## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 131131131

## PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING

## PRINCIPLE) DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH SEBAGAI

## UPAYA MENJAGA TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH
Oleh:
Lindryani Sjofjan, SH., MH

## ABSTRAK
Fungsi    utama    dari    perbankan    yaitu    sebagai lembaga  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kembali  ke masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  pembiayaan (financial intermediary Institution). Mengingat pentingnya fungsi  ini,  maka  upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap  perbankan  menjadi bagian yang sangat penting untuk  dilakukan.  Oleh  karena  itu,  dalam  beberapa ketentuan    perbankan    dijabarkan    rambu-rambu penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian (prudential banking  principle)  dalam  dunia  perbankan,  yang  harus dipatuhi oleh semua bank. Prinsip yang digunakan dalam perbankan  syariah  adalah  prinsip  kehati-hatian  dan prinsip  syariah.  Dimana  kepatuhan  terhadap  prinsip- prinsip tersebut berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah itu sendiri. Prinsip kehati-hatian (prudential banking  principle)  adalah  kehati-hatian  bank  untuk meminimalkan  risiko  usaha  operasional  bank  dengan berpedoman  kepada  ketentuan  bank  sentral  dan ketentuan  intern  bank.  Tujuannya,     agar  bank  selalu dalam  keadaan  sehat,  likuid  dan  solvent.  Diabaikannya penerapan  prinsip  kehati-hatian tersebut oleh bank, baik oleh bank  konvensional  maupun oleh  bank  syariah  tentu

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 132132132
akan berdampak pada kerugian dan risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam memberikan fasilitas pembiayaan,  setiap  bank  harus  lebih  memperhatikan aspek  personality  yang  dapat  diketahui  dengan menerapkan  prinsip  5  C  (the  five  c’s  of  credit  analysis). Pihak  bank syariah, sebaiknya secara aktif melaksanakan prinsip    kehati-hatian    (prudential    banking    principle), untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah.
Kata Kunci: Bank Sayriah, resiko, Prinsip kehati-hatian

## A. Pendahuluan
Peran  sektor  perbankan  dalam pembangunan dapat dilihat  pada  fungsinya  sebagai  alat  transmisi  kebijakan moneter.  Di  samping  itu,  perbankan  merupakan  alat  yang sangat    vital    dalam    menyelenggarakan    transaksi pembayaran,    baik    nasional    maupun    internasional. Mengingat  pentingnya  fungsi  ini,  maka  upaya  menjaga kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan  menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.
Sektor  perbankan  memiliki  peran  yang  sangat penting,  antara  lain  sebagai  pengatur  urat  nadi perekonomian  nasional.  Lancarnya  aliran  uang  sangat diperlukan  untuk  mendukung  kegiatan  ekonomi.  Dengan demikian,  kondisi  sektor  perbankan  yang  sehat  dan  kuat

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 133133133
merupakan   hal   penting   sebagai       sasaran   akhir   dari kebijakan  di  sektor  perbankan.  Pemerintah  telah  cukup mencurahkan  perhatian  pada  penyempurnaan  peraturan- peraturan  di  bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan   peraturan   yang   berhubungan   dengan   prinsip kehati-hatian  (prudential  banking  principle)  pun  sudah sangat memadai.
Prinsip  kehati-hatian  adalah  suatu  asas  yang mengatakan  bahwa  bank  dalam  menjalankan  fungsi  dan kegiatan  usahanya  wajib  menerapkan prinsip kehati-hatian dalam  rangka  melindungi  dana  masyarakat  yang dipercayakan  padanya.  Prinsip  ini  disebutkan  dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan.  Penerapan  pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian dalam  dunia  perbankan,  merupakan  suatu  kewajiban  atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya.
Tujuan  diberlakukannya  prinsip  kehati-hatian  itu supaya bank selalu dalam keadaan sehat, likuid dan solvent. Dengan  diberlakukannya  prinsip  kehati-hatian  diharapkan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
kadar  kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan  tetap tinggi,  sehingga  masyarakat  bersedia  dan  tidak  ragu-ragu menyimpan dananya di bank. 1
Namun  demikian,  kelengkapan  peraturan  terutama menyangkut  prinsip  kehati-hatian  tidaklah  cukup  untuk dijadikan  ukuran  bahwa  perbankan  nasional  lepas  dari segala  permasalahan.  Hal  ini  dapat  terlihat  dengan adanya beberapa  bank-bank  nasional  (khususnya  bank  swasta), merupakan  bank  bermasalah,  yang  satu  per  satu  terpaksa dilikuidasi  pada  masa  awal  krisis  ekonomi  dan  keuangan melanda Indonesia. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak  tahun  1997  hingga  saat  ini  merupakan  dampak  dari lemahnya  manajemen  bank,  konsentrasi  kredit  yang berlebihan, banyaknya penyimpangan-penyimpangan terhadap  ketentuan  kehati-hatian,  kurang  transparannya informasi  mengenai  kondisi  keuangan  bank,  serta  kurang efektifnya sistem pengawasan bank.
Kondisi  tersebut  memberikan  beberapa  dampak negatif     seperti     penyimpangan     dan     penyalahgunaan wewenang di kalangan perbankan, dan meningkatkan risiko
1 Rachmadi  Usman,   Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia, (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2001), hlm. 19.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
kegagalan bank serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap  industri  perbankan  nasional  secara  keseluruhan. Dengan  demikian,  dalam  rangka  mengatasi  permasalahan perbankan  nasional  tersebut,  pemerintah  menempuh langkah-langkah  reformasi  perbankan  yang  sekaligus  juga merupakan  bagian  dari  program  restrukturisasi  ekonomi nasional.  Upaya-upaya  tersebut  dapat  dikelompokkan  ke dalam tiga program utama, yaitu: 2
“1.  Menyempurnakan ketentuan kehati-hatian dan perangkat hukum, termasuk UU Perbankan dan
UU Bank Sentral;
2.  Memperkuat fungsi pengawasan perbankan, termasuk melalui upaya memperketat penegakkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku;
3.  Memperbaiki kondisi perbankan melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi”
Program         reformasi         perbankan         tersebut terealisasikan    dengan   diundangkannya    Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
2 Gubernur  Bank  Indonesia.  “Pengembangan  Bank  Berdasarkan Prinsip  Syariah  Sesuai  Dengan  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998, Disampaikan  pada  Pidato  Pembukaan  Diskusi Panel,(Jakarta,  24 Desember 1998) : 2

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan. Adapun kebijakan   perbankan   di   Indonesia   tersebut   menganut sistem   perbankan   ganda   (dual   banking   system).   Dual banking  system  maksudnya  yaitu  terselenggaranya  dua sistem  perbankan  (konvensional  dan  syariah  secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan    perundang-undangan    yang    berlaku,    artinya bahwa  bank  umum  konvensional  juga  diperkenankan memberikan  layanan  syariah  melalui  mekanisme  islamic window  dengan  terlebih  dahulu  membentuk  Unit  Usaha Syariah (UUS).
Namun   sistem   perbankan   ganda   (dual   banking system)  berdasarkan  pada  ketentuan perundang-undangan di  bidang  perbankan  ini,  ternyata hanya berlaku bagi bank umum,  sedangkan  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)   masih menganut    sistem    perbankan    tunggal    (single    banking system).
Dengan demikian BPR
hanya bisa
menyelenggarakan   kegiatan   usaha   secara   konvensional atau secara syariah.
Sejalan  dengan  lahirnya  kebijakan  pemerintah  di sektor  perbankan,  fenomena  yang  muncul  adalah  adanya kesadaran  masyarakat  muslim  mengenai  pemikiran  untuk

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
menggalang  konsep-konsep  lembaga  keuangan  islami, dimulai  dengan  antusiasme  masyarakat  mendirikan  bank syariah.  Perbankan  syariah  tumbuh  dan  dikembangkan sebagai  sebuah  alternatif  bagi  praktik  perbankan konvensional.  Kehadiran  bank  syariah  akan  memberikan dampak  yang  positif  pada  peningkatan  pendapatan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Ketika muncul   gagasan   mendirikan   bank   tanpa   bunga   (free interest)  yang  dikaitkan  dengan  syariat  Islam, banyak yang menyambut  kehadirannya  dengan  harapan  baru,  terutama muslim di tanah air.
Pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian   merupakan  hal penting  guna  mewujudkan  sistem  perbankan  yang  sehat, kuat  dan  kokoh.  Hal  ini  sangat  mungkin  mengingat  bank sebagai institusi yang telah diatur sedemikian kompleksnya (the  most  related  industry  in  the  world).  Bank  Indonesia sebagai  pemegang  otoritas  perbankan  harus  mampu melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking principle).
Diabaikannya  penerapan  prinsip  kehati-hatian tersebut  oleh  bank,  baik  oleh  bank  konvensional  maupun oleh bank syariah tentu akan berdampak pada kerugian dan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
risiko  terhadap  bank  itu  sendiri.  Pada  bank  yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, dampak kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  mengabaikan  prinsip kehati-hatian  jauh  lebih  besar  dari  kerugian yang mungkin dialami  oleh  bank konvensional. Hal ini dapat dilihat dalam hal  pembiayaan  pada  bank  syariah,  dimana  dalam pembiayaan  berprinsip  syariah  tidak  mewajibkan  agunan dari nasabah yang diberi pembiayaan. Bank Syariah semata- mata  hanya  mengandalkan  first  way  out  sebagai  sumber pengembalian dana yang diinvestasikan bank dalam bentuk pembiayaan  mudharabah.  Dengan  demikian,  maka  pihak bank  syariah  dituntut untuk selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan  dana  dengan  memperhatikan  prospek pembiayaan,  kelayakan  usaha  nasabah  dan  pengawasan pembinaan  yang  berkesinambungan  dan  aspek  lain  yang dipandang  perlu  untuk  menghindari  adanya  pembiayaan yang tidak lancar atau kredit macet.
Salah  satu  faktor  yang membuat sistem perbankan nasional  “keropos”  adalah  akibat  perilaku  para  pengelola dan    pemilik    bank    yang    cenderung    mengeksploitasi dan/atau  mengabaikan  prinsip  kehati-hatian  dalam berusaha. Di samping faktor penunjang lain yakni lemahnya

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
pengawasan  dari  Bank  Indonesia  (BI).  Dengan  potret perbankan  konvensional  yang  demikian,  pendirian  bank syariah  yang  selain  memperoleh  pengawasan  dari  Bank Indonesia,  juga  ditunjang  pengawasan  khusus  dari  Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), diharapkan mampu berkembang  dan  mendorong pertumbuhan  ekonomi  serta  meningkatkan  kesejahteraan sosial  masyarakat  Indonesia.  Dengan  demikian  penerapan prinsip  kehati-hatian  sangat  penting  (urgent)  untuk diterapkan  dalam  operasional  perbankan,  khususnya perbankan  syariah,  karena  dalam  operasional  bank  pihak bankir  dituntut  untuk  selalu  melaksanakan  prinsip  kehati- hatian  bank  (prudential  banking  principle)  dalam memberikan jasa keuangan kepada masyarakat.

## B. Tingkat Kesehatan Bank Syariah
Pengertian  bank  syariah  menurut  Pasal  1  angka  7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah :
“Bank     yang     menjalankan     kegiatan     usahanya berdasarkan     Prinsip     Syariah     dan     menurut

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 140140140
jenisnya   terdiri   atas   Bank   Umum   Syariah   dan Bank Pembiayaan Syariah”
Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  bank syariah  yang  sehat  adalah  bank  syariah  yang  dapat menjalankan  fungsi-fungsinya  dengan  baik.  Dengan  kata lain,  bank  yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara  kepercayaan  masyarakat,  dapat  menjalankan fungsi  intermediasi,  dapat  membantu  kelancaran  lalu  lintas pembayaran,  serta  dapat  mendukung  efektifitas  kebijakan moneter.
Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan bank syariah, baik bank umum syariah maupun bank  perkreditan  rakyat  syariah  dapat  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat  serta  bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. 3
Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor  9/1/PBI/2007  tentang  Sistem  Penilaian  Tingkat Kesehatan    Bank    Umum    Berdasarkan   Prinsip    Syariah, bahwa:
3 Perry  Warjiyo,  ed.,  Bank  Indonesia  (Bank  Sentral  Republik Indonesia),  Sebuah  Pengantar,  (Jakarta:  Pusat  Pendidikan  dan  Studi Kebanksentralan,  2004), hlm. 172.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
“Tingkat  kesehatan  bank  adalah  hasil  penilaian kualitatif  atas  berbagai  aspek  yang  berpengaruh terhadap  kondisi  atau  kinerja  suatu  Bank  atau UUS melalui:
1.     Penilaian  kuantitatif  dan  penilaian  kualitatif terhadap faktor-faktor     permodalan, kualitas aset,  rentabilitas,  likuiditas,  sensitivitas terhadap risiko pasar; dan
2.    Penilaian        kualitatif        terhadap        faktor manajemen.”
Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor  9/17/PBI/2007  tentang  Sistem  Penilaian  Tingkat Kesehatan  Bank  Perkreditan  Rakyat  Berdasarkan  Prinsip Syariah, bahwa:
“Tingkat   Kesehatan   BPRS   adalah   hasil   penilaian kuantitatif  dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh  terhadap  kondisi  atau  kinerja  BPRS melalui:
a.  Penilaian  Kuantitatif  dan  Penilaian  Kualitatif terhadap  faktor  permodalan,      kualitas  aset, rentabilitas, likuiditas; dan
Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
b.  Penilaian         Kualitatif          terhadap         faktor
manajemen.”
Berdasarkan   Pasal   29   Undang-Undang   Nomor   7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bank wajib memelihara  tingkat  kesehatannya  sesuai dengan ketentuan kecukupan  modal,  kualitas  aset,        kualitas  manajemen, likuiditas,    rentabilitas,   dan  solvabilitas,  serta  aspek  lain yang berkaitan dengan usaha sesuai dengan prinsip kehati- hatian (prudential banking principle).
Ketentuan     mengenai     tingkat     kesehatan     bank dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai: 4
“a.Tolok  ukur  bagi  manajemen  bank  untuk  menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan  aset  perbankan  yang  sehat  dan  sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
b.Tolok  ukur  untuk  menetapkan  arah  pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun industri         perbankan          secara keseluruhan.”
4 Widjanarto,    Hukum    Dan   Ketentuan    Perbankan    Di   Indonesia, (Jakarta  : Pustaka  Utama Grafiti, 2007), hlm. 126.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Tujuan  dikeluarkannya  kebijakan  dan  peraturan mengenai tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia pada dasarnya  ditujukan  untuk  menciptakan  dan  memelihara kesehatan  bank,  baik  sebagai  suatu  individu  maupun perbankan    sebagai    suatu    sistem.    Mengingat    peranan industri  perbankan  yang  sangat  strategis  dalam  suatu perekonomian, maka yang berkepentingan terhadap tingkat kesehatan  bank  tidak  hanya  pemilik  dan  pengelola  bank yang  bersangkutan,  tetapi  juga  masyarakat  secara keseluruhan terutama para pengguna jasa perbankan.
Berdasarkan   Peraturan   Bank   Indonesia   Nomor 9/1/PBI/2007  tentang  Sistem  Penilaian  Tingkat Kesehatan Bank  Umum  Berdasarkan  Prinsip  Syariah,bahwa  penilaian tingkat  kesehatan  bank  mencakup  penilaian  terhadap beberapa faktor yang terdiri dari :
a.    Faktor permodalan (capital)
Penilaian  permodalan  dimaksudkan  untuk mengevaluasi  kecukupan  modal  bank  syariah  dalam mengelola  eksposur  risiko  saat  ini  dan  di  masa mendatang  melalui  penilaian  kuantitatif  dan  kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut :
1)     Kecukupan modal (rasio utama);

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
2)    Proyeksi kecukupan modal (rasio penunjang);
3)    Kecukupan      equity      (rasio     pengamatan      atau observed);
4)    Kecukupan  modal  inti  terhadap dana  pihak  ketiga (rasio pengamatan atau observed);
5)  Fungsi   intermediasi   atas   dana   investasi   dengan metode  profit  sharing  (rasio  pengamatan  atau observed);
b.Faktor Kualitas aset (Asset quality)
Penilaian  kualitas  aset  dimaksudkan  untuk mengevaluasi  kondisi  aset  bank  syariah  dalam mengelola  eksposur  risiko  saat  ini  dan  di  masa mendatang  melalui  penilaian  kuantitatif  dan  kualitati atas rasio atau komponen sebagai berikut :
1)   Kualitas aktiva produktif (rasio utama);
2)   Pembiayaan bermaslah (rasio penunjang);
3)   Rata-rata tingkat pengembalian pembiayaan hapus  buku  (rasio  pengamatan  atau observed);
4)  Nasabah    pembiayaan    bermasalah    (rasio pengamatan atau observed);
c.Faktor Manajemen (management)

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Penilaian  manajemen  dimaksudkan  untuk mengevaluasi  kemampuan  manajerial  pengurus  bank syariah  dalam  menjalankan  usahanya,  kecukupan manajemen  risiko  dan  kepatuhan  bank  syariah terhadap pelaksanaan prinsip syariah serta kepatuhan bank   syariah   terhadap   ketentuan   yang   berlaku, melalui  penilaian  kualitatif  atas komponen-komponen sebagai berikut :
1)  Kualitas         manajemen         umum,         termasuk pelaksanaan  pemenuhan  komitmen  kepada  Bank Indonesia maupun pihak lain;
2)    Penerapan        manajemen        risiko        terutama pemehaman manajemen atas risiko bank syariah;
3)  Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip  syariah dan pelaksanaan fungsi sosial.
d.Faktor Rentabilitas (Earnings)
Penilaian  rentabilitasdimaksudkan  untuk
mengevaluasi kemampuan bank dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan,  melalui  penilaian  kuantitatif  dan kualitatif  atas  rasio  atau  komponen  sebagai berikut :

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
1)   Tingkat efisiensi operasional (rasio utama);
2)  Aset  yang  menghasilkan  pendapatan  (rasio penunjang;
3)  Net      margin      Operasional      Utama      (rasio penunjang);
4)  Biaya      tenaga      kerja      terhadap      total pembiayaan (rasio pengamatan atau observed);
5)   Return   on   assets   (rasio   pengamatan   atau observed);
6)   Return   on   equity   (rasio   pengamatan   atau observed);
7)  Return  on  investment  account  holder  (rasio pengamatan atau observed);
e.    Faktor Likuiditas (Liquidity)
Penilaian  likuiditas  dimaksudkan  untuk
mengevaluasi kemampuan bank dalam memenuhi  kewajiban  jangka  pendek  dan kecukupan  manajemen  risiko  likuiditas  bank syariah  melalui  penilaian  kuantitatif  dan kualitatif  atas  rasio  atau  komponen  sebagai berikut :

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
1)   Cash ratio (rasio utama);
2)   Short-term mismatch (rasio penunjang).
f.    Faktor     Sensitivitas     terhadap     risiko     pasar
(sensitivity to market risk)
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif  faktor  sensitivitas  terhadap  risiko pasar  antara  lain  dilakukan  melalui  penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :
1) Modal  atau  cadangan  yang  dibentuk  untuk mengcover    fluktuasi    suku    bunga dibandingkan  dengan  potential  loss  sebagai akibat  fluktuasi  (adverse  movement)  suku bunga;
2) Kecukupan    penerapan    sistem    manajemen risiko pasar.
Prinsip-prinsip  yang  digunakan  Bank  Indonesia atau  lembaga  pengawas  dan  pembina  perbankan  dalam melakukan    penilaian    tingkat    kesehatan  bank  syariah pada  pokoknya  sama  antara  bank  konvensional  dengan bank  syariah,  hanya cara-cara dan teknik penilaian yang dipergunakan saja yang berbeda.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Perkembangan  metodologi  penilaian  kondisi bank  yang  bersifat  dinamis,  mendorong  pengaturan kembali  sistem  penilaian  tingkat  kesehatan  bank berdasarkan  prinsip  syariah.  Bank  Indonesia  dalam melakukan  penilaian  untuk  menentukan  kondisi  suatu bank,  biasanya  menggunakan  suatu  alat  ukur. Terhadap tingkat  kesehatan  bank  syariah  berlaku  Peraturan  Bank Indonesia    Nomor    9/1/PBI/2007    tentang    Sistem Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank  Umum  Berdasarkan Prinsip  Syariah,  dan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 9/17/PBI/2007     tentang     Sistem     Penilaian     Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip
Syariah.
Dalam  ketentuan  tersebut  diberlakukan  suatu metode  untuk  menentukan  kondisi  bank syariah. Faktor yang   dinilai   tetap   sama,   namun   untuk   penilaiannya dibagi    atas    dua    kelompok  yaitu  kelompok  faktor keuangan (capital, assets, earning, liquidity, dan sensitivity to  market  risk)  dan  kelompok  faktor  manajemen  yang terdiri  dari  manajemen  umum,  manajemen  risiko,  dan manajemen kepatuhan. Pada bank umum syariah metode yang     digunakan     adalah     CAELS     dan     Management,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
sedangkan pada bank perkreditan rakyat syariah metode yang  digunakan  adalah  CAEL(tanpa  menilai  faktor sensitivity to market risk dan Management.
Metode penilaian tingkat kesehatan bank syariah menggunakan  nilai  peringkat.  Untuk  mengetahui peringkat  kesehatan  suatu  bank,  ada  beberapa  langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut :
a. Menghitung      rasio      berdasarkan     rumus      yang ditetapkan,  kemudian  hasil  perhitungan  rasio komponen  pada  masing-masing  faktor  keuangan digunakan  untuk  menentukan  nilai  peringkat  faktor yang  dilakukan  secara  kuantitatif  dan  kualitatif. Dimana  untuk  faktor  keuangan  dilakukan  penilaian kuantitatif,  dan  untuk  faktor  manajemen  dilakukan penilaian secara kualitatif;
b.  Nilai  peringkat  pada  masing-masing  faktor  keuangan diberikan  bobot  tertentu  untuk  mendapatkan  nilai peringkat keuangan;
c.   Nilai  peringkat  pada  masing-masing  fktor  manjemen diberikan  bobot  tertentu  untuk  mendapatkan peringkat  manajemen  melalui  penilaian  secara kualitatif atas beberapa aspek, yaitu:

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 150150150
1) Faktor  manajemen  umum,  yang  terdiri dari 16 aspek pertanyaan;
2) Faktor  manajemen  risiko,  yang  terdiri  dari  6  jenis risiko  (risiko  kredit,  likuiditas,  operasional,  hukum, reputasi dan kepatuhan);
3) Faktor kepatuhan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah.
d.  Nilai     peringkat     keuangan     dan     nilai     peringkat manajemen  digabungkan  dengan  menggunakan  tabel konversi  dan/  atau  mempertimbangkan  unsur judgement  untuk  memperoleh  nilai  komposit  yang merupakan  peringkat  akhir  hasil  penilaian  tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah.
Adapun  kriteria  peringkat  komposit  ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007  tentang  Sistem  Penilaian  Tingkat Kesehatan  Bank  Umum  Berdasarkan  Prinsip  Syariah, sebagai berikut :
a.    Peringkat Komposit 1, mencerminkan bahwa bank   memiliki   kondisi   tingkat   kesehatan bank  yang  sangat  baik  sebagai  hasil  dari pengelolaan usaha yang sangat baik;

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
b.   Peringkat Komposit 2, mencerminkan bahwa bank   memiliki   kondisi   tingkat   kesehatan yang   baik   sebagai   hasil   dari   pengelolaan usaha yang baik;
c.    Peringkat Komposit 3, mencerminkan bahwa bank   memiliki   kondisi   tingkat   kesehatan yang  cukup  baik  sebagai  hasil  dari pengelolaan usaha yang cukup baik;
d.   Peringkat Komposit 4, mencerminkan bahwa bank   memiliki   kondisi   tingkat   kesehatan yang  kurang  baik  sebagai  akibat  dari pengelolaan usaha yang kurang baik;
e.    Peringkat Komposit 5, mencerminkan bahwa bank   memiliki   kondisi   tingkat   kesehatan yang  tidak  baik  sebagai  akibat  dari pengelolaan usaha yang tidak baik;
Dalam  sistem  penilaian  ini,  meskipun  secara umum  faktor  capital, assets, earning, liquidity, sensitivity  to  market  risk  dan  management adalah  relevan  dipergunakan  untuk  semua bank,    tetapi    bobot     peringkat     komposit

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
masing-masing  faktor  akan  berbeda  antara setiap jenis bank.

## C.   Prinsip   Kehati-hatian   (Prudential  Banking  Principle)

## Dalam Pembiayaan Syariah.
Penyaluran    dana    dalam    istilah    perbankan syariah yang biasa disebut dengan pembiayaan merupakan kegiatan  perbankan  syariah  yang  sangat  penting  dan menjadi  penunjang  kelangsungan  hidup  bank  syariah,  jika dikelola  dengan  baik.  Sebaliknya  pengelolaan  pembiayaan yang  tidak  baik  akan  menimbulkan  masalah  bahkan  akan menyebabkan terpuruknya bank syariah.
Pembiayaan  syariah  adalah  pemberian  fasilitas penyediaan  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak-pihak yang  merupakan  defisit  unit,  dimana  bank  syariah  bisa berkedudukan  baik  sebagai  shahibul  maal  (penyandang dana)    maupun    berkedudukan    sebagai    mudharib (pengelola), atau hanya berkedudukan sebagai penghubung saja (arranger) antara nasabah dengan pengguna dana.
Kegiatan  perbankan  bergerak  dengan  dana masyarakat  atas  dasar  kepercayaan,  maka  setiap  pelaku perbankan     diharapkan     tetap      menjaga      kepercayaan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
masyarakat  tersebut.  Kepercayaan  masyarakat      terhadap dunia perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati- hatian sehingga terpelihara kondisi kesehatannya.
Pengertian  prinsip  kehati-hatian,  oleh  undang- undang  perbankan  sama  sekali  tidak  dijelaskan,  baik  pada bagian  ketentuan  maupun  dalam  penjelasannya.  Undang- Undang  Perbankan  hanya  menyebutkan  istilah  dan  ruang lingkupnya  saja  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  29 ayat  (2(,  (3),  dan  (4).  Semua  bank  ,  baik  bank  syariah maupun  bank  konvensional  tanpa  terkecuali  dalam melakukan  kegiatan  usahanya,  wajib  menerapkan  prinsip kehati-hatian   (prudential   banking   principle)   yang   lebih lanjut  dijabarkan  dalam  bentuk  rambu-rambu  kesehatan bank   atau   prudential   standard.   Pelanggaran   terhadap rambu-rambu  tersebut  diancam  sanksi,  bukan  saja  berupa sanksi  administratif      yang  dapat  dijatuhkan  oleh  Bank Indonesia  terhadap  banknya  maupun  terhadap  pengurus dan pemiliknya, namun juga diancam sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi perdata bagi pengurus bank syariah yang bersangkutan.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Sebelum  suatu  fasilitas  pembiayaan  diberikan, maka  bank  harus  merasa  yakin  bahwa  pembiayaan  yang diberikan  akan  benar-benar  kembali.  Keyakinan  tersebut diperoleh dari hasil penilaian nasabah sebelum pembiayaan tersebut    dilakukan.    Kriteria    penilaian    umum    harus dilakukan  oleh  bank  untuk  mendapatkan  riteria  penilaian umum  harus  dilakukan  oleh  bank  untuk  mendapatkan nasabah yang benar-benar nasabah yang benar-benar layak untuk  memperoleh  pembiayaan, dlayak untuk memperoleh pembiayaan, dilakukan dengan ilakukan dengan menggunakan  prinsip-prinsip  pembiayaan.  Ada  beberapa prinsip    pembiayaan    yang    dapat    digunakan    dalam melakukan analisa pembiayaan diantaranya, adalah :
a.  Prinsip 3 R, yang terdiri dari :
1)  Return  Principle,  yaitu  prinsip  dimana  bank  harus menilai    pembiayaan    itu    akan    menghasilkan tambahan  pendapatan  sehingga  calon  nasabah mampu  memenuhi  kewajibannya  untuk  embayar pembiayaannya;
2)   Repayment   Capacity,   yaitu   prinsip   dimana   bank harus   menilai   kemampuan   calon   nasabah   untuk
Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
membayar      kembali      pembiayaan      tepat      pada waktunya;
3)   Risk   Bearing,   yaitu   prinsip   dimana   bank   harus menilai  tingkat  risiko  yang  dihadapi  usaha  yang dibiayai oleh bank.
b.  Prinsip  5  C  (the  five  c’s  of  credit  analysis),  yang  terdiri
dari :
1)   Character
Character    merupakan    sifat    atau    watak seseorang.  Sifat  atau  watak  dari  orang-orang  yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya.    Untuk  membaca  sifat  atau  watak  dari calon  nasabah  dapat  dilihat  dari  latar  belakang  si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun  yang  bersifat  pribadi,  seperti  cara  hidup atau  gaya  hidup  yang  dianutnya,  keadaan  keluarga, hobi  dan  jiwa  sosial.  Dari  sifat  dan  watak  ini  dapat dijadikan  suatu  ukuran  tentang  “kemauan”  nasabah untuk  membayar  kembali  pembiayaan  yang  akan diperolehnya.
Analisa  ini  merupakan  analisa  kualitatif  yang tidak    dapat   dideteksi    secara    numerik.    Karakter

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
merupakan  gerbang  utama  proses  persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah  dapat  berakibat  fatal  pada  kemungkinan pembiayaan  terhadap  orang  yang  beritikad  buruk seperti  berniat  membobol  bank,  penipu,  pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan dan lain-lain.
2).  Capacity
Capacity  adalah  analisis  untuk  mengetahui kemampuan  nasabah  dalam membayar pembiayaan. Dari   penilaian   ini   terlihat   kemampuan   nasabah dalam    mengelola    bisnis.    Kemampuan    ini dihubungkan  dengan  latar  belakang  pendidikan dan pengalamannya  selama  ini  dalam  mengelola usahanya,  sehingga  akan  terlihat  “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
3)   Capital
Analisa    diarahkan    untuk    mengetahui seberapa  besar  tingkat  keyakinan  calon  nasabah terhadap  usahanya  sendiri  dan  efektivitas  dari penggunaan  modal.  Untuk  mengetahui  hal  ini,  maka bank  harus  melakukan  hal-hal  seperti  melakukan analisa   neraca   sedikitnya   2   tahun   terakhir   dan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
melakukan  analisa    rasio  untuk    mengetahui likuiditas,  solvabilitas,  dan  rentabilitas  perusahaan tersebut.
4)    Condition.
Dalam  penilaian  pembiayaan  juga  dilakukan penilaian   terhadap   kondisi   ekonomi,   sosial   dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang  akan  datang.  Penilaian  kondisi  atau  prospek bidang  usaha  yang  dibiayai  hendaknya  memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan
pembiayaan tersebut relatif kecil.
5).   Collateral
Merupakan  jaminan  yang  diberikan  calon nasabah,  baik      yang  bersifat  fisik  maupun  yang bersifat   non   fisik.   Jaminan   hendaknya   melebihi jumlah  pembiayaan  yang  diberikan.  Jaminan  juga harus  diteliti  keabsahannya  dan  kesempurnaannya, sehingga  jika  terjadi  suatu  masalah,  maka  jaminan yang  dititipkan  akan  dapat  dipergunakan  secepat mungkin.
c.    Prinsip 4 P, yang terdiri dari :
1)     Personality

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Personality  yaitu  menilai  nasabah dari  segi  kepribadiannya  atau  tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa  lalu.  Penilaian  personality  juga mencakup  sikap,  emosi,  tingkah  laku  dan tindakan  nasabah  dalam  menghadapi  suatu masalah  dan  penyelesaiannya.  Prinsip personality  ini  sama  dengan  character  pada prinsip 5 C.
2).     Purpose
Purpose  yaitu  penilaian  untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil   kredit,   termasuk   jenis   kredit yang diinginkan nasabah.
Tujuan pengambilan    kredit    dapat    bermacam- macam  sesuai  kebutuhan.  Sebagai  contoh apakah  untuk  modal  kerja,  investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.
3)      Prospect
Prospect    yaitu    menilai    usaha nasabah  di  masa  yang  akan  datang menguntungkan   atau   tidak,   atau   dengan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
kata  lain  mempunyai  prospek  atau sebaliknya.  Hal  ini  penting,   mengingat  jika suatu  fasilitas  kredit  yang  dibiayai  tanpa mempunyai   prospek,   bukan   hanya   bank yang  rugi  akan  tetapi  juga  nasabah.  Prinsip prospek  ini  sama  dengan  prinsip  condition pada prinsip 5 C.
5)      Payment
Payment merupakan ukuran
bagaimana  cara  nasabah  mengembalikan kredit  yang  telah  diambil  atau  dari  sumber mana  saja  dana  untuk pengembalian kredit. Semakin    banyak    sumber    penghasilan debitur  maka  akan  semakin  baik,  sehingga jika  salah  satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. Prinsip payment sama    dengan    prinsip    repayment    pada prinsip 3 R.
Secara       umum,       ada       beberapa masalah    yang    dapat    terjadi    dalam penerapan  prinsip  kehati-hatian  (prudential banking principle)  pada bank syariah dalam

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 160160160
menyalurkan  dana  kepada  masyarakat.  Hal
ini akan menimbulkan pembiayaan bermasalah  yang  kemudian  berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah itu sendiri.  Masalah-masalah  dalam  penerapan prinsip  kehati-hatian  tersebut  dapat  terjadi dikarenakan  berbagai  penyebab,  baik  yang berasal  dari  sisi  bank  yang  mengeluarkan pembiayaan    (faktor   intern)  maupun  dari sisi  nasabah  sebagai  penerima  pembiayaan (faktor  ekstern).  Faktor-faktor  penyebab permasalahan    tersebut,    yaitu    sebagai berikut :
1.   Faktor intern (bank) Yaitu faktor-faktor penyebab permasalahan dalam pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential  banking  principle)  yang
berasal    dari    dalam    bank    sebagai pemberi  pembiayaan.  Faktor  intern  ini terdiri dari :
a.  Petugas pembiayaan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 161161161

## 1)   Karakter
Karakter  tidak  baik  yang  tidak sesuai  dengan  syariah  apabila dimiliki  oleh  petugas  pembiayaan dapat  merugikan  bank.  Misalnya  . sifat  tidak  jujur  petugas  yang melakukan  kerjasama  dengan nasabah,    sifat    mau    menerima suap, sifat mau berkolusi, dan sifat lain yang dapat merugikan bank.
2)   Kapasitas Kurangnya kapasitas atau pengetahuan    (knowledge    and skill)  petugas  dalam  melakukan analisa    pembiayaan    terhadap calon  nasabah  yang  mengajukan pembiayaan. Hal ini dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah  karena  lemahnya analisis  yang  dibuat.  Petugas pembiayaan dituntut
untuk memiliki  pengetahuan  yang  luas.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman
162162162
Petugas    pembiayaan    harus mampu memahami nasabah dengan  menggunakan  prinsip  5 C (the  five  c’s  of  credit  analysis)  dan prinsip  lainnya  dalam  melakukan analisa pembiayaa, serta mengetahui  bidang  usaha  dari nasabah yang dibiayainya.
b.  Sistem
1)    Penyaluran
Penyaluran  pembiayaan  tanpa analisa yang cermat atau terhadap bidang  usaha  yang  tidak  dikuasai, berpotensi menimbulkan pembiayaan  bermasalah  yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. 2)    Monitoring Bank  yang  tidak  melakukan pemamtauan  secara  menyeluruh (tidak memiliki sistem monitoring) terhadap pembiayaan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
yang  telah  dikeluarkannya  akan mendapat    banyak    kerugian karena  pembiayaan  bermasalah yang akan timbul.
3)    Pelunasan Sistem  pelunasan  yang  tidak  jelas dan  pasti  dapat  menyebabkan masalah  lalai  dalam  membayar kewajibannya, yang apabila
dibiarkan  dapat  menimbulkan pembiayaan  bermasalah.  Bank harus  dapat  mensosialisasikan kepada  nasabah  sejelas-jelasnya mengenai  tanggal  dan  jumlah pembayaran  serta  jatuh  tempo pembiayaannya.
c.   Manajemen
1)   Komite Panitia Pembiayaan
Pemberian      pembiayaan      baru dapat  dilaksanakan  apabila  telah mendapat     persetujuan     panitia pembiayaan.      Keputusan     yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
diambil   tidak   dengan   hati-hati atau  tanpa  perhitungan  yang cermat  berpotensi  menimbulkan pembiayaan bermasalah.
2)   Pengurus atau pejabat
Pengurus  atau  pejabat  yang tidak
disiplin  melaksanakan  ketentuan yang  berlaku  di  bank  terutama dalam    hal    pembiayaan, berpotensi menimbulkan pembiayaan  bermasalah  karena pengurus  atau  pejabat  tersebut memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan. 3)   Aplikasi Sistem Sistem  dan  prosedur  yang  tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan    yang    berlaku berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. 2.   Faktor Ekstern

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015
e-ISSN : Yaitu faktor-faktor penyebab permasalahan dalam pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential  banking  principle)  yang berasal  dari  luar  bank,  yaitu  nasabah sebagai  penerima  pembiayaan  dan lingkungan.
Permasalahan    yang    berasal    dari nasabah  ini  dapat  disebabkan  oleh beberapa hal, yaitu : 5
a.  Karakter (tidak mau bayar)
Adanya  nasabah  yang  memiliki  sifat atau  watak  tidak  mau  membayar, sangat  merugikan  bank.  Nasabah tersebut  tidak  membayar  kewajiban pembiayaannya  bukan  karena  tidak mampu  tetapi  karena  memang  sifat atau wataknya yang buruk sejak awal sudah memiliki itikad yang tidak baik terhadap bank.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Kendala  lain  yang  juga  dapat  terjadi yaitu  apabila  nasabah  menggunakan dana  yang  diberikan  bukan  seperti yang  disebutkan  dalam  kontrak  (side streaming),  dan  nasabah  yang menyembunyikan  keuntungan  yang dipeolehnya  kepada  pihak  bank. Adapun    kendala    yang    paling menonjol adalah pada  proses pembiayaan    dalam    rangka penerapan  prinsip  kehati-hatian, adanya kemungkinan ketidaksempurnaan  informasi  yang diberikan  calon  nasabah  yang mengajukan  pembiayaan.  Karakter nasabah  seperti  ini  harus  dapat diantisipasi oleh pihak bank sehingga pembiayaan bermasalah dapat
dihindarkan.
b.  Usaha (tidak mampu membayar)
Menurunnya       kondisi       keuangan nasabah dikarenakan usahanya yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
menurun  menyebabkan  nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kewajibannya.  Hal  ini mengakibatkan kerugian pada bank.
Berkaitan  dengan  penerapan  prinsip kehati-hatian    dalam    pembiayaan pada  bank  syariah,  khususnya  pada bank  perkreditan  syariah,  terdapat risiko-risiko  yang  harus  dihadapi.
Risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan  bervariasinya  tingkat kentungan bank. Risiko-risko tersebut, yaitu : 1.   Risiko likuiditas. Risiko  likuiditas  yaitu  risiko  yang berkaitan dengan ketidakmampuan dalam memenuhi  kewajiban  yang  telah jatuh    tempo.    Risiko    likuiditas

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
7 Ibid.
Halaman 168
dapat       dikategorikan       sebagai berikut :
a.    Risiko  likuiditas  pasar,  yaitu
risiko    yang    timbul    karena
bank  tidak  mampu melakukan offsetting posisi tertentu
dengan  harga  pasar  karena kondisi  likuiditas  pasar  yang tidak  memadai  atau  terjadi gangguan  di  pasar  (market disruption). 6
b.   Risiko   likuiditas   pendanaan, yitu  risiko  yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh  pendanaan  dari sumber dana lain. 7 2.   Risiko pembiayaan
Risiko  pembiayaan  adalah  risiko yang    terjadi    akibat    kegagalan pihak      penerima      pembiayaan
6 Ibid., hlm. 140.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
8 Ibid.
Halaman 169
untuk  memenuhi  kewajibannya, sehingga  bank  tidak  memperoleh kembali  pembiayaan  yang  telah diberikan, baik pinjaman pokoknya maupun bagi hasil yang telah    disepakati    diawal pemberian pembiayaan. 8 3.   Risiko modal Risiko modal (capital risk) merefleksikantingkat lavarage yang   dipakai   oleh   bank.   Salah satu fungsi modal adalah melindungi  para penyimpan dana terhadap  kerugian  yang  terjadi pada  bank.  Risiko  modal  sangat terkait  dengan kualitas aset. Bank menggunakan  sebagian  besar dananya  pada  aset  yang berisiko, perlu  memiliki  modal  penyangga yang  besar  untuk  sandaran  bila ada  kinerja  aset-aset  yang  tidak

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
Halaman 170170170
baik.  Modal  merupakan  bagian yang  sangat  penting  dalam mengembangkan sebuah lembaga keuangan    termasuk    BPRS. Dengan  kemampuan  modal  yang
cukup,    sebuah    industri perbankan dapat
mengembangkan       usaha       dan meminimalisir  berbagai kerugian.

## D.   Penutup
Pada   dasarnya   prinsip   yang  digunakan   dalam perbankan  syariah  tidak  berbeda  dengan  prinsip  yang digunakan  dalam  perbankan  konvensional.  Perbankan Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan demokrasi  ekonomi  dengan menggunakan prinsip kehati- hatian,    yaitu    pelaksanaan    prinsip    kehati-hatian (prudential  banking  principle)  bank  untuk  meminimalkan risiko   usaha   operasional   bank   dengan   berpedoman kepada  ketentuan  Bank  Sentral  (Bank  Indonesia)  dan ketentuan   intern   bank   yang   wajib   dilaksanakan   oleh setiap  bank  dalam  rangka  melindungi  dana  masyarakat
Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
yang   dipercayakan   padanya.   Bank   syariah   harus  tetap konsisten dalam menjalankan prinsip kehati- hatian(prudential  banking  principle),  tidak  hanya  pada tahap awal proses pemberian pembiayaan saja akan tetapi juga  pada  saat  setelah  pembiayaan  dicairkan  dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan.  Hal  ini  sangat  penting  sebagai  langkah preventif  untuk  menghindari  terjadinya  pembiayaan bermasalah  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat kesehatan bank syariah.
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :

## DAFTAR PUSTAKA

## A.    Peraturan Perundang-undangan
Indonesia.  Undang-Undang  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang
Perbankan.      UU  Nomor  10  Tahun  1998.  LN
Nomor 182 Tahun 1998. TLN Nomor 3790.
.  Undang-Undang  tentang  Perbankan  Syariah.  UU Nomor 21 Tahun 2008. LN Tahun 2008 Nomor 94. TLN Nomor 4867.
.    Peraturan    tentang    Sistem    Penilaian    Tingkat Kesehatan  Bank  Umum  Berdasarkan  Prinsip Syariah.    Peraturan   Bank    Indonesia    Nomor
9/1/PBI/2007. LN Nomor 31 Tahun 2007. TLN
Nomor 4699.
.    Peraturan    tentang    Sistem    Penilaian    Tingkat Kesehatan    Bank    Perkreditan    Rakyat Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  9/17/PBI/2007.  LN  Nomor 146 Tahun 2007. TLN Nomor 4787.
Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :

## B.    Buku
Usman.   Rachmadi.   Aspek-Aspek    Hukum   Perbankan   Di
Indonesia.  Jakarta  :  Gramedia  Pustaka  Utama.
2001.
Warjiyo.  Perry,ed.  Bank  Indonesia  (Bank  Sentral  Republik
Indonesia)  Sebuah  Pengantar.  Jakarta  :  Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. 2004.
Widjanarto.     Hukum     Dan     Ketentuan     perbankan     Di Indonesia. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. 2007
C.  Lain-lain
Gubernur  Bank  Indonesia.  “Pengembangan  Bank Berdasarkan  Prinsip  Syariah  sesuai  Dengan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998”
Makalah.  Disampaikan  Pada Pidato Pembukaan
Diskusi Panel. Jakarta, 24 Desember 1998.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :