## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI DESA SABRANG KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER)
Oleh :
Mohammad Hafidz, SH., M.Hum. Firda Laily Mufid, SH., MH.

## Abstract
Sexual violence against children is one of the new  forms of evil, which concerns children as the  next  generation  of  the  nation,  resulting  in  considerable  evil  among  the  people.  Sexual violence  is  not  only  happening  in  the  larger  cities  of  relatively  advanced  culture  and awareness  or  legal  knowledge,  but  also  occurs  in  rural  areas  that  still  hold  the  value  of tradition  and  customs.  Sexual  assault  cases  that  occurred  in  Sabrang  Village  Ambulu  Sub- district Jember District make the child of 6 (six) as a victim of inappropriate behavior by the sodomy  perpetrator.  In  the  case  of  a  child  as  a  victim  of  a  crime  of  sexual  violence  in  this case is an abuser committed by the people nearest the victim, then the child is also the person who saw, heard and witnessed the incident. Because in general, crimes against morality there are  only  perpetrators  and  victims  who  automatically  victim  also  provides  testimony  of criminal acts perpetrated by the perpetrator.
Keywords : Sexual violence, victims, abuse, children

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Anak  adalah  generasi  penerus bangsa,  seperti  yang  telah  tertera  dalam Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  bahwa  anak adalah  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai ciri  dan  sifat  khusus  yang  menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
Dalam  kurun  waktu  tiga  tahun terakhir ini, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia khususnya kabupaten Jember yang menjadikan anak sebagai korban. Dari data Pendampingan  Korban  Pusat  Pelayanan Terpadu  bagi  Korban  TPPO  (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan Kekerasan Terhadap  Anak,  selama  4  (empat)  tahun terakhir,  jumlah  kasus  kekerasan  seksual meningkat.  Dari  tahun  2014  hingga  tahun 2017, jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan  ke  PPT  Terpadu  Kabupaten Jember  adalah  sebanyak  150  kasus.
Berbeda  dengan  kekerasan  fisik  yang hanya ada 2 kasus di tahun 2017.
Secara  ideal  anak  adalah  pewaris dan  pelanjut  masa  depan  bangsa. 1 Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus
1 Abu  Huraerah, Kekerasan  Terhadap  Anak, Nuansa Cendekia, Bandung , 2012 hal. 21
memburuk  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari maraknya  kasus  kekerasan  yang  terjadi  di Indonesia  yang  menjadikan  anak  sebagai korbannya. Kekerasan yang terjadi terhadap  anak  dikarenakan  rentannya posisi  anak  yang    mudah  untuk  percaya terhadap iming–iming suatu benda ataupun makanan  yang  diberikan  oleh  pelaku. Selain itu adanya ancaman kekerasan yang juga  diberikan  terhadap  anak,  sehingga anak  tersebut  akan  menuruti  apa  yang diucapkan  maupun  yang  dilakukan  oleh pelaku kekerasan tersebut.
Kekerasan  seksual  terhadap  anak merupakan salah satu wujud dari kejahatan yang baru,  yang menyangkut anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga kejahatan  yang  cukup  mendapat  perhatian di  kalangan  masyarakat.  Sering  kita ketahui,  di  koran  atau  majalah  diberitakan terjadi  kekerasan  seksual.  Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar  yang  relatif  lebih  maju  kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya,  tapi  juga  terjadi  di  pedesaan yang  relatif  masih  memegang  nilai  tradisi dan adat istiadat.
Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari maraknya  kasus  kekerasan  yang  terjadi  di Indonesia  yang  menjadikan  anak  sebagai korbannya. Kekerasan yang terjadi terhadap  anak  dikarenakan  rentannya posisi  anak  yang  mudah  untuk  percaya terhadap iming-iming suatu benda ataupun
makanan  yang  diberikan  oleh  pelaku. Selain itu adanya ancaman kekerasan yang juga  diberikan  terhadap  anak,  sehingga anak  tersebut  akan  menuruti  apa  yang diucapkan  maupun  yang  dilakukan  oleh pelaku kekerasan tersebut.
Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini biasanya berbentuk pencabulan baik  yang  dilakukan  oleh  sepasang  orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan  anak  dibawah  umur.  Pelaku kejahatan  tersebut  merasa  bahwa  anak- anak  dapat  menjadi  salah  satu  sasaran untuk  menyalurkan  hasrat  seksualnya.  Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak- anak  tidak  cukup  mampu  untuk  mengerti bahwa  perbuatan  itu  merupakan  tindak pidana  atau  anak-anak  tidak  mempunyai keberanian  untuk  menolak  keinginan pelaku.

## 1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dalam  latar yang telah disebutkan diatas, permasalahan yang  ingin  diketahui  dalam  penelitian  ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut :
1. Apakah  Undang-undang  No.35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  sudah bisa  melindungi  anak  korban  kekerasan seksual  di  Desa  Sabrang  Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?
2. Upaya  apa  yang  dapat  dilakukan pemerintah  desa  Sabrang  Kecamatan
Ambulu  untuk  mengurangi  tindakan kekerasan seksual terhadap anak?

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian Kekerasan Seksual
Pengertian kekerasan dalam Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  berasal  dari  kata “keras”  yang  berarti  kuat,  padat  dan  tidak mudah  hancur,  sedangkan  bila  diberi imbuhan  “ke”  maka  akan  menjadi  kata “kekerasan”  yang  berarti:  1  perihal  (yang bersifat,  berciri)  keras;  2  perbuatan seseorang  atau  kelompok  orang  yang menyebabkan  cedera  atau  matinya  orang lain  atau  menyebabkan  kerusakan  fisik atau barang orang lain; 3 paksaan. 2
Menurut UU
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  Nomor 23  tahun  2004  Pasal  1  ayat  (1),  kekerasan adalah  perbuatan  terhadap  seseorang  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  psikologis,  dan atau  penelantaran  rumah  tangga,  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara  melawan  hukum  dalam  lingkungan rumah tangga.
Menurut KUHP Pasal 89, kekerasan  adalah  mempergunakan  tenaga atau  kekuatan  jasmani  yang  tidak  kecil atau  sekuat  mungkin  secara  tidak  sah
2 http://kbbi.web.id/keras diakses    tanggal  28  Mei 2018,  pukul 06.00 WIB
sehingga  orang  yang  terkena  tindakan  itu merasakan  sakit  yang  sangat.  Sedangkan seksual  memiliki  arti  hal  yang  berkenan dengan  seks  atau  jenis  kelamin,  hak  yang berkenan  dengan  perkara  persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.
Kekekerasan Seksual ( Sexsual Abuse ) menunjuk kepada aktivitas seksual, bentuknya  dapat  berupa  penyerangan  atau tanpa penyerangan.  Kategori penyerangan, menimbulkan  penderitaan  berupa  cedera fisik,  kategori  kekerasan  seksual  :  dirayu, dicolek,  dipeluk  dengan  paksa,  diremas, dipaksa  onani,  oral  seks,  anal  seks, diperkosa. 3
2.2.    Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam KUHP
menyangkut kekerasan seksual, terdapat pada BAB XIV tentang  Kejahatan  terhadap  kesusilaan, yang  meliputi  :  pasal  281,  282,  285-287, pasal 289, pasal 290, pasal 294, pasal 295.
(1) Merusak kesusilaan di hadapan umum
KUHP merumuskan pada pasal 281
(2) Pornografi
KUHP  merumuskan  pornografi  pada
pasal 282
Perkosaan
(3) KUHP merumuskan perbuatan pemerkosaan (rape) pada pasal 285
3 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  terhadap Anak  dan  Perempuan ,  PT  Refika  Aditama, Bandung , 2013, hal.3
(4) Bersetubuh  dengan  wanita  pingsan,  di luar  perkawinan.  KUHP  merumuskan hal  ini  pada  pasal  286.  Dalam  hal pemakaian  obat  untuk  melumpuhkan wanita  atau  membuat  wanita  tersebut, tidak  berdaya,  oleh  sebagian  pakar berpendapat bahwa hal tersebut termasuk  pasal  ini,  tetapi  sebagian pakar  berpendapat  bahwa  hal  tersebut termasuk  pasal  “perkosaan”  (pasal 285) karena pada hakikatnya “kekerasan”  atau  ancaman  kekerasan dimaksudkan  untuk  melumpuhkan wanita  tersebut  menjadi  tidak  berdaya lagi.
(5) Bersetubuh dengan wanita yang belum dewasa

## Di luar perkawinan
Hal ini diatur pasal 287 KUHP Menurut  pasal  291  KUHP,  ancaman hukuman  diperberat menjadi  12  tahun jika mengakibatkan luka parah dan 15 tahun jika mengakibatkan mati.

## Di dalam perkawinan
Hal  ini  diatur  pasal  288  KUHP Perbuatan  cabul  dengan  orang  yang belum dewasa yang sejenis Hal ini diatur dalam pasal 292 KUHP Perbuatan  tersebut  biasa  kita  kenal dengan  homoseksual  untuk  pria  dan lesbian untuk wanita.
(6) Dengan pemberian menggerakkan orang  belum  dewasa  berbuat  cabul. Hal ini diatur dalam pasal 293 KUHP
(7) Perbuatan  cabul  dengan  orang  yang belum  dewasa  yang  dilakukan  orang tua  atau  yang  mempunyai  hubungan.
Hal ini diatur dalam pasal 294 KUHP.
(8) Memudahkan  anak  dibawah  umur untuk  berbuat  cabul.  Hal  ini  diatur dalam pasal 295 KUHP.

## 2.3. Pengertian Anak sebagai Korban
Definisi  anak  secara  nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan  hukum  Islam.  Secara  Internasional definisi  anak  tertuang  dalam  Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak  Anak  atau United  Nation  Convention on  The  Right  of  The  Child Tahun  1989,
Aturan  Standar  Minimum  Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan  Anak  atau United  Nations
Standard Minimum Rules for The
Adminstration  of  Juvinule  Justice  (The Beijing  Rules) Tahun  1985  dan  Deklarasi Hak  Asasi  Manusia  atau Universal Declaration  of  Human  Rights Tahun 1948. 4
Beberapa pengertian anak mengenai  batas  usia  anak  telah  diatur dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan. Berikut adalah peraturan perundang-undangan  yang  memberikan batas usia anak:
4 Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia,
Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.33
1. Undang-Undang  No.  12  Tahun  2006 tentang  Kewarganegaraan,  batas  usia anak  adalah  belum  berusia  18  tahun dan belum kawin.
2. Undang-Undang    No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  batas  usia  anak adalah umur 16 tahun untuk perempuan  dan  19  tahun  untuk  laki- laki yang belum kawin.
3. Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997 tentang  Pengadilan  Anak,  batas  usia anak  adalah  18  tahun  dan  belum kawin.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (KUHPerdata),  batas  usia anak  adalah  21  tahun  dan  belum kawin.
5. Undang-Undang  No.  4  Tahun  1979 tentang  Kesejahteraan  Anak,  batas usia  anak  adalah  21  tahun  dan  belum kawin.
6. Keputusan Presiden Republik
Indonesia No. 36  Tahun 1990 tentang pengesahan  convention  of  the  rights (konvensi tentang hak-hak anak) batas usia anak adalah di bawah18 tahun.
7. Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, batas usia anak  adalah  18  tahun  dan  belum pernah kawin.
8. Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 perubahan atas Undang-undang
Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  batas  usia  anak
adalah  dibawah/belum  berusia  18 tahun,  termasuk  di  dalamnya  mereka yang masih dalam kandungan.
2.4.Faktor - faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasaan

## Seksual
Faktor-faktor  yang  dapat  memicu pelaku untuk melakukan kekerasan seksual pada  anak,  diantaranya  tidak  sengaja menyaksikan  orang  dewasa  berhubungan seksual, pelaku pernah mengalami kekerasan  seksual  sebelumnya,  sampai paparan  gambar  atau  tanyangan  porno. Penyebab  terjadinya  kekerasan  seksual yang  multifaktoral,  diantaranya  karak- teristik  keluarga:  hubungan  perkawinan yang  buruk,  kekerasan  dalam  rumah tangga,  dibesarkan  oleh  orang  tua  tiri, riwayat keterlibatan dalam tindak kriminal dan  adanya  gangguan  kepribadian  pada orang  tua.  Kebanyakan  pelaku  kekerasan seksual  memilih  yang  menyerupai  atau seusia  dirinya  pada  saat  pertama  kali mengalami kekerasan seksual dan memiliki  karakter  yang  cenderung  pasif dan lemah pada berbagai aspek kehidupan. 5

## 2.5. Akibat  Korban  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual
Setiap  orang  yang  telah  menjadi korban kekerasan seksual akan mempunyai
5 http://m/kompasiana.com.kekerasan-seksual- pada-anak-pedofilia-trauma-dan-underwear- rule.html diakses  pada  21    Mei  2018  jam  06.55 wib
dampak  berupa  kerusakan-kerusakan  yang di  derita  oleh  korban  kekerasan  seksual tersebut.  Adapun  beberapa  kerusakan psikologis  dan  kerusakan  fisik  yang  akan di derita oleh korban kekerasan seksual : 6
Kerusakan  secara  psikologi  yang akan  di  derita  oleh  korban  kekerasan seksual  adalah  korban  akan  merasakan trauma,  takut  yang  berlebihan,  mengalami mimpi  buruk,  dan  akan  sulit  untuk membuka  diri  dengan  berbaur  dengan masyarakat sekitar.
Selain  kerusakan  psikologi  yang akan  di  derita  oleh  korban  kekerasan seksual,  berikut  adalah  kerusakan  fisik yang  di  derita  oleh  korban  kekerasan seksual  yaitu  perasaan  sakit  yang  tidak jelas, luka-luka alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin dan hamil.

## 2.6. Pengertian Perlindungan

## Hukum
Perlindungan menurut Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  tempat berlindung,  hal  (perbutan  dan  sebagainya) memperlindungi. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kadamaian
6 www.kompas.com-Health Kekerasan  Seksual Tinggalkan Trauma dan Gangguan Perkembangan .  Diakses  tanggal  21  Mei  2018 jam 12.18 wib
dari    pelindung  atas  segala  bahaya  yang mengancam pihak yang dilindungi. 7
Adapun  pengertian  perlindungan hukum menurut para ahli : 8
1. Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wyasa  Putra mengemukakan  bahwa  hukum  dapat difungsikan  tidak  hanya  mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan pelindungan  dan  keseimbangan  yang sifatnya  tidak  sekedar  adaptif  dan fleksibel,  namun  juga  prediktif  dan
antisipatif;
2. Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat pula
difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat  dan  pemerintah,  oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama  telah  mengalami  perombakan dan  perubahan.  Hukum  terutama dibutuhkan  oleh  mereka  yang  lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik;
3. Philipus  M.  Hadjon  mengemukakan bahwa  pelindungan  hukum  adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan  hadirnya  keharusan  pada
7 Abintoro  Prakoso, Pembaruan  Sistem  Peradilan Pidana  Anak, Laksbang  Grafika,      Yogyakarta,
2012,  hal.13
8 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  antara Norma  dan  Realita, PT  Rajagrafindo  Persada, Jakarta, 2007, hal.10-11
diri  sejumlah  subyek  untuk  segera memperoleh  sejumlah  sumberdaya guna  kelangsungan  eksistensi  subyek hukum  yang  dijamin  dan  dilindungi oleh hukum, agar kekuatannyas secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan  politik  maupun  ekonomi, khususnya  pada  distribusi  sumber daya,  baik  pada  peringkat  individu maupun struktural.

## 2.7. Upaya  Mengatasi  Hambatan  dalam Penanggulangan  Kasus  Kekerasan Seksual   terhadap Anak
Kasus  kekerasan  seksual  terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam  penyelesaiannya  baik  pada  tahap penyidikan,  penuntutan,  maupun  pada tahap  penjatuhan  putusan.  Selain  kesulitan dalam  batasan  di  atas,  juga  kesulitan pembuktian  misalnya  perkosaan  atau perbuatan cabul  yang  umumnya  dilakukan tanpa kehadiran orang lain. 9 Sehingga akan memperlambat proses penyidikan dan jiwa anak-anak  akan  merasa  terancam.  Selain itu,  kasus  kekerasan  terhadap  anak  sulit diungkap  ke  permukaan  karena  meskipun kasusnya  sudah  teridentifikasi,  proses penyelidikan dan peradilan sering terlambat.  Menurut  Suharto,  Kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan
9 Leden Marpaung, Kejahatan terhadap Kesusilaan  dan  Masalah  Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta,  2008,   hal. 31
terhadap  anak  bisa  disebabkan  oleh  faktor internal maupun struktural, yaitu : 10
1. Penolakan  korban  sendiri.  Korban tidak  melaporkannya  karena  takut pada  akibat  yang  diterima  baik  dari  si pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).
2. Manipulasi pelaku. Pelaku yang umumnya  orang  lebih  besar  (dewasa) sering menolak tuduhan (setidaknya di awal  proses  penyelidikan)  bahwa  dia adalah pelakunya. Strategi yang digunakan  adalah  pelaku  menuduh anak  melakukan  kebohongan  atau mengalami “wild imagination”.
3. Keluarga  yang  mengalami  kasus menganggap  bahwa  kekerasan  anak sebagai  aib  yang  memalukan  jika diungkap .
4. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan  dengan  urusan  keluarga
(hubungan  orangtua-anak,  suami-istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat.
5. Masyarakat  luas  tidak  mengetahui secara  jelas  “tanda-tanda”  pada  diri anak  yang  mengalami  kekerasan, khususnya  pada  kasus sexual  abuse
(kekerasan  seksual),  karena  tidak adanya  tanda-tanda  fisik  yang  terlihat jelas.
10 Abu  Huraerah, Kekerasan  Terhadap  Anak,
Nuansa Cendekia, Bandung , 2012, hal. 21
6. Sistem  dan  prosedur  pelaporan  yang belum  diketahui  secara  pasti  dan  jelas oleh masyarakat luas.
Semua  pihak  yang  peduli  merasa yakin  bahwa  jaringan  kerja  sama  sangat menentukan  keberhasilan  tugas  untuk melindungi anak korban kekerasan seksual sekaligus membantu menyelesaikan masalahnya.  Adapun  Institusi  yang  terkait dengan masalah kekerasan terhadap anak:
Instansi Pemerintah : Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak  dan  Keluarga  Berencana;  Komnas HAM;  Depkes/RS;  Depkumham;  Deplu; Unit Perlindungan Perempuan Anak Polres Jember; Dan lain-lain.
Instansi atau Lembaga Non Pemerintah  : Crisis  Centre; Pemuka Agama (Ulama,Pendeta);  LSM; Dan  Lain- lain.

## PEMBAHASAN
A. Perlindungan Anak Korban
Kekerasan  Seksual  di  Desa  Sabrang
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember berdasarkan Undang-undang
No. 35 Tahun 2014 tentang

## Perlindungan Anak
Perlindungan  anak  adalah  segala usaha  yang  dilakukan  untuk  menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan  dan  pertumbuhan  anak
secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat. Kegiatan  perlindungan  anak  membawa akibat  hukum,  baik  dalam  kaitannya dengan  hukum,  baik  dalam  kaitannya dengan  hukum  tertulis  maupun  hukum tidak tertulis. 11
Hukum memiliki andil dalam konstruksi  proses  viktimisasi,  dengan orientasi  hukum  pidana  yang  sangat terbatas  dan  tradisional  (sampai  Konsep KUHP  yang  baru)  persoalan  korban menjadi  persoalan  sepele  yang  tidak terperhatikan.  Orientasi  hukum  selama  ini selalu ditujukan kepada penanganan kejahatan  untuk  mengubah  para  pelanggar hukum, tetapi tidak pernah disadari bahwa sebenarnya  terdapat  persoalan  dalam sistem hukumnya sendiri. 12
Pada  dasarnya,  ada  dua  model perlindungan,  yaitu  : pertama, model  hak- hak  prosedural  ( the  procedural  rights model ). Model ini menenkankan dimungkinkan  berperan  aktifnya  korban dalam  proses  peradilan  pidana  seperti
11 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia ,  PT  Refika  Aditama,  Bandung,  2010, hal. 33
12 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi  (sebuah  bunga  rampai), PT  Alumni, Bandung , 2006,  hal.4
membantu Jaksa Penuntut Umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan  perkara,  wajib  didengar pendapatnya  apabila  terpidana  dilepas bersyarat,  dan  lain  sebagainya. Kedua, model pelayanan ( the services model ) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi  dan  upaya  pengambilan  kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. 13
Korban kejahatan yang pada dasarnya  merupakan  pihak  yang  paling menderita  dalam  suatu  tindak  pidana, justru  tidak  memperoleh  perlindungan sebanyak  yang  diberikan  undang-undang kepada  pelaku  kejahatan.  Akibatnya,  pada saat  pelaku  kejahatan  telah  dijatuhi  sanksi pidana  oleh  pengadilan,  kondisi  korban kejahatan  seperti  tidak  dipedulikan  sama sekali.  Padahal,  masalah  keadilan  dan penghormatan  hak  asasi  manusia  tidak hanya  berlaku  terhadap  pelaku  kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. 14
Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak, adalah bentuk kesadaran pemerintah tentang  pentingnya  perlindungan  anak sebagai  generasi  penerus  bangsa.  Selain memuat  tentang  hak  anak,  undang-undang
13 Ibid ,  hal. 26
14 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Op.cit , hal.24
in  juga  mengatur  bagaimana  penye- lenggaran  perlindungan  terhadap  anak. Peraturan  mendasar  mengenai  hak  dan kewajiban  anak  sekaligus  penyelanggaran perlindungan  terhadap  anak  telah  tertuang dalam Undang-Undang ini.
Beberapa  hak-hak  anak  yang  diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
1. Setiap  anak  berhak  untuk  hidup, tumbuh, berkembang, dan ber- partisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanuasiaan, serta  mendapat  perlindungan  ke- kerasan dan deskriminasi. (Pasal 4)
2. Setiap anak berhak atas suatu identitas diri  dan  status  kewarganegaraan. (Pasal 5)
3. Setiap  anak  berhak  untuk  mengetahui orangtuanya,  dibesarkan  dan  diasuh oleh orangtuanya sendiri. (Pasal 7 ayat (1))
4. Setiap anak berhak memperoleh
pelayanan  kesehatan  dan  jaminan sosial  sesuai  dengan  kebutuhan  fisik, mental, spiritual dan sosial. (Pasal 8)
5. Setiap anak berhak memperoleh
pendidikan  dan  pengajaran  dalam rangka  pengembangan  pribadinya  dan tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 ayat (1))
6. Setiap  Anak  berhak  mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang
dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan,  sesama  peserta  didik, dan/atau pihak lain. (Pasal 9 ayat (1a))
7. Khusus  bagi  anak  yang  menyandang cacat,  berhak  memperoleh  pendidikan luar  biasa,  sedangkan  bagi  anak  yang memiliki  keunggulan  juga  berhak mendapatkan pendidikan khusus.
(Pasal 9 ayat (2))
8. Setiap  anak  berhak  menyatakan  dan didengar pendapatnya, menerima, mencari,  dan  memberikan  informasi sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan usianya  demi  pengembangan  dirinya sesuai  dengan  nilai-nilai  kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)
9. Setiap  anak  berhak  untuk  beristirahat dan  memanfaatkan  waktu  luang, bergaul  dengan  anak  yang  sebaya, bermain,  berekreasi,  dan  berkreasi sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan tingkat  kecerdasannya  demi  pengem- bangan diri. (Pasal 11)
10. Setiap  Anak  Penyandang  Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
11. Setiap  anak  selama  pengasuhan  orang tua, wali, atau pihk lain manapun yang bertanggungjawab  atas  pengasuhan, berhak  mendapat  perlindungan  dari perlakuan:  deskriminasi;  eksploitasi baik ekonomi maupun sosial; penelan- taran; kekejaman; kekerasan,
penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.(Pasal 13 ayat (1))
12. Setiap  anak  berhak  diasuh  oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika adala alasan  dan/atau  aturan  hukum  yang sah  menunjukkan  bahwa  pemisahan itu  adalah  demi  kepentingan  terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14) 13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan  dari  :  penyalahgunaan dalam  kegiatan  politik,  pelibatan sengketa bersenjata, perlibatan kerusuhan  sosial,  perlibatan  dalam peristiwa  mengandung  unsur  ke- kerasan,  perlibatan  dalam  peperangan dan kejahatan seksual (Pasal 15)
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran, penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.  Setiap  anak  berhak  untuk memperoleh  kebebasan  sesuai  dengan hukum.  (Pasal  16  ayat  (1)  dan  ayat (2))
15. Setiap  anak  yang  dirampas  ke- bebasannya  berhak  untuk  :  men- dapatkan  perlakuan  secara  manusiawi dan  penempatannya  dipisahkan  dari orang  dewasa,  memperoleh  bantuan hukum  atau  bantuan  lainnya  secara efektif  dalam  setiap  tahapan  upaya hukum  yang  berlaku,  dan  membela
diri  ndan  memperoleh  keadilan  di depan  pengadilan  anak  yang  obyektif dan  tidak  memihak  dalam  sidang tertutup untuk umum. Dan setiap anak yang  menjadi  korban  atau  pelaku kejahatan sosial atau yang berhadapan dengan  hukum  berhak  dirahasiakan. (Pasal 17)
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindakn pidana berhak mendapatkan  bantuan  hukum  dan bantuan lainnya. (Pasal 18)
Selain  memuat  beberapa  hak  anak, Perlindungan Anak juga memuat penyelenggaraan  perlindungan  terhadap anak. Beberapa bentuk perlindungan tersebut  dapat  kita  lihat  dalam  Pasal  42 sampai dengan Pasal 61 :
- Agama
Setiap  anak  berhak  beribadah  menurut agama. Sehubungan dengan itu pemerintah,  negara,  masyarakat,  ke- luarga,  oramg  tua  wali  harus  member- kan  perlindungan.  Perlindungan  ter- sebut  berupa  pembinaan,  bimbingan, dan  pengamalan  ajaran  agama  bagi anak. (Pasal 42 dan 43)
- Kesehatan
Setiap anak berhak mendapatkan derajat kesehatan  yang  optimal  sejak  dalam kandungan. Untuk itu pemerintah wajib menyediakan  fasilitas  kesehatan  yang komprehensif  berupa  upaya  promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitasi,  baik
untuk pelayanan kesehatan dasar maupun  rujukan.  Terhadap  anak  yang tidak  mampu,  hak  tersebut  diberikan cuma-cuma. Negara, pemerintah, keluarga  dan  orang  tua  wajib  me- ngusahakan  agar  anak  yang  lahir  ter- hindar  dari  penyakit  yang  mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan  kecacatan.  (Pasal  44,  45, dan 46)
Negara,  pemerintah, keluarga  dan orangtua  wajib  melindungi  anak  daro transplantasi organ  tubuh  anak  untuk pihak  lain  dan  juga  wajib  melindungi dari perbuatan-perbuatan: (a) pe- ngambilan organ tubuh dan/atau jaringan  tubuh  tanpa  memperhatikan kesehatan  anak  ;  (b)  jual  beli  organ dan/atau  jaringan  tubuh  anak;  dan  (c) penelitian kesehatan yang menggunakan anak  sebagai  obyek  penelitian  tanpa seizin  orang  tua  dan  tidak  me- ngutamakan  kepentingan  terbaik  bagi anak. (Pasal 47)
- Pendidikan
Negara,  pemerintah,  keluarga,  dan orang  tua  wajib  memberikan  ke- sempatan  yang  seluas-luasnya  kepada anak  untuk  memperoleh  pendidikan. Pendidikan  yang  dimaksudkan,  diarah- kan  untuk  :  (a)  pengembangan  sikap dan  kemampuan  kepribadian  anak, bakat,  kemampuan  mental  dan  fisik sampai mencapai  potensi  yang  optimal;
(b)  pengembangan,  penghormatan  ter- hadap hak asasi manusia; (c) pengembangan  rasa  hormat  terhadap orang  tua,  identitas  budaya,  bahasa  dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional  di  tempat  anak  itu  tinggal  dan asal  mula  anak  itu  berasal  dan peradaban-peradabannya yang berbdeda dari peradabannya sendiri; (d) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjwab;  dan  (e)  pengem- bangan  rasa  hormat  dan  cinta  terhadap lingkungan.  (Pasal  49  dan  50  Undang- Undang Perlindungan Anak)
Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan  anak  yang  tidak  mampu, terlantar  yang  bertempat  tinggal  di daerah terpencil. (Pasal 53)
Anak  yang  sekolah,  wajib  dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh  guru,  pengelola  sekolah  atau teman-temannya  atau  lembaga  pen- didikan lainnya (Pasal 54)
- Sosial
Pemerintah  wajib  menyelenggarakan pemeliharaan  dan  perawatan  anak terlantar.  Kewajiban-kewajiban tersebut agar dimaksudkan : (a) anak bebas ber- partisipasi;  (b)  anak  bebas  menyatakan pendapat  dan  berpikir  sesuai  dengan hati  nurani  dan  agamanya;  (c)  bebas menerima  informasi  lisan  atau  tertulis sesuai  dengan  tahapan  usia  dan  per- kembangan  anak;  (d)  bebas  berserikat
dan  berkumpul;  (e)  bebas  beristirahat, bermain,  berekreasi,  berkarya  dan berseni  budaya;  (f)  memperoleh  sarana bermain  yang  memenuhi  syarat  ke- sehatan dan keselamatan. (Pasal 55) - Perlindungan khusus
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban  dan  bertanggung  jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada : (a) anak dalam situasi darurat; (b)  anak  yang  berhadapan  dengan hukuman  dari  kelompok  minoritas  dan terisolasi;  (c)  anak  terekploitasi  secara ekonomi  dan/atau  seksual;  (d)  anak yang  diperdagangkan;  (e)  anak  yang manjadi  korban  narkotika,  alkoohol, psikotropika dan zak adiktif lainnya; (f) anak  korban  penculikan,  penjualan  dan perdagangan; (g) anak korban kekerasan  fisik  dan/atau  mental;  (h) anak  yang  menyandang  cacat;dan  (i) anak korban perlakuan dan penelantaran (Pasal 59).
Anak  dalam  situasi  darurat  adalah  :  (a) anak  yang  menjadi  pengungsi;  (b)  anak korban  kerusuhan,(c)  anak  korban bencana  alam;  (d)  anak  dalam  konflik bersenjata.  Perlindungan  anak  darurat tersebut, menggunakan hukum humaniter. (Pasal 59, 60, 61).
Berdasarkan data yang kami dapatkan,  5  dari  20  orang  responden merupakan  orang  tua  terhadap  anak  yang mengalami pelecehan seksual sedangkan 2
diantaranya  merupakan  orangtua  korban kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh orang  terdekat  korban  yakni  paman  dan ayah tirinya.
Minimnya pengetahuan anak tentang indikasi  awal  tindak  pidana  kekerasan seksual,  membuat  anak  tidak  tau  harus melakukan  apa  apabila  menjadi  korban kekerasan  seksual.  Beberapa  anak  justru membiarkan  apabila  mereka  mendaoatkan pelecehan seksual berupa sentuhan- sentuhan  yang  dilakukan  pada  beberapa anggota  badan  seperti  bagian  bokong  dan bagian  dada.  Hal  ini  dikarenakan,  orang tua  yang  harusnya  menjadi  guru  utama anak di dalam rumah juga tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari pelecehan seksual dan merupakan  indikasi  dari  tindak  pidana kekerasan seksual.
Dalam  hal  anak  sebagai  korban tindak  pidana  kekerasan  seksual  dalam kasus  ini  merupakan  pencabulan  yang dilakukan  oleh  orang-orang  di  terdekat  di sekitar korban, maka anak juga merupakan orang  yang  melihat,  mendengar,  dan menyaksikan  langsung  kejadian  tersebut. Karena pada umumnya, kejahatan terhadap kesusilaan  tersebut  hanya  ada  pelaku  dan korban yang otomatis korban tersebut juga memberikan  kesaksian  atas  tindak  pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Perlindungan  terhadap  anak  ter- masuk  anak  yang  berhadapan  dengan
hukum,  salah  satunya  adalah  anak  yang menjadi  korban  kejahatan.  Seorang  anak yang  menjadi  korban  kejahatan  mem- punyai  berbagai  hak  dan  kewajiban  yang harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  ke- mampuan yang berkaitan dengan usia. Hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh undang-undang, sebagai berikut: 15
1. Hak Korban
Hak  -  hak  anak  yang  menjadi  korban perbuatan kriminal adalah:
a) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian,
naungan dan sebagainya).
b) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
c) Mendapat kembali hak miliknya.
d) Mendapat pembinaan
dan
rehabilitasi
e) Menolak  menjadi  saksi,  bila  hal  ini akan membahayakan dirinya
f) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
g) Memperoleh ganti kerugian (restitusi,  kompensasi)  dari  pihak pelaku  (sesuai  dengan  kemampuan) atau  pihak  lain  yang  bersangkutan
15 Arif  Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan,  Edisi keempat ,  ,  Badan  Penerbit  FHUI,  Depok,  2007, hal 242-244
demi  keadilan  dan  kesejahteraan yang bersangkutan.
h) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama
i) Menggunakan upaya hukum (rechtsmiddelen).
2. Kewajiban Korban
Kewajiban - kewajiban korban adalah:
a) Tidak  sendiri  membuat  korban dengan  mengadakan  pembalasan (main hakim sendiri).
b) Berpartisipasi  dengan  masyarakat mencegah  pembuatan  korban  lebih banyak lagi.
c) Mencegah  kehancuran  si  pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun orang lain.
d) Ikut serta membina pembuat korban.
e) Bersedia  dibina  atau  membina  diri sendiri  untuk  tidak  menjadi  korban lagi.
f) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak  sesuai  dengan  kemampuan pembuat korban.
g) Memberi  kesempatan  pada  pembuat korban untuk memberi ganti kerugian  pada  pihak  korban  sesuai dengan  kemampuannya  (mencicil bertahap/imbalan jasa).
h) Menjadi saksi jika tidak membahayakan  diri  sendiri  dan  ada jaminan keamanan untuk dirinya.
Hukum  positif  Indonesia  saat  ini memang sudah mulai mau mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dalam rumah tangga dan anak-anak. Meskipun  demikian, dari sudut hukum  acara,  korban  tetap  mempunyai kedudukan  yang  sangat  pasif,  dan  dalam hal  ini  sebatas  diwakilkan  kepentingannya oleh  jaksa  penuntut  umum.  Bahkan, seringkali  kita  tahu  bahwa  masih  ada aparat  hukum  yang  menolak  untuk menegakkan  hukum  apabila  kejahatan  itu terjadi dalam lingkup domestik. Disamping itu,  tidak  sedikit  pula  terdapat  cara pandang hakim dan jaksa yang konvensional  terhadap  korban  kejahatan seksual terutama anak-anak. 16
Meskipun  peraturan  perundang- undangan  telah  mengatur  perlindungan terhadap anak, akan tetapi, dalam praktek- nya  sulit  sekali  untuk  melakukan  per- lindungan  terhadap  saksi/korban  anak. Implementasi  atas  undang  –  undang  sulit untuk  dilakukan  karena  terbentur  dengan faktor dari penyelenggara peraturan perundang-undangan,  biasanya  dalam  hal pembiayaan,  ada  juga  terkendala  dari masyarakat yang tidak lain adalah keluarga korban  sendiri.  Adapun  kesulitan  yang dialami  salah  satunya  adalah  akses  untuk menjalankan  hak  dan  kewajiban  tersebut,
16 Mien Rukmini, 2006, Op.cit., hal.5
terutama untuk mendapatkan segala informasi mengenai perlindungan tersebut.
Secara  psikologis,  anak  yang  men- jadi  korban  dari  tindak  pidana  kekerasan seksual  baik  itu  berupa  perkosaan,  pen- cabulan  maupun  sodomi,  akan  mengalami dampak  negatif  baik  secara  psikologi maupun  fisik.  Anak  lelaki  cenderung kurang  terbuka  untuk  mengakui  pelaku, karena  takut  tidak  dipercaya,  taku  dibalas oleh  atau  adanya  ancaman  pelaku,  stigma sosial,  atau  enggan  mengakui  dirinya lemah.  Apabila  pelakunya  lelaki,  remaja lelaki  cenderung  tidak  mau  mengakui adanya  kekerasan  seksual  karena  takut dianggap  homoseksual  dan  malu  atas akibatnya.  Suatu  penelitian  menunjukkan bahwa  remaja  lelaki  dengan  riwayat kekerasan seksual lebih cenderung menjadi homoseksual  daripada  anak  tanpa  riwayat kekerasan seksual. 17
Kasus kekerasan seksual yang terjadi di  Desa  Sabrang  Kecamatan  Ambulu Kabupaten  Jember  menjadikan  anak  umur 6  (enam)  sebagai  korban  perilaku  tidak pantas  oleh  pelaku  sodomi  tersebut. Menurut  Charlote  Buhler  seperti  yang dikutip Kartini Kartono : 18
17 www.kompasiana.com //  Kekerasan  Seksual pada  Anak,  Paedofilia,  Trauma,  dan  Underwear Rule.htm diakses tanggal 27 Mei 2018  jam 22.13 WIB
18
Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologi  Perkembangan) ,  CV.  Mandar  Maju, Bandung, 2007,  hal.28
Anak  umur  6  tahun,  masuk  dalam  fase ketiga  dari  lima  fase  yang  dia kemukakan :
- Fase pertama, 0-1 tahun:
Masa  menghayati  obyek-obyek  di  luar dia  sendiri,  dan  saat  melatih  funsi- fungsi. Terutama melatih fungsi motorik;  yaitu  fungsi  yang  berkaitan dengan gerakan-gerakan anggota badan
- Fase kedua, 2-4 tahun:
Masa pengenalan dunia obyektif di luar diri sendiri, disertai penghayatan subyektif.  Mulai  ada  pengenalan  AKU sendiri,  dengan  bantuan  bahasa  dan kemauan  sendiri.  Anak  tidak mengenal dunia  luar  berdasarkan  pengamatan obyektif, melainkan memindahkan keadaan  batinnya  pada  benda-benda  di luar  dirinya.  Karena  itu  ia  bercakap- cakap  dengan  bonekanya  dan  ber- bincang-bincang  dengan  kelincinya sepertinya  kedua  binatang  dan  benda permainan  itu  betul-betul  memiliki sifat-sifat  yang  dimilikinya  sendiri. Fase  ini  disebut  pula  sebagai fase bermain ,  dengan  subyektivitas  yang
sangat menonjol.
- Fase ketiga, 5-8 tahun :
Masa sosialisasi  anak .  Pada  saat  ini anak  mulai  memasuki  masyarakat  luas misalnya  taman  kanak-kanak,  per- gaulan dengan kawan-kawannya (sepermainan,  dan  sekolah  rendah). Anak  mulai  belajar mengenal  sekitar
dunia  secara  obyektif. Dan  ia  mulai belajar mengenal arti prestasi pekerjaan, dan tugas-tugas kewajiban.
- Fase keempat, 9-11 tahun :
Masa sekolah  rendah .  Pada  periode  ini anak  mencapai  obyektivitas  tertinggi. Masa penyelidik, mencoba dan bereksperimen,  yang  distimulir  besar. Merupakan masa pemusatan dan penimbunan  tenaga  untuk  berlatih, menjelajah  dan  berekplorasi.  Pada akhir  fase  ini  anak mulai  “menemukan diri  sendiri”;  yaitu  secara  tidak  sadar mulai berfikir tentang diri pribadi. Pada waktu itu, anak seringkali me- ngasingkan diri.
- Fase kelima, 14-19 tahun :
Masa  tercapainya  sintese  antara  sikap ke  dalam  sendiri  dengan  sikap  keluar kepada  dunia  obyektif.  Untuk  kedua kali dalam kehidupannya anak bersikap subyektif  (subyektivitas  pertama  ter- dapat  pada  fase  kedua,  yaitu  usia  3 tahun). Akan tetapi subyektifitas kedua kali ini dilakukannya dengan sadar.
Selanjutnya,  pengaruh  kekerasan terhadap anak umur 6 (enam) tahun, dapat mengak  ibatkan  anak  mengalami  gang- guan  akibat  trauma  yang  di  deritanya. Umumnya anak umur 6-12 tahun memasuki  periode  intelektual.  Perasaan intelektual  anak  periode  ini  sangat  besar, teka-teki  silang,  perhitungan  anak  angka-
angka  yang  rumit  merupakan  daya  tarik yang  besar  untuk  dipecahkan  anak  pada periode ini. Sebaliknya, kehidupan emosional anak belum begitu berkembang. Kriteria  baik  dan  buruk,  indah  atau  jelek, susila atau asusila, semua nilai ini dengan serta  merta  diperoleh  anak  dari  orang  tua dan orang dewasa. 19
Menurut Rusmil, sebagaimana dikutip oleh Abu Huraerah, mengenai efek kekerasan  terhadap  anak. 20 Bahwa  anak- anak yang menderita kekerasan, eksploitasi,  pelecehan,  dan  penelantaran menghadapi risiko :
1. Usia yang lebih pendek
2. Kesehatan fisik dan mental yang buruk
3. Masalah pendidikan (termasuk drop out dari sekolah)
4. Kemampuan  yang  terbatas  sebagai orangtua kelak
5. Menjadi gelandangan
Sementara  itu,  YKAI  (Yayasan Kesejahteraan  Anak  Indonesia)  dalam Suharto (1997:367-368)  yang dikutip oleh Abu  Huraerah,  menyimpulkan  : 21 bahwa kekerasan anak dapat menyebabkan kehilangan  hal-hal  yang  paling  mendasar dalam  kehidupannya  dan  pada  gilirannya berdampak  sangat  serius  pada  kehidupan anak di kemudian hari, antara lain :
19 Ibid, hal. 139
20 Abu Huraerah, 2012, Op.Cit., hal. 55
21 Ibid, hal.56
1. Cacat tubuh permanen
2. Kegagalan Belajar
3. Gangguan  emosional  bahkan  dapat menjurus pada ganggun kepribadian 4. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan  untuk  mempercayai atau mencintai orang lain
5. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut  membina  hubungan  barudengan orang lain
6. Agresif  dan  kadang-kadang  melakukan tindakan kriminal
7. Menjadi penganiaya ketika dewasa
8. Menggunakan obat-obatan atau alkohol
9. Kematian
Macam-macam  perbuatan  kriminil,
penggunaan  bahan-bahan  narkotika  dan eskperimen-eksperimen seksual yang asusila  /  immoril  itu  sifatnya infeksius . Yaitu  mudah  menjangkitkan  infeksi- infeksi  psikis  pad  anak-anak  remaja  yang masih  sangat  labil  kepribadiannya.  Dan akan  menimbulkan  kerusakan  fisik  dan psikis  yang  tidak  terhapuskan  sepanjang hidup. 22
Dalam  hal  tindak  pidana  kekerasan seksual yaitu sodomi yang tegolong dalam kejahatan  asusila,  peran  saksi  atau  korban sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan,  penyidikan  maupun  sidang di  pengadilan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar dapat  segera  diketahui  siapa  pelakunya.
22 Kartini Kartono, Op.Cit., hal. 239
Hanya saja, untuk anak yang yang menjadi saksi  atau  korban  dalam  tindak  pidana tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi hak-haknya sebagai korban.
Pada  pasal  64  ayat  (1)  UU Perlindungan  Anak,  intinya  menyebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  (pelaku tindak  pidana)  dan  anak  korban  tindak pidana.  Perlindungan  khusus  tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah  dan  masyarakat.Perlindungan khusus  bagi  anak  yang  menjadi  korban tindak pidana, Pasal 64 ayat (3) UU No. 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, dilaksanakan melalui:
a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b. Upaya  perlindungan  dari  pemberitaan identitas  melalui  media  massa  dan untuk menghindari labelisasi;
c. Pemberian  jaminan  keselamatan  bagi saksi  korban  dan  saksi  ahli,  baik  fisik, mental, maupun sosial; dan
d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara
Lebih lengkapnya, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom menyebutkan beberapa  bentuk  perlindungan  terhadap korban  kejahatan  yaitu  :  Tindak  pidana kesusilaan berupa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia saat ini
menjadi  hal  yang  telah  dilindungi  oleh pemerintah.  Bentuk-bentuk  perlindungan yang  dapat  diberikan  kepada  anak  yang menjadi korban tindak pidana dalam hal ini tindak  pidana  kekerasan  seksual  antara lain: 23

## 1. Pemberian restitusi dan kompensasi
Kompensasi  adalah  pemberian  ganti rugi yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian    sepenuhnya  yang  menjadi tanggungjwabnya. Restitusi adalah ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada korban  atau  keluarganya  oleh  pelaku atau  pihak  ketiga.  Restiusi  dapat berupa:
a. Pengembalian harta;
b. Pembayaran  ganti  kerugian  untuk kehilangan atau penderitaan;
c. Penggantian  biaya  untuk  tindakan tertentu
2. Konseling
Bentuk  perlindungan  konseling  ini cocok  untuk  korban  kejahatan  yang mkenyisakan trauma yang berkepanjangan,  seperti  pada  kasus- kasus  yang  menyangkut  kesusilaan. Selain  menderita  fisik  korban  juga mengalami tekanan secara batin, misalnya  karena  merasa  dirinya  kotor, berdosa,  dan  tidak  punya  masa  depan lagi.  Selain  itu  korban  juga  mendapat
23 Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Op.cit., hal. 165
pengucilan  dari  masyarakat  karena dianggap  membawa  aib  bagi  keluarga dan  masyarakat  sekitarnya  sehingga bntuk  pendampingan  atau  bantuan (konseling)  yang  sifatnya  psikis  relatif lebih  cocok  diberikan  kepada  korban dari  pada  hanya  ganti  kerugian  dalam bentuk uang,
3. Pelayanan / bantuan medis
Pelayanan  medis  yang  dapat  diberikan dapat  berupa  pemeriksaan  kesehatan dan  laporan  tertulis  (visum  atau  surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apanila korban hendak melaporkan
kejahatan
yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.
4. Bantuan hukum
Bentuk  perlindungan  berupa  bantuan hukum  ini  lebih  banyak  diberikan  oleh Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM). Perlindungan  hukum  ini  harusnya diberikan  baik  diminta  ataupun  tidak diminta  oleh  korban  karena  masih rendahnya  kesadaran  hukum  bagi sebagian besar masyarakat.
5. Pemberian informasi Pemberian informasi ini biasa dilakukan  oleh  aparat  kepolisiaan. Salah  satu  upaya  yang  telah  dilakukan adalah  melalui  pembuatan web sites di beberapa kantor kepolisian yang
didalamnya  tersaji  secara  lengkap kegiatan  kepolisian,  baik  yang  sifatnya kebijakan  maupun  operasional.  Selain itu pemberitahuan tentang perkembangan  penyidikan  suatu  tindak pidana dan informasi tentang penemuan benda-benda hasil tindak pidana.
Bentuk  perlindungan  terhadap  saksi korban  anak  yang  mengalami  trauma, sebenarnya telah disebutkan dalam Undang-Undang  Nomor  35  tahyun  2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak dan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.  Bahwa  dalam  hal  anak  korban kekerasan  sesksual,  berhak  mendapatkan bantuan  medis  dari  psikolog  dan  juga berhak atas upaya rehabilitasi. Hanya saja, dalam  kenyataannya  korban  anak  masih memerlukan  keaktifan  orang  tua,  yang menyebabkan lambatnya penanganan terhadap korban anak.
Anak yang  mengalami  trauma, merasa  tidak  percaya  diri  lagi,  cenderung bertingkah  yang  tidak  sesuai  dengan  anak sebayanya,  mengalami  mimpi  buruk  dan akan sulit didekati orang taunya.  Lembaga berwenang  harus  berperan  aktif  untuk segera  memberikan  penanganan  terhadap anak  yang  mengalami  trauma  tersebut. Melalui  pendekatan  psikologi  maupun dengan  melakukan  pemeriksaan  secara medis terhadap kesehatan anak.

## 3.2.    Upaya Pemerintah Desa Sabrang
Kecamatan Ambulu Dalam Menangulangi Kekerasan Seksual terhadap Anak Adapun beberapa upaya
pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah  Desa  Sabrang  adalah  saat  ini yaitu memberikan sosialisasi secara berkala  yang  diberikan  kepada  ibu-ibu PKK    maupun  sosialisai  yang  diberikan kepada orang tua siswa di beberasa sekolah yang  berada  di  Desa  Sabrang,  Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.
Adapun  upaya  tersebut  tak  lantas dapat  berjalan  dengan  lancar,  karena masih  adanya  beberapa  hambatan  yang harus  diselesaikan  oleh  pemerintah  desa setempat.  Hal  ini  dikarenakan  kasus kekerasan  seksual  baik  yang  berupa kekerasan  seksual  maupun  masih  berupa indikasi  kekerasan  seksual  merupakan kasus  yang  sangat  privasi.  Apalagi  kasus kekerasan seksual tersebut menimpa anak- anak.  Karena  orang  beranggapan  bahwa hal tersebut  merupakan  aib keluarga,  yang jika  mereka  menceritakan  kepada  pihak yang  berwenang  ataupun  pihak  yang  lebih mengerti akan hal tersebut, mereka merasa malu  dan  akan  mendapatkan  cemooh  dari warga sekitar.
Dari berbagai uraian yang dikemukakan penulis, masih belum adanya peraturan  perundang-undangan  yang  jelas mengenai kekuatan pembuktian keterangan
saksi  anak  dalam  sistem  pembuktian  yang dianut KUHAP, mengakibatkan lambatnya proses  untuk  menemukan  pelaku  tindak pidana kekerasan seksual. Kejahatan kesusilaan khususnya tindak pidana kekerasan  seksual  (sodomi,  pemerkosaan, atau  pelecehan  seksual)  yang  terjadi  pada anak,  haruslah  segera  ditangani  dan menghukum  pelakunya.  Karena  kejahatan kesusilaan,  dapat  memberikan  dampak yang buruk, khususnya terhadap anak-anak yang masih rentan kondisi kejiwaannya.
Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidan  kekerasan  seksual  dalam  kasus  ini masih  belum  diberikan  secara  maksimal berkaitan dengan perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum. Dimana posisi atau kedudukan  korban  dalam  kasus  ini  hanya melaporkam  dan  memberikan  keterangan tentang  terjadinya  tindak  pidana  dan  siapa pelakunya,  untuk  menemukan  pelakunya secara  cepat  pun  masih  samar-samar, karena anak mengalami trauma. Keterangan  anak  hanya  dijadikan  sebagai petunjuk yang hanya akan dipertimbangkan  oleh  haakim  apabila  alat bukti  yang  keterangan  saksi,  surat,  dan pengakuan  masih  belum  bisa  menjadi terangnya suatu kasus tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  dapat  diperoleh  kesimpulan sebagai berikut :
1. Korban tindak pidana kekerasan seksual selain  mengalami  penderitaan  secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis  yang  membutuhkan  waktu  lama untuk memulihkannya.
Mengingat
penderitaan  yang  dialami  korban  tidak ringan  dan  membutuhkan  waktu  yang tidak singkat
untuk bisa memulihkannya,  maka  aparat  penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan  terhadap  korban  yang diimplementasikan dalam peraturan
perundang-undangan  sebagai  produk hukum yang memihak korban.
2. Dalam  konteks  perlindungan  terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat
maupun  pemerintah  (melalui  aparat penegak  hukumnya),  seperti  pemberian perlindungan/ pengawasan dari berbagai ancaman  yang  dapat  membahayakan nyawa  korban,  pemberian  bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses  pemeriksaan  dan  peradilan  yang fair  terhadap  pelaku  kejahatan,  pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abu Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia, Bandung
Andi  Hamzah,  2001, Hukum  Acara
Pidana Indonesia , Sinar Grafika Indonesia,Jakarta
Arif  Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan , Edisi keempat, (Depok:  Badan Penerbit FHUI, 2007)
Bambang  Waluyo,  2011, Viktimologi Perlindungan  Saksi  dan  Korban, Sinar Grafika, Jakarta
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris Gultom,  2007, Urgensi  Perlindungan Korban  Kejahatan  antara  Norma  dan Realita, PT  Rajagrafindo  Persada, Jakarta
Kartini  Kartono,  2007, Psikologi  Anak
(Psikologi
Perkembangan) , CV.
Mandar Maju, Bandung
Lilik  Mulyadi,  2012, Bunga  Rampai Hukum  Pidana  Perpektif  Teoretis  dan Praktik , PT.ALUMNI, Bandung
Leden Marpaung, 2008 Kejahatan terhadap  Kesusilaan  dan  Masalah Prevensinya, Jakarta, Sinar Grafika
Maidin  Gultom,  2010, Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak dalam  Sistem
Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia , PT Refika Aditama, Bandung
,  2013, Perlindungan  Hukum terhadap  Anak  dan  Perempuan ,  PT
Refika Aditama, Bandung
Marlina,  2012, Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia, Refika Aditama, Bandung

## Undang-Undang
Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1946 Tentang  Peraturan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981
Tentang Hukum Acara Pidana
Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang
Pengadilan Anak
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan
Anak

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Mohammad Hafidz, S.H, M.Hum, adalah Dosen Tetap pada  Fakultas Hukum Universitas  Islam  Jember.  Menyelesaikan pendidikan  Sarjana  pada  Fakultas  Hukum Universitas Jember dan Magister Humaniora Universitas Narotama
Surabaya.
Firda  Laily  Mufid,  SH,  MH, adalah Dosen  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Islam  Jember.  Menyelesaikan  pendidikan Sarjana  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Jember  dan  Magister  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.