Politics, Islam, Islamic Trade Law, Nationalism: Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum (Perdata) dan Peradilan Tata Usaha Negara Secara Kompetensi Absolut (Absolute Competency)
Rizaldy Pedju Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Manado Rizaldy.pedju@iain-manado.ac.id
Abstract . General Courts (Civil) and State Administrative Courts (TUN) are part of State institutions  that  are  legitimately  authorized  to  examine,  adjudicate,  decide,  and  resolve any disputes put forward to them. Competence of practical and theoretical Courts, divided into two , namely absolute authority (relative competency) and relative authority (relative juricdiction). However, relative authority does not become a discussion in this section. The intersection of competencies / authority between General (Civil) and State Administrative Courts (TUN) is very likely to occur, for example in the case of unlawful acts by the ruler (Onrechtamtigedaad van ambtsdrager). This offense is due to the nature of unlawful acts by two-sided rulers, that is, it can act against the law based on a civil law relationship or based  on  a  public  relationship.  This  paper,  will  conduct  a  theoretical  study  of  how  the tangent  point  between  competency  /  authority  of  General  Courts  (Civil)  and  the  State Administrative Court (TUN) by Absolute Competency. This paper uses the library research approach with the analysis of legislation analysis in force in Indonesia to find substance in terms of answering the problem formulation in this study.
Keywords: Tangent  Point,  Competence,  General  Justice,  State  Administrative  Courts, Absolute Competence.
Abstrak. Peradilan  Umum  (Perdata)  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (TUN) merupakan  bagian  dari  institusi  Negara  yang resmi  sah  (legitimed)  diberi  kewenangan dalam  memeriksa,  mengadili,  memutus,  serta  menyelesaikan  setiap  sengketa  yang diajukan  padanya.Kompetensi  Peradilan  praksis  maupun  teoritis,  dibagi  menjadi  dua, yaitu  kewenangan  absolut  (absolute  competency)  dan  kewenangan  relatif  (relative juricdiction) Namun demikian, kewenangan relatif tidak menjadi bahasan dalam bagian ini.Persinggungan  kompetensi/kewenangan  antara  Peradilan  Umum  (Perdata)  dengan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (TUN)  sangat  mungkin  terjadi,  misalnya  dalam  hal perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtamtigedaad van ambtsdrager).Persinggungan ini dikarenakan sifat dari perbuatan melawan hukum oleh penguasa  bersegi  dua,  yaitu  dapat  bersegi  perbuatan  melawan  hukum  berdasar  suatu hubungan  hukum  keperdataan  atau  berdasarkan  suatu  hubungan  publik.  Tulisan  ini, akan  melakukan  kajian  teoritik  tentang  bagaimana  titik  singgung  antara kompetensi/kewenangan  Peradilan  Umum  (Perdata)  dengan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  (TUN)  Secara  Kompetensi  Absolut  (Absolute  Competency).  Tulisan  ini menggunakan  pendekatan  library  research  dengan  studi  analisa  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  guna  menemukan  substansi  dalam  hal  untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
Keywords : Titik Singgung, Kompetensi, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Kompetensi Absolut.
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 1, Januari-Juni 2017

## Pendahuluan
Peradilan umum merupakan peradilan  resmi  Negara  yang  memiliki kompetensi  atau  kewenangan  yang bersifat umum, menyangkut ranah pidana dan  perdata  umum.Di  dalam  badan peradilan  umum  terdapat  peradilan khusus seperti Peradilan Niaga, Peradilan Hubungan  Industrial,  Peradilan  tipikor dan Peradilan HAM. 1 Namun yang menjadi sorotan  dalam  tulisan  ini  adalah kompetensi  peradilan  umum  (perdata) secara  absolut,  sehingga  ranah  peradilan khusus  tidak  masuk  dalam  ranah pembahasan.
Sedangkan  Peradilan  Tata  Usaha Negara (TUN) lebih mudah
keberadaannya  karena  ruang  lingkup kompetensi  lebih  kecil  dibandingkan peradilan  umum,  karena  objek  Peradilan Tata  Usaha  Negara  (TUN)  adalah Keputusan Tata Usaha
Negara ( beschikking) yang  diterbitkan  oleh Badan/Pejabat TUN.
Menyangkut pemahaman kompetensi  suatu  peradilan  di  Indonesia secara  umum  dibagi  atas  dua  yaitu, kompetensi  absolut  dan  kompetensi relatif.K  ompetensi/  Kewenangan  absolut ( absolute  competency )  yang  selanjutnya disebut  dengan competency didefinisikan sebagai “The  right  incourt  to  exercise jurisdiction  in  a  particular  case” 2 atau kewenangan  sesuatu  badan  pengadilan untuk mengadili perkara tertentu.Sedangkan  kompetensi  relatif adalah kewenangan memeriksa, mengadili atau  memutuskan  perkara  berdasarkan pembagian  daerah  hukum,  dalam  hal  ini diterapkan  asas Actor  sequitor  forum  rei, artinya yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat
1 M.  Natsir  Asnawi,  Hukum  Acara  Perdata (Teori  Praktik  dan  Permasalahannya  di  Peradilan Umum  dan  Peradilan  Agama) ,  (Yogyakarta:  UII Press, 2016), h. 45
2 Henry  Cembell  Black, Black’s  Law Dictionary (Revised  Fourth  Edition),  (Minnesota: West Publishin, 1968), h. 355
(Pasal  118  ayat  (1)  H.I.R).  Ranah kompetensi  absolut  menjadi  titik  fokus penulisan ini, untuk itu dalam menganalisa kompetensi absolut terhadap dua peradilan ini, ada dua hal yang secara bersamaan terkandung dalam pemahaman dan implementasi kewenangan  absolut  terhadap  badan suatu peradilan, yaitu :
1) Kewenangan  badan  peradilan  dalam memeriksa,  mengadili,  memutus,  dan menyelesaikan perkara-perkara
tertentu ( specified matters );
2) Pada  saat  bersamaan,  perkara- perkara dimaksud mutlak tidak dapat diadili  oleh  badan  peradilan  dalam lingkup peradilan lainnya.
Kewenangan mengadili secara normatif  dibagi  menjadi  dua,  yaitu kekuasaan  kehakiman  atribusi  ( atributie van rechtsmacht ) dan kekuasaan kehakiman  distribusi  ( distributie  van rechtsmacht ). Atribusi kekuasaan kehakiman  adalah  kewenangan  mutlak kompetensi  absolut  suatu  pengadilan; kewenangan  badan  pengadilan  didalam memeriksa  perkara  tertentu  dan  secara mutlak  tidak  dapat  diperiksa  oleh  badan pengadilan  lain. 3 Sementara  itu,  distribusi kewenangan mengadili merupakan kewenangan  mengadili  suatu  pengadilan berdasarkan daerah hukum tertentu. 4 Selain  dua  jenis  pembedaan kewenangan  mengadili  tersebut,  Yahya Harahap menambahkan satu jenis pembagian  kekuasaan  lainnya,  yaitu kewenangan mengadili berdasarkan faktor  kewenangan  khusus  ( specified jurisdiction )  yang  diberikan  undang- undang  kepada  badan extra  judicial seperti Arbitrase atau Mahkamah Pelayaran. 5
3 ibid 4 M.  Yahya  Harahap, Hukuum  Acara Perdata:  Tentang  Gugatan,  Persidangan  Pentitaan Pemukuan  dan  Pengadilan (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2007), h. 179-180.
5 ibid
POLITICS, ISLAM, ISLAMIC, TRADE LAW, NATIONALISM  --  Rizaldy Pedju
Kewenangan absolut tiap-tiap lingkungan  pengadilan  sebenarnya  sudah ditentukan  secara  terperinci  dalam perundang-undangan  Peradilan  Umum misalnya,  kewenangannya  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahum  1986 tentang  Peradilan  Umum  yang  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2004  dan  Undang-Undang  Nomor 49 Tahun 2009. Sementara itu, kewenangan  absolut  Peradilan  Agama diatur  dalma  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1998  tentang  Peradilan  Agama yeng telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun Peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN), kewenangannya  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  yang  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2004  dan  Undang-Undang  Nomor 51 Tahun 2009.
Namun  demikian,  dalam  praktiknya eksplansi  kewenangan  absolut  pada  tiap- tiap  pengadilan  pada  undang-undang tersebut masih menibulkan permasalahan di  lapangan.Sifat  bahasa  perundang- undangan  yang  sebagian  masih  terlalu umum  menyebabkan  peluang  munculnya penafsiran beragama kian signifikan.Tidak jarang,  bahkan  dalam  keadaan  tertentu, para  Hakim  harus  mengambil  suatu tindakan diskresioner untuk  memutuskan apakah  perkara  tersebut  merupakam kewenangan  peradilan  tertentu  atau menjadi kewenangan peradilan lainnya.
Sifat  bahasa  undang-undang  yang demikian  pada  dasarnya  tidaklah  salah karena  dalam  konsep legal  drafting, bahasa  undang-undang  lebih  diarahkan pada bahsa yang general alias tidak terlalu teknis  sehingga  inklusif. 6 Pemecahan  atas
6 Sifat  inklusif  dalam  bahasa  undang- undang  yang  general  bertujuan  agar  dapat mencakup  berbagai  hal  dalam  kenyataan  di masyarakat  maupun  dalam  dinamika  peradilan. Ketercakuoan  tersebut  hanya  dapat  dicapai melalui  kontruksi  bahasa  undang-undang  yang lebih umum. Sifat teknis nantinya dapat dijabarkan
kemungkinan  beragamnnya  penafsiran sebenarnya  dapat  dilakukan  melalui bagian  penjelasan  umum  dan  penjelasan pun terkadang terlalu sederhana dan tidak memberi  petunjuk  yang  cukup  rinci  guna menentukan demarkasi yang jelas kewenangan pengadilan tertentu.
Permasalahan  kewenangan  tiap-tiap lingkungan peradilan menjadi sedemikian urgen karena bila suatu perkara diadili di pengadilan  tertentu  sementara  objek perkaranya ( objectum litis) bukan menjadi kewenangan  pengadilan  tersebut  maka putusan  terhadapnya  batal  demi  hukum atau  setidak-tidaknya  dapat  dibatalkan. Perintah
undang-undang untuk memperhatikan betul batasan kewenanganpengadilan bersifat imperatif, sehingga  pengadilan  wajib  menyatakan diri  tidak  berwewenang  bila  Majelis Hakim  yang  mengadili  menilai  bahwa objekctum  litis perkara in  konkreto merupakan kewenangan atau domain dari lingkungan  pengadilan  lainnya.  Hal  ini secara  tegas  dinyatakan  dalam  pasal  134 HIR/160 R. BG:
“ jika  perselisihan  itu  adalah  suatu perkara  yang  tidak  masuk  wewenang pengadilan  negeri,  maka  pada  setiap waktu  dalam  pemeriksaan  perkara  itu, dapat  diminta  supaya  hakim  menyatakan dirinya  tidak  berwenang  dan  hakim  wajib mengakuinya karena jabatannya” 7 Dari  redaksi  pasal  tersebut,  dapat dipahami bahwa menilai apakah objectum litis merupakan  kewenangan  absolut suatu pengadilan adalah kewajiban Hakim (Majelis  Hakim).  Tanpa  ada  ekspresi sekalipun,  Hakim  karena  jabatnnya  ( ex officio )  wajib  menyatakan  diri  tidak berwewenang  bila  nyata-nyata objectum litis perkara  tersebut  bukan  menjadi kewenangan  pengadilan-nya,  melainkan
antar  lain  melalui  bagian  penjelasan  umum mauoun  diterbitkannya  peraturan  pemerintah sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut.
7 Riduan  Syahrani, Himpunan  Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Alumni, 1991), h.201
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 1, Januari-Juni 2017
menjadi  kewenangan  pengadilan  dalam lingkungan  peradilan  lain.  Alih-alih melanjutkan  pemeriksaan  pokok  perkara, Hakim,  sesaat  setelah  menyadari  hal tersebut  wajib  segera  menjatuhkan putusan  yang  menyatakan  dirinya  tidak berwenang.
Pada  tataran  praktis,  masalah persinggungan  kewenangan    antar pengadilan  tidak  sesederhana  yang dipahami selama ini. Masalah persinggungan kewenangan bukan permaslahan batasan kewenangan an sich semata, namun dalam praktinya persinggungan kewenangan juga merupakan  masalah  interprestasi  atas makna  dari  bahasa  undang-undang. Perbedaan interpretasi di kalangan Hakim perihal  batasana  kewanangan  tiap-tiap lingkungan  keputusan  atas  hal  demikian. Boleh  jadi  misalnya,  satu  Hakim memandang  suatu  perkaraa  merupakan kewenangan  Pengadilan  Negeri,  namun Hakim  lain  memandang  perkara  tersebut menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama, juga sebaliknya.
Yahya  Harahap  mengemukakan bahwa salah satu hal mengapa pembahasan mengenai batasan kewenangan  masing-masing  lingkungan pengadilan  adalah  agar  pengajuan  atau penyampaian suatu perkara (gugatan/permohonan) ke suatu pengadilan tidak keliru.Kekeluruan dalam mengajukan gugatan/permohonan menyebabkan gugatan/permohonan dimaksud  dapat  dinyatakan  tidak  dapat diterima  ( niet  onvankelijke  verklard ) dengan  dasar  bahwa  pengadilan  tersebut tidak  berwenang  mengadilinya. 8 Lebih lanjut,  hemat  penulis,  kekeliruan  dalam mengajukan  gugatan/permohonan  ke suatu  pengadilan  (meskipun  diputus Kabul/tolak) mengurangi legitimasi putusan  tersebut,  karena  sangat  terbuka kemungkinan  pengadilan  yang  memutus tidak  berwenang.Hal  ini  sangat  mungkin
persinggungan sehingga bila tidak cermat meneliti  pengadilan  mana  yang  sekiranya lebi berwewenang maka putusan terhadapanya  (putusan  yang  bersifat positif)  dapat  berkurang  legitimasinya, bahkan  sampai  pada  tahap  tertentu putusan  dapat  batal  demi  hukum  ( mull and  void )  atau  setidak-tidaknya  dapat dibatalkan.
Karena itu, penting kiranya membahas  permasalahan  titik  singgung kewenangan  mengadili  dari  berbagai perspektif.Demikian,  sehingga  nantinya diperoleh suatu gambaran utuh mengenai bagaimana seharusnya.Hakim dalam menilai titik singgung kewenangan hingga mengambil suatu konklusi apakah objectum  litis- nya  menjadi  kewenangn suatu  pengadilan  dan  bukan  menjadi kewenangan pengadilan lainnya.
Dalam  uraian  diatas,  maka  penulis dapat  merumuskan  masalah  dalam penelitian  ini  yaitu:  Bagaimana  Titik Singgung  Kompetensi  Peradilan  Umum (Perdata)  dan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  Secara  Kompetensi  Absolut (Absolute Competency).
Kompetensi  Absolut  Peradilan  Umum (Perdata)
Kewenangan absolut Peradilan Umum diatur dalam beberapa perundang- undangan.  Pengadilan  negeri  sebagai salah  satu  bagian  atau  kamar (chamber) dalam Peradilan Umum memiliki kewenangan absolut sebagaimana tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum dalam  pasal  50  tersebut  dikemukakan bahwa  kewenangan  absolut  ( absolute competency) Pengadilan Negeri yaitu : “ Pengadilan  Negeri  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.” 9 Rumusan  dalam  pasal  tersebut masih  bersifat  sangat  umum (Fully
POLITICS, ISLAM, ISLAMIC, TRADE LAW, NATIONALISM  --  Rizaldy Pedju
General) sehingga  apa  yang  dimaksud dengan “perdata umum” sebagai kewenangan  absolut  pengadilan  negeri perlu  dijabarkan  lebih  lanjut.  Perdata umum  dalam  pemahaman an  sich merupakan  segala  jenis  perkara  atau sengketa yang masuk dalam ranah umum. Sengketa  dapat  terjadi  antara  individu dengan  individu,  individu  dengan  badan hukum/organisasi  pemerintah  dan  non pemerintah/kelompok masyarakat, kelompok  masyarakat  dengan  badan hukum/organisasi  pemerintah  dan  non pemerintah/kelompok masyarakat lainnya.
Bila memperhatikan literatur- literatur  hukum  perdata,  hukum  acara perdata  serta  berbagai  ketentuan  dalam kitab  undang-undang  hukum  perdata, maka  perdata  umum  mencangkup  paling tidak tiga hal, yaitu :
a) Orang (Person) Orang  merupakan  subjek  hukum yang  memiliki  atribut  hak  dan  kewajiban berdasarkan  hukum.Orang  dalam  hukum perdata mencakup orang/manusia (natuurlijke  person) dan  badan  hukum (rechts  person). Perkara  atau  sengketa perdata  berkenaan  dengan  orang  pada dasarnya mencakup dua hal yaitu keadaan hukum (recht hoedanigheid) dan kewenangan hukum (recht hevoegheid). Sengketa  mengenai  orang  dalam lapangan hukum perdata sangat variatif.Konfigurasi  mengenai  “orang” dalam lapangan hukum perdata membentang  dari  sifat  dan  eksistensi orang  secara  individual  hingga  sifat  dan eksistensi  dalam  hubungannya  dengan orang atau dunia diluar dirinya. Mengenai bentuk  sengketa  atau  perkara  yang berkaitan dengan orang, dapat dilihat dari berbagai  ketentuan  mengenai  orang hukum diantaranya sebagai berikut 10 ;
1) Permohonan  perubahan  nama  yang diajukan oleh pihak yang
10 Lihat  Mahkamah  Agung  RI,  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, 2007, h. 45-57
menghendaki  perubahan  nama  atau identitas  diakrenakan  berbagai  hal, misalnya  adanya  perbedaan  nama pada berbagai identitas maupun akta- akta  sehubungan  denga  dirinya maupun untuk kepentingan lainnya,
2) Permohonan  pengangkatan  wali  bagi anak  yang  belum  dewasa  9belum mencapai  umur  18  tahun)  dan  tidak berada  dalam  kekuasaan  orang  tua anaknya  sebagaimana  diatur  dalam kekuasaan orang tua anaknya sebagaiman  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  pasal  50-54.  Selain pengangkatan  anak  dalam  ketentuan tersebut  juga  mencakup  pencabutan kekuasaan  wali  bagi  anak  dan perpindahan perwalian.
3) Permohonan pewarganegaraan
(naturalisasi) sebagaiman diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 4) Permohonan  izin  kawin  (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 6 ayat (5)
5) Permohonan atau gugatan pembatalan  dan  atau  pencegahan perkawinan
6) Gugatan tentang ahli waris
b) Benda (zaaken)
Terkait  dengan  benda (zaaken), kewenangan pengadilan negeri mencakup segala  hal  yang  berkaitan  dengan  benda baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud. Dalam lapangan hukum keluarga, sengketa kebendaan yang menjadi kewenangan  pengadilan  negeri  adalah gugatan harta bersama dan gugatan harta waris  bagi  mereka  yang  beragama  selain islam.  Di  luar  itu,  pengadilan  negeri berwenang  untuk  mengadili  tentang sengketa  pertanahann  dengan  berbagai atribut  hak  yang  melekat  di  dalamnya, diantaranya  hak  milik,  hak  gunna  usaha, hak  guna  bangunan,  hak  pakai,  hak  sewa.
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 1, Januari-Juni 2017
Pengadilan  Negeri  juga  berwenang mengadili  sengketa  milik  atas  benda selain  tanah  baik  itu  benda  yang  sifatnya memberikan kepuasan (zakelijk genotsrecht) maupun benda yang sifatnya memberikan
jaminan (zakelijk zakerheidsrecht).
c) Perjanjian (verbintenis) Perjanjian (verbintenis) adalah hubungan  hukum  kekayaan  harta  benda (vermoegenrecht) antara  dua  orang  atau lebih  yang  memberi  kekuatan  hak (recht) pada  satu  pihak  (schuldeiser)  untuk memperoleh prestasi (plich) dan sekaligus mewajibkan  pada  pihak  lain  untuk menunaikan prestasi (schuldenaar) 11 . Dalam  perjanjian  melekat unsur  perikatan (overenkomst). Bentuk sengketa  yang  pada  umumnya  terjadi dalam  lapangan  hukum  perjanjian  antara lain  cidera  janji  (wanprestasi),  perbuatan melawan  hukum  (onrechtmatigedaad, pembayaran  yang  tidak  diwajibkan (onverschuldigde betaling), sengketamengenai  kontrak  baku,  klausul eksonerasi,  perlindungan  konsumen,  dan sebagainya. Bentuk-bentuk sengketa dimaksud merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri.
Kompetensi  Absolut  Peradilan  Tata Usaha Negara
Keberadaan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dimulai  dari  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor  51  tahun  2009  serta  mulai beroperasi  pertama  kali  pada  tanggal  14 januari 1991 dengan diterbitkan PP No. 7 Tahun  1991  tentang  penerapan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986
11 M.  Yahya  Harahap, Segi-Segi  Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1986), h. 6
tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 telah diatur tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang  dalam  memeriksa,  memutus dan  mengadili  serta  menyelesaikan sengketa tata usaha Negara.
Kompetensi  absolut  suatu  badan pengadilan  adalah  kewenangan  yang berkaitan  untuk  mengadili  suatu  perkara menurut  objek  atau  materi  atau  pokok sengketa.Adapun  yang  menjadi  objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara (beschikking)  yang  diterbitkan  oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  1  angka  9 Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara.  Sedangkan  perbuatan Badan/pejabat TUN lainnya baik perbuatan  materiil (material  daad) maupun  penerbitan  peraturan  (regeling) masing-masing  merupakan  kewenangan peradilan  umum  dan  Mahkamah  Agung Kompetensi  Absolut  pengadilan  TUN diatur  dalam  pasal  1  angka  10  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :
“Sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah sengketa  yang  timbul  dalam  bidang Tata  Usaha  Negara  antara  orang  atau Badan  Hukum  Perdata  dengan  badan atau  pejabat  tata  usaha  Negara,  baik dipusat  maupun  didaerah,  sebagai akibat  dikeluarkannya  keputusan  tata usaha  Negara,  termasuk  sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  menurut ketentuan  Pasal  1  angka  9  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2009  tentang
POLITICS, ISLAM, ISLAMIC, TRADE LAW, NATIONALISM  --  Rizaldy Pedju perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara  adalah  suatu  penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat  TUN  yang  berisi  tindakan hukum  TUN  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang bersifat  kongkrit,  individual  dan  final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang  atau  badan  hukum  perdata. Dari rumusan pasal tersebut, persyaaratan  keputusan  tun  yang  dapat menjadi  objek  persyaratan  keputusan TUN yang dapatmenjadi obyek dipengadilan TUN meliputi :
1) Penetapan tertulis
2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN
3) Berisi tindakan hukum TUN
4) Berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku
5) Bersifat konkrit, individual dan final
6) Menimbulkan  akibat    hukum  bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Keenam persyaratan tersebut bersifat  kumulatif,  artinya  untuk  dapat dijadikan  obyek  sengketa  di  Peradilan TUN,  keputusan  TUN  harus  memenuhi keenam  persyaratan  tersebut.  Selain  itu kompetensi peradilan TUN termasuk juga ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal  3 Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara yaitu,  dalah hal  Badan/Pejabat  TUN tidak mengeluarkan  suatu  keputusan  yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merrupakan kewajibannya.
Ketetapan  atau  keputusan  TUN menurut  doktrin  dibedakan  atas  dua, yaitu  ketetapan  (Keputusan)  positif  dan ketetapan negative.Ketetapan positif menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi yang  dikenai  ketatapan,  sedangkan ketetapan  negative  adalah  berbentuk pernyataan  tidak  berkuasa (onbevoegd- verklaring) pernyataan  tidak  diterima, atau suatu penolakan
(afwijzing) 12 . Kemudian dalam perkembangannya  dikenal  pula  istilah keputusan  fiktif  negative,  yaitu  suatu keputusan  fiktif  pejabat  TUN  yang ditandai dengan pejabat TUN yang sengaja tidak  mengeluarkan  suatu  keputusan, yang seharusnya menjadi kewenangannya padahal  seluruh  syarat  yang  dibutuhkan tidak dipenuhi oleh pihak yang seharusnya diberikan KTUN.
Dalam  pasal  3  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :
a. Apabila  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  tidak  mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya,  maka  hal  tersebut disamakan  dengan  Keputusan  Tata Usaha Negara.
b. Jika  suatu  Badan/Pejabat  Tata  Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan  yang  dimoho,  sedangkan jangka  waktu  sebagaiman  ditentukan data peraturan perundanga-undangan yang dimaksud telah lewat, makaBadan/Pejabat Tata Usaha Negara  tersebut  dianggap  telah menolak  mengeluarkan  keputusan yang dimaksud.
c. Dalam  hal  peraturan  perundang- undangan  yang  bersangkutan  tidak menentukan jangka waktu sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat  bulan  sejak  diterimanya permohonan,  Badan/Pejabat  Tata Usaha  Negara  yang  bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Dalam praktek Keputusan
Badan/Pejabat  TUN  yang  berpotensi menimbulkan  sengketa  TUN,  yaitu  antara lain :
a) Keputusan tentang perjanjian
b) Keputusan tentang status hukum, hak dan kewajiban
12 W.  Riawan  Tjandra,  Tori  dan  Praktik Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  (Yogyakarta  ; Universitas Atmaa Jaya, 2014), h.26
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 1, Januari-Juni 2017
c) Keputusan tentang kepegawaian Akan  tetapi  kompetensi  Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaiman disebutkan  dalam  pasal  1  angka  9 Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang  perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh ketentuan pasal 2, pasal 48, pasal 49, dan pasal  142  Undang-Undang  Peradilan tersebut,  sehingga  pembatasan  terhadap obyek  sengketa  pengadilan  Tata  Usaha Negara  tersebut  dibedakan  menjadi  : pembatasan  langsung,  pembatasan  tidak langsung  dan  pembatasan  langsung bersifat sementara.
a) Pembatasan  Langsung  merupakan pembatasan yan tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara  untuk  memeriksa,memutus, dan  mengadil  sengketa  tersebut.  Hal ini  disebutkan  secara  tegas  dalam peraturan  Tata  Usaha  Negara  dalam pasal  2,  pasal  49  Undang-Undang Nomor  51  Tahun  2009  tentang perubahan  kedua  atas  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha.
b) Pembatasan  Tidak  Lnagsung  adalah pembatasan  yang  masih  membuka kemungkinan  bagi  Peradilan  Tata Usaha  Negara  untuk  memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi dengan ketentuan seluruh upaya administratif yang tersedia telah ditujukan terlebih dahulu  oleh  Orang/Badan  hukum perdata.  Pembatasan  tidak  langsung tersebut terdapat dalam pasal 48, dan ditegaskan  dalam  pasal  51    ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009  tentang  perubahan  kedua  atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha.
c) Pembatasn  Langsung  yang  Bersifat Sementara
Pembatasan  ini  bersifat  langsung karena  tidak  terbuka  kemungkinan  bagi peratun  untuk  memerika,  memutus  dan
menyelesaikan,  akan  tetapi  hal  tersebut hanya bersifat sementara karena kompetensi  absolut  peradilan  TUN tersebut berlaku bagi sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diadili oleh Peradilan Umum  pada  saat  terbentuknya  peradilan TUN,  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha.
Dalam  perkembangan  Peradilan Tata  Usaha  Negara  ,  kompetensi  absolut peradilan TUN tersebut dibatasi pula oleh lahirnya  peraturan  perundang-undangan yang baru serta Yurisprudensio Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, yaitu antara lain: Pembatasan karena lahirnya Peraturan  Perundang-undangan  yang baru,
Pembatasan  karena  yurisprudensi MA  RI  misalnya,  tentang  risalah  lelang, sengketa  kepemilikan  tanah,  Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan  perjanjian,  akta  jual  beli yang  dibuat  oleh  PPAT,  Keputusan  yang merupakan  perbuatan  hukum  dalam ruang  lingkup  politik,  keputusan  rector perguruan tinggi swasta.
Persamaan  dan  Perbedaan  Prosedural Peradilan  Umum  (Perdata)  dengan Peradilan Tata Usaha Negara
Adanya kalangan yang menyamakan Peradilan  Umum  (Perdata)  dengan Peradilan  Tata  usaha  Negara,  pendapat tersebut  menyamakan  begitu  saja  kedua peradilan  ini  adalah  suatu  kesalahan. Adapun kesamaan antara kedua Peradilan tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Pengajuan Gugatan Pengajuan gugatan terhadap Peradilan Umum termuat dalam pasal 118 HIR (Herzien Indonesis Reglement) sedangkan  dalam  Peradilan  Tata  Usaha Negara  termuat  dalam  Pasal  54  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang
POLITICS, ISLAM, ISLAMIC, TRADE LAW, NATIONALISM  --  Rizaldy Pedju perubahan  kedua  atas  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha.  Berdasarkan  pasal-pasal tersebut, keduanya menganut asas bahwa gugatan  diajukan  kepengadilan  yang daerah  hukumnya  meliputi  kedudukan atau tempat tinggal tergugat.
2. Isi Gugatan Persyaratan  mengenai  isi  gugatan dalam peradilan umum (perdata) termuat dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), sedangkan  dalam  Peradilan  Tata  Usaha Negara  termuat  dalam  Pasal  56  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang perubahan  kedua  atas  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha.  Berdasarkan  pasal  tersebut, persyaratan mengenai isi gugatan pokoknya  memuat  ;  identitas  para  pihak (penggugat  dan  tergugat), fundamentum petendi atau posita (alasan  gugatan), Petitum (harapan  penggugat  atas  gugatan yang diajukan).
3. Pendaftaran Perkara
Dalam  Peradilan  Umum  (Perdata)
pendaftaran  perkara  termuat  dalam  121
HIR (Herzien Indonesis Reglement) sedangkan  dalam  Peradilan  Tata  Usaha Negara  termuat  dalam  pasal  59  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang perubahan  kedua  atas  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha.  Berdasarkan  pasal  diatas, maka gugatan diajukan kepengadilan yang berwenang  baik  secara  kompetensi absolut maupun relatif.
4. Penetapan Hari Sidang Menurut  peradilan  umum  (Perdata) terkait  penetapan  hari  siding  termuat dalam  pasal  122  HIR (Herzien  Indonesis Reglement) sedangkan  dalam  Peradilan Tata  Usaha  Negara  terdapat  dalam  Pasal 64 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha.  Berdasarkan  pasal tersebut,  maka  setelah  surat  gugatan
didaftarkan  dalam  buku  daftar  perkara dan  telah  dianggap  cukup  lengkap, pengadilan  menentukan  hari  dan  jam sidang  di  pengadilan.  Dalam  menentukan hari siding, hakim harus mempertimbangkan  jarak  antara  tempat tinggal para pihak yang beperkara dengan pengadilan tempat persidangan.
5. Pemanggilan para pihak Dalam  Peradilan  Umum  (Perdata) termuat  dalam  Pasal  390  ayat  (1)  dan Pasal  126  HIR (Herzien  Indonesis Reglement) ,  sedangkan  dalam  Peradilan Tata Usah Negara termuat dalam Pasal 65 dan  66  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009  tentang  perubahan  kedua  atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha.
6. Pemberian Kuasa terkait  pemberian  kuasa,  dalam Peradilan Umum (Perdata) termuat dalam Pasal 123 ayat (1) HIR (Herzien Indonesis Reglement) ,  sedangkan  dalam  Peradilan Tata Usah Negara termuat dalam Pasal 57 Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang  perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha. Apabila dikehendaki,  para  pihak  dapat  diwakili atau  didampingi  oleh  seorang  atau beberapa  orang  kuasa.Pemberian  kuasa ini  dapat  dilakukan  sebelum  atau  selama perkara diperiksa.
7. Persidangan Terbuka Untuk Umum Sidang pemeriksaan perkara dipengadilan  pada  dasarnya  terbuka untuk  umum,  dengan  demikian  setiap orang dapat hadir mendengarkan jalannya pemeriksaan  perkara  tersebut.  Dalam Peradilan Umum (Perdata) termuat dalam Pasal 179 ayat (1) HIR (Herzien Indonesis Reglement) ,  sedangkan  dalam  Peradilan Tata Usah Negara termuat dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  tentang  perubahan  kedua  atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha.
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 1, Januari-Juni 2017

## 8. Pencabutan dan Perubahan gugatan
Penggugat  dapat  sewaktu-waktu mencabut  gugatannya  sebelum  tergugat memberikan  jawabannya,  jika  tergugat sudah  memberikan  jawabannya,  maka akan  dikabulkan  oleh  hakim,  apabila mendapat persetujuan hakim, sebagaiman termuat  dalam  Pasal  271  Rv (Reglement op  de  Burgerlijke  Rechtsvordering), dan Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  51 Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha.
9. Hak Ingkar Guna  menjaga  obyektifitas  dan keadilan  dari  putusan  peradilan,  maka hakim, panitera wajib mengundurkan diri, apabila  terdapat  hubungan  darah  atau hubungan suami istri atau meskipun telah bercerai  dengan  salah  satu  pihak  yang beperkara,  sebagaimana  termuat  dalam Pasal 374 ayat (1) HIR (Herzien Indonesis Reglement) ,  serta  dalam  pasal  78  dan  79 Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang  perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha.
10. Pembuktian Baik  Peradilan  Umum  (Perdata0 ataupun  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, menganut  asas  bhawa  beban  pembuktian ada  pada  kedua  belah  pihak  sebagimana termaktum dalam Pasal 163 dan 164 HIR (Herzien  Indonesis  Reglement) ,  serta dalam  Pasal  100  sampai  dengan  107 Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang  perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha.
11. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pelaksanaan  putusan  dilakukan setelah  memperoleh  putusan  yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana  dalam  Pasal  195  HIR (Herzien  Indonesis  Reglement) ,  serta dalam Pasal 115 dan 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  5
Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha. 13
Selain  persamaan  diatas,  terdapat pula  perbedaan  antara  Peradilan  Umum (Perdata)  dengan  Peradilan  Tata  Usaha Negara, antara lain:

## 1. Obyek Gugatan
Obyek  gugatan  dalam  Peradilan Umum  (Perdata)  adalah  Perbuatan melawan  hukum (onrechtmatigdaad) sedangkan  dalam  Peradilan  Tata  Usaha Negara obyek gugatannya adalah Keputusan  TUN  yang  dikeluarkan  oleh
Badan/Pejabat TUN (onrectsmatig overheid daad).

## 2. Kedudukan Para Pihak
Kedudukan  para  pihak  dalam sengketa  TUN  selalu  menempatkan seseorang  atau  badan  hukum  perdata sebagai  pihak  penggugat  dan  badan  atau pejabat  TUN  sebagai  pihak  tergugat, sedangkan  dalam  hukum  acara  perdata tidaklah  demikian  itu,  dapat  saja  para pihak  sesame  individu,  sesame  badan hukum  perdata,  atau  antara  individu dengan suatu badan  hukum perdata, dan lain-lain.
3. Gugat Rekonvensi Dalam  Peradilan  Umum  (Perdata) dikenal istilah gugat rekonvensi.Rekonvensi (gugat balik) adalah  gugatan  yang  diajukan  oleh tergugat  terhadap  penggugat  dalam sengketa  yang  sedang  berjalan  antara mereka. 14 Sedangkan PTUN tidak mengenal  adanya  gugat  rekonvensi karena  dalam  gugatan  rekonvensi  berarti kedudukan  para  pihak  semula  menjadi berbalik, padahal dalam PTUN kedudukan
13 Zairin  Harahap,  Hukum  Acara  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2003), h. 37-39
14 Soedikno  Mertokoesomo, Hukum  Acara Perdata Indonesia, ( Cetakan Pertama, Edisi Kedua, 1985), h. 96
POLITICS, ISLAM, ISLAMIC, TRADE LAW, NATIONALISM  --  Rizaldy Pedju para  pihak  sudah  definitf,  tidak  dapat berubah.
4. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Dalam  pengajuan  gugatan  TUN, tenggang  waktu  90  hari  dihitung  sejak diterimanya  keputusan  TUN.  Sedangkan dalam  Peradilan  Umum  (Perdata)  lebih lama dalam pengajuan gugatannya karena adanya gugatan prematur dalam prosedural  pengajuan  gugatan  dapat  saja terjadi
5. Tuntutan Dalam Gugatan
Dalam  Peradilan  Umum  (Perdata) boleh dikatakan bahwa tuntutan pokok itu (petitum primair) disertai dengan tuntutan  penganti (petitum  subsidier), sedangkan  dalam  Peradiln  Tata  Usaha Negara,  hanya  dikenal  satu  macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan  TUN  yang  digugat  itu dinyatakan  batal  Atau  tidak  sah  atau dalam  tuntutatan  agar  Keputusan  TUN yang dimohonkan oleh penggugat dikeluarkan oleh tergugat.
6. Putusan Verstek
Kata  Verstek  berarti  pernyataan bahwa  tidak  datang  pada  hari  siding pertama.Dalam Peradilan Umum (Perdata)  putusan  verstek  dijatuhakan pada  siding  pertama,  apabila  tergugat tidak  datang  setelah  dipanggil  dengan patut.Sedangkan  dalam  Peradilan  TUN, berdasarkan  Pasal  72  ayat  (1)  Peradilan TUN,  maka  dapat  diketahui  bahwa Peradilan  TUN  tidak  mengenal  putusan verstek.Alasan  tidak  dikenalnya  putusan verstek  ini  menurut  Wicipto  Setiadi adalah  karena  badanatau  pejabat  TUN yang  digugat  tidak  mungkin  tidak diketahui kedudukannya. 15
Titik  Singgung  Kompetensi  Peradilan Umum  (Perdata)  dengan  Peradilan Tata Usaha Negara
15 Wicipto  Setiadi, Hukum  Acara  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Suatu  Perbandingan ,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.177
Persinggungan  kewenangan  antara Peradilan  Umum  (perdata)  dengan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (TUN) sangat  mungkin  terjadi  dalam  hal perbuatan melawan hukum oleh penguasa ( onrechtmtigedaad van ambtsdrager ). 16 Persinggungan ini dikarenakan sifat dari perbuatan melawan hukum  oleh  penguasa  bersegi  dua,  yaitu dapat  bersegi  melawan,  hukum  berdasar suatu hubungan hukum keperdataan atau berdasarkan  suatu  hubungan  hukum publik.
Ada perbedaan sistem peradilan administratif di Indonesia dengan Belanda.Di Belanda sendiri, tidak terdapat peradilan  administratif  ssebagai  suatu lingkungan peradilan yang berdiri sendiri (dan oleh karenanya memiliki kewenangan atributatifnya sendiri) sebagaimana halnya di Indonesia.Keranya, upaya  banding  administratif  di  Belanda seperti  pada Afdeling  Rechtspraak  Raad van  State diperlakukan  sebagai  upaya hukum  yang  bersifat  khusus  ( bijzondere rechtsgang ).Oleh  karena  upaya  banding administratif sebagai bijzondere rechtsgang maka  peradilan  Umum  tidak berwenang  mengadili  upaya  hukum tersebut  dikarenakantelah  ada  upaya hukum  untuk  suatu  perbuatan  melanggar hukum  oleh  peguasa.Sementara  itu  di Indonesia,  keberaaan  Peradilan  Tata Usaha Negara bukan merupakan bijzondere  rechtsgang. 17 Peradilan  Tata Usaha  Negara  suatu  lingkungan  badan peradilan  tersendiri  dibawah  Mahkamah Agung dan oleh undang-undang diatribusi kewenangan  sesuai  dengan  fungsinya sebagai pengadilan administrasi.
Baik  upaya  hukum  khusus  ( bijzondere rechtsgang )  seperti  di  Belanda  maupun peradilan  administrasi  di  Indonesia
16 Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 9
17 Setiawan, Aneka  Masalah  HUkum  dan Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1992), h. 351-352.
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 1, Januari-Juni 2017
bertujuan untuk memberikan perlindungan  hukum  ( rechtsbesheriming ) kepada  warga  masyarakat  ( citizen) .  Atas dasar  maksud  itulah  maka  Peradilan Umum  (perdata)  wajib  menyatakan dirinya  tidak berwenang  untuk  mengadili perkara jika:
a. Undang-undang  telah  menentukan adanya badan pengadilan administrasi yang bertugas mengadili  sengketa  tertentu  atau pun  telah  terbukanya  kemungkinan untuk suatu banding administratif;
b. Apabila  upaya  khusus  ( bijzondere rechtsgang )  tadi  disertai  dengan jaminan  yang  cukup  akan  proses peradilan  yang  tidak  berpihak ( impartial ). 18 Permasalahan titik singgung kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan TUN tampaknya tidak sesederhana  deskripsi tersebut  di  atas.Ini dikarenakan  perbuatan  hukum  penguasa hampir  selalu  merambah  berbagai  segi hukum,  khususnya  privat  dan  publik. Karena  seperti  kita  ketahui  instansi pemerintahan  selain  sebagai  institusi publil  pada  keadaan  tertentu  ia  seperti menjalani  peran  sebagai  badan  privat. Dimensi inilah yang menyebabkan penafsiran  perbuatan  melawan  hukum penguasa  sering  kali  sulti  dibedakan apaka  perbuatan  itu  dalam  konteks hubungan  keperdataan  atau  dalam konteks  hubungan  hukum  publil.Sering kali  ditemui  gugatn  terhadap  perbuatan melawan hukum penguasa tetap diajukan ke  Peradilan  Umum  karena  menganggap perbuatan  penguaa  tersebut  dalam kaitannya  dengan  hubungn  hukum keperdataan,  bukan  hubungan  hukum publik. 19
Seperti dalam gugatan yang diajukan oleh Oen Kok Pwee (Penggugat) melawan Kepala Kantor BPN Tulungagung (Tergugat),  Kepala  Kantor  Lelang  Tulung
Agung  (Turut  Tergugat),  Deutsche  Bank AG  (Turut  Tergugat),  dan  Pujo  Basuki (Turut  Tergugat),  dan intervenient Lidi Ernawati.  Penggugat  dalam  gugatanya mendalikan  bahwa  kepala  kantor  BPN Tulungagug tidak melaksanakan kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya oleh  undang-undang  yaitu  menyelesaikan pelaksanaan roya dan balik naa permohonan Penggugat setelah menyerakhkan  sertifikat  HGB  No.  20 meski  Penggugat  telah  berkali-kali memohon  ditindaklanjuti  pelaksanaan roya dan balik nama tersebut.
Pengadilan  Negeri  Tulungagung dalam
putusan Nomor
37/Pdt.G/1996/PN.Ta  tanggal  15  April 1997  menyatakan  bahwa  Pengadilan Negeri  Tulung  Agung  tidak  berwenang mengadili  perkara  tersebut.  Kemudian pada  tingkat  banding  Pengadilan  Tinggi Surabaya dalam putusan Nomor 676/Pdt/1997/PT.Sby  tanggal  12  Maret 1998 membatalkan putusan PN Tulungagung  dan  memerintahkan  PN Tulungagung  memeriksa  kembali  pokok perkara.  Putusan  terakhir  kemudian dibatalkan  pada  tingkat  kasasi  melalui putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999.
Dalam  pertimbangannya  Mahkamah Agung berpendapat:
“ bahwa  gugatan  Penggugat  asal  pada pokoknya  ditujukan  kepada  Kepala Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan  objek  gugatan  menyangkut perbuatan  yang  menjadi  wewenang Pejabat  tersebut,  sehingga  dengan demikian  kewenangan  untuk  mengadili perkara  tersebut  bukn  merupakan kewenangan
Pengadilan Negeri melainkan  kewenangan  Pengadilan Tata Usaha Negara”. Pada kasus tersebut, tampak Penggugat  asal  menganggap  perbuatan Kepala  BPN  yang  tidak  meroya  dan membalik  nama  sertifikat  HGB  yang diajukan  Pengguagat  sebagai  perbuatan melawan hukum penguasa dalam
POLITICS, ISLAM, ISLAMIC, TRADE LAW, NATIONALISM  --  Rizaldy Pedju hubungan  keperdataan.  Anggapan  ini jamak  di  masyarakat  yang  mungkin  juga masih belum benar-benar dapat membedakan  perbuatan  penguasa  dari sisi hubungan keperdataan dan hubungan publik.  Dengan  putusan  tersebut,  maka menjadi  jelas  demarkasi  kewenangan Peradilan  Umu  dan  Peradilan  Tata  Usaha Negara dalam perbuatan melawan hukum penguasa,  yaitu  sepanjang  perbuatan tersebut benar-benar merupakan perbuatan  yang  menjadi  kewenangan atibutif  perjabat  TUN  maka  menjadi kewenangan Peradilan TUN.
Guna  mengatasi  persepsi  yang berbeda mengenai kewenangan mengadilli  antara  Peradilan  Umum dengan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Mahkamah  Agung  pada  tahun  2012  telah acara  merumuskan  beberapa  hal  sebagai pemecahan  atas  masalah  hukum  acara yang  dihadapi  selama  ini.  Khusus mengenai  titik  singgung  kewenangan Peradian  Umum  dengan  Peradilan  TUN, telah dirumuskan beberapa kaidah hukum yang  dapat  dijadika  pedoman  dalam mengatasi  persinggungan  kewenangan antara peradilan Umum dengan Peradilan TUN sebagai berikut 20 .
1. Kriteria sengketa TUN dan Perdata Permasalahan titik singgung kewenangan antara peradilan Umum (PU) dengan  Peradilan  TUN  (PTUN)  adalah kesulitan  dalam  menetapkan  apakah suatu  sengketa  termassuk  sengketa  TUN atau perdata.Seperti diuraikan sebelumnya, perbuatan hukum ( rechtshandeling ) penguasa (pejabat TUN) memiliki  beberapa  segi,  terutama  segi hubungan keperdataan dan segi hubungan hukum  public.  Terhadapa  hal  itu,  Kamar Tata  Usaha  Negara  dalam  rapat  plenonya merumuskan  beberapa  kriteria  dalam menentukan  apakah  suatu  sengketa
20 Lihat  Mahkamag  Agung, Rumusan Hukum  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Makmah  Agung Republik  Indonesia, (Jakarta:  Mahkamah  Agung  RI, 2012), h. 1-2
termasuk  sengketa  TUN  atau  sengketa perdata sebagai berikut:
a) Apabila yang menjadi objek sengketa ( objectum  litis )  tentang  keabsahan Keputusan  TUN,  maka  merupakan sengketa TUN;
b) Apabila  dalam  posita  gugatan mempermasalahkan kewenangan,
keabsahan Prosedur penerbitn KTUN,  maka  termasuk  sengketa TUN;
c) Apabila satu-satunya penentu apakah  Hakim  dapat  menguji kabsahan  Keputusan  TUN,  objek sengketa adalah subtansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata;
d) Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum  publik)  dapat  menyelasikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN 2. Ollosing theory (teori melebur) Beberapa tindakan hukum (keputusan  TUN)  dari  pejabat  TUN dianggap bukan lagi tindakan administratif semata.Pada keadaan tertentu,  tundakan  pejabat  TUN  dapat melebut menjadi tindakan dalam hubungan  keperdataan.Terkait  hal  ini, dikenal  istilah opplosing  theory sebagai pedoman  dalam  menilai  apakah  tindakan hukum  pejabat  TUN  melebur  tau  tidak sebgai tindakan dalam hubungan keperdataan.  Untuk  memastikan  suatu Keputusan  TUN  dianggap  melebur  dalam perbuatan  hukum  perdata  adalah  apabila seccra  faktual  Keputusan  TUN  yang disengketakan dan diminta diuji keabsahanya ternyata:
a) Jangkauan  akhir  dari  Keputusan TUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan  untuk  melahirkan suatu  perbuatan  hukum  perdata.
Termasuk didalamya
adalah
Keputusan-keputusan  TUN  yang diterbitkan dalam rangka
mempersiapkan
atau menyelesaikan  suatu  perbuatan hukum perdata;
JURNAL POTRET  -- Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 1, Januari-Juni 2017
b) Apabila
Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak  dalam  perikatan  perdata sebagai kelanjutan Keputusan TUN objek sengketa tersebut;. 21
KTUN  yang  berkaitan  dengan  ijin cerai tidak digolongkan sebagai Keputusan  TUN  yang  melebur  dalam  ijin cerai merupakan ketentuan hukum public (hukum  administrasi)  sebagai  syarat  bagi PNS  yang  akan  melakukan  perceraian. Dengan  demikian  ijin  cerai  merupakan lexspesialis (kekuatan khusus) dan dikeculikan dari penerapan teori melebur.

## Kesimpulan
Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum  (Perdata)  dan  Peradilan  Tata Usaha  Negara  secara  Absolut  lebih menekankan  terhadap  obyek  sengketa, posita  sengketa  serta  norma  (kaidah) hukum  yang  mampu  memenuhi  proses peradilan.  Untuk  itu,  perlu  kiranya kejelihan  hakim  dalam  melihat  alasan- alasan  pengajuan  gugatan,  sehingga proses  peradilan  yang  berlangsung  akan semakin  mudah  karena  sudah  ditentukan dari  awal  apakan  kompetensi  dalam gugatan  yang  diajukan  tersebut  masuk ranah Peradilan Umum (Perdata) ataukan masuk  ranah  Peradilan  Tata  Usaha Negara.  Jikalau  melihat  dalam  prosedur Peradilan Tata Usaha Negara adanya rapat permusyawaratan  yang  dilakukan  oleh para  majelis  hakim,  yang  merupakan prosedural penyelesaian sengketa perkara yang  disederhanakan (vereen  voudigde behandeling  atau  dismissal  procedure) dimana  prosedural  yang  dimaksud  guna memutus suatu sengketa dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan  yang  diajukan  oleh  penggugat tidak  diterima  dengan  alasan  karena bukanlah  kewenangan  peradilan  Tata
21 Keadaan pada huruf (a) dan (B) tersebut menyebabkan  KTUN  melebur  menjadi  perbuatan perdata  karenanya  menjadi  kewenangan  dari Peradian Umum
Usaha Negara, atau alasan-alasan gugatan yang  disertakan  tidak  layak  atau  bahkan apa  yang  dituntut  dalam  gugatan sebenarnya  sudah  terpenuhi  dalam Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sehingga dinilai  cacat  hukum  jika  proses  gugatan tersebut dilanjutkan.
Hal  ini  menjadi  langkah  positif  jika dimaksimalkan  dengan  sebaiknya,  guna pemenuhan hak dari penggugat.Dalam hal ini,  hakim  memberikan  kepastian  hukum sedini mungkin kepada penggugat asalkan keputusan  yang  dihasilkan  melalui pertimbangan  hukum  yang  valid  dari majelis  hakim,  sehingga  sedini  mungkin penggugat  bisa  mendapatkan  kepastian hukum dari peradilan yang diinginkan.

## Daftar Pustaka
Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar  Dan  Menengah, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling, 2003. Edi Purwanto, Modifikasi Prilaku,
Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  Offset,
2012.
Enjang  AS, Komunikasi  Konseling, Bandung : Nuansa, 2009.
Erhamwilda, Konseling  Islami, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
Latipun, Psikologi Konseling, Malang : UMM Press, 2005.
Masnah,  “Pengaruh  Bimbingan  Kelompok Terhadap  Asertivitas  Pada  Siswa Kelas  XI  Ma  Islahun  Ikhwan  Nw Mispalah  Praya  Tengah  Tahun Pelajaran
2013/2014”. Skripsi, Mataram : Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2014. Pengurus  Besar  Asosiasi  Bimbingan  dan Konseling Indonesia, Kode Etik
Profesi  Bimbingan  dan  Konseling Indonesia, 2010. Pujiarohman, “Pengaruh Program
Peningkatan  Perilaku  Asertif  Untuk
POLITICS, ISLAM, ISLAMIC, TRADE LAW, NATIONALISM  --  Rizaldy Pedju
Menolak  Hubungan  Seks  Pranikah Bagi  Remaja  Dengan  Melibatkan Orangtua”, Tesis,
Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas
Gadjah Mada, 2011
Rakos,  R.  F., Assertive  Behavior:  Theory, Research,  and  Training. London  and New York: Routledge, 1991.
Syamsu Yusuf & Nurihsan Juntik, Landasan Bimbingan dan Konseling. Bandung : Rosdakarya, 2005.