Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## KAJIAN HUKUM PEMBAJAKAN FILM DI PLATFORM TELEGRAM DI INDONESIA

## Khelvin Risandi, Tantimin
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia e-mail : 1951141.khelvin@uib.edu

## ABSTRAK
Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat KI ialah sebuah hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh  karenanya  Hak  Kekayaan  Intelektual  ini  haruslah  dilindungi  yang  merupakan ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer yang sangat berperan besar dalam memperkaya dan membentuk peradaban manusia dari abad ke abad atau dari jaman ke jaman. Pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua (2) hal-hal  pokok  seperti  dengan  kesengajaan  dan  tidak  memiliki  hak  dalam mengumumkannya,  menduplikasikan,  memberikan  izin-izin  didalam  melakukan  hal tersebut,  dan  disertai  kesengajaan  mengedarkan,  memperlihatkan,  serta  melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang. Salah satu penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan  memberitahukan  film-film  melewati  media  jaringan  atau  internet  dengan  cara menstreaming  atau  mengunduh,  dimana  dengan  mengunduh  film  secara  gratis  yang tidak  memiliki  izin  dari sang pencipta karya hal  ini sangat  merugikan pemegang hak cipta. penelitian hukum secara normatif. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis  penelitian  secara  normatif  serta  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang merupakan penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma dan kaidah-kaidah sesuai dengan hukum positif terkait alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi merek di Indonesia.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembajakan, Film

## ABSTRACT
Intellectual Property or commonly abbreviated as IP is a special right which means that it  can  only  be  used  or  exercised  by  the  copyright  owner,  therefore  this  Intellectual Property Rights must be protected which is a creation that comes from art, literature, music, and programs. computers that play a major role in enriching and shaping human civilization from century to century or from era to era. Copyright infringement is based on  two  (2)  main  things,  such  as  intentionally  and  not  having  the  right  to  publish  it, duplicating it, giving permissions in doing so, and being accompanied by the intentional distribution, display, and sale of a work to many people. -works or items that violate a person's copyright. One of the deviations from copyright is to reproduce and share films through  network  media  or  the  internet  by  streaming  or  downloading,  where downloading films for free that does not have the permission of the creator of the work is very detrimental to the copyright holder. normative legal research. In conducting this research,  this  research  uses  a  normative  type  of  research  and  this  research  uses  a statutory approach and a conceptual approach which is a research focused on studying
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
norms  and  rules  in  accordance  with  positive  law  related  to  alternative  dispute resolution in trademark licensing agreements in Indonesia.
Keywords : Legal Protection, Piracy, Film

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki ideologi negara yang tidak dimiliki oleh bangsa lain atau negara lain yaitu UUD 1945, dalam ketentuan Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa warga negara berhak atas sebuah pengakuan,jaminan,perlindungan yang adil dan beradab atas  kepastian  dimata  hukum  yang  berlaku,  sebuah  kepastian  hukum  yang  beradab  dan  adil merupakan  hasil  dari  sebuah  terpenuhi  atas  perlindungan,jaminan  serta  pengakuan  di  sebuah negara. 1 Indonesia  dalam  penegakan  hukum  mempunyai  3  (tiga)  unsur  dalam  sistem  penegakan hukumnya yaitu kemanfaatan hukum atau dalam bahasa asing disebut Zweckmassigkeit, keadilan hukum dalam bahasa asing dikatakan Gerechtigkeit , dan kepastian hukum atau Rechtssicherheit. Indonesia sebagai negara hukum menganut sebuah sistem hukum berupa kedaulatan hukum atau supremasi  hukum,  di  mana  undang-undang  memiliki  kekuatan  tertinggi  di  suatu  negara,  dan karakteristik  negara  hukum  dapat  dilihat  dalam  praktik  pemberian  pemerintah,  yaitu  dengan kehadirannya kekuatan dan pengakuan yudisial bebas dan tidak memihak akan menjadi hak asasi manusia, akan tetapi dalam kenyataan dan praktek implementasinya masih belum sempurna dan ada banyak penyalahgunaan karakteristik negara hukum. 2
Pada  dewasa  ini  KI  atau  Kekayaan  Intelektual  adalah  sebuah  hak  yang  memiliki  sifat eksekutif bertujuan mengakomodasi semua karya-karya yang diciptakan insan atau manusia. 3 Hal ini  tentu  saja  sangat  menjadi  faktor-faktor  yang  sangatlah  penting  didalam  pembangunan  serta perkembangan negara yang didasari oleh ilmu pengetahuan di bidang teknologi, oleh karenanya haruslah sama-sama dipahami secara keseluruhan aspek-aspek dan dimensi terkait hak kekayaan intelektual. 4 Selain itu KI merupakan sebuah hak yang bersifat ekonomi dimana hal ini didapatkan dari  negara  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  setiap  orang  penemu  atau  pencipta  atas sebuah karya dari hasil pemikiran setiap pencipta dan penemu. 5
Kekayaan Intelektual ialah sebuah hak-hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya KI ini haruslah dilindungi. 6 Hasil  dari  sebuah  ciptaan  yang  bersumber  dari  seni,  sastra,  musik,  dan  program- program  komputer  sangatlah  berperan  banyak  serta  di  dalam  memperkaya  serta  membentuk sebuah kondisi atau sebuah peradaban manusia dari abad ke abad atau dari jaman ke jaman. 7 Pada dewasa  ini  dalam  melakukan  penyebaran  informasi  menjadi  sangatlah  mudah  daripada sebelumnya, dimana hak cipta hadir bertujuan agar terbentuknya perlindungan bagi para pembuat dan  pencipta  karya-karya  dari  sebuah  ulah  manusia  yang  tidak  bertanggung  jawab  melakukan pembajakan atau plagiasi hasil karya para penciptanya.  Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-
1 Sudarsono. (2004). Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosialisasi. Jakarta: Rineka Cipta., hlm. 113
2 Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi Dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 2.
3 Disemadi,  H.  S.,  &  Mustamin,  W.  (2020).  Pembajakan  Merek  Dalam  Tatanan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(1), 83-94., hlm. 84.
4 Suharno. (2019). Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Terbuka: Tanggerang Selatan., hlm. 11.
5 Hidayah, K. (2017). Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual . Malang: Setara Press., hlm. 1.
6 Disemadi, H.  S.,  & Romadona, H. G. (2021). Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain  Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia. Jurnal Meta-Yuridis , 4(2).
7 Roselvia,  R.  S.,  Hidayat,  M.  R.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021).  Pelanggaran  Hak  Cipta  Sinematografi  Di  Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. Indonesia Law Reform Journal , 1 (1), 111-121., hlm. 115.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah sebuah hak yang bersifat eksekutif  bagi semua pembuat karya atau ciptaan yang hadir secara otomatis yang didasari kepada sebuah prinsip- prinsip yang bersifat deklaratif yang dimana sebuah karya-karya yang sangat berwujud didalam bentuk-bentuk  yang  nyata  dengan  tidak  adanya  pengurangan  pembatasan-pembatasan  sesuai dengan  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  serta  sesuai  dengan  hukum  positif  di  Indonesia.
Kelahiran  berbagai  undang-undang  dan  sebuah  peraturan  yang  dimana  mengaturkan sebuah perlindungan-perlindungan tentang KI merupakan suatu fakta gravitasi  dari pemerintahan untuk  menjaga  serta  menjamin  kewarganegaraan  dalam  bidang  KI,  akan  tetapi  hal  ini  dapat menjadi  obat  secara  sepihak. 8 Pada  kenyataannya,  secara  sosiologis,  penerapan  hukum  dalam bidang KI masih jauh dari harapan, di mana kurangnya kesadaran darurat dalam perlindungan KI juga merupakan indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai pekerjaan orang lain. 9 Hal ini sangat membutuhkan perhatian yang kuat dari pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi undang-undang haruslah diterapkan sebagaimana mestinya, hal ini didasari dengan banyaknya  pelanggaran  KI  yang  sering  terjadi  sehingga  harus  mendapatkan  perlindungan  dari hukum.  Hak cipta secara efektif lebih  sensitif, dalam pengertian bahwa ada  yang sangat  rentan terhadap pelanggaran terhadap pelanggaran hak lain dan membutuhkan perhatian yang intens bagi pemerintah sehingga implementasi undang-undang atau hukum dalam bidang KI dapat diterapkan menurut  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  sehingga  para  pembuat  karya  akan  mendapatkan sebuah perlindungan hukum dari pemerintah, mengenai hak cipta memang menjadikan hal  yang sangat sensitif, sehingga perlu adanya penegakan hukum bagi para pelanggar hak cipta. 10
Pada dewasa ini sebuah jaringan internet telah menjadikan masyarakat-masyarakat  dengan budaya terbaru, orang-orang tidak lagi diblokir oleh keterbatasan jarak dan waktu antara negara ke  negara  lainnya  yang  sebelumnya  terletak  sangat  minim  atau  rendah,  selain  itu  masyarakat dengan  kebebasan-kebebasan  berkekuatan  baru  serta  kreatif  yang  sangatlah  memiliki kesempurnaan tetapi di belakang kesempatan internet juga melahirkan kerusuhan baru, selain itu di zaman modern ini antara mereka, kejahatan yang lebih canggih muncul dalam bentuk kejahatan cyber. 11 Perkembangan  dan  kemajuan  peradaban  manusia  dewasa  ini,  khususnya  dalam  bidang teknologi  dan  informasi  sangatlah  mempermudah  setiap  orang  untuk  mendapatkan  informasi, selain itu internet juga menjadi salah satu kegiatan yang bersifat komersial yang di mana hal ini menjadi  sebuah  pertumbuhan  yang  sangat  besar  serta  dapat  menembus  batas  masing-masing negara,  ini  dapat  disebut cyber  crime karena  ini  dapat  melakukan  apa  saja.  Perkembangan teknologi  memiliki  aspek-aspek  positif,  seperti  menambahkan  kreativitas  manusia  dalam penerbitan  ide-ide  mereka,  di  samping  dampak  negatif  dari  pengembangan  teknologi  di  bidang komunikasi dan informasi sangat banyak masyarakat yang menggunakan ini untuk kejahatan, ini disebut  kejahatan  cyber  melalui  internet,  sebagai  poster,  video  tidak  bermoral,  penyalahan kegunaan website dan aplikasi-aplikasi yang berada di jaringan sosial, dan dengan keberadaan atas perkembangan ini semakin banyak manusia menggunakan akses internet, hal ini dilakukan untuk jejaring  sosial,  pendidikan,  hiburan,  music  ataupun  sebagai  media  menonton  film.  Karya  cipta dalam  bentuk  digitalisasi  sangat  rentan  untuk  di  tirukan  atau  dipalsukan  yang  dimana  hasil
8 Sudirman,  L.,  Guswandi,  C.  P.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021).  Kajian  Hukum  Keterkaitan  Hak  Cipta  Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (3), 207-218.
9 Disemadi, H. S., & Zebua, N. W. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Anak Selaku Pemilik Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 16-29., hlm. 19.
10 Sumardani, N. M. R. A., & Sarjana, I. M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online. Jurnal Kertha Semaya, 6(3).
11 Siambaton,  B.T.O.  (2018). Modul  Hukum  Cyber  &  Transaksi  Elektronik .  Medan:  Fakultas  Hukum  Universitas HKBP NOMMENCEN., hlm, 196
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pembajakan tersebut hamper sama dengan yang aslinya, disisi lain hal yang seperti ini sangatlah mudah setiap karya-karya orang lain dilanggar dalam jumlah yang besar. 12
Sinematografi  bekerja  dalam  penjelasan  Pasal  40  Ayat  (1)  huruf  M  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menyatakan dan menyebutkan hal-hal yang meliputi pekerjaan sinematografi adalah sebuah pembukaan dalam sebuah gambar-gambar bergerak-bergerak yang didalamnya meliputi sebuah film-film iklan, film-film dokumentasi,film- film kartun yang dibuat dengan alur drama-drama. Sebuah karya-karya sinematografi dapat dibuat berbentuk  seluloid,  pita  video,  video  disk,  cakram  optik  dan  /  atau  media  lain  yang memungkinkannya ditampilkan di teater, layar lebar, televisi, atau media lainnya, Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.
Sebagai  sebuah  karya,  film  adalah  sebuah  Kekayaan  Intelektual  atau  biasa  disingkat  KI yang  sangat  melekat  oleh  pada  diri  setiap  pencipta.  Menurut    Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman), film didefinisikan sebagai sebuah karya cipta  budaya  yang  adalah  sebuah  media-media  komunikasi  massal  dan  pranata  sosial  yang diciptakan  berdasarkan  oleh  kaidah  sinematografi  yang  disertai  atau  tanpa  suara  dan dipertontonkan, selain itu film sebagai sebuah karya seni yang berupa dari objek-objek dari hak cipta yang dilindungi oleh peraturan di Indonesia, oleh karenanya sang pencipta film memiliki hak eksklusif  yang  artinya  dapat  memonopolikan  karya-karya  ciptaan  yang  bertujuan  melakukan perlindungan  dari  karyanya  dari  orang  ketiga  atau  pihak-pihak  lainnya,  dan  juga  pemilik  karya dapat memperbanyak karya ciptaan nya dan atau dalam memberi orang lain izin yang bertujuan agar mendapatkan sebuah keuntungan-keuntungan yang bersifat ekonomi. 13
Pelanggaran  terhadap  hak  cipta  didasari  oleh  dua  (2)  hal-hal  pokok  seperti  dengan kesengajaan  dan  tidak  memiliki  hak  dalam  mengumumkannya,  menduplikasikan,  memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta  melakukan  penjualan  terhadap  orang  banyak  suatu  karya-karya  atau  barang-barang  yang melanggar  sebuah  hak  cipta  orang,  salah  satunya  adalah  penyimpangan  dari  hak  cipta  ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melewati media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin  dari  sang  pencipta  karya  hal  ini  sangat  merugikan  pemegang  hak  cipta.  Pada  tahun  2021 lembaga  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  melakukan  hal-hak  seperti  pemblokiran beberapa  situs  jaringan  atau  website  film  hasil  sebuah  pembajakan  seperti  Indo21  dan Indostreaming dan beberapa website yang bersifat illegal, dimana para tersangka yang membuat website atau jasa penyedia film-film buah hasil dari pembajakan ini membuat penggantian nama- nama dan domain website yang bertujuan agar menghindari dari aparat hukum di Indonesia dalam melakukan tugasnya dengan cara melalui aplikasi media sosial seperti Telegram. 14 Masalah lain juga  ada  pada  tingkat  keinginan  komunitas  masyarakat  dalam  mengakses  situs  film  bajakan. Dimana masyarakat terlanjur menikmati keberadaan situs film bajakan dengan selalu mencari cara untuk dapat mengakses film bajakan tersebut, hal ini dilakukan karena memberikan keuntungan ekonomis bagi penontonnya maupun pelaku pembajakannya.
Pembajakan secara ilegal pada film sangat berdampak besar pada kehidupan berbangsa dan bernegara. 15 Dimana pihak yang terdampak kerugian atas kejahatan ini adalah sebagai berikut: 1) Pembuat  karya,  karena  tidak  mendapatkan  keuntungan  sejumlah  uang  yang  seharusnya  sang pembuat  film  dapat  memperoleh  keuntungan  tersebut,  yang  dapat  mengakibatkan  menurunnya
12 Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Jurnal Meta-Yuridis, 2(1)., hlm. 3.
13 Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Ibid., hlm. 16.
14 Kompas. (nd.). https://www.kompas.com/ diakses pada tanggal 25 Februari 2022
15 Wasita,  A.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Hak  Cipta  Atas  Film  Impor. Business  Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal, 2(2), 169-180., hlm. 179.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
minat  membuat  karya  untuk  melakukan  pembuatan  karya-karya  baru;  2)  Masyarakat  dan konsumen  dan  masyarakat,  karena  mereka  membeli  kreasi  yang  memiliki  kualitas  yang  sangat rendah serta tanpa memiliki antusiasme agar terciptanya karya yang sangat inovatif dan terbaru serta lebih baik lagi, selain itu masyarakat-masyarakat  sebagai penikmat atau konsumen dari film- film bajakan, semakin besar perilakunya yang tidak lagi melihat perlunya mempertanyakan apakah barang  itu  merupakan  hasil  dari  pelanggaran  atau  tidak,  hal  ini    menumbuhkan  sikap  ketidak pedulian terhadap sesuatu yang baik dan buruk, apa yang sah atau tidak valid, meskipun negara kita adalah negara berbasis hukum; 3) Negara, dikarenakan dengan banyak kecurangan di bidang hak  cipta,  yang  mengakibatkan  sektor-sektor  penghasilan  negara  melalui  pajak-pajak  dari penghasilan  hak  cipta,  sangatlah  terlihat  bahwa  pemerintah  sangatlah  kurang  menguntungkan negara  dikarenakan  negara  tidak  mendapatkan  pendapatan  dari  sektor  yang  cukup  potensial sebagai salah satu dari sumber dana yang dipergunakan dalam pengembangan dan pembangunan sebuah negara;  4) Hubungan  Internasional, hal  ini menyebabkan ciptaan  orang asing terganggu hak ciptanya yang membuat negara tersebut tidak percaya dengan perlindungan hukum terhadap para hak cipta di Indonesia.
Penelitian sebelumnya yang mengkaji tema serupa dilakukan oleh Ayup Suran Ningsi dan Balqis Hediyanti dengan judul “Penegakan Hukum Pembajakan Film”pada tahun 2019, 16 selain itu ada Nanan Isnaina dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram”pada tahun 2020, 17 dan Denico Doly dengan judul “Penegakan  Hukum  terhadap  Pembuat  Situs  Streaming  Film  Bajakan”  pada  tahun  2020. 18 Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  diatas,  penelitian  ini  akan  menganalisis  secara mendalam  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  pembajakan  film  di  telegram  berdasarkan peraturan  undang-undangan.  Berdasarkan  hal  tersebut  makan,  penelitian  ini  berfokus  mengkaji bagaimana penegakan hukum kepada pelaku pembajakan film berdasarkan peraturan perundang- undangan?;  dan  bagaimana  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  cipta  berdasarkan peraturan perundang-undangan?

## Metode Penelitian
Penelitian hukum adalah proses analisis yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  gejala hukum tertentu,  kemudian  mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Pada ilmu hukum jenis penelitian dibagi menjadi 2 macam penelitian  yaitu  penelitian  secara  empiris  dan  secara  yuridis.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  secara  yuridis  atau  normatif  dimana  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan konseptual  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia khususnya  pada  penegakan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  pembajakan  film  melalui  media sosial telegram di Indonesia. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  dari  sisi  normatifnya.  Sisi  normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.
16 Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Ibid., hlm. 13
17 Isnaina,  N.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak  Cipta  Terkait  Pembajakan  Sinematografi  Di Aplikasi Telegram. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 27(7), 992-1006., hlm. 992.
18 Doly, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan. Vol. XII, (1)., hlm. 1.

## Hasil dan Pembahasan

## Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembajakan Film Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia
Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat (KI) ialah sebuah hak-hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya  KI  haruslah  dilindungi.  Hasil  dari  sebuah  ciptaan  yang  bersumber  dari  seni,  sastra, musik,  dan  program-program  komputer  sangatlah  berperan  banyak  serta  di  dalam  memperkaya serta membentuk sebuah kondisi atau sebuah peradaban manusia dari abad ke abad atau dari jaman ke  jaman.  Pada  dewasa  ini  dalam  melakukan  penyebaran  informasi  menjadi  sangatlah  mudah daripada sebelumnya, dimana hak cipta hadir bertujuan agar terbentuknya perlindungan bagi para pembuat  dan  pencipta  karya-karya  dari  sebuah  ulah  manusia  yang  tidak  bertanggung  jawab melakukan pembajakan atau plagiasi hasil karya para penciptanya. 19 Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1  UU  Hak  Cipta  (UUHC)  merupakan  sebuah  hak  yang  bersifat  eksekutif  bagi  semua  pembuat karya atau ciptaan yang hadir secara otomatis yang didasari kepada sebuah prinsip-prinsip yang bersifat deklaratif, dimana sebuah karya-karya yang berwujud didalam bentuk-bentuk yang nyata dengan tidak adanya pengurangan pembatasan-pembatasan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta sesuai dengan hukum positif di Indonesia. 20
Indonesia  sebagai  negara  hukum  menganut  sebuah  sistem  hukum  berupa  kedaulatan hukum  atau  supremasi  hukum,  di  mana  undang-undang  memiliki  kekuatan  tertinggi  di  suatu negara,  dan  karakteristik  negara  hukum  dapat  dilihat  dalam  praktik  yang  diberikan  oleh pemerintah,  yaitu  dengan  kehadirannya  kekuatan  dan  pengakuan  yudisial  bebas  dan  tidak memihak  akan  menjadi  hak  asasi  manusia,  akan  tetapi  dalam  kenyataan  dan  praktek implementasinya  masih  belum  sempurna  dan  ada  banyak  penyalahgunaan  karakteristik  negara hukum.
Sinematografi  bekerja  dalam  penjelasan  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  M  UU  Hak  Cipta menyatakan dan menyebutkan bahwa  yang meliputi  pekerjaan sinematografi adalah pembuatan dalam bentuk gambar bergerak termasuk film dokumenter, film iklan, reportase, atau film kartun yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam seluloid, pita video, video disk, cakram optik dan / atau media lain yang memungkinkannya ditampilkan di teater, layar lebar, televisi, atau media lainnya, Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.
Pelanggaran  terhadap  hak  cipta  didasari  oleh  dua  (2)  hal-hal  pokok  seperti  dengan kesengajaan  dan  tidak  memiliki  hak  dalam  mengumumkannya,  menduplikasikan,  memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta  melakukan  penjualan  terhadap  orang  banyak  suatu  karya-karya  atau  barang-barang  yang melanggar sebuah hak cipta orang. Salah satu penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melewati media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin dari sang pencipta  karya  hal  ini  sangat  merugikan  pemegang  hak  cipta.  Pada  tahun  2021  lembaga kementerian  komunikasi  dan  Informasi  melakukan  hal-hak  seperti  pemblokiran  beberapa  situs jaringan atau website film hasil sebuah pembajakan yaitu Indo21 dan Indostreaming dan beberapa website  yang  bersifat  illegal,  dimana  para  tersangka  yang  membuat  website  atau  jasa  penyedia film-film buah hasil dari pembajakan ini membuat penggantian nama-nama dan domain website
19 https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta diakses pada tanggal 24 Februari 2022
20 Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. Jurnal Meta-Yuridis , 3 (2).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
yang  bertujuan  agar  menghindari  dari  aparat  hukum  di  Indonesia  dalam  melakukan  tugasnya dengan cara melalui aplikasi  media sosial  seperti telegram. 21 Permasalah lainnya juga ada pada tingkat keinginan komunitas masyarakat dalam mengakses situs film bajakan. Dimana masyarakat terlanjur  "menikmati"  keberadaan  situs  film  bajakan  dengan  selalu  mencari  cara  untuk  dapat mengakses film bajakan tersebut, hal ini dilakukan karena memberikan keuntungan ekonomis bagi penontonnya maupun pelaku pembajakannya. 22
Penegakan hukum adalah sebuah upaya dalam mengatasi sebuah kejahatan, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan efektif bagi hukum,dalam mengatasi  sebuah kejahatan terhadap bermacam-macam  kejahatan  dengan  dilakukan  dengan  berbagai  macam  cara,  sebagai  sebuah reaksi kepada para pelaku  kejahatan , dalam bentuk hukumnya  dalam hukum pidana atau bukan, yang  dapat  berhubungan  dengan  satu  dan  lainnya,  apabila  kejahatan-kejahatan  ini  diberikan fasilitas  dalam  memanggil  agar  menangani  sebuah  kejahatan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa produk  hukum  dalam  bidang  pidana  akan  dapat  dilakukan  dengan  cara,  seperti  bertujuan  agar dapat melakukan pemilihan untuk dapat sebuah hasil dari produk hukum berupa undang-undang dalam  bidang  khusus  yaitu  pidana  yang  didasari  oleh  situasi  serta  kondisi  dimana  masa  depan hukum adalah kegiatan dalam mengusahakan dalam menanggulangi sebuah kejahatan secara logis atau rasional, dan terpenuhi sebuah rasa berdaya guna dan berkeadilan dalam mengatasi sebuah kejahatan  dari segi sarana-sarang yang menimbulkan reaksi dapat dilakukan kepada para pelaku kejahatan, sarana yang dimaksud ialah sarana diluar hukum maupun didalam hukum itu sendiri, hal-hal ini dilakukan agar terintegrasikan dari satu dan lainnya. Jika sarana hukum-hukum tersebut dilakukan maka bertujuan agar dapat mengatasi sebuah kejahatan dengan dilandasi dengan sebuah produk hukum yang baik dan sehat dalam pembentukannya yang semuanya proses pembuatannya sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  serta  bermanfaat  pada  masa-masa  yang  akan datang. 23
Menurut  pakar  hukum  Soerjono  Soekanto  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut: 1) Faktor dalam penegakan hukum, dalam ruang lingkup  ini  memiliki  penerapan  hukum  yang  sangat  luas,  oleh  karenanya  untuk  mencangkup mereka  yang  berada  di  dunia  hukum  maupun  tidak;  2)  Faktor-faktor  yang  menekankan  pada peraturannya; 3) Faktor sarana dan Prasarana; dan 4) Faktor kebudayaan dan Faktor Masyarakat- nya.
Penegakan hukum terhadap terhadap pelaku pembajakan film tanpa seizin pemilik dari hak cipta, dalam hal ini dilakukan oleh sang pemegang dari hak cipta. Sanksi pidana dalam segi umum dikenakan terhadap sebuah aktivitas  pemalsuan  yang sangat  serius, dalam hal  ini sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta  di negara Indonesia dapat dipenjara dengan ancaman penjara paling sebentar 1 bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun yang dapat disertai dengan denda senilai satu juta rupiah paling sedikit dan paling banyak senilai lima miliar rupiah, segi lain barang atau ciptaan yang  merupakan  dari  hasil  sebuah  tindak  pidana  pembajakan  dan  alat  yang  dipakai  dalam melakukan  kejahatan tersebut akan disita oleh negara. Beberapa masalah dalam penegakan hukum atas  pembajakan  hak  cipta  ini  adalah  sebagai  berikut: 24 1)  peraturan  tentang  penegakan  hukum pelanggaran hak cipta belum maksimal dijalankan; 2) Pemerintah Indonesia belum menunjukan kemauan yang sangat kuat dalam melakukan penegakan hukum pelanggaran hak cipta; 3) Pengetahuan  masyarakat  yang  luas  tentang  hak  cipta  masih  kurang  atau  bukan  hukum;  dan  4) Beberapa aparat penegak hukum masih kurang paham dalam hak cipta.
21 Kompas. (nd.). https://www.kompas.com/ diakses pada tanggal 25 Februari 2022
22 Mamentu,  M.  S.  (2021).  Penerapan  Hukum  Terhadap  Pembajakan  Film  Di  Situs  Internet  Dalam  Hubungannya Dengan Hak Cipta. Lex Administratum , 9(1).
23 Arief, B.A. (2002). Kebijakan Hukum Pidana , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hlm. 109
24 Isnaina, N. (2021)., Ibid., hlm 1002.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Peraturan hukum  yang berlaku  yaitu UU Hak Cipta telah mengatur perihal pencegahan- pencegah atas pelanggaran hak cipta atau karya-karya dan sangat berkaitan dengan sarana yang berbasis  teknologi,  maka  dengan  ini  pemerintah  memiliki  hak  dalam  melakukan  pengawasan kepada  para  pembuat  dan  penyebaran  sebuah  konten,  selain  itu  melakukan  kerjasama  dengan beberapa  pihak  serta  pengawasan  terhadap  tindak  pidana  pembajakan  secara  ilegal  yang  tidak memiliki izin yang diputar di tempat umum seperti layar tancap. Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak  Akses  Pengguna  Pelanggaran  Hak  Cipta  dan  atau  Hak  Terkait  Dalam  Sistem  Elektronik, peraturan menteri tersebut merupakan pelaksanaan  dari sebuah peraturan Pasal 56 ayat 2 UU Hak Cipta,  di  dalam  peraturan  tersebut  pelaporan  atas  dugaan  dari  pelanggaran  hak  cipta  dapat dilakukan dengan tata kelola secara tidak langsung maupun langsung yang artinya dapat dilakukan dengan online asalkan hal tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh instansi terkait, setelah itu apabila  bukti bahwa situs yang dilaporkan tersebut melakukan sebuah pelanggaran hak cipta maka situs  milik pembajak dapat  diblokir dengan cara pemilik hak cipta melakukan permohonan pemblokiran.

## Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Peraturan perundang- undangan
Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta ialah sebuah hak  yang bersifat eksekutif bagi semua pembuat karya atau ciptaan yang hadir secara otomatis yang didasari kepada sebuah prinsip-prinsip  yang  bersifat  deklaratif  yang  dimana  sebuah  karya-karya  yang  sangat  berwujud didalam  bentuk-bentuk  yang  nyata  dengan  tidak  adanya  pengurangan  pembatasan-pembatasan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta sesuai dengan hukum positif di Indonesia. KI  merupakan  sebuah  hak  yang  bersifat  khusus  yang  artinya  hanya  dapat  digunakan  atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya KI ini haruslah dilindungi. Hasil dari sebuah ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer yang sangat berperan besar dalam memperkaya dan membentuk peradaban manusia dari abad ke abad atau  dari  jaman  ke  jaman.  Pada  dewasa  ini  dalam  melakukan  penyebaran  informasi  menjadi sangatlah  mudah  daripada  sebelumnya,  dimana  hak  cipta  hadir  bertujuan  agar  terbentuknya perlindungan bagi para pembuat dan pencipta karya-karya dari sebuah ulah manusia yang tidak bertanggung jawab melakukan pembajakan atau plagiasi hasil karya para penciptanya.
Terbentuk  dan  terciptanya  berbagai  undang-undang  dan  sebuah  peraturan  yang  dimana menghaturkan  sebuah  perlindungan-perlindungan  hukum  tentang  KI  merupakan  suatu  fakta perlindungan hukum dari pemerintahan untuk menjaga serta menjamin adanya perlindungan dan penerapan hukum dalam bidang KI. Pada kenyataannya, secara sosiologis penerapan hukum dalam bidang KI masih jauh dari harapan masyarakat, di mana kurangnya kesadaran yang serius dalam melakukan perlindungan hukum dalam bidang KI, selain itu hal ini merupakan sebuah indikator kurangnya  pemahaman  dari  masyarakat  untuk  menghargai  karya-karya  orang  lain,  hal  ini sangatlah membutuhkan perhatian yang kuat dan khusus dari pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi  undang-undang  di  bidang  KI  diterapkan,  hal  ini  didasari  oleh  banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam bidang KI yang seharusnya hal ini dilindungi oleh hukum. Hak cipta  secara  efektif  lebih  sensitif,  dalam  pengertian  bahwa  sangatlah  rentan  dari  sebuah pelanggaran-pelanggaran  hak  cipta,  dimana  hal  ini  membutuhkan  perhatian  yang  khusus  dari pemerintah sehingga implementasi undang-undang dalam bidang KI dapat diterapkan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  menganut  sebuah  sistem  hukum  berupa  kedaulatan hukum  atau  supremasi  hukum,  di  mana  undang-undang  memiliki  kekuatan  tertinggi  di  suatu negara,  dan  karakteristik-karakteristik  dari  setiap  negara  hukum  dapat  dilihat  dalam  praktik
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pemberian pemerintah,  yaitu dengan kehadirannya Kekuatan dan pengakuan yudisial bebas dan tidak  memihak  akan  menjadi  hak  asasi  manusia,  akan  tetapi  dalam  kenyataan  dan  praktek implementasinya  masih  belum  sempurna  dan  ada  banyak  penyalahgunaan  karakteristik  negara hukum. Pada tahun 2021 Kominfo melakukan kegiatan pemblokiran beberapa situs streaming film bajakan  di  internet  seperti  Indo21,  nobar.com  ,  Indostreaming  dan  beberapa  website  atau  situs yang bersifat illegal atau terlarang, dimana para pelaku pembuat situs atau penyedia film bajakan ini melakukan penggantian nama atau domain situs yang bertujuan untuk menghindari dari aparat penegak  hukum  dalam  melakukan  tugasnya  dengan  cara  melalui  aplikasi  media  sosial  seperti Telegram. 25 Masalah  lain  juga  ada  pada  tingkat  keinginan  komunitas  masyarakat  dalam mengakses  situs  film  bajakan.  Dimana  masyarakat  terlanjur  "menikmati"  keberadaan  situs  film bajakan dengan selalu mencari cara untuk dapat mengakses film bajakan tersebut, hal ini dilakukan karena  memberikan  keuntungan  ekonomis  bagi  penontonnya  maupun  pelaku  pembajakannya. Sebagai sebuah karya, film adalah sebuah KI yang sangat melekat pada diri setiap pencipta atau pembuat karya. Menurut  Pasal 1 ayat 1 UU Perfilman, mendefinisikan film sebagai sebuah karya cipta  budaya  yang  adalah  sebuah  media-media  komunikasi  massal  dan  pranata  sosial  yang diciptakan dilandasi oleh kaidah sinematografi yang disertai atau tanpa suara dan dipertontonkan, selain  itu  film  sebagai  sebuah  karya  seni  yang  berupa  dari  objek-objek  dari  hak  cipta  yang dilindungi oleh peraturan di Indonesia, oleh karenanya sang pencipta film memiliki hak eksklusif yang artinya dapat memonopolikan karya-karya ciptaan yang bertujuan melakukan perlindungan dari  segala  karyanya  dari  orang  ketiga  atau  pihak-pihak  lainnya,  selain  itu  sang  pencipta  dapat melakukan  memperbanyak  karya  ciptaan  nya  dan  atau  dalam  memberi  orang  lain  izin  yang bertujuan agar mendapatkan sebuah keuntungan-keuntungan yang bersifat ekonomi.
Perlindungan hukum kepada hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam UU Hak Cipta. Perlindungan-perlindungan hak cipta yang dimaksudkan agar mendorong individu-individu dalam bersosial dan bernegara yang mempunyai keterampilan gagasan atau intelektual dan kreativitas- kreativitas  sehingga  semangat  menciptakan  banyak  pekerjaan  dengan  hak  cipta  yang  berguna untuk  kemajuan  sebuah  bangsa.  Berdasarkan  dengan  adanya  sebuah  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  hak  cipta,  pencipta  tidak  perlu  khawatir  tentang  keadaan ciptaannya karena undang-undang hak cipta menganut awal bahwa ciptaan diakui sesuai dengan opium  pertama  ketika  diterbitkan  untuk  pertama  kalinya  tidak  direkam.  Jenis  prinsip  ini  tidak berlaku  di  bidang  hak  intelektual  industri  yang  menekankan  pengakuan  hak  yang  berdasarkan kepada siapa yang pertama kali melakukan pendaftaran atas penemuannya kepada instansi terkait yang berwenang. Para pembuat karya haruslah memahami suatu prinsip ini agar dapat bertindak secara berhati-hati pada saat akan melakukan publikasi dari hasil karyanya agar dikemudian hari tidak  dapat  dicuri  oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan  pemilik  karya  haruslah menyimpannya dengan baik dan rapi. 26
Perlindungan  hukum  yang  dilakukan  dalam  bidang  hak  cipta,  tidak  hanya  bertujuan melindungi  penciptaan  orang  perorangan,  akan  tetapi  ditunjukkan  bahwa  hal  tersebut  akan melindungi  semua kreasi-kreasi  yang diklasifikasikan sebagai  produk budaya bangsa. 27 Dengan lahirnya UU Hak Cipta, negara merencanakan hak cipta sebagai suatu pekerjaan dari peninggalan prasejarah,  sejarah  dan  benda-benda  kebudayaan  lainnya.  Negara  dalam  hal  ini  memutuskan karya-karya  ciptaan  dan  hasil  budaya  orang  yang  dimiliki  bersama  seperti  cerita,  dongeng, legenda,  kerajinan,  cerdas,  tarian,  film,  dan  ilustrasi  lainnya.  Untuk  mengumumkan  atau melipatgandakan kreasi ini, orang-orang yang bukan penduduk spesial Indonesia harus menjadi
25 Op.Cit.
26 Hariyani, I. (2010). Prosedur Mengurus Haki yang Benar , Yogjakarta: Penerbit Pustaka Yustisia., hlm 46.
27 Stefano, D. A., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran  Hak  Cipta  Yanng  Dilakukan  Situs  Penyedia  Layanan  Film  Streaming  Gratis  Di  Internet  (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-11., hlm. 2.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
izin dari lembaga terkait dalam hal ini. Ketentuan yang berkaitan dengan hak cipta didukung oleh negara bagian, diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
Implementasi  undang-undang  hak  cipta  meskipun  dalam  segi  dan  sisi  akan  diarahkan dalam  melindungi  pencipta,  tetapi  untuk  hal-hal  tertentu  masih  harus  terus  menerus  untuk memprioritaskan  kepentingan-kepentingan  masyarakat  yang  sangat  luas,  selain  itu  kemajuan kegiatan seperti di bidang pendidikan, sains, serta penelitian dan pengembangan (Litbang), dalam melakukan  sebuah  karya  atau  ciptaan  di  bidang  sastra  dan  sains.  KEMENKUMHAM  setelah mendengar  pertimbangan  dari  dewan  hak  cipta  dapat  memerlukan  pemegang  hak  cipta  untuk melakukan terjemahan dan/atau melipat  gandakan sebuah karya di  wilayah Republik  Indonesia pada  waktu  yang  ditentukan.  Dalam  melipatgandakan  atau  menyewakan  pekerjaan  perekaman suara, lembaga penyiaran untuk membuat, mengalikan, atau menyiarkan karya-karya siarannya. Sama  seperti  individu  lain,  cipta  juga  tahu  membatasi  penggunaan  atau  pemanfaatan,  dengan demikian,  tidak  benar  ada  asumsi  bahwa  pemegang  hak  cipta  dapat  digunakan  sesuka  hati. 28 Prosedur untuk akuisisi hak cipta pada prinsip dapat diperoleh dengan kewajiban penciptaan yang terwujud. Ini berbeda dengan karya intelektual lain yang membutuhkan dalam memperoleh hak mereka melalui proses pendaftaran. Pada dasarnya ciptaan dapat didaftarkan, akan tetapi fungsi pendaftaran  hanya  alat  papan  yang  berhak  atas  hak  cipta.  Selain  itu,  pendaftaran  ini  akan memberikan banyak manfaat, yaitu pendaftaran akan tetap dianggap sebagai pencipta sampai ada pihak lain yang membuktikan bahwa mereka berada di hadapan pengadilan. Pendaftaran menyukai perlindungan  hukum  sampai  putusan  hakim  memiliki  kekuatan  hukum  permanen  yang menunjukkan  bahwa  pihak  lain  bukan  kandidat  yang  merupakan  pencipta.  Berkenaan  dengan perlindungan hukum perlindungan hukum, bidang hak cipta mengetahui sistem deklaratif, yaitu negara  melindungi  makhluk  secara  otomatis  setelah  kelahiran  kreasi  tanpa  didahulukan  oleh pendaftaran. Sementara paten, tanda, desain industri, adhesi sistem konstitutif, ada perlindungan hukum antara negara dan kandidat jika ada pendaftaran pertama. 29

## Kesimpulan
Penegakan hukum terhadap terhadap pelaku pembajakan film tanpa seizin pemilik dari hak cipta, dalam hal ini dilakukan oleh pemilik atau pemegang dari hak cipta tersebut. Penegakan yang dapat diterapkan ialah berupa sanksi yang bersifat pidana dalam segi umum dikenakan terhadap sebuah aktivitas pemalsuan yang sangat serius, dalam hal ini sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta  di negara Indonesia dapat dipenjara dengan ancaman penjara paling sebentar 1 bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun yang dapat disertai dengan denda senilai satu juta rupiah paling sedikit dan paling banyak senilai lima miliar rupiah, segi lain barang atau ciptaan yang merupakan dari hasil sebuah tindak pidana pembajakan dan alat yang dipakai dalam melakukan  kejahatan tersebut akan disita oleh negara.
Perlindungan hukum kepada hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam UU Hak Cipta, perlindungan-perlindungan hak cipta yang dimaksudkan agar mendorong individu-individu dalam bersosial dan bernegara yang mempunyai keterampilan gagasan atau intelektual dan kreativitas- kreativitas  sehingga  semangat  menciptakan  banyak  pekerjaan  dengan  hak  cipta  yang  berguna untuk  kemajuan  sebuah  bangsa,  oleh  karenanya  berdasarkan  dengan  adanya  sebuah  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  hak  cipta,  pemilik  dari  sebuah  karya  atau  ciptaan tidak perlu khawatir tentang keadaan ciptaannya karena sudah dilindungi oleh hukum di Indonesia, yang dapat diartikan bahwa setiap orang yang pertama kali melakukan pendaftaran dan penerbitan akan sangat diakui bahwa karya atau ciptaan tersebut dilindungi dan diawasi dari pihak manapun.
28 Doly, D. (2020). Ibid.
29 Op.Cit.

## Daftar Pustaka
Arief, B.A. (2002). Kebijakan Hukum Pidana , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi Dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sinar Grafika.
Disemadi, H. S., & Mustamin, W. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(1), 83-94.
Disemadi, H. S., & Romadona, H. G. (2021). Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis  Yang  Dipergunakan  kealam  Produk  Penjualan  Di  Indonesia. Jurnal  Meta-Yuridis , 4(2).
Disemadi,  H.  S.,  &  Zebua,  N.  W.  S.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Selaku  Pemilik Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 16-29.
Doly, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan. Vol. XII, (1).
Hariyani, I. (2010). Prosedur Mengurus Haki yang Benar , Yogjakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
Hidayah, K. (2017). Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual . Malang: Setara Press.
https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta diakses pada tanggal 24 Februari 2022.
Isnaina,  N.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak  Cipta  Terkait  Pembajakan Sinematografi  Di  Aplikasi  Telegram. Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum ,  27(7),  992- 1006.
Kompas. (nd.). https://www.kompas.com/ diakses pada tanggal 25 Februari 2022
Mamentu, M. S. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta. Lex Administratum , 9(1).
Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Jurnal Meta-Yuridis, 2(1).
Raharja,  G.  G.  G.  (2020).  Penerapan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Cipta  Di  Bidang Pembajakan Film. Jurnal Meta-Yuridis , 3 (2).
Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di  Indonesia:  Kajian  Hukum  Perspektif  Bern  Convention  Dan  Undang-Undang  Hak Cipta. Indonesia Law Reform Journal , 1 (1), 111-121., hlm. 115.
Siambaton, B.T.O. (2018). Modul Hukum Cyber & Transaksi Elektronik . Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENCEN.
Stefano, D. A., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Cipta  Yanng  Dilakukan  Situs  Penyedia  Layanan  Film
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-11.
Sudarsono. (2004). Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosialisasi. Jakarta: Rineka Cipta.
Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (3), 207-218.
Suharno. (2019). Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Terbuka: Tanggerang Selatan.
Sumardani, N. M. R. A., & Sarjana, I. M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online. Jurnal Kertha Semaya, 6(3).
Wasita,  A.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Hak  Cipta  Atas  Film  Impor. Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal, 2(2), 169-180.