## PENGARUH TRANSFER PUSAT DAN DAERAH KEPADA DESA TERHADAP STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN DI KECAMATAN SANDAI KABUPATEN KETAPANG
YUVINSIUS SELIMAN yuvinsiusseliman@gmail.com YARLINA YACOUB AHMAD YANI

## ABSTRACT
Each village, including 13 (thirteen) villages in Sandai District, receives transfer funds either through the Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Budget  (APBN)  or  through  the  Regional  Revenue  and Expenditure Budget (APBD). There are at least three transfer funds, namely: Dana Desa (DD) from the APBN and Alokasi Dana Desa (ADD), as well as Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) from the  Regency  APBD.  Given  the  sizeable  disbursement  of  funds  provided  to  manage  villages,  a benchmark for village success in carrying out development needs to be made by the central government. For  this  reason,  the  government  issued  regulations  regarding  the  Indeks  Desa  Membangun  (IDM) through the Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Number 2 of 2016, as one of the media to find out the development of village progress. The results of this study indicate that:  (1)  That  simultaneously  or  simultaneously  DD,  ADD  and  BHPRD  have  a  significant  effect  on changes in IDM numbers. And also together these variables are cointegrated with each other and create a movement towards equilibrium in the long run; (2). Partially, the Village Fund has a significant effect on IDM; (3) Partially ADD and BHPRD have no significant effect on IDM in Sandai District..
Keywords: Village  Fund,  Village  Fund  Allocation,  Tax  and  Retribution  Revenue  Sharing  Fund, Developing Village Index.

## PENDAHULUAN
Setiap desa termasuk 13 (tiga belas) desa yang ada di Kecamatan Sandai menerima dana transfer baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD). Setidaknya terdapat tiga dana  transfer yaitu:  Dana  Desa  dari  APBN  dan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  serta  Bagi  Hasil  Pajak  dan Retribusi  Daerah  (BHPRD)  dari  APBD  Kabupaten.  Kebijakan  perimbangan  keuangan dilakukan  Pemerintah  Pusat,  melalui  Transfer  kepada  daerah.  Hal  ini  dilakukan  demi mendukung  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  beragam  kegiatan  dan  kewenangan otonom  yang  dimiliki  pemerintah  daerah,  serta  mengurangi  ketimpangan  dan  kesenjangan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Mengingat cukup  besarnya  kucuran  dana yang  diberikan  untuk dikelola  desa, maka suatu  tolak  ukur  keberhasilan  desa  dalam  melaksanakan  pembangunan  perlu  dibuat  oleh
pemerintah  pusat.  Untuk  itu  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  tentang  Indeks  Desa Membangun  (IDM)  melalui  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016. IDM merupakan alat pemerintah dalam campur tangan untuk membantu mengukur perubahan Status Kemandirian Desa melalui pengkajian nilai-nilai komposit seluruh skoring pada beberapa indikator dan pemberdayaan masyarakat perdesaan yang sesuai dengan tipologi, karakteristik, serta modal sosial masyarakat perdesaan tersebut. Penilaian  Indeks  Desa  Membangun  (IDM)  berdasarkan  Permendes  PDTT  Nomor  2  Tahun 2016  terdiri  3  (tiga)  Indeks  Komposit  yang    yaitu:  Indeks  Ketahanan  Sosial  (IKS),  Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE),  dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis: Pengaruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bagi Hasil Pajak dan Retriusi Daetah Terhadap Status Indeks Desa Membangun (IDM) pada di Kecamatan Sandai.
Dengan  disalurkannya  dana  transfer  Pusat  dan  Daerah,  kepada  Desa-desa  di Kecamatan  Sandai  dengan  berbagai  status  IDM-nya  tentu  saja  ada  yang  mengalami perubahan  lebih  cepat  menuju  ke  status  yang  lebih  baik,  tetapi  ada  juga  desa  tergolong lamban atau bahkan tidak berubah status IDM-nya. Berdasarkan data Kemendes PDTT kurun waktu 2018-2022 tercatat dari 13 (tiga belas) Desa yang ada di Kecamatan Sandai, sebanyak 2 (dua) Desa berstatus sebagai Sangat Tertinggal dan 6 (enam) Desa berstatus Tertinggal. Sampai  akhir  tahun  2022,  di  Kecamatan  Sandai  Status  Sangat  Tertinggal  dan  Tertinggal menjadi 0% yang ada sebanyak 9 (sembilan) atau 69,2% Status Berkembang dan 4 (empat) atau 30,8% dengan Status Mandiri.

## Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

## Teori Pembangunan
Pada  dasarnya  pembangunan  adalah  sesuatu  yang  bisa  merubah  struktur  sosial ekonomi  dalam  masyarakat  secara  keseluruhan  dengan  tidak  mengabaikan  bermacam keinginan  personal  maupun  kelompok  dan  kebutuhan  pokok  (dasar)  untuk  bergerak  maju
dalam  kondisi  kehidupan  material  serta  spiritual  yang  lebih  layak.  Menurut  Rostow sebagaimana  dikutip  oleh  (Digdowiseiso,  2019)  dalam  buku  berjudul  “Teori  Pembangunan” bahwa Pembangunan dibagi  dalam 5 (lima) tahap atau fase, yaitu tahap tradisional, persiapan lepas landas, lepas landas, menuju kedewasaan, dan konsumsi tinggi secara massal.  Pada Teori  Rostow  dijelaskan  bahwa,  “pada  setiap  negara,  berubahnya  suatu  kondisi  dari terbelakang  (underdeveloped)  menuju  maju  (developed)  bisa  dijelaskan  melalui  tahapan secara liniear. Sebelum suatu negara berkembang menjadi negara maju, harus dilewati suatu tahap yang disebut tahap tinggal landas (take off).”  Selanjutnya juga Rostow menyarankan agar negara-negara sedang berkembang (developing country) harus mengikuti seperangkat aturan  pembangunan  tertentu  untuk  tinggal  landas,  sehingga  pada  gilirannya  akan berkembang  menjadi  negara  maju,  (Jhingan,  2012).  Rostow  menjelaskan  pembangunan ekonomi  sebagai  suatu  proses  yang  menyebabkan  perubahan  dan  ciri-ciri  penting  dalam suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politiknya, struktur sosialnya, nilai- nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonominya
Tujuan pembangunan pada akhirnya untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang merata  bagi  seluruh  rakyat.  Selanjutnya (Todaro  &  Stephen,  2011),  dalam  buku  yang berjudul  “Pembangunan  Ekonomi  Di  Dunia  Ketiga,”  menyebutkan  bahwa:  “pembangunan dilakukan  untuk  mengejar  akselerasi  pertumbuhan  ekonomi  dan  penanganan  ketimpangan pendapatan serta untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi serta lembaga nasional.”.

## Teori Pengeluaran Pemerintah
Rostow dan Musgrave pada (Arsyad, 2004) dalam buku yang berjudul “Pembangunan Ekonomi”  disebutkan  teori  ini  mengaitkan  perkembangan  pengeluaran  pemerintah  dengan tahapan  pembangunan ekonomi yang dibedakan  antara tahap  awal,  tahap  menengah,  dan tahap  lanjut.  Saat  perkembangan  ekonomi  baru  terjadi,  presentase  investasi  pemerintah terhadap jumlah akhir investasi memamng sangat besar, hali ini disebabkan pemerintah harus
menyediakan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat seperti transportasi. kesehatan dan pendidikan,  Kemudian  pada  tahap  menengah  terjadinya  pembangunan  ekonomi,  investasi pemerintah  masih  diperlukan  untuk  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  agar  dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar.
Teori Pengeluaran Pemerintah Wagner dalam (Dumairy, 2004), dikemukakan bahwa perkembangan  pengeluaran  pemerintah  yang  semakin  besar  dalam  persentase  terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Wagner mengatakan kecenderungan jika peranan pemerintah dalam pengeluaran meningkat (semakin tinggi pengeluaran pemerintah) maka pertumbuhan dan percepatan pembangunan akan selalu meningkat pula. Selanjutnya Wagner menyatakan bahwa  dalam  suatu  perekonomian  apabila  pendapatan  per  kapita  meningkat  maka  secara relatif  pengeluaran  pemerintah  pun  akan  meningkat,  (Mangkoesoebroto,  2014).  Kejadian tersebut  dikarenakan  bahwa  pemerintah  harus  selalu  campur  tangan  dalam  menentukan kebijakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, rekreasi, hukum, kebudayaan dan kepentingan lainnya.

## Teori Pemberdayaan Masyarakat
Solomon menekankan bahwa: ketidakberdayaan berdampak terhadap ketidakmampuan seseorang untuk menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan pribadi atau golongan. Maka pemberdayaan adalah metode yang sangat baik untuk membasmi dan menghapus nasib yang tidak baik serta ketidak beruntungan yang dialami oleh individu atau kelompok  masyarakat.  Pengembangan  Teori  Solomon  oleh  Lee  mengarah  kepada  semua orang yang mengalami penindasan. Dia mengidentifikasi tiga komponen pemberdayaan yaitu: (1) Untuk mengembangkan pribadi yang lebih positif dan berpotensi (keberhasilan pribadi); (2) Pengembangan pengetahuan dan kapasitas komprehensif kritis dari realitas politik dan sosial lingkungan tertentu (kesadaran kritis) dan; (3) pengembangan sumber daya dan strategi atau kemampuan  yang  lebih  sederhana  untuk  mengakomodasi  tercapainya  tujuan  personal  dan kolektif, (Robbins & Susan, 2006).
Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep daya (power) dan konsep ketimpangan ( disadvantaged ). Lebih Lanjut Ife dalam (Zubaedi, 2013). Ife juga mengidentifikasi 6 (enam) jenis kemampuan atau kekuatan masyarakat  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  proses  pemberdayaan.  Kekuatan-kekutan  itu adalah:  (1).  Kemampuan  menentukan  pilihan;  (2).  Kemampuan  menentukan  kebutuhan sendiri;  (3).  Kebebasan  berekspresi;  (4).  Kemampuan  kelembagaan;  (5)  Adanya  akses sumber daya ekonomi; serta (6). Kebebasan dalam proses reproduksi.
Teori Actors, merupakan suatu teori yang kerap dipakai dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.  Menurut  Cook  dan  Macaulay  sepeti  dikutip  dari  sebuah  artikel  "Teori  Actors dalam Pemberdayaan Masyarakat" (Maani, 2011), pada Jurnal Demokrasi (Vol X, No 1, 2011) bahwa:  “masyarakat  dinilai  sebagai  subyek  yang  mampu  melakukan  perubahan  apabila terlepas dari kendali yang kuat dan mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka.”

## Teori Pengembangan Ekonomi Lokal
Untuk meningkatkan pembangunan daerah, terutama pada daerah perdesaan, maka pemerintah  daerah  berupaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan menggali  dan  mengembangkan  potensi-potensi  yang  ada  di  wilayah  tersebut  melalui Pengembangan Ekonomi Lokal atau Local Economic Development (LED). Seperti yang dikutip (Supriyadi  R,  2017),  Blakely  mengemukakan  beberapa  4  (empat)  indikator  yang  dapat membuat  pengembangan  ekonomi  lokal  menjadi  berhasil  yaitu:  (1).  Pengembangan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat kecil; (2). Adanya perluasan bagi masyarakat agar  dapat  meningkatkan  pendapatan;  (3)  Adanya  pemberdayaan  pengusaha  usaha  mikro dan  kecil  dalam  proses  produksi  dan  pemasaran;  dan  (4).  Adanya  perluasan  jaringan  (Net Work)  secara  kelembagaan  serta  bermitranya  antara  masyarakat  lokal  dengan  pemerintah dan    swasta.  Dalam  pengembangan  ekonomi  lokal  (PEL)  mencoba  merumuskan  secara kelembagaan  pembangunan  di  daerah,  melalui  peningkatan  kemampuan  SDM  dalam
menciptakan  produk-produk  yang  lebih  baik  serta  pembinaan  industri  dan  kegiatan  usaha pada skala lokal, (Munir, 2007).

## Teori Pengembangan Wilayah
Teori  ini  meliputi:  (1)  Determinisme  lingkungan  alam:  disebut  juga  Physical Environment Determinism, teori determinisme lingkungan alam memuat pemahaman bahwa lingkungan  alam  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  perkembangan  masyarakat  di  suatu wilayah  atau  negara.  Pengaruh  kondisi  alam  tersebut  dapat  positif  maupun  negative;  (2) Determinisme kebudayaan: disebut juga Cultural Determinism menilai perbedaan kebudayaan masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kemajuannya suatu wilayah. Teori ini memandang bahwa  kemajuan  pembangunan  suatu  wilayah  dipengaruhi  oleh  kualitas  sumber  daya manusianya.
Friedman  dan  Allonso  dalam  Sembiring  (2012), menyatakan  bahwa  pengembangan wilayah dalam jangka panjang harus ditekankan pada pengenalan penggalian potensi Sumber Daya  Alam  (SDA)  dan  potensi  pengembangan  lokal  wilayah  yang  mampu  mendukung pertumbuhan  ekonomi,  dan  kesejahteraan  masyarakat  termasuk  pengentasan  kemiskinan serta upaya mengatasi kendala pelaksanaan pembangunan pada wilayah tersebut. Konsep Agropolitan pada dasarnya ingin memberi pelayanan yang biasanya terdapat di kota tapi dapat terlayani  di  desa.  Konsep  ini  juga  diharapkan  dapat  memecahkan  permasalahan  terkait kebutuhan sosial budaya dan kehidupan setiap hari.
Berdasarkan  komponen-komponen  pengembangan  wialayah  tersebut  dapat  dilihat beberapa aspek diantaranya: Aspek Kelembagaan, Aspek Sosial Budaya Masyarakat, Aspek Lingkungan  dan  Ekonomi.  Tentu  saja  konsep  dalam  pengembangan  teori  ini  harus dilakasanaka  dengan  sinergsitas  dan  saling  mengdukung.  Sehingga  dapat  didefinisikan bahwa  agropolitan  adalah  sebuah  pendekatan  pembangunan  berbasis  pertanian  dalam pembangunan  ekonomi  secara  terpadu  dan  berkelanjutan  melalui  infrastruktur  desa  yang
berkembang agar dapat melayani, mendorong, serta memacu wilayah sekitarnya agar terjadi pembangunan pertanian.

## Kajian Empiris
Arina et al (2021), yang menliti pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks  Desa  Membangun  di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara,  memiliki  tujuan  untuk mengetahui bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) terhadap Indeks  Desa  Membangun  (IDM)  di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  baik  jika  diuji  secara bersamaan ataupun secara terpisah. Penelitian ini menemukan bahwa secara bersamaan IDM dipengaruhi  oleh  ADD  dan  DD  secara  signifikan  pada  Kabupaten  Minahasa  Tenggara, sedangkan secara terpisah, IDM dipengaruhi DD dengan signifikan dan juga dipengaruhi ADD dengan  signifikan  pula  di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara.  Hasil  penelitian,  (Sandag  dkk., 2022)  juga  dilakukan  pada  Kabupaten  Minahasa  Tenggara,  yang  meneliti  pengaruh pendapatan desa terhadap IDM di Kabupaten Minahasa Tenggara. Riset ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh masing-masing dan secara bersamaan (simultan) dari PADes, DD dan ADD  terhadap  IDM Minahasa  Tenggara.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  analisis regresi data panel, yaitu penggabungan cross section dan time series. Dalam penelitian ini dihasilkan: (1).    PADes  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  IDM  di  Kabupaten  Minahasa Tenggara; (2.). DD berpengaruh signifikan terhadap IDM di Kabupaten Minahasa Tenggara; (3).  ADD  berpengaruh  signifikan  terhadap  IDM  di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara;  dan  (4) PADes,  DD  dan  ADD  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  IDM  di  Kabupaten Minahasa Tenggara.
Farida et al (2020), yang meneliti Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri.  Tujuan  penelitiannya  untuk  menyediakan  pengetahuan  serta  penyuluhan  dalam menggunakan  Dana  Desa  dengan  menggunakan  bantuan  dari  perguruan  tinggi  dan masyarakat  dalam  memberikan  saran  kebijakan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik
analisis  deskriptif.  Perolehan  data  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  menggunakan kuesioner serta dengan melakukan Focus Discussion Group (FGD). Penelitian ini dilakukan pada  dua  desa  yaitu  di  Kecamatan  Tanimulya,  Desa  Ngamprah  serta  di  Kecamatan Padalarang,  Desa  Laksana  Mekar  Kabupaten  Bandung  Barat.  Penelitian  ini  memberikan rekomendasi untuk desa serta pemerintah agar Dana Desa terus diberikan kepada Desa.
Astika & Sri Subawa (2021), dalam penenlitianya mengevaluasi pembangunan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana taraf pembangunan pada Desa Penatahan, serta mengetahui determinan yang mendukung ataupun  menghambat  penyelenggaraan  pembangunan  dan  mengetahui  pengaruh  dari dilaksanakannya pembangunan desa pada pencapaian tujuan Desa Penatahan. Penelitian ini dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif  dan  memperoleh  data  dengan wawancara  serta  dokumentasi. Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pembangunan  desa  yang dilakukan  pada  Desa  Penatahan  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundangan.  Pencapaian pembangunan  Desa  Penatahan  dipengaruhi  oleh  pembangunan  yang  dilakukan  serta  tata kelola  pada  pemerintah  perdesaan.  Kemudian  adanya  ketergantungan  pembangunan disebabkan oleh tidak adanya Pendapatan Asli Desa.
Yulitasari  &  Tyas  (2020)  meneliti  bagaimana  Status  Desa  dan  Dana  Desa  pada Provinsi Jawa Tengah, dan hubungan antara keduanya. Penelitian ini dilakukan dengan data sekunder  berupa  jumlah  Dana  Desa  dan  Indeks  Desa  Membangun  sebagai  proksi  Status Desa pada tahun 2018 hingga tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan  uji  regresi  linear  sederhana.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  di  Provinsi  Jawa Tengah Dana Desa yang diberikan mengalami peningkatan sebesar 14.7% pada tahun 2019 dan  meningkat  secara  agregat  terhadap  status  desa,  hasil  uji  regresi  menemukan  bahwa perubahan Indeks Desa Membangun (Status Desa) tidak dipengaruhi secara signifikan oleh berubahnya jumlah Dana Desa yang diberikan pada Provinsi Jawa Tengah.
Kemudian pengaruh DD, ADD dan PAD Desa terhadap IDM pernah diteliti oleh juga Iftitah & Wibowo (2022). Penelitian mereka dilakukan di Kabupaten Gowa, yang mempunyai
tujuan menganalisis pengaruh penggunaan DD berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik  Desa,  PADes,  serta  ADD  terhadap  IDM,  tahun  2017-2018.  Penelitian  mereka menghasilkan  dimana  penggunaan  DD  dalam  penyertaan  modal  BUMDes  dan  PADes berpengaruh positif terhadap angka IDM. Tetapi ADD tidak mempunyai  pengaruh terhadap IDM secara signifikan. Penelitian ini juga memerikan rekomendasi harus adannya perubahan menuju perbaikan terhadap pengelolaan BUMDes supaya kemandirian desa dapat terdorong. Sejanjutnya  sebuah  riset  oleh  (Rokan,  2022)  yang  menganalisis  kebijakan  dana  desa  atau pendapatan  desa    dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  terhadap  IDM  di  Kabupaten Langkat Kecamatan Brandan Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa IPM berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  IDM  di  Kabupaten  Langkat,  sedangkan  DD,  ADD,  dan  Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IDM di Kabupaten Langkat.
Penelitian lain yang dijadikan acuan yang berkaitan pengaruh variabel bebas, dalam hal  ini  Transfer  daerah  yaitu  penelitian  Rimawan  &  Aryani  (2019).  Yang  menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta kemiskinan di Kabupaten Bima. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana  pengaruh  diberikannya  ADD  terhadap  kemiskinan,  IPM  serta  pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh ADD secara  positif,  IPM  juga  dipengaruhi  secara  positif  oleh  ADD,  sedangkan  kemiskinan  tidak dipengaruhi oleh ADD. Oleh dari hasil tersebut pemerintah perlu mengupayakan peningkatan program pemberdayaan masyarakat agar kemiskinan dapat dikurangi.
Ma’ruf  &  Bawono  (2019),  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  dan mengetahui bagaimana pengaruh oleh DD, ADD, dan BHPRD terhadap Alokasi Belanja Desa untuk  kesehatan  di  Kabupaten  Wonosobo  yang  menerapkan  Jumlah  Penduduk  Miskin sebagai variabel perantara. Penelitian ini menemukan bahwa belanja kesehatan dipengaruhi DD,  tetapi  belanja  kesehatan  tidak  dipengaruhi  oleh  ADD  dan  BHPRD.  Variabel  perantara dipengaruhi  secara  negatif  oleh  jumlah  penduduk  miskin.  Namun,  jumlah  penduduk  miskin
berpengaruh negatif sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan ADD dan pengeluaran kesehatan. Jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan  DD  dan  pengeluaran  kesehatan  dan  juga  tidak  berpengaruh  sebagai  variabel pemoderasi terhadap hubungan BHPRD dan pengeluaran kesehatan.
Sebuah  penelitian  oleh  Wahyudi  (2020)  yang  bertujuan  menganalis  pengaruh pengeluaran  pemerintah  provinsi  khususnya  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  untuk infrastruktur  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia.  Bentuk penelitian  ini  adalah  kuantitatif  dengan  metode  eksplanasi.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  tetapi  pengeluaran  pemerintah provinsi  untuk  infrastruktur  berpengaruh  signifikan.  Kemudian,  pengeluaran  pemerintah provinsi  untuk  pendidikan  dan  kesehatan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur tidak berpengaruh signifikan. Dalam penelitian ini direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi untuk  lebih  mengoptimalikan  anggaran  belanja  urusan  wajib  (mandatory  spending)  dalam upaya  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  pendidikan  dan  kesehatan.  Kemudian secara  terus  menerus  agar  meningkatkan  pengeluaran  untuk  infrastruktur,  dengan memperhatikan  efek  stimulus  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitiannya  adalah  Kuantitatif  Deskriftif  yang  mengolah  data  sekuder  dengan bantuan  Aplikasi  Eviews  versi  12,  dalam  proses  mencapai  kebenaran  dengan  penggunaan data  yang  berbentuk  angka  (numeric)  untuk  suatu  hal  yang  ingin  diketahui.  Penelitian  ini menggunakan  data  sekunder,    sedangkan  menurut  waktu  pengumpulannya  adalah  berupa data  panel,  yaitu: merupakan  penggabungan  data  Times  Series  (I)  serta  Cross  Section  (T) menurut deret waktu dan data silang, dimana satu penyilangan unit terukur pada waktu yang berbeda atau dari waktu ke waktu, (Gujarati, 2006).  Pada penelitian ini data  diperoleh dan
didapat dari dinas/instansi, berupa data keuangan atau pagu dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017-2021 yang ditetapkan melalui Keputusan maupun Peraturan Bupati Ketapaang. Kemudian data IDM pada 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Sandai tahun 2018-2022, dari Kemendes PDTT.

## Analisis Data.

## Uji Regresi Linier Berganda
Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  Transfer  Pusat  dan Daerah kepada desa sebagai variabel independen terhadap IDM sebagai variabel dependen (data  sekunder).  Berikut  merupakan  persamaan  regresi  linear  berganda  yang  digunakan dalam penelitian ini:
IDM = f(DD,ADD,BHPRD) IDM = α + β 1.DD + β 2.ADD + β 3.BHPR + e
Dimana:
α =  Konstanta β =  Koefisien Regresi dari DD, ADD dan  BHPRD
e =  Error/ tingkat kesalahan
Uji Koefisien Determinasi (R-Squared / R 2 )
R-Squared  (R2)  adalah  pengujian  yang  menilai  seberapa  besar  kekuatan  (besaran proporsional) variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu  juga  Koefisien  Determinasi  digunakan  untuk  menilai  sebaik  apa  garis  regersi  apa  suatu model yang kita miliki, (Widarjono, 2018).;

## Uji t (Uji Parsial)  dan Uji F (Uji Simultan)
Uji  t  atau  uji  parsial  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  masing-masing variabel secara individu terhadap variabel terikat (secara parsial). Sedangkan F (Uji Simultan) dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  semua  variabel  bebas  yang  dimasukkan  dalam  model mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  variabel    dependen.    Cara  yang
digunakan adalah dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikan-nya. Menurut (Ghozali, 2018),

## Uji Kointegrasi
Uji ini dilakukan agar kita tahu adanya  kemungkinan hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel-variabel ekonomi yang digunakan dalam penelitian. Hasil uji disebut ada  indikasi  hubungan  jangka  panjang  jika  data  tersebut  terkointegrasi  pada  tingkat  yang sama, atau ekuilibrium (Gujarati, 2006). Jika variabel dinyatakan terkointegrasi maka kondisi regresi  palsu  dapat  dihindari  meski  variabel  terikat  dan  variabel  bebas  dalam  kondisi  tidak stasioner.  Selanjutya  pengujian  kointegrasi  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  uji kointegrasi Durbin Watson, atau uji kointegrasi Johansen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil Uji Estimasi Regresi dengan alat analisis pengolahan data melalui Aplikasi Eviews Versi 12,  dimana IDM sebagai Variabel Terikat (dependen) serta DD, ADD dan  BHPRD  sebagai  Variabel  Bebas  (independen)  didapat  hasil  seperti  dapat  dilihat  pada Tabel 1. sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi
* = Signifikan, lebih besar dari α = 0,05 (hasil pembulatan) Sumber: Hasil Estimasi Model Fixed Effect, (Diolah, 2023)
Berdasarkan hasil estimasi regresi model pada tabel 1. di atas, maka ditemukan model persamaan regresi ialah sebagai berikut.
Nilai  tetapan  estimasi  regresi  sebesar  -1,7290  hal  ini  dapat  diartikan  jika  seluruh variabel  bebas  diasumsikan  nol,  maka  nilai  Rata-Rata  IDM  di  Kecamatan  Sandai  adalah sebesar -1,7290; Nilai koefisian variabel Dana Desa sebesar 0,1393, hal ini dapat diartikan jika Dana Desa meningkat sebesar 1% dan variabel bebas lainnya kita asumsikan konstan, maka  rata-rata  IDM  di  Kecamatan  Sandai  diprediksi  naik  sebesar  sebesar  0,1393;  Nilai koefisien variabel Alokasi Dana Desa adalah -0,0429, hal ini dapat diartikan jika Alokasi Dana Desa meningkat sebesar 1% dan variabel bebas lainnya kita asumsikan konstan, maka rata- rata  IDM    di  Kecamatan  Sandai  diprediksi  turun  sebesar  0,0429;  Nilai  koefisien  variabel BHPRD adalah 0,0207 hal ini dapat diartikan jika BHPRD meningkat sebesar 1% dan variabel bebas lainnya kita asumsikan konstan, maka rata-rata IDM di Kecamatan Sandai diprediksi meningkat sebesar 0,0207.
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Dependent Variable: IDM Method: Panel Leas t Squares Date: 02/05/23   Tim e: 10:28 Sam ple: 2017 2021 Periods  included: 5 Cros s-sections  included: 13
Total panel (balanced) obs ervations: 65 Variable Coefficient Std. Error t-Statis tic Prob. C -1.729035 3.003220 -0.575727 0.5674 LOG(DD) 0.139346 0.058051 2.400390 0.0202 LOG(ADD) -0.042985 0.176198 -0.243960 0.8083 LOG(BHPRD) 0.020659 0.016572 1.246614 0.2185 Effects  Specification Cros s-section fixed (dum my variables) R-s quared 0.863466     Mean dependent var 0.643614 Adjus ted R-squared 0.821669     S.D. dependent var 0.122263 S.E. of regres sion 0.051631     Akaike info criterion -2.879653 Sum  s quared res id 0.130622     Schwarz criterion -2.344419 Log likelihood 109.5887     Hannan-Quinn criter. -2.668469 F-statis tic 20.65893     Durbin-Wats on stat 2.237915 Prob(F-s tatistic) 0.000000
Adapun  hasil  perhitungan  uji  R2  terlihat  seperti  pada  Tabel  1.,  menunjukan  nilai  R- squared estimasi adalah sebesar 0,8635. Karena nilai R-squared cenderung meningkat atau semakin  besar  bila  jumlah  variabel  bebas  dan  data  observasi  yang  digunakan  semakin banyak,  maka  R-squared  yang  akan  dipakai  adalah  Adjusted  R-squared  yang  dapat menghapuskan sifat bias sebagai penyebab dari bertambahnya jumlah variabel independen dan  akumulasi  data  oberservasi.  Nilai  Adjusted  R-square  estimasi  adalah  sebesar  0,8217. Nilai tersebut menunjukan bahwa seluruh variabel independen, yakni DD, ADD dan BHPRD dapat  menjelaskan  IDM di  Kecamatan  Sandai  sebesar  82,17%.  Adaupun selebihnya,  yakni 17,83%, adalah variabel bebas lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Uji t (Uji Parsial) dan Uji F (Uji Simultan)
Nilai  P  value  variable  Dana  Desa  adalah  0,0202  yang  dinyatakan  kecil  dari  tingkat kepercayaan  atau  α  =  0,05,  sehingga  H0  ditolak,  yang  berarti  Dana  Desa  secara  parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap IDM di Kecamatan Sandai (0,0202 < 0.05); Nilai P value variabel  Alokasi  Dana  Desa  adalah  0,8083  yang  dinyatakan  lebih  besar  dari  tingkat kepercayaan  atau  α  =  0,05,  sehingga  H0  diterima,  yang  berarti  Alokasi  Dana  Desa  secara parsial  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  IDM  di  Kecamatan  Sandai  (0,8083  > 0,05);Variabel  BHPRD  (X3)  Nilai  P  value  variabel  BHPRD  adalah  0,2185  yang  dinyatakan lebih besar dari tingkat kepercayaan atau α = 0.05, sehingga H0 diterima, yang berarti BHPRD secara  parsial  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  IDM  di  Kecamatan  Sandai  (0.2185  > 0.05).
Pada  Tabel  1  juga  kita  dapat  melihat  hasil  Uji  F.  Uji  F  atau  Uji  Simultan  digunakan untuk  menghitung  seberapa  besar  variabel  independen  dapat  berdampak  pada  variasi variabel dependen secara bersamaan atau simultan. Dimana P value uji-f sebesar 0,0000 atau lebih  kecil  dari  α  =  0.05  (0,00000  <  0.05),  sehingga  H1  diterima.  Artinya  semua  variabel independen  yakni  DD,  ADD  dan  BHPRD  secara  simultan  atau  secara  bersamaan  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IDM di Kecamatan Sandai.
Uji t (Uji Parsial) dan Uji F (Uji Simultan)
Berdasarkan  hasil  Uji  Kointegrasi  dengan  bantuan  Aplikasi  Eviews  12.  dengan  uji Model  Statistik  Johansen  (Johansen  Statistic  Model),  menghasilkan  uji  statistik  yaitu: Cointegration  Rangk  Test  (Trace)  dan  Cointegration  Rangk  Test  (Max  Eigenvalue)  seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil 4 (empat) nilai Trace Statistic semuanya lebih besar dari (>) Critical Value (Nilai Kritis α = 0,05).
Hasil ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut yaitu: IDM sebagai variabel terikat, serta DD, ADD dan BHPRD sebagai variabel bebas, terjadi kointegrasi atau terjadinya hubungan keseimbangan (equilibrium) jangka panjang pada variabel yang digunakan dalam penelitian  ini.    Atau  dengan  kata  lain  selama  periode  pengamatan  variabel-variabel  dalam model akan menuju titik yang sama (Berkonvergen) setidaknya sebayak 3 (tiga) kali.
Tabel 2.  Hasil Uji Kointegrasi Dengan Model Johansen
*Nilai Kritis/Level (α = 0,05 ) Sumber: Hasil Pengolahan Uji Johansen (Diolah, 2023)

## Pengaruh Dana Desa (DD)  terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)
Pengaruh DD terhadap angka IDM secara positif dan signifikan  menunjukkan bahwa peranan dan campur tangan Pemerintah Pusat semakin besar atau meningkat kepada desa dalam  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  baik  fisik  maupun  pembinaan  dan pemberdayaan  sumber  daya  manusia,  hal  ini  sesuai  dengan  teori  pengeluaran  pemerintah menurut  Wagner  dalam  (Dumairy,  2004)  dimana  jika  pengeluaran  pemerintah  meningkat (semakin  tinggi)  maka  pertumbuhan  atau  percepatan  pembangunan  akan  meningkat  pula. Selanjutnya  Wagner  menyatakan  bahwa  pemerintah  harus  selalu  campur  tangan  dalam menentukan  kebijakan  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang  pendidikan, rekreasi, hukum, kebudayaan dan kepentingan lainnya (Mangkoesoebroto, 2014). Teori lain yang  mendukung  adalah  Teori  Pembangunan  menurut  Rostow,  dimana  menurut  Rostow dalam  (Digdowiseiso,  2019),  pembangunan  bisa  merubah  struktur  sosial  ekonomi  dalam masyarakat  secara  keseluruhan  dengan  tidak  mengabaikan  bermacam  keinginan  personal
Date: 02/02/23   Tim e: 08:45 Sam ple (adjus ted): 4 65 Included obs ervations : 62 after adjus tm ents Trend as s um ption: Linear determ inis tic trend Series : IDM DD BHPRD ADD
Lags  interval (in firs t differences ): 1 to 2 Unres tricted Cointegration Rank Tes t (Trace) Hypothes ized Trace 0.05 No. of CE(s ) Eigenvalue Statis tic Critical Value Prob.** None * 0.402954 82.17130 47.85613 0.0000 At m os t 1 * 0.320135 50.19411 29.79707 0.0001 At m os t 2 * 0.212080 26.27076 15.49471 0.0008 At m os t 3 * 0.169198 11.49255 3.841465 0.0007
Trace tes t indicates  4 cointegrating eqn(s ) at the 0.05 level
* denotes  rejection of the hypothes is  at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis  (1999) p-values Unres tricted Cointegration Rank Tes t (Maxim um  Eigenvalue) Hypothes ized Max-Eigen 0.05 No. of CE(s ) Eigenvalue Statis tic Critical Value Prob.** None * 0.402954 31.97719 27.58434 0.0127 At m os t 1 * 0.320135 23.92334 21.13162 0.0197 At m os t 2 * 0.212080 14.77821 14.26460 0.0414 At m os t 3 * 0.169198 11.49255 3.841465 0.0007
Max-eigenvalue tes t indicates  4 cointegrating eqn(s ) at the 0.05 level * denotes  rejection of the hypothes is  at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis  (1999) p-values Unres tricted Cointegrating Coefficients  (norm alized by b'*S11*b=I):
maupun  kelompok  dan  kebutuhan  pokok  (dasar)  untuk  bergerak  maju  dalam  kondisi kehidupan material serta spiritual yang lebih layak. Dalam hal ini juga kelompok masyarakat dinilai sebagai aktor atau pelaku utama dalam perubahan dimensi yang didasarkan dengan model atau konsep pemberdayaan dan sesuai dengan 3 (tiga)  indeks komposit yang coba dibangun sebagai pembentuk IDM.
Campur  tangan  atau  intervensi  pemerintah  tidak  hanya  sebatas  pemberian  bantuan Dana Transfer, tetapi dengan menerbitkan  berbagai regulasi diantaranya adalah Peraturan Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Permendes PDTT)  tentang  prioritas  penggunaan  DD  setiap  Tahun  Anggaran  dan  Permendes  PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM.

## Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)
Berpengaruhnya  ADD  terhadap IDM secara  negatif (-)  namun tidak  signifikan  meski ADD  naik  jika  variabel  DD  dan  BHPRD  konstan,  dikarenakan  beberapa  hal  antara  lain, sebagian  besar  ADD  digunakan  untuk  pelaksanaan  Pemerintahan  Desa  termasuk operasional,  biaya  pejalanan  dinas,  alat  tulis  kantor,  pengadaan  peralatan  dan  biaya kebersihan  kantor,  insentif  pelaksanaan  penunjang  kegiatan  perkantoran,  pemeliharaan gedung  kantor.  Kemudian  untuk    biaya  Kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN), Kepesertaan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  dan  Jaminan  Kematian  (JKM)  bagi  Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dialokasikan tidak boleh melebihi 70%. Selain itu sebesar 30% dialokasikan untuk pembayaran Penghasilan Tetap (siltap), Honor dan Tunjangan Kepala Desa  dan  Perangkat  Desa.  Selanjutnya  untuk  pembayaran  Gaji  dan  Tunjangan  serta Operasional BPD. Artinya penggunaan ADD secara umum belum mampu menyentuh ke arah pembangunan yang dapat meningkatkan dimensi 3 (tiga) indeks komposit sebagai penunjang atau pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM).
Gambaran pengaruh ADD terhadap perubahan IDM yang tidak signifikan dan negatif sejalan  dengan  penurunan  penerimaan  ADD  yang  terjadi  pada  tahun  2018  dan  2020  dari tahun  sebelumnya.  Dan  secara  umum  (rata-rata)  ADD  yang  diterima  Desa  di  Kecamatan
Sandai mengalami turun-naik. Namun demikian IDM di Kecamatan Sandai secara umum (rata- rata) megalami kenaikan atau merubah ke status yang lebih tinggi. Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)
Pengaruh  BHPRD  tidak  signifikan  dikarenakan  diantaranya  jumlah  bagian  yang diterima desa masih kecil. Besar dan kecilnya penerimaan Desa dari BHPRD tergantung dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang bisa digali dan direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten. Ditambah lagi porsi atau bagian desa hanya 10% dari total penerimaan. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang telah dipaparkan sebelumnya pada landasan  teori.  Kemandirian  dan  kemampuan  finansial    desa  juga  perlu  digali  dengan memanfaat  segala  potensi  lokal  dan  pembinaan  pemberdayaan.  Desa  sebaiknya  mampu memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini dilakukan agar komposisi keuangan desa tidak hanya mengandalkan Transfer Pusat dan Daerah melalui APBD Kabupaten dan APBN. Melainkan juga melalui penggalian potensi baik oleh pihak peemerintah maupun swasta. Hal ini sesuai dengan  konsep  Pengembangan  Ekonomi  Lokas  ( Local  Economic  Development (LED), menurut  Blakely  dalam  (Supriyadi  R,  2017).  “Proses  di  mana  masyarakat,  dan  pemerintah lokal atau daerah, serta  pihak swasta bekerjasama, menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik serta menciptakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat, dengan tujuan untuk membangun kemampuan perekonomian di tingkat lokal atau daerah yang berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat..

## SIMPULAN
Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bahwa kriteria IDM di Kecamatan Sandai  secara  rata-rata akan  dalam  kondisi  Sangat  Tertinggal jika tidak ada  dana  Transfer pusat  maupun  daerah  berupa  Dana  Desa  (DD),  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  Bagi  Hasil Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BHPRD);  (2)  Bahwa  DD  yang  diberikan  kepada  Desa  di Kecamatan  Sandai  tahun  2017-2021,  berpengaruh  signifikan  terhadap  IDM  di  Kecamatan
Sandai Tahun 2018-2022. Hal ini sejalan dengan penerimaan DD semakin naik dan IDM juga secara  rata-rata  naik;  (3)  Bahwa  ADD  yang  diberikan  kepada  Desa  di  Kecamatan  Sandai tahun  2017-2021,  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  IDM  di  Kecamatan  Sandai  Tahun 2018-2022.  Hal  ini  sejalan  dengan  ketika  ADD  yang  diterima  secara  rata-rata  mengalami penurunan namun IDM secara rata-rata naik; (4) Bahwa BHPRD yang diberikan kepada Desa tahun 2017-2021, tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM di Kecamatan Sandai; dan (5) Bahwa  secara  bersamaan  atau  simultan  DD,  ADD  dan  BHPRD  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap perubahan angka IDM. Dan juga secara bersama-sama variabel-variabel ini  terkointegrasi  satu  sama  lain  serta  menciptakan  pergerakan  menuju  keseimbangan (equilibrium) dalam jangka panjang.

## Rekomendasi
Berdasarkan  beberapa  simpulan  dan  hasil  penelitian  serta  analisis      yang  telah dilakukan pada penelitian ini dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Pemerintah Pusat harus tetap memberikan dana kepada desa melalui Transfer DD kepada desa-desa di Kecamatan  Sandai,  karena  dengan  DD  berpengaruh  terhadap  perubahan  IDM  secara signifikan,  di mana  pemerimtah  tetap melakukan  optimalisasi terhadap  belanja  wajib  dalam meningkatkan  akses  masyarakat  dalam  Tipologi  dan  Karakteristik  Sosial.  Ekonomi  serta Lingkungan;  (2)  Pemerintah  Kabupaten  melalui  APBD  terus  memberikan  dukungan  dana dalam  bentuk  penganggaran  ADD  kepada  desa  agar  selain  untuk  menyukseskan  proses penyelenggaraan dan menutupi pengeluaran Operasional Pemerintahan Desa dan BPD serta pembangunan  sarana  dan  prasarana  Pemerintahan  Desa.  ADD  dapat  juga  membiayai pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pemberdayaan dan pemulihan ekonomi nasional, untuk  mewujudkan  program  prioritas  nasional,  dalam  menopang  DD  sebagai  Pendapatan Desa sehingga dapat mendorong pelaksanaan pembangunan sesuai tipologi dan karakteristik pembentuk  Indeks  Komposit  IDM  menuju  Program  Tujuan  Pembangunan  Berkelatujutan Sustainable  Development  Goals  (SDGs);  (3)  Agar  Pemerintahan  Desa  bersama  Daerah
Kabupaten  berusaha  meningkatkan  dan  mengoptimalkan  serta  menggali  potensi  baik  dari Sumber  Daya  Alam  maupum  ciri  khas  lokal  yang  ada  di  desa,  dalam  rangka  desa meningkatkan  penerimaan  dari  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  dan  Bagi  Hasil  Pajak  serta Retribusi untuk menunjang Operasional Pemerintahan Desa dan BPD yang selama ini pada umumnya  bergantung  pada  Transfer  Pusat  dan  Daerah;  (4)  Agar  Pemerintah  Desa  secara keseluruhan  dalam  melaksanakan  atau  merealisasikan  anggaran  berupa  Transfer  Pusat maupun  Daerah  Kabupeten  dalam  pembangunan,  berdasarkan  atau  mengacu  kepada dimensi tata kelola prioritas penggunaan anggaran dan acuan konsep dari Indeks Komposit pembentuk IDM yaitu IKS, IKE dan IKL, supaya angka IDM bisa terdorong naik; dan (5) Bahwa supaya  hasil  penelitian  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  rujukan  dalam  pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan, Ilmu Ekonomi umunnya, dan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Ketapang Kecamatan Sandai khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arina,  dkk.  (2021).  Pengaruh  Dana  Desa  Dan  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap  Indeks  Desa Membangun  Di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara.  Pembangunan  Ekonomi  dan Keuangan Daerah, 22(3), 22–41.
Arsyad,  L.  (2004).  Ekonomi  Pembangunan  (Keempat).  Yogyakarta:  STIE  YKPN. http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=2777
Astika,  A.  N.,  &  Sri  Subawa,  N.  (2021).  Evaluasi  Pembangunan  Desa  Berdasarkan  Indeks Desa  Membangun.  Jurnal  Ilmiah  Muqoddimah:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik  dan Hummanioramaniora, 5(2), 223. https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232
Digdowiseiso, K. (2019). Teori Pembangunan (E. Sugiyanto (ed.)). Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Nasional (LPU-UNAS).
Dumairy. (2004). Perekonomian Indonesia (Kelima). Jakarta: Erlangga.
Farida, dkk. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri. Ikraith-Abdimas, 4(1), 65–73.
Ghozali,  I.  (2018).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS.  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, D. (2006). Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan: Julius A. Mulyadi & Yelvi Andri (D. Barnadi & W. Hardani (ed.); Ketiga). Jakarta: Erlangga.
Hardani, dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (H. Abadi (ed.); Pertama, Nomor March). Yogykarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli  Desa  terhadap  Indeks  Desa  Membangun  di  Kabupaten  Gowa.  Jurnal  Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 48(1), 17–36. https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331 Jhingan, M. L. (2012). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Penerjemah D. In Guritno.
PT. Raja Grafindo (1 ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kuncoro,  M.  (2011).  Metode  Kuantitatif;  Teori  dan  Aplikasi  untuk  Bisnis  dan  Ekonomi (Keempat). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Ma’ruf, A. F., & Bawono, A. D. B. (2019). Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Kesehatan. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dd, 271–284.
http://eprint.stieww.ac.id/1109/1/21  Alifa  Fauzia  Ma%27ruf  dan  Andy  Dwi  Bayu Bawono.pdf
Maani,  K.  (2011).  Teori  ACTORS  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat.  Demokrasi,  X  No. 1(Pemberdayaan), 59.
Mangkoesoebroto, G. (2014). Ekonomi Publik (Ketiga). Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi (BPFE).
Rimawan,  M.,  &  Aryani,  F.  (2019).  Pengaruh  alokasi  dana  desa  terhadap  pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 9(3), 287–295. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/22539
Robbins, P. S., & Susan. (2006). Perilaku Organisai (Terjemahan: Benjamin Molan) (Sepuluh). Jakarta: Erlangga.
Rokan,  M.  F.  A.  A.  (2022).  Analisis  Kebijakan  Dana  Desa  Terhadap  Indeks  Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Langkat Kecamatan Brandan Barat. Medan: Ekonomi Pembangunan UMSU.
Sandag,  dkk.  (2022).  Analisis  Pendapatan  Desa  terhadap  Indeks  Desa  Membangun  di Kabupaten  Minahasa  Tenggara.  Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  dan  Keuangan Daerah, 23(1), 94–111.
Sembiring,  M.  (2012).  Budaya  &  Kinerja  Organisasi:  Perspektif  Organisasi  Pemerintah.
Bandung: Fokus Media.
Sujarweni,  V.  W.  (2014).  Metode  Penelitian:  Lengkap,  Praktis  dan  Mudah  Dipahami.
Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Supriyadi  R,  E.  (2017).  Telaah  Kendala  Penerapan  Pengembangan  Ekonomi  Lokal Pragmatisme Dalam Praktek Pendekatan PEL. In Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota (Vol. 18, Nomor 2, hal. 103–123).
Todaro, M. P., & Stephen, C. S. (2011). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (Kesembilan). Jakarta; Erlangga.
Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan  Tingkat  Kemiskinan  di  Indonesia.  Prosiding  Seminar  Akademik  Tahunan  Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 103–113.
Widarjono, A. (2018). Ekonomitrika Pengantar dan Aplikasi Disertai Panduan Eviews (Kelima).
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah.
Journal of Regional and Rural Development Planning, 4(2), 74–83. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.74-83
Zubaedi.  (2013).  Pengembangan  Masyarakat  Wacana  dan  Praktek.  Jakarta:  Pustaka Kencana Prenada Media Group.