## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2789/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Program Raskin Di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare
Musdalifah Djamaluddin 1 , Andi Agustang 2 , Andi Muhammad Idkhan 3
1 program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
2 program Studi Doktor Sosiologi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
3 program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Makassar, Indonesia.
Article Info Abstrak Article history: Received 05 Januari 2022 Publish 08 Januari 2022 Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan  memberikan  perlindungan  sosial  beras  murah  bagi  masyarakat.  Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif  kualitatif  yaitu memberikan  gambaran  tentang  bagaimana  implementasi  program  beras  miskin untuk masyarakat miskin di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi,  dan  analisis  dokumen.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  program  Beras  Untuk  Rakyat Miskin  (Raskin)  di  Kelurahan  Bukit  Harapan  belum  berjalan  sesuai  dengan yang  di  harapkan,  hal  ini  ditandai  dengan  kurangnya  antusiame  warga  miskin sasaran  Raskin  yang  menyambut  baik  program  ini,  dimana  hal  tersebut  tentu saja  tidak  lepas  dari  peran  serta  Pemerintah  Daerah  selaku  pelaksana  Teknis kegiatan penyaluran beras  Raskin tersebut baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi,
Kabupaten,  Kecamatan  Kelurahan  hingga  sampainya  ketangan  masyarakat miskin,  termasuk  juga  kurangnya  peran  baik  dari  Perum  BULOG  itu  sendiri yang menyediakan stok beras serta mendistribusikan kepada Kelurahan.
Keywords: Implementasi,
Kebijakan,
Program Raskin.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Musdalifah Djamaluddin program Studi Doktor Administrasi Publik STKIP Harapan Bima Email: musdalifahdjj@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dibentuknya suatu pemerintahan, pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Pemerintahan  dibentuk  tidak  untuk  melayani  diri  sendiri  tetapi  untuk  melayani masyarakat,  menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  setiap  individu  dapat  mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk tujuan bersama. Pembangunan merupakan aktivitas  yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  (Ramdhani  & Ramdhani,  2017).  Pemerintah  merupakan  harapan  dari  kehendak  rakyat,  karena  itu  harus memperhatikan  kepentingan  rakyat  dan  melaksanakan  fungsi  rakyat  melalui  proses  dan mekanisme  pemerintahan.  Reformasi  dan  otonomi  daerah  pada  hakekatnya  adalah  upaya perbaikan  secara  menyeluruh  dan  bertahap  menuju  tata  pemerintahan  yang  baik  (Good Governance)  (Dwimawanti,  2004).  Menurut  Aswardi  (2014)  problematika  pembangunan  yang dihadapi  oleh  Negara  kita  semakin  kompleks  dan  mencakup  berbagai  bidang,  baik  politik, ekonomi  sosial  budaya,  stabilitas  nasional  maupun  pertahanan  keamanan.  Alasan  mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan
yang telah dibuat harus  diimplementasikan  (Akib,  2010). Dalam bidang  pemerintahan, banyak permasalahan  dan  urusan  yang  harus  diselesaikan  berkaitan  dengan  semakin  berkembang pesatnya  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  pusat  maupun  Pemerintah  daerah (Agustino, 2012). Edwards III dalam (Depinus Tabuni, Patar Rumapea, 2016) menawarkan dan mempertimbangkan  empat  faktor  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  publik,  yakni: “Communiction,  Resourches,  Dispotition  Or  Attitudes,  And  Bureaucratic  Structure” menjelaskan  empat  faktor  di  maksud  yakni  komunikasi,  sumberdaya,  sikap  pelaksana  dan struktur.
Proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibat- kan masyarakat untuk bekerjasama  dalam  kelompok  formal  maupun  nonformal  untuk  melakukan  kajian  masalah, merencanakan,  melaksanakan,  dan  melakukan  evaluasi  terhadap  program  yang  telah direncanakan  bersama  (Widjajanti,  2011).  Menurut  (Astiti  &  Saitri,  2016)  kesejahteraan masyarakat  merupakan  kondisi  dimana  seseorang  dapat  memenuhi  kebutuhan  pokok,  baik  itu kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk  melanjutkan  pendidikan  dan  memiliki  pekerjaan  yang  memadai  yang  dapat  menunjang kualitas  hidupnya.  Lebih  lanjut,  menurut  (Musa,  2017)  memberdayakan  masyarakat  adalah upaya  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  lapisan  masyarakat  yang  dalam  kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang  merupakan  upaya  memampukan  dan  memandirikan  masyarakat.  Kemiskinan  adalah keadaan  dimana  terjadi  ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  makanan, pakaian,  tempat  berlindung,  pendidikan,  dan  kesehatan.  Kemiskinan  dapat  disebabkan  oleh kelangkaan  alat  pemenuh  kebutuhan  dasar,  ataupun  sulitnya  akses  terhadap  pendidikan  dan pekerjaan.  Kemiskinan  pada  hakikatnya  menunjuk  pada  situasi  kesengsaraan  dan ketidakberdayaan  yang  dialami  seseorang,  baik  akibat  ketidakmampuannya  memenuhi kebutuhan  hidup,  maupun  akibat  ketidakmampuan  negara  atau  masyarakat  memberikan perlindungan  sosial  kepada  warga  negaranya.  Perlindungan  sosial  merupakan  elemen  penting dalam  strategi  kebijakan  sosial  untuk  menurunkan  tingkat  kemiskinan  serta  memperkecil kesenjangan multidimensional.
Konstitusi Indonesia (khususnya Pembukaan dan Pasal 27 dan 34 UUD NKRI 1945, dan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  Tentang  Kesejahteraan  Sosial)  menjamin  bahwa Negara  memberikan  perlindungan  sosial  bagi  seluruh  warganya  terutama  bila  mereka  yang terlantar  dan  miskin.  Banyak  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  untuk  meminimalisir masalah kemiskinan ini seperti melalui Program Beras Miskin (Raskin).
Program  Raskin  merupakan  subsidi  pangan  sebagai  upaya  dari  Pemerintah  untuk meningkatkan  ketahanan  pangan  dan  memberikan  perlindungan  pada  keluarga  miskin  melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin berdasarkan PAGU (Plafon  Gubernur).  Program  Raskin  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  beban  pengeluaran  dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah bagi masyarakat.
Sasaran  dari  Program  Raskin  ini  adalah  meningkatkan  akses  pangan  kepada  keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga  dan  mencegah  penurunan  konsumsi  energi  dan  protein.  Dalam  pelaksanaan  program Beras  miskin  ini  kerap  kali  terjadi  penyimpangan  ataupun  masalah-masalah  yang  dihadapi pelaksana maupun masyarakat miskin sebagai penerima beras miskin. Salah satunya ialah masih banyaknya  masyarakat  yang  sejahtera  tetapi  tetap  mendapatkan  beras  miskin,  sedangkan masyarakat  yang  betul-betul  dalam  kategori  miskin  tidak  merasakan  program  ini.  Hal  ini dikarenakan data dari kantor statistik yang diterima Kecamatan ataupun Kelurahan merupakan data  lama  (belum  diperbaharui)  sehingga  tidak  akurat  untuk  keadaan  sekarang.  Dimana  ada masyarakat  yang  telah  sejahtera,  tetap  menerima  beras  miskin  dikarenakan  data  yang  diterima mengatakan bahwa masyarakat tersebut masih dalam kategori miskin. Selain itu, masih  banyak masyarakat yang menganggap bahwa program beras miskin ini merupakan program Kelurahan, bukan  program  dari  Pemerintah  pusat.  Sehingga  mereka  datang  ke  kantor  Kelurahan  untuk
meminta  jatah  beras  miskin  walaupun  nama  mereka  tidak  terdaftar  sebagai  penerima  beras miskin.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  masih  kurangnya  sosialisasi  mengenai  beras  miskin  ini kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

## 2. METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kelurahan  Bukit  Harapan  Kota  Parepare.  Tipe  penelitian  ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk  memberikan gambaran secara jelas mengenai Implementasi Program RASKIN di Kota Parepare.

## Informan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  pihak  yang  dijadikan  informan  adalah  masyarakat  yang  menjadi penerima  program  RASKIN.  Bentuk  penelitian  adalah  Penelitian  lapangan,  yaitu  penelitian yang  menekankan  penggunaan  data  primer  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dengan informan.  Peneliti  terjun  lansung  ke  lapangan  untuk  mengadakan  pengamatan  mengenai implementasi  program  raskin,  serta  mengamati  factor  yang  menjadi  kendala  implementasi program  Raskin  di  Kelurahan  Bukit  Harapan,  disamping  itu  peneliti  melakukan  wawancara dengan informan.

## Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  wawancara.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  terjun  lansung  di  Kelurahan  Bukit  Harapan  untuk  mengadakan wawancara dengan staf kelurahan mengenai implementasi  Program Raskin di Kelurahan Bukit Harapan, serta melakukan wawancara dengan informan penelitian. Disamping itu peneliti juga melakukan  observasi,  dalam  hal  ini  peneliti  terjun  lansung  ke  lapangan  untuk  mengadakan observasi  mengenai  Implementasi  Program  Raskin  di  Kelurahan  Bukit  Harapan,  serta  faktor yang  menjadi  kendala  Implementasi  Program  Raskin  Di  Kelurahan  Bukit  Harapan.  Selain  itu peneliti juga melakukan telaah dokumentasi.

## Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  teknik  analisis  taksonomis ( taxonomis  analysis ),  yaitu  membentuk  analisis  yang  lebih  rinci  dan  mendalam dalam membahas  suatu  tema  atau  pokok  permasalahan.  Analisis  taksonomi  ini  digunakan  untuk menjabarkan  secara  rinci  mengenai  Implementasi  Program  RASKIN  di  Kelurahan  Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Program Raskin di Kelurahan Bukit Harapan
Raskin  adalah  bagian  dari  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  berada  pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan  pokok  bagi  masyarakat  kurang  mampu.  Raskin  mempunyai  multi  fungsi,  yaitu memperkuat  ketahanan  pangan  keluarga  miskin,  sebagai  pendukung  bagi  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM),  pendukung  usaha  tani  padi  dan  sektor  lainnya  dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah.
Disamping  itu,  Raskin  berdampak  langsung  pada  stabilisasi  harga  beras,  yang akhirnya juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam hal ini program beras  untuk  rakyat  miskin  dilaksanakan  secara  bertahap  atau  melalui  jalur  administrasi kewilayahan yang ada di Indonesia yaitu melalui dari pusat dengan adanya Kemenko Kesra RI 2012 tentang pedoman umum penyaluran Raskin, melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,  Pemerintah  Kota  Parepare,Kecamatan  Soreang,  kemudian  Kelurahan  Bukit Harapan.
Pada bab ini peneliti menjabarkan tentang analisis dari hasil  penelitian implementasi kebijakan  beras  miskin  (Raskin)  di  Kelurahan  Bukit  Harapan.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  teknik  wawancara  mendalam  berdasarkan  teori  dari  George  Edward  III.  Teori  dari
George  Edward  III  terdiri    dari  4  elemen  yaitu,  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan struktur birokrasi.
1. Komunikasi
Komunikasi  adalah  suatu  proses  penyampaian  pesan  dari  satu  sumber  berita kepada  penerima  melalui  media  tertentu  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan    tanggapan dari penerima. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan  informasi. Untuk menghindari  terjadinya  gangguan  pada  komunikasi,  perlu    adanya  ketetapan  waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang  disampaikan dan memerlukan ketelitian  dan  konsistensi  dalam  menyampaikan    informasi.  Komunikasi  ada  dalam setiap  kehidupan  manusia.  Baik  verbal  maupun  non  verbal.  Manusia  berkomunikasi untuk berinteraksi satu sama lain.
Komunikasi  memiliki  tiga  komponen  dasar  yang  penting  yaitu  pengirim  pesan, pesan  dan  penerima  pesan.  Dalam  kebijakan  beras  miskin,  komunikasi  merupakan penyampaian informasi  dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diteruskan  kepada    penerima  Raskin.  Penyampaian  informasi  dari  pihak  pembuat kebijakan kepada  pelaksana kebijakan dinamakan instruksi atau petunjuk. Komunikasi ini bersifat   satu  arah  yaitu hanya dari pembuat  kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Umpan    balik  dari  pelaksana  kebijakan  kepada  pembuat  kebijakan  sangat  kecil. Sedangkan  penerusan penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan kepada peserta berupa    sosialisasi.  Komunikasi  ini  berjalan  dua  arah  baik  dari  pelaksana  kebijakan kepada  penerima  Raskin  maupun  dari  penerima  Raskin  kepada  pelaksana    kebijakan. Komunikasi  dari  pelaksana  kebijakan  kepada  penerima  Raskin  dapat  berupa  petunjuk teknis.
Pelaksanaan proses distribusi beras Raskin sepenuhnya akan berakhir ketika beras tersebut  telah  berada  ditangan  pihak  Kelurahan  yang  selanjutnya  akan  mulai  untuk mendistribusikannya/dijual  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  ketetapan  yang  ada, adapun  jumlah  beras  dan  Rumah  Tangga  Miskin  Sasaran  Raskin  Kelurahan  Bukit Harapan yang memiliki RTMS Raskin sebanyak 446 keluarga, maka memperoleh jatah beras  sebanyak  3.720  Kg,  yang  kemudian  oleh  Tim  Koordinasi  Raskin  Kelurahan  di lakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  luas  agar  segerah  melakukan  pembelian  kepada pihak  Kelurahan  jika  namanya  termaksud  dalam  daftar  nama  penerima  Raskin,  seperti hasil  wawancara  yang  diperoleh  dari  seorang  warga    penerima  raskin,  mengemukakan bahwa:
’’…..Hampir  setiap  bulannya  staf  dari  Kelurahan  memberitahukan  kepada  ketua  RT tentang alokasi Raskin yang ada di Kelurahan Bukit Harapan, memberitahukan kepada kami  untuk  mengambil  jatah  beras  di  kantor  Kelurahan .”(Hasil wawancara Tanggal 2 Februari 2016).
Dari hasil wawancara dengan warga penerima raskin, mengemukakan bahwa:
‘’…. Iya petugas selalu datang memberitahukan pada kami jadwal pengambilan beras di kantor kelurahan …”(Hasil wawancara tanggal 2 februari 2016).
Dari  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  maka  diketahui  bahwa petugas  terkait  selalu  datang  memberikan  sosialisasi  tentang  jadwal  pengambilan Raskin.
Keaktifan serta fungsi dari Tim Koordinasi Raskin pada Kelurahan Bukit Harapan dalam  hal  sosialisasi  beras  Raskin  sangat  disambut  baik  oleh  masyarakat  dikarenakan dalam  hal  pelayanan  serta  informasi  sangat  mudah  di  akses  dan  di  ketahui  oleh masyarakat. Dan juga Mengingat jumlah masyarakat miskin yang terdaftar di Kelurahan Bukit Harapan cukup sedikit dibanding dengan Kelurahan lainnya sehingga masyarakat tidak  perlu  antri  atau  berdesak-  desakan  dalam  mengambil  jatah  beras  Raskin  mereka dikantor Kelurahan.
2. Sumber daya
Sumber  daya  merupakan  suatu  hal  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan  suatu maksud    tertentu  yang  telah  ditetapkan.  Sumber  daya  berguna  untuk  menunjang implementasi  dari  suatu  kebijakan.  Tanpa  adanya  sumber  daya  yang    mencukupi  dan memadai, implementasi sebuah kebijakan akan terganggu.  Sumber daya yang ada pada pihak  pembuat  dan  pelaksana  kebijakan  haruslah    memadai  dan  mencukupi  sesuai dengan  apa  yang  tertera  dalam  peraturan.  Pihak    pembuat  dan  pelaksana  kebijakan haruslah menggunakan sumber daya secara  cermat dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan.
Keberhasilan sebuah program di dukung oleh sumber daya yang  memadai, dalam hal  kualitas  dan  kuantitas  sehingga  sumber  daya  manusia    yang  ada  mencukupi  bagi pelaksanaan  program. Sumber daya pelaksana program di lingkungan Kelurahan Bukit Harapan  boleh  dikatakan  cukup  berpendidikan    dan  berpengalaman  akan  tetapi  untuk meningkatkan  pengetahuannya  perlu    ada  penyuluhan  dan  pelatihan  agar  kualitasnya mencukupi.    Penunjukan  Bulog  sebagai  salah  satu    pelaksana  program  Raskin  tidak lepas  dari  kapasitas  teknisnya  untuk    mencairkan  beras  bagi  rumah  tangga  penerima. Pencairan beras  tidak hanya terpaut   dengan unsur kapasitas teknis semata, tetapi  lebih dari  itu.  Unsur  tanggung  jawab  dan  komitmen  yang  tinggi,    terutama  di  tingkat  paling bawah  tidak  kalah  penting  artinya.    Di  tengah  beban  tugas  dan  tanggung  jawab mencairkan  bantuan Raskin kepada penerima, pihak kelurahan mengaku puas dan tetap bersemangat menjalankan program ini.
Berdasarkan  hasil  observasi    dan  wawancara  yang  dilakukan,  maka  diketahui bahwa  Sumber  daya  pelaksana  program  di  lingkungan  Kelurahan  Bukit  Harapan  boleh dikatakan  cukup  berpendidikan    dan  berpengalaman  akan  tetapi  untuk  meningkatkan pengetahuannya  perlu    ada  penyuluhan  dan  pelatihan  agar  kualitasnya  mencukupi. Adapun mengenai pembagian Raskin, tidak memerlukan keahlian khusus.
3. Sikap Pelaksana (Disposisi)
Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada tingkat Kelurahan.
Adapun  pada  tahap  akhir  proses  distribusi  beras  untuk  rakyat  miskin  sebelum tersalurkan  kepada  masyarakat  berada  pada  pihak  Kelurahan  yang  selanjutnya  akan membentuk  Tim  koordinasi  Raskin  Kecamatan  sebagai  Pelaksana  Distribusi  Raskin  di Desa/Kelurahan/Pemerintahan  setingkat.  Kepala  Desa/Lurah/Kepala  Pemerintahan setingkat  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  Program  Raskin  di  wilayahnya,  dan membentuk pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya.
Disposisi  adalah  kepribadian  atau  pandangan  pelaksanaan  dalam  implementasi kebijakan publik.  Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan  berperan penting dalam  sukses  tidaknya  pelaksanaan  suatu  kebijakan.  Sikap  dan    pandangan  tiap  orang berbeda  akan  suatu  hal.  Oleh  karena  itu  penempatan  staf  dalam  melaksanakan  suatu kebijakan  didasarkan  pada  sikap  dan  pandangan  yang  dimiliki.  Staf-staf  dalam pelaksanaan kebijakan dipilih  karena memiliki sikap dan  pandangan  yang relatif sama dengan  pemimpin  dan  berkeahlian  cukup.  Sikap  positif  ditunjukkan  dengan  adanya kesanggupan  dalam  melaksanakan  tugas    dengan  tanggung  jawab,  kesungguhan  dalam melaksanakan  tugasnya  dan  patuh  terhadap  perintah  atasannya  dalam  menjalankan tugas.  Sedangkan  sifat  negatif  yang  tampak  adalah  malas-malasan,  kurang  motivasi, melakukan  perlawanan    terhadap  tugas  dari  atasan  dan  lain-lain.  Jika  pelaksana implementasi  kebijakan    mempunyai  kecenderungan  sikap  positif  terhadap  suatu kebijakan,  maka  besar  kemungkinan  kebijakan  tersebut  akan  berhasil.  Namun  apabila sikap  pelaksana    kebijakan  cenderung  bernilai  negatif  maka  pelaksanaan  implementasi kebijakan  akan  terhambat  bahkan  gagal.  Pembuat  kebijakan  harus  menyusun  dan menempatkan staf-stafnya dengan tepat dan selektif dalam organisasi.
Penempatan staf yang tepat akan menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik. Manusia akan bekerja secara optimal apabila ditempatkan pada bagian  spesialisasinya.
Agar  pelaksanaan  kebijakan  berjalan  dengan  optimal,  staf  yang    ada  pada  badan implementor  harus  ditempatkan  pada  bagian  keahliannya  masing-  masing.  Pandangan staf  dalam  melihat  sisi  suatu  implementasi  sebuah  kebijakan    harus  selaras  dengan pandangan  pimpinan  dan  staf  lain  agar  staf  tersebut  dapat    termotivasi  dan  melakukan hal  terbaik  untuk  melaksanakan  tugasnya.  Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara yang  dilakukan  peneliti,  maka  diketahui  bahwa  pegawai  kelurahan  melayani  penerima raskin secara professional.
4. Struktur Birokrasi
Menurut  Edward III, variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi  kebijakan  publik  adalah  struktur  birokrasi.  Walaupun  sumber-sumber untuk    melaksanakan  suatu  kebijakan  sudah  tersedia  atau  para  pelaksana  kebijakan sudah    mengetahui  apa  yang  seharusnya  dilakukan,  dan  mempunyai  keinginan  untuk melaksanakan  suatu  kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut  tidak dapat  terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan struktur birokrasi.
Kebijakan  yang  begitu  kompleks  menuntut  adanya  kerjasama  banyak  orang, ketika    struktur  birokrasi  tidak  kondusif  pada  kebijakan,  maka  hal  ini  akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi  sebagai  pelaksana    sebuah  kebijakan  harus  dapat  mendukung  kebijakan  yang telah diputuskan dengan jalan  melakukan koordinasi dengan baik. Dalam penelitian ini, struktur    birokrasi  standar  yang  dimaksudkan  adalah  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  dan  Fragmentasi.  SOP  mempunyai  fungsi    menyamakan    kegiatan  yang  ada dalam struktur birokrasi dan aturan-aturan. Selain  itu SOP berguna agar proses yang ada dalam  birokrasi  dapat  berjalan  dengan    konsisten,  efektif,  efisien  sehingga  tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan  yang ada.
Struktur birokrasi menurut Edward III dibagi menjadi SOP ( Standard  Operating Prochedure) dan adanya  fragmentation.  SOP mempunyai fungsi menyamakan  kegiatan yang ada dalam struktur birokrasi dan aturan-aturan. Selain  itu SOP berguna agar proses yang  ada  dalam  birokrasi  dapat  berjalan  dengan    konsisten,  efektif,  efisien  sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan  yang ada.
Struktur  birokrasi  dibagi  menjadi  2  bagian  lagi  yaitu  SOP  dan  penyebaran tanggung  jawab.  SOP  merupakan  tata  laksana  dalam  melakukan  suatu  hal  yang  berisi tentang    petunjuk    dan  aturan-aturan  yang  ada  dalam  organisasi.  Pelaksana implementasi  kebijakan  harus  melaksanakan  kegiatannya  berdasarkan  SOP  yang    ada agar  berjalan  dengan  konsisten,  efektif  dan  efisien.  Dalam  konteks  implementasi kebijakan Raskin, SOP diganti  dengan Petunjuk Teknis. Petunjuk Teknis hampir sama dengan  SOP  yaitu  sebagai    rambu-rambu  yang  mengatur  kebijakan  Raskin  agar terlaksana dengan baik.
B. Faktor yang Menjadi Kendala Program Raskin di Kelurahan Bukit Harapan
1. Penetapan Daftar nama-nama Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin yang tidak sesuai dengan  kondisi  masyarakat  yang  sebenarnya.  Dalam  pendataan  ditemui  adanya kesalahan  sasaran  (mistargeting)  meskipun  dalam  tingkat  yang  relatif  rendah,  Hal  ini terindikasi  dari  adanya  rumah  tangga  tidak  miskin  yang  menjadi  penerima  Raskin (leakage)  dan  adanya  rumah  tangga  miskin  yang  belum  menjadi  penerima  Raskin (undercoverage).
2. Kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi beras Raskin. Koordinasi  tentu  sangat  dibutuhkan  dalam  setiap  pelaksanaan  kegiatan  hal tersebut  di  upayakan  agar  terdapat  pembagian  kerja  yang  jelas  sehingga  tidak  terjadi timpang  tindih  fungsi  dan  tugas  masing-masing  bidang,  dan  Secara  umum  koordinasi dan  komunikasi  pelaksanaan  Raskin  dinilai  lemah.  Hasil  wawancara  dengan  Staf kelurahan, Mengemukakan bahwa:
‘’…. Terus  terang  saja  kami  dari  pihak  kelurahan  kadang  kala  merasa  kewalahan karena  tidak  adanya  koordinasi  yang  baik  antara  pihak  Pemkot,  Hingga  Pada  pihak Kecamatan….’’(Hasil Wawancara 5 februari 2016).
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan,  maka  diketahui terkadang  terjadi  miskomunikasi  antara  pelaku  pelaksana  distribusi  Raskin.  Adanya miskomunikasi  atau  salah  pengertian  yang  terjadi  antara  pelaku  pelaksana  distribusi Raskin  ini  merupakan  sesuatu  yang  harus  segera  diselesaikan  mengingat  keberhasilan dari kegiatan ini sepenuhnya tergantung terhadap kerja sama yang baik antara lembaga yang  ada  baik  itu  dari  pihak  Kelurahan,  Kecamatan,  Kabupaten  dan  tentu  saja  pada Perum  Bulog  itu  sendiri,  sehingga  dalam  hal  ini  sangat  disarankan  dalam  setiap pelaksanaan  kegiatan  harus  selalu  disertai  dengan  rapat  koordinasi  yang  mungkin dilaksanakan  sebulan  sekali  antara  semua  pelaku  kegiatan  juga  disertai  dengan  rapat evaluasi  untuk  meninjau  bagaimana  hasil  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  termaksud menemukan  kesalahan-kesalahan  yang  terjadi  lalu  mencoba  untuk  memberikan  cara alternatif pemecahan masalah tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  data  dan  fakta  hasil  penelitian  telah  mengantarkan  kita  pada kesimpulan  bahwa  implementasi  program  Beras  Untuk  Rakyat  Miskin  (Raskin)  di  Kelurahan Bukit  Harapan  belum  berjalan  sesuai  dengan  yang  di  harapkan,  hal  ini  ditandai  dengan kurangnya antusiame warga miskin sasaran Raskin yang menyambut baik program ini, dimana hal tersebut tentu saja tidak lepas dari peran serta Pemerintah Daerah selaku pelaksana Teknis kegiatan  penyaluran  beras  Raskin  tersebut  baik  itu  Pemerintah  Pusat,  Provinsi,  Kabupaten, Kecamatan Kelurahan hingga sampainya ketangan masyarakat miskin, termasuk juga kurangnya peran baik dari Perum BULOG itu sendiri yang menyediakan stok beras serta mendistribusikan kepada  Kelurahan.  Adapun  permasalahan  yang  timbul  dalam  Implementasi  Program  Beras Untuk  Rakyat  Miskin  (Raskin)  di  Kelurahan  Bukit  Harapan  adalah  sebagai  berikut:  Pertama, Penetapan  Daftar  nama-  nama  RTMS  Raskin  yang  tidak  sesuai.  Kedua,  kurangnya  koordinasi antara pihak penyelengara pelaksana distribusi Beras Raskin.
Dalam  pelaksanaan  Program  Raskin  Masyarakat  yang  menjadi  sasaran  utama  program, maka  dari  itu  tingkat  sosialisasi  kepada  masyarakat  perlu  lebih  ditingkatkan  lagi  agar masyarakat  lebih  faham  dan  mengerti  tentang  konsep  beras  Raskin  tersebut,  begitupun  juga dengan  Pemerintah  Daerah  yang  menjadi  pelaku  utama  pendistribusian  Beras  Raskin  untuk masyarakat  miskin  tersebut.  Disamping itu, dalam pelaksanaan program  ini perlu adanya jalur koordinasi yang jelas baik antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan juga dengan Perum BULOG sebagai penyedia stok beras Raskin, agar nantinya tidak terdapat miskomunikasi dan tumpang tindih kepentingan antara Lembaga tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Aswardi,  2014. Implementasi  Program  Beras  Miskin  (RASKIN)  di  Kecamatan  Tanetteng Riattang Barat Kabupaten Bone . Makassar: UNHAS. Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Administrasi Publik, 1(1), 1–11.
Astiti, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2016). Ni Putu Yeni Astiti. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, 12(2), 94–104.
Depinus  Tabuni,  Patar  Rumapea,  W.  A.  A.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Khusus (Studi Kasus Tentang Pelayanan Publik Bidang Pendidikan ) Di Kabupaten Lanny Jaya. Jurnal Administrasi Publik, 1(43), 3–12.
Dwimawanti,  I.  H.  (2004).  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Salah  Satu  Parameter  Keberhasilan Otonomi Daerah). Diaologue, 1(1), 109–116. http://eprints.walisongo.ac.id/3684/
Musa.  (2017).  Optimalisasi  Peran  Pemerintah  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat:  Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan. Mawa’izh, 8(1), 107–125.
https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v8i1.700 107
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017).  Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan  Publik. Jurnal Publik, 11(1), 1–12.
Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(1), 15–27.