## KEDUDUKAN WALI ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM
Abdul Hakim, Risdalina, Elviana Sagala Dosen Tetap Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu Jalan Sisingamangaraja Nomor 126 A, Aek Tapa Rantauprapat
Labuhanbatu Sumatera Utara

## ABSTRACT
This study aims to analyze the legal basis for a child who is not yet 18 years old or has never been married in terms of the management of his inheritance by a guardian. Minors who have been married by law are called adults, even though they are not yet 18 years old. So in this case the authors will discuss about minors who have never been married so as not to be a different interpretation. Minors if both parents or one of their parents dies, it is an heir who has the right to the inheritance of the deceased parents. And for these assets are needed guardians to take care of the rights of minors to be used  for  children's  needs  both  the  survival  needs  of  children  and  education  and  other  needs.  The guardian who handles the child's property is identical is the parent who lives the longest, or if both parents  have  died  then  there  must  be  a  guardian  who  is  appointed  by  the  Court  based  on  a  court decision.  The  future  of  a  child  can  be  threatened  if  a  guardian  makes  use  of  his  position  by manipulating the transfer of the child's property, therefore the authors want to make this journal so that it can be known what exactly the guardian is, because many do not understand the benefits of a guardian for a minor. In the Compilation of Islamic Law mentioned in article 107 KHI guardianship only  against  children  who  have  not  reached  the  age  of  21  years  and  or  have  never  entered into a marriage. Trusteeship includes trusteeship of themselves and their assets. If the guardian is unable to act or neglects to carry out his guardianship duties, then the Religious Court can appoint one of the relatives to act as guardian at the request of the relative for a Muslim. Whereas in Marriage Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in article 50 it is mentioned that children have not reached the age of 18 (eighteen) years or have never entered into a marriage, which is not under the authority of parents, under the authority of the guardian.
Keywords : Guardians of Minors, Inheritance, Islamic Law.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dasar  hukum  bagi  seorang  anak  yang  belum  cukup berusia  18  tahun  atau  belum  pernah  menikah  dalam  hal  pengurusan  harta  warisan  miliknya  oleh seorang  wali.  Anak  dibawah  umur  yang  pernah  menikah  oleh  hukum  disebut  dewasa  walaupun usianya belum cukup 18 tahun. Maka dalam hal ini para penulis akan membahas tentang anak yang dibawah  umur  yang  tidak  pernah  menikah  agar  tidak  menjadi  penafsiran  berbeda.  Anak  dibawah umur apabila kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya meninggal dunia maka merupakan ahli waris yang mempunyai hak terhadap harta warisan orang tuanya yang meninggal dunia. Dan untuk harta tersebut di butuhkan wali guna mengurus hak anak dibawah umur tersebut agar dipergunakan untuk  kebutuhan  anak  baik  kebutuhan  kelangsungan  hidup  anak  dan  pendidikan  serta  kebutuhan lainnya.  Wali yang menangani harta anak tersebut identik adalah orang tua yang hidup terlama, atau bila  kedua  orang  tuanya  telah  meninggal  maka  harus  ada  wali  yang  diangkat  oleh  Pengadilan berdasarkan  penetapan  pengadilan.  Masa  depan  anak  dapat  terancam  apabila  seorang  wali memanfaatkan kedudukan dia dengan memanipulasi mengalihkan harta anak tersebut, karena itu para penulis ingin membuat jurnal ini agar dapat diketahui apa sebenarnya wali itu, karena banyak yang tidak paham manfaat wali bagi seorang anak yang masih dibawah umur. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 107 KHI perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur
21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri  dan  harta  kekayaannya.  Bila  wali  tidak  mampu  berbuat  atau  lalai  melaksanakan  tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut untuk yang beragama Islam. Sedangkan dalam undang-undang Perkawinan No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan  dalam  pasal  50  disebutkan  anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapanbelas)  tahun atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan,  yang  tidak  berada  dibawah  kekuasaan  orang  tua, berada dibawah kekuasaan wali.
Kata Kunci : Wali Anak dibawah Umur, Harta Warisan, Hukum Islam.

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Keluarga  meliputi  Suami,  isteri,  dan anak  (termasuk  anak  angkat  dan  anak  tiri). Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan darah,  perkawinan,  persusuan,  pengasuhan, dan  perwalian,  yang  menetap  dalam  rumah tangga 1 .
Anak  merupakan  anugrah  Allah  yang maha kuasa terhadap hambanya yang menikah sah  menurut  hukum  masing-masing  agama dan  kepercayaannya    sebagaimana  diatur dalam  pasal  2  Undang-undang  Nomor  16 tahun  2019  tentang  perubahan  atas  undang- undang  nomor  1  tahun  1974  Tentang Perkawinan.
Menurut  Undang-Undang  Perkawinan defenisi  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1 Kusbianto, K., Zuliah, A., & Pulungan, M.
(2019). Perlindungan dan aturan hukum keluarga terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan . Jurnal ilmiah advokasi, 7 (1), 1-8. doi: https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.240
Dalam perkawinan tentu anak adalah merupakan harapan  yang  sangat penting  bagi setiap manusia yang menikah 2 .
Anak-anak  yang  terlahir  akan  dijaga oleh orang tua, dan orang tua akan senantiasa berusaha  untuk  menjaga  dan  membesarkan serta  mewujudkan  cita-citanya  agar  menjadi anak yang sholeh dan sholeha serta sukses di dunia. Karena itu setiap orang tua akan bekerja dan memiliki asset yang bernilai materi untuk dapat    dipergunakan  selain  kelangsungan hidup  adalah  untuk  masa  depan  anak.  Anak merupakan  makhluk  yang  lemah  dan  perlu pengawasan  dan  perhatian,  karena  itu  orang tua yang mencintai anak-anaknya  merupakan surga  dunia  bagi  anak  tersebut.  Berbeda dengan  anak  yang  memiliki  orang  tua  yang tidak  bertanggung  jawab  maka  anak  akan hidup  sengsara  dan  terlantar.  Karena  itu  lah anak-anak dilindungi oleh Negara 3 .
Dalam pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan    setiap  anak  berhak  atas
2 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ula san/lt4c496166355bd/perwalian-pengampuan/
3 Arif,  Masdoeki,  dan  M.H  Tirta  Hamidjaja, Masalah  Perlindungan  Anak ,  akademika  Persindo, Jakarta, 1963
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi.  Dan  ini  merupakan  dasar untuk  semua  undang-undang  yang  tercipta memperhatikan  hak-hak  anak.  Karena  itu Negara melindungi anak secara khusus dengan dibuatnya Undang-undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak,  disamping  itu  anak  juga merupakan  asset  mahal  milik  Negara  untuk kelangsungan berdirinya suatu Negara. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak disebutkan  defenisi  anak  adalah  seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan  dalam  undang  undang  tersebut  juga disebutkan  hak  anak  adalah  bagian  dari  hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah  Daerah.  Sama  hal  nya  dengan Undang-undang  Hak  Asasi  Manusia  Nomor 39  tahun  1999  menyebutkan  anak  adalah setiap  manusia  yang  berusia  dibawah  18 (delapanbelas)  tahun  dan  belum  menikah, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dan hak anak juga dilindungi yang  diatur  dalam  pasal  52  sampai  pasal  66 UU HAM.
Begitu  besarnya  arti  seorang  anak sehingga  hak-haknya  wajib  dilindungi.  Di dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan  bahwa  kedudukan  anak  dalam
pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan  bahwa  anak  yang  sah  adalah anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai akibat  perkawinan  yang  sah.  Terlepas  dari masalah  hak  anak  yang  berstatus  anak  tidak sah.  Dalam  penelitian  para  penulis  lebih mengarah  pada  hak  anak  sah.  menurut  pasal 110 KHI wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya  dengan  sebaik-baiknya  dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan  dan  keterampilan  lainnya  untuk masa  depan  orang  yang  berada  dibawah perwaliannya.  Dan  anak  yang  membutuhkan wali adalah anak yang belum cukup berusia 18 tahun  dalam  Undang-undang  Perkawinan. Akan tetapi dalam KHI wali dibutuhkan oleh anak  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun. Dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  wali adalah  orang  yang  menurut  hukum  dapat diserahi kewajiban untuk mengurus, mengasuh,  memelihara,  mengawasi  dan menguasai  suatu  persoalan. Dalam  hukum Islam wali itu yang paling utama adalah orang tua  sianak  yang  hidup,  dan  apabila  tidak  ada atau  tidak  patut  karena  pertimbangan  hukum maka  dapat  diangkat  wali  yang  lebih diutamakan adalah kerabat dari anak tersebut.
Menjadi  seorang  wali  tidak  semudah teori yang sebatas menjalankan harta warisan yang menjadi hak si anak, tentu ada syarat dan juga  resiko  seorang  wali.  Banyaknya  anak yang  terlantar  karena  penggunaan  harta bersama  karena  perolehan  warisan  membuat Para  Penulis  ingin  meneliti  kedudukan  wali
menurut  hukum  waris  Islam  mengingat mayoritas agama di Indonesia adalah beragama Islam. Untuk itu para penulis ingin meneliti  tentang  Kedudukan  Wali  Anak Dibawah  Umur  Terhadap  Harta  Warisan Menurut Hukum Islam.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  pemaparan  uraian  yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1) Bagaimanakah  anak  dibawah  umur  dapat mempertahankan harta warisan miliknya?
2) Bagaimanakah  kedudukan  wali  terhadap hak  anak  dibawah  umur  terhadap  harta warisan miliknya?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada  data dilapangan  serta  norma-norma  yang  hidup dalam  masayarakat.  Penelitian  ini  dilakukan karena banyak yang tidak mengetahui wali itu sebenarnya  apa  dan  hak  dan  kewajibannya terhadap anak dibawah umur untuk melindungi  harta  dan  membuat  semakin berkembang  agar  anak  dibawah  umur  dapat hidup layak dan mencapai cita-citanya dengan harta  warisan  yang  merupakan  bahagiannya dan banyaknya wali juga tidak amanah dalam menjalankan  kewajibannya  sebagai  seorang wali  dalam  hal  ini  orang  tua  yang  hidup terlama maupun wali yang diangkat berdasarkan  penetapan  Pengadilan.  Cara
seorang  anak  untuk  mempertahankan  harta warisan  miliknya  dan  tugas  seorang  wali merupakan  suatu  hal  yang  terlihat  sederhana akan tetapi sangat penting untuk diketahui.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1 Pengertian Anak Dibawah Umur
Pasal  47  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan  menyebutkan  bahwa  anak  yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada  dibawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama mereka  tidak  dicabut  dari  kekuasaannya,  dan Pasal 48 yaitu orang tua  tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang  tetap  yang  dimiliki  anaknya  yang belum  berumur  18  (delapanbelas)  tahun  atau belum  melangsungkan  perkawinan  kecuali apabila  kepentingan  anak  itu  menghendaki, dan pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan perkawinan,  yang  tidak  berada  dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan  wali,  ayat  (2)  nya  menyebutkan perwalian  itu  mengenai  pribadi  anak  yang bersangkutan maupun harta bendanya.
Pasal 98 dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan  batas  usia  anak  yang  mampu berdiri  sendiri  atu  dewasa  adalah  21  tahun. Sepanjang  anak  tersebut  tidak  bercacat  fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan  perkawinan.  Dalam  hukum Positif  terdapat  ketentuan  umur  anak  yang belum dewasa, dalam Undang-undang Nomor
35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  dalam  pasal  1  angka  (1) menyebutkan  Anak  adalah  seseorang  yang belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan 4 . Dan dalam undang undang No 39 tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Ketentuan Umum  pasal  1  angka  (1)  yaitu  Anak  adalah setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18 (delapan  belas)  tahun  dan  belum  menikah, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.  Maka  anak  dibawah  umur adalah  anak  yang  belum  cukup  usianya  18 tahun 5 .

## 3.2 Pengertian  Wali  Menurut  Hukum Islam
Defenisi  wali  menurut  kamus  Besar Bahasa  Indonesia  menyebutkan  wali  adalah orang  yang  menurut  hukum  (agama,  adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa dan defenisi lainnya  yaitu  orang  yang  menjadi  penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak 6 .
Istilah  perwalian  khusus  dalam  Fikih digunakan untuk menunjukkan tiga wewenang,  yakni  Wewenang  yang  bersifat memaksa  yang  diberikan  oleh  syari’at   atau hakim  kepada  seseorang  yang  dewasa  untuk
4 Mustika Mega Wijaya, (2019 ), Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan, Pakuan Law Review, 2 (2), 257-277
bertindak  untuk  kepentingan  dan  atas  nama seseorang  yang  lain  dalam  urusan  yang berkenaan  dengan  keperdataan  (diri)  maupun harta.  dalam  fikih,  wali  tersebut  menjadi personal yang mewakili tindakan hukum orang yang  diwalikannya.  Karena  itu,  wali  berhak untuk  mendapatkan  hak-hak  orang  yang diwalikannya  dan  melakukan  tindakan  atas namanya  dalam  hal  urusan  yang  boleh diwakilkan.  Wewenang  ini  bersifat  memaksa baik  yang  diwalikan  suka  atau  tidak  suka. Karena itu, apabila orang yang diwalikan telah dewasa,  ia  tidak  berhak  untuk  membatalkan tindakan walinya.
Perwalian  ini  terbagi  kedalam  dua wewenang  yakni:  Pertama,  wewenang  untuk menggantikan  seorang  yang  tidak  cakap hukum  dalam  urusan  yang  berkenaan  dengan diri al-muwalla ‘alaihi seperti dalam pernikahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.  Perwalian  ini  disebut  dengan al- wilayah ‘ala an-nafs (perwalian keperdataan/perwalian  atas  diri).  Kedua, wewenang  untuk  mengurus  harta al-muwalla ‘‘alaihi. Perwalian  ini  disebut  dengan al- wilayah  ‘ala  al-mal (perwalian  atas  harta). Sedangkan dalam KHI perwalian diatur dalam pasal  107  sampai  dengan  Pasal  112.  Dalam pasal 107 ayat (4) KHI disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya  diambil  dari  keluarga  anak tersebut yaitu orang lain  yang sudah dewasa,
5 Abdul, Rahman, Sembiring, anak Yang Belum Dewasa Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
6 https://kbbi.web.id/wali
berpikiran  sehat,  adil,  jujur  dan  berkelakuan baik  atau  dapat  juga  Badan  hukum.  Maka walaupun pada kenyataannya wali yang utama atau tanpa penetapan pengadilan adalah orang tua yang hidup terlama, bukan serta merta hak anak dan harta anak dapat dialihkan orang tua kandung anak dengan mudah tanpa persetujuan  pengadilan  dengan  menjelaskan alasan kenapa asset milik anak dibawah umur tersebut dijual, dan bila terbukti kemudian hari hal ini tidak benar maka pasal 110 ayat (3) KHI mewajibkan wali mengembalikan dan mengganti  kerugian  yang  timbul  akibat kelalain atau kesalahan wali tersebut. Jadi pada dasarnya  wali  adalah  yang  berhak  dan  di tetapkan  berdasarkan  penetapan  pengadilan atau  tanpa  penetapan  pengadilan  dalam  hal wali adalah orang tua anak dibawah umur yang oleh hukum tidak terbukti tidak layak menjadi wali.  Karena  pasal  109  KHI  hak  wali  dapat dicabut  oleh  Pengadilan  Agama  untuk  yang beragama  Islam,  walaupun  banyak  juga  yang beragama  Islam  mengajukan  permohonan  ke Pengadilan Negri.

## 3.3 Ahli Waris
Pasal  172  KHI  disebutkan  bahwa  Ahli waris  dipandang  beragama  Islam  apabila diketahui  dari  kartu  Identitas  atau  pengakuan atau  amalan  atau  kesaksian,  sedangkan  bagi bayi  yang  baru  lahir  atau  anak  yang  belum dewasa  beragama  menurut  ayahnya  atau lingkungannya.  Sedangkan  dalam  Pasal  173
7 Facthur Rahman, Ilmu Waris , Bandung: PT. Al Ma’Rif Bandung, 1981
KHI menyebutkan seseorang terhalang menjadi  ahli  waris  apabila  dengan  putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang  tetap,  dihukum  karena  dipersalahkan telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh atau  menganiaya  berat  pada  pewaris,  atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan  pengaduan  bahwa  pewaris  telah melakukan  suatu  kejahatan  yang  diancam dengan  hukuman  5  tahun  penjara  atau hukuman yang lebih berat.
Kelompok ahli waris diatur dalam pasal 174 KHI yaitu 7 :
a. Menurut hubungan darah:
- Golongan laki-laki terdiri dari ayah anak laki-laki paman dan kakek
- Golongan  perempuan  terdiri  dari; ibu,  anak  perempuan,  saudara perempuan dan nenek
b. Menurut  hubungan  perkawinan  terdiri dari duda atau janda.
Ayat (2)  yaitu apabila semua ahli waris ada  maka  yang  berhak  mendapat  warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Maka dari  itu  anak  dibawah  umur  juga  merupakan ahli  waris  termasuk  juga  anak  yang  masih dalam  kandungan  apabila  diperlukan  untuk pembahagian harta warisan harus diperhitungkan bahwa anak dalam kandungan tersebut juga dianggap telah lahir.  Sedangkan bahagian  para  ahli  waris  di  atur  dalam  pasal 176  sampai  dengan  pasal  191  KHI  dan  juga dalam kitab suci Al-qur’ an ayat 11, 12 dan 176
surah  AN-NISA 8 .  Dalam  hal  ini  diluar  dari wasiat  yang  tentang  adanya  wasiat  wajibah. Yaitu  adanya  hak  orang  lain  diluar  dari  ahli waris seperti anak yang telah mendapat status terhadap ayah biologisnya dengan bukti yang cukup  kuat  untuk  itu  dengan  penetapan pengadilan,  demikian  juga  hak  anak  angkat yang  di  adopsi  sah  secara  hukum  maupun dengan hukum adat.
3.4 Anak Dibawah Umur Dalam

## Mempertahankan  Harta  Warisan Miliknya
Seorang anak yang masih dibawah umur tentulah  sangat  lemah  baik  fisik  maupun pengetahuannya.  Anak  yang  meninggal  salah satu  orang  tuanya,  kemungkinan  untuk  anak tersebut  hidup  menderita  bilamana  orang  tua yang hidup terlama merupakan orang tua yang bertanggungjawab  sebagai  wali  yang  tanpa persetujuan  siapapun  juga  mengambil  alih kewenangan  anak  tersebut  untuk  dijalankan oleh wali orang tuanya sendiri.
Namun dalam hal orang tuanya tersebut adalah  pemabuk,  pejudi,  pemboros,  gila  dan atau  melalaikan  atau  menyalahgunakan  hak dan  kewenangannya  sebagai  wali  maka  demi kepentingan  orang  yang  berada  dibawah perwaliannya atas permintaan kerabat dekat si anak bahkan pihak lainpun dapat mengajukan kepada  Pengadilan  Agama  agar  wali  tersebut dicabut hak perwaliannya. Hal ini juga berlaku
8 https://www.muisumut.com/blog/2019/10/15/p erwalian-anak-dalam-islam/#_ftn9
pada  wali  yang  dihunjuk  oleh  pengadilan Agama apabila orang tua anak telah meninggal dunia  keduanya  sehingga  atas  permintaan kerabat  dekat  anak  menunjuk  kerabat  dekat yang di pilih untuk jadi wali anak tersebut.
Anak  dibawah  umur  tidak  dapat menjalankan  haknya  apabila  belum  genap berusia 18 tahun, tapi dalam hal anak 18 tahun juga tidak mampu KHI juga dalam pasal 111 menyebutkan bahwa seluruh harta yang berada dibawah  perwalian  nya  diserahkan  pada  saat anak berusia 21 tahun. Hak anak dalam harta warisan  tentu  berasarkan  jumlah  hitungan sebagaimana  diatur  dalam  pasal  176  sampai pasal 191 KHI. Dan QS AN-NISA ayat 11,12 dan 176 dan juga Pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-undang Perkawinan. Maka jumlah itu  yang  dikembalikan  kepada  anak  tersebut dengan  arti  jumlah  yang  patut  pada  saat dikembalikan kepada anak 9 .
Hak  anak  yang  dibawah  umur  harus benar-benar  kepada  orang  yang  tepat  dan amanah.  Tidak  lepas  kemungkinan  itu  sangat sulit tapi secara Islam adalah kewajiban ummat Islam untuk melindungi hak anak yatim, piatu dan atau yatim piatu. Karena itu siapapun bisa mengadukan  atau  melaporkan  apabila  wali anak tidak amanah dan jiwa serta masa depan anak dibawah umur tersebut terancam.
9 Musthafa  Diibu,  Biigha, Ikhtisar  Hukum- Hukum Islam Praktis , Semarang: Asy-syifa, 1994
3.5 Kedudukan  Wali  Terhadap  Hak
Anak  Dibawah  Umur  Dalam  Hal

## Harta Warisan
Seorang  wali  bukan  lah  suatu  hal  yang mudah. Sebab perwalian itu meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Wali haruslah sehat, adil, jujur, dan  berkelakuan  baik.  Wali  dapat  juga  selain orang  tua  yang  merupakan  pemilik  hak prioritas dapat juga orang lain atau kerabat dan Badan Hukum.
Badan hukum apabila hak anak dibawah umur  merupakan  asset  yang  berbentuk  badan hukum.  Yang  dalam  hal  ini  adalah  masalah saham dalam bentuk perusahaan tidak lembar saham  tapi  objek  tetap  atau  adanya  Badan Hukum  sosial  yang  peduli  terhadap  anak dibawah  umur  yang  perlu  perlindungan terhadap  harta  warisan  yang  merupakan haknya.
Wali memiliki kewajiban mengurus diri dan  harta  orang  yang  dibawah  perwaliannya dengan  sebaik-baiknya  dan  berkewajiban memberikan  bimbingan  agama,  pendidikan dan  keterampilan  lainnya  untuk  masa  depan orang yang berada dibawah perwaliannya.
Wali tidak dapat mengikatkan membebani  dan  mengasingkan  harta  orang yang  berada  dibawah  perwaliannya  kecuali dapat  menguntungkan  bagi  orang  yang dibawah  perwaliannya,  sebab  ada  harta warisan  yang  sifatnya  harus  dikembangkan
10 https://www.hukum- hukum.com/2016/11/penetapan-wali-anak-dibawah- umur-terkait-tanah.html
baru  dapat  berkembang,  seperti  perusahaan atau  usaha  dagang  lainnya.    Dan  bila  bentuk kebun  maka  harus  dapat  merawat  kebun tersebut  agar  hasilnya  tetap  memadai  tidak makin menurun bahkan hancur 10 .
Tugas  seorang  wali  sangatlah  berat, sebab bila salah dalam mengkelola wali dapat dituntut  ganti  kerugian  atas  apa  yang  terjadi. Maka  tentu  tambahan  lainnya  seorang  wali haruslah berilmu dan cerdas. Wali juga wajib membuat  daftar  harta  benda  anak  yang dibawah  perwaliannya  mulai  dari  diangkat menjadi wali hingga berakhir untuk pertanggungjawaban  ketika  anak  tersebut dewasa  dalam  hal  penyerahan  hak  anak tersebut yang dalam perwaliannya 11 .
Begitu tingginya kedudukan wali sehingga  wali  juga  dapat  menjual  asset  anak dibawah umur dengan persetujuan Pengadilan Agama  dengan  menjelaskan  kepentingan tersebut.  Hal  inilah  yang  sering  disalah gunakan  oleh  wali  pada  umumnya  yaitu menjual  asset  yang  merupakan  hak  anak dibawah  umur  dengan  alasan  untuk  biaya sekolah. Maka dari itu wali yang cerdas yang mampu  mempertahan  kan  dan  bahkan meningkatkan  hasil  dari  harta  anak  dibawah umur  adalah  suatu  pekerjaan  yang  tidak mudah.  Untuk  itu  patutlah  hak  setiap  muslim untuk mengawasi anak yatim , anak piatu dan atau  anak  yatim  piatu,  karena  perlindungan yang diberikan tidak menjelaskan kriteria atau
11 Mustofa, Hasan, Pengantar Hukum Keluarga , CV Pustaka Setia, bandung, 2011
persyaratan  agar  hak  anak  yang  didalam perwalian  seseorang  dapat  di  alihkan  atau dijual.

## IV. KESIMPULAN
1. Bahwa  Negara  telah  melindungi  hak  anak dibawah umur begitu juga dalam hal harta warisan  yang  menjadi  milik anak  dibawah umur.  Anak  yang  belum  berusia  18  tahun adalah  merupakan  anak  yang  memerlukan wali  dalam  pengurusan  harta  warisan miliknya. Dalam hal orang tua yang hidup terlama  masih  ada  dan  bertanggungjwab maka hak anak akan aman dan masa depan anak akan dapat terjamin sebab di jalankan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Akan tetapi  dalam  hal  wali  adalah  berdasarkan penunjukan Pengadilan Agama atas permintaan  krabat  maka  kepedulian  pihak keluarga  anak  dan  ummat  islam  terutama disekitar  lingkungan  anak  harus  benar- benar ikut mengawasi perkembangan anak dan  harus  aktif    untuk  memohonkan pencabutan  perwaliannya  ke  Pengadilan Agama  bilamana  wali  tersebut  tidak menjalankan  dengan  baik  kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019  tentang  Perubahan  Undang-undang
Nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan dan Pasal 107 sampai dengan 112 KHI.
2. Kedudukan wali / orangb tua terhadap anak kandung  secara  otomatis  menjadi  wali anaknya  yang  masih  dibawah  umur,
disebabkan meninggalnya salah satu orang
tuanya,  termasuk  kekuasaan  orang  tua dalam melakukan transaksi penjualan harta anak  dibawah  umur,  baik  benda  bergerak maupun  benda  tidak  bergerak  dengan pertimbangan yuridis berdasarkan penetapan  yang  dikeluarkan  Pengadilan Agama

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Abdul,  Rahman,  Sembiring,  anak  Yang
Belum  Dewasa  Menurut  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974
Arif, Masdoeki, dan M.H Tirta Hamidjaja, Masalah Perlindungan Anak , akademika Persindo, Jakarta, 1963
Facthur Rahman, Ilmu Waris , Bandung: PT. Al Ma’Rif Bandung, 1981
Mustofa, Hasan, Pengantar Hukum Keluarga , CV Pustaka Setia, bandung, 2011
Musthafa  Diibu,  Biigha, Ikhtisar  Hukum- Hukum  Islam  Praktis ,  Semarang: Asy-syifa, 1994

## 2. Jurnal
Kusbianto, K., Zuliah, A., & Pulungan, M. (2019). Perlindungan  dan  aturan hukum keluarga terhadap perempuan dan  anak  dalam  perkawinan . Jurnal ilmiah advokasi, 7 (1), 1-8. doi: https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1 .240 Mustika Mega Wijaya, (2019), Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak Anak Dibawah Umur Untuk
Mendapatkan  Pendidikan, Pakuan Law Review, 2 (2), 257-277
3. Undang-undang

## Undang-undang Dasar 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Internet
https://www.muisumut.com/blog/2019/10/
15/perwalian-anak-dalam- islam/#_ftn9
https://www.hukumonline.com/klinik/detai l/ulasan/lt4c496166355bd/perwalian- pengampuan/
https://kbbi.web.id/wali
https://www.hukum- hukum.com/2016/11/penetapan-wali- anak-dibawah-umur-terkait- tanah.html