## PENYELESAIAN MASALAH MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh:
I Gede Sumarjaya 1 dan Putu Sugi Ardana 2
(putu.sugi@gamail.com)
Abstrak: Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki  peranan  strategi  serta  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus,  memerlukan pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  anak  dan perkembangan  fisik  anak,  mental  dan  sosial  secara  utuh,  serasi  selaras,  juga seimbang.  Oleh  karena  itu,  setiap  hak  anak  harus  di  jungjung  tinggi  demi pencapaian  suatu  tujuan,  yaitu  lahirnya  generasi  muda  yang  sehat  untuk kelangsungan  hidup  berbangsa.  Sehingga  anak  mendapatkan  perlindungan  dari kekerasan dan diskiriminasi.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  (SPPA)  terhadap  masalah  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun dan  bukan  merupakan  pengulangan  tindak  pidana  dapat  diselesaikan  melalui Diversi sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dan pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan  terhadap hak- hak anak sebagai pelaku yang diselesaikan melalui Diversi.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)      di Kepolisian  Reso  Buleleng,  dengan  sumber  data  primer  dan  sekunder  melalui teknik  wawancara  dan  kepustakaan  dengan  menganalisis  data  yang  diperoleh, disajikan  dengan  menguraikan,  menjelaskan  dan  menggambarkan  tindak  pidana dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui Diversi.
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang  peneliti  dapatkan,  maka  disampaikan terhadap  penanganan  masalah  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang diselesaikan  melalui  Diversi  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2012  tentang  Sistem  Perdilan  Pidana  Anak,  aparat  penegak  hukum    dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 belum optimal menerapkan pelaksanaan  Diversi  dan  juga  aparat  penegak  hukum  belum  sepenuhnya memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  anak  sebagai  pelaku  yang diselesaikan melalui Diversi.
Kunci :  Diversi, anak dan perlindungan hukum.

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  amanah  dan  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  dalam dirinya melekat harkat dan martabbat sebagaimana manusia seutuhnya. Anak juga
1 Alumni Fakultyas Hukum Universditas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultyas Hukum Universditas Panji Sakti.
tunas,  potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  memiliki peran  strategis  dan  mempunyai  cita-cita  dan  sifat  khusus  yang  menjamin kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan  Negara  pada  masa  depan.  Anak  perlu mendapatkan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  berkembang  secara optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial  dan  berakhlah  mulia,  sehingga  perlu dilakukan  upaya  perlindungan  terhadap  anak  serta  untuk  mewujudkan kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  pemenuhan  hak-haknya  serta adanya perlakukan tanpa diskriminasi (Harrys Pratama Teguh, 2018: 19).
Adanya  anak  yang  melakukan  penyimpangan  tingkah  laku  atau  perbuatan melanggar  hukum  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  antara  lain  faktor  percepatan pembangunan,  arus  globalisasi  di  bidang  komunikasi  dan  informasi,  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  perubahan  gaya  dan  cara  hidup  orang  tua, telah  membawa  perubahan  sosial  yang  sangat  mendasar  dalam  kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai perilaku anak.
Selain  itu,  anak  yang  kurang  atau  tidak  memperoleh  kasih  sayang,  asuhan, bimbingan  dan  pembinaan  dalam  pengembangan  sikap,  karakter  perilaku  dalam penyesuian  diri,  serta  pengawasan  dari  orang  tua,  wali  atau  orang  tua  asuh  akan mudah  terseret  dalam  arus  pergaulan  masyarakat  dan  lingkungan  yang  kurang sehat dan merugikan perkembangan seorang anak.
Terdapat  pula  anak  yang  karena  sesuatu  hal  tidak  mempunyai  kesempatan memperoleh perhatian yang utuh dan memadai dari orang tua, maka baik sengaja maupun  tidak  sengaja  sering  anak  melakukan  tindakan  atau  perilaku  yang  dapat merugikan  diri  sendiri  atau  orang  lain.  Penyimpangan  perilaku  yang  berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban, anak sebagai saksi dan anak sebagai  pelaku  (R.  Wiyono,  2016:  14).  Perkara  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  terutama  sebagai  pelaku,  pihak  penyidik  melakukan  penanganan  perkara tidak  seperti  penanganan  perkara  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  (Harrys Pratama Teguh, 2018: 51).
Dalam  rangka  penegakan  hukum  kepada  pelaku  tindak  pidana  harus dikenakan  suatu  akibat  hukum,  hal  yang  erat  kaitannya  adalah  masalah
pemidanaan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan penegakan hukum yang hendak dicapai yaitu pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian  hokum (Harrys Pratama Teguh, 2018: 42).
Aparat  penegak  hukum  menangani  penyelesaian  masalah  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  dilakukan  penanganan  sesuai  dengan  hukum  acara pidana  sesuai  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sehingga diperlukan aparat penegak  hukum  dapat  melaksanakan  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang  SPPA  tentang  penyelesaian  masalah  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana melalui  Diversi  dan  juga  memberikan  hak  perlindungan  hukum  terhadap  anak setelah adanya penyelesaian melalui Diversi.
Pemberian  jaminan  kepada  setiap  anak  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum  dari  segala  bentuk  kekerasan  fisik  atau  mental,  penelantaran,  perlakuan buruk  dan  pelecehan  seksual  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua  atau  walinya, atau  pihak  lain  yang  bertanggung  jawab  ataws  pengasuh  anak  (Harrys  Pratama Teguh, 2018: 36).
Langkah  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  terutama  dalam  tahap penyidikan oleh penyidik dalam penyelesaian perkara yang dilakukan  oleh anak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  melalui Diversi yang bertujuan :
a. mencapai perdamaian antara korban dan anak,
b. menyelesaikan perkara anak diluat proses peradilan,
c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Namun  tidak semua perkara yang dilakukan oleh  anak  sebagai pelaku tindak pidana dapat dilakukan Diversi karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Pasal  7  ayat  (2)  bahwa Diversi  dapat  dilakukan  terhadap  ancaman  pidana  7  (  tujuh)  tahun  dan  bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Kendala yang ditemukan dalam praktek dalam penanganan Diversi adalah :
a. Belum siapnya Lembaga Penempatan Anak Sementara ( LPAS ),
b. Bolak baliknya berkas perkara antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum,
c. Penyerahan tersangka anak secara fisik dalam tahap II,
d. Masih banyak Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang belum mendapat pelatihan khusus,
e. Pelapor/korban  dan  keluarganya  bersikeras  menuntut  pelaku  untuk diproses pidana/ditangkap/ditahan,
f. Dalam  proses  Diversi,  dapat  menimbulkan  modus  operandi  baru  yaitu pemerasan dari pihak korban terhadap pelaku dan keluarganya,
g. Tersangka cenderung dilindudngi/dilarikan oleh keluarganya,
h. Masih  banyak  wilayah  (kecamantan/kabupaten)  yang  belum  memiliki Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS),  pembimbing  kemasyarakatan  dan pekerja sosial,
i. Antisipasi  terhadap  munculnya  modus  peran  baru  lain  yaitu  dari  pelaku dewasa memanfaatkan anak dibawah 18 tahun untuk melakukan perbuatan pidana.
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  masalah  didepan,  maka  masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimana  pelaksanaan  penyelesaian  masalah  anak  berhadapan  dengan hukum  melalui  Diversi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Kepolisian  Resor Buleleng?
b. Apakah hak-hak anak dalam penyelesaian tindak pidana melalui Diversi di Kepolisian Resor Buleleng terlindungi ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ( research) dapat juga berarti pencarian kembali. Pencarian kembali adalah  pencarian  terhadap  pengetahuan  yang  benar  (ilmiah),  karena  hasil  dari pencarian akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian  ( research) merupakan  upaya  pencarian  yang  amat  bernilai  edukatif;
melatih  untuk  selalu  sadar  bahwa  di  dunia  ini  banyak  yang  tidak  diketahui,  dan apa  yang  dicoba  dicari,  temukan,  dan  ketahui  tetaplah  bukan  kebenaran  mutlak. Oleh  sebab  itu,  masih  perlu  diuji  kembali.  Dengan  demikian,  setiap  penelitian ( research) berangkat  dari  ketidaktahuan  dan  berakhir  pada  keraguan,  dan  tahap selanjutnya  berangkat  dari  keraguan  dan  berakhir  pada  suatu  hipotesis  (jawaban yang  untuk  sementara  ddaat  dianggap  benar  sebelum  dibuktikan  sebaliknya) ( Amiruddin, 2018:19).
Pembahasan  tentang  penyelesaian  masalah  melalui  Diversi  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  di  unit  PPA  Kepolisian  Resor  Buleleng    adalah merupakan jenis penelitian hukum empiris, yang mengutamakan data primer dan sekunder.  Jenis  penelitian  hukum  empiris  digunakan  dalam  penelitian  ini dikarenakan adanya kesenjangan antara das solen dan das sein yaitu kesenjangan antara  teori  dengan    realita,  kesenjangan  antara  keadaan  teoritis  dengan  fakta hukum,    kesenjangan  yang  dimaksud  adalah  walaupun  sudah  ada  aturan  hukum yang  mengatur  tentang  penyelesaian  masalah  melalui  Diversi  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana,  akan  tetapi  fakta  dilapangan  menunjukan  belum optimalnya aparat penegak hukum memenuhi pelaksanaan Diversi.
Dari sifat penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian yang  bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lainnya di dalam aspek-aspek yang diselidiki, serta tidak menggunakan hipotesis..
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng,  pemilihan  lokasi penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  dimana  bagian  yang terpenting  adalah  untuk  memudahkan  dalam  proses  pencarian  data.  Kemudahan tersebut  diantaranya  karena  peneliti  bertempat  tinggal  dekat  dengan  lokasi penelitian  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  dan  di  Unit  PPA  Kepolisian  Resor Buleleng  menanganai  perkara  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  masalah melalui Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data, kepustakaan  dan  sumber  dari  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa (H. Zainudidin Ali, 2017:47) .
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara,  observasi  maupun  laporan  dalam  bentuk  dokumen  tidak  resmi kemudian  diolah  oleh  peneliti  Sehingga  penulis  mendapatkan  hasil  yang sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui informan dari pihak-pihak terkait.
2. Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  resmi, buku-buku  yang  berhubungan  dengan  obyek  penelitian,  hasil  penelitian dalam  bentuk  laporan,skripsi,  tesis,  disertasi,  dan  peraturan  perundang- undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  terdiri  dari  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan obyek penelitian.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  buku-buku  dan  tulisan-tulisan  ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian.
c. Bahan Hukum Tertier
Bahan  hukum  tertier  adalah  petunjuk  atau  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer  atau  bahan  hukum  sekunder  yang  berasal  dari  kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabat, dan sebagainya.
Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan bahan pustaka dengan cara dibaca, mengkaji dan mempelajari seperti buku-buku, peraturan perundang- undangan dan sebagainya yag ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, serta wawancara atau Interview dari nara sumber yang menjadi informan dalam penelitian  ini  NiCening  Swantari  selaku  Kanit  Idik  IV  (  PPA  )  Satuan  Reserse Kriminal  Kepolisian  Resor  Buleleng  dan  Kadek  Maniasa  selaku  penyidik  unit Reserse  Kriminal  Polisi  Sektor  Kubutambahan  untuk  dapat  mendapatkan  data yang akurat dan relevan dengan masalah penelitian yang peneliti lakukan.
Analisis data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian  (Moelong,  L.  1999:  103).  Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis. Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah  meniliti  obyek  penelitian  dalam situasinya  nyata/  alamiah/  riil  ( natural  setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan  perhitungan’jumlah’  (Soejono  dan Abdurahman H., 2003: 26).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Polres Buleleng dalam melakukan pelayanan masyarakat dibantu dengan satuan  fungsi  yang  memiliki  5  satuan  fungsi  antara  lain  Fungsi  Intelkam, Satuan  Fungsi  Reserse  Kriminal  dan  Narkoba,  Satuan  Fungsi  Lantas,  Satuan Fungsi Sabhara dan Satuan Fungsi Bimmas.
Satuan  Fungsi  Reserse  Kriminal  memiliki  struktur  organisasi  tersendiri yang  dipimpin  oleh  Kasat  Reserse  Kriminal  dibantu  dengan  Kepala  Bagian Operasional  dan  Unit  Pidana  Umum,  Unit  Tindak  Pidana  Tertentu,  Unit Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  anak  yang masing-masing unit dipimpin oleh Kepala Unit.
Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) merupakan salah satu unit yang ada pada Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng yang ada pada Unit IV dari IV unit yang ada dan tugas pokoknya melakukan penanganan khusus terhadap  kekerasan  perempuan  dan  anak  serta  menangani  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  sama  seperti  tindak  pidana  umum  lainnya,  memberikan  pelayanan, menerima pengaduan atau laporan terhadap tindak pidana atau masalah anak yang  berhadapan  dengan  hukum  baik  selaku  korban/pelapor,  selaku  saksi ataupun selaku terlapor/tersangka.
Penanganan  perkara  pidana  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang dilakukan  oleh  anak  baik  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  selaku  saksi,  selaku saksi korban ditangani khusus oleh penyidik anak yang ada di Unit PPA yang
terdiri  dari  6  (enam)  penyidik  dengan  dipimpin  seorang  Kepala  Unit  PPA, begitu juga terhadap kasus anak yang terjadi di wilayah Polsek jajaran Polres Buleleng dapat ditangani oleh penyidik Polsek dan atau dilimpahkan ke Unit PPA Polres Buleleng .
Penanganan  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  terlebih dahulu  diterima  oleh  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  (SPKT)  dan setelah  diterima  di  unit  SPKT  selanjutnya  pelapor  atau  korban  diarahkan  ke Satuan  Reserse  Kriminal  pada  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  anak  untuk dipelajari untuk menentukan peristiwa apa yang terjadi.
Setelah di ketahui peristiwa yang terjadi kemudian dilakukan permintaan keterangan  baik  dari  pelapor  dan/atau  korban,  atau  anak  korban  dan/atau orang tua/wali, serta dilakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dari  hasil  pengolahan  TKP  dan  pengumpulan  data  serta  interview  dari pelapor dan/atau korban, atau anak korban dan/atau orang tua/wali kemudian dilakukan  analisa  dan  dilakukan  gelar  perkara  untuk  menentukan  peristiwa pidana  dan  Pasal  yang  disangkakan  untuk  dibuatkan  Laporan  Polisi  untuk proses  penyidikan  dan  bilamana  tidak  ditemukan  peristiwa  pidana  maka terhadap peristiwa atau kasus tersebut dihentikan.
Proses penyidikan melibatkan pihak Bapas, Pekerja Profesional, pelapor dan/atau  korban,  atau  anak  korban  dan/atau  orang  tua/wali,  Tokoh  Agama dan Tokoh Masyarakat untuk dilakukan Diveresi, bilamana Diversi disepakati maka  terhadap  kasus  dihentikan  dan  bilama  Diversi  tidak  disepakati  maka proses  penyidikan  tetap  dilakukan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP).
1. Pelaksanaan  penyelesaian  masalah  anak  berhadapan  dengan  hukum melalui  Diversi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor  Buleleng .
Penanganan  masalah  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  melalui Diversi  yang  yang  dilakukan  oleh  unit  PPA  di  Polres  Buleleng  menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
Penyidikan  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian sesuai  dengan  Hukum  Acara  Pidana  yang  diatur  Undang-Undang  Nomor  8 tahun  1981  tentang  KUHAP  selain  itu  khusus  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistim  Peradilan  anak  serta  Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan  anak,  juga  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Penyidikan  terhadap  anak  dalam  hal  ini  sebagai  pelaku  tindak  pidana dilakukan  oleh  Penyidik  khusus  anak  berdasarkan  Surat  Keputusan  yang dikeluarkan  oleh  pejabat  Kepolisian  Negera  Republik  Indonesia,  sehingga penyidik umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak, kecuali dalam hal tertentu seperti belum ada penyidik anak ditempat tertentu.
Adapun syarat-syarat untuk menjadi Penyidik anak sesuai Pasal 25 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah :
a. telah berpengalaman sebagai penyidik
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak
Pelaksanaan  Diversi  di  Polres  Buleleng  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak pidana, diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang diterima di  unit  PPA.  Selanjutnya  Penyidik  Anak  yang  ditunjuk  oleh  Kanit  PPA melakukan Regestrasi terhadap perkara yang ditangani dalam buku Regester perkara. Oleh penyidik membuatkan rencana penyidikan yang akan dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap korban dan saksi-saksi yang terkait dalam  perkara  dimaksud  dan  melakukan  pemanggilan  terhadap  anak  yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Saat melakukan wawancara terhadap penyidik anak pada unit PPA Polres Buleleng AIPTU Luh Cening Swantari, pada pemeriksaan terhadap anak baik selaku saksi korban atau saksi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan  didampingi  oleh  orang  tua  anak  yang  bersangkutan  atau  wali  yang dikehendaki oleh anak, sedangkan untuk pemeriksaan terhadap anak sebagai
pelaku  didampingi  oleh  orang  tua  anak  yang  besangkutan  atau  wali  atau keluarga  pelaku.  Setelah  hasil  pemeriksaan  dilakukan  terhadap  saksi  korban dan  saksi  fakta  lainnya  serta  pelaku,  selanjutnya  penyidik  melakukan permintaan  penelitian  terhadap  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Setelah dilakukan  penelitian  terhadap  anak  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan kemudian  hasil  penelitian  disampaikan  kepada  penyidik  anak  selanjutnya terhadap  perkara  yang  dilaporkan  dilakukan  upaya  Diversi  dengan menghadirikan anak sebagai korban dengan orang tuanya/wali, anak sebagai pelaku  dengan  orang  tuanya/wali,  pembimbing  kemasyarakatan  dan  pekerja sosial  professional  serta  melibatkan  tokoh  Agama,  tokoh  masyarakat, Advokat atau pemberi bantuan hukum.
Upaya Diversi yang difasilitator oleh Penyidik dan wakil fasilitator pihak pembimbing  kemasyarakatan  untuk  menemukan  kesepkatan  Diversi, selanjutnya  menuangkan  hasil  kesepakatan  dalam  bentuk  Kesepakatan Diversi baik dengan ganti rugi atau tidak,  dalam bentuk berita acara Diversi yang  ditanda  tangani  oleh Penyidik, saksi  korban dengan  orang tuanya/wali, anak  sebagai  pelaku  dengan  orang  tua/wali,  pejabat  pembimbing kemasyarakatan,  pekerja  sosial  professional  serta  yang  terlibat  dalam kesepkatan  Diversi  baik  tokoh  Agama,  tokoh  masyarakat,  advokat  atau pemberi  bantuan  hukum.  Selanjutnya    kesepakatan  Diversi  dan  berita  acara Diversi  dikirimkan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  memperoleh penetapan.
Hasil  penetapan  Diversi  yang  diberikan  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri kepada  penyidik  selanjutnya  penyidik  menerbitkan  surat  ketetapan penghentian penyidikan yang tembusannya disampaikan kepada semua pihak antara  lain  saksi  korban,  anak  sebagai  pelaku,  pembimbing  kemasyarakatan dan pekerja sosial professional.
Salah  satu  kasus  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku,  penyidik  setelah  menerima  laporan polisi melakukan tindakan penyidikan sebagai berikut :
a. melengkapi administrasi penyidikan berupa pembuatan dan pengiriman  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP) yang  ditujukan  kepada  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  (  Kejari Buleleng)
b. melakukan permintan keterangan terhadap saksi pelapor.
c. melakukan  pemanggilan  dan  pemeriksaan  saksi-saksi  terhadap  saksi yang diduga mengetahui terjadinya peristiwa pidana
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ditemukan bukti yang  cukup  yaitu  adanya  keterangan  saksi  korban  dan  saksi  fakta  lainnya serta adanya barang bukti yang saling mendukung kemudian dilakukan gelar perkara pada tahap penyidikan untuk menentukan dapat tidaknya yang diduga melakukan  tindak pidana dilakukan upaya  paksa dengan  posisi  status selaku pelaku/tersangka.  Dari  hasil  gelar  perkara  selanjutnya  penyidik  menentukan penangkapan  terhadap  orang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  dengan menerbitkan surat-surat antara lain:
a. surat perintah penangkapan yang ditanda tangani oleh Penyidik
b. surat  perintah  tugas  penangkapan  yang  juga  ditanda  tangani  oleh penyidik.
Berdasarkan  surat  perintah  penangkapan  selanjutnya  penyidik  telah melakukan  penangkapan  terhadap  terduga  yang  melakukan  tindak  pidana. Pada saat dilakukan wawancara atau interview terduga pelaku masih berumur 16  tahun  sehingga  penyidik  saat  itu  tidak  dapat  melakukan  pemeriksaan karena  sesuai  dengan  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Pasal  23  ayat (1)  menyatakan  “dalam  setiap  pemeriksaan,  anak  wajib  diberikan  bantuan hukum  dan  didampingi oleh  Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Perlunya  keterangan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  penyidik melakukan  pemeriksaan  anak  didampingi  oleh  orang  tua  pelaku  tanpa didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum, sehingga penyidik belum secara  optimal  melaksanakan  pemeriksaan  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak pidana.
Hasil wawancara dengan penyidik AIPTU Kadek Maniasa, “pemeriksaan terhadap  pelaku  anak  dilakukan  tanpa  didampingi  Advokat  atau  pemberi bantuan  hukum  atau  pekerja  sosial  professional  dan  pembimbing kemasyarakatan  hanya  untuk  mempercepat  permintaan  keterangan  pelaku guna  dapat  dilakukan  permohonan  penelitian  terhadap  anak  sebagai  pelaku kepada  pembimbing  kemasyarakatan.  Hasil  penelitian  kemasyarakatan  yang telah  diterima penyidik dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan Diversi dan  hasil  Diversi  yang  dituangkan  dalam  bentuk  kesepakatan  Diversi  dan berita  acara  Diversi  ditanda  tangani  Penyidik,  oleh  anak  dan/tau  orang  tua wali,  dan  pembimbing  kemasyarakatran.  Pada  tanggal  14  Mei  2018 dimintakan permohonan penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Data Jumlah Kasus yang ditangani Unit PPA Polres Buleleng tahun 2017 sampai tahun 2018 yaitu sebagai berikut :
No.   Tindak Pidana Jumlah Tahun 2017 Tahun 2018 1. Pencurian 3 7 2 Penganiayaan 3 6 3 Melarikan perempuan dibawah umur 6 3 4 Perbuatan cabul 8 4 5 Permerkosaan - - 6. Persetubuhan 5 6

## Table 1.
Perkara  yang  diselesaikan  melalui  Diversi  yang  dilakukan  Unit  PPA  Polres Buleleng tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu sebagai berikut :
No.   Tindak Pidana Diversi Tahun 2017 Diversi tahun 2018 Berhasil Gagal Berhasil   Gagal 1. Pencurian 3 - 7 - 2 Penganiayaan - - 1 - 3 Melarikan perempuan - - - -
dibawah umur 4 Perbuaan cabul 1 - - - 5 Pemerkosaan - - - - 6 Persetubuhan - - - - Tabel 2.
2. Kendala  yang  dihadapi  Penyidik  dalam  melaksanakan  Diversi  terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Buleleng .
Penyidik anak yang ada di Unit PPA Polres Buleleng secara keseluruhan adalah  penyidik biasa seperti penyidik  tindak pidana yang dilakukan terhadap orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang  berlaku.  Penyidikan  terhadap  anak  dilakukan  dalam  suasana kekeluargaan, untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing  kemasyarakatan  sesuai  dengan  Undang-undang  nomor  11  tahun 2012.  Penyidik dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan tahapan Diversi mengalami kendala, yaitu :
1. Tidak adanya Balai Pemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Buleleng.
Setiap tahap pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana salah satunya dilakukan pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk  dilakukan  penelitian  terhadap  anak  dengan  tujuan  menentukan  hak anak.  Dengan  tidak  adanya  Balai  Pemasyarakatan  di  wilayah  kabupaten Buleleng yang memiliki peran untuk melakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana mengakibatkan  lambatnya  hasil  penelitian  kemasyarakan  yang  diterima oleh penyidik.
2. Kurangnya  Pemahaman  tentang  pengertian  Diversi  di  mata  masyarakat, Pelaksanaan Diversi seperti yang diatur Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Anak  Pasal 7 yang berbunyi :
1. Pasal 7 Ayat (1)
Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Pasal 7 Ayat (2)
Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a. Diancaman dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Meskipun  Diversi  telah  diatur  dalam  undang-undang,  ide  Diversi masih  terhalang  dengan  adanya  pandangan  masyarakat  yang  cendrung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap anak yang melakukan tindak  pidana  bahkan  menginginkan  pelaku  untuk  dihukum  seberat- beratnya tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan Diversi mengingat tidak ada jaminan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana akan mengulangi lagi perebuatannya setelah dilakukan Diversi.
Masyarakat  masih  pesimis  terhadap  hasil  Diversi  karena  tidak  ada yang  menjamin  secara  utuh  keadaan  anak  setelah  dilakukan  Diversi,  bila anak  tidak  dilakukan  pengontrolan  langsung  dari  pihak  yang  berwajib dikhawatirkan  anak  akan  melakukan  perbatan  kembali,  tetapi  karena kehendak  undang-undang  untuk  melakukan  Diversi  akhirnya  masyarakat mengikuti dan mentaati aturan Diversi.
3. Tidak adanya penasehat Hukum untuk anak .
Saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan  hukum  sebagai  pelaku  tindak  pidana  hak  anak  untuk  didampingi penasehat  hukum/advokat  tidak  segera  mendapatkan  pendampingan sehingga  penyidik  menunjuk  penasehat  hukum/advokat  dan  atau disediakan  langsung  oleh  orang  tua/wali  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana.
4. Tidak dikontrolnya setelah dilakukan Diversi
Sebelum dilakukan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan  penelitian  kemasyarakatan  oleh  pihak  Balai  Pemasyarakatan
atas  permohonan  dari  penyidik  dan  hasil  penelitian  yang  dilakukan dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan Diversi.
Seperti  hasil  penelitian  yang  dilakukan  pembimbing  kemasyarakatan terhadap  pelaku  Pencurian  merekomendasikan  kepada  pihak  penyidik dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Agar  supaya  kepribadian  klien  tumbuh  secara  maksimal  dan harmonis,  maka  sedapat  mungkin  harus  dibesarkan  dibawah asuhan  dan  tanggung  jawab  orang  tuanya  sendiri  dan bagaimanapun  harus  diusahakan  agar  tetap  berada  dalam  suasana yang penuh kasih sayang sehat jasmani dan rohani.
2. Pihak    orang  tua  klien  sanggup  akan  memperhatikan  kepentingan klien  dan  mengawasi  serta  mebina  klien  agar  tidak  terulang  lagi pelanggaran hokum
3. klien  perlu  diberikan  hak-haknya  sebagai  anak  untuk  melanjutkan pendidikannya demi depannya.
Hasil  rekomendasi  yang  disampaikan  pembimbing  kemasyarakatan setelah  dilakukan  Diversi  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana dikembalikan  kepada  orang  tua  anak  sebagai  pelaku.  Dengan  adanya pengembalian  anak  kepada  orang  tua  pelaku  yang  wajib  mengawasi  dan membina  anak  menjadi  kendala  dalam  kehidupan  sehari-hari,  diperlukan dari  aparat  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  bersama-sama  mengawasi anak setelah dilakukan Diversi.
3. Perlindungan  hak-hak  anak  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  melalui Diversi di Kepolisian Resor Buleleng.
Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi anak dan situasi  memungkinkan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  anak  secara manusiawi.  Oleh  karena  itu,  setiap  hak  anak  harus  dijungjung  tinggi  demi percapaian  tujuan  yaitu  lahirnya  generasi  muda  yang  sehat  untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.
4.3.1. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak meliputi :
1. Perlindungan di Bidang Agama
a. Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
b. Perlindungan  anak  dalam  memeluk  agamanya  dijamin  oleh Negara,  pemerintah,  masyarakat,  keluarga,  orang  tua,  wali  dan lembaga sosial. Perlindungan  anak dalam memeluk agamanyta meliputi  pembinaan,  pembimbingan,  dan  pengalaman  ajaran agama bagi anak.
2.  Perlindudngan di Bidang Kesehatan
a. Pemerintah  wajib  menyediakan  fasilitas  dan  menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak
b. Orang  tua  dan  keluarga  bertanggung  jawab  menjaga  kesehatan anak  jika  tidak  mampu  melaksanakan  tanggung  jawab,  maka pemerintah wajib menerimanya
c. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup  atau menimbulkan kecacatan
d. Negara,  pemerintah,  keluarga,  dan  orang  tua  wajib  melindungi anak  dari  upaya  transplantasi  organ  tubuhnya  untuk  pihak  lain.
Negara,  pemerintah,  keluarga,  dan  orang  tua  wajib  melindungi anak dari perbuatan :
1) Pengambilan organ tubuh anak atau jaringan tubuh anak tanpa memerhatikan kesehatan anak
2) Jual beli organ atau jaringan tubuh anak
3) Penelitian  kesehatan  yang  menggunakan  anak  sebagai objek  penelitian  tanpa  seizin  orang  tua  dan  tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
3.  Perlindungan di Bidang Pendidikan
a. Pemerintah  wajib  mernyelenggarakan  menyelenggarakan pendidikan  dasar  minimal  9  (Sembilan)  tahun  untuk  semua anak
b. Anak  yang  menyandang  cacat  fisik  atau  mental  diberikan kesempatan  yang  sama  dan  aksesibilitas  untuk  memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa
c. Anak  yang  memiliki  keunggulan  diberikan  kesempatan  dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus
d. Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  biaya pendidikan  atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi  anak  dari  keluarga  kurang  mampu,  anak  terlantar,  dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil
e. Anak  didalam  dan  dilingkungan  sekolah  wajib  dilindungi dari  tindakan-tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  guru, pengelola  sekolah  yang  bersangkutan,  atau  lembaga pendidikan lainnya.
4.  Pertimbangan di Bidang Sosial
a. Pemerintah  wajib  menyelenggarakan  pemeliharaan  dan perawatan  anak  terlantar  dalam  hal  penyelenggaraan pemeliharaan  dan  perawatan  pengawasannya  dilakukan  oleh Mentri Sosial
b. Pemerintah  dalam  menyelenggarakan  pemeliharaan  dan perawatan  wajib  mengupayakan  dan  membantu  anak  agar anak dapat :
1) Berpartisipasi
2) Bebas  menyatakan  pendapat  dan  berpikir  sesuai dengan hati nurani dan agamanya
3) Bebas  menerima  informasi  lisan  atau  tertulis  sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
4) Bebas berserikat dan berkumpul
5) Bebas  beristirahat,  bermain,  berekreasi,  dan  berkarya seni budaya
6) Memperoleh  sarana  bermain  yang  memenuhi  syarat kesehatan dan keselamatan.
c. Anak  terlantar  karena  suatu  sebab  orang  tuanya  melalaikan kewjibannya,  maka  lembaga,  keluarga,  atau  pejabat  yang berwenang  dapat  mengajukan  permohonan  ke  pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
d. Penetapan  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  sekaligus menetapkan  tempat  penampungan,  pemeliharaan,  dan perawatan anak.
5.  Perlindudngan Khusus
a. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  menjadi  pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter
b. Perlindudngan  khusus  bagi  korban  kerusuhan,  korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi :
1) Pemenuhan  kebutuhan  dasar,  yaitu  pangan,  sandang, pemukiman,  pendidikan,  kesehatan,  belajar  dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan
2) Pemenuhan  kebutuhan  khusus  bagi  anak  yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikologis.
c. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  dan  anak korban tindak pidana meliputi ;
1) Perlakuan  anak  anak  secara  manusiawi  sesuai  dengan martabat dan hak-hak anak
2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4) Penjatuhan  sanksi  yang  tepat  untuk  kepentingan  yang terbaik bagi anak
5) Pemantauan  dan  pencatatan  terus-menerus  terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
6) Pemberian  jaminan  untuk  mempertahankan  hubungan dengan orang tua dan keluarga
7) Perlindungan  dan  pemberian  identitas  melalui  media massa dan untuk menghindari labelisasi.
d. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana meliputi :
1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
3) Pemberian haminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial
4) Pemberian  aksesibilitas  untuk  mendapatkan  informasi mengenai perkembangan perkara.
e. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk  dapat  menikmati  budayanya  sendiri,  mengakui  dan melaksanakan  ajaran  agamanya  sendiri  serta  menggunakan bahasanya sendiri.
f. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  diesksploitasi  secara ekonomi atau seksual, meliputi :
1) Penyebarluasan  atau  sosialisasi  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dengan  yang  berkaitan  dengan perlindungan  anak  yang  disekploitasi  secara  ekonomi atau seksual 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
3) Pelibatan  berbagai  instansi  pemerintah,  perusahaan, serikat  pekerja.  Lembaga  swadaya  masyarakat,  dan masyarakat  dalam  penghapusan  eskploitasi  terhadap anak secara ekonomi atau seksual.
g. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  menjadi  korban penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  zat adiktif  lainnya  (  napza),  dan  terlihat  dalam  produksi  dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
h. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan,  pencegahan,  perawatan,  dan  rehabilitasi  oleh pemerintah dan masyarakat.
i. Perlindungan  khusus  bagi  anak  korban  kekerasan  meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  melindungi  anak  korban  tindak kekerasan; pemantauan, pelaporan dan pemberian sanski.
j. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  menyandang  cacat dilakukan melalui upaya:
1) Perlakuan  anak  secara  manusiawi  sesuai  dengan martabat dan hak anak
2) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus
3) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk  mencapai  integrasi  sosial  sepenuh  mungkin  dan pengembangan individu.
k. Perlindungan  khusus  bagi  anak  korban  perlakuan  salah  dan penelantaran  dilakukan  melalui  pengawasan,  pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
4. Hak-hak  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang  diselesaikan  melalui Diversi.
Penyelesaian  dengan  Diversi  ditingkat  penyidikan  dalam  perkara  anak dapat juga dipergunakan pula dalam perkara pidana lainnya sehingga masyarakat
tidak hanya menjadi tertib dan teratur. Dan beberapa keuntungan yang diperoleh jika Diversi dilakukan pada tahap penyidikan, yaitu :
1. Kepolisian  merupakan  satu-satunya  lembaga  penegak  hukum  dalam sub  sistem  peradilan  pidana  yang  mempunyai  jaringan  hingga  tingkat kecamatan.  Dengan  demikian,  secara  struktural  lembaga  kepolisian merupakan satu-stunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang  demikian,  kepolisian  merupakan  lembaga  penegak  hukum  yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan samai di tingkat paling bawah.
2. Secara  kuwantitas  aparat  kepolisian  jauh  lebih  banyak  dibandingkan dengan  aparat  penegak  hukum  yang  lainnya.  Sekalipun  juga  disadari bahwa  tidak  setiap  aparat  kepolisian  mempunyai  komitmen  untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan personel  yang  cukup  memadai  juga  akan  sangat  membantu  proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Mengingat  lembaga  kepolisian  merupakan  aparat  penegak  hukum pertama  yang  bergerak  dalam  proses  peradilan  pidana,  maka  Diversi ditingkat  kepolisian  mempunyai  makna  memberikan  jaminan  kepada anak  untuk  sedini  mungkin  dihindarkan  dari  bersinggungan  dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, damak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.
Penyelesaian  masalah  anak  melalui  Diversi  dalam  tahap  penyidikan bentuk-bentuk  sanksi  yang  dapat  diberikan  dalam  musyawarah  masyarakat adalah :
1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/walinya
2. Permintan maaf kepada korban dimuka umum
3. Rehabilitasi medis dan psikososial
4. Perbaikan akibat tindak pidana pembayaran ganti rugi
5. Pelayanan masyarakat
6. Menyerahkan  kepada  lembaga  sosial  pemerintah  atau  swasta  untuk mengikuti
7. Pendidikan dan pelatihan
8. Bentuk lainnya yang sesuai dengan kasus yang terjadi.
Hak anak yang terpenting dalam penyelesaian pelaksanaan Diversi adalah yang  terbaik  bagi  anak,  berhak  mendapatkan  pengawasan  dari  orang  tua, masyarakat dan pemerintah sehingga anak kembali menjadi anak yang tumbuh berkembang,  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

## PENUTUP
1. Pelaksanaan penyelesaian masalah anak berhadapan dengan hukum melalui Diversi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Kepolisian  Resor  Buleleng,  belum diterapkan secara optimal.
2. Perlindungan  hak-hak  anak  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  melalui Diversi  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  terlindungi,  aparat  penegak  hukum belum  sepenuhnya  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hak- hak anak sebagai pelaku yang diselesaikan melalui Diversi.

## DAFTAR PUSTAKA
Harrys  Pratama  Teguh,2018. Teori  dan  Praktek  Perlindungan  Anak  Dalam Hukum  Pidana-  Dilengkapi  dengan  studi  Kasus. Yogyakarta.  C.V  Andi Offset.
R.  Wiyono,2016. Sistim  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia .Jakarta    Sinar Grafika.
Amiruddin,2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Depok: PT Raja Grafindo Persada.
H. Zainudidin Ali,2017 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Moelong,  L.  1999. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
Soejono  dan  Abdurahman  H.2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.