## INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN
1945 DAN RELEVANSINYA BAGI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA
Roni Sulistyanto Luhukay Universitas Widya Mataram Yogyakarta Email: roni.luhukay@yahoo.com

## Abstract
The  philosophy  of  independence  of  the  judiciary  is  that  the  ruler  of  the state is freed from the patronage of freedom both from within and from outside, the judiciary, except the basic power, Pancasila ideology and the constitution of the 1945 Constitution. operational law, is a legal prerequisite and aspiration is aspired.  Second,  historically  and  emperically,  forms  of  intervention  against  the course of freedom of justice in Indonesia, both before and after the enactment of a one-roof justice system under the Indonesian Supreme Court. Still with all the dynamics and changes.
Key Word : Independence, Judicial Power, Justice

## Abstrak
Filosofi  independensi  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara yang  bebas  dari  segala  bentuk  intervensi  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar kekuasaan  kehakiman,  kecuali  atas  dasar  kekuatan  idiologi  pancasila  dan konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945.  Nilai-nilai  falsafah  pancasila  sebagai pandangan  hidup  bangsa,  yang  diletakkan  dalam  konstitusi  Undang-Undang Dasar  1945  dan  peraturan  perundangan-undangan  sebagai  koridor  hukum operasional,  merupakan  prasyarat  tegaknya  hukum  dan  keadilan  yang  dicita- citakan.  Kedua,  secara  historis  dan  emperik,  bentuk-bentuk  intervensi  terhadap jalannya  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia,  baik  sebelum  maupun  setelah berlakunya  sistem  peradilan  satu  atap  di  bawah  Mahkamah  Agung  RI.  Masih tetap ada dengan segala dinamika dan perubahannya.
Kata Kunci : Independensi, Kekuasaan Kehakiman, Keadilan

## PENDAHULUAN
ekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan. 1 Amanat  ini  adalah  sebagai  pelaksanaan  dari  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  1945. 2 Karena  salah  satu  prinsip  negara  hukum  adalah  adanya jaminan  penyelenggaraan  kekuasaan  lembaga  peradilan  yang  merdeka,  bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan. Ektrayudisial untuk menyelenggarakan  penyelenggaraan  peradilan  guna  menegakkan  ketertiban, keadilan,  kebenaran,  dan  kepastian  hukum  yang  mampu  memberikan pengayoman kepada masyarakat. 3
Keberadaan  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  harus  dibuktikan  dengan eksisnya lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Dimensi operasional  kekuasaan  kehakiman  mencakup  kekuasaan  negara  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  demi  terselenggaranya  negara  hukum  Republik  Indonesia. Independensi  kekuasaan  kehakiman  menjadi  kata  kunci  dalam  implementasi terwujudnya  negara  hukum,  tanpa  eksisnya  kekuasaan  kehakiman  yang independen, maka cita-cita negara hukum tidak mungkin terwujud dalam realita. 4
Sejarah kekuasan kehakiman di Indonesia telah memberikan gambaran dan pemahaman  bahwa  kekuasaan  kehakiman  selalu  berada  di  bawah  naungan eksekutif dalam hal ini Presiden. Pada era Presiden Soekarno, Ketua Mahkamah Agung  pernah  dijadikan  sebagai  salah  satu  anggota  kabinet  yang  bertanggung jawab  langsung  kepada  presiden,  sehingga  secara  konseptual  tidak  ada  lagi kekuasaan kehakiman, karena telah menjadi kekuasaan eksekutif. 5
Sebelum  amandemen,  kekuasaan  kehakiman  diatur  dengan  amat  terbatas dalam  UUD  1945.  Bahkan,  dalam  pasal-pasal  yang  mengatur  kekuasaan
1 Rimdan, 2013, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi, Kencana, Jakarta, hlm.1
2 Setelah  Amandemen  Ketiga  Pasal  1  Ayat  3  UUD  1945  Berbunyi  “ Negara  Indonesia adalah  Negara Hukum”. Baca  juga  Harun  Alrasid,  2004, Naskah  UUD  1945  Sesudah  Empat Kali Amandemen Oleh MPR, UI Press, Jakarta, hlm.100.
3 Rimdan, 2013, Kekuasaan Kehakiman,... hlm.2.
4 Anwar  Usman,  “Bentuk-Bentuk  Intervensi  Terhadap  Independensi  Kekuasaan Kehakiman” Desertasi, Program  Doktor  Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Gadjah  Mada Yogyakarta Tahun 2010, hlm.2.
5 Bagir Manan, 1995, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, LPPM Unisba, Bandung, hlm.7
K
kehakiman  tidak  ditemukan  jaminan  terhadap  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka. Pasal 24 UUD 1945 menentukan: (1) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang- undang ,  dan  (2) susunan  dan  kekuasaan  badan-badan  kehakiman  itu  diatur dengan  undang-undang .  Kemudian,  Pasal  25  UUD 1945  menentukan, syarat- syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang . 6
Menyadari  bahwa  untuk  memastikan  terwujudnya  kekuasaan  kehakiman yang  merdeka  diperlukan  jaminan  yang  tegas  dalam  konstitusi,  langkah  besar yang dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka.  Pasal  24  Ayat  (1)  UUD  1945 menegaskan, kekuasaan kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan .  Tidak hanya  itu,  Pasal  24  Ayat  (2)  UUD  1945 mengamanatkan  bahwa  kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  Bahkan  bagi  seorang  hakim,  Pasal  24A  Ayat  (2) UUD  1945  secara  eksplisit  menentukan  bahwa,  hakim  agung  harus  memiliki integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,  adil,  profesional,  dan berpengalaman  di  bidang  hukum.  Khusus  untuk  menjaga  kemandirian  dan integritas  hakim,  amandemen  UUD  1945  juga  memunculkan  sebuah  lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial. 7
Permasalahan independnsi kekuasaan kehakiman tersebut tidak begitu saja hilang pasca amandemen UUD Tahun 1945, dengan segala peraturan perundang- undangan. 8 yang  justru  dapat  melemahkan  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman.
6 Siti Fatimah, “Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945” Disertasi , Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, hlm.29
7 Siti Fatimah, “Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945” Disertasi , Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, hlm.29
8 Guna  menindaklanjuti  perubahan  besar  terhadap  kekuasaan  kehakiman  pasca- amandemen UUD 1945, selama tahun 2003-2006 telah dilakukan serangkaian penyesuaian yang meliputi: Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2005  tentang Mahkamah  Agung, Undang-Undang  Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,  Undang- Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997  tentang Peradilan Militer,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
Sistem  birokrasi  negara  memungkinkan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka akan  dapat  terpengaruhi. 9 Perbaikan  kemudian  dilakukan,  salah  satunya  dengan cara  meningkatkan  status  hakim  sebagai  komponen  utama  pelaksana  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka,  menjadi  pejabat  negara.  Walaupun  masih  adanya ketidaksinkronan tentang kedudukan hakim sebagai  pejabat  negara dan pegawai negeri  sipil.  Hakim  sebagai  pejabat  negara  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian. 10 Di  dalam  butir  d  yang  dimaksud  dengan  pejabat  negara  adalah
9 Secara  teoritis  hubungan  hukum  dengan  politik/kekuasaan  harusnya  bersifat fungsional,  artinya  hubungan  ini  dilihat  dari  fungsi-fungsi  tertentu  yang  dijalankan  di  antara keduanya.  Dalam  hubungan  antara  politik  dan  hukum,  maka  hukumlah  yang  terpengaruh  oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi  yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam keadaan yang lebih lemah. Dalam kaitan ini Mahfud MD., mengatakan, untuk memahami sistem hukum di tengah- tengah  transformasi  politik  harus  diamati  dari  bawah  dan  dilihat  peran  sosial  politik  apa  yang diberikan  orang  kepadanya.  Konfigurasi  politik  diartikan  sebagai  susunan  atau  konteslasi kekuatan  politik  yang  secara  dikotomis  dibagi  atas  dua  konsep  yang  bertentangan  secara diametral,  yaitu  konfigurasi  politik  demokratis  dan  konfigurasi  politik  otoriter.  Konfigurasi politik demokratis adalah  susunan  sistem  politik  yang  membuka  kesempatan  (peluang)  bagi partisipasi  rakyat  secara  penuh  untuk  ikut  aktif  menentukan  kebijakan  umum.  Partisipasi  ini ditentukan  atas  dasar  mayoritas  oleh  wakil-wakil  rakyat  dalam  pemilihan-pemilihan  berkala yang  didasarkan  atas  prinsip  kesamaan  politik  dan  diselenggarakan  dalam  suasana  terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokratis terdapat pluralitas organisasi di mana organisasi-organisasi penting relatif otonom. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat  kebebasan  bagi  rakyat  melalui  wakil-wakilnya  untuk  melancarkan  kritik  terhadap pemerintah.  Sedangkan  konfigurasi otoriter adalah  susunan  sistem  politik  yang  lebih memungkinkan  negara  berperan  sangat  aktif  serta  mengambil  hampir  seluruh  inisiatif  dalam pembuatan  kebijakan  negara.  Konfigurasi  ini  ditandai  oleh  dorongan  elite  kekuasaan  untuk memaksakan  persatuan,  penghapusan  oposisi  yang  terbuka,  dominasi  pimpinan  negara  untuk menentukan  kebijakan  negara  dan  dominasi  kekuasaan  politik  oleh  elite  politik  yang  kekal, serta  di  balik  semua  itu  ada  satu  doktrin  yang  membenarkan  konsentrasi  kekuasaan.  Dari pergulatan  konfigurasi  politik  hukum  tersebut  dapat  melahirkan  sebuah  karakter  hukum  yang responsif  atau  ortodok.  Produk  hukum responsif/populistik adalah  produk  hukum  yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakan. Dalam proses pembuatannya memberikan  peranan  besar  dan  partisipasi  penuh  kelompok-kelompok  sosial  atau  individu  di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu  dalam  masyarakat.  Produk  hukum konservatifortodoks/elitis adalah  produk  hukum yang  isinya  lebih  mencerminkan  visi  sosial  elite  politik,  lebih mencerminkan  keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. Berlawanan dengan  hukum responsif,  hukum ortodok lebih tertutup terhadap tuntunan kelompok  maupun  individu-individu  di  dalam  masyarakat.  Disarikan  dari  Moh.  Mahfud  MD, 2010, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 17.
10 Undang-Undang 43 Tahun 1999 merupakan hasil perubahan  atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Ketua,  Wakil  Ketua,  Ketua  Muda,  dan  Hakim  Agung  pada  Mahkamah  Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan. Kemudian di dalam Pasal 11 ayat (2) ditegaskan, bahwa seorang pegawai negeri yang diangkat menjadi  pejabat  negara,  dibebaskan  untuk  sementara  waktu  dari  jabatan organiknya  selama  menjadi  pejabat  negara  tanpa  kehilangan  statusnya  sebagai pegawai negeri. 11
Dalam  pelaksanaannya,  kekuasaan  kehakiman  yang  independen  dengan status  hakim  sebagai  pejabat  negara di  satu  sisi,  sebagai  pegawai  negeri  sipil  di sisi  lain,  yang  berada  di  bawah  naungan  Badan  Kepegawaian  Negara.  Badan Kepegawaian  Negara  merupakan  kepanjangan  tangan  dari  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara,  sehingga  semangat  amandemen  UUD  1945 untuk  memisahkan  kekuasaan  kehakiman  dengan  kekuasaan  negara  lainnya, dilihat dari status kepegawain hakim masih ada kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Dengan rancunya sistem hierarkis kepegawaian negara bagi  hakim  telah  membawa  dampak  pula  pada  sistem  loyalitas  tekhnis  maupun administrasi hakim.
Kemudian di bagian lain, saling menggantungkan kepentingan akan terjadi juga  ketika  pada  seleksi  hakim  agung.  Dalam  Pasal  24  B  ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan  bahwa  Komisi  Yudisial  bersifat  mandiri  yang  berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.  Sebagai  penjabaran  Pasal  24  B  UUD  Tahun  1945,  maka  pada  Pasal  13 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004  Jo.  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2011  tentang  Komisi  Yudisial,  dijelaskan  bahwa  wewenang  Komisi  Yudisial, adalah:
a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
c. Menetapkan kode etik dan/ atau Pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan.
d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau  pedoman perilaku
11 Muchsin,  “Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Pengesahan  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009” Majalah Hukum  Varia  Peradilan ,  Nomor  290  Januari  2010,  Jakarta:  Mahkamah Agung, 2010, hlm.32.

## hakim.
Secara logis memang akan ada kemungkinan kepentingan politik menjadi masuk  dalam  ranah  proses  penegakan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka, karena  Dewan  Perwakilan  Rakyat  adalah  lembaga  politik  yang  juga menghasilkan kebijakan-kebijakan politik. Padahal Pengadilan sebagai salah satu institusi yang bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman harus melepaskan diri dari  interpensi  lembaga  lain  demi  menciptakan  independensi  demi  mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut,  hakim  harus  memahami  ruang  lingkup  tugas  dan  kewajibannya sebagaimana  telah  diatur  dalam  perundang-undangan. 12 Karena  pradigma pradilan  sebagai  simbol  keadilan  mengandung  muatan  bahwa  putusan-putusan pengadilan akan memberikan keadilan kepada warga masyarakat, terutama yang berurusan dengan pengadilan. Tak menjadi soal pranata apa  yang menjadi dasar pendistribusian keadilan  yang dihasilkan oleh pengadilan.  Yang penting  mereka dilayani dengan baik dan diperlakukan sesuai dengan mestinya diterima. Namun ketika  putusan-putusan  pengadilan  di  tandai  oleh  sistem  norma  tertentu,  dan bekerjanya  proses  peradilan  digerakkan  oleh  “aktor-aktor”  pengadilan  yang melihat  hukum  sebagai  suatu  yang rigid (ketat),  menjadikan  keadilan  yang diberikan oleh pengadilan bersifat inpersonalitas. 13
Tulisan  ini  akan  menjelaskan  independensi  kekuasaan  kehakiman  pasca amandemen  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  dan  relevansinya  bagi penegakan  hukum  yang  berkeadilan  di  indonesia.  Penulisannya  diilhami  oleh suatu  fenomena  perubahan  ketatanegaraan  akibat  banyaknya  peraturan perundang-undangan yang jauh tidak harmonis terutama dalam ranah kekuasaan kehakiman dengan peraturan di bidang lain.

## PEMBAHASAN

## A. Selayang Pandang tentang Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Sebelum  lebih  dalam  menelaah  tentang  independensi  kekuasaan kehakiman,  terlebih  dahulu  mendifinisikan  apa  yang  dimaksud  dengan “kekuasaan”,  “kehakiman”, “independen”. Serta  arti  keseluruhan  apa  yang
12 Bambang  Sutiyoso  dan  Sri  Hastuti  puspitasari,  2005, Aspek-aspek  Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm.124
13 Bambang  Sutiyoso,  2010, Reformasi  Keadilan  dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm.vii.
dimaksud  dengan  independensi kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  tersebut. Kekuasaan kehakiman merupakan terjemahan dari istilah Belanda “ Rechtterlijke Macht”. Frase  tersebut  mengacu  pada  teori  Montesquieu  mengenai  pemisahan kekuasaan. Istilah kekuasaan terbentuk dari kata kuasa yang berarti kemampuan, kesanggupan  dan  kekuatan.  Pengertian  tersebut  menunjukkan  bahwa  kata kekuasaan selain  merujuk  kepada  makna  benda  juga  merujuk  kepada  makna sifat.  Dari  analisis  tersebut,  makna  dasar  dari  kekuasaan  dapat  disimpulkan dalam  tiga  arti  yaitu  kemampuan,  kewenangan  dan  pengaruh.  Kekuasaan  erat kaitannya  dengan  dengan  kewenangan,  sehingga  perlu  didefinisikan  arti kewenangan  adalah;  hal  yang  berwenang,  hak  dan  kewajiban  yang  dipunyai untuk  melakukan  sesuatu. 14 Lebih  jauh  Miriam  Budiardjo  mengartikan, kekuasaan  adalah  kewenangan  yang  didapatkan  oleh  seorang  atau  kelompok guna  menjalankan  kewenangan  tersebut  sesuai  dengan  kewenangan  yang diberikan,  kewenangan  tidak  boleh  dijalankan  melebihi  kewenangan  yang diperoleh. 15
Adapun “ kehakiman” “independen” secara harfiah diartikan; kehakiman berasal  dari  kata  “ hakim” artinya  orang  yang  mengadili  dan  memberikan keputusan  perkara  di  pengadilan.  Bila  ditelusuri  secara  yuridis  pengertiannya sebagai  berikut: Hakim  adalah hakim  pada  Mahkamah  Agung  dan  hakim  pada badan peradilan  yang berada di  bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan  tata  usaha  negara,  dan  hakim  pada  pengadilan  khusus  yang  berada dalam  lingkungan  peradilan  tersebut.  “Independen” artinya  hampir  mirip dengan  kata  merdeka  yang  berarti  bebas  dari  pengaruh,  penjajahan,  atau  tidak tergantung dari pihak lain. 16
Guna  menindaklanjuti  amanat  tersebut  maka  perubahan  besar  terhadap kekuasaan  kehakiman  pasca-amandemen  UUD  1945,  selama  tahun  2003-2004 telah  dilakukan  serangkaian  penyesuaian  (baca:  perubahan  dan  pembentukan beberapa undang-undang)  yang meliputi: (1) Undang-Undang  Nomor 24  Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  Jo.  UU  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang Mahkamah  Konstitusi  Jo.  Perpu  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Mahkamah Konstitusi  Jo.  UU  Nomor  4  Tahun  2014  Tentang  Mahkamah  Konstitusi,  (2) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Jo.  UU
14 Rimdan, 2013, Op.Cit., hlm.32.
15 Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, hlm.34.
16 Jimly Asshiddiqie, “Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan”, Makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat , Jakarta, 2000, hlm.1. Lihat juga Erman Suparman, “Pendidikan  Hukum Berkarakter  Sebagai  Dasar  Pembentukan  Hakim  Masa  Depan” , Makalah, Acara Penandatanganan MOU antara Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Rektor Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  dan  bedah  buku  Legislasi  Hukum Perkawinan di Indonesia, Kamis 28 Mei 2013, hlm.5.
Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman , (3)  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung Jo. UU Nomor 6 Tahun 2006 Tentang  Mahkamah  Agung  (4)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2004  tentang Peradilan  Umum  Jo  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Peradilan Umum (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Judisial Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Komisi Judisial. 17
Dari  serangkain  undang-undang  di  atas,  dapat  dikemukakan  beberapa catatan  penting  yang  perlu  dikaji  lebih  lanjut  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman pasca-amandemen UUD 1945. Pertama , penambahan kata atau frasa tertentu dalam menyebut kekuasaan kehakiman yang merdeka. Misalnya, Pasal 1 UU No 4/2004 menyatakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia . Jika  dibandingkan  dengan  Pasal  24  Ayat  (1)  UUD  1945,  ketentuan yang  terdapat  dalam  Pasal  1  UU  No  4/2004  jelas  berbeda  karena  terjadi penambahan  kata/frasa:  “negara”,  “berdasarkan  Pancasila”,  dan  “demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.
Kalau  ditelusuri  lebih  jauh,  bunyi  Pasal  1  UU  No  4/2004  persis  sama dengan  bunyi  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  (UU  No  14/1970).  Yang berbeda hanya dalam memberikan penjelasan. Penjelasan Pasal 1 UU No 4/2004 menyebutkan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dalam  ketentuan  ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan  pihak  kekuasaan  ekstra  yudisial,  kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana disebut  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Sementara  itu,  Penjelasan  Pasal  1  UU  No  14/1970  menyebutkan  bahwa kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  ini  mengandung  pengertian  di  dalamnya Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya,  dan  kebebasan  dari  paksaan,  direktiva  atau  rekomendasi  yang  datang dari  pihak  extra  judiciil,  kecuali  dalam  hal-hal  yang  diijinkan  oleh  Undang- undang.  Kebebasan  dalam  melaksanakan  wewenang  judiciil  tidaklah  mutlak sifatnya,  karena  tugas  dari  pada  Hakim  adalah  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan  berdasarkan  Pancasila  dengan  jalan  menafsirkan  hukum  dan  mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan  kepadanya,  sehingga  keputusannya  mencerminkan  perasaan keadilan  Bangsa  dan  Rakyat  Indonesia.  Di  samping  tidak  mudah  untuk
17 Siti Fatimah, Proliferasi..., hlm.34. Baca juga Jimly Ashidiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen, Konpress, Jakarta, hlm.42-43. Perhatikan juga Jimly  Asshiddiqie, 2003, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD  Tahun  1945 ,  Konpress,  Jakarta,  hlm.  1. Jimly  Asshiddiqie,  2005, Implikasi  Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Konpress, Jakarta, hlm.2.
memaknai  frasa  “berdasarkan  Pancasila”  dan  “demi  terselenggaranya  Negara Hukum  Republik  Indonesia”,  dengan  tetap  dipertahankan  kata  “negara”  dalam Pasal  1  UU  No  4/2004  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  tetap  potensial dipengaruhi  oleh  pemerintah.  Dalam  teori  tentang  negara  ( general  theory  of state ), Krabbe mengatakan bahwa kata “negara” sering diidentifikasikan dengan
“pemerintah”  apabila  kata  itu  dipergunakan  dalam  pengertian  “kekuasaan negara” atau “kemauan negara”. Sementara dalam praktik, sepanjang kekuasaan Orde  Lama  dan  Orde  Baru,  pemerintah  begitu  dominan  mempengaruhi kekuasaan  kehakiman.  Artinya,  dengan  tetap  mempertahankan  kata  “negara” dalam  UU  No  4/2004,  pengaruh  pemerintah  masih  sulit  untuk  dihindari  dalam kekuasaan kehakiman. 18
Kedua , dalam hal hubungan pengadilan dengan lembaga negara lainnya,
Pasal 27 UU No 4/2004 menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan,  dan  nasihat  masalah  hukum  kepada  lembaga negara  dan  lembaga  pemerintahan  apabila  diminta .  Sekalipun  bersifat fakultatif (karena  “dapat”),  adanya ruang  bagi  lembaga  negara  dan  lembaga pemerintahan  untuk  meminta  keterangan,  pertimbangan,  dan  nasihat  masalah hukum  kepada  MA  dapat  dikatakan  menambah  rumusan  pemberian pertimbangan  oleh  MA  yang  terdapat  dalam  konstitusi.  Pasal  14  UUD  1945 secara  limitatif  menentukan,  Presiden  memberi  grasi  dan  rehabilitasi  dengan memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah  Agung.  Padahal,  di  kalangan  MA sudah  ada  pandangan  bahwa  pemberian  pertimbangan  kepada  lembaga  negara lainnya  dapat  mengganggu  independensi  hakim  dalam  memutus  perkara. Pandangan  ini  dapat  dibaca  dalam  Cetak  Biru  Pembaruan  Mahkamah  Agung RI.  Secara  tidak  langasung,  pelaksanaan  fungsi  ini  dapat  mengganggu independensi  hakim  dalam  memutus  perkara.  Hal  tersebut  akan  terjadi  jika permasalahan  yang  dimintakan  pertimbangan  hukum  tersebut  kemudian menjadi  perkara  di  pengadilan.  Ambil  contoh,  misalnya  DPR  meminta pertimbangan  hukum  ke  MA  apakah  Badan  Pemeriksa  Keuangan  berwenang untuk  memeriksa  keuangan  suatu  yayasan  militer  yang  mendapat  dana  dari APBN.  Jika  MA  memberikan  pertimbangan  hukum  atas  pertanyaan  tersebut kemudian  ada  pihak  yang  menggugat  yayasan  militer  ke  pengadilan  dengan berdasarakan  kepada  pertimbangan  hukum  MA,  maka  hakim  yang  memutus
18 Saldi  Isra,  2010, Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23- 63. Baca juga Hamdan Zoelva, 2011, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1-3.  Saldi  Isra, :“Implikasi  Amendemen Konstitusi  dalam  Pembangunan  Hukum  di Indonesia” Makalah yang  Seminar  Pengkajian  Hukum  Nasional  2005,  diadakan  oleh  Komisi Hukum  Nasional  (KHN),  di  Hotel  Sahid,  Jakarta  21-22  November  2005.  Bagir  Manan, “Restrukturisasi  Badan  Peradilan”, Majalah  Hukum  Varia  Peradilan ,  Tahun  XX.  No.  239, Tahun 2005.
perkara  akan  terusik  independensinyan  jika  ia  akan  menafsirkan  berbeda dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh MA tersebut. 19
Selain masalah intervensi, pelaksanaan pemberian pertimbangan tersebut dapat  merendahkan  wibawa  MA.  Hal  itu  dapat  terjadi  apabila  pertimbangan hukum  yang dibuat MA  atas  suatu  hal  diacuhkan oleh lembaga  yang meminta atau  pihak  lain  yang  dirugikan.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  karean  sifat pertimbangan  hukum  tersebut  tidak  mengikat.  Oleh  karenanya,  jika  fungsi  ini dihapuskan,  maka  sedikit  banyak  pekerjaan  MA,  khususnya  Ketua  MA  akan berkurang. Selama ini, mengingat cukup banyak permintaan dari berbagai pihak kepada MA untuk memberikan pertimbangan hukum atas suatu hal, permintaan pertimbangan hukum ini cukup membebani waktu dan pemikiran MA. 20 Karena berbagai  penyebab  di  atas,  upaya  membebaskan  kekuasaan  kehakiman  dari pengaruh kekuasaan lain merupakan perjuangan terus-menerus. Bagaimanapun, kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  merupakan  salah  satu  prinsip  penting dalam  negara  demokrasi.  Shimon  Shetreet  dalam Judicial  Independence:  New Conceptual Dimentions and Contemporary Challenges membagi independence of  the  judiciary menjadi  empat  hal  yaitu substantive  independence (independensi  dalam memutus  perkara), personal  independence [misalnya adanya  jaminan  masa  kerja  dan  jabatan (term  of  office  and  tenure) ] ,  internal independence (misalnya  independensi  dari  atasan  dan  rekan  kerja)  dan collective  independence (misalnya  adanya  partisipai  pengadilan  dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan budget pengadilan). 21
Prinsip  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  menghendaki  agar  hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain  di  luar  peradilan.  Sehingga  Hakim  dalam  memutus  perkara  hanya  demi kadilan  berdasarkan  hukum  dan  hati  nurani.  Dalam  pandangan  Hakim  Agung Artidjo Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka  dan  bermartabat.  Fungsi  pengadilan  merupakan  salah  satu  tiang tegaknya  negara  yang  berdaulat.  Salah  satu  elemen  pengadilan  adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka. 22
B. Tanggung  Jawab  Peradilan  dalam  Menginterpretasi  Undang-Undang yang Berimplikasi pada Keadilan.
Dalam  undang-undang  disebutkan  tugas  pengadilan  adalah  :  tidak  boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Nurainun Mangunsong, Hand Out Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman Tahun Ajaran Akademik 2013/2014.
22 Saldi Isra, Makalah.. .hlm.5
memeriksa  dan  mengadilinya. 23 Artinya  hakim  sebagai  unsur  pengadilan  wajib menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup  dalam  masyarakat. 24 Nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang tentang keadilan, kepastian, hukum dan  kemamfaatan.  Hal  ini  menjadi  tuntutan  bagi  hakim  untuk  selalu meningkatkan  kualitasnya  sehingga  dalam  memutuskan  perkara  benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan  terlepas  dari  pengaruh  pemerintah  dan  pengaruh  lainnya. 25 hakim menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Disamping itu mempunyai kewajiban  ganda,  disatu  pihak  merupakan  pejabat  yang  ditugasi  menerapkan hukum  (izhar  al-hukum)  terhadap  perkara  yang  kongkrit  baik  terhadap  hukum tertulis maupun tidak tertulis, dilain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut  untuk  dapat  menggali,  memahami,  nilai-nilai  yang  ada  dalam masyarakat.
Secara  filosofis,  fungsi  hakim  adalah  menegakan  keadilan.  Cita  hukum keadilan  yang  diterapat  dalam  das  sollen  (kenyataan  normatif)  harus  dapat diwujudkan  dalam  das  sein  (kenyataan  alamiah)  melalui  nilai-nilai  yang terdapat  dalam  etika  profesi.  Salah  satu  etika  profesi  yang  telah  lama  menjadi pedoman  profesi  ini  sejak  masa  awal  perkembangan  hukum  dalam  peradaban manusia adalah The Four Commandments for Judges dari Socrates. Kode etik hakim  tersebut  terdiri  dari  empat  butir  yaitu to  hear  corteously (mendengar dengan  sopan  dan  beradab), to  answer  wisely (menjawab  dengan arif  dan bijaksana), to consider soberly (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun) dan to decide impartially (memutus tidak berat sebelah).
G.W.  Paton  mengemukakan  bahwa  prinsip  hukum  merupakan  Landasan paling  luas  dari  lahirnya  suatu  norma  hukum  dan  alasan  bagi  lahirnya  suatu norma  hukum. 26 Artinya  prinsip  hukum  selalu  lahir  dari  moralitas  hukum sehingga aturan yang di jadikan undang- undang tidak dapat dikatakan sebagai hukum  apabila  tidak  mencerminkan  moralitas  hukum  yang  berkeadilan.  Frans Magnis  Suseno  berpendapat  bahwa  apabila  bertitik  tolak  dari  tugas  negara memberikan  kesejahteraan,  dimana  masyarakat  dapat  hidup  sebaik  mungkin
23 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 Ayat (1) dan lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 56 ayat (1)
24 Undang-undang Nomor  4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 Ayat (1)
25 Cik Hasan Bisri, 1997, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia , Rosda Karya, Bandung, hlm. 104
26 Ibid
maka  tujuan  negara  adalah  menyelengarakan  suatu  keadilan  sosial. 27 Sejalan dengan  itu  Saint  Augustine  berpendapat  bahwa  “ unjust  law  is  no  law  at all” (Hukum  yang  tidak  adil  bukanlah  hukum  sama  sekali). 28 Secara  filosofi pancasila sebagai landasan negara dan idiologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Dalam  sila  yang  ke  5  memiliki  makna  dan  arti  filosofis.  Sila  Ke-5 yang  berbunyi  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  memiliki Lambang Padi dan kapas. Pada umumnya nilai pancasila digali oleh nilai nilai luhur  nenek  moyang  bangsa  Indonesia  termasuk  nilai  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat indonesia. Karena digali oleh nilai nilai luhur bangsa Indonesia. pancasila  mempunyai  kekhasan  dan  kelebihan,  sedangkan  Prinsip  keadilan yaitu berisi keharusan/ tuntutan untuk berkesesuaian dengan hakikat adil. maka manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial  dalam  kehidupan  masyarakat    Indonesia  Adil  dalam  sila  keadilan  sosial ini merupakan khusus dalam artian adil terhadap manusia yang di dasari dan di jiwai oleh kebenaran terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Perbuatan adil  menyebabkan  seseorang  meperoleh  apa  yang  menjadi  haknya  dan  dasar dari  hak  ini  ialah  pengakuan  kemanusian  yang  mendorong  perbuatan  manusia itu  memperlakukan  sesama  sebagai  mestinya.  Dengan  demikian  pelaksanaan keadilan selalu bertali dengan dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.
Undang  undang  No.  48  tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  Pasal 10  yang  menyatakan  “Pengadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan mengadilinya” secara filosofis pasal ini belum dapat memberikan suatu jaminan terhadap  suatu  keadilan  di  karena  terdapat  suatularangan  terhadap  penolakan suatu  perkara  akan  tetapi  tidak  adanya  konsekuensi  dari  penolakan  yang  di lakukan  oleh  pengadilan  yang  secara  filosofis  hal  ini  mengambarkan  bahwa pengadilan  yang  menolak  mengadili  karena  tidak  menginterpretasi  undang- undang  yang  tidak  memadai  karena  berpegang  secara  ketat  asas  pemisahan kekuasaan,  dinyatakan  bersalah  karena  penyangkalan  terhadap  keadilan. Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum  yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian dan kemanfatan. 29 Dalam pelaksanaan kekuasaan  kehakiman  untuk  tercapainya  nilai  keadilan,  kepastian  dan kemanfatan di perlukan suatu kajian mendalam mengenai tanggung jawab.
27 Frans Magnis Suseno, 1999, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 314
28 Ibid.
29 Sidharta, 2010, Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara , Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm 3
Ridwan  Halim  tanggung  jawab  hukum  sebagai  sesuatu  akibat  dari pelaksanaan  peranan,  baik  peranan  itu  merupakan  hak  dan  kewajiban  ataupun kekuasaan.  tanggung  jawab  hukum  diartikan  sebagai  kewajiban  lembanga peradilan untuk melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu menurut cara tertentu tidak  menyimpang  dari  konsep  keadilan. 30 dengan  maksud  agar  dapat memberikan  suatu  kemanfaatan  hukum  bagi  pencari  keadilan.  Prinsip  “ the greatest  happines  of  the  greatest  number” merupakan  pokok  pemikiran Bentham33  yang  sangat  relevan  dalam  kondisi  masyarakat  untuk  kebahagian sebanyak  banyaknya  masyarakat  pencari  keadilan.  Untuk  itu  seyogyannya seorang  hakim  atau  pejabat  negara  yang  menduduki  jabatan  peradilan  atau mempunyai  kewenangan  administratif  menolak  memberi  keadilan  setelah diminta  untuk  melakukannya  dan  tetap  tidak  melakukannya  setelah  mendapat peringatan  atau  perintah  dari  atasannya  dipidana  dan  dilarang  melaksanakan fungsi  public.  hal  ini  Perlu  dilakukan  dengan  maksud  agar  memberikan Tanggung  jawab  hukum  pada  lembaga  peradilan  dalam  menggali,  mengikuti, dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  dan  mencegah  kesewang- wenangan  lembaga  peradilan  Sehingga  pembaharuan  hukum  atau  menciptakan produk  hukum  dalam  pelaksanaan  kekuasaan  peradilan  seyogyanya berlandaskan pada keadilan.

## C. Struktur  Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Amandemen  Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  telah  merubah  tatanan kehidupan  ketatanegaraan  di  Indonesia.  Baik  dari  struktur  ketatanegaraannya maupun  dari  segi  sistem  ketatanegaraannya.  Tiga  poros  kekuasaan  yang dipertegas  setelah  Amandemen  yaitu  kekuasaan  eksekutif,  legislatif  dan kekuasaan  yudikatif,  menjadi  sasaran  perubahan  yang  cukup  mendasar. Kekuasaan  Kehakiman  menjadi  salah  satu  kekuasaan  yang  mengalami perubahan  yang  cukup  mendasar  akibat  dilakukannya  amandemen  UUD  1945. Perubahan tersebut mencakup struktur kelembagaan dan juga kewenangan yang dimiliki setiap lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman.
Pernyataan  ini  dapat  dilihat  dalam  pengaturan  mengenai  kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  (dan  badan peradilan  yang  berada  dibawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan  tata  usaha  negara),  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi . Berdasarkan  rumusan  Pasal  24  Ayat  (2)  UUD  1945,  kekuasaan  kehakiman dilakukan  oleh  MA  dan  MK.  Sekalipun  sama-sama  pemegang  kekuasaan
30 Khairunnisa, 2008, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi ,  Pasca Sarjana, Medan, hlm. 4
kehakiman,  kedua  lembaga  tersebut  mempunyai  kewenangan  yang  berbeda. Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, MA berwenang: (1) mengadili pada tingkat  kasasi,  (2)  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang- undang  terhadap  undang-undang,  dan  (3)  mempunyai  wewenang  lainnya  yang diberikan  oleh  undang-undang.  Sementara  itu,  Pasal  24C  Ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan,  MK  berwenang:  (1)  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh  UUD,  (3)  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  (4)  memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain kewenangan, Pasal 24C Ayat (2)  UUD  1945  menentukan  bahwa  MK  memberikan  putusan  atas  pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.
Perubahan  dari  struktur  kelembagaan  diantaranya  pembentukan Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  Kekuasaan  Kehakiman,  yang sebelumnya  hanya  dipegang  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  tunggal puncak Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dari segi kewenangan yang dimiliki diantaranya diberikannya beberapa kewenangan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh  Kekuasaan  Kehakiman,  contohnya  pengujian  konstitusionalitas  Undang- Undang. 31 Latar  belakang  sejarah  pembentukan  MK,  keberadaan  MK  pada awalnya  adalah  untuk  menjalankan  wewenang  judicial  review,  sedangkan munculnya judicial  review itu  sendiri  dapat  dipahami  sebagai  perkembangan hukum  dan  politik  ketatanegaraan  modern.  Dari  aspek  politik,  keberadaan  MK dipahami  sebagai  bagian  dari  upaya  mewujudkan  mekanisme  checks  and balancesantar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip  demokrasi.  Hal  ini terkait  dengan  dua  wewenang  yang  biasanya  dimiliki  oleh  MK  di  berbagai negara,  yaitu  menguji  konstitusionalitas  peraturan  perundang-undangan  dan memutus  sengketa  kewenangan  konstitusional  lembaga  negara.  Pembentukan MK  tidak  dapat  dilepaskan  dari  perkembangan  hukum  dan  ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review. Dalam  sistem  demokrasi  konstitusional,  penyelenggaraan  negara  diatur dengan  model  pemisahan  ataupun  pembagian  kekuasaan  yang  dimaksudkan untuk  mencegah  terjadinya  konsentrasi  kekuasaan  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan  kekuasaan  “Power  tends  tocorrupt,  absolut  power  corrupt absolutely”. Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis kekuasaan  dan  masing-masing  dipegang  dan  dijalankan  oleh  lembaga  yang berbeda.  Dalam  perkembangnya  kelembagaan  negara  dan  pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya menjadi  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Kondisi  tersebut  sangat memungkinkan  terjadinya  konflik  atau  sengketa  antar  lembaga  negara,  baik
31 Valina Singka Subekti, 2007, Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945 , Raja Grafindo, Jakarta, hlm.43
horizontal  maupun  vertikal  yang  harus  dibuat  mekanisme  penyelesaiannya.  Di sinilah keberadaan MK diperlukan.
Mengingat  permasalahan  konstitusional  di  atas,  MK  sering  dicirikan sebagai  pengadilan  politik.  Bahkan judicial  review secara  tradisional  dipahami sebagai  tindakan  politik  untuk  menyatakan  bahwa  suatu  ketentuan  tidak konstitusional  oleh  pengadilan  khusus  yang  berisi  para  hakim  yang  dipilih  oleh parlemen  dan  lembaga  politik  lain,  dan  bukan  oleh  pengadilan  biasa  yang didominasi oleh hakim yang memiliki kemampuan teknis hukum. Dalam sistem hukum yang dianut di berbagai negara, terdapat kekuasaan yudikatif yang antara lain mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan ini dijalankan  oleh  lembaga  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  yang  dapat  berdiri sendiri  terpisah  dari  MA  atau  dilekatkan  menjadi  bagian  dari  fungsi  MA.  Jika berdiri sendiri, lembaga itu sering disebut Mahkamah Konstitusi (MK). 32
Keberadaan  lembaga  MK  merupakan  fenomena  baru  dalam  dunia ketatanegaraan.  Sebagian  besar  negara  demokrasi  yang  sudah  mapan,  tidak mengenal lembaga MK yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri. 33 Fungsinya biasanya dicakup dalam  fungsi Supreme  Court yang  ada  di  setiap  negara.  Salah  satu  contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi MK seperti judicial  review dalam  rangka  menguji  konstitusionalitas  suatu  undang- undang, baik  dalam  arti  formil  ataupun dalam  arti  pengujian materiel, dikaitkan langsung  dengan  kewenangan  Mahkamah  Agung  ( Supreme Court ). 34 Akan
32 Jimly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia” Makalah Kuliah  Umum  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September, 2004, hlm.1.
33 Jimly  Asshiddiqie  dan  Mustafa  Fakhri,  2003, Mahkamah  Konstitusi,  Kompilasi Ketentuan  Konstitusi, Undang-Undang  dan  Peraturan  di  78  Negara ,  Pusat  Studi  Hukum  Tata Negara Fakultas  Hukum Universitas Indonesia dan  Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta, hlm.23.
34 Istilah judicial  review terkait  dengan  istilah  Belanda  “ toetsingsrecht”, tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. Toetsingsrecht bersifat terbatas pada  penilaian  hakim  terhadap  suatu  produk  hukum,  sedangkan  pembatalannya  dikembalikan kepada  lembaga  yang  membentuk.  Sedangkan  dalam  konsep judicial  review secara  umum terutama  di  negara-negara  Eropa  Kontinental  sudah  termasuk  tindakan  hakim  membatalkan aturan  hukum  dimaksud.  Selain  itu,  istilah judicial  review juga  terkait  tetapi  harus  dibedakan dengan  istilah  lain  seperti legislative  review , constitutional  review ,  dan legal  review .  Dalam konteks judicial  review yang  dijalankan  oleh  MK  dapat  disebut  sebagai constitutional  review karena  batu  ujinya  adalah  konstitusi.  Walaupun  terdapat  ahli  yang  mencoba  menarik  sejarah judicial review hingga masa yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19, tetapi momentum utama  munculnya  judicial  reviewadalah  pada  keputusan  MA  Amerika  Serikat  dalam  kasus Marbury  vs.  Madison  pada  1803.  Dalam  kasus  tersebut,  MA  Amerika  Serikat  membatalkan ketentuan  dalam Judiciary  Act 1789  karena  dinilai  bertentangan  dengan  Konstitusi  Amerika Serikat.  Pada  saat  itu  tidak  ada  ketentuan  dalam  Konstitusi  AS  maupun  undangundang  yang memberikan  wewenang  judicial  review  kepada  MA,  namun  para  hakim  agung  MA  AS  yang
tetapi,  di  beberapa  negara  lainnya,  terutama  di  lingkungan  negara-negara yang mengalami  perubahan dari otoritarian menjadi  demokrasi,  pembentukan  MK itu dapat dinilai cukup populer.
Seiring  dengan  perubahan  UUD  1945  yang  menggantikan  paham Supremasi MPR dengan Supremasi Konstitusi, maka kedudukan tertinggi dalam negara  Indonesia tidak lagi  lembaga MPR tetapi  UUD 1945. Seiring dengan itu setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dan tidak dikenal  lagi  istilah  Lembaga  Tertinggi  Negara  dan  Lembaga  Tinggi  Negara. Dengan  demikian  walaupun  MK  baru  dibentuk  pada  era  reformasi,  namun lembaga  negara  ini  mempunyai  kedudukan  yang  sederajat  atau  sama  dengan lembaga negara yang lain yang telah ada sebelumnya, seperti Presiden, DPR, dan MPR  serta  MA.  Dengan  kedudukan  MK  yang  sederajat  atau  sama  dengan lembaga  negara  lain  dan  adanya  kesederajatan  atau  kesamaan  kedudukan antarlembaga  negara,  maka  pelaksanaan  tugas  konstitusional  MK  menjadi  jauh lebih  mudah  dan  lancar  dalam  memperkuat  sistem checks  and  balances antarcabang kekuasaan negara. 35
Dari  uraian  di  atas,  Mahkamah  Konstitusi  dapat  dikatakan  mempunyai kedudukan  yang  sederajat  dan  sama  tinggi  dengan  Mahkamah  Agung. Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung  sama-sama  merupakan  pelaksana cabang kekuasaan kehakiman ( judiciary ) yang merdeka dan terpisah dari cabang- cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah ( executive ) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan  ( legislature ).  Kedua  mahkamah  ini  sama-sama berkedudukan  hukum  di  Jakarta  sebagai  ibukota  Negara  Republik  Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali  satu  sama  lain.  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  peradilan  tingkat pertama  dan  terakhir  tidak  mempunyai  struktur  organisasi  sebesar  Mahkamah Agung  yang  merupakan  puncak  sistem  peradilan  yang  strukturnya  bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.
Meskipun  tidak  secara  persis,  Mahkamah  Agung  dapat  digambarkan sebagai  puncak  peradilan  yang  berkaitan  dengan  tuntutan  perjuangan  keadilan bagi  orang  per  orang  ataupun  subjek  hukum  lainnya,  sedangkan  Mahkamah Konstitusi  tidak  berurusan  dengan  orang  per  orang,  melainkan  dengan kepentingan  umum  yang  lebih  luas.  Perkara-perkara  yang  diadili  di  Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau  institusi  politik  yang  menyangkut  kepentingan  umum  yang  luas  ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak-adilan
diketuai  oleh  John  Marshal  berpendapat  hal  itu  adalah  kewajiban  konstitusional  mereka  yang telah  bersumpah  untuk  menjunjung  tinggi  dan  menjaga  konstitusi.  Lihat,  Jimly  Asshiddiqie, 2005, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Konpress, Jakarta, hlm. 6.
35 Rimdan, 2013, Op.Cit, hlm.25.
secara individuil dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan individuil paling-paling hanya  yang  berkenaan  dengan  perkara ‘impeachment’ (pemakzulan)  terhadap Presiden/Wakil  Presiden.  Oleh  karena  itu,  pada  pokoknya,  seperti  yang  biasa saya  sebut  untuk  tujuan  memudahkan  pembedaan,  Mahkamah  Agung  pada hakikatnya  adalah ‘court  of  justice’ ,  sedangkan  Mahkamah  Konstitusi  adalah ‘ court  of  law’. 36 Satu  mengadili  ketidakadilan  untuk  mewujudkan  keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.
Perubahan-perubahan  yang  dilakukan  pada  kekuasaan  kehakiman memang  bertujuan  untuk  mendesain  sebuah  kekuasaan  kehakiman  yang  ideal untuk  Indonesia  dalam  rangka  penegakan  hukum  dan  keadilan  bagi  rakyat Indonesia. Menurut M. Tahir Azhary, yang dikutip oleh Achmad Edi Subiyanto, mengatakan  bahwasanya  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuassan  negara  yang merdekan  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sehingga di dalam negara yang  berdasarkan  atas  hukum  yang  mencita-citakan  adanya  penegakkan  hukum dan keadilan bagi rakyatnya, sangatlah diperlukan adanya Kekuasaan Kehakiman yang  kewenangannya  dapat  menjamin  terwujudnya  penegakkan  hukum  dan keadilan bagi warga negaranya. 37
Memang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  keadaan  Lembaga  Kekuasaan Kehakiman  setelah  dilakukannya  amandemen  terhadap  UUD  1945  jauh  lebih baik  daripada  keadaan  Lembaga  Kekuasaan  Kehakiman  sebelum  dilakukan amandemen  UUD  1945.  Keadaan  tersebut  dapat  dilihat  dari  segi  struktur kelembagaan dan kewenangannya yang dimiliki lembaga Kekuasaan Kehakiman tersebut. Sebagai contoh dari segi struktur kelembagaan yang terjadi yaitu adanya lembaga  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pelaku  Kekuasaan  Kehakiman  selain Mahkamah Agung. Sebelumnya pelaku Kekuasaan Kehakiman hanya dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sehingga kewenangan yang dimiliki terbatas. Selain itu dilakukannya upaya untuk mewujudkan independensi Kekuasaan Kehakiman yang lebih murni, yaitu dengan adanya kebijakan penyatu atapan  lembaga  peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung.  Sedangkan  dari  segi kewenangan  ada  beberapa  kewenangan  yang  diberikan  kepada  lembaga Kekuasaan  Kehakiman  yang  sebelumnya  memang  kewenangan  tersebut  tidak ada.  Misalnya  kewenangan  untuk  menguji  produk  Undang-Undang  terhadap
36 Kedua istilah ini seringkali dikaitkan dengan pembedaan pengertian antara keadilan formal  dengan  keadilan  substantive,  seperti  dalam  istilah “court of law” versus “court of just law” yang  diidentikkan  dengan  pengertian “court  of  justice”. Namun  disini  kedua  istilah  ini dipakai  untuk  tujuan  memudahkan  pembedaan  antara  hakikat  pengertian  peradilan  oleh Mahkamah  Agung  dan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Disarikan  dari  Ni’matul  Huda,  2005, Negara Hukum, Demokrasi dan Judical Review, UII Press, Yogyakarta, hlm.30.
37 Achmad  Edi  Subiyanto,  “Mendesain  Kewenangan  Kekuasaan  Kehakiman  Setelah Perubahan UUD 1945”, Jurnal Konstitusi ,Vol. 9 No. 4, Desember 2012, hlm. 667
Undang-Undang  Dasar  1945,  dahulu  yang  dikenal  hanya  pengujian  peraturan perundang-undangan  di  bawah  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang.  Hal tersebut  menjadi  kemajuan  yang  perlu  diakui  ketika  produk  Undang-Undang dapat dilakukan pengujian oleh lembaga lain untuk dinilai konstitusionalitasnya.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  disimpulkan  bahwa,  pertama, filosofi independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas dari  segala  bentuk  intervensi  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar  kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan idiologi pancasila dan konstitusi Undang- Undang  Dasar  1945.  Nilai-nilai  falsafah  pancasila  sebagai  pandangan  hidup bangsa,  yang  diletakkan  dalam  konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945  dan peraturan perundangan-undangan sebagai koridor hukum operasional, merupakan prasyarat  tegaknya  hukum  dan  keadilan  yang  dicita-citakan.  Kedua,  secara historis  dan  emperik,  bentuk-bentuk  intervensi  terhadap  jalannya  kekuasaan kehakiman  di  Indonesia,  baik  sebelum  maupun  setelah  berlakunya  sistem peradilan  satu  atap  di  bawah  Mahkamah  Agung  RI.  Masih  tetap  ada  dengan segala  dinamika  dan  perubahannya.  Sebelum  berlakunya  sistem  peradilan  satu atap,  kekuatan  intervensi  terhadap  lembaga  kekuasaan  kehakiman  lebih  banyak berasal dari kekuatan lembaga eskutif, sehingga arus reformasi mengarah kepada peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung semakin kuat. Pasca berlakunya sistem  peradilan  satu  atap,  bentuk-bentuk  intervensi  terhadap  sistem  peradilan satu  atap  lebih  banyak  dilakukan  oleh  kekuatan  publik,  berupa  intervensi pengerahan  masa,  intervensi  tekanan  masa,  intervensi  tokoh  lain,  intervensi dareah  lain.  Fenomena  tersebut  dibenarkan  oleh  Anwar  Usman  dan  Hamdan Zoelva  yang  memetakan  dua  macam  interpensi  yaitu: pertama, interpensi diakronik,  adalah intervensi  kemandirian hakim  yang disebabkan oleh kejadian- kejadian  masa  lalu. Kedua, interpensi  sinkronik  adalah  intevensi  yang menggiring kecebdrungan pikiran hakim untuk mengikuti trend public dan trend masa kini.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, Jurnal Konstitusi ,Vol. 9 No. 4, Desember 2012
Anwar  Usman,  “Bentuk-Bentuk  Intervensi  Terhadap  Independensi  Kekuasaan Kehakiman” Desertasi, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2010.
Bagir  Manan,  “Restrukturisasi  Badan  Peradilan”, Majalah  Hukum  Varia Peradilan , Tahun XX. No. 239, Tahun 2005.
Bagir  Manan,  1995, Kekuasaan  Kehakiman  Republik  Indonesia, LPPM  Unisba, Bandung.  Bambang  Sutiyoso  dan  Sri  Hastuti  puspitasari,  2005, Aspek- aspek Perkembangan Kekuasaan
Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta,.
Bambang  Sutiyoso,  2010, Reformasi  Keadilan  dan  Penegakan  Hukum  di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm.vii.
Erman Suparman, “Pendidikan Hukum Berkarakter Sebagai  Dasar Pembentukan Hakim  Masa  Depan” , Makalah, Acara  Penandatanganan  MOU  antara Ketua  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  dengan  Rektor  Universitas Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  dan  bedah  buku  Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Kamis 28 Mei 2013.
Frans  Magnis  Suseno,  1999, Etika  Politik  Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar Kenegaraan Modern , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Hamdan Zoelva, 2011, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Harun Alrasid,  2004, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat  Kali Amandemen Oleh MPR, UI Press, Jakarta.
Cik  Hasan  Bisri,  1997, Peradilan  Islam  Dalam  Tatanan  Masyarakat  Indonesia , Rosda Karya, Bandung.
Jimly  Ashidiqie,  2006, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Amandemen, Konpress, Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia” Makalah  Kuliah  Umum  di  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September, 2004.
Jimly  Asshiddiqie, “Kekuasaan  Kehakiman  Di  Masa  Depan”, Makalah  pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat , Jakarta, 2000.
Jimly  Asshiddiqie,  2003, Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 , Konpress, Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie,  2005, Implikasi  Perubahan  UUD  1945  Terhadap Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Konpress, Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie,  2005, Model-Model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai Negara, Konpress, Jakarta.
Khairunnisa,  2008, Kedudukan,  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Hukum  Direksi , Pasca Sarjana, Medan.
Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
Moh. Mahfud MD, 2010, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
Muchsin, “Kekuasaan Kehakiman Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009” Majalah Hukum Varia Peradilan , Nomor 290 Januari 2010.
Mustafa  Fakhri,  2003, Mahkamah  Konstitusi,  Kompilasi  Ketentuan  Konstitusi, Undang-Undang  dan  Peraturan  di  78  Negara ,  Pusat  Studi  Hukum  Tata Negara  Fakultas  Hukum Universitas  Indonesia  dan  Asosiasi  Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta.
Ni’matul Huda, 2005, Negara Hukum, Demokrasi dan Judical Review, UII Press, Yogyakarta.
Nurainun  Mangunsong, Hand  Out Mata  Kuliah  Kekuasaan  Kehakiman  Tahun Ajaran Akademik 2013/2014.
Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.
Redi  Ahmad,  2015, Hukum  Sumber  Daya  Alam  Dalam  Sektor  Kehutanan ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Rimdan,  2013, Kekuasaan  Kehakiman  Pasca-Amandemen  Konstitusi, Kencana, Jakarta.
Saldi  Isra,  :“Implikasi  Amendemen  Konstitusi  dalam  Pembangunan  Hukum  di Indonesia” Makalah yang  Seminar  Pengkajian  Hukum  Nasional  2005, diadakan  oleh  Komisi  Hukum Nasional  (KHN),  di  Hotel  Sahid,  Jakarta 21-22 November 2005.
Saldi  Isra,  2010, Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi Parlementer Dalam  Sistem  Presidensial  Indonesia, PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  MKRI,  2010, Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi, Konpres, Jakarta.
Sidharta,  2010, Reformasi  Peradilan  Dan  Tanggung  Jawab  Negara ,  Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
Siti  Fatimah,  “Proliferasi  Kekuasaan  Kehakiman  Setelah  Perubahan  UUD  1945” Disertasi ,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.
Sunarjo  Wreksosuharjo,  2001, Ilmu  Pancasila  Yuridis  Kenegaraan  dan  Ilmu Filsafat Pancasila , Penerbit Andi, Yogyakarta.
Undang-Undang 43 Tahun 1999 merupakan hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
Valina  Singka  Subekti,  2007, Menyusun  Konstitusi  Transisi:  Pergulatan Kepentingan  dan Pemikiran  dalam  Proses  Perubahan  UUD  1945 ,  Raja Grafindo, Jakarta