Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the… Lalu Haidir Ali
DISTRIBUTION OF INHERITANCE IN THE PRENGKENIN TRADITION TO THE MUSLIM COMMUNITY IN BAGIK PAYUNG TIMUR VILLAGE, WEST
NUSA TENGGARA.
Lalu Haidir Ali Universitas Islam Negeri  Sunan Kalijaga, Yogyakarta laluhaidirali3@gmail.com

## ABSTRACT
The  distribution  of  inheritance  through  the  Prengkenin  custom  is  the  appointment  or attribution of certain assets to heirs by parents that will be owned immediately or after the parents die. The distribution of inheritance through prengkenin produces two patterns, a) grants,  the  appointment  of  certain  assets  that  can  be  owned  immediately,  and  b)  wills, assets  that  will  be  owned  after  the  parents  die.  The  share  of  each  heir  is  determined regarding to  an agreement  of  them witnessed by traditional leaders  with the aims patuh- patuh,  bagus-bagus,  solah-solah  (getting  along  with  other  heirs)  and  pacu-pacu (maintaining politeness). Those can describes tolerance and mutual respect to others. The share  between  men  and  women  use  the  principle  of  “mama  memonggok,  nina  nyenyion” (men shouldering, women carrying). It describes the role of them that will then affect the number  of  their  share.  Meanwhile,  the  reasons  for  the  BPT  Village  Community  to distribute inheritance through prengkenin are, a) avoiding heirs conflicts in the future. b) distributive justice c) dissatisfaction on the traditional fiqh of inheritance system.
Key words: Inheritance Law Custom, Grant, Will, Prengkenin.

## ABSTRAK
Distribusi harta pusaka melalui adat Prengkenin merupakan penunjukan atau penisbatan harta  tertentu  kepada  ahli  waris  oleh  orang  tua  yang  akan  dimiliki  saat  itu  juga  atau setelah  orang  tua  meninggal.  Distribusi  harta  pusaka  melalui  prengkenin  menghasilkan dua pola yaitu, a) hibah, penunjukan harta tertentu yang langsung dapat dimiliki saat itu juga,  dan  b)  wasiat,  harta  yang  akan  dimiliki  setelah  orang  tua  meninggal.  Adapaun bagian masing-masing ahli waris ditentukan dalam musyawarah keluarga yang disaksikan oleh tokoh adat dengan tujuan, yaitu patuh-patuh, bagus-bagus, solah-solah (akur dengan saudara)  dan  pacu-pacu  (menjaga  sikap  sopan  santun).  Hal  itu  menggambarkan  sikap penuh  toleransi  dan  saling  menghargai.  Bagian  antara  anak  laki-laki  dan  perempuan menggunakan  asas  mama  memonggok,  nina  nyenyion  (laki-laki  memikul,  perempuan menjinjing).  Hal  itu  menggambarkan  peran  seorang  anak  yang  kemudian  akan mempengaruhi  jumlah  bagiannya.  Sementara  alasan  Masyarakat  Desa  BPT  melakukan pembagian harta pusaka melalui prengkenin yaitu, a) menghindari konflik antar ahli waris
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the… Lalu Haidir Ali
di  kemudian  hari.  b)  keadilan  distributif  c)  ketidakpuasan  terhadap  sistem  fiqh  waris tradisional.
Key words: Hukum Waris, Adat, Hibah, Wasiat, Prengkenin.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  kewarisan  yang  berlaku  di  Indonesia  tidak  memberlakukan  konsep unifikasi  hukum. 1 Sehingga  dalam  konteks  kewarisan  berlaku  prluralisme  hukum yaitu, berlakunya beberapa sistem hukum yang beragam, baik hukum kewarisan adat, Islam maupun Undang-undang. 2 Kondisi demikian dalam hal tertentu membuat sistem hukum tersebut saling menafikan atau kolaboratif, atau dengan kata lain, konflik nilai antar  hukum  tidak  dapat  terhindarkan.  Dalam  tataran  praktis,  masyarakat  cenderung memilih  sistem  hukum  yang  memiliki  sifat  adaptif  dengan  kondisi  sosialnya,  dalam hal  ini  hukum  waris  adat.  Sementara  dari  konteks  sosial  masyarakat  Indonesia  yang mayoritas  Islam  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kewajiban  syari’atnya  yang  telah mengatur hukum waris. 3
Hukum  kewarisan  Islam  dipandang  tidak  permisif  dengan  perubahan  sosial, sebagai  dua  konsep  yang  dalam  perjalanan  sejarah  perkembangan  hukum  Islam mengalami  diskursus di  antara para  ahli. Hukum  kewarisan  Islam  difahami sebagai hukum  yang  bersifat  abadi  dan  karenanya  dianggap  telah  final  yang  tidak  lagi memberikan  ruang  reinterpretasi. 4 Pendapat  demikian  memiliki  basis  argumentasi
1 Dalam  kamus  bahasa  Indonesia,  kata  “unifikasi”  diartikan  sebagai  menyatukan,  penyatuan  atau menjadikan  seragam.  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Bahasa  Indonesia, (Jakarta,  Pusat  Bahasa, 2008). Hlm, 1784. Meminjam istilah Sally F. Moore sebagaimana yang dikutip oleh Mujib, unifikasi hukum disebut  juga legal  centralism ,  yaitu  teori  yang  berupaya  menyatukan  hukum  yang  beragam  menjadi  satu kesatuan secara sistemastis dan berlaku menyeluruh di suatu Negara. Rujuklah Misbahul Mujib, Memahami Pluralisme  Hukum  di  Tengah  Tradisi  Unifikasi  Hukum:  Studi  Atas  Mekanisme  Perceraian  Adat, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3, No. 1 Juni 2014. Hlm, 24-25.
2 Berbeda dengan unifikasi hukum, pluralisme hukum didefinisikan sebagai keragaman hukum yang berlaku  dalam  kelompok  sosial  berdasarkan  pilihan-pilihan  dengan  kesesuaian  yang  ingin  dicapai.  hal  itu bermakna  tidak  ada  hukum  yang  dominan.  Griffit,  Jhon, What  Is  Legal  Pluralism” Journal  of  Legal Pluralism, 1986. Hlm, 1.
3 Dalam teori hukum disebut Kredo yaitu, kesaksiannya sebagai seorang muslim yang tercermin dalam kalimat  Syahadat  dengan  konsekuensi  logis  siap  patuh  dan  tunduk  terhadap  aturan  agama  yang  dipeleuk. Juhaya  S.  Praja, Teori-teori  Hukum, Perbandingan  denan  pendekatan  Filsafat, (Bandung:  UIN  Sunan Gunung Djati, 2009). Hlm, 107.
4 Abdul  Ghafur  Anshori, hukum  kewarisan  Islam  di  Indonesia,  eksistensi  dan  adaptabilitas, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2012). Hlm 1.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
yang kuat dilihat dari teks-teks ayat al-Qur’an yang telah mengatur secara terperinci tentang warisan dengan angka-angka yang baku. 5
Sementara  hukum  adat  kewarisan  dipandang  lebih  adaptif  dengan  kondisi masyarakat,  disebabkan  prinsip  yang  mengutamakan  adanya  musyawarah  dan mufakat. Bahkan dalam lingkup  yang lebih luas,  baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan,  ketetanggaan,  memulai  suatu  pekerjaan  maupun  dalam  mengakhiri pekerjaan. Apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan antara yang  satu  dan  yang  lainnya,  diutamakan  jalan  penyelesaiannya  secara  rukun  dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan, tidak begitu saja terburu-buru  pertikaian  itu  langsung  dibawa  atau  disampaikan  ke  pengadilan negara. 6
Praktik  kewarisan  dari  banyak  penelitian  menunjukkan  bahwa  berbagai kelompok  masyarakat  di  Indonesia  memiliki  mekanismenya  sendiri  dalam  hal kewarisan,  dalam  hal  ini  hukum  waris  adat.  Sebagaimana  karakter  kewarisan  adat yang dipraktikkan tersebut yaitu terbukanya proses pewarisan ketika orang tua masih hidup. 7 Fenomena  yang  sama  terjadi  pula  pada  masyarakat  Desa  Bagik  Payung Timur (selanjutnya disingkat BPT). Proses pewarisan terbuka ketika orang tua masih hidup dengan adat prengkenin (penamaan, penunjukan, pesan). 8
Menurut penuturan Amaq (Bapak) Nasrun bahwa praktik pewarisan demikian di masyarakat  BPT  mengikuti  cara  nenek  moyang  mereka.  Hal  itu  telah  lama dipraktikkan  dari  generasi  ke  generasi.  Lebih  jauh  menurut  Nasrun  bahwa  proses pewarisan  melalui  adat Prengkenin sebagai  upaya  untuk  mencegah  terjadinya konflik, karena dalam adat prengkenin telah ditentukan pula besaran perolehan harta pusaka  yang  akan  dimiliki  oleh  ahli  waris  ketika  orang  tua  telah  meninggal. Sehingga sepeninggal orang tua, anak-anaknya tidak lagi berkonflik masalah besaran
5 Sebagaimana  yang  terdapat  pada  Q.S  an-Nisa’  ayat  11,  12  dan  176.  Dalam  ayat  tersbut  telah dijelaskan  mekanisme  warisan,  ahli  waris,  dan  jumlah  bagian  masing-masing  ahli  waris.  Al-Qur’an  dan terjemahannya, Aliqo’, 2020.
6 C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, Cet. Ke-3, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014). Hlm. 21.
7 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Cet. VIII; (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 39.
8 Prengkenin dapat pula berarti penamaan. Terlihat dari proses adat pemberian nama kepada bayi yang baru  dilahirkan  disebut prengkenin. Wawancara  dengan  Nasrun  Selaku  Kepala  Desa  Bagik  Payung  timur, pada tanggal 23 Januari 2017.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
perolehannya.  Selain  itu,  pewarisan  dalam  adat Prengkenin ketika  orang  tua  masih hidup  memungkinkan  terjadinya  proses  komunikasi  antara  semua  pihak,  dalam  hal ini  orang  tua  mengambil  peran  sebagai  orang  yang  didengar.  Sehingga  spirit kewarisan  adat prengkenin ,  dalalm  hal  ini patuh-patuh (akur  dengan  keluarga) dan pacu-pacu (berakhlak baik) lebih mudah tersampaikan kepada anak-anak mereka. 9
Berangkat dari latar belakang di atas, tersedia ruang penelitian yang perlu dikaji terkait  proses  distribusi  harta  pusaka  melalui  adat perengkenin. Padahal  secara sosiologis,  masyarakat  Desa  BPT  100%  muslim.  Tentu  hal  itu  kontras  dengan banyak  ritual  keberagamaan  yang  dipraktikkan,  di  mana  menunjukkan  sikap  yang sangat  fanatik.  Namun  dalam  hal  kewarisan  terlihat  adanya  sikap  mendua. Sebagaimana  Islam  telah  merincikan  kewarisan  secara  rinci  terkait  besaran perolehan ahli waris, namun adat Prengkenin malah memiliki mekanismenya sendiri.
Dari sisi itu, penelitian ini menjadi signifikan dilakukan, yaitu untuk mengkaji secara mendalam praktik pewarisan melalui adat prengkenin di masyarakat BPT. Selain itu, dikaji  pula  mekanisme  penentuan  bagian-bagian  masing-masing  ahli  waris  dalam adat prengkenin serta alasa-alasannya .

## B. METODE PENELITIAN
Secara  metodologis,  penelitian  ini  masuk  dalam  kategori  kualitatif  empiris. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sosiologi  hukum,  yaitu  suatu  metode penelitian  hukum  yang  mengkaji  praktik  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat. Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Bagik  Payung  Timur  Kec.  Suralaga  Kab.  Lombok Timur NTB.
Sementara metode pengumpulan data dengan langsung ke lapangan yang terdiri dari  dua  tahapan. Pertama, mendapatkan  arsip-arsip  pembagian  harta  warisan  ke Kantor Desa BPT. Kedua, mewawancarai tokoh adat, dalam hal ini Kepala Desa dan perangkat  Desa  yang  terlibat  dalam  proses  pembagian  harta  pusaka.  Selain  itu,
9 Wawancara di hari yang sama dengan Nasrun, 23 Januari 2018.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the… Lalu Haidir Ali
peneliti mewawancarai pihak yang melakukan pembagian harta pusaka  dengan adat prengkenin. Tahapan pengumpulan data berupa  arsip-arsip pembagian harta pusaka kemudian melakukan wawancara sebagai proses penyesuain antara data dan praktik. Selanjutnya penulis melakukan analisis secara parsial berdasarkan pada sub bahasan.

## C. PEMBAHASAN
1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
a. Kondisi Demografis
Desa  Bagik  Payung  Timur  (Selanjutnya  disebut  BPT)  merupakan  salah  satu Desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Suralaga  Kab.  Lombok  Timur  Propinsi  Nusa Tenggara  Barat.  Sebelum  resmi  mekar  pada  tahun  2012,  awalnya  Desa  BPT  bagian dari  Bagik  Payung  (satu  kelurahan).  Adapun  tambahan  nama  Bagik  Payung  Timur karena letaknya paling timur di wilayah kecamatan Suralaga.
Selanjutnya  tempat  ini  dibatasi  oleh  beberapa  wilayah  yang  menjadi  batas  dari kelurahan Desa Bagik Payung Timur diantaranya Sebagai berikut.
a. Batas Utara : Desa Bagik Payung
b. Batas Selatan  : Sandubaya
c. Batas Timur : Kelurahan Ijobalit
d. Batas Barat : Bagik Payung Barat (Waringin)
Sedangkan  pembagian  Dusun  dan  Kepala  Wilayah  di  Desa  Bagik  Payung Timur secara administratif terdiri dari tujuh kekadusan yaitu:
a. Praida
: Himran b. Praida Timur : Hayadi c. Praida selatan : Kamarudin d. Karang Baru : Zulkarnain e. Lendang Bagik
: Remah f. Lendang Bagik selatan : Mihardi g. Kroya
: Mu’minin
Adapun Desa BPT memiliki luas wilayah 440 hektar dengan jumlah penduduk 6.742  jiwa  dari  1.931  kepala  keluarga.  Dari  segi  jenis  kelamin,  antara  laki-laki  dan
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
perempuan  lebih  banyak  perempuan,  dimana  laki-laki  mencapai  2.681  jiwa  dan perempuan  mencapai  3.661. 10 Adapun  iklim  di  daerah  ini  termasuk  tropis  yang dipengaruhi oleh iklim laut, hujan turun berkisar bulan oktober sampai maret dengan besarnya  curah  hujan  antara  1500-2000  mm  tiap  tahun.  bentuk  tanahnya  seluruhnya termasuk dataran tinggi dengan rata-rata ketinggian dari permukaan laut kurang lebih 500 M. Sehingga daerah ini tidak pernah mengalami banjir. Hal ini terjadi karena air tertampung pada saluran air yang dialirkan ke sungai sordang terletak di dusun Praida, di samping memang jenis tanahnya yang mudah menyerap air.

## b. Aspek Pendidikan
Dilihat  dari  aspek  pendidikan,  penduduk  Desa  Bagik  Payung  Timur  dapat dilihat pada tabel 1. Terlihat prosentase terkecil adalah mereka yang telah menamatkan pendidikan  tinggi/sarjana.  Sedangkan  prosentase  terbesar  adalah  mereka  yang  tidak menamatkan  pendidikan  dasar.  Dalam  hal  ini  ada  dua  hal  yaitu  mereka  yang  sempat mengenyam  pendidikan  dasar  tapi  tidak  tamat  dan  mereka  yang  tidak  pernah  sama sekali  masuk  pendidikan  dasar.  Rata-rata  dalam  klasifikasi  ini  mereka  yang  berusia dari 18-56 tahun. Adapun yang buta huruf masih terbilang cukup besar, yaitu laki-laki mencapai 381 dan perempuan mencapai  457. Mereka termasuk dalam kategori No 5. Dan 6 dalam tabel. 11
Tingkat pendidikan Jumlah Perguruan Tinggi SLTA SLTP SD Pernah SD tapi tidak Tamat Tidak Pernah Sekolah 183 562 443 314 787 513 Jumlah 2.802
Tabel 1. Sumber: Data Monografi Desa Bagik Payung Timur 2017/2019
10 Berdasarkan data laporan penduduk Desa Bagik Payung Timur Bulan April-Mei 2016 pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Suralaga.
11 Berdasarkan data monografi Desa Bagik Payung Timur tahun 2017/2019.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the… Lalu Haidir Ali
Di  samping  itu  guna  mendukung  usaha  pendidikan  formal,  di  Desa  Bagik Payung Timur telah terdapat sarana pendidikan formal dari taman kanak-kanak sampai tingkat SLTA. Rincian dapat dilihat pada tabel 2. sebagai berikut.
Tingkat pendidikan Jumlah lembaga Jumlah tenaga pengajar Jumlah siswa TK SD SMP SMK
MI
MTs MA
4 3
2 1
2 3 1 23 105 15 13 63 54
15
192 1070 357 31 609 504 69 Jumlah                20                      288 2.832
Tabel 2. Sumber: Data Monografi Desa Bagik Payung Timur 2017/2019

## c. Aspek Perekonomian
Mata  pencaharian  penduduk  Desa  Bagik  Payung  Timur  dikategorikan  pada persektor perekonomian, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut.
Pekerjaan Jumlah Petani dan buruh tani Pengusaha kecil dan menengah Guru Pegawai Negeri Sipil Peternak TNI/Polri 2.100 746 61 11 751 2 Jumlah 3.980
Tabel 3. Sumber: Buku Profil Desa Bagik Payung Timur 2017-2019
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Bagik Payung Timur bekerja  di sektor pertanian. Sedangkan rata-rata para petani bergantung pada  hasil  buah  kelapa,  padi  dan  cabe  yang  jika  saat  bercocok  tanam  dan  panen dimanfaatkan  oleh  buruh  tani  untuk  dijadikan  mata  pencaharian.  Terlihat  prosentase kedua tertinggi setelah petani dan buruh yaitu mereka yang menjadi peternak. Kondisi ini  logis  karena  selain  untuk  lahan  bertani  dimanfaatkan  pula  sebagai  sumber  pakan ternak.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the… Lalu Haidir Ali

## d. Kondisi Keagamaan
Berdasarkan  data  monografi  Desa  Bagik  Payung  Timur,  penduduknya merupakan  100%  beragama  Islam.  Cara  pandang  keagamaannya  tidak  terlepas  dari pengaruh  organisasi  Nahdhatul  Wathan  yang  didirikan  oleh  pahlawan  Nasional TGKH.  Zainuddin  Abdul  Majid.  Dalam  faham  keorganisasiannya  mengikuti  faham ahlussunannah waljama’ah madzhab Imam Syafi’I. 12 Pengaruh organisasi NW begitu kuat  karena  Masyarakat  BPT  secara  geografis  relatif  dekat  dengan  yayasan  pusat  di mana  sentral  kegiatan  dakwah  dilakukan.  Kedekatan  tokoh  agama  NW  dengan Masyarakat  BPT  sangat  intens  terlihat  ketika  acara-acara  keagamaan.  Dengan demikian,  Masyarakat  BPT  dapat  dikatakan  terjangkau  oleh  kajian-kajian  keislaman, selain  mayoritas  kaum  terpelajarnya  merupakan  alumni  dari  pesantren  NW.  Adapun prasarana  peribadatan  di  Desa  BPT  cukup  memadai.  Terbukti  dengan  berdirinya prasarana  peribadatan  dan  tempat  belajar  agama  seperti,  masjid,  mushalla,  yayasan, dan  TPA  yang  berdiri  di  setiap  dusun.  Sehingga  setelah  shalat  magrib  anak-anak menjadikan  mushalla  maupun  TPA  sebagai  tempat  belajar  agama.  Adapun  jumlah rincian prasarana peribadatan dapat di lihat dalam tabel 4. Sebagai berikut.
Prasarana peribadatan Jumlah Masjid Mushalla Masjid Yayasan (ponpes) TPA 6 7 2
6
tabel 4. sumber: Monografi Desa Bagik payung Timur 2017-2019
e. Praktik Pembagian Harta Pusaka dalam Tradisi prengkenin
Berdasarkan penemuan penulis di lapangan, sebagaimana arsip data pembagian harta pusaka yang penulis peroleh dari kantor Desa Bagik Payung Timur (BPT). Ada dua klasifikasi data pembagian harta pusaka, yaitu 1) surat peryataan pemberian hibah dan  2)  surat  peryataan  bagi  waris.  Menurut  penuturan  Kepala  Desa  BPT,  baik  surat
12 Lihat  Muhammad  Noor  dan  Muslihan  Habib,  dkk. Visi  Kebangsaan  Religius;  Kiprah  Dan Perjuangan, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin abdul Madjid Sebagai Pendidik, Pejuang, Pendiri Tarekat,  Pendiri  Organisasi  Masyarakat  Terbesar  di  Lombok,  Dan  Politisi  Muslim ,  Cet.  Ke-3,  (Jakarta: Pondok  Pesantren  Nahdlatul  Wathan  Jakarta  Bekerja  Sama  Dengan  Lembaga  Percetakan  al-Qur’an,  2014), hlm. 195.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373 Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
pernyataan  pemberian  hibah  maupun  surat  pernyataan  bagi  waris  sebagai  hasil  akhir dari  proses  pewarisan  harta  pusaka  yang  sebelumnya  telah  ditentukan  melalui prengkenin. 13
Kata prengkenin secara  etimologis berarti penamaan, 14 penunjukan, pesan atau pemberian.  Dalam  konteks  pembagian  harta  warisan, Prengkenin diartikan  sebagai pemberian  atau  penunjukan  harta  benda  tertentu  oleh  orang  tua  kepada  ahli  waris tertentu yang dimiliki langsung saat itu juga atau akan dimiliki ketika orang tua telah meninggal.  Menurut  Nasrun  bahwa  mekanisme  pewarisan  melalui  adat prengkenin menghasilkan  dua  pola  yaitu Prengkenin  Ngembeng (hibah)  dan Prengkenin  Amanat (wasiat).  Dengan  demikian,  ditinjau  dari  hukum  Islam  pewarisan  dalam  tradisi prengkenin pada  masyarakat  BPT  mencakup  mekanisme  hibah  dan  wasiat.  Adapun arsip  surat  pernyataan  bagi  waris  yang  penulis  dapatkan  di  Kantor  Desa  merupakan implementasi  dari  wasiat  atau  pesan  orang  tua  semasa  hidupnya  kepada  anak- anaknya. 15

## a) Distribusi Harta Pusaka Melalui Hibah
Dalam  konteks  hibah  pada  Masyarakat  BPT,  hibah  orang  tua  kepada  anak- anaknya selalu dengan mempertimbangkan bagian anak dalam hal warisan. Sehingga walaupun dalam konteks hibah, hal itu tidak dapat dipisahkan dalam konteks warisan. Hibah orang tua kepada anak dilakukan secara tertulis di depan Kepala Desa, saksi dan pihak-pihak  terkait. 16 Hibah  tersebut  dapat  dikuasai  oleh  anak  saat  itu  pula.  Dengan
13 Wawancara  dengan  Nasrun  S.pdi  selaku  Kepala  Desa  Bagik  Payung  Timur  pada  tanggal  23 januari 2018.
14 Prengkenin diartikan  penamaan  dilihat  dari  konteks  kelahiran,  dalam  proses  pemberian  nama kepada bayi yang baru lahir disebut prengkenin. Tercermin dari percakapan Masyarakat Desa BPT “wah da prengkenin” Artinya bayi telah dibuatkan nama. Wawanacara dengan Amaq Muliani selaku tokoh adat, pada tanggal 23 Januari, 2018.
15 Wawancara  dengan  Nasrun  selaku  Kepala  Desa  Bagik  Payung  Timur,  pada  tanggal  23  Januari 2018.
16 Sesuai dengan arsip surat pernyataan hibah orang tua kepada anak  yang terdapat di kantor Desa BPT.  Kaitanya  dengan  itu  bahwa  kepala  Desa  diberikan  lima  wewenang  pokok  oleh  undang-undang  untuk membantu proses penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.  24  Tahun  1997  di  antaranya  pada  pasal  39  ayat  1  “berwenang  membuat  surat  keterangan  yang menguatkan  sebagai  bukti  hak”.  Selain  itu  dalam  hal  waris  “berhak  membuat  surat  keterangan  kaitannya untuk membenarkan surat bukti hak sebagai ahli waris”. Rujuklah Herry Iswanto, Peran Kepala Desa dalam Menunjang Tercapainya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Mimbar Hukum, Vol. XXV, No. 1 Juni 2007. Hlm, 67.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373 Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
demikian  praktik  hibah  itu  sendiri  telah  dianggap  proses  pewarisan.  Hibah  sendiri dalam pengertian hukum adat ialah pemberian benda tetap oleh orang tua kepada anak atau orang-orang tertentu, misalnya apabila seorang anak yang sudah berumah tangga dan  akan  mendirikan  kehidupan  rumah  tangga  sendiri,  terpisah  dari  orang  tuanya, kepadanya diberikan barang sebagai modal hidupnya. 17
Sejalan  dengan  itu,  ada  dua  kondisi  yang  menyebabkan  masyarakat  BPT memberikan harta pusaka melalui hibah. Pertama, kondisi anak telah menikah. Maka ia  diberikan  harta  pusaka  sebagai  modal,  bisa  berupa  harta  bergerak  dan  tidak bergerak.  Hibah  model  ini  biasanya  ketika  orang  tua  memiliki  harta  yang  relatif banyak. Sehingga setelah penghibahan pun, masih terdapat sisa harta atau bagian anak yang  belum  menikah  masih  dalam  penguasaannya  untuk  menjamin  kelangsungan hidup  orang  tua.  Sebagai  contoh  kasus  hibah  model  ini,  yaitu  terjadi  pada Amaq (Bapak)  Mur  yang  menghibahkan  tanah  kepada  dua  anak  lak-laki  masing-masing dengan  bagian  12.000  M 2 dan  satu  perempuan  dengan  bagian  700  M 2 dalam  kondisi anak  tersebut  telah  menikah.  Sementara  bagian  anak-anaknya  yang  belum  menikah sejumlah  dua  anak  laki-laki  yang  juga  mendapat  bagian 12.000  M 2 masih  dalam penguasaannya.  Sementara  tanah  pekarangan  dengan  rumah  yang  ditinggali  menurut penuturan Amaq Mur  telah diprengkenin (diberikan)  untuk  anak  yang  perempuan untuk  menjaga  kemungkinan  jika  anak  perempuannya  bercerai  supaya  dapat ditinggali. 18
Hal  yang  umum  terjadi  pada  masyarakat  BPT  menurut  Aminullah  (Tokoh Agama)  jika  harta  benda  berupa  rumah  dan  tanah  pekarangannya  diperuntukkan kepada  anak-anak  perempuan  secara  kolektif  jika  lebih  dari  satu  serta  tidak  boleh dijual. 19 Hal itu menjaga kemungkinan anak prempuan megat (bercerai) dengan suami.
17 B.  Ter  Haar  Bzn, asas-asas  dan  susunan  Hukum  Adat,  terj.  K.  Ng.  Soebakti  poesponoto, (jakarta:PT Toko Gunung Agung, 1995). Hlm.161.
18 Berdasarkan  arsip  surat  pernyataan  Hibah  Kantor  Desa  BPT,  dan  berdasarkan  hasil  wawancara dengan Amaq Mur pada Tanggal 24 Januari 2018.
19 Walaupun kepemilikan  secara  kolektif  dalam  warisan  bertentangan  dengan  asas  invidual  dalam kewarisan  Islam,  akan  tetapi  dapat  dibenarkan  karena  masing-masing  ahli  waris  merasa  memiliki  hak terhadapnya dan  mendapat kemanfaatan tanpa  mengurangi  haknya. Dalam al-Qur’an ditemukan contohnya, yaitu beberapa orang saudara pewaris yang kalalah di mana mereka berserikat dalam bagian 1/3. Tentu asas individual berlaku setelah mereka sepakat membaginya. Dalam tim penulis Asosiasi Dosen Hukum Keluarga
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the…

## Lalu Haidir Ali
Dalam kondisi tidak ada anak perempuan, maka diperuntukkan untuk anak terakhir. 20 Lebih  jauh  menurut  Aminullah  bahwa  anak  laki-laki  pertama  dalam  hibah  berupa tanah,  biasanya  lebih  diutamakan.  Seperti  bagiannya  pada  tempat  yang  strategis  di pinggir  jalan.  Hal  demikian  menurutnya  karena  anak  pertama  telah  banyak berkontribusi. Sehingga walaupun dikalkulasi luas bagiannya sama, akan tetapi secara ekonomis lebih mahal karena letaknya dipinggir jalan.
Kedua, kondisi  orang  tua  sudah  tidak  produktif,  yaitu  kondisi  di  mana  orang tua  tidak  mampu  lagi  mengelola  harta  bendanya  karena  faktor  usia.  Sehingga  harta dihibahkan kepada anak-anak dengan perjanjian bahwa anak-anaknya akan sama-sama memberikan nafkah kepada orang tua dengan nilai yang sudah ditentukan sebelumnya melalui  musyawarah  keluarga.  Jika  dalam  kondisi  jumlah  pemberian  nafkah  tidak disepakati, maka anak-anak secara giliran memberi nafkah dengan mempertimbangkan kebutuhan orang tua. Secara jumlah, praktik hibah dalam kondisi ini  jarang  terjadi  kecuali  ada  sisa  harta  atau  bagian  hibah  anak  yang  masih  dalam penguasaan sebagai jaminan nafkah orang tua seperti yang disebutkan sebelumnya. 21
Adapun ahli waris  yang belum dewasa atau belum menikah, bagiannya masih dalam penguasaan pewaris.  Kemudian akan diberikan kelak setelah menikah. Terkait besaran perolehan ahli waris melalui hibah sangat bervariatif atau tidak menggunakan prosentase  tertentu.  Akan  tetapi  besar  kecilnya  bagian  masing-masing  ahli  waris tergantung  dari  hasil  musyawarah  dan  kesepakatan  pihak-pihak  terkait.  Sebagaimana akan dibahas lebih jauh pada sub bahasan tentang kedudukan lak-laki dan perempuan dalam pembagian harta berdasarkan adat prengkenin.
Relevansi hibah dengan kewarisan, hibah secara terminologis ialah suatu akad yang  isinya  memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain  tanpa  mengharap  balasan  serta terjadi saat penghibah masih hidup. 22 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171
(g)  disebutkan  bahwa  “ hibah  adalah  pemberian  suatu  benda  secara  sukarela  dan
Islam Indonesia, Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional – Fiqh Islam – Kearifan Lokal), (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020). Hlm, 491.
20 Wawancara dengan Aminullah selaku Tokoh Agama, pada tanggal 25 januari 2018.
21 Wawancara dengan Aminullah selaku Tokoh Agama, pada tanggal 25 Januari 2018.
22 Lihat Sayyid Sabiq, fiqh sunnah, (Jakarta: PT Nada Cipta Raya, 2008). Hlm. 435.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the… Lalu Haidir Ali
tanpa  imbalan  dari  seseorang  kepada  orang  lain  yang  masih  hidup  untuk  dimiliki. 23 Berbeda  dengan  hibah,  warisan  hanya  diberikan  kepada  seseorang  yang  memiliki hubungan  kekeluargaan  dan  berlaku  ketika  si  pewaris  sudah  meninggal. Sehingga antara  hibah  dan  kewarisan  hanya  dibedakan  kepada  keadaan  belum  meninggal  dan telah  meninggalnya  pewaris.  Namun  keduanya  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat dalam konteks warisan di  masyarakat  BPT terutama hibah itu diberikan kepada  anak atau  ahli  waris  karena  akan  menentukan  terhadap  bagian  warisan  yang  akan diterimanya.  Jadi  istilah  hibah  pun  masuk  dalam  kategori  kewarisan  menurut  hukum adat masyarakat BPT.
Berbeda  dalam  hukum  Islam,  hibah  kepada  yang  sedianya  berhak  atas  harta warisan  pada  waktu  hidup  pewaris  tidak  dipandang  sebagai  kewarisan.  Namun,  jika terjadi  orang  tua  memberikan  sesuatu  kepada  salah  seorang  anaknya,  padahal  harta peninggalannya  cukup  banyak,  ajaran  Islam  tentang  wajib  berbuat  adil  dalam memberikan  hibah  kepada  anak  dapat  menjadi  pertimbangan  apakah  kepada  anak lainnya harus diberikan juga hibah yang diambilkan dari harta peninggalan. 24
Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan telah menjadi tradisi  di  masyarakat  Bagik  Payung  Timur,  di  mana  pemberian  itu  dilakukan  dengan melibatkan  seluruh  ahli  waris.  Hukum  waris  adat  tidak  harus  berlangsung  dalam suasana  kematian.  Hal  itu  berarti  bahwa  hukum  waris  adat  mencakup  pula  masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup. 25
Dalam  kompilasi  hukum  Islam  sendiri  telah  memberikan  solusi  mengenai hibah orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. 26 Kata “dapat” diartikan bukan keharusan. Tetapi suatu alternatif jika hibah tersebut dipersoalkan oleh ahli waris yang lain  dengan  mengkalkulasi  kembali  bagian  masing-masing  ahli  waris  berdasarkan bagiannya dalam hukum waris. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal  menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi
23 Mardani, kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2013), hlm. 175.
24 Ahmad Azhar, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta; Uii Press, 2005), hlm. 149.
25 Bushar  Muhammad, Pokok-Pokok  Hukum  Adat, Cet.  VIII;  (Jakarta:  Pradnya  Paramita,  2002), hlm. 39.
26 Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya. 27
Bagaimanapun  hibah  yang  dipraktikkan  pada  masyarakat  BPT  tidak menghilangkan rukun dan syarat hibah dalam Islam. Adapun rukun dan syarat hibah, jumhur  ulama  mengemukakan  ada  empat  rukun  hibah  yaitu:  1).  Orang  yang menghibah,  2).  Harta  yang  dihibahkan,  3).  Lafal  hibah,  4).  Orang  yang  menerima hibah.  Sedangkan  syarat  hibah  adalah:  1).  Penghibah  memiliki  sesuatu  yang dihibahkan, 2). Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan  bebas  bertindak  menurut  hukum,  3).  Penghibah  itu  orang  dewasa,  berakal,  dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim. 4). Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan. 28
b) Distribusi Harta Pusaka melalui Wasiat
Adat prengkenin yang diterjemahkan pula sebaga pesan atau wasiat orang tua yaitu proses  pembagian  harta  benda  milik  seseorang  semasa  hidupnya  kepada  ahli waris melalui musyawarah keluarga dan berlaku sejak saat matinya si pewaris. Wasiat ini berdasarkan arsip kantor Desa Bagik Payung Timur masuk dalam surat pernyataan bagi waris. Walaupun klausul yang digunakan adalah “bagi waris”, namun penentuan jumlah  bagian  masing-masing  ahli  waris  telah  ditentukan  sebelumnya  semasa  orang tua  hidup.  Sehingga  anak-anaknya  hanya  meneruskan  dari  apa  yang  telah  menjadi kesepakatan  yang  kemudian  dituangkan  ke  dalam  surat  pernyataan  bagi  waris  pasca wafatnya  orang  tua. 29 Dalam  pelaksanaannya  wasiat  hanya  dilakukan  secara  lisan melalui  musyawarah  keluarga  yang  disaksikan  tokoh  adat.  Jika  harta  berupa  tanah, maka  terlebih  dahulu  dilakukan  pengukuran  mengenai  batas-batas  bagian  masing- masing  ahli  waris.  Dengan  demikian  dalam  pembagian  itu  sudah  jelas  dan  dianggap sakral, sehingga tidak boleh dilanggar.
27 Ali  Bungasaw  dalam  H.  Zainuddin, Pelaksanaan  Hukum  Waris  Di  Indonesia (Jakarta  Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.
28 Rahman Ghazali, dkk,. Fiqh Muamalat, (Jakarta; Prenada Media Group, 2010), hlm, 160.
29 Wawancara dengan karyamadi saat permohonan arsip data kaitannya dengan pembagian warisan, pada tanggal 23 Januari 2017.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373 Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
Oleh  karena  itu,  Walaupun  wasiat  orang  tua  tersebut  hanya  dilakukan  secara lisan, akan tetapi ia telah menjadi konsensus para pihak. Sehingga mekanisme tersebut menjadi kuat. Selain peran tokoh adat dan tokoh masyarakat yang menjadi saksi dalam proses  pembagian  tersebut  kapan  pun  bisa  menjadi  pihak  penengah  ketika  ada kesalahpahaman.  Teknis  pembagiannya  pula  langsung  dilakukan  pengukuran  jika berupa tanah  yang ditandai dengan bata-batas bagian ahli waris sulit untuk disangkal di kemudian hari.
Pola  pembagian  harta  melalu prengkenin (wasiat  atau  pesan)  orang  tua merupakan  cara  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  Desa  Bagik  Payung Timur  berdasarkan  kumulasi  arsip  yang  ada  pada  kantor  Desa  BPT.  Praktik  hibah hanya  terdapat  13  arsip  surat  pernyataan  hibah  dari  kurun  waktu  terbentuknya  Desa BPT tahun 2012 sampai tahun 2017. Selainnya itu menggunakan pola pembagian harta melalui wasiat orang tua.
Menurut Amaq Gunawan dan Amaq Umar selaku orang tua yang menggunakan pola prengkenin wasiat sebagai mekanisme distrubusi harta merupakan cara yang lebih fleksibel,  karena  menurut  meraka  memungkinkan  orang  tua  untuk  tetap  dapat menafkahi dirinya dari hasil harta benda tanpa harus merepotkan anak-anaknya untuk memberikan  nafkah  karena  harta  dikuasai  oleh  anak  setelah  orang  tua  meningal. Walaupum  demikian,  hak  untuk  memanfaatkan  sebisa  mungkin  diberikan  kepada anak-anak. 30 Berbeda  dengan  mekanisme  hibah  yang  kadang-kadang  membuat  ahli waris saling mengandalkan untuk memberi nafkah orang tua pasca harta pusaka telah dibagikan seluruhnya.
Wasiat  dalam  adat prengkenin sebagai  mekanisme  penerusan  harta  sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh hazairin dalam kutipan Suhrawardi bahwa “selain  daripada  hibah  atau  penghibahan  menurut  adat  itu,  ada  pula  perbuatan  si pemilik  di  masa  hidupnya  yang  dinamakan  hibah  wasiat,  yaitu  suatu  peryataan  di hadapan calon ahli warisnya dan di hadapan anggota-anggota keluarga lainnya bahwa suatu  barang  tertentu  kelak  sesudah  matinya  diperuntukkan  untuk  seorang  ahli  waris
30 Wawancara  dengan Amaq Gunawan  dan Amaq Adi,  pada  tangal  dan  hari  yang  sama  25  Januari 2018.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
tertentu  atau  seorang  tertentu  yang  bukan  ahli  warisnya.  Hibah  wasiat  itu  telah mendekati pengertian wasiat”. 31
Senada dengan apa yang dikatakan Abdul Ghofur dalam penelitiannya, wasiat pada  Masyarakat  Kota  Gede  Yogyakarta  disebut  sebagai “Lintiran” ,  di  mana  orang yang  diberi  dapat  memanfaatkannya  kalau  orang  yang  memberi  telah  meninggal. Lebih  lanjut  Ia  menyamakan lintiran sama  dengan  wasiat  Islam. 32 Menurut  sahrur, wasiat  lebih  utama  dalam  pembagian  warisan  daripada  pembagian  secara faraidh. Pembagian  warisan  secara faraidh hanya  sebuah  alternatif  jika  pewaris  tidak meninggalkan wasiat. Dengan wasiat pula lebih dapat menjangkau hal-hal yang tidak dapat  dijangkau  oleh  ketentuan  pembagian  warisan.  Wasiat  pula  mengandung fleksibilitas hukum dan mempunyai kebebasan dalam aplikasinya. Dalam hal ini bisa saja  pewasiat  memberikan  bagian  yang  lebih  besar  kepada  anaknya  yang  cacat ketimbang  anaknya  yang sehat  dan mampu. 33 Dalam  ayat  wasiat berangkat dari lafal kutiba: yang berarti,  sebagai  kewajiban  yang mengandung taklif dengan  konsekuensi wasiat lebih diutamakan daripada waris. 34
Adapun  pendapat  mengenai  tidak  bolehnya  wasiat  kepada  ahli  waris  dalam konteks  harta  warisan,  supaya  menghindari  ketidakadilan  atau  monopoli  harta  oleh ahli  waris  tertentu.  Selain  ketentuan  warisan  sudah  ditetapkan  bagi  ahli  waris  dalam Q.S an-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176. Sehingga pendapat sebagian ahli bahwa ayat wasiat pada  Q.S  al-Baqarah  ayat  180  tersebut  berlaku  bagi  orang  yang  bukan  ahli  waris, kecuali  ahli  waris  merelakannya  dan  tidak  lebih  dari  1/3  dari  harta. 35 Kaitannya dengan  itu,  tujuan  wasiat  untuk  menghindari  monopoli  harta  warisan  oleh  ahli  waris tertentu dalam konteks pembagian harta pusaka Masyarakat BPT tidak terjadi, karena
31 Suhrawardi  dan  Simanjutak, Hukum  Waris  Islam,  Lengkap  dan  praktis, (Jakarta;  Sinar  Grafika, 2007), hlm, 44.
32 Lihat  Abdul  Ghofur, hukum  kearisan  Islam  di  Indonesia,  eksistensi  dan  Adaptabilitas, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2012), hlm, 158.
33 Muhammad Sharur, Metodologi fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron syamsudin dan Burhanudin dari judul asli nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami , (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004). Hlm. 329
34 Ibid. Hlm. 325.
35 Asosiasi  Dosen  Hukum  Keluarga  Islam  Indonesia, Progres  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional – Fiqh Islam – Kearifan Lokal), hlm, 494.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
proses  pembagian  dengan  cara  wasiat  berlaku  terhadap  seluruh  ahli  waris  tanpa mengurangi haknya.
c) Implementasi Musyawarah dalam Penentuan bagian ahli waris
Pola  pembagian  harta  pusaka  dalam  bentuk  hibah  dan  wasiat  dalam  adat Prengkenin tersebut dilakukan di hadapan semua ahli waris dengan cara musyawarah. Berlaku asas keterbukaan dan tidak ada kecenderungan untuk melebihkan bagian ahli waris  tertentu.  Oleh  karena  itu,  harta  pusaka  tidak  akan  dibagi  manakala  salah  satu pewaris tidak hadir. Kalaupun salah seorang ahli waris tidak dapat hadir karena suatu hal  atau  disebabkan  berada  di  luar  negeri,  namun  dia  mengirim  pesan  bahwa menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada saudaranya.
Hal  tersebut  dialami  oleh  keluarga  Amaq 36 Misra  ketika  membagi  hartanya melalui prengkenin (wasiat)  kepada  10  (sepuluh)  anak-anaknya  tetapi  2  orang  ahli waris  laki-laki  sedang  berada  di  luar  negeri.  Namun  musyawarah  pembagian  tetap dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  meminta  persetujuan  dari  ahli  waris  yang berhalangan. 37 Hal  serupa  dialami  oleh  Amaq  Istur.  ketika  membagi  harta  warisan melalui perengkenin (wasiat) kepada 8 (delapan) orang ahli waris sedangkan 2 orang ahli  waris  laki-laki  berada  di  luar  Negeri  menjadi  TKI,  namun  musyarah  pembagian harta warisan tetap dilakukan dengan persetujuan ahli waris yang berhalangan. 38
Dalam  pelaksanaan  pembagian  harta  pusaka  melalui Prengkenin disaksikan oleh  tokoh  adat,  tokoh  agama  dan  pemerintah  desa.  Peran  saksi  dalam  proses pembagian  harta  warisan  bertindak  pasif  yakni  hanya  menyaksikan  dan  menguatkan hasil  pembagian  harta  yang  diwariskan,  kecuali  apabila  dimintai  pendapat  sesuai proses  yang  biasa  dipakai  oleh  masyarakat  yakni  ketika  musyawarah  menuai perdebatan panjang dan tidak ada hasil sepakat, barulah kemudian saksi dalam hal ini
36 Amaq dalam hal ini merupakan panggilan bagi seorang bapak dalam bahasa daerah Lombok
37 Wawancara  dengan  salah  satu  ahli  waris  Inaq  (bahasa  Indonesia,  Ibu)  Hendri  pada  tanggal  25 januari.
38 Wawancara  dengan  salah  satu  ahli  waris  atas  nama  Inaq  Hur  pada  tanggal  25  januari  di  Desa Bagik Payung Timur.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
tokoh  agama,  tokoh  adat,  dan  pemerintah  desa  memberikan  masukan-masukan  yang kiranya dapat diterima oleh para ahli waris. 39
Peran  ketokohan  para  saksi  turut  mempengaruhi  berjalannya  proses musyawarah. Seperti  yang dituturkan oleh Amaq Himran selaku kepala dusun Praida “dalem  musyawarah  nono  harus  na  araq  dengan  toak  ta  ila’ang” 40 (dalam musyawarah itu harus ada seseorang yang disegani). Oleh karena itu masyarakat Desa BPT selalu menunjuk orang yang disegani dalam masyarakat dan didengar nasihatnya. Hal  ini  dilakukan  untuk  mencegah  timbulnya  perdebatan  panjang  tanpa  orang  yang dapat  memberi  masukan.  Sehingga  hubungan  kekeluargaan  tetap  harmonis  bahkan setelah  penentuan  bagian  masing-masing  telah  ditentukan.  Adanya  rasa  kedekatan batin dengan tokoh adat yang memberi masukan menjadi cara  yang sangat efektif, di samping tokoh adat faham dengan kondisi sosial yang berlaku.
Tujuan  musyawarah  dalam  setiap  pembagian  harta  pusaka  adalah  agar diperoleh  kata  sepakat,  terutama  dalam  penentuan  bagian  masing-masing  ahli  waris. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan pasca pembagian. Musyawarah bisa saja  berlangsung  dua  kali  pertemuan  atau  lebih  sampai  pada  ditemukannya  kata sepakat.  Anak  dapat  melontarkan  kata  tidak  setuju  dengan  bagian  yang  ditawarkan oleh  orang  tua.  Orang  tua  tidak  mengambil  peran  otoriter.  Dengan  demikian, musyawarah dalam rangka finalisasi bagian masing-masing ahli waris.
d) Kedudukan  Anak  Laki-Laki  Dan  Perempuan  Dalam  Warisan  Berdasarkan Adat Prengkenin
Menurut  penuturan Amaq Darmawan  selaku  perangkat  Desa  bidang pemeritahan  dan Amaq Karyamadi  selaku  sekretaris  Desa,  di  mana  keduanya  sering terlibat  dalam  pembagian  atau  pengukuran  harta  tidak  bergerak  berupa  tanah. 41 Pada prinsipnya  harta  warisan  dibagikan  kepada  seluruh  anak-anak  pewaris  tanpa
39 Wawancara dengan Kepala Desa Bagik Payung Timur, Nasrun S.pdi pada tanggal 23 januari 2017 di kantor Desa Bagik Payung Timur.
40 Wawancara dengan kepala dusun Praida Desa Bagik Payung Timur pada tanggal 27 januari.
41 Wawancara  dengan  Bapak  Darmawan  dan  Karyamadi  selaku  perangkat  Desa  pada  tanggal  2 februari 2018.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the… Lalu Haidir Ali
membedakan  yang  satu  dengan  yang  lain. 42 Kedudukan  ahli  waris  laki-laki  dan perempuan di Desa BPT mempunyai hak  yang sama untuk mendapat  bagian, dengan pengertian  bahwa  hak  yang  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan  tidak  berarti  akan mendapat  bagian  yang  sama.  Asas  pembagian  yang  digunakan  yaitu, Mama Memonggok,  Nina  nyenyion (laki-laki  memikul  dan  perempuan  menjinjing).  Asas tersebut  menggambarkan  peran  anak  dalam  keluarga  yang  kemudian  mempengaruhi bagiannya.
Hal  ini  terjadi  pada  keluarga  Amaq  (Bapak)  Sahrun  ketika  membagi  harta benda  dengan  cara perengkekenin (wasiat)  harta  warisan  berupa  tanah,  di  mana  ahli waris  berjumlah  8  (delapan)  orang,  yakni  4  orang  anak  laki-laki  dan  4  orang  anak perempuan.  Dari  hasil  musyawarah,  maka  masing-masing  ahli  waris  laki-laki mendapat bagian 2.200 M 2 dan ahli waris perempuan masing-masing mendapat bagian seluas 1.500 M 2 . Namun ahli waris perempuan meminta bagian tambahan kepada ahli waris laki-laki seluas M 2 dengan tiga alasan. Pertama, perempuan selalu terlibat dalam pekerjaan di dalam maupun di luar rumah. Kedua, anak perempuan dibebankan untuk membiayai  pengurusan  jenazah  ketika  oramg  tua  meninggal  dengan  kewajiban  yang sama dengan anak laki-laki. Ketiga, dengan alasan bahwa anak laki-laki telah dibiayai perkawinannya oleh orang tua, secara otomatis mengurangi jumlah harta yang menjadi bagian  perempuan  pula.  Kondisi  ini  wajar  dalam  konteks  tradisi  perkawinan  di Lombok  yang  membutuhkan  biaya  yang  relatif  besar. 43 Ahli  waris  laki-laki menyetujui  permintaan  tersebut  dan  merelakan  bagian  yang  diminta. 44 Sehingga masing-masing  ahli  waris  laki-laki  mendapat  bagian  seluas  2.000  M 2 dan  masing- masing  ahli  waris  perempuan  mendapat  bagian  seluas  1.700  M 2 .  Meskipun  mungkin
42 Sistem  kewarisan  yang  digunakan  oleh  masyarakat  desa  tersebut  adalah  sistem  kewarisan individual  sebagaimana  sistem  kewarisan  yang  dipakai  oleh  masyarakat  bilateral  di  jawa,  yaitu  harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris. Surojo Wignjodipoera, pengantar dan asas-asas hukum Adat, Cet. Ke-8 (Jakarta; PT. Toko Gunung Agung, 1989), hlm, 165. 43 Dalam konteks perkawinan,  ada beberapa rangkaian adat  yang harus dilewati. Mulai dari proses awal  perkawinan  sampai  selesai  acara  perkawinan  membutuhkan  biaya  yang  besar.  Selain  karena  dikenal pembayaran uang adat. Ditambah dengan acara hagawe (walimah) dalam tradisi perkawinan Sasak dilakukan sangat meriah. Sehingga, setidaknya perkawinan membutuhkan biaya minimal seratus juta.
44 Wawancara  dengan  salah  satu  ahli  waris  dari  pihak  perempuan  atas  nama  Inaq  (ibu)  Mur  pada tangal 28 januari di Desa Bagik Payung Timur.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
kalau diadakan penilaian, maka bagian yang telah diperoleh masing-masing ahli waris sudah melebihi dari bagian yang semestinya dia peroleh berdasarkan kewarisan Islam.
Seperti  yang  dituturkan  oleh  kepala  desa  Bagik  payung  Timur,  ada  berbagai alasan  yang  memungkinkan  dapat  mendorong  seseorang  untuk  rela  menggugurkan haknya dalam suatu pembagian harta warisan antara lain.
Pertama, Misalnya  dia  adalah  seseorang  yang  telah  berkecukupan  dalam kehidupan  ekonominya  bila  dibandingkan  dengan  ahli  waris  lainnya.  Dengan demikian secara sukarela ia memberikan haknya kepada ahli waris yang kurang dalam ekonominya.
Kedua, sebab  semasa  hidup  pewaris,  ahli  waris  sama-sama  mempunyai tanggung jawab yang sama, sehingga ahli waris perempuan tidak bisa dijadikan alasan untuk  ahli  waris  laki-laki  mendapat  bagian  yang  jauh  lebih  banyak. 45 Atas  dasar kontribusi,  sehingga  anak  pertama  memiliki  keutamaan  dalam  harta  pusaka.  Dalam pengertian  jika  harta  warisan  berupa  sebidang  tanah,  maka  ahli  waris  paling  tua mendapat  bagian  paling  dekat  dengan  jalan  raya  atau  pinggir  jalan  dan  tempat  yang strategis, sehingga kalau dibandingkan harganya, tentu yang lebih dekat  dengan jalan lebih mahal harganya. Hal ini dilakukan karena anak paling tua dianggap telah banyak berkontribusi  untuk  keluarga.  Selain  anak  pertama  dijadikan  sebagai  panutan pengganti orang tua.
Dengan  demikian,  terlihat  bahwa  masyarakat  Desa  Bagik  Payung  Timur  atas dasar  susunan  masyarakat  yang  bersifat  keorang  tuaan  (parental)  atau  menarik  garis keturunan  dari  dua  sisi,  yaitu  dari  pihak  ayah  dan  dari  pihak  ibu  (bilateral)  tidak membedakan  anak  perempuan  dan  laki-laki  sebagai  ahli  waris.  Proses  pembagian harta  warisan  melalui prengkenin pada  masyarakat  Desa  Bagik  Payung  Timur menggunakan pembagian dengan cara bagian anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan  berdasarkan  perdamaian  (musyawarah)  yang  dikenal  dengan  istilah bedamai (islah).  Walaupun  bagian  anak  laki-laki  lebih  besar  dari  pada  perempuan, namun  tidak  mengikuti  hukum  waris  Islam  secara  angka-angka  dalam  faraid  yang
45 Wawancara dengan Nasrun S.pdi selaku kepala desa Bagik Bagik Payung Timur pada tanggal 23 januari.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
baku.  Akan  tetapi  lebih  didasarkan  kepada  kerelaan  ahli  waris  sebagaimana  yang terjadi dalam musyawarah.
Seperti  yang  dituturkan  Bapak  Huranah  selaku  RT  di  Dusun  Praida,  besaran perolehan  tersebut  bukan  karena  tokoh  agama  yang  memberikan  arahan  tidak mengetahui  ilmu  faraid,  akan  tetapi  dengan  adat prengkenin mampu  menjaga kerukunan dalam keluarga serta mampu menghindari kecemburuan atau yang disebut sebagai talo ate (iri hati) antara ahli waris. sedangkan dalam angka-angka faraid sering terjadi  bagian  yang  didapat  tidak  sesuai  dengan  tanggung  jawab  atau  kontribusinya dalam  keluarga.  Selain  besar  kecilnya  porsi  yang  didapat  disesuaikan  dengan kebutuhan dan kondisi ahli waris. 46
2. Alasan masyarakat Bagik Payung Timur Melakukan Distribusi Harta melalui Prengkenin
a. Menghindari konflik
Praktik Prengkenin yang  diimplementasikkan  dalam  bentuk  hibah  dan  wasiat dilakukan  untuk  menghindari  perpecahan  internal  keluarga  terkait  bagian  masing- masing  ahli  waris.  Sebab  dalam Prengkenin, bagian  masing-masing  ahli  waris  telah ditentukan  semasa  orang  tua  hidup,  sehingga  tidak  ada  kekhawatiran  lagi  bagi  orang tua. Berbeda jika bagian ahli waris belum ditentukan sebelumnya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di antara ahli waris pasca wafatnya orang tua. 47
Sebagai konsekuensi logis dari proses pewarisan dalam mekanisme prengkenin bahwa proses pewarisan terbuka ketika pewaris masih hidup. Hal ini dilakukan supaya memungkinkan  proses  komunikasi  dapat  terjalin  oleh  semua  pihak.  Orang  tua  dalam hal  ini  memegang  peran  starategis  yaitu  berperan  sebagai  orang  yang  didengar  dan memiliki kedakatan batin dengan anak-anaknya. 48 Sehingga spirit kekeluargaan dalam mekanisme Prengkenin mudah  tersampaikan  yaitu Patuh-patuh, bagus-bagus,  solah-
46 Wawancara  dengan  Bapak  Huranah  selaku  RT  Dusun  Praida,  Desa  Bagik  Payung  Timur  pada tanggal 30 januari 2017.
47 wawancara dengan Amaq (Bapak) Muliani selaku Tokoh Masyarakat.
48 Spirit  yang  ingin  dicapai  dari  pewarisan  melalui  mekanisme Prengkenin yaitu Patuh-patuh, bagus-bagus, solah-solah bekelurga (akur dengan keluarga) dan Pacu-pacu (bersikap baik terhadap saudara). Doktrin ini menjadi kalimat pembuka orang tua dalam memulai musyawarah pembagian harta pusaka.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373 Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
solah bekelurga (akur dengan keluarga)  yang mengajarkan nilai toleransi yang tinggi dan Pacu-pacu (bersikap  baik  terhadap  saudara).  Doktrin  ini  menjadi  kalimat pembuka orang tua dalam memulai musyawarah pembagian harta pusaka.
Oleh karena itu, proses penentuan bagian masing-masing ahli waris dilakukan secara  musyawarah  keluarga  jarang  menuai  konflik.  Hal  ini  dibenarkan  oleh  Bapak Nasrun  selaku  Kepala  Desa  dan  bapak  Abdullah,  Hj.  Aminullah  (selaku  Tokoh Masyarakat)  juga  dikuatkan  oleh  Bapak  Himran  (selaku  kepala  dusun  Praida)  dan Bapak  Mukminin  (selaku  kepala  dusun  Kroya) 49 sebagaimana  orang  yang  sering terlibat dalam pembagian tersebut.
Sedangkan pembagian warisan setelah orang tua meninggal hanya sebatas sisa dari harta yang belum tersentuh dalam mekanisme prengkenin yang jumlahnya relatif kecil.  Biasanya    selalu  ada  sisa,  seperti  benda-benda  bergerak  maupun  dalam  bentuk uang  dan  lain  sebagainya,  walaupun  tidak  dalam  jumlah  yang  besar.  Sisa  tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pewaris semasa hidupnya, di samping pemberian nafkah dari anak-anaknya. Selain sisa harta tersebut dijadikan sebagai persiapan untuk acara  kematian. 50 Kalaupun  ada  sisa  setelah  digunakan  biaya  acara  kematian  orang tua,  biasanya  jumlahnya  tidak  banyak.  Maka  akan  dibagi  oleh  masing-masing  ahli waris.  Sehingga  pembahasan  tentang  pembagian  harta  warisan  setelah  orang  tua meninnggal tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

## b. Keadilan Distributif
Pembagian  harta  Pusaka  berdasarkan  adat Prengkenin kaitanya  dengan penentuan  bagian  ahli  waris  sangat  tergantung  dari  kondisi  objektif  masing-masing ahli  waris  dengan  berbagai  pertimbangan  seperti,  tanggung  jawab,  kondisi  ekonomi,
49 Wawancara pada hari yang berbeda pada Tanggal 23 dan 24 januari di Desa Bagik Payung Timur.
50 Dalam  acara  kematian  pada  masyarakar  Desa  BPT  dikenal  adat sengkala dengan  gelaran  acara dzikiran  sampai  sembilan  malam.  Dalam  acara  dzikiran  tersebut  membutuhkan  biaya  yang  relatif  besar. Terutama  malam  pertama  dan  kesembilan  kematian  seseorang,  akan  disembelih  seekor  sapi  atau  lebih. Ditambah dengan malam kesembilan itu ada namanya penamat yaitu, bungkusan yang berisi sembakau atau bahan  pokok  makanan  yang  diberikan  kepada  jamaah  dzikiran.  Sehingga  sikap  untuk  menyisakan  harta pusaka  setelah  pembagian  harta  kepada  ahli  waris  paralel  dengan  keadaan  di  mana  dalam  konteks  acara kematian  membuthkan  biaya  yang  sangat  besar.  Wawancara  dengan  Abdullah  Selaku  Tokoh  Agama,  pada tanggal 24 Januari 2018.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
dan kontribusi yang telah dilakukan dalam keluarga. Sehingga kondisi-kondisi tersebut mereka  saling  merelakan  dalam  bagian  yang  diperoleh.  Hal  demikian  dekat  dengan makna  keadilan  distribusi,  yaitu  keadilan  yang  diperolah  dengan  mempertimbangkan kontribusinya. 51 Sehingga dalam konteks pembagian harta tidak bisa disamakan begitu saja.  Berbeda  dengan  kedilan  komulatif  tanpa  melihat  jasa-jasa  seseorang,  yang terpenting adalah persamaan. 52
Pembagian warisan adat Prengkenin tidak terlepas dari kondisi masing-masing ahli waris. Pertama, kondisi di mana perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang  sama  terhadap  orang  tua  dalam  hal  nafkah  dan  pengurusan  jenazah. Kedua, memiliki  peran  yang  sama,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  rumah. Ketiga, kondisi  di mana  ahli  waris  tertentu  telah  banyak  menghabiskan  biaya  yang  secara  otomatis dianggap  mempengaruhi  kumulasi  harta  pusaka  sampai  saat  harta  dibagi.  Sehingga pembagian harta pusaka dilihat dari proses perjalanan keluarga. Hal yang sama terjadi pada keluarga Amaq Mahyan di mana salah satu anaknya yang laki-laki disekolahkan dengan  biaya  yang  besar.  Sehingga  anaknya  yang  telah  dibiayai  sekolah  tersebut mendapat harta pusaka lebih sedikit dari pada saudara laki-laki yang lain. Menurutnya tidak adil jika disamaratakan pembagiannya. 53
Kaitannya  dengan  itu,  terlihat  dalam  pelaksanaan  musyawarah  pembagian harta  pusaka  sebagai  suatu  cara  untuk  mencari  keadilan.  Jadi  keadilan  yang Masyarakat  BPT  fahami  dalam  konteks  warisan  adalah  keadilan  yang  disepakati. Kalau  belum  mereka  sepakati  terutama  dalam  jumlah  bagian,  belum  dikatakan  adil. Sebagaimana  yang  tercermin  dalam  pelaksanaan  musyawarah  yang  kadang-kadang melewati  dua  atau  lebih  pertemuan  kaitannya  dengan  jumlah  bagian.  Hingga  pada hasil akhir kepuasan para pihak.
Lebih  jauh  dalam  peran  antara  laki-laki  dan  perempuan  dilihat  dari  konteks sosial-budaya  masyarakat  Bagik  Payung  Timur,  berangkat  dari  sebuah  fakta  sosial yang  menunjukkan  bahwa  perempuan  tidak  bersifat  pasif  yang  hanya  berada  pada
51 Jhon Rawls, Teori Keadilan, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Hlm, 4.
52 Jhon Rawls, Teori Keadilan., hlm, 6.
53 Wawancara dengan Amaq Mahyan, pada tanggal 26 Januari 2018.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373 Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
wilayah  domestik.  Mereka  memiliki  peran  yang  sama  dengan  laki-laki.  Fungsi ekonomi keluarga tidak hanya menjadi monopoli laki-laki melainkan juga perempuan. Penghasilan  ekonomi  Istri  juga  tidak  sekedar  menjadi  sumber  tambahan  atau sampingan, tetapi sudah menjadi sumber ekonomi utama. Bahkan, fakta yang terjadi di lapangan  banyak  terjadi  penghasilan  istri  justru  lebih  banyak  dan  menjadi  tumpuan ekonomi  keluarga,  termasuk  suaminya.  Para  istri  tidak  hanya  duduk  di  rumah  dan melayani  kebutuhan  seks  suami,  melainkan  juga  bergulat  dalam  dunia  kerja,  sosial, pertanian dan sebagainya.
Sebagaimana  penulis  paparkan  sebelumnya  prosentase  terbesar  masyarakat Bagik  Payung  Timur  adalah  mereka  yang  berprofesi  sebagai  petani  dan  peternak. Secara  umum,  dua  bidang  pekerjaan  tersebut  hanya  dilakukan  oleh  laki-laki.  Namun berbeda  halnya  pada  masyarakat  Bagik  Payung  Timur,  perempuan  juga  ikut  bekerja, dan  berperan  besar  dalam  bertani  dan  berternak.  Ada  pula  prempuan  yang  menjadi Pegawai  Negeri, Guru Sertifikasi,  pedagang,  yang tentunya pendapatan  mereka lebih besar dari pada suami.
Dalam pengamatan penulis bahwa perempuan di Desa BPT terkadang memiliki beban  dan  tanggung  jawab  yang  lebih  terhadap  keluarga,  bahkan  perempuan mengemban  peran  ganda (double  burden), sebab  tidak  hanya  bertanggung  jawab dalam  mengurus  rumah  tangga  seperti,  melakukan  pekerjaan  rumah,  mengurus  anak dan  suami.  Akan  tetapi  turut  andil  membantu  suami  dalam  mencari  nafkah  untuk keluarga.  Perempuan  mengemban  peran  ganda (double  burden). Sehingga  dengan kondisi  ini  sangat  logis  jika masyarakat  bagik  Payung Timur membagi  harta warisan berdasarkan tanggung jawab dan peran ahli waris dalam keluarga.  Ini sejalan dengan asas  hukum  waris  Islam,  yakni  keadilan  yang  berimbang.  Asas  ini  mengandung  arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan  antara hak dan kewajiban, antara hak yang  diperoleh  seseorang,  dengan  kewajiban  yang  harus  ditunaikannya. 54 Sehingga besaran  perolehan  masing-masing  ahli  waris  sangat  bervariatif,  tidak  memakai prosentase tertentu.
54 Rujuklah Muhammad Daud Ali, hukum Islam , Cet ke-20 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). Hlm. 143.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the… Lalu Haidir Ali

## c. Ketidakpuasan Terhadap Sistem Fiqh Waris Tradisional
Mekanisme  distribusi  harta  pusaka  dalam  tradisi Prengkenin ,  baik  pola  hibah maupun wasiat yang dipraktikkan oleh masyarakat BPT dapat difahami sebagai sikap mendua  untuk  menghindari  sistem  pembagian  warisan  dalam  Islam  yang  telah terperinci.  Lebih-lebih  hibah  dan  wasiat  difahami  sebagai  proses  pewarisan.  Kendati sistem hibah dan wasiat yang dipraktikkan masih dalam koridor aturan Islam.
Faktor konteks  sosial  yang  memposisikan  antara  laki-laki  dan  perempuan dengan peran  yang  sama  dalam  sosial  dan  keluarga.  Sehingga  mempengaruhi pemahaman  mereka  tentang  ukuran  keadilan  yang  membuat  pembagian  harta  pusaka dilakukan  dengan  pertimbangan  peran  masing-masing  ahli  waris. Selain  itu,  bagian masing-masing  ahi  waris  dilihat  pula  dari  rangkaian  keseluruhan  peristiwa  yang menyebabkan  ahli  waris  tertentu  menghabiskan  harta  orang  tua  dalam  jumlah  yang relatif  banyak.  Misalnya,  ahli  waris  dibiayai  sekolah  dari  harta  orang  tua,  dibiayai perkawinannya, dan biaya-biaya yang lain. Konsekuensi logis dari hal tersebut, maka tidak adil jika harta warisan dibagikan  tetap  dengan  fiqh waris  yang telah ditentukan secara baku angka-angkanya.
Sikap  penghindaran  tersebut  terlihat  pula terutama  pada  telah  ditentukannya bagian-bagian  masing-masing  ahli  waris  melalui  wasiat  dengan  alasan  menghindari konflik. Sementara dalam hal yang sama pula hukum waris oleh para ulama telah lebih dulu  merincinya  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  fiqh  dengan  rujukan  utama  al- Qur’an  dan  Hadits.  Dengan  demikian,  sebenarnya  ada  sikap  ketidakpuasan  terhadap sistem hukum  yang ada. Walaupun demikian,  menurut  sahrur bahwa  praktik tersebut tidak  lantas  menyalahi  aturan  Islam.  Dalam  pandangan  sahrur,  hukum  waris  hanya sebagai  alternatif  terakhir  ketika  orang  tua  tidak  meninggalkan  wasiat.  Sahrur memahami ayat wasiat lebih utama dari ayat waris. 55
Konteks  sosial  demikian  yang  mengakibatkan  lahirnya  aturan  tentang  hibah yang  dapat  diperhitungkan  sebagai  warisan  seperti  yang  terdapat  dalam  kompilasi hukum  Islam  pasal  211.  Latar  belakang  terbentuknya  aturan  tersebut  melihat  realitas sosial  bahwa  praktik  hibah  sebagai  pengganti  hukum  waris  ramai  dilakuan  oleh
55 Muhammad Sharur, Metodologi fiqih Islam Kontemporer, hlm, 325.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
masyarakat  Indonesia. Selain hal  itu  sebagai  akomodasi terhadap hukum  waris  Islam yang  dianggap  tidak  memenuhi  rasa  keadilan.  Akibat  dari  perubahan  sosial  yang menyebabkan ukuran keadilan berubah pula. 56
Ketidakpuasan  itu  yang  kemudian  membuat  munawir  Syazali  menawarkan reinterpretasi  terhadap  pembagian  laki-laki  dan  perempuan  yang  menurutnya  tidak mencerminkan  semangat  keadilan.  Lebih-lebih  banyak  penyimpangan  dari  ketentuan waris  yang  dilakukan  oleh  orang  kategori  awam  bahkan  ulama.  Bagian  2:1  difahami sebagai  sikap  Islam  yang  mengangkat  derajat  perempuan  secara  bertahap  seperti proses  pengharaman  khamer  secara  bertahap  pula.  Selain  itu,  perempuan  masa  kini tidak  bersifat  pasif  alias  memiliki  peran  yang  sama. 57 Demikian  juga  sahrur  dalam teori  hudud  melihat  faktor  keikutsertaan  perempuan  dalam  hal  nafkah  menyebabkan bagiannya tidak harus 2:1 atau boleh disamakan. Namun jika perempuan bersifat pasif maka  bagiannya  2:1. 58 Paralel  dengan  argumentasi  bahwa  salah  satu  alasan  laki-laki mendapat  bagian  lebih  dalam  warisan  karena  kewajiban  nafkah  dibebankan kepadanya. 59

## D. KESIMPULAN
Secara  sosiologis,  mekanisme  distribusi  harta  pusaka  pada  masyarakat  Desa BPT  melalui Prengkenin merupakan  praktik  hukum  yang  sesuai  dengan  kebutuhan sosialnya. Mekanisme Prengkenin yang menghasilkan dua pola pembagian yaitu hibah dan wasiat  memiliki kesamaan  dalam  Islam, walaupun  cara pembagiannya dilakukan dalam  pemaknaan  secara  adat  sebagai  bagian  dari  warisan.  Mekanisme prengkenin lebih  dapat  diterima  karena  proses  penyesuaiannya  yang  lebih  fleksibel  dari  pada ketentuan  waris  Islam  yang  telah  baku.  Sehingga  rasa  keadilan  berdasarkan Prengkenin lebih  mudah  untuk  dicapai,  disebabkan  adanya  pembagian  harta  pusaka atas  dasar  pertimbangan  peran  antara  laki-laki  dan  perempuan  dipandang  lebih
56 Mahsun  Fuad, Hukum  Islam  Indoneseia,  Dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga  emansipatoris, (Yogyakarta: Lkis, 2005). Hlm,. 209.
57 Wahyuni  Nafis, Kontekstualisasi  Ajaran  Islam (70  tahun  Prof.  Munawir  Syadzali),  (Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995), 205.
58 Muhammad Syahrur, Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami al-Mar’ah (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba’ah wa al-Tauzi, 2000). 221.
59 Abil al-Fida’ Ismail, Tafsir al-Qur’an al-Azim, Juz I, (Semarang: Toha Putra, tt). Hlm, 457.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
DOI Prefix 10.22373 Distribution of Inheritance in the…
Lalu Haidir Ali
menjamin  keadilan.  Selain  itu,  kondisi  ahli  waris  tertentu  yang  menghabiskan  harta orang tua dijadikan pertimbangan terhadap bagian ahli waris tersebut. Sangat logis jika dikaitkan dengan akibat berkurangnya harta pusaka yang akan dibagi. Kondis-kondisi sosial  tersebut  yang  luput  dari  hukum  waris  Islam.  Sehingga  lahir  sikap  mendua Masyarakat BPT untuk  melakukan pembagian harta pusaka melalui hibah dan wasiat secara adat Prengkenin .
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the… Lalu Haidir Ali

## DAFTAR PUSTAKAAN
Asosiasi  Dosen  Hukum  Keluarga  Islam  Indonesia, Progres  Hukum  Keluarga  Islam  di Indonesia  Pasca  Reformasi  (Dimensi  Hukum  Nasional  –  Fiqh  Islam  –  Kearifan Lokal), Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.
Abil al-Fida’ Ismail, Tafsir al-Qur’an al-Azim, Juz I, Semarang: Toha Putra, tt.
Ahmad Azhar, Hukum Waris Islam, Yogyakarta; Uii Press, 2005.
Abdul Ghafur Anshori, hukum kewarisan Islam di Indonesia, eksistensi dan adaptabilitas, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2012.
B.  Ter  Haar  Bzn, asas-asas  dan  susunan  Hukum  Adat,  terj.  K.  Ng.  Soebakti  poesponoto, jakarta:PT Toko Gunung Agung, 1995.
Bushar  Muhammad, Pokok-Pokok  Hukum  Adat, Cet.  VIII;  Jakarta:  Pradnya  Paramita,
2002.
C.  Dewi  Wulansari, Hukum  Adat  Indonesia, Cet.  Ke-3,  Bandung:  PT  Refika  Aditama, 2014.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.
Griffit, Jhon, What Is Legal Pluralism” Journal of Legal Pluralism, 1986.
Herry Iswanto, Peran Kepala Desa dalam Menunjang Tercapainya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Mimbar Hukum, Vol. XXV, No. 1 Juni 2007.
Jhon Rawls, Teori Keadilan, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Juhaya  S.  Praja, Teori-teori  Hukum, Perbandingan  denan  pendekatan  Filsafat, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009.
Misbahul Mujib, Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi Atas  Mekanisme  Perceraian  Adat, Jurnal  Supremasi  Hukum,  Vol.  3,  No.  1  Juni 2014.
Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Distribution of Inheritance in the… Lalu Haidir Ali
Muhammad  Noor  dan  Muslihan  Habib,  dkk. Visi  Kebangsaan  Religius;  Kiprah  Dan Perjuangan,  Tuan  Guru  Kyai  Haji  Muhammad  Zainuddin  abdul  Madjid  Sebagai Pendidik,  Pejuang,  Pendiri  Tarekat,  Pendiri  Organisasi  Masyarakat  Terbesar  di Lombok,  Dan  Politisi  Muslim ,  Cet.  Ke-3,  Jakarta:  Pondok  Pesantren  Nahdlatul Wathan Jakarta Bekerja Sama Dengan Lembaga Percetakan al-Qur’an, 2014.
Mardani, kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia, Jakarta; Kencana, 2013.
Muhammad Sharur, nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami , terj. Sahiron syamsudin dan Burhanudin ,Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
Muhammad Daud Ali, hukum Islam , Cet ke-20 , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Mahsun Fuad, Hukum Islam Indoneseia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga emansipatoris, Yogyakarta: Lkis, 2005.
Muhammad  Syahrur, Nahw  Ushul  Jadidah  li  al-Fiqh  al-Islami  al-Mar’ah Damaskus:  al- Ahali li al-Tiba’ah wa al-Tauzi, 2000.
Rahman Ghazali, dkk,. Fiqh Muamalat, Jakarta; Prenada Media Group, 2010.
Suhrawardi  dan  Simanjutak, Hukum  Waris  Islam,  Lengkap  dan  praktis, Jakarta;  Sinar Grafika, 2007.
Surojo Wignjodipoera, pengantar dan asas-asas hukum Adat, Cet. Ke-8 Jakarta; PT. Toko Gunung Agung, 1989.
Wahyuni Nafis, Kontekstualisasi Ajaran Islam (70 tahun Prof. Munawir Syadzali), Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995.