IDJ , Volume 4, Issue 2 (2023), pp. 240-256 doi: 10.19184/idj.v4i2.35203 © University of Jember, 2023 Published online November 2023

## Aspek Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

## Ahmad Rifai
Pengacara, CICERO Law Office, Indonesia
Al Khanif Universitas Jember, Indonesia

## Kukuh Budi Mulya
Universitas Jember, Indonesia

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  meneliti  aspek-aspak  hak  asasi  manusia  (HAM)  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Latar belakang dari penulisan ini didasari pada muatan norma  konstitusi  yang  salah  satunya  menyatakan  salah  satu  unsur  negara  hukum  yakni  adanya pemenuhan  terhadap  HAM  di  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Namun  sayangnya,  norma tersebut  tidak  sejalan  dengan  realitasnya  khususnya  pada  mekanisme  pembentukan    peraturan perundang-undangan.  Ada  beberapa  regulasi  yang  justru  menjadi  antithesis  pemajuan  HAM  di Indonesia. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini  menyimpulkan bahwa urgensi nilai  HAM menjadi landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di indonesia karena nilai HAM bersifat  kodrati  dan  kedudukannya  telah  diamanatkan  dalam  UUD  1945.  Kedua,  bahwa  masih ditemukan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah yang belum menerapkan  aspek  HAM.  Ketiga,  bahwa  penyusunan  perundang-undangan  ini  dilakukan  oleh Direktorat Instrumen HAM Direktorat sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum atas suatu kebutuhan masyarakat akan HAM Direktorat Instrumen HAM.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Peraturan Perundang-undangan.

## Abstract
The  title  of  this  article  is  the  Human  Rights  Aspects  In  The  Establishment  Of  Law  Regulations  In  Indonesia.  The background of this writing is whereas in the constitution, one of the elements of a rule of law is the fulfillment of human rights in it, so that in this case the red thread can be drawn in this research there are still problems in the implementation of  norms  for  the  formation  of  laws  and  regulations  in  Indonesia.  This  study  uses  a  normative  juridical,  the  problem approach used is a statute approach and a conceptual approach. Based on the result of this research, first, that the urgency of human rights values is the basis for forming laws and regulations in Indonesia because human rights values are natural and its position has been mandated in the 1945 Constitution. Second, that laws and regulations are still found both at the central  and  regional  levels  those  who  have  not  implemented  human  rights  aspects.  Third,  that  the  drafting  of  this legislation was carried out by the Directorate of Human Rights Instruments as an effort to fill the legal vacuum for a public need for human rights, the Directorate of Human Rights Instrument.
Keywords: Human Rights, State Law, Legislation.

## I. PENDAHULUAN
Hak asasi manusia/HAM telah diterima secara internasional sebagai konsep yang universal. 1 Konsekuensi  penerimaan  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  bagi  negara-negara  anggota Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB)  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  universalisme  tanpa menghilangkan  nilai-nilai  kearifan  lokal  dalam  masing-masing  negara  anggota  PBB. Aktualisasi pengakuan hak asasi manusia oleh negara-negara anggota PBB dapat dilakukan dengan  cara  amandemen  terhadap  konstitusi  negara  dan  membuat  atau  mengadakan perubahan  peraturan  perundang-undangan  negaranya  melalui  penyesuaian  nilai-nilai  lokal yang ada bagi masing-masing negara.
Indonesia sebagai negara anggota PBB dituntut untuk meratifikasi konvenan-konvenan PBB yang berkenaan dengan HAM dan meletakkannya dalam undang-undang serta mereview dan  membentuk  beberapa  perundang-undangan  yang  mengakomodir  nilai-nilai  tentang HAM. Konvenan-konvenan PBB tersebut antara lain tentang Convention Against Torture and Other  Cruel  ,  Inhuman  or  Degrading  Treatment  or  Punishment  (Konvensi  Menentang Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau Merendahkan  Martabat  Manusia)  yang  ditetapkan  dengan  Undang-undang  RI  Nomor  5 Tahun  1998.  Kemudian  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  di Indonesia terkait HAM yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang- undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan puncaknya amandemen UUD Tahun 1945. 2
Indonesia  pada  prinsipnya  telah  berupaya  untuk  mengintegrasikan  upaya  pemajuan HAM melalui kebijakan hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dari “asas kemanusiaan” yang harus  menjadi  pedoman  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang telah dicabut oleh Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  memaparkan  titik  fokus  permasalahan  sebagaimana disampaikan  oleh  Bayu  Dwi  Anggono  bahwa  terdapat  enam  kriteria  untuk  regulasi  yang berkualitas,  dalam  hal  ini  penulis  mengambil  studi  perbandingan  di  Belanda,  penulis beranggapan  bahwa  Indonesia  masih  mengadopsi  nilai-nilai  aturan  yang  dibentuk  oleh Belanda, salah satu kriterianya yakni kepatuhan hukum atau legal compliance, yakni apakah peraturan  yang  diusulkan  sah  menurut  hukum,  mematuhi  prinsip-prinsip  hukum  dan berhubungan dengan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi. 3
Kemudian,  penulis  menganalisa,  bahwasannya  di  dalam  konstitusi,  salah  satu  unsur negara hukum adalah adanya pemenuhan terhadap hak asasi manusia di dalamnya, sehingga dalam hal ini dapat ditarik benang merah dalam penelitian ini masih adanya permasalahan dalam  implementasi  norma  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia. Mengenai pemenuhan HAM, wadah pemenuhan dijaminnya HAM di Indonesia diantaranya saat  proses  pembentukan  perundang-undangan  tersebut  berlaku,  dimana  pembentukan
1 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi; Human Rights in Democratiche Rechtsstaat (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 77.
2 Ibid, h. 79.
3 Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2014) h. 261.
undang-undang merupakan salah satu dari unsur yang wajib ada dalam suatu negara hukum di  Indonesia,  dimana  menurut  para  perumus  UUD  NRI  1945,  serta  menurut  doktrin,  atau pendapat para pakar, adalah weitmatighheid van bestuur atau asas legalitas.  Pengertian asas legalitas itu sendiri adalah segala tindakan pemerintah yang harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas peraturan atau rules and procedures (regels).
Beralih  kembali  pada  kehadiran  institusi  nasional  HAM  sangatlah  diperlukan  untuk memastikan adanya jaminan pemajuan dan pemenuhan HAM. Selain itu, negara juga harus memastikan  adanya  mekanisme  pembentukan  regulasi  yang  memuat  standar  dan  norma HAM. Tanpa adanya regulasi yang memadai, upaya untuk memajukan HAM di Indonesia yang menjadi otoritas pemerintah dan Komnas HAM akan sulit dicapai.
Berdasarkan asas kemanusiaan yang diatur dalam tiga undang-undang tersebut di atas, pembuat  undang-undang  wajib  memastikan  semua  produk  hukum  mereka  telah  sesuai dengan  prinsip-prinsip  HAM.  Dalam  penjelasan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  Undang-undang Nomor 12 T ahun 2011 disebutkan yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan  hak  asasi  manusia  serta  harkat  dan  martabat  setiap  warga  negara  dan penduduk  Indonesia  secara  proporsional.  Selain  itu,  untuk  menjamin  pelindungan penghormataan  HAM,  Indonesia  telah  memiliki  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai hukum materiil dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai hukum formilnya.
Kemudian,  pertanyaannya  adalah  apakah  masih  ada  peraturan  perundang-undangan yang  melanggar  serta  tidak  memenuhi  aspek  Hak  Asasi  Manusia  sehingga  haruslah dibatalkan. Hal ini patut untuk dikaji dan diketahui masih ada beberapa Perundang-undangan serta  Peraturan  Daerah  yang  dibatalkan  karena  melanggar  serta  tidak  memuat  aspek  Hak Asasi Manusia. Salah satu peraturan Perundang-Undangan yang di batalkan adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa sumber daya air sebagai bagian  dari  hak  asasi,  sumber  daya  yang  terdapat  pada  air  juga  diperlukan  manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan  untuk  keperluan  industri,  yang  mempunyai  andil  penting  bagi  kemajuan  kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak. Negara masih tetap  memegang  hak  penguasaan  atas  air  menjadi  syarat  yang  tak  dapat  ditiadakan  dalam menilai  konstitusionalitas  UU  SDA.  Jaminan  ini  terlihat  dalam  enam  prinsip  dasar pembatasan  pengelolaan  sumber  daya  air.  Keenam  prinsip  dasar  tersebut,  yakni  pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak  dibebani  biaya  jasa  pengelolaan  sumber  daya  air,  sepanjang  pemenuhan  kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air.
Selain hal tersebut adapula Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah yang dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam

## 243 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah  Tanah).  Pemabatalan  ini  dikarenakna  Perda  tersebut  bertentangan  dengan UndangUndang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang  Retribusi  Daerah,  karena  kewenangan  pemberian  izin  penyedia,  peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu wilayah Kabupaten/Kota adalah kewenangan Kabupaten/Kota.

## II. PEMBAHASAN

## A. Urgensi Nilai Hak Asasi Manusia Menjadi Landasan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia
Istilah hak-hak asasi manusia dalam beberapa bahasa asing dikenal dengan sebutan sebagai berikut:  droit  de  l’home  (Perancis)  yang  berarti  hak  manusia,  human  right  (Inggris)  atau mensen  rechten  (Belanda),  yang  dalam  Bahasa  Indonesia  disalin  menjadi  hak-hak kemanusiaan  atau  hak  asasi  manusia. 4 Hak  asasi  manusia  pada  hakikatnya  merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia yang bersifat melekat pada diri manusia bersifat kodrati, universal dan abadi. Sehingga tidak ada badan apapun yang dapat mencabut  hak  itu  dari  tangan  pemiliknya.  Demikian  pula  tidak  ada  seorangpun diperkenankan  untuk  merampasnya,  serta  tidak  ada  kekuasaan  apapun  yang  boleh membelenggunya. 5
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  juga mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Karena HAM bersifat kodrati, sebenarnya tidak memerlukan legitimasi yuridis untuk pemberlakuannya dalam suatu sistem hukum nasional maupun internasional. Sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM, hak tersebut tetap eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan HAM yang bersifat teistik ini diakui kebenarannya sebagai nilai yang paling hakiki dalam kehidupan manusia. Namun karena sebagian besar tata kehidupan manusia bersifat sekuler dan positivistik, maka eksistensi HAM memerlukan landasan yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia. 6 Sehingga pemerintah bertanggung jawab menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan meliputi langkah implementasi yang efektif di bidang hukum, sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara.
4 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) h. 83.
5 Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia.
6 Salman Luthan, Proyeksi Harmonisasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dengan Hukum Pidana Nasional (Yogyakarta: Departemen Hukum Internasional FH UII dengan ELSAM, 1995).
1. Keterkaitan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “Without positive action by legislation, and positive law more generally, many human rights would fail to be realized.”  Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. 7
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  adalah  salah  satu  hal  penting  dalam pembangunan  hukum  nasional  yang  hanya  dapat  terwujud  apabila  didukung  oleh  metode yang baik. Agenda penting Pemerintah terkait peraturan perundang-undangan saat ini adalah penyelarasan secara hierarki dan kesesuaian muatan dalam peraturan perundang-undangan dengan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Acuan  dalam  membentuk peraturan perundang-undangan adalah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).
Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan menyatakan  bahwa  salah  satu  asas  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  harus mencerminkan  kemanusiaan.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  setiap  peraturan  perundang- undangan  harus  menjamin  diantaranya  nilai  penghormatan,  perlindungan,  pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak setiap warga negara sebagai subjek hukum. Nilai dan prinsip Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  harus  tertuang  dalam  materi  muatan  peraturan  perundang- undangan  dan  dipahami  oleh  setiap  pihak  yang  berwenang  dalam  penyusunan  peraturan perundang-undangan.
Dalam  pembentukan  perundang-undangan,  Pemerintah  selalu  berdasarkan  pada panduan  yakni  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.  Dalam  Uundang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  telah  diatur  bahwa setiap  undang-undang  harus  memiliki  konsiderans  dan  dasar  hukum.  Internalisasi  norma HAM di dalam pembentukan undang-undang sejatinya diawali dari 2 (dua) aspek tersebut yakni konsideran dan dasar hukum.
Konsiderans  memiliki  3  (tiga)  unsur,  yakni  unsur  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis. Filosofis  bersumber  dari  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Unsur filosofis  yang  bersumber  dari  Pembukaan  UUD  1945  yang  tidak  dapat  lepas  dari  tujuan berneg ara yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosi al”. Begitu juga unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  berbagai  aspek.  Hal  ini  tidak  luput  dari kebutuhan  HAM  karena  suatu  peraturan  dibentuk  sebagai  wujud  kebutuhan  masyarakat. Sedangkan unsur yuridis umumnya berisi mengapa perlu undang-undang tersebut dibentuk.
Sedangkan dasar hukum, berisi dasar kewenangan dan amanat pembentukan undang- undang, tidak dapat lepas dari UUD 1945 dan Ketetapan MPR (TAP MPR) sebagai hierarki yang lebih tinggi dari undang-undang. Validitas norma di dalam undang-undang bersumber
7 Grégoire Webber et al, Legislated Rights: Securing Human Rights through Legislation (Cambridge University Press, 2018) h. 19.
dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  norma  di  atasnya.  Dengan  demikian,  sejatinya  aspek HAM selalu menjadi bagian yang dipertimbangkan, karena di dalam UUD 1945 terdapat Bab XA  tentang “HAK ASASI MANUSIA” yang linier pula  dengan pengaturan mengenai HAM yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## 2. Integrasi Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan) merupakan dasar yang memuat mekanisme formil dan materil dalam membentuk peraturan perundang-  undangan.  Pasal  1  ayat  (2)  UU  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan menyatakan  bahwa  Peraturan  Perundang-Undangan  merupakan  peraturan  tertulis  yang memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam peraturan  perundang-  undangan.  Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  mencakup tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan  dan pengundangan.
Hierarki  peraturan  perundang-undangan  menganut  asas  Lex  Superior  Derogate  Legi Inferior yang menggambarkan bahwa kekuatan hukum setiap peraturan perundang-undangan berbeda-beda menurut tingkatannya. Peraturan yang secara hierarki berada pada posisi lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada pada posisi lebih tinggi. Selain asas  tersebut,  terkait  eksistensi  peraturan  perundang-undangan  terdapat  pula  asas  Lex Spesialis  Derogate  Legi  Generali  yaitu  peraturan  yang  bersifat  khusus  mengesampingkan peraturan yang bersifat umum dan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yaitu peraturan yang baru meniadakan peraturan yang lama.
HAM  adalah  hak  konstitusional  yang  telah  dimandatkan  oleh  konstitusi.  Upaya mengintegrasikan  HAM  dalam  peraturan  perundang-undangan  adalah  mengikutsertakan pihak pemangku  hak  untuk  memastikan  bahwa  HAM  mereka  diinkorporasikan,  selain  itu dituntut  pula  bagi  perancangan  peraturan  perundang-undangan  untuk  memahami  betul sistem  hukum  dan  nilai  HAM  yang  dianut  Indonesia.  Materi  muatan  sebuah  peraturan perundang-undangan  harus  sesuai  dengan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  telah  ditetapkan.  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  UU  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  menjelaskan  bahwa  salah  satu  asas  yang  harus  ada  dalam  peraturan perundang- undangan  adalah  asas  “kemanusiaan”,  hal  ini  berarti  setiap  materi  muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 telah memuat  materi  muatan  HAM  yang  menjadi  alat  ukur peraturan  perundang-undangan  dari perspektif HAM. Hal ini bermanfaat untuk meminimalisir eksistensi peraturan perundang- undangan yang tidak berperspektif HAM.
B. Penerapan Aspek Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan di Indonesia Pengakuan  dan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  kewajiban  dan tanggung jawab negara yakni pemerintah sebagai ciri dari negara hukum. Berlandaskan Pasal 1  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD  NRI  1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga HAM sebagai hak dasar yang melekat  pada  individu  tidak  dapat  dirampas  dan  dicabut  keberadaannya  sehingga  wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Dasar perlindungan atas HAM di Indonesia termuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 8
Salah satu masalah penting yang saat ini menjadi agenda Pemerintah adalah penataan peraturan  perundang-undangan.  Permasalahan  tersebut  meliputi  peraturan  yang  tumpang tindih,  kemudian  proses  pembuatannya  yang  tidak  mengikuti  sistem  yang  baku  dan permasalahan  substansi  yang  tidak  berperspektif  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Peraturan perundang-undangan  merupakan  sub  sistem  hukum  yang  berfungsi  menciptakan  hukum sesuai  dengan  ruang  lingkupnya  yaitu  mengatur,  menetapkan  dan  memberikan  kepastian hukum bagi masyarakat. Terhadap peristiwa tersebut, pemerintah mengundangkan Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang berlandaskan  pada  semangat  pemikiran  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum (rechtsstaat).
Sebagai  negara  hukum,  seluruh  aspek  kehidupan  dalam  bidang  kemasyarakatan, kebangsaan,  dan  kenegaraan  termasuk  pemerintahan  harus  berdasarkan  atas  hukum  yang sesuai  dengan  sistem  hukum  nasional.  Sistem  hukum  nasional  merupakan  hukum  yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam  rangka  mengantisipasi  dan  mengatasi  permasalahan  yang  timbul  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pengesahan rancangan undang-undang tentang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  oleh  Presiden  Republik  Indonesia pada  12  Agustus  2011  yang  termuat  dalam  lembaran  negara  Nomor  82  Tahun  2011  oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  menggantikan  Undang-undang  Nomor  10 tahun 2004 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat dalam rangka memberikan peraturan perundang-undangan yang baik. 9 Undang-undang  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  merupakan pelaksanaan  dari  perintah  Pasal  22A  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara pembentukan undang- undang diatur lebih lanjut dengan undang- undang.” Namun demikian, ruang  lingkup  materi  muatan  (substansi  yang  diatur)  dalam  Undang-undang  ini  diperluas tidak  saja  Undang-undang  tetapi  mencakup  juga  Peraturan  Perundang-undangan  lainnya,
8 Titon Slamet Kurnia, Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) h. 23.
9 Konsideran “menimbang” huruf C Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
selain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Salah satu materi pokok dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ialah penerapan Pasal dan 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  yang  menjelaskan  bahwa  asas  materi  muatan  peraturan  perundang- undangan  harus  mencerminkan  pengayoman,  kemanusiaan,  kebangsaan,  kekeluargaan, kenusantaraan,  bhinneka  tunggal  ika,  keadilan,  kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan pemerintahan,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  serta  keseimbangan,  keserasian  dan keselarasan.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  setiap  peraturan  perundang-undangan  harus menjamin  penghormatan,  perlindungan,  pemenuhan,  penegakan  dan  pemajuan  (P5  HAM) setiap hak  yang  dimiliki  warga  negara  sebagai  salah  satu  subjek  hukum.  Nilai  dan  prinsip HAM harus tertuang dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan dipahami oleh setiap  pihak  yang  berwenang  dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan.  Muatan asas  tersebut  mengindikasikan  adanya  syarat  implementasi  HAM  dalam  setiap  peraturan perundang-undangan.
Pada realitasnya, masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak memuat asas  dan  melanggar  HAM  dalam  substansinya  sehingga  dimohonkan  uji  materiil  atau pengujian  norma  kepada  Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung  sesuai  dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan sistem hukum dan peradilan di Indonesia terjadi sejalan dengan dilakukannya perubahan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Hasil amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945 membangun lembaga baru dalam sistem kekuasaan kehakiman, yaitu membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman dan  Komisi  Yudisial  sebagai penegak  kehormatan hakim. 10 Tentang  kewenangan  judicial  review  peraturan  perundang-undangan,  konstitusi memilah  pengujian  undang-undang  terhadap  undang-undang  dasar  dilakukan  oleh Mahkamah  Konstitusi  dan  pengujian  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang- undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. 11
Menurut  Mahfud  MD,  kompetensi  pembagian  kewenangan  judicial  review  kedua lembaga kehakiman tersebut idealnya, Mahkamah Konstitusi menangani konflik peraturan perundang-undangan,  guna  menjamin  konsistensi  semua  peraturan  perundang- undangan. 12 Lembaga ini sebaiknya hanya memeriksa konflik peraturan perundang-undangan mulai  dari  yang  paling  tinggi  sampai  yang  paling  rendah  derajatnya.  Oleh  sebab  itu, kewenangan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi seharusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.  Sedangkan  Mahkamah  Agung  menangani  konflik  antar-orang  dan/atau  badan hukum  dan/atau  lembaga  termasuk  konflik  tentang  hasil  pemilu,  konflik  antara  lembaga negara, perkara pembubaran partai politik dan pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden baik karena pelanggaran atas hal-hal tertentu yang ditemukan di dalam Undang-undang Dasar maupun karena  terjadinya  sesuatu  yang  menyebabkannya  tidak  lagi  memenuhi  syarat.  Terhadap kemungkinan  adanya  benturan  dalam  pelaksanaan  masing-masing  kewenangan  tersebut,
10 Imam Soebechi, Hak Uji Materii (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 99-100.
11 Ibid.
12 Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Press, 2010) h. 134.
pembentuk undang-undang telah mengantisipasi peluang tersebut dengan Pasal 55 Undang- undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  bahwa  pengujian  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  yang  sedang  dilakukan  Mahkamah  Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang  dalam  proses  pengujian  Mahkamah  Konstitusi  sampai  ada  putusan  Mahkamah Konstitusi.
Menyikapi pembagian kewenangan dalam uji materiil sebuah peraturan perundang- undangan,  maka  sesuai  dengan  Pasal  9  Undang-undang  Nomor  13  tahun  2022  tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka penulis akan menguraikan dan menganalisis 4 (empat) peraturan perundang-undangan  yang  tidak  memuat  materi  atau  melanggar  HAM  pada  pihak-pihak tertentu sehingga diajukan permohonan pengujian norma kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

## 1. Pengujian Undang-undang terhadap UUD NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi
Dasar  hukum  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  melakukan  pengujian  undang- undang  terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945  terdapat  dalam  salah  satu  frasa  Pasal  24  huruf  c Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Uraian  pasal  tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  undang- undang  dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  undang-undang  dasar,  memutuskan  pembubaran  partai  politik,  dan memutuskan  perselisihan  hasil  pemilihan  umum.  Terdapat  2  (dua)  Peraturan  perundang- undangan yang dimohonkan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dan akan penulis analisis.
Pertama ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 dengan pemohon bernama  H.  Hamdani  Prayogo  selaku  tukang  gigi  yang  mengajukan  uji  materiil  Undang- undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  terhadap  UUD  NRI  1945. Permasalahan dan ker ugian pemohon terdapat pada Pasal 73 ayat (2)  yang berbunyi “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/a tau izin praktik” dan terhadap pelanggaran pasal tersebut dikenakan sanksi dalam Pasal 78 yakni “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  menimbulkan  kesan  seolah-olah  yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.
Akibat  berlakunya  materi  muatan  pada  undang-undang  tersebut,  mengakibatkan kekaburan  norma  atau  multitafsir  karena  profesi  tukang  gigi  yang  sebelumnya  diakui  dan diatur secara khusus melalui peraturan Menteri kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang  Pekerjaan  Tukang  Gigi  berpotensi  melanggar  Pasal  73  ayat  (2)  karena  pekerjaan tukang  gigi  sebagai pembuat  dan  pemasangan  gigi  tiruan  lepas  pasang  yang  menggunakan bahan  akrilik  yaitu  bahan  kimia  yang  digunakan  oleh  kedokteran  sebagai  bahan  dasar
membuat gigi tiruan lepas pasang. Tukang gigi dapat dikategorikan membuat alat dan metode pembuatan  gigi  lepas  tiruan  sebagaimana  alat  dan  bahan  juga  digunakan  oleh  dokter  gigi namun tukang gigi tidak memiliki Surat Tanda Register (STR), maka pelanggaran atas hal tersebut dikenakan pidana penjara 5 Tahun dan denda Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terhadap keadaan tersebut, tidak ada kepastian hukum kepada tukang gigi yang mempengaruhi pendapatan ekonomi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari H.  Hamdani  Prayogo  selaku  pemohon  untuk  seluruhnya  dengan  uraian  pasal  dikecualikan untuk tukang gigi yang mendapat izin praktik dari pemerintah. Putusan uji materiil tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran asas kemanusiaan dan kepastian  hukum pada materi muatan  dalam  Undang-undang  Nomor  29  tahun  2004  tentang  praktik  kedokteran  seperti yang  disyaratkan  oleh  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b,  bahwa  asas  kemanusiaan diperuntukkan setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Melalui beberapa pasal yang dalam UU praktik kedokteran tersebut, pembuat undang-undang secara perlahan mematikan ekonomi para tukang gigi sedangkan dalam konstitusi telah dijamin hak mendapat penghidupan yang layak secara ekonomi, melalui peristiwa tersebut maka negara dan undang-undang praktik kedokteran tidak memuat aspek HAM utamanya pada tukang gigi.
Negara dengan kekuasaannya mengatur semua sumber daya, termasuk di dalamnya sumber  daya  air  dengan  instrumen  hak.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  Penjelasan  Umum Undang-undang Sumber Daya Air menyatakan bahwa pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak kepemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna air, baik bagi pihak yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib memperoleh izin.
Pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XI/2013,  para  pemohon mengajukan  uji  materiil  Undang-undang  Nomor  7  tahun  2004  tentang  Sumber  daya  Air (SDA).  Pada  pokoknya  para  pemohon  mendalilkan  terkait  hak  guna  air  untuk  memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi disebut dengan hak guna usaha air. Jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam izin,  tetapi  dapat  ditinjau  kembali  apabila  persyaratan  atau  keadaan  yang  dijadikan  dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan  yang  sangat  berarti  dibandingkan  dengan  kondisi  saat  ini.  Hak  guna  pakai  air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat yang berada  di  dalam  sistem  irigasi  dijamin  oleh  pemerintah  atau  pemerintah  daerah.  Hak  guna pakai  air  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  sehari-hari  bagi  perseorangan  dan  pertanian rakyat tersebut termasuk pula hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah
orang lain yang berbatasan dengan tanahnya. Pemerintah atau pemerintah daerah menjamin alokasi air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi ketersediaan air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan serta tetap menjaga terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman.
Pada pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai dan  fungsi  sosialnya.  Kondisi  tersebut  berpotensi  menimbulkan  konflik  kepentingan  antar sektor,  antarwilayah  dan  berbagai  pihak yang  terkait  dengan  sumber  daya  air.  Di  sisi  lain, pengelolaan  sumber  daya  air  yang  lebih  bersandar  pada  nilai  ekonomi  akan  cenderung memihak  kepada  pemilik  modal  serta  dapat  mengabaikan  fungsi  sosial  sumber  daya  air. Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  seharusnya  undang-undang  sumber  daya  air  lebih memberikan  perlindungan  terhadap  kepentingan  kelompok  masyarakat  ekonomi  lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, pelestarian lingkungan hidup dan ekonomi.
Di Indonesia, pemaknaan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat mengamanatkan bahwa dalam pandangan para pendiri bangsa, khususnya perumus Undang- undang  Dasar  Tahun  1945,  air  adalah  salah  satu  unsur  yang  sangat  penting  dan  mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak, air haruslah  dikuasai  oleh  negara.  Maka  dalam  pengusahaan  air  harus  ada  pembatasan  yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa.
Pencabutan  UU  Sumber  daya  Air  tersebut  mengindikasikan  bahwa  tidak terpenuhinya  asas  pengayoman  yang  memuat  setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang- undangan  harus  berfungsi  memberikan  pelindungan  untuk  menciptakan  ketentraman masyarakat  dan  juga  asas  keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan  dalam  pembentukan undang-undangnya,  yakni  setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-undangan  harus mencerminkan  keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan,  antara  kepentingan  individu, masyarakat  dan  kepentingan  bangsa  dan  negara.  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2004 tentang Sumber Daya Air lebih berpihak kepada investor dan swasta sehingga penerapan Pasal 33 ayat (3) bahwa Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat tidak diimplementasikan dan dimanfaatkan  secara  maksimal.  Tarif  biaya  air  dari  distribusi  pihak  ketiga  seperti  PDAM masih  terbilang  tinggi  sehingga  keselarasan  antara  kepentingan  masyarakat  dan  negara kurang terpenuhi, maka asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan sebagai aspek HAM dalam peraturan UU SDA tidak terpenuhi.

## 2. Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang oleh mahkamah Agung
Landasan hukum yang  menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memiliki kewenangan melakukan  pengujian  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terdapat dalam Pasal 24 a Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sehubungan dengan pembagian kewenangan hak uji materiil, masing-masing Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi  membatasi  diri  sepanjang  kewenangan  yang  diberikan  undang-undang  kepada mereka. 13 Terdapat  2  (dua)  peraturan  perundang-undangan  yakni  peraturan  oleh  Menteri Kesehatan dan peraturan daerah kabupaten Gresik yang akan penulis analisis.
Pertama,  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  24  P/HUM/2012  dengan  pemohon Mahendra Budianti dan Arifin yang bertindak sebagai perwakilan dari Perkumpulan Tukang Gigi  (PTGI)  Jawa  Timur  melakukan  uji  materiil  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor: 1871/MENKES/PER/IX/2011  tentang  Pencabutan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 339/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi terhadap Pasal 59 ayat (1), (2), (3) Jo  Pasal  61  ayat  (1),  (2)  Undang-undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Pada mulanya tukang gigi mendapat izin berpraktik melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969, namun pada perkembangannya terbit Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 sebagai izin beraktifitas untuk tukang gigi yang sebelumnya sudah mempunyai izin tetapi Departemen Kesehatan tidak menerbitkan izin baru bagi tukang gigi sejak  tahun  1989.  Pada  puncaknya,  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 1871/ Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, maka terjadi diskriminasi dan upaya mematikan  ekonomi  para  tukang  gigi  oleh  negara  melalui  Kementerian  Kesehatan  untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki  oleh  para  Tukang  Gigi.  Kebijakan  diskriminatif  lainnya  dilakukan  oleh  menteri kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1076/MENKES/ SKNII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Pasal 1 menyatakan; Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman,  ketrampilan  turun  temurun,  dan/atau  pendidikan/pelatihan,  dan  diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
Atas  permohonan  tersebut,  Mahkamah  Agung  mengabulkan  permohonan  pemohon bahwa  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor:  1871/MENKES/PER/IX/2011  tanggal  5 September  2011  tentang  Pencabutan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 339/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 59 ayat (1), (2), (3) Jo Pasal 61 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku  umum  dan  Memerintahkan  kepada  MENTERI  KESEHATAN  RI  untuk  mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1871/MENKES/PER/IX/2011 Tanggal 5 September 2011 tentang  Pencabutan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  339/  MENKES/PER/VI/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Amar putusan tersebut didukung oleh pertimbangan hakim yang pada pokoknya menerangkan profesi Tukang Gigi adalah profesi turun temurun yang telah didaftar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan lama, tetapi tidak memiliki standar operasional  prosedur  maupun  standar  kompetensi  dan  menjadi  kewajiban  termohon  agar profesi tukang gigi mendapat sarana standard kompetensi dan SOP dalam legalitasnya karena pemohon tidak memuat tukang gigi ke dalam pengobatan tradisional yang dapat dipahami
13 M Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 96.
bahwa  pengobatan  tradisional  adalah  pengobatan  dan/cara  perawatan  dengan  cara  yang mengacu pada pengalaman, keterampilan turun temurun. Sedangkan pekerjaan para pemohon sesuai dengan definisi pasal a quo. Karena Para Pemohon bisa melakukan pekerjaan merawat gigi tiruan dari keterampilan turun temurun orang tua para pemohon.
Dapat dipahami bahwa
Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor: 1871/MENKES/PER/IX/2011  tentang  Pencabutan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 339/MENKES/PER/VI/1989  tentang  Pekerjaan  Tukang  Gigi  merupakan  kebijakan diskriminatif dan tidak memuat aspek HAM dalam materi muatannya yang telah diatur dalam Pasal  6  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1871/MENKES/PER/IX/2011  tentang  Pencabutan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 339/MENKES/PER/VI/1989  tentang  Pekerjaan  Tukang  Gigi  tidak  memenuhi  asas kemanusiaan  dan  asas  keadilan.  Asas  kemanusiaan  ialah  setiap  Materi  Muatan  Peraturan Perundang-undangan  harus  mencerminkan  pelindungan  dan  penghormatan  hak  asasi manusia  serta  harkat  dan  martabat  setiap  warga  negara  dan  penduduk  Indonesia  secara proporsional. Hak mendapatkan penghidupan yang layak dengan bekerja sesuai keahliannya merupakan hak asasi yang harus dilindungi negara. Sedangkan kebijakan diskriminatif oleh kementerian kesehatan tidak memenuhi asas keadilan yakni setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan  harus  mencerminkan  keadilan  secara  proporsional  bagi  setiap  warga negara.  Tindakan  tersebut  ditunjukkan  dengan  terbitnya  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor:  1871/MENKES/PER/IX/2011  tentang  Pencabutan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  339/MENKES/PER/VI/1989  tentang  Pekerjaan  Tukang  Gigi  sebagaimana dijelaskan bahwa  keberadaan  tukang  gigi  telah  dilarang.  Tindakan  represif  tersebut  menunjukkan bahwa  Kementerian  kesehatan  telah  lalai  dan  membiarkan  para  tukang  gigi  serta  tidak menyelenggarakan  sarana  upgrading  kompetensi  dan  standar  operasional.  Hal  tersebut menunjukkan tidak terpenuhinya aspek HAM dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1871/MENKES/PER/IX/2011  tentang  Pencabutan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 339/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi.
Kedua, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2014 dengan pemohon Eko Nyoman Hermanto  dan  Abdul Ghofar mengajukan permohonan uji  materiil Pasal 38A Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Jasa  Umum  terhadap Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Awalnya,  Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  4  Tahun  2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 12, tanggal  28  Februari  2012.  Dalam  implementasinya  para  pemohon  ketika  membayar  pajak kendaraan membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Provinsi Jawa Timur, di Gresik  sekaligus  secara  paksa  dikenakan/harus  membayar  biaya  parkir  berlangganan  atas kendaraan bermotor sebesar Rp15.000 selama setahun.
Mahkamah Agung mengabulkan uji materiil para pemohon dan menyatakan Pasal 38A Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum bertentangan dengan  Pasal  4  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  Pasal  1
angka 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan  Pasal  6  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan dan menyatakan Pasal 38A Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Ketentuan  Pasal  38  A  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  16  Tahun  2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi  Jasa  Umum  yang  membedakan  Pengenaan/Pembayaran  biaya  parkir  antara kendaraan bermotor yang berpelat nomor kendaraan daerah dengan kendaraan bermotor yang berpelat nomor kendaraan  luar  daerah  adalah  ketentuan  yang  diskriminatif  dan  oleh karenanya  bertentangan  dengan  pasal  4  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan tidak memenuhi asas kesamaan, kedudukan dalam hukum  dan  pemerintahan,  seperti  tercantum  dalam  Pasal  6  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan. Ketentuan pengenaan/pungutan biaya Parkir berlangganan, lebih-lebih dikenakan/dipungut di depan (awal tahun) serta dilakukan “secara paksa” bersamaan dengan pemilik kendaraan bermotor pada waktu membayar pajak kendaraan bermotor itu adalah bertentangan dengan batasan/pengertian Retribusi itu sendiri, seperti tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Nomor 64,  menyatakan  Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Retribusi,  adalah  pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## C. Konsep Ke Depan Untuk Mengoptimalkan Aspek Hak Asai Manusia Menjadi Materi Muatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum yang telah  dinetralkan berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  sebelum  amandemen  dan  dijelaskan  pada penjelasannya bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat). Namun setelah dilakukan amandemen ketentuan yang ada pada penjelasan tersebut dimasukkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) dan berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” tanpa disebut rechtstaat ataupun rule  of  law.  Berdasarkan  pada  hal  tersebut  Indonesia  sebagai  negara  hukum  berbentuk penggabungan  unsur-unsur  yang  baik  dari  berbagai  konsep  yang  berbeda  ke  dalam  satu konsep  yang  menyatu  yang  implementasinya  disesuaikan  dengan  tuntutan  perkembangan. Dalam hal ini contohnya adalah konsep negara Indonesia yang menerima prinsip kepastian hukum di dalam rechtsstaat sekaligus menerima prinsip rasa keadilan di dalam rule of law. 14 Negara  indonesia memerlukan  sebuah  konsep  negara  hukum  (khas  dan  khusus)  Indonesia yang  berasal  dari  nilai-nilai  luhur  yang  ada  dari  Indonesia,  bukan  nilai-nilai  yang ditransplantasikan oleh negara lain. Seperti dikemukakan oleh Carl Freiderich von Savigny, bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat sebagai volkgeist (jiwa bangsa). 15
14 Moh Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) h. 52.
15 Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak & Markus Y Hage, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) h. 103.
Peraturan merupakan suatu konsep yuridis (legal concept) yang memiliki fungsi untuk mengabstraksi pengertian tentang keseluruhan kaidah (rules; norms) tertulis dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang yaitu negara. Untuk membedakan peraturan yang dibuat oleh negara  dengan  peraturan  yang  tidak  dibuat  oleh  negara  maka  dalam  bahasa  teknis-yuridis buku di Indonesia ditambahkan ejektif ‘perundang - undangan’ (sehingga lengkapnya disebut ‘Peraturan Perundang - undangan’). Definisi Peraturan Perundang -undangan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Fungsi  peraturan  perundang-undangan sendiri ialah untuk menetapkan kaidah atau memberikan bentuk formal terhadap kaidah yang dilakukan  kepada  para  subjek  hukum.  Secara  teoritis  peraturan  perundang-undangan merupakan instrumen untuk melakukan positivisasi kaidah yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang. 16 Dalam pandangan Martin Krygier, peraturan perundang-undangan merupakan “deliberately made laws” dengan pengertian “They are made at a particular time. They express the will of a particular, identifiable person or body f person.” 17 Arti penting dari peraturan perundang-undangan  sendiri  ialah  untuk  menjadikan  kaidah  tersebut  memiliki  kekuatan mengikat  yang  lebih  jelas.  Misalnya  dapat  dibedakan  dengan  kaidah-kaidah  lain  seperti moralitas, adanya lembaga yang akan memastikan dikenakannya sanksi kepada pelanggaran, dan sebagainya. 18 Kaidah merupakan keharusan (a must; an ouqht). Dimensi dari keharusan tersebut  bersifat  aktif  maupun  pasif.  Dimensi  aktif  yaitu  perintah,  yang  artinya  keharusan untuk melakukan sesuatu. Dimensi pasif yaitu larangan, yang artinya keharusan untuk tidak melakukan sesuatu.
Pembentukan  peraturan  undang-undang  di  Indonesia  yang  berlaku  secara  positif sekarang  ini  adalah  UU  No.  12  Tahun  2011  yang  memuat  asas/prinsip  hukum  dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas/Prinsip hukum tersebut di atur dalam Pasal  6  UU  No.  12  Tahun  2011  yaitu  Asas  Pengayoman,  Kemanusiaan,  Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, Keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum  dan  pemerintahan,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  dan/atau  keseimbangan, keserasian,  dan  keselarasan.  Asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan merupakan asas yang  digunakan  dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan sudah menjadi kewajiban yang mutlak dalam pembentukannya untuk menggunakan asas/prinsip hukum agar peraturan perundangundangan  yang  dibentuk  mempunyai  kepastian  yang  memiliki  keadilan  dan manfaat bagi orang banyak.
Asas atau prinsip hukum merupakan landasan bagi terbentuknya peraturan perundang- undangan  yang  baik,  jika  suatu  peraturan  perundang-undangan  dibentuk  dengan  tidak mengindahkan Asas atau prinsip hukum tersebut, maka peraturan perundang-undangan tidak akan  memberikan  tujuan  hukum  yang  baik,  tidak  memberikan  keadilan  dan  manfaat  bagi orang  banyak.  Hak  Asasi  Manusia  dalam  konteks  pembentukan  peraturan  perundang- undangan sebagai norma hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara, karena letaknya
16 Titon Slamet Kurnia, Sistem Hukum Indonesia (Bandung: CV Maju Mundur, 2016) h. 32.
17 Ibid.
dalam  konstitusi  yang  merupakan  basic  law,  maka  ketentuan-ketentuan  mengenai  HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. HAM merupakan landasan etis dan bersifat moral serta membatasi kebijakan legislasi dalam membentuk undang-undang, yang bertujuan  untuk  menghasilkan  produk  hukum  (Undang-undang)  supaya  tidak  jatuh  dari kesewenang-wenangan.  Dengan  kata  lain,  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  fungsi  kontrol terhadap undang-undang. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh melanggar  HAM  karena  itu  bertentangan  dengan  asas  kemanusiaan  sebagai  hukum  yang berfungsi menjadi landasan etis dan bersifat moral yang membatasi kebijakan legislasi dalam membentuk undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Terdapat permasalahan  penting saat ini yang menjadi agenda bagi pemerintah dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan ini berupa kondisi  serta  tantangan  Pemerintah  dalam  pembentukan  suatu  peraturan  perundang- undangan yang ada pada saat ini. Agenda bagi pemerintah berkaitan dengan permasalahan dalam  pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan  tersebut  berupa  permasalahan peraturan  perundang-undangan  yang  tumpang  tindih,  proses  pembuatannya  yang  tidak mengikuti sistem yang baku serta permasalahan substansinya yang tidak berperspektif Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Selain  hal  tersebut  terdapat  pula  permasalahan  berupa  belum seragamnya bentuk analisis Peraturan Perundang-undangan bernuansa HAM baik dari Ditjen HAM  maupun  dari  Kantor  Wilayah,  belum  adanya  System  Data  Based  Peraturan Berperspektif HAM, belum sepenuhnya Bidang HAM dan Perancang peraturan perundang- undangan  yang  memperhatikan  nilai  HAM  dalam  pembuatan  peraturan,  serta  belum maksimalnya Bimtek dalam pelaksanaan Materi muatan HAM dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan perlindungan Hak  Asasi Manusia terutama  perlindungan hak dalam memperoleh keadilan. Aspek  Hak  Asai  Manusia  harus  dapat  di  optimalkan  menjadi  materi  muatan  dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Karena hukum ada dari manusia dan  untuk  manusia  sebagai  subyek  hukum.  Peraturan  perundangan-undangan  dibentuk untuk manusia sehingga Hak Asasi Manusia harus diwujudkan dalam perlindungannya yang dilakukan oleh hukum. Oleh karena itu apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk secara sah tidak mengedepankan HAM sebagai norma hukum tertinggi. Maka, peraturan perundang-undangan tersebut bukan merupakan produk hukum yang baik dan dapat dinilai sewenang-wenang.

## III. KESIMPULAN
Muatan Hak Asasi Manusia di dalam peraturan perundang-undangan memiliki urgensi yang sangat penting karena merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Nilai  hak  asasi  manusia  menjadi  landasan  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan di indonesia karena nilai HAM bersifat kodrati dan kedudukannya telah diamanatkan dalam UUD 1945 terdapat Bab XA tentang “HAK ASASI MANUSIA” yang linier pula dengan pengaturan mengenai HAM yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.
Produk  hukum  pada  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran  dan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  daya  Air  (SDA) terhadap UUD NRI Tahun 1945 masih belum memenuhi aspek hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibutuhkan tahap pengharmonisan,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  rancangan  perundang-undangan berupa materi muatan hak asasi manusia yang menjadi acuan dalam rangka pengaturan dan pembatasan  hak  asasi  manusia.  Banyak  peraturan  perundang-undangan  yang  belum berperspektif hak asasi manusia sehingga perlu diatur secara komprehensif dan khusus yang penerapan  pedomannya  disesuaikan  dengan  berbagai  instrumen  yang  mengatur  hak  asasi manusia, baik nasional maupun internasional.

## IV. DAFTAR PUSTAKA
Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Konsideran “menimbang” huruf C Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Anggono, Bayu Dwi, Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2014).
Harahap, M Yahya, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Kurnia, Titon Slamet, Sistem Hukum Indonesia (Bandung: CV Maju Mundur, 2016). Luthan, Salman, Proyeksi Harmonisasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dengan Hukum Pidana
Nasional (Yogyakarta: Departemen Hukum Internasional FH UII dengan ELSAM, 1995).
Marsudi, Subandi Al, Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
MD, Moh Mahfud, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
——— , Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
Qamar, Nurul, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi; Human Rights in Democratiche Rechtsstaat (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
Soebechi, Imam, Hak Uji Materii (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
Tanya, Bernard L, Yoan N Simanjuntak & Markus Y Hage, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
Titon Slamet Kurnia, Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
Webber, Grégoire et al, Legislated Rights: Securing Human Rights through Legislation (Cambridge University Press, 2018).