## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum

## STATUS TANAH ULAYAT ATAS HAK GUNA USAHA YANG TELAH
BERAKHIR
(BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021)
Tamarine Camalia,Taupiqqurrahman Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta JL. RS, Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia Email: tamarinecamalia@upnvj.ac.id Naskah Diterima: 23-08-2021 Direvisi: 17-11-2021 Disetujui: 21-11-2021 Diterbitkan: 22-11-2021 DOI: 10.30596/delegalata.v%vi%i.7784
How to cite:
Tamarine Camalia,Taupiqqurrahman (2021). “Status Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha Yang Telah Berakhir (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021)”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 423- 432

## Abstrak
Peralihan status Tanah Ulayat daripada Hak Guna Usaha diatasnya menjadi polemik yang saat ini  perlu  untuk  dibahas  terlebih  jika  memicu  adanya  sengketa  pertanahan  antar  keduanya dikemudian  hari.  Dalam  hal  ini  ialah  mengenai  status  Tanah  ulayat  jika  Hak  Guna  yang terikat  diatasnya  sudah  berakhir.  Perbedaan  akan  batas  waktu  yang  ada  dalam  regulasi memiliki ketidaksamaan sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Tujuan penulisan ini menganalisis  tentang  tanah  ulayat,penguasaan  tanah  dan  hak  guna  usaha  untuk  memperjelas status  tanah  ulayat  pada  akhirnya.  Dengan  metode  deskriptif  kualitatif  serta  data  sekunder berupa  Studi  Pustaka  dan  Peraturan  Perundang-undangan  hasil  pembahasan  yang  diperoleh ialah  Hak  Guna  Usaha  yang  telah  berakhir  masanya  bila  tanah  yang  digunakan  ialah  tanah yang memiliki hak ulayat sebelumnya maka,tanah tersebut kembali menjadi tanah ulayat yang dikelola  oleh  masyarakat.  Memang  dalam  peraturan  pemerintah  nomor  18  tahun  2021 menyebutkan  tanah  tersebut  beralih  menjadi  tanah  negara  namun,  yang  dimaksud  ialah  bila hak pengelolaan sebelumnya digunakan untuk kebutuhan umum atau kepentingan negara.

## Kata Kunci : Hak Guna Usaha, Tanah Ulayat, Penguasaan Tanah

## Abstract
The transition of the status of the ulayat land from the land use rights on it is a polemic that currently needs to be discussed, especially if it triggers a land dispute between the two in the future.  In  this  case,  it  is  about  the  status  of  ulayat  land  if  the  use  rights  bound  on  it  have expired. The differences in the time limits in the regulations have dissimilarities, giving rise to different  perceptions.  The  purpose  of  this  paper  is  to  analyze  ulayat  land,  land  tenure,  and usufructuary rights to clarify the status of ulayat land in the end. With qualitative descriptive methods and secondary data in the form of Literature Studies and Legislations, the results of the discussion obtained are Cultivation Rights which have expired, if the land used island that has  previous  customary  rights,  then  the  land  returns  to  customary  land  managed  by  the community. Indeed, in government regulation number 18 of 2021 it is stated that the land will

## Volume 6 Nomor 2 , Juli - Desember. Tahun 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Licensed under a CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/)
URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Akre
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
be turned into state land, however, what is meant is if the management rights were previously used for public needs or the interests of the state.

## Keywords : Cultivation Right, Communal Land, Land Tenure

## PENDAHULUAN
Isu  terkait  tanah menjadi  salah  satu  hal  yang  penting  untuk  diperbincangkan  terlebih tanah  ialah  hal  pokok  yang  sangat  berguna  untuk  kehidupan.  Kendati  demikian  isu  yang beredar cukup beragam,  yang terdekat  yakni dilingkungan sekitar kita, contohnya  isu terkait status  tanah  ulayat  dimana  diatas  tanah  tersebut  terdapat  suatu  Hak  Guna  Usaha  yang  telah berakhir.  Hal  tersebut  menjadi  persoalan  yang  belum  banyak  terjadi  namun  cukup meresahkan pihak tertentu terutama mengenai status penguasaan tanah tersebut, apakah tetap kembali  pada  status  tanah  ulayat  atau  bahkan  beralih  menjadi  tanah  negara.  Kasus  terkait sudah  pernah  terjadi  didaerah  Kalimantan  Selatan  dimana  Hak  Guna  Usaha  atas  suatu perkebunan menjadi perebutan oleh karena hak pada tanah telah berakhir dan status tanahnya belum  jelas  sehingga  diperebutkan  untuk  kembali  dijadikan  sebagai  tanah  ulayat  yang menimbulkan  suatu  klaim  serta  berujung  pada  sengketa  (Pahlefi  2011).  Menurut  Putu  Oka Ngakan, dalam  bukunya  yang  berjudul Dinamika  Proses  Desentralisasi  Sektor  Kehutanan  di Sulawesi Selatan (Ngakan et al. 2005) tanah ulayat diartikan sebagai tanah yang berada dalam kuasa bersama oleh masyarakat hukum adat. Yang pada pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh  ketua  masyarakat  hukum  adat  (penanggung  jawab  hukum  adat),  dan  penggunaannya untuk anggota masyarakatnya dan orang luar. Jadi penguasaan yang dimaksud disini menjadi hak ulayat menurut hukum adat.
Studi  kasus  yang  ada  biasanya  hanya  membahas  seputar  dua  hal.  Pertama,  terkait eksistensi  tanah  ulayat  (Fillat  2018),(Rwa  2017),(Fitria  2013),(Hukum  and  Warmadewa 2020),(S.indinesia  1945).  Kedua,  Perlindungan  hukum  terhadap  tanah  ulayat  yang bersengketa  (Harahap  2020),(Usaha  et  al.  2001),(Hak  and  Manusia  2013),(Gayo  2018)(F 1967). Status Tanah Ulayat akibat berakhirnya Hak Guna Usaha dilihat dari persoalan hukum berdasarkan  norma-norma  dari  peraturan  perundang-undangan.  Kajian  yang  ada  cenderung hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi dan perlindungan dari berbagai sisi baik  Hukum  Agraria,Hukum  Adat  ataupun  Hukum  secara  umum  namun  tetap  dikaitkan dengan persoalan kasus yang ada. Dengan begitu tulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi perbendaharaan  terkait  studi  status  tanah  ulayat  namun  dengan  sedikit  perbedaan  yaitu dikaitkan  dengan  Hak  Guna  Usaha  yang  telah  berakhir  atau  hapus  karena  habis  masanya berdasarkan ketentuan peraturan yang baru, dengan tetap pada aspek normatif dan pendekatan yang sama dengan kajian yang telah ada.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memperjelas  regulasi  yang  ada  terkait  status  dan kasus  yang  terjadi  yaitu  perihal  status  tanah  ulayat  terhadap  Hak  Guna  Usaha  yang  telah berakhir  dengan  spesifik  yang  akan  menjawab  dua  pertanyaan:  Pertama,  bagaimana  status tanah ulayat yang dijadikan Hak Guna Usaha setelah hak tersebut berakhir. Kedua, bagaimana regulasi  yang  mengatur  hal  ini,  karena  regulasi  yang  ada  dianggap  sumir  dan  cukup  sulit untuk  dilaksanakan.  Kedua  persoalan  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  perspektif  atas kasus  yang  akan  ditimbulkan  dan  statusnya  seobjektif  mungkin.  Selain  itu  tulisan  ini dimaksudkan  untuk  memberikan  jawaban  atas  kasus  yang  ada  dimana  regulasi  yang mengaturnya  belum  sepenuhnya  dapat  menjawab  atau  memberikan  solusi  dengan  secara gamblang. Terlebih harus diteliti dan dipahami betul-betul urgensi peraturan terkait agar tidak menimbulkan pemahaman atau keputusan yang salah.
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
Tulisan ini didasarkan pada argument bahwa bagaimana status Tanah ulayat bila Hak Guna  Usahanya  telah  berakhir.  Sangat  tidak  mungkin  bila  proses  peralihan  hak  dapat menimbulkan  sengketa  jika  sudah  disepakati  dan  ditangani  sesuai  dengan  prosedur  serta peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya  .  Fakta  menunjukan  sebaliknya  yakni terdapat  masalah  yang  timbul  seperti  sengketa  dan  atau  perebutan  Hak.  Status  kepemilikan setelah hak tersebut berakhir  memang belum diketahui secara sah akan dimiliki secara hukum oleh  pihak  mana.  Memang  regulasi  yang  ada  cukup  memberikan  gambaran  mengenai  kasus tersebut  namun  nyatanya  proses  pelaksanaan  yang  sulit  dilakukan  oleh  sebab  menimbulkan persepsi  atau  pengertian  yang  tidak  seragam  terlebih  ambiguitas  dari  aturan  yang  telah  ada. Oleh karena itu seolah-olah tidak terdapat regulasi yang jelas yang mengatur persoalan seperti ini sehingga perlu adanya kupas tuntas untuk mendapat kejelasan persoalan seperti ini.

## METODE PENELITIAN
Status Tanah ulayat jika masa Hak Guna usahanya telah berakhir merupakan isu yang memiliki  legal  standing  dan  pengaturan  di  Indonesia.  Masalah  ini  dianggap  akan menimbulkan  konflik  pertanahan  semakin  banyak  kedepannya  terutama  pada  bidang Persengketaan Tanah. Kasus ini juga menjawab dan memperjelas mengenai status penguasaan dari  tanah  ulayat  tersebut  apakah  nantinya  akan  jatuh  dan  tetap  menjadi  tanah  ulayat  milik masyarakat adat atau bahkan jatuh ketangan negara oleh sebab sebelumnya digunakan sebagai Hak Guna Usaha berdasarkan Peraturan yang baru.
Penelitian  ini  menggunakan  data  kualitatif  bersifat  sekunder.  Berupa  bahan-bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  primer  berasal  dari  Peraturan Perundang- undangan  sedangkan  bahan  hukum  sekunder  berasal  dari  beberapa  sumber  Pustaka.  Meski merupakan  penelitian  hukum,  tulisan  ini  juga  merujuk  pada  ilmu  lain  yakni  tentang pertanahan (agraria) agar dapat memberi pendekatan beragam dan objektif dalam memandang sebuah persoalan dengan tetap pada pendekatan utama yakni yuridis normatif.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  merujuk  sumber-sumber  Studi  Pustaka  baik cetak maupun digital. Sumber Pustaka adalah buku-buku hukum atau buku lain yang dipilih dengan  cara  melihat  relevansi  sumber  Pustaka  dengan  topik  yang  dibahas.  Sumber  digital terdiri  dari  sumber  yang  berasal  dari  jurnal-jurnal  maupun artikel  yang  dapat  diakses  secara daring.  Seleksi  sumber  digital  dilakukann  dengan  melihat  pula  relevansi  bahasan  dan kredibilitas penyedia sumber rujukan.
Analisis  dalam  tulisan  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Yakni  analisis  dilakukan dengan cara memilih topik yang relevan dari berbagai sumber rujukan yang dikumpulkan dan kemudian  diinterpretasi  untuk  mendeskripsikan  perbedaan  dalam  memandang  Hak  Guna Usaha serta bagaimana proses penguasaan tanah ulayat menurut ketentuan pengaturannya.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS Penguasaan Tanah Ulayat
Dalam  Hukum  Agraria  terlebih  pada  pengaturannya  yakni  Undang-undang  Hukum Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tidak diatur secara jelas mengenai tanah ulayat, hanya terdapat pada Pasal  3 UUPA dimana disebutkan mengenai Hak Ulayat , itupun tidak dengan gamblang  penjelasan  yang  ada,  “Dengan  memperhatikan  ketentuan  Pasal  1  dan  Pasal  2, pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak  serupa  masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  masih  ada dalam  kenyataannya,  harus  dilaksanakan  secara  selaras  dengan  kepentingan  nasional  dan kepentingan  negara.  Atas  dasar  persatuan  bangsa,  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum dan ketentuan lain yang lebih tinggi, yaitu mempunyai hak dan kewajiban masyarakat hukum adat. Sehingga perlu didalami secara mendalam perihal hal-hal yang berkaitan dengan tanah
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
ulayat.  Menurut  Prof  Boedi  Harsono  dalam  bukunya  Hukum  Agraria  Indonesia  (Harsono 2016) Hak ulayat meliputi semua tanah yang berada pada lingkungan masyarakat hukum baik yang  sudah  dihaki  ataupun  belum  dengan  ketidakpastian  akan  batas  wilayah  hukum  adat teritorialnya. Berbeda dengan itu Tanah Ulayat mendapat perhatian khusus yakni dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  dikatakan bahwa  Tanah  ulayat  adalah  sebidang  tanah  yang  diatasnya  terdapat  hak  ulayat  dari  suatu masyarakat  adat  tertentu  (Jasimr  2018).  Sedangkan  adapula  menurut  Pasal  1  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  18  Tahun  2019  tentang Tata  Cara  Penatausahaan  Tanah  Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  disebutkan  pula bahwasanya Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada  di  wilayah  masyarakat  hukum  adat  yang  menurut  kenyataannya  masih  ada.  Kurang lebih  memang  sama  namun,  dalam  Peraturan  Menteri  terbaru  terdapat  kata  “menurut kenyataanya  masih  ada”  yakni  tanah  ulayat  tersebut  dan  jelas  ditujukan  untuk  kesatuan masyarakat adat.
Secara  umum  penguasaan  dan  kepemilikan  tanah  oleh masyarakat  hukum adat,  selain pengakuan  atas  keberadaan  kepemilikan  pribadi  atas  tanah,  disebut  juga  tanah  bersama (komunal), yang biasa disebut hak ulayat atas tanah, hak ulayat atas tanah yang terlibat dapat berupa  segala  bentuk  perkebunan,  padang  rumput,  pertanian,  kuburan,  sungai,  kolam  dan hutan  (Syukur  2020).  Terdapat  Teori  Penguasaan  Tanah  dalam  Hukum  Adat  seperti  yang ditulis  pula  oleh  Dr  St  Laksanto  Utomo  dalam  bukumnya  Hukum  Adat  (Utomo  2019) dijelaskan  bahwa  penggunaan  tanah  disini  dimodifikasi  oleh  manusia  untuk  menciptakan suatu hal dilingkungan yang terbangun seperti, lapangan, pertanian, dan pemukiman. Dimana pembangunan itulah yang digunakan pula untuk fasilitas atau kepentingan umum yang tidak dapat  dijelaskan  pengertiannya  (Shoffia  2013).Oleh  sebab  itu  pengaturan  dalam  proses penguasaanya  sendiri  perlu  dilakukan  analisis,  mengacu  pada  Bab  II  Pasal  2  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.5  Tahun  1999  tentang Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  mengenai  proses penguasaan  tanah  ulayat  disebutkan  jika  pelaksaan  hak  ulayat  dapat  dilakukan  bila masyarakat  hukum  adatnya  masih  ada  dan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  adat  setempat. Dilanjutkan  dengan  syarat  tidak  hilangnya  hak  ulayat  masyarakat  adat  apabila  terdapat sekelompok  orang  yang  masih  merasa  terikat  oleh  tatanan  hukum  adatnya  dan  merupakan warga  negara  Indonesia,  kedua  adanya  tanah  ulayat  yang  menjadi  lingkungan  hidup masyarakat  adat  setempat  dan  yang  ketiga  terdapat  oengaturan  mengenai  pengurusan tanahnya. Jika syarat tersebut telah terpenuhi maka, proses penguasaan tanah dapat diproses. Namun,  masalah  terkait  kontrol  yang  terjadi  di  masyarakat  adat  saat  ini  bisa  dikatakan Pemerintah cenderung mengabaikan Perlindungan dan pengakuan hak ulayat masyarakat adat dan  ini  menjadi  kekhawatiran  yang  cukup  serius  (Abby  2016).  Di  Indonesia  sendiri  hak penguasaan  bukanlah  menjadi  hak  milik  ( egindom ),  yakni  setiap  tanah  yang    tidak  dapat dibuktikan kepemilikan sekaligus penguasaannya menjadi tanah milik Negara (Wibowo,2014).

## Hak Guna Usaha
Berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  UUPA,  hak  atas  tanah  yang  dimaksud  dalam  bunyi Pasal 4 ayat (1) diatas yaitu Hak  Milik, Hak  Guna Usaha,  Hak  Guna Bangunan,  Hak Pakai, Hak  Sewa,  Hak  Membuka  Tanah,  Hak  Memungut  Hasil  Hutang.  Hak-hak  lain  yang  tidak tersebut  diatas  yang  akan  ditetapkan  dengan  undang undang  serta  hak-hak  yang  sifatnya sementara (Agraria et al. 1945). Hak Guna Usaha yang diatur dalam Pasal 28 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UUPA ialah hak untuk menguasakan tanah
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
yang  dikuasai  langsung  oleh  negara,  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  disebut  dalam  pasal 29,  guna  perusahaan  pertanian,perikanan  atau  peternakan  (Lakburlawal  2016).  Waktu  yang diberikan  untuk  Hak  Guna  Usaha  ialah  25  tahun  dan  dapat  diperpanjang  dengan  maksimal sampai  60  tahun.  Berbeda  dengan  perusahaan  yang  diberikan  jangka  waktu  paling  lama  35 tahun menurut ketentuan yang ada. Dengan begitu pemberian HGU ialah tanah  yang memang dikuasai oleh negara atau bisa juga tanah ulayat milik masyarakat adat dengan prosedur atau tata  cara  sesuai  perundang-undangan.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  tahun 1996  pasal  4  tentang  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan,  dan  hak  pakai  atas  tanah,  tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah : a. Tanah yang dapat diberikan hak guna usaha adalah tanah negara.
b. Apabila tanah yang diberikan hak guna usaha adalah tanah milik negara yang berada dalam kawasan hutan, maka hak guna usaha dapat diberikan setelah status kawasan hutan dari tanah yang  bersangkutan  dibatalkan.  Pemberian  hak  guna  usaha  atas  tanah  yang  telah  dipakai  hak tertentu  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  Pelaksanaan  hak  guna  usaha  hanya  dapat dilakukan setelah pelepasan hak sebelumnya selesai sesuai dengan tata cara yang  ditentukan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
c. Apabila terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain di atas tanah yang diberikan hak atas guna usaha, dan keberadaannya  berdasarkan hak yang sah, maka pemilik bangunan dan  tanaman tersebut akan  diberi  ganti  rugi  dan  termasuk  dalam  kepemilikan  hak  atas  guna usaha yang baru.
d. Ketentuan lain terkait lanjutan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diatur dengan keputusan Presiden (Taufik 2020).
Menurut  Prof  Boedi  Harsono  dalam  bukunya  Hukum  Agraria  Indonesia (  hal.212)  Hak Guna Usaha termasuk dalam hak atas tanah yang memang jelas terdaftar namun bukan berarti hak tersebut menjadi hak kebendaan, Pendaftaran tidak mengubah hakikat dari Hukum Tanah Nasional  yang  jelas  tidak  terdapat  penggolongan  ha  katas  tanah  dalam  golongan  hak  yang juga  tertuang  dalam  Hukum  Barat.  Dengan  adanya  pendaftaran  hak atas tanah  dimaksudkan untuk  memberikan  alat  bukti  yang  sah  terhadap  hak  yang  nantinya  dikuasakan  mengenai hubungan antara seseorang atau badan hukum dan dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Hak  Guna  Usaha  dapat  berakhir  jika, Berakhirnya  batas  waktu  yang  ditentukan  dalam keputusan hibah atau perpanjangan, Hak ini dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berakhirnya  batas  waktu  karena  tidak  melaksanakan  kewajiban  pemegang  hak  dan/atau melanggar  ketentuan  Pasal  12,  Pasal  13  dan/atau  Pasal  14  PP  40/1996;  atau  Putusan pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  Pemegang  hak  dengan  sukarela mengakhiri  sebelum  berakhirnya  batas  waktu,  Pencabutan  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor  20  Tahun  1961, Terlantar,  Tanah  dihancurkan,  Apabila  dalam  jangka  waktu  1 tahun hak guna usaha tersebut tidak dilepaskan atau dialihkan oleh karena pemegang hak tidak lagi memenuhi  syarat  untuk  dapat  memiliki  hak  guna  usaha  yakni  warga  negara  Indonesia  atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan menetap di Indonesia.

## Terdapat Kasus Sengketa terkait Tanah Ulayat yang diatasnya terikat Hak Guna Usaha
Pada  prakteknya  hal-hal  terkait  pada  penguasaan  tanah  selalu  diikuti  oleh  adanya klaim  pengelolaan  dari  suatu  tanah  yang  dikuasakan.  Klaim  yang  dimaksudkan  ialah  jika tanah tersebut  termasuk dalam tanah ulayat maka yang mengelola ialah masyarakat adat yang tinggal  disekitar  atau  wilayah  tanah  yang  dikuasakan  termasuk  pula  hak  tanah  diatasnya. Perbedaan yang  signifikan terjadi ketika terdapat kasus  yang muncul bahwa terjadi sengketa
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
antara  Tanah  Ulayat  saat  Hak  Guna  Usaha  terikat  diatas  tanah  tersebut  dimana,  seharusnya kembali ke masyarakat adat oleh sebab  tanah ulayat beralih menjadi tanah negara sehingga menimbulkan  adanya  sengketa  pertanahan  masyarakat  dengan  pengelola  Hak  Guna  Usaha yang  pada  saat  itu  bermasalah  pada  proses  perpanjangan.  Tanah  Ulayat  yang  disengketakan dalam  perkara  ini ialah  milik  masyarakat  adat  Kalimantan  Selatan  dengan  Hak  Guna  Usaha diatasnya  yakni  Perkebunan  Sawit.  Dalam  artian  tanah  ini  memiliki  makna  martabat  dan harga  diri  dari  kaum  adat  tersebut.  Hal  ini  terbukti  dalam  perkara  bahwa  masyarakat  telah bertahun-tahun mengelola dan menikmati hasil dari perkebunan tersebut (Abby 2016).
Bagaimana kelanjutannya bila diatasnya terdapat Hak Guna Usaha yang peralihannya diberikan  kepada  perusahaan  dan  tidak  kembali  ke  masyarakat  melainkan  menjadi  tanah negara,  maka  dari  itu  kesinambungan  masyarakat  wilayah  sekitarnya  menjadi  terancam. Disisi lain hal yang terkait didalamnya tidak diikuti oleh pemahaman akan dasar-dasar hukum yang telah ada terkait status tanah ulayat bilamana diatasnya terdapat Hak Guna Usaha yang dapat menimbulkan perkara serius dikemudian hari. Pentingnya mengetahui dasar hukum atas suatu tanah terutama tanah ulayat menjadi hal pertama yang wajib diketahui oleh masyarakat bahkan Perusahaan yang ingin peralihannya menggunakan Hak Guna Usaha.

## Pembaruan Regulasi
Indonesia  menetapkan  dalam  konstitusinya  bahwa  negara  berdasarkan  hukum  bukan negara  kekuasaan,  jadi  tentu  saja  dalam  setiap  peraturan  perundang-undangan  harus mencakup  dan  menjamin  pengakuan  hak-hak  warga  negara,  termasuk  pula  didalamnya  hak- hak masyarakat adat. Hak ulayat yang dimaksud disini ialah termasuk hak atas tanah/air dan hak  atas  tanah,  termasuk  tumbuhan/hutan  dan  hasil  tumbuh-tumbuhan/hutan  yang menyertainya, termasuk binatang(Abby, F.Achmadi 2016).
Hak Ulayat memiliki aturan hukum yang mengatur hubungan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya dimana sumber daya alam tersebut berada, dan memiliki lembaga sendiri untuk  mengawasi  pengelolaan  tanah  adat  dengan  tingkat  penggunaan  masyarakat menjalankan  hak  ulayat  sebagai  anggota  kelompok  masyarakat  hukum  adat  wilayah  dan silsilah.  Setiap  orang  berhak  untuk  mengontrol  dan  memanfaatkan  sebagian  tanah  milik bersama  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Penguasaan  hak  dapat  berlangsung  dalam  jangka waktu tertentu, dan dapat mencapai batas waktu. Tidak ada kewajiban untuk menguasai dan menggunakan  secara  kolektif/individu,  tetapi  bisa  dilakukan  asalkan  terlibat  keinginan. Kalaupun ada hak perseorangan, bukan berarti tanah itu milik pribadi sendiri melainkan harus disadari bahwa yang dikuasai dan digunakan adalah Tanah bersama. Inti dari penguasaan ini mengandung elemen Persatuan(Lakburlawal 2016).
Banyak regulasi yang ada terkait permasalahan Tanah Ulayat dengan Hak Guna Usaha yakni  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960,  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  1996  dan paling terbaru yakni turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 dimana didalamnya mengatur batas akhir atau hapusnya  Hak  Guna  Usaha  yang  ketiganya  memiliki  perbedaan.  Pertama  dalam  Undang- undang Nomor 5  Tahun 1960 atau UUPA pada pasal 29 berbunyi:
(1) Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
(2)  Untuk  perusahaan  yang  memerlukan  waktu  yang  lebih  lama  dapat  diberikan  hak  guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud  dalam  ayat  1  dan  2  pasal  ini  dapat  diperpanjang  dengan  waktu  paling  lama  25 tahun.
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
Kedua,  dalam  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  1996  masa  berakhir  atau  hapusnya Hak Guna Usaha yakni pada Pasal 8 ayat (1) dan (2):
(1)  Hak  guna  usaha  yang  diberikan  dalam  Pasal  6  sampai  dengan  35  tahun  dan  dapat diperpanjang sampai dengan 25 tahun.
(2)  Setelah  hak  guna  usaha  habis  dan  diperpanjang  sesuai  dengan  ayat  pertama,  pemegang hak dapat memberikan pembaruan hak untuk tanah yang sama
Sedangkan  pada  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  Pasal  127 diturunkan pada Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021  Pasal 22 ayat (1):
(3)  Diberikan  hak  guna  usaha  paling  lama  35  (tiga  puluh  lima)  tahun,  perpanjangan  paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan diperbarui paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.
Pembaruan  yang  ada  mengakibatkan  penambahan  jumlah  tahun  dimana  maksimal sebelumnya  85  tahun,  yang  baru  yaitu  kurang  lebih  menjadi  95  tahun  lamanya  oleh  sebab adanya  penambahan  kata  Pembaruan  dalam  2  peraturan  terakhir.    Pada  UUPA  tidak mencantumkan  keterangan  pembaruan  masa  Hak  Guna  Usaha  apabila  haknya  telah  berakhir hanya  saja  cukup  dengan  diperpanjang.  Faktanya  dalam  pengimplementasian  suatu permasalahan akan menggunakan atau merujuk pada pembaruan di Peraturan Pemerintah No 18  Tahun  2021  yang  sudah  jelas  pula  didalamnya  menjelaskan  lebih  rinci  dalam hal  jangka waktu Hak Guna Usaha.
Pengimplementasian dalam hal ini ialah tanah ulayat yang diberikan Hak Guna Usaha akan  kembali  pada  masyarakat  adat  atau  menjadi  tanah  negara.  Tanah  ulayat  sendiri  dalam masyarakat  adat  memiliki  arti  penting  bukan  hanya  sekedar  tanah  yang  mereka  tempati sebagai tempat tinggal atau hanya tanah turun-temurun melainkan tanah sebagai penghidupan oleh sebab mereka mendapat pengahasilan untuk keberlangsungan hidup sebagian besar  dari tanah tersebut, bila tanahnya dialihkan menjadi Hak guna usaha maka secara otomatis tanah tersebut beralih pengelolaanya menjadi tanah  yang dikuasai oleh negara. Pada Pasal 22 ayat (2  dan  3)  Peraturan  terbaru  yakni  Peraturan  Pemerintah  nomor  18  tahun  2021  dijelaskan bahwa:
(2)  Setelah  jangka  waktu  pemberian,  perpanjangan,  dan  pembaruan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (i)  berakhir,  Tanah  hak  guna  usaha  kembali  menjadi  Tanah  yang Dikuasai Langsung oieh Negara atau tanah Hak Pengelolaan.
Dengan  maksud  bahwa  setelah  masa  hak  guna  usaha  berakhir  yakni  35  tahun  dapat diperpanjang  dan  diperbarui  masing-masing  25  tahun  serta  35  tahun  dengan  total  jangka waktu  yang  diberikan  95  tahun.  Setelah  itu  jika  tidak  adanya  pengelolaan  lebih  lanjut  pada tanah  ulayat  tersebut  atau  bahkan  terlantar  maka  akan  beralih  menjadi  tanah  negara  karena dikhawatirkan  akan  menimbulkan  kerugian  seperti  kasus  yang  terjadi  di  Jawa  Barat  bahwa terdapat  tanah  hak  guna  usaha  yang  telah  berakhir  namun,  tetap  dikuasai  oleh  pihak  swasta dan merugikan masyarakat terutama petani yang sebelumnya mengelola tanah tersebut  serta masalah-masalah lain yang akan timbul dikemudian hari tanpa ada kejelasan yang pasti terkait lahan Hak Guna Usaha yang telah berakhir. Kemudian diperjelas kembali pada ayat (3),
(3)  Tanah  yang  Dikuasai  Langsung  oleh  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), penataan kembali penggunaan, pernanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan Menteri dan dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak,  syarat-syarat  pemberian  hak  dipenuhi  dengan  baik  oleh  pemegang  hak,  pemegang  hak masih  memenuhi  syarat  sebagai  pemegang  hak,  tanahnya  masih  sesuai  dengan  rencana  tata
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
ruang,  tidak  dipergunakan  cian/atau  direncanakan  untuk  kepentingan  umum,  sumber  daya alam dan lingkungan hidup; dan keadaan Tanah dan masyarakat sekitar.
Dengan begitu menurut penjelasan diatas, tanah yang masih aktif dikelola atau dimanfaatkan oleh masyarakat tidak dapat beralih menjadi tanah negara kecuali tanah tersebut hapus karena jangka waktu habis, terlantar dan tidak produktif,digunakan untuk kepentingan umum,musnah atau  hilang  oleh  sebab  bencana  alam  serta  yang  terakhir  kembali  pada  pemiliknya .Berdasarkan  pada  peraturan  diatas  ialah  jika  tanah  yang  semula  merupakan  tanah  ulayat masyarakat  adat  maka,  akan  beralih  menjadi  tanah  negara.  Pengertian  tanah  ulayat  tidak ditemukan  dalam  UUPA  namun  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Pedoman penyelesaian  masalah  hak  ulayat  dalam  masyarakat  hukum  adat,  yang  menjelaskan  tanah ulayat adalah tanah yang hak ulayatnya (pengelolaan) dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang terikat oleh tatanan hukum adat  didaerah tertentu,  sebagai  rakyat  bersama  dari  kesamaan  hukum,  karena  tempat  tinggal yang  dekat  atau  berdasarkan  keturunan.  Dengan  keluarnya  Peraturan  Nomor  5  Tahun  1999 adalah  sebagai  bukti  adanya  pengaturan  lebih  lanjut  terkait  tanah  dan  juga  hak  ulayat masyarakat adat.
Jika menilik dari pasal yang mengatur Hak Guna Usaha dalam  Peraturan Pemerintah No 18 Tahun  2021  secara  jelas  maka,  status  hak  guna  usaha  atas    tanah  ulayat  dari  masyarakat hukum adat  setelah berakhirnya jangka  waktu atau hak guna usaha dicabut menurut hukum, tanah yang dibebaskan akan dikembalikan atau beralih menjadi tanah negara. Dengan begitu, merujuk  pada  substansinya  pula,  yang  berarti  sama  halnya  dengan  UUPA  dan  Peraturan Pemerintah  nomor  40  tahun  1996  yakni  tanah  hak  guna  usaha  yang  telah  berakhir  jangka waktunya kembali menjadi tanah negara  dengan catatan yang telah dijelaskan diatas namun dengan  adanya  perbedaan  pada  perpanjangan  total  jangka  waktu  yakni  95  tahun  atau  lebih lama 10 tahun dari pengaturan sebelumnya.

## KESIMPULAN
Adanya perubahan regulasi dimana pengaturan tanah ulayat maupun Hak Guna Usaha tidak  dijelaskan  secara  jelas  dan  terperinci  menyebabkan  perbedaan  persepsi  atau  pendapat mengingat  bentuk  penafsiran  setiap  individu  berbeda.  Terlebih  persepsi  tersebut  pada akhirnya  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  tertentu  baik  persengketaan  atau  masalah  lain. Bukan  tidak  mungkin  pasti  terdapat  salah  satu  pihak  yang  dirugikan  akibat  pengambilan kebijakan atas suatu pengaturan dimana tidak dipertimbangkan dengan baik atau secara tidak langsung  dengan  tidak  memperhatikan  aspek-aspek  terkait  didalamnya.  Oleh  karena  itu penyeragaman  penafsiran  diperlukan  untuk  menciptakan  suatu  hasil  yang  seragam  pula. Dalam hal ini tanah ulayat yang beralih fungsi menjadi tanah atas Hak Guna Usaha baik untuk kepentingan swasta maupun umum dapat menimbulkan perkara pada akhirnya bila ketentuan atau  pengaturan  yang  ada  tidak  mengatur  dengan  jelas  terlebih  atas  pembaruan-pembaruan yang ada dan cukup dinamis. Menurut peraturan sebelumnya yakni pada UUPA dan PP no 40 tahun  1996  menyebutkan  bahwa  setelah  Hak  Guna  Usaha  berakhir  maka,tanah  tersebut beralih menjadi tanah negara. Sama halnya dengan isi atau  substansi dalam Peraturan terbaru yakni turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang didalamnya terdapat pasal terkait pengaturan Hak Guna Usaha secara jelas tidak banyak yang berubah yaitu status tanah ulayat yang juga akan beralih menjadi tanah negara.

## SARAN
Berdasarkan  yang  telah  dijelaskan  diatas  perlu  adanya  penjelasan  mengenai  undang- undang yang mengatur terkait tanah ulayat dan hak guna usaha dengan harapan hal-hal terkait

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
permasalahannya  dapat  terselesaikan  dengan  jelas  dan  tepat  tanpa  menimbulkan persengketaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abby, F.Achmadi, Ifrani. 2016. “LAPORAN HASIL AKHIR PENELITIAN SENGKETA PERTANAHAN HAK MASYARAKAT ADAT DENGAN HAK GUNA USAHA ( HGU ) PERKEBUNAN SAWIT DI KALIMANTAN SELATAN TIM PENGUSUL Ketua : Dr . Fat ’ Hul Achmadi Abby , S . H ., M . H . NIDN : 0024055706 Anggota : Ifrani , S . H . M.” (November).
Abby, F. 2016. “Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan Hak Guna Usaha (Hgu)
Perkebunan Sawit Di Kalimantan Selatan.” Al-Adl 8(3): 225070.
Agraria, Hukum et al. 1945. “Supriadi, Hukum Agraria , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.3. H.M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm.9.”
F, Keifer GEffenberger. 1967. “Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. : 1–21.
Fillat, Mathilde Tania. 2018. “TANAH ULAYAT SEBAGAI SIMBOL EKSISTENSI
ADAT-ISTIADAT: Studi Kasus Tentang Konflik Tanah Ulayat Di Perbatasan Republik Indonesia (RI) Dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Segmen Bijael Sunan/Oelnasi.” 13: 44–58.
Fitria. 2013. “Journal of Chemical Information and Modeling.” Journal of Chemical Information and Modeling 53(9): 1689–99.
Gayo, Ahyar Ari. 2018. “Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah) (Legal Protection For Title Over Customary Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of
Bener Meriah)).” De Jure jurnal penelitian hukum 18(3): 15.
Hak, Perspektif, and Asasi Manusia. 2013. “Maramis M.R : Kajian Atas
« Vol.XXI/No.4/April-Juni /2013 Edisi Khusus.” (4): 98–110.
Harahap, ALFF. 2020. Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Stabat) .
Harsono, Prof Boedi. 2016. Hukum Agraria Indonesia . 1st ed. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
Hukum, Fakultas, and Universitas Warmadewa. 2020. “Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya.” 4(1).
Jasimr, Jasmir. 2018. “Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha.”
Soumatera Law Review 1(1): 92.
Lakburlawal, Mahrita Aprilya. 2016. “Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha.” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 2(1): 59–75.
Ngakan, Putu Oka et al. 2005. Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan Di Sulawesi Selatan . Bogor: CIFOR : BOGOR.
Pahlefi, P. 2011. “Sengketa Tanah Hgu Antara Pt. Pagilaran Dengan Petani Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tangah.” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2(2): 43262.
Rwa, Mas. 2017. “Eksistensi Tanah Adat Di Bali Dan Problematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi.” Kertha Patrika 39(2): 108.
Shoffia, R. 2013. “Pencabutan Hak Atas Tanah Sebagai Upaya Terahir Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 9(2).
Syukur, Muhammad. 2020. “Analisis Yuridis Permenag Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Eksistensi Hak Ulayat Dalam Hukum Agraria Nasional.” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26(8): 951–65.
Taufik, Nur Fadhilah Amir. 2020. “Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora.” KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora 1(1): 75–84.
Usaha, Hak Guna et al. 2001. “Socio Legal .”
Utomo, Dr St Laksanto. 2019. Hukum Adat . 1st ed. Depok: Rajawali Pers .