## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 3, (2023), September : 333 - 345 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3482

## KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM IMPLEMENTASI PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA SISTEM PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG DI INDONESIA
Sandy Sulistiono 1) , Widyawati Boediningsih 2)
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 1,2) Corresponding Author : qqsandyguo@gmail.com 1) , wboediningsih@gmail.com 2)
History: Received  : 25 Mei 2023 Revised : 10 Juni 2023 Accepted  : 23 Juli 2023
Published  : 21 September 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Pasal  1  Ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya disebut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945)  menyatakan  bahwa kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Atas dasar pengesahan  Pasal  1  Ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, untuk  menjamin  terwujudnya  maksud  dan  tujuan  nasional  yang  tercantum  dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  maka  perlu diadakan  pemilihan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketua dan wakil ketua, serta pemilihan anggota panitia perwakilan rakyat  daerah,  sebagai  sarana  mewujudkan  kedaulatan  rakyat.  Lagrat  dan  membangkitkan hak  pilih  rakyat.  Khususnya,  ketika  Indonesia  melaksanakan  pemilihan  presiden  (pilpres) langsung,  muncul  istilah  ―presidential  threshold‖  yang  artinya  syarat  minimal  ambang  batas pencalonan  presiden  atau  president  threshold.  Persentase  kepemilikan  kursi  Demokrat  atau persentase  perolehan  suara  partai  atau  gabungan  partai  yang  mencalonkan  presiden  dan wakil presiden. Presidential threshold telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 5 Ayat 4 Undang- Undang Hak Pilih Universal Presiden dan Wakil Presiden No. 23 Tahun 2003 sejak pemilihan langsung  Presiden  dan  Wakil  Presiden  pada  tahun  2004.  Pada  tahun  2004,  ambang  batas untuk calon presiden adalah  15  persen  dari suara Demokrat, atau 20  persen  dari suara sah secara  nasional  yang  diterima  oleh  partai  atau  koalisi  partai  dalam  pemilihan  Demokrat. Pengaturan  ini  menimbulkan  pertanyaan  apakah  presidensiil  threshold  konsisten  dengan prinsip kedaulatan rakyat.

## Kata kunci: Pemilihan Umum, Kedaulatan Rakyat, Ambang Batas

## Abstract
Article 1 Paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) states that rights belong to the people and are exercised according to the Constitution. On the basis of the ratification of Article 1 Paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, to ensure the realization of the national aims  and  objectives  contained  in  the  preamble  to  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia,  it  is  necessary  to  hold  elections  to  elect  members  of  the  People's  Representative Council, members Regional People's Representative Council, chairman and deputy chairman, as well as the election of members of the regional people's representative committee, as a means of realizing  people's  leadership.  Lagrat  and  awaken  the  people's  suffrage.  In  particular,  when Indonesia  carried  out  direct  presidential  elections  (pilpres),  the  term  "presidential  threshold" appeared,  which  means  the  minimum  threshold  requirement  for  a  presidential  candidacy  or presidential  threshold.  Percentage  of  Democratic  seat  ownership  or  the  total  number  of  votes acquired  by  the  party  or  coalition  of  parties  nominating  the  president  and  vice  president.  The
Sandy Sulistiono 1) , Widyawati Boediningsih 2), Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum… presidential threshold has been determined in accordance with Article 5 Paragraph 4 of the Law on Universal Suffrage of the President and Vice President No. 23 of 2003 since the direct election of President and Vice President in 2004. In 2004, the threshold for presidential candidates was 15 percent of the Democratic vote, or 20 percent of the nationally valid votes received by the party or alliance of parties in the Democratic election. This arrangement raises the question whether the presidential threshold is consistent with the principle of people's advantage.
Keywords: General Election, People's Sovereignty, Presidential Threshold

## PENDAHULUAN
Salah satu prinsip dasar kehidupan bernegara Indonesia adalah kedaulatan rakyat,  yang  berarti  bahwa  rakyat  memiliki  kekuasaan  tertinggi.  Hal  ini ditegaskan  dalam  alinea  keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945):  ―Pasal  Negara  Republik  Indonesia Kedaulatan di Tangan‖ berbunyi: ―Konstitusi‖. Yang disebut ―kedaulatan ada di tangan  rakyat‖  berarti  rakyat  memiliki  kedaulatan,  tanggung  jawab,  hak  dan kewajiban,  memilih  pemimpin  secara  demokratis,  membentuk  pemerintahan, mengatur dan melayani semua lapisan masyarakat, memilih wakil rakyat, dan memilih  secara  demokratis.  orang  orang.  mewakili.  ,  mengatur  dan  melayani seluruh  masyarakat.  Mengawasi  operasi  pemerintah.  Salah  satu  wujud kedaulatan  rakyat  adalah  melalui  pemilihan  umum  (selanjutnya  disebut pemilu), sebagai sarana rakyat memilih pemimpin, melalui pemilihan langsung presiden  dan  wakil  presiden  sebagai  calon,  memantau  dan  menumbuhkan kemauan politik rakyat. rakyat, dan menyusun undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan fungsinya masing-masing dalam negara kesatuan Republik Indonesia,  serta  menyusun  anggaran  pendapatan  dan  belanja  fiskal  untuk melaksanakan  fungsi  tersebut.  Menurut  Pasal  22E  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pemilihan  Presiden,  Wakil  Presiden, Anggota  Partai  Demokrat,  Anggota  Partai  Demokrat,  dan  Anggota  Partai Demokrat  dilaksanakan  setiap  lima  tahun  sekali.  Dasar  keterusterangan, keterbukaan,  kebebasan,  kerahasiaan,  kejujuran  dan  keadilan.  Tujuan diadakannya  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  adalah  untuk  memilih presiden  dan  wakil  presiden  dengan  dukungan  kuat  dari  rakyat  agar  dapat menjalankan  fungsi  kekuasaan  pemerintahan  negara  dan  mencapai  tujuan yang  diamanahkan  oleh  negara.  Dirancang  untuk  menekankan  sistem presidensial  yang  kuat  dan  efektif,  di  mana  presiden  dan  wakil  presiden terpilih  tidak  hanya  menikmati  legitimasi  yang  kuat  dari  rakyat,  tetapi  juga membutuhkan  basis  dukungan  dari  Partai  Demokrat  untuk  memerintah secara efektif.
Semula  Konstitusi  Indonesia  menetapkan  kedaulatan  rakyat,  yang menyatakan  bahwa  "kedaulatan  adalah  milik  rakyat  dan  dilaksanakan sepenuhnya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat."  Dalam  kerangka reformasi  pertama,  kedua  dan  ketiga,  muncul  ide-ide  seperti  prinsip kedaulatan  rakyat,  prinsip  pemisahan  kekuasaan,  dan  perubahan  prinsip kedaulatan  rakyat  yang  diwujudkan  dalam  Kongres  Rakyat  Dewan. Kedaulatan  oleh  karena  itu  berada  di  tangan  rakyat  dan  diusulkan  untuk dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar.  Hal  itu
Sandy Sulistiono 1) , Widyawati Boediningsih 2), Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum… dilakukan untuk menjawab berbagai kemungkinan, seperti gagasan pemilihan langsung  presiden  Republik  Rakyat  Demokratik  Korea  dan  Republik  Rakyat Demokratik Korea, serta realisasi prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi perwakilan. Panitia Perwakilan Rakyat dan Panitia Perwakilan Daerah.
Sebagaimana dijelaskan oleh Joseph Schumpeter, teori demokrasi minimalis berpandangan  bahwa  pemilihan  umum  adalah  arena  di  mana  para  aktor politik  memperebutkan  hak  rakyat  atas  partisipasi  politik,  pilihan,  dan  hak sipil  dan  politik  warga  negara  yang  diliberalisasi.  Sementara  itu,  Tambunan dari  Amerika  Serikat  menyatakan  bahwa  pemilu  adalah  sarana  untuk melaksanakan  kedaulatan  rakyat,  dan  pada  hakekatnya  merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat. perwakilan mereka sendiri untuk  menjalankan  pemerintahan  (Tutik  &  SH,  2016).  Kampanye  pemilu merupakan  sarana  untuk  melindungi  hak  asasi  warga  negara.  Oleh  karena itu,  dalam  rangka  mewujudkan  hak  asasi  manusia,  pemerintah  harus memastikan  bahwa  pemilu  diselenggarakan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditetapkan oleh konstitusi (Asshiddiqie, 2006). Pada pemilihan umum terakhir di  Indonesia,  pemilihan  umum  2019,  perdebatan  mengenai  ambang  batas pemilihan  presiden  menjadi  perbincangan  hangat  di  kalangan  masyarakat. Presidential threshold adalah persyaratan minimum untuk dicalonkan sebagai presiden berdasarkan suara parlemen atau suara sah secara nasional.
Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur kriteria  calon  presiden,  yaitu  calon  presiden  dan  calon  wakil  presiden  yang diajukan  oleh  partai  politik  atau  koalisi  yang  memenuhi  syarat  untuk memperoleh  sekurang-kurangnya  satu  kursi.  Dalam  pemilihan  Demokrat terakhir,  Demokrat  memenangkan  setidaknya  20  persen  dari  semua  kursi, atau  25  persen  dari  suara  nasional  yang  sah.  Awalnya,  kriteria  presidensial digunakan  untuk  mengukur  tingkat  persaingan  antara  partai  politik  untuk mendapatkan  kursi  daerah  pemilihan  di  bawah  sistem  pemilu  proporsional. Konsep  ini  mencakup  besaran  daerah  pemilihan  dan  formula  untuk memenangkan  kursi  partai  melalui  undang-undang  kuota.  Dari  sini  terlihat bahwa semakin besar daerah pemilihan maka semakin kecil persentase suara yang  memenangkan  kursi,  dan  sebaliknya  semakin  kecil  daerah  pemilihan maka  semakin  besar  persentase  suara  yang  memenangkan  kursi.  Namun besar kecilnya standar kepresidenan telah membawa banyak keuntungan dan kerugian  bagi  masyarakat,  dan  penerapannya  masih  perlu  dipelajari  untuk mencapai  kedaulatan  rakyat  yang  sebenarnya  dan  menghindari  kepentingan kelompok tertentu.

## METODE PENELITIAN

## 1. Tipe penelitian hukum
Peninjauan  bersifat  normatif  dan  yuridis  serta  bersumber  pada  undang- undang  dan  Dokumen  hukum  lainnya.  Dalam  penelitian  hukum,  sangat penting  untuk  mempertimbangkan  metode  penelitian  dan  kerangka  kerja. Karena tujuannya untuk memberikan landasan teori dan kerangka teknis bagi penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum memberikan
Sandy Sulistiono 1) , Widyawati Boediningsih 2), Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum… solusi  normatif  terhadap  permasalahan  hukum. “Proses  menemukan  aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum saat ini.”

## 2. Pendekatan ( Approach )
Penelitian ini menggunakan berbagai metode. Metode yang ditempuh adalah hukum  perundang-undangan,  yang  digunakan  untuk  mengetahui  proporsi hukum  yang  terkandung  dalam  undang-undang;  hukum  konseptual,  yang mengacu pada pendapat para ahli hukum, yang menjadi dasar peneliti untuk menentukan konsep. Sesuaikan masalah dan selesaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Kedaulatan Rakyat Yang Dianut Oleh Konstitusi Indonesia Kedaulatan, banyak terjemahan di luar negeri, antara lain supremasi dalam Latin,  Sovereign  in  Dalam  Bahasa  English,  Sovranita  dalam  Italian,  Artinya Tertinggi  and  Kedaulatan  Dalam  Arabic  Sebagai  Daulah,  kedaulatan,  berarti kekuasaan.  Kedaulatan  multibahasa  dapat  diartikan  sebagai  kekuatan  unit politik  (Asshiddiqie,  2007).  Jack  H.  Nagel  berpendapat  bahwa  kedaulatan memiliki dua arti penting, yaitu ruang Kekuasaan dan bidang otoritas. Ruang lingkup  kedaulatan  mencakup  kegiatan  atau  kegiatan  dalam  ruang  lingkup fungsi  kedaulatan  sedangkan  ruang  lingkup  kedaulatan  berkaitan  dengan siapa  subjek  dan  pemegang  kedaulatan  (Asshiddiqie,  1993).  Secara  umum, teori  kedaulatan  terbagi  menjadi  lima  teori,  Ini  adalah  teori  kedaulatan  ilahi, teori  kedaulatan  kerajaan,  teori  kedaulatan  rakyat,  teori  kedaulatan  rakyat, dan teori kedaulatan konstitusional.
Teori  kedaulatan  rakyat  dimulai  dengan  gagasan  bahwa  rakyat,  bukan penguasa,  yang  sebenarnya  memegang  kekuasaan  tertinggi  di  negara. Perwakilan  dari  Teori  kedaulatan  rakyat  ialah  John  Locke,  Montesquieu,  dan Jean  Jacques  Rosseau.  Kelahiran  kedaulatan  rakyat  adalah  reaksi  terhadap kedaulatan  raja  dan  kedaulatan  negara,  yang  membawa  kepada  kemutlakan kerana  kecenderungan  kerajaan  untuk  mengekalkan  dan  memperluaskan kuasa  (Rudy,  2013).  Jean-Jacques  Rousseau  said:  "  In  an  ideal  social collective,  individual  opinions,  interests,  and  preferences  are  concentrated  in the  "general  will,"  the  only  legitimate  sovereign  authority—legal  because  it includes and transcends the individual will of its members. In such a regime, laws conforming to the general will are not coercive and never unjust, since no one can coerce or be unjust (Rudy, 2013) . Masing-masing memiliki kehendak sendiri-sendiri,  namun  di  sisi  lain,  ada  juga  kepentingan  pribadi  dalam menjaga  hubungan  sosial.  Hal  terakhir  ini  disebut  kehendak  umum  atau general  will.  Tugas  negara  adalah  melaksanakan  kehendak  umum  rakyat. Artinya,  keinginan  rakyat  adalah  keinginan  negara.  Negara  milik  rakyat, bukan  penguasa.  Rakyat  berdaulat.  Selain  volonte  generale,  ada  juga  volonte de  tous  yang  menurut  Rosso  hanya  digunakan  satu  kali  oleh  seluruh penduduk  ketika  negara  dibentuk  atas  kesepakatan  masyarakat.  Maksud sukarela  ini  adalah  untuk  memberikan  landasan  bagi  negara  untuk  tetap
Sandy Sulistiono 1) , Widyawati Boediningsih 2), Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum… eksis  selamanya,  karena  ini  merupakan  kehendak  bulat,  jika  negara  telah berdiri,  maka  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  dicabut.  Untuk  selanjutnya, "sukarela" tidak digunakan karena roda pemerintahan tidak dapat diputar jika setiap  keputusan  harus  diambil  dengan  suara  bulat (Kusnardi  &  Ibrahim, 1998).
Mo.  Kusnadi  dan  Hamali  Ibrahim  menyatakan  bahwa  rakyat  dipandang sebagai  pemilik  dan  pemegang  kekuasaan  tertinggi  di  suatu  negara.  Rakyat, sebagai  pemilik  dan  pemegang  kekuasaan,  memutuskan  bagaimana  dan bagaimana pemerintah memerintah, dan memutuskan apa yang ingin dicapai oleh negara (Asshiddiqie, 2006). Sodikin menjelaskan dalam catatan hariannya bahwa  doktrin  kedaulatan  rakyat  memiliki  nilai  yang  baik  sebagai  doktrin terakhir yang dipraktikkan oleh negara-negara modern, karena dapat dianggap sebagai doktrin terbaik di samping doktrin kedaulatan lainnya. Karena rakyat memiliki  kedaulatan  atau  kekuasaan,  maka  semua  aturan  dan  kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat (Sodikin, 2014).
Hatta  berpendapat  Kedaulatan  rakyat  berarti  bahwa  kekuasaan  untuk menjalankan  pemerintahan  dan  negara  adalah  milik  rakyat,  dan  rakyat memiliki  kedaulatan  dan  hak  untuk  memutuskan  bagaimana  mengatur negara. Tetapi keputusan rakyat menjadi keputusan seluruh rakyat, dan baik dalam  bentuk  maupun  cara  merupakan  keputusan  yang  tertib  setelah musyawarah,  mufakat  dan  mufakat  (Suleman,  2010).  Setio  Nugroho  juga menjelaskan  dalam  catatan  hariannya  Kedaulatan  rakyat  adalah  kedaulatan, dan  itu  menggambarkan  sistem  kekuasaan  di  mana  suatu  negara  berharap kekuasaan  tertinggi  ada  di  tangan  rakyat.  Kedaulatan  rakyat  merupakan suatu  cara  penyelesaian  masalah  berdasarkan  suatu  sistem  tertentu,  yang tidak  hanya  tercermin  dalam  kekuasaan  pemerintahan  dan  kekuasaan kehakiman,  tetapi  juga  dalam  kekuasaan  merumuskan  undang-undang  dan peraturan (Nugroho, 2013). UUD 1945 menetapkan bahwa kedaulatan negara diwujudkan  melalui  sistem  perwakilan.  Jimly  Asshiddiqie  mengatakan, Demokrasi  perwakilan  atau  kedaulatan  rakyat  juga  sering  disebut  sebagai demokrasi  perwakilan  atau  demokrasi  tidak  langsung.  Sebagai  perwujudan gagasan  kedaulatan  rakyat,  perlu  dipastikan  bahwa  rakyat  berpartisipasi penuh dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi fungsi kekuasaan (Jimly Asshiddiqie, 2021).
Kata  Demokrasi  memiliki  dua  akar:  "demos"  dan  "kratos"  atau  "kratain". Secara harfiah, demokrasi berarti demo berarti rakyat, dan kratos atau kratein berarti  pemerintahan,  pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  rakyat.  Demokrasi berarti  kekuasaan  politik  atau  pemerintahan  oleh,  oleh,  dan  untuk  rakyat (Warren  et  al.,  1963).  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan  Abraham  Lincoln percaya  bahwa  demokrasi  adalah  "pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat, untuk rakyat" - bahwa ide dasar demokrasi adalah kekuatan rakyat. Menurut Sidney  Hooker,  demokrasi  adalah  bentuk  pemerintahan  di  mana  keputusan- keputusan  penting  pemerintah  didasarkan,  langsung  atau  tidak  langsung, atas  persetujuan  mayoritas  orang  bebas.  Henry  B.  Mayo  juga  memberikan pemikirannya  tentang  definisi  demokrasi  sebagai  berikut:  ―Sistem  politik
Sandy Sulistiono 1) , Widyawati Boediningsih 2), Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum… demokrasi  adalah  sistem  di  mana  kebijakan  publik  dibuat  oleh  mayoritas perwakilan yang dipilih secara teratur, tunduk pada kontrol rakyat yang efektif dan  prinsip-prinsip  demokrasi.  Pemilu  adalah  syarat  kesetaraan  politik  dan kebebasan politik. ―Jika diartikan demikian, ―sistem politik demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan publik ditentukan oleh mayoritas atas dasar prinsip  kesetaraan  dan  tunduk  pada  pengawasan  efektif  rakyat  dalam pemilihan  berkala.‖  dan  terpilih".  Dalam  suasana  kebebasan  politik  yang terjamin (Mayo, 1960).
Tidak hanya ahli asing yang mengemukakan pandangannya tentang konsep demokrasi,  tetapi  ahli  kebangsaan  Indonesia  Munir  Fodi  menjelaskan  dalam bukunya  ―Konsep  Negara  Demokrasi‖  bahwa  demokrasi  sebenarnya  berarti warga  negara  menikmati  hak  dan  sistem  pemerintahan  nasional  yang memaksa.  ,  status  dan  kekuasaan  yang  baik  untuk  mewujudkan kehidupannya  sendiri  dan  berpartisipasi  dalam  kekuasaan  negara,  rakyat memiliki  hak  untuk  berpartisipasi  langsung  dalam  pengelolaan  negara  atau untuk  memantau  pelaksanaan  kekuasaan,  misalnya  melalui  ruang  publik atau  melalui  keadilan.  Pemerintahan  negara  jujur  dan  jujur,  sehingga  sistem pemerintahan  nasional  berasal  dari  rakyat,  mengatur  rakyat,  dan  melayani rakyat  (diambil  dari  rakyat,  diperintah  oleh  rakyat,  dan  melayani  rakyat). (Fuady  &  Gunarsa,  2010).  Menurut  Satori,  demokrasi  adalah  istilah  umum atau  universal  dan  tidak  ada  sistem  demokrasi  yang  berfungsi  untuk  semua negara (Sulardi, 2012).
Demokrasi  adalah  sistem  di  mana  kebijakan  publik  ditentukan  oleh mayoritas  perwakilan,  diadakan  dalam  suasana  kesetaraan  politik  dan kebebasan  politik  yang  terjamin  melalui  pemilihan  reguler,  dan  tunduk  pada pengawasan  efektif  oleh  rakyat.  Demokrasi  adalah  sistem  politik  yang didirikan  oleh  hak  pilih  universal,  berdasarkan  aturan  hukum  untuk mengatur  kehidupan  bersama  dan  memberi  manfaat  bagi  rakyat.  Robert  A. Dahl  berpendapat  bahwa,  secara  umum,  dalam  sistem  politik  yang demokratis,  kontrol  atas  pengambilan  keputusan  pemerintah  tidak  dapat diabaikan  (Gaffar,  2013).  Pergantian  pemerintahan  harus  terjadi  secara berkala  melalui  mekanisme  pemilihan  yang  adil  dan  terbuka.  Hak  warga negara  untuk  mengekspresikan  kebebasan  politiknya  dengan  memilih  dan dipilih  oleh  warga  negara  lain  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  pemilihan pemerintah.  Pada  akhirnya,  semua  warga  negara  memiliki  hak  yang  sama untuk  membentuk  dan  bergabung  dengan  lembaga  pemerintahan  sendiri, termasuk  partai  politik  dan  kelompok  kepentingan  yang  bertujuan  untuk mempengaruhi pemerintah. Fatah Ungkap Kedekatan Demokrasi dan Pemilu, Wujudkan Kebebasan Politik Rakyat, dan Lahirkan Siklus Kekuasaan (Fatah, 2000). Menurut Macridis tercapainya pemilu yang demokratis memiliki banyak syarat, antara lain:
1. Pengakuan hak pilih universal. Semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa pengecualian ideologis dan politik;
2. Fleksibilitas untuk memberikan ―perlindungan‖ terhadap aspirasi pemilih yang beragam. Orang bebas memilih saluran lain untuk mengekspresikan tuntutan  politik  mereka.  Membatasi  jumlah  kontestan  hanya  karena
Sandy Sulistiono 1) , Widyawati Boediningsih 2), Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum… alasan  legal  formal  dan  mengingkari  pembangunan  sejati  kehendak rakyat  merupakan  penyimpangan  dari  prinsip  politik  ini,  tetapi  pemilu bersifat partisipatif, kompetitif, terbuka, jujur dan adil;
1) Menetapkan  mekanisme  seleksi  politik  calon  wakil  rakyat  yang demokratis;
2) Pemilih memiliki kebebasan berdiskusi dan memilih;
3) Adanya panitia atau panitia seleksi yang independen;
4) Setiap  peserta  mempunyai  cara  yang  percuma  dan  sihat  untuk bersaing;
5) Penghitungan suara secara jujur, dan
6) Netralitas birokrasi.
2. Relevansi  Implementasi  Presidential  Threshold  Dengan  Perwujudan Konsep Kedaulatan Rakyat Yang Dianut Oleh Konstitusi Indonesia Sebagai  negara  hukum  yang  kedaulatan  tertinggi  berada  di  tangan  rakyat, Indonesia  memiliki  beberapa  akibat  hukum  yang  erat  kaitannya  dengan pemilu.  Konsep  negara  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Plato  dan  Aristoteles untuk  membangun  kehidupan  yang  harmonis  di  bawah  kerangka  negara hukum  (Hakim,  2011). Menurut  Prinsip  kedaulatan  rakyat  yang  dianut  oleh Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  kekuasaan untuk  menentukan  bentuk  dan  bentuk  pemerintahan  sebenarnya  ada  di tangan  rakyat.  Lembaga  negara  dan  rakyat  menjalankan  kedaulatannya berdasarkan undang-undang, termasuk melalui mekanisme pemilihan umum Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  22E  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Hal  ini  karena  di  negara  yang  diatur  oleh  aturan hukum, pemilu diperlukan untuk memastikan pemberlakuan undang-undang secara  demokratis:  yaitu,  badan-badan  yang  dipilih  secara  demokratis  oleh rakyat,  yaitu  hak  pilih  universal (Jimly  Asshiddiqie,  2021).  Pemilihan  secara demokratis  badan-badan  pemerintahan  negara  adalah  untuk  memastikan bahwa  unsur-unsur  perwakilan  terwujud.  Agar  pemilu  dapat  terselenggara, setidaknya  ada  empat  hal  yang  harus  dipenuhi,  yaitu:  pemilih  atau  pemilih, calon  pemilih,  cara  memilih,  dan  jabatan  atau  posisi  elektoral  (Ash-Shallabi, 2016).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa  sistem  pemilu  meliputi  pemilihan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Untuk menjamin peralihan kekuasaan yang tertib, harus ada mekanisme pemilihan yang formal, sehingga demokrasi  dapat  terjamin,  dan  pemerintahan  yang  benar-benar  melayani kepentingan  seluruh  rakyat  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien. Kemakmuran dan keadilan hanya dapat dicapai dalam demokrasi yang tertib diwujudkan  semaksimal  mungkin.  Dilihat  dari  sejarah  pemilihan  langsung  di Indonesia, pemilihan umum pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 pada era orde lama, dan dilanjutkan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992
Sandy Sulistiono 1) , Widyawati Boediningsih 2), Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum… pada  era  orde  baru  di  bawah  kepemimpinan  Presiden.  Soeharto.  1997. Kemudian,  pada  7  Juni  1999,  pada  masa  Reformasi,  diadakan  pemilu  lagi untuk menggantikan hasil pemilu 1997 yang dianggap sudah tidak dipercaya lagi  oleh  rakyat.  Sejak  tahun  1999,  Indonesia  telah  mengadakan  pemilihan langsung  untuk  Partai  Demokrat,  Partai  Demokrat,  dan  Partai  Demokrat Jepang  setiap  lima  tahun,  dan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden diadakan pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.
Sebagian  besar  ilmuwan  politik  setuju  bahwa  pemilu  adalah  ukuran  isi politik  dari  institusi  politik (Fatah,  2000).  Sebagai  sarana  untuk  melindungi hak  asasi  manusia  rakyat,  kampanye  pemilihan  umum  harus  dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam konstitusi. Sesuai prinsip kedaulatan rakyat  bahwa  rakyat  adalah  penguasa  negara,  maka  segala  aspek penyelenggaraan  pemilihan  umum  juga  harus  dikembalikan  kepada  rakyat untuk memutuskan. Hubungan antara demokrasi dan pemilu dapat diringkas dalam  satu  kalimat:  "Tidak  ada  demokrasi  tanpa  pemilu."  Merupakan pelanggaran  hak  asasi  manusia  ketika  pemerintah  gagal  menjamin  pemilu, menunda  pemilu  tanpa  persetujuan  wakil  rakyat,  atau  tidak  mengambil tindakan  untuk  mencegah  pemilu  berlangsung  sesuai  jadwal.  4  tujuan diselenggarakannya pemilihan umum adalah: (Asshiddiqie, 2007)
a. Mewujudkan  peralihan  kepemimpinan  pemerintahan  yang  tertib  dan damai;
b. Kesanggupan mengganti pejabat yang mewakili kepentingan rakyat dalam badan perwakilan;
c. Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
d. Menerapkan prinsip-prinsip hak asasi warga negara.
Dalam  sistem  pemilihan  umum  di  Indonesia  terdapat  syarat  dasar pemilihan  yaitu  sistem  ambang  batas  atau  biasa  dikenal  dengan  sebutan president  threshold.  Secara  terminologi,  kata  ―threshold‖  dalam  Oxford Advanced  Learner  Dictionary  memiliki  arti  batas  tertentu  (tingkat  di  mana sesuatu  mulai  terjadi)  yang  memulai  sesuatu.  Lijphart,  sebaliknya, mendefinisikan  ambang  batas  sebagai  "jumlah  minimum  kursi  yang dimenangkan  di  daerah  pemilihan  yang  lebih  rendah  dan/atau  persentase minimum  dari  total  suara  nasional" (Lijphart,  1999).    Sedangkan  Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan ambang batas sebagai tingkatan yang masih dapat  diterima  atau  dapat  diterima.  Istilah  ―threshold‖  dalam  pemilu merupakan  hal  yang  lumrah  di  negara-negara  demokrasi.  Threshold  sendiri juga  dapat  dipahami  sebagai  ambang  atau  batas  minimal  dalam  representasi proporsional,  yaitu  Jumlah  dan  persentase  minimum  pemilih  yang  menjadi wakil/perwakilan di DPR. Penetapan ambang batas ini biasa Digunakan untuk ambang  batas  parlementer  dan  ambang  batas  calon  presiden  dapat mencalonkan  diri  dalam  pemilihan  umum  (presidensial  threshold)  (Armia, 2016).
Ambang  batas,  baik  berupa  elektoral,  parlementer,  atau  presidensial, Biasanya  dinyatakan  sebagai  persentase  suara  sah,  dan  di  beberapa  negara sebagai  persentase  kursi  minimum  (Al-Fatih,  2019).  Ketika  pertama  kali diperkenalkan, ambang batas pemilihan didefinisikan sebagai batas minimum
Sandy Sulistiono 1) , Widyawati Boediningsih 2), Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum… di  mana  sebuah  partai  politik  dapat  berpartisipasi  dalam  pemilihan berikutnya. Pasal 143(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menetapkan syarat  ambang  batas  pemilihan  umum  anggota  Republik  Demokratik,  Partai Demokratik  Demokrat,  dan  Partai  Demokratik  Demokratik.  Tahun  2004 menandai  dimulainya  penerapan  sistem  ambang  batas  pemilihan,  yang  tidak hanya  berlaku  untuk  pemilihan  anggota  parlemen,  tetapi  juga  menerapkan sistem  ambang  batas  untuk  calon  presiden  dan  wakil  presiden,  yaitu  sistem ambang  batas  presidensial.  Diabadikan  dalam  Pasal  5(5)  UU  No.5.  23  tahun 2003.
Pemilu  berikutnya  pada  tahun  2009  juga  mengikuti  sistem  threshold  dari pemilu  tahun  2004.  Dalam  Panitia  Seleksi  RUU  Pemilu  (pansus),  pemerintah dan  legislatif  sepakat  mengubah  istilah  ―electoral  threshold‖  yang  digunakan pada  pemilu  lalu  menjadi  ―parliamentary  threshold‖.  UU  No  10  Tahun  2008 dan UU No 42  Tahun 2008 memberikan Ambang Batas aturan pemilu tahun 2009.  Ambang  batas  pemilu  tahun  2014  diatur  dalam  UU  No  10.  UU  No  8 Tahun 2012 mengatur tentang pemilu legislatif, sedangkan pengaturan pemilu presiden diatur dalam UU No 8 Tahun 2012. UU Pemilu Legislatif. perubahan, tetap  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Presiden.  Persyaratan  ambang  batas  ini  sendiri  telah  mengalami berbagai  perdebatan  dan  berujung  pada  persidangan  oleh  Mahkamah Konstitusi  (selanjutnya  disebut  Mahkamah  Konstitusi).  Pasal  9  Undang- Undang  Nomor  42  (Pierre  Press)  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Pasal  222  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  tentang  ambang  batas  pemilihan presiden  telah  diatur  oleh  DPR.  Mahkamah  Konstitusi  28  tahun  Partai  atau gabungan  partai  yang  ingin  mencalonkan  Presiden  dan  Wakil  Presiden (Wapres)  harus  memenuhi  ambang  batas  presiden  untuk  memenangkan sekurang-kurangnya  20%  kursi  DPR  atau  25%  suara  sah  nasional  dalam kongres Demokrat terakhir pemilihan. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menolak  dan  menyatakan  permohonan  pemohon  tidak  dapat  diterima  dalam putusannya.  Putusan  akhir  Mahkamah  Konstitusi  tentang  ambang  batas Presiden  24  Februari  2022  adalah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 66/PUU-XIX/2021,  68/PUU-XIX/2021,  70/PUU-XIX/2021,  5  /hasil  PUU adalah.  -XX  /2022,  6/PUU-XX/2022  dan  7/PUU-XX/2022  menunjukkan bahwa permohonan pemohon tidak diterima atau Niet Ovenkalijke Verklaard.
Pada  Pilkada  serentak  2019,  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  yang  menetapkan  ambang batas presiden sebesar 20% dari jumlah kursi Demokrat atau jumlah anggota Demokrat. Mereka yang memperoleh 25% dari suara sah yang diberikan dalam pemilihan nasional, sebagai ambang batas presiden pada pemilu sebelumnya. Namun, ada ketentuan di dalamnya, yakni angka president threshold menjadi syarat  bagi  partai  politik  untuk  mencalonkan  capres  dan  cawapres berdasarkan  hasil  pemilu  sebelumnya  yang  mengecewakan  banyak  pihak. Menerapkan ambang batas presiden dapat mengurangi peluang dan hak bagi warga  negara  jika  sebuah  partai  tidak  memenuhi  jumlah  calon  yang  telah ditentukan sebelumnya.
Menilik  sistem  politik  Indonesia,  menurut  teori  Montesquieu,  sistem presidensial  ditandai  dengan  pemisahan  kekuasaan  eksekutif,  legislatif  dan yudikatif.  Teori  desentralisasi  percaya  bahwa  ada  mekanisme  check  and balance, yang tujuannya adalah untuk mencegah pembagian kekuasaan yang disebabkan oleh desentralisasi dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Penguatan  sistem  presidensial  bertujuan  untuk  memperkuat  sistem pemerintahan  yang  stabil  dan  demokratis  berdasarkan  prinsip  check  and balances  antar  organ  negara  (Azhari,  2006).  Oleh  karena  itu,  posisi  eksekutif sama kuatnya dengan legislatif. Adapun penjajaran konsep elektoral threshold dengan  konsep  dan  prinsip  pemerintahan  presidensial  terdapat  perbedaan. Dalam  sistem  ambang  batas  berupa  president  threshold,  partai  yang  dapat mengajukan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  adalah  partai  yang  berhak minimal  20%  kursi  Demokrat  atau  25%  kursi  efektif.  Semua  pemilihan kongres  Demokrat  sebelumnya  adalah  suara  nasional  Demokrat,  artinya pemilihan  pejabat  eksekutif  pada  tahun  pemilihan  sebelumnya  bergantung pada  pemilihan  pejabat  legislatif.  Pada  saat  yang  sama,  pemerintahan presidensial  secara  jelas  mengatur  pemisahan  kekuasaan  legislatif  dan eksekutif  untuk  menjaga  dan  memelihara  sistem  pemerintahan  yang  stabil dan demokratis. Tidak seperti pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif pemerintahan  parlementer  bertanggung  jawab  langsung  kepada  legislatif. Kelangsungan kekuasaan eksekutif sangat bergantung pada kepercayaan dan dukungan  mayoritas  parlemen.  Oleh  karena  itu,  sudah  selayaknya  dan  tepat untuk menerapkan sistem threshold dan membangun hubungan ketergantungan antara eksekutif dan legislatif.
Pada  sisi  konstitusi,  yakni  dalam  Pasal  6A  UUD  NRI  1945,  terdapat beberapa prasyarat pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden, antara lain pada ayat:
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
(2) Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mengajukan  usulan  kepada  partai politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  sebelum pemilihan umum.
(3) Calon  presiden  dan  wakil  presiden  yang  memperoleh  lebih  dari  50% jumlah  suara  dalam  pemilihan  umum  dan  sekurang-kurangnya  20% suara  di  setiap  provinsi  akan  diangkat  menjadi  presiden  dan  wakil presiden yang mencakup lebih dari separuh provinsi di Indonesia.
(4) Dalam hal tidak ada calon presiden dan wakil presiden yang cocok, dua pasangan  calon  dengan  suara  terbanyak  pertama  dan  kedua  dalam pemilihan  umum  dipilih  langsung  oleh  rakyat,  dan  pasangan  dengan suara terbanyak itulah yang dilantik. presiden dan wakil presiden.
(5) Tata  cara  pemilihan  ketua  dan  wakil  ketua  diatur  lebih  lanjut  dengan undang-undang.
Dapat  dipahami  bahwa  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  mengatur  bahwa  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  hanya perlu  dicalonkan,  dan  tidak  ada  syaratnya  yaitu  parpol  dan  parpol  menang dan mendapatkan kursi tertentu. di Republik Demokratik. Diusulkan bersama oleh  ketua  dan  wakil  ketua.  Hal  ini  terlihat  pada  ayat  (5)  yang  meniadakan
Sandy Sulistiono 1) , Widyawati Boediningsih 2), Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum… kemungkinan proses legislasi meningkatkan tuntutan terhadap calon Presiden dan  Cavapres,  sebagaimana  dikatakan  oleh  Philipus  M.  Hadjon,  kata ―prosedur‖  dan  ―hukum‖  memiliki  akibat  sebagai  berikut:  undang-undang hanya  bersifat  teknis  dan  tidak  mungkin  menambahkan  syarat-syarat  lain selain  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (Firdinal, 2013). Menurut Pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, ketentuan ini bukan lagi ketentuan teknis, tetapi masuk dalam lingkup persyaratan untuk menaikkan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Akan  menarik  untuk  membahas  lebih  lanjut  gagasan  bahwa  kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang ditulis oleh para Founding Fathers ke dalam  Konstitusi.  Hakikat  kedaulatan  rakyat  bersumber  dari  rakyat, dilaksanakan  oleh  rakyat,  dan  bermanfaat  bagi  rakyat.  Oleh  karena  itu, presidensial  threshold  sudah  tepat  diterapkan  dalam  pemilu,  dengan  tetap mengedepankan  semangat  kedaulatan  rakyat.  Dari  survei  median  terhadap 1.200  responden  yang  berhak  memilih  pada  Pemilu  2024  mendatang,  1-7 Maret  2022,  3,2%  sangat  setuju  dengan  president  threshold  sebesar  0%, 36,7%  Setuju  dengan  president  threshold.  Ambang  Batas  atau  Ambang Pencalonan  Presiden  0%,  24,6%  Tidak  Setuju  dengan  Ambang  Batas  atau Ambang Pencalonan Presiden 0%, 2,3% Sangat Tidak Setuju dengan Ambang Batas  atau  Ambang  Pencalonan  Presiden  0%,  33,2%  Tidak  tahu  atau  tidak tahu  jawabannya.  Hal  ini  menjelaskan  mengapa  mayoritas  responden  setuju dengan ambang batas presiden 0%, dan responden tidak menginginkan kursi Demokrat diperlukan untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, seperti  yang  terjadi  saat  ini.  Survei  tersebut  menyuarakan  suara  masyarakat yang sebenarnya tidak setuju dengan sistem president threshold atau ambang batas calon presiden pada pemilu 2024.
Dapat  dilihat  dari  uraian  di  atas  bahwa  sebenarnya  penerapan  president threshold  tidak  sesuai  dengan  kerangka  rezim  presidensial,  juga  tidak  sesuai dengan martabat pencalonan presiden. Wakil Presiden dalam Konstitusi. Perlu ditegaskan  bahwa  UUD  dan  Pemerintahan  Presiden  saling  terkait  dengan konsep  kedaulatan  rakyat  yang  menjadi  dasar  kehidupan  bangsa  Indonesia. Oleh  karena  itu,  relevansi  penerapan  ambang  batas  presidensial  dapat dikatakan  tidak  sesuai  dan  tidak  berkelanjutan  dengan  perwujudan  konsep kedaulatan  rakyat  dalam  konstitusi  Indonesia,  yang  juga  melandasi  sistem pemerintahan yang diusung oleh pemerintah Indonesia.

## SIMPULAN
Kedaulatan rakyat mengacu pada sistem kekuasaan di mana suatu negara mengharapkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengatur  kedaulatan  negara melalui  sistem  demokrasi  perwakilan.  Demokrasi  adalah  sistem  politik berdasarkan  hak  pilih  universal,  berdasarkan  aturan  hukum,  dan  kondusif untuk  mengatur  kehidupan  bersama  rakyat.  Semua  warga  negara  memiliki hak  yang  sama  untuk  membentuk  dan  berpartisipasi  dalam  lembaga
Sandy Sulistiono 1) , Widyawati Boediningsih 2), Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum… pemerintahan sendiri, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah.
Sebagai negara hukum, kedaulatan tertinggi Indonesia ada di tangan rakyat, yang  erat  kaitannya  dengan  pemilu.  Dalam  sistem  pemilihan  umum  di Indonesia,  salah  satu  syarat  dasar  pemilu  adalah  sistem  ambang  batas  atau biasa dikenal dengan sebutan president threshold. Namun nyatanya, president threshold  tidak  mengikuti  kerangka  presidensial,  juga  tidak  mengikuti  syarat konstitusional  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Dapat  dikatakan  bahwa korelasi  antara  pelaksanaan  president  threshold  dengan  realisasi  konsep kedaulatan rakyat tidak menunjukkan sinergi dan kesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Fatih,  S.  (2019).  Akibat  Hukum  Regulasi  Tentang  Threshold  Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden. Jurnal Yudisial , 12 (1), 17–38.
Armia,  M.  S.  (2016).  Penghapusan  Presidential  Threshold  Sebagai  Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitutional. PETITA , 1 , 1. Ash-Shallabi,  A.  M.  (2016). Parlemen  Di  Negara  Islam  Modern:  Hukum Demokrasi, Pemilu, dan Golput . Pustaka Al-Kautsar. Asshiddiqie,  J.  (1993). Gagasan  kedaulatan  rakyat  dalam  konstitusi  dan pelaksanaannya  di Indonesia:  pergeseran  keseimbangan antara individualisme  dan  kolektivisme  dalam  kebijakan  demokrasi  politik  dan demokrasi ekonomi selama tiga masa demokrasi, 1945-1980-an . Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara . Asshiddiqie,  J.  (2007). Pokok-pokok  hukum  tata  negara  Indonesia  pasca reformasi . Bhuana Ilmu Populer. Azhari,  A.  F.  (2006). Evaluasi  Proses  Amandemen  UUD  1945:  Dari Demokratisasi Ke Perubahan Sistem . Fatah, R. E. S. (2000). Pengkhianatan Demokrasi a la Orde Baru: masalah dan masa depan Demokrasi Terpimpin Konstitutional . Remaja Rosdakarya. Firdinal,  Z.  (2013).  Perubahan  Makna  Pasal  6A  Ayat  (2)  UUD  1945. Jurnal Konstitusi , 10 (4).
Fuady, M., & Gunarsa, A. (2010). Konsep negara demokrasi . Refika Aditama. Gaffar, J. M. (2013). Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak  asasi  manusia  terkait  penyelenggaraan  pemilu. Jurnal  Konstitusi , 10 (1), 1–32. Hakim,  A.  A.  (2011). Negara  Hukum  dan  demokrasi  di  Indonesia .  Pustaka Pelajar.
Jimly  Asshiddiqie,  S.  H.  (2021). Konstitusi  dan  konstitusionalisme  Indonesia . Sinar Grafika.
Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1998). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia . Lijphart, A. (1999). Patterns of democracy: Government forms  and performance in thirty-six countries . Yale university press. Mayo,  H.  B.  (1960). An  introduction  to  democratic  theory .  New  York:  Oxford University Press.
Nugroho,  S.  (2013).  Demokrasi  dan  Tata  Pemerintahan  dalam  konsep  Desa dan kelurahan. Jurnal Cita Hukum , 1 (2), 40847.
Rudy, R. (2013). 53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (3).
Sodikin,  S.  (2014).  Kedaulatan  Rakyat  Dan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Dalam Konteks  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jurnal Cita Hukum , 2 (1), 75976.
Sulardi,  S.  (2012).  Rekonstruksi  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil  Berdasar Undang-Undang  Dasar  1945  Menuju  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil Murni. Jurnal Konstitusi , 9 (3), 515–530.
Suleman, Z. (2010). Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta . Penerbit Buku Kompas.
Tutik, T. T., & SH, M. H. (2016). konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945 . Prenada Media. Warren,  H.  G.,  Leinenweber,  H.  D.,  &  Andersen,  R.  O.  M.  (1963). Our Democracy at Work . Prentice-Hall.