Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2020
Reny Aziatul Pebriani 1) , RM. Rum Hendarmin 2)
Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Indonesia renyaziatul@uigm.ac.id 1 ) , hendarmin@uigm.ac.id 2 )

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article History: Received: June 28, 2021 Accepted: November 31, 2021 Published: December 01, 2021 This study aims to investigate the effect of knowledge, socialization, service, and tax sanctions on individual taxpayer compliance at the notary office in Palembang.  The  data  used  are  primary  and  secondary  data  with  data collection  techniques  through  literature  study,  observation,  interviews,  and distributing  questionnaires  to  50  respondents.  The  data  analysis  technique used  multiple  linear  regression.  Further  statistical  tests  prove  knowledge, socialization, and service have a significant effect on tax compliance variables. However,  tax  sanctions  are  not  proven  to  have  a  positive  effect  on  tax compliance.  This  research  provides  benefits  to  tax  agencies  to  improve taxpayer compliance through knowledge, socialization, and service. Keyword: Tax  Compliance,  Tax Knowledge, Tax Sanctions,
Tax Services, Tax Socialization

## ABSTRAK
Correponding Author: Reny Aziatul Pebriani renyaziatul@uigm.ac.id Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  pengaruh  pengetahuan, sosialisasi, pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi  pada  kantor  notaris  di  Kota  Palembang.  data  yang  digunakan merupakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi  pustaka,  observasi,  wawancara,  dan  penyebaran  kuesioner  kepada  50 responden. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan pengetahuan, sosialisasi dan pelayanan berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  kepatuhan  pajak.  Namun  sanksi  pajak  tidak terbukti  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak.  Penelitian  ini memberikan  manfaat  kepada  lembaga  pajak  untuk  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan, sosialisasi dan pelayanan.

## How to Cite:
Pebrian, R. A., RM. Rum Hendarmin. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas  Tahun. Jurnal  Ilmiah Wahana Akuntansi , 16(2), 204-225. https:// doi.org/10.21009/wahana.16.025
http://journal.unj/unj/index.php/wahana-akuntansi ISSN: 2302 – 1810

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara berkembang tentunya saat ini membutuhkan  dana  yang  sangat  besar untuk pembiayaan pembangunan di semua sektor.  Pembangunan  disemua  sektor  itu tentunya  memerlukan  dana  yang  tidak sedikit.
Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang nantinya akan dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan juga pengembangan infrastruktur  maupun  pembiayaan  lain dalam  suatu  negara.  Dewasa  ini  pajak ternyata adalah sumber pendapatan negara dengan  persentase  terbesar  dari  sumber pendapatan negara lainnya baik dari hibah maupun  sumber  pendapatan  negara  non pajak  seperti:  penyewaan  barang  milik pemerintah, keuntungan BUMN, dan lain- lain.
Tabel  1.  Realisasi  Pendapatan  Negara 2015-2019 (Dalam Triliun Rupiah)
Sumber: CNBC Indonesia, 2019 Berdasarkan  data  yang  penulis peroleh dari CNBC Indonesia yang di lansir dari  Kementrian  Keuangan  Indonesia
(2019).  Penerimaan  Indonesia  terbesar berasal  dari  pajak  yang  kedua  terbesar adalah penerimaan negara bukan pajak dan yang terakhir yaitu berasal dari hibah. Hal ini  menandakan  bahwa  pajak  masih menjadi  penerimaan  yang  terbesar  bagi Indonesia.  Berdasarkan  data  di  tabel penerimaan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa penerimaan  dari  sektor  pajak  terus mengalami peningkatan seperti pada tahun 2018  penerimaan  pajak  adalah  sebesar 1,518.8 triliun rupiah dari tahun sebelumnya  yaitu  sebesar  1,343.5  triliun rupiah.  Pada  tahun  2019  pun  apabila  kita melihat  pada  tabel  di  atas  ada  kenaikan penerimaan  juga  dari  sektor  pajak  yaitu sebesar  1,643.1  triliun  rupiah  dari  1,518.8 triliun rupiah.
Pada  kenyataannya,  perekonomian di  Indonesia  masih  belum  mendukung untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur  masih  banyak  pembangunan nasional  yang  masih  kurang  ,  bahkan fasilitas-fasilitas  umum  seperti  puskesmas yang masih kurang, jalan raya yang masih rusak,  dan  lembaga  masyarakat  lainnya yang  memerlukan  adanya  perbaikan.
Dilansir  dari  detik  finance  menyatakan bahwa kondisi infrastruktur Indonesia saat ini  masih  tertinggal  dibanding  negara- negara  lain  hal  ini  didasarkan  pada infrastruktur  Indonesia  terhadap  PDB (Produk Domestik Bruto) yang masih jauh dari  target  rata-rata  negara  di  dunia  yaitu
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 I PENDAPATAN
DALAM NEGERI 1,496.0 1,546.9 1,654.6 1,928.2 2,029.5 1. Penerimaan Perpajakan 1,240.4 1,285.0 1,343.5 1,518.8 1,643.1 2.Penerimaan Negara Bukan Pajak 255.6 261.9 311.1 409.4 386.4 II PENERIMAAN HIBAH 12.0 9.0 11.6 15.6 1.3
TOTAL PENDAPATAN NEGARA 1,508.0 1,555.9 1,666.2 1,943.8 2,030.8
sebesar  70  %,  sedangkan  APBN  saat  ini hanya  bisa  menanggung  kebutuhan pembiayaan  infrastruktur  sekitar  30  %.
Kekurangan-kekurangan dalam pembangunan nasional inilah yang kemudian  membuat  masyarakat  seringkali mengeluh  dan  merasa  tidak  puas  terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi ini dipengaruhi  oleh  masyarakat  yang  tidak patuh  dalam  membayar  pajak  sehingga tentunya hal ini menghambat pembangunan nasional.  Dapat  kita  lihat  pada  tabel dibawah  ini  terlihat  bahwa  terjadi penurunan rasio kepatuhan pajak dari tahun 2018  dan  tahun  2019.  Masyarakat  perlu mengetahui  peranan  pengetahuan  pajak dengan  benar,  hal  ini  sangatlah  penting demi  kemajuan  pajak  di  Indonesia  (N. Rahayu, 2017).
Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Indonesia
Tahun 2015-2019 TAH UN

## JUMLAH
WAJIB PAJAK TERDAFT AR JUMLAH WAJIB PAJAK PATUH RASIO KEPATUH AN 2015 30,000,000 .00 18,120,00 0.00 60.40% 2016 32,800,000 .00 19,909,60 0.00 60.70% 2017 36,000,000 .00 26,136,00 0.00 72.60% 2018 38,700,000 .00 27,515,70 0.00 71.10% 2019 42,000,000 .00 28,308,00 0.00 67.40%
Sumber : DDTC News,2019
Wajib  pajak  orang  pribadi  yang melakukan  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan  usaha  dan  orang  pribadi  yang menekuni  profesi  dimana  profesi  itu  tidak terikat  oleh  suatu  ikatan  dengan  pemberi pekerjaan. Kegiatan usaha yang dilakukan bisa berupa dagang, industri, jasa, dan lain- lain.  Dan  yang  dimaksudkan  dengan pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menekuni suatu bidang atau profesi tertentu sebagai usaha untuk mendapatkan
penghasilan  dimana  dalam  hal  ini  tidak
terikat  oleh  ikatan  dengan  pemberi  kerja.
Profesi  yang  tergolong  pekerjaan  bebas yaitu  :  konsultan,  dokter,  pengacara,  dan lain - lain.
Wajib  pajak  orang  pribadi  yang melakukan  pekerjaan  bebas  lebih  mudah melakukan  pelanggaran  pajak  dari  pada wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan pekerjaan bebas. Hal ini dikarenakan wajib pajak  orang  pribadi  yang  melakukan pekerjaan bebas melakukan pencatatan atau pembukuan  secara  mandiri  atas  usahanya. Pencatatan atau pembukuan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara mandiri ataupun mempekerjakan  orang  yang  ahli  dalam akuntansi.  Namun,  kebanyakan  pelaku kegiatan  usaha  pekerjaan  bebas  tersebut mengatakan  bahwa  mempekerjakan  orang yang  ahli  akan  kurang  efisien,  terutama dalam  hal  biaya  karena  tentunya  akan memakan biaya yang cukup besar. Dengan demikian,  tentunya  mereka  akan  lebih memilih  untuk  melakukan  pencatatan sendiri,  sehingga  kemungkinan  besar menjadikan  pelaporan  pajaknya  menjadi tidak  tepat  atau  tidak  sesuai  dengan keadaan yang sebenarnya.
Salah  satu  contoh  pekerjaan  bebas yang  kepatuhan  perpajakannya  saat  ini masih  rendah  adalah  notaris.  Menteri
keuangan Sri Mulyani
Indrawati menyampaikan bahwa ada tiga profesi yang tingkat  kepatuhannya  masih  rendah  yaitu pengacara, notaris, dan kurator. Salah satu
profesi yang di garis bawahi adalah notaris dimana  profesi  ini  hanya  mencatatkan tingkat  kepatuhan  sebesar  39  %  dimana angka ini masih di bawah 50 %, dan juga dikatakan  bahwa  untuk  profesi  notaris mencapai  14,466  wajib  pajak  notaris namun yang baru mempunyai npwp hanya 11,314  notaris  sedangkan  untuk  yang  ikut tax amnesty hanya 22 % dari total 11,314 notaris (nasional.kontan.co.id, 2016).
Tentunya kepatuhan pajak notaris menjadi sangat  penting  hal  ini  dikarenakan  sejak tahun 2017 silam Direktorat Jendral Pajak (DJP)  telah  menggandeng  notaris  sebagai mitra  bagi  DJP  dalam  meningkatkan kepatuhan pajak salah satu program yang di galakkan  yaitu  wajib  pajak  badan  dapat membuat  NPWP  di  kantor  notaris  tanpa harus  datang  ke  kantor  pajak  (Redaksi DDTC News, 2017).
Namun apabila kita kilas balik dari tahun 2016-2019 masih banyak kasus yang melibatkan  notaris  yang  melakukan penyelewengan  pajak.  Salah  satu  contoh kasusnya  adalah  kasus  pengemplangan pajak oleh 3 oknum pegawai notaris yang divonis bersalah dengan tidak menyetorkan pajak penghasilan PPH final jual beli tanah yang di bayarkan oleh penjual tanah (Yosep, 2019).
Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang  pribadi  khususnya  profesi  notaris dalam  membayar  pajak  masih  belum
maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan
penerimaan pajak dimana apabila kepatuhan  dari  wajib  pajak  orang  pribadi meningkat secara tidak langsung juga akan meningkatkan penerimaan
negara begitupun sebaliknya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  :  (1)  Bagaimana  pengaruh pengetahuan,  sosialisasi,  pelayanan,  dan sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  yang  melakukan pekerjaan bebas pada kantor notaris di Kota Palembang secara simultan? (2) Bagaimana pengaruh  pengetahuan  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan  pekerjaan  bebas  pada  kantor notaris di Kota Palembang secara parsial? Berdasarkan  rumusan  masalah  yang tersebut  diatas  tujuan  yang  ingin  dicapai dalam  penelitian  ini  adalah  :  (1)  Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, sosialisasi,  pelayanan,  dan  sanksi  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  yang  melakukan  pekerjaan  bebas pada  kantor  notaris  di  Kota  Palembang secara  simultan.  (2)  Untuk  mengetahui pengaruh pengetahuan, sosialisasi, pelayanan,  dan  sanksi  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan  pekerjaan  bebas  pada  kantor notaris di Kota Palembang secara parsial.

## TINJAUAN PUSTAKA Landasan Teori

## Theory Of Planned Behavior
Menurut  Putri  (2015)    Theory  Of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang memprediksi  perilaku  yang  di  sengaja, karena  perilaku  dapat  deliberative  dan terencana.  Teori  ini  digunakan  dalam menjelaskan  tentang  perilaku  dimana perilaku  dapat  dikendalikan.  Teori  Of Planned  Behavior  (TPB)  merupakan pengembangan  Theory  Of  Reasoned Action (TRA). Sedangkan munculnya niat untuk  berperilaku  di  tentukan  oleh  tiga faktor menurut  Nareswari (2019),yaitu :
1) Behavioral  belief,  yaitu  keyakinan
individu akan hasil dan suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2) Normatif  belief,  yaitu  keyakinan tentang  harapan  normatif  orang  lain  yang muncul  karena  pengaruh  orang  lain  dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3) Control  belief,  yaitu  keyakinan tentang  adanya  hal-hal  yang  mendukung atau  menghambat  suatu  perilaku  dan persepsinya tentang seberapa kuat hal- hal yang mendukung dan mengatur perilakunya tersebut.
Behavioral belief, normative belief, dan  control  belief  adalah  tiga  faktor  yang menentukan  seseorang  untuk  berperilaku. Setelah  melewati  ketiga  faktor  tersebut, maka  seseorang  akan  memasuki  tahap intention  yang  berarti  tahapan  seseorang
mempunyai  niat  untuk  berperilaku, kemudian  tahap  akhir  menurut  Nareswari (2019)  adalah  behavior  yang  merupakan tahap seseorang berperilaku. Pengetahuan, sosialisasi,  pelayanan  ,  dan  sanksi  pajak dapat  menjadi  faktor  penentu  wajib  pajak untuk  patuh.  Setelah  wajib  pajak memahami  akan  pentingnya  membayar pajak  bagi  pembangunan  dan  memiliki kesadaran  terkait  pentingnya  membayar pajak  dari  sosialisasi  yang  diberikan  oleh fiskus, termotivasi karena pelayanan fiskus yang  baik  dan  ramah,  dan  adanya  sanksi pajak berupa denda yang dikenakan ketika melanggar, maka tentunya wajib pajak akan memiliki  niat  untuk  memenuhi  semua kewajiban perpajakannya kemudian merealisasikannya sehingga dapat
meningkatkan kepatuhan pajak.

## Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang

## Melakukan Pekerjaan Bebas
Wajib  pajak  orang  pribadi  yang melakukan  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan  usaha  dan  orang  pribadi  yang menekuni  profesi  dimana  profesi  itu  tidak terikat  oleh  suatu  ikatan  dengan  pemberi pekerjaan. Kegiatan usaha yang dilakukan bisa berupa dagang, industri, jasa, dan lain- lain.  Dan  yang  dimaksudkan  dengan pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menekuni suatu bidang atau profesi tertentu sebagai usaha untuk mendapatkan
penghasilan  dimana  dalam  hal  ini  tidak terikat  oleh  ikatan  dengan  pemberi  kerja. profesi  yang  tergolong  pekerjaan  bebas yaitu  :  konsultan,  dokter,  pengacara,  dan lain-lain.

## Kepatuhan Pajak
Kepatuhan  Pajak  menurut  Rahayu (2017)  adalah  ketaatan  wajib  pajak  dalam melaksanakan peraturan ataupun ketentuan perpajakan  sesuai  dengan  peraturan  dan ketentuan yang berlaku.
Menurut  Hasanah  (2016)  Wajib pajak  patuh  adalah  wajib  pajak  yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan  pembayaran  pajak  yang  di tetapkan  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak sebagai  wajib  pajak  yang  memenuhi kirteria  tertentu  yang  selanjutnya  akan ditetapkan sebagai wajib pajak patuh.

## Pengaruh
Pengetahuan

## Terhadap Kepatuhan Pajak
Dalam teori TPB, informasi internal dari setiap wajib pajak akan mempengaruhi perilaku  seseorang.  Dengan  adanya pengetahuan perpajakan akan mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak.  Seseorang  yang memiliki  pendidikan  dan  informasi  yang banyak  tentunya  akan  sadar  dan  patuh terhadap hak maupun kewajibannya dalam perpajakan,  tanpa  harus  dipaksakan  dan diancam dengan sanksi ataupun hukuman.
Veronica  (2015)  dalam  penelitiannya
menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Rahayu  (2017)  juga  berpendapat  bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Pengaruh
Sosialisasi

## Terhadap Kepatuhan Pajak
Dalam teori TPB, dijelaskan bahwa seseorang  akan  melakukan  sesuatu  karena keyakinan  individu  terhadap  hasil  dan evaluasi atas hasil tersebut. Dengan adanya sosialiasasi  pajak  tentunya  wajib  pajak akan semakin paham bahwa selain sebagai kewajiban  pajak  juga  memiliki  manfaat untuk  pembiayan  pengeluaran  negara. Sehingga tentunya hal ini akan memberikan kesadaran bagi wajib pajak bahwa hasil dari pembayaran  pajak  yang  di  bayarkan  oleh wajib  pajak  akan  kembali  lagi  ke  wajib pajak  itu  sendiri  baik  dalam  pemanfaatan infrastruktur  maupun  subsidi  yang  gencar disosialisasikan oleh pemerintah.
Wulandari  (2015)  dalam  penelitiannya menyatakan  bahwa  sosialisasi  perpajakan berpengaruh
terhadap kepatuhan
perpajakan  wajib  pajak  pada  KPP Pekanbaru  Senapelan.  Kemudian,  Lestari (2018) juga berpendapat bahwa sosialisasi perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  dan
signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak di KPP Pratama Surakarta.
Pengaruh Pelayanan

## Terhadap Kepatuhan Pajak
Dalam teori TPB, dijelaskan bahwa bahwa  seseorang  akan  melakukan  sesuatu karena  keyakinan  individu  terhadap  hasil dan  evaluasi  atas  hasil  tersebut.  Dengan pelayanan  yang  baik,  kenyamanan  dan kemudahan  dalam  akses  ke  kantor  pajak, maupun keramahan petugas dalam melayani wajib pajak tentunya hal ini akan mempengaruhi wajib pajak dan wajib pajak akan  memiliki  pandangan  bahwa  proses perpajakan tidaklah sulit dan mudah untuk di pahami. Sehingga tentunya hal ini akan membuat wajib pajak cenderung akan terus melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Putri  dan  Setiawan  (2017)  dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pelayanan  Pajak    berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, As’ari (2018) dalam penelitiannya  juga  mengatakan  bahwa pelayanan  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di Kecamatan Rongkop.

## Pengaruh  Sanksi  Terhadap  Kepatuhan
Pajak
Dalam teori TPB, dijelaskan adanya faktor  kontrol  perilaku  atau control  belief yang  dapat  mempengaruhi  niat  seseorang. Kontrol  ini  berkaitan  dengan  sanksi  pajak yang dibuat untuk mendukung wajib pajak supaya  mematuhi  aturan  perpajakan  yang berlaku.  Dengan  adanya  sanksi  pajak tentunya  akan  memberikan  dorongan  bagi wajib  pajak  agar  tidak  melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan karena takut apabila melakukan pelanggaran justru akan merugikan dirinya sendiri,  sehingga  hal  ini  juga  akan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak yang ikut meningkat.
Siamena  dkk.  (2017)  menyatakan dalam  penelitiannya  bahwa  sanksi  pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di Manado.  Kemudian,  Lestari  (2018)  juga menyatakan  hal  yang  sama  dalam penelitiannya bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  pada KPP Surakarta.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian Siahaan
dan
Halimtusyadiah  (2019)  menggunakan empat variabel yaitu kesadaran perpajakan, sosialisasi  perpajakan,  pelayanan  fiskus dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan  Bahwa  kesadaran  pajak  dan
sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan pajak.
Penelitian  Veronica(  2015)  ini menggunakan lima variabel yaitu sosialisasi  perpajakan,  pelayanan  fiskus, pengetahuan  pajak,  persepsi  pengetahuan korupsi  dan  sanksi  perpajakan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pelayanan fiskus,  pengetahuan  pajak,  persepsi pengetahuan korupsi, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi,  sedangkan  sosialisasi  perpajakan tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Penelitian  Wulandari  (2015)  ini menggunakan tiga variabel yaitu sosialisasi perpajakan,  pengetahuan  perpajakan,  dan kualitas pelayanan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan  perpajakan,  dan  kualitas pelayanan  pajak  berpengaruh  terhadap kesadaran  pajak.  Kemudian  sosialisasi  dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kualitas  pelayanan  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  pajak.  Kemudian kesadaran  pajak  tidak  mampu  sebagai variabel intervening sosialisasi  pajak, pengetahuan  pajak  terhadap  kepatuhan
pajak.  Sedangkan  kualitas  pelayanan  pajak mampu menjadikan kesadaran pajak sebagai variabel intervening terhadap  kepatuhan pajak.

## Kerangka Pemikiran
Skema  mengenai  hubungan  antar variabel penelitian adalah sebagai berikut :
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

## Hipotesis
H1  :  Pengetahuan,  Sosialisasi,  Pelayanan,
dan  Sanksi  Pajak  Berpengaruh Terhadap  Kepatuhan  Pajak  Orang Pribadi  yang  Melakukan  Pekerjaan
Bebas
H2  :  Pengetahuan  Pajak  Berpengaruh Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  yang  Melakukan
Pekerjaan Bebas
H3  :  Sosialisasi  Pajak  Berpengaruh Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Orang  Pribadi  yang  Melakukan Pekerjaan Bebas H4  :  Pelayanan  Pajak  Berpengaruh Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Orang  Pribadi  yang  Melakukan Pekerjaan Bebas
H5  :  Sanksi  Pajak  Berpengaruh  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

## METODE PENELITIAN

## Sumber Data
Sumber  data  utama  dari  penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam penelitian  ini  bersumber  dari  data  primer dan  sekunder  karena  data  diperoleh langsung dari wajib pajak yang berprofesi sebagai notaris di kota Palembang, data ini berasal dari kuesioner yang diisi oleh wajib pajak  yang  sudah  dipilih  untuk  menjadi responden  dan  juga  data  yang  penulis peroleh  dari  buku  maupun  literatur  – literatur  lain  yang  sudah  ada  sebelumnya. Selain  itu,  dalam  penelitian  ini  data  akan dikelola  dengan  menggunakan  aplikasi Statistical  Product  and  Service  Solution (SPSS) versi 24. Serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini menurut website www.atrbpn.go.id menyatakan  bahwa  ada  sebanyak  217 kantor  Notaris/PPAT  yang  ada  di  kota Palembang.  Dalam  penelitian  ini  peneliti
menggunakan  teknik Purposive  Sampling dimana  pengambilan  sampel  dipilih berdasarkan kriteria yaitu notaris yang telah memiliki pengalaman lebih dari lima tahun dan  yang  telah  melaporkan  SPT  5  tahun terakhir yaitu sebanyak 50 kantor notaris di Kota Palembang.

## Definisi Operasional Variabel

## Variabel Dependen
Kepatuhan  Pajak  menurut  Rahayu (2017)  adalah  ketaatan  wajib  pajak  dalam melaksanakan peraturan ataupun ketentuan perpajakan  sesuai  dengan  peraturan  dan ketentuan  yang  berlaku.  Menurut  Kusuma (2016) indikator kepatuhan pajak yaitu
1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan  untuk  melaporkan  SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)
3. Kepatuhan  dalam  menghitung  dan membayar pajak yang terutang,
4. Kepatuhan  dalam  membayarkan tunggakan pajak.

## Variabel Independen

## Pengetahuan Pajak
Pengetahuan  pajak  menurut  Adi (2018)  adalah  informasi  pajak  yang  dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh  arah  atau  strategi  tertentu
sehubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajibannya di bidang perpajakan.
Menurut  Adi  (2018)  indikator pengetahuan pajak adalah sebagai berikut :
1. Pengetahuan  wajib  pajak  terhadap fungsi pajak
2. Pengetahuan  wajib  pajak  terhadap ketentuan  umum  dan  tata  cara
perpajakan 3. Pengetahuan tentang sistem perpajakan

## Sosialisasi Pajak
Sosialisasi menurut Menurut Veronica  (2015)  adalah  proses  untuk membangun  atau  menanamkan  nilai-nilai kelompok  pada  diri  seseorang.  Sehingga dapat disimpulkan sosialiasasi pajak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral  Pajak  untuk  menanamkan  sebuah pengetahuan,  informasi,  bimibingan  dan motivasi  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung kepada kelompok masyarakat  terlebih  bagi  wajib  pajak  agar memahami  tentang  hal-hal  yang  berkaitan dengan perpajakan serta cara/metode yang digunakan dalam pembayaran pajak.
Menurut  Wijayanto  (2016)  indikator sosialisasi  perpajakan  adalah  sebagai berikut :
1. Tatacara  dalam      melakukan sosialiasasi
2. Frekuensi dalam melakukan sosialiasasi 3. Kejelasan dalam melakukan sosialisasi pajak

## Pelayanan Pajak
Pelayanan pajak  menurut Bahri et al  (2018)  adalah  pelayanan  yang  dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan  tetap  memenuhi  standar  yang  dapat dipertanggungjawabkan  serta  dilakukan dengan  motivasi  yang  tinggi  secara berkelanjutan.
Menurut  Kusuma  (2016)  indikator pelayanan pajak adalah sebagai berikut :
1. Keandalan ( Reliability )
2. Ketanggapan ( responsiveness )
3. Jaminan( Assurance )
4. Empati ( Emphaty )
5. Bukti langsung ( Tangible )

## Sanksi Pajak
Sanksi  Pajak  menurut  Mardiasmo (2016)    jaminan  bahwa  peraturan perundang-  undangan  perpajakan  (norma perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau  bisa  dengan  kata  lain  sanksi perpajakan  merupakan  alat  pencegah (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak melanggar  norma  perpajakan.  Menurut
Rara Susmita & Supadmi (2016) indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut :
1. Sanksi  pajak  diperlukan  guna  tercipta kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan
2. Sanksi diberlakukan kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran
3. Sanksi  pajak  diberikan  kepada  wajib pajak  sesuai  dengan  pelanggaran  yang dilakukan
Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## HASIL DAN DISKUSI
Hasil Penelitian Statistik Deskriptif
Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Sumber: Hasil Output SPSS Berdasarkan  tabel  3.  terlihat variabel pengetahuan (X 1) memiliki nilai mean sebesar  34,48  yang  berarti  bahwa pengukuran  instrumen  untuk  variabel pengetahuan pajak mendekati angka skala 5 (sangat setuju). Hal ini menandakan bahwa
Variabel N Kisaran Teoritis Kisaran Aktual Rata- Rata Standar Deviasi Pengetahuan Pajak (X1) 50  8 - 40 28 - 40  34,48  3,138 Sosialisasi Pajak (X2) 50  6 - 30 17 - 30  21,28  3,017 Pelayanan Pajak (X3) 50  6 - 30 21 - 30  26,60  2,491 Sanksi Pajak (X4) 50  5 - 25 15 - 25  21,94  2,402 Kepatuhan Pajak (Y) 50  4 - 20 16 - 20  18,70  1,329
wajib  pajak  orang  pribadi  sudah  memiliki pengetahuan  yang  baik  dalam  bidang perpajakan.
Berdasarkan tabel 3. terlihat bahwa variabel  sosialisasi  (X  2)  memiliki  nilai mean sebesar  21,28  yang  berarti  bahwa pengukuran  instrumen  untuk  variabel sosialisasi  pajak  mendekati  angka  skala  4 (setuju).  Hal  ini  menandakan  bahwa sosialisasi  telah  memberikan  informasi kepada  wajib  pajak  tentang  informasi- informasi perpajakan terbaru.
Berdasarkan tabel 3. terlihat bahwa variabel  pelayanan  (X  3)  memiliki  nilai mean sebesar  26,60  yang  berarti  bahwa pengukuran  instrumen  untuk  variabel pelayanan  pajak  mendekati  angka  skala  5 (sangat setuju). Hal ini menandakan bahwa pelayanan  pajak  yang  diberikan  kepada wajib pajak sudah sangat baik.
Berdasarkan tabel 3. terlihat bahwa variabel sanksi (X 4) memiliki nilai mean sebesar  21,94  yang  berarti  bahwa pengukuran  instrumen  untuk  variabel pelayanan  pajak  mendekati  angka  skala  5 (sangat setuju). Hal ini menandakan bahwa sanksi pajak sudah sangat tegas apabila ada wajib  pajak  yang  melakukan  pelanggaran peraturan perpajakan.
Berdasarkan tabel 3. terlihat bahwa variabel kepatuhan (Y) memiliki nilai mean sebesar  18,70  yang  berarti  bahwa
pengukuran  instrumen  untuk  variabel kepatuhan  pajak  mendekati  angka  skala  5 (sangat setuju). Hal ini menandakan bahwa wajib  pajak  telah  patuh  akan  kewajiban perpajakannya.

## Uji Instrumen Penelitian

## Uji Validitas Data
Pada  penelitian  ini  jumlah  sampel yang  diperoleh  sebanyak  50  responden sehingga degree of freedom (df) diperoleh 46 (df=n-k) dengan taraf signifikansi 0,05 (5%)  didapat  r  tabel  sebesar  0,284. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan  SPSS  24,  seluruh  item pertanyaan  dari  masing-masing  vaiabel dalam penelitian ini adalah valid (r hitung > r tabel)

## Uji Reliabilitas
Pengujian  reliabilitas  penelitian  ini menggunakan  koefisien cronbach  alpha dengan  bantuan  program  SPSS  24,  nilai alpha bervariasi dari 0 – 1, suatu pertanyaan dikategorikan  reliabel  jika  nilai  alpha  > 0,70. Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,70 artinya  alat  ukur  yang  digunakan  tidak relabel.  Berdasarkan  hasil  uji  SPSS  24, seluruh  item  pertanyaan  dari  masing
masing variabel dalam penelitian ini adalah reliabel ( cronbach’s alpha >0,70).
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Data
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
Keterangan Unstandardized Residual N 50 Kolmogorov Smirnov Z 0,082 Asymp.  Sig  (2 Tailed) 0,200 c,d
Sumber : Hasil Output SPSS Dimana  berdasarkan  tabel  5.  Dapat disimpulkan  bahwa  data  terdistribusi dengan  normal  dan  regresi  memenuhi asumsi  normalitas  hal  ini  dikarenakan tingkat signifikansi Asymp Sig(2 Tailed) > 0,05.

## Uji Multikolinieritas
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Colinearity Statistics Keterangan Tolera nce VI
F Pengetah uan Pajak (X1) 0,262 3,8 19 Tidak Terjadi Multikolinie ritas Sosialisa si  Pajak (X2) 0,978 1,0 22 Tidak Terjadi Multikolinie ritas Pelayana n  Pajak (X3) 0,838 1,1 94 Tidak Terjadi Multikolinie ritas Sanksi Pajak (X4) 0,244 4,1 02 Tidak Terjadi Multikolinie ritas Sumber : Hasil Output SPSS Dimana  berdasarkan  tabel  6.  dapat disimpulkan bahwa baik variabel pengetahuan  pajak  hingga  sanksi  pajak bebas dari multikolinieritas yaitu
dikarenakan memiliki tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.
Hasil Uji Heterokedastisitas

## Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas
Variabel Sig. Keterangan Pengetahuan Pajak (X1) 0,151 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas Sosialisasi Pajak (X2) 0,858 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas Pelayanan Pajak (X3) 0,189 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas Sanksi Pajak (X4) 0,097 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas Sumber Hasil Output SPSS Dimana  berdasarkan  tabel  7.  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
heterokedastisitas, hal ini dikarenakan nilai signifikansi  variabel  independen  memiliki nilai > 0,05.

## Hasil Uji Hipotesis
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Sumber : Hasil Output SPSS
Menghasilkan  persamaan  regresi yaitu  Y  =  9,514  +  0,236  X 1 –  0,140  X 2 + 0,326 X 3 – 0,212 X 4 + e

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

## Model Summary
Mod el R R Squar e Adjuste d R Square Std. Error of the Estimat e 1 ,780 a 0,608 0,574 0,889 a. Predictors: (Constant), PX4, PX2,

## PX3, PX1

## Sumber : Hasil Output SPSS
Berdasarkan tabel 9. Hasil pengujian koefisien determinasi
menunjukkan nilai sebesar 0,574 atau 57,4 % dimana  variabel  independen  pengetahuan, sosialisasi,  pelayanan,  dan  sanksi  pajak dapat menjelaskan variasi variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Sedangkan  42,6  %  dijelaskan  oleh  faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Model Unstandarized Coefficients B (Constant) 9,514 Pengetahuan Pajak (X1) 0,236 Sosialisasi Pajak (X2) -0,140 Pelayanan Pajak (X3)
0,326
Sanksi Pajak
(X4)
-0,212
Hasil Uji F

## Tabel 9. Hasil Uji F

## Sumber : Hasil Output SPSS
Berdasarkan  hasil  tabel  10.  dapat  disimpulkan  bahwa  pengetahuan,  sosialisasi, pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak sehingga H1 di terima.
Hasil Uji t
Tabel 10. Hasil Uji t
Sumber : Hasil Output SPSS
ANOVA a
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 55,292 4 13,823 17,479 ,000b Residual 35,588 45 0,791 Total 90,880 49
a. Dependent Variable : PY b. Predictors: (Constant), PX4, PX2, PX3, PX1 Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant)
9,514 2,070 4,596 0,000 PX1 0,236 0,079 0,543 2,978 0,005 PX2 -0,140 0,043 -0,311 -3,297 0,002 PX3 0,326 0,056 0,596 5,850 0,000 PX4 -0,212 0,107 -0,373 -1,975 0,054 a. Dependent Variable : PY
Berdasarkan  tabel  11.  dapat  di simpulkan bahwa pengetahuan pajak secara parsial  berpengaruh  terhadap  kepatuhan pajak hal ini dikarenakan oleh nilai B yaitu sebesar 0,236 memiliki nilai signifikansi < 0,05  sehingga  H2  di  terima.  Sosialisasi pajak  secara  parsial  juga  berpengaruh terhadap  kepatuhan  pajak    dimana  nilai  B yaitu  sebesar  -0,140  memiliki  nilai signifikansi  <  0,05  sehingga  H3  diterima. Pelayanan  pajak  secara  parsial  juga berpeangruh  terhadap  kepatuhan  pajak dimana  nilai  B  yaitu  sebesar  0,326 memiliki nilai signifikansi < 0,05 sehingga H4  diterima.  Kemudian,  sanksi  pajak secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan pajak dimana nilai signifikansi > 0,05 sehingga H5 ditolak.

## Pembahasan
Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi,
Pelayanan,  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap

## Kepatuhan Pajak
Berdasarkan  hasil  uji  F  Simultan dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  secara
simultan
pengetahuan, sosialisasi,
pelayanan,  dan  sanksi  pajak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  pajak  dimana  tingkat signifikansi  yaitu  sebesar  0,000  <  0,05 dimana di peroleh hasil H1 diterima.
Dalam  hal  ini  kepatuhan  akan  di capai  apabila  ada  hubungan  yang  searah
antara pengetahuan, sosialisasi, pelayanan, dan  sanksi  pajak  dengan  kepatuhan  wajib pajak atau terjadinya hubungan timbal balik yang  positif  antara  wajib  pajak  dan
Direktorat Jendral Pajak untuk menciptakan kepatuhan dimana wajib pajak dalam  hal  ini  memiliki  pengetahuan  yang baik,  sosialisasi  pajak  yang  dilaksanakan secara  teratur,  pelayanan  pajak  yang  baik, serta sanksi pajak yang efektif dan efisien tentunya  hal  ini  akan  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang  pribadi  yang  melakukan  pekerjaan bebas  khususnya  yang  berprofesi  sebagai notaris di kota Palembang.
Berdasarkan  hasil  uji  koeifisien determinasi  dapat  disimpulkan  bahwa besarnya nilai R Square adalah 0,574 atau 57,4 %. Hal ini menunjukkan bahwa 57,4 % varians yang terjadi pada kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan, sosialisasi,  pelayanan,  dan  sanksi  pajak. Sedangkan  sisanya  sebesar  42.6  % dijelaskan  oleh  variabel  lainnya  diluar model penelitian.

## Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
Berdasarkan hasil uji t dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial pengetahuan  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  pajak  dimana  nilai  koefisien  B
yang diperoleh sebesar 0,236 dengan nilai signifikansi < 0,05 sehingga diperoleh hasil H2 diterima.
Hasil  ini  mendukung  teori  TPB dimana dijelaskan bahwa informasi internal dari  wajib  pajak  akan  mempengaruhi perilaku  seseorang.  Seseorang  yang memiliki  informasi  yang  banyak  tentunya akan  sadar  dan  patuh  terhadap  kewajiban perpajakannya.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  ada  pengaruh  dari  variabel pengetahuan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan  bebas.  Penelitian  ini  sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari  (2015),  Veronica  (  2015),
Rahayu  (2017),  dan  Putri  dan  Setiawan (2017)  ,  dan  dimana  dalam  penelitiannya menyatakan  bahwa  pengetahuan  pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Sosialisasi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Pajak
Berdasarkan hasil uji t dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial sosialisasi pajak    berpengaruh  terhadap  kepatuhan pajak  dimana  nilai  koefisien  B  yang diperoleh  sebesar  -0,140  dengan  nilai signifikansi <0,05, sehingga diperoleh hasil H3 diterima.
Menurut  hasil  data  ini,  sosialisasi memiliki  pengaruh  negatif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  hal  ini  dapat dijelaskan  dengan  semakin  rutin  wajib pajak  mengikuti  sosialisasi  maka  akan semakin rendah tingkat kepatuhan pajaknya. Hal ini dikarenakan responden yang diteliti adalah wajib pajak yang masih memikirkan hal  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya tanpa harus mengikuti sosialiasi pajak.
Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya Stefani Siahaan dan Halimtusyadiah (2019), Lestari (2018), dan Veronica ( 2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

## Pengaruh  Pelayanan  Pajak  Terhadap Kepatuhan Pajak
Berdasarkan hasil uji t dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial pelayanan pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan pajak  dimana  nilai  koefisien  B  yang diperoleh  sebesar  0,326  dengan  nilai signifikansi < 0,05, sehingga diperoleh H4 diterima.
Hasil  penelitian  ini  mendukung teori  TPB  dimana  dalam  teori  TPB dijelaskan  bahwa  bahwa  seseorang  akan melakukan  sesuatu  karena  keyakinan individu  terhadap  hasil  dan  evaluasi  atas hasil  tersebut.    Dalam  hal  ini  apabila  kita
kaitkan  dengan  pelayanan  pajak  tentunya dengan pelayanan yang baik, kenyamanan dan  kemudahan  dalam  akses  ke  kantor pajak,  maupun  keramahan  petugas  dalam melayani wajib pajak tentunya hal ini akan mempengaruhi wajib pajak dan wajib pajak akan  memiliki  pandangan  bahwa  proses perpajakan tidaklah sulit dan mudah untuk di pahami.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  adanya  pengaruh  dari  variabel pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi  yang  melakukan pekerjaan  bebas  di  kota  Palembang.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian Mory (2015) ,Putri dan Setiawan (2017),  dan  Bahri  et  al  (2018)  yang menyatakan  dalam  penelitiannya  bahwa pelayanan  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Pengaruh  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Pajak
Berdasarkan hasil uji t dapat ditarik kesimpulan  bahwa  secara  parsial  sanksi pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan pajak  dimana  nilai  koefisien  B  yang diperoleh  sebesar  -0,212  dengan  nilai signifikansi > 0,05, sehingga diperoleh H5 ditolak.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  responden  rata-rata responden  mengatakan  bahwa  ada  atau tidak  adanya  sanksi  pajak  mereka  akan tetap  melaporkan  pajak  yang  terutang  hal ini dikarenakan profesi notaris merupakan profesi  yang  profesional  dimana  tentunya memiliki  kode  etik  sehingga  apabila melakukan  pelanggaran  hukum  apalagi sampai  tidak  melakukan  pemabayaran pajak  tentunya  kredibilitas  dari  kantor notaris  tersebut  pun  akan  ikut  di pertanyakan  mengingat  mereka  adalah praktisi hukum.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Lestari  (2018)  dan  Bahri  et  al (2018)  yang  menyatakan  bahwa  sanksi pajak  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berbeda dengan  penelitian  Veronica  (  2015)  dan Elfin dkk (2017) yang menyatakan bahwa sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan pajak.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Variabel  pengetahuan,  sosialisasi, pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  yang melakukan pekerjaan bebas. Dimana
semakin tinggi nilai keempat variabel independen  tersebut,  maka  semakin tinggi  juga  tingkat  kepatuhan  wajib
pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan berlaku
sebaliknya.
2. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Semakin tinggi  pengetahuan  pajak,  maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang  pribadi  yang  melakukan pekerjaan bebas.
3. Variabel sosialisasi pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Namun berpengaruh negatif dimana semakin tinggi  sosialisasi  maka  semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak orang  pribadi  yang  melakukan pekerjaan bebas.
4. Variabel pelayanan pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Semakin tinggi  pelayanan  pajak,  maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. 5. Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Semakin rendah nilai sanksi pajak, maka akan mengakibatkan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang
pribadi  yang  melakukan  pekerjaan bebas.

## Saran

## Bagi Peneliti Selanjutnya
Saran dalam penelitian ini adalah : Peneliti selanjutnya agar dapat lebih meyakinkan  responden  bahwa  data  yang diberikan  responden  ini  hanya  untuk keperluan  skripsi  dan  penelitian  semata, ada baiknya menggunakan teknik wawancara  agar  responden  lebih  paham maksud dan tujuan dari penelitian ini.
1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain  sehingga  penelitian  ini  tidak hanya  berfokus  pada  empat variabel  saja  seperti  variabel gender ,  kesadaran  perpajakan, tax amnesty, persepsi  pengetahuan korupsi,  kondisi  keuangan  dan variabel lainnya. Ada baiknya juga peneliti selanjutnya menambahkan variabel  pemoderasi  yang  sesuai dengan  tema  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan sampel atau responden  khususnya  wajib  pajak yang memiliki Kantor lain seperti : konsultan  pajak,  dokter,  desainer, Kantor penilai dll. Agar data lebih representatif  dan  mewakili  jumlah
wajib  pajak  yang  melakukan pekerjaan  bebas.  Sehingga  tidak hanya berfokus pada Kantor notaris saja. 3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan  skala  lain  untuk pengukuran  jawaban  seperti  skala semantic  differential sehingga
lebih mencerminkan jawaban responden.

## Bagi Wajib Pajak
Saran dalam penelitian ini bagi wajib pajak orang  pribadi  yang  melakukan  pekerjaan bebas  khususnya  bagi  wajib  pajak  yang memiliki profesi sebagai notaris agar dapat mencari informasi perpajakan terbaru baik secara  online  maupun  datang  langsung  ke kantor  pelayanan  pajak  terdekat  sehingga hal  ini  diharapkan  akan  meningkatkan pengetahuan  pajak  baik  tentang  fungsi pajak  maupun  peraturan-peraturan  pajak terbaru sehingga nantinya akan meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  T.  W.  2018.  Pengaruh  Pengetahuan
Perpajakan,  Sanksi  Pajak,  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  pada
KPP  Pratama  Cilacap  Tahun  2018.
Skripsi Universitas Negeri
Yogyakarta. Ardharsyah, T. 2019. Mengejar Penerimaan  Negara  Rp  1.819,2  T  di 2020, Sanggup? www.cnbcindonesia.com As’ari, N. G. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas
Pelayanan,  Kesadaran  Wajib  Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi Empiris  pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  di  Kecamatan  Rongkop). Jurnal Ekobis Dewantara, 1(6),64-76.
Ashari,  H.  2016. Pengacara  dan  Notaris Minim  Kesadaran  Bayar  Pajak . www.nasional.kontan.co.id
Hasanah, R. A. 2016. Pengaruh
Pemahaman  Peraturan  Pajak  Tarif Pajak,  Lingkungan,  dan  Kesadaran Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Pengguna E-Commerce .
Skripsi  Universitas  Islam  Negeri Malang.
Kusuma, H. 2020. Daya Saing Infrastruktur  RI  Masih  Tertinggal Jauh Dari Negara Lain . finance.detik.com Kusuma,  K.  C.  2016.  Pengaruh  Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman
Peraturan  Perpajakan  serta  Sanksi
Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar
Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultan. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. Lestari, I. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak,
dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Orang  Pribadi  pada  Wilayah  Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Surakarta. Skripsi  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi
2016 . Yogyakarta : Andi Publisher.
Mory, S. 2015. Pegaruh Pelayanan Fiskus,
Sanksi Perpajakan, Sosialisasi
Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak dan  Kondisi  Keuangan  terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan
Pekerjaan  Bebas  di  KPP  Pratama
Tanjung B. Jurnal Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali
Haji , 1–20.
Nareswari,  N.  P.  2019.  Pengaruh
Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak  terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta.
Skripsi  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta.
Putri,  A.  C.  P.  2015.  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  di  Semarang.
Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
Putri,  K.  J.,  &  Setiawan,  P.  E.  2017.
Pengaruh  Kesadaran,  Pengetahuan, dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan  Perpajakan,  dan  Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal  Akuntansi, 18(2),
1112-1140.
Rahayu,  N.  2017.  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi  Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak. Jurnal  Akuntansi
Dewantara, 1(1), 15-30.
Rahayu,  S.  K.  2017. Perpajakan  (Konsep dan  Aspek  Formal) .  Bandung  :
Rekayasa Sains.
Rara , P.S ., & Supadmi, N. 2016. Pengaruh
Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan,  Biaya  Kepatuhan  Pajak, dan Penerapan E-Filing pada
Kepatuhan  Wajib  Pajak. E-Jurnal Akuntansi , 14 (2), 1239–1269.
Redaksi  DDTC  News.  2017. Kini  Wajib Pajak  Badan  Bisa  Buat  NPWP  di Kantor Notaris . news.ddtc.co.id
Redaksi  DDTC  News.  2019. Berapa
Jumlah  Wajib  Pajak  &  Tingkat Kepatuhannya ?
Cek di Sini .
news.ddtc.co.id
Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M.S.A.
2018.  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan  serta  Sanksi  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Perspektif Ekonomi
Darussalam , 4 (2), 318–334.
Siahaan,  S.,  &  Halimatusyadiah.  2019.
Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan,
Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan Fiskus,  dan  Sanksi  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi ,8(1),1-13
Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J.
D.  .  2017.  Pengaruh  Sanksi
Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib
Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak  Orang  Pribadi  di  Manado.
Jurnal Riset Akuntansi Going
Concern, 12(2), 917-927.
Veronica,  A.  2015.  Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi
Pengetahuan  Korupsi,  dan  Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP)  Pada KPP  Pratama  Senapelan  Pekanbaru. Jom. FEKON, 2(2), 1-15.
Wijayanto, G. J. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  dalam  Memenuhi  Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan  (PBB  P2)  di  Kota Magelang  Tahun  2015.  Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
Wulandari,  T.  2015.  Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan,  Pengetahuan  Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak dengan  Kesadaran  Wajib  Pajak Sebagai  Variabel  Intervening(Studi Kasus  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Pekan Baru Senapelan). Jom.
FEKON, 2(2),1-15.
Yosep.  2019. Tak  Setorkan  PPh  Oknum PPAT/Notaris  Pengemplang  Pajak
Divonis Lima Tahun Penjara .
radarbogor.id