TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARATAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
Chintya Cen *
Olsera Indonesia Pratama

## Abstract
Bhayangkara Community Security and Order Development (Bhabinkamtibmas) is the caretaker of the community police in the village / district. Bhabinkamtibmas has the  task  of  carrying  out  a  preventive  function  by  partnering  directly  with  the community.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  effectiveness  of  the implementation  of  the  Bhabinkamtibmas  function  in  the  jurisdiction  of  the  Riau Islands Regional Police as the Bhabinkamtibmas function has been regulated by Indonesian laws and regulations, namely the Regulation of the Head of the National Police  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  3  of  2015  concerning  Community Police, and the Decree of the Chief of Police Number: KEP / 773NII / 2016. This research was conducted using empirical legal research methods by using primary data obtained from interviews, random sampling of activities of the Riau Islands Regional Police Bhabinkamtibmas and activities of Bhabinkamtibmas members of each Polres within the jurisdiction of the Riau Islands Regional Police. The results of  this  study  are  that  the  implementation  of  Bhabinkamtibmas  functions  in  the jurisdiction of the Riau Islands Regional Police has been carried out in accordance with  the  applicable  laws  and  regulations.  However,  the  implementation  of  the Bhabinkamtibmas function of the Riau Islands Regional Police has not been fully effective. The ineffective implementation of the Bhabinkamtibmas function is due to the  unavailability  of  laws  and  regulations  that  specifically  regulate  the Bhabinkamtibmas  function,  the  limited  number  of  members  of  the  Riau  Islands Regional  Police  Bhabinkamtibmas,  and  limited  facilities  for  the  Riau  Islands Regional Police.
Keywords : Effectiveness, Community Security and Order, Riau Islands Regional Police

## Abstrak
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) merupakan  pengemban  polisi  masyarakat  di  desa/kelurahan.  Bhabinkamtibmas memiliki tugas mengemban fungsi preventif dengan cara bermitra secara langsung dengan  masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  efektivitas pelaksanaan  fungsi  Bhabinkamtibmas  dalam  wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah Kepulauan  Riau  sebagaimana  fungsi  Bhabinkamtibmas  telah  diatur  didalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  yaitu  Peraturan  Kepala  Kepolisian
* Alamat Korespondensi : chintya.uib160162@gmail.com
Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/773NII/2016. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  pengambilan  sampel  data  secara  acak kegiatan  Bhabinkamtibmas  Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  dan  kegiatan anggota Bhabinkamtibmas setiap Polres dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan  Riau.  Adapun  hasil  penelitian  ini  ialah  pelaksanaan  fungsi Bhabinkamtibmas dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau telah dilaksanakan  sejalan  dengan  peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku. Namun pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau belum sepenuhnya efektif. Ketidakefektifan pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas disebabkan tidak tersedianya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur fungsi Bhabinkamtibmas, keterbatasan jumlah anggota
Bhabinkamtibmas  Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau,  keterbatasan  sarana  dan fasilitas bagi Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
Kata  Kunci  :  Efektivitas,  Bhabinkamtibmas,  Kepolisian  Daerah  Kepulauan Riau

## A. Latar Belakang Masalah
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari interaksi sosial di masyarakat. Interaksi merupakan hubungan atau hal saling memberikan aksi. Manusia berinteraksi baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Perkembangan jaman  memberikan  dampak  perubahan  terhadap  pola  pikir,  pola  perilaku maupun pola interaksi dalam kehidupan sosial dimasyarakat. Perubahan pola pikir, pola perilaku serta pola interasksi yang terbentuk dimasyarakat sebagian meningkatkan suatu kemajuan namun dilain sisi justru membentuk timbulnya berbagai bentuk kejahatan. 1
Indonesia merupakan negara hukum yang menjabarkan berbagai bentuk tindak  kejahatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  manusia.  Kejahatan  itu  sendiri diatur  didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan pelaksanaannya  diatur  pula  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP).  Selain  KUHP,  kejahatan  juga  diatur  dalam  beberapa undang-undang  lainnya.  Perbuatan  pidana  selalu  berkaitan  dengan  sifat  dan bentuk  pelanggaran  yang  dilarang  dan  bentuk  pertanggungjawaban  oleh pelaku  berupa  penjatuhan  sanksi  pidana  kurungan  penjara  dan/atau  denda sejumlah uang. 2
Setiap  anggota  masyarakat  berpeluang  menciptakan  berbagai  jenis kejahatan  yang  dapat  mengganggu  keamanan,  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat  sekitarnya.  Disisi  lain,  setiap  personel  masyarakat  megharapkan lingkungan  masyarakat  yang  aman,  tentram  dan  tertib  agar  dapat  senantiasa
1 Ni  Made  Kristiani,  “ Kejahatan  Kekerasa  Seksual  (Perkosaan)  Ditinjau  dari  Perspektif Kriminologi” , Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7, No. 3, Tahun 2014, hal. 372.
2 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 18.
melakukan  aktifitas  sehari-hari.  Dengan  terciptanya  lingkungan  masyarakat yang  aman,  tentram  dan  tertib  akan  meningkatkan  taraf  kehidupan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Namun,  apabila  tidak  dapat  diciptakannya lingkungan masyarakat yang aman, tentram dan tertib maka akan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat dan dapat berpengaruh pada pemenuhan taraf kehidupan.  Demi  terciptanya  tatanan  masyarakat  yang  aman,  tentram  dan tertib,  maka  pemerintah  Indonesia  membentuk  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau  yang  lebih  sering  disebut Polri  merupakan  kepolisian  nasional  di  Indonesia  yang  bertanggung  jawab langsung  dibawah  Presiden.  Polri  mengembang  tugas-tugas  kepolisian  di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri wajib untuk memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat demi menjaga keutuhan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum  yang  berlaku.  Tugas  dan  fungsi  Polri  sendiri  telah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003  Tentang Peraturan Disiplin Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sejalan  dengan  program  pemerintah  terkait  dengan  paket  kebijakan hukum jilid II, terdapat tiga fokus yaitu penataan regulasi, perluasan bantuan hukum  dan  jaminan  rasa  aman.  Pada  fokus  jaminan  rasa  aman,  maka pemerintah  mengembangkan  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas)  untuk membangun sistem peringatan dini terhadap tindak kejahatan. 3 Konsep Polmas tersebut dibakukan pada 13 Oktober 2005 melalui Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/737/X/2005 4 dimana  Polmas  tersebut  merupakan  kebijakan  baru  yang harus diterapkan oleh seluruh jajaran Polri. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun  2015,  disebutkan  bahwa  Polmas  merupakan  sebuah  kegiatan  untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan personel Polri dan masyarakat dalam mendeteksi  dan  mengidentifikasi  permasalahan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  (Kamtibmas)  dilingkungan  serta  menemukan  pemecahan masalahnya. 5
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang biasa disebut Bhabinkamtibmas, merupakan pengemban polisi masyarakat di desa/kelurahan.  Bhabinkamtibmas  memiliki  tugas  untuk  mengemban  fungsi preventif  dengan  cara  bermitra  dengan  masyarakat  secara  langsung. Bhabinkamtibmas  memiliki  wewenang  untuk  menyelesaikan  masalah, mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  sebagai  bentuk  tindak  lanjut dalam  pemeliharaan  keamanan  lingkungan,  mendatangi  tempat  kejadian perkara  serta  mengawasi  aliran  kepercayaan  masyarakat  yang  dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
3 Admin, “Ini 3 Agenda Paket Reformasi Jilid II”
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt587e0fdb06ea8/ini-3-agenda-paket-reformasi-hukum- jilid-ii/, diunggah pada 17 Januari 2017.
4 Indonesia, Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/737/X/2005
5 Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015
Berdasarkan  Laporan  Analisa  dan  Evaluasi  Data  Kriminalitas  Tindak Pidana  Umum  Pada  Ditreskrimum  dan  Satreskrimum  Jajaran  Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Bulan September 2018 terkait dengan pertahanan dan keamanan  didapati  hasil  secara  umum  situasi  keamanan  wilayah  hukum Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  masih  kondusif  namun  disertai  dengan beberapa  kasus  kriminalitas  di  Kota  Batam  seperti  curanmor,  curas,  curat, perdagangan  narkoba, human  trafficking ,  hingga  aksi  teroris.  Berdasarkan hasil  analisa  dan  evaluasi  laporan,  gangguan  kamtibmas  (keamanan  dan ketertiban masyarakat) bulan agustus 2018 mengalami kenaikan sebanyak 56 kasus  atau  8%  dibandingkan  bulan  sebelumnya  dan  tingkat  kemampuan penyelesaian  perkara  mengalami  kenaikan  sebesar  12  kasus  atau  6% dibandingkan dengan bulan sebelumnya 6 .
Oleh  karena  itu,  Penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Efektivitas  Pelaksanaan  Fungsi  Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)  dalam  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  Kepulauan Riau.

## B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  fungsi  Bhabinkamtibmas  dalam  wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau?
2. Bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  fungsi  Bhabinkamtibmas  dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  yang  ditujukan  untuk  menganalisis  permasalahan  yang dirumuskan  diatas,  dilakukan  dengan  metode  pendekatan  Yuridis  Empiris. Penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  perpustakaan  ini  merupakan penelitian  yang  mengkaji  studi  dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data sekunder seperti seperti peraturan perundang-udangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.Penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil beberapa ide dari Peter Mahmud namun sebagian besar akan mengikuti pola umum yang banyak dilakukan di sekolah hukum di Indonesia  dengan  tetap  mengacu  pada  pola  penelitian  dalam  studi  politik hukum.
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini yaitu  dengan  cara  mengumpulkan  (dokumentasi)  data  sekunder  berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, literatur, makalah,  dan  bahan  kepustakaan  lainnya  yang  berhubungan  erat  dengan
6 Hernowo Yuliantor, “Laporan Analisa dan Evaluasi Data Kriminalitas Tindak Pidana Umum Pada Ditreskrimum dan Satreskrimum Jajaran Polda Kepri Bulan Oktober 2018”.
http://kepri.polri.go.id/pid/wp-content/uploads/2018/11/LAPBUL-ANEV-DATA- KRIMINALITAS-BULAN-OKT-2018.pdf, diunggah pada 19 November 2018.
masalah yang penulis teliti.Peneliti melakukan studi dokumen terhadap buku- buku  dan  literatur-literatur  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini  untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis fungsi Bhabinkamtibmas dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1) Hasil Penelitian
Menelaah  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Nomor:Kep/773/VII/2016)  tentang  Buku  Pintar  Bhabinkamtibas,  setiap personel  Bhabinkamtibmas  memegang  peranan  penting  didalam  masyarakat. Tugas  pokok  Bhabinkamtibmas  adalah  membina  masyarakat  agar  dapat terciptanya  keadaan  yang  memberikan  keuntungan  atau  manfaat  dalam pelaksanaan  tugas  Polri  di  desa/kelurahan.  Tugas-tugas  yang  dilaksanaan memiliki kaitan yang erat dengan fungsi Bhabinkamtibmas.
Tugas lainnya yang harus diemban oleh seorang Bhabinkamtibmas meliputi melakukan pembinaan kepada warga sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran  atau  partisipasi  masyarakat,  mencitpakan  kesadaran  dan  ketaatan masyarakat  terhadap  hukum  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Personel  Bhabinkamtibmas  juga  perlu  menjalin  hubungan  yang  baik  dengan tokoh-tokoh desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan  sesepuhnya  disuatu  desa/kelurahan  agar  dapat  melaksanakan  kegiatan kerjasama serta membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Setiap personel Bhabinkamtibmas dibekali dengan wawasan dan kemampuan mendeteksi dini terhadap  isu  atau  permasalahan  yang  berkembang  di  masyarakat  sehingga Bhabinkamtibmas dapat  melakukan upaya preventif atau solusi  yang sifatnya mengantisipasi  potensi  ganggungan  dan  ambang  gangguan  yang  terjadi  di masyarakat  agar  selanjutnya  tidak  berkembang  menjadi  gangguan  nyata kamtibmas.
Bhabinkamtibmas  terus  melakukan  inovasi-inovasi  terbaru.  Inovasi  yang baru diluncurkan adalah sebuah aplikasi android berbasis online untuk personel Binmas. Aplikasi tersebut dinamakan Go-Binmas. Aplikasi Go-Binmas dapat mengirimkan dan menyimpan laporan kegiatan per-Bhabinkamtibmas, laporan kegiatan  per-Polsek,  laporan  kegiatan  per-Polres,  menampilkan  ranking  dari personel  Binmas,  berita,  rencana  kegiatan,  grafik  per  kegiatan  dan  grafik  20 besar.
Aplikasi  Go-Binmas  diharapkan  dapat  mempermudah  sistem  pelaporan kegiatan.  Proses  pelaporannya  dapat  dilakukan  secara real  time baik  dalam keadaan  ada  maupun  tanpa  adanya  jaringan  internet.  Jika  keadaan  internet sedang  tidak  stabil  atau  tidak  ada  jaringan  internet,  maka  sistem  akan  secara otomatis  melakukan  proses  pengiriman  laporan  ke  server  setelah  terlacak jaringan  internet.  Laporan  melalui  aplikasi  Go-Binmas  dapat  disertai  dengan foto  yang  mana  foto-foto  tersebut  diambil  secara real  time atau  diambil  dari galeri  android  namun  dengan  pembatasan  waktu  dari  tanggal  laporannya.
Laporan  yang  masuk  akan  secara  otomatis  terhimpun  dan  sistem  akan melakukan pemberian ranking atas Bhabinkamtibmas yang aktif.
Personel  Bhabinkamtibmas  diberikan  beberapa  fasilitas,  sarana  dan prasarana  dari  Mabes  Polri  untuk  menjalankan  tugasnya.  Fasilitas  tersebut berupa  kendaraan  motor  (Ranmor  R2  Patroli  berupa  Honda  Verza  150cc lengkap  dengan  kelengkapan  pendukungnya),  speedboat  air,  dan  handphone BOS (Binmas Online System).
Ditreskrimum  bertugas  untuk  menyelenggarakan  dan  membina  fungsi Reskrimum  yang  meliputi  kegiatan-kegiatan  penyelidikan  dan  penyidikan tindak  pidana  umum.  Laporan  analisa  dan  evaluasi  ini  menunjukan  angka kriminalitas  tindak  pidana  umum  yang  dilaporkan  dan  diselesaikan  oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
Adapun  tindak  pidana  yang  sering  terjadi  adalah  kesengajaan  masyarakat untuk  menimbulkan  kebakaran,  pencemaran  nama  baik,  kelalaian  yang menimbulkan kebakaran, perkosaan, pengeroyokan, palsu  surat  (penggelapan surat,  keterangan  palsu,  penggelapan  tanda  tangan),  perjudian,  TKI  Ilegal, penganiayaan  ringan,  penganiayaan  berat,  pencurian  biasa,  pencurian  berat, curanmor,  pencurian  ringan,  pencurian  dengan  kekerasan,  peras  dan  ancam, penggelapan, penipuan, tipu gelap, pengrusakan barang, penjambretan, orang hilang,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  penemuan  mayat,  perbuatan  cabul, terkait  perlindungan  anak,  tentang  tanah  (terkait  perkarangan  rumah  atau halaman  rumah),  pengrusakan  dan  pencurian,  bunuh  diri,  meninggal  dunia, kecelakaan kerja dan penadahan.

## 2) Pembahasan
Berdasarkan  data-data  yang  Penulis  peroleh  diatas,  Penulis  melakukan pengolahan  dan  penganalisaan  data  sesuai  dengan  judul  yang  diteliti  terkait efektivitas  pelaksanaan  fungsi  Bhabinkamtibmas  dalam  wilayah  hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

## 1. Pelaksanaan  Fungsi  Bhabinkamtibmas  Kepolisian  Daerah  Kepulauan Riau
Mengkaji  Keputusan  Kapolri  Nomor  :  KEP/773NII/2016  yang diterbitkan  tanggal  29  Juli  2019  tentang  Buku  Pintar  Bhabinkamtibmas, bahwa setiap personel Bhabinkamtibmas memiliki fungsi untuk :
a. membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas;
b. melayani  masyarakat  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan permasalahan kamtibmas;
c. membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku;
d. memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat;
e. mendinamisir aktivitas masyarakat yang bersifat positif;
f. mengkoordinasikan  upaya  pembinaan  kamtibmas  dengan  perangkat desa/kelurahan, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya.
Berdasarkan  laporan  kegiatan  harian  yang  dilaksanakan  oleh Binmas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau maupun personel Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, didapati hasil bahwa fungsi Bhabinkamtibmas telah terlaksana sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor  :  KEP/773NII/2016  dan  Perkap  Nomor  3  Tahun  2015  tentang Polmas.  Adapun  perincian  fungsi  Bhabinkamtibmas  dan  kegiatan  yang dilaksanakan dirincikan sebagai berikut :
a. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas
Pelaksanaan fungsi  pertama dilaksanakan dalam  3 kegiatan utama yaitu  kegiatan  sambang,  kegiatan  himbuan  dan  kegiatan  pembinaan.
Penulis  berfokus  pada  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  personel Bhabinkamtibmas  di  masing-masing  Polres  dalam  wilayah  hukum Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau,  dimana  dalam  3  bulan  terakhir (bulan  oktober,  bulan  november  dan  bulan  desember  tahun  2019) personel  Bhabinkamtibmas  Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  telah melakukan himbauan sebanyak 783x kegiatan sambang, 369x kegiatan himbauan dan 619x kegiatan pembinaan.
Kegiatan sambang maupun himbauan dilaksanakan secara langsung door  to  door kepada  setiap  warga  binaannya  maupun  secara  massal dengan  mengadakan  kegiatan  Basembang  Bercerita  di  fasilitas  umum wilayah  setempat.  Kegiatan-kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  tanggal tertentu di setiap bulannya.
Penulis mengambil beberapa contoh himbauan dan pembinaan yang dilaksanakan.  Secara  garis  besar  himbauan  yang  diberikan  terkait dengan  himbauan  kepada  masyarakat  untuk  selalu  menjaga  keadaan lingkungan  sekitar  agar  tetap  aman,  kondusif  dan  tertib.  Masyarakat dihimbau  untuk  selalu  mewaspadai  setiap  pendatang  baru  yang memasuki  wilayah  tempat  tinggal  mereka.  Bilamana  terjadi  hal-hal yang dicemaskan atau tidak diinginkan, warga dapat sesegera mungkin menghubungi personel Bhabinkamtibmas setempat.
Pembinaan  yang  dilaksanakan  seperti  membina  masyarakat  untuk melaksanakan kembali sistem siskamling di setiap kampung, tujuannya untuk  menjaga  keadaan  kamtibmas  yang  kondusif  dan  aman.  Seiring dengan perkembang isu nasional. Ini berkaitan dengan  himbauan yang diberikan  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  lebih  bijak  dalam menggunakan media sosial dan menyebarkan berita yang mereka dapati.
Dalam hal  ini personel  Bhabinkamtibmas membina masyarakat  untuk tidak  turut  menyebarkan  berita  bohong  atau  ujaran  kebencian  yang dapat  menyebabkan  perpecahan  kebangsaan.  Dalam  menyampaikan materinya, personel Bhabinkamtibmas menerangkan bahwa menyebarkan  berita  bohong  atau  ujaran  kebencian  merupakan  tindak pidana yang dapat berakibat pemberian saksi pidana kepada orang yang melakukannya.
b. Melayani  masyarakat  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan permasalahan kamtibmas
Fungsi melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan  kamtibmas  adalah  pengadaan  PAM.  PAM  merupakan kegiatan menjaga pengamanan dan keamanan diwilayah binaan setiap personel Bhabinkamtibmas.
Berdasarkan  laporan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  personel
Bhabinkamtibmas  di  setiap  Polres  dalam  wilayah  hukum  Kepolisian Daerah  Kepulauan  Riau,  pada  3  bulan  terakhir  yaitu  bulan  oktober,
november dan desember tahun 2019 telah dilaksanakan PAM sebanyak 46x.

## c. Membina  ketertiban  masyarakat  terhadap  norma-norma  yang berlaku
Terkait  dengan  fungsi  membina  ketertiban  masyarakat  terhadap norma-norma  yang berlaku, kegiatan  yang sering dilaksanakan adalah himbauan  dan  pembinaan.  Contohnya  himbauan  terkait  radikalisme yang  sedang  menjadi  isu  nasional.  Masyarakat  dihimbau  untuk  lebih mewaspadai ajaran-ajaran radikalisme yang bertentangan dengan norma di masyarakat dan ajaran agama.
Bhabinkamtibmas  menghimbau  kepada  masyarakat  bahwa perkembangan  ajaran  radikalisme  tidak  mengenal  orang  perorangan maupun  suatu  kelompok  tertentu.  Selain  bertentangan  dengan  moral, norma dan nilai-nilai keagamaan, radikalisme juga bertentangan dengan 4  pilar  kebangsaan.  Kegiatan  himbauan  seperti  ini  yang  sering  di berikan  kepada  masyarakat  dalam  fungsi  menjaga  norma-norma  yang berlaku.
d. Memediasi  dan  memfasilitasi  upaya  pemecahan  masalah  yang terjadi di masyarakat
Bhabinkamtibmas  memiliki  fungsi  untuk  memediasi  dan memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Kegiatan yang  sering  terjadi  di  masyarakat  adalah  perbedaan  pendapat  antar warga,  saling  tersinggung  satu  sama  lain,  bahkan  permasalah  rumah tangga seperti KDRT, perselisihan suami-istri, dan sebagainya.
Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan oleh personel Bhabinkamtibmas dengan pemecahan  masalah, meredakan situasi yang sedang  tidak  kondusif,  sebagai  penengah  konflik  antar  pihak.  Hal  ini terbukti  telah  dilaksanakan  personel  Bhabinkamtibmas  dalam  laporan kegiatan personel  Bhabinkamtibmas per Polres dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau selama 3 bulan terakhir yaitu bulan oktober, november dan desember tahun 2019 sebanyak 16x pemecahan masalah.

## e. Mendinamisir aktivitas masyarakat yang bersifat positif
Bhabinkamtibmas memiliki memiliki peran sebagai promotor dalam mendinamisir  aktivitas  masyarakat  yang  bersifat  positif.  Untuk menjalankan fungsinya, Bhabinkamtibmas mengajak serta masyarakat melakukan  beberapa  kegiatan  rutin  seperti  gotong  royong  dan  bakti sosial.
Berdasarkan  laporan  kegiatan  Bhabinkamtibmas  dalam  3  bulan terakhir  yaitu  bulan  September,  oktober  dan  november  tahun  2019 didapati bahwa personel Bhabinkamtibmas Polres pada wilayah hukum
Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  telah  melaksanakan  total  gotong royong sebanyak 51x dan bakti sosial sebanyak 44x.
Kegiatan gotong royong dan bakti sosial dilaksanakan pada waktu tertentu  dan  juga  mengikuti  isu/permasalahan  yang  terjadi  saat  itu.
Contohnya  beberapa  waktu  lalu  terjadi  bencana  alam  banjir  di Kecamatan  Nongsa,  Bhabinkamtibmas  turut  membantu  warga  dalam membersihkan rumah dan barang-barang yang terkena dampak banjir.
Kegiatan  bakti  sosial  juga  dilaksanakan  oleh  Bhabinkamtibmas yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya. Contohnya saat Kepri dilanda  kabut  asap  akibat  kebakaran  hutan  beberapa  waktu  lalu, Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau bersama jajaran Dokter Bhayangkara membagikan masker gratis dan pengobatan gratis untuk mencegah ISPA pada warga setempat.
f. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat  desa/kelurahan,  Babinsa  dan  pihak-pihak  terkait lainnya
Fungsi  mengkoordinasikan  upaya  pembinaan  kamtibmas  dengan perangkat desa/kelurahan, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya telah dilaksanakan  Bhabinkamtibmas  tiap  Polres  dalam  wilayah  hukum Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau.  Kegiatan  yang  berhubungan dengan  fungsi  tersebut  adalah  kegiatan  rapat  koordinator,  latihan kemampuan dasar Bhabinkamtibmas, musyawarah rencana pembangunan (musrembang), dan shalat bersama warga setempat.
Berdasarkan  laporan  kegiatan  personel  Bhabinkamtibmas  tiap
Polres dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, pada 3  bulan  terakhir  yaitu  bulan  September,  oktober  dan  november  telah dilaksanakan  rapat  koordinator  sebanyak  36x,  musrembang  sebanyak 13x,  dan  latihan  kemampuan  dasar  Bhabinkamtibmas  untuk  seluruh Polres dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Salah satu  tujuan  dilaksanakannya  kegiatan  tersebut  adalah  untuk meningkatkan solidaritas dan sinergitas antara Polri dengan masyarakat. Berdasarkan laporan penelitian yang telah dilaksanakan, Penulis menilai bahwa  pelaksanaan  fungsi-fungsi  Bhabinkamtibmas  telah  dijalankan sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Kapolri, Perkap Polri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
2. Efektivitas  Pelaksanaan  Fungsi  Bhabinkamtibmas  Kepolisian  Daerah Kepulauan Riau
Penulis mengaitkan pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah  Kepulauan  Riau  dengan  teori  efektivitas  hukum  yang  dicetuskan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto suatu masalah hukum yang  timbul  tidak  terbatas  pada  suatu  kepatutan  atau  ketaatan  terhadap hukum  itu,  tapi  mencakup  efek  dari  hukum  terhadap  suatu  perilaku  baik bersifat  positif  maupun  negatif  dan  faktor  penegak  hukumnya.  Menurut Soerjono  Soekanto  terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  dijadikan  suatu indikator efektivitas hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum,  faktor  sarana  dan  fasilitias,  faktor  masyarakat  dan  faktor kebudayaan.
Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dikaitkan dengan jumlah tindak pidana  yang  terjadi  pada  tahun  2018  dan  2019.  Dengan  kehadiran Bhabinkamtibmas,  diharapkan  dapat  dilakukannya  upaya  preventif terhadap  tindak  pidana  di  wilayah  Kepulauan  Riau.  Dengan  rendahnya tindak  pidana  yang  terjadi,  maka  tindakan  represif  akan  semakin  rendah. Represif  merupakan  suatu  tindakan  pengendalian  sosial  yang  dilakukan setelah suatu tindak pidana telah terjadi.
Pada Juli-Desember 2018 telah dilaporkannya 1658 kasus tindak pidana dalam  wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  dan  terdapat 1418 kasus yang dapat diselesaikan. Sedangkan pada Juli-Desember 2019 telah  dilaporkannya  1713  kasus  tindak  pidana  dalam  wilayah  hukum Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  dan  terdapat  1065  kasus  yang  dapat diselesaikan.  Tindak  pidana  yang  terjadi  pada  tahun  2019  mengalami peningkatan  sebanyak  55  kasus  dibandingkan  pada  tahun  2018.
Meningkatnya  tindak  pidana  pada  tahun  2019  menandakan  bahwa  fungsi Bhabinkamtibmas sebagai upaya preventif belum terlaksana secara efektif.
1)  Faktor hukumnya sendiri
Menurut  Soerjono  Soekanto,  hukum  akan  efektif  jika  dapat memiliki  unsur  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan.  Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling fundamental. Menurut Hans  Kelsen, hukum  yang dapat  memberikan keadilan adalah tatanan hukum  yang  positif,  yaitu  suatu  tatanan  yang  dapat  bekerja  secara sistematis.  Dengan  demikian,  keadilan  adalah  keadilan  yang  sudah tertuang  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan kata lain, adanya kesesuaian antara prosedur dengan substansi sehingga keadilan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. 7
Kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  aspek  dalam  kehidupan hukum. Arti daripada kepastian itu sendiri adalah hukum berkehendak untuk  menciptakan  kepastian  dalam  hubungan  antar  orang  dalam
7 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta:  Rajawali Pers, 2019. hal. 57.
masyarakat.  Dalam  proses  penegakan  hukum  perlu  memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku sehingga kepastian hukum dalam hal ini dapat berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Kemanfaatan hukum  berarti  hukum  yang  diciptakan  diharapkan  dapat  memberikan manfaat kepada orang banyak.
Fungsi  Bhabinkamtibmas  telah  diatur  dalam  Keputusan  Kapolri Nomor: KEP/773NII/2016. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi untuk :
a. membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas;
b. melayani  masyarakat  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan permasalahan kamtibmas;
c. membina  ketertiban  masyarakat  terhadap  norma-norma  yang berlaku;
d. memediasi  dan  memfasilitasi  upaya  pemecahan  masalah  yang terjadi di masyarakat;
e. mendinamisir aktivitas masyarakat yang bersifat positif;
f. mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya. Berdasarkan Pasal 26 Perkap Nomor 3 Tahun 2015, Bhayangkara Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (Bhabinkamtbmas) merupakan pengemban Polmas di desa/kelurahan yang memiliki fungsi dalam:
a. melaksanakan sambang kepada masyarakat dengan mendengarkan keluhan dan permasalahan kamtibmas;
b. membimbing  masyarakat  dibidang  hukum  dan  kamtibmas  untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas;
c. menyebarluaskan  informasi  yang  berkaitan  dengan  pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
d. memberikan  pelayanan  kepolosian  kepada  masyarakat  yang memerlukan;
e. menggerakan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
f. melaksanakan konsultasi;
g. fasilitasi kepada masyarakat dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Jika  dilihat  dari  aturan  hukum  yang  mengatur  fungsi Bhabinkamtibmas terdapat aturan yang berbeda antara Perkap Nomor 3
Tahun  2015  tentang  Polmas  dengan  Keputusan  Kaporli  Nomor: KEP/773NII/2016. Hal ini menjadikan aturan fungsi Bhabinkamtibmas menjadi lebih banyak dan fungsi Bhabinkamtibmas tidak terfokus pada suatu fungsi. Selain memberikan bimbingan atau membina masyarakat terkait  kamtibmas,  Bhabinkamtibmas  harus  menggerakan  kegiatan positif di  masyarakat,  memediasi dan memfasilitasi  upaya pemecahan masalah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bhabinkamtibmas juga  melaksanakan  fungsi  Polri dalam bentuk lain  diluar  daripada  2  peraturan  diatas.  Bhabinkamtibmas  turut menerima  pengaduan  permasalahan  dari  masyarakat  dan  melakukan
patroli dilingkungan sekitar masyarakat. Dengan kegiatan yang begitu banyak diemban Bhabinakmtibmas dan keadaan fungsi
Bhabinkamtibmas  yang  tidak  terfokus,  maka  pelaksanaan  fungsi
Bhabinkamtibmas menjadi tidak efektif.
2)  Faktor penegak hukum. Penegak  hukum  disini  berkaitan  dengan  pihak  yang  membentuk atau  menerapkan  suatu  hukum.  Dalam  arti  luas,  aparatur  penegak hukum  disini  berkaitan  dengan  institusi  penegak  hukum  dan  aparat penegak  hukum.  Sedangkan  dalam  artian  sempit,  penegak  hukum berarti aparatur kepolisian, kehakiman, kejaksaan, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga pemasyarakatan. Setiap aparatur penegak hukum memilik tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. Jika dilihat dari segi kuantitas, dapat dikatakan pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas masih belum efektif. Jumlah personel Bhabinakmtibmas  saat  ini  masih  sangat  terbatas  tidak  sesuai  dengan sebagaimana  mestinya.  Harapannya  adalah  1  (satu)  personel Bhabinkamtibmas  untuk  1  (satu)  kelurahan/desa  namun  pada Bhabinkamtibmas  Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau,  seorang personel  Bhabinkamtibmas  harus  merangkap  untuk  menjalankan fungsinya  di  beberapa  wilayah  binaan.  Hal  ini  menyebabkan Bhabinkamtibmas  dibeberapa  Polres  di  Kepulauan  Riau  harus merangkap kerja untuk beberapa wilayah binaan.
Dengan  kurangnya  personel  Bhabinkamtibmas,  maka  sangat berpengaruh  terhadap  kualitas  pelaksanaan  fungsi  Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Pelaksanaan fungsi menjadi tidak efektif, tidak maksimal dan tidak terfokus pada 1 (satu) wilayah binaan. Sehingga,  dapat  Penulis  katakan  bahwa  pelaksanaan  fungsi Bhabinkamtibmas dari faktor penegak hukum masih belum efektif.
3)  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Fasilitas  pendukung  secara  sederhana  dapat  dikatakan  sebagai dasar  yang  dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan hukum.  Fasilitas  pendukung  mencakup  tenaga  SDM  (sumber  daya manusia)  yang  berpendidikan  dan  terampil,  peralatan  yang  memadai, keuangan yang mencukupi, organisasi yang baik dan sebagainya. Setiap  personel  Bhabinkamtibmas  telah  dibekali  dengan  sarana, prasarana dan fasilitas seperti pakaian lengkap personel Bhabinkamtibmas,  kendaraan  bermotor,  handphone, speedboat untuk lintas  laut.  Berbagai  inovasi  terus  dikembangkan  sesuai  dengan perkembangan  era  saat  ini  seperti  fasilitas  aplikasi  Go  Binmas  yang diluncurkan untuk merekap kegiatan-kegiatan harian Bhabinkamtibmas oleh  masing-masing  personel  Bhabinkamtibmas  di  setiap  Polres. Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  juga  meluncurkan  aplikasi  Lapor
yang disediakan bagi masyarakat yang ingin melaporkan permasalahan kamtibmas.
Bhabinkamtibmas  Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  dibekali dengan banyak kendaraan bermotor roda 2 yang mana menurut Penulis kurang  sesuai  dengan  keadaan  geografis  Kepulauan  Riau  yang mayoritas  berbatasan  langsung  dengan  perairan  laut  lepas  sehingga untuk bertugas dari 1 wilayah ke wilayah lainnya, sarana dan fasilitas yang  cocok  adalah  kendaraan  perairan  seperti speedboat .  Saat  ini Bhabinkamtibmas  Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  sudah mendapatkan  fasilitas speedboat air,  namun speedboat yang  tersedia saat  ini  masih  belum  bisa  mengakomodir  seluruh  kegiatan Bhabinkamtibmas sepenuhnya. Jumlah speedboat yang tersedia masih terbatas dan fungsi speedboat yang tersedia tidak sesuai dengan keadaan Kepulauan Riau. Speedboat yang tersedia adalah  jenis speedboat untuk perairan dangkal seperti didanau sehingga tidak cocok dengan keadaan perairan laut lepas di wilayah Kepulauan Riau.
Fasilitas  lain  yang  belum  memadai  adalah  upah  atau  tunjangan kerja  atau  anggaran  bagi  personel  Bhabinkamtibmas  dalam melaksanakan  fungsinya  yang  masih  sangat  terbatas.  Sebagian  besar personel  Bhabinkamtibmas  mengeluarkan  gaji  pribadi  dalam melaksanakan  inovasi  untuk  membantu  masyarakat  sehingga  inovasi dan kegiatan yang dapat dilakukan menjadi terbatas dan tidak maksimal.
Dengan  beberapa  contoh  diatas,  Penulis  menilai  pelaksanaan fungsi  Bhabinkamtibmas  jika  dilihat  dari  faktor  sarana  dan  fasilitas masih belum efektif. Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas  maka  diperlukannya  penambahan  dan  pembaruan pemberian  fasilitas  sesuai  dengan  kebutuhan  per  wilayah  dan kegiatannya.
4)  Faktor masyarakat
Efektivitas  suatu  hukum  juga  bergantung  pada  masyarakat.
Penegakkan hukum memiliki tujuan untuk mencapai ketentraman dan keamanan di dalam masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum  membuat  hukum  sulit  ditegakkan.  Dengan  menegakkan kebiasaan  masyarakat  untuk  taat  hukum  serta  melakukan  sosialisasi berkala  dengan  mengikutsertakan  seluruh  lapisan  masyarakat  akan membuat  hukum  dapat  diterapkan  dengan  efektif  sebagai  sarana pengatur  perilaku  masyarakat  sehingga  dapat  tercipta  kondisi lingkungan dan masyarakat yang aman, kondusif dan tentram.
Demi  mencapai  tujuan  masyarakat  yang  tentram  dan  aman kegiatan-kegiatan berbasis ketaatan dan kesadaran hukum dilaksanakan dengan  memberikan  penyuluhan,  himbauan  maupun  kegiatan pembinaan kepada masyarakat baik secara door to door maupun dalam kegiatan desa oleh Bhabinkamtibmas.
Berdasarkan data  penelitian laporan kegiatan Bhabinkamtibmas, masyarakat menyambut kehadiran dan setiap kegiatan Bhabinkamtibmas  dengan  antusiasme  yang  tinggi.  Hal  ini  tergambar dari keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan Bhabinkamtibmas. Masyarakat juga bersedia untuk mengikuti arahan-arahan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Sehingga  Penulis  menilai  pelaksanaan  fungsi  Bhabinkamtibmas  jika dilihat dari faktor masyarakatnya sudah efektif.
5)  Faktor kebudayaan
Faktor  kebudayaan  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan masyarakat.  Hukum  dapat  mendorong  dan  memberikan  dampak perubahan  sosial  terhadap  kebudayaan  yang  tumbuh  dan  berkembang dalam masyarakat.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  suatu  sikap  tindak  perilaku  hukum dianggap  efektif  apabila  sikap,  tindakan  atau  perilaku  menuju  pada tujuan yang dikehendaki. Undang-Undang dapat menjadi efektif apabila peranan  yang  dilakukan  penegak  hukum  dan  masyarakat  semakin mendekati  apa  yang  diharapkan  oleh  undang-undang  dan  sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.
Fungsi Bhabinkamtibmas adalah membina ketertiban masyarakat terhadap  norma-norma  yang  berlaku  dan  meningkatkan  aktifitas masyarakat  yang  bersifat  positif.  Kedua  fungsi  tersebut  berkaitan dengan  faktor  kebudayaan  dalam  teori  efektivitas  hukum  Soerjono Soekanto karena dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan positif dan pembinaan  norma-norma  masyarakat  dapat  membentuk  karakteristik perilaku masyarakat agar dapat menuju tujuan hukum dan sesuai dengan undang-undang.
Berdasarkan  data  penelitian  laporan  kegiatan  Bhabinkamtibmas Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau,  Bhabinkamtibmas  Kepolisian Daerah Kepulauan Riau  melaksanakan aktivitas  positif secara berkala dan berkelanjutan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan seperti kegiatan pembinaan,  himbauan,  penyuluhan,  penanganan  permasalahan kamtibmas,  gotong  royong,  bakti  sosial,  kegiatan  keagamaan  dan kegiatan-kegiatan  lainnya.  Bhabinkamtibmas  mampu  menumbuhkan kebudayaan melakukan kegiatan-kegiatan positif di masyarakat.
Pelaksanaan  kegiatan  Bhabinkamtibmas  tidak  hanya  berfokus pada salah satu etnis/agama/atau budaya, melainkan secara menyeluruh kepada  setiap  masyarakat  tanpa  memandang  suatu  etnis/agama/atau budaya. Sehingga Penulis menilai, pelaksanaan fungsi
Bhabinkamtibmas dilihat dari faktor kebudayaan sudah efektif.

## E. Kesimpulan
Kesimpulan  atas  penelitian  terkait  Efektivitas  Pelaksanaan  Fungsi Bhabinkamtibmas Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau:
1. Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau telah melaksanakan fungsi Bhabinkamtibmas sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Polmas dan Keputusan Kapolri Nomor : KEP/773NII/2016. Pelaksanaan  fungsi-fungsi  Bhabinkamtibmas  dilaksanakan  dengan kegiatan-kegiatan  bersama  masyarakat  seperti  kegiatan  himbauan, pembinaan,  pengamanan  keamanan  lingkungan  (siskamling),  sambang, pemecahan  masalah,  gotong  royong,  pendampingan  dana  desa, musrembang, bakti sosial, pelatihan kemampuan dasar Bhabinkamtibmas, dan  sebagainya.  Kegiatan-kegiatan  positif  ini  sejalan  dengan  fungsi Bhabinkamtibmas  dan  perannya  sebagai  ujung  tombak  Polri  dalam membangun  sinergitas  dengan  masyarakat,  membangun  kesadaran masyarakat akan norma-norma dan hukum yang berlaku serta sebagai upaya preventif  tindak  kejahatan  dan  memelihara  lingkungan  agar  tetap  dalam keadaan yang aman, tentram dan kondusif.
2. Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau masih  belum  efektif.  Terlihat  dari  hasil  perbandingan  terjadinya  tindak pidana  pada  tahun  2019  mengalami  peningkatan  sebanyak  55  kasus dibandingkan tahun 2018.
Faktor-faktor yang masih belum efektif, sebagai berikut:
a. Faktor hukumnya sendiri, saat ini fungsi Bhabinkamtibas diatur didalam beberapa  literatur  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang berbeda dan fungsi Bhabinakmtibmas diatur dalam jumlah yang cukup banyak.  Bhabinkamtibmas  juga  melaksanakan  fungsi  diluar  daripada yang  telah  diatur  pada  Perkap  Polri  Nomor  3  Tahun  2015  dan  Surat Keputusan Polri Nomor KEP/773NII/2016. Sehingga Bhabinkamtibmas tidak dapat berfokus pada suatu fungsi tertentu dan berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas.
b. Faktor penegak hukum, secara kuantitas jumlah personel Bhabinkamtibmas  Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  masih  sangat terbatas  sehingga  mengharuskan  seorang  personel  Bhabinkamtibmas melaksanakan  fungsinya  untuk  beberapa  wilayah  binaan  sekaligus. Dengan jumlah personel Bhabinkamtibmas yang terbatas namun banyak fungsi  yang  harus  dilaksanakan  maka  akan  sangat  mempengaruhi kualitas pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas menjadi tidak maksimal.
c. Faktor  sarana  dan  fasilitas,  jumlah  sarana  dan  fasilitas  yang  tersedia masih  terbatas  dan  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  diwilayah Kepulauan Riau yang terbagi menjadi beberapa wilayah kepulauan dan berbatasan  langsung  dengan  perairan  laut  lepas.  Selain  itu,  masih minimnya  upah  atau  anggaran  untuk  melaksanakan  inovasi-inovasi personel Bhabinkamtibmas dan kegiatan di masyarakat.
Sedangkan faktor-faktor yang sudah efektif sebagai berikut:
a. Faktor  masyarakat,  kehadiran  dan  kegiatan  Bhabinkamtibmas  sangat disambut  antusias  oleh  masyarakat.  Mayoritas  masyarakat  bersedia untuk ikut serta pada setiap kegiatan yang diadakan Bhabinkamtibmas dan  mengikuti  arahan/bimbingan  dari  Bhabinkamtibmas  untuk  turut menjaga keadaan lingkungan yang aman dan tentram.
b. Faktor  budaya,  Bhabinkamtibmas  melaksanakan  kegiatan-kegiatan positif  secara  rutin  dan  berkala.  Bhabinkamtibmas  menumbuhkan kebiasaan kegiatan positif tersebut untuk hidup dimasyarakat sehingga dapat  tercapai  masyarakat  yang  kondusif  dan  situasi  lingkungan  yang aman dan tentram.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
Soekanto,  Soerjono, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

## JURNAL
Kristiani,  Ni  Made,  “ Kejahatan  Kekerasa  Seksual  (Perkosaan)  Ditinjau  dari Perspektif  Kriminologi, Jurnal  Magister  Hukum  Udayana, Vol.7,  No.  3,
Tahun 2014.

## INTERNET
Admin, “Ini 3 Agenda Paket Reformasi Jilid II” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt587e0fdb06ea8/ini-3-agenda- paket-reformasi-hukum-jilid-ii/. Diunggah pada 17 Januari 2017. Hernowo  Yuliantor,  “Laporan  Analisa  dan  Evaluasi  Data  Kriminalitas  Tindak Pidana Umum Pada Ditreskrimum dan Satreskrimum Jajaran Polda Kepri Bulan Oktober 2018”. http://kepri.polri.go.id/pid/wp- content/uploads/2018/11/LAPBUL-ANEV-DATA-KRIMINALITAS-
BULAN-OKT-2018.pdf, diunggah pada 19 November 2018.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU Nomor 2 Tahun 2002.
Indonesia. Pemolisian Masyarakat. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015. Indonesia.  Kebiajakan  dan  Strategi  Penerapan  Model  Perpolisian  Masyarakat.
Keputusan Kapolri No. Pol. SKep/737/X/2005.
Indonesia.  Buku  Pintar  Bhabinkamtibmas.  Keputusan  Kapolri  Nomor Skep/773NII/2016.