## KEIDENTIKAN MAKNA KONSTITUSI DENGAN UUD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

## THE IDENTICAL VALUE BETWEEN CONSTITUTION AND CONSTITUTIONAL LAW IN THE CONSTITUTIONAL SYSTEM

## Sirojul Munir
Dosen pada IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Mataram
Email : munir.sirojul43@yahoo.com
Naskah dimuat : 19/05/2014; revisi : 25/06/2014; disetujui : 01/07/2014

## A bstrAct
The views of constitutional experts in modern government,  there are three very important elements of the principles of government power in a country,  namely the principles of the rights of citizens and the principle of the relationship between citizens and government,  as well as the principles of governmental power (the principles According To the Government). This is described in the constitution to whom powers of state organizer submitted,  whether the power will be given to the one hand/ institution or given to several State institutions who run these power. The principles of the rights of citizens (The Principles According to The Rights of The governed),  in principle rights owned of citizen an integral part to be valued/ respected by a ruler. Then the principles of the relationship between citizens and government (The Principles According to the Relations Between The Government and The Governed),  In these principle should be known of each rights and obligations between the citizens and government. Besides,  the Constitution understood as a term to describe the overall system of Government of a country,  as well as a collection of rules that establish and regulate or define Government in the country concerned. Thus encountered a two-dimensional understanding given as follows: first,  the Constitution is the overall picture of the system of Government in a country (The Whole System of Government A Country) that the Constitution describes whether the form of State and system of Government in use. Second,  the Constitution is a set of rules that establish and govern a country’s Government (The Collection Of Rules Which Regulate or Establish and Govern The Government) it means in this second dimension,  the Constitution is a set of rules about how the implementation of the overall system of Government of a country and a set of rules as the basis for the Division of power between the institutions of the State,  the both dimension is a unity in the sense of the constitution or basic laws.

## Keyword: Identical, Constitution

## A bstrAk
Pandangan para ahli ketatanegaraan dalam pemerintahan modern terdapat tiga unsur yang sangat penting mengenai prinsip-prinsip kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara, yaitu prinsip-prinsip hak-hak warga negara dan prinsip-prinsip hubungan antara warga negara dengan  pemerintah,  serta prinsip-prinsip tentang kekuasaan pemerintahan ( The Principles According To The Government )  Hal ini dijelaskan dalam Konstitusi kepada siapa kekuasaan penyelenggaraan  negara diserahkan,  apakah kekuasaan akan diberikan kepada satu tangan/lembaga atau diberikan kepada beberapa lembaga negara yang menjalankan kekuasaan tersebut,  prinsip-prinsip tentang hak-hak warga negara ( The Principles According To The Rights of The Governed ),  pada prinsipnya hak-hak yang dimiliki warga negara merupakan bagian integral yang harus dihargai/hormati oleh penguasa. Kemudian prinsip-prinsip tentang hubungan antar warga negara dengan pemerintah ( The Principles According To The Relations Between The Governed And The Government ). Dalam prinsip-
Sirojul Munir | Keidentikan Pengertian Konstitusi Dengan UUD Dalam Sistem Ketata Negaraan ....
prinsip ini harus diketahui hak dan kewajiban diantara masing-masing baik warga negara maupun pemerintah. Selain itu Konstitusi dipahami sebagai istilah untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara,  juga sebagai kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur atau menentukan pemerintahan negara yang bersangkutan. Dengan demikian dijumpai dua dimensi pemahaman yang diberikan yaitu: pertama , Konstitusi merupakan gambaran keseluruhan sistem pemerintahan dalam suatu negara (The Whole System of Government A Country) artinya Konstitusi menggambarkan apakah bentuk negara dan sistem pemerintahan yang digunakan. Kedua ,  Konstitusi merupakan kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan suatu negara (The Collection of Rules Which Establish And Regulate or Govern The Government ) artinya dalam dimensi kedua ini, Konstitusi merupakan seperangkat aturan tentang bagaimana pelaksanaan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara dan seperangkat aturan bagai dasar dalam  pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara,  pengaturan tugas dan fungsi  lembaga-lembaga tersebut,  serta pengaturan hak dan kewajiban antara  negara dan rakyat,  kedua dimensi ini merupakan satu kesatuan dalam pengertian Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

## Kata kunci: Keidentikan,  Konstitusi dan Undang-Undang Dasar

## PENDAHULUAN
p erkembaNgaN sejaraH ketatanegaraan modern menyamakan pengertian Konsti- tusi dengan Undang-Undang Dasar tidak hanya semata-mata akibat aliran kodifikasi tetapi jauh sebelumnya sejak Oliver Crom Well  menjadi Lord Protectorat tahun 1660 Grundgezetz (Undang-Undang Dasar) telah disamakan dengan Instrumens of Govern- ment yaitu pegangan/acuan untuk memer- intah, sejak itulah timbul identifikasi tentang pengertian Undang-Undang Dasar dan Konstitusi ternyata memiliki prinsip- prinsip dasar yang sama,  sehingga pada tahun 1687 pengertian Konstitusi yang dikemukakan Crom Well diambil alih oleh Amerika Serikat. Kemudian dimasukkan ke Perancis oleh Lafayette pada tahun 1789. 1
Untuk perkembangan berikutnya di In- donesia juga mengadopsi pengertian Kon- stitusi disamakan dengan Undang-Undang Dasar,  hal ini dapat dijumpai dalam pe- nyebutan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS),  sedan- gkan yang lain di samping adanya UUD 1945 ada juga sebutan UUDS Tahun 1950. Dengan demikian dalam sistem ketataneg-
1 Bintan Regen Saragih,  Perubahan Penggantian dan Penetapan UUD di Indonesia,  CV.Utomo Bandung 2006 hlm. 5.
araan Indonesia terdapat beberapa istilah dalam penjelasan  UUD Negara Republik Indonesia yang perlu mendapat penegasan dalam pengertiannya adalah Undang-Un- dang Dasar,  Konstitusi dan Hukum Dasar.
Lain halnya dalam ilmu politik para ahli menafsirkan bahwa Konstitusi ( Constitu- tion ) dalam arti yang lebih luas yakni seb- agai keseluruhan aturan baik tertulis mau- pun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang tata cara lembaga negara dalam menyelenggarakan pemerintahan se- dangkan Undang-Undang Dasar merupak- an suatu naskah yang menjabarkan ke- rangka dasar tugas pokok dan fungsi dari badan/lembaga negara yang diberikan man dat dalam menyelenggarakan pemerin- tahan baik legislatif,  eksekutif maupun yudikatif. Kemudian dalam paham Konsti- tusialisme ini pula memberikan batasan- batasan terhadap kewenangan yang diberi- kan terhadap lembaga/badan negara dalam me  nyelengarakan fungsi pemerintahan yang menyangkut hak-hak warga negara karena hak-hak yang dimiliki warga negara merupakan bagian integral yang harus di- hargai/hormati oleh penguasa. Kemudian prinsip-prinsip tentang hubungan antar warga negara dengan pemerintah  harus diketahui hak dan kewajiban masing-mas-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 396~412
ing baik oleh warga negara maupun pemer- intah.
Dari uaraian di atas,  penulis tertarik untuk mengupas dan mengetahui Apakah konstitusi identik dengan Undang-undang Dasar;; Bagaimana sifat dan fungsi konsti- tusi.  Untuk dapat mengetahui hal di atas, metode penelitian yang digunakan adalah normatif-filosofis. Konstitusi bukan dian- daikan hanya sebagai hukum yang direduksi sebagai peraturan semata ( law as it is written in the books ),  melainkan didudukan di ranah sollen sebagai nilai yang ideal (law as what ought to be ). Im- plikasinya,  penelitian ini tidak selesai pa- da pembacaan undang-undang dasar,  me- lainkan masuk pada nilai yang terkandung di dalamnya.

## PEMBAHASAN
1.  Istilah Konstitusi
Sejak abad pertengahan sudah berkem- bang istilah Konstitusi yang memiliki be- berapa makna yang terdapat pada beberapa literatur hukum tata negara Indonesia sep- erti,  kata Konstitusi berasal dari bahasa Perancis (Constituer) yang berarti mem- bentuk. Pemakaian istilah Konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan terben- tuknya suatu negara 2 ).  Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan ter- jemahan dari Bahasa Belanda ( grondwet ), dan perkataan wet diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah undang-undang dan gron berarti tanah atau daerah.
Di negara-negara yang berbahasa Ing- gris sebagai bahasa nasionalnya disepakati istilah Constitution yang dalam bahasa In- donesianya disebut Konstitusi 3 .  Pengertian Konstitusi dalam praktek dapat berarti leb-
2 Wiryono Prodjodikoro,  Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia,  Dian Rakyat,  Jakarta,  1989,  hlm. 10. 3 Sri Sumantri M,  Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 Dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam
ih luas dari pada Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan Undang-Undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu politik istilah Constitution merupakan sesuatu yang lebih luas yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat 4 ).
Dalam bahasa latin kata Konstitusi merupakan gabungan dari dua kata yaitu cume dan statuere adalah sebuah preposisi yang berarti ”……… bersama dengan …….”.
Sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu maka kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau menetapkan/ mendirikan”. Dengan demikian bentuk tunggal ( Constitution ) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan dalam bentuk jamak (Constitutiones) yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan 5 ).
Berdasarkan beberapa istilah Konstitusi yang dikemukakan para ahli tersebut maka pandangan L. J. Van Apeldoorn membeda- kan antara Constitution dengan Grondwet (UUD),  yakni Grondwet (UUD) adalah ba- gian yang tertulis dari Konstitusi sedang- kan Constitution (Konstitusi) memuat per- aturan-peraturan baik tertulis maupun ti- dak tertulis,  sementara Sri Sumantri dalam desertasinya mengartikan Konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan praktek ketatanegaraan di berbagai negara di dunia termasuk di In- donesia. Pandangan yang  menyamakan antara Konstitusi dengan Grondwet (UUD) dipengaruhi oleh pemahaman kodifikasi yang menghendaki agar semua aturan hu-
Kehidupan Politik Indonesia,  Sinar Harapan,  Jakarta, 1993,  hlm. 29.
4 Miriam,  Budiardjo,  Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama,  Jakarta,  2009,  hlm. 169.
5 Dahlan Thaib,  Jazim Hamidi,  Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2006,  hlm. 3.
Sirojul Munir | Keidentikan Pengertian Konstitusi Dengan UUD Dalam Sistem Ketata Negaraan ....
kum tertulis dalam rangka mencapai ke- satuan hukum,  kepastian hukum dan ke- sederhanaan hukum sehingga setiap atu- ran hukum,  karena penting maka harus di tulis.
2.  Beberapa Pengertian Konstitusi
Dalam beberapa buku literatur ada ang- gapan umum bahwa pengertian Konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar,  hal ini merupakan suatu kekhilafan dalam pandangan mengenai Konstitusi pada neg- ara-negara modern yang dipengaruhi oleh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum karena penting- nya sehingga Konstitusi yang ditulis itu disamakan dengan UUD. Dalam pandan- gan Herman Heller mengemukakan bahwa Konsitusi memiliki arti yang lebih luas dari UUD,  sehingga dalam uraian selanjutnya diadakan pembagian dalam tiga bagian seb- agai berikut: 6 )
1. Konstitusi dalam pengertian sosiologis dan politis,  dalam pengertian ini Kon- stitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu ke- nyataan ( Die Politische Verfassung Als Gesell Schaftliche Wirklich Keit ), jadi Konstitusi belum dalam arti yuridis.
2. Konstitusi dalam arti kesatuan kaidah yaitu Konstitusi merupakan suatu kesat- uan kaidah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang mengandung arti yuridis (Die Verselbstandingte Rech- tverfassung).
3. Konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi berlaku dalam suatu negara (Die Geschrieben Verfassung).
Jika diperhatikan pendapat Herman Heller di atas maka dapat disimpulkan bahwa,  Undang-Undang Dasar merupak- an bagian dari Konstitusi yang tertulis se-
6 Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,  Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,  Pusat Studi Hukum Tata Negara,  FHUI Jakarta,  1976,  hlm. 65.
dangkan Konstitusi di samping yang bersi- fat yuridis termasuk juga di dalamnya mengandung pengertian secara sosiologis dan politis. Dengan demikian maka Kon- stitusi tidak hanya dipahami secara seder- hana tetapi dalam makna yang lebih luas artinya,  karena negara memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat kompleks dan mendasar. Maka harus diatur secara jelas dan tegas oleh negara. Di samping itu dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Konstitusi telah dilakukan berbagai pen- dekatan baik dari kajian hukum,  tata- negara maupun ilmu politik, oleh sebab itu dalam berbagai penafsiran para ahli Kon- stitusi itu bisa memiliki muatan politik dan hukum, dan bahkan ada yang lebih bermuatan politis dari pada bermuatan hukum atau yuridis.
Di samping itu seorang pakar berikut- nya yaitu Lasale memberikan pengertian bahwa Undang-Undang Dasar lebih sempit dari pada Konstitusi dan membagi Konsti- tusi dalam dua pengertian yaitu: 7
1. Konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan yang terdapat dalam masya- rakat yakni pemerintah dan warga nega- ra (fakta riil),  misalnya Presiden,  mili- ter,  partai-partai politik, presure group , buruh,  warga masyarakat dan sebagai- nya.
2. Konstitusi adalah apa yang ditulis di atas kertas mengenai lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip pemerintah- an yang berlaku dalam suatu negara (fakta formal).
Dalam berbagai pandangan tentang Konstitusi yang dikemukakan di beber- apa literatur,  C.F Strong dalam buku- nya yang berjudul Modern Political Constitutions an Introduction To The Convarative Study of Their History And Existing Form,  mengemukakan:
7 Bintan Regen Saragih,  Perubahan Penggantian dan Penetapan UUD di Indonesia,  CV. Utama,  Bandung, 2006,  hlm. 4.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 396~412
“…….. A constitution may be said to be a collection Of principles according to wich the powers of the government, the rights of governed,  and the rela- tions between the are adjusted“ 8 ).
Dalam definisi yang dikemukakan oleh C.F Strong terdapat tiga unsur yang sangat penting yaitu mengenai prinsip-prinsip kekuasaan pemerintahan,  mengenai prin- sip-prinsip hak-hak warga negara dan prinsip-prinsip hubungan antara warga ne- gara dengan pemerintah,  prinsip-prinsip tentang kekuasaan pemerintahan (The Principles According To The Government) akan menjelaskan kepada siapa kekuasaan penyelenggaraan negara diserahkan,  apa- kah kekuasaan akan diberikan kepada satu tangan/lembaga atau diberikan kepada beberapa lembaga negara yang sedang menjalankan kekuasaan, prinsip-prinsip ten tang hak-hak warga negara (The Principles According To The Rights of The Governed) ,  pada prinsipnya hak-hak yang dimiliki warga negara merupakan bagian integral yang harus dihargai/hormati oleh pe   nguasa.  Kemudian  prinsip-prinsip  ten- tang hubungan antar warga negara dengan pemerintah (The Principles According To The Relations Between The Governed And The Government) . Dalam prinsip-prinsip ini harus diketahui hak dan kewajiban diantara masing-masing baik warga negara maupun pemerintah.
Selain itu salah satu pakar Konstitusi modern K.C Wheare dalam bukunya Mod- ern Constitutions mengemukakan bahwa selain dipahami sebagai istilah untuk meng gambarkan keseluruhan sistem pe- merintahan suatu negara,  juga sebagai kum pulan aturan yang membentuk dan mengatur atau menentukan pemerintahan
8 C.F.Strong, Modern Political Constitutions An Introduction to the comparative studi of their History and Existing form ,  Sidgwick Jackson Limited,  London,  1996, hlm. 11. Sebagaimana dikutip dalam : Jazim Hamidi, Malik,  Hukum Perbandingan Konstitusi,  Pustaka Press, Jakarta,  2008,  hlm. 88.
negara yang bersangkutan. Dengan demikian dijumpai dua dimensi pemaha- man yang diberikan yaitu: pertama ,  Kon- stitusi merupakan gambaran keseluruhan sistem pemerintahan dalam suatu negara (The Whole System of government A Coun- try) artinya Konstitusi menggambarkan apakah bentuk negara dan sistem pemerin- tahan yang digunakan. Kedua ,  Konstitusi merupakan kumpulan aturan yang mem- bentuk dan mengatur pemerintahan suatu negara (The Collection Of Rulles Wich Es- tablish And Regulate or Govern The Govern- ment ) artinya dalam dimensi kedua ini, merupakan seperangkat aturan tentang bagaimana pelaksanaan keseluruhan sis- tem pemerintahan suatu negara dan seper- angkat aturan bagaimana pembagian ke- kuasaan antara lembaga-lembaga negara, pengaturan tugas dan fungsi  lembaga-lem- baga tersebut,  serta pengaturan hak dan kewajiban antara  negara dan rakyat dan sebagainya,  kedua dimensi ini merupakan satu kesatuan dalam pengertian Konsti- tusi 9 .
Jika dibandingkan pandangan kedua ah- li Konstitusi tersebut di atas antara C.F strong dengan K.C Wheare,  khusus di- mensi kedua dari pandangan K.C Wheare, bahwa Konstitusi dipahami sebagai seper- angkat aturan,  timbul konotasi atau pema- haman bahwa yang dimaksud adalah  Kon- stitusi dalam pemahaman sempit yaitu ter- tuju pada aturan-aturan yang tertulis yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengesampingkan aturan-aturan yang tidak tertulis dalam pe- nyelenggaraan pemerintahan suatu negara, untuk itu harus ditegaskan bahwa, dalam perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,  Kon-
9 K.C. Wheare, Modern Constitution ,  Oxford University Press,  London,  1975,  hlm 1. Sebagaimana dikutip dalam: Sayuti Una,  Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah menurut Konstitusi Indonesia (Kajian Tentang Distribusi Kekuasaan Antara Dprd Dan Kepala Daerah Pasca Kembali Berlakunya UUD 1945), VII Press,  Yogyakarta,  2004,  hlm. 41.
Sirojul Munir | Keidentikan Pengertian Konstitusi Dengan UUD Dalam Sistem Ketata Negaraan ....
stitusi harus bisa mengakomodasi aturan- aturan yang tidak tertulis seperti ke- biasaan-kebiasaan yang hidup dan berkem- bang di masyarakat bisa dijadikan acuan/ dasar dalam penyelenggaraan pemerin- tahan.
Dengan demikian menyadari muncul- nya pemahaman Konstitusi dalam arti sempit Wheare kemudian menegaskan su- paya Konstitusi harus dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat legal dan non legal atau ekstra legal. Bersifat legal merupakan aturan-aturan yang diterap- kan/dilaksanakan oleh pengadilan. Sedan- gkan yang bersifat non legal/ektra legal dapat berupa kebiasaan,  kesepakatan ter- tentu atau konvensi  yang memiliki peran- an yang cukup efektif dalam penyelengga- raan pemerintahan,  sehingga kekhawati- ran akan adanya ketidak mapanan untuk membuat aturan-aturan keseluruhan sis- tem pemerintahan negara dalam bentuk hukum tertulis (Partly-Legal) dapat di- hindari dengan menggunakan sarana aturan tidak tertulis (Party Non Legal Or Extra Legal) 10 . Sedangkan pandangan Strong tentang Konstitusi bukan hanya ke- tentuan mengenai kekuasaan pemerintah- an saja namun termasuk juga hak-hak warga negara dan hubungan antara warga negara dengan pemerintah.
Dari sisi persamaan kedua pandangan tersebut dalam hal menetapkan Konstitusi sebagai seperangkat aturan, Strong mes- kipun tidak menyebutkannya secara terperinci seperti Wheare bahwa Konsti- tuti sebagai perangkat aturan (The Collec- tiuon of Rulles) namun dengan mengutip pendapat James Bryce yang mengatakan bahwa Konstitusi sebagai suatu susunan kehidupan kenegaraan (politik) yang di- orga nisasikan melalui dan oleh hukum. Jelaslah Strong menganggap Konstitusi sebagai perangkat aturan. Walaupun dalam definisi sendiri mengatakan sebagai
10 Ibid ,  hlm. 42.
sekumpulan prinsip (A Collection of Principle) 11
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian Konstitusi seperti di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Konstitusi meliputi Konstitusi tertulis dan tidak tertulis,  Undang-Un- dang Dasar merupakan Konstitusi tertulis. Adapun batasan-batasan yang dapat dijadi- kan rumusan dalam pengertian tersebut adalah sebagai berikut: 12
1. Suatu kumpulan kaidah yang mem- berikan batasan-batasan kekuasaan kepada para penguasa/penyelenggara negara.
2, Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan wewenang sekaligus sebagai petugas dari sistem politik yang berlaku.
3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara.
4. Suatu diskripsi yang menyangkut jami- nan pelaksanaan hak-hak asasi manu- sia.
Dalam perkembangan sejarah Konsti- tusi menyamakan pengertian Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar tidak hanya semata-mata akibat aliran kodifikasi tetapi jauh sebelumnya sejak Oliver Crom well  menjadi Lord Protectorat tahun 1660 grundgezetz (Undang-Undang Dasar) telah disamakan dengan Instrumens of gover- nment yaitu pegangan/acuan untuk me m- erintah,  sejak itulah timbul identifi kasi tentang pengertian Undang-Undang Dasar dan Konstitusi ternyata memiliki prinsip- prinsip dasar yang sama. Sehingga pada tahun 1687 pengertian Konstitusi yang dikemukakan Crom Well diambil alih oleh Amerika Serikat. Kemudian dimasuk kan ke Prancis oleh Lafayette pada tahun 1789. 13
11 Ibid ,  hlm. 43.
12 Dahlan Thaib,  Jazim Hamidi,  Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi,  Op.Cit,  hlm. 14.
13 Bintan Regen Saragih,  Perubahan Penggantian….. Op Cit ,  hlm. 5.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 396~412
Untuk selanjutnya perkembangan beri- kutnya di Indonesia juga mengadopsi pengertian Konstitusi disamakan dengan Undang-Undang Dasar,  hal ini dapat di- jumpai dalam penyebutan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat (Konsti- tusi RIS),  sedangkan yang lain di samping adanya UUD 1945 ada juga sebutan UUDS Tahun 1950. Dengan demikian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat beberapa istilah dalam penjelasan  UUD Negara Republik Indonesia yang perlu mendapat penegasan dalam pengertiannya adalah Undang-Undang Dasar,  Konstitusi dan Hukum Dasar.
Undang-Undang Dasar adalah suatu dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok- pokok atau dasar-dasar yang bersifat tertu- lis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara.
Konstitusi adalah dokumen yang me- muat aturan-aturan hukum dan ketentuan- ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya baik tertulis maupun tidak tertulis yang menggambar- kan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara.
Hukum dasar adalah ketentuan-keten- tuan dasar atau aturan-aturan dasar yang timbul,  terpelihara dan berkembang dalam praktek penyelenggaraan negara,  meskip- un sifatnya tidak tertulis. 14

## 3.  Nilai,  Sifat Dan Fungsi Konstitusi
1.  Nilai Konstitusi
Apabila dicermati kata Konstitusi yang berasal dari Bahasa Perancis yaitu Con- stituer yang maknanya adalah pembentu- kan suatu negara atau menyusun dan me- nyatakan terbentuknya suatu  negara, maka nilai Konstitusi itu sangat penting karena ada atau tidak adannya negara ter-
14 Periksa: Penjelasan tentang UUD Negara Indonesia, Bagian Umum,  Angka I kalimat pertama.
gantung dari konstutusi suatu negara. Menurut Sri Soemantri dalam disertasinya, tidak ada satu negara pun di dunia seka- rang ini yang tidak mempunyai Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan Konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih tegas dinyatakan bahwa tan- pa Konstitusi,  negara tidak ada. 15
Dalam sejarah perkembangan Konstitu- si dari dunia barat,  Konstitusi merupakan suatu alat pembatas kesewenang-wenan- gan penguasa yang dapat menjamin hak- hak rakyat serta mengatur jalannya pemer- intahan,  yang dapat membangkitkan pa- ham kebangsaan sebagai kekuatan bersama dan lahirnya demokrasi sebagai paham politik yang maju dan berkembang,  serta Konstitusi sebagai sarana konsolidasi un- tuk menentukan kedudukan hukum dan politik bagi rakyat dalam mencapai cita-ci- ta dalam berbangsa dan bernegara. Dengan begitu pentingnya Konstitusi di zaman modern ini maka tidak hanya memuat aturan-aturan hukum saja tetapi juga merangkum dan merencanakan kebijakan politik. Hukum negara yang dijadikan dasar untuk mengikat penguasa dalam pe- nyelenggaraan pemerintah.
Dalam politik ketatanegaraan,  bahwa Konstitusi yang memuat aturan-aturan ter- tulis dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara,  sering terjadi tidak dilak- sanakan pasal-pasal Konstitusi tersebut se- cara sempurna (utuh) karena adanya ke- cenderungan dalam pelaksanaannya sering dikaitkan dengan kepentingan pribadi atau golongan para penguasa/penyelenggara negara.
Sehubungan dengan masalah tersebut maka  Karl Lowenstein mengadakan peny- elidikan tentang arti sebenarnya dari Kon- stitusi tertulis dalam lingkungan spesifik terutama bagi rakyat biasa,  sehingga Karl
15 Dahlan Thaib,  Jazim Hamidi,  Ni’matul Huda, Teori dan hukum…..Op.Cit,  hlm. 53.
Sirojul Munir | Keidentikan Pengertian Konstitusi Dengan UUD Dalam Sistem Ketata Negaraan ....
Loewenstein mengadakan tiga jenis pe- nilaian: 16
a.  Konstitusi memiliki nilai normatif
Suatu Konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka Konstitusi tersebut tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal) tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang berlaku sepenuhnya secara riil dan efek- tif,  dengan kata lain Konstitusi itu di- laksanakan secara murni dan kon- sekuen. Contoh: dalam Konstitusi Amerika Serikat,  ketiga lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif,  dan yudikatif dalam men- jalankan kekuasaannya masing-masing secara terpisah. Seperti kekuasaan ekse- kutif tidak boleh melaksanakan kekua- saan membuat undang-undang karena kekuasaan membuat undang-undang menjadi kewenangan badan pembuat undang-undang (kongres).
b.  Konstitusi memiliki nilai nominal
Artinya secara hukum Konstitusi itu berlaku tetapi dalam kenyataan ti- dak sempurna,  sebab ada dari pasal- pasal Konstitusi tersebut dalam kenyata- annya tidak berlaku. Contoh: Konstitusi Amerika Serikat dalam Amandemen XIV tentang kewarganegaraan dan per- wakilan tidak dilaksanakan secara sem- purna karena di beberapa negara bagian seperti Missisipi dan Alabama,  pasal- pasal undang-undang tersebut tidak diberlakukan.
c.  Konstitusi memiliki nilai semantik
Suatu Konstitusi memiliki nilai se- mantik jika Konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku tetapi dalam ke- nyataannya hanya sekedar memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi dalam hal ini
16 Moh.Kusnardi,  Harmailly Ibrahim,  Pengantar Hukum…….Op.Cit,  hlm. 72-74.
sekedar memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi dalam hal ini Konstitusi sekedar istilah saja sedangkan pelaksanaanya selalu di- kaitkan dengan kepentingan peng uasa. Contoh: Undang-Undang Dasar 1945 pada zaman orde lama berlaku se cara hukum,  sedangkan dalam praktek/ke- nyataan berlakunya itu hanya untuk ke- pentingan penguasa saja. Misalnya dalam penyelenggaraan kekuasaan ke- hakiman sesuai pasal 24 dan 25 UUD 1945 penguasa tidak boleh ikut campur dalam bidang peradilan,  maka di- bentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 supaya penguasa dapat ikut campur dalam bidang peradilan.
2.  Sifat dan Fungsi Konstitusi
Mengenai uraian Konstitusi berikut ini akan dibahas beberapa sifat yang melekat pada Konstitusi seperti: sifat yang fleksibel (luwes) atau rigit (kaku),  seperti tertulis dan tidak tertulis,  serta bersifat yang formil dan materiil.
a.  Sifat fleksibel dan rigit
Fleksibel dan rigit adalah sifat suatu Konstitusi yang dalam bahasa Indo nesia dapat diterjemahkan luwes atau kaku,  untuk menentukan apakah sesuatu Konstitusi bersifat fleksibel atau rigit dapat dipakai beberapa ukuran sebagai berikut: 17
1)  Cara merubah Konstitusi
Dalam konstutusi yang tertulis biasanya mencantumkan tata cara per- ubahan dalam pasal-pasalnya,  ka rena suatu Konstitusi walaupun dirancang untuk kurun waktu yang lama,  akan selalu tertinggal dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga suatu ketika Konstitusi pada hakikatnya sebagai hukum dasar yang merupakan dasar dari peraturan perundang-un-
17 Ibid ,  hlm. 75.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
396~412
dangan yang lain,  karena tingkatannya lebih tinggi serta menjadi dasar bagi peraturan hukum lainnya maka pemben- tukan Konstitusi menetapkan atau me- n cantumkan tata cara per ubahan dalam pasal-pasalnya. Walau pun caranya tidak  mudah (sulit) dengan maksud supaya tidak mudah  dirubah karena merupakan hukum dasar. Namun kalau memang betul-betul perubahan diper- lukan oleh rakyat banyak maka per- ubahan bisa  dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah  diatur dalam pasal- pasal Konstitusi yang bersangkutan.
Tetapi ada pula Konstitusi yang tidak memberatkan dalam melakukan per- ubahan seperti di atas,  dengan per- timbangan  supaya  mudah  di se suai kan dengan  perkembangan  masy a  rakat maka Konstitusi yang demikian sifat- nya fleksibel. Karena untuk melakukan perubahan tidak memerlukan cara-cara yang istimewa,  cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa. Sebaliknya Kon stitusi yang menetap- kan syarat perubahan dengan cara-cara yang istimewa seperti perubahan itu harus memenuhi persetujuan pihak- pihak yang telah ditetapkan dalam pa- sal-pasal Konstitusi (syaratnya  cukup berat) maka Konstitusi ini ber sifat rigit . Negara-negara yang memiliki Konsti- tusi yang bersifat fleksibel adalah New Zealand,  Inggris (Konstitusi)  tidak tertulis. Sedangkan Konstitusi yang sifatnya rigit adalah Amerika Serikat, Australia,  Canada,  dan Swiss.
2)  Apakah Konstitusi itu mudah atau  tidak menyesuaikan dengan pertimbangan zaman. Untuk menentukan sifat flek- sibelnya atau rigit suatu Konstitusi den- gan cara perubahan tidak selamanya benar,  sebab dapat pula Konstitusi yang bersifat  rigit dirubah tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Konstitusi yang bersangkutan,  sep- erti merubahnya dengan Convention ,
yakni hukum dasar yang tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek ketatanegaraan. Jadi sebenarnya yang menentukan perlu tidaknya Konstitusi itu dirubah atau tidak tergantung pada kekuatan politik yang sedang berkuasa, sebab bagaimanapun rigitnya suatu Konstitusi kalau kekuatan politik yang berkuasa menghendaki perubahan maka Konstitusi itu pasti berubah.
Tetapi sebaliknya walaupun Konsti tusi itu mudah dirubah namun kekuatan politik yang sedang berkuasa tidak mau merubah Konstitusi itu tetap ti- dak akan berubah. Dengan demikian untuk menentukan suatu Konstitusi bersifat fleksibel atau rigit dari sudut pandang yang pertama sulit dipastikan, sehingga untuk dapat menentukan sifat Konstitusi tersebut dapat pula diaju- kan dari sudut pandang yang kedua. Dengan  pertanyaan apakah Konstitusi itu mudah atau sulit mengikuti per- kembanngan zaman? Jawabannya ada - lah jika Konstitusi mudah dan gam  pang menyesuaikannya/meng ikuti  perkem- bangan  masyarakat maka Konstitusi itu bersifat fleksibel.
Se balik    nya  apabila  Konstitusi  itu  sulit/ tidak bisa me nyesuaikan diri  dengan perkembangan masyarakat maka ko n sti tuti  itu  bersifat  rigit.  Biasa nya dalam perkembangan negara-ne gara modern Konstitusi hanya meng atur hal-hal yang pokok saja dan se- lanjutnya untuk penyesuaian dengan perkembangan yang ada diserahkan pengaturannya dengan peraturan per- undang-undangan yang lebih rendah serta mudah dibuat dan dirubah.
Contoh dalam UUD 1945 Pasal 19 Ayat 2 menetapkan bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur den- gan undang-undang. Artinya hal ini diserahkan kepada Presiden dan DPR untuk mengaturnya. Kemudian Ayat 1
Sirojul Munir | Keidentikan Pengertian Konstitusi Dengan UUD Dalam Sistem Ketata Negaraan ....
menyatakan bahwa anggota DPR dipi- lih melalui pemilu.. Sekarang apakah mungkin anggota DPR dipilih melalui pemilu sebagian dan diangkat sebagian. Tentu hal ini bisa saja terjadi selama Presiden dan DPR menyetujui,  tetapi hal ini akan bertentangan dengan UUD 1945 yang menghendaki seluruh ang- gota DPR dipilih melalui pemilu,  se- hubungan dengan itu maka Konstitusi memuat hal-hal yang pokok saja.
Tetapi tidak menutup kemungkinan memuat hal-hal yang penting sehingga Konstitusi itu memerlukan pasal-pasal yang banyak/memadai sesuai dengan kebutuhan ,  untuk mengatur hal-hal yang penting karena hal-hal yang po- kok selalu penting sedangkan hal-hal yang penting  tidak selalu pokok. Oleh sebab itu hal-hal yang dianggap pent- ing sekarang belum tentu penting pada masa yang akan datang sehingga perlu melakukan perubahan Konstitusi. Apa- bila Konstitusi sering dirubah maka akan mengurangi kewibawaan dari- pada Konstitusi yang bersangkutan. Di samping itu pula setiap perubahan yang dikehendaki oleh rakyat tidak dapat segera dilaksanakan karena memer- lukan syarat sebagaimana di tetapkan dalam Konstitusi yang ber sangkutan.
Berdasarkan uraian di atas bagaimana dengan UUD 1945 apakah bersifat fleksi- bel atau rigit ,  hal ini dapat ditinjau dari dua segi, pertama jika dilihat dalam pasal 37 yang menentukan persyaratan perubah- an  UUD yang bersangkutan,  yaitu agenda perubahan harus diajukan dalam sidang MPR oleh sekurang-kurangnya 1/3 (seper- tiga) dari jumlah anggota MPR. Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota MPR. Dari hasil sidang MPR harus disetu- jui sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah satu anggota dari selu- ruh anggota MPR itupun harus didukung oleh keinginan/kehendak politik yang
berkuasa. Maka dengan demikian UUD 1945 dikatakan Konstitusi yang bersifat ri- git. Kedua ,  sebaliknya jika dilihat dari segi muatan daripada UUD 1945 yang hanya memuat hal-hal yang pokok saja,  dan pen- gaturan selanjutnya diserahkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya. Maka UUD 1945 termasuk Konstitusi yang bersifat fleksibel.
Dalam perkembangan selanjutnya para penyelenggara kekuasaan negara berdasar- kan hukum dasar ( Droit Constitutional ), Undang-Undang Dasar atau Verfassüng , oleh Carl Schmit dianggap sebagai keputu- san politik yang tertinggi sehingga Konsti- tusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi Konstitusi dalam tertib hukum suatu negara. 18
Timbul pertanyaan benarkah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar memiliki dera- jat yang tertinggi dalam suatu negara. Atas pertanyaan tersebut K. C. Wheare dalam bukunya Modern Constitution memberikan gambaran yang cukup panjang lebar. Pada intinya bahwa kedudukan Konstitusi dalam suatu negara dapat dipandang dari dua aspek yaitu aspek hukum dan moral.
Pertama ,  Konstitusi dilihat dari aspek hukum mempunyai derajat tertinggi (su- premasi) atas pertimbangan beberapa hal:
-  Konstitusi dibentuk oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk memben- tuk undang-undang.
-  Konstitusi dibentuk berdasarkan atas nama rakyat sehingga  kekuatan berla- kunya berasal dari rakyat dan dijamin oleh rakyat serta harus dilaksanakan se- cara langsung untuk kepentingan raky- at.
-  Dilihat dari sudut hukum (pandangan yang sempit) yaitu dari proses pem- buatannya,  Konstitusi ditetapkan oleh
18 Parlin M. Mangunsang,  Konversi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD,  Alumni Bandung,  1992,  hlm. 22.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
396~412
lembaga atau badan yang diakui ke- absahannya.
Jadi superioritas Konstitusi memiliki daya ikat tidak saja kepada rakyat/warga negara tetapi juga bagi para penyelenggara negara serta badan atau lembaga pembuat Konstitusi yang bersangkutan.
Kedua ,  jika Konstitusi ditinjau dari as- pek moral berdasarkan fundamentalnya, maka Konstitusi berada lebih rendah artin- ya Konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika mor- al,  oleh sebab itu apabila dilihat dari segi Constitutional Philosophy ,  apabila aturan Konstitusi bertentangan dengan etika dan moral maka Konstitusi harus dikesamping- kan 19 karena itu pemahaman bersama tentang sistem aturan sangat penting se- hingga Konstitusi dapat dijadikan sebagai pegangan hukum tertinggi untuk melak- sanakan atau memutuskan segala sesuatu yang dicita-citakan dalam berbangsa dan bernegara. Tanpa pemahaman itu Konsti- tusi tidak akan dapat berfungsi optimal dan hanya akan sekedar berfungsi sebagai dokumen yang “mati” hanya bernilai se- mantik.
Keseluruhan pemahaman bersama itu intinya menyangkut prinsip-prinsip pen- gaturan,  pembatasan kekuasaan dan per- lindungan terhadap hak-hak warga negara. Jadi prinsip dalam Konstitusional modern sebenarnya adalah menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan yang lazim disebut sebagai prinsip “ Limited Government ” yang menurut William G.Andrews ” Under Con- stitutionalism,  Two Types of limition im- pinge on government power proscribed”. 20 ) Konstitusionalisme mengatur dua hubun- gan yang saling ber kaitan satu sama lain.
19 K.C Wheare, Modern Constitution ,  London Oxford University Press,  1975,  hlm. 62-63. Selanjutnya periksa : Dahlan Thaib,  Jazim Hamidi. Ni’matul Huda,  Teori dan Hukum  Op Cit,  hlm. 61-62.
20 William G. Andres,  dalam Jimly Asshidiqie. Gagasan Kedaulatan Rakyat  Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia,  Ichtiar Baru-Van Horve, 1994,  hlm. 13.
Pertama : hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Kedua : hubungan antara lembaga pemerintah satu dengan lainnya. Hal ini biasanya akan menyang- kut tiga hal penting yang diatur dalam isi Konstitusi adalah: (a) melakukan pem- batasan kekuasaan lembaga-lembaga ne- gara,  (b) mengatur hubungan antar lemba- ga negara dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara dan termasuk di dalamnya sebagai isi Konstitusi adalah ad- anya perlindungan terhadap hak-hak war- ga negara.
Dapat pula dirumuskan beberapa fungsi Konstitusi yang sangat penting baik secara akademis maupun dalam praktek seperti yang dikemukakan oleh William G. Andrews: 21 ) The constitution imposes Re- straint on government as a function of consti- tutionalism,  but it also  legitimizes the power of the government. It is the documentary in- strument for the transfer of authority from the residual holders the people under democ- racy,  the king under monarchy to the organs of state power . Konstitusi di satu pihak melakukan pembatasan terhadap kekua- saan sebagai fungsi Konstitusionalisme, tetapi di pihak lain juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenan- gan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi maupun ra- ja dalam sistem monarki kepada organ-or- gan kekuasaan).
Selanjutnya Thomas Paint dalam buku- nya Common Sense dikatakan bahwa Konstitusi juga mempunyai fungsi sebagai “ A National Symbol” menurut Thomas Paint: 22
“It may serve instead of the king in that ceremonial function of  exemplify-
21 William G. Andrews, Constitutionalism and Constitutionalism ,  edisi 3 (1968) Van Nestrand Company,  New Jersey,  hlm 9. Periksa: Jazim Hamidi, Malik, Hukum Perbandingan Konstitusi ,  Prestasi Pustaka,  Jakarta,  2008,  hlm. 22.
22 Ibid ,  hlm. 23.
Sirojul Munir | Keidentikan Pengertian Konstitusi Dengan UUD Dalam Sistem Ketata Negaraan ....
ing the unity and majesty of the nation or it may exist alongside the monarch, embodying capacity that constitutions are trundled about the country in shiny aluminium rail road trains under armed guard and exhibited to all com- ers”.
Konstitusi dapat berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat seremonial dan fungsi pemersatu bangsa dan biasanya dikaitkan fungsi Kepala Negara.
Selain ketiga fungsi di atas,  Konstitusi dapat pula ditambah dengan beberapa fungsi lainnya yakni sebagai “Kepala Nega- ra (simbolik)” sebagai “Kitab Suci (simbo- lik)” dari suatu agama civil atau “Syariat Negara ( Civil Religion )”. Dalam fungsinya sebagai kepala negara simbolik,  Konstitusi dapat berfungsi sebagai: (a) Simbol persat- uan (Symbol of Unity ) (b) lambang identi- tas dan kebesaran nasional suatu bangsa ( Majesty of The Nation) dan (c) sebagai puncak dan kekhidmatan upacara (Center of Ceremony). Selain itu Konstitusi juga se- bagai norma negara yang berfungsi seb- agai: (a) dokumen pengendali (tool of polit- ical,  social and economic control) dan (b) sebagai dokumen perekayasaan dan bah- kan pembaruan ke arah masa depan (tool of political social dan economic engineering and reform) . 23
a) Konstitusi tertulis dan tidak tertulis
Sebagaimana dikemukakan di muka pada waktu membahas istilah Konstitusi bahwa Konstitusi berasal dari kata Con- stituer (Bahasa Perancis) yang memiliki makna/arti membentuk. Dalam hal ini adalah pembentukan suatu negara atau menyusun/menyatakan berdirinya negara sebagaimana dikemukakan oleh Wiryono Prodjodikoro bahwa konstitusi memuat peraturan-peraturan pokok ( fundamental ) mengenai soko guru atau sendi-sendi uta-
23 William G……Dalam Jazim Hamidi, Ibid ,  hlm. 23.
ma untuk menegakkan bangunan besar yang namanya negara. Pondasinya itu har- us kuat dan tidak mudah runtuh agar ban- gunan yang namanya negara itu tetap berdiri kukuh.
Pada beberapa Konstitusi negara-negara di dunia ada yang memiliki Konstitusi ter- tulis (Written Constitution) dan ada  Kon- stitusi yang tidak tertulis (Unwritten Con- stitution). Tertulis dinamakan Undang-Un- dang Dasar (UUD- Grondwet ). Seperti UUD Republik Indonesia Tahun 1945 dan UUD Amerika Serikat. Sedangkan yang ti- dak tertulis adalan Konstitusi berupa kon- vensi atau kebiasaan dalam ketatanegaraan yang diselenggarakan pada berbagai  nega- ra di dunia seperti yang dijumpai pada praktek penyelenggaraan negara yang menganut sistem parlementer adalah me- rupakan konvensi (kebiasaan ketata nega- raan). Menteri-menteri akan meletakkan jabatannya jika kepadanya diajukan mosi tidak percaya oleh DPR. Kemudian meru- pakan konvensi juga bagi partai politik yang menarik kembali (merecall ) utusan- nya dari DPR jika utusan tersebut tidak memenuhi aspirasi politik partainya. 24
Di Inggris norma-norma itu semua ditemukan tersebar pada lembaga-lembaga kenegaraan dan hak-hak asasi manusia di- temukan di berbagai undang-undang biasa, dalam adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan ke- hidupan bernegara. 25
Contoh-contoh dokumen di Inggris yang dapat dikategorikan sebagai undang- undang biasa adalah:
1.  Magna Charta Libertatum tahun 1215 yang  ditandatangani  oleh  Raja  John atas desakan golongan bangsawan. Naskah ini bersifat feodal tetapi
24 M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara ,  Mandor Maju,  Bandung,  2008,  hlm. 27.
25 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu …, Op.Cit , hlm. 187-188. Periksa : M.Solly Lubis, Hukum Tata Op.Cit,  hlm. 28.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
396~412
sangat penting karena pertama kali raja mengakui hak-hak bangsawan bawahananya.
2.  Bill of Right tahun 1969 dan Act of Settlement tahun 1701. Kedua undang- undang ini merupakan kewenangan parlemen melawan raja Dinasti Stuart karena memindahkan kedaulatan dari tangan raja ke tangan parlemen ( King in Parliamant ).
3.  The Parliamant Act tahun 1911 dan 1949. Kedua undang-undang ini mem- batasi kekuasaan majelis tinggi (House of Lords) dan menetapkan supremasi majelis rendah (House of Commons ). Artinya House of Lord dalam beberapa hal tertentu dilarang menolak rancan- gan undang-undang yang telah diterima oleh House of Commons.
4.  Beberapa keputusan hakim yang meru- pakan tafsiran pada beberapa undang- undang parlemen.
5. Konvensi-konvensi  (aturan-aturan lain berdasarkan teradisi) yang meng- atur hubungan antara kabinet dan parlemen.
Sedangkan di Indonesia contoh-contoh Konstitusi tertulis yang berjalan berturut- turut dalam tiga buah Undang-Undang Dasar dalam empat tahap yaitu :
1. UUD 1945 dari tahun 1945 s/d tahun 1949
2. UUD RIS 1949 dari tahun 1949 s/d tahun 1950
3. UUDS 1950 dari tahun 1950 s/d tahun 1959
4. UUD 1945 kembali dari tahun 1959 s/d sekarang
A. Perubahan Konstitusi
Istilah kata “perubahan” dalam peruba- han Konstitusi berasal dari kata “rubah” dan kata kerja merubah. Menurut Sri Soe- mantri kata mengubah  Konstitusi/UUD
sama dengan “mengamandemen Konstitu- si/UUD”. Pendapat ini didasarkan pada is- tilah bahasa Inggris (“Constitution Aman- dement” yang artinya mengubah Undang- Undang Dasar). 26
Apabila melihat perkembangan Un- dang-Undang Dasar 1945,  maka kata me- rubah UUD yang tercantum dalam Pasal 37 adalah dapat menambah pasal-pasal yang sudah ada dan memungkinkan juga menambah pasal-pasal baru yang belum diatur dalam UUD 1945. Jika MPR selaku lembaga yang berwenang merubah UUD, ingin melakukan perubahan,  supaya mem- perhatikan azas-azas yang telah ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945. Jangan sam- pai perubahan itu membawa akibat ber- gantinya UUD 1945 dengan UUD yang lain. Hal ini perlu dipertegas karena ber- dasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah terjadi penggantian UUD yakni dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS tahun 1949,  dan dari Konstitusi RIS ke UUDS 1950. Di sini terjadi perubahan yang asasi yakni dari negara kesatuan menjadi susu- nan negara federal dan kembali lagi men- jadi susunan negara kesatuan). 27
Berdasarkan perjalanan sejarah ke- tatanegaraan Indonesia dalam perubahan Konstitusi atau UUD maka istilah per- ubahan di atas dapat mengandung arti baik yuridis maupun politis,  sebab dalam teori hukum tata negara yang dimaksud dengan perubahan Konstitusi UUD adalah: 28
1. Penggantian Undang-Undang Dasar dimaksudkan UUD yang lama di- ganti,   baik seluruhnya maupun se- bagian dan tata cara penggantian adakalanya secara jelas dalam UUD yang baru dan ada kalanya tidak.
26 Sri Soemantri,  Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi,  (Alumni Bandung,  1979) Hlm. 3.
27 Moch. Kusnardi,  Harmailly Ibrahim,  Pengantar Hukum…….. Op.Cit ,  hlm. 84.
28 Bintan Regen Saragih,  Perubahan Penggantian….., Op.Cit ,  hlm. 14.
Sirojul Munir | Keidentikan Pengertian Konstitusi Dengan UUD Dalam Sistem Ketata Negaraan ....
2. Perubahan atas amandemen UUD, artinya UUD lama dirubah bebera- pa pasalnya saja supaya dapat me- nyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sedangkan pasal-pasal lain tidak mengalami perubahan. Adakalanya pasal-pasal perubahan ditempatkan pada bagian akhir dari- pada UUD yang bersangkutan den- gan memberi judul “ perubahan ” atau “amandemen”. Sedangkan pasal-pasal lama tetap dalam posisi semula (cara ini disebut adendum). Contoh Un- dang-Undang Amerika Serikat. Ada pula pasal-pasal dalam UUD yang bersangkutan tetap jumlahnya, te tapi di sisipkan tambahan ayat-ayat baru dalam pasal-pasal (cara ini juga dise- but amandemen). Contoh UUD Neg- ara Republik Indonesia Tahun 1945.
Di samping itu ada pula pengertian pe- rubahan Konstitusi atau UUD dalam prak- tek ketatanegaraan,  di mana UUD lama tetap berlaku tanpa adanya perubahan se- cara yuridis. Artinya secara formal UUD lama masih tetap berlaku,  tetapi penye- lenggaraan negara dalam prakteknya baik seluruh ataupun sebagian dari pasal-pasal- nya tidak dilaksanakan oleh penguasa. Hal ini biasa berlaku pada penyelenggaraan negara yang otoriter dan totaliter cender- ung menggunakan keputusan-keputusan yang dibuat sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya pada zaman rezim Hitler di Jerman yang totaliter. Member- lakukan  Konstitusi Weiman 1900 yang de- mokratis tetapi dalam praktek yang diber- lakukan adalah pemerintahan yang tidak demokratis. Di Indonesia hal yang sama pernah berlaku pada masa revolusi fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Re- publik Indonesia. Pada saat itu sistem pemerintahan yang berlaku berdasarkan UUD 1945 adalah sistem presidensiil,  te- tapi dalam praktek yang berlaku adalah sistem parlementer.
Berdasarkan uraian di atas tentang perubahan Konstitusi atau UUD,  memiliki arti yang lebih luas yaitu penggantian, perubahan dalam praktek penyelenggaraan negara. Beberapa contoh Konstitusi/UUD negara-negara modern dewasa ini yang membuat beberapa ketentuan dalam perubahan yang biasanya dirumuskan dalam pasal-pasal yang merupakan bagian akhir dari Konstitusi/UUD tersebut sebagai berikut: 29
1.  Konstitusi/UUD Amerika Serikat ta- hun 1787 perubahannya dirumuskan dalam pasal V dari 7 pasal yang ada umumnya  tiap-tiap pasal terdiri dari beberapa seksi   dan tiap-tiap seksi ter- diri  lagi dalam beberapa ayat.
2.  Konstitusi/UUD  Jepang 1946,  per- ubahannya dimuat dalam Pasal 96 dari 102 pasal yang ada.
3.  Konstitusi/UUD Philipina tahun 1986, perubahannya   dimasukkan  dalam pasal XVII dari 18 pasal yang ada. um- umnya terdiri dari seksi-seksi bahkan ada pasal pasal sampai 27 seksi,  dan masih terdiri lagi dari beberapa ayat.
4.  Konstitusi/ UUD 1945 yang rumusan perubahannya dimuat dalam pasal terakhir yaitu dalam Pasal 37 yang terdiri dari beberapa ayat.
Ketentuan tentang adanya perubahan dalam Konstitusi/UUD dimaksudkan seb- agai antisipasi terhadap kemungkinan per- kembangan yang ada dalam masyarakat, sehingga kepentingan/kebutuhan  dapat di tempuh melalui cara-cara yang kon sti- tusional yang menurut teori Konstitusi disebut “Verfassüng Sanderung”. Bukan me- lalui cara yang sewenang-wenang atau inkonstitusional (Verfasüng Sewandlung) karena perubahan melalui cara-cara inkon- stitusional sangat berbahaya dan akan me- nimbulkan ketegangan atau perlawanan dari rakyat.
29 Ibid ,  hlm. 15.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 396~412
Oleh sebab itu ketentuan mengenai perubahan Konstitusi/UUD menurut teori Konstitusi merupakan bagian dari isi atau materi muatan. Konstitusi/UUD,  dan seperti diketahui materi atau muatan dari suatu Konstitusi/UUD biasanya memuat 3 (tiga) hal pokok yang terdiri dari:
1.  Organisasi lembaga-lembaga negara
2.  Perlindungan hak asasi manusia dan
3.  Prosedur perubahan UUD itu sendiri
Menurut Sri Soemantri menyebutkan beberapa materi muatan dari UUD adalah: 30
1.  Jaminan terhadap hak asasi manusia
2.  Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental
3.  Pembagian dan pembatasan tugas ket- atanegaraan yang bersifat fundamental
Jadi perubahan UUD oleh Sri Soemantri yang memasukkan pembagian dan pem- batasan ke dalam tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Sebenarnnya ti- dak ada perbedaan yang prinsipil dengan perubahan yang terdapat dalam teori Kon- stitusi hanya perbedaan redaksional saja. Sehubungan dengan perubahan Konstitusi atau UUD (baik penggantian maupun pe- rubahan) biasanya karena terjadi perubah- an yang mendasar tentang ketatanegaraan suatu negara dan perubahan-perubahan tersebut antara lain karena: 31
1. Runtuhnya rezim otoriter yang berkua- sa yang digantikan oleh rezim otoriter yang baru sehingga perlu melakukan pe- rubahan atau penggantian sesuai den- gan keinginan rezim yang baru. Sedang- kan UUD lama dianggap tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang baru. Contoh : penggantian Konstitusi/ UUD di Amerika dan Iran sebagai aki-
30 Sri Soemantri,  Prosedur dan …., Op.Cit ,  hlm. 51.Periksa: Bintan R. Saragih,  Perubahan Penggantian .. Ibid ,  hlm. 17. 31 Ibid ,  hlm. 17-18.
bat kemenangan kaum pemberontak bersenjata mengalahkan rezim yang berkuasa.
2. Runtuhnya suatu rezim otoriter yang berkuasa dan digantikan oleh kekua- saan yang demokratis,  UUD yang lama diganti dengan yang baru karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan pemerintahan baru berkuasa atas dasar pemilihan umum. Contoh di Filipina, penggantian rezim Marcos oleh Pre- siden Cory Aquino melalui Pemilu.
3. Terjadinya perebutan kekuasaan oleh militer terhadap pemerintahan yang de- mokratis. Kemudian penguasa yang baru mengganti UUD sesuai keinginan- nya (rezim militer). Contoh di Pakistan perebutan kekuasan oleh militer. Perta- ma oleh Jenderal Ayub Khan , kedua oleh Jenderal Zia Ul Haq dan ketiga oleh Jenderal Pervez Nusharaf.
4. Pemerintahan negara yang demokrasi Konstitusional yang terpilih secara demokratis dalam pemilu yang masa jabatannya dibatasi oleh UUD,  tetapi karena ingin tetap memerintah seterus- nya sehingga dia berusaha mengganti UUD yang lama dengan format politik yang baru,  baik otokrasi maupun totali- ter. Contoh: di Korea Selatan pada masa pemerintahan  Park Chung Hee,  yang akhirnya dia meninggal dibunuh oleh pengawalnya setelah sekian lama memerintah.
5.  Bertambah luasnya suatu negara sebagai akibat adanya wilayah yang bergabung atau munculnya negara baru yang berdaulat. Sehingga perlu perubahan UUD sesuai dengan kondisi baru. Con- toh:  Malaysia karena bergabungnya Ka- limantan Utara (Sabah dan Serawak) dengan Malaya,  maka Singapura men- jadi negara berdaulat memisahkan diri dari Malaya.
Sirojul Munir | Keidentikan Pengertian Konstitusi Dengan UUD Dalam Sistem Ketata Negaraan ....
Adanya kekuatan tuntutan rakyat pada suatu negara demokrasi (simbol demokra- si) yang ingin mengadakan perubahan ses- uai kebutuhan  zaman yang tidak dapat ditampung oleh UUD yang lama untuk itu perlu penggantian atau perubahan (aman- demen) atau UUD yang lama,  dan peruba- han itu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UUD yang lama,  jadi perubahan itu dilakukan secara Konstitusional. Contoh: Negara Republik Indonesia pada reformasi tahun 1998 yakni terjadi perubahan/ amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali secara bertahap oleh MPR (periode 1999-2004) mulai dari tahap I 19 Oktober 1999,  tahap II 18 Agustus 2000,  tahap III 9 Oktober 2001 dan tahap IV 10 Agustus 2002.

## KESIMPULAN
Dari uraian pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan :
Bahwa konstitusi memiliki beberapa si- fat yang melekat padanya, yaitu : Sifat fleksibel dan rigit, yakni sifat suatu Kon- stitusi yang dalam Bahasa Indonesia dapat di terjemahkan luwes atau kaku, dengan me nggunakan beberapa ukuran seperti
cara merubah konstitusi, sedangkan  fungsi konstitusi, yaitu sebagai pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara, men- gatur hubungan antar lem baga negara dan mengatur hubungan ke ku asaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara dan termasuk di dalamnya sebagai isi Konstitusi adalah  adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Istilah Konstitusi yang dikemukakan pa- ra ahli, seperti L.J. Van Apeldoorn membe- dakan antara Constitution dengan Grond- wet (UUD), yakni Grondwet (UUD) adalah bagian yang tertulis dari Konstitusi sedang- kan Constitution (Konstitusi) memuat per- aturan-peraturan baik tertulis maupun ti- dak tertulis, sementara Sri Sumantri men- gartikan Konstitusi sama dengan Undang -Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan praktek ketatanegaraan di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Pandan- gan yang menyamakan antara Konstitusi dengan Grondwet (UUD) dipengaruhi oleh pemahaman kodifikasi yang menghendaki agar semua aturan hukum tertulis dalam rangka mencapai kesatuan hukum dan kepastian hukum.

## Daftar Pustaka
Bintan Regen Saragih,  Perubahan Penggantian dan Penetapan UUD di Indonesia,  CV. Utama,  Bandung,  2006.
Dahlan Thaib,  Jazim Hamidi,  Ni’matul Huda,  Teori dan Hukum Konstitusi,  PT. Raja Grafindo Persada,  Jakarta,  2006.
Miriam,  Budiardjo,  Dasar-dasar Ilmu Politik,  Gramedia Pustaka Utama,  Jakarta Tahun 2009.
M.Solly Lubis,  Hukum Tata Negara,  Mandor Maju,  Bandung,  2008.
Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,  Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,  Pusat Studi Hukum Tata Negara,  FHUI Jakarta,
1976.
Parlin M. Mangunsang,  Konversi ketatanegaraan sebagai salah satu sarana perubahan UUD,  Alumni,  Bandung,  1992.
Sri Soemantri,  Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi,  Alumni Bandung,  1979.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 396~412
Sri Sumantri M,  Susunan ketatanegaraan Menurut UUD 1945 Dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia,  Sinar Harapan,  Jakarta,  1993.
Wiryono Prodjodikoro,  Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat,  Jakarta,  1989.
Peraturan Perundang-Undangan UUD TAHUN 1945 (Sebelum dan Sesudah Amandemen)