Penghapusan Kebijakan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan Bermasalah PT Bank BNI Syariah
Laode Arahman Nasir 1
Wasilah 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 1,2 laodearahman@gmail.com 1 , wasilah_abdullah@yahoo.com 2

## Abstract
This study aims to analyze the policy of late charge elimination applied to PT Bank BNI Syariah. This policy  was  initiated  at  the  year  of  2016  which  predictably  lead  to  the  inclination  of  problematic financing  at  BNI  Syariah.  This  study  provides  evaluation  and  recommendation  for  policy implementation  to  reduce  the  number  of  problematic  financing.  This  study  uses  qualitative  methods with a case study approach. The research instrument used was through the interview process with BNI Syariah  and  the  DSN  ( Dewan  Syari‟ah  Nasional /  Read:  National  Board  of  Islamic  Law)  of  MUI ( Majelis  Ulama  Indonesia /  Read:  Indonesian  Muslim  Scholars  Council).  The  results  of  the  study reveals that the application of a fine-elimination policy was applied because of bank doubts about the application of fines to sharia and fines that have no effect on the bank’s income. PT Bank BNI Syariah uses  persuasive  policies  and  still  applies  the  ta'widh  policy  after  the  application  of  the  fine  is eliminated. This policy has a positive impact on marketing but is still vulnerable to an increase in the level of Non Performing Financing (NPF).

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan  penghapusan  denda  keterlambatan  yang diterapkan  pada  PT  Bank  BNI  Syariah.  Kebijakan  ini  mulai  diterapkan  pada  tahun  2016  yang  dapat menimbulkan  meningkatnya  angka  pembiayaan  bermasalah  pada  BNI  Syariah.  Penelitian  ini memberikan  evaluasi  serta  rekomendasi  atas  penerapan  kebijakan  untuk  menekan  angka  pembiayaan bermasalah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Instrumen penelitian  yang  digunakan  adalah  melalui  proses  wawancara  dengan  pihak  BNI  Syariah  dan  DSN MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penghapusan denda diterapkan karena adanya  keraguan  dari  pihak  bank  tentang  penerapan  denda  pada  syariah  dan  denda  tidak  memberi pengaruh pada pendapatan bank. PT Bank BNI Syariah  menggunakan kebijakan persuasif dan  masih menerapkan  kebijakan ta’widh setelah  penerapan  denda  ditiadakan.  Kebijakan  ini  berdampak  positif terhadap marketing namun masih rentan akan peningkatan tingkat Non Performing Financing (NPF).
Kata kunci: policies, fines, problematic financing cases .

## PENDAHULUAN
Bank  syariah  akan  senantiasa dihadapkan  pada  berbagai  macam risiko  dan  tingkat  kerumitan  yang berbeda  dan  turut  serta  pada  aktivitas operasional  bank  tersebut.  Keadaan yang  sangat  potensial  terjadi  adalah
risiko perbankan, baik yang berdampak  negatif  ataupun  yang  tidak memiliki  dampak  negatif  terhadap permodalan dan pendapatan perbankan. Kebijakan manajemen risiko memiliki tujuan untuk
mengukur, memantau,
mengidentifikasi,  serta  mengontrol jalannya aktivitas operasional perbankan disertai  besaran risiko  yang normal secara terintegrasi, berkesinambungan, dan terarah.
Singkatnya, manajemen risiko berperan  seperti  pemberi  peringatan dini  atau  filter  terhadap  kegiatan operasional bank (Fasa, 2016)
Bank  syariah  telah  memiliki aturan tersendiri untuk meminimalisasi risiko  pembiayaan  bermasalah.  Salah satu  kebijakan  untuk  mengurangi risiko  ini  adalah  menetapkan  denda pada  nasabah  akibat  keterlambatan pembayaran  angsuran.  Padahal  pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur  mengenai  perikatan  antara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan. Dalam hal debitur
melakukan  wanprestasi  maka  akan melanggar ketentuan sebagai berikut.
1. Debitur  wajib  memberi  ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak  mampu  untuk  menyerahkan barang  itu  atau  tidak  merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyeIamatkannya  (pasal  1236
KUH Perdata).
2. Tiap  perikatan  untuk  berbuat sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan  penggantian  biaya, kerugian  dan  bunga,  bila  debitur tidak  memenuhi  kewajibannya (pasal 1239 KUH Perdata).
Di  sisi  lain  Dewan  Syari‟ah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang  sanksi  untuk  nasabah  mampu yang menunda-nunda pembayaran. Hal itu  tertuang  dalam  fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  yang  dikeluarkan pada  tahun  2000  tentang  sanksi  atas nasabah  mampu  yang  menunda-nunda pembayaran.
Di  Indonesia,  bank  syariah  telah menerapkan  denda  sebagai  instrumen untuk meminimalisasi risiko pembiayaan  bermasalah.  Hal  ini  telah ditentukan  pada  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  (POJK)  No.31  tentang penyelenggaraan  usaha  pembiayaan syariah bahwa perjanjian dalam pembiayaan syariah setidaknya memuat ketentuan mengenai ganti rugi ( ta’widh )  dan/atau  denda  ( ta’zir ) (Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia, 2014).
Laode Arahman Nasir dan Wasilah
Tabel 1 Denda pada Bank Umum Syariah (BUS) Bank Umum Syariah Tahun 2015 2016 2017 Bank Syariah Mandiri Rp.73.106.988.371 Rp.40.167.582.154 Rp.49.531.929.337 Bank Muamalat Indonesia Rp.4.228.709.000 Rp.44.871.000 Rp.16.950.000 BNI Syariah Rp.188.000.000 - - BRI Syariah Rp.256.000.000 Rp.220.000.000 Rp.270.000.000 Bank Aceh Syariah - Rp.246.508.007 Rp.190.123.561
Sumber: (PT Bank Aceh Syariah, 2016, 2017, PT Bank BNI Syariah, 2015, 2016, 2017, PT Bank BRI Syariah,  2015,  2016,  2017,  PT  Bank  Muamalat  Indonesia,  2017,  2015,  2016,  PT  Bank  Syariah Mandiri, 2015, 2016, 2017)
Tabel  1  menunjukkan  bahwa lima bank syariah terbesar di Indonesia menerapkan  kebijakan  denda  untuk meminimalisasi  risiko  pembiayaan bermasalah. Bank Aceh Syariah menjadi  BUS  pada  6  Oktober  2016 sehingga  laporan  keuangan  bank  pada tahun  2014  dan  tahun  2015  tidak terdapat  laporan qardhul  hasan yaitu laporan  sumber  dana  dan  penggunaan dana  kebajikan.  Pada  laporan  tersebut dapat  diketahui  besaran  denda  yang diperoleh.  PT Bank BNI Syariah sejak tahun  2016  telah  menghapus  denda pada seluruh aspek pembiayaan bermasalah.  Kebijakan  ini  tentunya menimbulkan berbagai penafsiran
bagaimana  PT  Bank  BNI  Syariah dapat meminimalisasi risiko
pembiayaan bermasalah.
Penerapan
denda pada pembiayaan  bermasalah  didasarkan pada  kedua  belah  pihak  (nasabah  dan bank)  dalam  akadnya.  Jika  terdapat ketidaklancaran angsuran yang dibayar oleh nasabah, maka kemudian nasabah telah  mengetahui  dampak  yang  akan diperoleh  baik  itu  membayar  denda ataupun  ganti  rugi  oleh  pihak  bank. Hal  ini  sebagai  sanksi  yang  diperoleh nasabah karena menunda-nunda dalam pembayaran tagihan oleh bank.
Keterlambatan pembayaran dapat  berdampak  pada  meningkatnya NPF  ( Non  Performing  Financing) yang  terdapat  di  bank  syariah.  NPF adalah  pembiayaan  yang  diberikan oleh  bank  syariah  yang  bermasalah berdasarkan klasifikasi macet, diragukan, dan kurang lancar.
Manajemen  risiko  perbankan  syariah menjaga  NPF  bank  syariah  tersebut agar masih diambang batas wajar NPF
yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia yaitu  maksimal  5%  (PT  Bank  BNI Syariah, 2016).

## Tabel 2
Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) Bank Umum Syariah Tahun 2015 2016 2017 Bruto Net Bruto Net Bruto Net Bank Syariah Mandiri 6.06% 4.05% 4.92% 3.13% 4.53% 2.71% Bank Muamalat Indonesia 7.11% 4.2% 3.83% 1.4% 4.43% 2.75% BNI Syariah 2.53% 1.46% 2.94% 1.64% 2.89% 1.5% BRI Syariah 4.86% 3.89% 4.57% 3.19% 6.43% 4.72% Bank Aceh Syariah 2.3% 0.81% 1.39% 0.07% 1.38% 0.04%
Sumber: (PT Bank Aceh Syariah, 2017; PT Bank BNI Syariah, 2017; PT Bank BRI Syariah, 2017; PT Bank Muamalat Indonesia, 2017; PT Bank Syariah Mandiri, 2017)
Tabel  2  diatas  menunjukkan bahwa  5  bank  syariah  terbesar  di Indonesia  masih  menjaga  dengan  baik NPF yang dimiliki. Berdasarkan
laporan tahunan masing-masing, instrumen  denda  diterapkan  untuk menjaga NPF dengan memberi ancaman  denda  bagi  nasabah  yang telat  membayar  angsuran.  PT  Bank BNI  Syariah  tidak  menggunakan instrumen tersebut yang mulai diterapkan sejak tahun 2016.
Penghapusan  denda  ini  didasarkan pada keputusan dari Komite Kebijakan dan  Risiko  (KKR)  No.  40  tanggal  22
Agustus  2016  dan  berhasil  menjaga NPF di bawah 5%.
Masalah  yang  terdapat  pada penelitian ini adalah menggali fenomena yang terjadi terkait penghapusan  denda  atas  pembiayaan bermasalah  di  PT  Bank  BNI  Syariah. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada tahun  2016  melalui  keputusan  dari Komite  Kebijakan  dan  Risiko  (KKR) No.  40  tanggal  22  Agustus  2016. Penghapusan  denda  ini  dimungkinkan akan  berdampak  pada  peningkatan NPF  ( Non  Performing  Financing )  di PT  Bank  BNI  Syariah  karena  salah satu  instrumen  agar  meminimalisasi risiko  tersebut  telah  dihapus.  Nasabah yang  melakukan  tindakan  wnprestasi akan membuat  bank syariah tidak bisa
menjalankan  bisnisnya  sesuai  dengan apa  yang  telah  direncanakan  oleh manajemen bank syariah tersebut. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui penyebab dihapuskannya denda atas pembiayaan  bermasalah  oleh  PT Bank BNI Syariah.
2. Penelitian ini juga untuk membahas dampak dari penghapusan denda pada Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) dan Non Performing Financing (NPF).
3. Memberikan
evaluasi serta
rekomendasi  terhadap  kebijakan
yang telah ditetapkan oleh manajemen PT Bank BNI Syariah. Penelitian  ini  diharapkan  mampu memberi  manfaat  pada  PT  Bank  BNI Syariah  sebagai  rekomendasi  atas kebijakan  yang  telah  ditetapkan  serta kepada  pemerintah  maupun  regulator yang mengeluarkan aturan agar kebijakan yang ditetapkan dapat mendukung  kebijakan  yang  telah ditetapkan oleh bank syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kepatuhan pada Bank Syariah 1. Kepatuhan Internal Bank Syariah
Bank  syariah  memiliki  risiko kepatuhan  dimana  ketika  risiko  ini tidak di minimalisasi akan menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, penarikan  besar-besaran  dana  pihak ketiga, bahkan bisa mengalami kebangkrutan.  Oleh  sebab  itu  tujuan utama  dalam  manajemen  risiko  dalam risiko  kepatuhan  adalah  memastikan bahwa  proses  manajemen  risiko  dapat meminimalkan kemungkinan efek negatif  akibat  tindakan  bank  syariah yang  melanggar  standar  yang  berlaku umum atau menyimpang pada ketentuan, dan/atau perundang- undangan serta ketetapan syariah yang berlaku (Rustam, 2013: 233).
Indikator dalam mengukur risiko kepatuhan  bank  syariah  tercantum pada tabel di halaman berikut ini.
Laode Arahman Nasir dan Wasilah
Tabel 3

## Indikator Risiko Kepatuhan
No. Risiko Inheren Indikator Keterangan 1. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau rekam jejak kepatuhan bank syariah  Jenis dan frekuensi pelanggaran yang  sama  yang  ditemukan setiap  tahunnya  dalam  tiga tahun terakhir  Signifikansi  tindak  lanjut  bank syariah atas temuan tersebut Frekuensi  lebih  bersifat  historis dengan  melihat  tren  kepatuhan bank  syariah  selama  tiga  tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis  pelanggaran  yang  dilakukan berulang  ataukah  memang  atas kesalahan tersebut tidak dilakukan  perbaikan  signifikan oleh bank syariah. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu Frekuensi pelanggaran tas ketentuan  pada  transaksi  keuangan tertentu  karena  tidak  sesuai  dengan standar yang berlaku umum. Seperti  pelanggaran  pada  PSAK atau  standar lainnya  yang berlaku pada sektor keuangan 3. Jenis  dan  signifikasi pelanggaran yang dilakukan  Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh bank syariah  Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cakupan  pelanggaran  merupakan pelanggaran  terhadap  ketentuan yang  berlaku  dan  komitmen kepada  BI  termasuk  sanksi  yang dikenakan  atas  pelanggaran  yang dilakukan oleh bank syariah
Sumber: (Rustam, 2013)
Kepatuhan  syariah  juga  harus melekat  pada  kegiatan  operasional bank syariah dan tercermin dalam SOP ( Standard Operating Procedures ).
Para  komisaris,  direksi,  serta  seluruh karyawan, baik front line maupun back office seharusnya berusaha mengamalkan  syariat  Islam  secara kaffah dan  menerapkannya  dalam setiap aktivitas yang dilakukan di bank syariah. Syariat  Islam  yang diterapkan tidak  hanya  terbatas  pada  masalah akad-akad  keuangan  namun  harus menyentuh  setiap  lini  operasi  bank syariah.  Terinternalisasinya  syariat Islam  dalam  setiap  lini  operasional bank  syariah  akan  mampu  mereduksi
tingkat risiko yang akan dihadapi bank syariah.  Risiko  operasional  dari fraud seperti  penyalahgunaan  wewenang, korupsi,  kecurangan,  dan  sebagainya akan  dapat  diminimalisasi  karena setiap  karyawan  menganggap  itu adalah  tindakan  yang  diharamkan  (I. Wahyudi et al., 2013: 155).
2. Kepatuhan Nasabah Bank Syariah Unsur  lainnya  dari  kegiatan operasional bank syariah yakni nasabah  dari  bank  syariah  tersebut. Agar  kegiatan  operasional  perbankan syariah  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya  setiap  unsur  harus  patuh terhadap  standar  serta  aturan  yang telah  ditetapkan,  tidak  terkecuali
nasabah  dari  bank  syariah  itu  sendiri. Menurut Gunadi (2013) dalam Risman
(2017) kepatuhan nasabah dapat didefinisikan sebagai kesediaan nasabah dalam memenuhi kewajibannya  (hutang)  sesuai  dengan peraturan  serta  kesepakatan  yang berlaku dengan tanpa adanya investigasi,  peringatan,  penyelidikan, serta  pemberian  sanksi  baik  secara administrasi maupun hokum. Selain itu berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 juga disebutkan  bahwa  tingkat  kepatuhan nasabah  dapat  dinilai  melalui  tiga indikator  yakni  akurasi  data,  sanksi, dan ketepatan waktu.
Menurut  Siregar  (2013)  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan nasabah  kebanyakan  berasal  dari  diri nasabah  itu  sendiri.  Siregar  (2013)
menjabarkan bahwa kepatuhan
nasabah dipengaruhi oleh beberapa hal yakni:
a. Karakter  nasabah.  Karakter
nasabah  merupakan  sikap  yang dimiliki nasabah terhadap kewajiban yang dimilikinya.
b. Kapasitas  nasabah.  Kapasitas nasabah dapat diartikan sebagai kemampuan  nasabah  dalam membayar
kewajibannya
dilihat dari prosepek usaha atau pekerjaan  yang  dimiliki  oleh nasabah tersebut.
c. Jaminan yang diberikan kepada bank.  Jaminan  atau  agunan merupakan sejumlah asset yang diberikan  kepada  bank  sebagai jaminan  apabila  nasabah  tidak dapat  membayar  kewajibannya sesuai  dengan  peraturan  yang telah disepakati.
d. Modal  yang  dimiliki  nasabah.
Besarnya modal yang disertakan nasabah dalam usahanya juga dapat mempengaruhi kepatuhan nasabah dalam membayar kewajibannya.
e. Kondisi ekonomi nasabah.
Kondisi  ekonomi  nasabah  juga memiliki  peran  besar  dalam mempengaruhi kepatuhan
nasabah dalam membayar kewajibannya
Dengan  demikian,  agar  kegiatan operasional  pada  bank  syariah  dapat berjalan  secara  efektif  dan  sesuai dengan  syariat  Islam,  maka  setiap unsur harus saling bersinergi dan patuh terhadap  aturan  yang  telah  ditetapkan baik  itu  aturan  terkait  syariat  yang
harus  dipenuhi  maupun  aturan-aturan yang  dibuat  sendiri  oleh  kedua  belah pihak  dan  telah  disepakati  bersama. Jika  kedua  unsur  tersebut  telah melaksanakan prinsip kepatuhan (compliance) dengan  baik,  maka  bank syariah  dan  nasabah  dapat  menjalin hubungan  yang saling menguntungkan dengan  tetap  berlandaskan  pada  nilai- nilai syariat Islam.
Dana Denda pada Bank Syariah
Denda pada bank syariah diberlakukan  ketika  nasabah  dianggap menunda-nunda  pembayaran  tagihan kepada  bank.  Hal  ini  dilakukan  untuk mendisiplinkan  nasabah  untuk  segera melunasi  kewajibannya  kepada  bank syariah (Hayati, 2012). Apabila nasabah  terlambat  untuk  membayar kewajibannya, maka bank akan membebankan  denda  sebagai  biaya keterlambatan  dan  nasabah  setuju membayar  denda  atas  keterlambatan tersebut.  Dana  yang  terakumulasi  dari denda keterlambatan tersebut
selanjutnya akan diperuntukkan sebagai dana sosial (Puslitbang Hukum dan  Peradilan  Badan  Litbang  Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014). Denda  Menurut  Majelis  Ulama Indonesia
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.17/DSN-
MUI/IX/2000  tentang  Sanksi  Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.  Fatwa  ini  dikeluarkan oleh  MUI  untuk  menjadi  pedoman bagi  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS)  untuk  menetapkan  sanksi  atas nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran.
MUI menetapkan bahwa nasabah yang  memiliki  kemampuan  untuk membayar  namun  dengan  sengaja menunda  pembayaran  serta  tidak memiliki  keinginan  dan  niat  baik untuk membayar  kewajiban  atau hutangnya, maka boleh dikenai sanksi. Sanksi  dapat  berbentuk  denda  berupa sejumlah uang yang nominalnya ditetapkan  atas  dasar  kesepakatan  dan dibuat saat akad ditandatangani. Namun,  nasabah  yang  sesungguhnya memiliki  niat  baik  dan  keinginan untuk membayar kewajibannya namun belum  mampu  membayar  akibat force majeur, tidak  boleh  dikenakan  sanksi.
Dasar  atas  sanksi  ini  yaitu  prinsip ta’zir yaitu  prinsip  bahwa  tujuan  dari denda  tersebut  adalah  agar  nasabah lebih  disiplin  dalam  melaksanakan
kewajibannya.  Dana  yang  berasal  dari denda tersebut selanjutnya
diperuntukkan  sebagai  dana  sosial bank syariah. Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan  oleh  MUI  maka  denda merupakan sesuatu yang
diperbolehkan  dipungut  oleh  bank syariah  untuk  memberi  peringatan kepada nasabah agar melunasi kewajibannya  tepat  waktu.  Hal  ini menjadi  landasan  bagi  bank  syariah dalam menetapkan kebijakan denda.
Denda  Menurut  Accounting  & Auditing  Organization  for  Islamic Financial Institutions (AAOIFI)
Shari’ah standard No. (3) dalam AAOIFI  membahas  tentang  debitur yang melakukan penundaan pembayaran.  Standar  ini  dikeluarkan oleh  AAOIFI  pada  November  2017. Berikut  ini  adalah shari’ah  ruling
khususnya  pada default  in  payment  by a  debtor (Accounting  and  Auditing Organization  For  Islamic  Financial Institutions, 2017: 88).
1. Wanprestasi  yang  dilakukan  oleh debitur  yang  mampu  membayar utang adalah Haram (dilarang).
2. Tidak  diizinkan  untuk  menetapkan ganti  rugi  dalam  bentuk  apapun,
baik  dalam  bentuk  tunai  ataupun dalam  bentuk  lain,  sebagai  klausul penalti sehubungan dengan penundaan  oleh  debitur  dalam melunasi  utangnya,  baik  jumlah tersebut sudah atau belum disepakati  di  awal  transaksi.  Hal ini  juga  berlaku  baik  untuk  ganti rugi  yang  berhubungan  dengan hilangnya  pendapatan  (kehilangan kesempatan) atau yang berhubungan dengan kerugian karena  perubahan  nilai  mata  uang utang.
3. Tidak  diizinkan  untuk  membuat kontrak  atau  kesepakatan  yang berdasarkan hukum untuk membayar  kompensasi  keuangan, baik  dalam  bentuk  uang  tunai  atau bentuk lainnya dalam hal penundaan  pembayaran  kewajiban (hutang) 4. Debitur yang menunda pembayaran  bertanggung  jawab atas  segala  biaya  hukum  dan pengeluaran  lain  yang  dikeluarkan oleh  kreditur  untuk  memulihkan utangnya.
5. Kreditur berhak untuk mengajukan permohonan  penjualan  aset  yang digadaikan  sebagai  jaminan  atas
utang, untuk likuidasi utang. Kreditur juga berhak untuk
menetapkan  bahwa  debitur  harus memberikan  izin  kepada  kreditur untuk menjual aset yang digadaikan tanpa bantuan pengadilan. 6. Kecuali jika kegagalan
pembayaran  disebabkan  karena force majeure , maka diperbolehkan untuk  menetapkan  bahwa  semua angsuran yang terhutang akan jatuh tempo begitu debitur yang menunda-nunda  gagal  membayar angsuran. Lebih baik bahwa klausul ini diterapkan hanya
setelah  memberi  tahu  debitur  dan setelah  selang  waktu  yang  masuk akal.
7. Dalam kasus penjualan Murabahah,  jika  aset  yang  dijual kepada  nasabah  masih  ada  dengan kondisi yang masih baik sebagaimana ketika barang
tersebut  dijual,  sedangkan  pembeli tidak mampu dalam menyelesaikan kewajibannya dan mengalami
kebangkrutan, maka penjual
berhak mengambil alih aset tersebut.
8. Hal ini diperbolehkan dalam kontrak  utang  piutang  (seperti m urabahah )  untuk  kegiatan  usaha, yakni  dalam  kasus  penundaan pembayaran,  yang  terakhir  akan menyumbangkan jumlah atau persentase  dari  hutang  yang  akan digunakan  untuk  donasi/sedekah dan  disalurkan  melalui  lembaga sosial.
Denda Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah

## Indonesia
Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan  Syariah  Indonesia  (PAPSI) tahun  2013,  denda  dapat  dikenakan pada nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini
membayar angsuran piutang murabahah dengan sengaja atau menyalahgunakan dana pinjaman. Denda tidak dibenarkan untuk dibebankan  kepada  nasabah  yang tidak/belum mampu melunasi dikarenakan oleh force  majeur . Denda kepada  nasabah  didasarkan  pada pendekatan ta’zir ,  dimana  tujuan  dari denda  tersebut  adalah  untuk  membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Selanjutnya,
pendapatan  yang  diperoleh  dari  enda
yang  dikenakan  atas  nasabah  yang lalai  digunakan  sumber  bagi  dana kebajikan bank syariah (Bank Indonesia, 2013). Ganti Rugi pada Bank Syariah Menurut (Dewan Syariah
Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI),  2004), ta’widh hanya boleh  dikenakan  kepada  nasabah  yang dengan  sengaja  melakukan  sesuatu yang  menyimpang  dari  akad  dan sengaja  menunda  pembayaran  yang menimbulkan  kerugian  pada  pihak lain.  Kerugian  ini  adalah  kerugian  riil ( real  loss )  dimana  biaya  tersebut adalah biaya yang sesuai dengan biaya yang  dikeluarkan  oleh  bank  syariah, bukan  kerugian  yang  diperkirakan akan  terjadi  ( potensial  loss )  karena adanya kesempatan yang hilang
( opportunity loss ).
Transaksi  yang  boleh  dikenakan ketentuan  ini  adalah  transaksi  yang menimbulkan  utang  piutang.  Biaya ganti  rugi  yang  diterima  oleh  bank syariah dapat diakui sebagai pendapatan  bank  dan  mekanisme pembayaran dilakukan dengan kesepakatan  antara  nasabah  dengan bank  syariah.  Besarnya  biaya  ganti rugi ini tidak boleh dimasukkan dalam
akad  serta  pihak  yang  mengalami wanprestasi  bertanggung  jawab  atas biaya  perkara  dan  biaya  lainnya  yang timbul  akibat  proses  penyelesaian perkara  melalui Badan  Arbitrase Syariah  (jika  terjadi  perselisihan  dan tidak mencapai kesepakatan musyawarah mufakat) (Dewan Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI), 2004).
Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur pendapatan dan beban terkait ta’widh dalam PAPSI 2013.
Berdasarkan definisi dari PAPSI 2013,
maka dapat diketahui bahwa pendapatan akan dikelompokkan sebagai  pendapatan  lain  dan  beban yang dikeluarkan akan dikelompokkan sebagai beban lain.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu tentang denda  keterlambatan  sangat  beragam namun tidak membahas spesifik mengenai  dampak  dari  penghapusan denda keterlambatan. Penelitian terdahulu  terkait  fenomena  ini  antara lain  penelitian  mengenai  pengendalian moral hazard nasabah dengan menggunakan prinsip ta’zir dan ta’widh menjelaskan  bahwa  sejumlah denda  yang  diterapkan  oleh  bank
syariah berdasarkan fatwa DSN nomor
17/DSNMUI/IX/2000 dan nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.  Tujuan  yang ingin  dicapai  adalah  untuk  untuk memberikan  asas  maslahat  bagi  para pihak  yang  bertransaksi  baik  dari  bagi pendisiplinan nasabah maupun
memberikan  kepastian  hukum  serta perkembangan  siklus  keuangan  dan
kinerja perbankan syariah (F. Wahyudi, 2017).
Menurut  (Lubis,  2016)  Islam melarang  adanya  penerapan  denda serta  jaminan  dalam  pembiayaan syariah.  Namun  dalam  praktiknya  di Bank  Muamalat  Indonesia  denda  serta jaminan masih diterapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh bank syariah  tidak  secara  detail  dan  bank syariah tidak mempunyai suatu perangkat  khusus  untuk  bertugas melakukan  tinjauan  lapangan  bagi nasabah yang bermasalah.
Penelitian  lain  menunjukkan  bahwa bank syariah harus taat dan patuh pada hukum  syariah  dalam  menjalankan kegiatan  operasionalnya.  Penerapan biaya  atas  penundaan  pembayaran dengan  sengaja  atau  keterlambatan pembayaran, dalam hal ini denda pada bank  syariah  tidak  diperbolehkan,
karena  dengan  adanya  penerapan denda  maka  dapat  diasumsikan  bahwa nilai  dari  harga  jual  beli  barang  akan bertambah.  Adanya  tambahan  biaya atas  penundaan  secara  sengaja  atau keterlambatan  pembayaran  seperti  ini dapat  dikategorikan  sebagai  riba  yang juga  diterapkan  oleh  kaum  jahiliyah pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW (Azhari & Harahap, 2018).

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif. Menurut  Moleong  (2014:  6) penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  bertujuan  untuk  memahami fenomena  mengenai  hal  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  seperti motivasi,  perilaku,  persepsi,  maupun tindakan  secara  holistik  dan  deskriptif dalam bentuk kalimat dan bahasa, pada suatu  konteks  khusus  yang  alamiah dan  dengan  memanfaatkan  berbagai metode alamiah.
Teknik  pengumpulan  data  yang  akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan  dan  mengelola  data adalah sebagai berikut
1. Wawancara. Menurut Sekaran (2011: 113) wawancara merupakan  percakapan  dengan
maksud tertentu, dimana percakapan  tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara  (interviewer)  yang mengajukan pertanyaan, dan
terwawancara  ( interviewee )  yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang  terlibat  pada  permasalahan yang akan diteliti agar
memperoleh  informasi  yang  lebih relevan  dan  dapat  menunjang
penelitian  saat  ini.  Pihak  tersebut
antara  lain  pihak  operasional  PT Bank  BNI  Syariah  ( Consumer Financing
Division ), Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank
BNI Syariah, serta Direktur Utama PT Bank BNI Syariah yang saat  beliau  menjabat  mengambil kebijakan untuk melakukan penghapusan kebijakan denda pada pembiayaan bermasalah. Wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti dilakukan sebagai berikut.
Tabel 4

## Daftar Narasumber Penelitian
No. Narasumber Waktu/Durasi Tempat 1. Bapak H (Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah) Rabu,  19  November 2018 /  90 Menit Gedung  DSN  Institute,  Jln.  Dempo No.19 Jakarta Pusat 2 Bapak ITS (Direktur Utama  BNI  Syariah  2016- 2017) Sabtu,  1  Desember 2018 / 20 Menit Gedung Muamalat Tower, Jln. Prof. Dr. Satrio Kav.18 Jakarta Selatan 3 Bapak  HBP  (Consumer Product & Marketing Manager) Senin,  3  Desember 2018 / 75 Menit Kantor  Pusat  BNI  Syariah,  Gedung Tempo  Pavilion,  Jln.  H.R.  Rasuna  Said Kav.10-11 Jakarta Selatan 4 Bapak IT (Consumer Product & Marketing Staff) Senin,  3 Desember 2018 / 75 Menit Kantor  Pusat  BNI  Syariah,  Gedung Tempo  Pavilion,  Jln.  H.R.  Rasuna  Said Kav.10-11 Jakarta Selatan 5 Bapak  SRF  (Consumer Product & Marketing Staff) Senin,  10  Desember 2018 / 30 Menit Kantor  Pusat  BNI  Syariah,  Gedung Tempo  Pavilion,  Jln.  H.R.  Rasuna  Said Kav.10-11 Jakarta Selatan Sumber: Diolah oleh peneliti 2. Dokumentasi. Metode dokumentasi  dalam  penelitian  ini dilakukan melalui peninjauan
pada  berbagai  literatur  seperti publikasi-publikasi  ilmiah  serta
referensi  lainnya  yang  berkaitan dengan  topik  penelitian  yang diteliti.  Data  hasil  dokumentasi berupa penelitian terdahulu, publikasi  laporan  keuangan  bank
syariah serta regulasi yang
menjadi rujukan peneliti digunakan dalam penelitian ini.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Latar Belakang Penghapusan Denda
Meski  diperbolehkan  oleh  MUI, PT Bank BNI Syariah sendiri memilih untuk  secara  resmi  menghapuskan penetapan  denda  mulai  tahun  2016. Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh dari  Direktur  Utama  PT  Bank  BNI Syariah 2016-2017 sekaligus penggagas kebijakan tersebut,
kebijakan  penghapusan  denda  ini dilakukan  karena  beberapa  faktor, yakni:
1. Banyaknya keluhan nasabah terkait denda Pro  kontra  terkait  penerapan denda  di  bank  syariah  rupanya juga turut dirasakan oleh sebagian besar  nasabah  PT  Bank  BNI Syariah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan nasabah  terkait  keraguan  terhadap kebolehan  penerapan  denda  di bank  syariah.  Banyak  nasabah yang  menganggap  bahwa  bank syariah tidak seharusnya menerapkan denda karena
dianggap  sebagai  tambahan  atas
pinjaman  yang  pada  akhirnya sama saja dengan riba nasiah yang diterapkan atas keterlambatan pembayaran pinjaman
2. Masukan  ulama  terkait  keraguan atas penerapan denda Sebagian ulama masih berpendapat  bahwa  denda  tidak dibenarkan untuk diterapkan dalam proses operasional pembiayaan bank syariah. Bagaimanapun tujuannya, penerapan denda dianggap sebagai tambahan  biaya  atas  pinjaman yang  dapat  digolongkan  sebagai riba
3. Denda tidak efektif
Setelah  pihak  PT  Bank  BNI Syariah  melakukan cost  benefit analysis terhadap efektifitas penerapan denda, diperoleh kesimpulan  bahwa  rupanya  denda tidak begitu efektif dalam mengurangi  risiko  pembiayaan macet pada PT Bank BNI Syariah. Selain itu, pendapatan yang diperoleh  dari  hasil  pengenaan denda  juga  tidak  dapat  diakui sebagai  pendapat  bank.  Oleh karena  itu  pihak  PT  Bank  BNI
Syariah memilih untuk menghapuskan denda tersebut. Analisis  Penghapusan  Kebijakan Denda Keterlambatan
pada

## Pembiayaan Bermasalah
Berdasarkan  hasil  pengumpulan data  yang  dilakukan  oleh  peneliti melalui  wawancara  dengan  pihak terkait,  peneliti  memperoleh  informasi bahwa sebelum PT. Bank BNI Syariah menghapuskan kebijakan denda, pihak bank  telah  terlebih  dahulu  melakukan study  field  analysis terkait  kebijakan penghapusan denda yang akan diterapkan. Menurut Consumer Product  &  Marketing  Manager PT Bank  BNI  Syariah  sendiri  terdapat keinginan  untuk  menjalankan  syariat Islam  secara kaffah dalam  sistem perbankan  mereka.  Di  samping  itu, selama  ini  dana  yang  diperoleh  dari pengenaan  denda  juga  tidak  dapat diakui sebagai pendapatan bank, sehingga  penghapusan  denda  tidak akan  berdampak  sangat  buruk  bagi bank.
Dengan demikian, faktor
penyebab  dihapuskannya  denda  yang dapat  disimpulkan  oleh  peneliti  dari hasil wawancara dengan para informan yakni:
1. Banyaknya  keluhan  nasabah  terkait denda
2. Adanya  masukan  dari  para  ulama mengenai keraguan denda
3. Hasil cost  benefit  analysis yang menunjukkan ketidakefektifan denda
4. Adanya  keinginan  dari  pihak  bank untuk  menerapkan  syariat  Islam secara kaffah
5. Dana  yang  diperoleh  dari  hasil pemungutan  denda  tidak  dapat menambah pendapatan bank
Berdasarkan  informasi  tersebut, peneliti  menyimpulkan  bahwa  faktor utama  yang  menyebabkan  PT  Bank BNI  Syariah  melakukan  kebijakan penghapusan  denda  adalah  faktor kepatuhan  syariah,  adanya  keluhan dari nasabah serta masukan dari ulama terkait  keraguan  atas  kehalalan  dana yang diperoleh dari denda dan didukung  oleh  keinginan  pihak  bank untuk menerapkan syariat Islam secara
kaffah (menyeluruh) akhirnya memunculkan insiatif untuk
melakukan benefit cost analysis terhadap efetivitas denda dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Dari hasil analisis tersebut,  akhirnya  diperoleh  fakta
bahwa  rupanya  denda  tidak  begitu efektif  untuk  meminimalisasi  risiko pembiayaan  bermasalah.  Selain  itu dana  yang  diperoleh  dari  pengenaan denda kepada nasabah telat bayar juga tidak  bisa  diakui  sebagai  pendapatan bank,  sehingga  penghapusan  denda dianggap  tidak  akan  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  pendapatan operasional bank.
Besarnya  keinginan  dari  pihak bank  untuk  menerapkan  syariat  Islam secara kaffah (menyeluruh) ini tentunya  juga  akan  berpengaruh  pada
kinerja operasional perbankan khususnya pada prosedur dalam menghadapi nasabah telat bayar maupun  gagal  bayar.  Bank  yang awalnya  menerapkan  denda  yang kesannya bersifat mengikat dan memaksa, akhirnya menerapkan kebijakan yang lebih persuasif dan pro nasabah dengan cara melakukan komunikasi  secara  berkala  terhadap nasabah. Hal ini secara tidak langsung akan membangun hubungan silaturahim  yang  baik  antara  pihak bank  dan  pihak  nasabah  sehingga kedua  belah  pihak  sama-sama  merasa ridho atas akad yang telah disepakati.
Namun  di  lain  sisi,  kebijakan penghapusan  denda  ini  juga  rentan terhadap risiko menigkatnya pembiayaan bermasalah. Hal ini dikarenakan  peniadaan  denda  dapat membuka  peluang  bagi  nasabah  untuk menunda-nunda  pembayaran  dengan sengaja  tanpa  adanya  sanksi  yang tegas dari pihak bank. Oleh karena itu kebijakan  penghapusan  denda  juga harus diikuti dengan penetapan kebijakan  baru  yang  adil  dan  efektif dalam mengurangi pembiayaan bermasalah.
Salah  satu  alternatif  yang  dapat diterapkan  oleh  bank  untuk  mengatasi pembiayaan  bermasalah  selain  denda yakni ta’widh. Berdasarkan  fatwa DSN MUI No.43/DSN- MUI/VIII/2004,
ta’widh dapat dikenakan  kepada  pihak  yang  secara sengaja  menyimpang  dari  ketentuan akad  yang  telah  disepakati  bersama dan  menimbulkan  kerugian  kepada pihak  lain.  Kerugian  yang  dimaksud dalam  hal  ini  yakni  kerugian  riil  yang dapat  dikalkulasikan  secara  jelas. Kerugian  tersebut  mencakup  biaya- biaya  riil  yang  dikeluarkan  ketika melakukan penagihan hak yang seharusnya dibayarkan (Dewan
Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2004).
Sebagaimana  prinsip ta’widh yang  terkandung  dalam  fatwa  MUI tersebut,  maka  dengan  demikian  bank syariah juga dapat menerapkan ta’widh kepada  nasabah  yang  dengan  sengaja melakukan  penundaan  pembayaran kewajibannya  kepada  bank.  Bank dapat  memperhitungkan  segala  biaya yang  dikeluarkan  oleh  bank  selama melakukan  usaha  penagihan  kepada nasabah  seperti  biaya  telepon,  biaya surat menyurat, hingga biaya
kunjungan. Dengan demikian
penerapan ta’widh sebagai  instrumen manajemen  risiko  pembiayaan  bank syariah  akan  menjadi  lebih  adil  baik bagi  pihak  bank  maupun  bagi  pihak nasabah itu sendiri. Selain itu AAOIFI dalam  Sharia  Standard  No.3  juga mewajibkan  debitur  yang  dengan sengaja  menunda  pembayaran  untuk menanggung ganti rugi atas biaya yang telah  dikeluarkan  oleh  pihak  kreditur dalam  usaha  memulihkan  pembiayaan tidak lancar tersebut.
Kebijakan Lanjutan Setelah Kebijakan Penghapusan Denda Menurut informasi yang diungkapkan  oleh Consumer  Product
&  Marketing  Manager PT  Bank  BNI Syariah, salah satu cara yang digunakan  oleh  pihak  bank  dalam mentaktisi  hal  ini  adalah  dengan menggunakan  pendekatan  persuasif kepada  nasabah  (Narasumber  IV, 2018)
“Untuk  saat  ini,  treatment  yang digunakan  untuk  mengatasi  nasabah yang telat melakukan pembayaran ada berbagai cara salah satunya jika telah mendekati  jangka  waktu  pembayaran akan  diingatkan  misal  melalui  SMS, dan telepon (dining call)”
1. Pendekatan  persuasif  dilakukan melalui  peringatan  secara  berkala kepada  nasabah  yang  memiliki jangka  waktu  jatuh  tempo  yang sudah dekat. Pendekatan persuasif yang dilakukan antara lain sebagai berikut:
a. Melalui telepon ( dinning call )
atau SMS
b. Menyurati nasabah yang telah memiliki  pembayaran  yang telah jatuh tempo
c. Menjalin  hubungan  melalui pendekatan personal oleh
pihak bank dengan mengunjungi  nasabah  yang telah  memiliki  pembayaran yang  telah  jatuh  tempo  untuk
melakukan pendekatan
dengan mengedukasi.
2. Nasabah  diharapkan  membayar diakhir  bulan,  namun  jika  ada keterlambatan akan dilakukan langkah-langkah seperti surat
untuk mengingatkan nasabah
sebanyak  3x  surat,  pendekatan personal (tim dari bank mendatangi nasabah untuk mengedukasi),  jika  masih  belum berhasil  maka  akan  dilakukan pemutusan hubungan.
3. Langkah  akhir  yang  dilakukan adalah  dengan  menjual  aset  bank yang  dijaminkan  kemudian  dibagi yang  menjadi  hak  bank  dan  hak nasabah
Penghapusan kebijakan denda ini tentunya  bukan  merupakan  satu- satunya cara yang mengakibatkan NPF mengalami  penurunan,  namun  dengan menekankan  pendekatan  yang  baik kepada nasabah, maka bank akan dapat menerima  angsuran  dari  nasabah secara  teratur.  Namun,  tidak  semua nasabah  dapat  ditangani  dengan  cara persuasif  mengingat  karakter  setiap nasabah tentunya berbeda-beda.
Menurut  Siregar  (2013),  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan
nasabah  yakni  karakter  dari  nasabah itu sendiri. Beberapa nasabah bisa jadi memiliki  karakter  yang  buruk  dan dengan sengaja berniat untuk melakukan  penundaan  pembayaran sedangkan bank tidak dapat mengindentifikasi hal tersebut walaupun  nasabah  telah  memenuhi syarat  yang  telah  ditetapkan  bank dalam  mengajukan  pembiayaan.  Oleh karena  itu  dibutuhkan  tindakan  tegas yang  dapat  menimbulkan  kesadaran pada  diri  nasabah  untuk  membayar kewajibannya  tepat  waktu  sesuai dengan kesepakatan di awal akad.
Setiap  nasabah  yang  melakukan pembiayaan  di  bank  syariah  tentunya memiliki perbedaan baik dari segi latar belakang,  penghasilan,  serta  karakter yang  berbeda-beda.  Oleh  karena  itu manajemen  risiko  pembiayaan  pada bank  syariah  tidak  cukup  dilakukan dengan pendekatan persuasif. Pendekatan  persuasif  mungkin  saja efektif untuk sebagian nasabah, namun untuk sebagian nasabah dengan karakter  dan  latar  belakang  yang berbeda, pendekatan persuasif mungkin tidak efektif diterapkan untuk mendorong mereka melakukan pembayaran  tepat  waktu.  Selain  itu,
tingkat  kerentanan  pembiayaan  gagal bayar  setiap  nasabah  juga  berbeda- beda.  Secara  umum  dalam  dunia perbankan,  bank  membagi  golongan
nasabah dengan pembiayaan bermasalah berdasarkan lamanya
tunggakan. Kategori pembiayaan bermasalah berdasarkan lamanya waktu  pembayaran  jatuh  tempo  yang ditetapkan  oleh  PT  Bank  BNI  Syariah adalah sebagai berikut (Nisa‟, 2018) a. Kolektibilas  I  (pembiayaan  lancar).
Pembiayaan  dikategorikan  sebagai pembiayaan  lancar  apabila  nasabah tidak  memiliki  tunggakan  dan memabayar  angsuran  secara  tepat waktu.
b. Kolektibilas II (pembiayaan perhatian khusus). Nasabah digolongkan dalam golongan dengan pembiayaan dalam perhatian  khusus  apabila  nasabah telah menunggak angsuran
pembiayaan selama 31-90 hari.
c. Kolektibilas III (pembiayaan kurang lancar). Pembiayaan dikategorikan  sebagai  pembiayaan kurang  lancar  apabila  lamanya tunggakan  telah  mencapai  91-180 hari.
d. Kolektibilas IV (pembiayaan diragukan).
Pembiayaan
digolongkan  sebagai  pembiayaan diragukan  apabila  umur  tunggakan telah mencapai 181-270 hari.
e. Kolektibilas V (pembiayaan macet). Pembiayaan  digolongkan  sebagai pembiayaan  macet  apabila  umur tunggakan telah mencapai lebih dari 270 hari atau lebih dari 9 bulan.
Dari pengelompokan kolektibilitas nasabah tersebut, mengindikasikan bahwa perlakuan untuk nasabah di tiap tingkat kolektibilitas  tentunya  tidaklah  sama. Nasabah yang telah memasuki golongan kolektibilas I dan II mungkin masih  bisa  diatasi  dengan  pendekatan persuasif.  Namun  untuk  nasabah dengan  golongan  koletibilitas  IV  dan V,  dibutuhkan  tindakan  yang  lebih tegas  dan  solutif  untuk  mencegah terjadinya  gagal  bayar  yang  akan merugikan pihak bank.
Selain dengan pendekatan persuasif, dalam Nisa‟ (2018) PT Bank BNI Syariah juga menerapkan langkah-langkah  manajemen  risiko pembiayaan  yang  dikenal  dengan langkah R3 (reschedule, reconditioning,  restructuring) dalam
mengatasi  pembiayaan  bermasalah.
Langkah-langkah  tersebut  merupakan langkah pengkodisian atau penyesuaian kembali ketentuan- ketentuan  pembiayaan  dengan  tujuan memudahkan nasabah
dalam
membayar  kewajibannya.  Ketentuan
ini juga sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan  bagi  bank  syariah.  Tiga langkah  tersebut  antara  lain  sebagai berikut  (Peraturan  Bank  Indonesia, 2011).
1. Rescheduling
Dalam melakukan rescheduling. Dalam melakukan proses rescheduling, PT  Bank  BNI  Syariah menetapkan beberapa ketentuan seperti  tidak  menerapkan  margin, adanya biaya ganti rugi yang dikenakan  akibat  perpanjangan  jangka waktu,  serta  perubahan  jangka  waktu pembiayaan  maksimal  hanya  tiga tahun  dan  tidak  boleh  diperpanjang melebihi  jangka  waktu  maksimal pembiayaan tersebut 2. Reconditioning
Ketika nasabah dianggap masih mampu untuk melunasi pembiayaannya,  maka  bank  hanya sebatas melakukan penyesuaian
terhadap ketentuan-ketentuan pembiayaan  seperti  lama  angsuran, jumlah  angsuran,  dsb.  Jika  nasabah dianggap  tidak  mampu,  maka  bank akan  menerapkan  strategi  lainnya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.
3. Restructuring Restructuring dilakukan  dengan  cara meberikan  modal  tambahan  kepada nasabah  dengan  pertimbangan  bahwa nasabah tersebut memang membutuhkan  tambahan  modal  untuk meningkatkan arus kas atas usaha yang dilakukan oleh nasabah.
Langkah diatas merupakan langkah yang akan ditempuh oleh bank ketika bank akan melakukan penyelamatan  terhadap  pembiayaan yang  telah  dikeluarkan.  Langkah tersebut  bukan  merupakan  langkah yang  berurutan  maupun  angkah  bebas ditentukan oleh nasabah yang melakukan tindakan wanprestasi. Tindakan  tersebut  diatas  merupakan tindakan  yang  akan  bank  lakukan sesuai dengan kasus yang dialami oleh nasabah  yang  menyebabkan  nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan  tepat  waktu.  Langkah  ini akan diambil setelah melakukan
serangkaian  tindakan  persuasif  yang dilakukan  oleh  bank  dalam  rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah. Ketika  seluruh  langkah  diatas  telah ditempuh  dan  nasabah  tetap  tidak mampu  melunasi  kewajibannya,  maka tindakan selanjutnya adalah bank akan melakukan  tindakan  penjualan  aset yang dijadikan jaminan kepada bank. Dampak  terhadap Non  Performing Financing (NPF)
Otoritas  Jasa  Keuangan  selalu mengeluarkan data Statistik Perbankan Syariah  (SPS)  setiap  bulan  untuk melihat perkembangan perbankan syariah  setiap  bulannya.  Data  yang
dikeluarkan merupakan kumpulan data
statistik  yang  telah  diolah  oleh
Departemen  Perizinan  dan  Informasi
Perbankan untuk memberikan
gambaran  perkembangan  perbankan syariah di Indonesia. Data ini diperoleh  dari  kumpulan  data  Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah  (UUS).  Salah  satu  data  yang tersedia  adalah  data  mengenai  tingkat Non Performing Financing dari seluruh  bank  syariah  di  Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2018a).
Berikut  ini  adalah  data  rata-rata rasio  pembiayaan  bermasalah  untuk bank syariah di Indonesia serta khusus dengan  PT  Bank  BNI  Syariah  pada halaman berikut ini:
Tabel 5
Rata-Rata Rasio Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia dan PT Bank BNI Syariah Rata-Rata Bank Syariah PT Bank BNI Syariah Tahun NPF Gross NPF Net NPF Gross NPF Net 2015 4.84% 3.19% 2.53% 1.46% 2016 4.42% 2.17% 2.94% 1.64% 2017 4.71%* 2.75%* 2.89% 1.50% 2018 sd Sept 4.47%* 2.54%* 3.08% 1.86%
*data diolah peneliti Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2018a, 2018b, PT Bank BNI Syariah, 2017, 2018)
Data yang dikeluarkan OJK pada
bulan  Januari  2018  menunjukkan bahwa  rata-rata  NPF  bank  syariah mengalami peningkatan di tahun 2017,
dimana  NPF net tahun  2017  sebesar 2.75%,  meningkat  dari  tahun  2016 sebesar  2.17%.  NPF gross juga mengalami  peningkatan,  semula  pada
tahun  2016  sebesar  4.42%  menjadi 4.71%  pada  tahun  2017.  Hal  ini berbanding terbalik dengan pencapaian PT  Bank  BNI  Syariah.  PT  Bank  BNI Syariah  pada  tahun  2017  mengalami penurunan  pada  rasio  pembiayaan bermasalah.  Hal  ini  merupakan  signal positif  bagi  PT  Bank  BNI  Syariah,
bahwa tindakan pengambilan kebijakan  untuk  menghapuskan  denda ternyata memiliki dampak yang positif terhadap  NPF  PT  Bank  BNI  Syariah. Karena  di  saat  NPF  bank  syariah secara nasional mengalami penurunan, hal tersebut tidak terjadi pada PT Bank BNI Syariah.
Memang hal ini bukanlah menjadi  satu-satunya  penyebab  dari turunnya  NPF  PT  Bank  BNI  Syariah, namun pengambilan kebijakan ini bisa menjadi  acuan  dari  pihak  operasional PT Bank BNI Syariah untuk menjalankan  syariat  Islam  secara kaffah (menyeluruh)  dan  berdampak pada positif pada operasional perbankan.  Menurut  peneliti,  hal  ini merupakan  bentuk  bukti  bahwa  tindak lanjut tindakan alternatif yang dilaksanakan  PT  Bank  BNI  Syariah cukup  efektif.  Di  samping  itu  pula sebagai bukti bahwa prosedur
alternatif  dijalankan  dengan  baik  oleh internal  bank  dan  disambut  dengan baik oleh nasabah.
Walaupun  pihak  PT  Bank  BNI Syariah  (melalui  DPS  PT  Bank  BNI Syariah)  menyatakan  tentang  hal tersebut tidak dapat langsung dikaitkan dengan  kebijakan  penghapusan  denda tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan  NPF  membaik  ataupun sebaliknya.  Salah  satu  hal  yang  juga dapat  mempengaruhi nilai  NPF adalah kemampuan  dan  kecermatan  bank dalam  melihat  prospek  usaha  calon nasabah ketika akan diberikan pembiayaan. Selain itu NPF juga dapat dipengaruhi oleh beberapa isu ekonomi  yang  secara  tidak  langsung juga dapat berpengaruh pada performa perbankan,  khususnya  nilai  NPF  bank syariah.  Dengan  demikian,  menurut DPS  PT  Bank  BNI  Syariah  pengaruh kebijakan penghapusan denda terhadap performa  bank  syariah  masih  harus dikaji terlebih dahulu secara komprehensif.
Pada tahun 2018 (sampai dengan bulan  September),  NPF  PT  Bank  BNI Syariah  mengalami  peningkatan.  Hal ini  berbanding  terbalik  dengan  rata- rata NPF bank syariah yang
dikeluarkan  oleh  OJK.  Hingga  pada bulan  September  2018,  rata-rata  NPF bank  syariah  mengalami  penurunan.
Data ini belum sepenuhnya mencerminkan  performa  bank  syariah sepanjang  tahun  2018,  namun  hal  ini tentu  dapat  menjadi  gambaran  jika bank  syariah  tahun  2018  mengalami peningkatan  performa  khususnya  di bidang pembiayaan. Penurunan performa  yang  dicapai  oleh  PT  Bank BNI  Syariah  pada  sektor  pembiayaan bukan  semata-mata  karena  dampak dari penghapusan denda, namun hal ini harus  menjadi  perhatian  penting  bagi internal  perbankan  agar  penurunan performa  ini  tidak  terjadi  terus- menerus. Penghapusan denda memang rentan  akan  terjadinya  hal  demikian, namun  dengan  menghapuskan  denda juga  bukan  berarti  akan  meningkatkan rasio  NPF  karena  hal  demikian  tidak terjadi pada tahun 2017.
Dampak Terhadap Pembiayaan Yang Diberikan (PYD)
PT  Bank  BNI  Syariah  telah resmi  menghapuskan  kebijakan  denda pada  tahun  2016.  Pada  sub  bab sebelumnya  telah  dijelaskan  terkait alasan kebijakan ini dihapuskan. Walaupun  terjadi  pro  dan  kontra,
namun  kebijakan  ini  akhirnya  tetap diambil  untuk  dijadikan  referensi kepada nasabah ketika hendak mengajukan pembiayaan. Menurut
Consumer Product & Marketing Manager , kebijakan ini sepintas berdampak  pada marketing bank karena  kebijakan  ini  berpihak  kepada nasabah.  Hal  ini  serupa  dengan tanggapan  dari  Direktur  Utama  PT Bank  BNI  Syariah  2016-2017  bahwa kebijakan  ini  merupakan  kebijakan yang market  friendly .  Hal  ini  sejalan dengan  tindakan  yang  dilakukan  oleh PT Bank BNI Syariah dalam melakukan kegiatan marketing . Dalam kegiatan marketing ,  PT  Bank  BNI Syariah  menyebutkan  dalam  website maupun  brosur  mereka  bahwa  tidak terdapat  denda  keterlambatan  apabila mengajukan  pembiayaan  pada  PT Bank BNI Syariah.
Pembiayaan  yang  diberikan  oleh PT Bank BNI Syariah terbagi atas dua bagian utama yaitu pembiayaan produktif  dan  pembiayaan  konsumtif. Pembiayaan  konsumtif  mendominasi pembiayaan  yang  dikeluarkan  oleh bank  yaitu  sebesar  51.53%  dari  total pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank pada  tahun  2017.  Total  pembiayaan
pada  tahun  2017  sebesar  23.5  triliun
rupiah, meningkat dari total pembiayaan  yang dikeluarkan oleh PT Bank  BNI  Syariah  pada  tahun  2016
yaitu sebesar 20.4 triliun rupiah.
Tabel 6 Jumlah Pembiayaan yang Diberikan (PYD) PT Bank BNI Syariah Tahun Total PYD (dalam miliar rupiah) 2016 20.494 2017 23.597 2018 (s/d September) 26.880
Sumber: (PT Bank BNI Syariah, 2017, 2018)
Berdasarkan tabel diatas,
pembiayaan  PT  Bank  BNI  Syariah mengalami  peningkatan  setiap  tahun. Hal  ini  berbanding  lurus  dengan pernyataan  narasumber,  baik  dari  PT Bank  BNI  Syariah  maupun  mantan direktur  utama  PT  PT  Bank  BNI Syariah.  Kebijakan  ini  menunjukkan pengaruh  positif  terhadap  pembiayaan yang  terus  meningkat,  bahkan  pada triwulan ketiga, total pembiayaan yang dikeluarkan  oleh  PT  Bank  BNI Syariah telah melebihi total pembiayaan pada tahun 2017.
Pada  tahun  2017  pembiayaan konsumtif  memiliki  porsi  yang  paling besar dalam pembiayaan yang dikeluarkan  PT  Bank  BNI  Syariah. Pada  pembiayaan  konsumtif,  produk BNI  Griya  iB  Hasanah  merupakan produk  dengan  persentase  terbesar pada  portofolio  pembiayaan  terhadap
pembiayaan konsumer. Portofolio pembiayaan  BNI  Griya  iB  Hasanah sebesar  83.49%.  Hal  ini  menandakan bahwa  nasabah  PT  Bank  BNI  Syariah berasal  dari  kalangan  nasabah  yang hendak  melakukan  pembiayaan  pada kepemilikan  properti  (PT  Bank  BNI Syariah, 2017).
Pembiayaan  dalam  jumlah  besar tidak selalu memberikan dampak yang positif terhadap bank. Hal ini tergantung dengan kualitas pembiayaan  yang  diterapkan  oleh  PT Bank BNI
Syariah. Kualitas pembiayaan  yang  dijaga  oleh  pihak bank  dalam  menyeleksi  nasabah, bagaimana mengelola pembiayaan nasabah  agar  selalu  berada  pada kolektibilitas I, sampai pada pelunasan dari pembiayaan tersebut selalu menjadi prioritas bank.
Dalam menjaga kualitas
pembiayaan  ini  harus  ditunjang  oleh
adanya SOP yang menunjukkan tindakan  bank  yang  sangat  hati-hati dalam menentukan nasabah  yang  akan diberikan pembiayaan. Selain tindakan kehati-hatian dari bank dalam menyeleksi  nasabah  potensial,  kondisi eksternal  juga  dapat  mempengaruhi kualitas  pembiayaan  yang  dikeluarkan oleh  bank.  Kondisi  perekonomian yang  kondusif  dan  iklim  usaha  yang kompetitif dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam menunaikan kewajibannya kepada bank. Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Penghapusan Denda

## Keterlambatan
Kebijakan  penghapusan  denda merupakan  kebijakan  yang  diterapkan oleh  PT  Bank  BNI  Syariah  sebagai bentuk  kepatuhan  PT  Bank  BNI Syariah  terhadap  syariat  Islam  secara kaffah (menyeluruh).  Meskipun  MUI tidak  mengharamkan  denda  namun adanya  keraguan  dari  sebagian  ulama maupun  nasabah  mengenai  kebolehan penerapan  denda  pada  bank  syariah akhirnya menggerakkan  PT Bank BNI
Syariah  untuk  menerapkan  kebijakan penghapusan denda.
Kebijakan  penghapusan  denda ini  baru  secara  resmi  diterapkan  pada tahun  2016.  Kebijakan  ini  tentunya membawa  berbagai  dampak  pada  BNI Syariah.  Berdasarkan  informasi  yang diperoleh peneliti, sejauh ini kebijakan tersebut  tidak  menimbulkan  indikasi adanya  dampak  negatif  yang  berarti baik  bagi  kesehatan  bank  maupun tingkat  pembiayaan  yang  diberikan (PYD) PT Bank BNI Syariah.
Namun,  kebijakan  penghapusan denda sama saja dengan menghapuskan  sanksi  bagi  nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan membuka  peluang  bagi  nasabah  untuk menunda-nunda pembayaran yang berujung  pada  peningkatan  NPF (Non Performing  Financing) PT  Bank  BNI Syariah.  Oleh  karena  itu  peneliti merekomendasikan agar PT Bank BNI Syariah  sebaiknya  menetapkan  satu kebijakan  yang  dapat  mengantisipasi kemungkinan terburuk dari penghapusan  denda  seperti  dengan menerapkan  kebijakan ta’widh pada pembiayaan  tidak  lancar.  Sejauh  ini,
PT  Bank  BNI  Syariah  sebenarnya
telah  menerapkan ta’widh dalam kegiatan operasionalnya, namun hanya terbatas  pada  produk Hasanah Card
(Taufiqo, 2016). Menurut bapak
Suhaimi  yang  merupakan Senior  Staff Consumer Financing Divison
menjelaskan  bahwa  kebijakan ta’widh saat  ini  boleh  diterapkan,  namun penerapannya masih sangat terbatas.
BNI  Syariah  telah  menerapkan secara  utuh  kebijakan ta’widh yang tertera  pada  kontrak  pembiayaan  yang dikeluarkan  oleh  BNI  Syariah  kepada nasabahnya.  Dalam  kontrak  tersebut, BNI Syariah akan menagihkan sejumlah  kerugian  riil  yang  diderita oleh bank kepada nasabahnya. Kerugian riil ini akan menjadi pendapatan bank syariah.
Dalam  laporan  keuangan  PT Bank  BNI  Syariah  tahun  2017,  akun pendapatan dari PT Bank BNI Syariah terdiri  atas  beberapa  akun,  antara  lain sebagai berikut (PT Bank BNI Syariah, 2017)
1. Pendapatan  dari  jual  beli  yaitu pendapatan murabahah .
2. Pendapatan  dari  bagi  hasil  yaitu pendapatan bagi hasil dari mudharabah dan musyarakah .
3. Pendapatan  dari ijarah –  bersih yaitu pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik dan ijarah multijasa.
4. Pendapatan  usaha  lainnya  terbagi berdasarkan:
a. Jenis  yaitu  pendapatan  bagi hasil  pada  surat  berharga, pendapatan  kas  bagi  hasil fee ujroh anjak piutang, pendapatan operasional
hasanah card, pendapatan bagi hasil  penempatan  bank  lain, pendapatan fee  rahn, serta pendapatan lain-lain, ataupun
b. Hubungan  yaitu  pendapatan dari  pihak  ketiga  dan  pihak berelasi.
5. Pendapatan operasional lainnya yaitu  jasa  administrasi  layanan bank, jasa administrasi pembiayaan, laba selisih kurs neto, dan pendapatan lain-lain.
6. Pendapatan non-operasional Berdasarkan data diatas,
pendapatan  ganti  rugi  tidak  dibuat pada  akun  pendapatan  tersendiri. Menurut bapak Suhaimi, akun pendapatan  untuk  pendapatan  ganti rugi  akibat  pembiayaan  bermasalah digabungkan  dengan  pendapatan  lain- lain pada pendapatan operaional
lainnya (poin 5) karena pendapatan ini bukan  merupakan  pendapatan  dari penyaluran pembiayaan. Penjelasan ini didukung oleh hasil penelitian Faqihuddin  (2017)  yang  menegaskan bahwa  pada  BNI  Syariah  pengakuan atas  pendapatan  dan  beban  atas ta‟widh  harus  didukung  oleh  bukti yang  memang  menjadi  beban  riil  bagi PT Bank BNI Syariah.
Hal  ini  sangat  berbeda  dengan laporan  keuangan  sebelumnya  ketika PT  Bank  BNI  Syariah  menerapkan kebijakan denda keterlambatan. Denda memiliki akun tersendiri pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
Kebajikan,  sehingga  pembaca  laporan keuangan dapat melihat seberapa besar tingkat kelalaian nasabah yang terdapat  pada  bank  tersebut.  Hal  ini telah sesuai dengan arahan dari PAPSI agar  akun  denda  dimasukkan  dalam laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.
Menurut  PAPSI,  ketika  nasabah melakukan  tunggakan  pembayaran angsuran,  bank  wajib  membentuk Cadangan  Kerugian  Penurunan  Nilai (CKPN)  dan  dapat  menerapkan  denda kepada  nasabah  bank  syariah  tersebut. Pada  PAPSI  tidak  diatur  secara  rinci
bagaimana mekanisme pengakuan pendapatan dari ta’widh dalam pedoman  tersebut.  Bahkan  pada  sub bab  sebelumnya  Laporan  Laba  Rugi tidak disebutkan pendapatan ganti rugi ketika  bank  melakukan  mekanisme ta’widh. Secara umum dapat dimasukkan  sebagai  pendapatan  lain dan beban lain.
Dalam hal ini, peneliti merekomendasikan agar PT Bank BNI Syariah  menyiapkan  akun  pendapatan dan  beban  tersendiri  khusus  pada pendapatan  dan  beban  terkait  ganti rugi.  Akun  ini  disiapkan  karena klausul  ganti  rugi  tertuang  dalam kontrak  pembiayaan  yang  dilakukan oleh  nasabah.  Akun  pendapatan  dan beban  ganti  rugi  ini  juga  dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban  dari  BNI  Syariah bahwa  tidak  ada  kelebihan  atas pendapatan  dan  beban  terkait  dengan ta’widh tersebut. Besaran ganti rugi ini akan  mencerminkan  tingkat  kelalaian nasabah  yang  dimiliki  oleh  PT  Bank BNI  Syariah.  Regulasi  terkait  dana denda keterlambatan dimasukkan dalam laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan membuat akun  denda  ini  dibuat  khusus  oleh
bank syariah. Peneliti juga merekomedasikan kepada pihak regulator  dalam  hal  ini  dari  OJK ataupun  DSN-MUI  agar  memberikan regulasi  tertentu  bagi  bank  syariah agar mengungkapkan dana yang dipungut  dari nasabah  akibat kelalaian dalam melakukan pembayaran angsuran  kepada  bank  syariah  baik dengan  konsep  denda  ataupun  ganti rugi ( ta’widh ).
Rekomendasi  selanjutnya  diajukan oleh peneliti karena berdasarkan informasi  yang  diperoleh  peneliti  dari wawancara  dengan  pihak  operasional BNI Syariah, alternatif kebijakan yang diterapkan BNI Syariah dalam memulihkan  pembiayaan  bermasalah setelah  denda  dihapuskan  adalah dengan  melakukan  pendekatan  secara persuasif  kepada  nasabah.  Tindakan ini diharapkan mampu menjadi penggerak  nasabah  untuk  melunasi kewajibannya.
Dalam  perjalanannya  sepanjang tahun  2017,  PT  Bank  BNI  Syariah berhasil  menurunkan  tingkat  NPF.
Namun,  hingga  September  2018, tingkat  NPF  PT  Bank  BNI  Syariah mengalami peningkatan walaupun masih  tetap  berada  pada  batas  aman karena  masih  berada  dibawah  5%. Oleh  karena  itu,  untuk  menjaga  NPF tetap  stabil,  dibutuhkan  langkah  yang tepat  bagi  bank  dan  sesuai  dengan regulasi yang telah ditetapkan. Tindakan  persuasif  yang  dilakukan oleh  bank  dapat  dimanfaatkan  dengan mengarahkan nasabah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan, dengan  syarat  bahwa  bank  telah menemukan  bukti  yang  memadai  jika pembiayaan  nasabah  tersebut  harus dilakukan  restrukturisasi.  Hal  ini dilakukan  sesuai  dengan  arahan  dari Bank  Indonesia  bahwa  restrukturisasi pembiayaan  hanya  dapat  dilakukan atas  dasar  permohonan  tertulis  dari nasabah (Bank Indonesia, 2012).
Berikut adalah evaluasi dan rekomendasi  yang  dihadirkan  oleh peneliti pada penelitian ini.

## Tabel 7 Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Penghapusan Denda
No Kebijakan Evaluasi Rekomendasi 1 Penghapusan denda keterlambatan Kebijakan  ini  berdampak  positif terhadap marketing perbankan  yang salah satunya berdampak meningkatnya Pembiayaan Yang Diberikan  (PYD).  Klausul  ganti  rugi telah diberikan pada kontrak pembiayaan konsumer kepada nasabah  namun  tidak  terdapat  akun pendapatan dan beban ganti rugi yang spesifik  ketika  menerima  dana  dari hasil kelalaian nasabah Membuat akun pendapatan ganti rugi yang  mengungkapkan  pendapatan akibat kelalaian yang disebabkan oleh nasabah serta diharapkan bagi regulator  agar  memberi  regulasi  bagi bank  syariah  untuk  mengungkapkan dana  yang  diperoleh  dan  dikeluarkan terkait ganti rugi akibat dari kelalaian nasabah. 2 Penerapan tindakan persuasif dalam memulihkan pembiayaan bermasalah Usaha  yang  dilakukan  oleh  PT  Bank BNI  Syariah  dalam  meminimalisasi pembiayaan bermasalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada  nasabah  relatif  cukup  efektif menjadi  alternatif  yang  efektif  dari kebijakan penghapusan denda
Pendekatan persuasif sebaiknya dibarengi  dengan  menawarkan  solusi kepada nasabah
melalui restrukturisasi pembiayaan untuk menghindari  peningkatan  NPF  yang lebih besar.
Sumber: Diolah oleh peneliti
Melalui rekomendasi yang disarankan  oleh  peneliti,  diharapkan kebijakan penghapusan denda pada PT Bank  BNI  Syariah  dapat  berjalan efektif  serta  membawa  pengaruh  yang positif  baik  bagi  pihak  bank  maupun pihak nasabah itu sendiri.  Di satu  sisi, nasabah  yang  menganggap  denda  itu haram  dapat  merasa  lebih  tenang karena  tidak  terdapat  keraguan  lagi terhadap  halal  tidaknya  mengajukan pembiayaan  melalui  PT  Bank  BNI Syariah,  di  sisi  lain  pihak  bank  juga dapat menjalankan kegiatan operasional  sesuai  degan  syariat  Islam secara kaffah sebagaimana hakikat dari bank  syariah  sesungguhnya  tanpa merugikan  pihak  bank.  Di  sisi  lain,
bagi  pembaca  laporan  keuangan  dapat menerima gambaran dari pengungkapan  laporan  keuangan  yang transparan  khususnya  dari  penerapan kebijakan  ganti  rugi  yang  diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab sebelumnya,  maka  peneliti  dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. BNI
Syariah menerapkan kebijakan penghapusan denda dikarenakan  adanya  permohonan dari  penerima  pembiayaan  serta keraguan terhadap kebolehan penerapan denda pada bank syariah. Sebagian ulama dan masyarakat  meragukan  penerapan
denda  yang  dianggap  tidak  sesuai dengan syariat Islam.
2. BNI  Syariah  melakukan  usaha pendekatan persuasif kepada nasabah  sebagai  alternatif  dalam meminimalisasi pembiayaan bermasalah juga masih menerapkan ta’widh setelah penerapan denda ditiadakan. Pembiayaan Yang Diberikan
(PYD)  mengalami  peningkatan serta Non  Performing  Financing mengalami penurunan setelah diterapkan kebijakan ini.
3. Kebijakan  ini  berdampak  positif terhadap marketing , namun
tindakan  persuasif  yang  digunakan masih  rentan  akan  timbulnya potensi gagal bayar akibat nasabah yang  memiliki  karakter  yang  tidak baik. Tindakan ta’widh diharapkan mampu diterapkan oleh bank untuk meminimalisasi  kerugian  akibat nasabah yang tidak mampu ditangani secara persuasif.
Pengungkapan  pendapatan  yang diperoleh  dari  ganti  rugi  akibat kelalaian  dari  nasabah  juga  perlu ditampilkan pada
laporan keuangan.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  hanya  terbatas pada  kebijakan  penghapusan  denda yang  dilakukan  oleh  PT  Bank  BNI Syariah. Wawancara dan pengumpulan data berupa dokumentasi yang diperoleh adalah dari Divisi Pembiayaan  Konsumer  ( Consumer
Financing Division ). Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penjualan  aset  yang  terdapat  pada  PT Bank  BNI  Syariah  juga  menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.

## Saran
Kebijakan  penghapusan  denda yang  diterapkan  oleh  PT  Bank  BNI Syariah  secara  umum  tidak  membawa dampak  buruk  yang  signifikan  bagi kesehatan  bank.  Namun  alternatif kebijakan  yang  diterapkan  oleh  PT Bank
BNI Syariah untuk meminimalisasi pembiayaan bermasalah dengan melakukan pendekatan  persuasif  dianggap  belum optimal  oleh  peneliti.  Oleh  karena  itu peneliti  mengajukan  usulan  alternatif yang  dapat  diterapkan  oleh  PT  Bank BNI  Syariah  untuk  meminimalisasi pembiayaan  bermasalah  namun  tetap adil bagi pihak bank maupun nasabah.
Alternatif tersebut yakni
pengenaan ta’widh pada nasabah  yang dengan  sengaja  menunda  pembayaran angsuran pembiayaan. Besaran ta’widh dihitung  dari  besarnya  biaya  yang dikeluarkan oleh bank selama melakukan  usaha  penagihan  piutang kepada  nasabah.  Dengan  demikian
ta’widh menjadi  lebih  adil  untuk diterapkan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Dalam melakukan perhitungan ta’widh
sebaiknya  dijelaskan  kepada  nasabah agar tidak terjadi asymmetric information terkait  jumlah  yang  harus dibayarkan  nasabah  ketika  melakukan penundaan  pembayaran.  Selain  itu, pihak bank dalam melakukan pendekatan persuasif juga dapat memberikan  tawaran  alternatif  kepada nasabah  berupa rescheduling dan reconditioning agar  nasabah  dapat
lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya  tanpa  harus  menunggak pembayaran.
Implikasi Penelitian Penelitiian
diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Bank BNI Syariah  maupun  bank  syariah  lainnya sebagai  rekomendasi  atas  kebijakan yang  telah  ditetapkan.  Penelitian  ini
juga  diharapkan  mampu  memberikan masukan  kepada  pihak  regulator  agar mendukung  kebijakan  yang  diambil oleh bank syariah. Selain itu, penelitian  ini  diharapkan  memberi manfaat  pada  masyarakat  sebagai bentuk  dari  pengaplikasian  nilai-nilai syariat Islam dalam perbankan syariah.

## Referensi
Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions. (2017). Shari’ah Standards .
Manama: Dar Almaiman.
Bank  Indonesia.  (2012). Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Penilaian  Kualitas  Aset  dan Restrukturisasi Pembiayaan .
Jakarta:  Pusat  Riset  dan  Edukasi Bank Sentral (PRES).
Bank  Indonesia.  (2013). Pedoman Akuntansi  Perbankan  Syariah Indonesia . Jakarta.
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  (DSN-MUI). Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang  Sanksi  Atas  Nasabah Mampu  yang  Menunda-Nunda Pembayaran (2000).
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  (DSN-MUI).
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004
tentang  Ganti  Rugi  (Ta‟widh) (2004).
Faqihuddin,  A.  (2017). Implementasi
Kebijakan  Fatwa  DSN-MUI  No. 43/DSN-MUI/VIII/2004  Tentang Ta ’widh Bagi Nasabah
Wanprestasi .  Universitas  Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya. Fasa, M.  I. (2016). Manajemen Risiko Perbankan  Syariah  di  Indonesia. Li  Falah  Jurnal  Studi  Ekonomi Dan Bisnis Islam , I (2).
Hasan,  Z.  (2014). Islamic  Banking
Finance .  Selangor:  Oxford  Fajar Sdn. Bhd.
Hayati,  S.  (2012).  Sanksi  Atas Nasabah  (Murabahah)  Mampu yang Menunda-Nunda
Pembayaran Hutang (Studi Fatwa DSN). Jurnal Tapis , 12 (2).
Moleong,  L.  J.  (2014). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya.
Nisa‟,  M.  (2018). Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah  di  Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Berdasarkan  Perspektif  Ekonomi Islam .
Universitas Islam
Indonesia.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2018a).
Statistik Perbankan Syariah Januari 2018 .
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2018b).
Statistik Perbankan Syariah
September  2018 .  Retrieved  from https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/ data-dan-statistik/statistik- perbankan- syariah/Pages/Statistik- Perbankan-Syariah---September- 2018.aspx
Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik
Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan  Syariah,  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan § (2014). Peraturan Bank Indonesia. Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah, Pub. L. No.
13/9/PBI/2011 (2011).
PT  Bank  Aceh  Syariah.  (2016).
Laporan  Tahunan .  Banda  Aceh.
Retrieved
from
http://www.bankaceh.co.id/?cat= 9
PT  Bank  Aceh  Syariah.  (2017).
Laporan  Tahunan .  Banda  Aceh. Retrieved
from
http://www.bankaceh.co.id/?cat= 9 PT  Bank  BNI  Syariah.  (2015). Laporan Tahunan . Jakarta. Retrieved from https://www.bnisyariah.co.id/id- id/perusahaan/hubunganinvestor/l aporankeuangandanlaporantahuna n/laporanpresentasi PT  Bank  BNI  Syariah.  (2016).
Laporan Tahunan . Jakarta. Retrieved
from
https://www.bnisyariah.co.id/id- id/perusahaan/hubunganinvestor/l aporankeuangandanlaporantahuna n/laporanpresentasi PT  Bank  BNI  Syariah.  (2017).
Laporan Tahunan . Jakarta. Retrieved
from
https://www.bnisyariah.co.id/id-
id/perusahaan/hubunganinvestor/l aporankeuangandanlaporantahuna n/laporanpresentasi PT Bank BNI Syariah. (2018). Laoran
Keuangan  Triwulan  III .  Jakarta.
Retrieved from
https://www.bnisyariah.co.id/id- id/perusahaan/hubunganinvestor/
laporankeuangandanlaporantahun an/laporanpresentasi
PT  Bank  BRI  Syariah.  (2015).
Laporan Tahunan . Jakarta. Retrieved from https://www.brisyariah.co.id/tenta ng_hubInvestor.php?f=annual PT  Bank  BRI  Syariah.  (2016). Laporan Tahunan . Jakarta. Retrieved from https://www.brisyariah.co.id/tenta ng_hubInvestor.php?f=annual PT  Bank  BRI  Syariah.  (2017). Laporan Tahunan . Jakarta. Retrieved from https://www.brisyariah.co.id/tenta ng_hubInvestor.php?f=annual PT  Bank  Muamalat  Indonesia,  T.
(2015). Laporan Tahunan . Jakarta. Retrieved from http://www.bankmuamalat.co.id/h ubungan-investor/laporan- tahunan
PT  Bank  Muamalat  Indonesia,  T.
(2016). Laporan Tahunan . Jakarta. Retrieved
from http://www.bankmuamalat.co.id/h ubungan-investor/laporan- tahunan
PT  Bank  Muamalat  Indonesia,  T.
(2017). Laporan Tahunan .
Jakarta. Retrieved from http://www.bankmuamalat.co.id/h ubungan-investor/laporan- tahunan PT  Bank  Syariah  Mandiri.  (2015). Laporan Tahunan . Jakarta. Retrieved from
https://www.syariahmandiri.co.id/ tentang-kami/company- report/annual-report
PT  Bank  Syariah  Mandiri.  (2016). Laporan Tahunan . Jakarta. Retrieved
from https://www.syariahmandiri.co.id/
tentang-kami/company- report/annual-report
PT  Bank  Syariah  Mandiri.  (2017).
Laporan Tahunan . Jakarta. Retrieved
from https://www.syariahmandiri.co.id/
tentang-kami/company-
report/annual-report
Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan Badan  Litbang  Diklat  Kumdil Mahkamah  Agung  RI.  (2014).
Rumusan Akad-Akad Syariah pada Perbankan Syariah Implementasi dan Akibatnya . Risman, R. M. (2017). Pengaruh Sikap dan  Kesadaran  Nasabah  terhadap Kepatuhan Nasabah
dalam
Membayar Angsuran Melalui Kinerja Penagihan Sebagai Intervening (Studi pada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Wilayah  Jakarta). Journal  of
Business Studies , 2 (2), 106–120. Rustam,  B.  R.  (2013). Manajemen Risiko  Perbankan  Syariah  di Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Sekaran, U. (2011). Research Methods for  Business:  A  Skill  Building Approach (V).  United  Kingdom: Wiley & Sons.
Siregar,  S.  (2013).  Character  Debitur Bank  Syariah  dalam  Memenuhi Kewajiban. Jurnal Tsaqafah ,
9 (1), 75–100.
Tarmizi,  E.  (2018). Harta  Haram Muamalat  Kontemporer .  Jakarta:
BMI Publishing.
Taufiqo,  K.  A.  (2016). Analisis Pengelolaan  Dana  Ta’widh  di BNI  Syariah  Kota  Semarang . Universitas  Islam  Negeri  (UIN) Sunan Kalijaga.
Wahyudi,  I., Dewi, M. K., Rosmanita,
F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I. S.,
& Haidir, B. M. (2013).
Manajemen  Risiko  Bank  Islam .
Jakarta: Salemba Empat.