Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i2.3673

## Responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam Menangani UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19
Aeroen Safis Kharisman 1 , Muhammad Eko Atmojo 2 1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: aeroen.safis.2014@fisipol.umy.ac.id 1 , muhammadekoatmojo05@gmail.com 2
Dikirim : 15 Agustus 2021 | Direvisi : 31 Agustus 2021 | Diterima : 29 November 2021

## ABSTRAK
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat dampak pandemic terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Bantul. Mengingat pandemi Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia, dan menjadi ancaman bagi semua negara termasuk Indonesia. DIY menjadi salah satu daerah yang menerima  dampak  dari  adanya  pandemi  Covid-19  terutama  pada  sektor  perekonomian, mengingat DIY merupakan objek pariwisata sekaligus sebagai kota pelajar. Penurunan jumlah UMKM ini disebabkan permintaan pasar akan barang jasa akibat pandemi Covid-19. Hal ini tentu akan berpengaruh pada pendapatan serta jumlah omset pada pemilik usaha. Pemerintah daerah yang menjalankan dan mengatur pemerintahan di daerah memegang peran yang juga penting  dalam  menangani  dan  mengurangi  dampak  akibat  pandemi  Covid-19.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Dinas KUKMP Kabupaten Bantul  cukup  responsif  dalam  menangani  UMKM  yang  terdampak  pandemi  Covid-19, terutama pada aspek sikap dan pembuatan kebijakan yang mengacu pada permasalahan serta keluhan UMKM di Kabupaten Bantul. Namun ada satu aspek yang harus ditingkatkan yaitu terkait penempatan dan keikutsertaan UMKM pada sistem pelayanan dalam hal ini kebijakan dan kegiatan atau program yang dijalankan.
Kata Kunci: Responsivitas, UMKM, Pandemi Covid-19

## ABSTRACT
This study aims to see the impact of the pandemic on MSMEs in Bantul Regency. Considering the  Covid-19  pandemic  has  spread  throughout  the  world  and  is  a  threat  to  all  countries including Indonesia. DIY is one of the areas that has received the impact of the Covid-19 pandemic, especially in the economic sector, considering that DIY is a tourism object as well as a student city. The decline in the number of MSMEs was due to market demand for goods and services due to the Covid-19 pandemic. This will certainly affect the income and turnover of the business owner. The regional government that runs and regulates regional government plays an important role in handling and reducing the impact of the Covid-19 pandemic. The research  was  conducted  using  qualitative  research  methods,  with  data  obtained  from interviews and documentation. The results show that the Bantul Regency KUKMP Office is quite responsive in handling MSMEs affected by the Covid-19 pandemic, especially in terms of attitude and policy making that refers to the problems and complaints of MSMEs in Bantul Regency.  However,  there  is  one  aspect  that  must  be  improved,  namely  the  placement  and participation  of  MSMEs  in  the  service  system,  in  this  case  the  policies  and  activities  or programs that are carried out.
Keywords : Responsiveness, UMKM, Covid-19 Pandemic

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia, dan menjadi ancaman bagi semua negara  termasuk  Indonesia  (Ginanjar,  2020).  Meski  kesembuhan  pasien  Covid-19  terus mengalami peningkatan, dan sudah dijalankannya program vaksinasi dari pemerintah, namun ketidakpastian perekonomian menjadi dampak yang masih terus dirasakan, tidak hanya dunia tapi juga Indonesia. Menurut Laporan Kementerian Keuangan, dampak perekonomian akibat pandemi Covid-19 membuat Internasional Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi global  tumbuh  minus  3%  (kemenkeu.go.id,  2020).  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada 2020  semula  diperkirakan  sebesar  5,3%,  Namun  angka  ini  terkoreksi  sebagai  dampak pandemi  Corona,  dan  sebagian  kalangan  memprediksikan  pertumbuhan  di  bawah  2% (Hadiwardoyo,  2020).  Koreksi  ekonomi  di  Indonesia  ini  dipengaruhi  oleh  menurunnya berbagai komponen ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 (BPS, 2021). Berbagai sektor khususnya dalam dunia usaha menghadapi masalah keuangan yang beraneka ragam dengan  tingkat  kerugian  tertentu.  Laporan  Badan  Pusat  Statistik  pada  September  2020 mengungkapkan  bahwa  seluruh  sektor  bisnis  mengalami  penurunan  pendapatan,  dimana untuk  Usaha  Menengah  Besar  (UMB)  sekitar  82,29%  dan  untuk  sektor  Usaha  Menengah Kecil  (UMK)  sebesar  84,20%.  Kondisi  ini  tentu  saja  menyulitkan  beberapa  UMKM  yang terdampak Covid-19, karena tidak ada permintaan baik produk atau jasa, yang akhirnya tidak dapat  membiayai  operasionalnya,  bahkan  yang  memiliki  kredit  pada  Bank  tidak  dapat membayar kreditnya (Prasetyo et al., 2020).
Penurunan pendapatan pada UMKM akibat pandemi Covid-19 dikarenakan adanya dampak berantai. Menurut (Rosita, 2020) dampak berantai terjadi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta kampanye stay at home , sehingga terjadi penurunan pada permintaan, gangguan rantai pasok, pembatalan pesanan, kekurangan bahan baku, gangguan transportasi, dan lainnya. Sedikitnya 39,9% UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), serta 16,1% UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup (BPS, 2020). Himbauan dari Pemerintah mengenai social distancing yang dicanangkan mulai tanggal 15 Maret 2020 juga diprediksi memberi dampak serius terhadap penyerapan produk UMKM. Maka dari itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah kepada sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian bangsa (Masruroh et al., 2021) . Penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat membantu
menangani permasalahan Covid-19 dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah (Milzam et al., 2020) . Merujuk pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah  terdapat  kewajiban  daerah,  jika  dikaitkan  dengan  penanganan  Covid-19  yaitu  pada pasal  12  yang  mengatur  urusan  wajib  pemerintah  daerah  seperti  kesehatan,  ketenteraman, ketertiban  umum  dan  perlindungan  masyarakat,  pangan,  serta  pemberdayaan  masyarakat. Beberapa  kewajiban  itu  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  tanggung  jawab untuk menangani dan membantu pemulihan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid- 19.
Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  menjadi  salah  satu  daerah  yang merasakan dampak pandemi Covid-19 terutama pada sektor ekonomi. Sebagai kota pariwisata dan pelajar, pandemi Covid-19 membuat berkurangnya wisatawan yang berkunjung akibat adanya aturan PSBB, para pelajar dan mahasiswa juga memilih untuk pulang ke kampung halaman  karena  aktivitas  pendidikan  yang  dihentikan  sementara.  Kondisi  tersebut mengakibatkan  UMKM  di  DIY  mengalami  penurunan  pendapatan  yang  cukup  signifikan bahkan  menyebabkan  kebangkrutan.  Menurut  data  tahun  2019,  UMKM  yang  ada  di  DIY mencapai 250 ribu, dimana 26% atau sekitar 62 ribu tersebar di Kabupaten Bantul.
UMKM  di  Bantul  banyak  bergerak  pada  sektor  perdagangan  besar  dan  eceran, reparasi  mobil  dan  sepeda  motor,  serta  penyediaan  akomodasi  makanan  dan  minuman. Sektor-sektor tersebut merasakan dampak yang cukup besar karena berkurangnya permintaan dari  konsumen.  Berdasarkan  pernyataan  dari  (Joewono,  2020)  dalam  (Suharsono,  2020) bahwa  selama  pandemic  ada  sekitar  72,6%  UMKM  yang  mengalami  penurunan  omzet, kinerja  dan  permodalan.  Dampak  yang  terjadi  karena  pandemi  Covid-19  harus  mendapat respon  yang  cepat  dan  tepat,  mengingat  pentingnya  peran  UMKM  dalam  perekonomian daerah.  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan  responsivitas  dari  Dinas  Koperasi,  UKM  dan Perindustrian  Kabupaten  Bantul  sebagai  instansi  yang  menangani  UMKM.  Responsivitas yang dimaksud yaitu bagaimana Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul memberikan  tanggapan  secara  cepat  dan  nyata  untuk  menangani  dampak  ekonomi  yang dialami  UMKM  karena  pandemi  Covid-19.  Sedangkan  menurut  (Joewono,  2020)  dalam (Suharsono,  2020)  perlu  adanya  transformasi  SDM  dan  transformasi  digital  bagi  pelaku UMKM. Berdasarkan latar belakang di tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul “Responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam Menangani UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu,  masing-masing  memberikan  paparan
mengenai  pandemi  Covid-19  yang  berdampak  pada  berbagai  sektor  kehidupan,  termasuk sektor ekonomi, khususnya UMKM. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Mufida et al., 2020) yang membahas mengenai Strategi Pemerintah dalam Menangani Pandemi Covid-19 dari Perspektif Ekonomi. Penelitian lain membahas secara khusus terkait dampak ekonomi pada UMKM di Indonesia, seperti penelitian oleh (Thaha, 2020) dan (Rwigema, 2020) yang membahas Dampak dan Pengaruh Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia, penelitian oleh (Pratiwi,  2020) dan  (Bahtiar  &  Saragih,  2020) tentang  Dampak  Covid-19  Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM, serta penelitian yang dilakukan oleh (Ondang et al., 2020) tentang  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pemberdayaan  UMKM  di  Kabupaten Minahasa.
Dari beberapa penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya terletak pada fokus penelitian, dimana sama-sama membahas mengenai peran pemerintah dalam menangani UMKM yang terdampak Covid-19, mengingat pandemi yang terjadi tidak hanya mempengaruhi bidang kesehatan, tetapi merambat kepada perekonomian  yang  mengakibatkan  pelaku  UMKM  mengalami  penurunan  permintaan, penjualan dan profit. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian terdahulu banyak membahas dampak dan pengaruh pandemi Covid-19 pada tingkat nasional, sedangkan penelitian  yang  dilakukan  berfokus  pada  pemerintah  daerah,  hal  ini  dikarenakan  sistem pemerintahan desentralisasi membuat setiap daerah memiliki sumber daya berbeda dan kasus yang berbeda-beda. Hal ini tentu menarik untuk melihat peranan pemerintah daerah dalam menangani  UMKM  yang  terdampak  pandemi  Covid-19.  Penelitian  dilakukan  dengan menggunakan tiga indikator utama dari Rasyid (1998), yaitu:
1. Sikap  Aparat  Dinas  Koperasi  dalam  Menangani  UMKM  yang  Terdampak  Pandemi Covid-19
2. Penggunaan  Aspirasi  UMKM  di  Kabupaten  Bantul  sebagai  Referensi  Membuat Kebijakan
3. Penempatan UMKM dalam Sistem Pelayanan yang Berlaku

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  sebagai  dasar  metode penelitiannya.  Jenis  penelitian  kualitatif  merupakan  prosedur  pada  penelitian  yang memberikan data dalam bentuk deskriptif, atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2017). Data-data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber diantaranya Kepala
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Staf Bidang UKM, dan UMKM di  Kabupaten  Bantul.  Wawancara  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  diperoleh melalui percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai untuk memberikan jawaban dari pertanyaan (Sugiyono, 2016). Sedangkan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk gambar, foto, sketsa, dokumen terkait dan lain-lain (Yusuf, 2014). Dokumentasi yang digunakan berupa foto dan laporan-laporan yang mendukung penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Responsivitas  adalah  kemampuan  suatu  birokrasi  atau  organisasi  untuk  lebih memahami dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kemudian nantinya disusun sebagai agenda kegiatan dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai prioritas utama dalam  melaksanakan  program  atau  kegiatan  sesuai  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat (Sedarmayanti, 2004) . Responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Tangkilisan, 2005) . Responsivitas juga menjadi  salah  satu  dimensi  untuk  menentukan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat. Responsivitas dalam konteks penelitian ini yaitu berkaitan dengan daya tanggap dan tangkap Dinas Koperasi, UMK, dan Perindustrian (KUKMP) Kabupaten Bantul dalam memahami dan menanggapi  keinginan  serta  kebutuhan  masyarakat,  terutama  yang  berkaitan  dengan penyelesaian dan penanganan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Berikut ini  penjelasan  terkait  respon  Dinas  KUKMP  dalam  menangani  UMKM  yang  terdampak Covid-19:

## Sikap  Aparat  Dinas  Koperasi  dalam  Menangani  UMKM  yang  Terdampak  Pandemi Covid-19
Responsivitas salah satunya dapat diukur menggunakan sikap, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan (Hardiyansyah, 2011) bahwa sikap dan komunikasi merupakan indikator dari responsivitas . Sikap menjadi titik sentra dimana hal ini terkait dengan peran pemerintah Kabupaten Bantul untuk menangani permasalahan dan membantu UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Oleh Karen itu, terkait dengan  bagaimana  sikap  Pemerintah  Kabupaten  Bantul  dalam  menangani  UMKM  yang terdapak  pandemi  Covid-19,  telah  dilakukan  wawancara  dengan  Kepala  Dinas  KUKMP Kabupaten Bantul (Drs. Agus Sulistiyo, MM, 5 April 2021, Pukul 13:00 WIB), yaitu sebagai berikut:
“Kalau terkait responsivitas, kami tentu pertama harus melakukan pendataan terlebih dahulu, melihat kebutuhan UMKM, Koperasi dan industri yang tentu selanjutnya kita lihat perintah dari pemda, pemprov, atau pusat seperti apa, kita sebagai regulator membantu  bupati  dan  membantu  mengkoordinasikan  kebijakan,  jadi  Covid-19  ini cakupannya luas, sehingga suatu kebijakan yang diambil tidak hanya program dari kita saja, melainkan dari pemprov, pusat, bupati.”
Hasil  wawancara  menjelaskan  bahwa  respon  yang  dilakukan  oleh  Dinas  KUKMP ketika  terjadi  pandemi  Covid-19  yaitu  yang  pertama  melakukan  pendataan.  Pendataan dilakukan untuk melihat seberapa banyak dampak yang ditimbulkan, berapa jumlah UMKM yang  juga  terdampak,  dan  dampak  apa  saja  yang  ditimbulkan.  Proses  pendataan  ini  juga sebagai upaya Dinas KUKMP Kabupaten Bantul untuk melihat aspirasi dan tuntutan UMKM, yang  selanjutnya  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  baik  bagi  Dinas  KUKMP  atau  untuk diteruskan ke pemerintah kabupaten dan provinsi, mengingat permasalahan tentang dampak Covid-19 menjadi pertimbangan banyak pihak. Tetapi, Dinas KUKMP sebagai yang terkait erat dengan UMKM adalah garda terdepan yang melakukan pendataan. Data terbaru yang dikeluarkan menunjukkan status UMKM yang ada di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

## Tabel 1. Data Status UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2021
No. Jenis UMKM Jumlah 1. Usaha Mikro 46.626 2. Usaha Kecil 1.428 3. Usaha Menengah 60 4. Status Kosong 1.784 Total UMKM yang Terdaftar 49.898
Sumber: Data Seksi UMK Dinas KUKMP Kab. Bantul 2021
Berdasarkan  data  tersebut  diketahui  bahwa  terdapat  1.784  UMKM  yang  masuk kategori status kosong. Ini menunjukkan bahwa terdapat UMKM yang pada masa pandemi Covid-19 berhenti beroperasi dan bahkan gulung tikar akibat tidak mendapat pemasukan serta menurunnya penjualan. Data-data dan aspirasi seperti inilah yang kemudian digunakan oleh Dinas KUMKP dan OPD terkait, untuk membuat kebijakan dan mencari solusi terbaik bagi penanganan dampak ekonomi pada UMKM karena pandemi Covid-19.
Selain itu, sikap pemerintah daerah dalam merespon situasi UMKM yang terdampak pandemi  Covid-19  haruslah  berlandaskan  norma  hukum.  Dengan  kata  lain,  meskipun pemerintah  daerah  memiliki  hak  untuk  mengatur  daerah  mereka  sendiri,  tetapi penyelenggaraan  pemerintah  di  level  daerah  tetap  harus  bersandar  pada  regulasi  yang
dibentuk pusat. Upaya penanganan penyebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantul juga merujuk pada payung regulasi yang digunakan dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti beberapa peraturan berikut:
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
d. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2002 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan pandemi Covid-19
e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19
f. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
Hal ini sesuai keterangan yang disampaikan oleh Staf Bidang Usaha Mikro, Fasilitator Pengembangan UMKM Dinas KUKMP Kabupaten Bantul (Sugeng Riyanto, S.Sos, 5 April 2021, Pukul 13:00 WIB) yang mengatakan bahwa:
“Respon di tingkat dinas itu yang kami lakukan adalah pendataan, kami juga ada program  pelatihan  untuk  UMKM  yang  tujuannya  untuk  pengembangan kewirausahaan, ini fokusnya lebih ke yang mikro, tapi ada juga yang fokus ke usaha kecil dan menengah. Responsivitas di tingkat Dinas yang berkaitan langsung dengan UMKM yang terdampak itu memang ikut aturan dari atasnya lagi mas, ada Perpres, Pergub, dan lain-lain. Kita sendiri tidak dapat menjalankan apa pun yang ada di luar program  kita,  nanti  kita  menyalahi  aturan,  tapi  memang  untuk  isinya  kita  bisa sesuaikan,  seperti  pelatihan  untuk  usaha  mikro,  kita  buat  pelatihan  supaya  dapat jualan online.”
Hasil wawancara mempertegas pula pernyataan yang dilontarkan oleh Kepala Dinas KUKMP Kabupaten Bantul, dimana pendataan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengetahui aspirasi, tuntutan, kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Disebutkan pula bahwa respon yang dilakukan harus tetap memenuhi aturan dan rencana program yang sudah ditetapkan, dengan program dan kegiatan yang disesuaikan untuk membantu UMKM keluar dari situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu membuat pelatihan  bisnis online untuk  UMKM,  sehingga  mereka  dapat  tetap  menjalankan  usaha mereka dengan memanfaatkan media baru, sekaligus tetap menjalankan himbauan pemerintah untuk menerapkan upaya-upaya pencegahan penyebaran virus.
Dinas KUKMP dapat mengidentifikasi dengan baik persoalan yang ada, meski tidak dapat  ditangani  secara  langsung  setiap  permasalahannya,  karena  dampak  yang  terjadi
memiliki  cakupan  yang  cukup  luas.  Meski  demikian,  peran  dari  Dinas  KUKMP  ini memberikan kontribusi yang baik bagi UMKM yang ada di Kabupaten Bantul, dimana peran Dinas  KUKMP  sebagai  regulator  dan  pihak  yang  terkait  secara  langsung  dengan  UMKM yang ada di Bantul sudah tepat.

## Penggunaan  Aspirasi  UMKM  di  Kabupaten  Bantul  sebagai  Referensi  Membuat Kebijakan
Indikator selanjutnya mengenai responsivitas yaitu penggunaan keluhan (dalam hal ini aspirasi) sebagai referensi dalam membuat program atau kebijakan. Pembuatan program atau  kegiatan  merupakan  salah  satu  bentuk  respons  dari  organisasi  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut (Dwiyanto, 2008) terdapat 2 strategi yang dapat digunakan, yaitu  menerapkan  strategi  KYC  ( Know  Your  Costumers )  dan  menerapkan  Model Citizen Charter .  Prinsip  KYC  digunakan  oleh  birokrasi  publik  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat  sebelum  memutuskan  jenis  pelayanan  apa  yang  akan  diberikan.  Untuk mengetahui  keinginan,  kebutuhan  dan  kepentingan  pengguna,  pelanggan  atau  masyarakat, birokrasi  pelayanan  harus  mendekatkan  diri  dengan  masyarakat,  salah  satunya  dengan melakukan  pendataan  status  UMKM  yang  ada  di  Kabupaten  Bantul.  Selain  menggunakan data  yang  diperoleh  pada  pendataan  awal,  Dinas  KUKMP  Kabupaten  Bantul  juga mengumpulkan  aspirasi  dan  informasi  dari  masyarakat  menggunakan  beberapa  metode, seperti survei, wawancara dan observasi secara langsung. Seperti yang disampaikan oleh Staf Bidang Usaha Mikro, Fasilitator Pengembangan UMKM Dinas KUKMP Kabupaten Bantul (Sugeng Riyanto, S.Sos, 5 April 2021, Pukul 13:00 WIB) mengatakan bahwa:
“kami  sudah  siapkan  survei,  tentu  surveinya  juga  terbatas  kalau  sedang  pandemi seperti ini, istilahnya kita kasih link nanti UMKM dapat mengisinya. Linknya itu ada di  website  resmi  pemkab  Bantul.  Survei  itu  penting,  kita  untuk  buat  program  atau kebijakan apalagi yang urgent kaya gini, perlu mas survei.”
Berdasarkan  wawancara  menjelaskan  bahwa  proses  identifikasi  untuk  membuat program atau kebijakan dilakukan melalui serangkaian cara, yang salah satunya menggunakan survei. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas KUKMP mengadakan survei yang tertera pada  https://diskukmp.bantulkab.go.id/.  Survei  ini  ditujukan  untuk  memberikan  gambaran mengenai  kondisi  UMKM  yang  ada  setelah  terjadinya  pandemi  Covid-19.  Survei  ini dilakukan  kepada  UMKM  yang  sudah  terdaftar  dan  masuk  dalam  sistem  SiBakul  Jogja. Sistem  informasi  membuat  informasi  UMKM  yang  ada  di  Bantul  dapat  terintegrasi  dan mudah melakukan pembinaan dan tata kelola. Berikut merupakan gambaran mengenai situs
website yang digunakan sebagai survei secara online kepada UMKM yang sudah terdaftar:
Gambar 1. Halaman Website Untuk Melalukan Survei UMKM
Sumber: diskukmp.bantulkab.go.id
Selain melalui survei, dilakukan pula diskusi atau wawancara dengan UMKM. Staf Bidang Usaha Mikro, Fasilitator Pengembangan UMKM Dinas KUKMP Kabupaten Bantul (Sugeng Riyanto, S.Sos, 5 April 2021, Pukul 13:00 WIB) mengatakan bahwa:
“kami mengadakan program pelatihan yang mengundang beberapa UMKM yang ada di  Bantul,  jumlahnya  banyak  sekitar  150an  UMKM,  di  situ  selain  ada  program pelatihan  kami  juga  sering  menampung  aspirasi  dari  UMKM  mas,  konsepnya  itu karna pandemi online. Pelatihan itu masuk program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, di situ ada beberapa pelatihan, UMKM banyak diundang  dan  di  situ  ada  wawancara  dan  diskusi  juga  terkait  kendala  pada  saat pandemi ini.”
Hasil  wawancara  menjelaskan  bahwa  aspirasi  masyarakat  sebagai  pelaku  UMKM diperoleh ketika acara pelatihan. Pelatihan merupakan program rutin yang dilakukan Dinas KUKMP  Kabupaten  Bantul  untuk  mengembangkan  UMKM,  sekaligus  untuk  menjaring aspirasi masyarakat sehingga dapat mengidentifikasi keluhan dan kebutuhan, khususnya di masa  pandemi  Covid-19.  Beberapa  aspirasi  dan  keluhan  yang  dihasilkan  dari  survey, wawancara dan observasi yang dilakukan yaitu:
a. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan untuk menjalankan usaha secara online
b. Tidak bisa melunasi pinjaman bank penurunan omset
c. Kesulitan keuangan dan membutuhkan dana untuk operasional
d. Kesulitan memasarkan produk
Setelah terkumpul informasi, aspirasi, dan keluhan dari UMKM, langkah selanjutnya yaitu  merancang  program  atau  kegiatan  yang  tepat  agar  dapat  membantu  mengatasi permasalahan UMKM sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas KUKMP Kabupaten Bantul. Rancangan  program  yang  dilakukan  tentu  harus  berdasar  pada  kebutuhan  dan  keinginan
masyarakat.  Menurut  (Dwiyanto,  2008) konsep Citizen  Charter adalah  suatu  pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Dalam hal ini, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan (masyarakat) harus  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  keseluruhan  proses  penyelenggaraan  layanan. Citizen charter juga mendorong penyedia dan pengguna layanan serta stakeholders lainnya secara bersama-sama menyepakati jenis, prosedur, waktu, serta biaya pelayanan. Kesepakatan ini  harus  mempertimbangkan  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  antara  penyedia  dan pengguna  layanan.  Pada  kasus  UMKM  di  Kabupaten  Bantul,  Dinas  KUKMP  membuat program atau kebijakan dengan menyesuaikan aspirasi dan keluhan UMKM, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2. Keluhan dan Upaya Penanganan Permasalahan UMKM Akibat Covid-19
No. Aspirasi dan Keluhan Program atau Kebijakan 1. UMKM  mayoritas  terhenti  karena  kurangnya pengalaman  dan  pengetahuan  sehingga  tidak dapat mengembangkan bisnisnya Pelatihan, yang terdiri dari: - Pelatihan dalam inovasi bisnis - Pelatihan bisnis online
- Pelatihan pemasaran secara digital 2. UMKM  kesulitan  untuk  membayar  pinjaman setelah terjadi pandemi Restrukturisasi pinjaman 3. Kesulitan  keuangan  karena  operasi  bisnis berkurang atau bahkan terhenti dan membutuhkan modal Bantuan dana dan akses modal 4. Kesulitan memasarkan produk

## Bantuan Pemasaran/Promosi
Sumber: Data Seksi UMK Dinas KUKMP Kab. Bantul 2021
Kesesuaian antara aspirasi dan keluhan UMKM dengan respon dalam bentuk program atau kebijakan yang diberikan oleh Dinas KUKMP dapat dikatakan tepat. Peneliti menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas KUKMP merupakan rancangan yang didasarkan atas aspirasi  UMKM.  Upaya  ini  tentu  saja  tidak  secara  menyeluruh  dapat  membantu  semua UMKM  yang  ada  di  Kabupaten  Bantul,  tetapi  pemerintah  daerah  melalui  Dinas  KUKMP berupaya memberikan penanganan untuk beberapa UMKM sesuai dengan kemampuan dari dinas dan melihat dari potensi serta dampak kerugian apabila tidak ditangani.

## Penempatan UMKM dalam Sistem Pelayanan yang Berlaku
Indikator  selanjutnya  terkait  dengan  responsivitas  adalah  penempatan  UMKM  dalam sistem  pelayanan  yang  berlaku.  Maksud  dari  indikator  ini  adalah  mengukur  sejauh  mana UMKM ditempatkan dalam sistem pelayanan di Dinas KUKMP sehingga dapat terkendali. Terkendali yaitu agar terdeteksi perkembangan atau penurunannya sehingga nantinya sebagai
dasar  dalam  pembuatan  program  atau  kebijakan.  Staf  Bidang  Usaha  Mikro,  Fasilitator Pengembangan UMKM Dinas KUMKP Kabupaten Bantul (Sugeng Riyanto, S.Sos, 5 April 2021, Pukul 13:00 WIB) mengatakan bahwa:
“penempatan UMKM dalam sistem pelayanan tentu kami usahakan, jadi setiap ada program  kami  mengupayakan  keterlibatan  UMKM  untuk  mencari  aspirasinya. Adanya  pandemi  Covid-19  ini  juga  menjadi  hal  yang  baik  buat  kami  karena  kita semakin  mengetahui  kondisi  di  lapangan,  adanya  pendataan  membuat  kita  tahu kondisi sesungguhnya seperti apa.”
Berdasarkan hasil wawancara, Dinas KUMKP Kabupaten Bantul selalu mengupayakan agar  UMKM  ikutserta  dalam  setiap  kegiatan  atau  program.  Dinas  KUKMP  juga  selalu berupaya untuk menempatkan UMKM dalam pertimbangan mengambil kebijakan, mengingat UMKM menjadi salah satu unit usaha yang merasakan dampak negatif dari adanya pandemi Covid-19.  Upaya  ini  diharapkan  dapat  membuat  setiap  program  dan  kebijakan  yang  telah dibentuk memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi UMKM di Bantul terutama yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh beberapa UMKM di Kabupaten Bantul, yaitu:
“hubungan kita dengan dinas jarang ada kaitannya, cuma ketika ada program seperti kemarin  pameran  dan  bantuan  dana,  baru  kami  ikut  program  tersebut.” Pengusaha minuman kekinian (Fitriani, 8 April 2021, Pukul 10:00 WIB)
“sama sekali belum pernah ikut program yang berkaitan dengan dinas, kami hanya ke dinas kalau harus mengurus surat-menyurat seperti perijinan.” UMKM yang bergerak di bidang fashion (Puji Rahayu, 9 April 2021, Pukul 18:00 WIB)
“kami pernah mengurus beberapa program untuk bantuan langsung tunai ke dinas, tapi itu juga lewat online. Usaha kami juga belum lama jadi gak begitu tahu harus apa yang dilakukan untuk mengurus kedepannya, mungkin kalau skalanya lebih besar nanti kami membutuhkan  perizinana  itu  baru  kami  mengurus.” UMKM  yang  bergerak  di  bidang penjualan aksesoris (Chrismawati, 11 April 2021, Pukul 14:00 WIB)
“oh iya tentu saya pernah, saya ikut beberapa pelatihan yang memang rutin diadakan oleh dinas, saya juga pernah ikut pertemuan dengan dinas pariwisata, dan terakhir ikut menerima  bantuan  2,4  juta  dari  dinas.” UMKM  yang  memproduksi  makanan  kering (Neni Nurlikah, 11 April 2021, Pukul 17:00 WIB)
“terkait dengan dinas, Kami pernah mengajukan program, kemudian harus memenuhi beberapa syarat, setekah itu harus menunggu dan alhamdulillah program itu di ACC.” Pemilik usaha kedai kopi (Zainal Arifi, 17 April 2021, Pukul 16:00 WIB)
Dari  beberapa  hasil  wawancara  dengan  UMKM  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa belum semua UMKM ditempatkan dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan atau program yang diadakan oleh Dinas KUKMP Kabupaten Bantul, karena keterbatasan Dinas KUKMP untuk
menjangkau  semua  UMKM  di  Kabupaten  Bantul.  Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi tantangan dan perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Dinas KUKMP untuk melibatkan  UMKM  secara  aktif  dan  menyelurus  dalam  merencanakan,  menjalankan  dan mengevaluasi program atau kegiatan, terutama pada kondisi pandemi Covid-19, agar program dan  kegiatan  yang  dibentuk  tepat  sasaran  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  serta  mampu mengurangi permasalahan UMKM yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Bantul.

## PENUTUP
Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis data diatas terkait dengan responsivitas Dinas KUKMP Kabupaten Bantul dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid 19  dapat  dikatakan  cukup  responsif,  karena  dari  tiga  aspek  yang  menjadi  penilaian,  dua diantaranya  sudah  dijalankan  dengan  baik  dan  kebijakan,  program  serta  kegiatan  yang dijalankan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dialami  UMKM  yang  terdampak  pandemi Covid-19. Aspek-aspek tersebut diantaranya:
1. Sikap Dinas KUMKP dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 Sikap Dinas KUKMP Kabupaten Bantul dalam merespon situasi UMKM yang terdampak pandemi  Covid-19  yang  pertama  yaitu  melakukan  pendataan  untuk  melihat  jumlah UMKM  yang  terdampak,  apa  saja  dampak  yang  dirasakan,  berapa  kerugian  yang ditimbulkan dan lain sebagainya, data-data ini kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam  membuat  kebijakan  atau  program  penanganan  atau  akan  diserahkan  kepada pemkab/pemprov mengingat permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggungjawan satu instansi  saja.  Sikap  yang  diambil  Dinas  KUKMP  juga  didasarkan  pada  norma  hukum, dimana  dalam  membuat  dan  mengambil  keputusan  tetap  mengacu  pada  peraturan  dan keputusan dari pemerintah pusat dan daerah (pemkab dan pemprov).
2. Penggunaan aspirasi UMKM sebagai referensi membuat kebijakan
Penggunaan aspirasi UMKM dalam membuat kebijakan dapat dikatakan berhasil, dimana setelah  diperoleh  data  awal  melalui  pendataan,  Dinas  KUKMP  juga  mengumpulkan informasi dan keluhan masyarakat menggunakan beberapa cara seperti survei, wawancara dan  observasi.  Informasi  dan  keluhan  tersebut  kemudian  digunakan  sebagai  landasan untuk  membuat  kebijakan  atau  program  penangan  dampak  Covid-29  bagi  UMKM. Sebagai  contoh,  UMKM  mengeluhkan  kurangnya  pengalaman  dan  pengetahuan  untuk menjalankan usaha secara online, kemudian Dinas KUKMP mengambil kebijakan dengan mengadakan  pelatihan  bisnis  secara online ,  selain  itu  dibantu  untuk  restrukturisasi pinjaman karena banyak UMKM yang kesulitan membayar pinjaman akibat menurunya
omset,  memberikan  bantuan  dana  dan  akses  modal  agar  usaha  UMKM  dapat  tetap dijalankan, selain itu, dinas juga memberikan bantuan untuk melakukan promosi produk secara lebih luas.
3. Penempatan UMKM dalam sistem pelayanan yang berlaku
Informasi,  aspirasi  dan  keluhan  dari  UMKM  menjadi  aspek  yang  diperhatikan  dan ditempatkan menjadi dasar dalam membuat dan mengambil keputusan/kebijakan terkait penanganan UMKM yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Bantul. Meskipun demikian, UMKM  di  Kabupaten  Bantul  belum  secara  aktif  dan  menyeluruh  dilibatkan  dalam program dan kebijakan yang dibuat, mengingan kurangnya cakupan untuk menjangkau UMKM di Kabupaten Bantul.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Info Singkat, 7(6), 19–24.
BPS, (Badan Pusat Statistik). (2021). Dwiyanto, A. (2008). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ginanjar, D. (2020). Peran Pemerintah Daerah pada Penanganan Covid-19. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 13(1), 52–68.
Hadiwardoyo,  W.  (2020).  Kerugian  Ekonomi  Nasional  Akibat  Pandemi  Covid-19.
BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship, 2(2), 10.
Hardiyansyah.  (2011). Kualitas  Pelayanan  Publik,  Konsep,  Dimensi,  Indikator,  dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Masruroh,  I.,  Andrean,  R.,  &  Arifah,  F.  (2021).  Peran  Pemerintah  Dalam  Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM di Indondesia. Journal of Innovation and Knowledge, 1(1).
Milzam, M., Mahardika, A., & Amalia, R. (2020). Corona Virus Pandemic Impact on Sales Revenue of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pekalongan City, Indonesia. Journal of Vocational Studies on Applied Research, 2(1), 7–10.
Moleong,  L.  J.  (2017). Metode  Penelitian  Kualitatif  (36th  ed.). Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menangani Wabah Covid dari Perspektif Ekonomi. Jurnal Politik Indonesia Dan Global, 1(2), 112–130.
Prasetyo, E. T., Yuliana, Muniroh, L., Halin, H., & Winarso, W. (2020). The Activities of SMEs and The Role Indonesian Government During Covid-19 Pandemic. Solid State Technology, 63(2), 4010–4027.
Pratiwi, M. I. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM.
Jurnal Ners, 4(2), 30–39.
Rosita,  R.  (2020).  Pengaruh  Pandemi  Covid-19  terhadap  UMKM  di  Indonesia. Jurnal Lentera Bisnis, 9(2), 109–120.
Rwigema, P. C. (2020). Effect of Covid-19 on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Rwanda. The Strategic Journal of Business & Change Management,
7(4), 1630–1655.
Sedarmayanti. (2004). Good Governance . Bandung: Mandar Maju. Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (23rd  ed.). Bandung: Alfabeta.
Suharsono, A. (2020). Strategi UMKM Bantul Merespon Pandemi (Studi Kasus Bidang Kriya/Kerajinan). Jurnal Riset Daerah, XX(3).
Tangkilisan, H. N. S. (2005). Manajemen Publik . Jakarta: PT Grasindo.
Thaha,  A.  F.  (2020).  Dampak  Covid-19  terhadap  UMKM  di  Indonesia. Jurnal  Brand, 2(1), 147–153.
Ondang,  C.,  Singkoh,  F.,  &  Kumayas,  N.  (2020).  Peranan  Pemerintah  Daerah  dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1–10.
Yusuf, M. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan
(1st ed) . Jakarta: Kencana.