Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1(2016),pp.73-86,DOI: 10.15408/jch.v4i1.3201.2016.4.1.73-86 -----------------------------------------------------------------------------------------------

## DISPARITAS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI OLEH KPK


## Alfitra
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel E-mail: alfitra@uinjkt.ac.id DOI: 10.15408/jch.v4i1.3201
Abstract: Pretrial  is  a  new  innovation  in  the  Criminal  Code.  Pretrial  intention  is  as  a "translation" of the substance of habeas corpus rights. Pretrial become one of the court's discretion horizontally over the application of the force by the police, prosecutors, and the Commission,  which  include  the  validity  of  the  arrest,  detention,  discontinuation  of  the investigation or the discontinuation  of the prosecution, compensation / rehabilitation, and the validity of objects seized as a means of proof and determination of the suspect. With the institution of pretrial these "prisoners" or suspects who set olek Commission authorized by  law  to  exercise  supervision  over the  course  of  a  forceful  measures  in  the  process  of determination of the investigation after the enactment itself becomes suspect. The purpose of this monitoring, among other things kongkritisasi Aqusatoir concept of human rights and with the principles of presumption of innocence.
Keywords: Decision Pretrial, suspect corruption, KPK
Abstrak: Praperadilan merupakan inovasi baru dalam KUHAP. Niat praperadilan adalah sebagai  “terjemahan” habeas  corpus yang  merupakan  substansi  HAM.  Praperadilan menjadi  salah  satu  kewenangan  pengadilan  secara  horizontal  atas  penerapan  upaya paksa  oleh  polisi,  jaksa,  dan  KPK,  yang  meliputi  sah  atau  tidaknya  penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi/rehabilitasi, dan  sah  atau  tidaknya  benda  yang  disita  sebagai  alat  pembuktian  dan  penetapan tersangka.  Dengan  adanya  lembaga  praperadilan  ini  “pesakitan”  atau  tersangka  yang ditetapkan olek KPK diberi hak oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya  suatu  upaya  paksa  dalam  proses  penetapan  penyidikan  setelah  ditetapkannya dirinya menjadi tersangka. Tujuan pengawasan ini antara lain untuk kongkritisasi konsep HAM dengan prinsip Aqusatoir dan praduga tidak bersalah.
Kata Kunci: Putusan Praperadilan, Tersangka Korupsi, KPK
 Naskah diterima: 12 Februari 2016, direvisi: 23 Maret 2016, disetujui untuk terbit: 23 Mei 2016.

## Pendahuluan
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, yang dalam amar  putusan  mengatakan:  “bukti  permulaan  yang  cukup  dan  bukti  yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1981  N0  76  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  N0  3209)  bertentangan  UUD  1945  sepanjang  tidak  dimaknai  bahwa “bukti  permulaan”,  “bukti  permulaan  yang  cukup”  dan  “bukti  yang  cukup” adalah minimal dua alat bukti yang dimuat dalam Pasal 184 KUHAP. 1
Praperadilan  diatur  dalam  Pasal  tersendiri  yaitu  mengenai  tuntutan ganti  kerugian  dan  rehabilitasi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  95  dan  97 KUHAP. Kewenangan secara spesifik praperadilan sesuai dengan Pasal 1 butir 10  dan  Pasal  77  KUHAP  adalah  sebagai  salah  satu  kewenangan  Pengadilan secara horizontal atas penerapan upaya paksa oleh Polisi, Jaksa dan KPK yang meliputi sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan , Penghentian Penyidikan atau  Penghentian  Penuntutan,  dan  pasca  putusan  MK  N0  21/PUU-XII/2014 ditambah  Penetapan  Tersangka.  Berdasarkan  Pasal  95  dan  97  KUHAP kewenangan  praperadilan  ditambah  dengan  kewenangan  untuk  memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi.
Ganti  kerugian  dalam  hal  ini  bukan  hanya  semata-mata  mengenai akibat  kesalahan  upaya  paksa,  penyidikan  maupun  penuntutan,  tetapi  dapat juga  ganti  kerugian  akibat  adanya  pemasukan  rumah,  penggeledahan  dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 95 ayat (1)  KUHAP.  Dalam  Keputusan  Menkeh  RI  No.  M.01.PW.07.03  tahun  1982, praperadilan  disebutkan  dapat  pula  dilakukan  atas  tindakan  kesalahan penyitaan  yang  tidak  termasuk  alat  bukti,  atau  seseorang  yang  dikenakan tindakan  lain  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  Undang-Undang,  karena kekeliruan  orang  atau  hukum  yang  diterapkan.  Ganti  kerugian  diatur  dalam Bab  XII,  Bagian  Kesatu  KUHAP.  Perlu  diperhatikan  dalam  Pasal  1  butir  22 menyatakan  “Ganti  kerugian  adalah  hak  seseorang  untuk  mendapatkan pemenuhan  atas  tuntutannya  yang  berupa  imbalan  sejumlah  uang  karena ditangkap,  ditahan,  ataupun  diadili  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang- undang  atau  karena  kekeliruan  orangnya  atau  hukum  yang  diterapkan menurut cara yang diatur undang-undang ini.
Beranjak dari bunyi Pasal di atas, dapat ditangkap dengan jelas bahwa ganti rugi adalah alat pemenuhan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kenikmatan berupa kebebasan karena adanya upaya paksa yang tidak berdasar
1 Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, h. 1
hukum. Kiranya sangat tepat jika negara bertanggung jawab untuk membayar ganti  rugi,  sebab  tindakan  upaya  paksa  tentu  dilakukan  oleh  aparat  hukum yang merupakan bagian dari negara.
Bab  X  Bagian  Kesatu  mulai  Pasal  79  sampai  dengan  Pasal  83  KUHAP diatur  pihak-pihak  yang  dapat  mengajukan  praperadilan  adalah;  Pertama, tersangka  atau  keluarganya  melalui  kuasa  hukum  yang  mengajukan  gugatan praperadilan  terhadap  kepolisian  atau  kejaksaan  di  pengadilan  atas  dasar  sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan; Kedua, Penuntut  umum  atau  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  atas  dasar  sah  dan atau tidaknya penghentian penyidikan; Ketiga, Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan  atas  dasar  sah  atau  tidaknya  penghentian  penuntutan; Keempat,  Tersangka  atau  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  menuntut  ganti rugi  tentang  sahnya  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  (pasal  81 KUHAP); Kelima,  Tersangka,  ahli waris atau  kuasanya tentang tuntutan  ganti rugi atas alasan penangkapan  atau penahanan yang  tidak sah,  penggeledahan atau  penyitaan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  kekeliruan  orang  atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan (Pasal 95 ayat (2) KUHAP). 2
Ruang lingkup yang diatur KUHAP, dilihat dari sistem hukum Eropa Kontinental  sesungguhnya  lembaga  praperadilan  menyerupai  fungsi examinating  judge  (Rechter  Commissaries) yakni  mengawasi  apakah  sah  atau tidaknya suatu upaya paksa. Tetapi kewenangan Recter Commissaries lebih luas lagi  karena  dimungkinkan  juga  sebagai investigating  judge seperti  memanggil saksi-saksi dan ahli dalam melakukan penahanan dan mendatangi rumah saksi dan tersangka untuk pengecekan suatu kebenaran. 3
Hakim sebagai manusia selalu dihadapkan pada pembuatan keputusan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun perannya dalam penegakan hukum di  masyarakat.  Dalam  filosofinya  hakim  mengatakan  “hakim  lebih  baik membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak  bersalah”.  Adagium  semacam  ini  sudah  banyak  dilanggar/dilupai  oleh hakim saat ini, sehingga yang cocok adalah “isi dulu rekening saya, baru saya menentukan  hukuman  terdakwa”.  Dalam  kehidupan  sehari-hari,  manusia dihadapkan pada pengambilan keputusan berkaitan dengan diri sendiri untuk masalah karier, maupun jabatan yang diemban, serta dalam rumah tangga, dan sekolah.  Pada  saat  memainkan  peran  sebagai  manajer,  dosen,  psikologi,  dan
2 M.Yahya  Harahap, Pembahasan,Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,  (Jakarta:  Sinar Grafika 1998), h. 1-4.
3 Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana , (Jakarta: Djembatan, 2008), h. 39.
hakim, manusia harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan orang lain. Manusia  sebagai  dosen  dihadapkan  pada  pengambilan  keputusan  apakah seorang  mahasiswa  layak  untuk  lulus  atau  tidak,  ataukah  seorang  mahasiswa layak mendapatkan nilai tinggi atau rendah. 4
Apabila  kesalahan  manusia  dalam  pengambilan  keputusan  akan memberikan  dampak  negatif.  Keputusan  kecil  yang  salah  akan  berdampak kecil  dan  keputusan  besar  yang  salah  akan  berdampak  besar  pula.  Dalam upaya  menghindari  timbulnya  kesalahan  pengambilan  keputusan,  maka banyak  kajian  ilmu  pengetahuan  yang  membahas  pengambilan  keputusan, salah satunya adalah dalam ilmu Psikologi.
Seorang  hakim  sebagai  pengambil  keputusan  pada  peradilan  juga dihadapkan  pada  resiko  yang  sama,  kesalahan  pengambilan  keputusan  akan memberikan  dampak  yang  besar  pada  terdakwa.  Terdakwa  yang  sebenarnya tidak  bersalah  dapat  menjalani  hukuman  atau  terdakwa  yang  bersalah  dapat dibebaskan,  jika  terjadi  kesalahan  pengambilan  keputusan  pada  hakim. 5 Mengajukan  satu  kesulitan  dalam  mengkaji  keputusan  hakim,  yaitu  tidak diketahuinya  keputusan  yang  benar  dan  salah,  sehingga  hanya  Tuhan  yang mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana atau perdata adalah benar atau  salah.  Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  hakim  dalam pengambilan  keputusan  di  persidangan  adalah  disparitas  pemidanaan.  Ada tiga  macam  bentuk  putusan  hakim  dalam  perkara  pidana  seperti  apa  yang diatur dalam KUHAP Pasal 191 (1) putusan bebas (2) putusan lepas dan 193 (1) putusan pemidanaan. 6
Setiap disparitas pemidanaan diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak  sama  terhadap  tidak  pidana  yang  sama. 7 Atau  tindak  pidana  yang sifatnya berbahaya dan dapat diperbandingkan. Jackson mengatakan disparitas pidana  dapat  juga  terjadi  pada  pemidanaan  yang  berbeda  terhadap  dua  atau lebih terdakwa yang  melakukan  bersama suatu delik tanpa suatu alasan  yang jelas. 8
Setiap  disparitas  menerima  atau  menolak  suatu  praperadilan  yang diajukan  oleh  pemohon  atau  kuasanya,  yang  seharusnya  tidak  terjadi  dengan mengumpulkan  pemidanaan  dalam  perkara  di  tingkat  pengadilan  pertama
4 Lestari, W Otorialisme dan Keputusan besarnya Hukuman , (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1999), h. 17.
5 Sabini, J, Social Psikology New York , (Noerton Company, 1999), h. 13.
6 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP Pasal 191(1, 2) dan 193 (1).
7 Poernomo,  Barda  Nawawi, Proses  Pengambilan  Keputusan  dalam  Perkara  Pidana  di Pengadilan, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM, 2002), h. 35-37.
8 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori kebijakan Pidana , (Bandung: Alumni 2001), h. 40.
terhadap  penetapan  seseorang  menjadi  tersangka  oleh  KPK  atau  oleh  Polisi, Kejaksaan  dalam  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  umum  (terjadi disparitas)  antara  enam  bulan  dalam  tahun  2015,  banyaknya  penolakan praperadilan  yang  diajukan  oleh  tersangka  atau  penasehat  hukumnya  (terjadi disparitas).  Disparitas  dapat  terjadi  karena  tidak  ada  standar  profesi  hakim dalam membuat keputusan secara otoriter. Hakim dalam memutuskan perkara praperadilan  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) hakim  mempunyai  kebebasan  dalam  mempertimbangkan  fakta-fakta  suatu perkara.  Menyikapi  hal  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pada kenyataannya  masih  terdapat  disparitas  tidak  diterimanya  praperadilan  yang diajukan  oleh  pemohon,  dalam  hal  ini  apakah  perlu  dibuat  patokan  standar dapat  diterima  atau  ditolaknya  suatu  perkara  praperadilan,  yaitu  patokan diterima  sebagian  atau  ditolak  semuanya.  Penentuan  patokan  disertai  dengan pertimbangan-pertimbangan  yang  matang  melalui  musyawarah  Hakim tunggal  dengan  ketua  pengadilan  setempat  untuk  menentukan  besarnya patokan standar penolakan.

## Tujuan Praperadilan
Praperadilan  merupakan  barang  baru  dalam  kehidupan  penegakan hukum  di  Indonesia.  Setiap  hal  yang  baru,  mempunyai  misi  dan  motivasi tertentu.  Pasti  ada  yang  dituju  dan  yang  hendak  dicapai.  Tidak  ada  sesuatu yang  diciptakan  tanpa  didorong  oleh  maksud  dan  tujuan.  Demikian  pula halnya  dengan  pelembagaan  praperadilan,  ada  maksud  dan  tujuan  yang hendak  ditegakkan  dan  dilindungi,  yakni  untuk  tegaknya  hukum,  dan perlindungan terhadap HAM tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan serta penetapan status  tersangka.
Setiap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat Polisi, Kejaksaan dan KPK terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:
a. Tindakan  paksa  yang  dibenarkan  undang-undang  demi  kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
b. Sebagai  tindakan  paksa  yang  dibenarkan  oleh  hukum  dan  undang- undang,  setiap  tindakan  paksa  yang  sendirinya  merupakan perampasan  kemerdekaan  dan  kebebasan  serta  pembatasan  terhadap hak asasi tersangka.
Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan  pengurangan  dan  pembatasan  kemerdekaan  dan  HAM  tersangka, tindakan itu harus dilakukan  pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum
78 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
dan  undang-undang  yang  berlaku  ( due process of law ). 9 Tindakan  upaya  paksa yang  dilakukan  bertentangan  dengan  hukum  dan  Undang-Undang  yang berlaku  dan  merupakan  pemerkosaan  terhadap  HAM  tersangka.  Karenanya, bagaimana  mengawasi  dan  menguji  tindakan  paksa  yang  dianggap bertentangan  dengan  hukum.  Untuk  itu  perlu  diadakan  suatu  lembaga  yang diberi  wewenang  untuk  menentukan  sah  atau  tidaknya  tindakan  paksa  yang dilakukan  penyidik,  penuntut  umum  dan  KPK  yang  dilimpahkan kewenangannya dalam hal ini kepada praperadilan.
Idealnya  seorang  hakim  memiliki  standar  profesi  dalam  mengambil keputusan  yang  jeli  sesuai  dengan  hati  nurani. 10 Disparitas  dalam  mengambil keputusan masih juga terjadi karena musyawarah penentuan standar diterima atau ditolaknya oleh hakim Pengadilan Negeri tidak berjalan dengan baik. Hal itu  terbukti  dari  hasil  penelitian  yang  menemukan  bahwa  dengan menggunakan 10 perkara praperadilan yang diajukan oleh para pemohon atau kuasa  hukumnya  yang  ditetapkan  tersangka,  oleh  KPK  di  pengadilan  Jakarta Selatan pada tahun 2015.
Perkara  Praperadilan  yang  Masuk  ke  Pengadilan  Jakarta  Selatan  (Tahun 2015)
N NOMOR PERKARA ALASAN PERMOHON
AN PUTUSAN
1 1 119/Pid.Prap/2015/PN
Jkt-Sel R.  J.LINO  Melawan KPK PENETAPAN TERSANGKA Menyatakan    permohonan  Pemohon  dalam Permohonan  praperadilan  tidak  diterima  untuk seluruhnya. 2 2 69/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel Drs.  RUSLI  SIBUA, M.Si Melawan KPK PENETAPAN TERSANGKA Menyatakan  permohonan  Praperadilan  Pemohon gugur.
3
3 16/Pid.Prap/2015/PN.
Jkt.Sel. Drs.  Ir.  H.  SUTAN BHATOEGANA,  MM Melawan KPK PENETAPAN TERSANGKA Menyatakan  permohonan  Praperadilan  Pemohon (Drs.Ir.H. Sutan Bhatoegana,MM)   gugur ; 4 4 72/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel PENETAPAN TERSANGKA Menyatakan  permohonan  Praperadilan  Pemohon gugur
9 Karnasudirdja, Beberapa  Pedoman  Pemidanaan  dan  Pengamatan  Pidana ,  (Jakarta: Mahkamah Agung 2002), h. 97.
10 M.  Yahya  Harahap, Suatu Tinjauan Mengenai Pemidanaan ,  makalah  disampaikan  calon Hakim oleh Makamah Agung dan Depertemen Kehakiman di Jakarta, 1997.
Prof.  Dr.  Otto  Cirnelis Kaligis Melawan KPK (OC.
Kaligis
melakukan permohonan Prap lagi dengan
nomor
79/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel.  tapi  dicabut tanggal  4  September
2015)
5 5 90/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel Ir. Budiantoro Syahlani Melawan KPK PENETAPAN TERSANGKA Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya 6 6 58/Pid/Prap/2015/PN.
Jkt.Sel  NG  HAKER LARSON MELAWAN 1). Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala  Kepolisian  RI cq  Kapolda  Metro Jaya 2). Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kejaksaan Agung  RI    cq  Kepala Kejaksaan  Tinggi  DKI Jakarta PENETAPAN TERSANGKA 1. Mengabulkan  permohonan  dari  pemohon
Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Termohon Praperadilan  I yang  menetapkan  pemohon  Praperadilan sebagai  tersangka  berdasarkan  laporan  Polisi Nomor  LP/1292/IV/PMJ/Ditreskri,  Tanggal    10
April 2011 adalah tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon Praperadilan I Untuk menghentikan  penyidikan  terhadap  diri Pemohon Praperadilan;
7
7 04/Pid.Prap/2015/PN.
Jkt.Sel. Komisaris Jenderal  Polisi  Drs. BUDI GUNAWAN, SH.,  Msi.  Melawan KPK PENETAPAN TERSANGKA DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian ; 2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015  tanggal  12  Januari 2015  yang  menetapkan  Pemohon  sebagai
Tersangka  oleh  Termohon  terkait  peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12  B  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1  KUHP  adalah  tidak  sah  dan  tidak  berdasar atas  hukum,  dan  oleh  karenanya  Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud  dalam  Penetapan  Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo. Pasal  55  ayat  1  ke-1  KUHP  adalah  tidak  sah dan  tidak  berdasar  atas  hukum,  dan  oleh karenanya  Penyidikan aquo tidak  mempunyai kekuatan mengikat ; 4. Menyatakan  Penetapan  Tersangka  atas  diri Pemohon  yang  dilakukan  oleh  Termohon adalah tidak sah; 5. Menyatakan  tidak  sah  segala  keputusan  atau penetapan  yang  dikeluarkan  lebih  lanjut  oleh Termohon  yang  berkaitan  dengan  Penetapan Tersangka  terhadap  diri  Pemohon  oleh Termohon ; 8 8 67/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel. DAHLAN ISKAN Melawan KEPALA KEJAKSAAN  TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  JAKARTA Cq. ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS PENETAPAN TERSANGKA 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh  Termohon  terkait  peristiwa  Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal  9,  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang–Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah  tidak    sah  dan  tidak  berdasar  atas hukum,    dan  oleh  karenanya  Penetapan  aquo adalah tidak  mempunyai kekuatan mengikat; 3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,
Pasal  9,  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang–Undang  Nomor  31
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 81
Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh  karenanya  Penyidikan  aquo  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan  Penetapan  Tersangka  atas  diri Pemohon  yang  dilakukan  oleh  Termohon adalah tidak sah ; 5. Menyatakan  tidak  sah  segala  keputusan  atau penetapan  yang  dikeluarkan  lebih  lanjut  oleh Termohon  yang  berkaitan  dengan  Penetapan Tersangka  terhadap  diri  Pemohon  oleh Termohon; 9 9 55/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.Sel Dr.  H.  ILHAM  ARIEF SIRAJUDIN, MM. Melawan KPK PENETAPAN TERSANGKA Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya 1 10 36/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel. HADI    POERNOMO Melawan KPK PENETAPAN TERSANGKA 1. Mengabulkan  permohonan  Pra  Peradilan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan  Penyidikan  yang  dilakukan  oleh Termohon  berkenaan  dengan  peristiwa  pidana sebagaimana  dinyatakan  dalam  penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang  No.31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo. Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena  itu  di  perintahkan  kepada  Termohon untuk  menghentikan  penyidikan  berdasarkan Surat  Perintah  Penyidikan,            No.  Sprin  DIK- 17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014; 3. Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon  menetapkan  Pemohon  sebagai Tersangka  yang  melanggar  Pasal  2  ayat  (1) atau  Pasal  3  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  Jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP  berdasarkan  Surat  Perintah  Penyidikan No.  Sprin  Dik-17/01/04/2014  adalah  tidak  sah dan  tidak  berdasarkan  atas  hukum  dan  oleh karenanya  Penetapan  Tersangka  aquo  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
82 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
4. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon  terhadap  barang  milik  Pemohon adalah  tidak  sah  dan  oleh  karenanya  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan  tidak  sah  segala  keputusan  atau penetapan  yang  dikeluarkan  lebih  lanjut  oleh Termohon  yang  berkenaan  dengan  penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
Salah satu faktor penyebab disparitas penolakan hakim adalah adanya perbedaan  aliran  hukum  pidana  yang  dianut  oleh  hakim.  Macam-macam filosofi  dan  tujuan  dari  hukuman  dapat  dijelaskan  dari  tiga  macam  aliran hukum pidana. 11
Pertama; Aliran  Klasik.  Salah  satu  tokoh  aliran  klasik,  yaitu  Cesare mengajarkan  ajaran  yang  memuja  pidana  sebagai  sarana  ampuh  untuk mengatasi  kejahatan.  Pidana  ditentukan  secara  pasti  oleh  pembuat  undang- undang dan sama sekali tidak diizinkan perbedaan pemidanaan.
Kedua; Aliran Modern. Lomborso merupakan salah satu pelopor aliran ini  yang  mengajarkan  pemberian  hukuman  yang  bergantung  dari  kasus kriminal, artinya setiap pelaku pidana memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Adalah  suatu  kebodohan  jika  menerapkan  pidana  yang  sama  kepada  semua orang  yang  melakukan  tindak  pidana  tertentu.  Pada  tahun-tahun  setelah perang dunia II, aliran  modern  berkembang  menjadi  aliran yang memusatkan tujuannya  pada  pencegahan  kejahatan  dari  pembinaan  para  pelaku  tindak pidana.
Ketiga;  Aliran  Neo  Klasik.  Aliran  ini  berkembang  selama  abad  ke-19 dan mempunyai dasar yang sama dengan aliran klasik, tetapi dilakukan sedikit modifikasi. Modifikasi yang dilakukan  antara lain; diterimanya asumsi bahwa penyebab  kejahatan  dapat  karena  patologi,  ketidakmampuan,  penyakit  jiwa, diterimanya  keadaan-keadaan  yang  dapat  meringankan  hukuman  baik  fisik, lingkungan  ataupun  mental,  juga  dilakukannya  modifikasi  dengan pertanggungjawaban  pidana  sebagian  dalam  keadaan  khusus  karena  gila,  di bawah  umur  atau  keadaan  lain  yang  dapat  mempengaruhi  pengetahuan  dan niat  seseorang  pada  saat  terjadi  kejahatan  diperkenankannya  saksi  ahli  untuk menentukan  derajat  pertanggungjawaban.  Aliran  Neoklasik  tersebut sebenarnya berawal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern.
11 Rahayu, Putusan  Hakim  dalam  Perkara  Pidana  Suatu  Kajian  Psikologis ,  (Yogyakarta: Bulletin Psikologi UGM, 2005), h. 1-10.
Dari  perbandingan  karakteristik  antar  aliran-aliran  dalam  hukum pidana, dapat dikatakan bahwa persoalan disparitas pidana tidak akan muncul jika  dianut  sistem  klasik  yang  dalam  pemidanaannya  menganut  hukum  yang pasti.  Sedangkan  disparitas  pidana  merupakan  sesuatu  yang  dibenarkan menurut  aliran  modern.  Hal  itu  sesuai  prinsip  Lombroso  yang  mengatakan bahwa  setiap  pelaku  kriminal  memiliki  kebutuhan  yang  berbeda-beda.  Jadi tampaknya  yang  dibutuhkan  adalah  suatu  prinsip  yang  sama  sebagai  sarana untuk mencapai pertimbangan yang setara saat hakim menjatuhkan pidana. 12
Hakim  di  Indonesia  mempunyai  kebebasan  dalam  memilih  jenis pidana.  Selain  itu,  hakim  juga  memiliki  kebebasan  untuk  menentukan  berat ringannya pemidanaan karena yang ditentukan oleh pembuat undang-undang adalah  batas  maksimal  dan  minimal.  Pasal  12  ayat  2  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  menyatakan  pidana  penjara  yang  paling  pendek  adalah  satu hari  dan  paling  lama  adalah  15  tahun  berturut-turut,  dan  kalau  terjadi pemberatan  yang  diatur  dalam  Pasal  52, 63, 486,  487  dan  488  KUHP  20  tahun atau  seumur  hidup.  Di  samping  minimal  umum  dan  maksimal  umum,  pada setiap  Pasal  tindak  pidana  dicantumkan  maksimal  khususnya  (untuk  masing- masing  tindak  pidana).  Oleh  karena  itu,  disparitas  pemidanaan  sangat dimungkinkan  terjadi  di  Indonesia,  bahkan  dirasakan  sebagai  suatu permasalahan  hukum  yang  bisa  saja  terjadi  dalam  tindak  pidana  yang  sama oleh pengadilan yang sama dan diputus oleh hakim yang sama pula. 13
Disparitas  praperadilan  dalam  penetapan  tersangka  di  tingkat penyidikan  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  oleh  KPK  mengakibatkan munculnya  perasaan  ketidakadilan,  baik  oleh  tersangka  maupun  masyarakat secara luas, sehingga tersangka ataupun masyarakat menjadi tidak menghargai hukum.  Padahal  penghargaan  terhadap  hukum  merupakan  salah  satu  target tujuan  hukum  yang  dicapai.  Hal  ini juga  merupakan  salah  satu  indikator  dan manifestasi  dari  kegagalan  sistem  untuk  mencapai  persamaan  keadilan  di negara  hukum  dan  sekaligus  akan  melemahkan  kepercayaan  masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. 14
Poernomo mengatakan bahwa disparitas terhadap praperadilan pidana yang  bermasalah adalah pemidanaan yang  berbeda  dalam perkara yang sama pada  situasi  dan  kondisi  yang  sama.  Sedangkan  disparitas  yang  tidak bermasalah  jika  keputusan  hakim  berbeda  pada  perkara  yang  sama  namun
12 Poernomo.  B, Manfaat  Telaah  Ilmu  Hukum  Pidana    dalam  Membangun  Model  Penegakan Hukum di Indonesia , (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM 2001), h. 28-20.
13 Susilowati, Keyakinan  Hakim  dan  Alat  Bukti  dalam  Putusan  Hakim  Pidana ,  (Surabaya:
Buletin Ilmiah Universitas Surabaya, 2003), h. 49-57
14 Barda Nawawi, Teori-teori Kebijakan Pidan, ( Bandung: Alumni, 2001), h.55
situasi  dan  kondisinya  berbeda.  Lebih  jauh  Poernomo  mencontohkan  bahwa disparitas  pemidanaan  yang  diperbolehkan  adalah  keputusan  hakim  tahun 1990an dan tahun 2000an tentang perkosaan  akan berbeda karena hakim akan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berbeda. Korban tahun 1990 yang berpakaian  tertutup  akan  berbeda  dengan  korban  tahun  2000  yang  berbusana menantang atau terbuka, sehingga hakim akan memberi hukuman ringan pada terdakwa  kasus  perkosaan  tahun  1990  dibanding  dengan  tahun  2000an. Pertimbangan hakim akan berkembang seiring dengan perkembangan waktu.
Muladi dan Nawawi berpendapat tidak memberikan batasan disparitas pemidanaan yang diperbolehkan atau tidak, tetapi dikatakan bahwa disparitas yang  berdasarkan  pembenaran  yang  masuk  akal  dapat  diterima. 15 Keseimbangan  pemidanaan  harus  didasarkan  pada  pertimbangan  yang  serasi dengan keputusan-keputusan yang sudah ada. Selain serasi dengan keputusan- keputusan  hakim  lain  dalam  perkara  yang  sejenis.  Serasi  dengan  keadilan masyarakat,  dan  serasi  pula  dengan  keadilan  terpidana.  Jadi  tampaknya disparitas  dalam  penjatuhan  pemidanaan  diperbolehkan  jika  telah  melalui pertimbangan  yang  tepat  dan  logis  dan  harus  bersifat  objektif.  Dengan memberikan  pertimbangan  yang  tepat  adalah  pertimbangan  yang  serasi dengan keputusan yang telah ada, serasi dengan keputusan  hakim lain dalam perkara yang sejenis, sesuai dengan keadilan masyarakat, serasi dengan situasi kondisi, keadaan terdakwa, dan sesuai dengan perkembangan.
Salah  satu  penyebab  terjadinya  disparitas  dalam  menjatuhkan  atau memberi  pemidanaan  dalam  kasus  perkara  karena  tidak  sejenis/persis,  dan karakteristik terdakwanya berbeda. 16 Harahap menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menentukan berat ringannya pemidanaan adalah keseriusan tidak pidana, berbahaya  atau  tidaknya  terdakwa,  umur  terdakwa,  keadaan  keluarga, pekerjaan,  perilaku  selama  persidangan,  dan  opini  publik.  Lebih  lanjut Harahap  menjelaskan  bahwa  faktor-faktor  di  atas  tidak  mutlak  karena bergantung dari pandangan hakim itu sendiri.
Hal itu menunjukkan semakin besar kemungkinan terjadinya disparitas pemidanaan  yang  dilakukan  secara  eksperimen  dengan  menggunakan  satu perkara yang sama terhadap kejahatan. Penetapan tersangka kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ditemukan penjatuhan putusan yang bervariasi (terjadi disparitas). Hal itu menunjukkan terdapat faktor-faktor lain  yang  menyebabkan  terjadinya  disparitas  dapat  diterimanya  permohonan
15 Karnasurdirdja,  E.D, Beberapa  Pedoman  Pemidanaan  dan  Pengamatan  Pidanana ,  (Jakarta: Mahkamah Agung,  2001), h. 17. 16 Lestari.W. Otoritarialisme  dan  Keputusan  Besarnya  Hukuman ,  (Yogyakarta:  Fakultas Psikologi UGM, 1999), h. 45.
pemohon  praperadilan  dalam  penetapan  tersangka.  Faktor-faktor  itulah  yang ingin dijelaskan oleh psikologi.
Dalam memutuskan suatu perkara, hakim seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor    yang  tidak  disadarinya.  Seperti  contoh,  di  Amerika  Serikat  dan Perancis banyak terdakwa kulit hitam yang dihukum lebih berat dibandingkan terdakwa  ras  kulit  putih.  Sebenarnya  tidak  ada  niatan  hakim  Amerika  Serikat maupun  Perancis  untuk  melakukan  hal  itu,  tetapi  prasangka  sosial  yang  ada dalam dirinya menyebabkan ia memutuskan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa kulit hitam.
Diamond  menjelaskan  terjadinya  disparitas  dalam  penjatuhan hukuman  atau  pidana  karena:  a).  Tidak  konsistennya  barang  bukti  dan  alat bukti  yang  diajukan  di    persidangan  yang  disebabkan  rendahnya  kredibilitas saksi  dan  adanya  perbedaan  penilaian  hakim  terhadap  bukti  selama  di persidangan berlangsung; b). Tidak adanya standar proses pembuatan putusan baik oleh hakim maupun dalam KUHAP. 17
Para  psikolog  di  Eropa  mulai  membuktikan  banyak  faktor  psikologis yang  mempengaruhi  hakim  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan. 18 Dalam  penelitian seperti itu berguna untuk membuka  wawasan  tentang  faktor  psikologis  yang  berpengaruh  dalam pengambilan  keputusan  pemidanaan,  sehingga  dapat  ditentukan  faktor-faktor yang relevan untuk dipertimbangkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam  penjatuhan  pidana  dan  faktor  yang  negatif  (misal  diskriminasi  rasial) dapat diperkecil pengaruhnya.

## Penutup
Pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan acara cepat, mulai dengan  penunjukan  hakim,  penetapan  hari  sidang,  pemanggilan  para  pihak. Pemeriksaan  sidang  praperadilan  dilakukan  dengan  cara  cepat  selambat- lambatnya dalam jangka 7 hari. Karena itu bentuk putusan praperadilan cukup sederhana  tanpa  mengurangi  isi  pertimbangan  yang  jelas  berdasarkan  hukum dan  undang-undang.  Berdasarkan  Pasal  82  ayat  1  huruf  c  KUHAP  proses pemeriksaan  sidang  praperadilan  dengan  acara  cepat  harus  diterapkan  secara konsisten  dengan  bentuk  dan  pembuatan  putusan  dalam  acara  pemeriksaan singkat  dan  acara  pemeriksaan  cepat.  Artinya  adalah  di  mana  putusan  yang dirangkai menjadi satu dengan berita acara. Dalam Pasal 83 ayat 3 huruf a dan
17 Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana , (Bandung: Bina Cipta, 1990), h. 51-53. 18 Scheer,  C.J,  and  Hammonds,B.L, Psikology  and  The  Law  2 .  (Wasinton:  American
Psichology Asscosionty, 2002), h. 33.
Pasal  96  ayat  1  bentuk  putusan  praperadilan  berupa  “penetapan”,  lazimnya penetapan ini merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri, kelaziman ini juga dijumpai dalam putusan perdata. Putusan praperadilan juga bersifat  deklaratoir  yang  berisi  pernyataan  tentang  sah  atau  tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dan penetapan status tersangka.

## Pustaka Acuan
Atmasasmita,  Romli. Bunga Rampai Hukum Acara Pidana ,  Bandung:  Bina  Cipta, 1990.
Barda Nawawi, Arif. Teori-Teori Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, 1999.
Hamzah, Andi. KUHP dan KUHAP.
Harahap,  M.  Yahya. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP ,  Jakarta:
Sinar Grafika, 1998.
Karnasudirdja. Beberapa  Pedoman  Pemidanaan  dan  Pengamatan  Pidana ,  Jakarta: Makamah Agung, 2002.
Lestari.W. Otoritarialisme  dan  Keputusan  Besarnya  Hukuman ,  Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM 1999.
Muladi dan Barda Nawawi. Teori-Teori Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, 2001.
Pangaribuan, Luhut M.P. Hukum Acara Pidana , Jakarta: Djembatan, 2008.
Poernomo.  B. Manfaat  Telaah  Ilmu  Hukum  Pidana    dalam  Membangun  Model Penegakan Hukum di Indonesia , Fakultas Hukum UGM 2001.
Poernomo  dan  Barda  Nawawi. Proses  Pengambilan  Keputusan  dalam  Perkara Pidana di Pengadilan, Program Pasca Sarjana UGM, 2002.
Putusan MK. No. 21/PUU-XII/2014.
Rahayu. Putusan  Hakim  dalam  Perkara  Pidana  suatu  Kajian  Psikologis .  Buletin
Psikologi UGM, Yogyakarta, 2005.
Rahayu, Yusti Probowwati. Dibalik Putusan Hakim , Surabaya: Srikandi 2005.
Sabini, J. Social Psichology New York , Noerton Company, 1999.
Scheer,  C.J,  DAN  Hammonds,  B.L, Psichology  and  The  Law  2 .  Washington American Psichology Association, 2002.
Susilowati. Keyakinan  Hkim  dan  Alat Bukti  dalam  Putusan  Hakim  Pidana ,  Buletin Ilmiah Universitas Surabaya. 2003.