Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 2, No. 12, Desember 2020

## DAMPAK  PANDEMI  COVID-19  TERHADAP  EKONOMI  NASIONAL  DAN PERPAJAKAN DI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
Alivo Pradana, Aulia Desi Wulandari, Bryan Fadhil Noorwidhi dan Ferdinand Sitinjak
Politeknik Keuangan Negara STAN Tanggerang Selatan, Indonesia Email: alivopr@gmail.com, aulia.dezi@gmail.com, bryanfadhil@gmail.com ferdinand.sitinjak@ymail.com

## Abstract
SARS-COV-2  or  often  called  COVID-19  is  a  virus  that  attacks  the  respiratory system so that it can cause minor disorders of the respiratory system, severe lung infections, and even death. In Indonesia, a Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy  has  been  implemented  to  enforce  the  spread  of  this  virus  so  as  to  cause several wheels of the national economy to become undisturbed. The implementation of  the PSBB  in  Indonesia  prevents  people  from  doing  work  and  activities  face-to- face so that the demand for BBM has decreased quite significantly. Apart from the national economic sector, tax revenues from the Oil and Gas sector experienced a decline  in  the  third  quarter  of  2020,  which  only  reached  IDR  26.2  trillion,  this value  is  53%  lower  than  the  previous  year  in  the  same  period  in  2019.  This decrease  was  due  to  due  to  the  decline  in  world  oil  prices  and  lower  lifting  than last  year.  The  research  method  used in  this  journal  is  the  quantitative  descriptive method,  namely  by  describing  the  quantitative  data  obtained  from  the  national taxation  sector  and  Gross  Domestic  Product  (GDP)  as  well  as  regulations regarding  tax  incentives  issued  by  the  government  in  order  to  encourage  the national  economy  that  is  concerned  about  the  impact  of  Covid-19  on  the  Oil  and Gas  sector.  Earth.  The  purpose  of  this  study  is  to  see  the  impact  of  the  Covid-19 Pandemic on the National Economy and Tax Revenues in the Oil and Gas Sector as well as Government Policies that have been issued to overcome them.
Keywords : covid-19; taxe; state revenue; oil and gas

## Abstrak
SARS-COV-2  atau  sering  disebut  COVID-19  merupakan  virus  yang  menyerang sistem  pernapasan  sehingga  dapat  menyebabkan  gangguan  ringan  pada  sistem pernapasan,  infeksi  paru-paru  yang  berat,  hingga  kematian.  Di  Indonesia  telah diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini sehingga menyebabkan beberapa roda perekonomian nasional menjadi terganggu. Pemberlakukan PSBB di Indonesia melarang masyarakat untuk melakukan  pekerjaan  dan  aktivitas  secara  tatap  muka  sehingga  permintaan  BBM mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan.  Selain  dari  sektor  perekonomian nasional,  penerimaan  perpajakan  dari  sektor  Minyak  dan  Gas  Bumi  mengalami penurunan  pada  Triwulan  III  2020  yang  hanya  mencapai  Rp26,2  Triliun,  nilai  ini lebih rendah 53% dibandingkan dari tahun sebelumnya pada periode yang sama di
tahun  2019.  Penurunan  ini  disebabkan  karena  penurunan  harga  minyak  dunia  dan lifting yang lebih rendah dari tahun lalu. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal  ini  adalah  metode  deskripsi  kuantitatif  yaitu  dengan  mendeskripsikan  data kuantitatif  yang  didapatkan  dari  sektor  perpajakan  dan  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  serta  peraturan  mengenai  insentif  perpajakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah  dalam  rangka  mendorong  perekonomian  nasional  yang  dikaitkan dengan  dampak  Covid-19  ke  sektor  Minyak  dan  Gas  Bumi.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  Perekonomian Nasional dan Penerimaan Perpajakan di Sektor Migas serta Kebijakan Pemerintah yang telah dikeluarkan untuk menanggulanginya.
Kata kunci: Covid-19; Pajak; Penerimaan Negara; Migas

## Pendahuluan
Industri  minyak  dan  gas  bumi  memiliki peranan  penting  bagi  Indonesia,  sebagai sumber pendapatan untuk APBN dan memberikan sumbangan ekonomi lokal di daerah dimana  kegiatan  eksplorasi,  produksi,  pengilangan  maupun  distribusi  minyak  dan  gas bumi  berlangsung.  Selain  itu,  peran  terbesar  industri  minyak  dan  gas  bumi  adalah menyediakan  energi  (khususnya  BBM)  yang  dipergunakan  untuk  menggerakkan berbagai sektor kehidupan di seluruh Indonesia (Widyastuti & Nugroho, 2020).
Pada Tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah  Covid-19 yang menyebar sangat cepat  ke  seluruh  dunia.  Hal  ini  mendorong  pemerintah  Indonesia  untuk  melakukan upaya  dan  mengambil  kebijakan  penanganan  Covid-19.  Upaya  preventif  yang  telah dilakukan pemerintah, yaitu dengan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain meliputi bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat. Deteksi dini sebagai bentuk pengawasan dilakukan terutama untuk 19 area yang memiliki akses langsung ke China,  yakni  Jakarta,  Padang,  Tarakan,  Bandung,  Jambi,  Palembang,  Denpasar, Surabaya, Batam dan Manado (Gitiyarko, 2020).
Dampak  Covid-19  menyebabkan  berbagai  aktivitas  ekonomi  manusia  menjadi tidak  normal,  tidak  terkecuali  industri  minyak  dan  gas  bumi.  Dibatasinya  pergerakan manusia  secara  langsung  dengan  adanya  peraturan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) mengakibatkan penurunan permintaan terhadap BBM dikarenakan penggunaan kendaraan  untuk  menuju  kantor  atau  aktivitas  menjadi  berkurang.  Selain  itu, penggunaan  mesin  produksi  pada  perusahaan  manufaktur  juga  berkurang  diakibatkan banyak pegawai yang bekerja dari rumah yang mengakibatkan jumlah produksi menjadi berkurang (Widyastuti & Nugroho, 2020).
Sejak tahun 2014 kegiatan usaha pengolahan minyak bumi di Indonesia dilakukan di  4  kilang,  yaitu  Kilang  Pertamina  dengan  6  Unit  pengolahan  (RU  II  Dumai,  RU  III Plaju, U IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan dan RU VII  Kasim), Kilang PT Trans Pacific Petrokimia Indotama (PT TPPI), PT Tri Wahana Universal (PT TWU) dan  Kilang  Cepu.  Produksi  BBM  dalam  negeri  selama  5  (lima)  tahun  terakhir  terlihat cenderung meningkat, terutama dari tahun 2016 ke tahun 2017. Hal ini disebabkan sejak tahun  2016  PT  TPPI  telah  berproduksi  dan  RFCC  (Residue  Fluid  Catalytic  Cracker) Cilacap sudah beroperasi. Selain itu, pada bulan April 2019, Proyek Langit Biru Cilacap
telah on stream yang berdampak pada kenaikan produksi pertamax sebesar 68%. Akan tetapi  produksi  total  pada  tahun  2019  relatif  sama  dengan  angka  produksi  tahun  2018 dikarenakan  pada  bulan  Oktober  2019  dilakukan  turn  arround  di  RU  IV  Cilacap sehingga  produksinya  lebih  kecil  dibandingkan  pada  saat  kilang  beroperasi  normal. Sebagai  informasi,  produksi  BBM  dari  kilang  dalam  negeri  hanya  mampu  memenuhi kebutuhan  nasional  sekitar  55%  sedangkan  sisanya  dipenuhi  dari  impor(Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019).

## GRAFIK PRODUKSI BBM TAHUN 2015-2019
Sumber :Laporan Migas tahun 2019 Direktoras Migas

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  analisis  deskriptif kuantitatif.  Deskripsi  Kuantitatif  adalah  merupakan  suatu  penelitian  yang  mempunyai tujuan  untuk  mendeskripsikan  suatu  fenomena,  peristiwa,  gejala,  dan  kejadian  yang terjadi secara factual, sistematis, serta akurat. Fenomena dapat berupa bentuk, aktivitas, hubungan,  karakteristik,  serta  persamaan  maupun  perbedaan  antar  fenomena.  Metode penelitian  deskriptif  kuantitatif  bertujuan  untuk  menjelaskan  suatu  fenomena  dengan menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik subjek yang diteliti. Penelitian kuantitatif menilai sifat dari suatu kondisi fenomena yang terlihat (Yusuf, 2016). Tujuan penelitian kuantitatif dibatasi untuk mendeskripsikan karakteristik sebagaimana adanya. Data yang digunakan dalam penelitian di Jurnal ini adalah sebagai berikut:
1. Data  Produksi  Minyak  dan  Gas  Bumi  tahun  2015  –  2019  berdasarkan  data  BPS Tahun 2019.
2. Data Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional di Sektor Minyak dan Gas Bumi tahun 2018 – 2020 berdasarkan data BPS Tahun 2020.
3. Data penerimaan perpajakan di Sektor Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2018-2020 berdasarkan data DJP tahun 2020.
4. Kebijakan pemerintah serta insentif perpajakan di Sektor Minyak dan Gas Bumi.

## Hasil dan Pembahasan
1. Dampak  Covid-19  terhadap  PDB  dan  Perpajakan  di  Sektor  Minyak  dan  Gas Bumi
1) Niaga Penjualan Migas
Pada  tahun  2019,  PDB  Nasional  di  Sektor  Minyak  dan  Gas  Bumi mengalami peningkatan dari tahun 2015 – 2019. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM)  di  Indonesia  dipenuhi  melalui  produksi  Kilang  BBM  dalam  negeri  dan impor  BBM.  Besarnya  kebutuhan  akan  BBM  selama  5  tahun  terakhir  tersaji pada  grafik  di  bawah  ini.  Data  yang  disajikan  berdasarkan  hasil  perekapan pelaporan Badan Usaha tiap bulannya kepada Direktorat Jenderal Migas.
Grafik Niaga Bahan Bakar Minyak
Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan  data  diatas,  terlihat  bahwa  penjualan  atau  kebutuhan  BBM di  Indonesia  semakin  meningkat  hingga  mencapai  75,12  Juta  Kl  pada  tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018 yang hanya mencapai 74,08 juta (kL).  Namun selama  pandemi  Covid-19,  penjualan  BBM  Pertamina  mengalami  penurunan dikarenakan mengurangkan aktivitas masyarakat di luar rumah akibat peraturan yang  dikeluarkan  pemerintah  yaitu  PSBB,  selain  itu  produksi  minyak  mentah global turun  15%  hingga  20%.  Hal  ini  seiring  dengan  melemahnya  permintaan dan  harga  minyak.  SKK  Migas  memastikan  industri  hulu  migas  dalam  negeri dapat menjaga produksinya tidak anjlok lebih dari 10% (Verda Nano Setiawan, 2020a)
Grafik Lifting Minyak dan Gas
Direktur  Keuangan  PT  Pertamina  (Persero),  Emma  Sri  Martini, mengatakan  di  tengah  upaya  menjaga  stabilitas  dan  ketahanan  energi  tersebut, diakui  bahwa  perseroan  juga  terbebani  oleh  penjualan  yang  menurun  selama pandemi. Tercatat pada April-Juni rata-rata penjualan BBM harian turun sebesar 26,5  persen  jika  dibanding  pada  situasi  normal.  Emma  menambahkan  untuk kinerja produksi minyak dari sektor hulu sampai Juni 2020 tercatat sebesar 414 ribu barel  oil  per  day (MBOPD)  dan  untuk  gas  sebesar  2.721  MMSCFD. Produksi  minyak  mentah  dan  gas  PT  Pertamina  real  sampai  dengan  Juni  2020 tercatat  sebanyak  884  MBOEPD.  Dijelaskan  bahwa  dalam  kondisi  pandemi covid-19  membuat  demand  (permintaan) bahan  bakar  minyak  (BBM)  turun  25 persen  dibandingkan  kondisi  normal  sebelum  pandemi.  Hal  ini  disebabkan adanya  kebijakan work  from  home (WFH)  serta  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  yang  membatasi  mobilisasi  masyarakat  (Situsenergy, 2020b).
2) Penerimaan  Perpajakan  di  Sektor  Migas  Tahun  2020  selama  Pandemi Covid-19
Penerimaan perpajakan di Sektor Minyak dan Gas Bumi berasal dari PPh Migas  yang  dikumpulkan  secara  nasional  mengalami  penurunan  akibat  adanya pandemi  Covid-19  di  Indonesia  yang  semakin  meluas.  Berikut  ini  merupakan data penerimaan pajak dari Sektor Migas tahun 2018-2020 (Triwulanan):
Tabel 1.
Penerimaan Pajak Sektor Migas 2018-2020 (Triwulan) (Direktorat Jenderal Pajak, 2020) Tahun Triwulan Penerimaan PPh Migas (Dalam Miliar Rupiah) Perubahan (dibandingkan Triwulan Sebelumnya) 2018 I 11,375 - II 18,666 64% III 17,279 -7% IV 17,026 -1% 2019 I 14,384 -16% II 15,728 9% III 12,980 -17% IV 15,922 23% 2020 I 10,262 -36% II 7,722 -25% III 5,563 -28% IV
Sumber: Direktorat Jendral Pajak
Grafik Penerimaan Pajak Sektor Migas 2018-2020 (Triwulan)
Sumber: Direktorat Jendral Pajak (diolah)
Dari  grafik  dan  tabel  diatas  dapat  kita  lihat  terjadi  penurunan  yang signifikan  pada  penerimaan  pajak  sektor  PPh  Migas.  Terutama  yang  terjadi  di tahun  2020,  terjadi  penurunan  sejumlah  36%  pada  triwulan  1  tahun  2020 dibandingkan  dengan  triwulan  IV  2019.  Penurunan  ini  merupakan  penurunan terbesar  yang  pernah  terjadi  dalam  kurun  waktu  2018-2020.  Pada  triwulan  1 tahun  2020  merupakan  tahap  awal  pandemi  covid-19  di  Indonesia.  trend penurunan ini tidak hanya berhenti pada triwulan 1 tahun 2020 namun berlanjut hingga triwulan 3 tahun 2020 dengan besaran penurunan sebesar 25% dan 28%.

## 3) Kontribusi Sektor Migas terhadap PDB Tahun 2020 selama Pandemi
Dalam  mengukur  kinerja  perekonomian,  dapat  digunakan  beberapa indikator.  Salah  satu  indikator  yang  paling  sering  dan  lebih  akurat  digunakan yaitu  Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Pada  jurnal  ini,  penulis  akan menggambarkan  dampak  dari  pandemi  Covid-19  pada  kinerja  perekonomian dengan membandingkan PDB subsektor  Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi  dari  sektor  pertambangan  dan  penggalian.  Penulis  mengambil  data  dari tahun  2018-2020  yang  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  Nasional  (BPS). Berikut  ini  merupakan  tabel  PDB  subsektor  Pertambangan  Minyak,  Gas,  dan Panas Bumi tahun 2018 – 2020:
Tabel 2.
PDB Sub Sektor (Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi) 2018-2020 (Triwulan) (Statistik Badan Pusat, 2020) Tahun Triwulan PDB Sub Sektor (Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi) Perubahan (dibandingkan Triwulan Sebelumnya) 2018 I 106,147 - II 114,541 8% III 122,767 7% IV 116,715 -5% 2019 I 109,687 -6%
Tahun Triwulan PDB Sub Sektor (Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi) Perubahan (dibandingkan Triwulan Sebelumnya) II 113,547 4% III 105,610 -7% IV 110,759 5% 2020 I 94,956 -14% II 70,354 -26% III 81,606 16%
IV
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020
Grafik PDB Sub Sektor (Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi) 2018-2020 (Triwulan)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)
Dari  data  tabel  dan  grafik  PDB  diatas  dapat  kita  lihat  terjadi  penurunan pada  awal  tahun  2020  tepatnya  pada  triwulan  satu  sebesar  14%.  Triwulan  ini merupakan awalan dari peristiwa pandemi  Covid-19. Dampak dari pandemi ini berlanjut  hingga  triwulan  II  tahun  2020  yang  terjadi  penurunan  sebesar  26% dibandingkan triwulan I tahun 2020. Namun pada triwulan III tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 16% dibandingkan triwulan II Tahun 2020.
Berdasarkan  data  diatas,  juga  diketahui  bahwa  terjadi  penurunan  yang cukup  signifikan  jika  dibandingkan  dari  tahun  sebelumnya  yang  hanya mengalami penurunan paling rendah sebesar 7% pada tahun 2019.
4) Kebijakan  Pemerintah  untuk  menangani  Pandemi  Covid-19  serta  insentif Perpajakan di Sektor Minyak dan Gas Bumi
Presiden  RI  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  No  1 Tahun  2020  (PERPPU  01/2020)  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan
tanggal 31 Maret 2020. Total anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp 405,1 triliun.
Pada  3  April  2020,  Presiden  menerbitkan  Peraturan  Presiden  (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari  Perppu  No.  1  Tahun  2020.  Anggaran dari beberapa kementerian dipotong sebesar Rp 97,42 triliun. Namun, beberapa Kementerian mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan  sebesar  dari  Rp  36  triliun  menjadi  Rp  70  triliun;  dan Kementerian  Kesehatan  dari  Rp  57  triliun  menjadi  76  triliun  (Negeri Kementerian Luar, 2020).
Pemerintah  telah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  fiskal  dalam  rangka penanganan pandemi Covid-19 senilai 70,1 Triliun, antara lain sebagai berikut:
1. Relaksasi  batas  maksimal  defisit  APBN  (sebelumnya  sebesar  3%) diberlakukan  pada  tahun  2020,  2021  dan  2022.  Diprediksi  defisit  APBN tahun ini adalah sebesar 5,07%.
2. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.
3. Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.
Selain itu, untuk mengurangi kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat tatap  muka  atau  bertemu  langsung,  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  melalui  beberapa  peraturan  dan protokol Kesehatan sebagai berikut :
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  tahun  2020,  20120) ditetapkan  pada  31  Maret  2020.  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dapat melakukan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  untuk  satu  provinsi atau  kabupaten/kota  tertentu.  PSBB  dilakukan  dengan  pengusulan  oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri Kesehatan.
2. Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  9  Tahun  2020  tentang  Pedoman  PSBB dalam  rangka  Percepatan  Penanganan  Covid-19  (Peraturan  Menteri Kesehatan  No.  9  Tahun  2020,  2020)ditetapkan  pada  3  April  2020. Kebijakan  PSBB  antara  lain:  1)  Peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja;  2) Pembatasan kegiatan keagamaan; 3) Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum;  4)  Pembatasan  kegiatan  sosial  budaya;  5)  Pembatasan  moda transportasi;  dan  6)  Pembatasan  kegiatan  lainnya  terkait  aspek  pertahanan dan keamanan.
3. Pada  7  April  2020,  Menkes  menyetujui  PSBB  untuk  diterapkan  di  DKI Jakarta.  PSBB  dilakukan  selama  14  hari.  Ojek  online  dilarang  membawa penumpang.  Jadwal  KRL  dievaluasi  ulang  dan  dikurangi.  Di  wilayah Jabodetabok,  akan  dibagikan  sembako  senilai  Rp  200  ribu  per  keluarga.
Nantinya  penerima  bantuan  akan  mendapakan  Rp  600  ribu  per  keluarga yang diberikan selama kurun waktu 3 bulan.
Pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian  Keuangan,  mengeluarkan kebijakan  insentif  dan  relaksasi  di  bidang  perpajakan  untuk  wajib  pajak  yang terkena dampak wabah virus Corona. Secara ringkas, inilah insentif pajak yang pemerintah  berlakukan  sementara  selama  pandemi  berlangsung,  yaitu:  (Dina Lathifa., 2020).
1. Insentif PPh Pasal 21
PPh  Pasal  21  ditanggung  oleh  pemerintah  selama  masa  pajak  April  2020 sampai  dengan  Masa  Pajak  September  2020.  Insentif  ini  berlaku  untuk perusahaan  dengan  syarat  memiliki  kode  klasifikasi  lapangan  usaha  yang tercantum dalam PMK tersebut, telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, dan mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat atau izin Pengusaha Kawasan  Berikat  atau  izin  PDKB.  Selain  itu,  insentif  ini  hanya  berlaku untuk  pegawai  yang  memiliki  NPWP  dan  menerima  penghasilan  bruto bersifat tetap tidak lebih dari Rp200 juta.
PPh  Pasal  21  ditanggung  pemerintah ini harus  dibayarkan  oleh  perusahaan secara  tunai  pada  karyawannya  saat  pembayaran  penghasilannya.  Hal  ini meliputi  perusahaan  yang  memberikan  tunjangan  atau  menanggung  PPh Pasal 21 kepada karyawannya.
2. Insentif PPh Pasal 22 Impor
Pemerintah  membebaskan  PPh  Pasal  22  Impor  selama  6  bulan  pada perusahaan  yang  memiliki  kode  klasifikasi  lapangan  usaha  sesuai  yang tercantum  dalam  PMK,  telah  ditetapkan  sebagai  Perusahaan  KITE, mendapatkan  izin  Penyelenggara  Kawasan  Berikat  atau  izin  Pengusaha Kawasan  Berikat  atau  izin  PDKB  pada  saat  pengeluaran  barang  dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
3. Insentif Angsuran PPh Pasal 25
Pemerintah  pun  memberikan  kebijakan  pengurangan  PPh  Pasal  25  sebesar 30% selama 6 bulan para perusahaan dengan kriteria yang sama seperti poin sebelumnya.  perusahaan  harus  menyampaikan  pemberitahuan  pengurangan secara online melalui laman Pajak.go.id.
4. Insentif PPN
Wajib  pajak  atau  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  eksportir  dan  non eksportir,  dapat  memanfaatkan  insentif  PPN  berupa  percepatan  restitusi selama  6  bulan.  Kriteria  perusahaan  yang  dapat  memanfaatkan  ini  adalah memiliki  klasifikasi  lapangan  usaha  seperti  yang  tercantum  dalam  PMK, telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat atau izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB, dan menyampaikan  SPT  Masa  PPN  lebih  bayar  restitusi  dengan  jumlah  lebih bayar paling banyak Rp5 miliar.
Selain  itu,  pemerintah  juga  menetapkan  beberapa  relaksasi  di  bidang perpajakan  untuk  lebih  meringankan  wajib  pajak,  antara  lain  sebagai berikut:(Dina Lathifa., 2020)
1. Penurunan Tarif PPH Badan
Pemerintah  turut  menerapkan  penurunan  tarif  umum  PPh  Badan  yang semula 25%, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan  Terbuka  (Go  Public)  dengan  jumlah  keseluruhan  saham  yang diperdagangkan  di  bursa  efek  di  Indonesia  paling  sedikit  40%,  dan memenuhi  syarat  tertentu,  dapat  memperoleh  tarif  3%  lebih  rendah  dari tarif  umum  PPh  Badan.  Jadi,  tarif  PPh  Badan  Go  Public  sebesar  19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022.
2. Perpanjangan Waktu Permohonan/Penyelesaian Administrasi Perpajakan
a. Jangka  waktu  penyampaian  permohonan  keberatan  oleh  wajib  pajak diperpanjang paling lama 6 bulan.
b. Jangka  waktu  atas  permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran pajak  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  17B  diperpanjang paling lama 6 bulan.
c. Jangka waktu pengajuan surat keberatan sebagaimana dalam pasal 26 ayat (1) diperpanjang paling lama 6 bulan.
d. Jangka  waktu  permohonan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi administrasi  atau  pembatalan  ketetapan  pajak  yang  tidak  benar, pembatalan  hasil  pemeriksaan,  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam pasal 36 ayat (1), diperpanjang paling lama 6 bulan.
e. Jangka  waktu  pengembalian  kelebihan  bayar  pajak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diperpanjang paling lama 1 bulan.
3. Pemberian Fasilitas Kepabeanan
Menteri Keuangan memiliki kuasa untuk memberikan fasiitas pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemik Covid-19, dan/atau  menghadapi  ancaman  yang  membahayakan  perekonomian nasional.
4. Perpanjangan Masa Lapor SPT Tahunan Pribadi dan SPT Masa PPN Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan memperpanjang masa lapor SPT  Tahunan  Pribadi  dan  SPT  Masa  PPh.  Seperti  yang  pernah  dibahas pada artikel, “Work From Home: Kebijakan Perpajakan & Tips Menjaga Produktivitas“,  DJP  mengumumkan  bahwa  batas  pelaporan  dan pembayaran  SPT  Tahunan  Pribadi  yang  semula  tanggal  31  Maret  2020, menjadi 30 April 2020. Sedangkan untuk batas pelaporan SPT Masa PPh Pot/Put Februari 2020 mundur sampai dengan tanggal 30 April 2020.
Pada  dasarnya,  ekonomi  global  melemah  secara  keseluruhan  akibat pandemi  virus  Corona.  Berbagai  negara  mengalami  krisis  dari  seluruh  sektor, terutama  keuangan  dan  kesehatan.  Indonesia  pun  merasakan  dampak  tersebut
baik  sektor  ekonomi  maupun  kesehatan.  Demi  menyelamatkan  perekonomian nasional  dan  menjaga  kestabilan  sistem  keuangan,  Pemerintah  menerapkan insentif  dan  relaksasi  pajak,  bersama  dengan  sejumlah  kebijakan  lainnya  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Satuan  Kerja  Khusus  Pelaksana  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi alias  SKK  Migas  mengusulkan  setidaknya  sembilan  stimulus  untuk  meredam imbas  sektor  hulu  migas  yang  lesu  akibat  wabah  Virus  Corona  dan  anjloknya harga  minyak  belakangan  ini.  Kepala  SKK  Migas  Dwi  Soetjipto  mengatakan usulan itu disusun setelah berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:(Caesar Akbar, 2020).
1. Penundaan  pencadangan  biaya  kegiatan  pascaoperasi  atau  Abandonment and Site Restoration (ASR).
2. Pemberian  tax  holiday  untuk  pajak  penghasilan  di  seluruh  wilayah  kerja migas.
3. Penundaan atau penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) gas alam cair (LNG)  melalui  penerbitan  revisi  PP  81/2015  tentang  impor  dan  atau penyerahan  barang  kena  pajak  tertentu  yang  bersifat  strategis  yang dibebaskan dari PPN.
4. Penghapusan biaya sewa untuk barang milik negara (BMN) hulu migas.
5. Penghapusan  biaya  pemanfaatan  kilang  LNG  Badak  USD0,22  per  million british thermal unit (MMBTU)
6. Penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak tidak langsung.
7. Gas dapat dijual dengan harga diskon untuk semua skema di atas take or pay (TOP) dan daily contract quantity (DCQ)
8. Fleksibilitas  fiscal  term  dengan  memberikan  insentif  untuk  batas  waktu tertentu  seperti  depresiasi  dipercepat,  perubahan  split  sementara,  domestic market obligation (DMO) full price.
9. Dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas terhadap pembebasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu.
Berdasarkan  kesembilan  insentif  tersebut,  baru  satu  poin  insentif  yang telah  disetujui  dan  terlaksana,  yaitu  Penundaan  pencadangan  biaya  kegiatan pascaoperasi  atau  Abandonment  and  Site  Restoration  (ASR)  (Verda  Nano Setiawan, 2020b)
5) Perbandingan  PDB  Sub  Sektor  Pertambangan  Minyak,  Gas  dan  Panas Bumi dengan Penerimaan Perpajakan di Sektor Migas.
Berdasarkan data yang telah diperoleh pada poin-poin sebelumnya, penulis melakukan  perbandingan  fluktuasi  nilai  antara  PDB  sub  sektor  Pertambangan Minyak,  Gas  dan  Panas  Bumi  dengan  penerimaan  perpajakan  di  sektor  migas, dengan hasil sebagai berikut:
Tabel Perubahan Penerimaan PPh Migas dan PDB Subsektor
Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Tahun 2018 – 2020
(dalam miliyar rupiah) Tahun  Triwulan Migas PDB Nilai Persentase* Nilai Persentase* 2018 I 11,375 100% 106,147 100% II 18,666 164% 114,541 108% III 17,279 152% 122,767 116% IV 17,026 150% 116,715 110% 2019 I 14,384 126% 109,687 103% II 15,728 138% 113,547 107% III 12,980 114% 105,610 99% IV 15,922 140% 110,759 104% 2020 I 10,262 90% 94,956 89% II 7,722 68% 70,354 66% III 5,563 49% 81,606 77% IV - - - -
Grafik Perubahan Penerimaan PPh Migas dan PDB Subsektor Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Tahun 2018 – 2020
(dalam miliyar rupiah)
Tabel  dan  grafik  diatas  merupakan  data  pergerakan  yang  terjadi  pada PDB  subsektor  Pertambangan  Minyak,  Gas  dan  Panas  Bumi  serta  Penerimaan PPh  Migas.  Penulis  menggunakan  Tahun  2018  triwulan  I  sebagai  angka  dasar guna  melihat  besaran  perubahan  yang  terjadi  pada  tahun  2018  –  2020.  Seperti yang kita ketahui bersama bahwa terjadi wabah covid-19 yang terjadi mulai dari triwulan I Tahun 2020 hingga sekarang. Pandemi ini juga berdampak langsung pada  perekonomian  indonesia  sektor  migas.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan dengan  terjadinya  penurunan  yang  signifikan  pada  triwulan  I  Hingga  Triwulan III  Tahun  2020.  Pada  triwulan  I  terjadi  penurunan  50%  dari  triwulan sebelumnya  pada  penerimaan  pajak  sektor  migas  dan  pada  PDB  terjadi
penurunan  sebesar  15%  pada  PDB.  Begitupula  yang  terjadi  pada  triwulan berikutnya  yang  mengalami  penurunan  sebesar  22%  pada  PPh  Migas  dan  23% pada PDB subsector pertambangan minyak, gas dan panas bumi.
Pada triwulan III terjadi peningkatan pada PDB subsektor pertambangan minyak  dan  panas  bumi  sebesar  11%.  Hal  ini  mungkin  teradi  karena  adanya beberapa  kelonggaran  serta  stimulus  ekonomi  yang  dilakukan  pemerintah  guna mengembalikan  perekonomian  di  indonesia.  Namun  pada  penerimaan  pajak sektor Migas tetap terjadi penurunan pada triwulan III tahun 2020 sebesar 19% dari  triwulan  sebelumnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  adanya  pelonggaran pemungutan pajak di indonesia berupa insentif pajak. Hal itu berpengaruh pula pada penurunan penerimaan pajak terkhusus sektor PPh Migas.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  BAB  III  Pembahasan,  maka  penulis  menarik beberapa  kesimpulan  mengenai  dampak  pandemi  COVID-19  terhadap  ekonomi nasional  dan  perpajakan  di  sektor  minyak  dan  gas  bumi,  adalah  sebagai  berikut:  (1.) Kondisi  pandemi  COVID-19  membuat demand (permintaan)  bahan  bakar  minyak (BBM)  turun  25  persen  dibandingkan  kondisi  normal  sebelum  pandemi.  Hal  ini disebabkan  adanya  kebijakan work  from  home (WFH)  serta  kebijakan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  membatasi  mobilisasi  masyarakat.  (2.)  Akibat Pandemi Covid-19 terjadi penurunan penerimaan PPh Sektor Migas pada triwulan I, II, dan  III  tahun  2020  sebesar  -36%,  -25%,  dan  -28%  dibandingkan  dengan  triwulan sebelumnya.(3.) Terjadi penurunan pada triwulan I dan II tahun 2020 sebesar -14% dan -26% pada PDB Sub Sektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi. Namun pada triwulan III mengalami kenaikan sebesar 16%  dibandingkan triwulan  sebelumnya. (4.) Pada  tahun  2020  merupakan  penurunan  yang  signifikan  terjadi  pada  sektor  migas dibangkan  dengan  tahun  sebelumnya  sebelum  pandemi  Covid-19  di  PDB  maupun  di penerimaan  perpajakan.(5.)  Dari  berbagai  kebijakan  pemerintah  yang  telah  dilakukan baik dari kebijakan fiskal, insentif perpajakan, relaksasi perpajakan, insentif migas, dan kebijakan  pemerintah  PSBB,  hal-hal tersebut  dilakukan  untuk mengurangi  penyebaran pandemi  Covid-19  serta  memulihkan  kembali  ekonomi  nasional  di  berbagai  bidang. Namun,  hal  tersebut  belum  dapat  memulihkan  sepenuhnya  perekonomian  dikarenakan masih  banyaknya  kekurangan-kekurangan  serta  kendala  yang  dihadapi  pemerintah dalam  menyelenggarakan  kebijakan-kebijakan  tersebut.  (6.)  Berdasarkan  hasil perbandingan  PDB  dan  Penerimaan  Perpajakan  terdapat  trend  penurunan  yang  sama pada  triwulan  I  dan  II  namun  pada  triwulan  III  terjadi  peningkatan  pada  PDB  Sub Sektor Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kegiatan ekonomi nasional. Namun terjadi  penurunan  penerimaan  perpajakan  pada  triwulan  III  tahun  2020  dikarenakan masih diberlakukannya insentif serta relaksasi perpajakan.

## BIBLIOGRAFI
Caesar Akbar. (2020). SKK Migas Usul 9 Kebijakan Stimulus untuk Sektor Hulu Migas . Retrieved  from  https://bisnis.tempo.co/read/1336503/skk-migas-usul-9-kebijakan- stimulus-untuk-sektor-hulu-migas. Access 11 November 2020
Dina  Lathifa.  (2020). Insentif  Pajak  dalam  Menghadapi  Pandemik  Virus  Corona . Retrieved from https://www.online-pajak.com/st/seputar-efaktur-ppn/k
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2020). Data  Penerimaan  Perpajakan  Sektor  Minyak  dan Gas  Tahun  2018-2020 .  Keuangan  Republik  Indonesia:  Jakarta:  Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Gitiyarko, Vincentius. (2020). Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19 .
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2019). Laporan Tahunan Migas Tahun 2019 . Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas bumi.
Negeri  Kementerian  Luar.  (2020). Kebijakan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Terkait Wabah Covid-19 . Retrieved from https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijak an-pemerintah-republik  indonesia-terkait-wabah-covid-19.  Access  01  Desember 2020.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020. (2020). Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 .
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .
Situsenergy. (2020a). Di tengah Pandemi, Penjualan BBM Pertamina Turun.
Situsenergy. (2020b). Di tengah Pandemi, Penjualan BBM Pertamina Turun . Retrieved from  https://situsenergy.com/di-tengah-pandemi-penjualan-bbm-pertamina-turun/ Access 11 November 2020
Statistik  Badan  Pusat.  (2020). Dinamis  Subjek  Produk  Domestik  Bruto  (Pengeluaran) Tahun 2019-2020 . Jakarta.
Verda  Nano  Setiawan.  (2020a). Pandemi,  SKK  Migas  Pastikan  Produksi  Migas  Tidak Anjlok Lebih 10% . Retrieved from https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5fa298c 5dc57d/pandemi-skk-migas-pastikan-produksi-migas-tidak-anjlok-
lebih
10?utm_source=Direct&utm_medium=Tags  Migas&utm_campaign=Regular  HL Pos 4. Access 11 November 2020.
Verda Nano Setiawan. (2020b). Kemenkeu Disebut Masih Godok Insentif untuk Kerek Investasi Hulu Migas . Retrieved from https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5f19a 1ed1f20b/kemenkeu-disebut-masih-godok-insentif-untuk-kerek-investasi-hulu-
migas. Access 11 November 2020.
Widyastuti, Nur Laila, & Nugroho, Hanan. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi: Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning , 4 (2), 166–176.
Yusuf,  A.  Muri.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  &  Penelitian Gabungan . Prenada Media.