## Al-Mizan
(e-Journal)

## Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Ayu Safitri 1 , Abd. Asis 2 , Nur Azisa 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin
Email: ayhusafitry2301@gmail.com; asisfhuh@yahoo.co.id; nurazisa10@yahoo.co.id
Author Correspondence: ayhusafitry2301@gmail.com
Abstract: This study aims  to analyse the form of legal protection for victims of sexual  violence  in  higher  education  and  the  factors  that  become  obstacles  in providing legal protection for victims of sexual violence in higher education. This research  is  an  empirical  research  type  with  data  collection  techniques  through interviews and literature studies. The data obtained is analysed qualitatively and presented  descriptively.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  form  of  legal protection  for  victims  of  sexual  violence  that  occurs  in  Higher  Education  is provided by providing victims' rights which have been regulated in Law Number 12 of 2022; Law Number 13 of 2006; Decree of the Director General of Islamic Education  Number  5494  of  2021;  and  Regulation  of  the  Minister  of  Education, Culture, Research and Technology Number 30 of 2021. The factors that influence the  provision  of  legal  protection  for  victims  of  sexual  violence,  namely  legal factors, there are still articles that are still abstract, law enforcement factors that are still ineffective in carrying out their duties, and facilities or facilities have not been fulfilled properly, both offices and funding.
Keywords:  Victim  Protection;  Victim  Recovery;  Sexual  Violence;  Higher Education

## Legal Protection for Victims of Sexual Violence in Higher Education
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dan faktor-faktor yang menjadi kendala  dalam  pemberian  perlindungan  hukum  bagi  korban  kekerasan  seksual  di Perguruan Tinggi. Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif.  Hasil  dari  penelitian menunjukkan  bahwa  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  korban  kekerasan  seksual yang  terjadi  di  Perguruan  Tinggi  diberikan  dengan  cara  memberikan  hak-hak korban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006;  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan Islam  Nomor  5494  Tahun  2021;  dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayan, Riset  dan  Teknologi  Nomor  30  Tahun  2021.  Adapun  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pemberian  perlindungan  hukum  bagi  korban  kekerasan  seksual, yaitu  faktor  hukum  masih  terdapat  pasal  yang  masih  abstak,  faktor  penegak hukum yang masih kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya, dan faktor sarana atau fasilitas belum terpenuhi secara baik, baik kantor maupun pendanaan.
Kata  Kunci:  Perlindungan  Korban;  Pemulihan  Korban;  Kekerasan  Seksual; Perguruan Tinggi

## A. Pendahuluan
Kekerasan seksual di Indonesia saat ini menjadi salah satu kasus kejahatan yang terus saja meningkat setiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat diberbagai media, baik  media  cetak  atau  media  elektronik  begitu  banyak  kasus  kekerasan  seksual yang bermunculan di mana-mana. Kekerasan seksual termasuk dalam suatu bentuk kekerasan  berbasis  gender  ( gender  based  violence)  yang  didefinisikan  sebagai tindakan  yang  menimbulkan  kerusakan  atau  penderitaan  fisik,  seksual  atau psikologis, termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual bukan hanya termasuk dalam kekerasan langsung/fisik,  melainkan  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  kekerasan  tidak langsung  yang  secara  kultural  dan  struktural  disebabkan  adanya stereotype tertentu terhadap perempuan. 1
Kekerasan  seksual  ini  dapat  terjadi  dimana  dan  kapan  saja  serta  dapat terjadi  kepada  siapa  pun  itu,  baik  itu  di  ranah  publik  maupun  privat.  Ketika  ada kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  kepada  perempuan,  maka  masih  banyak masyarakat yang melakukan victim blamming terhadap korban. Victim blamming ialah suatu kondisi dimana korban yang di persalahkan atas tindak kejahatan atau tindak kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya. Dimana mereka dipersalahkan mulai  dari  mereka  mengenakan  pakaian  yang  terbuka,  bahasa  tubuhnya,  cara bicaranya,  pekerjaannya,  dan  keadaan  perempuan  yang  berada  pada  suatu  waktu dan tempat yang tidak semestinya ia berada di sana, misalnya seorang perempuan yang berjalan sendirian pada malam hari, padahal ia baru pulang dari pekerjaannya.
Dalam  keadaan  seperti  inilah  perempuan  banyak  dipersalahkan,  di  mana seharusnya  mereka  tidak  pulang  sendirian  dan  malam  hari.  Padahal  sebenarnya kekerasan  seksual  tidak  hanya  terjadi  kepada  perempuan  yang  memakai  pakaian yang  terbuka  dan  berjalan  sendirian  pada  malam  hari,  akan  tetapi  juga  banyak kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada  perempuan  yang  memakai  pakaian tertutup dan terjadi di siang hari. Stereotipe inilah yang masih banyak berkembang
1 Rohani Budi Prihatin, et al., Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), h. 114.
dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya ketidakmampuan untuk memahami seksualitas  perempuan  sehingga  yang  terjadi  adalah  kriminalisasi  terhadap  tubuh perempuan yang semena-mena. 2
Kerentanan  posisi  perempuan  dan  minimnya  pembelaan  serta  dukungan terhadap  perempuan  membuat  mereka  dihantui  rasa  takut  menjadi  korban kekerasan  seksual.  Apalagi  kekerasan  seksual  yang  terjadi  juga  sudah  tidak mengenal  waktu  dan  tempat  lagi.  Bahkan  di  institusi  pendidikan  dan  tempat ibadah  pun  menjadi  lokasi  bagi  para  pelaku  melakukan  tindak  kejahatannya. Ketika tidak ada lagi tempat aman bagi perempuan untuk melakukan aktivitas dan menjalani kehidupannya, maka yang dibutuhkan adalah perlindungan hukum dari segala  ancaman  tindak  kekerasan  seksual. 3 Sebagaimana  yang  telah  dituangkan dalam  konstitusi  kita  bahwa  setiap  orang  berhak  mendapatkan  pelindungan  dari kekerasan  dan  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang merendahkan derajat martabat manusia.
Salah  satu  kasus  kekerasan  seksual  yang  sempat  viral  terjadi  adalah  di Perguruan  Tinggi,  dimana  seharusnya  Perguruan  Tinggi  menjadi  tempat  untuk menuntut  ilmu  dan  mencerdaskan  generasi  bangsa,  justru  marak  menjadi  tempat terjadinya  tindak  kekerasan  seksual.  Kasusnya  tersebut  satu  per  satu  mulai mencuat  dan  terungkap  yang  terjadi  di  beberapa  Perguruan  Tinggi  di  Indonesia. Merujuk  pada  survei  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Kemendikbud)  pada  tahun 2020,  sebanyak  77%  dosen  di  Indonesia mengatakan  bahwa  kekerasan  seksual  pernah  terjadi  di  lingkungan  Perguruan Tinggi,  namun  63%  di  antaranya  tidak  melaporkan  kejadian  tersebut  karena khawatir  terhadap  stigma  negatif. 4 Selain  itu,  berdasarkan  data  Komisi  Nasional
2 Fenita Dhea Ningrumsari, “ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Feminist Legal Theory), ” Tesis (Makassar: Universitas Hasanuddin,  2021), h. 4.
3 Ibid, h. 5.
4 Achmad Fikri Oslami, “ Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan  Kekerasan  Seksual, ” Al- Ahkam:  Jurnal  Syari’ah  dan  Peradilan  Islam 1,  no.  2  (2021): 102.
Perempuan (KNP) menunjukkan 27% aduan kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi berdasarkan laporan yang dirilis pada Oktober 2020. 5
Pada  tahun  2021,  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (KPPPA)  mencatat  sebanyak  8.800  kasus  kekerasan  seksual terjadi  dari  bulan  Januari  hingga  November  2021.  Sementara  itu,  KNP  juga mencatat  ada    4.500  aduan  terkait  kekerasan  seksual  yang  masuk  pada  periode Januari  hingga  Oktober  2021. 6 Pada  November  2021,  kasus-kasus  kekerasan seksual  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi  pun  mulai  bermunculan.  Apalagi  setelah Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  (Kemendikbud Ristek)  meresmikan  dan  mengesahkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek)  Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Di  Indonesia  sendiri,  perlindungan  hukum  terhadap  setiap  orang  yang mengalami  tindak  kekerasan  seksual  atau  menjadi  korban  kekerasan  seksual  itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesopanan atau kesusilaan. Beberapa pasal tersebut mulai dari Pasal 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, dan  297.  Nampak  dalam  KUHP,  pengaturannya  lebih  kepada  kejahatan  terhadap kesusilaan  dan  tidak  spesifik  mengenai  tindak  kekerasan  seksual.  Kekerasan seksual  yang  diatur  di  dalam  KUHP  hanya  dalam  pengertian  perkosaan  dan pencabulan. Padahal sebenarnya kekerasan seksual tidak hanya pada perkosaan dan pencabulan  semata,  akan  tetapi  juga  meliputi  jenis  lain  misalnya  pelecehan seksual,  pemaksaan  perkawinan,  pemaksaan  sterilisasi,  penyiksaan  seksual,  dan perbudakan seksual.
Pada tanggal 12 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR  RI)  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak
5 Ibid.
6 CNN Indonesia , “ Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021, ”
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual- sepanjang-2021, diakses 16 Februari 2023.
Pidana  Kekerasan  Seksual.  Dalam  undang-undang  tersebut  mengatur  mengenai tindak pidana kekerasan seksual, pemidanaan (sanksi atau tindakan), hukum acara khusus  yang  hambatan  bagi  korban,  pelaporan,  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  di  Pengadilan,  pemenuhan  hak-hak  korban  atas  penanganan, pelindungan dan pemulihan korban. Dengan disahkannya undang-undang ini, maka dengan  begitu  undang-undang  ini  akan  menjadi  payung  hukum  yang  bagi  setiap orang yang mengalami atau menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.
Sebelumnya  pada  tahun  2019,  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam menetapkan  Surat  Keputusan  (SK)  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  (Dirjen Pendis)  Kementerian  Agama  (Kemenag)  Nomor  5494  Tahun  2019  tentang Pedoman  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Kekerasan  Seksual  Pada  Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Surat Keputusan (SK) tersebut disambut positif dari kalangan akademisi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) karena dengan  diterbitkannya  SK  ini  dapat  menjadi  payung  hukum  bagi  upaya pencegahan  dan  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  lingkungan perguruan tinggi, khususnya PTKI. 7
Selain itu pada tahun 2021,  Kemendikbud Ristek meresmikan aturan baru terkait  dengan  kekerasan  seksual  yang  terjadi  dilingkungan  Perguruan  Tinggi, yaitu  Permendikbud  Ristek  RI  Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)  di Lingkungan Perguruan Tinggi. Tujuan diresmikannya  Permendikbud  Ristek  RI  Nomor  30  Tahun  2021  ini  adalah  untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan Perguruan Tinggi.
Pembentukan  aturan  terkait  dengan  kekerasan  seksual  dilingkungan perguruan  tinggi  ini  banyak  menuai  pro  dan  kontra  dari  berbagai  pihak.  Namun meskipun  demikian  diharapkan  dengan  lahirnya  peraturan-peraturan  mengenai kekerasan  sekual  ini  dapat  menjadi  payung  hukum  terhadap  kekerasan  seksual
7 Kementerian Aga ma RI., “Kemenag Terbitkan Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di PTKI,”  https://kemenag.go.id/nasional/kemenag -terbitkan-pedoman-pencegahan-kekerasan-seksual- di-ptki-mp0mib, diakses 23 Februari 2023.
yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi terkhusus bagi para korban kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.
Selain  itu,  aturan  ini  juga  diterbitkan  sebagai  pedoman  bagi  Perguruan Tinggi  dalam  menyusun  kebijakan  dan  mengambil  tindakan  pencegahan  dan penanganan  kekerasan  seksual  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  tridharma  di dalam  dan  di  luar  kampus  yang  diharapkan  mampu  menumbuhkan  kehidupan kampus  yang  manusiawi,  bermartabat,  dan  bebas  dari  kekerasan,  baik  di  antara mahasiswa,  dosen,  tenaga  kependidikan  maupun  warga  kampus  di  Perguruan Tinggi.  Selain  itu,  sangat  penting  sebenarnya  regulasi  ini  diterbitkan  karena mengingat  hak  setiap  warga  negara  dalam  memperoleh  perlindungan  dari  segala bentuk  kekerasan  termasuk  kekerasan  seksual.  Namun  tidak  kalah  penting  juga mengenai  penanganan  dan  perlindungan  korban  kekerasan  seksual  yang  juga memiliki hak-haknya.
Berdasarkan  hal  tersebut  dan  untuk  menganalis  permasalahan  tersebut, maka  tipe  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe penelitian empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Mamudji dalam Nawi bahwa penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. 8 Penelitian    empiris  adalah  penelitian  yang  memfokuskan  perhatian  pada  proses terjadinya  dan  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat. 9 Penelitian  empiris  ini digunakan  oleh  penulis  untuk  dapat  melihat  dan  menelaah  bentuk  perlindungan hukum serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.
B. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Kekerasan  Seksual  di  Perguruan Tinggi
Perlindungan berarti segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang
8 Irwansyah, Penelitian  Hukum  (Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel)  (Cet.  3; Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), h. 43.
9 Syahruddin  Nawi, Penelitian  Hukum  Normatif  Versus  Penelitian  Hukum  Empiris (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2017), h. 17.
dapat  menyebabkan  kerugian  yang  tidak  diinginkan. 10 Dalam  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  menjelaskan  bahwa  perlindungan hukum  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  yang  baru-baru  saja  disahkan  juga  diatur  mengenai perlindungan  dalam  Pasal  1  Angka  18  yang  menyatakan  bahwa ‘ pelindungan adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk  memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ’ 11
Korban  kejahatan  pada  dasarnya  merupakan  pihak  yang  paling  menderita dalam  suatu  tindak  pidana,  dimana  justru  tidak  memperoleh  perlindungan sebanyak  yang  diberikan  undang-undang  kepada  pelaku  kejahatan  seperti  yang dikemukakan  oleh  Andi  Hamzah  sebagaimana  dikutip  Suhasril  bahwa  dalam membahas  hukum  acara  pidana,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak- hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak korban. 12
Dalam  penyelesaian  perkara  pidana,  banyak  ditemukan  korban  kejahatan kurang  memperoleh  perlindungan  hukum  yang  memadai,  baik  perlindungan  yang sifatnya  immateriil  maupun  materiil  sebagaimana  Geis  berpendapat:  “ to  much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims. ” (terlalu banyak perhatian yang diberikan kepada para pelaku dan hak-hak mereka, hingga  mengabaikan  para  korban).  Korban  kejahatan  ditempatkan  sebagai  alat bukti  yang  memberi  keterangan,  yaitu  sebagai  saksi  sehingga  kemungkinan  bagi
10 Rahman  Amin, Hukum  Perlindungan  Anak  dan  Perempuan  di  Indonesia    (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), h. 1.
11 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual 12 Suhasril, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan  (Depok:  Rajawali  Pers, 2016), h. 27.
korban  untuk  memperoleh  keleluasaan  dalam  memperjuangkan  haknya  adalah kecil. 13
Pengertian  korban  disebutkan  dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  bahwa “Korban  adalah  orang  yang mengalami penderitaan fisik. Mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 14 Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari  perlindungan  masyarakat  dapat  diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk,  seperti melalui  pemberian  restitusi  dan  kompensasi,  pelayanan  medis,  dan  bantuan hukum.  Perlindungan  korban  dapat  mencakup  bentuk  perlindungan  yang  bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung).
Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang  hanya  bisa  dinikmati  atau  dirasakan  secara  emosional  (psikis),  seperti  rasa puas  (kepuasan).  Sementara  perlindungan  konkret  pada  dasarnya  merupakan bentuk  perlindungan  yang  dapat  dinikmati  secara  nyata,  seperti  pemberian  yang bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian  kompensasi  atau  restitusi,  pembebasan  biaya  hidup  atau  pendidikan. Sedangkan  perlindungan  yang  bersifat  non-materi  dapat  berupa  pembebasan  dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. 15
Kekerasan  seksual  menjadi  isu  yang  hangat  diperbincangkan  dan mengundang perhatian banyak kalangan. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja, baik itu di ruang publik maupun privat, tak terkecuali di Perguruan Tinggi.  Bahkan  seringkali  media  cetak  ataupun  media  elektronik  dihiasi  oleh banyaknya berita mengenai kekerasan seksual yang terjadi di berbagai  Perguruan Tinggi  di  Indonesia.  Sebenarnya  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  Perguruan Tinggi  ini  tidak  banyak  yang  menyangka,  di  mana  diketahui  merupakan  tempat generasi  bangsa  untuk  menuntut  ilmu  pengetahuan,  berkarya,  dan  tempat  untuk
13 Dikdik M. Arief  Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 25-26.
14 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
15 Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, h. 28-29.
menambah  wawasan  pengetahuan  mereka.  Namun  kenyataanya  juga  banyak terjadi  tindak  kekerasan  seksual  didalamnya.  Ini  menandakan  bahwa  Perguruan Tinggi juga tidak cukup aman dan dapat menjadi ancaman berbahaya bagi setiap orang terutama yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi.
Berdasarkan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam disebutkan:
Kekerasan  seksual  adalah  setiap  perbuatan  merendahkan,  menghina, menyerang  dan/atau  tindakan  lainnya,  terhadap  tubuh  yang  terkait  dengan nafsu  perkelaminan,  hasrat  seksual  seseorang,  dan/atau  fungsi  reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik,  psikis,  seksual,  kerugian  secara  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan/atau politik. 16
Berdasarkan  Catatan  Tahunan  (CATAHU)  Komite  Nasional  (Komnas) Perempuan  Tahun  2021,  mencatat  bahwa  kekerasan  dalam  ranah  pribadi  atau privasi  tercatat  6.480  kasus  (79%),  di  mana  1.938  kasus  (30%)  dari  jumlah tersebut  adalah  kekerasan  seksual.  Menurut  Komnas  Perempuan,  kekerasan seksual  secara  konsisten  menjadi  terbanyak  kedua  yang  dilaporkan,  pola  yang masih  sama  dengan  pola  tahun  sebelumnya.  Memperlihatkan  bahwa  rumah  dan relasi  pribadi  belum  menjadi  tempat  yang  aman  bagi  perempuan.  Selanjutnya kekerasan  perempuan  dalam  ranah  komunitas/publik  yaitu  sebesar  1.731  kasus (21%) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%). 17
16 Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  5494  Tahun  2019  tentang Pedoman  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Kekerasan  Seksual  Pada  Perguruan  Tinggi  Keagamaan Islam.
17 Komite  Nasional  Perempuan, Catatan  Kekerasan  Terhadap  {Perempuan  Tahun  2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021).
Berdasarkan  survey  yang  dilakukan  Komnas  Perempuan  terhadap  76 pengelola  Perguruan  Tinggi,  baik  negeri  maupun  swasta  di  Indonesia,  di  mana 75%  responden  menyatakan  di  kampusnya  terjadi  kekerasan  seksual,  84.31% responden  menyatakan  pelaku  dalam  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di Perguruan  Tinggi  mereka  adalah  dosen,  49.02%  menyatakan  pelakunya  adalah mahasiswa,  dan  25.49%  menyatakan  pelakunya  adalah  tenaga  kependidikan, sedangkan  71.79%  responden menyatakan  korban  dalam  kasus  kekerasan  seksual yang  terjadi  di  Perguruan  Tinggi  mereka  adalah  mahasiswa,  16.56%  korbannya adalah dosen, dan 7.69% korbannya adalah tenaga kependidikan. 18
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan seksual adalah sesuatu hal yang nyata yang terjadi di lingkungan sekitar, khususnya di Perguruan Tinggi. Setiap orang berpotensi menjadi pelaku dan menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut. Bukti menunjukkan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi, pelaku dan korban merupakan civitas akademika ataupun terjadi di luar Perguruan Tinggi tapi di dalam acara-acara resmi seperti, kuliah kerja nyata (KKN), magang, penelitian, konsultasi, hingga acara kemahasiswaan.
Namun  ironisnya  dalam  hal  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  yang terjadi  di  Perguruan  Tinggi  masih  jauh  dari  kata  ideal  karena  banyak  kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi yang awalnya viral, akan tetapi lama kelamaan kasusnya pun menghilang, sehingga hal ini dapat menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi lingkungan Perguruan Tinggi yang tidak ramah dan aman dari tindak kekerasan seksual.
Untuk  itu  dalam  mewujudkan  harapan  bersama  dimana  sebagai  generasi penerus bangsa sudah selayaknya untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan  bagi  setiap  orang  dari  segala  bentuk  tindak  kekerasan  terkhusus tindak  kekerasan  seksual  dalam  proses  belajar  mengajar  atau  melaksanakan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi, sehinga perlindungan hukum terhadap hak asasi dan kebebasan seseorang yang berkaitan dengan haknya untuk mendapatkan
pendidikan  tinggi  di  Perguruan  Tinggi  yang  bebas  dari  kekerasan  seksual  itu sangat di perlukan.
Dilihat  dari  segi  teori  perlindungan  hukum,  bahwa  perlindungan  bagi korban  kekerasan  seksual  terkhusus  pada  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di Perguruan  Tinggi  merupakan  suatu  upaya  untuk  mengadakan  situasi  dan  kondisi yang  sedapat  mungkin  untuk  bisa  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  para  korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh  undang-undang  kepada  korban  kekerasan  seksual  di  Perguruan  Tinggi ternyata  belum  maksimal  pelaksanaannya.  Namun  ada  beberapa  bentuk perlindungan  hukum  yang  telah  diberikan  kepada  korban  kekerasan  seksual  di perguruan  tinggi,  seperti  di  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Alauddin  Makassar antara lain:

## 1. Pendampingan
Pendampingan  adalah  suatu  proses  pemberian  kemudahan  (fasilitas)  yang diberikan  pendamping  kepada  klien  dalam  mengindentifikasi  kebutuhan  dan memecahkan  masalah  serta  mendorong  tumbuhnya  inisiatif  dalam  proses pengambilan  keputusan,  sehingga  kemandirian  klien  secara  berkelanjutan  dapat diwujudkan. 19 Adapun  tujuan  dari  pendampingan  adalah  membantu  klien  untuk mengembangkan  dan  memberdayakan  dirinya,  sehingga  klien  memiliki kemampuan untuk bisa menolong dirinya sendiri dan dapat menentukan apa yang dibutuhkannya.  Selanjutnya  pendamping  bertanggungjawab  dalam  memberikan informasi yang dibutuhkan oleh klien atau korban secara baik dan utuh. Sehingga klien  dapat  mengambil  keputusan  berdasarkan  informasi  tersebut  dan  dapat mengetahui  risiko-risiko  yang  akan  dihadapinya  dari  apa  yang  telah  dipilihnya. Hal  paling  utama  yang  harus  dipegang  oleh  pendamping  dalam  mendampingi klien/korban  adalah  pendamping  tidak  boleh  berinisiatif  untuk  mengambil keputusan tanpa izin dari klien/korban.
19 Ressa Ria Lestari, et.al., Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, t.th.), h. 14.

## Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Dalam  melakukan  penanganan  terhadap  korban  kekerasan  seksual  yang terjadi  di  Perguruan  Tinggi,  Unit  Layanan  Terpadu  (ULT)  Universitas  Islam Negeri  (UIN)  Alauddin  Makassar  memiliki  peran  untuk  mendampingi  dan mengawasi  diberikannya  hak-hak  pada  korban  meliputi  hak  penguatan  kejiwaan, penguatan rohani, penguatan hukum, dan  rehabilitasi sosial. Serta korban dengan disabilitas harus dijamin haknya atas aksesibilitas pelayanan.  Selain itu, ULT UIN Alauddin  Makassar  ini  membagi  perannya  menjadi  3  (tiga)  divisi,  yaitu:  Divisi Pencegahan, Divisi Pendampingan Hukum, dan Divisi Pemulihan.
ULT  UIN  Alauddin  Makassar  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya  dalam  menangani  korban  mereka  dapat  bekerja  sama  dengan  unit layanan  terkait  yang  berada  di  tingkat  fakultas  dan  universitas  serta  melibatkan partisipasi  aktif  keluarga  besar  UIN  Alauddin  Makassar,  dan  juga  dapat berkoordinasi dengan  instansi atau lembaga lain yang terkait dalam penanganan korban kekerasan seksual.
Lebih lanjut mengenai pendampingan korban kekerasan seksual pada ULT UIN  Alauddin  Makassar  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  yang diberikan  kepada  korban,  yaitu  dilakukan  sejak  korban  melaporkan  tindak kekerasan yang dialaminya. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan oleh penulis  pada  saat  melakukan  wawancara  dengan  Ibu  Faradiba  Bachtiar  yang pernah menangani atau mendampingi korban pada ULT UIN Alauddin Makassar.
Menurut Ibu Faradiba Bachtiar bahwa:
“D alam  hal  kasus  pidana  ULT,  PSGA  serta  Lembaga  Konsultasi  dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum mendampingi korban untuk  melaporkan  kasus  kekerasan  seksual  yang  dialaminya  ke  pihak kepolisian. Selain itu, pihak ULT juga saling berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan  Hukum  APIK  Sulawesi  Selatan  dan  Lembaga  Bantuan  Hukum Makassar dalam hal pendampingan korban .” 20
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pendampingan  korban yang dilakukan oleh ULT UIN Alauddin Makassar dilakukan sejak laporan masuk hingga kasus tersebut diselesaikan.
20 Faradiba  Bachtiar,  Sekretaris  ULT  UIN  Alauddin  Makassar, Wawancara,  di  UIN Alauddin Makassar, 12 Juni 2022.

## 2. Pemulihan Korban
Kekerasan  seksual  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  saat  ini  banyak terjadi di lingkungan sekitar kita tak terkecuali pada perguruan tinggi. Kekerasan seksual  memiliki  dampak  yang  sangat  besar  terhadap  korbannya.  Dampak  yang biasanya  terjadi  kepada  korban  kekerasan  seksual  adalah  korban  mengalami trauma yang mendalam, timbul rasa takut yang berlebihan, merasa tidak percaya diri, merasa tidak berharga,  stress/ depresi, dan mengalami gangguan mental atau psikologis. Meskipun tidak semua korban menunjukkan dampak yang sama. Dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan pada korban kekerasan seksual  yaitu melalui upaya  pemulihan.  Pemulihan  merupakan  aspek  yang    sangat  penting  dalam penanganan  korban    kasus  kekerasan  seksual.  Pemulihan  yang  diberikan  kepada korban  kekerasan  seksual  adalah  sebagai  suatu  usaha  untuk  menyelesaikan masalah dan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap korban agar mendapatkan kembali kendali atas hidupnya atau dapat kembali seperti dulu lagi.
Berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pecegahan  dan  Penanggulangan  Kekerasan  Seksual  Pada  Perguruan  Tinggi Keagamaan  Islam  menyebutkan  bahwa  terkait  dengan  korban  kekerasan  seksual yang  membutuhkan  layanan  medis  dan  pemulihan  psikologis  dapat  diberikan berupa  pengobatan  atau  layanan  medis  dan  layanan  psikologis,  dalam  rangka pemulihan  fisik  dan  psikis  maupun  layanan  medis  yang  berkaitan  dengan kepentingan  hukum  seperti  visum  dan  tes  DNA,  dan  terkhusus  bagi  perempuan yang  mengalami  disabilitas  tertentu  dan  membutuhkan  penguatan  dari  psikolog dan  juga  psikiater,  untuk  menguatkan  situasi  yang  dialami  dan  mendukung keterangan yang dibuatnya.
Kemudian  mengenai  pemulihan  terhadap  korban  di  ULT  UIN  Alauddin Makassar telah menyediakan layanan medis dan pelayanan psikologis bagi korban yang membutuhkan penanganan baik itu berupa pengobatan medis dan pemulihan psikologis  atau  korban  yang  membutuhkan  support  untuk  memulihkan  kondisi fisik maupun psikologis korban. Selain itu, apabila kondisi korban cukup parah dan membutuhkan layanan medis atau layanan psikologis yang lebih baik, maka pihak
universitas  berkoordinasi  dengan  pihak  instansi  lain  yang  dapat  memberikan pelayanan medis maupun psikologis kepada korban. Instansi yang dimaksud adalah Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  atau  Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA) Kota Makassar.

## C. Kendala  dalam  Pemberian  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Menurut  pandangan  Foucault  sebagaimana  dikutip  Darwis,  kekerasan terhadap  perempuan  dapat  terjadi  karena  adanya  variabel  penting,  seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan. 21 Jika ketiga variabel tersebut disatukan,  maka  dapat  menimbulkan  suatu  intensi  terjadinya  kasus  kekerasan seksual.  Apabila  salah  satu  dari  ketiganya  ada  yang  tidak  muncul,  maka  tindak kekerasan seksual tidak akan terjadi.
LM Psikologi UGM menyebutkan ada beberapa penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi antara lain: 22

## 1. Budaya Patriarki
Budaya  patriarki  yang  mengakar  kuat  di  Indonesia  menciptakan stereotip tertentu  terhadap  perempuan  yang  menyebabkan  kekerasan  seksual  dapat  terjadi. Dalam  paradigma  feminisme  radikal,  patriarki  dianggap  sebagai  bentuk penindasan  laki-laki  terhadap  perempuan  yang  paling  mendasar.  Perempuan dianggap sebagai properti milik laki-laki, yang harus dapat diatur sedemikian rupa, baik  dalam  berperilaku  maupun  berpakaian.  Selain  itu  budaya  patriarki  juga menempatkan perempuan tidak setara dalam struktur masyarakat.
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ibu  Faradiba Bachtir selaku Sekretaris ULT UIN Alauddin Makassar yang menyatakan bahwa:
“Budaya patriarki yang secara umum di Indonesia yang masih melekat kuat di dalam  masyarakat  termasuk  pada  perguruan  tinggi  menjadikan  masyarakat kampus  menganggap  bahwa  persoalan  PPKS  merupakan  persoalan  personal
21 Rizal  Darwis,  “Hak  Nafkah  Batin  Suami  Istri  dalam  Perkawinan:  Telaah  Fikih  dan Hukum Nasional Perspektif Jender,” Disertasi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016).
22 LM Psikologi , “ Kekerasan Seksual  di Kampus, ” https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/ kekerasan-seksual-di-kampus/, diakses 2 Juni 2022.
meskipun tidak semua. Akan tetapi masih ada stigma bahwa PPKS bukanlah masalah yang penting atau bukan masalah yang krusial. ” 23
Berdasarkan  hal  tersebut  ditarik  kesimpulan  bahwa  budaya  patriarki  yang masih  melekat  di  dalam  masyarakat  Indonesia  termasuk  di  dalam  masyarakat kampus  menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat  menyebabkan  kekerasan  seksual terjadi di Perguruan Tinggi.

## 2. Relasi Kuasa
Relasi kuasa antara korban dan pelaku kekerasan yang terjadi di Perguruan Tinggi  menunjukkan  bahwa  pelaku  memiliki  kekuasaan  yang  lebih  tinggi dibanding  korban.  Contoh  pelecehan  ini  ketika  terjadi  pembimbingan  kepada mahasiswi. 24 Akibatnya  dengan  adanya  ketimpangan  relasi  kuasa  ini  membuat korban takut dan malu untuk melaporkan kekerasan seksual yang telah dialaminya. Namun  pada  akhirnya  korban  memberanikan  diri  untuk  melaporkan  tindak kekerasan seksual yang diterimanya, sehingga pelaku mendapatkan hukuman.

## 3. Budaya Victim-Blaming
Perilaku  menyalahkan  korban  ( victim-blaming)  terjadi  ketika  korban  dari suatu  tindakan  kejahatan  justru  disalahkan  dan  bertanggung  jawab  untuk kejahatan  yang  mereka  dapatkan,  dan  sering  berlaku  dalam  konteks  kekerasan seksual.  Bentuk-bentuk  menyalahkan  korban  berupa  tidak  mempercayai  cerita korban,  menyalahkan  korban,  merendahkan  tingkat  serangan  yang  diterima  oleh korban  dan  perlakuan  tidak  sesuai  pasca  tindakan  kejahatan  oleh  pihak  yang memiliki otoritas. 25
23 Faradiba  Bachtiar,  Sekretaris  ULT  UIN  Alauddin  Makassar, Wawancara,  di  UIN Alauddin Makassar, 12 Juni 2022.
24 Muh.  Ishak  Agus,  “Oknum  Dosen  UNM  Diduga  Lecehkan  Mahasiswi  Saat  Bimbingan Dinonaktifkan,”  https://www.detik.com/sulsel/hukum -dan-kriminal/d-6170016/oknum-dosen-unm- diduga-lecehkan-mahasiswi-saat-bimbingan-dinonaktifkan,  diakses  22  Juni  2022.  Lihat  pula Portal Media.Id, “Fakta, Kasus Pelecehan Seksual Banyak “Ditutupi” di Kampus: Dilema antara Siri’ atau Diungkap  ke  Publik?,  https://buddyku.com/kebijakan-publik/4f9836751d2241d7bb6c7e0fc1d59c6b/ fakta-kasus-pelecehan-seksual-banyak-and-34-ditutupiand-34-di-kampus-  dilema-antara-siriand-39- atau-diungkap-ke-publik, diakses 12 Mei 2023.
25 Erika  Putri  Wulandari  dan  Hetty  Krisnani, “ Kecenderungan  Menyalahkan  Korban ( Victim-Blaming)  dalam  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Perempuan  Sebagai  Dampak  Kekeliruan Atribusi ,” Share: Social Work Journal 10, no. 2 (2020): 187-197.
Dalam kasus  kekerasan  seksual  victim-blaming  adalah  salah  satu  faktor yang  membuat  korban  takut  untuk  melaporkan  tindak  kekerasan  seksual  yang telah  dialaminya,  karena  ketika  korban  melaporkan  tindakan  kekerasan  seksual yang  dialaminya  mereka  malah  dipersalahkan,  sehingga  korban  banyak  tidak melaporkan  tindak  kekerasan  seksual  yang  telah  dialaminya  dan  juga  lebih memilih  diam  karena  menganggap  bahwa  apa  yang  telah  dialaminya  merupakan sebuah  aib,  sehingga  pelaku  kekerasan  seksual  di  Perguruan  Tinggi  juga  merasa tidak  takut  untuk  melakukan  kekerasan  seksul  karena  korban  takut  untuk melaporkannya.  Hal  ini  senada  yang  diungkapkan  Nadiem  bahwa  ada  ketakutan korban untuk melaporkan. 26

## 4. Pemahaman Mahasiswa (i) terhadap Kekerasan Seksual
Penelitian yang diakukan oleh Fitri et.al. mengungkapkan bahwa sebagaian besar  mahasiswa  masih  berada  pada  tahap  awal  dalam  kesadaran  dan  pemikiran kritis  akan  isu  kekerasan  seksual.  Salah  satu  bentuk  kekerasan  seksual,  seperti penggunaan  istilah  seksis  yang  membuat  tidak  nyaman  dan  memberi  komentar terhadap orang dengan istilah seksual yang merendahkan, masih cenderung mudah diabaikan  atau  kurang  dipahami  oleh  mahasiswa.  Selain  itu,  terdapat  bentuk- bentuk  perilaku  pelecehan  seksual  yang  masih  kurang  dipahami  oleh  mahasiswa, yaitu:  bergurau  dengan  menggunakan  istilah  seksual  yang  merendahkan, melakukan masturbasi di hadapan orang lain, dan tatapan yang tidak diinginkan ke wilayah  kelamin  laki-laki.  Akhirnya  korban  terkadang  tidak  menyadari  dan bingung apakah perlakuan yang diterimanya merupakan tindak kekerasan seksual atau bukan.

## 5. Minimnya Laporan Atas Kekerasan Seksual
Biasanya  fenomena  ini  disebut  dengan  istilah  fenomena  gunung  es,  yaitu kasus  yang  ada  di  permukaan  belum  tentu  mencerminkan  jumlah  kasus  yang sebenarnya,  karena  dapat  dipastikan  masih  banyak  kasus  yang  tidak  terlaporkan
26 Edy  Arsyad,  “Nadiem  Ungkap  Fakta  Gila  Kekerasan  Seksual  di  Kampus,” https://fajar.co.id/2021/11/11/nadiem-ungkap-fakta-gila-kekerasan-seksual-di-kampus/,  diakses  10 Mei 2023.
atau diadvokasi oleh pihak Perguruan Tinggi, sehingga dengan demikian data yang ada  sangat  terbatas  pada  data  yang  memang  dilaporkan  kepada  pihak-pihak tertentu yang menangani kasus kekerasan seksual.

## 6. Pihak Kampus Menutupi Kasus Kekerasan Seksual
Kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  Perguruan  Tinggi  cenderung ditutup-tutupi  alasannya  adalah  untuk  mempertahankan  reputasi  yang  dimiliki oleh  Perguruan  Tinggi  tersebut.  Akhirnya  hal  tersebut  mendorong  korban  untuk tetap diam agar dapat melindungi dirinya dan institusinya.  Hal ini memunculkan kemungkinan  terbentuknya  kepercayaan  bahwa  di  lingkungan  perguruan  tinggi tidak  mudah  terjadi  kekerasan  seksual.  Namun  pada  kenyataannya  justru  di lingkungan  Perguruan  Tinggilah  sangat  banyak  terjadi  kasus-kasus  kekerasan seksual.
Dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  selalu  ada  berbagai  faktor  atau kendala  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  penegakan  hukum  di  Indonesia. Penegakan  hukum  merupakan  sebuah  upaya  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum tersebut telah berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena salah satu indikator negara hukum adalah keberhasiln dalam penegakan hukumnya.
Soejono  Soekanto  sebagaimana  dikutip  Mappadang,  et.al.,  bahwa penegakan  hukum  dipengaruhi  oleh  faktor  hukumnya  sendiri,  faktor  penegak hukum,  faktor  sarana  dan  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum,  faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 27
Dalam  hal  pemberian  perlindungan  bagi  korban  kekerasan  seksual  di lingkungan  Perguruan  Tinggi  pastinya  ada  beberapa  faktor  atau  kendala  yang mempengaruhinya, yaitu:
27 Ricky  Randa  Mappadang ,  Audyna  Mayasari  Muin,  dan  Hijrah  Adhayanti  Mirzana, “Perlindungan  Hukum  Rehabilitasi  Sosial  Terhadap  Anak  sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual,” Kertha  Semaya  9,  no.  8  (2021):  1289- 1305.  Bandingkan  Ricky  Randa  Mappadang,  “Rehabilitasi Sosial  sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual,” Tesis (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021).

## 1. Faktor Hukum
Faktor hukum sendiri yang dimaksud dalam hal ini adalah undang-undang. Keberadaan  suatu  peraturan  perundang-undangan  dalam  suatu  sistem  hukum merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan  bagi  tercapainya  suatu  tertib  hukum karena  untuk  itulah  salah  satu  tujuan  dibentuknya  peraturan.  Terlebih  lagi peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum yang utama yang mana kaidah-kaidah  hukum  yang  banyak  itu memang  berasal  dari  perundang-undangan yang  menuliskan  hukum  dalam  berbagai  undang-undang  dan  membukukannya dalam kitab undang-undang. 28
Perlindungan  hukum  bagi  korban  kekerasan  seksual  masih  menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menindak segala kekerasan seksual yang terjadi. Namun dalam perkembangannya kasus kekerasan seksual ini semakin  banyak  pula  bentuk  dan  jenisnya,  sedangkan  di  dalam  KUHP  belum diatur  secara  spesifik  mengenai  kekerasan  seksual  sehingga  dibentuklah  suatu peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang kekerasan seksual yaitu  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan seksual, di mana di dalam peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai pencegahan dan upaya yang dilakukan dalam memberantas kekerasan seksual.
Terkhusus  untuk  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  Perguruan  Tinggi Keagamaan  Islam,  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Keagamaan  Islam  menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5494  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Kekerasan Seksual  Pada  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam,  di  mana  tujuan  dari ditetapkannya SK ini adalah sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi Islam dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi.
Selain  itu,  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi Republik  Indonesia  menetapkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan, Riset,  dan  Teknologi  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2021  tentang
28 Mansur dan Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita,
h. 173.
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dengan  diterbitkannya  peraturan-peraturan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  payung hukum bagi korban kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi.

## 2. Faktor Penegak Hukum
Tujuan  dibuatnya  hukum  adalah  untuk  dilaksanakan,  dimana pelaksanaannya  diwujudnyatakan  dalam  suatu  tindakan-tindakan  yang  harus dilaksanakan  tindakan  ini  biasanya  disebut  sebagai  penegakan  hukum  ( law inforcement). Secara kelembagaan, institusi yang diberi tugas menegakkan hukum atau  lembaga  penegak  hukum  adalah  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  lembaga pemasyarakatan,  dan  kantor-kantor  advokat.  Namun  dari  sisi  aparaturnya (orangnya)  yang  disebut  penegak  hukum  adalah  penyidik  jaksa,  hakim,  petugas sipir pemasyarakatan, dan advokat. 29
Bekerjanya  aparat  penegak  hukum  secara  institusional  merupakan  suatu amanah  yang  diberikan  undang-undang  kepada  masing-masing  lembaga  tersebut untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya  dengan baik dan benar, sehingga masyarakat  akan  dapat  merasakan  dampak  yang  nyata  dilaksanakannya  sistem penegakan hukum tersebut. 30
Salim  dan  Nurbani  mengungkapkan  agar  hukum  dapat  berlaku  secara efektif,  mereka  yang  bekerja  sebagai  pelaksana-pelaksana  hukum  harus menunaikan  tugas  dengan  baik.  Mereka  harus  mengumumkan  undang-undang secara  luas.  Mereka  harus  menafsirkannya  secara  seragam  dan  konsisten  serta sedapat mungkin senapas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin juga dicoba dilakukan  oleh warga masyarakat yang terkena. 31
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dikemukakan  oleh  Aiptu  Syahruddin yang mengatakan bahwa:
29 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 15- 16.
30 Laurensius Arliman S., Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat (Yogyakarta: CV.
Budi Utama, 2015), h. 3-4.
31 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 301.
“S epanjang  tahun  2022  belum  ada  data  laporan  yang  masuk  terkait  dengan kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  Perguruan  Tinggi.  Padahal  di  media elektronik  banyak  sekali  kasus  kekerasan  seksual  yang  bermunculan  di berbagai  kampus  yang  ada  di  Sulawesi  Selatan.  Ini  menyatakan  bahwa  ada kesenjangan dimana data dan realitasnya tidak sesuai .” 32
Oleh karena itu, hal ini sangat memerlukan perhatian dan perbaikan dalam upaya  penegakan  hukum  kedepannya.  Aparat  penegak  hukum  seharusnya  tetap mendapatkan sosialisasi terkait undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak korban  kekerasan  seksual,  apalagi  baru-baru  ini  dibentuk  peraturan  perundang- undangan  yang  spesifik  mengatur  mengenai  kekerasan  seksual  yakni  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana dalam undang-undang ini mengatur hak-hak korban dan penanganan korban serta pencegahan kekerasan seksual, khususnya terhadap para penyidik yang menangani perkara  sejak  tahap  pertama,  dikarenakan  merekalah  yang  pertama  kali memberitahukan  terhadap  pihak  korban  mengenai  adanya  hak-hak  korban  yang dapat diajukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah diatur sebelumnya.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Dalam rangka pelaksanaan hukum, sarana atau fasilitas haruslah memadai karena sering kali hukum sulit ditegakkan oleh karena terbentur pada faktor sarana atau  fasilitas  yang  tidak  memadai  atau  bahwa  sama  sekali  tidak  ada.  Dengan kurangnya sarana atau fasilitas pendukung, maka penegakan hukum akan menjadi terhambat  dan  tentunya  para  aparat  penegak  hukum  tidak  dapat memaksimalkan perannya secara aktual. 33
Sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penegakan  hukum  atau  untuk  dapat  terlaksananya  suatu  peraturan  perundang- undangan  tertentu  terkhusus  pada  ketentuan  mengenai  kekerasan  seksual.  Tanpa adanya sarana atau fasiltas yang memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum
32 Aiptu Syahruddin, Kanit IV PPA Polresta Gowa, Wawancara, di Polresta Gowa, 13 Juni 2022.
33 Ratna  Artha  Windari, “ Penegakan  Hukum  Terhadap  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia (Kajian  Normatif  Atas  Bekerjanya  Hukum  Dalam  Masyarakat), ” Jurnal  Media  Komunikasi FPIPS 10, no. 1 (2011): h. 1-16.
akan  berlangsung  dengan  baik  dan  lancar.  Sarana  atau  fasilitas  yang  dimaksud adalah  tenaga  manusia  yang  terampil  dan  berpendidikan,  organisasi  yang  baik, adanya peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Faradiba  Bachtiar  terkait  dengan sarana  dan  fasilitas  dalam  penanganan  kekerasan  seksual  di  Perguruan  Tinggi menyatakan:
“Dalam  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  di Perguruan  Tinggi.  terkhusus pada UIN Alauddin Makassar  sarana atau fasilitasnya belum memadai karena ULT  belum  memiliki  ruangan  sendiri  yang  aman  bagi  korban  ketika  datang melapor,  dan  juga  ULT  bukan  merupakan  lembaga  resmi  yang  pendanaanya berasal  dari  pusat  sehingga  pendanaan  ULT  mengikut  pada  Pusat  Studi Gender  dan  Anak  (PSGA)  yang  berada  di  bawah  kordinasi  Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (LP2M)  di  UIN  Alauddin Makassar. Selain belum memiliki kantor tersendiri ULT juga belum memiliki sumberdaya manusia yang cukup, di mana yang menjadi staf dalam melayani korban  yang  datang  melapor  adalah  masih  dosen-dosen  yang  memiliki pekerjaan lain, yaitu mengajar, sedangkan seharusnya di kantor ULT itu harus memiliki orang tetap yang selalu ada, sehingga ketika korban datang melapor ada yang melayani korban setiap saat. “ 34
Berdasarkan hal tersebut, dalam hal penanganan korban kekerasan seksual di  Perguruan  Tinggi  tentu  yang  sangat  penting  ketersediaan  kantor  tersendiri, karena itu demi keamanan korban dan agar ketika korban datang melapor ke ULT mereka dapat aman berbicara dan mengadukan kasus kekerasan seksual yang telah diterimanya.

## D. Kesimpulan
Bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang terjadi di perguruan  tinggi  diberikan  dengan  cara  memberikan  hak-hak  korban  yang  telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual;  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban;  Surat Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  5494  Tahun  2021  tentang
34 Faradiba  Bachtiar,  Sekretaris  ULT  UIN  Alauddin  Makassar, Wawancara,  di  UIN Alauddin Makassar, 12 Juni 2022.
Pedoman  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Kekerasan  Seksual  Pada  Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudaay Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Pendampingan korban dilakukan sejak korban melaporkan kasusnya sampai kasus  korban  selesai.  Sedangkan  untuk  pemulihan  korban  dilakukan  dengan persetujuan dari korban dan kebutuhan dari korban. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi  pemberian  perlindungan  hukum  bagi  korban  kekerasan  seksual, yaitu: Pertama, faktor hukumnya, dimana masih banyak rumusan pasal yang masih abstak; Kedua,  faktor  penegak  hukum,  dimana  masih  kurang  efektifnya  penegak hukum  dalam  melaksanakan  tugasnya;  dan Ketiga,  faktor  sarana  atau  fasilitas, dimana  pada  ULT  UIN  Alauddin  Makassar  belum  memiliki  kantor  sendiri, sehingga  masih  mengikut  pada  Kantor  PGSA.  Selain  itu,  ULT  juga  belum memiliki pendanaan sendiri dan juga masih mengikut pada anggaran PSGA.

## Daftar Pustaka
Agus,  Muh.  Ishak. “Oknum  Dosen  UNM  Diduga  Lecehkan  Mahasiswi  Saat
Bimbingan Dinonaktifkan,” https://www.detik.com/sulsel/hukum -dan- kriminal/d-6170016/oknum-dosen-unm-diduga-lecehkan-mahasiswi-saat- bimbingan-dinonaktifkan
Amin,  Rahman. Hukum  Perlindungan  Anak  dan  Perempuan  di  Indonesia. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.
Arliman  S.,  Laurensius. Penegakan  Hukum  dan  Kesadaran  Masyarakat.
Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
Arsyad,  Edy. “Nadiem  Ungkap  Fakta  Gila  Kekerasan  Seksual  di  Kampus,” https://fajar.co.id/2021/11/11/nadiem-ungkap-fakta-gila-kekerasan-seksual- di-kampus/
CNN Indonesia. “ Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021 ,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/
marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021
Darwis, Rizal. “Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum  Nasional  Perspektif  Jender. ” Disertasi.  Makassar:  UIN  Alauddin Makassar, 2016.
Irwansyah. Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel). Cet. 3; Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
Kementerian  Agama  RI.  “Kemenag  Terbitkan  Pedoman  Pencegahan  Kekerasan Seksual  di  PTKI,”  https://kemenag.go.id/nasional/kemenag -terbitkan- pedoman-pencegahan-kekerasan-seksual-di-ptki-mp0mib
Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  5494  Tahun  2019  tentang Pedoman  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Kekerasan  Seksual  Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
Komite  Nasional  Perempuan, Catatan  Kekerasan  Terhadap  {Perempuan  Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan  Siber,  Perkawinan  Anak,  dan  Keterbatasan  Penanganan  di Tengah Covid-19. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
Lestari,  Ressa  Ria,  et.al. Buku  Panduan  Pendampingan  Dasar  Kasus  Kekerasan Terhadap Perempuan (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung,
t.th.
LM  Psikologi. “Kekerasan  Seksual  di  Kampus,”    https://lm.psikologi.ugm.ac.id/ 2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/
Mansur,  Dikdik  M.  Arief,  dan  Elisatris  Gultom. Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Mappadang , Ricky Randa, Audyna Mayasari Muin, dan Hijrah Adhayanti Mirzana, “Perlindungan  Hukum  Rehabilitasi  Sosial  Terhadap  Anak  sebagai  Korban Kekerasan Seksual,” Kertha Semaya 9, no. 8 (2021): 1289-1305.
Mappadang,  Ricky  Randa. “Rehabilitasi  Sosial  sebagai  Bentuk  Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual. ” Tesis.  Makassar:
Universitas Hasanuddin, 2021.
Nawi, Syahruddin. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2017.
Ningrumsari,  Fenita  Dhea. “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Korban Kekerasan  Seksual  (Suatu  Kajian Feminist  Legal  Theory). ” Tesis.
Makassar: Universitas Hasanuddin,  2021.
Oslami, Achmad Fikri. “ Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya  Pencegahan  Kekerasan  Seksual .” Al- Ahkam:  Jurnal  Syari’ah  dan Peradilan Islam 1, no. 2 (2021): 102.
Portal Media.Id, “Fakta, Kasus  Pelecehan Seksual Banyak “Ditutupi” di  Kampus:
Dilema  antara  Siri’  ata u  Diungkap  ke  Publik?,  https://buddyku.com/ kebijakan-publik/4f9836751d2241d7bb6c7e0fc1d59c6b/fakta-kasus- pelecehan-seksual-banyak-and-34-ditutupiand-34-di-kampus-dilema-antara- siriand-39-atau-diungkap-ke-publik
Prihatin,  Rohani  Budi,  et  al. Penghapusan  Kekerasan  Seksual  Dalam  Berbagai Perspektif. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2014  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.
______. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Salim  HS,  dan  Erlies  Septiana  Nurbani. Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
Suhasril. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan.  Depok:  Rajawali Pers, 2016.
Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Windari,  Ratna  Artha. “ Penegakan  Hukum  Terhadap  Perlindungan  Anak  Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat),” Jurnal Media Komunikasi FPIPS 10, no. 1 (2011): h. 1-16.
Wulandari, Erika Putri, dan Hetty Krisnani, “ Kecenderungan Menyalahkan Korban ( Victim-Blaming)  dalam  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Perempuan  Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi,” Share: Social Work Journal 10, no. 2 (2020): 187-197.