengklasifikasikan  program  yang  akan  didanai  dari  dana  desa,    serta  harus  meningkatkan pengetahuan  mengenai  akuntabilitas  pegelolaan  dana  desa,  meningkatkan  pembinaan, pelatihan  dan  penyuluhan  serta  tim  pengelola  dana  desa  lebih  disiplin  dalam  penyampaian bukti transaksi agar pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa khususnya dana desa dengan baik. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkordinasikan terlebih dahulu kepada para  informan  mengenai  waktu  yang  akan  digunakan  untuk  proses  wawancara  dan menambahkan  informan  lain  yaitu  masyarakat  desa  dalam  pengumpulan  data  melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa Rompu-Rompu dalam pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
BPKP. 2014. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
Fajri, Rahmi. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 7. Hal. 1099-1104
Hanifah,  Suci  Indah.  2015.  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pertanggungjawaban  Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi , Vol. 4, No.8
Hasbudin,  Safaruddin  dan  Dharmawati,  Tuti.  2015. Akuntansi  Keuangan  Desa .  Kendari:  HISPISI SULTRA.
Ismail,  Muhammad.  2016.  Sistem  Akuntansi  Pengelolaan  Dana  Desa .  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis , Vol. XIX, No. 2
Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
Moleong,  Lexy  J.  2011. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Renyowijoyo, Muindro. 2018. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor  Desa  Perangkat  Selatan  Kecamatan  Marangkayu  Kabupaten  Kutai Kartanegara .eJournal Administrasi Negara , Vol. 3, No. 1. Halaman 119-130
Romantis,  Puteri  Ainurrohma.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan Panarukan  Kabupaten  Situbondo  tahun  2014. Skripsi. Jember:  Fakultas  Ekonomi Universitas Jember.
Subroto,  Agus.  2009.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  Di  Desa-Desa  Dalam  Wilayah  Kecamatan  Tlogomulyo  Kabupaten Temanggung Tahun 2008) .Tesis . Semarang: Program Studi Magister Sains Akuntansi.
Universitas Diponegoro.
Sujarweni,  V.  Wiratna.  2015. Akuntansi  Desa  Panduan  Tata  Kelola  Keuangan  Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Tindakan Komprehensif. Bandung: Alfabeta.
. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Yuliansyah dan Rusmianto. 2015. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa