## Nilai Toleransi Identitas pada Kebijakan Dalam dan Luar Negeri UEA

## Muhamad Alim, Alwi Akbar, Mochammad Izdiyan Muttaqin
Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia e-mail : muhamadiemfalah@gmail.com

## Abstract
Starting at the end of the 20th century, the United Arab Emirates (UAE) began to focus  its  policies  on  forming  a  national  identity  because  the migrant  population dominated  the  local  population.  To  overcome  this  phenomenon,  increase investment and economic growth, and maintain domestic harmonization, the UAE government  is  trying  to  shape  a  national  identity  and  implement  the  value  of tolerance in its domestic and foreign policies. This article will describe how the UAE uses tolerance to form a national identity in its domestic and foreign policies and how the Islamic religion plays a role. This research uses qualitative methods and the concept of constructivism in foreign policy. The study finds that the UAE has implemented several approaches to create a national identity full of tolerance to achieve its national interests, namely investment, economic growth, the tourism industry and regional security.
Keywords: constructivism, domestic policy, foreign policy, tolerance, United Arab Emirates

## Abstrak
Mulai  akhir  abad-20,  Uni  Emirat  Arab  (UEA)  mulai  memfokuskan  kebijakannya dalam  membentuk  identitas  nasional  karena  jumlah  populasi  pendatang mendominasi  penduduk  lokal.  Untuk  mengatasi  fenomena  tersebut  dan  untuk meningkatkan  investasi,  pertumbuhan  ekonomi,  serta  menjaga  harmonisasi domestik,  pemerintah  UEA  berupaya  membentuk  identitas  nasional  dan mengimplementasikan nilai toleransi dalam kebijakan dalam dan luar negerinya. Artikel  ini  akan  mendeskripsikan  bagaimana  UEA  menggunakan  nilai  toleransi dalam membentuk identitas nasional dalam kebijakan dalam dan luar negerinya, serta bagaimana agama Islam berperan dalam hal ini. Penelitian ini mengunakan metode  kualitatif  serta  konsep  konstruktivisme  dalam  kebijakan  luar  negeri.
Penelitian  menemukan  UEA  telah  melakukan  sejumlah  kebijakan  untuk menciptakan  identitas  nasional  yang  penuh  dengan  toleransi  dengan  tujuan mencapai  kepentingan  nasionalnya,  yaitu  investasi,  pertumbuhan  ekonomi, industri pariwisata, dan keamanan regional
Kata  kunci: kebijakan  dalam  negeri,  kebijakan  luar  negeri,  konstruktivisme toleransi, Uni Emirat Arab

## Pendahuluan
Identitas nasional yang merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara, termasuk Uni Emirat Arab (UEA). UEA adalah sebuah negara yang terdiri dari tujuh keamiran (emirat), yaitu Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah dan Umm al-Qaiwain. Namun, jumlah populasi UEA sangat menarik perhatian  para  peneliti,  teknokrat,  politisi  dan  pengusaha  karena  jumlah  non-warga negara jauh lebih banyak dari pada warga negaranya, yaitu hampir 90% populasi UEA adalah bukan warga negara (Watanabe, 2019). Meskipun perizinan naturalisasi warga negara di UEA diberlakukan pada perubahan undang-undang kewarganegaraan, tetap saja implikasinya terhadap toleransi dan solidaritas hanya sebatas simbolis dan hanya berlaku pada warga negara UEA yang menjadi minoritas, seperti kebijakan kekayaan dan pengembangan  bakat.  Dengan  demikian,  identitas  nasional  UEA  tidak  dapat  terus mengabaikan ketidakseimbangan demografis (demoghraphic imbalance) antara warga negara dan bukan warga negara (Baycar, 2022).
Terlepas  dari  fenomena  ketidakseimbangan  demografik,  warga  nasional  UEA memiliki latar belakang yang beragam, tidak hanya dalam hal suku dan emirat, tetapi juga dalam bahasa, ras, asal, dan gaya hidup sehari-hari. Menghadapi fenomena ini, UEA mempromosikan  motto  "Persatuan  melalui  Keanekaragaman"  sebagai  "Semangat Persatuan".  Negara  federal  akan  tetap  menjadi  organisasi  yang  longgar,  sementara masing-masing  emirat  diharapkan  memainkan  peran  sentral,  yang  berarti  UEA  akan menjadi persatuan yang akan menjaga keragamannya. UEA terdiri dari tujuh emirat dan setiap  emirat  diperintah  oleh  seorang  syekh  dan  mereka  bersama-sama  membentuk Dewan Federal Tertinggi. Salah satu dari tujuh syekh tersebut bertugas sebagai presiden, yaitu Syekh Abu Dhabi, yang saat ini dijabat oleh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (sering disebut ‘MBZ’).
Ketujuh emirat itu menjalani proses untuk memperkuat identitas nasional dan menghadirkan negara tersebut sebagai negara-bangsa (nation-state). Dengan demikian, UEA  menciptakan  identitas  nasional  di  antara  warga  negaranya.  Setelah  berhasil
mengkonstruksi  identitas  nasional  yang  hanya  mencakup  warga  lokal,  UEA  kini bertujuan  untuk  menciptakan  identitas  nasional  baru  yang  mencakup  warga  negara non-warga  negaranya.  Kebutuhan  akan  identitas  inklusif  paling  terasa  di  awal  tahun 2000-an.  Tahun  200 8,  misalnya,  dideklarasikan  sebagai  “Year  of  Identity”  sebagai respons atas permintaan dan kritik populer yang muncul dari ketakutan akan kehilangan identitas  nasional.  Kekhawatiran  akan  hilangnya  identitgas  nasional  mencapai puncaknya ketika krisis ekonom i Dubai 2008 dianggap sebagai “anugerah Tuhan” karena mengurangi jumlah pendatang baru ke negara tersebut, meredakan ketakutan budaya lokal akan kehilangan rasa identitasnya  (Slackman, 2008).
Peran inklusivitas ekspatriat (pendatang) dalam membangun identitas nasional sudah  banyak  terbukti  dalam  di  banyak  hasil  penelitian.  Karena  orang  asing  adalah realitas  bagi  UEA,  dan  ketidakhadiran  mereka  jelas  merupakan  kemustahilan,  proyek identitas baru harus dilaksanakan. Identitas baru ini akan berfungsi dalam banyak hal. Pertama, ini  akan  memastikan bahwa identitas  pertama  aman, artinya  UEA  “dimiliki” hanya oleh warganya. Kedua, ini akan membantu orang asing (migran, ekspatriat, dan bahkan  turis)  menjadi  lebih  akrab  dengan  budaya  dan  identitas  lokal  UEA.  Ketiga, mengurangi tekanan internasional dan kritik yang meningkat terhadap masalah pekerja dan ekspatriat telah mendorong tingkat paritas, representasi, dan bahkan pengawasan di antara kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan (El Sawy, 2008).
Ketidakstabilan  harga  dan  dampak  situasi  geopolitik  dalam  penjualan  minyak dan  gas  bumi  adalah  alasan  utama  UEA  untuk  melakukan  diversifikasi  pendapatan negara. Untuk mendorong ekosistem bisnis, UEA banyak mengeluarkan kebijakan yang ramah  investor  asing,  seperti  melonggarkan  aturan  tentang  kepemilikan  asing perusahaan. Saat ini, ekspatriat yang ingin mendirikan bisnis di luar zona bebas harus bermitra dengan pihak emirat atau entitas lokal. Warga negara UEA harus memiliki 51 persen dari usaha patungan dan menerima biaya tahunan atau bagian dari keuntungan. Menurut Khaldoon Tabaza, pendiri perusahaan investasi teknologi iMENA, perubahan atas  aturan  tersebut  akan  membantu  para  pemula  dan  pengusaha  mendirikan  bisnis dengan  memotong biaya.  Sementara  Ehsan  Khoman,  kepala  penelitian  Timur  Tengah dan Afrika Utara di Mitsubishi UFJ Financial Group, menilai bahwa langkah tersebut akan mendorong  pertumbuhan  dengan  menarik  lebih  banyak  investasi  langsung  asing, terutama ke sektor non-minyak (Writer, 2018).
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi UEA dalam mengarusutamakan toleransi dan solidaritas nasional dalam  kebijakan dalam  negeri  dan  luar  negerinya? Bagaimana  Islam sebagai agama  mayoritas  diterjemahkan  dalam  mengakomodir  kepentingan  nasional  UEA? Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis yang bertujuan
menguraikan masalah penelitian secara mendalam dan kritis terhadap data-data yang diperoleh. Menurut Moleong (2018) penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap suatu fenomena sosial atau fakta sosial secara mendalam dan kritis. Sumber data yang digunakan dalam penelitin ini adalah dokumen kebijakan national branding UEA, UEA 2031 Vision, penelitian reputatif (toleransi, identitas nasional dan kebijakan luar negeri) dan beberapa pemberitaan media resmi UEA.

## Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menerapkan  teori  konstruktivisme  dalam  studi Hubungan Internasional. Biersteker (2007) menyatakan bahwa “Konstruktivisme dapat membantu  kita  menganalisis  tempat  hukum,  identitas  dan  national  interest  dalam politik internasional, menunjukkan bahwa itu lebih dari sekedar hasil kontestasi politik, tetapi juga memiliki efek umpan balik, membentuk politik.”
Dalam  pendekatan  konstruktivisme  dalam  menganalisis  kebijakan  luar  negeri, aspek  identitas  nasional  merupakan  variabel  yang  penting.  Identitas  nasional  dapat dikonseptualisasikan  sebagai  pandangan  dunia  yang  mendasar,  cita-cita  nasional sebuah bangsa, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Konsep identitas, baik itu komunitas etnis atau agama, sarat dengan emosi, namun dibicarakan dalam bentuk objek material dan cara hidup sebuah bangsa. Di setiap negara, pemahaman para elit mengenai identitas bangsa mereka akan menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan negara (Erbas, 2022).
Pada  penelitian  ini  akan  dieksplorasi  bagaimana  identitas  agama  Islam  yang melandasi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  UEA  dapat  diimplementasikan  untuk mengakomodasi  berbagai  kepentingan  dengan  norma  dan  narasi  toleransi  dan solidaritas.  Identitas  politik,  kebijakan  politik  dan  hubungan  internasional  pun  dibuat untuk  mengarusutamakan  norma  toleransi  untuk  mendukung  kepentingan  nasional UEA.

## Sejarah, Demografi, dan Budaya di Uni Emirat Arab
Tujuh emirat di UEA awalnya adalah kawasan protektorat Inggris. Pada abad ke- 19, terjadi perjanjian antara Inggris dan koalisi emirat- emirat  (awalnya disebut “negara - negara  Trucial”)  yang  isinya  jaminan  perlindungan  kepada  kapal -kapal  Inggris,  para syekh  sepakat  untuk  tidak  menyerahkan  wilayah  mereka  kecuali  kepada  Inggris  dan tidak menjalin hubungan dengan pemerintah asing mana pun tanpa persetujuan Inggris.
Sebagai imbalannya, Inggris berjanji untuk melindungi emirat itu dari segala agresi. Pada tahun  1971,  perjanjian  tersebut  dibubarkan  dan  para  syekh  dari  ketujuh  emirat  itu bersepakat menggabungkan diri sebagai satu negara, yaitu United Arab Emirates.
Pada  tahun  1950,  populasi  UEA  hanya  berjumlah  70.000  jiwa,  namun  dengan ditemukannya minyak pada akhir tahun 1950an, transformasi ekonomi dan sosial yang besar pun dimulai. Ketika kegiatan infrastruktur mulai berjalan lancar, kebutuhan akan tenaga  kerja  asing  meningkat.  Sejak  saat  itu,  UEA  telah  didatangi  para  investor  dan pekerja asing yang terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, real estate, konstruksi (Globalmediainsights.com, 2023).
Data  tahun  2023  menunjuukan  total  penduduk  UEA  adalah  10,17  juta  jiwa, dimana penduduk laki-laki mencapai 68,58% (6,97 juta jiwa) dan penduduk perempuan berjumlah 31,42% (3,2 juta jiwa). Jumlah populasi ekspatriat adalah 88,52% dari total populasi,  yaitu  9  juta.  Sementara  itu,  jumlah  warga  asli  UEA  (bangsa  Arab)  adalah 11,48%,  atau  1,17  juta  jiwa.  Dari  sisi  agama,  jumlah  penganut  Muslim  di  UEA  adalah 76%, penganut Kristen 9%, dan agama lain 15% (yang terbanyak Hindu, Budha). Berikut ini tabel jumlah ekspatriat di UEA.

## Tabel 1. Komposisi Populasi Ekspatriat di UEA
Kewarganegaraan Jumlah Populasi Persentase populasi India 3,86 juta 37,96% Pakistan 1,7 juta 16,72% Bangladesh 0,75 juta 7,38% Philippines 0,70 juta 6,89% Iran 0,48 juta 4,72% Mesir 0,43 juta 4,23% Sumber tabel: globalmediainsight.com
Sejak  dilakukannya  pembangunan  besar-besaran  dan  banyaknya  investor  dan pekerja dari luar datang ke UEA, secara perlahan terjadi perubahan budaya identitas. UEA menjadi apa yang ditulis Wilkins (2016):
“Tempat perpaduan budaya, permadani sosial yang kaya, kru ekspatriat yang beraneka ragam — apa pun Anda ingin menyebutnya — jika memang ada platform untuk orang-orang dari berbagai kebangsaan, budaya, agama dan latar belakang untuk bertemu, bergaul dan menikah, maka UEA adalah jawabannya.” (Wilkins 2016, dalam Watanabe, 2019)
Namun  fenomena  ini  juga  menimbulkan  permasalahan  dalam  aspek ketidakseimbangan antara jumlah penduduk asli dengan para pendatang. Salah satunya upaya  yang  dilakukan  pemerintah  UEA  agar  para  pendatang  ini  dapat  menghargai budaya  dan  identitas  penduduk  pribumi  adalah  dengan  adanya  gencarnya  pesan kampanye  khusus  di  berbagai  media  bahwa  UEA  adalah  negara  dengan  penduduk mayoritas  Muslim  (Fattah,  2006).  Ini  sebenarnya  menarik,  karena  sejak  menyadari perkembangan  ekonomi  dan  dampak  yang  luar  biasa  dari  sisi  demografi,  UEA  telah melakukan sikap “berjaga - jaga” untuk mencegah terjadinya perubahan budaya dan nilai dari penduduk asli, yaitu bangsa Arab-Muslim.
Banyak  yang  mengira  bahwa  bangsa  Arab  memiliki  identitas  mereka  sama, namun  sesungguhnya  di  antara  negara  Arab  satu  dengan  yang  lainnya  terdapat perbedaan budaya. Bahasa yang digunakan pun memiliki dialek yang berbeda. Dengan demikian, setiap negara di kawasan Timur Tengah punya kekhasannya masing-masing, tidak  terkecuali  dengan  UEA.  Terlebih  lagi,  UEA  memiliki  populasi  pendatang  yang dominan serta memiliki investasi ekonomi yang sangat besar. Karena itu, UEA memiliki identitas  tersendiri  yang  berbeda  dengan  negara-negara  Arab  di  sekitarnya.  Baycar (2023)  dari  Institute  of  Arab  and  Islamic  Studies,  University  of  Exeter  Inggris  telah melakukan  penelitian  mengenai  UEA  yang  mencoba  melakukan  promosi  identitas nasional  yang  baru,  yaitu  melalui  promosi  multikultural.  Diharapkan  juga  dengan perkembangan  identitas  baru  yang  dipromosikan,  UEA  akan  menjadi  contoh  sebagai negara kawasan Timur Tengah dengan tingkat toleransi yang tinggi.

## Analisis Nilai Toleransi dalam Kebijakan Dalam Negeri UEA
Di dalam negeri, kebijakan yang diterapkan kepada para pekerja migran di UEA secara umum sama dengan negara-negara Teluk lainnya. Pekerja migran di negara Teluk umumnya tidak dapat memperoleh kewarganegaraan formal di negara tersebut, berapa pun lamanya mereka tinggal. Kecuali Bahrain, pekerja asing diizinkan untuk tinggal di negara-negara  tersebut  dan  memperoleh  penghasilan,  dengan  visa  yang  bernaung  di bawah sistem kafala (sponsor) (Watanabe, 2019).
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang masif berkat ditemukannya minyak, pada tahun 1970-an UEA menerima masuknya besar-besaran pekerja asing dari negara- negara  tetangga  di  Tengah  Asia  Timur  dan  Selatan.    Pemerintah  memutuskan  untuk menyerap pekerja yang berasal dari negara Arab dan memiliki asal-usul Muslim sebagai warga negara untuk meningkatkan jumlah populasi warga negara. Kebijakan naturalisasi ini berlangsung hingga tahun 1990an, namun sejak itu telah beralih ke sudut pandang
‘Emiratisasi’,  dengan  menerapkan  sejumlah  kebijakan  yang  sangat  membatasi kewarganegaraan bagi pekerja asing.
Mulai tahun 2003, pemerintah Emirat secara resmi mengurangi jumlah pekerja Asia yang masuk ke negaranya dengan memeriksa lebih dekat penerbitan visa kerja bagi para migran ini, dan mempersulit aturan naturalisasi. Pemerintah juga memberlakukan kartu identifikasi Emirat yang hanya diberikan kepada orang yang mempunyai khulasat al-qaid (buku keluarga yang diterbitkan kepada warga negara Emirat yang dapat melacak garis keturunan etnis Emirat mereka di UEA). Hanya orang yang memiliki kartu identitas Emirat yang berhak atas kewarganegaraan beserta seluruh layanan yang melekat pada kewarganegaraan  itu,  seperti  pendidikan  gratis,  layanan  kesehatan  gratis,  pensiun, hingga fasilitas air gratis dan listrik bersubsidi (Watanabe, 2019).
Namun, di saat yang sama, UEA juga mengembangkan prospek maupun program toleransinya  untuk  bisa  mempromosikan  negara  tersebut  dan  juga  mendapatkan kepentingan  khususnya  di  bidang  ekonomi.  Negara  UEA  berusaha  untuk  mengubah persepsi buruk terkait Timur Tengah (seperti citra terorisme dan anti-toleransi) dengan melakukan program toleransi dengan salah satunya membangun sebuah instansi unik yaitu Kementerian Toleransi untuk pembuktian bahwa dengan sumber daya yang ada UEA dapat membangun budaya toleransi dengan baik.
Citra  toleran  yang  ingin  dibangun  UEA  tentu  akan  bersentuhan  juga  dengan budaya Islam, dimana UEA juga merupakan negara dengan populasi mayoritas Muslim. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena banyak ekspatriat di UEA yang non-Muslim dengan budaya mereka yang berbeda, misalnya dari sisi makanan, pergaulan, dan gaya hidup. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah UEA dapat mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah situasi ini? Sejauh ini UEA melakukan upaya besar untuk membentengi identitas  Muslim  tersebut,  terlihat  dari  banyaknya  kampanye  di  berbagai  media, terkhusus  lagi  pada  saat  bulan  suci  Ramadhan,  maupun  event  besar  Islam  lainnya (Baycar, 2023).
Secara teologis, Islam merupakan ajaran agama yang mengedepankan toleransi. Banyak  ayat  dalam  Al  Quran  maupun  Hadits  Riwayat  Rasulullah  SAW  yang menyampaikan  ajaran  bahwa  Islam  tidak  pernah  mengenal  persekusi  atau  memaksa nilai  terhadap  orang  maupun  kelompok.  Menarik  memang  jika  kita  membicarakan tentang toleransi karena satu hal utama dalam prinsip toleransi Islam adalah “toleransi terhadap  bersama  namun  tidak  untuk  mengikutinya”  (Medon  &  Aneba,  2013).  Inilah yang  telah  dilakukan  oleh  UEA  dalam  mempertahankan  nilai  agama  yang  sudah tertanam  sejak  lama,  meskipun  secara  struktural  negara  tersebut  bukanlah  dengan sistem  khas  syariah  Islam.  Kebijakan  toleransi  yang  diterapkan  pada  Kementerian
Toleransi  di  Uni  Emirat  Arab  menunjukkan  bahwa  ajaran  tersebut  akan  dan  harus diterapkan pada jajaran pemerintahan, namun tidak harus menyandang status negara Islam (Iqtidar, 2016).
Salah  satu  sektor  yang  menjadi  perhatian  pemerintah  UEA  untuk  mendukung program  toleransi  ini  adalah  sektor  pendidikan.  Pendidikan  selalu  menjadi  hal terpenting dalam sebuah  negara untuk memajukan  peradaban,  apalagi di dunia yang semakin  modern  ini.  Tidak  terkecuali  di  UEA,  dimana  mereka  menerapkan  kurikulum mengenai toleransi berbasis Islam. Ini merupakan contoh nyata bagaimana UEA masih mempertahankan nilai  agama  Islam dalam  program  toleransinya.  Kurikulum  toleransi UEA tersebut disampaikan dalam dua bahasa yaitu Inggris dan Arab. Pelajaran sejarah juga  menjadi  fondasi  dasar  dalam  pengenalan  toleransi  dan  solidaritas,  serta  budaya saling  menghargai  dan  pengenalan  budaya  resolusi  konflik.  Kemudian  hal  menarik lainnya adalah bagaimana kurikulum itu juga sebisa mungkin menciptakan pemahaman kritis,  antara  lain  bagaimana  memahami  jihad  dengan  baik;  dimana  hal  ini  menjadi bagian  dari  upaya  pencegahan  terorisme  (Alhashmi,  et  al.  2020).  Lalu  konsep selanjutnya adalah belajar mengenai validitas atau bisa dikatakan kajian mendalam dan menyeluruh sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al Quran dan Hadits.
UEA (seperti halnya di Teluk pada umumnya) juga memberikan perhatian besar pada branding nasional, yang ditujukan untuk menarik investasi asing, mendiversifikasi ekonomi,  dan  menarik  lebih  banyak  wisatawan.  Kebijakan  branding  UEA  tidak  hanya berfokus pada sektor pariwisata dan entitas terkait pariwisata, seperti museum, gedung pencakar  langit,  dan  struktur  besar  lainnya,  melainkan  juga  dengan  mempromosikan wacana  inklusivitas  yang  melibatkan  toleransi,  kebahagiaan,  rasa  hormat,  dan multikulturalisme (Sabban, 2018). UEA juga mengedepankan nilai-nilai tidak berwujud, seperti pengalaman; dan emosional seperti petualangan, keaslian, relaksasi, toleransi, individualitas,  dan  keunikan  terbatas  pada  elemen  sejarah  seperti  warisan  Badui  dan Sheikh Zayed, serta elemen fisik yang nyata seperti laut, gurun, iklim, dan ekonomi dan bisnis.
Unsur-unsur branding ini sengaja dibuat untuk melayani baik masyarakat lokal maupun mata asing para turis, investor, dan perwakilan negara lainnya. Toleransi dan rasa hormat, misalnya, adalah pesan untuk khalayak domestik dan internasional. Secara eksternal,  kebijakan  branding  nasional  UEA  memiliki  dua  tujuan,  yaitu  untuk mengurangi kritik yang ditujukan kepada UEA karena kasus-kasus penganiayaan pekerja; serta  untuk  meningkatkan  popularitas  UEA  agar  terlihat  sebagai  negara  yang  “maju” dengan  banyak  agama  y ang  dapat  hidup  di  negara  tersebut  dalam  “damai”  dan “harmoni”.
UEA  juga  berusaha  mempromosikan  dirinya  sebagai  pusat  toleransi  di  mana jutaan  orang  dari  banyak  negara  hidup  dalam  harmoni.  Pemerintah  mengizinkan dibangunnya  tempat  ibadah  non-masjid  di  negara  tersebut  untuk  menunjukkan toleransi  mereka.  Lebih  lanjut,  Baycar  dalam  penelitiannya  mengungkjapkan  bahwa promosi toleransi di UEA memiliki tiga tujuan yang signifikan. Pertama, karena statistik mendukung  status  multikultural  UEA,  negara  pun  berusaha  menampilkan  dirinya sebagai  rumah  multikulturalisme.  Kedua,  karena  UEA  adalah  negara  Muslim,  agama Islam yang disponsori negara ditekankan sebagai satu-satunya cabang Islam di negara tersebut. Ketiga, dengan mempromosikan toleransi dan menghadirkan Islam, UEA dapat menjauhkan diri dari image terkait 9/11 dan Perang Melawan Teror yang dipimpin AS.

## Analisis Nilai Toleransi dalam Kebijakan Luar Negeri UEA
Bagi warga Emirat, “toleransi” adalah alat soft -power diplomacy yang digunakan untuk memajukan kepentingan nasional UEA di Timur Tengah yang lebih luas. Namun strategi soft-power  ini  melengkapi  taktik  hard-power  diplomacy  yang diterapkan Abu Dhabi,  terutama  di daerah  yang dilanda perang,  dari  Libya  hingga  Yaman. Sementara UEA bekerja untuk memajukan tujuannya dalam konflik ini, negara kecil dan dinamika soft power dari kebijakan luar negeri Emirat bertujuan untuk memperkuat reputasi UEA sebagai  negara  progresif  yang  membantu  wilayah  Arab  melawan  ekstremisme, terorisme, dan ancaman lain terhadap peradaban dan modernitas (Cafiero & Alexander, 2019).
UEA,  sebagai  bagian  dari  upayanya  untuk  menjadi  pusat  regional  dan  lebih dikenal secara global, telah mengikuti kebijakan proaktif baik secara internal maupun eksternal. Beberapa kebijakan memiliki motivasi lebih dari satu, seperti kunjungan Paus dan normalisasi hubungan dengan Israel. Terlepas dari alasan yang mendasarinya, label mereka dapat dilihat secara paralel dengan nilai toleransi yang menjadi fokus penelitian ini.  Kedua  fenomena  tersebut  dihadirkan  sebagai  aksi  multikulturalisme  dan  dialog antaragama yang dihasilkan dari sikap UEA yang semakin toleran.
Kunjungan Paus disajikan dengan cara pemberitaan yang penuh dengan nuansa toleransi  karena  UEA  adalah  rumah  bagi  lebih  dari  satu  juta  penduduk  Katolik  yang mengabdikan hidup mereka untuk kemakmuran negara sejak didirikan. Kunjungan Paus mengakui minoritas yang hidup damai dan harmonis dengan agama minoritas lainnya. Dari  sudut  pandang  warga  negara,  kunjungan  Paus  merupakan  keuntungan  karena keberadaan  ekspatriat  negara  tersebut.  Terlebih,  kunjungan  ke  UEA  adalah  kunjugan pertama  kepausan  ke  Jazirah  Arab  yang  sering  diidentikkan  dengan  terorisme  dan radikalisme.
Duta Besar UEA untuk Amerika Serikat, Yousef Al Otaiba, mencirikan kunjungan tersebut  sebagai  cerminan  status  nyata  UEA  dan  bagaimana  hal  itu  dapat  menjadi contoh bagi dunia dengan menyatakan bahwa “orang -orang dengan keyakinan berbeda dapat hidup, bekerja, dan beribadah bersama. Penghormatan, rasa hormat, dan kasih sayang  adalah  nilai- nilai  inti  yang  umum”  (Otaiba,  2019).  Lebih  lanjut  lagi,  Al  Otaiba mengungkapkan, “UE A adalah lingkungan terbuka untuk praktik keagamaan di rumah, UEA  juga  mengadvokasi  kebebasan  beribadah  dan  pertukaran  antaragama  secara global.” Hal tersebut memperkuat bagaimana nilai toleransi menjadi poin utama dalam kebijakan luar negeri UEA . Al Otaiba menyatakan, “Hari ini, UEA adalah rumah bagi 200 negara yang berbeda, lebih dari 40 gereja dan sekitar 700 pelayanan Kristen. Kuil Sikh dan  Buddha  menyambut  jemaat  multinasional.  Tahun  lalu,  Perdana  Menteri  India Narendra  Modi  memulai  pembangunan  kuil  Hindu  baru.  Pelayanan  Kristen  Injili berlimpah di negara ini. Komunitas Yahudi bersemangat dan berkembang”.
Kebijakan luar negeri UEA lain yang dicitrakan sebagai tindakan toleransi adalah normalisasi  hubungan  dengan  Israel  pada  tahun  2020.  Cafiero  &  Alexander  (2019) menyoroti  bagaimana  UEA  membingkai  normalisasi  itu  sebagai  tindakan  “keragaman agama di Dubai, di mana masjid, gereja, da n sinagog ada” dan dengan demikian “UEA bekerja untuk membangun jembatan dengan Israel … [yang] akan menjadi cara Emirat membingkai jangkauan mereka ke Tel Aviv” (Cafiero & Alexander, 2019).
Setahun  sebelum  kesepakatan,  Dubai  telah  memutuskan  untuk  mengundang delegasi  Israel  untuk  diwakili  di  EXPO  2020  (ditunda hingga  2021  karena  pembatasan akibat  COVID-19).  Dubai  mengumumkan  bahwa  EXPO  akan  menjadi  tuan  rumah delegasi dari sekitar 190 negara untuk mengalami “nilai -nilai inklusi, toleransi, dan kerja sama UEA” (Nassar, 2019). Khaleej Times, misalnya, menerbitkan tajuk utama, “Israelis in the UEA laud the culture of tolerance,” dan menyebutkan apresiasi 3000 ekspatriat Yahudi  dari  acara  tersebut.  Orang  Yahudi  yang  diwawancarai  tidak  menganggapnya sebagai kejutan karena budaya toleransi dan inklusivitas UEA dan Sheikh Zayed (Sircar, 2020).
Namun  demkian,  perlu  dicatat  juga  bahwa  normalisasi  hubungan  UEA-Israel telah direspon negatif oleh Palestina. Otoritas Palestina menyatakan, kesepakatan itu adalah  “pengkhianatan  terhadap  Yerusalem,  Al - Aqsa  dan  perjuangan  Palestina” (Aljazeera,  2020).  Billah  et  al  (2023)  dalam  riset  mereka  menulis  bahwa    normalisasi UEA-Israel dapat mengurangi solidaritas antara negara-negara Arab dan Muslim dalam mendukung  Palestina  dan  dapat  mengakibatkan  pengurangan  dukungan  politik  dan finansial terhadap Palestina.

## Simpulan
Artikel  ini  telah  mendeskripsikan bagaimana UEA  menggunakan nilai  toleransi dalam membentuk identitas nasional dalam kebijakan dalam dan luar negerinya, serta bagaimana agama Islam berperan dalam hal ini. Pada penelitian ini ditemukan bahwa nilai toleransi merupakan kebutuhan nyata bagi UEA dalam mengembangkan ekonomi, sosial dan politik dalam negeri dan luar negeri yang secara inheren dan komprehensif harus  diwujudkan.  Untuk  mengimplementasikan  nilai  toleransi  dalam  kehidupan masyarakat  pada  kebijakan  di dalam  negeri, UEA  membentuk  Kementerian  Toleransi. Adanya memorial toleransi yang dibingkai dengan kegiatan “The Year of Tolerance” juga menjadi sarana dalam mewujudkan toleransi baik antara Emirat, suku, bahasa, agama atau  pun  kewarganegaraan.  Selain  itu,  nilai-nilai  toleransi  juga  tertanam  dalam kebijakan pendidikan UEA.
Nilai  toleransi  menjadi  landasan  penting  dalam  kebijakan  luar  negeri  UEA,  di antaranya dengan menerima kedatangan Paus untuk pertama kalinya di kawasan Teluk dan menunjukkan kepada dunia bahwa semua agama dapat menjalankan ibadahnya di rumah ibadah masing-masing, baik itu masjid, gereja, kuil, maupun sinagog. UEA juga melakukan  normalisasi  dengan  Israel,  meskipun  hal  ini  mendapatkan  kritikan  dari Palestina dan pihak-pihak yang mendukung Palestina. Semua kebijakan itu diambil UEA ingin mencitrakan diri sebagai negara yang aman, harmonis, dan penuh dengan toleransi namun  dengan  tujuan  (motivasi)  ekonomi,  kepentingan  nasional  UEA  di  bidang investasi, pertumbuhan ekonomi, industri pariwisata dan keamanan regional.

## Daftar Pustaka
Alhashmi,  M.,  Bakali,  N.,  &  Baroud,  R.  (2020).  Tolerance  in  UEA  Islamic  Education Textbooks. Religions ,  [online]  11(8),  377. https://doi.org/10.3390/rel11080377 [Diakses 10 Juli 2023]
Aljazeera.  (2020). How  the  world  reacted  to  UEA,  Israel  normalising  diplomatic  ties . [online]  Dalam: https://www.aljazeera.com/news/2020/8/15/how-the-world- reacted-to-uae-israel-normalising-diplomatic-ties [Diakses 20 Juni 2023]
Baycar, H. (2022). Promoting multiculturalism and tolerance: Expanding the meaning of “unity  through  diversity”  in  the  United  Arab  Emirates. Digest  of  middle  East Studies ,  [online]  32(1),  40-59.  Dalam: https://doi.org/10.1111/dome.12282 [Diakses 20 Juni 2023]
Biersteker,  T.  J.  (2007). International  Law  and  International  relations .  New  York:
Routledge.
Billah,  B.  G.,  Hakim,  M.  J.,  &  Bahruddin, U.  (2023).  Normalisasi  Hubungan  Uni  Emirat Arab-Israel dan Dampaknya Terhadap Palestina. Jurnal ICMES , [online] 7(1), 62-81. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v7i1.147 [Diakses 18 Juni 2023]
Cafiero,  G.  &  Alexander,  K.  (2019). The  notion  of  tolerance  in  Emirati  foreign  policy . [online] Gulf State Analytic. Dalam. https://gulfstateanalytics.com/the-notion-of- tolerance-in-emirati-foreign-policy/ [Diakses 10 Juni 2023]
El Sawy, N. (2008). Foreign influences: Expats force locals to ask who they are . [online] Financial Times. Dalam: https://www.ft.com/content/e9f2b246-2161-11dd-a0e6- 000077b07658 . [Diakses 19 Juni 2023]
Erbas,  Isa.    (2022).  Constructivist  Approach  in  Foreign  Policy  and  in  International Relations. Journal of Positive School Psychology , [online] 6(3), 5087 – 5096. Dalam: https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/2720/1746 [Diakses 15 Mei 2023]
Fattah, H. M. (2006). Dubai debates the limits of multiculturalism — Africa & Middle East International Herald Tribune. New York Times , [online] Dalam: https://www.nytimes.com/2006/10/19/world/africa/  19iht-dubai.3214583.html [Diakses 20 Mei 2023]
Globalmediainsight.com.  (2023).  United  Arab  Emirates  Population  Statistic  2023.
[online] Dalam: https://www.globalmediainsight.com/blog/uae-population- statistics/#history [Diakses 15 Mei 2023]
Iqtidar, H. (2016). Introduction: Tolerance in Modern Islamic Thought. ReOrient , [online] 2(1),  5-11.  Dalam: https://doi.org/10.13169/reorient.2.1.0005 [Diakses  20  April 2023]
Medon, M. O. M., & Aneba, A. M. (2013). Role Of Islam And Its Tolerance In Constraining Terror. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam , [online] 13(2), 113-122. https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2370 [Diakses 17 April 2023]
Moleong, L.J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nassar,  T.  (2019). Israel  to  take  part  in  Dubai’s  Expo  2020 .  [online]  The  Electronic Intifada.  Dalam: https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/israel-take- part-dubais-expo-2020 . [Diakses 20 April 2023]
Otoiba,  Y.  A.  (2019).  Why  We  Invited  the  Pope  to  the  Arabian  Peninsula. Politico Magazine , [online] Dalam: https://www.politico.com/magazine/story/2019/02/02/pope-francis-visits- arabian-peninsula-224545/ . [Diakses 10 Mei 2023]
Sabban, R. (2018). State Building, State Branding and Heritage in the UEA . [online] LSE Middle  East  Center  Blog.  Dalam: https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/12/17/state- building-state-branding-and-heritage-in-the-uae/ . [Diakses 16 April 2023]
Sircar, N. (2020). Israelis in the UEA laud the culture of tolerance. Khaleej Times , [online]
Dalam:  https://www.khaleejtimes.com/news/general/Israelis-in-the-UAE-laud- the-culture-of-tolerance-- [Diakses 19 Juni 2023]
Slackman, M. (2008). Emirates See Fiscal Crisis as Chance to Save Culture. The New York Times , [online] Dalam: https://www.nytimes.com/2008/11/12/world/middleeast/12dubai.html .
[Diakses 12 April 2023]
Watanabe,  A.  (2019).  The  complexities  of  social  inclusion  and  exclusion  among intermarried filipino migrant workers in the United Arab Emirates. International Labour  Migration  in  the  Middle  East  and  Asia ,  [online]  8,  55-73.  Dalam: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-6899-8_4 [Diakses  10 April 2023]
Writer,  S.  (2018).  Why  the  UEA  is  turning  to  expats  to  boost  growth. Arabian  News ,
[online]  Dalam: https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/397098- why-the-uae-is-turning-to-expats-to-boost-growth . [Diakses 17 Mei 2023]