TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 2 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.485 Hal. 173-189
Diplomasi Triangular China Terhadap Indonesia Dalam Mengantisipasi Dilema Malaka Melalui Belt Road Initiative

## Indra Kusumawardhana
Afiliasi: Universitas Pertamina, Indonesia Email Korespondensi: Indra.Kusumawardhana@universitaspertamina.ac.id
Abstrak: Selat Malaka merupakan  alur laut yang sangat vital bagi proses perdagangan internasional, terutama dalam bidang ekspor-impor. China, sebagai salah satu negara yang sangat bergantung pada lintasan laut di Selat Malaka, menghadapi apa yang disebut Presiden China pada tahun 2003, Hu Jintao, sebagai "Dilema Malaka". Sebagai aktor utama dalam ekonomi politik global, China meluncurkan proyek besar, Belt and Road Initiatives, yang  diperkenalkan  oleh  Presiden  China  Xi  Jinping.  Proyek  ambisius  ini  bertujuan  untuk  merevitalisasi  rute dagang sutra terkenal dari era pertengahan dan mengintegrasikan jalur perdagangan laut internasional yang akan mendukung ambisi ekonomi China di masa mendatang. Indonesia, sebuah negara berkembang dengan garis pantai terpanjang  di  Selat  Malaka  dan  sebuah  kekuatan  ekonomi  baru  yang  terus  berkembang,  menjadi  penting  bagi strategi China. Dalam konteks geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi, Indonesia adalah negara unggulan di Asia Tenggara. Untuk menjaga keamanan di Selat Malaka, peran Indonesia dalam mega proyek BRI menjadi sangat penting  dan  membantu  dalam  mengatasi  isu  yang  dihadapi  China  di  Selat  Malaka.  Artikel  ini  berfokus  pada analisis  terhadap  diplomasi  ekonomi  China  terhadap  Indonesia  untuk  mengatasi  isu  tersebut.  Dengan menggunakan  teori  diplomasi  Triangular,  studi  ini  menggali  pendekatan  China  pada  tingkat  negara-negara, negara-bisnis,  dan  bisnis-bisnis  untuk  mempererat  hubungan  dengan  Indonesia.  Metode  Penelitian  Kualitatif digunakan dalam artikel ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang upaya China dalam membangun relasi yang lebih erat dengan Indonesia.
Kata Kunci: Diplomasi Triangular, Selat Malaka, BRI, China, Indonesia
Abstract: The Strait of Malacca is a sea channel that is very vital for the international trade process, especially in the field of export-import. China, as one of the countries heavily dependent on sea lanes in the Strait of Malacca, faces what Chinese President Hu Jintao called the "Malacca Dilemma" in 2003. As a major actor in the global political economy, China launched a major project, the Belt and Road Initiatives, introduced by Chinese President Xi Jinping. The ambitious project aims to revitalize famous silk trade routes from the middle ages and integrate international  sea  trade  routes  that  will  support  China's  future  economic  ambitions.  Indonesia,  a  developing country  with  the  longest  coastline  in  the  Strait  of  Malacca  and  a  new  growing  economic  power,  is  central  to China's strategy. In the context of geopolitics, geoeconomics, and geostrategy, Indonesia is a leading country in Southeast  Asia.  To  maintain  security  in  the  Malacca  Strait,  Indonesia's  role  in  the  BRI  mega  project  is  very important and helps in overcoming the issues faced by China in the Malacca Strait. This article focuses on an analysis of China's economic diplomacy towards Indonesia to address the issue. Using the theory of Triangular diplomacy,  this  study  explores  China's  approach  at  the  country,  business,  and  business  level  to  strengthen relations with Indonesia. Qualitative Research Methods are used in this article to learn more about China's efforts in building closer relations with Indonesia.
Keywords: Triangular Diplomacy, Malacca Strait, BRI, China, Indonesia.
Article History: Received; 10-02-2023; Revised; 02-03-2023; Accepted; 08-05-2023

## PENDAHULUAN
Selat Malaka, terletak antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia, adalah salah satu rute laut  terpenting  dan  tersibuk  di  dunia.  Menurut  hukum  laut  internasional,  tiga  negara,  Indonesia, Malaysia, dan Singapura, memegang kedaulatan atas garis pantai di Selat Malaka. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di Selat Malaka, membentang dari Provinsi Aceh hingga Jambi, sementara garis pantai Malaysia di Selat Malaka mencakup Kedah, Perlis, Melaka, Johor, Selangor, Negeri Sembilan, dan Perak. Singapura, di sisi lain, memiliki garis pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka di dekat Selat Singapura. Selat Malaka sendiri memiliki panjang sekitar 805 km atau 500 mil, dengan lebar 65 km atau 40 mil di sisi selatan dan melebar hingga sekitar 250 km atau 155 mil ke arah utara.
Dari perspektif geopolitik, Selat Malaka menjadi penting karena memperpendek perjalanan laut antara Samudera Hindia dan Laut China Selatan atau Samudera Pasifik. Hal ini membuat Selat Malaka menjadi rute utama pelayaran internasional dan efektif dalam Sea Lines of Communication (SLOC) dan Sea Lines of Transportation (SLOT) untuk menjaga pasokan dan transportasi energi bagi negara- negara besar di Asia Barat dan Afrika. Dari sudut pandang ekonomi dan strategis, Selat Malaka setara dalam  pentingnya  dengan  Terusan  Suez  atau  Terusan  Panama.  Selat  Malaka  menciptakan  koridor pelayaran  antara  Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik  dan  menghubungkan  tiga  negara  dengan populasi terbesar di dunia: India, Indonesia, dan Republik Rakyat China. Diperkirakan 50.000 kapal melewati  Selat  Malaka  setiap  tahun,  mengangkut  sekitar  20-25%  perdagangan  laut  dunia.  Sekitar setengah dari minyak yang diangkut oleh kapal tanker melalui selat ini; pada 2003, ini diperkirakan mencapai 11 juta barel minyak per hari, angka yang diperkirakan akan bertambah dengan peningkatan permintaan dari China. Dengan lebar minimum hanya 1,5 mil laut di Selat Phillips dekat Singapura, Selat Malaka menjadi salah satu titik terpadat dalam lalu lintas dunia. Setidaknya ada tiga faktor penting bagi banyak negara di Selat Malaka: (1) kepentingan perdagangan dan komersial maritim, (2) perang dan proyeksi kekuatan militer secara global, (3) eksploitasi ekonomi sumber daya laut.
Republik Rakyat China sangat bergantung pada Selat Malaka, menciptakan suatu kondisi yang dikenal sebagai "Malacca Dilemma". Istilah ini pertama kali digunakan oleh Presiden Hu Jintao pada 2003. Selat Malaka tidak hanya digunakan China untuk perdagangan dan pengiriman energi, tetapi juga sebagai  rute  strategis  untuk  pengiriman  atau  penerimaan  peralatan  militernya,  seperti  rudal  balistik, yang  tidak  bisa  diangkut  melalui  pesawat.  Selat  Malaka  sangat  krusial  dan  dapat  menjadi  sumber konflik terbuka kapan saja. Amerika Serikat memiliki kepentingan di Selat Malaka, termasuk dalam upaya  pemberantasan  terorisme,  pengendalian  Korea  Utara,  China,  dan  geopolitik  wilayah  Asia- Pasifik, karena Selat Malaka dianggap sebagai jalur yang sering dilewati oleh kelompok teroris atau kejahatan  transnasional.  China  berupaya  mengurangi  ketergantungannya  pada  Selat  Malaka  sebagai respons antisipatif terhadap potensi peningkatan tensi dengan Amerika Serikat. Mengingat Malaysia dan Singapura, sekutu strategis Amerika Serikat dan Inggris, memiliki hak kedaulatan di Selat Malaka, kedua negara Barat tersebut dapat dengan mudah mengganggu aspek vital China. Selain itu, China juga memiliki pertikaian dengan India, yang memiliki kedaulatan atas Laut Andaman, penghubung antara Samudra  Hindia  dan  Selat  Malaka. 1 Sebagai  salah  satu  pengimpor  energi  terbesar  di  dunia,  China menjadi pengguna utama Selat Malaka. Selain khawatir akan ancaman dari negara Barat, China juga khawatir  akan  ancaman  dari  kejahatan transnasional atau  terorisme.  Untuk meredakan  kekhawatiran ini,  China  memberikan  bantuan  teknis,  program  pelatihan,  survei  hidrografis,  dan  bantuan  navigasi kepada negara-negara yang memiliki pantai di Selat Malaka. 2
Dalam dua dekade terakhir, China telah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka. Meski berbagai solusi alternatif telah diusulkan oleh pembuat kebijakan strategis China, belum ada satupun yang berhasil menghilangkan ketergangan China terhadap Selat Malaka sepenuhnya. Solusi pertama adalah menggunakan Kanal Kra Isthmus di Thailand, tetapi ini dianggap tidak layak karena biaya pembangunan dan masalah keamanan. Solusi kedua adalah menggunakan Selat Sunda dan Selat Lombok sebagai jalur alternatif, tetapi Selat Sunda terlalu dangkal untuk kapal besar China dan
1 Singh,  I.  (2012).  Safeguarding  the  Strait  of  Malacca  Against  Maritime  Crimes. International  Journal  of Humanities and Social Science , 7.
2 Rahmadani, S. (2019). STRATEGI CINA MENGHADAPI “MALACCA DILEMMA”. Tesis USU , 5.
Selat  Lombok  terlalu  jauh  yang  berpotensi  menambah  biaya.  Solusi  lain  yang  diterapkan  adalah membangun  jalur  pipa  dari  Sittwe  di  Myanmar  ke  Kunming  di  Provinsi  Yunnan,  China.  Walaupun berhasil diterapkan, solusi ini belum berhasil mengurangi ketergantungan China terhadap Selat Malaka secara signifikan. China terus mencari solusi lain, seperti membangun Pelabuhan Gwadar di Pakistan, sehingga China dapat mengirim suplai energi dari Pakistan ke Kashgar di Provinsi Xinjiang. 3
Dengan  demikian,  China  masih  harus  bergantung  pada  negara-negara  yang  memiliki kedaulatan  di  sepanjang  Selat  Malaka,  khususnya  Indonesia  yang  memiliki  pantai  terpanjang  dan memegang prinsip bebas-aktif dalam politik luar negerinya, terutama dalam konteks pengaruh di Selat Malaka.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  China  telah  menerapkan  kebijakan  "soft  power"  melalui investasi  di  negara-negara  berkembang,  yang  tampaknya  menjanjikan  perkembangan  ekonomi  yang menguntungkan bagi negara-negara tersebut, baik melalui dukungan dalam pembangunan infrastruktur maupun melalui kerja sama bilateral dalam ekspor dan impor. Soft power, seperti yang dijelaskan oleh Joseph Nye, adalah pengaruh yang diciptakan oleh sebuah negara terhadap negara lain melalui metode yang lebih persuasif, tanpa melibatkan tindakan militer atau ancaman kekerasan. 4 Pendekatan ini juga telah diadopsi oleh China dalam relasinya dengan Indonesia, dengan tujuan menjaga kepentingan China di  Selat  Malaka.  China  telah  sepenuhnya  mendukung  upaya  Indonesia  dalam  menjaga  keamanan  di Selat  Malaka,  terutama  dalam  perlindungan  terhadap  pelayaran  nasional  dan  internasional  yang melewati  wilayah  tersebut  dari  aksi  perompakan.  China  juga  telah  mendukung  Indonesia  dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi kemaritiman. 5
China dan Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik selama 71 tahun sejak 1950, dimulai saat era pemimpinan Soekarno, yang memiliki hubungan dekat dengan pendiri Republik Rakyat China, Mao Zedong, berbasis ideologi komunis. Hubungan diplomasi antara kedua negara ini telah melalui berbagai tantangan, termasuk pemutusan hubungan diplomatik pada era Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965, saat Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan percobaan kudeta terhadap pemerintah Indonesia. 6
Sejak  merdeka,  Indonesia  telah  menjadi  negara  penting  yang  mendukung  partisipasi  China dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung. Dari awal, Indonesia telah mengadopsi politik luar negeri 'bebas aktif', yang tidak terpengaruh oleh kekuatan blok Barat maupun Timur, yang diperkuat  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar Negeri. Keikutsertaan China dalam KAA di Indonesia pada 1955 berarti peningkatan dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan China, dan memberikan dampak baru pada politik luar negeri Indonesia. Situasi  ini  mempengaruhi  hubungan  Indonesia  dengan  Amerika  Serikat  (AS),  yang  khawatir  bahwa pengaruh China dapat menggeser posisi AS dalam politik luar negeri Indonesia. Akibatnya, rezim Orde Lama  di  bawah  kepemimpinan  Soekarno  jatuh  dan  digantikan  oleh  rezim  Orde  Baru  di  bawah kepemimpinan  Jenderal  Soeharto,  yang  lebih  berorientasi  ke  AS  dan  berupaya  untuk  memerangi pengaruh komunis dalam politik global. 7 Sekarang ini, hubungan diplomatik antara Indonesia dan China semakin membaik, ditandai dengan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya manusia dari China. Ini merupakan bagian dari agenda besar China dalam konsep Belt Road Initiative (BRI) atau One Belt One Road (OBOR), yang diusulkan oleh Presiden Seumur Hidup China, Xi Jinping. 8
BRI adalah konsep yang diusulkan oleh Xi Jinping pada tahun 2013 selama Konferensi Tingkat Tinggi China di Beijing. BRI adalah agenda kerja sama perdagangan terbuka yang diinisiasi oleh China,
3 Stoney,  I.  (2006,  April  12). China’s  “Malacca  Dilemma” .  Retrieved  from  James  Town  Foundation: https://jamestown.org/program/chinas-malacca-dilemma/
4 Nye, J. S. (2018). China’s Soft and Sharp Power. China US Focus, 1.
5 Dephub,  2019.  Indoenesia  dan  Republik  Tiongkok  Kerjasama  Peningkatan  SDM  di  Bidang  Teknologi Kemaritiman.  Diakses  pada  alamat  https://hubla.dephub.go.id/uppsoasio/page/news/read/4366/indonesia-dan- republik-rakyat-tiongkok-kerjasama-peningkatan-sdm-di-bidang-teknologi-kemaritiman.
6 Agustino, L. (2016). Hubungan Baru Indonesia-China dan Membangun Poros Maritim Dunia.
7 Agustino, L. (2016). Hubungan Baru Indonesia-China dan Membangun Poros Maritim Dunia.
8 Soviyaningsih,  K.  N.  (2019).  Kepentingan  Indonesia  Terhadap  One  Belt  One  Road  (OBOR)  Dalam  Upaya Mewujudkan Poros Maritim Dunia.
yang mencakup jalur perdagangan global baik melalui darat maupun laut, dengan menghubungkan jalur perdagangan global yang telah ada sejak zaman kuno China, kira-kira 200 tahun sebelum Masehi, ketika Dinasti Han memerintah China. BRI akan diimplementasikan melalui pembangunan infrastruktur darat dan  laut  oleh  China  di  negara-negara  yang  setuju  untuk  bergabung  dalam  inisiatif  BRI  dan  bersifat multilateral. 9 BRI  terdiri  dari  dua  komponen  utama:  "Jalur  Ekonomi  Sabuk  Sutra"  (the  Silk  Road Economic Belt) yang berfokus pada jalur darat, dan "Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21" (the 21st Century Maritime  Silk  Road)  yang  berfokus  pada  jalur  laut.  BRI  tidak  hanya  melibatkan  pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, rel kereta api, dan pelabuhan, tetapi juga termasuk upaya- upaya untuk mempromosikan perdagangan bebas, kerja sama ekonomi, dan pemahaman budaya.
China telah menggunakan BRI sebagai sarana untuk mengekspansi pengaruhnya di panggung internasional  dan  memperkuat  posisinya  sebagai  kekuatan  ekonomi  global.  BRI  telah  memberikan China kesempatan untuk membangun hubungan bilateral yang kuat dengan negara-negara di sepanjang jalur  tersebut,  seringkali  dalam  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  infrastruktur  dan perdagangan.  Secara  geopolitik,  ini  memungkinkan  China  untuk  menentukan  dan  mempengaruhi pembangunan ekonomi dan strategi regional di sejumlah negara. Secara ekonomi, BRI memiliki potensi untuk  mengubah  peta  perdagangan  dan  investasi  global.  Dengan  meningkatkan  konektivitas  antara China  dan  negara-negara  lainnya,  BRI  bisa  memfasilitasi  peningkatan  arus  barang,  layanan,  dan investasi. Ini berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperdalam integrasi ekonomi global.
Namun, BRI juga memunculkan beberapa tantangan. Beberapa negara khawatir bahwa utang yang terkait dengan proyek-proyek BRI dapat menimbulkan masalah keuangan dan politik. Beberapa proyek BRI telah menimbulkan kontroversi dan resistensi lokal karena masalah lingkungan, sosial, dan korupsi.  Ini  menunjukkan  bahwa  BRI  bukan  hanya  inisiatif  ekonomi,  tetapi  juga  memiliki  dimensi politik dan sosial yang penting.
Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas oleh Presiden China, Xi Jinping, telah menjadi pembicaraan  utama  dalam  konteks  hubungan  internasional  dan  ekonomi  global.  Indonesia,  sebagai negara  dengan  ekonomi  terbesar  di  Asia  Tenggara  dan  letak  strategis  di  rute  perdagangan  maritim, memiliki peran penting dalam implementasi BRI. Tulisan ini akan membahas keterlibatan Indonesia dalam  BRI  dan  beberapa  potensi  serta  tantangan  yang  ada.  Salah  satu  fokus  utama  dari  BRI  adalah pembangunan  infrastruktur.  Di  Indonesia,  ini  telah  dilakukan  melalui  sejumlah  proyek  infrastruktur besar, seperti jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan pengembangan pelabuhan di berbagai lokasi. Proyek-proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi di Indonesia, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional. Dengan berpartisipasi dalam BRI, Indonesia  berpeluang  besar  untuk  memperoleh  investasi  langsung  asing  (FDI)  dari  China  dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang dibantu oleh BRI dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, memfasilitasi perdagangan dan investasi, serta membuka peluang bisnis baru.
Kolaborasi  antara  Indonesia  dan  China  dalam  BRI  dapat  mendukung  Indonesia  dalam mencapai  visi  sebagai  Pusat  Maritim  Dunia  (PMD),  konsep  yang  diperkenalkan  oleh  Presiden  Joko Widodo  pada  Konferensi  Tingkat  Tinggi  Asia  Timur  di  Myanmar  pada  tahun  2014.  Syahrin mengungkapkan  dalam  konferensi  tersebut  bahwa  ada  lima  pilar  penting  dalam  mewujudkan  visi Indonesia  sebagai  Pusat  Maritim  Dunia,  membuka  kesempatan  bagi  Indonesia  untuk  menjadi  pusat utama maritim dunia. 10 Kelima pilar tersebut, yang dinyatakan oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya  Manusia  pada  2019,  termasuk  Pertahanan  Maritim,  Diplomasi  Ekonomi,  Pengelolaan  Sumber Daya Laut, Pengembangan Infrastruktur Maritim, dan Budaya Maritim. Indonesia, dengan ambisi untuk menjadi Pusat Maritim Dunia, harus memperkuat kelima pilar ini melalui pemanfaatan potensi kelautan yang dimilikinya.
9 Ibid.
10 Ibid.
Diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh China terhadap Indonesia, ditandai dengan beberapa kesepakatan dalam pembangunan infrastruktur dan investasi bilateral, serta visi bersama kedua negara untuk  mengembangkan  potensi  maritim  dalam  perdagangan  global,  memerlukan  pemahaman  lebih lanjut mengenai kepentingan kedua negara. Dalam hal ini, China sangat tertarik pada Indonesia karena 'Malacca Dilemma', atau dilema Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan multilateral utama China dan berada di wilayah perairan Indonesia.
Penulis  berpendapat  bahwa  China  menerapkan  pendekatan  Diplomasi  Segitiga  dalam diplomasi ekonominya dengan Indonesia. Diplomasi Segitiga adalah pendekatan diplomasi ekonomi yang muncul seiring dengan perkembangan globalisasi ekonomi. Transformasi ekonomi-politik global telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Susan Strange adalah yang pertama menyebut bahwa 'diplomat' baru telah muncul dalam sistem ekonomi global, yaitu perusahaan, yang melahirkan diplomasi segitiga, yaitu diplomasi antara negara dan negara, perusahaan dan  perusahaan,  dan  negara  dan  perusahaan. 11 Namun,  dalam  perkembangan  selanjutnya,  proses diplomasi, terutama diplomasi ekonomi, tidak lagi hanya triangular, tetapi telah menjadi decagon atau segi  delapan,  melibatkan  lebih  banyak  aktor  seperti  organisasi  non-pemerintah  dan  organisasi internasional. Seiring dengan semakin kompleksnya proses kerja sama ini, negara-negara dituntut untuk meningkatkan  kapabilitas  mereka  dalam  mengelola  urusan  ekonomi  eksternal.  Dalam  mengelola hubungan  ini,  diplomasi  ekonomi  menjadi  alat  yang  dominan  dan  kunci  keberhasilan  bagi  negara- negara berkembang dalam memanfaatkan peluang dari globalisasi ekonomi.
Dalam konteks diplomasi ekonomi China dengan Indonesia, China memiliki kecemasan terkait jalur  perdagangan  melalui  perairan  Selat  Malaka  di  Indonesia.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh Lanteigne dalam "China's Maritime Security and the 'Malacca Dilemma'," ada dua kekhawatiran utama yang dihadapi China di Selat Malaka. 12 Pertama, perairan tersebut berpotensi mengalami gangguan oleh aktor  negara  Barat  yang  mencoba  menghambat  perdagangan  China  dengan  menghalangi  atau mengganggu pengiriman komoditas dan energi China melalui Selat Malaka. Kedua, perairan tersebut cukup rentan terhadap serangan teroris yang bertujuan untuk menghancurkan aliran ekonomi regional. Dari dua faktor ini, faktor pertama lebih mungkin terjadi karena adanya persaingan perdagangan antara negara-negara Barat dan China dalam ekonomi global. 13 Mengingat berbagai tantangan yang muncul, penulis melihat perlunya penelitian lebih lanjut tentang diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh China terhadap Indonesia dalam menghadapi 'Malacca Dilemma' atau 'Dilema Selat Malaka.' Pendekatan soft power melalui program strategis China (OBOR/BRI) di Indonesia menjadi fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menjalankan penelitian dengan judul "Diplomasi Segitiga China Terhadap Indonesia Dalam Menghadapi Dilema Malaka Melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan."

## Diplomasi Ekonomi Triangular di Era Globalisasi Ekonomi
Diplomasi  ekonomi  merujuk  pada  usaha  suatu  negara  untuk  mempererat  hubungan  dengan pihak  lain--baik  itu  negara  atau  sektor  bisnis--dengan  memanfaatkan  potensi  dan  sumber  daya ekonominya guna mencapai tujuan dan kepentingan tertentu (bisa negara, institusi, atau perusahaan). Dalam prakteknya, diplomasi ekonomi berfungsi sebagai mekanisme penentuan kebijakan, konsultasi, dan pengambilan keputusan tentang peluang dan prospek ekonomi demi mencapai tujuan bilateral atau multilateral  suatu  negara,  institusi,  atau  perusahaan  melalui  proses  negosiasi.  Diplomasi  ekonomi mencakup  kepentingan  dalam  masalah  perdagangan  (ekspor/impor),  investasi,  pinjaman,  eksekusi proyek pembangunan, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan ekonomi. 14
Menurut Baine dan Woolcock, diplomasi ekonomi dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas (termasuk metode  dan  proses  pengambilan  keputusan internasional)  yang  berkaitan  dengan  kegiatan ekonomi lintas batas (seperti ekspor, impor, investasi, pinjaman, bantuan, migrasi) yang dijalankan oleh
11 Strange, S., 1988. States and Markets. Continuum. _____, “States, Firms and Diplomacy”, dalam Frieden, J. dan D. Lake (eds.), 2003. International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth.
12 Lanteigne, M. (2008). China's Maritime Security and the “Malacca Dilemma.
13 Ibid.
14 Sumadi, H. (2017). Diplomasi ekonomi Indonesia oleh solichin dan tata subekti.
aktor-aktor negara dan non-negara. 15 Hirschman menekankan bahwa diplomasi ekonomi bukan hanya tentang  kepentingan  ekonomi  dan  komersial  yang  sempit,  melainkan  juga  melibatkan  kepentingan nasional yang lebih luas, yang mencakup dimensi politik, strategis, dan ekonomi. 16
Diplomasi ekonomi adalah suatu konsep yang telah menjadi semakin penting dalam konteks hubungan  internasional  yang  semakin  saling  tergantung  ( interdependent ).  Meski  definisi  tentang diplomasi ekonomi beragam, pada dasarnya diplomasi ekonomi melibatkan penggunaan alat-alat dan strategi ekonomi oleh negara dalam mengejar tujuan kebijakan luar negerinya. 17 Dalam konteks ini, alat dan strategi yang digunakan dapat berupa berbagai elemen, termasuk perdagangan, investasi, bantuan luar negeri, dan perjanjian ekonomi multilateral. Pada akhirnya, tujuan dari diplomasi ekonomi adalah untuk membentuk lingkungan ekonomi global yang menguntungkan bagi kepentingan nasional suatu negara. 18
Namun, penting untuk ditekankan bahwa diplomasi ekonomi bukanlah aktivitas yang terisolasi dari konteks hubungan internasional yang lebih luas. Sebaliknya, diplomasi ekonomi sering kali terkait erat dengan dimensi politik dan strategis hubungan internasional. Misalnya, diplomasi ekonomi dapat digunakan untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri yang lebih luas, seperti memperkuat aliansi atau  mendukung  perdamaian  dan  stabilitas  regional. 19 Pada  tingkat  praktis,  diplomasi  ekonomi  juga membutuhkan  serangkaian  keterampilan  dan  kompetensi  khusus.  Ini  termasuk  pengetahuan  tentang ekonomi  dan  kebijakan  ekonomi,  kemampuan  untuk  bernegosiasi  dan  membangun  hubungan,  dan pemahaman tentang dinamika politik dan ekonomi global. Selain itu, karena diplomasi ekonomi sering kali  melibatkan  interaksi  dengan  berbagai  aktor  non-negara  (seperti  perusahaan  multinasional  dan organisasi internasional), pemahaman tentang peran dan kepentingan aktor-aktor ini juga penting. 20
Dalam konteks ekonomi global yang semakin saling tergantung ini, kemampuan untuk secara efektif menerapkan diplomasi ekonomi menjadi semakin penting. Seperti yang dijelaskan oleh Hocking et  al.,  negara  yang  berhasil  dalam  diplomasi  ekonomi  memiliki  potensi  untuk  mencapai  sejumlah keuntungan,  termasuk  akses  ke  pasar  baru,  peningkatan  investasi  asing,  dan  peningkatan  pengaruh politik dan ekonomi secara global. Secara keseluruhan, diplomasi ekonomi adalah suatu bidang yang kompleks dan multidimensi, yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai faktor, mulai dari ekonomi dan politik hingga dinamika global dan keterampilan negosiasi. 21
Definisi  yang  lebih  menyeluruh  diberikan  oleh  Odell,  yang  memasukkan  elemen  tambahan seperti kebijakan yang berkaitan dengan pertukaran uang dan informasi, termasuk bantuan luar negeri atau bantuan pembangunan yang disalurkan oleh suatu negara kepada negara lain. Berdasarkan definisi ini, diplomasi ekonomi menjadi unsur vital bagi suatu negara dalam mengelola hubungan ekonominya dengan dunia internasional, karena pertimbangan ekonomi internasional tidak berlangsung dalam ruang kosong  yang  sepenuhnya  bergantung  pada  kekuatan  pasar  sebagaimana  diasumsikan  oleh  ekonom neoklasik. Dengan pengertian ini, diplomasi ekonomi kemudian berperan sebagai instrumen penting bagi negara-negara untuk berkolaborasi atau berkonflik dalam sistem internasional.
Pavol  Baranay  mendefinisikan  diplomasi  ekonomi  sebagai  aktivitas  diplomatik  formal  yang berpusat pada kepentingan ekonomi suatu negara di kancah internasional. Ini mencakup upaya untuk
15 Kusumawardhana, I. (2020). The Garuda StrikesBack: Indonesian Economic Diplomacy to Tackle European Union Protectionism on Crude Palm Oil.
16 Kusumawardhana, I. (2020). The Garuda StrikesBack: Indonesian Economic Diplomacy to Tackle European Union Protectionism on Crude Palm Oil.
17 Bayne,  N.,  &  Woolcock,  S.  (2011).  The  New  Economic  Diplomacy:  Decision-Making  and  Negotiation  in International Economic Relations. Ashgate.
18 Berridge, G. R. (2005). Diplomacy: Theory and Practice. Palgrave.
19 Odell, J. S. (2014). Negotiating the World Economy. Cornell University Press.
20 El Qudsi, M. I., Kusumawardhana, I., & Kyrychenko, V. (2020). The garuda strikes back: Indonesian economic diplomacy to tackle European Union protectionism on crude palm oil. Journal of International Studies on Energy Affairs, 1(2), 110-135.
21 Hocking,  B.,  McGuire,  S.,  &  Smith,  A.  (2012).  Economic  Diplomacy:  The  Issues.  The  Hague  Journal  of Diplomacy, 7(1), 1–28.
meningkatkan ekspor, menarik investasi asing, dan berpartisipasi dalam organisasi ekonomi global. 22 Menurut van Bergeijk dan Moons, diplomasi ekonomi melibatkan tiga unsur, yaitu (1) Pemanfaatan pengaruh dan hubungan politik untuk memajukan dan/atau mempengaruhi perdagangan dan investasi; (2) Penggunaan sumber daya ekonomi untuk mempertinggi biaya konflik dan memperkuat hubungan saling  menguntungkan;  (3)  Upaya  untuk  memperkokoh  lingkungan  politik  dan  internasional  demi mencapai tujuan tersebut. 23
Dalam  konteks  diplomasi  ekonomi,  Nicholas  Bayne  dan  Stephen  Woolcock  menunjukkan bahwa di era globalisasi ekonomi, setiap negara harus dapat menghadapi tiga tekanan terkait, yaitu (1) Tekanan dari interaksi antara dimensi politik dan ekonomi; (2) Tekanan yang diakibatkan oleh dinamika internasional dan domestik; (3) Tekanan yang timbul dari interaksi antara pemerintah dan aktor lain, seperti perusahaan atau Organisasi Non-Pemerintah (NGO). 24 Menurut pandangan ini, negara bukanlah satu-satunya  aktor  dalam  diplomasi  ekonomi.  Transformasi  ekonomi  politik  global  telah  membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan nasional dan internasional. Susan Strange adalah orang pertama yang menyebutkan adanya "diplomat" baru dalam sistem ekonomi global, yaitu perusahaan, yang  menciptakan  diplomasi  triangular,  yaitu  diplomasi  antara  negara  dan  negara,  perusahaan  dan perusahaan, serta negara dan perusahaan. 25
Diplomasi  triangular,  juga  dikenal  sebagai  diplomasi  trilateral,  adalah  pendekatan  dalam hubungan  internasional  di  mana  tiga  pihak  terlibat  dalam  dialog  dan  negosiasi.  Dalam  dunia  yang semakin global dan saling terkait, diplomasi triangular memainkan peran yang semakin penting dalam hubungan antar negara dan non-negara. Di awal, diplomasi triangular merujuk pada strategi hubungan luar  negeri  di  mana  suatu  negara  mencoba  untuk  memanfaatkan  persaingan  atau  konflik  antara  dua negara  lain  untuk  keuntungannya  sendiri.  Ini  sejalan  dengan  teori  realisme  dalam  studi  hubungan internasional, di mana negara bertindak untuk memajukan kepentingan nasionalnya sendiri. 26 Namun, dalam beberapa dekade terakhir, konsep diplomasi triangular telah berkembang untuk mencakup situasi di mana tiga pihak—yang mungkin termasuk negara, organisasi internasional, atau aktor non-negara lainnya seperti perusahaan multinasional—terlibat dalam interaksi dan negosiasi bersama.
Dalam prakteknya, diplomasi triangular bisa melibatkan berbagai jenis hubungan dan interaksi, termasuk kerja sama ekonomi, diskusi politik, negosiasi perdamaian, atau kerjasama di bidang isu-isu global seperti perubahan iklim atau hak asasi manusia. Sebagai strategi, diplomasi triangular menuntut pemahaman  mendalam  tentang  dinamika  dan  kepentingan  dari  semua  pihak  yang  terlibat.  Ini  juga menuntut keterampilan negosiasi dan diplomasi yang tinggi, serta kemampuan untuk membangun dan mempertahankan  hubungan  dengan  berbagai  pihak.  Secara  keseluruhan,  diplomasi  triangular  adalah konsep  penting  dalam  studi  hubungan  internasional  dan  diplomasi.  Sebagai  suatu  pendekatan,  ia menawarkan potensi untuk mencapai solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk isu-isu global, dan  sebagai  alat  strategis,  ia  memberikan  cara  bagi  negara  dan  aktor  lainnya  untuk  memajukan kepentingan mereka dalam konteks global yang kompleks.
Menurut  Hirschman,  diplomasi  ekonomi  bukan  hanya  tentang  kepentingan  ekonomi  dan komersial  yang  terbatas.  Sebaliknya,  ini  melibatkan  kepentingan  nasional  yang  lebih  luas  yang mencakup dimensi politik, strategis, dan ekonomi. 27 Diplomasi ekonomi dapat dianggap sebagai faktor penting  dalam  keberhasilan  perekonomian  suatu  negara  dalam  mencapai  tujuan  kebijakan  luar negerinya  karena  diplomasi  ekonomi  secara  sistematis  mengeksplorasi  hubungan  kompleks  antara
22 Kusumawardhana, I. (2020). The Garuda StrikesBack: Indonesian Economic Diplomacy to Tackle European Union Protectionism on Crude Palm Oil.
23 Bayne,  N.,  &  Woolcock,  S.  (2017).  The  new  economic  diplomacy:  Decision-making  and  negotiation  in international economic relations. Routledge.
24 Bayne,  N.,  &  Woolcock,  S.  (2017).  The  new  economic  diplomacy:  Decision-making  and  negotiation  in international economic relations. Routledge.
25 Strange,  S.  (1991).  Triangular  Diplomacy  among  States,  Multinational  Corporations,  and  International Organizations: A Conceptual Framework. In The New International Political Economy (pp. 165-186). Routledge.
26 Kissinger, H. (1979). The White House Years. Little, Brown.
27 Kusumawardhana, I. (2020). The Garuda StrikesBack: Indonesian Economic Diplomacy to Tackle European Union Protectionism on Crude Palm Oil.
diplomasi dan perdagangan, kerjasama, dan cara mempengaruhi kebijakan ekonomi eksternal. Seperti diplomasi pada umumnya, diplomasi ekonomi adalah bagian dari kebijakan luar negeri, yaitu aktivitas internasional  suatu  negara.  Kebijakan  luar  negeri  menentukan  tujuan  dan  sasaran  dari  diplomasi ekonomi yang pada akhirnya harus mencerminkan seluruh aktivitas, bentuk, tujuan, dan metode yang digunakan untuk mewujudkan kebijakan luar negeri tersebut. 28
Diplomasi ekonomi bukanlah praktik diplomasi yang terisolasi dari diplomasi secara umum. Ini memiliki asumsi dan melaksanakan strategi yang sama dengan diplomasi pada umumnya. Namun, ada  beberapa  elemen  yang  membedakan  diplomasi  ekonomi  dan  membuatnya  menjadi  bidang  studi yang  terpisah.  Salah  satu  karakteristik  utama  diplomasi  ekonomi  adalah  sensitivitas  dan responsivitasnya terhadap perubahan dan perkembangan di pasar. 29 Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, diplomasi ekonomi dapat gagal jika pasar menawarkan opsi lain yang lebih menarik, atau dengan kata lain, praktik ini adalah jenis diplomasi yang langsung berinteraksi dengan kekuatan pasar lainnya. 30 Selain itu, faktor  yang membedakan  diplomasi  ekonomi  dari  bentuk  diplomasi lainnya  adalah  peran yang cukup signifikan dari sektor swasta dalam proses negosiasi dan formulasi kebijakan. 31
Melihat  elemen-elemen  di  atas,  akan  ada  perbedaan  dalam  kapabilitas  negara-negara  dalam melaksanakan diplomasi ekonomi. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, baik  dalam  kemampuan  material  maupun  non-material.  Dalam  situasi  ini,  akan  terjadi ketidakseimbangan dalam praktik diplomasi ekonomi antara negara dengan kapasitas yang lebih besar dan negara dengan kapasitas yang lebih kecil, yang dalam konteks ekonomi global ditampilkan sebagai negara  maju  dan  negara  berkembang.  Dalam  diplomasi  ekonomi  yang  menekankan  pada  proses negosiasi  dan  bukan  pada  struktur  yang  mempengaruhi  atau  konten  kebijakan,  maka  kapasitas  dan kompetensi  institusional  menjadi  salah  satu  elemen  penting. 32 Dalam  kapasitas  ini,  negara  memiliki berbagai variasi dan tipologi berdasarkan berbagai faktor seperti koordinasi, manajemen kebijakan, dan promosi perdagangan dan investasi.

## China dan Dilema Malaka
Istilah "Dilema Malaka" pertama kali diutarakan oleh Presiden China, Hu Jintao pada tahun 2003. Frasa ini mengacu pada tantangan yang  dihadapi China sehubungan dengan kebutuhan energi yang semakin meningkat dan ketergantungan yang signifikan pada Selat Malaka sebagai rute distribusi utama.  Sebagai  negara  dengan  konsumsi  minyak  tertinggi  di  dunia,  China  harus  memastikan  aliran lancar energi tersebut untuk mendukung pertumbuhannya yang pesat. Namun, Selat Malaka, sebuah jalur  pelayaran  strategis  yang  berlokasi  di  antara  Sumatera  dan  Semenanjung  Malaysia,  dengan Singapura di timurnya, mewujudkan tantangan signifikan dalam konteks ini. Secara geopolitik, negara- negara  yang  berbatasan  langsung  dengan  Selat  Malaka,  seperti  Singapura,  Malaysia,  dan  Indonesia, memiliki afiliasi dan posisi politik yang berbeda. Singapura dan Malaysia mempertahankan hubungan erat  dengan  Inggris,  sementara  Indonesia  dikenal  dengan  sikap  politiknya  yang  dinamis  dan  prinsip bebas aktif. Situasi ini, dikombinasikan dengan faktor geografis yang mencakup lebar jalur pelayaran yang  sempit  di  Selat Malaka,  dapat  menimbulkan  tantangan  bagi  China  jika  ketegangan  meningkat, misalnya di Laut China Selatan. Sebagai contoh, Amerika Serikat, sebagai sekutu Singapura, dan India bisa memanfaatkan situasi tersebut. Malaysia, dengan hubungannya yang dekat dengan Inggris, juga bisa menjadi faktor penentu dalam konflik semacam itu. Mengingat kondisi ini, China dipaksa untuk berfokus  pada  Indonesia,  sebagai  negara  kepulauan  dengan  garis  pantai  terpanjang  di  Selat Malaka, untuk memastikan kelancaran aliran energi melalui jalur ini.
28 Sumadi, H. (2017). Diplomasi ekonomi Indonesia oleh solichin dan tata subekti.
29 Bayne,  N.,  &  Woolcock,  S.  (2017).  The  new  economic  diplomacy:  Decision-making  and  negotiation  in international economic relations. Routledge.
30 Odell, J.S., 2000. Negotiating the World Economy. Cornell University Press.
31 Rashid, H.U., 2005. “Economic Diplomacy in South Asia”, Address to the Indian Economy & Business Update.
32 Bayne,  N.,  &  Woolcock,  S.  (2017).  The  new  economic  diplomacy:  Decision-making  and  negotiation  in international economic relations. Routledge.
Gambar 3 : Peta Geografis Selat Malaka Selat Malaka, sebagai jalur perdagangan maritim internasional, memiliki nilai strategis yang sangat penting. Selat ini memastikan rantai pasokan ekonomi global berjalan efisien, serta menjamin pasokan  energi  dan  keamanan  lalu  lintas  untuk  negara-negara  yang  menggunakannya.  Tiga  faktor utama yang menjadi fokus banyak negara adalah (1) proyeksi kekuatan militer dan potensi konflik, (2) perdagangan  maritim  dan  kepentingan  bisnis,  serta  (3)  eksploitasi  ekonomi  sumber  daya  laut.  Selat Malaka telah menjadi rute perdagangan penting selama berabad-abad, menghubungkan Romawi, Cina, Persia, Yunani, dan Arab di Asia Tenggara. Selama era kolonial, Selat Malaka, yang dikendalikan oleh Belanda, Portugis, dan Inggris, menjadi jalur yang menghubungkan Afrika dan India dengan China, Jepang,  dan  Asia  Tenggara.  Selat  ini  menjadi  rute  utama  untuk  transportasi  barang-barang  yang dieksploitasi, manusia, dan perdagangan.
Saat  ini,  Selat  Malaka telah  menjadi  jalur  penting  dalam  perdagangan  internasional,  dengan sepertiga dari perdagangan dunia dan setengah dari sumber daya minyak dan gas dunia melewatinya. Keamanan Selat Malaka menjadi aspek kritis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global. Setiap tahunnya, diperkirakan antara 70.000 hingga 90.000 kapal melewati selat ini, atau sekitar 150 hingga 200  kapal  setiap  hari.  Centre  for  Marine  Research  di  National  University  of  Singapore  (NUS) merangkum pentingnya Selat Malaka dalam konteks geopolitik. Berdasarkan data mereka, 60 hingga 90% impor energi ke Jepang, China, dan Korea Selatan melewati selat ini setiap tahun. Selat Malaka juga menjadi rute utama bagi perdagangan global, dengan 1/4 hingga 1/3 dari total perdagangan dunia atau sekitar $390 miliar produk berasal dari Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika dan Eropa. Negara yang paling banyak mengandalkan Selat Malaka saat ini adalah China. Sekitar 80% impor China dari Timur Tengah dan Angola harus melalui Selat Malaka. Mengingat alternatif lain seperti Selat Lombok atau  Maca  memerlukan  waktu  lebih  lama  dan  kapal  besar  sudah  banyak  yang  menggunakan  jalur tersebut. Keamanan yang lebih baik dalam melalui Selat Malaka membuat China sangat penting untuk memastikan  keamanan  selat  ini  dalam  rangka  impor  minyak  dari  Timur  Tengah,  memastikan kelancaran industri domestik mereka.
Sejak awal 1990-an, China telah memanifestasikan kepentingannya di Asia Tenggara melalui kebijakan "good neighbourliness" atau (mulin zhengce), sebagai upaya memperkuat hubungan dengan negara-negara  Asia  Tenggara  melalui  ASEAN  pasca-tragedi  Tiananmen  1989.  Kebijakan  ini
didasarkan  bukan  hanya  pada  aspek  ekonomi  yang  berhubungan  dengan  pertumbuhan  kekuatan ekonomi China, tetapi juga untuk membangun citra positif sebagai "responsible power". Cita-cita ini diharapkan menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan politik luar negeri China dan mengurangi "china  threat  theory"  dalam  aspek  ekonomi  dan  keamanan,  serta  memaksimalkan  penggunaan  "soft power".  Soft  power  ini  mencakup  langkah-langkah  untuk  meraih  manfaat  ekonomi  dan  penyebaran norma dan nilai melalui kerjasama dalam isu-isu non-tradisional, kerjasama pariwisata dan pendidikan, diplomasi, serta memperkuat jaringan diaspora China. 33
Dalam  konteks  kepentingan  China  di  Selat  Malaka,  China  berhadapan  dengan  apa  yang  disebut "Malacca Dilemma". Persepsi China adalah bahwa negara atau kekuatan eksternal yang mengendalikan Selat Malaka hingga ke Samudera Hindia bisa mengancam jalur pasokan energinya (energy security). China harus berhadapan dengan dilema antara tingginya ketergantungan pada keamanan Selat Malaka dan  keterbatasan  China  dalam  melakukan  pengawasan  yang  optimal  dan  efektif.  Walau  kapabilitas angkatan  laut  China  cukup  kuat,  namun  secara  politis  dan  militer,  aktivitas  mereka  tidak  boleh berlebihan di Selat Malaka. Selat ini adalah wilayah laut teritorial dan bukan laut bebas (high seas), dengan  kedaulatan  masih  berada  pada  negara-negara  pantai  (Indonesia,  Malaysia,  dan  Singapura). Aktivitas militer yang berlebihan dan agresivitas China dalam beberapa kasus di Laut China Selatan dan isu Taiwan, dapat memicu "dilema keamanan", penolakan laut, atau konflik bahkan dari negara- negara besar lainnya. 34
Oleh karena itu, China harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi ketergantungan pada  Selat  Malaka.  Ada  beberapa  rute  alternatif  yang  bisa  menjadi  jalur  darurat  jika  Selat  Malaka mengalami  instabilitas,  seperti  Selat  Sunda,  Lombok,  dan  Selat  Makassar.  Namun,  opsi  ini  kurang memuaskan  karena  yang  pertama  adalah  rute  yang  dangkal  dan  yang  kedua  adalah  rute  yang  lebih panjang  yang  dapat  menambah beban  keuangan  dengan  biaya pengiriman  diperkirakan  sekitar  $220 miliar per  tahun.  Upaya  mencari jalur  darat  alternatif  telah  dilakukan, seperti ide  membangun  kanal melalui Tanah Genting Kra Thailand. Meski demikian, ini masih jauh dari solusi ideal mengingat akan memberikan  pengendalian  China  terhadap  Thailand,  suatu  kesepakatan  yang  mungkin  tidak  akan diterima oleh Thailand. Meski banyak rute alternatif yang telah diusulkan, sejauh ini belum ada yang memuaskan.  China,  bagaimanapun,  telah  mengambil  langkah-langkah  untuk  mengurangi ketergantungannya pada Selat Malaka. Salah satu proyek tersebut adalah Pelabuhan Gwadar-Xinjiang. Pelabuhan  Gwadar  terletak  di  tepi  Laut  Arab,  di  kota  Gwadar,  provinsi  Balochistan,  Pakistan. Pelabuhan ini terletak 533 km dari kota terbesar Pakistan, Karachi, dan sekitar 120 km dari perbatasan Iran. Terletak 380 km (240 mil) dari Oman, dan dekat jalur pelayaran minyak utama dari Teluk Persia. Wilayah sekitarnya yang lebih besar adalah rumah bagi sekitar dua pertiga dari cadangan minyak dunia. Daerah ini juga merupakan pelabuhan air hangat terdekat dengan negara-negara yang terkurung daratan, tetapi kaya akan hidrokarbon, Republik Asia Tengah, serta Afghanistan.
Pelabuhan  ini  berada  di  atas  singkapan  berbatu  di  Laut  Arab,  membentuk  bagian  dari semenanjung  berbentuk  martil  yang  menonjol  dari  pantai  Pakistan.  Semenanjung  ini,  yang  dikenal sebagai Gwadar Promentory, terdiri dari batuan yang menjulang setinggi 560 kaki dan lebar 2,5 mil, yang  berhubungan  dengan  pantai  Pakistan  melalui  tanah  genting  sempit  dan  berpasir  sepanjang  12 kilometer. Tanah genting ini memisahkan Teluk Padi Zirr yang dangkal di barat dari Pelabuhan Demi Zirr yang dalam di timur. Pelabuhan ini menjadi pusat investasi sebesar $50,60 miliar untuk Koridor Ekonomi  China-Pakistan  di  Pakistan,  yang  berfokus pada impor minyak melalui  Pelabuhan  Gwadar yang menghubungkannya dengan negara-negara di Asia Barat. Namun, meskipun ambisi China untuk proyek ini tampak besar, ada kekhawatiran terkait dengan lanskap dan kondisi medan sepanjang rute yang direncanakan. Karakoram, wilayah pegunungan, adalah area yang sering mengalami gempa bumi dan tanah longsor, dan terkenal dengan suhu yang ekstrem. Menjamin pengiriman minyak melewati ketinggian tersebut tanpa membeku bukanlah tugas yang mudah. Ditambah lagi, kereta api besar yang membawa barel minyak dapat beroperasi tanpa masalah. Diperkirakan biaya pengangkutan satu barel minyak melalui jalur laut hanya sekitar $2, sementara melalui pipa ini bisa mencapai antara $12 hingga
33 Kusuma,  A.  S.  (2014).  Rivalitas  Strategi  Maritim  China  dan  India  di  Selat  Malaka. Insignia:  Journal  of International Relations , 1 (01), 67-83.
34 Kusuma,  A.  S.  (2014).  Rivalitas  Strategi  Maritim  China  dan  India  di  Selat  Malaka. Insignia:  Journal  of International Relations , 1 (01), 67-83.
$15,  yang  menunjukkan  peningkatan  signifikan  dalam  biaya  transportasi.  Selain  itu,  rute  yang direncanakan menghadapi gangguan dari kelompok teroris aktif yang mungkin merusak perdagangan dan  menghambat  transportasi  yang  lancar.  Selain  itu,  CPEC  secara  umum  dipandang  merugikan kedaulatan India, karena sebagian jalur tersebut melewati wilayah sengketa Jammu dan Kashmir. India telah menyuarakan keprihatinannya berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, meski prospek teoritis dari pipa ini ada, namun masih perlu dinamika masa depan untuk menentukan sejauh mana rute ini dapat diwujudkan.
Pasca munculnya pandemi global COVID-19, struktur dunia telah berubah secara signifikan yang  mengakibatkan  dinamika  hubungan  antara  China  dengan  negara-negara  besar  lainnya  seperti Amerika  Serikat  dan  India.  Situasi  ini  juga  telah  memicu  peningkatan  ketegangan  komersial  antara Amerika Serikat dan China, serta konflik di Ukraina antara Rusia dan negara-negara Barat. Di tengah konflik  politik  global  yang  diwarnai  oleh  potensi  eskalasi  hubungan  antara  China  dan  Amerika,  isu keamanan China terkait Selat Malaka menjadi semakin penting. Dengan demikian, diplomasi ekonomi China menjadi fenomena yang harus dipahami untuk menggambarkan arah langkah-langkah China ke depan setelah pandemi global. 35

## Diplomasi Ekonomi Triangular China terhadap Indonesia Melalui Belt Road Initiative
Sejak  zaman  kuno,  jalur  sutra  telah  menjadi  saluran  krusial  yang  menghubungkan  China dengan dunia, mencakup ratusan tahun. Jalur sutra kuno ini adalah rute dagang yang mempererat ikatan China  dengan  negara-negara  di  Eropa,  Asia,  dan  Afrika  dengan  mempromosikan  perdamaian, kolaborasi,  transparansi  dan  inklusivitas,  saling  belajar  dan  saling  menguntungkan,  dengan  sutra sebagai barang dagangan utama. Mengadopsi prinsip dari jalur sutra kuno, pada 2013 Presiden China, Xi Jinping, merevitalisasi ide tersebut dalam bentuk modern dengan nama One Belt One Road (OBOR), atau sering disebut juga sebagai jalur sutra abad 21. Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa OBOR akan menjadi  pusat  kebijakan  luar  negerinya  selama masa  jabatannya  dan menjadi  wujud diplomasi ekonomi  China.  Ini  memberi  sinyal  bahwa  OBOR  akan  menjadi  prioritas  dalam  diplomasi  China, didukung oleh implementasi kebijakan luar negeri China terhadap negara-negara yang terlibat dalam konsepsi  OBOR  sebagai  representasi  dari  tatanan  global  yang  berorientasi  pada  China  sebagai pendorong pembangunan di Asia, Afrika, dan bahkan Eropa dalam dekade mendatang.
Kebijakan OBOR ini adalah salah satu inisiatif raksasa China yang melintasi tiga benua yaitu Asia,  Eropa  dan  Afrika.  Jika  berhasil  dilaksanakan,  proyek  OBOR  ini  akan  menjadi  inisiatif  paling ambisius yang pernah dirancang oleh suatu pemerintahan di era modern ini, karena akan melibatkan sekitar 65 negara di tiga benua dengan total populasi sekitar 4,4 miliar orang. Sejak diresmikan pada tahun  2013,  OBOR  telah  menjadi  strategi  nasional  China,  awalnya  dianggap  sebagai  solusi  untuk ekspor baja manufaktur China ke wilayah China, namun kemudian berkembang menjadi kebijakan luar negeri  China  untuk  menciptakan  koridor  ekonomi  yang  menggabungkan  kekuatan  geopolitik  dan geoekonomi dari negara-negara berpengaruh di Eropa, Asia dan Afrika dengan China sebagai pusatnya. Selanjutnya,  OBOR  akan  berkembang  untuk  tidak  hanya  berfokus  pada  sektor  ekonomi  dan perdagangan tetapi juga kerjasama pembangunan terintegrasi di darat dan laut. 36
Setelahnya, istilah OBOR berubah menjadi Belt and Road Initiative (BRI). Konsepsi ini masih bertujuan untuk membangun jalur perdagangan dan ekonomi baru yang menghubungkan Asia, Afrika, dan  Eropa  di  bawah  konstelasi  geopolitik  dan  geoekonomi  baru  yang  saling  terhubung  melalui kerjasama BRI baik di darat maupun laut. BRI merujuk pada Silk Economic Road atau rute perdagangan yang melalui jalur sutra berbasis daratan dari China, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah  sampai  Eropa.  Konektivitas  ini  juga  akan  didukung  menggunakan  jalur  rel,  jalan  raya,  dan jaringan pipa baru. Sementara itu, BRI merujuk pada 21st Century Maritime Silk Road atau jalur sutra berbasis laut yang menghubungkan China dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah dan Eropa. Kehadiran BRI telah menandai hegemoni China di kawasan Asia Tenggara. Hingga tahun 2016, menurut CEO HSBC Malaysia, Mukhtar Hussain, proyek BRI telah menyebar ke delapan negara
35 Kusumawardhana,  I.  (2021).  Global  Political  Landscape  In  The  Time  Of  The  Covid-19  Pandemic:  Realist, Liberal, And Constructivist Perspectives. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional , 4 (2).
36 Magdalena,  J.  V.  (2021).  Implikasi  Belt  And  Road  Initiative  Tiongkok  Terhadap  Neraca  Perekonomian Indonesia.
ASEAN dengan nilai investasi sekitar $1.77 miliar dalam bentuk 300 perusahaan China yang dibangun di 26 zona kerja sama ekonomi (The Star Cina, 2017). Beberapa alasan kuat menjadikan Asia Tenggara sebagai  target  investasi.  Pertama,  Asia  Tenggara  adalah  tempat  tinggal  bagi  lebih  dari  600  juta penduduk,  separuhnya  berusia  di  bawah  30  tahun.  Bagi  pemerintah  China,  kawasan  Asia  Tenggara adalah pasar yang sedang berkembang besar yang menyediakan tenaga kerja murah, yang tentu menarik bagi industri China.
Pertama-tama, pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir telah membantu memperluas  kelas  menengah  di  Asia  Tenggara.  China  melihat  potensi besar  untuk  mengembangkan infrastruktur di Asia Tenggara, karena kelas menengah biasanya tinggal di area urban yang memerlukan fasilitas  transportasi modern  dan  efisien.  Perkembangan  ini menjadi  daya  tarik untuk investasi  yang sedang dikembangkan oleh BRI. Kedua, pemerintah-pemerintah di negara-negara ASEAN umumnya telah melaksanakan beberapa kebijakan yang berfokus pada peningkatan lingkungan bisnis di negara masing-masing.  Kebijakan  untuk  menyederhanakan  sistem  pajak  atau  mengurangi  pajak  korporat membantu ASEAN menarik lebih banyak investor.
Dalam  konteks  diplomasi  ekonomi  antar  negara,  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang mendapatkan fokus dari China dalam pengembangan proyek BRI. Setidaknya, Indonesia dipilih sebagai tempat untuk mengumumkan Maritime Silk Road oleh Presiden Xi Jinping setelah ia mendeklarasikan proyek  Silk  Road  di  Kazakhstan  beberapa  bulan  sebelumnya.  Pilihan  Indonesia  didasari  oleh  fakta bahwa Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kaya dengan sumber daya alam, namun masih memiliki kekurangan dalam pembangunan infrastruktur. Kebutuhan China terhadap sumber daya alam  dan  kekuatan  ekonomi  China  yang  besar  membuat  negara  ini  tertarik  untuk  berinvestasi  di Indonesia.
Menurut  Bappenas,  selama  periode  2015-2020,  Indonesia  membutuhkan  dana  sebesar  $600  miliar untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur guna mendukung kelancaran perekonomian nasional. Namun,  Indonesia  hanya memiliki 25%  dari  total  dana  yang  dibutuhkan.  Hal ini membuat investasi asing  sangat  diperlukan.  China  menawarkan  pendanaan  besar  untuk  mendanai  proyek  infrastruktur hingga 90% dari total biaya yang dibutuhkan. Investasi besar yang ditawarkan oleh Presiden Xi Jinping akan mendukung Presiden Indonesia Joko Widodo dalam mewujudkan visinya sebagai Poros Maritim Dunia.  Peningkatan  konektivitas  laut  dapat  dicapai  melalui  pembangunan  pelabuhan  dan  tol  laut. Pelabuhan  utama  sepanjang  21st  Century  Maritime  Silk  Road  akan  berfungsi  sebagai  pos  laut  yang melayani  kargo  dan  kapal,  serta  menyediakan  sumber  daya  manusia  yang  dibutuhkan.  Proyek infrastruktur yang ditawarkan melalui skema jalur sutra maritim di Indonesia meliputi pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Pembangunan dua pelabuhan ini bertujuan untuk meratakan perekonomian antar daerah, khususnya di luar Pulau Jawa.
Pada  pertemuan  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  BRI  yang  diadakan  pada  Mei  2017,  pemerintah Indonesia  berupaya  menggali  sebanyak  mungkin  investor  untuk  mendukung  pembangunan infrastruktur yang terkait dengan inisiatif BRI. Investasi BRI dari China ke Indonesia hanya mencapai US$5 miliar. Jumlah ini termasuk investasi untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai US$1 miliar  dan  dana  yang  diberikan  oleh  China  Development  Bank  (CDB)  ke  tiga  Bank  BUMN  senilai US$1 miliar untuk masing-masing bank. Ketiga bank BUMN tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Menurut BKPM, terdapat empat sektor utama untuk investasi China, yaitu smelter, peralatan elektronik, infrastruktur, dan industri minuman. 37
Investasi  di  sektor  infrastruktur  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari  upaya  China  untuk merealisasikan  inisiatif  BRI.  Meskipun  investasi  yang  masuk  ke  Indonesia  tidak  hanya  dari  China, namun  modal  yang  berasal  dari  China  memiliki  pengaruh  yang  cukup  signifikan  terhadap perkembangan  dan  kemajuan  pembangunan  infrastruktur.  Kemajuan  infrastruktur  ini  pada  akhirnya akan membantu memperkuat perekonomian Indonesia. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
37 Magdalena,  J.  V.  (2021).  Implikasi  Belt  And  Road  Initiative  Tiongkok  Terhadap  Neraca  Perekonomian Indonesia.
berpendapat  bahwa  proyek  BRI  dapat  digunakan  sebaik  mungkin  untuk  mendukung  pertumbuhan ekonomi  Indonesia.  BRI  harus  menjadi  momentum  bagi  Indonesia  untuk  memperbaiki  neraca perdagangan  dengan  China.  Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Perindustrian,  neraca  perdagangan Indonesia dengan China selama delapan tahun terakhir mengalami defisit dengan angka yang semakin meningkat.  Pada  2017,  neraca  perdagangan  mencatat  defisit  sebesar  US$10,88  miliar,  menurun  20 persen dari tahun sebelumnya. Indonesia harus pintar dalam memanfaatkan BRI, salah satunya dengan menciptakan  peluang  untuk  mengecilkan  defisit  perdagangan  dengan  China,  misalnya  melalui pembentukan zona perdagangan bebas. 38
Hubungan maritim antara Indonesia dan China telah menjadi sangat kuat di masa kepresidenan Xi  Jinping.  Xi  Jinping  pertama  kali  memperkenalkan  konsep  China  Maritime  Silk  Road  di  depan parlemen Indonesia di Jakarta, dan China mendukung strategi maritim Indonesia sebagai balasan atas dukungan  Indonesia  terhadap  strategi  maritim  China.  Dana  yang  dialokasikan  untuk  pengembangan Maritime Silk Road juga dapat menjadi sumber pendanaan penting untuk proyek-proyek di Indonesia. Setelah masa pembekuan hubungan diplomatik selama sebagian besar era Soeharto - ketika Indonesia secara  terbuka  menjadi  negara  anti-komunis,  China  dan  Indonesia  akhirnya  menjalin  hubungan diplomatik  di awal 1990-an.  Hal  ini menunjukkan  hubungan  yang  kuat  antara  Indonesia  dan  China, terutama setelah China membantu Indonesia melewati puncak krisis keuangan Asia pada 1997. Kedua negara  tersebut  kini memiliki  hubungan  diplomatik  dan  ekonomi  yang  makmur,  dan  hubungan baik mereka  dalam  pembangunan  infrastruktur  maritim  membuat  Indonesia  yakin  bahwa  banyak pembangunan pelabuhan akan dibiayai oleh China. Bagi Indonesia sendiri, yang dinilai strategis bagi pelaksanaan  BRI,  Indonesia  akan  dapat memanfaatkan  posisi tawar  dan  kepercayaan strategis  untuk kepentingan nasional. 39
Presiden Jokowi Widodo terus berupaya meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China sambil tetap memperluas  kesempatan  bagi  negara-negara  lain.  Kontribusi  China  dalam  pertumbuhan  ekonomi Indonesia tampak semakin nyata dan signifikan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2020, China berada di posisi ketiga dalam investasi langsung asing (FDI) selama periode  2015  hingga  kuartal  III  2020,  dengan  nilai  1,29  miliar  dolar  AS.  Jepang  dan  Singapura menduduki peringkat pertama dan kedua dengan nilai investasi masing-masing 24,67 miliar dolar AS dan 46,50 miliar dolar AS. 40
Gambar 4 : Jalur Sutra Modern Abad Ke-21
38 Magdalena,  J.  V.  (2021).  Implikasi  Belt  And  Road  Initiative  Tiongkok  Terhadap  Neraca  Perekonomian Indonesia.
39 Magdalena,  J.  V.  (2021).  Implikasi  Belt  And  Road  Initiative  Tiongkok  Terhadap  Neraca  Perekonomian Indonesia.
40 Kementerian Investasi BKPM. (2020). Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2020 Meningkat.
Selama  lima  tahun  terakhir,  investasi  langsung  asing  (FDI)  dari  China  ke  Indonesia  telah tumbuh secara signifikan hingga 559 persen. Nilai investasi tersebut naik dari 0,63 miliar dolar AS pada tahun 2015 menjadi 3,51 miliar dolar AS pada tahun 2020. Posisi investasi China di Indonesia juga meningkat,  berada  di  posisi  kedua  setelah  Singapura  pada  kuartal  III  tahun  2020.  Peningkatan  ini dipengaruhi  oleh  proyek  Belt  Road  Initiative  (BRI)  yang  dijalankan  oleh  China,  fokus  pada pengembangan  jalur  perdagangan  dan  infrastruktur  baik  darat  maupun  laut  di  berbagai  negara. Keberadaan  BRI  membuka  peluang  bagi  Indonesia  untuk  mempercepat  pembangunan  infrastruktur yang membutuhkan dana sekitar Rp 4.796 triliun. 41 Selain meningkatkan pembangunan Infrastruktur BRI juga sejalan dengan visi indonesia menjadikan poros maritim dunia yang digagaskan oleh Presiden Jokowi Widodo.
Proyek  yang  saat  ini  sedang  berjalan  meliputi  pembangunan  Pelabuhan  Kuala  Tanjung  di Sumatera  Utara  dan  Pelabuhan  Bitung  di  Sulawesi  Utara.  Tujuan  dari  pembangunan  pelabuhan  ini adalah  untuk  mendukung  infrastruktur  jalur  laut  dan  juga  untuk  meningkatkan  infrastruktur  logistik dalam  kegiatan  ekspor  dan  impor.  Meski  terdapat  tantangan  dalam  kerjasama  ini,  seperti  pandemi Covid-19,  namun  secara  keseluruhan,  kerjasama  ini  berjalan  baik  dan  tidak  menghambat  investasi China di Indonesia. Jumlah investasi dari semester I 2019 semester I 2020 meningkat sebesar 8,3 persen dari 1,2 miliar dollar AS menjadi 1,3 miliar dollar AS. Dari data Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) 2020. Terdapat sejumlah proyek 10.083 proyek dan juga 228.563 terciptanya pekerja lapangan untuk penduduk lokal selama 2015 hingga triwulan III 2020. 42
Selat Malaka merupakan jalur penting yang menghubungkan Asia Timur ke Samudra Hindia dan menjadi titik strategis dalam rute "Belt Road Initiative". Negara-negara Asia Timur Laut seperti China, Jepang,  Korea  Selatan,  Eropa, dan  Afrika  dapat  berinteraksi  dan  bertukar energi  dan sumber daya lainnya melalui jalur ini. China bekerja sama dengan Thailand untuk membangun Terusan Kra di bagian selatan Thailand yang menghubungkan Laut China Selatan dan Samudra Hindia. Jika berhasil, terusan ini tidak hanya dapat mengurangi ancaman dari Amerika Serikat, tetapi juga membawa nilai komersial  besar  bagi  negara-negara  di  sekitarnya.  Pembukaan  Terusan  Kra  akan  memberi  manfaat ekonomi  jangka  panjang  bagi  negara-negara  tetangga  dengan  memberikan  peluang  investasi  dan perdagangan baru. Negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, dan negara-negara Asia Timur Laut lainnya seperti China, Jepang, dan Korea Selatan akan diuntungkan, dan terusan yang dipimpin China ini  akan  membantu meningkatkan  pengaruh  China di  Semenanjung  Indonesia.  Kedua  negara, Indonesia dan China, diuntungkan dengan keberhasilan proyek ini.
Apabila  Terusan  Kra  berhasil  dibangun,  jalur  pelayaran  dari  Asia  Timur  menuju  Samudra Hindia akan terpotong lebih dari seribu kilometer, dan hal ini juga akan mengurangi kemacetan kapal di  Selat  Malaka.  Proyek  berskala  besar  ini  akan  membuka  peluang  investasi  dan  perdagangan  bagi negara-negara  di  sekitarnya,  memberikan  manfaat  ekonomi  yang  signifikan  dalam  jangka  panjang. Negara-negara  seperti  Thailand,  Vietnam,  Kamboja,  serta  negara-negara  Asia  Timur  Laut  termasuk China, Jepang, dan Korea Selatan akan mendapatkan keuntungan dari pembukaan Terusan Kra. Selain itu, dengan kepemimpinan China dalam proyek ini, pengaruh China di Semenanjung Indonesia akan meningkat. Dengan demikian, baik Indonesia maupun China akan mendapatkan keuntungan. 43
41 Sri,  N.  (2021,  01  13).  Mengupas  Kerja  Sama  Investasi  China  di  Indonesia  Artikel  ini  telah  tayang  di Kompas.com  dengan  judul  "Mengupas  Kerja  Sama  Investasi  China  di  Indonesia",  Klik  untuk  baca: https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-sama-investasi-chi.  Retrieved  from Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-sama-investasi-china-di- indonesia
42 Sri,  N.  (2021,  01  13).  Mengupas  Kerja  Sama  Investasi  China  di  Indonesia  Artikel  ini  telah  tayang  di Kompas.com  dengan  judul  "Mengupas  Kerja  Sama  Investasi  China  di  Indonesia",  Klik  untuk  baca: https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-sama-investasi-chi.  Retrieved  from Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-sama-investasi-china-di- indonesia
43 Shang, H. (2019). The Belt and Road Initiative: Key Concepts. springer Singapore.
Gambar 5 : Mega Proyek Terusan KRA
Untuk mengubah tatanan geopolitik Asia Timur dan mencegah peningkatan pengaruh Amerika di  kawasan  tersebut,  China  mengambil  strategi  String  of  Pearls.  Strategi  ini  bertujuan  untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama di Asia Tenggara dan Samudra Hindia, serta memperkuat hubungan  dengan  negara-negara  seperti  Pakistan,  Sri  Lanka,  Myanmar,  Bangladesh  dan  lainnya  di Samudra Hindia melalui Jalur Sutra Maritim. Selain itu, China juga berusaha memperluas kekuasaan pangkalan angkatan laut dan udaranya di Afrika, dan berencana untuk membangun pangkalan angkatan laut  di  Teluk  Walvis,  Namibia  dan  'basis  pasokan  strategis  luar  negeri'  di  berbagai  negara  seperti Djibouti,  Yaman,  Amman,  Kenya,  Tanzania,  Mozambik,  dan  Seychelles.  China  mempertahankan rencana strategisnya, String of Pearls di Sri Lanka dan Myanmar ditekan oleh Amerika Serikat, Jepang, India. Kandidat presiden pro-China di Sri Lanka dikalahkan dalam pemilihan, sementara itu pemerintah pro-Amerika  dan  pro-Jepang  memegang  kekuasaan,  karena  kebijakan  Myanmar  telah  mengalami perubahan yang luar biasa, yang menyebabkan beberapa kemunduran dalam tata letak strategis China. Akan  tetapi  dengan  penyesuaian  yang  efektif  dan  aktif,  Prospek  konsep String  of  Pearls sangat menjanjikan  dan  diharapkan  menjadi  penjaga  utama kebebasan  operasi  navigasi  China  di  sepanjang Jalur Sutra Maritim. 44
Secara geografis, Myanmar merupakan lokasi penting dalam proyek Belt and Road, terutama karena memiliki muara  besar  di  Samudra  Hindia.  Di tempat inilah  China membangun  jaringan  pipa minyak  dan  gasnya.  Namun,  perubahan  kebijakan  Myanmar  yang  berusaha  untuk  menyeimbangkan hubungan dengan Barat, termasuk Amerika Serikat, telah mengganggu rencana strategis China. Untuk menjadi kekuatan yang menonjol, China mengembangkan strategi dengan fokus pada Laut China Timur dan  Selatan,  serta  dua  'sayap'  di  Samudra  Hindia  dan  Pasifik. Meskipun  strategi  KRA  dan String of pearls dapat membantu menyelesaikan dilema Malaka sampai batas tertentu, membuka Muara China sendiri ke Samudra Hindia adalah pilihan terakhir. Kebangkitan bangsa yang besar tentunya tidak hanya membutuhkan pesonanya sendiri, tetapi juga keunggulannya dalam hard power dan soft power . 45
Dalam  upaya  mengatasi  dilema  Malaka,  China  melakukan  diplomasi  ekonomi  dengan Indonesia. Harmonisasi hubungan dengan Indonesia dapat meningkatkan keamanan di Selat Malaka, jalur perdagangan utama China, dan mengurangi kekhawatiran China terhadap gangguan dari negara kompetitor  atau  aktor  non-negara.  Selain  itu,  dukungan  Indonesia  pada  proyek  BRI  China  dapat
44 Shang, H. (2019). The Belt and Road Initiative: Key Concepts. springer Singapore.
45 Shang, H. (2019). The Belt and Road Initiative: Key Concepts. springer Singapore.
mengikat Indonesia dalam kerjasama atau pengaruh ekonomi China, sehingga dilema Malaka tidak lagi menjadi kekhawatiran bagi China. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat kejahatan di perairan Selat Malaka sejak Indonesia mendukung proyek BRI.
Dari  perspektif  geopolitik,  China  pastinya  memandang  pentingnya  peran  Indonesia  sebagai negara maritim, yang memiliki wilayah laut luas di dunia. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif juga memberikan kemudahan bagi China untuk berinteraksi dan mengurangi pengaruh Amerika, rival terbesarnya dalam perekonomian global, di Indonesia. Status Indonesia sebagai negara yang dihormati di Asia Tenggara membuat kebijakan politiknya sangat berdampak bagi negara-negara lain di kawasan ini,  terutama  bagi  negara-negara  yang  tidak  bersekutu  dengan  Amerika.  Oleh  karena  itu,  China melibatkan diri dalam diplomasi ekonomi dengan Indonesia, tidak hanya untuk menyelesaikan Dilema Malaka, tetapi juga mengingat faktor geopolitik Indonesia sebagai negara maritim yang berpengaruh di Asia  Tenggara.  China  telah  berusaha  mencari  alternatif  untuk  mengurangi  ketergantungannya  pada Selat Malaka, tetapi hingga saat ini belum ada alternatif yang dapat menandingi efisiensi dan keamanan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional China.
Indonesia,  sebagai  negara  demokrasi  yang  secara  tegas  menentang  komunisme,  menyatakan kekhawatiran  atas  upaya  China  dalam  membangun  diplomasi  ekonomi.  Hal  ini  disebabkan  oleh kerugian bagi masyarakat akibat kesepakatan kerja sama dengan China, seperti minimnya penyerapan tenaga  kerja  lokal  karena  proyek-proyek  seringkali  menggunakan  tenaga  kerja  langsung  dari  China, sehingga peluang bagi pekerja lokal Indonesia menjadi terbatas. Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap bertekad untuk melanjutkan kerjasama dengan China dengan harapan infrastruktur di Indonesia dapat dibangun lebih cepat dan dibiayai oleh investasi China. Diplomasi ekonomi China ke Indonesia telah berhasil memperkuat posisi China dalam penggunaan Selat Malaka dan mendukung keberhasilan proyek mega BRI China dalam upayanya menguasai perekonomian global. Kekhawatiran masyarakat juga muncul akibat potensi 'debt-trap' yang telah dialami oleh negara lain, seperti Sri Lanka, yang harus menyerahkan pelabuhannya kepada China selama 99 tahun karena tidak mampu membayar pinjaman. Meski  demikian,  pemerintah  Indonesia  yakin  untuk  melanjutkan  kerjasama  dengan  China  dengan tujuan untuk membangun infrastruktur yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Hal ini menuntut masyarakat Indonesia, khususnya peneliti, akademisi dan pejabat pemerintah, untuk melakukan pengawasan terhadap bentuk diplomasi ekonomi China. Dalam politik, tidak ada hubungan yang abadi, melainkan kepentingan yang abadi. Ketika kepentingan China di Indonesia berakhir, belum bisa  dipastikan  apakah  diplomasi  ekonomi  atau  hubungan  antara  kedua  negara  akan  tetap  baik. Diplomasi ekonomi yang dilakukan China terhadap Indonesia dilatarbelakangi oleh kepentingan dan ketergantungan  China  terhadap  Indonesia  dalam  jalur  perdagangan  internasionalnya,  yaitu  Selat Malaka.  Dilema  yang  dimiliki  China  terhadap  Selat  Malaka  mendorong  China  untuk  berdiplomasi dengan  pemilik  Selat  Malaka.  Mega  proyek  BRI  memungkinkan  China  untuk  dengan  mudah meyakinkan  negara-negara  lain  untuk  bergabung,  demi  meredakan  kekhawatiran  dan  memperkuat posisinya di arena perekonomian global.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dijalankan,  artikel  ini  menemukan  berbagai  poin  penting. Pertama,  China  menerapkan  Diplomasi  Ekonomi  Triangular  untuk  memperkokoh  hubungan  dengan Indonesia  melalui  inisiatif  Belt  and  Road  Initiative  (BRI),  dengan  tujuan  untuk  melindungi kepentingannya di Selat Malaka. Dalam konteks hubungan antar negara, pemerintah China dengan aktif menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia, memberikan dana untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui mekanisme BRI. Dalam hubungan Negara-Bisnis, pemerintah China memberikan banyak pinjaman kepada bank-bank di Indonesia untuk mendorong sektor swasta di Indonesia, sehingga memperkuat ketergantungan Indonesia pada dana pinjaman dari pemerintah China. Di sisi lain, dalam hubungan  Bisnis-Bisnis,  kamar  dagang  kedua  negara  berperan  sebagai  institusi  penting  yang memfasilitasi kerjasama antara pengusaha dari Indonesia dan China, dengan tujuan untuk memperkuat interdependensi  ekonomi  kedua  negara.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  selama  dekade terakhir  sejak  BRI  diluncurkan  sebagai  agenda  kerjasama  global,  China  berhasil  meningkatkan
intensitas kerjasama dengan Indonesia, yang diharapkan dapat mempertahankan kepentingan China di Selat Malaka.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2016). Hubungan Baru Indonesia-China Dan Membangun Poros Maritim Dunia. Bayne, N., & Woolcock, S. (2017). The New Economic Diplomacy: Decision-Making And Negotiation In International Economic Relations. Routledge.
Dyah, U. L. (2020, 08 29). Peneliti LIPI Ingatkan Pentingnya Selat Malaka Bagi Penguatan Politik Luar Negeri Indonesia Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunnews.Com Dengan Judul Peneliti LIPI Ingatkan Pentingnya Selat Malaka Bagi Penguatan Politik Luar Negeri Indonesia, Https://Www. Retrieved From Tribun News.Com: Https://Www.Tribunnews.Com/Nasional/2020/09/29/Peneliti-Lipi-Ingatkan-Pentingnya- Selat-Malaka-Bagi-Penguatan-Politik-Luar-Negeri-Indonesia
Kementerian Investasi BKPM. (2020). Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2020 Meningkat. Kusumawardhana, I. (2020). The Garuda  Strikes Back: Indonesian Economic Diplomacy To Tackle
European Union Protectionism On Crude Palm Oil.
Kusumawardhana,  I.  (2021).  Global  Political  Landscape  In  The  Time  Of  The  Covid-19  Pandemic: Realist, Liberal, And Constructivist Perspectives. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 4(2).
Lanteigne, M. (2008). China's Maritime Security And The “Malacca Dilemma.
MAGDALENA,  J.  V.  (2021).  Implikasi  Belt  And  Road  Initiative  China  Terhadap  Neraca Perekonomian Indonesia.
Nye, J. S. (2018). China’s Soft And Sharp Power. China US Focus , 1.
Rahmadani, S. K. (2019). Strategi China Menghadapi “Malacca Dilemma” Dalam Rangka Pengamanan Jalur Energy China Di Selat Malaka.
Rana, K. S. (2007). ECONOMIC DIPLOMACY: THE EXPERIENCE OF DEVELOPING COUNTRIES . Shang, H. (2019). The Belt And Road Initiative: Key Concepts. Springer Singapore. Soviyaningsih, K. N. (2019). Kepentingan Indonesia Terhadap One Belt One Road (OBOR) Dalam Upaya Mewujudkan Poros Maritim Dunia.
Sri, N. (2021, 01 13). Mengupas Kerja Sama Investasi China Di Indonesia Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Mengupas Kerja Sama Investasi China Di Indonesia", Klik Untuk Baca: Https://Money.Kompas.Com/Read/2021/01/13/195028326/Mengupas-Kerja-Sama-
Investasi-Chi . Retrieved From Kompas.Com:
Https://Money.Kompas.Com/Read/2021/01/13/195028326/Mengupas-Kerja-Sama-Investasi- China-Di-Indonesia
Strange, S. (1991). Triangular Diplomacy Among States, Multinational Corporations, And International Organizations:  A  Conceptual  Framework.  In  The  New  International  Political  Economy  (Pp. 165-186). Routledge.
Soulsword., W. T. (2012). Geopolitik Indonesia . Sumadi, H. (2017). Diplomasi Ekonomi Indonesia Oleh Solichin Dan Tata Subekti. Wang, S. (2021). Strategi Dan Kebijakan Cina Dalam Menangani "Dilema Malaka" Untuk Melindungi Jalur  Energi  Pada  Masa  Pemerintahan  Presiden  Hu  Jintao  (Periode  2003-2013)  =  China's Strategy And Policy In Addressing The "Malacca Dilemma" To Protect Energy Route During Presi.
Welianto, A. (2020, 02 23). Peranan Selat Malaka Bagi Jalur Perdagangan Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Peranan Selat Malaka Bagi Jalur Perdagangan", Klik Untuk Baca: Https://Www.Kompas.Com/Skola/Read/2020/02/23/140000169/Peranan-Selat-Malaka- Bagi-Jalur-Perdaga . Retrieved From Kompas.Com:
Https://Www.Kompas.Com/Skola/Read/2020/02/23/140000169/Peranan-Selat-Malaka-Bagi- Jalur-Perdagangan?Page=All
Yudilla, A. (2019). Kerjasama Indonesia China Dalam Belt And Road Initiative Analisa Peluang Dan Ancaman Untuk Indonesia.