## IMPLIKASI KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI PARTAI TERHADAP TINGKAT ELEKTABILITAS PARTAI DALAM PEMILU
(Studi Kasus pada 5 Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia dari  tahun 1997 s.d. 2014)

## Lisman Setiawan Tanjung

## ABSTRACT
The mission of all political parties in the election is maximizing votes. The number of votes in the elections is a tool to measure the electability of a political party. Economic voting theory tells  that  government  parties  are  held  more  accountable  than  opposition  parties  for  the economic  conditions.  If  economic  conditions  near  election  is  good,  people  votes  for  the incumbents,  otherwise  for  the  opposition.  Exchange  rate  can  be  used  to  measure  the economic  conditions  of  a  nation  on  a  daily  basis.  This  research  reveals  the  causal relationship  between  the  result  of  parties’  political  economic  policy  in  welfare  which  is measured  by  the  exchange  rate,  against  the  parties  electability  in  the  election  which  is measured  by  the  number  of  votes.  First,  this  research  is  try  to  find  the  relation  between exchange rate amd parties electability, and then try to find the voter type that most dominant and majority in Indonesia’s elections and last, try to find the fastest, most effective and most efficient parties political economic policy in Indonesia.
Keyword : political party, exchange rate, number of votes

## A.  Pendahuluan
Indonesia  telah  mengalami  5  (lima)  pemilihan  umum  legislatif  yang  menghasilkan partai politik urutan pertama yang sering berposisi sebagai partai pemerintah dan urutan kedua  yang  sering  berposisi  sebagai  partai  oposisi  pemerintah  dari  tahun  1997  s.d. 2014 sbb :
Tabel 1. Partai Pemerintah dan Partai Oposisi Pemerintah dari tahun 1997 s.d.2014

## Sumber : Komisi Pemilihan Umum RI
Ada  fenomena  kenaikan  kurs  ASEAN+3  pada  krisis  moneter  1997-1999  secara bersamaan  diiringi  penurunan  jumlah  perolehan  suara  partai  pemerintah  (Partai  Golkar) ditambah  pengunduran  diri  Presiden  Soeharto  pada  Mei  1998,  yang  disertai  kenaikan jumlah  perolehan  suara  partai  oposisi  pemerintah  (PDIP)  pada  Pemilihan  Umum  Legislatif tahun 1999 dalam Grafik 1. sbb :
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 JPY/IDR PHP/IDR THB/IDR
KRW/IDR
IDR/VND
KHR/IDR
LAK/IDR
MMK/IDR
Kenaikan kurs ASEAN+3 pada krisis moneter 1997-1999 diikuti penurunan jumlah perolehan suara Partai Golkar ditambah pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998 dan disertai kenaikan jumlah perolehan suara PDIP pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 1999
Sumber : Bank Indonesia
Fenomena  kenaikan  kurs  ASEAN+3  ini  terjadi  lagi,  pada  masa impeachment Presiden Gus Dur pada Juli 2001 ditambah penurunan jumlah perolehan suara PKB pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 dalam Grafik 2. sbb :
Grafik 2.
Kenaikan kurs ASEAN+3 pada masa impeachment Presiden Gus Dur pada Juli 2001 ditambah penurunan jumlah perolehan suara PKB  pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 23/07/2001 23/09/2001 23/11/2001 23/01/2002 23/03/2002 23/05/2002 23/07/2002 23/09/2002 23/11/2002 23/01/2003 23/03/2003 23/05/2003 23/07/2003 23/09/2003 23/11/2003 23/01/2004 23/03/2004 23/05/2004 JPY/IDR PHP/IDR THB/IDR
KRW/IDR IDR/VND
KHR/IDR
LAK/IDR
MMK/IDR
Fenomena kenaikan kurs ASEAN+3 terjadi lagi, diikuti penurunan jumlah perolehan suara  partai  pemerintah  (PDIP)  pada  Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun  2004  ditambah kekalahan  Megawati  sebagai  calon  presiden incumbent dari  partai  pemerintah  (PDIP) dan  kemenangan  SBY  sebagai  calon  presiden  oposisi  pada  Pemilihan  Umum  Presiden tahun 2004 dalam Grafik 1.3. sbb :
Grafik 3.
Kenaikan  kurs  ASEAN+3  diikuti  penurunan  jumlah  perolehan  suara  partai pemerintah  (PDIP)  pada  Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun  2004  ditambah  kekalahan Megawati sebagai calon presiden incumbent dan diiringi kemenangan SBY sebagai calon presiden oposisi pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2004
Sumber : Bank Indonesia
Kali  ini  fenomena  penurunan  kurs  ASEAN+3  terjadi,  diikuti  kenaikan  jumlah perolehan suara partai  pemerintah (Partai Demokrat) ditambah kemenangan SBY untuk ke-2 kali sebagai calon presiden incumbent dari partai pemerintah (Partai Demokrat) dan disertai  penurunan  jumlah  perolehan  suara  partai  oposisi  pemerintah  (PDIP)  pada Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun  2009  ditambah  kekalahan ke-2 kali  Megawati  sebagai calon  presiden  oposisi  dari  partai  oposisi  pemerintah  (PDIP)  pada  Pemilihan  Umum Presiden tahun 2009 dalam Grafik 1.4. sbb :
Grafik 4.
Penurunan  kurs  ASEAN+3  disertai  kenaikan  jumlah  perolehan  suara  Partai Demokrat pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 ditambah kemenangan SBY untuk ke-2 kali sebagai presiden incumbent dan diikuti penurunan jumlah perolehan suara PDIP ditambah  kekalahan  Megawati  sebagai  calon  presiden  oposisi  untuk  ke-2  kali  pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2009
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 JPY/IDR PHP/IDR THB/IDR
KRW/IDR IDR/VND KHR/IDR
LAK/IDR
MMK/IDR
SGD/IDR
Sumber : Bank Indonesia
Fenomena kenaikan kurs ASEAN+3 terjadi lagi, diikuti penurunan jumlah perolehan suara  partai  pemerintah  (Partai  Demokrat)  dan  diikuti  kenaikan  jumlah  perolehan  suara partai  oposisi  pemerintah  (PDIP)  pada  Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun  2014  ditambah kemenangan Joko Widodo sebagai calon presiden dari partai oposisi pemerintah (PDIP) pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 dalam Grafik 1.5. sbb :
Grafik 5.
Kenaikan  kurs  ASEAN+3  diikuti  penurunan  jumlah  perolehan  suara  partai pemerintah  (Partai  Demokrat)  dan  disertai  kenaikan  jumlah  perolehan  suara  partai oposisi  pemerintah  (PDIP)  pada  Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun  2014  ditambah kemenangan  Jokowi  dari  partai  oposisi  pemerintah  (PDIP)  sebagai  presiden  pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2014
Sumber : Bank Indonesia
Fenomena-fenomena diatas terkait dengan sebuah teori yang dikenal sebagai teori Economic  Voting .  Teori Economic  Voting menjelaskan  bahwa  kondisi  ekonomi  amat mempengaruhi jumlah perolehan suara partai pemerintah atau partai oposisi pemerintah. Bila  pemilih  menilai  kondisi  ekonomi  baik  maka  ia  cenderung  akan  memilih  partai
pemerintah  dan  sebaliknya  bila  pemilih  menilai  kondisi  ekonomi  buruk  maka  ia  akan memilih partai oposisi pemerintah.
Theories  of  economic  voting  tell  us  that  government  parties  are  held  responsible  for economic conditions. Improvements in the economy are expected to benefit governing parties  electorally  and  to  hurt  the  opposition.  In  general,  our  findings  support  these theories. Well-specified models do indeed show that government parties are generally held more accountable than opposition parties for  the condition of the economy (Van Der Brug: 2007:113).
Substantively,  our  map  of  economic  voting  confirms,  clarifies,  and  extends  the common wisdom about economic voting in Western democracies. Economic voting is pervasive –  indeed,  there  is  almost  no  variation  in  its  broad  nature  across  different contexts – that is, it is both overwhelmingly incumbency-oriented (i.e., a poor economy hurts incumbents and helps opposition parties) and more important to the party of the chief executive than to other incumbents (Duch:2007:113).
Teori Economic  Voting menjelaskan  bahwa  kondisi  ekonomi  amat  mempengaruhi elektabilitas partai pemerintah atau partai oposisi pemerintah. Kurs dapat dijadikan alat untuk  mengukur  kondisi  ekonomi  suatu  negara (Sadono  Sukirno:1997:23).  Kurs adalah  nilai  tukar  mata  uang.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  dengan  hubungan  GDP  dengan Konsumsi (C), Investasi (I), Belanja Pemerintah (G), Ekspor (X), Impor M) sbb :

## GDP  =  C + I + G + X – M
(Mankiw:2015:488)
a.  GDP  ( Gross  Domestic  Product )  adalah  nilai  semua  barang-barang  dan  jasa-jasa berdasarkan  harga  pasar  yang  dihasilkan  suatu  negara.  Jika  nilai  GDP  Indonesia turun maka nilai kurs Rupiah Indonesia akan mengalami penurunan.
b.  IHK  (Index  Harga  Konsumen)  adalah  indikator  yang  mengukur  harga  barang/jasa konsumsi  sehari-hari  masyarakat  yang  dikenakan  pada  konsumen.  Jika  nilai  IHK Indonesia naik maka nilai kurs Rupiah Indonesia akan mengalami kenaikan.
c.  TKK  (Tingkat  Kesempatan  Kerja)  adalah  indikator  yang  mengukur  jumlah  lapangan kerja  yang  tercipta  akibat  investasi  di  suatu  negara.  Jika  nilai  TKK  Indonesia  naik maka nilai kurs Rupiah Indonesia akan mengalami kenaikan.
d.  NPI (Neraca Perdagangan Indonesia) adalah indikator yang menghitung nilai Ekspor Bersih suatu negara yang didapat dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Jika nilai NPI turun maka nilai kurs Rupiah Indonesia akan mengalami penurunan.
Kurs/nilai tukar mata uang pada GDP di atas, adalah indikator yang amat penting sekali karena  GDP  adalah  nilai  semua  barang  dan  jasa  suatu  negara  berdasarkan  harga pasar,“ A country’s real exchange rate is a key determinant of its net exports of goods and  servi ces” (Mankiw:2015:673), karena kurs  dipengaruhi  oleh  2 (dua) faktor  utama sbb :
a.  Kesenjangan Daya Beli ( Purchasing Power Parity )
Teori ini menyatakan bahwa kurs atau nilai tukar uang di antara dua negara ditentukan oleh  perbedaan  harga  barang  yang  sama  persis  wujudnya  di  antara  kedua  negara tersebut.
b.  Kesenjangan Suku Bunga ( Interest Rate Parity )
Teori ini menyatakan bahwa kurs atau nilai tukar uang di antara dua negara ditentukan oleh  perbedaan  suku  bunga  di  antara  kedua  negara  tersebut.  Suku  bunga  ini  terjadi
akibat inflasi. Inflasi disebabkan oleh selisih kenaikan harga barang dalam suatu waktu yang sama persis wujudnya di suatu negara.
Bila keadaan terburuk terjadi yaitu nilai Ekspor Bersih (X – M) dalam GDP di atas atau nilai ekspor di kurangi nilai  impor suatu negara sama dengan nol atau minus, maka  satu  harapan  dalam  mempertahankan  kesejahteraan  rakyat  berupa  GDP  ( Gross Domestic  Product )  di  atas  adalah  hanya  melalui  G  (Belanja  Pemerintah) (Goalstone:2007:56).
Belanja  Pemerintah  adalah  berupa  penyerapan  APBN/APBD.  Penyerapan APBN/APBD adalah sangat tergantung kepada arah kebijakan ekonomi pemerintah. Arah kebijakan ekonomi pemerintah sangat tergantung kepada arah kebijakan politik ekonomi partai  pemerintah,  berhaluan left,  centre atau right .  Politik  ekonomi  sendiri,  berprioritas pada 2 (dua) kebutuhan dasar rakyat yaitu inflasi dan pengangguran (Hibbs Jr:1987:5).
Low  unemployment-high  inflation  configuration  in  nations  regularly  governed  by  the Left  and  a  high  unemployment-low  inflation  pattern  in  political  systems  dominated  by Center and Right parties (Hibbs Jr:1977:1) .
Government ideology as corresponding to the ideology of the largest government party or the party heading the executive branch (Hartmann:2015:151).
Karena  sebab-sebab  di  ataslah,  maka  masalah  penelitian  ini  adalah  menganalisis arah kebijakan politik ekonomi partai pemerintah dengan elektabilitas partai pemerintah.
Pentingnya elektabilitas partai politik (partai pemerintah/partai oposisi pemerintah) di atas  karena  UU  No.42  Tahun  2008  menyebutkan,  untuk  dapat  mengusulkan  calon presiden dan wakil presiden partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya  20%  kursi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atau  25%  suara  sah  secara nasional.

## Pasal 9
Pasangan  Calon  diusulkan  oleh  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  peserta pemilu  yang  memenuhi  persyaratan  perolehan  kursi  paling  sedikit  20%  (dua  puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima  persen)  dari  suara  sah  nasional  dalam  Pemilu  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Hal  inilah  yang  menjadi  dasar  bagi  penelitian  ini  untuk  mengangkat akibat/efek/implikasi  dari  kebijakan  politik  ekonomi  partai  terhadap  elektabilitas  partai, sebagai judul utama.
Teori Economic Voting di atas terkait dengan jenis pemilih rasional (Lau:2003:47) . Pada  jenis  pemilih  rasional atau rational  choice  model ,  pemilih  memilih  partai  atau kandidat  berdasarkan  pertimbangan  untung-rugi  pada  dirinya  sendiri  terlebih  dahulu, berdasarkan  pengalaman  masa  lampau  ( retrospective )  atau  berdasarkan  masa depannya  ( prospective ).  Untung-rugi  pada  pemilih  rasional  digambarkan  dalam persamaan sbb :
With  respect  to  party  choice,  Downs  assumes  a  two-party  setting  where  a  voter  is assumed to vote for the party (s)he expects will offer her or him the highest benefit, in terms  of  so-called  utility  income.  A  voter  determines  the  expected  party  differential', which  is  simply  the  expected  utility  income  from  the  present  incumbent  party  in  the future minus that from the present opposition party. If this value is positive, (s)he votes for the incumbents, otherwise for the opposition (Schram:1991:9).

## V = pB − C + D
Dimana,
V = Voter Turn Out (Jumlah Perolehan Suara Suatu Partai Pada Pemilu) p = Probability of Vote Matter (Gunanya Memilih Bagi Pemilih) B = Benefit of Voting (Untung Bagi Pemilih Bila Memilih Suatu Partai) C = Cost of Voting (Rugi Bagi Pemilih Bila Memilih Suatu Partai) D =
Duty Goodwill (Wajibnya Memilih Bagi Pemilih)
Maka,  jumlah  perolehan  suara  suatu  partai  politik  pada  setiap  pemililihan  umum legislatif, dapat ditentukan dengan dasar persepsi pemilih rasional pada kondisi ekonomi yang baik atau GDP membaik (Untung bagi pemilih rasional) dan pada kondisi ekonomi yang buruk atau GDP memburuk (Rugi bagi pemilih rasional) sbb :
In  the  context  of  economic  voting,  risk  and  loss  aversion  is  primarily  used  in  the grievance-asymmetry  hypothesis:  the  expectation  that  voters  more  readily  punish governments  for  bad  economic  conditions  than  reward  them  for  good  economic conditions . The election outcome is explained by a vote function of the following type (Dorusen dkk:2002:1&305) :
Dimana,
Ce = The Election Outcome (Jumlah Perolehan Suara Partai Pemerintah) Fe = Economic Change (Perubahan Ekonomi) Fp = Political Change (Perubahan Politik)
Karena  sebab-sebab  di  ataslah,  maka  masalah  kedua  penelitian  ini  adalah  coba memverifikasi secara absolut apakah jenis pemilih yang paling dominan dan mayoritas di Indonesia  adalah  jenis  pemilih  rasional  ( rational  choice  model ) atau  bukan.  Verifikasi model pemilih rasional tersebut menggunakan perubahan-perubahan kondisi ekonomi di Indonesia, yang diukur dengan kurs sesuai teori Economic Voting.
Pentingnya  memverifikasi  secara  absolut  jenis  pemilih  yang  paling  dominan  dan mayoritas di Indonesia, apakah model pemilih rasional ( rational choice model ) atau bukan adalah  karena  kurs  dapat  memprediksi  pemilu  secara  jujur  sampai  dengan  pemilu  di tingkat  provinsi  bahkan  di  tingkat  kabupaten/kota,  melalui  kondisi  ekonomi  dan  GDP  di tingkat daerah tersebut terkait Tingkat Kerawanan Daerah berupa kemiskinan dan Indeks
Kerawanan  Pemilu  berupa  politik  uang.  Kemiskinan  adalah  merupakan  ukuran  pemicu kerawanan  kriminalitas  dan  ukuran  pemicu  praktik  politik  uang  dalam  setiap  pemilu legislatif  daerah  dan  setiap  pemilu  kepala  daerah.  Pentingnya  memverifikasi  secara absolut  jenis  pemilih  yang  paling  dominan  dan  mayoritas  di  Indonesia,  apakah  model pemilih  rasional  ( rational  choice  model ) atau  bukan  adalah  karena  kurs  dapat memprediksi  psikologi  politik  masyarakat  dalam  memilih  partai  politik  melalui  kondisi ekonomi  di  Indonesia  yang  diukur  dengan  kurs,  apakah  berdasarkan  pertimbangan rasional  untung-rugi  pada  dirinya  dan  apakah  pemilih  rasional  memilih  berdasarkan pengalaman  masa  lampau  ( retrospective )  atau  berdasarkan  masa  depannya ( prospective ).
Hipotesa awal bahwa pemilih di Indonesia adalah pemilih rasional ini terbukti dengan fenomena SARS (Sindrom Amat Rindu Soeharto), terutama rasa aman dan harga murah pada  waktu  lampau  yang  jarang  dijumpai  pada  hasil  kebijakan  politik  ekonomi  partai- partai yang ada sekarang. SARS (Sindrom Amat Rindu Soeharto) adalah psikologi politik masyarakat yang disebut Personalismo/Generalissimo/Caudillismo/Political Bossism/Strongman yang  melahirkan  paham  Fascisme/Neo-Fascisme.  Sejarah  dunia membuktikan, Fascisme adalah reaksi politik yang lahir dari kondisi ekonomi yang amat buruk  diikuti  kerawanan  sosial/kriminalitas  yang  amat  tinggi,  diikuti  kebutuhan masyarakat akan pemimpin yang kuat dan keras.
The  electoral  success  of  neo-fascist  movements  fluctuates,  largely  with  economic conditions.....because fascism is a political reaction of  the disenchanted lower-middle and  working  classes,  allied  through  a  populist  streak.  This  latter  view  was  usually linked to a well developed theme of the need for firm leadership, the appeal being to the strong man (Robertson. 2002: 183 & 341-342).
Fatalnya,  fascisme  pasti  mengarah  kepada  authoritarianism  yang  juga  memiliki sejarah  meciptakan  kondisi  ekonomi  yang  amat  lebih  buruk,  seperti  sejarah  parah rakyat Nikaragua yang pasrah.
This  description  is  evocative  of  a  particular  Latin  American  version  of  strong presidentialism:  a  system with few  checks  and balances  in  the relations  between the political  leader  (depicted  as  a  strong  man)  and  the  populus  (depicted  as  a  helpless collective), a system that is rather authoritarian, stages elections every now and again, but, in the meantime, hands over power to a caudillo (Hendriks:2010:57 & 90).
Furthermore,  corruption  directly  affects  people's  livelihoods  through  its  impact  on  the economy (Close:2004:60).
Sejarah politik menunjukan bahwa kontinuitas pemerintahan dan elektabilitas partai pemerintah sangat amatlah tergantung sekali pada kebijakan ekonomi pemerintah itu.
All Political history shows that the standing of the Government and its ability to hold the confidence  of  the  electorate  at  a  General  Election  depend  on  the  success  of  its economic policy (Hibbs Jr:2006:565).
Individual  studies  seem  to  prove,  in  a  very  detailed  and  convincing  way,  the connection  between  economic  determinants  and  electoral  outcomes – to the point of predicting how many extra points in inflation or in unemploymentare needed in order to subtract  so  many  points  from  presidential  popularity  or  incumbent  party  vote  totals (Eulau:1985:238).
Kebijakan  ekonomi  pemerintah  sangat  terkait  dengan  kebijakan  politik  ekonomi partai  pemerintah  atau  partai  politik  yang  tengah  berkuasa  di  pemerintahan, “ Government policy outputs are best predicted by looking at the position of the party in control  of  the  portfolio  with  jurisdiction  over  the  policy  area  concerne d” (Hartmann:2014:96).
Bukti empiris No.1 bahwa kebijakan politik ekonomi Partai Golkar yang berorientasi pada  politik  keamanan  sebagai  infrastruktur  pembangunan  yaitu  Karya  Siaga  Gatra Praja dan Tri Sukses Golkar, di implementasikan dalam visi dan misi pemerintah berupa Panca Krida Kabinet Pembangunan VI tahun 1997 sebelum Indonesia mengalami krisis moneter terburuk di dunia tahun 1998 adalah sbb :
1. Melanjutkan,  meningkatkan,  memperdalam  dan  memperluas  pembangunan nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila  yang  bertumpu  pada  Trilogi Pembangunan (Stabilitas, Pembangunan, Pemerataan), berwawasan Nusantara untuk memperkuat ketahanan nasional dan tekad kemandirian.
2. Meningkatkan  disiplin  nasional  yang  dipelopori  oleh  aparatur  negara  menuju terwujudnya  pemerintah  yang  bersih  dan  berwibawa  dalam  memberikan pelayanan pada rakyat Indonesia.
3. Membudayakan  mekanisme  kepemimpinan  nasional  berdasarkan  UUD  45, ideologi  Pancasila,  demokrasi  Pancasila,  Ekaprasetia  Pancakarsa  dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
4. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, berdasarkan prinsip hidup berdampingan  secara  damai  dalam  hubungan  bilateral,  regional,  dan  global untuk kepentingan pembangunan nasional.
5. Melaksanakan  pemilihan  umum  yang  langsung,  umum,  bebas,  dan  rahasia dalam tahun 1997.
Bukti  empiris  No.2  bahwa  kebijakan  politik  ekonomi  Partai  Demokrat  yang berorientasi  pada  inflasi,  pengangguran  dan  keamanan  yaitu  Tri  Pakca  Gatra  Praja  di implementasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 yang memberikan hasil  berupa  kenaikan  amat  drastis  jumlah  perolehan  suara  Partai  Demokrat  ditambah kemenangan  berupa terpilihnya  SBY  sebagai  Presiden  RI  2  (dua)  periode  berturut-turut adalah sbb :
Di  dalam  RPJMN  Tahun  2004-2009  yang  telah  ditetapkan  dengan  Petaturan Presiden  Nomor  7  tanggal  19  Januati  2004  sebagai  peniabaran  Visi  dan  Misi  Presiden terpilih  dalan  Pemilu  Presiden  pada  tahun  2004,  ditetapkan  3  Agenda  Pembangunan, yaitu:
1. Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai
2. Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan

## 3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
Bukti  empiris  No.  3  bahwa  kebijakan  politik  ekonomi  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan  yaitu  Trisakti  di  implementasikan  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP) Tahun 2015 sbb :
Selanjutnya  Trisakti  menjadi  dasar  penyusunan  Visi  Pembangunan  Nasional  yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.
Pada  UU  No.  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional menyebutkan sbb :

## Pasal 4
RPJM  Nasional  merupakan  penjabaran  dari  visi,  misi,  dan  program  Presiden  yang penyusunannya  berpedoman  pada  RPJP  Nasional,  yang  memuat  strategi pembangunan  Nasional,  kebijakan  umum,  program  Kementerian/Lembaga  dan  lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan  dan  lintas kewilayahan,  serta  kerangka  ekonomi makro  yang  mencakup  gambaran  perekonomian  secara  menyeluruh  termasuk  arah kebijakan  fiskal  dalam  rencana  kerja  yang  berupa  kerangka  regulasi  dan  kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
RPJM Nasional bahkan sampai dengan bukti RKP di atas merupakan visi, misi, dan  program  Presiden  yang  dilandasi  dari  visi,  misi,  dan  program  partai  politiknya  yang berdasarkan  dari  kebijakan  politik  ekonomi  dari  AD/ART  partai  politiknya  yang  akan menjadi  pedoman  pembangunan  dari  Kementrian,  Lembaga  bahkan  sampai  dengan tingkat  Pemerintahan  Daerah.  Ada  3  (tiga)  faktor  keberhasilan  ekonomi  yaitu  partai politik,  kebijakan  makroekonomi  dan political  business  cycles (Hibss  Jr:1987:213-277). Terdapat  dua  jenis  kebijakan  makroekonomi,  yaitu  kebijakan  fiskal  dan  kebijakan moneter.  Kebijakan fiskal    berupa  pajak  dan  belanja  pemerintah  dan kebijakan  moneter berupa  suku  bunga  (Sadono  Sukirno:1997:25).  Dari  UU  No.  25  Tahun  2004  dan  teori GDP di atas, kebijakan yang paling berpengaruh cepat terhadap kondisi ekonomi adalah kebijakan fiskal, berupa belanja pemerintah dan kebijakan moneter, berupa suku bunga.
Fiscal actions may affect the economy more quickly, especially when accompanied by a supportive monetary policy (Hibss Jr:1987:221).
Tapi, belanja pemerintah inilah sebagai satu-satunya jenis kebijakan yang mewakili kebijakan politik ekonomi partai pemerintah.
Karena  sebab-sebab  di  ataslah,  maka  masalah  ketiga  penelitian  ini  adalah  coba mencari  kebijakan  politik  ekonomi  yang  paling  cepat,  efektif  dan  efisien  terhadap elektabilitas  partai-partai  politik  di  Indonesia  dari  tahun  1997  s.d.  2014.  Pencarian kebijakan  politik  ekonomi  yang  paling  cepat,  efektif  dan  efisien  tersebut  menggunakan perubahan-perubahan  kondisi  ekonomi  yang  diukur  dengan  kurs  di  Indonesia  dengan perubahan-perubahan  jumlah-jumlah  perolehan  suara  partai  pemerintah/partai  oposisi pemerintah (PDIP, Golkar, Partai Demokrat) pada pemilu legislatif di Indonesia dari tahun 1997 s.d. 2014, sesuai teori Economic Voting di atas .

## B. Metode Penelitian
Desain  penelitian  ini  adalah  jenis  riset  statistik  (s tatistical  research ).  Riset  statistik (s tatistical  research )  adalah  riset  pengumpulan  data  dengan  mengadakan  studi penelaahan  terhadap  data-data  statistik  yang  mampu  memberikan  informasi  kuantitatif. Data-data  statistik  yang  digunakan  adalah  data-data  statistik  resmi  dari  pemerintah Republik  Indonesia,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Bank  Indonesia  (BI),  Kementrian Keuangan  RI,  Kementrian  Perdagangan  RI,  Komisi  pemilihan  Umum  RI  (KPU),  ASEAN ( Association  of  South  East  Asian  Nation ),  UN  ( United  Nation ), World  Bank ,  IMF
( International  Monetary Fund )  dan  lain-lain  yang  mewakili  data-data  informasi kuantitatif yang  akan  dianalisis  oleh  peneliti.  Penelitian  ini  menggunakan  angka-angka  statistik tetapi  juga  menggunakan  teks  deskriptif  untuk  menjelaskan  angka-angka  statistik tersebut.
Tipe  penelitian  ini  ialah  tipe  penelitian  eksplanatori,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Penelitian ini bertujuan sbb:
1.  Meneliti  hubungan  kurs  (sebagai  variabel  X)  dengan  elektabilitas  partai  politik (sebagai variabel Y).
2.  Mencari  kebijakan  politik  ekonomi  yang  paling  cepat,  efektif  dan  efisien  dari  partai- partai yang berkuasa dari tahun 1997 s.d. 2014 sebagai faktor kausalitas atas kondisi ekonomi di Indonesia, dengan menggunakan kurs.
3.  Mencari/memverfikasi  secara  absolut  jenis  pemilih  yang  dominan  dan  mayoritas  di Indonesia, dengan menggunakan kurs.
Populasi  pertama  dalam  penelitian  ini  ialah  populasi  kurs  Rupiah  harian selama 5 tahun  menjelang  pemilihan  umum  legislatif  di  Indonesia,  artinya  jumlah  populasi  adalah 365 kurs harian x 5 tahun = 1825 hari. Sampel kurs Rupiah harian yang digunakan ialah kurs  Rupiah  terhadap  mata  uang  negara-negara  ASEAN+3  dan  Dollar  Amerika  Serikat. Dengan menggunakan rumus Slovin dalam menentukan sampel sbb:
𝑛 = 𝑁 𝑁 𝑑 2 + 1
Dimana,
N   =
Jumlah populasi, 1825 hari.
d =
Confidence level ±90 - 95% dengan sig. = ±0,1 - 0.05 dengan
Margin of Error ± 3%
n   = 125 hari
Angka  125  hari  diambil sebelum Pemilihan  Umum  Legislatif,  berdasarkan  teori Political  Business  Cycles bahwa  jumlah  perolehan  suara  partai  pemerintah  ditentukan oleh kondisi ekonomi yang terjadi sesaat sebelum menjelang mendekati pemilihan umum sbb :
Electoral  outcomes  are  influenced  significantly  by  macroeconomic  performance,  and voters  weight  election  day  performance  more  heavily  than  performance  earlier  in  the term. Therefore incumbents lose less from early poor performance than they gain from good performance nearer election day (Hibbs Jr:1987:256).
Populasi kedua dalam penelitian ini ialah populasi jumlah perolehan suara partai-partai politik pada tiap pemilihan umum legislatif di Indonesia dari tahun 1997 s.d. 2014. Sampel jumlah perolehan suara partai-partai politik yang digunakan ialah jumlah perolehan suara partai-partai  politik  urutan  pertama/partai  pemerintah  dan  urutan  kedua/partai  oposisi pemerintah  dalam  tiap  pemilihan  umum  legislatif  dari  tahun  1997  s.d.  2014  yaitu  Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik pengumpulan  dokumentasi  berupa  dokumen  data-data  statistik.  Instrumen  penelitian yang  digunakan  adalah  instrumen  observasi  berupa  pedoman  berbentuk  gambaran ( snapshot )  mengenai  situasi  variabel.  Kualitas  instrumen  ditentukan  oleh  dua  kriteria utama: validitas dan reliabilitas (Nazir:1988). Validitas adalah akurasi alat  ukur terhadap yang diukur, sedangkan reliabilitas adalah kesamaan ukuran walaupun dilakukan berkali- kali dan di mana-mana. Validitas dan reliabilitas data penelitian ini secara tidak langsung sudah  melewati  uji  validitas  dan  reliabiltas  yang  dilakukan  oleh  badan-badan  statistik penyedianya,  akan  tetapi  peneliti  untuk  memastikan  kualitas  data  juga  kembali menggunakan uji validitas dan reliabiltas serta menggunakan cara mengkomparasi satu sama lain kesamaan data-data statistik tersebut.
Teknik  analisis  dalam  penelitian  kuantitatif  ini  diawali  dengan  analisis  deduktif  dari tabel  dan  grafik  sehingga  didapatkan  hipotesa  awal.  Hipotesa  awal  tersebut  bertujuan untuk  dijadikan  sebagai  patokan  dalam  arah  penelitian.  Kemudian  dilanjutkan  dengan pengujian verifikatif melalui penggunaan teknik analisis korelasi dan teknik analisis kausa relasi.  Teknik  analisis  korelasi  yang  digunakan  berupa  teknik  analisis Pearson  Product Moment, sedangkan  teknik  analisis  kausa  relasi  yang  digunakan  berupa  teknik  analisis regresi  berganda.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  khusus  teknik-teknik  analisis statistik parametrik, dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 21.0.

## C. Pembahasan

## Analisis Korelasi Pearson Product Moment
Analisis  korelasi Pearson  Product  Moment berguna  untuk  mengetahui  ada  atau tidak adanya hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent , berikut dengan  kekuatan  hubungannya.  Dalam  analisis  korelasi Pearson  Product  Moment ini, dimana  dasar  pengambilan  keputusan  tidak  ada  hubungan  atau  ada  hubungan  adalah sbb:
1.  Jika Sig. (2- tailed) > α , maka tidak ada hubungan. 2.  Jika Sig. (2- tailed) < α , maka ada hubungan.
Interval kekuatan hubungan sbb :
Maka  hasil  analisis  korelasi Pearson  Product  Moment dengan  menggunakan  SPSS 21.0 sbb:
a. Hubungan kurs  Rupiah dengan jumlah  perolehan  suara  PDIP  dan  Golkar  pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 1999
b. Hubungan kurs  Rupiah dengan jumlah  perolehan  suara  PDIP  dan  Golkar  pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004
c. Hubungan  kurs  Rupiah  dengan  jumlah  perolehan  suara  PDIP  dan  Partai  Demokrat pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009
d.  Hubungan kurs Rupiah dengan jumlah perolehan suara PDIP dan Partai Demokrat pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014
D. Penutup
Kesimpulan penelitian sbb :
1. Kurs memiliki hubungan dengan elektabilitas partai.
2. Kurs secara harian dapat dijadikan elektabilitas secara harian bagi partai pemerintah.
3. Kurs yang paling signifikan menggambarkan elektabilitas partai pemerintah dan partai oposisi pemerintah adalah kurs Kyat Myanmar.
4. Berdasarkan analisis atas teori political business cycle , kebijakan politik ekonomi yang paling  cepat,  efektif  dan  efisien  adalah  penyerapan  anggaran  pada  Kementrian Pekerjaan Umum dan Kementrian Agama, dengan sasaran inflasi dan pengangguran.
5. Berdasarkan analisis atas jenis pemilih,  jenis pemilih yang dominan dan mayoritas di Indonesia  adalah  jenis  pemilih  rasional  atau rational  choice  model (pemilih  dengan
pertimbangan  untung  rugi  dalam  memilih  partai  politik  atau  calon  presiden),  bertipe retrospective atau retrospektif (melihat masa lampau).
6. Kenaikan  kurs  Rupiah  pasti  disertai  penurunan  jumlah  perolehan  suara  partai pemerintah  bersamaan  dengan  kenaikan  jumlah  perolehan  suara  partai  oposisi pemerintah, begitupun sebaliknya.
7. Kurs  Rupiah  memiliki  kekuatan  s.d.  mendekati  sempurna  dengan  jumlah  perolehan suara partai pemerintah dan partai oposisi pemerintah di Indonesia.
8. Kurs memiliki hubungan dengan jumlah perolehan suara partai pemerintah dan partai oposisi pemerintah.
9. Kurs dapat dijadikan indikator elektabilitas partai pemerintah.
10.  Kurs dapat dijadikan indikator kecepatan, keefektifan dan keefisienan kebijakan politik ekonomi  (ideologi  politik  ekonomi  partai,  sistem  politik  ekonomi  partai,  jenis  politik ekonomi partai, program ekonomi partai dan demand atas politik ekonomi partai) bagi partai pemerintah dan presiden yang tengah berkuasa pada pemerintahan.
Saran penelitian sbb :
1. Pada penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menambahkan analisis korelasi antara hubungan kurs dengan jumlah perolehan suara calon presiden dari partai pemerintah ( incumbent rulling party) dan calon presiden dari partai oposisi pemerintah ( opposition party ) dalam setiap Pemilihan Umum Presiden.
2. Pada penelitian selanjutnya akan lebih baik jika analisis korelasi regresi menggunakan analisis korelasi regresi kanonik.
3. Karena  peraturan  maximal  20  halaman  untuk  jurnal  ini  oleh  Magister  Ilmu  Politik Undip,  maka  hasil  analisis  regresi  penelitian  ini  yang  berisi  persamaan  untuk memprediksi jumlah perolehan suara partai politik di Indonesia dengan sangat akurat dan program-program politik ekonomi yang mana yang paling cepat, paling efektif dan paling  efisien  untuk  elektabiltas  partai  politik  pada  pemilihan  umum  legislatif  tingkat nasional maupun tingkat daerah di indonesia, tidak dapat dimuat oleh peneliti. Apabila memerlukan  untuk  keperluan  tesis  saja,  hubungi  peneliti  pada  email  : lisman.st@gmail.com atau hubungi pada 0838.9127.1000.

## DAFTAR RUJUKAN

## BUKU
Dryzek, John S., Honig, Bonnie and Phillips, Anne. (2006). The Oxford Handbook of Political Theory . New York USA : Oxford University Press Weingast,  Barry  R.  and  Wittman,  Donald  A.  (2006). The  Oxford  Handbook  of  Political Economy . New York USA : Oxford University Press Sears,  David  O.  and  Huddy,  Leonie  dan  Jervis,  Robert.  (2003). The  Oxford  Handbook  of Political Psychology . New York USA : Oxford University Press Goodin, Robert E. and Tilly, Charles . (2006). The Oxford Handbook of  Contextual Political Analysis . New York USA : Oxford University Press Whittington,  Keith  E.,  Kelemen,  R.  Daniel  and  Caldeira,  Gregory  A.  (2008). The  Oxford Handbook of Law and Politics. New York USA : Oxford University Press Rhodes R.A.W. , Binder, Sarah A. and  Rockman, Bert A. (2008). The Oxford Handbook of Political Institutions. New York USA : Oxford University Press Dalton,  Russell  J.  and  Klingemann,  Hans-Dieter.  (2006). The  Oxford  Handbook  of  Political Behavior. New York USA : Oxford University Press Boix,  Carles  and  Stoke,  Susan  C.  (2006). The  Oxford  Handbook  of  Comparative  Politics. New York USA : Oxford University Press
Steffensmeier,  Janet  M.B.,  Brady,  Henry  E.  and  Collier,  David.  (2006). The  Oxford Handbook of Political Methodology. New York USA : Oxford University Press Moran, Michael, Rein, Martin and Goodin, Robert E. (2006). The Oxford Handbook of Public Policy. New York USA : Oxford University Press
Reus-Smit,  Christian  and  Snidal,  Duncan.  (2006). The  Oxford  Handbook  of  International Relations. New York USA: Oxford University Press
Hibbs  Jr.,  Douglas  A.  (1987). The  American  Political  Economy  :  Macroeconomics  and Electoral  Politics .  Cambridge,  Massachusetts,  and  London,  England  :  Harvard University Press
Goalstone,  David.  (2007). Macrofoundations  of  Political  Economy  and  Development  : Survival Conditions Analysis . New York USA : Palgrave Macmillan Caporaso, James A. and Levine, David P. (1992). Theories of Political Economy . New York USA : Cambrdge University Press Gilpin, Robert. (1987). The Political Economy of International Relations . New Jersey USA : Princeton University Press
Gilpin,  Robert.  (2001). Global  Political  Economy .  New  Jersey  USA  :  Princeton  University Press Wilensky,  Harold  L..  (2002). Rich  Democracies  -  Political  Economy,  Public  Policy,  and Performance . California USA : University Of California Press Sadono  Sukirno.  (1997). Pengantar  Teori  Makroekonomi  Edisi  Kedua .  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada
Dominick Salvatore. (2013). International Economics 11th Edition . New Jersey USA : Wiley Publisher N. Gregory Mankiw. (2014). Principles of Economics 7th Edition. Stamford USA : Cengage Learning
Shamah, Shani B. (2003). Foreign Exchange Primer . Chicester UK : Wiley Publisher Schram,  Dr.  Arthur  J.H.C.  (1991). Voter  Behavior  in  Economic  Perspective .  Amsterdam Netherland : Springer-Verlag
Lau, Richard R. dan Redlawsk, David P. (2006). How Voters Decide, Information Processing during Election Campaigns . New York USA : Cambridge University Press Adams,  James  F.  (2005). A  Unified  Theory  of  Party  Competition .  New  York  :  Cambridge University Press
Van  Der  Brug, Wouter, Van  Der  Eijk,  Cees  and  Franklin,  Mark.  (2007). The  Economy  and The Vote : Economic Conditions and Elections in Fifteen Countries . Newyork USA : Cambridge University Press
Duch, Raymond M. and Stevenson, Randolph T.. (2007). The Economic Vote : How Political and  Economic Institutions  Condition  Election .  Newyork  USA  :  Cambridge  University Press
Dorussen, Hans dan Taylor, Michaell. (2002). Economic Voting. New York USA : Routledge Tucker,  Joshua  A.  (2006). Regional  Economic  Voting  :  Russia,  Poland,  Hungary,  Slovakia and The Czech Republic, 1990-1999 . New York USA : Cambridge University Press Sebastian  Hartmann.  (2015). Partisan  Policy  Making  in  Western  Europe  :  How  Ideology Influences the Content of Government Policies - Amsterdam : Verlag Springer. David  Close  dkk.  (2004). Undoing  Democracy  :  The  Politics  of  Electoral  Caudillismo . Plymouth UK : Rowman & Littlefield Publisher.
David Robertson. (2002). The Routledge Dictionary of Politics 3rd Edition . London : Taylor & Francis Group.
Frank  Hendriks.  (2010). Vital  Democracy  :  A  Theory  Of  Democracy  In  Action. New  York  : Oxford University Press.
Nazir, PhD, Mohamad. (1988). Metode Penelitian . Jakarta : Ghalia Indonesia Agusta,  Ivanovich.  (2011). Ketrampilan  Penelitian  Kuantitatif .  Bogor:  Fakultas  Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor
Best, Henning dan Wolf, Christof. (2014). The SAGE Handbook of Regression Analysis and Causal Inference . London : SAGE Publications Ltd Pearl,  Judea,  Glymour,  Madelyn  dan  Jewell,  Nicholas  P.  (2016). Causal  Inference  in Statistics : A Primer . Chichester UK : Wiley
Huynh, Van Nam, Kreinovich, Vladik dan Sriboonchitta, Songsak. (2016). Causal Inference in Econometrics . Switzerland : Springer
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta Indonesia Merriam Webster, Inc. (2008). Merriam Webster Collegiate Dictionary . New York : Merriam Webster, Inc

## JURNAL ARTIKEL ILMIAH
Takayuki Higashikata dan Koichi Kawamura. (2015). Voting Behavior in Indonesia from 1999 to  2014,  Religious  Cleavage  or  Economic  Performance  ? .  Institute  of  Developing Economies : Ide Discusion Paper No. 512.
Christopher  J.  Anderson.  (2000). Economic  Voting  and  Political  Context  :  Comparative Perspective . Electoral Studies : Pergamon. Simon Weschle. (2013). Two Types of Economic Voting : How Economic Conditions Jointly Affect Vote Choice and Turnout . Duke University. Emmerling,  Johannes.  (2004). Political  Determinats  of  Currency  Crises  :  Evidence  From Four Countries . Berlin : German Institute for Economic Research (DIW) Burgoon,  Brian,  Demetriades,  Panicos  and  Underhill,  Geoffrey  R.D..  (2008). Financial Liberalisation and Political Variables : a Response to Abiad and Mody . University of Leicester, Department of Economics : Working Paper No. 08/30 September 2008 Steinberg,  David  and  Walter,  Stefanie.  (2015). The  Political  Economy  of  Exchange  Rate Policy .  Philadelphia  and  Heidelberg  :  University  of  Pennsylvania  and  University  of Heidelberg
Leblang,  David.  (2000). The  Political  Economy  of  Exchange  Rate  Policy .  Colorado  USA  : Journal Of Department Of Political Science
Ajoy Datta, Harry Jones, Vita Febriany, Dan Harris, Rika Kumala Dewi, Leni Wild and John Young.  (2011). The  Political  Economy  of  Policy  Making  In  Indonesia .  London  : Overseas Development Institute : Working Paper 340 Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. (2010). “Menuju Asean Economic Community 2015 ”. Jakarta Indonesia: Kementrian Perdagangan RI
ASEAN  Secretariat.  (2008).  “Declaration  On  The  Asean  Economic  Community  Blueprint”. Jakarta Indonesia: ASEAN Secretariat
Center  for  Asian  Legal  Exchange.  (2011 ).  “Framework  of  the  ASEAN  Plus  Three Mechanisms Operating in the Sphere of Economic Cooperation”. Jakarta Indonesia : CALE
Asian Economic Integration Monitor. (2013). “Toward an ASEAN Economic Community and Beyond”. Jakarta Indonesia : AEIM
Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan
Islam, Muhammad. (2014). Program Ekonomi PDI Perjuangan 2015-2019. Jakarta : Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golongan Karya. Ary Mardjono. (1993). Program Umum Golongan Karya . Sekjen DPP Golkar. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Grand Strategy DPP Partai Demokrat Periode 2005-2010. Partai Demokrat. (2011). Program Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta : Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah Tahun 2015
Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia.  (1999). Nota  Keuangan  dan  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1998/1999. Jakarta Indonesia. Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2005). Nota  Keuangan  dan  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2005 . Jakarta Indonesia Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2009). Laporan  Semester  I  Tahun  2009. Jakarta Indonesia.
Kementrian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (Bappenas).  (2009). Rencana  Kerja  Pemerintah,  Buku  I  Prioritas
Pembangunan,  serta  Kerangka  Ekonomi  Makro  dan  Pembiayaan  Pembangunan. Jakarta.
Kementrian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (Bappenas).  (2014). Rencana  Kerja  Pemerintah,  Buku  I  Tema,Prioritas Pembangunan dan Kerangka Ekonomi Makro . Jakarta.
Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2014). Laporan  Semester  I  Tahun  2014. Jakarta Indonesia.

## SUMBER UTAMA LAIN
Data-data  statistik  kurs/nilai  tukar  mata  uang  Rupiah  terhadap  mata  uang  negara-negara ASEAN+3  dan  mata  uang  Dollar  milik  negara  Amerika  Serikat  (US  Dollar) .  (2014). Dalam  http://www.bi.go.id  dan  dari  situs  resmi  ASEAN  ( Association  of  South  East Asian  Nation ),  UN  ( United  Nation ), World  Bank ,  IMF  ( International  Monetary  Fund ). Di unduh pada tanggal 2 Desember 2014 pukul 19.30 WIB.
Data-data  statistik  makroekonomi  dan  mikroekonomi  Republik  Indonesia .  (2014).  Dalam http://www.bps.go.id. Di unduh pada tanggal 2 Desember 2014 pukul 19.45 WIB. Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional . (2014). Dalam http://www.kpu.go.id. Di unduh pada tanggal 2 Desember 2014 pukul 20.00 WIB.
Hasil  Penghitungan  Suara  Sah  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  Legislatif  Tahun  1999,  2004,
2009  dan  2014. (2014).  Dalam  http://www.bps.go.id.  Di  unduh  pada  tanggal  2 Desember 2014 pukul 20.30 WIB.