## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PADA DESA KARYA INDAH KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO

## Edy Sijaya
Universitas Pohuwato Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
edysijaya31@gmail.com
Received: 04 September 2022; Revised: 30 Oktober 2022; Accepted: 15 November 2022; Published: Desember 2022; Available online: Desember 2022

## Abstract
The aims of this research are: to know and to analyze the application of administrative governance of Karya Indah Village, Buntulia District, Pohuwato Regency. The method in this study is descriptive analysis, with a quantitative approach which aims to provide an overview or  explanation  of  the  Implementation  of  Village  Administrative  Governance  at  the  Karya Indah Village Office, Buntulia District, Pohuwato Regency. In this case, the population is all village  apparatus  of  Karya  Indah  consisting  of  village  secretaries,  heads  of  affairs,  hamlet heads, totaling 13 people and BPD Desa Karya Indah members, totaling 7 people. So that the population  in  this  study  amounted  to  20  people.  While  the  sampling  in  this  study  used saturated  sampling  because  seeing  a  population  of  less  than  100,  all  members  of  the population were sampled. Thus, the number of samples in this study were 20 respondents. The results of the study show that the application of village administrative governance, in Karya Indah  village,  seen  from  the  policy  dimension,  has been  going well,  this  is  evidenced  by  the knowledge  of  the  apparatus  that  administrative  governance  policies  originate  from Permendagri No. 47 of 2016, besides administrative governance it is very important that its implementation  is  also  very  supported  by  office  facilities  and  infrastructure.  The implementation of  village  administrative  governance,  in  Karya  Indah village,  seen  from the directing  dimension,  has  been  going  well.  This  is  evidenced  by  the  explanation  of  technical guidelines, apparatus also has skills because they have adequate education, apparatus is easy to  obtain  information  and  also  understands  the  authority  and  duties  of  each.  The implementation of  village  administrative  governance,  in  Karya  Indah village,  seen  from the control  dimension,  has  also  been  going  well.  This  is  evidenced  in  addition  to  getting  the support of adequate facilities or infrastructure, the application of administrative governance in this working village also receives financial support, and the application of administrative governance has been carried out through computerization.

## Keywords: Administrative Governance, Village Government

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022

## Pendahuluan
Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan  pemerintah  dan  Tertib administrasi  sangat  didambahkan  oleh instansi  termasuk  pemerintahan  desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan  membutuhkan  data  dan informasi  yang  tercatatat  dengan  benar tertib  dan  rapi  untuk  mengambil keputusan,  pengontrolan  serta  evaluasi yang akan berdampak untuk pembangunan  dan  pengembangan  desa yang lebih baik.
Pemerintah  desa  terdiri  dari  kepala desa  dan  perangkat  desa  yang  masing- masing  memiliki  tugas  dan  tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kegiatan
administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi terselenggaranya administrasi  pemerintahan  desa  yang baik.  Tertib  administrasi  desa  berfungsi sebagai  sumber  data  dan  informasi dalam  penyelengaraan  pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa  memiliki  peran  penting  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Tanpa adanya administrasi desa,
pemerintah  desa  tidak  dapat  melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan  desa,  sebab  administrasi desa  merupakan  instrumen  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  desa.  Dengan melakukan  tertib  administrasi  desa, pemerintah  desa  berarti  telah  mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.
Administrasi  desa  sangat  penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Pemerintahan  desa akan  berjalan  dengan  lancar  manakala didukung  oleh  sistim  tata  usaha  atau administrasi  yang  benar,  rapi  dan  tertib sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib  akan  memberikan  data  dan informasi  yang  mudah  dan  sitematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan,  pembuatan  rencana,  Kontrol kegiatan,  evaluasi  serta  komunikasi  dan informasi  baik  kedalam  maupun  keluar organisasi.
Pelaksanaan pengelolaan administrasi  pemerintahan  desa  di  desa Karya Indah belum terlaksana sepenuhnya,  hal  ini  dapat  dilihat  dari beberapa  gejala  dan  fenomena  sebagai berikut:
a. Buku  register  desa  yang  belum  ada dan juga buku register desa yang tidak

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
terisi lengkap. Administrasi pemerintahan desa dalam permendagri  no.  47  tahun  2016 menjelaskan bahwa administrasi pemerintahan desa dilakukan melalui:
1)  tertib  pencatatan  data  dan informasi  dalam  buku  register  desa; dan  2)  pengembangan  buku  register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan  pelaporan  sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.  Sebanyak  25  buku  register desa  yang  dimuat  dalam  lima administrasi yaitu administrasi umum, administrasi  penduduk,  administrasi pembangunan,  admnistrasi  keuangan dan  administrasi  lainya  ada  delapan buku  yang  belum  diterapakan  di  desa Karya Indah yaitu: Buku tanah di desa, buku  kas  tanah  di  desa  buku  mutasi penduduk,  buku  inventaris  kekayaan desa,  buku  ekpedisi  desa,  buku peenduduk sementara, buku pendampingan  dan  pemberdayaan desa  dan  buku  lembaran  desa  dan berita desa.
b. Sarana  dalam  menunjang  kegiatan pencatatan administrasi masih kurang mendukung diantaranya di desa Karya Indah  hanya  memiliki  satu  buah laptop  yang  dipegang  oleh  kaur. Keuangan  dan  lemari  arsip  yang kurang  memadai  untuk  menyimpan
dokumen-dokumen administrasi sehingga penyimpanan dokumen belum  tertata  rapi  dan  memudahkan untuk  mencari  arsip  jika  sewaktu- waktu  di  perlukan.  Serta  perawatan terhadap  buku-buku  administrasi pemerintahan desa belum di mendapat  perhatian  khusus  dari aparat desa.
c. Kedisiplinan pegawai desa yang masih kurang,  berdasarkan  pengamatan peniliti  ada  beberapa  staff  desa  yang datang  terlambat  saat  jam  kerja  dan juga  ada  beberapa  staff  desa  yang tidak  datang  kekantor  desa  Karya Indah  saat  hari  kerja  dan  juga  ada beberapa staff desa yang pulang ketika jam kerja.
Tata  kelola  administrasi  desa  disini diharapkan mampu membawa perubahan  yang  fundamental  terhadap pembangunan bangsa berbasis
masyarakat pedesaan.
Pemerintah kabupaten/kota  dan  camat  punya  peran untuk  melakukan  fungsi  pembinaan  dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara  tata  kelola  administrasi desa.  Sebuah  keharusan  terhadap pemerintah  kabupaten/kota  serta  camat untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya,  peran  serta  dari  pemerintah inilah  harus  secara  nyata  dan  kontinyu agar supaya penyelenggara

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa,  perangkat  desa  serta  Badan Permusyawaratan  Desa  sebagai  suatu unsur  terpenting  dalam  merealisasi kebijakan desa yang berorientasi kepada kesejahtraan  masyarakat  setempat  bisa diraskan dan dinikmati oleh masyarakat.
Tata kelola administrasi Desa Karya Indah  diantaranya  disebabkan  karena profesionalitas perangkat desa yang yang masih  minim  dalam  menyelenggarakan sistem  pemerintahan  di  desa  menurut konstitusi  yang  menjadi  pedoman. Artinya  tidak  terlalu  cakap  dalam merealisasikan tugas pokok dan
fungsinya  masing-masing.  Kemudian yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan  administrasi  desa yaitu berdasarkan PERMENDAGRI NO 32 TAHUN  2006.  Adapun  tata  kelola administrasi  desa  tidak  berjalan  dengan baik  serta  terdapat  administrasi  desa yang mengalami kekosongan, di karenakan  tidak  dilengkapi  dengan sarana prasarana penunjang, diantaranya  Komputer  serta  lain-lain yang berkaitan dengan kelengkapan. Hal ini  menandahkan  peran  serta  yang konkrit dan kontinyu dari penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Baik  itu  pemerintah  daerah  Bupati  dan Camat, yang memegang tugas pokok dan fungsi  dalam  mengawasi  pelaksanaan
administrasi  desa,  maupun  pemerintah desa  sebagai  salah  satu  unsur  dalam implementasi  tata  kelola  administrasi desa.  Artinya  harus  ada  korelasi  intens antara  pengawas  pelaksana  administrasi desa  yaitu  bupati  dan  camat  serta penyelenggaraan administrasi desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan  Desa.  Selain  dari beberapa  masalah  yang  disebutkan  di atas,  ada  juga  hal  yang  perlu diperhatikan antara pengawas pelaksana administrasi  desa  dan  penyelenggaraan administrasi desa. Agar penyelenggaraan adminstrasi  bisa  diterapkan  secara komprehensif.
Berdasarkan  dari  uraian  latar belakang  masalah  tersebut  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian yang  berjudul:  “ Analisis  Penerapan  Tata Kelola  Administrasi  Pemerintahan  Desa Pada  Desa  Karya  Indah  Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato”

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah  yang  dijelaskan  di  atas,  maka rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah:  Bagaimana  Penerapan  Tata Kelola  Administrasi  Pemerintahan  Desa Karya  Indah  Kecamatan  Buntulia Kabupaten Pohuwato?

## Urgensi Penelitian

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Urgensi  Penelitian  ini  adalah memberikan pemahaman kepada aparatur  desa  tentang  pentingnya  tata Kelola  administrasi  pemerintahan  desa sebagai  bentuk  manajemen  dan  tertib administrasi.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  khusus  dalam  penelitian  ini
Mengetahui dan menganalisis penerapan  Tata  Kelola  Administrasi Pemerintahan Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. dst. Tinjauan Pustaka

## Pengetian Tata Kelola
Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan  No.  7  Tahun  2006  dan Permendagri  No.  61  Tahun  2007,  Pola Tata  Kelola  merupakan  peraturan internal  yang  dimaksudkan  sebagai upaya  untuk  menjadikan  lembaga pelayanan  publik  menjadi  lebih  efisien, efektif dan produktif. Pola tata kelola ini akan mengatur mengenai organisasi, tata laksana,  akuntabilitas  dan  transparansi organisasi. Definisi Tata kelola pemerintahan  atau  yang  lebih  dikenal dengan  sebutan  “good  governance”, secara  umum  pengertiannya  adalah segala  sesuatu  yang  terkait  dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat
mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi  urusan  publik  untuk mewujudkan  nilai-nilai  tersebut  dalam kehidupan  sehari-hari.  Good  governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah. (Sedarmayanti, 2003).
Prinsip  Dasar  Tata  Kelola  Yang  Baik Menurut  Daniri  (2005)  ada  lima  prinsip dasar  yang  terkandung  dalam  good corporate  governance  atau  tata  kelola yang  baik.  Dimana  kelima  prinsip tersebut adalah transparansi,
akuntabilitas,
responsibilitas, independensi  dan  kesetaraan  atau kewajaran.  Yang  secara  lebih  rinci  akan dijekaskan sebagai berikut :
1. Transparansi  ( Transparancy )  Yaitu keterbukaan  informasi  baik  dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi.  Efek  terpenting  dari dilaksanakannya  prinsip  transparansi ini  adalah  terhindarnya  benturan kepentingan  ( conflict  of  interest ) berbagai pihak dalam manajemen.
2. Akuntabilitas ( Accountability ) Akuntabilitas adalah bentuk
kewajiban
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan  misi  organisasi  dalam

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui suatu  media  pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
3. Responsibilitas  ( Responsibility )  Yaitu kesesuaian,  atau  kepatuhan  didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi  yang  sehat  serta  peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independensi  ( independency) Yaitu suatu  keadaan  dimana  lembaga dikelola  secara  profesionalitas  tanpa benturan  kepentingan  dan  pengaruh atau  tekanan  dari  pihak  manapun yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Sedangkan  dalam  penerapannya Menurut  Daniri  (2005  :15)  bahwa  Tata Kelola  Administrasi  adalah  segala sesuatu  yang  terkait  dengan  tindakan atau tingkah laku dalam bentuk seperti :
1) Kebijakan
2) Mengarahkan
3) Mengendalikan,  dan
4) Mempengaruhi
Untuk  menerapkan  hal-hal  tersebut agar  tercapai  tertib  administrasi  maka tata  kelola  administrasi  sebagai  urusan publik  maka  wajib  mewujudkan  nilai- nilai  tersebut  dalam  kehidupan  sehari- hari.

## Pengertian Administrasi
Menurut  Handayaningrat  (2002:2) dalam  bukunya  Pengantar  Studi  Ilmu Administrasi  dan  Manajemen  sebagai berikut  :    Administrasi  secara  sempit berasal  dari  kata Administratie (bahasa Belanda)  yaitu  meliputi  kegiatan  cata- mencatat,  surat-menyurat,  pembukuan ringan,  ketik-mengetik,  agenda  dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (clerical work).
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan  administrasi  dalam  arti sempit merupakan kegiatan
ketatausahaan  yang  meliputi  kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah  memperoleh  informasi kembali jika dibutuhkan.
Adminsitrasi  dalam  arti  luas  berasal dari kata Administration (bahasa Inggris) yang  dikemukakan  beberapa  ahli  dan dikutip  oleh  Soewarno  Handayaningrat dalam  bukunya  Pengantar  Studi  Ilmu Administrasi  dan  Manajemen  (2002:2). Administrasi dalam arti luas yaitu :
Leonard  D.  White  dalam  bukunya Introduction  to  The  Study  of  Public Administration mengatakan : Administration is a process common to all group  effort,  public  or  private,  civil  or

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
military,  large  scale  or  small  scale...  etc.
(Administrasi  adalah  suatu  proses  yang pada  umumnya  terdapat  pada  semua usaha  kelompok,  negara,  swasta,  sipil, atau  militer,  usaha  besar  atau  kecil,  dan sebagainya).
Di  dalam  proses  administrasi  pada umumnya  memerlukan  dua  orang  atau lebih  dan  kelompok  yang  terdiri  dari kelompok-kelompok  yang  berada  dalam suatu  negara,  yang  bekerja  di  bidang swasta,  bidang  sipil  atau  bidang  militer yang  bekerja  sama  dalam  suatu organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang ditentukan sebelumnya.
William  H.  Newman  dalam  bukunya Administrative  Action mengemukakan bahwa : Administration has been defined as  the  guidance,  and  leadership  and control  of  the  effort  of  a  group  of individuals  towards  some  common  goal . (Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan  dari  usaha-usaha  kelompok individu-individu guna tercapainya
tujuan bersama). Definisi tersebut menjelaskan
administrasi memerlukan sebuah
tindakan  yang  dapat  berupa  bimbingan, kepemimpinan, pengawasan yang efektif yang merupakan fungsi-fungsi administrasi  untuk  mencapai  suatu tujuan bersama yang sudah ditentukan.
Menurut  H.A.  Simon  dkk.  dalam bukunya Public  Administration bahwa:
Administration  as  the  activities  of  group cooperating to accomplish common goals. (Administrasi  adalah  sebagai  kegiatan dari  pada  kelompok  yang  mengadakan kerja  sama  untuk  menyelesaikan  tujuan bersama).
Definisi tersebut menjelaskan administrasi  memerlukan  sebuah  kerja sama  antara  dua  orang  atau  lebih ataupun kelompok-kelompok kepentingan  tertentu  yang  mengadakan pertemuan  antar  kelompok-kelompok tertentu  agar  dapat  menyelesaikan tujuan bersama.
The  Liang  Gie  (2009:9)  dalam bukunya adminstrasi perkantoran modern mengatakan bahwa : “ Administrasi secara luas adalah serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan oleh  sekelompok  orang  dalam  suatu kerjasama  untuk  mencapai  tujuan tertentu.” Administrasi  secara  luas tersebut menjelaskan bahwa serangkaian kegiatan  yang  memerlukan  proses  kerja sama  dan  bukan  merupakan  hal  yang baru  karena  dia  telah  timbul  bersama- sama  dengan  timbulnya  peradaban manusia.
Menurut  Siagian  (2008:2)  dalam buku  Filsafat  Administrasi  mengatakan: “Administrasi  adalah  satu  keseluruan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
proses  kerjasama  antara  dua  orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas  tertentu  untuk  mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
Jadi, dapat disimpulkan dari
beberapa pengertian tentang administrasi  oleh  pendapat  para  ahli  di atas  bahwa  pada  dasarnya  administrasi merupakan  kegiatan  dua  orang  manusia atau  lebih  yang  didasarkan  atas rasionalitas  tertentu  melalui  suatu kerjasama  di  dalam  suatu  organisasi untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  telah ditentukan sebelumnya.

## Administrasi Pemerintahan Desa
Administrasi adalah tata  usaha  yang mencakup    setiap    pengertian  yang  rapi dan  sistematis  serta  penentuan  fakta- fakta  secara  tertulis  dengan  tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan yang timbal balik  antara    satu    fakta    dengan    fakta yang    lainnya.    (Silalahi,    2012:6). Administrasi diartikan sebagai tata usaha serta  penentuan  fakta-fakta  secara tertulis dengan tujuan.
Adapun  administrasi  didefinisikan sebagai pedoman atau petunjuk
kepemimpinan  dan  pengawasan  dari usaha-usaha kelompok individu- individuguna  tercapai  tujuan  bersama.
(Newman  dalam  Simbolon,  2008:15). Dari  definisi  diatas  administrasi  lebih ditekankan pada petunjuk kepemimpinan  dan  pengawasan  dari individu guna tercapai tujuan.
Menurut  Liang  Gie  dalam  Ali  Mufiz (2004:1.4) menyebutkan bahwa administrasi  adalah  suatu  rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama  untuk  mencapai  tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi  dapat  diartikan  sebagai suatu  ilmu  yang  mempelajari  proses, kegiatan  dan  dinamika  kerjasama manusia.
Dalam  buku  (  Pedoman  Umum Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa jilid II 2014 : 3), administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  dengan  memanfaatkan kemampuan  aparat  desa  serta  segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang  ditetapkan  yaitu  terwujudnya peningkatan
partisipasi dalam pemerintahan  dan  pembangunan  serta penyelenggaraan administrasi yang makin  meluas  dan  efektif.  Administrasi desa dalam (Pedoman Umum Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa jilid  II,  2014:  11)  adalah  keseluruhan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
proses  kegiatan  pencatatan  data  dan informasi  mengenai  penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.
Pelaksanaan administrasi
pemerintahan  Desa  menurut  Indrawan
(2002:76) adalah suatu proses
penyelenggaraan adminstrasi
Pemerintah  Desa  dalam  meningkatkan keberhasilan program pemerintah
maupun  dalam  upaya  menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan  desa,  karena  selain melaksanakan berbagai program pemerintah pusat, Pemerintah Desa juga dituntut untuk dapat melayani masyarakat  yang  berada  diwilayahnya guna
melaksanakan bidang pemerintahan, bidang kesejahteraan dan bidang  pelayanan.  Sejalan  dengan  itu, maka  pemerintah  desa  adalah  sarana untuk menata dan mengelola administrasi  desa,  karena  dengan pengelolaan  administrasi  desa  secara efektif  akan  membawa  perubahan  besar terhadap pemerintahan desa. Tata kelola administrasi desa kedengarannya simple, tapi  ini  kemudian  punya  peran  penting dalam  implementasi  sebuah  kebijakan yang ada didesa. Tata kelola administrasi desa  yang  baik  dan  benar  akan  menjadi faktor  penunjang  pembangunan  desa
terhadap kemasyalatan serta kesejatraan rakyat.  Begitupulah  sebaliknya,  jika pemerintah tidak dengan bijak mengelola  serta  menata  administrasi desa,  maka  akan  menjadi  patologi tersendiri  terhadap  kemajuaan  suatu desa (Trisno Mais, dkk, TT: 2).
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  47 Tahun  2016  tentang  jenis  dan  bentuk administrasi desa adalah sebagai berikut:
1) Administrasi Umum
2) Administrasi Penduduk
3) Administrasi Keuangan
4) Administrasi Pembangunan
5) Administrasi Lainnya
Berdasarkan  beberapa  pengertian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa administrasi adalah suatu proses rangkaian  kegiatan  usaha-usaha  yang rapi  dalam  sistematis  dilakukan  oleh sekelompok individu-individu yang saling  bekerja  sama  secara  terkendali berdasarkan pedoman atau petunjuk dan pengawasan  untuk  mencapai  tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya.
Agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan  desa  yang  baik,  maka pemerintah  desa  harus  didukung  oleh administrasi desa yang benar. Administrasi  desa  adalah  keseluruhan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
proses  kegiatan  pencatatan  data  dan informasi  mengenai  penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi  desa  (Nurcholis  2011:135). Administrasi  desa  dapat  difenisikan menjadi  administrasi  dalam  artian  luas dan  administrasi  desa  dalam  artian sempit.
Pengertian      Secara      Luas Administrasi      pemerintahan      Desa adalah  segenap  usaha  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Desa  guna  memenuhi atau  menjalin  terlaksananya  kebijakan publik  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak atas,      dan      juga      kegiatan      dalam rangka      menetapkan      dan melaksanakan  penyelenggaraan  urusan rumah  tangga  yang  bersangkutan. (Ndraha, 2002:40).
Administrasi  pemerintahan  Desa merupakan usaha yang dilakukan, untuk memenuhi  terlaksananya    kebijakan publik    yang  telah    ditetapkan  oleh pemerintah pusat, dalam rangka
menetapkan dan
melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga.
Pengertian  Secara  Sempit  Yang dimaksud  dengan  pengeriatian  sempit maka  dapat  disimpulkan  administrasi desa adalah segenap proses penyelenggaraan          kegiatan          tulis menulis,     surat     menyurat      beserta
penyimpanan, pengurusan naskah- naskah  dan  segala  pencatat-pencatatnya yang  dilaksanakan  oleh  aparat  atau perangkat  desa  dalam  rangka  mencapai tujuan.
Mengelola  administrasi  desa  pada saat  ini  sangatlah  penting.  Ada  milyaran rupiah yang dikucurkan dari pemerintah melalui  APBN  dan  APBD  kepada  desa. Jika administrasi desa yang dilaksanakan hanya asal-asalan, hal itu akan mengakibatkan kurang tertibnya administrasi di desa-desa.
Sistem  administrasi  desa  yang  baik dan  benar  akan  menciptakan  tertib administrasi,  yaitu  dapat  menyajikan data  dan  informasi  yang  mudah  bagi masyarakat  dan  bagi  pemerintah  desa Oleh  karena  itu,  kepala  desa  berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa. Berdasarkan
Permendagri  Nomor  47  tahun  2016 Pasal  3  ayat  2,  penyelenggaraan administrasi  pemerintahan  desa  dalam rangka:
1. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan; dan
4. Pemberdayaan masyarakat.
Administrasi  Pemerintahan  Desa adalah  keseluruhan  proses  kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi  Desa.  Dalam  Peraturan Menteri  Dalam  negeri  Nomor  47  Tahun 2016 Tentang Administrasi
Pemerintahan  Desa,  buku  administrasi desa  terbagi  dalam  ruang  lingkup  yang meliputi:
1. Administrasi  Umum  adalah  kegiatan
pencatatan data  dan informasi
mengenai kegiatan-kegiatan
Pemerintahan  Desa  dimuat  dalam
Administrasi  Umum.  Administrasi Umum
sebagaimana dimaksud
meliputi:
a) Buku Peraturan di Desa;
b) Buku Keputusan Kepala Desa;
c) Buku  Inventaris  dan  Kekayaan Desa;
d) Buku Aparat PemerintahDesa;
e) Buku Tanah KasDesa;
f) Buku Tanah di Desa;
g) Buku Agenda;
h) Buku Ekspedisi; dan
i) Buku  Lembaran  Desa  dan  Buku Berita Desa.
2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di desa,  baik  mengenai  penduduk
sementara, penambahan dan pengurangan  penduduk,  maupun perkembangan  penduduk  dimuat dalam
administrasi penduduk.
Administrasi  Penduduk  sebagaimana dimaksud meliputi:
a) Buku Induk Penduduk;
b) Buku Mutasi Penduduk Desa;
c) Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
d) Buku Penduduk Sementara;dan
e) Buku  Kartu  Tanda  Penduduk  dan Buku Kartu
3. Administrasi  Keuangan  adalah  Desa Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan
keuangan desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa. Administrasi Keuangan Desa
sebagaimana  dimaksud meliputi:
a) Buku APBDesa;
b) Buku Rencana Anggaran Biaya;
c) Buku Kas Pembantu Kegiatan;
d) Buku Kas Umum;
e) Buku Kas Pembantu;dan
f) Buku Bank Desa.
4. Administrasi  Pembangunan  adalah kegiatan pencatatan data dan
informasi  mengenai  pelaksanaan pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan. Administrasi Pembangunan meliputi: a) Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
b) Buku Kegiatan Pembangunan;
c) Buku  Inventarisasi  Hasil-hasil

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022

## Pembangunan
d) Buku  Kader  Pendampingan  dan

## Pemberdayaan Masyarakat

## Metode Penelitian

## 1. Desain Penelitian
Desain  dan  Tipe  penelitian  adalah deskriptif, dengan pendekatan kuantitaif yang  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  atau  penjelasan  tentang Penerapan  Tata  Kelola  Administrasi Desa  di  Kantor  Desa  Karya  Indah
Kecamatan Buntulia Kabupaten
Pohuwato.
2. Lokasi Penelitian.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  telah  penulis  uraikan  diatas,  maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah  Analisis  Penerapan  Tata  Kelola Administrasi Desa. Penelitian bertempat di  Kantor  Desa  Karya  Indah  Kecamatan
Buntulia Kabupaten Pohuwato,
penelitian  ini  direncanakan  selama  3 bulan.
3. Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  keseluruhan  objek penelitian  yang  terdiri  atas  beberapa subjek  atau  peristiwa-peristiwa  sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu  di  dalam  suatu  penelitian (Hadari  Nawawi  (1995  :  141).  Dengan menetapkan  populasi,  dimaksud  agar penelitian  dapat  mengukur  sesuatu
sesuai dengan masalahnya. Dalam hal ini yang  dijadikan  populasi  adalah  seluruh aparatur  Desa  Karya  Indah  yang  terdiri dari  sekertaris  desa  kepala-kepala urusan,  kepala-kepala  dusun  yang berjumlah  13  orang  dan  anggota  BPD Desa  Karya  Indah  yang  berjumlah  7 orang. Sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang.
Sedangkan pengambilan sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan Sampling  Jenuh  karena  melihat  jumlah populasi  kurang  dari  100  maka  semua anggota  populasi  dijadikan  sampel. Dengan  demikian,  jumlah  sampel  dalam penelitian  ini  adalah  sejumlah  20 responden
4. Jenis dan Sumber Data
Dalam peneltian ini mengunakan dua jenis data yaitu :
a. Data  primer  yaitu  merupakan  data yang  berasal  dari  lapangan.  Data lapangan  peneliti  dapatkan  dari  para responden, Informan ataupun narasumber yang di wawancara yang mana  mereka  tersebut  yang  terkait langsung dengan masalah.
b. Data  Sekunder  yaitu  data  yang tingkatannya  kedua,  bukan  yang utama  seperti  dokumen  dokumen pendukung yang menunjang penelitian

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
5. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan  maka  penulis menggunakan  beberapa  teknik  dalam pengumpulan  data  karena  masing- masing  mempunyai  kelebihan  dan kekurangan.  Adapun  beberapa  teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini, yaitu :
a. Observasi,  yaitu  proses  pengambilan data  dalam  penelitian  di  mana peneliti  atau  pengamat  dengan mengamati  kondisi  yang  berkaitan dengan objek penelitian.
b. Wawancara, adalah proses
percakapan dengan  maksud  tertentu.
Percakapan  ini  dilakukan  oleh  dua pihak  berupa  tanya  jawab  kepada sejumlah informan untuk
memperoleh  informasi  dan  gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
c. Kuesioner (Angket), menurut Sugiyono  (1998:162)  adalah  teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  cara  memberi  seperangkat pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
6. Analisis Data
Data  dan  informasi  yang  diperoleh dari  hasil  penelitian  ini  akan  dianalisis
secara  kualitatif  dengan  dukungan  data kuantitatif  yang  berupa  angka-angka dengan  menggunakan  tabel  frekuensi dari  variabel-variabel  yang  merupakan indikator  penelitian.  Beberapa  jawaban yang relevan akan diberikan nilai dengan bobot tertinggi 4 dan terendah 1. Teknik analisis  data  menggunakan  teknik analisis  statistic  deskriptif yaitu dengan  menggunakan  skala  Likert. Untuk  keperluan  analisis  secara kuantitatif.
Selanjutnya  jawaban  responden dapat  ditentukan  berdasarkan  total skor  masing-masing  jawaban.  Untuk menentukan persentase jawaban maka digunakan rumus : P = F/N x 100
Keterangan : P   = Presentase F  = Frekuensi N  = JumlahResponden
Hasil Penelitian
Deskripsi  Analisis  Penerapan  Tata Kelola  Administrasi  Desa  Di  Kantor
Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia
Tata Kelola Administrasi adalah segala sesuatu  yang  terkait  dengan  tindakan atau  tingkah  laku  yang  bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi  urusan  publik  untuk

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
mewujudkan  nilai-nilai  tersebut  dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun despkripsi responden terhadap Penerapan Tata Kelola
Administrasi  yang  terdiri  4  (empat) indikator  dalam  penelitian  ini  seperti kebijakan, mengarahkan, mengendalikan  dan  mempengaruhi, dapat disajikan pada tabel berikut ini :
1) Dimensi Kebijakan
Tabel-1 Administrasi Pemerintah Desa diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 47 Tahun 2016 Bobot  Kategori Jawaban Frekuensi  Percent 4 3 2 1 Sangat Mengetahui
Mengetahui Kurang Mengetahui
Tidak
Mengetahui 6
14
0 0
30.0 70.0 0.00 0.00
TOTAL 20 100.0 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022 Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai
“Apakah bapak/ibu mengetahui  bahwahsanya  administrasi Pemerintahan  Desa  diatur  dalam
perturan  Menteri  dalam  Negeri  No.  47 tahun 2016”  menunjukan  sebanyak  14 orang  atau  sebesar  70.0%  responden memberikan jawaban “Mengetahui”, dan sebanyak 6 orang atau 30.0% memberikan jawaban “Sangat
Mengetahui”. bahwahsanya administrasi Pemerintahan  Desa  diatur  dalam perturan  Menteri  dalam  Negeri  No.  47 tahun  2016.  Hal  ini  dapat  disimpulkan dimana  sebagian  besar  responden memahami dan mengetahui betul bahwa tata  kelola  administrasi  desa  mengacu pada  Permendagri  No.  47  tahun  2016, karena aturan tersebut sebagai instrument  dan  dasar  utama  aparatur dan  pemerintah  desa  dalam  mengelola Administrasi  Desa  yang  berkaitan dengan  penyelenggaraan  pemerintahan pada tingkat bawah.
Tabel-2 Administrasi Pemerintahan Desa Penting Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Bobot  Kategori Jawaban Frekuensi  Percent 4 3 2 1 Sangat Penting Penting Kurang Penting 8
12
0 0 40.0 60.0 0.00 0.00

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Tidak Penting TOTAL 20 100.0 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022 Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai
“Apakah administrasi pemerintahan  Desa  penting  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  ” menunjukan  sebanyak  12  orang  atau sebesar  60.0%  responden  memberikan jawaban  “Penting”,  dan  sebanyak  8 orang  atau  sebesar  40.0%  responden memberikan  jawaban  “Sangat  Penting”. Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa menurut  responden  pemerintah  desa memiliki  kewajiban  untuk  mengelola Administrasi Desa dengan baik terutama dalam  hal  administrasi  umum  dan administrasi penduduk yang merupakan data  penting  dan  sangat  urgen  karena menyangkut data masyarakat.
Tabel-3 Sosialisasi Tentang Kebijakan
Administrasi Pemerintah Desa Bobot  Kategori Jawaban Frekuensi  Percent 4 3 2 Selalu Sering Kadang- 1 7 12 5.0 35.0 60.0 1 Kadang Tidak pernah 0 0.00 TOTAL 20 100.0 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022 Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai “Apakah kebijakan administrasi Pemerintahan Desa Pernah disosialisasikan”  menunjukan  sebanyak 12 orang atau sebesar 60.0% responden memberikan  jawaban  “Kadang - Kadang” kebijakan  administrasi  desa  pernah disosialisasikan  kepada  masyarakat, sebanyak  7  orang  atau  sebesar  35.0% memberikan jawaban “Sering”. Sedangan  sebanyak  1  orang  atau sebesar  5.0%  responden  memberikan jawaban  “Selalu”.    Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  pemerintah  desa karya  indah  masih  kurang  atau terkadang  mensosialisasikan  kebijakan administrasi kepada masyarakat,
berdasarkan temuan peneliti didapatkan bahwa kaitan dengan kebijakan administrasi  tidak  dilakukan  sosialisasi kepada masyarakat, melainkan hanya di tempel dalam bentuk edaran pada ruang pelayanan  atau  papan  pengumuman kantor desa.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Tabel-4 Aparat Desa Karya Indah menggunakan fasilitas dan sarana yang
ada Bobot  Kategori Jawaban Frekuensi  Percent 4 3 2 1 Selalu Sering Kadang- Kadang Tidak pernah
15
5
0 0 75.0
25.0 0.00
0.00 TOTAL 20 100.0 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022 Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai  “Apakah  aparat  Desa  Karya Indah menggunakan Fasilitas dan sarana yang ada semaksimal mungkin” menunjukan  sebanyak  15  orang  atau sebesar  75.0%  responden  memberikan jawaban  “Selalu”  dan  sebanyak  5  orang atau  sebesar  25.0%  memberikan jawaban  “Sering”.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  sebagian  besar aparatur  desa  karya  indah  selalu menggunakan  Fasilitas  dan  sarana  yang ada  semaksimal  mungkin.  Fasilitas  atau sarana  dan  prasarana  kantor  desa merupakan  faktor  penting  dalam
mendukung  pekerjaan  aparatur  dalam pengelolaan administrasi desa.
2) Dimensi Mengarahkan
Tabel-5 Petunjuk Teknis Dalam
Penerapan Administrasi Pemerintah
Desa Bobot  Kategori Jawaban Frekuensi  Percent 4 3 2 1 Selalu
Sering
Kadang- Kadang Tidak pernah 10 10 0 0 50.0 50.0 0.00 0.00 TOTAL 20 100.0 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022 Dari tabel tersebut diatas,
menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai  “Apakah  tersedia penjelasan dan  petunjuk-petunjuk  teknis  dalam penerapan tata kelola administrasi desa didesa  karya  indah”  menunjukan sebanyak  10  orang  atau  sebesar  50.0% responden memberikan jawaban “Selalu”  dan  sebanyak  10  orang  atau sebesar  50.0%  memberikan  jawaban “Sering”.  Hal  ini  dapat  disimpulkan bahwa kantor desa karya indah memiliki petunjuk-petunjuk  teknis  mengenai

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
pengelolaan administrasi desa. Petunjuk teknis  merupakan  instrument  maupun alur  kerja  yang  menjadi  acuan  semua aparatur  dalam  melakukan  pengelolaan administrasi desa.
Tabel-6 Kecakapan Dalama Menerapkan
Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa Bobot  Kategori Jawaban Frekuensi  Percent 4 3 2 1 Sangat Cakap Cakap Kurang Cakap Tidak Cakap 5
15
0
0 25.0 75.0 0.00
0.00 TOTAL 20 100.0 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022 Dari tabel tersebut
diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan
mengenai “Apakah para staf atau kepala urusan  mempunyai  cukup  kecakapan
dalam menerapkan tata kelola administrasi pemerintahan desa” menunjukan  sebanyak  15  orang  atau sebesar  75.0%  responden  memberikan jawaban  “Cakap”  dan  sebanyak  5  orang atau  sebesar  25.0%  memberikan
jawaban  “Sangat  Cakap”.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  sebagian  besar aparat desa yang bekerja di kantor desa karya indah kecamatan buntulia memiliki  kecakapan  dan  kemampuan dalam menerapkan tata kelola administrasi pemerintahan desa. Hal ini karena aparat desa di kantor desa Karya indah  di  dukung  oleh  kualifikasi pendidikan yang mumpuni dimana rata- rata aparat memiliki pendidikan Sarjana (S1)  dan  lulusan  SMA  atau  Sederajat sehingga  sangat  memungkinkan  dapat menguasai pekerjaan administrasi desa.
Tabel-7 Informasi Mengenai Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintah
Desa Bobot  Kategori Jawaban Frekuensi  Percent 4 3 2 1 Selalu
Sering Kadang-
Kadang
Tidak
pernah 16
4
0 0 80.0 20.0 0.00 0.00 TOTAL 20 100.0 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022 Dari tabel tersebut diatas,
menjelaskan bahwa pertanyaan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022

## mengenai
“Apakah bapak/ibu mempunyai  cukup  informasi  mengenai penerapan  administrasi  pemerintahan desa”  menunjukan  sebanyak  16  orang atau sebesar 80.0% responden memberikan  jawaban  “Selalu”  dan sebanyak  4  orang  atau  sebesar  20.0% memberikan  jawaban  “Sering”.  Hal  ini dapat  disimpulkan  bahwa  informasi mengenai  penerapan  administrasi  desa selalu di ketahui oleh aparatur yang ada di  kantor  desa  karya  indah,  karena setiap  informasi,  kebijakan  maupun perubahan  regulasi  terkait  dengan pengelolaan administrasi desa dapat dan mudah di akses oleh aparatur desa, agar tidak terjadi kesalahan prosedur terutama  dalam  proses  penyeleggaraan pemerintahan desa.
Tabel-8 Wewenang, Tugas dan Fungsi
Dalam Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa Bobot  Kategori Jawaban Frekuensi  Percent
4
3 2 1 Sangat Mengetahui Mengetahui Kurang Mengetahui Tidak 4
16
0 0 20.0
80.0
0.00 0.00 Mengetahui TOTAL 20 100.0 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022 Dari tabel tersebut diatas,
menjelaskan bahwa pertanyaan
mengenai  “Apakah  bapak/ibu  tahu  dan mengerti  wewenang,  tugas  pokok  dan fungsi nya dalam penerapan administrasi pemerintahan desa” menunjukan  sebanyak  16  orang  atau sebesar  80.0%  responden  memberikan jawaban  “Mengetahui”  dan  sebanyak  4 orang  atau  sebesar  20.0%  memberikan jawaban  “Sangat  mengetahui”.  Hal  ini dapat disimpulkan bahwa setiap aparatur  yang  di  bekerja  pada  kantor desa  karya  indah  kecamatan  buntulia ssangat  memahami  dan  mengetahui wewenangan, tugas pokok dan fungsinya  sebagai  aparatur  terutama dalam penerapan administrasi pemerintahan  desa,  karena  memang setiap harinya pekerjaan tersebut selalu dihadapi sehingga tidak ada alasan bagi aparatur desa untuk tidak
mengetahuinya.
3) Dimensi Mengendalikan Tabel-9 Dukungan Keuangan Dari
Kepala Desa Dalam Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Bobot  Kategori Jawaban Frekuensi  Percent
4
3 2 1 Selalu
Sering
Kadang- Kadang Tidak pernah
15
5 0 0 75.0 25.0 0.00
0.00 TOTAL 20 100.0 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022 Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan
mengenai “Apakah bapak/ibu mendapat dukungan  keuangan  dari  kepala  desa
dalam penerapan administrasi
Pemerintahan desa” menunjukan
sebanyak  15  orang  atau  sebesar  75.0% responden memberikan jawaban “Selalu”  dan  sebanyak  5  orang  atau sebesar  25.0%  memberikan  jawaban “Sering”. Hal  ini  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  penerapan  pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa di Kantor Desa  Karya  Indah  selalu  mendapatkan dukungan  keuangan  dari  kepala  desa, hal  ini  disebabkan  dengan  adanya dukungan  keuangan  dalam  penerapan administrasi  desa  maka  penerapan administrasi  pemerintah  desa  dapat tercapai.  Adapun  dukungan  keuangan
tersebut berasal dari APBDes yang telah dirumuskan  dan  direncanakan  dalam musyawarah desa.
Tabel-10 Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Penerapan Tata Kelola
Administrasi Pemerintah Desa Bobot  Kategori Jawaban Frekuensi  Percent 4 3 2 1 Sangat Memadai
Memadai
Kurang Memadai
Tidak
memadai 15
5
0 0 75.0 25.0 0.00 0.00 TOTAL 20 100.0 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022 Dari tabel tersebut diatas,
menjelaskan bahwa pertanyaan
mengenai “Apakah sarana dan prasarana di kantor desa telah memadai dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahn Desa” menunjukan  sebanyak  15  orang  atau sebesar  75.0%  responden  memberikan jawa ban “Sangat Memadai” dan sebanyak  5  orang  atau  sebesar  25.0% memberikan jawaban “memadai”. Hal ini dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
besar  responden  menyatakan  bahwa sarana  dan  prasarana  maupun  fasilitas yang  ada  di  kantor  desa  karya  indah sudah  memadai  dalam  mendukung penerapan  tata  kelola  administrasi pemerintah  desa.  hal  ini  di  buktikan dengan  terdapat  2  unit  computer dan  2 unit laptop yang dimiliki oleh pemerintah  desa  Karya  Indah  yang digunakan untuk mengelola administrasi  desa,  pelayanan  desa  dan penyelenggaraan  pemrintahan  desa. disamping  dukungan  dana,  Sarana  dan prasarana  juga  merupakan  hal  yang paling  penting  dalam  mendukung penerapan  tata  kelola  administrasi. Sarana  dan  prasarana  tersebut  bukan hanya  seperti  perangkat  computer  dan laptop,  melainkan  dalam  pengelolaan administrasi desa dibuthkan juga lemari arsip, dokumentasi, dan lain sebagainya.
Tabel-11 Tata Kelola Administrasi Desa
telah di lakukan dengan Komputer Bobot  Kategori Jawaban Frekuensi  Percent 4 3 2 1 Selalu Sering
Kadang-
Kadang
Tidak
11
9
0 0 55.0 45.0 0.00 0.00 pernah TOTAL 20 100.0 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022 Dari tabel tersebut diatas,
menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai  “Apakah  penerapan  tata kelola adminisrtrasi desa di kantor desa karya  indah  telah  dilakukan  dengan komputer”  menunjukan  sebanyak  11 orang  atau  sebesar  55.0%  responden memberikan  jawaban  “Selalu”  dan sebanyak  9  orang  atau  sebesar  45.0% memberikan  jawaban  “Sering”.  Hal  ini dapat  disimpulkan  bahwa  proses pengelolaan  atau  penerapan  tata  kelola administrasi di kantor desa Karya Indah Kecamatan  Buntulia  sudah  dilakukan dan  di  kerjaan  melalui  Komputerisasi, mengingat  semua  pekerjaan  kantor pelaksanaannya berbasis IT.
Tabel-12 Kepala Desa pernah memerintahkan untuk menerapkan tata
Kelola Administrasi Bobot  Kategori Jawaban Frekuensi  Percent 4 3 2 1 Selalu Sering Kadang- Kadang 16 4 0 0 80.0 20.0 0.00 0.00

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Tidak pernah TOTAL 20 100.0 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022 Dari tabel tersebut
diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai  “Apakah  kepala  desa  pernah memerintahkan  untuk  menerapakan tata  kelola  administrasi  pemerintahan desa”  menunjukan  sebanyak  16  orang atau sebesar 80.0% responden memberikan  jawaban  “Selalu”  dan sebanyak  4  orang  atau  sebesar  20.0% memberikan  jawaban  “Sering”.  Hal  ini dapat  disimpulkan  bahwa  kepala  desa karya  ini  indah  setiap  waktu  selalu memerintahkan dan mengingatkan kepada  seluruh  aparaturnya  untuk selalu menerapkan tata kelola administrasi, karena tata kelola administrasi  dianggap  sebagai  ruh penggerak  dalam  pemerintahan  desa, mengingat  bahwa  kepala  desa  karya indah  saat ini  sudah  menjabat  selama  2 (dua)  periode  sehingga  beliau  memiliki kemudahan dalam memerintahkan aparaturnya  dalam  menerapkan  tata kelola administrasi desa tersebut.
4) Dimensi Mempengaruhi
Tabel-12 Pemerintah Desa Telah Mempunyai SOP
Bobot  Kategori Jawaban Frekuensi  Percent 4 3 2 1 Selalu
Sering
Kadang- Kadang Tidak pernah 18 2 0 0 90.0 10.0 0.00 0.00 TOTAL 20 100.0 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022 Dari tabel tersebut diatas,
menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai  “Apakah  pemerintah  desa telah  mempunyai  standar  operational prosedures (SOP) dalam penerapan tata kelola  Administrasi  Pemerintah Desa” menunjukan  sebanyak  18  orang  atau sebesar  90.0%  responden  memberikan jawaban  “Selalu”  dan  sebanyak  2  orang atau  sebesar  10.0%  memberikan jawaban  “Sering”.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa disamping  memiliki petunjuk teknis (Juknis) dalam penerapatan  tata  kelola  administrasi desa,  di  kantor  desa  juga  menyiapkan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) sebagai  petunjuka  pelaksanaan  (Juklak) bagi  apataur  desa  karya  indah  dalam menerapkan  tata  kelola  administrasi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
dan  juga  memudahkan  aparat  desa dalam melaksankannya.
Tabel-13 Tindakan yang dapat menghambat koordinasi dalam
penerapan tata Kelola administrasi Bobot  Kategori Jawaban Frekuensi  Percent 4 3 2 1 Selalu Sering Kadang- Kadang Tidak pernah 0 0 6 14 0.00
0.00 30.0
70.0 TOTAL 20 100.0 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022 Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan
bahwa pertanyaan mengenai  “Apakah  terdapat  tindakan - tindakan  atau  kegiatan  dari  kepla  desa yang  dapat  menghambat  koordinasi dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa” menunjukan  sebanyak  14  orang  atau sebesar  70.0%  responden  memberikan jawaban  kepala  desa  “Tidak  Pernah” menghambat koordinasi dalam penerapan  tata  kelola  administrasi pemerintahan  desa,  dan  sebanyak  6 orang  atau  sebesar  30%  memberikan
jawaban “Kadang - Kadang”. Hal ini dapat disimpulkan  bahwa  selama  ini  kepala desa  Karya  Indah  tidak  pernah menghambat  koordinasi  aparatur  desa dengan  kepala  desa  dalam  penerapan tata  kelola  administrasi,  karena  segala sesuatu  yang  dikerjakan  oleh  aparatur desa  harus  dikoordinasikan  dengan kepala  desa.  adapun  ada  beberapa responden memberikan jawaban kadang-kadang,  karena  mereka  menilai kepala  desa  juga  sering  tidak  berada  di tempat ketika aparatur sangat
membutuhkan petunjuk maupun arahan sehubungan dengan tata kelola administrasi desa.
Tabel-14 Pengawasan penerapan tata Kelola administrasi Pemerintahan Desa Bobot  Kategori Jawaban Frekuensi  Percent 4 3 2 1 Selalu
Sering Kadang-
Kadang
Tidak
pernah 10
10
0 0 50.0 50.0 0.00 0.00 TOTAL 20 100.0
Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2022

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Dari tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai
“Apakah pengawasan penerapan  tata  kelola  administrasi pemerintahan desa telah dilakukan oleh kecamatan atau kabupaten” menunjukan  sebanyak  10  orang  atau sebesar  50.0%  responden  memberikan ja waban  “kadang - kadang”pengawasan dilakukan  oleh  pemerintah  kecamatan dan  kabupaten,  dan  sebanyak  10  orang atau sebesar 50% memberikan jawaban “Sering”.  Hal  ini  dapat  disimpulkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa penting  untuk  dilakukan  terutama pengawasan dalam tata kelola
organisasi dengan tujuan untuk
meminimalisir penyimpangan administrasi  atau  mal  administrasi. Namun berdasarkan tanggapan responden didapatkan bahwa pemerintah  kecamatan  dan  kabupaten hanya kadang-kadang melakukan pengawasan  dan  pembinaan  terhadap penerapan  tata  kelola  administrasi, karena  pengawasan  yang  terhadap pemerintah  desa  saat  ini  hanya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan pemerintah kecamatan hanya  sebatas  koordinasi  dengan pemerintah desa tetapi tidak melakukan pengawasan langsung.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Tata  kelola  administrasi  desa  disini diharapkan mampu membawa perubahan  yang  fundamental  terhadap pembangunan bangsa berbasis masyarakat pedesaan.
Pemerintah kabupaten/kota  dan  camat  memiliki peran untuk melakukan fungsi pembinaan  dan  fungsi  pengawasan terhadap penerapan tata kelola administrasi  desa.  sebuah  keharusan terhadap  pemerintah  kabupaten  dan pemerintah kecamatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,  peram  serta  dari  pemerintah inilah  harus  secara  nyata  dan  continue agar supaya penyelenggaraan pemerintah  desa,  dalam  hal  ini  kepala desa,  perangkat  desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  sebagai  suatu unsur  terpenting  dalam  merealisasikan kebijakan  yang  berorientasi  kepada kesejahteraan  masyarakat  setempat  bisa di rasakan dan dinikmati oleh masyarakat.
Berkaitan  dengan  penerapan  tata kelola  administrasi  desa  di  Desa  Karya Indah  Kecamatan  Buntulia  Kabupaten Pohuwato  menurut  pandangan  peneliti sudah berjalan baik dan maksimal, hal ini dibuktikan  berdasarkan  4  (empat) indikator  pengukuran  penerapan  tata

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
kelola  administrasi  yang  di  lihat  dari dimensi kebijakan, mengarahkan, mengendalikan  dan  mempengaruhi,  dari 20  responden  yang  berasal  dari  seluruh perangkat  desa  karya  indah  dan  seluruh anggota  Badan  Permuswaratan  Desa  di Desa  Karya  Indah  Kecamatan  buntulia memberikan  tanggapan  dan  penilaian yang baik dan tinggi terhadap penerapan tata  kelola  administrasi  desa,  hal  ini disebabkan  bahwa  landasan  utama dalam  tata  kelola  administrasi  desa adalah  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi desa  serta  Undang-Undang  Nomor  6 tahun  2014  tentang  desa  yang  banyak menguraikan  proses  dan  tata  cara pengelolaan
Administrasi pada pemerintahan desa, sehingga pemerintah desa dianggap mampu dalam menjalankan dan menerapkan tata kelola administrasi tersebut.
Sebuah  organisasi  tidak  dapat mencapai  tujuannya  apabila  tidak mampu menerapkan tata kelola
administrasi, terutama dalam
pemerintahan desa, tata kelola administrasi  merupakan  ruh  penggerak dalam organisasi. Desa adalah merupakan  bentuk  pemerintahan  paling bawah atau di tingkat bawah yang sangat di  tuntut  dalam  penerapan  tata  kelola
administrasi,  hal  ini  dilakukan  karena desa  adalah  lumbung  dan  sumber  data dan informasi yang bersentuhan langsung  dengan  kepentingan  dan kebutuhan  masyarakat,  sehingga  di butuhkan pengelolaan administrasi yang benar-benar  mampu  memberikan  akses data  dan  informasi  bagi  pemerintahan diatasnya dalam hal ini pemerintah desa.
Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, salah satu faktor yang sangat mendukung  penerapan  tata  kelola administrasi di Kantor Desa Karya Indah Kecamatan  Buntulia  adalah  dukungan sumber  daya  aparatur  yang  memiliki kualifikasi  pendidikan  diatas  rata-rata atau sebagian besar aparatur desa Karya Indah  sudah  berpendidikan  Sarjana  (S1) sehingga  sangat  mendukung  penerapan tata  kelola  administrasi  tersebut  karena pengalaman  dan  kemampuan  dalam mengerjakannya.  Selain  itu  keberhasilan penerapan  tata  kelola  administrasi tersebut  didukung  oleh  kepemimpinan kepala desa Karya Indah sampai saat ini sudah berjalan 2 (dua) periode, sehingga kepala  desa  telah  dapat  memahami dengan  baik  dan  menjalankan  perannya dengan  baik  dalam  mengarahkan, mengendalikan dan mempengaruhi penerapa  tata  kelola  administrasi  desa tersebut.  Disamping  itu  pula  dukungan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
keuangan  dan  dukungan  kebijakan seperti  juknis,  juklak,  dan  SOP  semua dengan  mudah  dapat  diakses  oleh aparatur dalam menjalankan dan menerapakan tata kelola Administrasi di Desa Karya Indah.
Sehingga  secara  keseluruhan  hasil penelitian  ini  sudah  selaras  dan berkesesuaian  dengan  teori  dalam penelitian ini dimana salah satu tindakan yang  perlu  di  perhatikan  dalam menerapkan  tata  kelola  administrasi desa untuk mendukung proses penyelenggaraan  pemerintahan  desa dapat  dilihat  dari  4  (empat)  dimensi penerapan  tata  kelola  administrasi menurut  Daniri  (2005  :15)  yaitu  terdiri dari, Kebijakan, Mengarahkan,
Mengendalikan dan mempengaruhi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian dan pembahasan yang telah
dikemukakan  diatas,  maka  kesimpulan dalam  penelitian  ini  diuraikan  sebagai berikut :
1. Penerapan  tata  kelola  administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi  kebijakan  sudah  berjalan baik,  hal  ini  dibuktikan  dengan pengetahuan  aparatur  bahwasanya kebijakan  tata  kelola  administrasi
bersumber  dari  Permendagri  No.  47 tahun  2016,  disamping  tata  kelola administrasi sangat penting penerapannya  juga  sangat  di  dukung dengan fasilitas dan sarana prasarana kantor.
2. Penerapan  tata  kelola  administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi mengarahkan sudah berjalan baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya  penjelasan  juknis,  aparatur juga  memiliki  kecakapan  karena memiliki  pendidikan  yang  memadai, aparatur mudah dalam mendapatkan informasi  dan  juga  memahami wewenang  dan  tupoksi  masing- masing.
3. Penerapan  tata  kelola  administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi  mengendalikan  juga  sudah berjalan  baik.  Hal  ini  dibuktikan disamping  mendapatkan  dukungan fasilitas  atau  sarana  dan  prasarana yang memadai, penerapan tata kelola administrasi  di  desa  karya  ini  juga mendapatkan  dukungan  keuangan, serta penerapan tata kelola administrasi sudah dilakukan melalui komputerisasi.
Penerapan  tata  kelola  administrasi desa, di desa karya indah dilihat dari dimensi mempengaruhi sudah berjalan  baik.  Hal  ini  dibuktikan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
bahwa
faktor yang sangat mempengaruhi  penerapannya  adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP),  kepala  desa  tidak  pernah menghambat  koordinasi  dan  adanya pengawasan  yang  di  lakukan  oleh BPD.

## Saran
Meskipun hasil penelitian menunjukan  bahwa  penerapan  tata kelola  administrasi  desa  di  desa  Karya Indah  Kecamatan  Buntulia  sudah berjalan  baik,  namun  ada  beberapa  hal yang  perlu  penelti  sarankan  dalam penelitian ini yaitu antara lain :
1. Perlunya  pemerintah  desa  untuk melakukan sosialisasi kepada
masyarakat tentangh kebijakan penerapan  tata  kelola  administrasi desa,  hal  ini  bertujuan  agar  supaya masyakatpun dapat memahami bagaimana  prosedur  administrasi desa  terutama  yang  bersentuhan
dengan pelayanan masyarakat,
karena  didapatkan  dalam  penelitian ini  pemerintah  desa  masih  belum mensosialisasikan  setiap  kebijakan berkaitan dengan tata kelola
administrasi
2. Pengawasan  penerapan  tata  kelola administrasi tidak hanya berada pada
Badan Permusyawaratan Desa,
Namun Sangat dibutuhkan pengawasan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam melakukan
pembinaan maupun pengawasan tata kelola  administrasi,  hal  ini  peneliti sarankan  mengingat  dari  temuan peneliti pengawasan dari pemerintah diatas tersebut tidak berjalan baik.

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan  Publik .  Adisasmita,
Raharjo,  2013. Pembangunan
Pedesaan, Graha Ilmu : Yogyakarta Asnawir. (2005). Administrasi Pendidikan.  Padang:  IAIN  IB Press. Daryanto. (2011). Administrasi pendidikan. Jakarta: Rineka cipta.
Eko, Sutoro, et.al, 2014. Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) Grafindo PersadaLabolo, Muhadam. 2010. Memahami ilmu pemerintahan suatu kajian, teori,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
konsep,  dan  pengembangannya.
Jakarta : Rajawali Pers.
Istianto,  Bambang,  2011. Manajamen Pemerintahan  Dalam  Presfektif Pelayanan  Publik. Mitra  Wacana Media : Yogyakarta
Indrawan,  M.  (2016).  Pelaksanaan
Administrasi Pemerintahan Desa di  Desa  Loleng  Kecamatan  Kota Bangun Kabupaten Kutai Kertanegara. eJournal Adminsitrasi  Negara,  Vol.  4,  No. 4, 2016, hlm 5062-5076. Labodo, Muhammadam.
2014.
Memahami  Ilmu  Pemerintahan .
Jakarta : PT Raja Grafindo
Mardikanto,  T  dan  Soebiato,  P.  2012.
Pemberdayaan Masyarakat
Dalam  Perspektif  Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Pasolong, Harbani. 2013. Teori
Administrasi Publik, Bandung: CV

## ALFABETA
Suwarsono  muhamad,  2012. Strategi pemerintahan Manajemen Organisasi  Publik .  Erlangga  :
Jakarta
Suharto , Edi . 2010 .  Analisis  Kebijakan Publik . CV Alfabeta. Bandung
Subarsono ,  2016  Analisis  Kebijakan Publik  (Konsep,  Teori  dan Aplikasi),  Yogyakarta:  Pustaka. Pelajar,
Widjaja,  AW.  2002.  Pemerintahan  Desa dan  Administrasi  Desa.  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada