## PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KOTA MAKASSAR

## Andriani
Universiti Teknologi Malaysia Email: andri.ondong@gmail.com

## Mahani Mokhtar
Universiti Teknologi Malaysia Email: p-mahani@utm.my
Abstrak :  Krisis  keuangan yang  melanda  Indonesia  pada  1996-1999  membawa  dampak banyaknya  siswa  putus  sekolah  dasar.  Kenaikan  harga  bahan  bakar  minyak  pada  2004 ditakutkan  membawa  akibat  yang  sama.  Untuk  memberikan  dukungan  kepada keluarga miskin,  mulai  pada  tahun  2005  pemerintah  Indonesia  membuat  program  dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  untuk  sekolah  dasar  sampai  sekolah  menengah  pertama. Kebijakan ini kemudian diikuti oleh program pendidikan gratis yang diprogramkan oleh berbagai pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan  pembiayaan  pendidikan  khususnya  mengenai  biaya  operasional  di  sekolah dasar  di  Kota  Makassar,  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  desain  studi  kasus  dan menerapkan analisis tematik. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan dengan  meminta  tanggapan  dari  pejabat  pemerintah  di  tingkat  daerah,  anggota  DPRD, penggiat  LSM  dan  responden  di  tingkat  sekolah  serta  menafsirkan  pelaksanaan/ penerapan  pembiayaan  pendidikan  di  sekolah  dasar  melalui  wawancara,  dokumen  dan observasi.  Temuan  penelitian  ini  menemukan  bahwa  masih  terdapat  pungutan  terhadap orang tua siswa, biaya operasional sekolah ternyata belum  mencukupi untuk  memenuhi semua  keperluan  pembelajaran  di  sekolah,  serta  indikasi  kurangnya  transparansi  antara kepala  sekolah  dengan  guru-guru  serta  orang  tua  siswa.  Selanjutnya  didapati  bahwa sekolah  yang  menjadi  sampel,  ternyata  kurang  melibatkan  komite  sekolah  dan  tidak adanya  pegawai  administrasi  di  sekolah  dasar.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini menyarankan masih perlu penambahan biaya operasional sekolah, perlunya transparansi dan  perlunya  perbaikan  penggunaan  dana di sekolah serta perlunya  pengadaan pegawai administrasi di sekolah dasar.
Kata Kunci :  Pembiayaan Pendidikan, Pendidikan Dasar
Abstract : Asia financial crisis in Indonesia on 1996-1999 impacted many students drop out  from  primary  schools.  Rising  of  petrol  price  on  2004  could  led  to  same  situation. Started in 2005 the government of Indonesia implemented School Operational Assistance Program  (BOS)  to  primary  and junior  secondary  schools to  support  poor families. This was followed by a free educational program that is programmed by several province and district/city  governments.  This  study  analyzes  the  practice  of  financing  education, particularly regarding operational costs in primary schools in Makassar, South Sulawesi, Indonesia.  The  approach  used  is  a  qualitative,    using  case  studies  design  and    applied thematic  analysis.  This  research  was  conducted  through  field  research  by  asking responses from the local government officers, parliament members, NGO, principals and teachers at the school level as well as interpreting practices in primary school financing through interviews, documents and observations. The study found that there are still levy money  collecting  from  student's  parents,  amount  of  school  operating  costs  provided  is

## JPD: Jurnal Pendidikan Dasar
P-ISSN 2086-7433  E-ISSN 2549-5801
not enough to meet all the needs of learning in schools, lack of transparency between the principals with teachers and student's parents. Further, it is found that the school did not involve the school committee and the lack of administrative staff in primary schools. It is suggested that, they need additional school operating costs, apply transparent mechanism and  improve  the  management  of  the  use  of  funds  in  schools  and  recruitment  of administrative staff in primary schools.
Keywords :Financing Education, Basic Education

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  hak  azasi manusia  yang  memegang  peranan  penting dalam  mewujudkan  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  dalam  pembangunan bangsa  dan  negara.  Pada  pelaksanaannya, pendidikan  tidak  terlepas  dari  masalah pembiayaan.  Mulai  dari  pendidikan  dasar sampai  pendidikan  tinggi,  pendidikan memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit.

## Konsep Biaya Pendidikan
Di  dalam  pendidikan,  biaya  terbagi atas biaya tidak langsung atau indirect cost dan  biaya  langsung  atau  direct  cost (Ghozali,  2005;  Idris,  2010;  Supriadi, 2003).  Biaya  langsung  yaitu  biaya  yang dikeluarkan bagi kepentingan proses belajar mengajar  (Idris,  2010).  Sedangkan  yang termasuk  biaya  tidak  langsung  diantaranya gaji guru, biaya pengangkutan pelajar, jajan dan  biaya  kesehatan  pelajar  (Supriadi, 2003).  Selain  biaya  tersebut,  Supriadi  juga menambahkan  biaya  pribadi,  biaya  sosial, biaya  dalam  bentuk  uang  dan  bukan  uang.
Dalam  aspek  anggaran  pendidikan,  hal  ini terdiri dari dua komponen yaitu, penerimaan  (pendapatan)  dan  pengeluaran (belanja).  Menurut  sifatnya,  biaya  dibagi kedalam biaya tetap dan investasi/ pembangunan  (Supriadi,  2003).  Sedangkan
(Psacharopoulos,  1996)  membagi  biaya pendidikan ke dalam unit cost setiap siswa, biaya  umum  dan  biaya  kesempatan  yang hilang (pada saat melaksanakan pendidikan).
Pembiayaan pendidikan sendiri merupakan segala bentuk pengeluaran yang dilakukan  atau  segala  sumber  daya  yang dinilai dengan uang, yang digunakan untuk aktivitas pendidikan (DBEI, 2011; Ghozali, 2005;  Mulyono,  2010;  Supriadi,  2003). Menurut (Hallak, 1985) pengeluaran keluarga  untuk  pendidikan  yaitu  uang sekolah  yang  dikeluarkan  serta  banyaknya dana  hasil  yang  mesti  dibayar,  serta pengeluaran  alternatif  yang  merupakan pendapatan yang hilang karena menyekolahkan anak-anak.
(Psacharopoulos,  1995)  yang  melihat  dari sudut pandang negara, mengatakan terdapat biaya  yang  ditimbulkan  oleh  siswa  sendiri iaitu pendapatan yang akan diterima selama belajar  serta  bayaran  yang  diakibatkan selama belajar.

## Pelaksanaan  Pembiayaan  Pendidikan  di Dunia
Berbagai  negara  pola  pembiayaan pendidikannya  sangat  beragam,  di  negara Belanda misalnya, Kementerian Pendidikan membiayai  pendidikan  formal  kecuali Pendidikan  Pertanian,  dimana  uang  yang diperoleh  berasal  dari  dana  hasil  dengan
jumlah  yang  sangat  terbatas  (Nur,  2001). Kemudian menurut Nur, dari uang tersebut 21%  dialokasikan  untuk  pendidikan  dasar pada  tahun  1992.  Selanjutnya  Canton  & Webbink  (dalam  Bendavid-hadar,  I.,  & Ziderman,  2010)  mengatakan  bahwa, pemerintah Belanda memberikan sumbangan  yang  lebih  besar  kepada  siswa yang  miskin  yang  bukan  warga  negara Belanda dibanding siswa yang miskin yang merupakan warga Belanda sendiri. Berdasarkan  gambaran  di  atas  kelihatan bahwa  pemerintah  di  negara  lain  terutama negara-negara  maju  sangat  memperhatikan pendidikan,  bukan  saja  terhadap  warga negaranya  tetapi  juga  terhadap  warga negara  lain  yang  turut  tinggal  atau bersekolah di negara mereka.
Sedangkan  di Iran pendidikan dibiayai  oleh  pemerintah  dan  pada  tahun 1990-1991, terdapat biaya kira-kira US $ 1 triliun  (32%  dari  GDP)  untuk  pendidikan dasar  dan  pendidikan  menengah,  anggaran pendidikan disediakan  oleh  pemerintah sebanyak  90%  (Nur,  2001).  Menurut  Nur, pada  waktu  itu,  pada  dasarnya  sekolah- sekolah  negeri  sudah  tidak  memungut bayaran,  namun  tetap  ada  sumbangan  dari orang  tua  untuk  penyelenggaraan  sekolah, selain  itu  sekolah  swasta  juga  bayarannya murah  dan  anggaran  untuk  pendidikan adalah  20%  dari  anggaran  pemerintah  dan
gaji  guru  adalah  90%  dari  anggaran pendidikan.
Untuk  negara  Jepang,  pemerintah disana  menyediakan  biaya  pendidikan secara bersama-sama (pemerintah pusat dan pemerintah  daerah)  (NCEE,  2017;  Nur, 2001). Biaya tersebut berasal dari pajak dan sumber-sumber  lain    (Nur,  2001).  Pada tahun 1994 pemerintah Jepang mengeluarkan 3.6% biaya untuk pendidikan  dari  GNP-nya  dan  itu  berarti 9,9%  dari  jumlah  keseluruhan  pengeluaran pemerintah (Nur, 2001).

## Pelaksanaan  Pembiayaan  Pendidikan  di Indonesia
Di  Indonesia  peraturan  pelaksanaan pembiayaan pendidikan diatur dalam Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.19  tahun 2005 dan PP No.48 tahun 2008. Kedua PP tersebut  pada  umumnya  membicarakan pembiayaan  pendidikan  yang  terdiri  atas; biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.  Walaupun  pada  PP  No.48  tahun 2008  penyebutannya  berbeda  tetapi  pada intinya  sesuai  dengan  pembiayaan  yang terdapat dalam PP No.19 tahun 2005. Biaya investasi dan biaya operasional inilah  yang dimaksudkan sebagai  unit  cost  pendidikan dalam PP No.19 tahun 2005.
Pada  masa  Orde  Baru,  pengelolaan sentralistik kurang mendorong sekolah agar
kreatif mengembangkan organisasi sekolah, kurikulum,  mengembangkan  partisipasi masyarakat  serta  mengelola  fasilitas  dan sumber  belajar  (Firman  &  Tola,  2008). Pada masa sentralisasi sampai desentralisasi  hambatan  yang  dihadapi dalam  bidang  pendidikan  tidak  jauh berbeda  diantaranya  masalah  kurangnya biaya  operasional  dan  fasilitas  pendidikan (Toyamah,  N.,  &  Usman,  2004).  Menurut Cellini,  Ferreira,  F.,  &  Rothstein,  (2008) fasilitas sekolah yang buruk dapat mengganggu  proses  belajar  dan  pada akhirnya  dapat  mengganggu  hasil  belajar siswa.  Ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah perlu  lebih  memperhatikan  lagi  masalah keuangan dan masalah prasarana pendidikan di Indonesia.
Terbatasnya anggaran yang diberikan  oleh  pemerintah  mengakibatkan mahalnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk sekolah. Misalnya saja di salah satu sekolah menengah  di  Makassar,  siswa  yang  masuk sekolah  menengah  diminta  membayar sumbangan  antara  Rp  4  juta  sampai  Rp  7 juta  per  siswa  (Ombudsman,  2013b). Kurangnya  anggaran  pendidikan  perlu mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah. Jika  pemerintah  mewajibkan  pendidikan dasar maka pemerintah  harus menyediakan segala-galanya dengan gratis dengan jumlah yang cukup (Bray, 2000). Selain itu terdapat juga masalah penggunaan
keuangan  yang  tidak  sepenuhnya  diteliti tetapi  lebih  banyak  untuk  penggunaan perbaikan  fisik  sekolah  dan  bukan  untuk bahan pengajaran (Deffous, 2011).
Menurut (Saputra, W., Tasya, A.Y., &  Andrean,  2006)  mengenai  penggunaan anggaran, sebagian anggaran ternyata tidak digunakan bagi peningkatan kualitas pendidikan.  Pada  tahun  2005  penggunaan dana  yang  pengalokasiannya  untuk  siswa miskin yang berbentuk beasiswa atau hibah buku atau peralatan, tetapi pada kenyataannya  pihak  sekolah  mengurangi keuangan  untuk  siswa  miskin,  misalnya dana transportasi dialihkan untuk membayar  honorarium  guru  (World  Bank dalam  AIP,  2010).  Gambaran  di  atas menunjukkan  bahwa  penggunaan  dana tersebut  meleset  dan  dapat  menghalangi proses belajar mengajar di sekolah.
Selain  itu,  terdapat  juga  masalah banyaknya siswa yang tidak memiliki buku, bahkan  setelah  orang  tua  dan  para penyumbang  memberikan  tambahan  dana (McMahon,  &  Boediono,  2001). Penelitian McMahon,  W.  W.,  &  Appiah,  (2001)  juga menunjukkan  bahwa  antara 33%  hingga 43%  siswa  di  sekolah  dasar  tidak mempunyai  buku  di  empat  mata  pelajaran utama.  Padahal  buku  merupakan  investasi yang  paling  murah  dibanding  yang  lain (McMahon,    &  Appiah,  2001).  Sedangkan
untuk  iuran  sekolah,  walaupun  iuran sekolah  telah  dihapuskan  di  sekolah  dasar, tetapi  siswa  seringkali  masih  diwajibkan membayar iuran dengan nama lain (Suwaryani dalam McMahon, 2001).
Permasalahan mengenai  sumbangan orang tua siswa bagi pembiayaan pendidikan,  di  satu  sisi  pendidikan  dasar dianggap wajib dan faedah sosialnya begitu besar    maka  pendidikan  dasar  harus  bebas dari pembayaran untuk semua anak-anak 7- 15 tahun. Di sisi lain karena anggaran siswa sangat  terbatas  dan  karena  pendidikan merupakan  tanggung  jawab  pemerintah, masyarakat  dan  keluarga,  bukan  hanya pemerintah  yang  memiliki  tanggung  jawab bagi  membantu  keuangan  sekolah  tetapi juga  keluarga  dan  masyarakat  (McMahon, W.  W.,  Suwaryani,  N.,  2001).  Untuk mengurangi beban keluarga, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan  pada  tanggal  5  Mei  1998  yang membebaskan  pembayaran  BP3,  SPP  dan pembayaran  ujian  nasional  dan  beberapa keuangan  lain,  sehingga  akibatnya  pihak sekolah bingung bagaimana menanggulangi kekurangan  dana  akibat  kebijakan  baru pemerintah  tersebut  (Hartono  &  Ehrmann, 2001).
Di  daerah  Bandung,  pada  tingkat pendidikan  dasar,  masalah  yang  dihadapi khususnya  dalam  hal  keuangan  pendidikan
adalah masih banyak sekolah yang kekurangan buku paket dan alat pengajaran, serta fasilitas lainnya sehingga menyulitkan guru  melaksanakan  proses  pembelajaran yang  sesuai  dengan  kebutuhan  siswa (Kurniady,  2011).  Timbulnya  masalah tersebut  di  sebabkan  oleh  kemampuan pengelolaan  sumber  daya  manusia  baik pada  tingkat  pemerintah  daerah  maupun  di sekolah  dasar,  juga  dukungan  dana  yang belum  mencukupi  atau  pengalokasian  dana yang  kurang  tepat  bagi  mendukung  proses belajar  yang  sesuai  dengan  kebutuhan pembelajaran (Kurniady, 2011).
Hal  lain  juga  terjadi  di  Makassar dengan  terdapatnya  dana  pembangunan untuk  gedung  sekolah  (ruang  belajar)  di Kantor  Dinas  Pendidikan  Kota  Makassar sebesar  Rp  13,85  milyar  yang  belum  di gunakan  hingga  bulan  Agustus  2011, karena    belum  adanya  petunjuk  teknis penggunaaan dana (Telstar, 2011). Sementara  pada  waktu  tersebut  puluhan bangunan sekolah dasar di Makassar masih kekurangan  ruang  belajar  (Telstar,  2011), padahal ruang belajar merupakan prasarana belajar yang sangat penting dan tidak boleh ditunda pengadaannya. Hal ini menunjukkan  bahwa  kurangnya  perhatian dari  pihak  pemerintah  untuk  memenuhi SPM  (standar  pelayanan  minimal)  sekolah serta kualitas sarana prasarana sekolah.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan  desain  study  kasus,  yang dipilih  untuk mendapatkan gambaran secara  menyeluruh  mengenai  pelaksanaan pembiayaan  pendidikan    (Creswell,  2010; Denzin,  N.  K  &  Lincoln,  2009;  Janesick, 2009;  Yin,  2003)  khususnya  di  sekolah dasar di Makassar. Penelitian ini merupakan studi penggunaan biaya operasional  di  sekolah  dasar  yang  berasal dari pemerintah daerah (Program Pendidikan  Gratis  dan  program  Sekolah Bersubsidi  Penuh)  dan  pemerintah  pusat (Program Dana BOS) serta sumbangan dari orang tua siswa.
Penelitian ini dilaksanakan di Makassar  pada  awal  tahun  2014,  pada tingkat  pemerintahan  daerah  dan  pada sekolah  dasar.  Penelitian  ini  menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumen,  wawancara  secara  mendalam serta observasi. Pendokumenan dan wawancara  dilaksanakan  pada  tingkat daerah, sedangkan observasi, pendokumenan dan wawancara dilaksanakan pada tingkat sekolah. Dokumen  yang  dikumpulkan  diantaranya APBD 2013, Perwali Sekolah Gratis, DPA- SKPD 2012, Laporan pertanggung jawaban dana  BOS,  Laporan  pertanggung  jawaban dana  Gratis,  dan  Laporan  pertanggung
jawaban Tambahan dana BOS dari sekolah. Pada tingkat sekolah, responden wawancara berasal dari lima kepala sekolah dasar,  lima  ketua  komite  sekolah  dan  lima orang  guru.  Sekolah  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  dua  sekolah  yang  digolongkan dalam  sekolah  standar  plus  (sekolah  yang dulunya  adalah  sekolah  unggulan),  dua sekolah  yang  digolongkan  sekolah  standar (sekolah  dengan  jumlah  siswa  lebih  dari 200  orang)  dan  satu  sekolah  yang digolongkan  dalam  sekolah  biasa  (sekolah dengan  jumlah  siswa  kurang  dari  200 orang).  Pada  tingkat  daerah,  responden berasal  dari  dua  orang  anggota  DPRD Makassar  bidang  pendidikan,  dua  orang pejabat  di  kantor  walikota,  lima  orang pejabat  di  Kantor  Dinas  Pendidikan  Kota dan tiga orang pejabat di Kantor Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Provinsi,  serta  ketua  Dewan  Pendidikan Kota,  Ketua  Dewan  Pendidikan  Provinsi, dan seorang dari LSM.
Semua data hasil wawancara ditranskripsi lengkap dan ditabulasi, kemudian  dilakukan  pengkodean  (coding) untuk melakukan identifikasi. Analisis data yang  digunakan  adalah  analisis  tematik, dimana  kode  yang  sama  dikelompokkan untuk  dicari  tema  yang  sesuai.  Tema  yang muncul  kemudian  dilakukan  verifikasi  dan dilihat  hubungannya  dengan  tema-tema yang  lain  dari  proses  pengkodean.  Diskusi
dan analisis lebih  lanjut berdasar dari tema yang ada tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian yang diperoleh,  pelaksanaan  pembiayaan  di sekolah masih banyak kekurangan. Perbedaan jenis sekolah juga menyebabkan berbedanya  kebijakan  yang  dilakukan  oleh setiap sekolah. Beberapa tema yang muncul dari analisis data diantaranya:

## Pungutan Terhadap Orang Tua Siswa
Hasil  wawancara  diperoleh  bahwa masih  terdapat  sekolah  yang  menerima sumbangan  dari  komite  sekolah.  Tetapi umumnya  sekolah  tersebut menyebut sumbangan  itu  dengan  istilah  “partisipasi orang tua siswa”.  Sekolah tetap menerima sumbangan  dari  masyarakat/  orang  tua siswa  yang  akan  memberi  bantuan  dengan ikhlas.  Hal  tersebut  diuraikan  oleh  salah seorang  guru  dari  sebuah  sekolah  yang digolongkan ke dalam sekolah standar plus, dalam wawancara berikut:
Peneliti  :  Apa  di  sekolah  ibu  masih  menerima bantuan dari orang tua siswa?
Responden  :  iya,  tapi  tidak  menyuruh  atau memaksa, sukarelanya atas inisiatif sendiri
Sumbangan  yang  diberikan  orang tua  sesuai  kebutuhan  sekolah.  Pengadaan sumbangan  serta  jumlahnya  ditentukan dalam  rapat  komite  sekolah  tetapi  tidak
dipaksakan  bagi  yang  tidak  mampu. Penggunaannya untuk pembangunan gedung, pengadaan peralatan atau perawatan  serta  aktivitas,  baik  yang terdapat  dalam  daftar  pembiayaan  dana BOS  sesuai  buku  panduan  dana  BOS maupun aktivitas yang tidak terdapat dalam daftar  pembiayaan  dana  BOS.  Aktivitas seperti  acara  perpisahan  siswa  kelas  VI pelaksanaannya  berdasarkan  inisiatif  dari orang  tua.  Salah  satu  yang  dibiayai  belum lama  ini  dengan  menggunakan  dana  dari orang  tua  yaitu  perbaikan  pintu  pagar  dari satu  sekolah  yang  tergolong  sekolah standar  plus.  Hal  tersebut  diuraikan  oleh seorang  guru  seperti  dalam  wawancara berikut:
Peneliti  :Bantuan apa saja yang diberikan?
Responden:  seperti  baru-baru  ini  pintu  pagar  jatuh, jadi ada bantuan sekedarnya dari orang tua siswa.
Selain  biaya  yang  telah  disebutkan di atas, dalam penelitian ini ditemukan pula pembiayaan  yang  dikeluarkan  orang  tua siswa  jika  anaknya  pindah  ke  sekolah  lain. Biaya  tersebut  pengalokasiannya  adalah untuk  pembelian  baju  olahraga  dan  baju batik  serta  untuk  pembelian  buku  dan  ada pula untuk  biaya  administrasi.  Hal  tersebut diuraikan  oleh  seorang  ibu  dari  seorang siswa  yang  anaknya  pindah  ke  sekolah tempat  penelitian  ini  dilaksanakan,  yang
juga merupakan anggota LSM. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara berikut:
Peneliti  :  Apa  di  sekolah  ibu  masih  terdapat pembiayaan?
Responden:  di  sekolah  anak  saya  masih  terdapat biaya  pindah  sekolah.  Ada  uang  beli  baju, beli buku dan ada uang administrasi.
Pembayaran siswa baru yang pindah dari  sekolah  lain  ditentukan  oleh  sekolah tersebut,  walaupun  sampai  saat  ini  tidak ada  peraturan  resmi  mengenai  biaya  bagi siswa  baru  yang  pindah  dari  suatu  sekolah ke sekolah lain.

## Partisipasi Orang Tua (Komite Sekolah)
Komite  sekolah  merupakan  suatu lembaga  persatuan  orang  tua  siswa  yang berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan yang memberikan pertimbangan, dukungan tenaga, dan fasilitas serta kontrol pada tingkat sekolah. Ada dua ketua komite sekolah  dari  lima  sekolah  dalam  penelitian ini yang tidak pernah mengikuti musyawarah  mengenai  perumusan  RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) di  sekolah.  Ketua  komite  tersebut  berasal dari  sekolah  yang  digolongkan  sekolah standard, berikut uraiannya:
Peneliti  :  Apa  bapak  pernah  diundang  untuk mengadakan musyawarah penggunaan dana di sekolah?
Responden  :  seingat  saya  belum  pernah  dipanggil bu, disitulah kesenjangan yang sebenarnya. Di  satu  sisi  kami  diharapkan  memberikan tandatangan  bagi  pengeluaran  dana.  Tetapi
pada  saat  dana  telah  diperoleh  kami  tidak dimintai  atau  kami  tidak  ikut  memberikan pertimbangan dalam musyawarah mengenai penggunaan dana tersebut.
Sedangkan  seorang  ketua  komite sekolah  dari  sekolah  yang  tergolong sekolah  biasa,  ketika  ditanya  mengenai  hal yang sama, beliau menyatakan:
Responden:  ...  saya  tidak  punya  waktu  ...  Kalau musyawarah  pernah  saya  ikuti  satu  kali tetapi dilaksanakan pada hari libur.
Peneliti : Jadi kalau Bapak tidak ada waktu, apa ada yang menggantikan bapak untuk mengikuti musyawarah di sekolah ?
Responden: tidak ada..

## Penggunaan Dana di Sekolah
Penggunaan dana BOS diatur dalam panduan penggunaan dana  yang setiap saat berkembang  yang  dikarenakan  adanya perubahan  tuntutan  dalam  pelaksanaan pembiayaan  tersebut.  Salah  satu  tugas  dan tanggung jawab tim pengelola BOS sekolah adalah  mengumumkan  banyaknya  dana yang diterima, dikelola dan yang digunakan sekolah  di  papan  pengumuman  sekolah yang  ditandatangani  oleh  kepala  sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah. Papan pengumuman  atau  biasa  disebut  papan bicara,  ini  diletakkan  di  tempat  yang  dapat dilihat  oleh  semua  orang  yang  datang  ke sekolah, karena pemasangan papan pengumuman merupakan salah satu kriteria adanya transparansi di sekolah. Berdasarkan  hasil  observasi  dan  hasil
analisis  dokumentasi,  diperoleh  bahwa hanya  dua  sekolah  yang  jelas  menuliskan dan menunjukkan penerimaan dan penggunaan  dana  di  papan  bicara  di sekolah  tersebut.  Kedua  sekolah  tersebut adalah  sekolah  yang  digolongkan  dalam sekolah  standar  plus.  Selain  itu  diperoleh juga  bahwa  dari  ke  lima  sekolah  tersebut, guru-guru di tiga sekolah iaitu sekolah yang tergolong  sekolah  biasa  dan  dua  sekolah yang  tergolong  sekolah  standard,  tidak mengetahui  mengenai  penggunaan  dana  di sekolah.  Selanjutnya  dalam  wawancara terhadap  seorang  pejabat  di  Kemdikbud Provinsi  dan  seorang  lagi  pejabat  di  Dinas Pendidikan  Kota    menyatakan  hal  yang senada, seperti berikut:
Responden  1:  Tidak  ada  keterbukaan  kepala sekolah,  banyak  guru  yang  mengeluh, meminta  uang  tetapi  tidak  ada,  walaupun semua telah diatur, mereka telah menyusun RAKS,  dan  kebutuhan  sesuai  RAKS tersebut.  Guru  meminta  uang  tidak  ada, biaya yang kecil-kecil juga tidak ada, ...”
Responden  2:  ada  beberapa  sekolah  yang  belum secara  maksimum  transparan  mengenai pengelolaan keuangan. Berarti samar-samar dalam  memberikan  maklumat  di  beberapa sekolah.  Tetapi  secara  umum  sudah terbuka.”
Berdasarkan  hasil  dokumentasi,  observasi dan  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  masih  terdapat  sekolah  yang  belum transparan  dalam  pengelolaan  pembiayaan di sekolah.
Pada  panduan  penggunaan  dana  BOS, penerimaan  dana  dilakukan  pada  triwulan pertama.  Waktu  keterlambatan  berkisar satu  sampai  dua  bulan.  Untuk  triwulan pertama,  dana  yang  diterima  kadang- kadang  pada  bulan  februari.  Sedangkan untuk  triwulan  ke  tiga,  dana  BOS  diterima bulan  april.  Keterlambatan  terjadi  karena sekolah lambat memasukkan laporan pertanggungjawaban  ke  dinas  pendidikan kota. Dana pendidikan gratis juga terlambat cair  sekitar  enam  bulan.  Salah  seorang pengelola  dana  BOS  di  kementerian pendidikan dan kebudayaan provinsi menguraikan dalam wawancara berikut:
Peneliti  :  Bagaimana  dengan  pencairan  dana  BOS pak lancar atau gimana ?
Responden  :  ...  Memang  itu  bisa  saja  terjadi keterlambatan tapi keterlambatan itu  bukan menghitung  bulan.  Tidak  sama  tahun  2005 semester I saja yang sudah januari itu nanti terbayar  di  bulan  april  karena  baru  muncul SK  penanggung  jawab  dan  sebagainya. Waktu  dialihkan  juga  di  kabupaten  kan proses  pencairannya  ketat  sekali,  ada semester  I  nanti  bulan  maret,  semester  2 nanti  bulan  juli,  sehingga  mungkin  pusat mengambil alih dan limpahkan ke provinsi.
Salah seorang kepala sekolah yang digolongkan  dalam  sekolah  standard,  juga menguraikan hal tersebut dalam wawancara berikut:
Peneliti : Apakah selama ini  dana pendidikan  gratis tidak lambat diperoleh?
Responden : Kalau dana pendidikan gratis karena itu adalah  kewenangan  pemerintah  provinsi
dengan  pemerintah  daerah,  ini  yang terkadang terlambat.
Peneliti  :  kalau  tahun-tahun  sebelumnya  pak, memang biasa lambat seperti itu?
Responden  :  iya  itu  tadi  saya  katakan  kadangkala tidak  tepat  di  panduan  penggunaan  dana dengan  kenyataan  sebenarnya,  karena  di panduan  penggunaan  dana,  dana  diperoleh di  awal  triwulan  tetapi  kadangkala  lambat, nanti  kadangkala  di  bulan  ke dua  bahkan pernah juga di bulan terakhir baru dananya keluar.
Berdasarkan hasil observasi diperoleh  bahwa,  orang  tua  siswa  masih membeli  sebahagian  buku  paket  bagi anaknya  karena  buku  di  sekolah  tidak mencukupi  untuk  setiap  siswa,  dan  hanya LKS  (Lembaran  Kerja  Siswa)  yang dibagikan  untuk  setiap  siswa.  Semua pembayaran gratis kecuali jika ada pembelian  buku  tambahan.  Setiap  anak dibagikan buku paket  dan  LKS.  Umumnya yang  dibagikan  dan  dibawa  pulang  ke rumah adalah LKS itupun tidak semua mata pelajaran  ada  LKSnya.  Sedangkan  buku paket  hanya  digunakan  di  sekolah  itupun terkadang  satu  buku  paket  digunakan  oleh dua  siswa,  atau  tiga  orang  siswa  bahkan terkadang satu buku paket digunakan untuk empat  siswa    karena  buku  paket  hanya sedikit.
Pemerintah  pada  saat  ini  hanya mampu  memberikan  sebuah  buku  untuk setiap  siswa.  Hal  tersebut  di  jelaskan  oleh
salah  seorang  kepala  sekolah  dari  sekolah standar. Beliau menyatakan:
Peneliti  :  bagaimana  pandangan  Bapak  mengenai pembiayaan di sekolah saat ini ?
Responden: pengadaan buku untuk siswa selama ini hanya  satu  siswa  satu  buku.  Semestinya kebutuhannya 8 – 10 buku persiswa, sesuai mata pelajaran. Pemerintah sekarang hanya memenuhi  kebutuhan  satu  buku  untuk  satu siswa.
Menurut  panduan  penggunaan  dana BOS  diuraikan  bahwa  pembelian  sebuah buku dialokasikan untuk setiap siswa dalam setiap  mata  pelajaran.  Oleh  karena  itu seharusnya  siswa  memperoleh  buku  sesuai dengan jumlah mata pelajaran.

## Pegawai Administrasi  Sekolah
Tidak  adanya  tenaga  administrasi atau  bendahara  di  sekolah  dasar  dapat mengganggu  proses  belajar  mengajar, karena  yang  mengelola  administrasi  atau sebagai  bendahara  adalah  guru  yang mengajar  di  sekolah.  Hal  ini  terjadi  karena guru  juga  harus  melaksanakan  tugas utamanya  yaitu  mengajar.  Apalagi  guru kelas  yang  harus  selalu  berada  di  dalam kelas  mulai  dari  siswa  masuk  ke  kelas sampai  pada  saat  selesainya  pelajaran.  Hal ini  diuraikan  oleh  salah  seorang  pengelola dana BOS pada saat wawancara:
Responden:  Kalau  di  SD,  SD  itu  masalah  karena tidak  ada  tenaga  administrasi.  Sehingga guru-guru dipakai sebagai tenaga administrasi,  mana  dia  mesti  mengajar,
mana dia mesti mengerjakan tugas tambahan .
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan  pembiayaan  pendidikan  di sekolah. Walaupun pelaksanaan pembiayaan pendidikan telah ada perubahan  atau  perbaikan,  tetapi  tetap  saja masih terdapat berbagai kekurangan, terutama  kekurangan  dana.  Hal  ini  juga sesuai  dengan  hasil  penelitian  (Fattah, 2009),  (Kurniady,  2011),  (Safaat,  2008), dan  (The  World  Bank.,  2008).  Semestinya pemerintahlah yang bertanggungjawab menyediakan  dana  yang  cukup  bagi pendidikan  dasar  (Bray,  1998,  2002; Muller,  2011;  Paqueo,  &  Sparrow,  2005; Psacharopoulos,
1994). Sebaliknya McMahon
& Suwaryani (2001)
berpendapat bahwa pembiayaan pendidikan juga  merupakan  tanggung  jawab  orang  tua selain  pemerintah.  Masalah  kekurangan dana  ini  merupakan  masalah  pokok  dan masih terjadi secara berkelanjutan.
Pemerintah  harus  mencari  solusi  terbaik, untuk memenuhi pembiayaan pendidikan di sekolah.
Untuk  keterbatasan  ketersediaan buku  paket  dan  kurangnya  fasilitas  belajar di  sekolah,  juga  sesuai  dengan  hasil penelitian  Arfah  (2012),  Kurniady  (2011) dan Toyamah & Usman (2004). Buku paket merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi
proses belajar mengajar, dengan buku paket siswa  dapat  memperoleh  berbagai  ilmu yang  sangat  berguna.  Jika  buku  paket terbatas  maka  dapat  memberikan  pengaruh terhadap  kualitas  siswa,  terutama  yang terjadi pada sekolah biasa. Jadi  pemerintah ataupun  orang  tua  perlu  melengkapi  buku- buku  dan  fasilitas  belajar  lainnya  yang diperlukan oleh siswa.
Selanjutnya  dari  segi  pengelolaan pembiayaan,  kurangnya  transparansi  di sekolah,  hal tersebut sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  McMahon (2001)  dan  Ross,  &  Levacic,  (1999). Transparansi  merupakan  hal  yang  sangat penting  dalam  pembiayaan  karena  dapat mencegah  korupsi.  Jika  sekolah  benar- benar  transparan  dalam  membiayai  segala aktivitas  di  sekolah  maka  masyarakat  akan mempercayai  dan  penggunaan  dana  dapat dikelola  sebaik  mungkin.  Selanjutnya, masih terdapat sekolah yang tidak menyertakan orang tua dalam hal perencanaan  RKAS  di  sekolah.  Hal  ini sesuai dengan hasil penelitian (Karding, A.,
2008) dan (Shoraku, 2008), yang menyatakan  bahwa  hal  tersebut  dapat mengurangi  kontrol  yang  harus  dilakukan oleh  komite  sekolah.  Selanjutnya  masih terdapat  pungutan  yang  dilakukan terhadap orang  tua  siswa.  Hal  ini  terjadi  pada sekolah  yang  digolongkan  dalam  sekolah
standard  dan  sekolah  standard  plus.  Ini sesuai  dengan  kajian  IIEP  (2007)  dan (Ombudsman,  2013b),  tetapi  bertentangan dengan  peraturan  pemerintah,  dimana pemerintah  melarang  pungutan  terhadap siswa  dalam  bentuk  apapun.  Selain  itu sebagian  sekolah  dasar  masih  belum mempunyai  pegawai  administrasi  terutama bendahara. Pengelolaan keuangan di sekolah  hanya  bergantung  kepada  guru yang  ada  sehingga  dapat  menghalangi proses  belajar  mengajar,  karena  guru bertugas  mengajar  di  kelas  sekaligus mengelola  pembiayaan  di  sekolah.  Jadi seharusnya  pemerintah  perlu  mengangkat tenaga  administrasi  terutama  yang  dapat mengelola  keuangan di sekolah dasar .

## IMPLIKASI
Pelaksanaan  kebijakan  pembiayaan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  masih memiliki  berbagai  masalah,  antara  lain; penyaluran pembiayaan yang masih menggunakan  rekomendasi  yang  tidak sesuai aturan  yang ditetapkan dalam  juknis dana BOS, terjadi keterlambatan penyaluran  dana,  terjadinya  kesalahan pendataan  dan  kurangnya  transparansi. Secara keseluruhan masih terdapat berbagai masalah  mengenai  pembiayaan  pendidikan diantaranya  masalah  efisiensi,  efektivitas dan  transparansi.  Padahal  dalam  PP  No.17 Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan telah diuraikan  bahwa    pemerintah  menetapkan kebijakan untuk menjamin efisiensi, efektivitas  dan  akuntabilitas    dalam pendidikan. Karena itu disarankan perlunya perbaikan pengelolaan pembiayaan pendidikan  dari  pihak  pemerintah  maupun kepala sekolah sehingga tujuan pembiayaan pendidikan dapat tercapai
Usaha  pemerintah  dalam  upaya membantu  masyarakat  miskin  dengan adanya  kebijakan  pembiayaan  ini  perlu  di apresiasi.  Walaupun  demikian  perlu  di dorong  agar  pemerintah  pusat,  pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, memberikan peranan/ pelayanan yang lebih baik lagi dari sebelumnya demi tercapainya pelayanan  pendidikan  maksimal.  Selain  itu terbatasnya unit cost yang diberikan dapat berdampak  kepada  kualitas  pelajar,  dan perlunya  penambahan unit  cost demi tercapainya kualitas pendidikan yang diharapkan.  Oleh  karena  itu  disarankan kepada  pemerintah  khususnya  pemerintah daerah/  Kota  Makassar  agar  menambah dana  pembiayaan  pendidikan,  perlunya perbaikan pendataan siswa miskin, perlunya transparansi dari pihak stakeholder daerah.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan pembiayaan pendidikan  di  sekolah  dasar  di  Makassar,
masih  mempunyai  banyak  kekurangan  dan masih  memerlukan  banyak  peningkatan, terutama  dalam  hal  ketercukupan  dana. Selanjutnya  terbatasnya  buku  dan  fasilitas belajar lainnya. Selain itu masalah pengelolaan  keuangan  di  sekolah.  Sekolah seharusnya lebih transparan dengan melibatkan  orang  tua  dalam  perencanaan mengenai pembiayaan di sekolah, sehingga orang  tua  dan  masyarakat  dapat  menjadi pengawas  bagi  penggunaan  dana  di sekolah.  Selain  itu  pemerintah  juga  perlu memikirkan pengangkatan tenaga administrasi  di  sekolah  supaya  tidak membebani  guru-guru  di  sekolah  dan  guru dapat fokus mengajar siswa di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
AIP. (2010). Financial Performance Report 2009 .
Arfah, S. R. (2012). Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran di SD Inpres Tamajene Kota Makassar . UNHAS. Retrieved from http://repository.unhas.ac.id/handle/12 3456789/1671
Bendavid-hadar, I., & Ziderman, A. (2010). A New Model for Equitable and Effi cient Resource Allocation to Schools : The Israeli Case A New Model for Equitable and Efficient Resource Allocation to Schools : The Israeli
Case, (4822).
Bray, M. (1998). Financing education in developing Asia: Themes, tensions, and policies. International Journal of Educational Research , 29 (7), 627– 642. https://doi.org/10.1016/S0883- 0355(98)00053-6
Bray, M. (2000). Community partnerships in education: Dimensions, variations and implications, (April), 52 p. Bray, M. (2002). The costs and financing of education: trends and policy implications . The Costs and Financing of Education: Trends and Policy Implications (Vol. 22).
https://doi.org/10.1016/S0272- 7757(03)00023-2
Cellini, S. R., Ferreira, F., &, & Rothstein,
J. (2008). The Value of School
Facilities: Evidence from a Dynamic Regression Discontinuity Design, 50. https://doi.org/10.3386/w14516 Creswell, J. W. (2010). Research Design .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. DBEI. (2011). Desentralisasi Manajemen dan Tatalayanan Pendidikan Dasar yang Lebih Efektif .
Deffous, E. (2011). Can school grants lead to school improvement? An overview of experiences of five countries .
Denzin, N. K & Lincoln, Y. S. (2009).
Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Fattah, N. (2009). Ekonomi dan
Pembiayaan Pendidikan . Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya. Firman, H. &, & Tola, B. (2008). The Future of Schooling in Indonesia.
Journal of International Cooperation in Education , 11 (1), 71–84. Retrieved from http://s3.amazonaws.com/academia.ed u.documents/35520130/11- 1Firman_Tola.pdf?AWSAccessKeyId =AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Exp ires=1475938043&Signature=fa3vwU N5erzedvhQ3w04pffEKAI=&respons e-content-disposition=inline; filename=The_Future_of_Schooling_i n_Indonesia.pd Ghozali, A. (2005). Analisis Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah .
Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional. Hallak, J. (1985). Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan .
Jakarta: Bhratara Karya Aksara. Hartono, D., & Ehrmann, D. (2001). The
Indonesian Economic Crisis and its Impact on Educational Enrolment and Quality. Institute of Southeast Asian Studies , (7), 182. Retrieved from http://www.iseas.edu.sg/trends721.pdf %5Cnhttp://citeseerx.ist.psu.edu/view
doc/download?doi=10.1.1.203.5662& amp;rep=rep1&amp;type=pdf Idris, R. (2010). APBN pendidikan dan mahalnya biaya pendidikan. Lentera Pendidikan , 13 (1), 92–110.
IIEP. (2007). Corrupt Schools, Corrupt Universities: What Can Be Done?
Paris.
Janesick, V. J. (2009). Tarian Desain Penelitian Kualitatif: Metafora, Metodolatri dan Makna. In Handbook of Qualitative Research . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Karding, A., K. (2008). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah ( Bos ). Pasca Sarjana UnDip , 1–151.
Kurniady, D. A. (2011). Pengelolaan pembiayaan sekolah dasar di kabupaten bandung. Jurnal Penelitian Pendidikan , 12 (1), 34–51.
McMahon, W. W., & Appiah, E. (2001). The Social Benefits of Education in Indonesia Communities.
McMahon, W. W., Suwaryani, N., & B.
(2001). Improving Education Finance in Indonesia.
McMahon, W. W., & Boediono. (2001).
Improving Education Funding
Methods in Indonesia . Urbana.
McMahon, W. W. (2001). An Adequate Education for Each Child . Urbana. Muller, T. R. (2011). Introduction to
Human Resource Development Versus The Right to Education: Journal of International Development .
Mulyono, M. (2010). Konsep Pembiayaan Pendidikan . Jogjakarta: Ar Ruzz Media. NCEE. (2017). Japan: System and School Organization. Retrieved from http://ncee.org/what-we-do/center-on- international-education- benchmarking/top-performing- countries/japan-overview/japan- system-and-school-organization/ Nur, A. S. (2001). Perbandingan Sistem
Pendidikan 15 Negara . Bandung:
Lubuk Agung. Ombudsman. (2013a). Ombudsman Rilis 50 Sekolah Pungli. Retrieved from http://www.ombudsman.go.id/index.p hp/en/beritaartikel/berita/779- ombudsman-rilis-50-sekolah- pungli.html Ombudsman. (2013b). Terkait Pungutan
Sumbangan Pembangunan Sekolah Ombudsman Sidak SMA Negeri 4 Makassar. Retrieved from http://www.ombudsman.go.id/index.p hp/en/beritaartikel/berita/758-terkait- pungutan-sumbangan-pembangunan- sekolah-ombudsman-sidak-sma- negeri-4-makassar-.html Paqueo, V., & Sparrow, R. (2005). Free Basic Education in Indonesia : Policy
Scenarios and Implications for School Enrolment.
Psacharopoulos, G. (1994). Returns to Investment in Education: A Global Update. Elsevier , 22 No.9 . Psacharopoulos, G. (1995). The Profitability of Investment in Education: Concepts and Methods, 1– 22.
https://doi.org/10.1017/CBO97811074
15324.004
Psacharopoulos, G. (1996). Economics of Education : A Research Agenda, (4), 339–344.
Ross, K. N., & Levacic, R. (1999).
Conclusion. In K. N. Ross & R. Levacic (Eds.), Need Basic Resource Allocation in Education . Paris.
Safaat, G. (2008). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pandeglang. Jurnal Niagara, Vol.1 No.1 .
Saputra, W., Tasya, A.Y., & Andrean, J.
(2006). PEMBIAYAAN PENDIDIKAN INDONESIA:

## MENUJU MILLINEUM
DEVELOPMENT GOALS (MDGs) 2015. Pkmi-2-1-1Saputra, W., Tasya, A. Y., & Andrean, J. (2010). PEMBIAYAAN PENDIDIKAN INDONESIA: MENUJU MILLINEUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)
2015. Pkmi-2-1-1, 1–12.
https://doi.org/10.1017/CBO97811074
15324.004 , 1–12. https://doi.org/10.1017/CBO97811074 15324.004
Shoraku, A. (2008). Educational movement toward school-based management in East Asia: Cambodia, Indonesia and Thailand. Background Paper for EFA
Global Monitoring Report . Retrieved
from http://unesco.atlasproject.eu/unesco/fil e/d0b7b767-9e2b-4e2a-bff0- 783b6ae6f15b/c8c7fe00-c770-11e1- 9b21-0800200c9a66/178720e.pdf Supriadi, D. (2003). Satuan Biaya
Pendidikan . Bandung: PT Remaja
Rosda Karya.
Telstar. (2011). Dana Rp13,8 Miliar
Mengendap di Disdik. Retrieved from http://www.telstarfm.com/berita_info/l intasan_102.7/832/dana_rp138_miliar _mengendap_di_disdik_ The World Bank. (2008). World
Development Indicators. Database .
Toyamah, N., & Usman, S. (2004). Alokasi
Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan
Dasar. Education Budget Allocation in the Era of Regional Autonomy: Its Implications on Basic Education Service Management] Laporan
Lapangan SMERU. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta .
Yin, R. K. (2003). Studi Kasus (Desain dan Metode). Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.