Volume 8, No. 1, April 2015 Hlm. 9-18 http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator ISSN: 1829-7935

## URGENSI KESESUAIAN AKAD MENURUT HUKUM POSITIF DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI MADURA
Achmad Badarus Syamsi 1 , Ahmad Musadad 2 , dan Mohammad Hipni 3
1,2,3 Program Studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura
1 bsyams85@gmail.com, 2 musadad81@gmail.com, dan 3 hipn_2013@yahoo.com

## Abstrak
Lembaga  keuangan  syariah  non  bank  semakin  lama  semakin  banyak,  termasuk  di  Madura.  Tumbuhnya lembaga keuangan syariah merupakan sebuah sinyal positif khususnya bagi masyarakat Madura yang sangat kental  dengan  ajaran  keislamannya.  Perlu  digarisbawahi  bahwa  masih  perlu  adanya  pengawasan  dari penerapan  akad  apakah  sesuai  dengan  hukum  positif  dan  prinsip  syariah  atau  tidak,  walaupun  sudah  ada Dewan Pengawas Syariah,  namun apa  yang ada di lapangan bisa berbeda. Tujuan dari penelitian ini  yaitu pertama,  untuk  mengetahui  akad  apakah  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  lembaga  keuangan  syaroiah non  bank  di  Madura.  Kedua,  untuk  mendeskripsikan  dan  mengkaji  keabsahan  akad  pada  produk pembiayaan  di  lembaga  keuangan  syariah  non  bank  di  Madura.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  empiris.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  mendalam  dan  obervasi untuk mendapatkan data primer berupa draft akad dan keterangan dari lembaga keuangan syariah non bank, serta dokumentasi dari literatur terkait lembaga keuangan syariah non bank dan akad. Setelah itu data yang didapatkan  dikaji  secara  konseptual  dan  komprehensif  dengan  menggunakan  teknik  analisa  data  deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah  non  bank  adalah  akad  murabahah.  Akad  yang  digunakan  sudah  sesuai  dengan  hukum  positif  dan prinsip syariah, namun masih perlu perbaikan dari segi praktiknya.
Kata Kunci: Lembaga keuangan syariah non bank, akad, prinsip syariah.

## Abstract
The growth of sharia financial institution in Indonesia is increasing year by year, particularly in Madura that  its  population  of  moslems  almost  100  percent.  The  understanding  of  Islamic  knowledge  so  far  only about tancendental action, between God and human being. While the understanding of Islamic knowledge and  its  implementation  about  one  and  others  human  being  doesn’t  run  well.  Although  there  is  sharia supervisory board, it does not guarantee the implementation of akad is suit with sharia act. The purpose of this research is find out and to explain the implementation of akad in sharia financial institution of Madura and analysis the implementation of akad is suit to Islamic law or not. This research is library research that use  yuridical  normative  approach.  The  method  is  to  find  the  truth  in  the  research  and  to  examine  the contract  in  sharia  financial  institution  in  Madura  before  Islamic  law  and  Indonesian  contract  law.  The techniques of collection data are observations of document analysis and interviews. The method of analysis is a desciptive analysis, that describe detailly and systematically the whole data of contract application in sharia  financial  institution  in  Madura.  The  hypothesis  of  this  research  is,  first,  the  contract  in  sharia financial institution in Madura is compliance with Islamic law and Indonesian contract law. Second, sharia financial  institution  in  Madura  apply  mudharabah  for  funding  product  and  the  third  for  lending  product sharia financia institution in Madura apply akad rahn and ijarah.
Keywords : sharia financial institution, akad, sharia principle.

## PENDAHULUAN
Sejarah  lembaga  keuangan  Indonesia  mencatat  bahwa  lahirnya  perekonomian  syariah  di  Indonesia ditandai  dengan  lahirnya  bank  Muamalat  Indonesia  sebagai  bank  syariah  pertama  di  Indonesia  pada awal tahun 1990-an sampai sekarang mengalami peningkatan yang signifikan.
Sistem  ekonomi  syariah  merupakan  sistem  perekonomian  yang  sudah  ada  sejak  abad  7  masehi, bersamaan dengan perkembangan agama Islam. Namun penerapan  sistem ini di Indonesia dimulai pada awal  tahun  1990-an.  Sistem  perekonomian  modern  mengakui  bahwa  sistem  ekonomi  syariah  adalah sistem perekonomian yang lebih baik dari sistem ekonomi yang sudah ada. Hal ini terbukti dari survive - nya  bank  syariah  sebagai  representasi  dari  sistem  ekonomi  syariah  pada  tahun  1998  dan  2008.  Ketika banyak  bank  yang  dilikuidasi  pada  krisis  moneter  tahun  1998,  bank  Muamalat  Indonesia  tidak mengalami hal tersebut.
Satu  dekade  terakhir  banyak  lahir  lembaga  keuangan  syariah  baik  bank  maupun    non  bank.  Berbagai bentuk lembaga keuangan syariah pun bermunculan, misalnya perbankan syariah yang terdiri dari bank umum  syariah  dan  bank  pembiayaan  rakyat  syariah,  maupun  lembaga  keuangan  syariah  yang  lain seperti baitul mal wa tamwil, leasing syariah dan asuransi syariah.
Lahirnya  lembaga  keuangan  syariah  yang  menjamur  sayangnya  tidak  diikuti  dengan  regulasi  dari pemerintah.  Hanya  lembaga  keuangan  syariah  bank  saja  yang  mempunyai  regulasi  yang  pasti,  yaitu dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian diatur secara khusus dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Seiring  berjalannya  waktu  sudah  banyak  ketentuan  terkait  perbankan  syariah  yang  termuat  baik berbentuk  Peraturan  Bank  Indonesia  maupun  Surat  Edaran  Bank  Indonesia.  Termasuk  salah  satu peraturan  yang  penting  terutama  dalam    Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Kegiatan  Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. 1
Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  terkait  perbankan  syariah  tidak  diikuti  oleh  ketentuan-ketentuan yang  mengatur  terkait  lembaga  keuangan  syariah  non  bank  seperti  BMT  dan  lembaga  lainnya.  Hal  ini menimbulkan  ketidakpastian  dan  akibatnya  banyak  konsumen  yang  dirugikan  karena  banyak  lembaga keuangan  syariah  non  bank  yang  dikelola  dengan  tidak  baik  dan  tidak  menerapkan  prinsip  syariah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai representasi dari ijtihad ulama Indonesia terkait ekonomi syariah.
Salah satu wilayah di Indonesia yang kental dengan ajaran dan budaya Islamnya adalah pulau Madura. Banyak lembaga keuangan syariah non bank yang berdiri di pulau ini. Akad atau kontrak syariah yang dibuat  sesuai  dengan  ketentuan  baik  syariah  maupun  hukum  di  Indonesia  merupakan  bukti  bahwa Madura  telah  siap  untuk  dijadikan  tempat  investasi  khususnya  masyarakat  global  yang  tertarik  dengan sistem ekonomi syariah sebagai dasar penanaman investasi.
Pelaksanaan  akad  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah  sangat  merugikan  konsumen,  terutama produk  pembiayaan.  Terkait  hal  ini  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang  Urgensi  Kesesuaian  Akad Menurut Hukum Positif di Lembaga Keuangan Syariah non Bank Untuk Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  di  Madura.  Adapun  permasalah  yang  dikaji  antara  lain adalah  pertama,  akad  apa  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  non  bank  di Madura?,  kedua,  bagaimana  kesesuaian  akad  menurut  hukum  positif  pada  produk  pembiayaan  di lembaga  keuangan  syariah  non  bank  di  Madura?,  ketiga,  bagaimana  kesesuaian  akad  menurut  hukum positif pada produk simpanan di lembaga keuangan syariah non bank di Madura?.
Kajian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendeskripsikan  implementasi  akad  pada  produk  simpanan dan  pembiayaan  di  lembaga  keuangan  syariah  non  bank  di  Madura,  dan  menganalisis  keabsahan  akad pada produk pembiayaan dan simpanan di lembaga keuangan syariah non bank di Madura.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu Penelitian terhadap asas  hukum  dan  kaidah  hukum  tentang  keabsahan  akad.  Penulis  melakukan  penelitian  kepustakaan  untuk mendapatkan data sekunder, selain daripada itu penulis juga melakukan wawancara untuk memperoleh data primer secara langsung dari lembaga keuangan syari’ah non bank di Pamekasan, untuk produk pembiayaan
1 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
penulis  melakukan  wawancara  di  Pegadaian  syari’ah  cabang  Pamekasan  dan  untuk  produk  simpanan  di Koperasi  syari’ah  Nuri.  Analisis  penelitian  tentang  Urgensi  Kesesuaian  Akad  Menurut  Hukum  Positif  di Lembaga  Keuangan  Syariah  non  Bank  Untuk  Perlindungan  Konsumen  dalam  Menghadapi  Masyarakat Ekonomi ASEAN di Madura bersifat deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep akad mudharabah
Mudharabah atau qiradh termasuk kedalam kategori syirkah . Dalam bahasa penduduk Irak dikenal dengan Mudharabah . Sedangkan di Hijaz dikenal dengan istilah qiradh yang berasal dari kata qordh yang memiliki arti potong hal ini dikarenakan pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada ‘ amil (pengelola modal mudharabah ) agar mengelolanya dan memberikan sebagian dari keuntungan pengelolaan modal  tersebut.  Atau  diambil  dari  kata muqaradhah yang  berarti  persamaan  hal  ini  dikarenakan  baik pemilik modal maupun amil sama – sama memiliki hak dari keuntungan yang diperoleh karena usaha yang dilakukan  bersumber  dari  modal  yang  diberikan  pemiliki  modal  dan  pengelolaan  dari  modal  terebut dilakukan oleh amil .
Menurut  pengertian  syar’i Mudharabah atau qiradh adalah  akad  yang  mengharuskan  seseorang  yang memiliki  harta  memberikan  hartanya  kepada  seorang  pekerja  untuk  dia  berusaha  sedangkan  keuntungan dibagi di antara keduanya. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa Mudharabah terjadi apabila ada seseorang yang memberikan sebagian hartanya untuk dikelola kepada seseorang yang kemudian apabila mendapatkan hasil  maka  keuntungan  dibagi  diantara  keduanya  dan  modal  yang  diberikan  tidak  boleh  berupa  hutang harus  harta. 2 Keuntungan  tidak  boleh  disyaratkan  menjadi  milik  salah  satu  pihak  misalkan  hanya  untuk pemilik modal saja maka akad tersebut menjadi akad mubadha’ah sedangkan apabila di syaratkan menjadi milik Mudharib (pengelola)  maka akadnya akan berubah  menjadi akad pinjaman atau qardh . Sedang jika terjadi  kerugian  maka  di  tanggung  oleh  pemodal,  karena  pekerja  itu  sudah  menanggung  kerugian  dengan kelelahan bekerja, maka dia tidak boleh dibebani dengan kerugian lain. 3
Landasan Hukum Mudharaba 4
Pada  dasarnya  semua  ulama  Madzhab  sepakat  bahwa Mudharabah adalah  boleh  berdasarkan  al  –  quran, sunnah, ijma’ dan qiyas . Kecuali terhadap hal – hal yang terdapat gharar di dalamnya. Adapun dalil – dalil Al  –  Quran  yaitu,  Artinya: “dan  yang  lain  berjalan  di  bumi  mencari  sebagian  karunia  Allah”  Q.S.  Al  – Muzammil ayat  20  “ Apabila  shalat  telah  dilaksanakan,  maka  bertebarkanlah  kamu  di  muka  bumi,  dan carilah karunia Allah”. Q.S. Al – Jumu’ah ayat 10. Sedangkan dalil hadist Ibnu Majah meriwayatkan dari shuhaib  r.a.  bahwa  nabi  SAW  bersabda:  “ ada  tiga  perkara  yang  didalamnya  terdapat  keberkahan  yaitu, menjual  dengan  tangguh,  muqorodhah  (Mudharabah),  dan  mencampur  gandum  dengan  tepung  untuk  di rumah, bukan untuk di jual”.
Sedangkan  dalil ijma ’ Mudharabah adalah  apa  yang  diriwayatkan  oleh  jamaah  dari  para  sahabat  bahwa mereka  memberikan  harta  anak  yatim  untuk  dilakukan Mudharabah terhadapnya,  dan  tidak  ada  yang mengingkarinya.  Dalil qiyas dari  akad Mudharabah adalah  diqiyaskan  dengan  akad musaqah (akad pemeliharaan  tanaman).  Karena  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  ada  manusia  yang  memiliki  benih  tapi tidak memiliki waktu ataupun keahlian sama halnya dengan Mudharabah . 1. Rukun Mudharabah 5
Menurut  Ulama  Hanafiyah  rukun Mudharabah adalah ijab dan qabul dengan  lafal  yang  menunjukan makna  dari  ijab  dan  qabul  tersebut.  Sedangkan  menurut  jumhur  ulama  rukun Mudharabah ada  tiga yaitu  pelaku  akad  (pemilik  modal  dan amil ), ma’quud  alaih ,  dan Sighah ( ijab dan qabul ).  Ulama Syafi’yah menjadikan rukun tersebut lima, yaitu modal, kerja, laba, sighah, dan pelaku akad.
2. Syarat Mudharabah 6
a) Syarat pelaku akad
Hal  –  hal  yang  disyaratkan  dalam  pelaku  akad  (pemilik  modal  dan Mudharib )  adalah  keharusan memiliki  kecakapan  untuk  melakukan  wakalah.  Hal  itu  karena Mudharib bekerja  untuk  pemilik modal  dimana  hal  itu  mengandung  makna  mewakilkan.  Sedangkan  secara  khusus  tidak  di syaratkan  bahwa  pelaku Mudharabah keduanya  harus  beragama  Islam.  Akad  yang  dilakukan
2 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 246.
3 Abu Bakar Jabir al – jaza’iri, Minhajul Muslim, (Surakarta: Insan Kamil,  2014), hlm. 647.
4 Wahbah az – Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.477.
5 Ibid , hlm. 479
6 Ibid , hlm.482
dengan ahluz dzimmah atau  dengan orang  non  muslim  yang erada dibawah perlindungan negara muslim tetap di anggap sah namun ulama Malikiyah menganggap akad tersebut makruh .
b) Syarat Modal
1) Modal  harus  berupa  uang  yang  masih  berlaku,  yaitu  dinar  dirham  dan  sejenisnya.  Modal dianggap  tidak  sah  apabila  yang  dipergunakan  adalah  barang  hal  ini  dikarenakan dikhawatirkan terjadi gharar karena nilai dari barang tersebut yang bisa berubah ubah setiap waktu.  Namun  ada  sebagian  ulama  yang  memberikan  keringanan  terhadap  ketentuan  modal dari Mudharabah seperti ulama Malikiyah.
2) Besarnya  modal  harus  diketahui,  tidak  sah  suatu  akad Mudharabah apabila  besarnya  modal tidak  diketahui  karena  rawan  terjadi  gharar  karena  berkaitan  juga  dengan  perolehan keuntungan yang di bagi.
3) Modal  harus  barang  tertentu  dan  ada,  bukan  utang  modal  yang  berupa  utang  tidak  bisa digunakan  dalam  akad Mudharabah karena  hutang  berarti  modal  tersebut  masih  berada  di tangan orang lain.
c) Syarat – syarat keuntungan
1) Besarnya  keuntungan  harus  diketahui,  hal  itu  dikarenakan ma’quud alaih muharabah  adalah memperoleh keuntungan jadi apabila ma’qud alaih nya tidak jelas maka akadnya batal.
2) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama Keuntungan yang diperoleh menjadi hak bersama baik  pemilik modal maupun Mudharib .
3. Jenis – jenis Mudharabah 7
Mudharabah ada dua jenis yaitu Mudharabah mutlaqah dan Mudharabah muqayyadah . Mudharabah mutlaqah adalah Mudharabah tanpa  syarat  tertentu  yang  diberikan  oleh  pemilik  modal  sedangkan Mudharabah muqayyadah adalah Mudharabah yang  mencantumkan  syarat  –  syarat  tertentu  kepada Mudharib . 4. Hal – hal yang dapat membatalkan Mudharabah
a) Fasakh (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan
Pemilik  modal  berhak  melakukan  pembatalan  perjanjian  kerja  sama  dengan Mudharib namun terkait  dengan  pembagian  keuntungan Mudharib tetap  mendapat  keuntungan  sesuai  dengan kesepakatan di awal dan keuntungan yang diperoleh.
b) Kematian salah satu pelaku akad
Mudharabah batal  ketika  salah  satu  pelaku  akad  meninggal  karena  sudah  tidak  ada  lagi  yang memenuhi pelaksanaan akad.  Namun ulama Malikiyah berpendapat tidak batal  karena Mudharib memiliki  ahli  waris  yang  bisa  mengemban  amanah  tersebut  atau  juga  bisa  menunjuk  orang  lain asalkan amanah.
c) Salah satu pelaku akad menjadi gila
Sudah  disebutkan  di  awal  tadi  bahwa  pelaku  akad  haruslah  orang  yang  cakap.  Kegilaan  adalah sebuah hal yang mencerminkan ketidak cakapan seseorang.
d) Murtadnya pemilik modal
Murtad  disini  berarti  pemilik  modal  tersebut  meninggal  setelah  keluar  dari  agama  islam  atau masuk kenegara musuh.
e) Rusaknya modal Mudharabah ditangan Mudharib
Modal merupakan hal pokok yang harus ada di dalam Mudharabah jadi apabila modal rusak atau dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebelum dipergunakan untuk Mudharabah maka akadnya batal.

## Konsep Akad Rahn
1. Pengertian Rahn
Secara etimologi dalam bahasa Arab, kata rahn berarti “tetap” dan “lestari”. Kata rahn juga dinamai al- hasbu artinya  “penahanan”.,  seperti  dikatakan ni’matun  rahinah, artinya  “karunia  yang  tetap  dan lestari”. 8
Sedangkan  secara  terminologi rahn didefinisikan  oleh  beberapa  ulama fiqh antara  lain  menurut  ulama Malikiyah: “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”, menurut ulama Hanafiyah: “menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar  hak  (piutang)  itu,  baik  seluruhnya  maupun  sebagiannya”,  dan  ulama  Syafi’iyah  dan Hanabilah:  “menjadikan  materi  atau  barang  sebagai  jaminan  hutang,  yang  dapat  dijadikan  pembayar hutang apablia orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu”.
7 Ibid , hlm. 479
8 Fathurrahman  Djamil, Penerapan  Hukum  Perjanjian  Dalam  Transaksi  di  Lembaga  Keuangan  Syariah (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012), hlm. 232-233.
Rahn adalah  menahan  salah  satu  harta  milik  si  peminjam  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang diterimanya.  Barang  yang  ditahan  tersebut  memiliki  nilai  ekonomis.  Dengan  demikian  pihak  yang menahan  dapat  mengambil  kembali  seluruh  atau  sebagian  piutangnya.  Dengan  kata  lain  biasanya disebut jaminan utang atau gadai. 9
Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional, rahn adalah akad penyerahan barang/harta ( marhun ) dari nasabah ( rahin ) kepada bank ( murtahin ) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. 2. Landasan Hukum
1. Al-Qur’an
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang  berpiutang).... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283) 2. Hadist
Dari A’masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah ra, bahwa Nabi Muhammad saw membeli makanan  dari  orang  Yahudi  dengan  cara  ditangguhkan  pembayarannya  kemudian  nabi menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari). 10
3. Ijma
Para ulama sepakat bahwa: a. Barang sebagai jaminan utang ( rahn) dibolehkan ( jaiz). b. Rahn dapat dilakukan baik dalam bepergian ( safar ) maupun tidak dalam safar. 3. Rukun dan Syarat Rahn
1. Rukun
Menurut jumhur ulama rukun rahn ada lima, yaitu rahin (orang yang menggadaikan), murtahin (orang yang menerima gadai), marhun (objek/barang gadai), marhun bih (utang), dan shighat (ijab- qabul). 11 2. Syarat 12
a. Para pihak dalam pembiayaan rahn ( rahin dan murtahin ) Para  pihak  yang  melakukan  akad rahn haruslah  cakap  bertindak  menurut  hukum.  Cakap bertindak menurut ulama adalah dewasa dan berakal.
b. Pernyataan kesepakatan ( shigat )
Menurut jumhur ulama apabila syarat  mendukung  kelancaran akad  maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad, maka syaratnya batal.
c. Marhun bih (utang)
Merupakan hak  yang  wajib dikembalikan  kepada  yang  memberi  hutang,  hutang tidak boleh dilunasi dengan jaminan, dan hutang itu jelas dan tertentu. Adapun cara memperoleh pinjaman di Pegadaian Syariah adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas  yang lain, marhun bergerak seperti emas, berlian, kendaraan bermotor, barang elektronik dan alat rumah tangga.
d. Marhun (barang)
Barang  jaminan  itu  boleh  dijual  dan  nilainya  sama  dengan  hutang,  berharga  dan  boleh dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berhutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh, dan boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.
4. Berakhirnya Akad Rahn
Berakhirnya akad rahn, menurut Wahbah AZ-Zuhaili dikarenakan hal-hal berikut:
a. Barang yang diserahkan kembali kepada pemiliknya.
b. Rahin membayar hutangnya.
c. Dijual paksa yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan rahin.
d. Pembebasan hutang dengan cara apapun.
e. Pembatalan oleh murtahin , meski tidak ada persetujuan dari pihak rahin.
f. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan murtahin .
g. Memanfaatkan  barang  gadai  dengan  penyewaan, hibah dan shadaqah baik  dari  pihak rahin maupun murtahin.
h. Meninggalnya rahin atau murtahin .
Berdasarkan ketentuan pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata gadai berakhir apabila 13 :
a. Hapusnya hutang yang ditanggung.
b. Dilepaskan secara sukarela.
c. Barang tanggungan hilang.
9 Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,2001), hlm. 128.
10 Wahbah Al-Zuhayly, Al-Fiqhul Islam wa adillatuh , jilid V, hlm.183.
11 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 162.
12 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 267-268.
13 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 297-298.
d. Barang tanggungan musnah.
e. Jika seorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang digadaikan.

## Konsep Akad Ijarah
1. Pengertian Ijarah
Ijarah dari  bahasa  Arab  berarti  upah,  sewa,  jasa,  atau  imbalan. Ijarah merupakan  bentuk  kegiatan muamalah  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia. Al-ijarah berasal  dari  kata “al-ajru” yang berarti ganti. Menurut istilah  syara ijarah berarti suatu jenis akad  untuk  mengambil  manfaat dengan jalan penggantian. 14 2. Rukun dan Syarat Ijarah 15
Rukun ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut: 1. Pelaku  aset  ( musta’jir )  adalah  pihak  yang  menyewa  aset,  dan mu’jir atau muajir adalah  pihak pemilik yang menyewakan aset.
2. Objek akad ( ma’jur ) aset yang disewakan, dan ujroh adalah harga sewa.
3. Shigagh yaitu ijab dan qabul.
Implementasi Akad di Lembaga Keuangan Syariah non Bank di Madura

## Pembiayaan di Pegadaian Syari’ah Pamekasan
A. Profil
Lahir  pada  1  Mei  2003  (sudah  12  tahun),  yang  pertama  kali  di  Jawa  Timur.  Sejak  2009  Perum Pegadaian  Syariah  mengambil  kebijakan  jemput  bola  dengan  membuka  gera-gerai  di  tempat  yang strategis seperti di dekat-dekat pasar, pertokoan dsb sebanyak 3 gerai dan sudah membuka gerai-gerai di  wilayah  Sumenep  sebanyak  2  gerai  sejak  bulan  Mei  2015.  Dalam  perkembangannya,  perum pegadaian syariah juga membuka gerai di wilayah  Sampang dengan membuka kantor cabang sendiri sampai mempunyai unit ke wilayah Bangkalan. 16
B. Produk
1. Gadai emas (Rahn) dengan jangka waktu 120 hari atau 4 bulan.
2. Arrum emas dan BPKB dengan sistem angsuran setiap bulan dengan membayar pokok dan ujrah tiap bulan
3. Mulia : produk emas batangan, tunai dan angsuran, minimal 1 gram emas antam, bisa perorangan atau kolektif (1, 5, 10, 25 gram emas). Kalau angsur ada uang muka.
4. Pembiayaan amanah (leasing), melayani masyaraat yang akan membeli sepeda motor.
5. Tabugan emas (masih dalam  pematangan untuk launching) seharga 0,01 gram atau  setara 5000  - 6000 rupiah. Setelah nilai tertentu maka boleh dicetakkan atau mengambil sesuai kebutuhan
6. Pelayanan pembayaran listrik, telefon, kirim uang (western union) dll.
C. Akad : Rahn dan Ijarah dalam satu lembar, perhitungan dari taksiran barang dan penyimpanan sedang pada  konven  perhitungannya  tergantung  bunga  yang  didasarkan  pada  besarnya  pinjaman.  Taksiran pada barang elektronik biasanya di kisaran 55 %, sedang pada emas bisa 90 sampai 95 %, ini terjadi karena nilai barang elektronik lebih cepat turun harganya dibanding emas yang lebih stabil, sehingga perum pegadaian syariah bisa berani menaksir tinggi. 17 D. Mekanisme:  nasabah  datang  ke  pegadaian  syariah  dengan  membawa  barang  yang  akan  di  gadaikan, lalu  pihak  penaksir  akan  melakukan  perhitungan  taksiran  harga  atau  nilai  barang,  antara  emas  dan barang elektonik tentu berbeda dilihat pada nilai barang di masa yang akan datang. Lalu dikeluarkan Surat  Bukti  Rahn  (SBR)  dan  nasabah  memperoleh  uang  gadai.  Ketika  akan  jatuh    tempo  maka nasabah  akan  diberitahu  tanggal  pelelangan,  jika  telah  dilelang  maka  dana  hasil  lelang  digunakan untuk  pelunasan  utang  gadai  dan  selebihnya  akan  diserahkan  ke  nasabah  karena  merupakan  hak nasabah.  Waktu  pengambilan  uang  sisa  lelang  diberikan  selama  1  tahun,  ketika  tidak  diambil  oleh nasabah maka akan diberikan untuk dana kebajikan ummat dengan dikumpulkan di pegadaian syariah pusat. 18
Operasi  pegadaian  syariah  menggambarkan  hubungan  diantara  nasabah  dan  pegadaian.  Adapun  teknis pegadaian syariah sebagai berikut: 19
14 Ami  Apriani,  “ Prospek  Gadai  (Rahn)Emas  di  Perbankan  Syariah  Studi  Kasus  Pada  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang Bekasi ,” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2010).
15 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 101.
16 Wawancara dengan ketua pegadaian syariah cabang Pamekasan pada tanggal 28 September 2015
17 Ibid .
18 Ibid . 19 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta, Ekonisia, 2004), hlm. 178.
a. Nasabah  menjaminkan  barang  kepada  pegadaian  syariah  untuk  mendapatkan  pembiayaan. Kemudian,  pegadaian  menaksirkan  barang  jaminan  untuk  dijadikan  dasar  pemberian  besaran pembiayaan yang dapat diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah.
b. Pegadaian  syariah  dan  nasabah    menyetujui  akad  gadai.  Akad  ini  mengenai  berbagai  hal,  seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan, dan sebagainya.
c. Pegadaian syariah menerima biaya adminitrasi dibayar awal, sedangkan untuk jasa simpan pada saat pelunasan utang.
d. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad baik dengan pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran atau tebusan.

## Simpanan di Koperasi Syari’ah Nuri
Akad Mudharabah di  Koperasi  Syari’ah  Nuri  yang  akan  diteliti  adalah  akad  dari  produk  penghimpunan dana, yang disebut dengan Simpanan Berjangka.
1. Profil
Koperasi Syariah Nuri secara resmi berdiri pada tanggal 1 Desember 2008 dan mulai beroperasi pada tanggal  1  Januari  2009  berdasarkan  badan  hukum  02/BH/XVI.19/2010,tanggal  29  April  2010. Sebenarnya embrio koperasi syariah sudah ada sejak tahun 2003, ketika Pengasuh Pondok Pesantren al-Khoirot menghendaki untuk didirikan sebuah koperasi syariah. Koperasi Syariah Nuri ini besar dan berkembang  salah  satunya  adalah  karena  alumni  Pondok  Pesantren  al-Khoirot  masih  mempunyai ta’dzim dan ghiroah yang kuat terhadap apa yang diajarkan oleh Pengasuh. 20
2. Produk Penghimpunan Dana
a. Simpanan Mudharabah
Simpanan yang dapat disetor dan diambil kapan saja.
b. Simpanan Pendidikan
Simpanan  yang  dapat  disetor  setiap  saat  yang  dihususkan  dan  dapat  diambil  hanya  untuk keperluan pendidikan.
c. Simpanan Qurban Simpanan untuk persiapan melaksanakan ibadah Qurban.
d. Simpanan Berjangka (deposito) Simpanan yang dapat diambil sesuai dengan kesepakatan jangka waktu.
3. Implementasi Akad Mudharabah:
Akad  mudharabah dalam produk pendanaan simpanan berjangka di KSP Nuri dilakukan secara lisan, tidak ada kontrak tertulis. Ketentuan terkait jangka waktu adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan dan simpanan minimal adalah Rp. 3.000.000. ketentuan nisbahnya adalah 60:40 atau 70:30 tergantung dari  jumlah  keseluruhan  deposito  yang  ada  di  KSP  Nuri,  semakin  sedikit  nasabah  yang  menyimpan dengan  menggunakan  produk  simpanan  berjangka  atau  deposito,  maka  nisbahnya  semakin  menurun dan hal itu sudah disepakati di awal akad. 21
4. Mekanisme Tabungan Berjangka (Deposito)
Syarat    pembukaan    rekening    Tabungan    Berjangka    (Deposito)    pada  KSP  Nuri  adalah  sebagai berikut :
a. Memiliki dan menyerahkan tanda bukti diri, yaitu   Foto copy KTP,SIM, kartu pelajar, KK
b. Mengisi      formulir      aplikasi      pembukaan      rekening      dan      menyetorkan  uang  minimal  Rp. 3.000.000,00.
c. Membayar biaya administrasi
d. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo berakhir dikenakan denda sesuai dengan ketentuan KSP Nuri
Kegiatan  penghimpunan  dana  yang berbentuk  Deposito  Koperasi Syari’ah  Nuri  menggunakan  Akad Mudharabah berlaku paling kurang sebagai berikut:
1. Koperasi  Syari’ah  Nuri  bertindak    sebagai    pengelola    dana  ( mudharib )    dan  nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal );
2. Pengelolaan    dana    oleh    Koperasi  Syari’ah  Nuri  dapat    dilakukan  dengan  tanpa  batasan- batasan dari pemilik dana ( mudharabah mutlaqah );
3. Koperasi  Syari’ah  Nuri  wajib  menjelaskan  kepada  nasabah  mengenai  karakteristik  produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana ketentuan hukum Islam;
20 Wawancara dengan Ketua Koperasi Syariah Nuri, Achmad Mukhlisin pada tanggal 28 September 2015 di kantor pusat KSN Pamekasan
21 Ibid .
4. Koperasi  Syari’ah  Nuri  dan  nasabah  wajib  menyepakati  secara  lisan  atas  pembukaan  dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad Mudharabah, ;
5. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
6. Penarikan dana oleh   nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
7. Koperasi Syari’ah Nuri dapat   membebankan   kepada   nasabah   biaya   administrasi berupa biaya-biaya    yang  terkait  langsung    dengan    biaya  pengelolaan  rekening  antara  lain  biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;

## Keabsahan akad mudharabah di Koperasi Syari’ah Nuri Hukum Islam
Akad mudharabah yang digunakan dalam produk pendanaan atau penghimpunan dana sudah sesuai dengan ketentuan  Hukum  Islam.  Pertama,  dilihat  dari  rukun Mudharabah, ijab dan qabul dengan  lafal  yang menunjukan  makna  dari  ijab  dan  qabul  tersebut,  hal  ini  dilakukan  secara  lisan  pada  waktu  anggota  atau nasabah bertemu dengan karyawan KSP Nuri.
Sedangkan  menurut  jumhur  ulama  rukun Mudharabah ada  tiga  yaitu  pelaku  akad  (pemilik  modal  dan amil ), ma’quud alaih , dan Sighah ( ijab dan qabul ). Ulama Syafi’yah menjadikan rukun tersebut lima, yaitu modal, kerja, laba, shighah, dan pelaku akad. Pemilik modal adalah anggota atau nasabah, amil adalah KSP Nuri,  ma’qud  ‘alaih  adalah  uang  anggota  dan  usaha  KSP  Nuri,  shighah  adalah  kesepakatan  secara  lisan antara  anggota  dan  KSP  Nuri.  Dengan  demikian  dilihat  dari  rukunnya  akad  mudharabah  yang diimplementasikan di KSP Nuri sudah sesuai dengan Hukum Islam.
Kedua, dilihat dari syarat Mudharabah, yang terdiri dari :
a. Syarat pelaku akad
Hal  –  hal  yang  disyaratkan  dalam  pelaku  akad  (pemilik  modal  dan Mudharib )  adalah  keharusan memiliki kecakapan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena Mudharib bekerja untuk pemilik modal dimana  hal itu  mengandung  makna  mewakilkan.  Sedangkan secara khusus tidak di syaratkan bahwa pelaku Mudharabah keduanya  harus  beragama  Islam.  Akad  yang  dilakukan  dengan  ahluz  dzimmah atau dengan orang non muslim yang berada di bawah perlindungan negara muslim tetap di anggap sah namun  ulama  Malikiyah  menganggap  akad  tersebut makruh .  Pelaku  akad  sudah  memenuhi  syarat karena  memiliki  kecapakan,  pertama  sudah  mempunyai  KTP  dan  atau  semacamnya,  kedua mempunyai modal atau uang bagi shohibul mal dan kemampuan berusaha bagi mudharib.
b. Syarat Modal
1) Modal  harus  berupa  uang  yang  masih  berlaku.  Modal  dianggap  tidak  sah  apabila  yang dipergunakan  adalah  barang  hal  ini  dikarenakan  dikhawatirkan  terjadi gharar karena  nilai  dari barang  tersebut  yang  bisa  berubah  ubah  setiap  waktu.  Namun  ada  sebagian  ulama  yang memberikan  keringanan  terhadap  ketentuan  modal  dari Mudharabah seperti  ulama  Malikiyah. Modal dari shohibul mal, dalam hal ini adalah anggota KSN Nuri, berupa uang. Sedangkan dari mudharib berupa usaha menjalankan KSN Nuri.
2) Besarnya modal harus diketahui, tidak sah suatu akad Mudharabah apabila besarnya modal tidak diketahui karena rawan terjadi gharar karena berkaitan juga dengan perolehan keuntungan yang di bagi. Uang yang diserahkan oleh anggota kepada KSN Nuri diketahui dengan jelas, misalnya Rp. 3.000.000.
3) Modal  harus  barang  tertentu  dan  ada,  bukan  utang  modal  yang  berupa  utang  tidak  bisa digunakan dalam akad Mudharabah karena hutang berarti modal tersebut masih berada di tangan orang lain. Uang yang diberikan merupakan milik anggota sendiri.
c. Syarat – syarat keuntungan
1) Besarnya  keuntungan  harus  diketahui,  hal  itu  dikarenakan ma’quud  alaih mudharabah  adalah memperoleh  keuntungan  jadi  apabila ma’qud  alaih nya  tidak  jelas  maka  akadnya  batal. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, yaitu 60:40 dan atau 70:30.
2) Keuntungan  yang  diperoleh  menjadi  hak  bersama  baik  pemilik  modal  maupun Mudharib . Pembagian  keuntungan  dilakukan  setiap  bulan  pada  tanggal  akad  tersebut  disepakati,  misalnya kesepakatan  pada  tanggal  25  november  maka  pemberian  nisbahnya  setiap  tanggal  25  pada  tiap bulan.

## Kekuatan dan Kepastian Hukum akad mudharabah
Salah  satu  fungsi  akad  atau  kontrak  adalah  sebagai  kepastian  dan  bukti  apabila  suatu  saat  nanti  ada sengketa. Akad mudharabah yang terdapat pada produk simpanan berjangka di KSN Nuri tidak dituangkan dalam  sebuah  perjanjian  tertulis,  sehingga  hal  ini  nantinya  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum, terutama terkait dengan pembagian nisbah keuntungan.

## Keabsahan akad rahn dan ijarah di Pegadaian Syari’ah Pamekasan Hukum Islam
Aplikasi  pegadaian  secara  syariah  terakomodir  dalam  dua  akad  yaitu  akad  rahn  dan  akad  ijarah. Pembahasan pertama adalah akad rahn. Untuk  mengetahui keabsahan atau kesesuaian antara  das sein dan das  solen  pertama  dilihat  dari  rukunnya.  Menurut jumhur ulama  rukun rahn ada  lima,  yaitu rahin (orang yang  menggadaikan), murtahin (orang  yang  menerima  gadai), marhun (objek/barang  gadai), marhun  bih (utang),  dan shighat (ijab-qabul). 22 Implementasi  akad  ini  di  pegadaian  syariag  cabang  Pamekasan,  rahin adalah nasabah dari pegadaian syariah, murtahin adalah lembaga pegadaian syariah, marhun adalah barang milik  nasabah,  marhun  bih  adalah  uang  yang  diberikan  oleh  pegadaian  syariah  kepada  nasabahnya,  dan shighat adalah kesepakatan atas penerimaan dan pemberian dari nasabah dan pegadaian syariah.
Syarat 23 1. Para pihak dalam pembiayaan rahn ( rahin dan murtahin ) Para  pihak  yang  melakukan  akad rahn haruslah  cakap  bertindak  menurut  hukum.  Cakap  bertindak menurut  ulama  adalah  dewasa  dan  berakal.  Para  pihak  dinilai  sudah  cakap  karena  syarat  pengajuan harus menyertakan KTP. Setiap orang yang mempunyai KTP menunjukkan kecakapan seseorang.
2. Pernyataan kesepakatan ( shigat )
Menurut jumhur ulama apabila syarat mendukung kelancaran akad maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad, maka syaratnya batal.  Shighah  antara  nasabah dan pegadaian syariah dilakukan dengan adanya tanda tangan pada akad.
3. Marhun bih (utang)
Merupakan  hak  yang  wajib dikembalikan  kepada  yang  memberi hutang, hutang tidak boleh dilunasi dengan  jaminan,  dan  hutang  itu  jelas  dan  tertentu.  Adapun  cara  memperoleh  pinjaman  di  Pegadaian Syariah adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas yang lain, marhun bergerak seperti emas, berlian, kendaraan bermotor, barang elektronik dan alat rumah tangga.
4. Marhun (barang)
Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya sama dengan hutang, berharga dan boleh dimanfaatkan, jelas  dan  tertentu,  milik  sah  orang  yang  berhutang,  tidak  terkait  dengan  hak  orang  lain,  merupakan harta utuh, dan boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.
Kedua,  akad  ijarah.  Keabsahannya  pun  juga  dilihat  dari  dua  aspek,  yaitu  rukun  dan  syarat.  Rukun ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:
a. Pelaku  aset  ( musta’jir )  adalah  pihak  yang  menyewa  aset,  dan mu’jir atau muajir adalah  pihak pemilik  yang  menyewakan  aset.  Musta’jir  adalah  nasabah  pegadaian  yang  menyewa  untuk menitipkan asetnya.
b. Objek akad ( ma’jur ) aset yang disewakan, dan ujroh adalah harga sewa. Objek akad adalah barang nasabah  yang  digadaikan  dan  ujroh  adalah  biaya  menitipkan  barang  yang  digadaikan,  sehingga yang membayar adalah nasabah.
c. Shighah yaitu ijab dan qabul. Kesepakatan  antara  nasabah  dan  pegadaian  syariah  ditunjukkan dengan penandatanganan akad.

## Kekuatan dan Kepastian Hukum akad mudharabah
Akad  di  pegadaian  syariah  cabang  Pamekasan  berbentuk  tertulis.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  kepastian hukum sebagai bukti apabila suatu saat nanti terdapat sengketa antara nasabah dan pihak pegadaian syariah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan  sebagaimana  dipaparkan  di  atas  kesimpulannya  adalah  sebagai berikut:
Pertama, akad  yang paling banyak digunakan pada produk  penghimpunan dana adalah akad  mudharabah. Dikarenakan  proporsi  untung  yang  lebih  besar  dari  pada  menggunakan  akad  lainnya,  baik  bagi  nasabah
22 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 162.
23 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 267-268.
maupun bagi lembaga keuangan syariah non bank. Sedangkan untuk produk pembiayaan akad yang paling banyak  digunakan  adalah  akad  rahn  dan  ijarah,  kedua  akad  ini  merupakan  dua  akad  yang diimplementasikan dalam konsep pegadaian syariah.
Kedua,  akad  pembiayaan  pada  produk  pembiayaan  di  lembaga  keuangan  syariah  non  bank  sudah  sesuai dengan  hukum  positif  dan  hukum  Islam.  Yaitu  akad  rahn  dan  ijarah,  dari  bentuk  akadnya  sudah  tertulis. Sehingga kepastian dan jaminan hukum sebagai bukti apabila nanti ada sengketa sudah terakomodir. Dari sisi syarat sahnya perjanjian sudah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yaitu kecakapan, kesepakatan, hal tertentu dan causa halal. Dari sisi hukum Islam sudah sesuai dengan pendapat para ulama.
Ketiga, pada produk penghimpunan dana akad  yang digunakan adalah akad  mudharabah. Dilihat dari sisi hukum Islam akad ini sudah  sesuai  dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan dari sisi  hukum  positif  akad  mudharabah  sudah  sesuai  dengan  pasal  1320  KUH  Perdata  tentang  syarat  sah perjanjian.  Namun,  dari  sisi  kepastian  hukumnya  masih  belum  karena  klausul  tidak  dimuat  dalam  sebuah akad tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Syafi’I, Bank Syariah dari Teori ke Praktik Jakarta: Gema Insani,2001
Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam, Jakarta: AMZAH, 2010
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
Djamil,  Fathurrahman,  Penerapan  Hukum  Perjanjian  Dalam  Transaksi  di  Lembaga  Keuangan  Syariah Jakarta: Sinar Grafika, 2012
Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, Fiqh Muamalat Jakarta: Kencana, 2010
Jaza’iri, Abu Bakar Jabir al –, Minhajul Muslim, Surakarta: Insan Kamil,  2014
Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Yogyakarta, Ekonisia, 2004 Syafe’i, Rachmat, Fiqh Muamalah Bandung: Pustaka Setia, 2001
Zuhaili, Wahbah az –, Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  9/19/PBI/2007  Tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
.