## PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, REGULASI, DAN PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
Novita Kristina Mramra1 Balthazar Kambuaya2 Simson Werimon3

## Abstrak
The  research  aimed  to  examine  and  analyze  the  effects  of  the  quality  of  human  resources, eulation,  and  budget planning  on  the  budget  absorption  in  Regional  Apparatus  Organization  of West Papua  Province. This  research  was  conduced  by  partially  analyzing  the  quality  of human  resources, regulation,  and  budget  planning  on  budget  absorption.  In  this  research  used  primary  data  and secondary data. The method of the data collection was the survey using the questionnaires distributed to the respondents. The data were then analyzed using the multiple Regression Statistical Package for the  Social  Sciences  (SPSS).  The  research  results  indicated  that  the  quality  of human  resources  had an effects on the budget absorption variable of 0,379 or 37,9%. The regulation had a partial effect on budget  absorption  variable  of  0,371  or  37,1%.  Budget  planning  had  a  partial  effect  on  budget absorption variable of 0,439 or 43,9%.
Keywords: quality of human resources, regulation, budget planning, budget absorption

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  di  daerah  dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  daerah  tidak terlepas  dari  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  hal  ini  terlihat  UU  No.23  Tahun 2014  tentang  Pemerintah  Daerah  atau  UU  Otonomi  Daerah  dan  UU  No.33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat perubahan  yang  mendasar  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Dalam  penerapannya diharapkan  mampu  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  menyelenggarakan pemerintahan  yang  melihat  aspek-aspek  yang  ada.  Pemerintah  juga  diharapkan mengupayakan masyarakat yang sejahtera melalui penyediaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, menyediakan dan memperbaiki fasilitas umum yang aman dan nyaman, dan menyediakan sarana prasarana yang baik bagi pendidikan masyarakat.
Daerah  juga  diberi  kewenangan  untuk  mengatur  pemerintahannya  termasuk didalamnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Keuangan  Daerah  adalah  semua hak  dan  kewajiban  Daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung  dengan  hak  dan  kewajiban  Daerah  tersebut.  Untuk  pengelolaan  keuangan daerah  sesuai  PP  No.12  Tahun  2019  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019).
Selain Pengelolaan Keuangan Daerah, Perencanaan dan penganggaran APBD yang tertuang dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan  UU  No.17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Daerah  menjelaskan  bahwa  Kepala SKPD/OPD selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD/OPD yang  berpedoman  pada  Renja  (Rencana  Kerja)  SKPD/OPD.  Dalam  hal  ini  Perencanaan anggaran  daerah  secara  keseluruhan  yang  mencakup  kebijakan  umum  APBD  sampai dengan  disusunnya  rancangan  APBD,  untuk  menghasilkan  penyelenggaraan  anggaran daerah  yang  efektif  dan efisien, tahap  perencanaan  anggaran  merupakan  salah  satu faktor penting dan menentukan keseluruhan siklus anggaran daerah.
Dalam  World  Bank  (2015)  menyebutkan  bahwa  negara-negara  berkembang  seperti halnya  Indonesia  mempunyai  permasalahan  yang  seragam  dalam  penyerapan  anggaran yang disebut “slowback-loaded”, artinya penyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran, namun melonjak memasuki akhir tahun anggaran. Penumpukan anggaran dana di triwulan IV merupakan cerminan bahwa penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana kegiatan  yang  telah  ditetapkan.  Permasalahan  “slowback-loaded”  juga  menjadi  pekerjaan utama  bagi  pemerintah  daerah  Provinsi  Papua  Barat  khususnya  untuk  OPD  di  lingkungan Provinsi  Papua  Barat.  Sekalipun  penyerapan  memenuhi  target  pada  akhir  tahun  namun persentase capaian terlihat menumpuk diakhir tahun anggaran. Pola semacam ini tentu tidak sehat  untuk  perekonomian  daerah  dan  kesejahteraan  masyarakat  secara  umum.  Hal  ini disebabkan  kurang  maksimalnya  kinerja  para  satuan  kerja  daerah,  dimana  sumber  daya manusia yang kurang kualitas dan berbagai regulasi yang belum siap dihadapi oleh sumber daya manusia. Penyerapan anggaran yang tidak sehat ini bisa juga disebabkan oleh adanya
perencanaan  anggaran  yang  kurang  maksimal.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang disampaikan  oleh  Menteri  Keuangan  (Menkeu)  Sri  Mulyani  Indrawati  bahwa  disiplin  tata kelola keuangan yang lemah, dimana ada enam aspek kelemahan. Diantaranya Silpa Papua Barat  dalam  tujuh  tahun  terakhir  mencapai  Rp  257,2  miliar  dengan  dana  infrastruktur  yang tersisa  Rp  109,1  miliar.  Dana  yang  seharusnya  digunakan  secara  maksimal  ternyata pemakaiannya tidak maksimal. Selain itu adanya kekosongan regulasi di Papua Barat yang mengakibatkan tidak berjalan dengan optimal (Santoso,2021).
Dalam  penelitian  (Handayani  et  al.,  2017)  menyatakan  bahwa  regulasi  di  bidang keuangan daerah temasuk salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat serapan anggaran  belanja.  Faktor  regulasi  yang  mempengaruhi  penyerapan  anggaran  yaitu  dilihat dari  bagaimana  pemahaman  dan  kepatuhan  setiap  pegawai  daerah  mengenai  peraturan yang  ada.  Hal  ini  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran,  karena  pegawai  daerah beradaptasi  mengenai  aturan-aturan  yang  akan  dijalankan,  dan  kurangnya  perlindungan hukum menjadikan Pemda tidak bisa langsung menggunakan sumber dana yang ada. Selain regulasi, kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pegawai aparatur negeri sipil sebagai aparat  pengelolaan  keuangan  juga  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  keterlambatan penyerapan  anggaran.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  (Maulana,  2011)  bahwa  belum maksimalnya  penyerapan  penggunaan  anggaran  APBD  oleh  beberapa  OPD  menunjukkan bahwa OPD tersebut belum mampu memaksimalkan sumber daya manusianya.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  (Afandi  &  Tarigan,  2016)  terkait  dengan analisis  perencanaan  anggaran  menemukan  bahwa  masih  rendahnya  kemampuan  yang dimiliki  sumber  daya  manusia  terkait  perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja  yang  dimiliki Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Tanjung  Balai  dimana  terlihat  pada  sumber  daya  manusia  yang masih terbatas, kemudian tidak adanya inovasi-inovasi baru yang keluar dari Tim Penyusun Anggaran.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  tujuan  dari  Penelitian  ini,  yaitu:  (1)  Untuk Menguji  dan  menganalisis  apakah  ada  pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia  terhadap penyerapan  anggaran;  (2)  Untuk  Menguji  dan  menganalisis  pengaruh  regulasi  terhadap
penyerapan  anggaran;  dan  (3)  Untuk  Menguji  dan  menganalisis  pengaruh  perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran
Menurut  Jensen  dan  Meckling  (1976)  dalam  (Zelmiyanti,  2016)  bahwa  hubungan keagenan  merupakan  sebuah  kontrak  antara  principal  dengan  agen,  dengan  melihat pendelegasian  beberapa  wewenang  pengambilan  keputusan  kepada  agen.  Sebagai  agen manajer  secara  moral  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memaksimalkan  keuntungan  para pemilik  sedangkan  disisi  lain  dia  juga  memiliki  kepentingan  memaksimalkan  kesejahteraan mereka  sendiri.  Teori  ini  juga  dapat  diterapkan  pada  sektor  publik.  Di  Negara  yang demokrasi  memiliki  hubungan  keagenan  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  atau hubungan  antara  pemerintah  daerah  dengan  pemerintah  pusat.  Pemerintah  pusat memberikan wewenang terhadap pemerinah daerah sehingga diharapkan pemerintah dapat memaksimalkan kesejahteraan di daerah.
Pada  pemerintahan,  peraturan  perundang-undangan  secara  implisit  merupakan bentuk  kontrak  antara  eksekutif,  legislatif,  dan  publik.  Dalam  peraturan  tersebut  dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat  dalam  pemerintahan. Anggaran daerah merupakan  rencana  keuangan  yang  menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik. Dokumen  anggaran  disebut  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD),  baik  untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU No.22 Tahun 1999  (dan  UU  No.32  Tahun  2004)  melibatkan  dua  pihak:  eksekutif  dan  legislatif,  masing- masing  melalui  sebuah  tim  atau  panitia  anggaran.  Eksekutif  membuat  rancangan  APBD sesuai  AKU  dan  prioritas  anggaran,  yang  kemudian  diserahkan  kepada  legislatif  untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.
Terminologi  Keuangan  Publik  yaitu  dapat  diartikan  sebagai  Keuangan  Negara. Keuangan negara dalam UU No.17 tahun 2003 yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut. Keuangan publik mempelajari tentang aktivitas finansial pemerintah, ada beberapa pendapat  ahli  mengenai  keuangan  publik.  Menurut  Glenn  A.  Welsc, et . al (2000), menjelaskan  bahwa  keuangan  publik  merupakan  suatu  bentuk  pernyataan  dari  sebuah rencana  dan  juga  kebijaksanaan.  Kebijaksanaan  tersebut  menyangkut  manajemen  yang digunakan  dalam  periode  tertentu,  yaitu  petunjuk  dalam  periode  tersebut.  Dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menjelaskan bahwa  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
Perilaku  Organisasi  adalah  suatu  studi  yang  menyangkut  aspek-aspek  tingkat  laku manusia  dalam  suatu  organisasi  atau  suatu kelompok  tertentu.  Perilaku organisasi  meliputi aspek  yang  ditimbulkan  dari  pengaruh  organisasi  terhadap  manusia  demikian  pula  aspek yang  ditimbulkan  dari  pengaruh  manusia  terhadap  organisasi.  Tujuan  praktis  dari penelaahan  studi  ini  adalah  untuk  mendeterminasi  bagaimanakah  perilaku  manusia  itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Thoha, 2007)
Sumber  daya  manusia  secara  makro  adalah  warga  Negara  yang  telah  memasuki usia  angkatan  kerja  yang  memiliki  potensi  untuk  berperilaku  produktif  (dengan  atau  tanpa pendidikan  formal)  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  sendiri  dan  keluarganya,  yang berpengaruh  pada tingkat kesejahteraan masyarakat  di  lingkungan  bangsa  atau  negaranya (Badriyah, 2015). Sumber  daya manusia berhubungan dengan kemampuan terhadap detail tugas dan tanggung jawab pada tingkat: (1) mempersiapkan deskripsi pekerjaan; (2) jumlah dan  kualifikasi  staf;  dan  (3)  terpenuhinya  kebutuhan  perekrutan.  Untuk  itu  diperlukan pengembangan SDM yangintinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas produktivitas. Hasil
berbagai  studi  menunjukkan  bahwa  kualitas  SDM  merupakan  faktor  penentu  produktivitas, baik secara makro maupun mikro. Sumber daya manusia dalam roda pemerintahan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya suatu pemerintahan. Hal ini  terlihat  dari  bagaimana  manusia  sebagai  tenaga  kerja  menggunakan  potensi  fisik  dan psikis yang ia miliki secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi (lembaga).
United  Nations  Development  Programs (2008)  dalam  (Wignaraja  &  Yocarini,  2008) memberi  definisi  kualitas  sumber  daya  manusia  sebagai  kemampuan  yang  dimiliki  oleh seseorang  atau  individu,  yang  mengacu  kepada  keterampilan,  pengalaman,  dan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan
Regulasi  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu regulation atau  peraturan.  Dalam  kamus bahasa  Indonesia,  kata  “peraturan”  mengandung  arti  kaidah  yang  dibuat  untuk  mengatur, petunjuk  yang  dipakai  untuk  menata  sesuatu  dengan  aturan,  dan  ketentuan  yang  harus dijalankan serta dipatuhi. Sedangkan regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan  dipatuhi  dalam  proses  pengelolaan  organisasi  publik,  baik  pada  organisasi pemerintahan  pusat,  pemerintahan  daerah,  partai  politik,  yayasan,  LSM,  organisasi keagamaan/tempat  peribadatan,  maupun  organisasi  sosial  masyarakat  lainnya  (Bastian, 2010).
Regulasi  diperlukan  untuk  efektivitas  implementasi  dan  pelaksanaan  anggaran  di dalam  organisasi  publik.  Regulasi  memungkinkan  manajer  publik  untuk  mengatur  kegiatan dengan  menggunakan  sistem  pemantauan,  pengawasan,  dan  penegakan  hukum.  Suatu kegiatan harus diketahui dan dipahami dengan cara tertentu yang akan diatur. Oleh karena itu,  regulasi merupakan peraturan  yang  diberlakukan  untuk memberikan  kemudahan  dalam pembuatan  keputusan  dan  pelaksanaan  anggaran  yang  akan  memberi  dampak  langsung terhadap penyerapan anggaran.
Dalam  penelitian  (Handayani  et  al.,  2017)  menyatakan  bahwa  regulasi  di  bidang keuangan  daerah  termasuk  salah  satu  faktor  yang  menjadi  penyebab  rendahnya  tingkat serapan anggaran belanja. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu
dilihat  dari  bagaimana  pemahaman  dan  kepatuhan  setiap  pegawai  daerah  mengenai peraturan yang ada.  Salah satu peraturan pengelolaan keuangan daerah yaitu Permendagri No.21  Tahun  2011  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal  tersebut menimbang  bahwa  dengan  adanya  pengalihan  dana  Bantuan  Operasional  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  menjadi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah, penetapan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pendapatan  dan  pengeluaran daerahharus dibentuk dan dipatuhi oleh setiap pengguna anggaran, agar setiap dana publik yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan dengan landasan hukum yang jelas
Menurut  Conyers  dan  Hills  dalam  (Sudastri,  2016),  perencanaan  sebagai  suatu proses  yang  berkesinambungan  mencakup  keputusan-keputusan  atau  pilihan-pilihan berbagai  alternatif  penggunaan  sumber  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  pada  masa yang akan datang
Penyerapan  anggaran  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  dan  mempertanggungjawabkan  setiap  kegiatan  yangtelah  merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh OPD. Penyerapan anggaran yang terjadi  pada  pemerintah  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  di  Indonesia  memiliki  kondisi yang  identik.  Diistilahkan  oleh WorldBank (2005)  yaitu  lambat  di  awal  tahun  namun menumpuk  di  akhir  tahun  ( slowandback - loaded  expenditure ).  Penyerapan  anggaran  yang menumpuk pada akhir tahun biasanya belanja yang nonrecurrent , seperti belanja modal dan dana  bantuan  sosial.  Menurut  (Halim,  2014),  bahwa  penyerapan  anggaran  adalah pencapaian  dari  suatu  estimasi  yang  hendak  dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang dipandang  pada  suatu  saat  tertentu  (realisasi  dari  anggaran).  Secara  lebih  mudah, masyarakat  umum  menyebutnya  pencairan  anggaran.  Oleh  karena  yang  diamati  adalah entitas  pemerintahan  atau  organisasi  sektor  publik,  maka  penyerapan  anggaran  dapat diartikan  sebagai  pencairan  atau  realisasi  anggaran  sesuai  yang  tertera  dalam  Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu. Selain itu, penyerapan anggaran satuan kerja adalah  proporsi  anggaran  satuan  kerja  yang  telah  dicairkan  atau  direalisasikan  dalam  satu tahun  anggaran  (Ramdhani  &  Anisa,  2017).  Mengukur  daya  serap membutuhkan  lebih  dari
sekedar  membandingkan  dana  yang  tersedia  dan  pengeluaran  yang  sebenarnya. Penyerapan  anggaran  yang  akuntabel  dan  memenuhi  prinsip value  for  money merupakan salah satu penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi ukuran kinerja pemerintah.

## Kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran
Adapun  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  kualitas  sumber  daya  manusia terhadap penyerapan anggaran sebagai berikut:
1.  Monik  Zarinah  (2016)  dengan  judul    Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  dan  Kualitas
Sumber  Daya  ManusiaTerhadap TingkatPenyerapan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Di  Kabupaten  Aceh  Utara.  Penelitian  ini  merupakan hypothesis  testing research dengan  pengujian  menggunakan  regresi  linier  berganda  dari  data  yang dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi penelitian adalah 63 SKPD di Kabupaten Aceh Utara.  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  SPSS  versi  18.0.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  perencanaan  anggaran  dan  kualitas  sumber  daya  manusia berpengaruh  baik  secara  bersama-sama  maupun  secara  parsial  terhadap  tingkat penyerapan anggaran SKPD.
2.  Indi  Zaenur  Anisa  (2017)  dengan  judul  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran,  Kualitas
Sumber  Daya  Manusia  dan  Pelaksanaan  Anggaran  Terhadap  Penyerapan  Anggaran pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Provinsi  Banten.  Hasil  pengujian  yang  telah dilakukan  secara  parsial  pada  kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif terhadap  penyerapan  anggaran  menunjukkan  bahwa  hasil  t- hitung diperoleh  7,106  dan  t-
tabel diperoleh  1,982  maka  7,106  >  1,982.  Pada  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa indikator  kemampuan,  pengetahuan,  pengalaman,  keterampilan,  pelatihan  dan pendidikan  mendominasi  implementasi  dalam  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  fokus  dari  Pemerintah  Provinsi  Banten  dalam peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  didasarkan  pada  hal-hal  tersebut  diatas. Dengan  upaya  ini  diharapkan  mampu  memberikan  nilai  tambah  bagi  pegawai  terutama
mendukung  prestasi  kerja  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam meningkatkan penyerapan anggaran.
3.  Adi  Setyawan  (2016)  dengan  judul  Analisis  Keterlambatan  Penyerapan  Anggaran
Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro Tahun  Anggaran  2015.  Suatu  sistem  dapat  berjalan  secara  maksimal  apabila  didukung oleh  sumber  daya  manusia  (SDM)  yangbaik  dan  berkualitas.  Begitu  juga  dengan pengelolaan  keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh  satker.  Tentunya  membutuhkan pejabat dan pegawai yang mempunyai kompetensi yangbaik dalam mengelola keuangan satker  yangbersumber  dari  APBN.  Dalam  penelitian  ini,  ada  beberapa  permasalahan terkait  SDM  yang  mengelola  keuangan  di  satker.  Diantaranya  adanya  beberapa  satker mengalami  kekurangan  jumlah  pegawai,  pola  mutasi  pegawai  yang  tidak  merata  juga akan  menyebabkan  jumlah  pegawai  yang  tidak  ideal,  dan  adanya  perangkapan pekerjaan. Hal ini berdampak pada penyerapan anggaran belanja satker kementerian/lembaga di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro tahun 2015, mengalami keterlambatan  dan  masih  menunjukkan  terjadinya  kecenderungan  penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun.
Berdasarkan  ketidakkonsistenan  hasil  penelitian  yang  telah  ada  maka  penelitian  ini kembali  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguji  kembali  pengaruh  kualitas  sumber  daya manusia terhadap penyerapan anggaran, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1:  Diduga  kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  penyerapan anggaran.

## Regulasi terhadap penyerapan anggaran
Adapun  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  regulasi  terhadap  penyerapan anggaran sebagai berikut:
1.  Rifka Ramadhani, Mia Angelina Setiawan (2019)dengan judul Pengaruh Regulasi, Politik
Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa
Terhadap  Penyerapan  Anggaran  Belanja  Pada  OPD  Provinsi  Sumatera  Barat. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa regulasi berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Hal ini terlihat dari hasil pengujian secara parsial nilai signifikansi 0,011<0,05 dan koefisien bernilai positif yaitu sebesar 0,156. Selain itu dari  tabel  distribusi  frekuensi  variabel,  rata-rata  Tingkat  Capaian  Responden  (TCR) menunjukkan  kategori  baik  dengan  angka  74,04%,  dimana  ini  menunjukkan  penerapan regulasi  pada  OPD  Provinsi  Sumatera  Barat  sudah  terlaksana  dengan  baik  dan mempengaruhi penyerapan anggaran. Sehingga tingkat capaian responden yangbaik ini dapat  membuktikan  bahwa  regulasi  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  penyerapan anggaran.
2.  Nurna Aziza, Mini Harti, dan Effed Hadi Darta (2016) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akumulasi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sumberdaya manusia, dan regulasi  berpengaruh  terhadap  akumulasi  penyerapan  anggaran.  Dari  hasil  pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t – hitung sebesar -2,769 dengan probabilitas ( ) sebesar 0,006. Hal ini membuktikan bahwa regulasi berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran.  Selain  itu  pada  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  tertutup,  dimana  hasil analisis  persepsi  responden  terhadap  item-item  variabel  regulasi  secara  umum menggambarkan  bahwa  pengelola  anggaran  pada  SKPD  di  Kabupaten  Kaur  dengan hasil  rata-rata  keseluruhan  sebesar  1,96  menunjukkan  kategori  tidak  baik,  artinya regulasi  pada  SKPD  di  Kabupaten  Kaur  sebagai  ketentuan  yang  harus  dijalankan  dan dipatuhi oleh seluruh SKPD dalam proses pengelolaan program dan kegiatan sering kali terlambat dalam  pembuatan peraturan baik itu regulasi dari pusat maupun daerah yang mengakibatkan  proses  pelaksanaan  program  dan  pencairan  anggaran  belum  dapat dilaksanakan.
Berdasarkan  ketidakkonsistenan  hasil  penelitian  yangtelah  ada  maka  penelitian  ini kembali  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguji  kembali  pengaruh  regulasi  terhadap penyerapan anggaran, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

## H2: Diduga regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

## Perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran
Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran sebagai berikut:
1.  Ledy  Gagola,  Julie  Sondakh,  Jessy  Warongan  (2017)  dengan  judul  Analisis  Faktor-
Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  (APBD) Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Talaud.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa perencanaan  anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penyerapan anggaran,  ini  terlihat  dari  t – hitung =  2,338  >  t – tabel =  1,98552.  Ini  menandakan  bahwa perencanaan  anggaran  memberi  kontribusi  besar  terhadap  penyerapan  anggaran, sehingga  semakin  baik  perencanaan  anggaran  akan  semakin  baik  penyerapan anggaran.
2.  Ratih  Seftianova  dan  Helmy  Adam  (2013)  dengan  judul  Pengaruh  Kualitas  DIPA  dan Akurasi Penyerapan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker Wilayah KPPN  Malang.  Pada  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  angka  signifikansi  dari  uji  T untuk  variabel  Akurasi  Perencanaan  Kas  (X 2 )  adalah  sebesar  0,391.  Angka  0,391  lebih besar  dari  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  akurasi  perencanaan  kas  tidak berpengaruh  terhadap  tingkat  penyerapan  anggaran.  Hasil  yang  bertolak  belakang  ini dapat  terjadi  karena  selama  ini  perencanaan  kas  belum  dilakukan  secara  optimal  oleh satker.  Sebagian  besar  satker  mengirimkan  perkiraan  penarikan  dana  ke  KPPN  hanya sebatas  untuk  memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  tidak menekankan pada keakuratan dari perkiraan tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya kesadaran satker-satker akan pentingnya perencanaan kas yang akurat serta
belum adanya sanksi bagi satker yang tidak melaksanakan perencanaan kasnya dengan baik.
3.  Fenny  Yumiati,  Islahuddin,  dan  Nadirsyah  (2016)  dengan  judul  Pengaruh  Kualitas
Sumber  Daya  Manusia,  Perencanaan  Anggaran  dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap Serapan  Anggaran  SKPA  di  Pemerintah  Aceh.  Pada  penelitian  ini  didapatkan  bahwa kualitas  sumber  daya  manusia,  perencanaan  anggaran,  dan  komitmen  organisasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap serapan anggaran SKPA pada Pemerintah Aceh.  Namun  secara  parsial,  perencanaan  anggaran  berpengaruh  negatif.  Hal  ini berdasarkan  koefisien  variabel  perencanaan  anggaran  yang  menunjukkan  angka  (- 12,190),  dimana  mempunyai  arti  bahwa  setiap  peningkatan  variabel  perencanaan anggaran  sebesar  1  poin  akan  berpengaruh  negatif  (mengurangi)  serapan  anggaran SKPA sebesar 12,190 persen.
Berdasarkan  ketidakkonsistenan  hasil  penelitian  yang  telah  ada  maka  penelitian  ini kembali  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguji  kembali  pengaruh  perencanaan  anggaran terhadap penyerapan anggaran, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3:  Diduga  perencanaan  anggaran  berpengaruh  terhadap  penyerapan anggaran

## METODE PENELITIAN
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  didapatkan  dari konsumen melalui penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder didapatkan dari artikel- artikel  dan  buku.  Pengumpulan  data  dilakukan  secara  survey  dengan  cara  menyebarkan kuesioner kepada  responden.  Penelitian  ini  mengambil  populasi  pada  OPD  Provinsi  Papua Barat  sedangkan  untuk  sampel  sudah  ditentukan  kriteria  yang  ada.  Instrumen  dalam penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  yakni  dilakukan  dengan  cara  memberi  seperangkat pertanyaan  dan  pernyataan  tertulis  kepada  responden  untuk  dijawab.  Analisis  Statistik deskiptif digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian, yaitu pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya,  Regulasi,  dan  Perencanaan  Anggaran  terhadap
Penyerapan Anggaran. Analisis  statistik deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui distribusi jawaban  dari  hasil  kuesioner.  Uji  kualias  daa  yan  dilakukan  yaiu  Validitas  Instrumen  dan Reliabilitas  Instrumen,  sedankan  Uji  Asumsi  Klasik  yan  dilakukan  yaiu  Uji  normalitas,  Uji multikolonieritas,  dan  Uji  heteroskedastisitas.  Untuk  menguji  pengaruh  masing-masing variabel  independen  dalam  penelitian  maka  digunakan  analisis  Regresi  Berganda (MultipleRegression) dengan alat bantu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1.  Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran
Berdasarkan  hasil  pengujian  variabel  regulasi  (X2)  terhadap  variabel  penyerapan anggaran  (Y)  dengan  tingkat  signifikansi  0,003  serta  nilai  koefisien  regresi  0,371, menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  positif  dan  signifikan.  Dapat  diartikan  bahwa peraturan  atau  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  dalam  bentuk  pelaksanaan, petunjuk  teknis  dan  surat  edar  dapat  dilaksanakan.  Selain  itu  peraturan  atau  kebijakan yang  ditetapkan  sesuai  sasaran  dan  kebutuhan  publik  sehingga  dapat  membantu organisasi dalam mencapai tujuan penyerapan anggaran yang maksimal. Hasil ini sesuai dengan  hipotesis  yang  menduga  adanya  pengaruh  regulasi  (X2)  terhadap  penyerapan anggaran (Y), sehingga hipotesis tersebut dinyatakan diterima.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rifka Ramadhani dan Mia Angelina Setiawan (2019), dimana hasil penelitian ini didapatkan bahwa regulasi berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  penyerapan  anggaran  belanja.  Pada  penelitian tersebut penerapan regulasi pada OPD Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana dengan baik dan mempengaruhi penyerapan anggaran.
Secara  teori  yang  disampaikan  oleh  Bastian  (2010)  bahwa  regulasi  yang  dikeluarkan harus  dijalankan  dan  dipatuhi  oleh  organisasi.  Selain  itu  regulasi  diperlukan  untuk efektivitas implementasi dan pelaksanaan di dalam organisasi publik. Faktor regulasi yang mempengaruhi  penyerapan  anggaran  yaitu  dilihat  dari  bagaimana  pemahaman  dan kepatuhan  setiap  pegawai  daerah  mengenai  peraturan  yang  ada.  Dalam  penelitian  ini didapatkan  bahwa  OPD  Provinsi  Papua  Barat  sering mendapatkan  perubahan  kebijakan yang  sesuai  dengan  kebutuhan  satuan  kerja  dan  tetap  menjalankan  peraturan  yang dikeluarkan,  selain  itu  hal  ini  dapat  terjadi  dikarenakan  adanya  kejelasan peraturan/kebijakan
2.  Regulasi Terhadap Penyerapan Anggaran
Berdasarkan  hasil  pengujian  variabel  regulasi  (X2)  terhadap  variabel  penyerapan anggaran  (Y)  dengan  tingkat  signifikansi  0,003  serta  nilai  koefisien  regresi  0,371, menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  positif  dan  signifikan.  Dapat  diartikan  bahwa peraturan  atau  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  dalam  bentuk  pelaksanaan, petunjuk  teknis  dan  surat  edar  dapat  dilaksanakan.  Selain  itu  peraturan  atau  kebijakan yang  ditetapkan  sesuai  sasaran  dan  kebutuhan  publik  sehingga  dapat  membantu organisasi dalam mencapai tujuan penyerapan anggaran yang maksimal. Hasil ini sesuai dengan  hipotesis  yang  menduga  adanya  pengaruh  regulasi  (X2)  terhadap  penyerapan anggaran (Y), sehingga hipotesis tersebut dinyatakan diterima.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Rifka Ramadhani  dan  Mia  Angelina  Setiawan  (2019),  dimana  hasil  penelitian  ini  didapatkan bahwa  regulasi  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  penyerapan  anggaran  belanja. Pada  penelitian  tersebut  penerapan  regulasi  pada  OPD  Provinsi  Sumatera  Barat  sudah terlaksana dengan baik dan mempengaruhi penyerapan anggaran.
Secara  teori  yang  disampaikan  oleh  Bastian  (2010)  bahwa  regulasi  yang  dikeluarkan harus  dijalankan  dan  dipatuhi  oleh  organisasi.  Selain  itu  regulasi  diperlukan  untuk
efektivitas implementasi dan pelaksanaan di dalam organisasi publik. Faktor regulasi yang mempengaruhi  penyerapan  anggaran  yaitu  dilihat  dari  bagaimana  pemahaman  dan kepatuhan  setiap  pegawai  daerah  mengenai  peraturan  yang  ada.  Dalam  penelitian  ini didapatkan  bahwa  OPD  Provinsi  Papua  Barat  sering mendapatkan  perubahan  kebijakan yang  sesuai  dengan  kebutuhan  satuan  kerja  dan  tetap  menjalankan  peraturan  yang dikeluarkan,  selain  itu  hal  ini  dapat  terjadi  dikarenakan  adanya  kejelasan peraturan/kebijakan
3.  Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran
Berdasarkan  hasil  pengujian  variabel  perencanaan  anggaran  (X3)  terhadap  variabel penyerapan anggaran (Y) dengan tingkat signifikansi 0,000 serta nilai serta nilai koefisien regresi  0,439  menunjukkan  adanya  pengaruh  positif  signifikan.  Hal  ini  berarti  bahwa semakin  tinggi  perencanaan  anggaran  maka  penyerapan  anggaran  akan  semakin meningkat  pula.  Dengan  kata  lain,  semakin  matang  perencana  anggaran  dalam merencanakan  anggaran  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tupoksi  OPD,  serta kebutuhan  masyarakat  maka  setiap  program  dan  kegiatan  yang  dikerjakan  dalam  satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai.
Penelitian  ini  sependapat  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Ledy Gagola,  Julie  Sondakh,  dan  Jessy  Warongan  (2017),  dimana  hasil  penelitian  menunjukan bahwa  perencanaan  anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penyerapan anggaran,  ini  terlihat  dari  t –hitung  =  2,338  >  t–tabel  =  1,98552.  Ini  menandakan  bahwa perencanaan anggaran memberi kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran, sehingga semakin baik perencanaan anggaran akan semakin baik penyerapan anggaran. Dalam hasil laporan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (2013)  bahwa  besar  kecilnya  tingkat penyerapan  belanja  daerah  dalam  mendanai  pelayanan  publik  sangat  dipengaruhi  oleh perencanaan  anggaran.  Perencanaan  anggaran  memberi  kontribusi  besar  terhadap penyerapan  anggaran,  sehingga  semakin  baik  perencanaan  anggaran  akan  semakin  baik juga penyerapan anggaran.
Menurut  Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan  (2013)  perencanaan  sebagai acuan  bagi  penganggaran  pada  dasarnya  adalah  proses  untuk  menyusun  rencana pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu.  Menurut Mardiasmo (2009) anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merumuskan tujuan dan  sasaran  kebijakan  agar  sesuai  dengan  visi  dan  misi  yang  ditetapkan.  Hal  ini  sejalan dengan  yang  dilakukan  OPD  Provinsi  Papua  Barat  yang  merumuskan  dan  merencanakan anggaran  disusun  sesuai  dengan  visi,  misi  dan  kebutuhan  pada  OPD.  Perencanaan anggaran  yang  baik  tidak  terlepas  dari  berbagai  pihak  yang  bekerja  dalam  setiap  OPD Provinsi Papua Barat

## SIMPULAN
1.  Kesimpulan
a.  Terdapat  pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia  terhadap  penyerapan  anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat. Hal ini menandakan bahwa pengalaman yang banyak terkait dengan merencanakan anggaran akan memudahkan dalam  bekerja  sehingga  penyerapan  anggaran  dapat  dimaksimalkan.  Selain  itu pendidikan  dan  pelatihan  yang  didapat  sesuai  dengan  tupoksi  dalam  hal  ini    sumber daya manusia atau ASN yang terlibat dalam merencanakan anggaran akan membantu OPD  dalam  penyerapan  anggaran.  Sumber  daya  manusia  yang  mampu  beradaptasi dan  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  panduan  akan  sangat  membantu  dalam merencanakan  dan  mengelola  anggaran  sehingga  penyerapan  anggaran  yang proposional  dapat  terwujud.Terdapat  pengaruh  regulasi  terhadap  penyerapan anggaran  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Provinsi  Papua  Barat.  Hal  ini  berarti bahwa  regulasi  yang  ditetapkan  dan  dijalankan  semakin  baik  maka  akan mempengaruhi  para  aparatur  perencana  anggaran  untuk  merencanakan  dan menjalankan  semakin  baik  sehingga  dapat  mempengaruhi  tingkat  penyerapan anggaran.  Selain  itu,  kejelasan  kebijakan  atau  peraturan  yang  dikeluarkan  tepat sasaran bisa mempengaruhi kinerja para aparatur perencana anggaran
b.  Terdapat  pengaruh  variabel  perencanaan  anggaran  terhadap  variabel  penyerapan anggaran. Ini bermakna bahwa semakin tinggi dan baik perencanaan anggaran maka penyerapan anggaran akan semakin meningkat. Hal ini menjelaskan bahwa semakin matang para aparatur pemerintah sebagai perencana anggaran dalam merencanakan, maka  setiap  program  kerja  pada  satuan  kerja  dalam  satu  tahun  anggaran  akan berjalan  dengan  baik,  sehingga  target  penyerapan  anggaran  dapat  tercapai.  Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan perencanaan anggaran sudah membaik.

## 2. Saran
a.  Perlu  ditingkatkan  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  dan  perlu  diupdate  secara kontinyu,  agar  mampu  menyesuaikan  dengan  perkembangan,  perubahan,  dan kebijakan  serta  regulasi  yang  terus  berubah.  Kapasitas  SDM  atau  ASN  pada  OPD Provinsi Papua Barat yang terlibat dalam merencanakan dan mengelola anggaran di OPD  Provinsi  Papua  Baratdiberi  kesempatan  untuk  melanjutkan  pendidikan  yang berkaitan keuangan  daerah.  Selain  pendidikan,  pelatihan  peningkatan kualitas  SDM atau ASN di OPD Provinsi Papua Barat seperti diikutsertakan dalam Diklat Keuangan dikarenakan  Diklat  Keuangan  memberikan  materi  pengelolaan  keuangan  daerah. ASN  yang memiliki pendidikan dan pelatihan  yang benar tentang keuangan daerah, diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  penyerapan  anggaran  yang maksimal di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.
b.  Regulasi  yang  selama  ini  dikeluarkan  dapat  dijalankan  namun  kedepannya
diharapkan  untuk  lebih  ditingkatkan  seperti  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah dalam PP 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dapat terus  dijalankan  agar  dapat  membantu  OPD  Provinsi  Papua  Barat  dalam  menyerap anggaran. Selain itu regulasi yang berkaitan dengan SDM seperti dalam Permendagri No.11  Tahun  2018  menjelaskan  bahwa  sistem  pengembangan  SDM  Aparatur berbasis  kompetensi.  Dalam  prakteknya  regulasi  tersebut  diharapkan  untuk
dijalankan  oleh  OPD  Provinsi  Papua  Barat  agar  membantu  Pemerintah  Daerah dalam mewujudkan tujuan seperti penyerapan anggaran yang maksimal.
c.  Organisasi  Perangkat  Daerah  Provinsi  Papua  Barat  agar  lebih  memaksimalkan perencanaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  perencana  anggaran  dalam  hal  ini komunikasi antar legislatif dan eksekutif, antar OPD yang terkait dalam perencanaan anggaran.
d.  Bagi peneliti selanjutnya untuk bisa memaksimalkan sampel penelitian, menambahkan  variabel  penelitian  seperti  pelaksanaan  anggaran,  komitmen organisasi, dan variabel lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, M. N., & Tarigan, F.  F. A. (2016). Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Tanjungbalai  Propinsi  Sumatera  Utara.  Jurnal  Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 13(1), 93 –110.
Badriyah, M. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. CV Pustaka Setia.
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi Ketiga). Erlangga.
Handayani,  C.  H.,  Iskandar  Muda,  S.  E.,  Si,  M.,  &  Ak,  C.  A.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Serapan  Anggaran  SKPD  di  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun 2014-2015  dengan  SiLPA  sebagai  Variabel  Moderating.  Jurnal  SNA.  Universitas Sumatera Utara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, (2019).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,
(2010)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
(2005)
Afandi, M. N., & Tarigan, F.  F. A. (2016). Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Tanjungbalai  Propinsi  Sumatera  Utara.  Jurnal  Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 13(1), 93 –110.
Anggaeni,  S.  (2012).  Hubungan  Penyusunan  Anggaran  Belanja  Modal  Dengan  Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Modal. Studi Pada Pemeritah Kabupate/Kota Wilayah IV Priangan Jawa Barat. Universitas Pendidikan Indonesia.
Badriyah, M. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. CV Pustaka Setia. Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi Ketiga). Erlangga.
BPKP. (2011). Menyoal Penyerapan Anggaran, Yogyakarta: Paris Review
Dwiyana, N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kota  Medan  Dengan  Monitoring  Dan  Evaluasi Sebagai Variabel Moderating.
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS
Regresi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate. Universitas Diponegoro.
Halim,  A.  (2014).  Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik  problematika  penerimaan  dan pengeluaran pemerintah. Salemba Empat.
Handayani,  C.  H.,  Iskandar  Muda,  S.  E.,  Si,  M.,  &  Ak,  C.  A.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Serapan  Anggaran  SKPD  di  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun 2014-2015  dengan  SiLPA  sebagai  Variabel  Moderating.  Jurnal  SNA.  Universitas Sumatera Utara.
Mardiasmo, Prof, Mba, A. (2009). Akuntansi Sektor Publik. ANDI.
Maulana,  D.  (2011).  Analisis  Penelusuran  Anggaran  APBD  Provinsi  Banten  di  Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia. Simposium Nasional Otonomi Daerah.
Miliasih,  R.  (2012).  Analisis  Keterlambatan  Penyerapan  Anggaran  Belanja  Satuan  Kerja Kementerian  Negara/Lembaga  TA  2010  di  Wilayah  Pembayaran  KPPN  Pekanbaru. Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik FEUI.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, (2019).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,
(2010)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, (2005)
Ramdhani,  D.,  &  Anisa,  I.  Z.  (2017).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran,  Kualitas  Sumber Daya  Manusia  Dan  Pelaksanaan  Anggaran  Terhadap  Penyerapan  Anggaran  Pada Organisasi  Perangkat  Daerah  Provinsi  Banten.  Jurnal  Riset  Akuntansi  Terpadu, 10(1).
Sanjaya,  T.  (2018).  Pengaruh  Regulasi  Keuangan  Daerah,  Politik  Anggaran  dan Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Terhadap  Penyerapan  Anggaran  pada  OPD Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi, 6(3).
Santoso, S. (2002). Statistik Parametrik, Cetakan Ketiga. PT. Gramedia.
Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). Research methods for business: A skill building approach. john wiley & sons.
Sembiring,  J.  H.  (2017).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keterlambatan  penyerapan anggaran  belanja  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan  Pendidikan Masyarakat.
Sudastri,  D.  (2016).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  dan  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang). Jurnal Akuntansi, 4(1).
Sugiyono. (2012). Statistika Untuk Penelitian. ALFABETA.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). ALFABETA.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. PT.Alfabet.
Sukarno,  E.  (2002).  Sistem  Pengendalian  Manajemen  Suatu  Pendekatan  Praktis.  PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Syarah, F. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN:  Studi  Kasus  Pada  Satuan  Kerja  Wilayah  KPPN  I  di  Kota  Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.
Thoha,  M.  (2007).  Perilaku  Organisasi,  Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya.  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Daerah, (2003)
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004.  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional, (2004)
Vega-Jurado, J., Gutiérrez-Gracia, A., & Fernández-de-Lucio, I. (2008). An analytical model of absorptive capacity. INGENIO (CSIC-UPV).
Wignaraja, K., & Yocarini, L. (2008). Capacity Development Practice Note. New York, UNDP, October.
Zarinah,  M.,  &  Darwanis,  S.  A.  (2016).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  Dan  Kualias Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Tingkat  Penyerapan  Anggaran  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah, 5(1).