## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZIS PADA BAZNAS RI DI MASA PANDEMI COVID-19 (Niken Kusumasari, Chaidir Iswanaji)

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZIS PADA BAZNAS RI DI MASA
PANDEMI COVID-19
Niken Kusumasari 1 , Chaidir Iswanaji 2
1&2 Universitas Tidar Email : nikenkusumasarina@gmail.com 1* , chais@untidar.ac.id 2

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  accountability  and  transparency  of  the  management  of  ZIS  funds  deposited  by muzaki  to  BAZNAS  RI  during  the  Covid-19  pandemic  using  PSAK  109  and  the  transparency  and  accountability indicators  proposed  by  Indri  Yuliafitri,  (2016)  as  a  tool  to  determine  the  suitability  of  accountability  and transparency  in  fund  management  ZIS  at  BAZNAS  RI.  The  research  method  used  in  this  study  is  a  qualitative research method.  The type of research used in  this research is descriptive research. BAZNAS RI in managing ZIS funds has been carried out transparently based on various indicators, but accountability has not been fully carried out  to  the  maximum,  because  BAZNAS  RI  was  late  in  reporting  its  2020  financial  statements.  The  delay  in submitting 2020 financial statements, one of which was due to the audit process during the Covid-19 pandemic takes a long time.
Keywords : Covid-19, Transparency, Accountability, BAZNAS RI, ZIS Fund

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZIS PADA BAZNAS RI DI MASA
PANDEMI COVID-19

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  akuntabilitas  dan  transparansi  pengeloaan  dana  ZIS  yang disetorkan  muzaki  kepada  BAZNAS  RI  di  masa  pandemi  Covid-19  menggunakan  PSAK  109  dan  indikator transparansi  serta  akuntabilitas  yang  dikemukakan  oleh  Indri  Yuliafitri,  (2016)  sebagai  alat  untuk  mengetahui kesesuaian  akuntabilitas  dan  transparansi  pengeloaan  dana  ZIS  pada  BAZNAS  RI.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian  kualitatif.  Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  penelitian  deskriptif.  BAZNAS  RI  dalam  mengelola  dana  ZIS  sudah  dilakukan  secara transparasan  berdasarkan  berbagai  indikator,  namun  untuk  akuntabilitas  belum  sepenuhnya  dilakukan  dengan maksimal,  dikarenakan  BAZNAS  RI  terlambat  melaporkan  laporan  keuangan  tahun  2020.  Terlambatnya penyampaian  laporan  keuangan  tahun  2020,  salah  satunya  disebabkan  proses  audit  di  masa  pandemi  Covid-19 membutuhkan waktu yang lama.
Kata Kunci : Covid-19, Transparansi, Akuntabilitas, BAZNAS RI, Dana ZIS
e-ISSN: 2685-5607

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  yang  melanda  dunia  menyebabkan  kondisi  ekonomi  dunia  menurun,  hal  ini  berpengaruh  pada perekonomian Indonesia yang terus mengalami perlambatan. Awal Maret 2020 merupakan penemuan kasus Covid- 19 pertama di Indonesia. Penyebaran virus yang cepat menimbulkan kondisi tatanan negara menjadi tidak terkendali dan kacau pada berbagai bidang kehidupan diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan keagamaan.  Merespon  hal  tersebut,  pemerintah  menerapkan  berbagai  kebijakan  untuk  menekan  laju  penyebaran virus Covid-19 salah satunya yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terbagi menjadi beberapa  level  berdasarkan  tingkat  penularan  Covid-19  di  masing-masing  wilayah.  Penerapan  kebijakan  PPKM pada  kenyatannya  menjadikan  daya  beli  dan  konsumsi  masyarakat  mengalami  penurunan  serta  terhambatnya berbagai  aktivitas  pelayanan  publik  seperti  transportasi,  pariwisata,  kesehatan,  jasa,  kegiatan  keagamaan,  dan  lain sebagainya. Hal ini menimbulkan masalah yaitu mengancam sistem perekonomian masyarakat.
Penanggulangan  wabah  virus  Covid-19  memerlukan  kolaborasi  dari  berbagai  pihak,  baik  pemerintah, masyarakat, swasta, maupun organisasi dan  institusi  yang ada di Indonesia. Terutama dalam konteks hal  ini peran organisasi  dan  institusi  sosial  sangat  dibutuhkan,  seperti  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ),  lembaga  wakaf,  dan lembaga pengelola ZIS dalam memanfaatkan dana ZISWAF secara maksimal, transparan, dan akuntabel agar dapat berkontribusi  dalam  penanggulangan  dampak  Covid-19.  Di  masa  pandemi  Covid-19,  lemahnya  pertumbuhan ekonomi Indonesia memunculkan beberapa solusi, salah satunya menyalurkan dana zakat dari muzaki atau donatur kepada  pihak  penerima  atau  mustahik  melalui  perantara  amil  zakat  (Napitupulu  dkk.,  2021).  Lembaga  amil  zakat yang berperan dalam menyalurkan dana zakat dari muzaki kepada pihak mustahik yaitu Badan Amil Zakat Republik Indonesia  (BAZNAS  RI),  dimana  BAZNAS  menjadi  satu-satunya  lembaga  amil  zakat  yang  didirikan  oleh pemerintah.
Pembentukan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  mencapai tujuan penyelenggaraan zakat di tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi dan unik  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2001 dengan  tugas  dan  fungsi  menghimpun  serta  menyalurkan  zakat,  infak,  dan  sedekah  (ZIS)  di  tingkat  nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga  yang  berwenang  menyelenggarakan  zakat  di  tingkat  nasional.  Dalam  undang-undang  tersebut,  BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Oleh karena itu, BAZNAS  bersama-sama dengan pemerintah  bertanggung  jawab  melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat berdasarkan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
Zakat di masa pandemi Covid-19 memiliki peran yang cukup besar dan penting dalam meringankan beban ekonomi dan pengentasan kemiskinan serta menjamin keadilan sosial bagi masyarakat.  Di masa pandemi Covid-19 peran BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat sangat besar. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat memiliki kewajiban menyalurkan zakat kepada mustahik sesuai dengan 8 golongan asnaf. Dalam kondisi pandemi Covid-19 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa dana zakat dapat  disalurkan untuk  menangani  dampak Covid-19, pada  berbagai  bidang  seperti  bidang kesehatan  maupun ekonomi.  Berdasarkan  hal tersebut,  maka  zakat memiliki  manfaat  yang  relevan  dan  optimalisasi  zakat  menjadi  penting  agar  zakat  dapat  berkontribusi  dalam mengatasi dampak multidimensi dari pandemi Covid-19 (Puskas BAZNAS, 2021).
Memahami  kondisi  pandemi  Covid-19  yang  berdampak  pada  tidak  stabilnya  penghasilan  yang  diperoleh muzaki  sehingga  nisab  zakat  juga  berkurang,  seharusnya  hal  ini  mengakibatkan  pengumpulan  zakat  mengalami penurunan,  akan  tetapi  berdasarkan  data  BAZNAS  menyatakan  bahwa  penghimpunan  dana  zakat  mengalami peningkatan  sebesar  30%  atau  setara  dengan  385,5  miliar  pada  tahun  2020  dibandingkan  tahun  2019  sebesar  296 miliar.  Naiknya  pengumpulan  zakat  disebabkan  dari  perilaku  muzaki  serta  adanya  gencaran  dari  BAZNAS  dalam mengampanyekan  kepada  masyarakat  untuk  berzakat  khususnya  untuk  kalangan  ASN  (Puskas  BAZNAS,  2021). Oleh  karena  itu,  Organisasi  Pengelola  Zakat,  dalam  hal  ini  BAZNAS  sangat  penting  untuk  menjaga  kepercayaan muzaki dengan menerapkan pengeloaan zakat yang akuntabel, transparan, dan profesional sehingga dana zakat dapat dipertanggungjawabkan penyaluran serta penggunaannya.
Pengelolaan  zakat,  infak,  dan  shadaqah  (ZIS)  harus  dilakukan  secara  cermat,  hati-hati,  akuntabel,  dan transparan.  BAZNAS  sebagai  lembaga  pengelola  zakat  harus  mampu  memberikan  jaminan  dan  kepastian  bahwa seluruh  dana  dana  masyarakat  (muzaki)  yang  diterima  harus  tercatat  dalam  sistem  akuntansi  yang  baik  dan  benar (Irwan  dkk.,  2019).  Sistem  pengelolaan  dana  ZIS  yang  baik  memperlihatkan  kemampuan  dan  kinerja  BAZNAS dalam  mengelola  dana  dari  masyarakat,  sehingga  kepercayaan  masyarakat  dalam  menyalurkan  zakat  kepada lembaga zakat akan semakin meningkat, terutama saat masa pandemi Covid-19 dimana terjadi peningkatan jumlah muzaki  dalam  menyetorkan  zakatnya  kepada  BAZNAS.  Dengan  adanya  tuntutan  untuk  menerapkan  akuntabilitas dan  transparansi  menjadikan  BAZNAS  harus  menyusun  laporan  keuangan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku (Yanuar  dkk.,  2020).  Dalam  rangka  peningkatan  akuntabilitas  dan  transparansi  dana  ZIS  yang  dilakukan  oleh lembaga  amil  zakat,  maka  laporan  keuangan  disajikan  dengan  standar  akuntansi  keuangan  yang  relevan.  Standar akuntansi yang mengatur tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah yaitu PSAK 109 yang ditetapkan oleh Ikatan

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZIS PADA BAZNAS RI DI MASA PANDEMI COVID-19 (Niken Kusumasari, Chaidir Iswanaji)
Akuntan Indonesia (IAI). PSAK 109 memuat peraturan mengenai konsep dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan  pengungkapan  dalam  konsep-konsep  tersebut  menjelaskan  bagaimana  unsur-unsur  laporan  keuangan  harus diakui, diukur, dan disajikan dan diungkapkan oleh  Lembaga  Amil Zakat, Infak/Sedekah dalam  hal  ini BAZNAS. Oleh karena  itu,  dalam penelitian  ini PSAK 109  digunakan untuk  melihat akuntabilitas dan transparansi  dana  ZIS yang dikelola oleh BAZNAS selama masa pandemi Covid-19.
Okfitasari, (2020) melakukan penelitian metode kualitatif dengan studi kasus dan mendapatkan hasil bahwa masih  banyak  OPZ  yang  belum  menerapkan  standar  akuntansi  zakat  yaitu  PSAK  109.  OPZ  hanya  menyajikan laporan  keuangan  secara  sederhana,  hal  ini  dikarenakan  adanya  beberapa  keterbatasan.  Sumarni  dk,  (2021)  dalam penelitannya  yang  berjudul  Manajemen  dan  Peran  BAZNAS  Mengatasi  Dampak  Pademi  Covid-19  Provinsi Bengkulu,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  manajeman  BAZNAS  di  masa  pandemi  terkait  3  hal  yaitu  SDI, Money,  dan  Methods  secara  keseluruhan  telah  baik,  sehingga  peran  BAZNAS  dalam  menagatasi  dampak  selama pandemi teratasi dan tujuan BAZNAS tercapai. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yanuar dkk, (2020) yang berjudul  Review  Laporan  Keuangan  Baznas  Kabupaten  Magelang  dengan  PSAK  109,  hasil  penelitian  tersebut menyatakan  bahwa  pengakuan  dan  penukuran  zakat  BAZNAS  Kabupaten  Magelang  sudah  sesuai  dengan  PSAK 109,  namun  dalam  pengungkapan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  BAZNAS  Kabupaten  Magelang belum sesuai dengan PSAK 109.
Berdasarkan  hal  yang  telah  diuraikan  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  akuntabilitas  dan transparansi pengeloaan dana ZIS yang disetorkan muzaki kepada BAZNAS RI di masa pandemi Covid-19, dengan menggunakan  PSAK  109  dan  indikator  transparansi  serta  akuntabilitas  yang  dikemukakan  oleh  Indri  Yuliafitri, (2016)  sebagai  alat  untuk  mengetahui  kesesuaian  akuntabilitas  dan  transparansi  pengeloaan  dana  ZIS  pada BAZNAS RI.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah
Zakat,  infak,  dan  sedekah  merupakan  ibadah  strategis  dalam  mengurangi  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi,  serta memiliki  ibadah undividual, sosial dan ekonomi. Zakat,  infak, dan sedekah dapat memberikan  jaminan sosial  bagi masyarakat yang membutuhkan secara ekonomi. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah orang-orang yang memenuhi  kriteria  penerima  (mustahik)  (Akhmad  Rifai  &  Priyono,  2020).  Zakat,  infak,  dan  sedekah  merupakan bentuk dari filantropi atau kedermawanan dalam agama Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang merupakan rukun Islam ketiga, menunaikan zakat bagi umat muslim merupakan sarana untuk menyucikan sebagian harta  yang  diperoleh.  Sedangkan  infak  dan  sedekah  merupakan  wujud  rasa  syukur  hamba  atas  nikmat  yang diberikan  Allah SWT, sehingga  secara  sukarela  menyisihkan sejumlah  harta untuk kepentingan agama  baik dalam untuk membantu sesama maupun sebagai perjuangan dakwah Islam.
Zakat secara etimologi bermakna suci, bersih, bertambah dan tumbuh, sedangkan secara  terminologi zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu (Astuti, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Sedangkan  menurut  PSAK  No.109  zakat  yaitu  harta  yang  wajib dikeluarkan  oleh  muzakki  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya (mustahiq). Pengertian infak/sedekah menurut Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) 109 yaitu harta yang diberikan  secara  sukarela  oleh  pemiliknya,  baik  yang  peruntukannya  dibatasi  (ditentukan)  maupun  tidak  dibatasi. Infak/sedekah  merupakan  dana  yang  dikeluarkan  secara  sukarela  baik  ditentukan  maupun  tidak  ditentukan penggunaannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan dari doantur kepada amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan akuntabilitas yang baik.
Pengertian  dari  ketiga  istilah  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perbedaan  antara  zakat,  infak  dan  sedekah yaitu  zakat  merupakan  kewajiban  yang  harus  dikeluarkan  oleh  umat  muslim  atas  harta  tertentu  untuk  kelompok tertentu, dan dikelurkan pada waktu tertentu juga, sedangkan infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat, hal ini ada yang bersifat wajib maupun sunnah, kemudian sedekah yaitu  infak, zakat, dan kebaikan materi maupun non materi (Akhmad Rifai & Priyono, 2020).

## Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011,  pengelolaan  zakat  merupakan  kegiatan  perencanaan pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam undang- undang tersebut disebutkan juga bahwa organisai pengelola zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) dan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  Aktivitas  lembaga  pengelola  zakat  melibatkan  berbagai  pihak  yang  memiliki keterkaitan  satu  sama  lain,  diantaranya  yaitu  pemberi  zakat,  pengelola,  dan  penerima  zakat.  Pada beberapa  kasus, pengelola dana ZIS bukan merupakan orang atau institusi yang dikenal oleh donatur atau pemberi dana, oleh karena
e-ISSN: 2685-5607
itu pemberi dana ZIS menginginkan akuntabilitas pengelolaan terhadap transparansi, efisiensi, dan efektivitas dana yang diserahkan oleh pemberi dana.
Dalam  melaksanakan  pengelolaan  zakat  maupun  infak  dan  sedekah,  pemerintah  telah  membentuk  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS).  BAZNAS  merupakan  lembaga  pemerintah  nonstruktural  yang  bersifat  mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga yang didirikan oleh pemerintah dengan memiliki wewenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Selain menerima zakat,  BAZNAS  juga  dapat  menerima  infak,  sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya.  Pendistribusian  dan pendayagunaan  zakat,  infak,  dan  sedekah  dilakukan  sesuai  dengan  syariat  Islam  dan  dilakukan  sesuai  dengan kegunaan  yang  diamanahkan  oleh  pemberi  dana  serta  harus  dilakukan  pencatatan  dalam  pembukuan  tersendiri. Pengeloaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS salah satunya harus dilakukan dengan berasaskan terintegrasi dan akuntabilitas. Asas terintegrasi dalam pengeloaan dana ZIS  merupakan pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis  dalam  upaya  meningkatkan  pengumpulan,  pendistribusiam,  dan  pendayagunaan  zakat.  Sedangkan  yang dimaksud dengan asas akuntabilitas menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## Regulasi Zakat
Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011  yang  menjadi dasar regulasi pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menempatkan zakat sebagai tatanan hukum formal dan hukum nasional, oleh karena itu zakat saat ini zakat bukan lagi berada dalam ranah tradisional yang dikelola secara parsial, akan tetapi menjadi potensi pendapatan yang harus dikelola secara profesional agar mencapai tujuan sosial yaitu pemberdayaan  masyarakat dalam rangka untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan  (Astuti, 2018). Dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  proses  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  meliputi  pengumpulan, pendistribusian,  pendayagunaan,  dan  pelaporan.  Saat  ini,  Kementerian  Agama  dan  BAZNAS  telah  menyusun beberapa  peraturan  teknis  diantaranya  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA),  Ketentuan  Menteri  Agama  (KMA), Peraturan  BAZNAS  (PERBAZNAS),  dan  SK  Ketua  BAZNAS,  hal  ini  bertujuan  agar  pengelolaan  zakat  di Indonesia  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  serta  mematuhi  aspek-aspek  akuntabilitas  dan transparansi pengelolaan zakat (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020).
Dalam  proses  pengumpulan  zakat  dapat  dilakukan  dengan  menghitung  kewajiban  zakat  yang  harus ditunaikan oleh muzaki, proses ini dapat dilakukan secara mandiri oleh muzaki maupun meminta bantuan Mustahiq, dalam  hal  ini  BAZNAS.  Selanjutnya  dalam  proses  pendistribusian,  zakat  dikelola  oleh  mustahik  sesuai  dengan ketentuan syariat Islam dan mengacu pada skala prioritas pendistribusian zakat. Pada proses pendayagunaan, zakat disalurkan melalui berbagai program seperti usaha untuk produktif, hal ini bertujuan untuk menangani fakir miskin dan  peningkatan  kualitas  umat.  Setelah  proses  dilakukan,  proses  yang  terakhir  yaitu  pelaporan  zakat.  Pelaporan zakat  merupakan  bentuk  transparansi  mustahik  atas  dana  yang  dikelola  dari  muzaki  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan  seperti  muzaki  itu  sendiri,  pemerintah,  maupun  masyarakat  secara  luas.  BAZNAS  RI  wajib menyampaikan  laporan  pelaksanaan  pengelolaan  zakat,  infak,  dan  sedekah  serta  dana  sosial  keagamaan  lainnya kepada  Menteri  secara  berkala  (Astari,  2020).  Pengelolaan  zakat,  infak,  dan  sedekah  yang  diatur  dengan  sistem hukum yang baku dapat memungkinkan ZIS terkoneksi dengan aturan pajak dan keuangan, sehingga dengan adanya regulasi zakat dapat memaksimalkan potensi pembayaran zakat karena secara legal dapat memaksa seseorang untuk membayar zakat.

## Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (PSAK 109)
PSAK 109 lahir sebagai standar akuntansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia, serta menjadi dasar yang mengikat dalam penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat. Standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah  memiliki  perbedaan  dengan  standar  akuntansi  perbankan  syariah  maupun  perusahaan  manufaktur,  secara spesifik akuntansi zakat, infak, dan sedekah diatur dalam PSAK 109. Tujuan dari PSAK 109 yaitu untuk mengatur pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  tranksaksi  zakat,  infak,  dan  sedekah  (IAI,  2010).  Ruang lingkup  dalam  PSAK  109  berlaku  untuk  amil  yang  menerima  dan  meyalurkan  zakat,  infak,  dan  sedekah.  Amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembetukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dam menyalurkan zakat,  infak,  dan  sedekah  (Hisamuddin,  2018).  Astuti,  (2018)  mengklasifikasikan  jenis  dana  dalam  pengelolaan untuk memenuhi aspek transparansi pengelolaan ZIS diantaranya: (1). Dana amil, merupakan dana bagian amil yang berasal  dari  bagian  amil  atas  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah  serta  dana  lainnya.  Dana  amil  digunkan  untuk pengelolaan amil. (2).  Dana  infak/sedekah,  merupakan  bagian  nonmail  atas penerimaan  infak/sedekah  baik terikat maupun tidak terikat. (3). Dana zakat, merupakan dana yang berasal dari zakat.
Dalam PSAK 109 pengukuran, penerimaan, dan penyaluran ZIS dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip syariah.  Hal-hal  yang  perlu  diungkap  oleh  amil  menurut  PSAK  109  diantaranya:  (1).  Kebijakan  penyaluran  zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan; (2). Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non  amil  atas  penerimaan  zakat,  seperti  persentase  pembagian,  alasan,  dan  konsistensi  kebijakan;  (3).Metode

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZIS PADA BAZNAS RI DI MASA PANDEMI COVID-19 (Niken Kusumasari, Chaidir Iswanaji)
penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas; (4). Rincian jumlah penyaluran dana zakat  yang  mencakup  jumlah  beban pengelolaan dan  jumlah dana  yang diterima  langsung  mustahik; dan, (5) Hubungan  istimewa  antara  amil  dan  mustahik  yang  meliputi  sifat  hubungan  istimewa,  jumlah  dan  jenis  aset  yang disalurkan, serta presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran.
Laporan  keuangan  pengelolaan  dana  ZIS  merupakan  hasil  dari  siklus  akuntansi  yang  disajikan  setiap  periode baik  triwulan,  caturwulan,  maupun  laporan  keuangan  tahunan.  Sesuai  dengan  pernyataan  standar  akuntansi  109 komponen laporan keuangan yang lengkap dan harus dilaporkan oleh amil terdiri dari: (1). Neraca (Laporan Posisi Keuangan),  merupakan  suatu  laporan  keuangan  yang  mengggambarkan  posisi  keuangan  atau  kekayaan  suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. (2). Laporan perubahan dana, berisi penerimaan dan penyaluran dana baik zakat, infak, dan sedekah non halal  maupun dana lain yang didasarkan pada kebijakan lembaga. (3). Laporan perubahan aset kelolaan, menyajikan informasi laporan perubahan aset kelolaan. (4). Laporan arus kas, menjelaskan penambahan  dan  pengurangan  arus  kas  operasional,  investasi,  dan  pendanaan.  (5).  Catatan  atas  laporan  keuangan (CALK),  merupakan  rincian  atau  penjelasan  secara  detail  mengeai  laporan  keuangan  sebelumnya.  Catatan  atas laporan keuangan memuat informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi, dan penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut.

## Transparansi dan Akuntabiltas
Pengungkapan  transparansi  dan  akuntabilitas  dana  ZIS  dapat  dilakukan  menggunakan  berbagai  media  seperti laporan  tahunan,  majalah  bulanan  zakat,  dan  laporan  keuangan  periodik.  Tingkat  kepercayaan  masyarakat menentukan  keberhasilan  sebuah  organisasi  pengelola  zakat  dalam  menghimpun  dan  mengelola  dana  dari masyarakat. Kepercayaan  masyarakat pada OPZ akan semakin tinggi  jika pengelolaan dana ZIS dilakukan dengan akutanbel  dan  transparan.  Pengelolaan  dana  ZIS  yang  baik  tidak  hanya  dilakukan  pada  pengendalian  internal organisasi  pengelola  zakat  saja,  akan  tetapi  juga  memiliki  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  baik  dalam pengelolaan  dana  ZIS.  Transparansi  dan  akuntabilitas  yang  baik  dapat  diamati  dari  tiga  komponen  yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu, dan adanya audit baik dari internal lembaga maupun audit dari lembaga eksternal (Indrarini, 2017).
Transparansi  merupakan  proses  penyampaian  laporan  kepada  seluruh  pihak  secara  terbuka,  terkait pengoperasian  suatu  pengelolaan  dengan  mengikutsertakan  seluruh  unsur  sebagai  dasar  dalam  pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan (Atmaja & Sulindawati, 2017). Pada proses pengeloaan dan manajemen dana  ZIS,  tranparansi  merupakan  keterbukaan  dalam  mengelola  dana  ZIS  yang  dihimpun  dari  muzaki  mulai  dari proses  penghimpunan,  pengeloaan  sampai  pendistribusian  dana  ZIS.  Menurut  BAZNAS  transparansi  dana  ZIS berarti sebagai keterbukaan sumber keuangan, rincian penggunaan, jumlah dana, dan pertanggungjawaban dana ZIS yang  dikelola  oleh  OPZ  dari  para  muzaki.  Aspek  transparansi  dalam  pengeloaan  zakat,  infak,  dan  sedekah merupakan  hal  yang  fundamental  karena  OPZ  termasuk  dalam  hal  ini  BAZNAS  merupakan  lembaga  yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dari  masyarakat umum, sehingga dalam pengelolaannya  membutuhnkan implementasi  yang  sangat  baik,  agar  mendapat  kepercayaan  dari  masyarakat  luas  dan  tidak  berdampak  secara sistemik (Hakim dkk., 2019).
Akuntabilitas  adalah  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  atas  semua  kegiatan  organisasi  dan  kegiatan  yang dijabarkan  dalam  bentuk  laporan  keuangan  oleh  pihak-pihak  yang  telah  diberi  tanggung  jawab  untuk  mencapai tujuan organisasi dalam  jangka waktu tertentu (Nurhayati dkk., 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud akuntabilitas yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan  diakses  masyarakat.  Dalam  pengeloaan  dana  ZIS,  akuntabilitas  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  amil sebagai pemegang mandat kepada muzaki sebagai pemberi mandat. Oleh karena itu, amil harus menyalurkan dana ZIS  kepada  delapan  ashnaf  serta  harus  mengelola  zakat  sesuai  syariat  Islam  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban kepada Allah dan muzaki yang telah memberikan amanah (Arum Maulina, 2020).
Menurut Indri Yuliafitri, (2016) ada empat indikator untuk mengukur transparansi, yaitu lembaga menyediakan semua  informasi  yang  diperlukan  secara  tepat  waktu,  tepat,  jelas,  tepat,  dan  mudah  diakses  oleh  publik.  Kedua, memberikan  informasi  yang  mudah  diakses  dan  dipahami  oleh  masyarakat  umum.  Ketiga,  memberikan  informasi terkait  administrasi  zakat,  mulai  dari  penggalangan  dana  hingga  penyaluran.  Keempat,  memberikan  informasi tertulis  tentang  pedoman  yang  diterapkan  di  lembaga  dan  mengkomunikasikannya  kepada  publik.  Indri  Yuliafitri, (2016)  juga  mengemukakan  bahwa  ada  delapan  indikator  untuk  mengukur  akuntabilitas,  yaitu  pertama,  Lembaga Amil  Zakat  menetapkan  rincian  fungsi,  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing  bagian  yang  ada  di  lembaga tersebut. Kedua, setiap bagian dari Lembaga Amil Zakat menjalankan tugasnya dengan jujur. Ketiga, lembaga Amil Zakat memiliki key performance indicator yang jelas. Keempat, lembaga Amil Zakat memiliki sistem penghargaan dan  sanksi.  Kelima,  lembaga  Amil  Zakat secara  berkala  mengevaluasi  kinerja kinerjanya.  Keenam,  lembaga  Amil Zakat  memiliki  prosedur  untuk  menangani  pengaduan  dan  pengaduan.  Ketujuh,  laporan  pertanggungjawaban
e-ISSN: 2685-5607
disajikan  secara  berkala  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Kedelapan,  badan  yang  berwenang  melakukan verifikasi atau audit laporan pertanggungjawaban tentang syariah dan keuangan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut  Saryono  (2010), penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menyelidiki,  menemukan,  menggambarkan,  dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat, dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui  pendekatan  kuantitatif.  Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  deskriptif yang  memberikan  gambaran  tentang  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  ZIS  yang  dilakukan  oleh BAZNAS  RI  di  masa  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  dimaksudkan  memberikan  informasi  dan  gambaran  yang  jelas mengenai  kinerja  dan  kemampuan  BAZNAS  dalam  mengelola  dana  ZIS  yang  terdapat  dalam  bentuk  laporan keuangan serta publikasi pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS.
Data  yang dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah data sekunder. Data sekunder  yang  dipergunakan  berupa laporan  keuangan  BAZNAS  tahun  2020,  situs  resmi  BAZNAS  RI  ( https://baznas.go.id ),  Outlook  Zakat  Indonesia 2021, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan beberapa website lain terkait serta artikel dan tesis yang mendukung penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum BAZNAS RI Sejarah BAZNAS RI
Pengeloaan  zakat  di  Indonesia  dalam  bentuk  lembaga  pada  awalnya  hanya  diatur  melalui  Keppres No.07/POIN/10/968 tentang pengelolaan zakat nasional. Kemudian pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 38  tentang  Pengelolaan  Zakat,  lahirnya  undang-undang  tersebut  menjadi  langkah  awal  pengelolaan  zakat  yang berlaku secara nasional.  Bentuk penerapan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengeloaan Zakat yaitu  dengan  dibentuknya  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  melalui  Surat  Keputusan  Presiden.  Seiring dengan  perkembangan  pengeloaan  zakat,  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti, lalu  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Dalam  undang-undang  tersebut mengatur pengeloaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
Dalam  upaya  mencapai  pengelolaan  zakat,  maka  dibentuk  BAZNAS  yang  berkedudukan  di  ibu  kota  negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan  satu  satunya  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI  No.8  Tahun  2001  yang memiliki  tugas  dan  fungsi  menghimpun  serta  menyalurkan  zakat,  infak,  dan  sedekah  (ZIS)  pada  tingkat  nasional. Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  semakin  mengukuhkan  peran BAZNAS  sebagai  lembaga  yang  berwenang  melakukan pengelolaan zakat secara  nasional. Dalam  undang-undang tersebut,  BAZNAS  dinyatakan  sebagai  lembaga  pemerintah  nonstruktural  yang  bersifat  mandiri  dan  bertanggung jawab  kepada  presiden  melalui  Menteri  Agama.  Dengan  demikian,  BAZNAS  bersama  Pemerintah  bertanggung jawab  untuk  mengawal  pengelolaan  zakat  yang  berasaskan:  syariat  Islam,  Amanah,  kemanfaatan,  keadilan, kepastian, hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2019).

## Visi dan Misi BAZNAS RI
Visi  dari  BAZNAS  yaitu  Menjadi  pengelola  zakat  terbaik  dan  terpecaya  di  dunia.  Untuk  mencapai  visi  tersebut, maka  disusun  misi  dari  BAZNAS  diantaranya:  (1).  Mengoordinasikan  BAZNAS  provinsi,  BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional. (2). Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat  nasional.  (3).  Mengoptimalkan  pendistirbusian  dan  pendayagunaan  zakat  untuk  pengentasan  kemiskinan, peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  dan  pemoderasi  kesenjagan  social.  (4).  Menerapkan  sistem  manajemen keuagan  yang  transparan  dan  akuntabel  berbasis  teknologi  informasi  dan  komunikasi  terkini.  (5).  Menerapkan sistem  pelayanan  prima  kepada  seluruh  pemangku  kepentingan  zakat  nasional.  (6).  Menggerakkan  dakwah  Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat. (7). Terlibat aktif dan memimpin Gerakan zakat dunia. (8). Mengutamakan  zakat  sebagai  instrument  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  baldatun thayyibatun  wa  rabbun  ghafuur.  (9).  Mengembangkan  kompetensi  amil  zakat  yang  unggul  dan  menjadi  rujukan dunia.

## Fungsi BAZNAS
Fungsi  dari  BAZNAS  yaitu:  (1).  Perencanaan,  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat;  (2). Pelaksanaan,  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat;  (3).  Pengendalian  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat;  dan  (4).  Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  pengelolaan zakat.

## Penghimpunan Dana ZIS
Penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS RI dapat dilakukan secara tunai maupun transfer. Transfer dana  ZIS  dilakukan  melalui  rekening  BAZNAS  melaui  transfer  dari  ATM,  M-Banking,  i-Banking,  SMS-banking, dan atau teller bank. Selain  itu, cara  yang dilakukan untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah BAZNAS memberikan pelayanan kalkulator zakat untuk mempermudah perhitungan jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki  sesuai  dengan  ketentuan  syariah.  BAZNAS  memberikan  kemudahan  kepada  muzaki  untuk  menunaikan zakat,  infak,  dan  sedekah  dengan  melalui  berbagai  media  pembayaran  yaitu:  (1).  Layanan  Perbankan.  Dalam melaksanakan  layanan  perbankan,  BAZNAS  bekerjasama  dengan  berbgai  perbankan  untuk  meyediakan  berbagai fasilitas  pembayaran  zakat,  infak,  dan  sedekah.  Diantaranya  melalui  transfer  rekening,  ATM,  M-Banking,  SMS Banking,  teller  bank,  auto  debet  rekening,  dan  Zakat  Payroll  System.  (2).  Layanan  Langsung.  Muzaki  dapat menunaikan  zakat,  infak,  dan  sedekah  secara  langsung  dengan  menemui  amil.  BAZNAS  hadir  di  beberapa  lokasi untuk  melayani  pembayaran  zakat,  infak,  dan  sedekah  baik  berupa  tunai  maupun  non  tunai  (Baznas,  2021).  (3). Layanan Digital.

## Pelaporan Keuangan BAZNAS RI
Pelaporan  keuangan  BAZNAS  RI  dipublikasikan  melalui  website  resmi  BAZNAS  yaitu https://baznas.go.id. Laporan keuangan  yang disusun dan dipublikasikan oleh  BAZNAS  berupa  laporan keunagan  bulanan dan  laporan keuangan  tahunan.  BAZNAS  RI  menyusun  lima  laporan  keuagan  berupa  Laporan  Posisi  Keuangan,  Laporan Perubahan dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## Peran Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Zakat,  infak,  dan  sedekah  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  untuk  menangani  perekonomian  Indonesia  di  tengah dampak  pandemi  Covid-19.  Berdasarkan  pernyataan  Komisi  Fatwa  MUI,  dana  ZIS  dapat  didistribusikan  untuk penanggulangan  dampak  Covid-19  baik  pada  bidang  kesehatan,  bidang  Pendidikan,  dan  bidang  ekonomi.  Peran BAZNAS  dan  LAZ  telah  menujukkan  kontirbusinya  dalam  penanganan  dampak  pandemi  Covid-19,  kontribusi tersebut direalisasikan dalam program kesehatan maupun sosial dan ekonomi. BAZNAS RI sebagai contoh, hingga Mei  25  2020  telah  merealisasikan  dana  sebesar  Rp  28,32  miliar,  dana  tersebut  direalisasikan  sebesar  39%  untuk program darurat kesehatan, 59% untuk program darurat sosial ekonomi, dan 2% untuk pengamanan program yang ada  saat  ini  (Sumarni  dkk.,  2021).  Berdasarkan  Laporan  BAZNAS  dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19  tahun 2020  terdapat  beberapa  peran  ZIS  untuk  penanganan  Covid-19,  hal  ini  dapat  dikategorikan  ke  beberapa  bidang, diantaranya:  (1).  Peran  dalam  Bidang  Ekonomi.  Covid-19  memberikan  dampak  pada  melemahnya  ekonomi  dunia tentu  akkan  membuka  potensi  lahirnya  mustahik  baru.  Dalam  konteks  nasional  dan  lokal,  penyaluran  dan pendistribusian zakat OPZ dalam bidang ekonomi dapat dikembangkan ke akrah pemberdayaan mustahik baru yang disebabkan  oleh  adanya  pertumbuhan  ekonomi  global  karena  Covid-19  (Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas), 2020). Seperti memberikan pelatihan berbagai ilmu prkatis secara daring seperti pelatihan digital marketing, teknik fotografi  produk,  tips  dan  trik  dalam  aktivitas  pemberdayaan  masyarakat  desa,  pendampingan  UMKM,  dan pemberdayaan peternak serta pemberdayaan petani. (2). Peran dalam Bidang Pendidikan, Sosial, dan Kemanusiaan. Pandemi  Covid-19  memberikan  kesempatan  kepada  OPZ  untuk  memperluas  peran  Pendidikan,  sosial,  dan kemanusiaan. Misalnya, OPZ dapat mengalokasikan dana zakat, infak, dan sedekah untuk Tindakan preventif dalam mencegah  virus  Covid-19  pada  level  individu,  seperti  yang  telah  banyak  dilakukan  OPZ  di  awal  kemunculan pandemi Covid-19 di Indonesia. Peran ini dapat dilakukan dengan membagikan masker kesehatan di tempat umum, melakukan kampanye bahaya Covid-19, serta melakukan kampanye global pentingnya mengonsumsi makanan halal dengan  mengacu  bukti-bukti  ilmiah.  (3).  Peran  dalam  Bidang  Kesehatan.  Pada  bidang  kesehatan  BAZNAS berkontribusi  dalam  melakukan  vaksinasi  nasional,  selain  itu  bagi  OPZ  dapat  bekerjasama  dengan  pemangku kesehatan  terkait,  baik  itu  di  tingkat  global  maupun  nasional  untuk  melakukan  peningkatan  kapasitas  dan peningkatan  pengadaan  alat-alat  laboratorium.  (4).  Peran  dalam  Bidang  Dakwah.  Covid-19  telah  dikonfirmasi bahwa virus tersebut berasal dari hewan. Peran dalam konteks dakwah, BAZNAS melakukan kampanye pentingnya mengonsumsi makanan halal dan thoyyib untuk menjaga diri dari virus-virus yang berasal dari hewan-hewan yang tidak halal.

## Kebijakan BAZNAS RI dalam Penanganan Covid-19
BAZNAS  RI  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  penanganan  dampak  pandemi  Covid-19  terutama  dalam menangani  krisis  ekonomi  dan  sosial,  untuk  melaksanakan  peran  tersebut  BAZNAS  RI  telah  memetakan  enam aspek  penting  sebagai  panduan  dalam  menyalurkan  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah  (ZIS)  diantaranya:  (1). Memastikan  penyaluran  dana  ZIS  untuk  penagangan  Covid-19  sesuai  dengan  hukum  syariah  dan  ketentuan- ketentuan  yang  berlaku  di  Indonesia.  (2).  Memastikan  penyaluran  dana  ZIS  untuk  penanganan  Covid-19  tidak melanggar protokol kesehatan dan penanganan Covid-19. (3).  Memastikan  mekanisme penyaluran  dana  ZIS untuk
e-ISSN: 2685-5607
penanganan  Covid-19  menggunakan  penanganan push  approach dan  bukan pull  apporoach .  (4).  Melakukan penguatan  koordinasi  dengan  pemerintah  atau  gugus  tugas  Covid-19  dalam  penyaluran  bantuan.  (5).  Menetapkan enam  klister  atau  golongan  mustahik  yang  menjadi  sasaran  BAZNAS  RI  dalam  menyalurkan  bantuan.  (6). Menetapkan  dua  kelompok  program  sebagai vehicle bagi  BAZNAS  RI  dalam  menyalurkan  bantuan  untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19.
Keenam  pendekatan  diatas  dapat  menjadikan  BAZNAS  RI  dalam  melakukan  penyaluran  dana  ZIS  untuk menangani dampak Covid-19 secara terukur, efektif, dan efisien. BAZNAS RI juga telah membagi dan menetapkan klaster atau golongan penerima dana ZIS, pengelompokkan 6 klaster ke dalam beberapa mustahik secara detail dapat dilihat sebagaimana berikut:
Tabel 1. Klaster dan Sasaran Mustahik BAZNAS RI dalam Menangani Dampak Covid-19
Sumber: (Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2020)
Pada konteks program atau vehicle yang digunakan oleh BAZNAS RI dalam penyaluran dana ZIS untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19, BAZNAS RI membagi program ke dalam dua program utama yaitu  Program  Penyaluran  Khusus  dan  Program  Penyaluran  Pengamanan  Program-Program exiting yang  sedang berjalan.  Program  Penyaluran  Khusus  difokuskan  pada  dua  program  yang  lebih  spesifik  dan  dibutuhkan  dalam menagani  dampak  negatif  dari  adanya  pandemi  Covid-19  yaitu  program  darurat  kesehatan  dan  program  darurat sosial  ekonomi.  Dalam  program  darurat  kesehatan,  BAZNAS  RI  melakukan  langkah-langkah  penting  diantaranya melakukan  edukasi  kepada  masyarakat  untuk  menjaga  Pola  Hidup  Bersih  dan  Sehat  (PHBS),  penyemperotan disinfektan di tempat-tempat publik, dan memasang wastafel di tempat umum untuk memudahkan masyarakat saat mencuci  tangan  secara  berkala.  Selain  itu,  BAZNAS  RI  juga  melakukan  kegiatan  kuratif  seperti  penyediaan  Alat Pelindung  Diri  (APD)  untuk  tenaga  kesehatan  di  rumah  sakit-rumah  sakit  rujukan  khusus  Covid-19  serta menyediakan ruang isolasi Covid-19 di Rumah Sehat BAZNAS RI (RSB).
Kemudian  untuk  program  darurat  sosial  ekonomi,  BAZNAS  RI  membagi  ke  dalam  dua  program  yaitu penguatan  ketahanan  pangan  dan  program  penguatan  daya  beli.  Pada  program  penguatan  ketahanan  pangan, berfokus  pada  pemenuhan  logistik  keluarga  dengan  tujuan  untuk  menjaga  ketahanan  pangan  keluarga  di  tengah kondisi pembatasan  sosial, dan  memprioritaskan  zakat fitrah  bagi keluarga terdampak  Covid-19. Selanjutnya pada program  penguatan  daya  beli,  BAZNAS  RI  melakukan  inovasi  yaitu  program Cash  For  Work (CFW)  dimana melibatkan  pekerja-pekerja  informal  yang  terdampak  Covid-19  seperti  pengendara  ojek  daring,  sopir  angkot,  dan lain  sebagainya untuk bekerja dengan BAZNAS  RI dalam penyemperotan disinfektan di tempat publik, kemudian pekerja informal tersebut mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan tersebut. Selain itu, pada program penguatan daya  beli BAZNAS RI  juga  memberikan  bantuan  langsung tunai kepada  mustahik  yang  membutuhkan, hal ini dimaksudkan agar mustahik yang membutuhkan tetap dapat menjaga daya beli di tengah pandemi Covid-19.
Program  utama  selanjutnya  untuk  penanganan  pandemic  Covid-19  yaitu  dan  Program  Penyaluran Pengamanan Program-Program exiting yang sedang berjalan di BAZNAS RI. Dalam situasi kebijakan PPKM karena pandemi  Covid-19  seperti  saat  ini,  BAZNAS  RI  telah  menerapkan  beberapa  kebijakan  strategis  dan  cepat  untuk meningkatkan pengamanan terhadap mustahik existing dengan melakukan beberapa penyesuaian yaitu: (1). Adaptasi proses,  merupakan  adaptasi  cara  berbisnis  mustashik,  pengamanan  produk  mustahik  dari  penularan  Covid-19, mengubah  strategi pemasaran,  mengubah pola pembinaan, dan  lain-lain. (2).  Adaptasi output ,  merupakan adaptasi untuk  mengubah  hasil  produksi  selama  pandemi  Covid-19  seperti  mustahik  penjahit  mengubah  fokus  untuk memproduksi masker kain, mustahik produsen madu meningkatkan volume produksi madu, dan lain-lain. Program-program  adaptasi  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  RI  tersebut  merupakan  langkah  preventif  atau pencegahan  agar  para  mustahik  yang  dibina  oleh  BAZNAS  RI  dapat  bertahan  di  tengah  krisis  ekonomi  akibat pandemi Covid-19.

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZIS PADA BAZNAS RI DI MASA PANDEMI COVID-19 (Niken Kusumasari, Chaidir Iswanaji)

## Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAS RI di Masa Pandemi Covid-19 Transpransi Pengeloaan Dana ZIS pada BAZNAS RI di Masa Pandemi Covid-19
Penerimaan dana ZIS di masa pandemi Covid-19 yang diterima oleh BAZNAS RI pada tahun 2020 sampai dengan Bulan  Agustus  2021  mengalami  peningkatan  dari  tahun-tahun  sebelumnya,  oleh  karena  itu  sangat  penting  bagi BAZNAS  RI  mengelola  dana  ZIS  secara  transparan  dan  akuntabel.  Transparansi  pengelolaan  dana  ZIS  yang dilakukan  oleh  BAZNAS  RI  diwujudkan  dengan  menyusun  laporan  keuangan,  mempublikasikan  program  yang telah  dilaksanakan,  sasaran  penerima  dana  ZIS,  dan  melaporkan  proses  distribusi  dana  ZIS  terutama  di  masa pandemi Covid-19 yang dipublikasikan kepada masyarakat umum dalam bentuk media buletin, outlook zakat, kajian strategis,  dan  laporan  keuangan  yang  diterbitkan  secara  berkala  pada  website  resmi  BAZNAS  RI  yaitu https://baznas.go.id. .  BAZNAS  RI  juga  telah  melaporkan  dana  penyaluran  program  penanganan  Covid-19  yang dituangkan dalam tabel dibawah ini:

## Tabel 2. Realisasi Dana Penyaluran Program Covid-19 BAZNAS RI

## Sumber: (Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2020)
Berdasarkan tabel diatas, dana penyaluran program penanggulangan Covid-19 yang dilakukan BAZNAS RI paling banyak  bersumber  dari  dana  zakat  yaitu  sebanyak  Rp7.578.461.063,  kemudian  dana  infak  merupakan  dana penyaluran paling banyak kedua yaitu sebesar Rp8.044.333.016, dana CSR sebanyak Rp34.000.000, dan dana infak natura sebanyak Rp429.120.000, sehingga total dana yang disalurkan sebanyak Rp16.085.914.079 untuk penyaluran program  penanggulangan  Covid-19.  Tabel  diatas  juga  menunjukkan  bahwa  penyaluran  dana  ZIS  paling  banyak adalah untuk Program Darurat Kesehatan yang bersifat kuratif berupa APD Nakes, Penyediaan Ruang Isolasi RSB dan lain sebagainya yaitu sebesar Rp9.852.156.722. Berdasarkan laporan BAZNAS RI dalam Penanganan Pandemi Covid-19  penyaluran  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  RI  terbesar  adalah  untuk Program  Darurat  Kesehatan  yaitu  sebesar  72%,  kemudian  persentase  kedua  terbanyak  disalurkan  untuk  Program Darurat Sosial Ekonomi yaitu sebesar 25%, dan sisanya sebesar 3% disalurkan untuk Pengamanan Program Eksiting dana ZIS.
Indikator  transparansi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  juga  mengacu  dari  penelitian  Indri  Yuliafitri, (2016),  terdapat  4  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  transparansi  yang pertama yaitu  lembaga menyediakan segala informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh publik. Kedua, menyediakan  informasi  yang  mudah  diakses  dan  dipahami  oleh  masyarakat  secara  luas. Ketiga, menyediakan  informasi  terkait  pengelolaan  zakat  mulai  dari  penghimpunan  dana  hingga  pendistribusiannya. Keempat ,  menyediakan  informasi  mengenai  kebijakan  yang  diterapkan  di  dalam  lembaganya  secara  tertulis  dan dikomunikasikan kepada publik.
Dimulai  dari  indikator  pertama,  BAZNAS  RI  telah  menyediakan  informasi  yang  berkaitan  dengan penerimaan,  pengelolaan,  dan  pendistribusian  dana  ZIS  secara  tepat  waktu,  memadai,  jelas,  akurat,  dan  mudah dipahami  oleh  masyarakat  secara  luas.  Hal  tersebut,  dapat  dilihat  dari  publikasi  informasi  yang  dilakukan  oleh BAZNAS  RI  baik  melalui  website  resmi  BAZNAS,  maupun  media  cetak.  Informasi  yang  dipublikasikan  oleh BAZNAS RI diantaranya program  yang dilaksanakan, program penerimaan zakat, layanan zakat, informasi terkini tentang  pengelolaan  dana  ZIS  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  RI,  terutama  dalam  penggunaan  dana  ZIS  di  masa
e-ISSN: 2685-5607
pandemi  BAZNAS  RI  telah  menerbitkan  Laporan  Penanganan  Pandemi  Covid-19.  Selain  itu,  BAZNAS  RI  juga rutin menerbitkan kajian-kajian tentang zakat, infak, dan sedekah.
Indikator  transpansi  yang  kedua  berkaitan  dengan  informasi  yang  mudah  diakses  dan  dipahami  oleh masyarakat,  dalam  menjalankan  kegiatannya  BAZNAS  RI  telah  menyampaikan  informasi  mengenai  penerimaan, pengeloaan,  dan  pendistribusian  dana  ZIS  yang  mudah  di  akses  seperti  pada  situs  website  resmi  BAZNAS  RI masyarakat dapat  melihat publikasi-publikasi oleh  BAZNAS RI. Informasi  mengenai  laporan keuangan BAZNAS RI  masyarakat  dapat  mengakses  pada  situs https://pid.baznas.go.id/laporan-keuangan/ laporan  keuangan  yang disajikan  berupa  laporan  keuangan  bulanan  dan  tahunan,  di  masa  pandemi  Covid-19  saat  ini  BAZNAS  RI  tetap secara  berkala  melaporkan  kondisi  keuangannya,  sehingga  masyarakat  dapat  memahami  dan  mengetahui  kegiatan BAZNAS RI dalam mengelola dana ZIS.
Indikator  transparansi  ketiga  mengenai  menyediakan  informasi  terkait  pengelolaan  zakat  mulai  dari penghimpunan  dana  hingga  pendistribusiannya.  BAZNAS  RI  melalui  website  resminya  telah  menyampaikan informasi  terkait  pengelolaan  zakat,  dimana  BAZNAS  dalam  menghimpun  dan  mendayagunakan  zakat  dilakukan melalui  lima  saluran  yaitu  melalui  lembaga  program  BAZNAS,  melalui  mekanisme  penyaluran  langsung  via layanan publik,  melalui kolaborasi dengan BAZNAS daerah, kolaborasi dengan LAZ termasuk  LAZ ormas Islam, dan  bekerjasama  dnegan  mitra  strategis  seperti  LSM  (Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas),  2019).  Informasi pengeloaan dana ZIS dari penghimpunan hingga pendistribusian di masa pandemi Covid-19 sudah dijalankan oleh BAZNAS RI, hal ini dapat dilihat pada berbagai situs media online dan situs resmi BAZNAS RI yang menyatakan bahwa pada masa pandemi tahun 2020, pengimpunan dana ZIS oleh BAZNAS RI mengalami peningkatan sebesar 30 persen.
Indikator transparansi  yang terakhir  yaitu  menyediakan  informasi  mengenai kebijakan  yang diterapkan di dalam  lembaganya secara tertulis dan dikomunikasikan kepada publik. Masa pandemi Covid-19 saat ini BAZNAS RI telah  menjelaskan  secara tertulis  mengenai  fokus program dan kebijakan  yang dilakukan  yaitu  melalui  laporan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Outlook Zakat Indonesia dijelaskan kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS RI dalam mengelola dana ZIS. Menurut Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad saat menghadiri penyerahan hasil  audit  laporan  keuangan  BAZNAS  RI  secara  virtual  yang  dimuat  pada  news.detik.com  menyatakan  bahwa kebijakan pengeloaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS RI telah sesuai dengan aturan dan  regulasi  penilaian  standar  keuangan  di  Indonesia  yaitu  PSAK  109.  Tahun  2020  BAZNAS  RI  juga  telah menyusun  kajian  tentang  Penyusunan  Pedoman  Akuntansi  dan  Keuangan  OPZ,  penyusunan  kajian  ini  bertujuan untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas dan transparansi lembaga dalam mengatur dan zakat, infak, dan sedekah.

## Akuntabilitas Pengeloaan Dana ZIS pada BAZNAS RI di Masa Pandemi Covid-19
Akuntabilitas  pengeloaan  dana  ZIS  oleh  BAZNAS  RI  ditunjukkan  dengan  laporan  pertanggungjawaban  dalam bentuk laporan keuangan baik laporan keuangan bulanan maupun laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor  Akuntan  Publik  Ahmad  Raharjo  Utomo  dengan  auditor  independenya  yaitu  Ahmad  Toha,  CPA.  Laporan keuangan  BAZNAS  RI  yang  telah  diaudit  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  dalam  semua  hal  yang material posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset kelolaan,  dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan  di  Indonesia  yaitu  PSAK  109.  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  pada  laporan  keuangan  BAZNAS  RI menjadi  indikator  bahwa  pengeloaan  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  RI  telah menjalankan  ketentuan  dan  regulasi  penilaian  standar  keuangan  di  Indonesia,  serta  merupakan  wujud  bahwa BAZNAS RI telah memiliki komitmen untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi serta disiplin mengikuti regulasi dalam pengeloaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
Akuntabilitas pengeloaan dana ZIS pada aspek akuntansi berkaitan dengan proses pengukuran, penyajian, dan  pengungkapan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan  yang  berlaku  yaitu  PSAK  109.  Komponen  laporan keuangan yang lengkap berdasarkan PSAK 109 terdiri dari: (1). Laporan Posisi Keuangan. (2). Laporan Perubahan Dana. (3). Laporan Perubahan Aset kelolaan. (4). Laporan Arus Kas. (5). Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan  yang  disajikan  oleh  BAZNAS  RI  telah  disajikan  secara  lengkap  sesuai  dengan  komponen  laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 yang dikemukakan diatas yaitu laporan keuangan pada tahun 2019. Namun, untuk laporan keuangan tahunan pada tahun 2020  belum dipublikasikan oleh  BAZNAS RI  meskipun telah  mendapatkan opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  oleh  auditor,  sehingga  transparansi  pengeloaan  dana  ZIS  yang  dilakukan  oleh BAZNAS  RI  belum  secara  lengkap  karena  masyarakat  dan  para stakeholder belum  dapat  melihat  kinerja  melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BAZNAS RI.
Laporan keuangan tahun 2020 dimana masih berada di masa pandemi Covid-19 yang belum dipublikasikan menjadikan aspek-aspek transparansi belum secara keseluruhan dapat terpenuhi yaitu laporan keuangan pengelolaan dana  ZIS dilaporkan secara berkala  dan tepat waktu. Hal  ini,  belum  sesuai dengan PERBAZNAS Nomor 4 Tahun 2018  tentang  pengelolaan  zakat,  dimana  BAZNAS  menyampaikan  laporan  akhir  tahun  kepada  Menteri  Agama paling lambat 15 Maret tahun berikutnya. Keterlambatan penyampaian publikasi laporan keuangan tahun 2020 oleh BAZNAS  RI  salah  satunya  dapat  dikarenakan  proses  audit  di  masa  pandemi  Covid-19  membutuhkan  waktu  yang

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZIS PADA BAZNAS RI DI MASA PANDEMI COVID-19 (Niken Kusumasari, Chaidir Iswanaji)
lebih  lama  dari  audit  tahun-tahun  sebelumnya.  Hal  ini,  selaras  dengan  pernyataan  auditor  independen  yang mengaudit laporan keuangan BAZNAS RI, Ahmad Toha yang mengatakan bahwa proses audit membutuhkan waktu yang lebih panjang, karena sejumlah kunjungan tim auditor ke titik pendistribusian dan pengeloaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) harus dilaksanakan secara hati-hati untuk menghindari penularan covid-19 yang masig tinggi.
Indikator transparansi juga dikemukakan oleh Indri Yuliafitri, (2016), terdapat 8 indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas yaitu pertama Lembaga Amil Zakat menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggung jawab  masing-masing  bagian  yang  terdapat  di  dalam  lembaga  tersebut. Kedua ,  setiap  bagian  di  dalam  Lembaga Amil  Zakat  melaksanakan tugasnya secara  jujur. Ketiga , lembaga  Amil Zakat memiliki ukuran kinerja  yang  jelas. Keempat ,  lembaga  Amil  Zakat.memiliki  sistem  penghargaan  dan  sanksi. Kelima ,  lembaga  Amil  Zakat mengevaluasi pencapaian kinerjanya secara berkala. Keenam , lembaga Amil Zakat memiliki tata cara pengelolaan keluhan dan pengaduan. Ketujuh , laporan pertanggung  jawaban disampaikan  secara  berkala sesuai dengan aturan yang  berlaku. Kedelapan ,  laporan  pertanggungjawaban  telah  diaudit  syariah  dan  keuangan  oleh  lembaga  yang berwenang.  Dalam  penelitian  ini,  dari  kedelapan  indikator  yang  ada  hanya  dua  indikator  yang  digunakan  yaitu laporan  pertanggung  jawaban  disampaikan  secara  berkala  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dan  laporan pertanggungjawaban  telah  diaudit  syariah  dan  keuangan  oleh  lembaga  yang  berwenang.  Alasan  pemilihan  dua indikator tersebut dikarena pada penelitian ini hanya berfokus mengetahui transparan keuangan dan pengeloaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS RI.
Indikator  transparansi  mengenai  laporan  pertanggungjawaban  telah  diaudit  syariah  dan  keuangan  oleh lembaga  yang  berwenang.  BAZNAS  RI  telah  menyusun  laporan  keuangan  yang  telah  diaudit  oleh  auditor independen, dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2020. Opini WTP yang  diperoleh  oleh  BAZNAS  RI  secara  konsisten  diperoleh  sejak  awal  didirikan  yaitu  pada  tahun  2001  hingga laporan keuangan tahun 2020. Kemudian, untuk indikator laporan pertanggung jawaban disampaikan secara berkala sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  BAZNAS  RI  belum  disampaikan  atau  dipublikasikan  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  yaitu  sesuai  dengan  aturan  PERBAZNAS  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  pengelolaan zakat, dimana BAZNAS menyampaikan laporan akhir tahun kepada Menteri Agama paling lambat 15 Maret tahun berikutnya.  Namun,  secara  keseluruhan  laporan  keuangan  yang  disampaikan  oleh  BAZNAS  RI  dapat  dilakukan tepat waktu, hanya saja untuk tahun 2020 laporan keuangan mengalami keterlambatan publikasi karena pada masa pademi Covid-19 proses audit membutuhkan waktu yang lebih Panjang.

## PENUTUP
penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  akuntabilitas  dan  transparansi  pengeloaan  dana  ZIS  yang  disetorkan muzaki  kepada  BAZNAS  RI  di  masa  pandemi  Covid-19,  dengan  menggunakan  PSAK  109  dan  indikator transparansi serta akuntabilitas yang dikemukakan oleh  Yuliafitri (2016) sebagai alat untuk mengetahui kesesuaian akuntabilitas dan transparansi pengeloaan dana ZIS pada BAZNAS RI.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  mengenai  transparansi  dan  akuntabilitas  pengeloaan dana  ZIS  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  RI  di  masa  pandemi  Covid-19,  maka  dapat  dikemukakan  beberapa kesimpulan (1) zakat, infak, dan sedekah  memiliki peran untuk menangani dampak pandemi  Covid-19 baik dalam bidang  ekonomi,  sosial,  maupun  keagamaan,  (2)  program  atau vehicle yang  digunakan  oleh  BAZNAS  RI  dalam penyaluran dana ZIS untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19, BAZNAS RI membagi program  ke  dalam  dua  program  utama  yaitu  Program  Penyaluran  Khusus  dan  Program  Penyaluran  Pengamanan Program-Program exiting yang  sedang  berjalan. (3) transparansi BAZNAS RI dalam  mengelola dana  ZIS di  masa pandemi  Covid-19  sudah  dilakukan  dengan  baik  dan  sesuai  yaitu  dengan  menyusun  laporan  keuangan, mempublikasikan  program  yang  telah  dilaksanakan,  sasaran  penerima  dana  ZIS,  dan  melaporkan  proses  distribusi dana ZIS. (4) akuntabilitas belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, karena BAZNAS RI belum melaporkan dan mempublikasikan laproan keuangan tahun 2020 kepada publik.

## DAFTAR RUJUKAN
Akhmad  Rifai,  F.  Y.,  &  Priyono,  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Badan  Amil  Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology , 3 (2), 108–119. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284
Astari,  D.  yustina.  (2020).  Transparansi  Pengelolaan  Zakat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (Studi  Pada  Laz  Global  Zakat). Uin  Syarif  Hidayatullah  Jakarta . Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/55459
Astuti,  M.  (2018).  Peran    Psak  109  Dalam  Peningkatan    Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pelaporan  Zakat  Di Indonesia. Jurnal Akuntansi Bisnis , 10 (1), 31–54. https://doi.org/10.30813/jab.v10i1.986 Atmaja, R.  R.  A. T., & Sulindawati, N. L. G. (2017). Transparansi Dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Zakat , Infaq , Shadaqah ,( Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng. e-Journal S1 Ak Universitas
e-ISSN: 2685-5607
Pendidikan Ganesha , 7 (1), 1–10. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/9735/6168 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). (2019). Tentang BAZNAS . Baznas. https://baznas.go.id/profil Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). (2554). Laporan BAZNAS dalam Penanganan Pandemi Covid-19 2020 . 148 , 148–162. http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf Baznas. (2021). Layanan Pembayaran Zakat, Infak, Sedekah . Baznas. https://baznas.go.id/layananpembayaran Hakim, C. M., Beik, I. S., Pramono, S. E., & Saoqi, A. A. Y. (2019). Designing Shariah Governance Standard for Zakat  Management  Organization :  Indonesia  Experience. BAZNAS  PUSKAS  Working  Paper  Series , 2 (February), 1–5.
Hisamuddin, N. (2018). Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat. ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf , 4 (2), 327. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049
Indrarini, R. (2017). Transparansi Dan  Akuntabilitas Laporan  Keuangan  Lembaga  Amil  Zakat:  Perspektif  Muzaki Upz Bni Syariah. AKRUAL: Jurnal Akuntansi , 8 (2), 166. https://doi.org/10.26740/jaj.v8n2.p65-77 Indri Yuliafitri, A. N. K. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki , Transparasi dan Akuntabilitas Terhadap Loyakitas Muzakki. Jurnal Ekonomi Islam , 7 (205–218), 1–8. https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5 624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471- 2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P
Irwan,  M.,  Herwanti,  T.,  &  Yasin,  M.  (2019).  Analisis  Penerimaan  Dan  Penyaluran  Keuangan  Dana  Zakat  Infaq Dan  Shadaqah  Melalui  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  Kota  Mataram. Elastisitas  -  Jurnal  Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 37–53. https://doi.org/10.29303/e-jep.v1i1.6 Napitupulu,  R.  M.,  Hayati,  L.  R.,  &  Sapna,  F.  (2021).  Perilaku  Masyarakat  dalam  Menunaikan  Zakat  di  Masa Pandemi COVID-19. Jeiei , 7 (02), 771–777.
Nurhayati, N., Fadilah, S., Iss, A., & Oktaroza, M. L. (2014). Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan  Transparansi  Pelaporan  Keuangan  terhadap  Tingkat  Penerimaan  Dana  Zakat  pada  Badan  Amil  Zakat (BAZ) di Jawa Barat. Jurnal Sosial, Ekonomi, dan Humaniora , 4 (1), 577–584.
Okfitasari, A. (2020). Akuntansi Zakat Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat Di Masa Pandemi Covid 19 . 2020.
Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). Outlook Zakat Nasional 2020 .
Puskas  BAZNAS.  (2021). Outlook  Zakat  2021 .  https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat- indonesia-2021
Sumarni, Y., Alfiah, E., Ekonomi, F., Bengkulu, I., Fakultas, I., Islam, B., & Bengkulu, I. (2021). Manajemen dan Peran BAZNAS Mengatasi  Dampak Pademi Covid-19 Provinsi  Bengkulu  Management  and Role of  BAZNAS in Overcoming the Impact of Pademi Covid-19 Bengkulu Province . 1–7. Yanuar,  F.,  Amriya,  Y.,  &  Priyono,  N.  (2020).  Review  Laporan  Keuangan  Baznas  Kabupaten  Magelang  dengan PSAK 109. Jurnal Akuntansi dan Pajak , 21 (01), 164–175. https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1161