## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MELALUI SARAN DIVERSI DALAM SETIAP PERADILAN PIDANA DI KABUPATEN PINRANG
Implementation of Legal Protection Against Children Through Diversion Advice In Every Criminal Justice In Pinrang District
Baharuddin Badaru 1* , Asriana 2
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslin Indonesia
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslin Indonesia
*Email: baharuddin.badaru.fh@umi.ac.id
Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  hambatan  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  diversi  di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan dua jenis tipe yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris karena  mengkaji  bahan  pustaka  sekaligus  mencari  data  empiris  di  lapangan,  adapun  Teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  diversi  dalam  restorative  justice  untuk  memberikan  keadilan  dan  perbandingan  hukum  kepada  anak yang berhadapan dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dengan  cara  non  formal.  Diversi  merupakan  bentuk  pemidanaan  yang  beraspek pendidikan  terhadap  anak,  adapun  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  diversi  adalah  faktor  substansi  hukum,  sumber daya manusia aparat penegak hukum yang belum dapat memahami dengan baik mengenai diversi, sarana dan prasarana yang belum  lengkap,  faktor  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  masih  rendah  dalam  melaksanakan  diversi,  dukungan  dan kerjasama antar lembaga belum optimal, dan korban/keluarga korban belum  dapat  menerima secara baik  mengenai diversi. Rekomendasi  penulis  adalah  hendaknya  aparat  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  baik  ditingkat  penyidikan, pemantauan, pemeriksaan dan penentuan putusan hakim,  hendaknya  mengutamakan pelaksanaan diversi sebagai salah satu alternatif  dalam  pelaksanaan  pidana  dan  disamping  itu  hendaknya  pemerintah  menyediakan  sarana  dan  prasarana  diversi dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak.
Kata Kunci : Diversi, Pidana Anak, Restorative Justice

## ABSTRACT
This research aims to describe and analyze the obstacles that influence the implementation of diversion in Pinrang Regency. This  research  uses  two  types,  namely  normative  legal  research  and  empirical  legal  research  because  it  examines  library materials  as  well  as  looking  for  empirical  data  in  the  field,  as  for  data  collection  techniques  through  interviews  and literature related to the problems discussed in this research. The research results show that diversion in restorative justice is to provide justice and legal comparisons to children who are in conflict with the law without ignoring children's criminal responsibility. Diversion is not a peaceful effort between children in conflict with the law and their victims or families, but rather a form of punishment for children in conflict with the law in a non-formal way. Diversion is a form of punishment that has an educational aspect for children. The factors that influence the implementation of diversion are legal substance factors,  human  resources  of  law  enforcement  officers  who  cannot  yet understand diversion  properly,  incomplete  facilities and  infrastructure,  factors  of  public  legal  awareness  which  are  still  low.  In  implementing  diversion,  support  and cooperation between institutions has not been optimal, and victims/victims' families have not been able to accept diversion well. The author's recommendation is that law enforcement officers, in carrying out their duties at the level of investigation, monitoring,  examination  and  determining  the  judge's  decision,  should  prioritize  the  implementation  of  diversion  as  an alternative  in  the  implementation  of  crime  and  besides  that,  the  government  should  provide  diversion  facilities  and infrastructure in order to provide protection to children.
Keywords: Diversion, Juvenile Justice, Restorative Justice
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/

## 1.   PENDAHULUAN
Regenerasi merupakan fondasi utama bagi kelangsungan sebuah  bangsa.  Pada  era  ini,  tantangan  yang  kompleks menuntut  agar  generasi  penerus  bangsa  memiliki  kualitas yang  tinggi,  berintegritas,  dan  siap  menghadapi  dinamika global.  Fakta-fakta  sosial  yang  belakangan  ini  terjadi  dalam kehidupan  masyarakat  adalah  permasalahan  yang  terkait dengan  anak,  dimana  dalam  hidup  sosial  yang  sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan  permasalahan  penanganan  anak  yang  diduga melakukan tindak pidana.  Anak  merupakan tumpuan harapan masa depan masyarakat, bangsa, negara, ataupun keluarganya, oleh  karena  kondisinya  sebagai  anak,  maka  diperlukan perlakuan  khusus  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara wajar  baik  fisik  dan  rohaninya.  Bertolak  dari  hal  tersebut, pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas  dalam  konstitusi  Indonesia  yaitu  berkaitan  dengan pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28B ayat  (2)  Amandemen  ke-2,  18  Agustus  2000)  mengatur dengan  jelas  hak-hak  yang  salah  satunya  adalah  berhak  atas kelangsungan  hidup.  Tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah satu  sumber  daya  manusia  yang  merupakan  potensi  dan penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  di  masa  yang  akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik, mental,  dan  sosial  secara  seimbang.  Perlindungan  anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh  unsur  negara  kita.    Bentuk-bentuk  perlindungan  anak ini  pun  dilakukan  dari  segala  aspek,  mulai  dari  pembinaan pada  keluarga,  kontrol  sosial  terhadap  pergaulan  anak  dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang  dibuat  oleh  sebuah  negara.  Namun  dalam  perjalanan panjangnya,  hingga  saat  ini  apa  yang  diamanatkan  dalam undang-undang  tersebut  terkendala  dengan  sarana  dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya penjara khusus anak  yang  hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  hak-hak anak sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  undang-undang  dan konvensi  hak  anak  tersebut.  Selain  itu,  kurangnya  sosialisasi yang  terpadu  dan  menyeluruh  yang  dilakukan  kepada  aparat penegak hukum termasuk kepolisian  hingga  ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  sebagaimana diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-undang  N0  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  telah  mengatur  tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan  hukum, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  sebagaimana  diubah dan  ditambah  dengan  Undang-undang  N0  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak.  Menurut  Romli  Atmasasmita, (2006) motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak.
Berbagai  faktor  tersebut  memungkinkan  anak  untuk melakukan  kenakalan  dan  kegiatan  kriminal  yang  dapat membuat  mereka  terpaksa  berhadapan  dengan  hukum  dan sistem  peradilan  pidana.  Polisi  sebagai  garda  terdepan  dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar
untuk  mensinergikan tugas dan  wewenang Polri sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam  menangani anak  yang  berkonflik dengan  hukum, polisi  senantiasa  harus  memperhatikan  kondisi  anak  yang berbeda  dengan  orang  dewasa.  Sifat  dasar  anak  sebagai pribadi  yang  masih  labil,  masa  depan  anak  sebagai  aset bangsa,  dan  kedudukan  anak  di  masyarakat  yang  masih membutuhkan  perlindungan  dapat  dijadikan  dasar  untuk mencari  suatu  solusi  peradilan  pidana  formal,  penempatan anak  dalam  penjara,  dan  stagmatisasi  terhadap  kedudukan anak sebagai narapidana.
Salah  satu  solusi  yang  dapat  ditempuh  dalam penanganan  perkara  tindak  pidana  anak  adalah  pendekatan restorative justice , yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi)  restorative  justice merupakan  proses  penyelesaian yang  dilakuakn  di  luar  sistem  peradilan  pidana  ( criminal justice  system )  dengan  melibatkan  korban,  pelaku,  keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai  kesepakatan  dan  penyelesaian. Restorative  justice dianggap  cara  berpikir/  paradigma  barau  dalam  memandang sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.
Pertengahan  juni  2009  secara  serentak  beberapa  stasiun televisi  swasta  nasional  menayangkan  dua  kasus  kriminalitas dengan  pelaku  anak-anak.  Usia  mereka  12  tahun  –  15  tahun dari  latar  belakang  keluarga  sederhana.  Satu  kasus  pencurian yang  terjadi  di  wilayah  Depok  dan  yang  satu  adalah  kasus perjudian  di  wilayah  Tangerang.  Anak-anak  tersebut  sangat tertekan  di  dalam  tahanan,  mereka  menangis  minta  segara pulang dan ada pula yang hanya menundukkan kepala dengan lesu.  Beberapa  diantara  mereka  ada  yang  mengalami kekerasan selama penyidikan.
Berdasarkan  data  penunjang  di  atas  diketahui  bahwa banyak  kuantitas  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  yang harus  menjalani  proses  persidangan  pidana.  Di  usianya  yang masih  sangat  muda,  mereka  harus  mengalami  proses  hukum panjang  dan  melelahkan  mulai  dari  tahap  penyidikan  oleh polisi, penuntutan oleh jaksa hingga ke tahap persidangan oleh hakim  serta  pelaksanaan  putusan  hakim.  Sejak  tahap penyidikan,  aparat  hukum  telah  diberi  kewenangan  oleh undang-undang  untuk  melakukan  penahanan.  Situasi  dalam tahanan  memberikan  beban  mental  berlipat  bagi  si  anak, ditambah  lagi  tekanan  psikologis  yang  harus  dihadapi  dalam persidangan  sebagai  pesakitan.  Proses  penghukuman  yang diberikan  kepada  anak  lewat  sistem  peradilan  pidana  formal dengan  memasukkan  anak  ke  dalam  penjara  ternyata  tidak berhasil  menjadikan anak jera dan  menjadi pribadi yang baik untuk  menunjang  proses  tumbuhan  kembangnya.  Penjara justru  seringkali  membuat  anak  semakin  professional  dalam melakukan kejahatan.
Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  akan  sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrument internasional (Konvensi Internasional)  yaitu  terkait  dengan  pemenuhan  hak-hak  anak sendiri.  Konvensi  hak-hak  anak  yang  disahkan  pada  tanggal 20  November  1989  dan  tercantum  dalam  Resolusi  PBB  No. 44/25  (Convention  On  Rights  Of  The  Child)  yang  oleh Pemerintah  Republik  Indonesia  disahkan  dengan  surat Keputusan  Presiden  No.  36  Tahun  1990  tersebut  memiliki
makna  yang  sangat  besar  dalam  konteks  perlindungan  anak termasuk pula terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Setelah  dilakuannya  Ratifikasi  atas  Konvensi  hak-hak  anak tersebut  dengan  menyerapnya  kedalam  hukum  nasional, dimana  dalam  hal  ini  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  yang  telah  diubah menjadi  Undang-undang  No  11  Tahun  2012  tentang  Siistem Peradilan  Pidana  Anak  dan  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2002  sebagaimana  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang- undang N0 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  sebagaimana diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-undang  N0  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  dijelaskan  secara  umum bahwa  suatu  upaya  perlindungan  anak  perlu  dilaksnaakan sedini  mungkin,  yakni  sejak  dari  janin  dalam  kandungan sampai anak berumur 18  (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari  konsepsi  perlindungan  anak  yang  utuh,  menyeluruh,  dan komprehensif  termasuk  pula  terkait  dengan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  Undang-undang  ini  meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan  asas-asas  yaitu;  1)  Non  Diskriminasi,  2) Kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  3)  Hak  untuk  hidup,  4) kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan,  5)  Penghargaan terhadap anak.
Keseluruhan instrument internasional tersebut tidak lepas dari  tujuan  utama  dan  pemikiran  dari  peradilan  anak  untuk mewujudkan  kesejahterana  sosial.  Polisi  dalam  sistem peradilan  pidana  adalah  awal  dari  proses  untuk  memeriksa anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Polisi  mempunyai suatu  otoritas  legal  yang  disebut  diskresi,  dimana  dengan otoritas  tersebut  polisi  berhak  meneruskan  atau  tidak meneruskan  suatu  perkara.  Kemungkinan  polisi  melakukan atau menggunakan otoritas diskresi ini sangat besar. Beberapa negara  melalui  otoritas  diskresi,  selalu  melalui  pemeriksaan awal  polisi  dapat  menentukan  bentuk  pengalihan  ( diversi ) terhadap  suatu  perkara  anak.  Diversi  dapat  dikatakan  sebagai pengalihan  tanpa  syarat  kasus-kasus  anak  (yang  diduga melakukan  tindak  pidana)  dari  proses  formal.  Program  ini bertujuan  menghindari  anak  mengikuti  proses  peradilan  yang dapat  menimbulkan  label/cap/stigma  sebagai  penjahat tersebut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hambatan yang  mempengaruhi  pelaksanaan  diversi  di  Kabupaten Pinrang.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis  tipe  yaitu penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris karena  mengkaji  bahan  pustaka  sekaligus  mencari  data empiris  di  lapangan,  adapun  Teknik  pengumpulan  data melalui  wawancara  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan dengan  masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini,  serta penelitian  lapangan  (Filed  research)  yaitu  pengumpulan dengan  mengamati  secara  sistematis  terhadap  fenomena- fenomena  beberapa  kasus  dalam  berbagai  media.  Adapun Populasi  seluruh  objek,  individu,  gejala,  kejadian,  dan  unit yang diteliti. Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan metode  purposive  sampling,  yaitu  pengambilan  sampel berdasrakan  ciri-ciri  tertentu.  Kriteria  yang  diambil  yaitu Kepolisian,Unit    PPA  (  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak) sebanyak  4  (empat)  orang  sampel  yang  digunakan  2  (dua) penyidik,  kejaksaan,  2  (dua)  orang  penuntut  umum. Pengadilan Negeri 2 (dua) orang, pihak Lembaga
Pemasyarakatan  2  (dua)  orang  Lembaga  pemasyarakatan  1 (satu)  orang.  Jadi  populasi  dan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah sebanyak 12 (dua belas) orang Lokasi penelitian dalam penelitian  ini  adalah  kabupaten  pinrang  dengan  fokus  kepada Polres Pinrang, Kejaksaan Negeri Pinrang, Pengadilan Negeri Pinrang, dan Rumah Tahanan Kabupaten Pinrang..

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
Keadilan restoratif  (restorative  justice )  merupakan  hal yang  relative  baru  di  Indonesia,  namun  demikian restorative justice memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah  dilinkuensi  anak.  Menurut  Fruin  J.  A  dalam  Paulus Hadisaputro, (2008) bahwa peradilan anak restoratif berangkat dari  asumsi  bahwa  tanggapan  atau  reaksi  terhadap  pelaku delikuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi  dasar  adalah  bahwa  keadilan  paling  baik  terlayani apabila  setiap  pihak  menerima  perhatian  secara  adil  dan seimbang,  aktif  dilibatkan  dalam  proses  peradilan  dan memperoleh  keuntungan  secara  memadai  dan  interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.
Menangani  masalah  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  hendaknya  dilakukan  dengan  pendekatan  secara kekeluargaan  dan  sedapat  mungkin  menghindarkan  anak  dari lembaga  peradilan.  Pengadilan  bagi  anak  yang  berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang  dilakukan  dengan  pendekatan  kekeluargaan  telah ditempuh.
Dalam  restorative  justice  metode  yang  dipakai  adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta  keluarga  masing-masing,  ditambah  wakil  masyarakat yang  diharapkan  dapat  mewakili  lingkungan  dimana  tindak pidana  dengan  pelaku  anak  tersebut  terjadi.  Dengan  adanya dukungan  dari  lingkungan  setempat  untuk  menyelesaikan masalah  diluar  sistem  peradilan  anak  diharapkan  dapat menghasilkan putusan yang bersifat punitive, akan tetapi tetap mengedepankan  kepentingan  dan  tanggung  jawab  dari  anak pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat.
Beberapa  manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari  keadilan restorative adalah anak sebagai pelaku, korban, dan saksi akan dilindungi  oleh  sistem  peradilan  anak  yang  ramah  dan  anak peka  gender  dan  oleh  masyarakat.  Proses  restorative  justice pada  dasarnya  merupakan  upaya  pengalihan  dari  proses peradilan  pidana  menuju  penyelesaian  secara  musyawarah yang  pada  dasarnya  merupakan  jiwa  dari  bangsa  Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  berdasarkan  situasi  dan  kondisi  fakta yang  terjadi  selama  ini,  maka  upaya  penyelesaian  masalah anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  melalui  upaya  diversi dan keadilan restorative (restorative justice ) merupakan salah satu  langkah  yang  tepat  bagi  penyelesaian  kasus  anak  yang berhadapan dengan hukum.
Dalam  konteks peradilan anak di Indonesia sekarang ini ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  pertimbangan  dalam memutus  apakah  sebuah  penanganan  kasus  memerlukan pendekatan  keadilan restorative  justice atau  tidak.  Syarat- syarat penerapan keadilan restorative justice tersebut adalah: a. Syarat pada diri pelaku
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Saran Diversi Dalam Setiap Peradilan …..  (Baharuddin Badaru, Asriana)
b. Sifat  dan  jumlah  pelanggaran  yang  pernah  dilakukan sebelumnya (residivis)
c. Apakah  anak  /  pelaku  mengakui  tindak  pidana  yang dilakukan dan menyesali.
d. Dampak perbuatan terhadap korban
e. Sikap keluarga pelaku / anak tersebut.
Untuk  mengetahui  gambaran  pelaksanaan  diversi  pada Kepolisian,  Kejaksaan  Negeri  dan  Pengadilan  Negeri  pada lokasi  penelitian,  maka  penulis  menguraikannya  sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  Diversi  terhadap  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum di Polres Pinrang
Kepolisian  merupakan  lembaga  pertama  menangani anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dalam  menyelesaikan kasus  anak.  Penyidik  kepolisian  wajib  mengupayakan  diversi sesuai  yang  diamanahkan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Untuk mengetahui pelaksanaan diversi di jajaran Polres Pinrang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.
Pelaksanaan Diversi di Polres Pinrang dalam kurun 2020–
2022 No Tahun Jumlah perkara masuk Diversi Sisa 1 2 3 2020 2021 2022 27 8 11 10 8 3 16 - 8 Jumlah 46 21 24 Sumber: Polres Pinrang, Tahun 2022
Table  1.  di  atas  terlihat  dengan  jelas  bahwa  jumlah perkara  yang  masuk  dalam  kurun  waktu  tahun  2020  sampai dengan  2022  adalah  sebanyak  46  kasus,  dan  yang  berhasil didiversi  adalah  sebanyak  21  kasus,  ini  berarti  masih  tersisa 24  besar  untuk  dilanjutkan  pada  proses  hukum  selanjutnya yaitu lembaga kejaksaan Negeri Pinrang.
2. Pelaksanaan  Diversi  terhadap  Anak  yang  Berhadapan Dengan Hukum pada Kejaksaan Negeri Pinrang Kejaksaan  sebagai  lembaga  penuntutan  senantiasa dituntut  untuk  menjalankan  fungsinya  secara  professional  di bidang penegakan hukum. Berdasarkan data yang ada berikut bahwa  dalam  kurun  waktu  tahun  2020–2022,  Polres  Pinrang telah  menunjukkan  bahwa  sebanyak  46  kasus  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Adapun  jumlah  kasus  dimaksud adalah terlihat dalam table berikut ini:
Tabel 2.
Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Kejaksanaan Negeri Pinrang dalam kurun 2020–
2022 No Tahun Jumlah kasus yang diterima Diversi Sisa 1 2 3 2020 2021 2022 27 8 11 4 2 2 23 6 9 Jumlah 46 8 27

## Sumber: Polres Pinrang, Tahun 2022
Memperhatikan  Tabel 2 tersebut di atas, jumlah perkara yang  diterima  oleh  kejaksaan  Negeri  Pinrangdari  Polres Pinrangadalah sebanyak 46 kasus, untuk ditindaklanjuti dalam proses  hukum.  Namun  oleh  karena  pelaku  tindak  pidana dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur,  maka  tetap  diupayakan proses  pendekatan  melalui  sarana  diversi  sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 11 Tahun 2013.
Dari Tabel 2. tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa dari  10  kasus  yang  diterima  oleh  Kejaksaan  Negeri  Pinrang dalam  kurun  tahun  2020–2022,  telah  berhasil  didiversi sebanyak  8  kasus.  Ini  berarti  bahwa  masih  ada  27  kasus  lagi yang  harus  dilimpahkan  ke  Pengadilan  Negeri  Pinrang  untuk disidangkan.
3. Pelaksanaan  Diversi  pada  Pengadilan  Negeri  Pinrang dalam Kurun (2020–2022)
Pengadilan  sebagai  lembaga  yang  diharapkan  dalam menjalankan fungsinya secara professional adalah menerapkan gambaran masyarakat dari tegaknya hukum yang dilandasi  nilai-nilai  keadilan  dengan  tidak  berpihak  ke  salah satu  pihak  agar  masyarakat  dapat  terayomi  kepentingan hukumnya,  sehingga  dengan  demikian  hukum  dapat  berdiri tegak dan berwibawa.
Dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  diversi  yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pinrang dalam kurun 2020– 2022, pihak Pengadilan Negeri Pinrang mendapat limpahan 5 kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dari  pihak Kejaksaan Negeri Pinrang untuk disidangkan.
Adapun  kasus  limpahan  tersebut  yang  berhasil  didiversi oleh  Pihak  Pengadilan  Negeri  Pinrang,  terlihat  dalam  tabel berikut ini:
Tabel 3. Pelaksanaan Diversi pada Pengadilan Negeri Pinrang Dalam Kurun 2020–2022 No Tahun Perkara yang masuk Diversi Sisa 1 2 3 2020 2021 2022 23 6 9 1 2 1 22 4 8 Jumlah 38 4 34 Sumber: Polres Pinrang, Tahun 2022
Tabel  3.  tersebut  menunjukkan  bahwa  dari  38  kasus yang dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pinrang, pihak Pengadilan  Negeri  Pinrang  telah  berhasil  melaksanakan diversi  sebanyak  4  kasus.  Ini  berarti  bahwa  masih  tersisa  1 kasus yang lanjut pada proses persidangan selanjutnya.

## 3.2. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pelaksanaan Diversi  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan  Dengan Hukum
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam wilayah hukum Kabupaten Pinrang, yaitu: a. Faktor Substansi Hukum
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  Kanit  PPA  Polres Pinrang  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  penghambat  proses pelaksanaan diversi:
1. Ada  tumpang  tindih  pengaturan  pelaksanaan  diversi, bahwa  diversi  wajib  dilakukan  pada  tiap  tingkatan,  tapi ada pengecualian.
2. Proses  diversi  keterlibatan  anak  pada  pidana  tidak menimbulkan  korban  seperti  judi  ataupun  penggunaan narkoba belum diatur secara jelas diundang-undang.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak  kepolisian  terkait substansi  hukum,  yakni  belum  adanya  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negera  RI  yang  mengatur  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (sebagaimana  yang  dimiliki  oleh  para  hakim  dengan  adanay Perma  RI  Nomor  4  Tahun  2014),  sehingga  polisi  masih bingung  untuk  mengupayakan  diversi,  padahal  jika  ditelaah kembali,  berdasarkan  Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  14,  Pasal
29,  Pasal  42  dan  Pasal  52  ayat  (2)  sampai  dengan  ayat  (6) Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  wajib mengupayakan  diversi  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan, dan  pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  dengan mengutamakan  pendekatan  keadilan  restoratif.  Selain  itu, Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  belum mengatur  secara  jelas  tentang  tata  cara  dan  tahapan  proses diversi,  sehingga  peraturan  internal  dikalangan  kepolisian menjadi  kebutuhan  yang  sangat  mendasar  dalam  upaya implementasi diversi dalam perkara anak.
Dalam  perspektif  substansi  hukum,  petunuk  teknis pelaksanaan  diversi  belum  semuanya  lengka.  Hal  ini  dapat diatasi  dengan  cara  membuat  Peraturan  Pemerintah  (PP) tentang diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan  Pemerintah  yang  ditindaklanjuti  dengan  peraturan yang  lebih  rendah  tingkatannya  juga  penting  mengingat  ada beberapa  norma  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana Anak yang multi tafsir, antara lain:
1. Siapa  saja  yang  wajib  hadir  dalam  diversi  di  setiap tingkatan,  dan  bagaimana  jika  diantara  mereka  tidak hadir,  akankah  menjadikan  diversi  batal  demi  hukum atau  dapat  dibatalkan.  Dalam  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak ada kata “wajib”, sehingga secara terminologis  dapat  ditafsirkan  “bisa",  bukan  wajib. Apabila  para  pihak  yang  disebutkan  dalam  Pasal  8  ayat (1)  ada  yang  tidak  hadir  apakah  jika  ada  diversi kemudian  diversinya  dianggap  batal  demi  hukum  atau bagaimana.  Apa  sanksi  bagi  pihak  yang  diundang penegak hukum adalah diversi kemudian tidak hadir?
2. Tidak ada norma yang mengatur cara diversi jika proses mengalami  jasa  buntu  ( deadlock )  dalam  musyawarah.
Apakah  diversi  tersebut  langsung  dianggap  gagal  atau ada  alternatif  lain,  misalnya  dengan  pungutan  suara. Namun  bagaimana  penentuan  keberhasilannya,  dan bagaimana  persentase  suara  dari  masing-masing  pihak. Bagaimana  ketentuan  musyawarah  yang  berhasil  dalam diversi,  apakah  semua  pihak  harus  setuju  dengan kesepakatan,  atau  jika  ada  yang  tidak  setuju  diversi pihak-pihak  tertentu  sengaja  menggagalkan  diversi dengan tujuan agar anak dimasukkan ke proses peradilan pidana.
3. Tidak  ada  ketentuan  tentang  pengertian  masyarakat (dalam  ketentuan  melibatkan  tokoh  masyarakat  dalam Pasal  10  ayat  (1),  apakah  masyarakat  sekitar  tempat tindak  pidana  terjadi,  atau  masyarakat  tempat  pelaku berasal, atau masyarakat tempat merupakan orang-orang yang  memahami  tentang  karakteristik  pelaku  (misalnya orang  yang  meneliti  tentang  melakukan  tingkah  laku yang  dilakukan  pelaku  atau  orang  yang  pernah melakukan tingkah laku  yang sama dengan pelaku) atau korban (misalnya orang yang meneliti tentang eksistensi korban  atau  orang  yang  pernah  menjadi  korban  dalam tindak pidana yang sama)
4. Tidak  ada  ketentuan limitative tentang  bentuk  hasil kesepakatan. Dalam pasal 11 hanya diatur “antara lain”. Apakah  boleha  da  bentuk  lain  yang  diatur  dalam  Pasal 11.
Pengaturan  mengenai  diversi  dimaksudkan  antara  lain untuk  menghindari  atau  menjauhkan  anak  dari  proses peradilan.  Hal  ini  antara  lain  bertujuan  untuk  menghindari stigmatisasi  terhadap  anak  yang  diduga  melakukan  tindak pidana,  sehingga  diharapkan  anak  dapat  kembali  ke  dalam lingkungan  sosialnya  secara  wajar.  Oleh  karena  itu  sangat
diperlukan  peran  serta  semua  pihak  dalam  rangka mewujudkan hal tersebut.
b. Faktor Sumber Daya Aparat Penegak Hukum Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  peranan  para  penegak hukum  yang  meneggakkan  hukum  serta  peran  serta masyarakat  itu  sendiri  sehingga  hasil  yang  dicapai  dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui  Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP)  yang  pelaksanaannya terdiri  dari  setidaknya  4  komponen,  yakni  Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan,  dan  Pemasyarakatan.  Dimana  suatu lembaga  pelaksana  peradilan  pidana  pada  prinsipnya berpengaruh  pada  fungsi  lembaga  lain,  sehingga  tercipta sebuah  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  (integrated  criminal justice system).
Faktor  sumber  daya  aparat  penegak  hukum  merupakan titik  sentral  yang  sangat  berpengaruh  di  dalam  penegakan hukum,  karena  bekerjanya  hukum  di  masyarakat  sangat diwarnai  oleh  penegak hukum  dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar.  Untuk  mengoptimalkan  peran  aparat  penegak  hukum dalam  melaksanakan  diversi  pada  kuantitas  dan  kualitas personilnya.
Penanganan  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  akhir-akhir  ini  mendapatkan  sorotan  dari  berbagai kalangan  yang  mengharapkan  penanganan  perkara  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  tersebut  dapat  mengedepankan kepentingan  dan  kesejahteraan  anak  salah  satunya  dengan menerapkan konsep diversi.
Sumber  daya  aparat  yang  dimaksudkan  adalah pemahaman  aparat  mengenai  diversi  itu  sendiri.  Menurut Baharuddin,  salah  seorang  advokat  bahwa  kendala  yang selama  ini  dihadapi  diinstansi  aparat  penegak  hukum  dalam melakukan  upaya  diversi  diantaranya  yaitu  kurangnya pemahaman  penyidik  khususnya  yang  menangani  kasus  anak yang  berkonflik  dengan  hukum.  Contohnya  Polisi  dalam menangani kasus-kasus ringan yang dilakukan oleh anak lebih banyak  diproses  secara  hukum  (pidana)  ini  disebabkan kurangnya pemahaman penyidik terhadap aturan yang ada.
Pemahaman  diversi  yang  diartikan  masing-masing  oleh aparat  penegak  hukum  membuat  belum  maksimalnya antisipasi  penyelesaian  kasus  anak  yang  berkonflik  dengan hukum.  Diversi  menurut  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  menegaskan  bahwa  diversi  adalah  pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke proses  di  luar  peradilan  pidana.  Pemahaman  yang  keliru merupakan  pemahaman  yang  sering  disalah  artikan  oleh  para penyidik  khususnya  adalah  damai  tidak  meneruskan  perkara sampai sidang pengadilan, pemahaman yang salah apabila itu diartikan  diversi  adalah  damai  oleh  pihak  aparat  penegak hukum  sendiri  karena  banyak  alasan  yang  malah  membuat anak  pelaku  tindak  pidana  takut  dan  mengiyakan  apa  yang diminta oleh aparat penegak hukum dengan perkataan pilihan “ingin damai atau dihukum dan masuk penjara”.
Pada  tingkat  pengadilan  yang  terjadi  menurut  informan yang  diwawancarai  oleh  peneliti  bahwa  kesungguhan  dari aparat  penegak  hukum  memberikan  apa  yang  terbaik  buat anak  dengan  mempertimbangkan  hak-hak  anak  pada  tingkat persidangan,  ditemui  bahwa  kurangnya  pemahaman  dan kepedulian  terhadap  anak  pada  tingkat  pengadilan  khususnya para  hakim  yang  menyidangkan  kasus  anak  sebagai  contoh yang  terjadi  seperti  yang  disampaikan  oleh  salah  satu Pembimbing Kemasyarakatan bahwa seringkali terjadi sidang
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Saran Diversi Dalam Setiap Peradilan …..  (Baharuddin Badaru, Asriana)
terhadap  anak  diurutkan  terakhir  setelah  sidang  kasus  Tindak Pidana yang lain umumnya setelah kasus sidang tindak pidana dewasa.  Adanya  hakim  yang  terkadang  tidak  mengindahkan pertimbangan  yang  ada  di  LITMAS  dari  Pembimbing Kemasyarakatan  lebih  mementingkan  bahwa  siapa  pelaku tindak pidana tak terkecuali anak mesti dihukum.
Terbatasnya  pemahaman  aparat  terkait  bunyi  Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, berkolerasi sangat erat dengan  sedikitnya  kesempatan  bagi  para  petugas  penyidik anak  untuk  dapat  menjalani  proses  pendidikan  dan  pelatihan peningkatan  kapasitas  aparat  penegak  hukum  dalam pelaksanaan penanganan anak berkonflik dengan  hukum. Hal ini  tentunya  juga  berimbas  pada  minimnya  petugas  khusus anak  yang  bersertifikat  di  lingkungan  institusi  kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Sementara  kendala  yang  juga  dialami  di  Bapas  pada empat lokasi penelitian adalah ketersediaan SDM yang cukup dalam melakukan tugas Bapas sebagai petugas kemasyarakatan dan  ketersediaan pelatih atau  instruktur  yang berpengalaman  khususnya  dalam  bidang  keterampilan  bagi para  klien  pemasyarakatan.  Belum  banyaknya  peranjian kerjasama  dengan  para  pelaku  usaha  dari  pihak  Bapas khususnya  dan  Kanwil  Hukum  dan  Ham  untuk  menyediakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak yang telah menyelesaikan masa  Pembebasan  Bersyarat  dan  Cuti  bersyarat  agar  mereka dapat  kembali  bersosialisasi  ke  masyarakat.  Kendala  lain adalah  dengan  luasnya  wilayah  kerja  juga  berpengaruh terhadap jumlah pembimbing kemasyarakatan anak yang ada. c. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan  tentang  masyarakat,  karan  tidak  mungkin hukum  tersebut  terlepas  dari  masyarakat.  Ada  sebuah  teori yang  menjelaskan  hal  tersbut,  yakni  teori  yang  dikemukakan oleh Carl  von  Sagivny ,  dimana  menurutnya  “ das  Recht  wird nicht  gemacht,  est  ist  und  wird  mit  dem  Volke ”  atau terjemahannya  bahwa  hukum  itu  tidak  dibuat  melainkan tumbuh  dan  berkembang  bersama  Masyarakat  (Soerjono Soekanto, 2011). Oleh karena itu, dalam memandang hukum, maka  sudah  barang  tentu  bahwa  masyarakat  juga  harus diperhatikan.
Berkaca dari hal tersebut, maka dalam penegakan hukum pun,  kesadaran  hukum  masyarakat  dan  nilai-nilai  yang tumbuh  di  masyarakat  sangatlah  penting.  Sebagaimana diungkapkan  oleh  Mochtar  Kusuma-Atmadja,  bahwa  hukum yang  dibuat  harus  sesuai  atau  memperhatikan  kesadaran hukum  masyarakat.  Penyimpangan  dari  hal  tersebut  diatas menimbulkan  kondisi  penegakan  hukum  (law  enforcement) menjadi stagnan.
Faktor  kesadaran  hukum  masyarakat  terkait  dengan budaya  hukum  masyarakat  adalah  meliputi  pandangan, kebiasaan  maupun  perilaku  dari  masyarakat  mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku,  dengan  perkataan  lain,  budaya  hukum  itu  adalah iklim  dari  pemikiran  sosial  tentang  sebagaimana  hukum  itu diaplikasikan,  dilanggar  atau  dilaksanakan.  Kultur  hukum (legal  culture)  menyangkut  budaya  yang  merupakan  sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.
Salah  satu  kendala  terhambatnya  penerapan  diversi adalah paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa setiap tindak  kejahatan  yang  dilakukan  ada  balasannya  ( restributif
justice ).  Sehingga  jika  ada  anak  yang  melakukan  perilaku menyimpang  harus  dilaporkan  ke  pihak  kepolisian  untuk dilanjutkan ke proses persidangan.
Berkaitan  dengan  diversi  yang  berjalan  selama  ini, pandangan  negatif  masyarakat  terhadap  penegak  hukum  juga mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  penerapan  diversi. Apabila  pihak-pihak  didamaikan,  masyarakat  beranggapan bahwa  penyidik  membela  dan  dibayar  oleh  pihak  pelaku tindak  pidana  sehingga  pelaku  tidak  diprsoes  secara  pidana. Padahal aparat penegak hukum melakukan upaya kesepakatan (diversi) untuk kepentingan terbaik bagi anak.
Persoalan yang besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan diversi,  adalah  kuatnya  pola  pikir  masyarakat  yang  selalu pandangan  bahwa  setiap  persoalan  yang  menyangkut pelanggaran  hukum  harus  diselesaikan  melalui  prosedur hukum  formal.  Dalam  arti  karena  diversi  harus  ada kesepakatan  antara  korban  beserta  eluarga  serta  pelaku  dan keluarga,  maka  pihak  korban  enggan  bahkan  pada  umumnya menolak  untuk  dilakukan  diversi  dalam  menyelesaikan perkara.
Ide  diversi  masih  terkendala  dengan  adanya  pandangan masyarakat  yang  cenderung  dendam  dan  ingin  melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  diversi  dalam restorative  justice untuk  memberikan keadilan  dan  perlindungan  hukum  kepada  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  tanpa  mengabaikan  pertanggung jawaban  pidana  anak.  Diversi  bukanlah  sebuah  uapya  damai antara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dengan  korban atau  keluarganya  akan  teapi  sebuah  bentuk  pemidanaan terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dengan  cara non  formal.  Diversi  merupakan  bentuk  pemidanaan  yang beraspek  pendidikan  terhadap  anak.  Adapun  Faktor-Faktor yang  mempengaruhi  pelaksanaan  diversi  dalam restorative justice pada  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Kabupaten Pinrang adalah faktor substansi hukum, sumber daya manusia aparat  penegak  hukum  yang  belum  dapat  memahami  dengan baik  mengenai  diversi,  sarana  dan  prasarana  yang  belum lengkap,  faktor  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  masih rendah dalam melaksanakan diversi, dukungan dan kerjasama antar  lembaga  belum  optimal,  dan  korban/keluarga  korban belum dapat menerima secara baik mengenai diversi.
Saran adalah aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan  dan  penentuan  putusan  perkara  pada  sidang pengadilan  hendaknya  mengutamakan  pelaksanaan  diversi sebagai  salah  satu  alternatif  dari  pelaksanaan  pidana  penjara serta  hendaknya  pemerintah  menyediakan  sarana  dan prasarana  diversi  dalam  rangka  memberikan  jaminan perlindungan kepada anak.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori  Peradilan  (Judisial  Prudence).  Kencana  Prenada Media Grup, Jakarta.
Amiruddin, Zaenal Asikin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada.
Apong  Herlina,  2004.  Perlindungan  Terhadap  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum, UNICEF, Jakarta.
Bambang  Waluyo,  2000.  Pidana  dan  Pemidanaan.  Sinar Graha, Jakarta.
Bambang  Waluyo,  2005. Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam Perspektif  Perbandingan.  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Bambang  Waluyo,  2010.  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.
PT. Citra Kencana Preneda Media Grup, Jakarta.
Chairul  Huda,  1998.  Bacaan  Acara  Pidana  Dalam  Praktik. Djambatan, Jakarta.
Chairul  Huda,  2006.  Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan
Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana Prenada Media, Jakarta.
G.P.  Hoefnagels,  1973.  The  Other  Side  of  Criminology. Kluwer Deventer, Holland.
Irma  Setyowati,  1990.  Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak. Bumi Aksara, Jakarta.
Kartini Kartono, 1992. Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Rajawali Pers, Jakarta.
Keren  Leback,  1986.  Teori-Teori  Keadilan.  Nusamedia,
Bandung.
Ladeng  Marpaung,  2005.  Asas  Teori  Praktik  Hukum  Pidana.
Sinar Grafika, Jakarta.
M.  Joni,  Zulchaina,  1999.  Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak dalam  Persepktif  Konvensi  Hak  Anak.  PT.  Aditya  Bati, Bandung.
Marlina,  2010.  Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative Justice dalam Hukum Pidana. USU Press, Medan.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Airef,  1992.  Bunga  Rampai
Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
Muladi dan Barda Nawawi Airef, 1995. Kapita Selekta Sistem
Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Airef,  1997.  Hak  Asasi  Manusia,
Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana.  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Mulyawan  W.  Kusuma,  1981.  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia, Suatu Pemahaman Kritis. Allumni, Bandung.
Mulyawan  W.  Kusuma,  1986.  Hukum  dan  Hak-Hak  Anak.
CV. Rajawali, Jakarta.
Nandang Sambas, 2010. Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Nasution  Bahder  Johan,  2008.  Metode  Penelitian  Ilmu Hukum. Mandar Maju, Bandung.
O.C.  Kaligis,  2006.  Perlindungan  Hukum  atas  Hak  Asasi Tersangka,  Terdakwa,  dan  Terpidana.  PT.    Alumni, Bandung.
Paulus  Hadisaputro,  2008.  Juvenile  Deliquency  (Pemahaman dan  Penanggulangannya).  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Peraturan  Pemerintah    No  65  Tahun  2015  Tentang  Pedoman
Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun
Robert C. Trajanowics, 2003. Analisa Situasi Sistem Peradilan
Pidana  Anak  (Juvenile  Justice  System)  di  Indonesia.
UNICEF, Indonesia.
Romli Atmasasmita, 1996. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme  dan  Abolisionisme.  Bina  Cipta, Bandung.
Romli  Atmasasmita,  1997.  Peradilan  Anak  di  Indonesia.  CV.
Mandar Maju, Bandung.
Romli  Atmasasmita,  2006.  Problem  Kenakalan  Anak-Anak Remaja, Armico, Bandung.
Soerjono Soekanto, 2011. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soesilo  Yuwono,  1982.  Penyelesaian  Perkara  Pidana Berdasarkan  KUHP  Sistem  dan  Prosedur.  Alumni, Bandung.
Sri Widoyanti, 1984. Anak dan Wanita dalam Hukum. Pradya Paramita, Jakarta.