E - ISSN: 2598 - 6252 VOL. 2 NO. 1 (2018)

## Diskursus Gender Dalam Hukum Islam

## Mesraini
Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW)
Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri
Selisik Upaya Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Di Kota Tangerang Selatan Banten
Supriyadi Ahmad, Yuniati Nuraini
Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi
Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam
Dani Ahmad Ramdani, Sutisna
Ilhaq Hukum Pada Masyarakat Multi Kultur Indonesia; Pemikiran Hukum Muhammad Hasyim Asy’ari 1871 -1947 M Qosim Arsadani AS
Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat
Perspektif Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi
Muhammad Hafizhuddin Hazazi, Suyud Arif, Sutisna
Transaksi Tanpa Ijab Kabul Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam
Ahmad Mukri Aji
Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan) Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 2 NO. 1 (2018)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI
1 Diskursus Gender Dalam Hukum Islam

## (Gender Discourse in Islamic Law)
Mesraini
13 Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW)

## Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat
(Comparative StudyBetween Islamic Law and Dutch Civil Law (BW) About Marriage Guardians for Adopted Children)
Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri

## 29
Selisik Upaya Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Di Kota Tangerang

## Selatan Banten
(Efforts to Prevent Corruption and Gratification in South Tangerang City of Banten)
Supriyadi Ahmad, Yuniati Nuraini
47 Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang

## Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam
(Comparative Study of Imam Nawawi and Yusuf al-Qardhawi about Shaking Hands Not Mahram in Islam)

## Dani Ahmad Ramdani, Sutisna
59 Ilhaq Hukum Pada Masyarakat Multi Kultur Indonesia; Pemikiran Hukum
Muhammad Hasyim Asy’ari 1871-1947 M
(Ilhaq Law in Multi Culture Society of Indonesia; Legal Thought Muhammad Hasyim Asy'ari 1871-1947)

## Qosim Arsadani AS
75 Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Perspektif Sayyid Abu Bakar
Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi
(The Meaning of Fi Sabilillah As Mustahiq Zakat Perspective Sayyid Abu Bakar Asy- Syatho and Yusuf Qardhawi)
Muhammad Hafizhuddin Hazazi, Suyud Arif, Sutisna
91 Transaksi Tanpa Ijab Kabul Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam
(Unsolicited-Qabul Transaction in Society Perspective of Islamic Law)

## Ahmad Mukri Aji

## Diskursus Gender Dalam Hukum Islam *

## (Gender Discourse in Islamic Law)

## Mesraini
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Tangerang Selatan E-mail: mesraini@uinjkt.ac.id
DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.199

## Abstract:
Gender discourse is an issue that has its distinct challenges in Islamic studies. This is due to the notion that gender discourse emerged from the western world and is also considered less linear with Islamic studies. The main cause of this impression is due to a lack of proportional understanding.  Gender does not actually treat a person on the basis of sex, but on one's competence. If the gender approach is biological-natural and  irreversible,  then  the  gender  approach  is  constructive-social,  not  natural,  and thus can be altered. This paper argued that Qur'an Hadith as the primary source of Islam ensures that in the issues of position, worship, and law, men and women have equal  position.  Nonetheless,  some  aspects  of  fiqhiyah  (Islamic  jurisprudence)  as  an implementation  of  the  primary  source's  understanding  are  still  considered  biased. The differences of thinking, the culture of society, and the challenges faced by imam fiqh (Islamic jurisprudence leaders) contribute to gender bias
Keywords: Gender, Islamic Law, Fiqh

## Abstrak:
Wacana  gender  merupakan  isu  yang  memiliki  tantangan  tersendiri  dalam  kajian keislaman.  Di  samping  lahir  dari  dunia  Barat,  wacana  ini  dipandang  kurang  linier dengan  kajian  keislaman.  Kesan  ini  cenderung  didasarkan  atas  pemahaman  yang kurang  proporsional.  Gender  bukanlah  memperlakukan  seseorang  atas  dasar  jenis kelamin, tetapi atas kompetensi seseorang. Jika pendekatan jenis kelamin itu bersifat biologis-kodrati dan tidak dapat diubah, maka pendekatan gender bersifat konstruk- sosial,  bukan  kodrati,  dan  dapat  diubah.  Sumber  primer  Islam,  seperti  Alquran Hadits,  memastikan  dalam  persoalan  kedudukan,  ibadah,  dan  hukum  antara  laki- laki  dan  perempuan  memiliki  posisi  yang  sama.  Namun,  sebagian  dari  aspek fiqhiyah sebagai implementasi atas pemahaman sumber primer itu dipandang masih bias.  Perbedaan  pemikiran,  budaya  masyarakat,  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh para imam fiqh berkontribusi atas bias gender.
Kata Kunci: Gender, Hukum Islam, Fiqh
* Naskah diterima tanggal: 20 Maret 2018, direvisi: 27 Mei 2018, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2018.

## Pendahuluan
Walaupun  istilah  gender  bukan  istilah  dari  Islam,  namun  gender  telah menjadi  diskursus  tersendiri  dalam  Islam.  Alasannya,  ketidakadilan  gender masih  dijumpai  dalam  pemahaman  keislaman.  Bahkan,  Islam  sering  dituding sebagai salah satu institusi yang melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Apakah tudingan ini benar?
Tampaknya, ada dua pandangan berbeda yang memberi respon terhadap pertanyaan  ini. Pertama, mewakili  kelompok  yang  beranggapan  bahwa  tidak benar  agama  melanggengkan  ketimpangan  dan  ketidakadilan  gender.  Agama mempunyai misi yang suci, sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi karena tidak mungkin  berbuat  tidak  adil  terhadap  pemeluknya. Kedua, mewakili  kelompok yang  memahami  bahwa  agama  dan  ajarannya  adalah  suci,  karena  manusia terbatas  dalam  pikiran  dan  perbuatan  maka  muncullah  penyimpangan- penyimpangan  di  dalam  pengamalan  ajaran-ajaran  tersebut.  Penyimpangan- penyimpangan  tersebut  menghasilkan  tindakan  yang  timpang  serta  perlakuan yang tidak adil antara lain dalam persoalan gender. 1
Untuk itu, tulisan sederhana ini akan memberikan eksplorasi bagaimana prinsip-prinsip  dalam  Islam  terutama  yang  terkait  dengan  relasi  laki-laki  dan perempuan  itu  dijelaskan  dalam  sumber-sumber  ajaran  Islam  dan konfigurasinya secara teknis-operasionalnya. Apakah terdapat konsistensi antara keduanya atau justru sebaliknya. Namun, sebelumnya diuraikan terlebih dahulu tentang terminologi tentang gender.

## Mendefinisikan Gender
Secara etimologis, term gender berasal dari bahasa Inggris, yakni gender yang berarti jenis  kelamin. 2 Pemahaman  secara etimologis  itu tampaknya  tidak bisa diterapkan dalam kategori-kategori terminologis. Sebab, dalam pemahaman terminologis,  gender  dan  seks  atau  jenis  kelamin  merupakan  dua  istilah  yang memiliki definisi yang diametral.
Seks  dipahami  sebagai  suatu  pelabelan  yang  tidak  bisa  dipertukarkan antara  laki-laki  dan  perempuan.  Seks  bersifat  kodrati  atau  pemberian  dari Tuhan.  Dengan  kata  lain,  seks  dipahami  sebagai  pemaknaan  terhadap  jenis kelamin  yang  bersifat  biologis,  alamiah,  dan  tidak  bisa  diubah  dalam  kondisi,
1 Lebih  lanjut  baca  Sientje  Merentek-Abram, “ Kesetaraan  Jender  dalam  Agama ” dalam Elga Sarapung, et.al., Agama  dan Kesehatan  Reproduksi, (Jakarta:  Pustaka Sinar  Harapan, 1999),  cet. Ke-1, h. 39-40.
2 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), cet. ke-23, h. 265.
situasi  dan  budaya  serta  tradisi  apapun.  Dengan  demikian,  pemahaman  seks sesungguhnya tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu. 3
Gender  merupakan  pelabelan yang  pada  kenyataannya  bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Gender bukanlah kodrat, tetapi merupakan  modifikasi-modifikasi  tertentu  dari  konstruksi  sosial  di  mana  laki- laki  dan  perempuan  hidup.  Dengan  kata  lain,  gender  merupakan  hasil konstruksi  tradisi,  budaya,  agama,  dan  ideologi  tertentu  yang  mengenal  batas ruang  dan  waktu  dan  langsung  membentuk  karakteristik  laki-laki  maupun perempuan.  Oleh  karena  itu,  gender  memiliki  ketergantungan  terhadap  nilai- nilai  yang  dianut  masyarakat,  sehingga  menentukan  apa  yang  dilakukan perempuan  dan  laki-laki.  Dengan  demikian,  gender  dapat  berubah  dari  satu situasi atau tradisi tertentu pada kondisi yang lain. 4
Dalam Sex, Gender, and Society yang ditulis oleh Ann Oakley disebutkan, gender  merupakan  perbedaan  yang  sifatnya  bukan  biologis  dan  bukan  pula kodrat  Tuhan.  Perbedaan-perbedaan  biologis,  seperti  perbedaan  jenis  kelamin (seks), merupakan kodrat Tuhan sehingga memiliki perbedaan-perbedaan secara permanen.  Sementara  gender  adalah behavioral  differences antara  laki-laki  dan perempuan yang socially constructed , yakni diciptakan melalui proses sosial dan budaya  yang  panjang,  bukan  kodrat  dan  bukan  ciptaan  Tuhan. 5 Untuk  lebih jelasnya, berikut dipaparkan skema tentang perbedaan seks (jenis kelamin) dan gender. 6
3 Lihat Mansour  Fakih, “ Isu-isu  dan Manifestasi  Ketidakadilan  Jender ” dalam  Mukhotib MD (ed.), Menggagas Jurnalisme Sensitif Jender, (Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga, 1998), h. 3-4.
4 Mansour  Fakih,  “Isu -isu  dan  Manifestasi  Ketidakadilan  Jender ”  dalam  Mukhotib  MD (ed.), Menggagas  Jurnalisme  Sensitif  Jender, (Yogyakarta:  PMII  Komisariat  IAIN  Sunan  Kalijaga, 1998) , h. 4. 5 Lihat  Ann  Oakley, “ Sex,  Jender,  dan  Society ” (New  York:  Harper  and  Row,  1972), sebagaimana dikutip  oleh  Mansour Fakih,  et.al, Membincang Feminisme:  Diskursus  Jender  Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet. ke-1, h. 46. 6 Mansour  Fakih, “Isu -isu  dan  Manifestasi  Ketidakadilan  Jender ”  d alam  Mukhotib  MD (ed.), Menggagas  Jurnalisme  Sensitif  Jender, (Yogyakarta:  PMII  Komisariat  IAIN  Sunan  Kalijaga, 1998) , h. 4 .
Biologis Jenis Kelamin Dipunyai sejak lahir Tidak bisa diubah Jender Konstruksi/bentukan sosial Tidak dipunyai sejak lahir Bisa diubah
Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa gender adalah suatu  konsep  yang  dipergunakan  untuk  menunjukkan  pembedaan  peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dianggap tepat bagi laki- laki  dan  perempuan  yang  dibentuk  oleh  lingkungan  sosial  dan  psikologis, termasuk  historis  dan  budaya  (non  biologis).  Gender  lebih  menekankan  aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis.

## Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam
Islam  telah  berperan  besar  dalam  mengangkat  harkat  dan  martabat perempuan, kalau dalam masyarakat pra-Islam kaum perempuan diperlakukan sebagai “barang” yang hampir -hampir tidak mempunyai hak maka ajaran Islam secara drastis memperlakukan perempuan sebagai “manusia” yang mempunyai hak-hak tertentu sebagaimana layaknya kaum laki-laki.
Al- Qur’an sebagai  rujukan  prinsip  masyarakat  Islam,  secara  normatif menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. 7 Banyak ayat  Al- Qur’an yang  menegaskan  keberadaan  laki-laki  dan  perempuan  sama, baik dari segi status kejadian derajat dan kemanusiaan, dari pengabdian maupun dari segi hukum.

## a. Segi Status Kejadian dan Derajat Kemanusiaan
Al- Qur’an menerangkan  bahwa  perempuan  dan  laki-laki  diciptakan Allah  dari  Dzat  yang  sama.  Tidak  ada  perbedaan  antara  zat  yang  digunakan untuk menciptakan laki-laki dan perempuan, karena keduanya berasal dari jenis yang  sama.  Al- Qur’an tidak  pernah  menyebutkan  bahwa  perempuan  pertama (Hawa) adalah suatu ciptaan yang mempunyai martabat yang lebih rendah dari laki-laki  (Adam).  Oleh  sebab  itu,  status  kejadian  laki-laki  sama  dengan  status kejadian perempuan. Hal ini ditegaskan Allah dalam Al- Qur’an surat al-Nisa [4]: 1.
“Hai  sekalian  manusia,  bertaqwalah  kepada  Tuhanmu  yang  telah  menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan daripada  duanya  Allah  memperkembangbiakkan  laki-laki  dan  perempuan  yang
7 Bagi  Asghar  Ali  Engineer,  pemikir  dan  teolog  muslim  dari  India  yang  secara  serius menekuni  kajian  tentang  perempuan,  konsep  kesetaraan  itu  mengisyaratkan  dua  hal. Pertama, dalam  pengertiannya  yang  umum,  ini  berarti  penerimaan  martabat  kedua  jenis  kelamin  dalam ukuran yang setara. Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak  yang  setara  dalam  bidang  sosial,  ekonomi,  dan  politik,  keduanya  harus  memiliki  hak untuk  memiliki  atau  mengatur  harta  miliknya  tanpa  campur  tangan  yang  lain,  keduanya  harus bebas memilih profesi atau cara hidup keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam  hal  kebebasan.  Lebih  lanjut  baca  Asghar  Ali  Engineer, Hak-hak  Perempuan  dalam Islam, terjemahan  Farid  Wajidi  dan  Cici  Farkha  Assegaf,  (Yogyakarta:  Yayasan  Bentang  Budaya, 1994), cet. ke-1, h. 57.
banyak.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang  dengan  mempergunakan  nama- Nya  kamu  saling  meminta  satu  sama  lain,  dan  peliharalah  hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan m engawasi kamu”. (QS. al - Nisa [4]: 1).
Berangkat  dari  keyakinan  bahwa  status  kejadian  laki-laki  sama  dengan status  kejadian  perempuan,  maka  dari  segi  derajatpun  keduanya  akan  sama. Laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  ditunjuk  sebagai  khalifah  di  bumi. Kapasitas  manusia  (laki-laki  atau  perempuan)  sebagai  khalifah  di  bumi ditegaskan di antaranya dalam QS. al-Baqarah [2]: 30.
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak  menjadikan  seseorang  di  muka  bumi’.  Mereka  berkata:  ‘Men gapa Engkau  hendak  menjadikan  khalifah  di  bumi  itu  orang  yang  akan  membuat kerusakan  padanya  dan  menumpahkan  darah,  padahal  kami  senantiasa bertasbih  dengan  memuji  Engkau  dan  mensucikan  Engkau?’.  Tuhan  berfirman: ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’”. (QS. al -Baqarah [2]: 30).

## b. Segi Pengabdian (Ibadah)
Islam  tidak  membedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam pengabdian.  Laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  diperintahkan  untuk menyembah  kepada  tuhan,  sebagaimana  diperintahkan  disebutkan  dalam  QS. Al-Dzariyah  ayat  56. “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah- Ku” (QS. Al -Dzariyah [51]: 56).
Hal  tersebut  bisa  juga  dibuktikan  dengan  mempersamakan  antara  laki- laki  dan  perempuan  dalam  berbagai  kewajiban  yang  berkaitan  dengan  ibadah, seperti  shalat,  puasa,  haji,  dan  zakat.  Allah  SWT  berfirman: “Dan  dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan taatilah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat”
(Q.S. al-Nur [24): 56).
Demikian pula imbalan yang dijanjikan Tuhan kepada manusia. Tidaklah dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya berhak masuk surga serta sama-sama  mempunyai  kesempatan  untuk  turut  berpartisipasi  dan  berlomba- lomba melakukan kebaikan. Hal dijelaskan dalam QS. Al-Nahl [16]: 97.
“Barangsiapa  yang  men gerjakan  amal  saleh,  baik  laki-laki  maupun  perempuan dalam  keadaan  beriman,  maka  sesungguhnya  akan  Kami  berikan  kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dan pada apa yang telah merek a kerjakan”. (QS. Al-Nahl [16]: 97).

## c. Segi Hukum
Dalam  bidang  penegakan  supremasi  hukum,  Islam  tidak  membedakan laki-laki  dan  perempuan.  Keduanya  dipandang  sama  di  muka  hukum.  Hal  ini bisa  ditelusuri  lewat  beberapa  nash  yang  menegaskan  peneguhan  hukum  bagi laki-laki  dan  perempuan.  Seperti  dalam  kasus  pidana  pencurian  disebutkan secara  eksplisit  bahwa  pencurian  baik  laki-laki  maupun  perempuan  akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
“Laki -laki  yang  mencuri  dan  perempuan  yang  mencuri,  potonglah  tangan keduanya  sebagai  pembalasan  bagi  apa  yang  mereka  kerjakan  dan  sebagai siksaan  dari  Allah.  Dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana”  (QS.  Al - Maidah [5]: 38).
Demikian  pula  dalam  tindak  pidana  zina.  Islam  menyamakan  sangsi terhadap pelakunya laki ataupun perempuan.
“Perempuan  yang  berzina  dan  laki -laki  yang  berzina  maka  deralah  tiap-tiap seorang  dari  keduanya  seratus  kali  dera  dan  janganlah  belaskasihan  kepada keduanya  mencegah  kamu  untuk  menjalankan  agama  Allah,  jika  kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang- orang yang beriman”. (QS. Al - Nur [24]: 2).
Begitu  juga  dalam  tata  hukum  perdata  (baca:  muamalah) . Islam mempersamakan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  mengakuan  hak-hak hukumnya,  seperti  jual  beli,  sewa  menyewa,  dan  sebagainya.  Allah  SWT berfirman: “Hai orang -orang yang beriman, penuhilan akad- akad itu”. (QS. Al - Maidah [4]: 1).
Ayat-ayat di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan gender dalam Islam. Karena  itu,  Al- Qur’an tidak  mentolerir  segala  bentuk  penindasan  dan diskriminasi. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusian maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan. 8

## Fiqh dan Bias Gender
Sebagai upaya untuk mengimplementasikan pesan-pesan teks Al- Qur’an yang  agung  dan  hadits  dalam  sebuah  rumusan  hukum  yang  bersifat  praktis- realistis maka dibentuklah fiqh. 9 Arti fiqh dipandang dari sudut leksikologi Arab berarti pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu. Dari segi terminologi, fiqh
8 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur ’ an, (Jakarta: Paramadina,
1999),  cet.  ke-1,  h.  265;  dan  lihat  juga  Nasaruddin  Umar, Bias  Jender  dalam  Penafsiran  Kitab  Suci,
(Jakarta: Fikahati Anesha, 2000), cet. ke-1, h. 29.
9 Syafiq  Hasyim, Hal-hal  yang  Tak  Terpikirkan  tentang  Isu-isu  Keperempuanan  dalam  Islam, (Bandung: Mizan, 2001), cet. ke-1, h. 83.
adalah pemahaman dan penafsiran secara kultural terhadap ayat-ayat Al- Qur’an dan  hadits-hadits  rasul  yang  dikembangkan  oleh  ulama-ulama  fiqh  (baca: fuqaha) semenjak abad kedua H. Di antara para ulama fiqh tersebut ialah Imam Abu Hanifah,  Imam Malik,  Imam Syafi’i,  dan Imam  Ahmad bin  Hanbal,  yang pada  masa  perkembangan  selanjutnya  lebih  dikenal  dengan  sebutan  4  imam mazhab.
Para  imam  mazhab  tersebut  memiliki  murid  dan  pengikut  yang  sangat banyak  dan  fanatik  sehingga  kumpulan  fatwa-fatwa  dan  catatan-catatan pelajaran murid-muridnya itu dituangkan menjadi kitab-kitab fiqh yang populer sampai  sekarang.  Dari  kalangan  Abu  Hanifah  ada  dua  muridnya  yang  cukup ternama dalam mengembangkan mazhabnya. Mereka adalah Ya`qub ibn Ibrahim ibn Habib al-Anshari, yang biasa dijuluki dengan Abu Yusuf, 10 dan Muhammad ibn  Hassan  al-Syaibani 11 .  Kedua  orang  ini  oleh  kalangan  ulama  fiqh  disebut dengan shahibaini karena  kesetiaan dan  konsistensinya  dalam  mengembangkan mazhab  gurunya.  Adapun  Imam  Malik,  murid-muridnya  tersebar  di  pelbagai wilayah  Mesir,  Afrika  dan  Andalusia. 12 Namun,  murid  yang  dianggap  paling berjasa dalam mengembangkan pemikiran Imam Malik adalah  Yahya ibn Yahya ibn  Kasir  al-Laisy  yang  menuliskan  kitab al-Muwaththa` dan  Sahnun  `Abd  al- Salam  ibn  Sa`id  al-Tanukhi  yang  mengumpulkan  fatwa  Malik,  sahabat-sahabat serta  murid-murid  Malik,  kemudian  membukukannya    menjadi  kitab  yang berjudul Mudawwanah. Begitu  juga  dengan  Imam  Syafi`i,  para  pengikut  dan pengembang madzhabnya tersebar di mana-mana, antara lain di Irak, Makkah, Mesir, Syam, Yaman, Nisyaburi dan Khurasan. Sebut saja Zaghfarani, misalnya, yang  telah  membukukan  kitab Risalah  al-Ushuliyyah,  al-Umm dan al-Mabsuth . Adapun  dari  kalangan  Imam  Ahmad,  orang-orang  yang  berjasa  dalam mengembangkan  fiqhnya  adalah  murid-muridnya.  Di  antara  mereka  adalah Shalih dan `Abdullah, anaknya sendiri, dan juga muridnya yang bernama Abu Bakar  al-Astram,  `Abd  al-Mulk  al-Maimun,  Abu  Bakar  al-Marwadzi,  dll. 13
10 Abu  Yusuf  mempunyai  beberapa  kitab,  antara  lain al-`Atsar .  Kitab  ini  merupakan kumpulan fatwa Abu Hanifah dan juga memuat fatwa-fatwa para tabi`in yang tinggal di Irak. Kitab lainnya adalah Ikhtilaf ibn Abi al-Laili , yang berisi tentang perbedaan pandangan Abu Hanifah dan Qadhi Ibn Abi al-Laili. Dua kitab lainnya adalah al-Radd `ala Siri al-Auza`i dan Kitab al-Kharaj sebagai buku  panduan  untuk  negara-negara  Islam  dalam  mengatur  kekayaannya.  Lihat  Muhammad  ibn Abu Zahrah, Tarikh Madzahib al-Islamiyah , (ttp: tp, tt), h. 379. 11 Al-Syaibani ini mempunyai enam kitab rujukan yang sangat penting dalam mempelajari mazhab Hanafi. Kitab-kitab tersebut adalah al-Ashal atau al-Mabsuth , al-Ziyadah, al-Jami` al-Shaghir, al-Jami` al-Kabir dan al-Sir al-Kabir . Keenam kitab tersebut dikenal dengan istilah Zhahirur Riwayat . Selain  enam kitab  tersebut,  ia  menulis  dua  kitab  yang  hampir  setaraf  dengan  keenam  kitab  itu, yaitu al-Radd `ala Ahl al-Madinah dan al-`Atsar . Lihat Muhammad ibn Abu Zahrah, Tarikh Madzahib al-Islamiyah , (ttp: tp, tt) , h. 380. 12 Untuk mengetahui lebih lengkap nama murid-murid Imam Malik untuk masing-masing daerah, lihat `Ali Ihram, Encyclopedia of Islam , (Leiden: tp,tt), h. 34.
13 Lebih lanjut baca Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar  al- Fikr, 1983), cet. II, h. 40.
Menurut  catatan  sejarah,  kitab  fiqh  yang  ditulis  oleh  ulama  belakangan  lebih banyak merujuk kepada kitab-kitab klasik tersebut.
Pembicaraan  tentang  fiqh  dan  bias  gendernya  dianggap  penting, berangkat  dari  kenyataan  di  masyarakat  bahwa  dalil-dalil  agama  yang  telah diramu  ke  dalam  bentuk  fiqh  itu  masih  sering  dijadikan  dalih  untuk  menolak kesetaraan  gender.  Dalil-dalil  agama  (baca:  fiqh)  pula  yang  dijadikan  alasan untuk  mempertahankan  status-quo  perempuan.  Bahkan  dijadikan  pula  sebagai referensi  untuk  melanggengkan  pembagian  kerja  berdasarkan  jenis  kelamin. Seolah-olah  kaum  lelaki  ditakdirkan  untuk  berkiprah  di  wilayah  publik  dan kaum perempuan di wilayah domestik. Pemahaman agama yang mengendap di alam  bawah  sadar  perempuan  yang  berlangsung  sedemikian  lama  ini, melahirkan kesan  seolah-olah perempuan  memang  tidak pantas  sejajar  dengan laki-laki. 14 Sebut  saja  misalnya  perempuan  dalam  fiqh  munakahat,  tampaknya pendapat  imam-imam  mazhab  mengenai  konsep  perwalian  dalam  nikah, poligami, rujuk, ihdad , dan nusyuz mengisyaratkan adanya ketidakadilan gender dalam  Islam.  Begitu  juga  persoalan  kepemimpinan  perempuan  dalam  ranah publik  serta  perempuan  dalam  wacana  kesaksian.  Bahkan,  dalam  persoalan ibadah  seperti  puasa  sunnah  pun  agaknya  menunjukkan  adanya  diskriminasi terhadap kaum perempuan.
Menurut  Riffat  Hassan,  diskriminasi  dan  segala  macam  bentuk ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan dalam lingkungan umat Islam  berakar  dari  pemahaman  para  fuqaha  yang  keliru  dan  bias  gender terhadap sumber utama hukum Islam yaitu kitab suci Al- Qur’an . 15
Sebenarnya,  apabila  ditilik  sejarah  kehidupan  dan  proses  kreatif  ulama pendiri fiqh di atas, mulai dari Abu Hanifah sampai kepada Ahmad ibn Hanbal, tampaknya bahwa mereka belum memiliki kesadaran akan persoalan persamaan
14 Nasaruddin  Umar, Paradigma  Baru  Teologi  Perempuan, (Jakarta:  Fikahati  Aneska,  2000), cet. ke-1, h. 9.
15 Fatimah  Mernissi  dan  Riffat  Hassan, Setara  di  Hadapan  Allah:  Relasi  Laki-laki  dan Perempuan  dalam  Tradisi  Islam  Pascapatriarkhi, terjemahan  Tim  LSPPA,  (Yogyakarta:  LSPPA  dan Yayasan Prakarsa, 1995), h.  39-40. Menurut Nasaruddin Umar, menurutnya penafsiran yang bias jender seperti dikesankan oleh kalangan feminis, boleh jadi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, belum  jelasnya  perbedaan  antara  seks  dan  jender  dalam  mendefinisikan  peran  laki-laki  dan perempuan. Kedua, pengaruh  kisah-kisah israiliyah yang  berkembang  luas  di  kawasan  Timur Tengah. Ketiga, metode  penafsiran  yang  digunakan  lebih  banyak  pendekatan  tekstual,  bukan kontekstual.  Pendekatan  tekstual  ini  dipengaruhi  oleh  kaidah  tafsir  yang  dipegang  oleh  ulama secara mayoritas, yaitu “ yang dipegang adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. ( مومعب ةبرعلا ظبلا اوظوص    ظفللا ).  Di  samping  itu,  para  ulama  lebih  kurang  banyak  menggunakan  metode  tematis ( maudhui )  dalam  menafsirkan  ayat-ayat  Al- Qur’an . Keempat, pembaca  tidak  netral  dalam  melihat teks  ayat-ayat  Al- Qur’an atau  sangat  dipengaruhi  oleh  perspektif  lain  dalam  membaca  ayat-ayat Al- Qur’an sehingga seolah-olah Al- Qur’an mendukung sistem partiarkhi. Lihat Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al- Qur’an , (Jakarta: Paramadina, 1999), cet. ke-1 , h. 21-22.
gender . 16 Tidak  tumbuhnya  kesadaran ini,  menurut  Syafiq Hasyim,  aktivis  dan pemerhati  tentang  isu  keperempuanan,  setidaknya  disebabkan  oleh  beberapa aspek. Pertama, aspek  geneologis,  yakni  belum  adanya  kesadaran  gender  yang didukung  oleh  belum  tersusunnya  ilmu  gender.  Dalam  historisitas  keilmuan, lahir dan berkembangnya ilmu fiqh berada di tangan kaum laki-laki. Ini berarti, fiqh  hadir  dalam  sebuah  jaringan  relasional  kekuasaan  laki-laki.  Sebenarnya, kelaki-lakian itu tidak menjadi soal, asalkan mereka memiliki kepekaan  gender sehingga tidak berfikir berdasarkan keadaan dirinya sebagai laki-laki.
Namun, sebagaimana diungkapkan lebih lanjut, secara metodologis fiqh pertama kali memang dikembangkan oleh kalangan laki-laki maka yang menjadi grand  narrative adalah  wacana  laki-laki.  Di  samping  itu,  fiqh  yang  ada  saat  itu adalah fiqh patriarkhi, yakni fiqh yang penuh dominasi dan penuh aturan yang berasal  dari  kalangan  laki-laki.  Bahkan,  memang  fiqh  yang  berkembang  pada waktu  itu  adalah  untuk  zamannya,  yakni  zaman  pertengahan  Islam  yang didominasi cita rasa budaya Timur Tengah yang sangat patriarkhis.
Kedua, aspek transmisi keilmuan, yakni proses penyebaran fiqh yang pada umumnya  hanya  disalurkan  melalui  mata  rantai  laki-laki.  Dari  keempat  imam fiqh, semuanya menerima ilmu dari guru laki-laki dan menyebarkannya kepada kaum  laki-laki.  Imam  Abu  Hanifah  misalnya,  ia  menimba  ilmu  dari  banyak ulama  laki-laki,  seperti  dari  Hammad  ibn  Abi  Sulaiman.  Hammad  ini  pernah belajar fiqh pada Ibrahim al-Nakha`I dan al-Syi`bi. Kemudian Abu Hanifah juga memiliki banyak murid ternama yang ternyata juga laki-laki, seperti Ya`qub ibn Ibrahim ibn Habib al-Anshari (Abu Yusuf), Muhammad ibn Hassan al-Syaibani, Zufar ibn Hudail dan Hasan al-Ziyad al-Lu`lu`i. Begitu juga dengan imam-imam yang lainnya.
Ketiga, aspek  kultural  yakni  kondisi  struktur  sosial  dan  geografis  yang bercorak patriarkhis memberi pengaruh terhadap pola pikir dan perkembangan ulama-ulama  fiqh.  Sejatinya,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Xcovill,  secara idealitas  ajaran  Islam  memang  menjungjung  tinggi  nilai  egalitarianisme.  Akan tetapi,  ajaran  demikian  tercemar  oleh  kultur  wilayah  yang  patriarkhis sebagaimana  yang  terjadi  di  Timur  Tengah,  tempat  imam-imam  mazhab mengembangkan wacana fiqh.
Keempat, aspek  pembentukan  wacana  sejarah  dalam  Islam  yang  bersifat androsentis.  Oleh  karena  sejarah  ini  ditulis  dan  dikembangkan  oleh  laki-laki sehingga ide-idenya bersifat patriarkhis, aspek ini patut diduga mempengaruhi citra perempuan dalam wacana-wacana tertulis. 17
16 Syafiq  Hasyim, Hal-hal  yang  Tak  Terpikirkan  tentang  Isu-isu  Keperempuanan  dalam  Islam, (Bandung: Mizan, 2001), cet. ke-1 , h. 132. 17 Baca  lebih  lanjut  Syafiq  Hasyim, Hal-hal  yang  Tak  Terpikirkan  tentang  Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, (Bandung: Mizan, 2001), cet. ke-1 , h. 132-135.
Dengan  melihat  keempat  aspek  di  atas,  sangatlah  wajar  apabila keberadaan  fiqh  menjadi  sasaran  kritik.  Fiqh  adalah  produk  masa  lalu  di  saat perspektif gender memang belum populer. Perspektif gender merupakan produk modernitas.  Jadi,  tugas  kita  sekarang  adalah  mencermati  kritik-kritik  tersebut untuk  kemudian  dijadikan  bahan  untuk  membangun  kembali  fiqh  kita  sebagai fiqh yang memiliki perspektif keadilan gender. Fiqh sebagai hasil ijtihad manusia yang  tak  lepas  dari  kelebihan  dan  kekurangan,  tentu  ada  saja  celah kelemahannya. Begitu juga, sebagai hasil ijtihad fiqh sangat tergantung kepada konsep perubahan waktu dan tempat.
Pernyataan ini didukung oleh kaidah fiqhiyah د هت عدع  رودي مكحلا (hukum itu mengikuti alasannya). Alasan itu bisa macam-macam, ada alasan ras, etnis, dan kondisi sosio-kultural, tanpa mengecilkan arti alasan keagamaan itu sendiri. 18
Tanpa  mengurangi  rasa  hormat  kita  kepada  para  fuqaha  memang  ada beberapa hal dalam kitab fiqh dinilai telah selesai memenuhi tugas historisnya. Jika  kita  konsisten  terhadap  kaedah  fiqhiyah  di  atas  maka  hal-hal  tersebut semestinya direkonstruksi. 19
Ayat-ayat teologis yang sementara ini diinterpretasikan  bias  gender  juga  harus  dikaji  ulang  dan  ditafsirkan  kembali dengan menggunakan pendekatan kesetaraan dan keadilan agama relasi antara laki-laki dan perempuan. 20
Dalam wujud nyatanya, fiqh al-nisa , sebagaimana yang sering disuarakan oleh  kalangan  feminis  muslim  akhir  ini  adalah  suatu  keniscayaan  dan merupakan  agenda  yang  sangat  penting  dan  mendesak  untuk  diperjuangkan pada  masa  sekarang. Fiqh  al-nisa mengandung  tiga  unsur. Pertama,  fiqh  al-nisa (fiqh  tentang  perempuan),  artinya  persoalan-persoalan  yang  dibahas  adalah segala  ketentuan  hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan  diri  perempuan. Kedua, fiqh li al-nisa (fiqh untuk kaum perempuan), artinya fiqh ini dirumuskan  untuk kepentingan kaum perempuan. Untuk mewujudkan dua hal di atas diperlukan fiqh min al-nisa (fiqh dari perempuan), artinya fiqh yang dirumuskan oleh kaum perempuan. 21
18 Syafiq  Hasyim, Hal-hal  yang  Tak  Terpikirkan  tentang  Isu-isu  Keperempuanan  dalam  Islam, (Bandung: Mizan, 2001), cet. ke-1 , h. 84. 19 Nasaruddin  Umar, Bias  Jender  dalam  Penafsiran  Kitab  Suci, (Jakarta:  Fikahati  Anesha, 2000), cet. ke-1 , h. 42.
20 Husein  Muhammad, Fiqh  Perempuan:  Refleksi  Kiai  atas  Wacana  Agama  dan  Jender,
(Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 24.
21 Syafiq  Hasyim, Hal-hal  yang  Tak  Terpikirkan  tentang  Isu-isu  Keperempuanan  dalam  Islam,
(Bandung:  Mizan,  2001),  cet.  ke-1 , h.  243-244.  Tampaknya,  unsur  yang  ketiga  ( fiqh  min  al-nisa ) adalah  unsur  yang  sangat  penting.  Terbukti,  Abdurrahman  Wahid  dalam  “Perempuan,  Agama, dan  Kesehatan  Repro duksi”,  menegaskan  bahwa  “kaum  perempuanlah  yang  harus memperjuangkan  kepentingan  mereka  sendiri.”  Baca  Elga  Sarapung , et.al., Agama  dan  Kesehatan Reproduksi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), cet. Ke-1, h. 90.
Untuk  membangun  dan  mengembangkan  fiqh  baru  yang  berkeadilan gender itu perlu diperhatikan bahwa fiqh baru itu tidak melanggar hak-hak asasi manusia  secara  umum  serta  prinsip-prinsip  ideal  Islam  tentang  keadilan, kesetaraan,  kebebasan,  kemaslahatan,  dan  kerahmatan  untuk  semua  tanpa dibatasi perbedaan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan.

## Kesimpulan
Melihat  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  gender  dan  Islam memiliki  tingkat  korelasinya  tersendiri.  Gender  difahami  sebagai  konstruk budaya  yang  memberikan  perlakuan  seseorang  secara  sosial  atas  dasar maskulinitas  dan  feminitasnya,  bukan  atas  dasar  jenis  kelamin.  Dalam  Islam, terutama dalam sumber dasar ajarannya, gender ini mendapatkan ruang cukup. Baik  laki-laki  maupun  perempuan,  keduanya  mendapatkan  kedudukan, kesempatan  dan  balasan  yang  sama  baik  dalam  penciptaan,  ibadah,  maupun perlakuan  hukum.  Sungguhpun  demikian,  secara  implementatif,  dalam diskursus  fiqh,  hal  itu  mengalami  dialektikanya  tersendiri  sehingga  kesan diskriminasi gender dalam beberapa persoalan tidak dapat dihindari.

## Pustaka Acuan
Echols, John M. dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), cet. ke-23.
Engineer,  Asghar  Ali, Hak-hak  Perempuan  dalam  Islam, terjemahan  Farid  Wajidi dan  Cici  Farkha  Assegaf,  (Yogyakarta:  Yayasan  Bentang  Budaya,  1994), cet. ke-1.
Fakih,  Mansour,  et.al, Membincang  Feminisme:  Diskursus  Gender  Perspektif  Islam,
(Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet. ke-1.
Hasyim, Syafiq, Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, (Bandung: Mizan, 2001), cet. ke-1.
Ihram, `Ali, Encyclopedia of Islam , (Leiden: tp, tt).
MD,  Mukhotib,  (ed.), Menggagas  Jurnalisme  Sensitif  Gender, (Yogyakarta:  PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga, 1998).
Mernissi, Fatimah dan Riffat Hassan, Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan  dalam  Tradisi  Islam  Pascapatriarkhi, terjemahan  Tim  LSPPA, (Yogyakarta: LSPPA dan Yayasan Prakarsa, 1995).
Muhammad, Husein, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: LkiS, 2001).
Sarapung,  Elga, et.al., Agama  dan  Kesehatan  Reproduksi, (Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1999), cet. Ke-1.
Umar,  Nasaruddin, Argumen  Kesetaraan  Gender  Perspektif  Al- Qur’an , (Jakarta:
Paramadina, 1999), cet. ke-1.
-----------, Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci, (Jakarta: Fikahati Anesha, 2000), cet. ke-1.
-----------, Paradigma Baru Teologi Perempuan, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), cet. ke-1.
Zahrah, Muhammad ibn Abu, Tarikh Madzahib al-Islamiyah , (ttp: tp, tt).
al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), cet. II.