## Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Develop- ment) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung
Ida Ayu Putu Widiati dan Indah Permatasari* Universitas Warmadewa, Universitas Warmadewa indah.permatasari1292@gmail.com

## Abstract
The  objective  of  tourism  development  is  not  only to increase  economic growth  but  also  to preserve  nature and  surrounding environment. In the context as in the Regency of Badung, the problem arising is that there are still many tourism supporting facilities  that  are  not  in  accordance  with  the  zoning  or  designated  area  so  they  can  have  a  negative  impact  towards  the environment. This study examines the meaning of the concept of developing an environmentally-based sustainable tourism and strategies for developing the environmentally-based sustainable tourism in the area of tourism supporting facilities in Badung Regency. This study is of great importance in order to discover solutions in the form of appropriate strategies or policies for a sustainable tourism development. This study belongs to a empirical legal research that uses primary data and secondary data. The results of the study show that the concept of sustainable tourism development focuses on long-term tourism development minimizing  negative  impacts  on  the  environment.  The  government  has  a  strategic  role  in  formulating  relevant  tourism development  policies,  especially  in  the  process  of  planning  as  stated  in  the  tourism  development  master  plan  in  both  the Province and Regency/City. The value of the philosophy of Tri Hita Karana is very appropriate to be applied in formulating policies for sustainable tourism development. In addition to formulating policies, a strategy for developing environmentally- based  sustainable  tourism  in  tourism  supporting  facilities  in  Badung  Regency  can  be  implemented  by  ensuring  that  all development is in accordance with its designation so as to reduce negative impacts on the environment. Empowerment of local communities in tourism development  is also very important  to be applied by holding the principles of  religious and cultural values that live in the community as well as environmental sustainability.
Keywords: environment; strategy; sustainable tourism

## Abstrak
Tujuan dari  pengembangan pariwisata tidak hanya untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi  tetapi  juga  melestarikan alam serta  lingkungan.  Permasalahan  yang  muncul  khususnya  di  Kabupaten  Badung  ialah  masih  ditemuinya  banyak  fasilitas penunjang pariwisata  yang tidak sesuai  dengan zonasi atau peruntukan sehingga dapat  memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini mengkaji terkait dengan makna konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan  berbasis lingkungan serta  strategi  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan   berbasis lingkungan  pada  fasilitas  penunjang  pariwisata  di  Kabupaten Badung. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat memberikan solusi strategi atau kebijakan yang tepat terkait dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer  dan  data  sekunder.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  konsep  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan menitikberatkan  pada  pengembangan  pariwisata  jangka  panjang  yang  meminimalkan  dampak  negatif  pada  lingkungan. Pemerintah  memiliki  peran  yang  strategis  dalam  merumuskan  kebijakan  pembangunan  pariwisata  yang  tepat  khususnya  di bidang perencanaan yang tertuang dalam rencana induk pembangunan keparwisataan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Nilai  filosofi  Tri  Hita  Karana  sangat  tepat  untuk  diterapkan  dalam  merumuskan  kebijakan  pembangunan  pariwisata  yang berkelanjutan.  Selain  merumuskan  kebijakan,  strategi  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  berbasis  lingkungan  pada fasilitas penunjang pariwisata di kabupaten badung dapat dilakukan dengan memastikan seluruh pembangunan sesuai dengan peruntukannya  sehingga  mengurangi  dampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Pemberdayaan  komunitas  lokal  dalam pengembangan pariwisata juga sangat penting untuk dilakukan dengan memegang prinsip nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.
Kata Kunci : lingkungan; str ategi; par iwisata ber kelanjutan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 35
Published: 25/02/2022
How To Cite:
Chandra,  H,  S,  Y.,  Arizal,  H. ( 2022).  Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Berkelanjutan  (Sustainable  Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung. KERTHA WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa. 16  (1).  Pp  35  -  44. https://doi.org/10.22225/ kw.16.1.2022.35-44

## I.  PENDAHULUAN
Industri  pariwisata  merupakan  salah  satu  in- dustri  yang  sangat  berkembang  di  Bali.  kunjun- gan  wisatawan  domestik  dan  wisatawan mancanegara  meningkat  setiap  tahunnya  sampai dengan  tahun  2019.  Pada  tahun  2016  jumlah wisatawan  domestik  berjumlah  8.643.680  dan wisatawan  mancanegara  yang  mengunjungi  Bali berjumlah  4.927.937.  Pada  tahun  2017  jumlah wisatawan  domestik  berjumlah  8.735.633  dan wisatawan  mancanegara  yang  mengunjungi  Bali berjumlah  5.697.739.  Pada  tahun  2018  jumlah wisatawan  domestik  berjumlah  9757991  dan wisatawan  mancanegara  yang  mengunjungi  Bali berjumlah  6070473,  sedangkan  pada  tahun  2019 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali adalah 6.275.210.
Banyak negara sangat bergantung pada indus- tri pariwisata sebagai sumber pajak dan pendapa- tan untuk banyak pihak yang secara langsung atau secara  tidak  langsung  menjual  jasa  kepada wisatawan (Ismayanti,  2010). Namun  dengan adanya pandemi COVID-19 tentu saja berdampak pada  kunjungan  wisatawan  serta  memberikan dampak  yang  besar  terhadap  industri  pariwisata. Bahkan,  berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik, wistawan  mancanegara  yang  datang  langsung  ke Provinsi Bali pada bulan Januari 2021 hanya ter- catat  sebanyak  10  kunjungan.  Jumlah  kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Januari 2021 mengalami penurunan 99,998 persen bandingkan dengan  bulan  Januari  2020  sebanyak  536.611 kunjungan. Hal ini merupakan pukulan berat bagi Bali  yang  sangat  bergantung  pada  industri  pari- wisata.
Kabupaten Badung merupakan salah satu dae- rah  di  Provinsi  Bali  yang  dikenal  dengan  indutri pariwisatanya.  Bahkan  dapat  dikatakan  bahwa industri  pariwisata  di  Kabupaten  Badung  sangat berkembang pesat. Berkembangnya industri pari- wisata khususnya di Bali memang sangat berdam- pak  pada  penyediaan  fasilitas  penunjang  pari- wisata oleh pengusaha pariwisata. Pengusaha pa- riwisata  sebagai  salah  satu  pihak  yang  menye- diakan sarana penunjang fasilitas pariwisata tentu saja memiliki peran yang penting dalam pengem- bangan industri pariwisata. Kewajiban pengusaha pariwisata dalam pengembangan pariwisata diatur dalam  ketentuan  Pasal  26  Undang-  Undang  No- mor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan. Adapun pengusaha pariwisata berkewajiban men- jaga  dan  menghormati  norma  agama,  adat  isti- adat,  budaya,  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam
masyarakat  setempat,  memberikan  informasi yang akurat dan bertanggung jawab, memberikan pelayanan  yang  tidak  diskriminatif,  memberikan kenyamanan,  keramahan,  perlindungan  kea- manan, dan keselamatan wisatawan, memberikan perlindungan  asuransi  pada  usaha  pariwisata dengan  kegiatan  yang  berisiko  tinggi.  Fasilitas penunjang  pariwisata  yang  disebutkan  sebe- lumnya dapat berupa penyediaan jasa transportasi wisata,  jasa  perjalanan  wisata  jasa  makanan  dan minuman,  penyedia  akomodasi,  penyelenggara kegiatan  hiburan  dan  rekreasi,  dan  lain  se- bagainya.  Pariwisata  diyakini  telah  memberikan manfaat  positif  bagi  pengembangan  perekonomi- an masyarakat, namun tidak dapat dihindari pula bahwa terdapat dampak sosial budaya yang bersi- fat negatif yang mungkin diterima oleh masyara- kat sebagai akibat dari pengembangan pariwisata (Ilham Junaidi, 2014).
Berkembangnya industri pariwisata tentu tidak dipungkiri dapat memberikan dampak positif ter- hadap  ekonomi  namun  juga  dapat  memberikan dampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Pengem- bangan  industri  pariwisata  seharusnya  dil- aksanakan dengan prinsip memelihara kelestarian alam  dan  lingkungan  sesuai  dengan  arahan  ke- tentuan  Pasal  5  huruf  d  Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Permasa- lahan  terkait  dengan  penataan ruang  semakin  ru- mit,  kondisi  ini  perlu  diwaspadai  terutama  yang berkaitan  dengan  para  pelaku  bisnis  dalam penggunaan  dan  pemanfaatan  ruang  yang  se- makin besar (Eko Noer Kristiyanto, 2017). Indus- tri  pariwisata  seharusnya  dikembangkan  secara berkelanjutan yang berbasis serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
Permasalahan  yang  muncul  ialah  masih ditemuinya banyak fasilitas penunjang pariwisata yang tidak sesuai dengan zonasi atau peruntukan sehingga  hal  ini  tentu  saja  dapat  memberikan dampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Misalnya pembangunan pada kawasan sempadan pantai dan sempadan jurang. Trend pembangunan yang dim- inati  oleh  wisatawan  seperti  pantai  dan  tebing yang  menyajikan  pemandangan  yang  menarik merupakan  salah  satu  faktor  pendorong  muncul- nya  fasilitas  penunjang  pariwisata  pada  kawasan yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya.  Aktifi- tas pembangunaan dan pemanfaatan sumber daya alam,  merupakan  peristiwa-peristiwa  fisik  yang terjadi di lingkungan tersebut, yang banyak men- gubah  atau  berpengaruh  pada  daerah  yang  ber- sangkutan (Juniarso  Ridwan  dan  Ahmad  Sodik, 2016).
Halaman 36 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung
Industri  pariwisata  seharusnya  dikembangkan secara  berkelanjutan  yang  memperhatikan  keles- tarian  lingkungan.    Pariwisata  Berkelanjutan ( Sustainable  Tourism) adalah  pariwisata  yang berkembang  sangat  pesat,  termasuk  pertambahan arus  kapasitas  akomodasi,  populasi  lokal  dan lingkungan,  dimana  perkembangan  pariwisata dan  investasi-investasi  baru  dalam  sektor  pari- wisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan  dapat  menyatu  dengan  lingkungan,  jika  kita memaksimalkan  dampak  yang  positif  dan meminimalkan dampak negatif (I Nyoman Sukma Arida,  2017). Pembangunan  pariwisata  yang berkelanjutan  sangat  penting  untuk  diterap- kan karena menurut paradigma pembangunan berkelanjutan didasari perjalanan pelaksanaan pembangunan  yang  semakin  tidak  terkontrol dalam  sebuah  negara ( Heylen  Amildha Yanuarita,  2018) . Keberadaan  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007  dimaksudkan  untuk mengembangkan suatu pola tata ruang dalam satu kesatuan lingkungan yang dinamis yang semakin tinggi  urgensinya  dalam  kondisi  tatanan  keru- angan,  terutama  di  kawasan  perkotaan  di  mana segala  permasalahan  pembangunan  dengan  mu- dah dapat diamati (Jamaluddin Jahid, 2012).
Aspek  berkelanjutan  juga  diatur  dalam  Un- dang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan.  Bahkan,  dalam  undang-undang tersebut  dinyatakan  bahwa  pembangunan  kepa- riwisataan  harus  diselenggarakan  berdasarkan asas berkelanjutan.  Pembangunan  kepariwisataan bertujuan  melestarikan  melestarikan  alam,  ling- kungan,  dan  sumber  daya  yang  diwujudkan  di- wujudkan  melalui  pelaksanaan  rencana  pem- bangunan  kepariwisataan  dengan  memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan  alam,  serta  kebutuhan  manusia  untuk  ber- wisata.
Pembangunan  kepariwisataan  yang  diatur  da- lam undang-undang tentang kepariwisataan meli- puti  industri  pariwisata,  destinasi  pariwisata, pemasaran,  dan  kelembagaan  kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan berdasarkan rencana  induk kepariwisataan  yang  terdiri  atas rencana  induk  pembangunan  kepariwisataan  na- sional,  rencana  induk  pembangunan  kepa- riwisataan  provinsi,  dan  rencana  induk  pem- bangunan kepariwisataan kabupaten/kota diharap- kan menekankan asas berkelanjutan yang berbasis lingkungan  untuk  meminimalisirkan  dampak negatif  perkembangan  industri  pariwisata  khu- susnya  terhadap  lingkungan.  Sehingga  penting
dikonstruksikan  strategi  pengembangan  pari- wisata  berkelanjutan  ( sustainable  tourism  devel- opment )    berbasis  lingkungan  pada  fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten Badung.
Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  makna konsep  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan ( sustainable  tourism  development )  berbasis  ling- kungan  dan  strategi  pengembangan  pariwisata berkelanjutan  ( sustainable tourism development ) berbasis lingkungan pada fasilitas penunjang pari- wisata di Kabupaten Badung. Berdasarkan hal-hal seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  meru- pakan  pendorong  untuk  menulis  tentang  Strategi Pengembangan
Pariwisata
Berkelanjutan ( Sustainable  Tourism  Development )  Berbasis Lingkungan  Pada  Fasilitas  Penunjang  Pariwisata di Kabupaten Badung.

## II.  METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum empiris.  Keseluruhan  data  yang  terkumpul  akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara  sistematis,  diklasifikasikan,  dan  dihub- ungkan antara satu data dengan data yang lainnya. Data  yang  ada  akan  disajikan  secara  deskriptif kualitatif dan sistematis.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Makna  Konsep  Pengembangan  Pariwisata  Berke- lanjutan  (Sustainable  Tourism  Development)  Ber- basis Lingkungan
Kepariwisataan  merupakan  bagian  integral dari  pembangunan  nasional  yang  dilakukan secara  sistematis,  terencana,  terpadu,  berkelanju- tan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  tetap  mem- berikan  perlindungan  terhadap  nilai-nilai  agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan  mutu  lingkungan  hidup,  serta  kepentingan nasional.  Hal  ini  merupakan  dasar  dari  diben- tuknya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang Kepariwisataan. Keberlanjutan khususnya kerberlanjutan  terhadap  kelestarian  dan  mutu lingkungan hidup merupakan salah satu hal pent- ing dalam pengembangan kepariwisataan.
Pariwisata  Berkelanjutan  ( Sustainable  Tour- ism) merupakan  pariwisata  yang  berkembang sangat  pesat,  termasuk  pertambahan  arus  kapasi- tas  akomodasi,  populasi  lokal  dan  lingkungan, dimana  perkembangan  pariwisata  dan  investasi- investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menya- tu  dengan  lingkungan,  jika  kita  memaksimalkan dampak  yang  positif  dan meminimalkan  dampak negatif (I Nyoman Sukma Arida, 2017). Sustaina-
Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
bility  principles  refer  to  the  environmental,  eco- nomic  and  socio-cultural  aspects  of  tourism  de- velopment, and a suitable balance must be estab- lished between these three dimensions to guaran- tee  its  long-term  sustainability ( World  Tourism Organization ,  2005).  Berdasarkan  hal  tersebut dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip berkelanju- tan  mengacu  pada  aspek  lingkungan,  ekonomi dan sosial budaya dari pengembangan pariwisata, dan  keseimbangan  yang  sesuai  harus  dibangun antara  ketiga  dimensi ini  untuk  menjamin  keber- lanjutan jangka panjangnya.
Sustainable  tourism  should  make  optimal  use of  environmental  resources  that  constitute  a  key element  in  tourism  development,  maintaining  es- sential  ecological  processes  and  helping  to  con- serve  natural  resources  and  biodiversity, respect the  socio-cultural  authenticity  of  host  communi- ties, conserve their built and living cultural herit- age and traditional values, and contribute to inter -cultural  understanding  and  tolerance,  and  En- sure  viable,  long-term  economic  operations, providing  socio-economic  benefits  to  all  stake- holders that  are  fairly  distributed, including sta- ble  employment  and  income-earning  opportuni- ties and social services to host communities, and contributing  to  poverty  alleviation  (World  Tour- ism Organization , 2005). Dapat diketahui bahwa pariwisata  berkelanjutan  ( sustainable  tourism) harus memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan  pariwisata,  memelihara  proses ekologi yang penting dan membantu melestarikan sumber  daya  alam  dan  keanekaragaman  hayati, menghormati  keaslian  sosial  budaya  masyarakat tuan  rumah,  melestarikan  warisan  budaya  dan nilai-nilai  tradisional  yang  dibangun  dan  hidup mereka,  dan  berkontribusi  pada  pemahaman  dan toleransi  antar  budaya  dan  memastikan  operasi ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara adil, terma- suk  pekerjaan  yang  stabil  dan  peluang  mem- peroleh  pendapatan  dan  layanan  sosial  bagi masyarakat setempat, dan berkontribusi pada pen- gentasan kemiskinan.
Pengembangan  pariwisata  yang  berkelanjutan sangat  penting  demi  pengembangan  pariwisata jangka  panjang.  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian dan  catatan  penting  bagi  pemerintah  maupun masyarakat.  Terkait  dengan  pariwisata  berke- lanjutan  ( Sustainable  Tourism) terdapat  aturan hukum  yang  mengatur  terkait  dengan  Pedoman Destinasi  Pariwisata  Berkelanjutan  yang  diatur
dalam  Peraturan  Menteri  Pariwisata  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016.
Pedoman  Destinasi  Pariwisata  Berkelanjutan disusun  sebagai  upaya  tidak  mengabaikan  kebu- tuhan masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada  alasan  bahwa  pembangunan  kepariwisataan bertumpu  pada  keanekaragaman,  keunikan  dan kekhasan  budaya  dan  alam  sehingga  pem- bangunan  destinasi  pariwisata  perlu  dilakukan secara  bertanggungjawab  penjabaran  kriteria berkelanjutan.  Berdasarkan  pedoman  destinasi pariwisata  ini  dapat  diketahui  bahwa  pariwisata berkelanjutan  adalah  pariwisata  yang  memperhi- tungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat  ini  dan  masa  depan,  memenuhi  kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua ben- tuk  aktifitas  wisata  di  semua  jenis  destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
Dalam  ketentuan  Pasal  3  Peraturan  Menteri Pariwisata  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2016  tentang  Pedoman  Destinasi  Pariwisata Berkelanjutan  dapat  diketahui  bahwa  ruang  ling- kup  pedoman  destinasi  pariwisata  berkelanjutan meliputi  pengelolaan  destinasi  pariwisata  berke- lanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal,  pelestarian  budaya  bagi  masyarakat  dan pengunjung  danpelestarian  lingkungan.  Keempat hal tersebut tergolong kedalam kriteria pariwisata berkelanjutan. Kemudian keempat bagian kriteria destinasi  pariwisata  berkelanjutan  tersebut  diper- jelas  melalui  3  hal  yakni  kriteria,  indikator,  dan bukti pendukung. Dalam pedoman destinasi pari- wisata berkelanjutan juga dijelaskan bahwa krite- ria  adalah  ukuran  yang  menjadi  dasar  penilaian atau  penetapan  sesuatu  di  destinasi  pariwisata yang  menerapkan  pariwisata  berkelanjutan.  Indi- kator adalah sesuatu yang dapat memberikan pe- tunjuk  atau  keterangan  dari  kriteria  di  destinasi pariwisata  yang  menerapkan  pariwisata  berke- lanjutan.  Sedangkan  bukti  pendukung  adalah sesuatu yang menyatakan suatu kebenaran peristi- wa,  keterangan  nyata  atau  tanda  baik softcopy atau hardcopy di  destinasi  pariwisata  yang  men- erapkan  pariwisata  berkelanjutan.  Lebih  lanjut, dalam  pedoman  destinasi  pariwisata  berkelanju- tan juga diatur tentang  pengelolaan destinasi pa- riwisata  berkelanjutan  yang  efektif  mencakup kriteria  perencanaan,  pengelolaan,  pemantauan, dan evaluasi.
Peraturan  Menteri  Pariwisata  Republik  Indo- nesia  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Pedoman
Halaman 38
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung
Destinasi  Pariwisata  Berkelanjutan  dalam  lam- pirannya menentukan bahwa:
Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung

## Tabel 1.
Kriteria Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Sumber : Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
No. Perencanaan Pengelolaan Pemantauan Evaluasi 1 strategi desti- nasi yang berkelanjutan organisasi manajemen destinasi monitoring adaptasi perubahan iklim 2 pengaturan perencanaan. pengelolaan pariwisata musiman inventarisasi aset kepuasan pengunjung. 3 standar keberlanjutan. akses untuk semua; atraksi pariwisata - 4 - akui- sisi properti - - 5 - kesela matan dan kea- manan - - 6 - mana- jemen krisis dan kedaruratan - - 7 - pro- - -
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bah- wa  keempat  kriteria  diatas  memegang  peranan penting  dalam  mengembangkan  pariwisata  yang berkelanjutan.  Perencanaan  memegang  peranan yang penting juga terkait dengan penyusunan dan penerapan  strategi  pengembangan  destinasi  ber- tahun  jamak  yang  tersedia  untuk  umum,  dan sesuai  dengan  skalanya  yang  harus  mempertim- bangkan isu-isu lingkungan, ekonomi, sosial, bu- daya, kualitas, kesehatan, keselamatan, dan esteti- ka  yang  dikembangkan  dengan  melibatkan partisipasi  masyarakat.  Berkelanjutan  dalam  hal ini  tidak  hanya  mempertimbangkan  persoalan atau  isu  lingkungan  saja  namun  juga  persoalan ekonomi,  sosial,  budaya,  kualitas,  kesehatan, keselamatan dan estetika.
Strategi  Destinasi  Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2016  didasarkan  dari  adanya strategi  pariwisata  tahun  jamak  (jangka  pendek, menengah dan panjang) yang mencakup pengem- bangan  aksesibilitas  ke  destinasi,  amenitas  kepa- riwisataan di dalam dan sekitar destinasi, aktivitas kepariwisataan  di  dalam  dan  sekitar  destinasi dengan  tetap  memperhatikan  daya  tampung  dan daya dukung lingkungan,  pertumbuhan ekonomi, isu  sosial,  warisan  budaya,  kualitas,  kesehatan, keselamatan,  dan  estetika.  Penyusunan  strategi
tersebut dilaksanakan dengan partisipasi masyara- kat dan komitmen politik dari pemangku kepent- ingan  yang  relevan.  Jika  prinsip sustainability betul-betul diterapkan dalam penyusunan rencana strategis  serta  penerapan  yang sustainable ,  maka tujuan  pengembangan  pariwisata  dapat  tercapai secara  maksimal  yang  berdampak  pada  kemam- puan  suatu  wilayah  meningkatkan  perekonomian masyarakatnya (Ilham Junaid, 2014).
Pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu hal yang penting untuk dikaji dan diterapkan da- lam  prakteknya.  Persoalan  ini  tidak  hanya  men- jadi topik diskusi pada ranah nasional namun juga pada  ranah  internasional  yang  dapat  dilihat dengan  adanya  badan  independen  yang  ber- wenang untuk menetaokan dan mengelola standar pariwisata  global. Global  Sustainable  Tourism Council (GSTC)  merupakan  badan  independen internasional  yang  menetapkan  dan  mengelola standar  pariwisata  global  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  pengetahuan  pariwisata  berke- lanjutan  dan  praktek  antara  para  pemangku kepentingan  publik  dan  swasta. The  Global  Sus- tainable  Tourism  Council  (GSTC)  is  managing the GSTC Criteria, global standards for sustaina- ble travel and tourism as well as providing inter- national  accreditation  for  sustainable  tourism Certification  Bodies  ( GSTC Global  Sustainable Tourism  Council,  2021). Dapat  diketahui  bahwa
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 39
Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung
Dewan  Pariwisata  Berkelanjutan  Global  (GSTC) mengelola  Kriteria  GSTC,  standar  global  untuk perjalanan  dan  pariwisata  berkelanjutan  serta memberikan akreditasi internasional untuk Badan Sertifikasi pariwisata berkelanjutan.
Dewan  Pariwisata  Berkelanjutan  Global (GSTC) menetapkan dan mengelola standar glob- al untuk perjalanan dan pariwisata berkelanjutan, yang  dikenal  sebagai  Kriteria  GSTC. There  are two  sets:  Destination  Criteria  for  public  policy- makers  and  destination  managers,  and  Industry Criteria for hotels and tour operators.  They are the result of a worldwide effort to develop a com- mon  language  about  sustainability  in  tourism. They are arranged in four pillars: (A) Sustainable management;  (B)  Socioeconomic  impacts;  (C) Cultural  impacts;  and  (D)  Environmental  im- pacts. Since tourism destinations each have their own culture, environment, customs, and laws, the Criteria are designed to be adapted to local con- ditions  and  supplemented  by  additional  criteria for the specific location and activity (Global Sus- tainable  Tourism  Council, 2021). Ada  dua krite- ria  yakni:  Kriteria  Destinasi  untuk  pembuat  ke- bijakan publik dan pengelola destinasi, dan Krite- ria Industri untuk hotel dan operator tur. Hal ter- sebut  didasarkan    pada  empat  pilar  yakni:  (A) Pengelolaan  berkelanjutan;  (B)  Dampak  sosial ekonomi;  (C)  Dampak  budaya;  dan  (D)  Dampak lingkungan. Berdasarkan kriteria Global Sustaina- ble Tourism Council diatas, karena destinasi pa- riwisata  masing-masing  memiliki  budaya,  ling- kungan,  adat  istiadat,  dan  hukumnya  sendiri, kriteria dirancang untuk disesuaikan dengan kon- disi  lokal  dan  dilengkapi  dengan  kriteria  tamba- han untuk lokasi dan aktivitas spesifik.
Pariwisata berkelanjutan atau sustainable tour- ism menitikberatkan  pada  adanya  unsur  beke- lanjutan dalam pengembangan industri pariwisata yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang mencul akibat berkembang pesatnya industri pariwisata. Pariwisata berkelanjutan atau sustain- able tourism juga menitikberatkan pada pengem- bangan  industri  pariwisata  yang  berkelanjutan yang  melibatkan  masyarakat  lokal  demi  kese- jahteraan  masyarakat  lokal  pula.  Berkelanjutan dalam  hal  ini  tidak  hanya  mempertimbangkan persoalan  atau  isu  lingkungan  saja  namun  juga persoalan  ekonomi,  sosial,  budaya,  kualitas, kesehatan, keselamatan dan estetika.
Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Berkelanjutan (Sustainable  Tourism  Development)  Berbasis  Ling-
kungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Ka- bupaten Badung
Strategi pengembangan pariwisata berkelanju- tan  berbasis lingkungan  akan  disusun  didasarkan pada pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri  pariwisata,  destinasi  pariwisata,  pemasa- ran  dan  kelembagaan  kepariwisataan.  Adapun strategi  yang  dikonstruksikan  terkait  dengan pengembangan
pariwisata  berkelanjutan  berbasis  lingkungan adalah  melalui  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah, penerapan Tri Hita Karana , memasti- kan  seluruh  pembangunan  sesuai  dengan  pe- runtukannya  sehingga  mengurangi  dampak negatif  terhadap  lingkungan  dan  pemberdayaan komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata.
Pemerintah  memegang  peranan  yang  sangat penting  dalam  hal  pengembangan  pariwisata berkelanjutan  berbasis  lingkungan. Governments should  provide  an  environment  that  enables  and encourages the private sector, tourists and other stakeholders  to  respond  to  sustainability  issues. This  can  best  be  achieved  by  establishing  and implementing a set of policies for tourism devel- opment  and  management,  drawn  up  in  concert with others, that place sustainability at its centre ( World Tourism Organization , 2005). Pemerintah harus  menyediakan  lingkungan  yang  memung- kinkan dan  mendorong sektor swasta, wisatawan dan  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk  me- nanggapi  isu-isu  keberlanjutan.  Hal  ini  paling baik dicapai dengan menetapkan dan menerapkan serangkaian  kebijakan  untuk  pengembangan  dan pengelolaan  pariwisata,  yang  disusun  bersama dengan  pihak  lain,  yang  menempatkan  keber- lanjutan sebagai pusatnya.
Pemerintah  juga  berperan  untuk  menentukan arah  pengembangan  pariwisata  khususnya  di Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota.  Sehingga pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  berbasis lingkungan  seharusnya  dapat  dirumuskan  dan tertuang  dalam  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Provinsi  dan  Rencana  Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Kabupaten/Kota. Pemerintah  Daerah  memiliki  peran  yang  penting dalam  pengembangan  dan  pembangunan  pari- wisata. Adapun peran dan wewenang Pemerintah Daerah  adalah  menyusun  dan  menetapkan rencana  induk  pembangunan  kepariwisataan provinsi,  mengoordinasikan  penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya, melaksanakan pen- daftaran,  pencatatan,  dan  pendataan  pendaftaran usaha pariwisata, menetapkan destinasi pariwisata
Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung
provinsi,  menetapkan  daya  tarik  wisata  provinsi, memfasilitasi  promosi  destinasi  pariwisata  dan produk  pariwisata  yang  berada  di  wilayahnya, memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata  provinsi  dan  mengalokasikan  anggaran kepariwisataan.  Hal  ini  diatur  dalam  ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Kebijakan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah,  tentu  saja  me- megang peranan penting terhadap penentuan arah
pembangunan  kepariwisataan  daerah  khususnya di Bali.
Arah  pembangunan  kepariwisataan  daerah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi  Bali  Nomor  10  Tahun  2015  Tentang Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan Daerah  Provinsi  Bali  Tahun  2015-2029.  Adapun Arah  pembangunan  kepariwisataan  daerah provinsi Bali adalah sebagai berikut:

## Tabel 2.
Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali
Sumber:  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029.
No. Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali 1 1 pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan. 2 2 pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku. 3 3 pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan. 4 4 pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal. 5 pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peles-
tarian budaya dan lingkungan.
Berdasarkan  tabel  2.  diatas  dapat  diketahui bahwa  arah  pembangunan  kepariwisataan  daerah khususnya  di  Provinsi  Bali  mengarah  pada  pem- bangunan  yang  berkualitas,  berbasis  masyarakat dan  berkelanjutan.  Unsur  berkelanjutan  merupa- kan  aspek  penting  dalam  pembangunan  kepa- riwisataan daerah. Developed without concern for sustainability, tourism can not only damage soci- eties  and  the  environment,  it  could  also  contain the  seeds  of  its  own  destruction ( World  Tourism Organization , 2005). Dapat diketahui bahwa pa- riwisata  tidak  hanya  dapat  merusak  masyarakat dan  lingkungan,  tetapi  juga  dapat  mengandung benih  kehancurannya  sendiri  apabila  pengem- bangannya  dilakukan  tanpa  memperhatikan keberlanjutan ( sustainability) .
Perkembangan  industri  pariwisata  di  Bali  ini tentu saja harus dikembangkan secara berkelanju- tan agar nantinya perkembangan pariwisata tidak memberikan  dampak  buruk  khususnya  terhadap
lingkungan.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat diketahui  bahwa  pariwisata  berkelanjutan  atau sustainable tourism menitikberatkan pada adanya unsur bekelanjutan dalam pengembangan industri pariwisata  yang  bertujuan  untuk  mengurangi dampak  negatif  yang  mencul  akibat  berkembang pesatnya  industri  pariwisata.  Pariwisata  berke- lanjutan  atau sustainable  tourism juga  meni- tikberatkan  pada  pengembangan  industri  pari- wisata  yang  berkelanjutan  yang  melibatkan masyarakat  lokal  demi  kesejahteraan  masyarakat lokal pula. Berkelanjutan dalam hal ini tidak han- ya  mempertimbangkan  persoalan  atau  isu  ling- kungan  saja  namun  juga  persoalan  ekonomi,  so- sial, budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan dan estetika.
Strategi  yang  kedua  yakni  melalui  penerapan nilai-nilai Tri  Hita  Karana khususnya  dalam penyelenggaran kepariwisataan.
Demi mewujudkan pembangunan pariwisata KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 41
Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung
berkelanjutan  di  Bali,  strategi  yang  yang dilakukan  adalah  dengan  menerapkan  konsep ekowisata  dalam  pengembangan  pariwisata  dan juga  menerapkan  konsep  Tri  Hita  Karana  yang merupakan  konsep  filosofis  yang  meresap  dalam kehidupan  masyarakat  Bali  (Hindu)  (Rossi Evita,dkk., 2012). Tri Hita Karana adalah falsafah hidup  masyarakat  Bali  yang  memuat  tiga  unsur yang  membangun  keseimbangan dan keharmoni- san  hubungan  antara  manusia  dengan  Tuhan, manusia  dengan  manusia,  dan  manusia  dengan lingkungannya  yang  menjadi  sumber  kesejahter- aan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.  Hal  ini  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1 angka 15 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Bahkan da- lam  ketentuan  Pasal  2  ditegaskan  bahwa  penye- lenggaraan  Kepariwisataan  Budaya  Bali  dil- aksanakan  berdasarkan  nilai-nilai  Agama  Hindu dengan  menerapkan  falsafah  Tri  Hita  Karana. Hubungan  antara  manusia  dengan  lingkungan merupakan  salah  satu  nilai  yang  sejalan  dengan pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  khu- susnya yang berbasis lingkungan.
Tri  Hita  Karana  memegang  peranan  penting dalam  penyelenggaran  kepariwisataan  di  Bali. Bahkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun  2020  tentang  Standar  Penyelenggaraan Kepariwisataan  Budaya  Bali  menyatakan  bahwa untuk  meningkatkan  kualitas,  keberlanjutan,  dan daya  saing  kepariwisataan  Budaya  Bali  diper- lukan  standar  penyelenggaraan  kepariwisataan Bali yang berdasarkan Tri Hita Karana yang ber- sumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad  Kerthi .  Dalam  ketentuan  Pasal  2  peraturan daerah  tersebut  juga  ditegaskan  bahwa  standar penyelenggaraan  kepariwisataan  budaya  Bali disusun berdasarkan asas yang dijiwai oleh filoso- fi Tri  Hita  Karana yang  bersumber  dari  kearifan lokal Sad  Kerthi meliputi: ramah  lingkungan, keberlanjutan,  keseimbangan,  keberpihakan  pada sumber  daya  lokal,  kemandirian,  kerakyatan, kebersamaan, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan manfaat.  Penyelenggaraan  Kepariwisataan Budaya  Bali  meliputi  perencanaan,  pem- bangunan,  pengembangan,  pengelolaan  dan pengawasan.    Dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi Bali  Nomor  5  Tahun  2020  ketentuan  Pasal  24 ditegaskan  bahwa  Penyelenggaraan  Kepa- riwisataan  Budaya  Bali  wajib  memperhatikan lima hal yakni kearifan lokal yang bersumber dari nilai-nilai  filosofi Tri  Hita  Karana berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, perlindungan lingkungan  alam  dan  budaya  Bali  secara  berke-
lanjutan, pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat,  pemenuhan  standar  keamanan, keselamatan dan kesehatan, dan usaha Pariwisata yang berkelanjutan.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  5  Ta- hun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepa- riwisataan Budaya Bali diatas mensyaratkan bah- wa  standar  penyelenggaraan  kepariwisataan  bu- daya Bali harus ramah lingkungan, keberlanjutan dan  keseimbangan  dan  tidak  boleh  memberikan dampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Sehingga dari ketentuan pasal diatas dapat diketahui bahwa unsur  lingkungan  merupakan  hal  yang  penting dan tidak boleh dikorbankan demi kepariwisataan khususnya aturan di Bali.
Strategi  yang  ketiga  adalah  memastikan  se- luruh pembangunan fasilitas penunjang pariwisata sesuai  dengan  peruntukannya  sehingga  mengu- rangi  dampak  negatif  terhadap  lingkungan. Pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan yang  berkelanjutan  merupakan  hal  yang  penting. Persoalan  yang  kemudian  muncul  adalah  ren- dahnya pemahaman pentingnya pengelolaan sum- ber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  secara berkesinambungan, terjadinya peningkatan pelanggaran penataan ruang, dan lemahnya pene- gakan  hukum  terhadap  pelanggaran  penataan  ru- ang. (Ahmad  Jazuli,  2017). Hal  ini  merupakan salah  satu  hal  yang  penting  khususnya  berkaitan dengan  pembangunan  fasilitas  penunjang  pari- wisata  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Harus  ada  komitmen  dan political  will yang  kuat  pemerintah  dalam  pene- gakan hukum khsusnya terkait dengan  yang dil- akukan secara cermat, proporsional, dan kompre- hensif  demi  perbaikan  kondisi  lingkungan  hidup yang  lebih  baik  serta  memperkuat  partisipasi masyarakat  dalam  penyusunan  rencana,  pem- anfaatan,  dan  pengendaliannya,  sehingga  ke- bijakan  penataan  ruang  berdampak  positif  bagi pemerintah,  korporasi,  dan  masyarakat (Ahmad Jazuli, 2017).
Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pari- wisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang  Pedoman  Destinasi  Pariwisata  Berke- lanjutan,  yang  menentukan  bahwa  adanya  pe- doman, peraturan, kebijakan mengenai perencanaan  yang  mencakup  penilaian  dampak lingkungan, ekonomi, sosial, zonasi, penggunaan lahan,  desain,  konstruksi  dan  pembongkaran, yang  disusun  bersama  dengan  masyarakat  lokal dalam rangka  melindungi sumber daya alam dan budaya.  Sehingga  kebijakan  atau  perencanaan
Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung
yang khususnya mencakup pula penilaian dampak lingkungan,  zonasi  maupun  penggunaan  lahan merupakan  hal  yang  penting  untuk  dilakukan. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2016    mengatur  lebih  lanjut bahwa  pedoman,  peraturan,  kebijakan  ini dikomunikasikan  secara  terbuka  dan  penegakan hukumnya  diterapkan.  Bahkan,  dalam  peraturan menteri  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  rencana pembangunan  kepariwisataan  diterjemahkan  da- lam  kebijakan  destinasi  pariwisata  berkelanjutan yang  mampu  mewujudkan  pembangunan  pari- wisata  nasional  yang  layak  menurut  budaya setempat, dapat diterima secara sosial, memprior- itaskan  masyarakat  setempat,  tidak  diskriminatif, dan ramah lingkungan.
Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Kepa- riwisataan  Budaya  Bali  juga  mengatur  hal  ini khususnya dalam ketentuan Pasal 11 yang menga- tur  bahwa  pembangunan  destinasi  pariwisata  ha- rus  dilakukan  dengan  memperhatikan  kearifan lokal  seperti  keyakinan  masyarakat  Bali  yang didasarkan pada Tri Hita Karana dan dijiwai oleh Agama Hindu. Kemudian yang kedua terkait pula dengan  kelestarian budaya dan lingkungan hidup, seperti  tradisi-tradisi, Adat  istiadat  Bali,  dan aturan-aturan  tentang  lingkungan  hidup,  potensi ekonomi  masyarakat  dan  keberlanjutan  usaha pariwisata.
Strategi yang keempat dapat dilakukan melalui pemberdayaan  komunitas  lokal  yang  sering  pula dikenal dengan community based tourism. Com- munity based tourism dalam pengembangan pari- wisata  memegang  peranan  yang  penting.  Begitu pentingnya  peran  masyarakat  lokal  dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan telah  mendorong  munculnya  tren  baru  pengem- bangan  pariwisata  yang  berbasis  masyarakat bahkan  ditegaskan  bahwa  aspek  penting  dalam pariwisata berkelanjutan adalah penekanan kepa- da  pariwisata  berbasis  masyarakat (I  Made  Adi- kampana, 2017).
Pariwisata  berbasis  masyarakat  merupakan konsep  pengembangan  kepariwisataan  yang berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (I Nyoman  Darma  Putra,  dkk.,  2015). Sehingga pemberdayaan  masyarakat  dalam  hal  pengem- bangan  pariwisata  merupakan  salah  satu  bentuk dari  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan. Konsep tersebut mengedepankan partisipasi aktif masyarakat  dengan  tujuan  untuk  memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga
kualitas  lingkungan,  serta  melindungi  kehidupan sosial dan budayanya, sehingga implementasinya mampu  mendukung  tercapainya  tiga  pilar  keber- lanjutan  ( the  three  pillars  of  sustainability )  yaitu keberlanjutan  di  bidang  ekonomi,  sosial-budaya dan  lingkungan  ( Asker,  et  al,  2010  dalam  I Nyoman Darma Putra, dkk., 2015).
Model  pengembangan  kepariwisataan  yang berbasis pemberdayaan komunitas lokal ( community based tourism ) sangat penting untuk dilakukan.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  diben- tuknya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 yakni  untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat.  Model  pengembangan  ini tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai agama, bu- daya  yang  hidup  dalam  masyarakat  serta  keles- tarian  dan  mutu  lingkungan  hidup.  Model  pem- berdayaan  komunitas  lokal  ( community  based tourism )  tentu  saja  dapat  memberikan  kesem- patan  bagi  masyarakat  untuk  berperan  dalam pengembangan  suatu  desa  wisata  sehingga  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang  tentu  saja  diharapkan  dapat  mewujudkan pembangunan  pariwisata  yang  berkelanjutan ( sustainable tourism development ).

## IV. SIMPULAN
Pariwisata  berkelanjutan  adalah  pariwisata yang  mengacu  pada  prinsip  berkelanjutan  yang memperhitungkan  aspek  dan  dampak  ekonomi, sosial-budaya  dan  lingkungan  saat  ini  dan  masa depan, serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas  wisata  yang  bertujuan  memaksimalkan dampak  yang  positif  dan meminimalkan  dampak negatif  untuk  menjamin  keberlanjutan  jangka panjangnya.
Strategi pengembangan pariwisata berkelanju- tan  ( sustainable  tourism  development )  berbasis lingkungan pada fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten  Badung  dapat  dilakukan  melalui  ke- bijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  pen- erapan  konsep Tri  Hita  Karana ,  memastikan  se- luruh pembangunan sesuai dengan peruntukannya sehingga  mengurangi  dampak  negatif  terhadap lingkungan,  serta  pemberdayaan  komunitas  lokal dalam pengembangan pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Adikampana,  I  Made.  (2017). Pariwisata  Berbasis Masyarakat . Cakra Press. Denpasar. Arida,  I  Nyoman  Sukma.  (2017). Pariwisata  Berke- lanjutan . Bali: Sustain Press.
Darma Putra, I Nyoman, dkk. (2015). Pariwisata Ber- basis  Masyarakat  Model  Bali .  Buku  Arti.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 43
Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung

## Denpasar.
Evita,  Rossi,    I  Nyoman  Sirtha,  I  Nyoman  Sunartha. (2012).  Dampak  Perkembangan  Pembangunan Sarana Akomodasi Wisata Terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Bali, Jurnal Ilmiah Pariwisata . 2(1).
GSTC Global  Sustainable  Tourism  Council ,  URL: https://www.gstcouncil.org/about/
Ismayanti. (2010). Pengantar Pariwisata , PT Gramedia
Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Jahid,  Jamaluddin.  (2012).    Analisis  Kritis  Terhadap UU  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang, Jurnal Plato Madani . 1(1).
Jazuli,  Ahmad.  (2017).  Penegakan  Hukum  Penataan Ruang  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Pem- bangunan Berkelanjutan, Jurnal Rechtsvinding ,
6(2).
Junaidi,  Ilham.    (2014).  Perencanaan  Strategis  Pari- wisata  Budaya:  Mekanisme  Menuju  Pariwisata Berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Pariwisata . 19 (1).
Kristiyanto,  Eko  Noer.  (2017).  Kedudukan  Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah, Rechtsvinding , 6 (2).
Parma, I Putu Gede. (2013). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berdasarkan Perspektif Tata Ru- ang di Bali. Jurnal Perhotelan Undiksha . 10(2). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepa- riwisataan  Daerah  Provinsi  Bali  Tahun  2015- 2029.
Peraturan  Menteri  Pariwisata  Republik  Indonesia  No- mor 14 Tahun 2016 tentang
Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepa- riwisataan Budaya Bali.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang  Standar  Penyelenggaraan  Kepa- riwisataan Budaya Bali Ridwan,  Juniarso  dan  Ahmad  Sodik.  (2016). Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah , Nuansa, Bandung.
Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepa- riwisataan.
World Tourism Organization. (2005). Making Tourism More  Sustainable, A Guide  for Policy  Makers.
UNEP & WTO.
Yanuarita,  Heylen  Amildha.    (2018).  Pembangunan
Pariwisata Berkelanjutan: Studi tentang
Pengembangan  Wisata  Gua  Selomangleng  di Kota Kediri. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi). 7(2).
Yanuarita,  Heylen  Amildha.  (2018).  Pembangunan
Pariwisata Berkelanjutan: Studi tentang Pengembangan  Wisata  Gua  Selomangleng  di Kota Kediri, Jurnal Ilmu Administrasi . 7(2).