Volume 1  Issue 1,  April 2019:  pp. 123-141.
Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka
Legal Analysis of the Dispute of Village Head Selection in Kolaka District
Musdar
Kantor Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka E-mail: audra.musdar84@gmail.com
Guasman Tatawu Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: gtatawu@gmail.com
Muh. Sabaruddin Sinapoy Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com
Abstract: The  research  objectives  in  this  study  were:  1)  To  analyze  the  dispute resolution of village head elections by the Kolaka Regency regional government. 2) To  analyze  the  consequences  of  the  law  that  arises  for  village  heads  who  are appointed without first resolving disputes over village head elections. This research is empirical legal research research or field research which is based on primary or basic data, namely data obtained directly from the community as the main source through  field  research.  The  results  of  this  study  indicate  that:  First.  Dispute Resolution  of  the  Village  Head  Election  by  the  Regional  Government  of  Kolaka Regency. In Kolaka Regency, village head election dispute resolution was left entirely to  the  regent  based  on  the  prevailing  laws  and  regulations,  dispute  resolution  in village head elections as happened in the Kolaka district in 2016, 2017 and 2018 local government in this case the  regent district  head carried out a model deliberation settlement  between  the  losing  candidate  and  the  winner.  In  2016  and  2017  the settlement of the dispute did not cause problems for the parties, whereas in 2018 the settlement by deliberation by the regent was not accepted by one of the parties and opted  for  legal  action.  Second.  Legal  Consequences  Occurred  For  Village  Heads Inaugurated  Without  Priority  Resolved  Disputes  on  Village  Head  Election  The consequences that arise if the winning village head candidate is still sworn in without a dispute resolution of 30 days of village head election in accordance with regional regulations,  is  a  violation  because  election  dispute  resolution  is  mandatory implemented by the regent. However, if the outcome of the settlement has not been
agreed upon by one of the parties and the party that does not accept the choice to step in the general court (PTUN) will not stop the inauguration of the village head. Keyword: Election  of  Village  Heads;  Kolaka  District;  Law  Number  6  Year  2014 concerning Villages
Abstrak: Tujuan  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah:  1)  Untuk  menganalisis penyelesaian  sengketa  pemilihan  kepala  desa  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten Kolaka.  2)  Untuk  menganalisis  konsekuensi  hukum  yang  timbul  bagi  kepala  desa yang  dilantik  tanpa  terlebih  dahulu  diselesaikan  sengketa  pemilihan  kepala  desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala  Desa  Oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kolaka.  Di  Kabupaten  Kolaka penyelesaian  sengketa  pemilihan  kepala  desa  Sebagai  diserahkan  sepenuhnya kepada  bupati  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, penyelesaian  sengketa  dalam  pemilihan  kepala  desa  seperti  yang  terjadi  di kabupaten Kolaka pada tahun 2016, 2017 dan 2018 pemerintah daerah dalam hal ini  bupati  kabupaten  Kolaka  melakukan  model  penyelesaian  secara  musyawarah antara calon yang kalah dan yang menang. Pada tahun 2016 dan 2017 penyelesaian sengketanya tidak menimbulkan permasalahan bagi pihak, sedangkan pada tahun 2018 penyelesaian secara musyawarah oleh bupati tidak diterima salah satu pihak dan memilih ke jalur hukum. Kedua. Konsekuensi Hukum Yang Timbul Bagi Kepala Desa Yang Dilantik Tanpa Terlebih Dahulu Diselesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Konsekuensi yang timbul apabila calon kepala desa yang menang tetap dilantik tanpa adanya penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa selama 30 hari sesuai dengan peraturan daerah, merupakan pelanggaran karena penyelesaian sengketa pemilihan wajib dilaksanakan oleh bupati. Akan tetapi jika hasil penyelesaian belum disepakati oleh salah satu pihak dan pihak yang tidak terima memilih melangkah peradilan umum (PTUN) tidak akan menghentikan pelantikan kepala desa tersebut. Kata kunci: Pemilihan Kepala Desa; Kabupaten Kolaka; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) dinyatakan bahwa: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap- tiap  provinsi,  kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang  diatur dengan  undang-undang,  dan  pada  ayat  (5)  menyebutkan  bahwa:  Pemerintahan  daerah menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang- undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Menurut  Miftah  Thoha,  dilaksanakannya  otonomi  daerah,  karena  mengingat luasnya  wilayah  Negara  Indonesia  dan  demi  efisiensi  dalam  kegiatan  tugas  Negara, dipandang  tidak  mungkin  penyelenggaraan  pemerintahan  ditangani  seluruhnya  secara sentralistis oleh pemerintah pusat, 1 di samping itu, pembatasan kekuasaan dan pembagian
1 Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi , Cetakan Ke II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. hlm. 37.
kekuasaan pemerintahan juga dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan atau sentralisasi kekuasaan pada suatu tangan atau lembaga, sebab sentralisasi kekuasaan akan mendorong kepada otoritarianisme dalam penyelenggaraan negara atau penyalahgunaan kekuasaan. 2
Dalam  tiap  kabupaten  atau  kota  tersebut  terdapat  satuan  pemerintahan  yang disebut desa dan kelurahan. Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  UUD  mengatur  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.  Saat  ini,  desa  dan  kelurahan  adalah  dua  satuan  pemerintahan  paling bawah  (bukan  kedudukannya)  dengan  status  yang  berbeda.  Desa  adalah  satuan pemerintahan  yang  diberi  hak  otonomi  adat  sehingga  merupakan  badan  hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. 3
Berkaitan  dengan  susunan  dan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  setelah perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal  18  ayat  (7)  yang  menegaskan  bahwa  “Susunan  dan  tata  ca ra  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang- undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  membuka kemungkinan  adanya  susunan  pemerintahan  dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia. Melalui  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, pengakuan  terhadap  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dipertegas  melalui  ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang”. 4
Dengan adanya otonomi daerah ini maka daerah sendiri yang berhak mengatur dan menjalankan  pemerintahannya  sendiri  tapi  tetap  berdasarkan  aturan  yang  ada.  Dalam
2 Adisasmita Rahardjo, Manajemen Pemerintahan Daerah , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. hlm. 84.
3 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 72.
4 Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  pada  angka romawi I, poin 1 bagian umum, dasar pemikiran.
pengelolaan pemerintahan daerah yang bersifat otonom, segala proses penyelenggaraan di serahkan kepada daerah termasuk penyelenggaraan Pilkades yang selanjutnya diatur oleh  Perda.  Menurut  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2012  Terkait  Pemilihan  Umum, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Akan  tetapi  pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden  yang  diadakan  setiap  5  tahun  sekali.  Keterlibatan  seluruh  masyarakat  dalam pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  ciri  dari  pemerintahan  yang  demokratis. Termasuk  Pengertian  dari  asas  dekonsentrasi  adalah  suatu  asas  yang  menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada  pejabat-pejabat  daerah tetapi tanggung jawab tetap ada pada Pemerintah Pusat. 5
Dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa  yang  selanjutnya  disingkat Pilkades.  Pilkades  dalam  penyelenggaraannya  dipilih  langsung  oleh  rakyat,  bersifat langsung  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dan  tahapan  penyelenggaraannya  sama dengan  Pilpres  dan  Pilkada  kendati  demikian  Pilkades  tidak  dimasukkan  dalam  rezim pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait Pemilu. Pilkades seakan  menjadi  anak  tiri  dalam  pemilihan  umum  di  Indonesia,  padahal  Pilkades  pada proses  penyelenggaraannya  lebih  rawan  secara  sosial,  politik  dibandingkan  pemilu- pemilu  yang  lain.  Pilkades  selanjutnya  di  atur  khusus  dalam  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa,  yang  sebelumnya  diatur  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  memuat  pengaturan  daerah  sebagai  daerah otonom  dan  mengakui  pemerintahan  desa  sebagai  sub  sistem  dari  penyelenggaraan pemerintahan  dan  desa  berhak,  memiliki  kewenangan  untuk  mengurus  rumah  tangga desa. 6
Pemilihan kepala desa secara konseptual sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya otonomi pemerintahan desa itu sendiri, yaitu terciptanya  pemerintahan  desa  yang  demokratis  dan  terwujudnya  kesejahteraan
5 Hanif Nurcholis, Op.Cit., hlm. 72
6 Eko Sutoro, Kedudukan dan Kewenangan  Desa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa , Yogyakarta: FPPD, 2014, hlm. 31.
masyarakat desa. Adanya otonomi desa berarti adanya pengakuan hak untuk mengatur urusan rumah tanggahnya sendiri dengan dasar dari prakarsa dari masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya namun hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi  desa  harus  tetap  menjunjung  nilai-nilai  tanggung  jawab  terhadap  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7
Pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi desa, karena di dalam penyelenggaraan otonomi di desa kepala desa mengemban fungsi yang penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat desa. Dimana kita ketahui bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul,  dan  atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta  hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia. 8
Pemerintah  desa  sendiri  merupakan  struktur  yang  paling  bawah  dalam  sistem pemerintahan nasional, pemerintah desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintahan desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  kemajuan  di  berbagai  bidang  dalam masyarakat. 9
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  telah  terdapat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 yang pada  intinya  menjelaskan  kewenangan,  hak  dan  kewajiban,  tata  cara  pemilihan, pemberhentian kepala desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni mulai Pasal 40 sampai dengan Pasal 60 yang  intinya  mengatur  kewenangan,  hak  dan  kewajiban,  tata  cara  pemilihan,  dan
7 Ibid., hlm. 32
8 Ibid ., hlm. 34
9 Ibid ., hlm. 37
pemberhentian kepala desa; namun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksana. 10
Hadirnya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  desa, menghadirkan harapan yang besar bagi masyarakat awal berhasilnya roda pemerintahan dan pembangunan desa yang dimulai  dari pemilihan kepala desa sampai jalannya roda pemerintahan  desa.  Pemilihan  kepala  desa  merupakan  wujud  demokrasi  di  desa. Demokrasi  secara  umum  berarti  pemerintahan  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat.  Pemilihan kepala desa dikatakan merupakan wujud demokrasi di desa karena memastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan berupa memilih pemimpinnya. 11
Pada  prosesnya  pemilihan  kepala  desa  terdapat  pasal  di  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  yang  mengatur  lembaga  atau  institusi  mana  yang  berwenang menyelesaikan  perselisihan  hasil  pemilihan  Kepala  Desa  yakni  Pasal  37  ayat  (6)  yang berbunyi:“ dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)” Jangka waktu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah paling lama 30 (tiga pulu h) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa.  Namun  Ketentuan  tersebut  tidak  diatur  secara  rinci  bagaimana  mekanismenya. Tidak  jelasnya  pengaturan  dan  tidak  tepatnya  lembaga  yang  berwenang  dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sehingga menimbulkan berbagai permasalahan,  seperti  turut  campurnya  bupati  dalam  pemilihan  kepala  desa  artinya keadaan ini tidak sesuai dengan asas otonomi asli yang dimiliki desa. 12
Berdasarkan  data  awal  penulis,  pada  kenyataannya  terdapat,  permasalahan mengenai pemilihan kepala desa dewasa ini tidak hanya terletak pada permasalahan hasil dari  pemungutan  suara  tersebut,  tetapi  juga  terjadi  dalam  hal  kampanye  maupun administrasi  pencalonan  kepala  desa  tersebut,  hal  itu  dapat  dilihat  pada  salah  satu kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  tenggara,  yakni  di  Kabupaten  Kolaka  berdasarkan  data awal penulis, pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Kolaka yang berlangsung dalam kurun waktu tahun 2016, sampai dengan 2018  yang di ikuti oleh puluhan. desa, pada pelaksanaannya masih menimbulkan beberapa permasalahan, seperti adanya calon yang  tidak  mengikuti  prosedur  administrasi  dalam  pencalonan  yaitu  mengenai  syarat
10 Ahmad Marjuki, “ Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkades ,” Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik, Vol. 6 No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 205.
11 Ibid., hlm. 207
keterangan bebas narkoba di samping itu pada tahapan kampanye juga di temukan bahwa beberapa  pasangan  calon  melanggar  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala desa. 13
Dari  hasil  observasi  penulis,  terdapat  pelanggaran  dalam  pemilihan  kepala  desa dari  lima  Kecamatan  yang  menyelenggarakan  pemilihan  kepala  desa  serentak  terdapat tiga kecamatan yang terindikasi terdapat pelanggaran dalam pemilihan kepala desa yakni Kecamatan Samaturu. Desa Lawulo terdapat warga yang memilih tidak terdaftar dalam DPT, Kecamatan Baula, Desa Watalara terdapat warga yang memilih tidak terdaftar dalam DPT, Kecamatan Tanggetada, Desa Petudua, terdapat beberapa warga yang memilih yang belum  cukup  umur  dan  warga  yang  bukan  warga  desa.  Di  samping  itu  terdapat  calon kepala desa yang tidak melalui syarat serta prosedur administrasi yang ditetapkan oleh BPMD  Kabupaten  Kolaka  seperti  tidak  adanya  keterangan  dokter  namun  tetap dimasukkan sebagai calon kepala  desa. 14 Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul: “ Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka.ˮ

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
Berdasarkan  Undang-undang  Desa  yang  berlaku  saat  ini,  pemilihan  kepala  desa  harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten. sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  selanjutnya  pemerintah  daerah  Kabupaten  Kolaka menerbitkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kolaka  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan pemilihan desa di Kabupaten tersebut. Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Undang-undang  desa  Tahun  2014  Pasal  31  ayat  (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota; dan ayat (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan
13 Observasi awal penulis pada beberapa di Kabupaten Kolaka pada saat pelaksanaan pemilihan desa pada saat pemilihan, Tanggal 24 Mei 2018. Pukul. 09.00-15.00. WITA.
14 Ibid.
pemilihan  Kepala  Desa  secara  serentak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan  Kepala  Desa  pada  BAB  III  Tahapan  Pelaksanaan  Pemilihan  Bagian  Kesatu Umum, Pasal 5 disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan;  b.  pencalonan;  c.  pemungutan  dan  penghitungan  suara;  d.  penetapan  hasil pemilihan;  dan  e.  pelantikan.  Sebagai  aturan  pelaksanaannya  kemudian  pemerintah daerah Kabupaten Kolaka menerbitkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
Pada  pelaksanaannya  pemilihan  desa  di  Kabupaten  Kolaka,  walaupun  telah memiliki  dasar  hukum  dalam  proses  pemilihan  yang  mengatur  sejak  dari  tahapan persiapan  sampai  pelantikan  pada  kenyataannya  masih  menimbulkan  sengketa  antara calon yang terpilih dan tidak terpilih, baik itu mengenai syarat administrasi sampai dengan jumlah pemilih pada saat pemilihan kepala desa berlangsung, dari tiga tahun pemilihan kepala desa yang di kabupaten Kolaka, tiga tahun terakhir yakni pemilihan desa di tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 ditemui beberapa permasalahan.
Berdasarkan  data  yang  peneliti  dapatkan  di  lapangan  pemilihan  kepala  desa  di Kabupaten Kolaka pada tahun 2016 yang diikuti sepuluh kecamatan dan lima puluh empat desa  masih  terdapat  pelanggaran  dalam  proses  pemungutan  suara  sebagaimana  dapat dilihat pada tabel ke 1 di atas, pada pelaksanaannya pemilihan kepala desa di Desa Toari Kecamatan Toari masih di temukan warga yang ikut memilih sementara dari segi umur belum layak untuk memilih. artinya warga tersebut telah melanggar ketentuan. 15
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Akbar,  S.Sos.  MM.  Kepala  BPMD Kabupaten Kolaka mengatakan bahwa:
Pada  saat  pemilihan  kepala  desa  di  tahun  2016  dari  54  desa  yang  mengikuti pemilihan  terdapat  satu  desa  mempermasalahkan  mengenai  hasil  pemilihan  tersebut, akan  tetapi  pada  saat  itu  kami  telah  memberikan  rekomendasi  kepada  Bupati  untuk diselesaikan sesuai dengan perda kabupaten Kolaka, dan hasilnya pada saat itu, pihak yang kalah sudah maupun yang menang telah terima dengan hasil keputusan bupati tentang
penyelesaian permasalahan hasil pemungutan suara yang di permasalahan antara yang menang dan yang kalah. 16
Pendapat  yang sama juga di katakan oleh salah satu panitia pemilihan di kepala desa  tahun  2016  di  Desa  Toari.  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Ansar (panitia pemilihan kepala desa mengatakan bahwa:
Sewaktu pemilihan kepala desa di desa Toari saya sebagai panitia pemilihan kepala desa menyaksikan pada saat itu terjadi permasalahan mengenai pemilihan kepala desa antara  calon  kepala  desa  yang  ikut  dalam  pemilihan  tersebut,  permasalahannya  yaitu ditemukan  adanya  warga  yang  memilih  tetapi  belum  cukup  umur,  akan  tetapi  orang tersebut  sudah  pernah  menikah,  oleh  sebabnya  kami  perbolehkan  untuk  melakukan pencoblosan, permasalahan pada saat itu langsung diselesaikan oleh bupati berdasarkan rekomendasi BPMD Kabupaten Kolaka. 17
Sementara itu pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Kolaka yang berlangsung pada tahun 2017 berdasarkan data yang peneliti dapatkan, pemilihan desa pada saat itu di ikuti  oleh  delapan  kecamatan  dua  puluh  empat  desa,  pada  pelaksanaannya  juga  masih menimbulkan permasalahan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan pemilihan kepala desa waktu itu di ikuti delapan kecamatan dan dua puluh empat desa. Dari beberapa desa yang mengikuti pemilihan kepala desa terdapat dua desa yang bermasalah mengenai hasil penghitungan suara yaitu Desa Watalara Kecamatan Baula ditemukan warga yang memilih tetapi  tidak  terdaftar  dalam  DPT,  selain  itu  di  Desa  Petudua  Kecamatan  Tanggetada ditemukan  ada  warga  yang  ikut  memilih  tetapi  sebenarnya  belum  bisa  memilih  karna aturan. 18
Menurut Muksin. S.Sos., Kepala Seksi Humas BPMD Kabupaten Kolaka mengatakan bahwa  pemilihan  kepala  desa  pada  tahun  2017  yang  diikuti  delapan  kecamatan  tidak berjalan  dengan  baik  karena  dari  dua  puluh  empat  desa  yang  mengikuti  pemilihan terdapat  dua  desa  yang  bermasalah  dalam  pemilihan  tersebut  berlangsung,  dua  desa tersebut yakni desa Watalara dan Petudua saat itu sengketa yang timbul dalam pemilihan kepala desa tersebut penyelesaiannya kami serahkan kepada bupati langsung, dari hasil penyelesaian sengketa oleh bupati pada saat itu intinya hasil pemilihan kepala desa di dua
16 Wawancara  peneliti,  dengan  Akbar,  S.Sos.  MM.  (Kepala  BPMD  Kabupaten  Kolaka)  pada  tanggal  19-1- 2019. Jam. 09.20. WITA.
17 Wawancara peneliti, Ansar (Panitia Pemilihan Kepala Desa Toari Tahun 2016) pada tanggal 19-1-2019. Jam. 10.30. WITA.
18 Hasil penelitian peneliti, pada tanggal 18-1-2019.
desa  yang  bermasalah  tersebut,  tidak  di  lakukan  pemilihan  ulang  dan  bupati  tetap melakukan pelantikan. 19
Menurut  Israwan  calon  kepala  Desa  Watalara  yang  tidak  terpilih  pada  saat pemilihan desa 2017 mengatakan bahwa tahun 2017 beliau mengikuti pemilihan kepala desa sebagai calon kepala desa nomor urut dua, pada saat itu suara beliau kalah banyak dari nomor urut satu yaitu selisih 11 suara akan tetapi pada saat pemilihan ada dua orang warga yang tidak terdaftar di dalam DPT ikut memilih, hal itulah yang pertanyakan kepada panitia pemilihan waktu itu, namun panitia tidak menjelaskan dengan baik sehingga pada saat itu permasalahan pemilihan kepala desa di desa Watalara di rekomendasikan oleh pihak BPMD untuk langsung diselesaikan oleh bupati hasil dari penyelesaian pada saat itu, tetap memenangkan pihak nomor urut satu. 20
Pada  tahun  2018,  berdasarkan  data  yang  didapatkan  sebagaimana  dapat  dilihat pada tabel 3 di atas, pemilihan kepala desa di Kabupaten Kolaka diikuti 8 kecamatan dan dua  puluh  20  pada  kenyataannya  juga  masih  terdapat  permasalahan  seperti  pada  saat pemilihan desa di tahun sebelumnya, karena dari delapan kecamatan dan dua puluh dua desa yang mengikuti pemilihan desa pada tahun tersebut ditemukan permasalahan dalam pemilihan  kepala  desa  yaitu  di  Desa  Popalia  Kecamatan  Tanggetada  dalam  pemilihan kepala desa terdapat penggelembungan suara dalam hal ini terdapat selisih antara warga yang  memilih,  dengan  penggelembungan  suara  kemudian  menjadi  sengketa  yang penyelesaiannya diserahkan kepada pihak pemerintah daerah dalam hal ini bupati sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Kolaka mengenai pemilihan kepala desa. 21
Berdasarkan hasil penelitian peneliti, dalam pemilihan kepala desa tersebut di ikuti oleh empat calon kepala desa adapun hasil dari pemilihan desa pada saat itu yaitu:
Tabel 1: Desa Tempat Terjadinya Sengketa Pemilihan Kepala Desa 2018
No. Nama Calon Kepala Desa Popalia Nomor Urut Jumlah Suara Keterangan 1 Yusran, S.Pd I 370 Terima 2 Darmin II 356 Tidak Terima 3 H. Yudu III 52 Tidak Terima 4 Nasrin IV 22 Tidak Terima Sumber data: BPMD Kabupaten Kolaka
19 Wawancara peneliti dengan Muksin. S.Sos. Kepala Seksi Humas BPMD Kabupaten Kolaka pada tanggal 22-1-2019. Jam. 10.30. WITA.
20 Wawancara peneliti dengan Israwan calon kepala Desa Watalara tidak terpilih  pada tahun 2017 pada tanggal 22-1-2019. Jam. 10.30. WITA.
Dari  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  pemilihan  desa  pada  tahun  2018  yang  di  ikuti delapan  kecamatan  menimbulkan  sengketa  pilkades  pada  salah  satu  desa  yakni  Desa Popalia, karena tiga calon tidak menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia  pemilihan  desa,  dan  kemudian  melakukan  penolakan  hasil  pemungutan  suara sampai kepada bupati.
Menurut penulis, berdasarkan hasil penelitian peneliti baik itu yang terdapat pada tabel  di  atas,  maupun  hasil  wawancara  peneliti  serta  observasi  peneliti,  pada pelaksanaannya pemilihan desa ditahun tersebut masih ditemukan bahwa dari tiga tahun pemilihan kepala desa serentak yang di laksanakan di Kabupaten Kolaka oleh pemerintah daerah  mengikuti  pemilihan  desa  masih  terdapat  sengketa  pada  saat  pemilihan  desa tersebut berlangsung, karena dari beberapa kecamatan yang ikut pemilihan kepala desa serentak  pada  saat  itu  ditemukan  beberapa  warga  masyarakat  desa  yang  ikut  memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT di masing-masing desa, di samping itu dalam pemilihan tersebut juga ditemukan beberapa warga masyarakat yang ikut memilih tetapi sebenarnya belum bisa memilih karna aturan (belum mencapai satu tahun tinggal di desa tersebut), hal inilah yang kemudian menjadi sengketa bagi beberapa calon kepala desa yang tidak terpilih yang ikut dalam pemilihan desa serentak di Kabupaten Kolaka.
Jika melihat hasil penelitian di atas, penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa serentak yang terjadi di Kabupaten Kolaka, penyelesaiannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kolaka hal ini sesuai dengan apa  yang  disebutkan  dalam  undang-undang  tentang  desa  serta  Peraturan  Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Walaupun pada sisi  lain  masih  ada  calon  kepala  desa  yang  tidak  terpilih  belum  menerima  hasil penyelesaian yang dilakukan oleh Bupati Kolaka pada saat itu.
Menurut  penulis,  tanggung  jawab  bupati  dalam  penyelesaiannya  sengketa pemilihan  desa  sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  dalam  undang-undang  tersebut  mengatur  beberapa  tahapan  pemilihan termasuk  mengenai  pemilihan  kepala  desa  serta  mekanisme  penyelesaian  perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang diatur di dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014 tentang  Desa  yang  menyebutkan  bahwa:  “Dalam  hal  terjadi  perselisihan hasil  pemilihan  Kepala  Desa,  Bupati/Walikota  wajib  menyelesaikan  perselisihan  dalam jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)”Jangka  waktu  penyelesaian perselisihan  hasil  pemilihan  Kepala  Desa  ini  adalah  30  hari  sejak  tanggal  diterimanya
penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Hal ini diatur di dalam Pasal  37  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  yakni:  (5)  Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
Selanjutnya  penyelesaian  sengketa  hasil  pemilihan  kepala  desa  kemudian dilakukan  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  bupati  Kolaka  karena  kembali  di  pertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Bagian Keempat penetapan Hasil Pemilihan, Pasal 46 yang menyebutkan bahwa:
(1) Dalam  hal  terjadi  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  Desa,  Bupati  wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
(2) Apabila  setelah  penyelesaian  perselisihan  dalam  jangka  waktu  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon  Kepala  Desa  terpilih,  maka  pelantikan  calon  Kepala  Desa  terpilih  tetap dilaksanakan
(3) Tata  cara  penyelesaian  perselisihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Penulis melihat, penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa seperti yang terjadi di kabupaten Kolaka pada tahun 2016 dan 2017 cara penyelesaiannya sengketa pemilihan desa yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam hal ini bupati kabupaten Kolaka tidak menimbulkan permasalahan bagi pihak yang dirugikan dari karena dalam terselesaikan oleh bupati Kolaka dalam kurun waktu 30 hari, tanpa adanya upaya hukum lebih lanjut dengan adanya surat penetapan pelantikan kepala desa terpilih, calon kepala desa yang kalah dalam pemilihan kepala desa yang dikuti beberapa desa pada tahun 2017 hanya mengajukan keberatan pada pemerintah daerah namun hasil penyelesaian sengketa pada saat itu tidak dapat menghentikan pelantikan kepala desa terpilih.
Sementara itu, penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa pada tahun 2018 di Kabupaten  Kolaka  telah  dilakukan  penyelesaian  sengketanya  sama  seperti  pada penyelesaian sengketa pada tahun sebelumnya yakni menggunakan metode penyelesaian sengketa melalui pemerintah daerah dalam hal ini oleh bupati akan tetapi tiga orang calon kepala desa di Desa Popalia yang tidak terpilih yakni: Darmin, H. Yudu. dan Nasrin tidak menerima  hasil  penyelesaian  sengketa  yang  diselesaikan  oleh  bupati  sehingga  masih mengajukan  keberatan  dengan  cara  mengajukan  gugatan  ke  lembaga  peradilan  yaitu
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  di  Kendari  perihal  surat  keputusan  yang  di  keluarkan bupati Kolaka tentang pelantikan kepala desa terpilih pada pemilihan serentak 2018. 22
Menurut peneliti, berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka penyelesaian sengketa  hasil  Pemilihan  Kepala  Desa  menjadi  kewajiban  Bupati  Kolaka  seperti persilihan/sengketa  mengenai  pemilihan  desa  serentak  di  Kabupaten  Kolaka  di  dalam penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  desa,  para  pihak  terpaksa  harus menyelesaikan  sengketa  kepada  bupati  karena  telah  diatur  di  dalam  undang-undang. Sementara itu, menurut hasil analisa  peneliti, pada sisi lain independensi bupati dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa patut dipertanyakan karena masih memiliki relevansi  dengan  partai  politik,  selain  itu,  para  pihak  belum  tentu  sepakat  untuk menyelesaikan  sengketa  di  muka  bupati,  sebab  walaupun  pihak  yang  kalah  dalam pemilihan  kepala  desa  bisa  membuktikan  adanya  pelanggaran  dalam  pemilihan  kepala desa baik itu dari tahapan pertama sampai dengan tahapan terakhir penghitungan suara pada  kenyataannya  tidak  direspons  dengan  baik  oleh  bupati  sehingga  pelantikan  calon kepala desa terpilih tetap dilaksanakan.
Peneliti  melihat,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  sudah dijelaskan bahwa apabila ada perselisihan pemilihan kepala desa (Pilkades), Bupati yang diberikannya  wewenang  untuk  menyelesaikan  perselisihan  Pemilihan  Kepala  Desa (Pilkades), diberikannya wewenang Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan Pemilihan  Kepala  Desa,  menurut,  peneliti  kurang  efektif  karena  Bupati  adalah  jabatan politik  yang  setiap  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  membutuhkan  suara  untuk  maju kembali  menjadi  Bupati  sehingga  penyelesaian  sengketa  pemilihan  kepala  desa  bisa mengganggu demokrasi dalam sistem otonomi desa di Indonesia.
Menurut  peneliti,  penyelesaian  sengketa  pemilihan  kepala  desa  berdasarkan peraturan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini bupati seperti yang terjadi di Kabupaten Kolaka, akan tetapi dalam penyelesaiannya menurut peneliti, tidak  menggambarkan  asas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  disebutkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  Pasal  3 Pengaturan Desa berasaskan huruf (i). kemandirian; karena pemerintahan desa tidak di berikan  kemandirian  untuk  melakukan  penyelesaian  sengketa  pemilihan  kepala  desa
sendiri  dikarenakan  penyelesaian  sengketa  pemilihan  kepala  desa  hanya  menjadi kewenangan bupati.
Menurut hasil analisa peneliti, bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan yang dapat  diusung  oleh  partai  politik,  peran  bupati  dalam  penyelesaian  perselisihan  hasil pemilihan kepala desa dikhawatirkan akan menimbulkan kepentingan yakni calon yang dimenangkan adalah calon yang memiliki koneksi dengan bupati dengan harapan politik balas  budi.  Kekuasaan  koneksi  adalah  kekuasaan  yang  timbul  karena  hubungan  yang dijalin  dengan  orang-orang  yang  berpengaruh,  baik  di  luar  maupun  di  dalam  sebuah pemerintahan. Akibat diselesaikan oleh bupati, dalam kasus seperti yang telah disebutkan pada hasil penelitian di atas, bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Calon  Kepala  Desa  Terpilih.  Hal  ini  dilakukan  meskipun  perselisihan  hasil  pemilihan kepala desa tidak diterima oleh salah satu pihak yang kalah di samping itu, jika melihat apa yang terjadi di Kabupaten Kolaka walaupun pihak yang kalah tersebut bisa membuktikan adanya  kecurangan  dalam  pemilihan  kepala  desa  akan  tetapi  pelantikan  tetap dilaksanakan.
Seharusnya  penyelesaian  perselisihan  Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades) diselesaikan oleh lembaga yudikatif, dan pemerintah dapat merevisi Undang-Undang Desa terutama  pada  Pasal  37  ayat  6  dengan  memasukkan  salah  satu  unsur  pasal  yang menyebutkan  untuk  penyelesaian  perselisihan  Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades) diberikan kewenangan kepada lembaga yudikatif yang sebelumnya sepenuhnya menjadi tanggung  jawab  Bupati,  atau  dibuatkan  Peradilan  Khusus  sebagai  lembaga  di  luar Yudikatif,  asalkan  pembentuk  Undang-Undang  menetapkan  hal  tersebut,  di  beberapa negara peradilan khusus itu bisa dilakukan oleh lembaga di luar Mahkamah Agung (MA) maupun  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  oleh  sebab  itu  kita  bisa  dilakukan  menyerahkan peradilan itu kepala sebuah lembaga seperti Bawaslu asalkan diberikan wewenang yang tegas  oleh  Undang-Undang  sehingga  penyelesaian  perselisihan  Pemilihan  Kepala  Desa diselesaikan  di  luar  eksekutif,  menurut  Peneliti  Penyelesaian  perselisihan  Pemilihan Kepala  Desa  (Pilkades)  di  luar  eksekutif  lebih  efektif  karena  tidak  adanya  kepentingan politik atau intervensi dalam penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa.

## Konsekuensi Hukum Yang Timbul Bagi Kepala Desa Yang Dilantik Tanpa Terlebih Dahulu Diselesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka  sesuai  amanat  yang  terkandung  dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa,  maka  selanjutnya  dituangkanlah  dalam  bentuk  perda  yang  menjadi landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Kolaka yakni,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kolaka  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang  Pemilihan Kepala Desa, sebagai peraturan pelaksanaan dari perda tersebut maka diatur lagi dalam bentuk Peraturan Bupati yakni Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kolaka  Nomor  4  Tahun  2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  kewenangan untuk melakukan pelantikan yakni berada ditangan bupati Hal ini disebabkan dalam Pasal 37 undang-undang desa tersebut telah disebutkan bahwa:
(1) Calon  Kepala  Desa  yang  dinyatakan  terpilih  adalah  calon  yang  memperoleh suara terbanyak.
(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Badan  Permusyawaratan  Desa  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  menerima laporan  panitia  pemilihan  menyampaikan  nama  calon  Kepala  Desa  terpilih kepada Bupati/Walikota.
(5) Bupati/Walikota  mengesahkan  calon  Kepala  Desa  terpilih  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/ Walikota.
(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/ Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Selanjutnya  kewenangan  bupati  untuk  melakukan  pelantikan  disebutkan  dalam Pasal 38 Ayat (1)  disebutkan: Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan
Bupati/Walikota.  Hal  yang  sama  juga  disebutkan  dalam  Pasal  45 Peraturan  Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa:
(1) PPKD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
(2) BPD  menyampaikan  laporan  hasil  pemilihan  kepala  Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan PPKD.
(3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.
(4) Apabila  Calon  Kepala  Desa  terpilih  meninggal  dunia  sebelum  dilantik,  maka akan diadakan pemilihan ulang sesuai peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai pemilihan kepala desa seperti yang telah disebutkan di atas, jika kita melihat pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka yang dilaksanakan  serentak  yaitu  pada  tahun  2016,  2017,  dan  2018  masih  menyisakan permasalahan  pada  pelaksanaannya  sebab  tidak  selalu  sejalan  dengan  apa  yang diharapkan  karena  beberapa  desa  yang  mengikuti  pemilihan  serentak  di  kabupaten Kolaka  masih  saja  terdapat  penggelembungan  suara  sehingga  timbul  sengketa  dalam pemilihan tersebut. Pihak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kolaka sesuai dengan kewenangannya telah menyelesaikan sengketa dalam pemilihan tersebut, dalam kurung waktu 30 hari sejak diterimanya laporan dari BPD. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam  peraturan  daerah.  kemudian  setelah  diselesaikan  secara  musyawarah  kemudian barulah  pelantikan  kepala  desa  terpilih  dilaksanakan  sekalipun  masih  ada  pihak  yang merasa keberatan. 23
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Akbar,  S.Sos.  MM.  Kepala  BPMD Kabupaten Kolaka mengatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten Kolaka dalam hal ini Bupati Kolaka dengan adanya sengketa yang timbul di setiap pemilihan kepala desa, selalu melakukan  penyelesaian  permasalahan  hasil  pemungutan  suara  terlebih  dahulu,  dan kemudian  melakukan  pelantikan,  sekalipun  masih  ada  salah  satu  pihak  yang  masih keberatan. Hal itu dilakukan karena merupakan ketentuan yang disebutkan dalam perda kabupaten  Kolaka.  Lebih  lanjut  dijelaskan,  apabila  tidak  diselesaikan  terlebih  dahulu
sengketa pemilihan kepala desa maka secara tidak langsung terjadi pelanggaran terhadap perda tersebut. 24
Menurut penulis berdasarkan apa yang di jelaskan dalam hasil wawancara di atas, pada  dasarnya,  konsekuensi  hukum  yang  timbul  bagi  kepala  desa  yang  dilantik  tanpa terlebih  dahulu  diselesaikan  sengketa  pemilihan  kepala  desa  merupakan  sebuah pelanggaran  terhadap  salah  satu  tahapan  dari  beberapa  rangkaian  tahapan  dalam pemilihan kepala desa yang disebutkan dalam perda kabupaten Kolaka tentang pemilihan kepala desa. Akan tetapi dalam penyelesaian tersebut, sekalipun salah satu pihak masih merasa keberatan, pelantikan tetap dilaksanakan.
Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian di atas, terlihat bahwa kepala desa yang  dilantik  tanpa  terlebih  dahulu  diselesaikan  sengketa  pemilihan  kepala  desa  oleh bupati,  merupakan  sebuah  pelanggaran  peraturan  yang  dapat  saja  membatalkan  hasil pemilihan kepala desa pada saat itu, karena ada kewajiban yang diberikan oleh undang- undang akan adanya penyelesaian sengketa terlebih dahulu kemudian barulah pelantikan di  dapat  dilaksanakan  akan  tetapi  apabila  salah  satu  pihak  masih  merasa  keberatan dengan  adanya  penyelesaian  oleh  pihak  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  bupati kabupaten  Kolaka  seperti  pada  pemilihan  desa  di  Kecamatan  Toari  Desa  Popalia  pada tahun 2018 maka tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum apa pun karena pelantikan akan  tetap  dilaksanakan,  hal  itu  sebagaimana  disebutkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kolaka Nomor Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Bagian Keempat penetapan Hasil Pemilihan Pasal 46 yang menyebutkan bahwa:
1. Dalam  hal  terjadi  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  Desa,  Bupati  wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
2. Apabila  setelah  penyelesaian  perselisihan  dalam  jangka  waktu  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon  Kepala  Desa  terpilih,  maka  pelantikan  calon  Kepala  Desa  terpilih  tetap dilaksanakan
3. Tata  cara  penyelesaian  perselisihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Penulis melihat sekalipun hasil pemungutan suara pada tahun 2018 di Kecamatan Toari Desa Popalia,  tidak diterima oleh calon kepala  desa yang kalah yakni,  Darmin. H.
24 Wawancara  peneliti,  dengan  Akbar,  S.Sos.  MM.  (Kepala  BPMD  Kabupaten  Kolaka)  pada  tanggal  19-1- 2019. Jam. 09.20. WITA.
Yudu.  Nasrin,  dan  berujung  adanya  gugatan  ke  peradilan  PTUN,  akan  tetapi  pelantikan tetap wajib untuk di laksanakan bupati tanpa harus menunggu hasil keputusan peradilan PTUN tersebut, karena belum ada satu pasal pun di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan desa menyebutkan bahwa Sengketa Pemilihan Kepala Desa diselesaikan di ranah peradilan umum, akan tetapi sengketa pemilihan kepala desa hanya diselesaikan oleh pihak pemerintah daerah dalam hal ini bupati kabupaten Kolaka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 25
Menurut penulis, tidak adanya konsekuensi hukum yang timbul bagi kepala desa yang  dilantik  tanpa  terlebih  dahulu  diselesaikan  sengketa  pemilihan  kepala  desa merupakan  pelanggaran  namun  jika  hasil  penyelesaian  oleh  bupati  tidak  diterima  oleh satu pihak dan melangkah peradilan umum (PTUN) tidak akan berdampak apa-apa atau dengan kata lain tidak akan mempengaruhi pelantikan karena dalam undang-undang desa mengonstruksi  Pilkades  sebagai  rezim  Pemerintah  Daerah,  sehingga  wajar  jika  peran Pemerintah  Kabupaten  begitu  kuat.  Kuatnya  rezim  pemerintah  daerah  dalam  proses Pilkades tercermin dalam beberapa pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala desa, terutama pada pasal 37 ayat (6) undang-undang tentang desa yang menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh Bupati/Walikota.
Merujuk pada ketentuan ini pula maka proses pengawasan terhadap Pilkades juga menjadi ranah Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada praktiknya, panitia pengawas Pilkades dibentuk oleh kecamatan, sehingga segala hal yang terkait dengan pengaduan pelanggaran akan ditampung oleh tim ini sebagai representasi dari Pemerintah Kabupaten. Mengacu pada  temuan  tim  inilah  kemudian  Bupati  menyelesaikan  terjadinya  proses  sengketa Pilkades.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dijelaskan  maka  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa:
1. Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  Oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kolaka.  Di  Kabupaten  Kolaka  penyelesaian  sengketa  pemilihan kepala  desa  Sebagai  diserahkan  sepenuhnya  kepada  bupati  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  seperti  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Kolaka  Nomor  Tahun  2015  Tentang  Pemilihan  Kepala  Desa berdasarkan  perda  tersebut.  penyelesaian  sengketa  dalam  pemilihan  kepala desa seperti yang terjadi di kabupaten Kolaka pada tahun 2016, 2017 dan 2018 pemerintah daerah dalam hal ini bupati kabupaten Kolaka melakukan model penyelesaian secara musyawarah antara calon yang kalah  dan yang menang. Pada  tahun  2016  dan  2017  penyelesaian  sengketanya  tidak  menimbulkan permasalahan  bagi  pihak,  sedangkan  pada  tahun  2018  penyelesaian  secara musyawarah oleh bupati tidak diterima salah satu pihak dan memilih ke jalur hukum.
2. Konsekuensi  Hukum  Yang  Timbul  Bagi  Kepala  Desa  Yang  Dilantik  Tanpa Terlebih  Dahulu  Diselesaikan  Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa.  Konsekuensi yang timbul apabila calon kepala desa yang menang tetap dilantik tanpa adanya penyelesaian  sengketa  pemilihan  kepala  desa  selama  30  hari  sesuai  dengan peraturan  daerah,  merupakan  sebuah  pelanggaran  karena  penyelesaian sengketa  pemilihan  wajib  dilaksanakan  oleh  bupati.  Akan  tetapi  jika  hasil penyelesaian  belum  disepakati  oleh  salah  satu  pihak  dan  pihak  yang  tidak terima memilih melangkah peradilan umum (PTUN) tidak akan menghentikan pelantikan kepala desa tersebut. Artinya, para pihak yang bersengketa terima atau tidak hasil penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa oleh bupati tidak akan dapat menghentikan pelantikan.

## Daftar Pustaka
Marjuki, Ahmad,  “ Perkembangan  Penyelesaian  Sengketa  Pilkades ,”  Al  Qisthas:  Jurnal Hukum Dan Politik, Vol. 6 No. 2, Juli-Desember 2015.
Nurcholis,  Hanif, Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa ,  Jakarta: Erlangga, 2011.
Rahardjo, Adisasmita, Manajemen Pemerintahan Daerah , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
Sutoro, Eko, Kedudukan dan Kewenangan Desa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa , Yogyakarta: FPPD, 2014.
Thoha,  Miftah, Birokrasi  Pemerintah  Indonesia  Di  Era  Reformasi ,  Cetakan  Ke  II,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.