## MALADMINISTRASI DALAM PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Oleh:
Muhammad Alfar Email: muhammadalfar99@gmail.com Universitas Muhammadiyah Kendari
Ahmad Rustan Email: ahmad.rustan@umkendari.ac.id Universitas Muhammadiyah Kendari
Irwansyah
Email: irwansyah@umkendari.ac.id Universitas Muhammadiyah Kendari Fachmi Jambak
Email: fachmijambakr68@gmail.com Universitas Muhammadiyah Kendari

## Abstrak
Salah  satu  hak  bagi  ABH  yang  masih  terabaikan  adalah  masih  terdapat  ABH  yang  masih dilakukan  penahanan  di  Rutan  bercampur  dengan  tahanan  dewasa  yang  seharusnya penahanan  dilakukan  pada  LPKS  dan/atau  LPAS  agar  tidak  bercampur  dengan  tahanan dewasa  sehingga  anak  rentan  mendapatkan  pengaruh  buruk.  Adapun  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  yakni  Bagaimanakah  praktik  penahanan  ABH  dalam  rangka menghadapi  proses  hukum?  Apa  bentuk  maladministrasi  yang  terjadi  dalam  proses penahanan  ABH  dalam  menjalani  proses  hukum?  Penelitian  ini  masuk  dalam  penelitian hukum  normatif  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach)  dan  Pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Berdasarkan  hasil  penelitian disimpulkan bahwa proses penahanan terhadap ABH dalam rangka menjalani proses hukum masih  bercampur  dengan  tahanan  orang  dewasa  akibat  belum  tersedianya  LPKS  dan/atau LPAS. Adapun bentuk maladministrasi yang terjadi akibat belum tersedianya LPKS dan/atau LPAS yaitu, pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Kata kunci: Maladministrasi, pemenuhan, Hak ABH

## Abstract
One  of  the  rights  for  ABH  that  is  still  neglected  is  that  there  are  still  ABH  who  are  still being held in detention centers mixed with adult prisoners who should be held at LPKS and / or  LPAS  so  as  not  to  mix  with  adult  prisoners  so  that  children  are  vulne rable  to  bad influences.  The  formulation  of  the  problem  in  this  study  is:  How  is  the  practice  of  ABH detention in order to face the legal process? What forms of maladministration occur in the process of detention of ABH in undergoing legal proceedings? This research is included in normative  legal  research  using  the  statutory  approach  method  statute  approach  and conceptual  approach.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  was  concluded  that  the  detention process  for  ABH  in  the  context  of  undergoing  legal  proceedings  is  still  mixed  with  adult detention  due to  the unavailability of  LPKS  and  /  or  LPAS. The  forms of maladministration that occur due to the unavailability of LPKS and / or LPAS are neglect of legal obligations, protracted delays, and irregularities in procedures in the implementation of public services.
Keywords: Maladministration, fulfillment, ABH Rights

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Anak  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  masa  depan  bangsa  dan kelangsungan  hidup  manusia. 1 Di  Indo- nesia,  anak  memegang  peranan  penting, dalam  konstitusi  secara  tegas  menyatakan bahwa  negara  menjamin  hak  setiap  anak untuk  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi. 2 Dengan demikian,  kepentingan  terbaik  anak  harus dipahami  sebagai  kepentingan  kelang- sungan hidup manusia.
Anak  dapat  dengan  mudah  ter- pengaruh  oleh  berbagai  hal  di  ling- kungannya. 3 Psikologis  anak  yang  masih dalam  tahap  pencarian  identitas  terkadang mudah  terpengaruh  oleh  situasi  dan kondisi  lingkungan  sekitar.  Tidak  dapat dipungkiri  banyak  kasus  hukum  yang menimpa anak-anak di Indonesia. Perilaku menyimpang  pada  anak  sedikit  banyak disebabkan  oleh  faktor  lingkungan  sosial dimana anak tersebut tumbuh dan
1 Primaharsya,  Angger  Sigit  Pramukti  Dan  Fuady, and  Angger  Sigit  Pramukti, Sistem  Peradilan Pidana  Anak (Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia,
2015).
2 Dheny  Wahyudhi,  “Perlindungan  Terhadap  Anak Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Melalui Pendekatan  Restorative  Justice,” Jurnal  Ilmu Hukum Jambi 6, no. 1 (2015): 143–63.
3 Pradana  et  al.,  “Karakter  Anak  Terbentuk Berdasarkan Didikan Orang Tua Dan Lingkungan Sekitar,” Jurnal  Pendidikan  Tambusai 5,  no.  3 (2021): 7834–40.
berkembang,  faktor  keluarga  dan  karena faktor  tidak  terpenuhinya  hak-hak  anak yang  merupakan  tanggung  jawab  negara 4 . Di dalam instrumen Hak Asasi Manusia di tingkat  nasional  maupun  Internasional, anak diposisikan sebagai kelompok masya- rakat  rentan  yang  wajib  diperlakukan khusus atau istimewa, dan negara memiliki tanggung  jawab  untuk  menjamin  per- lindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  anak yang istimewa tersebut. 5
Kewajiban  Negara  untuk  mem- berikan perlindungan terhadap anak berupa pemenuhan  kewajiban  dalam  hal  yang bersifat menghargai ( to respect ), melindungi  hak-hak  anak  ( to  protect ), maupun  untuk  memenuhi  ( to  fulfill ) kebutuhan  hidup  anak  baik  secara  fisik maupun  secara  psikis  hak-hak  anak  yang seharusnya  dipenuhi  dan  mendapatkan jaminan  perlindungan  yang  mencakup perlindungan  agama,  pendidikan,  ke- sehatan dan sosial. 6
Dalam melindungi anak dari tindakan  yang  tidak  adil  dan  melanggar
4 Rachmat  Putro  Ferdiawan  Putro  Ferdiawan, Meilanny  Budiarti  Santoso,  and  Rudi  Saprudin Darwis,  “Hak  Pendidikan  Bagi  Anak  Berhadapan (Berkonflik)  Dengan  Hukum,” Jurnal  Kolaborasi Resolusi Konflik 2, no. 1 (2020): 19, https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044.
5 Okky Chahyo Nugroho, “Peran Balai Pemasyarakatan  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  Ditinjau  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia,” Jurnal  HAM 8,  no.  2  (2017):  161, https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356.
6 Soetji  Andari,  “Peran  Pekerja  Sosial  Dalam Pendampingan Sosial,” Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial  (Rehsos) 6,  no.  2  (2020):  76–92, https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200.
hak-hak anak, terdapat aturan khusus pada Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Per- lindungan  Anak.  Pasal  1  angka  12 menyatakan  bahwa  “Hak  Anak  adalah bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah”. Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  menyatakan  bahwa  “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap  penyelenggaraan  Perlindungan Anak”. 7
Pentingnya  peran  anak  bagi  masa depan  bangsa,  mendorong  pemerintah untuk  memberikan  perlindungan  khusus kepada  anak.  Dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  dijelaskan  bahwa, perlindungan  khusus  kepada  anak  yang dimaksud  salah  satunya  diberikan  kepada Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum (ABH).  Dalam  konteks  ABH,  anak diperlakukan berbeda dengan proses pemidanaan  pada  orang  dewasa  sebagai upaya  untuk  memberikan  perlakuan  ter-
7 “Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Uundang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (n.d.).
baik  bagi  kepentingan  anak  dan  sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak. 8
Perlakuan  istimewa  bagi  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  telah  dijamin dalam  instrumen-instrumen  hukum  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  nasional  dan internasional,  mulai  dari  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA),  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak,  dan  atau  instrumen hukum HAM internasional seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB  mengenai  Administrasi  Peradilan bagi  Anak  ( Beijing  Rules )  dan  Pedoman PBB  dalam  Rangka  Pencegahan  Tindak Pidana Anak ( The Riyadh Guidelines ). 9
Dalam  Undang-Undang  SPPA  di- jelaskan  bahwa  penangkapan  terhadap anak  wajib  ditempatkan  dalam  Ruang Pelayanan  Khusus  Anak  atau  ditempatkan di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  (LPKS).  Kemudian penahanan  terhadap  anak  dilaksanakan  di Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara (LPAS)  dan  apabila  tidak  terdapat  LPAS, penahanan  dapat  dilakukan  di  LPKS
8 Putro  Ferdiawan,  Santoso,  and  Darwis,  “Hak Pendidikan  Bagi  Anak  Berhadapan  (Berkonflik) Dengan Hukum.”
9 Nugroho,  “Peran  Balai  Pemasyarakatan  Pada Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Ditinjau  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”
setempat. 10 Amanat Undang-Undang SPPA  juga  memerintahkan  agar  anak dipisahkan dari orang dewasa.
Penempatan  ABH  pada  LPAS  atau LPKS adalah hal yang sangat penting bagi tumbuh  kembang  anak.  Selain  karena terpisah  dari  tahanan  dewasa,  perbedaan perlakuan  serta  kondisi  yang  diterapkan pada  Rumah  Tahanan  (Rutan)  yang merupakan tempat tahanan dewasa berbeda  dengan  perlakuan  dan  pem- bimbingan  pada  LPAS  atau  LPKS  sebagai tempat  penahanan  ABH  selama  menjalani proses  hukum.  Selain  itu,  Penempatan anak  yang  bercampur  dengan  dewasa sangat  rentan  mendapatkan  pengaruh buruk  seperti  merokok,  berakhlak  buruk, menjadi  korban  kekerasan,  serta  anak  bisa menjadi lebih profesional dalam melakukan tindak kejahatan karena mendapatkan  ajaran-ajaran  dari  tahanan dewasa. 11 Namun  pada  praktiknya  masih terdapat  ABH  yang  ditempatkan  ber- campur  dengan  tahanan  dewasa.  Hal  ini disebabkan  karena  belum  tersedianya sarana  tempat  penempatan  ABH  selama menjalani proses hukum.
10 “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (n.d.).
11 Munim  Abd,  “PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  NARKOTIKA  YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK” (2022).

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan  di  atas,  maka  permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:  1)  Bagaimanakah  praktik  penaha- nan ABH dalam rangka menghadapi proses hukum?  2)  Apa  bentuk  maladministrasi yang  terjadi  dalam  proses  penahanan  ABH dalam menjalani proses hukum?.

## METODE PENELITIAN
Mencermati  isu  hukum  yang  dikaji dalam penelitian ini, maka dapat dipastikan bahwa penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif. 12 dengan menggunakan  2  (dua)  metode  pendekatan untuk  menjawab  permasalahan  sesuai dengan  rumusan  masalah  yang  telah ditetapkan sebelumnya  yaitu 13 :  Pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ) dan  Pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ) 14 penahanan ABH dalam menjalani  proses  hukum  di  Sulawesi Tenggara.
12 Ahmad  Rustan,  Ju  Lan  Hsieh,  and  Wahyudi Umar,  “Maladministration  on  Mining  Business Licenses:  Case  Study  „Mining  Business  License Production  Operation  PT.  Aneka  Tambang, Tbk.,‟” Varia  Justicia 17,  no.  3  (2021):  246–57, https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i3.6265.
13 Rustan, Hsieh, and Umar. Ibid.
14 Elsha  Ersanda,  Ahmad  Rustan,  and  Wahyudi Umar,  “Tinjauan  Yuridis  Pelaksanaan  Review Hasil  Pemilihan  Penyedia  Dalam  Pengadaan Barang  Atau  Jasa  Oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen”  5,  no.  2  (2023):  1859–70, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3653.

## PEMBAHASAN

## 3.1 . Penahanan  ABH  dalam  Rangka Menghadapi Proses Hukum
Sebagai salah satu kelompok rentan 15
anak  sangat  perlu  diberikan  perlindungan terhadap  hak-haknya.  Perlindungan  ter- hadap  anak  ini  mencakup  kepentingan yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan anak.  Dalam  pelaksanaan  perlindungan bagi  anak,  seluruh  anak  berhak  men- dapatkan  perlindungan  termasuk  bagi ABH.  Perlindungan  ABH  merupakan tanggung  jawab  bersama  seluruh  aparat penegak  hukum,  mengingat  meningkatnya kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak dari tahun ke tahun.
Dalam  menjalani  proses  hukum, tentunya  ABH  akan  dilakukan  penangka- pan  dan  penahanan  baik  oleh  Polisi,  Jaksa maupun Hakim. Dalam proses pelaksanaan penahanan  anak  harus  mempertimbangkan perlindungan  terhadap  harkat dan  martabat anak. 16 Berdasarkan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA).  Di  dalam UU SPPA bagian ketiga tentang
15 Nugroho,  “Peran  Balai  Pemasyarakatan  Pada Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Ditinjau  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”
16 M  Abdussalam  Hizbullah,  “Eksistensi  Dispensasi Perkawinan  Terhadap  Pelaksanaan  Perlindungan Anak  Di  Indonesia,” Jurnal  Hawa:  Studi Pengarus  Utamaan  Gender  Dan  Anak 1,  no.  2 (2019).
penangkapan  dan  penahanan,  pasal  30 berbunyi:
1) Penangkapan  terhadap  Anak  dilakukan guna  kepentingan  penyidikan  paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan  dalam  ruang  pelayanan khusus Anak;
3) Dalam  hal  ruang  pelayanan  khusus Anak  belum  ada  di  wilayah  yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS;
4) Penangkapan  terhadap  Anak  wajib dilakukan  secara  manusiawi  dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan  di  LPKS  dibebankan  pada anggaran kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Lembaga  Penyelenggara  Kesejah- teraan  Sosial  yang  selanjutnya  disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  bagi Anak. 17 LPKS  berfungsi  sebagai  lembaga yang  memberikan  pelayanan  kepada  anak yang  membutuhkan  perlindungan  khusus, di  mana  peran  LPKS  disini  yakni  sebagai keluarga  pengganti  bagi  setiap  anak,
17 Nugroho,  “Peran  Balai  Pemasyarakatan  Pada Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Ditinjau  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”
terutama bagi anak yang sedang berkonflik dengan  hukum.  LPKS  memainkan  peran penting dalam hal menangani per- masalahan ABH guna melaksanakan pelayanan  sosial,  rehabilitasi,  pendam- pingan  anak,  memberikan  bimbingan  dan konseling. 18
Setelah menjalani penangkapan, anak yang  berhadapan  dengan  hukum  akan dilakukan penahanan. Pelaksanaan penahanan  terhadap  anak  diatur  dalam Undang-Undang  SPPA  Pasal  33  yang berbunyi:
(1) Penahanan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  32  untuk  kepentingan penyidikan  dilakukan  paling  lama  7 (tujuh) hari;
(2) Jangka  waktu  penahanan  sebagai- mana  dimaksud  pada  ayat  (1)  atas permintaan Penyidik dapat di- perpanjang  oleh  Penuntut  Umum paling lama 8 (delapan) hari;
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir,  Anak  wajib  dikeluarkan demi hukum;
(4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS;
(5) Dalam  hal  tidak  terdapat  LPAS, penahanan  dapat  dilakukan  di  LPKS setempat.
18 Sesty Deli Putri, Anrial Anrial, and Dita Verolyna, “Komunikasi  Persuasif  Pendamping  Dalam Pembinaan  Anak  Di  LPKS  ABH  Anak  Bangsa” (IAIN Curup, 2022).
Lembaga Penempatan Anak Sementara  yang  selanjutnya  disingkat LPAS  adalah  tempat  sementara  bagi  Anak selama  proses  peradilan  berlangsung. 19
Lahirnya  LPAS  dalam  Undang-Undang SPPA,  terkandung  filosofi  yang  berbeda dengan  perlakuan  bagi  orang  dewasa. Bahwa  peradilan  pidana  merupakan  upaya terakhir  dalam  penanganan  ABH,  hal  ini juga  harus  mendasari  konsep  kerja  dari LPAS.
Terakhir,  setelah  menjalani  proses peradilan,  ABH  yang  telah  dijatuhi hukuman  pidana  oleh  hakim  selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 20 LPKA merupakan tempat anak menjalani proses pidananya.
Dalam  proses  peradilan  pidana  bagi anak,  LPKS  dan  LPAS  memainkan peranan  penting  untuk  memenuhi  hak-hak ABH  selama  menjalani  proses  hukum. LPAS  dan  LPKS  melaksanakan  asas-asas yang  mengedepankan  perlindungan  anak. Asas-asas  tersebut  diatur  dalam  Undang- Undang SPPA yakni:
a) Perlindungan,  yakni  kegiatan  yang sifatnya  langsung  maupun  secara tidak langsung untuk meng- hindarkan  tindakan  yang  dapat
19 Nugroho,  “Peran  Balai  Pemasyarakatan  Pada Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Ditinjau  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”
20 Daud  Fredrik  Randa  Naibaho,  “Pembinaan Terhadap  Anak  Pidana  Di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II  Muara  Bulian” (Universitas Jambi, 2021).
membahayakan  anak  secara  fisik maupun psikis.
b) Keadilan,  artinya  dalam  proses peradilan  yang  dijalani  anak  serta penyelesaian  perkara  anak  harus adil  dengan  memperhatikan  aturan yang berlaku.
c) Non  diskriminasi,  adalah  tidak  ada perlakuan  berbeda  yang  didasarkan pada  suku,  agama,  ras,  golongan, budaya,  bahasa,  etnik,  kondisi  fisik dan mental serta jenis kelamin.
d) Kepentingan  terbaik  bagi  anak, artinya seluruh pengambilan putusan  harus  mempertimbangkan kepentingan dan kelangsungan hidup  serta  tumbuh  kembang  bagi anak.
e) Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan terhadap hak-hak anak dalam berpartisipasi dan menyatakan
pendapatnya  dalam  pengambilan
keputusan, terutama jika menyangkut  pada  hal-hal  yang mempengaruhi kehidupan anak.
f) Kelangsungan  hidup  dan  tumbuh
kembang  anak,  yakni  hak  asasi yang  paling  mendasar  bagi  Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah,  masyarakat,  keluarga, dan orang tua.
g) Pembinaan dan pembimbingan anak,  adalah  adalah  kegiatan  untuk
meningkatkan  kualitas,  ketakwaan kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, intelektual,  sikap  dan  perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta  kesehatan  jasmani  dan  rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses  peradilan  pidana  dan  juga pemberian tuntunan untuk meningkatkan  kualitas  ketakwaan kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, intelektual,  sikap  dan  perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta  kesehatan  jasmani  dan  rohani klien  pemasyarakatan.proposional, yakni  segala  perlakuan  terhadap Anak  harus  memperhatikan  batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. h) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan  sebagai  upaya  terkhir, adalah  pada  dasarnya  Anak  tidak dapat  dirampas  kemerdekaannya, kecuali  terpaksa  guna  kepentingan penyelesaian perkara.
i) penghindaran balasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan  dalam  proses  peradilan pidana.
Asas-asas  tersebut  secara  jelas  dan tegas  menunjukkan  perlakuan  khusus terhadap  ABH.  Misalnya  pada  poin pertama  menekankan  asas  perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada  keadaan  pelaku  yang  masih  anak-
anak  yang  dimana  mereka  tidak  bisa disamakan  dengan  orang  dewasa. 21 Proses hukum yang dilakukanpun mengacu kepada  kepentingan  terbaik  bagi  anak, untuk  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang  anak.  Berdasarkan  asas-asas  ini pula,  maka  diperlukan  aturan dan  tindakan khusus  untuk  menangani  perkara  anak. Dengan  demikian  dibuatnya  Undang- Undang  SPPA  tersebut  agar  pemenuhan hak-hak  ABH  yang  sedang  menjalani proses hukum dapat berjalan dengan baik.
Penempatan  ABH  yang  bercampur dengan tahanan dewasa dapat mengganggu tumbuh  kembang  anak  serta  sangat  rentan terhadap  pelanggaran  hak  anak  dan berisiko  tinggi  terhadap  perlakuan  yang tidak  semestinya  dari  tahanan  dewasa dimana nantinya dapat memberikan pengaruh negatif bagi anak kedepannya.
Pemisahan  ABH  dengan  tahanan dewasa telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yakni:
a. Pada pasal 17 Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak dijelaskan  bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya  dalam  hal  ini  bagi anak  yang  berkonflik  dengan  hukum
21 Analiyansyah Analiyansyah and Syarifah Rahmatillah,  “PERLINDUNGAN  TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan  Anak  Indonesia  Dan  Peradilan  Adat Aceh),” Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies 1, no. 1 (2015): 51–68.
memiliki  hak  untuk  mendapatkan perlakuan  secara  manusiawi  dan dipisahkan dari orang dewasa;
b. Pada pasal 3 Undang-Undang RI No. 11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  disebutkan bahwa  setiap  anak  yang  sedang menjalani  proses  peradilan  pidana dipisahkan dari orang dewasa;
c. Peraturan-Peraturan Standar
Minimum  bagi  Perlakuan  terhadap Narapidana ( Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners ) Resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31  Juli  1957,  Resolusi  2076  (LXII) Tanggal  13  Mei  1977  pada  Pasal  8 dan  Pasal  85  mengatur  secara  rinci terkait  dengan  pemisahan  penahanan dan  pemenjaraan  antara  anak-anak dengan orang dewasa. 22
Konstitusi  secara  jelas  dan  tegas memerintahkan  agar  penempatan  ABH dipisahkan dengan tahanan dewasa. Dengan  tidak  dilaksanakannya  pemisahan penahanan  antara  ABH  dengan  tahanan dewasa  menunjukan  tidak  terlaksananya pemenuhan  terhadap  hak-hak  ABH. 23
Kondisi  ini  tentu  akan  membawa  dampak yang  tidak  baik  bagi  perkembangan  anak,
22 Ratih  Do  Umar,  “KAJIAN  HAK  ANAK  ATAS PEMISAHAN PENAHANAN DAN PEMASYARAKATAN MENURUT HAM,” LEX ET SOCIETATIS III, no. 5 (2015): 14–18.
23 Do Umar.
terutama perkembangan mental dan psikologis anak.
Dalam  praktik,  diketahui  jika  ABH digabung  dengan  tahanan  dewasa,  hal  ini sangat  berbahaya  dan  tidak  mencerminkan perlindungan  anak,  ABH  otomatis  akan terpengaruh  dengan  sikap  dan  tindakan tahanan  dewasa,  dan  anak  bisa  saja mengetahui  pengalaman-pengalaman  taha- nan  dewasa  dalam  melakukan  kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya,  atau  bahkan  anak  dapat menjadi  korban  pelecehan  seksual  selama berada dalam ruang tahanan tersebut. 24
Melihat  pentingnya  peranan  LPKS dan  LPAS  dalam  pemenuhan  hak  ABH yang  salah  satunya  agar  terpisah  dari tahanan  dewasa,  tidak  dapat  direalisasikan dengan  baik  dikarenakan  tidak  semua Provinsi  di  Indonesia  salah  satunya  adalah Provinsi  Sulawesi  Tenggara  memiliki LPKS dan LPAS. Sehingga masih terdapat ABH  yang  dilakukan  penahanan  pada Rumah  Tahanan  Negara  (Rutan)  Ke- polisian  maupun  Rutan  Pemasyarakatan yang merupakan tempat ditahannya tahanan dewasa. Dengan demikian pemenuhan  hak-hak  ABH  tidak  berjalan sesuai amanat Peraturan Perundang- undangan.  Padahal  sesuai  amanat  Undang- Undang  SPPA  bab  XIV  pasal  105 berbunyi:
24 Do Umar.
(1)  Dalam  waktu  paling  lama  5  (lima)
tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
a.  setiap  kantor  kepolisian  wajib memiliki Penyidik;
b.  setiap  kejaksaan  wajib  memiliki Penuntut Umum;
c.  setiap  pengadilan  wajib  memiliki Hakim;
d.  kementerian yang menyeleng- garakan  urusan  pemerintahan  di bidang  hukum  wajib  membangun Bapas di kabupaten/kota;
e.  kementerian yang menyeleng- garakan  urusan  pemerintahan  di bidang  hukum  wajib  membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan f.  kementerian yang menyeleng- garakan  urusan  pemerintahan  di bidang  sosial  wajib  membangun LPKS.
(2)  Ketentuan mengenai pembentukan kantor  Bapas  dan  LPKS  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d  dan huruf  f  dikecualikan  dalam  hal  letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.
(3)  Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan  urusan  pemerin- tahan  di  bidang hukum tidak  memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah
setempat  menyiapkan  lahan  yang dibutuhkan.
Seharusnya  pembangunan  LPKS  dan LPAS menjadi salah satu program prioritas pemerintah  agar pemenuhan  hak-hak ABH dapat  diberikan  dengan  optimal  dan  tidak terjadi  lagi  pencampuran  antara  ABH  dan tahanan dewasa.

## 3.2 . Maladministrasi  dalam  Pemenu- han Hak ABH
Secara umum maladministrasi diartikan  sebagai  perilaku  atau  perbuatan melawan  hukum  dan  etika  dalam  suatu proses  administrasi  pelayanan  publik, yakni meliputi penyalahgunaan wewenang/ jabatan,  kelalaian  dalam  tindakan  dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban  hukum,  melakukan  penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan,  dan  lain-lain  yang  dapat  dinilai sekualitas  dengan  kesalahan  tersebut. 25
Maladministrasi  diatur  dan  dijelaskan dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia  serta  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik.
Sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI (UU ORI), 25 Hendra Nurtjahjo,  Yustus  Maturbongs,  and  Diani Indah Rachmitasari, “Memahami Maladministrasi,” Ombudsman Republik Indonesia , 2013, 22.
maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan  melawan  hukum,  melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan  lain  dari  yang  menjadi  wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang dilakukan  oleh  Penyelenggara  Negara  dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian  materiil  dan/atau  imateriil  bagi masyarakat dan orang perseorangan. 26
Diaturnya klausul tentang maladministrasi  di  dalam  UU  ORI  sebagai sebuah terobosan, karena di dalam sejumlah besar peraturan perundang- undangan memang sudah tercantum berbagai bentuk maladministrasi dan sanksi yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelakunya. Pelaku dalam hal ini adalah penyelenggara negara  dan  pemerintahan  baik  di  pusat maupun  daerah,  termasuk  perseorangan yang  membantu  pemerintah  memberikan pelayanan  publik.  Salah  satu  undang- undang  yang  khusus  memberikan  sanksi tegas  untuk  itu  adalah  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik  Pasal  54  antara  lain  sanksi pembebasan  dari  jabatan,  pemberhentian
26 “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia” (n.d.).
dengan  tidak  hormat,  penurunan  gaji,  dan lain-lain. 27
Bentuk maladministrasi secara umum meliputi penundaan berlarut-larut,
melalaikan kewajiban, dan tidak menangani  sehingga  proses  administrasi berjalan  lambat  dan  tidak  efisien  terhadap waktu  sehingga  pelayanan  publik  menjadi tidak memiliki kepastian. 28 Bentuk maladministrasi  juga  dapat  tercermin dalam  bentuk  pelanggaran  hukum  atau peraturan  perundangan,  seperti  pemalsuan dokumen  tertentu,  perbuatan  melawan hukum  atau  melanggar  ketentuan  per- undangan  yang  ditujukan  guna  mendapat keuntungan kelompok, diri sendiri ataupun orang  lain seperti sanak  saudara dan  orang terdekatnya. 29
Maladministrasi juga merupakan bentuk  pengabaian  kewajiban  hukum, termasuk  kepatuhan  terhadap  persyaratan hukum  pada  suatu  tindakan  pelanggaran dan  penyimpangan  terhadap  masyarakat sebagai pihak yang terlibat untuk memperoleh hak untuk mengakses layanan publik.
Pasal  1  butir  3  UU  ORI  yang memberikan definisi tentang Mal- administrasi,  dapat  diurai  sebagai  berikut: “Maladministrasi adalah:
27 Ni  Made  Anggia  Paramesthi  Fajar,  “Mal Administrasi  Dalam  Pelaksanaan  Administrasi Negara,” Jurnal Yustitia 13, no. 2 (2019): 69–78.
28 Fajar.
29 Fajar.
a. Perilaku  dan  perbuatan  melawan hukum,
b. Perilaku  dan  perbuatan  melampaui wewenang,
c. Menggunakan  wewenang  untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang itu,
d. Kelalaian,
e. Pengabaian kewajiban hukum,
f. Dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik,
g. Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan,
h. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial,
i. Bagi masyarakat dan orang perseorangan”. 30
Dalam proses pelaksanaan penangkapan  dan  penahanan  ABH  di Sulawesi  Tenggara,  masih  terdapat  ABH yang ditempatkan bercampur dengan tahanan  dewasa.  Di  Kota  Kendari,  pada tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023 terdapat 67 (enam puluh tujuh) orang ABH yang  pernah  dilakukan  penahanan  di  sel Kepolisian  Resor  Kendari. 31 Kemudian jumlah anak yang masuk ke LPKA Kendari sejak tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023 tercatat sekitar 123 (seratus dua puluh tiga) orang anak yang berasal dari berbagai
30 Nurtjahjo, Maturbongs, and Rachmitasari, “Memahami Maladministrasi.”
31 “Data Kepolisian Resor Kendari, Setember 2023,” n.d.
Kota  dan  Kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara 32 dimana  dari  hasil  wawancara dengan  anak  binaan  LPKA  Kendari, sebagian besar dari mereka pernah dilakukan  penahanan  bercampur  dengan tahanan dewasa. Hal ini disebabkan karena belum  tersedianya  sarana  penahanan  bagi ABH  seperti  LPKS  dan  LPAS.  Fakta tersebut  menunjukkan  adanya  tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah berupa penyimpangan prosedur dalam layanan ABH, dan tindakan pengabaian kewajiban hukum dalam pemenuhan  hak  anak  khususnya  ABH sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  15 huruf  d  UU  No.  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik  bahwa  “penyelenggara berkewajiban: menyediakan sarana, prasarana,  dan/atau  fasilitas  pelayanan publik  yang  mendukung  terciptanya  iklim pelayanan yang memadai”.
Selanjutnya  pada  Pasal  21  huruf  g UU  No.  25  tahun  2009  bahwa  Komponen standar pelayanan publik sekurang- kurangnya  meliputi:  sarana,  prasarana, dan/atau  fasilitas.  Tindakan  pemerintah yang  tidak  memenuhi  sarana  penahanan bagi  ABH  telah  bertentangan  dengan  asas fasilitas  dan  perlakukan  khusus  bagi kelompok  rentan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  4  huruf  J  UU  No.  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
32 “Data  Kepolisian  Resor  Kendari,  September 2023.”
Anak merupakan masyarakat tertentu yang termasuk kelompok rentan antara lain penyandang  cacat,  lanjut  usia,  wanita hamil,  anak-anak,  korban  bencana  alam, dan korban bencana sosial yang membutuhkan  pelayanan  khusus  dalam bebrbagai kondisi. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik  mengatur bahwa:
(1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan  khusus  kepada  anggota masyarakat  tertentu  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan  publik  dengan  perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilarang  digunakan  oleh orang yang tidak berhak.
Sesuai  dengan  ketentuan  tersebut  di atas, negara berkewajiban untuk memenuhi hak  bagi  ABH  sesuai  dengan  Undang- Undang  SPPA  di  ketentuan  peralihan menegaskan  bahwa  dalam  waktu  5  (lima) tahun  setelah  diberlakukannya  Undang- Undang  SPPA  ini  sejak  tahun  2012, seharusnya  LPKS  dan  LPAS  sudah dibangun  paling  lambat  tahun  2017  lalu. Fakta tersebut menunjukkan adanya pengabaikan  hukum  ( disregard  of  law ), Tindakan  mengabaikan  hukum  mencakup juga  tindakan  menyepelekan  hukum  untuk
kepentingan dirinya sendiri, atau kepentingan kelompoknya.
Dalam  buku  berjudul  Mengenal
Ombudsman Indonesia, Masthuri menjelaskan bentuk-bentuk malpraktik yang  terkait  dalam  ketepatan  waktu  dalam proses  pemberian  pelayanan  umum,  yakni berupa tindakan-tindakan seperti: a. Penundaan  Berlarut,  dalam  pemberian pelayanan  publik  kepada  masyarakat, seorang pejabat publik secara berkalikali  menunda  atau  mengulur- ulur  waktu  tanpa  alasan  yang  jelas sehingga  proses  administrasi  yang sedang  dikerjakan  menjadi  tidak  tepat waktu.  Tindakan  seperti  ini  dapat mengakibatkan  pelayanan  publik  yang diberikan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi.
b. Tidak  Menangani,  seorang  pejabat publik  tidak  melakukan  tindakan  yang semestinya  wajib  dilakukan  dalam rangka  memberikan  pelayanan  publik kepada masyarakat.
c. Melalaikan Kewajiban, dalam pemberian  pelayanan  publik,  seorang pejabat  publik  bertindak  kurang  hati- hati  dan  tidak  mengindahkan  apa  yang semestinya menjadi tanggung
jawabnya. 33
Dari penjelasan tersebut, dapat terlihat  bagaimana  penyelenggara  Negara
33 Budhi Masthuri, Mengenal Ombudsman Indonesia (Pradnya Paramita, 2005).
tidak menjalankan perintah Undang- Undang  SPPA  terkait  pembentukan  LPKS dan  LPAS  di  setiap  daerah  sebagai  sarana tempat  ABH  menjalani  proses  peradilan pidana.  Sehingga  menyebabkan  masih terdapatnya ABH yang dilakukan penahanan yang bercampur dengan tahanan dewasa. Dengan demikian pemenuhan hak- hak  ABH  berupa  pemisahan  dari  orang dewasa  belum  dapat  terealisasi  secara optimal.
Pemenuhan hak anak yang berhadapan  dengan  hukum  merupakan  hal yang  sangat  penting  dan  krusial.  Anak- anak  yang  terlibat  dalam  sistem  peradilan memiliki  hak  yang  perlu  dilindungi  dan dipenuhi  demi  kepentingan  mereka  sendiri serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Beberapa alasan mengapa pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum menjadi penting antara lain:
a) Perlindungan:  Anak-anak  yang  terlibat dalam  sistem  peradilan  sering  kali rentan  mengalami  berbagai  bentuk penyalahgunaan  dan  perlakuan  yang tidak  adil.  Pemenuhan  hak  mereka menjadi  penting  untuk  melindungi mereka  dari  penyalahgunaan  fisik, emosional, dan psikologis.
b) Pembangunan yang Berkelanjutan:
Dengan  memastikan  pemenuhan  hak anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, masyarakat  dapat  membantu  mereka
agar tetap berada di jalur pembangunan yang  sehat  dan  positif.  Hal  ini  penting untuk menjamin bahwa mereka memiliki  akses  terhadap  pendidikan, rehabilitasi, serta dukungan sosial yang diperlukan  untuk  masa  depan  yang lebih baik.
c) Keadilan:  Setiap  anak  memiliki  hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan  yang  adil  dan  setara  di hadapan  hukum.  Dengan  memastikan pemenuhan  hak  anak,  kita  dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan  perlakuan  yang  adil  dan proporsional  sesuai  dengan  kebutuhan dan kondisi mereka.
d) Pencegahan Kriminalitas: Dengan memberikan  akses  yang  adil  dan layanan  rehabilitasi  yang  tepat,  anak- anak  yang  berhadapan  dengan  hukum dapat  dihindarkan  dari  terjebak  dalam lingkaran kriminalitas yang berkelanjutan.  Mereka  dapat  diberikan
kesempatan
untuk memperbaiki
perilaku  dan  membangun  masa  depan yang lebih baik.
Pentingnya  pemenuhan  hak  anak yang berhadapan dengan hukum menegaskan  tanggung  jawab  kita  sebagai masyarakat  untuk  melindungi  mereka  dan memberikan  kesempatan  yang  adil  bagi mereka  untuk  bertumbuh  dan  berkembang secara  positif.  Dengan  memprioritaskan hak-hak  mereka,  kita  dapat  memastikan
bahwa  generasi  masa  depan  memiliki kesempatan  yang  setara  untuk  menggapai potensi terbaik mereka.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan  sebagai  berikut:  pertama, Praktik  penahanan  terhadap  ABH  dalam rangka menghadapi proses hukum khususnya  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara masih  bercampur  dengan  tahanan  orang dewasa  pada  Rumah  Tahanan  Negara (Rutan) Kepolisian maupun Rutan Pemasyarakatan  karena  belum  tersedianya LPKS  dan  LPAS.  Kedua,  Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dengan tidak  tersedianya  LPKS  dan  LPAS  yang seharusnya  telah  tersedia  sejak  tahun  2017 telah  memenuhi  unsur  terjadinya  tindakan maladministrasi berupa, pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd,
Munim.

## “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA  YANG  DILAKUKAN
OLEH ANAK,” 2022.
Analiyansyah,  Analiyansyah,  and  Syarifah
Rahmatillah.
“PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN  DENGAN  HUKUM (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan
Peradilan  Adat  Aceh).” Gender
Equality:  Internasional  Journal  of
Child  and  Gender  Studies 1,  no.  1 (2015): 51–68.
Andari, Soetji. “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan  Sosial.” Jurnal  Ilmiah Rehabilitasi  Sosial  (Rehsos) 6,  no.  2 (2020):
76–92.
https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200.
“Data  Kepolisian  Resor  Kendari,  Setember 2023,” n.d.
Dheny  Wahyudhi,  “Perlindungan  Terhadap
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative  Justice,”  Jurnal  Ilmu Hukum Jambi 6, no. 1 (2015)
Ersanda,  Elsha,  Ahmad  Rustan,  and
Wahyudi  Umar.  “Tinjauan  Yuridis
Pelaksanaan  Review  Hasil  Pemilihan Penyedia  Dalam  Pengadaan  Barang Atau  Jasa  Oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen” 5, no. 2 (2023): 1859–70. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2
.3653.
Fajar,  Ni  Made  Anggia  Paramesthi.  “Mal
Administrasi Dalam Pelaksanaan Administrasi  Negara.” Jurnal  Yustitia 13, no. 2 (2019): 69–78.
Hizbullah,  M  Abdussalam.  “Eksistensi
Dispensasi Perkawinan Terhadap
Pelaksanaan  Perlindungan  Anak  Di
Indonesia.” Jurnal Hawa: Studi Pengarus  Utamaan  Gender  Dan  Anak 1, no. 2 (2019).
Masthuri,  Budhi. Mengenal  Ombudsman Indonesia . Pradnya Paramita, 2005.
Naibaho, Daud Fredrik Randa. “Pembinaan Terhadap  Anak  Pidana  Di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) Kelas  II  Muara  Bulian.”  Universitas Jambi, 2021.
Nugroho,  Okky  Chahyo.  “Peran  Balai
Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal HAM 8, no. 2 (2017): 161.
https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.3 56. Nurtjahjo, Hendra, Yustus Maturbongs, and Diani Indah Rachmitasari. “Memahami Maladministrasi.” Ombudsman Republik Indonesia ,
2013, 22.
Pradana, Jannah Mutiarani, Dinie Anggraeni  Dewi,  and  Yayang  Fuji Furnamasari. “Karakter Anak
Terbentuk Berdasarkan Didikan Orang Tua  Dan  Lingkungan  Sekitar.” Jurnal Pendidikan  Tambusai 5,  no.  3  (2021):
7834–40.
Primaharsya,  Angger  Sigit  Pramukti  Dan Fuady,  and  Angger  Sigit  Pramukti.
Sistem Peradilan Pidana Anak .
Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015. Putri,  Sesty  Deli,  Anrial  Anrial,  and  Dita
Verolyna. “Komunikasi Persuasif Pendamping  Dalam  Pembinaan  Anak Di  LPKS  ABH  Anak  Bangsa.”  IAIN
Curup, 2022.
Putro Ferdiawan, Rachmat Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso,  and  Rudi  Saprudin  Darwis. “Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum.” Jurnal  Kolaborasi  Resolusi Konflik 2, no. 1 (2020): 19. https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.270 44.
Rustan,  Ahmad,  Ju  Lan  Hsieh,  and Wahyudi  Umar.  “Maladministration on  Mining  Business  Licenses:  Case Study  „Mining  Business  License Production  Operation  PT.  Aneka Tambang,  Tbk.‟” Varia  Justicia 17, no. 3 (2021): 246–57. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v
17i3.6265.

## Umar,  Ratih  Do.  “KAJIAN  HAK  ANAK
ATAS  PEMISAHAN  PENAHANAN DAN PEMASYARAKATAN MENURUT HAM.” LEX ET
SOCIETATIS III, no. 5 (2015): 14–18.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Uundang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia (n.d.).
Wahyudhi, Dheny. “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative  Justice.” Jurnal  Ilmu
Hukum Jambi 6, no. 1 (2015): 143–63.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Muhammad  Alfar  adalah  mahasiswa di  Progran  Studi  S1  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum
Universitas
Muhammadiyah
Kendari.
Ahmad  Rustan  adalah  dosen  tetap pada Fakultas
Hukum
Universitas
Muhammadiyah  Kendari.  Menyelesaikan pendidikan  Sarjananya  di  Universitas  45 Makassar  (saat  ini  Universitas  Bosowa Makassar), Magister Hukum pada
Universitas  Muhammadiyah  Jakarta  dan menyelesaikan  Pendidikan  Doktoral  pada Program
Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga  Pada  tahun  2012 hingga  tahun  2020  pernah  menduduki jabatan sebagai Kepala Keasistenan Pemeri.
Irwansyah  adalah  dosen  tetap  pada
Fakultas
Hukum
Universitas Muhammadiyah  Kendari.  Menyelesaikan pendidikan Sarjananya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Ilmu Hukum  di  Universitas  Gadjah  Mada  dan sedang  menempuh  program  Doktoral  di Universitas  Islam  Sultan  Agung  Semarang. Selain  sebagai  Dosen,  ia  juga  adalah seorang  pengacara  dan  Direktur  Lembaga Bantuan Hukum Marennu Keadilan Mekongga.