## SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN YANG KUAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH
Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum 1 & Desi Apriani, S.H., M.H 2

## ABSTRAK
Dijaminnya  kepastian  hukum  terhadap penguasaan  hak  atas  tanah  merupakan hal  yang  sangat  urgen  terutama  dalam alam  bernegara  dewasa  ini.  Untuk  itulah pemerintah  mengatur  pendaftaran  tanah tersebut  dalam  Undang-Undang  Pokok Agraria  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan  dilakukannya  pendaftaran  hak  atas tanah,  maka  pemegang  hak  memperoleh sertifikat  sebagai  alat  pembuktian  yang kuat.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka sistem publikasi negatif dianut dalam sistem pendaftaran  tanah  yang  bertujuan  untuk melindungi pemegang hak sejati. Namun di sisi lain sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia juga mengandung unsur positif sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 32  ayat  (2)  PP.  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.
Kata Kunci : pendafataran tanah, sertifikat, sistem publik

## ABSTRACT
The  assurance  of  legal  certainty  over the  control  of  land  rights  is  very  urgent, especially  in  the  current  state  of  the  state. For  this  reason  the  government  regulates the registration of land in the Basic Agrarian Law  and  Government  Regulation  Number
24  of  1997  on  Land  Registration.  With  the  registration  of land rights, the right holder obtains the certificate as a strong evidence.  In  this  regard,  the  negative  publication  system  is embraced  in  a  land  registration  system  that  aims  to  protect the  true  rights  holder.  However,  on  the  other  hand  the  land registration  publication  system  in  Indonesia  also  contains positive  elements  as  seen  in  the  provisions  of  Article  32 paragraph (2) PP. No. 24 of 1997 on Land Registry.
Keywords: land registration, certificate, publication systemasi
A.   Pendahuluan 12 T anah  merupakan  unsur  alam  yang  sangat  urgen  dalam kehidupansuatu  masyarakat.  Tidak  ada  seorang  manusia atau  kelompok  masyarakat  manapun  yang  dapat  dipisahkan dengan  tanah.  Tanah  merupakan  tempat  berbagai  sumber kehidupan  dimana  seseorang  atau  kelompok  masyarakat menggantungkan kehidupannya. Tanah dapat dijadikan tempat membangun  bangunan,  membuka  perkebunan,  pertanian, perikanan dan aktivitas lainnya. Tanah juga merupakan tempat manusia  dikembalikan  sebagaimana  tanah  menjadi  awal diciptakannya manusia tersebut.
Pada zaman dahulu, ketika hukum adat (hukum tradisional masyarakat)  sebagai  satu-satunya  pengatur  kehidupan, tidak  terdapat  kewajiban  masyarakat  untuk  mendaftarkan kepemilikan  ataupun  hak  perseorangan  lainnya  atas  tanah mereka.  Hal  ini  dikarenakan  pada  dasarnya  hukum  adat bercorak  sederhana  yang  lahir  dari  kehidupan  masyarakat yang  sederhana  pula. Kesederhanaan  hukum  adat  akibat 1 Ketua  Departemen  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas Islam Riau
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Hukum adat bercorak sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak
kesederhanaan  kehidupan  masyarakatnya  dimana ruang  gerak  dan  ruang  lingkup  masyarakat  masih sempit,  sehingga  masalah  yang  timbul  juga  tidak banyak  dan  kompleks.  Tanpa  memiliki  surat  tanah, setiap  masyarakat  mengetahui  kepemilikan  tanah di  wilayah  mereka  karena  kehidupan  mereka  yang terbatas pada pergaulan dengan sesama mereka saja. Begitu pula tanda–tanda sederhana juga menjadi ciri khas dalam menentukan batas dan bidang tanah pada zaman dahulu.
Hal  sebagaimana  berlaku  dalam  masyarakat tradisional  tersebut  sangatlah  wajar  berhubung kehidupan dan ruang gerak masyarakatnya yang masih sempit.  Namun  seiring  perkembangan  zaman  dan seiring dengan berdirinya Negara Republik Indonesia, situasi  dan  kondisi  berubah  sedemikian  rupa termasuk  dalam  hak  status  dan  kepemilikan  tanah. Kehidupan  masyarakat  yang  sangat  berkembang pesat  yang  keseluruhannya  membutuhkan  tanah sebagai tempat hidup bahkan sebagai tempat setelah wafat, membuat permasalahan terhadap objek tanah semakin kompleks.
Seiring  dengan  perkembangan  kehidupan manusia  dan  masyarakat,  ditandai  dengan  pesatnya pertambahan  jumlah  penduduk,  arus  modernisasi yang  ditandai  dengan  kecanggihan  transportasi, komunikasi  dan  informasi,  kebutuhan  manusia  akan tanah  semakin  meningkat  pula.  Fenomena  itu  tidak bisa dielakkan atau dihindari termasuk oleh masyarakat yang  hidup  di  pedesaan.  Manusia  berlomba-lomba dalam  menguasai  tanah  seiring  dengan  semakin bernilainya tanah secara ekonomis.
Terkait dengan kehidupan dalam alam bernegara saat  ini,  tanah  tentunya  memiliki  kedudukan  yang sangat  penting  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Hal  ini  karena  tanah  dapat  digunakan
menuntut  urusan  administrasi,  kebanyakan  tidak  tertulis  dan dilaksanakan  saling  percaya-mempercayai,  Hilman  Hadikusuma, dalam Tolib Setyadi, Intisari Hukum Adat Indonesia ( Dalam Kajian Kepustakaan) , Alfabeta Bandung, 2008, hlm. 35 Dalam  kebiasaan  tradisional  masyarakat,  batas-batas sederhana  seperti  pohon  gandeng,  parit  sederhana  ataupun batas-batas alamiah seperti kaki bukit, sungai kecil, sudah cukup menentukan batas objek hak atas tanah secara tegas dan jelas.
untuk pembangunan, baik infrastruktur seperti jalan, irigasi,  telekomunikasi  maupun  di  bidang  pertanian, peternakan,  pertambangan,  perumahan  sehingga saat ini tanah menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. 5
Hal  tersebut  tentunya  akan  memicu  terjadinya sengketa  pertanahan  baik  antara  individu  dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan pemerintah,  masyarakat  dengan  masyarakat  dan masyarakat  dengan  pemerintah.  Sengketa  maupun konflik  tersebut  akan  selalu  mewarnai  kehidupan masyarakat  terlebih  dengan  semakin  tingginya pertumbuhan penduduk yang membawa konsekuensi pada semakin tingginya kebutuhan akan tanah.
Sengketa  pertanahan  merupakan  sengketa yang  umumnya  termasuk  dalam  ruang  lingkup perdata (kecuali apabila terdapat unsur pidana atau ranah  hukum  lainnya  dalam  sengketa  atau  konflik pertanahan  tersebut).  Berkaitan  dengan  sengketa perdata  ini,  maka  penyelesaiannya  dapat  dilakukan di  luar  pengadilan  (antar  para  pihak)  dan  dapat dilakukan di pengadilan apabila penyelesaian antara para  pihak  tidak  mendapat  titik  temu.  Tidak  sedikit perkara  pertanahan  yang  kemudian  berujung  pada penyelesaiannya  di  pengadilan  negara.  Apabila perkara  tersebut  diselesaikan  di  pengadilan  negara, maka  tentu  akan  diselesaikan  secara  formal  dan menuntut pembuktian secara formal pula. Maka dari itu kepastian hukum terhadap hak atas tanah menjadi sesuatu  yang  sangat urgen (penting)  terlebih  lagi dalam alam bernegara saat ini.
Berbicara  Peraturan  di  bidang  pertanahan dalam  alam  bernegara  saat  ini,  maka  hal  tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. 6 Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945,  maka  kondisi  hukum  agraria  di  Indonesia berada  dalam  situasi dualisme hukum.  Dualisme
5 Salim  HS, Teknik  Pembuatan  Akta  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 1 6 Walaupun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut pengaturannya  mencakup  objek  agraria  secara  luas  yaitu  tidak hanya tanah tetapi juga objek graria yang lain yang lebih dikenal dengan istilah BARAKATD (Bumi, airm ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Lihat Pasal 1 UUPA.
Arifin Bur & Desi Apriani . Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat . . .
hukum  agraria  tersebut  ditandai  dengan  berlakunya hukum  peninggalan  penjajah  Belanda  di  bidang pertanahan 7 dan  hukum  adat  sebagai  hukum  asli bangsa  Indonesia.  Kondisi dualisme hukum  agraria tersebut  berlangsung  selama  15  tahun  setelah merdeka.  Akibat  kondisi dualisme hukum  itu  pulalah pada  akhirnya  pemerintah  memberlakukanUndang- undangNomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,padatanggal 24 September 1960 dengan  salah  satu  prinsip  utamanya  yaitu  kesatuan hukum  agraria  untuk  seluruh  wilayah  tanah  air. 8
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  ini  kemudian lebih dikenal dengan sebutan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). 9
Berkaitan  dengan  arti  penting  kepastian  hukum penguasaan  tanah  terutama  dalam  kehidupan bernegara  tersebut,  maka  perundang-undangan agraria  di  Indonesia  mengatur  tentang  pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang  hak  atas  tanah  yang  dimaksud.  Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas  tanah  tersebut,  maka  menurut  undang-undang sertifikat  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat sehingga bagi pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Pendaftaran hak atas tanah tersebut tentunya berhubungan pula dengan sistem publikasi pendaftaran tanah yang seringkali menjadi bahan  perdebatan  di  kalangan  pemerhati  hukum agraria.
7 Seperti  Agrarische  Wet,  Buku  ke  II  BW  dan  perangkat peraturan kolonial lainnya yang kemudian dicabut oleh ketentuan memutuskan UUPA.
8 Dengan prinsip ini telah dinyatakan bahwa Indonesia telah melepaskan adanya dualisme dalam hukum agraria yang ada di Indonesia,  yang  pernah  berlaku  di  zaman  penjajahan.  Dengan demikian hanya berlaku satu hukum yang mengatur keagrariaan di tanah air Indonesia dan untuk itu telah dipercayakan kepada UUPA  yang  kemudian  akan  menjabarkannya  dalam  peraturan pelaksanaannya. Prinsip kesatuan hukum agraria ini sama nilainya dengan gagasan yang diajukan oleh wawasan nusantara. Dalam AP. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria , Mandar Maju, Bnadung, 2008, hlm. 29 9 Lihat diktum kelima Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi “ Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya  setiap  orang  dapat  mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan  undang-undang  ini  dengan  penempatan  dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  dalam hal  ini  tertarik  untuk  meninjau  dan  mengkaji  lebih dalam  mengenai  sertifikat  sebagai  alat  pembuktian yang kuat dan hubungannya dengan sistem publikasi pendaftaran  tanah  dengan  mengakaji  peraturan perundang-undangan  di  bidang  agraria,  pendapat ahli  dan  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  di  dalam masyarakat.

## B.   Pembahasan

## 1.   “Meletakkan  Dasar  Kepastian  Hukum”  Sebagai Salah Satu Tujuan UUPA
Adapun  yang  menjadi  tujuan  diundangkannya UUPA  sebagaimana  dijelaskan  dalam  penjelasan umum adalah : 10
a.   meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria  nasional,  yang  akan  merupakan  alat untuk  membawakan  kemakmuran,  kebahagiaan dan  keadilan  bagi  negara  dan  rakyat  terutama rakyat  tani  dalam  rangka  masyarakat  yang  adil dan makmur. (Dasar kenasionalan)
b.   meletakkan  dasar-dasar  untuk  mengadakan kesatuan  dan  kesederhanaan  dalam  hukum pertanahan (dasar kesatuan dan kesederhanaan)
c.   meletakkan  dasar-dasar  untuk  memberikan kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah bagi rakyat seluruhnya. (Dasar kepastian hukum)
Berkaitan dengan tujuan yang ketiga diundangkannya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1960 tersebut yaitu untuk meletakkan dasar kepastian hukum,  maka  pada  pasal  19  undang-undang  UUPA diatur  tentang  pendaftaran  tanah.  Berkaitan dengan  hal  itu,  Menurut  Muchsin  dkk,  usaha  untuk memberikan  kepastian  hukum  tersebut  dilakukan dengan mengadakan pendaftaran tanah yang bersifat rechcadaster dan melaksanakan konversi hak-hak atas tanah yang berasal dari hukum agraraia lama menurut hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan hukum agraria nasional. Mengenai pendaftaran tanah diatur
10 Lihat penjelasan umum UUPA
Arifin Bur & Desi Apriani . Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat . . .
dalam pasal 19 UUPA, sedangkan mengenai konversi diatur dalam diktum kedua UUPA tentang ketentuan- ketentuan konversi. 11
PadaPasal 19 Undang-undangPokokAgrariaNomor 5 Tahun 19960 telahdiaturketentuanpokoktentangpe ndaftarantanahsebagaimanadijelaskanbahwa :
(1)  Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
(2)  Pendaftaran  tersebut  dalam  ayat  1  pasal  ini meliputi :
a.   pengukuran,  perpetaan  dan  pembukuan tanah;
b.   pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c.   pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
(3)   Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan mengingat  keadaan  Negara  dan  masyarakat, keperluan  lalu-lintas  sosial  ekonomis  serta kemungkinan  penyelenggaraannya,  menurut pertimbangan Menteri Agraria.
(4)   Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  biaya-biaya yang  bersangkutan  dengan  pendaftar  anter maksud  dalam  ayat  1  diatas,  dengan  ketentuan bahwar akyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 12
Mengenai  pendaftaran  tanah  dalam  rangka menjamin  kepastian  hukum  ini,  lebih  lanjut  diatur sedemikian  rupa  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  sebagai  perubahan  dari Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961 tentang  Pendaftaran  Tanah.  Dasar  hukum  tentang pendaftaran tanah ini berada dalam Pasal 19 UUPA, PP  No.  10/1961  sebagaimana  telah  diubah  dengan
11 Muchsin  dkk, Hukum  Agraria  Indonesia  Dalam  Perspektif Sejarah , Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 54 12 Lihat UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 19)
PP  Nomor  24  Tahun  1997,  dan  peraturan  lain  yang terkait.  Guna  menjamin  kepastian  hukum  dari  hak- hak  atas  tanah,  UUPA  mengharuskan  pemerintah untuk  mengadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah RI 13 , dan mengharuskan para pemegang hak yang bersangkutan untuk mendaftarkan hak-hak atas tanahnya.
Dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan  tersebut dijelaskan bahwa Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur, meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya  bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 14
Pendaftaran  tanah  merupakan  hal  yang  sangat urgen (penting) terutama dalam kehidupan masyarakat yang  semakin  kompleks  dewasa  ini.  Perkembangan masyarakat  dengan  jumlah  populasi  yang  semakin bertambah  pesat  setiap  waktunya  mengakibatkan kebutuhan  akan  tanah  semakin  besar,  sementara kuantitas tanah tidak bertambah. Kondisi seperti itu memicu  munculnya  berbagai  konflik  dan  sengketa pertanahan dimana tanah menjadi objek perebutan, perampasan  dan  lain  sebagainya.  Oleh  sebab  itu maka pendaftaran tanah merupakan jalan keluar yang sangat ideal untuk memberi kekuatan atau bukti yang kuat (dalam bentuk sertifikat) bagi pemegang hak atas tanah  tersebut  bahwa  ia-lah  yang  berwenang  atau berkuasa  secara  sah  atas  suatu  bidang  tanah  yang telah  terdaftar.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  tanah, pendaftaran tanah sendiri bertujuan:
a.   untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas
13 Hal ini merupakan salah satu wujud hak menguasai negara sebagaimana yang diatur oleh Psal 2 UUPA, Lihat selanjutnya pada pasal tersebut
14 Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Arifin Bur & Desi Apriani . Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat . . .
suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang hak yang bersangkutan;
b.   untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan- satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Sementara  itu  menurut  Boedi  Harsono,  tujuan pendaftaran  tanah  adalah  agar  dari  kegiatan pendaftaran  itu  dapat  diciptakan  suatu  keadaan dimana : 15
a.   Orang-orang dan badan hukum yang menpunyai tanah dengan mudah dapat membuktikan bahwa merekalah  yang  berhak  atas  tanah  itu,  hak  apa yang  dipunyai  dan  tanah  yang  manakah  yang dihaki.  Tujuan  ini  dicapai  dengan  memberikan surat tanda bukti hak kepada pemegang hak yang bersangkutan.
b.   Siapapun  yang  memerlukan  dapat  dengan mudah  memperoleh  keterangan  yang  dapat dipercaya  mengenai  tanah-tanah  yang  terletak di wilayah pendaftaran yang bersangkutan (baik ia calon pembeli atau calon kreditor ) yang ingin memperoleh kepastian, apakah keterangan yang diberikan  oleh  calon  penjual  atau debitur itu benar. Tujuan ini dicapai dengan memberikan sifat terbuka bagi umum pada data yang disimpan.

## 2.   Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat
Terhadap pendaftaran tanah sebagaimana telah dijelaskan  di  atas,  maka  untuk  menjamin  kepastian hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah,  menurut Peratuan Pemerintah bagi pemegang hak atas tanah yang  telah  didaftarkan  akan  diberikan  sertifikat sebagai  alat  bukti  yang  kuat.  Hal  ini  sesuai  dengan
15 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  (Sejarah, Pembentukan,  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya) , Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 472
pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan :
1)  Untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
2)  Untuk  melaksanakan  fungsi  informasi  sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan  data  yuridis  dari  bidang  tanah  dan  satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.
3)  Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf  c,  setiap  bidang tanah  dan  satuan  rumah  susun  termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang  tanah  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah susun wajib didaftar.
Adapun  Objek  pendaftaran  tanah  sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah :
1.   Bidang–bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik,  HGU  (Hak  Guna  Usaha),  HGB  (Hak  Guna Bangunan), dan HP (Hak Pakai)
2.   Tanah Hak Pengelolaan
3.   Tanah Wakaf
4.   Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
5.   Hak tanggungan
6.   Tanah  Negara  (khusus  untuk  tanah  negara pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan  bidang  tanah  yang  bersangkutan dalam  daftar  tanah  dan  tidak  diterbitkan sertifikat  atasnya).  Sementara  terhadap  obyek pendaftaran  tanah  yang  lain,  dibukukan  dalam peta pendaftaran dan buku tanah serta diterbitkan sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya.
Terkait dengan sertifikat sebagai alat pembuktian hak,  ada  bermacam-macam  sertifikat  berdasarkan objek pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor
Arifin Bur & Desi Apriani . Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat . . .
24 Tahun 1997, yaitu :
a.   Sertifikat Hak Milik b.   Sertifikat Hak Guna Usaha
c.   Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara d.   Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  Atas  Tanah  Hak Pengelolaan
e.   Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Negara f.   Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan
g.   Sertifikat Tanah Hak Pengelolaan
h.   Sertifikat Tanah Wakaf
i.   Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
j.   Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Satuan  Non  Rumah Susun
k.   Sertifikat Hak Tanggungan 16
Pendaftaran  tanah  ini  sendiri  diselenggarakan oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  pada tingkatKabupaten  atau  daerah  tingkat  II  diseleng- garakan  oleh  Kantor  Pertanahan.  Pendaftaran  tanah oleh Badan Pertanahan Nasional ini merupakan wujud dari hak menguasai Negara dalam hal ini kekuasaan eksekutif. 17
Berhubungan  dengan  pendaftaran  tanah  dalam rangka  menjamin  kepastian  hukum  tersebut,  maka kepada pihak yang berhak akan diterbitkan sertifikat sebagai bukti haknya. Dalam Pasal 32 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa:
(1)   Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Apabila  suatu  waktu  terdapat  gugatan  atau tuntutan  hukum  di  pengadilan  atas  objek  tanah
16 Lihat pula Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 317
17 Lihat Selanjutnya Boedi Harsono, UUPA Sejarah Pembentukan dan Pelaksanannya
yang  telah  diterbitkan  sertifikatnya  tersebut,  maka semua  keterangan  yang  terdapat  dalam  sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya.
Dalam  penyelesaian  perkara  di  pengadilan, pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para  pihak  yang  berperkara  dalam  suatu  sengketa, sehingga  diperoleh  kebenaran  yang  memiliki  nilai kepastian  dan  keadilan.  Adapun  alat  bukti  dalam perkara seperti dalam perkara perdata adalah ; 18
a.   Buktisurat b.   Buktisaksi c.   Persangkaan d.   Sumpah
Berdasarkan  uraian  tentang  alat  bukti  dalam penyelesaian  perkara  perdata  tersebut,  maka  bukti surat  merupakan  bukti  yang  sangat  penting  dalam memperoleh  kebenaran,  kepastian  dan  keadilan dalam suatu perkara. Sertifikat hak atas tanah sebagai bukti  surat  (tertulis)  memiliki  banyak  fungsi  bagi pemiliknya. Fungsi utama sertifikat adalah sebagi alat bukti yang kuat. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 19  UUPA  Nomor  5  Tahun  1960  sebagaimana  telah dijelaskan  sebelumnya.  Dengan  demikian  siapapun dapat  membuktikan  hak  atas  tanahnya  bila  telah jelas nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut sebagai  pemegang.  Dengan  demikian  hal-hal  yang dapat  dibuktikan  dalam  sertifikat  hak  atas  tanah tersebut adalah ;
- Jenis hak atas tanah (apakah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak penguasaan tanah lainnya.
- Pemegang hak
- Keterangan fisik tentang objek tanah
- Pristiwa hukum yang terjadi dengan tanah
Di kalangan masyarakat awam, arti penting kebe- radaan  sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  bukti  yang kuat apabila terjadi persengketaan belum sepenuhnya dipahami.  Hal  ini  karena  begitu  banyak  jenis  surat
18 Pasal 164 HIR
Arifin Bur & Desi Apriani . Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat . . .
tanah yang terdapat dalam masyarakat seperti Surat Keterangan Tanah, Surat Pengolahan tanah dan surat- surat  keterangan  lainnya  yang  dikeluarkan  dan  atau diketahui  oleh  pemerintahan  setempat.  Padahal sudah jelas dalam UUPA, dan PP No 24 Tahun 1997 yang  menyebutkan  bahwa  sertifikatlah  sebagai  alat bukti  yang  kuat  dalam  rangka  menjamin  kepastian hukum atas penguasaan tanah, baik dikuasai dengan hak  milik,  hak  guna  bangunan,  hak  pakai,  maupun hak-hak  lain  yang  merupakan  objek  pendaftaran tanah. Hal ini memang bukan berarti bukti lain selain sertifikat tidak berlaku sebagai alat bukti. Akan tetapi bukti surat berupa sertifikat memiliki kekuatan yang lebih  kuat  dari  bukti  surat  lain  apabila  keterangan mengenai  data  fisik 19 dan  data  yuridis 20 dalam sertifikat sesuai dengan surat ukur 21 dan buku tanah yang bersangkutan.
Dengan Demikian apabila suatu waktu terdapat gugatan atau tuntutan hukum di pengadilan atas objek tanah  yang  telah  diterbitkan  sertifikatnya  tersebut, maka semua keterangan yang terdapat dalam sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya.

## 3.   Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah
Sistem  publikasi  pendaftaran  tanah  ada  2  yaitu sistem  publikasi  positif  dan  sistem  publikasi  negatif. Sistem  publikasi  positif  adalah  apabila  pemerintah menjamin  kebenaran  data  yang  disajikan.  Artinya siapa  yang  namanya  terdaftar  dalam  buku  tanah memperoleh apa yang disebut suatu hak yang tidak dapat  diganggu  gugat  kecuali  dalam  hal  terjadi pemalsuan.
19 Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun  yang  didaftar,  termasuk keterangan mengenai bangunan dan bagian dari bangunan yang ada di atasnya.
20 Data  yuridis  adalah  keterangan  mengenai  status hukum  bidang  tanah  dan  satuan  rumag  susun  yang  didaftar, pemegang  haknya  dan  pihak  lain  serta  beban-beban  lain  yang membebaninya.
21 Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian, yang diambil datanya dari peta pendaftaran
Boedi Harsono, Op. Cit , hlm. 80
Sementara  itu  sistem  publikasi  negatif  apabila pemerintah  tidak  menjamin  kebenaran  data  yang disajikan.  Artinya  pendaftaran  tidak  menyebabkan mereka yang tidak berhak menjadi berhak atas suatu bidang  tanah  hanya  karna  namanya  keliru  dicatat sebagai  yang  berhak.  mereka  yang  berhak  dapat menuntut diadakannya pembetulan.
AP. Parlindungan mengatakan sejarah pemilikan tanah  secara  individual  jika  hanya  mengandalkan kepada ingatan atau keterangan saksi pasti tidak teliti, karena ingatan bisa saja kabur dan saksi-saksi hidup satu  masa  akan  meninggal  dunia,  apalagi  seperti  di Indonesia, tanah sudah ada sejak dahulu dalam artian bahwa  hubungan  manusia  dengan  tanah  telah  ada sejak  dahulu,  namun  karena  tidak  tertulis  apalagi tidak terdaftar, hanya secara lisan diketahui tanah itu milik siapa dan batas-batasnya, atau setidak-tidaknya satu  bidang  tanah  itu  umum  diketahui  adalah milik  seseorang  atau  warisan  seseorang  pada  ahli warisnya.
Dengan demikian melalui stelsel negatif memberi kesempatan  kepada  orang  atau  pihak  yang  merasa haknya lebih benar/kuat dari yang terdapat dalam suatu sertifikat untuk mengklaim hal ini dengan mengajukan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan adagium siapa  saja  yang  merasa  berhak  harus  mengajukan bukti-buktinya.  Jika  hal  tersebut  meyakinkan,  maka hakim pengadilan negeri menyatakan bahwa sertifikat itu  batal,  dan  menyatakan  orang  yang  mengajukan perkara lebih berhak dan meyakinkan. Atas dasar hal itulah menurut AP. Parlindungan PP Nomor 24 Tahun 1997  menganut  stelsel  atau  sistem  publikasi  negatif yang berbatas 5 tahun. 25
Sejalan  dengan  hal  itu  Supriadi  mengatakan bahwa  Indonesia  menganut  sistem  publikasi  negatif yang dibuktikan dengan beberapa putusan pengadilan sebagai berikut: 26
ibid AP  Parlindungan,  dalam  Supriadi, Hukum  Agraria ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 167-168 25 Lihat Supriadi, Loc. Cit 26 Supriadi, Ibid
Arifin Bur & Desi Apriani . Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat . . .
1.   Putusan  MA  tanggal  18  September  1975  No.
459 K/Sip/1975 menentukan” mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku  di  Indonesia,  maka  pendaftaran  tanah nama  seseorang  di  dalam  register  bukanlah berarti  absolut  menjadi  pemilik  tanah  tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain.”
2.   Putusan MA pada tanngal 2 Juli 1974 No. 480K/ Sip/1973 menentukan pengoperan hak atas tanah menurut Pasal 26 UUPA jo. PP No. 10 Tahun 1961 harus  dibuat  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah dan tidak dapat dilaksanakan seseorang di bawah tangan seperti halnya sekarang, cara yang harus  ditempuh  oleh  penggugat.  Kalau  pihak tergugat tidak mau memenuhi perjanjian tersebut dengan sukarela, penggugat dapat memohon agar kedua akta di bawah tangan itu oleh pengadilan dinyatakan sah dan berharga, serta mohon agar tergugat  dihukum  untuk  bersama-sama  dengan penggugat  menghadap  kepada  seorang  Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuat akta tanah mengenai kedua bidang persil tersebut.
Sementara  itu  menurut  Boedi  Harsono,  sistem Publikasi pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif, karena  akan  menghasilkan  surat-surat  tanda  bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat , seperti dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Bukan sistem publikasi negatif murni. Sistem publikasi negatif yang murni tidak akan menggunakan sistem  pendaftaran  hak.  Juga  tidak  akan  ada pernyataan seperti pada pasal-pasal UUPA tersebut, bahwa  sertifikat  merupakan  alat  bukti  yang  kuat. 27 Jadi  menurut Boedi  Harsono  sistem yang berlaku  di Indonesia  adalah  sistem  negatif  yang  mengandung unsur positif (jadi bukan sistem negatif murni).
4.   Sertifikat  Sebagai  Alat  Pembuktian  Yang  Kuat Dalam  Hubungannya  Dengan  Sistem  Publikasi Pendaftaran Tanah
27 Boedi Harsono, Op. Cit , hlm. 477
Menurut  Elza  Syarief,  Stelsel  negatif  yang digunakan  dalam  pendaftaran  tanah  di  Indonesia bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum bagi  pemilik  tanah  sejati.  Sebab  stelsel  negatif menganut asas nemo plus yuris . Ada kepastian hukum dalam  pendaftaran  tanah  karena  diterbitkan  data- data tanah yang sudah diketahui. Petugas pendaftaran tanah  secara  aktif  melakukan  penelitian  kebenaran data yang dimohonkan sehingga diterbitkan sertifikat tanah  bagi  pemohon  atas  tanah  tersebut.  Namun pemberian sertifikat tanah atas nama pemohon yang merupakan pemilik sebagaimana tertera dalam surat tanda  bukti  hak  atas  tanah  tersebut  tidak  mutlak. Diberi kesempatan kepada pemilik tanah sejati untuk membuktikan  kepemilikan  tersebut  ke  peradilan umum. 28
Pernyataan  UUPA  bahwa  sertifikat  sebagai produk pendaftaran tanah merupakan alat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa jika terjadi sengketa tanah,  sengketa  ini  harus  diselesaikan  di  peradilan umum,  yaitu  pengadilan  negeri  yang  merupakan tempat  dimana  seseorang  dapat  melakukan  upaya hukum  untuk  memperjuangkan/menuntut  hak  atau mempertahankan  hak  tersebut  dengan  mengajukan bukti-bukti  yang  ia  miliki.  Di  pengadilan,  para pihak  yang  bersengketa  atau  setiap  orang  dapat mempermasalahkan  kebenaran  sertifikat  tanah seseorang. Jika dia dapat membuktikan ketidakbenaran hak atas tanah tersebut, sertifikat dapat dibatalkan. 29
Terkait dengan hal tersebut, maka dalam hal ini perlu dikemukakan bunyi pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu : 30
“Dalam  hal  atas  suatu  bidang  tanah  sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau  badan  hukum  yang  memperoleh  tanah
28 Elza  Syarief, Pensertifikatan  Tanah  Bekas  Hak  Eigendom , Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 71 29 Elza Syarief, ibid , hlm. 74-75 30 Ketentuan  Pasal  32  ayat  (2)  tersebut  disertai  penjelasan sebagai  berikut  :  “  pendaftaran  tanah  yang  penyelenggaraanya diperintahkan  oleh  UUPA  tidak  menggunakan  sistem  publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi  negatif  negara  tidak  menjain  kebenaran  data  yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif yang murni. . . . . . . dst
Arifin Bur & Desi Apriani . Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat . . .
tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata menguasainya,  maka  pihak  lain  yang  merasa mempunyai  hak  atas  tanah  itu  tidak  dapat  lagi menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut  apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis  kepada  pemegang  sertifikat  dan  Kepala Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun tidak  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan mengenai  penguasaan  tanah  atau  penerbitan sertifikat tersebut.”
Dengan  pernyataan  pada  Pasal  32  ayat  (2) PP  No.  24  Tahun  1997  tersebut,  maka  sertifikat merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  dan  bahwa tujuan  pendaftaran  tanah  yang  diselenggarakan adalah  dalam  rangka  menjamin  kepastian  hukum  di bidang  pertanahan  menjadi  tampak  dan  dirasakan arti  praktisnya,  sungguhpun  sistem  publikasi  yang digunakan adalah sistem publikasi negatif. Ketentuan tersebut  tidak  mengurangi  asas  perlindungan  yang seimbang,  baik  kepada  pihak  yang  mempunyai tanah  dan  dikuasai  serta  digunakan  sebagaimana mestinya  maupun  kepada  pihak  yang  memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan. 31
Terkait  dengan  ketentuan  batas  waktu  5  tahun sebagai tenggang waktu yang diberikan kepada pihak lain  untuk  mengajukan  gugatan  setelah  sertifikat diterbitkan,  maka  Soejono  dan  Abdurrahman mengajukan  suatu  pernyataan  yang  sedikit  bernada pesimis yaitu ‘’ apakah tenggang waktu 5 tahun cukup tepat  untuk  menjadi  dasar,  apakah  tidak  lebih  lama lagi, mengingat kondisi dan situasi dalam masyarakat Indonesia,  sehingga  mungkin  saja  dalam  tenggang waktu tersebut betul-betul tidak mengatahui bahwa terhadap  tanah  miliknya  telah  dibuat  sertifikat yang  tidak  betul.  Apakah  tenggang  waktu  itu  perlu diperpanjang lagi?.
Sehubung  dengan  apa  yang  dipertanyakan  oleh salah  seorang  ahli  terkait  dengan  jangka  5  tahun setelah  diterbitkannya  sertifikat  sebagai  tenggang 31 Boedi Harsono, Op. Cit , hlm. 481 Soejono  dan  Abdurrahman, Prosedur  Pendaftaran  Tanah (Tentang Hak Milik, Hak Sewa guna, Dan Hak Guna Bangunan) , Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 37
waktu  yang  diberikan  kepada  pihak  lain  untuk mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  sebagaimana di  atas,  maka  dalam  hal  ini  menurut  hemat  penulis ketentuan  tenggang  waktu  5  tahun  tersebut  sudah tepat. Pendapat penulis tersebut bersandarkan pada nilai-nilai tradisional yang berlaku dalam masyarakat adat  secara  turun  temurun  berdasarkan  konsep penguasaan tanah menurut hukum adat.
Apabila  ketentuan  Pasal  32  ayat  (2)  PP  Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  tersebut dilihat  dari  konsep  hak  perseorangan  menurut hukum  adat  dalam  kaitannya  dengan  hak  ulayat, maka dalam nilai-nilai tradisional yang berlaku dalam masyarakat, angka 5 tahun juga selalu menjadi ukuran kewenangan  seorang  individu  atas  tanah.  Dalam hukum  adat,  apabila  seseorang  yang  sebelumnya menguasai suatu bidang tanah dan telah 5 tahun tidak lagi menguasai tanahnya dalam arti tidak menduduki dan  memelihara  tanahnya  secara  nyata,  maka  hak perorangannya  bisa  hapus  sehingga  tanah  tersebut kemudian kembali berstatus sebagai hak ulayat (hak bersama masyarakat), dalam arti anggota masyarakat yang  lain  dapat  menguasai  dan  kemudian  memiliki tanah tersebut secara perorangan pula.
Ketentuan  seperti  itu  menurut  hukum  adat berlandaskan  pada  alasan  dan  kenyataan  bahwa tanah  yang  tidak  dikuasai  dan  diduduki  selama  5 tahun  pastinya  mengalami  perubahan  fisik  yang sangat  signifikan  menjadi  semak  belukar  bahkan menjadi rimba kembali. Hal seperti ini bertentangan dengan  konsep  penguasaan  tanah  sebagai  hak milik  menurut  hukum  adat  yang  mengharuskan pemilik  tanah  untuk  memelihara  dan  menjaga  dan mengusahakan  tanahnya  secara  nyata.  Dengan demikian,  hak  milik  individu  menurut  hukum  adat tidak hanya berarti kewenangan seseorang atas suatu bidang tanah, tetapi di dalamnya terdapat kewajiban untuk memelihara dan mengusahakan tanah tersebut
Tidakdapat  dipungkiri  bahwa  ketentuan  hukum  agraria nasional  secara  materil  berlandaskan  dari  “hukum  adat” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 UUPA.
Konsep  hubungan  hak  ulayat  (hak  komunal)  dengan  hak individu  seperti  ini  oleh  Terhaar  digambarkan  dengan  teori mengembang mengempis. Lihat Terhaar, Asas-Asas Hukum Adat, bandingkan pula dengan Boedi Harsono, Op. Cit , hlm. 282
Arifin Bur & Desi Apriani . Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat . . .
sehingga jika kewajiban tidak dilaksanakan hal itu bisa berakibat  melemahnya  bahkan  hilangnya  hak  milik atas tanah itu.
Kembali  pada  batas  5  tahun  sebagaimana  yang diatur  oleh  Pasal  32  (2)  PP  Nomor  24  Tahun  1997, maka  apakah  mungkin  seseorang  yang  menduduki tanahnya  serta  menjaga  dan  memelihara  tanahnya sama  sekali  tidak  mengetahui  bahawa  tanahnya telah  dikuasai  dan  diduduki  oleh  pihak  lain  bahkan mendaftarkannya untuk mendapatkan sertifikat?
Sekiranya  seorang  pemilik  sejati  melaksanakan haknya  secara  benar,  yaitu  menduduki,  menguasai dan  mengusahakan  tanahnya  secara  nyata,  maka tentu pensertifikatan tanah oleh pihak lain tentunya tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan pemilik sejati dalam waktu 5 tahun tersebut. 35 Hal ini berhubungan dengan ketentuan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang mensyaratkan waktu 5 tahun untuk tidak dapat diajukannya tuntutan pelaksanaan hak dari pihak yang merasa memiliki, sepanjang sertifikat yang diterbitkan adalah  sah,  dan  tanah  diperoleh  dengan  itikad  baik oleh pemegang sertifikat serta tanah dikuasai secara nyata oleh pemegang sertifikat tersebut.

## C.   Penutup
Pendaftaran  tanah  adalah  sesuatu  yang  sangat urgen  (penting)  di  era  kehidupan  yang  sangat kompleks dewasa ini. Era kepastian hukum khususnya di  bidang  pendaftaran  tanah  adalah  sesuatu  yang tidak dapat dihalagi dalam kehidupan bernegara saat ini.  Hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu  tujuan  UUPA yaitu  bertujuan  untuk  meletakkan  asas  kepastian hukum yaitu dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah.  Dengan  demikian  masyarakat  akan  lebih mudah membuktikan haknya apabila sewaktu-waktu terjadi  sengketa  penguasaan  tanah,  karena  mereka telah  memiliki  sertifikat  sebagai  alat  pembuktian yang kuat. Dengan sistem publikasi negatif selama 5 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan
35 Hal ini karena faktanya sebagaian orang mencoba mengajikan gugatan ke Peradilan umum untuk mengambil alih hak atas tanah, meski  sebenarnya  si  penggugat  ini  hanyalah  penggarap  tanah, bukan pemilim sejati. Dalam Elza Syarief, Op. Cit, hlm. 72
yang berlaku, sekiranya masyarakat dapat memaknai hal  itu  dari  sisi  positif  untuk  mendorong  kesadaran masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum atas hak yang dimilikinya.

## D.   Daftar Pustaka
Achmad  Sodiki, Politik  Hukum  Agraria ,  Konstitusi Press, Jakarta, 2006
Abdurrahman, Kedudukan  Hukum  Adat  Dalam Perundang-Undangan  Agraria  Indonesia , Akademika Pressindo, Jakarta, 1994
AP.  Parlindungan, Komentar  Atas  Undang-Undang Pokok Agraria , Mandar Maju, Bandung, 2008 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  (Sejarah, Pembentukan, Undang-Undang Pokok Agraria, Isi  dan  Pelaksanaannya) ,  Djambatan,  Jakarta,
2008
Elza  Syarief, Pensertifikatan  Tanah  Bekas  Hak Eigendom ,  Kepustakaan  Populer  Gramedia, Jakarta, 2014
Muchsin  dkk, Hukum  Agraria  Indonesia  Dalam Perspektif  Sejarah ,  Refika  Aditama,  Bandung, 2007
Salim  HS, Teknik  Pembuatan  Akta  Pejabat  Pembuat Akta Tanah , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
Supriadi, Hukum Agraria , Sinar Grafika, Jakarta, 2006 Soejono  dan  Abdurrahman, Prosedur  Pendaftaran Tanah (Tentang Hak Milik, Hak Sewa guna, Dan Hak  Guna  Bangunan) ,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2003
Tolib Setyadi, Intisari Hukum Adat Indonesia ( Dalam Kajian Kepustakaan) , Alfabeta Bandung, 2008 Urip  Santoso, Hukum  Agraria  Kajian  Komprehensif , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Ketentuan Dasar Pakok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai
Arifin Bur & Desi Apriani . Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat . . .