https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
1
Akuntansi dan Manajemen Vol. 17, No. 2, 2022, Hal. 1-16
Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Jenis Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan
Hana Salsabila 1 , Desi Handayani 2 , Randy Heriyanto 3
1 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang Email: hanasalsabila444@gmail.com
2 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang Email: ci_e@yahoo.com
3 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang Email: randy@pnp.ac.id

## ABSTRACT
In  contrast  to  previous  research  which  discussed  the  factors  that  influence  taxpayer  compliance,  this study will measure how differences in the level of individual taxpayer compliance are based on the factors that  influence  it.  This difference  is measured  using the  variables gender,  type  of  work  and  educational level of taxpayers registered at KPP Pratama Padang Satu. The data collection method used in this study was a questionnaire. The population of this study is taxpayers registered at KPP Pratama Padang Satu, with 100 respondents. While the method of data analysis and hypothesis testing used independent t-test and Kruskal Wallis. The result of this study is proves that there is no difference between female and male taxpayers  in  fulfilling  individual  taxpayer  compliance.  This  study  proves  that  there  are  differences between  employee  and  non-employee  taxpayers  in  fulfilling individual  taxpayer  compliance.  This  study proves  that  there  are  differences  between  taxpayers  with  high  school  education,  Associate's  degree, Bachelor degree, and Masters education levels in fulfilling individual taxpayer compliance. This research is expected to make a practical contribution to the government to provide socialization to taxpayers to be more obedient in paying taxes.
Keywords : Gender, Type of Work, Level of Education, Tax Compliance

## ABSTRAK
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  membahas  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak,  penelitian  ini  akan  mengukur  bagaimana  perbedaan  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  berdasarkan  faktor  yang  mempengaruhinya.  Perbedaan  ini  diukur  dengan menggunakan variabel gender, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Padang  Satu,  dengan jumlah  responden  100  orang.  Sedangkan  metode  analisis  data  dan  uji  hipotesis  digunakan  uji  t-test independen dan kruskal wallis. Hasil dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara  wajib  pajak  perempuan  dan  laki-laki  dalam  memenuhi  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  terdapat  perbedaan  antara  wajib  pajak  karyawan  dengan  non- karyawan  dalam  memenuhi  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Penelitian  ini  membuktikan  bahwa terdapat  perbedaan  antara  wajib  pajak  yang  berpendidikan  SMA-Sederajat,  Diploma  3,  Sarjana  atau
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
2
Diplom  4,  dan  tingkat  pendidikan  Magister  dalam  memenuhi  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak.
Kata kunci : Gender, Jenis Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## Pendahuluan
Sampai  saat  ini  isu  rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak  masih  menjadi  faktor  utama tidak tercapainya target peneriman pajak di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara. Berbagai kolaborasi dan  inovasi  kebijakan.  Mulai  dari  kebijakan  pengampunan  pajak,  pemberian  sanksi dan kebijakan lainnya. Banyak faktor yang memperngaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak  seseorang,  baik  dari  diri  wajib  pajak  sendiri  maupun  dari  lingkungan perpajakan, salah satunya pemahaman terhadap self assessment system . Pemahaman ini  sangat  berpengaruh  bagi  kepatuhan  wajib  pajak,  dimana  peningkatan  tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan terjadi  dikarenakan adanya  peningkatnya  tingkat  pemahaman  wajib  pajak  terhadap self  assessment system .  Faktor  individual  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan self assessment system sangat  terkait  dengan  karakteristik  seorang  wajib  pajak,  seperti gender, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan wajib pajak [3].
Variabel  gender  sering  dijadikan  faktor  yang  akan  mempengaruhi  tingkat kepatuhan  pajak  seseorang,  namun  dari  berbagai  penelitian  menunjukkan  bahwa variabel gender memberikan hasil yang tidak konsisten, seperti pendapat Suryati [9] yang  menyatakan  bahwa  variabel  gender  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap kepatuhan waji pajak. Ia berpendapat bahwa perempuan akan lebih patuh dibandingkan laki-laki walaupun belum banyak riset yang membuktikan hal tersebut. Namun  hal  sebaliknya  bisa  terjadi,  laki-laki  akan  lebih  patuh  dibandingkan perempuan dimana hal tersebut terjadi dikarenakan kebutuhan seorang perempuan lebih  besar  dibandingkan  laki-laki,  sehingga  mereka  akan  mengesampingkan kewajiban  mereka  yang  membuat  mereka  tidak  patuh.  Pendapat  ini  bertolak belakang  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nugraha  [6]  yang  berpendapat bahwa  gender  tidak  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  pajak  seseorang.  Hal  ini dikarenakan wajib  pajak  akan senantiasa  menaati  kewajiban  sebagai warga Negara dan  tunduk  kepada  undang-undang  terlepas  dari  faktor  yang  menunjukkan  ia seorang laki-laki maupun perempuan.
Menurut Fitriyani et.al [3] iklim yang tercipta dalam sebuah perusahaan akan memberikan karakteristik  yang  membedakan  organisasi  tersebut  dengan  yang  lain, dengan memperngaruhi individu didalamnya dan akan bertahan dalam jangka waktu yang  cukup  lama,  dengan  begitu  lingkungan  kerja  dapat  mempengaruhi  psikologis pekerja.  Ini  akan  membuat  sikap  wajib  pajak  yang  bekerja  kepada  pemberi  kerja terhadap self assessment system akan menyesuaikan dengan karakteristik pimpinan. Begitu  juga  halnya  dengan  pendapat  Naufal  dan  Setiawan  [12]  yang  mengatakan bahwa  pekerja  yang  berkerja  sebagai  karyawan  dan  PNS  akan  lebih  patuh dibandingkan dengan non-karyawan. Hal ini dikarenaka gaji yang diberikan kepada wajib merupaka gaji yang telah dipotong langsung oleh pemberi kerja, dan tentunya para  pemberi  kerja  akan  mewajibkan  pekerjanya  untuk  melaporkan  SPT  mereka tepat waktu, dan menjadikan ketepatan waktu tersebut sebagai komponen penilaian
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
3 kinerja. Sehingga  timbulah perbedaan kepatuhan wajib pajak yang berkerja sebagai karyawan dengan non-karyawan.
Tingkat pendidikan merupakan tahap pendidikan formal yag bertujuan untuk mengembangkan  kemampuan  dan  kemauan  serta  membentuk  sikap  dan  karakter suatu  individu.  Dengan  pendidikan  seseorang  akan  lebih  mudah  untuk  menyerap informasi  dan  mengimplementasikannya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pendidikan formal  akan  membentuk  nilai  bagi  seseorang  terutama  dalam  menerima  hal  baru. Dengan begitu individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih paham  dan  mengerti  akan  kewajiban  perpajakan  mereka.  Namun  tidak  dapat dipastikan  juga  bahwa  orang  yang  berpendidikan  tinggi  akan  patuh  dengan kewajibannya,  dimana  mereka  akan  berusaha  mencari  celah  dan  kelengahan  pajak unutk  menghindari  pembayaran  pajak  [9].  Pendapat  ini  hampir  sejalan  dengan Handayani [5] yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang berbeda tidak akan membedakan kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi yang merata merupakan salah  satu  penyebab  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap  pentingnya kepatuhan  pajak.  Ketidakmerataan  tersebut  tentu  akan  menyebabkan  tingkat nasionalisme  dan  tingkat  kepercayaan  terhadap  pemerintahan  juga  berbeda  beda. Individu  yang  memiliki  pendidikan  yang  lebih  tinggi  dan  pengetahuan  pajak  yang cukup  akan  tidak  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakan  mereka  dikarenakan kurangnya  rasa  nasonalisme  dan  kepercayaan  terhadap  pemerintah.  Begitu  juga sebaliknya  tingkat  pendidikan  individu  yang  rendah  namun  memiliki  rasa nasionalisme dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah akan tetap membayar pajak  mereka.  Kondisi  ini  mencerminkan  tinggi  rendahnya  pendidikan  seseorang tidak menjamin kepatuhan perpajakan seseorang.

## Tinjauan Pustaka

## Teori Atribusi
Pada  dasarnya  teori  atribusi  menjelakan  tentang  bagaimana  orang  lain  menrik kesimpulan  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sikap  orang  lain.  Teori atribusi  adalah  teori  kapatuhan  wajib  pajak  terkait  dengan  perilaku  wajib  pajak dalam  menilai  pajak  itu  sendiri  dan  bagaimana  perilaku  wajib  pajak  terhadap kepatuhan  perpajakannya  yang  timbul  karena  adanya  faktor  internal  yang  timbul dibawah kendali individu tersebut, atau faktor eksternal yang dipengaruhi dari luar yang harus memaksa individu tersebut melakukan karena situasi.
Seperti yang kita tahu gender berhubungan erat dengan peran dan tanggung jawab,  baik  dari  segi  laki-laki  maupun  perempuan.  Perbedaan  bagaimana  laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan tanggung jawab dan peran mereka, merupakan akibat dari perbedaan respon yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Verbal center  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan  dimana  perempuan  memiliki verbal center di kedua bagian otak sedangkan laki-laki hanya dibagian otak kiri, hal ini membuat perempuan dapat menyerap informasi dan menyimpulkan sesuatu lima kali  lebih  cepat  dibandingkan  laki-laki.  Hal  ini  juga  menjadikan  alasan  bahwa perempuan  lebih  mengandalkan  perasaan  [8].  Sehingga  wajib  pajak  laki-laki  akan menjadi  patuh  dalam  membayar  pajak  berlandaskan  ketakutan  akan  sanksi  yang diterima, sedangkan wajib  pajak perempuan berlandaskan hati nurani dan  memliki
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
4 rasa bersalah jika membayar pajak tidak sesuai dengan ketentuan [9]. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis pertama, yaitu:
H1: Terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak berdasarkan gender
Jenis  pekerjaan  tidak  hanya  berhubungan  dengan  pendapatan  seseorang namun  juga  berhubungan  dengan  sistem  dan  cara  kerja  pemimpin  yang  terdapat dalam perusahaan tersebut. Hal ini tentu akan memberikan perbedaan antara wajib pajak yang berkerja sebagai karyawan dengan wajib pajak yang non-karyawan. Bisa dikatakan  bahwa  karyawan  akan  lebih  patuh  dalam  membayar  dan  melaporkan pajaknya karena adanya pelaporan dari pihak ketiga. Sedangkan non-karyawan akan lebih  mudah  menghindari  pajak  dibandingkan  karyawan  [9].  Sehingga  dapat dirumuskan hipotesis kedua yaitu:
H2: Terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak berdasarkan jenis pekerjaan
Perbedaan  tingkat  pendidikan  antara  wajib  pajak  yang  berpendidikan  lebih rendah dengan yang lebih tinggi, akan memberikan wawasan, cara berfikir, sikap dan perilaku  yang  berbeda.  Penyerapan  informasi  dan  pengimplementasian  dalam perilaku dan gaya hidup yang mudah dilakukan merupakan keuntungan yang didapat ketika  seseorang  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  tinggi.  Dengan  begitu pengetahuan  kewajiban  perpajakan  dan  manfaat  membayar  pajak  akan  lebih diketahui oleh orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi [9]. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ketiga yaitu:
H3: Terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pendidikan
Berdasarkan  adanya  perbedaan  gender,  jenis  pekerjaan  dan  tingkat pendidikan  pada  wajib  pajak  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  menganalisis  tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan gender, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan di wilayah kerja KPP Pratama Padang Satu.  Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah
1. Untuk menguji secara empiris bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan gender di KPP Pratama Padang I
2. Untuk menguji secara empiris bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan jenis pekerjaan di KPP Pratama Padang I
3. Untuk menguji secara empiris bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan tingkat pendidikan di KPP Pratama Padang I
Dari pemaparan di atas dirumuskanlah hipotesis untuk peneltian ini, yaitu:

## Metode Penelitian
Desain pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan populasi data yaitu wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Padang  Satu.  Pemilihan populasi  ini  didasari  oleh  wilayah  kerja  yang  mudah  di  jangkau  oleh  peneliti, sehingga  peneliti  dapat  mengumpulkan  sampel  data  dengan  mudah.  Berdasarkan data  tahun  2020  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Padang  Satu  adalah  259.757  orang.  Adapun  sample  yang  digunakan  sebanyak  100 orang  menggunakan  rumus slovin. Berikut  perhitungan  jumlah  sample  yang  akan digunakan:
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
5 n = 𝑁 1 +𝑁𝑒 2
n = 259 . 757 1 + 259 . 757 ( 0 , 1 ) 2
n = 99,96
n = jadi sampel dari penelitian ini adalah 100 sampel
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner dan teknik  kepustakaan.  Adapun  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu gender, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Peran  dan  tanggung  jawab  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  berbeda merupakan  konsep  gender  secara  umum,  dimana  perbedaan  ini  diciptakan  dan diimplementasikan  dalam  keluarga  dan  budaya  masyarakat  bagaimana  menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seiorang perempuan [2].
Perbedaan  jenis  pekerjaan  akan  memberikan  perbedaan  terhadap  sikap seseorang  dalam  memenuhi  kewajiban  mereka.  Perbedaan  ini  bisa  terjadi  karena kecendrungan  karyawan  untuk  menyesuaikan  karakteristik  pemimpinnya. Perbedaan  ini  juga  terjadi  atas  dasar  tetap  atau  tidaknya  pekerjaan  seseorang. Mereka  akan  lebih  taat  dan  disiplin  dalam  melaksanakan  kewajiban  sebagai  wajib pajak ketika mereka mempunyai pekerjaan yang jelas, terlepas dari semua kebutuhan ekonomi yang sudah terpenuhi [7].
Proses  belajar,  mengajar  dalam  pembentukan  pola  kelakuan  manusia  yang dapat  diterima  masyarakat  merupakan  perngertian  dari  pendidikan.  Pendidikan berhubungan  dengan  transmisi  keterampilan,  pengetahuan  dan  hal-hal  yang berkaitan  dengan  kelakuan  lainnya  pada  generasi  muda.  Pendidikan  juga  berkenan dengan pekembangan dan perubahan kelakuan peserta didik [1].
Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  diartikan  sebagai  aturan-aturan  dimana  wajib pajak  menggunakan  hak  perpajakannya  dan  tindakannya  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Ada  dua jenis kepatuhan: kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan formal adalah perilaku  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  untuk  mematuhi kondisi  normal  dan  rutin  sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan.  Kepatuhan materill  adalah  tindakan  wajib  pajak  yang  secara  substansial  mematuhi  semua peraturan  dan  aturan  substantif  perpajakan  sesuai  dengan  kebijakan  yang diberlakukan [1]. Salah satu bentuk kepatuhan formal seperti ketentuan batas waktu penyampaian  SPT.  Sedangkan  kepatuhan  materil  seperti  memenuhi  syarat  material dalam mengisi SPT tahunan yaitu mengisi dengan keadaan yang sebenarnya, lengkap, sesuai  dengan  ketentuan  [10].  Kepatuhan  wajib  pajak  yang  akan  diteliti  adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi formal yang terdaftar di KPP Pratama  Padang Satu, dimana salah satu indikator kepatuhan wajib pajak formal adalah penyampaian
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
6 laporan pajak melalui surat pemberitahuan (SPT). Adapun operasional dari variabel, dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 1. Operasional Variabel Nama Variabel Pertanyaan Skala Rujukan Identitas Responden • Laki-laki • Perempuan Pilihan Pertanyaan ini dikembangkan oleh penulis untuk memudahkan penulis dalam memenuhi data • Karyawan • Non-karyawan Pilihan
• S3
• S2 • Sarjana/Diploma4 • Diploma 3 • SMA/SMK/MA-Sederajat
• SMP/MTs-Sederajat • SD/MI-Sederajat Pilihan • Apakah saudara memiliki NPWP? Pilihan • 6 digit terakhir nomor NPWP? Tingkat Kepatuhan • Apakah  saudara  tahu  batas pembayaran  dan  pelaporan pajak tahunan? Guttman • Kapan  saudara  membayar  dan melaporkan pajak tahunan? Guttman • Darimana  saudara  tahu  harus lapor  sebelum  tanggal  jatuh tempo? Pilihan • Apakah  saudara  tahu  bahwa terdapat  sanksi  jika  terlambat melakukan  pembayaran  atau pelaporan pajak? Guttman
Uji instrument penelitian dilakukan untuk menguji alat ukur yang digunakan. Uji instrumen yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian layak  dipakai dalam penelitian atau tidak  dimana  instrument  penelitian  yang  digunakan  yaitu  kuesioner.  Uji  validitas adalah  uji  yang  digunakan  untuk  mengukur  kuesioner  yang  digunakan sudah  layak dalam  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  atau  biasa  disebut  dengan kuesioner  yang  sudah  valid  dan  sah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah pertanyaan dalam kuesioner dapat mengukur dengan sebenarnya variabel yang akan diukur  [4].  Uji  reliabilitas  adalah  alat  untuk  mengukur  reliabilitas  suatu  kuesioner
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
7 dimana  hal  itu  dapat  dibuktikan  dengan  jawaban  seseorang  terhadap  pernyataan yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu.
Analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistemstis  data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesisi yang telah dirumuskan dapat menggunakan analisis data. Alat analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  T-test  independen  dan  kruskal wallis.  Uji  T-test  independen  digunakan  untuk  menguji  perbedaan  dua  kelompok sampel  yang saling tidak berhubungan. Hal ini dilakukan dengan cara membanding rata-rata  dari  dua  kelompok  sampel  dengan  standar  eror  dari  perbedaan  rata-rata sampel yang tidak berhubungan tersebut. Uji kruskal wallis adalah uji yang dilakukan untuk menguji perbedaan antara lebih dari dua kelompok sample yang saling bebas atau tidak berhubungan. Dengan kata lain nilai rata-rata tiga atau lebih sampel yang tidak saling behubungan ini akan dianalisis menggunakan uji kruskal wallis [4]. Uji ini dapat dilakukan sebagai uji alternatif jika data tidak terdistribusi normal pada uji one way ANOVA.

## Hasil Dan Pembahasan

## Deskripsi Responden
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  perbedaan  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi berdasarkan gender, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan di wilayah KPP Pratama  Padang  Satu.  Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang pribadi  yang  berada  di  wilayah  KPP  Pratama  Padang  Satu.  Berikut  dijelaskan mengenai  deskripsi  dari  responden  dalam  penelitian  ini.  Karakteristik  responden berdasarkan gender pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Gambar 1 Karakteristik Responden berdasarkan Gender
Dari  gambar  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  peneliti  membagi  responden secara merata yaitu 50 orang responden berjenis kelamin perempuan (50%) dan 50 orang  berjenis  kelamin  laki-laki  (50%).  Identitas  responden  berdasarkan  jenis pekerjaan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
Gambar 2 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan
Dari  gambar  diatas  dapat  diketahui  bahwa  peneliti  membagi  responden menjadi  dua  kelompok  yaitu  50  orang  responden  bekerja  sebagai  karyawan (50%) dan  50  orang  berkerja  sebagai  non-karyawan  (50%).  Identitas  responden berdasarkan  tingkat  pendidikan  responden  pada  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada tabel di bawah ini:

## Gambar 3 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  sebagian  besar  responden  yang memiliki  tingkat  pendidikan  sarjana/diploma  4  yaitu  sebanyak  42  orang  (42%), kemudian  tingkat  pendidikan  diploma  3  sebanyak  35  orang  (35%),  tingkat pendidikan  SMA-Sederajat  sebanyak  18  orang  (18%),  dan  tingkat  pendidikan  S2 sebanyak 5 orang (5%).

## Uji Instrumen Penelitian

## Uji validitas
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dapat  dilihat  uji  validitas  kuesioner  penelitian seperti tabel berikut ini:
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
Tabel 2. Hasil uji validitas

## Sumber: Olahan data (2022)
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  pada  tabel  2  di  atas  didapatkan  nilai  r hitung > r tabel sebesar 0,197, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanyaan terkait kepatuhan wajib pajak pada kuesioner tersebut dinyatakan valid.

## Uji reliabilitas
Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat uji reliabilitas kuesioner penelitian seperti tabel berikut ini:
Tabel 3. Hasil uji reliabilitas
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Item 0,719 3

## Sumber: Olahan data (2022)
Hasil  dari  uji  reliabilitas  di  atas  didapat  koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,719.  Koefisien  tersebut  bernilai ≥  0,7,  hal  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa kuesioner yang digunakan sudah reliable.

## Uji Hipotesis

## Uji beda t-test independen
Pada  penelitian  ini  uji  t-test  dilakukan  untuk  melihat  apakah  ada  perbedaan  yang signifikan  antara  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  bergender  perempuan dengan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  bergender  laki-laki.  Uji  t-test  ini  juga dilakukan  untuk  melihat  perbedaan  yang  signifikan  antara  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi  dengan  jenis  pekerjaan  sebagai  karyawan  dengan  wajib  pajak  orang pribadi  yang  berkerja  sebagai  non-karyawan.  Berikut  hasil  uji  analisis  t-test independen terhadap variabel gender dan jenis pekerjaan.
Tabel 4. Hasil Uji T-test Independen pada Variabel Gender
Pertanyaan 𝒓 𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓 𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan Pertanyaan 1 0,838 0,197 Valid Pertanyaan 2 0,790 0,197 Valid Pertanyaan 3 0,772 0,197 Valid
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

## Sumber: Olahan data (2022)
Dari  hasil  uji  t-test  independen  di  atas  didapatkan  nilai  signifikansi  dari gender  sebesar  0,531.  Dimana  nilai  signifikansi  0,531  >  0,05,  hal  ini  menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi  yang  bergender  perempuan  dengan  wajib  pajak  yang  bergender  laki-laki. Sehingga H1 pada penelitian ini ditolak.
Tabel 5. Hasil Uji T-test Independen pada Variabel Jenis Pekerjaan

## Sumber: Olahan data (2022)
Dari  hasil  uji  t-test  independen  di  atas  didapat  bahwa  nilai  signifikansi  dari jenis  pekerjaan  sebesar  0,000.  Dimana  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05,  hal  ini menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  yang  berkerja  sebagai  karyawan  dengan  wajib  pajak  orang pribadi yang bekerja sebagai non-karyawan. Sehingga H2 dari penelitian ini diterima.

## Uji Kruskal Wallis
Pada  penelitian  ini  uji  kruskal  wallis  digunakan  untuk  menguji  apakah  terdapat perbedaan  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  secara  signifikan  berdasarkan tingkat pendidikan SMA-Sederajat, Diploma 3, Sarjana atau Diploma 4, serta tingkat pendidikan Magister. Berikut hasil dari pengujian menggunakan kruskal wallis
Tabel 6. Hasil Uji Kruskal Wallis pada Variabel Tingkat Pendidikan

## Test Statistics
Skor_Pendidikan Kruskal-Wallis H 14,214 Df 3 Asymp. Sig 0,003 Sumber: Olahan data (2022) F Sig. t df Sig. (2-tailed) Equal variance assumed 0,394 0,531 -1,182 98 0,240 Equal variance not assumed -1,182 96,774 0,240
Skor_Gender Independent Samples Test F Sig. t df Sig. (2-tailed) Equal variance assumed 26,186 0,000 3,768 98 0,000 Equal variance not assumed 3,768 83,346 0,000
Skor_Pekerjaan Independent Samples Test
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
11
Hasil  uji  kruskal  wallis  di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  asymp.signifikansi dari tingkat pendidikan adalah sebesar 0.003. Dimana nilai signifikansi 0,003 < 0,05, hal  ini  menunjukkan  terdapat  perbedaan  signifikan  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  secara  signifikan  antara  tingkat  pendidikan  SMA-Sederajat,  Diploma  3, Sarjana  atau  Diploma  4  serta  tingkat  pendidikan  Magister.  Sehingga  H3  dari penelitian ini diterima.

## Pembahasan

## Perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan gender
Penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut diketahui dari nilai signifikan uji t-test independen sebesar 0,531, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dengan begitu  hipotesis  ini  ditolak.  Data  yang  dikumpulkan  menggunakan  kuesioner  juga menggambarkan  bahwa  dari  50  responden  perempuan  32  orang  diantaranya melaporkan  SPT  mereka  sebelum  tanggal  31  Maret,  sedangkan  18  orang  lainnya melaporkan sesudah tanggal 31 Maret. Selanjutnya untuk 50 orang reponden laki-laki menunjukkan  bahwa  38  melaporkan  SPT  pajak  sebelum  tanggal  31  Maret  dan  12 lainnya  melaporkan  sesudah  tanggal  31  Maret.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam memenui perpajakannya.
Terlepas dari faktor yang menunjukkan bahwa perempuan bertindak dengan hati  nuraninya  dan  memiliki  rasa  bersalah  jika  tidak  membayar  pajak  dan  patuh terhadap  peraturan  yang  berlaku,  dan wajib  pajak  laki-laki  yang  lebih  menekankan pada  ketakutan  terhadap  sanksi  yan  diberlakukan,  wajib  pajak  yang  patuh  akan senantiasa  menaati  kewajiban  mereka  sebagai  warga  Negara  yang  baik  [6].  Namun adapun  keterangan  dari  beberapa  responden  pada  penelitian  ini,,  gender  bukanlah faktor  yang  akan  membedakan  tingkat  kepatuhan  seseorang.  Terlepas  dari perempuan  atau  laki-laki,  kewajiban  tetaplah  kewajiban  yang  harus  dilakukan  dan ada sanksi yang dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Keterangan dari beberpa  responden  juga  menunjukkan  sanksi  merupakan  hal  yang  membuat  para wajib  pajak  untuk  patuh  dan  taat,  karena  tidak  ingin  memperumit  urusan  mereka dengan pemerintah hanya karena tidak patuh dalam membayar pajak.
Hasil  pengujian  hipotesis  tidak  adanya  perbedaan  kepatuhan  wajib  pajak berdasarkan gender sejalan dengan penelitian yang diakukan Handayani [5] dimana kepatuhan  wajib  pajak  tidak  dipengaruhi  oleh  gender,  dimana  ketidak berpengaruhan tersebut juga mengambarkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan antara laki-laki dan perempuan sehingga H1 ditolak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan  Fitriyani,  Dkk  [3]  bahwa  gender  tidak  memberikan  pengaruh  terhadap tingkat  kepatuhan  seseorang,  namun  menurut  Suryati  [9]  gender  dapat mempengaruhi  kepatuhan  seseorang,  yang  berarti  terdapat  perbedaan  tingkat kepatuhan antara laki-laki dan perempuan, sehingga hasil penelitian Suryati tersebut tidak sejalan dengan penelitian ini.

## Perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan jenis pekerjaan
Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  antara  wajib  pajak  yang  bekerja  sebagai
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
12 karyawan dengan non-karyawan. Hal tersebut diketahui dari nilai signifikansi uji t- test  independen  sebesar  0,000  yang  mana  nilai  tersebut  lebih  kecil  dari  0,05.  Dari data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner tersebut menunjukkan bahwa dari 50 orang responden yang bekerja sebagai karyawan 41 diantaranya melaporkan SPT sebelum tanggal 31 Maret, sisanya sebanyak 9 orang melaporkannya sesudah tanggal 31  Maret.  Sedangkan  untuk  50  responden  yang  bekerja  sebagai  non-karyawan  29 orang diantaranya melaporkan SPT sebelum tanggal 31 Maret, dan 21 orang lainnya melaporkan sesudah tanggal 31 Maret.
Pelaporan pajak tahunan orang pribadi merupakan kewajiban masing-masing wajib  pajak,  tidak  melihat  kepada  jenis  pekerjaannya.  Namun  pada  wajib  pajak karyawan,  biasanya  di  tempat  mereka  bekerja,  ada  rekan-rekan  kerja  yang  akan saling  mengingatkan  untuk  pelaporan  SPT  Tahunan ketika  telah  memasuki  periode pelaporan.  Terkadang  dari  bagian  keuangan  perusahaan  juga  mengingatkan karyawannya untuk segera melaporkan SPT Tahunan mereka. Sehingga wajib pajak karyawan lebih tepat waktu dalam pelaporan pajaknya.
Sedangkan  pada  non  karyawan,  mereka  terbiasa  menjalankan  kewajiban perpajakannya secara mandiri. Mulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan pajaknya  sendiri.  Semua  proses  yang  dilaksanakan  secara  mandiri  tersebut,  jika ditambah  dengan  ketidakpahaman  dan  kurangnya  kesadaran  pribadi,  maka  akan membuat  mereka  melalaikan  kewajiban  perpajakannya.  Sehingga  wajib  pajak  non karyawan lebih sering tidak tepat waktu dalam pelaporan pajaknya.
Dari  keterangan  beberapa  orang  responden  juga  membuktikan  bahwa terdapat  perbedaan  kepatuhan  antara  wajib  pajak  yang  bekerja  sebagai  karyawan dengan non-karyawan. Hal ini terjadi karena sistem yang terdapat pada perusahaan dimana pajak dari seorang karyawan akan dipotong secara otomatis oleh perusahaan dan adanya pihak ketiga dalam mengingatkan atau membantu dalam pelaporan SPT. Sedangkan mekanisme ini tidak terdapat pada wajib pajak non-karyawan.
Menurut  Fitriyani  et  al.  [3]  kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  jenis pekerjaan  mereka,  dimana  pendapat  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan.  Dengan  begitu  dapat  dibuktikan  bahwa  terdapat  perbedaan  kepatuhan wajib pajak berdasarkan jenis pekerjaan, sehingga H2 diterima. Hasil ini tidak sejalan dengan pendapat Panastuti [7] yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh latar belakang pekerjaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak seseorang.

## Perbedaan  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  berdasarkan  tingkar pendidikan
Berdasarkan  nilai  uji  kruskal  wallis  sebesar  0,003  dimana  nilai  tersebut  kecil  dari 0,05  membuktikan  bahwa  perbedaan  tingkat  pendidikan  memberikan  perbedaan kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan mereka. Hasil ini didukung oleh jawaban responden melalui kuesioner, yaitu dari 18 orang  responden  yang  berpendidikan  SMA/SMK-Sederajat,  6  diantaranya melaporkan  SPT  sebelum  tanggal  31  Maret,  sedangkan  12  responden  lainnya melaporkan  SPT  sesudah  tanggal  31  Maret.  Selanjutnya  35  responden  yang berpendidikan  Diploma  Tiga,  24  diantaranya  melaporkan  SPT  mereka  sebelum tanggal  31  Maret  dan  11  orang  lainnya  melaporkan  sesudah  tanggal  31  Maret.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 13
Diantara  42  responden  dengan  tingkat  pendidikan  Sarjana/Diploma  Empat menunjukkan  bahwa  35  responden  melaporkan  SPT  mereka  sebelum  tanggal  31 Maret, sedangkan 7 orang lainnya melaporkannya sesudah tanggal 31 Maret. Untuk 5 orang responden yang berpendidikan Magister, semua responden melaporakan SPT sebelum  tanggal  31  Maret.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  akan  semakin patuh dalam memenuhi kewajiban ketika ia memiliki pendidikan yang lebih tinggi.
Pendidikan  formal  yang  ditempuh  seseorang  akan  membentuk  nilai  bagi individu  dalam  menerima  hal  baru,  dimana  penyerapan  informasi  dan pengimplementasian  perilaku  dan  gaya  hidup  akan  lebih  mudah  dilakukan  oleh seseorang  atau  masyarakat  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  tinggi dibandingkan tingkat pendidikan yang rendah. Wajib pajak yang memiliki pendidikan yang tinggi akan lebih mengetahui kewajiban perpajakan mereka. Namun  tingginya pendidikan seseorang belum tentu akan menjadi  ia sebagai wajib pajak yang  patuh, hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan celah dan kelengahan pajak yang dilakukan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan dasar memiliki pendidikan yang lebih tinggi [9].
Penelitian ini juga membuktikan bahwa kesadaran sesorang untuk membayar pajak  dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan  yang  tinggi,  dengan  kesadaran  teresbut akan  membuat  wajib  pajak  terdorong  untuk  memnuhi  perpajakannya.  Tingkat pendidikan yang tinggi membuat pola pikir dan cara tingkah lakunya lebih maju dan berkembang,  dengan  begitu  individu  yang  berpendidikan  tinggi  akan  lebih  mudah memahami suatu konsep dibandingkan individu yang berpendidikan rendah. Tingkat pemahaman  yang  tinggi  tentu  akan  mempermudah  indvidu  untuk  melaksanakan kewajibannya, termasuk kewajiban dalam membayar dan melaporkan pajak. Namun tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman yang tinggi tidak cukup untuk memenuhi kepatuhan  perpajakan  tersebut,  rasa  bersalah  atas  ketidakpatuhan  dan  rasa  takut akan  sanksi  yang  didapatkan,  tentu  sangat  berperan  aktif  dalam  meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
Sosialisasi  yang  memadai  dan  merata  akan  membantu  pemerintah  dalam meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  terutama  bagi  masyarakat  yang  memiliki tingkat pendidikan rendah. Tidak hanya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, namun masyarakat yang tidak pernah  mempelajari perpajakan tentu akan terbantu dan paham dengan adanya sosialisai perpajakan tersebut. Sehingga masyarakat akan lebih  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Hasil  peneltian  ini  sejalan dengan dengan penelitian Fitriyani et al. [3] bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan tehadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang  dilakukan  panastuti  [7]  dimana  hasil  penelitiannya  menunjukkan  tingkat pendidikan  seseorang  tidak  mempengaruhi  kepatuhan  seseorang  untuk  membayar pajak,  dengan  begitu  bisa  dikatakan  bahwa  tidak  juga  perbedaan  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  tinggi,  maupun  yang rendah.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

## Kesimpulan Dan Saran

## Kesimpulan
Dari  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  pada  penelitian  ini,  dapat  diambil beberapa kesimpulan yaitu:
1. Penelitian  ini  membuktikan  secara  empiris  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Padang Satu  berdasarkan  gender.  Gender  bukanlah  faktor  yang  akan  membedakan tingkat  kepatuhan  seseorang.  Terlepas  dari  perempuan  atau  laki-laki, kewajiban  tetaplah  kewajiban  yang  harus  dilakukan  dan  ada  sanksi  yang dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban tersebut.
2. Penelitian  ini  membuktikan  secara  empiris  bahwa  terdapat  perbedaan kepatuhan wajib pajak  orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu berdasarkan jenis pekerjaan. Karyawan akan lebih patuh  karena sistem yang  terdapat  pada  perusahaan  dimana  pajak  dari  seorang  karyawan  akan dipotong  secara  otomatis  oleh  perusahaan  dan  adanya  pihak  ketiga  dalam mengingatkan  atau  membantu  dalam  pelaporan  SPT.  Sedangkan  mekanisme ini tidak terdapat pada wajib pajak non-karyawan.
3. Penelitian  ini  membuktikan  secara  empiris  bahwa  terdapat  perbedaan kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Padang Satu berdasarkan tingkat pendidikan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kesadaran  sesorang  untuk  membayar  pajak  dipengaruhi  oleh  tingkat pendidikan yang tinggi, dengan kesadaran teresbut akan membuat wajib pajak terdorong  untuk  memnuhi  perpajakannya.  Tingkat  pendidikan  yang  tinggi membuat  pola  pikir  dan  cara  tingkah  lakunya  lebih  maju  dan  berkembang, dengan  begitu  individu  yang  berpendidikan  tinggi  akan  lebih  mudah memahami suatu konsep dibandingkan individu yang berpendidikan rendah.
Sosialisasi  yang  memadai  dan  merata  akan  membantu  pemerintah  dalam meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  terutama  bagi  masyarakat  yang  memiliki tingkat pendidikan rendah. Tidak hanya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, namun  masyarakat yang tidak pernah  mempelajari perpajakan tentu akan terbantu dan paham dengan adanya sosialisai perpajakan tersebut. Sehingga masyarakat akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Keterbatasan penelitian
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengambilan  wilayah  sampel  atau  populasi  yang  digunakan  hanya  di  KPP Pratama Padang Satu.
2. Pemilihan  sampel  tidak  mempertimbangkan  tingkat  penghasilan  dan lingkungan kerja.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

## Saran
Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  menerima  saran  yang  diberikan sehubungan dengan penelitian ini, yaitu:
1. Menambah  variabel  yang  dapat  memberikan  perbedaan  wajib  pajak  orang pribadi  dalam  memenuhi  kepatuhan  wajib  pajak  mereka  seperti  keperluan atau  kepentingan  wajib  pajak,  penggunaan  fitur  pajak  online,  dan  tingkat pendapatan.
2. Melakukan kombinasi pengujian antar variabel,  dimana agar dapat mewakili populasi yang lebih luas, peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah daerah populasi yang digunakan.
3. Mempertimbangkan tingkat penghasilan dan lingkungan kerja dalam memilih sampel.

## REFERENSI nce:
[1]    Amilin,  A.,  &  Yusronillah,  F.  (2009).  Analisis  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  Dan Jenis  Pekerjaan  Wajib  Pajak  Terhadap  Motivasi  Dalam  Memenuhi  Kewajiban Pajak. Jurnal Manajemen Dan Keuangan Darmajaya, 7(3), 28 – 43.
[2]  Balai  Diklat  Keuangan,  B.  (2017).  KONSEP  GENDER.  Badan  Pendidikan  Dan Pelatihan Keuangan. https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai- diklat-keuangan-balikpapan-konsep-gender-2019-11-05-b639e2fd/
[3]  Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh Gender, Latar Belakang  Pekerjaan,  dan  Tingkat  Pendidikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. InFestasi, 10(2), 115 – 122.
[4]  Ghozali,  I.  (2018).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  program  IBM  SPSS  25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
[5]  Handayani,  D.  P.  (2017).  Pengaruh  Sosial  Kemasyarakatan,  Gender,  Tingkat Pendidikan,  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Pajak  (Studi  Pada  UMKM  di Kota Malang).
[6] Nugraha, G. A. D. (2019). Pengaruh Gender, sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran  Pajak  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Pekerja Bebas di Kota Surabaya. 1 – 19.
[7]  Panastuti,  I.  S.  (2021).  Pengaruh  pendidikan,  latar  belakang  pekerjaan  dan motivasi terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di kpp pratama surakarta.
[8] Pratiwi, R. (2022). Ini Perbedaan Cara Berpikir Perempuan dan Laki-Laki. Hallo Sehat.  https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/perbedaan-cara- berpikir-perempuan-dan-laki-laki/
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
16
[9] Suryati. (2019). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Status Pernikahan, dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Khusus Pada KPP Pratama Kota Tegal). 8(5), 55.
[10] Syafi’i. (2012). Kajian Empiris Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penyebabnya. Jurnal WIGA, 2(2), 57 – 65.
[11]  Waluyo,  T.  (2020).  Pemeriksaan  Terhadap  Wajib  Pajak  Yang  Tidak Menyampaikan  SPT,  Ketentuan  dan  Pemilihannya  sesuai  SE-15/PJ/2018.  In Simposium Nasional Keuangan Negara 2020 (p. 677).
[12] Naufal, M.F., Setiawan P.E., (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi.  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana,  Vol.25.1.Oktober (2018): 241-271