Vol. 4 No. 2, Juni 2020 (1 91 -201) e-ISSN: 2685-5607
THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE AND BALANCE FUNDS TO THE FINANCIAL PERFORMANCE OF DISTRICT/CITY GOVERNMENT IN THE PROVINCE OF WEST PAPUA
Sandi Hasudungan Pasaribu 1
1 Universitas Nani Bili Nusantara Email: sandihasudungan@gmail.com 1*

## ABSTRACT
Regional  original  income  fan  balancing  fund  are  regional  income  indicators  that  become  a  reference  or benchmark to  measure  the  level  of  independence  of  an  area.  The  higher  the  level  of  realization  of  regional original income, the higher a region is to finance financing in its area, but conversely the higher the realization of a regional balance fund, the higher the area becomes dependency on the central government. The purpose of this  study  was  to  determine  the  effect  of  regional  own-source  revenues  and  balance  funds  on  the  financial performance  of  district  /  city  governments  in  West  Papua Province.  The  subjects  in  this  study  were  Regencies and Cities in West Papua Province. The data used comes from the APBD realization report for the 2018-2019 Budget  Year.  Data  collection  techniques  using  the  use  of  documentation.  The  data  analysis  method  used  is multiple linear regression analysis by looking at the effect of these three variables simultaneously and partially. Based on the results of research conducted it can be seen that the original regional income and the balance fund have a significant effect on the financial performance of the district / city government in West Papua Province. This research also provides advice to district / city governments in West Papua Province, it should concentrate on continuing to further improve and develop regional financial performance through the potential and ability of the  region  to  generate  local  revenue  and  be  able  to  better  manage  the  balance  funds  provided  by  the  central government to the regions to create better local government financial performance

## Keywords: Locally Generated Revenue, Balance Funds, Financial Performance of Local Goverments

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT

## ABSTRAK
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan adalah indikator pendapatan daerah yang menjadi rujukan atau patokan  untuk  mengukur  tingkat  kemandirian  dari  suatu  daerah  tersebut.  Semakin  tinggi  tingkat  dari  realisasi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula suatu daerah untuk membiayai pembiayaan di daerahnya, tapi sebaliknya  semakin  tinggi  realisasi  dana  perimbangan  suatu  daerah  maka  semakin  tinggi  pula  daerah  tersebut untuk  menjadi  ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  perimbangan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua  Barat.  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Papua  Barat.  Data  yang  digunakan  berasal  dari  laporan  realisasi  APBD  Tahun  Anggaran  2018-2019.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  menggunakan  dokumentasi.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  regresi  linear  berganda  dengan  melihat  pengaruh  dari  ketiga  variabel  tersebut  secara  simultan  dan parsial.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  pendapatan  asli  daerah  dan  dana perimbangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi Papua Barat. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat,  sebaiknya  berkonsentrasi  untuk  terus  dapat  lebih  meningkatkan  dan  mengembangkan  kinerja  keuangan daerah melalui potensi dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah serta semakin bisa mengelola  dana  perimbangan  yang diberikan  pemerintah  pusat  ke  daerah  untuk  menciptakan  kinerja  keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  pemerintah  daerah,  baik  ditingkat  propinsi  maupun  ditingkat  kabupaten/kota  memasuki  era  baru sejalan  dengan  dikeluarkannya  UU  No.  22  Tahun  1999  dan  UU  No.  25  Tahun  1999  yang  kemudian  dalam perkembangannya aturan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.  Kedua    UU  ini  berbicara  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah.  Aturan  ini  merupakan  tantangan  dan  peluang  bagi  Pemerintah  Daerah  yang dikarenakan PEMDA memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif.
Lahirnya  otonomi  ini  merupakan  perwujudan  dari  pergeseran  sistem  pemerintahan  yaitu  sistem sentralisasi  menuju  sistem  desentralisasi.  Yang  mana  penyelenggaraan  desentralisasi  diharapkan  dapat mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan  serta  potensi  dan  keanekaragaman  daerah.  Pemberlakuan  suatu  sistem desentralisasi  tentunya  ada  tujuan  tertentu  yang  ingin  dicapai.  Adapun  beberapa  tujuan  desentralisasi  adalah sebagi  berikut  :  1.  Mencegah  Pemusatan  Keuangan,  2.  Bentuk  Demokrasi  Pemerintah  Daerah,  3.  Perbaikan Ekonomi Sosial.
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  No.  13  Tahun  2016  mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan APBD, penetapan APBD, penyusunan  dan  penetapan  APBD  bagi  daerah  yang  belum  memiliki  DPRD,  pembinaan  dan  pengawasan pengelolaan  keuangan  daerah,  kerugian  daerah,  dan  pengelolaan  keuangan  BLUD  (Permendagri,  2006). Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja masing-masing perangkat daerah. Lingkup anggaran  menjadi  relevan  dan  penting  dilingkungan  pemerintah  daerah  karena  merupakan  media  utama pemerintah dalam melakukan alokasi sumber daya dan sebagai media untuk mengevaluasi kinerjan pemerintah daerah.  Pengelolaan  dalam  bentuk  alokasi  anggaran  publik  diharapkan  dapat  mendorong  peningkatan kesejahteraan masyakat agar dapat mandiri secara ekonomis.
Kinerja  Keuangan  menurut  Fahmi  (2012)  mengenai  ukuran  dari  suatu  usaha  yang  dilakukan  untuk melihat  sejauh  mana  organisasi  atau  instansi  tertentu  melaksanakan  aktivitas  yang  berhubungan  dengan keuangan sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan baik dan benar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 4 No  105 Tahun  2000 yang menegaskan  bahwa  pengelolaan keuangan  daerah  harus  dilakukan  secara  tertib,  taat pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  efisien,  efektif,  transparan,  dan  bertanggungjawab  dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Menurut UU No. 17 Tahun 2003, laporan keuangan yang harus di susun  oleh  pemerintah  daerah  setidak-tidaknya  meliputi  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  yang  dilampiri  dengan  laporan keuangan perusahaan daerah.
Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan analisis rasion terhadap APBD.  Hasil  dari  perhitungan  analisis  rasio  yang  dilakukan  pada  APBD,  selanjutnya  dapat  digunakan  sebagai pedoman pengukuran untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah suatu daerah dalam hal pengelolaan sumber daya  keuangan.  Pemerintah  daerah  sebagai  pihak  yang  diberikan  tugas  menjalan  pemerintahan,  pembangunan dan  pelayanan  masyarakat  wajib  melaporkan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah  sebagai  dasar  penilaian kinerja  keuangannya.  Penilaian  kinerja  keuangan  PEMDA  sangat  berbeda  dengan  penilaian  kinerja  keuangan perusahaan.  Selain  berbasis  anggaran,  keuangan  PEMDA  tidak  memiliki  tujuan  untuk  memaksimalkan keuntungan  atau  laba,  meskipun  ada  sebutan surplus atau deficit untuk  selisih  antara  pendapatan  dan  belanja. Kinerja  keuangan  PEMDA  dapat  dipengaruhi oleh  faktor-faktor  utama  antara  lain, penerimaan  daerah,  belanja daerah,  pembiayaan  daerah,  sumber  daya  manusia  dan  kondisi  makro  ekonomi  suatu  daerah.  Oleh  karena  itu, kinerja keuangan PEMDA yang menjadi poin penting.
Dalam  kenyataannya  sendiri  persentase  kemampuan  daerah  dalam  membiayai  pengeluarannya  masih  kecil dan  sebagian  besar  masih  berharap pada  dan  transfer  dari pemerintah  pusat.  Sebagian besar  wilayah  Indonesia masih  sangat  kecil  yakni  masih  berada  di  kisaran  25%  dari  Total  Penerimaan  Daerah  (TPD),  hal  ini menunjukkan  bahwa  pendapatan  daerah  guna  menyokong  anggaran  belanjanya  masih  ditopang  sebagian besarnya  oleh  dana  transfer  pemerintah  pusat  dan  sumbangan-sumbangan  lainnya  yang  sah  dan  telah  diatur  di dalam  undang-undang  yakni  sebesar  75%  dari  total  penerimaan  daerah  (TPD).  Hal  ini  tentu  mengindikasikan bahwa  kemampuan  daerah  untuk  dapat  mengatur  perekonomian  serta  potensi  yang  dimilikinya  masih  sangat terbatas  karena  factor  ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat  yang  masih  amat  besar,  sehingga  banyak kebijakan dari pemerintah dalam pengelolaan potensi sumber keuangan harus diikuti oleh pemerintah daerah dan sumber-sumber  keuangan  yang  potensial  masih  tetap  dikuasai  oleh  pemerintah  pusat.  Sehingga  ada  beberapa permasalahan  keuangan  daerah  yang  dihadapi  oleh  kabupaten/kota  di  provinsi  Papua  Barat  yaitu  :  1. Ketergantungaan  pemerintah  daerah  kepada  subsidi  dari  pemerintah  pusat  yang  tercermin  dalam  besarnya bantuan  pemerintah  pusat  baik  dari  sudut  anggaran  rutin,  yaitu  subsidi  daerah  otonom  maupun  dari  sudut anggaran  pemerintah  daerah,  2.  Rendahnya  kemampuan  daerah  untuk  menggali  potensi  sumber-sumber
e-ISSN: 2685-5607
pendapatan  asli  daerah  yang  tercernin  dari  PAD  yang  relatife  kecil  di  banding  total  penerimaan  daerah.  3. Kurangnya  usaha  dan  kemampuan  penerimaan  daerah  dalam  pengelolaan  dan  menggali  sumber-sumber pendapatan yang ada.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA Otonomi Daerah
Dalam  kerangka  negara  kesatuan,  pemerintah  pusat  masih  memiliki  kewenangan  melakukan  pengawasan terhadap  daerah  otonom.  Untuk  itu  menurut  Bastian  (2015)  ada  beberapa  asas  penting  dalam  undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, yaitu : a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh  Pemerintah  kepada  Daerah  Otonom  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  b.  Asas dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  wewenang  dari  Pemerintah  kepada  Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa  untuk  melaksanakan  tugas  tertentu  yang  disertai  pembiayaan,  sarana,  dan  prasarana  serta  sumber  daya manusia  dengan  kewajiban  melaporkan  pelaksanaannya  dan  mempertanggungjawabkannya  kepada  yang menugaskan.  d.  Perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  adalah  suatu  sistem  pembiayaan  pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah  serta  pemerataan  antar  daerah  secara  proporsional,  demokratis,  adil,  dan  transparan  dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasannya.

## Keuangan Daerah
Menurut pasal 156 ayat 1 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah keuangan daerah merupakan semua  hak  dan  kewajiban  daerah  yang  dapat  dinilai  dan  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 (sekarang diganti dengan PP nomor 58 tahun 2005), tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud  dengan  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah dinyatakan  bahwa  kinerja  adalah  keluaran/hasil  dari  kegiatan  atau  program  yang  akan  atau  telah  dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Mahmudi (2016:89) Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca laporan realisasi anggaran dan  laporan  arus  kas.  Laporan  keuangan  perlu  di  analisis  untuk  bisa  memberikan  gambaran  kinerja  keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
Menurut  Mahsun  (2013)  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  gambaran  mengenai  tingkat pencapaian pengelolaan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. Pendapat lainnya mengatakan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari  kegiatan  atau  program  yang  telah  dicapai  sehubungan  penggunaan  anggaran  daerah  dengan  kuantitas  dan kualitas  yang  dikur,  kemampuan  daerah  dapat  diukur  dengan  menilai  efisiensi  atas  pelayanan  yang  diberikan kepada  masyarakat  (Hendro,  2010).  Kinerja  keuangan  juga  diartikan  sebagai  hasill  penilaian  secara  kuantitatif dari  suatu  kegiatan/program  dalam  mewujudkan  sasaran  dan  tujuan  pemerintah  daerah.  Penilaian  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  digunakan  sebahai  bahan  untuk  mengevaluasi  dan  menentukan  langkah-langkah yang akan dilakukan agar kualitas sektor publik jauh lebih baik.
Menurut Halim (2016:24), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan  untuk  melihat  kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  peraturan  dan ketentuan yang berlaku.

## Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  harus  mencakup  pengukuran  kinerja  keuangan.  Yang  mana terkait  dengan  tujuan  organisasi  pemerintah  daerah  menurut  Mahsun  (2013).  Indikator  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  meliputi: 1) Indikator  Masukan  ( Input )  adalah  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  agar pelaksanaan  kegiatan  dapat  berjalan  untuk  menghasilkan  keluaran. 2) Indikator  Proses  ( Process )  adalah merumuskan ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan
tersebut. 3) Indikator  Keluaran  ( Output )  adalah  sesuatu  yang  diharapkan  langsung  dapat  dicapai  dari  suatu kegiatan  yang  dapat  berupa  fisik  atau  nonfisik. 4) Indikator  Hasil  ( Outcome )  adalah  segala  sesuatu  yang mencerminkan  berfungsinya  keluaran  kegiatan  pada  jangka  menengah. 5) Indikator  Manfaar  ( Benefit )  adalah sesuatu  yang  terkait  dengan  tujuan  akhir  dari  pelaksanaan  kegiatan. 6) Indikator  Dampak  ( Impact )  adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative.

## Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Wibowo (2011: 229) menjelaskan bahwa pengukuran tehadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama  pelaksanaan  kinerja  terdapat  deviasi  dari  rencana  yang  telah  ditentukan,  atau  apakah  kinerja  dapat dilakukan  sesuai  jadwal  yang  ditentukan,  atau  apakah  hasil  kinerja  telah  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah manjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata  cara  penyusunan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah,  pelaksanaan  tata  usaha  keuangan  daerah  dan penyusunan  perhitungan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD),  bahwa  tolak  ukur  kinerja  merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan  dalam sistem anggaran kinerja.
Menurut  Mahmudi  (2016),  pengukuran  kinerja  pada  sektor  publik  adalah  suatu  sistem  yang  bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga (3) tujuan yaitu: 1) Memperbaiki kinerja pemerintah  daerah.  2)  Membantu  mengalokasikan  sumber  daya  dan  pembuatan  keputusan.  3)  Mewujudkan pertanggungjawabkan publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Menganalisis  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  menggunakan  perhitungan  rasio-rasio  keuangan daerah. Rasio keuangan merupakan instrument analsisis prestasi organisasi yang menjelaskan berbagai hubungan dan  indikator  keuangan,  yang  ditujukan  untuk  menunjukkan  perubahan  dalam  kondisi  keuangan  atau  prestasi operasi  dimasa  lalu  dan  membantu  menggambarkan  pola  perubahan  tersebut.  (Fahmi,  2012).  Analisis  rasio keuangan pada pemerintah dilakukan dengan membandingkaan unsur-unsur dalam laporan keuangan pada suatu periode tertentu sehingga diketahui kecenderungan yang terjadi. Berikut adalah ketiga rasio pengukuran kinerja dan  cara  menghitungnya  yaitu:  1)  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah.  Menurut  Mahmudi  (2016)  rasio kemandirian  keuangan  daerah  dihitung  dengan  cara  jumlah  pendapatan  asli  daerah  dibagi  dengan  jumlah pendapatan  transfer  dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi  serta  pinjaman  daerah.  Semakin  tinggi  angka  rasio  ini menunjukkan  pemerintah  daerah  semakin  tinggi  kemandiria  keuangan  daerahnya.  2)  Rasio  Ketergantungan Keuangan Daerah. Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan  pihak  eksternal,  baik  yang  bersumber  dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  lain  (DPJK, 2014). Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat  ketergantungan  pemeritnah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  dan/atau  pemerintah  provinsi.  3)  Rasio Desentralisasi  Fiskal.  Rasio  desentralisasi  fiskal  dihitung  berdasarkan  perbandingan  antara  jumlah  pendapatan asli  daerah  dengan  total  penerimaan  daerah.  Rasio  ini  menunjukkan  derajat  kontribusi  PAD  terhadap  total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

## Pendapatan Asli Daerah
Pengertian  pendapatan  asli  daerah  berdasarkan  Undang-Undang  No.  33  tahun  2004  tentang  perimbangan keuangan  antara  pusat  dan  daerah  pasal  1  angka  18  bahwa  :  pendapatan  asli  daerah,  selanjutnya  disebut  PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang- undang.
Pendapatan  Asli  Daerah  menurut  Abdul  Halim  dan  Kusufi  (2012:101)  adalah  pendapatan  asli  daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan Pendapatan asli daerah  menurut  (Djaenuri,  2012:88)  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  dalam wilayah  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang  -  undangan yang berlaku”
Menurut  Halim  (2016)  tentang  pengertian  pendapatan  asli  daerah  yaitu  semua  penerimaan  daerah  yang berasal  dari  sumber  ekonomi  asli  daerah.  Pendapatan  asli  daerah  dipisahkan  menjadi  emoat  jenis  pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dari  beberapa  kutipan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  merupakan  pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan. Adapun kelompok pendapatan asli daerah yang dipisahkan menjadi  empat  jenis  pendapatan,  diantaranya:  1)  Pajak  Daerah.  2)  Retribusi  daerah.  3)Pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan. 4) Lain-lain pendapatan yang sah.

## Dana Perimbangan
Menurut UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbanga Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa  “dana  perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi”.
Dana perimbangan merupakan dana bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk  membiayai  kebutuhan  daerah.  Dana  perimbangan  disebut  juga  dana  transfer  atau grants .  Transfer merupakan  konsekuensi  dari  tidak  meratanya  keaungan  dan  ekonomi  daerah.  Selain  itu  tujuan  transfer    adalah mengurangi  keuangan  horizontal  antar  daerah,  mengurangi  kesenjangan  vertikal  pusat-daerah,  mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Halim, 2016).
Dana  perimbangan  adalah  sumber  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  APBN  untuk  mendukung pelaksanaan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  mencapai  tujuan  pemberian  otonomi  kepada  daerah,  yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Djaenuri, 2012).
Dalam  UU  No  33  tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah, disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas: 1) Dana Bagi Hasil (DBH). Dana bagi hasil merupakan dana yang  bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  berdasarkan  angka  persentase  untuk  mendanai kebutuhan daeraeh dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari: a) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan Negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk  pemerintah pusat  90% untuk  daerah.  b)  Bagian  daerah  dari  bea perolehan ha  katas  tanah  dan  bangunan, penerimaan Negara bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian 16 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan kerekening kas  daerah  provinsi,  64  %  untuk  daerah  kabupaten/kota  penghasil,  dan  disalurkan  kerekening  kas  daerah kabupaten/kota. c) bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam, penerimaan Negara dari simber daya alam sektor  kehutanan,  sektor  pertambangan  umum,  dan  sektor  perikanan  dibagi  dengan  imbalan  20%  untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. 2) Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut UU No 33 tahun 2004, DAU adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan antar  daerah  untuk  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Kebijakan  DAU  merupakan instrument  penyeimbang  fiskal  antar  daerah,  sebab  tidak  semua  daerah  mempunyai  struktur  dan  kemampuan fiskal  yang  sama  ( horizontal  fiscal  inbalance ).  Bagi  daerah  yang relative  sumber daya alam,  DAU  merupakan sumber  pendapatan  penting  guna  mendukung  operasional  pemerintah  sehari-hari,  serta  sebagai  sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan DAU disamping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan kemampuan keuangan pemerintah daerah. 3) Dana Alokasi Khusus. Menurut UU No 33 tahun 2004 tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  DAK  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan,  untuk  membantu  kegiatan  khusus yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional.  DAK  dimaksudkan  untuk  membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya  untuk  membiayai  sarana  dan  prasana  pelayanan  dasar  masyarakat  yang  belum  mencapai  standar tertentu, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

## METODE PENELITIAN Desain Penelitian
Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan analisis data sekunder.

## Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  analisis  regresi  ini  yaitu  data  runtut  waktu  ( time  series ).  Data  runtut  waktu berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  pada  waktu  yang  berbeda.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  yang  digunakan  adalah  pendapatan  asli  daerah  dan    dana  perimbangan kabupaten/kota di Papua Barat tahun 2018-2019.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  merupakan  suatu  cara  atau  proses  yang  sistematis  dalam  pengumpulan,  pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi  dokumentasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  sensus  dengan  mengambil  seluruh  populasi  yaitu sebanyak 13 Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

## Klasifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel
Dalam  penelitian  ini,  variabel  dependen  (Y)  yang  digunakan  adalah  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah, sedangkan variabel independennya terdiri dari pendapatan asli daerah (X1) dan dana perimbangan (X2). Definisi operasional dan pengukuran untuk variabel – variabel tersebut adalah:
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  (Y)  merupakan  hasil  atau  ukuran  suatu  analisis  yang  dilakukan  untuk melihat sejauh mana suatu organisasi pemerintah telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan- aturan  pelaksanaan  keuangan secara  baik  dan  benar.  Pengukuran variabel kinerja  keuangan  ini  di  ukur dengan skala rasio. Adapun dalam pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan perhitungan :
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio Desentralisasi Fiskal
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pendapatan Asli Daerah (X1) yaitu merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dilihat dari laporan realisasi APBD pada bagian pendapatan. Pengukuran variabel ini menggunakan nilai nominal dari jumlah penerimaan PAD dalam setahun. Pengukuran variabel PAD ini di ukur dengan skala rasio. Adapun dalam pengukuran PAD dapat dilakukan dengan perhitungan:
Dana  Perimbangan  (X2)  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desntralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Pengukuran variabel dana perimbangan ini di ukur dengan skala rasio. Adapun dalam pengukuran dana perimbangan dapat dilakukan dengan perhitungan:

## Model Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  metode  induktif  atau  inferensia  berupa  metode  analisis  regresi  linear  berganda. Dengan menggunakan formula :
Y = α + β1X1 + β2X2 + e
Keterangan:
Y           =   Kinerja keuangan pemerintah daerah α            =   Konstanta β1, β2,    =   Koefisien regresi X1 =   Pendapatan asli daerah X2 =   Dana perimbangan e = error
Pendapatan Asli Daerah (PAD)            X 100 % Rasio Kemandirian   =    Transfer pusat + Provinsi + Pinjaman
Pendapatan Transfer              X 100 % Rasio Ketergantungan   =        Total Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah        X 100 % Rasio Desentralisasi   =     Total Pendapatan Daerah
Kinerja  Keuangan  Pemda  =    Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  +  Rasio
Ketergantungan Keuangan Daerah + Rasio
Desentralisasi Fiskal
PAD =   Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan  Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana Perimbangan  =   Dana Bagi Hasil (DBH) + Dana Alokasi Umum (DAU) + Dana Alokasi Khusus (DAK)

## Metode Analisis Data
Sebelum  melakukan  pengujian  dengan  regresi  linear  berganda,  terlebih  dahulu  dilakukan  Uji  Asumsi  Klasik, antara  lain:  Uji  Normalitas,  Uji  Autokorelasi,  Uji Heterokedastisitas ,  Uji  Multikolinearitas,  Analisis  Regresi Linear Berganda, Koefisien Korelasi (R) & Determinasi (R 2 ) dan Uji Hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  dependen  dan  variabel independen  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak.  Model  regresi  yang  baik  adalah  memiliki  distribusi  data normal  atau  mendekati  normal,  Jika  Sig    >  0.05  maka  data  terdistribusi  normal.  Hasil  Uji  Normalitas  dalam penerlitian ini adalah sebagai berikut :

## Tabel 1. Uji Normalitas
Tests of Normality Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig. Statistic df Sig. Unstandardized Residual .114 26 .200 * .967 26 .556
Sumber: Data Olahan
Dari  tabel  hasil  uji  normalitas  diatas,  terlihat  bahwa  Sig.  (2-tailed)  dalam One-Sample  Kolmogorov- Smirnov Test adalah  0,200  >  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  residual  error  data  terdistribusi  memenuhi asumsi normalitas.

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada peride t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (du), kriteria jika du < d hitung < 4 – du maka tidak terjadi autokorelasi (Wiratna Sujarweni, 2016:232). Hasil auto korelasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. Uji Autokorelasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .982 a .965 .962 46046851907.991 2.509
Sumber : Data Olahan
Berdasarkan tabel diatas, nilai Durbin Watson yaitu 2,509, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel DW menggunakan signifikansi 5% dengan jumlah sampel 26 (n) dan jumlah variabel 2 (k=2). Maka nilai DW 2,509  lebih  besa  dari  batas  atas  (du)  1,553,  maka  dapat  disimpulkan tidak  tedapat  autokorelasi pada  model regresi ini.

## Uji Multikolinearitas
Uji  Multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  pada  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Jiak variance inflation factor (VIF) yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Wiratna Sujawerni, 2016:230). Hasil pada penilitian ini adalah:
Tabel 3. Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 PAD .921 1.086 DANA PERIMBANGAN .921 1.086 Sumber : Data Olahan
Dari  tabel  pengujian  diatas  dapat  dilihat  nilai tolerance variabel  bebas  lebih  dari  10%  atau  0,1  dimana nilai tolerance dari  PAD  (X 1 )  sebesar  0,921,  dana  perimbangan  (X 2 )  sebesar  0,921.  Nilai  VIF  kurang  dari  10
dimana  VIF  dari  PAD  (X 1 )  sebesar  1.086  dan  dana  perimbangan  (X 2 )  sebesar  1.086.  sehinggar  ,  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara varibel independen dalam penelitian ini.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  dapat  dilihat  melalui  uji  glesjer  (Glesjer  Test).  Uji  heteroskedastisitas  ini  dilakukann dengan  menganalisa  regresi  variabel  independen  terhadap  nilai  absolut  residualnya.  Hasil  penelitian  ini  dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 4. Heteroskedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -2.195E+10 1.839E+10 -1.194  .245 PAD -.003 .046 -.033 -.063 .950 DANA PERIMBANGAN .071 .049 .757 1.463  .157
Sumber: Data Olahan
Berdasarkan  tabel  diatas  hasil  olahan  dengan  menggunakan  uji  Glesjer,  maka  dapat  dilihat  bahwa signifikansi pada setiap variabel independen memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05 yaitu PAD sebesar 0,950, dana  perimbangan  sebesar  0,157,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  varian  data tidak  terjadi  gejala heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Model  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  regresi  linier  berganda.  Hasil  analisis  regresi  linier berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini “
Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 7.666E+10  4.044E+10 1.896  .071 PAD .351 .101 .489 3.489  .002 DANA PERIMBANGAN .386 .107 .504 3.596  .002
Sumber: Data Olahan
Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa model regresi yang diperoleh adalah :
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + e Y = 7.666E+10 + .351 X 1 + .386X 2
Hasil  persamaan  regresi  secara  keseluruhan  menentukan  hasil  interprestasi  sebagai  berikut.  Nilai Konstanta sebesar 7.666E+10 artinya tanpa ada variabel PAD, dana perimbangan, maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 7.666E+10. Koefisien regresi untuk variabel (X 1 ) sebesar 0.351 artinya jika PAD naik sebesar  1%  sedangkan  variabel  lain  tetap,  maka  nilai  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  akan  mengalami penurunan sebesar 0.351. Koefisien regresi untuk variabel (X 2 ) sebesar 0.386 artinya jika dana perimbangan naik 1%  sedangkan  variabel  lain  tetap  maka  nilai  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  akan  mengalami  penurunan sebesar 0.386.

## Koefisien Korelasi dan Determinasi
Uji  koefisien  korelasi  sederhan  (r)  merupakan  akar  dari  koefisien  determinasi.  Besarnya  hubungan  antara variabel  yang  satu  dengan  variabel  yang  lain  dinyatakan  dengan  koefisien  korelasi  yang  disimbolkan  dengan huruf  “r”. Besarnya koefisien korelasi akan berkisar antara  -1 (negative satu) sampai dengan +1 (positif satu). Apabila  koefisien  korelasi  mendekati  +1  atau  -1,  berarti  hubunga  antarvariabel  tersebut  semakin  kuat. Sebaliknya,  apabila  koefisien  korelasi  mendekati  angka  0,  berarti  hubungan  antarvariabel  tersebut  semakin lemah. Sedangkan Koefisien Determinasi sederhana (R 2 ) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pengaruh  variabel  independen  terhadap  variansi  variabel  dependen,  dengan  0  <  R 2 <  1.  Pada  regresi  linear koefisien  determinasi  sering  diartikan  sebagai  seberapa  besar  kemampuan  semua  variabel  bebas  dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya.
e-ISSN: 2685-5607
Tabel 6. Koefisien Korelasis dan Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .982 a .965 .962 4.605E+10

## Sumber: Data Olahan
Dapat dilihat bahwa nilai korelasi (R) sebesar 0.982, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang cukup sedang/cukup  antara  variabel X1,  X2  dengan  variabel  Y.  sedangkan  nilai  R Square atau  koefisien  determinasi sebesaer 0.965, menunjukkan bahwa kontribusi variabel X1, dan X2 untuk menjelaskan model variabel Y adalah nilai  determinasi  sebesar  0.965  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  dapat  menjelaskan  model  variabel dependen sebesar 96.5%  dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
Untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  variabel  independen  (PAD,  dana  perimbangan)  terhadap variabel  dependennya  (kinerja  keuangan  pemerintah  daerah)  digunakan  Nilai  Adjusted  R 2 tanpa  variabel moderasi  yaitu  0.962,  memiliki  arti  bahwa  96.2%  perubahan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dapat dijelaskan  oleh  variabel  PAD  dan  dana  perimbangan.  Sedangkan  3.8%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar model.

## Uji Hipotesis Hasil Uji F
Uji  F  merupakan  pengujian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  seluruh  variabel  independen  bersama- sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## Tabel 7. Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1.355E+24 2 6.777E+23 319.617 .000 b Residual 4.877E+22 23 2.120E+21 Total 1.404E+24 25

## Sumber : Data Olahan
Dari tabel diatas menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F sebesar 319.617 dengan probabilitas 0.000, karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05 yaitu berarti secara simultan seluruh variabel independen PAD dan dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian  model  regresi  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  PAD  dan  dana  perimbangan  secara  bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Hasil Uji t
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  independen  (PAD  dan  dana perimbangan) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel  dependen (kinerja keuangan PEMDA).
Tabel 8. Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 7.666E+10 4.044E+10 1.896  .071 PAD .351 .101 .489 3.489  .002 DANA PERIMBANGAN .386 .107 .504 3.596  .002
Sumber : Data Olahan
Dari  tabel  diatas,  hasil  perhitungan  statistik  menunjukkan  bahwa  dua  variabel  yang  dimasukkan  dalam model signifikansi mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel tersebut adalah PAD dan dana perimbangan. Kedua variabel tersebut menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0.002 dan 0.002 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05.

## Pembahasan

## Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah
Hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  seluruh  variabel  PAD  dan  dana  perimbangan berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel  kinerja  keuangan pemerintah daerah.  Dengan  demikian  model regresi  dapat  dijelaskan  bahwa  PAD  dan  dana  perimbangan  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Hipotesis kedua menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan, artinya, semakin besar PAD maka semakin baik kinerja keuangan  pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat sesuai dengan prinsip-prinsip  otonomi  daerah.  Dengan  demikian  kinerja  keuangan  menunjukkan  bahwa  kemampuan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan akan semakin bertambahnya PAD tiap tahunnya di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
PAD  sebagai  sumber  pendapatan  yang  bersih  yang  mana  pemerintah  daerah  berwenang  dan  memiliki kebebasan dalam mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tinggi penerimaan PAD  yang  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  maka  menunjukkan  kemampuan  suatu  daerah  dalam  mengelola  dan optimalisasi  potensi  dan  sumber  pendapatan  suatu  daerah  tersebut  sehingga  akan  memaksimalkan  penerimaan pemerintah daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.
Pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua  Barat  lebih  menekankan  atas  PAD  terutama  dari sumber  penerimaan  pajak  daerah,  dan  retribusi  daerah  karena  dua  sektor  tersebut  merupakan  penyumbang terbesar  PAD. Semakin besar PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

## Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Hipotesis  ketiga  menunjukkan  bahwa  dana  perimbangan  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.
Dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil  (DBH)  merupakan  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dengan  tujuan  untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pada pendapatan daerah maka  akan  terjadinya  defisit.  Oleh  karena  itu  menutup  kekurangan  belanja  daerah  maka  pemerintah  pusat mentransfer  dana  dalam  bentuk  dana  perimbangan  kepada  pemerintah  daerah.  Kewajiban  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  juga  masih  sangat  dibutuhkan  untuk  mendukung  pembangunan  daerah  sehingga diperlukan  dana  perimbangan  untuk  mempercepat  pembangunan  daerah.  Oleh  karena  itu  dengan  adanya  dana perimbangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  maka  pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Namun,  hal  ini  bisa  pula  menggambarkan  bahwa  suatu  daerah  memiliki  tingkat ketergantungan kepada pemerintah yang sangat tinggi, maka kemandirian suatu daerah tersebut menurun.

## PENUTUP
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Populasi  yang  digunakan  sebanyak  13  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua  Barat dengan  menggunakan  data  laporan  realisasi  APBD  tahun  2018-2019.  Berdasarkan  pada  data  yang  telah dikumpulkan  dan  pengujian  yang  telah  dilakukan  terhadap  permasalahan  dengan  menggunakan  model  regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh  secara parsial dalam upaya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Papua Barat.  Hal ini ditunjukkan  nilai  t  hitung  lebih  besar  dari  t  tabel  (3.849  >  1.705),  dan  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  nilai signifikansi  5%  (0.002  <  0.05).  2)  Variabel  dana  perimbangan  berpengaruh  secara  parsial  dalam  upaya peningkatan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  provinsi  Papua  Barat.  Hal  ini  ditunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3.596 > 1.705), dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi 5% (0.002 < 0.05).
Saran  yang  dapat  diberikan  penulis  yaitu:  Bagi  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua Barat,  sebaiknya  berkonsentrasi  untuk  terus  dapat  lebih  meningkatkan  dan  mengembangkan  kinerja  keuangan daerah melalui potensi dan kemampuan daerah dalam menghasilkan  pendapatan asli daerah serta semakin bisa mengelola  dana  perimbangan  yang diberikan  pemerintah  pusat  ke  daerah  untuk  menciptakan  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  yang  semakin  baik.  Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambah  periode  tahun anggaran  tidak  hanya  2  tahun  yaitu  dari  tahun  2018  –  2019  sehingga  dapat  diperoleh  hasil  yang  lebih komprehensif dan diketahui perbandingan dari tahun ke tahun. Kedua, diharapkan dapat menambahkan variabel- variabel  lain  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  seperti sumber lain-lain pendapatan yang sah, belanja operasi dan pembiayaan.
e-ISSN: 2685-5607

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul  Halim  &  Syam  Kusufi.  2012. Akuntansi  Sektor  Publik  :  Teori,  Konsep  dan  Aplikasi. Salemba  Empat. Jakarta. Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga. Ditjen  Bina  Keuangan  Daerah.  2013. Belanja  Modal  Pemerintah  Daerah  Harus  Capai  30  Persen. Artikel http://keufa.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanjamodal-pemda-harus-capai-30-persen
Djaenuri. Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat- Daerah . Ghalia Indonesia: Jakarta.
Fahmi, Irham. 2012. “Analisis Kinerja Keuangan” , Bandung: Alfabeta
Halim,  Abdul.  2016.  Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik  Problematika  Penerimaan  dan  Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
Hendro.  Sumarjo.  2010. Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah. Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  Universitas  Sebelas  Maret, Surakarta.
Irham. Fahmi. 2012. Analisis Kinerja Keuangan . Bandung: Alfabeta.
Julitawati.  2012. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Perimbangan  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh .  Jurnal  Akuntansi  ISSN  2302-0164  Volume  I, No.I, Agustus 2012. Universitas Syiah Kuala.
Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi. Mahsun. Mohamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Penerbit BPFE: Yogyakarta. Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Edisi Dua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. Mutiaranisa.  Estetika.  2015. Analisis  Pengaruh  PAD,  Dana  Perimbangan,  Belanja  Daerah,  PDRB,  dan  IPM terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  pada  Daerah  Otonom  Baru  di  Indonesia .  Thesis.  Universitas Sebelas Maret.
Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  105  Tahun  2000  Tentang Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta. 2000 Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah . Rachmah.  Siti  Nur.  2015. Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012). Skripsi. UMS. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah . Jakarta. 1999. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .  Jakarta. 2003. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah . Jakarta. 2004. Undang-Undang  RI  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  pemerintah  Pusat  dengan Pemerintah Daerah . Jakarta. 2004. Wibowo, 2011. Manajemen Kinerja . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Wiratna Sujarweni, 2016. Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS . www.djkp.depkeu.go.id www.bps.go.id