## MANIPULASI BUDAYA DALAM POLITIK PADA PEMEKARAN DAERAH:
Studi Kasus di Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan 1
Oleh: Yulianus Pongtuluran 2 ,
Ichlasul Amal 3 , Erwan Agus Purwanto 4

## ABSTRACT
This research about cultural manipulation in local politic,  Toraja, South Sulawesi. The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  local  cultural  forms  are  manipulated  by local  political  elites  to  achieve  their  political  objectives.  The  methodology  used  in  this study is descriptive qualitative, with the determination of key informants through snowball sampling. The research results showed there has been manipulation of culture by utilizing culture (traditional parties, burial ceremonies, traditional houses, houses of worship, and cultural  symbols)  as  a  political  instrument  to  achieve  political  goals  and  is  used  as  one reasons in regional expansion.
Key Words: Cultural manipulation, local politics, regional autonomy.

## PENDAHULUAN
• Latar Belakang
Kabupaten  Tana  Toraja  adalah  salah satu  Kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi Selatan  yang  terkenal  dengan  ritual- ritualnya  yang  unik.  Tidak  heran  bila Kabupaten  Tana  Toraja  ditetapkan  sebagai salah  satu  tempat  pariwisata  yang  paling banyak  diminati  oleh  wisatawan  dalam negeri  ataupun  wisatawan  mancanegara. Budaya  asli  Toraja  yang  dilandaskan  pada pola  kepercayaan  lama  ( aluk  todolo )  di mana  norma-norma  dan  seluruh  aturan beserta sanksinya, diyakini masyarakat
Toraja berasal dari langit  yang diturunkan ke  bumi  melalui  tangga  ( eran  dilangi’ ) sehingga  manusia  harus  mematuhinya (Palebangan,  2007  :  66). Budaya kepercayaan  lama  ( aluk  todolo )  menjadi pedoman  hidup  masyarakat  Toraja  dan sangat  berakar  dalam  menjalani  kehidupan berkeluarga,  bermasyarakat  dan  berbangsa yang diwariskan secara turun temurun.

## Artikel ini merupakan ringkasan dari disertasi penulis
2 Staf  pada  Lemhannas  (Lembaga  Ketahanan  Nasional)  Republik  Indonesia  dan  mahasiswa  S -3 Ilmu Politik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
3 Promotor disertasi dan gurubesar Universitas Gadjah Mada
4 Co Promotor disertasi dan staf pengajar pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Mencermati  budaya  Toraja  tidak  lepas dari  sejarah  asal  usul  munculnya  istilah kata  Toraja.  Toraja  dalam  kamus  bahasa Toraja  disebut Toraa atau Toraya . Toraa terdiri  atas  dua  kata  yaitu to berarti  orang dan raa berarti  murah.  Jadi Toraa berarti orang  pemurah  hati  dan  penyayang.  Kata Toraya terdiri  atas to yang  berarti  orang dan raya berarti  raja  atau  terhormat, sehingga Toraya  berarti ”orang terhormat” atau  ”raja”.  Itulah  sebabnya  banyak  orang berpendapat bahwa Toraa adalah ”manusia yang  rendah  hati,  sederhana,  penyayang, murah  hati,  demokratis,  dan  orang  besar atau  tempat  asal  raja-raja”  (Kalua,  et  al, 2010 : 5).
Adat  istiadat  masyarakat  Toraja  yang berupa ritus-ritus adalah merupakan warisan  budaya  yang  berasal  dari  nenek moyang  mereka  yang  dulunya  merupakan keyakinan  (agama).  Budaya  yang  begitu kental dan mendasar tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Toraja memegang teguh budaya  yang  telah  diwariskan  sejak  dulu. Seiring  dengan  meningkatnya  pendidikan dan  ekonomi  serta  banyaknya  masyarakat Toraja  yang  merantau  dan  berhasil  di  luar Toraja, maka pergeseran budaya khususnya  dalam  ritus-ritus  masyarakat mulai berubah.
Dalam perkembangannya, budaya Toraja mulai mengalami perubahan seiring
dengan  kedatangan  orang-orang  Eropa terutama  dari  Belanda  dan  pedagang- pedagang  dari  Arab  memasuki  wilayah Sulawesi  Selatan,  hingga  ke  Toraja. Kedatangan  orang  Eropa  dan  orang  Arab membawa misi yang berbeda. Orang Eropa khususnya  dari  Belanda  yang  disebut dengan  Zending  datang  membawa  agama baru  yaitu  agama  Kristen,  sementara pedagang-pedagang  Arab  pada  umumnya datang  membeli  hasil  bumi  yaitu  rempa- rempa  disamping  menyebarkan  agama Islam.  Menguatnya  agama  Kristen  dan Agama  Islam  di  Toraja,  menyebabkan aliran kepercayaan ”Aluk Todolo”
(kepercayaan  lama)  berubah  makna  dalam pelaksanaannya  menjadi  adat  istiadat  atau tradisi  yang  diwariskan  secara  turun temurun.
Aluk atau keyakinan mencakup kepercayaan,  upacara-upacara  peribadahan menurut  cara-cara  yang  telah  ditetapkan berdasarkan ajaran agama yang bersangkutan,  adat-istiadat,  dan  tingkah laku  sebagai  ungkapan  kepercayaan  dalam kehidupan  sehari-hari  (Kobong  et  al,  1992 :  5). Aluk yang  telah  dimanifestasikan dalam bentuk ritus-ritus budaya diantaranya  adalah  ritus  pesta  adat  ( rambu tuka’ )  dan  ritus  upacara  penguburan ( rambu  solo’ ),  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dari kehidupan
masyarakat Toraja hingga  saat ini. Bahkan ke  dua  ritus  budaya  tersebut  telah  menjadi komoditas politik oleh elit-elit politik lokal untuk  mempengaruhi  masyarakat  dalam mewujudkan ambisi pribadi atau kelompoknya.  Manipulasi  budaya  yang dilakukan  oleh  elit-elit  politik  lokal,  saat ini  bukan  saja  merubah  makna  budaya  itu sendiri,  tapi  juga  telah  merupakan  alat politik  untuk  mendapatkan  posisi  atau prestise  dalam  masyarakat.  Masyarakat dengan mudah dipengaruhi dan diatur oleh elit-elit  lokal  ataupun  elit-elit  Toraja  yang bermukim di luar Toraja untuk mewujudkan tujuan politiknya tanpa disadari oleh masyarakat.
Persaingan politik dalam budaya khususnya  dalam  adat  tidak  sedikit menimbulkan  konflik.  Pada  umumnya konflik  yang  muncul  adalah  konflik  yang disfungsional yang menyebabkan perpecahan  dalam  kelompok  masyarakat. Masyarakat  Toraja  perantau,  menganggap dirinya  sebagai  orang  yang  berpandangan politik  yang  lebih  luas  dan  moderen  dan mempunyai  cukup  kemampuan  (modal) untuk bersaing dalam pemilihan
kepemimpinan  di daerah. Bagi masyarakat
Toraja yang menetap di Toraja
dianggapnya  sebagai  masyarakat  yang berpandangan sempit dengan
mempertahankan  budaya  tradisional  yang kental (memiliki kompetensi terbatas).
Reformasi  politik  yang  terjadi  di Indonesia sejak tahun 1997 telah mengubah sistim perpolitikan yang memberi ruang bagi elit-elit politik lokal di daerah tampil dengan menyuarakan langsung  aspirasi  politiknya  bersama-sama dengan  masyarakat    untuk  melakukan pemekaran  atau  pembentukan  daerah  baru terpisah dari kabupaten induknya. Munculnya  sistem  multi  partai  dipandang oleh  sebagian  besar  masyarakat  sebagai peluang untuk ikut langsung terlibat dalam berbagai  proses  demokratisasi  dengan memilih  langsung  pemimpinnya,  atau mendirikan partai politik sebagai kendaraan  menuju  kompetisi  pemilihan kepemimpinan  baik  dalam  skala  lokal (daerah) maupun skala nasional.
Di  Tana  Toraja  beberapa  elit  politik yang kurang mendapat tempat di pusat atau provinsi, memilih untuk kembali ke daerah asalnya masing-masing untuk berkompetisi dengan  elit-elit  lokal  yang  ada  di  daerah dalam memperebutkan posisi kepemimpinan daerah.
• Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan  di  atas,  maka  permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan ”Bagaimana
budaya lokal dimanipulasi untuk mewujudkan tujuan politik?”
• Kerangka Teori

## 1.   Teori Kebudayaan
Setiap  daerah  atau  etnik  mempunyai kebudayaan masing-masing yang mencerminkan cara pandang dalam berinteraksi  dan  menjalani  kehidupan sehari-hari.  Ihromi  (1984  :  21  –  22) merumuskan kebudayaan sebagai seperangkat  kepercayaan,  nilai-nilai  dan cara  berlaku  (kebiasaan)  yang  dipelajari dan  pada  umumnya  dimiliki  bersama  oleh warga  dari  suatu  masyarakat  (sekelompok orang)  yang  tinggal  di  suatu  wilayah  dan memakai suatu bahasa umum yang biasanya  tidak  dimengerti  oleh  penduduk tetangganya.  Menurut  Ralph  Linton  yang dikutip oleh Ihromi (1984 : 17), kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari  masyarakat  yang  manapun  dan  tidak hanya  mengenai  sebagian  dari  cara  hidup itu  yaitu  bagian  yang  oleh  masyarakat lebih tinggi atau lebih diinginkan.
Selanjutnya  Clifford Geertz (1995 : 3) mengemukakan  bahwa  kebudayaan  adalah suatu  pola  makna-makna  yang  diteruskan secara  historis  yang  terwujud  dalam simbol-simbol,  suatu  sistem  konsep  yang diwariskan  yang  terungkap  dalam  bentuk- bentuk  simbolis  yang  dengannya  manusia berkomunikasi, melestarikan, dan
memperkembangkan  pegetahuan  mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan.
Koentjaraningrat    dalam    Sudarsono dan  Ranuwiyanto  (1999  :  12)  mengatakan bahwa  budaya  adalah  keseluruhan  sistim gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam  rangka  kehidupan  masyarakat  yang dijadikan  milik  diri  manusia  dengan belajar.  Budaya  dapat  memberi  arah kepada  masyarakat  untuk  berfikir  dan bertindak  sesuai  dengan  norma-norma kehidupan  yang  terpelihara  secara  turun temurun.
Berdasarkan defenisi yang dikemukakan  di  atas,  dapat  dikatakan bahwa  budaya  merupakan  sesuatu  yang disepakati  bersama  dan  mengandung  nilai- nilai  luhur  sebagai  gambaran  hidup bermasyarakat,  dan  berbangsa.  Dapat  juga dikatakan bahwa budaya mencakup seluruh norma-norma yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam suatu komunitas  termasuk  aturan-aturan  yang tidak tertulis namun merupakan kesepahaman  masyarakat  yang  dipegang secara terus menerus. Norma-norma tersebut  antara  lain  keyakinan,  aturan- aturan,  hukum,  kebiasaan-kebiasaan  yang secara  turun  temurun  dijadikan  pijakan dalam bertindak, bersikap, dan berperilaku.
2.    Budaya  Politik
Budaya politik sering dimaknai sebagai  suatu  sikap  orientasi  yang  khas warga  negara  terhadap  sistim  politik  dan aneka  ragam  bagiannya,  serta  sikap terhadap  peranan  warga  negara  dalam sistim tersebut  (Upe, 2008: 103).    Almond dan  Verba  (1990)  mengatakan  bahwa budaya  politik  yang  muncul  di  Negara Barat  sebagai  akibat  dari  pembangunan politik secara bertahap (berdasarkan sejarah dan karakteristik budaya warganya) yang  dikembangkan  sebagai  perpaduan dari  pola  dan  sikap.    Almond  dan  Verba membedakan  tiga  jenis  orientasi  warga negara  dalam  budaya  politik  yaitu:  (1) Parokial  ( Parochial )  yaitu  politik  yang belum  bergerak  ( political  sleepwalker ), tidak  terlibat (not  involved ),  tidak  ada pengetahuan atau kepentingan dalam sistim politik  domestik  ( no knowledge  or interest in  the  domestic  political  system );  (2)
Subyek (Subject )  sudah  agak  sadar  akan keberadaan  lembaga  politik  dan  aturan- aturannya  ( somewhat  aware  of  political institution  and  rules );  (3)  Partisipasi (Participant )  yaitu  memiliki  pengaruh yang  kuat,  kompeten  dan  percaya  diri dalam memahami sistim politik.
Perkembangan  budaya  politik  suatu masyarakat  dipengaruhi  oleh  kompleksitas
nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Zuhro, 2009 : 33). Oleh sebab itu,  dalam kehidupan masyarakat selalu dilandasi oleh intereaksi  antar  nilai  yang  mendorong timbulnya  hubungan-hubungan  di  antara budaya  politik  dalam  suatu  kelompok masyarakat.    Intereaksi  antar  nilai-nilai dalam  masyarakat  tersebut  mendorong munculnya  proses  demokratisasi,  sehingga dalam  setiap  pemecahan  selalu  didasarkan pada musyawarah mufakat.

## 3.    Elit Politik
Munculnya  istilah  elit  politik  adalah hasil  dari  diskusi  para  ilmuwan  seperti Schumpeter,  Lasswell,  C.  Wright  Mills yang  mengamati  berbagai  tulisan  yang pernah ditulis oleh para ahli terdahulu dari Eropa  seperti    Vilfredo  Pareto,  Gaetamo, Roberto  Michels,  Jose  Ortega  Y.  Gasset. Bahkan  Pareto  percaya  bahwa  setiap masyarakat  diperintah  oleh  sekelompok kecil  orang  yang  mempunyai  kualitas- kualitas  yang  diperlukan  bagi  kehadiran mereka  pada  kekuasaan  sosial  dan  politik penuh  (Varma,  2007  :  200).  Dari pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat terdiri dari dua kelompok  yaitu  kelompok  kecil  yang terdiri  dari  orang-orang  yang  berkualitas yang  menduduki  berbagai  jabatan  dalam masyarakat  yang  disebut  Pareto  sebagai
elit yang memerintah ( governing elite ) dan kelompok  masyarakat  besar  (umum)  yaitu masyarakat  menengah  kebawah yang mempunyai  jumlah  yang  banyak  ( non- govrning elite ).
Kelompok  elit  yang  memerintah  ( the governing  elite )  dibedakan  lagi  dari  tokoh yang termasuk dalam tokoh  yang  berkuasa ( the  rulling  class )    mencakup  petinggi birokrasi pemerintahan yang sedang berkuasa,  dan  kelompok  elit  strategis ( strategic  elites )    mencakup  pengusaha, pemimpin  parpol,  pemimpin  agama,  dan pemimpin organisasi sosial yang mempunyai  pengaruh  di  bidang  ekonomi, politik, agama, ilmu pengetahuan, komunikasi  massa  (Jurdi,  2004  :  30).  Hal senada  diungkapkan  oleh  Gaetano  Mosca dalam  Varma  (2007  :  202  –  203)  bahwa dalam semua masyarakat, dari  yang  paling giat  mengembangkan  diri  serta  telah mencapai  fajar  peradaban,  hingga  pada masyarakat  yang  paling  maju  dan  kuat, selalu muncul dua kelas dalam masyarakat yaitu kelas yang memerintah yang jumlahnya  lebih  sedikit  tetapi  memegang semua  fungsi  politik,  monopoli  kekuasaan dan  menikmati  keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, kemudian kelas  yang  diperintah  yang  jumlahnya lebih  besar  namun  selalu  dikontrol  oleh masyarakat yang jumlahnya kecil.
Sejak  reformasi  politik  tahun  1997  di Indonesia  yang  diperkuat  dengan  adanya pelimpahan  kewenangan  pusat  ke  Daerah (otonomi),  memunculkan  situasi  baru  bagi sistim  perpolitikan  di  Indonesia.  Sistim multi  partai  yang  diberlakukan  pemerintah membuka peluang bagi elit-elit politik baru untuk  ikut  bersaing  dengan  elit-elit  politik senior  yang  ada.  Posisi  elit  di  Toraja selama ini dipegang oleh kaum bangsawan yang biasa disebut Puang dan Toparenge’ . Puang atau  setara  dengan  Raja  di  daerah lain  yang  dijadikan  simbol  kepemimpinan karena kekayaannya. Sementara Toparenge’ lebih berfungsi sebagai pemimpin  masyarakat.  Peranan  kaum bangsawan  selama  ini  selalu  dominan dalam segala kegiatan kemasyarakatan.
• Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Adapun  data  yang digunakan  adalah  data  primer  maupun sekunder.  Data  primer  dapat  berupa manuskrip,  notulen-notulen  rapat,  catatan pribadi, serta wawancara mendalam dengan  sejumlah  responden  yaitu  tokoh agama,  tokoh  adat,  tokoh  politik,  pakar pendidikan  (akademisi),  dan  masyarakat umum.  Sementara  data  sekunder  diperoleh melalui  studi  kepustakaan,  berupa  buku-
buku,  majalah,  disertasi,  tesis,  jurnal ilmiah,  monograf,  koran  yang  memuat pembahasan dalam kajian ini.

## • Budaya Toraja dan Perkembangannya
Ditinjau dari perspektif historis, kepercayaan lama ( aluk todolo ) dan segala aturannya mengalami perkembangan seiring  dengan  perkembangan  zaman. Kemajuan di bidang pendidikan, teknologi, dan  informasi,  banyak  mengkikis  nilai- nilai  budaya  lama  yang  tidak  sejalan dengan  perkembangan  moderen.  Bila disimak  dari  cerita  rakyat  sebagaimana diceritakan  oleh  Puang  Gau’  Lembang dalam  Palebangan  (2007)  mengatakan bahwa  nenek  moyang  orang  Toraja  datang di  dalam  tiga  gelombang  yaitu:  (1) gelombang    pertama,  disebut To  Sama’ diturunkan  di  negeri  Tiangka’  (Sangalla’).
Rombongan  ini  dikenal  dengan tana’ karurung (tongkat  enaung)  yang  diambil dari pohon ijuk karena pada saat itu belum ada  besi  dan  emas;  (2)  gelombang  ke  dua, disebut To makaka diturunkan di Marinding. Kelompok ini adalah penganjur aluk (agama)  dan  dikenal  sebagai tana’ bassi (tongkat  besi)  karena  pada  saat  itu sudah ada besi namun belum ada emas, (3) gelonbang  ke  tiga , disebut To  matasak diturunkan  di  Kandora  (Sangalla’)  dan
dikenal  sebagai tana’  bulaan (tongkat emas) karena pada saat itu sudah ada emas dan merekalah yang membawanya (Palebangan, 2007 : 69-70).
Makna budaya bagi masyarakat Toraja adalah sebagai identitas untuk mengekspresikan  tentang  jati  dirinya, perasaannya,  dan  kehidupan  sosialnya, serta agamanya terutama dalam berintereaksi  dengan  lingkungannya.  Oleh sebab  itu  hubungan  kekeluargaan  atau kekerabatan  masyarakat  Toraja  dikenal sangat  baik,  dan  terpelihara  secara  turun temurun.  Hal  ini  dapat  dirasakan  dari berbagai ungkapan yang halus bila lewat di samping  rumah  dengan  kata “manasumo raka ” (arti harpiahnya adalah apakah sudah masak?) yang  dijawab  oleh  orang  dalam rumah ”io  manasumo  ta  lendu’  opa (ya sudah masak, mari mampir).
Budaya  kekeluargaan  yang  terbina sejak dari nenek moyang mereka, menggambarkan  bahwa  masyarakat  Toraja sangat menghargai kebersamaan dan memupuk  semangat  gotong  royong  serta menghargai  perbedaan  untuk  memperkuat persatuan  ( unity  in  difference ).  Secara umum aluk dibagi  dalam  dua  kelompok besar  yaitu  ritus  pesta  adat  ( rambu tuka’ ) dan  ritus  upacara  penguburan  ( rambu solo’ ).  Adat  ini  biasa  disebut  dengan upacara  yang  berpasangan  dan  bertingkat-
tingkat  yang  teratur  mulai  dari  bawah sampai  ke  puncaknya  ( aluk  simuane tallang,  silau’  eran )  (Tangdilintin,  1985  : 15).
a. Ritus Pesta Adat  (Rambu Tuka’)
Sesuai  dengan  ajaran Aluk To  dolo
(kepercayaan  lama)  bahwa  pesta  adat ( rambu  tuka’ ) biasanya dilaksanakan sebagai  ungkapan  syukur  kepada  dewa- dewa  atau  leluhur  yang  didewakan  atas segala keberhasilan manusia dalam menjalani  kehidupan  baik  atas  berkat, kesehatan, pendidikan, maupun hasil usaha. Ada berbagai jenis dan ragam pesta adat  yang  dilakukan  masyarakat,  di antaranya adalah  ma’rara  banua (pesta pentabisan  rumah  adat), merok (ucapan syukur  atas  selesainya  rumah  adat  yang bangun baru atau direnovasi). Rambu tuka’ artinya  asap  yang  naik  ke  atas  menuju langit  di  sebelah  timur  laut  ( aluk  rampe matallo )  yang  ditempati  oleh  para  dewa.
Ada  berbagai  jenis  dan  ragam  pesta  adat yang  dilakukan  masyarakat  (namun  tidak dijelaskan semua disini).

## b.   Upacara Penguburan (Rambu Solo’)
Upacara  penguburan  ( rambu  solo’ ) yaitu  upacara  yang  dilaksanakan  berkaitan dengan  orang  yang  meninggal  dan  akan dikubur. Rambu  solo’ berarti  asap  yang
menurun ( aluk rampe matampuk ). Upacara penguburan  adalah  satu  bentuk  adat  yang diwariskan  dari  leluhur  secara  turun temurun  dan  merupakan  penghormatan terakhir bagi yang telah meninggal.

## Strata Sosial Masyarakat
Implementasi dari budaya Toraja  yang dimanifestasikan dalam bentuk adat istiadat  tidak  lepas  dari  pengelompokan masyarakat berdasarkan atas status sosialnya.  Strata  sosial  dalam  masyarakat Toraja terbagi dalam empat tingkatan strata yaitu  (1)  Strata  sosial  yang  paling  tinggi disebut dengan Tana’ Bulaan atau tongkat emas (kelompok  bangsawan  atau  Puang); (2) Strata sosial yang kedua disebut dengan Tana’  Bassi  atau  tongkat  besi (kelompok bangsawan  menengah);  (3)  Strata  sosial yang ketiga disebut dengan Tana’ Karurung  atau  tongkat  rujung  enau (kelompok  umum  atau  masyarakat  biasa); Strata  sosial  yang  paling  rendah  disebut dengan Tana’  Kua-kua  atau  tongkat gelagah (kelompok budak).
Dalam perkembangannya, sejak memasuki abad ke- 20, lapisan masyarakat bawah  (budak)  di  Toraja  yang  disebut dengan  istilah kaunan mulai  dihapuskan, karena  larangan  dari  pemerintah  kolonial dan  desakan  dari  agama  yang  memandang semua manusia sama dan sederajat.

## PEMBAHASAN
• Pemanfaatan Budaya sebagai Pranata
Politik Ada berbagai instrumen yang dimanfaatkan  oleh  elit-elit  politik  lokal memenangkan  kompetisi  di  antaranya adalah memanfaatkan budaya lokal. Budaya  khususnya  pelaksanaan  pesta  adat dan upacara penguburan telah dimanfaatkan  oleh  elit-elit  lokal  untuk mempengaruhi masyarakat melalui bantuan yang  bersifat  politis.  Bantuan  politis  yang diberikan kepada masyarakat tidak disadari bahwa  sifat  bantuan  ini  adalah  ikatan moral  yang  diinvestasikan  oleh  elit-elit lokal dalam mewujudkan tujuan politiknya yaitu  menjadi  pemimpin  masyarakat  atau untuk  menduduki  posisi  puncak  bukan hanya  dalam  masyarakat  tetapi  juga  dalam pemerintahan.
Motif lain dari pemanfaatan budaya ini adalah  meningkatkan  citra  diri  atau prestise  melalui  ritual  adat  istiadat. Pengorbanan  hewan  melampaui  ketentuan adat  dan  strata  sosial  dalam  masyarakat adalah  salah  satu  bentuk  manipulasi budaya  yang  dilakukan  oknum  masyarakat tanpa  masyarakat  menyadari  bahwa  ritual- ritual  yang  dilaksanakan  telah  berubah. Pada  dasarnya  yang  banyak  melakukan perubahan  bentuk  adat  di  Toraja  adalah orang-orang  yang  mapan  secara  ekonomi
(orang  kaya  baru)  atau  masyarakat  yang sudah  berhasil  di  rantau  dan  kembali  ke Toraja  memperlihatkan  keberhasilannya dalam  bentuk  pesta  adat  atau  upacara penguburan.
Kondisi  demikian  menggambarkan bahwa  elit-elit  politik  lokal  menjadikan budaya  sebagai  mesin  produksi  untuk mencari keuntungan dengan penuh perhitungan. Jumlah uang yang diinvestasikan  atau  disumbangkan  kepada masyarakat melalui pesta adat dan upacara penguburan  ataupun  ke  rumah  ibadah diharapkan  akan  mendapatkan  sejumlah pengikut  yang  dapat  dipengaruhi  untuk memilih  pasangan  kandidat  sesuai  dengan arahan  elit-elit  politik.  Kendatipun  elit-elit sudah memberikan sumbangan atau bantuan,  tidak  ada  jaminan  bahwa  semua masyarakat  yang  dibantu    baik  secara pribadi  maupun  secara  bersama  melalui rumah  Ibadah  dapat  memberikan  suaranya kepada calon yang disodorkan oleh elit-elit politik.
Masyarakat  sebagai  objek  dari  elit-elit politik lokal semakin terjepit oleh berbagai tekanan yang dilakukan oleh aktor-aktor di lapangan.  Masyarakat  tidak  lagi  berfikir secara  rasional  tentang  kualitas  dalam memilih  calon  pemimpin,  tetapi  mereka lebih memilih calon yang dapat memberikan bantuan yang tertinggi.
Semua  bantuan  yang  diberikan  oleh siapapun (aktor atau elit-elit) akan diterima karena pada umumnya masyarakat mengatakan  kami  tidak  menolak  setiap bantuan  yang  diberikan  sepanjang  kami tidak  meminta.  Faktor  utamanya  adalah calon pemimpin telah memberikan bayaran lebih  tinggi  dan  sebagai  balas  jasanya masyarakat akan mendukungnya.

## a.    Pesta Adat (Rambu tuka’) dan
Upacara Penguburan (Rambu solo’) sebagai Alat Politik.
Budaya Toraja khususnya pada pelaksanaan  pesta  adat  ( rambu  tuka ’)  dan upacara penguburan ( rambu solo’ ) dipandang  oleh  sebagian  besar  orang  luar Toraja  sebagai  suatu  pemborosan  secara ekonomi. Hal ini disebabkan karena jumlah uang yang diinvestasikan dalam pelaksanaan  pesta  adat  ataupun  upacara penguburan sangat besar.
Pada  era  moderen  saat  ini  justru budaya  khususnya  pesta  adat  dan  upacara penguburan  banyak  dimanipulasi  oleh masyarakat  Toraja  yang  berpendidikan menengah  ke  atas  dan  secara  ekonomi telah berhasil dalam kehidupannya.
Budaya  ini  juga  dimanfaatkan  untuk mencari  bentuk  identitas  diri  baru  atau berkompetisi dalam memperebutkan kepemimpinan dalam masyarakat.
Modifikasi  budaya  Toraja  khususnya dalam  pesta  adat  dan  upacara  penguburan tanpa  diasadari  oleh  masyarakat  dilakukan dalam  bentuk  pesta  adat  atau  upacara penguburan    yang  meriah,  sehingga  yang nampak kelihatan adalah kekaguman masyarakat akan pestanya bukan kedukaannya. Disini jelas terjadi perubahan  pola  dalam  implementasinya yang  tidak  sesuai  dengan  norma-norma adat  yang  duluhnya  merupakan  aturan yang tidak tertulis namun disepakati secara turun temurun.
Makin meriah ritual yang dilaksanakan, makin diakui oleh masyarakat  sebagai  orang  kaya    baru. Politik  akhirnya  masuk  juga  seperti nampak  dalam  pemilihan  kepemimpinan. Orang-orang  kaya  baru  bersaing  dalam mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat dengan cara melaksanakan upacara penguburan secara besar-besaran.  Saat ini, upacara  penguburan  ( rambu  solo’ )  tidak lagi mengenal strata sosial dalam masyarakat (bangsawan tertinggi, bangsawan  memengah,  masyarakat  umum, budak) tetapi siapapun yang mampu secara finansial dapat melakukan upacara penguburan  ( rambu  solo’ )  secara  meriah dan  jumlah  hewan  kurban  (kerbau  dan babi) tidak terbatas jumlahnya.
Upacara  yang  meriah  seperti  ini, sering  dimanfaatkan  oleh  elit-elit  lokal untuk ikut aktif dalam pelaksanaan upacara atau  memberikan  sumbangan  besar  bagi keluarga  dalam  bentuk  hewan  atau  uang. Bahkan  tidak  sedikit  dari  elit-elit  politik mengambil  peran  dalam  kepanitiaan  dan melalukan  pendekatan-pendekatan  dengan caranya  sendiri  untuk  mempengaruhi masyarakat sekaligus menyampaikan berbagai pesan. Secara tidak langsung,  elit politik  tersebut  telah  mengikat  keluarga untuk  memilih  pada  saat  pemilihan kepemimpinan dilaksanakan. Dengan demikian  budaya  ritus  pesta  adat  dan  ritus upacara  penguburan  telah  dipolitisir  atau dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk menwujudkan salah satu tujuan politiknya.

## b. Pemanfaatan Rumah Ibadah Sebagai Instrumen Politik.
Rumah  ibadah  seperti  Gereja,  Masjid, atau  Vihara  adalah  tempat  suci  dan  sakral bagi  pemeluk  agama  untuk  ditempati sebagai  tempat  pemujaan  kepada  Tuhan sesuai  dengan  keyakinan  masyarakat. Rumah  ibadah  seharusnya  bebas  dari kegiatan-kegiatan  kemasyarakatan  yang tidak sejalan dengan ajaran agama termasuk  kegiatan  politik  praktis.  Akan tetapi  para  aktor  atau  elit  memandang bahwa  rumah  ibadah  adalah  tempat  massa
berkumpul  untuk  menjalankan  ibadahnya. Aktor  atau  elit  juga  adalah  bagian  dari anggota  jemaah  dalam  rumah  ibadah tersebut. Cara yang digunakan oleh elit-elit lokal  adalah  dengan  memberikan  bantuan ke rumah-rumah Ibadah dalam bentuk uang atau barang ( public goods ). Pada umumnya sumbangan  dari  elit-elit  politik  ke  rumah Ibadah  lebih  banyak  dan  lebih  besar menjelang pemilihan Legislatif atau pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati. Sumbangan  yang  diberikan  itu  harus diumumkan  dalam  rumah  Ibadah  tentang bentuk  dan  jumlah  sumbangan  serta  nama penyumbang.  Bila  sumbangan  itu  tidak diumumkan  dalam  rumah  ibadah,  maka elit-elit  politik  atau  aktor  lapangan  protes ke tokoh-tokoh agama.
Berbagai  sumbangan  yang  diberikan oleh  elit-elit  politik  ke  rumah  Ibadah menjelang dimulainya kompetisi pemilihan anggota  Legislatif  atau  Bupati  dan  Wakil Bupati menunjukkan bahwa elit-elit politik memandang  rumah  Ibadah  sebagai  salah satu sumber suara potensial yang dibutuhkan  dalam  kompetisi  pemilihan kepemimpinan.  Hal  ini  dapat  dipahami karena  rumah  Ibadah  adalah  tempat  massa berkumpul  dan  dapat  dimobilisasi  melalui tokoh-tokoh agama. Dalam hal ini masyarakat  sebagai  objek  politik  dari  elit-
elit  politik  diikat  secara  moral  dalam  tiga bentuk yaitu:
Pertama ,  masyarakat  sebagai  anggota jemaat,  telah  mendapat  sumbangan  dari elit-elit  politik  untuk  digunakan  dalam membangun atau merenovasi rumah Ibadah  (investasi  terselubung). Kedua , jemaat  bila  kembali  ke  tengah-tengah keluarga,  mendapat  bantuan  keuangan langsung dari elit-elit politik (dibayar) agar memberikan  suara  pilihannya  kepada  yang memberi  sumbangan. Ketiga, anggota jemaat  sebagai  bagian  dari  komunitas umum  mendapat  bantuan  dari  elit-elit politik untuk pembangunan desa atau kota. Semua  jenis  bantuan  ini  secara  politis mengikat  masyarakat  untuk  memberikan suaranya  kepada  calon  pemimpin  tersebut pada  pemilihan  kepemimpinan  yang  akan dilaksanakan.

## c. Pemanfaatan Simbol Budaya sebagai Instrumen Politik
Salah  satu  simbol  budaya  yang  sering digunakan sebagai alat politik oleh elit-elit politik lokal adalah rumah adat ( Tongkonan) . Dulunya Tongkonan dibentuk  pada  waktu  penguasa-penguasa dari  luar  Toraja  menguasai  daerah  dan menduduki  Tana  Toraja  serta  menentukan tempat  tinggalnya  atau  rumahnya  sebagai tempat memberi perintah kepada
masyarakat  yang  dikuasainya.  Begitu  juga masyarakat  yang  dikuasainya,  datang  dan duduk mendengar serta duduk menyelesaikan  masalah  mereka  itu  di tempat  penguasa  itu  tinggal  (Tangdilintin, 1985 : 47).
Secara umum Tongkonan dapat berfungsi  sebagai  tempat  berkumpul  dan mendengarkan  penerangan/perintah  adat dari pemangku adat di Tongkonan itu serta tempat  melaksanakan  ritual  pesta  adat  dan upacara penguburan.   Masyarakat kelas menengah ke atas bila meninggal, biasanya disimpan  dalam  rumah  adat    menunggu keluarganya untuk berkumpul dan memutuskan  waktu  yang  tepat  untuk melaksanakan ritus penguburan.
Rumah adat ( tongkonan ) sering dimanfaatkan  sebagai  tempat  kampanye secara  terselubung  melalui  syukuran  yang dilaksanakan oleh elit-elit politik menjelang pemilihan Legislatif atau pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati.  Pesta yang  dilangsungkan  calon  atau  tokoh politik di tongkonan tersebut tidak memungut  biaya  dari  anggota  keluarga lainnya, namun semuanya  ditanggung oleh calon atau tokoh politik itu sendiri. Karena semua  biaya  ditanggung  sendiri,  maka segala tata cara dan aturan juga ditentukan oleh  calon  atau  tokoh  politik  itu  sendiri. Masyarakat  diuandang  untuk  hadir  dan
menikmati  makanan  sambil  mendengarkan pesan-pesan  calon  atau  tokoh  tersebut. Aktor  atau  elit  lokal  juga  melakukan pendekatan  ke  masyarakat  dengan  cara menelusuri  silsialh  keluarga  dari  rumah adat tersebut.
• Pemekaran Sebagai Perwujudan

## Tujuan Politik
Pemekaran  Tana  Toraja  diawali  dari berbagai  pertentangan  politik  oleh  elit-elit politik  yang  pro  pemekaran  dan  yang kontra  pemekaran.  Elit-elit  yang  pro pemekaran  dengan  giat  melakukan  lobi- lobi politik dan berbagai pendekatan secara intensif kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi tentang alasan pemekaran.
Elit-elit lokal yang tergabung dalam pro pemekaran  memandang  bahwa  pemekaran daerah adalah solusi terbaik dalam mempercepat  pembangunan  daerah  dalam rangka  peningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Belajar dari kegagalan pembentukan Provinsi  Luwu  Raya  (Luwu  Toraja)  karena adanya  perbedaan  kepentingan  politik  oleh elit-elit  politik  dan  perbedaan  budaya. Kekuatiran  sekelompok  masyarakat  Luwu akan  terjadinya  perubahan  budaya  bila bergabung  dengan  Toraja  dalam  suatu Provinsi  adalah  hal  yang  menjadi  perhatian oleh elit-elit lokal di Toraja.
Kekuatiran  sebagian  masyarakat  akan terjadinya  perpecahan  baik  budaya  maupun persatuan  dan  kesatuan  masyarakat  adalah hal yang wajar. Pemekaran akan memperkuat pendikotomian antara
masyarakat bagian Utara dan masyarakat di bagian  Selatan  bahkan  dapat  menimbulkan sentimen  kedaerahan.  Dengan  demikian sebutan “Tondok  Lepongan  Bulan  Tana Matari’  Allo” (masyarakat  yang  terbingkai dalam  suatu  kebulatan  hidup  bersama  yang diikat oleh semangat persatuan dan kesatuan yang  kokoh  dan  damai  di  bawah  sorotan sinar matahari) hanyalah merupakan simbol bahwa  masyarakat  Toraja  pernah  bersatu padu.  Hal  lain  yang  dikuatirkan  oleh masyarakat  yang  kontra  pemekaran  adalah munculnya koruptor-koruptor baru di daerah  karena  dalam  proses  pemilukada tidak  sedikit  modal  yang  dihabiskan  oleh pemangku  jabatan  dalam  memperebutkan posisi puncak.
Pro  dan  kontra  terhadap  pemekaran  di Toraja  adalah  merupakan  bagian  dari dinamika  sistim  demokratisasi  yang  sudah berjalan baik dalam masyarakat. Masyarakat  yang  tidak  setuju  dengan pemekaran  sudah  dapat  mengekspresikan penolakannya  secara  langsung  melalui berbagai  argumen  yang  rasional.  Begitu juga dengan masyarakat yang mengiinginkan  pemekaran  memandang
bahwa pemekaran ini sangat penting untuk kemajuan masyarakat.
.

## KESIMPULAN
Masyarakat  Toraja  memaknai  budaya khususnya  ritus  pesta  adat  ( rambu  tuka’ ) dan  ritus  upacara  penguburan  ( rambu solo’ )  sebagai  wujud  pengabdian  dan  rasa cinta  kasih  oleh  anak  cucu  terhadap  orang tua  yang  meninggal  dunia.  Ritual  seperti ini  merupakan  kewajiban  yang  tidak  bisa dihindari  dalam  kehidupan  Masyarakat Toraja.  Salah  satu  faktor  yang  memotivasi masyarakat Toraja untuk bekerja keras dan mengumpulkan  uang  lebih  banyak  di  luar Toraja  (di  rantau)  adalah  karena  adanya ritual  pesta  adat  ( rambu  tuka’ )  dan  ritual upacara penguburan ( rambu solo’ ).
Besarnya  biaya  yang  harus  disiapkan  oleh keluarga  dalam    melaksanakan  pesta  adat atau upacara penguburan, sehingga membutuhkan  waktu  yang  panjang  untuk mencari  dan  mengumpulkan  modal  hingga mencukupi  kebutuhan  pelaksanaan  ritual tersebut.
Meningkatnya  pengetahuan,  ekonomi, dan  politik  masyarakat,  maka  dalam pelaksanaan ritual pesta adat ( rambu tuka’ ) maupun upacara penguburan ( rambu solo’ ) juga mengalami perubahan. Bahkan budaya  Toraja  khususnya  pesta  adat  dan upacara  penguburan  telah  digunakan  oleh
elit-elit  politik  lokal  untuk  tujuan  politik baik  untuk  mencari  identitas  diri  atau prestise keluarga, maupun untuk mendapatkan  posisi  kepemimpinan  dalam masyarakat.
Pada umumnya elit-elit poltik menggunakan berbagai cara untuk memanipulasi  budaya  dalam  mewujudkan ambisi  pribadi  atau  kelompoknya  sebagai figur  yang  patut  dijadikan  teladan  oleh masyarakat.  Akibatnya  budaya  tidak  lagi mencerminkan  kemurnian  dan  kesakralan terutama  pada  ritus  upacara  penguburan ( rambu  solo’ )  sebagai  bentuk  wujud  cinta kasih  dan  pengabdian  anak  cucu  kepada orang  tuanya  yang  telah  meninggal. Bahkan  budaya  dan  politik  sudah  sulit dipisahkan,  karena  dalam  kegiatan  politik selalu memanfaatkan budaya untuk mewujudkan tujuan politiknya.
Begitu juga dalam pemanfaatan rumah Ibadah  (Gereja  dan  Mesjid)  untuk  tujuan politik,  para  tokoh  agama  menyayangkan perilaku  berpolitik  oleh  elit-elit  politik yang  berlindung  dalam  Ibadah,  karena sambil beribadah juga mereka menjalankan kegiatan politiknya baik melalui sumbangan  langsung  maupun  dengan meminta  waktu  untuk  menyampaikan pesan-pesan politknya dalam rumah Ibadah.  Hal  ini  menggugah  keprihatinan dari  berbagai  kalangan  baik  dari  tokoh
masyarakat  maupun  dari  pakar  pendidikan bahwa  budaya  seharusnya  terpisah  dari kegiatan  politik.  Salah  satu  wujud  dari perjuangan  politik  oleh  elit-elit  lokal  di Kabupaten  Tana  Toraja  adalah  pemekaran Kabupaten  Toraja  Utara,  yang  dalam prosesnya  penuh  diwarnai  manipulasi budaya  setempat  oleh  elit-elit yang bersaing.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Irwan.  2007. Konstruksi  dan Reproduksi  Kebudayaan ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Almond  A.,  Gabril,  dan  Verba,  Sydney. 1990. Budaya Politik: Tingkah laku
Politik  dan  Demokrasi  di  Lima Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Amal,  Ichlasul  dan  Armawi,  Armaidy.
1995. Sumbangan  Ilmu  Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasiona l,  Gadjah  Mada  University
Press, Yogyakarta.
Arikunto,  Suharsimi.  2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik , Rineka Cipta Jakarta.
Bararuallo,  Frans.  2010. Kebudayaan
Toraja, Masa Lalu, Masa Kini, dan
Masa Mendatang , Universitas Atma Jaya Jakarta.
Beilharz,  Peter.  2005. Teori-Teori  Sosial ,
Pustaka Pelajar Yogyakarta.
Buehler,  Michael  and  Tan,  Paige.  2007. Party-Candidate  Relationships  in
Indonesian  Local  Politics (  a  case study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South
Sulawesi).
Dera,  M.,  Yasi  et  al.  1996. Aluk  Rambu Solo’  dan  Persepsi  Orang  Kristen Terhadap  Rambu  Solo ’,  Pusbang Gereja Toraja Tana Toraja.
Greetz,  Clifford.  1995. Kebudayaan  dan Agama , Refleksi  Budaya Kanisius, Yogyakarta.
Huntington,  P.,  Samuel.  2004. Tertib Politik  Pada  Masyarakat  yang sedang berkembang (Edisi Indonesia), RjaGrafindo Jakarta. Ihromi, T.O. 1984. Pokok-Pokok
Antropologi Budaya , Gramedi, Jakarta.
Iskandar.  2009 .  Metodologi  Penelitian Kualitatif ,  Gaung  Persada  (GP
Press Jakarta.
Kalua, R. Adrial, dkk. 2010. Sejarah, Adat, dan  Budaya  Toraja  di  Tallu Lembangna , Tallu Lembangna, Tana Toraja.
Koentjaraningrat.  2007. Manusia  dan Kebudayaan di Indonesia ,
Djambatan, Jakarta.
Kobong,  Theodorus.  2002 .  Injil  dan Tongkonan ,  BPK  Gunung  Mulia, Jakarta.
______,  et  al.  1992. Aluk,  Adat  dan Kebudayaan Toraja dalam
Perjumpaan  dengan  Injil ,  Pusbang Gereja Toraja. Tana Toraja.
Nordholt,  H.  Sculte  dan  Klinken,  Van Gery.  2009. Politik  Lokal  di
Indonesia , Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta.
Palebangan,  B.,  Frans.  2007. Aluk,  Adat, dan  Adat-Istiadat  Toraja ,  Sulo Rantepao, Tana Toraja.
Pasanda,  A.,  Arrang.  1995. Pongtiku
Pahlawan  Tana  Toraja,  Pejuang Anti  Kolonialisme  Belanda  1905- 1907 ,  Fajar  Baru  Sinarpratama, Tana Toraja.
Raru,  G.G.  dkk.  2009. Rekam  Jejak Pembentukan  Kabupaten  Toraja Utara , Pemda Tana Toraja.
Rodee,  C.,  Carlton,  dkk.  2009. Pengantar Ilmu  Politik ,  RajaGrafindo  Persada Jakarta.
Soeaidy, Saleh, M. 2007. Otonomi Daerah dan Resolusi Konflik Pusat-
Daerah;  dalam  Desentralisasi  dan Otonomi daerah , LIPI Press,
Jakarta.
Soekanto,  Soerjono.  1984. Teori  Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat,
Ghalia Indonesia.
Sudarsono, Juwono dan Ruwiyanto, Wahyudi.  1999. Reformasi  Sosial
Budaya dan Era Globalisasi (Bunga  Rampai), Wacha  Widia Perdana, Jakarta.
Susanto,  S.,  Astrid.  1983. Pengantar Sosiologi  dan  Perubahan  Sosial, Binacipta Jakarta.
Syaukani.,  Gaffar,  Afan  dan  Rasyid,  M., Ryaas.  2009 ,  Otonomi  Daerah dalam  Negara  Kesatuan ,  Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
Tangdilintin, L.T. 1985. Tongkonan (Rumah  Adat)  Arsitektur  &  Ragam Hias  Toraja ,  Yayasan  Lepogan Bulan (YALBU), Tana Toraja.
Zuro,  R.,  Siti  dan  Kawan-Kawan.  2009. Demokrasi  Lokal,  Perubahan  dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik  Lokal ,  di  Jawa  Timur, Sumatera  Barat,  Sulawesi  Selatan dan Bali Ombak, Yogyakarta.
---------.  2011. Model  Demokrasi  lokal, Jawa Timur, Sumatera Barat,
Sulawesi  Selatan,  dan  Bal i,  THC
Mandiri Jakarta.