## p-ISSN: 2774-518X  ISSN → e-ISSN: 2775-2828

## Volume 2, Nomor 1, April 2021

## EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN & PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA PT. ASIA SAHABAT INDONESIA

## Kampono Imam Yulianto
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 Email: kamponoyulianto@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The purpose of this research is to know whether the counting, depositing, reporting of Tax pph artikel 21 (PPh article 21) employees of PT. Asia Sahabat Indonesia Period 2016 have in accordance with the regulation of minister  director  general  taxes  number  PER-16/PJ/2016.  This  type  of  research  is  qualitative,  the  data collection techniques are by the study of documentaries, libraries and access websites and related sites. Data processing techniques by using Microsoft Office Word and Microsoft Excel. Data analysis techniques in this research by comparing and evaluating the counting, depositing, and reporting of pph artikel 21 against the regulation  Director  general  taxes  number  PER-16/PJ/2016.  From  the  research  results  obtained,  the calculation, reporting and reporting of PPh Article 21 is not in accordance with the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-31 / PJ / 2012 Key Words: Counting, Depositing, Reporting of PPh Article 21

## I. PENDAHULUAN
Pada tahun 1983 di Indonesia  diberlakukan ketentuan umum dan  tata cara perpajakan untuk pertama kalinya. Pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu self assessment, official assesment, dan withholding . Self Asessement  System ini adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung,  membayarkan  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar, Official Assessment  System adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan  wewenang  kepada fiskus selaku petugas pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang, oleh sebab itu wajib pajak ini bersifat  pasif,  dan  utang  pajak  timbul  setelah  dikeluarkannya  surat  ketetapan  pajak,  sedangkan withholding  system merupakan  sistem yang memberikan  wewenang  kepada  pihak  ketiga  untuk memotong memungut besarnya pajak terutang.
Pajak merupakan suatu kontribusi wajib yang dilakukan kepada negara oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang.  Pajak  dapat  dipungut  secara  langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara dan digunakan untuk membiayai keperluan pembangunan  dan  peningkatan  nasional  bagi  sebesar  besarnya  kemakmuran  dan  kesejahteraan
masyarakat. Pembangunan nasional yang dilakukan ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat baik material maupun spiritual secara terus menerus dan berkesinambungan.
Dikarenakan  untuk  keperluan  pembangunan  yang  berkelanjutan  haruslah  bersumber  dari kemampuan dalam negeri, sedangkan sumber dari luar negeri menjadi sumber pelengkap, oleh karena itu  sumber  utama  pembiayaan  pembangunan  harus  berasal  dari  dana  yang  dihimpun  dari  dalam negeri, dan salah satu sumber dana yang merupakan wujud kemandirian bangsa dan negara dalam hal pembiayaan pembangunan.
Salah satu instrumen untuk membantu pembiayaan pembangunan yaitu dari pajak. Pemerintah berupaya meningkatkan wajib pajak. Direktorat pajak menyatakan 1,5 juta pengusaha memberikan kontribusi  pajak  dengan  2,2  %  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan  yang  dinilai  tidak  efektif. Sehingga peraturan pemerintah menjadi acuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak untuk adanya kesadaran wajib pajak melaporkan pajaknya (Prihanto and Damayanti 2020)
Pajak yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah tentang pajak penghasilan (PPh), yaitu pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak perseorangan maupun badan dalam satu periode tahun pajak.
Macam-macam  Pajak  Penghasilan  yaitu  Pajak  Penghasilan  21,  Pajak  Penghasilan  22,  Pajak Penghasilan  23,  Pajak  Penghasilan  24,  Pajak  Penghasilan  25,  Pajak  Penghasilan  26  dan  Pajak Penghasilan Final.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1  Pajak
Dalam ketentuan Undang-undang No. 36 (2008) memberikan penjelasan bahwa pajak adalah merupakan  kontribusi  WP  (Wajib  Pajak)  kepada  negara  terhadap  orang  pribadi  atau  badan,  dan bersifat  memaksa,  berdasarkan  Undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan  kontra  prestasi  secara langsung, dipergunakan oleh negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”.
Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,  SH  dalam  bukunya  Mardiasmo  (2011)  menyatakan bahwa  “Pajak  adalah  iuran  wajib  rakyat  kepada  negara  berdasarkan  Undang-undang  yang  dapat dipaksakan, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Definisi Pajak menurut S.I. Djajadiningrat seperti yang ditulis kembali oleh Siti Resmi (2017) adalah  kewajiban  untuk  menyerahkan  kekayaan  semua  atau  sebagian  dikarenakan  suatu  sebab ditetapkan  pemerintah  dan  bersifat  dapat  dipaksakan,  serta  balas  jasanya  tidak  dapat  diberikan langsung dari negara.
Berdasarkan pendapat dan definisi pajak diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pajak adalah  iuran  wajib  rakyat  kepada  negara  (pemerintah),  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang, tanpa mendapat kontra prestasi langsung yang penggunaannya untuk keperluan negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

## 2.2  Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak penghasilan menurut undang-undang merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya atau diperoleh dalam tahun pajak.
Menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia  dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  No.  46 (2015),  yang  merupakan  pajak  yang  dikenakan  terhadap  penghasilan  baik  subyek  pajak  pribadi maupun badan.
Subyek  pajak  badan  mencakup  seluruh  pajak  penghasilan  dalam  dan  luar  negeri  yang didasarkan  pada  penghasilan  yang  didapat.  Klasifikasi  pajak  penghasilan  termasuk  pajak pemotongan  atas  transaksi  kepada  entitas  pelapor,  yang  terutang  oleh  entitas  anak,  entitas  induk perusahaan, atau transaksi bersama.
Menurut Siti Resmi (2014) Pajak penghasilan (PPh) adalah “Pajak yang dikenakan terhadap suatu penghasilan yang diterima atau diperolehnya oleh subyek pajak pribadi maupun badan dalam suatu tahun pajak”.
Dari pengertian-pengertian di atas dapat diartikan bahwa pajak penghasilan adalah merupakan pajak yang dipungut kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau  diperolehnya dalam satu  tahun  pajak,  berdasarkan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  guna  membiayai  pengeluaran negara.

## 2.3  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipungut oleh pihak lain penghasilan atas sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan ini berupa gaji, upah, bonus, honorium, tunjangan.
Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000.
Tabel 1. Tarif Pasal 17, UU No. 17 Tahun 2000 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp 25.000.000,00 5% Diatas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp50.000.000,00 10% Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp100.000.000,00 15% Diatas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00 25% Diatas Rp 200.000.000,00 35% Sumber: UU PPh No. 17 Tahun 2000
Dan  sebagai  mana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-undang  Pajak  Penghasilan  No.  36 Tahun 2008.
Tabel 2. Tarif PPh Pasal 21 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00 15% Diatas Rp.250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25% Diatas Rp 500.000.000,00 30% Sumber: UU PPh No.36 (2008)

## III.  METODE PENELITIAN
Jenis ini merupakan studi kasus yaitu penelitian langsung terhadap suatu perusahaan. Sumber data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  yang  dikumpulkan  adalah  gaji  pegawai, perhitungan PPh 21 atas pegawai menurut perusahaan serta bukti potong dan pelaporan yang terkait dengan PPh 21.
Teknik pengumpulan data menggunakan analisis kuantitatif untuk menguji apakah ketentuan UU  Perpajakan  yang  berlaku  telah  ditetapkan  oleh  perusahaan  yaitu  bagaimana  perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak PPh 21 telah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku.
Variabel dalam penelitian ini adalah perhitungan, penyetoran dan pelaporan sebagai variabel independen dan pajak PPh 21 karyawan sebagai variabel dependen. Pengukuran untuk perhitungan pajak  dengan  cara  perhitungan  pajak  penghasilan  umum  tetapi  dikurangkan  PTKP  termasuk didalamnya  biaya  jabatan,  biaya  pensiun  dan  tarif  yang  digunakan  bervariasi.  Untuk  penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan pajak penghasilan paling lambat  tanggal 20 bulan berikutnya. PPh 21 yaitu berdasarkan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan.
Teknik pengolahan data diolah menggunakan Microsoft Office yaitu Word dan Excel berupa tabel dan deskriptif.

## IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER/16/PJ/2016.

## 4.1  Penghitungan PPh Pasal 21
Data hasil penghitungan Pajak penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong bagi pegawai di PT. Asia Sahabat Indonesia, selanjutnya dalam hal ini pemotong pajak yaitu PT. Asia Sahabat Indonesia harus  menyetorkan  pajak  menggunakan  e-Billing atau  SSP  Elektronik  yang terisi  jelas,  benar  dan lengkap. Berikut hasil Perhitungan atas PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Asia Sahabat Indonesia: Tabel 3 . (Lihat Terlampir)

## 4.2  Penyetoran PPh Pasal 21
Pajak  penghasilan  pasal  21 atas  pemotongan  karyawan  setelah  dihitung  dan  dipungut,  wajib disetor  melalui  kantor  pos  atau  bank  yang  telah  ditunjuk  oleh  menteri  keuangan  untuk  setiap bulannya.  Waktu  penyetorannya  tidak  lebih  dari  tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya,  untuk menghindari  denda  keterlambatan  setor.  Data  dapat  diperoleh  dengan  melihat  dokumen  e-Billing (Surat  Setoran  Pajak)  untuk  setiap  masa  pajak  selama  tahun  pajak  2016.  e-Billing  selanjutnya dievaluasi untuk melihat apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada berdasarkan direktur jenderal pajak nomor PER/16/PJ/2016. Berikut ini tabel pengisian e-Billing, waktu, dan tempat penyetoran e- Billing.

## Tabel 4. Data Penyetoran PPh Pasal 21

## PT. Asia Sahabat Indonesia Tahun 2015
No  Masa Pajak Jenis SPT PPh 21 Yang Dibayar Tanggal Penyetoran Tempat Penyetoran 1 Januari Normal 13.079  10/02/2016 Bank BNI 2 Februari Normal 13.079 1/03/2016 Bank BNI 3 Maret Normal 7.092 8/04/2016 Bank BNI 4 April Normal 100.000 5/05/2016 Bank BNI 5 Mei Normal 0 - - 6 Juni Normal 0 - - 7 Juli Normal 0 - - 8 Agustus Normal 0 - - 9 September Normal 0 - - 10  Oktober Normal 51.668 9/11/2016 Bank BNI 11  November Normal 56.341 9/12/2016 Bank BNI 12  Desember Normal 56.341  10/01/2017 Bank BNI
Sumber : Data Diolah Penyetoran PPh Pasal 21 PT. Asia Sahabat Indonesia

## 4.3  Pelaporan PPh Pasal 21
Selanjutnya  PT.  Asia  Sahabat  Indonesia  harus  melaporkan  penyetoran  pajak  dengan menggunakan Surat pemberitahuan masa pajak pasal 21 yang terisi dengan lengkap, benar, dan jelas. Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana wajib pajak terdaftar atau  kantor  pos  terdekat.  Batas  akhir  waktu  pelaporan  surat  pemberitahuan  pajak  masa  tersebut maksimal  tanggal  20  (dua  puluh)  setiap  bulannya.  Berikut  waktu  dan  tempat  pelaporan  yang dilakukan PT. Asia Sahabat Indonesia:

## Tabel 5. Data Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Asia Sahabat Indonesia
No Masa Pajak Waktu Pelaporan Tempat Pelaporan 1 Januari 19 Februari 2015 KPP Jakarta Mampang Prapatan 2 Februari 18 Maret 2015 KPP Jakarta Mampang Prapatan 3 Maret 19 April 2015 KPP Jakarta Mampang Prapatan 4 April 11 Mei 2015 KPP Jakarta Mampang Prapatan 5 Mei 20 Juni 2015 KPP Jakarta Mampang Prapatan 6 Juni 07 Juli 2015 KPP Jakarta Mampang Prapatan 7 Juli 15 Agustus 2015 KPP Jakarta Mampang Prapatan 8 Agustus 11 September 2015 KPP Jakarta Mampang Prapatan 9 September 04 Oktober 2015 KPP Jakarta Mampang Prapatan 10 Oktober 10 November 2015 KPP Jakarta Mampang Prapatan 11 November 15 Desember 2015 KPP Jakarta Mampang Prapatan 12 Desember 20 Januari 2016 KPP Jakarta Mampang Prapatan
Sumber: Data Diolah PPh Pasal 21 PT. Asia Sahabat Indonesia

## 4.4  Evaluasi Penghitungan PPh Pasal 21
Evaluasi  data  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  cara  membandingkan  penghitungan, pemotongan dan penyetoran  pajak yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia, apakah sudah sesuai perhitungan, pemotongan dan pelaporan berdasarkan  peraturan pajak nomor PER/16/PJ/2016, yaitu:
a. melakukan  penghitungan  kembali  pada  masing-masing  data  di  atas,  penghitungan  yang dilakukan penulis menggunakan formula yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER/16/PJ/2016.
Formula tersebut dapat diringkas sebagai berikut:
1  Gaji xxxx 2  Premi jaminan Kecelakaan Kerja xxxx 3  Premi jaminan Kematian xxxx 4  Penghasilan Bruto Xxxx 5  Pengurang a. Biaya Jabatan xxxx 5% X Penghasilan Bruto (Maks. Rp.6.000.000 pertahun) b. Iuran jaminan Hari Tua xxxx + Total Pengurang xxxx 6 Penghasilan Neto xxxx 7 Penghasilan Neto Disetahunkan (Penghasilan Neto X Total Masa Kerja) 8 PTKP Setahun xxxx - Untuk Wajib Pajak Sendiri xxxx - Tambahan karena menikah xxxx + Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) xxxx 9 Penghasilan Kena Pajak (PKP) xxxx 10 PPh21Terutang xxxx 5%xPKP xxxx 15%xPKP xxxx 25%xPKP xxxx 30%xPKP xxxx + 11 Total PPh Pasal 21terutangsetahun xxxxx 12 Total PPh Pasal 21terutangsebulan xxxxx
Ringkasan  hasil  penghitungan  kembali  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis  dapat  dilihat  pada Tabel 6. (Lihat Lampiran) dan Tabel 7 . (Lihat Lampiran)
b. Melakukan perbandingan hasil penghitungan, pemotongan dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia dengan penghitungan, pemotongan dan pelaporan berdasarkan peraturan pajak yang berlaku nomor  PER-16/PJ/2016. Berikut perbandingan hasil penghitungan, pemotongan dan pelaporan pajak, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 8. Data Penghitungan Pemotongan pajak pasal 21
PT. Asia Sahabat Indonesia Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER/16/PJ/2016
No Nama Karyawan Penghitungan PPh Pasal 21Oleh PT. Asia Sahabat Indonesia Penghitungan PPh Pasal 21 Oleh Penulis Sesuai PER-16/PJ/2016 Selisih Keterangan 1 Putri Sartika 297.300 297.300 0 - 2 Dinda Kamila 0 0 Penghasilan Neto dibawah PTKP 3 Rudianto 0 0 Penghasilan Neto dibawah PTKP
4 Dimas Agus Saputra 0 0 Penghasilan Neto dibawah PTKP 5 Arfan 0 0 Penghasilan Neto dibawah PTKP 6 Agus 0 0 Penghasilan Neto dibawah PTKP 7 Franky Kowaas 0 0 Penghasilan Neto dibawah PTKP Sumber: Data Diolah PPh 21 Tahun 2015
Dari  data  hasil  penghitungan  dan  perbandingan  tersebut,  dapat  diambil  kesimpulan  yaitu sebagai berikut:
1. Dalam  melakukan  akumulasi  penghitungan,  besarnya  tarif  pemotongan  pajak  PPh  Pasal  21 yang diterapkan per tahun 2016,  berdasarkan data yang diperoleh secara tahunan telah sesuai dengan    tepat,  akan  tetapi  dalam  penghitungan  pajak  PPh  Pasal  21  sesuai  peraturan  pajak nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 14 ayat (2). Untuk perhitungan pajak PPh Pasal 21 yang harus dipotong  setiap  bulannya  dalam  masa  pajak  yang  sama,  kecuali  masa  pajak  terakhir,  tarif diterapkan  atas  perkiraan  selisih  antara  Pajak  Penghasilan  PPh  pasal  21  yang  terutang  atas seluruh  penghasilan  kena  pajak    selama  setahun  atau    yang  telah  dipotong  pada masa-masa sebelumnya  pada  tahun  2016,  dalam  penghitungan  pada  peraturan    pajak  nomor  PER- 16/PJ/2016  seharusnya  dilakukan  secara  masa  atau  secara  bulanan  adapun  perhitungan  tarif untuk PPh Pasal 21 dapat dilihat pada tabel 12
• Untuk  karyawan  yang  melebihi  gaji  bruto  melebihi  PTKP,  hanya  atas  karyawan  Putri Sartika dan untuk karyawan lainnya gaji bruto masih di bawah PTKP.
• Besar PPh 21 terutang untuk pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong dan disetor setiap Masa Pajak Januari sampai Desember adalah sebesar Rp.6.025,-
• Besar  penghitungan  pajak  terakhir  atau  Desember  pemotongan  dan  penyetoran penghasilan  dihitung  dari  perbedaan  selisih  antara  pajak  yang  terutang  atas  seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak yang ditambahkan dengan THR atau rincian penghitungan dapat dilihat pada tabel 11, yaitu sebesar Rp.225.000,-.
2. Penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia telah tepat yaitu  gaji  pokok  karyawan  ditambah  dengan  tunjangan  transpor,  premi  jaminan  kematian, premi jaminan kecelakaan kerja. Untuk penghitungan biaya jabatan telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) PER-16/PJ/2016 yaitu jumlah penghasilan bruto (sebelum jumlah THR) dikalikan dengan 5% dan tidak melebih Rp.6.000.000,- setahun.
3. Penghitungan  penghasilan  neto  yang  dilakukan  oleh  PT.  Asia  Sahabat  Indonesia  yaitu penghasilan  kotor  dikurangi  biaya  jabatan  dan  Premi  Jaminan  Hari  Tua.  Penghitungan Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  per  tahun  yang  dilakukan  oleh  PT.  Asia  Sahabat Indonesia telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) PER-16/PJ/2016 yaitu sebesar Rp. 54.000.000,- untuk  diri  Wajib  Pajak,  ditambah  sebesar  Rp.  4.500.000,-  untuk  Wajib  Pajak  yang  kawin, ditambah  sebesar  Rp.  4.500.000,-    untuk  setiap  wajib  pajak  yang  mempunyai  tanggungan,
paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
4. Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia yaitu penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.
5. Penghitungan  Pajak  Terutang  yang  dilakukan  oleh  PT.  Asia  Sahabat  Indonesia  telah  sesuai dengan Tarif Pasal 17, UU No. 36 Tahun 2008 yaitu dasar penghasilan kena pajak dikalikan dengan  tarif  pemotongan  pajak.    Penghitungan  pajak  terutang  yaitu  penghasilan  kena  pajak kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 5%.

## 4.5  Evaluasi Penyetoran PPh Pasal 21
Untuk  Penyetoran  pajak  PPh  Pasal  21  yang  dilakukan  oleh  PT.  Asia  Sahabat  Indonesia berdasarkan peraturan pajak sesuai PER-16/PJ/2016 telah sesuai.
1. Tanggal Penyetoran pajak penghasilan Pasal 21 PT. Asia Sahabat Indonesia selalu tepat waktu, penyetoran  PPh  Pasal  21  mengacu  dengan  PER-16/PJ/2016  tidak  ditemukan  bukti  dimana pelaporan pajak yang dilakukan melebihi  tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
2. Tempat Penyetoran pajak pada Bank BNI telah sesuai dengan Bank persepsi yang ditunjuk oleh menteri keuangan.
3. PT. Asia Sahabat Indonesia telah menggunakan e-Billing untuk penyetoran pajak tahun 2016, dan untuk pengisian e-Billing sendiri telah tepat, benar, lengkap dan jelas.

## 4.6  Evaluasi Pelaporan PPh Pasal 21
Pelaporan pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Asia Sahabat Indonesia telah sesuai dengan peraturan  pajak  sesuai  nomor  PER-16/PJ/2016,  pada  setiap  bulannya  tidak  ditemukan  adanya keterlambatan pelaporan yang melebihi tanggal 20 (Dua Puluh) bulan berikutnya.
1. Pengisian SPT
PT. Asia Sahabat Indonesia telah melakukan pengisian Formulir 1721 dengan lengkap, jelas dan benar sesuai dengan petunjuk yang ada, dan selalu dilakukan untuk setiap tahunnya.
2. Pelaporan PPh Pasal21
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh  Pasal 21 Januari sampai dengan Desember 2016 PT. Asia Sahabat Indonesia mengacu pada peraturan direktur jenderal pajak nomor PER- 16/PJ/2016 . Dilaporkan ke kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar.  Dari hasil observasi  penelitian  yang  dilakukan,  pelaporan  SPT  masa  PT.  Asia  Sahabat  Indonesia  tidak ditemukan kasus pelaksanaan pelaporan masa pajak, melebihi dari tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.  Dan  tempat  pelaporan  SPT  masa  PPh  pasal  21  telah  sesuai  dengan  tempat terdaftarnya  NPWP  Perusahaan  yaitu  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta Mampang Prapatan.

## V. PENUTUP

## 5.1  Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan  hasil  penelitian,  maka  penulis  memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  melakukan  akumulasi  penghitungan,  tarif  pemotongan  PPh  pasal  21  per  tahun  2015 berdasarkan data yang diperoleh penulis, secara tahunan sudah tepat, hanya terdapat perbedaan dalam  penghitungan  PPh  pasal  21.  Perhitungan,  pemotongan  dan  pelaporan  PPh  pasal  21 seharusnya  dilakukan  setiap  akhir  masa  pajak,  kecuali  masa  pajak  terakhir,  tarif  diterapkan berdasarkan perkiraan penghasilan yang diperoleh selama 1 (satu) tahun.
2. PT.  Asia  Sahabat  Indonesia  dalam  melakukan  penyetoran  PPh  pasal  21  dapat  diberikan kesimpulan sebagai berikut:
• Tanggal Penyetoran PPh pasal 21 PT. Asia Sahabat Indonesia selalu tepat waktu, yaitu di  bawah  tanggal  yang  ditentukan  dan  tidak  melebihi  dari  tanggal  10  (sepuluh)  bulan berikutnya.
• Tempat  penyetoran  pajak  telah  sesuai  dengan  bank  persepsi  yaitu  bank  yang  telah ditunjuk oleh kementerian keuangan yaitu di bank BNI.
• PT. Asia Sahabat Indonesia telah menggunakan e-Billing untuk penyetoran pajak tahun 2015, dan untuk pengisian e-Billing sendiri telah tepat, benar, lengkap dan jelas.
3. Dalam  melakukan  pelaporan  pajak  PPh  pasal  21  PT.  Asia  Sahabat  Indonesia  Asia  Sahabat Indonesia  telah  taat  lapor  pada  tanggal  yang  ditentukan,  yaitu    pada  setiap  bulannya  tidak ditemukan adanya keterlambatan atau melebihi dari tanggal yang ditentukan bulan berikutnya,
Tempat  pelaporan  SPT  masa  PPh  pasal  21  telah  sesuai  dengan  tempat  terdaftarnya  NPWP perusahaan yaitu di KPP Jakarta, Mampang Prapatan. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) masa  pajak Penghasilan Pasal 21 formulir 1721 PT. Asia Sahabat Indonesia telah melakukan pengisian Formulir 1721 dengan benar, lengkap, dan jelas.

## 5.2  Saran
Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian di atas, dapat diberikan saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. PT.  Asia  Sabat  Indonesia  disarankan  menerapkan  tarif  pemotongan  pajak  setiap  bulannya, dengan  menggunakan  tarif  yang  telah  ditentukan  yaitu  tarif  ditetapkan  atas  perkiraan penghasilan yang diperoleh selama satu periode tahunan, atau jumlah penghasilan teratur dalam satu  bulan  dikalikan  12.  Besaran  PPh  pasal  21  dipotong  untuk  masa  pajak  akhir  Desember adalah  selisih  antara  pajak  yang  telah  dibayarkan  dari  masa  Januari  sampai  dengan  masa November  masa  sebelumnya,  dibandingkan  dengan  perhitungan  pajak  selama  kurun  satu periode masa pajak selama satu tahun pajak.
2. PT.  Asia  Sahabat  Indonesia  sebaiknya  untuk  melakukan  penghitungan,  pembayaran  dan pelaporan  pajak  PPh  pada  setiap  pasal  21  diharapkan  dapat  mencantumkan  dan melaporkan pajak karyawan beserta para direksi

## DAFTAR REFERENSI
Dian  Ayu  Puspita,  (2015),  Analisis  Perhitungan,  Pemotongan,  Penyetoran  Dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT. Surabaya Inn Berkarya, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
Diana Sari, 2013, Konsep Dasar Perpajakan, Bandung: PT Refika Adimata.
Direktorat Jenderal Pajak, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Direktorat Jenderal Pajak, 2010, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/23/Pj/2010Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  PER/38/PJ/2009  Tentang  Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak, 2014, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
Direktorat Jenderal Pajak, 2016, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan / Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
Herduard R, Homenta, 2015, Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan  Pasal  21  Pada  CV.  Multi  Karya  Utama,  Manado:  Universitas  Sam  Ratulangi Manado.
Ikatan Akuntan Indonesia, 2014, Standar Akuntansi Keuangan per Efektif 1 Januari 2015, Jakarta.
Direktorat Jenderal Pajak, 2001, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 338/PJ/2001 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan,
Jakarta.
Mardiasmo, 2011, Perpajakan Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Penerbit Andi.
Meyliza Dalughu, 2015, Analisis Perhitungan Dan Pemotongan  PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT,
BPR  Primaesa  Sejahtera  Manado,  Universitas  Yogyakarta  Samratulangi  Manado:  Manado, Press.
Prihanto,  Hendi,  and  Prisila  Damayanti.  2020.  “Disclosure  Information  on  Indonesian  UMKM Taxes.” jurnal riset akuntansi dan keuangan 8(3): 447–54.
Resmi,  Siti  Dra,  M.M.,  2017,  Perpajakan  Indonesia  Teori  dan  Kasus  Edisi  Kesepuluh,  Jakarta: Salemba Empat.
Setiawan, Benny dan Fitriandi, Primandita, 2016, Kupas Tuntas PPh Pemotongan dan Pemungutan, Jakarta, Salemba Empat.
Sugiyono, (2012), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta; Bandung,
Sujarweat, V, Wiratna, (2014), Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sumarsan, Thomas, (2013), Perpajakan Indonesia Edisi 3, Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media.
Supramono & Damayanti, Theresia Woro, 2015, Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan, Yogyakarta: CV Andi Offset.
Tungga A Dr, Ananta Wikrama, S, E dkk, 2014, Metodologi Penelitian Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Waluyo, 2010, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat. Http://www.pajak.go.id/content/peraturan-dirjen-pajak-nomor-16pj2016 diakses tanggal 20 Februari 2017.

## LAMPIRAN
Tabel 3. Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Menurut PT. Asia Sahabat Indonesia Tahun 2015 (Dalam Rupiah)
PT. ASIA SAHABAT INDONESIA PENGHITUNGANPPHPASAL21-2015 Nama: Putri Sartika Dinda Kamila Rudianto Dimas Agus Saputra Arfan Agus Franky Kowaas TOTAL Status: (TK/0, K/0, K/1, K/2 or K/3) TK/0 TK/0 K/1 TK/0 K/2 TK/2 K/1 Masa Kerja 12 6 12 12 12 12 12 Jabatan: Kasir Accounting IT M.E Kurir M.E Driver NPWP: 95.225.213.4-403.000 89.838.591.8-017.000 59.335.212.8-017.000 Penghasilan Bruto 1  Gaji Pokok / Bulan 54.000.000 36.000.000 38.400.000 14.400.000 14.400.000 22.320.000 18.000.000 197.520.000 51.600.000 484.560 1.615.200 251.219.760 2  Tunjangan Makan & Transport 4.800.000 - - 10.320.000 10.320.000 10.320.000 15.840.000 3  Premi Jaminan Kematian (0,30%) 162.000 - 115.200 43.200 43.200 66.960 54.000 4  Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (1%) 540.000 - 384.000 144.000 144.000 223.200 180.000 5  Sub total ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 59.502.000 36.000.000 38.899.200 24.907.200 24.907.200 32.930.160 34.074.000 6  THR 4.500.000 - 3.200.000 1.200.000 1.200.000 1.860.000 1.500.000 13.460.000 7  Total Penghasilan Bruto 64.002.000 36.000.000 42.099.200 26.107.200 26.107.200 34.790.160 35.574.000 515.899.520 - Pengurang 8  Biaya Jabatan 2.975.100 1.800.000 1.944.960 1.245.360 1.245.360 1.646.508 1.703.700 12.560.988 9  Premi Asuransi JHT (2% ) 1.080.000 - 768.000 288.000 288.000 446.400 360.000 3.230.400 10  Total Pengurang 4.055.100 1.800.000 2.712.960 1.533.360 1.533.360 2.092.908 2.063.700 15.791.388 - Penghitungan Pajak PPh 21 11  Jumlah Penghasilan Neto 59.946.900 34.200.000 39.386.240 24.573.840 24.573.840 32.697.252 33.510.300 248.888.372 12  PTKP 54.000.000 54.000.000 63.000.000 54.000.000 67.500.000 54.000.000 63.000.000 409.500.000 13  Penghasilan Kena Pajak (PKP) 5.946.000 - - - - - - 5.946.000 14  PPh 21 Terutang Setahun 297.300 - - - - - - 297.300 Sumber: Data Penghitungan PPh Pasal 21 Oleh PT. Asia Sahabat Indonesia
Tabel 6. Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Per Tahun Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak NomorPER-16/DJP/2016
PT. ASIA SAHABAT INDONESIA PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 PERTAHUN 2015 Nama: Putri Sartika Dinda Kamila Rudianto Dimas AgusSaputr Arfan Agus FrankyKowaas TOTAL Status: (TK/0, K/0, K/1, K/2 or K/3) TK/0 TK/0 K/1 TK/0 K/2 TK/2 K/1 Masa Kerja 12 6 12 12 12 12 12 Jabatan: Kasir Accounting IT M.E Kurir M.E Driver NPWP: 95.225.213.4-403.000  89.838.591.8-017.000 59.335.212.8-017.000 0 0 0 0 Penghasilan Bruto 1  Gaji Pokok / Bulan 54.000.000 36.000.000 38.400.000 14.400.000  14.400.000 22.320.000 18.000.000 197.520.000 51.600.000 484.560 1.615.200 251.219.760 2  Tunjangan Makan & Transport 4.800.000 - - 10.320.000  10.320.000 10.320.000 15.840.000 3  Premi Jaminan Kematian (0,30%) 162.000 - 115.200 43.200 43.200 66.960 54.000 4  Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (1  % 540.000 - 384.000 144.000 144.000 223.200 180.000 5  Sub total ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 59.502.000 36.000.000 38.899.200 24.907.200  24.907.200 32.930.160 34.074.000 6  THR 4.500.000 - 3.200.000 1.200.000 1.200.000 1.860.000 1.500.000 13.460.000 7  Total Penghasilan Bruto 64.002.000 36.000.000 42.099.200 26.107.200  26.107.200 34.790.160 35.574.000 515.899.520 - Pengurang 8  Biaya Jabatan 2.975.100 1.800.000 1.944.960 1.245.360 1.245.360 1.646.508 1.703.700 12.560.988 9  Premi Asuransi JHT (2% ) 1.080.000 - 768.000 288.000 288.000 446.400 360.000 3.230.400 10  Total Pengurang 4.055.100 1.800.000 2.712.960 1.533.360 1.533.360 2.092.908 2.063.700 15.791.388 - Penghitungan Pajak PPh 21 11  Jumlah Penghasilan Neto 59.946.900 34.200.000 39.386.240 24.573.840  24.573.840 32.697.252 33.510.300 248.888.372 12  PTKP 54.000.000 54.000.000 63.000.000 54.000.000  67.500.000 54.000.000 63.000.000 409.500.000 13  Penghasilan Kena Pajak (PKP) 5.946.000 - - - - - - 5.946.000 14  PPh 21 Terutang Setahun 297.300 - - - - - - 297.300 Sumber : Data Diolah
Tabel 7. Data Penghitungan PPh Pasal 21 Per Bulan Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/DJP/2016

## PT. ASIA SAHABAT INDONESIA PENGHITUNGANPPHPASAL21PERBULAN
No. 1 8 2 3 4 5 6 Nama: Putri Sartika Dinda Kamila Rudianto DimasAgusSaputra Arfan Agus Franky Kowaas TOTAL Status: (TK/0, K/0, K/1, K/2 or K/3) TK/0 TK/0 K/1 TK/0 K/2 TK/2 K/1 Masa Kerja 12 6 12 12 12 12 12 Jabatan: Cashier Accounting IT M.E Kurir M.E Driver NPWP: 59.225.213.4-403.000  69.848.501.8-017.000  59.225.211.8-017.000 - - - - Penghasilan Bruto 1  Gaji Pokok / Bulan 4.500.000 6.000.000 3.200.000 1.200.000  1.200.000  1.860.000 1.500.000  19.460.000 2  Tunjangan Transport 400.000 - 860.000 860.000 860.000 1.320.000 4.300.000 3  Premi Jaminan Kematian (0,30%) 13.500 9.600 3.600 3.600 5.580 4.500 4  Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (1%) 45.000 32.000 12.000 12.000 18.600 15.000 5  Sub total ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 4.958.500 6.000.000 3.241.600 2.075.600  2.075.600  2.744.180 2.839.500  23.934.980 6  BONUS / THR - 7  Total Gross Income ( 5 + 6 ) 4.958.500 6.000.000 3.241.600 2.075.600  2.075.600  2.744.180 2.839.500  23.934.980 - Pengurang - 8  Iuran Jabatan 247.925 300.000 162.080 103.780 103.780 137.209 141.975 1.196.749 9  Premi JHT (2%) 90.000 64.000 24.000 24.000 37.200 30.000 269.200 10  Total Deduction ( 8 + 9 ) 337.925 300.000 226.080 127.780 127.780 174.409 171.975 1.465.949 - Perhitungan PPh Pasal 21 - 13  Jumlah Penghasilan Neto 55.446.900 34.200.000 36.186.240 23.373.840  23.373.840  30.837.252 32.010.300  235.428.372 14  PTKP 54.000.000 54.000.000 63.000.000 54.000.000  67.500.000  54.000.000 63.000.000  409.500.000 15  Penghasilan Kena Pajak (PKP) 1.446.000 - - - - - - 1.446.000 16  PPH Terutang Setahun 72.300 - - - - - - 72.300 18  PPH Terutang Sebulan 6.025 - - - - - - 6.025 Sumber : Data Diolah