## De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah
Vol. 8, No. 1, 2016,  h. 15-23 Print ISSN: 2085-1618, Online ISSN: 2528-165 Available online at http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah
Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia:

## Perspektif Sosiologi Hukum
Agus Purnomo Institut Agama Islam Negeri Ponorogo agus_cholyl@yahoo.co.id

## Abstrak :
This  paper  presents  a  variety  of  public  opinion  on  the  application  of  the  death  penalty  for perpetrators  of  acts  of  drugs  in  Indonesia.  The  study  was  focused  on  public  dissent  in response  to  the  execution  of  the  death  penalty  for  drug  crime  and  efforts  to  formulate effective criminal penalties for drug crimes. This paper study it from the angle of sociology of law in particular the theory of behaviorism and the theory of justice. In the perspective of sociology of law, a punishment device should include two things: first, it must accommodate public  aspirations  as  the  counterbalancing  repay  on  the  basis  of  an  error  rate  of  the perpetrator. Second, it must include the purpose of punishment, ie, maintain and preserve the unity of the community. Thus, the law must represent  the public sense of justice. Hence the attitude and actions of the Indonesian people who chose the death penalty for criminal drug can be justified even in other countries have abolished the death penalty.
Tulisan  ini  menyajikan  beragam  pendapat  masyarakat  tentang  penerapan  hukuman  mati bagi  pelaku  tindak  narkoba  di  Indonesia.  Kajian  difokuskan  pada  perbedaan  pendapat masyarakat  dalam  menyikapi eksekusi  pidana  mati  bagi  pelaku  pidana  narkoba  dan  upaya merumuskan hukuman pidana yang efektif bagi kejahatan narkoba. Tulisan ini mengkajinya dari  sudut  sosiologi  hukum  khususnya  teori  behaviorisme  dan  teori  keadilan.  Dalam perspektif  sosiologi  hukum,  sebuah  perangkat  pemidanaan  hendaknya  mencakup  dua  hal, yakni: pertama, harus menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan  atas  dasar  tingkat  kesalahan  si  pelaku.  Kedua,  harus  mencakup  tujuan pemidanaan,  yakni  memelihara  dan  mempertahankan  kesatuan  masyarakat.  Dengan demikian, hukum harus mewakili rasa keadilan masyarakat. Karenanya sikap dan tindakan masyarakat  yang  memilih  hukuman  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  narkoba  dapat dibenarkan sekalipun di tempat lain hukuman mati ini dihapuskan .
Kata Kunci: Hukuman Mati; Narkoba; HAM

## Pendahuluan
Pro-kontra  hukuman  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  di  Indonesia  kembali  marak diperbincangkan  meski  perdebatan  serupa  telah  berulang  kali  terjadi  pada  tahun-tahun sebelumnya.  Beberapa  saat  yang  lalu,  yaitu  bulan  Agustus  2016  hukuman  mati  bagi  pelaku narkoba  telah  dilakukan  setelah  satu  tahun  sebelumnya,  tepatnya  tanggal  18  Januari  2015, hukuman  serupa  juga  dijatuhkan  kepada  enam  pelaku  tindak  pidana  narkoba 1 di
1 Mereka  terpidana  mati  adalah  Marco  Archer  Cardoso  Mareira  (53  tahun  warga  negara  Brasil),  Daniel Enemua (38 tahun warga negara Nigeria), Ang Kim Soe (62 tahun warga negara Belanda), Namaona Dennis (48
16 | De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 8 No. 1 Juni 2016
Nusakambangan  dan  Boyolali. 2 Pada  eksekusi  pertama,  gelombang  protes  terhadap pelaksanakan hukuman mati banyak diserukan oleh kelompok yang kontra terhadap persoalan tersebut.
Kelompok  pegiat  HAM  misalnya,  mereka  memprotes  kepada  pelaksanaan  hukuman mati  yang  dianggap  bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia.  Karenanya  mereka  menuntut pemerintah Indonesia untuk menghapus hukuman mati di Indonesia. Suara protes tidak hanya datang  dari  dalam  negeri,  Indonesia,  melainkan  juga  dari  negara  tetangga  yang  warganya terkena  pidana  mati  seperti  Australia.  Bahkan  negara  Kanguru  tersebut  mengancam  untuk melarang  warganya  pergi  ke  Indonesia  apabila  Indonesia  tetap  menerapkan  hukuman  mati. Sikap  yang  beragam  terhadap  pelaksanaan  hukuman  mati  sebenarnya  terjadi  sejak  lama  dan ada  di  beberapa  negara.  Di  Indonesia  misalnya,  pelaksanaan  hukuman  mati  secara  hukum juga masih diakui dan diterapkan meskipun intensitasnya fluktuatif. Hingga 2006 tercatat ada 11  peraturan  perundang-undangan  yang  masih  memiliki  ancaman  hukuman  mati,  seperti: KUHP,  UU  Narkotika,  UU  Anti  Korupsi,  UU  Anti  terorisme,  dan  UU  Pengadilan  HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara. 3 Begitu  pula,  pelaksanaan  hukuman  mati  di  Indonesia  juga  masih  diterapkan.  Dalam kurun  waktu  10  tahun  terakhir,  tidak  kurang  dari  24  orang  telah  dihukum  mati  atas  tindak pidana  yang  beragam.  Di  samping  Indonesia,  terdapat  juga  beberapa  negara  yang  masih menerapkan hukuman mati, seperti Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Secara keseluruhan,  sikap  negara-negara  terhadap  hukuman  mati  adalah  sebagai  berikut:  (a)  68 negara  masih  menerapkan  hukuman  mati  termasuk  Indonesia;  (b)  88  negara  telah menghapuskan  hukuman  mati  untuk  semua  kategori  kejahatan;  (c)  1  negara  telah menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa dan dikhususkan untuk kejahatan tertentu (luar biasa); (d) 30 negara melakukan moratorium untuk tidak menerapkan hukuman mati. 4 Beragamnya  sikap  dan  pendapat  terhadap  hukuman  mati  disebabkan  oleh  perbedaan alasan dan perspektif dalam melihat hukuman mati. Kelompok yang mendukung pelaksanaan hukuman  mati  berargumen  bahwa: pertama, secara  permanen  hukuman  atau  pidana  mati dapat  menghilangkan  para  penjahat  dari  kehiduapan  masyarakat  yang  memerlukan ketentraman  dan  ketenangan; kedua, pidana  mati  memiliki  efek  retributif  yang  dapat memberikan  rasa  keadilan  khususnya  kepada  korban  dan  keluarganya  yang  mengalami penderitaan; ketiga, pidana  mati  memiliki  dampak  preventif  bagi  anggota  masyarakat  lain yang hendak melaksanakan kejahatan; keempat, pidana mati bukanlah tindakan yang dilarang oleh agama meskipun tetap memiliki persyaratan yang ketat. 5
Sementara  itu  bagi  kelompok  yang  menentang  hukuman  mati  berpendapat  sebaliknya. Di  antara  argumentasi  yang  dikemukakan  adalah: pertama, pidana  mati  telah  menegasikan kemungkinan  bahwa  manusia  bisa  berubah,  bertaubat  dan  menyadari  kesalahannnya  untuk berbuat  lebih  baik; kedua, pidana  mati  tidak  dapat  dikoreksi  bila  terdapat  kesalahan  dalam penerapannya.  Karenya,  pidana  mati  sangat  dimungkinkan  dikenakan  kepada  orang  yang sebenarnya tidak bersalah, bila ternyata dalam proses peradilan terdapat prosedur yang kurang tepat; ketiga, tindak  pidana  mati  akan  memberikan  penderitaan  yang  kuat  kepada  keluarga terpidana mati karena secara psychologis keluarga akan dibebani dengan perasaan menunggu terhadap eksekusi pidana mati. 6
tahun  warga  negara  Malawi),  Rani  Andriani  (warga  negara  Indonesia)  dan  Tran  Thi  Hanh  (37  tahun  warga negara Vietnam).
2 Kompas , Senin 30 Maret 2015.
3 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses taggal 31 Maret 2015.
4 Elmar Lubis, “Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia”, Jurnal Opinio Juris , Vol. 4 Januari-April 2012, 33.
5 Arie Siswanto, “Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional”, Refleksi Hukum, (April 2009), 10. 6 Siswanto, “Pidana Mati., 11.
Agus Purnomo, Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba.... |
Di samping itu, kelompok ini juga beralasan bahwa hukum internasional, dalam hal ini Deklarasi  Universal  HAM  melarang pelaksanaan hukuman mati.  Secara jelas, pada artikel  3 DUHAM  dijelaskan  bahwa  “ everyone  has  the  right  to  life,  liberty  and  security  of  person ”. Oleh  karena  setiap  orang  dijamin  haknya  untuk  hidup,  maka  berarti  bahwa  seseorang  tidak boleh  menghilangkan  nyawa  orang  lain. 7 Berdasarkan  argumen  yang  dikemukakan  oleh masing-masing  kelompok  baik  yang  pro  maupun  kontra,  maka  alasan  mereka  dapat diidentifikasi menjadi 3 (tiga) macam, yakni alasan yuridis formal, alasan Hak Asasi Manusia (HAM), dan  alasan keadilan. Dari identifikasi tersebut tulisan ini mengkaji kembali persoalan hukuman  mati  dari  segi  alasan  masing-masing  pihak,  khususnya  dari  sisi  teori  sosiologi hukum.  Secara  rinci,  persoalan  difokuskan  kepada  perbedaan  pendapat  masyarakat  dalam menyikapi  eksekusi  pidana  mati  bagi  pelaku  pidana  narkoba  dan  upaya  merumuskan hukuman  pidana  yang  efektif  bagi  kejahatan  narkoba  di  Indonesia.  Dalam  konteks  ini, dipilihnya teori  sosiologi  hukum  dalam mencermati persoalan  hukum  juga  diperkuat  dengan kenyataan  bahwa  hukum  tidak  seterusnya  teratur,  logis  dan  rasioanl,  tetapi  juga  mengalami pergeseran ke arah paradigma yang nonsistemik ( disorder of law ). 8

## Penerapan Hukuman Mati di Indonesia
Hukuman  mati  di  Indonesia  sudah  lama  berlangsung,  yaitu  sejak  bangsa  Indonesia dijajah  Belanda,  hingga  sampai  sekarang  masih  tetap  diberlakukan  walaupun  di  Negara Belanda telah menghapuskan pidana mati mulai tahun 1987. KUHP ( Wetboek Van Strafrecht ) disahkan  pada  tanggal  1  Januari  1981.  Menurut  ahli-ahli  pidana  pada  saat  itu, dipertahankannya pidana mati karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat- penjahat  yang  terbesar  bisa  dilawan  dengan  pidana  mati.  Dengan  wilayah  yang  begitu  luas dengan  penduduk  yang  heterogen,  alat  Kepolisian  Negara  tidak  bisa  menjamin  keamanan. 9 Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati oleh KUHP, antara lain: Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat  (4),  Pasal  368  ,  Pasal  444  KUHP,  Pasal  479  K  ayat  (2)  dan  Pasal  479  o  ayat  (2).  Di samping  itu  hukuman  mati  di  Indonesia  juga  dijelaskan  dalam  perundangan  di  luar  KUHP, yaitu:  a)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika  Pasal  59  ayat  (2);  b) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; c) Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  korupsi;  d)  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme;  e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 144 ayat (2). 10
Meski  hukuman  mati  masih  berlangsung  dan  belum  dihapuskan  di  Indonesia, masyarakat berbeda pendapat dalam menanggapinya seiring dengan banyaknya negara-negara yang  menghapuskan  hukuman  mati  tersebut.  Di  satu  pihak,  ada  kelompok  masyarakat menyatakan  dukungannya  bahwa  hukuman  mati  masih  diperlukan  di  Indonesia  terlebih  lagi secara yuridis masih diakui. Sementara itu, di pihak lain terdapat kelompok masyarakat yang menginginkan    agar  hukuman  mati  dihapuskan.  Mereka  berargumen  bahwa  ketentuan hukuman  mati  yang  berlaku  di  Indonesia  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip  dasar  yang fundamental dari negara ini, yaitu UUD 1945.
7 Siswanto, “Pidana Mati., 13.
8 A. Mukthie Fadjar, Teori-Teori Hukum Kontemporer (Malang: Setara Press, 2014), 32.
9 Lihat  pula Departemen Hukum dan HAM RI, Jurnal Legislasi Indonesia . Vol.  4 No. 4, Desember 2007. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 44.
10 Nata  Sukam  Bangun, Eksistensi  Pidana  Mati  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia (Yogyakarta:  Makalah Tidak Diterbitkan, 2014), 86.

## 18 | De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 8 No. 1 Juni 2016
Menurut hasil survei nasional Indo Barometer yang diselenggarakan pada tanggal 15-25 Maret  2015,  mayoritas  publik  di  Indonesia,  yakni  sekitar  84,1  persen  menyatakan  setuju dengan  hukuman  mati  bagi  para  pengedar  narkoba.  “Bagi  mereka  yang  setuju,  alasan  yang banyak  diungkap  adalah  bahwa  narkoba  merusak  generasi  muda  (60,8%),  dan  dapat menyebabkan  efek  jera  (23,7%),”  demikian  tutur  Qodari.  Adapun  publik  yang  tidak  setuju, alasan  yang  banyak  diungkap  adalah  karena  menurut  mereka  masih  ada  jenis  hukuman  lain yang  lebih  manusiawi  (36,  2%),  sementara  hukuman  mati  justru  merupakan  pelanggaran terhadap  hak  asasi  manusia  (28,  4%). 11 Sementara  itu,  lanjut  Qodari,  sebagian  besar  atau sekitar 84,6% masyarakat Indonesia mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, sedangkan yang tidak mendukung hanya 10,3 persen. Mayoritas publik (86, 3%) menyatakan bahwa Presiden Jokowi sebaiknya tetap melanjutkan hukuman  mati  terhadap  terpidana  kasus  narkoba,  meski  berimplikasi  ada  negara  lain  yang akan  memutuskan  hubungan  diplomatik  dan  menghentikan  kerjasama  ekonomi  dengan Negara Indonesia. 12
Perbedaan  pendapat  tentang  hukuman  mati  juga  terjadi  di  lingkungan  anggota  Komisi Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (KOMNASHAM).  Sikap  mereka  terhadap  hukuman  mati  ini juga terbagi  dua, ada  yang pro dan ada juga  yang kontra.  Hukuman mati  di  Indonesia harus dipertahankan  atau  dihapuskan.  Bagi  yang  pro,  hukuman  terberat  yang  dijatuhkan  oleh Majelis  Hakim terpidana masih  diperlukan terutama tindak pidana kejam. Bagi  yang kontra, hukuman mati  dianggap  inskonstitusional  atau bertentangan dengan konstitusi  atau Undang- Undang Dasar 1945, khususnya hak hidup bagi setiap warga negara. 13
Bagi  yang  setuju,  berargumen  bahwa  inkonstitusioanal  atau  tidaknya  pidana  mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Judicial review tersebut diajukan oleh 4 (empat) terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati  yang termaktub di  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1997  tentang  Narkotika.  Berdasarkan  putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  ancaman  pidana  mati  pada Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1997  tentang  Narkotika  tidaklah  bertentangan  dengan Konstitusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara analogi, pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstituional. 14
Di samping itu, pendukung hukuman mati lainnya juga membangun argumentasi bahwa secara  yuridis  hukuman  mati  di  Indonesia  adalah  sah.  Di  antara  bangunan  argumentasi tersebut adalah: pertama , dengan menggunakan pendekatan secara harfiah ( literal approach ), dapat  disimpulkan  bahwa  pelarangan  adanya  hukuman  mati  tidak  dinyatakan  dimanapun dalam  UUD  1945.  Oleh  karenanya,  kalimat  “tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun” berdasarkan  Pasal  28  I  ayat  (1),  tidak  dapat  langsung  diinterpretasikan  sebagai  pelarangan adanya  hukuman  mati.  Perbandingan  dengan  Konstitusi  Jerman  dan  Vietnam  akan menunjukan  bahwa  pelarangan  hukuman  mati  didukung  secara  tertulis  dan  terekspresikan secara harfiah dari pasal-pasal konstitusinya. Dengan tidak adanya ketentuan demikian dalam konstitusi Indonesia, hukuman mati sejalan dengan apa yang termuat di dalam UUD 1945.
Kedua ,  dengan  menggunakan  pendekatan  teleologi  ( teleological  approach ),  dapat ditemukan  melalui  pembukaan  UUD  1945  bahwa  tujuan  daripada  negara  yaitu“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Bahkan sebagaimana laporan
11 http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/04/27/325117/rakyat-setuju-hukum-mati-bagi-pengedar- narkoba.
12 http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/04/27/325117/rakyat-setuju-hukum-mati-bagi- pengedar-narkoba.
13 Departemen Hukum dan HAM RI, Jurnal Legislasi, 62.
14 Bangun, Eksistensi Pidana Mati, 8.
Agus Purnomo, Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba.... | terakhir  yang  dilansir  dari  berbagai  media,  dinyatakan  bahwa  Indonesia  memiliki  3,2  juta pemakai narkotika dengan angka kematian sekitar 15.000 jiwa per tahun atau secara rata-rata mengakibatkan  41  kematian  setiap  harinya,  dikarenakan  overdosis  ataupun  penggunaan narkotika  yang  terkait  dengan  infeksi  AIDS.  Negara  mempunya  kewajiban  konstitusional untuk  mencegah  terjadinya  kematian  massal  ini  dan  mencegah  kemungkinan  hilangnya generasi  (lost generation )  masa  depan.  Dengan  demikian,  perlindungan  warga  negara  oleh Negara merupakan hal  yang terpenting dan bahkan dapat dikatakan menjadi kewajiban  yang lebih tinggi dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya.
Ketiga ,  dengan  menggunakan  metode  interpretasi  sistematikal  ( systematical interpretation ), maka akan jelas terlihat bahwa Pasal 28J ditempatkan dalam satu bab dengan artikel 28I, yang merupakan hasil amandemen mengenai Bab tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut  semakin  meyakinkan  bahwa  Pasal  28J  tersebut  disusun  dalam  hubungan  dan kaitannya  dengan  Pasal  28I.  Hal  tersebut  tidak  mempertimbangkan  bahwa  akan  tepat  bila diinterpretasikan  bahwa  restriksi  terhadap  pengimplementasian  hak  asasi  manusia berdasarkan Pasal 28J terkait dengan lingkup hak-hak selain daripada Pasal 28I. 15
Dukungan  serupa  terhadap  pelaksanaan  hukuman  mati  bagi  tindak  pidana  berat  juga didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu: 1) hukuman mati merupakan tindakkan pembalasan dan  pembentukan  keadilan;  2)  hukuman  mati  merupakan  upaya  efek  jera  dan  preventif terhadap  terjadinya  tindak  pidana;  3)  hukuman  mati  juga  ditujukan  untuk  menghilangkan ancaman terhadap keselamatan dan kepentingan umum 16 Kontoversi tentang hukuman mati di Indonesia, seperti dijelaskan diatas, dapat dimengerti terlebih lagi dalam realitasnya hukuman mati  tidak  dihapuskan  namun  mengharuskan  persyaratan  yang  cukup  rumit  dan implementasinya  kurang  jelas.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  kasus  eksekusi  mati yang  tidak  memiliki  titik  terang  dalam  pelaksanaannya.  Sebagi  contoh,  sampai  akhir  tahun 2012, terdapat 133 terpidana mati  yang belum dieksekusi di mana 19 tindak pidana narkoba menempati  urutan  tertinggi,  yaitu  71  orang  atau  53,38  %.  Sedangkan  tindak  pidana pembunuhan menempati urutan kedua yaitu sebanyak 60 orang atau 45,12 %, dan pada urutan ketiga  ialah  tindak  pidana  teorisme  sebanyak  2  orang  atau  1,50  %.  Sebanyak  113 terpidana mati tersebut, Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan grasinya kepada Presiden Repubpik Indonesia sudah ditolak, namun sampai kini belum dilakukan eksekusi.

## Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Pro Kontra Eksekusi Pidana Mati bagi Pelaku Pidana Narkoba
Beberapa negara di dunia berbeda pendapat dalam menerapkan hukuman mati. Hampir sama  dengan  perdebatan  tentang  tata  cara  pelaksanaan  hukuman  mati,  maka  keberadaan hukuman  matipun  juga  mengalami  dinamika.  Terdapat  negara  yang  menolak  pelaksanaan hukuman  mati  dan  karenanya  negara  menghapuskan  hukuman  mati,  sedangkan  beberapa negara  yang  lain  masih  menerapkan  pelaksanaan  hukuman  mati  karena  dianggap  masih dibutuhkan.
Bagi  kedua  kelompok  tersebut,  baik  yang  mendukung  maupun  yang  menentang, keduanya  mendasarkan  pendapatnya  kepada  alasan  normatif  maupun  sosiologis.  Indonesia misalnya, mayoritas publik atau sekitar 84,1 persen menyatakan setuju dengan hukuman mati yang  diberikan  kepada  pengedar  narkoba.  “Bagi  mereka  yang  setuju,  alasan  yang  banyak diungkap adalah narkoba merusak generasi muda (60, 8%), dan dapat menyebabkan efek jera (23, 7%). Sedangkan publik yang tidak setuju, alasan yang banyak diungkap adalah masih ada
15 Pan  Mohamad  Faiz  dan    Mohamad  Mova  Al’Afghani,”  Perdebatan  Konstitusionalitas  Hukuman  Mati” http://jurnalhukum.blogspot.  com/  2007/05/hukuman-mati-dan-narkotika.html.Narkotika  dan  Hukuman  Mati . diakses 20 September 2015.
16 Elmar I. Lubis, Perkembangan Isu Hukuman Mati, 36.
20 | De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 8 No. 1 Juni 2016
jenis  hukuman  lain  yang  lebih  manusiawi  (36,  2%)  dan  hukuman  mati  merupakan pelanggaran hak asasi manusia (28, 4%).
Di  samping persoalan pijakan normatif tentang eksistensi hukuman mati yang beragam, perbedaan  pendapat  di  masyarakat  maupun  otoritas  hukum  (pembentuk  undang-undang, pengadilan, dan kejaksaan) dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: pemahaman atas ajaran agama, latar belakang budaya, filosofi dan ideologi yang dianut oleh masyarakat, dan otoritas hukum  tersebut.  Demikian  pula,  latar  belakang  individu  seperti  gender,  ras,  tingkat  ketaatan beragama, kelompok umur dan pandangan-pandangan pribadi tentang kejahatan tertentu juga mempengaruhi posisi dukungan atau penentangan terhadap hukuman mati. Kepentingan atau kebutuhan nasional masing-masing kawasan untuk terus-tidaknya mempertahankan hukuman mati bagi tindak pidana atau tindak kejahatan-kejahatan tertentu, juga pasti berbeda-beda.
Untuk  kasus  Indonesia,  ketika  kepentingan  dan  kebutuhan  nasional  dalam  pandangan dan  keyakinan  masyarakat  menghendaki  hukuman  mati  untuk  dipertahankan  dan dilaksanakan  atau  dihapus  dan  dihentikan,  keduanya  harus  disikapi  secara  obyektif.  Ketika terdapat suara yang menghendaki dihapuskannya hukuman mati dari hukum positif Indonesia, mereka  yang  menyuarakannya  perlu  meyakinkan  atau  bahkan  membuktikan  secara  empiris bahwa mayoritas masyarakat Indonesia juga memiliki pandangan yang sama dengan mereka. Akan tetapi, ketika mayoritas masyarakat menyuarakan hal yang sebaliknya, bahwa hukuman mati  masih  perlu  dipertahankan  dalam  hukum  positif  Indonesia  bagi  pelaku  kejahatan- kejahatan  tertentu  yang  mengancam  kepentingan  masyarakat  luas,  seperti  pelaku  terorisme; bandar  besar  narkoba  dan  pembunuh  berencana  yang  menghilangkan  beberapa  nyawa manusia.  Realitas  seperti  inipun  harus  bisa  diterima,  sekaligus  juga  berhenti  mencatat Indonesia  sebagai  negara  yang  tidak  menghormati  HAM  karena  masih  mempertahankan hukuman mati. 17
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dinyatakan  bahwa  perbedaan  pandangan  terhadap pelaksanaan  hukuman  mati  khususnya  bagi  pelaku  tindak  pidana  narkoba  di  sebabkan  oleh peraturan yang multi penafsiran. Namun yang pasti secara formal hukuman mati masih diakui keberlakuannya  di  Indonesia  meskipun  dari  waktu  ke  waktu  diupayakan  untuk meminimalisasi  pelaksanaannya.  Di  samping  itu,  faktor-faktor  di  luar  hukum,  seperti kejenuhan  masyarakat  terhadap  kejahatan  narkoba  yang  kurang  mendapat  hukuman  tegas, latar  belakang  agama  masyarakat,  dan  kondisi  social  masyarakat  adalah  aspek  lain  yang sangat mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum berbeda dalam melihat hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.

## Rumusan Hukuman Pidana yang Efektif bagi Kejahatan Narkoba di Indonesia
Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  Komjen  Pol.  Anang  Iskandar  menyatakan bahwa  bahaya  narkoba  dan  status  Indonesia  dalam  darurat  narkoba.  Anang  menyebutkan bahwa  sekitar  50  orang  meninggal  setiap  hari  karena  penyalahgunaan  narkotika  dan  obat terlarang  itu.  Data  BNN  mencatat  sekitar  4,  2  juta  warga  Indonesia  menggunakan  narkoba pada pertengahan 2014. 18 Sekitar 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba dan kerugian ekonomi  maupun  sosial  mencapai  Rp.  63  triliun  per  tahun.  Oleh  karena  itu,  Anang  menilai bahwa hukuman mati dapat memberikan efek jera terhadap para pengedar norkoba.
BNN juga merilis bahwa kerugian atau dampak negatif dari narkoba meliputi kerugian materiil  dan  non  materiil.  Jumlah  pengguna  narkoba  pada  tahun  2013  misalnya,  telah mencapai  43.767  orang.  Jumlah  tersebut  tidak  termasuk  jumlah  pengguna  yang  tidak tertangkap  atau  terdata  di  kepolisian.  Artinya,  jumlah  pengguna  sesungguhnya  baik  yang
17 Asrul Sani, “Kontroversi Hukuman Mati”.
18 http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150429202212-12-50148/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal- setiap-hari-karena-narkoba/ .
Agus Purnomo, Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba.... | terdata di kepolisian sebagai tersangka maupun yang tidak terdata akan mencapai jumlah yang lebih  besar,  ibarat  gunung  es.  Berdasarkan  hasil  penelitian  BNN  bekerjasama  dengan Puslitkes  UI  pada  tahun  2011  tentang  Survei  Nasional  Perkembangan  Penyalahgunaan Narkoba  di  Indonesia,  diketahui  bahwa  angka  penyalahgunaan  Narkoba  di  Indonesia  telah mencapai  2,23%  atau  sekitar  4,2  juta  orang  dari  total  populasi  penduduk.  Fakta  yang  lebih memprihatinkan  lagi,  bahwa  pengguna  narkoba  tersebut,  sebagaimana  data  di  kepolisian, terdistribusi ke dalam semua usia. 19
Berdasarkan data BNN di atas, tampak bahwa dampak negatif dari penggunaan narkoba kini cukup serius. Fenomena tersebut akan memberikan implikasi terhadap sikap masyarakat yang  melihatnya.  Dengan  menggunakan  perspektif  teori  pilihan  rasional  –yang  merupakan eksemplar dari behaviourisme- tindakan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang bersikap tegas  terhadap  pelaku  pidana  narkoba  dengan  memberikan  hukuman  mati  dapat  dijelaskan. Menghadapi  dampak  pidana  narkoba  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  bertanggung jawab, masyarakat Indonesia akan memilih hukuman yang tepat untuk diberikan kepada para pelaku tindak pidana narkoba yang sudah sangat merugikan masyarakat.
Hukuman  mati  bagi  pelaku  pidana  narkoba  adalah  salah  satu  hukuman  yang  masih diterapkan  di  Indonesia  di  samping  beberapa  jenis  hukuman  lain.  Meskipun  kontroversial, hukuman mati di Negara ini bukanlah hukuman yang dilarang. Karena itu, dalam pandangan sosiologi  hokum,  khususnya  teori  pilihan  rasional,  sikap  dan  tindakan  masyarakat  Indonesia memilih  menerapkan  hukuman  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  narkoba  dapat  dibenarkan, sekalipun  di  negara  lain  pidana  mati  tersebut  sudah  ditiadakan  atau  dihapuskan.  Teberapa daerah  di  wilayah  Indonesia  yang  diyakini  sebagai  “hukum  adat”  dikalangan  mereka. 20 Di Minangkabau,  menurut  pendapat  konservatif  dari  Datuk  Ketemanggungan  dikenal  hukum membalas,  siapa  yang  mencurahkan  darah  juga  dicurahkan  darahnya.  Adapun  di  Cirebon, penculik-penculik  atau  perampok  wanita,  apakah  penduduk  asli  atau  asing  yang  menculik atau  menggadaikan  pada  orang  Cirebon  dianggap  kejahatan  yang  dapat  dipidana  mati.  Di Bali, pidana mati  dikenakan bagi pelaku kawin sumban, begitu juga dengan beberapa daerah lain.
Dalam  teori  pilihan  rasional,  dijelaskan  bahwa  manusia  akan  memilih  sesuatu  yang rasional  di  antara  pilihan-pilihan  yang  tersedia.  Di  bidang  hukum  masyarakat  bisa  memilih sebuah  ketentuan  di  antara  ketentuan  yang  ada  sepanjang  kesemuanya  adalah  legal.  Pada kasus perilaku merokok misalnya, bahwa merokok adalah merugikan kesehatan. Akan tetapi akibat merokok, terdapat pabrik rokok  yang menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan pajak  ke  negara.  Karena  itu,  pemerintah  melakukan  pilihan  rasional  untuk  memberikan batasan-batasan tentang  merokok meskipun tidak melarangnya. 21 Sikap masyarakat  terhadap hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat juga dijelaskan dari perspektif teori  regresif  frustasi  Anthony  Giddens,  yang  terkait  erat  dengan  behaviorisme.  Dalam  teori tersebut  dijelaskan  bahwa  masyarakat  adakalnya  dapat  bersikap  marah  yang  bersifat emosional  dan  memicu  perilaku  agresif  manakala  seseorang  diberikan  hukuman  atas tindakannya, atau tidak  diberikan penghargaan atau diberi penghargaan tetapi tidak cukup. 22 Artinya  seseorang  hendaknya  diberikan  penghargaan  atau  hukuman  sebanding  dengan tindakannya biar tidak menyebabkan seseorang atau masyarakat emosional.
Dalam konteks penerapan hukuman mati bagi pidana narkoba, msyarakat akan bersikap emosional  apabila  menyaksikan  pemberian  hukuman  kepada  pelaku  pidana  narkoba  yang tidak  setimpal.  Sementara  itu,  tindak  pidana  narkoba  diyakini  telah  merugikan  banyak
19 Jurnal  Data  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN) Tahun 2013 Edisi Tahun 2014, 99.
20 Syahruddin Husein, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia (Sumatera Utara: tp, 2003), 3.
21 Fuadi, Teori-teori , 248.
22 Fuadi, Teori-teori, 250.

## 22 | De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 8 No. 1 Juni 2016
penduduk  Indonesia.  Karena  itu,  menyetujui  untuk  memberikan  hukuman  berat  berupa hukuman  mati  bagi  pelaku  pidana  narkoba  adalah  puncak  emosional  warga  menyikapi fenomena tersebut.
Menurut Muladi, dalam  perangkat tujuan pemidanaan tersebut  harus tercakup dua  hal, yaitu:  pertama,  harus  sedikit  banyak  menampung  aspirasi  masyarakat  yang  menuntut pembalasan  sebagai  pengimbangan  atas  dasar  tingkat  kesalahan  si  pelaku;  kedua,  harus tercakup  tujuan  pemidanaan  berupa  memelihara  solidaritas  masyarakat,  pemidanaan  harus diarahkan  untuk  memelihara  dan  mempertahankan  kesatuan  masyarakat. 23 Hukuman  mati masih  mewakili  rasa  keadilan  yang  dituntut  oleh  masyarakat.  Selain  unsur  efek  jera,  efek preventif,  pada  dasarnya  unsur  pembalasan  merupakan  argumen  kuat  yang  tidak  dapat diabaikan  yang  merupakan  jelmaan  unsur  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat. Sebagai  negara  yang  demokratis,  hukum  yang  berlaku  harus  dapat  mencerminkan  dan mewakili  rasa keadilan  yang hidup  di  dalam masyarakat.  Oleh karena itu,  Indonesia menilai bahwa  hukum  pidana  mati  masih  tetap  merupakan  bagian  dari  hukum  pidana  Indonesia karena masyarakat Indonesia masih menginginkan adanya hukuman mati tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa berdasarkan trend global penerapan hukuman  mati  -termasuk  bagi  pelaku  tindak  pidana  narkoba-  hendaknya  ditinggalkan  atau setidaknya  diminimalisasi.  Namun  demikian,  pada  saat  yang  sama  penetapan  sebuah  norma hukum  di  sebuah  negara,  seharusnya  mempertimbangkan  kehendak  masyarakat  sebagai bentuk penghormatan terhadap demokrasi. Dengan memadukan kedua cara berpikir tersebut, maka  penerapan  hukuman  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  di  Indonesia  masih  relevan  untuk dilaksanakan  dengan  tetap  selektif  dan  melalui  mekanisme  yang  benar.  Hal  tersebut didasarkan atas pertimbangan masyarakat menghendaki penerapan hukuman mati bagi pelaku pidana  narkoba  karena  dinilai  telah  meresahkan.  Mempertimbangkan  kondisi  masyarakat yang  berbeda-beda  antar  masing-masing  wilayah  adalah  penting  guna  menjamin  efektivitas sebuah hukum seperti yang disarankan oleh penganut behaviorisme dan pilihan rasional.

## Kesimpulan
Dengan  mencermati  uraian  di  atas,  perbedaan  pandangan  terhadap  pelaksanaan hukuman mati khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba di sebabkan oleh peraturan yang multi  penafsiran.  Di  samping  itu,  factor-faktor  di  luar  hukum,  seperti  kejenuhan  masyarakat terhadap  kejahatan  narkoba  yang  kurang  mendapat  hukuman  tegas,  latar  belakang  agama masyarakat,  dan  kondisi  social  masyarakat  adalah  aspek  lain  yang  sangat  mempengaruhi masyarakat  dan  penegak  hukum  berbeda  dalam  melihat  hukuman  mati  bagi  pelaku  tindak pidana  narkoba  di  Indonesia.  Dalam  merumuskan  regulasi,  sebuah  perangkat  pemidanaan hendaknya mencakup dua hal,  yakni: pertama, harus menampung  aspirasi  masyarakat  yang menuntut  pembalasan sebagai  pengimbangan atas dasar tingkat  kesalahan si  pelaku. Kedua, harus  mencakup  tujuan  pemidanaan  berupa  memelihara  solidaritas  masyarakat,  pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Dalam konteks demikian,  ketika  masyarakat  Indonesia  menghendaki  penerapan  hukuman  mati  bagi  pelaku tindak  narkoba,    maka  kehendak  mereka  tidak  bisa  dilarang.  Hal  itu  karena,  hukum  harus mewakili  rasa  keadilan  yang  dituntut  oleh  masyarakat.  Terlebih  lagi,  hukum  pidana  mati masih  tetap  merupakan  bagian  dari  hukum  pidana  Indonesia,  karena  masyarakat  masih menginginkan hukuman mati tersebut. Dengan demikian, dalam pandangan sosiologi hukum khususnya  teori  pilihan  rasional,  sikap  dan  tindakan  masyarakat  Indonesia  memilih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan.
23 Husein, Pidana Mati , 2.
Agus Purnomo, Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba.... |
Daftar Pustaka:
Buku dan Jurnal: Bangun , Nata Sukam. Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia. Yogyakarta: Makalah Tidak Diterbitkan, 2014.
Departemen  Hukum  dan  HAM  RI, Jurnal  Legislasi  Indonesia .  Vol.  4  No.  4,  Desember 2007.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  Departemen Hukum dan HAM.
Fadjar, A. Mukthie. Teori-Teori Hukum Kontemporer. Malang: Setara Press, 2014. Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi (April, 2009). Fuadi, Munir. Teori-Teori Sosiologi Hukum. Jakarta: Kencana, 2011. Gidden, Anthony. Teori Sosial , terj, Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987. Husein,  Syahruddin. Pidana  Mati  Menurut  Hukum  Pidana  Indonesia. Sumatera  Utara:  tp, 2003.
Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013 Edisi Tahun 2014.
Harian Kompas , Senin 30 Maret 2015. Lubis, Elmar. “Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia”, Jurnal Opinio Juris , Vol. 4 Januari-April 2012.
Mulyadi, Lilik. Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik. Bandung: PT Alumni, 2008.
Rawls,  Jhon. Teori  Keadilan ,  terj.  Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2006.
Siswanto,  Arie.  “Pidana  Mati  dalam  Perspektif  Hukum  Internasional”, Refleksi  Hukum, (April 2009).
Internet: Asrul  Sani,  “Kontroversi  Hukuman  Mati  “, http://www.hukumonline.  com/berita/ baca/ lt54a692f2c80be/kontroversi-hukuman-mati-broleh--arsul-sani-Top  of  Form Bottom of Form.
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati.
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150429202212-12-50148/bnn-ingatkan-50-orang- meninggal-setiap-hari-karena-narkoba/
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a692f2c80be/kontroversi-hukuman-mati- boleh--arsul-sani . http://www.pikiran-rakyat.com/ nasional/2015/04/27/325117/rakyat-setuju-hukum-mati- bagi-pengedar-narkoba.
https://zackyubaid.wordpress.com/2010/01/19/pelaksanaan-hukuman-mati-di-indonesia-di- ber bagai-negara-sebagai-negara-hukum.
Pan  Mohamad  Faiz  dan  Mohamad  Mova  Al’Afghani,”  Perdebatan  Konstitusionalitas Hukuman  Mati” http://jurnalhukum.blogspot.  com/2007/  05/hukuman-mati-dan- narkotika.html.Narkotika dan Hukuman Mati .