INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18614-18627 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pencabutan Kewenangan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Peninjauan Terhadap Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006
Intan Surullaha 1 ✉ , Beth Manullang 2 , M. Faiz Razki Perdana 3 , Aditya Thapsuandji 4
Universitas Negeri Semarang
Email: intansurullaha@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  dari  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pra  dan  pasca  dari  Putusan  MK 005/PUU/IV/2006 yang menjadi jawaban dari permohonan para pihak yang menentang  keberadaan fungsi  pengawasan  oleh  KY  karena  dianggap  telah  bertentangan  dengan  aturan  yang  ditetapkan. Keberadaan kewenangan mengawasi dari pada KY telah tertera dalam UU Dasar 1945 pada Pasal 24B angka  (1)  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  mendukung  keberadan  kewenangan tersebut,  seperti  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial  pada  Pasal  20, Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  pada  Pasal  34  angka  (3). Pengawasan  terhadap  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  pasca  putusan  MK  tersebut  dikeluarkan  telah menjadikan pengawasan KY terbatas dimana pengawasan internal dilakukan oleh mahkamah konstitusi dan  pengawasan  eksternal  dilakukan  oleh  lembaga  negara  independen  yaitu  KY.  Hilangnya  fungsi pengawasan dari kewenangan  yang dimiliki oleh KY telah menurunkan kepercayaan berbagai pihak kepada  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  yang  dianggap  sebagai  pelopor  kebenaran  dan  keadilan  dari berdemokrasi.
Kata Kunci: Hakim Mahkamah Konstitusi, Pengawasan Komisi Yudisial, Kewenangan

## Abstract
The aim of conducting this research is to find out the pre and post of the Constitutional Court Decision 005/PUU/IV/2006 which was the answer to the request of the parties who opposed the existence of the KY's  supervisory  function  because  it  was  deemed  to  be  in  conflict  with  the  established  rules.  The existence of the KY's supervisory authority is stated in the 1945 Constitution in Article 24B paragraph (1) as well as other laws and regulations that support the existence of this authority, such as Law number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission in Article 20, Law number 4 of 2004 concerning Judicial Power in Article 34 paragraph (3). Supervision of Constitutional Court Judges after the MK decision was issued has provided limited supervision where internal supervision is carried out by the constitutional court and external supervision is carried out by an independent state institution, namely the KY. The loss of the supervisory function of the KY's authority has reduced the trust of various parties in Constitutional Court Judges who are considered to be the pioneers of truth and justice in democracy.
Keywords: Constitutional Court Judges, Judicial Commission Supervision, Authority

## PENDAHULUAN
Komisi  Yudisial  memiliki  dasar  kewenangan  dalam  melakukan  pengawasan  secara yuridis yang terletak dalam amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 24B angka (1) yang berbunyi, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan      hakim  agung  dan  mempunyai  wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” penetapan pada pasal  ini  secara  eksplisit  menegaskan  kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam  melakukan pengawasannya tidak hanya sebatas kepada Hakim Mahkamah Agung, namun juga pada Hakim  Mahkamah  Konstitusi  dengan  harapan  dapat  memainkan  fungsi-fungsi  tertentu dalam sistem yang baru, khususnya pada pengawasan terhadap para hakim.
Kewenangan Komisi Yudisial juga tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.  Keberadaan  kewenangannya  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  Hakim Mahkamah  Konstitusi  juga  diperkuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004 tentang  Komisi  Yudisial  yakni  pada  Pasal  20  yang  berbunyi "Dalam  melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b KY mempunyai tugas melakukan pengawasan  terhadap  perilaku  Hakim  dalam  rangka  menegakkan  kehormatan  dan keluhuran  martabat  serta  menjaga  perilaku  hakim.” serta  tertuang  juga  dalam  Pasal  22 angka (1) huruf e dengan bunyi, "Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KY: membuat laporan hasil pemeriksaan yang  berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA dan/atau MK, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR".  Kemudian  diperkuat  lagi  oleh  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 34 angka (3) secara jelas menyatakan, “Dalam rangka
menjaga  kehormatan,  keluhuran  martabat  serta  perilaku  hakim  agung  dan  hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang".
“Maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah  agar  warga  masyarakat  di  luar  struktur  resmi  lembaga  parlemen  dapat dilibatkan  dalam  proses  pengangkatan,  penilaian  kinerja,  dan  kemungkinan pemberhentian  hakim.  Semua  ini  dimaksudkan  untuk  menjaga  dan  menegakkan kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim  dalam  rangka  mewujudkan kebenaran  dan  keadilan  berdasarkan  ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (independent and impartial judiciary) diharapkan dapat diwujudkan sekaligus  diimbangi  oleh  prinsip  akuntabilitas  kekuasaan  kehakiman,  baik  dari  segi hukum  maupun  dari  segi  etika.  Untuk  itu,  diperlukan  institusi  pengawasan  yang independen terhadap para hakim itu sendiri.” (Jimly, 2006)
“Di Indonesia, independensi kekuasaan kehakiman dijamin dalam Pasal 24 angka (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan” . Untuk mengantisipa si terjadinya penyalahgunaan kekuasaan kehakiman, maka  independensi  harus  dibarengi  dengan  akuntabilitas.  Akuntabilitas  diperlukan sebagai  sebagai mekanisme  kontrol setelah suatu  tindakan yudisial diambil. Kedua prinsip tersebut tidaklah bertentangan secara diametral, justru saling menunjang dan memperkuat. Akuntabilitas  diperlukan  untuk memperkuat independensi, sebaliknya kewajiban lembaga peradilan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik akan dapat mengurangi kerentanan lembaga peradilan dari tekanan pihak luar.” (Farid W., Imran & Muhammad I., H., 2019).
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang  Dasar,  memutuskan  pembubaran  partai  politik  dan  memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden.  Namun  dalam  pelaksanaan  tugas  hakim  di  Mahkamah  Konstitusi  diperlukan adanya Pengawasan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berwenang.
Namun,  Komisi  Yudisial  dalam  menjalankan  kewenangannya  harus  terhenti  akibat pencabutan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial dalam putusan MK 005/PUU/IV/2006 yang mengakibatkan hilangnya  sebagian kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial
sehingga menjadikannya  terbatas dalam melakukan pergerakan pengawasan. Putusan ini keluar akibat dari permulaan aksi 31 orang hakim yang mengajukan permohonan judicial review  terhadap  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  dianggap  berpihak  pada keberadaan kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial. Dalam permohonan 31 orang hakim meliputi hakim agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa, peraturan  perundang-undangan  tersebut  saling  bertentangan  sepanjang  hal  tersebut mengenai Mahkamah Konstitusi.
Artikel dalam penelitian ini penulis mencoba untuk memahami dan akan membahas terkait  dengan  pencabutan  kewenangan  pengawasan  Komisi  Yudisial  dikarenakan dikeluarkannya  putusan  MK  005/PUU/IV/2006  sehingga  mengakibatkan  hilangnya kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasannya terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  merupakan  metode  penelitian  kualitatif  dan dengan cara melakukan penelitiannya adalah studi pustaka. Jenis penelitian ini digunakan sebagai analisis atas pemahaman yang mendetail mengenai suatu bahasan atau peristiwa dengan  menggali  sumber-sumber  dan  berbagai  literatur  yang  berhubungan  dalam penelitian  ini,  serta  berkaitan  dengan  dampak  yang  timbul  akibat  dari  pencabutan kewenangan Komisi Yudisial dalam tugasnya  sebagai pengawas Hakim Konstitusi. Untuk data yang didapatkan, kami memperolehnya dari analisis dan kajian terhadap referensi dari jurnal,  buku,  ataupun  artikel  yang  berkaitan  dengan  pokok-pokok  pembahasan  dari penelitian ini lalu menyimpulkan apa yang sudah ditemui dan diperoleh. Setelah literatur dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah analisis konten. Proses ini melibatkan penyaringan informasi  dari  berbagai  sumber  literatur  yang  telah  dikumpulkan.  Informasi  yang  telah diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  mendalam  untuk  memahami  konsep-konsep  kata kunci.
Dalam melakukan studi pustaka, pemikiran kritis dan objektifitas teramat diperlukan. Oleh karena itu, seluruh literatur yang dianalisis harus didekati dengan sikap yang kritis dan objektif.  Memastikan  bahwa  informasi  yang  diperoleh  valid  dan  dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Setelah proses analisis selesai, temuan-temuan dari studi  pustaka  disajikan  dalam  bentuk  naratif  yang  menjelaskan  bagaimana  proses  dari pencabutan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial sudah diputuskan di dalam Putusan MK. 005/PUU/IV/2006 oleh Hakim Konstitusi sehingga menimbulkan pengawasan Komisi Yudisial hilang sepenuhnya terhadap pengawasan kepada Hakim Konstitusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis terhadap Putusan MK. 005/PUU/IV/2005 mengenai Pencabutan Kewenangan KY terhadap Hakim MK
Hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau memutus dari apa yang diminta, hal ini dikenal dengan istilah Ultra Petitum Partium. Dalam hukum formil ultra petita mempunyai definisi penjatuhan perkara atas rumusan yang tidak dituntut. Ketentuan ini dijelaskan di dalam Pasal 178 angka (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 angka (2) dan (3) Rechts Reglement Voor de Buitengewesten (RBg). Hakim dilarang  memutuskan  melebihi  apa  yang  dituntut  (petitum).  Guna  untuk  menjamin bahwasannya  keputusan  yang  dibuat  oleh  hakim  tetap  dinyatakan  sah,  hakim  harus menghindari  ultra  petita.  Karena  setiap  keputusan  yang  mengandung  ultra  petita  harus dinyatakan tidak sah, terlepas dari kenyataan bahwa hakim membuat keputusan tersebut dengan itikad baik atau untuk kepentingan umum. Larangan ini secara jelas diatur di dalam undang-undang, tindakan hakim yang melebihi apa yang diminta dalam gugatan dianggap melanggar hukum atau melanggar dari prinsip undang-undang ( the rule of law).
Proses judicial  review,  yang  berada  di  bawah  wewenang  Mahkamah  Konstitusi, disepakati  sebagai  metode  untuk  menguji  apakah  suatu  undang-undang  bertentangan dengan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang apabila tidak selaras dengan konstitusi atau salah satu bagiannya tidak selaras dengan konstitusi. Melalui metode  ini  Mahkamah  Konstitusi  dapat  memastikan  bahwa  semua  undang-undang mengacu  pada  konstitusi  dan  tidak  bertentangan.  Dalam  pelaksanaan  kekuasaannya Mahkamah  Konstitusi  telah  memutuskan  perkara  pengujian  konstitusional  ultra  petita beberapa  kali.  Mereka  telah  membuat  keputusan  yang  melebihi  apa  yang  diminta, membuat peraturan baru, atau menguntungkan Mahkamah Konstitusi sendiri, salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima pro dan kontranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006.
Pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  005/PUU-IV/2006,  Mahkamah  Konstitusi memutuskan mengenai pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Isi  Putusan Mahkamah  Konstitusi  005/PUU-IV/2006  terhadap  Pelaksanaan  Fungsi  Komisi  Yudisial dengan motif oleh Hakim Agung merasa dirugikan atas hak-hak konstitusionalnya dengan kewenangan pengawasan dan sanksi Komisi Yudisial. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Komisi  Yudisial  tidak  memiliki  kekuatan  yang  sah  sebagai  lembaga  negara  independen untuk  mengawasi  dan  memberikan  sanksi  kepada  Hakim  Agung  dan  Hakim  Konstitusi.
Selanjutnya, pemohon menyatakan bahwa hakim yang disebutkan dalam Undang-Undang No.  22  tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial  adalah  hakim  di  bawah  Mahkamah  Agung, termasuk hakim banding dan hakim tingkat pertama. Akibatnya, keputusan ini menimbulkan konflik antara Komisi Yudisial, yang merupakan objek pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  005/PUU-IV/2006  tersebut,  Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa menurut Pasal 24B angka (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga permohonan para pemohon harus dikabulkan. Mahkamah Konstitusi membuat keputusan  bahwa  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  tidak  tercantum  di  antara  mereka  yang diawasi  oleh  Komisi  Yudisial.  Ini  dikarenakan  hakim  konstitusi  juga  harus  diawasi  oleh lembaga pengawas eksternal agar tidak ada perbedaan dalam pengawasan Komisi Yudisial terhadap pelaku kekuasaan kehakiman. Mengenai putusan ini, para ahli hukum tata negara mengadakan  forum  untuk  melakukan  eksaminasi  putusan  tersebut  yang  dinilai kontroversial, yaitu: pertama, Karena Mahkamah Konstitusi menganulir pasal-pasal strategis yang bertujuan untuk menciptakan peradilan yang bersih,  keputusan ini di luar harapan masyarakat.  Kedua,  Mahkamah   Konstitusi   diperhitungkan  telah  melangkah terlalu jauh melampaui  otoritasnya  ketika  membatalkan  beberapa  pasal  yang  terkait dengan wewenang pengawasan Komisi Yudisial.
Putusan  MK  Nomor  005/PUU-IV/2006,  penting  dikemukakan  terlebih  dahulu mengenai substansi  penting  Putusan  MK  tersebut. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 berisi  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  tentang  kewenangan  Komisi  Yudisial  untuk mengawasi. Putusan tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:
1. Mahkamah  Konstitusi  berpendapat:  “ ..apabila  ditinjau  secara     sistematis  dan  dari penafsiran berdasarkan “original intent” perumusan  ketentuan  UUD  1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang  tidak  berkaitan  dengan ketentuan mengenai MK yang  diatur  dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari  sistematika penempatan ketentuan  mengenai  Komisi  Yudisial  sesudah  pasal  yang  mengatur  tentang Mahkamah  Agung  yaitu  Pasal  24A  dan  sebelum  pasal  yang   mengatur  tentang Mahkamah  Konstitusi  yaitu  Pasal  24C,  sudah  dapat  dipahami  bahwa  ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk  mencakup  pula  objek  perilaku  hakim  konstitusi  sebagaimana   diatur   dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai
Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945…” Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan  cara  menyeluruh  pasal  yang  telah  mengatur  terkait  ketentuan  mengenai Komisi  Yudisial,  selain  itu  Mahkamah  Konstitusi  juga  membedakan  pengertian  dari hakim  konstitusi  dan  hakim  umum.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Konstitusi berpendapat  bahwa  ketentuan  terkait  dengan  fungsi  pengawasan  Komisi  Yudisial tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup objek perilaku hakim konstitusi.
2. “...Dengan  menjadikan  perilaku  Hakim  Konstitusi  sebagai  objek  pengawasan  oleh Komisi Yudisial, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa  kewenangan  konstitusional  lembaga  negara  menjadi  terganggu  dan terjebak   ke   dalam   anggapan  sebagai  pihak  yang  tidak  dapat  bersikap  imparsial, khususnya  apabila  dalam     praktik  timbul  persengketaan  kewenangan  antara  KY dengan lembaga lain, seperti  halnya dalam kasus persengketaan antara MA dan KY yang  terkait dengan perkara a  quo. Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian  perilaku  hakim  dalam   Pasal  24B  angka  (1)  UU  Dasar  1945  mencakup perilaku Hakim  Konstitusi  dapat  mengebiri  kewenangan  dan  menghalang-halangi pemenuhan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme  hubungan  antar  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh UUD 1945....”
Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  independensi  Hakim  Konstitusi  akan terganggu  jika  keberadaan  Komisi  Yudisial  andil  bagian  dalam  mengawasi  proses persidangan  atau  pun  tindakan-tindakan  dari  Hakim  Mahkamah  Konstitusi.  Ini  terutama berlaku pada kewenangannya untuk menyelesaikan persoalan antar lembaga negara.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  005/PUU-IV/2006  menimbulkan  konsekuensi  yang signifikan  terhadap  struktur  negara  Indonesia.  Implikasi  dari  putusan  ini  yang  tidak terhindarkan  adalah  hapusnya  dasar  hukum  kewenangan  dari  Komisi  Yudisial  perihal mengenai kewenangan pengawasan hakim konstitusi. Seperti halnya keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara judicial review. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat declaratoir constitutief,  yang  berarti  mereka  meniadakan  keadaan  hukum  yang  sudah  ada  atau membentuk keadaan hukum baru sebagai negative-legislator.  Tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.
Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konstitusi dihormati dan diterapkan secara konsisten serta bertanggung jawab kepada semua bagian
negara,  sebagai  pengawal  yang  mempelopori  konstitusi  secara  baik  dan  yang  bertugas menegakkan  keadilan  konstitusional.  Karena  tugasnya  sebagai  pengawal  konstitusi  dan penafsir konstitusi, MK juga bertanggung jawab untuk menjaga demokrasi. Seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD," jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk menguji undang-undang. Namun, pro-kontra otoritas muncul seiring berjalannya waktu. Dimulai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, yang menetapkan bahwa MK berwenang untuk menguji undang-undang tersebut dan mengesampingkan Pasal 50 UU MK Nomor 24/2003. Setelah putusan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi 066/PUU-II/2004 menjadi langkah awal “keberanian” MK dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya, sebab putusan tersebut menyatakan batal Pasal 50 UU MK Nomor 24/2003 “Undang -undang yang dapat  dimohonkan  untuk  diuji  adalah  undang-undang  yang  diundangkan  setelah perubahan UUD 1945” .
Setelah  itu,  Mahkamah  Konstitusi  menjadi  lebih  berani  untuk  menguji  dan membatalkan  beberapa  undang-undang  yang  relevan,  bahkan  keputusannya  sering kontroversial. Misalnya, putusan 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU Komisi Yudisial 22/2004 membatalkan beberapa pasal penting yang berkaitan dengan pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi.
Hubungan  keterlibatan  antara  beberapa  putusan  tersebut  adalah  pro  dan  kontra terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dikarenakan adanya perbedaan antara asas ius curia novit dan asas hukum nemo judex idoneus in propria causa (hakim tidak boleh menguji perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri), MK mungkin memiliki kewenangan untuk menguji  undang-undang  yang  mengatur  eksistensinya.  Selain  itu,  karena  banyaknya putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  dianggap  pro  atau  kontra  oleh  sebagian  pihak, terkadang  putusan  tersebut  dianggap  sebagai  "terobosan  hukum"  untuk  meningkatkan penegakan  hukum  dan  keadilan,  tetapi  terkadang  juga  dianggap  sebagai  "terobosan hukum"  yang  dianggap  melanggar  nilai-nilai  keadilan  dan  moralitas  konstitusi  dan menyimpang dari jalan reformasi hukum.
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006 keluar yang mengimplikasikan dihapusnya  dasar  hukum  yang  memungkinkan  Komisi  Yudisial  untuk  mengawasi  Hakim Konstitusi.  Berdasarkan   Pasal  47  UU  MK,  Pasal  1  angka  5,  Pasal  20,  Pasal  21,  Pasal  22 angka  (1) huruf  e, Pasal  22  angka  (5),  Pasal  23  angka  (2),  Pasal  23 angka (3), dan Pasal 23 angka (5), Pasal 24 angka (1), Pasal 25 angka (3), Pasal 25 angka (4), Undang-Undang
Republik  Indonesia   Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat,  serta Pasal 34 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Sejak saat itu, semua peraturan perundang-undangan dan tindakan yang berkaitan dengan  fungsi  pengawasan  Komisi  Yudisial  dengan  serta  merta  kehilangan  dasar hukumnya.  Akibatnya,  fungsi  pengawasan  Komisi  Yudisial  harus  dihentikan.  Tanpa pengawasan  secara  eksternal  oleh  Komisi  Yudisial,  Akuntabilitas  Mahkamah  Konstitusi bergantung sepenuhnya pada mekanisme pengawasan internal Majelis Kehormatan, yang diatur  secara  khusus  dalam  Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi (Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK). Tidak ada pengawasan eksternal seperti yang biasa dilakukan oleh Komisi Yudisial. Namun, pengawasan internal Majelis Kehormatan MK memiliki banyak kelemahan, salah  satunya  adalah  kedudukannya  di  dalam  lembaga  Mahkamah  Konstitusi,  yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Majelis Kehormatan dapat mengganggu pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan itu sendiri.
Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  membentuk  tim  panel  ahli  atau  pengawas Mahkamah Konstitusi yang dibuat oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dianggap  penting  untuk  menjaga  martabat  dan  kehormatan  hakim  serta  memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi. Pada perkembangannya UU Nomor 4 tahun  2014  tentang  Mahkamah  Konstitusi  diajukan judicial  review  dan  seluruh  hakim konstitusi setuju bahwa pola pengawasannya eksternal untuk diri mereka sendiri dan lebih memilih untuk memiliki komite pengawasan etik secara internal. Sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang tidak bisa diawasi secara eksternal oleh lembaga negara lain. Hal ini sangat berbahaya karena Mahkamah Konstitusi dapat  berubah  menjadi  lembaga superbody.  Jika  tidak  ada  pengawasan  dari  lembaga negara  lain  atau  pengawasan  internal  yang  efektif,  maka  Mahkamah  Konstitusi  dapat melakukan  pelanggaran  kewenangan  atau  sewenang-wenang  ( abuse  of  power)  dalam menjalankan kewenangan yang sudah ditentukan oleh konstitusi.
Eksistensi Kewenangan Pelaksanaan Pengawasan KY Pra Putusan  MK.  005/PUU/IV/2005 ditetapkan
Wewenang Komisi Yudisial didasarkan pada UUD 1945, seperti yang disebutkan dalam pasal 24B angka 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim”. Dalam Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, wewenang Komisi  Yudisial  adalah  sebagai  berikut:  Mengusulkan  Selain  itu,  Komisi  Yudisial  memiliki tanggung jawab untuk: melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; memilih calon Hakim Agung; menetapkan calon Hakim Agung; dan mengajukan calon Hakim Agung kepada DPR, sesuai  dengan  wewenang  yang  disebutkan  dalam  Pasal  13  huruf  a.  Mahkamah  Agung, Pemerintah,  dan  Masyarakat  adalah  kelompok  yang  diizinkan  untuk  mengajukan  calon hakim agung kepada Komisi Yudisial, seperti yang disebutkan dalam pasal 15 angka (2) UU Nomor 22 Tahun 2004.
Sejak keputusan bersama antara Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial tentang Kode  Etik  Perilaku  Hakim  diterbitkan  pada  tahun  2009  hingga  April  2014,  Majelis Kehormatan  Hakim  telah  dibentuk  sebanyak  33  kali.  Dari  jumlah  ini,  16  hakim direkomendasikan  oleh  Komisi  Yudisial,  dan  17  hakim  lainnya  direkomendasikan  oleh Mahkamah  Agung.  Menurut  UU  Nomor  8  Tahun  2011,  ada  dua  jenis  pengawasan  yang digunakan untuk mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi. Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial.

## Dampak Pencabutan Kewenangan Komisi Yudisial
Melalui  putusan  MK  No.  05/  PUU  -  IV/2006  menjadikan  keberadaan  Mahkamah Konstitusi  sangatlah  kebal,  salah  satunya  ialah  kebal  akan  fungsi  pengawasan  eksternal. Statusnya sebagai Guardian Of Constitution and Democration secara implisit memberikan pemahaman bahwasannya MK tidak berhak untuk diawasi dari bagian di bawahnya. Pada kenyataannya,  putusan  MK  yang  menjadi  akhir  dari  kewenangan  Komisi  Yudisial  untuk mengawasi  hakim  konstitusi  dalam  hal  ini  menjadi  kontradiktif  ketika  adanya  kasus pelanggaran  kode  etik  dan  korupsi  yang  menghantam  tembok  konstitusi  tersebut. Hantaman tersebut diawali ketika adanya kasus penyuapan dalam sengketa Pilkada 2018 silam  yang  dilakukan  oleh  hakim  konstitusi  Akhil  Mochtar.  Penangkapannya  sebagai tersangka oleh KPK dan dijatuhi hukuman seumur hidup ini menjadi dalil yang kuat untuk mematahkan kekebalan Mahkamah Konstitusi dari pengawasan eksternal.
Sejak  diberhentikannya  status  kelembagaan  KY  dalam  hal  pengawasan  terhadap hakim konstitusi yang dikabulkan secara ultra petitum oleh MK saat itu, tidak serta merta menghilangkan  keberadaan  KY  setelahnya.  Dalam  dewan  etik  MK  sebelum  dihapuskan, keberadaan KY masih dihiraukan dengan masuknya ke dalam unsur dewan etik dan MKMK itu sendiri. Eksistensi KY dalam dewan etik dan MKMK saat itu pun signifikan adanya yakni salah satunya ialah memutus perkara Akhil Mochtar di tahun 2018 silam. Status a quo saat
ini menyatakan bahwasannya unsur pengganti KY dalam komposisi MKMK telah digantikan dengan satu (1) orang tokoh masyarakat.
Membahas lebih konkrit terkait kasus yang menurunkan marwah MK itu sendiri, tak hanya berhenti pada kasus penyuapan Akhil Mochtar namun berlanjut sampai dengan yang terkini Putusan 90 yang dinilai cacat. Putusan ini melibatkan ketua hakim MK yakni Anwar Usman dalam sengketa pencalonan Gibran Rakabuming aka. Ketidakpercayaan rakyat akan Mahkamah  Konstitusi  saat  ini  menjadi  musuh  besar  yang  perlu  diperbaiki.  Mengingat kehadiran MK di Indonesia pasca reformasi silam merupakan suara rakyat untuk mengatasi ketidakpercayaan terhadap lembaga  legislatif terdahulu. Ketika  saat ini MK pun menjadi lembaga  yang  turut  tidak  dipercayai  kembali  independensi  dan  imparsialitasnya,  hal  ini menjadi sebuah kegagalan dalam konstruksi hukum.
Urgensi  dari  Eksistensi  Pelaksanaan  Pengawasan  oleh  Komisi  Yudisial  terhadap  Hakim Mahkamah Konstitusi
Atas apa yang telah menjadi bahan pertimbangan dalam me-reformulasi kewenangan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi, hal tersebut akan menjawab solusi dari adanya pengawasan  eksternal  terhadap  independensi  Mahkamah  Konstitusi.  Putusan  dari Mahkamah Konstitusi ialah bersifat final dan mengikat, dan yang mampu membatalkan apa yang telah dikeluarkan ialah Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Maka sebagai proposal solusi yang  dapat  dibawakan  untuk  mengatasi  independensi  dan  imparsialitas  tersebut  salah satunya  dengan dilakukannya Peninjauan Kembali (PK) terhadap  putusan tersebut. Yang kemudian mengembalikan kewenangan Komisi Yudisial terhadap fungsi pengawasan hakim konstitusi. Selain dari Komisi Yudisial itu sendiri, dapat pula menginovasikan hal baru yakni pembentukan badan pengawasan Mahkamah Konstitusi secara eksternal yang sifatnya pasif atau menerima pengaduan. Hal ini guna menjaga independensi dari Mahkamah Konstitusi itu  sendiri  yang  tidak  akan  dicampuri  urusannya  oleh  badan  pengawas  sampai  dengan adanya kasus yang terjadi. MKMK dalam perkara pengawasan ini akan tetap berdiri sebagai pengawasan internal, dan badan pengawas berdiri sebagai pengawasan eksternal.

## SIMPULAN
Kewenangan dari pada fungsi pengawasan KY sebagai lembaga negara terhadap proses  persidangan  maupun  tindakan-tindakan  dari  Hakim  MK  telah  tercantum  pada Pasal 24B angka (1) UU Dasar 1945 serta peraturan  perundang-undangan  lainnya dan pernyataan ahli yang mendukung dari keberadaan kewenangan KY dalam melaksanakan fungsinya  sebagai  lembaga  negara  yang  mengawasi.  Namun,  keberadaan  daripada
kewenangan  mengawasi  ini  harus  terhenti  akibat  dari  putusan  MK  005/PUU-IV/2006. Penjatuhan  putusan  Ultra  Petitum  Partium  oleh  hakim  atas  perkara  yang  dituntut dikarenakan  pertentangan  peraturan  yang  berlawanan  dan  dianggap  tidak  selaras dengan  hakim  MK.  Pertimbangan  yang  pada  akhirnya  menyatakan  bahwasannya kewenangan KY dihapus secara kelembagaan dan menjadikannya pengawasannya secara inkonstitusional. Pasca putusan ditetapkan, timbul pengawasan oleh KY secara eksternal dan internal. Eksistensi kewenangan pelaksanaan pengawasan KY diperlukan agar tercipta dari pada proses-proses yang diyakini benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan yang ada. Kasus Akhil Mochtar yang dulu sempat menjadi sorotan publik makin memperkuat bahwasannya peran KY sangat diperlukan. Dengan kejadian yang menimbulkan banyak pro  serta  kontranya  akibat  dari  pencabutan  kewenangan  pengawasan  tersebut menurunkan kepercayaan banyak pihak kepada Hakim MK. Urgensi pengawasan oleh KY harus segera dikembalikan agar transparansi dari proses-proses bisa dilihat oleh semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly,  Sengketa  Kewenangan  Konstitusional  Lembaga  Negara,  Jakarta,
Konstitusi Press, 2006.
Aryanto, Jesi, “PENGAWASAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI
YUDISIAL”, ADIL : Jurnal Hukum, Vol. 3 No.2 , Fakultas Hukum Universitas YARSI. Atmadjaja, Djoko Imbawani. "Ultra Petita Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi (2012): 115610.
Basri,  Muhammad  Hasan.  "Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006." Lex Renaissance 6.3 (2021): 520-537.
Charda,  Ujang,  S.,  Ujang, Pendidikan  Pancasila:  Untuk  Pendidikan  Tinggi,  Bandung:PT RajaGrafindo Persada, 2017.
Chandranegara,  Ibnu  Sina.  "Ultra  Petita  dalam  Pengujian  Undang-Undang  dan  Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional." Jurnal Konstitusi 9.1 (2012): 27-48.
Fuzan,  Moh.,  dkk,  “REKONSTRUKSI  KEWENANGAN  KOMISI  YUDISIAL  TERHADAP PENGUSULAN  HAKIM  KONSTITUSI  SEBAGAI  UPAYA  PENINGKATAN  NETRALITAS HAKIM  KONSTITUSI DI INDONESIA”, Jurnal  Esensi Hukum, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum UPNVJ, Jakarta, 2023.
Islami,  Idea.  "Kewenangan  Komisi  Yudisial  Dalam  Pengawasan  Perilaku  Hakim  Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006." (2012).
Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 78.
KYRI, Kiprah  9  Tahun  Komisi  Yudisial,  Menjaga  Kehormatan  Meningkatkan Profesionalisme, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015, hlm.76.
Lailam, Tanto. "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang- Undang yang Mengatur Eksistensinya." Jurnal Konstitusi 12.4 (2015): 795-824
Nugroho, Adi dan M. Zaki Husein. Komisi Yudisial di Beberapa Negara. Jakarta: Lembaga
Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan-LeIP.
Putra,  Ida  Bagus  Gede  Ekapratama.  "IMPLIKASI  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI NOMOR  005/PUU-IV/2006  TERHADAP  KEWENANGAN  KOMISI  YUDISIAL MENGAWASI HAKIM KONSTITUSI." LEX ADMINISTRATUM 9.6 (2021).
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PPU-IV/2006 tentang Yudisial Review Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Paulus Efendi Lotullung, “Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum” , Makalah disampaikan  pada  Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII  dengan  Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan oleh  badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003, hlm.6.
Rishan, Idul. Komisi Yudisial; Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan. Yogyakarta: Genta Press, 2013.
Tutik,  Titik,  W.,  “PENGAWASAN  HAKIM  KONSTITUSI  DALAM  SISTEM  PENGAWASAN HAKIM MENURUT UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA RI 1945”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 Nomor 2, 2012.
Wajdi, Farid, Imran & Moh. I. Hasanuddin, Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial, Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2019.
UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang  Mahkamah Konsitusi.