Upaya Indonesia dalam Mendorong Prioritisasi Perekonomian Negara Berkembang melalui G20: Perspektif Hyper-Globalist

## Ervin Ramadhan Imannulloh Najamuddin Khairur Rijal
Universitas Muhammadiyah Malang

## Abstract
This study aims to discuss the role of Indonesia in the G20 as a representative of developing countries in designing global economic policies with priorities for developing countries. In addition, this study examines Indonesia’s involvement in the G20 which has always been pro-active in drafting global economic policies. Furthermore, this article will discuss Indonesia’s strategic position in the 2022 G20 Presidency. This article also tries to prove that the cooperation carried out by countries in the world benefits all parties. This is a rebuttal to the skeptics’ statement that cooperation only benefits developed countries. The concept used in this research is the globalist concept using the neoliberal institutionalism  theory.  This  article  uses  a  descriptive  method  with  literature  study  research techniques. The results of this study found that the designs of Indonesia’s economic policies in the G20 had a major impact on the sustainability of the economic growth of other developing countries. In addition, the results of this study will also prove that cooperation in the form of an international forum such as the G20 benefits all parties, as stated by the hyper-globalists.
Keywords: globalization; G20; Indonesia; economic policy; economic cooperation

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  peran  Indonesia  di  G20  sebagai  representasi  negara berkembang  dalam  merancang  kebijakan  perekonomian  global  dengan  prioritasnya  terhadap negara berkembang. Selain itu, penelitian ini meneliti tentang keterlibatan Indonesia dalam G20 yang selalu pro-aktif dalam membuat rancangan kebijakan ekonomi global. Lebih lanjut, artikel ini akan membahas posisi strategis Indonesia dalam Presidensi G20 2022. Artikel ini juga berusaha membuktikan bahwa kerja sama yang dilakukan negara-negara di dunia menguntungkan seluruh pihak. Hal tersebut merupakan bantahan dari pernyataan kaum skeptis bahwa kerja sama hanya menguntungkan negara maju saja. Konsep yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep globalis dengan menggunakan teori neoliberal institusionalisme. Artikel ini menggunakan metode deskriptif  dengan  teknik  penelitian  studi  kepustakaan.  Hasil  dari  penelitian  ini  menemukan bahwa  rancangan-rancangan  kebijakan  ekonomi  Indonesia  di  G20  berdampak  besar  terhadap keberlangsungan pertumbuhan ekonomi negara berkembang lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini  juga  akan  membuktikan  bahwa  kerja  sama  dalam  bentuk  forum  internasional  seperti  G20 menguntungkan seluruh pihak, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh kaum hyper-globalist.
Kata-kata kunci: globalisasi; G20; Indonesia; kebijakan ekonomi; kerjasama ekonomi
Pendahuluan Globalisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia dengan menghasilkan banyak perubahan terhadap berbagai aspek. Dampaknya sangat terlihat pada hubungan antar negara di dunia internasional. Sesuai dengan misinya, globalisasi telah berhasil membuat negara di dunia terintegrasi secara global sehingga batas teritorial menjadi tidak penting. Masyarakat di tiap negara menjadi dapat terintegrasi satu sama lain tanpa harus melakukan perjanjian dan menunggu persetujuan dari negara lain. Hal ini juga berlaku pada globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi adalah penyebab terjadinya aktivitas ekonomi yaitu perdagangan bebas antar negara dengan menghilangkan hambatan- hambatan perdagangan internasional. Contoh dari hambatan-hambatan tersebut adalah batas teritorial. Globalisasi berupaya untuk mengaburkan batas teritorial di mana negara di dunia nantinya akan kehilangan batas- batas teritorial yang membuat seolah-olah satu negara tidak memiliki batasan untuk dalam berinteraksi dengan negara yang lain (Setiadi, 2018). Fokus dari globalisasi ekonomi sendiri adalah perdagangan, investasi, kegiatan ekspor-impor, dan tentunya teknologi yang semakin berkembang. Globalisasi menurut pandangan globalis adalah salah satu kunci dari pembangunan nasional suatu negara. Hal ini tidak dapat terbantahkan karena dampak positif yang dibawa globalisasi sangat besar. Globalisasi ekonomi seperti yang telah dijelaskan diatas berbasis pada mekanisme pasar global yang berskala internasional dengan menghadirkan beberapa aktivitas diantaranya, perdagangan internasional, kegiatan ekspor-impor dan investasi asing. Dengan adanya beberapa aktivitas tersebut maka akan terjadi pengurangan angka kemiskinan (Maertens & Swinnen, 2011). Aktivitas-aktivitas tadi juga mendapat dukungan dari kemajuan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat seiring berjalannya zaman. Kegiatan ekonomi tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional dan pastinya hal ini akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara juga.
Selain itu, kaum globalis juga berpendapat bahwa globalisasi ekonomi menguntungkan bagi semua. Seperti yang disampaikan oleh (Lubis, 2015), hal yang dapat diperhatikan lainnya adalah perekonomian suatu negara digambarkan melalui pendapatan nasional. Globalisasi ekonomi memfasilitasi aktor-aktor negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membangun pembangunan suatu negara (Ferdiansyah et al., 2016). Lebih lanjut, globalisasi di bidang ekonomi memberi keuntungan yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam aktivitas tersebut (Lubis, 2015). Pada dasarnya globalisasi membuat aktivitas perekonomian seperti perdagangan semakin mudah karena akses yang gampang untuk dicapai. Kerja sama ekonomi yang dilakukan antar negara pun juga berperan dalam membangun pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di sini, negara-
negara memiliki tujuan yang sama dalam membentuk kawasan atau forum perdagangan dengan cakupan yang luas. Dari semua aktivitas ekonomi tersebut, pertumbuhan ekonomi negara akan semakin meningkat yang dimana akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional negara. Hal ini tidak menutup kemungkinan terhadap adanya forum kerja sama internasional seperti G20. G20 (Group of Twenty) merupakan sebuah forum kerja sama multilateral berskala internasional yang beranggotakan 19 negara utama dengan ekonomi terbesar dan Uni Eropa ( European Union ) serta perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) atau Bank Dunia. G20 memiliki fokus pada perekonomian dan keuangan global. Menurut Kementerian Keuangan RI, forum internasional berbasis ekonomi ini mengumpulkan banyak negara untuk menangani permasalahan ekonomi dan menjadi pembuat kebijakan ekonomi dengan membahas berbagai kebijakan guna mewujudkan stabilitas sektor perekonomian internasional.. G20 terdiri dari negara-negara di dunia dengan  ekonomi  terbesar.  Negara-negara  ini  seolah  mewakilkan  2/3 populasi dunia, dengan 90 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, dan 80 persen perdagangan global. Artikel ini akan berfokus tentang bagaimana kaum globalis memandang perkembangan dunia akibat globalisasi dan bagaimana forum kerja sama internasional seperti G20 menguntungkan bagi baik negara maju dan negara berkembang.
Keberadaan forum internasional ini jelas menunjukkan adanya keuntungan yang diperoleh dari kerja sama internasional tersebut. Dan hal ini juga menyanggah adanya pernyataan dari kaum skeptis bahwa adanya globalisasi di sektor ekonomi merugikan negara berkembang dan hanya menguntungkan negara maju melalui program kapitalismenya. Nyatanya, terdapat banyak implementasi dari kerja sama perdagangan yang dilakukan antara negara maju dan negara berkembang untuk meraih keuntungan masing-masing. Artikel ini bertujuan untuk membahas peran Indonesia di dalam G20 sebagai global governance dengan berbagai kebijakan perekonomian globalnya yang berfokus pada negara berkembang. Artikel ini memiliki beberapa bahasan pokok, diantaranya keterlibatan Indonesia di G20 sebagai representasi negara berkembang yang dapat menjadi role model negara berkembang lainnya dalam merancang kebijakan ekonomi global. Maka dari itu, artikel ini juga akan membahas posisi strategis Indonesia dalam Presidensi G20 2022 sebagai bentuk implementasinya. Selain itu, artikel ini akan dianalisis sesuai dengan pandangan globalis yang dimana akan membantah pernyataan kaum skeptis bahwa kerja sama akibat globalisasi ekonomi menguntungkan seluruh negara yang terlibat dan bukan hanya negara maju saja.
Urgensi pembahasan topik artikel ini adalah karena topik ini merupakan bahasan yang sangat menarik dan relevan mengingat perkembangan perekonomian global yang terus berlanjut. Hal ini diiringi
dengan adanya euforia yang sedang terjadi di mana Indonesia menjadi tuan rumah Presidensi G20 yang membuat artikel ini semakin up to date dan terbaru. Topik ini juga memiliki urgensi untuk dibahas di mana adanya campur tangan dari Presidensi G20 Indonesia 2022 dalam memulihkan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Dari artikel ini, pembaca dapat melihat bahwa dampak yang dihasilkan oleh Indonesia di G20 sangat besar. Indonesia banyak merancang kebijakan ekonomi global di dalam G20 yang bertujuan untuk memprioritaskan perekonomian negara berkembang lainnya. Artikel ini merupakan hasil penulisan terbaru dan memiliki perbedaan dari penulisan-penulisan sebelumnya. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya globalisasi melalui terbentuknya G20 sebagai forum internasional yang mengintegrasi seluruh anggotanya. Lalu melewati implementasi dari partisipasi Indonesia dalam Presidensi G20 2022 yang akan menjadi kesempatan Indonesia sebagai perwakilan negara berkembang untuk terus memimpin dan hal ini menjadi sebuah bukti globalisasi menguntungkan semuanya. Artikel ini juga merupakan penulisan yang belum pernah diteliti sebelumnya karena di sini, penulis menganalisis dengan menggunakan sudut pandang globalis (hyperglobalist) . Kontribusi dari penulisan ini yaitu akan menghasilkan suatu pandangan baru dalam memandang bagaimana G20 terbentuk akibat adanya globalisasi. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat diambil manfaat lain yaitu sebagai bahan pembelajaran untuk menambah informasi bagi peneliti berikutnya. Nantinya yang akan digunakan oleh peneliti yang ingin menggunakan penelitian ini sebagai masukan utama yang berhubungan dengan peran G20 dan partisipasi Indonesia di dalamnya.
Perspektif globalis ( hyperglobalist ): Sebuah kerangka analisis Sebelum mendiskusikan perspektif globalis, terlebih dulu akan diuraikan mengenai pendekatan neoliberal-institusionalisme. Neoliberalisme adalah hasil dari ketidakpuasan para ilmuwan dari perspektif sebelumnya yaitu perspektif liberalisme klasik. Para ilmuwan mengkritik perspektif liberalisme klasik sekitar tahun 1950-an pasca Perang Dingin di mana menghadirkan perspektif baru yang dinamai neoliberalisme tadi. Neoliberalisme hadir untuk membuat perubahan terhadap perspektif sebelumnya, karena zaman yang semakin berkembang dan banyak terjadinya perubahan dalam perkembangan suatu negara. Hadirnya neoliberalisme memprioritaskan pada kebijakan baru ekonomi liberal di pasar global yang dipopulerkan dalam upaya mempercepat proses globalisasi dan menghindari adanya dominasi idealisme di dalamnya (Jackson & Sorensen, 2022) . Teori neoliberalisme sendiri memiliki empat fokus  yang  diantaranya  adalah  neoliberal  institusionalisme.  Definisi
umum dari neoliberal institusionalisme sendiri adalah di mana negara- negara membentuk suatu organisasi internasional yang berfungsi untuk memudahkan untuk saling bekerja sama antar negara-negara.
Menurut Keohane (2020), terdapat adanya pemahaman lebih lanjut bahwa suatu institusionalisasi dalam lingkup politik internasional tidak hanya berpacu pada pemerintah. Pemerintah tidak lagi menjadi satu- satunya unsur utama, melainkan ada unsur lain yaitu institusi global yang dapat membentuk adanya integrasi di ekonomi global. Neoliberal institusionalisme juga mengemukakan bahwa sifat dasar dari interaksi antar  negara  yaitu  banyak  terjadi  konflik,  namun  lebih  cenderung  pada adanya kerja sama di sektor ekonomi maupun sektor lainnya. Timbulnya konflik  antar  negara  dikarenakan  akibat  interaksi  hubungan  negara- negara di dunia internasional yang berkembang pesat. Dari sini, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi berbagai permasalahan baru. Apalagi, negara-negara tersebut juga memiliki kepentingannya masing- masing yang dapat menimbulkan persaingan dan nantinya akan menjadi suatu  konflik  (G.  Sorensen  et  al.,  2022).  Oleh  karena  itu,  menurut  para neoliberal institusionalis dibutuhkan adanya peran dari aktor non-negara yang berbentuk institusi global untuk menjaga perdamaian melewati kerja sama yang saling menguntungkan bersama.
Diskusi teori neoliberal institusionalisme ini juga hadir untuk membuktikan bagaimana negara-negara berinteraksi melakukan suatu kerja sama dalam tujuan untuk menghindari adanya perang (Keohane, 2020). Teori ini memandang jika suatu integrasi ekonomi yang berbentuk kerja sama terjadi karena tujuan perdamaian. Perhatian prioritas neoliberal institusionalis berpacu dalam bagaimana upaya dalam mencapai kerjasama antar aktor negara dan aktor non-negara di dalam sistem internasional. Terdapat keterlibatan aktor-aktor di dalam neoliberal institusionalisme yaitu aktor negara dan non-negara yang memiliki peran besar seperti organisasi internasional, non-governmental  organization (NGO), intergovernmental organization (IGO), dan multinational  corporation (MNC). Neoliberal institusionalisme berpandangan bahwa adanya institusi internasional akan membantu memudahkan proses kemajuan kerja sama antar negara- negara (Keohane, 2005) Teori ini juga menyatakan bahwa institusi-institusi global tersebut dibentuk untuk menjadi perantara agar suatu kerja sama antar negara dapat dicapai. Institusi internasional ini akan membantu memudahkan berjalannya kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia.
Perspektif neoliberal institusionalisme sejatinya adalah sistem pendekatan yang meneliti tentang pola kerja sama internasional dalam bentuk aktor-aktor non-negara tadi (Richardson, 2008). Neoliberal institusionalisme memandang bahwa sistem  internasional merupakan
suatu struktur yang anarki. Di dalam sistem anarki ini, negara-negara akan melakukan kerja sama dalam upaya meningkatkan keuntungan absolut (absolute  gain) . Sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama akan sama-sama merasakan adanya keuntungan tanpa adanya perbandingan besar kecilnya rasio keuntungan dan kelebihan yang diperoleh oleh pihak lainnya. Dengan sistem internasional yang anarki ini, neoliberal institusionalisme mempercayai bahwa melalui kerja sama antar negara disertai dengan kepentingan bersama nantinya akan mengurangi hambatan-hambatan dan menghindari dampak dari sistem internasional yang anarki tersebut.
Kerja sama internasional dapat diwujudkan jika negara memiliki kepentingan atau preferensi yang sama dengan negara lainnya. Nantinya kebijakan kerjasama ini akan tercapai karena pihak-pihak yang terlibat di dalam kerja sama internasional tersebut saling memberikan fasilitas dalam mencapai tujuan masing-masing. Serta dari kerja sama juga akan menghasilkan suatu interdependensi antar negara yang akan membuat negara terus melakukan kerja sama dengan negara lainnya. Dengan adanya kerja sama internasional ini, peluang dalam menciptakan perdamaian internasional akan semakin tinggi.
Neoliberal-institusional erat kaitannya dengan konsep globalisasi. Istilah globalisasi terdiri dari kata global yang artinya universal, sedangkan ization yang berarti sebuah proses di mana terjadinya pengglobalan atau dalam arti lain menjadikan sesuatu tersebut secara universal. Menurut (Robertson, 1992), globalisasi merupakan kristalisasi entitas masyarakat di dunia di dalam satu tempat tinggal. Kristalisasi tersebut juga dapat diartikan sebagai proses menjadikan manusia menjadi terhubung antara satu sama lain. Definisi umum dari globalisasi merupakan sebuah keniscayaan logis yang perkembangannya begitu cepat dengan cakupannya yang luas di setiap berbagai multidimensional sebagai sebuah proses yang terus berjalan (on  going) . Hal ini sekaligus menjadikan kita sebagai manusia tidak bisa melepaskan diri dari adanya globalisasi. Globalisasi memang tidak kasat mata, tetapi keberadaan globalisasi dapat dirasakan pada cerminan dalam segala perubahan di berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan hubungan antar negara di dunia. Mudahnya, globalisasi merupakan sebuah proses yang menghubungkan masyarakat dunia di dalam satu kesatuan atau satu dunia. Hal tersebut sehingga melahirkan masyarakat global ( global  society ). Keterkaitan masyarakat antar dunia menjadi global  society tidak terlepas dari perubahan-perubahan revolusioner dari globalisasi, khususnya dalam hal teknologi, transportasi, dan telekomunikasi (Albrow & King, 1990).
Meskipun globalisasi memuat banyak aspek seperti politik, budaya, teknologi, transportasi, informasi, tetapi globalisasi identik dimaknai
dengan economics term . Para kaum globalis memandang bahwa globalisasi memiliki kaitan erat dengan proses integrasi ekonomi. Terdapat pihak yang berpandangan bahwa globalisasi masuk dalam konteks ekonomi seperti liberalisasi, perdagangan internasional, dan arus kapital yang melintasi batas-batas teritorial negara (Kusumaningrum, 2016). Globalisasi di bidang ekonomi adalah penyebab terjadinya aktivitas ekonomi, yaitu perdagangan bebas antar negara dengan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Contoh dari hambatan-hambatan tersebut adalah batas teritorial. Globalisasi berupaya untuk mengaburkan batas teritorial di mana negara di dunia nantinya akan kehilangan batas-batas teritorial yang membuat seolah-olah satu negara tidak memiliki batasan untuk dalam berinteraksi dengan negara yang lain. Fokus dari globalisasi ekonomi sendiri adalah perdagangan, investasi, kegiatan ekspor-impor, dan tentunya teknologi yang semakin berkembang.
Selain itu, proses globalisasi ekonomi kontemporer membentuk era yang terbarukan dalam kehidupan masyarakat, di mana kelompok masyarakat ini memiliki ketergantungan terhadap disiplin pasar global (Ohmae, 1990). Negara-negara di era globalisasi, banyak melakukan aktivitas perdagangan di pasar global. Hal ini dilakukan karena adanya globalisasi yang mendukung negara-negara berkembang agar fokusnya lebih luas. Dalam arti, negara akan mengekspansi pasar yang semula hanya berfokus pada pasar tradisional dan domestik menjadi ke ranah internasional (pasar global). Terdapat juga suatu proses globalisasi yang dinamakan denasionalisasi ekonomi, di mana akan terjadi suatu penciptaan hubungan-hubungan transnasional yang berfokus pada sektor ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan finansial (Held, 1993). Denasionalisasi ekonomi juga berkaitan dengan adanya liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara. Kaum globalis menyatakan bahwa globalisasi di sektor ekonomi akan membangun suatu tatanan baru dimana bangsa dan negara yang bersifat tradisional akan digantikan oleh organisasi sosial tingkat tinggi ( global governance ) sebagai kiblat ekonomi yang utama (Held, 1993).
Peran global governance juga dapat disebut menjadi aktor kunci dari globalisasi. Mereka memiliki kapasitas dalam menciptakan tata kelola hubungan internasional. Menurut pandangan globalis, bukan negara yang menjadi pemain kunci dari proses globalisasi, melainkan global governance - lah yang menjadi pemain kunci dari proses globalisasi tersebut. Karena perdagangan global akan membuat negara-negara di dunia semakin berkembang dalam aspek ekonomi seperti ekspor-impor, investasi, dan banyak munculnya institusi ekonomi (Maharani & Rijal, 2022). Munculnya institusi-institusi tersebut juga sudah tidak terikat oleh negara. Lalu, institusi global tersebut akan membuat kebijakan yang akan mempengaruhi
pemerintah negara. Sehingga pemerintah negara tidak lagi menjadi aktor utama. Pemerintah negara juga mau tidak mau menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada institusi-institusi global  governance . Di sini, G20 merupakan bentuk nyata dari adanya institusi global tersebut. Terdapat sanggahan dari kaum globalis terhadap pihak skeptis yang menyatakan institusi global maupun forum kerja sama sama hanyalah menimbulkan suatu ketimpangan sosial. Di mana menurut pandangan kaum globalis, jika terjadi suatu kegagalan dan ketidakmerataan di suatu negara yang nantinya akan menyebabkan kemiskinan serta ketimpangan sosial akibat globalisasi, maka hal tersebut merupakan ketidakmampuan dan kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan globalisasi (Ocampo  &  Stiglitz,  2012).  Kegagalan  pemerintah  tersebut  terjadi  pada sektor yang berpengaruh terhadap perekonomian yaitu investasi, kegagalan pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi seperti perpajakan, ketidakadilan pemerintah dalam mengalokasikan dana terhadap warga miskin yang cenderung beretnis dan beragama minoritas. Jadi eksistensi G20 menurut kaum globalis merupakan suatu revolusi yang sangat besar, dimana perwakilan negara maju dan negara berkembang terintegrasi di dalam satu forum yang dimana berupaya untuk menyukseskan berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang lain dengan tingkat ekonomi rendah.
Kaum globalis juga berpendapat bahwa perdagangan dan investasi menguntungkan bagi semua dan tidak hanya berlaku pada negara maju saja. Hal ini juga merupakan suatu bantahan dari kaum globalis terhadap kaum skeptis. Di dalam artikel ini, penulis mengambil studi kasus organisasi atau forum kerja sama internasional yaitu G20. Di mana forum ini merupakan sebuah wadah bagi negara untuk melakukan aktivitas ekonomi internasional seperti perdagangan dan investasi. Aktivitas-aktivitas ekonomi ini memberi keuntungan yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam aktivitas tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi negara berkembang. Bukti nyata di dalam G20 terlihat bahwa negara-negara maju melakukan kerja sama dengan negara berkembang dan bahkan membantu negara berkembang dalam perekonomiannya. G20 berusaha untuk mengupayakan negara- negara berkembang dan negara dengan perekonomian rendah untuk semakin berkembang dengan melewati berbagai strategi dan kebijakan yang dirancang. Hal ini tertuang dalam tujuan mereka yang jelas bahwa G20 memprioritaskan negara berkembang dengan bantuan kebijakan dari negara maju maupun negara berkembang yang nantinya akan berdampak positif pada perekonomian negara berkembang lainnya.
Globalisasi dalam Terbentuknya Forum Internasional Seperti G20 Transparansi ekonomi merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dan tidak dapat terhindarkan. Apalagi pada era globalisasi seperti sekarang, yang di mana banyak aktor-aktor negara yang semakin berkembang dalam sektor ekonominya karena didukung oleh kemajuan teknologi yang sangat pesat. Kemajuan teknologi menghubungkan negara- negara di dunia dengan akses yang mudah tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari suatu lembaga tertentu. Globalisasi juga dapat disebut sebagai internasionalisasi di mana globalisasi akan memajukan hubungan internasional. Adanya dependensi atau ketergantungan antar negara yang semakin meningkat akibat internasionalisasi tersebut akan membuat terciptanya keterkaitan antar negara dalam pemenuhan kebutuhannya masing-masing.
Hal  ini  juga  dapat  disebut  sebagai  integrasi  ekonomi.  Definisi integrasi ekonomi secara umum dapat dikatakan sebagai penghapusan hambatan-hambatan perdagangan internasional yang sama halnya dengan tujuan globalisasi ekonomi itu sendiri (Ferdiansyah et al., 2016). Hambatan- hambatan tersebut seperti halnya batas teritorial dan tarif ekspor maupun impor yang tidak sebanding dan terlalu tinggi yang akan membuat harga barang menjadi tidak kompetitif. Globalisasi ekonomi melihat negara-negara di dunia merupakan suatu kesatuan terintegrasi yang akan menciptakan kawasan ekonomi yang lebih meluas. Mengutip dari (Dennis dan Alfred, 1998), di mana mereka berpendapat bahwa globalisasi ekonomi melibatkan banyak negara yang bergerak di bidang ekonomi atau perdagangan internasional di mana nantinya membentuk suatu persekutuan dagang yang akan membentuk suatu integrasi ekonomi.
Integrasi ekonomi tadi akan membentuk empat kategori diantaranya Free  Trade  Area,  Customs  Union,  Common  Market, dan Economic  Union (Zaroni, 2015) . Diantara keempat kategori bentuk dari integrasi ekonomi tersebut, negara bebas masuk ke ke dalam salah satu kelompok tersebut. Tujuan adanya integrasi ekonomi tersebut adalah untuk meraih tingkat optimalisasi sumber daya negara masing-masing yang tergabung dalam suatu kelompok tadi. Nantinya hal tersebut akan mendorong tingkat pemerataan kesejahteraan yang setara. Globalisasi ekonomi tidak hanya menyatukan aspek politik saja, namun terdapat penyatuan hal kebijakan berupa aturan, prosedur, dan norma yang akan membuat negara-negara berkiblat menjadi satu.
Kiblat dari negara-negara dunia tersebut terletak pada global governance . Global  governance sendiri adalah pemerintah yang memiliki wewenang kedaulatan untuk mengatur negara-negara di dunia dengan konteks melampaui batas-batas nasional suatu negara. Global  governance
dapat menjadi suatu gerakan yang dapat menyatukan pelaku-pelaku politik antar negara menjadi terintegrasi dalam upaya mencari penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh beberapa negara di dunia (Kirchner, 2016). Menurut (Karns, 2017), bahwa elemen-elemen dari global governance diantaranya international law, norms (soft law), intergovernmental organizations (IGO) ,  non-governmental  organizations (NGO), international  regimes,  global conferences, dan private  governance. Dapat dilihat bahwa global  governance merupakan beberapa institusi berskala internasional yang dapat mengatur dan membuat kebijakan dengan luas. Institusi atau lembaga internasional ini meliputi PBB, Bank Dunia, IMF, WTO, dan tentunya G20.
G20 merupakan sebuah forum internasional yang sejatinya merupakan bentukan dari adanya globalisasi (Setiadi, 2018). Adanya globalisasi memaksa negara-negara untuk terintegrasi menjadi satu dan meleburkan adanya hambatan-hambatan di bawah forum internasional tersebut. Di zaman sekarang di mana arus globalisasi sangat kuat, globalisasi membuktikan bahwa pemerintah tidak lagi menjadi aktor satu-satunya yang dominan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini karena telah banyak muncul institusi global ( global governance) dalam interaksi ekonomi global. G20 juga dibentuk untuk diperuntukkan bagi negara-negara maju dan berkembang agar bertumbuh bersama dalam membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan bekerja sama antar negara- negara anggotanya.

## Partisipasi Indonesia dalam Prioritisasi Perekonomian Negara
Berkembang
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tergabung menjadi anggota G20. Selain itu, Indonesia juga merupakan satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang masuk menjadi anggota G20. Hal ini dinyatakan oleh beberapa anggota negara-negara maju di G20 bahwa Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar di kawasan Asia dan dapat menjadi pusat perekonomian di masa depan (A Reid 2012) Indonesia juga memiliki rekam jejak yang sangat bagus dan terbilang sukses di dalam program-program kerja G20. Contohnya, program pembangunan yang dapat menjadikan Indonesia untuk menjadi leading  country dalam hal pengalaman perancangan program kerja. Nantinya, pengalaman Indonesia ini akan dilirik oleh negara-negara anggota G20 yang lainnya pada saat pembahasan forum G20. Apalagi Indonesia sendiri pernah melewati masa krisisnya pada masa lampau dan terbukti Indonesia dapat menyelesaikan krisis tersebut secara baik. Merupakan sebuah kepercayaan bagi Indonesia untuk menjaga perekonomian global dan dapat disebut sebagai salah satu negara yang tetap bertahan di masa krisis besar yang menerpa negara- negara di dunia.
Indonesia sendiri setidaknya telah mengalami dua krisis ekonomi dari tahun 1990-an. Di antaranya Krisis Ekonomi 1997 yang membuat jatuhnya nilai jual Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Dari sinilah Indonesia dipercaya atas perannya sebagai negara berkembang yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian global  (Roberts, 2015). Peran  Indonesia  dalam  menyelesaikan  krisis  finansial  global  dengan mengikuti forum kerja sama G20 cukuplah besar. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam merancang program-program kerja G20. Terdapat beragam upaya yang dilakukan Indonesia sebagai contoh kecilnya yaitu, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembentukan arsitektur ekonomi global yang bertujuan supaya menopang perekonomian agar tahan terhadap krisis-krisis finansial di masa mendatang. Indonesia memiliki peran besar dalam menginisiasi program-program kerja G20 (Hidayatullah, 2017) . Global Expenditure Support Fund (GESF) merupakan sebuah program kerja G20 yang diusulkan oleh Indonesia pada tahun 2008. Latar belakang Indonesia menginisiasi program kerja ini adalah Krisis Global 2008 yang terjadi pada Amerika Serikat yang membuat tidak tertatanya pinjaman kredit internasional dan pasar ekuitas yang membuat terjadinya krisis likuiditas juga ( Briefing  Paper  G20  Washington  Summit , 2008). Hal ini sangat berdampak pada negara-negara berkembang yang terdampak oleh krisis tersebut. Mereka menjadi tidak dapat meneruskan pembangunan negaranya akibat terbatasnya pinjaman kredit tersebut. Maka dari masalah tersebut, harus adanya solusi untuk menanggulangi keterbatasan anggaran negara yang harus diperluas lagi aksesnya meskipun di dalam keadaan di mana kapital masih terbatas. Di sini, Indonesia melihat GESF sebagai upaya dukungan terhadap negara berkembang untuk mengamankan anggaran nasionalnya di situasi krisis likuiditas (Hermawan, 2011).
Lebih lanjut, GESF sendiri adalah suatu prosedur keuangan yang digagas oleh Indonesia pada pertemuan di Washington tanggal 15 November 2008. Di dalam GESF ini, Indonesia sangat memprioritaskan negara-negara berkembang dalam membantu pemulihan akibat dampak krisis. Lebih lanjut, GESF adalah dana yang disediakan bagi negara-negara berkembang di mana dana ini diharapkan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pembiayaan pencapaian program Millenium Development Goals (MDGs) (Hermawan, 2011). Millenium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Milenium sendiri merupakan suatu deklarasi pembangunan global yang diselenggarakan pada Konferensi Tingkat Tinggi Milenium. Deklarasi ini merupakan hasil persetujuan bersama antara 189 negara- negara berkembang dan maju dari anggota PBB yang dilaksanakan di New York pada bulan September tahun 2000. Seluruh negara yang hadir dalam konferensi tersebut telah berjanji untuk menghadirkan MDGs menjadi
bagian dari pembangunan nasional masing-masing negara yang berisi tentang pembangunan, hak asasi manusia, keamanan, dan perdamaian. Selain itu, Indonesia tergabung dalam Working  Group  4 (WG 4) dari G20.  Bahkan Indonesia berperan sebagai co-chair dari WG4 tersebut. Dipilihnya Indonesia sebagai co -chair pertemuan WG 4 yaitu karena gagasan dari Indonesia dalam Pertemuan G20 sebelumnya di Washington DC tanggal 15 November  2008. Pada tanggal 2 Maret 2009, Indonesia bersama Perancis menggelar pertemuan WG4 di Jakarta. Pertemuan ini membahas tentang kapasitas kerja Bank Pembangunan Multilateral ( Multilateral  Development Banks ) dalam upaya penanganan krisis dan juga penataan MDBs dalam reformasi yang dimaksudkan untuk lebih sigap dalam menangani krisis di masa mendatang. MDBs sendiri terdiri dari Bank Dunia, European Bank for Reconstruction and Development, Asian Development Bank, African Development Bank, Islamic Development Bank, dan Inter-American Development Bank. . Dalam  pertemuan  WG4 ini, fokus pembahasan lainnya adalah reformasi mengenai peran MDBs dalam menyediakan dana cair untuk negara berkembang (emerging markets) dengan prioritas pada masa krisis. Adanya dukungan kuat dari Indonesia merujuk pada pendapat presiden Indonesia pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan bahwa supaya MDBs merancang unsur-unsur budget support bagi emerging markets yang digunakan dalam mendukung regulasi counter-cyclical . Perancangan ini diharapkan dapat mencegah dampak krisis yang besar dan juga memantau kelangsungan berjalannya program dan mengusulkan agar MDBs membuat dan meningkatkan keefektifitasan instrumen budget support bagi emerging markets yang  digunakan  untuk  mendukung kebijakan counter-cyclical guna memitigasi  dampak krisis, dan memastikan jalannya program pencapaian program MDGs.
Peran Indonesia lainnya yaitu menggagas Global  Infrastructure Connectivity  Alliance (GICA) yang mengajak negara-negara anggota G20 lainnya untuk berfokus pada dukungan konektivitas melewati kooperasi dan pertukaran wawasan dalam menunjang proses pendanaan infrastruktur negara-negara. Lalu peran Indonesia yang terakhir yaitu menggagas inisiatif Inclusive Digital Economy Accelerator (IDEA Hub). IDEA Hub adalah platform digital yang menyajikan banyak variasi bisnis ekonomi digital yang nantinya akan berguna bagi UMKM, wiraswasta, kelompok masyarakat kelas bawah. Menteri Kominfo menyatakan bahwa ekonomi digital di masa mendatang akan menjadi faktor penting dalam peningkatan angka pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada masyarakat level ekonomi menengah ke bawah (Kominfo RI, 2018). Mengutip dari Bursa Efek Indonesia (IDX) bahwa bisnis UMKM Indonesia mengalami perkembangan yang pesat seiring berjalannya waktu. Di bulan Juli 2021, total UMKM Indonesia telah mencapai angka 65,5 juta dan tenaga kerja sebesar 96,6% (Muliawati, 2021).
Dirancangnya inisiasi ini mengingat UMKM Indonesia telah mencapai pasar global dengan peluncuran program eksportir baru oleh pemerintah sebesar 500.000 beriringan dengan dirilisnya Sekolah Ekspor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta ekonomi kreatif.
Selain itu, IDEA Hub juga menjadi forum yang digunakan unicorn- unicorn negara anggota G20 untuk berkumpul saling bertukar pandangan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia berada di urutan 5 negara paling atas dengan startup terbanyak di dunia dan berada di 10 daftar negara dengan startup yang telah menjadi unicorn terbanyak di dunia. IDEA Hub diharapkan dapat meminimalisir tingginya kesenjangan sosial- ekonomi. Melihat potensi Indonesia pada UMKM, startup, dan unicorn yang besar, maka Indonesia berharap negara-negara anggota G20 dapat meniru Indonesia. Indonesia di sini berupaya untuk memperjuangkan pemerataan akses ekonomi masyarakat negara-negara anggota G20. Hal ini bertujuan agar tingkat pendapatan menjadi meningkat yang otomatis akan menambah angka kesejahteraan secara merata di tiap-tiap negara. Dapat dilihat banyak sekali peran-peran besar yang Indonesia telah kerahkan di forum G20. Kiprah Indonesia di G20 membuat banyak sekali perubahan melewati inisiasi-inisiasi program kerja tersebut. Tercermin bahwa peran Indonesia selalu memikirkan, mementingkan, dan memprioritaskan negara berkemang lainnya dalam segala pembuatan kebijakan di G20. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di G20 dan Indonesia seolah menjadi panutan negara berkembang lainnya dalam terus berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya. Dapat dilihat juga bahwa Indonesia menjembatani kepentingan-kepentingan negara berkembang lainnya.

## Peran Strategis Indonesia dalam Presidensi G20
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tergabung dalam G20 yang selalu berusaha untuk memprioritaskan kepentingan negara berkembang lainnya demi terciptanya kestabilan sistem perekonomian global yang berkelanjutan. Mengingat Indonesia memiliki banyak riwayat kesuksesan dalam merancang program kerja di G20, maka Indonesia lalu dipercaya anggota-anggota G20 lainnya untuk menjadi tuan rumah G20 pada tahun 2022 (Nurmalia & Nurani, 2019). Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara berkembang  pertama yang menjadi presidensi G20. Indonesia di sini memiliki peran sebagai negara berkembang yang memperkuat keikutsertaannya dalam kebijakan-kebijakan di era globalisasi yang akan memutus stereotype bahwa globalisasi tidak hanya didominasi oleh negara-negara maju saja. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2020 telah membuat perekonomian menjadi merosot. Posisi Presidensi Indonesia di G20 akan
menjadi kesempatan besar bagi Indonesia dalam meraih atensi dunia internasional. Partisipasi Indonesia dalam Presidensi G20 2022 nantinya akan tetap berfokus terhadap perwakilan suara-suara negara berkembang yang bukan hanya dari anggota G20 melainkan semuanya dengan peningkatan ekonomi negara-negara berkembang. Indonesia berada dalam posisi yang strategis dalam bergerak menangani isu-isu urgen dan peran vitalnya dalam membuat kebijakan global yang lebih berkelanjutan dan bersifat inklusif. Presidensi G20 Indonesia telah merancang pilar-pilar dengan memperkuat kawasan kemitraan dengan selalu meningkatkan ketahanan dan stabilitas.
“Recover  Together,  Recover  Stronger” menjadi tema Presidensi G20 Indonesia 2022. Dari tema ini, Indonesia seakan mendorong negara-negara di dunia menjadi satu dalam mendukung pemulihan bersama dan saling membantu satu sama lain untuk ekonomi yang lebih kuat (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia-Lima, 2022). Tema ini diambil berdasarkan refleksi dari kondisi pandemi COVID-19 saat ini di mana negara-negara di dunia mengalami banyak penurunan di berbagai sektor khususnya di sektor ekonomi. Lebih lanjut, tema ini merupakan suatu respon dari negara-negara yang berusaha untuk menstabilkan perekonomiannya yang diakibatkan oleh pandemi. Nantinya, Indonesia akan berusaha untuk memberlakukan kebijakan global dalam presidensi ini guna memperbaiki perekonomian yang sempat merosot akhir-akhir belakangan ini. Presidensi Indonesia G20 2022 akan diselenggarakan di Bali dengan rancangan agenda-agenda prioritas jalur keuangan (Finance Track), diantaranya Exit Strategy to Support Recovery yang digunakan untuk membahas bagaimana peran G20 dalam menjaga negara-negara yang sedang dalam masa pemulihan ekonomi terutama negara berkembang dari dampak negatif efek limpahan (spillover) exit  policy . Nantinya, agenda tersebut akan diterapkan oleh negara maju dengan perekonomiannya yang lebih dahulu pulih.
Spillover effect sendiri merupakan suatu fenomena di dunia ekonomi yang berkembang semenjak maraknya arus globalisasi, di mana suatu negara membuat kebijakan yang akan membawa dampak terhadap negara lainnya (Zhuang et al., 2020). Agenda prioritas selanjutnya yaitu Addressing Scarring Effect  to  Secure  Future  Growth yang berarti mengatasi efek berkelanjutan (scarring  effect) dari krisis melalui peningkatan pertumbuhan jangka panjang dengan tetap memperhatikan sektor-sektor yang mempengaruhi. Selanjutnya yaitu Payment  System  in  Digital  Era yang akan membahas tentang standar pembayaran lintas batas negara (CBP) dan juga membahas pengembangan CBDC (Central Bank Digital Currency) . Lalu agenda prioritas pada Presidensi G20 Indonesia 2022 juga akan merundingkan mengenai agenda iklim untuk transisi menuju ekonomi hijau dimana mementingkan segala aktivitas ekonomi rendah karbon dan membahas tentang keuangan
berkelanjutan. Selanjutnya ada Digital Financial Inclusion yang di mana akan menggunakan open  banking sebagai sarana dalam memacu produktivitas ekonomi dan keuangan inklusif terhadap generasi muda dan UMKM (Muliawati, 2021). Dan agenda prioritas yang terakhir adalah International Taxation dengan bahasan strategi perpajakan internasional yang merujuk pada OECD/G20 dengan istilah Base Erotion and Profit Shifting (BEPS). Selain pembahasan mengenai agenda prioritas jalur keuangan (Finance Track) , Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 juga akan membahas. Agenda prioritas jalur Sherpa (Sherpa  Track) yang memiliki cakupan bahasan lebih luas dengan melibatkan banyak aspek. Agenda ini Indonesia dirancang secara berkaitan dengan kepentingan nasional. Nantinya para Working Group dan Engagement Group akan berada di suatu forum diskusi untuk membahas agenda-agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022 yang akan berfokus pada kepentingan terhadap suara-suara kecil seperti masyarakat yang hidup di daerah terpencil, masyarakat yang tinggal di pulau terluar dari suatu negara yang kesusahan mendapatkan akses seperti kesehatan berbentuk vaksin dan fasilitas kesehatan, lalu akses pendidikan, serta akses terhadap ketersediaan energi. Selain itu, agenda ini akan menekankan pada pemberdayaan UMKM setempat dengan melakukan re- branding ke arah digitalisasi UMKM dengan upaya memajukan berbagai UMKM yang ada untuk semakin berkembang dan dikenal secara luas (Muliawati, 2021).
Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 memiliki kepentingan nasional. Posisi ini merupakan salah satu kesempatan besar bagi Indonesia untuk memiliki kontribusi terhadap pemulihan ekonomi global akibat dampak pandemi COVID-19 sesuai dengan tema dan agenda-agenda presidensinya itu sendiri (Astuti, 2020). Indonesia sendiri telah berada di posisi sebagai salah satu main  actor dalam perekonomian global dengan keikutsertaannya dalam merancang kebijakan-kebijakan ekonomi skala internasional. Indonesia memiliki kepentingan nasional yaitu selalu berperan aktif di dunia internasional dan menjunjung tinggi ketertiban serta keamanan dunia. Peran Strategis Indonesia di dalam Presidensi G20 2022 bertujuan untuk meningkatkan peran dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional apalagi di tengah adanya pandemi seperti sekarang ini (Kemenkeu, 2020). Indonesia akan mendapatkan persepsi atau kesan positif terhadap Indonesia atas keterlibatannya yang sangat proaktif dalam menanggulangi pandemi COVID-19 serta selalu berupaya agar sektor perekonomiannya tidak melemah. Hal ini tercermin pada keaktifan Indonesia dalam bergerak dalam upaya memulihkan ekonominya di masa pandemi COVID-19. Keterlibatan Indonesia sebagai satu-satunya negara kawasan ASEAN yang tergabung dalam G20 membuat Indonesia dapat memperkokoh posisi kepemimpinan di kawasan tersebut dengan menjadi
leading  country yang akan menyalurkan suara-suara kolektif perwakilan dari negara ASEAN lainnya dan juga mencakup suara-suara negara berkembang lainnya yang berada di seluruh dunia.
Manfaat dari Presidensi G20 bagi Indonesia yaitu G20 akan menjadi ajang penampilan status Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan perekonomian terbesar di dunia yang akan memulihkan kegiatan perekonomian dunia. Nantinya Indonesia juga pasti akan menjadi center of attention negara-negara di dunia lainnya karena perannya di Presidensi G20 dan hal ini akan menarik keyakinan para pegiat ekonomi seperti investor asing pasca pandemi yang akan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Selain itu presidensi ini nantinya akan memajukan perekonomian Indonesia dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Presidensi G20 juga dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk membeberkan showcasing berbagai pencapaian yang telah diraih Indonesia terhadap dunia luar dengan tidak lupa memperkenalkan dan ajang promosi sektor wisata juga produk unggulan Indonesia (UMKM) terhadap dunia internasional. Indonesia juga dapat melancarkan kerja sama bilateral antar negara-negara anggota G20 lainnya di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan.

## Prioritas G20 bagi Negara Berkembang
Seperti yang diketahui bahwa G20 selalu memprioritaskan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang bahkan negara miskin terutama negara-negara di Afrika. Di G20, anggota-anggotanya dari negara maju maupun negara berkembang selalu membuat kebijakan yang nantinya akan membuat negara-negara berkembang akan semakin meningkat dengan bantuan dari negara maju tanpa adanya perbedaan. Terdapat beberapa agenda internasional G20 yang di mana negara core (negara maju) berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara periphery (negara berkembang).
Agenda internasional yang pertama yaitu financial inclusion . Financial inclusion atau inklusi keuangan adalah proses di mana adanya penyediaan akses dari layanan keuangan formal yang disediakan bagi setiap lapisan masyarakat untuk prioritas kelompok berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau juga transparan dalam tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bank Indonesia, 2020). Inklusi keuangan pada dasarnya adalah sebuah rancangan kebijakan dengan tujuan meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Inklusi keuangan awalnya hadir semasa Krisis Finansial 2008 yang dampaknya sangat terasa pada negara-negara berkembang. Hal ini mengharuskan institusi internasional seperti G20 bersikap tanggap dalam menangani krisis tersebut. G20 lalu ikut andil dalam membentuk arsitektur ekonomi global yang menghadirkan dua kebijakan prioritas. Yang pertama
financial  inclusion, dan yang kedua responsible  finance . Inklusi keuangan lalu mengalami tren di masa krisis tersebut yang mana menjadi pilar dari agenda internasional pembangunan G20.
Inklusi keuangan lalu disepakati dalam pertemuan G20 tahun 2009 di Pittsburgh yang dilanjutkan pada pertemuan G20 tahun 2010 di Toronto untuk memajukan pertumbuhan ekonomi khususnya negara berkembang yang terdampak akan krisis tersebut melalui layanan keuangan seperti layanan asuransi, lembaga tabungan, rekening bank, dan jalur pembayaran normal (Riquet-Bamba et al., 2017). Diperjelas dengan dirilisnya “9 Principles  for  Innovative  Financial  Inclusion” yang memuat prinsip-prinsip peningkatan inklusi keuangan, diantaranya diversity , protection , leadership, empowerment , innovation, proportionality , framework , knowledge , dan cooperation (Bank Indonesia, 2020). Efek dari inklusi keuangan sendiri nantinya akan sangat berdampak positif terhadap negara berkembang dimana akan terberantasnya kemiskinan. Lalu tujuan G20 memprioritaskan negara berkembang dalam memperoleh akses inklusi keuangan berhubungan dengan kelanjutan pembangunan ekonomi. Nantinya, negara berkembang dan negara miskin akan mendapatkan keuntungan dari akses inklusi keuangan melalui layanan keuangan formal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Selain itu G20 juga memiliki tujuan untuk menstabilkan perekonomian. Di mana hal ini tertanam dalam tujuan G20 yang akan terus membuat perekonomian global tetap stabil dengan kebijakan-kebijakan yang hadir untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi terus tetap berkembang. Dengan hadirnya inklusi keuangan ini, otomatis terdapat ekspansi layanan keuangan terhadap seluruh negara- negara berkembang dan miskin yang akan membuat aset semakin tinggi. Dari aset inilah, maka stabilitas perekonomian akan terus terjaga (Sabila, 2019) . Karena pada dasarnya G20 dibentuk untuk menyatukan negara maju dan negara berkembang dalam kerja sama ekonomi, maka G20 akan terus senantiasa menerapkan prinsip tersebut, bukan malah hanya menguntungkan pihak-pihak negara maju saja. Prioritas G20 terhadap negara berkembang lainnya yaitu terdapat pada salah satu agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 pada situs Bank Indonesia yaitu “ Exit Strategy to Support Recovery ”. Di mana prioritas tersebut salah satunya akan memiliki concern pada perlindungan negara-negara yang masih dalam tahap proses pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 dengan fokus utama negara berkembang (Bank Indonesia, 2020). Agenda strategi ini menjurus pada efek limpahan (spillover) exit policy yang akan diterapkan oleh negara maju dengan perekonomiannya yang lebih dahulu pulih. Nantinya, diharapkan akan menimbulkan spillover effect terhadap negara-negara dengan perekonomian menengah ke bawah.
Spillover effect sendiri merupakan suatu fenomena di dunia ekonomi yang berkembang semenjak maraknya arus globalisasi, di mana suatu negara membuat kebijakan yang akan membawa dampak terhadap negara lainnya (Zhuang et al., 2020).
Spillover effect merujuk pada efek yang muncul dari kebijakan suatu negara (Liu et al., 479). Dampaknya akan terasa di negara lain dengan cepat melalui jalur perdagangan dan pasar saham. Indonesia nantinya akan memobilisasi negara maju dalam mengakomodasi negara berkembang maupun negara miskin guna upaya untuk pemulihan dalam sektor ekonomi dan kesehatan akibat pandemi COVID-19. Peran prioritas ini juga diikuti oleh penurunan dan penghapusan bea dan pajak impor, lalu pengurangan bea untuk vaksin, hand  sanitizer , desinfektan, obat-obatan medis yang semuanya diprioritaskan oleh negara dengan ekonomi rendah. Diskusi
Penulis menggunakan konsep globalis (hyperglobalist) untuk menganalisis penelitian ini. Menurut pandangan globalis, driving forces dari perkembangan kekuatan yang mendorong terjadinya proses globalisasi tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini dipraktekkan melalui aktivitas perdagangan atau pertukaran barang dan jasa dengan melintasi batas-batas teritorial negara mendorong terjadinya integrasi ekonomi global secara cepat. Para globalis memandang bahwa globalisasi ekonomi dapat menguntungkan semua pihak.  Konsep globalis menyatakan bahwa adanya institusi-institusi besar dalam bidang ekonomi perdagangan global juga mendorong adanya kegiatan perdagangan global tersebut semakin lancar dan membuat laju perdagangan akan tetap stabil. Dari sini, unsur-unsur dari globalisasi tadi berlanjut pada adanya transformasi ekonomi yang akan mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hal ini beriringan dengan teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori neo-liberal institusionalisme.
Menurut penulis, teori neo-liberal institusionalisme menjadi alat analisis yang sesuai dalam menganalisis penelitian ini. Dimana teori ini mengemukakan bahwa aktor-aktor neoliberalisme akan melakukan kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan absolut (absolute gain) . Dari sini, maka pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama akan sama-sama merasakan adanya keuntungan tanpa adanya perbandingan besar kecilnya rasio keuntungan dan kelebihan yang diperoleh oleh pihak lainnya. Sesuai dengan konsep hyperglobalist , konsep ini berpendapat bahwa terdapat aktor-aktor non-negara seperti institusi atau forum internasional layaknya G20 dalam membuat kebijakan perekonomian global. Di mana hal ini menguntungkan seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Implementasi lainnya juga sangat terlihat pada cara penerapan G20 dalam membuat kebijakan perekonomian global dengan tetap mementingkan pembangunan negara-negara berkembang.
G20 berusaha untuk memprioritaskan perekonomian negara-negara berkembang di setiap rancangan kebijakannya. Analisis dari penulis menyatakan bahwa G20 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan negara-negara berkembang. Melewati beberapa kebijakan seperti financial inclusion yang akan membantu meningkatkan perekonomian negara berkembang melalui layanan keuangan di antaranya asuransi, lembaga tabungan, rekening bank, dan jalur pembayaran normal. Melalui layanan- layanan tersebut, negara berkembang maupun negara miskin akan mendapatkan keuntungan dari fasilitas yang telah dirancang oleh G20. Hal ini juga dapat dilihat melewati implementasi dari Indonesia, di mana Indonesia menjadi representasi negara berkembang yang berperan menjadi penggerak rancangan kebijakan ekonomi di G20. Indonesia berperan sebagai aktor negara yang aktif dalam partisipasinya di dalam forum G20 merupakan suatu bukti bahwa negara berkembang seperti Indonesia tetap bisa memiliki tingkat perekonomian yang tinggi. Karena pada dasarnya, G20 dibentuk untuk menyatukan negara maju dan negara berkembang dalam kerja sama ekonomi, bukan malah hanya menguntungkan pihak- pihak negara maju saja seperti apa yang dinyatakan oleh kaum skeptis. Keikutsertaan Indonesia dalam G20 dapat terlihat di berbagai usulan rancangan kebijakannya, yang di mana tetap memprioritaskan negara berkembang lainnya meskipun Indonesia juga termasuk negara berkembang. Salah satu contoh besar usulan rancangan dari Indonesia adalah Global Expenditure Support Fund atau (GESF). GESF sendiri bertujuan menjadi sarana bagi negara berkembang dalam mengamankan anggaran nasionalnya jika suatu saat krisis likuiditas terjadi. GESF juga merupakan fasilitas berbentuk dana pinjaman yang diperuntukkan bagi negara-negara berkembang dalam urusan pembangunan infrastruktur dan juga MDGs. Belum lagi pada saat Indonesia dalam rancangannya di Presidensi G20 2022 yang juga tetap memprioritaskan perekonomian negara berkembang lainnya. Dapat dilihat bahwa agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022 merujuk pada fokus Indonesia dalam membangkitkan perekonomian negara berkembang akibat pandemi COVID-19. Presidensi Indonesia memiliki banyak sekali agenda kerja tahunan G20 yang memuat fokus di bidang kesehatan global, transformasi ekonomi dengan berbasis digital, juga adanya transisi untuk implementasi energi berkelanjutan.
Dapat dilihat melalui analisis-analisis oleh penulis di atas, G20 dan partisipasi Indonesia sebagai negara berkembang memang terbukti nyata oleh banyaknya data yang telah disajikan. Hal ini merujuk pada sanggahan penulis terhadap kaum skeptis yang menyatakan forum kerja sama seperti G20 ini menimbulkan ketimpangan sosial. Padahal menurut pandangan kaum globalis, jika terjadi suatu kegagalan dan ketidakmerataan di suatu negara yang nantinya akan menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan
sosial akibat globalisasi, maka hal tersebut merupakan ketidakmampuan serta kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan globalisasi (Stiglitz,  2012).  Kegagalan  pemerintah  tersebut  terjadi  pada  sektor  yang berpengaruh terhadap perekonomian yaitu investasi, kegagalan pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi seperti perpajakan. Jadi, eksistensi G20 menurut kaum globalis merupakan suatu revolusi yang sangat besar, dimana perwakilan negara maju dan negara berkembang terintegrasi di dalam satu forum yang dimana berupaya untuk menyukseskan berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dengan ekonomi rendah melalui bantuan dari negara maju.
Kesimpulan
Globalisasi merupakan sebuah proses dimana terjadinya pengglobalan yang perkembangannya begitu cepat dengan cakupannya yang luas di tiap berbagai multidimensional sebagai proses yang terus berjalan (on going). Globalisasi berhasil membuktikan bahwa sekarang, negara bukanlah menjadi aktor satu-satunya. Di sini globalisasi telah melahirkan beberapa aktor baru yang mereduksi peran pemerintah yaitu institusi-institusi global (global  governance) seperti Multinational  Corporation  (MNC),  International Governmental  Organization , dan Non-Governmental  Organization . Salah satunya adalah kehadiran G20 sebagai salah satu institusi internasional yang masih eksis hingga sekarang dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi guna mempermudah akses seluruh negara di dunia. Selain itu G20 kerap menjalin kerja sama internasional antar negara-negara anggotanya demi mencapai tujuan yang diharapkan.
Peran G20 sangat berdampak pada perekonomian global. Kebijakan- kebijakan prioritas G20 terhadap negara berkembang membuat perekonomian global menjadi stabil. Concern G20 tiap tahunnya berusaha untuk selalu membantu negara berkembang untuk bersaing di pasar global. Terdapat banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh G20, di antaranya financial inclusion dan responsible finance . Di sini, Indonesia sebagai anggota G20 dan juga salah satu perwakilan bagi negara berkembang membuat peran yang besar. Partisipasi Indonesia dalam keanggotaan G20 merupakan suatu hal besar yang patut diapresiasi. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang ada di dunia dengan memiliki dampak besar terhadap perekonomian global.
Penanganan krisis ekonomi oleh Indonesia membuat negara-negara maju anggota G7 merundingkan akan pentingnya keterlibatan negara berkembang dalam menyelesaikan krisis global, bukan hanya negara maju saja. Maka dari sini, terbentuklah G20 sebagai lanjutan dari G7 yang telah melibatkan negara-negara berkembang sebagai anggota tetapnya, termasuk Indonesia. Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia
merupakan hal yang bagus bagi Indonesia dalam memperkuat posisinya sebagai perancang kebijakan ekonomi global. Indonesia turut ikut andil dalam merancang kebijakan-kebijakan maupun agenda internasional G20 yaitu Global  Expenditure  Support  Fund (GESF), Working  Group  4 (WG4), Global  Infrastructure  Connectivity  Alliance (GICA), dan Inclusive  Digital Economy Accelerator (IDEA Hub). Di dalam rancangan-rancangan kebijakan ini, Indonesia tidak lupa untuk tetap mementingkan prioritas negara berkembang lainnya. Peran Indonesia lainnya yaitu menjadi perwakilan suara-suara negara berkembang yang bukan hanya dari anggota G20 melainkan semuanya dengan peningkatan ekonomi negara-negara berkembang.
Eksistensi G20 dari sudut pandang globalis menyatakan bahwa Presidensi G20 di Indonesia pada tahun 2022 nantinya akan memulihkan perekonomian Indonesia. Kemampuan Indonesia dalam memperkuat perekonomiannya di tengah pandemi tanpa terjadi adanya krisis membuktikan bahwa Indonesia mampu bergerak lebih di aktivitas perekonomian global. Strategi Presidensi G20 di Indonesia tidak hanya menguntungkan negara maju saja, presidensi ini nantinya juga akan memprioritaskan negara berkembang untuk pulih dalam segi ekonomi pasca pandemi. G20 berisikan negara maju dan negara berkembang bersatu menjadi satu untuk sama-sama memulihkan sektor ekonomi melalui perdagangan global, investasi, dan aktivitas perekonomian lainnya akibat adanya pandemi COVID-19. Dari sini dapat disimpulkan bahwa G20 sebagai institusi global nyatanya mampu menyatukan negara-negara di dunia dengan selalu aktif mengeluarkan kebijakan ekonomi global agar stabilitas tetap terjaga. Juga dapat dilihat bahwa tidak hanya negara maju saja yang merasa diuntungkan atas kerja sama ekonomi ini, melainkan negara berkembang juga. Seluruh pihak negara yang melangsungkan kerja sama ekonomi internasional, pada dasarnya akan sama-sama mendapatkan keuntungannya masing-masing.
Daftar pustaka Albrow, M., & King, E. (1990). Globalization, knowledge and society: readings from international sociology . London: SAGE . Astuti, W. R. D. (2020). Kerjasama G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari COVID-19. Andalas Journal of International Studies , 9 (2), pp. 131– 148. Bank Indonesia. (2011). Keuangan Inklusif. [Online]. Tersedia di: <https:// www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/ keuangan-inklusif/default.aspx> [diakses pada 18 April 2022].
Bank Indonesia. (2022). Presidensi G20 Indonesia 2022. [Online]. Tersedia di:  <https://www.bi.go.id/id/G20/Default.aspx>  [diakses  pada  18 April 2022].
Briefing Paper G20 Washington Summit. (2020). Declaration on the Summit of Financial Markets and the World Economy. Washington DC. Ferdiansyah, F., Tom, S., & Anthonius, A. (2016). Globalisasi ekonomi, integrasi ekonomi global, dinamika pasar modal & kebutuhan standar akuntansi internasional. Jurnal Akuntansi  Maranatha , 8 (1), pp. 119–130.
Held, D. et al. (1993). Globalization and the Liberal Democratic State . Government and opposition , 28(2), pp. 261–288. Hermawan, Y.P. et al. (2011). Peran Indonesia dalam G20 Latar Belakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia. The Friedrich-Ebert-Stiftung Hidayatullah, N.L. (2017). Indonesia’s Role As a Middle Power: A Neo- Liberalist and Constructivist Analysis. Jurnal  Analisis  Hubungan Internasional , 6 (2), pp. 1-11 Karns, M. P. (2017). A Pivotal Moment in Global Governance: Looking Back to Look Forward. Global Governance , 23 (3), pp. 329-347
Kemenkeu. (2021). Ini Manfaat Presidensi G20 bagi Indonesia. [Online 6 Desember].  Tersedia  di:  <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/ berita/ini-manfaat-presidensi-g20-bagi-indonesia> [diakses pada 18 April 2022].
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika . (2022). Indonesia Perjuangkan Akselerasi Pemerataan Akses Ekonomi Rakyat di Negara-negara G20 Melalui IDEA HUB. [Online] 18 April. Tersedia di: https://kominfo. go.id/content/detail/14049/siaran-pers-no-197hmkominfo082018- tentang-lewat-idea-hub-indonesia-perjuangkan-akses-ekonomi- digital-untuk-jutaan-rakyat-dunia/0/siaran_pers Keohane, R.O. (2005). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy . New Jersey: Princeton university. Keohane, R.O. (2020). International  Institutions  and  State  Power:  Essays  in International Relations Theory . London: Routledge. Kirchner, S. (2016). The G20 and global governance.
Cato Journal , 36 (3), pp. 485-503
Kusumaningrum, D.N. (2016). Ekonomi  Politik  Perdagangan  Internasional: Sertifikasi Keamanan dan Kualitas sebagai Kebijakan Standarisasi. Mozaik Kebijakan Sosial Politik Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. hlm. 81-90
Liu, X. et al (2017). Features of spillover networks in international financial markets: evidence from the G20 countries. Physica  A:  Statistical Mechanics and Its Applications , 479, pp. 265–278.
Lubis, A. (2015). Globalisasi dan Kemiskinan . Medan: Universitas Medan Area Maertens, M. & Swinnen, J. F. (2011). Globalisation and poverty in Senegal: a worst case scenario? European Review of Agricultural Economics , 38 (1), pp. 31-54.
Maharani, N.R., & Rijal, N.K. (2022). Globalisasi Ekonomi Vietnam Dalam Kerangka Pembangunan Belt And  Road Initiative. Reformasi , 12 (1), pp. 27–40.
Muliawati, Firda Dwi. (2021). Melesat hingga ke Pasar Global, Ini Lima UKM Indonesia yang Mendunia. [Online] 28 Juli. Tersedia di: <https://www.idxchannel.com/economics/melesat-hingga-ke-pasar- global-ini-lima-ukm-indonesia-yang-mendunia>  [diakses  pada  18 April 2022].
Nurmalia, N., & Nurani, F. (2019). Strategi kepemimpinan dalam perubahan ekonomi G-20.
Ocampo, J. A., & Stiglitz, J. E. (2012). From the G-20 to a global economic coordination council. Journal of Globalization and Development , 2 (2), pp. 1-14
Ohmae, K. (1990). The borderless world. McKinsey Quarterly , 3 , pp. 3–19. Richardson, J . L. (2008). The ethics of neoliberal institutionalism . Dalam: C.
Reus-Smit & Duncan Snidal (eds.), The Oxford Handbook of International Relations . New York: Oxford University Press. Riquet-Bamba, C., Zetterli, P., & Snyder, J. (2017). Financial Inclusion Insights.