Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 3067-3073
Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

## Imama Zuchroh
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara Email korespondensi: zuchroh1974@gmail.com

## Abstract
This article describes the review of productive zakat as an instrument of poverty alleviation in Indonesia. This research uses a literature research method by studying and collecting the results of previous research that are in accordance with the theme of this study. The results of this study show that productive zakat in poverty alleviation instruments has played a considerable role. In addition to improving the economic life of mustahiq and meeting the  needs  in  worshipping  Allah  Almighty.  In  Indonesia,  regulations  on  the  concentration  and  collection  of productive  zakat  have  been  regulated  starting  from  laws, and government  regulations  to  regional  head regulations so that the potential for productive zakat as an instrument of poverty alleviation is a necessity.
Keywords: concentration, regulation, poverty alleviation, public finance, productive zakat, potential zakat
Saran sitasi : Zuchroh, I . (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan  Kemiskinan  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8 (03),  3067-3073.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387

## 1. PENDAHULUAN
Sejarah  gemilang  pengelolaan  zakat  muncul  di era Umar bin Abdul Aziz, di mana zakat ijtihad pada pendapatan  ditentukan  oleh  khalifah  dan  wajib (Tumewang, Annisa, dan Fakhrunnas 2021), menjadikan  zakat  sebagai  sumber  pendapatan  utama bagi negara  (Hamid, Mohammed,  dan Ayedh 2021), orang  hidup  dalam  damai(Iskandar,  Possumah,  dan Aqbar 2020). Pada waktu itu, orang miskin tidak lagi berhak  menerima  zakat  sehingga  zakat  dikirim  ke negara  tetangga  yang  membutuhkan.  Perkembangan pengelolaan  zakat  di  Indonesia  menunjukkan pertumbuhan  baik  dari  aspek  pengumpulan  maupun dari aspek distribusi.
Di  Indonesia,  pengelolaan  zakat  diatur  dengan UU No. 13 Tahun 2011 Yang Menantang Pengelolaan Zakat.  Posisi  zakat  dan  pengelolaannya  di  Indonesia menjadi  sangat  strategis.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari salahnya  tujuan  pengelolaan  zakat  nasional  (Alfiah dan  Sumarni  2021),  yaitu:  untuk  meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat,  serta  meningkatkan  manfaat  zakat  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
penanggulangan  kemiskinan.  Untuk  mewujudkan tujuan ini dapat dilakukan melalui zakat produktif.
Menurut  Suardi  (2021)  Zakat  produktif  adalah cara  efektif  untuk  mengentaskan  kemiskinan,  model distribusi  zakat  dalam  memecahkan  masalah  sosial (Suardi  dan    Hafidz  2021),  dengan  tujuan  untuk pemberdayaan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup mustahik dan mengubah status menjadi muzaki , salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan (Efendi dan Chairunnisa 2021), salah satu cara untuk mengurangi  kemiskinan  di  masyarakat  Islam  dan memberikan  dampak  yang  lebih  luas,  solusi pengembangan pengusaha mikro dengan memberikan akses modal kerja (Abudalisa dan Baidlowi 2021), dan menjadi solusi untuk mengatasi masalah akses modal kerja  bagi  pengusaha  mikro  (Bahri,  2019).  Zakat produktif juga bertujuan untuk menjadikan mustahik sebagai  muzaki,  memenuhi  kebutuhan  hidup  layak untuk  menyembah  Allah  SWT,  menghindari  bahaya perselingkuhan,  menghilangkan  rasa  iri,  iri  hati,  dan kedengkian, memberikan kecukupan dan kesejahteraan  (Ismail,  2018)  dan  meningkatkan kesejahteraan.  Maka  pertanyaannya  tentu  bagaimana mengkaji  zakat  produktif  sehingga  mampu  berperan
lebih  besar  terutama  pada  penurunan  angka kemiskinan.
Ruang lingkup penelitian adalah zakat produktif di  Indonesia.  Pengertian  Zakat  Zakat  adalah  bagian dari pilar-pilar  Islam  (Nafi’ah  2021),  sebuah tatanan sosial  ekonomi,  yang  pemerintahannya  diturunkan kepada  Rasulullah  pada  tahun  kedua  Hijrah  dan dilanjutkan  oleh  Khulafa'ur-Rashidin  (Efrinaldi 2019).  Kedudukan  zakat  wajib  bagi  setiap  orang dalam Islam yang telah memenuhi syarat. Antara lain: Islam,  kemerdekaan,  sempurna  hak  milik  ,  halal, berkembang, mencapai batas minimum nisab / zakat kecuali rikaz (tidak diwajibkan), lebih dari kebutuhan pokok, bebas utang dan batas ketentuan waktu. Zakat juga merupakan sarana untuk menjalankan akuntabilitas  sosial  dan  wajib  bagi  umat  Islam (Suharti  2018).  Menurut  Rahmatika  (2021),  Zakat merupakan  bagian  dari  kekayaan  yang  dibelanjakan oleh  orang  kaya  untuk  saudara-saudara  yang membutuhkan  dan  untuk  keperluan  umum  yang merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, dengan tujuan  untuk  menyelesaikan  berbagai  masalah  sosial seperti:  pengangguran,  kemiskinan,  dan  lain- lain(Rahmatika dan Rini 2021).
Menurut Qardhawi dalam Irham (2019) berikut 4 (empat) cara untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu: dengan  bekerja,  menjamin  kerabat,  jaminan  negara dan melalui zakat. Zakat diperuntukkan bagi kerabat yang  membutuhkan  dan  untuk  kepentingan  umum yang  merupakan  kebutuhan  vital  bagi  masyarakat, untuk  memberdayakan  mustahik  berupa  dukungan modal kerja, penunjang peralatan kerja, pendampingan usaha, pendampingan spiritual, pemasaran  dukungan  akses  dan  layanan  lainnya (Irham 2019).
Zakat  Produktif  Dalam  perkembangannya  ,  ada yang disebut zakat konsumtif dan ada zakat produktif. Dalam konteks regulasi yang baik di Indonesia, zakat produktif  masuk  dalam  kategori  program  distribusi. Sedangkan zakat produktif diklasifikasikan ke dalam program  pemanfaatan.  Zakat  konsumtif  diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari,  sedangkan  zakat  produktif  bertujuan  untuk membuat mustahik mandiri menjadi muzaki  (Sonita, Helmi,  and  Henmaidi  2022).  Bagi  mustahik  yang masih kuat dan sehat diberikan zakat produktif. Zakat Produktif didefinisikan sebagai cara  dan mekanisme dalam  mengatasi  masalah  kemiskinan  (Choiri  dan Makhtum 2021).
Menurut  Suardi  (2021),  mendefinisikan  zakat produktif  sebagai  zakat  berupa  aset  atau  dana  yang diberikan  kepada  mustahik  yang  tidak  dibelanjakan langsung untuk konsumsi kebutuhan tertentu, namun dikembangkan  dan  digunakan  untuk  membantu usahanya,  sehingga  dengan  adanya  upaya  tersebut dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  terus-menerus. Jadi,  zakat  produktif  adalah  pemberian  zakat  yang dapat  membuat  penerima  menghasilkan  sesuatu secara terus menerus dengan aset zakat yang mereka terima (Suardi dan Hafidz 2021).
Zakat  Produktif  memiliki  peran  dan  fungsi, antara  lain:  sebagai  sumber  dana  pengentasan kemiskinan  ,  sebagai  modal  kerja,  lapangan  kerja terbuka  ,  meningkatkan  pendapatan,  memenuhi kebutuhan  sehari-hari  dan  mendapatkan  penghasilan tetap,  menambah  usaha,  mengembangkan  usaha  dan dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung , fungsi  alokasi  dan  stabilisator  ekonomi  (Aligori  dan Dhuafa 2017).
Menurut  Imam  Syafi'I  dalam  Iska  (2020),  jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, ia harus diberikan zakat produktif berupa usaha  modal  yang  memungkinkannya  memperoleh keuntungan  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan dasarnya.  Begitu  juga  jika  yang  bersangkutan memiliki  keterampilan  tertentu,  peralatan  produksi yang  dapat  sesuai  dengan  pekerjaannya  dapat diberikan  kepadanya  (Iska  2020).  Penggunaan  zakat produktif  juga  dipraktikkan  pada  masa  Rasulullah sebagaimana tertuang dalam hadits Muslim Salim bin Abdillah  bin  Umar  dari  ayahnya,  bahwa  Rasulullah telah  memberinya  sedekah  dan  memintanya  untuk mengembangkan atau memberi kembali (Hayatuddin 2020).
Zakat Produktif  tidak dihabiskan langsung untuk konsumsi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu  bisnis  mustahik,  berproduksi  secara  terus menerus,  dikembangkan  untuk  dapat  memenuhi kebutuhan  hidup  secara  terus  menerus.  Oleh  karena itu,  berdasarkan  tujuan  penggunaannya  zakat  dibagi menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif . Zakat produktif  dan  zakat  konsumtif  memiliki  persamaan, perbedaan, kelemahan dan kekuatan . Pertama, zakat produktif  dan  zakat  konsumtif  dapat  meningkat kesejahteraan  sekaligus  mengurangi  kemiskinan mustahik.  Namun,  zakat  produktif  lebih  mampu menurunkan kemiskinan dibandingkan zakat konsumtif.
Hal  ini disebabkan  oleh  zakat  produktif  disertai dengan  bantuan  usaha  dan  bimbingan  keagamaan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berperan dalam  menghilangkan  mustahik  dari  kemiskinan spiritual.  Kedua,  pada  zakat  produktif,  faktor-faktor yang  mempengaruhi  penanggulangan  kemiskinan adalah  pendapatan  rumah  tangga  mustahik  dan pekerjaan kepala rumah tangga. Sedangkan pada zakat konsumtif  ,  faktor  yang  mempengaruhi  adalah pendidikan  kepala  rumah  tangga  dan  pendapatan rumah tangga mustahik.
Dalam  hal  ini  ,  faktor  pendapatan  sama-sama berpengaruh  baik  pada  distribusi  model  zakat konsumtif maupun produktif. Kedua cara menyalurkan
zakat pada dasarnya dapat meningkatkan  kesejahteraan  sekaligus  mengurangi kemiskinan  mustahik.  Namun,  zakat  produktif  lebih mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dibandingkan  zakat  konsumtif.  Kriteria  pemanfaatan Zakat untuk usaha produktif (Ismail, 2018)antara lain: telah  memenuhi  ketentuan  syariah  ,  menghasilkan nilai  tambah  ekonomi  bagi  mustahik,  mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat ,  penerima  manfaat  adalah  individu  atau  kelompok yang  memenuhi  kriteria  mustahik  ,  memberikan bimbingan atau pendampingan kepada mustahik dari amil  zakat  di  daerah  domisili  mustahik  .  ,  zakat produktif diberikan kepada mustahik yang masih kuat dan sehat (Khairina 2021).
Prinsip-prinsip dasar pengelolaan zakat produktif antara lain: kebutuhan dasar mustahik harus dipenuhi terlebih  dahulu,  diarahkan  untuk  menciptakan kegiatan  unit  usaha  yang  menghasilkan  sumber pendapatan tetap , mendidik kemandirian, memperhatikan tingkat kemampuan mustahik, dilengkapi  dengan  program  bantuan  teknis  dan manajemen  ,  waktu  program  yang  terbatas,  ada lembaga  penjamin  jika  terjadi  kegagalan  usaha. Bantuan  juga  ditekankan    agar  kegiatan  usaha  dapat berjalan  dengan  baik.  Langkah-langkah  yang  perlu dilakukan  dalam  menyalurkan  dana  program  zakat produktif  adalah  sebagai  berikut  :  melakukan  survei
untuk  melihat  kondisi  tempat  usaha,  mengikuti kegiatan  pendampingan  dan  pembinaan  rutin  setiap bulannya,  menyediakan  pendampingan  modal  usaha selama  kegiatan  pendampingan  dan  bimbingan mustahik,  mengarahkan  hak  dan  kewajiban  sebagai mitra  binaan,  memotivasi  pelatihan  dan  potensi  diri, melakukan  survei  setelah  pemberian  bantuan  modal ventura dan peralatan usaha. Tujuan dari penelitian ini untuk  memberikan  gambaran  mengenai  potensi  dari zakat  produktif  jika  dikelola  dengan  baik.  Regulasi sebagai  payung  hukum  sudah  tersedia  maka keberhasilan  yang  dapat  dipetik  dari  zakat  produktif bagi pengentasan kemiskinan merupakan keniscayaan.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian pustaka  dengan  menggunakan  literatur,  antara  lain buku,  jurnal,  artikel,  dll.  Melalui  studi  pustaka  akan memperoleh  informasi  dan  data  sekunder  terkait penelitian  ini  .  Tujuan  studi  literatur  adalah  untuk melengkapi  pengetahuan  dasar  dan  teori  yang digunakan dalam penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengelolaan Zakat di Indonesia
Pengelolaan  zakat  di  Indonesia  dilakukan  oleh Badan Nasional Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat  (LAZ).  Badan  Nasional  Zakat  (BAZNAS) adalah  badan  resmi  dan  satu-satunya  yang  dibentuk oleh  pemerintah  berdasarkan  Keputusan  Presiden Nomor  8  Tahun  2001  yang  mempunyai  tugas  dan fungsi  mengumpulkan  dan  mendistribusikan  zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional.
Pengumpulan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Zakat (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah  dan  Lembaga Amil  Zakat  yang  dibentuk oleh  masyarakat  dan  dikukuhkan  oleh  pemerintah (Idrus dan Maman 2021). Dari kedua aspek tersebut, baik pengumpulan maupun distribusi terus mengalami pertumbuhan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1 Total Pengumpulan Berdasarkan Jenis Dana (IDR) No Jenis Dana 2019 % 2020 % 1  Zakat 3.738.216.792.496 74,51 4.194.142.434.378 67,38 2  Infak/Sedekah 1.001.498.305.006 19,96 1.764.883.196.993 28,35 3  Lain Dana Sosial Keagamaan 277.336.514.452 5,53 265.345.638.101 4,26 4  Dana Lainnya *) 241.514.997 0 0 0 Jumlah 5.017.293.126.950 100 6.224.371.269.472 100
Secara  nasional,  koleksi  zakat  meningkat  dari Rp5.017.293.126.950  menjadi  Rp6.224.371.279.472 atau tumbuh 24 persen. Hal ini tentu menggembirakan
karena  jauh  di  atas  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia yang mencapai 5,07 persen (BPS, 2020).
Tabel 2 Total Distribusi Berdasarkan Ashnaf (IDR) No Asnaf Jumlah Dana % Jumlah Dana % 2016 2917 1 Fakir 2.137.613.944.379 72,93 3.356.325.642.451 69,06 2 Amil 209.233.041.289 7,14 518.647.467.254 10,67 3 Muallaf 17.403.367.642 0,59 97.156.889.988 2,00 4 Riqob 4.278.727.729 0,15 21.827.062.720 0,45 5 Gharimin 16.435.575.105 0,56 40.772.744.732 0,84 6 Fi Sabilillah 524.865.496.303 17,91 755.062.496.814 15,54 7 Ibnu Sabil 21.379.958.163 0,73 70.363.020.484 1,45 Jumlah 2.931.210.110.610 100 4.341.507.857.190 100
Sumber: Baznas (2019)
Penyaluran  zakat  dialokasikan  untuk  5  (lima) Bidang  Program,  antara  lain:  Bidang  Ekonomi, pendidikan, misionaris, kesehatan dan kemanusiaan . Jumlah distribusi berdasarkan bidang ini ditambahkan dengan  tidak  menyertakan  alokasi  untuk  Amil  atau Operasi. Penyaluran terbesar pada 2017 adalah untuk Sektor  Sosial  Kemanusiaan  sebesar  25,89  persen,
diikuti dengan distribusi Lapangan Dakwah. Distribusi  Ekonomi  sebenarnya  berada  peringkat keempat  dengan  capaian  20,33  persen.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  alokasi  zakat  untuk  zakat produktif  masih  jauh  dibandingkan  dengan  alokasi zakat untuk zakat konsumtif .

## Tabel 3 Total Distribusi Berdasarkan Sektor Distribusi
No Sektor Jumlah Pencairan 2019 % Jumlah Pencairan 2020 % 1 Ekonomi 493.075.489.398 18,30 882.515.274.729 20,33 2 Pendidikan 842.980.341.134 31,28 941.865.099.137 21,69 3 Dakwah Islam 418.454.281.897 15,53 979.468.717.694 22,56 4 Kesehatan 226.004.399.823 8,39 413.507.938.849 9,52 5 Kemanusiaan Sosial 714.267.956.361 26,51 1.124.150.826.782 25,89 Jumlah 2.694.782.468.613 100 4.341.507.857.190 100
Sumber: Baznas (2019)
BAZNAS  adalah  lembaga  pemerintah  non- struktural  yang  mengelola  zakat  secara  nasional  di Indonesia  (Khairina  2021).  Pengelolaan  zakat  di Indonesia  didasarkan  pada  syariah  dan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  memperkuat  peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan  pengelolaan  zakat  secara  nasional. Sedangkan  LAZ  diinisiasi  oleh  masyarakat  sipil dengan persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk yang  diprakarsai  oleh  masyarakat.  LAZ  mempunyai tugas utama membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat dimana  proses  pembentukannya  harus  mendapatkan
izin  dari  Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk  oleh Menteri (Haidir 2019).
Perspektif
Syariah Produktivitas Zakat Distribusi  zakat  yang  produktif  merupakan  kejadian umum pada zaman Nabi. Hadits Imam Muslim Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Nabi telah memberinya sedekah dan memintanya untuk mengembangkannya atau mengembalikannya (Mauludin dan Herianingrum 2022).
Dari sisi syariah, zakat produktif diperbolehkan untuk  meningkatkan  taraf  hidup  ekonomi  mustahik (Zalikha,  2016).  Kriteria  pemanfaatan  Zakat  untuk usaha produktif antara lain: telah memenuhi ketentuan syariah,  menghasilkan  nilai  tambah  ekonomi  bagi mustahik, mustahik yang berdomisili di wilayah kerja
lembaga  pengelola  zakat,  penerima  manfaatnya adalah  individu  atau  kelompok  yang  memenuhi mustahik  kriteria,  memberikan  bimbingan  atau pendampingan  kepada  mustahik  dari  amil  zakat  di wilayah  domisili  mustahik.  Syarat  lainnya  adalah kebutuhan  dasar  mustahik  harus  dipenuhi  terlebih dahulu,  diarahkan  untuk  menciptakan  kegiatan  unit usaha  yang  menghasilkan  sumber  pendapatan  tetap, mendidik  kemandirian,  memperhatikan  sampai  pada tingkat  kemampuan  mustahik  ,  prinsip-prinsip manajemen dilengkapi dengan program pendampingan  teknis  dan  manajemen  ,  terbatasnya waktu  program,  terdapat  lembaga  penjamin  apabila terjadi kegagalan usaha , serta yang diberikan kepada mustahik yang masih kuat dan sehat.
Berdasarkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan  Dana  Zakat  untuk  istithmār  (investasi) terdapat  syarat  penggunaan  zakat  yang  dialokasikan untuk  modal  usaha,  yaitu:  (1)  zakat  harus didistribusikan  kepada  usaha  yang  dibenarkan  oleh peraturan syariah dan berlaku (al-ṭuruq al- mashru'ah); (2)  berinvestasi  di  bidang  usaha  yang  diyakini memberikan  manfaat  berdasarkan  studi  kelayakan  ; (3)  Usaha  harus dibina  dan  diawasi  oleh  pihak  yang berwenang ; (4) Usaha harus dijalankan oleh lembaga (lembaga)  yang  profesional  dan  dapat  dipercaya; (5) Modal  usaha  harus  dijamin  oleh  pemerintah  dan pemerintah  wajib  menggantinya  apabila  terjadi kerugian  atau  kepailitan;  (6)  Tidak  boleh  ada  orang miskin yang kelaparan atau membutuhkan dana yang tidak  dapat  ditunda  pada  saat  harta  zakat diinvestasikan  ;  (7)  Penggunaan  dana  zakat  untuk modal  usaha  yang  dihentikan  karena  investasi  harus dibatasi waktu.
Zakat  yang  produktif  secara  spiritual  bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  layak  dan memenuhi kebutuhan dalam beribadah kepada Allah SWTuntuk menghindari bahaya kufur, dan manifestasi dari sebuah rasa syukur (Zuchroh 2021).
Perspektif Regulasi Produktif Zakat berdasarkan teori  kebijakan  publik  yang  dijelaskan  oleh  Putra (2022) bahwa pengelolaan dana publik dalam hal ini termasuk  zakat  harus  taat  azas  artinya  bersandarkan pada Undang-undang yang berlaku tentang pengelolaan dana publik di Indonesia (Putra dan Gea 2022).
Pertama, tingkat  makro.  Pada  tataran  makro, zakat produktif diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah  No.  dan  Peraturan  Daerah.  Dalam
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat dalam Bab III pasal 27 menyatakan bahwa  zakat  dapat  dimanfaatkan  untuk  usaha produktif dalam rangka penanganan orang miskin dan peningkatan kualitas rakyat. Pemanfaatan zakat untuk usaha  produktif  sebagaimana  dimaksud  dilakukan apabila  kebutuhan  dasar  mustahik  telah  terpenuhi. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemanfaatan  zakat untuk  usaha  produktif  diatur  dengan  Peraturan Menteri. Dari aspek regulasi, secara jelas dinyatakan bahwa  pemanfaatan  tersebut  disalurkan  untuk  usaha produktif  dalam  rangka  penanganan  masyarakat miskin  dan  peningkatan  kualitas  masyarakat  yang dilakukan  ketika  kebutuhan  dasar  masyarakat mustahik  telah terpenuhi, dimanfaatkan  untuk  upaya produktif  pemberdayaan  masyarakat  miskin  dan meningkatkan  kualitas  masyarakat    dalam  rangka penanganan  masyarakat  miskin  dan  peningkatan kualitas  rakyat  (Seman,  Jamil,  dan    Hashim  2021). Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  secara  hukum  penggunaan  zakat  untuk kegiatan  ekonomi  produktif  juga  tidak  dilarang. Namun, perlu dicatat bahwa hal ini dilakukan selama keberadaan  mustahik  yang  wajib  dan  harus  dibantu telah memenuhi kebutuhan dasarnya .
Kedua ,  zakat  produktif  diatur  dalam  Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun  2014  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Penghitungan  Zakat  Mal  dan  Zakat  Fitrah  Serta Pemanfaatan Zakat untuk Usaha Produktif. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  52  Tahun  2014 tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pemanfaatan Zakat untuk  Usaha  Produktif  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737). Yang dimaksud dengan  usaha  produktif  adalah  usaha  yang  mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  PMA  disebutkan bahwa  zakat  dapat  dimanfaatkan  untuk  upaya produktif  dalam  rangka  penanganan  masyarakat miskin dan peningkatan kualitas masyarakat.
Pemanfaatan  zakat  untuk  usaha  produktif dilakukan  dengan  4  (empat)  syarat,  antara  lain:  (1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; (2) Memenuhi  peraturan  Islam;  (3)  Menghasilkan  nilai tambah  ekonomi  bagi  mustahik;  (4)  Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Pemanfaatan  zakat  untuk  usaha  produktif  dapat
dilakukan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan 2 (dua)  ketentuan,  yaitu:  a)  penerima  manfaat  adalah perorangan  atau  kelompok  yang  memenuhi  kriteria mustahik; dan b. menerima bantuan dari Amil Zakat di daerah domisili mustahik .
Ketiga ,  zakat  produktif  diatur  dalam  Peraturan Baznas  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Distribusi  dan Pemanfaatan Zakat. Dalam BaznasRegulasi ini istilah yang  digunakan  untuk  zakat  produktif  adalah pemanfaatan.  Pemanfaatan  didefinisikan  sebagai bentuk  pemanfaatan  Zakat  secara  optimal  tanpa mengurangi  nilai  dan  kegunaannya  dalam  bentuk usaha  produktif  ,  sehingga  bermanfaat  untuk mencapai kemaslahatan publik.
Pemanfaatan  Zakat  dilakukan  pada  3  (tiga) bidang,  yaitu  ekonomi,  pendidikan  dan  kesehatan. Pemanfaatan Zakat di bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk pendampingan yang bertujuan mengentaskan  kemiskinan,  meningkatkan  kapasitas produktif , berwirausaha, meningkatkan kesejahteraan Mustahik,  memberdayakan  masyarakat  Mustahik secara  regional  dan  potensi  ekonomi  lokal  . Pemanfaatan  Zakat  dalam  bidang  pendidikan  dapat diberikan  dalam  bentuk  pendampingan  peningkatan kompetensi  kecakapan  hidup  ,  kepemimpinan, kewirausahaan,  serta  pembangunan  sarana  dan prasarana  pendidikan.  Pemanfaatan  Zakat  di  bidang kesehatan  dapat  diberikan  dalam  bentuk  bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan .

## 4. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  zakat produktif dalam perspektif syariat produktif diperbolehkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi  kaum  mustahik  dan  memenuhi  kebutuhan menyembah Allah SWT. Kriteria yang harus dipenuhi dalam  pendistribusian  zakat  produktif  adalah kepatuhan  terhadap  ketentuan  syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mustahik, mustahik yang berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat , penerima manfaat adalah perorangan atau kelompok yang  memenuhi  kriteria  mustahik  ,  memberikan bimbingan atau pendampingan kepada mustahik dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik. Secara  regulasi,  penggunaan  zakat  untuk  kegiatan ekonomi  produktif  juga  tidak  dilarang,  selama keberadaan  mustahik  yang  wajib  dan  harus  dibantu telah  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  .  Berbagai payung hukum pada zakat produktif telah diatur dalam
regulasi  di  Indonesia  yakni  dengan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Selain itu zakat  produktif  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Agama (PMA) No. tentang zakat produktif . Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota . Sedangkan pada tingkat mikro, zakat produktif diatur dalam Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Distribusi dan Pemanfaatan.

## 5. REFERENSI
Abudalisa,  Muhamad  Faiz,  and  M.  Hafiar  Baidlowi. 2021.  “Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat  Di Masa Pandemi Melalui Program Peduli Dampak Corona (APDC) Di LAZ Dompet Dhuafa Cabang Malang.” Management  of  Zakat  and  Waqf Journal (MAZAWA) 2(2):153–69.
Alfiah, Esti, and Yenti Sumarni. 2021. “Manajemen Dan Peran BAZNAS Mengatasi Dampak Pademi Covid-19 Provinsi
Bengkulu.” ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal 1(1):1. Aligori,  Ahsin,  and  Dompet  Dhuafa.  2017.  “The Effectiveness  Of  Zakat  Funding  Through Empowerment  Program  For  Enhancement  Of Social  Welfare  1  The  Effectiveness  Of  Zakat Funding  Through  Empowerment  Program  For Enhancement Of Social.” (November).
Choiri,  Muttaqin,  and  Ahmad  Makhtum.  2021. “Traditionalism  Nazhir  Kyai  On  Waqf  Asset Development  In  Bangkalan  Madura.” ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF 8(1):72. Efendi,  Sulaiman,  and  Dina  Chairunnisa.  2021.
“Optimization  Of  ZIS  Fund  Distribution Management At (BAZNAS).” ZAWA:
Management of Zakat and Waqf Journal 1(1):37. Efrinaldi, Efrinaldi. 2019. “Hukum Ekonomi Syari’ah Di  Indonesia:  Dinamisasi,  Aktualisasi,  Dan Prospek Perkembangan.” Ijtihad 32(2). Haidir, M. Samsul. 2019.
“Revitalisasi Pendistribusian  Zakat  Produktif  Sebagai  Upaya Pengentasan  Kemiskinan  Di  Era  Modern.” Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan Syariah 10(1):57.
Hamid,  Suhaila  Abdul,  Abdullah  Mohammed,  and
Ahmed Ayedh. 2021. “THE 9 TH INTERNATIONAL  ISLAMIC  ECONOMIC SYSTEM CONFERENCE.”
Hayatuddin,  Ah.  Kholis.  2020.  “STRATEGI FUNDRISING  DALAM  MENINGKATKAN PENERIMAAN  DANA  ZAKAT  DI  BAZNAS KARANGANYAR PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 23 TAHUN 2011.” Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf 1(1):52–68.
Idrus,  Ali, and  Ade  Maman.  2021.  “Peran  Lembaga Pemberdayaan  Ekonomi  Mustahik  Baznas Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Ekonomi Mustahik.” Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi,
Keuangan &amp; Bisnis Syariah 4(2):477–94. Irham,  Muhammad.  2019.  “Filantropi  Islam  Dan Aktivitas  Sosial  Berbasis  Masjid  Di  Masjid  Al- Hidayah  Purwosari  Yogyakarta.” SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan 2(1):69–90. Iska,  Syukri.  2020.  “Revitalisasi  Zakat  Dan  Wakaf Sebuah Solusi Kemiskinan Di Indonesia.” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 19(1):1. doi:
10.31958/juris.v19i1.2132.
Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar.  2020.  “Peran  Ekonomi  Dan  Keuangan Sosial  Islam  Saat  Pandemi  Covid-19.” SALAM: Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I 7(7).  doi: 10.15408/sjsbs.v7i7.15544.
Khairina, Nazlah. 2021. “Analisis Pengelolaan Zakat,
Infak,  Dan  Sedekah  (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat  Nurul  Hayat  Cabang  Medan  ).” AT- TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 4(1):160. Mauludin, Muhammad Raihan, and Sri Herianingrum. 2022.  “PENGARUH  DIGITAL  ZAKAT TERHADAP PENGHIMPUNAN ZAKAT DAN KINERJA LEMBAGA AMIL ZAKAT.” Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 9(1):47. Nafi’ah,  Bariyyatin.  2021.  “ANALISIS  FAKTOR- FAKTOR  YANG  DAPAT  MEMPENGARUHI
PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA  (2016-  2019).” Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam 7(2).
Putra,  Robiur  Rahmat,  and  Odorikus  Otarman  Gea. 2022.  “Good  Corporate  Governance  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Dengan  Sistem
Informasi Akuntansi Sebagai Variabel
Moderasi.” 6:2517–25.
Rahmatika, Arivatu Ni’mati, and Silviana Rini. 2021. “Fundraising  Waqf  at  Micro  Waqf  Banks  in Realizing  People’s  Welfare.” EkBis:  Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 5(2):101–12.
Seman, Junaidah Abu, Nurul Nazlia Jamil, and Azreen Jihan Che Mohd Hashim. 2021. “Development of Integrated  Islamic  Finance-Based  Index  of Financial Inclusion Using Zakat and Cash Waqf: A Preliminary Study in Malaysia.” The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research 73– 95.
Sonita,  Era,  Helmi,  and  Henmaidi.  2022.  “The Potential  of  ‘University  Waqf’  as  an  Inclusive Strategy to Develop Entrepreneurship in Islamic College.” Global Economics Review 31–40. Suardi,  Didi,  and  Jafar  Abdul  Hafidz.  2021. “Optimalisasi  Pengelolaan  Dana  Ziswaf  Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi  Syari’ah  Benteng  Mikro  Indonesia Cabang  Cikupa,  Tanggerang.” Management  of Zakat  and  Waqf  Journal  (MAZAWA) 2(2):170– 79.
Suharti,  Fisit.  2018.  “SINERGITAS  ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTION (IMFI): Pemberdayaan  Dan  Peningkatan  Kesejahteraan Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM).” El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam 5(1):52–80. Tumewang,  Yunice  Karina,  Intan  Tri  Annisa,  and Faaza  Fakhrunnas.  2021.  “How  Islamic  Social Funds  Support  Sustainable  Development  Goals During Covid Outbreak? The Role of Religiosity, Trust, and Perceived Behavioral Control.” Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam 10(1):84. doi: 10.22373/share.v10i1.9302.
Zuchroch, Imama. 2021. “I- i ECONS 2021 USIM.” 12/VIII:440–45.