Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
ISSN: 2654-847X http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea

## Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi

## Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Email: muhtar_haboddin@ub.ac.id
Abstrak: Tulisan ini berusaha menelaah tautan antara pendidik pemilih dengan politik kewarganegaran di satu sisi, sementara di sisi yang lain mengaitkan  pendidikan  pemilih  dengan  penguatan  demokrasi.  Cara pandang ini sangat berbedah dengan kajian pendidikan pemilih, yang menempatkan  pemilu  sebagai  fokus  sentralnya.  Bagi  penulis, pendidikan  pemilih  perlu  diperluas  maknanya  dengan  mengaitkan politik  kewarganegaraan  dan  demokrasi.  Pendidikan  pemilih berkontribusi menciptakan warganegara yang cerdas, kritis, dan rasional dalam menggunakan hak politiknya. Pada saat yang sama, mandiri dan bebas  dalam  menyuarakan  tuntutan,  keinginan,  dan  kepentingan politiknya.  Lebih  jauh  lagi,  hasil  dari  pendidikan  pemilih memungkinkan  warganegara  melakukan  kontrol  terhadap  kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, pendidikan pemilih akan menambah kapasitas warganegara bila berhadapan dengan pemerintahan.
Kata kunci: Demokrasi; Kewarganegaran; dan Pendidik Pemilih.
Abstract: This paper examines both the relationship between the voter educators  and  the  politics  of  citizenship,  and  between  the  former variable and the empowerment of democracy. This perspective differs greatly from the study of voters’ education, which places the election as the core focus. For the author, the notion of voters’ education needs to be associated with the politics of citizenship and democracy. Education contributes to the presence of smart, critical, and rational citizens who exercise their political rights, simulteniuosly being independent and free to voice their political demands, wills, and interests. Further, the outcome of educating the voters allows them to monitor the performance of their government in carrying out their duties and funtions. The education of the voters will promote their capacity to deal with the government.
Keywords: Democracy; Citizenship; and Voter Educators.
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam

## Pendahuluan
Caroline  Paskarina,  dkk.  Menyebutkan,  bahwa  Demokrasi adalah  jalan  yang  memungkinkan  pemilih  menjadi  berdaya  dan berdaulat. 1
Pendidikan  pemilih  merupakan  bagian  penting  dalam  pemilu maupun  demokrasi.  Begitulah  kesan  yang  muncul  ketika  membaca pendidikan pemilih yang ditulis beberapa  sarjana.  Misalnya, Wollack 2 , Prihatmoko 3 ,  Suryanef 4 ,  Manik 5 ,  Arinanto 6 ,  dan  Santoso 7 .  Semua penulis  tersebut  mengkaji  pendidikan  pemilih  dengan  mengaitkan pemilu  dan  pemilih  pemula.  Pendidikan  pemilih  merupakan  bagian dari    penyelenggaraan    pemilu.    Sedangkan  pemilih  pemula merupakan salah satu isu penting yang mendapat perhatian baik bagi penyelenggara  pemilu  maupun  peserta  pemilu.  Kepentingan  peserta pemilu  terhadap  pemilih  pemula  berkaitan  dengan  suara,  sedangkan bagi penyelenggara agar pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilu.
Tulisan  ini  tidak  ikut  dalam  arus  pemikiran  tersebut.  Tetapi mencari  sisi  dalam  memahami  pendidikan  pemilih.  Sisi  lain  yang dimaksud  dengan  menempatkan  pendidikan  pemilih  dalam tautannya  dengan  politik  kewarganega-  raan  di  satu  sisi,  sedangkan pada sisi yang lain, pendidikan pemilih bertautan dengan penguatan
1 Paskarina Caroline, ‚Instrumentasi Demokrasi:Pe ngelolaan Kekuasaan dalam Pe mbangunan‛, Jurnal Politik 7 No. 1 (2011): 57-76.
2 Kenneth D. Wollack, Membuat Setiap Suara Punya Arti, (Jakarta, ELSAM, 1997).
3 Joko J. Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi (Semarang: LP2I dan LP3M Unwahas, 2003).
4 Suryane f, dkk. ‚Pe ndidikan Pe milih bagi Pe milih Pe mula serta Urgensinya dalam  Pe  mbangunan  Demokrasi‛.  Prisiding  SNAAP, Sosial, ekonomi dan Humaniora , 2015: 571-576.
5 Husni Kamil Manik, dkk. Pedoman Pendidikan Pemilih (Jakarta: KPU, 2015).
6 Setya Arinanto, ‚Pe ndidikan Pe milih‛, Tempo, 2002.
7 Santoso, ‚Pe ndidikan Politik terhadap Pe milih Pe mula‛, Makalah , 2014.
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
demokrasi.  Dengan  kata  lain,  tulisan  ini    ingin    memberikan penafsiran lebih luas dalam  meneropong  gagasan  pendidikan pemilih. Tulisan ini dimulai dengan konsepsi pendidikan pemilih. Konsepsi ini memberikan  pijakan  dalam  memahami  pendidikan  pemilih. Selanjutnya  melakukan  pemaparan  singkat  mengenai  literatur  yang sejenis.  Tujuannya  adalah  mendudukan  bahwa  tulisan  ini  berbeda dengan kajian sebelumnya. Penjelasan berikut menggambarkan tautan pendidikan  pemilih  dengan  politik  kewarganegaan,  dan  tautan pendidikan  pemilih  dengan  demokrasi.  Tulisan  ini  ditutup  dengan beberapa catatan kritis.

## Makna Pendidikan pemilih
Pendidikan  pemilih  sejatinya  dilakukan  secara  terus  menerus. Namun,  fakta  menunjukkan  lain.  Pendidikan  pemilih  hanya dilakukan  menjelang  pemilihan,  dan  aktor  yang  melakukan pendidikan  pemilih  adalah  penyelenggara  pemilu,  partai  politik,  dan masyarakat  sipil  yang  konsen  dengan  isu  pemilu.  Dengan  aktor penyelenggara  tersebut,  maka  kegiatan  pendidikan  pemilih  selalu dimaknai  dengan  pemberian  suara  dan  pemberian  hak  politik. Misalnya, Kenneth D Wollack, memaknai  pendidikan  pemilih adalah: membuatwarganegara memahami  arti penting pemberian suara, mengerti hak  pilih,  mengetahui  prosedur  pemberian  sua  ra,  dan  memiliki pengetahuan untuk membuat piliha n-piliha n politik. 8
Pendapat  yang  kurang  lebih  sama  disampaikan  Joko  J Prihatmoko 9 ,  yang  mengartikan  pendidikan    pemilih    sebagai: kegiatan  pendidikan  politik  yang  dirancang  secara  sadar  untuk memahami hal-ihwal pemilu dan partai politik, hubungan pemilu
8 Wollack, Membuat Setiap , 49.
9 Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi, 192.
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
dan  demokrasi,  proses  pemilu,  arti  dan  manfaat  pemilu,  prinsip- prinsip pemilu yang jujur, adil dan demokratis.
Sedangkan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  [PKPU]  No. 10/2018  tentang  sosialisasi,  pendidikan  pemilih  dan  partisipasi masyarakat,  mendefinisikan  pendidikan  pemilih  sebagai  proses penyampaian  informasi  kepada  pemilih  untuk  meningkatkan pengetahuan,  pemahaman,  dan  kesadaran  pemilih  tentang  pemilu. Semua  definisi  tersebut  memiliki  titik  temu,  yakni  memaknai pendidikan  pemilih  semata-mata  berkaitan  dengan  pemberian  hak suara  dalam  pelaksanaan  pemilu.  Warga  masyarakat  diberikan pengetahuan  dan  pemahaman  persoalan  pemilu,  prosedur,  dan tatacara  memberikan  suara.  Ada  kesan  yang  kuat  bahwa  dalam pendidikan  pemilih  berlangsung  monolog    dan    membosankan. Warga  masyarakat  sebagai  objek  dari  proses  pendidikan  pemilih. Nuansa  formalistik  sangat  kental  terasa.  Padahal,  hakikat  dari pendidikan  pemilih  adalah  membangun  kesadaran  kritis  dan mengangkat  martabat  politik  warganegara  yang  sebelumnya  sebatas menjadi  penonton,  atau  menjadi  votes,  yakni  punya  banyak  pilihan dan voice yakni memiliki suara yang bermakna. 10
Dengan  kata  lain,  pendidikan  pemilih  membuat  warganegara aktif,  bukan  saja  dalam  urusan  pemberian  suara,  tetapi  juga  ikut berpartisipasi  dalam  proses  politik  yang  lebih  luas.  Karena  itu, pendidikan  pemilih  diharapkan pertama ,  menciptakan  warganegara yang  aktif. Kedua ,  membangunan  warganegara  yang  kritis. 11 Menghadirkan warganegara yang aktif dan kritis merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi. Karena demokrasi menjamin partisipasi  politik  dan  memungkinkan  warganegara  mengontrol kekuasaan politik.
10 Ari Dwipayana, Menuju Pemilu Trandformatif (Jogjakarta: IRE, 2004), 38.
11 Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi, 193.
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Ketiga ,  meningkatkan  partisipasi  pemilih.  Kesadaran  tentang pentingnya  penggunaan  hak  suara  dalam  pemilu  dilakukan  secara intensif  dan  meluas  sehingga  partisipasi  pemilih  dapat  meningkat. Keempat ,  meningkatkan  kualitas  partisipasi  pemilih.  Angka kecurangan  pemilih,  konflik  pemilih,  dan  mobilisasi  pemilih  dapat dikurangi  sedemikian  rupa  melalui  pendidikan  pemilih  yang berkualitas. Kelima ,  membantu  penyelenggara  pemilu.  Semakin banyak  pemilih  yang  paham  dengan  proses  pemilu  dan  demokrasi dapat  memudahkan  dan  meringankan  kerja  penyelenggara  pemilu karena  masing-masing  sudah  paham  dengan  proses  dan  bagaimana seharusnya  pemilih  bertindak 12 . Keenam ,  pendidikan  pemilih  akan membangun  kesadaran  kritis  warganegara  untuk  memilih  partai politik  dengan  bersandar  pada  ukuran  akal  sehat    seperti    kinerja partai  politik  selama  duduk  di  lembaga  politik. Ketujuh ,  pendidikan pemilih  akan  melahirkan  gerakan  anti-politik  busuk    dan    anti politikus korup dalam pemilihan 2019. 13
Daftar  di  atas  menunjukkan  bahwa  pendidikan  pemilih berkointribusi  dalam  menguatkan  kapasitas  warganegara  yang berujung  pada  penguatan  demokrasi.  Pada  titik  inilah  pendidikan pemilih perlu dilembagakan dan dilakukan secara berkelanjutan dan terencana  karena  merupakan  bagian  penting  dari  penguatan  politik warganegara dan penguatan demokrasi substansial.

## Pemetaan kajian pendidikan pemilih
Sebagian  besar  literatur  yang  mengkaji  pendidikan  pemilih selalu  dikaitkan  dengan  pemilu.  Kesan  ini  muncul  setelah  membaca dan menelaah sejumlah buku dan jurnal. Prihatmoko menyamakan
12 Manik, dkk. Pedoman Pendidikan Pemilih, 2.
13 Muhtar Haboddin, ‚Menghadirkan Pe milih Pe mula Cerdas dalam Pe milu 2014‛, Jurnal Transformative 1, No. 1 (2015): 19.
134 | Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin, Pendidikan Pemilih …
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
antara  pendidikan  pemilih  dan  pendidikan  politik  yang  bermuara pada pembangu- nan demokrasi  dan  kesadaran  politik. 14 Selanjutnya, ia mengatakan bahwa pendidikan pemilih adalah kegiatan pendidikan politik.  Cara  berpikir  ini  perlu  diberi  catatan. Pertama ,  secara  legal formal  merujuk  pada  PKPU  No  10/2018  tidak  disebutkan  kegiatan pendidikan  pemilih  adalah  kegiatan  pendidikan  politik. Kedua , pendidikan  pemilih  merupakan  ranah  penyelenggara  pemilu, sedangkan  pendidikan  politik  merupakan  salah  satu  fungsi  partai politik.
Catatan  lainnya,  bahwa  pendidikan  pemilih  bersifat  temporer. Padahal  dalam  rangka  mencerdaskan  pemilih,  seharus-  nya pendidikan  pemilih  dilakukan  secara  terus  menerus agar warganegara  tersebut  bisa  berperan  aktif  dalam  proses  politik  dan pemerintahan.  Sedangkan  Suryanef  menulis  pendidikan    pemilih yang  dikaitkan  dengan  pemilih  pemula. 15 Bagi  Suryanef,  melalui pendidikan  pemilih  diharapkan  agar pemilih  pemula  berparti-  sipasi dalam  memberikan  suaranya  dalam  pemilu.  Namun,  dampak partisipasi  pemilih  pemula  dalam  pembangunan  demokrasi  tidak dibicarakan  lebih  lanjutnya.  Sejatinya,  poin  ini  menjadi  penting karena  tindakan  pemilihan  akan  bermakna  apabila  warga  [ citizen ] kritis,  dan  aktif  berpartisipasi  dalam  proses    politik.    Selanjutnya, karya  Santoso  yang  berjudul pendidikan  politik  terhadap    pemilih pemula . 16 Poin  penting  dari  tulisan  ini  adalah  pendidikan  politik diharapkan  memberikan  kesadaran  politik  kepada  pemilih  pemula untuk  terlibat  dalam  kegiatan  politik.  Meskipun  demikian,  tidak ditunjukkan  bagaimana  upaya  yang  bisa  dilakukan  dalam  kerangka memberikan kesadaran politik. Sementara Haboddin memaparkan
14 Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi, 191-192.
15 Suryane f, dkk. ‚Pe ndidikan Pe milih, 571-576.
16 Santoso, ‚Pe ndidikan Politik, 2014.
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Memaknai hal pilih Prosentase
cara  cerdas  dalam  melakukan  pendidik  pemilih. 17 Yang  berwenang dalam melakukan  pendidikan  pemilih  adalah  penyelenggara pemilu, partai  politik,  dan  lembaga  Lembaga  Swadaya  Masyarakat.  Ketiga lembaga  ini  berkontribusi  menyadarkan  pemilih  dalam  mengguna- kan hak pilihnya. Dalam jajak pendapat Kompas , [2/4/2018] terungkap fakta  tentang  kesadaran  pemilih  yang  akan  menggunakan  hak pilihnya dalam pemilih pemimpin mencapai 69,9 persen. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.
Tabel 1. Pemilih maknai hak pilih
Wajib digunakan untuk memilih pemimpin 69.9 Hak pilih  tidak wajib 1,1 Digunakan jika  calon yang dipilih baik 28,5 Tidak tahu 0,5 Sumber: Kompas , 2/4/2018
Selain  karya  yang  sudah  disebutkan,  lembaga  KPU  juga menerbitkan  buku Pedoma  n  Pendidikan  Pemilih [2015].  Buku  ini memberikan pedoman praktis dalam melakukan  pendidikan pemilih. Hal  ini  nampak  dari  pembabakannya.  Misalnya,  tujuan,  prinsip, sasaran,  strategi,  dan  dilengkapi  dengan  materi  pendidikan  pemilih. Dengan kata lain, buku ini berisi petunjuk praktis pendidikan pemilih. Karena  buku  ini  berisi  petunjuk  praktis,  maka  tidak  mengaitkan pendidikan  pemilih  dengan  penguatan  politik  warganegara  dan demokrasi.  Keterkaitan  antara  pendidikan  pemilih  dengan  politik kewarganegaraan,  pendidikan  pemilih  dengan  demokrasi  tergambar pada bagan 1 berikut  ini.
17 Haboddin, ‚Menghadirkan Pe milih, 10-20
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Bagan 1. Keterkaitan pendidikan pemilih: politik warganegara dan demokrasi
Bagan  ini  menunjukkan  sisi  lain  dalam  memahami  pendidikan pemilih.  Selain  itu,  bagan  ini  juga  mengilustrasikan    sebuah perbedaan  dalam  menelaah  pendidikan  pemilih.  Perbedaan  ini diperlukan  supaya  tidak  terjadi  pengulangan  dan  pada    saat bersamaan  menawarkan  penjelasan  berbeda  perihal  pendidikan pemilih. Selebihnya, diharap- kan tulisan ini melengkapi karya-karya sebelumnya.

## Pendidikan pemilih memperkuat politik kewarganegaraan
Pendidikan terhadap pemilih perlu  perluasan makna  dan tidak sekedar  terjalin  dengan  pemilu.  Mengapa?  Karena  pendidikan pemilih  akan  memperkuat  posisi  warganegara  [ citizenship ]  dalam proses  politik  dan  pemerintahan.  Karena  itu,  pendidikan  pemilih, tidak  meluluh  berbicara  hak  pilih,  tetapi  juga  ikut  bersuara  [ voice ].
Pertama ,  bersuara  hanya  bisa  dilakukan  apabila  warganegara tercerahkan,  memiliki  pengetahuan  tentang  hak  dan  kewajibannya. Bersuara  berarti  ikut  menyuarakan  aspirasi.  Aspirasi  bisa  dibagi menjadi  tiga. Pertama ,  keinginan  individu  atau  masyarakat  untuk keperluan  jangka  pendek  yakni    peruk    dan    kedudukan    politik. Kedua , kebutuhan untuk memperbaiki persoalan bersama. Ketiga ,
Demokrasi yang berkualitas

## Memperkuat politik warganegara
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
kepentingan  yang  terkait  dengan  hak-hak  sosial-ekonomi,  dan politik. 18
Kedua , pendidikan pemilih mendorong terjadinya berpartisipasi  langsung  warga    negara    dalam    pemerintahan. Partisipasi  masyarakat  dalam  pemerintahan  sangat  dimungkin-  kan dalam  sistem  politik  demokrasi.  Dalam  partisipasi    politik, warganegara  tidak  hanya  memilih  pemimpin,  tetapi  juga  turut membuat  kebijakan  publik,  dan  pengawasan  proses  politik.  Studi Afan  Gaffar  yang  berjudul merangsang  partisipasi  politik  rakyat menyebutkan  empat  bentuk.  Pertama, lobbying yaitu  tindakan warganegara  untuk  menghubungi  pejabat  pemerintah    atau    pun tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah yang mempengaruhi  kehidupan  mereka.  Kedua, organiza  tiona  l  activity , yaitu keterlibatan warganegara ke  dalam  organisasi  sosial  dan politik, apakah itu  sebagai  pimpinan,  aktivis,  atakah  sebagai anggota biasa. Ketiga, contracting , yaitu partisipasi yang  dilakukan oleh warga negara dengan  secara  langsung  mendatangi  pejabat  pemerintah  ataupun tokoh  politik,  baik  dilakukan  secara  individual  atau  pun  dalam kelompok.  Keempat, violence yaitu  partisipasi dengan menggunakan cara-cara kekera- san untuk mempengaruhi pemerintah. 19
Empat  bentuk  partisipasi  tersebut,  hanya  bisa  dilakukan  bila warga  negara  memiliki  pengetahuan,  pemahaman  dan  kesadaran kritis  terhadap  proses  politik  yang    sedang    berlangsung. Lobbying dan contracting sangat  mudah  dilakukan  oleh  warga  negara  dengan cara menghubungi langsung atau mendatangi langsung  pejabat
18 Sutoro Eko, Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan . (Jogjakarta, IRE, TAF dan Ausaid, 2013), 30.
19 Afan Gaffar, ‚Merangsang Partisipasi Politik Rakyat‛ dalam Syarofin Arba [ed], Demitologisasi Politik Indonesia (Jakarta, CIDES, 1998), 241-242.
138 | Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin, Pendidikan Pemilih …
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
pemerintahan  bersangkutan.  Selain  itu,  warga  negara  juga menggunakan  sarana  organisasi  dalam  membangun  koneksitas dengan  pejabat  publik.  Karena  itu,  bentuk  partisipasi  warga  negara, baik Lobbying,  organiza  tiona  l  activity, dan contracting merupakan instrumentasi  yang  berguna  dalam  membangun  jejaring  dan koneksitas dengan pejabat politik dalam lingkup pemerintahan.
Ketiga ,  pendidikan  pemilih  bisa  mencerdaskan  warga  negara mengguna-  kan  media  massa  sebagai  intrumentasi  penyampaikan aspirasi,  tuntutan,  dan  kritik    kepada    pemerintah.    Warga    negara yang  memiliki  pengetahun  dan    kesadaran    politik    akan menggunakan  media  massa  dalam  membangun  komunikasi  politik dengan  pejabat  publik.  Begitu  pula  sebaliknya,  pemerintah  atau pejabat  publik  pun  bisa  menggunakan    media    massa    dalam merespon  tuntutan,  keinginan,  keluhan,  dan  kritik  yang  ditujukan kepadanya.  McNair  menyebut  fenomena  ini    sebagai    politik    dalam era  media. 20 Maksudnya,  media  sebagai  aktor  mediasi  antara  warga negara dengan pemerintah. Untuk lebih jelasnya bisa disimak  bagan 2.
Bagan 2. Media sebagai instrumen mediasi
20 Blian McNair, An Introduction to Political Cammunication , (London: Routledge, 2004), 96.
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Bagan  2  menempatkan  pesan  sentral  media  sebagai  mediasi antara  pemerintah  dengan  warga  negara.  Karena  itu,  kenetralan media  dalam  pemberitaan  menjadi  penting.  Dalam    sistem    politik yang  demokratis  media  adalah  penyam-  bung  lidah  pemerintah  dan masyarakat. Karenanya, warga negara yang cerdas akan menggunakan  media  sebagai  alat  untuk  berkomunikasi  dengan pemerinta-  han.  Bahkan,  di  era  sekarang  ini,  media  internet mengkoneksikan  relasi  pemerintah  dengan  masyarakat. Kompas , [19/3/2018]  menyebut  internet  dianggap  bisa  memantapkan  proses demokrasi agar lebih deliberatif dan  inklusif.
Keempa t , pendidikan pemilih memperkuat posisi warga negara dihadapan  pemerintah  dan  politisi.  Salah  gerakan    warga    negara dalam  menjinakkan  pemerintah  melalui  kontrak  politik.  Kontrak politik  merupakan  gerakan  sadar  politik  yang  mensyaratkan  calon pemimpin  politik    untuk    setia    pada    nilai-nilai    yang    ditawarkan dalam  kontrak  tersebut.  Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  kontrak politik  adalah  [a].  Pejabat  publik  dituntut  untuk  memiliki  komitmen yang kuat dalam membela dan memperjuangkan  nasih  warga  negara; [2] tuntutan kepada pejabat publik untuk menghadirkan suatu proses politik dan pemerintahan yang transparan  dan akuntabel; [3] tuntutan untuk  pemerintahan  menghadirkan  pemerintahan  yang  bebas korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  menuju  terwujudnya  pemerintahan yang  baik;  [4]  tuntutan  untuk  menghilangkan  adanya  pemerintahan yang  elitisme  dan  feodalisme  politik;  [5]  tuntutan  untuk  menjadikan nilai-nilai  lokal  sebagai  kultur  politik;  [6]  tuntutan  untuk mengentaskan kemiskinan. 21
Poin-poin  yang  terkandung  dalam  kontrak  politik  merupakan bukti betapa tingginya kesadaran politik warga negara. Warga
21 Widya Hari Murdianto, Demokrasi Lokal Ala Pikkada ( Jogjakarta: APMD Press, 2006), 209.
140 | Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin, Pendidikan Pemilih …
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
negara  mengikat  pejabat  publik  sebelum  berkuasa.  Cara  ini merupakan  bentuk  berpolitik  yang  bermartabat.  Selain  itu,  kontrak politik  ini  akan  menjadi  pegangan  diantara  kedua  belah  pihak,  yang pemerintah  dan  yang  diperintah.  Cara  ini  memiliki  dasar  yang  kuat dalam  filsafat  politik.  Thomas    Hobbes    merupakan    rujukan    yang pasti  dalam  tradisi  kontrak  politik.  Dalam  karya  Laviatan,  Hobbes menulis:  saya  mewenangkan  dan  menyerahkan  hak  saya  atas pengaturan  saya  kepada  pemimpin  ini,  dengan  syarat  ini  Anda melepas  hak  Anda  kepada  pemimpin  dan    mewewenangkan. 22 Dengan  kata  lain,  pemimpin  politik  bertindak  sebagaimana  yang disepakati bersama.
Kelima ,  pendidikan  kepada  pemilih  membuat  warga  negara semakin  kritis  dan  rasional.  Pendidikan  pemilih  memang diorientasikan  agar  warga  negara  kritis  dan  rasional  dalam menyuarakan  politiknya.  Kritisme  dan  rasionalisme  pemilih  bisa ditujukan  dengan  berani  menangih akuntabilitas  politisi  dan  partai politik yang  sedang duduk  di  lembaga  nega  ra.  Warga  nega ra harus  rewel dan  terus  mempertanyakan  apa  yang  sedang  dan  sudah  dilakukan  peja  bat publik buat mereka. Metode menuntut progress report politisi ata u peja bat publik akan menghadirkan fungsi kontrol . 23

## Pendidikan pemilih menciptakan demokrasi berkualitas
Pendidikan  pemilih  juga  bisa  menciptakan  demokrasi  yang berkualitas.  Hal  ini  diyakini  Husni 24 bahwa  pendidikan  pemilih membentuk  nilai  kesadaran,  peran,  hak,  dan  tanggungjawab  warga negara  dalam  sistem  demokrasi.  Pemahaman  ini  diperkuat  melalui Jajak Pendapat Kompas yang menyebutkan bahwa partisipasi pemilih
22 Ahmad Suhe lmi, Pemikiran Politik Barat . (Jakarta: Grame dia, 2001), 176.
23 Dwipayana, Menuju Pemilu Trandformatif, 42.
24 Manik, dkk., Pedoman Pendidikan Pemilih , 2.
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
menentukan kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi bisa dikaitkan dengan tingkat partisipasi pemilih warga negara. Lihat tabel 2.
Tabel 2. Partisipasi pemilih menentukan kualitas Demokrasi
Jawaban Persen Setuju 88,1 Tidak setuju 7,7 Tidak tahu 4,2 Sumbe r: kompas, 2 April 2018
Tabel  2  menunjukkan  keterkaitan  partisipasi  dengan  kualitas demokrasi.  Sebanyak  88,1  persen  warga  negara  meyakini  partisipasi pemilih  akan  menentukan  kualitas  demokrasi.  Logika-  nya  adalah semakin  tinggi  partisipasi  warga  negara,  maka  semakin  besar legitimasi  politik  pemimpin  terpilih.  Legitimasi  politik  diperlukan dalam  kerangka  mengukuhkan  kekuasaan.  Disinilah  arti  pentingnya pendidikan  pemilih  dalam  memperkuat  demokrasi.  Selanjutnya, dalam Jajak  Pendapat  Kompas pada  bulan  Juli  2018  melansir  temuan baru  perihal  seberapa  demokratiskah  negara  kita?  Sebanyak  72 persen  menjawab  negara  ini  sudah  demokratis  dan  10  persen mengatakan sangat demokratis. Lihat tabel  3
Tabel 3. Seberapa demokratiskah negara kita?
Jawaban Persen Demokratis 72 Sangat Demokratis 10 Tidak Demokratis 8 Sangat tidak Demokratis 1 Tidak tahu 9 Sumber : Kompas , 20 Juli 2018
Meskipun Jajak  Pendapat  Kompas dilakukan  dalam  waktu  yang berbeda [lihat tabel 2 dan 3] tetapi memiliki benang yang sama,
142 | Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin, Pendidikan Pemilih …
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
yakni  suara  warga  negara  yang  semakin  matang  dalam  memberikan penilaian  terhadap  perkembangan  demokrasi  bangsa  ini  dalam beberapa  tahun  terakhir.  Penilaian  warga  negara  tersebut,  seakan- akan  membantah  pesisme  sebagian  pengamat  yang  mengatakan bahwa  demokrasi  Indonesia    sudah    stagnasi. 25 Periksalah    tabel    3 yang menyebutkan 10 persen bangsa ini sangat demokratis.
Selain  pendidikan  pemilih  bisa  membentuk  kesadaran  politik, juga  dengan  kasadaran  itu  mereka  bisa  mengontrol  isu-isu  publik. Karena  itu,  pemaknaan  demokrasi  berubah  dan  tidak  lagi  dipahami sebagai  bentuk  pemerintah,  tetapi  kemampuan  warga  negara melakukan  kontrol  terhadap  isu-isu  publik.    Warga    negara diposisikan  sebagai  aktor  yang  memiliki  kapasitas  untuk  mengontrol isu-isu  publik.  Isu-isu  publik  yang  mendapat  perhatian  dari  warga negara tergambar pada grafik 1 berikut ini:
Grafik 1. Isu-isu public
Sumber: Savirani 26 , dan Haboddin 27
25 Marcus Mietzne r, ‚Indonesia Democratic Stagnation‛, Jurnal Democratization 19, No.2 (2012): 209-229.
26 Amalinda Savirani, dkk., Demokrasi di Indonesia: Antara Patronase dan Populisme (Jogjakarta: UGM-Universitas Oslo, 2014), 10.
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Grafik  di  atas  menunjukkan  bahwa  pelayanan  publik menempati  urutan  pertama  dengan  nilai    55    persen.    Pelayanan publik  dalam  kesehatan  dan  pendidikan  menjadi  perhatian  bagi masyarakat.  Warga  negara  ingin  mendapatkan    hak-hak    dasar    itu dari kebijakan pemerintah. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, isu  publik  seperti  kesehatan  gratis  dan  pendidikan  gratis  menjadi kebijakan  populis dalam politik Indonesia. Selain  itu,  isu publik  yang menjadi  perhatian  berikutnya  adalah  pembangunan  ekonomi. Pembangunan  ekonomi  menduduki  peringkat  dua  dengan  skor  28 persen. Sedangkan hak kewarganegaraan sekitar 14 persen.
Meskipun  isu-isu  publik  menjadi  trend  dalam  politik,  namun pertanyaan  adalah  siapakah  yang  seharusnya  mengelola  isu-isu? Savirani  dan  Tornquist 28 dalam Reclaiming  the  State menyebutkan sejumlah  institusi  yang  seharusnya  mengelola  isu-isu  publik.  Lihat tabel 4.
Tabel 4. Institusi yang mengelola isu-isu publik Jenis lembaga Pe rsentase Individu 3,2 Ke luarga dan klan 0,5 Pasar 5,9 Oraganisasi masyarakat sipil 8,1 Pe merintah 65,9 Lembaga public 6,4 Tidak menjawab 10 Sumber: Savirani dan Tornquist 29
27 Muhtar Haboddin, ‚Populisme , Politik Pe rtahanan, dan Pe mimpin Lokal‛, disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  dalamrangka  Dies  Natalis  FISIP,  Universitas Jenderal Soe dirman, 16 November 2017), 6.
28 Amalinda Savirani dan Olle Tornquist (ed), Reclaiming The State . (Jogjakarta: Polgov dan PCD, 2016), 28.
29 Ibid.
144 | Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin, Pendidikan Pemilih …
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Meskipun  terdapat  sejumlah  institusi  yang  mengelola  isu-isu piblik  sebagaimana  tergambar  pada  tabel  4,  namun  yang  paling dominan  untuk  melaksanakan  semua  itu  adalah  negara/pemerintah. Sebanyak  65,9  persen  respoden  mengatakan  bahwa  isu-  isu  publik ditangani  negara/pemerintah.  Karena  ditangani  oleh  negara  atau pemerintah,  maka  warganegara  melakukan  kontrol  terhadapnya. Selain  itu,  kesehatan  dan  pendidikan  termasuk  hak-hak  dasar warganegara  yang  perlu  didapatkan.  Dalam  beberapa  kasus pemerintah  daerah berlomba-lomba  membuat  kebija-  kan  ini  sebagai daya  tarik  untuk  mendapatkan  simpati  dari  masyarakat.  Misalnya, Kartu  Pendidikan  Gratis  dan  Kartu  Kesehatan  Gratis  merebak disejumlah  daerah.  Kepala  daerah  berusaha  membuat  kebijakan  ini dalam  kerangka  merespon  keinginan  dan  tuntutan  masyarakat. Sejalan dengan itu, dalam kampaye  politik Jokowi 2014  pun  kembali melemparkan  isu  dalam  bentuk  kartu:  Kartu  Indonesia  Pintar  [KIP] dan Kartu  Indonesia  Sehat  [KIS].  KIP  dan KIS  merupakan  kebijakan untuk  memastikan  bahwa    warganegara    mendapatkan    jaminan untuk mendapatkan layanan kesahatan dan pendidikan.
Keterlibatan  negara/pemerintah  dalam  isu-isu  publik    bisa dibaca  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dalam  menjalankan fungsi  dasarnya.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  warganegara  semakin sadar  dan  kritis  dalam  menuntut  hak-hak  dasarnya.  Dalam  sejarah negara-negara  kesejahteraan  seperti  di  Eropa  menunjuk-kan  bahwa gerakan  akar  rumputlah  yang  menuntut  negara  memenuhi  hak-hak kesejahteraan.  Lebih  khusus,  pengalaman  di  negara  Skandinavia, keterlibatan  wara  negara  dan  pemerintah    dalam    isu-isu kesejahteraan  telah  menguatkan  Savirani  dan  Tornquist  posisi  tawar mereka dalam mengelola barang-barang politik. 30
30 Savirani dan Tornquist (ed), Reclaiming The State , 34.
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
Selain  pemilih  melakukan  kontrol  terhadap    isu-isu    publik, yang dikalah penting untuk dilakukan  adalah  mengontrol kekuasaan. Kekuasaan  yang  baik,  selalu membutuhkan  kontrol  dari  masyarakat. Kontrol  dari  masyarakat  sangat  diperlukan  dalam  menjinakkan kekuasaan.  Logikanya  adalah pertama ,  kekuasaan  sangat  mudah disalahgunakan oleh pemimpin politik. Karena itu, diperlukan kontrol dari  masyarakat  agar  tidak  disalahgunakan.  Kontrol  masyarakat terhadap  kekuasaan  bisa  dilakukan  dengan  cara  meminta pertanggung-jawaban  politik  pemerintah  secara  berkala.  Bisa  juga melalui  kritik  terbuka  kepada  pemerintah.  Tujuannya  adalah menormalkan kekuasaan yang memiliki motif represif, predator, dan sewenang-  wenang.
Kedua , karena kekuasaan berasal dari masyarakat, maka sejatinya  kekuasaan  itu  diabdikan  kepada  masyarakat.  Bahkan, semua  aktivitas  dari  operasionalisasi  kekuasaan  bermuara  pada kepentingan  masyarakat.  Cara  mengabdikan  kekuasaan  kepada pemiliknya  dengan  wataknya  yang    keras.    Kekuasaan    perlu dipahami  sebagai  instrumentasi  untuk  menciptakan  kesejahteraan. Kekuasaan  yang  baik,  tentu  kekuasaan  yang  mensejaterakan warganegara.  Maksudnya,  adalah  semua  sumberdaya  berada  dalam ruang-lingkup kekuasaan  dikelola  untuk  kesejahteraan warganegara.
Dengan demikian, maka pamahaman demokrasi mulai bergeser. Demokrasi  kemudian  dimaknai  sebagai  alat  untuk  mengubah  dan pengelolaan  urusan-urusan  publik  menjadi  lebih  terkontrol  oleh warganegara  atas  dasar  prinsip  kesejahteraan.  Dalam  konteks  ini, maka instrumentasi demokrasi menjadi proses untuk
146 | Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin, Pendidikan Pemilih …
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
mengelola  pola-pola  relasi kekuasaan tersebut dalam rangka penciptaan kesejahteraan bagi warga-  Negara. 31

## Penutup
Pendidikan  pemilih  memang  sangat  penting  dalam  demokrasi. Demokrasi  yang  dimaksud  adalah  demokrasi  prosedural-minimalis yang  sangat  mengandalkan  pelaksanaan    dan    proses    pemilu. Sebagian  literatur  yang  digunakan  menyasar  dan  berujung  pada pemilu.  Dengan  kata  lain,  pendidikan  pemilih  semata-mata diperuntukkan  agar  pemilih  memiliki  kesadaran,    pemahaman perihal  penggunaan  hak  pilih  dalam  pemilu.  Padahal  dalam memahami  pendidikan  pemilih  bisa  tarik  lebih  luas,  yakni  tidak sekedar  urusan  memilih,  tetapi  dikaitkan  dengan  politik  kewarga- negaraan dan penguatan  demokrasi.
Tulisan  ini  mengambil  jalan  itu,    dengan    mengaitkan pendidikan  pemilih  dengan  kewarganegaraan  dan  penguatan demokrasi.  Pemilih  yang  cerdas  dan kritis  bisa menjadi  warganegara yang  akttif  dalam  menggunakan  hak-hak  politiknya  melalui berpartisipasi  dalam  proses  politik,  mengawal  isu-isu  publik  yang berkaitan  dengan  hak-hak  dasar  mereka,  dan  mengontrol  kekuasaan. Lebih  jauh  lagi,  pemilih  dapat  menempatkan  demokrasi  sebagai mekanisme  pertuka-  ran  politik  untuk  mendapatkan  akses  terhadap sumberdaya,  sehingga  bekerjanya  demokrasi  diukur    dari kapasitasnya  untuk  memenuhi  permina-  taan  waranegara  tersebut. Bagi  warganegara,  demokrasi  memiliki  nilai  pragmatis  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara cepat. 32
Cara  pandang  ini  memberikan  nilai  baru  dalam  memahami pendidikan pemilih dalam tautannya dengan demokrasi. Selain itu,
31 Caroline,  ‚Instrumentasi Demokrasi, 68.
32 Caroline,  ‚Instrumentasi Demokrasi, 70.
Copyright ©  2018 Politea: Jurnal Kajian Politik Is lam
gagasan  demokrasi  pun  mengalami  berubahan  makna.  Bahkan, demokrasi  menempatkan  warganegara  sebagai    aktor    yang melakukan  kontrol  terhadap  isu  publik.  Hal    ini    hanya    bisa dilakukan apabila warganegara memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peran, hak, dan kewajiban sebagai  aktor politik. Selebihnya,  warganegara  harus  aktif  dalam  menyuarakan  keinginan, tuntutan,  dan  kepentingannya  kepada  pemerintah.  Ini  tantangan terbesar  sebagai  warganegara  yang  cerdas,  kritis,  dan  bermartabat tinggi.

## Daftar Pustaka
Amalinda Savirani dan Olle Tornquist (ed). 2016. Reclaiming The State .
Jogjakarta: Polgov dan PCD.
Arinanto, Setya, 2002. ‘Pendidikan Pemilih’ Tempo .
Caroline,  Paskarina.  2011.  ‘Instrumentasi  Demokrasi:Pengelolaan Kekuasaan  dalam  Pembangunan’. Jurnal  Politik .  Vol7.No.1.
hlm.57-76
Dwipayana, Ari. 2004. Menuju Pemilu Trandformatif . Jogjakarta, IRE.
Eko,  Sutoro.  2013. Daerah  Inklusif:  Pembangunan, Demokrasi  Lokal,  dan
Keseja hteraan . Jogjakarta, IRE, TAF dan Ausaid.
Gaffar, Afan. ‘Merangsang Partisipasi Politik Rakyat’ dalam Syarofin
Arba [ed].1998. Demitologisasi Politik Indonesia . Jakarta, CIDES.
Haboddin, Muhtar. 2015. ‘Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas dalam Pemilu 2014’ Jurnal Transforma tive , Vol.1. No.1 Maret.
hlm10-20.
Haboddin,  Muhtar.  2017.  ‘Populisme,  Politik  Pertahanan,  dan
Pemimpin  Lokal’,  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  dalam rangka  Dies  Natalis  FISIP,  Universitas  Jenderal  Soedirman,  16 November 2017.
Husni Kamil Manik, dkk. 2015. Pedoman Pendidikan Pemilih. Jakarta,
Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin, Pendidikan Pemilih … | 148
KPU.
McNair,  Blian.  2004. An  Introduction  to  Politica  l  Cammunication ,
London Routledge.
Mietzner, Marcus, 2012. ‘Indonesia Democratic Stagnation’ Jurnal
Democratization , Vol.19.No.2, hlm. 209-229.
Murdianto,  Widya  Hari.  2006. Demokrasi Lokal Ala Pikkada .  Jogjakarta,
APMD Press.
Prihatmoko, Joko J. 2003. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi .
Semarang, LP2I dan LP3M  Unwahas.
Santoso [2014] ‘Pendidikan Politik terhadap Pemilih Pemula’.
Makalah.
Savirani,  Amalinda,  dkk.  2014. Demokrasi  di  Indonesia  :  Antara Patronase dan Populisme . Jogjakarta, UGM- Universitas Oslo Suhelmi, Ahmad. 2001. Pemikira n Politik  Barat .  Jakarta.
PT.Gramedia.
Suryanef,  dkk.  2015.  ‘Pendidikan  Pemilih  bagi Pemilih Pemula  serta
Urgensinya dalam Pembangunan  Demokrasi’  Prisiding SNAAP,
Sosial, ekonomi dan Humaniora . hlm. 571-576.
Wollack,  Kenneth  D.  1997. Membuat Setiap Suara Punya Arti .  Jakarta,
ELSAM.