## ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

## Sumadi Kamarol Yakin
BKD Kab. Barito Utara E-mail: plasmaedia800@gmail.com

## Abstract :
The aim of this research is to know how the  different stages of the EIA is based on statutory provisions that  apply  today?  and  how  the  EIA  function  as  an  instrument  of  prevention  of  pollution  and environmental
destruction?
The  research  method,  which  is  used  in  this  research  is  normative  research,  emphasizing which  the  EIA function  as  an  instrument  of  prevention  of  pollution  and  environmental  destruction  in  the  normative research,  the  data  proccessing  bassically  try  to  systematize  the  law  written  materials.  These  written materials in law then be analyzed qualitative analyze by thinking sistematically to give the answer of the problems.
The result of this research is the EIA as one of the requirements in the environmental license is the study of  the  activities  arranged  in  a  systematic  and  scientific  using  interdisciplinary  approaches  even multidisciplinary,  then  the  study  should  be  structured  in  a  coherent  and  comprehensive–integral.  Can’t be  denied  that  the  EIA  document  and  or  UKL-UPL  should  cover  all  phases,  namely  the  construction phase, implementation, and monitoring phases. The main goals and objectives of the EIA is to ensure that a  business  or  development  activities  can  operate  in  a  sustainable  manner  without  damaging  and compromising  the  environment  or  in  other  words  the  business  or  activity  feasible  in  terms  of environmental aspects. In addition to the environmental feasibility EIA document as  well  as the control system of the activity or effort.
Keywords: Environmental  Impact  Assessment  (EIA),  Pollution/Destruction  Prevention Instruments, Environment

## Abstrak :
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  tahapan  penyusunan  dari  AMDAL berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini?  dan  bagaimana  fungsi  AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan?
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif,  menekankan  fungsi AMDAL  sebagai  instrumen  pencegahan  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  dalam  penelitian normatif,  pemprosesan  bahan  hukum  secara  sistematisasi  hukum.  Bahan-bahan  hukum  kemudian dianalisis  secara  kualitatif,  menganalisis  dengan  berpikir  sistematis  untuk  memberikan  jawaban  dari masalah.
Hasil  penelitian  ini  adalah  AMDAL  sebagai  salah  satu  persyaratan  dalam  izin  lingkungan  merupakan studi tentang kegiatan yang diatur secara sistematis dan ilmiah menggunakan pendekatan interdisipliner bahkan multidisiplin, maka penelitian AMDAL harus disusun secara koheren dan komprehensif-integral. Tidak dapat dipungkiri bahwa dokumen AMDAL dan atau UKL-UPL harus mencakup semua tahap, yaitu tahap konstruksi, pelaksanaan, dan tahap pemantauan. Tujuan utama dan tujuan AMDAL adalah untuk memastikan  bahwa  kegiatan  usaha  atau  pembangunan  dapat  beroperasi  secara  berkelanjutan  tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan layak dari segi aspek lingkungan.  Selain  kelayakan  lingkungan  dokumen  AMDAL  sebagai  sistem  kontrol  dari  kegiatan  atau usaha.
Kata  kunci: Dampak  Lingkungan  (AMDAL),  Instrumen  Pencegahan  Pencemaran/Perusakan, Lingkungan

## PENDAHULUAN
Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam  berbagai  bentuk  Usaha  dan/atau Kegiatan  pada  dasarnya  akan  menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya  prinsip  berkelanjutan  dan berwawasan lingkungan dalam proses pelak- sanaan  pembangunan,  dampak  terhadap lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  berbagai aktivitas  pembangunan  tersebut  dianalisis sejak  awal  perencanaannya,  sehingga  lang- kah  pengendalian  dampak  negatif  dan pengembangan dampak positif dapat disiap- kan sedini mungkin.
Tanggung jawab pengelolaan lingkung- an  berada  pada  pemerintah  dalam  arti  tidak diserahkan  kepada  orang  perorang  warga negara  atau  menjadi  Hukum  Perdata. Tanggung  jawab  pengelolaan  lingkungan ada pada Pemerintah yang membawa konse- kuensi  terhadap  kelembagaan  dan  kewe- nangan  bagi  pemerintah  untuk  melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari Hukum Administrasi 1 .
Sebagai  hukum  administrasi  dengan sifatnya  yang  instrumental,  maka  fungsi yang  menonjol  dalam  hukum  lingkungan administratif adalah bersifat preventif berupa  pencegahan  terhadap  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 13  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
1 M. Hadin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia , Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 36.
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH) disebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  dilak- sanakan  dalam  rangka  pelestarian  fungsi lingkungan hidup. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan  Pengendalian  pencemaran  dan/ atau  kerusakan  lingkungan  hidup  sebagai- mana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi:  a. pencegahan;  b.  penanggulangan;  dan  c. pemulihan.  Pelaksana  pengendalian tersebut pada ayat (3) bahwa Pengendalian pencema- ran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilak- sanakan  oleh  Pemerintah,  pemerintah  dae- rah,  dan  penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan  sesuai  dengan  kewenangan,  peran, dan tanggung jawab masing-masing 2
Ada  2  (dua)  jenis  izin  di  dalam UUPPLH,  yakni pertama ,  izin  lingkungan adalah  izin  yang  diberikan  kepada  setiap orang  yang  melakukan  usaha  dan/atau kegiatan  yang  wajib  Amdal  atau  UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk  memperoleh  izin  usaha  dan/atau kegiatan  (Pasal  1  angka  35). Kedua ,  izin usaha  dan/atau  kegiatan  adalah  izin  yang diterbitkan  oleh  instansi  teknis  untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).
Rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  yang wajib AMDAL  dikarenakan memiliki dam- pak  penting  terhadap  lingkungan  hidup.
2 Ibid , hlm 36-37
Pasal  22  Ayat  (2)  UUPPLH  menyebutkan mengenai  dampak  penting  yang  ditentukan berdasarkan kriteria :
1. Besarnya  penduduk  yang  akan  terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan usaha;
2. Luas wilayah penyebaran dampak;
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain yang akan terkena dampak;
5. Sifat kumulatif dampak;
6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
7. Kriteria lain sesuai dengan
perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan tehnologi.
Untuk  mengetahui  jenis-jenis  rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi  dengan  AMDAL  dapat  dilihat dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkung- an  Hidup  Nomor  5  Tahun  2012  tentang Jenis  Rencana  Usaha  dan/atau  Kegiatan Yang  Wajib  Dilengkapi  Dengan  Analisis Dampak  Lingkungan  Hidup.  Dalam  lampir- an Keputusan tersebut, diatur beberapa jenis usaha yang wajib disertai Analisis Mengenai Dampak  Lingkungan  Hidup,  yaitu  :  1. Bidang  multisektoral    2.  Bidang  pertahanan 3. Bidang perikanan dan kelautan  4. Bidang kehutanan 5. Bidang perhubungan 6. Bidang tehnologi satelit  7. Bidang perindustrian   8. Bidang  pekerjaan  umum  9.  Bidang  peru- mahan dan kawasan pemukiman  10. Bidang
energi dan sumber daya mineral 11. Bidang pariwisata 12. Bidang ketenaganukliran. Tanpa  adanya  AMDAL  tidak  mungkin mengajukan  izin  lingkungan.  Selanjutnya, izin  lingkungan  menjadi  prasyarat  bagi pengajuan  permohonan  Izin  Usaha  (sekto- ral). Dengan  demikian,  tanpa  dimilikinya dokumen AMDAL, tidak dapat mengajukan kedua izin tersebut.
Instrumen  penegakan  hukum  adminis- trasi  meliputi  pengawasan  dan  penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah pre- ventif  untuk  memaksakan  kepatuhan  se- dangkan  sanksi  merupakan  langkah  represif untuk memaksakan kepatuhan.
Sanksi  administrasi  terutama  mem- punyai  fungsi  instrumental,  yaitu  pengen- dalian  perbuatan  terlarang.  Di  samping  itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepa- da  perlindungan  kepentingan  yang  dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Melihat  urgensi  dari  AMDAL  terkait dengan  perlindungan  dan  pengelolaan  ling- kungan  hidup,  penulis  dalam  tesis  ini mengkaji  secara  khusus  pada  persoalan AMDAL dan permasalahannya dengan judul penelitian:  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan  (AMDAL)  Sebagai  Instru-men Pencegahan  Pencemaran  Dan  Peru-sakan Lingkungan.
Masalah  di  atas,  adapun  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana tahapan penyusunan
AMDAL berdasarkan ketentuan
perundang-undangan  yang berlaku seka- rang ini?
2. Bagaimana  fungsi  AMDAL  sebagai instrumen  pencegahan  pencemaran  dan perusakan lingkungan?

## PEMBAHASAN

## TAHAPAN PENYUSUNAN AMDAL
BERDASARKAN  PERATURAN  PER- UNDANGAN-UNDANGAN

## A. Perkembangan Pengaturan AMDAL
AMDAL  untuk  pertama  kalinya  lahir dengan  dicetuskannya  undang  -  undang mengenai  lingkungan  hidup  yang  disebut National  Environmental Policy  Act (NEPA) oleh  Amerika  Serikat  pada  tahun  1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970.  Pasal  102  (2)  (C)  dalam  undang- undang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi  dan  aktivitas  pemerintah  federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai  dampak  penting  terhadap  ling- kungan diharuskan disertai laporan Environ- mental Impact Assessment (Analisis Dampak Lingkungan).
AMDAL  dengan  cepat  menyebar  di negara-negara  maju  yang  kemudian  disusul oleh  negara  berkembang  dengan  banyaknya pihak yang telah merasakan bahwa AMDAL adalah  alat  yang  ampuh  untuk  menghindari terjadinya  kerusakan  lingkungan  yang  lebih parah  akibat  aktivitas  manusia.  Dengan mangacu  pada  NEPA,  maka  untuk  pertama kalinya  pada  tahun  1982  Indonesia  men-
cetuskan Undang-Undang Lingkungan Hidup  Nomor  4  Tahun  1982  tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Undang-undang  ini merupakan  langkah  awal  Indonesia  untuk menjadikan pembangunan berwawasan ling- kungan.  Pasal  16  UULH  Nomor  4  Tahun 1982  menyatakan  bahwa  setiap  rencana yang diperkirakan mempunyai dampak pen- ting  terhadap  lingkungan  hidup  wajib  di- lengkapi  dengan  analisis  mengenai  dampak lingkungan  yang  pelaksanaannya  diatur  de- ngan peraturan pemerintah.
Untuk  menindaklanjuti  operasionalnya, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 29  Tahun  1986  tentang  Analisis  Mengenai Dampak  Lingkungan  dalam  Lembaran  Ne- gara  Tahun  1986  Nomor  42  Tambahan Lembaran  Negara  Nomor  3338.  Isinya menyatakan  bahwa  AMDAL  dimaksudkan sebagai  bagian  dari  studi  kelayakan  pem- bangunan  suatu  rencana  usaha  dan/atau kegiatan.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29 Tahun  1986  kemudian  dicabut  dan  diganti dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51 Tahun  1993  yang  kemudian  diganti  lagi dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  1999  tentang  Analisis  Mengenai Dampak  Lingkungan.  Semenjak  itulah semakin banyak munculnya peraturan perundang-undangan lain mengenai AMDAL,  salah  satu  yang  tergolong  sangat penting  untuk  menentukan  bentuk  kajian lingkungan  yang  akan  dilakukan  adalah
Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No- mor  17  Tahun  2001  mengenai  jenis  usaha dan/atau  kegiatan  yang  wajib  dilengkapi dengan AMDAL.
Dari  uraian  di  atas  Pelaksanaan AMDAL  di  Indonesia  dapat  dibagi  menjadi empat  periode  yaitu  tahap  implementasi, pengembangan, perbaikan, dan revitalisasi.

## B. AMDAL dalam Sistem Perizinan

## Lingkungan
AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam  izin  lingkungan  merupakan  studi aktivitas yang tersusun secara sistematik dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan  yang  bersifat  interdisipliner bahkan  multidisipliner,  maka  studi  tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral
(terpadu-lintas
sektoral) 3 .
AMDAL dalam sistem perizinan berdasarkan UUPPLH :
1. AMDAL  sebagai  informasi  yang  harus terbuka  bagi  masyarakat  (BAB  VIII, Pasal 62 UUPPLH).
2. AMDAL sebagai alat prediksi kemungkinan  terjadinya  dampak/ong- kos.
3. AMDAL  sebagai  alat  pemantau/RPL dan pengelolaan/RKL kegiatan.
4. AMDAL sebagai legal evidence .
3 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 86
Dalam  konteks  perizinan  kegiatan usaha,  AMDAL  akan  menjadi  tolak  ukur yang mendasar secara spesifik, terkait tindak lanjut  perizinan  usaha  tersebut.  Maka AMDAL tiap-tiap jenis kegiatan usaha akan memiliki  analisa  ilmiah  yang  berbeda-beda pula.
AMDAL  sebagai  dasar  pertama  sistem perizin  usaha  akan  berpengaruh  besar terhadap izin lingkungan yang akan dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Kemudian akan  berlanjut  kepada  izin  usaha/kegiatan. Boleh  dikatakan  AMDAL  adalah  keran utama  penentu  baik  buruknya  kualitas  izin lingkungan dan izin kegiatan.

## C. Penyusunan AMDAL Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Se- karang Ini
Dalam  mekanisme  AMDAL  dikenal adanya  dokumen-dokumen  yang  harus dipenuhi,  yakni  Analisis  Dampak  Ling- kungan  (ANDAL),  rencana  pengelolaan lingkungan  (RKL),  rencana  pemantauan lingkungan  (RPL).  PP  Nomor  27  Tahun 2012  tentang  Izin  Lingkungan  menentukan bahwa  pemrakarsa  menyusun  ANDAL, RKL  dan  RPL  berdasarkan  kerangka  acuan yang  telah  mendapatkan  keputusan  instansi yang  berkompeten.  ANDAL  digunakan sebagai  telaah  yang  cermat  mengenai  dam- pak  suatu  kegiatan.  Pada  dasarnya  ANDAL bertujuan  untuk  mengalisa  suatu  kegiatan yang  berpotensi  memberikan  dampak terha-
dap  lingkungan,  yang  juga  sekaligus  nanti- nya  akan  menjadi  salah  satu  poin  penting dalam pengambilan putusan terkait izin sua- tu kegiatan. RKL adalah uapaya pananganan dampak besar dan penting yang timbul seba- gai akibat dari rencana kegiatan. Sedangkan RPL  adalah  upaya  pemantauan  komponen lingkungan  yang  terkena  dampak  besar  dan penting sebagai akibat dari rencana kegiatan. Secara  ilmiah  prosedur  pelaksanaan akan  bersinggungan  dengan  disiplin  ilmu- ilmu lainnya. Ini akan menjadi bukti, bahwa AMDAL  memiliki  metode  ilmiah  sendiri dalam  setiap  jenis  kegiatan/usaha.  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang  Izin  Lingkungan  Pasal  ayat  (1), mengamanatkan  secara  prosedural  penyu- sunan dokumen AMDAL:
Tata  laksana  pelaksanaan  AMDAL menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun 2012 mengatakan bahwasanya dalam pelaksanaan AMDAL harus melalui tahapan -tahapan yang diantaranya Setiap Usaha dan /atau  Kegiatan  yang  berdampak  penting terhadap  lingkungan  hidup  wajib  memiliki AMDAL.  Proses  penyusunan  AMDAL menurut  PP  ini  menguraikan  bahwa  dalam penyusunanya  melalui  tahapan  sebagai berikut :
a. AMDAL  dapat  disusun  sendiri  oleh pemrakarsa atau meminta bantuan pihak lain.
b. Pihak  lain  yang  membantu  pemrakarsa dapat  bersifat  perorangan  atau  lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL.
c. Pemrakarsa,  dalam  menyusun  dokumen AMDAL  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat :
 Masyarakat yang terkena dampak.
 pemerhati lingkungan hidup dan/atau
 yang  terpengaruh  atas  segala  bentuk keputusan dalam proses Amdal.
Dalam  kaitanya  dengan  masyarakat, Pengikutsertaan masyarakat dilakukan mela- lui  pengumuman  rencana  Usaha  dan/atau Kegiatan  atau  juga  melalui  konsultasi publik,  pengikutsertaan  masyarakat  disini dilakukan  sebelum  penyusunan  AMDAL dibuat.  Masyarakat  sebagaimana  sebagai- mana  yang  dimaksud  di  atas,  dalam  jangka waktu  10  (sepuluh)  hari  kerja  sejak  pengu- muman berhak mengajukan saran, pendapat, dan  tanggapan  terhadap  rencana  Usaha  dan /atau Kegiatan yang disampaikan secara ter- tulis  kepada  Pemrakarsa  dan  Menteri,  Gu- bernur, atau Bupati/Walikota.
d. Penyusunan  dokumen  AMDAL  wajib dilakukan  oleh  penyusun  AMDAL  yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.  Sertifikat  kompetensi  penyu- sun AMDAL disini diperoleh melalui uji kompetensi,  Untuk  mengikuti  uji  kom- petensi  setiap  orang  harus  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  penyusunan yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  pe- latihan  kompetensi  di  bidang  AMDAL
dan  dinyatakan  lulus.  Berikutnya  pener- bitan  sertifikat  kompetensi  dilaksanakan oleh  lembaga  sertifikasi  kompetensi penyusun  AMDAL  yang  ditunjuk  oleh Menteri.
e. Penilaian dokumen KA ANDAL,

## ANDAL RKL dan RPL
Dalam  proses  penilaian  maka  proses yang harus dilakukan adalah :
 Pemrakarsa  menyusun  ANDAL,  RKL- RPL dan menyampaikannya ke Menteri/Gub/Bupati/Wali  kota  sesuai kewenangannya  melalui  Ketua  Komisi Penilai AMDAL.
 Komisi Penilai AMDAL memeriksa dan memberikan  pernyataan  tertulis  menge- nai  kelengkapan  administrasi  dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
 Dokumen  ANDAL  dan  RKL-RPL  yg sudah  lengkap,  dinilai  oleh    Tim  Teknis Komisi Penilai AMDAL.
 Hasil  penilaian  Tim  teknis  disampaikan ke Ketua Komisi Penilai.
 Berdasarkan  hasil  penilaian  tersebut, Komisi  Penilai  AMDAL  menyelengga- rakan rapat komisi AMDAL.
 Apabila  hasil  rapat  dokumen  ANDAL dan  RKL-RPL  harus  diperbaiki,  maka pemrakarsa wajib memperbaikinya terlebih dahulu.
 Perbaikan  dokumen  paling  lama  75  hari sejak pembahasan.
 Rekomendasi  didasarkan  pada  prakiraan dampak penting, evaluasi dampak secara
holistik  dan  kemamuan  pemrakarsa dalam  menanggulangi  dampak  yang diperkirakan terjadi, baik secara teknologi, sosial maupun institusi.
f. Permohonan Izin Lingkungan
Permohonan  izin  lingkungan  adalah  proses dimana  jika  ANDAL,  RKL  dan  RPL dinyatakan  layak  maka  pemrakarsa menyampaikan permohonan izin lingkungan ke Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota. Permohonan dilengkapi dengan dokumen  AMDAL  atau  formulir  UKL- UPL,  dokumen  pendirian  Usaha    dan profil Usaha dan/atau Kegiatan. Kemudian Setelah menerima permohonan, Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota mengumumumkan  rencana  usaha  yang wajib AMDAL/UKL
UPL ke multimedia  dan  papan  pengumuman selama  5  hari  berturut-turut  yang nantinya Masyarakat memberikan tanggapan  pada  masa  10  hari  setelah pengumuman.
Isi izin lingkungan yang telah disetujui diantaranya memuat mengenai hal-hal sebagai berikut :
 persyaratan  dan  kewajiban  yang  dimuat dalam Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup.
 persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan  oleh  Menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota.
 berakhirnya Izin Lingkungan.
 Jumlah  dan  jenis  Izin  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  yang wajib dipenuhi pemrakarsa.
g. Perubahan Izin Lingkungan
Penanggung  jawab  Usaha  dan/atau Kegiatan  wajib  mengajukan  permohon- an  perubahan  Izin  Lingkungan,  apabila Usaha  dan/atau  Kegiatan  yang  telah memperoleh  Izin  Lingkungan  direnca- nakan  untuk  dilakukan  perubahan Perubahan  Usaha  dan/atau  Kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi:
 perubahan  kepemilikan  Usaha  dan/atau Kegiatan.
 perubahan  pengelolaan  dan  pemantauan lingkungan hidup.
 perubahan  yang  berpengaruh  terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
1. perubahan  dalam  penggunaan  alat- alat  produksi  yang  berpengaruh terhadap lingkungan hidup.
2. penambahan kapasitas produksi.
3. perubahan  spesifikasi  teknik  yang memengaruhi lingkungan.
4. perubahan  sarana  Usaha  dan/atau Kegiatan.
5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.
6. perubahan  waktu atau  durasi  operasi
Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Usaha  dan/atau  Kegiatan  di  dalam kawasan  yang  belum  tercakup  di dalam Izin Lingkungan.
8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah  yang  ditujukan  dalam rangka  peningkatan  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. terjadi  perubahan  lingkungan  hidup yang  sangat    mendasar  akibat peristiwa  alam  atau  karena  akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
Dalam  Pasal  36  UUPPLH  disebutkan bahwa  setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang wajib  memiliki  AMDAL  atau  UKL-UPL wajib  memiliki  Izin  Lingkungan.  Hal  ini sejalan  dengan  Pasal  40  bahwa  Izin Lingkungan  merupakan  persyaratan  untuk memperoleh  izin  usaha  dan/atau  kegiatan. Sehubungan  dengan  prosedur  perizinan, dalam  PP  Nomor  27  tahun  2012  disebutkan bahwa  Izin  Lingkungan  dapat  diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
1) penyusunan AMDAL dan UKL-UPL.
2) penilaian  AMDAL  dan  pemeriksaan UKL-UPL.
3) permohonan dan penerbitan Izin
Lingkungan
Permohonan  Izin  Lingkungan  diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau  Kegiatan  selaku  Pemrakarsa  kepa- da Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Permohonan
Izin  Lingkungan  sebagaimana  disampaikan bersamaan  dengan  pengajuan  penilaian Andal  dan  RKL-RPL  atau  pemeriksaan UKL  UPL.  Permohonan  izin  lingkungan harus dilengkapi dengan:
1) dokumen  AMDAL  atau  formulir  UKL- UPL.
2) dokumen  pendirian  Usaha  dan/atau Kegiatan.
3) profil Usaha dan/atau Kegiatan.
Setelah  menerima  permohonan  Izin Lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia  dan  papan  pengumuman  di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPLyang diajukan dinyatakan lengkap secara  administrasi,  sedang  untuk  kegiatan dan/atau usaha yang wajib UKL-UPL paling lama  2  (dua)  hari  kerja.  Setelah  itu masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman  dalam  jangka  waktu  paling lama  10  (sepuluh)  hari  kerja  sejak diumumkan  dan  3  (tiga)  hari  untuk  wajib UKL-UPL sejak diumumkan. Saran, pendapat,  dan  tanggapan  dapat  disampaikan melalui  wakil  masyarakat  yang  terkena dampak  dan/atau  organisasi  masyarakat yang  menjadi  anggota  Komisi  Penilai Amdal.  Sedang  untuk  UKL-UPL  dapat disampaikan  langsung    kepada  Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Sementara untuk Penerbitan Izin Lingkungan, diterbitkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota setelah dilakukannya  pengumuman  permohonan IzinLingkungan  dan  dilakukan  bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL- UPL.
Kritik dilapangan pengurusan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL yang pelaksanaannya cenderung kurang efektif & efisien  serta  memakan  waktu  cukup  lama. Banyak  pemrakarsa  yang  merasa  AMDAL dan/atau UKL-UPL hanyalah upaya formalitas  dan  menghabiskan  biaya  yang cukup  banyak,  mulai  dari  percetakan dokumen,  upah  para  ahli,  tes  laboratorium, dan sebagainya.
AMDAL dan/atau UKL-UPL bisa dikatakan sebagai  dokumen  awal  yang  merupakan pondasi  untuk  menyatakan  bahwa  pemilik perusahaan tersebut bersedia untuk melakukan pengelolaan terhadap lingkungan,  kemudian  pemerintah  akan melakukan  pemeriksaan  dan  evaluasi  dalam jangka waktu tertentu.

## FUNGSI AMDAL SEBAGAI INSTRU- MEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
A. Dimensi  AMDAL  dalam  Pembangun- an Berwawasan Lingkungan
Secara umum kegunaan AMDAL adalah:
1. Memberikan  informasi  secara  jelas mengenai  suatu  rencana  usaha,  berikut dampak-dampak  lingkungan  yang  akan ditimbulkannya.
2. Menampung  aspirasi,  pengetahuan  dan pendapat penduduk khusunya dalam ma- salah  lingkungan  sewaktu  akan  didiri- kannya suatu rencana proyek atau usaha.
3. Menampung  informasi  setempat  yang berguna  bagi  pemrakarsa  dan  masyara- kat  dalam  mengantisipasi  dampak  dan mengelola lingkungan.
Selanjutnya  dalam  usaha menjaga  kua-
litas  lingkungan,  secara  khusus  AMDAL berguna dalam hal:
1. Mencegah  agar  potensi  sumber  daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat diperbaharui.
2. menghindari efek samping dari pengola- han  sumber  daya  terhadap  sumber  daya alam  lainnya,  proyek-proyek  lain,  dan masyarakat  agar  tidak  timbul  perten- tangan-pertentangan.
3. mencegah terjadinya perusakan
lingkungan  akibat  pencemaran  sehingga
tidak  mengganggu  kesehatan,  kenyama- nan, dan keselamatan masyarakat.
4. agar  dapat  diketahui  manfaatnya  yang berdaya  guna  dan  berhasil  guna  bagi bangsa, negara dan masyarakat.
Tugas  utama  dari  AMDAL  adalah memilah  perubahan-perubahan  yang  ditim- bulkan  oleh  aktifitas  pembangunan  yang ditawarkan  agar  menjadi  bagian  dari  siklus alam. Satu eksperimen yang terkendali dapat dilakukan untuk membandingkan perubahan dalam  parameter  kualitas  lingkungan.  Satu sistem  disiapkan  sebagai  pengontrol,  fungsi ini  dapat  dibebankan  kepada  kawasan lindung.  Sedangkan  sistem  alam  lainnya yaitu  di  kawasan  budi  daya  berlangsung aktifitas pembangunan. Pengkajian AMDAL yang  terpenggal-penggal  atau  mengabaikan satu  komponen  tertentu  dapat  menyebabkan terganggunya  kestabilan  komponen  yang lain.
AMDAL  dimaksudkan  untuk  pemba- ngunan,  perbaikan  pembangunan  diidentifi- kasi  dengan  AMDAL.  AMDAL  merupakan salah  satu  alat  pembangunan  berkelanjutan sebagai  sarana  pengambilan  keputusan  di tingkat  proyek.  Seharusnya  AMDAL  seba- gai  salah  satu  motor  pembangunan,  namun memang jika salah langkah proses AMDAL bisa jadi beban. 4
4 Niniek  Suparni, Pelestarian  Pengelolaan dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan ,  Sinar  Grafika, Jakarta:1994 hal. 119

## B. Fungsi  dan  Peranan  AMDAL  sebagai
Instrumen Hukum
Lingkungan
Hidup.
1. Pengertian  pencemaran  dan  perusak- an lingkungan hidup
Menurut M. Daud Silalahi, pemahaman mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu:
Pencemaran  lingkungan  hidup  adalah masuknya  atau  dimasukkannya  makhluk hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan manusia  sehingga  kualitasnya  turun  sampai ke  tingkat  tertentu  yang  menyebabkan lingkungan  hidup  tidak  dapat  berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
Perusakan  lingkungan  hidup  adalah tindakan  yang  menimbulkan  perubahan langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat dan/atau  hayatinya  yang  mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan 5.
Berdasarkan UUPPLH Pasal 1 Angka 14 dan 16: Pencemaran  lingkungan  hidup  adalah masuk atau dimasukkannya makhluk  hidup,  zat, energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia sehingga  melampaui  baku  mutu  lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan  orang  yang  menimbulkan  perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,  dan/atau  hayati  lingkungan  hidup
5 M.  Daud  Silalahi, AMDAL  dalam  Sistem Hukum  Pertambangan ,  Universitas  Padjadjaran. (Presentasi AMDAL)
sehingga  melampaui  kriteria  baku  kerusakan lingkungan hidup.
2. Penetapan  AMDAL  sebagai  Kelayak- an Suatu Kegiatan Usaha
Pertanyaan  terkait  kelayakan  lingkung- an  dalam  dokumen  AMDAL  terkait  fung- sinya sebagai instrumen pencegah pencema- ran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup adalah kapan AMDAL memerankan fungsinya tersebut?
Ketika  dokumen  AMDAL  secara  sub- stantif  (kelayakan  lingkungan)  dinyatakan tidak  layak  lingkungan  berarti  dokumen tersebut  tidak  disetujui  yang  otomatis  tidak mungkin  diajukan  permohonan  izin  ling- kungan maka tidak akan ada izin usaha atau kegitan, dengan demikian tidak terjadi dam- pak  lingkungan  baik  pencematan  dan  atau kerusakan  lingkungan  hidup,  atau  jika kemudian  dokumen  AMDAL  tersebut  dise- tujui  peran  AMDAL  sebagai  instrumen pencegahan pencematan dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah dengan adanya ka- jian  dampak  lingkungan  yang  telah  dipre- diksi dalam dokumen AMDAL dalam pelak- sanaanya sudah dapat diantisipasi dan dapat diminimalisir  sepanjang  ambang  batas  atau baku  mutu  atau  kriteria  baku  kerusakan lingkungan hidup.

## 3. Dokumen  RKL,  RPL  dalam  AMDAL Merupakan Manajemen Lingkungan
Peranan  AMDAL sebagai instrumen penge- lolaan  sumberdaya  alam  dan  perlindungan  terha- dap  lingkungan,  pada  kenyataannya,  mengalami berbagai  hambatan  diantaranya  pengelolaan  sum-
berdaya  alam  dan  lingkungan  yang  tidak  ter- integrasi sehingga sering muncul ego sektoral, rendahnya  komitmen  para  pengambil  keputusan oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah,  sempitnya pemahaman  tentang  sumberdaya  alam  dan  ling- kungan dalam era otonomi daerah, kesalahan per- sepsi  dan  kerancuan  penafsiran  terhadap ketantuan-ketentuan  mengenai   AMDAL, dan  hasil  AMDAL  tidak  dimanfaatkan secara  optimal  bagi  perencana  dan  pengem- bangan wilayah.
Secara normatif telah ada jaminan bagi mutu lingkungan berkualitas sehingga persyaratan  sebagai  lingkungan  yang  baik dan  sehat  merupakan  dambaan  bersama sebab  setiap  orang  memiliki  hak  tersebut, untuk itu kita dituntut agar dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan  hidup  harus  memperhatikan aspek-aspek  wawasan  lingkungan,  ramah lingkungan,  tidak  ada  sikap  organsi  untuk mengeksploitasi  lingkungan  alam  tanpa batas. 6
Dokumen  RKL,  RPL  dalam  AMDAL Merupakan  Manajemen  Lingkungan  sesuai dengan uraian berikut ini:
1. AMDAL dalam sistem penegakan hukum lingkungan terkait dengan ketentuan dalam undang-undang sektoral (pertambangan,  air,  hutan  dsb)  tentang aspek-aspek  lingkungan,  sebagai  sistem hukum lingkungan di Indonesia.
6 M. Daud Silalahi, 2010, AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkugan Di Indonesia , Jakarta, PT. Suara Harapan Bangsa, hlm 17
2. RKL-RPL dalam proses AMDAL sebagai;
a. Alat identifikasi dan prediksi dampak terhadap lingkungan atau juga disebut  sebagai  alat  verifikasi  ilmiah dalam proses penataan hukum,
b. Sebagai  sarana  pengelolaan  ling- kungan,  terutama  oleh  penanggung jawab usaha dan atau kegiatan,
c. Alat  pemantauan  bagi  pimpinan (direksi/ manager ) perusahaan,
d. Inspeksi  lingkungan  oleh  instansi pemerintah (KLH, ESDM dll),
e. Laporan kesehatan perusahaan kepada  kreditur,  dan/atau  pemegang saham.
3. RKL-RPL  (wajib  AMDAL)  sebagai dasar  pemberian  kualifikasi  dalam konsep  Proper  oleh  KLH  setiap  tahun, diharapkan  berperan  sebagai  sarana peningkatan  kinerja  perusahaan  dilihat dari  sistem  pengelolaan  lingkungan ( environmental management system ).
RKL-RPL mengharuskan proses penyi- dikan  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu berkonsultasi  dengan  instansi  yang  bertang- gung  jawab  (KLH/BPLH/Bapedalda)  dan ahli-ahli  terkait  ( triangle  system )  (lihat, Pedoman  Teknis  Yudisial  Penanganan  Per- kara  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup, Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan,  2002)  penyidikan  dalam  arti luas didasarkan pada Asas Subsidiaritas. Hal ini  penting  karena  kasus  AMDAL  termasuk
isu  keahlian.  Keahlian  terutama  memper- soalkan validitas kajian dan sistem pengelo- laan  lingkungan,  dan  sehingga  memerlukan verifikasi  ilmiah  sebelum  kasus  dijadikan obyek  penyidikan.  Dalam  sistem  hukum lingkungan  Amerika  Serikat  hal  ini  terkait dengan doktrin primary jurisdiction , sehing- ga  belum  masuk  jurisdiksi  pengadilan  ( rex judicata ). 7
4. Hubungan  AMDAL  dengan  Instru- men Lingkungan Hidup Lainnya
Instrumen pencegahan pencemaran dan /atau  perusakan  lingkungan  hidup  menurut Pasal 14 UUPPLH 2009 terdiri dari :
a. Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis (KLHS),
b. tata ruang,
c. baku mutu lingkungan hidup,
d. kriteria  baku  kerusakan  lingkungan hidup,
e. amdal ,
f. UKL-UPL,
g. perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup,
h. peraturan  perundang-undangan  berbasis lingkungan hidup,
i. anggaran berbasis lingkungan hidup,
j. analisis risiko lingkungan hidup,
k. audit lingkungan hidup; dan
7 M. Daud Silalahi, Sistem Hukum AMDAL dalam Kegiatan Petambangan. Seminar Nasional “Petambangan, Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat” Univ. Sam Ratulangi-Manado, 6 Agustus 2007.
l. instrumen  lain  sesuai  dengan  kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
Dengan  demikian  banyak  instrumen pencegah  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup, sehingga dapat disimpulkan bahwa AMDAL bukan sebagai alat  serbaguna yang  dapat  menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas  AMDAL  sangat  ditentukan  oleh pengembangan berbagai instrumen lingkungan hidup lainnya. Dengan perkataan lain  AMDAL  merupakan  salah  satu  dan bukan  satu-satunya  instrumen  pencegah pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan hidup dan saling berkaitan dengan instrumen lingkungan hidup yang lain.

## C. Penegakan  Hukum  Administrasi  da- lam Pelaksanaan AMDAL
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  menyediakan  tiga  macam  penegakan hukum  lingkungan  yaitu  penegakan  hukum administrasi,  perdata  dan  pidana.  Diantara ketiga  bentuk  penegakan  hukum  yang tersedia,  penegakan  hukum  administrasi dianggap  sebagai  upaya  penegakan  hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi  lebih  ditunjukan  kepada  upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan  lingkungan.  Di  samping  itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.
Penegakan  hukum  administratif  pada dasarnya  diatur  dalam  Undang-Undang  No. 32 Tahun 2009 yakni melalui cara preventif dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  ling- kungan  hidup. Ada  beberapa  macam  sanksi administratif yang biasa diberlakukan terha- dap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan yaitu :
a. Bestuursdwang (paksaan pemerintah);
b. Penarikan  kembali  keputusan  yang  me- nguntungkan  (izin,  subsidi,  pembayaran dan sebagainya);
c. Pengenaan  uang  paksa  oleh  pemerintah ( dwangsom );
d. Pengenaan denda administratif ( administrative boete );
Penegakan hukum lingkungan administratif berupa pengawasan dan sanksi administratif  dalam  UUPPLH  telah  diatur dalam  Bab  XII  bagian  kedua  meliputi  Pasal 76  sampai  dengan  Pasal  83  UUPPLH, sebagai berikut: Pasal 76 Menteri, gubernur, atau  bupati/walikota  menerapkan  sanksi administratif  kepada  penanggung  jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan  ditemukan  pelanggaran  terha- dap izin lingkungan.
(1)  Sanksi administratif terdiri atas:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
Penerapan  sanksi  administratif  dalam UUPPLH  dilaksanakan  dengan  pembinaan
dan  pengendalian  yang  dibebankan  pada penanggungjawab  usaha.  Mekanisme  awal terhadap adanya pelaku perusakan lingkung- an dimulai dengan pertama memberikan su- rat  teguran,  kedua;  paksaan  pemerintah berupa  tindakan  nyata  pemerintah  seperti penghentian  sementara  kegiatan  produksi, pemindahan  sarana  produksi,  penutupan saluran  pembuangan  air  limbah  atau  emisi, dan  ketentuan  lain  dalam  Pasal  76 UUPPLH,  terakhir  berupa  pembekuan  izin lingkungan  dan  pencabutan  izin  lingkungan jika  kedua  hal  ini  diterapkan  maka  suatu usaha  tidak  akan  dapat  direalisasikan  sebab syarat pemberian izin usaha harus dilengka- pi  dengan  izin  lingkungan.  Dalam  hal  ini akan  mempersulit  pengusaha  sebab  mereka tidak  memiliki  kesempatan  untuk  mendiri- kan usaha, hal ini sebagai upaya pembatasan atau pengetatan dari pemerintah dalam pem- berian izin usaha.
Kementerian lingkungan telah mene- tapkan  Peraturan  Menteri  Nomor  2  Tahun 2013  Pedoman  Penerapan  Sanksi  Admini- stratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang :
1. Jenis Sanksi Administratif
a. Teguran  tertulis  Sanksi  Administratif teguran  tertulis  adalah  sanksi  yang diterapkan  kepada  penganggung  jawab usaha  dan/atau  kegiatan  dalam  hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  telah  melakukan  pelanggaran
peraturan perundang-undangan dan persyaratan  yang  ditentukan  dalam  izin lingkungan.
b. Paksaan Pemerintah Paksaan pemerintah adalah  sanksi  administratif  berupa  tin- dakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan  semula.  Penerapan  sanksi  pak- saan  pemerintah  dapat  dilakukan  terha- dap  penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan  dengan  terlebih  dahulu  diberi- kan  teguran  tertulis.  Adapun  penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuh- kan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan  menim  bulkan  ancaman  yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan  hidup,  dampak  yang  lebih besar  dan  lebih  luas  jika  tidak  segera,
dihentikan pencemaran dan perusakannya  serta  kerugian  yang  lebih besar  bagi  lingkungan  hidup  jika  tidak segera  dihentikan  pencemaran  dan/atau perusakannya.
c. Pembekuan  Izin  Lingkungan  dan/atau
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Ling- kungan Hidup Sanksi administratif pem- bekuan  izin  lingkungan  dan/atau  izin perlindungan  dan  pengelolaan  adalah sanksi  yang  berupa  tindakan  hukum untuk  tidak  memberlakukan  sementara izin  lingkungan  dan/atau  izin  perlin- dungan  dan  pengelolaan  yang  berakibat pada  berhentinya  suatu  usaha  dan/atau
kegiatan.  Pembekuan  izin  ini  dapat dilakukan  dengan  atau  tanpa  batas waktu.
d. Pencabutan  Izin  Lingkungan  dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Ling- kungan  Hidup.  Sanksi  administratif  be- rupa pencabutan izin lingkungan diterap- kan terhadap pelanggaran, misalnya:
1) tidak  melaksanakan  sanksi  adminis- tratif paksaan pemerintah;
2) memindahtangankan  izin  usahanya kepada  pihak  lain  tanpa  persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
3) tidak  melaksanakan  sebagian  besar atau  seluruh  sanksi  administratif yang  telah  diterapkan  dalam  waktu tertentu;
4) terjadinya  pelanggaran  yang  serius yaitu  tindakan  melanggar  hukum yang  mengakibatkan  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang  relatif  besar  dan  menimbulkan keresahan masyarakat;
5) menyalahgunakan  izin  pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3;
6) menyimpan, mengumpulkan,
memanfaatkan, mengolah dan menimbun  limbah  B3  tidak  sesuai sebagaimana  yang  tertuang  dalam izin.
e. Denda  Administratif,  yang  dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk
melakukan  pembayaran  sejumlah  uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan.
Pengenaan denda terhadap keterlambatan  melaksanakan  paksaan pemerintah  ini  terhitung  mulai  sejak jangka  waktu  pelaksanaan  paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.
2. Prosedur  penerapan  sanksi  administratif harus  memperhatikan  beberapa  hal  yaitu harus  dipastikan  sesuai  dengan  peraturan yang  menjadi  dasarnya  dan  Asas-asas Umum  Pemerintahan  yang  Baik,  pejabat yang  menerapkan  sanksi  administratif harus  dipastikan  memiliki  kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang  undangan  (atribusi,  delegasi, atau mandat), ketepatan penerapan sanksi administratif terdiri atas ketepatan bentuk hukum,  sanksi  administratif  ditujukan kepada perbuatan pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrumen yang digunakan  untuk  menerapkan  sanksi administratif dan harus dipastikan berbentuk  Keputusan  Tata  Usaha  Negara (KTUN),  ketepatan  substansi  dalam penerapan  sanksi  administratif,  kepastian tiadanya  cacat  yuridis  dalam  penerapan sanksi dalam keputusan tata usaha negara hindari klausula pengaman yang
lazimnya berbunyi: “Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan di
dalam  Keputusan  ini, maka  akan diperbaiki  sebagaimana mestinya.” ,  dan yang  terakhir  adalah  mempertimbangkan asas  kelestarian  dan  keberlanjutan.  Asas kelestarian  dan  keberlanjutan  adalah bahwa  setiap  orang  memikul  kewajiban dan  tanggung  jawab  terhadap  generasi mendatang  dan  terhadap  sesamanya dalam  satu  generasi  dengan  melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan  memperbaiki  kualitas  lingkungan hidup.
3. Mekanisme penerapan sanksi administra- tif
a. Bertahap  Penerapan  sanksi  adminis- tratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi  yang  didahului  dengan  sanksi administratif  yang  ringan  hingga sanksi yang terberat.
b. Bebas  (Tidak  Bertahap)  Penerapan sanksi administratif secara bebas yai- tu  adanya  keleluasaan  bagi  pejabat yang  berwenang  mengenakan  sanksi untuk menentukan pilihan jenis sank- si  yang  didasarkan  pada  tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pe- nanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan.
Kumulatif  Penerapan  sanksi  adminis- tratif  secara  kumulatif  terdiri  atas  kumulatif internal  dan  kumulatif  eksternal.  Kumulatif internal  adalah  penerapan  sanksi  yang  dila- kukan  dengan  menggabungkan  beberapa jenis  sanksi  administratif  pada  satu  pelang-
garan.  Misalnya  sanksi  paksaan  pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatif  ekternal  adalah  penerapan  sanksi yang  di  lakukan  dengan  menggabungkan penerapan  salah  satu  jenis  sanksi  adminis- tratif  dengan  penerapan  sanksi  lainnya,  mi- salnya sanksi pidana.

## PENUTUP
AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam  izin  lingkungan  merupakan  studi aktivitas yang tersusun secara sistematik dan ilmiah  dengan  menggunakan  teknik  pende- katan  yang  bersifat  interdisipliner  bahkan multidisipliner.  Penyusunan  tahap  perenca- naan  AMDAL  dituangkan  ke  dalam  doku- men  yang  terdiri  dari:  Kerangka  Acuan, Andal,  RKL-RPL.  Selanjutnya  penilaian dokumen  KA  ANDAL,  ANDAL  RKL  dan RPL kemudian permohonan izin lingkungan. Bahwa  dokumen  AMDAL  dan/  UKL-UPL haruslah  mencakup  semua  tahapan,  yakni tahap  konstruksi,  tahap  pelaksanaan,  dan tahap pemantauan.
Tujuan  dan  sasaran  utama  AMDAL adalah  untuk  menjamin  agar  suatu  usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara  berkelanjutan  tanpa  merusak  dan mengorbankan  lingkungan  atau  dengan  kata lain  usaha  atau  kegiatan  tersebut  layak  dari segi aspek lingkungan. Dokumen RKL-RPL dalam  AMDAL  merupakan  manajemen lingkungan.  Untuk  menjaga  agar  AMDAL sesuai  dengan  peruntukannya  maka  penega-
kan  hukum  administratif  menjadi  penting dan  strategis,  hal  ini  disebabkan  oleh  ciri utama  sanksi  administratif  yang  bersifat pencegahan dan pemulihan. Sanksi adminis- tratif  berupa:  teguran  tertulis;  paksaan pemerintah;  pembekuan  izin  lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.
Perlu  memaksimalkan  pembuatan  do- kumen AMDAL dan/atau UKL-UPL mengacu perundang-undangan yang berlaku, dari  awal  mulai  dari  pengiriman  pertama sehingga  meminimalisir  kebutuhan  revisi. Perlu transparansi dana pengurusan AMDAL  dan/atau  UKL-UPL,  mulai  dari biaya  konsultan,  tes  laboratorium,  tim  ahli, dan  sebagainya.  Ketika  melakukan  permo- honan  pengurusan  AMDAL  dan/atau  UKL- UPL,  pemrakarsa  juga  melampirkan  ran- cangan  biaya  yang  akan  digunakan  selama proses  pengurusan  AMDAL  dan/atau  UKL- UPL.
Meningkatkan  kepedulian  perusahaan untuk menganggap AMDAL dan/atau UKL- UPL sebagai prioritas utama. Dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan akan pentingnya  menjaga  kestabilan  lingkungan, pemberian  insentif  dari  pemerintah  kepada perusahaan  yang  mengelola  dampak  ling- kungannya  dengan  baik,  dan  sebagainya. Meningkatkan kapabilitas petugas lingkung- an baik pihak pemerintah sebagai pengawas maupun  pemrakarsa  sebagai  pelaksana dengan  tujuan  memperoleh  petugas  yang ahli  dan  mampu  mengkritisi  masalah  dibi-
dangnya.  Pengawasan  dan  evaluasi  berkala guna penegakan hukum administratif dengan memberikan  sanksi  administratif  sebagai upaya  pencegahan  pencemaran  dan  atau perusakan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi,  2010, Hukum  Perizinan dalam  Sektor  Pelayanan  Publik ,
Sinar Grafika, Jakarta.
Arief  Sidharta,  1999, Refleksi  terhadap
Paradigma Ilmu Hukum di
Indonesia (Bahan  Kuliah  Filsafat
Hukum pada  Program Pascasarjana Unpad, Bandung.
Bagir  Manan,  2005. Menyongsong  Fajar Otonomi  Daerah .  Pusat  Studi Hukum,  FH  UII-Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Barda  Nawawi  Arief,  1996, Bunga  Rampai
Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra
Aditya, Bandung.
Ikomatussuniah, Perizinan , Pengajar Hukum Perizinan UNTIRTA.
Jimly  Asshiddiqie, Penegakan  Hukum secara Umum , 2005.
Koesnadi  Hardjasoemantri,  2001, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta;
Gadjah  Mada  University  Press.
(edisi Revisi, 2005).
M.  Daud  Silalahi, AMDAL  dalam  Sistem Hukum  Pertambangan ,  Universitas Padjadjaran. (Presentasi AMDAL)
-----------,Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. (Alumni Bandung,
2001).
-----------,Sistem  Hukum  AMDAL  dalam
Kegiatan  Petambangan. Seminar Nasional “Petambangan, Lingkungan Hidup dan
Kesejahteraan  Masyarakat”  Univ.
Sam  Ratulangi-Manado,  6  Agustus
2007.
------------,  2010, AMDAL  Dalam  Sistem Hukum  Lingkugan  Di  Indonesia , Jakarta, PT. Suara Harapan Bangsa.
M. Hadin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia , Yogyakarta: Genta Publishing.
Mochtar  Kusumaatmadja,  1995, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum  Nasional, Bina  Cipta,
Bandung.
Philipus  Hadjon,  M.  et  al.  2005. Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia , Gajah  Mada  University  Press, Yogjakarta.
Philipus  M.  Hadjon  dan  Tatiek  Sri Djatmiati,  2001, Tata  Perizinan Pada Era Otonomi Daerah , Makalah, Surabaya.
Ridwan,  HR., Hukum  Administrasi  Negara ,
UII press, Yogyakarta, 2003.
S.F.Marbun,  et.al.,  2001,  . Dimensi-Dimensi Pemikiran  Hukum  Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.
Siti  Sundari  Rangkuti,  1987, Hukum Lingkungan  dan  Kebijkasanaan Lingkungan
DalamProses
Pembangunan  Nasional  Indonesia, Surabaya. (edisi revisi, 2005).
-----------,Keterbukaan  dan  Peran  Serta Masyarakat  Dalam  Pengelolaan
Lingkungan , Majalah OZON
Volume 3 No.5, Januari 2002.
Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , Yogyakarta,
Graha Ilmu.
Supriadi,  2008, Hukum  Lingkungan  di Indonesia: Sebuah Pengantar , Sinar Grafika, Jakarta.
Taufik  Imam  Santoso,  2009, Politik  Hukum
Amdal,  Amdal  dalam  Perspektif Hukum Lingkungan dan
Administrasi, Cetakan  Pertama, Setara Press, Malang.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindaungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Warta Penegakan Hukum Lingkungan, Edisi Kompilasi II Tahun 2004 ,
Kementerian Lingkungan Hidup.
http://taufiqnugroho.blogspot.com/2009/02/ penegakan-hukum-lingkungan.html diakses pada tanggal 9 April 2015.
Ninik  Suparni, Pelestarian,  Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup , Sinar Galia, Jakarta, 1992.
Peratuan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan
Hidup  Nomor  7  Tahun  2010
Tentang  Sertifikasi  Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan Hidup  Dan  Persyaratan  Lembaga Pelatihan  Kompetensi  Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan Hidup  Nomor  5  Tahun  2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau  Kegiatan  Yang  Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup; dan
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan Hidup  Nomor  16  Tahun  2012
tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup.
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan  Masyarakat  Dalam AMDAL dan Izin Lingkungan.
Peraturan Menteri  Lingkungan Hidup Nomor  8 Tahun  2013  Tentang  Tata  Laksana Penilaian  Dan  Pemeriksaan  Dokumen Lingkungan  Hidup  Serta  Penerbitan
Izin Lingkungan.