Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN :2745-5254 Vol. 3, No., 2 Februari 2022
KAJIAN IMPLEMENTASI PRINSIP ‘ RESPONSIBILITY TO PROTECT ’ (R TO  P)  DALAM  PRAKTIK  INTERNASIONAL  KASUS  GENOSIDA  DI RWANDA
Ferdinand Pusriansyah 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Yohan Wibisono 3 ,  Irwan 4 dan Sri Kelana 5
Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia 1,3,4 dan 5 dan Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 2
Email: ferdi.p82@gmail.com 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , yohanwibisono@gmail.com 3 , irwanpasang07@gmail.com 4 dan kelanasribu@gmail.com 5

## Abstrak
Persyaratan para founding fathers dalam konstitusi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  adalah  negara  hukum  dan  bukan  negara  yang  berdasarkan  kekuasaan,  tentunya menyiratkan  bahwa  baik  lembaga  maupun  orangnya  tidak  kebal  terhadap  hukum.  ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berlaku, dalam hal melakukan tindak pidana pada umumnya termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kategori kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  dalam  kategori kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk dalam jenis hak yang tidak dapat diganggu gugat, yaitu hak  yang  pelaksanaannya  bersifat  mutlak  dan  tidak  dapat  dikurangi  walaupun  dalam  keadaan darurat. Negara-negara yang melanggar undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat ini akan dikutuk sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Krisis kemanusiaan di abad 21 merupakan masalah yang menjadi tantangan besar di dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis di suatu negara menjadi topik perbincangan terkini di era demokrasi yang  membela  nilai-nilai  hak  asasi  manusia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif melalui sebuah kajian pustaka. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data  untuk  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Berdasarkan pengertiannya, penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang pada umumnya berupa informasi. Prinsip R to P dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus genosida di Rwanda. Argumennya  adalah  bahwa  pemerintah  Rwanda  yang  berkuasa  tidak  dapat  menjalankan fungsinya  melindungi  keselamatan  dan  kehidupan  warganya  serta  memastikan  kesejahteraan mereka.  Oleh  karena  itu,  adalah  tepat  bagi  masyarakat  internasional  untuk  campur  tangan  di Rwanda atas nama kemanusiaan dalam bentuk komitmen politik dan moral yang disepakati oleh Negara-negara di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kata kunci : Implementasi Prinsip; Responsibility to Protect ; Praktik Internasional; Genosida

## Abstract
The requirements of the founding fathers in the constitution that the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is a state based on law and not a state based on power, of course implies that neither institutions nor individuals are immune to the law. provisions of applicable national and international laws and regulations, in terms of committing criminal acts in general, including serious violations of human rights in the category of crimes against humanity. Serious violations of human rights in the category of crimes against humanity are included in the type of rights that cannot be contested, namely rights whose implementation is absolute and cannot be reduced even in an emergency. Countries that violate this inviolable law will be condemned as countries that
have committed gross human rights violations. The humanitarian crisis in the 21st century is a problem that is a big challenge in today's globalized world. The widespread violence and apathy in a country are the current topics of conversation in the era of democracy that defends human rights values. This study uses qualitative research methods through a literature review. Basically the research method is a scientific method used to obtain data for certain purposes and uses. Based on its understanding, qualitative research is a research method which is generally in the form of information. The R to P principle can be applied in solving the genocide case in Rwanda. The argument is that the ruling Rwandan government cannot perform its function of protecting the safety and lives of its citizens and ensuring their well-being. Therefore, it is appropriate for the international community to intervene in Rwanda on behalf of humanity in the form of political and moral commitments agreed upon by States under the auspices of the United Nations..
Keywords: Implementation of the Principles; Responsibility to Protect; International Practice; Genocide

## Pendahuluan
Berdasarkan  7  April  1994,  pasukan  bersenjata  Rwanda  membunuh  10  petugas  penjaga perdamaian Belgia. Pembunuhan ini bertujuan untuk mencegah intervensi internasional dalam aksi  genosida  yang  terjadi  di  negara  tersebut  (Retnowatik  &  Pasan,  2021a).  Berdasarkan  tiga bulan, kelompok ekstremis Hutu yang mengendalikan Rwanda (Putra & SIP, 2021), secara brutal membunuh sekitar 500 ribu hingga 1 juta penduduk sipil Tutsi dan Hutu moderat. Insiden ini merupakan genosida etnis terburuk sejak Perang Dunia II (Nanda & Purnomo, 2021).
Akar  genosida  ini  berasal  dari  awal  1990-an,  ketika  Presiden  Rwanda  Juvenal Habyarimana,  seorang  penduduk  Hutu,  mulai  menggunakan  retorika  anti-Tutsi  untuk mengkonsolidasikan kekuatannya di antara suku Hutu. Mulai bulan Oktober 1990, ada beberapa insiden pembantaian ratusan penduduk Tutsi. Meskipun kedua kelompok etnis ini sangat mirip, bahkan berbagi bahasa dan budaya yang sama selama berabad-abad (Supriyadi, 2021), undang- undang  mengharuskan  adanya  pendaftaran  berdasarkan  etnis.  Pemerintah  dan  tentara  Rwanda mulai  mengumpulkan  Interahamwe  (yang  artinya  “mereka  yang  menyerang  bersama-sama”) (Fani, 2021) dan bersiap untuk menyingkirkan para Tutsi dengan mempersenjatai penduduk Hutu. Dilansir di History , pada Januari 1994, pasukan PBB di Rwanda memperingatkan bahwa pembantaian  besar  sudah  semakin  dekat.  Pada  6  April  1994,  Presiden  Habyarimana  terbunuh ketika pesawatnya ditembak jatuh. Tidak diketahui apakah serangan itu dilakukan oleh Rwandan Patriotic Front (RPF), organisasi militer Tutsi yang ditempatkan di luar negeri pada saat itu, atau oleh ekstremis Hutu yang mencoba menghasut pembunuhan massal.
Setelah itu, ekstremis Hutu di militer, yang dipimpin oleh Kolonel Theoneste Bagosora, segera  beraksi  dengan  membunuh  suku  Tutsi  dan  Hutu  moderat  dalam  beberapa  jam  setelah kecelakaan Habyarimana. Pasukan penjaga perdamaian Belgia tewas pada hari berikutnya, dan insiden ini menjadi alasan penarikan pasukan AS dari Rwanda. Segera setelah itu, stasiun radio di Rwanda menyiarkan permohonan kepada mayoritas penduduk Hutu untuk membunuh semua penduduk  Tutsi  di  negara  tersebut.  Tentara  dan  polisi  nasional  melakukan  pembantaian  dan mengancam warga Hutu lain yang enggan ikut serta.
Ribuan orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati dengan parang oleh etnis tetangga mereka.  Terlepas  dari  kejahatan  yang  mengerikan  ini,  komunitas  internasional,  termasuk  AS, ragu-ragu  untuk  mengambil  tindakan  apapun  (Thohari  &  Harjo,  2021).  Mereka  salah menganggap genosida ini sebagai kekacauan di tengah perang antar-suku (Yusuf Delfina, 2021). Presiden AS Bill Clinton kemudian mengakui kegagalan Amerika untuk menghentikan genosida itu  dan  menyatakan  penyesalan  terbesar  dari  pemerintahannya.  Kekacauan  ini  kemudian diserahkan kepada RPF yang dipimpin oleh Paul Kagame, untuk memulai kampanye militer yang pada akhirnya berhasil mengendalikan Rwanda. Pada musim panas, RPF berhasil mengalahkan pasukan Hutu dan mengusir mereka keluar dari negara dan masuk ke beberapa negara tetangga.
Ferdinand Pusriansyah 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Yohan Wibisono 3 ,  Irwan 4 dan Sri Kelana 5
Namun,  pada  saat  itu,  diperkirakan  75  persen  penduduk  Tutsi  yang  tinggal  di  Rwanda  telah dibunuh.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif melalui tinjauan pustaka. Pada dasarnya metode penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Penelitian  kualitatif,  sebagaimana  dipahami,  adalah  metode penelitian  yang  umumnya  berupa  kategori-kategori  informasi  substantif  yang  sulit  untuk dijumlahkan. Secara garis besar, data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi 3 kategori: 1) data  yang  diperoleh  dari  wawancara,  2)  data  yang  diperoleh  dari  observasi,  dan  3)  data  yang diperoleh dari dokumen atau teks yang kemudian dinarasikan.

## Hasil dan Pembahasan
Prinsip 'Responsibility to Protect ' (R to P) adalah norma atau prinsip yang didasarkan pada pemahaman tentang kedaulatan sebagai tanggung jawab (Kuhe & Kaluku, 2021). Konsep 'R to P' didasarkan pada 3 (tiga) pilar utama (Hutabarat & Pratiwi, 2022), yaitu tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan  (Widagdo  &  Kurniaty,  2021);  tanggung  jawab  masyarakat internasional  untuk  membantu  negara-negara  dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya  tersebut (Sanjivani & Hapsari, 2021); serta tanggung jawab setiap negara anggota PBB untuk merespon secara kolektif, tepat waktu (Retnowatik & Pasan, 2021b) dan tegas ketika suatu negara gagal memberikan perlindungan yang dimaksud, baik dengan cara damai maupun kekerasan di bawah pengawasan Dewan Keamanan (DK) PBB (Sugara, 2021). Intervensi militer hanya bisa dilakukan bila  memenuhi  kriteria  bahwa  tindakan  tersebut  memiliki  dasar  pembenaran  yang  adil,  tujuan yang  benar,  sebagai  langkah  terakhir  sesuai  dengan  kewenangan  yang  sah  dari  DK  PBB, dilakukan secara proporsional (Adhazar, Suhaidi, Sutiarnoto, & Leviza, 2022) dan yakin bahwa cara tersebut akan berhasil menghentikan kekejaman dan penderitaan masal.
Secara  umum  dapat  dipahami  bahwa  'R  to  P'  adalah  suatu  norma  atau  prinsip  yang didasarkan pada pemahaman bahwa kedaulatan bukanlah suatu hak ( privilage ) tapi merupakan suatu tanggung jawab ( responsibility ) (Jose & Putri, 2021) atau dengan kata lain ‘ sovereignty as responsibility ’. Hal ini berarti bahwa 'R to P' lebih mengutamakan kewajiban negara, baik secara nasional maupun sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam melindungi setiap individu yang berada di bawah kekuasaannya (Cristiana, 2021). Dengan demikian maka suatu pemerintah nasional yang berkedaulatan setidaknya mengemban 3 (tiga) tanggung jawab utama, yaitu:
1. Bertanggungjawab melaksanakan fungsi perlindungan terhadap keselamatan dan kehidupan warga negaranya, serta menjamin kesejahteraan mereka
2. Bertanggung  jawab  terhadap  warga  negaranya  dan  masyarakat  internasional  melalui keanggotaannya di PBB
3. Pelaksana pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambilnya. Berdasarkan hakikatnya 'R to P' merupakan komitmen politik dan moral yang disepakati oleh  negara-negara  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  dan  kewajiban  setiap  negara  serta masyarakat  internasional  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  setiap  individu  dari  tindak kekejaman massal ( mass atrocity ) yang meliputi kejahatan genosida ( genocide ), kejahatan perang ( war crimes ), pembersihan etnis ( ethnic cleansing ) dan kejahatan terhadap kemanusiaan ( crimes against humanity ).
Menurut  prinsip  ini  setiap  Negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melindungi ( responsibility to protect ) rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut. Selain itu, masyarakat internasional juga mempunyai tanggungjawab untuk membantu negara-negara dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Bila karena sesuatu hal negara tidak mampu ( unable ) atau tidak memiliki kemauan  ( unwilling )  untuk  melindungi  rakyatnya,  maka  masyarakat  internasional  memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan masyarakat untuk dari pemusnahan massal dan juga dari kejahatan kemanusiaan lainnya.
Berdasarkan uraian di atas maka prinsip R to P dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus Genosida  di  Rwanda  meskipun  pola  dan  bentuk  penyelesaianya  tidak  seperti  yang   terjadi  di Libya yang menggunakan intervensi militer di bawah mandat PBB. Dalam perspektif prinsip R to P apa yang terjadi di Rwanda teleh memenuhi kriteria bahwa pemerintahan yang berkuasa di Rwanda  tidak  dapat  melaksanakan  fungsi  perlindungan  terhadap  keselamatan  dan  kehidupan warga negaranya, serta menjamin kesejahteraan mereka. Dalam tiga bulan, kelompok ekstremis Hutu  yang  mengendalikan  Rwanda,  secara  brutal  membunuh  sekitar  500  ribu  hingga  1  juta penduduk  sipil  Tutsi  dan  Hutu  moderat.  Insiden  ini  merupakan  genosida  etnis  terburuk  sejak Perang Dunia II.

## Kesimpulan
Prinsip R to P dapat diimplementasikan dalam penyelesaian kasus Genosida di Rwanda. Parameternya adalah bahwa pemerintahan yang berkuasa di Rwanda tidak dapat melaksanakan fungsi  perlindungan  terhadap  keselamatan  dan  kehidupan  warga  negaranya,  serta  menjamin kesejahteraan mereka. Oleh karena itu maka sudah semestinya apabila masyarakat internasional dengan  modalitas  komitmen  politik  dan  moral  yang  disepakati  oleh  negara-negara  di  bawah naungan PBB melakukan intervensi atas nama kemanusiaan di Rwanda.

## Bibliografi
Adhazar, Virajati, Suhaidi, Suhaidi, Sutiarnoto, Sutiarnoto, & Leviza, Jelly. (2022). Tanggung Jawab Negara Atas Digunakannya Senjata Space-Based Missile Interceptor Sebagai Bentuk Upaya Self-Defense dari Negara Penyerang Terhadap Negara Pihak Ketiga Ditinjau dari Hukum Internasional. Res Nullius Law Journal , 4 (1), 100–126.
Cristiana, Edelweisia. (2021). Perlindungan Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 30–48. Fani, Ryan. (2021). Fungsi Penyidik dan Mekanisme Penyidikan dalam Kejahatan Berat HAM Berdasarkan  Hukum  Pidana  Internasional  dan  Hukum  Pidana  Indonesia. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 20 (2), 69–81.
Hutabarat, Leonard Felix, & Pratiwi, Nuning Indah. (2022). Pengembangan Pariwisata Natuna Menuju UNESCO Global Geopark. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 6 (1), 1–19.
Jose, Hino Samuel, & Putri, Indah Pratiwi Eri. (2021). Tatanan Global Pada Pembangunan dan Ekonomi  Politik  Internasional  Selama  dan  Pasca  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa , 5 .
Kuhe, Grace Christinery, & Kaluku, Abas. (2021). Diskursus Penegakan Hak Asasi Manusia Di Asean Dan Africa Union Sebagai Organisasi Regional. JURNAL LEGALITAS , 14 (01), 53– 76.
Nanda, Ni Putu Rianti Sukma, & Purnomo, Joko. (2021). Revisionisme Sejarah Jepang terhadap Peristiwa Pembantaian Nanjing. Transformasi Global , 7 (1), 43–66. Putra,  Bama  Andika,  &  SIP,  M.  I.  R.  (2021). Buku  Ajar  Studi  Konflik  Dan  Perdamaian Internasional . Deepublish.
Retnowatik,  Frentika  Wahyu,  &  Pasan,  Etha.  (2021a).  Pelaksanaan  Prinsip  Responsibility  To Protect PBB Dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan Di Afrika (Republik Afrika Tengah, Sudan & Nigeria). Jurnal Sosial-Politika , 2 (1), 17–30.
Retnowatik,  Frentika  Wahyu,  &  Pasan,  Etha.  (2021b).  Pelaksanaan  Prinsip  Responsibility  To Protect PBB Dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan Di Afrika (Republik Afrika Tengah, Sudan & Nigeria). Jurnal Sosial-Politika , 2 (1), 17–30.
Sanjivani, Sukma Bella, & Hapsari, Renitha Dwi. (2021). Hambatan PBB dalam Merespon Mass Atrocity di Suriah pada Tahun 2011-2013. PROCEEDING INTERNATIONAL RELATIONS ON INDONESIAN FOREIGN POLICY CONFERENCE , 1 (1), 203–222.
Ferdinand Pusriansyah 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Yohan Wibisono 3 ,  Irwan 4 dan Sri Kelana 5
Sugara, Robi. (2021). Upaya dan Kontribusi Indonesia dalam Proses Perdamaian di Afghanistan Melalui Bina-Damai. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial , 5 (1), 27–38.
Supriyadi, Agus. (2021). Perubahan, Pergeseran dan Pemertahanan Bahasa. Cakrawala Bahasa ,
9 (2), 36–48.
Thohari,  Slamet,  &  Harjo,  Indhar  Wahyu  Wira.  (2021). Teori  Sosial:  Antara  Individu  dan Masyarakat . Universitas Brawijaya Press.
Widagdo, Setyo, & Kurniaty, Rika. (2021). Prinsip Responsibility to Protect (R2P) dalam Konflik Israel-Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia? Arena Hukum , 14 (2), 314–327.
Yusuf Delfina. (2021). Kekerasan Kultural Terhadap Etnis Uyghur Tiongkok Pada Tahun 2014- 2021 . Universitas Islam Indonesia.