Volume 9 No. 2  Januari 2023 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn)

## Nur Akifah Janur

## Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene
Nurakifahjanur93@gmail.com

## Abstrak
Tanggung  jawab  berarti  dikenakan  kepada  pelaku  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  dasar pengenaan sanksi pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana atau dikenal juga dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum pidana dilarang  dan  akan  diberikan  sanksi  pidana  kepada  pelaku.  Ketentuan  dalam  hukum  pidana  terkait tanggung  jawab  pidana  menyatakan  bahwa  anak  sebagai  pelaku  pidana  dianggap  tidak  mampu bertanggung  jawab  atas  perbuatannya.  Rumusan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah:  1) bagaimana  hukum  pidana  terkait  dengan  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  putusan  Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana?  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif-kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  mengacu  pada  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana apabila anak sebagai pelaku tindak pidana berusia di atas 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, maka harus melalui upaya diversi. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn, majelis hakim memutuskan pelatihan selama 6 bulan di Balai Latihan Kerja dengan pertimbangan perbuatan anak tersebut merupakan pengulangan tindak pidana. Bentuk perlindungan  yang  diberikan  kepada  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  adalah  dengan mengedepankan prinsip-prinsip terbaik bagi anak.

## Kata Kunci : Anak, Tanggung Jawab Pidana, Pencurian

## Abstract
Responsibility means being imposed on the perpetrator of a criminal offense relating to the basis for imposing criminal sanctions. Children as perpetrators of criminal acts, also known as children in conflict  with  the  law,  are  children  who  have committed  acts  which  according  to  criminal  law  are prohibited and criminal sanctions will be given to the perpetrator. Provisions in criminal law related to criminal responsibility state that children as criminal perpetrators are considered incapable of being  responsible  for  their  actions.  The  formulation  of  the  problem  in  this  research  is:  1)  how  is criminal  law  related  to  the  judge's  legal  considerations  in  decision  Number  1/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Mjn 2) What is the legal protection for children as perpetrators of criminal acts? This research uses a descriptive-qualitative research method using a juridical-normative approach. The research results obtained show that the criminal responsibility of children as perpetrators of criminal acts  refers  to  the  provisions  regulated  in  the  Juvenile  Criminal  Justice  System  Law,  where  when children as perpetrators of criminal acts are over 12 years old and not yet 18 years old, they must go through  diversion  efforts.  In  Decision  Number  1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn,  the  panel  of  judges decided  on  6  months  of  training  at  a  Job  Training  Center  with  the  consideration  that  the  child's actions  were  a  repetition  of  a  criminal  act.  The  form  of  protection  given to  children  who  commit criminal acts is to prioritize the best principles for children.

## Keywords : Child, Criminal Liability, Theft

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Suatu perbuatan pidana tidak dikatakan perbuatan yang dilarang sebelum ada ketentuan aturan yang mengaturnya. Hal inilah yang dimaksud dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang akan berdampak pada suatu pertanggungjawaban pidana . Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan  (asas  culpsbilitas),  yang  didasarkan  pada  keseimbangan  monodualistik  bahwa  asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus sejajar berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan bersifat olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat  hilang  sifat  pertanggungjawabannya  apabila  didalam  dirinya  ditemukan  suatu  unsur  yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawaban seseorang.
Anak  merupakan  bagian  generasi  muda  yang  mempunyai  kemampuan  serta  sumber  daya manusia dan kemampuan cita-cita dari pertumbuhan suatu Negeri yang mempunyai peranan penting serta memiliki watak yang spesial, tidak hanya itu, ia juga membutuhkan arahan dan juga di lindungi dalam rana memastikan perkembangan, tumbuh kembang raga, mental serta sosial. Indonesia sendiri sudah  mempunyai  beberapa  acuan  ketentuan  dimana  melindungi  ataupun  mensejahterakan  serta memenuhi Hak Anak. 1 Indonesia kemudian meratifikasi penuh Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997, Kemudian meratifikasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. 2 Data kasus anak sebagai pelaku tindak pidana akhir-akhir ini semakin sering terjadi, mirisnya keberanian  mereka  dalam  bertindak  membuat  kita  menyayangkan  hal  ini.  Tindak  pidana  yang  di lakukan anak dibawah umur memang senantiasa menarik untuk kita kaji, di sisi lain anak merupakan investasi masa depan negara yang wajib kita jaga keberlangsungan perkembanganya. Oleh sebab itu, dalam hal menanggulangi anak yang berkonflik dengan hukum sepatutnya kita mencermati keadaan anak yang berbeda dari orang yang berumur dewasa. Watak anak selaku individu yang masih labil memerlukan  proteksi  yang  bisa  di  jadikan  acuan  untuk  mencari  pemecahan  masalah  untuk
1 Rendy H. Pratama, Perlindungan Terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat , (Vol. 2, No. 1; [t.t.]: [t.p.], 2015), h.8.
2 Rodliyah, Joko Jumadi, Diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, (ABH), Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , (Vol. 7, No. 1; Mataram: Universitas Mataram, 2019), h.183.
menjauhkan anak yang berkonflik dengan hukum dari Sistem Peradilan Pidana Formal, Pemenjaraan Anak dan Cap Buruk Sosial terhadap pelaku anak di bawah umur. 3
Pada dasarnya anak masih belum mampu mempertahankan dirinya dari berbagai perbuatan yang  mengakibatkan  kerusakan  mental,  fisik  dan  sosial  di  setiap  segi  kehidupan,  sehingga  anak berhak di bimbing oleh orang yang bertanggung jawab untuk melindungi dirinya dengan menimbang keadaan mental  dan  situasi  khusus  pada  saat  menerapkan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  terhadap anak di bawah umur yang asing baginya. Hukum pidana anak melibatkan penafsiran proses pidana anak di mulai dari pemeriksaan investigasi atau praperadilan, surat dakwaan, persidangan, dan proses penjara.  Anak  harus  di  lindungi  dari  kesalahan  yang  di  lakukan  dalam  pelaksanaan  hukum  dan peraturan yang di kenakan kepadanya, yang seringkali memberikan kerugian mental, fisik dan sosial. Dalam hal ini, Perlindungan Anak disebut Perlindungan Hukum. 4
Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  sini  yaitu  anak  berusia  12  tahun  tetapi  belum  18 Tahun dan di gambarkan telah melakukan kejahatan 5 . Menurut penjelasan ini, pertanggungjawaban pidana seorang anak di tentukan dari usia 12 tahun sampai dengan usia 18 Tahun. Setelah itu, anak di bawah usia 12 tahun tidak bisa di bawa ke pengadilan di karenakan alasan Sosiologis, Psikologis, dan Pedagogis. 6 Hal tersebut diatur dalam peraturan tentang penerapan pelaksanaan diversi terhadap anak di bawah usia 12 tahun. 7
Menurut  KPAI,  ada  sekita  1.096  kasus  anak  pada  tahun  2020.  Jumlah  ini  lebih  sedikit  di bandingkan tahun lalu yang mencapai 1.251 kasus. Sesuai dengan isi UU 35 Tahun 2014, pemerintah kota juga lembaga negara lain yang wajib dan bertanggung jawab agar memberi perlindungan khusus bagi  anak  berhadapan  dengan  hukum.  Statistik  anak  yang  melanggar  hukum  atau  menimbulkan masalah hukum belum tentu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dalam banyak kasus, perdamaian atau kesepakatan dapat di capai antara para pihak hukum, pelaku anak juga korban, yang  membutuhkan  mediasi  bersama  warga  dan  masyarakat  setempat,  juga  di  tingkat
3 Rodliyah, Joko Jumadi, Diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum, (ABH), Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , (Vol. 7, No. 1; Mataram: Universitas Mataram, 2019.), h.183.
4 Kadek Devi selvian, yuliartini, Ni Putu Rai, Ketut sudiatmaka. Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Buleleng, e- Journal Komunitas Yustisia , (Vol. 1, No.1; Singaraja:[t.p.] , 2018 .) , h.11-20.
5 Krisna Liza Agnesta, Hukum Perlindungan Anak , (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.3.
6 Kadek Devi selvian, yuliartini, Ni Putu Rai, Ketut sudiatmaka. Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Buleleng, e- Journal Komunitas Yustisia , (Vol. 1, No.1; Singaraja:[t.p.] , 2018 .) , h.11-20.
7 Azwad Rachmat, hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , (Vol. 13, No.1; Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2019.), h.20.
Polsek/Polres. 8 Dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Majene,  anak  laki-laki  MF  dinyatakan  bersalah melakukan tindak pidana berat yang di atur dalam Pasal 363 ayat 1 ayat 5 (dakwaan tunggal) KUHP dan di pidana dengan pidana; menghukum anak selama 6 (enam) bulan di Balai Pendidikan Kejuruan untuk "Latihan kerja". Dengan putusan tersebut Pengadilan Negeri Majene tidak menerapkan diversi terhadap tersangka ABH MF. 9

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaiamana  tinajuan  hukum  pidana  terkait  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana ?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  dengan  deskriptif-kualitatif. Bahwa  metode  penelitian  deskriptif  adalah  metode  yang  bertujuan  membuat  deskripsi;  membuat gambaran,  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  data,  sifat-sifat  serta  hubungan fenomena-fenomena  yang  diteliti.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  putusan  nomor  1/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Mjn  .  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berupa  buku,  jurnal  atau  artikel  dari  situs internet  yang  merupakan  sumber  sekunder  terkait  dengan  topik  yang  diteliti.  Sumber  data dikumpulkan  dengan cara mengumpulkan  jurnal atau artikel  yang  berkaitan  dengan  variabel  yang sudah  ditentukan  menggunakan situs  web  jurnal  Kemudian  dipilih,  disajikan  dan  dianalisis  serta diolah supaya ringkas dan sistematis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode studi pustaka, yang dilakukan dengan cara membaca bahan kepustakaan dengan metode simak atau observasi untuk menemukan  ide  terkait  dengan  apa  yang  dibahas  dalam  penelitian.  Setelah  dibaca  maka  ditandai bagian yang penting kemudian dicatat. Analisis data penelitian ini dengan menyederhanakan data, kemudian penarikan kesimpulan.

## II. PEMBAHASAN
A. Konsep  Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  pada  Putusan  Nomor  1/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Mjn
Menurut UU No.11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan pasal 1 ayat (2), Pengertian anak melanggar hukum atau ABH yaitu anak yang mempunyai konflik dengan hukum, Anak korban tindak pidana dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem
8 Y Ambeg Paramarta, Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak , (Cet, 1; Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.),h.6.
9 Putusan pengadilan Negeri Majene, No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn ,.Website.
Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 (SPPA), Anak yang melanggar Undang-Undang tersebut adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. 10
Menurut Apong Herlina dalam Dony Pribadi, anak yang melanggar hukum juga diartikan anak yang terpaksa berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan;
a. di duga, dituntut, di tuduh melawan hukum; atau
b. korban dari perbuatan melawan hukum yang di lakukan terhadap dirinya seseorang/kelompok orang/lembaga/negara; atau
c. melihat, mendengar, merasakan, mengetahui tentang kejadian yang melanggar hukum. 11
Adapun berdasarkan pertimbangan hakim antara lain yaitu; 12
1. Menimbang bahwa hakim anak melihat latar belakang dan usia anak di mana usia anak masih dalam batas usia produktif dan demi kepentigan terbaik anak.
2. Menimbang bahwa hakim anak melihat dari kondisi psikologis anak apabila anak di jatuhi pidana penjara, maka anak akan merasakan adanya perbedaan dengan lingkungan teman serumah tahananya dalam bentuk fisik di mana tidak semua warga ruma tahanan dalam batas usia anak.
3. Menimbang,  bahwa  hasil  penelitian  laporan  kemasyarakatan  untuk  proses  peradilan pidana anak yaitu anak MF, dengan rekomendasi yang pada pokoknya anak diberi pidana pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja BLK
Dasar  pertimbangan  hakim  secara  formil  terdiri  dari  beberapa  Pasal  dan  Undang-Undang antara lain Pasal 7 ayat (1)” pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”. Dalam Pasal 7 ayat (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan;
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan.
Sedangkan  dalam  pasal  8  ayat  (1)  proses  Diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan melibatkan  anak  dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya,  pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social professional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. 13
Pasal  9  ayat  (2)  Kesepakatan  diversi  harus  mendapatkan  persetujuan  korban  dan  /Keluarga  Anak Korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk;
10 Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Hukum Volkgeist (Vol. 3, No.1; Buton: Universitas Muhamadiyah Buton, 2018.), h.19.
11 Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, h.19.
12 Putusan Pengadilan Negeri Majene .No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn ,.
13 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.
a. tindak pidana yang berupa pelangaran;
b. tindak pidana ringan;
c. tindak pidana tanpa korban; atau
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat 14 .
Merujuk pada pasal 69 di katakana bahwa anak hanya dapat di jatuhi pidana atau di kenai Tindakan  berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  No  11  Tahun  2012  yang  terdapat  dalam pasal 71;
1. Pidana peringatan.
2. Pidana dengan syarat/pembinaan di luar Lembaga.
3. Pelayanan Masyarakat/pengawasan.
4. Pelatihan kerja.
5. Hingga penjara. 15
Kemudian adanya kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf F Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  pidana  mengenai  mempertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan keadaan yang meringankankan bagi pelaku;
1. Perbuatan anak meresahkan Masyarakat ; keadaan meringkankan
2. Anak belum pernah dihukum
3. Anak menyesali perbuatanya
4. Anak  masih  muda  sehingga  di  harapkan  masih  dapat  memperbaiki  sikap  dan  tingkah lakunya di masa yang akan datang. 16
Alasan  mengapa  diversi  tidak  mencapai  kesepakatan,  karena  Tindakan  pelaku  telah melakukan  tindak  pencurian  pada  tempat  yang  sama  yaitu  di  Lingkungan  Labuang  Masjid  Nurul Abrar Kecamatan Banggae Timur sebanyak 4 kali sebelum akhirnya tertangkap. Kemudian adanya pihak-pihak  yang  tidak  setuju  jika  dalam  perkara  ini  di  terapkan  diversi,  selain  karena  tindakan pengulangan,  diversi  sendiri  mempunyai  syarat  yang  perlu  di  lalui  sebelum  menerapkan  diversi syarat-syarat diversi antara lain yaitu;
1. Adanya Persetujuan Pihak Korban
2. Umur di Bawah 18 Tahun.
3.  Masa Tahanan di Bawah 7 Tahun.
14 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.
15 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.
16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1981.
4. Bukan Merupakan Pengulangan Tindak Pidana.
Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 yang di maksud dengan “Pidana Pengawasan” Pidana khusus yang di kenakan untuk anak, yakni pengawasan yang di lakukan oleh penuntut umum terkait perilaku anak di kehidupan sehari-hari di kediaman  anak  dan  pemberian  sanksi  bimbingan  yang  di  lakukan  oleh  lembaga  kemasyarakatan dalam hal ini Balai Latihan Kerja Kabupaten Majene.
Ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 (UU SPPA) Pasal 5 bahwa diversi hanya wajib diupayakan dalam tindak pidana yang di lakukan;
1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 17
Menurut Agung Wahyono,  aparat penegak hukum saja tidak bisa melakukan diversi terhadap pelaku pidana, namun korban harus ikut serta dalam pelaksanaan diversi sebagai bentuk viktimisasi untuk  mewujudkan  restorative  justice.  Mencapai  kesepakatan  bentuk  perjanjian  konversi  yaitu perdamaian dengan atau tanpa kompensasi; kembali kepada orang tua/wali; mengikuti pelatihan pada lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pengabdian masyarakat. 18 Apabila diversi tidak dapat diterapkan atau perjanjian tidak berhasil, maka acara pidana anak tetap dilanjutkan menurut pasal 13, acara pidana anak di lanjutkan apabila “a. tidak tercapai kesepakatan dengan proses diversi  atau  kesepakatan  diversi”.  Di  hentikan,  tidak  di  laksanakan”  UU  Sistem  Peradilan  Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA). 19
Umumnya  diversi  harus  fokus  pada  kesejahteraan  korban  dan  tanggung  jawab  anak, menghindari  stigma  negatif,  menghindari  balas  dendam,  keharmonisan  dan  penyesuaian  sosial, kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Selain  itu,  baik  penyidik,  jaksa,  maupun  hakim  harus mempertimbangkan  kategori  tindak  pidana,  usia,  dan  hasil  penelitian  kemasayarakatan.  dan lingkungan keluarga saat melakukan diversi. Diversi tidak dapat di lakukan selain karna atas dasar pengurangan dan juga sangsi penjara di bawah 7 tahun di sebabkan juga karena penegak hukum hanya pada pelaku, namun korban harus ikut serta dalam penerapan diversi sebagai bentuk tindakan korban untuk  memulihkan  keadilan.  Jadi  dengan  adanya  kedua  belah  pihak,  diversi  akan  menghasilkan kesepakatan. 20
17 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.
18 Agung Wahyono, Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum,
Hermeneutika, (Vol. 5. No.2; Makassar :Universitas Hasanuddin. 2021),h.367.
19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.
20 Agung Wahyono, Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum,
Hermeneutika, (Vol. 5. No.2; Makassar :Universitas Hasanuddin. 2021),h.367.
Dalam  hal  ini  diversi  sudah  di  terapkan  di  tiap  proses  hukum  dari  tingkat  polres  sampai kejaksaan sampai akhirnya di limpahkan ke Pengadilan Negeri. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 “Sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaiyan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana” kemudian dalam Pasal 7 juga mengatakan bahwa “pada Tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengdilan Negeri wajib diupayakan diversi 21 ”.

## B. Diversi  sebagai  Perlindungan  Hukum  bagi  anak  sebagai  Pelaku  Tindak  PIdana Pencurian
Pencurian merupakan tindakan yang di lakukan individu dengan cara merampas benda yang di miliki orang dengan melawan hukum. Pencurian tidak cuma di lakukan oleh orang dewasa, tapi anak di bawah umur yang tergolong anak-anak juga. Pencurian yang di perbuat anak di bawah umur seringkali di sebabkan karena kondisi mental anak yang belum stabil, bahkan dengan dorongan atau rayuan orang dewasa bahkan dengan pemaksaan. Karna hal ini yang menyebabkan pencurian kita lihat di kota besar dan merambah ke kota kecil di semua provinsi. 22
Pencurian  dengan  pemberatan,  merupakan  tindakan  mengambil  benda  yang  bukan  miliknya  juga telah memenuhi unsur memberatkan di atur dalam Pasal 363 KUHP dan  Pasal 365 KUHP. Unsur memberatkan  dalam  Pasal  363  KUHP  lebih  di  fokuskan  pada  kejadian.  Tetapi  dalam  Pasal  365 KUHP, unsur memberatkan ketika terdapat kekerasan. 23 Pasal 362 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
“Pengambilan  barang  milik  orang  asing  secara  tidak  sah  seluruhnya  atau  sebagian  untuk  tujuan kepemilikan di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 60 (Enam Puluh) Rupiah”.
Berdasarkan keadaan tersebut, dapat di anggap bahwa ia melakukan tindak pidana pencurian, dan  berdasarkan  keadaan  tersebut  dapat  di  anggap  melakukan  pidana  pencurian.  Tindak  pidana pencurian  ini  memang  yang  sangat  mengganggu  kesejahteraan  Masyarakat  juga  berimbas  kepada beberapa aspek sosial dan lingkungan masyarakat. Pencurian memang salah satu kejahatan sosial dan sulit  untuk  di  berantas,  di  karenakan  makin  berkembangnya  kebutuhan  dan  kurangnya  kesadaran masyarakat untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, maka perlu di buktikan bahwa ia memenuhi
21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012
22 Kadek Devi selvian, yuliartini, ni putu rai, ketut sudiatmaka, Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Buleleng, e- Journal Komunitas Yustisia (Vol. 1, No.1; Singaraja:[t.p.] , 2018.), h.13.
23 Indah Damayanti, “ Penerapan diversi terhadap Anak pelaku Pencurian dengan Pemberatan pada masa pandemic Covid-19 ” Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung,2022),h.31.
ciri-ciri dari tindak kejahatan pencurian. Alasannya adalah meningkatnya kebutuhan dan kurangnya kesadaran dalam menjalani kehidupan mereka di masyarakat. 24
Dalam UU Peradilan Pidana Anak, limit usia tangung jawab pidana adalah antara 8 (delapan) tahun  sampai  dengan  18  (delapan  belas) tahun.  Batasan  usia  dalam  peradilan  anak  diakui  sebagai pelengkap  ketentuan  KUHP  yang  berlaku  saat  ini,  yang  sama  sekali  tidak  mengatur  batasan minimal. 25
Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  atur,  bahwa  dalam  hal  seorang  anak melakukan  tindak  pidana  sebelum  berusia  18  tahun  juga  di  serahkan  ke  pengadilan  ketika  anak berusia 18 tahun, tapi ketika belum mencapai 21 tahun, maka anak tersebut dalam pengasuhan, tunduk pada  proses  hukum  anak  (Pasal  20).  Selain  itu,  timbul  pertanyaan,  jika  pelakunya  adalah  anak  di bawah  batas  usia  minimum,  apakah  kejahatan  tersebut  dapat  di  pidana  dan  tindakan  apa  yang  di lakukan serta apa dasar hukumnya. 26
Hal  ini  tercermin  pada  Pasal  21  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pun menjelaskan hal tersebut; Mengenai perkara seorang anak di bawah umur 12 tahun melakukan atau di  sangka  melawan  hukum  (Melakukan  Kejahatan),  putusan  di  ambil  oleh  Penyidik,  Pembimbing sosial  dan  Pekerja  sosial  profesional;  Kembalikan  kepada  orang  tua/wali  atau  mengikuti  program pelatihan, pembinaan ,pendampingan LPKS lembaga pemerintahan atau lembaga jaminan sosial di pusat atau pun daerah dari waktu paling lama 6 enam bulan. Oleh karena itu, upaya harus di lakukan untuk memastikan perkembangan yang harmonis dari kaum muda melalui dukungan pribadi kepada anak-anak sejak usia dini.
Prinsip  diversi  sendiri  yaitu  penanganan  anak  berkonflik  dengan  hukum  mulai  dari  proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Penjelasan tentang asas penuntun dapat di lihat pada penjelasan No. 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, yang menjelaskan bahwa  asas  penuntun  ini  harus  mendapat  prioritas  dalam  penanganan  perkara  pidana  anak.  dalam kasus  pidana  memiliki  prioritas.  Tujuan  diversi  ini  sebenarnya  untuk  melindungi  anak  dari  sudut pandang  yang  berbeda,  karena  ketika  anak  yang  terlibat  dalam  proses  tersebut  kemudian  di stigmatisasi  oleh  masyarakat,  terutama  anak  yang  pernah  melakukan  tindak  pidana  pencurian, seringkali mereka kucilkan dalam lingkungan mereka. 27
24 Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, h.46.
25 Hera Susanti. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauan Menurut Hukum Islam, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum (Vol. VI, No.2; [t.t.]:[t.p.], 2017.), h.1940.
26 Krisna Liza Agnesta, Hukum Perlindungan Anak (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2016.), h.80.
27 Hadi Sulaksono , Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak di Bawah Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman , Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.), h.23.

## Jurnal de Facto 9(2) : 130-141
Dalam hukum Islam, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, esensi dari konsep al-shulh yakni  meminimalisir  atau  bahkan  menghilangkan  konflik  di  dalam  masyarakat,  Menyangkut  anak yang  berkonflik  dengan  sistem  peradilan anak,  penuntutan  pidana  yang melibatkan  pihak,  pelaku, korban,  rana  kemasyarakatan  dan  penegak  hukum,  di  mana  korban  aktif  di  semua  tahapan  proses untuk  berkontribusi  pada  pembentukan  peradilan  pidana  kepada  anak  berhadapan  dengan  hukum (ABH). 28

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan atas rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat saya  simpulkan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  anak  sebagai  pelaku  tidank  pidana  pencurian berdasarkan  putusan  nomor  /Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn,  pelaku  (anak)  diberikan  hukuman pembinaan  selama  6  bulan  pada  Balai  Latihan  Kerja  dengan  pertimbangan  bahwa perbuatan  anak tersebut  merupakan  residvis  atau  pengulangan  tindak  pidana  sehingga  tidak  terpenuhi  alasan dilakukannya diversi. Adapun bentuk perlindungan bagi anak sebagai pelaku tidank pidana pencurian yaitu  dengan  menerapkan  asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak  yaitu  melindungi  anak  dari  sudut pandang  yang  berbeda,  karena  ketika  anak  yang  terlibat  dalam  proses  tersebut  kemudian  di stigmatisasi  oleh  masyarakat,  terutama  anak  yang  pernah  melakukan  tindak  pidana  pencurian, seringkali mereka kucilkan dalam lingkungan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Agnesta, Krisna Liza. Hukum Perlindungan Anak. Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Alimah,  Nur. Implementasi  Diversi  Terhadap  Tindak  Pidana  yang  di lakukan  oleh  Anak  Ditinjau dari  Sudut  Pandang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),Skripsi, Makassar:  Universitas  Hassanudin Makassar, 2017.
Anggriawan, Moh Azlil. Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian dalam Islam dan Hukum Pidana Indonesia, Skripsi Mataram: Universitas Mataram, 2017.
Budiyanto.  Hak-hak  Anak  dalam  Perspektif  Islam ,  Jurnal  Studi  Gender  dan  Anak Vol.  1  No,
1;Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
Damayanti,  Indah. Penerapan  diversi  terhadap  Anak  pelaku  Pencurian  dengan  Pemberatan  pada masa pandemic Covid-19 ” Skripsi Bandar Lampung: Universitas Lampung,2022.
Djamil, Nasir. Anak Bukan untuk dihukum. Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
28 Hera Susanti, Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauan Menurut Hukum Islam, h.193.
Hambali,  Azwad  Rachmat.  Penerapan  Diversi  terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice  System. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum. Vol.  13,  No.1;  Makassar:  Universiats  Muslim Indonesia, 2019.
Hadi,  Naufal  Akbar  Kusuma,  Penegakan  Hukum  di  Indonesia  Dilihat  Dari  Perspektif  Sosiologi Hukum, Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan  Ekonomi, (Vol,  10  No.  2;  Surakarta:  Universitas Surakarta. 2022.
Jayanti,    Mita  Dwi.  Diversi  Terhadap  Residivis  Anak Rechtidee  Jurnal  Hukum  . Vol.  7  No.  1; Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2019.
Paramarta,  Ambeg. Penerapan  Restorative  Justice  Pada  Tindak  Pidana  Anak. .Cet,  1;  Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.
Purwati, Ani. Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tinak Pidana Anak. Cet. 1; Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2019. Sanjaya, Wina. Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur. Cet. 3; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Perkasa,  Baskami  Agung. Bentuk  Diversi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Anak  Guna Memberikan  Perlindungan  Bagi  Anak  Yang  Berhadapan  Debgab  Hukum , Skripsi ,  Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
Pribadi, Dony. Perlindungan Terhadap Anak berhadapan dengan Hukum, Jurnal Hukum Volkgeist . Vol. 3, No.1; Buton: Universitas Muhamadiyah Buton, 2018.
Rodliyah,  Joko  Jumadi.  Diversi  sebagai  salah  satu  bentuk  Perlindungan  terhadap  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum, (ABH), Jurnal ius Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 7, No. 1; Mataram: Universitas Mataram, 2019.
Rodliyah.  Diversi  sebagai  salah  satu  bentuk  Perlindungan  terhadap  Anak  yang  berhadapn  dengan Hukum Jurnal ius Kajian Hukum dan Keadilan .Vol. 7, No. 1; Mataram: Universitas Mataram, 2019. Rahayu, Sri. Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang di lakukan Anak Jurnal Ilmu Hukum Jamb. Vol.2 No.1 :Jambi;[t.p.], 2015.
Saidah, Noercholis Rafid. “Sangksi Pidana bagi Anak yang berhadapan dengan hukum perspektif Fiqh  Jinaiyah” Jurnal  Al  Maiyyah, Vol.  11  No.2;  Pare-Pare:  Institut  Agama  Islam  Negeri Parepare.2018.

## Jurnal de Facto 9(2) : 130-141
Sholihah, Hani . Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam . Vol. 1, No.1; Tasikmalaya: al- Afkar journal for Islamic Studies ,2018.
Susanti,  Hera.  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  dan  tinjauan  menurut Hukum Islam jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum .Vol. VI, No.2; [t.t.]:[t.p.], 2017.
Sudiatmaka, Ketut. Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Buleleng e- Journal Komunitas Yustisia .Vol. 1, No.1; Singaraja:[t.p.] , 2018. Sulaksono,  Hadi .  Penerapan  Prinsip  Diversi  dalam  Kasus  Anak  Dibawah  Umur  Pelaku  Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman , Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.
Saputra, Rian Prayudi. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, Jurnal Pahlawan. Vol. 2, No.2: Riau: Universitas Tuanku Tambusai, 2019.
Tampobulon, Rolan. Penerapan Diversi oleh Hakim dalam Mendamaikan Anak Pelaku dan Korban Tindak Pidana Pencurian , Studi di Pengadilan Negeri Medan Usu Law Journal. Vol.3 No.2 : Medan; Universitas Sumatra Utara, 2017.
Wahyono,  Agung,  Urgensi  Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum, Hermeneutika, (Vol. 5. No.2; Makassar :Universitas Hasanuddin. 2021.
Zainuddin, Ali. Metode Penelitian Hukum. Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## Perauran Perundang-Undangan dan Putusan Hakim
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981.
Putusan Pengadilan Negeri Majene .No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn ,.
https://rendratopan.com/2020/03/12/5-lima-macam-kedudukan-anak-menurut-undang-undang- perlindungan-anak/
https://www.pn-majene.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan