Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)

## ANALISIS PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDGs KABUPATEN MOJOKERTO
Markus Patiung markuspatiung@uwks.ac.id Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Judul  Penelitian  ini  Analisis  Permasalahan,  Isu  Strategis  Dan  Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten  Mojokerto  yang  merupakan  program  pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan  tenggat  waktu  yang  ditentukan.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  untuk melakukan  identifikasi  dan  mengintegrasikan  target  dan  indikator SDGs ke  dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Hasil  penelitian  ini  berupa  penentuan  arah  kebijakan  selama  5  tahun  dan pelaksanaan  pemantauan/evaluasi  pembangunan  SDGs  Kabupaten  Mojokerto, kebijakan  tersebut  antara  lain:  Meningkatkan  pembangunan  infrastruktur  dan penguatan perekonomian masyarakat untuk menciptakan Kabupaten Mojokerto yang mandiri  dan  bermartabat  (2017),  Peningkatan  kualitas  masyarakat  Kabupaten Mojokerto  melalui  pembangunan  infrastruktur  untuk  mewujudkan  pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  mandiri  dan  bermartabat  (2018), Pemerataan  pembangunan  infrastruktur  untuk  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi yang  berkualitas  dan  berdaya  saing  (2019),  Pengembangan  kapasitas  SDM  dalam rangka  peningkatan  pelayanan    publik  kemudahan  usaha  dan  stimulasi  penguatan sektor  potensial  untuk  pertumbuhan  berkualitas  dan  berdaya  saing  (2020), Mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  dan  berkelanjutan  (2021). Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian Sustainable  Development  Goals ( SDGs )  dari  waktu  ke  waktu.  Sebagai bagian  integral  dari  siklus  pelaksanaan  pencapaian  yang  dimulai  dari  penyusunan Rencana  Aksi  pada  tingkat  nasional  maupun  daerah,  pemantauan  dan  evaluasi program  dan  kegiatan  dilaksanakan  untuk  setiap  pemangku  kepentingan  yang melaksanakan SDGs .
Kata kunci : Kebijakan, SDGs , Infrastuktur, SDM.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)  atau  yang  disebut  juga Sus- tainable  Development  Goals ( SDGs )  merupakan  sebuah  program  pem-bangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat  17 tujuan ( goals ) dengan 169 target  yang terukur  dengan  tenggat  waktu  yang  diten-tukan. SDGs adalah  agenda  pembangunan
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
dunia  yang  bertujuan  untuk  kesejahteraan  manusia  dan  planet  bumi. SDGs ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan perogram sebelumnya yaitu MDGs  ( Millennium  Development  Goals )  sebagai  tujuan  pembangunan  bersama sampai  tahun  2030  yang  disepakati  oleh  banyak  negara  dalam  forum  resolusi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  Jadi  kerangka  pembangunan  yang  berkaitan dengan  perubahan  situasi  dunia  yang  sebelumnya  menggunakan  konsep  MGDs sekarang diganti dengan SDGs . SDGs merupakan  hasil dari proses  yang  bersifat partisipatif, trans-paran, dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan dan masyarakat selama 3 tahun lamanya. SDGs akan  mewakili  sebuah  kesepakatan  yang  belum  pernah  ada sebelumnya  yang  terkait  denganprioritas-prioritas  pembangunan  berkelanjutan  di antara 193 Negara Anggota.
Seperti  yang  telah  diutarakan  sebelumnya, SDGs ( Sustainable  Deve-lopment Goals ) mempunyai tujuan dan target seperti yang dimaksud diatas, dimana tujuan dan target-target  dari SDGs ini  bersifat  global  serta  dapat  diaplikasikan  secara  universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pem- bangunan  yang  berbeda  dan  menghormati  kebijakan  serta  prioritas  nasional.  Tujuan dan  target SDGs tidaklah  berdiri sendiri, perlu adanya  implementasi  yang dilakukan secara terpadu.
Upaya pencapaian target TPB/ SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang  memerlukan  sinergi  kebijakan  perencanaan  di  tingkat  nasional  dan  di  tingkat provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Target-target  TPB/ SDGs di  tingkat  nasional  telah sejalan dengan Rencana Pem-bangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019  dalam  bentuk  program,  kegiatan  dan  indikator  yang  terukur  serta  indikasi dukungan pembiayaannya.
TPB/ SDGs merupakan  penyempurnaan  dari  Tujuan  Pembangunan  Milenium ( Millennium Development Goals / MDGs ) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih  banyak  negara  baik  negara  maju  maupun  berkembang,  memperluas  sumber pendanaan,  menekankan  pada  hak  asasi  manusia,  inklusif  dengan  pelibatan Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas)  dan  media,  Filantropi  dan  Pelaku  Usaha,  serta Akademisi dan Pakar.
Pemerintah  Indonesia  telah  berhasil  mencapai  sebagian  besar  target  MDGs yaitu  49  dari  67  indikator  MDGs,  namun  demikian  masih  ter-dapat  beberapa indikator  yang  harus  dilanjutkan  dalam  pelaksanaan  TPB/ SDGs .  Beberapa  indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis  kemiskinan  nasional,  peningkatan  konsumsi  minimum  di  bawah  1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.
Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/ SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga,  Ormas  dan  Media,  Filantropi  dan  Pelaku  Usaha  serta Akademisi dan Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/ SDGs sebagai acuan  bagi  seluruh  pemangku  kepentingan  baik  di  tingkat  nasional  (Rencana  Aksi
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
Nasional/RAN)  maupun  di  tingkat  daerah  (Rencana  Aksi  Daerah/RAD).  Renaksi TPB/ SDGs adalah  dokumen  rencana  kerja  5  (lima)  tahunan  untuk  pelaksanaan berbagai  kegiatan  yang  secara  langsung  dan  tidak  langsung  mendukung  pencapaian target nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/ SDGs .
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan bahwa SDGs atau dalam peraturan ini disebut sebagai Tujuan Pembangunan Berke-lanjutan (TPB) menatakan bahwa RAN (Rencana Aksi Nasional) SDGs / TPB harus sudah ditetapkan 6 bulan setelah Perpres berlaku  (10  Januari  2018)  sedangkan  untuk  Pemerintah  Provinsi  harus  sudah menetapkan RAD (Rencana Aksi Daerah) SDGs /TPB paling lambat 12 bulan setelah Perpres berlaku (10 Juli 2018).
Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pemetaan dan integrasi target serta indikator  TPB/ SDGs ke  dalam  agenda  pembangunan  RPJMD.  Peran  bagi  daerah yang  sedang  melaksanakan  RPJMD  adalah  membuat  pemetaan  target  dan  indikator TPB/ SDGs yang  telah  ada  dalam  RPJMD  dan  melakukan  pemutakhiran  target  dan indikator TPB/ SDGs ke dalam RKPD. Sedangkan bagi daerah yang sedang dan akan menyusun  RPJMD  berperan  dengan  mengintegrasikan  tujuan,  target  dan  indikator TPB/ SDGs ke dalam RPJMD. Daerah juga diharap-kan mengalokasikan program dan anggaran pembangunan daerah selaras dengan TPB/ SDGs .
Berkaitan  dengan  kewajiban  daerah  dalam  mengintegrasikan  TPB/ SDGs dalam  agenda  pembangunan  daerah,  maka  Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  yang dalam  masa  menjalankan  RPJMD  tahun  2016-2021  dan  tengah  merancang  review RPJMD  tersebut  pada  tahun  2019  ini,  perlu  untuk  melakukan  pemetaan  target  dan indikator  TPB/ SDGs yang  telah  ada  dalam  RPJMD  awal  (tahun  2016-2021)  dan melakukan  pemutakhiran  target  dan  indikator  TPB/ SDGs serta  mengintegrasikan target  dan  indikator  TPB/ SDGs ke  dalam  Perubahan  RPJMD  tahun  2016-2021. Selanjutnya identifikasi/pemetaan dan inte-grasi tersebut diwujudkan dalam kegiatan penyusunan RAD TPB/ SDGs Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2021.
Tujuan dan Target SDGs .
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development  Goals ( SDGs )  adalah  pembangunan  yang  menjaga  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi masyarakat  secara  berkesinambungan,  pem-bangunan  yang  menjaga  keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta  pem-bangunan  yang  menjamin  keadilan  dan  terlaksananya  tata  kelola  yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penyusunan  RAD- SDGs (Rencana  Aksi  Daerah  - Sustainable  Development Goals )  Kabupaten  Mojokerto  Tahun  2019-2021  dimaksudkan  untuk  melakukan identifikasi  dan  mengintegrasikan  target  dan  indikator SDGs ke  dalam  dokumen perencanaan pembangunan.
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
Tujuan  dari SDGs ( Sustainable  Development  Goals )  yang  dikutip  dari lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, antara lain sebagai berikut:
a. Tujuan 1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
b. Tujuan 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
c. Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk semua usia.
d. Tujuan 4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
e. Tujuan 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
f. Tujuan 6 Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
g. Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
h. Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
i. Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
j. Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
k. Tujuan 11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
l. Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
m. Tujuan 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
n. Tujuan 14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
o. Tujuan 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
p. Tujuan 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses kadilan untuk semua, dan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
q. Tujuan 17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
Untuk  selanjutnya  ke  tujuh  belas  tujuan  pembanbangunan  berkelanjutan  / Sustainable  Development  Goals di  atas  dikelompokkan  sebagai  4  (empat)  pilar pembangunan berlanjutan yaitu:
1. Pilar  pembangunan  sosial;  terdiri  dari  tujuan  1,  tujuan  2,  tujuan  3,  tujuan  4, dan tujuan 5;
2. Pilar  pembangunan  ekonomi;  terdiri  dari  tujuan  7, tujuan  8,  tujuan  9,  tujuan 10, dan tujuan 17;
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
3. Pilar  pembangunan  lingkungan;  terdiri  dari  tujuan  6,  tujuan  11,  tujuan  12, tujuan 13, tujuan 14, dan tujuan 15; dan
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola, yaitu tujuan 16.

## TINJAUAN PUSTAKA Komitmen Pencapaian SDGs
Indonesia  tidak  hanya  berkomitmen  melaksanakan,  namun  bertekad  menjadi pelopor  ( pioneer )  dan  teladan  ( role  model )  dunia  pelaksanaan  TPB  (Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan)  / SDGs dalam  upaya  trans-formasi  peradaban  global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berke-lanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan  bebas  dan  aktif  di  kancah  dunia.  Hal  ini  mengingat  bahwa  pelaksanaan pencapaian  TPB/ SDGs tidak  hanya  sangat  penting  bagi  rakyat  Indonesia  yang terefleksi  dari  sinergitas  antara  Nawacita  dengan SDGs ,  namun  juga  merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global.
Lebih  lanjut,  TPB/ SDGs juga  menjadi  instrumen  untuk  peningkatan  Kerja sama  Selatan-Selatan  dan Triangular sebagai  perwujudan  Indonesia  yang  telah termasuk  dalam  kategori lower-middle  income  country atau  negara  berpenghasilan menengah  bawah.  Komitmen  tersebut  diwujudkan  dengan  ditetapkannya  Peraturan Presiden  Nomor  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2017  tersebut  menegaskan  bahwa Presiden  Republik  Indonesia  memimpin  sendiri  pelaksanaan  TPB/ SDGs sebagai Ketua  Dewan  Pengarah  dan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala BAPPENAS ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana.
Dalam  Sidang  Kabinet  bulan  Desember  2015,  Presiden  RI  mengarahkan untuk  mengoptimalkan  peran  koordinasi  Kementerian  PPN/BAPPENAS  dengan melibatkan  semua  pihak  (pemerintah,  parlemen,  ormas  dan  media,  filantropi  dan bisnis,  pakar  dan  akademisi)  untuk  bersinergi  sesuai  peran,  fungsi  dan  kemampuan para  pihak,  serta  menggunakan  kelembagaan  yang  ada  agar  dapat  langsung  bekerja, baik  secara  strategis  maupun  operasional.  Kementerian  PPN/BAPPENAS  akan mengkoordinasikan  penyusunan  Peta  Jalan  TPB/ SDGs sebagai  dokumen  tahapan strategi  pelaksanaan  pencapaian  TPB/ SDGs untuk  tahun  2016-2030,  penyusunan Rencana  Aksi  Nasional  TPB/ SDGs yang  merupakan  dokumen  lima  tahunan  dari pelaksanaan  kegiatan,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  dan  memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan TPB/ SDGs di tingkat daerah.
Perpres  Nomor  59  Tahun  2017  memandatkan  penyusunan  Rencana  Aksi Nasional  diselesaikan  dalam  kurun  waktu  enam  bulan  semenjak  Perpres  disahkan, dan  penyusunan  Rencana  Aksi  Daerah  serta  Peta  Jalan  diselesaikan  dalam  kurun waktu satu tahun.
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)

## Prinsip-Prinsip Pelaksanaan SDGs .
Beranjak  dari  pengalaman  semua  negara  dalam  melaksanakan  penca-paian target-target  MDGs  yang  belum  optimal,  disepakati  perlunya  penyempurnaan paradigma  untuk  kelanjutan  MDGs  menjadi  TPB/ SDGs .  TPB/ SDGs dilaksanakan dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip  pem-bangunan  yang  universal,  tidak  hanya dilaksanakan  oleh  negarakurang  berkembang  dan  negara  berkembang,  namun  juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia.
TPB/ SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan  lingkungan  yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan  memerlukan  keterlibatan  aktif  dari  dimensi  pembangunan  lainnya. TPB/ SDGs juga  merupakan  aksi  dan  katalis  global  untuk  kemitraan  internasional dalam  pencapaian  pembangunan  berkelanjutan.  TPB/ SDGs menekankan  pentingnya pe-menuhan  hak  asasi  manusia  dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan. Pelaksanaannya  harus  mampu  memberi  manfaat  kepada  semua  orang,  khususnya kelompok rentan dan disabilitas.
Prinsip  ini  dikenal  dengan  istilah  " No  one  left  behind "  atau  “Tidak  ada seorangpun  yang  Tertinggal”.  Untuk  melaksanakan  TPB/ SDGs ,  Indonesia menjalankan  prinsip  inklusif  dengan  melibatkan  4 platform partisipasi  yang  terdiri atas  Pemerintah  dan  Parlemen,  Akademisi  dan  Pakar,  Filantropi  dan  Pelaku  Usaha, Organisasi  Masyarakat  Sipil  dan  Media  dengan  fokus  pada  kelompok  rentan  dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda.
Setiap platform ini  memiliki  peran  masing-masing,  namun  saling  ter-kait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan  dan  peraturan,  memformulasikan  peren-canaan  dan  alokasi  anggaran, melaksanakan,  memonitor,  meng-evaluasi  dan  melaporkan  hasil  pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelak-sanaan  dan  pemantauan  TPB/ SDGs .  Organisasi  masyarakat  sipil  dan  media berperan  untuk  mendiseminasikan  dan  melakukan  advokasi  tentang  TPB/ SDGs , membangun kesadaran  masyarakat, memfasilitasi  program dan pelaksanaannya serta turut  serta  dalam  pemantauan  dan  evaluasi.  Filantropi  dan  pelaku  usaha,  berperan untuk  melakukan  advokasi  di  antara  para  pelaku  usaha  dan  sektor  bisnis, memfasilitasi dan  melaksanakan program,  meningkatkan kapasitas  masyarakat, serta memberikan  dukungan  pendanaan.  Peran  serta  para  pakar  dan  akademisi  berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.
TPB/ SDGs tidak  hanya  mencakup  Tujuan  dan  Target,  namun  juga  Cara Pelaksanaan  yang  melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan  meliputi  kebijakan, pendanaan,  teknologi  dan  peningkatan  kapasitas,  serta  ketersediaan  data  untuk memastikan  tercapainya  semua  Tujuan.  Disamping  itu,  sumber  pembiayaan TPB/ SDGs tidak  hanya  bertumpu  pada  anggaran  pemerintah,  namun  diperluas dengan  sumber-sumber  dari  pihak  swasta  dan  sumber-sumber  lain  yang  tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
Dengan  memperhatikan  seluruh  prinsip-prinsip  pelaksanaan  TPB/ SDGs di atas,  Indonesia  berketetapan  untuk  menjadikan  TPB/ SDGs sebagai  suatu  “gerakan bersama”  dalam  mencapai  masyarakat  yang  lebihsejahtera.  Penyusunan  RAN TPB/ SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada  Matriks  Rencana  Aksi  baik  yang  akan  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  maupun Non pemerintah.
Pembiayaan SDGs .
Sebagai  negara  yang  berkomitmen  kuat  menjalankan SDGs ,  Indonesia  juga mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pem-biayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs ,  baik  yang  bersifat  konvensional  maupun  berbagai  skema  yang bersifat inovatif ( innovative financing ). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari:

## 1) Optimalisasi Penerimaan Negara.
Penerimaan  negara  yang  berasal  dari  pajak,  cukai,  pendapatan  bukan  pajak, hibah ( grant ), retribusi, dll akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan  itu bahkan  menjadi  salah  satu  indi-kator  TPB/ SDGs pada  Goal  17  untuk  memastikan sarana pelak-sanaan TPB/ SDGs ( means of implementation ). Optimalisasi pen-danaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan karena Indonesia masuk kategori sebagai  negara  pendapatan  menengah  bawah  ( lower-middle  income  country ), sehingga lebih sulit untuk mendapatkan bantuan luar negeri.

## 2) Sumber Pembiayaan Nonpemerintah dari Masyarakat.
Kedermawanan  masyarakat Indonesia sangatlah tinggi,  bahkan survei  Gallup (2016) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat kedua paling dermawan  di  dunia  setelah  Myanmar.  Kegiatan  filantropi  di  Indonesia  menunjukan perkem-bangan  yang  ditunjukan  dengan  makin  banyak  institusi  yang  ber-tujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat , Infaq , Shadaqah , Perpuluhan, Kolekte dan Dana Punia, mem-punyai potensi yang sangat besar.
Kedermawanan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) kini juga terus berkembang, CSR ini juga akan makin berkembang dan terarah dengan adanya “ISO 26000 : Guidance Standard on Social Responsibility ” yang menjadi standar pedoman bersifat  sukarela  mengenai  tanggung  tanggung  jawab  sosial  institusi,  serta  terkait dengan SDGs .

## 3) Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat.
Pembiayaan  inovatif  kini  juga  dikembangkan  untuk  pembiayaan  TPB/ SDGs misalnya  melalui  PINA  (Pembiayaan  Investasi  Non-Anggaran  Pemerintah),  KPBU (Kerja  sama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha),  pembiayaan  melalui  pasar  modal  (mis: Kehati  Index)  dan  pasar  uang  ( green  bond ),  pembiayaan  berkelanjutan  melalui Lembaga  Keuangan  (Bank,  LKM,  modal  ventura,  dll),  mekanisme debt  swap  to
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
SDGs ,  mekanisme impact  investing , crowd  financing ,  serta  pembiayaan  inovatif melalui blended finance (Pemerintah, Swasta, Filantropi).
Salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/ SDGs khususnya untuk pencapaian 9 Tujuan TPB/ SDGs . Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan,  migas  dan  Energi  Baru  Terbarukan  serta  konservasi  energi mendukung pencapaian Tujuan 7.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Permasalahan Pembangunan SDGs .
Salah  satu  tujuan  yang  masih  menjadi  masalah  di  hampir  seluruh  wilayah Indonesia  adalah  mengentaskan  kemiskinan.  Hal  ini  disebabkan  kemisikinan  tidak hanya merujuk pada dimensi ekonomi saja namun juga dari berbagai aspek yang ada.
Menurut  BPS  (Badan  Pusat  Statistik),  kemiskinan  dipandang  sebagai ketidakmampuan  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  memenuhi  kebutuhan dasar makanan dan bukan  makanan dengan pendekatan pengeluaran. Besaran rupiah (pengeluaran) per orang per bulan yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, untuk selanjutnya disebut dengan garis kemiskinan, yang merupakan kumpulan titik potong ( cut off points ) dari kelompok miskin dan tidak miskin. Pada  tahun  2018  garis  kemiskinan  di  Kabupaten  Mojokerto  adalah  sebesar Rp.  370.610/kapita/bulan.  Dan  hingga  tahun  2018  jumlah  penduduk  Kabupaten Mojokerto yang berada di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 111.550 jiwa. Hal ini membuat pemerintah berusaha melakukan daya dan upaya guna mengatasi.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai  dinamika  sosial  yang  tumbuh  di  masyarakat.  Melalui  analisis  mendalam, penyusunan  rencana  jangka  menengah  perlu  mempertimbangkan  isu  maupun permasalahan  yang  kerap  terjadi  di  wilayah  sebagai  rujukan  dalam  menyusun kerangka  perencanaan  RPJMD,  maupun  kerangka  perencanaan-perencanaan  lain yang  sejenis.  Dengan  mengetahui  permasalahan  yang  kerap  muncul  diharapkan semua  program  dan  kegiatan  mampu  mengatasi  permasalahan  tersebut  atau  paling tidak dapat meminimalisir dampak semua perma-salahan yang ada.
Permasalahan  yang  sangat  kompleks  mulai  dari  jumlah  penduduk  yang  terus meningkat  yang  berdampak  pada  kepadatan  penduduk,  dengan  kepadatan  penduduk yang  berdampak  pada  kawasan  kumuh  di  lingkungan  masyarakat.  Pada  saat  ini dibutuhkan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks tersebut. Selain itu,  memahami  pemangku  kepentingan  dapat  menjadi  cara  yang  tepat  untuk menyelesaikannya.
Isu Strategis Pembangunan SDGs .
Isu  strategis  adalah  kondisi  atau  hal  yang  harus  diperhatikan  atau dikedepankan  dalam  perencanaan  pembangunan  karena  dampaknya  yang  signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di  masa datang.  Isu strategis  juga diartikan  sebagai suatu  kondisi/kejadian  penting  atau  keadaan  yang  apabila  tidak  diantisipasi,  akan
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
menimbulkan  kerugian  yang  lebih  besar.  Karakteristik  suatu  isu  strategis  adalah kondisi  atau  hal  yang  bersifat  penting,  mendasar,  berjangka  panjang,  mendesak, bersifat  kelembagaan/keorganisasian  dan  menentukan  tujuan  di  masa  yang  akan datang.  Oleh  karena  itu,  untuk  memperoleh  rumusan  isu-isu  strategis  diperlukan analisis  terhadap  berbagai  fakta  dan  informasi  kunci  yang  telah  diidentifikasi  untuk dipilih menjadi isu strategis.
Salah  satu  isu  strategis  yang  menjadi  salah  satu  acuan/pedoman  bagi pemerintah  dalam  menyusun  perencanaan  adalah  isu  tentang  Pembangunan Berkelanjutan  (TPB)  / Sustainable  Development  Goals ( SDGs ).  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( SDGs ) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  secara  ber-kesinambungan,  pembangunan  yang menjaga  keberlanjutan  kehidupan  sosial  masyarakat,  pembangunan  yang  menjaga kualitas  lingkungan  hidup  serta  pembangunan  yang  menjamin  keadilan  dan terlaksananya tata kelola  yang  mampu  menjaga peningkatan kualitas  hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Tujuan  tersebut  dapat  dicapai  melalui  empat  elemen  tujuan  pembangunan berkelanjutan antara lain:
1. Pertumbuhan dan keadilan ekonomi;
2. Pembangunan sosial;
3. Konservasi sumberdaya alam; dan
4. Pemerintahan yang baik ( good governance ).
Ke  empat  elemen  tersebut  saling  mendukung  satu  dengan  yang  lainya menciptakan  tujuan  pembangunan  yang  berkaitan  dan  berkelanjutan.  Sesuai  dengan mandat  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  59  tahun  2017,  Pelaksanaan Pencapaian TPB / SDGs maka akan disusun dokumen Rencana Aksi TPB / SDGs di tingkat  nasional  dan  daerah.  Pada  tingkat  nasional  akan  disusun  Dokumen  Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB / SDGs dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB / SDGs .
Pemerintah  provinsi  dalam  penyusunan  RAD  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari RAD Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan seluruh pemangku  kepentingan  di  wilayahnya  dapat  menyusun  RAD  TPB  / SDGs tingkat Kabupaten/Kota  secara  mandiri  yang  sistematikanya  selaras  dengan  Pedoman Penyusunan  Renaksi.  Pembagian  kewenangan  RAD  TPB/ SDGs pada  tingkat nasional  dan  daerah  selaras  dengan  pembagian  kewenangan  yang  tertera  dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
SDGs ini merupakan kelanjutan dan perluasan dari ( Milelenium Deve-lopment Goals (MDGs) yang telah dilakukan sejak tahun 2001 dan berakhir pada tahun 2015 dengan mempunyai 8 tujuan yaitu :
1. Mengurangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan yang universal;
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
4. Mengurangi kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan maternal;
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
6. Membasmi HIV, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin keberlanjutan lingkungan; dan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Meskipun beberapa target MDGs berhasil dicapai namun masih banyak tujuan dan target lainnya yang dinilai belum tercapai dan berhasil. Beberapa masalah utama yang belum bisa teratasi sampai dengan berakhirnya era MDGs sebagai berikut:
1. masih terdapat jurang yang lebar (gap) antara rumah tangga yang miskin dan rumah tangga antara daerah pedesaan dan perkotaan;
2. masih terdapat ketidaksetaraan gender;
3. banyak  terjadi  konflik  (peperangan)  yang  merupakan  ancaman  nyata  bagi pembangunan manusia;
4. masih  banyaknya  orang  miskin  hidup  dalm  kemiskinan  dan  kelaparan  tanpa akses terhadap pelayanan dasar;
5. perubahan  iklim  dan  degradasi  lingkungan  merongrong  kemajuan  yang diperoleh dan kelompok masyarakat miskin yang terkena dampak yang paling besar.
SDGs secara eksplist bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi  ketimpangan  dalam  dan  antar  negara/daerah,  memperbaiki  manajemen air dan energi dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim.
Isu-Isu Strategis Pembangunan SDGs di Kabupaten Mojokerto

## 1) Pendidikan dan Kesehatan
Pembangunan  manusia  pada  hakekatnya  merupakan  suatu  proses  investasi. Upaya  pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  untuk  menyeim-bangkan  pertumbuhan ekonomi  agar  dapat  berjalan  seiring  dengan  pembangunan  manusia  diupayakan melalui berbagai program pem-bangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup  serta  kapabilitas  penduduk.  Dengan  adanya  peningkatan  kualitas  hidup manusia yang cukup signifikan baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi maka akan terlahir generasi penerus yang berkualitas.
Oleh  sebab  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  fokus  pada  sektor pendidikan  dan  kesehatan.  Pada  sektor  pendidikan  berfokus  pada  pemerataan  akses bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  peningkatan  kualitas  pendidikan.  Adapun peningkatan  kualitas  dilakukan  dengan  pemenuhan  sarana/prasarana  kelengkapan belajar  mengajar  pada  tiap  satuan  pendidikan  dan  peningkatan  kualitas  tenaga pendidik.  Hal  ini  serupa  dengan  isu  strategis  bidang  pendidikan  yaitu  peningkatan akses pelayanan dan kualitas  layanan  pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana prasarana.  Sedangkan  pada  sektor  kesehatan  berfokus  pada  peningkatan  sarana pelayanan kesehatan baik RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).
Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  juga  berupaya  meningkatkan  derajat kesehatan  melalui  masyarakat  atau  yang  dikenal  sebagai  Upaya  Kesehatan Bersumberdaya  Masyarakat  (UKBM)  diantara  lain  melalui  Posyandu,  Poskesdes, Polindes  dan  Posbindu  serta  pengembangan  Desa  Siaga.  Selain  itu,  guna  mem- berikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
fokus  terhadap  pemenuhan  alat  kesehatan  serta  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas tenaga  kesehatan.  Terdapat  beberapa  permasalahan  di  bidang  kesehatan  yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, stunting, pemberantasan  penyakit,  penyediaan  air  bersih  dan  sanitasi.  Promosi  kesehatan  dan pemberdayaan  masyarakat  serta  sumber  daya  manusia  kesehatan.  Selain  itu  yaitu masih  kurangnya  kualitas  dan  akses  pela-yanan  pendidikan  dan  kesehatan  bagi seluruh  masyarakat  termasuk  bagi  masyarakat  yang  berkebutuhan  khusus (disabilitas).

## 2) Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian,  tempat  berlindung,  pendidikan,  dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar  ataupun  sulitnya  akses  terhadap  pendidikan,  kesehatan  dan  pekerjaan. Kemiskinan tidak hanya  merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat dunia saja. Namun  merupakan  permasalahan/isu  strategis  di  tingkat  Nasional  maupun  Provinsi. Seluruh  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  berupaya  me-ngurangi  angka  kemiskinan  di wilayahnya.
Pada  kurun  waktu  tahun  2010-2018,  berbagai  upaya  telah  dilakukan Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  dalam  rangka  penanggulangan  kemiskinan  di wilayah  Kabupaten Mojokerto, baik  yang sifatnya men-dukung program kemiskinan dari  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Provinsi  dan  juga  sebagai  pelaku  dalam rangka  penanggulangan  kemiskinan.  Sebagai  pelaku  mengandung  maksud  bahwa Pemerintah Daerah juga turut berpartisipasi mengarahkan program/kegiatan yang ada untuk  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin.  Salah  satu  bukti  konkrit  bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto sukses dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
3) Pemenuhan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  air  bersih,  air  limbah, drainase,  persampahan,  penanganan  kawasan  kumuh  dan  sumber  daya alam
Isu  strategis  pembangunan SDGs di  kabupaten  Mojokerto  dalam  kaitannya dengan:
 Prasarana  air  bersih;  jumlah  sumur  gali,  sumur  pompa,  mata  air,  dan  jumlah pengolahan air bersih/air minum.
 Sumber  daya  alam;  kurang  optimalnya  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan ling-kungan  hidup  yang  memperhatikan  daya  dukung  dan  keles-tarian lingkungan hidup.
 Sanitasi;  Jumlah  MCK  umum  sejumlah  54  unit  dan  yang  memiliki  jamban keluarga sebanyak 357 kepala keluarga.
 Air  limbah; Perencanaan IPAL komunal, debit air limbah, desain, lokasi, dan kebutuhan lahan.
 Drainase; Saluran terbuka, primer, sekunder, tersier, saluran tertutup, waduk, pintu air, pompa, bangunan persilangan, bangunan pelimpah, cek dam.
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
 Persampahan;  Skala  individu  (masyarakat),  skala  lingkungan  (masyarakat, Pemda, swasta), skala kota (Pemda, swasta).
 Penanganan kawasan kumuh; Pembangunan  perumahan  dan  permukiman  yang  kurang  terpadu,terarah,
terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “kawasan kumuh”.
Kawasan  kumuh  meskipun  tidak  dikendaki  namun  harus  diakui  bahwa keberadaannya  dalam  perkem-bangan  wilayah  dan  kota  tidak  dapat  dihindari.  Oleh karena  itu,  dalam  rangka  meminimalisir  munculnya  kawasan  kumuh,  maka  perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang me-nyangkut berbagai aspek yang mampu  menghambat  timbulnya  kawasan  kumuh  tersebut.  Upaya-upaya  tersebut antara  lain  pengentasan  kemiskinan,  penyuluhan  kesehatan  lingkungan,  pembinaan masyarakat  sadar  lingkungan,  pembangunan  infra-struktur  publik,  pemberdayaan ekonomi  masyarakat,  pening-katan  kualitas  pendidikan  masyarakat,  pengelolaan kawasan bantaran/sepadan, peningkatan kesehatan masyarakat.

## 4) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Ada  dua  konsep  utama  yang  diperkenalkan  untuk  menghadapi  dampak perubahan iklim, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi dan adaptasi per-ubahan iklim adalah  sebuah  upaya  yang  dilakukan  dalam  menghadapi  dampak  perubahan  iklim. Secara  singkat,  mitigasi  berarti  sebuah  usaha  yang  dilakukan  untuk  mencegah, menahan  dan  atau  memperlambat  efek  gas  rumah  kaca  yang  menjadi  penyebab pemanasan  global  di  bumi.  Berkebalikan  dengan  mitigasi,  adaptasi  lebih  kepada upaya  yang  dilakukan  untuk  menyesuaikan  diri  terhadap  dampak  perubahan  iklim yang telah terjadi dan dirasakan oleh manusia di bumi.
Terdapat  empat  strategi  utama  penerapan  mitigasi.  Salah  satunya  adalah: Eliminasi,  yaitu  menghindari  penggunaan  alat-alat  penghasil  emisi  gas  rumah  kaca. Contoh: mematikan lampu saat tidak diguna-kan; mematikan AC saat tidak ada orang didalam ruangan.
Hal  lainnya  yang  dapat  dilakukan  dalam  mengatasi  perubahan  iklim  adalah subtitusi. Contoh:  penggunaan energi terbarukan untuk meme-nuhi kebutuhan  listrik dan/atau  pemanas.  Mitigasi  perubahan  iklim  dapat  juga  dilakukan  dengan  merubah kebiasaan  dalam  hidup  kita  sehari  hari.  Efisiensi  energi  dapat  dilakukan  melalui substitusi  ataupun  melalui  penghematan.  Penghematan  energi  seringkali  turut menurun-kan emisi penyebab perubahan iklim. Penggunaan energi secara efisien juga dapat menghemat biaya.

## 5) Ketertiban dan Keamanan
Salah  satu  prasyarat  pembangunan  yang  berkualitas  adalah  terciptanya keamanan  dan  ketertiban.  Wilayah  yang  tidak  mampu  menjaga  kekondusifan keamanan  dan  ketertiban  dapat  menghambat  pem-bangunan  atau  dapat
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
mengakibatkan  ketidaktertarikan  investor  untuk  berinvestasi  di  suatu  wilayah.  Hal tersebut disebabkan karena konflik. Adapun penyebab konflik tersebut sesungguhnya menunjukkan  adanya  persoalan  dalam  pemahaman,  kesadaran,  semangat,  penerapan nilai-  nilai  wawasan  kebangsaan,  adanya  kegamangan  jati  diri  dan  karakter  bangsa serta  kasus  kenakalan  remaja,  pernikahan  dini  dan  narkoba.  Oleh  karena  itu  untuk mewujudkan  pembangunan  yang  berkualitas,  Pemerintah  Daerah  dituntut  untuk meminimalisi potensi koflik yang terjadi.
Selain  itu,  untuk  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  tidak  hanya  dilihat  dari sisi penanganan konflik saja. Namun dapat  dilihat dari sisi kesiap-siagaan  menjamin ketertiban  dan  keamanan  pada  situasi  darurat  (bencana)  baik  pra  maupun  pasca bencana.  Hal  tersebut  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  prasarana  vital  yang diperlukan  me-mastikan  keberlangsungan  pelayanan  prima  kepada  masyakat  dan kegiatan  perekonomian  suatu  daerah.  Selain  itu  keamanan  dan  ketertiban  dalam mensukseskan pemilu capres dan cawapres, legislatif, pilkada dan pilkades.

## 6) Pelayanan Prima
Pelayanan  prima  secara  harfiah  berarti  pelayanan  terbaik  atau  sangat  baik. Hakekat  pelayanan  publik  adalah  pemberian  pelayanan  prima  kepada  masyarakat yang  merupakan  perwujudan  kewajiban  aparatur  pemerintah  sebagai  abdi masyarakat.  Sejalan  dengan  hal  itu  pelayanan  prima  juga  diharapkan  dapat memotivasi pemberi layanan lain me-lakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin.
Pelayanan  Prima  sebagaimana  tuntut  pelayanan  yang  memuaskan pelanggan/masyarakat  memerlukan  persyaratan  bahwa  setiap  pemberi  layanan  yang memiliki  kualitas  kompetensi  yang  profesional,  dengan  demikian  kualitas  kom- petensi  profesionalisme  menjadi  sesuatu  aspek  penting  dan  wajar  dalam  setiap transaksi.
Upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  prima  di  Kabupaten  Mojokerto  terus dilaksanakan.  Namun,  bukan  berarti  perwujudan  pelayanan  prima  di  Kabupaten Mojokerto  terbebas  dari  kendala.  Berbagai  isu  perma-salahan  seringkali  menyertai upaya  pelaksanaan  pelayanan  prima.  Hal  tersebut  terlihat  dari  masih  banyaknya keluhan  dari  masyarakat  /pengguna  pelayanan  terkait  dengan  sistem  dan  prosedur pelayanan perijinan, kependudukan, dan sebagainya.

## 7) Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Masalah  lahan  semakin  komplek  dengan  tingginya  laju  alih  fungsi  lahan pertanian ke  lahan non pertanian. Belum  lagi potensi alih  fungsi  lahan sawah akibat dari  penerapan  RTRW  oleh  pemda  kabupaten/kota  yang  kurang  berpihak  kepada pertanian.  Cepatnya  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  non-pertanian  dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain:
1. menurunnya  produksi  pangan  yang  menyebabkan  terancam-nya  ketahanan pangan;
2. hilangnya  mata  pencaharian  petani  dan  dapat  menimbulkan  pengangguran, dan
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
3. hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi
Upaya  revitalisasi  dan  perlindungan  lahan  dilakukan  dengan  melindungi  dan menjamin  ketersediaan  lahan  dengan  menindaklanjuti  Undang-Undang  Nomor  41 tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dan Peraturan  Pemerintah  pendukungnya.  Selain  itu  masih  kurangnya  kebijakan  dan strategi  mengenai  produksi  dan  pemasaran  hasil  pertanian  sehingga  kurangnya  nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.Untuk itu perlu adanya pe- nguatan vokasi dan kompetensi SDM.
Permasalahan  yang  mendasar  dalam  aspek  pangan  adalah  stabilitas  harga pangan, peningkatan produksi pangan, optimalisasi lumbung pangan untuk ketahanan pangan, dan penganekaragaman konsumsi, peningkatan keamanan pangan serta hama penyakit.

## 8) Tingginya Angka Pengangguran
Hal ini dapat disebabkan dari berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di  wilayah  Kabupaten  Mojokerto  dan  minat  lembaga/instansi/  perusahan  mencari SDM  yang  berkualitas,  berintelektual  tinggi  dan  berdaya  saing  karena  masyarakat Kabupaten  Mojokerto  cenderung  belum  memiliki  SDM  yang  memenuhi  kebutuhan lembaga/instansi/  perusahan. Untuk itu perlu adanya peningkatkan kesempatan kerja untuk  penyerapan  tenaga  kerja,  meningkatkan  kualitas  dan  produktifitas ketenagakerjaan dan kompetensi tenaga kerja.

## 9) Pengarusutamaan Gender
Pengarusutamaan  gender  (PUG)  merupakan  strategi  mengintegrasikan perspektif  gender  dalam  pembangunan.  Pengintegrasian  persepektif  gender  tersebut dimulai  dari  proses  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  serta  pemantaan  dan evaluasi  seluruh  kebijakan,  program  dan  kegiatan  pembangunan.  PUG  ditujukan untuk mewujudkan kese-taraan gender dalam pembangunan, yaiu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk indonesia baik laki-laki dan perempuan. Kesetaraan  gender  dapat  dicapai  dengan  mengurangi  kesenjangan  antara penduduk  laki-laki dan perempuan dalam  meng-akses dan  mengontrol sumber daya, berpartisipasi,  dalam  pengambilan  keputusan  dan  proses  pembangunan,  serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

## 10) Lingkungan
Selain isu-isu diatas, isu-isu dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga  patut  untuk  dipertimbangkan  dalam  penyusunan  Indikator  pemanguna berkelanjutan.  Kajian  Lingkupan  Hidup  Strategis  (KLHS)  adalah  mempunyai  kaitan erat dengan Rencana  Kebijakan dan Program (RKP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses  pengambilan  keputusan  yang  berakibat  signifikan  terhadap  hasil  akhir  yang akan diraih. Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut  adalah suatu
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
kajian  yang  sejak  awal  mempertimbangkan  aspek  lingkungan  hidup  dalam  proses pengambilan  keputusan  di  arahkebijakan,  rencana,  atau  program.  Untuk  proses pengambilan keputusan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan.
Analisis  isu-isu  strategis  merupakan  bagian  penting  dan  sangat  menentukan dalam  proses  penyusunan  rencana  pembangunan  daerah  untuk  melengkapi  tahapan- tahapan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Identifikasi  isu  yang  tepat  dan  bersifat strategis  meningkatkan  akseptabilitas  prioritas  pembangunan  sehingga  dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi. Isu strategis adalah kondisi atau  hal  yang  harus  diperhatikan  atau  dikedepankan  dalam  perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting atau keadaan  yang  apabila  tidak  diantisipasi,  akan  menimbulkan  kerugian  yang  lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal  yang  bersifat penting, mendasar,  berjangka  panjang,  mendesak,  bersifat  kelem-bagaan/keorganisasian  dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.
Arah Kebijakan Pembangunan SDGs .
Kebijakan  umum  pembangunan  Kabupaten  Mojokerto  adalah  untuk menumbuhkan  ketahanan  dan  sikap  kemandirian  anggota  masyarakat  serta peningkatan  peran  segenap  unsur  masyarakat  melalui  pem-berdayaan  ekonomi kerakyatan,  meningkatkan  kepercayaan  kepada  penyelenggara  pemerintah  daerah, mewujudkan  keamanan  dan  ketentraman  serta  meningkatkan  keimanan  dan ketaqwaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dalam  rangka  mewujudkan  visi pembangunan daerah.
Arah  kebijakan  merupakan  keputusan  dari  stakeholders  sebagai  pedoman untuk  mengarahkan  perumusan  strategi  terpilih  agar  selaras  dalam  mencapai  tujuan dan  sasaran  pada  setiap  tahapan  selama  kurun  waktu  lima  tahun.  Strategi  harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun.
Strategi  yang terdiri dari tema-tema  yang secara simultan saling  melengkapi,
membentuk  cerita  atau  skenario  strategi  yang  kemudian  menjadi  arah  kebijakan pembangunan  setiap  tahunnya.  Arah  kebijkan  adalah  pedoman  yang  sebelumnya telah  dirumuskan  agar  lebih  sistematis  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  dalam kurun  waktu  5  (lima)  tahun  periode  pembangunan.  Arah  kebijakan  memberikan pedoman dan arahan pem-bangunan prioritas tahunan untuk apa yang harus dilakukan yang  kemudian  dijadikan  tema  RKPD.  Berikut  arah  kebijakan  tahunan  Kabupaten Mojokerto sehingga menjadi panduan dalam penyusunan indikator SDGs .
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
Tabel 1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mojokerto Arah Kebjiakan 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Perekonomian Masyarakat untuk Menciptakan Kabupaten Mojokerto yang Mandiri dan Bermartabat Peningkatan Kualitas Masyarakat Kabupaten Mojokerto melalui Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri dan bermartabat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pengembangan  kapasitas  SDM dalam rangka peningkatan pelayanan    publik  kemudahan usaha  dan  stimulasi  penguatan sektor potensial untuk pertumbuhan berkualitas dan berdaya saing. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Pemantauan  dan  evaluasi  merupakan  tahapan  yang  sangat  penting  untuk memastikan  pencapaian Sustainable  Development  Goals ( SDGs )  dari  waktu  ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan  Rencana  Aksi  pada  tingkat  nasional  maupun  daerah,  pemantauan  dan evaluasi  program  dan  kegiatan  dilaksanakan  untuk  setiap  pemangku  kepentingan yang melaksanakan SDGs .
Landasan Pemantauan dan Evaluasi RAD SDGs .
Kegiatan  pemantauan  dan  evaluasi  merupakan  salah  satu  tugas  yang  harus dilakukan  oleh  Tim  Pelaksanaan SDGs yang  ditetapkan  dalam  pasal  7  butir  b Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan.  Semen-tara  itu,  pelaporan  pencapaian  pelaksanaan SDGs diamanatkan  pada  pasal  17  Peraturan  Presiden  tersebut,  yang  menugaskan setiap Menteri/ Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana SDGs Nasional. Khusus  untuk  pemerintah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2006 tentang  Tata  Cara  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan merupakan  landasan  hukum  yang  diacu  untuk  pelaksanaan  kegiatan  pelaporan, pemantauan,  dan  evaluasi.  Untuk  organisasi  non-pemerintah  yaitu  organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi. Pelaporan, pemantauan  dan  evaluasi  program  maupun  kegiatan  dilaksanakan  dengan  meka- nisme tersendiri.
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)

## Tujuan Pemantauan dan Evaluasi RAD SDGs .
Tujuan  pemantauan  adalah  mengamati  perkembangan  pencapaian  TPB  / SDGs dari  waktu  ke  waktu  untuk  mengukur  kemajuan  pencapaian  target  dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; meng-identifikasi serta mengantisipasi permasalahan  yang  timbul  dan  akan  timbul,  agar  dapat  diambil  tindakan  sedini mungkin.  Tujuan  evaluasi  adalah  memberikan  gambaran  atas  capaian  TPB  / SDGs dan  mengana-lisis  permasalahan  dan  faktor  penyebabnya,  sehingga  hasil  evaluasi menjadi  umpan  balik  bagi  perbaikan  perencanaan  kebijakan,  program  dan  kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB / SDGs .
Lingkup Pemantauan dan Evaluasi RAD SDGs . TPB/ SDGs mencakup  17  tujuan  global  dan  94  target  nasional  yang  se-laras dengan  target  global  yang  tercantum  dalam  RPJMN  2015-2019.  Masing-masing target  dilaksanakan  oleh  instansi  pelaksana.  Pencapaian  94  target  nasional  diukur dengan  319  indikator.  Keseluruhan  Tujuan,  Target  dan  Indikator  tersebut dikategorikan  ke  dalam  empat  pilar.  Pe-mantauan  dan  evaluasi  TPB  / SDGs dilakukan pada program-program yang dibiayai baik oleh APBN maupun APBD.
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD SDGs .
Untuk memastikan agar program dan kegiatan yang telah disusun mempunyai sistem  kendali  dan  hasil  dari  program  dan  kegiatan  ter-sebut  dapat  terukur,  maka perlu  dibangun  suatu  sistem  monitoring  dan  evaluasi.  Sistem  pemantauan  dan evaluasi  dimaknai  sebagai  suatu  sistem  pengumpulan  data/informasi  secara  reguler dan  terus-menerus  sehingga  menghasilkan  indikator-indikator  perkembangan  dan penca-paian suatu kebijakan dan program terhadap tujuan yang ditetapkan. Indikator- indikator  tersebut  diperuntukkan  bagi  Pemerintah  dan  Pemangku  Kepentingan  yang ada yang sedang melaksanakan kebijakan dan program yang sedang berjalan. Sistem pemantauan  dan  evaluasi  mencakup  penelusuran  pelaksanaan  sistem  yang  dapat dipertanggungjawabkan  terhadap  target  kinerja  yang  jelas  dan  konsisten,  laporan kemajuan,  dan  identifikasi  masalah.  Rancangan  sistem  monitoring  yang  baik seharusnya  dapat  melihat  apakah  program  dan  kegiatan  berjalan  baik,  apakah program  dan  kegiatan  memiliki  capaian  sesuai  ukuran-ukuran  capaian  (indikator), bagaimana  program  dan  kegiatan  tersebut  mempunyai  hasil  dan  dampak  yang  dapat ditunjukkan dari perubahan indikator yang sudah ditentukan.
Pelaksanaan  kegiatan  pemantauan-evaluasi  di  bagi  dalam  tiga  tahapan  besar kegiatan yakni:
1. Pemantauan  dan  evaluasi  dalam  kerangka  proses  penetapan  kebijakan  dan program/Kegiatan,  hal  ini  untuk  mengawal  sejauh  mana  kebijakan  dan program SDGs disusun  dan  dirancang  oleh  masing-masing  OPD  mampu memenuhi target capaian indikator yang telah ditetapkan.
2. Pemantauan  dan  evaluasi  dalam  kurun  waktu  implementasi  kebijakan  dan program/kegiatan,  dalam  tahapan  ini  kegiatan  pemantauan  diselenggarakan terstruktur  secara  berkala  dengan  tujuan  agar  kebijakan  dan  program  serta
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
kegiatan SDGs yang  dilaksanakan  oleh  masing-masing  OPD  betul-betul sesuai dengan koridor yang telah digariskan.
3. Kegiatan  pemantauan  dan  evaluasi  yang  dilaksanakan  dalam  kurun  waktu tertentu  ketika  kebijakan  atau  program/kegiatan  telah  selesai  dilaksanakan. Kegiatan  ini  untuk  mengukur  sejauh  mana  capaian  atau  output  kinerja kebijakan  dan  program,  keberhasilan  dan  hambatan  serta  kesesuaiannya dengan indikator SDGs .
Untuk  maksud  tersebut  dipergunakan  metode  campuran,  baik  meng-gunakan teknik  kuantitatif  maupun  kualitatif.  Sejumlah  survei  (survei  rumah  tangga,  Susenas (survei  sosial  ekonomi),  dan  studi  kualitatif)  dapat  digunakan  untuk  mengukur dampak program.
Kegiatan  pemantauan  ditempuh  melalui  berbagai  prosedur  kerja  melalui pengumpulan  data;  data  dan  informasi  yang  dikumpulkan  selain  ber-bagai  indikator sosial  ekonomi  yang  dapat  memberikan  pemahaman  akurat  tentang  kondisi pelaksanaan SDGs , juga meliputi data dan informasi kinerja kebijakan/program SDGs yang  dapat  memberikan  gambaran  status  dan  pencapaian  upaya  pemenuhan  capaian indikator  utama  maupun  indikator  per  bidang/sektor  yang  pada  gilirannya  akan mencerminkan kondisi capaian SDGs .
Mekanisme Pelaporan RAD SDGs Pihak Non-Pemerintah .
Mekanisme  pemantauan  dan  evaluasi  pihak  nonpemerintah,  yaitu  organisasi kemasyarakatan  dan  media,  pelaku  usaha  dan  filantropi,  serta  akademisi  berbeda dengan  mekanisme  yang  dilakukan  pada  pemerintah.  Program  dan  kegiatan  dari pihak  nonpemerintah  untuk  pelaksanaan  pencapaian  TPB  / SDGs bersifat  sukarela ( voluntary ),  oleh  karena  itu  mekanisme  pelaporannyapun  juga  bersifat  sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.  Pelaporan  dilakukan  me-lalui  mekanisme  “penilaian  diri sukarela”  ( voluntary  self  assesment )  dengan  menggunakan  format  laporan  melalui self assesment tool (SAT) yang disepakati.
Mekanisme Pelaporan RAD SDGs .
Hasil  kegiatan  pemantauan  dan  evaluasi  sudah  seharusnya  mampu memberikan  gambaran  tentang  pelaksanaan SDGs dan  kinerja  kebi-jakan/program secara objective .  Penyusunan  laporan  menjadi  tang-gungjawab  semua  pihak  yang terlibat  sebagai  pelaksana  atau  penge-lola  program SDGs ,  baik  institusi  pemerintah maupun  non  pemerintah,  di  pusat  maupun  di  daerah.  Laporan  yang  dihasilkan  oleh berbagai  pihak  tersebut  harus  diversifikasi  dan  dikonsolidasikan  melalui  Kelom-pok Kerja yang akan dibentuk.
(Untuk sementara) Bappeda memfasilitasi kegiatan verifikasi dan  konsolidasi laporan  kegiatan  pelaksanaan SDGs ,  baik  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  OPD pengelola  program  maupun  pihak-pihak  swasta  lainnya.  Laporan  tersebut  akan disampaikan kepada forum per-temuan (yang merupakan forum lintaspelaku), sebagai bahan  untuk  melakukan  penilaian  terhadap  pelaksanaan  strategi,  kebijakan  dan
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)
program/kegiatan SDGs di  Kabupaten  Mojokerto,  untuk  kemudian  di  ambil rekomendasi  kebijakan  untuk  menyikapinya.  Selanjutnya  hasil-hasil  pemantauan dilaporkan  kepada  Bupati/Wakil  Bupati  selaku  pe-nanggungjawab.  Di  samping  itu laporan  hasil-hasil  pemantauan  dan  evaluasi  disampaikan  ke  berbagai  Dinas/Badan terkait, lembaga non pemerintah maupun lembaga donor, serta dipublikasikan kepada masyarakat luas.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB / SDGs disusun sebagai dokumen perenca- naan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan oleh pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  dan  non-pemerintah  secara  bersama-sama.  Dalam pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB / SDGs , yaitu terciptanya  integrasi,  sinkronisasi  dan  sinergi  baik  antar  daerah,  antar  waktu,  antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
Prinsip  integrasi  dalam  TPB  / SDGs menekankan  bahwa  pencapaian  target setiap  indikator  berkaitan  atau  tidak  akan  terlepas  dari  upaya  dan  pencapaian  dari target  yang  lain.  Dengan  demikian,  pencapaian  suatu  Tujuan/Goal  tertentu  juga menentukan  keberhasilan  dari  Tujuan/Goal  yang  lainnya.  Keterkaitan  antar  tujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pen-capaian TPB / SDGs .
Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan  penyelenggaraan  program  dan  kegiatan  dengan  memperhatikan  penilaian yang  dilakukan  melalui  pemantauan  dan  evaluasi  rencana  kerja  (renja)  Pemerintah Kabupaten  Mojokerto.  Berdasarkan  pada  prinsip  dan  semangat  inklusif  dari  TPB  / SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD TPB / SDGs , maka  pelaksanaan  untuk  setiap  aksi  agar  dipastikan  tidak  meninggalkan  pihak manapun  yang  akan  menjadi  target  dari  setiap  indikator.  Untuk  itu,  mekanisme pemantauan  yang  inklusif  juga  diterapkan  baik  untuk  kegiatan  atau  aksi  yang dilakukan  oleh  peme-rintah  maupun  non-pemerintah  serta  menjadi  pedoman  dan acuan  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  pemerintah  Kabupaten Mojokerto.
Apabila  Dalam  pelaksanaan  tahun  berjalan  Pedoman  Rencana  Aksi  Daerah (RAD)  TPB  / SDGs Kabupaten  Mojokerto  menunjukkan  adanya  ketidaksesuaian dengan  perkembangan  keadaan  atau  tidak  sesuai  dengan  asumsi  prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program  dan  kegiatan,  akan  dilakukan  penyesuaian-penyesuaian  dalam  bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB / SDGs Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator, Jakarta Badan  Pusat  Statistik,  2014,  Kajian  Indikator  Lintas  Sektor  –  Kajian  Indikator Sustainable Development Goals ( SDGs ), Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik,  2016,  Indikator  Pembangunan  Berkelanjutan  – Indicators  of Sustainable Development Goals - 2016, Jakarta.
Badan  Pusat Statistik,  2016,  Kajian  Indikator  Lintas  Sektor  –  Potret  Awal  Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Jakarta.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,  2014,  Rencana  Pembangunan  Nasional  Jangka  Menengah  2015  – 2019. Jakarta: Bappenas.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,  2017,  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Aksi  untuk  Tujuan Pembangunan berkelanjutan. Jakarta: Bappenas.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017, Terjemahan Tujuan dan Target Global. Jakarta: Bappenas.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017, Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) – Pilar Pembangunan Sosial. Jakarta: Bappenas.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017, Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) – Pilar Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Bappenas.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,  2017,  Metadata  Indikator  Tujuan  Pembangunan  Ber-kelanjutan (TPB) – Pilar Pembangunan Lingkungan. Jakarta: Bappenas.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017, Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) – Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola. Jakarta: Bappenas.