## PSUEDO DEMOKRASI DALAM RANAH KOALISI PARTAI POLITIK DI INDONESIA

## Oleh :
Sidi Alkahfi Setiawan, S.H., M.H.

## Abstract
This paper uses normative juridical research method to gather a wide range of legislation as the legal basis for the establishment of political parties and compare it with the present context where the presidential system of government in Indonesia, which uses multi-party system  resulted  not  dimunculkannya  the  majority  party  in  parliament  and  thus  require coalition  between  parties  political.  Uniquely  in  the  practice  of  constitutional  Coalition political party applied only to a parliamentary system instead of presidential such as in Indonesia. This phenomenon resulted in the coalition of political parties in Indonesia is not ideological but simply Coalition Coalition of interests that are very loose. This loose coalition  that  very  often  resulted  in  the  migration  of  the  room  from  each  party  from opposition into joining the government or vice versa depending on the extent to which the interests of the party to be accommodated. It is then called pseudeo democracy by political parties in the coalition government mechanism. Because the coalition is only based on the interest result in the emergence of changes of political party support in both the legislative and executive institutions specifically by smaller parties voiced both in parliament and in the executive.
Keywords : Pseudeo Democracy, Multi Party, Presidential

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  pidatonya  dihadapan Kongres  Persatuan  Guru Republik Indonesia,    tanggal  30  November  1956, Presiden  Soekarno menyatakan :
“Di  dalam    boelan  November    tahun 1945–teroes  terang  sadja  kita memboeat  satoe  kesalahan  jang  amat besar,  jaitoe  kita    mengandjoerkan dibangoenkan  partai,  partai,  partai. Itu  salah satoe  kesalahan.  November 1945! Nu weekt het zich!!!. Tahoekah, saoedara-saoedara  Pemoeda  dan Pemoedi.  Impiankoe  lha  bok  ja-kata orang  Djawa.  Lha  bok  ja,  pada  satu saat  pentol-pentol,  artinja  pemimpin- pemimpin  daripada  partai-partai ini, berdjoempa satu sama lain, mengadakan  musjawarah  satu  sama lain, dan lantas mengambil keputusan satu sama lain : Marilah, sekarang ini bersama-sama  kita  mengoeboerkan semua partai!!!”.
Indonesia adalah negara
kepulauan  terbesar  di  dunia  yang mempunyai 17.508 pulau yang terbentang  diantara 6  derajat  Lintang Utara – 11 derajat Lintang Selatan dan 95 derajat  Bujur Timur – 141 derajat  Bujur Timur, memiliki  sejarah  yang  panjang dalam laku berdemokrasi,  berbicara demokrasi  di  Indonesia  berarti  berbicara tentang  partai  politik,  yang pioneer -nya keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Partai  politik  dari  dua  kata,  yaitu “partai” dan “politik” .  Kata  partai menunjuk  pada  golongan sebagai pengelompokan  masyarakat  berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, idiologi, agama, bahkan kepentingan.
Pengelompokan  ini  bentuknya  adalah organisasi  secara  umum,  yang  dapat dibedakan  menurut  wilayah  aktifitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. 1
Menurut Miriam Budiarjo, Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih  baik.  Di  Indonesia,  kita  teringat pepatah gemah  ripah  loh  jinawi .  Orang Yunani  kuno,  terutama  Plato  dan Aristoteles,  menamakannya  sebagai een dam onia atau the good life . 2
Politik  dalam kosakata bahasa Arabnya  disebut “Siyasah” yang kemudian  diterjemahkan  menjadi  siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya “Politics”.
Politik itu sendiri memang berarti cerdik, dan  bijaksana  yang dalam  pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagai  suatu  cara  yang  dipakai mewujudkan  tujuan,  tetapi  para  ahli
1 Tim  Penyusun  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi,  2010,  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi,  Jakarta  :  Sekretariat  Jendral  dan Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi,  hlm. 193.
2 Miriam  Budiardjo,  2010,  Dasar-Dasar  Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 13
politik  sendiri  mengakui  bahwa  sangat sulit  memberikan  definisi  tentang  ilmu politik. 3
Dalam bahasa latin “poli” artinya banyak  dan “tics” artinya  “serangga pengisap  darah”.  Mereka  secara  diam- diam  bergentayangan  diantara  manusia untuk  mencuri  peluang  menggigit sekaligus  mengisap  darah  setiap  mahluk yang  ada  disekitarnya,  termasuk  darah manusia.  Mereka  amat  menyukai  darah manusia karena kaya multivitamin, manis rasanya,  sukar  memproduksinya  dan memperpanjang usia. Politisi, merupakan salah  satu  profesi  tertua  didunia  selain pelacur,  tidak  ubahnya  seperti  Pangeran Drakula  yang  rajin  gentayangan  setiap malam. 4
Namun  demikian,  makna  negatif ini  tentu  saja  tidak  sepenuhnya menggambarkan  sosok  politisi.  Politisi sesungguhnya  adalah  sebuah  pekerjaan yang  amat  mulia  karena  bertujuan mensejahterakan  kehidupan  rakyat.  Para politisilah  yang  mendirikan  partai-partai politik, menentukan  idiologi partai-partai itu,  membuat  dan  menegakkan  aturan partai, mengumpulkan sebanyak banyaknya  pendukung,  memenangi pemilihan  umum,  dan  bekerja  keras
3 Inu  Kencana  Syafiie  dan  Azhari,  2010,  Sistem Politik  Indonesia,  Bandung:PT  Refika Aditama, hlm. 6
4 Dati  Fatimah  &  Mail  Sukribo,  2009,  DPR Uncensored, Yogyakarta : Bentang, hlm. v
untuk  mengejar  cita-cita  masing-masing lewat  berbagai  lembaga,  termasuk legislatif atau parlemen. 5
Politik adalah proses pembentukan  dan  pembagian  kekuasaan dalam masyarakat,  antara  lain  terwujud dalam  proses  pembuatan  keputusan politik, hususnya dalam negara. Pengertian  ini  merupakan  upaya penggabungan dari berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik dikenal dalam ilmu politik. 6
Beberapa ahli memberikan konsep  tentang  partai  politik  secara berbeda-beda,  namun  memiliki  elemen- elemen  yang  hampir  sama,  Mac  Iver 7 menyatakan :
“We may define a political party as an association organized in support of some principle or policy which by constitusional means it endeavour make the determinant of government”
Bagi Edmund  Burke 8 partai  politik merupakan :
“a  body  of  men  united for promoting by  their joint endeavour the national interest upon some particular priciple in which they are all agree”
5 Ibid, hlm. vi
6 Dody  Rudianto  dan  Suroto,  2003, Partai-Partai Politik  di  Indonesia,  dalam  Abdilla  Fauzi Achmad, 2012, Tata Kelola Bernegara dalam Persepektif  Politik,  Golden  Terayon  Press, hlm. 1.
7 Tim  Penyusun  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara  …. Loc. Cit.
8 Ibid
Setelah  menganalisa  berbagai definisi  partai  politik.  K.C.  Ware 9 , merumuskan  definisi  partai  politik sebagai berikut : “A political party is an institution that (a) seeks influence is an a state,  often  by  attempting  to  occupy positions in government, and (b) usually consist  of  more  than  a  single  interest  in the  society  and  so  to  some  degree attempts to “aggregate interest”
Keberadaan partai politik menjadi salah satu  ciri  utama  negara  demokrasi modern. Bahkan, partai politik merupakan  salah  satu  pilar  demokrasi modern,  yaitu  demokrasi  perwakilan. Untuk  menjembatani  antara  pemerintah dan  rakyat  diperlukan  adanya  partai politik. Peran partai politik adalah menata aspirasi  rakyat  yang  berbeda-beda, dijadikan “pendapat  umum” sehingga dapat  menjadi  bahan  pembuatan keputusan  yang  teratur.  Dalam  negara modern, jumlah pemilihnya sangat besar dan  kepentingannya  sangat  bervariasi sehingga  perlu  dikelola  untuk  menjadi suatu  keputusan.  Partai  politiklah,  yang memilih  prinsip-prinsip  aspirasi  para pemilih  yang  akan  diterjemahkan  dalam proses legislasi. 10
Politik
adalah proses pembentukan  dan  pembagian  kekuasaan dalam masyarakat,  antara  lain  terwujud
9 Ibid 10 Ibid, hlm. 194.
dalam proses pembentukan dan pembuatan  keputusan  politik,  khususnya dalam Negara. Pengertian ini merupakan upaya  penggabungan  dari  berbagai definisi  yang  berbeda  mengenai  hakikat poliitk yang dikenal dalam ilmu politik 11 .
Hakikatnya  keberadaan  partai politik    sebagai  salah  satu  wujud  dari pelaksanaan  hak  azasi  manusia  untuk berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat, selain itu juga demi  berjalannya  demokrasi  yang  baik dalam  suatu  negara.  Melalui  institusi partai  politik  modern  yang  terstruktur, adanya  pemilihan  umum  berkala,  dan beroperasinya kelompok-kelompok penekan,  demokrasi  berjalan  sebagai suatu  mekanisme  atau “an  institutional arrangement  for  arriving  at  political decisions by mean of competitive struggle for the people’s vote” 12
Senada  dengan apa yang dikatakan oleh John Fritzgerald Kennedy: “Bahwa  tidak  ada  kiprah  di  dunia  yang lebih  mulia  dibanding  kiprah  didalam politik,  karena  hasilnya  akan  dikenang
11 Dody Rudianto dan Suroto, Partai-Partai Politik diIndonesia,  dalam  Abdilla  Fauzi  Achmad, 2012, Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik, Golden Terayon Press, hlm. 1
12 Ricardo  Blaug  and  John  Scharzmantel, dalam kutipan  M.  Ali  Syafaat,  2011,  Pembubaran Partai  Politik,  Pengaturan  dan  Praktik Pembubaran  Partai  Politik    dalam  Pergulatan Republik,  dalam Mustafa  Lutfi  &  Iwan Satriawan,  2016,  Risalah  Hukum  Partai Politik di Indonesia, UB Press, hlm. 5.
dan  dinikmati  oleh  banyak  sekali  orang dan menembus ruang dan waktu” 13 Berdasarkan
sejarah dan perkembangan  partai  politik,  pertama- tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan  serta  diikut  sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah  lahir  secara  spontan  dan berkembang sebagai  penghubung antara rakyat  di  satu  sisi  dan  pemerintah  disisi yang lain.
Keberadaan  partai  politik  di Indonesia  dapat  dilacak  sejak  masa penjajahan Belanda. Pada masa itu sudah mulai  berkembang  kekuatan-kekuatan politik dalam tahap pengelompokan yang diikuti  dengan  polarisasi,  ekspansi,  dan pelembagaan. 14 Partai politik di Indonesia  lahir  bersamaan  dengan tumbuhnya  gerakan  kebangsaan  yang menandai  era  kebangkitan  nasional. Berbagai  organisasi,  modern  muncul sebagai wadah pergerakan nasional untuk mencapai  kemerdekaan.  Walaupun  pada awalnya berbagai organisasi tidak secara
13 Muhammad, A.S.  Hikam, 2013,  Gus  Durku, Gus  Dur  Anda,  Gus  Dur  Kita,  Kenangan,
Wawancara Imajiner, dan Guyonan Gusdurian, Bandung:Yrama Widya, hlm. 18.
14 Samuel  P.  Huntington,  Political  Order  in Changing  Societes dalam  Muchamad  Ali Safaat,  2009,  Pembubaran  Partai  Politik  di Indonesia  (Analisis  Pengaturan  Hukum  dan Praktik  Pembubaran  Partai  Politik  1959- 2004),  Disertasi,  Jakarta  :  Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm. 119.
tegas  menamakan  diri  sebagai  partai politik,  namun  memiliki  program- program dan aktivitas politik. 15
Puncak  kebebasan  berekspresi dan berkumpul adalah tatkala gelombang reformasi  1998  bergulir,  dimana  hasil dari  reformasi  adalah  tergulingnya pemerintahan  Soeharto,  amandemen UUD  1945  dan  perlindungan  HAM secara  menyeluruh  oleh  negara.  Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dibebaskannya  mendirikan  partai  politik demi  terwujudnya  ikim  demokrasi  yang telah lebih kurang 32 tahun terpasung.
Munculnya  banyak  partai  politik dalam  sistem  pemerintahan  presidensial di  Indonesia  dalam  teorinya  akan menimbulkan  banyak  masalah.  Karena idelanya sistem pemerintahan presidensial  itu  adalah  dwi  partai sebagaimana dipraktikkan  di  Amerika Serikat.  Namun  di  era  kepemimpinan Presiden  SBY-JK  dan  SBY-Budiono  hal tersebut  dapat  dikendalikan  dengan model Koalisi partai politik.

## B. Perumusan Masalah
Dalam  makalah  ini  penulis  akan fokus pada praktik demokrasi semu yang dilakukan  partai  politik mengenai penerapan Koalisi partai  politik  dalam sistem  presidensial  multi  partai  di Indonesia. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi
sorotan  utama  dalam  makalah  ini, pertama mengenai dinamika partai politik di  Indonesia, kedua  adalah  praktik Koalisi partai  politik  di  Indonesia  dan ketiga  adalah  model Koalisi ideal  partai poltik dalam sistem presidensial.

## II. PEMBAHASAN

## A. Definisi dan Fungsi Partai Politik
Miriam Budiardjo mendefinisikan partai  politik  sebagai  suatu  kelompok yang terorganisir yang anggota- anggotanya  mempunyai  orientasi,  nilai- nilai  dan  cita-cita  yang  sama. Tujuan kelompok  ini  ialah  untuk  memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitutional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksaan mereka. 16
Definisi  berbeda  juga  dinyatakan oleh Sigit Pamungkas, yang mengartikan partai  politik  sebagai  sebuah  organisasi untuk  memperjuangkan  nilai  atau ideologi  tertentu  melalui  penguasaan struktur  kekuasaan  dan  kekuasaan  itu diperoleh  melalui  keikutsertaannya  di dalam pemilihan umum. 17
Partai politik menurut Ranney dan Kedall  dilihat  sebagai “autonomous
16 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik, (Jakarta:Gramedia, 1986), hlm. 5
17 Sigit  Pamungkas,  Partai  Politik  Teori  dan Praktek  di  Indonesia, (Yogyakarta:Institute democracy and Welfarism, 2011), hlm. 5
groups  that  make  nominations  and contest elections in the hope of eventually gaining  and  exercise  control  of  the personnel and policies of government.” 18 (kelompok otonomi yang membuat suatu nominasi  dan  pemilihan  dengan  harapan pada  akhirnya  mengatur  dan  melatih control  atas  personal  dan  kebijakan pemerintah) dalam  pengertian  modern, partai  politik  adalah  suatu  kelompok yang  mengajukan  calon-calon  bagi jabatan  publik  untuk  dipilih  oleh  rakyat, sehingga dapat mengatasai atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. 19
Memasuki abad ke-21 atau yang lebih  popular  disebut  dengan  era demokrasi  kontemporer,  partai  politik juga  sering  kali  digunakan  untuk memberikan  pengaruh  yang  cukup  kuat atas kebijakan-kebijakan publik. Bahkan, di  beberapa  negara  yang  dikuasai  oleh rezim  otoriter  dan  dikatator,  para penguasa berusaha melegitimasi kehadiran  mereka  melalui  instrument partai  politik. 20 Menurut  Pasal  1  ayat  1
18 Ranny dan Kendall dalam Efriza, Op.Cit, hlm. 223
19 Abdul Mukthie  Fadjar, Partai  Politik  Dalam Perkembangan  Ketatanegaraan  Indonesia, (Malang:Setara Press, 2012), hlm. 13
20 Hal ini Nampak di era rezim orde baru, dimana pemerintahan  Soeharto  menggunakan  Golkar sebagai kendaraan atau alat untuk melegitimasi  berbagai  kebijakan  orde  baru lewat parlemen yang selama 32 tahun dikuasai oleh partai golkar.

## UU  No  2  Tahun 2011  tentang  partai
Politik menyatakan bahwa:
“Partai politik dalah organisasi yang bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh sekelompok  warga  Negara  Indonesia secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangakan  dan  membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945”.
Berdasarkan  definisi  tersebut, maka  kedudukan  partai  politik  dalam negara  demorkasi  merupakan  suatu kondisi yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini  terkait  dengan  tugas  dan  fungsinya yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan iklim demokrasi bagi suatu negara.
Dalam prespektif politik keterwakilan  di  lembaga  formal  negara, partai  politik  memiliki  peran  dan  posisi yang  strategis  karena  partai  politik merupakan bagian penting dari pilar-pilar demokrasi. Demokrasi prosedural maupun  substansial  akan  senantiasa menempatkan  aktor  politik  utama  yakni partai  politik  sebagai  instrument  yang menentukan jalannya pemilu 21 .
Maka untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan  fungsi-fungsi    dan  tujuan partai  politik  yang  kemudian  diatur
21 Nur HIdayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan  Pemilu  Di  Indonesia, (Fajar
Media Press: Yogyakarta, 2011), hlm.22
dalam  Pasal  11  UU  No.2  Tahun  2008 sebagaimana  diubah  dengan  UU No.2 Tahun 2011 tentang partai politik yaitu: (1) Partai  politik  berfungsi  sebagai sarana:
a. Pendidikan  politik  bagi  anggota dan  masyarakat  luas  agar  menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan  hak  dan  kewajibannya  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. Pencipta  iklim  yang  kondusif  bagi persatuan  dan  kesatuan  bangsa Indonesia  untuk  kesejahteraan masyarakat;
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. Partisipasi  politik  warga  Negara
Indonesia;
e. Rekrutmen  politik  dalam  proses pengisian  jabatan  politik  melalui mekanisme  demokrasi  dengan memperhatikan  kesetaraan  dan keadilan gender.
(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan secara konstitusional.
Sedangkan  jika  melihat  partai politik  berdasarkan  tingkat  komitmen partai  politik  terhadap  ideologi  dan
kepentingan,  partai  politik  dapat diklasifikasikan dalam lima jenis yaitu: 22
1. Partai  proto ,  adalah  tipe  awal partai  politik  sebelum  mencapai tingkat  perkembangan  seperti dewasa  ini  yang  muncul  di  Eropa Barat  sekitar  abad  tengah  sampai akhir  abad  ke-19.  Ciri  paling menonjol  partai  proto  adalah perbedaan antara kelompok anggota (ins) dengan  non-anggota (outs). Masih  belum  nampak sebagai  parpol  modern,  tetapi hanya  merupakan  faksi-faksi  yang dibentuk
berdasarkan
pengelompokan  ideology  dalam masyarakat.
2. Partai kader , merupakan perkembangan  lebih  lanjut  partai proto,  muncul  sebelum  diterapkan hak  pilih  secara  luas  bagi  rakyat,
sehingga sangat tergantung
masyarakat kelas menengah ke atas
yang memiliki
hak pilih,
keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan,  serta  pemberian dana.  Tingkat  organisasi  dan ideologi  masih  rendah.  Ideologi yang  dianut  konservatisme  ekstrim atau  reformisme  moderat,  partai kader  tidak  perlu  organisasi  besar yang memobilisasi massa.
22 Amal  sebagaimana  dikutip  oleh  Abdul  Malik Fadjar, Op.Cit, hlm. 15-16
3. Partai  massa ,  muncul  setelah terjadinya  perluasan  hak  pilih rakyat,  sehingga  dianggap  sebagai suatu respon politik dan organisasional  bagi  perluasan  hak pilih. Kalau partai proto dan partai kader  muncul  dalam  lingkungan parlemen  (intra-parlemen)  dan memiliki  basis  pendukung  kelas menengah  ke  atas  dengan  tingkat organisasi  dan  ideology  rendah. Partai  massa  terbentuk    diluar parlemen (extra-parlemen) dengan basis  massa  yang  luas,  seperti buruh, tani, kelompok   agama, dll, dengan  ideologi  yang  kuat  untuk memobilisasi massa dengan organisasi  yang  rapi.  Tujuan utamanya bukan hanya memperoleh  kemenangan  dalam pemilihan  umum,  tetapi  juga memeberikan  pendidikan  politik bagi rakyat/anggota.
4. Partai dictatorial , merupakan suatu tipe  partai  massa  tetapi  memiliki ideologi  yang  lebih  kaku  dan radikal.  Kontrol  terhadap  anggota dan  rekrutmen  anggota  sangat ketat., karena dituntut kesetiaan dan komitmen terhadap ideology partai. Biasanya partai dictatorial mengkultuskan  satu  pemimpin utama  yang  mempunyai  segala wewenang,  baik  itu berupa
perekutan  anggota  baru  maupun pemecatan anggota.
5. Partai catch-all , merupakan gabungan  partai  kader  dan  partai massa. Istilah catch-all pertama kali  dikemukakan  oleh  Otto Kirchheimer  untuk  memberikan tipologi pada kecenderungan partai politik di Eropa Barat pasca Perang Dunia  ke-2. Catch-all artinya menampung  kelompok-kelompok sosial  sebanyak  mungkin  untuk dijadikan  anggotanya.  Tujuan utamanya  adalah  memenangkan pemilihan
umum dengan menawarkan progam dan keuntungan bagi anggotanya sebagai  ganti  ideology  yang  kaku.
Aktivitas  partai  ini  erat  kaitannya dengan  kelompok  kepentingan  dan kelompok penekan.

## B. Dinamika
Partai  Politik di Indonesia
Kemerdekaan Indonesia di proklamasikan  pada  17  Agustus  1945, pada 18 Agustus 1945
PPKI melaksanakan  sidang  yang  salah  satu keputusannya adalah mengesahkan UUD Negara  RI  1945 sebagai  konstitusi Indonesia.  Di dalam UUD  Negara  RI 1945, tidak terdapat pengaturan mengenai  partai  politik.  Ketentuan  yang terkait adalah pasal 28 yang menyatakan
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” Ada pendapat  yang  menyatakan  bahwa ketentuan  tersebut  belum  memberikan jaminan  konstitusional.  Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan  pendapat  baru  ada  jika sudah  di tetapkan  dengan  undang- undang. 23
Wacana  kritis  tentang  konsepsi negara  integralistik  yang  dikemukakan Soepomo  pada  tanggal  31  Mei  1945, dalam sidang BPUPKI, memang sengaja kita  gulirkan  kembali,  hal  ini  dilatar belakangi  pasca  tumbangnya  orde  baru dan  munculnya  orde  reformasi  yang mencapai puncaknya pada saat Amandemen  UUD Negara RI  1945, realitas sosial yang ada, Indonesia hingga saat  ini  masih  mengalami  kesulitan  dan gamang  dalam  memposisikan  dan memaknai demokrasi itu sendiri. 24
23 Latar  belakang  lahirnya  ketentuan  Pasal  28 UUD  Negara  RI  1945  merupakan  hasil perdebatan  antara  Soekarno  dan  Soepomo yang  mempertahankan  negara  Integralistik dengan  Mohamad  Yamin  dan  Moh.  Hatta yang  mengusulkan  masuknya  HAM  secara detail . 24 Green  Mind  Community,  dalam  Sidi Alkahfi  Setiawan  2012,    Paradigma  Negara Integralistik,  Dalam  Pusaran  Sejarah  dalam Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia, Kini dan Esok (Kado buat Para Guru Bangsa) , Universitas Jember : Program Pasca Sarjana Hukum, hlm. 17.
Kesulitan  memaknai  demokrasi dalam  arti  yang  sesungguhnya,  sehingga menimbulkan  sulitnya  lepas  dari  krisis multi  dimensi  juga  dialami  Indonesia, khususnya  krisis  ketata-negaraan  yang berujung pada krisis politik dan ekonomi. Gagasan  negara  integralistik  yang  di gulirkan oleh Soepomo dalam Dokuritsu Jzunbi  Cosakai  pada  tanggal  31  Mei 1945,  sengaja  diangkat  untuk  bahan perenungan  kita  semua  dan  diharapkan mampu  menjadi  sebuah “energy alternative” yang mampu menggerakkan piston  pemikiran  dari  para  pemerhati  ke tata  negaraan  Indonesia  tentang  bentuk negara yang cocok bagi Indonesia. 25
Ketika  menyampaikan  tentang konsep  negara  integralistik  Soepomo berkaca pada sejarah bangsa yang berupa kerajaan,  didalam  sebuah  kerajaan diperlukan “orang  berkarakter  kuat” sebagai  pemimpin  yang  mengayomi, seluruh  rakyat,  pemimpin  itu  adalah seorang  raja,  dan  jika  dalam  rumah tangga  dia  adalah  ayah  dari  anak- anaknya.  Sebagai  seorang  ayah,  maka harus  menyatu  dengan  anak-anaknya, demikian  juga  seorang  raja  harus menyatu dengan rakyatnya. 26

## Soepomo  mengemukakan  teori integralistik  sebagai  suatu  jenis  konsep
25 Sidi  Alkahfi  Setiawan, Paradigma Negara…..Ibid
26 Ibid, hlm. 17
negara,  atau  teori  tentang  negara,  yang secara teoritis ada tiga jenis tipologi teori negara,  yang  dikenal,  yaitu  integralistik tentang  negara  yang  diajarkan  oleh Spinoza,  Adam  Muller,  Hegel  dll  yang cocok dengan adat ketimuran dan sangat sesuai  pula  dengan  corak  masyarakat Indonesia, adalah integralistik. 27
Negara berdasarkan aliran pikiran integral,  adalah  penghidupan  bangsa seluruhnya.  Tidak  memihak  golongan, baik  itu kelompok  borjuis,  ataupun kelompok  proletar,  tidak  memihak  suku yang dominan, kemudian mengesampingkan suku yang lain, karena persatuan  dan  kebersamaan  yang  lebih diutamakan, maka negara tidak menganggap  kepentingan  seseorang  atau kelompok lebih dominan. 28
Pemilu  1955, memang  telah menghasilkan  empat  besar  kekuatan politik yang pada dasarnya mewakili tiga corak  idiologi  Nasionalisme,  Islam  dan Barat Modern (Komunis). Soekarno telah mengamati hal ini dalam tulisannya tahun 1920-an,  itulah  sebabnya  dia  bersikeras agar PKI juga ikut diikut sertakan dalam kabinet.  Hasil  pemilu  ini  tidak memunculkan  kekuatan  yang  dominan. Bila  dihimpun,  kekuatan  kalangan  Islam
27 Marsilam  Simanjuntak,  1994,  Pandangan Negara  Integralistik,  Sumber,  Unsur,  dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD NEGARA RI 1945,. Jakarta : Grafiti hlm. 12.
(Masjumi,  NU,  PSII  dan  lainnya)  maka hanya memperoleh 45,2%, Nasionalisme 27,6%  dan  PKI  15,2%.  Disatu  pihak, pemilu ini hampir mengecewakan semua pihak  terutama  PNI  dan  Masjumi;  PNI yang  yakin  akan  mendapat  dukungan dengan  landasan  Nasionalisme  justru merosot  perolehannya  dan  kalangan Islam  terutama  Masjumi  dengan  asumsi penduduk  Indonesia  mayoritas  Islam (90%-95%)  memperoleh  jauh  diluar harapan.  Tetapi  di  pihak  lain  pemilu pertama  ini  merupakan  indikator  paling absah  untuk  memaparkan    realitas masyarakat,  betapa  ragamnya  cita-cita politik yang  bertarung  untuk  menang, namun  tidak  ada  satupun  yang  menang secara meyakinkan.  Maka  tidak  heran bila  perdebatan  tentang  dasar  ber-negara dalam konstituante berlangsung keras dan tersendat-sendat, yang akhirnya diselesaikan  oleh  Presiden  Soekarno dengan  Dekrit  5  Juli  1959,  yang memutuskan :
1. Pembubaran Konstituante;
2. Kembali  pada  Undang-undang
Dasar  1945  dan  tidak  berlakunya lagi Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950; 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan  Dewan Pertimbangan  Agung  Sementara (DPAS). 29
29 Einar Martahan Sitompul, M.Th. 1989, NU dan Pancasila, Jogjakarta : LKIS, hlm. 120-121
Pasca  dekrit  presiden  tersebut berubah pula konfigurasi partai politik di Indonesia  hingga  akhirnya  munculnya orde baru dengan UU No.3 Tahun 1975 30 tentang  partai  politik  dan  Golkar  telah mereduksi  jumlah  partai  politik  menjadi 3 (tiga) yaitu PPP, PDI dan Golkar yang merupakan representasi pemerintah.

## C. Model Koalisi Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil
Seiring dengan berjalannya reformasi, dari  tahun  ke  tahun makin banyak  pertanyaan  dan  kegalauan mengenai  jalan  dan  masa  depan penyelenggaraan  negara  pasca reformasi ini.  Disatu  pihak,  reformasi  telah menemukan  demokrasi,  namun  dipihak lain  dipertanyakan  apakah  demokrasi yang  dijalankan  sekarang  telah  sesuai dengan budaya dan peradaban demokrasi ( democratic  culture  and  democratic civilization ) atau secara lebih khas adalah suatu  demokrasi  yang  sesuai  dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 31 .
30 UU  No. 15  Tahun  1969  hanya  mengakui  10 partai politik yaitu Golkar, NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, IPKI dan Murba.Baru  kemudian  digagas adanya  fusi partai  politik  dimana  partai-partai  muslim bergabung dengan PPP, partai-partai nasionalis dan non muslim bergabung dengan PDI dan Golkar.
31 Bagir  Manan, Menemukan  Kembali  UUD 1945, Pidato mengakhiri jabatan sebagai guru besar  pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2011, hlm.1
UUD  1945  khususnya  pasal  6 A telah  dengan  tegas  menyatakan  bahwa sistem  pemerintahan  di  Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensil,  bukan  parlementer. Hal  ini dibuktikan  bahwa  presiden  sebagai kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan sekaligus yang  dipilih  secara  langsung oleh  rakyat.  Berbeda  halnya  dengan sistem  parlementer  yang  menempatkan presiden  hanya  sebagai  kepala  negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.
Ada  4  (empat)  tipe  presidensiil yang  dipraktikkan  oleh  beberapa  negara di dunia   yaitu pertama  presidensialisme efektif  dimana  prinsip-prinsip  sistem presidensialisme bersinergi dengan sistem  kepartaian  yang  ditopang personalitas  dan  gaya  kepemimpinan presiden yang kuat. Kedua adalah sistem presidensialisme akomodatif yaitu desain institusi  politik  dan  bangunan  struktur sistemnya  sudah  memenuhi  karakteristik ideal,tetapi  personalitas  dan  gaya kepemimpinan presiden sangat lemah dan belum memenuhi karakteristik presidensialisme  secara  umum.  Ketiga adalah  konfrotatif  yaitu  akan  terjadi  jika bangunan  konstitusi  dan  desain  institusi politik  masih  rapuh,  sistem  kepartaian juga  kurang  kondusif  (multi  partai ekstrem).  Sementara  personalitas  dan gaya kepemimpinan presiden relatif kuat
dan  cenderung  melakukan  perlawanan secara  konfrontatif    dalam  berhadapan dengan  parlemen.  Dan  keempat  adalah model  presidensialisme  reduktif  yaitu apabila  desain  institusi  politik  dan struktur  konstitusi  masih  rapuh  dan munculnya  undang-undang  di bawah konstitusi  yang  mereduksi  prinsip presidensialisme dalam konstitusi 32 .
Uniknya  di  Indonesia  sistem pemerintahan  presidensil  menggunakan multi  partai  bukan  dwi  partai sebagaimana  lazimnya  negara-negara yang  menggunakan  sistem  tersebut. Karena pada umumnya keberadaan multi partai  di  praktikkan  pada  negara-negara yang menggunakan sistem parlementer.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan oleh Djayadi  Hanan berkenaan  dengan presidensialisme  multi  partai  yang dipraktikkan  di  Indonesia  beliau menemukan  3  (tiga)  hal  yang menyebabkan  sistem  di  Indonesia tersebut  tidak  menimbulkan  kegaduhan politik.  Pertama  adalah  sistem Koalisi yang  dilakukan  di  Indonesia  adalah Koalisi longgar,  sehingga  suatu  saat partai  politik  baik  itu  pengusung pemerintah  maupun  oposisi  dapat berpindah  baik  menjadi  oposisi  maupun partai pendukung jika tidak mengakomodir  keinginannya.  Kedua
32 Hanta  Yuda  AR, Presidensialisme  Setengah Hati, (Jakarta:Kompas,2010), hlm.62-65
adalah
munculnya mekanisme kelembagaan  antara  eksekutif  dan legislatif  yang  saling  mendukung. Seperti  mekanisme  persetujuan  bersama dalam pembuatan undang-undang, sehingga  kebuntuan  dalam Koalisi dapat mencair  jika  antara  eksekutif  dan legislatif  sama-sama  membutuhkan. Dan ketiga  adalah  upaya-upaya  politis presiden  terpilih  yang  seringkali  cukup akomodatif  kepada  partai-partai  politik yang  tujuannya  adalah  mengendorkan ketegangan  antara  eksekutf  di  satu  sisi dan legislatif disisi yang lain 33 .
Dibalik  hasil  penelitian  tersebut, faktor utama keberhasilan tidak memunculkannya krisis akibat dari multi partai  dalam  sisten  presidensil  adalah gagalnya partai politik dalam melakukan tugas  dan  fungsinya  sebagai  partai politik.
Partai politik di Indonesia saat ini merupakan  partai  massa  bukan  partai kader lagi. Dalam kata lain partai politik hanya  mengedepankan  upaya  merebut dan mempertahankan kekuasaan atau jika tidak mampu setidaknya tetap mendapatkan  roti  kekuasaan  tersebut dengan mengorbankan idiologinya.
Fakta  ini  dapat  menggambarkan bahwa  pada  pemilu  2014  memunculkan
33 Uraian  lebih  lengkap  dapat  dibaca  dalam Djayadi  Hanan,  Menakar  Presidensialisme Multi  Partai  DI  Indonesia, (Bandung:Mizan, 2014,) hlm.175
dua  kandidat  presiden  indonesia  yaitu Joko  Widodo  yang  diusung Koalisi Indonesia  hebat  dan  Prabowo  Subianto yang  didukung  oleh Koalisi Merah Putih 34 .  Namun  dalam  perjalanan  waktu kekuatan Koalisi merah  putih  mendadak berkurang dengan bergesernya PPP yang semula  mendukung  menjadi  oposisi berubah  menjadi  partai  pendukung pemerintah.  Demikian  juga  halnya dengan Golkar.  Hasil  dari  islah  antara kubu  Abu  Rizal  Bakri  dan  Agung Laksono  mengahsilkan  kebijakan  partai yang  lebih  lunak  terhadap  kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
Sebagai  bahan  perbandingan sejatinya  di  Amerika  Serikat  yang dikenal sebagai pusat percontohan sistem presidensial  murni  tidak  semurni  yang dibayangkan  oleh  masyarakat  pada umumnya.  Amerika  Serikat  meskipun hanya  mengenal  dua  partai  yaitu  partai republik  dan  demokrat  sejatinya  diluar dua  partai  besar  tersebut  masih  banyak bermunculan  partai-partai kecil  yang berkoalisi terhadap dua partai tersebut.
Kemunculan berbagai partai kecil sejatinya sudah dimulai sejak era George Washington, kemunculannya  disebabkan pertama  karena  perbedaan  pandangan terkait kebijakan politik antara
34 Koalisi Indonesia  hebat  terdiri  dari  PDI-P, PKB,  Nasdem,  dan  Hanura.  Sedangkan Koalisi Merah  Putih  terdiri  dari  Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP dan Demokrat.
pemerintah  federal  dengan pemerintah negara  bagian,  kedua  perdebatan  dan perbedaan  pandangan  soal  kebijakan politik  luar  negeri  dan  ketiga  adalah perdebatan soal kebijakan ekonomi 35 .
Namun  dengan  penyelenggaraan pemilu pendahuluan dalam menominasikan  calon  yang  akan  ikut dalam  pemilu  sesungguhnya  merupakan sebuah  desentralisasi  politik  yang berlangsung  di  tingkat  partai.  Dengan demikian  peluang  munculnya  partai- partai  kecil  di  tingkat  nasional  tertutup sudah. Karena penggunaan sistem pemilu pendahuluan dan sistem distrik memunculkan  calon  yang  tidak  hanya loyal  kepada  partai  namun  juga  kepada masyarakat  di  daerah  pemilihan. Sehingga  meskipun  loyalitas  anggota partai  lemah,  sistem  kepartaian  Amerika Serikat  secara  otomatis  akan  senantiasa bertahan dalam sistem dua partai 36 .

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan kajian dan pembasahan  maka  dapat  penulis simpulkan sebagai berikut:
1. Idealnya  sistem  multi  partai sebagaimana  yang  terjadi  di
35 Wagner Heather Lehr sebagaimana dikutip oleh Firdaus  dalam  Constitutional  Engineering, (Bandung:Yrama Widya,2015), hlm.199
Indonesia dipraktikan dalam negara- negara  dengan  sistem  parlementer. Hal  ini  terkait  dengan  perdana menteri yang  dipilih  berasal  dari partai  pemenang  pemilu.  Namun  di Indonesia  dengan  menggunakan sistem  presidensial  multi  partai seringkali  didapatkan  presiden  yang berasal dari partai yang kalah dalam pemilu;
2. Salah  satu  bentuk  untuk  menyiasati sistem  presidensialisme  multi  partai adalah  diadakannya Koalisi partai politik.  Namun  parktik  yang  ada  di Indonesia Koalisi partai  politik merupakan Koalisi longgar,  dimana suatu saat partai politik Koalisi dapat berpisah  kepada  kolaisi  yang  lain jika  keinginan  partainya  tidak diakomodir    dan  menuju  kepada Koalisi yang mampu mengakomodirnya.
3. Dengan  mudahnya Koalisi partai politik  berubah  dan  berpindahnya partai politik antar Koalisi menggambarkan  praktik  pseudeo demokrasi oleh partai politik. Praktik demokrasi  semu  sendiri  diakibatkan oleh  pragmatisme  partai  politik. Partai politik tidak lagi mengindahkan  tugas  dan  fungsinya sebagai  sarana  pendidikan  politik dan  pengkaderan  namun  lebih

## kepada  bagaimana  merebut  dan mempertahankan kekuasaan.

## B. Saran
1. Hendaknya  partai  politik  mengikuti dan  mematuhi  perintah UU  yaitu menjalankan  tugas  dan  fungsinya sebagai  sarana  pendidikan  politik, agregasi  politik,  suksesi  politik.
Sehingga  dengan  demikian  akan dapat diwujudkan partai politik yang sehat,  karena  partai  politik  tidak hanya  sebagai sarana  perbutan kekuasaan aan zich ;
2. Koalisi partai  politik  untuk  tujuan jangka panjang dan demi terwujudnya  demokrasi  substansial hendaknya  dicantumkan  dalam undang-undang.  Hal  ini  bertujuan agar  terbentuk  sistem  presidensial ideal. Karena jika tidak diatur secara khusus  dalam  undang-undang  maka kondisi  dimana  presidensial  harus akomodatif  akan  selalu  terlahir  dari sistem pemilu yang multi partai.
3. Memperketat  persyaratan  pendirian partai  politik  dalam  setiap  pemilu dan menaikkan komposisi
Parliamentary  Threshold menjadi salah  satu  jalan  mewujudkan  sistem presidensialisme dwi partai ideal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Mukhti Fadjar, 2012, Partai Politik  dalam  Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, Malang:Setara Press. Abdillah, Fauzi  Achmad,  2012, Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif  Politik, Jakarta:Golden Terayon Press. Djayadi, Hanan,  2014, Menakar Presidensialisme Multipartai , Jakarta:Mizan. Dati, Fatimah  dan  Mail  Sukribo, 2009, DPR Uncensored , Yogyakarta:Bentang.
Einar, Martahan Sitompul,1989, NU dan Pancasila , Yogyakarta:LkiS.
Efriza, 2012, Political Explore , Bandung:Alfabeta. Firdaus, 2015 , Constitutional Engineering , Bandung:Yrama Widya. Hanta, Yudha AR, 2010, Presidensialisme  Setengah  Hati , Jakarta:Kompas.
Inu, Kencana Syafii, 2010, Sistem Politik Indonesia ,Bandung:Refika Aditama.
Marsilam  Simanjuntak,1994, Pandangan Negara  Integralistik,  Sumber, Unsur  dan  Riwayatnya  dalam Persiapan UUD Negara RI Tahun 1945 , Jakarta:Grafiti.
Miriam  Budiardjo,1986 , Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta:Gramedia.
Muchamad  Ali  Safaat,  2009, Pembubaran Partai  Politik  di  Indonesia  (Analisis Pengaturan  Hukum  dan  Praktik Pembubaran  Partai  Politik  1959- 2004), Disertasi,  Jakarta  :  Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Muhammad, A.S. Hikam, 2013, Gus Durku,
Gus  Dur  Anda,  Gus  Dur  Kita,
Kenangan,  Wawancara  Imajiner, dan Guyonan Gusdurian , Bandung:Yrama Widya.
Mustafa  Lutfi  dan  M.Iwan  Satriawan,
2016, Risalah  Hukum  Partai Politik  di  Indonesia ,  Malang:UB Press.
Nur, Hidayat Sardini. 2011, Restorasi Penyelenggaraan  Pemilu  Di Indonesia , Yogyakarta:Fajar
Media Press.
Sigit, Pamungkas,2011, Partai  Politik dan  Praktik  di  Indonesia ,
Yogyakarta:Institute  Democracy and Welfarism.
Sidi, Alkahfi  Setiawan,2012, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Kini  dan  Esok  (Kado  buat Guru Bangsa) , Jember:Progam  Pasca Sarjana Unej.
Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,  2010, Hukum  Acara
Mahkamah  Konstitusi, Jakarta  : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
UUD RI 1945
UU RI Nomor  15  Tahun  1969  tentang

## Pemilu
UU RI Nomor  3  Tahun  1975  tentang Partai Politik dan Golkar
UU RI Nomor  2  Tahun  2011  tentang Partai Politik

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Sidi  Alkahfi  Setiawan,  S.H, M.H. ,  lahir  di  Jember  pada  tanggal  26 April  1967. S1  diselesaikan  di Fakultas Hukum  Universitas Jember  dan Gelar Magister  Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana  Universitas  Jember di  peroleh dengan  predikat  Lulus  Dengan  Pujian, dengan pendalaman Hukum Tata Negara juga  di  kampus  Tegal  Boto  Universitas Jember. Penulis dengan  moto  hidup hanya  ikan  mati  yang  berenang mengikuti arus ini, saat ini tercatat juga sebagai salah  satu  dosen Hukum  Tata Negara  di  Fakultas  Hukum  Universitas Islam  Jember  (UIJ),  juga  mengampu Mata Kuliah Hukum Perburuhan, Hukum Kepegawaian,  Etika Profesi Hukum  dan Hukum Pemilu, sekarang memilih tinggal di sangkandumadi67@gmail.com .