## Perempuan dan Lingkungan: Keterlibatan Perempuan Kamboja dalam Program UN-REDD+ Periode 2008-2019

## Lila Afifa Astin

## Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

## ABSTRAK
Kamboja merupakan negara dengan tingkat deforestasi hutan yang tertinggi ketiga di dunia. Pada tahun 2016, misalnya, Kamboja sudah kehilangan 28.612 kilometer persegi hutan hijau dan 87.424 kilometer persegi hutan tetap. Angka deforestasi yang besar ini pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah nasional, baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun sosial. Bergesernya peran perempuan, khususnya perempuan Kamboja, yang bergantung pada sumber daya hutan merupakan salah satu efek dari permasalahan lingkungan hidup di negara ini. Jika dahulu perempuan bisa selalu bergantung dengan alam, sekarang perempuan harus bekerja dua kali lipat untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya pengurangan masalah lingkungan global dalam program United Nation Reducing Emissions for Deforestation and Degradation (UN-REDD+) di tahun 2008 menjadi angin segar akan permasalahan Lingkungan di Kamboja. Dalam artikel ini, penulis menjabarkan peran keterlibatan perempuan Kamboja dalam program UN- REDD+ pada tahun 2008-2019 ini untuk mengatasi perubahan lingkungan dan iklim yang terjadi di negara tersebut.
Kata-kata Kunci : Kamboja; keamanan lingkungan; gender dan pembangunan; ekofeminisme; program UN-REDD+
Cambodia is a country with the third-highest rate of deforestation in the world. In 2016, for example, Cambodia lost 28,612 square kilometers of green forest and 87,424 square kilometers of permanent forest. This large number of deforestations, in the end, raises national problems, both political, economic, and social. The shifting role of women, especially Cambodian women who depend on forest resources, is one of the effects of the environmental degradation that happened in the country. If women could always depend on nature in the past, now women have to work twice as much to meet their needs. Efforts to reduce global environmental problems in the United Nations Reducing Emissions for Deforestation and Degradation (UN-REDD+) program in 2008 have become a breath of fresh air for Cambodia’s environmental problems. In this article, the author describes the role of Cambodian women’s involvement in the UN- REDD + program in 2008-2019 to address environmental and climate change that occurred in the country.
Keywords: Cambodia; environmental security; gender and development; ecofeminism; UN-REDD+ program
Munculnya perjanjian lingkungan internasional seperti Protokol Kyoto di tahun 1997 ataupun Persetujuan Paris di tahun 2015, menjadi bukti akan adanya masalah lingkungan dan pemanasan global yang semakin memburuk. Masalah lingkungan global sendiri mulai disuarakan sejak tahun 1980-an sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan dan menipisnya lapisan ozon di bumi. United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (UN-REDD+) merupakan bentuk langkah global dalam mencegah bertambahnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim akibat ulah manusia dan industri. Konferensi UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) di Bali tahun 2007 adalah sebuah konferensi yang diadakan untuk mengatur kebijakan global dalam pengurangan emisi akibat deforestasi hutan dan peningkatan cadangan karbon di hutan negara-negara berkembang. Konferensi ini lalu menghasilkan Program UN- REDD+ di tahun 2008 yang bekerja sama dengan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya, seperti Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Environment Programme (UNEP), dan United Nations Development Programme (UNDP). Tujuan dari program ini adalah sebagai bentuk usaha pengurangan emisi hutan dan peningkatan cadangan karbon alami, serta menjadi kontribusi usaha pembangunan berkelanjutan nasional (Gurung, et al. 2011).
Usaha untuk menciptakan pembangunan skema REDD+ yang efektif dan efisien dilakukan dengan mengatasi tantangan yang ada di dalamnya, seperti memastikan perlindungan hak milik (tanah), mengatasi ketidakadilan antara lingkungan dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan, mengatasi hambatan gender, khususnya keterlibatan perempuan dalam REDD+ program yang marak terjadi di kawasan Asia. Perihal gender dalam pengelolaan lingkungan, khususnya perhutanan dalam program REDD+, seringkali mengalami kendala dimana isu tersebut kerap tertutupi oleh isu lainnya, seperti masalah teknis, pendanaan, dan politik. Munculnya dominasi laki-laki dalam sektor kehutanan dan beban kerja yang tinggi bagi perempuan tanpa adanya pemahaman antara hubungan timbal balik menjadi salah satu penyebab mengapa isu ini menjadi terpinggirkan, selain itu peran perempuan seringkali dipinggirkan dalam diskusi program REDD+ karena perempuan dianggap tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini (Bradley, et al. 2013). Pertimbangan mengenai integrasi gender dalam kajian program  REDD+  mengacu  kepada  terciptanya  efisiensi  kerja program REDD+ serta terciptanya kesetaraan gender melalui
pertukaran pengetahuan antara pihak perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh ketika perempuan memiliki pengetahuan yang lebih tentang makanan hutan, maka pengetahuan tersebut dapat sama bergunanya dalam proses pengembangan varietas baru (Gurung, et al. 2011).
Kamboja memiliki beberapa undang-undang dan kebijakan yang diterapkan secara nasional mengenai integrasi, seperti Cambodia Millenium Development Goals (CMDG), Law on Forestry, serta ikut  meratifikasi  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination Against Women (CEDAW). Namun, usaha ini belum terlaksana dengan efektif karena adanya budaya yang sudah berakar dan rendahnya tingkat pendidikan bagi perempuan. Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam proses pengelolahan hutan dimana hanya sekitar 10 persen perempuan Kamboja yang berperan sebagai staf administrasi hutan (Bradley, et al. 2013). Gurung & Quesada-Aguilar (2009) menyebutkan bahwa hampir 70% atau sekitar 1,2 miliar perempuan hidup dalam kemiskinan, dimana salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah deforestasi . Hal tersebut dikarenakan hilangnya sumber mata pencaharian yang berkaitan dengan kegiatan perhutani, sehingga akhirnya perempuan hanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencari makanan ternak dan kayu bakar dimana kegiatan ini tidak memberi mereka pendapatan. Kamboja merupakan salah satu negara yang memiliki hutan terbesar di dunia, namun adanya deforestasi besar-besar di negara tersebut akhirnya di tahun 2015, sehingga Kamboja menjadi salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi ketiga di dunia.
Pada tahun 2016, Kamboja telah kehilangan sekitar 28,612 kilometer persegi hutan hijaunya dan 87.424 kilometer hutan tetapnya yang berdampak pada kelestarian lingkungan di negara tersebut (Gurung, et al. 2011). Kamboja menyumbang sekitar 59% tutupan hutan tertinggi di Asia Tenggara, namun laju deforestasi yang semakin naik hingga mencapai sebesar 0,8% menjadikan membawa ancaman kegundulan hutan di Kamboja. Penyebab deforestasi yang seringkali dijumpai di negara ini adalah adanya pembukaan lahan untuk kegiatan konsesi lahan ekonomi dan sosial, yang secara hukum mencapai 10.000 hektar dan mencakup hampir 70% dari lahan hutan. Pembukaan lahan ini biasanya digunakan untuk pertanian seperti karet dan kelapa sawit, hingga 15 tahun terkhir sejak tahun 1997 total tutupan hutan terus menurun hingga 20% di Kamboja (Gurung, et al. 2011).
Masyarakat pedesaan lebih rentan dengan adanya deforestasi yang berlebihan, sebab mereka lebih bergantung kepada berbagai produk perhutanan baik untuk makanan, pakan ternak, atau sebagai sumber mata pencaharian. Sekitar 81% masyarakat Kamboja tinggal di pedesaan, 20% rumah tangga tidak memiliki tanah dan 25% lainnya miskin tanah, hal ini dikarenakan 75% pengeluaran mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka. Hal ini berlaku juga dengan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan yang terhitung seperempat rumah tangga di Kamboja, dimana 23% dari mereka tinggal pedesaan (Gurung, et al. 2011). Pada tahun 2009, mulai hadir minat untuk mendukung proyek-proyek REDD+, program ini dinilai sebagai sumber pembiayaan krusial berkelanjutan untuk menetapkan garis batas dan peningkatan kapasitas dalam pemantauan karbon hutan. REDD+ memiliki roadmap yang disiapkan oleh pemerintah melalui konsultasi para pemangku kepentingan terkait pada akhir 2009 dan awal 2010 (Gurung, et al. 2011).
Kamboja berusaha untuk menhindari kerusakan lingkungan lebih lanjut degan memberikan komitmennya dalam pengurangan emisi rumah kaca dan ikut berkontribusi dalam upaya pencegahan pemanasan global dengan ikut program REDD+ untuk periode 2008- 2019. Pemerintah Kamboja menandatangi kesepakatan tersebut pada tahun 2008, semenjak itu dua proyek REDD+ didirikan di Kamboja sampai pada tahun 2010. Program REDD+, memberikan kontribusi yang berarti dalam pengelolahan lingkungan berkelanjutan dan juga pengentasan masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan dan lingkungan. Tidak hanya itu, program REDD+ mampu meningkatkan peran-peran perempuan, seperti peran perempuan dalam pembuatan keputusan dan kampanye program REDD+ di tingkat lokal (Bradley, et al. 2013). Tulisan ini berusaha untuk menguraikan keterlibatan perempuan Kamboja dalam program UN- REDD+ tahun 2008 sampai 2019.

## Tinjauan Pustaka
Rujukan pertama berasal dari jurnal yang berjudul “Gender and REDD+: An Assessment in the Oddar Meanchey Community Forestry REDD+ Site, Cambodia” karangan Amanda Bradley, Abidah Billah Setyowati, Jeannette Gurung, Donal Yang, Channa Net, Sumnang Khiev, dan Julien Brewster (2013). Tulisan tersebut menyatakan diperlukannya integrasi gender dalam REDD+, sehingga mengakui adanya hak asasi manusia secara internasional tanpa batasan peran gender di dalamnya. Meskipun pemerintah Kamboja
telah membuat undang-undang dan kebijakan yang bisa dikatakan mampu mengintegrasikan gender dalam sistem kepemerintahan, namun tetap terdapat hambatan-hambatan yang berpusat kepada gender. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya dominasi laki-laki dalam sektor kehutanan, konstruksi gender yang sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat tradisional, dan beban kerja yang masih tinggi untuk perempuan.
Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan juga menjadi alasan belum terintegrasinya gender dalam program REDD+. Tidak hanya itu, partisipasi perempuan dalam program REDD+ cenderung minim, khususnya dalam pertemuan, patrol hutan, penilaian hutan serta pelatihan penjagaan kelestarian hutan. Hal ini dikarenakan sekitar 80% kursi komite dipegang oleh laki- laki, sehingga dominasi tersebut meminimalisir potensi perempuan untuk berpartisipasi lebih. Tidak hanya itu, kurangnya tingkat melek huruf dan tingkat pengetahuan yang rendah menjadi faktor lain yang menyebabkan kurangnya partisipasi perempuan dalam program perlindungan kawasan lingkungan hidup.
Rujukan kedua berasal dari jurnal yang berjudul “ Getting REDD+ Right for Women, An Analysis of the Barriers and Opportunities for Women’s Participation in the REDD+ Sector in Asia” karangan Jeannette Gurung, Kalpana Giri, Abidah Billah Setyowati, dan Elizabeth Lebow (2011). Tulisan ini menjelaskan tentang kemampuan program REDD+ untuk menjadi bagian dalam kesepakatan tentang perubahan iklim global secara komperehensif. Jurnal ini memilih studi kasus Asia sebagai objek analisisnya, sebab adanya kepemilikan penyerap karbon gas rumah kaca yang disebabkan oleh degradasi atau deforestasi hutan dari beberapa hutan utama di kawasan tersebut. Tidak hanya kedua permasalahan tersebut, program REDD+ juga mengangkat isu gender sebagai agendanya di daerah Asia.
Tujuan dari diangkatnya isu gender dalam agenda REDD+ adalah sebagai upaya pembangunan kesetaraan peran antara laki- laki dan perempuan dalam pengelolahan hutan guna mendapat manfaat maksimal dari program tersebut. Pengangkatan isu ini didasari atas adanya kesenjangan gender dalam pengelolaan hutan, misalnya seperti rendahnya jumlah perempuan yang dipekerjakan sebagai badan pengelola maupun mitra dalam program ini. Jurnal ini juga menyebutkan studi yang menjabarkan presentase keikutsertaan perempuan dalam pengelolaan hutan, seperti di Kamboja dimana hanya sekitar 0,5% perempuan merupakan staf manajemen dan
sekitar 10% perempuan lainnya menjadi staf administrasi hutan. Kecilnya presentase tersebut disebabkan oleh anggapan tentang perempuan sebagai minoritas, khususnya dalam bidang pendaftaran tanah, penyuluh pertanian, maupun kementerian teknis (Gurung, et al. 2011).
Dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penanganan isu gender dan lingkungan tidak maksimal akibat kurangnya akses yang diberikan kepada perempuan, khususnya akses terhadap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agenda REDD+. Adanya anggapan perempuan sebagai kelompok minoritas juga menjadi penghalang bagi perempuan yang ingin bergabung dalam program REDD+. Kedua penelitian ini memiliki perbedaan dalam pengambilan cakupan lokasi penelitian, Bradley, et al. (2013) lebih fokus pada penelitian REDD+ dalam komunitas kehutanan Oddey Meachey, sedangkan Gurung, et al. (2011) lebih berfokus pada program REDD+ di kawasan Asia. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari bagaimana mereka memaparkan hasil penelitiaannya, dimana Gurung lebih berfokus pada hambatan yang terjadi dalam pelaksaan integrasi gender dan Bradley lebih berfokus pada bagaimana kelompok Oddey Meachey ini mampu menjadi salah satu sarana untuk menciptakan integrasi gender dalam proyek REDD+. Namun, dari kedua penelitian ini juga penulis masih belum melihat bagaimana penjelasan rinci peran perempuan dalam program REDD+ ini. Oleh karena itu, penulis dalam jurnal ini berusaha untuk menjabarkan peran perempuan dalam program UN-REDD+ di Kamboja tahun 2008 sampai 2019.

## Kerangka Pemikiran
Environmental security , atau keamanan lingkungan menjadi masalah yang sering dibahas akhir-akhir ini, sebab adanya perdebatan mengenai perubahan lingkungan dan keamanan yang terjadi. Masalah lingkungan mulai mendapatkan perhatian pada tahun 1970-an, namun wacana tersebut baru muncul ke tahap internasional karena adanya kesadaran akan pemanasan global akibat menipisnya lapisan ozon di tahun 1980-an (Falk 1971). Barry Buzan (1991) dalam bukunya menyatakan bahwa keamanan lingkungan juga menyangkut pemeliharaan sistem pendukung lingkungan dan biosfer lokal yang menjadi tumpuan bagi manusia dan industri. Tidak hanya itu, Trombetta (2008) menyebutkan bahwa konsep keamanan lingkungan merupakan kumpulan nilai yang berbeda terkait lingkungan, tata kelola, dan ekologi yang sangat berkaitan dengan identitas dan negara. Pada bulan April
2007, diskusi yang diselenggarakan PBB menandai perubahan iklim yang mulai disuarakan di dunia internasional. Diskusi ini membahas bagaimana implikasi perubahan iklim dan degradasi lingkungan akan berdampak pada keamanan negara.
Gender and development , atau gender dan perkembangan dapat dilihat dari pengalaman-pengalaman pra-kolonial yang dialami oleh masyarakat “dunia ketiga”. Kondisi tersebut menyebabkan adanya permasalahan yang berkelanjutan, khususnya masalah gender, sosial, politik, dan ekonomi. Barbara Bailey, Elsa Leo-Rhynie, dan Jeanette Morris (1996) menyebutkan bahwa “ development ” berarti proses pengembangan  untuk  bergerak  ke  tingkat  lain.  Definisi  tersebut diperkenalkan saat periode Perang Dunia I yang menggambarkan kolonialisasi bangsa Barat terhadap negara-negara terbelakang maupun berkembang. Konsep negara terbelakang merupakan konsep yang diperkenalkan oleh para ekonom pembangunan pada tahun 1950-an tentang tahapan pembangunan yang harus dilalui oleh masyarakat untuk menjadi “modern” atau “maju” (Bailey et al. 1996).
Gender adalah sebuah konsep berdasarkan peran sosial yang dibangun oleh masyarakat tentang maskulinitas dan feminitas melalui kontruksi yang dibentuk, baik melalui pendidikan maupun interaksi antar-individu (Bailey et al. 1996). Hubungan perempuan dan pembangunan ditandai dengan adanya tujuan untuk menegakkan kesejahteraan dan kesetaraan dalam masyarakat dan komunitas. Faktanya, perempuan merupakan sumber daya dan pusat dari ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam usaha kampanye untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan melawan degradasi, khususnya perempuan dari negara “dunia ketiga”. Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah terobosan baru yang ditemukan pada tahun 1987 pada laporan World Commission on Environment and Development (WCED). Laporan ini merupakan respon dari adanya masalah lingkungan dan ekologi internasional. Pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang berkaitan dengan sistem politik, ekonomi, budaya dan sosial dalam masyarakat dan usahanya untuk mengadakan keberlanjutan (Bailey, et al. 1996).
Ekofeminisme adalah pandangan yang hadir pertama kali di tahun 1974. Francoise d’Eaubonne (1974, dalam Glazerbook 2002) dalam bukunya “ Le Feminisme ou La Mort” memperkenalkan konsep mengenai keterkaitan perempuan dan alam, dimana mereka memiliki hubungan yang tak terpisahkan dari kehidupan. Manisha
Rao (2012) juga menjelaskan akan adanya dominasi patriarki terhadap perempuan dan alam. Bahwasanya, dominasi laki-laki terhadap perempuan serta hubungannya dengan subordinasi tersebut dibentuk melalui konsep patriarkal yang bersifat opresif, serta penyebaran nilai, keyakinan maupun asumsi dasar akan adanya dominasi terhadap perempuan oleh dunia barat. Karren Warren (2000, dalam Glazerbook 2002) menjelaskan beberapa ciri dari konsep pemikiran patriarki, yakni (1) Munculnya logika akan adanya dominasi berupa argumen-argumen yang tersusun secara sistematis serta bersifat pembenaran akan adanya patriarki; (2) Terbentuknya pola pikir hierarkis yang membentuk adanya kelas atau tingkat dalam pola pikir patriarki, sehingga memosisikan laki-laki dalam kelas teratas dan akan selalu mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibanding dengan kelas di bawahnya yaitu perempuan.; (3) Adanya dualisme nilai akibat budaya patriarki  yang menyebabkan adanya pandangan yang ditujukkan kepada pasangannya sebagai oposisi, juga akan selalu ada nilai eksklusif daripada inklusif.
Dari teori yang telah penulis sampaikan dapat disimpulkan jika keamanan lingkungan memiliki pengaruh pada pemeliharaan sistem pendukung, biosfer lokal, dan isu gender. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kamboja telah mempengaruhi kehidupan perempuan yang telah lama bergantung pada komoditas perhutanan. Alasan inilah yang memunculkan adanya inisiatif perempuan untuk ikut dalam proses pengelolaan perhutanan. Proyek REDD+ lalu menjadi sarana bagi perempuan untuk turut aktif dalam kegiatan kehutanan, oleh sebab itu perlu adanya integrasi gender dalam program ini agar tujuan pelaksanaan REDD+ dapat berjalan dengan efektif. Integrasi gender akan diperlukan dalam pengelolaan kehutanan, sehingga dengan itu program REDD+ mampu mencapai tujuan yang sudah ditentukan (Bradley, et al. 2013).

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada usaha untuk menjelaskan secara deskriptif bagaimana suatu fenomena dapat terjadi dan ditujukan untuk melihat bagaimana perilaku, motivasi, persepsi dan lain-lain. Pengambilan data dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan berdasarkan penelitian- penelitian terdahulu, baik melalui buku, jurnal, maupun artikel ilmiah. Tidak hanya itu, peneliti juga mengambil data sekunder yang berasal dari draf terakhir “ Cambodian REDD+  Programme” yang di keluarkan oleh UN-REDD+, peran perempuan Kamboja
dalam program REDD+ yang dikeluarkan oleh Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management (WOCAN) , serta dari “ Gender Training Report” tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Cambodian REDD+ Organization .

## Temuan dan Pembahasan
Meskipun ada bukti yang menyatakan adanya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan, namun isu tentang intergrasi gender dan peran perempuan dalam pengelolaan hutan masih belum banyak diperhatikan. Laporan tinjauan Millenium Development Goals (MDGs) menyatakan bahwa untuk mencapai MDGs diperlukan adanya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan mengenai terpenuhnya MDGs, seperti adanya keterbatasan akses terhadap kredit, hasil pertanian, dan kepemilikan tanah (Gurung, et al. 2011). Dalam proyek REDD++, lembaga yang bertanggungjawab berusaha untuk mereproduksi nilai, norma, dan sikap gender dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari tau mengapa integrasi gender banyak dipinggirkan atau bahkan terabaikan oleh pelaku REDD+ terutama di sub-wilayah Sungai Mekong (Gurung, et al. 2011).
Hasil dari penelitian tersebut menyatakan jika sebagian besar responden dari setiap wilayah menunjukkan respon yang positif, bahkan penelitian ini mendorong adanya minat untuk mulai memperjuangkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam proses pengelolaan hutan. Tidak hanya itu, sejumlah lembaga juga mulai mengambil langkah untuk membawa isu integrasi gender ke dalam proyek REDD+. Gurung, et al. (2011) membagi hasil analisisnya mengenai terabaikannya isu gender dalam proyek REDD+ di sub-wilayah sungai Mekong dalam beberapa poin, yaitu: 1) Masih belum terkoordinasinya pembentukan program- program REDD+ di tingkat lokal maupun nasional dan antara pemangku kepentingan dengan para pengembang strategi dalam memasukkan isu-isu gender dalam proses pengambilan keputusan, perancangan, konsultasi, maupun pembagian manfaat program; 2) Lemahnya lembaga/institusi pendukung proyek REDD+ dalam mengatasi masalah ketidaksetaraan gender, sebab peran dan keikutsertaan perempuan masih minim, khususnya dalam lembaga kehutanan, baik dalam kaitannya dengan pengelolaan lahan maupun kepemilikan lahan; 3) Belum dimasukkannya hukum yang tegas tentang kontribusi perempuan untuk pengelolaan hutan dalam rancangan proyek dan strategi REDD+. Dalam penelitian ini sendiri dinyatakan bahwa komunitas perempuan telah terbukti
mampu menjadi struktur yang efektif dalam proses pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Namun, masih banyak negara yang mengabaikan potensi perempuan dalam pelestarian dan pengelolaan hutan, sehingga menjelaskan posisi perempuan sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam lembaga pengelolaan hutan.

## Integrasi Gender dalam Program REDD+
Isu tentang integrasi gender dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan seringkali terabaikan dan tertutupi oleh isu yang bersifat teknis, keuangan dan politis. Program UN-REDD+ telah mulai untuk memasukkan isu gender ke dalam program mereka, dengan tujuan untuk menegakkan perlindungan lingkungan sosial dan terwujudnya pengurangan emisi karbon. Integrasi ini terlihat dalam adanya pengubahan kebijakan tentang gender dan pembangunan lingkungan yang lebih berfokus pada risiko dan peluang terkait dampak sosial gender dan REDD+. Pendekatan mengenai keseimbangan gender REDD+ mampu digunakan untuk mengetahui tanggung jawab, pengetahuan, dan peran yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki dalam upaya pengelolaan sumber daya alam (Elmhirst & Resurreccion 2008).
Gender Equality Index (GII) menyatakan Kamboja berada dalam peringkat ke 96 dari 148 negara dengan nilai ketimpangan sebesar 0,473. Perempuan Kamboja memiliki akses yang pendidikan yang terbatas, sehingga banyak perempuan yang buta huruf dan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar. Kamboja juga memiliki kerawanan pangan yang serius bagi masyarakat miskin di negara tersebut, khususnya kepada 90% masyarakat yang tinggal di pedesaan. Lebih dari 50% petani di Kamboja adalah perempuan, baik dalam sektor pertanian berorientasi pasar maupun pertanian subsisten, oleh karenanya perempuan memiliki peran penting dalam sektor pertanian, bahkan mereka juga bertanggung jawab atas 80% produksi makanan (UNREDD 2013).

## Hambatan Integrasi Gender
Dengan dimasukkannya isu gender dalam REDD+ menjelaskan adanya upaya untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh adat dan nilai-nilai lokal yang ada terhadap pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan adil. Konsekuensi yang berbeda yang dihadapi oleh setiap gender dapat dirasakan oleh komunitas lokal, khususnya dalam dampak degradasi ataupun deforestasi hutan. Kehilangan lahan hutan menandai perempuan
yang akan dua kali lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mencari pakan ternak maupun kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Maka dari itu, perempuan cenderung mengabaikan tugas rumah tangga yang biasanya dilakukan, seperti memasak atau mengurus rumah (Agarwal 1989).
Ketidaksetaraan gender yang terjadi di Kamboja sebagian besar disebabkan oleh budaya masyarakat yang hierarkis dan norma tradisional yang mengakar tentang peran perempuan dan laki- laki (USAID 2010). Sekitar 51% perempuan dan 47% laki-laki menyatakan bahwa mereka menyakini adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kepercayaan ini akhirnya berdampak pada adanya bias gender dalam lembaga dimana adanya identifikasi diri pada setiap aspek kehidupan baik dalam tanggung jawab keluarga, pembatasan partisipasi maupun pembagian kerja (Bradley, et al. 2013). Oleh sebab itu, menjelaskan kondisi sektor kehutanan yang lebih didominasi oleh laki-laki, karena adanya kepercayaan bahwa gender tertentu memiliki deskripsi tugasnya masing-masing.
Faktanya, diperlukan pemantuan serta distribusi manfaat yang merata antara pemangku kebijakan baik lokal dan internasional untuk membantu penyelesaian masalah gender dalam pencapaian program REDD+. Upaya melibatkan perempuan, terutama perempuan selaku kepala rumah tangga dan perempuan miskin, sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya hutan mampu menjadikan program REDD+ lebih efektif. Hal ini dikarenakan adanya pengetahuan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki tentang strategi pengelolaan hutan serta ketergantungan mereka pada sumber daya tersebut (Gurung, et al. 2011). Perempuan akan lebih berpengetahuan tentang makanan hutan tertentu, sehingga tanpa partisipasi mereka informasi tersebut mungkin tidak dapat diterima dan mudah saja untuk diabaikan. Rumah tangga di pedesaan yang miskin biasanya akan memiliki ketergantungan yang lebih tinggi terhadap sumber daya hutan (Gurung, et al. 2011). Pemahaman mengenai gender juga meliputi pemahaman mengenai kasta, ras, budaya, etnis dan kelas, yang mana akan berpengaruh dalam proses perubahan ekologis, perjuangan laki-laki dan perempuan untuk mempertahankan mata pencaharian yang layak dan memenuhi standar pembangunan berkelanjutan (Bradley et al. 2013).
Terdapat beberapa komponen yang perlu dipersiapkan untuk memulai integrasi gender dalam proyek REDD+, yaitu: 1) Kepemilikan hak properti, lahan, dan sumber daya; 2) Keterlibatan seluruh pemangku kebijakan, termasuk pengambil keputusan dan
partisipan; 3) Pengelolaan dana REDD+ yang adil, akuntabel, dan transparan; 4) Memastikan kebermanfaatan hutan dan REDD+. Hal ini relevan dengan tahap awal pengembangan REDD+ di Kamboja yang dimulai sebagai demonstrasi subnasional dan perancangan strategi nasionalnya.

## Peran Perempuan dalam Program REDD+ Kamboja
Program REDD+ berusaha untuk mencapai berkelanjutan melalui berbagai cara, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan mengantisipasi proses integrasi gender dalam program ini yang nantinya akan mempengaruhi kinerja antara pria dan wanita. Pertimbangan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya dampak ketimpangan gender yang lebih tinggi dalam proyek REDD+, seperti: 1) Adanya pemberhentian akses atau pemindahan perempuan dari proses pengelolaan dan perencanaan sektor kehutanan; 2) Meluasnya kesenjangan pengetahuan antara perempuan dan laki-laki, karena keleluasaan laki-laki untuk terlibat dalam forum publik; 4) Adanya beban kerja tinggi tanpa kompensasi terhadap perempuan; 5) Munculnya pembagian manfaat (kehutanan) yang adil (Gurung, et al. 2011).
Usaha untuk merealisasikan kesetaraan gender dalam proses pengelolaan hutan khususnya dalam program REDD+ di Kamboja dilakukan dengan keputusan pemerintah untuk mengikutsertakan kedua peran gender dalam setiap kerangka kerja, kebijakan dan institusinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa rancangan yang telah mengikutsertakan peran gender, seperti Strategi Jangka Panjang II untuk Ketenagakerjaan, Kesetaraan, Pertumbuhan dan Efisiensi Fase II (2008-sekarang) yang melihat perempuan sebagai “tulang punggung masyarakat dan ekonomi” (UNREDD 2013). Tidak hanya itu, Kementerian Urusan Wanita (MoWA) Kamboja menuangkan rancangan-rancangan tersebut ke dalam rancangan lima tahunan “Neary Ratanak III (2009-2013)” yang berarti ‘wanita adalah permata berharga’. Tujuan rancangan ini adalah untuk mengusahakan kesetaraan gender dalam program kunci reformasi pemerintah yang terbagi menjadi beberapa poin, yakni: 1) Integrasi prajurit yang terdemobilisasi dan keluarga mereka; 2) Implementasi reformasi administrasi dan promosi perempuan dalam proses pengambilan keputusan; 3) Pengentasan kemiskinan untuk kelompok perempuan dan veteran; 4) Mempromosikan tata pemerintahan yang baik; 5) dan mengadakan reformasi keadilan (UNREDD 2013).
Tidak hanya itu, pemerintah Kamboja berusaha untuk memasukkan integrasi gender dalam kebijakan “Program Hutan Nasional (2010- 2029)” yang menyebutkan adanya tujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam proses pengelolahan kehutahan baik di tingkat lokal maupun nasional dan mempromosikan pembagian hutan yang adil. Roadmap nasional program REDD+ di Kamboja yang disusun pada 2011 menyatakan adanya empat kelompok kerja dalam program REDD+, yakni 1) Kelompok Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi; 2) Kelompok Komando Proyek; 3) Kelompok Perlindungan; dan 4) Kelompok Pengembangan Pembagian manfaat. Roadmap ini juga menyatakan pentingnya integrasi gender dalam masalah lintas sektor dari kelompok-kelompok kerja ini, sehingga REDD+ mampu dijalankan secara efektif dan efisien (UNREDD 2013). Kamboja juga mengembangkan adanya “Safeguard REDD+” sebagai komando yang memastikan adanya kesetaraan dan partisipasi efektif laki-laki dan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan dalam program REDD+. Pada tahun 2013, MoWA memasukkan perempuan dalam “Rencana Strategis Gender dan Perubahan Iklim/GCCSP (2013- 2023)” sebagai salah satu bagian dari pengambil keputusan tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam (UNREDD 2013).
Dalam konstitusi Kamboja di tahun 1993, menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di mata hukum dan boleh ikut berpartisipasi dalam ekonomi, sosial dan budaya maupun politik. Partisipasi ini merupakan upaya untuk menghapuskan dan mencegah segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan (Bradley, et al. 2013). Tantangan terbesar partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan dan pengambilan keputusan adalah rendahnya tingkat melek huruf, yakni 66,7% untuk wanita dan 85,5% untuk pria (Bradley, et al. 2013). Hal ini akan berdampak pada minimnys akses yang mampu didapatkan oleh perempuan, baik berupa akses menjadi perwakilan dalam komite pengelolaan hutan, tanggung jawab domestik, dan akses terhadap pendidikan. Tidak hanya itu, dalam jangka panjang terdapat kemungkinan lebih diabaikannya kebutuhan khusus perempuan dalam pengelolaan kehutanan karena tidak adanya data, metodologi dan informasi yang memadai (Bradley, et al. 2013).
Dokumen sub-dekrit Kehutanan Kemasyarakatan tahun 2003 menguraikan aturan pengelolaan dan penggunaan hutan kemasyarakatan  di  seluruh  Kamboja,  dimana  secara  spesifik pada pasal 18 menjelaskan partisipasi perempuan dalam komite
pengelolaan kehutanan masyarakat. Penggunaan dan peran perempuan dalam pengelolaan hutan merupakan hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan subsisten dan pendapatan rumah tangga. Faktanya, 41% rumah tangga di Kamboja bergantung kepada kehutanan dan sekitar 80% perempuan di pedesaan Kamboja mengumpulkan hasil hutan untuk diperjualbelikan dan merupakan bagian dari tim patrol hutan, sehingga perempuan berperan dalam perlindungan keanekaragaman hayati hutan dan pemantauan akan pembakaran liar (Gurung, et al. 2011). Adapun keberhasilan program REDD+ dalam meningkatkan peran perempuan di Kamboja hadir sebagai berikut, yaitu peningkatan peran perempuan dalam tingkat pemerintahan, meningkatkan kesadaran tentang program REDD+, usaha pemerintah untuk melibatkan perempuan dalam proses pengembangan pengelolaan hutan masyarakat dan pedoman untuk berpartisipasi dalam proyek karbon (Gurung, et al. 2011). Faktanya, peningkatan partisipasi perempuan mulai terlihat dengan jelas. Sebagai contoh, peran perempuan di Community Forestry Management Committees (CFMCs) dimana sebanyak 10% perempuan merupakan partisipan aktif dan 5% perempuan merupakan pemegang otoritas. Tidak hanya itu, sebanyak 14,3% perempuan terlihat dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan Dewan Hutan Masyarakat yang memiliki presentase keterlibatan sebesar dan sebanyak 4,3% dalam Dewan Komune (Gurung, et al. 2011). Pada tahun 2009, terdapat 10% perempuan yang berperan menjadi staf administrasi kehutanan dan 0,5% sisanya memegang posisi manajemen (Bradley, et al. 2013).
Peran perempuan di Kamboja juga bisa dilihat dari kehadirannya dalam Proyek Oddar Meanchey Community Forestry REDD+ (OM CF REDD+) . Oddar Meachey adalah sebuah organisasi masyarakat yang berdiri sejak tahun 1999 dan berfokus pada pengelolaan hutan. Proyek UN-REDD+ sendiri membahas tentang berbagai faktor adanya degradasi dan deforestasi hutan melalui serangkaian kegiatan, termasuk dalam perencanaan penggunaan lahan,  peningkatan  kesadaran,  intensifikasi  pertanian,  penguatan penguasaan lahan, dan bantuan regenerasi alami lahan yang terdegradasi (Bradley, et al. 2013). Sejak masuk ke pasar nasional Kamboja di tahun 2012, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam usaha pembagian manfaat, keterlibatan pemilik kepentingan, pembiayaan proyek, persyaratan teknis hingga pengenalan REDD secara nasional. Kelompok Oddar Meachey memiliki fungsi untuk membangun pemahaman kekuatan dan kelemahan kelompok melalui integrasi inklusivitas dan gender (Bradley, et al. 2013).
Salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam usaha pengintegrasian gender dalam proyek REDD+ dalam komunitas Oddar Meachey adalah dengan membuat penilaian gender. Penilaian gender berfungsi untuk mempelajari lebih lanjut tentang gender dan untuk  identifikasi  cara-cara  yang  efektif  untuk  mengintegrasikan gender dalam fase implementasi. Penilaian gender di Oddar Meachey menjadi acuan yang dipakai adalah Harvard Analytical Framework yang mencakup: 1) Pemetaan pekerjaan masyarakat, baik perempuan dan laki-laki, serta mencari perbedaan utamanya; 2) Membantu perencanaan strategi yang efisien mengenai proyek; 3) Pengalokasian sumber daya yang adil untuk perempuan dan laki- laki melalui kasus ekonomi; dan 4). Pemenuhan informasi yang baik untuk mencapai efisiensi kerja (Bradley, et al. 2013). Sebagai implementasi pengelolaan hutan, proyek REDD+ dalam komunitas Oddey Meachey , seringkali melibatkan beragam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat.
Untuk memahami sejauh mana perempuan partisipasi perempuan dalam kegiatan REDD+ dan komunitas kehutanan, penulis mengadaptasi tangga partisipasi di masyarakat oleh Arnstein (1969) yang menekankan adanya enam tingkatan partisipasi. Pertama, partisipasi nominal yang mengacu pada keanggotaan tanpa ikut terlibat apapun dalam kelompok Kedua, partisipasi pasif yang mengacu pada kondisi di mana perempuan ikut hadir dalam pertemuan, namun hanya ikut mendengarkan keputusan tanpa memberikan respon balik terhadap keputusan tersebut. Ketiga, partisipasi konsultatif yaitu keadaan di mana pendapat perempuan dicari, namun tidak menjamin bahwa pendapat tersebut akan dimasukkan dalam pemilihan keputusan akhir. Keempat, partisipasi khusus yaitu situasi yang mengacu pada keterlibatan perempuan baik secara sukarela maupun diminta untuk melakukan tugas tertentu. Kelima, partisipasi aktif adalah ketika perempuan mampu mengambil inisiatif yang berbeda dan mengekspresikan pendapat mereka secara sukarela maupun diminta Keenam, partisipasi interaktif adalah situasi ketika perempuan memiliki kemampuan untuk berbicara, mempengaruhi, dan mengimplementasikan keputusan. Faktanya, terdapat beberapa kegiatan utama komunitas kehutanan yang menerima partisipasi perempuan dan laki-laki (Bradley, et al. 2013).
Pertemuan komunitas kehutanan adalah kegiatan pertama dan disini peran perempuan cenderung berada dalam partisipasi pasif. Hal
tersebut dikarenakan identifikasi sifat perempuan yang lebih lemah apabila dibandingkan dengan laki-laki, sehingga meminimalisir kesempatan mereka untuk mengutarakan pendapat pribadi mereka. Tingkat partisipasi yang rendah disebabkan karena perempuan di pedesaan lebih memilih untuk menghadiri pertemuan yang bersifat jarak dekat, untuk menghindari adanya pengabaian tugas rumah tangga mereka. Alasan lain rendahnya peran perempuan adalah karena mereka lebih memilih untuk berperan sebagai orang tua saja dan merasa lebih nyaman apabila berada dalam pertemuan yang berisikan perempuan saja.
Pelatihan komunitas kehutanan adalah kegiatan kedua dan dalam kegiatan ini perempuan memiliki peran dan turut berpartisipasi dalam pelatihan komunitas kehutanan. Bradley, et al. (2013) melakukan survey dari National Institute of Statistics di tahun 2004 dan ditemukan perbedaan antara tingkat pendidikan perempuan dan laki-laki. Hasil penelitian menjelaskan presentase 84% laki-laki melek huruf, sedangkan perempuan hanya berada pada tingkat 61,6%. Hal ini dikarenakan masih adanya pemikiran bahwa pendidikan bagi seorang perempuan belum terlalu penting, jika dibandingkan dengan pendidikan bagi seorang laki-laki. Maka dari itu, untuk memulai meningkatkan kesadaran gender dalam masyarakat program REDD+ membuat aktivitas pelatihan, seperti pelatihan pengelolaan kehutananan, demarkasi batas, pemantauan keanekaragaman hayati, teknik inventaris biomassa, dan beberapa pelatihan lainnya. Program REDD+ telah mengikutsertakan perempuan dalam proses pelatihan kehutanan sejak tahun 2011, dan dalam pelatihan ini tercatat ada sekitar 11% perempuan turut serta hadir (Bradley, et al. 2013).
Manajemen keuangan adalah kegiatan ketiga dan berfokus pada pengelolaan keuangan. Di negara Kamboja, manajemen keuangan umumnya lebih banyak diperankan oleh perempuan daripada laki- laki. Hal ini didasarkan adanya kepercayaan bahwa perempuan memiliki sifat untuk selalu bersikap hati-hati dibandingkan dengan laki-laki. Data menunjukkan bahwa dari 13 akuntan di Community Forestry, Kamboja, 7 diantaranya merupakan perempuan (Bradley, et al. 2013). Perempuan dianggap mampu untuk memegang tanggung jawab ini berdasarkan anggapan bahwa perempuan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Konstruksi gender meletakkan laki-laki sebagai makhluk yang ceroboh, sebab uang digunakan hanya untuk membeli minuman dan berjudi.
Patroli hutan adalah kegiatan keempat dalam proses pengelolaan dan merupakan kegiatan yang penting dalam proses perlindungan hutan. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga ikut berperan dalam kegiatan ini, meskipun sebagian besar perempuan masih menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tidak adanya ijin yang diberikan oleh suami dan patroli yang belum memiliki sistem keamanan yang memadai, lalu menjelaskan partisipasi perempuan yang masih cenderung minim. Akan tetapi, Ketua Community Forestry Sangkarous Preychheu, Tuan Lieu Seth , mendorong keikutsertaan perempuan dalam patroli kehutanan, sebab perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam melindungi hutan (Bradley, et al. 2013).
Kegiatan manajemen Community Forestry lainnya adalah kegiatan- kegiatan seperti pemasangan papan nama dan penanda batas, pembangunan sekat bakar, dan upacara pentasbihan pohon. Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut masih di dominasi oleh laki- laki, partisipasi perempuan masih terlihat dalam beberapa kegiatan, seperti dalam upacara pentasbihan pohon. Perempuan yang ikut berpartisipasi dalam pengorganisiran upacara pentasbihan pohon untuk menarik perhatian tentang pentingnya spiritual hutan. Dalam kegiatan ini, perempuan bertugas dalam penyiapan beras untuk para biksu dalam rangkaian upacara tersebut (Bradley, et al. 2013).

## Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa lingkungan dan peranan gender memiliki sebuah keterkaitan erat dalam usaha mempertahankan ekosistem, khususnya ekosistem perhutanan. Keterlibatan isu-isu gender dalam proyek REDD+ di Kamboja menjadi salah satu bentuk integrasi gender dengan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Peran-peran perempuan Kamboja dalam proyek REDD+ dapat ditemukan dalam partisipasi yang diikutinya, baik berupa patrol kehutanan, pengaturan manajemen keuangan, pelatihan REDD+, maupun terjun langsung dalam komunitas kehutanan seperti kelompok Oddey Meachey . Namun, masih sering ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti adanya dominasi pria dalam pengambilan keputusan dan adanya gaya kepemimpinan otoriter yang menghambat proses penyampaian pendapat yang adil (Boudewijn 2012, dalam Bradley, et al. 2013). Tidak hanya itu, adanya kuota yang telah ditetapkan dalam Community Forestry dan rendahnya tingkat melek huruf bagi perempuan Kamboja, berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam program tersebut.

## Daftar Pustaka

## Buku
Bailey, B., Leo-Rhynie, E., dan Morris, J., 1996. “Why is Theory?”, dalam Jane L. Parpart, M. Patricia Connelly, and V. Eudine Barriteau (eds.), Theoretical Perspectives on Gender and Development. Ottawa: International Development Research Centre.
Barry, B., 1991. People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. Dorchester: Pearson-Longman.
Gurung, J., dan Quesada-Aguilar, A., 2009. Gender-Differentiated Impacts of REDD to be addressed in REDD Social Standards . Switzerland: CARE International and Climate Community and Biodiversity Alliance.

## Jurnal Ilmiah
Agarwal, B., 1989. “Rural Women, Poverty and Natural Resources: Sustenance, Sustainability and Struggle for Change”, Economical and Political Weekly , Oct. 28, 1989, Vol. 24, No.
43 (Oct. 28, 1989), pp. 46-65.
Arnstein, S., 1969. “A Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35, 1969, pp. 216-224.
Bradley, A., Setyowati, A. B., Gurung, J., Yeang, D., Net, C., Khiev, S., dan Brewster, J., 2013. “Gender and REDD+: An Assessment in the Oddar Meanchey Community Forestry REDD+ Site, Cambodia”, PACT Cambodia and (January 2013), pp. 1-40.
Elmhirst, R. dan Resurreccion, B., 2008. “Gender, environment and natural resource management: new directions, new debates”, Gender and natural resource management: livelihoods, mobility and interventions, pp. 3-22.
Falk, J. L., 1971. “The nature and determinants of adjunctive behavior”, Physiology & Behavior , Vol. 6, Issue 5, May 1971, pp. 577-588.
Glazerbook, T., 2002. “Karren Warren’s Ecofeminism”, Ethics and
the Environment , Autumn, 2002, Vol. 7, No, 2 (Autumn, 2002), pp. 12-26.
Rao, M., 2012. “Ecofeminism at the Crossroads in India: A Review”, DEP , n. 20 / 2012, pp. 124-142.
Trombetta, M. J., 2008. “Environmental security and climate change: analysing the discourse”, Cambridge Review of International Affairs , Vol. 21, No. 4, pp. 585-602.

## Artikel Daring
Gurung, J., Giri, K., Setyowati, A.B., dan Lebow, E., 2011. “Getting REDD+ Right for Women: An Analysis of the Barriers and Opportunities in the REDD+ Sector in Asia”, United Sates Agency for International Development , September 2011
[daring] Tersedia dalam http://www.wocan.org/sites/ default/files/GettingREDDRightWomen.pdf (d iakses pada 18 April 2020).
UNREDD, 2013. “Women’s Inclusion in REDD+ In Cambodia Lesson from Good Practices in Forest, Agriculture and Other Natural Resources Management Sector”, UN- REDD Programme Collaborative Workspace , September 2013 [daring]. Tersedia dalam https://www.unredd.net/ documents/global-programme-191/gender-and-womens- empowerment-in-redd-1044/regional-and-national-gender- resources/11998-final-draft-cambodia-gender-and-redd- report-dec-2013-11998.html ( diakses pada 21 April 2020).
USAID, 2010. “USAID/Cambodia Gender Assessment” United States Agency for International Development , September 2010 [daring]. Tersedia dalam https://cambodia.ohchr. org/~cambodiaohchr/sites/default/files/USAID%20Gender%20 Assessment%202010.pdf (diakses pada 21 April 2020).