Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSAL BAKU PADA TIKET PESAWAT MASKAPAI LA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

## TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Oleh:

## Faisal Alfi Nusha
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya
Faisallnusha@gmail.com
Abstract– Commercial air transportation has developed rapidly nowadays. It has been proven by  lots  of  air  transportation  companies  which  provide  air  transportation  services.  In  the commercial air transportation service activity, there are two parties who deal on an agreement, they  are  the  air  transportation  company  and  the  passenger.  The  two  parties  are  tied  on  an agreement, which is transportation agreement in the form of ticket. The air air transportation company always attaches various rules in the rear page of the ticket. Those rules were written in standard clauses form. Just like LA Airlines attached the standard clauses  that have been made  and  prepared  in  advance  unilaterally  in  the  rear  page  of  the  ticket  at  the  “important notes”  section.  This  thesis  was  written  for  the  purpose  to  analyze  whether  the  inclusion  of standard clauses in LA Airline’s ticket contradict to Article 18 of the Consumer Protection Law. By conducting normative juridical law research and conducting literature studies that refer to the Consumer Protection Law and the experts’ opinion, it can be concluded that the inclusion of the standard clauses at “important notes” section in the rear page of the LA Airline’s ticket contradict to Article 18 of the Consumer Protection Law, and as a form of legal protection for LA Airline’s passenger, the standard clauses are null and void.
Keywords: Consumer Protection, Standard Clauses, Flight Ticket
Abstrak– Pengangkutan udara niaga dewasa ini mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu terbukti dengan banyaknya perusahaan penerbangan yang menyediakan jasa transportasi udara. Dalam kegiatan pengangkutan udara niaga, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan, yaitu maskapai penerbangan dan penumpang. Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu  perjanjian  pengangkutan  dalam  bentuk  tiket.  Maskapai  penerbangan  selalu mencantumkan berbagai ketentuan di halaman belakang tiket. Ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk klausula baku. Seperti halnya Maskapai LA mencantumkan klausula baku yang telah  dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu  secara sepihak  di  halaman  belakang tiket  pada bagian  “Catatan  Penting”.  Skripsi  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  apakah  pencantuman klausula baku dalam tiket pesawat Maskapai LA bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan  Konsumen.  Dengan  dilakukannya  penelitian  hukum  yuridis  normatif  melalui studi kepustakaan yang mengacu pada Undang-undang Perlindungan Konsumen, dapat ditarik kesimpulan  bahwa  pencantuman  klausula  baku  pada  bagian  “Catatan  Penting”  di  halaman belakang  tiket  Maskapai  LA  bertentangan  dengan  Pasal  18  Undang-undang  Perlindungan Konsumen dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang Maskapai LA, klausula baku tersebut batal demi hukum.

## Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Tiket Pesawat

## A. PENDAHULUAN
Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau besar dan kecil dengan perairan yang terdiri atas perairan laut, sungai, dan danau. Di atas teritorial  daratan dan perairan tersebut,  membentang pula teritorial  udara  yang semuanya itu merupakan wilayah negara Indonesia yang sangat luas. Keadaan wilayah negara Indonesia yang demikian  luas  ini  membutuhkan  banyak  jenis  pengangkutan  melalui  daratan,  perairan,  dan udara yang mampu menjangkau seluruh wilayah negara Indonesia.
Diantara jasa angkutan darat, laut, dan udara, yang paling terakhir berkembang adalah jasa angkutan udara dan kini menjadi andalan bagi beberapa pelaku usaha yang bergerak dalam jasa  pengangkutan.  Hal  ini  disebabkan  karena  sistem  transportasi  udara  memiliki  kelebihan tersendiri dibandingkan dengan sistem transportasi yang lain, karena kemampuan jasa angkutan udara dapat bergerak lebih cepat karena alat pengangkutannya yang berupa pesawat terbang. Di Indonesia pengaturan mengenai transportasi udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disingkat UU Penerbangan), selain itu terdapat berbagai Peraturan Menteri  sebagai peraturan pelaksanaan penerbangan di Indonesia. Dengan adanya  berbagai  peraturan  perundang-undangan  tersebut  setidaknya  dapat  memberikan perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  terlibat  di  dalam  penyelenggaraan kegiatan transportasi udara.
Menurut  ketentuan  Pasal  140  UU  Penerbangan:  “badan  usaha  angkutan  udara  niaga wajib  mengangkut  orang,  barang  dan/atau  kargo,  dan  pos  setelah  disepakatinya  perjanjian pengangkutan”.  Selanjutnya  Pasal  1  angka  29  UU  Penerbangan  menjelaskan  bahwa: “perjanjian  pengangkutan  udara  adalah  perjanjian  antara  pengangkut  dan  pihak  penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.”
Perjanjian  pengangkutan  pada  asasnya  tidak  tertulis,  tetapi  harus  dibuktikan  dengan dokumen  pengangkutan.  Keberadaan  dokumen  pengangkutan  berfungsi  sebagai  bukti  sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak. Dalam Pasal 150 UU Penerbangan yang dimaksud dengan dokumen angkutan udara terdiri atas:
1. Tiket penumpang pesawat udara;
2. Pas masuk pesawat udara ( boarding pass );
3. Tanda pengenal bagasi;
4. Surat muatan udara ( airway bill ).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Pengertian tiket dalam UU Penerbangan Pasal 1 angka 27 menjelaskan bahwa: “tiket adalah  dokumen  berbentuk  cetak,  melalui  proses  elektronik,  atau  bentuk  lainnya,  yang merupakan  salah  satu  alat  bukti  adanya  perjanjian  angkutan  udara  antara  penumpang  dan pengangkut,  dan  hak  penumpang  untuk  menggunakan  pesawat  udara  atau  diangkut  dengan pesawat udara.”
Mengingat  tiket  sebagai  alat  bukti  adanya  perjanjian  pengangkutan  udara,  maka pengangkut  harus  memberikan  kepada  penumpang  suatu  tiket  untuk  membuktikan  bahwa pemegang tiket sudah membayar lunas biaya pengangkutan udara.
Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa:
“Mengenai saat kapan perjanjian pengangkutan itu terjadi dan mengikat pihak-pihak, tidak ada  ketentuan  dalam  undang-undang,  yang  ada  ialah  bahwa  pihak-pihak  mengadakan persetujuan  kehendak  Pasal  1320  KUHPerdata  yang  dibuktikan  oleh  dokumen  angkutan. Melalui  dokumen  angkutan  tersebut  baru  dapat  diketahui  saat  terjadi  perjanjian pengangkutan, yaitu sejak tanggal yang tertera dalam dokumen angkutan tersebut sehingga pengangkut wajib melaksanakan pengangkutannya.” 1
Maskapai penerbangan selalu mencantumkan berbagai ketentuan di halaman belakang dokumen angkutan. Ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk klausula baku. UUPK dalam Pasal  1  angka  10  UUPK  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Klausula  Baku  adalah: “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”
Menurut Gunawan Widjaja, adakalanya kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada  akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Dalam praktek dunia usaha juga menunjukkan bahwa keuntungan  kedudukan  tersebut  sering  diterjemahkan  dengan  pembuatan  perjanjian  atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian  yang dibuat oleh salah satu  pihak  yang lebih dominan dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat “baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya.
Janus Sidabolok berpendapat bahwa:
“dalam praktiknya cara untuk mengikat suatu perjanjian tertentu adalah salah satu pihak telah mempersiapkan sebuah konsep ( draft ) perjanjian yang akan berlaku bagi para pihak.
1 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013,   hal. 91.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Konsep  itu  disusun  sedemikian  rupa  sehingga  pada  waktu  penandatanganan  perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal  yang sifatnya subyektif, seperti identitas dan  tanggal  pembuatan  perjanjian  yang  sengaja  dikosongkan  sebelumnya.  Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian ( term of conditions ) sudah tertulis lengkap, yang pada  dasarnya  tidak  dapat  diubah  lagi.  Konsep  perjanjian  seperti  inilah  yang  disebut dengan perjanjian baku/klausula baku.” 2
Terkait  dengan  klausula  baku,  terdapat  larangan  bagi  pelaku  usaha  sebagaimana tertuang di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK sebagai berikut:
“Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau  perjanjian  apabila:  menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”
Hal  ini  berkaitan  dengan  berita  yang  dikutip  dari  Kumparan.com  pada  bulan  Januari 2019, maskapai nasional bertarif rendah yakni Maskapai LA menghapus fasilitas bagasi gratis untuk  layanan  seluruh  penerbangan  domestik  dan  mulai  merencanakan  untuk  menerapkan ketentuan baru yaitu mengenakan tarif pada bagasi penumpang.  Pada awalnya Maskapai LA menerapkan ketentuan bagasi cuma-cuma sejumlah 20 kilogram. Maskapai LA berdalih bahwa rencana  untuk  menerapkan  tarif  bagasi  itu  merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  185  Tahun  2015  Tentang  Standar  Pelayanan  Penumpang  Kelas  Ekonomi  Angkutan Udara  Niaga  Berjadwal  Dalam  Negeri  (selanjutnya  disingkat  Permenhub  Nomor  185  Tahun 2015)  khususnya  pada  Pasal  22  huruf  c  menentukan  bahwa  maskapai no  frills (pelayanan standar minimum) seperti Maskapai LA dapat mengenakan biaya pada bagasi. Klausula baku mengenai pemberlakuan tarif bagasi tersebut langsung dituangkan sebagai sebuah informasi ke dalam tiket Maskapai LA sejak tanggal 8 Januari 2019 tanpa ada pemberitahuan resmi terlebih dahulu  kepada  publik. Corporate    Communications  Strategic  of  Lion  Air  Group ,  Danang Mandala mengatakan, tarif bagasi yang akan dikenakan  nantinya akan tergantung dengan rute tujuan.
Ketentuan baru mengenai tarif bagasi tersebut terdapat dalam bagian “Catatan Penting” di halaman belakang tiket Maskapai LA khususnya pada huruf h dan k yang berupa klausula baku sebagai berikut:
2 Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 13.
h. Penumpang/Pemegang Tiket ini tunduk kepada Syarat & Ketentuan Penerbangan yang ditetapkan oleh Maskapai Penerbangan/Pengangkut.
k. Bagasi cuma-cuma Maskapai LA tidak berlaku efektif tanggal 8 Januari 2019.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu  penelitian  dengan  menggunakan  bahan-bahan  hukum  untuk  memecahkan  fakta  atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui studi kepustakaan. Pendekatan masalah menggunakan dua pendekatan yaitu statute approach dan conseptual approach. Pendekatan statute approach yaitu masalah dipaparkan, dikaji, dan dirumuskan berdasarkan pendekatan terhadap aturan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.  Pendekatan conseptual  approach yaitu  masalah  dipaparkan,  dikaji,  dan  dirumuskan berdasarkan pendekatan-pendekatan pendapat atau pemikiran para ahli.
Bahan   hukum   dalam penelitian yuridis normatif ini terdiri dari dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun  bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
3. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  185  Tahun  2015  tentang  Standar  Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara
Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  erat  hubungannya  dengan  bahan hukum primer untuk dapat membantu menganalisa serta memahami persoalan-persoalan yang ada, yaitu berupa literatur maupun karya ilmiah para sarjana.
Bahan hukum dikumpulkan melalui menelaah dan mempelajari peraturan perundang- undangan  maupun  literatur  yang  ada  kaitannya  dengan  materi  yang  dibahas.  Bahan  hukum tersebut  kemudian  diolah  dengan  menggunakan  kajian  deduktif,  dalam  arti  menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang  kemudian  dikaitkan  dengan  kasus  yang  diuraikan  secara  khusus  agar  memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jasa pengangkutan udara sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Namun, kedudukan pelaku  usaha  yang  lebih  kuat  dalam  membuat  perjanjian  pengangkutan  menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Kedudukan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
pelaku  usaha  yang  lebih  kuat  semakin  membuka  peluang  bagi  pelaku  usaha  untuk menyalahgunakan kedudukannya.
Maskapai  LA merupakan badan usaha angkutan udara berbentuk  perseroan terbatas yang mengangkut penumpang dengan memungut  bayaran,  yang dalam  hal  ini Maskapai  LA dapat  dikatakan  sebagai  pelaku  usaha  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  3  UUPK menentukan sebagai berikut:
Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Pada Pasal 1 angka 20 UU Penerbangan menentukan pengertian badan usaha angkutan udara sebagai berikut: “Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang  kegiatan  utamanya  mengoperasikan  pesawat  udara  untuk  digunakan  mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.”
Maskapai  LA  merupakan  badan  usaha  angkutan  udara  yang  berkewajiban  untuk mengangkut  penumpang  setelah  disepakatinya  perjanjian  pengangkutan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 140 UU Penerbangan yang menentukan sebagai berikut:
(1) Badan  usaha  angkutan  udara  niaga  wajb  mengangkut  orang  dan/atau  kargo,  dan  pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan.
(2) Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap  pengguna  jasa  angkutan  udara  sesuai  dengan  perjanjian  pengangkutan  yang disepakati
(3) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan.
Hubungan hukum antara Maskapai LA dan penumpang adalah hubungan hukum akibat perjanjian  pengangkutan  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen yang dibuktikan dengan adanya tiket penumpang sebagai dokumen pengangkutan. Kewajiban Maskapai LA sebagai pelaku usaha adalah mengangkut penumpang dari tempat asal hingga ke tempat tujuan setelah perjanjian pengangkutan disepakati. Hal tersebut sesuai dengan Pasal  41  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1995  tentang  Angkutan  Udara (selanjutnya disebut PP. No. 40 Tahun 1995) yang menentukan bahwa: “Perusahaan angkutan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
udara  niaga  wajib  mengutamakan  pengangkutan  calon  penumpang  atau  barang  yang pemiliknya  telah  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  perjanjian  pengangkutan  yang disepakati”.
Maskapai LA mencantumkan informasi di halaman belakang tiket pada lembar “Catatan Penting” khususnya pada huruf h dan k sebagai berikut:
h. Penumpang/Pemegang Tiket ini tunduk kepada Syarat & Ketentuan Penerbangan yang ditetapkan oleh Maskapai Penerbangan/Pengangkut.
k. Bagasi cuma-cuma Maskapai LA tidak berlaku efektif tanggal 1 Maret 2019.
KUHPerdata tidak memberikan pengertian klausula baku, tetapi dalam Pasal 1 angka 10 UUPK ditentukan pengertian klausula baku yaitu: “setiap aturan atau ketentuan dan syarat- syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.
Terkait dengan hal tersebut, Sudaryatmo mengungkapkan ciri-ciri klausula baku sebagai berikut:
1. Perjanjian  dibuat  secara  sepihak  oleh  mereka  yang  posisinya  relatif  lebih  kuat  dari konsumen;
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan. 3
Informasi yang dicantumkan oleh Maskapai LA di halaman belakang tiket pada lembar “Catatan Penting” khususnya pada huruf h dan k dapat disebut sebagai klausula baku karena informasi tersebut telah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Maskapai LA  tanpa  melibatkan  penumpang  dalam  menentukan  isi  perjanjian  dan  dituangkan  secara tertulis ke dalam dokumen berupa tiket.
Pencantuman klausula baku pada tiket pesawat Maskapai LA yang terkait dengan tarif bagasi tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK sebagai berikut:
(1) Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk diperdagangkan  dilarang  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
3 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Vol 18 No 1 April 2020
g. Menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan  baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
Ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  g  UUPK,  dapat  dikatakan  terdapat  2  (dua)  larangan pencatuman klausula baku sebagai berikut:
1. Klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, dan
2. Klausula  baku  yang  menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  dibuat sepihak oleh pelaku usaha.
Ad. 1.  Klausula baku  yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru.
Maskapai  LA  mencantumkan  klausula  baku  yang  menyatakan  bahwa  penumpang tunduk  kepada  Syarat  &  Ketentuan  Penerbangan  yang  ditetapkan  oleh  Maskapai Penerbangan/Pengangkut  berupa  penghapusan  ketentuan  bagasi  cuma-cuma  sejumlah  20  kg yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Januari 2019. Ketentuan pemberlakuan tarif bagasi tersebut masih  dapat  disebut  sebagai  aturan  baru  karena  pemberlakuannya  yang  baru  efektif  sejak tanggal  8  Januari  2019.  Selain  itu,  ketentuan  tarif  bagasi  tersebut  belum  pernah  ada  karena sebelum  ketentuan  tarif  bagasi  tersebut  diberlakukan,  penumpang  diberikan  fasilitas  bagasi cuma-cuma  sejumlah  20  kg  yang  tidak  diberlakukan  lagi  sejak  tanggal  8  Januari  2019. Kemudian  ketentuan  fasilitas  bagasi  cuma-cuma  tersebut  diubah  sejak  dikeluarkannya pemberlakuan  tarif  bagasi  yang  merujuk  kepada  Permenhub.  Nomor  185  Tahun  2015  pada Pasal 22 menentukan sebagai berikut:
Bagasi  tercatat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21,  merupakan  ketersediaan  bagasi tercatat bagi seluruh kelompok pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kelompok full service , paling banyak 20 kg tanpa dikenakan biaya;
b. Kelompok medium service , paling banyak 15 kg tanpa dikenakan biaya; dan
c. No frills , dapat dikenakan biaya.
Ad. 2.  Klausula  baku  yang  menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  dibuat sepihak oleh pelaku usaha.
Klausula baku berupa pemberlakuan tarif bagasi tersebut dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh Maskapai LA secara tiba-tiba dan diletakkan dalam bagian “Catatan Penting” di halaman belakang tiket Maskapai LA dan mulai diberlakukan pada tanggal 8 Januari 2019 tanpa ada  pemberitahuan  secara  resmi  ataupun  sosialisasi  terlebih  dahulu  kepada  masyarakat.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Klausula baku tersebut merupakan perjanjian yang menguntungkan bagi pihak Maskapai LA sebagai pelaku usaha karena perjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh  maskapai  penerbangan  sehingga  penumpang  sebagai  konsumen  tidak  dapat  meminta perubahan jika merasa keberatan dengan klausula baku tersebut.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK, klausula baku adalah larangan yang dimaksudkan  untuk  menempatkan  kedudukan  konsumen  setara  dengan  pelaku  usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, pengertian  kebebasan  berkontrak  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  1338  KUHPerdata  yang menyatakan:  “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya.”
Melihat  perbedaan  kedudukan  para  pihak  ketika  perjanjian  diadakan,  penumpang sebagai  konsumen  tidak  diberikan  kesempatan  untuk  mengadakan  tawar  menawar  dengan pihak maskapai selaku pelaku usaha. Penumpang tidak memiliki kekuatan untuk mengutarakan kehendak  dan  kebebasannya  dalam  menentukan  isi  perjanjian,  maka  penumpang  terpaksa menerima  perjanjian  tersebut,  sehingga  tidak  ada  kebebasan  berkontrak  diantara  para  pihak. Terkait dengan hal ini, Ahmadi Miru berpendapat bahwa:
“apabila  dalam  suatu  perjanjian  kedudukan  para  pihak  tidak  seimbang,  pihak  lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat  biasanya  menggunakan  kesempatan  tersebut  untuk  menentukan  klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku.” 4
Klausula  baku  berdasarkan  teori due  care tentang  kewajiban  perusahaan  terhadap konsumen didasarkan pada gagasan bahwa pelaku dan konsumen tidak saling sejajar dan bahwa kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan perusahaan yang memiliki pengetahuan dan  keahlian  yang  tidak  dimiliki  konsumen  karena  produsen  berada  pada  posisi  yang  lebih menguntungkan. Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang berkedudukan lebih kuat, yang biasanya dipegang oleh pihak pelaku usaha. Apabila konsumen menolak klausula baku tersebut, maka konsumen tidak akan mendapatkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan. Oleh sebab itu kebanyakan konsumen menyetujuinya. Namun bagi pelaku usaha ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. 5
Sidharta menjelaskan teori due care sebagai berikut:
4 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 39.
5 Rosmawati, Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
“Teori due care menerangkan mengenai kewajiban para pelaku bisnis terhadap konsumen didasari  pada gagasan bahwa konsumen dan pelaku bisnis atau penjual tidak berada dalam kondisi equal . Dalam kondisi ini kepentingan konsumen secara khusus sangat rentan untuk disalahgunakan oleh para pelaku bisnis atau penjual. Di satu pihak para penjual memiliki pengetahuan  dan  keahlian  mengenai  produk  yang  akan  mereka  beli.  Oleh  karena  para pelaku  ekonomi  berada  dalam  posisi  yang  menguntungkan,  mereka  memiliki  kewajiban untuk  memberikan perhatian  yang khusus  untuk  menjamin kepentingan konsumen untuk tidak disalahgunakan. Konsumen sangat bergantung pada keahlian para pelaku bisnis atau penjual.  Para  pelaku  bisnis  atau  penjual  tidak  hanya  memiliki  kewajiban  untuk menyampaikan produk mereka kepada konsumen, tetapi mereka juga harus melaksanakan perhatian yang semestinya ( to exercise due care ).” 6
Berdasarkan  doktrin  ketidakadilan  ( unconscionability ),  apabila  klausula  dalam  suatu perjanjian tidak adil dan merugikan salah satu  pihak, maka harus dinyatakan batal. Menurut Munir Fuady doktrin ketidakadilan ( unconscionability ) adalah:
“suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausula  yang  tidak  adil  dan  sangat  memberatkan  salah  satu  pihak,  sungguhpun  kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan.” 7
Klausula  baku  yang  dicantumkan  oleh  Maskapai  LA  di  halaman  belakang  tiket  pada lembar “Catatan Penting” khususnya pada huruf h dan k telah melanggar hak konsumen yang dalam hal ini adalah penumpang, sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 huruf a UUPK sebagai berikut:  “Konsumen  berhak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Dengan adanya pemberlakuan tarif bagasi ini membuat penumpang tidak nyaman dalam menggunakan jasa dari Maskapai LA karena penumpang harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar bagasi. Padahal sebelum ketentuan tarif bagasi ini diberlakukan, penumpang mendapatkan fasilitas bagasi cuma-cuma sejumlah 20 kg. Selain itu, konsumen  juga  pada  akhirnya  terbebani  dengan  tarif  bagasi  tersebut  karena  jumlah  tarifnya yang  hampir  sama  dengan  harga  tiket  penerbangannya.  Konsumen  juga  akan  merasa  tidak nyaman  ketika  proses check-in di  bandara  karena  dengan  adanya  pemberlakuan  tarif  bagasi tersebut  dapat  berpotensi  untuk  menimbulkan  antrian  yang  lebih  lama.  Maskapai  LA
6 Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 62.
7 Munir Fuady, Hukum Kontrak , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 52
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
menentukan  pembelian  bagasi  tersebut  minimal  sejumlah  5  kg  yang  tentunya  akan memberatkan penumpang yang hanya ingin membeli bagasi kurang dari 5 kg.
UUPK tidak melarang sepenuhnya pencantuman klausula baku, namun  ada beberapa substansi klausula baku yang dilarang menurut Pasal 18 UUPK. Maskpai LA seharusnya dapat mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat umum jika ingin memberlakukan sebuah ketentuan  baru  yang  dalam  hal  ini  adalah  pemberlakuan  tarif  bagasi.  Maskapai  LA  dapat mensosialisasikannya melalui konferensi pers, iklan di media cetak, pengumuman di website resmi Maskapai LA, sosial media Maskapai LA, atau dengan memasang banner pengumuman pada counter Maskapai LA di setiap bandara selama masa sosialisasi berlangsung.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, konsekuensi dari klausula baku yang dibuat oleh  Maskapai  LA  dalam  bagian  “Catatan  Penting”  di  halaman  belakang  tiket  pesawat Maskapai  LA  khususnya  pada  huruf  h  dan  k  baik  dari  sisi  substansi  maupun  bentuknya, dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK sebagai berikut: “setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”
Pemahaman  batal  demi  hukum  ( Null  and  Void ) berarti  dari  awal  perjanjian  itu  telah batal, atau dianggap tidak pernah ada apabila syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian tidak dipenuhi. Sebagai akibat dari batal demi hukum terhadap klausula baku tersebut, maka walaupun pihak konsumen dan pelaku usaha sepakat dengan klausula baku tersebut, namun di hadapan  hukum,  klausula  baku  tersebut  tidak  sah.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Kartini Muljadi berpendapat bahwa:
“di samping tidak dipenuhinya syarat obyektif, tiap-tiap perbuatan hukum (terutama dalam perjanjian  formil)  yang  mensyaratkan  dibentuknya  perjanjian  dalam    bentuk  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  yang  jika  tidak  dipenuhi  maka  perjanjian  tersebut  akan batal demi hukum, dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.” 8

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## a. Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula baku berupa biaya bagasi dalam tiket pesawat Maskapai LA bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penumpang Maskapai LA selaku
8 Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008,   hal. 182.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
konsumen  umumnya  sebagai  pihak  yang  lemah  posisinya  mengalami  kerugian  dengan adanya  pencantuman  klausula  baku  pada  bagian  “Catatan  Penting”  dalam  halaman belakang tiket Maskapai LA khususnya pada huruf h dan k yang diterbitkan secara sepihak oleh  Maskapai  LA.  Penumpang  Maskapai  LA  mengalami  kerugian  dengan  adanya pencantuman klausula baku pada bagian “Catatan Penting” khususnya pada huruf h dan k dalam halaman belakang tiket Maskapai  LA, karena mencantumkan klausula baku  yang berupa aturan baru dan dibuat sepihak oleh Maskapai LA merupakan klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK dan mengakibatkan  hak  konsumen  untuk  memperoleh  kenyamanan  menjadi  terabaikan sebagaimana ditentukan pada Pasal  4 huruf a UUPK .
Sebagai  akibat  dari  pencantuman  klausula  baku  oleh  Maskapai  LA  pada  bagian “Catatan Penting” di halaman belakang tiket pesawat Maskapai LA khususnya pada huruf h  dan  k  baik  dari  sisi  substansi  maupun  bentuknya,  dinyatakan  batal  demi  hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK.
b. Saran Tindak Lanjut
Berdasarkan kasus yang telah dibahas, saran yang dapat diberikan adalah Maskapai LA  sebaiknya  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  umum  terlebih  dahulu  sebelum memberlakukan ketentuan baru tersebut melalui berbagai media, seperti misalnya: media sosial Maskapai LA, pengumuman di website resmi Maskapai LA, iklan di media cetak, konferensi pers, atau dengan memasang banner pengumuman pada counter Maskapai LA di setiap bandara selama jangka waktu tertentu sebelum diberlakukan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adji, Sution Usman. (1990). Hukum Pengangkutan di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta. Agustina, Rosa. (2012). Hukum Perikatan (Law of Obligations) . Denpasar: Pustaka Larangan.
Assegaf, Ahmad Fikri. 2014. Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku . Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
Badrulzaman,  Mariam  Darus.  (2001). Kompilasi  Hukum  Perikatan .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
E. Suherman. (2000). Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan . Bandung: Mandar Maju. Fuady, Munir. (2007). Hukum Kontrak . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hartono, Sri Rejeki. (2010). Kamus Hukum Ekonomi . Bogor: Ghalia Indonesia.
HMN Purwosutjipto. (1995). Hukum Pengangkutan . Jakarta: Djambatan.
Miru,  Ahmadi.  (2014). Hukum  Kontrak  &  Perancangan  Kontrak .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada.
Muhammad, Abdulkadir. (2013). Hukum Pengangkutan Niaga . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Muljadi, Kartini. (2008). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Patrik, Purwahid. (1994). Dasar-dasar Hukum Perikatan . Bandung: Mandar Maju.
Rosmawati.  (2018). Pokok-pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Depok:  Prenadamedia Group.
Shofie,  Yusuf.  (2000). Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-instrumen  Hukumnya . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sholihin,  M.  Firdaus  &  Wiwin  Yulianingsih.  (2016). Kamus  Hukum  Kontemporer .  Jakarta: Sinar Grafika.
Sidabolok, Janus. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sidharta. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Siwi, Kristiyanti Celina Tri. (2009). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika. Sjahdeini, Sutan Remy. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia .  Jakarta:  Institut  Bankir Indonesia.
Soekardono. (1986). Hukum Dagang Indonesia . Jakarta: Rajawali.
Subekti. (1995). Aneka Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Subekti. (1998). Hukum Perjanjian . Jakarta: Internusa.
Sudaryatmo. (1999). Hukum dan Advokasi Konsumen . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Tobing,  David  M.  L.  (2019). Klausula  Baku:  Paradoks  Dalam  Penegakan  Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. (2008). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## Jurnal
Johannes Gunawan. (2003). Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis . Volume 22 No. 6.

## Peraturan perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara