Publisher UPT Mataram University Press

## Original Research Paper
Pelatihan  Pengisian  Instrumen  Akreditasi  Untuk  Peningkatan  Mutu  Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah Pada Kelompok Kerja Madrasah Aliyah Wilayah IV
Agus Ramdani 1* , A. Hari Witono 1 , Sukardi 1
1 Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram
*Corresponding Author: Agus Ramdani , Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram, Indonesia; Email: aramdani07i@unram.ac.id
Abstrak: Sekolah/madrasah  yang  berkualitas  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah adalah sekolah yang telah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan. Salah satu upaya untuk mengetahui pemenuhan standar tersebut adalah melalui Evaluasi Diri Sekolah  (EDS).  Dalam  implementasinya,  EDS  juga  digunakan  sebagai  langkah persiapan  bagi  sekolah/madrasah  dalam  proses  pemenuhan  Standar  Nasional Pendidikan melalui akreditasi. Pada kenyataannya guru dan kepala sekolah mengalami kesulitan  dalam  pengisian  instrumen  akreditasi  yang  dikembangkan  oleh  BAN  S/M, hal  ini  disebabkan  antara  lain  oleh  belum  meratanya  sosialisasi  tentang  sistem akreditasi  terutama  pada  sekolah/madrasah  swasta  yang  perlu  mendapat  perhatian lebih.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  perlu  ada  upaya  yang  lebih  intensif  untuk mensosialisasikan  sistem  akreditasi  pada  sekolah/madrasah  terutama  pada  bagian evaluasi diri  sekolah/madrasah. Pengabdian pada  masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan  untuk:  1)  meningkatkan  pemahaman  guru  dan  kepala  sekolah  tentang  konsep evaluasi  diri  dalam  rangka  penjaminan  mutu  internal  sekolah/madrasah,  2) meningkatkan  keterampilan  guru  dan  kepala  sekolah  dalam  mengisi  instrumen akreditasi  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  evaluasi  diri  sekolah/madrasah,  dan  3) meningkatkan kesadaran guru dan kepala sekolah tentang pentingnya penjaminan mutu internal melalui evaluasi diri sekolah/madrasah yang dilakukan secara berkesinambungan.  Permasalahan  yang  menjadi  fokus  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat  ini  adalah  terbatasnya  kemampuan  guru  dan  kepala  sekolah/madrasah dalam  mengisi  instrumen  akreditasi  yang  dikembangkan  oleh  Badan  Akreditasi Sekolah/Madrasah.  Selain  itu,  kemampuan  untuk  menganalisis  keterkaitan  antara instrumen  akreditasi,  petunjuk  teknis  pengisian  instrumen  akreditasi,  dan  instrumen pengisian data dan informasi pendukung yang masih perlu ditingkatkan. Strategi yang diterapkan  dalam  kegiatan  ini  antara  lain  adalah:  1)  sosialisasi  dan focus  group discussion tentang  materi  evaluasi  diri  sekolah  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan penjaminan  mutu  internal  sekolah,  2)  pendampingan  dalam  pengisian  instrumen akreditasi  yang  dikembangkan  BAN  S/M,  dan  dilanjutkan  dengan  diskusi  refleksi. Luaran  yang  telah  dihasilkan  melalui  kegiatan  ini  adalah:  1)  terlaksananya  kegiatan sosialisasi dan diskusi terpusat pada materi instrumen akreditasi jenjang SMA/MA, 2) terlaksananya  kegiatan  pendampingan  pengisian  instrumen  akreditasi,  dan  3) tersusunnya artikel yang dipublikasikan pada jurnal pengabdian pada masyarakat.
Kata Kunci: instrument akreditasi, evaluasi diri sekolah, penjaminan mutu internal

## Pendahuluan
Pemenuhan  Standar  Nasional  Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat (2) dinyatakan bahwa  pemerintah  menentukan  kebijakan  nasional dan  standar  nasional  pendidikan  untuk  menjamin
mutu  pendidikan  nasional.  Selanjutnya  untuk mengetahui  kelayakan  satuan  pendidikan  perlu dilakukan  proses  akreditasi  sebagaimana  tertuang dalam  Undang-undang  Nomor  20/2003  tentang Sisdiknas  pada  pasal  60  ayat  (1),  yaitu  akreditasi dilakukan  untuk  menentukan  kelayakan  program dan/atau  satuan  pendidikan  pada  jalur  pendidikan
formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan  dilakukan  oleh  pemerintah  dan/atau lembaga  mandiri  yang  berwenang  sebagai  bentuk akuntabilitas publik.
Menurut  Permendiknas  Nomor  19  Tahun 2007  tentang  Standar  Pengelolaan  oleh  Satuan Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  sekolah  wajib melakukan  evaluasi  diri  terhadap  kinerja  sekolah dalam  rangka  pelaksanaan  Standar  Nasional Pendidikan.    Hal  ini  secara  tegas  juga  tertuang dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan  adalah  kegiatan  sistemik  dan  terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara  satuan  atau  program  pendidikan, pemerintah  daerah,  pemerintah,  dan  masyarakat untuk  meningkatkan  kecerdasan  kehidupan  bangsa melalui pendidikan.
Evaluasi  Diri  Sekolah  (EDS)  merupakan proses  evaluasi  diri  sekolah  yang  bersifat  internal yang  melibatkan  pemangku  kepentingan  untuk melihat  kinerja  sekolah  berdasarkan  Standar Nasional Pendidikan (Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, 2015). Hasil EDS digunakan sebagai dasar  penyusunan  Rencana  Kerja  Sekolah  dan sebagai  masukan  bagi  perencanaan  investasi pendidikan  tingkat  kabupaten/kota  dan  pemangku kepentingan lainnnya.  EDS  merupakan  bagian  dari pemetaan mutu sekolah. Peta mutu ini memberikan data  awal  pencapaian  standar  nasional  pendidikan. Evaluasi  diri  sekolah  dalam  konteks  akreditasi dapat dilakukan menggunakan instrumen akreditasi yang  telah  dikembangkan  oleh  Badan  Akreditasi Nasional  Sekolah/Madrasah  (BAN  S/M).  BAN- S/M  telah  mengembangkan  instrumen  akreditasi berdasarkan  delapan  standar  yang  kemudian dijabarkan  dalam  bentuk  indikator-indikator  yang mengacu pada ketercapaian masing-masing standar. Instrumen  akreditasi  ini  dari  waktu  ke  waktu mengalami  perubahan  guna  menyesuaikan  dengan perkembangan dunia pendidikan.
Hasil observasi yang dilakukan pada sekolah/madrasah  di  wilayah  lombok  barat, diperoleh  informasi  bahwa,  1)  guru  dan  kepala sekolah  mengalami  kesulitan  dalam  pengisian instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh BAN S/M, 2) belum meratanya sosialisasi tentang sistem akreditasi  terutama  pada  sekolah/madrasah  swasta yang  perlu  mendapat  perhatian  lebih.  Berkaitan dengan  permasalahan  tersebut  maka  solusi  yang ditempuh  melalui  kegiatan  pengabdian  pada
masyarakat  ini  adalah  dengan:  1)  sosialisasi  dan focus group discussion tentang materi evaluasi diri sekolah sebagai bagian dari pelaksanaan penjaminan mutu internal sekolah, 2)
pendampingan dalam pengisian instrumen akreditasi  yang  dikembangkan  BAN  S/M,  dan dilanjutkan dengan diskusi refleksi.
Tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman  guru  dan  kepala  sekolah  tentang konsep  evaluasi  diri  dalam  rangka  penjaminan mutu  internal  sekolah/madrasah,  2)  meningkatkan keterampilan  guru  dan  kepala  sekolah  dalam mengisi  instrumen  akreditasi  sebagai  bagian  dari pelaksanaan evaluasi diri sekolah/madrasah, dan 3) meningkatkan  kesadaran  guru  dan  kepala  sekolah tentang  pentingnya  penjaminan  mutu  internal melalui  evaluasi  diri  sekolah/madrasah  yang dilakukan secara berkesinambungan.

## Metode Pelaksanaan
Permasalahan  mendasar  yang  diketahui melalui  observasi  dan  wawancara  di  Kelompok Kerja  Madrasah  (KKM)  Aliyah  Wilayah  IV Lombok  Barat  adalah  adanya  kesulitan  dalam pengisian  instrumen  akreditasi.  Selain  itu  juga adalah belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh  BAN  S/M  dan  BAN  S/M  Propinsi  terhadap instrumen  akreditasi  yang  relatif  masih  baru  ini. Untuk  memecahkan  permasalahan  tersebut  di  atas maka  dilaksanakan  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat  ini  dalam  bentuk  pelatihan  dan pendampingan  dengan  langkah-langkah  sebagai berikut: 1) memberikan pemahaman tentang konsep evaluasi  diri  dalam  rangka  penjaminan  mutu internal dan sosialisasi instrumen akreditasi dengan metode  ceramah,  tanya  jawab  dan  diskusi,  2) memberikan pelatihan pengisian instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh BAN S/M, dan 3)  melakukan  pendampingan  dan  refleksi  terhadap hasil kerja guru dan kepala sekolah dalam pengisian instrument akreditasi.

## Proses dan Hasil
Kegiatan  tahap  pertama  dilaksanakan  pada hari  Selasa  18  September  2018  diisi  dengan penyajian  materi  yang  meliputi:  1)  Pentingnya
Penjaminan  Mutu  Internal  dan  Eksternal  pada Satuan  Pendidikan  (disampaikan  oleh  Dr.  A.  Hari Witono, M.Pd), 2) Perangkat Akreditasi (disampaikan oleh Dr. Sukardi, S.Pd.,M.Pd) dan, 3)
Pengisian  Instrumen  Akreditasi  (disampaikan  oleh Dr.  Agus  Ramdani,  M.Sc).  Dokumentasi  kegiatan pada tahapan ini disajikan pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Foto kegiatan penyajian materi oleh Tim pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan  tahap  pertama  ini  diikuti  oleh  18 orang  peserta  yang  terdiri  atas  Kepala  Madrasah, Wakil  Kepala  Madrasah,  Guru,  dan  TU/Operator yang  tergabung  dalam  KKM  Wilayah  IV Kabupaten  Lombok  Barat.  Peserta  sangat  antusias mengikuti  kegiatan,  terbukti  dari  munculnya pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  baik  dalam diskusi  kelas  kepada  tim  pengabdian  pada masyarakat  maupun  antar  sesama  peserta  dalam aktivitas diskusi kelompok.
Hasil  yang  diperoleh  pada  tahap  ini memperkuat  anggapan  yang  melatar  belakangi pentingnya  pengabdian  pada  masyarakat  ini dilakukan yakni tentang lemahnya penguasaan/pemahaman  peserta  tentang  instrumen akreditasi  yang  dikembangkan  oleh  BAN  S/M. Fakta  tentang  hal  ini  terungkap  dari  proses  dan hasil  diskusi  yang  terjadi  dalam  kelas  ketika berlangsungnya sosialisasi.
Pada  sesi  ini  pula  muncul  pertanyaan- pertanyaan  terkait  dengan  kaitan  antara  akreditasi dengan  penyelenggaraan  pendidikan.  Soedjiarto (2005)  menyatakan  bahwa  akreditasi  mengarah kepada  terjaminnya  setiap  warga  negara  untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Berdasarkan  tujuan  ini  muncul  keperluan  akan adanya standar mutu untuk dapat dijadikan sebagai acuan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan  delapan  (8)  komponen  sebagai  dasar untuk  menetapkan  kelayakan  suatu  satuan/program pendidikan apakah mampu memberikan pendidikan yang  bermutu,  yaitu:  Standar  Isi,  Standar  Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan prasarana, Standar Pengelolaan,
Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.
Kegiatan  standarisasi  di  negara  maju, dilaksanakan  secara  terbuka  dan  transparan. Misalnya  di  Amerika,  dalam  menyusun  dan menetapkan  garis-garis  besar  standar  kurikulum sekolah  serta  instrumen  yang  digunakan  untuk tingkat  nasional  melibatkan  beberapa  organisasi sesuai  dengan  bidang  keahlian  mata  pelajaran. (U.S.  Education  Standard,  2008).  Setiap  sekolah berkewajiban  untuk  mengembangkan  kurikulum berdasarkan  standar  yang  telah  ditetapkan  dan selanjutnya  digunakan  sebagai  acuan  dalam penyelenggaraan    ujian  nasional    (Nationwide Exam).  Negara  Georgia  menerapkan  delapan  (8) Standar  untuk  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah yaitu kurikulum, pembelajaran, penilaian, perencanaan dan organisasi, peserta didik, dukungan dan keterlibatan keluarga dan masyarakat, pengembangan profesi, kepemimpinan, dan budaya sekolah. (Bostingl, 2001). Sedangkan di
Inggris, terdapat suatu badan standarisasi/ akreditasi  yang  bernama  OFSTED  (Office  for Standards  in  Education),  yang  tugasnya  adalah melakukan  kontrol  standar  melalui  “school inspection”  dengan  melaksanakan  evaluasi  dan supervisi,  menentukan  pencapaian  peringkat  pada setiap  sekolah  dan  memberikan  rekomendasi kepada  sekolah  yang  bersangkutan  serta  kepada pemerintah  tentang  upaya  yang  harus  dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Badan ini  bertanggung  jawab  langsung  kepada  parlemen dan  dipimpin  seorang  ketua  yang  diangkat  oleh “Queen; Her Majesty Inspectors”, (Waskito, 2005).
Pada  saat  sesi  diskusi  muncul  pula pertanyaan  tentang  peranan  akreditasi.  Peranan akreditasi sangatlah krusial yaitu untuk memperoleh  gambaran  atau  profil  yang  nyata tentang kelayakan suatu satuan/program pendidikan diukur  dari  standar  mutu  yang  telah  ditetapkan. Hasil  penilaian  terhadap  tingkat  kelayakan  dan kinerja  satuan  pendidikan  ini  akan  bermakna:  1) bagi  penyelenggara  satuan  pendidikan  untuk berupaya memperbaiki/meningkatkan tingkat kelayakannya;  2)  bagi  masyarakat  agar  dapat memilih sekolah yang memadai bagi putra-putrinya dan sekaligus bersama-sama berupaya meningkatkan  kelayakan  satuan  pendidikan  yang bersangkutan;  3)  bagi  instansi  terkait  untuk  dapat menyusun program yang tepat sasaran dalam upaya memperbaiki kelayakan dan kinerja satuan pendidikan  agar  dapat  meningkatkan  mutu  layanan yang  bermakna  pada  penjaminan  dan  peningkatan mutu pendidikan.
Kaitan antara penjaminan mutu dan peningkatan  mutu  juga  menjadi  materi  yang dibahas  pada  sesi  diskusi.  Penjaminan  mutu (Quality Assurance) dan peningkatan mutu (Quality Improvement)    merupakan  dua  hal  yang  saling berkaitan erat. Upaya menciptakan pendidikan yang bermutu  harus  dilakukan  secara  sistematis  diawali dengan  pengumpulan  data,  pemrosesan  data, analisa  data,  pelaporan,  dan  rekomendasi  yang ditindak lanjuti dengan implementasi. Pengumpulan data secara akurat dan proses analisis yang  dilakukan  secara  professional  serta  laporan yang  dapat  dipercaya  atau  akuntabel  adalah merupakan  bentuk  penjaminan  mutu.  Sedangkan program pengembangan dan implementasinya yang didasarkan  atas  rekomendasi  dari  laporan  adalah merupakan  upaya  peningkatan  mutu  (McGinn  and Borden,  1995).  Sejalan  dengan  hal  tersebut  telah
dikembangkan  program  aplikasi  sebagaimana dilaporkan  (Subangun  dan  Isroin,  2018)  bahwa Program  aplikasi  EDS  model  EMI  memiliki beberapa kelebihan dalam hal kemudahan, kecepatan,  dan  ketepatan.  Kelebihan-kelebihan yang  dimaksudkan  adalah  semua  komponen sekolah  bisa  melakukan  tanpa  banyak  kesulitan, EDS  bisa  diselesaikan.  dalam  waktu  relatif  yang tidak  lama,  dan  semua  aspek  standar  pendidikan mampu dievaluasi.
Setelah  sesi  diskusi  selesai,  dilanjutkan dengan  menelaah  instrumen  akreditasi  jenjang SMA/MA secara berkelompok. Instrumen akreditasi  yang  ditelaah  adalah  dokumen  resmi yang  dikeluarkan  oleh  BAN  S/M  pada  tanggal  3 April 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 004/H/AK/2017 tentang Kriteria Perangkat Akreditasi SMA/MA.
Mekanisme  interaksi  dalam  kegiatan  sesi  ini dimulai  dengan  kegiatan  curah  pendapat  dan diskusi  mengenai  keterkaitan  antara  instrumen akreditasi,  petunjuk  teknis  pengisian  instrumen akreditasi,  dan  instrumen  pengisian  data  dan informasi pendukung. Dalam prakteknya, sekolah/madrasah  mengisi  instrumen  pengumpulan data  dan  informasi  pendukung  yang  pada  saatnya nanti  akan  digunakan  oleh  asesor  sebagai  acuan untuk  validasi  dan  verifikasi  ketika  kegiatan visitasi. Peserta mendalami cara pengisian instrumen  tersebut  dan  mendiskusikannya  bersama narasumber.  Analisis  keterkaitan  ketiga  komponen perangkat akreditasi tersebut menjadi bahan diskusi selanjutnya yang dapat dikerjakan di sekolah/madrasah.  Analisis  dilakukan  mengacu pada lembar kerja yang telah disiapkan sebelumnya berisikan  komponen  standard,  nomor  butir,  hasil telaah terhadap instrumen, petunjuk teknis pengisian  instrumen,  dan  IPDIP,  serta  saran  solusi jika  ada  permasalahan  terkait  dokumen-dokumen tersebut.
Hasil  telaah  yang  menjadi  sumbang  saran dari  peserta  antara  lain:  1)  daftar  pertanyaan  yang relevan masih perlu dikembangkan untuk melengkapi  petunjuk  teknis  pengisian  instrumen akreditasi, 2) pengecekan isian data pada instrumen pengumpulan  data  dan  informasi  pendukung  perlu dilakukan  secara  teliti,  3)  perhitungan  jumlah terkait  dengan  perangkat  pembelajaran  yang dikembangkan  oleh  guru  di  sekolah  perlu mencantumkan  formula  yang  sederhana  dalam
dokumen instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung.

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  proses dan  hasil  pengabdian  pada  masyarakat  ini  antara lain ialah: 1) Guru-guru dan Kepala madrasah pada kelompok  kerja  Madrasah  Aliyah  wilayah  IV Lombok  barat  masih  belum  mampu  menganalisis keterkaitan  antara  instrumen  akreditasi,  petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi, dan instrumen  pengumpulan  data  dan  informasi pendukung; 2) Kemampuan peserta untuk menganalisis ketiga komponen perangkat akreditasi ini dapat dikembangkan melalui proses diskusi dan pelatihan/pendampingan  yang  berkelanjutan;  3) Kesadaran dan semangat peserta untuk meningkatkan  pemahaman tentang  instrumen akreditasi merupakan modal utama untuk melakukan  evaluasi  diri  sekolah  dalam  upaya peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan.

## Saran
Berdasarkan proses dan hasil yang diperoleh dalam  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini dapat  dikemukakan  saran  antara  lain:  1)  perlu adanya  kerjasama  antara  Lembaga  Pendidikan Tinggi,  Dinas  Pendidikan,  Lembaga  Penjaminan Mutu  Pendidikan  untuk  mengawal  penjaminan mutu  (Quality  Assurance)  dan  peningkatan  mutu (Quality  Improvement)  pada  Lembaga  pendidikan dasar  dan  menengah  secara  berkelanjutan,  2) Kerjasama  yang  berkelanjutan  dapat  dalam  bentuk pertukaran  informasi,  pelatihan  teknis,  maupun pendampingan  yang  mengarah  pada  penjaminan maupun peningkatan mutu pendidikan.

## Ucapan Terimakasih
Dengan  terlaksananya  kegiatan  pengabdian pada masyarakat ini, disampaikan ucapan terimakasih  kepada  Rektor  dan  Ketua  LPPM Universitas  Mataram  yang  telah  memberikan  dana DIPA  BLU  dengan  Surat  Perjanjian  Nomor 1320/UN18/LPPM/2018. Ucapan terima kasih juga
disampaikan  kepada  Ketua  Kelompok  Kerja Madrasah  (KKM)  Aliyah  Wilayah  IV  Lombok Barat  yang  telah  mengkoordinir  seluruh  peserta (Kepala  Madrasah,  Guru,  Operator)  sehingga kegiatan  ini  dapat  terlaksana  sesuai  dengan  yang direncanakan.

## Daftar Pustaka
Bonstingl,  John  Jay.  2001. Schools  of  Quality. Thousand Oaks, Califirnia: Corwin Press, Inc.
McGinn,  N.,  &  Borden,  A.  1995. Framing Questions  C o nstructing  Answers,  Linking Research  with  Educational  Policy  for
Developing
Countries. Harvard:
BookCrafters Inc.
Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2005,  tentang
Standar Nasional
Pusat  Pengembangan  Tenaga  Kependidikan.  2015.
Peningkatan  Kompetensi  Kepala  Sekolah Dalam  Mengelola  Kurikulum:  Evaluasi
Diri Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Soedjiharto.  2005. Pokok-Pokok  Pikiran  tentang Akreditasi Nasional Sekolah dalam Rangka Pembangunan Bangsa dan Kaitannya  dengan  Upaya  Penjaminan Mutu Pendidikan serta Prosedur Pelaksanaannya, Jakarta: Depdiknas.
Disajikan  dalam  Rapat  Koordinasi  PPPG dan LPMP, tanggal 27 Mei 2005.
Subangun  dan  Isroin,  L.  2018.  Penerapan  Evaluasi Diri  Sekolah  Dasar  Model  EMI  di Kabupaten  Ponorogo  Tahun  2017. Jurnal Pendidikan  Edutama. Vol.  5  No.1  Hal.
81-90.
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003,  tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
U.S.  Department  of  Education,  U.S.  Education
Standard. 2008. National Standard. Washington,D.C.: Education World. Diakses 20 Oktober 2008, dari http://www.education-world.com . Waskito.  2005. Paradigma  Kualitas  Pendidikan dan  Sistem  Penjaminan  Mutu. Jakarta: Depdiknas.