___________________ Korespondensi penulis: e-mail: dianoktavianni@gmail.com Telp. (021) 64700928, Fax. (021) 64700929
Penguatan Kearifan Lokal sebagai ......... Perairan Umum Daratan di Sumatera (Oktaviani, Dian., et al)

## PENGUATAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI LANDASAN PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN UMUM DARATAN DI SUMATERA

## STRENGTHENING OF LOCAL WISDOM AS THE BASIS OF INLAND FISHERIES MANAGEMENT IN SUMATRA
Dian Oktaviani, Eko Prianto dan Reny Puspasari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Gedung Balitbang KP II Jl. Pasir Putih II, Ancol Timur Jakarta Utara, 14430-Indonesia Teregistrasi I tanggal: 14 April 2014; Diterima setelah perbaikan tanggal: 15 Februari 2016;
Disetujui terbit tanggal: 17 Februari 2016

## ABSTRAK
Kearifan lokal merupakan suatu nilai budaya yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia dan diakui keberadaannya oleh hukum negara. Kearifan lokal yang masih berlaku di dalam kehidupan masyarakat Sumatera terkait dengan pengelolaan perikanan perairan umum daratan terdiri dari lelang lebak lebung (Sumatera Selatan), lubuk larangan (Jambi dan Sumatera Barat), rantau larangan (Riau), ma’uwo (Riau), dan upacara semah terubuk (Riau). Dari kelima kearifan lokal tersebut, lubuk larangan termasuk sistem pengelolaannya sudah menjadi salah satu kegiatan pemerintah sampai di tingkat nasional. Penguatan kearifan lokal dengan kajian ilmiah dapat menjadikan kearifan lokal sebagai bagian dari sistem pengelolaan perikanan yang efektif dan efisien berbasis masyarakat. Kajian ilmiah terhadap kearifan lokal yang berhubungan dengan pengelolaan perikanan dapat didekati dengan etnobiologi (analisis emik dan analisis etik). Selanjutnya, kearifan lokal dapat diperkuat secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

## Kata Kunci: Etnobiologi; kearifan lokal; pengelolaan perikanan; Sumatera

## ABSTRACT
Local wisdom is a cultural value that can not be separated from the life of the Indonesian people and its existence is recognized by state law. Local wisdoms found in Sumatra related to inland fisheries management are lebak lebung (South Sumatra), lubuk larangan (Jambi and West Sumatra), rantau larangan (Riau), ma’uwo (Riau), and upacara semah terubuk (Riau). Lubuk larangan including its management system has become one of the government’s activities to the national level. Strengthening local wisdom with scientific studies can make it is as part of effective and efficient community-based fisheries management system. Scientific studies on local wisdom related to fisheries management could be analyzed by applying ethnobiology approach (emic and etic analysis).
Keywords: Ethnobiology; local wisdom; fisheries management; Sumatra
Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi e-mail:jkpi.puslitbangkan@gmail.com JURNAL KEBIJAKANPERIKANAN INDONESIA Volume 8 Nomor 1 Mei 2016 p-ISSN: 1979-6366 e-ISSN: 2502-6550 Nomor Akreditasi: 626 / AU2 / P2MI-LIPI / 03/2015
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.8 No.1 Mei 2016:

## PENDAHULUAN
Pengelolaan sumber daya ikan saat ini masih diprioritaskan pada pengendalian upaya penangkapan, pemahaman dinamika perikanan serta pengelolaan nelayan, sedangkan konsep pengelolaan berbasis masyarakat dan co-management ditempatkan sebagai pelengkap (Banon & Nugroho, 2011). Peran aktif masyarakat di dalam pengelolaan perikanan m erupakan bagian yang penting. Partisipasi masyarakat dapat didekati dengan memberdayakan budaya yang berkembang di dalam komunitas tersebut. Penerapan suatu budaya di dalam pengelolaan perikanan akan memberikan nilai tambah dari sudut pandang efisiensi dan efektifitas dari sistem pengawasan berbasis masyarakat.
Ketika masyarakat dapat mengekspresikan bahwa kebutuhan mereka dapat dipenuhi dan diselesaikan dengan budaya mereka maka pengetahuan dan sistem manajemen tradisional menjadi krusial untuk dipertahankan (White et al ., 1994). Keadaan tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien daripada sistem yang datang dari luar. Oleh karena itu, penggalian kembali budaya yang terkait dengan pengelolaan perikanan mutlak diperlukan.
Suku-suku asli yang mendiami suatu tempat sangat mengenali lingkungannya (Indrawan et al ., 2007), sehingga kehidupan masyarakat menggunakan kebudayaan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang diwujudkan dalam bentuk kearifan lokal. Menurut Keraf (2002) dalam Stanis et al . (2007) kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Pattiselanno & Mentansan (2010) menyatakan bahwa kearifan lokal identik dengan istilah kearifan tradisional.
Pengelolaan sumber daya ikan yang berbasis masyarakat tidak boleh dipisahkan dari kearifan lokal masyarakat yang memanfaatkannya secara langsung. Saat ini, keberadaan kearifan lokal masih dinilai hanya sebagai suatu hal yang unik dan patut dilestarikan yang cenderung dijadikan sebagai obyek wisata budaya. Kearifan lokal tertentu merupakan suatu kesepakatan yang berlaku turun temurun dari suatu masyarakat tertentu yang terhimpun di dalam sebuah lembaga masyarakat adat. Itu berarti kearifan lokal dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peraturan yang berlaku dan dipatuhi. Hal itu sama artinya dengan peraturan yang berlaku di pemerintahan. Deskripsi
dari dampak positif kearifan lokal di dalam pengelolaan sumber daya ikan sangat kental terlihat di dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Barat yang berupa lubuk larangan (Kurniasari et al ., 2013). Pemerintah daerah Sumatera Barat bahkan menjadikan lubuk larangan sebagai bagian dari program kerja dalam kegiatan perikanan dan wisata. Deskripsi dampak negatif yang muncul dari suatu kearifan lokal adalah terjadinya penangkapan yang berlebih ( over exploitation ) terhadap sumber daya ikan (Syafriyulis, 2011).
Apabila ditelaah lebih jauh, maka akan ditemukan bahwa unsur yang terkandung di dalam suatu kearifan lokal dapat diangkat menjadi salah satu unsur utama di dalam pengelolaan sumber daya ikan, utamanya pengelolaan yang berbasis pada masyarakat. Penerapan suatu kearifan lokal dapat berdampak positif, tapi ada juga dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya ikan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian ilmiah tentang dampak dari kearifan lokal terhadap sumber daya ikan. Kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan mengandung suatu pengetahuan lokal yang dapat diungkap melalui ilmu pengetahuan m odern. Utamanya, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sumber daya hayati yaitu biologi. Tulisan ini mendeskripsikan secara umum bahwa suatu kearifan lokal dapat diperkuat dari sudut pandang sains, sehingga dapat diterima sebagai bentuk pengelolaan yang berbasis ilmiah. Pembahasan difokuskan pada informasi deskriptif terhadap lima kearifan lokal dari masyarakat yang tinggal di sekitar perairan umum daratan Sumatera. Data dan informasi berasal dari hasil wawancara yang diperkaya dengan studi pustaka.

## BAHASAN

## Ragam Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan di Sumatera
Hasil identifikasi kearifan lokal pengelolaan sumber daya ikan perairan umum daratan di Sumatera diperoleh lima bentuk kearifan lokal (Prianto et al. , 2013). Data dan informasi dikumpulkan selama tahun 2013 dilakukan dengan pengamatan langsung, wawancara dan studi pustaka. Kearifan lokal terkait dengan pengelolaan perikanan perairan umum daratan masih berlangsung di dalam budaya masyarakat yang tinggal di Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Riau. Kearifan lokal yang ada secara umum memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat di sekitar, terutama kearifan lokal berkembang menjadi daya tarik wisata. Adapun bentuk kearifan lokal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

## 1. Lebak Lebung di Sumatera Selatan
Lebak lebung merupakan kawasan perairan yang terdiri dari lebak lebung, teluk, rawa dan atau sungai yang secara berkala atau terus menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya. Lelang Lebak Lebung adalah sistem penentuan akan hak pengelolaan perairan umum (lebak lebung) yang ditemukan di Sumatera Selatan. Muthm ainnah et al . (2012) mengklasifikasikan lelang lebak lebung sebagai kearifan lokal yang menjadi salah satu karakteristik sosial budaya. Sistem lelang lebak lebung dimulai ketika masa pemerintahan marga pada tahun 1630 di jam an k erajaan Palem bang Darussalam atau”keresidenan Palembang” (Ditya et al ., 2014). Akan tetapi, laporan Dinas Perikanan Darat tahun 1953 melaporkan bahwa berdasarkan catatan Residen Pruys vander Hoeven “verteg Jaren” (1873-1876) kebiasan melelangkan perairan dimulai tahun 1850 (Nurfirmanephie, 2011).
Dalam proses lelang lebak lebung, setiap pemenang lelang mempunyai izin untuk melakukan usaha penangkapan ikan di lokasi yang dilelang. Pelaksanaan lelang lebak lebung diatur dalam sistem kelembagaan tertentu yang lebih diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pada untuk kepentingan masyarakat nelayan (Nasution et al ., 2012). Mekanisme lelang tersebut dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang memberikan dampak terhadap sumberdaya. Saat ini mekanismenya lelang lebak lebung diatur oleh Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 705/KPTS/II/1982 (Pramoda, 2011; Nasution et al ., 2012). Sampai saat ini, beberapa daerah di Sumatera Selatan sebagian dari hukum adat tersebut masih diberlakukan. Diantaranya adalah penerapan lelang yang diberlakukan di ekosistem dataran banjir ( flood plain ) yang lebih disebut Lelang Lebak Lebung. Ada tiga kabupaten utama yang menerapkan lelang lebak lebung yaitu Kabuten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Musi Banyuasin. Peraturan terkait pelaksanaan lelang lebak lebung diatur berdasarkan peraturan yang berlaku di masing-masing kabupaten. Hasil lelang lebak lebung selain sebagai sumber ekonomi masyarakat, juga menjadi sumber PAD. Kabupaten OKI sebagai kabupaten yang paling banyak memiliki perairan yang dilelang mendapat nilai PAD dari lelang lebak lebung pada tahun 2011 hampir mencapai nilai 6 milyar rupiah (Firdaus & Shafitri, 2013).
Dalam kaitannya dengan pengelolaan perikanan, im plem entasi lelang lebak lebung saat ini memberikan dampak terhadap keberlanjutan sumberdaya ikan. Kawasan lebak lebung pada musim
hujan (air tinggi) berperan sebagai kawasan pemijahan bagi banyak jenis ikan dan berfungsi sebagai penyumbang stok bagi perairan di sekitarnya. Upaya pemanfaatan yang dilakukan oleh pemenang lelang (pengemin) cenderung over exploitasi sehingga kelestarian sumberdaya ikan terancam (Syafriyulis, 2011).

## 2. Lubuk Larangan
Sistem pengelolaan lubuk larangan yang telah diterapkan oleh masyarakat merupakan sebuah kearifan masyarakat yang bersifat partisipatif, adaptif dan berkelanjutan dalam pelestarian sumberdaya perikanan sungai khususnya ikan lokal. Pengelolaan seperti ini sangat efektif dan efisien karena m asyarakat secara otonom i m enjaga dan mengelolanya sehingga masyarakat tersebut lebih memiliki dan rasa tanggung jawab atas sumberdaya yang ada disekitarnya (Veraliza et al ., 2010). Referensi yang mengkaji tentang lubuk larangan sebagian besar berlokasi di Sumatera Barat dan beberapa lokasi di Provinsi Riau. Lokasi-lokasi tersebut antara lain: Kabupaten Lima Puluh Koto (Hendrik, 2007; Kurniasari et al ., 2013; Yulianty & Priyatna, 2014), Kabupaten Dharmasraya (Pawarti et al ., 2012), Kabupaten Agam (Hendrik, 2007), Kabupaten Pasaman (Hendrik, 2007) dan Kabupaten Kuantan Singingi (Provinsi Riau) (Suhana, 2008; Veraliza et al. , 2014). Jumlah lubuk larangan di Sumatera Barat pada tahun 2009 sebanyak 734 buah yang tersebar di 18 kabupten sedangkan di Provinsi Riau keberadaan lubuk larangan banyak terdapat di kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi.
Batas wilayah lubuk larangan dengan bukan lubuk larangan ditandai oleh perbedaan kecepatan aliran sungai. Wilayah yang relatif tenang aliran sungainya ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan, sementara yang lebih cepat aliran sungainya tidak ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan. Pengetahuan lokal dalam penentuan batas wilayah tersebut menunjukan bahwa masyarakat setempat tahu bahwa ikan sebagian besar menyukai wilayah perairan yang relatif tenang. Secara ekologi, sumber makanan ikan tersebut lebih banyak di wilayah perairan sungai yang relatif lebih tenang (Suhana, 2008).
Istilah lubuk larangan juga dikenal oleh masyarakat lokal di Jambi (DKP Prov. Jambi, 2014). Lubuk larangan berasal dari kata yaitu lubuk dan larangan. Kam us Besar Bahasa Indonesia menjabarkan bahwa “lubuk” berarti cekungan dasar perairan yang dalam dari sungai dan “larangan” berarti perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Jadi, lubuk larangan dapat diartikan lubuk yang dilarang
Penguatan Kearifan Lokal sebagai ......... Perairan Umum Daratan di Sumatera (Oktaviani, Dian., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.8 No.1 Mei 2016:
untuk dilakukan suatu perbuatan (yaitu menangkap ikan). Sedangkan Suhana (2008) menyatakan bahwa lubuk larangan merupakan wilayah aliran sungai tertentu sebagai wilayah yang terlarang untuk diambil hasil ikannya selama jangka waktu tertentu.
Lubuk larangan dianggap sebagai bentuk kearifan lokal yang bertujuan menjamin pemanfaatan dan perlindungan sumber daya ikan (terutama sumber daya ikan di perairan umum daratan). Parwati (2012) mengemukakan bahwa ada tiga komponen yang berlaku di dalam pengelolaan lubuk larangan: mitos, ketentuan hukum adat dan kelembagaan adat. Bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasis m asyarakat tersebut dilakukan dengan cara penutupan musim atau area dalam waktu tertentu. Peraturan dan pembatasan penangkapan di lubuk larangan meliputi:
a. Areal atau kawasan diberi batasan dan tanda yang jelas
b. Setiap Lubuk Larangan memiliki areal yang dilindungi terbatas
c. Pengaturan secara adat ada sanksi (uang,barang atau hukuman lainnya)
d. Larangan menangkap ikan dengan alat yang dilarang
e. Larangan menangkap ikan saat memijah f. Pengaturan waktu pemanenan
Dalam penerapan lubuk larangan ini masyarakat telah melakukan penzonasian agar batas-batas pengelolaan terlihat dengan jelas. Sebagai contoh lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung terdiri dari dua zona (Veraliza et al. , 2014) yaitu:
a) Zona Pelestarian dan Pemanfaatan
Zona Pelestarian dan Pemanfaatan atau disebut juga sebagai kawasan lubuk larangan sudah terbentuk sejak dahulu dan merupakan warisan dari pemuka- pemuka adat terdahulu dengan luas kawasan mencapai 25 Ha. Pada zona ini ikan dilindungi dan tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan ikan, pencemaran, ataupun kegiatan kegiatan lain yang dapat mengganggu populasi ikan hingga waktu yang telah ditentukan untuk pemanenan ikan. Selain berguna sebagai tempat pemijahan ikan dan perkembangan benih ikan, kawasan ini juga dijadikan sebagai kawasan wisata saat acara panen raya dilakukan atau yang dikenal dengan istilah mamucuak/mancokau. Acara panen ikan hanya dilakukan sekali setiap tahunnya. Kawasan lubuk larangan biasanya dibuka selama dua hari dan setelah itu ditutup kembali. Setelah acara panen raya, maka dilakukan kegiatan penebaran benih ikan-ikan lokal
( restocking ) ke kawasan lubuk larangan guna menjaga keberlangsungan populasi ikan yang ada. Untuk mempertahankan populasi ikan yang ada, maka diberlakukan atau ditetapkan beberapa aturan-aturan oleh pemangku adat di Desa Pangkalan Indarung sebagai upaya penyelamatan lingkungan perairan dan sumberdaya genetik ikan-ikan lokal serta upaya pelestarian sumberdaya ikan yang berkelanjutan pada kawasan lubuk larangan.

## b) Zona Bebas
Pada zona ini ikan bebas ditangkap oleh masyarakat desa dengan menggunakan peralatan- peralatan yang ramah lingkungan. Ikan boleh diambil untuk pemenuhan kebutuhan lauk-pauk masyarakat Desa Pangkalan Indarung. Zona ini terdapat disebelah hulu dan sebelah hilir dari batas zona Pelestarian dan Pemanfaatan yang merupakan kawasan lubuk larangan.
Penerapan lubuk larangan ini di beberapa perairan memberikan beberapa manfaat (Suhana, 2008; Veraliza et al. , 2014), diantaranya:
a. Segi Ekonomi: menambah biaya pembangunan mesjid dan sarana ibadah lainnya, sebagai sumber perbendaharaan dan pemasukan kas desa, dan menjadi sumber pangan bagi masyarakat.
b. Segi Ekologi: pelestarian ikan dari kepunahan, pembibitan dan pengembangan ikan-ikan lokal, dan m encegah segala aktivitas-aktivitas masyarakat yang menyebabkan terjadinya pencemaran sungai dan tersedianya sumber hayati perikanan ikan-ikan lokal yang dapat dijadikan sebagai ekowisata.
c. Segi Sosial: m em bantu anak yatim piatu, mempererat tali silaturahmi atau menumbuhkan semangat kebersamaan diantara anggota masyarakat, menumbuhkan partisipasi dalam menjaga dan memelihara lubuk larangan, menumbuhkan rasa saling percaya sesama anggota masyarakat, sebagai sarana hiburan dan berkumpul, dan melatih atau mengkader generasi baru dalam mengelola lubuk larangan dan menyediakan sumber protein bagi masyarakat desa melalui ketersediaan ikan-ikan lokal yang bisa dipanen sekali dalam setahun.
Pengakuan terhadap eksistensi lubuk larangan di tingkat nasional adalah penghargaan melalui suatu penilaian terhadap pengelolaan lubuk larangan. Penghargaan tersebut, seperti: juara pertama tingkat nasional diberikan kepada kelompok lubuk larangan Aia Angek di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2006; juara pertama tingkat nasional diberikan kepada

## 1-12
kelompok lubuk larangan Sosa di Kabupaten Limapuluh Kota pada tahun 2012; dan juara kedua nasional diberikan kelompok lubuk larangan Nago Sakti di Kabupaten Limapuluh Kota pada tahun 2014 (Anonimous , 2015).

## 3. Rantau Larangan
Rantau larangan merupakan salah satu model pengelolaan perikanan di perairan umum daratan yang penerapannya di Kabupaten Rokan Hulu kecamatan IV Koto tepatnya di sungai Rokan dan sekitarnya. Penerapan rantau larangan bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan di wilayah tersebut. Rantau larangan biasanya diterapkan di wilayah sungai, seperti Sungai Mentawai, Sungai Subayang, Sungai Bio (DAS Kampar). Para pemangku adat atau ninik mamak membuat suatu area dengan panjang yang telah disepakati dan dilarang untuk mengambilnya dengan cara apapun sebelum acara adat panen dilaksanakan. Mantra dan do’a pembatas pun ditanam di sungai larangan tersebut yang konon jika ada yang mengambil ikan di wilayah larangan tersebut maka ia akan tertimpa bala berupa penyakit non medis yang hanya bisa disembuhkan melalui upacara adat ninik mamak. Pagar mantera dan do’a tadi juga seola-olah mampu menjadikan ikan-ikan yang masuk ke daerah larangan ini menjadi jinak.Peraturan adat yang ketat tersebut mampu mempertahankan ekosistem sungai tetap terjaga.
Penerapan rantau larangan m em berikan kesempatan kepada ikan-ikan yang hidup di dalamnya untuk tumbuh besar dan berkembang biak. Secara ekologis penerapan rantau larangan ini berarti melindungi area pemijahan ikan. Hal ini bisa diterapkan bagi pengembangan kawasan rantau larangan menjadi kawasan konservasi perikanan.

## 4. Ma’uwo
Ma’uwo merupakan salah satu kearifan lokal yang berasal dari Kabupaten Kampar tepatnya di Danau Bakuok dan Danau Sembat. Model pengelolaan danau ini, dimana penangkapan ikan dilakukan sekali setahun (sekitar bulan September setiap tahunnya), yang disebut dengan ma’uwo. Sepanjang masa di luar hari ma’uwo, masyarakat dan siapa pun dilarang menangkap ikan di danau ini. Lebih tegasnya, boleh dikatakan Danau Bakuok dan Danau Sembat ini disebut sebagai Danau Larangan. Pengaturan larangan menangkap ikan, waktu penangkapan ikan, pemanfaatan hasil tangkapan ikan, dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di danau ini dikendalikan Pemangku Adat Kenegerian Tambang. Apabila ada
yang melanggar (menangkap ikan di luar masa ma’uwo) akan dikenakan denda biasanya 1 ekor kerbau.
Pada prinsipnya model pengelolaan sistem ma’uwo hampir sama dengan lubuk larangan, dimana sumberdaya ikan tidak boleh ditangkap pada waktu tertentu. Namun pada sistem penangkapan ikannya antara lubuk larangan dan ma’uwo berbeda. Tradisi lubuk larangan seperti terdapat di Sumatera Barat dan Kabupaten Kuantan Singingi, pemanenan ikan dilakukan secara bersama-sama dan hasilnya dibagi rata sedangkan pada Ma’uwo ikan hasil tangkapan menjadi hak para penangkapnya. Dalam tradisi ma’uwo, siapa yang banyak menangkap ikan dialah yang akan beruntung. Dalam hal ini terdapat sistem kompetisi bagi masyarakat yang menangkap n a m u n h a r u s m e m p e r h a t i k a n t a t a c a r a penangkapan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
Kondisi ini telah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun.Semula kegiatan ini dilaksanakan pada skala kecil, setingkat kenegerian. Seiring dengan perkembangan masyarakat, hal ini semakin maju dan dikenal luas, bahkan hingga ke luar kenegerian Tambang. Tak kalah pentingnya, bahkan telah dikembangkan menjadi acara tahunan pesta rakyat yang dilengkapi berbagai kegiatan selain kegiatan ma’uwo yang menjadi soko aktivitas dan dibuka oleh pejabat setempat. Hasil tangkapan dari ma’uwo melimpah ruah dengan mendapatkan 50 —100 kg per nelayan dan menjadi hak miliki nelayan tersebut. Akan tetapi, saat ini hasil tangkapan ikan sudah berkurang jauh yaitu 5 kg per nelayan. Penurunan hasil tangkapan tersebut diduga karena jumlah ikan yang diambil tidak dibatasi dengan kurun waktu penutupan yang pendek (1 tahun), serta penurunan kualitas lingkungan perairan yang dipengaruhi aktifitas antropogenik yang negatif di luar kawasan (misal: polusi dan sedimentasi).
Penjagaan kawasan suaka adat, Danau Bakuok dilakukan oleh masyarakat dengan penjagaan secara kolektif. Salah satu bagian danau terdapat bangunan yang menjadi tempat pelaksanaan upacara ma’wuo dan pada salah satu sisi danau terdapat jalan raya yang dapat dilalui kendaraan. Tidak terdapat papan nama yang menyatakan bahwa lokasi tersebut sebagai kawasan konservasi adat serta belum memiliki dasar hukum sebagai dasar penetapannya. Belum ada dokument a s i ya n g m e n ye b u t k a n batasan-batasan yang jelas Danau Bakuok serta pem bagian zona sebagai layaknya kawasan konservasi.
Penguatan Kearifan Lokal sebagai ......... Perairan Umum Daratan di Sumatera (Oktaviani, D., et al)

## 5. Upacara Semah Terubuk
Ikan terubuk, Tenualosa macrura (Bleeker, 1852) merupakan kelompok ikan laut yang siklus hidupnya bersifat anadromous (bertelur dan menetas di perairan tawar dan dewasa di perairan laut). Ikan terubuk hidup di perairan laut, namun ketika akan memijah ikan- ikan dewasa dengan telur yang sudah matang akan masuk ke perairan muara dan terus ke sungai, untuk kemudian melepaskan telurnya di sungai. Anakan ikan terubuk yang sudah cukup umur baru akan kembali ke laut. Penangkapan ikan terubuk biasanya dilakukan di muara-muara sungai, dimana nelayan menangkap ikan terubuk yang sedang bermigrasi untuk bertelur di sungai, sehingga ikan yang tertangkap adalah ikan-ikan yang matang gonad.
Ikan terubuk di Indonesia terdistribusi di perairan Kabupaten Bengkalis, Kebupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak. Masyarakat Riau sangat mengenal ikan terubuk bahkan menyatu dengan kehidupan mereka. Gambaran bahwa ikan terubuk sangat kental dengan kehidupan mereka tercermin dari sebuah upacara yang disebut Semah Terubuk. Buku yang berisikan kumpulan syair di dalam upacara itu ditulis oleh Ulul Azmi pada tahun 2006. Azmi (2014) menyatakan bahwa syair tersebut hanya sebagai suatu isyarat dari cerita kegagalan penaklukan kerajaan maritim di Semenanjung Melayu terhadap kerajaan agraris di Sumatera. Simbol yang digunakan adalah ikan terubuk sebagai pangeran dari kerajaan laut yang akan melamar putri Puyu-Puyu dari kerajaan air tawar.
Pada akhirnya, syair yang terkandung di dalam syair tersebut dipercaya mempunyai kekuatan dapat memanggil ikan terubuk dari Selat Malaka untuk datang ke perairan Bengkalis. Upacara semah terubuk diadakan oleh masyarakat Bengkalis terutama para nelayan ikan terubuk. Upacara ini mengandung sebuah peraturan bahwa satu bulan sebelum dan satu bulan sesudah pelaksanaan upacara tidak boleh menangkap ikan terubuk.
Saat ini, upacara semah terubuk sudah lama tidak dilaksanakan. Beberapa faktor penyebabnya adalah: (1) sulitnya m em enuhi persyaratan dalam melaksanakan upacara ini, seperti menghadirkan sejumlah keturunan Datuk Laksamana Raja Di Laut yang pada saat ini sudah tidak ada lagi, (2) besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan upacara sem ah tersebut dan (3) kurangnya kepercayaan orang saat ini bahwa upacara semah akan meningkatkan kelimpahan ikan terubuk. Padahal dari semah terubuk ini tersimpan nilai-nilai pelestarian
atau konservasi terhadap ikan terubuk yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
Hasil wawancara dengan pemerintah daerah diketahui bahwa saat ini pemerintah pusat dan daerah berusaha untuk merevitalisasi kearifan lokal semah terubuk. Semah terubuk akan direvitalisasi menjadi suatu acara tahunan yang akan dikaitkan dengan potensi pariwisata budaya, namun tetap mengadopsi nilai-nilai upacara semah.

## Kearifan Lokal di Dalam Peraturan Pemerintah
Istilah kearifan lokal ditem ukan di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pem erintah Indonesia. Aspek hukum negara Indonesia juga mendefinisikan kearifan lokal. Menurut Undang- undang Nomor: 3 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lainmelindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara mengakui kearifan lokal dapat menjadi dasar di dalam upaya untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam (non-hayati dan hayati).
Be be r a p a p e r a tu r a n la in t e r k a it d e ng a n pengelolaan perikanan juga mencantumkan kearifan lokal yang jadi pertimbangan di dalam sistem pengelolaan, antara lain adalah:
1. Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diperbaharui dengan Undang- undang nomor 45 tahun 2009 pada Pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/ atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Selain itu, pada Pasal 52 disebutkan bahwa pem erintah m engatur, m endorong, dan/atau m enyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, Pasal 9 ayat (1) butir 2, disebutkan bahwa penetapan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan kriteria sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat.
Undang-undang nomor 1 tahun2014 yang merupakan perubahan dari Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir yang juga memberikan peluang suatu kearifan lokal menjadi bagian dari sistem pengelolaan perikanan. Masyarakat dapat berperan aktif dengan mengembangkan dan me n ja g a b u d a ya d a n ke a r if a n lo ka l d a la m pelestarian lingkungan hidup. Nilai-nilai kearifan lokal yang positif diakui dan dipertahankan oleh ma s ya r a ka t, ju g a da pa t b e r p er a n d a la m perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adhuri (2002) m enyatakan bahwa terdapat kesetaraan fungsi dari kearifan lokal berupa hukum adat dan peraturan pemerintah di tataran masyarakat lokal, contoh: hukum adat salah satu marga di Kabupten Lahat, Sumatera Selatan.
Tercatat beberapa kearifan lokal yang diformalkan dalam peraturan pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan perairan umum daratan. Contoh bentuk kearifan lokal yang telah diadopsi dan dilegalkan secara hukum negara, antara lain sebagai berikut:
1. SK Bupati Pesisir Selatan Nomor 523 Tahun 2007 tentang Penetapan kawasan Konsevasi Adat Perairan Air Tawar (Lubuk Larangan) di Kab. Pesisir Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor18 tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 30 Tahun 2002 tentang Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 30 Tahun 2002 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 30 Tahun 2002 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## Penguatan Kearifan Lokal Dari Sudut Pandang Sains
Kearifan lokal digunakan untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya, dan kelestarian sumberdaya alam
yang diterapkan dalam bentuk hukum, pengetahuan, keahlian, nilai dan sistem sosial serta etika yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Pattiselanno & Mentansan 2010). Keberadaan kearifan lokal semakin hari semakin tergerus (degradasi) dan dikhawatirkan akan hilang sama sekali. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri atas modernisasi, globalisasi, dan anggapan tidak ada dasar pertimbangan ilmiah. Faktor internal yaitu kearifan lokal mempunyai sifat tidak tertulis, abstrak, dan diwariskan. Menurut Nababan (2003), m asyarakat adat um um nya m em iliki sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal yang diwariskan dan ditumbuhkembangkan terus menerus secara turun temurun.
Keberadaan kearifan lokal dapat memberikan peluang baik bagi tatanan kehidupan modern karena menurut Supriatna (2013) kearifan lokal mempunyai empat fungsi sebagai berikut: (1) Konservasi dan pelestarian sumber daya alam; (2) Pengembangan sum ber daya m anusia; (3) Pengem bangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; dan (4) Sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan.
Suhartini (2009) menyatakan bahwa prospek kearifan lokal di masa depan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi, permintaan pasar, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungannya serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta peran masyarakat lokal. Proses keberadaan suatu kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan perikanan dideskripsikan di dalam Gambar 1.
Gambar 1. Diagram alir proses keberadaan kearifan lokal.
Figure 1. The diagram flow of local wisdom exiting.
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.8 No.1 Mei 2016:
Suatu kearifan lokal mengandung pengetahuan lokal berdasarkan pengalaman ( experimental learning ) tanpa melalui kaidah-kaidah ilmiah seperti dianut ilmu pengetahuan modern (ilmu/sains). Disamping itu, kearifan lokal biasa diboboti dengan hal-hal yang irasional (misal: mitos dan kepercayaan terhadap hal- hal gaib). Yunita & Junaidi (2012) menyatakan bahwa kearifan lokal atau pengetahuan lokal tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat teknis, namun juga menginterpretasikan dari sistem kepercayaan dan norma sosial yang diekspresikan dalam bentuk budaya, tradisi, dan mitos. Sebagaimana dinyatakan oleh Lubis (2005) dalam Parwati (2012), kearifan lokal sebagai bentuk budaya masyarakat diajarkan kepada generasi selanjutnya secara turun temurun melalui lembaga non formal (tidak diajarkan secara formal). Dengan demikian nilai-nilai dalam kearifan lokal sebagai warisan budaya dikhawatirkan semakin menurun bahkan akan hilang. Selain itu, kemajuan pembangunan juga dapat menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal.
Saat ini, telah berkembang satu bidang ilmu yang mencoba untuk menjembatani antara pengetahuan lokal yang berhubungan dengan sumber daya alam hayati dengan sains yaitu etnobiologi ( ethnobiology ). Etnobiologi adalah ilm u yang bertujuan mendokumentasikan, mempelajari, dan memberikan nilai sistem pengetahuan di dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati (tumbuhan dan hewan) oleh masyarakat lokal berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah (Njoroge, 2010; Oktaviani, 2013). Kajian ilmiah suatu kearifan lokal terkait dengan sumber daya alam hayati
dengan pendekatan etnobiologi terdiri dari dua analisis yaitu emik ( emic ) dan etik ( etic ). Purwanto & Munawaroh (2002) mendefinisikan emik adalah analisis yang menggali atau mengacu pada kerangka sistem pengetahuan lokal (pengetahuan yang dimiliki masyarakat), sedangkan etik adalah analisis yang mengacu pada kerangka teoritis atau kajian ilmiah.
Pengetahuan m asyarakat lokal terhadap ekosistem di sekitar tempat tinggal mereka yang didapatkan secara turun temurun diistilahkan sebagai pengetahuan ekologi tradisional ( traditional ecological knowledge , TEK atau local ecological knowledge , LEK). Pendeskripsian terhadap TEK/LEK sesuai dengan yang dipaham i m asyarakat lokal diklasifikasikan sebagai analisis emik. Sebaliknya, pendeskripsian terhadap TEK/LEK melalui uji coba dan studi literatur yang berbasis pada metode penelitian ilmiah diklasifikasikan sebagai analisis etik. Hasil yang didapat merupakan perpaduan antara kedua analisis tersebut pada akhirnya dapat memperkuat kedudukan kearifan lokal dari sudut pandang sains. Keunggulan dan kelemahan dari suatu kearifan lokal dapat diuji melalui metode ilmiah, sehingga dapat diketahui apakah kearifan lokal tersebut layak atau masih memerlukan penguatan agar dapat digunakan sebagai perangkat sisem pengelolaan perikanan. Proses tersebut secara sederhana diuraikan pada Gambar 2. Pengayaan kearifan lokal mengenai ekosistem disertai pengembangan institusi sosial dapat membantu mewujudkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Winarto & Choesin, 2001).
Gambar 2. Proses penguatan/pengayaan kearifan lokal sebagai salah satu instrumen pengelolaan sumber daya ikan . Figure 2. Strengthening of local wisdom as one of the fish resources management tools .
Kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya ikan di perairan umum daratan sangat terbatas, sehingga diperlukan suatu upaya pengelolaan yang melibatkan masyarakat lokal sebagai bentuk pengelolaan yang berbasis masyarakat. Masyarakat lokal memiliki sistem sendiri di dalam mengelola sumber daya alam yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Penggalian terhadap nilai kearifan lokal yang ada atau pernah ada di dalam kehidupan masyarakat lokal yang terkait dengan pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan mutlak diperlukan untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan berbasis masyarakat (Hendrik, 2007; Kartamihardja et al ., 2014). White et al . (1994) menyatakan bahwa faktor- faktor yang berkontribusi dalam keterlibatan masyarakat yang sukses dalam pengelolaan dengan pendekatan berbasis masyarakat, sebagai berikut:
a. Pengetahuan ekologi yang umum dipahami masyarakat ( popular ecological knowledge ) b. Sistem manajemen tradisional ( traditional management systems ) yang dapat menjadi dasar dalam sistem manajemen baru
c. Kepemilikan sumber daya ( ownership of resources ) d. Integrasi inisiif manajemen ( integration of management initiatives ) e. Tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat ( response to community needs )
f. Penerimaan oleh msyarakat ( acceptance of solution by the community ) g. Efisiensi dan keefektifan manajemen ( efficiency and efficacy of management ) h. Pem berdayaan m asyarak at ( community empowerment ) i. Keragaman pemecahan masalah ( diversity of solution ) j. Keragaman budaya ( cultural diversity ).
Proses penggalian tersebut memerlukan kaidah- kaidah ilmiah, sehingga hasil kajian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan diterima dari sudut pandang sains modern. Yunita & Junaidi (2012) menguraikan bahwa kajian ilmiah terhadap suatu kearifan lokal dapat berkontribusi positif di dalam memecahkan permasalahan di dalam teknologi pemanfaatan lahan di ekosistem dataran rendah (contoh: rawa dan gambut). Amri et al . (2013) mendeskripsikan mekanisme operasional lubuk larangan sebagai upaya pelestarian sumber daya ikan. Sistem m anajem en tradisional ( traditional management systems ) dapat menjadi dasar dalam sistem manajemen baru (White et al ., 1994).
Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat ( Community Based Fisheries Management /CBFM) didefinisikan sebagai suatu proses pemberian
wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya sendiri dengan terlebih dahulu menentukan kebutuhan dan keinginan, tujuan serta aspirasinya sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk menentukan kesejahteraannya (Nikijuluw, 2002 dalam Kartamihardja et al ., 2014). King (1995) menyatakan bahwa ada hubungan erat antara sumber daya ikan (stok) dan pemanfaatan sumber daya ikan di dalam konsep pengelolaan perikanan. Pernyataan Banon & Nugroho (2011) m em perjelas bahwa suatu pengelolaan perikanan selalu berhadapan dengan permasalahan dasar yaitu dimensi manusia ( human dimension ). Dalam hal ini, masyarakat lokal sebagai pemanfaat yang berhubungan secara langsung dengan sumber daya ikan. Pengelolaan berbasis masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah lokal umumnya lebih efektif dalam mencapai hasil yang diharapkan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi faktor penting di dalam pengelolaan kawasan konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan (Kartamihardja et al ., 2014).
Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat dapat dijadikan titik awal dari suatu sistem pengelolaan (Oktaviani et al ., 2011) dan penetapan kawasan konservasi perairan. Attwood et al . (1997) dan Almany et al . (2010) menjelaskan bahwa kawasan konservasi perairan dapat berdam pak pada peningkatan upaya konservasi biodiversitas dan pengelolaan perikanan. Selain itu, kawasan konservasi perairan dapat memberikan dampak tidak langsung berupa spillover ikan (McClanahan, 2007), sehingga dapat dimanfaatkan karena berada di luar kawasan konservasi (khususnya zona larang tangkap). Banyak contoh yang menjelaskan peran kearifan lokal yang berdampak positif di dalam pengelolaan sumber daya ikan dalam bentuk mitos (Hendrik, 2007; Oktaviani et al ., 2011) dan peraturan/ hukum adat (Kurniasari et al ., 2013; Kartamihardja et al ., 2014; Yuliaty & Priyatna, 2014).

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Terdapat em pat tipe kearifan lokal yang mendeskripsikan sistem pengelolaan sumber daya ikan yaitu: lelang lebak lebung, lubuk larangan, rantau larangan, dan ma’uwo. Sementara upacara semah terubuk sebagai bentuk pengelolaan sumberdaya ikan masih harus dikaji secara ilmiah. Apabila hasil kajian tersebut menunjukkan dampak yang positif maka dapat direkomendasikan sebagai sistem pengelolaan yang bisa dipertahankan. Namun, apabila ternyata ditemukan hal-hal yang berdampak negatif terhadap sumber daya ikan maka diperlukan suatu perbaikan
Penguatan Kearifan Lokal Sebagai ......... Perairan Umum Daratan di Sumatera (Oktaviani, Dian., et al)
di dalam sistem kearifan lokal tersebut atau tidak direkomendasikan sebagai sistem pengelolaan sumber daya ikan. Kajian ilmiah tersebut merupakan suatu bentuk penguatan kearifan lokal agar dapat diterima dari sudut pandang sains.
Sistem pengelolaan di dalam lubuk larangan, rantau larangan, ma’uwo, dan lelang lebak lebung menyerupai pola pengelolaan pada sistem buka tutup ( open close system ) yang merupakan salah satu sistem pengelolaan perikanan modern. Bila ditelaah lebih jauh keempat sistem pengelolaan tersebut memiliki faktor-faktor yang lebih efektif dan efisien untuk diterapkan daripada sistem yang datang dari luar (bersifat dari atas atau top down ). Hanya saja masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, karena informasi yang didapatkan sebagian besar dikelompokkan ke dalam analisis emik (berbasis pengetahuan lokal) dari konteks etnobiologi dan lebih banyak menggunakan pendekatan antropologi (sudut pandang manusia). Kearifan lokal pengelolaan sumber daya ikan seharusnya juga memberikan dampak yang nyata terhadap keberlanjutan populasi dari spesies-spesies yang dimanfaatkan dan dikelola. Oleh karena itu, data dan informasi yang dapat dianalisis secara etik (berbasis ilmiah) di dalam konteks etnobiologi sangat diperlukan, agar mendapatkan gambaran yang utuh dari kearifan lokal tersebut.

## Rekomendasi
1. Penguatan dan pengayaan kearifan lokal melalui kajian ilmiah mutlak diperlukan, sehingga dapat berperan lebih baik dan diterima dalam konteks ilmu pengetahuan modern.
2. Kajian ilmiah terhadap suatu kearifan lokal terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan dapat didekati dengan etnobiologi melalui analisis emik dan analisis etik.
3. Kearifan lokal dapat diperkuat dengan menjadikannya sebagai peraturan yang diakui oleh hukum nasional.
4. Deskripsi dari lima macam bentuk kearifan lokal yang ada di Sumatera menunjukkan bahwa lubuk larangan sebagai bagian dari sistem pengelolaan perikanan di perairan umum daratan berbasis masyarakat yang efektif dan efisien yang berkembang di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat.
5. Suatu kearifan lokal yang dijadikan sebagai bagian dari sistem pengelolaan perikanan sepatutnya diikuti dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat setempat.

## PERSANTUNAN
Tulisan ini merupakan kontribusi dari kegiatan hasil riset Kajian Kebijakan Peningkatan Produksi dan Konservasi Sumber Daya Ikan di Paparan Sunda, T.A. 2013. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim peneliti dan semua pihak yang terkait di dalam menggali informasi kearifan lokal untuk pengelolaan sumber daya ikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhuri, D & Supriani. (2002). Between village and Marga, A choice of structure: The local elites’ behaviors in Lahat Regency, South Sumatera. Antropologi Indonesia, Special Volume , 44- 55.
Almany, G.R., Hamilton, R.J., Williamson, D.H., Evans, R.D., Jones, G.P., Matawai, M., Potuku, T., Rhodes, K.L., Russ, G.R & Sawynok, B. (2010). Research partnership with local community: two case studies from Papua New Guinea and Australia. Coral Reefs , 29, 567-576.
Amri, F., Saam, Z & Thamrin. (2013). Kearifan lokal lubuk larangan sebagai upaya pelestarian sumberdaya perairan di Desa Pangkalan Indarung Kabupaten Kuantan Singingi. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau, Pekanbaru: 35-45. http://download.portalgaruda.org/ article.php?article=105818&val=5120&title= , 5 September 2015, pk. 11.47 WIB.
Anonimous. (2015). Pemprov Sumbar: Pertahan ekologi dengan lubuk larangan. http:// metropadang.com/pariwara/pariwara-pemprov- sumbar-27-juli-2015-metropadang/ , 04 September 2015, pk. 10.01 WIB.
Attwood, C.G., Harris, J.M & Williams, A.J. (1997). International experience of marine protected areas and their relevance to South Africa. South African Journal of Marine Science , 18, 311-332.
Azmi, U. (2014). Legenda ikan terubuk: Muatan politik dan magis dalam syair ikan terubuk. http:// wisatabengkalisriauindonesia.wordpress.com/ cerita-rakyat-2/lagenda-ikan-terubuk/ , 8 Agustus 2015, pk. 11.00 WIB.
Banon, S.A & Nugroho, N. (2011). Upaya-upaya pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di Indonesia. J.Kebijak.Perik.Ind. 3(2), 101-113.
DKP Prov. Jambi (= Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi). (2014). Pengelolaan Lubuk Larangan dan Suaka Berbasis Kearifan Lokal dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Sumber Daya Ikan Lokal dan Ikan Hias di Provinsi Jambi. Bahan Presentasi dalam Focus Gorup Discussio n Budaya Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Indonesia taggal 22 April 2014. Jakarta.
Ditya, Y. C., Rais, A. H., Nurdawati, S & Wiadnyana, N. N. (2014). Peranan lebung sebagai sumber ekonomi bagi nelayan dan sarana pengelolaan sumber daya ikan rawa banjiran di Sumatera Selatan. J.Sosek. KP . 8(1), 39–47.
Firdaus, M & Shafitri, N. (2013). Pola hubungan kerja nelayan perairan umum daratan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
J.Sosek. KP . 3(2), 143–151.
Hendrik. (2007). Ikan larangan sebagai bentuk kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya perairan umum: Studi kasus pada beberapa Nagari di Sumatera Barat. Berkala Perikanan Terubuk , 35(1), 27–36.
Indrawan, M., Primack, R. B & Supriatna, J. (2007).
Biologi konervasi. Edisi Revisi (p xviii, 626). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Kartamihardja, E. S., Umar, C & Aisyah. (2014). Pembelajaran dari pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Arwana Merah ( Scleropages formosus , Muller and Schlegel, 1844) Bebasis Masyarakat di Danau Empangau, Kalimantan Barat. J.Kebijak.Perikan.Ind . 6 (2), 55 – 64.
King, M. (1995). Fisheries biology: assessment and management (p. ix + 341 hlm). Fishing News Books. Blackwell Science Ltd, Oxford.
Kurniasari, N., Yulisti, M & Yuliaty, C. (2013). Lubuk larangan: Bentuk perilaku ekologis masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan periaran umum daratan (tipologi sungai). J.Sosek. KP . 8(2), 241 – 249.
McClanahan, T.R. (2007). Management of area and gear in Kenyan Coral Reefs. Dalam : McClanahan,
T. R. & J. C. Castilla (eds.). 2007. Fisheries managemet: progress towards sustainability (p. 166—185). Blackwell Publishing Ltd. Oxford.
Muthmainnah, D., Dahlan, Z & Susanto, R. H. (2012).
Pola pengelolaan rawa lebak berbasis keterpaduan ekologi-ekonom i-sosial-budaya untuk pemanfaatan berkelanjutan. J.Kebijak.Perikan.
Ind . 4(2), 59 – 67.
Nasution, Z. T. Sum arti, Adiwibowo, S & Tjondronegoro, S. M. P. (2012). Efektivitas dan alternative kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum “lelang lebak lebung” (studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan). J. Kebijak.Perikan.Ind . 4(1), 49 – 57.
Nababan. (2003). Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat adat, tantangan dan peluang. http://www.ulayat.or.id/artikel/pengelolaan- sumberdaya-alam-berbasis-masyarakat-adat/ , 15 September 2015, pk. 12.03 WIB.
Njoroge, G.N. (2010). Ethnobiology and development: relevance of traditional knowledge in the growth of natural product industry and sustainable environm ental m anagem ent. The Journal Agriculture, Science, and Technology . 12(2), 3-19.
Nurfirmanephie. (2011). Lelang lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung.
http:// nurfirmanephie.wordpress.com/2011/03/31/lelang- lebak-lebung/ . 18 Maret 2014, pk 11.20 WIB.
Oktaviani, D., Dharmadi & Puspasari, R. (2011).
Upaya konservasi keanekaragaman hayati ikan perairan um um daratan
di Jawa.
J.Kebijak.Perikan.Ind. 3(1), 27-36.
Oktaviani, D. (2013). Etnozoologi, biologi reprpduksi, d a n p e l e s t a r i a n i k a n l e m a R a s t r e l l i g e r kanagurta (Cuvier, 1816) di Teluk Mayalibit, K a b u p a t e n R a j a A m p a t , P a p u a B a r a t . Disertasi . Program Studi Biologi. Program Pascasarjana FMIPA. Universitas Indonesia, Depok: xxi + 128 hlm.
Parwati, A., Purnaweni, H & Anggoro, D. D. (2012). Nilai Pelestraian lingkungan dalam kearifan lokal lubuk larangan Ngalau Agung di Kampung Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 11 September 2012 (p. 98 – 103), Semarang.
Pattiselanno, F & Mentansan, G. (2010). Kearifan tradisional Suku Maybrat dalam perburuan satwa
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.8 No.1 Mei 2016:
sebagai penunjang pelestarian satwa. Makara Sosial Humaniora . 14(2), 75-82.
Pramoda, R. (2011). Implementasi Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 9 tahun 2008 terhadap pengelolaan periaran umum daratan. Jurnal Borneo Administrator . 7(3), 308–324.
Prianto, E., Kartamihardja, E. S., Puspasari, R., Kasim, K., Sulaiman, P. S., Zulfia, N & Karyabudhi, E. (2013). Kajian Kebijakan Peningkatan Produksi dan Konservasi Sumber Daya Ikan di Paparan Sunda. Laporan Teknis (p.109). Pusat Penelitian Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Ikan, Jakarta.
Purwanto, Y. & Munawaroh, E. (2002). Pendekatan kuantitatif dalam studi etnomedicinal. Prosiding Simposium Nasional II Tombuhan Obat dan Aromatik , Bogor: 130—144.Stanis, S., Supriharyono & A.N. Bam bang. 2007.
Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut melalui pemberdayaan kearifan lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pesisir Laut . 2(2), 67-82.
Suhana. (2008). Pengakuan Keberadaan Kearifan Lokal Lubuk Larangan Indarung, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (p.7). Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM).
Suhartini. (2009). Kajian kearifan lokal masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA (pp.
B206—B218). Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
Supriatna, J. (2013). Peran kearifan lokal dan ilmu- ilmu kepribumian dalam pelestarian alam. http: spe.dbp.gov.my/spmp/bahan/2013/seminar mabbim/bahan terbit/peran.pdf. , 25 Maret 2014, pk 10.45 WIB.
Syafriyulis. (2011). Pengelolaan perikanan lebak lebung di Kab. OKI berbasis ekonomi kerakyatan. Prosiding Forum Periaran Umum Indonesia VIII. Balai Penelitian Perikanan Periaran Umum (pp. 41 – 54) , Palembang.
Veraliza, Z., Saam & Thamrin. (2014). Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Jurnal Ilmu Lingkungan . 8(2), 180 – 196.
White, A. T., Hale, L. Z., Renard, Y & Cortesi, L. (1994). The need for community-based coral reef management. In White, A. T., L. Z. Hale, Y. Renard & L. Cortesi (eds.). Collaborative Community- Based Management Coral Reefs: Lessons From Experience ( p. 1 – 18). Kumarian Press, Conecticut.
Winarto, Y.T & Choesin, E.M. (2001). Pengayaan pengetahuan Lokal, Pembangunan Pranata Sosial: Pengelolaan Sumber daya Alam dalam Kemitraan.
Jurnal Antropologi Indonesia . 25(64), 91-106.
Yuliaty, C & Priyatna, F. N. (2014). Lubuk larangan:
Dinamika pengetahuan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai di Kabupaten Lim a puluh Kota. J.Sosek.KP . 9(1), 115–125.
Yunita & Junaidi, Y. (2012). Developing local wisdom as the basic of intergrated extension model in paddy cultivation at lowland ecosystem in South Sumatra. 2 nd International Conference on Biotechnology and Environment Management (pp.
15 – 19). IPCCBEE 2.