## Analisis Yuridis Perjanjian Yang Berklausula Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan

## Evalina Alissa, Faizah Bafadhal

## Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis    kewenangan  absolut  dari  lembaga  Arbitrase  dan penyelesaian  sengketa  alternatif  dalam  menyelesaikan  sengketa  perdagangan  (bisnis)  yang  perjanjiannya berklausula arbitrase, serta menganalisis dasar hukum yang berlaku  dalam menyelesaikan  sengketa perdagangan atau  bisnis  yang  berklausula  Arbitrase.  Dalam    penyelesaian  sengketa  perdagangan  atau  bisnis  yang  di  dalam perjanjian  pokoknya  mencantumkan  perjanjian  penyelesaiaan  sengketanya  berklausula  arbitrse,  maka  itu merupakan  kewenangan  absolut  dari  lembaga  arbitrase  ,hal    ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  tahun 1999, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, dalam Pasal  3 dan Pasal 11.
Kata Kunci: Arbitrase, sengketa perdagangan, analisi yuridis.

## 1. PENDAHULUAN
Era globalisasi yang melanda dunia, mempengaruhi semua bidang kehidupan, terutama di bidang  ekonomi,  khususnya  perdagangan.  Era  ini  ditandai  dengan  adanya  berbagai  macam perjanjian,  baik  perjanjian  bilateral  maupun  multilateral.  Dengan  maju  pesatnya  perdagangan dunia,  berdampak  positif,  namun  juga  bisa  menimbulkan  pertentangan,  perselisihan  dan  beda pendapat  serta  sengketa,  karena  akibat  dari  adanya  salah  satu  pihak  yang  ingkar  janji  atau wanprestasi pada kontrak dagang mereka. Perbedaan-perbedaan maupun sengketa yang timbul tersebut tidak bisa dibiarkan , namun harus segera diselesaikan dengan hasil yang memuaskan bagi para pihak yang berselisih.
Dengan  berkembangnya  dunia  usaha,  maka  lahirlah  berbagai  cara  atau  bentuk    dalam menyelesaikan  suatu  sengketa/konflik    yang  homogen,  menguntungkan  dan  memberi  rasa aman dan berkeadilan bagi para pihak ( Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, 2000 : 2 ). Salah satu cara  penyelesaiaan  sengketa  yang  cukup  populer  dan  banyak  diminati  saat  ini  adalah  adalah cara  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dan  penyelesaian  sengketa  alternatif, (penyelesaian sengketa diluar Pengadilan Negeri).
Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  dapat  dikelompokkan  dalam  dua  bentuk  yaitu  : penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak ( negosiasi ) dan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ke tiga. Penyelesaian sengketa  yang melibatkan pihak ke tiga ini juga dibedakan  atas  dua  bentuk  yaitu  pihak  ke  tiga  yang  tidak  berwenang  mengambil  keputusan (mediator), dan pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan (arbiter).
Bagi  bangsa  Indonesia penyelesaian sengketa di  luar pengadilan bukanlah hal  yang baru, karena penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah bangsa yang berasal dari nenek moyang bangsa  Indonesia, dimana apabila ada perselisihan atau sengketa antar desa akan diselesaikan secara  musyawarah  dan  mufakat..  Musyawarah  ini  diangkat  oleh  pendiri  bangsa  Indonesia dengan mencantumkannya dalam Sila ke empat dari Pancasila dan dalam UUD 1945 (Supriadi, 2006, 213).
Joni  Emerzon,  juga  mengemukakan  bahwa  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga- lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ( Alternative Dispute Resolution/ADR ), secara tidak langsung  sudah  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  seperti  :  negosiasi,
mediasi,  konsilidasi  dan  arbitrase,  walaupun  tidak  persis  sama  dengan  apa  yang  dilakukan  di Australia dan Amerika yang sudah melembaga. (Joni Emerzon, 2001, 7).
Menganai arbitrase tidak dapatdilepaskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang  ada. Undang-undang No. 14 Tahun 1970, tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam  UU  No.  14  Tahun  1970  ini  ada  diatur  dalam  Penjelasan  Pasal  3  ayat  (1),  yang  antara lain  menyebutkan  bahwa  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  atas  dasr  perdamaian  atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan , akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial  setelah  memperoleh  izin  atau  perintah  untuk  eksekusi  ( excecutoir )  dari pengadilan. (Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, 2000, 2).
Di Indonesia ada dua bentuk Ajudikasi / peradilan yang  bisa menyeleaikan sengketa atau konflik dibidang hukum perdata yaitu Ajudikasi Publik (empat pilar peradilan berasarkan Pasal 10  UU Pokok Kekuasaan Kehakiman : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara)    dan  Ajudikasi    Privat  (Arbitrase  dan  Penyelesaiaan Sengketa  Alternatif  (PSA),  dengan  UU.  No.  30  Tahun  1999).  Peradilan  Umum/PN  adalah tempat  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana  dan  perdata  dan    di  PN  juga  ada  ad-hoc  untuk Peradilan Niaga. Peradilan Niaga untuk menyelesaikan perkara: Permohonan Pernyataan Pailit (PPP),  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  danperkara  lain  di  bidang perniagaan.  Sedang  Arbitrasen  dan  PSA    salah  satu  perkara  yang  dapat  diselsaikan  melalaui lembaga  arbitrase  adalah  di  bidang  perniagaan,  serta  Pengadilan  Negeri  juga  bisa menyelesaikan  perkara  dibidang  perniagaan  juga.  Apabila  ada  sengketa,  perselisihan  atau konflik  di  bidang  perniagaan,  sementara  perjanjiannya  memuat  klausula  arbitrase,  akan diselesaikan kemanakah sengketa atau perselisihan tersebut?

## 1.1. Rumusan masalah
Dari uraian dalam latar  belakang di  atas, dapat  dirumuskan permasalahan hukum  sebagai berikut :
1) Ajudikasi (Pengadilan) apakah yang berwenang menyelesaikan sengketa perdagangan (perniagaan) yang perjanjiannya berklausula arbitrase?
2) Apa dasar hukum yang dipakai dalam penyelesaian sengketa perdagangan tersebut?

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Tipe penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  adalah  yuridis  normatif,  yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

## 2.2. Pendekatan penelitian
Untuk  menjelaskan hukum  atau  mencari  makna  dan  memberi  nilai  akan  hukum  tersebut hanya  digunakan  konsep  hukum  dan  langkah-langkah  yang  ditempuh  secara  normatif. 1 Pendekatan yang digunakan terhadap penelitian ini adalah:
1) pendekatan konseptual ( conceptual approach ),
2) pendekatan perundang-undangan ( normative approach ),
1 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayu Media Publishing, Malang, hal. 87
3) pendekatan kasus ( case approach )

## 2.3. Teknik pengumpulan bahan hukum
Pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan  dengan  mempergunakan  data  sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(2) Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  No.  14  Tahun  1970  (UU.  No.4 Tahun 2004, UU No.48 Tahun 2009)
(3) Undang-Undang  Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif,  No.  30  Tahun 1999.
2) Bahan Hukum Sekunder
Merupakan  literatur  yang  sesuai  dengan  masalah  yang  akan  diteliti,  hasil penelitian  atau  laporan  tertulis,  makalah-makalah  ilmiah,  jurnal,  dan  berbagai  hasil seminar yang berkaitan dengan materi penelitian.

## 3) Bahan hukum tersier
Bahan  hukum  Tersier  diperlukan  untuk  menjelaskan  dan    memberikan  petunjuk atas bahan hukum primer dan tersier. Selain berasal dari data yang telah tersaji seperti Kamus Hukum , Ensiklopedia, Indeks, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 4) Analisis bahan hukum
Analisis  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  menginterpretasikan  asas-asas  dan aturan  yang  ada  hubungannya  city  branding.  Analitis,  yaitu  tidak  semata-mata menjelaskan,  akan  tetapi  juga  memaparkan  dan  menganalisi  isi  dan  struktur  hukum positif yang berlaku. 2

## 3. PEMBAHASAN
3.1. Ajudikasi yang berwenang menyelesaikan sengketa perdagangan yang perjanjiannya berklausula arbitrase
Ketentuan  Pasal  3  dari  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  yaitu  Undang-undang tentang    Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif    menyatakan  dengan  tegas menyebutkan  kedudukan  arbitrase  ini  yaitu  Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang  mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Selanjutnya    ketentuan  Pasal  11  UU  Arbitrase  makin  menegaskan  absolutnya  yurisdiksi arbitrase. Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase menyatakan, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat  dalam  perjanjiannya  ke  Pengadilan  Negeri.  Hal  ini  sebagaimana  asas Lex  Specialis derogate  legi  generalis .    Artinya  peraturan  yang  khusus  mengeyampingkan  peraturan  yang umum, akibatnya maka, ketentuan UU Arbitrase yang berlaku.
2 Bahder Johan Nasution,  2008. Metode Penelitian Hukum . Mandar Maju, Bandung, hal. 91
UU  Arbitrase  bahkan  ‘memerintahkan  kepada    pengadilan  untuk  menolak  dan  tidak campur  tangan  dalam  penyelesaian  sengketa  yang  telah  ditetapkan  melalui  arbitrase.  Kecuali dalam hal tertentu  yang sudah ditetapkan dalam UU Arbitrase.   Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase.
Dari  beberapa  ketentuan  yang  terdapat  pada  UU  Arbitrase  di  atas  dapat  dikatakan bahwa penyelesaian  melalui  arbitrase  yang  harus  dikedepankan jika  dalam  suatu  kontrak terdapat klausula arbitrase dan klausula pilihan domisili hukum sekaligus.
Hal  ini  diperkuat  dengan  beberapa  yurisprudensi  yang  menegaskan  yurisdiksi  absolut arbitrase  lahir  dari  klausul  arbitrase  dalam  suatu  kontrak.  Yaitu  yurisprudensi  Putusan Mahkamah  Agung  No  225  K/Sip/1976  dan  Putusan  MA  No  3179  K/Pdt/1984  serta  Putusan Mahkamah  Agung   No.  224  K/SIP/1981.Dasar  Hukum  Yang  Dipakai  Dalam  Penyelesaian Sengketa Perdagangan.

## 3.2. Arbitrase menurut ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 1999.
Menurut UU No.30 Tahun 1999 dalam Pasal 1 Angka 1 dikatakan : Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu  sengketa perdata di luar peradilan umum  yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase  yang dibuat secara tertulis oleh para pihak  yang bersengketa. Dari definisi tersebut, ada tiga yang dapat dikemukakan yaitu :
1) Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
2) Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
3) Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum. (Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, 2000:42)
Ad. 1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian Pasal  1  angka  4  dari  UU No.  30  Tahun  1999  menyatakan:  Perjanjian  Arbitrase  adalah  suatu  kesepakatan  berupa klausula  arbitrase  yang  tercantum  dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  para  pihak, sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.  Dari  definisi  perjanjian  arbitrase  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk suatu kesepakatan berupa:Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa ( pactum  de  copromitendo) ,  atauSuatu  perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  dibuat  para  pihak sebelum sengketa (akta kompromis) .
Sebagai salah satu bentuk perjanjian, baik dalam bentuk klausula arbitrase, atau perjanjian arbitrase  tersendiri,  sah  tidaknya  suatu  klausula  arbitrase,  atau  perjanjian  arbitrase  tergantung pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (  KUH  Perdata  ).yaitu  :    kata  sepakat,  cakap  melakukan  perbuatan hukum,  hal  tertentu,  sebab  yang  halal.  Sepakat  dan  cakap  merupakan  syarat  subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif.
Sebagai  perjanjian,  perjanjian  arbitrase  melibatkan  dua  pihak  yang  saling  bersengketa, untuk  mencari  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Dan  mereka  yang  mengadakan perjanjian  arbitrase  tersebut  juga  harus  cakap  untuk  bertindak  dalam  hukum  (  demi  hukum dianggap memiliki kewenangan) Syarat objektif dari perjanjian arbitraseini diatur dalam Pasal 5 ayat  (1) UndangUndang No. 30 Tahun 1999.  Menurut ketentuan Pasal 5 ayat  (1) ini, objek dari  perjanjian  arbitrase  atau  sengketa  yang  akan  diselesaikan  di  luar  pengadilan  melalui
lembaga arbitrase dan PSA, hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang bersengketa.
Penjelasan  Pasala  66  huruf  b    UU  No.  30  Tahun  1999  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional,  dikatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ruang lingkup  hukum  perdagangan  adalah  kegiatan-kegiatan  antara  lain  bidang  :  perniagaan, perbankan, keuangan penanaman modal, industri dan hak atas kekayaan  intelektual (HAKI).
Ad. 2. Perjanjian Arbitrase harus dibuat secara tertulis Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Syarat tertulis dari perjanjian  arbitrase  dapat  berupa  suatu  kesepakatan  berupa  klausula  arbitrase  yang  tercantum dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  para  pihak  sebelum  timbul  sengketa,  atau  suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para piha setelah timbul sengketa. Adanya perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis berarti meniadakan atau menutup kemungkinan hak para pihak untuk  mengajukan  penyelesaian  sengketa  yang  dimuat  dalam  perjanjian  (  pokok  )  ke Pengadilan  Negeri.  Demikian  juga  Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang  untuk  mengadili sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat  dalam  perjanjian  arbitrase.  Karena  perjanjian  yang dibuat  oleh  para  pihak  mengikat  para  pihak  yang  membuatnya  ,  dengan  kata  lain  perjanjian yang dibuat para pihak merupakan undang-undang bagi para pihak ( Pasal 1338 KUH Perdata ) Dengan  demikian  suatu  perjanjian  arbitrase  melahirkan  kompetensi  absolut  bagi  para  pihak untuk  menentukan  sendiri  cara  penyelesaian  sengketa  yang  dikehendakinya.  (  Gunawan Wijaya, 2001, 101) .

## 3.3. Kompetensi atau kewenangan badan arbitrase

## Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase
Mengingat  sifat  absolut  yang  dimiliki  perjanjian  arbitrase,  maka  arbitrase  tidak  dapat diperjanjikan terhadap penyelesaian semua sengketa . Pasal 5 UU No.30 Tahun 1999 mengatur bahwa:
1) Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya  sengketa  dibidang perdagangan  dan  yang  mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dan  peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2) Sengketa  yang  tidak  dapat  melalui  arbitrase  yaitu  sengketa  yang  menurut  peraturan perundang-undangan  tidak  dapat  diadakan  perdamaian.  Ketentuan  pasal  tersebut dihubungkan dengan penjelasan pasal 66 huruf b, ruang lingkup perdagangan meliputi segala  bentuk  kegiatan  dalam  bidang:  Perniagaan,  perbankan,  keuangan,  penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual.
Istilah  kompetensi  atau  kewenangan  pengadilan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  atau sengketa  yang  timbul  diantara  para  pihak  ini  dikenal  dalam  hukum  acara.  Ada  istilah kompetensi  relatif  dan  kompetensi  absolut.  Kompetensi  relatif  ,  kewenangan  yang berhubungan  dengan  tempat  tinggal  tergugat,  lokasi  atau  letak  pengadilan  yang  berwenang. Kompetensi  absolut,  merupakan  kewenangan  dari  lembaga  penyelesaian  sengketa  yang berwenang, untuk menyelesaikan sengketa persilihan yang terjadi.
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, di dalam Pasal 3 menyebutkan : Pengadilan Negeri tidak  berwenang  untuk  mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat  dalam  perjanjian
arbitrase. Ini merupakan kompetensi absolut dari lembaga arbitrase. Pasal  11  ayat  (1) UU  Arbitrase  menyatakan,  adanya  suatu  perjanjian  arbitrase  tertulis  meniadakan  hak  para pihak  untuk  mengajukan  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  yang  termuat  dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

## 4. PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dan  bahasan  pada  bab-bab  terdahulu,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai  berikut:  Bila  dalam  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  di  bidang  perdagangan dibuat  dalam klausula perjanjianya , apabila ada perselisihan, beda pendapat, atau konflik dari isi  perjanjian,  mereka  sepakat  akan  menyelesaikan  perselisahan  itu  melalui  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  maka  penyelesaian  sengketanya  diselesaikan  melalui Arbitrase, bukan ke Pengadilan Negeri.
Dasar  hukum  dalam  menyelesaikan  sengketa  di  bidang  perdagangan  yang  perjanjiannya berklausula  Arbitrase  adalah    Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaiaan Sengketa ( Pasal 3 dan 11 ).

## 4.2. Saran
Para  pihak  yang  telah  membuat    kesepakatan  dalam  perjanjian  bisnisnya,  akan menyelesaikan  sengketa  atau  konflik  dalam  perjajiannya  melalui  lembaga  Arbitrase,  maka penyelesaian  sengketa  itu  melalui  Bani  atau  lembaga  arbitrase.  Apabila  ada  salah  satu  pihak mengajukan  ke  Pengadilan  Negeri,  maka  seharusnya  pengadilan  menolaknya,  dengan memberikan alasan bahwa Pengadilan tidak berhak mengadili.

## Daftar Pustaka
Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Madju, Bandung.
Susanti  Adi  Nugroho,  2015, Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Dan  Penerapan  Hukumnya,
Prenadamedia Group, Jakarta
Gunawan  Wijaya  dan  Ahmad  Yani,  2000, Hukum  Arbitrase, PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Gunawan Wijaya, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa , Rajawali Pers, Jakarta.
Joni Emirzon, 2001, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Kanisius, Yogyakarta.
Johni Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang.
Munir  Fuady,  2003,  Arbitrase  Nasional  (  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis),  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta.