## PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Putusan No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst)
oleh Arozatulo Mendrofa Universitas Darma Agung, Medan E-mail : arozatulo@gmail.com

## ABSTRACT
The  crime  of  child  sexual  violence  that  continues  to  increase  every  year  is  proof  that  the imposition of punishment for perpetrators of sex crimes against children still cannot be said to be a punishment that creates a deterrent effect for the perpetrator  or someone who wants to do so. The reality of everyday life, crimes of child sexual violence are common. Children are the most vulnerable group to be victimized. As children, they also have the right to get the best rewards and interests for them. In this  study, the problems  studied were: (1) What are the factors causing the occurrence of criminal acts of sexual violence against children? (2) What is the judge's legal consideration of the judgment of case No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst? (3)  What  is  the  role  of  non-governmental  organizations  in  handling  criminal  acts of  sexual violence  against  children?  The  method  used  in  this  study  uses  normative  legal  research methods.  The  writing  of  this  study  uses  interplay  analysis  and  syllogisms  to  explain  or explain the legal issues studied, provide comments and make a conclusion to the results of the study.  Based  on  the  research  and  discussion  carried  out,  the  role  of  non-governmental organizations in handling cases of criminal acts of sexual violence against children, namely conducting legal advocacy and carrying out assistance to victims such as counseling services to strengthen and provide a sense of security for rape victims.
Keywords : Children, Sexual Violence, Non-Governmental Organizations (NGOs)

## ABSTRAK
Kejahatan  kekerasan  seksual  pada  anak  yang  terus  meningkat  setiap  tahunnya  merupakan bukti  bahwa  pemberlakuan  hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak  masih belum  dapat  dikatakan  sebagai  hukuman  yang  membuat  efek  jera  bagi  pelaku  ataupun seseorang  yang  ingin  melakukannya.  Realitas  kehidupan  sehari-hari,  kejahatan  kekerasan seksual  pada  anak  sering  terjadi.  Anak-anak  menjadi  kelompok  yang  paling  rentan  menjadi korban.  Sebagai  anak,  mereka  juga  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  penghargaan  dan kepentingan  yang  terbaik  untuknya.  Dalam  penelitian  ini  masalah  yang  dikaji    adalah  :  (1) Apasaja  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  kekerasan  seksual  pada  anak  ?  (2) Bagaimana  pertimbangan  hukum  hakim  terhadap  putusan  perkara  No.  9/Pid.Sus/2016/PN Gst?  (3)  Bagaimana  peranan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  terhadap  penanganan  tindak pidana  kekerasan  seksual  pada  anak  ?  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penulisan  penelitian  ini  menggunakan analisis  interprestasi  dan  silogisme  untuk  memaparkan  atau  menjelaskan  persoalan  hukum yang diteliti, memberikan komentar dan membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan    yakni  peranan  lembaga  swadaya masyarakat  terhadap  penanganan  kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual  pada  anak  yaitu melakukan  advokasi  hukum  dan  melaksanakan  pendampingan  kepada  korban  seperti
pelayanan  konseling  untuk  menguatkan  dan  memberikan  rasa  aman  bagi  korban pemerkosaan.

## Kata Kunci : Anak, Kekerasan Seksual, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

## 1. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  aset  bangsa,  sebagai bagian  dari  generasi  muda  anak  berperan strategis  sebagai  penerus  suatu  bangsa. Peran  strategis  ini  telah  disadari  oleh masyarakat  Internasional  untuk  melahirkan sebuah  konvensi  yang  intinya  menekankan posisi  anak  sebagai  makhluk  sosial  yang harus  mendapatkan  perlindungan  atas  hak- hak  yang  dimilikinya.  Upaya  agar  anak dapat tumbuh  dan  berkembang  secara  fisik mental  maupun  sosial,  maka  anak  harus mendapatkan  perlindungan  yang  maksimal baik oleh perlindungan di dalam lingkungan  keluarga,  lingkungan  sekolah atau  pendidikan  maupun  di  lingkungan sosial di manapun seorang anak berinteraksi  dalam  kehidupannya.  Namun sayangnya, anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik pada kenyataannya seringkali anak mendapatkan perlakuan  yang  tidak  sepatutnya  misalnya perlakuan  kasar,  penganiayaan,  kekerasan seksual bahkan dibunuh baik yang dilakukan  oleh  orang-orang  terdekatnya  di dalam  keluarga,  di  lingkungan  tempat tinggal,  di  lingkungan  sekolah  atau  di tempat-tempat  lain  baik  oleh  orang  yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya
Kekerasan  terhadap  anak  merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena  mempunyai  dampak  negatif  yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan  sosialnya.  Kekerasan  juga merupakan  suatu  bentuk  tindakan  yang dilakukan  satu  individu  terhadap  individu lain  yang  mengakibatkan  gangguan  fisik dan atau mental. PKPA mencatat kekerasan anak  baik  fisik  maupun  seksual  terus meningkat,  dikutip  dari  Metro  Siantar,  24 Juli  2017.  Misran  Lubis  sebagai  Senior Officer  PKPA  mengungkapkan  data  dari jaringan  perlindungan  anak  Sumut  tahun 2016  tercatat  ada  196  kasus  kekerasan  dan
eksploitasi menimpa anak. Dari jumlah itu, kekerasan  seksual  berada  diurutan  teratas dengan  75  kasus.  Dimana  anak  sebagai korban terbanyak 69 perempuan dan 6 laki- laki.  Pada  urutan  kedua  adalah  kasus  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  dengan  53 kasus yang semuanya adalah laki-laki. Pada urutan  ketiga  terdapat  kekerasan  fisik dengan  43  kasus,  diantara  korbannya terdapat  31  orang  laki-laki  dan  12  orang perempuan.
Selama tahun 2017 kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara mengalami  peningkatan  drastis.  Direktur Pusat  Kajian  dan  Perlindungan  Anak (PKPA)  Sumut,  Misran  Lubis  di  Medan mengatakan  berdasarkan  advokasi  dan pemantauan  selama  ini  mencatat  adanya 295  kasus  kejahatan  pada  anak  di  tahun 2017.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, karena Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2002  dianggap belum  mengatur  perlindungan  anak  secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan  mengenai  perlindungan  dari kekerasan  seksual  yang  banyak  menimpa anak  dan  belum  dapat  memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi.
Berdasarkan  data  diatas  penulis  tertarik untuk  meneliti  tentang  judul (Peranan Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (Lsm) Terhadap  Penanganan  Kasus  Tindak Pidana  Kekerasan    Seksual  Pada  Anak (Studi  Putusan  No.  9/Pid.Sus/2016/PN Gst).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang  terbaru  untuk  mengangani anak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak pidana  atau  menjadi  korban  tindak  pidana. Undang-undang  tersebut  adalah  Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang menjadi  korban  tindak  pidana,  dan  anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya  Pasal  1  angka  3  Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum  yang  selanjutnya  disebut  anak adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## a. Tindak Pidana
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP),  pengertian  tindak  pidana dikenal  dengan  istilah strafbarfeit dan sering  digunakan  istilah  delik  dalam kepustakaan  tentang  hukum  pidana.  Istilah delik  terdapat  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  yang  berarti  perbuatan yang  dapat  dikenakan  hukuman  karena merupakan  pelanggaran  terhadap  undang- undang  tindak  pidana.  Sedangkan  pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak  pidana  dalam  merumuskan  suatu undang-undang.  Menurut  Simos,  tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum.
Perbuatan  mana  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan pembuatnya atau pelaku.

## b. Tindak pidana kekerasan seksual
Secara  harfiah,  kekerasan  adalah  wujud perbuatan  yang  lebih  bersifat  fisik,  yang dapat  menimbulkan  luka,  cacat,  sakit,  atau penderitaan  pada  orang  lain,  dimana terdapat  unsur  paksaan  atau  ketidakrelaan atau  tidak  adanya  persetujuan  dari  orang lain.  Kekerasan  seksual  dapat  diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan  seksualitas  yang  dilakukan  oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena  perbuatan  tersebut,  mengakibatkan korban  menderita  secara  fisik  maupun psikis.  Kekerasan  seksual  merupakan kejahatan  seksual  yang  secara  umum merupakan  perbuatan  yang  melanggar kesusilaan  yang  merusak  kesopanan  dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.

## Kekerasan Terhadap anak
Kekerasan dalam ilmu sosial pada dasarnya mempunyai dua pengertian pokok. Pertama,  semua  kejadian  yang  unsur utamanya digunakan untuk ancaman kekerasan.  Kedua,  diartikan  sebagai  segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk  mengaktualisasikan  potensi  diri secara wajar. Adapun jenis kekerasan dapat dibagi  menjadi  dua,  yaitu:  kekerasan langsung  atau  personal  dan  tidak  langsung atau  struktural.  Kekerasan  langsung  adalah yang  dilakukan  oleh  suatu  kelompok  aktor kepada  pihak  lain,  kekerasan  langsung biasanya dilakukan seseorang atau sekelompok  orang  dengan  menggunakan alat  kekerasan,  sedangkan  kekerasan  tidak langsung merupakan sesuatu yang menyatu dalam  suatu  struktur,  kekerasan  struktural terjadi  begitu  saja,  tidak  ada  aktor  tertentu yang kelihatan melakukannya.

## Bentuk-bentuk kekerasan pada anak
Secara  umum  bentuk-bentuk  kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan kedalam empat bentuk, yakni:
a. Kekerasan Fisik
Kekerasan  fisik  terhadap  anak  merupakan segala bentuk perlakuan yang menyebabkan  luka  atau  cedera  fisik  pada anak.  Kekerasan  fisik  diartikan  sebagai sebuah  tindakan  kelalaian  orangtua  yang menimbulkan bahaya secara fisik, termasuk kematian pada anak, kekerasan fisik adalah penyiksaan,  pemukulan,  dan  penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan  benda-benda  tertentu,  yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak
b. Kekerasan Psikis
Kekerasan psikis atau emosional merupakan cedera  mental akibat  kekerasan psikologis atau verbal, meliputi penghardikan,  mengancam,  mengutuk  atau menyumpah,  melabel  dengan  kalimat negatif atau merendahkan anak, memanggil dengan  nama  julukan,  dan  penyampaian kata-kata kotor yang menyebabkan masalah perilaku,  kognitif,  atau  emosional  yang serius pada anak

## c. Penelantaran anak
Penelantaran  anak  merupakan  penundaan dalam  mencari  perawatan  kesehatan  anak, mengusir  anak  dari  rumah,  tidak  peduli pada  pendidikan  anak,  kegagalan  dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  anak  (seperti tidak menyediakan makanan atau pengawasan yang memadai), kurang berkomunikasi  dan  tidak  memberikan perhatian  dan  kasih  sayang  pada  anak penelantaran  anak  adalah  sikap  dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian  yang  layak  terhadap  proses tumbuh kembang anak.

## d. Kekerasan seksual
Kekerasan  seksual  pada  anak  adalah  suatu tindakan  pelecehan  pada  anak  yang dilakukan oleh orang dewasa, keluarga dan orang  terdekat  anak.  Tindakan  tersebut dapat  berupa  sentuhan  seksual  yang  tidak
diinginkan  anak,  seperti  mempermainkan alat  kelamin  anak  dan  melakukan  kontak seksual  lainnya  secara  paksaan.  Kekerasan seksual  meliputi  gurauan  porno,  perbuatan yang  menimbulkan  rasa  jijik  .  kekerasan seksual  pada  anak  juga  sebagai  pelibatan anak  dalam  kegiatan  seksual,  pada  saat anak  sendiri  tidak  sepenuhnya  memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan

## Lembaga Swadaya Masyarakat
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) adalah  sebuah  organisasi  yang  didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang  secara  sukarela  yang  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  umum  tanpa bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan dari kegiatannya.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  harus  memastikan  bahwa  setiap pekerjaan yang dilakukan
mempertimbangkan kepentigan terbaik untuk  anak.  Kepentingan  terbaik  untuk anak  merupakan  salah  satu  kode  etik  yang harus  dipenuhi  dalam  Lembaga  Swadaya Masyarakat  yang  bergerak  dalam isu  anak. Salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  hal tersebut  adalah  dengan  mendampingi daerah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan  terkait  perlindungan anak sehingga dapat terwujud.
Salah  satu Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumatera Utara yang bergerak  dibidang  perlindungan  anak adalah  Pusat  Kajian  Perlindungan  Anak (PKPA). PKPA adalah yayasan masyarakat sipil yang merupakan bagian dari masyarakat  yang  tidak  memiliki  mandat secara  konstitusi,  jadi  PKPA  merupakan organisasi  yang  berpartisipasi  atau  ikut serta  dalam  mewujudkan  hak-hak  anak yang  belum  terpenuhi.  PKPA  mempunyai peran sebagai berikut :
1. Memberikan  perlindungan  terhadap anak  dari  setiap  orang  atau  yayasan yang  melakukan  pelanggaran  terhadap hak anak.
2. Melakukan kajian dan penelitian terhadap  permasalahan  anak  serta mencari solusi atas persoalan tersebut.
3. Melakukan kerjasama dengan yayasan/instansi  lain  serta  masyarakat untuk  melakukan  advokasi  terhadap permasalahan anak.
4. Menyediakan layanan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dengan benar.
5. Memberikan  layanan  langsung  kepada anak  dalam  rangka  pemenuhan  hak- haknya.
6. Memperjuangkan terciptanya kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak dengan advokasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan  dan  perlindungan  anak serta menegakkan hak-hak anak.

## Visi dan Misi PKPA
Visi  PKPA  ialah  memperjuangkan terciptanya  kepentingan  yang  terbaik bagi anak.
Misi  PKPA  ialah  Advokasi  kebijakan yang  diperlukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  perlindungan  anak serta menegakkan hak-hak anak.

## Maksud dan Tujuan
Maksud  dan  tujuan  PKPA  terdiri  dari beberapa, yaitu:
a. Memberikan  perlindungan  terhadap anak dari setiap orang atau yayasan yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak.
b. Melakukan  kajian  dan  penelitian terhadap  permasalahan  anak  serta mencari solusi atas persoalan tersebut.
c. Melakukan  kerja  sama  dengan yayasan/instansi
lain serta masyarakat untuk
melakukan advokasi  terhadap  permasalahan anak.
d. Menyediakan  layanan  informasi kepada  masyarakat  tentang  hak-ha anak dengan benar.
e. Memberikan layanan langsung kepada  anak-anak  dalam  rangka pemenuhan hak-haknya .

## 3. METODE PENELITIAN
Untuk  membahas  permasalahan  yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana  yang  diatas,  maka  dalam metode    penyusunan  dan  penyelesaian peneliti dalam penelitian akan dipergunakan  metode dan teknik penelitian sebagaimana  dibawah  ini  .  Jenis  dan metode penelitan ini ialah Hukum Normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi pustaka  dan  studi  dokumen,  sumber  data yang digunakan a) Bahan hukum primer yaitu  :  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP),  UU  No  35  Tahun  2014 Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002,
Putusan  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sitoli No.  9/Pid.Sus/2016/PN  Gst.  b)  buku-buku ilmu  hukum,  doktrin,  jurnal  ilmu  hukum, artikel  ilmiah  hukum  dan  lain  sebagainya yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang dikaji.  c)  Bahan  hukum  Tersier  adalah bahan  hukum  yang  memberi  petunjuk  dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan hukum sekunder.
Analisa  data  pada  penelitian  ini menggunakan  analisis  interprestasi  dan silogisme untuk memaparkan atau menjelaskan persoalan hukum yang diteliti, memberi komentar dan kemudian membuat suatu  kesimpulan  terhadap  hasil  penelitian dengan  pikiran  sendiri  dengan  bantuan teori.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
TERJADINYA TINDAK PIDANA

## KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK Adapun beberapa faktor terjadinya kekerasan  seksual  pada  anak,  adalah sebagai berikut :
a. Factor Internal terjadinya kekerasan pada anak
1. Prespetif Biologis
2. Prespektif Psikologis
b. Factor Eksternal terjadinya kekerasan pada anak Faktor
eksternal terjadinya kekerasan  seksual  pada  anak  yaitu  faktor yang  diluar  dari  diri  si  anak,  dapat  berupa lingkungan  individu  seperti  keluarga, masyarakat,  pendidikan,  ekonomi,  politik dan lain sebagainya.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap  putusan  perkara  No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst
A. Posisi Kasus
TERDAKWA  pada  hari  dan  tanggal  tidak bisa  ditentukan  lagi  pada  bulan  Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak- tidaknya  pada  suatu  waktu  masih  dalam bulan  Agustus  tahun  2015,  bertempat  di NIAS SELATAN dengan sengaja melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak  yaitu saksi  korban  SAKSI  KORBAN  umur  16 (enam belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,  jika  antara  beberapa  perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan,  ada  hubungannya  sedemikian rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan  Terdakwa  dengan  cara  sebagai berikut :
berawal  pada  saat  Terdakwa  datang  ke rumah korban sekitar pukul 19.00 Wib dan meminta  tolong  kepada  ibu  korban  yaitu saksi  SAKSI  1  (IBU  SAKSI  KORBAN) agar korban menemani anaknya  yaitu saksi SAKSI  2  (ANAK  TERDAKWA)  karena Terdakwa hendak pergi ke Teluk dalam dan atas  permintaan  Terdakwa  tersebut  ibu korban  saksi  SAKSI  1  (IBU  SAKSI KORBAN)  menginjinkan  korban  untuk menenami  saksi  SAKSI  1  (IBU  SAKSI KORBAN) sehingga korban dan Terdakwa bersama-sama  pergi  ke  rumah  Terdakwa.
Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib pada  saat  Terdakwa  pulang  ke  rumahnya, tiba-tiba Terdakwa mengangkat korban dari tempat tidur anaknya sambil menahan leher korban agar Terdakwa tidak dapat berteriak, sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa  meletakkan  korban  di  atas tempat  tidurnya,  lalu  korban  mengatakan “Bapak  sakhi  mau  ngapain  kamu  sama aku”  Kasih  tau  sama  Bapakku  ya”,  namun Terdakwa  menjawab  sambil  memegang pisau  lalu  mengatakan  “Tidak  takut  aku sama bapak kamu, kalau kamu kasih tau ku bunuh kamu”.
Setelah  itu  Terdakwa  membuka celana  dan  celana  dalam  korban  serta membuka  baju  dan  kaus  dalam  korban setinggi  bahu  serta  membuka  BH  korban, lalu  Terdakwa  juga  membuka  celana  dan celana dalamnya serta baju yang ia kenakan sehingga  posisi  Terdakwa  dan  korban bugil,  selanjutnya  Terdakwa  berada  diatas tubuh korban sambil meremas dan mencium payudara korban kemudian Terdakwa  melebarkan  kedua  paha  korban lalu  menjilat  alat  kelamin  (vagina)  korban dan memasukkan alat kelaminya (penis) ke dalam  alat  kelamin  (vagina)  korban  dan Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam alat  kelaminnya,  setelah  itu  Terdakwa mengeluarkan  alat  kelaminnya  dari  dalam alat  kelamin  korban,  lalu  korban  serta Terdakwa  memakai  baju  dan  Terdakwa menyuruh  korban  untuk  masuk  kembali ke kamar  anaknya,  kemudian  pada  pagi harinya  Terdakwa  memberikan  korban uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)  dan  meminta  korban  untuk  tidak memberitahukan  kejadian  tersebut  kepada siapapun.
Bahwa  selanjutnya  satu  minggu kemudian sekitar pukul 12.00 Wib
Terdakwa
kembali
melakukan persetubuhan tersebut kepada korban dimana pada saat korban sedang mengantar makanan  orang  tuanya  di  sawah  dan melewati salah satu kebun milik masyarakat tiba-tiba dari belakang
Terdakwa  mencekik  leher  korban  dan membawa korban kedalam sawah milik AK dan  berkata  “Jangan  teriak  ya,  ku  bunuh kamu”,  lalu  terdakwa  menyuruh  korban tidur di rumput kebun dan membuka celana dalam  korban  lalu  Terdakwa  membuka juga  celana  dan  celana  dalamnya  lalu memasukkan  alat  kelaminnya  (penis) kedalam  alat  kelamin  (vagina)  korban  dan menggoyangkan  alat  kelaminnya  secara berulang-ulang setelah itu terdakwa mengeluarkan  alat  kelaminnya  dari  dalam alat  kelamin  korban  dan  pada  saat  itu korban ada melihat cairan putih keluar dari alat  kelamin  terdakwa  setelah  itu  korban pergi  untuk  mengantarkan  makanan  orang tuanya,  selang  satu  minggu  kemudian  hal tersebut  terjadi  kembali  di  tempat  yang sama,  Terdakwa  telah  melakukan  hal tersebut pada korban sebanyak 3 (tiga) kali.
Berdasarkan  pada  hasil  Visum  Et Repertum  Nomor  :  441/4102/  MED/LKS- TD/XI/2015  tertanggal  25  November  2015 yang  dibuat  oleh  dr.  Khairunnisa  Harahap selaku  Dokter  pada  Rumah  Sakit  Umum Daerah Lukas dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit  Umum  Daerah  Lukas  menerangkan bahwa pada Alat Kelamin terdapat robekan di  Alat  kelamin  searah  jarum  jam  12  &  4, dan hasil USG G1 Po Ao + AH Minggu ke 21  Day  5.  yang  kemungkinan  disebabkan dengan  trauma  benda  tumpul.  Perbuatan Terdakwa  tersebut  diatur  dan  diancam Pidana  dalam  Pasal  81  ayat  (1)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlidungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## B. Surat Dakwaan
Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal  tidak bisa ditentukan lagi pada bulan Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu  masih  dalam  bulan  Agustus  tahun 2015,  bertempat  di  NIAS  SELATAN tepatnya di kamar rumah Terdakwa serta di salah  satu  kebun  masyarakat  di  NIAS
SELATAN  atau  setidak-tidaknya  pada suatu  tempat  yang  masih  dalam  daerah hukum  Pengadilan  Negeri  Gunungsitoli, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan  memaksa  anak  yaitu  saksi korban  SAKSI  KORBAN  umur  16  (enam belas)  tahun  melakukan  persetubuhan dengannya  atau  dengan  orang  lain,  jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing  merupakan  kejahatan,  ada hubungannya  sedemikian  rupa  sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwapada  hari  dan  tanggal  yang tidak  bisa  ditentukan  lagi  sebagaimana dalam  dakwan  diatas,  berawal  pada  saat Terdakwa  datang  ke  rumah  korban  sekitar pukul  19.00  Wib  dan  meminta  tolong kepada  ibu  korban  yaitu  saksi  SAKSI  1 (IBU  SAKSI  KORBAN)  agar  korban menemani  anaknya  yaitu  saksi  SAKSI  2 (ANAK  TERDAKWA)  karena  Terdakwa hendak  pergi  ke  Teluk  Dalam  dan  atas permintaan  Terdakwa  tersebut  ibu  korban saksi  SAKSI  1  (IBU  SAKSI  KORBAN) menginjinkan  korban  untuk  menenami saksi  SAKSI  1  (IBU  SAKSI  KORBAN) sehingga  korban  dan  Terdakwa  bersama- sama pergi ke rumah Terdakwa.
Selanjutnya  sekitar  pukul  01.00 Wib  pada  saat  Terdakwa  pulang  ke rumahnya,  tiba-tiba  Terdakwa  mengangkat korban  dari  tempat  tidur  anaknya  sambil menahan leher korban agar Terdakwa tidak dapat  berteriak,  sesampainya  di  kamar Terdakwa, Terdakwa meletakkan korban di atas tempat tidurnya, lalu korban mengatakan  “Bapak  sakhi  mau  ngapain kamu  sama  aku”  Kasih  tau  sama  Bapakku ya”,  namun  Terdakwa  menjawab  sambil memegang  pisau  lalu  mengatakan  ”Tidak takut  aku  sama  bapak  kamu,  kalu  kamu kasih  tau  ku  bunuh  kamu”,  setelah  itu Terdakwa  membuka  celana  dan  celana dalam korban serta membuka baju dan kaus dalam korban setinggi bahu serta membuka BH  korban,  lalu  Terdakwa  juga  membuka celana  dan  celana    dalamnya  serta  baju yang  ia  kenakan  sehingga  posisi  Terdakwa
dan  korban  bugil,  selanjutnya  Terdakwa berada diatas tubuh korban sambil meremas dan  mencium  payudara  korban  kemudian Terdakwa  melebarkan  kedua  paha  korban lalu  menjilat  alat  kelamin  (vagina)  korban dan memasukkan alat kelaminya (penis) ke dalam  alat  kelamin  (vagina)  korban  dan Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam alat  kelaminnya,  setelah  itu  Terdakwa mengeluarkan  alat  kelaminnya  dari  dalam alat  kelamin  korban,  lalu  korban  serta Terdakwa  memakai  baju  dan  Terdakwa menyuruh  korban  untuk  masuk  kembali ke kamar  anaknya,  kemudian  pada  pagi harinya  Terdakwa  memberikan  korban uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)  dan  meminta  korban  untuk  tidak memberitahukan  kejadian  tersebut  kepada siapapun.
Bahwa  selanjutnya  satu  minggu kemudian sekitar pukul 12.00 Wib
Terdakwa kembali melakukan persetubuhan tersebut kepada korban dimana pada saat korban sedang mengantar makanan  orang  tuanya  di  sawah  dan melewati salah satu kebun milik masyarakat tiba-tiba dari belakang Terdakwa  mencekik  leher  korban  dan membawa  korban  ke  dalam  sawah  milik AK  dan  berkata  “jangan  teriak  ya,  ku bunuh  kamu”,  lalu  Terdakwa  menyuruh korban  tidur  di  rumput  kebun  dan membuka  celana  dan  celana  dalam  korban lalu  Terdakwa  membuka  juga  celana  dan celana  dalamnya  lalu  memasukkan  alat kelaminnya  (penis)  ke  dalam  alat  kelamin (vagina)  korban  dan  menggoyangkan  alat kelaminnya secara berulang-ulang.
Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat  kelaminnya  dari  dalam  alat  kelamin korban  dan  pada  saat  itu  korban  ada melihat  cairan  putih  keluar  dari  alat kelamin  Terdakwa  setelah  itu  korban  pergi untuk mengantarkan makanan orang tuanya,  yang  mana  selang  satu  minggu kemudian  hal  tersebut  terjadi  kembali  di tempat  yang  sama,  sehingga  Terdakwa
telah melakukan hal tersebut kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali.
Berdasarkan  pada  hasil  Visum  Et Repertum  Nomor  :  441/4102/  MED/LKS- TD/XI/2015  tertanggal  25  November  2015 yang  dibuat  oleh  dr.  Khairunnisa  Harahap selaku  Dokter  pada  Rumah  Sakit  Umum Daerah Lukas dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit  Umum  Daerah  Lukas  menerangkan bahwa pada Alat Kelamin terdapat robekan di  Alat  kelamin  searah  jarum  jam  12  &  4, dan hasil USG G1 Po Ao + AH Minggu ke 21 Day 5.

## C. Tuntutan Hakim
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Kartu Keluarga  No.  1214072808080064  atas nama Kepala Keluarga Wa’ozatulo Buulolo yang  di  keluarkan  oleh  Kepala  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten  Nias  Selatan  tanggal  05 Desember  2014  dan  berdasarkan  Laporan
Hasil  Belajar  Siswa  Sekolah  Dasar  Negeri No. 076107
Ramba-Ramba Baholo Kecamatan  A  dapat  dilihat  bahwa  saksi korban  yang  bernama  SAKSI  KORBAN dilahirkan  pada  tanggal  6  Oktober  1999 sehingga pada saat kejadian pidana tersebut umur saksi korban masih tergolong “anak” sebagaimana dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim menilai  Terdakwa  sebagai  orang  yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala  perbuatannya,  maka  semestinya Terdakwa  menyadari  bahwa  perbuatannya yang  melakukan  persetubuhan  tanpa  ada ikatan  perkawinan  adalah  perbuatan  yang salah  dan  bertentangan  dengan  hukum  dan apa yang  dilakukan  oleh  Terdakwa dilakukan  dengan  kesadaran,  hal  tersebut menunjukkan  Terdakwa  telah  dengan sengaja melakukan persetubuhan tersebut. Menimbang,  bahwa  terdakwa  telah  di dakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan
dakwaan  primer  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal  64  ayat  (1)  KUHP,  yang  unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Setiap orang
2. Melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  memaksa  anak  melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan orang lain.
3. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing  merupakan  kejahatan, ada  hubungannya  sedemikian  rupa sehingga  harus  di  pandang  sebagai perbuatan berlanjut.
Menimbang, bahwa berkaitan dengan  unsur  ini  dan  jika  dihubungakan dengan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap dipersidangan  bahwa  benar  terdakwa  telah menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan terhadap  diri  saksi  korban  untuk melakukan  persetubuhan  /hubungan  intim sebanyak  tiga  kali    dalam  jangka  waktu yang bulan Agustus 2015 sampai September 2015.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan uraian  diatas  maka  unsur  ini  juga  telah terpenuhi.

## Mengadili :
1. Menyatakan  Terdakwa  TERDAKWA tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  dengan  kekerasan  memaksa anak  untuk  melakukan  persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama  11  (sebelas)  Tahun  dan  denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti dengan  pidana  kurungan  selama  4 (empat) bulan.
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

## D. Analisis Kasus
Pertanggungjawaban pidana dalam putusan Pengadilan  Gunungsitoli  terhadap  Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN  Gst sudah  tepat mengenai  pasalnya  yaitu  Undang–Undang No  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak  Pasal  76D  Jo  Pasal  81  ayat  (2). Permasalahan  lainnyapun    penuntut  umum mendakwakan  yaitu  perbuatan  terdakwa mengenai
Voortgezette Handeling
(perbuatan  berlanjut)  yang  mana  terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah dilakukan  sebanyak  3  kali  dengan  rentan waktu yang tidak lama dan telah memenuhi unsur perbuatan berlanjut. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa  kali  dan  diantara  perbuatan– perbuatan  itu  terdapat  hubungan  yang sedemikian  eratnya  sehingga  rangkain tersebut harus dianggap perbuatan berlanjut,    jaksa  dalam  hal  ini  telah mendakwakan terdakwa lebih berat.

## 5. SIMPULAN

## Simpulan
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan  kekerasan  seksual  terhadap anak  adalah  kurangnya  pengawasan orang  tua,  kurangnya  perhatian  dan kedekatan  orang  tua  terhadap  anak, status  ekonomi,  pengaruh  lingkungan. Selain  itu  ada  juga  faktor  internal  dan eksternal  terjadinya  tindakan  seksual terhadap anak yaitu sebagai berikut :
a. Faktor  internal :  masalah  mental, cacat fisik dan gen.
b. Faktor  eksternal  :  narkotika,  orang tua  penangguran,  perceraian  orang
tua, status ekonomi, minum minuman beralkohol, pergaulan bebas dan lingkungan.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkara No. 9/Pid.Sus/2016/PN  Gst  sudah  tepat mengenai  pasal  yaitu  Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan  Anak  pasal  76  D  Jo. pasal 81 (2) dengan penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa mengenai (perbuatan berlanjut)
yang  mana  terdakwa  melakukan perbuatan  sebanyak  3  (tiga)  kali, sesuai dengan putusan No.
9/Pid.Sus/2016/PN  Gst  mengatakan terdakwa  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan perbuatan  tindak  pidana  dengan kekerasan  memaksa  anak  untuk melakukan  persetubuhan.  Untuk  itu terdakwa dijatuhkan hukuman dengan  pidana  penjara  11  (sebelas) tahun  dan  denda  sejumlah  Rp. 300.000  (tiga  ratus  ribu  rupiah) maka  untuk  itu  penulis  setuju terhadap  pidana  yang  dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa.
3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penanganan  kasus  tindak  pidana kekerasan  seksual  pada  anak  yaitu melakukan
advokasi hukum terhadap  anak sebagai korban kekerasan  seksual  untuk  memenuhi hak-haknya,  selain  itu  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaksanakan pendampingan kepada  korban  seperti  pelayanan konseling  untuk  menguatkan  dan memberikan rasa aman bagi korban pemerkosaan
yang menderita
trauma  dan  berakibat  pada  mental dan  psikisnya  sehingga  adanya konseling  sangat  membantu  untuk memulihkan
mental dan
mengembalikan  rasa  percaya  diri korban.
Saran
1. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap
penanganan  kasus  tindak  pidana kekerasan  seksual  pada  anak  lebih giat mensosialisasikan layanan sosial  di  media  cetak  maupun elektronik agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada  lembaga  yang  melindungi  hak- hak anak dan bersedia mendampingi anak-anak korban kekerasan seksual.
Sebaiknya Lembaga Swadaya Masyarakat  bisa menjalin kerjasama  yang  lebih  baik  yang lebih dekat dengan lembaga penegak  hukum,  agar  kasus  yang terhambat  atau  terkendala  bisa diselesaikan dengan cepat.
2. Orang  tua  dan  masyarakat  juga harus  memiliki  pengetahuan  terkait perilaku  kekerasan  terhadap  anak, bentuk  pencegahan  yang  dilakukan adalah  meningkatkan  pengawasan dan  penjagaan  agar  anak  tidak memperoleh  kekerasan  oleh  orang di lingkungan sekitarnya baik disekolah  maupun  dilingkungan masyarakat.
3. Bahwa  pertimbangan  hukum  hakim dalam  menimbang  unsur  pasal  81 ayat  1  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2014  sebagaimana  dalam dakwaan  primair  penuntut  umum sangat mendasar sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Penulis menyarankan agar dikemudian  hari  apabila  ada  kasus serupa  majelis  hakim  menjatuhkan sanksi maksimal terhadap pelaku.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Arief,  B.  N.  (1998). Beberapa  aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana . Citra
Aditya Bakti.
Diniyanti,  N.,  &  Sidemen,  I.  G. Hubungan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Yang  Dilakukan  Suami  Pada  Istri Dengan  Perilaku  Kekerasan  Ibu Pada Anak . Djiwandon,  S.  E.  W.  (1989). Psikologi Pendidikan (rev-2) . Grasindo. Edi  Suharto, Pekerjaan  Sosial  di  Bidang
Industri, Bandung,
Refika ADITAMA : 2007.
Fursiyana,  W.  (2015). Child  Abuse ( Kekerasan  Terhadap  Anak )  Dalam Perspektif  Pendidikan  Islam  (Studi Deskriptif Buku" Kekerasan Terhadap Anak" Karya Abu Huraerah, M. Si.). Husodo,  B.  D.  Upaya  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (Lsm)  Rifka  Annisa Dalam  Memberikan  Perlindungan
Terhadap Korban Pemerkosaan.
Hufad Perilaku kekerasan: analisis
menurut sistem budaya dan
implikasi  edukatif .,  A.  (2003). Mimbar Pendidikan , 22 (2), 52-61. I.S.Susanto,
Kriminologi,
(Yogyakarta:Genta
Publishing, 2011)
Ilyas, A. (2012). Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang  Education  &  PuKab,
Yogyakarta.
Imam, K., Nuh, M., & Mulyadi, M. (2013).
Penegakan Hukum Terhadap Tindak  Pidana  Perkosaan  Dan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh  Anak  Dibawah  Umur  (Studi
Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan No.  3.372/Pid.  B/2010/PN.  Mdn) .
Jurnal Mahupiki, 1(1).
Kansil,  C.  S.  T.,  &  Kansil,  C.  S.  (2010).
Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk
Perguruan  Tinggi .  Jakarta:  Sinar Grafika. Marpaung,  L.  (2004). Kejahatan  Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, cet  2.  Jakarta:  Siunar Grafika
Mahju Muljono, Pengantar Teori
Kriminologi. (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2012) Nasional,  D.  P.  (2008). Kamus  besar bahasa Indonesia.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  Jo Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang  No.  18  Tahun  2003 Tentang Advokat.
Peraturan  Pemerintah  No.  35  Tahun  2020 Tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi dan  Bantuan  Hukum  Kepada  Saksi  dan Korban.
Keputusan  Presiden  No.  36  Tentang Pengesahan  Konvensi  Tentang  Hak-Hak Anak.
B. Internet
Metro Siantar, Orangtua Pelaku Kekerasan Pada Anak Terbanyak di Sumut. http://www.metrosiantar.com/news/sumut/2 017/07/24/260374/orangtuapelakuk ekerasanpadaanakterbanyakdisumu t/. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020 Ridin,Waspada.co,id/sumut/pkpa-2017- kasus-kejahatan-anak-meningkat- drastis  /2018  /  januari/01/.  Diakses pada tanggal 20 Februari 2020 Wikipedia.org  (diakses  tgl  28  Agustus 2020).