Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH RUMAH SAKIT ATAS PENOLAKAN MEDIS PASIEN TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009
Yuliana Putri Saraswati 1 , Hufron 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1994 Surabaya, liaputri281@gmail.com hufron@untag-sby.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  legal  liability  by  hospitals  for  medical  refusal  by  underprivileged  patients, researchers  use a type of normative legal  research  aimed  at  examining  the  rules  surrounding  hospital refusal  responsibility  for  vulnerable  patients.  Covers  the  study  of  legal  principles,  legal  rules  and  legal systematics. The main legal basis comes from statutory regulations, and the secondary legal basis is in the form  of  literature,  documents,  opinions  of  legal  experts.  This  is  also  related  to  legal  protection  for underprivileged patients. If doctors and other medical personnel only act as employees, the hospital must take full responsibility for the patient. The legal status of medical care for the most vulnerable patients is found in Article 190 Paragraph (1) of Health Law No. 36 of 2009. A patient who feels aggrieved by the hospital's refusal to provide medical treatment can sue the hospital administration in a civil court and has the right to get a replacement in accordance with Article 58 Paragraph (1) Health Law No. 36 of 2009 and Article 32 letter q Hospital Law No. 44 of 2009. Refusal of medical services to patients who need urgent care, including actions that are detrimental to patients, are regulated in Articles 1365, 1366 and 1367 of the Civil Code.
Keywords : Accountability, Hospital, Medical Personnel, Denial

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  terkait  pertanggungjawaban  hukum  oleh  rumah  sakit  atas penolakan  medis  pasien  kurang  mampu,    peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif bertujuan  mengkaji  aturan  seputar  tanggung  jawab  penolakan  rumah  sakit  terhadap  pasien  rentan. Meliputi  kajian  asas-asas  hukum,  aturan-aturan  hukum  dan  sistematika  hukum.  Dasar  hukum  utama berasal  dari  peraturan  perundang-undangan,  dan  dasar  hukum  sekunder  berupa  literatur,  dokumen, pendapat para  ahli hukum.  Hal inipun juga  terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  yang kurang mampu. Jika dokter dan tenaga medis lainnya hanya bertindak sebagai karyawan, rumah sakit harus  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  pasien.  Status  hukum  perawatan  medis  untuk  pasien  yang paling  rentan  terdapat  di  Pasal  190  Ayat  (1)  UU  Kesehatan  No.  36  Tahun  2009.  Seorang  pasien  yang merasa  dirugikan oleh penolakan rumah  sakit  untuk  memberikan  perawatan  medis  dapat  menggugat administrasi rumah sakit di pengadilan perdata dan memiliki hak untuk mendapat pengganti sesuai Pasal 58 Ayat (1) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Pasal 32 huruf q Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 Tahun  2009.  Penolakan  pelayanan  medis  kepada  pasien  yang  membutuhkan  perawatan  mendesak, termasuk tindakan yang merugikan pasien yang di ayur ke dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. Kata kunci : Pertanggungjawaban,Rumah Sakit, Tenaga Medis,Penolakan

## PENDAHULUAN
Rumah  Sakit/klinik  merupakan  suatu  lembaga  yang  difungsikan  atas  dasar  tujuan  sosial, kemanusiaan,  dan  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  masyarakat  yang  juga  memiliki
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
tanggung  jawab  dalam  setiap  pelayanan  publik.  Pertanggungjawaban  tersebut  seperti diberikannya pelayananmaupun perawatan kesehatan yang memiliki standar tinggi, aman dan dapat dijangkau oleh semua kalangan sesuai dengan prinsip keselamatan, bersifat komprehensif atau secara menyeluruh, tidak diskriminatif dan inklusif, serta melindungi masyarakat pengguna pelayanan kesehatan untuk menciptakan pelayanan yang baik untuk masyarakat.
Selain itu, dari segi hukum pusat pelayanan kesehatan atau rumah sakit memiliki hubungan yang  erat  dengan  masyarakat  terkait  kode  etik  dan  norma  hukum  yang  ada  di  masyarakat, dimana antara norma tersebut memiliki perbedaan berdasarkan pelaksanaannya maupun dasar pembetukannya.  Oleh  karena  itu,  jika  ada  yang  dilanggar  oleh  pihak  rumah  sakit  atau  pusat layanan  kesehatan  dapat  dibilang    pusat  layanan  kesehatan  tersebut  belum  sempurna  dalam melakukan penanganan kesehatan untuk berbagai masalah kesehatan(Yustina, 2012).
Permasalahan yang masih terus terjadi sampai sekarang yaitu mengenai penanganan kepada masyarakat  yang  kurang  mampu,  dimana  mereka  masih  merasakan  diskriminasi  dalam perawatan,  selain  itu  perbandingan  antara  jumlah  tenaga  kesehatan  dan  jumlah  pasien  yang tidak  seimbang.  Layanan  kesehatan  dilandasi  oleh  asas-asas  hukum  yang  terdiri  dari:  Asas Keterbukaan,  Asas  Kejujuran,  Asas  Ketepatan  waktu,  Asas  Kehati-hatian,  Asas  Legallitas,  Asas beritikat baik,  Asas Keseimbangan. Seta terdapat asas dalam melayani secara medik yaitu asas konsensual, asas itikad baik, asas kebebasan, asas tidak melanggar hukum, asas kepatutan dan adat.
Peran  pemerintah  dalam  mewujukan  dan  memuhi  hak  masyarakat  dalam  mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  optimal  yaitu  mempunyai  kewajiban  dalam  memfasilitasi  layanan kesehatan sesuai amanat dari UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) Permenkes RI Nomor 159b Tahun 1988 mengenai pengertian rumah sakit Indonesia, ‘Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945’,  105.3  (1945),  129– 33..  Oleh  karena  itu,  bentuk  peraturan  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang disebut Undang-Undang Kesehatan(Indonesia, 2009).
Dalam Undang-Undang tentang Kesehatan disebutkan tentang pelayanan kesehatan sebagai upaya kesehatan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat  (11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Urusan  pemerintah  dalam  memantau  dan  menjamin  masyarakatnya  sehat  yaitu  dengan memastikan warganya dalam kondisi sehat dan tidak sakit, selain itu memiliki kewajiban kepada rakya  untuk  memiliki  hak  agar  hidup  sehat  dan  untuk  melaksanakan  aturan  itu  negara  wajib memenuhi  apa  yang  telah  diamanatkan  pada  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Pokok-Pokok  Pembangunan  guna  memenuhi  jaminan  perawatan  kesehatan  kepada masyarakat, khususnya warga yang kurang dalam hal  financial ekonomi..
Bentuk  pelayanan  kesehatan  yang  kurang  baik  terhadap  masyarakat  seperti  pemberian pelayanan yang tidak sesuai aturan dan prosedur dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan perawatan. Dalam keadaan darurat untuk melakukan tindakan atau perawatan kepada masyarakat yang sakit seluruh tenaga kesehatan dan  pusat dalam hal pelayanan  kesehatan,  penggunaan  rumah  sakit  pemerintah  dan  swasta  dilarang  adanya penolakan  kepada  pasien  dan/atau  permintaan  administrasi  pembayaran  di  awal  sebelum tindakan  atas  dasar  keselamatan  seseorang  yang  sakit.  Selain  hukuman  perdata,  perbuatan menolak  pasien  juga  termasuk  perbuatan  pidana,  kenapa  termasuk  pidana  karena  termasuk mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan dan termasuk pelanggaran terhadap orang yang membutuhkan pertolongan menurut Pasal 304 dan 531 KUHP.
Jika  rumah  sakit  menolak  menerima  pelayanan  kesehatan  dari  masyarakat,  yang  wajib menanggung sanksi tersebut yaitu ketua pumpinan pusat kesehatan berdasarkan hukum yang dilanggar.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Pasal  190  ayat  (1)  yang  mengatur tentang  kesehatan,  perbuatan  hukum  orang  yang  dirugikan  juga  dapat  dilihat  dalam  hukum perdata  dengan  membawa  perbuatan  kelalaian  dan  perbuatan  melawan  hukum.  Jika  pasien dalam keadaan darurat yang tidak berdaya yang membutuhkan tindakan segera, tetapi rumah sakit  tidak  segera  bertindak,  pasien  dapat  menuntut  mereka  atas  kelalaian  karena  tidak melakukan apa yang mereka setujui(Indonesia, 2009).
Seperti halnya hukum, etika  memiliki sanksi, hanya organisasi profesi yang melanggar etika tidak  dapat  dikenai  sanksi  etis,  bukan  hanya  karena  tidak  memiliki  aturan  pembuatan  seperti hukum,  tetapi  juga  karena  sifatnya  yang  mewajibkan  perilaku  bermoral  yang  dilakukan berdasarkan  hati  nurani.  Dalam  pelanggaran  etik  tertentu  juga  ada  yang  bersifat  buruk  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
berat, seperti pelanggaran hak asasi manusia, selain dikenakan sanksi etik, juga dapat dikenakan sanksi  hukum.  Dikenakan  sanksi  etik  hukum  karena  bidang  yang  dilanggar  adalah  etika  dan hukum, sehingga sering disebut pelanggaran etika hukum(Darwin, 2015).
Rumah  sakit,  klinik,  dan  puskesmas,  merupakan  tempat    masyarakat    mendapatkan  segala bentuk perawatan untuk menjadi sehat sebagaimana terdapat dalam aturan UU Rumah Sakit No. 44  Tahun  2009 Kementrian  Kesehatan  RI,  ‘Undang -Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang Rumah  Sakit’, .  Di  setiap  daerah,  pemerintah  harus  berupaya  membangun  rumah  sakit  yang berkualitas dan memastikan masyarakat mendapatkan pengobatan yang layak. Pasal 13 ayat 3 menyebutkan yaitu dimana setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai  standar  profesi,  standar  pelayanan  rumah  sakit,  standar  prosedur  yang  berlaku,  etika profesi,  menghormati  hak  pasien  dan  mengutamakan  keselamatan  pasien(Kementrian Kesehatan RI, 2009).
Pembahasan lebih lanjut tentang hak pasien atas jaminan kesehatan  dapat dilihat dalam pasal 34 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah harus menyediakan kebutuhan warga yang memiliki  keterbatasan  secara  ekonomi,  karena  kesehatan  merupakan  keharusan  yang  di utamakan sebagai standar pelayanan kemanusiaan serta pemerintah memiliki tanggung jawab akan  hal  itu(Indonesia,  1945).  Oleh  karena  itu,  standar  pelayanan  harus  ditetapkan  diseluruh rumah sakit, terutama untuk pemberian hak warga.
Perihal masyarakat kurang mampu yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai atau mengalami penolakan dari rumah sakit, hal tersebut dapat disebut sebagai malpraktik Bambang Heryanto, ‘Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum’, Jurnal Dinamika Hukum, 10.2 (2010), 183 – 91 . Malpraktik  ini  merupakan  bagian  dari  bentuk  fatal  oleh  tenaga  medis  atau  dari  dokter  yang mengabaikan atau belum terampilnya dalam menggunakan ilmu profesinya, yang berarti bahwa itu  bahkan  dapat  menyebabkan  kematian  atau  cedera  pasien.  Penyalahgunaan  di  bidang kesehatan  tersebut  terjadi  ketika  undang-undang  tersebut  melanggar  Undang-Undang Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009(Indonesia,  2009).  Yang  terdapat  dalam  peraturan  itu menyebutkan dengan jelas bahwasanya pusat layanan kesehatan serta pekerjanya tidak boleh menolak  dalam  alasan  atau  berbagai  alasan  apapaun  kepada  orang  dengan  kondisi  sakit  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
memerlukan perawatan darurat Cahyo Agi Wibowo Hari Wahyudi, Sudart o, ‘Penolakan Pelayan Medis  Oleh  Rumah  Sakit  Terhadap  Pasien  Yang  Membutuhkan  Perawatan  Darurat’,  Justitia Jurnal  Hukum,  1.1  (2017) .  Selain  bentuk  hukuman atau  sanksi  perdata,  pertanggungjawaban pidana  juga  dapat  ditetapkan  agar  pasien  yang  merasa dirugikan dapat  menerima  keringanan dari  rumah sakit yang secara khusus tidak menerima pasien dengan kondisi finansial yang kurang dan  membutuhkan  perawatan  medis  menurut  Bagian  KUH  Perdata  Pasal  1365  KUH  Perdata. Tidak  menerima  pelayanan  medis  dari  pihak  rumah  sakit  termasuk  dalam  tindakan  yang menyalahi hukum dan merugikan pihak lain.
Berdasarkan hak asasi manusia yang dilindungi dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang  Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, seluruh lapisan masyarakat memiliki hak untuk bisa hidup damai dan tenteram, aman, sejahtera lahir dan batin dan  dapat menunjukkan jika dirinya sehat, maka kesehatannya juga diatur dalam Pasal 4 UU Kesehatan yang menitikberatkan pada esensi yang sama yaitu hak atas kesehatan.
Menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan penerima layanan kesehatan (konsumen)  dan penyedia  layanan  kesehatan  (produsen)   juga  disebutkan  dalam pasal  53,  54  dan  55  Undang- Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, perlindungan hukum diperlukan bagi pasien yaitu untuk penerima  pelayanan  kesehatan,  mereka  tidak  dapat  diabaikan  dan  tidak  dapat  dilihat  atau didiskriminasi  berdasarkan  status  atau  kemampuan  keuangannya,  haknya  tetap  sama  dengan pasien  berbadan  sehat  lainnya  dan  berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatanAZ  Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media, 2002) .
Tindakan  medis  ialah  prosedur  profesional  ynag  dilakukan  oleh  dokter  untuk  menangani pasien yang bertujuan untuk menambah atau menghilangkan dan mengurangi rasa sakit dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkorelasi atau berhubungan antara dokter dan pasien, yang mempunyai hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian normatif dengan memiliki  tujuan untuk mendapatkan  penyelesaian  dari  permasalahan  mengenai  hukum.  Selain  itu  pendekatan  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
digunakan peneliti yaitu pendekatan yang menggunakan acuan atau landasan pada bahan hukum berupa  peraturan  perundang-undangan  sehingga  penelitimelihat  peraturan  perundang- undangan dari segi hukum dengan acuan metode ini.
Sumber dan jenis bahan hukum. Sumber hukum primer berasal dari UUD 1945, KUHPerdata, UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.159 b Tahun  1988  tentang  Rumah Sakit  .  Bahan  hukum sekunder diperoleh dari  menganalisis  buku- buku hukum, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
Teknik pengumpulan bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum primer dengan cara mencari, memahami dan mendeskripsikan bahan terutama berupa peraturan perundang-undangan dan memahami dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan dengan ketahanan medis pasien kurang mampu di rumah sakit. Juga melakukan analisis, dengan menggunakan kamus hukum, terbitan berkala  dan  bahan  hukum  lainnya  dari  literatur  yang  terkait  dengan  penelitian  ini  (Internet) sebagai bahan hukum tersier.
Analisis bahan hukum. Metode yang digunakan peneliti yaitu analisis dekriptif, yaitu peneliti menedeksripsikan atau mengklarifikasi penelitian berdasarkan acuan dari peraturan perundang- undangan maupun gambaran umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Pertanggungjawaban  Secara  Hukum  Oleh  Rumah  Sakit  Atas  Penolakan  Tindakan  Medis Pasien Tidak Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Undang-undang Dasar RI 1945 menjamin bahwasanya pelayanan kesehatan dapat diperoleh oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  terutama  dalam  mengutamakan  mutu  kesehatan  baik perorangan maupun kelompok(Indonesia, 1945). Layanan kesehatan yang maju membutuhkan spesialis  kesehatan  termasuk  tenaga  kesehatan  yang  terampil  dan  berbakat  serta  fasilitas pelayanan rumah sakit sebagai pusat pengobatan yang baik dan dalam hal ini banyak negara maju dan  bahkan  Indonesia  masih  belum  memenuhi  kriteria  tersebut  dan  dapat  menimbulkan kesulitan dalam sistem perawatan kesehatan dan pelayanan tindakan medis(Sadi, 2015).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Rumah sakit tentunya merupakan tempat  masyarakat  mendapatkan pelayanan kesehatan, dan pada prinsipnya rumah sakit harus memberikan pelayanan medis  kepada masyarakat yang dalam  kondisi  kritis  atau  sangat  darurat  dan  mampu  untuk  memberi  perawatan  untuk menghindari pasien meninggal dunia, sekalipun pasien yang memiliki kondisi kurang mampu. Hal ini  dipertegas dengan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009  yang menjelaskan bahwa rumah  sakit  yang ditunjuk sebagai  tempat  pengobatan dan   pelayanan  kesehatan  tidak  dapat menelantarkan  masyarakat  yang sakit  dalam  kondisi parah  atau darurat  dan  harus perawatan dan mementingkan nyawa konsumen(Indonesia, 2009).
Rumah  sakit  wajib  melayani  dan  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  semua  pasien gawat  darurat,  tanpa  menghiraukan  biaya  dan  jaminan  kesehatan  pasien.  Pasien  yang ditanggung oleh asuransi kesehatan ini berhak mendapatkan perawatan darurat di rumah sakit yang belum berpartisipasi dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar masyarakat  kurang mampu tidak lagi takut  pergi ke rumah sakit karena biaya. Karena di negara maju, misalnya Amerika Serikat, mereka memberikan pelayanan kesehatan yang harus dibayar di muka.
Secara  konseptual,  tanggung  jawab  adalah  tindakan  yang  harus  dipertimbangkan  oleh masyarakat atas tindakan yang diambil, dan  ini harus dipastikan terlebih dahulu. Di beberapa negara maju sering terjadi tuntutan hukum terhadap  dokter dan rumah sakit, biasanya rumah sakit dan dokter sering menggunakan jasa asuransi untuk dapat membiayai proses hukum dokter dan rumah sakit. Karena resiko tuntutan hukum yang semakin tinggi dapat mengakibatkan biaya dan  premi  asuransi  yang  semakin  tinggi,  dampak  dari  hal  tersebut  adalah  profesi  kedokteran menjadi profesi yang sangat mahal karena dokter dan rumah sakit termasuk biaya yang harus ditanggung oleh pasien yang kurang mampu dan hal ini dapat merugikan masyarakat dan semua pihak(Prajati, 2012).
Di  Indonesia  sering  terjadi  tuntutan  hukum  terhadap  dokter  karena  menolak  memberikan tindakan medis, hal ini disebut dengan klaim malpraktik, dokter yang berpraktik di rumah sakit dan pihak yang berwajib tidak segera melakukan langkah sosialisasi, agar profesi kedokteran di Indonesia  justru  dapat  berkembang  seperti  halnya  negara  maju  lainnya  dan  masyarakat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Indonesia yang kesulitan finansial mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai , sehingga masyarakat  kurang  mampu  tidak  harus  menanggung  biaya  hukum  yang  tinggi(Munir,  2005). Dokter dalam profesi ini wajib memberikan pelayanan medis. Dalam berbagai peristiwa, tuntutan hukum  tersebut  bisa  sangat  menghabiskan  tenaga  yang  dapat  mempersulit  masyarakat  yang tidak mampu, merusak nama dan pada akhirnya akan mengakibatkan nama rumah sakit menjadi terkontaminasiBahder  Johan  Nasution,  Hukum  Kesehatan :  Pertanggungjawaban  Dokter (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) .
Dengan terwujudnya pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang ditunjukkan untuk seluruh penduduk yang sehat, perlindungana atas hak dan kewajiban. Dengan terwujudnya hal tersebut maka merupakan bagian dari pembangunan nasional, nondiskrimidasi, kesetaraan  gender,  keadilan  dan  norma  agama.  Hukum  merupakan  fakta  social  dalam masyarakat,  oleh  karena  itu  perkembangan  hukum  akan  muncul,  berubah  dan  hilang  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat.  Perkembangan  hukum  merupakan  gambaran  dari perkembangan masyarakat.
Pendirian  perihal  sumber  daya  manusianya  yaitu  bahwasanya  semua  masyarakat  memiliki hak  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehata,  termasuk  mereka  yang  kurang  mampu sekalipunTiton  Slamet  Kurnia,  Hak  Atas  Derajat  Kesehatan  Optimal  Sebagai  HAM  Di  Indonesi (Bandung:  Alumni,  2007)  .  Sasaran pembangunan nasional  juga  dapat  terwujud  jika  dirancang secara  utuh  dan  optimal  dengan  memperhatikan  langkah-langkah  yang  ditujukan  untuk kesehatan  masyarakat,  pencegahan  penyakit  dan  menjamin  ketersediaan  pelayanan,  serta perlindungan dan peningkatan kualitas kesehatan.
Tanggung  jawab  perdata  dapat  juga  diterapkan  untuk  memperoleh  ganti  rugi  bagi  orang miskin dan kurang mampu dari dokter dan rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan medis. Tidak diterimanya perawatan medis oleh tenaga medis dan rumah sakit termasuk dalam perbuatan  yang  tidak sesuai  dengan aturan hukum  dan  dapat  menyebabkan  kerugian  kepada orang  lain. Pasal  1365  KUHPerdata  mengatakan:  “Setiap  perbuatan  salah  yang  menimbulkan kerugian pada orang lain, menuntut kerugian itu, menggantinya”. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan  masyarakat,  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  undang-undang  kesehatan  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
peraturan lainnya untuk merancang layanan yang optimal sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatannya dengan nyaman(Sadi, 2015). UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 200 dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 telah disusun. Perawatan kesehatan ini harus diberikan dengan baik atau masalah hukum akan muncul, yang mengarah ke tuntutan pidana dan/atau tindakan perdata dan administrasi.

## 1) Keterkaitan Antara Hubungan Hukum Dengan Pelayanan Kesehatan
Hukum ini adalah ilmu yang objek adalah hukum, dengan demikian hukum akan menyelidiki segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hukum,  misalnya  berkenaan  dengan  akar,  kerangka, aturan, kerangka, berbagai bagian, sumber, kemajuan, kerja dan kedudukan hukum yang ada di kalangan  masyarakat.  Hukum  merupakan  acuan  untuk    memasukkan  aturan,  menganggap peraturan tersebut kedalam keadaan maupun kejadian dalam kehidupan seseorang dari waktu ke waktu di manapun di dunia ini.  Sehingga hukum dipandang sebagai suatu peristiwa dimana diketahui bahwa ilmu hukum secara tegas berkaitan dengan sejarah.
Berdasarkan pasal 2 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tertulis  dimana pendirian istitusi kesehatan  wajib  memberikan  perhatian  khusus  pada  berbagai  asas  yang  menjadi  pedoman pembangunan kesehatan(Indonesia, 2009). Asas ini dilakukan berdasarkan usaha kemanusiaan, artinya  pembangunan  kesehatan  harus  berlandaskan  kemanusiaan  berdasarkan  ketuhanan tanpa membeda-bedakan golongan, agama, dan bangsa. Fasilitas atau pelayan yang diberikan institusi kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan, dan fisioterapi.
Keterkaitan  antara  hubungan  pelayanan  kesehatan  dengan  hukum  akan  dapat  dilihat  jelas dalam  hukum  kesehatan.  Undang-Undang  Kesehatan  dapat  dijadikan  rumusan  sebagai  satu kesatuan  peraturan  perundangundangan  yang  berkaitan  satu  sama  lain  terhadap  pelayanan kesehatan,  serta  penerapan  ketentuan  lainnya  meliputi  pelayanan  kesehatan  tersebut  dalam bidang hukum perdata, hukum tata negara dan hukum pidana. Seluruh bentuk aturan ini tidak hanya  mencakup  undang-undang  dan  peraturan  internasional,  tetapi  juga    pedoman internasional,  hukum  umum  dan  yurisprudensi  dan  sumbernya,  serta  undang-undang  yang terkandung  dalam  literatur  ilmiahPeter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  Universitas Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) .
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Peraturan  mengenai  keterkaitan  antara  perawatan  di  pusat  kesmas  dengan  badan  hukum terus mengalami peningkatan dan berkembang sesuai yang tercantum dalam aturan perundang- undangan seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang tentang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Dan berbagai peraturan pelaksana lainnya baik yang mengatur berbagai standar kesehatan(Soekanto, 1987).
Ada keterkaitan antara tanggung jawab hukum perdata dan tanggung jawab rumah sakit, yaitu tanggung  jawab  hukum  perdata  adalah  dari  adanya  perjanjian  antara  pemberi  kerja  dengan penerima pekerjaan, serta tanggung jawab hukum rumah sakit dimulai dengan adanya hubungan hukum  antara  rumah  sakit  dengan  pasien  atau  hubungan  antara  rumah  sakit  dengan  tenaga kesehatan.
Kesehatan  berarti  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia,  juga  sebagai  keadaan kesejahteraan fisik, sehat bukan hanya tidak memiliki penyakit atau kondisi fisik yang berbeda, namun juga memiliki mental dan social yang utuh. Apa yang disebut dengan pekerjaan kesehatan melalui  pemberian  pelayanan  kesehatan,  pelayanan  kesehatan  secara  umum  juga  dikenal dengan adanya pemberi pelayanan, dalam hal ini dokter, dan penerima pelayanan adalah pasien.
Semua pelayanan  dan kegiatan kesehatan untuk peningkatan dan pemulihan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat.  Pelayanan dan kegiatan kesehatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat atau standar kesehatan masyarakat  sesuai  kebutuhan  dan  taraf  masyarakat  (Consumer  Satisfaction).  Dengan  adanya keiatan atau pelayanan yang baik dan efektif ini, penyelenggaraan pusat kesehatan juga dapat memenuhi keinginan dan kewajiban dalam memberikan pelayanan ( Provider Satisfaction ). .
Pada  prinsipnya  pelayanan  kesehatan ini  mengutamakan promotif  dan preventif,  menurut pasal 1 ayat 12-15 UU kesehatan preventif yaitu kegiatan untuk mencegah masyarakat agar tidak sakit, sedangkan promotive yaitu upaya peningkatan kesehatan mulai dari pelayanan, standar, perawatan  maupun  bengobatan  harus  terus  berinovasi  menjadi  lebih  baik.  Seperti  halnya menghindari masyarakat dari yang penyakit. Oleh karena itu pelayanan kesehatan ini tidak hanya ditujukan untuk pengobatan individu tetapi juga pengobatan individu yang juga yang tidak sakit.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kecakapan  pelayanan  kesehatan  adalah  kehandalan,  bukti langsung, jaminan, daya tanggap, dan empati.

## 2) Upaya sanksi Hukum Atas Penolakan Pasien Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Rumah Sakit
Perbuatan  hukum  perawatan  kesehatan  melibatkan  penegakan  kontrak  antara  profesional perawatan  kesehatan  atau  dokter  dan  perawat,  terutama  pasien.    Secara  hukum,  hubungan tersebut didasarkan pada perjanjian usaha ( Inspanning Verbintennis ) dan bukan perjanjian hasil. Sebagai  kontrak  bisnis,  dokter  dalam  melakukan  pelayanan  tidak  memberikan  janji  terhadap kepastian kesembuhan pasien, namun dokten akan mengusahakan semaksimal mungkin dalam melakukan  perawatan  berdasarkan  kemampuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  kesehatan, tanpa menolak ketidakmampuan finansial pasien.
Kaidah  yang  dimaksud  didalam  hukum  perdata  ini  adalah  bahwa  setiap  perbuatan  yang disebut pelanggaran terhadap perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Dasar hukum tuntutan ganti rugi dari pasien dan keluarganya atas penolakan pelayanan kesehatan ini termasuk didalam transaksi terapeutik dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, apabila masyarakat yang membutuhkan  pengobatan  mendapartkan  penolakan  perawatan  dari  pihak  pusat  kesehatan maka  masyarakat  tersebut  memiliki  hak  untuk  mengajukan  gugatan.  Penolakan  terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam membutuhkan pengobatan oleh pihak pusat kesehatan merupakan  ketidaktaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  di  tetapka. Dalam hal ini, pasien yang tidak mampu secara finansial atau pasien yang  mendapat perlakuan yang merugikan dapat mengambil langkah di jalur hukum secara perdata atau menggugat pihak rumah sakit secara pidana.
Menurut penjabaran itu, dapat dilihat bahwa pemberlakuan hukum tersebut  kepada pasien yang tidak bisa membayar biaya perawatan yang ditolak oleh pihak rumah sakit ataupun petugas padahal pasien tersebut sangan membutuhkan pertolongan atau dalam keadaan darurat, maka pasien tersebut memiliki hak untuk melaporkan gugatan wanprestasi yang didasari perbuatan melawan  hukum.  Pasal  58  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang  Kesehatan  menyatakan  bahwa patokan  jika  pasien  yang  ditolak  oleh  rumah  sakit  ini  dapat  melakukan  upaya  hukum  berupa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
gugatan perdata terhadap rumah sakit yang melakukan tindakan terhadapnya. Gugatan tersebut sesuai  dengan  aturan  yang  tertuang  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata.  Gugatan  yang  diajukan pasien  kurang  mampu  terhadap  rumah  sakit  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  dengan pemeriksaan di pengadilan.
Rumah sakit ini merupakan tempat yang dijadikan harapan dalam hal pengobatan, pelayanan, maupun  penyelamatan  nyawa  setiap  orang.  Yang  lebih  utama  ketika  terdapat  pasien  dalam keadaan yang parah atau darurat, layanan harus diberikan untuk menyelamatkan nyawa pasien dan mencegah cedera. Tempat atau pusat kesehatan baik milik swasta ataupun milik pemerintah dilarang melakukan penolakan atau tidak boleh melakukan rujuk kepada klien dan/atau meminta pembayaran di awal. Hal ini dipertegas dengan pasal 32 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.
Pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  hukum  perdata,  hukum  pidana  dan  hukum  administrasi, standar  kesalahan  dalam  hukum  kedokteran  ini  ialah  adanya  suatu  masalah  dalam  tindakan kedokteran.  Tugas  profesi  kedokteran  adalah  dokter  yang  berkecimpung  dalam  suatu  bidang yang  tidak  sepenuhnya  benar.  Sanksi  hukum  kepada  pihak  penyedia  layanan  kesehatan  ysng tidak  menyegerakan  untuk  membantu  pasiennya  berdasarkan  Pasal  190  ayat  (1)  dan  (2)  UU Kesehatan,  kepala  fasilitas  penyedia  layanan  kesehatan  yang  berpraktik  maupun  bekerja  di fasilitas  penyedia  layanan  kesehatan  atas  unsur  kesengajaan  tidak  melakukan  penanganan terlebih dahulu, pasien dalam kondisi parah atau darusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)(Indonesia, 2009).
Jika  diperhatikan  juga  di  Pasal  17  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  yang  termasuk  untuk menegaskan  bahwasannya  semua  dokter  memiliki  kewajiban  memberikan  bantuan  darurat sebagai bentuk kemanusiaan, pengecualian apabila dokter mengetahui terdapat orang lain yang mau  membantu(Indonesia,  2009).  Dalam  hal  penolakan  dilakukan  dengan  alasan  rumah  sakit tidak berkerjasama dengan BPJS, maka sesuai dengan Pasal 63 ayat (3) dan (4) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan maka penanganan dalam hal pelayanan tindakan medis tingkat pertama dapat dilakukan dan diberikan fasilitas tingkat lanjut(Darwin, 2015).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Jadi pusat pengobatan seperti rumah sakit dilarang menolak memberikan pengobatan kepada masyarakan  yang  membutuhkan  perawatan  dalam  berbagai  kondisi  apapun  bahkan  apabila pihak  yang  bersangkutan  tidak  mampu  membayar  biaya  klinik.  Jika  dalam  hal  penolakan  ini karena  rumah  sakit  tidak  memiliki  kontrak  dengan  suatu  jaminan  kesehatan  seperti  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka pihak rumah sakit harus membantu terlebih dahulu kepada pasien yang perlu pertolongan tindakan medis dahulu dan kemudian dibawa ke rumah sakit  yang berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jamina Sosial(Presiden RI, 2014).
Sedangkan dalam bidang hukum administrasi, tanggung jawab dititik beratkan pada tindakan pemerintahan,  dan  tanggung  jawab  jabatan  pejabat  tata  usaha  negara  yang  melakukan maladministrasi. Dalam hal rumah sakit menyalahgunakan atau melanggar tanngung jawab yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang rumah sakit, dimana pihak klinik akan terkena hukuman atau sanksi peraturan berupa teguran, atau bisa berupa penarikan uang dan kehilangan izin balai pengobatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Tentang Rumah Sakit.
Dan terdapat dalam undang-undang terbaru yaitu mengatur tentang tanggung jawab petugas atau  tenaga  rumah  sakit  dalam  pemberian  pelayanan  gawat  darurat  yaitu  Undang-Undang Tenaga  Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2014.  Bahwa  setiap  tenaga  atau  petugas  yang  berada  di rumah sakit atau di pusat kesehatan wajib membantu dan menerima pasien dengan memberikan pertolongan  pertama  dalam  keadaan  darurat  dan/atau  bencana  untuk  menyelamatkan  hidup seseorang  dan  mencegah  keparahan  atau  kerusakan  tubuh  (Pasal  59  Ayat  (1)  UU  Tenaga Kesehatan).  Sehingga  rumah  sakit  harus  bertanggung  jawab  untuk  membantu  mereka  yang membutuhkan(Presiden RI, 2014).

## KESIMPULAN
Sebagai  rumah  sakit  pilihan  masyarakat,  seharusnya  mengutamakan  dan  mengoptimalkan kesehatan  dan  keselamatan  masyarakat,  terlepas  dari  ketidakmampuan  mereka  dalam membayar biaya perawatan di rumah sakit. Pasien yaitu sebagai konsumen pelayanan, dimana memiliki hak untuk diutamakan untuk mendapatkan pelayanan, baik itu merupakan pasien yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
kurang  mampu.  Masyarakat  selaku  sebagai  pasien  berhak  atas  pelayanan  medis  yang  perlu ditingkatkan  dibangunkan  kesadaran  hukumnya  agar  tidak  disalahgunakan  oleh  pihak  terkait. Upaya  penanganan  penolakan    pengobatan  untuk  menjamin  perlindungan  bagi  masyarakat kurang  mampu    dan  kepastian  hukum  bagi  penerima  pelayanan  kesehatan.  Penolakan  dalam memberikan  pelayanan  atau  tindakan  medis  termasuk  dalam  tindakan  melawan  hukum, sehingga  pertanggungjawaban  tersebut  harus  ditanggung  oleh  pimpinan  rumah  sakit  sesuai undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan perihal perbuatan melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwin, E. (2015). Etika Profesi Kesehatan . Deepublish.
Hari Wahyudi, Sudarto, C. A. W. (2017). Penolakan Pelayan Medis Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien Yang Membutuhkan Perawatan Darurat. Universitas Muhammadiyah Surabaya , 1 (1). https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.602
Heryanto, B. (2010). Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum. Jurnal Dinamika Hukum , 10 (2),
183 – 191.
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 . 105 (3), 129 – 133. Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 . 12 – 42.
Kementrian Kesehatan RI. (2009). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Undang-Undang Republik Indonesia , 1 , 41.
Kurnia, T. S. (2007). Hak atas derajat kesehatan optimal sebagai HAM di Indonesi . Alumni. Marzuki,  P.  M.  (2005).  Penelitian  hukum.  In Universitas  Indonesia .  Kencana  Prenada  Media Group.
Munir, F. (2005). Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter) . Citra Aditya Bakti. Nasution, A. (2002). Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar . Diadit Media.
Nasution, B. J. (2005). Hukum kesehatan : pertanggungjawaban dokter . Rineka Cipta.
Prajati,  M.  V.  (2012).  Tanggung  Jawab  Rumah  Sakit  Privat  di  Bidang  Pelayanan  Kesehatan. Universitas Atma Jaya .
Presiden  RI.  (2014).  Undang-Undang  RI  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan.  In Presiden Republik Indonesia (pp. 1 – 78).
Sadi, M. (2015). Etika dan Hukum Kesehatan : Teori dan Aplikasinya di Indonesia . Prenada media Group.
Soekanto, S. dan H. (1987). Pengantar Hukum Kesehatan . Remaja Karya.
Yustina, E. W. (2012). Mengenal Hukum Rumah Sakit . Keni Media.