## RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016-2021
Oleh:

## RIZKY SYAFPUTRA, NOVLIZA EKA PATRISIA
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu

## ABSTRACT
This research is the result of observations and interviews conducted by researchers to find out and analyze the Strategic Plan of North Bengkulu Regency. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the Strategic Plan (Renstra) policy at the Public Works and Spatial Planning Office of North Bengkulu Regency 2016-2021 and see what are the inhibiting factors in the policy. The purpose of this research is to see the implementation of the Strategic Plan of the Public Works and Spatial Planning Office of North Bengkulu Regency in 2016-2021. Researchers used descriptive qualitative research methods. In this study the data used were primary and secondary data. Primary data is data taken directly at the Department of Public Works and Spatial Planning North Bengkulu Regency, while secondary data is obtained from other parties through interview techniques, observation, documentation and literature study.The results of this study show that the strategic planning policies at the Public Works and Spatial Planning Office are already running well in accordance with existing regulations, all strategic planning techniques are used to design activities for the next five years. In the target groups, the implementation of the Strategic Plan policy seems to have reached its objectives. The organization for implementing the Strategic Plan still has technical and administrative obstacles. The number of new regulations issued, the reduced funds proposed in the Renstra made the implementation of the Strategic Plan ineffective. There are still community groups that do not support the Renstra activities until the Renstra activities are hampered. thus reducing time efficiency for implementing Renstra activities.
Keywords: implementation, strategic planning, development .

## PENDAHULUAN
Setiap  organisasi  perlu  melakukan suatu  perencanaan  dalam  setiap  kegiatan organisasinya, sebab
perencanaan merupakan  proses  dasar  manajemen  di dalam  mengambil  suatu  keputusan  dan tindakan. (Krisdayanti, 2018)
Rencana  Strategis  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (Renstra-SKPD)  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Bengkulu Utara adalah dokumen perencanaan SKPD Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Bengkulu  Utara  untuk  periode  5    (lima) tahun  yang  berisi  visi,  misi,  tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, serta disusun berdasarkan tugas pokok dan
fungsi  SKPD  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Bengkulu Utara, yang berpedoman  pada  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)    dan bersifat  indikatif.  Menurut  Renstra  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Bengkulu Utara , pendekatan  pelayanan  public  ke masyarakat  secara  langsung  dengan pertimbangan  jumlah  penduduk,  luas wilayah,  jumlah  desa/kelurahan,  sosial budaya  dan  pertimbangan  sosial  ekonomi lainnya.  Sebagai  salah  satu  SKPD,  maka Dinas  Pekerjaan  Umum  memiliki  tugas pokok  dan  fungsi  yang  sama  dengan SKPD  lainnya  yang  mengacu  pada Peraturan  Daerah  Nomor  14  tahun  2016
tentang  Susunan  Organisasi  Tata  Kerja Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bengkulu Utara. Rencana Strategis Kabupaten Bengkulu  Utara  mengalami  perubahan pada tahun  2019. Yang mana kegiatan ini telah  disusun  didalam  kegiatan  perubahan kedua  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016–2021. Kepala Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA)  Kabupaten  Bengkulu  Utara mengatakan bahwa perubahan renstra yang di lakukan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri) Republik  Indonesia  Nomor  86  Tahun 2017.
Dalam kegiatan tersebut
diagendakan  unutuk  menyusun  rancangan awal  untuk  dikonsultasikan  kepada  public yang  selanjutnya  dimusyawarahkan  secara bersama.  Tujuan  dari  RPJMD  ini  untuk penajaman,  penyelarasan,  klarifikasi  serta kesepakatan  terhadap  tujuan,  sasaran, indicator  sasaran,  arah  kebijakan  RPJMD tersebut.  Hasil  pengendalian  dan  evaluasi menunjukan  bahwa  (1)    Secara  gradasi penyusunan  visi,  misi,  tujuan,  sasaran, indicator  sasaran,  strategi,  arah  kebijakan belum  mencerminkan  pola  efektif,  (2) Capaian  renstra  masih  rendah  dan kesulitan pengukurannya, (3) Capaian IKU dan IKK masih belum mencapai target, (4)
Pelaksanaan program/kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian indicator  kinerja  sasaran  RPJMD,  dan  (5) Penyusunan  RPJMD  belum  sepenuhnya berpedoman  pada  Permendari  Nomor  86 Tahun 2017 (Penasumatera.co.id).
Pemaparan informasi  tersebut dapat disimpulkan  bahwa  Rencana  Strategis (Renstra)  yang  disusun  sebelumnya  tidak sesuai  dengan  keadaan  yang  dibutuhkan di Kabupaten Bengkulu Utara.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka penulis  akan  menganalisis  Rencana Strategis  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (Renstra-SKPD) yang diberi judul
“Analisis  Implementasi  Rencana  Strategis Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Pada Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016–2021”.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Menurut  Sugiyono  (2012:86)  menjelaskan bahwa  “Penelitian  deskriptif  adalah penelitian yang dilakukan untuk
mengetahui  nilai  variable  mandiri,  baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan
atau menghubungkan  antara  satu  dengan variabel yang lain”.
Jadi  penelitian  kualitatif  merupakan suatu proses  pengamatan dan  analisis dari suatu  peristiwa  tertentu  yang  menhasilkan diskriptif  berupa  kata-kata  atau  lisan  dari peristiwa yang diamati (Sugiyono, 2011:19-20).  Pada  umumnya  penelitian kualitatif  tidak  memerlukan  hipotesis, sehingga  dalam  penelitian  ini  tidak memerlukan hipotesis (Arikunto, 2010:245).  Tujuannya  adalah  untuk menjelaskan  suatu  objek  secara  relevan dengan  fenomena  yang  diamati  dan menjelaskan  karakteristik  masalah  yang ada.
HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Kebijakan yang disesuaikan
merupakan  pola  interaksi  yang  digagas oleh  perumus  kebijakan  dengan  tujuan untuk  mendorong,  mempengaruhi  dan merangsang target group untuk melaksanakannya. Dari pengertian tersebut pola  interaksi  yang  digunakan  oleh  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Bengkulu Utara  selaku  implementor  kebijakan Renstra.  Kebijakan  yang  terkait  dengan penyusunan  Renstra  pasti  mengikuti beberapa  aturan  yang  ada.  Dinas  PUPR
merupakan  OPD  yang  menaungi  sarana prasarana  dasar  kebutuhan  masyarakat. Terkait  dengan  pembangunan  jalan, pembangunan  jembatan,  kebutuhan  air bersih  sampai  dengan  ranah  rumah  layak huni.
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan  Ruang  mempunyai  tujuan  dasar untuk  meningkatkan  sarana  dan  prasarana wilayahnya dan Renstra adalah dasar kerja Dinas  Pekerjaan  Umum  dalam  jangka  5 tahun  untuk  menentukan  sasaran  strategis untuk  program  dan  kebijakan  dan  teknis penyusunan Renstra. Banyak tahapan yang dilakukan  dalam  penyusunan  Renstra antaranya yaitu menyiapkan tim penyusunan  Renstra  yang  dibentuk  di Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  untuk  mengkaji  anggaran  lima tahun ke depan.
Renstra  disusun  berdasarkan  isu-isu yang  ada,  mulai  dari  isu  nasional  sampai ke  isu-isu  yang  ada  di  kabupaten  hingga desa.  Dari  penyusunan  Renstra  ini melibatkan  semua  bidang  yang  ada  di Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang sesuai dengan sasaran setiap bidang dan  termasuk  visi,  misi  kepala  daerah. Implementasi  kebijakan  Renstra  di  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan  yang  ada,  semua tehnik perancangan Renstra umtuk merancang  kegiatan  untuk  lima  tahun  ke depan  sudah  dilaksanakan  dan  semua rancangan Renstra memasukan semua isu- isu yang ada di masyarakat mulai dari isu nasional  hingga  isu-isu  strategis  yang  ada di  daerah  hingga  desa  sesuai  dengan  visi misi kepala daerah terpilih.

## Implementasi Kelompok Sasaran
Kelompok
sasaran merupakan bagian  dari policy stake holders yang diharapkan  dapat  mengadopsi  pola-pola interaksi  sebagaimana  yang  diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini  menjadi  sasaran  dari  implementasi
kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan  pola-pola  perilaku  dengan kebijakan  yang  telah  dirumuskan.  Dari penjelasan  tersebut  kita  harus  mengetahui siapa  saja  yang  menjadi  target  dalam Renstra  Dinas  Pekerjaan  Umum  tersebut. Sasaran  utama  dalam  Renstra  Dinas Pekerjaan  Umum  karena  masyarakatlah yang  akan  berdampak  langsung  dari kegiatan  dan  teknis  dalam  pelaksaan Renstra yang telah menjadi visi misi utama kepala daerah.
Untuk  merancang  suatu  rancangan pembanguan  lima  tahun  ke  depan  Dinas
Pekerjaan Umum juga melakukan komunikasi  dengan  masyarakat  walau tidak  secara  langsung  tetapi  Dinas Pekerjaan Umum juga menerima saran dan masukan  dari  masyarakat  melalui  usulan- usulan  yang  di  kiri  masyarakat  melalui proposal  dan  ada  juga  melalui  email  dan media  sosial  yang  ada.  Realisasi  Renstra yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan Umum  Kabupaten  Bengkulu  Utara  sudah berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan program  dan  kegiatan    tetapi  adanya pemotongan  angaran  yang  diajukan membuat  dinas  harus  memulai  evaluasi apa  saja  yang  harus  dikurangkan  atau dipangkas  dengan  memilih  kegiatan- kegiatan  yang  memang  lebih  penting. Memiliki    sumber  daya  manusia  yang berkualitas  akan  membuat  kegiatan menjadi  baik  efektif.  Adanya  aturan  baru yang timbul sesudah persetujuan dilakukan akan  menghambat  pelaksanaan  kegiatan Renstra.

## Implementasi Organisasi Pelaksana
Organisasi  pelaksana  merupakan badan-badan  pelaksana  yang  bertanggung jawab  dalam  implementasi  kebijakan. Dengan  adanya  suatu  visi  misi  maka penyusunan Renstra SKPD Dinas
Pekerjaan  Umum  Bengkulu  Utara  pada tahun  2016-2021  harus  sudah  sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.
Implementasi kegiatan Renstra sudah  dilaksanakan  dengan  baik  dengan peraturan  dan  prosedur  yang  ada  tetapi implementasi  Renstra  yang  mempunyai hambatan  teknis  tetapi  tidak  mengurangi apa  yang  menjadi  tujuan  dalam  Renstra. Selain  itu  implementasi  Renstra  masih memiliki  hambatan  baik  teknis  maupun administrasi. Contohnya banyaknya keluar aturan  baru,  berkurangnya  dana  yang diajukan  dalam  Renstra  tersebut  hinga membuat  implementasi  Renstra  tidak berjalan dengan efektif.

## Implementasi Faktor Lingkungan
Faktor lingkungan merupakan unsur- unsur  di  dalam  lingkungan  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.  Dalam  realisasi  Renstra  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Bengkulu Utara  masih  ada  kelompok  masyarakat yang  tidak  mendukung  kegiatan  Renstra hingga  kegiatan  Renstra  ada  yang terhambat  hingga  mengurangi  efisiensi waktu  untuk  melaksanakan  kegiatan Renstra  masyarakat  sangat  terbantu dengan  adanya  pembangunan  yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetapi masih saja ada masyarakat yang menghambat kinerja dari Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang.

## PENUTUP Kesimpulan
Dari  uraian  pembahasan  sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) pada Dinas Pekerjaan
Umum  dalam  menunjang  pembangunan Kabupaten  Bengkulu  Utara  yaitu  sebagai berikut :
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang sudah peneliti lakukan dalam indicator kebijakan  yang  disesuaikan  ( Idealized
policy)
implementasi kebijakan Renstra di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang  ada,semua  tehnik  perancangan Renstra  untuk  merancang  kegiatan untuk  lima  tahun  kedepan.  Dalam indicator  kelompok  sasaran  ( Target groups) implementasi kebijakan
Renstra telah sampai pada tujuan yaitu masyarakat  walaupun  masih  ada beberapa  hambatan  yang  membuat kinerja  implementasi  Renstra  tidak berjalan dengan lancar. Dalam Indikator organisasi pelaksana ( Implementing organization)
implementasi  Renstra  masih  memiliki hambatan baik teknis maupun administrasi.  Contohnya  banyaknya keluar aturan baru, berkurangnya dana yang  diajukan  dalam  renstra  tersebut hingga membuat implementasi Renstra tidak  berjalan  dengan  efektif.  Dan dalam  indikator  faktor  lingkungan ( Environmental factors) terlihat  masih adanya  kelompok  masyarakat  yang tidak  mendukung  kegiatan  Renstra hingga  kegiatan  Renstra  ada  yang terhambat hingga mengurangi efisiensi waktu  untuk  melaksanakan  kegiatan Renstra.
2. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  peneliti  dapat  dilihat bahwa  faktor  penghambat  dalam implementasi kebijakan Renstra adalah faktor  sosial  budaya  yang  ada  di masyarakat termasuk didalamnya adalah perilaku yang tidak mendukung pembangunan  yang  telah  dan  atau dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Allison,  Michael,  2005. Perencanaan Strategi. Jakarta,  Prenada  Media Group Adisasmita,  Rahardjo.  2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta, Graha Ilmu
Gitosudarmo,  Indriyo.  2008, Manajemen Strategis .  Yogyakarta,  Universitas Gadjah Mada
Sutinah,  Bagong  Suyanto.  2005, Metode Penelitian Sosial. Jakarta,  Prenada Media Group
Purwanto,  Iwan,  2006. Manajemen
Strategi. Bandung, Yeramawidya Abdurrahman,  Soejono.  2005. Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan
Penerapan. Jakarta,  PT.  Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksaka Handoko, Hani. 2012, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia ,  Yogyakarta,  Universitas Gadjah Mada. Sugiono. 2011. Metode Penelitian Administrasi. Bandung, Alfabeta Mihrip,  Sabri.  2003. Rencana Strategis Pembangunan. Bengkulu, Dinkes Todaro,  Michalel.P.  2000. Pembangunan Ekonomi 2. Jakarta, PT BumiAksara Sukirno,  Sadono.  2006. Ekonomi
Pembangunan. Jakarta,  Kencana Kenada Media Group

## PeraturanPerundang-undang :
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2004  Tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun
2008  tentang  Tahapan  Tata  Cara Penyusunan  Pengendalian  dan Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana Pembangunan Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  54 Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun  2008  tentang  Tahapan  Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana Pembangunan Daerah
Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2008 tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata Kerja Perangkat Daerah Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah  (RPJPD)  2006- 2026
Peraturan  Bupati  Bengkulu  Utara  Nomor 34 Tahun 016 Tentang Kedudukan, Susunan  dan  Struktur  Organisasi, Tugas  pokok  dan  Fungsi,  Tata kerja  dan  Eselon  Jabatan    Dinas Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan Ruang tipe B Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu
Utara  Nomor  14  Tahun  2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan  Perangkat  Daerah Kabupaten Bengkulu Daerah
Jurnal dan Penelitian Ilmiah:
Masriani.  2017. Implementasi Kebijakan
Tentang Perlindungan Anak (Studi
Kasus Anak-Anak Pengemis Di
Kecamatan Mandau). Riau,
Universitas  Riau  Kampus  Bina
Widya
Lukman, Dwi Jayanti. 2015. Implementasi Kebijakan Perpakiran Di Kota Makassar. Makassar, Jurnal Peneltian
Krisdayanti,  Adinda  Dwi  Ayu.  2018.
Perencanaan Strategis Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Di Qiswah Indonesia .  Surabaya,  UIN Sunan Ampel