## REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI
DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF)
Oleh: Muhammad Ansori Lubis Universitas Darma Agung, Medan muhammadansorilubis3@gmail.com

## ABSTRAK
Adat  adalah  sebuah  sistem  yang  mengatur  kehidupan  manusia.  Masalah  dalam penelitian  ini  dibagi  kedalam  tiga  bagian,  yaitu  1.  Bagaimana  Hubungan  Nilai- Nilai  kearifan  Lokal  masyarakat  Hukum  Adat  2.  Batak  Toba  dalam  melindungi kawasan Danau Toba? 3. Mengapa diperlukan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal kedalam  Pembentukan  Peraturan  Hukum  terkait  perlindungan  kawasan  Danau Toba?  Penelitian  ini  memberikan  hasil  bahwa  hukum  yang  resposif  diperlukan, aturan  yang  tidak  tumpang  tindih,  koheren,  dan  konsistensi  menjadi  salah  satu cara  untuk  memperbaiki  kawasan  Danau  Toba  dari  jalur  regulasinya. Pembentukan hukum yang memasukan nilai-nilai kearifan masyarakat merupakan perwujudan dari hukum  yang responsive dan progresif untuk  membentuk aturan yang  memiliki  nilai  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan.  Penegakan hukum juga diperlukan bagi setiap tindakan masyarakat atau oknum tertentu yang melakukan  pencemaran  lingkungan  agar  menjadi  contoh  bagi  masyarakat  lain untuk tidak melakukan tindakan pencemaran.
Kata kunci: Danau Toba, Revitalisasi, Adat Batak Toba
A. Pendahuluan Kawasan  Danau  Toba  adalah kekayaan alam yang diberikan Tuhan yang  Maha  Kuasa  kepada  umat manusia khususnya Indonesia. Pelestarian  kawasan  Danau  Toba sudah  dilakukan  sejak  lama,  bahkan menjadi perhatian dunia internasional  dengan  menjadikan Danau Toba termasuk dalam warisan dunia.
Danau  Toba  adalah  danau kaldera  terbesar  di  dunia  yang terletak  di  Provinsi  Sumatera  Utara, berjarak  176  km  ke  arah  Barat  Kota Medan  sebagai  ibu  kota  provinsi. Danau Toba (2,88o N – 98,5o 2E dan 2,35o  N  –  99,1o  E)  adalah  danau
terluas  di  Indonesia  (90  x  30  km2) dan  juga  merupakan  sebuah  kaldera volkano-tektonik (kawah gunung api raksasa)  Kuarter  terbesar  di  dunia. Sebagai  danau  volcano  tektonik terbesar  di  dunia,  Danau  Toba mempunyai  ukuran  panjang  87  km berarah  Baratlaut-Tenggara  dengan lebar  27  km  dengan  ketinggian  904 meter dpl dan kedalaman danau yang terdalam 505 meter.
Jumlah  penduduk  di  kawasan Danau  Toba  Tahun  2013  lebih kurang 951.711 Jiwa yang tersebar di 8  Kabupaten  dan  61  Kecamatan. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan  Sidikalang,  Kabupaten Dairi dengan jumlah 47.272 jiwa dan
Muhammad Ansori Lubis
terendah  berada  di  Kecamatan Muara,  KabupatenTapanuli  Utara dengan jumlah 1.355 jiwa.Kepadatan rata-rata  penduduk  di  kawasan Danau Toba Tahun 2013 adalah 110 jiwa/km2. Kepadatan tertinggi berada  di  Kecamatan  Sidikalang, Kabupaten Dairi yaitu 669 jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk terendah  berada  di  Kecamatan Muara,  Kabupaten  Tapanuli  Utara yaitu 17 jiwa/km2.
Keindahan  Danau  Toba  serta kelimpahan  sumberdaya  alamnya menjadi  daya  tarik  bagi  masyarakat. Seiring  dengan  perjalanan  waktu, jumlah  penduduk  yang  berdomisili semakin meningkat dengan demikian juga pemanfaatan dan jenis pemanfaatan sumberdaya alam semakin  meningkat  dan  bervariasi. Beberapa  pemanfaatan  Danau  Toba untuk  keperluan  masyarakat  antara lain  sebagai  sumber  air  minum, pembangkit  listrik  dan  budi  daya ikan. Akibat dari aktivitas masyarakat sekitar Danau Toba, saat ini  kawasan  Danau  Toba  telah mengalami  pencemaran,  terlebih karena kegiatan pembudidayaan ikan yang  tepat  berada  dikawasan  Danau Toba.
Salah  satu  penyebab  lain kerusakan  Daerah  Tangkan  Air adalah  penambangan  bahan  galian golongan C dari badan air, pinggiran pantai  dan  tebing  Danau  Toba. Penambangan  ini  memang  memberi manfaat  ekonomi,  namum  pada  saat yang  sama  juga  menimbulkan kerusakan  lingkungan  yang  massif.
Tebing  danau  yang  berupa  bebatuan digali  bahkan  sampai  mencapai puncak  tebing.  Penambangan  ini sangat merusak ekosistem, menimbulkan  erosi,  sedimentasi,
kekeruhan,  menambah  lahan  kritis
dan berpeluang untuk melongsorkan/meruntuhkan  dinding Danau Toba. Selain  kerusakan  lingkungan seputar  Danau  Toba,  terjadi  juga pada  keanekaragaman  hayati  pada kawasan Danau Toba telah mengalami  ancaman,  baik  habitat daratan  maupun  habitat  perairan.
Terdapat  berbagai  faktor  penyebab terancamnya  keanekaragaman  hayati pada  kawasan  ini  diantaranya; perusakan  habitat  karena  kebakaran, konversi  lahan,  aplikasi  pestisida, pembuangan  limbah,  penyempitan luasan  habitat,  introduksi  spesies asing,  maupun  serangan  hama  dan penyakit  serta  bencana  alam  banjir, longsor  atau  gempa.  Pada  saat  ini terjadi blooming ikan  Pora-pora ( Puntius  binotatus )  di  Danau  Toba dan  pada  saat  yang  sama  nelayan kesulitan  menangkap  ikan  mujair (Tilapia  mossambica ),  salah  satu spesies  asli  danau  ini  yang  sudah mulai  sulit  ditemukan  di  perairan Danau Toba. Pemerintah Republik Indonesia  dan  Pemerintah  Daerah Provinsi  Sumatera  Utara,  Kabupaten Samosir,  Kabupaten  Toba  Samosir, Kabupaten  Dairi,  Kabupaten  Karo, Kabupaten  Humbang  Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten  Simalungun  Kabupaten Pakpak Barat ikut memiliki tanggung jawab  hukum  dan  moral  atas kerusakan kawasan Danau Toba.
Regulasi  nasional  dan  daerah yang  terkait  dengan  kawasan  Danau Toba  hingga  detik  ini  belum  pernah dilakukan  pengkajian  sinkronisasi, koherensi  dan  akuntabilitas  dan liability (tanggungjawab)  terhadap semua  aturan  yang  mengatur  hal-hal terkait  dikawasan  Danau  Toba. Misalnya Undang-Undang Nomor 32 tahun  2009  Tentang  Perlindungan
dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014  tentang  Rencana  Tata  Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya,  dan  Peraturan  Presiden Nomor 49 tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata  Danau  Toba.  Beberapa aturan  tersebut  merupakan  regulasi- regulasi tingkat nasional yang secara langsung  memberikan  perlindungan bagi  kawasan  Danau  Toba.  Hanya saja  jika  melihat  pratiknya,  ternyata regulasi  tersebut  belum  secara keseluruhan menjadi rule/model bagi pemerintah daerah untuk membentuk aturan yang signifikan yang memberikan  perlindungan  kepada kawasan  Danau  Toba  dan  juga aturan/regulasi tersebut belum secara keseluruhan  memberikan  jaminan bahwa  tidak  terjadi  perusakan  dan pencemaran  dikawasan  Danau  Toba sampai saat ini. Sebenarnya jika melihat keadaan  masyarakat  sekitar  Danau Toba,  yang  mayoritas  adalah  suku
Batak  dimana  suku  Batak  adalah suku  yang  sampai  saat  ini  masih mempertahankan  nilai-nilai  kearifan lokal.  Untuk  itu,  kerusakan  dan pencemaran  yang  terjadi  saat  ini dikawasan  Danau  Toba  menjadi sebuah  tanda  tanya  besar,  mengapa hal  tersebut  bisa  terjadi  ?  Hingga dunia internasional menaruh perhatian lebih pada kawasan Danau Toba, sedangkan masyarakat disekitar Danau Toba yang notabene nya  adalah  masyarakat  hukum  adat yang  masih  eksis  keberadaannya. Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik untuk  melakukan  kajian  singkat terhadap perlindungan kawasan Danau Toba dengan judul, Revitalisasi  Nilai-nilai  Kearifan
Lokal  Masyarakat  Hukum  Adat Batak  Toba  dalam  Melindungi Eksistensi  Danau  Toba  di  Mata Dunia (Kajian Hukum progresif).
B. Rumusan Masalah Dalam  kajian  ini,  yang  menjadi batasan permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana  Hubungan  Nilai-
Nilai  kearifan  Lokal  masyarakat Hukum  Adat  Batak  Toba  dalam melindungi  kawasan  Danau
Toba? 2. Mengapa  diperlukan  revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal kedalam Pembentukan Peraturan Hukum  terkait  perlindungan kawasan Danau Toba?

## C. Kajian Teori
1. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Perspektif Teori hukum progresif  yang  dipelopori  oleh Satjipto  Rahardjo,  sebuah  padanan hukum  tidak  hanya  terletak  hanya pada aturan teknis semata pembentukan  aturan  tersebut  tetapi juga  dalam  pembentukan  hukum harus memperhatikan dan mengkokohkan  asas  hukumnya  agar memiliki pondasi yang kuat.
Menurut  Satjipto  Rahardjo, pembahasan  mengenai  asas  hukum adalah  membicarakan  unsur  yang penting  dan  pokok  dari  peraturan hukum dan tidak berlebihan pula jika dikatakan bahwa asas hukum merupakan  jantung  dari  peraturan hukum.  Hal  ini  dikarenakan  asas hukum  adalah  landasan  yang  paling luas  bagi  lahirnya  suatu  peraturan hukum.  Ini  berarti  bahwa  setiap peraturan hukum selalu bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.
Muhammad Ansori Lubis
Menurut  Paton  sebagaimana dikutip  oleh  Satjipto  Rahardjo menyatakan  bahwa  asas  hukum adalah sarana  yang membuat  hukum itu  hidup,  tumbuh  dan  berkembang dan  ia  juga  menunjukkan  bahwa hukum  itu  bukan  sekedar  kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Hukum  memiliki  titik  pandang  dan akan  bertolak  dari  situ  pula.  Dalam hukum  titik  pandang  itu  terdapat pada  asas  hukum.  Asas  hukum bukanlah  peraturan  seperti  pasal- pasal undang-undang, namun sebagaimana  dikatakan  Scholten, hukum  tidak  dapat  dipahami  dengan baik tanpa asas- asas. Asas hukum menjadikan hukum  lebih  dari  sekedar  peraturan yang  dibuat  dengan  sengaja  dan rasional,  tetapi  juga  suatu  dokumen moral-etis.  Asas  hukum  memang tidak  tampil  sebagai  aturan  ( rule ) yang  konkrit,  tetapi  lebih  sebagai kaidah ( norm ) di belakang peraturan. Aturan  itu  rasional,  sedangkan kaidah  memiliki  kandungan  moral dan  bersifat  etis.  Asas  hukum menjelaskan dan memberi ratio legis mengapa  harus  ada  aturan.  Ia menjadi penghubung antara peraturan  hukum  dan  cita-cita  sosial serta pandangan etis masyarakatnya. Hukum progresif melihat dunia dan  hukum  dengan  pandangan  yang mengalir  saja,  seperti “panta  rei” (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan  dan  bersikap  seperti itu,  maka  ia  akan  membangun  suatu cara  berhukum  yang  memiliki karakteristiknya sendiri, sebagaimana  akan  diuraikan  di bawah ini. Pertama, paradigma  dalam hukum  progresif  adalah  bahwa
“hukum  adalah  untuk  manusia”. Pegangan,  optik,  atau  keyakinan
dasar  ini  tidak  melihat  hukum sebagai  sesuatu  yang  sentral  dalam berhukum,  melainkan  manusialah yang  berada  dititik  pusat  peraturan hukum.  Hukum  itu  berputar  di sekitar  manusia  sebagai  pusatnya. Hukum  ada  untuk  manusia,  bukan manusia  untuk  hukum.  Apabila  kita berpegangan pada  keyakinan, bahwa manusia  itu  adalah  untuk  hukum, maka  manusia  itu  akan  selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan,  untuk  bisa  masuk  ke dalam  skema-skema  yang  telah dibuat oleh hukum. Kedua, hukum progresif menolak  untuk  mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo
memberi  efek  yang  sama,  seperti pada  waktu  orang  berpendapat, bahwa  hukum  adalah  tolok  ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk  hukum.  Cara  berhukum  yang demikian  itu  sejalan  dengan  cara positivistik,  normatif  dan  legalistik. Sekali  undang-undang  mengatakan atau  merumuskan  seperti  itu,  kita tidak  bisa  berbuat  banyak,  kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.
Namun, menurut Satjipto Rahardjo,  pengalaman  di  lapangan menunjukkan  betapa  kompleksnya masalah  dan  bekerjanya  hukum. Hukum tidak selalu sejelas, segampang,  dan  sesederhana  seperti dibayangkan orang, kendati
dikatakan,  hukumnya  sudah  jelas. Hukum  adalah  dokumen  yang terbuka  untuk  atau  mengundang penafsiran.  Undang-undang  yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat mungkin  akan  ditidurkan  ( statutory dormancy )  atau  dikesampingkan ( desuetudo ).
Menurut  Satjipto  Rahardjo, dalam  nada  yang  mungkin  agak ekstrim  dapat  dikatakan  bahwa
keberhasilan  atau  kegagalan  para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya  sebetulnya  sudah  dimulai sejak  peraturan  hukum  yang  harus dijalankan itu dibuat.
D. Pembahasan 1.  Hubungan  Nilai-Nilai  Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Batak  Toba  Dalam  Melindungi
Kawasan Danau Toba Masyarakat  yang  berbudaya hidup  dari  berbagai  faktor  yang menentukan cara kehidupan masyarakat.  Disamping  lingkungan dan  teknologi,  faktor  lain  adalah organisasi sosial dan politik berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan  sehari-hari.  Unsur-unsur itu  disebut  dengan  inti  kebudayaan, meliputi  kemampuan  pengetahuan masyarakat  terhadap  sumber  daya yang  ada.  Inti  kebudayaan  itu, menjelaskan  lebih  luas  dalam mempengaruhi pola kehidupan dalam  lingkungan  lokal  masyarakat Batak  Toba.  Para  etnosains  percaya bahwa  ideologi  sebuah  masyarakat terhadap  prinsip-prinsip  itu  biasanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup komunitasnya. Kebudayaan Batak Toba merupakan  sebuah  bentuk  gagasan yang diwarisi masyarakat pemiliknya dengan  membuat  perilaku  terhadap nilai-nilai budaya. Konsep masyarakat  Batak  Toba  tentang kehidupan  manusia,  adalah  bahwa kehidupannya  selalu  terkait  dan diatur  oleh  nilai-nilai  adat.  Adat merupakan  bagian  dari  kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan.
Berdasarkan  hasil  kajian  dari MA.  Sianturi,  menyebutkan  bahwa dalam  praktek  pelaksanaan  adat Batak  Toba,  realita  di  lapangan menunjukkan  terdapat  empat  (4) katagorial adat yang telah dilakukan.
Pertama, komunitas masyarakat  Batak  Toba  mempunyai sistem  hubungan  adat  tersendiri. Menunjukkan, setiap komunitas mempunyai  tipologi  adat  masing- masing. Perlakuan masyarakat pedesaan terhadap adat lebih intensif dan  merekat,  dengan  masyarakat
Batak  yang  tinggal  di  perkotaan relatif lebih individualistis menyikapi adat  Batak.  Perilaku  ini  muncul akibat  pengaruh  lingkungan  yang membentuk  pola  pikir  disamping unsur teknologi yang mempengaruhi.
Kedua,  Adat  yang  diyakini sebagai  norma  yang  mengatur hubungan antar manusia Batak Toba, dipengaruhi  oleh  aturan  dan  norma yang sudah berlaku dalam masyarakatnya. Peraturan perundang-undangan  dan  hukum agama  yang  banyak  mengatur kehidupan normatif masyarakat secara  rinci  dan  detail,  memperkecil peranan  adat  dalam mengatur norma sosial dan kehidupan bermasyarakatnya. Seiring pula dengan  aturan  perundang-undangan dan  hukum  agama  yang  sudah membudaya,  sering  juga  dipandang dan  dianggap  sebagai  bagian  dari adat istiadat Batak Toba sendiri.
Ketiga,  Pola  hubungan  antar manusia dalam kelompok masyarakat  Batak  Toba  berubah secara  terus  menerus,  sehingga pelaksanaan adatnya juga mengalami perubahan  sesuai  kebutuhan  tanpa melihat sisi ruang dan waktu.
Keempat,  pandangan  dan  nilai yang diberikan terhadap adat itu juga mengalami  perubahan,  akibat  dari pengaruh teknologi dalam penyebarluasan  informasi.  Hal  itu tampak  dalam  praktek  adat  yang dilakukan oleh masyarakat pendukungnya.
Adat  adalah  sebuah  sistem yang  mengatur  kehidupan  manusia.
Sehingga, orang Batak yang bertindak  dan  bertingkah  laku  tidak sesuai dengan adat disebut dengan na so  maradat (orang  yang  tidak memiliki  adat)  dan  akan  ada  sanksi sosial  terhadap  orang-orang  yang melanggar adat.
Dalam masyarakat hukum adat Batak  Toba,  dikenal  beberapa  nilai- nilai  sakral  dalam  sistem  adat diataranya:
1. Kekerabatan Nilai  kekerabatan  masyarakat Batak  utamanya  terwujud  dalam pelaksanaan  adat  Dalian  Na  Tolu, dimana  seseorang  harus  mencari jodoh  diluar  kelompoknya,  orang- orang  dalam  satu  kelompok  saling menyebut  Sabutuha  (bersaudara), untuk  kelompok  yang  menerima gadis  untuk  diperistri  disebut  Hula- hula.  Kelompok  yang  memberikan gadis disebut Boru.
2. Hagabeon Nilai  budaya  yang  bermakna harapan  panjang  umur,  beranak, bercucu banyak, dan yang baik-baik. 3. Hamoraon
Nilai  kehormatan  suku  Batak yang  terletak  pada  keseimbangan aspek spiritual dan meterial. 4. Uhum dan ugari Nilai uhum orang Batak tercermin pada kesungguhan dalam menegakkan  keadilan  sedangkan ugari  terlihat  dalam  kesetiaan  akan sebuah janji.
5. Pengayoman Pengayoman  wajib  diberikan terhadap  lingkungan  masyarakat, tugas  tersebut  di  emban  oleh  tiga unsur Dalihan Na Tolu. 6. Marsisarian Suatu  nilai  yang  berarti  saling mengerti,  menghargai,  dan  saling membantu.
Berdasarkan  uraian  singkat  di atas,  jika  melihat  kepada  persoalan lingkungan  (kawasan  Danau  Toba), penerapan  nilai-nilai  adat  pada masyarakat  Batak  Toba  menjadi sebuah  aktivitas  sehari-hari  yang dilaksanakan setiap warga masyarakat  yang  bertempat  tinggal di    seputar  kawasan  Danau  Toba. Nilai  pengayoman  dan  Marsisarian yang merupakan repsentasi/perwujudan perilaku masyarakat  adat  batak  toba  untuk menjaga lingkungan, saling menghargai dan menghormati sesama masyarakat dan lingkungan. Sejatinya,  masyarakat  hukum adat  batak,  secara  konsep  adat  telah memiliki  nilai-nilai  kearifan  lokal dalam  wujud  petuah-petuah  adat yang  secara  keseluruhan  masyarakat adat Batak wajib untuk mentaatinya. Hal  tersebut  menjadi  norma  bagi masyarakat  adat  yang  wajib  untuk dipatuhi dan dilaksanakan.
Selain  itu,  tatanan  nilai-nilai sosial  masyarakat  hukum  adat  batak juga  mengatur  mengenai  keberadaan kawasan hutan adat, dimana kawasan hutan yang terletak diseputar kawasan  Danau  Toba  merupakan tempat  untuk  mencari  kehidupan bagi  masyarakat  Batak.  Tanah  bagi masyarakat Batak merupakan sebuah tempat  yang  harus  dilindungi  dan dilestarikan  keberadaannya  guna kelangsungan hidup ke  depan.
Dalam  konsep  masyarakat hukum adat Batak, seluruh kehidupan  tertuju  pada  daya  dan upaya  untuk  mencapai  kepemilikan sahala. Sahala dalam filsafat masyarakat hukum adat Batak sangat besar  pengaruhnya  dalam  segala gerak hidup orang Batak, dan semua orang  Batak  harus  mempunyai sahala.  Penafsiran  sahala  menurut Warneck  adalah  kewibawaan  hidup,
kekayaan  akan  harta  benda  dan keturunan, kemuliaan yang mencakup kebijaksanaan, kecerdikan,  kecerdasan,  kekuasaan, keluhuran budi  pekerti.  Hal  ini terus dilakukan  oleh  orang  Batak  secara turun  temurun.  Implementasinya, nampak  pada  setiap  pekerjaan  adat dan  hubungan  kehidupan  antara orang Batak. Sehingga sahala adalah wujud dari hagabeon, hamoraon dan hasangapon. Sahala adalah perwujudan  roh  (tondi)  dalam kehidupan  manusia  di  dunia.  Dia merujuk pada sebuah kekuatan nyata yang  menjadi  milik  orang-orang penting  dan  kuat.  Tanda  utama kepemilikan  sahala  yang  besar adalah  dimana  seseorang  memiliki keberhasilan duniawi. Sahala merupakan sebuah kualitas yang bisa diperoleh  atau  hilang.  Masyarakat Batak Toba memberi tingkatan hidup pada  nilai-nilai  kebudayaan  dalam tiga  kata,  yaitu  harajaon  (kuasa), hamoraon (kekayaan) dan hasangapon (kehormatan). Terjadinya pencemaran kawasan  Danau  Toba  oleh  kegiatan manusia  tidak  terlepas  dari  faktor bahwa  eksistensi  nilai-nilai  adat masyarakat adat Batak hanya dijadikan  symbol  belaka,  tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari,  sementara  pemerintah tidak  memperhatikan  bahwa  begitu penting  nilai-nilai  kearifan  lokal  itu untuk  mempertahankan  kelestarian alam Danau Toba.
Pergeseran  nilai  dan  perilaku hidup  masyarakat  Batak  yang  pada mulanya memanfaatkan  Danau Toba menjadi  sumber  kehidupan  saat  ini telah jauh dari harapan, ketidakpedulian  masyarakat  dan generasi  muda  untuk  menerapkan filosofi adat Batak dalam kesehariannya  menjadikan  sistem
adat  hanya  tinggal  sebatas  konsepsi semata, tidak berlaku.
Saat  ini,  filosofi  masyarakat hukum  adat  Batak  harus  terus dilestarikan  dan  diperkenalkan  bagi setiap  generasi  penerus  masyarakat suku adat Batak maupun diperkenalkan  kepada  masyarakat luar.  Para  tetua  adat,  tokoh masyarakat, pemerintah harus mengakui dan melindungi eksistensi/keberadaan nilai-nilai kearifan  lokal  masyarakat  Batak dalam kesehariannya.
Terkait  dengan  perlindungan kawasan  Danau  Toba,  apabila filosofi  masyarakat  adat  Batak  terus dilestarikan  maka  secara  tidak langsung  masyarakat  hukum  adat Batak akan dapat terus mempertahankan keberadaan kawasan  Danau  Toba  yang  sehat, bersih dan lestari, sehingga kawasan
Danau Toba dapat terus memberikan penghidupan  bagi  sebagian  besar masyarakat hukum adat yang tinggal dikawasan tersebut. Bagi masyarakat luar, pembelajaran nilai-nilai  filosofi masyarakat adat Batak penting untuk diketahui  untuk  cerminan  bahwa masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman  adat  istiadat  yang banyak  memiliki  kandungan  nilai dan  etika  moral  yang  baik  untuk diterapkan dalam keseharian.
2. Revitalisasi  Nilai-Nilai  Kearifan Lokal  kedalam  Pembentukan Peraturan Hukum terkait Perlindungan  Kawasan  Danau Toba
Perlindungan  kawasan  Danau Toba merupakan tugas bersama baik itu  dari  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah, serta masyarakat. Secara  konsepsi  hukum,  bahwa perlindungan lingkungan hidup telah diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar
Muhammad Ansori Lubis
dan  peraturan  pelaksana  lainnya seperti  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPLH).  Selain  tingkat  nasional, regulasi  daerah  juga  menjadi  sebuah bentuk  perlindungan  hukum  bagi lingkungan (kawasan Danau Toba).
Didalam  pembentukan  hukum, secara  formal  telah  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam undang-undang  tersebut  terdapat beberapa  asas  pembentukan  aturan hukum yakni: Pasal  5  menyebutkan  bahwa  : Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan  berdasarkan  pada  asas Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian  antara  jenis,  hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan
Pasal  6  menyebutkan  bahwa  :  (1)
Materi muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban  dan  kepastian  hukum; dan/atau
j. keseimbangan,  keserasian,  dan keselarasan. Berlakunya asas hukum tersebut  tidak  hanya  pada  tingkat undang-undang  semata,  tetapi  juga didalam regulasi daerah atau peraturan daerah. Pembentukan hukum/aturan  yang  baik  adalah aturan  yang  telah  memenuhi  syarat formal dan material.
Terkait  dengan  perlindungan kawasan  Danau  Toba,  pemerintah daerah  yang  berada  dikawasan Danau  Toba  memiliki  peran  penting baik  secara  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama  untuk  bertanggung jawab  atas  kelestarian  dari  Danau
Toba. Pada  tahun  2004  Pemerintah Daerah kabupaten Asahan, kabupaten  Dairi,  kabupaten  Toba Samosir, kabupaten Humbang hasundutan, kabupaten Karo, kabupaten Simalungun, kota Tanjungbalai,  kabupaten  Tapanuli Utara,  telah  membentuk  sebuah kesepakatan bersama untuk melindungi kawasan ekosistem Danau  Toba  yang  dideklarasikan  di Parapat. Hal tersebut merupakan rangkaian  tindakan  secara  bersama- sama  untuk  melindungi  kawasan Danau Toba dari kerusakan lingkungannya.  Sudah  hampir  13 tahun kesepakatan tersebut dibentuk, akan  tetapi  tidak  menimbulkan implikasi  yang  berarti  bagi  kawasan
Danau  Toba.  Bahkan  sebaliknya, kawasan  Danau  Toba  saat  ini menjadi kawasan yang eksosistemnya terancam punah. Perlindungan  kawasan  Danau Toba  dari  kerusakan  telah  dilakukan oleh  pemerintah  yang  dimulai dengan  inisiatif  Geopark/Taman bumi  Kaldera  Toba  (GKT)  dimulai sejak  awal  tahun  2011  oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan  karena  memiliki  kaitan
erat  dengan  sejarah  pembentukan bumi  ini.  Ekspedisi  Cincin  Api Kompas  September  2011,  semakin mengungkap  bahwa  Gunung  Toba yang  memunculkan  Kaldera  Danau Toba pernah mengubah dunia.
Disambut  oleh  Pemerintah lokal  dan  provinsi  serta  sekelompok masyarakat  sipil,  inisiatif  GKT  pun dikukuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Geopark Nasional, Lalu, di daftarkan kepada  Badan  Pendidikan,  Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO)  PBB,  akhir  Oktober 2014. Asesor  dari  UNESCO  telah melakukan penilaian lapangan terhadap  dokumen  usulan  (dossier) GKT  tersebut,  dibalik  kerusakan ekologi  Danau  Toba  tersimpan potensi  menakjubkan.  Air  tawar menyerupai  lautan  dihiasi  dinding- dinding kaldera ciptaan  alam 74.000 tahun  lampau.  Batu-batu  Toba  yang menempel di setiap sudut kecantikannya siap diajak bercerita. Kuatir,  sebab  luar-dalam  fisik
Danau  Toba  selama  ini  cenderung terabaikan.  Meski  berkali-kali  diulas berbagai  media  dan  para  pencinta Danau  Toba  atas  kerusakan  dan minimnya  infrastruktur  kawasan  ini, pemerintah belum mengambil kebijakan  tegas.  Dengan  kata  lain, pemerintah  bersikap  setengah  hati.
Padahal Danau Toba telah ditetapkan Kawasan  Strategis  Nasional,  artinya objek  vital  Negara  ini  harus mendapat perhatian prioritas.
Warga lokal pun hanya menjadi  pelengkap  penderita  atas investasi  multinasional  selama  ini, jelas  tidak  menguntungkan  Negara dalam  jangka  panjang.  Salah  satu poin,  mudah  menilai,  kerusakan ekologi  suatu  kawasan  di  seluruh tanah  air  termasuk  Danau  Toba
sekitarnya adalah konsekuensi kebijakan pemerintah bersifat eksploitatif,  minus  perlindungan. Alhasil,  hari-hari  berlalu  dipastikan menuai kekecewaan, berikut ancaman  bencana.  Sejarah  Danau Toba sebagai satu-satunya supervolcano dunia, mengubah iklim global,  menyimpan  misteri  masa dulu  hingga  kini,  danau  volcano terbesar  dunia  dan  penyimpan cadangan  air  tawar  terbesar  dunia, eksistensi  sosiokultural   dan  aneka flora-fauna  di  dalamnya,  itulah alasan  Danau  Toba  dipromosikan pemerintah sebagai Geopark Nasional dan didaftarkan ke Jaringan Geopark Global, UNESCO. Berbagai tindakan telah dilakukan  oleh  pemerintah  pusat untuk  menjaga  kelestarian  kawasan
Danau  Toba  dari  pencemaran  dan kerusakan,  hanya  saja  tindakan- tindakan  yang  dilakukan  pemerintah tersebut sebenarnya hanya membawa perubahan  diatas  kertas  dan  hingga saat  ini  belum  mampu  untuk membalikkan  keadaaan  alam  Danau Toba itu menjadi kawasan yang asri.
Danau  toba  sebagai  kawasan wisata  yang  sangat  terkenal  di Indonesia  maupun  mancanegara. Yanti D (2019).
Prioritas perlindungan kawasan Danau  Toba  yang  telah  banyak tertuang  dalam  himpunan  peraturan, harus  memerlukan  kajian  yang komprensif dan berkelanjutan. Terbentuknya  aturan  formal  seperti Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau  Toba  yang  notabenenya memberikan  perubahan  tetapi  hanya tinggal  aturan  tekstual  semata, didalam  pelaksanannya  masih  jauh dari harapan.
Muhammad Ansori Lubis
Merujuk  pada  teori  hukum progresif  Satjipto  Rahadrjo,  bahwa hukum yang baik itu bukanlah hanya aturan  diatas  kertas/tekstual  semata, tetapi  lebih  kepada  bagaimana perilaku  penguasa  dan  aparat  serta masyarakat  dalam  melaksanakan hukum.  Untuk  itu,  pembentukan hukum yang baik harus mengkomodir  aspirasi  masyarakat dari bawah ke atas ( down top ) bukan sebaliknya  dari  atas  turun  ke  bawah ( top down ).
Keterlibatan  masyarakat  dalam pembentukan  aturan  menjadi  sebuah kunci  untuk  peraturan  itu  dapat ditaati  masyarakat  secara  sukarela tanpa  dipaksakan.  Terkait  dengan perlindungan  kawasan  Danau  Toba, masyarakat  hukum  adat  Batak memiliki peran penting dan signifikan dalam melestarikan kawasan Danau Toba tersebut, bukan kepentingan  negara  lain  yang  dapat membawa  perubahan.  Untuk  itu, diperlukan  revitalisasi  nilai-nilai kearifan  lokal  kedalam  setiap pembentukan  aturan  yang  terkait dengan  keberadaan  kawasan  Danau Toba  baik  dalam  bentuk  undang- undang  maupun  peraturan  daerah.
Hal tersebut bertujuan agar masyarakat  hukum  adat  batak  yang secara  langsung  berhadapan  dengan keadaan Danau Toba dapat tersadarkan  dan  secara  sukarela  ikut serta terus mempertahankan lingkungan Danau Toba. Menggali kembali filosofi masyarakat  Batak  dan  menempatkan nya  kedalam  aturan  dikawasan Danau Toba menjadi salah satu jalan keluar  untuk  memperbaiki  kawasan Danau Toba dari kerusakan. Pemerintah daerah juga memiliki  peran  penting,  persoalan tercemarnya  kawasan  Danau  Toba tidak  lepas  dari  persoalan  perijinan
yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Utara  maupun pemerintah  lokal  daerah,  dalam rangka  memberikan  ijin  usaha kepada  investor  untuk  melakukan kegiatan  usaha  di  kawasan  Danau Toba.
Peternakan  ikan  misalnya,
yang  dari  beberapa  penelitian menyebutkan bahwa adanya keramba/ternak ikan dikawasan Danau Toba lah yang menjadi faktor utama  penyebab  rusaknya  ekosistem di  Danau  Toba.  Hal  tersebut  terjadi karena,  ijin  yang  diberikan  oleh pemerintah setempat tidak dilakukan pengawasan.  Setelah  pengusahan mendapatkan  ijin  usaha,  pemerintah daerah  tidak  melakukan  koordinasi dan  pemantauan  terhadap  usahanya. Setelah  adanya  kerusakan  barulah kemudian pemerintah daerah melakukan  tindakan.  Hal  tersebut tidak mencerminkan prinsip pelaksanaan good corporate governance , maka untuk itu, pemerintah  daerah  setempat  mulai saat ini harus lebih intens memperhatikan  persoalan  ijin  terkait dengan  usaha  yang  berada  di kawasan Danau Toba.

## E. Penutup
Kompleksitas  permasalahan  di kawasan  Danau  Toba  menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi  oleh  pemerintah  pusat  dan daerah serta masyarakat untuk segera diselesaikan.  Pembentukan  regulasi, kebijakan  dan  upaya  internasional yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah  layak  diberikan  apresiasi karena bertujuan untuk mempertahankan  kawasan  Danau Toba dari kerusakan dan pencemaran. Pembentukan  hukum  yang resposif  diperlukan,  aturan  yang
tidak  tumpang  tindih,  koheren,  dan konsistensi  menjadi  salah  satu  cara untuk  memperbaiki  kawasan  Danau
Toba dari jalur regulasinya. Pembentukan hukum yang memasukan nilai-nilai kearifan masyarakat  merupakan  perwujudan dari  hukum  yang  responsive  dan progresif  untuk  membentuk  aturan yang  memiliki  nilai  kepastian hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan. Penegakan  hukum  juga  diperlukan bagi setiap tindakan masyarakat atau oknum  tertentu  yang  melakukan pencemaran lingkungan agar menjadi contoh  bagi  masyarakat  lain  untuk tidak melakukan tindakan pencemaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Satjipto  Rahardjo,  2006, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung. _______________  ,  2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban Jakarta: UKI Press. ________________,  2006, Biarkan Hukum  Mengalir, Jakarta: Penertbit Buku Kompas.
http://repository.usu.ac.id/bitstream/1 23456789/32732/4/Chapter II.pdf http://dominique122.blogspot.co.id/2 015/04/masyarakat-batak-toba- di-bona.html http://spiritriau.com/view/Opini/5245 6/Menimbang-Inisiatif- Geopark-Kaldera Toba.html#.V7U2FaKuhX0 www.pu.go.id/.../infopublik2016033
0174236.pdf Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang  Nomor  24  tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang  Nomor  12  tahun 2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan  Presiden  Nomor  49  tahun 2016  tentang  Badan  Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba Yanti, D. (2019). ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN DIGITAL TOURISM SEBAGAI PROMOSI PARIWISATA DI TOBA SAMOSIR. Jurnal Darma Agung,  27(1),  814  -  821. Retrieved from https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnaluda/article/vie w/137