Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi

## KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA
Analisis Historis-Normatif dari Zaman Kerajaan sampai Reformasi
Mustaufikin 1 mustaufikin87@gmail.com
Abstract: The existence of the Religious Courts has indeed been recognized by the existence of Law Number 14 of 1970 concerning the Basic Provisions of Judicial Power.  After  the  enactment  of  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage,  it began to provide a juridical basis for the competence of the Religious Courts, the law regulates marriage, which includes divorce, determination of the legitimacy of children,  guardianship,  determination  of  the  origin  of  children,  and  marriage permits. third is the development of the Religious Courts, namely the development of absolute competence of the Religious Courts. The search will start from the time of the kingdom until the reformation era, precisely when Law No. 3 of 2006 was issued  regarding  amendments  to  Law  No.  7  of  1989  concerning  the  Religious Courts. Therefore, the approach used in this study is a historical approach, to find out
Keywords: Absolute Competence, Religious Courts

## A. PENDAHULUAN
Secara  sosiologis-historis,  Peradilan  Agama  di  Indonesia  telah  lama memainkan  peran  yang  penting.  Namun  dalam  perjalanan  sejarah  politik hukum dan peran peradilan di Indonesia, keberadaan Peradilan Agama selalu ditempatkan  dalam  posisi  sebagai  pelengkap  setelah  berbagai  upaya peminggiran  politik 2 .  Upaya  peminggiran  ini  telah  banyak  mempengaruhi perkembangan  Peradilan  Agama  itu  sendiri.  Sejak  zaman  kemerdekaan Peradilan  Agama  terus  mengalami  perubahan  dan  berkembang  kearah  yang lebih baik dan mandiri.
Ada empat aspek yang berkenaan dengan perkembangan Peradilan Agama di  Indonesia.  Perkembangan  keempat  aspek  tersebut  merupakan  perubahan yang memiliki makna perluasan dan penambahan keempat masing-masing
1 STAI Hasanuddin Pare
2 Ahmad  Gunaryo, Pergumulan  Politik  dan  Hukum  Islam, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2006), 108.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
aspek,  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang diberlakukan. Empat aspek yang mengalami perkembangan itu adalah:
Pertama, perkembangan  yang  berkenaan  dengan  kedudukan  Peradilan Agama  dalam  tatanan  hukum  dan  Peradilan  Nasional.  Perkembangan  ini mencerminkan kedudukan Peradilan Agama dalam tatanan masyarakat-bangsa Indonesia dan tatanan hukum dan Peradilan Nasional.
Kedua, perkembangan yang berkenaan dengan susunan badan peradilan, yang  mencakup  hirarki  dan  struktur  organisasi  pengadilan,  termasuk komponen manusia yang ada di dalamnya. Perkembangan ini mencerminkan struktur, pengawasan, dan pembinaan badan peradilan dalam tatanan Peradilan Nasional.
Ketiga, perkembangan  dalam  hal  kompetensi  Peradilan  Agama,  baik kompetensi  absolut  yang  berkenaan  dalam  hal  materi  perkara  yang  menjadi wewenang Peradilan Agama atau kompetensi relatif  yang berkenaan dengan wilayah kekuasan Peradilan Agama. Secara makro, ia mencerminkan alokasi kekuasaan kehakiman dalam empat lingkungan Peradilan.
Keempat, berkenaan dengan hukum acara yang dijadikan landasan dalam penerimaan,  pemeriksaan,  pemutusan,  dan  penyelesaian  perkara.  Ia mencerminkan  prosedur,  penerapan  hukum  substansial  dalam  proses pengambilan keputusan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan 3 .
Pengembangan keempat aspek itu telah dimulai sejak masa kemerdekaan. Usaha yang dilakukan dalam pengembangan Peradilan Agama  dimulai dengan pembentukan  tatanan  hukum  nasional  untuk  menggantikan  tatanan  hukum yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembentukan  tata hukum  nasional  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  berjalan  sangat  alot  karena konsolidasi  dalam  bidang  hukum  dan  peradilan  terpengaruh  oleh perkembangan  politik  yang  sangat  labil,  sebagai  suatu  gejala  dalam  suatu Negara yang baru tumbuh.
Penelitian  ini  akan  menelusuri  poin  ketiga  dari  perkembangan  peradilan Agama,  yaitu  perkembangan  kompetensi  absolut  peradilan  agama.
3 Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1997), 23.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
Penelusuran  akan  dimulai  sejak  zaman  kerajaan  sampai  zaman  roformasi tepatnya ketika diterbitkan undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Oleh karena itu pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  sejarah, untulk mengetahui

## B. Kompetensi Peradilan Agama sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Kompetensi  atau  biasa  disebut  dengan  kekuasaan  berasal  dari  kata “ Competentie ” yang kadang diterjemahkan dengan “kewenangan” dan kadang “kekuasaan”. 4 Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu  Kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut.
Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan  satu  tingkatan,  dalam  perbedaannya  dengan  kekuasaan  peradilan  yang sama dan sama tingkatan lainnya 5 , misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan  Pengadilan  Negeri  Pasuruan,  antara  Pengadilan  Agama  Surabaya dengan Pengadilan Agama Lamongan.
Kompetensi  Absolut  artinya  kekuasaan  pengadilan  yang  berhubungan dengan  jenis  perkara  atau  jenis  pengadilan  atau  tingkatan  pengadilan,  dalam perbedaannya  dengan  jenis  perkara  atau  jenis  pengadilan  atau  tingkatan pengadilan  lainnya.  Misalnya  Pengadilan  Agama  berkuasa  atas  perkara perkawinan  bagi  mereka  yang  beragama  Islam  sedangkan  bagi  yang  selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum. 6
Kompetensi  yang  dimaksud  dalam  pembahasan  ini  adalah  kompetensi absolut  Peradilan  Agama  yang  berkaitan  dengan  jenis  perkara  yang  menjadi kekuasaan  Pengadilan  Agama.  Dalam  hal  ini  akan  dijelaskan  sejarah perkembangan  kompetensi  absolut  Peradilan  Agama  itu  sendiri  dari  zaman kerajaan sampai tahun 1970 pada masa setelah kemerdekaan.
1. Kompetensi Peradilan Agama pada Masa Kerajaan.
4 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta : Kencana, 2006), 137.
5 Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 25.
6 Ibid ., 27.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
Kompetensi  Peradilan  Agama  telah  mengalami  dinamika  yang  cukup pelik serta mengarah pada pasang surut. 7 Walaupun tidak sampai dihapuskan akan  tetapi  kompetensi  Peradilan  Agama  sering  dibatasi  dengan  perkara keperdataan tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kehendak politik para penguasa pada masanya yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. 8
Kompetensi  Peradilan  Agama  di  Indonesia  sesungguhnya  sangat  erat kaitannya  persoalan  kehidupan  umat  Islam.  Namun  karena  Indonesia  bukan Negara Islam, maka kompetensi Peradilan Agama tidak menyangkut seluruh persoalan  umat  Islam  melainkan  hanya  terkait  dengan  persoalan  hukum keluarga ditambah beberapa persoalan muamalah. 9
Sejarah  kompetensi  Peradilan  Agama  tidak  dapat  dilepaskan  dari pergumulan  hukum  Islam  dan  dinamika  politik  hukum  di  Indonesia.  Secara historis, eksistensi Peradilan Agama di Indonesia sesungguhnya berjalan secara pararel  dengan  Umat  Islam  di  Nusantara 10 .  Dalam  pandangan  antropologi hukum,  dimanapun terdapat   masyarakat,  maka di  situ pula terdapat  hukum. Artinya, adalah rasional  jika faktualnya dimana ada umat Islam, maka disitu terdapat hukum Islam. 11
Islam  masuk  ke  Indonesia  kemudian  memperkenalkan  tradisi  hukum baru di Indonesia. Islam menawarkan dasar-dasar tingkah laku baru yang lebih egalitarian  dibanding  dengan  yang  berlaku  sebelumnya.  Kedatangan  Islam beserta  konsep  hukum  yang  diperkenalkannya  di  Nusantara  ternyata melahirkan  perubahan  yang  tidak  sedikit  bagi  pemahaman  dan  kehidupan keagamaan masyarakat.
Tata  hukum  di  Nusantara  mengalami  perubahan  dengan  pesat.  Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu, melainkan juga memasukkan
7 Jaenal  Arifin, Reformasi  Hukum  Dan  Implikasinya  Terhadap  Eksistensi  Peradilan Agama  Di  Indonesia ,  dalam  http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-vi-01.pdf,  (25  juni 2011).
8 Ibid . 9 Hasbi  Hasan, Kompetensi  Peradilan  Agama  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi Syariah , (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 10.
10 Jaenal Arifin, Reformasi Hukum…
11 Ramli Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Perannya dalam Pembinaan Hukum Nasional , (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Tata Negara Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  2005),  19.  Dalam    Hasbi  Hasan, Kompetensi Peradilan , 12.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
pengaruhnya ke dalam berbagai aspek kehidupan pada umumnya. 12 Meskipun hukum  asli  masih  menunjukkan  eksistensinya,  tetapi  hukum  Islam  telah melakukan  penetrasi  ke  tengah-tengah  masyarakat  dan  dapat  diterima  di kalangan para penganutnya, terutama di bidang hukum keluarga. 13
Masyarakat  Islam  mulai  mengamalkan  ajaran  dan  aturan  Islam  yang bersumber dari dari sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah, serta berbagai kitab-kitab fikih. Di dalam kitab-kitab tersebut terdapat aturan dan tata cara beribadah, seperti thaharah , shalat, puasa, zakat, haji, dan sistem peradilan yang disebut qad}a>. 14
Terkait  peradilan,  penyelesaian  perkara  antar  warga  yang  beragama Islam  dilaksanakan  melalui  lembaga tah}ki>m kepada  orang  yang  mengerti hukum  Islam  ( faqi>h ),  atau ulama’ yang  dianggap  mampu  melaksanakan peradilan.  Tradisi tah { ki>m kepada muh}akam ini  merupakan  cikal  bakal
Peradilan Agama di Indonesia pada masa awal Islamisasi di Indonesia. 15
Secara  historis,  eksistensi  lembaga  Peradilan  Agama  di  Nusantara pertama kali lahir di Jawa dan Madura sejak adanya perkara hukum Islam di antara  pemeluk  agama  Islam,  terutama  menyangkut  perkara  dalam  bidang perkawinan, perceraian dan kewarisan. 16
Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam peradilan  yaitu  Peradilan  Pradata  dan  Peradilan  Padu.  Peradilan  Pradata mengurus  perkara-perkara  yang  menjadi  urusan  raja,  sedangkan  Peradilan Padu mengurusi perkara yang bukan menjadi urusan raja 17 .
Dilihat  dari  segi  materi  hukumnya,  Peradilan  Pradata  bersumber  pada hukum Hindu, sedangkan Peradilan Padu berdasarkan pada hukum Indonesia asli. Selain berbeda sumbernya, dua macam pengadilan tersebut juga berbeda lingkungan kekuasaannya. Aturan hukum perdata dilukiskan dalam Papakem
12 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 107.
13 Abdul  Ghafur  Anshari, Peradilan  Agama  di  Indonesia  Pasca  UU  Nomor  3  Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan, (Yogyakarta : UII Press, 2007), 8.
14 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia , 33.
15 Ibid ., 34.
16 Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama , 23.
17 R.  Tresna, Peradilan  di  Indonesia  dari  Abad  ke  Abad, (Jakarta:  Pradnya  Paramita, 1978),14.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
atau kitab hukum,  sehingga menjadi  hukum  tertulis, sedangkan hukum  padu bersumber  pada  kebiasaan  dalam  praktik  sehari-hari  sehingga  merupakan hukum tidak tertulis. 18
Pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645), Pengadilan Pradata diganti nama dengan Pengadilan Serambi. Pengadilan serambi pada awalnya merupakan  bagian  dari  Pengadilan  Pradata  dalam  lingkungan  Kerajaan Mataram, yang selalu mengadakan sidang-sidang majelis hakimnya di serambi masjid. 19 Dinamakan pengadilan serambi karena pelaksanaannya diselenggarakan di serambi masjid. 20
Kompetensi Pengadilan Serambi antara lain :
1. Melaksanakan  tugas  sebagai  sebuah  lembaga  peradilan  yang berkompeten untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian, dan kewarisan.
2. Berfungsi  sebagai  lembaga  pemberi  nasihat  atau  sebuah    majelis pertimbangan untuk memberi pertimbangan kepada Sultan  menurut hukum Islam.
Ketika  Amangkurat  I  menggantikan  Sultan  Agung  pada  tahun  1645,
Pengadilan  Pradata  dihidupkan  kembali  untuk  mengurangi  pengaruh ulama’ dalam  pengadilan,  dan  raja  sendiri  yang  menjadi  tampuk  pimpinannya. 21
Namun  dalam  perkembangan  berikutnya  Pengadilan  Serambi  masih menunjukkan  keberadaannya  sampai  dengan  masa  penjajahan  Belanda, meskipun  dengan  kewenangan  terbatas,  pengadilan  tersebut  berwenang menyelesaikan perkara hukum keluarga yaitu perkawinan dan kewarisan. 22
Lain  halnya  dengan  pelaksanaan  hukum  Islam  di  Jawa,  pelaksanaan hukum Islam di Aceh menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang.  Tingkat  pertama  dilaksanakan  oleh  pengadilan  tingkat  kampong
18 Ibid ., 16.
19 Jaih Mubarok, Peradilan Agama di Indonesia , (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 5.
20 Abdul Halim. Peradilan Islam dalam Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 40.
21 Ahmad Gunaryo, Pergulatan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju yang Sesungguhnya , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 57.
22 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia ,107.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
yang dipimpin oleh keucik . Pengadilan itu hanya menangani perkara-perkara ringan.  Sedangkan  perkara  yang  berat  diselenggarakan  oleh  Balai  Hukum Mukim. Apabila pihak berperkara tidak merasa puas atas putusan pengadilan pertama  dapat  mengajukan  banding  kepada  pengadilan  tingkat  dua ( uleebalang ).  Upaya  hukum  terakhir  diajukan  kepada  Sultan  yang pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  yang  keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka, Orang Kaya Raja Badhara, dan Fakih ( ulama’ ). 23
Peradilan pertama di Aceh dilakukan oleh sebuah Qad{i dengan majelis yang  terdiri  dari  ketua  dan  beberapa  anggota  yang  diberi  kompetensi  untuk memeriksa  dan  memutus  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Kompetensi tersebut  meliputi  perkara perkawinan, perceraian, kewarisan, baitul  mal, dan wakaf,  dengan  ketentuan  bahwa  keputusan  tingkat  ini  harus  disahkan  oleh pengadilan tingkat kabupaten untuk dijalankan. 24
Di  Kalimantan  Selatan  juga  terdapat  Peradilan  Agama  yang  disebut dengan Mahkamah Syara’. Pemangku jabatan Mahkamah Syara’ pada waktu itu, selain Sultan adalah seorang Mufti. 25 Selain Mufti terdapat beberapa orang anggota dan seorang notulen yang mencatat jalannya proses persidangan. Pada waktu  itu  lingkup  kompetensi  Mahkamah  Syara’  meliputi  Perkawinan, perceraian, kewarisan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan harta benda suami istri. 26
2. Kompetensi Peradilan Agama Pada Masa Penjajahan.
Pada  masa  penjajahan  Belanda,  seluruh  sektor  kehidupan  bangsa Indonesia  mulai  terkontaminasi  oleh  intervensi  kaum  kolonial.  Setelah Jean Piterszoon  Coen berhasil  merebut  kota  Jakarta  pada  tanggal  30  Mei  1619, 27 maka  mulailah  malapetaka  menimpa  kehidupan  umat  Islam  Indonesia.  Pada awalnya  pemerintah  kolonial  belanda  tahun  1620,  tepatnya  tanggal  4  Maret
23 Ibid ., 108
24 Laporan  Ketua  Pengadilan  Agama  Langsa  kepada  Direktorat  Pembinaan  badan Peradilan Agama mengenai sejarah terbentuknya dan Perkembangan Peradilan Agama Langsa, Vide  surat  Ditjenbimbaga  Islam  dalam  catatan  kaki  Nomor  77.  Dalam  Hasbi  Hasan, Kompetensi Peradilan , 29.
25 Ibid . , 30. 26 Ibid . 27 R. Tresna, Peradilan di Indonesia, 26.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
dikeluarkan  instruksi  agar  diberlakukan  hukum  sipil  diseluruh  daerah  yang dikuasai oleh Belanda. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena mendapat perlawanan dari penduduk pribumi yang beragama. 28
Hukum  Islam  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat  Nusantara akhirnya  diakui  juga  oleh Vereenigde  Oost  Indische  Compagnie (VOC).
Pemerintah  kerajaan  Belanda  pada  awalnya  memberikan  wewenang  kepada VOC untuk mengadakan kontrak dagang kepada kerajaan-kerajaan Nusantara, serta membawa hukum dari negeri asal untuk diterapkan di Nusantara. Namun dalam  praktiknya  mereka  menemukan  berbagai  kendala  karena  rakkyat pribumi tidak menerima hukum  tersebut.  Hal  ini disebabkan hukum  belanda bertentangan dengan hukum  yang telah mereka terapkan  yaitu hukum  Islam, terutama di bidang perkawinan, perceraian, warisan, hibah, dan wakaf. VOC akhirnya  membiarkan  lembaga-lembaga  asli  pribumi  berjalan  seperti sebelumnya. 29
Berdasarkan  kenyataan  itulah  muncul teori  receptio  in  complexu yang pada awalnya teori ini merupakan pemikiran dari Carel Frederik Winter (1799-
1859) seorang ahli tertua mengenai budaya jawa, akan tetapi teori ini di beri nama  dan  dikemukakan  oleh Lodewijk  Willem  Christian  Van  Den  Berg .
Menurut  teori  ini    bagi  setiap  penduduk  berlaku  hukum  agamanya  masing- masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain. 30
Teori  Receptie  in  Complexu yang  mendasari  hingga L.W.C.  Van  Den Berg berpendapat bahwa Pengadilan Agama sudah seharusnya ada, termasuk juga Batavia yang menjadi pusat pemerintahan Kolonial yaitu didasarkan pada aturan  kebiasaan  semenjak  zaman  dahulu  dan  sebagai  tatanan  nasional (pribumi) di dalam perundang-undangan dari penguasa bangsa Eropa sendiri
28 Sulaikin  Lubis, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 25.
29 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat , (Jakarta : Pradnya, 2003), 26.
30 Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 111.  Lihat juga Mahfud MD dkk, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia ,(Yogyakarta: UII Press, 1993), 8.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
memberi kemungkinan untuk itu dan karenanya Pengadilan Agama yang ada sebelum ada staatsblad 1882 Nomor 152 adalah sah. 31
Pemerintah belanda juga terdorong untuk mendirikan Peradilan Agama karena  Teori Receptie  in  Complexu pada  tahun  1882.  Sebelum  berdirinya Peradilan Agama, pemerintah mengeluarkan instruksi pada tahun 1908  yang ditujukan kepada para bupati. Instruksi tersebut menegaskan bahwa pemerintah Belanda  tidak  akan  mengganggu  urusan  agama  orang  Jawa,  kepala-kepala pendeta  ( ulama’ )  dibiarkan  untuk  memutus  perkara-perkara  tertentu  dalam bidang  perkawinan  dan  kewarisan,  dengan  syarat  bahwa  tidak  ada penyalahgunaan. 32
Kewajiban para Bupati dituangkan dalam Pasal 13 Staatblad 1820 Nomor 22  yang  menyebutkan  bahwa  termasuk  kewajiban  Bupati  untuk memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga supaya para pendeta dapat  melakukan  tugas  mereka  sesuai  dengan  adat  kebiasaan  orang  Jawa, seperti soal perkawinan, dan pembagian harta. 33
Secara  yuridis  formal,  Peradilan  Agama  sebagai  badan  peradilan  yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk  pertama kali lahir di  Indonesia (Jawa dan  Madura)  pada  tanggal  1  Agustus  1882.  Kelahiran  ini  berdasarkan keputusan raja Belanda ( Konninklijk Belsuit ), yakni Raja Willem III tanggal 19
Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam staatsblad 1882 Nomor 152. 34
Staatsblad  1882  Nomor  152  menetapkan  suatu  peraturan  tentang Peradilan Agama dengan nama “ Piesterraden ” untuk Jawa dan Madura. Badan
peradilan ini ( Piesterraden ) yang kemudian lazim disebut dengan Raad Agama dan terakhir dengan Peradilan Agama. 35
Staatsblad  1882  Nomor  152  dalam  naskah  aslinya  tidak  merumuskan wewenang Peradilan Agama dan tidak pula membuat garis pemisah yang tegas
31 Rahmat  Rasyidi  dan  Rais  Rahmad ,  Formalisasi  Syariat  Islam  dalam  Tata  Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006),76.
32 Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam, 136.
33 Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 74.
34 Mahadi, Laporan  Hasil  Simposium  Sejarah  Peradilan  Agama ,  (Penerbit  Proyek Pembinaan  Administrasi  Hukum  dan  Peradilan  Agama,  1982-1983),  69.  Dalam  A.  Basiq Djalil, Peradilan Agama , 50.
35 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama , 50.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
antara wewenang Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. 36 Oleh karena itu Pengadilan  Agama  mengacu  pada  ketentuan  Staatsblad  1835  Nomor  58. Dengan  demikian  Pengadilan  Agama  berhak  memeriksa  perkara  yang  sejak dahulu diserahkan kepadanya atau  menetapkan sendiri perkara-perkara yang dipandang  masuk  dalam  lingkup  kompetensinya.  Perkara-perkara  tersebut berhubungan  dengan  pernikahan,  perceraian,  mahar,  nafkah,  perwalian, kewarisan, hibah, shadaq } ah , baitul ma>l , dan wakaf. 37
Kompetensi Peradilan Agama terlindungi dengan adanya staatsblad 1882 Nomor  152  walaupun  tidak  secara  eksplisit  disebutkan.  Akan  tetapi  hal  itu tidak  bertahan  lama  karena  kompetensi  Peradilan  Agama  dikurangi  dengan dikeluarkannya  staatsblad  1937  Nomor  116.  Staatsblad  tersebut  memuat ketentuan  bahwa  perkara  kewarisan  yang  sebelumnya  menjadi  kompetensi Peradilan Agama dicabut dan diserahkan menjadi kompetensi Peradilan Umum dengan pertimbangan bahwa hukum waris belum menjadi hukum adat. 38
Hal  ini  dipengaruhi  oleh  teori Receptie yang  dipelopori  oleh Snouck Hurgronje . Teori Receptie menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang- orang  Islam  adalah  hukum  adat  mereka  masing-masing.  Hukum  Islam  baru berlaku  apabila  telah  diterima  oleh  hukum  adat.  Jadi  hukum  adatlah  yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. 39
3. Kompetensi Peradilan Agama Pada Masa Kemerdekaan.
Masa kemerdekaan memberikan ruang yang lebih luas kepada Peradilan Agama untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan orang Islam. Akan tetapi pengaruh teori receptie masih terasa pada masa ini. Hal ini karena peraturan  yang  digunakan  setelah  masa  kemerdekaan  adalah  sama  dengan peraturan  sebelum  masa  kemerdekaan  yaitu  staatsblad  1882  Nomor  152, Sesuai dengan Pasal II aturan peralihan UUD  1945, bahwa dasar kompetensi
36 Ibid. , 50.
37 A. Qadri, Eklektisisme Hukum Nasional kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 138-139.
38 Ibid .
39 Sulaikin  Lubis dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta: Kencana,  2006),29.  Lihat  juga  Bustanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  Indonesia , (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 35.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
kekuasaan  Peradilan  Agama  masih  tetap  berlaku  sebagaimana  sebelum proklamasi kemerdekaan, baik di Jawa, Madura, Kalimantan Selatan.
Aturan  tentang  Peradilan  Agama  baru  keluar  dalam verodening 8 November 1946 dari Chief Commanding Officer Alied Millitery Administration Civil Affair Branch untuk Jawa dan Madura. Verodening menetapkan adanya Pengadilan Penghulu yang terdiri dari seorang ahli hukum Islam sebagai ketua dibantu  oleh  dua  orang  anggota  serta  seorang  panitera.  Sedangkan kompetensinya sama dengan Priesterraad . 40
Peraturan ini juga tidak merubah kompetensi Peradilan Agama. peraturan tersebut  hanya  menegaskan  kembali  staatsblad  1882  Nomor  152  ayat  2a tentang kompetensi relatif Peradilan Agama dan Staatsblad 1937 Nomor 116 tentang kompetensi absolut Peradilan Agama. 41 Jadi Peradilan Agama hanya memiliki  kompetensi  dalam  hal  pernikahan,  dan  perceraian,  sedangkan kewarisan menjadi kompetensi Peradilan Umum.
Pada  tahun  1946,  dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Setelah dikeluarkannya Undang- Undang tersebut terjadi pemisahan antara urusan pendaftaran nikah, talak dan rujuk dari Pengadilan Agama. 42 Tahun 1948 disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.  Undang-Undang  ini  menentukan  bahwa  dalam  Negara  Republik Indonesia  terdapat  tiga  lingkungan  peradilan  :  (1)  Peradilan  Umum,  (2) Peradilan Tata Usaha Pemerintah, (3) Peradilan Ketentaraan. 43
Adanya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1948  tentang  Susunan  dan Kekuasaan  Badan-Badan  Kehakiman  dan  Kejaksaan  menunjukkan  bahwa keberadaan  Peradilan  Agama  di  Indonesia  masih  belum  diakui.  Pasal  35 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1948  tentang  Susunan  dan  Kekuasaan Badan-Badan  Kehakiman  dan  Kejaksaan  juga  menjelaskan  bahwa  perkara- perkara antar orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan
40 Ahmad Gunaryo, Pergulatan Politik dan Hukum Islam , 105.
41 A. Basiq Jalil, Peradilan Agama di Indonesia , 64.
42 Ahmad Gunaryo, Pergumulan Politik dan Hukum Islam , 104.
43 Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
diputuskan  menurut  agamanya  harus  diperiksa  dan  diputus  oleh  Peradilan Negeri. 44
Undang-Undang  tersebut  menimbulkan  reaksi  keras  dari  masyarakat, terutama dari Ulama’ Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.  Mereka  mengusulkan  agar  Mahkamah  Syar’iyyah  yang  sudah  ada tetap berjalan dan itu yang diatur oleh Menteri Agama dan Menteri Kehakiman. Dengan banyaknya reaksi tersebut dan karena Undang-Undang ini tidak sesuai dengan  kesadaran  masyarakat,  undang-undang  tersebut  tidak  pernah dinyatakan berlaku. 45
Pada  tahun  1951  di  dalam  lingkungan  peradilan  diadakan  perubahan penting  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1951 tentang  Tindakan-Tindakan  Sementara  Untuk  Menyelenggarakan  Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.  Dalam undang- undang ini memuat empat hal yang penting, yaitu: 46
a) Penghapusan  beberapa  Pengadilan  yang  tidak  lagi  sesuai  dengan suasana Negara Kesatuan.
b) Penghapusan  secara  bengangsur-angsur  Pengadilan  Swapraja  di beberapa daerah tertentu dari semua Pengadilan Adat.
c) Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.
d) Pembentukan  Pengadilan  Negeri  dan  Kejaksaan  di  tempat-tempat dimana  dihapuskan Lardgreht atau  Pengadilan  Negeri  serta pembentukan  Pengadilan  Tinggi  di  Makasar  dan  pemindahan  tempat kedudukan  Pengadilan  Tinggi  Yogyakarta  dan  Bukittinggi  Masing- masing ke Surabaya dan Medan.
Perkembangan  kompetensi  Peradilan  Agama  baru  terjadi  pada  tahun 1957, ketika dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 Tentang Pembentukan  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyyah  di  Provinsi  Aceh.
44 Pasal  35  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1948  tentang  Susunan  dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan
45 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia , 67.
46 Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 1983),113.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
Dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah  ini  dibentuk  Mahakamah  Syar’iyyah untuk mengadili perkara-perkara yang bertalian dengan agama Islam.
Kompetensi Peradilan Agama menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah di Provinsi Aceh adalah : 47
a) Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
b) Segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh ,
serta h}ad } anah .
c) Perkara waris mewaris, wakaf, hibah, sedekah, baitul ma>l , dan lain-lain berhubungan dengan itu.
d) Perkara  perceraian  dan  mengesahkan  bahwa  taklik  talak  sudah berlaku.
Tidak lama setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah di Provinsi Aceh,  Pemerintah  kembali  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah diluar Jawa dan Madura.
Kompetensi  Peradilan  Agama/  Mahakamah  Syar’iyyah  menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1957  Tentang  Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah diluar Jawa dan Madura adalah : 48
a) Nikah
b) Talak
c) Rujuk
d) Fasakh
e) Nafkah
f) Maskawin (Mahar)
g) Tempat Kediaman
h) Mut’ah
47 Pasal  4  ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  1957  tentang  Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyyah di Provinsi Aceh
48 Pasal  4  ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1957  Tentang  Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah diluar Jawa dan Madura
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
i) H}ad}anah
j) Perkara Waris mewaris
k) Wakaf l) Hibah
m) Sedekah
n) Baitul ma>l
o) Perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklik talak sudah berlaku
Kedudukan  Peradilan  Agama  semakin  kuat  dengan  adanya  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan  Kehakiman.  Dalam  undang-undang  ini  dikemukakan  bahwa lembaga kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yaitu,  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer,  dan  Peradilan Tata Usaha Negara. 49
Eksistensi  Peradilan  Agama  memang  telah  diakui  dengan  adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  mulai  memberikan  landasan  yiridis  terhadap kompetensi  Peradilan  Agama,  undang-undang  tersebut  mengatur  tentang perkawinan,  yang  meliputi  cerai,  penentuan  keabsahan  anak,  perwalian, penetapan asal usul anak, dan izin menikah. 50

## C. Kompetensi Peradilan Agama di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Kompetensi  Peradilan  Agama  semakin  luas  dengan  adanya  Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.    karena  dalam undang-undang  ini  ditambah  kompetensi  baru  bagi  Peradilan  Agama.
49 Abdul  Manan, Etika  Hakim  dalam  Penyelenggaraan  Peradilan  Suatu  Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, (Jakarta: Kencana, 2007),217-218.
50 Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama, 55.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
kompetensi  Peradilan  Agama  disebutkan  dalam  Pasal  49  dan  50  Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Pasal 49 51
1) Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan.
b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. c. Wakaf dan shadaqah. 2) Dalam  bidang  perkawinan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam ayat  (1)  huruf  a.  ialah  hal-hal  yang  diatur  dalam  atau berdasarkan  undang-undang  mengenai  perkawinan  yang berlaku. 3) Bidang  kewarisan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) huruf  b.  ialah  penetuan  siapa-siapa  yang  menjadi  ahli  waris, penentuan  mengenai  harta  peninggalan,  penentuan  bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

## Pasal 50
“ Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam  perkara-perkara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49,  maka khusus  mengenai  obyek  yang  menjadi  sengketa  tersebut  harus  diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum” . 52
Dalam  Penjelasan  Pasal  49  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  di  perjelas  tentang  kompetensi  Peradilan  Agama  dalam bidang perkawinan sebagai berikut : 53
1) Izin beristri lebih dari seorang
2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21  tahun,  dalam  hal  orang  tua  atau  wali  atau  keluarga  dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. 3) Dispensasi perkawinan.
4) Pencegahan perkawinan.
5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.
6) Pembatalan perkawinan.
7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
51 Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
52 Pasal 50 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
53 Penjelasan Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
8) Perceraian karena talak.
9) Gugatan perceraian.
10) Penyelesaian harta bersama.
11) Mengenai penguasaan anak.
12) Ibu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
13) Penentuan  kewajiban  biaya  penghidupan  oleh  suami  kepada bekas istri atau penetuan suatu kewakjibanbagi bekas istri.
14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak. 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16) Pencabutan kekuasaan wali. 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan wali di cabut. 18) Menunjuk  seorang  wali  dalam  hal  seorang  anak  yang  belum cukup  umur  18  (delapan  belas)  tahun  ditinggal  kedua  orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuannya. 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
20) Penetapan asal usul seorang anak. 21) Penetapan  dalam hal  penolakan pembenaran  keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22) Pernyataan  tentang  sahnya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lainnya.
Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan  dalam  Pasal  49  ayat  (3)  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama sebagai berikut :
1) Penentuan siapa yang menjadi ahli waris.
2) Penentuan mengenai harta peninggalan.
3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris.

## 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
Tentang  masalah  kewarisan  masih  ada  hak  opsi  bagi  para  pihak  yang berperkara.  Hak  opsi  adalah  hak  memilih  hukum  warisan  apa  yang dipergunakan dalam penyelesaian pembagian waris. 54 Hak opsi dalam Undang
54 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama , (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 160.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  ditemukan  dalam  bagian penjelasan umum angka 2 alenia keenam yang berbunyi: “ Sehubungan dengan hal  tersebut,  para  pihak  yang  berperkara  dapat  mempertimbangkan  untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.”
Adanya hak opsi ini berarti pihak yang berperkara diberi keleluasaan oleh undang-undang  untuk  memlilih  dalam  pelaksanaan  pembagian  harta peninggalan  apakah  menggunakan  hukum  Islam  atau  menggunakan  hukum waris Eropa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau menggunakan  hukum  adat. 55 Hal  ini  menunjukkan  kewenangan  Peradilan
Agama dalam hal pewarisan tidaklah mutlak karena bagi orang yang beragama Islam masih dapat memilih dengan hukum apa dia akan menyelesaikan perkara waris.
Tentang  wakaf    tidak  dijelaskan  secara  rinci.  Hal  ini  berarti  masalah wakaf  yang  tersebut  dalam  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  menganut  asas  hukum  Islam  yang  universal.  Maksudnya  masalah wakaf  tersebut  tidak  dibatasi  dalam  hal  tertentu  saja  sebagaimana  tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Lembaran Negara Nomor 1938 Tahun 1977 jo. PERMENDAGRI Nomor 6 Tahun 1977. 56
Perwakafan  yang  diatur  dalam  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama meliputi sah tidaknya barang wakaf, sengketa tentang apakah barang wakaf sudah dijual, digadaikan, atau sudah diwariskan oleh orang yang mengelola barang wakaf (Nadzir).
55 Ibid .
56 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama , (Jakarta: Kencana, 2008),15.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
Mengenai  sedekah  bisa  berbentuk  zakat,  infaq,  sedekah  jariah  untuk untuk pembangunan rumah sakit, tempat-tempat ibadah, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Konflik sedekah yang menjadi perkara di Pengadilan Agama antara lain : 57
1) Badan  Amil  Zakat,  infaq  dan  sedekah,  BAZIS  yang  diberi  amanah
oleh  umat  Islam  untuk  menerima,  mengelola,  dan  menyalurkan benda-benda  tersebut  tetapi  telah  nyata  penyalahgunaan  untuk kepentinga pribadi dengan cara korupsi, manipulasi dan cara lain yang bertentangan dengan hukum.
2) Penyaluran  zakat,  infaq,  dan  shadaqah  yang  tidak  merata  dan  tidak adil.
3) Panitia  atau  pengurus  yayasan  yang  menyalahgunakan  dana  zakat,
infaq atau shadaqah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang menyimpang dari tujuan semula.
Perluasan  kompetensi  Peradilan  Agama  terlihat  jelas  dari  isi  pasal  49
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama. Dari pasal  tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kompetensi absolut Peradilan Agama ada enam yaitu:  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah,  wakaf  dan  zakat.  Kompetensi tersebut  termasuk  kompetensi  yang  sudah  ada,  seperti  perceraian.  Selain  itu kompetensi di bidang perkawinan juga di perjelas dalam penjelasan pasal 49 yang merinci sehingga ada 22 (dua puluh dua) kompetensi Peradilan Agama dibidang perkawinan 58 .
57 Ibid . 58 Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama , 58.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi

## D. Kompetensi Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama
Kompetensi  absolut  Peradilan  Agama  dalam  kedudukannya  sebagai salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  ( yudisial  power )  di  Indonesia terdapat  pada  ketentuan  Pasal  49-52  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama. 59
Kewenangan  Peradilan  Agama  telah  dirumuskan  dalam  pasal  49
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Pasal  tersebut menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara orang-orang yang beragama Islam di bidang” : 60
1. Perkawinan.
2. Kewarisan.
3. Wasiat.
4. Hibah.
5. Wakaf.
6. Zakat.
7. Infaq.
8. Shadaqah.
9. Ekonomi Syariah.
Dalam  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan
59 Cik  Basir, Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Pengadilan  Agama  dan Mahkamah Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 89.
60 Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
lain  yang  terkait  obyek  sengketa  yang  diatur  dalam  Pasal  49  apabila  subyek sengketa  antara  orang-orang  beragama  Islam.  Hal  ini  menghindari  upaya memperlambat  atau  mengulur  waktu  penyelesaian  sengketa  karena  alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lain oleh pihak yang dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama. 61
Pasal  52A  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan
Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  juga memberikan  kewenangan  kepada  Peradilan  Agama  untuk  memberikan keteangan  atau  nasihat  mengenai  perbedaan  penentuan  arah  kiblat  dan penentuan  waktu  shalat  serta  memberikan  penetapan  ( Is\bat )  terhadap kesaksian  orang  yang  telah  melakukan rukyat hila>l dalam  penentuan  awal bulan tahun hijriyah. 62
Jangkauan  kompetensi  absolut  Peradilan  Agama  dalam  bidang perkawinan  dijelaskan  dalam  huruf  a  penjelasan  Pasal  49  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 63 “ Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal  yang  diatur  dalam  atau  berdasarkan  undang-undang  mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain”: 64
1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin  melangsungkan  perkawinan  bagi  orang  yang  belum  berusia  21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi perkawinan.
4. Pencegahan perkawinan.
61 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, 54.
62 Ibid ., 55.
63 Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 15.
64 Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Mengenai penguasaan anak.
12. Ibu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
13. Penentuan kewajiban biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penetuan suatu kewakjiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan  orang  lain  sebagai  wali  oleh  pengadilan  dalam  hal kekuasaan wali di cabut.
18. Menunjuk  seorang  wali  dalam  hal  seorang  anak  yang  belum  cukup umur 18 (delapan belas) tahun ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuannya.
19. Pembebanan  kewajiban  ganti  kerugian  terhadap  wali  yang  telah menyebabkan  kerugian  atas  harta  benda  anak  yang  ada  dibawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul seorang anak.
21. Penetapan  dalam  hal  penolakan  pembenaran  keterangan  untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  dijalankan menurut peraturan lainnya.
Rincian tersebut telah mencakup seluruh ketentuan yang terdapat dalam berbagai  Pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, kecuali masalah perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang materinya  mencakup  sengketa  perkawinan  yang  tidak  bisa  terlepas  dengan perkara perceraian dan harta bersama. 65
Adapun  mengenai  jangkauan  kompetensi  absolut  Peradilan  Agama dalam bidang waris dapat dipahami dari penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
65 Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik , 16.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penjelasan tersebut berbunyi sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris,  dan  melaksanakan  pembagian  harta  peninggalan  tersebut,  serta penetapan  pengadilan  atas  permohonan  seseorang  tentang  penentuan  siapa yang menjadi ahli waris, penentuan masing-masing ahli waris. 66
Jika  diuraikan  lebih  lanjut  pokok-pokok  hukum  waris  Islam  yang termasuk  dalam  jangkauan  kompetensi  lingkungan  Peradilan  Agama  adalah meliputi hal-hal sebagai berikut : 67
1. Penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris.
2. Penentuan mengenai harta peninggalan.
3. Penentuan bagian masing-masinh ahli waris.
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
Sedangkan  yang  dimaksud  wasiat  dan  hibah  dalam  Pasal  49  Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  adalah  wasiat  atau  hibah  yang dilakukan baik berdasarkan hukum Islam atau tidak, asalkan yang melakukan adalah orang Islam. Artinya meski wasiat dan hibah tersebut tidak berdasarkan hukum  Islam  sepanjang  subjeknya  beragama  Islam  atau  non  muslim  yang
66 Penjelasan  Pasal  49  huruf  (b)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
67 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama , 97-98.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
menundukkan  diri  secara  sukarela  kepada  hukum  Islam,  maka  sengketa diselesaikan di Peradilan Agama. 68
Kewenangan Peradilan Agama dalam hal wakaf adalah sebagai berikut :
1. Pengelolaan  harta  wakaf  bertentangan  dengan  tujuan  dan  fungsi wakaf.
2. Sengketa harta benda wakaf.
3. Sah atau tidaknya wakaf atau sertifikasi harta wakaf.
4. Pengalihan  fungsi  harta  wakaf  atau  perubahan  status  harta  benda wakaf.
5. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam buku III kompilasi hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf.
Untuk  perkara  sengketa  ekonomi “yang  dimaksud  dengan  ekonomi syariah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut prinsip syariah, meliputi” 69 :
1. Bank syariah.
2. Lembaga keuangan mikro syariah.
3. Asuransi syariah.
4. Reasuransi syariah.
5. Reksa dana syariah.
6. Obligasi syariah  dan surat berharga berjangka menengah syariah.
7. Sekuritas syariah.
8. Pembiayaan syariah.
9. Pegadaian syariah.
10. Dana pension lembaga keuangan syariah.
11. Bisnis syariah.
Jenis kegiatan ekonomi syariah yang disebut dalam penjelasan Pasal 49 huruf  (i)  yang  berjumlah  11  jenis  bukan  dalam  arti  limitatif,  tetapi  hanya sebagai  contoh.  Disamping  itu  mungkin  saja  ada  bentuk-bentuk  lain  dari
68 Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik , 24- 25.
69 Penjelasan  Pasal  49  huruf  (i)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
ekonomi  syariah  yang  tidak  dapat  atau  belum  dapat  disebutkan  ketika merumuskan pengertian ekonomi syariah. 70

## DAFTAR PUSTAKA
A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta : Kencana, 2006.
A. Qadri, Eklektisisme Hukum Nasional kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
Abdul  Ghafur  Anshari, Peradilan  Agama  di  Indonesia  Pasca  UU  No.  3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan, Yogyakarta : UII Press, 2007.
Abdul  Halim. Peradilan  Islam  dalam  Politik  Hukum  di  Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2004.
Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, Jakarta: Kencana, 2007.
70 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 19.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
Ahmad Gunaryo, Pergulatan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama  dari  Peradilan  Pupuk  Bawang  Menuju  yang  Sesungguhnya ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Ahmad  Mujahidin, Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Indonesia , Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di  Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta: Kencana, 2008.
Bambang Sutioso dan  Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , Yogyakarta: UII Press, 2005.
Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam Indonesia , Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum , Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.
Chatib  Rasyid  dan  Syaifuddin, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  Dan Praktik Pada Peradilan Agama, Yogyakarta: UII Press, 2009.
Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.
Cik  Hasan  Bisri, Pardilan  Agama  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 1998.
__________, Peradilan  Islam  dalam  Tatanan  Masyarakat  Indonesia, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
Hasbi  Hasan, Kompetensi  Peradilan  Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah , Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
Imam  Syaukani, Rekonstruksi  Epistemoloi  Hukum  Islam  Indonesia  dan Relevansinya  bagi  Pembangunan  Hukum  Nasional ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2006.
I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia) , Jakarta:Sinar Grafika, Cet. 3, 2003.
Jaenal  Arifin, Peradilan  agama  dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2008.
Jaih  Mubarok, Peradilan  Agama  di  Indonesia ,  Bandung:  Pustaka  Bani Quraisy, 2004.
M. Dahlan, Kamus Induk Istilah Ilmiah, Surabaya: Target Press, 2003.
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama , Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
Mahfud MD dkk, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , Yogyakarta: UII Press, 1993.
Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, 2009., 14.
________, Hukum  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia ,  Bandung:  PT  Rafika Aditama, 2011., 135.
Rahmat  Rasyidi  dan  Rais  Rahmad ,  Formalisasi  Syariat  Islam  dalam  Tata Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
Raihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 1994.
Ramli  Hutabarat, Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Perannya dalam Pembinaan Hukum Nasional , (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 19. Dalam Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan .
R .  Tresna, Peradilan  di  Indonesia  dari  Abad  ke  Abad, Jakarta:  Pradnya Paramita, 1978.
Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat , Jakarta : Pradnya, 2003.
Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum Sebuah Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 2001.
Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia  sejak  1942  dan  Apakah  Kemanfaatannya  bagi  Kita  Bangsa Indonesia ,Yogyakarta: Leberti, 1983.
Sulaikin  Lubis, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
Suparman  Usman, Hukum  Islam:  Asas-Asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
Supriadi, Etika  dan  Tanggungjawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia ,  jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1948  tentang  Susunan  dan  Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Mustaufikin : Kompetensi Absolut Peradilan Agama  Analisis Historis-Normatif Dari Zaman Kerajaan Sampai Reformasi
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang
Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  kedua  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  1957  Tentang  Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyyah di Provinsi Aceh
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1957  Tentang  Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah diluar Jawa dan Madura
Laporan studi ekonomi syariah di Mahkamah Agung Sudan
Asep Ridwan, Pengaruh Perluasan Kompetensi Peradilan Agama Terhadap Peningkatan  Kualitas  Hakim    Studi  Penelitian  di  Pengadilan  Agama  Se-Jawa Barat. , www.badilag.net/.../Artikel, 7 mei 2011..
Jaenal  Arifin, Reformasi  Hukum  Dan  Implikasinya  Terhadap  Eksistensi Peradilan Agama Di Indonesia , dalam http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-vi-01.pdf, (25 juni 2011).