Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 7, Number 1, Juni 2021, pp. 31-44 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v7i1.30416 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index

## Analisis  Aktor  dalam  Tata  Kelola  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM) Kota Batu untuk Kualitas Internasional
Ruth Agnesia Sembiring 1* , Tia Subekti 1
1 Universitas Brawijaya, Indonesia

## A B S T R A K
Keberadaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Indonesia  bisa  dibilang stagnan  dan  hanya  mampu  di  pasar  lokal.  Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  UMKM  dikelola  berdasarkan  peran  serta  pola  dalam  kegiatan  ekspor dengan konsep governance . Tata kelola UMKM memiliki visi untuk melibatkan aktor- aktor:  pemerintah,  masyarakat  dan  sektor  swasta.  Dengan  menggunakan  studi kualitatif, kajian ini menggunakan data primer melalui wawancara mendalam kepada pihak  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro  dan  Perdagangan  (DISKUMDAG)  Kota  Batu,  dan tiga  UMKM  pelaku  ekspor  di  Kota  Batu;  serta  dokumentasi  media  massa  maupun tabloid  yang  memuat  informasi  mengenai  ketiga  UMKM  yang  menjadi  fokus  kajian. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi  terhadap  lokasi  dan  kegiatan  UMKM pelaku  ekspor  dan  wawancara  melalui  pertemuan  secara  langsung  maupun pertemuan secara tidak langsung terhadap narasumber. Kajian ini menganalisis aktor dalam  tata  kelola  UMKM  berkualitas  internasional,  pemasaran  UMKM  ke  pasar internasional  dan  relasi  antaraktor governance dalam  rantai  ekspor  UMKM. Pemerintah memberi pelatihan dan pendampingan, menyelenggarakan pameran UMKM, dan program KITE. Pelaku UMKM sebagai bagian dari masyarakat memiliki tenaga kerja, memperoleh bahan baku, dan memiliki infrastruktur produksi. Pihak swasta membeli produk UMKM, memberi bantuan dana, memasarkan produk UMKM, dan mengirim produk  UMKM  keluar  negeri.  Governance  model  Liberal-democratic  digunakan  dalam  tata  kelola  UMKM  berbasis ekspor di Kota Batu, sehingga relasi pelaku UMKM dengan buyer dari luar negeri terjalin sebelum UMKM terbentuk dan  terdaftar  secara  legal  melalui  dinas  pemerintah.  Dengan  demikian,  kajian  ini  menemukan  bahwa  pemerintah mengambil porsi sedikit dalam tata kelola UMKM berkualitas ekspor di Kota Batu. Kehadiran pemerintah dirasakan pada tahap perizininan dan pemenuhan syarat ekspor.

## A B S T R A C T
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia can be categorized as stagnant and can only develop at the local market level. This study aimed to determine how MSMEs are managed based on the role and patterns in export activities with governance. MSME governance has the vision to involve actors such as government, society, and the private sector. Through a qualitative study, this study uses primary data  obtained  through  in-depth  interviews  with  the  Batu  City  Cooperative  Micro-Business  and  Trade Agency (DISKUMDAG) and three MSMEs exporters in Batu City; as well as mass media documentation and tabloids which contain information about the three MSMEs that are the focus of the study. Data collection was  carried  out  by  observing  exporters'  MSME  activities  and  interviews  through  direct  meetings  or indirect meetings with sources. This study analyzes actors in managing international quality MSMEs, the marketing of MSMEs to the international market, and the relationships between governance actors in the MSMEs  export  chain.  The  government,  in  this case,  provides  training  and  assistance,  organizes  MSMEs exhibitions and the KITE program. MSME actors as part of society have a workforce, obtain raw materials, and  have  production  infrastructure.  The  private  sector  buys  MSMEs  products,  provides  funding assistance,  markets  MSMEs  products,  and  sends  MSMEs  products  abroad.  The  liberal-democratic governance  model  is  used  in  export-based  MSMEs  governance  in  Batu  City  so  that  the  relationship between  MSME  actors  and  buyers  from  abroad  is  established  before  MSMEs  are  formed  and  legally registered through government agencies. This study ultimately found that the government took a small portion in managing export-quality MSMEs in Batu City. The presence of the government is only at the licensing stage and fulfilling export requirements.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
*Corresponding author.
E-mail addresses: nesi.biring@gmail.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 15 Desember 2020 Accepted 21 Mei 2021 Available online 30 Juni 2021
Kata Kunci: Tata kelola; UMKM; Kota Batu; Kualitas Internasional
Keywords: Governance; MSME; Batu City; International Quality

## 1. Pendahuluan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Batu hadir dalam sektor ekonomi untuk meningkatkan  perekonomian  masyarakat,  yaitu  tersedianya  lapangan  pekerjaan  bagi masyarakat  khususnya  di  tingkat  lokal.  UMKM  di  Kota  Batu  juga  didukung  potensi  alam daerahnya  yang  merupakan  daerah  pegunungan.  Pengenalan  dan  pemasaran  produk-produk UMKM di pasar internasional tentunya menjanjikan keuntungan yang lebih daripada penjualan di  pasar  nasional.  Untuk  masuk  di  dalam  pasar  internasional,  produk  UMKM  harus  memiliki standar  kualitas  tertentu.  Dalam  rangka  memenuhi  standar  kualitas  ekspor,  pelaku  UMKM bukanlah  aktor  tunggal  dalam  tata  kelola  UMKM,  mereka  juga  membutuhkan  peran  dari pemerintah dan swasta.
Kajian ini menggunakan konsep governance yang muncul di Indonesia sebagai salah satu bentuk  pengembangan  dari  konsep  yang  mendahuluinya,  yaitu government .  Dari  berbagai literature  menjelaskan  perbedaan  sederhana  dari  kedua  konsep  tersebut  yakni government merujuk pada pemerintah sebagai aktor tunggal dalam menjalankan pemerintahan. Sementara governance  menekankan  pada  makna  kepemerintahan  yang  mana  melihat  pemerintahan sebagai  sebuah  proses  yang  melibatkan  berbagai  aktor  nonpemerintah  dalam  proses memerintah.    Menurut  Sumarto  (2009),  isu governance muncul  sebagai  dinamika  dari  adanya tuntutan  perubahan  dari  masyarakat  terhadap  pemerintahan  yang  berjalan  selama  ini. Pemerintah  dituntut  untuk  lebih  demokratis,  efisien,  efektif,  dan  lebih  tanggap  serta  mampu menyusun  kebijakan  yang  menjamin  hak  asasi  dan  keadilan.  Oleh  karena  itu,  dalam mewujudkannya  diperlukan  kerjasama  yang  baik  antaraktor,  baik  pemerintah  maupun masyarakat. Governance diartikan  sebagai  mekanisme,  praktik,  dan  tata  cara  pemerintah  dan warga  dalam  mengatur  sumber  daya  serta  memecahkan  masalah-masalah  publik  (Sumarto, 2009).
Definisi governance yang muncul dari berbagai ahli dan institusi dunia. Bank Dunia (1992, dalam Sumarto), mendefinisikan Governance sebagai “ the manner in which power is exercised in the  management  of  a  co untry’s  soc ial  and  economic  resources  for  development. ”  Asian Development  Bank  (1995),  dalam  papernya  yang  bertajuk Governance menyatakan  bahwa Sound  Development  Management  lebih  menekankan  pada  empat  elemen  penting  dalam good governance yaitu  akuntabilitas,  partisipasi,  prediktibilitas,  dan  transparansi.  Leach  &  Percy- Smith (2001), governance meleburkan perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah, kita semua adalah bagian dari proses governance.
Stoker (1998, dalam Sudarmo) menjelaskan adanya lima proposisi yang berkaitan dengan governance .  Pertama, governance mangacu  pada  serangkaian  institusi  dan  aktor  yang  berasal dari  dalam  pemerintah  maupun  dari  luar  pemerintah.  Kedua, governance mengidentifikasikan kekaburan batas-batas dan tanggung jawab untuk menangani isu-isu ekonomi dan sosial. Ketiga, governance mengidentifikasikan  ketergantungan  kekuasaan  yang  terlibat  dalam  hubungan antara institusi yang terlibat dalam tindakan kolektif. Keempat, governance mengakui kepastian untuk  mencapai  sesuatu  dengan  tidak  menggantungkan  pada  kekuasaan  pemerintah  untuk mengkomando  atas  menggunakan  otoritasnya,  governance  memandang  pemerintah  mampu menggunakan alat-alat dan teknik-teknik baru untuk mengendalikan atau membina.
Sumarto  (2009)  melihat  governance  sebagai  sebuah  bentuk  inklusifitas  dalam  proses pemerintahan  yang  mana  jika  gov ernment  dipandang  sebagai  “mereka”  maka  governance adalah  “kita.” Dalam  perkembangannya  di  Indonesia  konsep  governance  kemudian  dimaknai sebagai  pelibatan  berbagai  stakeholder  dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Stakeholder  yang dimaksud  adalah  state  (negara  atau  pemerintah),  private  sector  (sektor  swasta  atau  dunia usaha), dan society (masyarakat sipil).  Dalam mengelola pemerintahan, pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal, namun memberikan kesempatan bagi aktor lain untuk turut serta dalam pemerintahan.  Aktor  swasta  misalnya  berperan  dalam  memberikan  bantuan  dana  melalui kemitraan  atau  kerjasama  CSR  yang  dimiliki  oleh  perusahaan.  Sementara  masyarakat
berpartisipasi dalam memberikan masukan maupun mengawal segala bentuk program-program pemerintah.
Ada lima model governance menurut Pierre dan Peters (Pierre & Peters, 2005). Pertama, model  Etatiste  yang  menekankan  pemerintah  sebagai  aktor  utama  dalam  pemerintahan. Pemerintah berhak menentukan apakah ia akan memberi ijin atau tidak bagi masyarakat untuk turut campur dalam pemerintahan. ( The assumption is that government is the principal actor for all aspects of governance and can control the manner in which the social actors are permitted to be involved, if they are at all ). Kedua, model Liberal- democratic yang menerima pemerintah sebagai aktor utama dalam pemerintahan. Namun dalam model ini membebaskan aktor lain (misalnya: masyarakat)  untuk  berkompetisi  dalam  mempengaruhi  pemerintahan.  Selanjutnya, pemerintahlah yang berhak menentukan dan memilih aktor mana yang akan dilibatkan dalam pemerintahan.  Ketiga,  model  State  centric,  di  mana  negara  akan  melembagakan  hubungannya dengan  swasta  dan  masyarakat  melalui  berbagai  bentuk  kemitraan.  Seperti  kemitraan  dengan masyarakat sipil atau dengan korporasi. Keempat, model The Dutch governance school, dimana model ini bergantung pada jejaring sosial dalam pemerintahan. Dalam model ini memungkinkan posisi  masyarakat  lebih  kuat  mengingat  kapasitasnya  yang  cukup  besar  dalam  menghindari negara dan kebijakannya.  Kelima, model Governance without government yang berpandangan bahwa  pemerintah  telah  kehilangan  kapasitasnya  untuk  memerintah  sehingga  lebih menekankan pada aktor swasta dan masyarakat yang berperan.
Pada  praktiknya  konsep governance digunakan  dalam  berbagai  proses  tata  kelola pemerintahan  seperti  dalam  pengelolaan ekonomi,  masalah  sosial,  kesehatan,  lingkungan,  dan lain  sebagainya.  Dengan  menggunakan  konsep governance pula  penulis  akan  melihat  peran berbagai aktor yang terlibat dalam tata kelola UMKM untuk mewujudkan produk UMKM yang berstandar  internasional.  Aktor-aktor  dalam governance tersebut  idealnya  mampu  saling bersinergi dalam mendorong terwujudnya UMKM berstandar internasional.
Kajian ini bertujuan untuk membahas aktor-aktor dalam tata kelola UMKM Kota Batu agar produk  dapat  dijual  ke  pasar  internasional.  Konsep governance digunakan  untuk  menjelaskan bahwa tata kelola UMKM membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat khususnya pelaku UMKM,  dan  juga  pihak  swasta.  Penulis  juga  menganalisis  bagaimana  model governance yang berlangsung pada tata kelola UMKM Kota Batu untuk meningkatkan standar produk ekspornya.
Kajian terkait dengan governance atau peran aktor dan UMKM telah ditelit oleh beberapa peneliti  sebelumnya.  Misalnya,  penelitian  yang  dilakukan  pada  dalam  melihat collaborative govarnance dalam  pengembangan  UMKM  di  era  revolusi  industri  4.0.  Penelitian  ini  melihat bagiamana  upaya  kolaboratif  antar  aktor  dalam  pengembangan  UMKM.  Hasilnya  kolaborasi antar  aktor  kurang  berhasil  dikarenakan  tumpang  tindihnya  program  dan  kelompok  sasaran (Faidati,  2019).  Berikutnya  penelitian  lain  juga  menunjukkan  bahwa  peran  antar  aktor  yaitu pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  dalam  peningkatan  UMKM  di  level  lokal  masih  kurang maksimal.  Sehingga  berdampak  pada  rendahnya  pengembangan  potensi  lokal  pada  UMKM (Agustina,  dkk,  2014).  Hubungan  antara  governance  dan  UMKM  juga  dilihat  dari  kajian Good Corporate  Governance (GCG).  Hasilnya  tidak  banyak  UMKM  yang  memperhatikan  penerapan GCG,  mereka  lebih  pada  upaya  keberlangsungan  usaha.  Semakin  besar  ukuran  UMKM (menengah-kecil) cenderung lebih banyak menerapkan indikator-idikator GCG daripada UMKM yang lebih kecil (Jaswandi, 2016). Sebagian besar penelitian yang berkaitan dengan governance dan UMKM adalah menyorot UMKM di level lokal. Belum banyak kajian yang melihat bagaimana peran  aktor  dalam  governance  yang  melihat  UMKM  berskala  ekspor.  Padahal  potensi  UMKM berskala ekspor di Indonesia cukup besar, sehingga menarik untuk mengkaji dan analisis aktor- aktor  dalam  governance  atau  tata  kelola  dalam  perannya  mengembangkan  UMKM  berskala internasional atau berskala ekspor.
Analisis  aktor  dalam  tata  kelola  UMKM  Kota  Batu  untuk  kualitas  internasional  penting dilakukan  sebab  peran  masing-masing  aktor,  yaitu  Pemerintah  Kota  Batu,  swasta,  dan  pelaku UMKM harus seimbang. Jika peran swasta dalam tata kelola UMKM terlalu besar dikhawatirkan dapat  menciptakan  eksploitasi.  Eksploitasi  terhadap  pelaku  UMKM  dapat  terjadi  dalam  hal kemandirian  ketika  menentukan  keputusan  pengelolaan  UMKM,  di  mana  pelaku  UMKM
cenderung mengikuti arahan dari pihak investor. Apabila hal ini terus berlanjut, dikhawatirkan para pelaku UMKM yang merupakan penduduk lokal seperti “pembantu” di rumahnya sendiri. Eksploitasi  terhadap  sumber  daya  alam  lokal  sebagai  bahan  baku  produk  dapat  terjadi  dalam upaya  memenuhi  permintaan  pasar  internasional,  di  mana  sumber  daya  alam  dieksploitasi tanpa  mempertimbangkan  dampak  ekologis.  Kehadiran  pemerintah  dalam  tata  kelola  UMKM diperlukan  sebagai  aktor  formal  pembuat  kebijakan  untuk  melindungi  pelaku  UMKM;  untuk mengawasi  pengelolaan  sumber  daya  alam  lokal  agar  tetap  lestari,  dan  sebagai  penghubung pelaku  UMKM  dengan  pasar  internasional.  Namun  kebijakan  pemerintah  dalam  tata  kelola UMKM  melalui  prosedur  yang  rumit  juga  dapat  berdampak  pada  keengganan  investor  untuk melakukan  penanaman  modal  dan  keengganan  pembeli  dari  luar  negeri  untuk  melakukan pemesanan produk UMKM.
Sejauh ini Pemerintah Kota Batu telah menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016  tentang  Kemudahan  Impor  Tujuan Ekspor  (KITE)  IKM.  Program  KITE  IKM ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DISKUMDAG) Kota Batu. Program KITE IKM telah menghasilkan sejumlah kecil pelaku UMKM eksportir.  Produk UMKM unggulan  ekspor  Kota  Batu  yaitu  kerajinan  mebel;  hiasan  peralatan  rumah  tangga  dan  ukiran kayu;  gong  (alat  musik  khas  Jawa);  kripik  dan  rempeyek  (Sembiring  &  Subekti,  2020).  Dari sejumlah kecil UMKM unggulan ekspor Kota Batu, 3 (tiga)  diantaranya adalah: CV Arjuna Flora, Arjuna  999,  dan  CV  Delta  Raya.  Pelaku  UMKM  eksport  tentunya  masih  membutuhkan  upaya untuk  mendorong  para  pelaku  UMKM  benar-benar  layak  menjadi  eksportir,  dan  ini  harus didukung Pemerintah Kota Batu dan swasta atau investor. Dengan demikian, dipandang penting meneliti lebih jauh mengenai analisis aktor dalam  tata kelola UMKM Kota Batu  untuk kualitas internasional.

## 2. Metode
Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Taylor & Borgan (dalam Suyanto & Sutinah, 2005), dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah aku yang dapat diamati dari  orang-orang  yang  diteliti.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  lebih  jauh  tentang aktor-aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam tata kelola UMKM berstandar internasional. Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Batu  dengan  fokus  melihat  peran  pemerintah,  sektor  swasta, serta masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam tata kelola UMKM berbasis ekspor.
Ada  dua  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti atau pun narasumber seperti dari pihak Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  dan  Perdagangan  (DISKUMDAG)  Kota  Batu  dan  pelaku  eksportir  dari UMKM Delta Raya, UMKM Arjuna Flora, dan UMKM Arjuna 999. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari data penelitian sebelumnya, data dari dokumentasi media massa maupun  tabloid  yang  memuat  informasi  mengenai  UMKM  Arjuna  Flora,  UMKM  Arjuna  999, UMKM Delta Raya dan dokumen Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  tiga  teknik.  Pertama,  observasi  untuk mendapat  data  secara  rinci  tentang  kegiatan  perilaku,  tindakan  orang-orang,  serta  juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari  pengalaman  manusia  yang  dapat  diamati  (Suyanto  &  Sutinah,  2005).  Observasi  yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yaitu UMKM di Kota Batu, khususnya  UMKM  Delta  Raya.  Kedua,  wawancara  untuk  mendapatkan  informasi  dari narasumber. Seiring perkembangan teknologi, wawancara saat ini tidak harus dilakukan melalui pertemuan langsung, yaitu dengan memanfaatkan teknologi seperti panggilan telepon dan lain sebagainya.  Penulis  melakukan  wawancara  melalui  pertemuan  langsung  terhadap  pihak DISKUMDAG  Kota  Batu  dan  pelaku  eksportir  dari  UMKM  Delta  Raya.  Penulis  juga  melakukan wawancara melalui panggilan whatsapp terhadap pelaku eksportir dari UMKM Arjuna Flora dan UMKM  Arjuna  999.      Ketiga,  dokumentasi  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dokumen- dokumen dari DISKUMDAG Kota Batu, maupun dari data-data tertulis yang dimiliki oleh pelaku UMKM dalam penelitian ini.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model alir (flaw model) (Harrison, 2009) yang terdiri dari tiga tahapan. Pertama, tahap reduksi data, peneliti melakukan pemilahan dan pengelompokan  data-data  yang  telah  diperoleh  dari  wawancara  narasumber,  observasi  dari lokasi  UMKM  Delta  Raya  maupun  dokumentasi  berdasarkan  klasifikasi  tertentu  dari DISKUMDAG  Kota  Batu  dan  media  massa  atau  pun  tabloid  yang  memuat  informasi  mengenai tiga  UMKM  yang  menjadi  fokus  penelitian.  Kedua,  peneliti  melakukan  penyajian  data  dan memberikan  analisis  berdasarkan  konsep  governance  untuk  menganalisis  aktor  dalam  tata kelola  UMKM  berbasis  ekspor  di  Kota  Batu.  Pada  tahap  ketiga,  peneliti  melakukan  penarikan kesimpulan  dan  verifikasi  berdasarkan  data-data  yang  telah  disajikan  dan  analisis  masalah dengan  menyajikan  jawaban  atas  rumusan  masalah  yaitu  bagaimana  analisis  aktor dalam  tata kelola UMKM Kota Batu untuk kualitas internasional.

## 3. Hasil dan pembahasan
Aktor gevernance dalam tata kelola umkm berbasis ekspor
1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Batu dalam Tata Kelola UMKM Berbasis Ekspor UMKM  di  Kota  Batu  yang  berhasil  memasarkan  produknya  hingga  pasar  internasional boleh  dibilang  masih  sedikit.  Pemerintah  Kota  Batu  melalui  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro  dan Perdagangan  (DISKUMDAG)  melakukan  pelatihan  dan  pendampingan  bagi  pelaku  UMKM mengenai pengelolaan pertanian dan perkebunan. Pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi DISKUMDAG  Kota  Batu  di  Pusat  Layanan  Usaha  Terpadu  (PLUT)  memiliki  5  (lima)  kategori (Sembiring & Subekti, 2020).
Pertama ,  pelatihan  bidang  makanan  dilaksanakan  dengan  mendatangkan  narasumber yang telah mumpuni dalam UMKM produk makanan. DISKUMDAG Kota Batu juga mengundang UMKM  produk  makanan  untuk  ikut  dalam  pelatihan  pengembangan  produk  yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  di  Pelatihan,  Pembinaan,  dan  Promosi Ekspor  (P3E)  Kota  Surabaya.  Agar  pelaku  UMKM  bersedia  menghadiri  undangan  ke  P3E, DISKUMDAG Kota Batu memfasilitasi biaya transportasi, konsumsi, penginapan, dan uang saku untuk 10 (sepuluh) peserta yang mewakili seluruh kecamatan di Kota Batu.
Kedua , pelatihan bidang minuman juga mendatangkan narasumber yang telah mumpuni dalam  UMKM  bidang  minuman  untuk  memberi  pengetahuan  dalam  mengolah  minuman  agar tetap segar dan higenis. Pemerintah Kota Batu juga memberi bantuan berupa mesin pemotong buah,  mesin  penggiling  buah,  dan  mesin  press  sari  buah  untuk  UMKM  bidang  makanan  dan minuman. Ketiga , pelatihan pengemasan produk dilakukan 2 (dua) minggu sekali di PLUT secara berkelompok  berdasarkan  kategori  masing-masing  UMKM. Keempat ,  pendampingan  dalam administrasi  dan  manajemen,  khususnya  untuk  masalah  permodalan,  Pemerintah  Kota  Batu melalui  DISKUMDAG  telah  menghubungkan  pelaku  UMKM  berbasis  ekspor  kepada  pihak perbankan seperti Bank Indonesia (BI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan bunga rendah 3%. Kelima ,  pendampingan  oleh  Pemerintah  Kota  Batu  melalui  DISKUMDAG  kepada  UMKM kerajinan  kayu  berupa  pemberian  informasi  mengenai  suplier  kayu  dan  pemberian  bantuan berupa mesin pembentuk kayu, mesin penghalus kayu dan mesin pemotong kayu.
Untuk  pelatihan  dan  pendampingan  dari  Pemerintah  Kota  Batu  melalui  DISKUMDAG masih perlu dikreasikan dengan ide-ide yang lebih inovatif agar tidak menimbulkan kejenuhan bagi  pelaku  UMKM.  Sebagaimana  yang  disampaikan  Arjuna  999  bahwa  sejauh  ini  isi  materi pelatihan  yang  diselenggarakan  sering  kali  sama,  sehingga  terkesan  kurang  memperhatikan pengembangan UMKM berbasis ekspor di Kota Batu (Arjuna 999, 2020). Pemerintah Kota Batu yang lebih dekat relasinya dengan pelaku UMKM perlu lebih memperhatikan permasalahan dan merumuskan alternatif-alternatif dalam pengembangan UMKM berbasis ekspor di kotanya.
Selain pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM,  Pemerintah Kota Batu bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan mengundang pelaku UMKM untuk ikut dalam pameran misi dagang yang mengundang buyer dari luar negeri (Sembiring & Subekti,  2020). Sejauh  ini  produk  UMKM  Kota  Batu  yang  diperkenalkan  dalam  pameran  misi dagang adalah produk makanan, minuman, kerajinan kayu dan tanaman bunga.
Hasil  kajian  ini  menunjukkan  bahwa  peran  pemerintah  pusat  lebih  besar  dalam menyenggarakan pameran untuk produk UMKM Indonesia secara umum dan Kota Batu secara khusus.  Seperti  melalui  Kementerian  Perdagangan  yang  didukung  oleh  pihak  swasta  dalam menyelenggarakan  pameran  Trade  Expo  Indonesia  (TEI).  Pameran  ini  mendatangkan buyers dari  luar  negeri.  Dengan  konsep  B2B  (Business  to  Business),  melalui  TEI  para  produsen  dari sektor  industri,  pertambangan,  pertanian  hingga  kerajinan  dapat  memperkenalkan  produk kualitas  ekspor  mereka  kepada  buyer  dan  buyer  dapat  melihat  produk  yang  ditawarkan produsen  secara  langsung  (djpen.kemendag.go.id).  Dalam  hal  ini,  UMKM  Kota  Batu  tergolong produsen  sektor  pertanian  dan  kerajinan  mengingat  sebagian  besar  produk  UMKM  berbasis ekspor mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan.
Arjuna  999  sebagai  salah  satu  UMKM  berbasis  ekspor  di  Kota  Batu  menyatakan  bahwa peran pemerintah pusat lebih besar ketimbang Pemerintah Kota Batu dalam penyelenggaraan pameran  produk  UMKM.  Menurut  pelaku  UMKM  Arjuna  999,  ia  mencari  informasi  secara mandiri  mengenai  pameran  seperti  TEI  di  BSD  Gading  Serpong;  maupun  informasi  pameran UMKM hasil kerja sama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diselenggarakan di mall SMESCO Rumah UMKM di Jakarta (Arjuna 999, 2020). Adapun cara pendaftaran untuk produsen  dalam  TEI  adalah  melalui http://www.tradexpoindonesia.com dengan  mengisi  form keikutsertaan,  mengikuti  proses  kurasi  dan  membayar  kelengkapan  administrasi (tradeexpoindonesia.com).    Selain  TEI,  pemerintah  pusat  melalui  Kamar  Dagang  Indonesia (KADIN)  pernah  bekerja  sama  dengan  Kamar  Dagang  Brunei  Darussalam  dalam menyelenggarakan pameran di mall Gadong Brunei untuk produsen produk ekspor Indonesia, termasuk untuk pelaku UMKM berbasis ekspor (Arjuna 999, 2020).
Hal  yang  sama  juga  penulis  temukan  pada  UMKM  Arjuna  Flora  yang  beberapa  kali mengikuti  pameran  produk  UMKM  yang  diselenggarakan  pemerintah  pusat  melalui Kementerian Pertanian. Pameran tersebut diantaranya IFEX & National Product Expo, Pameran dan Workshop BIMP-EAGA  dan Workshop APO (Asia Productivity Organisation), Short Course Export  Management  and  Global  Trade  in  Horticulture  yang  dilaksanakan  di  berbagai  negara (tabloidsinartani.com, 2020).
Pemerintah  Kota  Batu  berperan  dalam  mendata  UMKM  berbasis  ekspor  dan menyampaikan  informasi  atau  pun  undangan  pameran-pameran  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  pusat  melalui  kementerian-kementeriannya  dan  juga  pemerintah  provinsi  kepada pelaku  UMKM.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  pelaku  UMKM  Arjuna  999  bahwa  Pemerintah Kota Batu melalui UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E) Dinas Perindustrian dan Perdagangan  (DISPERINDAG)  secara  rutin  mengundang  Arjuna  999  dan  pelaku  UMKM  lain untuk  turut  serta  dalam  pelatihan,  pameran  maupun  seminar  untuk  meningkatkan  kualitas produk  (Arjuna  999,  2020).    Akan  tetapi,  Pemerintah  Kota  Batu  masih  perlu  memperbaiki layanan  informasi  terkait  undangan  pamaren,  khususnya  mengenai  bagaimana  kriteria  dan pembiayaan  untuk  mengikuti  kegiatan  tersebut.  Menurut  pelaksana  UMKM  Delta  Jaya, Pemerintah  Kota  Batu  pernah  mengajak  ikut  pamaren  tetapi  tidak  menjelaskan  apakah  biaya ditanggung oleh pemerintah atau dibayar secara mandiri oleh pelaku UMKM (Delta Raya, 2020). Tidak  dapat  dipungkuri  bahwa  biaya  untuk  mengikuti  suatu  pameran  menjadi  pertimbangan bagi pelaku UMKM untuk ikut serta.
Pemerintah  pusat  melalui  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Indonesia  berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  PMK  RI  No.110/PMK.04/2019  juga  menggagas  Program Kemudahan  Impor  Tujuan  Ekspor  (KITE)  untuk  memberi  kemudahan  terhadap  Industri  Kecil dan  Menengah  (IKM),  termasuk  UMKM.  Program  ini  juga  wajib  dijalankan  hingga  pemerintah tingkat  lokal.  Kemudahan  yang  diberikan  kepada  pelaku  UMKM  berdasarkan  PMK  RI No.110/PKM.04/2019  diantaranya  tidak  memungut  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak Penjualan  terhadap  pemasukan  barang/bahan  yang  impor  untuk  diolah,  dirakit atau  dipasang pada barang lain untuk menjadi hasil produksi yang memiliki nilai tambah dan untuk menjadi produksi ekspor. Barang/bahan yang dimaksud adalah bahan baku, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas.
Dalam kajian ini, barang yang diimpor untuk mendukung hasil produksi UMKM berbasis impor adalah mesin, termasuk peralatan atau perkakas yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan bahan yang diimpor seperti bibit tanaman untuk mendukung hasil produksi UMKM bidang pertanian. Salah satu kriteria dan syarat agar suatu  IKM mendapat fasilitas KITE sesuai Pasal 4 Ayat 1 PMK RI No.110/PMK.04/2019, yaitu telah memiliki kontrak penjualan ekspor dan badan usaha telah melakukan kegiatan ekspor paling singkat 2 (dua) tahun. Dalam penelitian ini, pemilik  UMKM  yang  ingin  mendapat  fasilitas  KITE  harus  mengajukan  permohonan  kepada Kantor  Pabean  yang  mengawasi  lokasi  kegiatan  usaha  dan  pemilik  UMKM  harus  mengisi beberapa dokumen yang diperlukan.
Arjuna Flora merupakan salah satu contoh UMKM berbasis ekspor yang mendapat fasilitas KITE  (Sembiring  &  Subekti,  2020).    Bibit  umbi  Sandersonia  diimpor  oleh  Arjuna  Flora  dari Jepang,  salah  satunya  perusahaan  florikultura  Sagami  Jitsugyo  Co  Ltd  untuk  dikembangkan  di Kota  Batu,  lalu  diekspor  kembali  ke  Jepang  dalam  bentuk  bunga  potong  (Arjuna Flora,  2020). Indonesia  yang  hanya  memiliki  dua  musim  dinilai  lebih  menjanjikan  untuk  mendapat  bunga Sandersonia  setiap  tahun  daripada  di  Jepang,  dimana  penanaman  Sandersonia  tidak  dapat dilakukan setiap tahun apalagi pada musim dingin. Dengan program KITE, pelaku UMKM dapat lebih  mengembangkan  kerja  sama  dengan  pihak  swasta  seperti  investor  asing  dan  dapat memperluas  pemasaran  hasil  produksi  hingga  pasar  internasional  karena  telah  mengantongi legalitas ekspor.
Pemerintah Kota Batu melalui DISKUMDAG membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia serta para pelaku UMKM berbasis ekspor dalam menyampaikan permohonan kepada Kantor Pabean untuk mendapat fasilitas KITE. Ada kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM berbasis ekspor (Sembiring & Subekti, 2020), yaitu: (1) mengajukan surat permohonan ijin usaha ke DISKUMDAG Kota Batu; (2) pengisian blanko data pendirian usaha yang disediakan oleh pihak DISKUMDAG Kota Batu; (3) pengecekan dokumen dari masing-masing pelaku UMKM oleh DISKUMDAG; (4) pengajuan dokumen UMKM kepada Perdagangan Internasional Provinsi Jawa  Timur  oleh  DISKUMDAG;  dan  (5)  produk  UMKM  diserahkan  ke  Kantor  Pabean  dan dilakukan pengecekan ulang (proses akhir), produk layak diekspor atau tidak diputuskan oleh pihak Kantor Pabean.
Dari  hasil  penjelasan  mengenai  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Kota Batu dalam tata kelola  UMKM  berbasis  ekspor  di  Kota  Batu,  dapat  diketahui  bahwa  pemerintah  pusat memainkan peran yang lebih besar daripada Pemerintah Kota Batu dalam upaya meningkatkan produk UMKM kualitas ekspor. Kendati demikian, pemerintah baik pusat dan pemerintah lokal bukanlah  aktor  tunggal.  Pameran-pameran  produk  dari  sektor  pertanian  dan  kerajinan  milik UMKM yang diselenggarakan oleh kementerian-kementerian tentunya hasil kerja sama dengan pihak  swasta  yaitu buyers asing.  Demikian  pula  dengan  pelatihan  dan  pendampingan  pelaku UMKM  dan  program  KITE,  ini  bekerja  sama  dengan  narasumber  UMKM  yang  telah  mumpuni dalam pemasaran produk ekspor. Tata kelola UMKM berbasis ekspor di Kota Batu masih sejalan dengan  konsep governance yang  menuntut  pemerintah  lebih  demokratis  dengan  tidak memposisikan diri sebagai aktor tunggal dalam tata kelola ekonomi rakyat seperti UMKM.

## 2) Masyarakat (Pelaku UMKM) dalam Tata Kelola UMKM Berbasis Ekspor
UMKM berbasis ekspor di Kota Batu memperkerjakan 10 (sepuluh) hingga 50 (lima puluh orang)  dan  sering  kali  ada  penambahan  karyawan  jika  permintaan  produk  meningkat.  Hal  ini membuka  lapangan  pekerjaan  dan  dapat  membantu  masyarakat  sekitar  dalam  meningkatkan perekonomian. Seperti Arjuna 999 yang  memperkerjakan ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya (Arjuna 999, 2020). Arjuna 999 memiliki 13 (tiga belas) karyawan tetap. Namun jika permintaan terhadap produk meningkat, maka jumlah pegawai ditambah menjadi 30 (tiga puluh) karyawan. Karyawan  tersebut  dibagi  menjadi  beberapa  fokus,  yaitu  fokus  pada  pemasaran,  fokus  pada pengemasan, fokus pada desain kemasaran, dan fokus pada pembuatan produk. Hal yang sama juga ditemukan pada Arjuna Flora yang memperkerjakan 30 (tiga puluh) hingga 50 (lima puluh) karyawan tergantung pada besarnya permintaan pasar pada produknya (Arjuna Flora, 2020).
Selain  karyawan,  Arjuna  Flora  juga  memiliki  jejaring  dengan  kelompok  tani  agar  dapat memenuhi permintaan produk hasil pertanian dari pasar internasional. Posisi Bu Luki, pemilik UMKM Arjuna Flora sekaligus sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mitra Arjuna sejak tahun 2007 (Arjuna Flora, 2020), ini menjadi peluang untuk membina para petani dalam meningkatkan  produksi  pertanian  dan  produk  hasil  olahan  pertanian agar  berkualitas  ekspor. Gapoktan  ini  terdiri  dari  200-an  petani  yang  dibagi  lagi  menjadi  kelompok  komoditas  sayur- mayur, kelompok komoditas buah, dan kelompok komoditas  bunga potong.
UMKM berbasis ekspor di Kota Batu mengandalkan hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan  sebagai  bahan  dasar  untuk  mengolah  hasil  produknya.  Untuk  jenis  UMKM  bidang makanan dan minuman mengandalkan hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan. Arjuna 999 yang merupakan UMKM bidang makanan mengandalkan hasil pertanian seperti kol, brokoli, sawi,  cabai,  tomat,  nangka,  apel,  ubi  ungu,  pisang,  rambutan,  mangga  untuk  diolah  menjadi keripik  (Arjuna  999,  2020).  Arjuna  Flora  juga  mengandalkan  hasil  pertanian  untuk  diolah menjadi  keripik  buah  dan  sayur,  namun  UMKM  ini  lebih  mengandalkan  umbi  bunga  yang diimpor  dari  Jepang  sebagaimana  penjelasan  pada  sub  bahasan  sebelumnya  (Arjuna  Flora, 2020). UMKM Delta Raya mengandalkan hasil hutan seperti kayu pohon pinus dan rotan untuk diolah  menjadi  kerajinan  kayu  berupa  ranjang  tempat  tidur,  rak  dan  almari.  UMKM  ini melakukan  analisis  bahan  baku  yang dibutuhkan  dan  mengecek  ketersediaan  bahan  baku  lalu melakukan proses produksi (Delta Raya, 2020). Delta Raya mengambil bahan kayu dari pabrik karena sudah jelas legalitas dan surat-surat izinnya. Bahan baku sejauh ini didapat di wilayah Jawa Timur seperti pabrik kayu di Sidoarjo, rotan dari Gresik.
Pemenuhan  standar  kualitas  ekspor  untuk  produk  UMKM  harus  didukung  tersedianya infrastruktur  yang  memadami.  UMKM  bidang  makanan  misalnya,  membutuhkan  infrastruktur berupa  mesin vacuum  frying yang  diimpor  dari  negara  asing.  Buah  dan  sayur  diolah  menjadi keripik dengan mesin vacuum frying, yaitu sistem penggorengan hampa udara dengan suhu 70 derajat  Celcus  (Arjuna  999,  2020).  Mesin  ini  menghisap  kadar  air  dalam  sayuran  dan  buah dengan  kecepatan  tinggi,  sehingga  nutrisi  dalam  sayur  dan  buah  tetap  terjaga. Vacuum  frying juga tidak mengubah warna dan rasa pada sayuran dan buah. Untuk pengemasan keripik sayur dan  buah,  UMKM  seperti  Arjuna  999  menggunakan  kemasan  plastik  berlapis  aluminium  floid dan diisi pula dengan nitrogen agar keripik tetap awet walau terkena sinar matahari.
Proses  produksi  untuk  ekspor  berbeda  dengan  proses  produksi  untuk  pasar  lokal. Menurut  UMKM  berbasis  ekspor  di  Kota  Batu,  proses  produksi  tergantung  pada  permintaan buyers luar  negeri.  Arjuna  999  menyatakan  bahwa  jika  ada  permintaan  sejumlah  produk  dari buyer luar negeri, maka UMKM ini akan memproduksi barang ekspor sesuai permintaan (Arjuna 999, 2020). Proses produksi bunga potong Sandersonia oleh Arjuna Flora juga tergantung pada permintaan buyer dari Jepang (Arjuna Flora, 2020).  Demikian pula dengan UMKM Delta Raya, proses produksi untuk ekspor tergantung permintaan buyer asing, yaitu buyer asal Jepang yang memiliki kantor perwakilan di Surabaya (Delta Raya, 2020).
Dari penjelasan mengenai masyarakat (pelaku UMKM) dalam tata kelola UMKM berbasis ekspor, dapat diketahui bahwa pelaku UMKM dan masyarakat sekitar yang menjadi karyawan tidak dapat mengembangkan produknya tanpa melibatkan pihak swasta atau pun buyer dan juga pemerintah. Buyer tentunya memberi dampak pada jumlah permintaan dan mendorong pelaku UMKM  untuk  semakin  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  produk  agar  memenuhi  standar ekspor.

## 3) Pihak Swasta dalam Tata Kelola UMKM Berbasis Ekspor
UMKM berbasis ekspor di Kota Batu mendapat bantuan pinjaman modal dari bank seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Indonesia (BI), dan Bank Negara Indonesia) dan Bank Jawa Timur  (Bank  Jatim).  Walaupun  bank-bank  tersebut  merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  penulis  mengkategorikannya  sebagai  pihak swasta yang terlibat dalam penambah modal jika pelaku UMKM membutuhkan pinjaman modal. Arjuna Flora menyatakan bahwa Bank Indonesia telah merekomendasikan Arjuna Flora kepada BRI  untuk  mendapat  bantuan  modal  (Arjuna  Flora,  2020).  Juga  Arjuna  999  yang  menyatakan
bahwa BRI berencana memberikan pinjaman sebesar RP. 200.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk pelaku UMKM di Kota Batu (Arjuna 999. 2020).
Kajian  ini  mengkategorikan  buyer  dari  luar  negeri  sebagai  pihak  swasta  yang  ikut  andil dalam tata kelola UMKM berbasis ekspor di Kota Batu. Tanpa permintaan dari buyer luar negeri tentunya produk UMKM tidak dapat dipasarkan keluar negeri. Pemilik UMKM juga harus dapat memenuhi  permintaan  yang  disertai  prosedur  ekspor  dan  standar  kualitas  ekspor.  Sejauh  ini UMKM berbasis ekspor di Kota Batu diberi kebebasan dalam memilih buyer , asalkan memiliki legalitas  dan  memenuhi  prosedur  yang  ditetapkan  pemerintah.  UMKM  berbasis  ekspor  selalu mengutamakan pemasaran dan penjualan kepada buyer asing yang terlibat sejak UMKM dirintis. Sebagaimana  Arjuna  Flora  dengan  perusahaan  florikultura  asal  Jepang,  Arjuna  999  dengan buyer asal Hongkong, dan Delta Raya dengan buyer asal Jepang.
Dari penjelasan mengenai pihak swasta dalam tata kelola UMKM berbasis ekspor, dapat diketahui bahwa pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Batu telah memberikan referensi kepada  pihak  perbankan  mengenai  UMKM  berbasis  ekspor  yang  perlu  mendapatkan  bantuan dana.  Dengan  kata  lain,  pemerintah  selalu  melibatkan  dirinya  dalam  tata  kelola  UMKM, khususnya  dalam  masalah  pendanaan.  Namun  demikian,  dalam  tata  kelola  UMKM  berbasis ekspor di Kota Batu perlu mengkaji kesigapan pemerintah dalam mengembangkan UMKM dan apa  yang  dilakukan  pemerintah  agar  pelaku  UMKM  selalu  merasakan  kehadiran  pemerintah dalam kegiatan usahanya.

## Pemasaran produk UMKM ke pasar internasional
Berdasarkan  hasil  penelitian,  terdapat  tiga  cara  yang  dilakukan  oleh  UMKM  dalam melakukan  produknya  ke  manca  negara,  yaitu  melalui  pemeran  produk  ekspor  Indonesia, menggunakan  platform  digital,  dan  pemasaran  produk  langsung  kepada buyer . Pertama ,  dari tiga  UMKM  yang  diwawancarai  hanya  ada  2  UMKM  yang  pernah  mengikuti  pameran  produk ekspor,  yaitu  UMKM  Arjuna  Flora  dan  UMKM  Arjuna  999.  Sementara  menurut  penuturan pelaksana  UMKM  Delta  Raya,  sejauh  ini  belum  pernah  mengikuti  pameran.  Delta  Raya menuturkan bahwa sebelum pandemic Covid 19, DISKUMDAG Kota Batu pernah menyampaikan perihal  rencana  mengajak  UMKM  Delta  Raya  untuk  mengikuti event pameran  internasional  di Dubai. Namun informasi tersebut belum ditindaklanjuti.
UMKM  Arjuna  999  dan  Arjuna  Flora  merupakan  UMKM  yang  paling  sering  mengikuti ajang  pameran  produk  UMKM  yang  diselenggarakan  pemerintah  pusat  melalui  kementerian- kementeriannya.  Sementara  untuk  pemerintah  daerah  sejauh  ini  belum  pernah menyelenggarakan  pameran  bertaraf  internasional  untuk  memfasilitasi  pemasaran  produk UMKM. Dari pengalaman Arjuna Flora dan Arjuna 999 menunjukkan bahwa keikutsertaan pada pameran  internasional  memberikan  dampak  positif  bagi  UMKM  yang  ingin  melakukan  ekpor. Pameran internasional menjadi media bertemunya UMKM dengan buyer dari luar negeri. Kedua , pemasaran produk UMKM melalui platform digital merupakan peluang yang cukup besar  di  era  digital  saat  ini.  Menurut  data  Globalweb  Index,  pada  tahun  2019  Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat adopsi e-commerce tertinggi di dunia. Berdasarkan data  tersebut,  sebesar  90%  pengguna  internet  di  Indonesia  dengan  rentang  usia  16-64  tahun pernah  melakukan  pembelian  produk  atau  jasa  secara  online  ( cnnindonesia.com ,  2020).  Ini menjadi salah satu peluang besar bagi pemasaran produk melalui e-commerce . Berikut beberapa daftar e-commerce di Indonesia dengan data jumlah junjungan pada tahun 2019 ( inews.id , 2020): Tokopedia (1,2 miliar), Shopee (837 juta), Bukalapak (823 juta), Lazada (445 juta), Blibli (353 juta),  JD  ID  (105  juta),  Orami  (89  juta),  Bhinneka  (63  juta),  Sociolla  (51  juta)  dan  Zalora  (45 juta).
Namun  demikian,  adanya  kondisi  tersebut  tidak  memberikan  dampak  yang  cukup signifikan  bagi  perkembangan  pemasaran  produk  UMKM  melalui  e-commerce.  Pengguna e- commerce di  Indonesia  masih  didominasi  oleh  konsumen  yang  membeli  produk  dari  dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebaliknya penjual dari dalam negeri yang menjual barangnya ke ke luar negeri belum secara efektif dilakukan melalui e-commerce . UMKM berbasis ekspor di Batu  sejauh  ini  menggunakan  platform  digitial  untuk  pemasaran  produk  melalui  media  sosial.
Media  sosial  menjadi  alternative  pilihan  pemasaran  produk  UMKM  karena  memiliki  prosedur yang  lebih  mudah.  Namun  media  sosial  hanya  terbatas  pada  pemasaran  produk  tidak  sampai memfasilitasi  penjualan  secara  sistemik.  Penjualan  tetap  dilakukan  secara  manual,  tidak tersistem dalam media sosial.
Arjuna  999  misalnya  (Arjuna  999,  2020)  menggunakan facebook sebagai market  place online pada  tahun  2011  untuk  memasarkan  rempeyek  pada  saat  itu  dan  membuat  produk rempeyeknya  mendapat  pesanan  dari  Hongkong.  Arjuna  999  kemudian  memperluas market place -nya  melalui instagram dengan  nama brand @momchips.official  dan  menyediakan  link google drive berisi video dengan penjelasan dalam bahasa Inggris untuk membantu buyer asing mengenal produk keripik sayur dan buah milik Arjuna 999.
Berikutnya, Arjuna Flora yang menggunakan facebook dengan nama @Luki Budiarti, akun instagram @Luk_Budiarti, dan juga Tokopedia @ARJUNAFLORA untuk memasarkan produknya (Arjuna  Flora,  2020).  Arjuna  Flora  juga  pernah  mendapat  tawaran  dari  Kementerian Perdagangan  untuk  bekerja  sama  dengan  Alibaba  untuk  pemasaran  produk  keluar  negeri. Namun Arjuna Flora lebih memilih pemasaran produknya melalui buyer asal Jepang yang sudah lama  bekerja  sama  dengan  Arjuna  Flora.  Sementara  CV.  Delta  Raya  sejauh  ini  belum menggunakan platform digital dalam pemasaran produknya.
Untuk mendukung adanya pemasaran produk UMKM melalui platform digital Pemerintah pusat  sedikitnya  telah  melakukan  dua  langkah  penting.  Pertama,  pada  tahun  2019  Menteri Perdagangan mengeluarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Peraturan ini berisi tentang kepastian berusaha, equal playing field antarpelaku  usaha,  serta  perlindungan  konsumen  yang  diharapkan  dapat  menumbuhkan consumer  trust dan consumer  confident . Kedua,  Kementerian  Perdagangan  (Kemendag) menandatangani  perjanjian  kerja  sama  dengan  BukaLapak  untuk  menggaet  1.000  Usaha  Kecil dan Menengah (UKM) mengekspor produknya ke 5 negara di Asia. Lima negara tersebut yakni Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Adapun produk-produk utama yang  akan  diekspor  di  antaranya  pakaian  khas  Indonesia  salah  satunya  batik,  makanan  dan minuman, kosmetik, produk berbahan dasar herbal, dan sebagainya.
Ketiga , pemasaran produk langsung kepada buyer adalah salah satu cara yang selama ini dilakukan oleh UMKM di Batu untuk masuk ke pasar ekspor. Pemasaran kepada buyer ini terjadi karena  jaringan  pertemanan  yang  dimiliki  oleh  pelaku  UMKM  dengan buyer dari  luar.  Seperti cerita dari pemilik UMKM Arjuna Flora yang mengawali kariernya di bidang pertanian dengan mengikuti  kursus  bahasa  Jepang  dan  bahasa  Inggris  (Arjuna  Flora,  2020).  Pada  saat  kursus bahasa  asing  tersebut  ia  berkenalanan  dengan  seorang buyer dari  Jepang  yang  menawarkan kerja  sama  dalam  penanaman  umbi  bunga  Sandersonia.  Cerita  yang  sama  juga  dialami  oleh UMKM  Delta  Raya.  Awal  mula  bisa  melakukan  penjualan  ke  Jepang  karena  adanya  jaringan pertemanan  antara  pemilik  UMKM  Delta  Raya  dengan buyer asal  jepang  yang  berada  di Surabaya.  Dari  jaringan  pertemanan  tersebut  kemudian  munculan  transaksi  jual  beli  hingga akhirnya  rutin  melakukan  pemesanan  (Delta  Raya,  2020).    Untuk  UMKM  Arjuna  999, permintaan buyer luar  negeri  muncul  karena  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  yang  ada  di  luar negeri. Buyer membeli  rempeyek  dari  Arjuna  999  untuk  dijual  kepada  TKI  yang  rindu makanan/cemilan  khas  Indonesia  (Arjuna  999,  2020).  Tingginya  jumlah  TKI  di  luar  negeri menjadi peluang bagi UMKM makanan ringan khas Indonesia seperti Arjuna 999.

## Relasi antaraktor governance dalam rantai ekspor umkm
Governance  refers  to  the  exercise  of  political  and  administrative  authority  at  all  levels  to m anage a country’s affairs. It comprises the mechanisms, processes and institutions, through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate  their  differences  (un.org,  2012). Dari  penjelasan  tersebut  menegaskan  bahwa governance tidak  terbatas  pada  peran  masing-masing  aktor,  namun  ini  berkaitan  dengan mekanisme,  proses,  dan  pelembagaanya  dimana  kepentingan  masyarakat  diartikulasikan dengan  baik.  Dalam pemasaran  UMKM  konteks governance penting  dilihat  untuk  melihat  cara kerja masing-masing aktor dalam mendorong pemasaran UMKM berbasis ekspor.
Peran  pemerintah  daerah  yang  masih  minim  menunjukkan  bahwa  pelembagaan  UMKM berbasis ekspor melalui institusi negara masih belum dilakukan dengan baik. UMKM Delta Raya, Arjuna  Flora  maupun  Arjuna  999  ketiganya  sepakat  bahwa  peran  pemerintah  daerah  masih minim.  Ketiga  UMKM  tersebut  sejauh  ini  mampu  melakukan  ekspor  tanpa  bantuan  dari pemerintah  daerah.  Relasi  antara  aktor  swasta  ( buyer luar  negeri)  dan  masyarakat  (pelaku UMKM) terjalin sebelum UMKM terbentuk dan terdaftar secara legal pada lembaga pemerintah. Arjuna Flora digagas pada tahun 2001 oleh pemilik dengan buyer asal Jepang, kemudian UMKM  ini  legal  berdiri  pada  tahun  2002  (Arjuna  Flora,  2020).  Arjuna  999  didaftarkan  secara legal sebagai UMKM oleh pemilik ke DISKUMDAG Kota Batu setelah berita pengiriman produk rempeyek  UMKM  ini  ke  Hongkong  dimuat  pada  harian  Jawapos  dan  dibaca  oleh  walikota (Arjuna  999.  2020).  Demikian  pula  UMKM  Delta  Raya  yang  secara  legal  berdiri  karena pemiliknya memiliki relasi dengan buyer asal Jepang (Delta Raya, 2020).
Minimnya  peran  pemerintah  daerah  inilah  yang  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat berkembangnya  UMKM  berbasis  ekpor  di  level  daerah.  Keterlibatan  pemerintah  daerah  yang minim dalam tata kelola UMKM berbasis ekspor, menurut penuturan Inol dari DISKUMDAG Kota Batu disebabkan permasalahan anggaran yang minim, seperti anggaran untuk menyelenggaran pameran produk UMKM. Berikut adalah relasi aktor governance pada rantai ekspor.
Gambar 1. Relasi Antaraktor pada Rantai Ekspor Produk UMKM Kota Batu Sumber: hasil olahan peneliti, 2020.
Penjelasan rantai dimulai dari buyer/pembeli. Merujuk pada kasus 3 UMKM di Batu (Delta Raya,  Arjuna  Flora,  Arjuna  999),  buyer  melalui  beberapa  perantara  untuk  bisa  sampai  di pembeli. Perantara tersebut tergantung pemasaran yang dilakukan oleh UMKM. Ada buyer yang membeli  melalui online ,  melalui  pameran,  atau buyer yang  membeli  karena  kenal  langsung dengan  pemilik  UMKM.  Setelah  itu  jumlah  produk  yang  dihasilkan  UMKM  berdasarkan permintaan  dari buyer .  Pelaku  UMKM  akan  membuat list  order atau  membuat Purchase  Order (PO).  Setelah  menghasilkan  produk,  UMKM  mengurus  perijinan  dan  syarat  administratif  dari produk  yang  akan  diekspor.  Pada  tahap  perijinan  dan  syarat  administratif  inilah  peran pemerintah mulai masuk.
Untuk  UMKM  bidang  makanan  dan  minuman  misalnya,  setelah  menghasilkan  produk berdasarkan pesanan dari buyer harus didukung dengan pemenuhan standar internasional yang dikeluarkan  oleh  Lembaga  Sertifikasi  Sistem  Hazard  Analysis  dan  Critical  Control  Point (HACCP). Contohnya Arjuna 999 yang telah dan sedang mengerjakan renovasi untuk HACCP dan difasilitasi  oleh  Kementerian  Koperasi  (Arjuna  999,  2020).  Contoh  lain  adalah  UMKM  bidang pertanian  seperti  Arjuna  Flora  dengan  jumlah  produksi  umbi  bunga  Sandersonia  dapat mencapai 80.000 juta per tahun. (Arjuna Flora, 2020). Umbi bunga Sandersonia harus lolos uji pada  Perlindungan  Varietas  Tanaman  dan  Perizinan  Pertanian  (PVTPP),  pengurusan  Nomor Induk  Kepabeaan  (NIK)  yang dikeluarkan oleh  Bea  Cukai,  dan  pada  proses pengiriman  keluar negeri  umbi  bunga  Sandersonia  juga  harus  melewati  karantina  dari  Kementerian  Pertanian.
Demikian  juga  dengan  UMKM  bidang  kerajinan  kayu  Delta  Raya  harus  memenuhi  syarat administratif seperti Invoice, Packing list , PEB (Pemberitahuan Eskpor Barang) dikeluarkan oleh Bea  Cukai  serta dokumen  legalisasi  kayu  dari  bahan  baku  yang  dipakai  (sertifikasi kayu)  dari Kementrian Pertanian (Delta Raya, 2020).
Pengiriman  barang  kepada buyer dilakukan  melalui shipping  cargo .  Untuk  transaksi pembayaran  salah  satu  caranya  adalah  pembayaran  dengan  model  Letter  of  Credit/LoC.  LOC merupakan cara pembayaran internasional yang menjadikan memungkinkan seorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan  diterima  setelah  barang  dan  berkas  dokumen  dikirimkan  ke  luar  negeri  atau  kepada pemesan ( accurade.id , 2020). Melalui pembayaran model ini UMKM mendapatkan penangguhan biaya  oleh  bank.  Cara  ini  menguntungkan  baik  buyer  maupun  UMKM.    Model  pembayaran  ini memberikan keamanan dalam transaksi barang ekspor.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  berikut  dapat  dilihat  bagaimana  peran  masing-masing aktor governance dalam  tata  kelola  UMKM  berbasis  ekpor  di  Kota  Batu  seperti  terlihat  pada Tabel 1.
Tabel 1. Peran Masing-Masing Aktor Governance Aktor Governance Peran UMKM Produksi barang Swasta (buyer) Membeli barang Swasta (e-commerce, bank, dan jasa pengiriman barang) Pemasaran (platform digital, promosi media sosial); permodalan/pembayaran/transak si; shipping atau pengiriman. Pemerintah Perizinan, administrasi, pengecekan, pengawasan Sumber: olahan peneliti, 2020.
Tata  kelola  UMKM  berbasis  ekspor  nyatanya  telah  melibatkan  semua  aktor governance yaitu  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat.  Ketiganya  memiliki  peran-peran  masing-masing sesuai dengan porsinya dalam governance . Pemerintah memiliki peran yang lebih banyak dalam hal  penentuan  kebijakan  dan  syarat  administratif  yang  sesuai  dengan  perundang-undangan. Swasta  berfungsi  sebagai buyer maupun  sebagai  fasilitator,  baik  untuk  urusan  perbankan  dan juga pengiriman barang. Sementara masyarakat dalam hal ini pelaku UMKM merupakan aktor utama dalam tata kelola UMKM berbasis ekspor.
Berdasarkan lima model governance menurut Pierre dan Peters (Pierre & Peters, 2005), tata kelola UMKM berbasis ekspor di Kota Batu tergolong governance model Liberal-democratic , dimana  pemerintah  melalui  kementerian-kementeriannya  sebagai  aktor  penentu  dalam tercapainya penjualan produk UMKM ke luar negeri. Pemerintah mengesahkan kebijakan terkait penyediaan  lembaga  sertifikasi,  lembaga  perizinan,  lembaga  karantina  maupun  kemudahan impor  barang/bahan  untuk  diolah  menjadi  produk  ekspor.  Pelaku  UMKM  wajib  mematuhi prosedur-prosedur tersebut. Namun pemerintah juga memberi kebebasan kepada pelaku UMKM untuk  berkompetisi  seperti  kebebasan  untuk  menjalin  jejaring  dengan  kelompok  tani, rekrutmen karyawan, memilih bahan baku hingga memilih buyer dari luar negeri. Sebagaimana menurut  Arjuna  Flora  bahwa  pemerintah  pusat  melalui  kementerian-kementerian  telah mempermudahnya  dalam  melengkapi  persyaratan  ekspor  yang  tidak  memerlukan  waktu berhari-hari (Arjuna Flora, 2020).
Tata  kelola  UMKM  berbasis  ekspor  di  Kota  Batu  juga  memiliki  hambatan,  salah  satunya kapasitas masyarakat sebagai pelaku UMKM yang masih rendah. Cara berfikir masyarakat yang masih  belum  peka  terhadap  peluang  pasar  ekspor.  Hal  ini  disampaikan  oleh  pemilik  UMKM Arjuna  Flora  yang    pernah  mendapatkan  tawaran  ekspor  kentang  namun  terkendala  dengan pasokan  kentang  dari  para  petani  di  Batu  (Arjuna  Flora,  2020).  Ia  menyampaikan  bahwa
keinginan  untuk  mengekspor  kentang  tersebut  terkendala  oleh  mental  para  petani  yang senantiasa  mengharapkan  keuntungan  dalam  waktu  singkat  tanpa  prosedur  ekspor  yang mereka nilai menguras waktu dan energi dan para petani yang senantiasa mencari pembeli lokal dengan tawaran harga yang lebih tinggi.
Hambatan berikutnya adalah rendahnya kapasitas dalam pemenuhan bahan baku maupun permintaan barang dari ekspor. Kesulitan bahan baku misalnya dalam produksi makanan ringan yang  membutuhkan  bahan  dasar  berupa  buah-buahan  yang  tumbuh  secara  musiman  seperti rambutan  dan  mangga.  Kesulitan  bahan  baku  juga  dirasakan  pada  UMKM  Delta  Raya  terkait dengan pengadaan bahan baku berupa kayu yang harus menyesuaikan dengan spek barang yang dipesan  oleh buyer .  Sementara  terkadang  kayu  yang  dibutuhkan  sulit  didapat  dan    harus mengambil dari luar Pulau Jawa, sehingga kerap kali menghambat waktu produksi barang.

## 4.  Simpulan dan saran
Tata kelola UMKM Kota Batu untuk meningkatkan kualitas ekspor melibatkan masyarakat (pelaku UMKM), pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga pihak swasta dengan peran masing-masing.  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  berperan  dalam  pelatihan  dan pendampingan pelaku UMKM, dalam penyelenggaraan pameran UMKM berkualitas ekspor, dan program  KITE  kepada  pelaku  UMKM.  Masyarakat  khususnya  pelaku  UMKM  didukung  oleh tenaga  kerja,  bahan  baku,  dan  infrastruktur  untuk  melakukan  proses  produksi.  Pihak  swasta berperan  dalam  pembelian  produk  UMKM,  pemberian  dana,  pemasaran,  hingga  pengiriman. Peran pemerintah pusat melalui kementerian-kementeriannya lebih besar daripada pemerintah daerah dalam tata kelola UMKM berbasis ekspor di Kota Batu. Penelitian ini menemukan bahwa relasi  pelaku  UMKM  dengan  buyer  dari  luar  negeri  terjalan  sebelum  UMKM  terbentuk  dan terdaftar secara legal pada DISKUMDAG Kota Batu. Ini menunjukkan ketidakhadiran pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada awal UMKM dirintis untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Peran pemerintah dirasa hadir ketika tahap perizininan dan pemenuhan syarat ekspor. Governance  model  Liberal-democratic digunakan  dalam  tata  kelola  UMKM  berbasis  ekspor  di Kota  Batu.  Pelaku  UMKM  memiliki  kebebasan  untuk  menjalin  jejaring  dengan  kelompok  tani, rekrutmen  karyawan,  memilih  bahan  baku  hingga  memilih buyer dari  luar  negeri.  Namun, pemerintah  melalui  kementerian-kementeriannya  dan  kebijakannya  sebagai  aktor  penentu dalam tercapainya penjualan produk UMKM ke luar negeri.
Pemasaran  produk  UMKM  Kota Batu  ke luar  negeri  dilakukan  melalui  tiga  cara:  melalui pameran  produk  ekspor  Indonesia,  menggunakan  platform  digital,  pemasaran  produk  UMKM langsung  kepada  buyer.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  dari  ketiga  cara  tersebut, penggunaan  platform  digital  untuk  pemasaran  produk  UMKM  Kota  Batu  belum  maksimal. Kontruksi platform digital seperti market place online dalam meningkatkan pemasaran produk UMKM keluar negeri nampaknya perlu mendapat perhatian oleh peneliti yang tertarik mengkaji pengembangan  UMKM  berkualitas  internasional.  Hal  ini  mengingat  pemerintah  Republik Indonesia telah memberikan izin kepada beberapa perusahaan market place online di Indonesia. Kehadiran  perusahaan market  place  online di  Indonesia  harusnya  membawa  angin  segar terhadap sektor ekonomi rakyat seperti UMKM di tingkat lokal.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LPPM) Universitas Brawijaya yang telah  mendukung dan mendanai hasil penelitian ini, hingga dapat menghasilkan artikel karya ilmiah.

## Daftar Rujukan
Accurate Indonesia, 30/04/2020, Letter of Credit: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Contohnya pada Bisnis, https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-letter-of-credit.
Agustina, R. (2014). Peran Stakeholder Dalam Meningkatkan. Perekonomian Lokal Melalui Industri Kecil Menengah (IKM) (Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 5, 844-850.
CNN Indonesia, 06/02/2020, Trend dan Peluang Industri E-Commerce di Indonesia 2020, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200205204206-206-472064/tren-dan- peluang-industri-e-commerce-di-indonesia-2020.
Faidati, N. & Muthmain ah, N. F. (2019). “Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri.” Webinar Konferensi Nasional Ilmu Administrasi (KNIA) Politeknik STIA LAN No.3, Vol.1 (2019).
Fiansah, R. (2020). 10 E-Commerce Terpopuler di Indonesia: Tokopedia Terdepan, Shopee Geser Bukalapak, https://www.inews.id/finance/bisnis/10-e-commerce-terpopuler-di- indonesia-tokopedia-terdepan-shopee-geser-bukalapak.
Harrison, L. (2009). Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Jaswadi. (2016). Analisis Tingkat Implementasi Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil dan Menengah,  Jurnal Siasat Bisnis Vol.20 No.2, 2016: 161-180.
Peraturan Menteri Keuangan PMK RI Nomor 110 / PMK.04 / 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 / PMK.04 / 2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan / atau Bahan, dan / atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Commerce Via Electronic System (PMSE). Pierre, J., & Peters, B. G. (2005). Governing Complexs Societis: Trajectories and Scenarios. New York: Palgrive Macmillan.
Sembiring, R. A., & Subekti, T. (2020). Upaya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DISKUMDAG) Kota Batu dalam Memberdayakan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Produk Tujuan Eksport. Journal of Governance Innovation, 2(2), 83-92.
Sudarmo. (2011). Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governnace. Solo: Smartmedia dan MAP UNS.
Sumarto, Hetifah. S. (2009). Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Suyanto, B., & Sutinah. (2005). Bagong Suyanto dan Sutinah (ed). 2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Kencana: Prenadamedia Group. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
UN ORG. (2012). UN System Task Team On The Post-2015 UN Development Agenda: Governance and Development (page 3),
https://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Think%20Pieces/7_governance.pdf. Yulianto. (2020). Luki Budiarti Sang Arsitek Arjuna Flora,
https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/agri-profil/11847-Luki-Budiarti-sang- Arsitek-Arjuna-Flora.