## ANALISIS PENYEBAB MAHASISWA TIDAK MEMILIH PADA PEMILU 2024 DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
Khairunnisa 1) ; Arbaiyah 2) ; Sulung Tangguh Yurizon 3) ; Sutri Destemi Elsi 4)
1) khairunnisaaa050@gmail.com , Universitas Jambi
2) iyahwahab18@gmail.com , Universitas Jambi
3) sulungtangguh19@gmail.com , Universitas Jambi
4) elsi@unja.ac.id , Universitas Jambi

## Abstract
The election which was held on February 14 2024 has become something that is of interest to all groups who can vote, especially students in various regions. However, the students' high desire to be able to take part in the election could not be realized and was hindered due to several factors. Meanwhile, the participation and participation of student voters is urgently needed as agents of change to shape a better future for Indonesia. This research aims to analyze the factors that cause students not to be able to vote and to understand the root of the problem and provide solutions  to  increase  student  political  participation  in  the  upcoming  elections  in  Muaro  Jambi  Regency.  The research method used is direct observation in the field, descriptive data analysis. The results of research in the field show that there are still many students who cannot vote in the 2024 elections in Muaro Jambi Regency, the reasons  why  students  cannot vote  are  1)  delays  in  processing  voting  transfer  documents,  2)  limited  time  to  go home for students from different regions, 3 ) awareness of indifferent students. From the overall explanation above, the researcher will analyze what causes students not to vote in the 2024 election in Jambi sub-district outside the city of Muaro Jambi district.
Keywords : Whites, Students, The 2024 election

## Abstrak
Penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan pada tanggal 14 februari tahun 2024 lalu menjadi hal yang diminati oleh semua kalangan yang dapat memilih terutama mahasiswa di berbagai daerah. Namun, keinginan mahasiswa yang  tinggi  untuk  bisa  mengikuti  pemilihan  tersebut  tidak  dapat  direalisasikan  dan  terhalang  karena  beberapa faktor. Sementara itu keikutsertaan dan partisipasi pemilih mahasiswa sangat dibutuhkan sebagai agen perubahan untuk  membentuk  masa  depan  Indonesia  yang  lebih  baik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor penyebab mahasiswa tidak bisa memilih dan untuk memahami akar permasalahn serta memberikan solusi untuk meningkatkan  partisipasi  politik  mahasiswa  dalam  pemilu  mendatang  di  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Metode penelitian yang digunakan adalah observasi langsung di lapangan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan mahasiswa yang tidak bisa memilih dalam pemilu 2024 di Kabupaten Muaro Jambi, dengan alasan mahasiswa tidak bisa memilih adalah 1) keterlambatan dalam megurus surat  pindah  memilih,  2)  keterbatasan  waktu  untuk  pulang  bagi  mahasiswa  yang  beda  daerah  ,  3)  kesadaran mahasiswa yang acuh tak acuh. Dari penjelasan keseluran diatas maka peneliti akan menganalisis apa saja yang menyebabkan  mahasiswa  tidak  memilih  pada  pemilu  2024  di  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  Kabupaten  Muaro Jambi.
Kata Kunci : Golongan putih, Mahasiswa, Pemilu 2024

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemilu  merupakan  salah  satu  sarana  demokrasi  guna  mewujudkan sistem  pemerintahan  yang  berkedaulatan  rakyat  dan  telah  dilaksanakan  sebanyak  14  (empat belas) kali sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan hingga Pemilihan Umum di bulan februari tahun 2024 yang lalu. Penyelenggaraan pemilu yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 februari  yang lalu menjadi hal yang sangat diminati oleh seluruh warga negara di Indonesia pada  saat  itu  (Dedi,  2019).  Keinginan  untuk  demokrasi  yang  semakin  modern  memberikan semua tatanan dalam penyelenggaraan pemilu ikut berubah. Awalnya system demokrasi yang di  anggap  hanya  sebagai  pemilu  biasa  atau  suksesi  kepemimpinan  semata.  Namun  sekarang diharapkan benar-benar bisa menjadi aktualisasi dan manifesti kedaulatan bagi rakyat. Dealam rangka perwujud-an kedaulatan bagi rakyat tersebut maka harus di dasari pada prinsip pemilu kita yang jujur dan adil atau free and fair election .
Pada  tingkatan  pemilu  global,  diskursus  kepemiluan  menjadi  perhatian  yang  sangat krusial  di  dunia  internasional  dan  beberapa  tahun  terakhir  tidak  lagi  hanya  berfokus  pada perwujudan  free  and  fair  election  tadi  tetapi  juga  mulai  mengkampanyekan  pentingnya integritas  pemilu  (electoral  integrity).  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  menganut system demokrasi yang telah mengembangkan konsep pemilu berintegritasd pada saat sekarang telah  mewujudkannya  dalam  penyelenggaraan  pemilu  (Nasef,  2014).  Dalam  rangka terwujudnya  penyelengggaraan  pemilu  yang  mematuhi  nilai-nilai  moralk  dan  etika  sebagai manifestasi  electoral  integrity.  Maka  di  Indonesia  dibentuk  Dewan  Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang sifatnya permanen dalam undang- undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  penyelenggara  pemilihan  umum.  Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.
Pemilihan  Umum  merupakan  syarat  minimal  penyelenggaraan  sistem  demokrasi,  di mana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem itu dipilih melalui mekanisme yang  jujur,  adil,  dan  berkala.  Oleh  karena  itu,  dalam  perkembangan  sejarah  negara-negara modern, pemilu dianggap sebagai tonggak bagi tegaknya sistem demokrasi. Mengaitkan pemilu dengan  demokrasi  sebenarnya  dapat  dilihat  dalam  hubungan  dan  rumusan  yang  sederhana sehingga  ada  yang  mengatakan  bahwa  pemilu  merupakan  salah  satu  bentuk  dan  cara  yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi.
Dalam penyelenggaran pemilu  sebanyak 14 kali tentunya banyak permasalahan yang timbul yang diakibatkan efek dari penyelenggarann pemilu tersebut. Dan setiap permasalahn muncul  dari  aspek  dan  pendapat  yang  berbeda,  maka  dari  itu  kenapa  kita  butuh  mengkaji tentang penyelenggaran pemilu yang telah terjadi termasuk permasalahan golput dan banyak nya  mahasiswa  yang  tidak  bisa  memilih.  Pengkajian  ini  dilakukan  karena  penyelenggaraan pemilu  merupakan  salah  syarat  untuk  demokrasi  dan  menjadi  pembuat  keputusan  kolektif tertinggi dalam sistem pemilu (Fajrul, 1981).
Permasalahan pada penelitian ini adalah mahasiswa yang berada di sekitaran mendalo yang terbagi di beberapa tps, terutama di Tps 7 mendalo Asri, Tps 3 valencia dan tps 5 mendalo indah, mahasiswa yang  dari luar daerah bertujuan untuk  menyalurkan  hak suaranya. Namun oleh  Ketua  KPPS  di  TPS  tidak  memberikan  persetujuan,  karena  alasan  mahasiswa  itu  tidak mengurus pindah TPS, sehingga mereka tidak bisa memilih. Namun kejanggalan juga ada pada ketika  ingin  memilih  presiden  juga  tidak  bisa,  ketua  KPPS    tersebut  beralasan  yang  sama Sehingga mahasiswa yang datang ke TPS tersebut tidak bisa menyalurkan hak suara nya untuk memilih.
Permasalahan  ini  berlanjut  ketika  mahasiswa  yang  memberikan  keterangan  bahwa pemilu sebelumnya boleh memilih hanya dengan membawa KTP,  ini terjadi juga dikarenakan adanya beberapa miss komunikasi yang terjadi dan juga kebanyakan dari mayoritas mahasiswa yang datang merupakan pemilih pemula yang baru memilih pada tahun ini. Dikarenakan tidak dapat memberikan hak suara nya pada pemilu ini, Hal ini menjadi penyebab dari Kurangnya partisipasi dari masyarakat karna tidak dapat berpartisipasi pada pemilu, mahasiswa di berikan informasi  untuk  harus  mengurus  pemindahan  lokasi  pemilihan  atau  tps,  ini  juga  menjadi pelajaran atau solusi kedepannya pada pemilu tidak terjadi lagi hal yang seperti ini pada pilkada yang akan datang.
Dari  permasalahan  diatas  tentunya  untuk  kedepannya  sosialisasi  tentang  pemindahan hak  pilih  harus  disebarkan  di  semua  forum  media  sosial.  Dipermudahnya  dalam  pemilihan, terkhusus  mahasiswa  yang  merantau  dan  juga  pemberian  informasi  terkait  pemilihan  umum lebih di tingkatkan. Agar tidak terjadi lagi miss komunikasi karna kurangnya informasi yang didapatkan  oleh  mahasiswa,  dan  juga  mahasiswa  lebih  dipermudah  dalam  mengurus  terkait pemindahan lokasi tempat pemungutan suara. Bagi mahasiswa nya juga diharapkan bisa lebih
peka lagi terhadap informasi yang mungkin diberikan oleh badan penyelenggara pemilu terkait tempat pindah pilih suara dan bisa mempersiapkan data data yang dibutuhkan sebelum jangka waktu untuk pindah pilih suara berakhir.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  bisa  mempengaruhi  kendaa  mahasiswa  tidak  bisa memilih di pemilu tahun 2024. studi terdahulu yang dilakukan oleh (Elen Pitria et al., 2023) menunjukkan bahwa pemilih pemula cenderung tidak memimilih dikarenakan tidak memahami secara mendasar tentang pentingnya pemilu, dan kurangnya sosialisasi dan pengetahuan tentang politik yang sangat penting untuk pemilih pemula. Hal ini menyebabkan pemilih pemula kurang mengetahui  cara  memilih  yang  benar  dan  mengakibatkan  pemilih  pemula  merasa  lebih  baik tidak berpartisipasi didalam pemilu. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang iyalah penelitian terdahulu hanya berfokus pada pemilih pemula sedangkan penelitian saat ini berfokus kepada mahasiswa yang tidak bisa memilih yang konteks nya  dari pemilih pemula maupun pemilih yang sudah pernah memilih. perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang  juga  terdapat  pada  lokus  nya  yang  berbeda  serta  bagaimana  peran  pemilih  pemula pada  pemilu  tahun  2024  sedangkan  penelitian  saat  ini  lebih  berfokus  kepada  kendala  yang terjadi pada mahasiswa yang tidak bisa memilih.
Penelitian terdahulu lainnya yaitu dari (Rahayu  Permata, 2024) menyebutkan bahwa pemilu perlu memiliki daftar pemilih yang krusial agar bisa menunjukkan data pemutakhiran yang  valid.  hal  ini  menjadi  salah  satu    indikator  yang  bisa  menentukan  apakah  pemilu  itu berjalan dengan sukses  atau tidak. karena pemilih pemula dan pemilih muda menjadi  warna tersendiri  dalam pemilu 2024. dan juga perlu juga adanya penyampaian informasi yang efektif dari  penyelenggara  pemilu  terhadap  para  pemilih  agar  para  pemilih  lebih  mudah  dan mengetahui  secara  jelas  bagaimana  mekanisme  pemilihan  yang  baik  dan  benar.  perbedaan penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  sekarang  iyalah  pada  penelitian  terdahulu  membahas tentang  bagaimana  mekanisme  pemilihan  dari  pemilih  DPTB  dan  DPK  untuk  pemilih  yang berada  diluar  provinsi  padang  pariaman.  sedangkan  penelitian  sekarang  membahas  tentang mekanisme bagaimana mahasiswa tidak bisa memilih karena tidak mengurus DPTB DAN DPK karena pemilih berasal dari luar provinsi Jambi. penelitian terdahulu juga menberikan gambaran pengurusan pindah pilih suara sedangkan pada penelitian ini tidak dipparkan hal tersebut tetapi memparkan masalah mahasiwa yang tidak memilih karena keterlamabatan dalam mengurus hak pilih suara.
Penelitian  ketiga  terdahulu  dari  (Irawan  et  al.,  2024)  tentang  bagaimana  perspektif mahasiswa  dalam  menganalisi  tentang  pemilu  tahun  2024.  dalam  penelitian  terdahulu menyebutkan hasil survei yang dihasilkan masalah dalam pemilu terletak pada pemasangan alat pergaa kampanye dan adanya indikasi black campaign perbedaan dengan penelitian sekarang iyalah  masalah  atu  kendala  terletak  pada  mahasiswa  yang  tidak  bisa  memilih  dan  kondisi partisipasi dari mahasiswa yang dikatakan kurang.
Penelitian  ke  empat  terdahulu  dari  (Arianto,  2011)  yaitu  membahas  mengenai bagaimana masyarakat tidak bisa memilih dalama pemilu dikarenakan lemahanya sosialisasi, masyarakat  yang  tidak  mementingkan  pemilu  dan  lebih  mementingkan  kebutuhan  ekonomi, dan  sikap  apatisme  dari  masyarakat,  perbedaan  penelitian  terdahulu  ini  dengan  penelitian sekarang  terdapat  pada  objek  penelitian,  jika  pada  penelitian  terdahulu  objeknya  pada masyarakat yang tidak bisa amemilih pada pileg di Provinsi Riau maka penelitian ini objeknya ada di mahasiswa yang tidak bisa memilih dalam pemilu 2024 di Provinsi Jambi.
Faktor  lainnya  yang  menyebabkan  mahasiswa  tidak  bisa  memilih  karena  mekanisme penetapan  daftar  pemilih  dari  perspektif  hukum.  peneltian  terdahulu  dari  (Zairudin,  2021) menyebutkan bahwa penetapan DPT di arur sesuai dengan hukum penyelenggaran pemilu dan hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemilih seperti mahasiswa yang berbeda provinsi tidak bisa memilih.
Dari uraian dan penelitian terdahulu serta analisis permasalahan diatas maka penelitian ini  akan  memfokuskan  pada  mahasiswa  yang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  (golput)  dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat menggunakan hak pilihnya (Arniti, 2020). Adapun yang menjadi tujuan peneliti ialah untuk mengetahui faktor apa saja  yang  menyebabkan  mahasiswa  tidak  bisa  memilih  di  tps  terdekat  dari  tempat  tinggal mereka dan juga untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kualitas pemilu yang telah terjadi di Kecamatan  Jambi  Luar  Kota.  Dari  adanya  penelitian  ini  diharapkam;  1)  Dapat  memberikan wawasan  dan  informasi  tentang  bagaimana  kualitas  yang  ada  dalam  penyelenggaran  pemilu dan  juga  dapat  lebih  meningkatkan  kualitas  dari  sebelumnya;  2)  Dapat  menjadi  sumber referensi dan bahan bacaan bagi para pihak yang ingin mempelajari tentang pemilu dan sistem penyelenggaraan  pemilu;  3)  Dapat  memberikan  masukan  dan  rekomendasi  tentang  cara bagaimana  untuk  meningkatkan  partisipasi  keiukutsertaan  dalam  pemilu;  4)  Dapat meningkatkan kepedulian dan peran terhadap tingkat kualitas SDM dalam penyelengggaraan pemilu yang akan datang.

## KAJIAN PUSTAKA Definisi dan Konsep Pemilu
Pemilu  atau  pemilihan  umum  merupakan  suatu  proses  dimana  rakyat  memilih  wakil wakilnya untuk mendapatkan sebuah jabatan kekuasan dalam politik tertentu. Pemilu adalah salah satu pilar didalam sistem demokrasi yang dimana rakyat berhak untuk menentukan sendiri pemimpin dan wakilnya secara langsung. Prinsip demokrasi harus berlandaskan dengan prinsip pemilu yaitu luber jurdil serta berkualitas. Pemahaman tentang defenisi dan konsep pemilu ini sangat  penting  diketahui  agar  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyrakat  dalam  pemilu  dan dapat mewujudkan demokrasi yang berkualitas di indonesia dan terkhusus Kabupaten Muara Jambi.
Pemilu  memiliki  beberapa  konsep  yang  berlandaskan  fundamental,  diantaranya  :  1) kedaulatan  rakyat;  yang  dimana  rakyatlah  yang  memiliki  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu negara  dan  dengan  adanya  pemilu  menjadikan  wadah  untuk  mekanisme  untuk  mewujudkan kedaulatan  tersebut.  2)  persamaan  hak;  setiap  warga  negara  memiliki  hak  yang  sama  dalam memilih dan dipilih dalam pemilu tanpa adanya diksriminasi. 3) kebebasan ; rakyat dibebaskan dalam  memilih  wakil  rakyatnya  tanpa  adanya  intimidasi.  4)  keterbukaan  dan  transparansi  ; proses  penyelenggaraan  pemilu  harus  transparan,  terbuka  dan  diawasi  oleh  publik.  5). Akuntabilitas;  penyelenggaraan  pemilu  harus  bertanggung    jawab  atas  kinerjanya  kepada rakyat.
Kerangka  teori  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  kerangka  teori  yang  bisa memberikan acuan pada penelitian. Menurut  Arikunto (2006:107) menjelaskan bahwasanya "kerangka teoritis merupakan tempat pemberitahuan dalam menjelaskan variabel juga masalah utama  dalam  studi  tersebut.  teori  kerangka  tersebut  diperuntukkan  sebagai    contoh  terhadap pembahasan selanjutnya. Maka dari itu, penelitian akan dianggap benar apabila perangka teori tersebut disusun sedemikian rupa dengan baik.
Teori  demokrasi,  pada  teori  tersebut  menjelaskan  bahwa  pemilu  adalah  alat  penting terhadap  sistem  demokrasi  yang  diperuntukkan  dalam  menciptakan  kedaulatan  rakyat. Partisipasi  politik,  representasi,  juga  akuntabilitas  merupakan  prinsip  prinsip  pemilu berdasarkan  pada  pemilu  yang  demokratis.  Menurut  teori  demokrasi  hans  kelsen  suatu  hal esensi dari adanya demokrasi pada suatu kompromi yang menyatukan perbedaan pendapat bisa menciptakan suatu sistem pada landasan suatu negara. Maka teori kelsen tersebut meneruskan suatu  kompromi.  Adanya  teori  tersebut  kesuksesan  dan  juga  berhasilnya  dari  sistem penyelenggaraan  yang  dilakukan  bisa  saja  dapat  membina  suatu  kebebasan  dengan  adanya sistem demokrasi di Indonesia (Thalhah, 2019).
Teori  sistem  pemilu,  dimana  teori  membahas  adanya  berbagai  macam  sistem  pemilu yang digunakan di berbagai negara. Adanya  sistem pemilu distrik. Proporsional, dan campur merupakan jenis jenis sistem pemilu di suatu negara. Suatu sistem ini mempunyai kekurangan serta  kelebihannya  sendiri,  maka  sistem  politik  suatu  negara  dapat  berpengaruh  dari  adanya pilihan sistem pemilu tersebut. Dalam penyelenggaran pemilu yang sebelumnya, sistem yang digunakan  yaitu  sistem  proporsional  terbuka.  Jau  sistem  tersebut  para  pemilih  tidak  hanya memilih partai, tetapi calon yang dikehendakinya. Jadi sistem transfer suara rakyat merupakan pengertian dari sistem proporsional. Dan juga pada umumumnya sistem proporsional terbuka tersebut dapat memilih lebih dari satu calon pada satu pemilihan di daerah (Hilmawan, 2019).
Beberapa kerangka analisis yang dipakai dalam penelitian: (a) Aspek hukum: analisis peraturan dan undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu.  Memastikan dalam menaati peraturan dan undang-undang  yang dibuat. (b)  Aspek  kelembagaan:  analisis struktur  dan  kegunaan  penyelenggara  pemilu.  Memastikan  dalam  penyelenggara  pemilu memiliki independen, profesional, dan akuntabel. (c) Aspek politik: analisis situasi politik dan pengaruhnya kepada penyelenggaraan pemilu.  Memastikan pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan adil dari intervensi politik. (d) Aspek sosial: analisis partisipasi masyarakat dalam pemilu.    Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu,  terutama  kelompok  kelompok marginal.
Dari  kerangka  analisis  diatas  diduga  beberapa  aspek  menjadi  faktor  yang  bisa menyebabkan  rendahnya  keikutsertaan  mahasiswa  untuk  memilih  dalam  pemilu  yang  telah berlangsung  di  bulan  februari  lalu.  Salah  satunya  iyalah  dari  segi  aspek  hukum  tentang penyelenggaraan pemilu, akibat adanya peraturan antara pemilu tahun 2019 dan 2024 membuat mahasiswa menganggap masi berlakunya peraturan yang sama seperti pemilu pada tahun 2019. Beberapa  hal  lainnya  seperti  banyak  nya  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  mengurus  surat pindah memilih menjadi faktor yang membuat mahasiswa enggan untuk melakukannya. Selain itu  juga  diduga  adanya  informasi  yang  simpang  siur  diberikan  oleh  RT  setempat  tentang mahasiswa yang boleh memilih di tps tanpa perlu mengurus surat pindah pemilih. Dan ternyata juga  keterbatasan  jarak  dan  waktu  untuk  mengurus  surat  pindah  memilih  menjadi  hambatan tersendiri  bagi  mahasiwa  untuk  bisa  memilih,  dikarenakan  mayoritas  mahasiswa  dio  daerah kecamatan jambi luar kota ini merupakan mahasiwa yang merantau.

## METODE
Penulisan  penelitian  ini  menggunakan  gaya  penelitian  kualitatif  yang  berpusat  pada hasil wawancara  dan observasi yang dilakukan di 3 tps yang telah di teliti yaitu Tps 7 Mendalo Asri, Tps 3 Valencia dan Tps 5 Mendalo Indah. Prosedur penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif,  menurut  moleong  (2018)  penelitian  kualitatif  akan  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata  baik  lisan  maupun  tulisan  yang  menjadi  obyek  atau  responden  pada  penelitian. Melalui  pendekatan  ini  diharapkan  dapat  mengumpulkan  realita  di  lapangan  yang  dilakukan melalui  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi  langsung  yang  kami  lakukan.  Menurut whithney penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mencari data dan fakta dengan intervensi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi,gambaran maupun lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  penelitian  yang  kami  kaji  dan dihubungkan  dengan  fenomena-fenomena  yang  terjadi  di  lapangan.  Teknik  penelitian  ini menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung yang dilakukan di 3 Tps yang kami teliti (Hafsiah Yakin, 2023).
Tujuan  penelitian  kualitatif  ini  bukan  selalu  mencari  sebab  akibat  tetapi  tujuan  dari metode  penelitian  ini  adalah  lebih  berupaya  memahami  situasi  yang  kami  lakukan  ketika  di lapangan. Hasil yang kami peroleh dari penelitian deskriptif dengan pengumpulan data secara wawancara  dan  observasi  adalah  memberikan  kami  gambaran  dan  jawaban  bahwasanya
terdapat berbagai kendala dan masalah yang ditimbulkan dari pemilu bulan februari yang lalu. Dan data yang kami dapatkan itu selanjutnya akan kami analisis dengan penambahan data data sekunder dari berbagai jurnal, E-book atau berita maupun ensiklopedia yang bisa menguatkan data primer yang didapatkan dari hasil penelitian langsung di lapangan (Arniti, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah menunjukkan bahwa benar terdapat beberapa kendala mahasiswa yang terhambat untuk melakukan pemilihan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) sekitar Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah:

## Keterlambatan Dalam Mengurus Surat Pindah Memilih
Regulasi pemilu saat ini belum memberikan informasi rinci mengenai setiap kategori pemilih,  cara  mereka  memilih,  bagaimana  informasi  pemilu  disebarkan,  dan  lain-lain. Berdasarkan  peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  pemilih  dalam  pemilu  tetap  diatur secara umum dan metode sosialisasi tetap umum. Seiring dengan perkembangan masyarakat, masih  banyak  pemilih  yang  belum  menerima  informasi  terkait  pemilu  atau  bahkan menggunakan hak pilihnya hanya karena tidak berada di tempat tinggalnya. Oleh karena itu, peraturan  pemilu  harusnya  mengatur  mengenai  kategori  pemilih,  termasuk  pengaturan mengenai  kategori  pemilih  berkebutuhan  khusus,  yang  harus  diatur  dalam  peraturan  KPU. Pemilih berkebutuhan khusus tidak dapat menggunakan hak pilihnya tanpa layanan khusus dari KPU. Kategori  pemilih berkebutuhan khusus  dapat  dibedakan menjadi  beberapa jenis.  Yang pertama  adalah  pemilih  rawat  inap.  Kategori  ini  mencakup  pemilih  khusus.  Sebab,  mereka dibatasi atas kondisinya dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS atau pemilu prosedur. Kedua, adanya kategori pemilih yang terlalu sibuk sehingga tidak bisa datang ke TPS pada hari pemilu. Contoh pemilih dalam kategori ini antara lain jurnalis, pekerja rumah sakit, dan lain- lain. Ketiga, adanya pemilih penyandang disabilitas, seperti tunanetra, yang sangat memerlukan perhatian khusus dari penyelenggara. Kategori keempat adalah pemilih asing yang tidak dapat pulang  ke  kampung  halamannya  pada  hari  pemungutan  suara  karena  alasan  pekerjaan  atau lainnya (Wahab, 2014).
Tidak  semua  kategori  pemilih  berkebutuhan  khusus  di  atas  diatur  secara  rinci  dalam peraturan perundang-undangan. Kategorinya hanya ada dua, yaitu penyandang disabilitas dan pemilih rumah sakit, yang diatur dalam ketentuan tersendiri dalam Peraturan KPU. Sedangkan mengenai kategori pemilih dimana mereka tidak berada di TPS pada saat pencoblosan karena ada urusan pekerjaan, dan pemilih kategori mahasiswa serta kategori pemilih perantauan tidak diatur secara khusus dalam Peraturan KPU.
Mahasiswa  yang  dalam  keseharian  nya  disibukkan  dengan  aktivitas  akademik  di kampus  maupun  non  akademik,  ditambah  dengan  organisasi  yang  di  ikuti  oleh  mahasiswa, menjadi suatu hal yang dapat membuat mahasiswa menngalami keterlambatan dalam mengurus surat  pindah  memilih.  Mahasiswa  dalam  hal  ini  mengalami  keterlambatan  juga  dikarenakan informasi yang didapatkan kurang. Dari beberapa wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa mereka (mahasiswa) tidak tau terkait mekanisme dalam pemindahan surat pindah memilih ini, mereka juga mengalami kesulitan dalam mengurus surat pindah memilih yang juga disebabkan oleh  beberapa  mekanisme  yang  dirasa  ribet,  oleh  karena  itu  mahasiswa  menjadi  terlambat dalam  mengurus  surat  pindah  memilih.  Tentunya  penyelenggara  pemilu  penting  untuk mecermati bagaimana menghadapi persoalan ini dan bagaimana pola sosialisasi yang dilakukan pada  setiap  pemilih  pemilu  agar  semua  kategori  pemilih  dalam  pemilu  bisa  mendapatkan informasi pemilu secara utuh dan paham akan mekanisme nya sehingga tidak mengabaikan hak suaranya pada pemilihan.

## Keterbatasan Waktu
Terdapat  beberapa  kriteria  dalam  mengurus  surat  memilih  dapat  mengurus  surat pemindahan apabila pada kondisi tertentu salah satunya adalah pindah domisili atau bekerja di luar domisili. Namun pada kasus ini mahasiswa sebagai perantau yang berada di luar domisili mereka, yang tidak dapat mengurus surat ini termasuk kedalam kriteria tersebut. Mereka dapat mengurus surat pindah pilih sebelum paling lambat H-30 waktu yang diberikan. Waktu yang diberikan dengan kurun waktu sebulan ini, bagi mahasiswa dirasa sebentar, karna ada proses panjang  dalam  mengurus  berkas-berkas  dan  lain  sebagainya,  ditambah  dalam  pengurusan berkas terkadang ditemukan hambatan yaitu proses yang lambat dari pihak birokrasi sehingga waktu  dihabiskan  untuk  mempersiapkan  dokumen  sehingga  mahasiswa  batal  dan  terlambat dalam pengurusan surat pindah memilih untuk pemilu.
Pada  pelaksanaan  pemilihan  umum  hampir  tidak  ada  cukup  waktu  untuk  pulang kampung  menggunakan  hak  pilihnya.  Hal  ini  tentunya  menjadi  tugas  penyelenggara  untuk memberikan solusi terbaik bagi setiap kategori pemilih untuk bisa mendapatkan hak pilihnya dimanapun berada tanpa terkecuali. Mahasiswa rantauan adalah termasuk salah satu kategori pemilih.  Tentu  tidak  semua  dari  mereka  bisa  menyempatkan  diri  untuk  pulang  kampung menggunakan hak pilihnya, karena dinilai tidak cukup waktu melakukan hal tersebut dimana jarak  antara  domisili  dengan  tempat  tempat  mereka  merantau  ataupun  berkuliah  beragam jauhnya dan tidak mungkin ditempuh dalam waktu singkat. Segmentasi ini jelas memerlukan pelayanan ekstra dari penyelenggara.  Salah satu pelayanan khusus yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu dengan mengadakan pendataan bagi pemilih perantauan.

## Kurangnya Kesadaran Mahasiswa
Kesediaan  seorang  calon  pemilih  dalam  menggunakan  hak  pilihnya  ditentukan  oleh faktor internal dan eksternal yang berbeda. Faktor internal dipengaruhi oleh kesadaran pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, sedangkan faktor dari luar dipengaruhi oleh faktor visi dan misi calon kontestan pada pemilihan, program, kinerja pada pemilihan. Pengaruh dari kandidat, latar  belakang  kandidat,  dan    orang  lain  atau  misalnya  pemilih  yang  lebih  tua  (Arumsari Nugraheni, 2018).
Kurangnya  simpati  dari  mahasiswa  ataupun  kesadaran  mandiri  dari  mahasiwa  itu sendiri,  membuat  menjadi  suatu  kendala  yang  menghambat  mahasiswa  untuk  dapat menggunakan hak pilih nya. Dari beberapa kelompok mahasiswa ditemukan mahasiswa yang mereka  tidak  terlalu  memperhatikan  dan  terkesan  cuek  dengan  adanya  pemilu  ini,  sehingga mereka tidak peduli untuk mengurus surat pindah memilih yang menjadi syarat untuk memilih di  daerah  yg  bukan  domisili  atau  terdaftar  pada  Daftar  Pemilih  Tetap  (  DPT)  di  daerah  asal mahasiswa  masing  masing.  Mahasiswa  yang  tidak  peduli  ini  pada  akhirnya  tidak  dapat  lagi mengurus  surat  pindah  sehingga  mereka  tidak  diperbolehkan  untuk  memilih,  karna  mereka tidak  memiliki  persyaratan  yang  sudah  diinformasikan  oleh  penyelenggara  pemilu  akibat kurangnya kesadaran itu sendiri dari mahasiswa. Kesadaran pemilih dalam menggunakan hak pilihnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan politiknya. Pengetahuan mahasiswa tentang pentingnya pengurusan dokumen pindahan memang sangat kurang. Hal ini disebabkan  kurangnya  sosialisasi  mengenai  mekanisme  tersebut  baik  dari  KPU  maupun lembaga  terkait lainnya (Arumsari  Nugraheni, 2018).
Kurangnya kedaran dari mahasiswa tersebut tentu mengacu pada rendahnya partisipasi dalam pemilu. Tak hanya mahasiswa bahkan dari kalangan masyarakat lain pun banyak yang minim  akan  pengetahuan  maupun  informasi  tentang  pemilu.  Situasi  seperti  ini  harus  segera diantisipasi  oleh  penyelenggara  pemilu.  Dalam  hal  ini,  KPU  berperan  penting  untuk meningkatkan  kesadaran  mahasiswa  ataupun  bisa  dikatakan  sebagai  pemilih  pemula  dengan memberikan  pemahaman  tentang  pentingnya  partisipasi  dalam  pemilu  melalui  sosialisasi.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.5, 2024
Sehingga bisa mengembalikan peran mahasiswa sebagai agen of change merupakan salah satu bagian penting dalam pemilu.

## Miss Komunikasi Antara Rt dan Pengawas Tps
Dalam informasi yang didapatkan disaat mengadakan observasi kelapangan ditemukan suatu fakta  bahwa  mahasiswa  di  TPS  5  Mendalo  asri  ini  mendapatkan  informasi  dari  ketua  RT setempat yang memberikan informasi berupa mereka mahasiswa diperbolehkan untuk memilih hanya  dengan  membawa  ktp.  Karena  pernyataan  tersebut  mahasiswa  datang  untuk  memilih namun  disaat  hari  pemilihan,  mahasiswa  malah  tidak  mendapatkan  akses  dari  pihak penyelenggara pemilu (KPPS) yang mengharuskan untuk mengurus surat pindah memilih dulu sebelum bisa dapat untuk melakukan pemilihan. Hal ini tentu adanya miss komunikasi antara RT dan penyelenggara pemilu ini sehingga berdampak ke mahasiswa yang mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan miss komunikasi tersebut.
Berikut adalah data jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi
Tabel 1. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
TPS 001 TPS 002 TPS 003 TPS 004 TPS 005 TPS
006 TPS 007 TPS 008 TPS 009 TPS 010 TPS 011 TPS 012 TPS 013 Jumlah Akhir LK 4 12 6 4 0 1 5 3 7 2 5 2 2 53 PR 9 4 7 5 9 7 5 8 8 7 4 3 9 85 JML 13 16 13 9 9 8 10 11 15 9 9 5 11 138 Data diolah oleh penulis berdasarkan sumber dari sirekap KPU (2024)
Keterangan:
LK = Laki-laki PR = Perempuan JML = Jumlah
Berdasarkan  data  di  atas  terlihat  jelas  jumlah  akhir  pada  DPTb  adalah  138  pemilih. Penulis  melakukan  observasi  langsung  pada  3  tempat  tps  yaitu  tps  7  Mendalo  Asri,  tps  3 Valencia, dan tps  5 Mendalo  Indah. Dari  data diatas terlihat  jelas bahwasanya jumlah  daftar pemilih tambahan sangatlah sedikit sedangkan jumlah mahasiswa yang merantau di Kecamatan Jambi Luar Kota bisa dikatakan banyak. Berdasarkan data yang diambil dari badan Akademik dan  Kemahasiswaan  Unja  terdapat  sebanyak  30.515  mahasiswa  secara  keseluruhan  dari domisili dalam dan luar Provinsi Jambi yang aktif dan sedang berkuliah di Jambi (Rua et al., 2023).  Dari  jumlah  tersebut  bukan  tidak  mungkin  setengah  dari  jumlah  itu  berasal  dari  luar Provinsi Jambi.

## Kualitas Regulasi Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu
Kualitas pemilu dilihat dari perlindungan dan perhormatan pada keleluasan masyarakat di  suatu  negara  dalam  menggunakan  hak-hak  politik.  Intimidasi,  diskriminasi  bahkan  untuk memperoleh  informasi  alternatif  merupakan  hal  yang  termasuk  ke  dalam  keleluasan  warga negara tersebut. Dari hasil observasi kami ditempat, kami  mengunjungi TPS yang digunakan, regulasi pemilu tersebut masi terdapat kekurangan seperti KPPS memiliki kendala yaitu mereka tidak tepat waktu dalam melaksanakan persiapan, informasi yang simpang siur Antara RT dan pengawas TPS membuat  mahasiswa tidak bisa memilih. Namun  terlepas  dari kendala diatas regulasi pemilunya sudah sesuai dngan aturan KPU

## Independensi Lembaga Penyelenggaraan Pemilu
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Pemilihan Umum mengatakan, bahwa penyelenggara pemilu merupakan lembaga menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, serta adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  yang  menjadi  satu  kesatuan  kegunaan  penyelenggara  pemilu.  Bentuk  tidak  adanya integritas dalam menyelenggarakan pemilu  merupakan dinamika yang terlihat  pada lembaga penyelenggaran pemilu sekarang ini.

## Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilu
Pada tahun sekarang dinilai sangat tinggi dimana angka golput/tidak memilih dilakukan oleh masyarakat, maka dari itu angka partisipasi masyarakat di TPS tps 7 Mendalo Asri, tps 3 Valencia, dan tps 5 Mendalo Indah dipantau itu cukup meningkat. Tetapi, dengan melakukan wawancara singkat kami terhadap KPPS saat itu menyatakan dimana beberapa memilih sedang berada diluar kota sehingga itu alasan pemilih yang berada di luar kota tersebut tergolong golput dan  mereka  tidak  menggunakan  hak  pilihnya.  Dan  juga  kendala  partisipasi  mahasiswa  luar domisili Provinsi Jambi yang tidak bisa ikut dalam memilih.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penyebab mahasiswa tidak  memilih  saat  pemilu  2024  di  Kecamtan  Jambi  Luar  Kota,  Kabupaten  Muaro  Jambi dikarenakan  beberapa  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  diantaranya  adalah  karena keterlambatan  dalam  mengurus  surat  pindah  memilih,  keterbatasan  waktu,  kurangnya kesadaran  mahasiswa  itu  sendiri  dan  miss  komunikasi  ataupun  informasi  yang  simpang  siur Antara mahasiswa, rt, dan penyelenggara pemilu.  Antisipasi dari faktor penghambat pemilih dalam  menggunakan  hak  pilih  seharusnya  dapat  dilakukan  sebelum  tahapan  pemilu berlangsung. Tentunya penyelenggara pemilu penting untuk mecermati bagaimana menghadapi persoalan ini dan bagaimana pola sosialisasi yang dilakukan pada setiap pemilih pemilu agar semua  kategori  pemilih  dalam  pemilu  bisa  mendapatkan  informasi  pemilu  secara  utuh  dan paham akan mekanisme nya sehingga tidak mengabaikan hak suaranya pada pemilihan.

## Saran
Dalam  hal  ini  diharapkan  kedepannya  semua  kategori  pemilih,  tak  hanya  mahasiswa untuk penting memperhatikan hak memilih dalam pemilu. Faktor-faktor penghambat pemilih untuk memilih tentunya harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu. Agar tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu terus meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arianto, B. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu, dalam Jurnal Ilmu Poitik Dan Pemerintahan. Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 51–60. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/35528032/JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN- BARU-KOREKSI-last_57_66-libre.pdf?1415767400=response-content- disposition=inline%3B+filename%3Djurnal_politik.pdfExpires=1679751633Signatu re=aqC0CP4D5Fp0zo98CqxYqnzsaOGRUkf2DlJnyzp
Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar.
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (2), 329. https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496
Arumsari, E. Y. L.,  Nugraheni. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang Di Kota Semarang. Integralistik , 396 (2), 63–72. Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. Jurnal MODERAT , 5 (3), 213– 226.
Elen Pitria, Della Utari, Yesi Marseta, Moneka Tiara Sari,  Rizky Ayomi Pangestu. (2023). Peran  Pemilih  Pemula  dalam  Pemilu  2024. KREATIF:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat Nusantara , 3 (3), 210–218. https://doi.org/10.55606/kreatif.v3i3.2105 Fajrul. (1981). Sumber Daya Alam. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9).
Hafsiah  Yakin,  I.  (2023).  Penelitian  Kualitatif :  Metode  Penelitian  Kualitatif. Jurnal EQUILIBRIUM , 5 (January), 1–7.
Hilmawan, H. (2019). Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia. Jurnal Aspirasi , 9 (2), 104–111. Irawan, F., Yuridis,  Mahasiswa, P. (2024). Analisis pelaksanaan pemilu 2024 ditinjau dari aspek yuridis dan perspektif mahasiswa . 4 (4), 599–613. Nasef,  M.  I.  (2014).  4593-Article  Text-5802-7086-10-20160511. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM , 3 (Studi  Kritis  Mengenai  Kewenangan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia M.), 378–401.
Rahayu, Z. R.,  Permata, R. (2024). URGENSI PENGAWASAN DALAM PENYUSUNAN DPTb  DAN  DPK  MENGAHADAPI  PEMILU  2024  DI  BAWASLU  PADANG PARIAMAN. Puan Indonesia , 5 (2), 289–296. https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.188 Rua,  E.,  Selamet,  ;,    Jaya,  R. ;  (2023).  Tingkat  kesejahteraan  pedagang  usaha  mikro  di lingkungan. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah , 12 (1), 2303–1255. Thalhah, H. (2019). Teori Demokrasi dalam Wacanaketata Negaraan. Hukum , 3 (Kajian teori hans kelsen), 413–422.
Wahab,  D.  R.  (2014). Pekerja  Tambang  Pada  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun 2014 .
Zairudin,  A.  (2021).  Mekanisme  Penetapan  Daftar  Pemilih  dalam  Perspektif  Hukum. Legal Studies Journal , 1 (7), 18–36.