## STUDI KOMPARASI PENGATURAN PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Nindya Dhisa Permata Tami 1 , Nyoman Serikat Putra Jaya 2

## ABSTRAK
Pencemaran  nama  baik  di  Indonesia  diatur  dalam  hukum  pidana  dan  hukum perdata.  Pengaturan  pencemaran  nama  baik  di  dalam  kedua  ranah  hukum  tersebut sering  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  ambivalensi  Adanya  ketidakpastian hukum  dan  ambivalensi  terhadap  delik  pencemaran  nama  baik,  untuk  dilakukan penelitian dengan mengkaji dua rumusan masalah, yakni (1) pengaturan pencemaran nama baik  di  Indonesia  saat  ini dan (2) kebijakan formulasi  pengaturan pencemaran nama  baik  di  masa  datang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini, berupa pendekatan yuridis-normatif, telaah deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif.  Penulisan  hukum  ini  mengutamakan  data  kepustakaan  dan  studi dokumentasi  instrument  hukum  nasional  dan  internasional.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  Pencemaran  nama  baik  di  Indonesia  diatur  dalam  ranah  hukum pidana yaitu termaktub dalam KUHP Pasal 310-320 dan UU Nomor 11 Tahun 2008 padaPasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (1). Sedang penggantian kerugian dari pencemaran nama baik diatur dalam KUHPerdata Pasal 1372-1380. Pengaturan pencemaran nama baik sebaiknya diklasifikasikan. Terhadap pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian  terhadap  seseorang  atau  individu  sebaiknya  diatur  dalam  ranah  hukum perdata  dengan  penggantian  kerugian  terhadap  korban.  Sedang  pencemaran  nama baik  yang  mengganggu  kepentingan  umum  dapat  diatur  dalam  ranah  hukum  pidana dengan sanksi pidana tanpa denda.
Kata Kunci: Kebijakan formulasi, pencemaran nama baik
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## ABSTRACT
Defamation  in  Indonesia  is  arranged  in  Penal  law  and  civil  law.  The arrangement  for  defamation  in  both  the  legal  domain  raises  ambivalences  in defamation  offense.  Because  of  ambivalence  defamation,  it  examines  the  legal writing  for  two  formulations  of  problems:  (1)  The  arrangement  for  defamation  in Indonesia  today  and  (2)  The  arrangement  of  defamation  in  Indonesia  for  the  future. Formulation of problems researched by using a research method: normative juridical approach,  descriptive  analytical  study  and  qualitative  data  analysis  techniques.  The legal  writing  gives  the  priority  for  data  library  and  documentation  study  of international  and  national  legal  instrument.  The  arrangement  for  defamation  in Indonesia in Penal law is arranged in penal code article 310-320, Act Number 11 in 2008  Article  27  section  (3)  and  Article  45  section  (1).  In  the  other  hand, compensation  for  defamation’s  victim  is  arranged  in  civil  code  Article  1372-1380. The arrangement for defamation should be classified into penal law and civil law. For the  defamation  that  harm  only  to  a  person  or  individual  should  be  arranged  in  civil law  and  compensation  to  the  victims  as  a  settlement  of  dispute,  but  should  be preceded  by  mediation.  For  the  defamation  that  disturbing  the  society  will  be arranged in penal law and imprisonment as sanction without fine for a settlement of dispute.
Key words: The effective arrangement, defamation

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Salah  satu  hak  asasi  yang dimiliki  setiap  orang  sebagaimana yang  disebutkan  dalam  berbagai instrumen hukum nasional dan internasional  mengenai  hak  asasi manusia  (HAM)  adalah  bebas  dari
penyiksaan, ancaman dan direndahkan  martabatnya.  Termasuk dalam klasifikasi merendahkan
martabat  manusia  adalah  tindak pidana terhadap kehormatan, termasuk  didalamnya  pencemaran nama baik. Secara
singkat pencemaran nama baik dapat diartikan  sebagai  perbuatan  orang yang  secara  sengaja  membuat  nama baik  atau  reputasi  seseorang  menjadi ternoda atau buruk, sehingga menyebabkan karateristik yang sudah dikenal  oleh  masyarakat  terhadap orang  tersebut  menjadi  rusak,  buruk atau tidak baik lagi di mata publik.
Di  Indonesia  tindak  pidana terhadap kehormatan
atau penghinaan  atau  pencemaran  nama baik  selain  diatur  dalam  KUHP  juga disinggung  dalam  Undang-Undang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik mengenai  media  pencemaran  nama baik.  Namun  demikian,  penggantian kerugian  yang  ditimbulkan  atas pencemran  nama  baik  di  atur  dalam KUHPerdata Pasal 1372-1380 sebagai  bentuk  perbuatan  melanggar hukum  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 1365.
Dibanding Indonesia, pencemaran  nama  baik  di  beberapa negara  diatur  secara  lebih  khusus, sebagaimana  yang  terjadi  di  Inggris dan Australia. Kedua negara tersebut memiliki undang-undang sendiri mengenai pencemaran nama baik. Di Inggris,  pencemaran  nama  baik  telah di dekriminalisasikan. Sedang Australia mengatur pencemaran nama  baik  secara  lebih  rinci  dengan mengklasifikasikan pencemaran nama  baik  ke  dalam  ranah  hukum pidana  dan  perdata.  Pencemaran nama  baik  yang  termasuk  dalam ranah hukum pidana adalah pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum atau menimbulkan kekacauan di masyarakat.  Sedang  untuk  jenis pencemaran  nama  baik  yang  hanya
merugikan kepentingan individu semata, diklasifikasikan`
ke dalam ranah hukum perdata.  Namun  demikan,  Jepang memiliki peraturan pencemaran nama baik  yang  tak  jauh  berbeda  dengan Indonesia.  Jepang  juga  mengatur pencemaran  nama  baik  dalam  ranah hukum  pidana  dan  penggantian kerugian  atas  tindakan  tersebut  di dalam hukum perdata.
Di  banding  Indonesia  dan Jepang, kedua negara tersebut cenderung mengatur pencemaran nama  baik  dalam  ranah  hukum perdata.  Adapun  Australia  mengatur tindak  pencemaran  nama  baik  dalam ranah  perdata  dan  pidana  dengan katagori atau syarat tertentu.
Pemberian  sanksi  pidana  dalam tindak  pencemaran  nama  baik  di Australia  dapat  dikatakan  sebagai ultimum remidium , yang mana dirasa tindakan  tersebut  dapat  mengganggu atau membahayakan kepentingan dan kedamaian di masyarakat. Hal tersebut  terlihat  berbeda  dengan pengaturan  tindak  pencemaran  nama baik  di  Jepang  dan  Indonesia.  Di Jepang  dan  Indonesia,  seseorang
dapat  dituntut  secara  perdata  dan pidana  atas  kasus  pencemaran  nama baik  yang  sama.  Namun  demikan, dalam  beberapa  kasus  pencemaran nama  baik  yang  pernah  terjadi  di Indonesia,  putusan  hakim  atas  kedua tuntutan  tersebut  terkadang  berbeda, sebagaimana  yang  pernah  terjadi dalam  kasus  Prita  Mulyasari  dan  RS Omni.  Adanya  perbedaan  dalam kedua  putusan  tersebut  hanya  akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Tidak  hanya  itu,  delik  pencemaran nama baik yang seharusnya bertujuan untuk melindungi reputasi seseorang, justru sering digunakan untuk menyerang pihak-pihak tertentu dalam rangka mengungkap kebenaran  yang  pada  akhirnya  justru akan menimbulkan ambivalensi.
2. Rumusan |Masalah
Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimanakah Pengaturan
Pencemaran  Nama  Baik  Menurut Hukum Pidana Dan Hukum
Perdata Di Indonesia pada saat ini.
b. Bagaimanakah Pengaturan
Pencemaran  Nama  Baik  Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia pada saat ini. c. Bagaimanakah Pengaturan Pencemaran  Nama  Baik  yang ideal  dalam  rangka  pembangunan hukum nasional.

## 3. Metode Penelitian
Rumusan    masalah    diteliti    dengan metode  penelitian  berupa  pendekatan yuridis-normatif, telaah deskriptif- analitis,  dan    teknik  analisis    data kualitatif.    Penulisan  hukum    ini mengutamakan  data  kepustakaan  dan studi  dokumentasi  instrument  hukum nasional dan internasional.

## 4. Tinjauan Pustaka
a. Pengertian Pencemaran Nama Baik
Pencemaran  nama  baik adalah  perbuatan  orang  yang secara  sengaja  membuat  nama baik  atau  reputasi  seseorang menjadi  ternoda  atau  buruk,
sehingga menyebabkan karateristik yang semula baik dan sudah  dikenal  oleh  masyarakat
terhadap  orang  tersebut  menjadi rusak,  buruk  atau  tidak  baik  lagi di  mata  publik.  Salah  satu tindakan yang dapat menyebabkan nama baik seseorang menjadi tercemar
adalah  fitnah.  Namun  demikian pencemaran nama baik  tak selalu disebabkan oleh fitnah
b. Konsep Hukum Hak dan
Kewajiban
Antara hak dan kewajiban  terdapat  hubungan yang  sangat  erat  karena  yang satu  mencermikan  yang  lain, yang  mana  di  dalam  hak seseorang  terdapat  kewajiban bagi  orang  lain.  Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan  bahwa  setiap  orang memiliki  hak  untuk  tidak dicemarkan  nama  baiknya  dan oleh  karena  itu  terdapat  pula kewajiban  bagi  setiap  orang untuk tidak mencemarkan nama  baik  seseorang.  Adapun yang  menjadi  landasan  adalah norma  agama  dan  norma kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat
Indonesia.
c. Konsep Hukum Tentang Orang Konsep tentang orang dalam hukum memegang  kedudukan  sentral karena  semua  konsep  yang lain  pada  akhirnya  berpusat pada  konsep  mengenai  orang ini. Orang inilah nantinya yang akan  membawa  hak  dan  yang akan dikenai kewajiban.
Hukum berurusan dengan hak- hak  dan  kewajiban-kewajiban karena  hukum  ada  untuk melindungi hak-hak dari setiap
individu dan memaksa individu  yang  lain  memenuhi kewajibannya. Satjipto Rahardjo
menuliskan  dalam  bukunya bahwa konsep manusia dalam hukum  tidak  membedakan
antara  manusia  yang  hidup dan  orang  dalam  arti  khayal,
yaitu sebagai konstruksi
hukum. 3 Oleh  karena  itu
3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 68
hukumlah yang mewakili otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan- kepentingan  manusia  yang perlu  dilindungi  dan  diatur, maka manusia yang telah mati pun  masih  diberi  tempat dalam hukum. Sebagai contoh perlindungan hukum  terhadap janin  atau  bayi  yang  masih dalam kandungan. Begitu pula  terhadap  orang  yang sudah  meninggal,  ahli  waris dari orang yang telah meninggal  dapat  melaporkan perbuatan  pencemaran  nama baik terhadap kerabatnya tersebut.
d. Teori Hukum Positif
Hukum positif lebih  cenderung  kepada hukum  adalah  sebuah perintah sebagaimana diundangkan,  ditetapkan, positium , harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan,
yang  diinginkan.  Austin menambahkan bahwa
satu-satunya
sumber hukum  adalah  kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. 4 Jeremy Betham berpendapat bahwa manusia  akan  berbuat dengan  cara  sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan  kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan penderitaan serendah-rendahnya. 5 Disini  hukum  bertujuan untuk mengkontrol perbuatan  manusia  demi kebahagiaan bersama seluruh rakyat. Kebahagian  semua  pihak menjadi  tolak  ukur  dari keadilan hukum. Menurut John Stuart Mill, standart keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, namun demikian  keadilan  juga harus  bersumber  pada naluri manusia untuk
1 Ibid, hlm 268
2 Ibid, hlm 269
menolak  dan  membalas kerusakan  yang  diderita. Degan demikian keadilan mencakup semua persyaratan  moral  yang hakiki  bagi  kesejahteraan manusia. 6

## e. Teori Pendekatan Sosiologis
Teori  pendekatan sosiologis  melakukan  pendekatan terhadap  masyarakat  yang kurang stabil, yang mana orang sudah mulai mengeluh atas ketidakstabilan sosial. Aliran sosiologis memandang tempat manusia dalam masyarakat. Menurut pendapat dari C. Allen, sumber hukum tidak semata-mata merupakan perintah dari penguasa atau negara, namun juga berasal dari masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah bottom-up . 7 Hal ini bertujuan untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa, sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan kebutuhan- kebutuhan. 8
3 6 Ibid, hlm 271 5 Ibid, hlm 82-83
6 Ibid, hlm 298

## B. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1. Pengaturan Pencemaran Nama  Baik  Di Indonesia Saat Ini Pidana
Pengaturan  pencemaran  nama baik  dalam  sistem  hukum  pidana  di Indonesia  telah  diatur  dalam  KUHP Pasal  310-320.  Di  dalam  Pasal  310 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  seseorang  akan dianggap  bersalah  karena  melakukan tindak  pidana  pencemaran  nama  baik menurut  KUHP,  apabila  menuduhkan dengan  sengaja  kepada  orang  lain  di depan  umum  dengan  tujuan  untuk menyerang  kehormatan  atau  nama baiknya, termasuk melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau  ditempelkan.  Sedang  apabila orang  yang  dianggap  telah  melakukan pencemaran nama baik diberi
kesempatan untuk membuktikan tuduhan  atau  pernyataannya  tersebut
namun  tidak  dapat  membuktikannya, maka  orang  tersebut  akan  dianggap bersalah  karena  melakukan  fitnah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  311 ayat (1) KUHP.
Pengaturan tindak pidana pencemaran  nama  baik  sebagaimana yang  telah  diatur  dalam  KUHP menafsirkan  bahwa,  unsur  utama  dari tindak  pidana  pencemaran  nama  baik adalah adanya niat menyerang kehormatan  atau  nama  baik  seseorang agar masyarakat umum mengetahuinya,  serta  tidak  adanya unsur demi kepentingan umum dan/atau  membela  diri  di  dalamnya. Apabila suatu tindakan tidak memenuhi  unsur-unsur  tersebut,  maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pencemaran nama baik. Tindak  pidana  pencemaran  nama  baik ini  juga  merupakan  suatu  delik  aduan, dimana  seseorang  yang  mencemarkan nama  baik  orang  lain  tidak  dapat dituntut  apabila  tidak  ada  pengaduan dari  orang  yang  telah  dicemarkan nama  baiknya,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 319 KUHP.
Lahirnya  UU  ITE  Nomor  11 Tahun  2008  sebagai  sarana  yang  ikut
mengatur  media  pencemaran  nama baik,  termaktub  dalam  Pasal  27  ayat (3)  yang  menyatakan  bahwa  setiap orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik. Adapun konsekuensi yang diperoleh dari tindakan  tersebut  diatur  pula  dalam undang-undang  ini  dalam  Pasal  45 ayat  (1),  dengan  ancaman  pidana maksimal  6  (enam)  tahun  penjara dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah).
Sedangkan  dalam  ranah  hukum perdata.  Pencemaran  nama  baik  di Indonesia  juga  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer),  yaitu  pada  Pasal  1372-
1380,  sebagai  suatu  perbuatan  yang
melanggar hukum sebagaimana termaktub dalam  KUHPer Pasal  1365. Tuntunan perdata atas penghinaan atau pencemaran  nama  baik  bertujuan untuk  penggantian  kerugian  yang ditimbulkan  dari  perbuatan  tersebut dan pemulihan kehormatan serta nama
baik,  sebagaimana  yang  termaktub dalam  KUHPer  Pasal  1372.  Sedang dalam  KUHPer  Pasal  1373,  seseorang yang  nama  baiknya  diduga  telah dicemarkan  dapat  meminta  hakim memutuskan  bahwa  tindakan  tersebut juga merupakan fitnah sehingga ketentuan  yang  diterapkan  dalam KUHP  pun  akan  berbeda.  Hakim  juga dapat untuk tidak mengabulkan tuntutan  dari  seseorang  yang  diduga nama baiknya telah dicemarkan apabila  tidak  ada  maksud  penghinaan di dalam perkara yang dimaksud, yaitu hal tersebut bertujuan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri.

## 2. Pengaturan
Pencemaran Nama  Baik  Di Berbagai Negara
Pencemaran    nama    baik    di Inggris    telah    diatur    secara    khusus dalam Defamation  Act 2013  atau Undang-Undang  Pencemaran  Nama
Baik  pada  tahun 2013.  Lahirnya
Defamation Act 2013 untuk
melengkapi Defamation  Act 1996.  Di
dalam Defamation  Act 1996  sesorang akan dianggap melakukan pencemaran nama  baik  apabila  menuduh  atau memberikan  suatu statement di  muka umum mengenai seseorang atau beberapa orang sehingga menyebabkan  reputasi  orang  tersebut menjadi  rusak  dan  buruk  di  mata publik,  terlebih  apabila  hal  tersebut
dapat membuatnya kehilangan pekerjaan. 9 Pencemaran
yang dimaksud tersebut dapat berupa tulisan maupun perkataan langsung.
Di  Inggris  seseorang  yang dianggap telah melakukan pencemaran nama  baik  diberi  kesempatan  untuk melakukan  permintaan  maaf  kepada korban  dengan  membuat  pernyataan secara tertulis dan dipublikasikan serta memberikan kompensasi kepada korban  dengan  jumlah  yang  telah disepakati bersama. 10 Apabila kesepakatan untuk melakukan
permintaan  maaf  dan  memberikan kompensasi telah disetujui kedua belah pihak,  maka  korban  tidak  dapat melanjutkan  kembali  kasus  tersebut.
7 id.wikipedia.org/defamation diakses pada tanggal 28 April 2012 pada pukul 21.33 WIB 8 Article 2 Defamation  Act  of  United  Kingdom 1996
Di dalam upaya pemenuhan kesepakatan  tersebut,  pihak  yang dirugikan  dapat  meminta  pengadilan untuk membantu terwujudnya kesepakatan  itu. 11 Sedang  bila  tidak tercapainya  kesepakatan  akan  jumlah kompensasi  yang  harus  dibayarkan, maka hal tersebut akan ditentukan oleh pengadilan. 12
Australia mengatur delik pencemaran  nama  baik  secara  lebih khusus dengan
dibentuknya
Defamation  Act 2005.  Di  dalam pengaturannya, Defamation  Act 2005 merumuskan  delik  pencemaran  nama baik ke dalam ranah hukum pidana dan hukum perdata dengan katagori- katagori tertentu.
Pencemaran  nama  baik  dapat dikatagorikan  masuk  ke  dalam  ranah hukum perdata apabila tindakan tersebut  dianggap  menggangu  reputasi orang  lain. 13 Di  dalam  penyelesaian perkara tersebut, pihak yang melakukan  pencemaran  nama  baik dapat menawarkan penggantian
9 Article 2 point (2)  dan point (3) Defamation  Act of United Kingdom 1996 10 12 Article 2 point (5) Defamation  Act  of United Kingdom 1996
11 13 Article 12 Defamation Act of Australia 2005
kerugian kepada pihak yang dirugikan, berupa  pembayaran  sejumlah  uang dan/atau  permintaan  maaf  dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur  dalam Article 15, Defamation Act 2005.
Pencemaran  nama  baik  yang
masuk  ke  dalam  ranah  hukum  pidana atau criminal defamation
diklasifikasikan sebagai tindakan pencemaran  nama  baik  yang tidak hanya  mengganggu  reputasi  orang lain,  namun  juga  berdampak  terhadap komunitas  yang  lebih  luas  dan berpotensi  merusak  perdamaian  di lingkungan masyarakat. 14 Sedang menurut Section 365 dalam Defamation  Act  of  Australia  2005 , seseorang yang dikatagorikan melakukan Criminal Defamation adalah setiap orang yang
mempublikasikan  suatu  pernyataan yang  dapat  mencemarkan  nama  baik orang lain tanpa alasan yang sah, yaitu tanpa  mengetahui  benar  atau  tidaknya dan memiliki niat untuk merusak nama baik orang tersebut tanpa memperhatikan tindakan tersebut
12 14 www.efa.org.au/Issues/Cencor/defamation diakses pada 25 Maret 2012 pukul 9.56 WIB
dapat  membahayakan  orang  yang bersangkutan  atau  bahkan  pihak  lain, dapat  dipidana  maksimum  tiga  tahun penjara karena dianggap telah melakukan tindak pidana ringan.
Di  dalam  KUHP  Jepang  yang berlaku sekarang ini, tindak pencemaran  nama  baik  diatur  dalam Bab  XXXIV  Pasal  230-233.  Sama halnya  dengan  Indonesia,  Jepang  juga mengatur  penggantian  kerugian  atas tindak  pencemaran  nama  baik  dalam hukum perdata, sebagaimana termaktub  dalam  Pasal  723  dan
724Kode Sipil Jepang (KUHPer Jepang).

## 3. Pengaturan  Pencemaran  Nama
Baik  Untuk  Indonesia  Di  Masa Mendatang
Di  dalam  RUU  KUHP  tahun 2012  tersebut,  pada  dasarnya  tak  jauh berbeda dengan KUHP warisan Belanda  yang  saat  ini  dipakai.  Namun demikian,  penggunaan  sistem  kategori denda  dalam  RUU  KUHP  2012  ini berdasar  atas  pemikiran  bahwa  pidana denda  termasuk  jenis  pidana  yang relatif  lebih  sering  berubah  nilainya karena  perkembangan  nilai  mata  uang
akibat  situasi  perekonomian.  Dengan demikian,  apabila  terjadi  perubahan nilai  mata  uang,  dengan  sistem kategori  akan  lebih  mudah  dilakukan perubahan  atau  penyesuaian,  sebab yang  diubah  tidak  seluruh  ancaman pidana  denda  yang  terdapat  dalam perumusan  tindak  pidana,  melainkan cukup mengubah pasal  yang mengatur kategori  denda  dalam  Buku  Kesatu. 15
Di  dalam  RUU  KUHP  2012  bagian Penjelasan  Pasal  58  ayat  (2)  juga menyebutkan  mengenai  kewenangan hakim  untuk  menjatuhkan  pidana denda sebagai pengganti pidana penjara  yang  dibatasi,  yaitu  pembuat tindak  pidana  tetap  dijatuhi  pidana penjara  meskipun  diancam  dengan pidana tunggal apabila yang bersangkutan  pernah  dijatuhi  pidana perjara  karena  tindak  pidana  yang dilakukannya  setelah  berumur  18 (delapan  belas)  tahun.  Jadi  denda dalam  tindak  pencemaran  nama  baik yang  diatur  dalam  RUU  KUHP  2012 tidak  semata-mata  sebagai  pidana alternatif.
Berdasarkan pengaturan di
15 Penjelasan Buku Kesatu RUU KUHP 2012
beberapa negara seperti Inggris, Australia  dan  Jepang,  kedua  negara yaitu  Inggris  dan  Australia  lebih cenderung  menempatkan  pencemaran nama  baik  dalam  ranah  hukum perdata.  Namun  demikian,  Australia memiliki  katagori-katagori  tertentu sehingga pencemaran nama baik dapat dirumuskan sebagai criminal defamation atau  pencemaran  nama baik  yang  termasuk  dalam  ranah hukum pidana. Pengaturan pencemaran  nama  baik  di  Indonesia sebaiknya diatur secara khusus dengan membuat  undang-undang  pencemaran nama  baik.  Pencemarana  nama  baik dapat  diklasifikasikan  sebagaimana Australia mengatur, yaitu civil defamation (pencemaran  nama  baik sebagai  perbuatan  melawan  hukum) dan criminal defamation (pencemaran nama  baik  sebagai  tindak  pidana). Dalam  hal  pencemaran  nama  baik sebagai suatu bentuk perbuatan melawan  hukum  yang  masuk  dalam ranah perdata, maka sanksi yang dapat diberikan adalah penggantian kerugian terhadap korban dengan adanya mediasi terlebih dahulu. Namun demikian, mediasi tidak
menghilangkan  kewajiban  bagi  pelaku untuk meminta maaf kepada korban di muka  umum,  yaitu  dapat  melalui media massa maupun elektronik.
Terhadap criminal  defamation atau  pencemaran  nama  baik  yang masuk  ke  dalam  ranah  hukum  pidana, yaitu  pencemaran  nama  baik  yang menimbulkan kekacauan dan keresahan  di  masyarakat  maka  sanksi yang  diberikan  berupa  sanksi  pidana yaitu  berupa  pidana  penjara.  Hal tersebut  sesuai  dengan  pendapat  dari para  sarjana  mengenai  pengertian tindak  pidana,  yaitu  suatu  perbuatan manusia  yang  bertentangan  dengan hukum  atau  peraturan  perundang- undangan  yang  mana  berdampak  bagi kepentingan umum atau masyarakat.

## C. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Pengaturan pencemaran
nama  baik  di  Indonesia  saat ini  diatur  dalam  hukum
pidana dan penggantian kerugian  yang  ditimbulkan dari  pencemaran  nama  baik diatur dalam hukum perdata.
Namun demikian, hal tersebut dirasa kurang efektif karena justru menimbulkan  ambivalnsi  di masyarakat.  Delik  ini  justru sering digunakan pihak- pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dengan  menyerang  balik seseorang yang hendak mengungkapkan kebenaran. b. Pengaturan pencemaran nama  baik  yang  efektif  di Indonesia  seharusnya  diatur dalam  ranah  hukum  perdata dengan adanya proses mediasi  terlebih.  Terhadap pencemaran nama baik yang menyangkut kepentingan umum  atau  menimbulkan kekacauan  di  masyarakat, maka  hal  tersebut  dapat diatur  dalam  ranah  hukum pidana.
2. Saran
a. Pengaturan
tindak pencemaran nama baik dalam  ranah  hukum  pidana perlu dipertimbangkan
kembali.  Hal  ini  mengingat tujuan  dari  hukum  pidana yakni  mengatur  kepentingan umum  dan  negara  yang menitikberatkan pada pemberian  sanksi  terhadap pelaku. Sedang tindak pencemaran nama baik lebih kepada permasalahan personal yang berujung kepada permintaan maaf dan penggantian kerugian materiil dan/atau immaterial, maka dapat dipertimbangkan kembali untuk menempatkan pengaturan tindak pencemaran nama baik dalam ranah hukum perdata.
b. Pasal-pasal pencemaran
nama  baik  sering  digunakan untuk menyerang balik pihak-pihak  tertentu,  maka penting untuk dipertimbangkan dalam pembentukan undang- undang  pencemaran  nama baik  di  Indonesia.  Tujuan
dari  pembentukan  undang-
undang tersebut adalah untuk mengatur secara mendalam  mengenai  unsur- unsur  tindak  pencemaran nama  baik  sehingga  dapat mudah dipahami dan dimengerti  oleh  masyarakat dan  aparat  penegak  hukum di  Indonesia  agar  tidak terjadi  ambivalensi  terhadap tindak  pencemaran  nama baik dalam realita kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah, Andi, Seri KUHP Negara Asing:  KUHP  Jepang  Sebagai Perbandingan ,(Jakarta: PT.Ghalia Indonesia, 1987).
Rahardjo,  Satjipto, Ilmu  Hukum, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
K i t a b U n d a n
g - U n d a n g H u k u m P i d a n a ( K U H P ) K i t a b U n d a n g - U n d a n g
H u k u
m
P e r d a t
a ( K U H P e r )
D e f a m
a t i o n A c t o f
U n i t e d K i n g d o m 1 9 9 6 D e f a m a t i o n A c t o f U n i t e d
K i n g
d o m
2 0 1 3 D e f
a m a t
i o n A c t o f A u s t r a l i
a 2 0 0
5
www.efa.org.au/Issu es/Cencor/defamatio n diakses  pada  25
Maret  2012  pukul 9.56 WIB id.wikipedia.org/defa mation diakses  pada
tanggal 28 April
2012 pada pukul
21.33 WIB