## IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
Khaidar Rohman, Sutrisno, Zaidah Nur Rosidah, Fairuz Sabiq UIN Raden Mas Said Surakarta khaidarrohman9@gmail.com, trisno_061@yahoo.com, zaidahnurr@yahoo.com, fairuzsabiq@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini mengkaji Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, ditegaskan bahwa masalah Ekonomi Syariah sebagai  bentuk  kewenangan  mutlak  Pengadilan  Agama  guna  penyelesaian permasalahan atau perkara sengketa perekonomian Syariah. Keberadaan peraturan ini semakin meyakinkan masyarakat bahwa pengadilan agama memiliki kerangka hukum dan bahwasanya hakim pengadilan agama memiliki yurisdiksi khusus atas kasus ekonomi syariah. Dengan adanya peraturan tersebut, bertujuan agar tercipta efektifitas  dalam  meningkatkan  penanganan  masalah  ekonomi  syariah  di lingkungan  peradilan  agama  guna  memenuhi  rasa  keadilan  untuk  seluruh  pihak dengan mengalami perkara.
Kata Kunci : Ekonomi syariah, Hakim, Keadilan.

## Abstract
This  paper  examines  Supreme  Court  Regulation  Number  5  of  2019  concerning Certification  of  Sharia  Economic  Judges,  emphasizing  that  Sharia  Economic issues are a form of absolute authority of the Religious Courts to resolve Sharia economic  problems  or  dispute  cases.  The  existence  of  this  regulation  further convinces  the  public  that  the  religious  courts  have  a  legal  framework  and  that religious court judges have special jurisdiction over sharia economic cases. With this regulation, it aims to create effectiveness in improving the handling of sharia economic problems in the religious court environment in order to fulfill a sense of justice for all parties who experience cases.
Keywords: Islamic economics, judges, justice.

## A. Pendahuluan
Pengadilan  Agama  merupakan  salah  satunya  dari  empat  yurisdiksi  dengan posisinya dibawah naungan Mahkamah Agung yang diberi kewenangan tambahan untuk  menangani  sengketa  keuangan  syariah  pada  tahun  2006. 1 Dengan  adanya tambahan kewenangan tersebut, maka peradilan agama menjadi peluang sekaligus tantangan.  Pengadilan  Agama  seyogyanya  mendapatkan  kepercayaan  penuh dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah,  berdasarkan  logika  akademik,
1 Mardani,  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama,  (Jakarta  :  Sinar  Grafika  2007). Hlm. 65
hakim-hakim  di  lingkungan  Pengadilan  Agama  sebagai  alumni  fakultas  syariah tentu akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai ilmu- ilmu syariah, dalam hal ini fiqih muamalah, dibandingkan dengan hakim-hakim di Peradilan  Umum,  yang  notabene  tidak  memiliki  latar  belakang  ilmu-ilmu syariah. 2
Diklasifikasikan  sebagai  otoritas  baru  dan  hakim  dengan  penanganan perkara  juga  harus  memiliki  sertifikat  ekonomi  syariah.  Sehingga  sekiranya terdapat  register  perkara  sengketa  perkara  syariah  dengan  diajukannya,  dengan menjadikan  pengadilan  agama  mencarikan  serta  mempersiapkan  aturan  undang- undang  atau  juga  norma  hukum  yang  berhubungan  dengan  perkara  sengketa ekonomi  syariah  tersebut  guna  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  beberapa  pihak dengan  sedang  mengalami  perkara  atau  permasalahan. 3 Peranan  Hakim  pada Pengadilan  Agama  dalam  penerapan  hukum  Islam  sendiri  tentunya  bertujuan untuk  menjaga  keselarasan  seluruh  komponen  hukum  lainya,  dalam  hal  ini ditentukan  oleh  kompetensi  hakim  pengadilan  agama  itu  sendiri  dalam menyelaraskan perangkat hukum serta kesadaran hukum, agar tercipta ketertiban serta kepastian hukum dalam msyarakat khususnya para pencari keadilan 4
Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama mengemban tanggung jawab berat 5 , dikarenakan  dalam  aturan  Perma  tersebut  menyatakan  bahwasanya  perkara sengketa perekonomian syariah dengan diajukan pada register pengadilan tingkat pertama serta tingkat banding wajik dilakukan pengadilan yang dilakukan majelis hakim  dengan  salah  satunya  adalah  hakim  ekonomi  syariah.  Dalam  perma tersebut  juga  mengatakan  jika  dalam  suatu  pengadilan  tingkat  pertama  atau banding  tanpa  adanya  hakim  perekonomian  syariah,  sehingga  ketua  pengadilan memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan serta pemutusan terhadap perkara sengketa perekonomian syariah.
Distribusi  persebaran  hakim  ekonomi  syariah  pada  tiap  pengadilan  agama belum  merata,  karena  karena  tuntutan  Mahkamah  Agung  dalam  persayaratanya, tidak  semua  hakim  yang  mendaftar  sertifikasi  ekonomi  syariah  dapat  mengikuti pelatihan  hakim  ekonomi  syariah.  dikarenakan  terdapat  persyaratan  administrasi, kemudian  mereka  harus  sehat  secara  jasmani  maupun  rohani,  dengan  sudah menjadi  hakim  dengan  lamanya  8  tahun.  Kemudian  persyaratan  kompetensi, antara  lain  memahami  standar  hukum  ekonomi  syariah,  mencari  hukum  yang menciptakan  keadilan,  dan  mampu  menerapkan  juklak  pada  kasus  ekonomi syariah.  kemudian  juga  memiliki  integritas  sebagai  hakim  yang  tidak  sedang dalam menjalani hukuman disiplin.
Kompetensi  dengan  menjadikan  sebuah  amanah  dalam  Pengadilan  Agama guna  menyelesaikan  permasalahan  atau  perkara  sengketa  perekonomian  syariah
2 Grace Immanuel, Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Sengketa Lelang Perbankan Syariah , Jurnal Hukum Bisnis Volume 3 Nomor 1, April 2019, hlm. 134.
3 Afdol,  Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  (Surabaya  :  Airlangga  University Press 2006). Hlm. 114
4 Nur  Aisyah, Peranan  Hakim  Pengadilan  Agama  dalam Penerapan  Hukum  Islam  di Indonesia , Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 1, Juni 2018, Hlm 73.
55 Erie  Hariyanto, Kompetensi  Hakim  Pengadilan  Agama  Pmekasan  dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah Pasca Amandemen Undang-undang Peradilan Agama , Conference Proceedings (AICIS XII) digilib.uinsby, 2012
sebagai  persoalan  ekonomi  dengan  memiliki  unsur  syariah  didalamnya  dan selayaknya  diselesaikan  oleh  hakim  yang  paham  tentang  syariah  serta  memiliki kompetensi  didalamnya. 6 Dikarenakan  dengan  anggapan  atau  presepsi  dari masyarakat  mengenai  kemampuan  yang dimiliki  oleh  Hakim  Pengadilan  Agama guna  menangani  perkara  perekonomian  syariah  sebagai  perkaya  yang  harus dihadapi tersendiri bagi beberapa hakim guna mewujudkanya.
Di  wilayah  Jawa  Tengah  khususnya  Sukoharjo,  perbankan  syariah  juga sudah  berkembang  pesat.  Banyak  lembaga  keuangan  syariah  muncul  bahkan perbankan  konvensional  juga  membuka  cabang  dengan  menggunakan  nama belakang “syariah”. lembaga keuangan syariah banyak  diminati oleh masyarakat sukoharjo,  sehingga  kemungkinan  terjadinya  sengketa  antara  pihak  lembaga keuangan  syariah  dengan  nasabah  atau  dengan  pihak  yang  berakad  sangat memungkinkan.  Kurun  waktu  dari  2016  hingga  2022  Pengadilan  Agama Sukoharjo  terdapat  14  kasus  sengketa  ekonomi  syariah  yang  telah  diadili.  Lain halnya  dengan  Pengadilan  Agama  Sukoharjo  sendiri  mempunyai  hakim  dengan memiliki sebuah sertifikat perekonomian syariah pada tahun 2018.
Penerapan  peraturan  mahkamah  agung  tersebut  belum  efektif  pada Pengadilan  agama  Sukoharjo,  dikarenakan  dari  14  perkara  yang  telah  diputus sebanyak  6  perkara  diselesaikan  oleh  hakim  dengan  masih  belum  mempunyai sebuah  sertifikat  perekonomian  syariah  dikala  tersebut,  sedangkan  peraturan mahkamah agung tersebut sudah sah secara hukum, lalu bagaimana akibat hukum dari  perkara  yang  tidak  ditangani  oleh  hakim  yang  memiliki  kompetensi  khusus serta dampak konskuensi bagi para pencari keadilan.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  peneliti  termotivasi  untuk  mengkaji  tentang implementasi  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  pada  Pengadilan  Agama Sukoharjo.

## B. Metode Penelitian
Dalam penelitian yang dilakukan menerapkan jenis penelitian lapangan (field research) ,  yang  melakukan  pengambilan  sebuah  obyek  penelitian  pada Pengadilan  Agama  Sukoharjo,  yang  menjadi  focus  pengamatan  dilakukan pengkajian dengan berupa Implementasi Peradilan Agama pasca keluarnya perma mengenai  sertifikasi  hakim  perekonomian  syariah  serta  bertujuan  guna memperoleh informasi secara langsung melalui dokumentasi dan wawancara 7 . Penedekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  berupa pendekatan  kualitatif  menjadi  suatu  tradisi  pada  sebuah  wawasan  dan  ilmu pengetahuan  sosial  dengan  cara  fundamental  tergantung  tergadap  proses  yang dilakukan oleh  manusia guna mengamati pada sebuah kawasan yang dimilikinya serta  berkaitan  pada  beberapa  pihak  yang  bersangkutan  pada  Bahasa  dan  istilah yang  diterapkannya. 8 Guna  mendapatkan  beberapa  data  yang  dibutuhkan  dalam
6 Andi  Fariana  “Peran  Strategis  Pengadilan  Agama  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah”, Al-Ihkam, Vol. 10 No. 2, 2015.Hlm. 248.
7 Wiratna  Sujarweni,  Metodologi  Penelitia  Bisnis  &  Ekonomi  (Yogyakarta  :  Pustaka Baru Press,2015), Hlm. 25.
8 Lexy  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 1990) hlm., 3.
penelitian  dengan  bersumber  dari  data  primer,  yang  menjadikan  peneliti melakukan  teknik  dokumentasi  dan  wawancara  untuk  memperoleh  seluruh informasi  secara  lengkap  dan  detail.  Dalam  melakukan  wawancara  yang dilakukannya mempunyai beberapa sumber data dengan berupa:
1) Pimpinan Pengadilan Agama Sukoharjo
2) Ketua Komisi Yudisial selaku pengawas hakim
Lain  halnya  dalam  memproleh  data  sekundernya  atau  disebut  dengan sumber  data  non  manusia  didapatkan  dalam  data  dokumentasi  yang  dihasilkan pada  sebuah  keputusan  dari  pengadilan  agama  Kabupaten  Sukoharjo  dengan membandingkan putusan perkara sengketa  perekonomian syariah yang  dilakukan pemutusan  dari  hakim  dengan  yang  mempunyai  sertifikat  perekonomian  syariah dengan hakim yang belum memiliki sertifikasi perekonomian syariah.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Substantif Hukum Peradilan Agama Dalam Masalah Ekonomi Syariah Bahwasanya  belum  keseluruhan  bidang  perkara  pada  Pengadilan  Agama menjadikan  sebuah  ketentuan  pada  perundangan  mempunyai  sebuah  hukum materiil  dengan  bentuhnya  berupa  peraturan  undang-undang.  Dengan  telah memproleh  berbagai  atura  dengan  diperjelas  dan  lebih  kompleks  hanyalah perbankan syariah dengan dasaran yang digunakan berupa Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-undang Perbankan, begitu juga dengan banyakanya aturan mengenai Bank Indonesia.
Landasan hukum substantif peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah meliputi  Al-Quran,  Sunnah,  Peraturan  Perundang-undangan,  Fatwa  DSN-MUI, Adat  dan  Fikih.  Nash  Al-Qur'an  sendiri  memuat  beberapa  ayat  yang  berkaitan dengan praktik keuangan berdasarkan prinsip syariah, dengan  menjadikan sebuah acuan  dengan  pedoman  pada  sebuah  kehidupan  setiap  harinya  untuk menyelesaikan berbagai masalah keuangan, diantaranya 21 ayat.
Kemudian  dalam  Nash  Sunnah  Rasulullah  SAW  juga  bisa  sebagai  bahan perujukan  bada  banyaknya  kitab  hadis  antara  lain  dalam  Sunan  Ibnu  Majah, Sunan  Tirmidzi,  Sahih  Muslim,  Sahih  Bukhari,  dll. 9 Kemudian  aturan  undang- undang  dengan  berhubungan  pada  masalah  sengketa  perekonomian  syariah  juga cukup  luas  dan  selalu  diperbaharui  serta  terdapat  fatwa  dewan  syariah  nasional yang  berada  dibawah  naungan  MUI  yang  memiliki  kewenangan  untuk menetapkan  fatwa  tentang  ekonomi  syariah  yang  dapat  juga  dijaikan  rujukan, dengan  jumlah  fatwa  yang  terus  bertambah  dengan  seiring  banyaknya  produk ekonomi syariah pada masyarakat.
Kemudian  terdapat  juga  adat  kebiasaan  masyarakat  bahwasanya  tidaklah seluruhnya  masalah  hukum  dijabarkan  dengan  terperinci  pada  sebuah  kitab  Al- quran ataupun sunnahnya, yang utamannya pada sektor ekonomi muamalah, tetapi Islam  memposisikan  keseluruhan  prinsip  dengan  secara  umum  saja  dengan selanjutnya  digunakan  sebagai  acuan  dan  dasar  yang  dilakukan  oleh  beberapa mujtahid  guna  melakukan  ijtihad  sebagai  penentuan  hukum  pada  beberapa
9 Abdul Manan, Bebebrapa Masalah Hukum dalam Praktik Ekonomi Syariah, makalah disampaikan pada diklat cakim angkatan 2 di Banten, 2007. Hlm 28
permasalahan  yang  baru  berdasarkan  tekanan  dan  aliran  perkembangan  zaman. Hal  tersebut  sebagai  bentuk  jaminan  sebuah  eksistensi  dan  fleksibilitas  hukum Islam  dengan  menjadikan  hukum  Islam  selalu  dalam  kondisi sholihun  likulli zaman wa makarn. 10
Menurut  Prof.  Dr.  H.  Abdul  Manan,SH.,  S.IP.,M.Hum.(hakim  agung  dari lingkungan  pengadilan  agama),  bahwa  jika  belum  terdapat  sebuah  yurisprudensi (keputusan  pengadilan  agama)  dengan  berkaitan  pada    permasalahan perekonomian  syariah.  Yurisprudensi  dengan  secara  umum  biasanya  berupa hanya  keputusan  pengadilan  niaga  mengenai  perekonomian  konvensional. Yurisprudensi tersebut diterapkan menjadi bahan  untuk melakukan banding pada sebuah proses pemeriksaan maupun pemutusan suatu permasalahan perekonomian syariah dalam wilayah peradilan agama. Dengan pernyataan tersebut berhubungan pada  berbagai  yurisprudensi  dengan  sebuah  Pengadilan  Qatar,  Bahrain, Bangladesh dan Sudan dengan bisa sebagai pedoman dan bagahan banding dalam proses  pemeriksaan,  pengadilan,  pemutusan  permasalahan  perekonomian syariah. 11

## 2. Perkara Ekonomi Syariah
Sebutan  ekonomi  syariah  atau  yang  lebih  umum  disebut  dengan  ekonomi Islam terdapat beberapa pengertian oleh para ahli antara lain :
Menurut  M  Akran  Kham  “ lslamic  economics  aims  fhe  study  of  the  human falah  (wellbeing)  achieved  by  erganizing  the  resources  of  the  earth  on  the basic of cooperation and participation " 12
Bahwasanya  ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tenlang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi.
Definisi  yang  dikemukakan  Akram  Khan  tersebut  memberikan  dimensi normatif  (kebahagian  hidup  di  dunia  dan  akhirat)  serta  dimensi  positif (mengorganisir sumber daya alam).
Kemudian definisi Ekonomi Islam menurut M.Umer Chapra:
“ Islamic  economics  was  defined  as  that  branch  ofknowledge  which  helps realize  human  well-being  through  an  allocation  and  distribution  of  scarce resources  that  is  in  conformity  with  islamic  teaching  without  unduly curbingindividual  freedom  or  creating  continued  macro  economic  and ecological imbalances." 13
Menurut  Chapra,  ekonomi  Islam  adalah  suatu  cabang  pengetahuan  yang membantu  upaya  realisasi  kesejahteraan  manusia  melalui  alokasi  dan  distribusi sumber  daya  yang  terbatas  yang  berada  dalam  koridor  maqasid  tanpa  adanya mengekang  kebebasan  perorangan  serta  tanpa  menciptakan  ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi ang berkepanjangan.
10 Ibid.
11 Ibid., Hlm. 40.
12 M.  Akran  Kham,  An  Introduction  to  Islamic  economics,  International  Institue  of Islamic Thought ang Institute of Policy, Pakistan, 1994. Hlm. 33.
13 Umer  Chapra,  The  Future  of  Economics:  An  Islamic  Perspetive,  Terjemahan  oleh Ikhwan Abidin Basri, Jakarta, Gema Insani, 2000. Hlm. 108.
Dalam  hal  ini  prosedur  dalam  pengajuan  perkara  ekonomi  syariah  yang akan  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  harus  secara  tertulis  dan  didalamnya ditanda  tangani  oleh  pihak  penggugat  atau  seorang  kuasa  hukumnya  yang  sah kemudian ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama setempat. 14
Gugatan  perkara  ekonomi  syariah  setelah  ditujukan  kepada  Ketua Pengadilan  Agama,  kemudian  didaftarkan  serta  diberikan  nomor  register  setelah pihak  yang  medaftarkan  perkara  membayarkan  biaya  panjar  perkara  yang besaranya sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama.
3. Definisi Hakim Ekonomi Syariah
Dalam  hukum  positif  Indonesia  memberikan  definisi  bahwasanya  hakim sebagai    pejabat  pengadilan  negara  dengan  diberikan  sebuah  kewenangan  pada undang-undang agar dapat melakukan pengadilan. Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama, Hakim  Pengadilan  sebagai  seorang  pejabat  dengan  menjalankan  sebuah  tugas dalam  kekuasaan  kehakiman.  Dalam  pernyataan  dan  definisi  tersebut  bisa dilakukan  sebuah  pemahaman  mengenai  hakim  sebagai  seorang  pejabat  dengan tugasnya  melakukan  pengadilan  dan  menegakkan  keadilan  pada  sebuah  perkara atau permasalahan pada sebuah pengadilan.
Seorang  hakim  merupakan  salah  satu  bagian  dari  catur  wangsa  dalam penegakan  hukum  di  Indonesia.  Sebagai  penegak  hukum,  hakim  memiliki  tugas pokok  di  bidang  judicial,  yaitu  hakim  wajib  untuk  menerima,  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Dengan tugas seperti ini dapat dikatakan bahwa seorang hakim merupakan pelaksana inti yang  secara  fungsional  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman.  Oleh  karena  itu, keberadaan  seorang  hakim  sangat  penting  dan  sangat  menentukan  dalam penegakan hukum melalui putusan-putusannya.
Adapun  pengertian  menurut  Syara’  Hakim  yaitu  orang  yang  diangkat  oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan- perselsihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. 15
Lain  halnya  berdasarkan  pernytaan  yang  tercantum  pada  sebuah  undang- undang  Republik  Indonesia  No  48  tahun  2009  mengenai  Kekuasaan  Kehakiman mengenai  sebuah  maksut  pada  sebuah  hakim  sebagai  hakim  dalam  Mahkamah Agung  dan  hakim  terhadap  badan  peradilan  dengan  posisinya  dibawah  wilayah peradilan  umum,  wilayah  peradilan  agama,  wilayah  peradilan  militer,  wilayah peradilan  tata  usaha  negara,  dan  hakim  dalam  pengadilan  khusus  dengan posisinya di wilayah peradilan yang disebutkannya. 16
Sehingga  dengan  pernyataan  tersebut  hakim  menjadi  seorang  pejabat Negara dengan dilakukan pengangkatan oleh Kepala Negara  sebagai badan yang mengakkan  hukum  dan  peradilan  dengan  harapannya  bisa  menjadikan penyelesaian  masalah  dengan  sudah  diemban  berdasarkan  undang-undang  yang
14 Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis  Peradilan  Agama,  Buku  II,  Edisi  2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008. Hlm. 58
15 Muhammad  Salam  Madkur,  Peradilan  Dalam  islam,  (Surabaya:  PT.  Bina  Ilmu 1993). hlm. 29
16 Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
diberlakukan.  Hakim  sebagai  sebuah  unsur  dengan  keutamaan  pada  sebuah pengadilan.  Hingga  dirinya  “identik”  sebagai  pengadilan  yang  dilakukan.  Dalam sebuah  kebebasan  dengan  kekuasaan  kehakiman  lebih  dominan  dan  identic  pada kebebasan  hakim.  Selanjutnya  dengan  hal  tersebut,  dalam  sebuah  keputusan pengadilan identic dengan sebuah keputusan hakim. Sehingga, dalam hal tersebut menjadikan  tercapainya  penegakkan  keadilan  dan  hukum  letaknya  pada kompetensi  dan  kearifan  yang  dimiliki  oleh  seorang  hakim  pada  sebuah perumusan pembuatan putusan  yang ditunjukkan dengan proses keadilan.
Hakim sebagai sebuah unsur paling penting dan utama menjadikan lembaga peradilan  agama.  Sebagai  orang  yang  ditunjuk  menjadi  hakim  menjalankan sebuah  peran  dengan  sangatlah  utama  pada  pelaksanaan  dan  diberlakukannya sebuah  hukum  Islam  serta  sebagai  orang  yang  dominan  dan  utama  memiliki sebuah  tanggungjawab  penuh  untuk  penjagaan  dan  pertahanan  hukum  Islam. Dengan  tugas  hakim  yang  begitu  berat,  tentu  saja  tidak  mudah  sebagaian  besar orang  dapat  menjalankan  peran  tersebut.  Dengan  hal  tersebut  menjadikan keutamaan  dan  memberikan    sebuah  kriteria  khusus  dan  menyaring  sebagian orang  dengan  dapat  dilakukan  pengangkatan  sebagai  hakim.  Hal  tersebut mempunyai  sebuah  tujuan  dalam  sebuah  kepastian  orang  memiliki  pegangan sebuah  jabatan  tersebut  dengan  kesungguhan  dan  memiliki  sebuah  wibawa  dan kelayakan.  Sebagai  seorang  hakim  diwajibkan  dalam  menjalankan  sebuah pemeriksaan,  penilaian  dan  pemberian  sebuah  keputusan  pada  sebuah  masalah yang dihadapkan pada dirinya. Sebuah kewenangan dengan dimiliki oleh seorang hakim dapat disebutkan sebagai kekuasaan kehakiman.
Sebagai  seorang  hakim  tidak  diperbolehkan  melakukan  penolakan  dalam melakukan  pemeriksaan,  pengadilan    dan  memberikan  sebuah  keputusan permasalahan yang diajukan dan dihadapkannya pada sebuah  dalihnya mengenai hukum  dengan  tidak  terdapat  maupun  kurang  jelas,  dengan  mewajibkan  dalam melakukan  sebuah  pemeriksaan  dan  pengadilan. 17 Dengan  adanya  hal  hukum acara  perdata  peradilan  agama,  hakim  menjalankan  kewajibannya  untuk mendalami,  melakukan  pengidentifikasian  dan  mengetahua  maupun  paham mengenai  beberapa  nilai  hukum  dengan  hidup  dan  rasa  adil  dengan  tidak  serta merta melakukan penyimpangan pada syariat Islam.
4. Sekilas Perma No. 5 Tahun 2016
Dalam hal ini beberapa poin utama yang terdapat pada sebuah perma Nomor 5  tahun  2016  yaitu  : Pertama permasalahan  perekonomian  syariah  wajib  diadili dan dijalankan hakim perekonomian syariah dengan mempunyai sebuah sertifikat dan  dilakukan  pengangkatan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia dengan  tujuan  agar  dengan  melakuakan  penanganan  perkara  ekonomi  syariah menjadi efektif serta memberikan rasa keadilan.
Kedua, bila pada sebuah pengadilan tidak adanya Hakim Ekonomi Syariah, dengan  menjadikan  Ketua  Pengadilan  memiliki  kewenangan  menjalankan pemeriksaan  permsalahan  yang  diajukan  maupun  melakukan  penunjukan  wakil ketua maupun hakim senior pada jabatanya dengan sudah pernah menjalani diklat fungsional Hakim Ekonomi Syariah.
Dengan  adanya  perma  tersebut  seharusnya  pengadilan  agama  seyogyanya menerapkan  dengan  baik  dalam  menangani  perkara  ekonomi  syariah  guna menciptakan rasa keadilan untuk beberapa pihak yang mengalami permasalahan.
5. Syarat Menjadi Hakim Ekonomi Syariah
Sertifikasi  Hakim  Ekonomi  Syariah  merupakan  sebuah  proses  yang dilakukan  dengan  memberi  sertifikat  kepada  hakim  dengan  sudah  diberikan pernyataan lulus dalam beberapa seleksi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Antara  lain:  seleksi  administrasi,  seleksi  komeptensi,  integritas  sertapelatihan menjaddi  hakim  perekonomuan  syariah. 18 Dengan  hal  tersebut  pemberian sertifikasi  kepada  hakim  pengadilan  agama  termasuk  dalam  perihal  hakim  pada perkara khusus.
Dalam  sertifikasi  hakim  ekonomi  syariah  telah  dilakukan  pengaturan  pada suatu  Peraturan  Mahkamah  Agung  No  5  Tahun  2016  yang  didalamnya  telah dicakup  mengenai  13  bab  serta  terdapat  27  pasal  didalamnya.  Dengan  adanya sertifikasi  ini  diharapkan  dapat  memberikan  efektifitas  pelayanan  penanganan hukum  kepada  para  pencari  keadilan  perkara  ekonomi  syariah  secara  maksimal serta memberikan rasa adil kepada para pihak.
Hakim Pengadilan Agama memiliki tugas sangat mulia dalam menjalankan serta  menerapkan  hukum  Allah,  dengan  memeberikan  hak  kepada  yang  pantas menerima serta mencegah orang untuk berbuat sewenang-wenang serta menzalimi orang lain. 19
Dengan  berkembangnya  produk-produk  ekonomi  syariah  saat  ini,  tidak sedikit  juga  yang  berakhir  ke  pengadilan  untuk  mendapatkan  keputusan  secara hukum yang kuat dikarenakan ketika berjalanya suatu ikatan perjanjian bisnis atau kerjasama ekonomi syariah terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak maka pihak lain  merasa  dirugikan,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  membawa  masalah tersebut ke pengadilan agama sebagai ikhtiar mencari solusi jalan keluar.
Adanya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2016,  kewenangan pengadilan  Agama    dengan  menyelesaikan  permasalahan    ekonomi  syariah menjadi cukup kuat  disebabkan oleh hakim dengan akan melakukan penanganan pada  permasalahan  yang  diajukan  harus  mempunyai  sebuah  sertifikasi  khusus. Berikut  pernyataan  mantan  ketua  Komisi  Yudisial  tahun  2016-2018  tentang adanya peraturan Mahkamah Agung tersebut. Prof.  Dr.  Aidul  Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. tentang perkara ekonomi syariah yang diperiksa oleh bukan hakim  dengan  mempunyai  sertifikasi  perekonimian  syariah.  Berdasarkan  dalam perma tersebut permasalahan perekonomian syariah harus dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pengadilan pada hakim dengan bersertifikat perekonomian syariah, dan  bila  tidak  ada  sehingga  dilakukan  oleh  ketua  pengadilan  dengan  memiliki kewenangan  guna  melakukan  pemeriksaan  pada  permasalahan  yang  diajukan. Dengan  adanya  kekuasaan  manajerial  serta  tekhnikal  ketua  pengadilan  dapat menunjuk  hakim  dibawahnya  jika  saat  itu  terdapat  urgensi  pada  pimpinan pengadilan.  Untuk  menilai  apakah  hal  seperti  ini  termasuk  dalam  pelanggaran
18 Pasal  1  Ayat  1,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (PERMA  RI) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
19 Abdul  Halim,  Peradilan  Agama  dalam  Politik  Hukum  di  Indonesia,  Akar  Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Jakarta : Gema Insani Press, 1996). Hlm. 95
kode etik atau bukan dapat dilaporkan kepada Komisi Yudisial sebagai pengawas kinerja  hakim  untuk  menilai  sikap  tersebut  termasuk  pelanggaran  atau  bukan. 20 Dikarenakan  dari  penelitian  penulis  yang  ditemukan,  dari  beberapa  perkara tersebut  ditangani  oleh  hakim  yang  belum  memiliki  kompetensi  dan  belum melakukan  diklat  fungsional  ekonomi  syariah,  akan  tetapi  hakim  tersebut  tetap menangani  perkara  tersebut  dikarenakan  tugas  dari  ketua  pengadilan  dan  hakim bersifat tidak boleh menolak perkara dan wajib mencarikan hukumnya.
6. Analisis Hasil Temuan
Dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Agung  tersebut,  pengadilan  agama dengan  menjalani  register  permasalahan  sengketa  ekonomi  syariah  wajib menunjuk  majelis  hakim  dengan    ketua  majelis  yang  menjalankan  maupun seorang  anggota  dengan  berupa  hakim  perekonomian  syariah,  akan  tetapi  masih banyak  Pengadilan  Agama  yang  jumlah  hakim  yang  sesuai  peraturan  tersebut belum  mencukupi,  dikarenakan  pemerataan  hakim  serta  dana  yang  dimiliki Mahkamah  Agung  juga  terbatas  untuk  meberikan  pelatihan  serta  diklat-diklat. Seyogyanya jika terdapat pengadilan yang belum memiliki hakim yang memiliki sertifikasi tersebut sesuai dengan peraturan hendaknya Ketua Pengadilan lah yang memeriksa  hingga  memutus  perkara  tersebut.  Akan  tetapi  jika  jadwal  serta kesibukan  agenda  ketua  pengadilan  sangat  cukup  padat  diperbolehkan  untuk menunjuk  hakim  dibawahnya  yang  senior  dalam  jabatan  hakimnya  dan  sudah pernah menikuti pelatihan-pelatihan mengenai sengketa syariah 21
Pada  sebuah  permasalahan  tersebut    dengan  pengajuannya  dalam  tahun 2016-2018  hakim  dengan  melakukan  penanganan  permasalahan  masih  baru mempunyai  sebuah  sertifikat  perekonomuan  syariah  pada  tahun  2018.  Sehingga dengan  permasalahan  yang  sudah  dilakukan  penanganan  bisa  dinyatakan  batal demi hukum yang disebabkan oleh hakim dengan melakukan penanganan tersebut dalam  kala  tersebut  masih  belum  mempunyai  sertifikat  perekonomuan  syariah berdasarkan pengaturan yang tercantum dalam PERMA No. 5 Tahun 2016.
Sedangkan 6 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo beberapa  perkara  diantaranya  diselesaikan  oleh  hakim  dengan  masih  belum mempunyai  sertifikat  perekonomian  syariah  dalam  kala  tersebut,  akan  tetapi hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tidak dapat menolak dikarenakan sifat hakim  adalah  wajib  mencarikan  hukumnya  serta  dilarang  menolak  perkara  yang masuk, akan tetapi dari perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, beberapa  pihak  dengan  mempunyai  permasalahan  tidak  terima  dan  melakukan banding hingga kasasi. 22
Dalam  sebuah  wewenang  absolut  Pengadilan  Agama  dengan  mempunyai hak  untuk  melakukan  penanganan  perkara  perekonomian  syariah,  terhadap permasalan  yang  sudah  dilakukan  penanganan  hingga  sekarang  ini  diperoleh dengan  6  (enam)  perkara  dengan  I n  Kracht ,  Banding,  dan  Kasasi.  Beberapa
20 Wawancara  Sederhana  dengan Prof.  Dr.  Aidul  Fitriciada  Azhari,  S.H.,  M.Hum.  5 Oktober 2022.
21 Abd.  Hamid, Peluang  dan  Tantangan  Pengadilan  Agama  Polewali  Mandar  dalam Mensosialisasikan  Perkara  Ekonomi  Syariah ,  J-Alif  Jurnal  Penelitian  Hukum  ekonomi  Syariah dan sosial Volume 2 Nomor 1, Mei 2017, Hlm 11.
22 M. Mansur, Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan
perkara  yang  disebutkan  sudah  melalui  pemenuhan  terhadap  rasa  keadilan  yang disebabkan  oleh  hakim  pada  suatu  keputusan  permasalahan  ini  sudah dipertimbangkan  dalam  berbagai  keterangan,  saksi  beserta  dan  barang  buktiyang sudah  disampaikan  pada  proses  persidangan,  meskipun  hakim  pengadilan  agama mempunyai  sertifikat  perekonomian syariah yang masih baru   diperoleh di tahun 2018  dan  masih  belum  keseluruhan  hakim  yang  mempunyainya,  manum  dalam perkara  yang  sudah  ditangani  dan  dinyatakan terselesaikan  tidak  bisa  dinyatakan batal demi hukum hanya dikarenakan oleh hakim dengan melakukan penanganan permasalahan  masih    belum  mempunyai  sertifikat  perekonomian  syariah,  dan syarat  keputusan  yang  disampaikan  bisa  dinyatakan  batal  demi  hukum  tidak terpenuhinya  sebuah  syaratnya,  hal  ini  disebabkan  oleh  sebuah  syarat  dakam keputusan bisa dinyatakan batal demi hukum  dengan beruoa : tidak  disampaikan kepada publik, sebuah keputusan yang tidak terdapat irahirah , dengan menangani sebuah permasalahan diawali dengan tidak adanya sebuah tindakan mediasi. 23
Apabila  terdapat  seorang  Hakim  dirasa  melanggar  ketentuang  peraturan yang ada maka dapat dilaporkan kepada Komisi Yudisial jika hakim tersebut tidak menjalankan  peraturan  yang  ada,  dan  dapat  mendapatkan  sanksi  jika  terbukti melanggar kode etik.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Dalam  era  sekarang  ini  menjadikan  sebuah  urgensi  perkara  perekonomian syariah  dengan  berupa  perkara  perekonomian  syariah  masuk  dalam  sebuah wewenang  absolut  dengan  dapat  dinyatakan  dengan  masih  baru  dan  diperlukan untuk  proses  khusus  dalam  penanganannya,  sehingga  seorang  hakim  yang melakukan  penanganan  sebagai  hakim  dengan  sudah  mempunyai  suati  sertifikat perekonomuan syariah supaya hakim bisa menjalankan tugas yang ditanggungnya dengan  profesional,  hak  tersebut  disebakan  oleh  beberpa  jenis  dan  juga  produk perekonomian  syariah  yang  bervariasi,  dan  tidak  sembarang  hakim  bisa melakukan  penanganan  terhadap  permasalahan  perekonomian  syariah,  dengan hanya  saja  hakim  dengan  sudah  mempunyai  sebuah  sertifikat  perekonomian syariah  maupun  seorang  ketua  pengadilan  dengan  bisa  melakukan  pemeriksaan permasalahan perekonomian syariah, bila dalam sebuah pengadilan masih beelum terdapat atau tidak terdapat hakim perekonomian syariah, sehingga seorang ketua dalam  memberikan  kewenangannya    kepada  hakim  yang  berada  dibawahnya dengan  artian  bila  ketua  tidak  dapat  hadir  maupun  mempunyai  tugas  dan keperluan lain yang lebih penting lain sehingga bisa dilakukan penunjukan kepada hakim  dibawahnya  meskipun  masih  belum  atau  tidak  mempunyai  sertifikat perekonomian  syariah  pada  syarat  hakim  yang  telah  menjalani  diklat  fungsional perekonomian syariah.
Dengan  pernyataan  tersebut  bagi  hakim  dengan  masih  belum    mempunyai sertifkat  perekonomian  syariah  dengan  sudah  melakukan  penanganan permasalahan  ekonomi  syariah  bisa  dilakukan  pelaporan  untuk  beberapa  pihak yang  mengalami  perkara  sengketa,  hal  ini  disebabkan  dalam  melakukan
penanganan  terhadap  permasalahan    ekonomi  syariah  hakim  yang  menjalankan penyelesaian  masalah  masih  belum  mempunyai  sebuah  sertifikat  perekonomian syariah,  dan  bisa  dilakukan  pelaporan  terhadap  Komisi  Yudisial  dengan mempunyai  sebuah  tugas  berdasarkan  Pasal  20  UU  No.  18  Tahun  2011  yang berupa : menjalankan pemantauan dan mengawasi pada tindakan yang dilakukan oleh hakim, melakukan penerimaan sebuah laporan yang berasal dari masyarakat dengan  berhubungan  pada  proses  yang  melanggar  Kode  etik  maupun  Pedoman Perilaku  Hakim,  menjalankan  proses  verifikasi,  pengklarifikasian  dan menginvestigasi  pada  sebuah  pelaporan  dengan  pendugaan  melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim  dengan cara yang tertutup, pemutusan  kebenaran  sebuah  pelaporan  dengan  pendugaan  Pelanggaran  Kode Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim,  selanjutnya  melakukan  penentuan  tindakan yang  dilakukan  berdasarkan    hukum  dengan  berkatan  mengenai  pelaporan  yang diajukan.
2. Saran
a) Bagi  hakim  Pengadilan  Agama  untuk  dapat  lebih  meningkatkan kualitas  para  hakimnya  dengan  mengikuti  pelatihan,  diskusi  kepada sesama hakim dan membaca banyak refrensi tentang ekonomi syariah b) Kepada  Mahkamah  Agung  yang  menjadi  peran  sebagai  lembaga negara  dengan  melakukan  penyusunan  dan  melakukan  pengawasan maupun  juga  menerbitkan  sebuah  Peraturan  Mahkamah  Agung (Perma)    yang  dikeluarkan  dan  dengan  sudah  melakukan  penetapan pada  Perma  Nomor  5  Tahun  2016  mengenai  sertifikasi  hakim perekonomian  syariah  supada  dapat  meningkatkan  sebuah  anggaran dengan  menjasi  semakin  maksimal  dan  optimal  pada  sebuah  fasilitas dari  sertifikasi  hakim  Pengadilan  Agama  guna  mempunyai  suatu sertifikat  perekonomian  syariah  guna  bisa  diberikan  peningkatan efektifitasnya  dalam  menangani  beberapa  perkara  perekonomian syariah  sebagai  upaya  untuk  menegakkan  hukum  perekonomian syariah dengan terpenuhinya rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Manan,  Bebebrapa  Masalah  Hukum  dalam  Praktik  Ekonomi  Syariah, makalah disampaikan pada diklat cakim angkatan 2 di Banten, 2007
Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Jakarta : Gema Insani Press, 1996).
Afdol,  Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  (Surabaya  :  Airlangga  University Press 2006).
Andi Fariana “Peran Strategis Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah”, Al-Ihkam, Vol. 10 No. 2, 2015.
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, (Jakarta : Sinar Grafika 2007). Muhammad  Salam  Madkur,  Peradilan  Dalam  islam,  (Surabaya:  PT.  Bina  Ilmu 1993).
M. Akran Kham, An Introduction to Islamic economics, International Institue of Islamic Thought ang Institute of Policy, Pakistan, 1994.
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.
Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspetive, Terjemahan oleh Ikhwan Abidin Basri, Jakarta, Gema Insani, 2000.
Wiratna  Sujarweni,  Metodologi  Penelitia  Bisnis  &  Ekonomi  (Yogyakarta  : Pustaka Baru Press,2015), Hlm. 25.
Wawancara Sederhana dengan Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. 5 Oktober 2022.
M. Mansur, Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan

## Jurnal
Aisyah Nur, Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 1, Juni 2018.
Hariyanto  Erie, Kompetensi  Hakim  Pengadilan  Agama  Pmekasan  dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah Pasca Amandemen Undang- undang Peradilan Agama , Conference Proceedings (AICIS XII) Hamid Abd, Peluang dan Tantangan Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam Mensosialisasikan  Perkara  Ekonomi  Syariah ,  J-Alif  Jurnal  Penelitian Hukum  ekonomi  Syariah  dan  sosial  Volume  2  Nomor  1,  Mei  2017, digilib.uinsby, 2012
Immanuel  Grace,  Kewenangan  Pengadilan  Negeri  Dalam  Mmutus  Sengketa Lelang  Perbankan  Syariah,  Jurnal  Hukum  Bisnis  Volume  3  Nomor  1, April 2019.

## Peraturan Perundang - Undangan
Pasal  1  Ayat  1,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (PERMA  RI) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.