E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT DI MINANGKABAU

## Sal Sabilla Syafira, Devi Siti Hamzah Marpaung
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Korespondensi: salsabillasyafira31@gmail.com , devishm89@gmail.com

## ABSTRAK
Tanah ulayat di Minangkabau merupakan identitas masyarakat dan di lindungi keberadaannya oleh Negara  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Dalam  mempertahankan keberadaannya  tidak  heran  lagi  karena  sering  terjadi  peningkatan  intensitas  konflik  di  tengah masyarakat  bahkan  munculnya  perkara  terbesar  di  pengadilan  adalah  permasalahan  tanah  ulayat, pada saat ini konflik yang terjadi bukan saja melibatkan antar masyarakat tetapi juga masyarakat dengan Negara yang disebabkan oleh faktor kepentingan kedua belah pihak, bukan hanya didalam masyarakat  tetapi  penggunaan  tanah  ulayat  oleh  Perusahaan  Swasta  juga  telah  menciptakan perselisihan  di  Sumatera  Barat.  Menurut  hukum  pengadaian  tanah  di  Indonesia  untuk mendapatkan  tanah  ulayat  tersebut  Perusahaan  Swasta  harus  menghubungi  pemilik  tanah (masyarakat minangkabau) sebagai subjek tanah komunal untuk membuat kontak langsung, dalam hal ini faktanya mereka sudah mendapatkan tanah dari Pemerintah Daerah tidak dari orang-orang. Korporasi  telah  melakukan  pemukiman  perselisihan  tetapi  tidak  effisien  untuk  memecahkan masalah namun masyarakat juga sudah melakukan segala cara untuk berjuang mendapatkan tanah mereka.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

## ABSTRACT
Customary land in Minangkabau is the identity of the community and its existence is protected by the  State  as  stated  in  the  Basic  Agrarian  Law.  In  maintaining  its  existence,  it  is  not  surprising because  there  is  often an  increase  in  the  intensity  of  conflict  in  the  community,  even  the biggest case  in  court  is  the  issue  of  ulayat  land,  at  this  time  the  conflicts  that  occur  not  only  involve between communities but also between communities and the state caused by factors of the interests of  both  parties. ,  not  only  within  the  community  but  the  use  of  ulayat land by  private  companies has also created disputes in West Sumatra. According to the land acquisition law in Indonesia to obtain  the  ulayat  land,  the  private  company  must  contact  the  land  owner  (minangkabau community) as the subject of the communal land to make direct contact, in this case the fact is that they have obtained the land from the local government not from the people. The corporation has done  settlement  of  disputes  but  it is  inefficient  to  solve  the  problem  but  the  community  has  also done everything possible to fight for their land.
Keyword: Ulayat Land Dispute Resolution

## A. PENDAHULUAN
Di dalam  masyarakat Minangkabau sering  terjadi konflik horizontal yang berujung pada gugatan bersengketa antara pemilik tanah ulayat di Sumatera Barat bahkan  juga  bisa  menimbulkan  permusuhan  dalam  satu  kaum  persukuan  yang masih  berada  dalam  satu  daerah  tersebut  sehingga  membuat  situasi  yang  tidak kondusif dalam pergaulan antara masyarakat. Masyarakat  Minangkabau ikut dan mematuhi  perintah  dari  Mamak  (kepala  waris)  yang  merupakan  pimpinan persukuan  yang  diberi  amanah  untuk  menjaga  tanah  ulayat  persukuan  masing- masing  agar  keberadaannya  tetap  terjaga  dan  untuk  kesejahteraan  masyarakat adatnya (anak kamanakan), akan tetapi amanah tersebut tidak dapat dipercaya atau dipegang oleh anak kemenakannya dan masyarakat adat disebabkan karena sering kali  tanah  ulayat  ini  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pribadi,  memperkaya  diri sendiri  dan  tergoda  dengan  uang  yang  jumlahnya  sangat  banyak  dari  orang  lain agar  ia  mau  menjual  tanah  ulayat  anak  kemenakan  dan  masyarakat  adatnya kepada orang lain. 1 Di Sumatera Barat khususnya Minangkabau tanah ulayat tidak bisa  diperjual  belikan  dan  bukan  menjadi  objek  pendaftaran  tanah  berdasarkan ketentuan Pasal 9  Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah.  Padahal  hukum  itu  sebenarnya  identik  dengan  kepastian. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya  tersebut masih ada  hak serupa  itu  sehingga  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara  berdasarkan atas persatuan bangsa tetapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan  yang  lebih  tinggi.”  Jadi  dalam  ketentuan  tersebut  adalah bahwa  adanya suatu pengakuan dari pemerintah daerah terhadap keberadaan hak tanah ulayat dan hak serupa dalam masyarakat hukum adat bahkan untuk pertama kalinya  hak  tanah  ulayat  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria jiwanya serta filosofinya berdasarkan pada
1 Rinel Fitlayeni, “ Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago di Nagari Kasang dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman” Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol. 2 No. 2, 2015. Hal- 152
Hukum  Adat  dan  prinsip  ini  mengakui  keberadaan  hak  ulayat  tanah  namun pengaturan materi mengenai hak ulayat tanah tersebut tidak dirinci, dalam hal ini bisa  menimbulkan  masalah  akibat  adanya  perbedaan  persepsi  hukum  dalam masyarakat adat Minagkabau sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  1999.  Peraturan  ini menjelaskan bahwa kebijaksanaan yang menjelaskan prinsip pengakuan terhadap hak tanah ulayat dan hak serupa dari masyarakat hukum adat Minangkabau. Jadi bagi  masyarakat  Minangkabau  tanah  ulayat  adalah  unsur  pengikat  bagi masyarakat  tersebut  untuk  tinggal  di  suatu  wilayah  dan  merupakan  identitas masyarakat  yang  secara  konstitusional  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Dasar 1945.  Oleh  sebab  itu  hal  ini  merupakan  kewajiban  semua  masyarakat Minangkabau  untuk  menjaga  tanah  ulayat  tersebut  agar  tidak  tergilas  oleh perkembangan  zaman  saat  ini,  namun  hingga  sampai  saat  ini  sengketa  tanah ulayat tidak juga selesai-selesai.
Dalam  rangka  menarik  perhatian  Perusahaan  Swasta  untuk  menanamkan investasinya  di  daerah  tersebut,  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  tidak  takut  untuk membebaskan  tanah  ulayat,  ketidak  jelasan  pengaturan  tanah  ulayat  dalam Peraturan  Perundang-Undangan  seringkali  menjadi  alasan  pembenar  dalam memarjinalkan  keberadaan  tanah  ulayat.  Di  samping  itu  batasan  tanah  ulayat tersebut  hanya  berdasarkan  “Peta  Ingatan”  dari  Penguasa  Adat  (mamak)  yang sekarang  merupakan  bagian  dari  kompleksitas  permasalahan  tanah  ulayat  tetapi bukan  merupakan  hal  yang  tidak  asing  lagi  apabila  permasalahan  tanah  ulayat menjadi sumber perselisihan sengketa dan timbulnya perkara besar pada Lembaga Peradilan  di  Sumatera  Barat.  Dalam  hal  ini  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam sengketa  tanah  ulayat  bisa  saja  melibatkan  Pemerintah  daerah  (Pemda)  dengan masyarakat,  masyarakat  dengan  perusahaan  negeri  atau  antar  sesama  anggota masyarakat.  Seiring  dengan  berjalannya  waktu  kebutuhan  tanah  ulayat  untuk kepentingan  dalam  pembangunan  khususnya  perusahaan  di  bidang  perkebunan saat  ini  yang  terbanyak  di  Sumatera  Barat  diambil  dari  tanah  ulayat  persukuan. Kekuasaan tanah ulayat diperoleh perusahaan perkebunan dilakukan dengan jalan melepaskan  hak  kekuasaan  atas  tanah  oleh  masyarakat  melalui  Niniak  Mamak
kepada  Pemerintahan  Daerah  (PEMDA)  setempat.  Surat  pernyataan  penyerahan tanah  ulayat  yang  di  tandatangani  oleh  Niniak  Mamak  dan  Kepala  Daerah  itu dinamakan surat pelepasan hak tanah ulayat yang berisi pernyataan bahwa Niniak Mamak  menyerahkan  tanah  ulayatnya  kepada  Perusahaan  Swasta  perkebunan sawit  dengan  kewajiban  Perusahaan  Swasta  untuk  membayar  uang  adat  (siliah jariah),  namun  untuk  membangun  perkebunan  inti  harus  diiringi  dengan pembangunan  kebun  plasma  untuk  anak  kemenakan  dari  Niniak  Mamak  yang menyerahkan  tanahnya  tersebut.  Dalam  surat  ini  nanti  akan  dipergunakan  oleh Perusahaan  Swasta  untuk  mengusulkan  perolehan  Hak  Guna  Usaha  (HGU) kepada pemerintah.
Menurut  peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  pada  Hak  Guna Usaha hanya bisa diberikan di atas tanah Negara atau tanah yang telah dilepaskan haknya  oleh  pemiliknya  dan  apabila  masa  berlaku  Hak  Guna  Usaha  itu  sudah berakhir status tanah kembali  menjadi tanah Negara. Dengan adanya perkebunan sawit di atas tanah ulayat  masyarakat adat dan anak kemenakan tersebut  banyak menimbulkan masalah yang harus dicari jalan keluarnya, masyarakat menganggap bahwa  uang  adat  yang  diberikan  kepada  mereka  hal  ini  bukan  berarti  mereka harus  menjual  tanah  ulayat  kepada  Perusahaan  Swasta,  uang  adat  dan  kebun plasma  yang  dikelola  dengan  cara  kemitraan  antara  masyarakat  dengan Perusahaan Swasta menurut masyarakat adalah bentuk kompensasi yang di dapat karena  Perusahaan  Swasta  tersebut  mengelola  tanah  ulayat  mereka  untuk  usaha perkebunan.  Jika  masa  berlaku  Hak  Guna  Usaha  sudah  berakhir  atau  tanah tersebut tidak dipergunakan lagi oleh Perusahaan Swasta, maka tanah itu kembali lagi  kepada  mereka  bukan  kepada  Negara  sesuai  dengan  pepatah  yang  ada didalam Adat Minangkabau sebagai berikut “Adat kabau pai ka kubangan tingga, pusako  pulang  ka  nan  punyo,  nan  tabao  sado  luluak  nan  lakek  di  badan”.
Maksudnya  adalah  hal  ini  mengakibatkan  konflik  yang  menimbulkan  sengketa yang  berkepanjangan  antara  masyarakat  Minangkabau  dengan  Perusahaan Swasta. 2 Dampak  sosial  dari  sengketa  tanah  ulayat  adalah  terjadinya
2 Warman Kurnia. Genggam Bentuk Menjadi Hak Milik . Padang : Andalas University Press. 2006.
kerenggangan  sosial  antara  masyarakat  Minagkabau,  selain  itu  selama  sengketa ini  berlangsung  tanah  ulayat  tersebut  berada  dalam  status  quo  sehingga  tanah ulayat  tidak  dapat  dimanfaatkan  dengan  optimal.  Akibatnya  adalah  terjadinya penurunan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat merugikan kepentingan orang banyak atau pihak yang bersangkutan.
Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  diatas  maka  penulis  mengambil judul  jurnal  ini  tentang  “PENYELESAIAN  SENGKETA  TANAH  ULAYAT MASYARAKAT  DI  MINANGKABAU”  dengan  rumsan  masalah  yakni  Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Minangkabau dan Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau.

## B. Metode Penelitian
1. Pendekatan
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  yuridis empiris (socio-legal research). Melalui pendekatan socio-legal, penelitian ini ingin  menganalisis  sengketa  tanah  ulayat  sebagai  fenomena  sosial  dengan menggunakan perspektif hukum baik Hukum Negara maupun Hukum Adat
2. Sifat
Secara  umum  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu mendeskripsikan  bagaimana  terjadinya  sengketa  tanah  ulayat  dan  dengan kacamata  hukum  menganalisis  setiap  fakta  yang  dikemukakan.  Namun demikian  tidak  tertutup  kemungkinan  dalam  beberapa  bagian  penelitian  ini juga bisa bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1. Faktor penyebab terjadinya Sengketa
a. Proses musyawarah yang tidak transparan
Pada  tahap  awalnya  dilaksanakan  kerja  sama  dalam  pemanfaatan tanah ulayat, penyerahan tanah ulayat tersebut dilakukan oleh pemerintah
daerah  kepada  Perusahaan  Swasta  setelah  dilakukan  penyerahan  oleh Niniak  Mamak,  sementara  itu  masyarakat  nagari  tidak  mengetahui  sama sekali bahkan tidak di libatkan pada saat dilakukannya penyerahan tersebut sehingga  terkesan  bahwa  Perusahaan  Swasta  hanya  berhubungan  dengan pihak Pemerintah Daerah dan seolah-olah Pemerintah Daerah lah sebagai pemilik  dari  tanah  ulayat  tersebut.  Hal  ini  sebagaimana  ditemukan  di Nagari  Kecamatan  Pangkalan  Koto  Baru  dimana  Niniak  Mamak menyerahkan  tanah  ulayat  kepada  Pemerintah  Daerah  dengan  harapan dapat  dicarikan  Perusahaan  Swasta  dan  Pemerintah  Daerah  langsung melakukan serah terima atas tanah ulayat tersebut
b. Proses penyerahan yang tidak terbuka kepada anak nagari
Anak  nagari  sebagai  pemilik  tanah  ulayat  nagari  seringkali  tidak mengetahui  bahwa  telah  dilakukannya  perjanjian  kerja  sama  dengan Perusahaan  Swasta  untuk  pemanfaatan  tanah  ulayat  nagari  di Minangkabau  tersebut.  Perjanjian  ini  hanya  dilakukan  antara  Niniak Mamak  dengan  Perusahaan  Swasta  dan  disaksikan  oleh  Pemerintah Daerah  sehingga  mereka  tidak  mengetahui  isi  perjanjian  yang  sudah dilakukan
c. Kesepakatan awal yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan
Setelah dilakukan serah terima tanah ulayat kepada Perusahaan Swasta barulah  mulai  Perusahaan  Swasta  melaksanakan  kegiatannya  setelah kegiatan  berjalan  dan  menunjukkan  keberhasilan  ternyata  pihak Perusahaan  Swasta  tidak  melaksanakan  apa  yang  telah  diperjanjikan sebelumnya.  Seperti  yang  terjadi  di  Nagari  Kecamatan  Pangkalan  Koto Baru  dimana  Perusahaan  Swasta  telah  menjanjikan  untuk  membangun Perkebunan  Inti  Rakyat  atau  Plasma  namun  ternyata  tidak  direalisasikan seluruhnya sesuai dengan perjanjian  di awal. Oleh karena itu kompensasi tanah  ulayat  yang  digunakan  dalam  pepatah  Adat  Minangkabau  sebagai berikut “Adat  diisi  limbago  dituang” maksudnya  adalah  uang  adat  itu belum  juga  dibayarkan.  Begitu  pula  yang  terjadi  di  Nagari  Kecamatan
Pangkalan Koto Baru, disamping itu di Nagari ini penggunaan Hak Guna Usaha melebihi dari ketentuan yanag telah diberikan. 3
d. Ganti rugi yang tidak transparan
Dalam  pelaksanaan  pemberian  ganti  rugi  yang  tidak  transparan  ini sebagai  kompensasi  pemanfaatan  tanah  ulayat,  pihak  Perusahaan  Swasta langsung  berhubungan  dengan  pihak  Pemerintah  Daerah  atau  langsung kepada  Niniak  Mamak.  Hal  ini  disetujui  oleh  pihak  Niniak  Mamak  yang tidak  menyerahkan  kompensasi  (uang  adat)  ke  kas  nagari  Minangkabau tetapi  dinikmati  langsung  oleh  Niniak  Mamak  tanpa  diketauhi  oleh  anak Nagari.  Jadi  masalah  atau  konflik  seperti  ini  hanya  mendatangkan keberuntungan  bagi  oknum  pihak  Niniak  Mamak  maupun  oknum Pemerintah Daerah
2. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat
1. Bentuk Penyelesaian Sengketa
Beberapa  kasus  sengket  tanah  ulayat  yang  sudah  terjadi,  upaya penyelesaian  sengketa  yang  sudah  ditempuh  oleh  para  pihak  adalah sebagai berikut :
a. Melalui Proses Negosiasi
Dalam proses negosiasi ini dimana semua para pihak telah berusaha untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  saat  ini  dengan melakukan  musyawarah  untuk  menyelesaikan  bentuk  dan  seberapa besar  ganti  rugi  termasuk  kedalam  pemberian  uang  adat  sebagai kompensasi atas pemanfaatan tanah ulayat. Namun proses penyelesaian negosiasi  ini ternyata tidak mendatangkan hasil, jadi semua para pihak tidak  menemukan  jalan  keluar  terbaik  yang  bisa  dilakukan  untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi tersebut
3 Navis A. A. Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau . Jakarta : Grafiti Pers. 1984.
b. Melalui Proses Mediasi
Dalam  proses  mediasi  ini  dimana  dibantu  oleh  pihak  ketiga (mediator),  dalam  hal  ini  para  pihak  berusaha  menyelesaikan  sengketa yang  sedang  mereka  hadapi  dengan  meminta  bantuan  pihak  ketiga sebagai  penengah yaitu  pemerintah  daerah.  Tetapi  proses  penyelesaiang sengketa  dengan bantuan  pihak ketiga  ini  tetap  juga  tidak  membuahkan hasil  sesuai  dengan  keinginan  para  pihak  bahwa  pihak  Perusahaan Swasta yang lebih beruntung
c. Proses Negosiasi dan Mediasi tidak mendatangkan hasil
Dalam  proses  negosiasi  dan  mediasi  diatas  masyarakat  sebagai  salah satu pihak yang bersengketa menempuh jalan terakhir dengan mengajukan kasus  tersebut  ke  pengadilan  dan  sudah  ditempuh  berbagai  upaya  mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Banding, bahkan  sampai kepada Kasasi di Mahkamah Agung. Namun upaya yang ditempuh tidak membuahkan hasil juga bahkan kasus tersebut menjadi mentah kembali, akibat yang muncul selanjutnya tidak bisa dipungkiri terjadi  tindakan anarkis dari masyarakat nagari  dengan  melakukan  boikot  terhadap  perusahaan  dan  melakukan berbagai bentuk demonstrasi, tapi kadangkala demonstrasi tersebut lenyap seketika  dikarenakan  Perusahaan  Swasta  berhasil  mendiamkan  otak  dari pelaku demonstrasi tersebut
Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa  berbagai  cara  proses  penyelesaian sengketa  yang  sudah  dilakukan  ternyata  benar-benar  tidak  efektif  sehingga masyarakat  sangat  menginginkan  sekali  adanya  jalan  keluar  terbaik  yang  bisa ditempuh  tanpa  merugikan  salah  satu  para  pihak  dan  bahkan  hanya menguntungkan salah satu pihak saja.
2. Penyelesaian Sengketa
Dalam  perspektif  Hukum  Adat  Minangkabau  segala  sengketa  yang terjadi  diselesaikan  melalui  mekanisme  musyawarah  para  pihak  yang bersengketa dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan. Dalam menyelesaikan  sengketa  tersebut  menurut  Hukum  Adat  Minangkabau

## Sal Sabilla S, Devi Siti Hamzah M : Penyelesaian...
meletakan  kebenaran  pada  strata  yang  tertinggi  dengan  menempatkan pemangku  adat  sebagai  pelaksana  dari  kebenaran  yang  memposisikan musyawarah  mufakat  seperti  dalam  pepatah  sebagai  berikut  “ kamanakan barajo  ka  mamak,  mamak  barajo  ka  panghulu,  panghulu  barajo  ka mufakat,  mufakat  barajo  ka  alue,  alue  barajo  ka  patuik  dan  mungkin, patuik dan mungkin barajo ka nan bana. Bana itu lai kalah nan manjadi rajo” . 4 Dari  kronologis  sengketa  dan  upaya  yang  sudah  ditempuh  para pihak  merasakan  bahwa  upaya  tersebut  dirasakan  belum  mampu  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi,  jadi  dari  masalah  diatas  ternyata satu-satunya  cara  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  untuk  menyelesaikan sengketa  yang  terjadi  adalah  dengan  melakukan  musyawarah  langsung (negosiasi) antara masyarakat dengan pihak Perusahaan Swasta dalam hal ini  adalah  pimpinan  perusahaan  atau  pengambil  keputusan  dalam perusahaan swasta tersebut sehingga masyarakat bisa untuk menyampaikan  keinginannya  dan  keputusan  yang  dihasilkan  harus mempunyai  kekuatan  yang  sangat  mengikat  diantara  semua  para  pihak yang bersengketa, selanjutnya mendaftarkan hal tersebut ke Kantor Notaris dan Pengadilan sehingga memiliki kekuatan eksekutorial, selama ini pihak perusahaan enggan untuk mendaftarkan keputusan atau kesepakatan yang sudah  dilakukan  di  daftarkan  ke  Kantor  Notaris  apalagi  ke  Pengadilan. Selain  itu  jika  penyelesaian  sengketa  dilakukan  dengan  bantuan  pihak ketiga  maka  pihak  ketiga  disini  yang  paling  tepat  adalah  pihak  dari Pemerintah Daerah, karena disamping ini bisa mengambil keputusan pihak Pemerintah  Daerah  sejak  awal  sangat  mengetahui  kronologis  penyerahan tanah ulayat tersebut sehingga Pemerintah Daerah  sudah paham  apa yang terjadi  sejak  tanah  ulayat  tersebut  diserah  terimakan  dari  Niniak  Mamak kepada  Perusahaan  Swsta  karena  mereka  yang  memfasilitasi  proses penyerahan  tanah  ulayat. 5 Disamping  itu  Pemerintah  Daerah  memiliki
4 Rahmadi  Takdir. Mediasi  Sebagai  Proses  Penyelesaian  Sengketa. Padang  :  Fakultas  Hukum Universitas Andalas. 2001
5 Usman,  Rahmadi. Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di Luar  Pengadilan . Bandung  :  Citra  Aditya Bakti. 2003.
fasilitas  lengkap  untuk berlangsungnya  proses  penyelesaian  sengketa  dan hal  itu  juga  merupakan  tanggung  jawab  dari  Pemerintah  Daerah  sendiri sehingga untuk penyelesaian sengketa tidak memerlukan biaya yang besar

## D. PENUTUP
Faktor  penyebab  terjadinya  Sengketa  Tanah  Ulayat  Penyebab  terjadinya sengketa tanah ulayat adalah sebagai berikut:
a. Proses  musyawarah  yang  tidak  transparan  sama  sekali,  karena  dilakukan oleh  pihak  Perusahaan  Swasta  dengan  Niniak  Mamak  dan  Pemerintah Daerah saja
b. Proses  penyerahan  tanah  ulayat  yang  tidak  terbuka  kepada  anak  nagari sebagai pemilik sah tanah ulayat nagari tersebut
c. Kesepakatan diawal yang dijanjikan Perusahaan Swasta tidak dilaksanakan  oleh  pihak  Perusahaan  Swasta,  pihak  Perusahaan  Swasta sering  ingkar  janji  kepada  masyarakat  yang  dibuat  pada  saat  penyerahan tanah ulayat
d. Proses penyerahan ganti rugi yang tidak transparan sama sekali dalam hal ini tidak dijelaskan bagaimana bentuk dan besarnya kompensasi atau ganti rugi  yang  diberikan  terhadap  pemanfaatan  tanah  ulayat  oleh  Perusahaan Swasta kepada anak nagari tersebut
Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat.
e. Jika  penyelesaian  sengketa  dilaksanakan  melalui  proses  negosiasi  maka penyelesaian  sengketa  dilakukan  antara  masyarakat  dengan  Pimpinan Perusahaan  atau  mengambil  kebijakan  dan  keputusan  yang  dihasilkan selanjutnya  di  daftarkan  ke  Kantor  Notaris  atau  ke  Pengadilan  supaya mempunyai kekuatan eksekutorial
f. Jika  penyelesaian  sengketa  dilaksanakan  dengan  bantuan  pihak  ketiga dalam  hal  tersebut  mediator  maka  pihak  ketiga  disini  adalah  Pemerintah
Daerah karena Pemerintah Daerah yang paling memahami dan mengetahui kronologis  penyerahan  tanah  ulayat  tersebut,  disamping  itu  Pemerintah Daerah  memiliki  fasilitas  untuk  pelaksanaan  perundingan  sehingga  tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Afrizal. Sosiologi Konflik  Agraria:  Protes-Protes Agraria  dalam Masyarakat  Indonesia Kontemporer. Padang : Andalas University Press. 2006.
Dt.  Rajo  Penghulu,  Hakimy,  Idrus. Rangkaian  Mustika  Adat  Basandi  Syarak  di Minangkabau. Bandung : Remaja Rosdakarya. 1997. Navis,  A.  A.,  , Alam  Terkembang  Jadi  Guru,  Adat  dan  Kebudayaan  Minangkabau.
Jakarta : Grafiti Pers. 1984.
Rahmadi,  Takdir. Mediasi  Sebagai Proses Penyelesaian  Sengketa:  Upaya Pelembagaannya dan Peran Fakultas Hukum di Indonesia. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas,. 2001.
Usman,  Rahmadi. Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan. Bandung  : Citra Aditya Bakti . 2003. Warman,  Kurnia. Ganggam  Bauntuak Menjadi  Hak Milik. Padang  :  Andalas  University Press. 2006.
2. Pustaka dalam bentuk jurnal ilmiah
Fitlayeni,  Rinel, KONFLIK  TANAH  ULAYAT  ANTARA  KAUM  CANIAGO  DI  NAGARI KASANG DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL PADANG PARIMAN, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, 2015, STKIP PGRI Sumbar, Sumatera Barat
Lounela,  Anu  dan  Zakaria,  Yando  (Ed),  2002, Berebut  Tanah,  Beberapa  kajian berperspektif  kampus  dan  kampung,  Kerjasama  Insist, Jurnal  Antropologi  Indonesia UI, Karsa, Yogyakarta

## 3. Pustaka dalam bentuk internet
https://www.pa-cilegon.go.id/.artikel/252-kepastian-hukum-bagi-tanah-ulayat- masyarakat-minangkabau-di-sumatera-barat