Z.  Intan  B.  Bulan,  Hulman  Panjaitan,  Wiwik  Sri  Widiarty  (2023),  Perlindungan  Hukum  terhadap Pengelola Terminal Peti Kemast Terhadap Kerusakan Peti Kemas dalam Pelayanan Bongkar Muat Peti Kemas, (5) 12, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2655 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA TERMINAL PETI KEMAST TERHADAP KERUSAKAN PETI KEMAS DALAM PELAYANAN BONGKAR MUAT PETI KEMAS

## Z. Intan B. Bulan, Hulman Panjaitan, Wiwik Sri Widiarty
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Email: intanbulan39@gmail.com

## Abstrak
Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengelola terminal peti kemas terkait kerusakan peti kemas yang terjadi dalam proses bongkar muat di  terminal  peti  kemas.  Terminal  peti  kemas  adalah  komponen  penting  dalam  rantai distribusi barang dan perdagangan internasional, dan kerusakan peti kemas dalam proses bongkar  muat  dapat  mengakibatkan  konsekuensi  serius,  seperti  kerugian  finansial  dan penundaan  pengiriman.  Penelitian  ini  mendokumentasikan  kerangka  hukum  yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab pengelola terminal peti kemas dalam pelayanan bongkar muat. Artikel ini membahas aspek-aspek hukum yang mengatur tanggung jawab pengelola  terminal  terkait  pengelolaan  peti  kemas,  prosedur  klaim  kerusakan,  dan mekanisme kompensasi kepada pemilik peti kemas. Selain itu, studi ini menganalisis isu- isu yang sering muncul dalam praktik bongkar muat peti kemas, termasuk ketidakjelasan dalam  peraturan  hukum,  perbedaan  interpretasi  kontrak,  serta  tantangan  dalam membuktikan kerusakan yang terjadi selama proses pengangkutan. Dalam analisis ini, akan  dipertimbangkan  dampak  regulasi  hukum  terhadap  tanggung  jawab  pengelola terminal peti kemas dan peran lembaga penyelesaian sengketa dalam menangani klaim kerusakan.  Penelitian  ini  juga  akan  mengevaluasi  cara-cara  untuk  meningkatkan perlindungan  hukum  terhadap  pengelola  terminal  peti  kemas  dan  pemilik  peti  kemas. Hasil penelitian menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi dan pemahaman aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pengelola terminal peti kemas terhadap kerusakan peti kemas dalam pelayanan bongkar muat. Artikel ini memberikan kontribusi  pada  pemahaman  lebih  lanjut  tentang  kerangka  hukum  yang  mengatur tanggung  jawab  dalam  industri  terminal  peti  kemas  dan  mendorong  perbaikan  dalam regulasi serta praktik industri yang lebih adil dan transparan.
Kata kunci: perlindungan hukum, pengelola terminal peti kemas, kerusakan peti kemas, bongkar muat, perdagangan internasional.

## Abstract
This  academic  article  aims  to  analyze  the  legal  protection  for  container  terminal operators  regarding  container  damage  that  occurs  during  the  loading  and  unloading processes  at  container  terminals.  Container  terminals  are  crucial  components  in  the logistics and international trade supply chain, and container damage during the loading and unloading processes can lead to serious consequences, including financial losses and
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023
shipment delays. This research documents the legal framework governing the obligations and  responsibilities  of  container  terminal  operators  in  the  loading  and  unloading services.  The  article  discusses  the  legal  aspects  that  regulate  the  responsibilities  of terminal operators related to container management, procedures for damage claims, and compensation  mechanisms  for  container  owners.  Additionally,  the  study  analyzes common  issues  that  arise  in  container  loading  and  unloading  practices,  including regulatory ambiguities, differences in contract interpretation, and challenges in proving damage occurring during transportation. In this analysis, the impact of legal regulations on the responsibilities of container terminal operators and the role of dispute resolution institutions in handling damage claims will be considered. The research also evaluates ways to enhance legal protection for container terminal operators and container owners. The  research  findings  highlight  the  need  for  improvements  in  the  implementation  and understanding  of  legal  aspects  related  to  legal  protection  for  container  terminal operators  against  container  damage  in  loading  and  unloading  services.  This  article contributes to a deeper understanding of the legal framework governing responsibilities in  the  container  terminal  industry  and  promotes  improvements  in  regulations  and industry practices that are fair and transparent.
Keywords: Legal  Protection,  Container  Terminal  Operators,  Container  Damage, Loading and Unloading, International Trade.

## PENDAHULUAN
Pulau-pulau di Indonesia hanya bisa tersambung melalui laut-laut di antara pulau- pulaunya.  Laut  bukan  pemisah,  tetapi  pemersatu  berbagai  pulau,  daerah  dan  Kawasan Indonesia.  Hanya  melalui  perhubungan  antar  pulau,  antar  pantai,  kesatuan  Indonesia dapat terwujud. Pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau, adalah urat nadi kehidupan sekaligus  pemersatu  bangsa  dan  Negara  Indonesia.  Sejarah  kebesaran  Sriwijaya  atau Majapahit  menjadi  bukti  nyata  bahwa  kejayaan  suatu  Negara  di  nusantara  hanya  bisa dicapai melalui keunggulan Laut. Karenanya, pembangunan industri pelayaran nasional sebagai  sektor  strategis,  perlu  diprioritaskan  agar  dapat  meningkatkan  daya  saing Indonesia di pasar global.
Seluruh  komoditi  untuk  perdagangan  internasional  diangkut  dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi laut dan menyeimbangkan pembangunan kawasan (antara kawasan timur indonesia dan barat) demi kesatuan Indonesia (BIMA, 2020).  Karena  daerah  terpencil  dan  kurang  berkembang  (yang  mayoritas  berada dikawasan indonesia timur yang kaya sumber daya alam) membutuhkan akses ke pasar dan mendapat layanan, yang seringkali hanya bisa dilakukan.dengan transportasi Laut. Pelayaran  adalah  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  angkutan  diperaiaran, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya (RIZKI, 2019), (Minangkabau, 2021), (Ramadhani & Alfarizi, 2016).
Secara  garis  besar  pelayaran  dibagi  menjadi  dua  yaitu  pelayaran  niaga  (yang terkait  dengan  kegiatan  komersial)  dan  pelayaran  Non  Niaga  (yang  terkait  dengan kegiatan  non  komersil  seperti  pemerintahan  dan  bela  Negara),  (Pujiastuti  &  Samekto, 2019), (Bulan, 2023). Adapun pengertian Kapal menurut Nur Rohmah adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mesin, tenaga angin
atau tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan yang berada dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah- pindah (Nur Rohmah, 2015).
Kapal  juga  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengangkut  penumpang,  barang disungai, laut dan sebagainya (Hanafi & Indriyati, 2020), (MUHAMMAD, 2017). Oleh karena itu kapal adalah sarana angkutan laut yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pengangkutan suatu barang. Proses pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat  yang  lain  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  berbagai  sarana transportasi,  salah  satunya  adalah  kapal.  Sedangkan  sarana  untuk  menunjang  proses pendistribusian barang dapat dilakukan melalui darat, udara, maupun melalui laut.
Kapal dipilih sebagai sarana angkutan laut yang utama karena pengiriman barang dapat  dilaksanakan  dalam  jumlah  yang  besar  serta  biaya  yang  dikeluarkan  lebih  kecil dibandingkan dengan sarana angkutan laut yang lain. Pada dasarnya sarana transportasi laut lebih cenderung mengutamakan penanganan muatan yang lebih efektif dan efisien. Agar hal tersebut diatas dapat dilaksanakan dengan baik, dibutuhkan para tanggung jawab serta etos kerja yang tinggi para perwira maupun anak buah kapal serta para buruh atau orang darat lainnya dalam melaksanakan tugasnya selama diatas kapal.
Penggunaan peti kemas dalam transportasi muatan umum makin lama semakin meningkat  dengan  pesat  dan  dalam  waktu  dekat  ini  dunia  pelayaran  telah  terjadi kemajuan yang cukup pesat dalam sistem pengamanan peti kemas yang bertujuan muatan dapat  sampai  di  pelabuhan  tiba  dengan  aman  cepat  dan  biaya  terjangkau  oleh  para pengguna  jasa  angkutan  laut  (FRANICO,  2019),  (WAHYU,  2020).  Dalam  lancarnya sarana transportasi laut ini kesenjangan harga barang satu dengan pulau lainnya dapat distabilisasikan terutama pada pulau penghasil (produsen) dan konsumen.
Subandi  memberikan  penjelasan  pelabuhan  Muat:  Istilah  “ Container  Freight Station ” berarti tempat yang ditunjuk oleh pengangkut dan/atau Pejabat Pemerintah untuk penerimaan  oleh  pengangkut  atau  Agennya  barang-barang  yang  dimasukkan  kedalam container. Pelabuhan Bongkar: Istilah ” Container Freight Station ” berarti tempat yang ditunjuk  oleh  pengangkut  atau  agennya  untuk  menyerahkan  barang-barang  yang  telah dimasukkan ke dalam container (Subandi, 2013).
Kegiatan  usaha  bongkar  muat  barang  di  pelabuhan  yaitu  di  dalam  bidang penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  dermaga  untuk  tertambat,  penyediaan  dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas, penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat,  peralatan  pelabuhan,  penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  terminal  peti  kemas, curah cair, curah kering, dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang. Untuk  menunjang  proses  bongkar  muat  diperlukan  alat-alat  khusus  yang  digunakan dalam  mengangkut,  memindahkan,  dan  menyusun  peti  kemas  adalah gantry  crane , container  hook  sling,  container  spreader .  Alat-alat  tersebut  salah  satu  penunjang produktivitas bongkar muat peti kemas.
Produktivitas  bongkar  muat  sangat  penting  untuk  pendistribusian  barang  agar efektif, efisien, dan tidak ada keterlambatan yang dapat menyebabkan penumpukan peti
kemas  di  terminal  peti  kemas  serta  denda.  Keterlambatan  tersebut  dapat  dipicu  oleh berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas bongkar muat dikapal.
Dalam  Pelabuhan  merupakan  pintu  gerbang  utama  bagi  suatu  negara  dengan negara lain. Pelabuhan tidak hanya menjadi sarana pelayanan penumpang dari dan keluar suatu negara, tapi juga sarana keluar masuknya barang dari dan keluar negara. Pelabuhan menjadi  bagian  dari  rantai  perdagangan  lewat  laut  ( sea-borne  trade )  Pelabuhan  juga merupakan urat nadi perekonomian yang terus mengembangkan diri dan meningkatkan perannya agar mampu menjawab tantangan yang semakin hari semakin berat. Kinerja dan produktivitas pelabuhan harus terus dioptimalkan guna mempercepat dan meningkatkan perdagangan dalam maupun luar negeri.
Dalam  hal  ini,  pelabuhan  sebagai  mata  rantai  transportasi  dan  hakekatnya diperankan oleh terminal yang merupakan unsur utama maupun sebagai fasilitas tempat sandar kapal dan kegiatan bongkar muat. Salah satu perusahaan yang melayani aktivitas bongkar muat peti kemas di Indonesia adalah PT Jakarta International Container Terminal (PT. JICT). Perusahaan ini merupakan afiliasi perseroan yang didirikan pada tahun 1999. Sahamnya mayoritas dimiliki Hutchison Port Holding Group (HPH Group) sebesar 51% ( Lima puluh satu persen). Sisanya 48,9% (empat puluh delapan koma Sembilan persen) dimiliki perseroan dan 0,1% ( nol koma satu persen) dimiliki koperasi pegawai maritim, PT JICT memiliki lokasi strategis di jantung wilayah pulau Jawa bagian Barat, dengan bidang  usaha  pelayanan  bongkar  muat  peti  kemas,  baik  ekspor  maupun  impor  di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pada awal berdirinya, PT JICT mampu menangani 1,8 juta TEUs dan meningkat hingga 2,4 juta TEUs pada akhir 2022.
Dengan  lingkup  operasional  dan  kapasitas  yang  ada,  PT.  JICT  merupakan terminal  petik  kemas  terbesar  dan  tersibuk  di  Indonesia.  Untuk  mengoptimalisasi pelayanan dan dukungan pada pertumbuhan ekonomi nasional, PT JICT telah memulai sejumlah  proyek  perluasan  sejak  tahun  2008,  termasuk  penambahan  dermaga  dan lapangan penumpukkan, penggunaan sistem operasi terminal yang canggih dan sistem gerbang  otomatis  pertama  di  Indonesia.  Saat  ini  PT.  JICT  memiliki  panjang  dermaga 1.610m dengan fasilitas pelayanan lapangan peti kemas seluas 46.61 5 m2 dan mampu melayani arus peti kemas melalui Pelabuhan Tanjung Priok hingga 3.000.000 (tiga juta) TEUs per tahun.
PT JICT telah terakreditasi standar ISO 9002 dan bertujuan untuk menyediakan layanan  terbaik  melalui  dedikasi  tenaga  kerja  yang  berpengalaman  dan  penerapan teknologi di era terbaru. Selain menjadi pelopor 100% ( seratus persen) terminal steril yang memberikan keamanan, keselamatan dan kebersihan di setiap lini di lingkungannya, PT JICT menyediakan layanan berkualitas kepada lebih dari 20 (dua puluh) perusahaan pelayaran  dengan  rute  langsung  ke  lebih  dari  25  (dua  puluh  liam)  negara  dan berkomitmen untuk menyediakan pelayanan yang cepat, efisien dan layanan yang handal 24 ( dua puluh empat) jam sehari, sepanjang tahun.
Terdapat 4 (empat) kegiatan utama dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat di PT.  JICT  yaitu Stevedoring,  Cargodoring,  receiving  dan  delivery .  Salah  satu  kegiatan tersebut  adalah  proses  bongkar  muat (ship  operation )  yang  lazim  dikenal  dengan
kegaiatan stevedoring yang meliputi kegiatan membongkar dan memuat peti kemas dari dan ke kapal (kegiatan disisi kapal atau di dermaga). Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan Quay Container Crane (QCC).
Dalam  menghadapi  tuntutan  pelanggan  dan  pasar  Terminal  Peti  Kemas  dan tingginya arus bongkar muat juga berpengaruh pada tingginya risiko kerusakan Petikemas saat  kegiatan  bongkar  muat    pada  area  kerja  PT.  JICT.    Produktivitas  atau  kecepatan pelayanan bongkar muat menjadi șatu faktor penting dalam pelayanan bisnis PT. JICT, dalam hal ini produktivitas sangat didukung oleh kecepatan pengoperasian operator QCC. Saat  ini  PT.  JICT  memiliki  17  (  tujuh  belas)  buah  QCC,  dan  dalam  pelaksanaannya operator  QCC  dibantu  oleh berth  assisten dan ship  assisten .  Tujuan  diposisikannya assisten  di  atas  kapal  dan  di  dermaga  adalah  untuk  memastikan  dan  melakukan pengecekan yang terperinci terhadap kondisi peti kemas yang akan di bongkar dari kapal maupun yang akan naik keatas kapal.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  ketika  penyusunan  tesis  ialah  penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah  proses  guna  mencari  sebuah  peraturan,  prinsip,  ataupun  doktrin  hukum  guna menyelesaikan  masalah.  Pelaksanaan  penelitian  hukum  normatif  guna  menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan (Peter Mahmud Marzuki, 2005).
Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian  ini  mengkaji  dan  menganalisis  bahan-bahan  pustaka  berupa  peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode pendekatan masalah berbeda dengan metode atau tipe penelitian dalam upaya memecahkan permasalahan yang diambil.

## Pendekatan penelitian
Dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  artinya  penekanan  pada  ilmu hukum normatif, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( statute approach ).

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalahan  data  sekunder, sebagaimana  dalam  Spesifikasi  penelitian  memakai  deskriptif-analisis,  ialah  dengan mendeskripsikan  peraturan  UU  yang  ada  dikaitkan  dengan  teori  dan  praktek berlangsungnya  hukum  positif  yang  berhubungan  dengan  persoalan  (Peter  Mahmud Marzuki, 2005).
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu jenis data hasil penelahaan kepustakaan dan terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun hasil penelitian lainnya.
Sumber bahan hukum yang dipergunakan selama penelitian tesis  ini  adalah  bahan  hukum  yang  berdasarkan  pada  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
a. Bahan hukum Primer:
Bahan-bahan  hukum  primer  adalah  berupa  peraturan  perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum.
b. Bahan hukum sekunder:
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu  menganalisis  bahan  hukum  primer, seperti:  tulisan  para  ahli,  surat  kabar,  majalah,  media  online,  buku-buku  yang berkaitan, dan lain sebagainya.
c. Bahan hukum tersier
Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet

## Obyek Penelitian
Objek  penelitian  Perlindungan  Hukum  kepada  pengelola  Terminal  Peti  Kemas terhadap kerusakan petikemas dalam pelayanan bongkar muat petikemas di  PT. Jakarta International Container Terminal “PT.JICT.”

## Teknik pengumpulan data
Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah memalui studi kepustakaan  ( library  research). Yang  dimaksud  studi  kepustakaan  meliputi  bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan yaitu dengan mempelajari  buku-buku  yang  terkait,  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan, dokumen-dokumen  dan  hasil  penelitian  yang  ada  relevansi  kuat  dengan  masalah  yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari media online maupun internet.
Adapun  juga  melakukan  Pengumpulan  data  dari  PT.  Jakarta  International Container Terminal “PT. JICT” terkait penelitian tesis yang akan membantu menyangkut masalah yang diteliti.

## Teknik Analisa data
Analisis  Bahan  Hukum  merupakan  kegiatan  menguraikan,  membahas, menafsirkan  temuan-temuan  penelitian  dengan  perspektif  atau  sudut  pandang  tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data bahan hukum. Kegiatan analisis ini merupakan  proses  untk  merumuskan  kesimpulan  atau  generalisasi  dari  pertanyaan penelitian  yang  diajukan  terkait  Perlindungan  Hukum  kepada  pengelola  Terminal  Peti Kemas terhadap kerusakan petikemas dalam pelayanan bongkar muat petikemas ( Studi kasus:  PT.  Jakarta  International  Container  Terminal  “PT.JICT).”  kemudian  disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif yaitu setiap analisa akan  dikembalikan  pada  norma  hukum  karena  alat  ujinya  adalah  norma  hukum  yang bersaranakan logika deduksi.
Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini walaupun tidak menghasilkan asas hukum yang baru atau teori  hukum  yang  baru,  namun  setidaknya  menghasilkan  argumentasi  baru  untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan serta ditariknya kesimpulan- kesimpulan maupun saran-saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Bentuk-bentuk sengketa yang terjadi
Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Ini dapat terjadi antara individu,  kelompok,  perusahaan,  atau  negara  (Tjoneng,  2017).  Dengan  kata  lain, sengketa dapat bersifat publik atau perdataan, dan dapat terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
Sebuah sengketa terjadi ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua (Palasari et al., 2022). Dalam kasus di mana ada perbedaan pendapat antara pihak, terjadi apa yang disebut sebagai sengketa  dalam  hukum  kontrak.  Sengketa  adalah  perselisihan  yang  terjadi  karena para pihak melanggar kesepakatan yang ditetapkan dalam suatu kontrak, baik secara keseluruhan maupun sebagian (Pantow, 2020). Dengan kata lain, pihak-pihak atau salah satu dari mereka telah melakukan kesalahan.
Kesalahan manusia, atau kesalahan manusia, adalah penyebab utama masalah di atas kapal, terutama selama proses bongkar muat, di mana crew sering mengalami keterlambatan  karena  kurangnya  pemahaman  dan  keterampilan  yang  diperlukan untuk menjalankan proses tersebut, yang mengakibatkan kerugian waktu dan materi. Ada  beberapa  permasalahan  yang  sering  terjadi  yang  ada  di  perusahaan  bongkar muat, terbagi sebagai berikut:
1. Keterlambatan waktu:
a. Lingkungan, terdiri dari:
1) Cuaca buruk;
2) Penerangan malam hari yang kurang memadai;
b. Maintance, terdiri dari:
1) Kurangnya perawatan alat;
2) Kondisi alat pembantu tidak memadai;
c. Sumber daya manusia, terdiri dari:
1) Kurangnya disiplin saat bongkar muat;
2) Keterlamabatan pengangkut barang ( Truck)
3) Kurangnya Intelektual bongkar muat;
4) Penurunan efektivitas kinerja;
2. Kerusakaan barang;
3. Kehilangan barang.
Berdasarkan hasil data yang diterima dari pengelola PT. JICT, mulai dari tanggal September 2022 sampai pada bulan April 2023 ada sebanyak 25 kasus diakibatkan  kerusakan  barang.  Kerusakan  kontainer  adalah  ketika  kontainer mengalami kerusakan pada struktur dan komponen yang melindungi dinding dan pintu kontainer. Jika tidak diperbaiki, ini dapat membahayakan orang dan barang kapal, termasuk sling yang rusak di udara.
Menurut Sudarsono, ada dua jenis kerusakan kontainer: kerusakan besar (kerusakan besar) dan kerusakan kecil (kerusakan kecil). Kerusakan besar adalah kerusakan yang harus diperbaiki. Contoh kerusakan besar adalah berik Karatan yang  terjadi  karena  sentuhan  cairan  kimia;  kerusakan  pada  lantai  dan  bagian dalam botol; dan kunci pintu yang rusak sehingga tidak dapat dikunci.
Kerusakan sebagai keadaan yang sudah tidak dapat diambil manfaatnya.
Kerusakan muatan dingin dan beku yang terjadi setelah muatan terakhir di atas kapal  dapat  mengakibatkan  kerusakan  muatan  pada  muatan  lain.  Kerusakan muatan  harus  dihindari  dengan  sangat  hati-hati  saat  stuffing  karena  kerusakan muatan sangat kecil. Karena kerusakan muatan pada tingkatan turunnya kualitas muatan dapat menyebabkan harga jual muatan turun, kerusakan muatan sekecil apapun harus dihindari..
Maka  dari  itu,  penulis  memberikan  2  (dua)  contoh  kelalaian  yang  di lakukan PT. JICT atas jasa bongkar muat:
Kronologis Kerusakan petikemas WHSU 2506632
1) Petikemas  WHSU  2506632  di  bongkar_  dari  kapal  CMA  CGM Tarpon/0QY8UN pada tanggal 24 Desember 2022 dalam keadaan baik (tidak ada CDR yang dibuat).
2) Petikemas  WHSU  2506632  keluar  dari  wilayah  JICT  pada  tanggal  26 Desember 2022 ke depo PT. Lautan Tirta Transportama dan pada saat keluar melalui gate JICT tidak tampak kerusakan pada CCTV.
3) Petikemas  diketahui  mengalami  kerusakan  saat  akan  diturunkan  dari Truck pengangkut petikemas dari JICT (B 9894 UEl) di lapangan DEPO milik PT. Lautan Tirta Transportama
4) Bahwa  pada  tanggal  06  Februari  2022  (diterima  legal  tgl.  21-02-23) pihak PT. Pelayaran Tresnamuda Sejati mengajukan klaim sebesar IDR. 579.300,- untuk perbaikan petikemas BEAU 4818203. Krn menurut PT. Pelayaran Tresnamuda Sejati kerusakan petikemas terjadi aat petikemas distack di JICT.
5) Pada  tanggal  14  Januari  2023  jam  17.12  petikemas  RLTU  3003244 dibongkar dari kapal CSCL Lima V. 149N, tdk ada catatan kerusakan saat petikemas dibongkar dari kapal.
6) Pada tanggal 21 Januari 2023 diketahui petikemas dalam keadaan rusak di  lapangan  JCT  lalu  dibuatkan  CDR  tanpa  diketabui  apa  penyebab kerusakan.
7) Pada tanggal 21 Januari 2023 jam 02.08 petikemas RLTU 3003244 di Tarik  keluar  oleh  pihak  consignee  dalam  kondisi  rusak  pada  bagian dinding iso tank tersebut.
8) Bahwa  pada  tanggal  07  Maret  2023  pihak  PT.  Cosco  Shipping  Lines
Indonesia  sebagai  Vessel  operator  mengajukan  klaim  sebesar  IDR.
15.600.000,- Untuk biaya perbaikan petikemas Iso Tank RLTU 3003244 yang mengalami kerusakan di wilayah ЛСТ.
Dengan  demikian,  kerugian  dapat  didefinisikan  sebagai  situasi  di  mana harta kekayaan salah satu pihak dikurangi sebagai akibat dari pelanggaran oleh pihak lain, baik melalui undang-undang maupun melalui perjanjian. Dalam kasus ini, pihak lain merasa dirugikan dan harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain.
B. Tanggungjawab pengelola bongkar muat
Tanggung jawab berdasarkan unsur kelasalahan ( liability based on fault ) atau tanggung  jawab  berdasarkan  kelasalahan  adalah  prinsip  yang  paling  umum digunakan dalam praktik hukum. Prinsip-prinsip ini termasuk:
1. Kesalahan;
2. Praduga selalu bertanggungjawab ( Presumption of always being liable )
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab ( presumption of not being liable );
4. Tanggung jawab mutlak ( strict liability ); dan
5. Pembatasan tanggung jawab (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014). Prinsip ini ditetapkan secara tegas dalam Pasal Hukum Perdata, terutama dalam Pasal 1365, 1366,  dan  1367.  Menurut  prinsip  ini,  seseorang  baru  dapat  dimintai pertanggungjawaban  secara  hukum  jika  dia  melakukan  kesalahan  yang  memiliki unsur-unsurnya.
Dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang biasanya disebut sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, empat unsur utama harus terpenuhi:
1. Adanya perbuatan.
2. Adanya elemen kesalahan.
3. Adanya elemen kesalahan.
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian (Lumentut, 2013). Kesalahan  adalah  komponen  yang  bertentangan  dengan  undang-undang.
Menurut  pengertian  saya,  "hukum"  tidak  hanya  bertentangan  dengan  undang- undang, tetapi juga bertentangan dengan moralitas sosial dan kepatutan.
Salah satu prinsip yang ada dalam perjanjian selalu ditanggung oleh prinsip praduga.  Menurut  prinsip  tanggung  jawab,  tergugat  selalu  dianggap  bertanggung jawab  sampai  dia  dapat  membuktikan  bahwa  dia  tidak  bersalah.  Konsep  praduga bahwa  tanggung  jawab  tidak  selalu  diperlukan  Prinsip  ini  bertentangan  dengan prinsip kedua.
Prinsip  praduga  tidak  selalu  bertanggung  jawab,  atau  prinsip  asumsi ketidakbertanggung jawaban, hanya berlaku untuk transaksi konsumen yang sangat terbatas,  dan  pembatasan  seperti  itu  biasanya  dapat  diterima  dengan  akal  sehat.
Hukum  pengangkutan  adalah  contoh  penerapan  prinsip  ini.  Jika  muatan  yang biasanya  dibawa  dan  diawasi  oleh  penumpang  atau  konsumen  hilang  atau  rusak, penumpang  bertanggung  jawab.  Pengangkut  atau  pelaku  usaha  tidak  dapat dipersalahkan  dalam  hal  ini.  Perusahaan  pengiriman  barang  dari  dan  ke  kapal melakukan  bongkar  muat  barang,  yang  pada  dasarnya  mengandung  resiko  yang cukup  tinggi,  termasuk  kerusakan,  kekurangan,  dan  kehilangan  barang  muatan. Dalam hal ini, PT. JICT harus membayar ganti rugi atas klaim yang diajukan oleh pihak  pengguna  jasa,  karena  kerusakan  barang  dapat  terjadi  karena  kelalaian  atau kesalahan stevedore .
Dalam  hal  seperti  ini,  teori  keadilan  dapat  memeriksa  apakah  masyarakat memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  diterima  berdasarkan  prinsip  keadilan  formal untuk menghilangkan elemen kesewenangan dan diskriminasi yang tidak berdasar pada  perbedaan.  Keadilan  berfungsi  untuk  melindungi  kebaikan  dasar  dan menciptakan  lingkungan  nilai  yang  lebih  tinggi.  Oleh  karena  itu,  tujuan  utama keadilan  bukanlah  pembalasan  atas  jasa,  tetapi  pencegahan  kebodohan  dan,  lebih penting lagi, penghapusan kekuatan yang tidak adil .
Keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian kerjasama  merupakan  pertimbangan  utama  saat  membentuk  perjanjian  kerjasama. Semua  hak  dan  kewajiban  harus  dilaksanakan  secara  seimbang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  keadilan.  Artinya,  para  pihak  tidak  boleh  melanjutkan  untuk menuntut hak mereka tanpa memenuhi kewajiban mereka (Purba, 2006).
Menurut  Pasal  1313  KUHPerdata,  perjanjian  adalah  setiap  perbuatan  yang akibat  hukumnya  ditimbulkan  oleh  kehendak  dua  subjek  hukum,  dua  pihak  atau lebih.  Perjanjian  menciptakan  perikatan  atau  hubungan  hukum  dengan  hak  dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Setiap hubungan hukum memberikan hak  dan  kewajiban  yang  diatur  oleh  undang-undang,  sehingga  jika  hak-hak  ini dilanggar, orang yang melanggarnya dapat dituntut di pengadilan. Dengan kata lain, para  pihak  terikat  untuk  mematuhi  perjanjian,  selain  memiliki  hak  dan  kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.
Prinsip perlindungan pihak yang dirugikan dari pelanggaran pihak lain dalam kontrak  merupakan  salah  satu  prinsip  yang  sangat  penting  dalam  ilmu  hukum kontrak. Prinsip perlindungan ini berkaitan dengan asas keadilan bahwa pihak yang dirugikan dapat menuntut keadilan sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak, akan tetapi pihak pelaku usaha bongkar muat juga memiliki kedudukan yang sama dikarenakan terlebih dahulu mengetahui dan memahami unsur-unsur kesalahan yang ditimbulkan dan melihat kewajaran yang ditimbulkan akibat lalai (Fuady, 2014).
Dalam  hukum  perdata,  ganti  rugi  dapat  berasal  dari  wanprestasi  atau ketidakmampuan untuk memenuhi janji atau dari perbuatan yang melanggar hukum. Jika  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  tidak  memenuhi  kewajibannya  yang ditetapkan dalam perjanjian, pihak lain dalam perjanjian dapat dimintai ganti rugi karenanya.
Selain  kerugian  yang  disebabkan  oleh  pelanggaran,  perbuatan  melawan hukum juga dapat menyebabkan kerugian. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal  1365  dan  1366  KUHPerdata,  dan  Pasal  1365  KUHPerdata  menetapkan ketentuan  tentang  perbuatan  melawan  hukum  dengan  “Tiap  perbuatan  melawan hukum,  yang  mendatangkan  kerugian  pada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan lainya  tertera  pada  Pasal  1366  KUH  Perdata  adalah  “Setiap  orang  bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatanya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaianya atau kurang hati hatianya”.

## C. Penyelesaian sengketa
Ketika  satu  pihak  merasa  dirugikan  oleh  pihak  lain,  terjadilah  perselisihan atau  sengketa.  Ini  terjadi  ketika  pihak  yang  dirugikan  menyampaikan ketidakpuasannya  dan  pihak  kedua  menunjukkan  perbedaan  pendapat.  Ada  dua pilihan  untuk  penyelesaian  sengketa:  formal,  yang  mencakup  proses  melalui pengadilan  dan  arbitrase,  atau  informal,  yang  didasarkan  pada  kesepakatan  antara pihak  yang  bersengketa.    Dalam  dunia  bisnis,  penyelesaian  sengketa  biasanya dilakukan  melalui  proses  litigasi.  Proses  ini  menempatkan  para  pihak  saling berlawanan satu sama lain dan merupakan opsi terakhir apabila metode lain untuk menyelesaikan sengketa tidak berhasil.
Ketika terjadi laporan kejadian, kerusakan barang yang terjadi selama proses bongkar muat dapat diketahui. Sebelum adanya laporan tersebut, orang-orang yang terlibat dalam pembongkaran atau pemuatan barang mengecek barang tersebut untuk memastikan apakah rusak saat dibongkar atau dimuat atau saat dalam perjalanan. Jika terbukti  rusak  saat  proses  pembongkaran  atau  pemuatan,  pemilik  barang  dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada PT. JICT.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Nomor  152  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, pasal 19 menyatakan bahwa: "Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak  yang  dirugikan,  pelaksana  kegiatan  bongkar  muat  wajib mengasuransikan tanggung jawabnya." Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  59  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  usaha  jasa  terkait dengan  angkutan  di  Perairan  berbunyi  “Untuk  mengurangi  risiko  tanggung  jawab serta  menjamin  pihak-pihak  yang  dirugikan,  pelaksana  kegiatan  bongkar  muat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  wajib  mengasuransikan  tanggung jawabnya. “
Oleh  karena  itu,  pihak  asuransi  akan  menetapkan  jumlah  ganti  rugi  yang diperlukan. Adapun proses pengajuan klaim ganti rugi adalah sebagai berikut:
1. Surat pengajuan ganti rugi
2. Berita acara kejadian
3. Melengkapi  dokumen  pendukung  yang  meliputi:  Surat  tuntutan  klaim  beserta estimasi  kerugian,  Berita  acara  kerugian/kronologis  kejadian,  Dokumentasi,
Laporan  kepolisian  apabila  kerugian  disebabkan  oleh  tindakan  kriminal,  dan Laporan BMKG apabila kerugian disebabkan oleh bencana alam.
4. Jangka waktu pengajuan surat ganti rugi disampaikan paling lambat 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal kejadian
5. Atas penerimaan surat ganti rugi oleh perseroan, dibuatkan surat tanda terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
6. Jika dokumen pendukung tidak lengkap, maka kepada pengguna jasa diberikan tenggang  waktu  untuk  melengkapinya  paling  lampat  10  (sepuluh)  hari  kerja sejak tanggal diterimanya surat ganti rugi tersebut
7. Jika  pengguna  jasa  tidak  dapat  melengkapi  dokumen  tersebut  dalam  jangka waktu yang telah ditentukan di atas, maka perseroan dapat menolak pembayaran ganti rugi dan memberitahukannya kepada pengguna jasa secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja dari batas waktu yang telah ditetapkan
8. Pengguna jasa atau pihak yang dirugikan bertanggung jawab atas semua biaya yang  terkait  dengan  menyediakan  bukti  dan  dokumen  yang  diperlukan  untuk mengajukan klaim ganti rugi.
Dalam pengajuan klaim ganti rugi, ada beberapa tahap yang harus dilewati.
Ini termasuk tahap persiapan, di mana pemilik barang menyiapkan semua bukti atau dokumen yang diperlukan untuk mendukung tuntutannya. Tahap kedua adalah tahap tuntutan, di mana pemilik barang mengajukan tuntutannya kepada PT. JICT dengan melampirkan  dokumen  yang  telah  disiapkan.  Tahap  ketiga  adalah  tahap penyelesaian.
Proses pengajuan klaim terhadap PT. JICT mengalami hambatan. Salah satu masalah  yang  sering  terjadi  adalah  perusahaan  pemilik  barang  tidak  melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan untuk mengajukan klaim ganti rugi, dan nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh pihak asuransi tidak sebanding dengan total kerugian yang dialami oleh pihak pemilik barang sebagai pengguna jasa.
Setiap masalah yang muncul dalam proses bongkar muat atau klaim ganti rugi melibatkan ketidaksepakatan antara para pihak. Dua cara penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam hukum perdata adalah sebagai berikut:
1. Litigasi
Litigasi adalah gugatan atas konflik yang diciptakan untuk menggantikan konflik asli ketika kedua pihak memiliki dua pilihan yang berbeda untuk dipilih. Pengadilan melakukan penyelesaian ini menggunakan hukum acara. Hukum acara  mengatur  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  sebelum  sengketa  dapat diajukan dan upaya hukum dapat diajukan.
Pengadilan  negeri  dan/atau  pengadilan  niaga  memiliki  otoritas  untuk menyelesaikan proses penyelesaian ini.
2. Non litigasi
Proses  penyelesaian  ini  dilakukan  di  luar  pengadilan.  Proses  ini memungkinkan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  sengketanya  secara  bebas, bukan dengan memaksa. Proses penyelesaian sengketa ini juga dikenal sebagai
ADR  ( Alternative  Dispute  Resolution ),  atau  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa dalam  bahasa  Indonesia.  Dalam  jalur  non-litigasi,  ada  beberapa  metode penyelesaian, yaitu:
a. Arbitrase
Arbitrase  adalah  metode  penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  peradilan umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  oleh  pihak yang bersengketa. Kelemahan dan keuntungan dari proses penyelesaian ini adalah sebagai berikut:
1) Keunggulan: Sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase realtif lebih cepat karena tidak ada upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali yang dikenal.
2) Proses  ini  aman.  Apabila  para  pihak  menginginkannya,  persidangan arbitrase dapat dilakukan secara rahasia.
3) Jika salah satu pihak menentang, tidak setuju, atau tidak melaksanakan keputusan arbitrase, pengadilan negeri dapat membatalkan kelemahan keputusan tersebut.
b. Mediasi Mediasi  adalah  metode  penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan pihak mediator. Selama proses mediasi, para pihak harus memilih mediator, yang bertugas menjaga komunikasi yang lancar antara para pihak.
c. Negosiasi Negosiasi  adalah  proses  dua  arah  di  mana  dua  pihak  berusaha  mencapai kesepakatan meskipun mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Selain itu,  negosiasi  juga  merupakan  proses  tawar  menawar  dengan  pihak  lain melalui proses komunikasi yang dinamis dan interaksi dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian atau solusi masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak.
Untuk  mencapai  kesepakatan  antar  pihak,  PT.  JICT  biasanya menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah. Ini memastikan bahwa masalah klaim tersebut tidak lagi berada di pengadilan.
Sebagai  akibat  dari  negosiasi  yang  dilakukan  oleh  PT.  JICT  dengan Perusahaan  pemilik  barang  setuju  untuk  membayar  selisih  kerugian  yang ditetapkan  oleh  asurani,  sehingga  tidak  ada  sengketa  dalam  masalah  klaim tersebut.
Berita acara kesepakatan akan menguraikan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, pihak pemilik  barang,  selaku  kuasa  pemilik  barang,  memiliki  hak  untuk  mengajukan litigasi untuk menyelesaikannya.
Para pihak dapat memahami masalah- masalah yang terjadi, Para pihak saling menyampaikan tawarannya untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan sehingga kesepakatan  tersebut  dapat  menguntungkan  kedua  belah  pihak,  Para  pihak
mengupayakan  solusi  terbaik  sehingga  solusi  tersebut  dapat  diterima  oleh  kedua belah  pihak  Berdasarkan  faktor-faktor  tersebut  tedapat  alasan  para  pihak  untuk menyelesaikan  penyelesaian  melalui  non-litigasi  dengan  cara  negosiasi  adalah sebagai berikut:
1. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi
2. Biaya  yang  dikeluarkan  akan  jauh  lebih  sedikit  dibandingkan  menggunakan penyelesaian melalui jalur litigasi/pengaduilan .
3. Jika  ditempuh  melalui  jalur  pengadilan  belum  tentu  merupakan  jalur  yang terbaik  karena  tidak  akan  dicapai  kepuasan  dari  para  pihak  bahkan  dapat menimbulkan perselisihan yang sangat merugikan dari dunia bisnis.
4. Keputusan hakim belum tentu dapat memuaskan para pihak sehingga para pihak dapat mengajukan banding sampai kepada tingkat kasasi.

## KESIMPULAN
Pengelola  terminal  peti  kemas  harus  memenuhi  semua  persyaratan  yang ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  untuk  memaksimalkan  perlindungan hukum. Mereka juga harus menerapkan praktik bisnis yang baik dan bertanggung jawab. Untuk  menghindari  risiko  hukum,  pengelola  terminal  peti  kemas  dapat  mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan bongkar muat secara aman dan selamat,  menjaga  barang  yang  dibongkar  muat  aman,  dan  memiliki  asuransi.  Dengan perlindungan hukum yang memadai, pengelola terminal peti kemas dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih aman dan nyaman.
Pengelola terminal peti kemas bertanggung jawab atas kerusakan peti kemas yang terjadi dalam pelayanan bongkar muat peti kemas, jika kerusakan tersebut disebabkan oleh  kelalaian  atau  kesalahan  pengelola  terminal  peti  kemas,  Kelalain  atau  kesalahan pengelola  terminal  peti  kemas  dapat  berupa  kesalahan  dalam  melakukan  kegiatan bongkar muat peti kemas atau kesalahan dalam menjaga keamanan dan keselamatan peti kemas, Jika pihak yang dirugikan dapat membuktikan hal-hal tersebut, maka pengelola terminal peti kemas wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kerusakan peti kemas.

## BIBLIOGRAFI
Bima, P. (2020). Peranan Marine Inspector Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten Terhadap Kelaiklautan Kapal. Karya Tulis .
Bulan, Z. I. B. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Pengelola Terminal Peti Kemas Terhadap Kerusakan Peti Kemas dalam Pelayanan Bongkar Muat Peti Kemas di PT. Jakarta International Container Terminal “PT. JICT” (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen . Sinar Grafika.
FRANICO, Y. A. (2019). Peningkatan Keselamatan Muatan Dengan Mengoptimalkan Pengawasan  Pelashingan  Kontainer  Di  Mv.  Armada  Purnama  (Doctoral dissertation, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang).
Fuady, M. (2014). Konsep Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta .
Hanafi, A. H., & Indriyati, R. (2020). Pelayanan Keberangkatan dan Kedatangan Kapal Penumpang  Pada  PT.  ASDP  Indonesia  Ferry  (Persero)  Cabang  Bakauheni.
Prosiding Seminar Nasional , 2 (1), 8–15.
Lumentut,  Y.  (2013).  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Memberikan  Ganti  Rugi  Atas Kerusakan Barang Yang Merugikan Konsumen. Lex Privatum , 1 (3).
Minangkabau,  A.  F.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Mutu  Keselamatan  Speedboat  Sebagai Moda Transportasi Laut Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
Muhammad,  F.  F.  (2017). Peranan  Lasing  Muatan  Petikemas  Terhadap  Keselamatan Pelayaran Di Mv. Hanjin Long Beach (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta).
Nur Rohmah. (2015). Pengusahaan Pelabuhan . Unnes Press.
Palasari,  C.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2022).  Penyelesaian  Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) , 8 (2), 688–697.
Pantow, C. S. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata. Lex Privatum , 8 (2).
Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum . Kencana.
Pujiastuti,  R.  R.,  &  Samekto,  P.  M.  A.  (2019).  Pemanfaatan  transportasi  laut  untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata. Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim , 19 (2), 151–164.
Purba, H. (2006). Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum. Cahaya Ilmu, Medan .
Ramadhani, R., & Alfarizi, A. M. (2016). Tinjauan Terhadap Tarif Angkutan Kapal Cepat KM.  Expres  Bahari  Lintas  Palembang-Muntok  di  Pelabuhan  Boom  Baru Palembang. Bearing: Jurnal Penelitian Dan Kajian Teknik Sipil , 4 (4), 147–153.
Rizki,  A.  L.  K.  (2019).  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  Marine  Inspector  Pada  Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang Terhadap Keselamatan Kapal. Karya Tulis .
Subandi. (2013). Manajemen Peti Kemas . Arcan.
Tjoneng,  A.  (2017).  Gugatan  Sederhana  sebagai  Terobosan  Mahkamah  Agung  dalam
Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya. Dialogia Iuridica , 8 (2), 93–106.
Wahyu,  D.  (2020). Analisa  Faktor-Faktor  Yang  Menghambat  Produktivitas  Bongkar Muat  Peti  Kemas  Di  Mv.  Sinar  Sabang  (Doctoral  Dissertation,  Politeknik  Ilmu Pelayaran Semarang).

## Copyright Holder:
Z. Intan B. Bulan, Hulman Panjaitan, Wiwik Sri Widiarty (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: