## ASAS KEPATUTAN DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERSEROAN

## Sulaeman

## PT. Senamas Energindo Mineral (Rimau Group)
ichulk_sulaeman@yahoo.com

## Abstract :
The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the  equity  principle  in  social  and  environmental  responsibilities and  also  to  analyze  the  forms  of  law  enforcement  to  the  companies  which  do  not  implement  corporate social and environmental responsibilities. The type of this research is a normative legal one which studies the regulations related to the equity principle in corporate social and environmental responsibilities and the law enforcement to the companies which do not comply with the corporate social and environmental responsibility.  The  concept  of  equity  in  the  Socia  and  Environment  Responsibilities  is  the  Company's policy,  which  is  tailored  to  the  financial  capabilities  of  the  Company, and  potential  risks  which  lead  to social and environmental responsibilities that the company must be responsible for in accordance with its business  activities  without  reducing  the  obligations  as  stipulated  in  the  laws  and  regulations  related  to the  Company's  business  activities.  The  amount  of  costs  and  proportion  for  Corporate  Social  and Environmental  Responsibilities  is  determined  by  the  company  based  on  the  profit  or  net  profit  of  the company.  Hence,  equity  can  be  said  as  the  proper,  appropriate,  or  good  intention  of  a  company  in implementing  Corporate  Social  and  Environmental  Responsibilities.  Furthermore,  law  enforcement  for the company that does not implement the Corporate Social and Environmental Responsibilities based on the positive law of Indonesia stipulated in the Capital Market Law No. 25 of 2007 Section 34 applies to all forms of business entities in Indonesia. The forms of sanctions that can be given to companies that do not  implement  Corporate  Social  and  Environmental  Responsibilities  are  administrative  sanctions  in  the form of written warnings, restrictions on business activities,  freezing, or revocation of business activities and/ or investment facility.Meanwhile, the civil and criminal sanctions are not appropriate to be applied because there is no specific reasons to provide such sanctions.
Keywords: Corporate  Social  and  Environmental  Responsibility,  Law  Enforcement,  The  Equity principle

## Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip keadilan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan  dan  juga  untuk  menganalisis  bentuk  penegakan  hukum  terhadap  perusahaan  yang  tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Jenis penelitian ini adalah salah satu hukum  normatif  yang  mempelajari  peraturan  yang  berkaitan  dengan  prinsip  keadilan  dalam  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  dan  penegakan  hukum  terhadap  perusahaan  yang  tidak mematuhi  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan.  Konsep  ekuitas  dalam  Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan  adalah  kebijakan  Perusahaan,  yang  disesuaikan  dengan  kemampuan  keuangan Perusahaan,  dan  potensi  risiko  yang  menyebabkan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan harus  bertanggung  jawab  untuk  sesuai  dengan  kegiatan  usahanya  tanpa  mengurangi  kewajiban sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  usaha Perseroan.  Jumlah  biaya  dan  proporsi  untuk  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  ditentukan  oleh perusahaan  berdasarkan  laba  atau  keuntungan  bersih  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  ekuitas  dapat dikatakan  sebagai  niat  yang  tepat,  yang  sesuai,  atau  baik  dari  perusahaan  dalam  melaksanakan Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan.  Selanjutnya,  penegakan  hukum  bagi  perusahaan yang  tidak  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  berdasarkan  hukum positif  Indonesia  diatur  dalam  UU  Pasar  Modal  Nomor  25  Tahun  2007  Pasal  34  berlaku  untuk  semua bentuk  badan  usaha  di  Indonesia.  Bentuk-bentuk  sanksi  yang  bisa  diberikan  kepada  perusahaan  yang tidak  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  adalah  sanksi  administratif
berupa  peringatan  tertulis,  pembatasan  kegiatan  usaha,  pembekuan,  atau  pencabutan  kegiatan  usaha dan  /  atau  facility.Meanwhile  investasi,  sanksi  perdata  dan  pidana  yang  tidak  tepat  untuk  diterapkan karena tidak ada alasan khusus untuk memberikan sanksi tersebut
Kata kunci : Asas Kepatutan, Penegakan Hukum, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

## PENDAHULUAN
Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Ling- kungan (TJSL) yang lebih dahulu dikenal di Negara-negara  maju  sebagai Corporate Social  Responcibility (CSR)  pada  saat  ini telah  mulai  diterapkan  dalam  peraturan  dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,  antara  lain  dalam  Undang- Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  (selanjutnya  disebut  UU Penanaman  Modal)  dan  Undang-Undang No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).
Kedua  Undang-Undang  ini  secara  tegas mensyaratkan  bahwa  untuk  melaksanakan suatu  perusahaan  yang  baik  atau Good Corporate  Governance  (GGC) ,  harus  juga peduli  terhadap  kepentingan  sosial  dan lingkungan  di  perusahaan  yang  melaksana- kan  tugas  maupun  pelaksanaan  perusahaan tersebut dalam bidang sumber daya alam. 1
Istilah  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  diatur  didalam  UUPT  beserta peraturan  pelaksana  mengenai  TJSL  yaitu Peraturan  Pemerintah  No.  47  Tahun  2012
1 Budi Untung. 2014. CSR dalam Dunia Bisnis. Yogyakarta: Andi, hlm. 1.
tentang  Tanggung  Jawab  Soisal  dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut  PP  TJSL).  Dengan  subyek  yang diberikan  kewajiban  ini  adalah  Perseroan Terbatas  yang  merupakan  bentuk  usaha berbadan  hukum  dimana  tujuan  utama berdirinya  perseroan  adalah  untuk  mencari keuntungan  dari  kegiatan  usaha  yang dijalankan ( profit Oriented).
TJSL  yang  diterapkan  di  Indonesia sama  halnya  dengan  CSR  yang  menunjuk- kan  bahwa  perseroan yang  bergerak ditengah-tengah  masyarakat  juga  harus bertanggung jawab terhadap masalah- masalah  sosial  yang  dihadapi  masyarakat setempat.  Selain  itu,  penerapan  TJSL dimaksudkan  untuk  mendukung  terjalinnya hubungan  perseroan  yang  serasi,  seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
TJSL  merupakan  bentuk  tanggung jawab  perusahaan  terhadap  lingkungannya bagi  kepedulian  sosial  maupun  tanggung jawab lingkungannya dengan tidak mengabaikan  kemampuan  dari  perusahaan. Pelaksanaan  kewajiban  ini  harus  me- merhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat  di  sekitar  lokasi  kegiatan  usaha
tersebut.  TJSL  merupakan  suatu  konsep bahwa  perusahaan  memiliki  suatu  tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang  saham,  komunitas  dan  ling- kungan  dalam  segala  aspek  operasional perusahaan.  Pelaksanaan  TJSL  akan  ber- dampak pada kesinambungan dari perusahaan.  Suatu  perusahaan  dalam  me- laksanakan  aktivitasnya  harus  mendasarkan keputusannya  tidak  hanya  berdasarkan faktor  keuangan  belaka  seperti  halnya keuntungan  atau  dividen,  melainkan  juga harus  berdasarkan  konsekuensi  sosial  di lingkungan  untuk  saat  ini  maupun  jangka panjang. 2
Pencantuman  TJSL  dalam  UUPT bertujuan  untuk  mewujudkan  pembangunan ekonomi  ber-kelanjutan  guna  meningkatkan kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang bermanfaat  bagi  perusahaan  itu  sendiri, komunitas  setempat,  dan  masyarakat  pada umumnya.  Ketentuan  ini  dimaksudkan untuk  men-dukung  terjalinnya  hubungan perusahaan  yang  serasi,  seimbang,  dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perusahaan  yang kegiatan usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan  TJSL.  Untuk  melaksanakan kewajiban  Perseroan  tersebut,  kegiatan TJSL harus dianggarkan dan diperhitungkan
2 Ibid., hlm. 2.
sebagai  biaya  Perseroan  yang  dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  Kegiatan  tersebut  dimuat  dalam laporan  tahunan  perusahaan.  Dalam  hal perusahaan  tidak  melaksanakan  TJSL  maka perusahaan  yang  bersangkutan  dikenai sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 3
Perdebatan  mulai  muncul  menyang- kut besaran biaya dan sanksi, terlebih UUPT tidak  menyebutkan  secara  rinci  berapa besaran  biaya  yang  harus  dikeluarkan perusahaan  dalam  pelaksanaan  TJSL  serta sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSL. Perusahaan hanya dituntut  untuk  melaksanakan  kewajiban tersebut  secara  patut  dan  sukarela  dengan memperhatikan  kepatutan  dan  kewajaran dan  perusahaan  yang  tidak  melaksanakan TJSL dikenakan sanksi. Hal ini sebagaimana disebutkan  dalam  UUPT,  Pasal  74  ayat  (2) bahwa tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  merupakan  kewajiban  Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai  biaya  Perseroan  yang  pelaksanaan- nya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan  dan  kewajaran.  Pasal  74  ayat  (3) menyebutkan  bahwa  Perseroan  yang  tidak melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  di- maksud  pada  ayat  (1)  dikenai  sanksi  sesuai
3 Binoto Nadapdap. 2014. Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Akasara, hlm. 16.
dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pasal  74  ayat  2  UUPT  juga  menarik untuk dicermati dan dibahas. Pengertian dari kepatutan dalam pasal itu belum jelas, tetapi penjelasan  Pasal  74  ayat  2  mengatakan “cukup  jelas.”  Perusahaan  bisa  mengatakan bahwa anggaran program TJSL dan pelaksanaan  yang  dilakukan  sudah  sesuai dengan  kepatutan,  tetapi  masyarakat  mau- pun  pemerintah  juga  bisa  mengatakan  yang berlainan.  Kata  kepatutan  tersebut  dapat memberikan ketidak jelasan bagi para pihak stakeholders atau pemangku kepentingan.
Konsep  kepatutan  dalam  Pasal  74 tersebut  adalah  regulasi  yang  berkarakter ambigu  sehingga  tidak  ada  kejelasan  terkait bentuk  ataupun  standar  dalam  pelaksanaan TJSL.    Selain  berkarakter  ambigu  dan  tidak jelasnya  standar  dan  bentuk  kepatutan  yang dimaksud  dalam  Pasal  74  ayat  (2)  tersebut, ternyata juga terdapat ketidakjelasan pengaturan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSL. Apabila terjadi pelang- garan  tidak  dilaksanakannya  TJSL  oleh perseroan,  yang  berkaitan  dengan  sumber daya  alam,  dikenakan  sanksi  dengan mengamanatkan  kepada  peraturan  perun- dang-undangan  lain  tanpa  memberikan penjelasan  lebih  lanjut  terhadap  peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
UUPT  tidak  menjelaskan  standar ataupun  bentuk  kepatutan  dalam  pelaksana- an  TJSL  yang  wajib  dilaksanakan  oleh
perseroan,  UUPT  juga  tidak  menyebutkan dan  menjelaskan  secara  terperinci  bentuk sanksi  bagi  perseroan  yang  tidak  melak- sanakan  TJSL.  Regulasi  ini  akan  menyulit- kan  jika  Pemerintah  adalah  pihak  yang menetapkan  standar  kepatutan  tersebut, karena  untuk  mencapai  regulasi  yang berkeadilan,  Pemerintah  harus  menetapkan standar  kepatutan  tersebut  dengan  variasi yang  berbeda-beda  karena  adanya  ukuran perusahaan,  kondisi  kemampuan  keuangan, kondisi  stakeholder  perusahaan,  rencana pengembangan  perusahaan  dan  kondisi perekonomian  baik  secara  mikro  maupun makro.
Pengaturan  sanksi  tidak  dilaksana- kannya  TJSL  oleh  perseroan  yang  bergerak di  bidang  sumber  daya  alam  di  Indonesia belum  diatur  secara  jelas.  UUPT  dan  PP TJSL  yang  mengatur  terkait  pelaksanaan TJSL  di  Indonesia  masih  melimpahkan  ke- tentuan  sanksi  berdasarkan  peraturan  per- undang-undangan  yang  terkait.  Peraturan perundang-undangan  yang  terkait  yaitu peraturan  perundang-undangan  yang  ber- kaitan  dengan  sumber  daya  alam  dan  etika melakukan  kegiatan  usaha.  Ternyata  ter- dapat  beberapa  peraturan  yang  mengatur tentang  sumber  daya  alam  tidak  mengatur terkait  sanksi  tidak  dilaksanakannya  TJSL. Sehingga  diperlukan  bentuk  sanksi  tidak dilaksanakannya  TJSL  yang  tepat  untuk memberikan  efek  jera  kepada  perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam.
Kewajiban  untuk  memenuhi  TJSL oleh  perusahaan  belum  dapat  diimplemen- tasikan  dengan  baik,  karena  dalam  undang- undang  maupun  peraturan  pemerintah  tidak diatur  secara  jelas  bentuk  dan  standarisasi pelakasanaan TJSL, melainkan hanya penegasan  bahwa  perusahaan  wajib  melak- sanakan  TJSL  berdasarkan  kepatutan  dan kewajaran.
Berdasarkan  problematika  hukum yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan, yakni : 1) Bagaimana Konsep Kepatutan dalam Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan?  2)
Bagaimana penegakan hukum bagi Perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan?

## PEMBAHASAN
Konsep  Kepatutan  Dalam  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Secara etimologi, kepatutan diartikan sebagai  kepantasan,  kelayakan,  kesesuaian, kecocokan, segala yg kita lakukan hendaknya  sesuai  dengan  batas-batas  yang berlaku  dalam  masyarakat. 4 Sedangkan menurut  Mariam  Darus,  kepatutan  adalah “yang  dapat  dirasakan  sebagai  sopan,  patut dan  adil.  Jadi  rumus  kewajaran  dan kepatutan  meliputi  semua  yang  dapat
4 Kamus Besar. Kepatutan . http://www.kamusbesar.com.  Diakses  pada  tanggal 28 Juli 2015.
ditangkap,  baik  dengan  intelek  maupun perasaan". 5
Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP TJSL,  yang  dimaksud  dengan  “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  yang  harus  ditanggung  oleh Perseroan  sesuai  dengan  kegiatan  usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.  Kepatutan  merupakan  salah  satu asas  yang  terdapat  di  dalam  hukum perjanjian.  Asas  kepatutan  itu  mengikat tidak hanya karena undang-undang menunjuknya,  melainkan  karena  kepatutan itu menentukan isi dari janji itu mengikat.
Asas  kepatutan  termuat  dalam  Pasal 1339  KUH  Perdata  yang  menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan  tegas dinyatakan  di  dalamnya,  tetapi  juga  untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan  oleh  kepatutan.  Asas  kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi  perjanjian.  Asas  ini  merupakan  ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh
5 Hukum  Online.  2014. Profesor  FH  USU Bedah Definisi Asas “Iktikad Baik”
http://www.hukumonline.com.  Diakses  pada  tanggal 28 Juli 2015.
rasa keadilan masyarakat. Isi perjanjian yang dimaksudkan  adalah  apa  yang  dinyatakan secara  tegas  oleh  kedua  belah  pihak mengenai  hak  dan  kewajiban  mereka  di dalam  perjanjian  tersebut.  Kepatutan  dalam Pasal  1339  KUH  Perdata,  yang  secara bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang  harus  diperhatikan  pihak- pihak  dalam  melaksanakan  perjanjian.  Hal kepatutan  dalam  pelaksanaan  perjanjian berada  pada  itikad  baik,  sekedar  itikad  baik ini  memenuhi  unsur  subjektif,  terletak  pada hati  sanubari  orang-orang  yang  berkepen- tingan,  sedangkan  kepatutan  mempunyai unsur  objektif,  terletak  terutama  pada  hal keadaan sekitar persetujuan. 6
Dalam ketentuan UUPT, TJSL merupakan  kewajiban  perseroan  sebagai legal  entity yang  dianggarkan  dan  di- perhitungkan  sebagai  biaya  perseroan  yang pelaksanaannya  dilakukan  dengan  mem- perhatikan  kepatutan  dan  kewajaran,  maka dalam  hal  ini  harus  ada  itikad  baik  dari perusahaan.  Itikad  baik  dalam  arti  subektif merupakan  suatu  sikap  batin  atau  suatu keadaan jiwa, sehingga itikad baik dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang  menguasai  atau  memegang  barang pada  waktu  ia  mulai  menguasai  barang
6 Wirjono  Prodjodikoro.  2000. Azas-azas Hukum  Perjanjian .  Bandung:  Mandar  Maju,  hlm.
187.
tersebut. Sedangkan pada arti objektif, itikad baik diartikan sebagai kepatutan. 7
Syarat  kepatutan  berakar  pada  suatu sifat peraturan hukum pada umumnya, yaitu usaha  mengadakan  imbangan  dari  pelbagai kepentingan  yang  ada  dalam  masyarakat. Dalam  suatu  tata  hukum  pada  hakikatnya tidak  diperbolehkan  suatu  kepentingan seorang  dipenuhi  seluruhnya  dengan  akibat, bahwa  kepentingan  orang  lain  sama  sekali didesak  atau  diabaikan.  Wirjono  Prodjo- dikoro mengatakan bahwa masyarakat harus merupakan  suatu  neraca  yang  lurus  dalam keadaan  seimbang.  Kalau  neraca  ini  men- dorong yang ke satu pihak, maka tidak boleh ada keganjilan dalam masyarakat, yang pada suatu  waktu  tentu  kelihatan  akibatnya  yang jelek  bagi  keselamatan  dan  bahagia  masya- rakat sendiri”. 8
Dalam  hukum  perjanjian  di  Indo- nesia  (KUH  Perdata)  untuk  menentukan apakah  substansi  klausula  dalam  perjanjian baku  merupakan  klausula  yang  secara  tidak wajar  sangat  memberatkan  bagi  pihak lainnya  terdapat  pengaturannya  dalam  Pasal 1337  dan  Pasal  1339  KUH  Perdata.  Dalam Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu  sebab  adalah  terlarang,  apabila dilarang  oleh  undang-undang,  atau  apabila
7 Antique.  2011. Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) dan Hukum Lingkungan. http://antiquem.blogspot.co.id.  Diakses pada tanggal 11 September 2015.
8 Wirjono Prodjodikoro. Op.Cit., hlm. 187.
berlawanan  dengan  kesusilaan  baik  atau ketertiban  umum.    Sedangkan  dalam  Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian  tidak  hanya  mengikat  untuk  hal- hal  yang  dengan  tegas  dinyatakan  di dalamnya,  tetapi  juga  oleh  segala  sesuatu yang  menurut  sifat  perjanjian,  diharuskan oleh  kepatutan,  kebiasaan  dan  ketertiban umum.
Dan dalam Pasal 1347 KUH Perdata disebutkan  pula  hal-hal  yang  menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara  diam-diam  dimasukkan  dalam  per- janjian meskipun tidak secara tegas dinyatakan.  Dari  ketentuan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen dari per- janjian adalah :
1)  Isi perjanjian itu sendiri; 2) Kepatutan;
3) Kebiasaan;
4) Undang-undang.

## Konsep  Kepatutan  dalam  UUPT  jo.  PP TJSL
Ketegasan  tentang  TJSL  ditemukan dalam UUPT yang telah menempatkan TJSL sebagai  tindakan  sukarela  perusahaan  atau sebuah  kewajiban  hukum  yang  imperative (wajib dilaksanakan), dengan mengatur :
1)  Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan dengan  sumber  daya  alam  wajib
melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial dan Lingkungan;
2)  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  kewajiban  Perseroan  yang dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai biaya  Perseroan  yang  pelaksana-annya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
3)  Perseroan  yang  tidak  melaksanakan kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dikenai  sanksi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4) Ketentuan  lebih  lanjut  menge-nai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  74  ayat  (2)  UUPT  menyebut- kan  bahwa  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  merupakan  kewajiban  Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai  biaya  Perseroan  yang  pelaksanaan- nya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Maksud kewajiban  perusahaan  yang  di-anggarkan dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  perusaha- an  adalah  bahwa  TJSL  harus  ditetapkan dalam anggaran perusahaan. Disinilah maksudnya  penerapan  TJSL  ada  unsur pemaksaan, yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi hukum (Pasal 74 ayat (3)  UUPT).  Apabila  TJSL  ditetapkan  di dalam anggaran perusahaan maka tentu saja
dapat  memberatkan  perusahaan,  apalagi perusahaan  yang  sedang  tahap  berkembang. Oleh  karena  itu,  ada  frase  “kepatutan  dan kewajaran”  sebagai exit clause bagi Pemerintah  untuk  menentukan  pelaksanaan TJSL.  Maksudnya  adalah  sebagai  alasan Pemerintah untuk menerapkan TJSL kepada perusahaan-perusahaan  yang  sedang  ber- kembang  tadi,  tentu  saja  penerapan  TJSL diutamakan  kepada  perusahaan-perusahaan yang  bergerak  dalam  bidang  Sumber  daya alam.  Tetapi  tidak  tertutup  kemungkinan untuk dilakukan oleh perusahaan yang tidak bergerak dalam bidang Sumber daya alam.
Di  dalam  Pasal  74  Ayat  (2)  UUPT tidak  disebutkan  secara  tegas  berapa  persen untuk melaksanakan TJSL dari laba perusahaan.  Dengan  demikian  peraturan  ini tidak  memiliki  kepastian  hukum  untuk dilaksanakan.
Interpretasi  yang  dilakukan  pelaku usaha  dari  pengaturan  Pasal  74  UUPT  yang mengatur  mengenai  TJSL  dalam  hal  biaya pelaksanaan  TJSL  diambil  dari  laba  bersih perusahaan  setiap  tahunnya.  Hal  ini  juga belum  diatur  dalam  ketentuan  peraturan perundangan.  Dengan  demikian  setiap pelaku  usaha  kebingungan  untuk  menerap- kan  TJSL.  Apalagi  Kenyataannya  di lapangan,  orientasi  pelaku  usaha  untuk membangun  sebuah  perusahaan  adalah orientasi  laba  ataupun  keuntungan.  Apabila beban  biaya  TJSL  diambil  dari  laba  bersih perusahaan setiap tahun maka akan
mengurangi  keuntungan  berjalan.  Belum lagi  harus  membayar  pajak  penghasilan yang sangat membebankan pelaku usaha.
Dalam  ketentuan  ini  disebutkan bahwa biaya pelaksanaan TJSL diperhitung- kan  sebagai  salah  satu  komponen  biaya perusahaan.  Biaya  yang  dikeluarkan  untuk melaksanakan  TJSL  ini  seharusnya  pada akhir  tahun  buku  diperhitungkan  sebagai salah  satu  pengeluaran  perusahaan.  Agar dapat  dijadikan  sebagai  biaya  pengurang penghasilan  kena  pajak,  maka  rencana Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan yang  akan  dilaksanakan  dan  anggaran  yang dibutuhkan  wajib  untuk  dimuat  atau  di- masukkan ke dalam rencana kerja tahunan.
Kemudian  adanya  ketentuan  dana yang dianggarkan dan diperhitungkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  Artinya,  jumlah  biaya  dan beberapa proporsinya untuk tanggung jawab sosial  dan  lingkungan  akan  ditentukan  oleh Pemerintah,  yang  kita  tidak  tahu  persis bagaimana  caranya  itu  akan  dihitung  guna menghindari  logika  sesat  dimana  TJSL adalah  aktivitas  setelah  pajak.  Di  sinilah bahaya  terbesar  muncul yakni  TJSL direduksi  menjadi  pengaturan  dana  saja. Beberapa  pengamat  sudah  menyatakan kemungkinan  hal  ini  akan  menjadi  ladang korupsi  baru,  namun  yang  pasti  adalah reduksi  itu  akan  mendangkalkan  makna substansial dari TJSL sebagai alat mencapai
tujuan  pembangunan  berkelanjutan  menjadi sekedar sumbangan dana perusahaan. 9
Kepatutan sebagai dasar pelaksanaan TJSL  semestinya  tidak  hanya  didasarkan pada kondisi internal perusahaan, tetapi juga harus  dikaitkan  dengan  situasi  dan  kondisi eksternal  perusahaan.  Oleh  karena  itu, pengaturan  pelaksanaan  TJSL  lebih  lanjut harus  bisa  menempatkan  secara  berkeadilan tidak saja kewajiban perusahaan, tetapi juga hak-hak  perusahaan  dan  tanggung-jawab pihak  eksternal  perusahaan  yang  terkait langsung  dengan  TJSL,  yakni  masyarakat (as benefeciary parties).
Penegakan  Hukum  Bagi  Perusahaan Yang  Tidak  Melaksanakan  Tanggung

## Jawab Sosial Dan Lingkungan
Tujuan  hukum  saat  ini,  seperti  yang tampak  diterima  secara  universal  adalah terjaminnya ketertiban di dalam masyarakat, kebahagiaan sebesar-besarnya warga masya- rakat  dan  merekonsiliasi  atau  penyesuaian antara  keinginan  seseorang  dengan  ke- bebasan  orang  lain.  Perusahaan  dalam konteks  pembangunan  saat  ini  tidak  lagi dihadapkan  pada  tanggung  jawab  yang berpijak  pada  aspek  keuntungan  secara ekonomis  semata,  yaitu  nilai  perusahaan yang  direfleksikan  dalam  kondisi  keuangan, namun  juga  harus  memperhatikan  aspek
9 Dwi Kartini. 2009. Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Suistainability Management dan Implementasi di Indonesia.
Bandung: Refika Aditama,  hlm 131.
sosial  dan  lingkungannya  sehingga  per- usahaan mampu mewujudkan tujuan hokum dengan  lebih  bertanggung  jawab  terhadap lingkungan  sekitar  disamping  hak-hak  yang dimilik oleh perusahaan.
Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan  ekonomi  untuk  menciptakan  profit demi  kelangsungan  usahanya,  melainkan juga  bertanggungjawab  terhadap  aspek sosial  dan lingkungannya.  Dasar  pemikiran- nya  adalah  menggantungkan  semata-mata pada  kesehatan  finansial  tidak  menjamin perusahaan  bisa  tumbuh  secara  berkelanju- tan  ( sustainable ).  Keberlanjutan  akan  ter- jamin  apabila  perusahaan  memperhatikan aspek terkait lainnya, yaitu aspek social dan lingkungan. 10
Perseroan  yang  bergerak  di  bidang sumber  daya  alam  saat  tidak  melakukan TJSL  sesuai  dengan  ketentuan  UUPT  dan PP  TJSL  maka  sudah  selayaknya  diberikan sanksi.  Ketentuan  sanksi  UUPT  dan  PP TJSL yang merujuk pada peraturan perundang-undangan  yang  terkait  meng- akibatkan  penyelesaiannya  harus  melihat peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  sumber  daya  alam  terlebih  dahulu. Sehingga pengaturan sanksi penerapan TJSL dalam  UUPT,  PP  TJSL,  Undang-Undang Penanaman  Modal,  dan  peraturan  per- undang-undangan  yang  berkaitan  dengan
10 Bambang  Rudito  (et.al).  2004. Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Modal Pembangunan  Indonesia  Masa  Kini. ICSD:  Jakarta, hlm. 47.
sumber  daya  alam  perlu  dilakukan  untuk memperoleh kepastian hukum dalam penegakkan hukumnya dan dapat mencegah kerusakan  lingkungan  juga  konflik  di masyarakat sekitarnya.
Ketentuan terkait sanksi yang dilimpahkan  oleh  UUPT  dan  PP  TJSL kepada peraturan perundang-undangan sektoral ternyata masih terdapat permasalah- an  hukum.  Hal  ini  disebabkan  terdapat beberapa  peraturan  perundang-undangan yang  terkait  telah  secara  tersirat  mengatur terkait  pelaksanaan  TJSL,  tetapi  dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak  mengatur  terkait  sanksi  terhadap tidak dilaksanakan  TJSL  oleh  perseroan  yang bergerak  dibidang  sumber  daya  alam. Pendelegasian  dalam  pemberian  sanksi  dari UUPT yang diperjelas oleh PP TJSL kepada undang-undang  sektoral  telah  memberikan ketidakpastian hukum. Hal ini akan menyebabkan  tujuan  hukum  terkait  pe- laksanaan  TJSL  oleh  perseroan  yang bergerak  dibidang  sumber  daya  alam  tidak terpenuhi.
Pengaturan  sanksi  yang  diberikan kepada  peraturan  yang  terkait,  ternyata masih  ada  peraturan  yang  belum  mengatur tentang  sanksi,  yang  tidak  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan dalam  peraturan  tersebut.  Kepastian  hukum terkait  pemberian  sanksi  terkait  tidak dilaksanakan TJSL oleh perusahaan, sangat-
lah penting sehingga perlunya bentuk sanksi yang tepat untuk mengaturnya.
Akibat  tidak  diatur  secara  jelas tentang sanksi hukum perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan,  maka  sebagai  dasar  hukum dalam  pemberian  sanksi  terhadap  tidak dilaksanakannya  Tanggung  Jawab  Sosial dan  Lingkungan  adalah  sebagai  berikut. Pertama, pengaturan  sanksi  menurut  UUPT dan PP TJSL. Sanksi tidak dilak-sanakannya TJSL diatur dalam Pasal 74 Ayat (3) UUPT 2007  yang  menyebutkan  bahwa  Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Ketentuan  dalam  Pasal  7  PP  TJSL menyatakan  bahwa  Perseroan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  yang  tidak melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan  sanksi  yang  diberikan kepada peraturan perundang-undangan  yang terkait  harus  memiliki  kesamaan  dalam subyek  norma,  perilaku  yang  sama,  dan sanksi  hukum  yang  sama. 11 Ketiga  faktor tersebut  apabila  telah  memiliki  kesamaan antara UUPT dan PP TJSL dengan peraturan yang  terkait  maka  implementasi  terhadap
11 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  Nomor  53/PUU-VI/2008  tentang  judicial review  pasal  74  UU  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas, hlm 106.
sanksi  dapat  dilaksanakan  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Setiap perseoan selaku subjek hukum mempunyai  tanggungjawab  sosial  dan lingkungan" begitulah  kira-kira  bunyi  pasal 2  dari  PP  TJSL.  Peraturan  ini  merupakan tindak  lanjut  dan  penjelas  dari  UUPT. Dalam  peraturan  ini  juga  disebutkan  pada Pasal  3,  Kewajiban  ini  berlaku  bagi  per- seroan  yang  menjalankan  bidang  usahanya berkaitan  dengan  sumberdaya  alam.  Secara garis  besar  Peraturan  pemerintah  ini  ter- kesan  memberikan  dukungan  terhadap kegelisahan  pelaku  usaha  maupun  pelaku pembangunan  dalam  tatanan  hukum  dan tanggung  jawab  sosial  lingkungan.  Dalam hal  ini,  juga  disebutkan  bahwa  tanggung jawab sosial merupakan biaya bagi perseroan  seperti  disebutkan  pada  pasal  5. Pada  sisi,  pemberdayaan  penulis  mencoba menelaah  dampak  dari  peraturan  ini. Beberapa  hal  yang  perlu  dan  sangat  perlu diperjelas  adalah  dalam  alur  dan  tanggung jawab  sosial  tidak  memperlihatkan  upaya pelibatan  stakeholder  yang  sesungguhnya menjadi  fondasi  dari  maksimalisasi  pem- bangunan yang diharapkan oleh pemerintah. Dan  perencanaan  tanggung  jawab  sosial terkesan diserahkan sepenuhnya pada otoritas  perseroan  yang  secara  prinsip menutup  proses  kerjasama  partisipatif  dan melibatkan para pelaku pembangunan sampai  pada  level  akar  rumput.  Selain  itu, belum  adanya  batasan-batasan  penjelas
bagaimana  tangung  jawab  sosial  itu  di pertanggungjawabkan pada penerima manfaat maupun pemerintah.
Pertanggungjawaban hukum sebagai- mana  diatur  dalam  undang-undang  Nomor 40  tahun  2007  Tentang  tanggung  sosial  dan lingkungan  Pasal  74  UUPT  yang  baru, diundang-undang  tersebut  tidak  tercantum secara  spesifik  pertanggungjawaban  hukum yang  seperti  apa  yang  akan  dibebankan kepada perusahaan. Namun demikian, dalam undang-undang  itu  pula  dijelaskan  bahwa perusahaan  dapat  dipertanggungjawabakan secara  hukum melalui  peraturan  perundang- undangan terkait.
Kedua, pengaturan  sanksi  menurut Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Ketentuan  TJSL  dalam  Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bahwa TJSL merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus dilakukan  oleh  penanam  modal.  Penanam modal  jika  tidak  melaksanakan  kewajiban maka akan mendapatkan sanksi administratif sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal 34  ayat  (1)  Undang-Undang  Penanaman Modal berupa:
a)   peringatan tertulis;
b)  pembatasan kegiatan usaha;
c)  pembekuan  kegiatan  usaha  dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan  kegiatan  usaha  dan/atau fasilitas  penanaman  modal.  Dalam  ayat (2)  dan  (3)  disebutkan  bahwa  sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga  yang  berwenang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,  dan  selain  dikenai  sanksi administratif,  badan  usaha  atau  usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penegakan  hukum  dalam  pelak- sanaan  TJSL  baru  ditemui  dalam  Pasal  34 undang-undang  Pasar  Modal.  Dalam  pasal ini  dijelaskan  bahwa  bagi  perusahaan  atau penanam  modal  yang  tidak  melaksanakan program TJSL dapat dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi bisa melalui peringatan, pembatasan usaha hingga pembekuan usaha. Penegakan sanksi administrasi ini bisa dilakukan oleh Instansi atau  pejabat  terkait.  Misalnya  terkait  izin industri,  Analisis  Dampak  Lingkungan (AMDAL).
Selain  sanksi  administrasi  dalam pasal  ini  juga  dijelaskan  mengenai  sanksi lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Apabila  dicermati secara perspektif penegakan hukum, tentunya  sanksi  lain  seperti  ketentuan perdata  maupun  pidana  bisa  saja  dikenakan dalam  pelanggaran  atau  tidak  dilaksanakan- nya  program  TJSL  ini.  Akan  tetapi  tidak dijelaskan secara eksplisit dalam pasal ini.
Penjelasan  Bagian  I  (Umum)  Hak, kewajiban,  dan  tanggung  jawab  penanam
modal  diatur  secara  khusus  guna  mem- berikan  kepastian  hukum,  mempertegas kewajiban  penanam  modal  terhadap  pene- rapan  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang sehat,  memberikan  penghormatan  atas tradisi  budaya  masyarakat,  dan  melak- sanakan  tanggung  jawab  social  perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaing- an usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab  lingkungan  dan  pemenuhan  hak  dan kewajiban  tenaga  kerja,  serta  upaya  men- dorong  ketaatan  penanam  modal  terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  Pasal  34  UUPM  badan usaha atau perseorangan yang tidak melaksanakan TJSL dapat dikenakan sanksi- sanksi  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan dalam Pasal tersebut. Namun pada dasarnya pengaturan  UUPM  ditujukan  pada  investor asing  dan  belum  mengatur  secara  detail mengenai ruang lingkup perusahaan domestik.
Ketentuan  tersebut  di  atas  menegas- kan  bahwa  badan  usaha  atau  usaha perorangan  yang  tidak  menerapkan  ke- wajiban  tanggung  jawab  sosial  perusahaan akan mendapatkan sanksi administratif yang diberikan  oleh  instansi  atau  lembaga  yang berwenang  memberikan  sanksi  tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Ketiga, pengaturan  sanksi  dalam Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Per- tambangan  Mineral  dan  Batubara.  Dalam Pasal  151  Undang-Undang  Nomor  4  tahun 2009  telah  ditentukan  jenis  pelanggaran yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pemegang IUP,  IPR  atau  IUPK.  Ada  30  jenis pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pemegang IUP,  IPR  atau  IUPK.  Dari  30  jenis pelanggaran  yang  disajikan  diatas,  ada beberapa  pelanggaran yang  berkenaan dengan  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial dan lingkungan oleh pemegang IUP.
Pemegang IUP yang telah melakukan pelanggaran  terhadap  substansi  IUP  dan ketentuan  yang  tercantum  dalam  peraturan perundang-undangan dapat dijatuhkan sanksi  administratif.    Ada  25  pasal  dalam Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang  dilanggar  oleh  pemegang  IUP,  yang berakibat  dijatuhkan  sanksi  administratif. Dari  kedua  puluh  lima  pasal  tersebut, beberapa  pasal  diantaranya  terkait  dengan pelanggaran  perusahaan  terhadap  kewajiban dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan 12 :  1)  Pasal  95  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Yang dilanggar dalam Pasal 95 ini meliputi :
12 Salim  HS.  2012. Hukum  Pertambangan Mineral  &  Batubara. Jakarta  :  Sinar  Grafika,  hlm.
270.
a)  Pemegang  IUP  tidak  menerapkan  kaidah teknik pertambangan yang baik;
b) Pemegang IUP tidak mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia;
c)  Pemegang  IUP  tidak  meningkatkan  nilai tambah  sumber  daya  mineral  dan/atau batubara;
d)  Pemegang  IUP  tidak  melak-sanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
e)  Pemegang  IUP  tidak  mematuhi  batas toleransi  daya  dukung  lingkungan; 13 2) Pasal  108  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. Yang  dilanggar  dalam  Pasal  108  ini adalah  karena  pemegang  IUP  tidak menyusun  program  pengembangan  dan pemberdayaan masya-rakat. 14
Selanjutnya pengaturan sanksi dalam PP  No  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara  tercantum  dalam  Pasal  110  dan 111.  Dalam  Pasal  110  ayat  (1)  disebutkan bahwa  pemegang  IUP  atau  IUPK  yang melakukan  palanggaran  terhadap  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  42 ayat (1);  Pasal  69  ayat  (1);  Pasal  73  ayat  (I), Pasal 79 ayat (2), Pasal 85 ayat (1); Pasal 93 ayat (I), Pasal 94 ayat (I),  Pasal 97 ayat  (I),
13 Ibid., hlm. 273.
14 Ibid., hlm. 275.
Pasal  100  ayat  (1)  atau  ayat  (2),  Pasal  101 ayat  (I),  ayat  (2);  ayat  (3),  atau  ayat  (4), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai  sanksi  administratif.  Pada  ayat  (2) disebutkan  bahwa  sanksi  administratif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berupa:
a.    peringatan tertulis;
b.  penghentian  sementrara  IUP  Operasi Produksi  atau  IUPK  Operasi  Produksi mineral atau batubara; dan atau
c.  pencabutan  IUP  atau  IUPK.  Dan  pada ayat  (3)  disebutkan  bahwa  sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  diberikan  oleh  Menteri, gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai dengan ke-wenangannya. Kemudian pada  Pasal  111  dinyatakan  bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian  sanksi  administratif  diatur dengan Peraturan Menteri.
Bentuk Sanksi Yang Tepat Bagi
Perusahaan  Pertambangan  Yang  Tidak Melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial

## Dan Lingkungan
Pelaksanaan  TJSL  di  Indonesia merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus ditaati  oleh  setiap  perusahaan  dalam  men- jalankan  kegiatan  usahanya.  Hal  ini  jelas karena  telah  ada  pengaturan  mengenai kewajiban  untuk  melakukan  TJSL  ini sehingga  apabila  ada  suatu  pelanggaran terhadap  ketentuan  tersebut,  akan  di-
berlakukan  sanksi  yang  juga  telah  diatur. Pengaturan mengenai perlunya pertanggung- jawaban  pidana  bagi  perusahaan  bahwa perlu  adanya  kepastian  hukum  bagi  bentuk sanksi maupun pertanggungjawabannya.
Perusahaan  yang  tidak  melakukan TJSL  sesuai  dengan  ketentuan  UUPT  dan PP  TJSL  maka  sudah  selayaknya  diberikan sanksi.  Namun  ketentuan  sanksi  UUPT  dan PP  TJSL  yang  merujuk  pada  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  meng- akibatkan  penyelesaiannya  harus  melihat peraturan  perundang-undangan  yang  terkait terlebih  dahulu.  Sehingga  analisis  terkait pengaturan  sanksi  TJSL  dalam  UUPT,  PP TJSL,  UU  PM  perlu  dikaji  mengenai pengaturan  sanksi  TJSL  untuk  memperoleh kepastian  hukum  dan  penegakkan  hukum yang  semestinya  sehingga  dapat  mencegah kerugian  masyarakat  sekitarnya  akibat  dari korporasi  tersebut  tidak  melaksanakan TJSL.
Secara  teoritis  Pemerintah  seharus- nya menciptakan pra kondisi yang memadai agar  perusahaan  dapat  beroperasi  dengan kepastian hukum yang tinggi. Dalam hal ini, berbagai  regulasi  yang  ada  tidak  hanya berfungsi memberikan  batasan  kinerja minimal  bagi  perseroan  melainkan  juga memberikan perlindungan kepada perseroan yang  telah  melaksanakan  TJSL.  Selain  itu, ketika  regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah telah  melindungi  kepentingan  perseroan, pemerintah  juga  memberikan  kewajiban
kepada  perseroan  untuk  memperhatikan keadaan  sosial  dan  lingkungan  sekitar perseroan.  Sehingga  perseroan  yang  ber- gerak  dibidang  sumber  daya  alam  tidak melaksanakan  kewajibannya  maka  sudah seharusnya  diberikan  sanksi.  Adapun  sanksi yang  tepat  untuk  diberikan  kepada  per- usahaan  yang  tidak  melaksanakan  TJSL adalah sanksi Administratif.
Istilah  sanksi  administratif  berasal dari terjemahan bahsa Inggris, yaitu administratif  sanctions ,  sedangkan  dalam bahasa Belanda disebut dengan administratif sancties. Sanksi  administratif  berasal  dari dua suku kata, yaitu sanksi dan administratif. 15
Muh.  Jufri  Dewa  dalam  bukunya  H. Salim  HS  mengemukakan  bahwa  sanksi administratif  adalah  sanksi  yang  mungkin dijatuhkan  atau  dipaksakan  secara  langsung oleh  instansi  pemerintah  yang  berwenang tanpa  mengganggu  perintah  pengadilan.  Di Indonesia  diasumsikan  bahwa  penjatuhan sanksi  administratif  mensyaratkan  kaitan yang  telah  ada  sebelumnya,  seperti  izin usaha  yang  dikeluarkan  oleh  instansi pemerintah untuk menjalankan bisnis. Sanksi administratif dapat didasarkan kepada  pelanggaran  sesuatu  atau  beberapa kondisi yang disyaratkan oleh izin tersebut. 16
15 Salim HS. Op. Cit., hlm, 266.
16 Ibid., hlm. 267.
Baik  UUPT,  UU  Penanaman  Modal, berikut  juga  dengan  PP  TJSL,  sudah menyebutkan  dalam  pasalnya  untuk  menga- tur  mengenai  TJSL.  Namun  pengaturan sanksi  tidak  melak-sanakan  TJSL  hanya diatur  tegas  dalam  Pasal  34  UUPM  saja, mengenai  sanksi  administratif  yang  harus dipatuhi  apabila  tidak  melaksanakan  TJSL. Dari  sini  terlihat  bahwa  kurang  jelasnya regulasi  di  Indonesia  mengenai  TJSL. Padahal perlu diketahui bahwa  TJSL adalah penting sebagai komitmen perusahaan untuk mendukung  terciptanya  pembangunan  ber- kelanjutan (sustainable development) .
Dalam  UUPT  pengaturan  mengenai TJSL  hanya  diberlakukan  bagi  perseroan yang  bergerak  di  bidang  sumber  daya  alam saja,  selain  perseroan  yang  bergerak  di bidang  sumber  daya  alam,  maka  tidak diwajibkan  melaksanakan  TJSL  dalam ketentuan  UUPT.  Kelemahan  dalam  UUPT juga terlihat dari sanksi yang diatur di dalam pasalnya.  Sehingga  menimbulkan  ketidak- jelasan  mengenai  sanksinya  jadi  adanya pendelegasian pengaturan perundang- undangan  ke  dalam  undang-undang  terkait. Namun di samping ada kelemahan, ada juga kelebihan  dalam  UUPT  ini,  kelebihannya adalah karena adanya kata kewajiban dalam menerapkan  aturan  mengenai  TJSL,  jadi perseroan  yang  bergerak  di  bidang  sumber daya  alam,  diwajibkan  untuk  melaksanakan TJSL.  Pengaturan  lebih  lanjut  yang  menga- tur  mengenai  TJSL  diatur  dalam  PP  TJSL,
yang  dibuat  oleh  pemerintah  sebagai  upaya agar  perseroan  melaksanakan  tanggung jawab  sosialnya.  Dalam  peraturan  pemerin- tah mengenai tanggung jawab sosial ini juga sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan  TJSL,  seperti  hal  nya  dengan UUPT.  Sanksi  dalam  PP  TJSL  ini  juga  di atur  dalam  Undang-undang  terkait  lainnya. Namun  dalam  hal  pengaturan  mengenai kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh perseroan sudah jelas diatur dalam salah satu pasalnya yaitu dalam Pasal 2 PP TJSL  yang menyebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Selain  kelemahan  dan  kelebihan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas,  undang-undang  yang lain  pun  juga  memiliki  kelemahan  dan kelebihan.  Seperti  dalam  Undang  –  undang Penanaman  Modal,  dimana  dalam  undang- undang  ini  memiliki  kelebihan  yang  sudah ada  pengaturan  jelas  mengenai  aturan tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  yang  menggunakan  istilah Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  (TJSP) yang  harus  dilaksanakan  oleh  penanam modal.  Pengaturan  mengenai  sanksi  dalam undang-undang  ini  pun  sudah  jelas.  Jadi apabila  ada  penanam  modal  yang  tidak melaksanakan TJSP sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 15 b UU Penanaman Modal maka akan diberikan sanksi administratif  berupa  peringatan  tertulis,
pembatasan  kegiatan  usaha,  pembekuan, atau  pencabutan  kegiatan  usaha  dan/atau fasilitas penanaman modal.
Jadi  dalam  hal  ini  harus  ada keserasian  mengenai  sanksi  apa  yang  harus diberlakukan  pada  perusahaan  yang  tidak melaksanakan  TJSL.  Karena  TJSL  di Indonesia  sudah  menjadi  suatu  kewajiban yang  harus  dijalani  oleh  setiap  perusahaan. Pelaksanaan TJSL di Indonesia sudah bukan merupakan sifat kesukarelaan lagi. Kewajiban yang telah diatur dalam peraturan  perundang-undangan  ini  harus dilaksanakan sehingga apabila tidak dilaksanakan oleh perusahaan maka perusahaan  tersebut  akan  diberlakukan sanksi,  namun  mengenai  bentuk  sanksi apakah  yang  diterapkan  bagi  perusahaan masih  belum  jelas,  sehingga  kita  harus melihat peraturan perundang-undangan terkait lebih dahulu.
Di Indonesia hanya sanksi administratif yang diberlakukan pada perseroan  yang  tidak  melaksanakan  TJSL. Seperti  pada  UUPM  dimana  dalam  undang- undang  tersebut  bagi  perseroan  yang  tidak melaksanakan  TJSL  dalam  UUPM  adalah Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  (TJSP). apabila  ketentuan  CSR  tersebut  tidak dilaksanakan  maka  diberlakukan  sanksi administrasi,  terdiri  dari  peringatan  tertulis, pembatasan  kegiatan  usaha,  pembekuan, atau  pencabutan  kegiatan  usaha  dan/atau fasilitas penanaman modal.
Sanksi Administratif merupakan instrumen  yuridis  yang  memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat  dan  memungkinkan  masyarakat berpartisipasi  dalam  pengendalian  tersebut dengan tujuan terdapatnya suatu perlindungan  hukum. 17 Pengendalian  yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kehidupan  masyarakat  dapat  dilakukan dengan  melarang  tindakan-tindakan  yang dilakukan tanpa izin.
Perlu pengendalian terhadap tindakan yang bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  izin.  Perseroan  yang  bergerak dibidang  sumber  daya  alam  sebelum melakukan kegiatan usaha harus memperoleh  izin  usaha  yang  dikeluarkan oleh  lembaga  yang  berwenang.  Pemberian izin oleh Pemerintah kepada perseroan harus didahului  dengan  mematuhi  syarat-syarat yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada perseroan,  salah  satunya  yaitu  persyaratan utnuk  mencegah  bahaya  lingkungan  yang termasuk dalam tujuan system perizinan dan merupakan  salah  satu  ruang  lingkup  TJSL. Selain  itu,  perseroan  dalam  melaksanakan aktivitas  usahanya  harus  mentaati  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  dalam  hubungannya  dengan  TJSL maka ketentuan yang dimaksud yaitu UUPT dan PP TJSL.
17 Lutfi Effendi. 2004. Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Bayumedia: Malang, hlm. 5.
Ketika  perseroan  yang  bergerak dibidang  sumber  daya  alam  tidak mematuhi aturan administratif tersebut, maka perseroan  dapat  dikenai  sanksi  administrasi. Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah,  pengenaan  uang  paksa  oleh pemerintah  sebagai  pengganti  paksaan pemerintah, penarikan kembali atau pencabutan keputusan, dan denda.
Selain itu, untuk mendukung efektivitas  hukum  terkait  sanksi  ini  maka diperlukan  keharmonisan  dalam  peraturan perundang-undangan terkait. Untuk memperoleh  keharmonisan  tersebut  dapat menggunakan asas lex specialis derogat legi generalis . UUPT merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus terkait dengan pelaksanaan  TJSL,  sedangkan  peraturan perundang-undangan  terkait  lainnya  hanya mengatur  secara  umum  terkait  TJSL. Adapun  peraturan  perundang-perundang terkait  adalah  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPLH), Peraturan Penerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang  Izin  Lingkungan  dan  Peraturan Menteri  Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013.

## PENUTUP
Konsep  kepatutan  dalam  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah kebijakan  Perseroan,  yang  disesuaikan dengan  kemampuan  keuangan  Perseroan, dan  potensi  resiko  yang  mengakibatkan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  yang harus  ditanggung  oleh  Perseroan  sesuai dengan  kegiatan  usahanya  yang  tidak mengurangi  kewajiban  sebagaimana  yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan kegiatan usaha Perseroan. Jumlah biaya dan beberapa  proporsinya  untuk  Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  ditentukan sendiri  oleh  perseroan  berdasarkan  dengan keuntungan  atau  laba  bersih  perseroan tersebut.  Oleh  karena  itu  kepatutan  dapat dikatakan  sebagai  kelayakan,  kepantasan atau itikad baik perseoran dalam melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan.
Penegakan  hukum  bagi  Perusahaan yang  tidak  melaksanakan  Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan  berdasarkan  hukum positif  Indonesia  diatur  dalam  Undang  - undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007  Pasal  34  yang  berlaku  untuk  seluruh bentuk  badan  usaha  di  Indonesia.  Bentuk sanksi  yang  dapat  diberikan  terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan yaitu  sanksi  administratif  yang  berupa peringatan  tertulis,  pembatasan  kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan
usaha  dan/atau  fasilitas  penanaman  modal. Sedangkan  sanksi  perdata  maupun  pidana tidak  tepat  diterapkan  karena  tidak  ada alasan  pemberat  untuk  memberikan  sanksi tersebut.
Oleh karena itu Pemerintah seharusnya  menjelaskan  secara  detail  dan menyeluruh terkait dengan konsep kepatutan yang  terdapat  dalam UUPT maupun peraturan pelaksanaannya. Sehingga diharapkan tidak ada lagi multi tafsir tentang konsep  kepatutan  dan  keragu-raguan  dari para  pihak stakeholders dalam  memenuhi kewajiban  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan.
Sanksi  tidak  dilaksanakannya  TJSL oleh  perseroan  yang  bergerak  dibidang sumber  daya  alam  harus  diatur  secara  jelas, cermat,  dan  tegas  diatur  dalam  peraturan yang  khusus  mengatur  TJSL  oleh  perseroan yaitu  UUPT  dan  PP  TJSL  dengan  tidak mengamanatkan kepada peraturan perundang-undangan  yang  terkait,  karena pemberian  sanksi  tidak  dilaksanakannya TJSL yang disesuaikan dengan aturan dalam undang-undang terkait menimbulkan kekaburan  hukum  dalam  pelaksanaan  TJSL di Indonesia.
Ketika  perseroan  yang  bergerak dibidang  sumber  daya  alam  tidak mematuhi aturan administratif tersebut, maka perseroan  dapat  dikenai  sanksi  administrasi. Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah,  pengenaan  uang  paksa  oleh
pemerintah  sebagai  pengganti  paksaan pemerintah, penarikan kembali atau pencabutan keputusan, dan denda.
Selain itu, untuk mendukung efektivitas  hukum  terkait  sanksi  ini  maka diperlukan  keharmonisan  dalam  peraturan perundang-undangan terkait. Untuk memperoleh  keharmonisan  tersebut  dapat menggunakan asas lex specialis derogat legi generalis .  UU  PT  merupakan  undang- undang yang mengatur secara khusus terkait dengan pelaksanaan TJSL, sedangkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya hanya mengatur secara umum terkait TJSL. Adapun peraturan perundang- perundang  terkait  adalah  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH),  Peraturan  Penerintah  Nomor  27 Tahun  2012  tentang  Izin  Lingkungan  dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 2 Tahun 2013. Di Indonesia hanya sanksi
administratif yang diberlakukan pada perseroan  yang  tidak  melaksanakan  TJSL. Seperti  pada  UUPM  dimana  dalam  undang- undang  tersebut  bagi  perseroan  yang  tidak melaksanakan  TJSL  dalam  UUPM  adalah Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  (TJSP). apabila  ketentuan  CSR  tersebut  tidak dilaksanakan  maka  diberlakukan  sanksi administrasi,  terdiri  dari  peringatan  tertulis, pembatasan  kegiatan  usaha,  pembekuan,
atau  pencabutan  kegiatan  usaha  dan/atau fasilitas penanaman modal.
Perlu pengendalian terhadap tindakan yang bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  izin.  Perseroan  yang  bergerak dibidang  sumber  daya  alam  sebelum melakukan kegiatan usaha harus memperoleh  izin  usaha  yang  dikeluarkan oleh  lembaga  yang  berwenang.  Pemberian izin oleh Pemerintah kepada perseroan harus didahului  dengan  mematuhi  syarat-syarat yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada perseroan,  salah  satunya  yaitu  persyaratan utnuk  mencegah  bahaya  lingkungan  yang termasuk dalam tujuan system perizinan dan merupakan  salah  satu  ruang  lingkup  TJSL. Selain  itu,  perseroan  dalam  melaksanakan aktivitas  usahanya  harus  mentaati  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  dalam  hubungannya  dengan  TJSL maka ketentuan yang dimaksud yaitu UU PT dan PP TJSL.
Pemerintah  hendaknya  memberikan pengaturan  lebih  jelas  dan  tegas  terkait pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkunagn  agar  regulasi  yang  mengatur tersebut  konsisten,  jelas,  dan  berjalan harmonis. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi serta pemahaman kepada pemangku  kepentingan  terkait  pentingnya Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan dalam  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh perseroan  yang  bergerak  dibidang  sumber
daya  alam,  baik  untuk  masyarakat  maupun pekerja dalam perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  LN  Tahun  2007  Nomor  106 dan TLN Nomor 4756
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal LN Tahun 2007 Nomor 67 dan TLN Nomor 4724
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara.  LN.  Tahun 2009 Nomor 4 dan TLN. Nomor 4959
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  LN  Tahun  2009 Nomor 140 dan TLN Nomor 5059 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. LN  Tahun  2010  Nomor  29  Dan  TLN Nomor 5111 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  47  Tahun  2012  tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.  LN  Tahun  2012  Nomor 89 dan TLN Nomor 5305
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  Nomor  53/PUU-VI/2008 tentang judicial  review pasal  74  UU
Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.
Amiq,  Bachrul.  2013. Penerarapan  Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan. Yogyakarta:  Laksbang
Mediatama.
Basir  M,  Sudrajad.  1986. Tindak-Tindak Pidana  Tertentu  dalam  KUHP. Bandung: Remadja Karya.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gramedia.
Effendi, Lutfi. Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia.
Harahap, M. Yahya. 2013. Hukum Perseroan  Terbatas. Jakarta:  Sinar Grafika.
HS.  Salim.  2012. Hukum  Pertambangan Mineral  &  Batubara. Jakarta:  Sinar Grafika.
Kartini,  Dwi.  2009. Corporate  Social Responsibility: Transformasi Konsep Suistainability Management dan Implementasi  di  Indonesia .  Bandung : Refika Aditama.
Muhammad,  Abdulkadir.  2006. Hukum Perusahaan  Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Moeljadno.  1980.    A zas-Azas  Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
Nadapdap,  Binoto.  2014. Hukum  Perseroan Terbatas . Jakarta: Akasara.
Prodjodikoro,  Wirjono.  2000. Azas-azas Hukum Perjanjian . Bandung : Mandar Maju.
Rudito,  Bambang  (et.al).  2004. Corporate Social  Responsibility:  Jawaban  Bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini. Jakarta: ICSD.
Sulistia,  Teguh  &  Aria  Zurnetti.  2012. Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Untung,  Budi.  2014. CSR  dalam  Dunia Bisnis. Yogyakarta: Andi.
Antique. 2011. Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan  Perusahaan  (TJSL)  dan Hukum
Lingkungan.
http://antiquem.blogspot.co.id.
Hukum  Online.  2014. Profesor  FH  USU Bedah  Definisi  Asas  “Iktikad  Baik” http://www.hukumonline.com.