Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Gerakan Penolakan Masyarakat Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2018

## Aidin
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Al-Amin Dompu
Abstrak. Gerakan  Perlawanana  Masyarakat  Terhadap  Pertambangan  Pasir  Besi  Di Kecamatan  Wera  Kabupaten  Bima”.  Kabupaten  Bima  adalah  salah  satu  Daerah  yang  kaya  akan sumber daya alam, yang di mana sangat strategis dan luas apabila dikelola dan di perketat melalui aturan  yang  masif,  maka  kekayaan  sumber  daya  alam  adalah  suatu  aset  yang  harus  dipergunakan sebagaimana  mestinya,  ada  beberapa  sektor  yang  bisa  dikembangkan  oleh  Pemerintah  Daerah, pertama  pada  sektor  pertanian,  sektor  pertenakan,  kelautan  dan  pertambangan  dengan  melihat potensi tersebut Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat keputusan (SK) dengan  nomor. 188/2010, kepada  PT.  Jagad  Mahesa  karya,  yang  bergerak  dibidang  pertambangan  pasir  besi  di  Kecamatan Wera  Kabupaten  Bima.  Penelitian  ini  mengkaji  permasalahannya  yang  diidentifikasi. Bagaimanakah  model  gerakan  masyarakat  terhadap  pertambangan  pasir  di  Kecamatan  Wera Kabupaten  Bima  Untuk  menjawab  permasalahan  di  atas  peneliti  menggunakan  teori  Resistensi. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  diskriptif  dengan  instrumen  penelitian  yang digunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi.  Informan penelitian ini adalah beberapa tokoh masyarakat,  Pemerintah  Daerah,  Pihak  Pertambangan.  Faktor  bagi  masyarakat  kehadiran pertambangan tidak akan mampu merubah cara hidup masyarakat, justru akan membuat masyarakat semakin  miskin.  Pertambangan  pasir  besi  yang  ada  di  Kecamatan  Wera  belum  bisa  diterima  oleh masyarakat, karena disebabkan oleh pemahaman masyarakat terhadap pertambangan masih kurang.
Kata kunci: Masyarakat,Pelaku usaha  dan Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN
Kecamatan  Wera  merupakan  bagian dari    Kabupaten  Bima  yang  terletak  pesisir utara  paling  Timur  dari  Kabupaten  Bima  dan dengan  jumlah  Desa  empat  belas  (14)  Desa dan selain daripada jumlah Desa juga terdapat jumlah  penduduk  secara  keseluruhan  yang terdata dalam daftar pemilihan tetap mencapai 16.000  jumlah  penduduk.  Selain  daripada jumlah  penduduk,  memiliki  hamparan  pantai yang  cukup  panjang  dari  ujung  Barat perbatasan  dengan  Kecamatan  Ambalawi, pemekaran  dari  Kecamatan  Wera,  dan sebelam  Timur  sebelah  dengan  Kecamatan Sape,  samping  itu  Kecamatan  Wera  adalah Daerah  pegunungan  yang  biasa  gunakan untuk bercocok tanam.
Tradisi  masyarakat  Wera  yang  masih pegang  teguh  terhadap  nilai  adat  istiada, saling  tolong  menolong,  satu  sama  lain. Masyarakat  yang  beraktifitas  sebagai    petani masyarakat Wera dan kebanyakan masyarakatnya  adalah  petani,  di  lihat  dari adanya  pertumbuhan  masyarakat  ada  juga
yang    petani  bawang  merah,  kacang,  kedalai, dan  ini  membuktikan  bahwa  di  Kecamatan Wera  memiliki  banyak  sumber  daya  alam. selain dari pertanian pertenakan juga merupakan  bidang  kedua  terbanyak  yang  di lakoni  masyarakat  wera  karena  daerah  ini memiliki  lahang  untuk  peternakan  cukup memadai, banyak lahang yang belum dipergunakan  untuk  yang  lain  digunakan, sebagai  lahang  peternakan,  ternak  yang  biasa dilakukan  oleh  masyarakat  tersebut,  adalah kerbau,  sapi,  kuda,  dan  lahang  ternak  berada di  Desa  Oi  Tui  dan  Payi.    selain  masyarakat yang beraktifitas sebagai petani dan peternakan,  namun  ada  juga  masyrakat  yang beraktifitas di laut dan juga menjadi pekerjaan yang  sebagian  masyarakat    dan  dengan  luas lautan yang dimiliki oleh masyarakat Wera.
Hal  lain  potensi  potensi  pertambangan juga  menjadi  faktor  yang  melimpah  di  baik persoalan  pertambangan  emas  dan  juga  pasir basir, uranium, pada sisi pemanfaatan sumber daya  alam  yang  tidak  maksimal  sehingga banyak  masyarakat  di  rugikan  dalam  proses
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
apapun, seharus pemerintah daerah memberikan ruang dengan regulasi yang tepat dalam  mengelola  semua  potensi  yang  ada. Persoalan  yang  krusial  adalah    pertambangan pasir besir kelolah oleh Pt Jaga Mahase. Moh. Mahfud  MD,  (2011)  mengatakan  bahwa ”aspek  pembangunan  yang  harus  dipadukan sangat penting jika di bangun dengan regulasi lingkungan  hidup  yang  ketat  dan  kuat  dalam pembangunan  hukum”.  Hal  yang  juga  harus dipadukan  di  dalam  pembangunan  hukum Indonesia adalah hubungan antara hukum dan masyarakat,  yakni  pemaduan  antara  hukum sebagai  alat  perubahan  masyarakat  dan hukum sebagai cermin keadaan masyarakat.
Ketika  pemerintah  memberikan  ijin pertambangan  pasir  basi  di  Kecamatan  Wera Pada  tahun  2004  yang  di  kelola  oleh  PT. Jagad  Mahesa  Karya  mengajukan  surat permohonan  izin  eksploitasi  pertambangan pasir  besi.  Pemerintah  memberikan  izin dengan  instrumen  SK  406/2004  tanggal  7 Oktober
2004. Untuk mengelola pertambangan  pasir  besi  di  Kecamatan  Wera dan Kecamatan Ambalawi. Setiap pembangunan tentu akan ada analisis dampak lingkungan (AMDAL), karena untuk menjawab  persoalan  yang  akan  datang.    Kita tau  bahwa  pertambangan  yang  ada  di Indonesia  pada  umumya  yang  menjadi persoalan  utama  adalah  analisis  mengenai dampak ligkungan (AMDAL) misalnya Lumpur Lampindo di Sidiarjo, sampai hari ini persoalan  tersebut  telah  memberikan  efek negatif kepada masyarakat setempat.
Riyadi  dkk  (2005)  kegiatan  galian tambang Analisis mengenai dampak lingkungan  hidup,  yang  selanjutnya  disebut (AMDAL),  adalah  kajian  mengenai  dampak penting  suatu  usaha  pertambangan  yang direncanakan  pada  lingkungan  hidup  yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan  tentang  penyelenggaraan  usaha, kegiatan. izin usaha pertambangan adalah izin yang  diterbitkan  oleh  instansi  teknis  untuk melakukan  usaha  pertambangan.  Kerusakan lingkungan  adalah  degradasi  lahan  yang besar, yang apabila tidak ditanggulangi secara cepat  dan  tepat  akan  menjadi  lahan  kritis sampai  akhirnya  menjadi  gurun.  Ton  Dietz, (1998)  mengatakan  Persekutuan-persekutuan
politik  yang  aneh  sengaja  di  kaburkan  yang antara  lain  ditemukan  adanya  lembaga  donor asing  yang  bekerjasama  dengan  para  politisi etnis  setempat  agenda-agenda  lingkungan mereka  malah  membenarkan  pembunuhan sebagai  cara  untuk  mencapai  tujuan-tujuan mereka sendiri yang lebih meragukan.
Ada kebuntuan komunikasi antara masyarakat,  Pemerintah  dan  Perusahan  yang tidak  memenuhi  unsur  transaksi  kebutuhan salah  satunya  kebutuhan  masyarakat  yang tidak  banyak  di  berikan  oleh  perusahan. Sehingga    pada  tahun  2008.  Pemuda  menilai bahwa kehadiran pertambangan hanya membawa kemiskinan dan bencana lingkungan  hidup.  Maka  masyarakat  dan pemuda  membentuk  lembaga  takti  sebagai lembaga  penyatuan  tujuan  untuk  menolak pertambangan. Sepanjang kehadiran pertambangan  di  Kecamatan  Wera  tidak banyak masyarakat yang mendapatkan kenikmatan kesejahteran baik melalui bantuan pendidikan,  kesehatan,  dan  tenaga  kerja. Gerakan  yang  di  bangun  pada  tahun  2008 dengan melakukan aksi di kantor Bupati Bima selama  dua  hari  dan  hasil  dari  tuntutan pemerintah  memberhentikan  untuk  sementara waktu namun proses eksploitasi pertambangan  pasir  besi  di  Kecamatan  Wera Desa  Oi  Tui  pada  tahun  2009.  Ketidak puasnya  masyaakat  yang  tinggal  di  sekitar pertambangan mulai mulai melakukan perlawanan  dengan  mengusir  perushaan pertambangan yang sedang operasi di wilayah Kecamatan  Wera.  Tangan  besi  pun  di gunakan  oleh  yaitu  aparat  keamanan  yang  di manfaatkan  untuk  mengamankan  lokasi pertambangan  dan  akhirnya  terjadi  bentrok dengan aparat keamanan.
Maka  dalam  hal  ini  perlu  di  lakukan penelitian  terkait  dengan  persoalan  di  atas. Dalam  hal  mengambil  “Judul  Gerakan Penolakan
Masyarakat terhadap pertambangan  pasir  besi  di  Kecamatan  Wera Kabupaten  Bima”.  Menjadi  fokus  penelitian ini  terkait  dengan  perlawanan  masyarakat terhadap  pertambangan.  yang  kemudian  pola kerja sama  dan pemanfaatan terhadap sumber daya  alam.  Penyajian  dan  pembahasan penelitian  ini  dimulai  dengan  mengambarkan model  gerakan  masyarakat,  dan  pola  kerja
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sama  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah,  pelaku usaha. Serta bentuk pengawasan dan pengelolaan  sumber  daya  alam.  Berbagai aspek  yang  berkaitan  untuk  menunjukan bahwa pengawasan dan pengelolaan
pertambangan  pasir  besi  yang  meliputi masyarakat, kepedulian pengusaha, konsistenya Pemerintah
dalam memberlakukan aturan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  .  Pendekatan  kualitatif  yang digunakan sifatnya deskriptif. Lokasi penelitian  ini  dipilih  di  Desa  Oi  Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima.   Lofland, dalam  Lexi  J.  Moleong    (2002)  sumber  data utama dalam penelitian kualitatif   ialah kata- kata  dan  tindakan,  selebihnya  adalah  data tambahan  seperti  dokumen  dan  lain-lain. Sumber  data  untuk  menjawab  pola  kerja pemerintah daerah, pelaku  usaha  dan masyarakat  dalam  pemanfaatan  sumber  daya alam  adalah  hasil  wawancara,  analisis dokumen  berupa  peraturan  daerah.  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui, Observasi, Wawancara, Dokumentasi.
Dalam  Pikiran  Yanuar,  Ikbal.  (2012). Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif  meliputi  teknik:  1)  uji  Kredibilitas; 2)  uji  Transferabilitas ; 3)  uji  Konfirmabilita, dan  4)  uji  dependabilitas.    Teknik  analisa data    kalau  pikiran  Miles  dan  Haberman yang dikutip dalam Sugiyono, (2011) dengan secara  interaktif  melalui  proses  data  reduksi, Displai Data, verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti  ikut  melibatkan  beberapa  hasil penelitian  yang  dilakukan  secara  akademi oleh  para  ilmuan  yang  ikut  melibatkan  dari dalam  penelitian  sosial  ataupun  persoalan konflik  pertambanga  pada  umumnya  yang terjadi  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini  penulis berusahan  memilik  penelitian  terdahulu  yang berkaitan  dengan  pertambangan  pasir  besi. Adapun  hasil  dari  kajian  tersebut  yang peneliti  anggap  cukup  keterkaitan  meskipun tidak  secara  tegas  mengkajinya  tentang resistensi masyarakat akan tetapi pada bidang ilmu  pengetahuan  sama.  Dalam  jurnal  yang
telah  dipublikasikan  Eka  Zuni  Lusi  Astuti dengan  judul  Konflik  Pasir  Besi:  Pro  dan Kontra  Rencana  Penambangan  Pasir  Besi  di Kabupaten  Kulon  Progo    Eka  Zuni,  Lusi Astuti, (2012).
Hasil  karya  ilmiah  tesis  Inarni  Nur Dyahwanti,  yang  telah  dipublikasikan  dalam bentuk  jurnal  dengan  judul kajian  dampak lingkungan kegiatan penambangan pasir pada daerah  sabuk  hijau  gunung  sumbing  di kabupaten temanggung,
Inarni Nur Dyahwanti,  (2007).  Terkait  dengan  beberapa penelitian  terdahulu  yang  menjadi  acuan dalam  penulisan.  Dengan  melihat  beberapa penelitian  terdahulu  seperti  yang  penelitian dilakukan    oleh  Eka  Zuni,  Lusi  Astuti,  pro dan kontra antar masyarakat tentang pertambangan  pasir  besi.  Maka  penulis  tidak aka sama dengan persoalan yang dibahas oleh peneliti sebelumnya, penelitian ini lebih pada penekannya  tentang  perlawanan  masyarakat dan  pola  kerja  sama  antar  Pemerintah  dan pengusaha  dalam  mengelola  sumber  daya yang  disebut  pasir  besi.    Tony  Djogo,  Dkk (2003)  Mengatakan  bahwa  kebijakan  dan kelembagaan sulit dipisahkan, seperti dua sisi sekeping  mata  uang.  Kebijakan  yang  bagus tetapi dilandasi kelembagaan yang jelek tidak akan membawa proses pembangunan mencapai  hasil  secara  maksimal.  Demikian juga  sebaliknya,  kelembagaan  yang  bagus tetapi  kebijakannya  tidak  mendukung  juga membuat  tujuan  pembangunan  sulit  dicapai sesuai harapan.
Maka  dalam  hal  ini,  layak  untuk mendiskusikan pandangan-pandangan tentang perlawanan masyarakat kelompok subordinat. Tentu  saja,  salah  satu  tokoh  yang  sangat menonjol  di  sini  adalah  James  C.  Scott. Melalui  beberapa  tulisanya,  dia  melakaukan elaborasi  yang  cukup  kritis  atau  praktek- prakter  perlawanan  marjinal.  Scott  (1990) mengatakan  dengan  menggambarkan  praktek perlawanan kelompok subordinat  ibarat oposisi  seorang  editor  surat  kabar  yang bekerja  di  bawah  sensor    yang  ketat  dari atasannya.  Posisinya  yang  lemah  membuat dia harus berlaku sedemikian rupa sehingga ia tetap bisa menyampaikan pesan. Ini membutuhkan  satu  semangat  eksperimental dan kapasitas untuk menguji dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
mengeksploitasi  semua  celah,  ambiguitas, ketenangan,  dan  perilaku  yang  ada.  Ini  berati harus  mempertimbangkan  berbagai  ukuran yang  digunakan  oleh  pemegang  otoritas tentang hal yang dibolehkan dan dilarang.
Lanjut  Scott  mendefinisikan  resistensi (kelas)  diproduksi  dalam  konteks  perlawanan kelas  petani  bawah  sebagai  kelas  subordinat dalam  menghadapi  kekuasaan  dan  atau  tua tanah  yang  dianggap  memiliki  kekuatan, sehingga dapat mengambik kebijakan pembangunan negara.  Dalam konteks budaya secara  umum,  jenis  resistensi  ini  lebih bermakna  sebagai  siasat  atau  takti  dalam menghadapi  kultur  dominan.  Tourine  (1985) mengatakan bahwa gerakan sosial merupakan interaksi  yang  berorientasi  normatif  antara lawan  atau  saingan  beserta  penafsiran  yang sarat  konflik  dengan  modal  masyarakat  yang berlawanan  dari  sebuah  medan  budaya bersama. Rumusan gerakan sosial Tourine ini tidak  luput  dari  model  identitas  murni  yang dikembangkannya.

## Hasil Penelitian
Pada  awal  gerakan  penolakan  tersebut, karena  berdasarkan  analisis  dari  berbagai kalangan  pemuda  Wera  yang  kuliah  di berbagai  daerah  yang  ada  di  Indonesia,  ada yang  dari  Makasar,  dari  Mataram,  Jakarta. Kemudian pulang mahasiswa sehingga melakukan  propaganda  kepada  masyarakat, bahwa pertambangan akan merusak lingkungan, serta kehidupan masyarakat tidak akan  nyaman  disebabkan  adanya  perusahan pertambangan. Selain dari pada itu propaganda mahasiswa pun melakukan dengan  memutar  film  tentang  pertambangan yang  ada  di  Indonesia.  Bahwa  pertambangan yang  ada  hanya  membawa  penyakit  bagi masyarakat,  dan  tidak  ada  jaminan  yang nyata,  yang  bisa  dipercaya  oleh  masyarakat, semua  ungkapan  dari  perusahan  hanya ungkapan palsu.
Seiring berjalan waktu dengan propaganda  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa, reaksi  warga  pun  mulai  muncul  dan  mulai bertanya  tentang,  apa  benar  tambang  akan menghancurkan lingkungan atau tidak. Namun  dominasi  pemikiran  dari  mahasiswa tersebut  sehingga  pandangan  masyarakat tentang  pertambangan  adalah  penyakit  bagi
kehidupan  dan  lingkungan.  Sisi  lain  daripada masyarakat yang biasa hidup dengan aktifitas nelayan dan petani tentu sulit untuk menerima kehadiran pertambangan, apalagi pertambangan  hadir  sebagai  siluman.  Ketika pertambangan  masuk  secara  tiba-tiba  tanpa melakukan  sosialisasi  yang  jelas,  sudah  pasti akan  menimbulkan  reaksi  masyarakat  di beberapa Desa di Kecamatan Wera.
Selain memberikan pemahaman masyarakat,  mahasiswa  pun  mendirikan kelompok-kelompok yang menolak pertambangan, yang sepaham dengan masyarakat,  dengan  simbol  gerakan  bahwa pertambangan  harus  di  tolak  dan  harga  mati. Hal tersebut sering bergulir isu-isu perlawanan  dari  masyarakat  dan  mulai mengusir pihak Perusahan, karena masuk PT. Jagad  Mahesa  Karya,  yang  mengelola Pertambangan  pasir  besi  Kecamatan  Wera pada tahun 2008 mulai proses eksploitasinya, di saat kepemimpinan Bupati yang baru  yang bernama H. Fery Julkarnaim,St.
Sesungguhnya
Pemerintah tidak seharusnya  memberikan  izin  eksploitasi. Yang  paling  utama  adalah  izin  eksplorasi, supaya  pihak  perusahan  membentuk  tim untuk  melakukan  penelitian  terkait  dengan kandungan pasir besi, apakah pasir besi layak atau tidak. Pada kenyataan  yang terjadi pihak pemerintah  mengelurkan  izin  berdasarkan kepentingan  semata  tanpa  melihat  kondisi alam dan kondisi masyarakat.
Hal tersebut akan menimbulkan, perlawanan  masyarakat ketikan melihat proses  tersebut,  karena  disebakan  oleh  suatu tindakan  Pemerintahan  dan  pihak  perusahan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat  pada  umumnya  yang  ada  di Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
Perlawanan  muncul  ketika  masyarakat  yang hidup  pinggir  pantai  seperti,  Desa  O’i Tui,Dusun  Radu  Desa  Bala,  Desa  Pai,  Desa Kala  Jena.    Ketika  temui  salah  seorang pemuda yang tinggal di Desa Bala Kecamatan Wera.  Sebagai  pelopor  gerakan  mahasiswa yang  menolak  pertambangan  pasir  besi  di Kecamatan. Pemuda yang tidak terlalu banyak bicara dan juga tidak terlalu banyak bercanda.
Salah  seorang  tokoh  pemuda  yang tinggal  di  Desa  Rangga  Solo  Kecamatan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Wera,  yang  inisial    (FM),  37  tahun,  yang berperofesi  sebagai  wira  usaha,  mengatakan. “Awal  masuknya  pertambangan  pasir  besi  di Kecamatan Wera Kabupaten Bima pada tahun 2004 dan dengan istrumen surat keputusan Sk 406  dan  407  dan  surat  keputusan  tersebut  di keluarkan  pada  masa  pemerintahan  Drs. Jainul  Arifin,  M.Si  selaku  Bupati  Bima  pada 2004.  Dengan  sehingga  membuat  satu perjanjian  bahwa  seluruh  masyarakat  di pinggir  pantai  di  berikan  peluang  untuk bekerja  di  wilayah  pertambangan.  Namun kenyataan  di  lapangan  tidak  seperti  yang direncanakan  awalnya.  (Wawancara  Pada Hari 28 Juli 2015 Di Desa Rangga Solo).
Bahwa  pernyataan  informen  di  atas, Pemerintah  dan  pihak  Perusahan    telah memberikan  perjanjian  kepada  masyarakat setempat,  akan  membuka  peluang    kerja  di dalam  perusahan  pertambangan  pasir  besi tersebut  untuk  mengatasi  kemiskinan  dan pengangguran.  Namun  pada  kenyataannya sangat  sulit  bagi  pihak  pertambangan  untuk menerima  semua  masyarakat  yang  bekerja  di dalam perusahan tersebut, karena di sebabkan mental  dan  keahlian  yang  dimiliki  oleh masyarakat  tidak  punya.  James  scott,  (1990) mengatakan    bahwa  perlawanan  sebagai tindakan  yang  dilakukan  oleh  kaum  atau kelompok  subordinat  yang  ditujukan  untuk mengurangi  atau  menolak  klaim  yang  dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka.
Salah  seorang  yang  bernama    (TJ,  38 tahun)  di  Desa  Oi  Tui  sebagai  kepala  dusun, dan aktifitas keseharianya sebagai petani dan nelayan,  karena  pendidikan  terakhirnya Tamat  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA).  Ia Mengatakan  “Kami  melihat  kedatangan orang  yang  mengambil  pasir  kami  langsung ke  Kantor  Camat  agar  dapat  mengeluarkan mobil  pengakut  pasir.  Kemudian  pak  Camat datang  untuk  bernegosiasi  dengan  pihak Perusahan hasilnya tersebut bahwa alat berat sebagai  pengakutan  pasir  di  keluarkan  dari tempat  tersebut.  Selang  seminggu  pihak perusahan mengundang Pemerintah Kabupaten  untuk  memberikan  sosialisasi kepada  kami  dan  setelah  pihak  Pemerintah Daerah  datang  mereka  memberikan  arahan
kepada  masyarakat  agar  menanam  sayur sebanyak-banyak,  untuk  di  jual kepada  pihak perusahan”.  (minggu  30  september  2015  di dusun oi Tu’i desa oi Tui).
Kehadirian  Pemerintah  dan  perusahan dalam  proses  sosialisasi  yang  lakukan  harus memberikan  pendidikan  secara  langsung terhadap  masyarakat  terkait  dengan  adanya pertambangan.    Bukan  pada  saat  situasi konflik terjadi baru di lakukan sosialisasi dan hal  itu  memang  mustahil  bisa  di  terima  oleh masyarakat,  karena  pahaman  masyarakat terhadap  pertambangan  membawa  dampak buruk kehidupan lingkungan dan sosial.
Sinergisitas  pikiran  DPRD  dan  Pemda, Perusahan hanya melakukan sosialisasi 1 kali saja  dan  setelah  pihak  perusahan  langsung melakukan  eksploitasi  da  seharusnya  yang  di lakukan adalah eksplorasi, karena pertambangan  menjadi  sesuatu  bermasalah jika  pihak  masyarakat  tidak  bisa  memahami tentang  pertambangan  dan  kalau  masyarakat berikan  subsidi  pikiran  yang  sehat  dan  baik tentu  mungkin  tidak  terjadi  hal-hal  dalam penolakan.  Gerakan  mahasiswa  trus  di lakukan  baik  di  lokasi  Oi  Tui  maupun  di kantor  Camat  dan  bahkan  di  Kantor  Bupati dengan  tunutan  meminta  Pemerintah  agar mencabut ijin pertambangan.
Salah  seorang  asli  Bima  orang  yang menjabat sebagai Humas di dalam perusahan PT. Jagad Mahesa Karya, yang biasa di sapa dengan  (Bimo),  nama  ini  kemungkinan  nama samarannya,  dan  pendidikan  sarjana  hukum dan  di  lain  hal  dia  memiliki  tanggungan  dan beristri.  Mengatakan  adalah  sebagai  berikut. ”ia  ada  dua  hal  yang  bisa  di  lihat,  pertama Pertambangan di berhentikan untuk sementara  waktu  dikarena  ada  masalah  dari Pemerintah  Pusat.  Kedua  Bahwa  pihak perusahan    memberikan  pekerjaan  terhadap orang  yang  ada  di  lingkar  tambang  untuk sebagai  tenaga  kerja”.  (19  agustus  2018  di kantor perusahan jagad mahesa karya).
Dengan paparan dari bagian humas PT. Jagad Mahesa  Karya,  bahwa  pertambangan  telah memberikan  kontribusi  terhadap  masyarakat setempat  dengan  memberikan  pekerjaan terhadap masyarakat setempat yang asli Wera. Analisis dampak lingkungan pernah dirancang  oleh  Daerah,  karena  Pemerintah
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang tidak memahami tentu akan berimplikasi kepada  lingkungan  hidup.  Sisi  lain  bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL),  dibuat  oleh  pihak  perusahan. Pertambangan  pasir  besi  di  Kecamatan  Wera Kabupaten  Bima    melahirkan  perlawanan masyarakat,  karena  dinilai  pertambangan tidak  mampu  memberikan  konstribusi  nyata bagi kehidupan masyarakat. Resistensi dimungkinan  karena  dominasi  dan  hegemoni tidak pernah bisa total.
Sebagaimana yang dinyatakan Butler (1990), bahwa  regulasi  praktek-praktek  identifikasi. Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bima,  berawal  di  keluarkan  oleh  pemerintah Jainul  arifin  sebagai  Bupati  Bima  2004 dengan  instrumen  surat  keputusan  (SK) no.406/2004  kepada    PT.  Jagad  Mahesa Karya. Dengan memberikan kuasa pertambangan  eksploitasi  bahan  galian  pasir untuk  jangka  waktu  selama  5  tahun  berturut- turut  terhitung  mulai  tanggal  7  oktober  2004 s/d  7  oktober  2009.    Atas  lokasi  seluas  3.77 Ha.    Anthony  Oberschall  (1973)  mengatakan bahanya  bisa  didapat  dari  sumber  alam, yang kemudian meliputi uang, pendamping organisasi sebagai tenaga kerja untuk menyatukan  komunikasi  antar  kedua  belah pihak,  karena  keputusan  dalam  sebuah organisasi  sebagai  komitmen  yang  dibangun berdasarkan pertimbangan yang legal rasional.  Di  lain  hal  bahwa  teori  mobilisasi sumber lebih pada, memfokuskan perhatiannya  kepada    proses-proses    sosial yang    memungkinkan    muncul    dan berhasilnya  suatu  pembangunan  tergantung kepada kebijakan yang tepat untuk kepentingan publik.
Izin  yang  dikeluarkan  oleh  Bupati Bima  yaitu H.  Fery Julkarnain,St. Pada tahun 2009  sebagai  perpanjangan  usaha  yang  di ajukan  oleh  pihak  perusahan.  Dengan pemegang  izin  operasi  produksi  mempunyai hak  untuk  melakukan  kegiatan  konstruksi, produksi,  pengangkutan  dan  penjualan  serta pengolahang  dan  pemurnian  dalam  wilayah izin  usahan  pertambangan,  untuk  jangka waktu  2  tahun  mulai  tanggal  ditetapkanya keputusan  sampai  dengan  tanggal  17  maret 2012.    Kalau  operasi  pertambangan  terus menerus,  tentu  hal  ini  akan  membuat  warga
tidak nyaman dalam beraktifitas atau mencari nafkah,  karena  disebakan  dengan  adanya proses  eksploitasi  pertambangan.  Sementara masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  dataran rendah  tentu  sumber  kehidupanyan  adalah petani  dan  nelayan,  dan  bearti  sumber kehidupan  masyarakat  tidak  bisa  lepas  dari hal yan biasa dilakukannya.
Ketika Pemerintah mencoba merubah  cara  pandang  masyarakat  dari masyarakat agraria menuju masyarakat industri,  tentu  secara  pemahaman  masyarakat yang  masih  kurang.  Terkadang  izin  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah  tidak berdasarkan  aspek  kebutuhan  masyarakat namun  kebanyakan  izin  yang  di  keluarkan oleh  Pemerintah  berdasarkan  pada  aspek politik.    Sehingga  apa  yang  terjadi,  antara kebijakan Pemerintah dan keinginan masyarakat tidak sesuai tentu akan melahirkan  perlawanan.  Tingkat  komunikasi Pemerintah terhadap masyarakat tidak maksimal,  karena  pemerintah  menganggap apa  yang  dilakukannya  akan  setuju  oleh masyarakat, namun pada kenyataan masyarakat  juga  bisa  menganalisa  segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan.
Singh  (2001)  mengatakan  bahwa sistem  mobilisasi  yang  terorganisir  secara rasional. Teori mobilisasi sumberdaya berasumsi  bahwa  dalam  suatu  masyarakat dimana  muncul  ketidakpuasan  maka  cukup memungkinkan  untuk  memunculkan  sebuah gerakan  sosial.  Dengan  adanya  pengajuan perpanjangan  kontrak,  maka  Pemerintah respon dengan memberikan perpanjangan izin kontrak  agar  perusahan  tersebut  dapat beroperasi di wilayah wera, dengan instrumen SK  (188).  Setelah  pertambangan  melakukan eksploitasi  pertambangan  pasir  di  wilayah Desa  Oi  Tui  dan  Tawali,  masyarakat  pun mulai merasakan efek dari kegaiatan pertambangan  yaitu  efek  negatif  sebagai berikut:
1. Masyarakat  tidak  bisa  melakukan  aktifitas di  laut  untuk  melanjutkan  kehidupan mereka  setiap  hari  dalam  mencari  nafka untuk kebutuhan hidup masyarakat masing-masing.
2. Masyarakat  dihantui  dengan    ancaman bencana  lingkungan  dan  abrasi  besar-
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
besaran.
Membentuk  gerakan  sosial  sebagai gejala  yang  alternatif  jalan  dalam  ruang dialektika.  Oberschall  (1973)  mengatakan hubungan  sosial  telah  membentuk  hubungan yang  kuat  sebagai  bentuk  tindakan  bersama, untuk mencapai  apa yang diinginkan. Misalnya ketika gerakan perlawanan masyarakat
terkait dengan
adanya pertambangan  pasir  besi  di  Kecamatan  tentu Kecamatan  lain  pun  ikut  melibatkan  sebagai bentuk komitmen bersama berdasarkan persoalan  tersebut.  Otto  Soemarwato  (  2009) mengatakan  bahwa  Penyebaran  AMDAL yang  sangat  cepat,  yang  terjadi  pada  waktu gerakan  lingkungan  merupakan  suatu  model yang  hangat  membawa  akibat  tidak  dikaji dengan saksama apa sebenarnya AMDAL itu. Oleh  karena itu  banyaklah  terjadi    kekeliruan dalam  pengunaan  AMDAL.  Di  banyak negara,  termasuk  Indonesia  kekeliruan  itu menjadi  sangat  luas,  sehinggah  dapatlah disebut sebagai salah kaprah.
Peneliti mengurai kembali terkait dengan kebutuhan masyarakat, apakah pihak pertambangan  penuhi  hak  rakyat  yag  telah  di janjikan  kepada  masyarakat.  Dalam  hal  ini ada  beberapa  hal  sebagai  berikut.  Perusahaan pertambangan tidak merealisasikan kewajibannya  dalam  bentuk  tanggung  jawab sosial perusahaan Corporate social renponsibility (CSR)  terhadap  masyarakat yang  dianggap  rugi  oleh  pihak  perusahaan yang harus dipertanggung jawabkan.
Ekspor  pertama  bahan  material  yang  di lakukan oleh pihak PT. Jagad Mahesa Karya, tambang  pasir  besi  dari  Kecamatan  Wera  ke Negara  Cina.  Dan  lebih  kurang  10.000  ton pasir  besi  yang  telah  di  ekspor,  dan  itu pengiriman  pertaman.  Karena  sebelum  pihak pertambangan  memberikan  upah  kepada masyarakat  untuk  galian  pasir  besi  secara manual. Dan yang menjadi target pengekspor bahan  material  tersebut  dan  terus  akan meningkat tiap bulan rencanan.
Kalau  ukur  dengan  ekspor  sebesar  itu tentu  warga  akan  tidak  akan  mengalami kemiskinan,  lagi  kita  katakan  bahwa  pihak perusahan  hanya  menjadi  rakyat  sebagai budak  di  dalam  perusahan  tersebut.  Collins (1975),  mengatakan,  muncul  sesuatu  yang
tidak  baik  sebagai  bentuk  solidaritas.  Jika Anda  memegang  atau  percaya  pada  satu  sisi dalam  suatu  konflik,  definisi  dari  kekejaman akan  tampak  secara  moral  benar.  Perlawana masyarakat  Wera    merupakan  titik  awal  dari semua  gerakan  perlawanan  masyarakat  yang ada di Bima, terhadap pertambangan, baik itu pertambangan pasir besi atau pun pertambangan lainya.
Adanya lembaga yang di bangun pada saat itu masyarakat, bisa menyatukan pemahaman  dalam  mengawal  kasus  tersebut. Karena  semua  masyarakat  yang  tergabung dalam  gerakan  tersebut  tentu  orang-orang yang  memiliki  kesamaan  ideologi.  Selama gerakan  penolakan  pertambangan  tersebut, masyarakat  menduduki    Kantor  Bupati  Bima selama  tiga  hari,  hingga  akhir  Pemerintah menerima tuntutan masyarakat bahwa pertambangan  akan  di  mencabut  untuk sementara waktu.
Tahapan  kedua  gerakan    masyarakat dan  represif  pihak  keamanan,  tersebut merupakan  proses    kembali  pihak  perusahan dalam  melakukan  eksploitasi  pertambangan pasir    di  Kecamatan  Wera,  di  masa  itu mahasiswa  dan  pemuda  serta  masyarakat kembali  mendirikan  lembaga  takti  grakan dengan nama lembaga tersebut  Fron Gerakan Rakyat  Anti  tambang  (FGR),  pola  gerakan pada  tahun  2009  masyarakat  tidak  lagi menuntut  Bupati  Bima,  tetapi  pola  gerakan masyarakat  langsung  menyerang base  camp pertambangan,  sampai  masyarakat  dan  pihak pertambangan  serta  aparat  keamana,  saling kerja mengejar di laut. Pada saat pertambangan  lagi  mengangkut  pasir  besi  di sekitar  wilayah  Radu  Desa  Bala,  masyarakat langsung  melakukan  pengusiran  terhadap pihak  pertambangan,  sehingga  di  dalam gerakan  tersebut  masyarakat  ada  yang  di tangkap  lebih  kurang  10  orang,  serta  luka- luka  akibat  tindakan  aparat  kepolisian,  yang tidak memiliki hati nurani.
Dengan memperhatikan resistensi yang  dilakukan  oleh  masyarakat    merupakan akibat-akibat yang mungkin terjadi, sebaliknya  dengan  tujuan  mereka  hampir selalu kesempatan hidup dan ketekunan Scott (1990).    Masyarakat  melakukan  gerakan, karena  sudah  merasakan  efeknya  negatif  dari
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pertambangan  pasir  besi.  Masyarakat  menilai bahwa pertambangan hanya membawa bencana bagi kehidupan masyarakat serta bagi para  binatang,  yang  menetap  di  Kecamatan Wera,  serta  ikan  yang  ada  di  lautpun merasakan efek pertambangan.
Tahapan  ketiga    Gerakan  pada  tahun 2011, masyarakat kembali di kagetkan dengan kedatangan  kapal  perusahan  yang  muatan lebih  dari  ribuan  ton,  dalam  dugaan  tersebut masyarakat kembali bertanya apakah pertambangan  masih  melakukan  operasi  atau tidak,  semua  unsur  yang  terlibat  dalam persoalan  pertambangan  diam  semua  dan tidak  ada  yang  berani  angkat  bicara.  Di  lain pihak sebagian kelompok pemuda mengatakan  bahwa  pertambangan  tidak  lagi melakukakn  operasi  berdasarkan  tindakan tersebut selama empat bulan tidak melakukan operasi atau aktifitas secara manual.
Faktanya, bahwa kehadiran kapal yang mengangkut bahan material membukti bahwa pertambangan  masih  melakukan  operasi  dan itu  menjadi  sesuatu  hal  yang  sangat  jelas. Lain  hal  pihak  perusahan  dan  Pemerintah menggunakan  jasa  keamanan  untuk  menjaga lokasi  pertambangan  pasir  besi  yang  ada  di Kecamatan  Wera.  Masyarakat  pun  tidak terlalu berani mendekati lokasi pertambangan pasir  besi.  Dengan  masuk  lagi  pertambangan pasir  besi  di  Kecamatan  Wera  mahasiswa yang  kuliah  di  luar  Bima  melakukan  aksi penolakan  terhadap  tambang  dari  berbagai daerah  ikut  mereaksi  terhadap  adanya pertambangan,  karena  mahasiswa  melihat pertambangan  yang  ada  di  Indonesia  tak ubahnya  dengan  monster  yang  menakuti masyarakat  di  setiap  saat  dan  itu  menjadi penyakit  kalau  pertambangan  di  biarkan secara begitu.

## Kesimpulan
Penelitian  dapat  di  tarik  kesimpulan bahwa kehadiran pertambangan di Kecamatan Wera .  Model gerakan resistensi masyarakat, ada beberapa faktor yang mendasari penolakan masyarakat.
1. tidak  ada  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  kepada  masyarakat  Kecamatan Wera  Kabupaten  Bima  terkait  dengan masuk  perusahan  Jagad  Mahesa  Karya,
yang  bergerak  dibidang  pertambangan pasir . 2. Kedua Pertambangan  pasir  besi  yang  ada di  Kecamatan  Wera  belum  bisa  diterima oleh  masyarakat,  karena  pemahaman masyarakat  terhadap  pertambangan  masih kuramng.
3. Selama adanya pertambangan tidak ada hal yang  bisa  di  manfatkan  oleh  masyarakat setempat baik melalui kesehatan pendidikan, dan tenaga kerja.
4. Pertambangan  di  kecamatan  Wera  perlu adanya  rekosuliasi  antara  masyarakat, Pemda dan pelaku usaha.

## Daftar Pustaka
Anthony,  Oberschall.  1973. New  Social
Movement Theory and Resource
Mobilization  Theory :  The  Need  for Integration.
Collins,  R.  1975. Conflict  sociology. New York: Academic Press.
Eka    Zuni,  Lusi  Astuti.  2012. Konflik  Pasir Besi:  Pro  dan  Kontra  Rencana Penambangan  Pasir  Besi di  Kabupaten Kulon  Progo.  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik.Volume  16,  Nomor  1,  Juli (62-74) ISSN 1410-4946.
Inarni Nur  Dyahwanti. 2007. kajian dampak lingkungan kegiatan penambangan pasir  pada  daerah  sabuk  hijau  gunung sumbing    di  kabupaten  temanggung .
Universitas diponegoro semarang.
Akses  pada  hari  rabu    agustus  tahun 2015.
James C. Scott. 1990. Deconstructing Equlity versus  Difference’in  Hirssd  and  Fox keller  (eds)  konflict  in  feminism .
London and new york: Routledge.
Lexi  J.  Moleong    2002. Metologi  Penelitian Kualitatif.Bandung : PT. Remaja Rosda
karya. Mahfud  MD.  2011. Membangun  Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi . Jakarta: PT Raja Grafindo Pertsada. Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor publik . Edisi pertama. Yogyakarta. Andi
Otto  Soemarwoto.  2009. Analisis  Mengenai Dampak
Lingkungan .Yogyakarta:
Gajamada University.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Otto  Soemarwoto.  2009. Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan .Yogyakarta: Gajamada University. Riyadi,.dkk. 2005. Perencanaan Pembangunan    Daerah .    Jakarta    :    PT Gramedia Pustaka Utama. singh,   Rajendra.   2001 .   Social   Movements,
Old and New: A Post- Modernist Critique , New Delhi/Thousand  Oaks/London:  Sage Publications.
Sugiyono. 2011. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Ton Dietz. 1998. Kontur Geografi Lingkungan  Politik . Pengakuan  Hak Atas  Sumber  daya  Alam.kerjasama . Pustaka pelajar. jogja: INSIST Pres dan
REMDEC.
Tony  Djogo,.  Dkk.  2003. Kelembagaan  Dan Kebijakan Dalam Pengembangan . agroforestri  w  o  r  ld  agr  ofo  res  tr  y centr e (ICR AF).
Touraine,  A.  1985. Sosial  Movement  and Sosial  Change .    Orlando  Fals  Bonda (ed.)  The  Challenge  of  Sosial  Change. (London: Sage)
Yanuar, Ikbal. 2012. Metode Penelitian Sosial Kualitatif . Bandung: Reifika Aditama.