## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

## ANATOMI KEKERASAN TERHADAP NOTARIS

## Fanny Tanuwijaya
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan No.76, Krajan Timur, Jember email: fannytanuwijaya2018@yahoo.com

## Abstrak
Kekerasan  bisa  menimpa  siapa  saja,  tidak  terecuali  seseorang  yang mempunyai  pekerjaan  atau  profesi  di  bidang  hukum  seperti  Notaris.  Ada saja seseorang atau sekelompok orang  yang melakukan kekerasan terhadap Notaris. Meskipun demikian, Notaris dalam menjalankan profesinya terikat pada  perannya  yang  memang  harus  kuat  dan  berani menghadapi  tantangan apapun,  termasuk  kekerasan  guna  memberikan  layanan  yang  terbaik  pada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan dirinya.  Kekerasan hanya sebagai  bagian  kecil  dari  beragam  tantangan  yang  dihadapinya  dalam menjalankan kewenangan, kewajiban, atau tugas-tugas profesionalitasnya. Kata kunci: Notaris, kekerasan, profesionalisme, layanan

## Abstract
Violence can happen to anyone, including someone who has a job or legal profession such as a Notary. There is a person or group of people who commit violence against a Notary. Even so, the Notary in carrying out his profession is bound to his role that indeed must be strong and brave to face any challenges, including violence in order to provide the best service to the society or those who need him. Violence is only a small part of various challenges that has to be faced in carrying out his authority, obligations or professional duties.
Keywords: Notary, violence, professionalism, service

## PENDAHULUAN
Salah  satu  problem  bangsa  yang  gampang  terjadi adalah  kekerasan, baik kekerasan individual maupun kekerasan kelompok. Diantara kekerasan yang paling mengkhwatirkan adalah kekerasan yang dilakukan sekelompok orang yang satu terhadap sekelompok orang lainnya, baik atas dasar agama, sosial, etnis, maupun aspek lainnya.
Mengapa kekerasan gampang terjadi di tengah masyarakat? tidakkah masyarakat Indonesia ini mayoritasnya adalah umat atau manusia yang setia pada  Pancasila  atau  ajaran  keadaban  dan  kemanusiaan?  Tidakkah  manusia Indonesia  sudah  diajarkan  oleh  agamanya  untuk  saling  memuliakan
sesamanya  atau  menghargai  pekerjaan  atau  profesi  yang  dilakukan  orang atau pihak lain?
Sayangnya  tidak  sedikit  diantara  anggota  mayarakat  atau  subyek sosial  yang  tersesat  atau  terjerumus  melakukan  cara-cara  atau  pola-pola yang  tidak  beradab  atau  tidak  berperikemanusiaan  pada  pihak  lain. Perbuatan  demikan  memang  kategorinya  sebagai  tindak  kejahatan  atau tindak  pidana,  akan  tetapi  meski  sudah  tahu  bahwa  perbuatan  ini  adalah melanggar hukum, tetap saja dilakukannya.
Dalam ranah konstitusi, setiap warga negara yanng hidup di Negara Republik  Indonesia  ini  diatur  atau  dipertanggungjawabka  menurut  hukum yang  berlaku.  Hukum  dinyatakan  berlaku  sebagai  norma  yang  mengikat setiap  sikap  dan  perilaku  warga  negara  ini.  Mereka  dituntut  oleh  norma hukum  untuk  menjadi  warga  yang  patuh.  Kepatuhannya  akan  dapat memberikan  banyak  manfaat  baik  bagi  diri,  sesama,  masyarakat  maupun bangsanya. Hukum berlaku demikian karena mesti ada saja perilaku elemen warga  negara  yang  tidak  setia  pada  hukum,  yakni  melanggar  hukum, contohnya melakukan kekerasan.
Salah  satu  pihak  dari  kalangan  pengemban  profesi  hukum    yang beberapa  kali  menjadi  korban  kekerasan  (kejahatan)  adalah  Notaris. Misalnya ada Notaris yang kepalanya dihantam martil, ada yang diteror, ada yang  anak  atau  anggota  keluarganya  disakiti,  dan  berbagai  bentuk penganiayaan atau kekerasan jenis lainnya.
Atas berbagai peristiwa kekerasan yang  menimpa Notaris  itu, wajar jika  kita  bertanya,  mengapa  kekerasan  sampai  menimpa  Notaris  atau keluarganya?

## PEMBAHASAN Anatomi Kekerasan
Menurut  Black  (1951)  kekerasan  adalah  pemakaian  kekuatan  yang tidak  adil,  dan  tidak  dapat  dibenarkan,  yang  disertai  dengan  emosi  yang hebat atau kemarahan  yang tidak terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar dan menghina. 1
Menurut Salim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) istilah “kekerasan”  berasal  dari  kata  “keras”  yang  berarti  kuat,  padat  dan  tidak mudah hancur, sedangkan bila diberi imbuhan “ke” maka akan menjadi kata “kekerasan” yang berarti: (1) perihal/sifat keras, (2) paksaan, dan (3) suatu perbuatan  yang  menimbulkan  kerusakan  fisik  atau  non  fisik/psikis  pada orang lain. 2
1 Mahmudi, Mewujudkan Impian Indonesia Tanpa Konflik, (Surabaya: Sinar Media 2014), hal. 23.
2 Ibid , hal. 23-24.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Menurut  pasal  1  ayat  (1)  UU  Nomor  23  tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  bahwa  kekerasan  adalah perbuatan  terhadap  seseorang  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  psikologis,  dan  atau  penelantaran  rumah  tangga, termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Menurut  KUHP  pasal  89  disebutkan,  kekerasan  adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin  secara  tidak  sah  sehingga  orang  yang  terkena  tindakan  itu merasakan sakit yang sangat.
J.E.  Sahetapy  mempertanyakan  atau  menggugat  mengapa  bangsa yang  katanya  berbudaya,  berbudi  luhur,  ramah,  tamah,  sopan,  santun, religius,    tolong  menolong,  gotong  royong,  dan  lain-lain,  berubah  menjadi bangsa  atau  masyarakat  yang  homo homini  lupus ,  anarkis,  brutal,    dalam hampir seluruh bidang kehidupan, dan strata. 3 Pikiran Sahetapy ini sekaligus sebagai  gugatan  yang  bersifat  sangat  serius  terhadap  perilaku  sebagian orang Indonesia yang tidak beradab atau yang suka menggunakan cara-cara radikalistik atau kriminalistik untuk meyakiti orang lain.
Kekerasan  dan eigenrichting (menghakimi  sendiri)  yang  terjadi  di mayapada ini, dahulu dan sekarang, meskipun mengandung  substansi  yang sama,  manifestasinya  bisa  dipelajari  sebagai  membaca  tanda-tanda  zaman. Itulah  sebabnya  amat  mudah  melihat  fenomena  kekerasan  dari  berbagai perspektif  serta  ramifikasinya  dapatlah  dideteksi  bertalian  dengan kemungkinan  ada  unsur  rekayasa  atau  tidak. 4 kekerasan  demi  kekerasan yang terjadi akhirnya menjadi ujian yang mempertanyakan jiwa kebangsaan, keberagamaan, dan keindonesiaan kita, khususnya pada sesama manusia 5
Dalam  sejarah,  kekerasan  sudah  dikenal  sejak    zaman  Habil membunuh  Kabil.  Menurut  Turpin  dan  Kurtz  (1997:2) “understanding human  violence  is  one  of  the  central  tasks  of  our  time,    yet we  still  know very little about it, because …we have neglegted the search for fundamental cause…” . 6 Kekerasan  adalah  suatu  tindakan      (perbuatan)  yang  didasari pemaksaaan,  kemarahan,  kejengkelan,  frustrasi,  emosi,  depresi,  dan  lain- lain,  yang  disebabkan  berbagai  alternatif  faktor  dalam  kehidupan,  baik
3 J.E.  Sahetapy, Penanggulangan  Kekerasan  Tanpa  Kekerasan, (Jakarta:  Komisi Hukum  Nasional  (KHN),  2002),  hal.  15,  dan    lihat    Soehardi  dalam  Sumjati,  Sumjati (Editor), Manusia  dan  Dinamika  Budaya;  Dari  Kekerasan  Sampai Baratayuda, (Yogyakarta:    Badan  Penelitian  dan  Publikasi  Fakultas  (BPPF),  Fakultas  Sastra  UGM  & BIGRAF Publishing, 2001),  hal. 3.
4 J.E. Sahetapy, Kekerasan, untuk Apa ?,  (Jakarta: The Go-East Institute, 2000), hal 169 dan lihat  J.E. Sahetapy, Op.Cit , hal. 14.
5 Mahmudi, Op. Cit . hal. 3. 6 J.E. Sahetapy, Op.Cit , hal. 14.
sosial,  ekonomi,  psikologis,  budaya,  dan  lain  sebagainya.  Sehingga  adalah tidak  mudah  menyelesaikan  kasus-kasus  kekerasan  seperti  main  hakim sendiri  ( eigenrichting )  yang  terjadi  di  Indonesia.  Kalau  ada  upaya penyelesaian maka  upaya  penyelesaian  dimaksud  harus  melibatkan  banyak aspek,  banyak  pihak,    yang  harus  saling  sinergi  antara  aspek,  pihak    yang satu dengan aspek, pihak  yang lain. 7
Orang  awam  umumnya  mengartikan  kekerasan  identik  dengan perbuatan  aktif  membunuh,  merusak,  membakar,  meledakkan,  memukul, membacok,  memperkosa,  menganiaya  dan  lainnya.    Tapi  dalam  kajian teoritik,  dalam  berbagai    pandangan,  kekerasan    tidak  selalu  dimaknai sebagai  perbuatan  fisik  aktif.  Ia  bisa  berupa  perbuatan    non  fisik,  yang psikologis, yang theologis, yang kultural, yang sosial, yang ekonomis, yang struktural,  bahkan  ada  yang  naratif.. 8 Thomas  Santoso  mengelompokkan kekerasan dalam tiga kelompok besar yaitu: (1) kekerasan sebagai tindakan aktor  atau  kelompok  aktor,  (2)  kekerasan  sebagai  produk  struktur,  dan  (3) kekerasan  sebagai  jejaring  antara  aktor  dengan  struktur. 9 Bentuk-bentuk kekerasan  lain  yang  dikenal  secara  teoritik  dalam  berbagai  literatur  yaitu:
(1) symbolic  violence (Elias,1993),  (2) workplace  violence (Solomon  and King,  1993),  (3) structural  violence, (4) bureaucratised  violence (Turpin and  Kurtz,  1997),  (5) anarchic  violence (Hobbes,1928),  (6) juvenile violence ,  (7) religious  violence ,  dan    (8) cultural  violence, (9)  kekerasan yudisil  atau kekerasan legal 10
Kekerasan  secara  teoritis  mengilustrasikan  sifat  aturan  sosial, pelanggaran  aturan,  dan  reaksi  sosial  terhadap  pelanggaran  aturan  yang kompleks  dan  seringkali  bertentangan.  Perbedaan  penting  perlu  dibuat misalnya  antara,  kekerasan  legal  (kekerasan  yudisil)  dengan  kekerasan ilegal.  Dalam  literatur  ilmiah  populer  sering  disebutkan  bahwa  kekerasan legal (kekerasan yudisil) adalah kekerasan yang dalam ruang, waktu, syarat, prosedur,  tata  cara,  batas-batas,  dan  tujuan  tertentu,  menurut  hukum diperkenankan  atau  sudah  ada  regulasinya.  Misalnya  orang  tua  menjewer anaknya,  guru  menyuruh  murid  berdiri  satu  kaki,  masing-masing  untuk tujuan mendidik.  Polisi  menangkap,  menahan   tersangka,  polisi  menembak penjahat.    Jaksa  menangkap,  menahan  tersangka  atau  terdakwa,  hakim menahan terdakwa, hakim mempidana terdakwa,  tentara menembak orang
7 Sumjati, Op.Cit , hal. 8.
8 Turpin & Kurtz, 1997:91 dalam  Sahetapy, Op.Cit , hal. 14.
9 Thomas  Santoso  (Editor), Teori-Teori  Kekerasan ,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia  & Universitas Kristen Petra, 2002), hal. 10.
10 JE. Sahetapy, Op.Cit .

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
dalam  keadaan  perang. 11 Kekerasan  legal  ini  meski  tidak  diterima  oleh pihak  yang  terkena,  tetapi  memang  inilah  yang  harus  diberlakukan  oleh negara. Sedangkan kekerasan yang menimpa orang lain akibat pelanggaran hukum  atau  sebagai  kekerasan  non  legal  merupakan  jenis  kekerasan  yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. 12
Orang  boleh  melihat  permasalahan  kekerasan  dari  segi  budaya ( violent culture ), mewacanakannya sebagai suatu pesan bersandi ( violent as communication ),  yang  bersumber    pada  substansi  diskrepansi  kultural, ekonomi,  politik,  hukum,  suku,  ras,  agama,  yang  kesemuannya  telah  lama terpendam  sebagai  magma  ketidak  puasan,  ketidak  adilan,  pelanggaran, penindasan, dan sebagainya. Persoalannya ialah siapa yang  dapat dijadikan tersangka, terdakwa, terpidana, dan bagaimana negara harus mempertanggungjawabkan  segala bentuk kekerasan yang terjadi. 13
Terjadinya  tindak  kekerasan  di  Indonesia    relatif  ada  hubungannya dengan  akar  budaya  bangsa  Indonesia.  Dahulu  antara  pelbagai  daerah, berbagai kerajaan di nusantara ini, terjadi kekerasan antara daerah (kerajaan) yang  satu  dengan    daerah  (kerajaan)  yang  lain  dimana  bagi  daerah (kerajaan) yang menang,  maka  kemenangan merupakan simbol kekuasaan, kekuatan, kebanggaan.
The  nature  of  causes konflik  horizontal    di  berbagai  kawasan  di tanah air kita dapat terbaca seperti dalam kasus Ambon, Sampit, Situbondo, Bali, FPI, dan lain-lainnya,  yang akarnya adalah  heterogenitas  (perbedaan) yang  melekat  ( given )  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Artinya  masyarakat tidak  bisa  memahami,  menginsafi,  menyadari,    dan  mengamalkan  bahwa perbedaan  yang  ada  adalah  suatu  rahmat  bagi  sesama  (perbedaab  masih diposisikan sebagai ancaman  konstruksi harmonisasi sosial). Kasus Ambon menurut sinyalemen Abdul Syukur adalah berawal  dari pergantian pejabat Kristen  oleh  Gubernur  MS  Latuconsina,  penodongan  sopir  angkot  Kristen oleh  Muslim pendatang. 14
Konflik dalam suatu komunitas (masyarakat) tidak bisa sama sekali dihapuskan atau disterilkan. Adapun yang dapat dilakukan ialah bagaimana mengelola agar konflik dalam suatu komunitas (masyarakat) tidak dilakukan dengan  kekerasan, eigenrichting ,  anarkis,  represif.  Ralf  Dahrendorf menyimpulkan  bahwa  konflik  yang  terjadi  dalam  masyarakat  (termasuk
11 Jack  D.  Douglas  &  Frances  Chaput  Waksler  dalam  Thomas  Santoso, Op.  Cit . hal. 10.
12 Dimas  Sumitha, Dekonstruksi  Akar-akar  Kekerasan, (Jakarta:  KP-Media Bangsa, 2014), hal. 4.
13 John Galtung dalam Thomas Santoso, Op.Cit. hal. 183.
14 Abdul  Syukur,  Kompas,7/2/2000,  dalam  Suhartono, Dari  Kekerasan  ke Kekerasan, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), hal. 15.
Indonesia) adalah karena distribusi kewenangan yang tidak merata,  Contoh konflik  kewenangan  adalah  konflik  buruh  versus  majikan,    negara  versus masyarakat,  pemerintah  versus  oposisi, 15 atau  pengemban  profesi  hukum dengan  kliennya  atau  siapapun  yang  tidak  merasa  suka  dan  dendam terhadapnya.
Pandangan  lain  melihat  bahwa  terjadinya  kekerasan, eigenrichting , chaos (kekacauan)  sosial  atau  perilaku  berpola  kekerasan  dalam  negara terkait  dengan  fenomena  epidemi  moral.  Epidemi  moral  berupa  libido destruktif,  ambisi  penaklukan  manusia  lain,  kecenderungan  melecehkan harkat  martabat  manusia.  Epidemi  moral  muncul  akibat  menipisnya kesadaran manusia  akan bahaya  dekadensi moral. Epidemi moral  muncul dan  berkembang    dalam  sistem    norma  moral  yang  longgar  (gampang menoleransi). Konflik sosial dalam arti luas dipicu oleh dua unsur yaitu: (1) pengaruh  lingkungan  masyarakat  (hasutan,  adu  domba,  (2)  disporsi  batin (kejengkelan, amarah, kebencian). 16

## Notaris Harus Tidak Takut Menghadapi Kekerasan
Banyak  istilah  profesi,  sehingga  banyak  pula  pakar  yang memasukkan  unsur  suatu  aktifitas  disebut  profesi.  Kita  tidak  hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti dokter, guru, militer,  pengacara,  dan  semacamnya,  tetapi  meluas  sampai  mencakup bidang  seperti  manajer,  wartawan,  pelukis,  penyanyi,  artis,  sekretaris,  dan lain  sebagainya.  Sejalan  dengan  realitas  itu,  menurut  de  George,  timbul kebingungan  mengenai  pengertian  profesi  itu  sendiri  sehubungan  dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan itu timbul karena banyak orang yang  profesional  tidak  atau  belum  tentu  termasuk  dalam  pengertian  atau kategori profesi. 17
Pandangan  Arief  Sidharta 18 berikut  dapat  dijadikan  perbandingan telaah,  bahwa    “perkataan  profesi  dan  profesional  sudah  sering  digunakan dan  mempunyai  beberapa  arti.  Dalam  percakapan  sehari-hari,  perkataan profesi  diartikan  sebagai  pekerjaan  (tetap)  untuk  memperoleh  nafkah (Belanda: baan ,  Inggeris, job atau occupation ),  yang  legal  maupun  tidak. Jadi profesi dipahami sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang atau hal  lainnya  yang  bisa  dinilai  dengan  uang.  Dalam  arti  yang  lebih  teknis, profesi  dipahami  sebagai  setiap  kegiatan  tetap  tertentu  untuk  memperoleh
15 Ralf  Dahrendorf,  dalam    Kris  Nugroho  dan  Thomas  Santoso, Episode  Tahun Kekerasan 1996 – 1999 , (Jakarta: The Go-East Institute, 2000), hal. 66.
16 William  Chang, Kerikil-  Kerikil  Di  Jalan  Reformasi;  Catatan-Catatan  Dari Sudut Etika Sosial , (Jakarta: Kompas, 2002), hal.  109 &126.
17 Burhanuddin  Salam, Etika  Sosial,  Asas  Moral  dalam  Kehidupan  Manusia , (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 137.
18 B.  Arief  Sidharta, Etika  dan  Kode  Etik  Profesi  Hukum ,  Pro  Justitia,  Bandung, April 1995,  hal. 4

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
nafkah  (penghasilan)  yang  dilaksanakan  secara  berkeahlian  (khusus)  yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima  bayaran  yang  tinggi.  Keahlian  tersebut  diperoleh  melalui pengalaman  (pekerjaan  yang  berlangsung  terus  menerus),  belajar  pada lembaga  pendidikan  tinggi  tertentu,  latihan  secara  intensif  atau  kombinasi dari  semuanya  itu.  Dalam  kaitan  pemahaman    ini,  sering  dibedakan  antara profesional  dengan  profesionalisme  sebagai  lawan  dari  amatir  dan amatirisme,  misalnya  dalam  dunia  olah  raga,  yang  sering  juga  dikaitkan pada pengertian pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sambilan.
Thomas Aquinas menyatakan, bahwa setiap wujud kerja mempunyai empat tujuan sebagaimana berikut:
1) Dengan  bekerja,  orang  dapat  memenuhi  apa  yang  menjadi  kebutuhan hidup  sehari-harinya.  Bekerja  menjadi  salah  satu  cara  dalam mencegah keinginan seseorang melakukan perbuatan disnormatifitas yuridis.
2) Dengan  adanya  lapangan  pekerjaan,  maka  pengangguran  dapat dihapuskan/dicegah  dari  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  juga  berarti, bahwa  dengan  tidak  adanya  pengangguran,  maka  kemungkinan timbulnya  kejahatan  (pelanggaran  hukum)  dapat  dihindari  pula. Penyakit sosial dapat dicegajh jika seseorang mempunyai aktifitas kerja. 3) Dengan  surplus  hasil  kerjanya,  manusia  juga  dapat  berbuat  amal  bagi sesamanya.
4) Dengan  kerja,  orang  dapat  mengontrol  atau  mengendalikan  gaya hidupnya. 19
Profesi-profesi  dalam  sistem  sosial  okupasi  (pekerjaan)  pada masyarakat  modern  menempati  kedudukan  yang  sangat  strategis, sebagaimana  kata  Talcott  Parson,  “ the  profession  occupy  a  position  of importance  in  our  society  which  is,  ....  in  unique  in  history ,  atau dikategorikan pada “it is difficult to imagine how it could get along without basic structural changes if they were seriously impaired . 20
Pandangan  Parson  itu  menunjukkan  tentang  posisi  istimewa  dan pentingnya  suatu  profesi  dalam  kehidupan  masyarakat.  Karena  merupakan suatu posisi penting, otomatis tidak setiap pekerjaan dan kegiatan yang bisa dilakukan  oleh  seseorang  disebutnya  sebagai  suatu  profesi.  Profesi  dalam isyarat  Parson  itu  menuntut  kekhususan-kekhususan  atau  keistimewaan- keistimewaan.  Jadi  tidak  setiap  orang  yang  mempunyai  pekerjaan  atau aktifitas  lantas  disebutnya  sebagai  profesi,  kecuali  pekerjaan  ini  didasari oleh  keistimewaan  yang  melekat  pada  pekerjaan  itu.,  sehingga  ada
19 E.  Sumaryono, Etika  Profesi  Hukum:  Norma-norma  Bagi  Penegak  Hukum , (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hal. 25.
20 Bambang  Darmawan, Eksaminasi Profesi  Hukum  . (Surakarta:  Legispres, 2011), hal. 16
pekerjaan  yang  digolongkan  sebagai  profesi,  namun  juga  ada  pekerjaan sekedar sebagai aktifitas tertentu.
Pengemban profesi merupakan kelompok orang atau seseorang yang membidangi  pekerjaan    yang  khusus  melaksanakan  kegiatan  yang memerlukan  ketrampilan  dan  keahlian  tinggi  guna  memenuhi  kebutuhan yang  rumit  dari  manusia,  di  dalamnya  pemakaian  dengan  cara  yang  benar akan  ketrampilan  dan  keahlian  tinggi,  hanya  dapat  dicapai  dengan dimilikinya  penguasaan  pengetahuan  dengan  ruang  lingkup  yang  luas, mencakup  sifat  manusia,  kecenderungan  sejarah  dan  lingkungan  hidupnya; serta  adanya  disiplin  etika  yang  dikembangkan  dan  diterapkan  oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.
Salah  satu  pengemban  profesi  itu  adalah  Notaris.  Sebagai pengemban  profesi  mulia,  Notaris  harus  tidak  takut  menghadapi  segala bentk  tantangan, termasuk  ketika  diujia atau  dieksaminasi  dengan  berbagai bentuk kekerasan.
Pandangan  Izenic,  sebagaimana  dikutip  oleh  Komar  Andasasmita dan  dikutip  kembali  oleh  Habib  Adjie,  bentuk  atau  corak  notaris  dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:
1.  Notariat  Functionnel.  Maksudnya  wewenang-wewenang  pemerintah didelegasikan  ( gedelegeerd )  dan  demikian  diduga  mempunyai kebenaran  isinya,  mempunyai  kekuatan  bukti  formal,  dan mempunyai  daya/  kekuatan  eksekusi.  Di  negara-negara  yang menganut  macam/  bentuk  notariat  seperti  ini  terdapat  pemisahan yang keras antara " wettelijke " dan “ niet wettelijke " werkzaamheden , yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/ hukum dan yang tidak/ bukan dalam notariat,
2.   Notariat  Professonal.  Dalam  kelompok  ini  walaupun  pemerintah mengatur  tentang  organisasinya,  akta-akta  notaris  itu  tidak mempunyai  akibat-akibat  khusus  tentang  kebenarannya,  kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.
Konsep
pengembangan undang-undang dan peraturan kenotariatan di sebuah negara  harus  mengacu  pada  konsep  besar  mazab  kenotariatan  ini karena  masing-masing  memiliki  landasan  filosofi  hukum  yang berbeda. 21
Norma    yuridis  merupakan  norma  yang  secara das  sollen sebagai produk lembaga yang berwenang (legislatif), namun akan dinilai kualitasnya ketika sudah masuk dalam ranah das sein (kenyataan atau praktik). 22 Setiap
21 Habib  Adjie, Meneropong  Khazanah  Notaris  &  PPAT  Indonesia  (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT ), (Bandung: Citra ADitya Bakti, 2009), hal. 1-2
22 Herlambang, Hukum  Untuk  Rakyat  Indonesia ,    (Jaarta:  Pustaka  Insani,  2012), hal. 11.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
norma  yuridis  ini  terlahir  atau  terbentuk  adalah  berkat  latar  sosial  sebagai realitas  empiriknya.  Produk  legislatif  merupakan  wujud  pengakomodasian berbagai  bentuk  kepentingan  riil  di  masyarakat.  Hukum  pun  demikian,  ia disediakan  atau  dibentuk,  diantaranya  dijadikan  landasan  kerja  Notaris karena  kebutuhan  rakyat  atau  pembangunan  yang  diselenggarakan  oleh negara.  Hukum  tidak  begitu  saja  hadir  tanpa  alasan  kepentingan  atau kebutuhan. 23 Notaris diberikan norma yuridis pijakan dengan beberapa kali pembaruan merupakan wujud pengakuan negara terhadap urgensi kehadiran Notaris untuk masyarkat atau bangsa ini, sehingga dengan urgensinya yang demikian,  logis  jika  tantangan  profesi  atau  bersifat  individu  yang dihadapinya  tidak  ringan.  Kerasan  yang  menimpanya  hanya  menjadi “sedikt” ujian dalam menjlankan profesinya.
Urgensi  Notaris  dapat  terbaca,  bahwa  Notaris  ditentukan  bukan hanya  sebagai  pihak  yang  menerapkan  atau  mengimplementasikan  aturan (norma  yuridis),  tetapi  juga  harus  menjadi  investigator  yang  betul-betul cermat  dalam  memahami,  mempelajari  atau  menyelidiki  dokumen    yang dihadapkan  padanya.  Pekerjaan  demikian  bisa  jadi membawa  resiko  ketika berdampak munculnya reaksi dari seseorang atau sejumlah orang yang tidak menyukainya.
Pemerintah (negara) mengangkat Notaris sebagai orang-orang yang menjadi  "pelayan"  masyarakat.  Sebagai  pihak  yang  diangkat  oleh  negara maka  Notaris  dapat  dikategorikan  sebagai  pejabat  negara.  Menyandang status atau kedudukan sebagai pejabat negara berarti  Notaris menjadi wakil negara, yang berarti harus siap menghadapi apapun demi kebenaran hukum dan keadilan.
Secara yuridis sudah digariskan uregensinya Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan  Undang-Undang  lainnya  (berdasarkan  Pasal  1  angkat  1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris.
Istilah  pejabat  umum  melekat  dalam  dua  produk  yuridis  itu (Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  dan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).  Pejabat umum sendiri adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum  perdata.  Pejabat  umum  adalah  seseorang  yang  diangkat  dan diberhentikan  oleh  pemerintah  dan  diberi  wewenang  dan  kewajiban  untuk melayani  publik  dalam  hal-hal  tertentu  karena  ia  ikut  serta  melaksanakan
23 Ibid , hal. 3.
suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya  tersimpul  suatu  sifat  atau  ciri  khas  yang  membedakannya  dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat Indonesia.
Sebagai  pejabat  umum,  notaris  diangkat  oleh  Menteri  untuk melaksanakan  sebagian  fungsi  publik  dari  negara  dan  bekerja  untuk pelayanan  kepentingan  umum  khususnya  dalam  bidang  hukum  perdata, walaupun  Notaris  bukan  merupakan  pegawai  negeri  yang  menerima  gaji dari negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan  pembuatan  akta  dan  tugas-tugas  lain  yang  dibebankan  kepada notaris,  yang  melekat  pada  predikat  sebagai  pejabat  umum  dalam  ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris.
Soal  akta  itu,  Soegondo  Notodisoerjo,  menyatakan,  bahwa  untuk dapat  membuat  akta  otentik,  seseorang  harus  mempunyai  kedudukan sebagai  “penjabat  umum”.  Di  Indonesia,  seorang  advokat,  meskipun  ia seorang  ahli  dalam  bidang  hukum,  tidak  berwenang  untuk  membuat  akta otentik,  karena  ia  tidak  mempunyai  kedudukan  sebagai  “penjabat  umum”. Sebaliknya seorang “Pegawai Catatan Sipil” ( Ambtenaar van de Burgerlijke Stand )  meskipun  ia  bukan  ahli  hukum,  ia  berhak  membuat  akta-akta autentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta  perkawinan,  akta  kematian.  Demikian  itu  karena  ia  oleh  Undang- undang  ditetapkan  sebagai  “pejabat  umum”  dan  diberi  wewenang  untuk membuat  akta-akta  itu. 24 Pembuatan  akta-akta  demikian  sebagia  bukti penegasan,  bahwa  Notaris  berurusan  dengan  aspek  vital  atau  bahkan fundamental  dalam  kehidupan  (kepentingan)  masyarakat  atau  pihak-pihak yang  penghadap  (pemohon  jasa  padanya).  Akta-akta  yang  diterbitnya berhubungan dengan jaminan kepastian hukum akan “hak”, sehingga bukan tidak  mungkin  jaminan  ini  membuat  atau  mengakibatkan  reaksi  bermodus kekerasan  dari  seseorang  atau  pihak  lain  yang  tidak  menyukai  peran  yang dilakukannya.
Hal  itu  menunjukkan,  bahwa  negara  mendelegasikan  kewenangan atau  peran  strategis  pada  Notaris  untuk  melakukan  pencatatan  dan penetapan  serta  penyadaran  hukum  kepada  masyarakat,  terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerja sama. Notaris di negara penganut  sistem  atau  “madzhab” civil  law formasi  penempatannya  diatur oleh pemerintah.
Kalua  dibaca  atau  ditelaah  dari  kacamata  politik  hukum  pengadan Notaris, maka misalnya pengangkatan Notaris baru akan disesuaikan dengan jumlah  yang  dibutuhkan  untuk  mengisi  formasi  yang  kosong.  Seorang Notaris dari ranah “mdzhab” civil  law akan  mengeluarkan  akta  yang  sama
24 Kartini  Soedjendro, Perjanjian  Peraihan  Hak  atas  Tanah  yang  Berpotensi Konflik , (Yogyakarta: Kanisius, 2001),  hal. 43.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
persis  dengan  asli  akta  (minuta  akta)  yang  disimpan  dalam  kantor  Notaris. Pada  salinan  akta  tersebut  yang  melakukan  tanda  tangan  cukup  Notaris. Tanda  tangan  itu  dilakukan  di  atas  meterai  dan  dibubuhi  stempel  resmi Notaris.
Deskripsi kewenangan itu hanya sebagian dari urgensinya kehadiran Notaris  di  negara  ini,  yang  tidak  kalah  dengan  pengemban  profesi  hukum lainnya,  sehingga  kalaupun  sampai  dihadapkan  dengan  tantangan  dari perilaku orang atau pihak lain yang bermodus kekerasan,  yang diantaranya sampai  mengakibatkan  luka  berat  atau  bahkan  meninggal  dunia,  maka demikian  ini  menjadi  bagian  dari  resiko  profesi  yang  harus  dijalaninya, meski tidak ada yang berharap Notaris menghadapi ujian seperti ini.

## KESIMPULAN
Banyak  bentuk  atau  pola  kekerasan  yang  terjadi  di  masyarakat, termasuk  akar  masalahnya.  Demikian  inilah  anatomi  kekerasan,  yang kekerasan  ini  bisa  menimpa  siapa  saja,  tidak  terecuali  seseorang  yang mempunyai  pekerjaan  atau  profesi  di  bidang  hukum  seperti  Notaris.  Ada saja seseorang atau sekelompok orang  yang melakukan kekerasan terhadap Notaris.
Meskipun begitu, Notaris dalam menjalankan profesinya terikat pada perannya  yang  memang  harus  kuat  dan  berani  menghadapi  tantangan apapun,  termasuk  kekerasan  guna  memberikan  layanan  yang  terbaik berdasarkan  norma  yuridis  dan  kode  etik  profesi  pada  masyarakat  atau pihak-pihak  yang  membutuhkan  dirinya.  Kekerasan  hanya  sebagai  bagian kecil  dari  beragam  tantangan  yang  dihadapinya  dalam  menjalankan kewenangan,  kewajiban,  atau  tugas-tugas  profesionalitasnya,  sehingga Notaris harus tidak boleh mundur dalam mewujudkan misi mulianya itu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bambang  Darmawan,    2011, Eksaminasi Profesi  Hukum  . Surakarta:
Legispres.
Burhanuddin  Salam,  1997, Etika  Sosial,  Asas  Moral  dalam  Kehidupan Manusia , Jakarta: Rineka Cipta.
Dimas Sumitha,  2014, Dekonstruksi Akar-akar Kekerasan, Jakarta: KP-
Media Bangsa.
E.  Sumaryono,  1997, Etika  Profesi  Hukum:  Norma-norma  Bagi  Penegak Hukum , Yogyakarta: Kanisius.
Habib Adjie, 2009, Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT ),  Bandung: Citra ADitya
Bakti.
Herlambang,    2012, Hukum  Untuk  Rakyat  Indonesia ,    Jakarta:  Pustaka Insani.
J.E.  Sahetapy,  2002, Penanggulangan  Kekerasan  Tanpa  Kekerasan, Jakarta: Komisi Hukum Nasional (KHN).
__________, 2000, Kekerasan, untuk Apa ?,  Jakarta: The Go-East Institute. Kartini  Soedjendro,  2001, Perjanjian  Peraihan  Hak  atas  Tanah  yang Berpotensi Konflik , Yogyakarta: Kanisius. Kris Nugroho dan Thomas Santoso, 2000, Episode Tahun Kekerasan 1996 – 1999 , Jakarta: The Go-East Institute.
Mahmudi, 2014, Mewujudkan Impian Indonesia Tanpa Konflik, Surabaya: Sinar Media.
Suhartono, 2011, Dari Kekerasan ke Kekerasan, Jakarta: Pustaka Ilmu. Sumjati (Editor), Manusia dan Dinamika Budaya; Dari Kekerasan Sampai
Baratayuda, (Yogyakarta:    Badan  Penelitian  dan  Publikasi  Fakultas
(BPPF), Fakultas Sastra UGM & BIGRAF Publishing, 2001),  hal. 3. Thomas  Santoso  (Editor),  2002, Teori-Teori  Kekerasan ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia & Universitas Kristen Petra.
William  Chang,  2002, Kerikil-  Kerikil  Di  Jalan  Reformasi;  Catatan- Catatan Dari Sudut Etika Sosial , Jakarta: Kompas.

## Jurnal
B.  Arief  Sidharta,  1995, Etika  dan  Kode  Etik  Profesi  Hukum ,  Pro  Justitia, Bandung, April 1995.