## RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia
Oleh: Arif Hariyanto, Moh. Asra & Wilda Al-Hanun Universitas Ibrahimy Situbondo arifalrhandy@gmail.com mohammadasra64@gmail.com wildaal-hanun@gmail.com
Abstract :
This  study  examines  how  the  restructuring  process  occurred  in  the financing of murabahah problems both in Islamic banking and in other sharia business units. The problematic financing case occurs suddenly, because  in  general  before  experiencing  a  problematic  phase,  at  this stage the bank will warn customers in a familial manner. Basically, the implementation of the Murabahah Restructuring is carried out with the principle  of  prudence  and  sharia  principles  through  the  rescheduling process,  re-requirements,  and  rearrangement.  In  general,  how  this restructuring  process  must  be  in  accordance  with  Bank  Indonesia Regulation  number  No.  10/18/  PBI/2008  as  amended  by  Bank Indonesia  Regulation  Number  13/9PBI/2011  concerning  financing restructuring for Islamic banks and Islamic business units
Keywords : Murabahah, Analisis Yuridis, Bank Indonesia

## A. Pendahuluan
Perkembangan  aktivitas  ekonomi  yang  sangat  cepat  itu ditimbulkan  oleh  berkembangnya  peradaban  manusia.  Perkembangan peradaban  manusia  ini  diiringi  dengan  berkembangnya  kebutuhan manusia  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  seseorang  tidak  akan  mungkin akan terpenuhi kebutuhannya tanpa ada hasil kerja orang lain .oleh karena itu  di  perlukan  barang    atau  jasa  antara  orang  yang  satu  dengan  orang yang lainnya agar masing-masing kebutuhannya  dapat di penuhi. 1
Maka  merupakan  sunnatullah  bahwa  manusia  selain  sebagai makhluk  individu  juga  mempunyai  dimensi  makhluk  sosial  yang  berarti harus  hidup  dengan  individu  lainnya.seperti  saling  bekerjasama  dan memberikan  bantuan  kepada  orang  lain,  saling  bermuamalh  untuk memenuhi hajat hidupnya dan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya .
1 Subagyo, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya , hlm.5.
dalam  islam  hal  ini  sangat  di  anjurkan  sebagaimana  firman  allah  swt dalam surat Al – maidah ayat 2:
ِناَوْدُعْلاَو ِْثْلإا ىَلَع اوُنَواَعَ ت لاَو ىَوْقَّ تلاَو ِِّبِْلا ىَلَع اوُنَواَعَ تَو
“ dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ” (QS. Al-maidah: 2)
Diantara  jenis  kerjasama  dan  tolong–menolong  yang  telah membudaya  dikalangan  masyarakat  adalah  pinjam-meminjam  dan hutang-piutang.  bentuk  kerjasama  diantara  masyarakat  tersebut  banyak melalui  lembaga  keuangan  tersebut  di  sebabkan  karena  lembaga keuangan  sangat  di  perlukan  dalam  sirkulasi  perekonomian  modern sebagai  mediator  antara  kelompok  masyarakat  yg  kelebihan  dana  dan kelompok masyarakat yg sangat memerlukan dana.
Keberadaan  perbankan  islam  di  tanah  air  telah  mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1998  yang  direvisi  melalui  undang-undang  nomor  10  tahun  1998  ,  yang dengan tugasnya mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau  bank  islam,  dengan  demikian,  bank  ini  adalah  yang  beroperasi dengan  prinsip  bagi  hasil.  Bagi  hasil  adalah  prinsip  muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.
Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi  dan  kedudukan  sesuatu  itu.  Diantara  peranan  perbankan  bank islam  yaitu:  1)  Memurnikan  operasional  perbankan  syariah  sehingga dapat  lebih  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat;  2)  Meningkatkan kesadaran  syariah  umat  islam  sehingga  dapat  memperluas  segmen  dan pangan pasar perbankan syariah; dan 3) Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat islam. 2
Adanya  bank  islam  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  melalui  pembiayaan  – pembiayaan  yang  di  keluarkan  oleh  bank  islam.  Dalam  melakukan transaksi pembiayaan sebelumnya antara pihak bank dan nasabah selalu membuat kesepakatan yang di setujui oleh kedua pihak, dan kesepakatan tersebut  tertuang  dalam  sebuah  akad  pembiayaan  murabahah.  dengan demikian  keduanya  secara  otomatis  telah  terikat  oleh    perjanjian  dan hukum yang telah dibuat bersama, akan tetapi dalam perakteknya, kadang di  jumpai  cidera  janji  yang  dilakukan  oleh  pihak  nasabah  di  karenakan
2 Muahammad, Manajemen  Bank  Syariah (Yogyakarta:  Unit  Penerbit  Dan  Oercetakan (UPP), 1987), hlm. 6.
tidak  melaksanakan  kewajibannya  terhadap  bank  sesuai  dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 3
Kasus pembiayaan bermasalah tersebut terjadinya secara tiba-tiba, karena  pada  umuumnya  sebelum  mengalami  tahap  bermasalah,  pada tahap  ini  dari  pihak  bank  akan  memperingatkan  nasabah  secara kekeluargaan.  apabila  tidak  bisa  maka  akan  diakad  ulang.  lebih  lanjut apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur telah melakukan  wanprestasi atau ingkar janji.

## B. Pembiayaan
1. Pengertian pembiayaan
Pengertian pembiayaan  menurut  kamus  pintar  ekonomi  syariah, pembiayaan  diartikan  sebagai  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang dipersamakan  dengan  itu  berupa:  a)  Transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah; b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk    muntahiyah  bit  tamlik;  c)  Transaksi jual  beli  dalam  bentuk  piutang  murabahah,  salam,  dan  istishna’;  d) Transaksi  pinjam  meminjam  dalam  bentuk  piutang  qardh;  dan  e) Transaksi sewa-menyewa  jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.
Berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  syariah serta  UUS  dan  pihak lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  dan  atau diberi  fasilitas  dana  untuk  mengembalikan  dana  tersebut  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  imbalan ujrah ,  tanpa  imbalan,  atau  bagi  hasil. 4 Pembiayaan  atau financing adalah  pendanaan  yang  diberikan  oleh  satu pihak  kepada  pihak  lain  untuk  mendukung  investasi  yang  telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 5
Menurut  UU  No.  7  tahun  1992  tentang  perbankkan  sebagaimana telah  diubah  menjadi  UU  No.  10  tahun    1998  tentang  perbankan  dalam pasal 1 nomor (12):
“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan  tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”
3 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta : Intermasa , 1996), hlm.1.
4 Ahmad  Ifham, Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah, (Gramedia  Pustaka  Utama,  2010), http://google.co.id//books. tgl 13 april 2017.
5 Muhammad, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah (Yogyakarta:  YKPN,  2005), hlm.17.
Jika dilihat  pada bank umum, pembiayaan disebut loan, sementara di  bank  syariah  disebut  financing  .  sedangkan  balas  jasa  yang  diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga ( interest loan atau deposit ) dalam  persentase  pasti.sementara  pada  perbankan  syariah,  dengan memberi  dan  menerima  balas  jasa  berdasarkan  perjanjian  (akad)    bagi hasi,  margin  dan  jasa.  Dalam  hal  ini  pembiayaan  merupakan  fungsi intermediasi  bank,  dimana  menyalurkan  dana  masyarakat  berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.

## 2. Tujuan Pembiayaan
Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:  tujuan  pembiayaan  untuk    tingkat  makro,  dan  tujuan  pembiayaan untuk  tingkat  mikro.  Secara  makro  dijelaskan  bahwa  pembiayaan bertujuan:
a. Peningkatan  ekonomi  umat,  artinya  masyarakat  yang  tidak  dapat  di akses  secara  ekonomi,  dengan  adanya  pembiayaan  mereka  dapat melakukan akses ekonomi.
b. Meningkatkan  produktivitas,  artinya  adanya  pembiayaan  memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
c. Membuka lapangan kerja baru artinya dengan di bukanya sektor-sektor usaha  melalui  penambahan  dana  pembiayaan,  maka  sektor  usaha tersebut akan menyerpap tenaga kerja.
Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:
a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
b. Upaya  meminimalkan  resiko,  artinya  usaha  yang  dilakukan  agar mampu  menghasilkan  laba  maksimal,  maka  pengusaha  harus  mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
c. Pendayagunaan  sumber  ekonomi,  artinya  sumberdaya  ekonomi  dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya manusia serta sumber daya modal.
Tujuan  pembiayaan  yang  lain  terdiri  dari  dua  fungsi  yang  saling berkaitan dari pembiayaan:
a. Profitability yaitu  tujuan  untuk  memperoleh  hasil  dari  pembiayaan berupa  keuntungan  yang  diraih  dari  bagi  hasil  yang  diperoleh  dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
b. Safety yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar  terjamin  sehingga  tujuan profitability dapat  benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. 6

## 3. Fungsi Pembiayaan
Pembiayaan yang diselenggarakan oleh bank syariah secara umum berfungsi untuk: Pertama , Meningkatkan daya guna uang. Para penabung menyimpan  uangnya  di  bank  dalam  bentuk  giro,  tabungan  dan  deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
Kedua ,  Meningkatkan  daya  guna  barang.  Dalam  peningkatan  daya guna barang ini meliputi: 1) Produsen  dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility bahan tersebut  meningkat  dan  2)  Produsen  dengan  bantuan  pembiayaan  dapat memindahkan  barang  dari  suatu  tempat  yang  kegunaannya  kurang  ke tempat yang lebih bermanfaat.
Ketiga ,Meningkatkan peredaran uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui  rekening-rekening  koran  pengusaha  menciptakan  pertambahan peredaran giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dsb. Keempat ,  Menimbulkan  kegairahan  berusaha.  Pembiayaan  yang  diterima pengusaha  dari  bank  kemudian  digunakan  memperbesar  volume  usaha dan  produktivitasnya. Kelima ,  Stabilitas  Ekonomi.  Dalam  ekonomi  yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha: a) Pengendalian  inflasi;  b)  Peningkatan  ekspor;  dan  c)  Rehabilitasi prasarana.
Dari fungsi diatas bisa dikatakan bahwa, masyarakat yang memiliki uang  berlebihan  dan  dititipkan  di  bank  maka  uang  tersebut  akan dimanfaatkan  oleh  orang  lain  untuk  usaha,  sehingga  mendapatkan  hasil. Hasil tersebut yang kemudian diberikan sesuai proporsi dan nisbah yang ditentukan  kepada  nasabah  penyimpanan  dana  dan  juga  bank  sebagai pengelola.

## 4. Jenis-Jenis Pembiayaan
Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain 7 : Pertama ,  Pembiayaan  dilihat  dari  tujuan  penggunaan.  dilihat  dari tujuan  penggunaannya,  pembiayaan  dibagi  menjadi  tiga  jenis  yaitu pembiayaan  investasi,  modal  kerja,  dan  konsumsi.  Perbedaan  masing-
6 Ibid, hlm. 19.
7 Ismail, Perbankan Syariah , (Jakarta, Kencana Group 2011),  hlm. 114.
masing  jenis  pembiayaan  disebabkan  karena  adanya  perbedaan  tujuan penggunaanya.  Perbedaan  ini  juga  akan  mempengaruhi  pada  pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.
Kedua ,  Pembiayaan  dilihat  dari  jangka  waktunya  meliputi:  1) Pembiayaan  Jangka  Waktu  Pendek.  Pembiayaan  yang  diberikan  dengan jangka  waktu maksimal  satu tahun.  Pembiayaan  jangka  pendek biasanya diberikan  oleh  bank  syariah  untuk  membiayai  modal  kerja  perusahaan yang  mempunyai  siklus  usaha  dalam  satu  tahun,  dan  pengembaliannya disesuaikan  dengan  kemampuan  nasabah,  2)  Pembiayaan  Jangka  Waktu Menengah.  Diberikan  dengan  jangka  waktu  antara  satu  tahun  hingga  3 tahun.  Pembiayaan  ini  dapat  diberikan  dalam  bentuk  pembiayaan  modal kerja,  investasi,  dan  konsumsi;  dan  3)  Pembiayaan  Jangka  Panjang. Pembiayaan jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian  gedung,  pembanguna  proyek,  pengadaan  mesin  dan  pralatan, yang  nominalnya  besar  serta  pembiayaan  konsumsi  yang  nilainya  besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.
Ketiga ,  Pembiayaan  dilihat  dari  sektor  usaha  meliputi:  a)  Sektor industri.  Pembiayaan  yang  diberikan  kepada  nasabah  yang  bergerak dalam  sektor  industri,  yaitu  sektor  usaha  yang  mengubah  bentuk  dari bahan  baku  menjadi  barang  jadi  atau  mengubah  suatu  barang  menjadi barang  lain  yang  memiliki  faedah  lebih  tinggi;  b)  Sektor  perdagangan. Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan,  baik  perdagangan  kecil,  menengah,  dan  besar.  Pembiayaan ini  diberikan  dengan  tujuan  untuk  memperluas  usaha  nasabah  dalam usaha perdagangan; dan c) Sektor perumahan. Bank syariah memberikan pembiayaan  kepada  mitra  usaha  yang  bergerak  di  bidang  pembangunan perumahan.  Pada  umumnya  diberikan  dalam  bentuk  pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan perumahan.

## 5. Prinsip Pembiayaan
Prinsip  pembiayaan  merupakan  pedoman-pedoman  yang  harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan pembiayaan diantaranya:
Pertama , Character artinya  sifat  atau  karakter  nasabah  pengambil pembiayaan.  Hal  ini  yang  perlu  ditekankanpada  nasabah  di bank  syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan  penilaian  karakter  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana kemauan  nasabah  untuk  memenuhi  kewajibannya  ( williness  to  pray ) sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  ditetapkan.  Untuk  memperoleh
gambaran  tentang  karakter  calon  nasabah  dapat  di  tempuh  langkah sebagai  berikut:  a)  Meneliti  riwayat  hidup  calon customer; b)  Meneliti reputasi  calon  customer;  c)  Meminta bank  to  bank  information dan  d) Meminta  informasi  kepada  asosiasi-asosiasi  usaha  di  mana  calon mudharib  berada.  Mencari  infornasi  ini  juga  meliputi  beberapa  aspek yaitu: a) Mencari informai apakah calon customer suka berjudi; b) Mencari informasi apakah calon customer memiliki hoby; dan c) Mencari informasi apakan calon customer memiliki heboh berfoya –foya.
Kedua,  Capacity artinya  kemampuan  nasabah  untuk  menjalankan usahanya  guna  memperoleh  laba  sehingga  dapat  mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk  mengukur  sejauh  mana  calon  mudharib  mampu  melunasi  utang- utangnya  ( ability  to  pray )  secara  tepat  waktu,  dari  hasil  usaha  yang diperolehnya.  Pengukuran  ini  dapat  dilakukan  dengan:  1)  Pendekatan Historis,  yaitu  menilai  past  performance,  apakah  menunjukkan perkembangan  dari  waktu  ke  waktu;  2)  Pendekatan  Finansial,  yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas  kerja  perusahaan;  3)  Pendekatan  Yuridis,  yaitu  secara yuridis  apakah  calon  mudharib  mempunyai  kapasitas  untuk  mewakili badan  usaha  untuk  melakukan  perjanjian  pembiayaan  dengan  bank  atau tidak;  4)  Pendekatan  Manajerial,  yaitu  untuk  menilai  sejauhmana kemampuan  dan  keterampilan  customer  melaksanakan  fungsi-fungsi manajemen  dalam  memimpin  perusahaan;  dan  5)  Pendekatan  Teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi.
Ketiga , Capital artinya besarnya  modal  yang  diperlukan  pinjaman. Hal  ini  juga  termasuk    struktur  modal,  kinerja  hasil  dari  modal  bila debiturnya  merupakan  perusahaan,  dan  segi  pendapatan  jika  debiturnya merupakan  perorangan.  Makin  besar  modal  sendiri  dalam  perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan kapital pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan self financial , yang  sebaiknya  lebih  besar  dibandingkan  dengan  pembiayaan  yang diminta.
Keempat , Collateral artinya  jaminan  yang  telah  dimiliki  yang diberikan  peminjam  kepada  bank.  Penilaian  terhadap collateral Meliputi jenis,  lokasi,  bukti  kepemilikan  dan  status  hukumnya.Bentuk colleteral tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan

## “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah”
pribadi( borgtocht ), letter of guarentea , letter of comfort , rekomendasi dan avalis.
Kelima , Condition  Of  Economy artinya  keadaan  meliputi  kebijakan pemerintah,  politik,segi  budaya,  yang  mempengaruhi  perekonomian. Penilaian  terhadap  kondisi  ekonomi  dapat  dilihat  dari:  a)  Keadaan konjungtur;  b)  Peraturan-peraturan  pemerintah;  c)  Situasi,  politik  dan perekonomian dunia; d) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.
Keenam , Constrain artinya  hambatan-hambatan  yang  mungkin mengganggu  proses  usaha.  Misalnya  pendirian  pompa  bensin  yang sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.

## 6. Analisis Pembiayaan
Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai  suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan  oleh calon  nasabah.  Dengan  melakukan  analisis  permohonan  pembiayaan, bank  syariah  akan  memperoleh  keyakinan  bahwa  proyek  yang  akan  di biayai layak(feasible).
Bank  melakukan  analisis  pembiayaan  dengan  tujuan  untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadi default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah  dalam  mengambil  keputusan  untuk  menyetujui/menolak permohonan  pembiayaan.  Analisis  yang  baik  akan  menghasilkan keputusan yang tepat. 8

## C. Konsep Murabahah dalam Islam

## 1. Ketentuan Murabahah
Transaksi yang berbentuk jual beli secara tangguh atau murabahah mempunyai  landasan  yang  cukup  kuat  dalam  hukum  Islam.  Berikut  ini adalah  dalil-dalil  umum  dari  al-Qur’an  dan  al-Hadits  mengenai murabahah. Beberapa landasan ayat al-qur’an yaitu: QS. An-Nisa : 29 9 اَي اَهُّ يَأ ِذَّلا َني اوُنَمآ لا اوُلُكْأَت ْمُكَلاَوْمَأ ْمُكَنْ يَ ب ِلِطاَبْلاِب لاِإ ْنَأ َنوُكَت ًةَراَِتِ ْنَع ٍضاَرَ ت ْمُكْنِم لاَو اوُلُ تْقَ ت ْمُكَسُفْ نَأ َّنِإ َوَّللا َناَك ْمُكِب اًميِحَر
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu
8 Ibid , hlm. 119.
9 Departemen Agama RI., 1971. hlm. 122.
membunuh  dirimu;  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu.
QS. Al-Maidah : 2 10 اوُنَواَعَ تَو ىَلَع ِِّبِْلا ىَوْقَّ تلاَو لاَو اوُنَواَعَ ت ىَلَع ِْثْلإا ِناَوْدُعْلاَو اوُقَّ تاَو َوَّللا َّنِإ َوَّللا ُديِدَش ِباَقِعْلا
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  permusuhan.  Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”
QS. Al-Faathir : 29 11 ًةَيِنلاَعَو َنوُجْرَ ي ًةَراَِتِ ْنَل َروُبَ ت
“Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi” Beberapa  Al-Hadits  yang  dijadikan  landasan  konsep  murabahah diantaranya yaitu: HR. Ibnu Majah 12
: ُةَكَرَ بلْا َّنِهيِف ٌثَلاَث ،َمَّلَسَو ِويَلَع ُللها ىَّلَص ِللها  َلْوُسَر  َلاَق ُوْنَع ُللها َيِضَر ِمُّرلا  ِبْيَعُس ْنَع ُعْيَ بْلَا ٍلَجَأ  َلَِا }وجام نبا هاؤر{ ِعْيَ بْلِل َلا  ِتْيَ بْلِل ِْيِْعَّشلاِبِّرُ بلْا ُطْلَخَو ُةَضَراَقُلمْاَو “Dari  Suaib  ar-Rumi  r.a.  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda,  “Tiga  hal  yang didalamnya  terdapat  keberkahan:  jual  beli  secara  tangguh,  muqaradhah (mudharabah),  dan  mencampur  gandum  dengan  tepung  untuk  keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majjah) HR. Al-Bazzar 13
ا ّنأ ونع للها َيِضِضَر ِعِفاَر ْنِب ْةَعاًفَر ْنَع
ِلُجَّرلا ُلَمَعلاق بيطأ بسكلا ّيأ لئس مّلسو ويلع للها ىلص ّبيّنل
ٌرْوُرْ بُم ٍعْيُ ب ُّلُكَو ِهِدَيِب
Dari  Rifa’ah  bin  Rafi’  r.a.  sesungguhnya  nabi  Saw.  Ditanya Pekerjaan apa yang  paling  baik? Beliau  menjaawab, seseorang  yang  bekerja  dengan tangannya  sendiri  dan  setiap  transaksi  jual  beli  yang  mabrur. (HR.  Al- bazzar)
10 Departemen Agama RI., 1971. hlm. 122. 11 Departemen Agama RI., 1971. hlm. 700.
12 Al-Hafidz  Abi  Abdillah  Muhammad  Bin  Yazid  Al-Qazwaini,  1990.  Sunan  Ibnu Majah. Beirut: Dar Al-Kutub. Juz 2, hlm. 63.
13 Imam Al-Hafidz bin Ali Asy-Syafi’i, 2002. Bulughul Maram. Jakarta: Dar Al-Kutub. hlm. 143.

## “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah”

## 2. Jenis-Jenis Murabahah
Murabahah digolongkan  menjadi  dua  jenis  oleh  Rifqi  (2008:144), yaitu:
a. Murabahah Berdasarkan Pesanan Dalam murabahah berdasarkan  pesanan,  bank  melakukan pembelian  barang  setelah  ada  pemesanan  dari  nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli  barang  yang  dipesannya.  Pembayaran murabahah dapat dilakukan  secara  tunai  atau  cicilan. 14 Murabahah yang  bersifat  mengikat berarti  pembeli  harus membeli  barang  yang  dipesannya  dan  tidak  dapat membatalkan  pesanannya.  Adapun murabahah yang  bersifat  tidak mengikat  walaupun  telah  memesan  barang  tetapi  pembeli  tidak  terikat, maka pembeli dapat menerima atau membatalkan akad tersebut.
Sebagaimana  keterangan  diatas,  maka  adapun  skema murabahah berdasarkan pesanan adalah sebagai berikut
Skema Murabahah Berdasarkan Pesanan 15

## b. Murabahah Berdasarkan tanpa Pesanan
Murabahah ini  termasuk  jenis Murabahah yang  bersifat  tidak mengikat. Murabahah ini  dilakukan  tidak  melihat  ada  yang  pesan  atau
14 Muhammad, Model-Model  Akad  Pembiayaan  Di  Bank  Syariah.  ( Yogyakarta  :  UII Press, 2009), hlm. 58.
15 Ahmad  Dahlan. Bank  Syariah  Teoritik,  Praktik,  Kritik. (Yogyakarta  :  Teras,  2012), hlm. 192.

## BANK
Ba’i
Seller
SUPPLIER Nasabah Financing Musytari/buyer (2.a) beli objek sewa (1) Negosiasi, kesepakatan awal, asas konssensualisme
(2.b) Transaksi akad, asas formalisme
(3) bayar ribhun dan pokok
(4) akhir akad, barang milik nasabah
tidak  sehingga  penyediaan  barang  dilakukan  sendiri  oleh  penjual.  Oleh karena itu skema dalam murabahah jenis ini adalah sebagai berikut :
Skema Murabahah Tanpa Pesanan 16
Terdapat  sejumlah  variasi  mengenai  ide  dasar  dari murabahah. Dengan  bai’  muajjal  (penjual  kredit  atau  penjual  berbasis  penundaan pembayaran),  bai’  taqsith  (penjualan  berbasis  angsuran),  bai’  naqdan (penjualan  yang  pelunasannya  langsung  dilakukan  setelah  barang diperoleh). 17 Hal  ini  juga  disebutkan  oleh  Rizal  Yaya,  Aji  Erlangga Martawireja,  dan  Ahim  Abdurahim  dalam bukunya  Akuntansi  Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, 18 bahwa setidaknya ada tiga cara pembayaran di dalam pembiayaan murabahah sebagaimana berikut: 19
16 Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. ( Jakarta Barat: Akademia2012), h.146 17 Andriyadi  Ramli,. Islamic  Finance  Keuangan  Islam  dalam  Perekonomian Global. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), h.283 18 Yaya,  Rizal,  2014. Akuntansi  Perbankan  Syariah  Teori  dan  Praktik  Kontemporer. (Jakarta Selatan2009), hlm.158
19 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. ( Jakarta: Rajawali
Pers2011),  hlm.116

## 2.b) Cost + margin
2.a) Barang (mabi’) 1. Akad Penjual (Ba’i) Pembeli (Musytari)

## “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah”
Sesuai dengan keterangan di atas, maka skema pembiayaan dalam bank syari’ah bisa dilakukan dengan dua langkah (Zulkifli, 2003), yaitu: 20 a)  Pembelian  objek (barang) oleh bank,  dan  b)  Penjualan  barang kepada nasabah.
Dengan  demikian,  skema  pembiayaan Murabahah dalam  bank syari’ah secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut;

## Gambar Skema Pembiayaan Murabahah

## D. Restrukturisasi Pembiayaan dalam Peraturan Bank Indonesia 1. Restrukturisasi
Dalam  rangka  untuk  meminimalisir  resiko  kerugian,  lembaga keuangan syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya  yang  dilakukan  adalah  melakukan  restrukturisasi  pembiayaan terhadap  nasabah,  pelaksanaan  restrukturisasi  pembiayaan  di  bank syariah berpedoman pada prinsip kehati- hatian.
Pengaturan  restrukturisasi  pembiayaan  bank  syariah  dan  UUS diciptakan  dalam  peraturan  bank  indonesia  Nomor  10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan Bank syariah dan UUS, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011. 21
Pasal 1 ayat (7) peraturan bank indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 13/9PBI/2011  bahwa  restrukturisasi  pembiayaan  adalah  upaya  yang
20 ibid. hlm. 322.
21 Rahmadi  Usman, Aspek  Hukum  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar Grafik, 2012), hlm. 218.
dilakukan  bank  dalam  rangka  membantu  nasabah  agar  dapat menyelesaikan kewajibannya. 22
Dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan  kegiatan  berdasarkan  prinsip  syariah,  terdapat  beberapa ketentuan  bank  indonesia  yang  memberikan  pengertian  tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:
Pertama ,  Peraturan  bank  indonesia  No.  10/18/PBI/2008  tentang restrukturisasi  pembiayaan  bagi  bank  syariah  dan  unit  usaha  syariah, sebagai berikut: Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank  dalam  rangka  membantu  nasabah  agar  dapat  menyelesaikan kewajibannya, antara lain:
a. Penjadwalan  kembali  ( recheduling ),  yaitu  perubahan  jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya:
b. Persyaratan  kembali  ( reconditioning ),  yaitu  perubahan  sebagian  atau seluruh  persyaratan  pembiayaan,  Antara  lain  perubahan  jadwal pembayaran,  jumlah  angsuran,  jangka  waktu  dan/atau  pemberian potongan  sepanjang  tidak  menambah  sisa  kewajiban  nasabah  yang harus dibayarkan kepada bank.
c. Penataan  kembali  ( restructuring ),  yaitu  perubahan  persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada recheduling atau reconditioning , antara lain  meliputi:  1)  Penambahan  dana  fasilitas  pembiayaan  bank;  b) Konversi  akad  pembiayaan;  c)  Konversi  pembiayaan  menjadi  surat berharga syariah jangka waktu menengah; dan d) Konversi pembiayaan menjadi penyerta modal sementara pada perusahaan nasabah Kedua , Peraturan Bank Indonesia No. 18/12/PBI/2006 tanggal 10 juli  2006  tentang  Laporan  Berkala  Bank  Umum,  penjelasan  pasal  2  ayat (4)  huruf  g:  “restrukturisasi  pembiayaan  adalah  upaya  perbaikan  yang dilakukan  bank  dalam  kegiatan  pembiayan,  piutang  dan  atau  ijarah terhadap  debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi kewajibannya.”
Dari  berbagai  ketentuan  bank  indonesia  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  berdasarkan  tujuannya,  penyelamatan  pembiayaan  atau restrukturisasi  pembiayaan  merupakan  upaya  dan  langkah-langkah  yang dilakukan  bank  dengan  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku  agar pembiayaan  non  lancar  (golongan  kurang  lancar,  diragukan  dan  macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.
22 Pasal  1  ayat  (7)  PBI  Nomor  13/9/PBI/2011  tentang  perubahan  atas    peraturan  Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan UUS.

## “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah”

## 2. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi
Dari  ketentuan–ketentuan  Bank  Indonesia  restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:
a. Penurunan imbalan atau bagi hasil
b. Pengurangan tunggakan pokok imbalan atau bagi hasil.
c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
e. Penambahan fasilitas pembiayaan.
f. Pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Konversi pembiayaan menjadi penyerta pada perusahan debitur. Langkah-langkah  tersebut  dalam  pelaksanaannya  bisa  dilakukan bersamaan  (kombinasi),  misalnya  pemberian  keringanan  jumlah kewajiban  disertai  dengan  kelonggaran  waktu  pelunasan  perubahan syarat  perjanjian  dan  sebagainya.  Tentu  saja  kombinasi  tidak  diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang ( ipso jure compensator ) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas. 23

## 3. Syarat-Syarat Restrukturisasi Pembiayaan
Pasal  4,  pasal  5,  pasal  6,  pasal  7,  pasal  9,  pasal  10,  dan  pasal  18, Peraturan  bank  indonesia  nomor  10/18/PBI/2008  sebagaimana  telah diubah  dengan  peraturan  bank  indonesia  nomor  13/9/PBI/2011 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut: 24
a. Restrukturisasi  pembiayaan  hanya  dapat  dilakukan  atas  dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
b. Restrukturisasi  pembiayaan  hanyaa  dapat  dilakukan  untuk  nasabah yang  memenuhi  kriteria  sebagai  berikut:  1)  nasabah  mengalami penurunan kemampuan  pembayaran dan 2) nasabah memiliki prospek usaha  yang  baik  dan  mampu  memenuhi  kewajiban  setelah restrukturisasi
c. Restrukturisasi  untuk  pembiayaan  konsumtif  hanya  dapat  dilakukan untuk  nasabah  yang  memenuhi  kriteria  sebagai  berikut:  1)  Nasabah mengalami  penurunan  kemampuan  pembayaran;  dan  2)  Terdapat sumber  pembayaran  angsuran  yang  jelas  dari  nasabah  dan  mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi
23 Fathurranman  Djamil, Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di  Bank  Syariah,
(jakarta: sinar grafika, 2012) hlm. 85.
24 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/pbi/2011  Tentang Perubahan  Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/pbi/2008
d. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti- bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

## 4. Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah
Sesuai  peraturan  Bank  Indonesia  Pelaksanaan  restrukturisasi pembiayaan  bermasalah  di  mulai  dari  nasabah,  kemudian  pihak  bank melakukan  investigasi  ke  nasabah  langsung  jika  kenyataannya  sama dengan  permohonan  dari  nasabah  maka  proses  admin  pembiayaan langsung menyiapkan data-data untuk restrukturisasi, setelah semua data lengkap    proses  selanjutnya  yakni  membuat  analisa  restruktur  selesai dibuat oleh bank. Setelah nota analisa restruktur selesai dibuat oleh bank maka  proses  se;anjutnya  yaitu  komite  dengan  nasabah  apabila  hasil komite  disetujui  untuk  dilakukan  restruktur  maka  langkah  selanjutnya yaitu  pembuataan  addendum  akad.  Untuk  pemutus  pembiayaan  sebelum dan  sesudah  restruktur  harus  berbeda  orang  yang  memutuskan pembiayaan.
Sebagaimana  surat  edaran  Bank  Indonesia  tentang  Kebijakan  dan Prosedur  Pembiayaan  bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah sebagai berikut : 25
a. Penetapan  satuan  kerja  khusus  untuk  menangani  Restrukturisasi Pembiayaan.
b. Penetapan limit wewenang memutus Pembiayaan yang direstrukturisasi.
c. Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
d. Sistem dan Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan Pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali Pembiayaan  yang  telah  berhasil  direstrukturisasi  kepada  satuan  kerja pengelola Pembiayaan.
e. Sistem informasi manajemen Pembiayaan yang direstrukturisasi.
f. Penetapan  jumlah  maksimal  pelaksanaan  Restrukturisasi  Pembiayaan terhadap  Pembiayaan  yang  tergolong  Non-Lancar  (Kurang  Lancar,
Diragukan dan Macet). Batas jumlah maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan  pelaksanaan  Restrukturisasi  Pembiayaan  dengan kolektibilitas Non-Lancar bukan untuk masingmasing kolektibilitas dari Pembiayaan Non-Lancar.
25 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008

## “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah”
g. BUS  atau  UUS  melakukan  penyempurnaan  terhadap  kebijakan  dan prosedur  Restrukturisasi  Pembiayaan  apabila  berdasarkan  hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan  prinsip  kehati-hatian  dan/atau  tidak  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Merujuk  kepada  edaran  Bank  Indonesia,  maka  proses restrukturisasi  terhadap  pembiayaan  murabahah  bermasalah:  a)  Adanya permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Dalam surat tersebut nasabah mencantumkan sebab-sebab  mengajukan  restrukturisasi  pembiayaan  Murabahah;  b) Pihak bank melakukan investigasi langsung ke lapangan; c) Setelah surat permohonan  dan  hasil  investigasi  dari  bank  cocok  maka  bank  akan melanjutkan proses lainnya; d) Debitur segera melengkapi berkas-berkas persyaratan restrukturisasi pembiayaan. Berkas-berkas yang dibutuhkan; e)  Setelah  semua  berkas  sudah  disiapkan  maka  bank  membuat  analisa restrukturisasi untuk pemutus pembiayaan dan pemutus restruktur harus berbeda orangnya; dan f)Proses selanjutnya yaitu melakukan komite.

## E. Simpulan
Proses penyelesaian restrukturisasi dalam pembiayaan murabahah bermasalah berpedoman kepada peraturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  10/18/PBI/2008  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/9PBI/2011  bahwa restrukturisasi  pembiayaan  dilakukan  dalam    membantu  nasabah  agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui beberapa proses yaitu bentuk penjadwalan
kembali
(recheduling),
Persyaratan
kembali
(reconditioning), penataan kembali ( restructuring ).

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers 2011.
Al-Hafidz  Abi  Abdillah  Muhammad  Bin  Yazid  Al-Qazwaini,  1990.  Sunan Ibnu Majah. Beirut: Dar Al-Kutub. Juz 2.
Dahlan, Ahmad. Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik. Yogyakarta : Teras, 2012.
Djamil,  Fathurranman. Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di  Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Drs Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta, Kencana Group 2011. http://www.bankmuamalat.co.id/map?location=situbondo.  diambil  pada
hari Kamis, Tanggal 15 juni 2017. Ifham,  Ahmad. Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah, Gramedia  Pustaka  Utama, 2010, http://google.co.id//books.tgl 13 april 2017.
Imam Al-Hafidz bin Ali Asy-Syafi’i, 2002. Bulughul Maram. Jakarta: Dar Al-
Kutub.
Ismail, Perbankan Syariah , Jakarta, Kencana Group. 2011.
Karim, Adirmawan. Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan Indonesia,:IIIT, 2013. Muhammad , Model- Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah. Yogyakarta: Uii Press 2009. Muhammad, Manajemen  pembiayaan  bank  Syariah. Yogyakarta: YKPN2005.
Muhammad,  Rifqi.  2010. Akuntansi  Keuangan  Syariah. Yogyakarta:  P3EI Press. Cet. ke-1
Muhammad. Manajemen  Bank  Syariah. Yogyakarta:  Unit  Penerbit  Dan Oercetakan (UPP), 1987.
Peraturan Bank Indonesia nomor: 10/18/pbi/2008 Tentang Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank  Syariah  Dan  Unit  Usaha
Syariah.
Peraturan  Bank  Indonesia  nomor:  13/9/pbi/2011  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  10/18/Pbi/2008  Tentang Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank  Syariah  Dan  Unit  Usaha Syariah
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/dpbs tanggal 22  Oktober  2008  Tentang  Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Ramli,  Andriyadi. Islamic  Finance  Keuangan  Islam  dalam  Perekonomian Global. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009.
Saeed,  Abdullah. Bank  Islam  Dan  Bunga .  Pustaka  Pelajar:  Yogyakarta, 2013.
Salman, Kautsar Riza. Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. Jakarta Barat: Akademia 2012. Subagyo, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Subekti, Hukum Perjanjian Cet VI ,  Jakarta : Intermasa , 1996.
Usman,  Rahmadi. Aspek  Hukum  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia ,  Jakarta: sinar grafik, 2012.
Yaya,  Rizal,  2014. Akuntansi  Perbankan  Syariah  Teori  dan  Praktik Kontemporer. Jakarta Selatan2009.