## PROGRAM WADUL BAE (WARGA PEDULI BOCAH LAN EMBOKE) SEBAGAI UPAYA MENEKAN TINGKAT KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA CIREBON
Wardah Nuroniyah,
Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta email; wardah.faza17@gmail.com Diterima: Januari, 2022 Direvisi :Maret, 2022 Diterbitkan: Juni, 2022
Abstrak; Kekerasan  seksual  dapat  terjadi  kepada  siapapun  tidak  memandang  tua  maupun muda.  Tentunya  isu  kekerasan  seksual  sudah  tidak  asing  lagi  dalam  deretan  kasus  kejahatan, khususnya  di  Indonesia.  Kejahatan  seksual  yang  mendominasi  di  Indonesia  adalah  kekerasan seksual pada anak, yang semakin marak terjadi setiap tahunnya. Jawa Barat merupakan provinsi yang  memiliki  tingkat  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  cukup  tinggi  dan  memprihatinkan. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa masih banyak diskriminasi yang dialami oleh anak di negeri ini. Kota Cirebon dengan mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak, hal tersebut sebagai salah satu  bukti  nyata  keberhasilan  Pemerintah  Daerah  Kota  Cirebon  yang  di  bantu  oleh  elemen- elemen  terkait,  salah  satu  elemen  yang  mempunyai  peranan  besar  adalah  Pusat  Pelayanan Terpadu  Perlindungan  Terhadap  Anak  dan  Perempuan  (P2TP2A)  Kota  Cirebon  dalam programnya  yaitu  Kader  Wadul  Bae  (Warga  Peduli  Bocah  Lan Mboke). Program yang telah di rintis sejak  tahun 2005 hingga saat ini merupakan layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan  yang  terintegrasi  di  Dinas  Sosial  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DSPPPA)  Kota  Cirebon  dan  Pusat  Pelayanan  Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak  (P2TP2A) Kota Cirebon, program Wadul Bae  merupakan layanan  terpadu  untuk  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Program Wadul Bae juga adalah suatu wadah kepedulian warga akan hak-hak anak yang ada di wilayahnya. Tujuan  dari  program  Wadul  Bae  ini  antara  lain  untuk  melindungi  perempuan  dan  anak  dari kekerasan  di  tingkat  RT  RW  dan  Kelurahan  di  Kota  Cirebon,  membantu  menyelesaikan masalah, dan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cirebon.
Penelitian  ini  berupaya  untuk  berfokus  kepada  kepada  strategi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Kota  Cirebon  dalam  program  “Wadul  Bae”  dalam  menekan  tingkat kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kota  Cirebon.  Adapun  pertanyaan  penelitian,  sebagai berikut; 1). Apa sajakah Program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah lan Emboke) ? 2). Bagaimana strategi  program  Wadul  Bae  (Warga  Peduli  Bocah  Lan  emboke)  dalam  menekan  tingkat kekerasan  seksual  pada  anak  di  Kota  Cirebon?.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian deskriptif    kualitatif,  penelitian  ini  bertujuan  untuk; 1). Mengetahui  Program  apa  saja  yang diselenggarakan oleh Wadul Bae. (2). Memperoleh gambaran mengenai strategi program Wadul Bae  dalam  menekan  tingkat  kekerasan  seksual  pada  anak  di  Kota  Cirebon. Adapun  hasil penelitian  adalah  strategi  Pemerintah  Daerah  Kota  Cirebon  dalam  menekan  tingkat kekerasan seksual melalui Program Wadul Bae, dibagi ke beberapa klasifikasi yaitu perencanaan, pelaksanaan,  hingga  evaluasi  yang  akan  di  paparkan  sebagai berikut; 1).Melaksanakan Riset Selama  Dua  Tahun  Untuk  Perencanaan  Program Wadul  Bae , 2).Mengelompokan  Khalayak Sasaran  Untuk  Promosi  Program  Wadul  Bae . 3).Membuat  Tim  Kader  Wadul  Bae . 4).Mengimplementasikan  Strategi Sosialisasi . 5).  Pelaksanaan  Kegiatan  Sosialisasi  Wadul  Bae . 6).Kegiatan  Evaluasi  Pada  Program  Wadul  Bae.  Dalam  membuat  strategi  pemasaran  sosial Wadul Bae menggandeng beberapa masyarakat di tiap tiap RT dan RW di Kota Cirebon, juga pihak PPT RSUD Gunung Jati, Polresta Cirebon, Sekolah, Puskesmas, dan beberapa lembaga seperti Rumah Zakat, Zakat Center,  dan Baznas Kota Cirebon  dan  juga  Media  untuk bekerja sama  dalam  mengurangi  permasalahan  kekerasan  baik  pada  perempuan  dan  anak  di  Kota Cirebon.
Kata Kunci: Kota Layak Anak, Kekerasan, Wadul Bae

## Pendahuluan
Secara  Sosiologi  anak  merupakan  individu  yang  menjadi  bagian  dalam  struktur sosial  masyarakat.  Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  sekaligus  modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan secara lebih kreatif, sederhana dan  ringkas  (Subiyakto,  2012).  Disamping  itu,  anak  memiliki  hak  yang  dilindungi  oleh undang-undang  untuk  dapat  hidup  bersama  dengan  keluarga,  berinteraksi  dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta  potensi yang dimilikinya.  Hal  ini  telah tertuang dalam UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2003  mengenai  Perlindungan  Anak.  Pada  undang-undang  tersebut  dinyatakan  bahwa Setiap anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Oleh karena itu, berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak. Meski telah banyak peraturan yang  mengatur  dan  mengawasi  anak  dalam  kaitannya  dengan  kehidupan  sosial,  budaya dan ekonomi, masih saja ditemukan permasalahan anak yang justru semakin kompleks. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk  memproteksi  masa  depan  anak  (Ekardo,  Firdaus,  &  Elfemi,  2014).  Namun, permasalahan anak mencerminkan adanya penyalahgunaan, eksploitasi, diskriminasi dan masih  banyak  anak  yang  mengalami  tindak  kekerasan  yang  dapat  membahayakan perkembangan jasmani, rohani serta sosialnya (Wismayanti, 2012). Di bidang pendidikan, angka putus sekolah mengalami trend kenaikan dengan alasan berbagai faktor (misalnya: kemiskinan), di bidang kesehatan ditemukan masih banyaknya anak dari keluarga miskin yang belum dapat mengakses kesejahteraan, aksesibilitas anak disable dalam memperoleh pendidikan, serta maraknya kasus kekerasan pada anak yang disebabkan oleh orang-orang terdekat di sekitarnya seperti: orang tua, saudara, hingga guru dan teman sebaya. Bahkan, aturan  perlindungan  sosial  dan  hukum  masih  menyisakan  beragam  kasus  yang melibatkan anak dengan   tingginya kasus   anak  yang   bekerja   di  bawah  umur, anak yang  bermasalah  dengan  hukum  serta  kasus    kekerasan  seksual  adalah  kejahatan  yang dapat  mempengaruhi  kesehatan  seseorang,  terutama  kesehatan  psikologis  dan  mental seseorang.
Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun tidak memandang tua maupun muda.  Tentunya  isu  kekerasan  seksual  sudah  tidak  asing  lagi  dalam  deretan  kasus kejahatan,  khususnya  di  Indonesia.  Kejahatan  seksual  yang  mendominasi  di  Indonesia adalah  kekerasan  seksual  pada  anak,  yang  semakin  marak  terjadi  setiap  tahunnya.  Jawa Barat  merupakan  provinsi  yang  memiliki  tingkat  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak cukup  tinggi  dan  memprihatinkan.  Hal ini  jelas  mengindikasikan  bahwa  masih  banyak diskriminasi  yang  dialami  oleh  anak  di  negeri  ini.  Menurut  data  dari  Ketua  Pusat Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Jawa  barat,  pada jabar.metrotvnews.com dan radarCirebon.com menyatakan   bahwa kasus kekerasan pada anak di  Jawa  Barat  semakin  lama  kian  memprihatinkan.  Pasalnya,  dalam  kurun  waktu  enam tahun  terakhir,  kasus  kekerasan  pada anak  di  Jawa  Barat  terus  meningkat.  Berdasarkan data  yang  dicatat  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, terdapat 1.249 kasus terjadi dari 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Barat menjadi kasus yang dominan dan banyak memakan korban.  P2TP2A Jawa Barat menerima laporan kasus dari tahun 2019-2021 sebanyak 346 kasus kekerasan seksual pada anak di Jawa Barat.
Dalam  perkembangannya  prestasi  yang  telah  diraih  oleh  Pemerintah  Daerah (Pemda) Kota Cirebon melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (DSPPPA)  adalah  mendapatkan  penghargaan  nasional  sebagai  Kota  Layak  Anak (KLA) sejak tahun 2017. Penghargaan Kota Layak Anak tersebut hanya diberikan kepada 23  Provinsi,  126  Kota/Kabupaten  di  Indonesia,  Kota  Cirebon  salah  satunya  yang mendapatkan penilaian sebesar 750 poin. Kemudian pada tahun 2018 penghargaan Kota Layak  Anak Cirebon  naik  peringkatnya  menjadi  Madya . Kemudian  pada  2019 Cirebon berhasil  mempertahankan  predikat  Kota  Layak  Anak  (KLA)  kategori  Madya  setelah tahun  sebelumnya  prestasi  tersebut  diraih,  prestasi  Madya  terus  dipertahankan  kota cirebon hingga tahun 2021.
Dengan mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak, hal tersebut sebagai salah satu  bukti  nyata  keberhasilan  Pemerintah  Daerah  Kota  Cirebon  yang  di  bantu  oleh elemen-elemen terkait, salah satu elemen yang mempunyai peranan besar adalah Pusat Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Terhadap  Anak  dan  Perempuan  (P2TP2A)  Kota Cirebon dalam  programnya   yaitu  Kader  Wadul  Bae  (Warga  Peduli  Bocah  Lan Mboke).  Program  yang  telah  di  rintis  sejak  tahun  2005  hingga  saat  ini  merupakan layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terintegrasi. Menurut data primer yang peneliti lakukan, di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DSPPPA)  Kota  Cirebon  dan  Pusat  Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon, program Wadul Bae  merupakan  layanan  terpadu  untuk  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap perempuan dan anak. Program Wadul Bae juga adalah suatu wadah  kepedulian  warga akan hak-hak anak yang ada di wilayahnya. Tujuan dari program Wadul Bae ini antara lain  untuk  melindungi  perempuan  dan  anak  dari  kekerasan  di  tingkat  RT  RW  dan Kelurahan di Kota Cirebon, membantu menyelesaikan masalah, dan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cirebon.
Kota  Cirebon  sejak  tahun  2018  sedang  menjalankan  program  bergengsi  yaitu Smart  City, dalam    pemberitaan    nasional.republika.co.id  pada  15  Juni  2017  proyeksi Smart City Kota Cirebon memberitakan terkait Surat Keputusan Kemenkominfo RI No: 265.  KOMINFO/DJAI/AI.01.05/05/2017  pada  tanggal  5  Mei  2017  tentang Penyampaian  Hasil  Seleksi Assement Gerakan  Menuju Smart  City. Pada  surat  tersebut, Kota  Cirebon  menjadi  salah  satu  dari  25  Kota/Kabupaten  yang  lulus  seleksi  menjadi peserta  Gerakan  Menuju  100 Smart  City. Uniknya,  konsep  program Smart  City Kota Cirebon  ini  berbasis  kearifan  lokal  Kota  Cirebon,  biarpun  telah  menjadi  kota  pintar, Kota  Cirebon  tidak  ingin  menghilangkan  unsur  kearifan  lokal.  Program  Wadul  Bae menjadi  salah  satu  program  unggulan  di  dalam  program Smart  City Kota  Cirebon, Wadul Bae menjadi salah satu  program utama yang di  uji coba dalam program Smart City dari  empat  program  utama  lainnya  yaitu, Cirebon Lengko, Wadul Bae, Brojol Aja Klalen, dan Cirebon Melet.
Wadul  Bae  merupakan  program  yang  cukup  menarik  perhatian,  pasalnya program Wadul Bae adalah progam yang apada awalnya tidak diberikan anggaran oleh pemerintah.  Kader-kader  dari  program  ini  adalah  orang-orang  yang  tulus  dan  ikhlas mengabdi kepada masyarakat. Khasnya dari program ini adalah dengan adanya program Wadul Bae, korban dan kasus ini dapat terkawal dari awal proses penyembuhan sampai pasca penyembuhan dan tidak ada batasan waktu tertentu. Ciri khas lain dari program Wadul Bae yang menjadi tolak ukur peneliti untuk meneliti program ini yaitu kekuatan jejaring  sosial  para  kader  untuk  bisa  terus  memantau  perkembangan  kasus.  Adapun fakta menarik  data sekunder dari Radar  Cirebon.com  yang menyatakan  bahwa  kasus kekerasan  seksual  pada  anak    (KSA)  di  Kota  Cirebon  tergolong  tinggi  dan mengkhawatirkan. Kekerasan  Perempuan  dan  Anak  di  Kota  Cirebon  menunjukan
bahwa kasus kekerasan korban yang mendominasi adalah anak-anak dibanding dewasa. Pada  catatan  lembaga  pendamping  korban, Women  Crisis  Center (WCC)  Mawar  Balqis dalam CNN Indonesia mendapatkan data terkait Kekerasan Seksual Pada Anak (KSA) di  Kota  Cirebon,  bahwa  pada  empat  bulan  pertama  tahun  2016  sudah  berjumlah  30 kasus.  Adapula  data  yang  ditemukan  pada  tahun  2017  menurut  Manajer  Lembaga Aktivis Perempuan Woman Crisis Center (WCC) Mawar Balqis, pada tahun 2019 ada 88 laporan dari masyarakat terkait kasus kekerasan seksual pada anak dan pada tahun 2020 dari awal bulan Januari sampai Mei sudah ada 25 laporan yang masuk.
Data lain dari Masrokhah, Direktur Women Crisis Center (WCC) Mawar  Balqis adalah,  Murid  SD  dan  SMP  menempati  posisi  tertinggi sebagai  korban  kekerasan seksual  di  Wilayah  III  Cirebon.  Sedikitnya  42 siswi    SD    dan    42    siswi    SMP    di Wilayah      III      Cirebon      menjadi  korban  kekerasan  seksual.  Dari  140  kasus  yang tercatat  di Women  Crisis Center (WCC)  Mawar  Balqis,  diterima  melalui  WCC  Mawar Balqis, Unit Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)  Polres  Cirebon,  dan   dan  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) hingga November 2019, sebanyak 85 di antaranya adalah kekerasan seksual yang mana  korbannya  rata- rata  siswi  SD  dan  SMP    (Baehaqi    Imam  Ahmad,  tribunnews.com  Rabu,  diakses pada tanggal  12 Sepember 2019). Data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh polisi resor kota Cirebon tahun 2020 sebanyak 39 kasus dan pada Tahun 2021  sebanyak  57  kasus  (Data  diperoleh  dari  satuan  reserse  kriminal  oktober  2021). Data  Kekerasan  Perempuan  dan  Anak  di  Kota  Cirebon  dari  Dinas  Sosial Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DSPPPA)  Kota  Cirebon  pada tahun 2020 total 54 kasus dan pada tahun 2021 46 kasus, hal ini  menunjukan bahwa tingkat kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon tiap tahunnya tidak menunjukan penurunan yang cukup signifikan, dilihat pada tahun 2016 ke tahun 2021, tahun dimana Kota  Cirebon  mendapatkan  penghargaan  sebagai  Kota  Layak  Anak,  memang  angka kekerasan seksual pada anak menurun, akan tetapi tidak  menunjukan  penurunan  yang cukup  signifikan.
Anak  adalah  sebuah  aset  dan  harapan  di  masa  depan,  bagaimanapun  juga perlunya peranan aktif dan ada penanganan yang cukup dan melindungi untuk tindakan yang sudah marak beredar dari pihak pemerintah dan juga masyarakat, khususnya Kota Cirebon  akan terus memantau dan memotivasi korban agar dapat beraktifitas normal, lalu  pelayanan  terpadu  ini  tidak  ada  keterbatasan  waktu,  hampir  24  jam  selalu  siap melayani  korban  dan  kasus  tanpa  bayaran.  Para  kader  Wadul  Bae  tidak  hanya membantu seseorang yang telah menjadi korban, juga mengedukasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga Kota Cirebon. Pernyataan dari  Pak  Suryadi  selaku  Ketua  dari  Program  Wadul  Bae,  mengatakan  bahwa  semua P2TP2A  yang ada di Indonesia rata-rata lemah di jejaring, kurangnya pengurus untuk meneruskan  program-program  penanganan  masalah  masyarakat,  P2TP2A  Kota Cirebon termasuk yang aktif dan mempunyai banyak jejaring.
Penelitian  ini berupaya  untuk  berfokus  kepada  kepada  strategi  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon  dalam program  “Wadul  Bae” dalam menekan tingkat  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kota  Cirebon,  kemudian  menemukenali serta  menganalisis  permasalahan  terkait  pemenuhan  dasar  hak  anak  yang  telah dilakukan oleh instansi di wilayah kota Cirebon dalam mengimplementasikan program Kota Layak Anak. Adapun  acuan permasalahannya didasarkan pada kluster  hak dasar anak  yang mengacu pada Permen PP & PA No 12 Tahun 2011    tentang    Indikator Kabupaten    Kota Layak Anak meilputi : 1). Hak Sipil dan Kebebasan, 2). Lingkungan Keluarga  dan  Pengasuhan  Alternatif,  3).  Kesehatan  dan  Kesejahteraan  anak  4). Pendidikan,  pemanfaatan  waktu  luang  dan  kegiatan  budaya,  5).  Perlindungan  khusus.
Sehingga  harapannya,  instansi  yang  terkait  dapat  menindaklanjuti  program  guna menyusun  skala  prioritas  dan  aturan  terkait  dengan  hak  anak,  mengintegrasikan program  dengan    pengarusutamaan    hak    anak  (PUHA)  dimasa  mendatang  agar sinergisitas dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dapat terjadi. Dari latar belakang tersebut, muncul pertanyaan penelitian, sebagai berikut; 1). Apa sajakah Program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah lan Emboke) ? 2). Bagaimana strategi program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan emboke) dalam menekan tingkat kekerasan  seksual  pada  anak  di  Kota  Cirebon?.  Dengan  menggunakan  metode penelitian    deskriptif    kualitatif,  penelitian  ini  bertujuan  dan  manfaat  penelitian  in diharakan  dapat; 1). Mengetahui  Program  apa  saja  yang  diselenggarakan  oleh  Wadul Bae. (2). Memperoleh gambaran mengenai strategi program Wadul Bae dalam menekan tingkat kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon. Sedangkan kegunaan penelitian adalah: 1).  Manfaat  akademis  penelitian  ini  adalah  memberi  sumbangan  teoritis berupa tambahan khasanah keilmuan tentang pentingnya mengintegrasikan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi anak baik laki-laki maupun perempuan . 2).  Manfaat praktis penelitian ini adalah agar menjadi bahan refleksi dan evaluasi serta penyusunan langkah strategis  oleh  pemerintah  Kota  Cirebon  dalam  melaksanakan  serta  mengembangkan Kebijakan  Kota  Cirebon,  khususnya  yang  terkait  strategi  menekan  tingkat  kekerasan seksual pada anak. 3). Manfaat praktis lainya adalah sebagai daya dorong bagi pihak lain untuk melakukan riset atau kajian-kajian  terhadap  anak  khususnya  yang  terkait  dengan pemenuhan hak partisipasi dan hak sipil anak.

## Kerangka Teori
Dari      sudut      pandang      sosiologis,      anak  merupakan      individu        yang menjadi    bagian dalam  struktur sosial masyarakat. Anak memiliki hak  yang  dilindungi oleh  undang-undang  untuk  dapat  hidup  bersama  keluarga,  berinteraksi  dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas, potensi  yang  dimilikinya.  Hal  ini  telah  tertuang dalam  UU No  35  Tahun  2014  yang  merupakan  Perubahan      Atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2003 mengenai perlindungan anak bahwa:
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” .
Anak  adalah  bagian  terpenting  dari  sebuah  negara  dan  merupakan  investasi jangka  panjang.  Untuk  itu,  anak  sebagai human  investmen harus  dilindungi  dan dijaga. Gerakan  perlindungan  terhadap  anak,  sebetulnya  sudah  lama  ada,  yaitu  pada zaman peradaban Islam, tepatnya ketika Rosulullah Muhammad SAW melarang Kaum Quraisy  mengubur  anak  perempuan  mereka.  Kemudian,  secara  tekstual  dalam  Al Qur‟an,  QS.  Ali  Imran  (3):  36,  pun  termuat  adanya  kesetaraan  penghormatan  dan usaha  melindungi  anak-anak  dari  segala  bentuk  intimadasi,  penindasan  atau memperlakukan  anak  semena-mena  karena  perbedaan  jenis  kelamin.
Namun, nyatanya banyak pihak yang belum memiliki pemahaman yang demikian. Bukti nyatanya adalah terjadinya kasus pembunuhan terhadap anak dan berbagai tindak kekerasan  terhadap  anak,  seperti  pelecehan  seksual,  pemaksaan  menikah  dini, pengiriman  anak  ke  luar  negeri,  penjualan  anak,  mempekerjakan  anak  di  bawah usia dan menjadikan anak terlantar di jalanan. Dan, pelaku berbagai tindak kejahatan tidak  lain  adalah  keluarga  sendiri.  Membincang  dan  memahami  kekerasan  ibarat menguak  tumpukan  gunung  es  yang  teramat  sedikit  di  permukaan,  namun  begitu menumpuk  di  dasar  gunung  tersebut.  Dengan  kata  lain,  meski  sudah  banyak dipermasalahkan hingga dibuat undang-undang anti kekerasan, tetapi tetap saja tindak
kekerasan terjadi hampir di setiap lini kehidupan kita. Hj Mufidah dalam bukunya yang berjudul  „Haruskah  Perempuan  dan  Anak  Dikorbankan?‟,  mencatat  setiap  tahun diperkirakan  3,3  juta  anak  telah  mengalami  kekerasan  domestik.  Mereka  mengalami luka-luka,  pelecehan  psikologis  dan  fisik,  terlantar,  baik  ketika  anak  menyaksikan ibunya  dipukul  atau  bersama  ibu  menjadi  bagian  dari  korban  beruntun  kekerasan domestik  (Mufidah,  2006:  iii). Lebih  lanjut,  Hj  Mufidah,  dkk  (2006:  25) mengkategorikan bentuk kekerasan dan dampaknya menjadi empat  macam,  yaitu;
1. Dampak fisik, seperti luka-luka, memar, lecet, gigi rompal, meninggal, patah tulang, cidera, gangguan fungsional keluhan fisik dan cacat permanen.
2. Dampak  psikis:  sering  menangis,  sering  melamun,  tidak  bisa  bekerja,  sulit konsentrasi,  gangguan  makan,  gangguan  tidur,  mudah  lelah,  tidak bersemangat, takut/ trauma, membenci setiap laki-laki, panik, mudah marah, resah  dan  gelisah,  bingung,  menyalahkan  diri  sendiri,  malu,  perasaan  ingin bunuh  diri,  menarik  diri  dari  pergaulan  sosial,  melampiaskan  dendam  pada orang  lain  termasuk  anak,  melakukan  usaha  bunuh  diri,  depresi  ataupun menjadi gila.
3. Dampak seksual: kerusakan organ reproduksi, trauma hubungan seksual.
4. Dampak  ekonomis:  penelantaran.
Apapun  bentuknya,  baik  kekerasan  fisik,  psikis,  ekonomi,  maupun  seksual pastilah  mendatangkan  ketidakadilan  dan  memunculkan  kepedihan  dan  penderitaan bagi  korbannya. Keluarga  sebagai  unit  terkecil  di  dalam  masyarakat  yang  seharusnya memberikan  perlindungan  terhadap  anggotanya  khususnya  anak. Oleh  karena  itu berbagai  pihak  termasuk  orang  tua,  sekolah,  lembaga  dan  negara  memiliki  peranan penting  dalam melangsungkan hak anak. Meski demikian, telah banyak peraturan yang mengatur  dan  mengawasi  anak  dalam  kaitannya  dengan  kehidupan  sosial,  budaya  dan ekonomi, namun masih saja ditemukan permasalahan anak yang justru terlihat semakin kompleks.  Di  bidang pendidikan,  angka   putus   sekolah   mengalami trend   kenaikan yang  disebabkan  oleh kemiskinan, di bidang kesehatan ditemukan masih   banyaknya anak    dari    keluarga    miskin  yang  belum  dapat  mengakses  kesejahteraan,  aksesibilitas anak difabel dalam memperoleh pendidikan. Hal ini mengindikasikan diskriminasi pada anak,  serta  maraknya  kasus  kekerasan  pada  anak  yang  disebabkan  oleh  orang-orang terdekat  di  sekitar  anak  seperti:  orang  tua,  saudara,  hingga  guru  dan  teman  sebaya. Selain keluarga, perlakuan lingkungan bermain, lingkungan tempat belajar, dan fasilitas publik yang disediakan pemerintah, seperti jalan, alat transportasi, tempat rekreasi, dan lainya, ternyata juga belum juga ramah terhadap anak (Pudji Julianingsih, 2009: 4). Fakta tersebut menunjukkan kepada kita bahwa problem anak luar biasa banyaknya meskipun sudah ada regulasi yang melindunginya. Undang-Undang Dasar  Tahun 1945 misalnya, secara jelas mengatur tentang hak-hak anak, sebagaimana tertuang dalam pasal 28B ayat 2, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”. Selain  UUD  1945,  ada  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2016  perubahan  atas  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  sebagai  Pelaksanaan  Konvensi  PBB  tentang  Hak  Anak; Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Pencegahan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  (PKDRT);  Undang  –  undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan;  dan  Undang-undang  No.  17  Tahun  2007  tentang Rencana  pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2005-2025  yang  memuat upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  anak  dan  mewujudkan  anak Indonesia  yang  sehat,  cerdas,  ceria,  dan  berakhlak  mulia;  serta  melindungi  anak terhadap  berbagai  bentuk  kekerasan,  eksploitasi,  dan  diskriminasi.  Kemudian, Kementerian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KPPPA)
bersama  sektor  pemerintah  terkait,  organisasi  masyarakat  dan  lembaga  swadaya masyarakat  mengembangkan  model  Kota  Layak  Anak,  yaitu  kota  yang  di  dalamnya telah  meramu  semangat  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  sebagai kegiatan  atau  upaya  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  dalam proses  pembangunan  berkelanjutan  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  RI  Nomor  2  Tahun  2009  tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak anak (KLA). KLA dimaksudkan sebagai suatu upaya nyata  untuk  menyatukan  isu  hak  anak  ke  dalam  perencanaan  dan  pembangunan kabupaten/kota  (Pedoman  KLA,  2006). Guna  mempercepat  terwujudnya pengembangan Kota Layak Anak (KLA), KPPPA menjadikan model KLA ini sebagai prioritas program dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak dengan menetapkan 7  (tujuh)  aspek  penting  dalam  pengembangan  KLA  yaitu:  1)  Kesehatan;  2) Pendidikan;  3)  Sosial;  4)  Hak  Sipil  dan  Partisipasi;  5)  Perlindungan  Hukum;  6) Perlindungan Ketenagakerjaan; 7) Infrastruktur (Pedoman  Kebijakan  KLA,  2006). Pengarusutamaan  Hak    Anak  (PUHA) Mainstreaming  Children  Rights merupakan konsep relevan yang telah ditetapkan oleh Kemenag PP sebagai strategi yang dipandang mampu  untuk  dapat  memastikan  bahwa  pembentukan  aturan  perundang-undangan, berbagai  kebijakan,  program  dan  kegiatan  yang  mampu  diakomodir  dengan mengedepankan  hak  yang  ada  pada  anak  (Wismayanti,  2012).  Sehingga  perlu  untuk memegang  prinsip  pengembangan  yang  mengacu  pada  tindakan  non  diskriminatif pada      anak,      kepentingan  terbaik  bagi  anak,  Hak  hidup,    bertahan    hidup  dan berkembang.  Dalam   Permen   PP   &   PA   No   12   Tahun 2011   dijelaskan   bahwa indikator    Kota    Layak  Anak    meliputi:    penguatan    kelembagaan    serta  pemenuhan kebutuhan berdasarkan kluster hak anak. Penguatan Kelembagaan didefinisikan sebagai upaya  lembaga  dalam  mengintegrasikan  hak    anak    kedalam    rencana    pembangunan wilayah    dengan    memberikan    anggaran    u n t u k   pemenuhan  hak  anak,  serta tersedianya  sumber  daya    manusia    yang    dapat    melaksanakan  kegiatan,  menyangkut pemenuhan hak anak, ketersediaan data pilah di tiap wilayah, keterlibatan lembaga lain dalam  pemenuhan  hak  anak  serta  tinjauan  mengenai  keterlibatan  dunia  usaha  dalam pemenuhan  hak  anak.  Sedangkan  hal  yang  menyangkut  hak  pemenuhan  kebutuhan anak meliputi 5 (lima) kluster sebagai berikut:
1.    Hak Sipil dan Kebebasan yang meliputi:
a.    Keberadaan anak yang teregistrasi  dan memiliki kutipan Akta Kelahiran
b.    Ketersediaan fasilitas informasi bagi anak
c.      Adanya  Kelompok  Anak    maupun  Forum  Anak  yang  dibentuk  di  wilayah kecamatan
2.    Lingkungan  Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yang meliputi:
a.    Kondisi usia perkawinan pertama di bawah usia 18 tahun
b.      Ketersediaan  lembaga  konsultasi  bagi  orang  tua  dalam  rangka  pengasuhan dan perawatan anak
c.    Tersedianya lembaga kesejahteraan anak
3.    Kesehatan dan Kesejahteraan anak yang meliputi:
a.    Angka Kematian Bayi
b.    Prevalensi Kekurangan gizi pada balita c.    Presentasi Air Susu Ibu (ASI) ekslusif
d.    Keberadaan Pojok ASI
e.    Keberlangsungan imunisasi dasar lengkap
f.      Ketersedian  lembaga  yang  memberikan  layanan  kesehatan  reproduksi  dan mental
g. Anak dari keluarga miskin mendapatkan akses kesejahteraan
h.    Ketersediaan  akses  bersih  pada  rumah tangga i.    Ketersediaan kawasan tanpa rokok
4.    Pendidikan,  pemanfaatan  waktu  luang dan kegiatan budaya yang meliputi:
a.    Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
b.    Pelaksanaan    kegiatan    wajib    belajar pendidikan selama 12 tahun c.    Keberadaan sekolah ramah anak
d.    Ketersediaan sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana, program anak dari dan ke sekolah yang aman bagi anak
e. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif  dan  rekreatif  yang  ramah  anak, di luar  sekolah  dan  dapat diakses  oleh semua anak
5.    Perlindungan khusus
a.    Presentasi   anak   yang   membutuhkan perlindungan khusus dan memperoleh layanan;
b.      Presentasi  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan    hukum    (ABH)    yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif (Restorative Justice)
c.  Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
d.  Persentase anak yang dibebaskan dari pekerjaan terburuk.

## C. Pembahasan dan Analisis
Pada  bab  ini  peneliti  akan  membahas  terkait  penyajian  data  dan  analisis  data tentang  penelitian  ini,  yaitu  Strategi  Pemerintah  Daerah  Kota  Cirebon  Pada  Program Wadul  Bae  (Warga  Peduli  Bocah  Lan  Mboke)  dalam  Rangka  Menekan  Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak. Pada bagian sajian data ini, seperti yang telah dipaparkan dalam bab I penelitian ini menggunakan tiga jenis pengumpulan data yaitu, wawancara yang  berfokus  pada  wawancara  mendalam (in-depth  interview) ,  sajian  pustaka,  dan dokumentasi.  Wawancara  mendalam (in-depth  interview) yang  dilakukan  bertumpu  oleh inteview  guide yang  telah  disiapkan  sebelumnya  sesuai  dengan  pembahasan  dalam penelitian ini, dengan harapan jawaban dan informasi dari wawancara akurat dan sesuai dengan  pembahasan  penelitian  strategi  pemasaran  sosial  ini.  Sajian  pustaka  dan dokumentasi  adalah  hasil  temuan  data  di  lapangan  pada  saat  penelitian  berlangsung, dengan harapan dapat menjadi data penguat penelitian ini.
Pertanyaan wawancara mendalam dijawab oleh beberapa institusi dan lembaga terkait  penelitian,  Sedangkan  dokumentasi  didapatkan  melalui  sumber-sumber  yang berkaitan dari media online , dokumen pribadi dari tempat penelitian dan sajian pustaka didapat  dari  data-data  pribadi  yang  dimiliki  oleh  pihak-pihak  terkait,  DSPPPA, P2TP2A,PPT  RSUD  Gunung  Jati  dan  pihak-pihak  kemitraan  (Baznas,  Rumah  Zakat, Zakat Center) Kota Cirebon.
Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah  Kota  Cirebon  dalam  menekan  tingkat  kekerasan  seksual  pada  anak  tahun 2019 melalui Program Wadul Bae,  yang mana dalam sajian pustaka ini akan dibagi ke beberapa  klasifikasi  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  evaluasi    yang  akan  di paparkan  sebagai berikut :

## 1.   Melaksanakan Riset Selama Dua Tahun Untuk Perencanaan Program Wadul Bae
Terkait  dengan  strategi  DSPPPA  untuk  menekan  tingkat  kekerasan seksual pada anak,  yang mana hal  tersebut  didasari  dengan  kebijakan publik.  Bahasa lain  dari kebijakan publik itu sendiri dalam keputusan internasional disebut sebagai public policy, menurut  pendapat  pakar  terkait  kebijakan  publik,  Thomas  (dalam  Nugroho,  2003:3), bahwa  kebijakan  publik  sebagai  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mengurangi permasalah sosial di masyarakat sehingga mampu menjawab persoalan negara.
Maka  dengan  adanya  implementasi  hukum  nasional,  ekspektasi  dari  aturan pemerintah  pusat  maupun  daerah  sebenarnya  wajib  menyelenggarakan  upaya-upaya terkait  perlindungan  bagi  perempuan  dan  anak  dari  bahaya  kekerasan  dalam  bentuk pelayanan  terpadu.  Namun,  realita  yang  terjadi  tidak  semua  daerah  mempunyai kebijakan  tersebut.  Program  Wadul  Bae  yang  telah  disepakati  menjadi  program pemerintah pada awal tahun 2010 dan masuk kedalam program unggulan P2TP2A Kota Cirebon  menjadi  kebijakan  pemerintah  untuk  menggabungkan  kerjasama  antara masyarakat (Program Wadul Bae) dan Pemerintah Kota Cirebon (P2TP2 dan DSPPPA) menjadi pilihan yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial yang marak terjadi di Kota  Cirebon  khususnya  terkait  fenomena  kekerasan.  Menurut  pendapat  peneliti pilihan  untuk  memberikan  kontribusi  dalam  menangani  permasalahan  sosial  ini adalah  pilihan  yang tepat karena dengan adanya program layanan untuk masyarakat ini sama saja dengan memberikan perhatian lebih untuk kasus kekerasan pada perempuan dan  anak,  khususnya  dalam  melindungi  anak  yang  rentan  akan  korban  kekerasan seksual  di  Kota  Cirebon,  melihat  setiap  tahunnya  Kota  Cirebon  selalu  memiliki permasalahan sosial  yang sama  yaitu, jumlah kekerasan  yang terus meningkat. Adanya kebijakan diadakan Wadul Bae seharusnya dapat membuka pemikiran masyarakat Kota Cirebon,  bahwa  tidak  perlu  takut  untuk  melaporkan  kasus  ini  kepada  pihak  berwajib dan  mengedukasi  masyarakat  terkait  tanda-tanda  kekerasan.  Namun  kenyataannya masyarakat Kota Cirebon masih saja menganggap bahwa fenomena ini adalah hal yang masih sensitif untuk ditangani.
Sebelum  memutuskan  untuk  membuat  suatu  program  maupun  kegiatan,  agar program tersebut efektif  dan tepat sasaran perlunya dilakukan analisis lingkungan dan situasi. Dalam menganalisis suatu lingkungan banyak cara yang dilakukan menggunakan beberapa  instrumen  analisis,  seperti  analisis  pengamatan  yang  dilakukan  Tim  Wadul Bae  menganalisis  dengan  caranya  sendiri  yaitu  mengamati  kondisi  lingkungan  dan mempertimbangkan  kemungkinan-kemungkinan  yang  akan  terjadi.  Mereka  hanya melihat  pada  kenyataan  di  lapangan  saja  selama  dua  tahun  lamanya.  Menurut  peneliti pengamatan  selama  dua  tahun  harusnya  dapat  memberikan  dampak  yang  maksimal, bisa  mengetahui  keinginan  warga,  bukan  hanya  keluhan  warga.  Namun,  temuan  data dilapangan  melihat  bahwa  pengamatan  selama  dua  tahun  belum  bisa  memberikan dampak  dari  Program  Wadul  Bae  secara  maksimal,  yaitu  belum  bisa  mengetahui program kegiatan apa yang menjadi minat masyarakat Kota Cirebon dalam menangani masalah  sosial  seperti  fenomena  kekerasan  dan  dari  hasil  temuan  lapangan  terlihat bahwa  kepengurusan  yang  membuat  Program  Wadul  Bae  belum  memikirkan  efek untuk kedepannya,  yaitu seperti program akan berjalan dengan efektif atau tidak layak atau tidak pada proses pengamatan selama dua tahun.

## 2.  Mengelompokan  Khalayak  Sasaran  Untuk  Promosi  Sosial Program  Wadul
Bae
Dalam  memilih  khalayak  sasaran  yang  akan  dijadikan  target  sasarannya,  Tim Program  Wadul  Bae  dengan  tepat  mengelompokan  kepada  beberapa  segmen,  sesuai dengan  teori  spesifikasi  kelompok  kedalam beberapa  segmen  oleh  Venus  (2012)  yang mengelompokan seperti segmen geografis, segmen demografis, segmen psikografis, dan segmen  behavioristik.  Pada  segmen  geografis,  dimana  mengelompokan  khalayak  yang menjadi target sasaran  yaitu  masyarakat Kota Cirebon. Tentunya hal tersebut  menjadi pilihan  yang  tepat  karena  memang  permasalahan  yang  harus  ditangani  secara  khusus berada  di  Kota  Cirebon,  walaupun  menurut  hasil  temuan  lapangan,  pada  sajian  data bahwa  Wadul  Bae  pun  tidak  keberatan  dalam  melayani  warga  dari  berbagai  macam daerah  di  Indonesia,  karena  ingin  mengusung  konsep  NKRI.  Biarpun  tidak  banyak
korban  dari  daerah  lain  yang  berkonsultasi  kepada  Wadul  Bae.  Hal  ini  juga  menjadi pilihan  yang  mulia,  walaupun  tujuan  dan  fokus  utamanya  untuk  masyarakat  Kota Cirebon,  ditengah  kesibukan  melayani  masyarakatnya,  pemerintah  membiarkan masyarakat dari daerah lain untuk dilayani. Segmen demografis yang mengelompokkan gender dan  usia  Tim Wadul  Bae  menjadi  pilihan  yang tepat  menurut  peneliti,  pasalnya dalam Program Wadul Bae yang mana hanya melayani perempuan dari semua usia dan anak-anak dari usia 0 bulan hingga 18 tahun. Memang fokus permasalahan yang banyak terjadi pada umur anak yang bervariasi, dan perempuan adalah korban paling dominan dibanding laki-laki.
Segmen psikografis yang dipilih oleh Wadul Bae dalam mengelompokan target sasarannya  tidak  memandang  status  ekonomi.  Dalam  mengelompokan  target  sasaran kegiatan  dengan  tidak  memandang  status  ekonomi  sudah  tepat,  karena  permasalahan sosial  yang  terjadi,  terlebih  permasalahan  kekerasan  pada  perempuan  dan  anak, khususnya  kekerasan  seksual  pada  anak  di  Kota  Cirebon  itu  tidak  memandang  status sosial,  namun  memang  fokus  utama  Wadul    Bae  dengan    memfokuskan  kepada kelas  sosial  menengah  kebawah  dan  keluarga  yang  mempunyai  banyak  anak.  Hal tersebut menurut peneliti kurang tepat, karena permasalah seperti ini tidak memandang status  ekonomi  ataupun  kelas  sosial.  Banyaknya  jumlah  anak  dalam  sebuah  keluarga menjadi alasan orangtua tidak memantaunya, itu pun tergantung dari didikan atau ajaran dalam keluarga masing-masing bukan melihat dari banyak atau sedikitnya anak, apalagi status  ekonomi  sekelompok  masyarakat.  Berkaitan  dengan  pembahasan  ajaran  dan didikan dari pihak keluarga, adapun segmen behavioristik yang menjadi pilihan Wadul Bae  dengan  melihat  didikan  dari  keluarga,  kebiasaan  anak  seperti  bermain gadget dan memilih lingkungan bermain menjadi pilihan yang tepat menurut peneliti, karena anak adalah  cerminan  didikan  dan  pantauan  dari  keluarganya,  keluarga  tidak  bisa  terlalu membiarkan  anak  bebas,  namun  tidak  bisa  juga  terlalu  mengekang  keinginan  anak. Dengan memilih segmen behavioristik yang seperti itu dapat membuat topik yang tepat dalam mengedukasi Warga dan Keluarga di Kota Cirebon.

## 3.  Membuat Tim Kader Wadul Bae
Dalam pernyataan Bessette menjelaskan bahwa partisipasi dapat dilihat dari keterlibatan aktif para komunitas dalam berbagai kelompok, bersama dengan stakeholder yang  terlibat,  para  kader  atau  agen  sosial,  dan  pengambil  kebijakan.  Bessette  (2004:1) menyatakan “ community participation mean facilitating the active involvement of different community group,  together  with  the  other  stakeholder  involved,  and  the  many  development  and  reseacrh  agent working  with  the  community  and  decision  makers "  Hal  tersebut  terlihat  bahwa  adanya partisipasi  yang baik dari para kader  yang  sampai  dengan  saat  ini  sudah  berjumlah  70 orang, juga dukungan dari Pemerintah Kota Cirebon dalam menyikapi kasus kekerasan pada  perempuan  dan  anak,  khususnya  kekerasan  seksual  pada  anak.  Hal  tersebut dikarenakan  pada  temuan  lapangan  yang  mana  dari  semua  kasus  kekerasan,  sebanyak 85%  nya adalah  kekerasan  seksual  pada  anak  marak  terjadi  di  Kota Cirebon.  Adapun pembentukan  kelompok  dalam  Program  Wadul  Bae  terlihat  sesuai  dengan  klasifikasi kelompok  menurut  Rumondor  dalam  Ruslan  (2003)  yang  mana,  ada  tiga  klasifikasi kelompok  yaitu  kelompok  memberi  bantuan,  kelompok  pendukung,  dan  kelompok evaluasi. Pemilihan kelompok yang cukup tepat sehingga fasilitas dalam Program Wadul Bae  pun  cukup  lengkap,  mulai  dari  pemerintahan,  kesehatan,  hingga  lembaga  hukum dan  tim  verifikasi  kegiatan.  Namun,  untuk  kegiatan  pelatihan  bagi  para  Kader  Wadul Bae,  menurut  peneliti  perlu  dievaluasi  seperti,  adanya  pelatihan  yang  mendalam  dan rutin  pasalnya  pelatihan  untuk  para  Kader  Wadul  Bae  berefek  dalam  mempersuasi masyarakat  Kota  Cirebon.  Jika  melihat  temuan  lapangan, pelatihan untuk para kader
dilakukan belum maksimal, dan belum bisa memberikan efek besar atau merata dalam mempersuasi masyarakat Kota Cirebon. Sangat disayangkan melihat sangat terbantunya dengan adanya fasilitas seperti Kader Wadul Bae harus dimanfaatkan dengan maksimal. 4.  Mengimplementasikan Strategi Sosialisasi Untuk melakukan strategi sosialisasi, perlu dibentuk konsep untuk menentukan program,  Nilai  atau  suatu  manfaat,  menentukan  tempat,  mempromosikan,  menjalin kemitraan  dan  harus  adanya  kebijakan.  Dalam  strategi  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh pihak  Wadul Bae, jika dilihat hubungan  Wadul  Bae  dengan  pihak  kemitraan  terlihat bahwa  kurangnya  koordinasi  antara  pihak  kemitraan  dan  pihak  kepengurusan  Wadul Bae.  Untuk  mengimplementasikan  kebijakan  pada policy seperti  tidak  ada  koordinasi antara pihak pemerintah, melalui DSPPPA dan kepengurusan Wadul Bae.
Konsep perencanaan Program Wadul Bae memang selaras dengan pelaksanaan strategi pemasaran sosial Wadul Bae, adapun pihak-pihak lain yang menjalin kemitraan bersama  dengan  DSPPPA  dan  program  Wadul  Bae,  yang  mana  lembaga-lembaga  ini adalah  lembaga  sosial  yang  berkonsentrasi  kepada pemberdayaan  masyarakat,  ada  tiga lembaga  yang  terkait  yaitu  Baznas,  Rumah  Zakat,  dan  Zakat  Center.  Saat  pada penemuan lapangan saat peneliti konfirmasi pada wawancara mendalam dengan masing- masing lembaga pihak kemitraan, tiap lembaga merasa tidak mengenali dan sedikit asing dengan  Program  Wadul  Bae,  lembaga-lembaga  tersebut  mengakui  bahwa  adanya kerjasama  dengan  pihak  DSPPPA  terkait  permasalah  sosial  di  Kota  Cirebon,  namun untuk  bekerjasama  dengan  Program  Wadul  Bae  pihak  lembaga  tersebut  tidak mengetahuinya.  Menariknya,  dalam  sajian  pustaka  data  pribadi  milik  P2TP2A  dalam Program  Wadul  Bae,  pihak  Wadul  Bae  mencantumkan  nama-nama  lembaga  terkait pelaksanaan  kemitraan  tersebut.Data  dari  sajian  data  hasil  wawancara  bersama  pihak Wadul  Bae  terkait  mengkonfirmasi  terkait  ketidaktahuan  para  lembaga  kemitraan, Wadul  Bae  mengaku  telah  mengkomunikasikannya  secara  pribadi  dengan  pihak kelembagaan  terkait,  hanya  saja  mengkomunikasikannya  kepada  kepengurusan  yang lama. Berbeda  dengan  pengertian  kemitraan  sebenarnya,  yaitu  menjalin  hubungan kerjasama  dan  dituntut  untuk  selalu  berkomunikasi.  Dalam  mengimplementasikan partnership dan policy tim Wadul Bae masih kurang  adanya  koordinasi  dan  komunikasi, melihat  dalam  penjelasan  Robert  (2009:101)  bahwa  dalam  pemasaran  sosial  harus mengacu  pada  makna  penting  kerjasama  dengan  organisasi  lain  untuk  menangani masalah yang begitu rumit sehingga tidak sendirian dalam menangani masalah. Namun kenyataannya  program  Wadul  Bae  masih  kurang  dalam  mengkoordinasikan  kegiatan bersama  para  pihak  kemitraanya.  Dalam  hal  ini,  menurut  pendapat  peneliti,  Pihak Wadul  Bae  kurang  mengkoordinasi  dengan  pihak  kemitraannya.  Melihat  pengertian partnership atau  kemitraan  menurut  Robert  (2009:101)  dalam  pemasaran  sosial  yang mana  kerjasama  dengan  pihak  kemitraan  seperti  organisasi  lain  untuk  menangani masalah  yang  begitu  rumit  seperti  permasalah  sosial  itu  sangat  penting  agar  sehingga tidak sendirian dalam menangani masalah. Mungkin perlu dilakukan rapat rutin bersama pihak  lembaga  kemitraan  tersebut.  Ditambah  program  dan  kegiatan-kegiatan  Wadul Bae yang belum dikenal secara menyeluruh, kurangnya sosialisasi yang menyeluruh dan kurang  konsisten  dalam  membuat  konsep  komunikasi  sehingga  membuat  Program Wadul Bae itu sendiri kurang dikenal oleh pihak kemitraannya sendiri. Sebaiknya Tim Wadul  Bae  harus  lebih  erat  lagi  dalam  menjalin  hubungan  bersama  pihak  kemitraan, bagaimanapun  juga  komunikasi  harus  tetap  terjalan  karena  adanya  hubungan  saling membantu  dan  bekerjasama.  Lalu  untuk  kebijakan  pemerintah  dalam mengimplementasikan  peraturan  pemerintah  dan  hukum  yang  ada,  dengan  adanya Program  Wadul  Bae  seharusnya  diberikannya  anggaran  khusus  penanganan  kekerasan
dan  mengatasi  kekerasan  pada  anak.  Melihat  anggaran  yang  diberikan  adalah  hanya potongan  anggaran  20%  dari  anggaran  pendidikan,  menurut  peneliti  kurang  adanya keadilan dalam memberikan anggaran.

## 5.   Pelaksanaan  Kegiatan  Sosialisasi  Wadul Bae
Program-program  sosialisasi  dalam  kegiatan  Wadul  Bae  menurut  sajian  data menarik  perhatian  penulis.  Pasalnya,  dalam  melaksanakan  strategi pemasaran sosial Wadul Bae tidaklah mudah, karena banyaknya Warga Kota Cirebon yang acuh tak acuh kepada  fenomena  kekerasan  membuat  Tim  Wadul  Bae  berusaha  keras  dari  sulitnya membuat waga yang menjadi “melek” terhadap fenomena kekerasan. Lalu, pada sajian data  terlihat  bahwa  Tim  Wadul  Bae  berinovasi  membuat  suatu  taktik  yang  unik  dan menarik menurut pandangan peneliti, sehingga muncul inovasi, taktik dengan cara yang unik yaitu menggandeng beberapa kemitraan, dan bergabung dengan beberapa program sosialisasi  lain  yang  sebenarnya  topik  dalam  sosialisasi  gabungan  tersebut  terkadang sesuai  dengan  topik    sosialisasi  Wadul  Bae,  namun  terkadang  tidak  sesuai.  Ini  adalah salah  satu  taktik  yang  unik  dan  inovasi  baru  untuk  mengakali  agar  dapat  terus mengedukasi  Warga  Kota  Cirebon  dengan  harapan  warga  sadar  dengan  indikasi- indikasi  kekerasan  dan  berani  melapor  kasus-kasus  kekerasan  disekitarnya.  Nama “Wadul Bae” dalam program pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak ini berasal dari bahasa daerah Cirebon. Namun sangat disayangkan dalam programnya sendiri tidak ada  unsur  kegiatan  khusus  atau  kegiatan  tradisional  khas  Kota  Cirebon.  Wadul  Bae hanya  memberi  nama  program  dengan  mengusung  kearifan  lokal,  namun  tidak memasukan  unsur  lokal  maupun  nilai-nilai  lokal  kedalam  program-program,  seperti kegiatan  tari  jaipong,  kegiatan  membatik,  atau  kesenian-kesenian  lain  yang  dapat menarik  perhatian  masyarakat  Kota Cirebon,  mungkin  selain dapat menarik perhatian juga bisa melestarikan kegiatan lokal khas Kota Cirebon. Misalnya pada program Three Ends ,  memang  nama  kegiatan  tersebut  diberikan  dan  di  setujui  oleh  Menteri Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Indonesia,  dengan  menamai  kegiatan menggunakan  bahasa  asing.  Namun  menurut  peneliti  nama  kegiatan  tersebut  sangat tidak  sesuai  dengan  nama  program  Wadul  Bae,  karena  Wadul  Bae  menamai  dirinya dengan  berbasis  bahasa  daerah  Cirebon,  seharusnya  bisa  diberikan  nama  sampingan atau nama tambahan disamping nama kegiatan Three Ends yang mana nama sampingan itu  berbahasa  daerah  Kota  Cirebon,  agar  masyarakat  Kota  Cirebon  paham  pada  saat pertama kali mendengar kegiatan tersebut.
Kegiatan Three  Ends itu  kegiatan  sosialisasi  kepada  anak-anak  menggunakan lirik-lirik  lagu  atau jingle lagu.  Namun  lirik  dari  lagu  atau jingle yang  dipakai    oleh Wadul    Bae    menggunakan    bahasa    Indonesia.  Menurut  peneliti,  memang  program telah  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  dengan  menggunakan  bahasa  asing,  namun pemerintah pusat mempersilahkan agar jingle atau lagu tersebut di ciptaan oleh masing- masing  daerahnya,  disini  menurut  peneliti  lebih  baik  Wadul  Bae  menciptakan jingle kegiatan Three  Ends Kota  Cirebon  menggunakan  bahasa  Cirebon,  selain  menarik perhatian masyarakat Kota Cirebon juga bisa menjadi hal yang beda dan unik, berbeda dari daerah lain di  Indonesia, dan tentunya bisa  menjadi  nilai  tambahan untuk Wadul Bae  mewakili  Kota  Cirebon.  Dalam  ketidak  konsisten  kegiatan  dan  nama  program, menurut peneliti seperti tidak ada komunikasi dan koordinasi yang baik antar bidang di DSPPPA dan kepengurusan Wadul Bae. Pasalnya, nama program yang jelas mengusung kearifan lokal saja jelas tidak sesuai dengan nama kegiatan yang berasal dari bahasa asing. Lalu  berbicara  mengenai  kegiatan,  arsip  data  menjadi  suatu  hal  yang  penting  untuk semua  instansi,  organisasi,  dan  lembaga  sekalipun.  Menyimpan  sebuah    arsip seharusnya  menjadi    sebuah  kewajiban,  untuk  menyimpan  data  atau  kegiatan  yang
mana  untuk  memudahkan  para  instansi  bila  membutuhkan  data  tersebut  dikemudian hari. Namun sangat disayangkan bahwa Tim Wadul Bae, baik dari DSPPPA, P2TP2A dan  PPT  tidak  membuat  arsip  khusus  dokumentasi  kegiatan  program,  terlihat  dari penjelasan di sajian data. Dokumentasi di Wadul Bae masih sangat lemah, tidak semua kegiatan  terdokumentasi  secara  rapih  dan  merata.  Sebaiknya  untuk  kebaikan  program Wadul  Bae  kedepan,  tidak  hanya  berfokus  kepada  pelayanan  saja,  namun  juga  harus tetap  fokus  pada  dokumentasi  atau  mengarsipkan  data  setiap  bulannya,  dan  setiap kegiatan  menjadi  suatu  hal  yang  wajiib  dilakukan.  Menjalin  hubungan  dengan  media adalah  menjadi  salah  satu  hal  penting  lainnya  yang  harus  tetap  diperhatikan  dalam membuat  strategi  pemasaran  sosial,  jika  dilihat  pada  sajian  data  Wadul  Bae  memang mempunyai  hubungan  yang  baik  dan  selalu  terhubung  dalam  kegiatan  bersama  pihak media.  Seperti  kegiatan  bersama  televisi  lokal  Kota  Cirebon  sampai  dengan  Radio Nasional  Indonesia.  Pada informasi  dalam  sajian  data  terlihat  bahwa Wadul Bae tidak jarang  selalu  diberi  kesempatan  untuk  menjadi  narasumber  dalam  sebuah  program. Menurut  pendapat  peneliti,  topik  yang  menjadi  pembahasan  juga  berbobot  dan mempunyai nilai. Selain itu topik yang dibahas selalu mengaitkan isu kekerasan dengan fenomena yang sedang terjadi pada masanya, konten nya pun cukup menarik, kritis dan mengedukasi.
Setelah  membahas  kegiatan  sosialisasi  program  Wadul  Bae  baik  kegiatan sosialisasi secara langsung bersama warga maupun dengan media, untuk sampai kepada tahapan  penanganan  pastinya  disosialisasikan  terlebih  dahulu  terkait  alur  penanganan dari  hulu  maupun  ke  hilir,  baik  di  Wadul  Bae maupun PPT RSUD Gunung Jati, baik dalam  bentuk  infografis  maupun  brosur.  Menurut  pandangan  peneliti,  dalam infografis  alur  layanan  yang  terdapat  pada  sajian  data  secara  umum  masih  kurang dipahami  jika  melihat  kepada  masyarakat  secara  umum.  Tidak  semua  orang  paham dalam  sekali  melihat  alur  yang  cukup  panjang  dan  bercabang  seperti  itu,  baik  alur pelayanan  Wadul  Bae  maupun  PPT.  Harus  ada  inovasi  inforgrafis  baru  yang  lebih sederhana berserta penjelasan singkat mengenai alur pelayanan tersebut, melihat bahwa Warga Kota Cirebon  acuh tak acuh dalam isu kekerasan, harus adanya  gerakan untuk membuat sesuatu yang menarik perhatian dalam sekali melihat alur pelayanan tersebut.

## 6.   Kegiatan Evaluasi Pada Program Wadul Bae
Dalam  mengukur  keberhasilan  atau  kegagalan  kegiatan  pelaksanaan pemasaran sosial  dalam suatu kampanye Public Relations, menurut Kotler & Roberto (1989:17-18) ada beberapa elemen yang menjadi tolak ukurnya, yaitu sebagai berikut : a.   Sasaran  sosial  yaitu  para  Warga  Kota  Cirebon  yang  dipercaya  oleh DSPPPA  dan  pengurus  program  Wadul  Bae  dapat  memberikan jawaban  terhadap  suatu  masalah  sosial  atau  kehidupan  masyarakat, dengan  adanya  para  kader-kader  Wadul  Bae  ditiap  RT  dan  RW. Pemilihan  yang  tepat dalam membuat kader-kader Wadul Bae ditiap RT dan RW daerah Kota Cirebon. Para kader dapat selalu memantau kejadian-kejadian  ditiap  daerahnya  masing-masing,  yang  mana  hal tersebut menjadi hal yang baik untuk perkembangan Program Wadul Bae. b.      Para    pengurus    Wadul    Bae    sebagai    agen    perubahan mengadakan  kegiatan      berupa      sosialisasi      dan      penyuluhan kepada   kader-kader Program  Wadul  Bae,  dengan  tujuan  untuk  menekan  tingkat kekerasan  di  Kota  Cirebon,  terutama  kekerasan  seksual  pada anak.Niat  dan  ketulusan    hati    para  warga    yang  ingin    membantu
warga  lain  dalam menangani kasus kekerasan, dan melindungi warga dengan mengedukasi menjadi pilihan yang sangat mulia.
c.   Kelompok  sasaran  Wadul  Bae  dalam  menargetkan  sasarannya  jelas sesuai  dengan  pengelompokan  segmen.  Pemilihan  segmen  beberapa diantaranya sudah cukup baik, dan sesuai dengan target sasaran. d.      Saluran    komunikasi    yang    dilakukan    untuk    memberikan informasi  kepada  kelompok  sasaran  Program  Wadul  Bae  dilakukan dengan  berbagai  media,  baik  media  cetak  maupun  elektronik. Pemilihan  saluran  komunikasi  dalam  mensosialisasikan  kegiatan Wadul  Bae  dan  mengedukasi  sudah  sangat  baik.  Pasalnya,  hampir semua media pendekatan dipakai oleh Program Wadul Bae. e.   Strategi perubahan, dalam Program Wadul Bae ada beberapa strategi pemasaran  yang  dilakukan  untuk  mengubah  perilaku  sosial masyarakat  yang  terlihat  cukup  signifikan  yaitu  program Three  Ends dan  program  Maghrib  Mengaji.  Strategi  tersebut  memang  tidak mudah  untuk  dilakukan,  namun  kegigihan  Tim  Wadul  Bae  dalam mengubah perilaku sosial warga Kota Cirebon dengan inovasi-inovasi kegiatannya menjadi hal yang sangat positif untuk terus dilakukan. Dalam  pelaksanaan  pemasaran  sosial  Program  Wadul  Bae  adanya kegiatan evaluasi  rutin,  yang  mana  kegiatan  tersebut  dilakukan  yaitu sebulan satu kali untuk kepengurusan  dan  tiga  bulan  satu  kali  untuk  para  kader  dan  DSPPPA.  Dalam  hal tersebut,  menurut  pendapat  peneliti  waktu  yang  diatur  tersebut  sudah  cukup  jika dilakukan rutin. Namun konten dalam kegiatan evaluasi masih kurang karena, dalam data evaluasi pada sajian data menyatakan bahwa Tim Wadul Bae tidak membuat arsip terkait data kuantitatif perkembangan kekerasan yang berhasil ditangani sampai dengan selesai, ataupun  kegagalan  penanganan.  Bahkan  data  sederhana  seperti  data  kuantitatif  terkait kunjungan  pasien  maupun  keberhasilan  program  sosialisasi  tidak  ada.  Memang kunjungan  pasien  ada  datanya  secara  keseluruhan  kurung  waktu  lima  tahun  terakhir, namun yang merekap data tersebut adalah PPT RSUD Gunung Jati, datanya pun hanya sebatas pengelompokan pasien saja, tidak dispesifikasikan pasien dan korban kekerasan seksual anak berapa banyak dan korban dewasa berapa banyaknya. Untuk kedepannya, menurut peneliti Program Wadul Bae harus memiliki arsip terkait program-program dan pelayanan  dalam  Wadul  Bae,  seperti  dokumentasi  kegiatan,  data  rekapan  kuantitatif perbulan maupun pertahun. Data tersebut pasti akan menjadi hal yang penting di hari yang akan datang.
Kurangnya  warga  yang  berani  untuk  melapor,  dan  ketidaktahuan  lembaga kemitraannya  sendiri  terkait  Program  Wadul  Bae,  dapat  disimpulkan  bahwa  Program yang sudah berjalan kurang lebih 13 tahun lamanya ini kurang mensosialisasikan secara merata  keseluruh  pada  tiap  daerah  di  Kota  Cirebon,  ditambah  dengan  kurangnya inovasi  baru  dalam  mensosialisasikan  Program  Wadul  Bae.Mungkin  dari  tindakan warga  yang  kurang  sadarterkait  fenomena  kekerasan,  karena  Wadul  Bae  kurang melakukan  riset,  seperti  melakukan  FGD  dengan  warga-warga  Kota  Cirebon  atau perwakilan  dari  tokoh  masyarakat  terkait  pelayanan  apa  yang  ingin  dilakukan, sosialisasi  apa  yang  menarik  dilakukan,  hal  apa  yang membuat warga kurang terbuka terkait fenomena kekerasan dan hal apa yang menjadi acuan warga agar peduli.
Riset  kecil-kecil  yang  dilakukan  bisa  membuahkan  dampak  yang  besar  yang dapat  mengubah  perilaku  warga,  yang  mungkin  dari  tidak  peduli  jadi  peduli,  tidak berani  melapor  jadi  berani,  dan  mungkin  saja  dari  yang  acuh  tak  acuh  menjadi  ingin bergabung  keanggotaan  Kader  Wadul  Bae.  Keterbukaan    lembaga  untuk    selalu mendengarkan  pendapat  dari  warga menjadi hal terpenting dalam kesuksesan sebuah
instansi maupun lembaga.  Apalagi  permasalahan  yang  ditangani  adalah  masalah  sosial dari  warga  untuk  warga  sendiri.  Banyak  hal  postif  dari  keterbukaan  bersama  warga, salah satunya warga dapat lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan.
Setelah  menyimpulkan  terkait  strategi  sosialisasi  Wadul  Bae  dalam  menyikapi sikap Warga Kota Cirebon yang enggan untuk melapor, berikut adalah beberapa kritik dari  peneliti  yang  telah  menganalisis  permasalahan  penelitian  ini  secara  serius,  yaitu sebagai  berikut; Pertama, Peran  pemerintah  dalam  mendukung  keberlangsungan prorgram  Wadul  Bae  untuk  menekan  tingkat  kekerasan  sudah  baik,  namun  alangkah lebih baik jika Program Wadul Bae diberikan perhatian lebih khusus, seperti memberi anggaran khusus, agar sosialisasinya dapat dilakukan lebih efektif lagi dan merata. Kedua, Perlu  adanya  evaluasi  dalam  melatih  dan  memberikan  penyuluhan  para  Kader Wadul Bae karena belum ada perubahan yang cukup terlihat dari tahun ke tahun. Cara para  kader  untuk  mempersuasi  warga  masih  kurang  terlihat,  para  kader  dibutuhkan pelatihan lebih banyak lagi. Ketiga, Perlu  adanya  inovasi  baru  untuk  mengsosialisasikan kegiatan  Wadul  Bae,  karena  dilihat  dari  permasalahan  yang  ada,  Wadul  Bae  masih kurang  dalam  mensosialisasikan  secara  meluas  dan  merata  pada  tiap-  tiap  daerah  di Kota Cirebon. Perlu adanya inovasi kegiatan agar dapat menarik perhatian para warga Kota Cirebon, dari yang acuh menjadi penasaran, dari ingin tahu menjadi mencoba, dan mengaplikasikan  di  kehidupan  sehari-hari. Keempat, Inovasi  yang  menarik  bisa  di sesuaikan  dengan  nama  program  Wadul  Bae itu sendiri, Wadul Bae yang diambil dari bahasa  daerah  Kota  Cirebon  sebaiknya  disesuaikan  dengan  kegiatan-kegiatan  lokal, budaya Kota Cirebon. Seperti tari jaipong, membatik, dan banyak hal lain dari kegiatan tradisional  Kota  Cirebon  yang  dapat  dilakukan  untuk  menarik  perhatikan  masyarakat Kota Cirebon. Kelima, Misalnya, dalam mengembangkan program Three Ends yang mana mengedukasi anak-anak  Kota Cirebon  menggunakan  lagu atau  jingle,  judul  dari nama kegiatan  tersebut  harus  sesuai  kan  konsisten  dengan  nama  Wadul  Bae,  mungkin  bisa disamping nama kegiatan Three Ends (yang mana nama ini adalah nama yang diberikan oleh  pemerintah  pusat)  dapat  diselingi  dengan  bahasa  daerah  Kota  Cirebon.  Lalu, penulis  rasa  akan  lebih  baik jika  lirik-lirik dari lagu atau jingle tersebut berbahasa lokal Kota Cirebon, selain dapat lebih mempengaruhi masyarakat Kota Cirebon, juga sesuai dengan  Program  Wadul  Bae.  Agar  program  Wadul  Bae  tidak  hanya  nama  saja  yang mengusung  kearifan  lokal,  namun  kegiatannya  pun  mengusung  kearifan  lokal.  Nilai tambahnya adalah, lagu atau jingle yang diberikan oleh Pemerintah  Indonesia  ini  ( Three Ends) akan  unik  dan  berbeda  dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Keenam, Program  Maghrib  Mengaji  sangatlah  bagus,  melihat  efek  dari program  tersebut  membuahkan  sebuah  hasil  yang  baik.  Lebih  baik  dikembangkan  ke daerah-daerah lain di Kota Cirebon. Ketujuh, Perlu  ada  hubungan  silaturahmi  yang  kuat dengan  pihak  kemitraan,  agar tidak adanya kesalahan informasi dan komunikasi antara satu  dan  lain.  Perlu  juga  untuk  melaksanakan  rapat  koordinasi  secara  rutin  bersama pihak  kemitraan,  karena  sejauh  ini  hanya  melakukan  rapat  bersama  ruang  lingkup internal,  menurut  peneliti  perlu  juga  melakukan  rapat  koordinasi  sekedar  bertukar pikiran bersama pihak eksternal. Efeknya selain dapat dikenal oleh pihak kemitraannya sendiri,  pihak  lain  merasa  di  hargai  dalam  melakukan  program  kerjasama. Kedelapan, Selain  silaturahmi  dengan  pihak  kemitraan,  Wadul  Bae  juga  harus  sering bersilaturahmi bersama para masyarakat Kota Cirebon, seperti melakukan FGD ( Focus Group  Discussion) bersama  bagian  dari  masyarakat  Kota  Cirebon  atau  para  tokoh masyarakat.  Agar  mengetahui  apa  yang  sebenarnya  menjadi  keluhan  warga,  keinginan warga,  untuk  program  yang  lebih  efektif  lagi  kedepannya.  Jika  dilihat  dari  harapan Ketua  Wadul  Bae  sendiri  yaitu ingin  warga  sadar  dan  berani  untuk  melapor.  Perlu beberapa  pendekatan dengan warga, dan mendengarkan keluh kesah warga. Kesembilan,
Perlu adanya komunikasi dan koordinasi  yang baik antara pihak internal, seperti pihak kepengurusan  Wadul  Bae  dan  pihak  pemerintah  yaitu  DSPPPA  Kota  Cirebon. Komunikasi  adalah  kunci  utama  kelancaran  sebuah  program  agar  tidak  adanya miss communication antar  pihak,  baik  internal  maupun  eksternal.  Dan Kesepuluh ,  Wadul  Bae perlu mengevaluasi cara mengarsipkan sebuah data, baik data secara angka (kuantitatif) maupun  dokumentasi,  misalnya  untuk  data  grafis  antara  kasus  satu  dan  lainnya sebaiknya dibedakan warna grafisnya, agar terlihat rapih dan jelas untuk dibaca. Tujuan dari data arsip agar mempunyai data simpanan untukdikemudian hari, sebaiknya harus segera evaluasi terkait pembuatan data arsip,   karena setiap institusi ataupun lembaga sekalipun normalnya mempunyai arsip data khusus perbulan ataupun pertahunnya.

## D.  Kesimpulan
Dalam menyikapi fenomena kekerasan yang terjadi di Kota Cirebon, yang mana sebanyak 85% dari kasus kekerasan didominasi oleh kekerasan terhadap perempuan dan anak,  dalam  hal  menyikapi  sikap  masyarakat  yang  acuh  tak  acuh  dan  enggan  untuk melapor, Pemerintah Daerah Kota Cirebon akhirnya membuat suatu kebijakan dengan membuat  wadah  pelayanan  permasalahan  sosial,  permasalahan  kekerasan  pada perempuan  dan  Anak  di  Kota  Cirebon  yaitu  dengan  menggandeng  P2TP2A  dalam Programnya Wadul Bae. Namun pada perencanaan kegiatan Wadul Bae tidak dilakukan secara  struktural  seperti  instrumen  analisis  paling  sederhana  yaitu  analisis  SWOT. Keunggulan  dari  Wadul  Bae,  Timnya  mengetahui  betul  apa  saja  yang  akan  ada  di perencanaan  dalam  promosi  dan  sosialisasi.    Wadul  Bae  adalah  program  pelayanan masyarakat    yang  berfokus  pada  pemberian  hak-hak  atas  anak  dan  memperdayakan perempuan di Kota Cirebon. Nama dari “Wadul Bae” tercipta dari bahasa daerah Kota Cirebon sendiri, yang artinya laporkan saja, selain itu Wadul Bae adalah sebuah singkatan dari kalimat Warga Peduli Bocah Lan Mboke, yang arti dalam Bahasa Indonesia adalah Warga Peduli Anak dan Ibunya. Dalam membuat strategi pemasaran sosial Wadul Bae menggandeng beberapa masyarakat di tiap tiap RT dan RW di Kota Cirebon, juga pihak PPT RSUD Gunung Jati, Polresta Cirebon, Sekolah-sekolah, Puskesmas, dan beberapa lembaga seperti Rumah Zakat, Zakat Center, dan Baznas Kota Cirebon untuk bekerja sama  dalam  mengurangi  permasalahan  kekerasan  baik  pada  perempuan  dan  anak  di Kota Cirebon.
Selain  fasilitas  pelayanan  untuk  para  korban-korban  kekerasan,  Wadul  Bae membuat sosialisasi pencegahan dengan kegiatan sosialisasi, penyuluhan yang betujuan mengedukasi Warga Kota Cirebon terkait indikasi-indikasi kekerasan, cara  pencegahan, dan  memotivasi  untuk  berani  melapor  tindakan.  Namun, warga Kota Cirebon yang terlalu kaku dengan fenomena kekerasan ini selalu enggan untuk diajak dalam kegiatan sosialisasi. Akhirnya, Wadul Bae mempunyai sebuah strategi yang cukup menarik yaitu dengan bergabung kedalam kegiatan-kegiatan sosialisasi lain, yang kadang-kadang topik pembahasannya  tidak  sama  dengan  topik  pembahasan  Wadul  Bae.  Pada  kegiatan gabungan tersebut Wadul Bae bekerjasama dengan beberapa pihak seperti puskesmas. Uniknya disini juga Wadul Bae bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti, Rumah Zakat, Zakat Center, dan Baznas Kota Cirebon, namun pihak kemitraan tersebut justru tidak mengetahui apa itu Wadul Bae.
Selain itu Wadul Bae juga memegang peranan penting dalam beberapa program pemerintah, yaitu Program Three (3) Ends untuk kampanye kekerasan pada anak dengan menggunakan lagu atau jingle yang mana liriknya berbahasa Indonesia yang menceritakan dan  mengedukasi  terkait kekerasan  seksual  pada anak,  dan  Program  Maghrib  Mengaji yang hanya dilakukan di RT 10 Kecapi Kota Cirebon. Sosialisasi yang dilakukan secara
tidak langsung berhubungan dengan media, yang mana Wadul Bae bekerjasama dengan pihak  media  baik  cetak maupun  elektronik  dalam  mensosialisasikan  isu-isu  kekerasan. Media yang sudah diajak bekerjasama pada tahun 2017 yaitu televisi lokal Cirebon dan juga  radio  nasional.  Selain  peran  dari  pemerintah  dan  masyarakat,  pengawasan  dan peran  orangtua dalam mendidik  anak adalah  kunci  utama  untuk mengurangi  tindakan kekerasan  seksual  pada  anak,  terutama  yang  mana  pelakunya  sekarang  banyak  terjadi adalah anak-anak itu sendiri. Orangtua harus lebih sadar terhadap  apa yang anak lihat dan pergaulan seperti apa yang ada dilingkungan anak-anak.
Dengan semua kegiatan yang cukup menarik tersebut, selalu dilakukan evaluasi kepengurusan  setiap  satu  bulan  sekali  dan  bersama  DSPPPA  juga  para  Kader  Wadul Bae  selama  tiga  bulan  satu  kali  untuk  diadakan  evaluasi  dan  pelatihan  penanganan korban. Namun Wadul Bae tidak mempunyai cukup arsip untuk di evaluasi, seperti arsip dokumentasi  kegiatan  dan  data  kuantitatif  permasalahan.  Tim  Wadul  Bae  juga  tidak memberikan  ruang  untuk  masyarakat  dalam  menyuarakan  pendapatnya  terkait perkembangan    pemasaran    sosial  program  Wadul  Bae  untuk  menangani permasalahan  kekerasan  yang  ada  di masyarakat Kota Cirebon.
Dapat disimpulkan bahwa Wadul Bae hanyalah sekedar nama berbasis kearifan lokal saja, namun program-program atau kegiatan di dalamnya tidak melibatkan unsur lokal sama sekali, seperti kegiatan Three Ends yang menggunakan nama dari bahasa asing yang  mana  tidak  sesuai  dengannama  Wadul  Bae  yang  diambil  dari  bahasa  daerah Cirebon,  begitupun  dengan  program  lainnya  hanyalah  program  seperti  kegiatan  pada umumnya,  tidak  ada  aspek  kultural  sesuai  dengan  nama  program  tersebut  yang menggunakan  bahasa  lokal.Selain  kurangnya  dokumentasi  kegiatan,  Wadul  Bae  juga kurang menjalin hubungan dekat dengan pihak kemitraannya, mungkin itu adalah faktor dari  kurang  meluas  dan  meratanya  kegiatan  pemasaran  sosial  Wadul  Bae  kepada masyarakat Kota Cirebon.
F. Daftar Pustaka
Andreasen  R.  Alan.  2002.  Marketing  Social  Marketing  in  the  Social  Change Marketplace,  dalam Journal  Public  Policy  and  Marketing, Volume  2,  No  1 Tahun 2002 . United States : EBSCO. Halaman 1-12 Anissa Sari E. 2017. Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Terkait Pencegahan Narkoba Di Kalangan Remaja. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. https://doi.org/10.37631/populika.v7i2.376 Asyari  Yusuf.  2017,  Maret  11.  Dinas  Pendidikan  Galakan  Program  Maghrib Mengaji. Diakses dari https://www.jawapos.com/pada tanggal 14 Maret 2018 Baehaqi Imam Ahmad. 2017,Desember 20. 85 Siswa SD dan SMP di Cirebon Raya Jadi Korban Kekerasan Seksual . Diakses dari http://www.tribunnews.com/regional pada tanggal 4 Januari 2018. Bensley R dan Fisher J. 2009. Metode Pendidikan Kesehatan Masyarakat Edisi 2. Jakarta: EGC Bessette,  Guy.2004. Involving  the  Community  :  A  Guide  to  Participatory  Development Communication .  Penang,  Malaysia  :  Southbound  and  International Development Research Centre. https://doi.org/10.30541/v43i2pp.201-203 Cahyono Sofyan. 2017, Desember, 27. 126 Daerah Raih Penghargaan Kota Layak Anak. diakses dari www.jawapos.com, pada tanggal 15 Maret 2018 Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia
David R. Fredd. 2011. Strategic Management Manajemen Strategi Konsep Buku 1, Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat
Denzin  K.N  dan  Lincoln  S.  Y.  2011. The  Sage  Handbook  of  Qualitative  Research (Edisi Ketiga ) [The Sage Handbook of Qualitative Research (Third Edition)], Cetakan I. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. https://doi.org/10.1177/14687941090090030803 Djangkung,  Vivick  J.  2010.  Strategi  Komunikasi  Pemasaran  Sosial  Kampung Bebas  Narkoba  Pada  Badan  Narkotika  Nasional  (Studi  Kasus  :
Pemberdayaan  Masyarakat  di  Komplek  Permata  Kampung  Ambon Kelurahan  Kedaung  Kali  Angke  Kecamatan  Cengkareng  Jakarta  Barat), dalam Jurnal Komunikasi  dan Realitas Sosial , Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010. Jakarta : Neliti.com. https://doi.org/10.31602/jm.v3i2.3686
Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu, teori dan filsafat komunikasi. Bandung : Citra Aditya Bakt