licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Disparitas Dan Kekosongan Hukum Pidana Atas Kecelakaan Konstruksi Dan Kegagalan Bangunan Dalam Jasa Konstruksi erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Triono Eddy 1 , Agustina 2 , Sagita Purnomo 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
1 Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sagitapurnomo@gmail.com 2 Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 3 Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO This study aims to comprehensively discuss  legal sanctions for construction accidents and building failures in construction services law, as well as discuss in  depth  efforts  to  overcome  disparities  and  criminal  law  vacancies  for building  failures  in  construction  services  law.  This  type  of  research  is normative juridical with a descriptive-analytical approach, discusses existing legal symptoms and problems and tests them aware of laws and legal norms. The results of this study show that legal sanctions for construction accidents and  building  failures  in  the  construction  services  law  are  divided  into  two, namely  administrative  sanctions  (written  warnings,  administrative  fines, temporary  suspension  of  construction  service  activities,  inclusion  in  the blacklist,  suspension  of  permits  and/or  revocation  of  permits)  and  civil sanctions  (compensation),  Meanwhile,  criminal  sanctions  are  regulated  in laws  outside  construction  services  such  as  the  Building  Law  and  the
Housing/Settlement  Law,  namely  (imprisonment  and  fines).  Efforts  to overcome disparities and vacancies in criminal law for construction accidents and  building  failures  are  through  codification  or legal reconstruction, namely: rearranging criminal sanctions for building failure in the construction services law and establishing or combining several provisions of related laws in  the  field  of  construction,  especially  regulating  building  failures  and construct accidents regulated in Law Number : 28 of 2002 concerning Building and Law Number : 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas.
Manuscript History:
Received: 2023-06-09
Accepted: 2023-09-08
Corresponding Author: Triono Eddy, sagitapurnomo@gmail.com
Keywords : Disparities; Construction Services; Construction Accidents; Building Failures; Legal Vacancies
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Eddy, T., Agustina, & Purnomo, S. (2023). Disparitas Dan Kekosongan Hukum Pidana Atas Kecelakaan Konstruksi
Dan Kegagalan Bangunan Dalam Jasa Konstruksi. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6(3).

## PENDAHULUAN
Usaha jasa konstruksi telah berkembang menjadi industri besar dengan prospek yang sangat menjanjikan karena berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, sebab itu  diperlukan  kejelasan  pengaturan  hukum  untuk  memberikan  kepastian  kepada  para pihak  di  dalamnya.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  kontribusi  sektor konstruksi terhadap PDB nasional terus mengalami peningkatan, yakni tahun 2017 sebesar 10,49%,  tahun  2018,  sebesar  10,53%,  2019  sebesar  10,61%  dan  ditahun  2020  sebesar
10,24%.  Adpun  nilai  dari  pekerjaan  konstruksi  yang  terselesaikan  mencapai  Rp.  1.973 Triliun (2019) atau naik 17,52 % dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 1.679 Triliun (2018). 1
Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  :  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi menyebutkan bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi  pembangunan,  pengoperasian,  pemeliharaan,  pembongkaran  dan  pembangunan kembali suatu bangunan. Untuk menjamin kelancaran dalam pekerjaan konstruksi, pemilik dan  pengguna  jasa  konstruksi  harus  memperhatikan  standar  keamanan,  keselamatan, kesehatan  dan  keberlanjutan  (K4).  Selain  itu,  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi dilaksanakan dengan berbedoman pada kontrak kerja yang telah disepakati. 2
Aktivitas  jasa  konstruksi  tidak  pernah  luput  dari  persoalan  hukum  atau  sengketa. Potensi konflik timbul dari pengguna, penyedia jasa dan pihak ketiga dalam menafsirkan perjanjian  kerja. 3 Karenanya,  Undang-Undang  Nomor  :  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa Konstruksi sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan konstruksi nasional, harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan. 4 Dalam penyerahan akhir pekerjaan konstruksi tidak sedikit  yang  bermasalah  terutama  terkait  kondisi  bangunan  tidak  berfungsi  baik  secara keseluruhan maupun sebagian, masalah teknis, aspek manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, atau keselamatan umum yang berujung pada kegagalan pekerjaan kontruksi. 5
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017, dasar hukum jasa konstruksi diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  :  18  Tahun  1999.  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi Nomor  :  18  Tahun  1999,  memiliki  lingkup  regulasi  yang  lebih  ketat  bagi  penyedia  dan pengguna  jasa  dalam  penyelenggaraan  jasa  konstruksi,  salah  satunya  adalah  ancaman pidana  atas  kegagalan  bangunan  yang  mengakibatkan  korban  jiwa  maupun  kerugian materil. Sayangnya ketentuan pidana ini tidak lagi diadopsi dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 6
Penghapusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,  secara  tidak  langsung  telah  memicu  maraknya  persoalan  hukum  (terutama terkait  kecelakaan  konstruksi  dan  kegagalan  bangunan)  dalam  penyelenggaraan  jasa konstruksi. 7 Dihapuskannya sanksi pidana dalam Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor : 2 Tahun  2017  maka  pengguna  atau  penyedia  jasa  konstruksi  tidak  dapat  dikenai  sanksi pidana.  Pertanggungjawaban  pidana  atas  kegagalan  bangunan  dan  atau  kecelakaan konstruksi  harus  menggunakan  ketentuan  pidana  diluar  undang-undang  jasa  konstruksi seperti : Pasal 151, Pasal 157 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, serta Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Hal ini menimbulkan terjadinya disparitas dan kekosongan hukum dalam penegakan sanksi pidana dalam undang-undang jasa konstruksi. 8 Bahwa  sebagai  contoh  dalam  proyek  pembangunan  bangunan/gedung  pemerintah, terjadi kerobohan bangunan (kecelakaan konstruksi) disebabkan oleh fator teknis maupun
1 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Era Baru Konstruksi Berkarya Menuju Indonesia Maju (Buku I). Jakarta : Pusat Data Dan Teknologi Informasi PUPR 2021, Hlm 124.
2 Yeremia  Reansa  Ginting. Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi  Akibat Terjadinya Keadaan Kahar. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. (Yogyakarta 2019), Hlm 11.
3 Sulistijo Sidarto Mulyo. Proyek Infrastruktur Dan Sengketa Konstruksi. (Jakarta : Prenadamedia Grup 2018), Hlm 86.
4 Ade Irawan. Pembaharuan Regulasi Jasa Konstruksi Dalam Upaya Mewujudkan Struktur Usaha Yang Kokoh, Andal, Berdaya Saing Tinggi Dan Pekerjaan Konstruksi Yang Berkualitas . Jurnal Hukum Rechts Vinding. Vol. I  No. 2 (Agustus 2012), Hlm 215
5 Adeline  Evelina. Tanggung  Jawab  Hukum  Pelaksana  Pekerjaan  Konstruksi  Terhadap  Kegagalan  Pekerjaan Konstruksi Dan Bangunan. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium. Vol. 7 No. 1, (Mei 2018), Hlm 57.
6 Yushar. Tanggung Gugat Kontraktor Dalam Kegagalan Bangunan. Media Iuris Vol. 2 No. 3, (Oktober 2019), Hlm 421.
7 Sagita  Purnomo. Kajian  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Kegagalan  Bangunan  Dalam  Pekerjaan  Konstruksi . Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 2. (Juli 2023) Hlm 42.
8 Agustina . Rekonstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pekerjaan Konstruksi . Medan : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2023. Hlm 107.
kelalaian  yang  menyebabkan  korban.  Peristiwa  ini  mutlak  merupakan  tindak  pidana konstruksi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, namun ketentuan pidana ini telah dihapus dalam Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2017.  Disisi  lain  kerobohan  bangunan  atau  kecelakaan  konstruksi  yang menyebabkan  kerugian  terhadap  orang  maupun  benda  dapat  dikenai  sanksi  pidana sebagaimana diatur Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan  dan  Gedung,  namun  karena  minimnya  pemahaman  akan  hukum  konstruksi, penegakan  hukum  lebih  ditekankan  pada  unsur  tindak  pidana  korupsinya,  yaitu memperkaya  diri  sendiri  dengan  cara  melawan  hukum  dan  merugikan  keuangan  negara pada pekerjaan konstruksi.
Bahwa  hal  ini  tidak  sepenuhnya  keliru,  namun  yang  sangat  disayangkan  karena dikes ampingkannya  delik  materil  ‘pidana  konstruksi’  yang  seharusnya  menggunakan ketentuan undang-undang di bidang konstruksi, atau dijadikan sebagai dakwaan alternatif (kedua)  dalam  dakwaan  di  persidangan.  Realitas  penegakkan  hukum  seperti  ini mengakibatkan terjadinya kekosongan serta disparitas dalam penegakan hukum pidana atas kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi. 9
Bahwa untuk mengisi kekosongan dan disparitas dalam penegakan hukum pidana atas kegagalan  bangunan  dan  kecelakaan  konstruksi  yang  menimbulkan  kerugian  terhadap orang ataupun benda pada Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor : 2 Tahun 2017, maka diperlukannya  kodifikasi  dan  atau  rekonstruksi  hukum  guna  menyelaraskan  undang- undang  jasa  konstruksi  dengan  undang-undang  lainnya  di  bidang  konstruksi  untuk memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini  yaitu  :  Pertama  bagaimana  sanksi  hukum  atas  kegagalan  bangunan  dan  kecelakaan konstruksi  dalam  undang-undang  jasa  konstruksi?  Kedua  bagaimana  upaya  mengatasi disparitas dan kekosongan hukum pidana atas kegagalan bangunan dalam undang-undang jasa  konstruksi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  secara  komperehensif  sanksi hukum  atas  kecelakaan  konstruksi  dan  kegagalan  bangunan  dalam  undang-undang  jasa konstruksi, serta membahas secara mendalam upaya mengatasi disparitas dan kekosongan hukum pidana atas kegagalan bangunan dalam undang-undang jasa konstruksi.

## METODE
Sesuai  dengan  pokok  permasalahan,  jenis  penelitian  hukum  yang  dilakukan  adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum tertulis, yurisprudensi dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatannya bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengambil data secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu permasalahan  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  maupun  norma-norma hukum  yang  berlaku.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan ( library  research )  yaitu  untuk  mendapatkan  data  dengan  melakukan  penelaahan  bahan kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  yang  dapat  berupa  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  dan  karya  atau jurnal ilmiah lainnya maupun bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar dan artikel. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sanksi Hukum Atas Kecelakaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan Dalam Undang- Undang Jasa Konstruksi
9 Ibid., 108
10 Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum Dan Juritmetri . Jakarta : Galamania Indonesia 1990, Hlm. 53.
Penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan asas kejujuran, keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan,  keamanan  dan  keselamatan,  kebebasan,  pembangunan  berkelanjutan,  serta berwawasan  lingkungan. 11 Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  Nomor  :  2  Tahun  2017 mengatur  penyelenggaraan  jasa  konstruksi  untuk  memberikan  arah  pertumbuhan  dan perkembangan  jasa  konstruksi  dalam  mewujudkan  struktur  usaha  yang  kukuh,  andal, berdaya  saing  tinggi  dan  hasil  kerja  konstruksi  yang  berkualitas,  mewujudkan  tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajibannya. 12
Pasal  1  Ayat  (10)  Undang-Undang  Nomor  :  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi menyebutkan Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Bahwa dalam hal  jasa  konstruksi  tidak  mematuhi  standar  keamanan,  keselamatan,  kesehatan  dan keberlanjutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  Undang-Undang  Nomor  :  2  Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, maka pengguna jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap kegagalan bangunan.
Pasal  1  Ayat  (27)  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2021  Tentang  Pedoman  Sistem  Manajemen Keselamatan Konstruksi, menyebutkan Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian  pada  tahap  pekerjaan  konstruksi  karena  tidak  terpenuhinya  standar  K4  yang mengakibatkan  kehilangan  harta  benda,  waktu  kerja,  kematian,  cacat  tetap  dan  atau kerusakan  lingkungan  hidup.  Berbagai  penyebab  utama  kecelakaan  kerja  pada  proyek konstruksi berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja  yang  berbeda-beda,  terbuka  dan  dipengaruhi  cuaca,  waktu  pelaksanaan  terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik tinggi, serta menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih, serta manajemen. 13
Kecelakaan  kerja  pada  sektor  konstruksi  di  Indonesia  tergolong  cukup  tinggi. Berdasarkan  data  BPJS  Ketenagakerjaaan  tahun  2017  terjadi  kecelakaan  kerja  di  sektor konstruksi  sebanyak  1.877  kasus. 14 Bahwa  faktor  penyebab  tingginya  kecelakaan  kerja disebabkan oleh tidak dilibatkannya tenaga ahli K3, metode pelaksanaan kerja yang kurang tepat,  lemahnya  pengawasan,  hingga  kurang  memadahinya  peralatan  pelindung  diri. 15 Menentukan  penyebab  terjadinya  suatu  kegagalan  bangunan  dan  pengimplentasian  K4 dalam  pekerjaan  konstruksi,  diperlukan  Penilai  Ahli  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  61 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi jo Peraturan  Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PUPR No 8 Tahun 2021, sebagai peraturan pelaksananya. 16
Bahwa sanksi hukum atas kegagalan bangunan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi perdata yang dijelaskan sebagai berikut: 17
1) Sanksi Administrasi
11 Sulistijo Sidarto Mulyo. Op. Cit , Hlm 138
12 Ibid., Hlm 139
13 Prayitno Osmar Dangga. Kajian Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Konstruksi . Student Journal Gelagar Vol. 2 (No.2 2020). Hlm 305.
14 Https;//mutiaramutusertifikasi.Com/Konstruksi-Jadi-Sektor-Penyumbang-Kecelakaan-Kerja-Terbanyak- Profesi-Ahli-K3-Konstruksi-Banyak-Dibutuhkan/ Diakses Pada Sabtu 27 Mei 2023 Pukul 09.00 WIB.
15 Prayito Osmar Dangga. Kajian Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Konstruksi. Journal Gelagar. Vol. 2 No. 2 2020. Hlm 303.
16 Sarwono Hardjomuljadi. Peran Penilai Ahli Dalam Penanganan Kegagalan Bangunan Dan Kegagalan Konstruksi (Menurut UU Nomor 18 Tahun 1999 Jo PP 29 Tahun 2000). Jurnal Konstruksia. Vol 6. (No 1.2014). Hlm 18.
17 Agustina .  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Korporasi  Atas  Kegagalan  Bangunan  Dalam  Pekerjaan  Konstruksi . Seminar Nasional Hukum Sosial Dan Ekonomi (SANKSI 2023) Vol 2 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2023. Hlm 3-4.
Bahwa  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  Nomor  :  2  Tahun  2017  mengatur  tentang sanksi administrasi bagi pengguna dan penyedia jasa atas kegagalan bangunan, serta pada faktor-faktor penyebabnya seperti mengabaikan K4 yang diatur mulai dari Pasal 89 sampai Pasal 98 dengan bentuk sanksi administasi berupa: peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.

## 2) Sanksi Perdata
Bentuk  pertangungjawaban  hukum  perdata  oleh  penyedia  atau  pengguna  jasa  atas kegagalan bangun ialah ganti rugi atau memperbaiki kegagalan bagunan sebagaimana diatur dalam Pasal 60-Pasal 65 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstrsuksi menyebutkan “penyedia jasa dan atau pengguna jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan”. Bahwa selain itu, ketentuan ganti rugi (materil dan immateril) juga ditegaskan dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yaitu kerugian yang dialami oleh korban kejahatan korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  atau  melalui  gugatan  perdata. Bahwa  selain  dalam  undang-undang  jasa  konstruksi,  kewajiban  bagi  penyedia  atau pengguna jasa untuk membangun kembali atau memperbaiki kegagalan bagunan juga diatur dalam  Pasal  153  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  :  1  Tahun  2011  Tentang  Kawasan Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  pada  pokoknya  berbunyi  “membangun  kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan”
Dihapuskannya  sanksi  pidana  atas  kegagalan  bangunan  dan  kecelakaan  konstruksi dalam  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  Nomor  :  2  Tahun  2017,  telah  menimbulkan kekosongan dan disparitas dalam penegakan hukum pidana. Sebelumnya ketentuan pidana ini  telah  diatur  dalam  Pasal  43  Undang-Undang Jasa  Konstruksi  Nomor  :  18  Tahun  1999 yaitu :
1) Barang  siapa  melakukan  perencanaan  pekerjaan  konstruksi  tidak  memenuhi ketentuan  keteknikan  dan  mengakibatkan  kegagalan  pekerjaan  konstruksi  atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai kontrak;
2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  keteknikan  yang  telah  ditetapkan  dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5 persen dari nilai kontrak;
3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekeraan konstruksi dengan sengaja  memberi  kesempatan  kepada  orang  yang  melakukan  pekerjaan  konstuksi melakukan  penyimpangan  terhadap  ketentuan  keteknikan  yang  mengakibakan timbulnya  kegagalan  pekerjaan  konstruksi  atau  kegagalan  bangunan  dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai kontrak.
Bahwa dengan dihapuskannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengguna atau penyedia jasa tidak dapat dikenai pidana atas kegagalan  bangunan,  pertanggungjawaban  pidananya  harus  menggunakan  ketentuan pidana undang-undang di bidang konstruksi lainnya seperti : 18
a) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 151
18 Ibid., Hlm 4-5.
1) Setiap  orang  yang  menyelenggarakan  pembangunan  perumahan  yang  tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, sarana dan perasarana, serta utilitas umum yang diperjanjikan, sebagaimana dimksud dalam Pasal 134  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  5.000.000.000  (lima  milyar rupiah);
2) Selain  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  ayat  (1),  pelaku  dapat  dijatuhi  pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, sarana dan perasarana, serta utilitas umum yang dijanjikan.
Pasal 157
Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat  yang  berpotensi  dapat  menimbulkan  bahaya  bagi  barang  ataupun  orang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  140,  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah).

## Pasal 163
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160, atau Pasal 161 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.
b) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Pasal 46
1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau  denda  paling  banyak  10%  (sepuluh  per  seratus)  dari  nilai  bangunan,  jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup;
3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau  denda  paling  banyak  20%  (dua  puluh  per  seratus)  dari  nilai  bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
Pasal 47
1) Setiap  orang  atau  badan  yang  karena  kelalaiannya  melanggar  ketentuan  yang  telah ditetapkan  dalam  undang-undang  ini  sehingga  mengakibatkan  bangunan  tidak  laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda;
2) Pidana  kurungan  dan/atau  pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) meliputi:
a) pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
b) pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2%  (dua  per seratus) dari  nilai  bangunan  gedung  jika  karenanya  mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup;
c) pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3%  (tiga  per seratus) dari  nilai  bangunan  gedung  jika  karenanya  mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
Upaya  Mengatasi  Disparitas  dan  Kekosongan  Hukum  Pidana  atas  Kegagalan Bangunan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi
Kekosongan  hukum  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  keadaan  kosong  atau  ketiadaan peraturan  perundang  undangan  (hukum  yang  mengatur  tata  tertib  dalam  masyarakat), sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang  atau  peraturan  perundang-undangan. 19 Penyebab  terjadinya  kekosongan hukum ialah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari legislatif maupun eksekutif  memerlukan  waktu  yang  lama,  sehingga  pada  saat  peraturan  perundang- undangan  itu  dinyatakan  berlaku  maka  hal-hal  atau  keadaan  yang  hendak  diatur  telah berubah. 20 Selain  itu,  kekosongan  hukum  juga  disebabkan  keadaan  atau  fenomena  yang terjadi belum diatur dalam suatu undang-undang, atau sekalipun telah diatur namun tidak jelas atau tidak lengkap. Kondisi ini sesuai dengan adagium hukum Het recht hinkt achter de fiten  an “Hukum  tertatih -tatih  mengejar  peristiwa  yang  terus  berkembang  dalam masyarakat.” 21
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  Disparitas  diartikan  sebagai  perbedaan, sementara  dalam  konteks  hukum,  Disparitas  pidana  ( disparity  of  sentencing )  merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama ( same offence ) atau terhadap  tindak  pidana  yang  sifatnya  berbahaya  dapat  diperbandingkan  ( offences  of comparable seriousnees ) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana dapat terjadi pada  penghukuman  terhadap  mereka  yang  melakukan  suatu  delik  secara  bersama. 22 Disparitas  pemidanaan  mempunyai dampak  besar  karena  didalamnya  terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana. Sudut  pandang  sosiologis,  disparitas  pidana  dipersepsi  oleh  publik  sebagai  bukti ketiadaan keadilan (societal justice). Sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap  melanggar  hukum.  Karena  disparitas  hukum,  elemen  keadilan  pada  dasarnya harus  melekat  pada  putusan  yang  diberikan  oleh  hakim  telah  terabaikan. 23 Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :
a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
d. Disparitas  antara  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  yang  berbeda  untuk tindak pidana yang sama.
Contoh  disparitas  dalam  penegakan  hukum  bidang  konstruksi  dapat  ditemui  pada Putusan  Pengadilan  Negeri  Gianyar  Nomor  83/Pid.Sus/2019/PN.Gin,  tentang  robohnya bangunan  rumah  akibat  banjir, jo Putusan  Pengadilan  Negeri  Malang  Nomor  : 135/Pid.B/2021/PN  Mlg,  tentang  kecelakaan  dalam  pekerjaan  konstruksi  yang menyebabkan  korban  luka  dan  meninggal  dunia.  Disparitas  pidana  juga  terhadi  dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 419/Pid.B/2010/PN.LMG, tentang kegagalan bangunan robohnya plafon/atap bangunan sekolah SMKN 2 Lamongan.
Bahwa  tindak  pidana  pada  ketiga  kasus  diatas  secara  legal  materil  merupakan kejahatan  di  bidang  konstruksi  (pelanggaraan  terhadap  Pasal  46-47  Undang-Undang Bangunan  Gedung  dan  Pasal  157  ayat  (2)  Undang-Undang  Perumahan  Kawasan Permukiman)  dengan  demikian,  sanksi  pidana  yang  harus  diterapkan  adalah  ketentuan pidana  yang  terdapat  dalam  undang-undang aquo sebagai lex  specialist tindak  pidana konstruksi.  Namun  masing-masing  Terdakwa  justru  divonis  oleh  Hakim  melanggar
19 Fachrizza Sidi Pratama. Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjang Paspor Menjadi 10 Tahun . Jurnal Of Law And Border Protection. Vol 1( No. 1 2019), Hlm 54.
20 Ibid.,
21 Abdul Nasir. Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat . Jurnal Hukum Replik Vol. 5 (No. 2 September 2017), Hlm 174.
22 Nimerodi  Gulo. Disparitas  Dalam  Penjatuhan  Pidana .  Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum,  Jilid  47  (No.3,  Juli 2018), Hlm 216.
23 Harkrisnowo. Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia . (Jakarta : Majalah KHN Newsletter, 2003), Hlm22.
ketentuan Pasal 359-360 ayat KUHP (kelalaian yang mengakibatkan orang mati) serta Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang  Nomor  :  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Bahwa kekeliruan  dalam  penerapan  hukum  ini  terjadi  karena  kurangnya  pemahaman  aparat penegak  hukum  terkait  ketentuan  pidana  konstruksi  yang  diatur  secara  terpisah  dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Minimnya pemahaman terhadap hukum konstruksi, membuat aparat penegak hukum menggunakan ketentuan undang-undang yang lebih umum (KUHP) atau mengangkat unsur tindak pidana kopsi yang lebih “bernilai” karena korporasi adalah extradorinary crime yang saat ini menjadi prioritas untuk ditumpas. Bahwa hal ini tidak sepenuhnya keliru, namun yang  sangat  disayangkan  karena  dikesampingkanya  delik  materil  konstruksi  yang seharusnya  menggunakan  ketentuan  pidana  undang-undang  di  bidang  konstruksi,  atau dijadikan  sebagai  dakwaan  alternatif  dalam  persidangan.  Hal  inilah  yang  pada  praktek peradilan  pidana  kita  menyebabkan  disparitas  dan  kekosongan  hukum  pidana  atas kegagalan bangunan atau kecelakaan konstruksi.
Berdasarkan contoh diatas, disparitas dan kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diantaranya :
1) Tidak adanya ancaman sanksi pidana atas kecelakaan konstruksi dan atau kegagalan bangunan, terutama yang menyebabkan korban luka dan meninggal dunia, sehingga untuk menegakkan hukum atas tindak pidana itu harus menggunakan aturan dalam KUHP atau undang-undang tindak pidana korupsi;
2) Bahwa  terhadap  pelanggaran  K4  dalam  pekerjaan  konstruksi,  hanya  dikenakan hukuman administrasi Pasal 89-98 (peringatan, penghentian kegiatan dan pencabutan izin).  Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  :  1  Tahun  1970  Tentang Keselamatan  Kerja,  mengamanatkan  peraturan  perundang-undangan  terkait keselamatan  kerja,  dapat  memuat  ketentuan  sanksi  pidana  (pelanggaran)  atas keselamatan kerja dengan ancaman kurungan paling lama 3 bulan dan denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
3) Keterbatasan  wawasan  serta  pemahaman  para  aparat  penegak  hukum  akan  pidana dalam  undang-undang  bidang  konstruksi  (undang-undang  bangunan  gedung, perumahan dan kawasan permukiman serta jasa konstruksi);
4) Dalam  kasus  kegagalan  bangunan  pada  proyek  yang  bersumber  dari  APBN/APBD (keuangan negara) penegak hukum, lebih memilih menegakan hukum tindak pidana korupsi dan mengabaikan ketentuan pidana konstruksi. Hal ini dikarenakan prioritas utama  Kepolisian  dan  Kejaksaan  untuk  mengungkap  kasus  tindak  pidana  korupsi sebagai extra ordinary crime . Bahwa mengatasi disparitas dan kekosongan hukum pidana atas kegagalan bangunan dalam  undang-undang  Jasa  Konstruksi,  diperlukannya  suatu  kodifikasi  hukum  atau rekonstruksi  hukum.  Kodifikasi  hukum  yang  dimaksud  disini  ialah  penggabungan  atau pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu rechtseenheid (kesatuan hukum) dan suatu rechts-zakerheid (kepastian  hukum). 24 Kodifikasi  menjadikan  peraturan-peraturan  dalam suatu  bidang  tertentu,  yang  tersebar,  terhimpun  dalam  suatu  kitab  yang  terstruktur sehingga mudah ditemukan. Bentuk hukumnya diperbaharui namun isinya diambilkan dari hukum yang sudah ada atau yang masih berlaku. 25
Kodifikasi  dilakukan  dengan  penggabungan  undang-undang  bangunan  gedung, undang-undang  perumahan  dan  kawasan  permukiman,  serta  undang-undang  jasa konstruksi digabung menjadi satu untuk mengisi kokosongan hukum pidana atas kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi. Selain kodifikasi juga dapat dilakukan rekonstruksi
24 Rahardjo. Ilmu Hukum . (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Hlm. 92
25 Ibid.,
hukum atas kecelakaan konstruksi dan atau kegagalan bangunan dalam undang-undang jasa konstruksi yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :
Konsep Rekonstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi No Rekonstruksi Ketentuan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Ketentuan dalam Undang-Undang Pembanding 1 Mengembalikan ketentuan pidana  sebagai  sanksi  atas kegagalan  bangunan  dalam pekerjaan  konstruksi,  serta penambahan ketentuan umum tentang defenisi kecelakaan konstruksi, keselamatan  konstruksi  dan kegagalan pekerjaan konstruksi. Pasal 63 Mengatur sanksi perdata (mengganti atau  memperbaiki kegagalan bangunan)
Pasal 98 Mengatur  tentang sanksi  administrtif atas kegagalan bangunan 1. Pasal  43  Undang- Undang  Nomor  ;  18 Tahun  1999  Tentang
Jasa Konstruksi. (sanksi  pidana  atas kegagalan  bangunan yang menyebabkan kerugian  benda  dan korban jiwa)
2. Pasal  151,  157,  163, Undang-Undang Nomor ; 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan & Kawasan Pemukiman (sanksi pidana terhadap penyelenggaraan perumahan  di  tempat berpotensi  berbahaya dan membangun rumah  tidak  sesuai spesifikasi yang dijanjikan, serta pemberatan hukuman denda tiga kali apabila kejahatan itu dilakukan  oleh  badan hukum) 3. Pasal  47  Undang- Undang  Nomor  :  28 Tahun  2002  Tentang Bangunan Gedung Berisi  tentang  sanksi pidana  atas  kegagalan bangunan (bangunan tidak  sesuai  spesifikasi yang diperjanjikan, kerobohan bangunan, membangun  rumah  atau bangunan di tempat yang berpotensi  bahaya  dan
mengancam  keselamatan jiwa. 2 Revitalisasi sanksi atas pelanggaran  terhadap  K4 (Keamanan, Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan) Pasal  96  Undang-Undang Nomor  :  2  Tahun  2017
Tentang Jasa Konstruksi yang bersifat  administrasi  harus mengikuti ketentuan Undang- Undang  Nomor  :  1  Tahun 1970  tentang  Keselamatan Kerja, dan ketentuan Undang- Undang  Nomor  :  28  Tahun 2002 yaitu pidana penjara dan atau ancaman kurungan.
Pasal  60  dan  Pasal 96 (Mengatur pihak yang bertanggungjawab dan  bentuk  sanksi administratif  atas pelanggaraan terhadap  standar K4. 1. Pasal  15  Ayat  2 Undang-Undang 1 Tahun  1970  Tentang Keselamatan Kerja, mengamanatkan peraturan perundang- undangan terkait keselamatan lerja untuk mengatur sanksi  (pelanggaran pidana) kurungan  paling  lama 3  bulan  penjara  atas pelanggaran keselamatan, kesehatan dan keamanan keja 2. Pasal 46 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor  :  28  Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung . (Mengatur sanksi pidana  jika  pemilik atau pengguna bangunan mengabaikan ketentuan undang- undang  ini,  sehingga mengakibatkan kerugian  materil  dan kecelakaan yang mengakibatkan  cacat atau meninggal dunia.

## PENUTUP
Sanksi hukum atas kegagalan bangunan dalam Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi meliputi peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa, pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan atau pencabutan izin (Pasal 89-98), serta sanksi perdata berupa ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 63. Sanksi pidana atas kegagalan bangunan diatur dalam beberapa ketentuan undang-undang lain di luar jasa konstruksi seperti : Pasal 46-47 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pasal 151, Pasal 157 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan ancaman pidana penjara dan denda.
Upaya  untuk  mengatasi  kekosongan  dan  disparitas  penegakan  hukum  pidana  atas kecelakaan konstruksi serta kegagalan bangunan dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017  tentang  Jasa  Konstruksi  dapat  dilakukan  melalui  kodifikasi  hukum  yaitu
menggabungkan  ketentuan  pidana  terkait  kegagalan  bangunan  dan  kecelakaan  konstrusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, atau rekonstruksi hukum dalam bentuk pengaturan kembali sanksi pidana atas kegagalan bangunan yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,  serta  merevitalisasi  sanksi  administrasi  atas  pelanggaraan  K4  menjadi pelanggaran pidana mengikuti ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Saran  dalam  penelitian  ini  ialah  dalam  mengatasi  kekosongan  dan  disparitas penegakan  hukum  pidana  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi, diperlukan  suatu  rekonstruksi  hukum  yaitu  pengaturan  kembali  sanksi  pidana  atas kegagalan  bangunan  atau  kecelakaan  konstruksi.  Adanya  pengaturan  sanksi  pidana  atas kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan, akan memberikan jaminan keamanan dan kepastian  hukum  bagi  masyarakat  luas.  Selain  itu,  aparat  penagak  hukum  juga  harus menguasai  dan  memahami  ketentuan  pidana  pada  undang-undang  bidang  konstruksi seperti : Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai lex specialis kejahatan/pelanggaran pidana konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Harkrisnowo.  (2003). Rekonstruksi  Konsep  Pemidanaan  :  Suatu  Gugatan  Terhadap  Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia . Jakarta : Majalah KHN Newsletter.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2021). Era Baru Konstruksi  Berkarya  Menuju  Indonesia  Maju (Buku  I).  Jakarta  :  Pusat  Data  dan Teknologi Informasi PUPR.
Mulyo,  Sidarto,  Sulistijo.  (2018). Proyek  Infrastruktur  Dan  Sengketa  Konstruksi. Jakarta  : Prenadamedia Grup.
Rahardjo. (1991). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soemitro,  Hanitijo,  Ronny . (1990). Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Juritmetri .  Jakarta  : Galamania Indonesia.

## Jurnal
Agustina. (2023). Kebijakan Hukum Terhadap Korporasi Atas Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi. Seminar Nasional Hukum Sosial dan Ekonomi (SANKSI 2023) Vol  2  No.  1.  Fakultas  Hukum  universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/Issue/view/1527
Dangga,  Osmar,  Prayitno.  (2020). Kajian  Faktor-Faktor  Penyebab  Kecelakaan  Konstruksi . Student Journal Gelagar Vol. 2 No.2. Hlm 305. DOI : https://doi.org/10.36040/sondir.v5i1.3635
Evelina, Adeline. (2018). Tanggung Jawab Hukum Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi Dan Bangunan. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium. Vol. 7 No. 1. DOI : http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v7i1.2268
Gulo,  Nimerodi.  (2018). Disparitas  dalam  Penjatuhan  Pidana .  Jurnal  Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47. No.3. DOI : 10.14710/mmh.47.3.2018.215-227
Hardjomuljadi, Sarwono. (2014). Peran Penilai Ahli dalam Penanganan Kegagalan Bangunan dan Kegagalan Konstruksi (Menurut UU Nomor 18 Tahun 1999 Jo PP 29 Tahun 2000) . Jurnal Konstruksia. Vol 6. No 1. DOI : https://doi.org/10.24853/jk.6.1.%25p
Irawan,  Ade.  (2012). Pembaharuan  Regulasi  Jasa  Konstruksi  Dalam  Upaya  Mewujudkan Struktur Usaha Yang Kokoh, Andal, Berdaya Saing Tinggi Dan Pekerjaan Konstruksi Yang  Berkualitas .  Jurnal  Hukum  Rechts  Vinding.  Vol.  I  No.  2.  DOI  : http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.98
Nasir, Abdul. (2017). Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat . Jurnal Hukum Replik Vol. 5. No. 2. DOI : http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925
Pratama,  Sidi,  Fachrizza.  (2019). Fenomena  Rechtsvacuum  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjang Paspor Menjadi 10  Tahun .  Jurnal  Of  Law  And  Border  Protection.  Vol  1  No.  1.  DOI  : https://dx.doi.org/10.52617/jlbv.v1i1.156 .
Purnomo, Sagita. (2023). Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi . Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 2. DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3153
Yushar. (2019). Tanggung Gugat Kontraktor dalam Kegagalan Bangunan. Media Iuris Vol. 2 No. 3, DOI : http://dx.doi.org/10.20473/mi.v2i3.15092

## Skripsi dan Disertasi
Agustina.  (2023). Rekonstruksi  Hukum  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam Pekerjaan  Konstruksi .  Medan  :  Program  Studi  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Ginting, Reansa, Yeremia. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi  Akibat  Terjadinya  Keadaan  Kahar. Yogyakarta  :  Fakultas  Hukum Universitas Atma Jaya.