## PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE INTERKONEKSI
JARINGAN KOPP DI PELABUHAN MERAK MENGGUNAKAN EAP ( ENTERPRISE ARCHITURE PLANNING)
(Studi kasus KOPP Pelabuhan Merak)
Oleh : Andri Sahata Sitanggang

## ABSTRAK
Sistem  Teknologi  Informasi  merupakan  salah  satu  solusi  guna memecahkan  permasalahan  yang  ada  dalam  mendukung  pelaksanaan  tugas dibidang    perhubungan  perairan.    Maka  dengan  adanya  sistem  teknologi informasi yang cepat, tepat dan akurat maka memudahan kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan baik dari sisi operasional, pengawasan, pengkoordinasian dan pembangunan dapat lebih mudah dan lebih efisien dan efektif. Salah satu teknik untuk menggambarkan sistem teknologi informasi dengan menggunakan EAP.  EAP  adalah  suatu    pendekatan  logis,  yang  komperehensif  dan  holistic untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem  yang bersama-sama    meliputi    suatu    infrastruktur    manajemen  informasi/teknologi informasi.
Dalam  penelitian  ini    digambarkan  mengenai  pemodelan  Arsitektur menggunakan  EAP  (Enterprise  Architure  Planning),  studi  kasus  di  KOPP Pelabuhan  Merak  ini  ditekankan  pada  empat  langkah  yaitu  pemodelan arsitektur  data,  pemodelan  arsitektur  aplikasi,  pemodelan  arsitektur  teknologi dan pemodelan arsitektur bisnis.
Kata kunci :  Enterprise Architure Planning, Sistem,Teknologi,Informasi,Sistem Teknologi  Informasilanning,  Systems,  Technology,  Information,  Information Technology Systems.
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sistem teknologi informasi merupakan  gabungan  dari  sistem komputer dan
teknologi
telekomunikasi. Sistem teknologi informasi selalu berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Dengan  adanya  teknologi  informasi memberikan  fungsi  tambahan  untuk sistem  informasi  yang  dibuat  dalam perusahaan.  Contoh  dengan  adanya penggunaan sistem informasi manajemen  yang  dipakai  bersama tetapi  mempunyai  perbedaan  fungsi antar  bagian  yang  diatur  melalui penggunaan hak ases pemakai secara online, ataupun penerapan mesin atm yang  dilakukan  sejumlah  perusahaan dalam  transaksi  pembayaran.  Hal inilah yang membuat sistem teknologi informasi yang hingga  kini terus  memberikan    banyak  sekali kemudahan  yang  dirasakan  oleh suatu  instansi  ataupun  pemerintahan dalam pengelolan proses bisnisnya.
Hal ini pun yang perlu diterapkan di Kantor Otoritas
Pelabuhan  Penyebarangan  (KOPP) sebagai  salah  satu  masukan  atau inputan  yang  dapat  memberikan pemecahan  masalah  yang  terjadi diinstasi tersebut.
Berdasarkan Keputusan Menteri (KM) 60 tahun 2010 tentang Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian Perhubungan, mempunyai  tugas  selaku  pembina transportasi, khususnya Kantor otoritas  pelabuhan  penyeberangan yang
tugas-tugasnya semakin bertambah  dan  kompleks  sehingga menyebabkan  kesulitan  koordinasi antara  pemerintah  pusat  dan  daerah
dikarenakan    diberlakukannya  sistem otonomi  daerah  maka  dibutuhkan suatu alat bantu yang dapat mengatasi kendala jarak dan waktu yang timbul serta meminimalkan terjadinya kesalahan dalam koordinasi.
Sistem  Teknologi  Informasi merupakan  salah  satu  solusi  guna memecahkan  permasalahan  yang  ada dalam  mendukung pelaksanaan tugas dibidang    perhubungan  air.    Maka dengan  adanya  sistem  teknologi informasi  yang  cepat,  tepat  dan akurat  maka  memudahan  kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan baik dari  sisi  operasional,  pengawasan, pengkoordinasian  dan  pembangunan dapat  lebih  mudah  dan  lebih  efisien dan  efektif.  Pemerintah  akan  lebih mudah berinteraksi
dengan masyarakat  sehingga  tidak  akan terjadi  masalah  komunikasi  antara pemerintah  pusat  dengan  masyarakat dan  pemerintah  daerah.  Keberadaan KOPP  sebagai  organisasi  pusat  yang ada  di  daerah    juga  membutuhkan dukungan  sistem  informasi  yang dapat  terkoneksi  secara  langsung dengan  Ditjen  Perhubungan  Darat sehingga  didalam  pelaksanaan  tugas dapat  lebih  mudah  untuk  melakukan koordinasi, pelaporan dan memperpendek hambatan jarak waktu. Sistem informasi yang diterapkan sebaiknya didukung dengan pemanfaatan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) karena Jaringan TIK merupakan  tulang  punggung  dalam komunikasi  data  dan  informasi, sehingga pengelolaan dan pengembangan perlu perhatian serius dari  semua  pihak  yang  ada  dalam
KOPP.
Perencanaan yang belum matang dalam pengembangan
infrastruktur  jaringan  TIK  serta kondisi  pengembangan  infrastruktur jaringan  TIK  di  KOPP  belum mempunyai  arah  dan  tujuan  yang jelas  menjadi  bagian  permasalahan yang  terjadi  di  Kantor  Otoritas Pelabuhan  Penyeberangan  sehingga penerapan  TIK  menjadi  tidak  jelas arah dan tujuannya dan pada akhirnya menjadi tidak optimal.
Karena hal itulah KOPP merasa  perlu  untuk  menyusun  dan merancang suatu
rancangan infrastruktur jaringan TIK untuk guna memperbaiki  sistem  yang  ada  saat ini.  Lingkup masalah pada penelitian ini  adalah  rancangan  infrastruktur jaringan  TIK  KOPP  adalah  pada pengembangan infrastruktur di tingkat Kantor Pusat.
Maka dari permasalahan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa Kementerian Perhubungan, dalam hal ini  Direktorat  Jenderal  Perhubungan Darat untuk melakukan Perancaangan Arsitektur  Enterprise  Interkoneksi Jaringan  di  KOPP  menggunakan EAP ( enterprise Architure Planning) .
1.2 Indentifikasi Masalah. Dari  latar  belakang  diatas  maka dapat dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut : 1. Belum  adanya    sistem  infomasi yang mempermudah pengelolaan data dan aliran data di KOPP. 2. Belum adanya perencanaan Sistem  Informasi  yang  matang sehingga dampaknya adalah investasi  yang  gagal,  tidak  jelas tujuannya  dan  pada  akhirnya tidak optimal.
3. Belum adanya suatu koneksi/jaringan yang membantu sistem informasi dalam menghubungkan koordinasi  antara  pemerintah pusat dan daerah.

## II. TUJUAN PENELITIAN
Dilihat berdasarkan rumusan masalah yang  terjadi  di  Kantor  Otoritas Pelabuhan Penyeberangan maka diperoleh tujuan sebagai berikut : 1. Sebagai  bahan  masukan  bagi perumusan kebijakan pengembangan Perencanaan Arsitektur  Enterprise  di  KOPP untuk jangka panjang. 2. Menyusun konsep pedoman pedoman Perencanaan Arsitektur Enterprise Di KOPP.
3. Terbentuknya suatu interkoneksi jaringan antara pemerintah pusat dan daerah di KOPP.

## III. METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Studi Kajian Pengembangan Jaringan Interkoneksi Sistem Informasi  Kantor  Otoritas  Pelabuhan Penyebrangan (KOPP) ini menggunakan metode  eksploratif- deskriptif ,  karena  sifat penelitian ini lebih pada menggali informasi seputar  Jaringan  Interkoneksi  Sistem
Informasi Balai KOPP. Pengumpulan data  primer  dan  sekunder  dapat dilakukan  melalui  studi  kepustakaan, survey lapangan, observasi, wawancara mendalam (in-depth interview) ,  dan  diskusi  kelompok terbatas  dan  terarah,  atau  yang
dikenal sebagai focus group discussion (FGD). Penelitian eksploratif diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor situasional untuk mengetahui karakteristik dari fenomena,  dalam  hal  ini  terkait dengan pengembangan
Jaringan Interkoneksi Sistem  Informasi  KOPP .  Dalam  hal  ini  peneliti  dapat melakukan wawancara kepada
narasumber  yang  kompeten  agar dapat memberikan
pengertian terhadap  fenomena  yang  dihadapi secara lebih rinci dan mendalam.
Penelitian deskriptif
diperlukan
untuk memperoleh
kejelasan mengenai karakteristik obyek  penelitian,  dalam  hal  ini  unit- unit kerja pelaksana tugas penyelenggaraan transportasi pelabuhan  di  daerah.  Sehingga  akan didapat pengertian mengenai
karakteristik,  mengetahui  profil,  dan menjelaskan aspek-aspek yang relevan  dari  fenomena  terhadap obyek pekerjaan. Sebelum
melakukan  pekerjaan  ini,  sudah seharusnya  terlebih  dahulu  peneliti mengetahui  bahwa  karakteristik  atau fenomena yang diteliti tersebut benar-benar  ada  dan  peneliti  ingin memberikan  penjelasan  terhadap  hal tersebut  dengan  lebih  rinci  dalam bentuk  profil.  Dalam  pekerjaan  yang bersifat  deskriptif,  umumnya  akan disajikan berbagai data yang berguna untuk  mengetahui  karakteristik  dari obyek  pekerjaan,  menggambarkan aspek-aspek  pada  kondisi  tertentu, dan dapat digunakan untuk
mengambil keputusan. Pekerjaan yang bersifat deskriptif ini juga dapat dilanjutkan dengan melihat
karakteristik pada kondisi lain.
Dengan  metode  eksploratif- deskriptif  di  atas,  perlu  disusun  pola pikir  yang  dapat  mengakomodasi seluruh  kegiatan  eksplorasi  yang dimaksud.    Pola  pikir  pekerjaan  ini disajikan dalam bentuk block diagram sebagaimana  dipaparkan pada Gambar 1
Studi Literatur dan Best Practice · UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ
· UU No 17/2008 tentang pelayaran · PM No 85 tentang Pembentukan OPP · Best Practice UPT BBPJN -Bina  Marga, Kementrian Pekerjaan pehubungan Pengumpulan Data · Survei (kuesioner) dan diskusi tentang (fungsi, SDM, Organisasi, Dana, kewenangan dan teknologi Informasi) OPP, Satker dan PT. ASDP Pemahaman · Ruang lingkup tugas dan fungsi  OPP · Memahami unit organisasi lain yang terkait dengan  OPP Sistem yang Berjalan
· Kegiatan yang berhubungan dengan  OPP yang berjalan saat ini di daerah · Kebutuhan integrasi konesi jaringan untuk  OPP Identifikasi  Integrasi OPPP · Sistem pengawasan dan pengendalian yang ada · Kemungkinan rencana strategi pengembangan interkoneksi di OPP Menyusun Perencanaan Integrasi Interkonsi OPPP
· Sistem pengawasan dan pengendalian yang ada · Rencana strategis integrasi koneksi jaringan di OPP
Gambar 1 Alur Pikir Pendekatan
Studi. 3.1.1 Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dapat dilakukan  dengan  berbagai  metode dan  sumber  yang  berbeda.  Dari sisimetode, pengumpulan
data meliputi:  wawancara,  penyebaran kuesioner, dan observasi. 1. Wawancara Wawancara merupakan suatu metode  pengumpulan  data  dengan melakukan tanya-jawab terhadapresponden  agar  memperoleh informasi  yang  dibutuhkan  oleh sebuah penelitian. Sebenarnya terdapatdua metode wawancara, yaitu:  wawancara  tidak  terstruktur ( unstructured interview) , dan wawancara    terstruktur (structured interview) . Pada penelitian ini cenderung akan lebih diarahkan pada wawancara tidak terstruktur.
Pada  metode  ini,  pewawancara (interviewer) diberikan  kebebasan untuk  mengembangkan  pertanyaan mengikuti perkembangan tanya- jawab  yang  terjadi.  Pertanyaan  yang dipersiapkan  peneliti  hanya  sebatas pertanyaan  pokok (global  questions) untuk mengarahkan tanya-jawab, sedangkan  pertanyaanrinci (detailed questions) ditentukan  atas  jawaban responden (interviewee) .  Hal  ini dilakukan  umumnya  karena  peneliti belum mengetahui secara pasti informasi  yang  dibutuhkannya,  atau peneliti membutuhkan jawaban- jawaban bersifat kualitatif yang lebih mendalam  mengenai  masalah  yang dihadapinya.

## 2. Observasi
Observasi merupakan suatu metode  pengumpulan  data  yang dilakukan  berdasarkan  pengamatan peneliti secara langsung.

## IV. ANALISIS YANG BERJALAN.
Untuk  membuat  rancangan enterprise arsitektur  maka  peneliti menganalisis  sistem  dan  organisasi yang ada. Adapun struktur organisasi
yang sedang dianalisis adalah PT.Bina Marga.
Sebelum  diuraikannya  hasil pengumpulan  data  sekunder  dan survey  pada  balai,  ada  baiknya terlebih dahulu
disampaikan benchmarking untuk pelaksanaan kegiatan  ini.  Hal  ini  dilakukan  agar pembentukan  Balai  di  Ditjen  Bina Marga  dapat  dijadikan best  practice didalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta  aliran  data  informasi  pada KOPP di Ditjen Perhubungan Darat.
Tabel 1 Awal pembentukan KOPP menggunakan benchmarking.
KOPP 1. Landasan Pemikiran. Kebijakan Departemen Keuangan  tentang perlunya suatu organisasi yang bersifat tetap pengganti Organisasi  Proyek/ Satuan Kerja (Satker) yang bersifat sementara. 2. Undang- undang. 1. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah. 3. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 4. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa n Negara. 5. Peraturan Menteri 85 Tahun 2011 tentang Organisasi  dan Tata Kerja KOPP 3. Pengertian balai. satuan organisasi yang bersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang dari Direktorat  jenderal Bina  Marga  secara regionalisasi (efektif  1  Januari 2007). 4. Tujuan Pembentuk an balai 1. kinerja perencanaan teknis 2. pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan maupun pembangunan jalan nasional 3. pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan nasional 4. meningkatkan keterpaduan seluruh program jeringan  jalan di wilayah regionalnya 5. Struktur Organisasi Lampiran VI Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum NO. 23/PRT/M/2008. 4.1 Landasan Pembentukan

## KOPP.
Selanjutnya  untuk  mengetahui tujuan  pembentukan  KOPP  ada baiknya  kita  menguraikan  terlebih
dahulu  latar  belakang  pembentukan KOPP  di  lingkungan  Ditjen  HubDar, latar  belakang  pembentukan  KOPP ini  terkait  dengan  implementasi  PM 85  Tahun  2011  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Kantor  Otoritas Pelabuhan Penyebrangan yang dijalankan oleh kementerian perhubungan yang selanjutnya dilimpahkan kepada Ditjen HubDar. 4.1.1 Landasan pemikiran Sebelum otonomi daerah diberlakukan,  organisasi  pelaksana teknis DIRJEN Perhubungan Darat di daerah  berupa  Satuan  Kerja  yang bersifat  sementara.  Pada  gambar  ini memperlihatkan  struktur  organisasi Ditjen  Perhubungan  Darat  sebelum KOPP dibentuk.
SEKERTARIAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DIREKTORAT BINA SISTEM TRNASPOR TASI PERKOTAAN DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT (KM 43 TAHUN 2005) SATUAN KERJA SEMENTARA
Gambar 2 Struktur Organisasi Ditjen Perhubungan Darat.
Berawal dari kebijkan Departemen Keuangan tentang perlunya suatu organisasi yang untuk menggantikan  Satuan  Kerja  (Satker) yang bersifat sementara. Maka dibentuklah KOPP. Pembentukan KOPP mempunyai tujuan untuk memudahkan pengendalian atas penggunaan anggaran, sehingga
birokrasi dalam administrasi keuangan tidak rumit. Oleh Departemen  Perhubungan  melalui Ditjen  Perhubungan  Darat,  kebijakan ini ditangkap untuk perlunya perubahan organisasi Satker yang ada di  setiap  Provinsi.  Pada  awalnya Dirjen Perhubungan Darat menganggap perlu
dibentuknya
Organisasi  Tetap  di  setiap  Provinsi yang  merupakan  Unit  Pelaksana Teknis (UPT) setingkat balai
Namun  dengan  adanya  UU Otonomi  Daerah,  jika  dibentuk  balai di  setiap  Provinsi  akan  timbul anggapan  bahwa  balai  dibentuk sebagai  pengganti  Kanwil.  Untuk menghindari anggapan tersebut,
maka  oleh  Kementerian  Aparatur Negara menyarankan
untuk melakukan  regionalisasi,  yaitu  setiap balai  mempunyai  beberapa  wilayah kerja setingkat provinsi .
Dari  30  satker  yang  ada  di setiap  Provinsi  (pada  tahun  2005 jumlah  Provinsi  masih  30),  maka dibuat  regionalisasi.  Balai  yang dibentuk akan memiliki wilayah kerja yang  terdiri  dari  beberapa  Provinsi. Penetapan  lokasi  KOPP  ditentukan oleh kesiapan organisasi yaitu KOPP dalam mengelola kepegawaian, keuangan, perlengkapan barang inventaris  sendiri  serta  kekuatan SDM. 4.1.2 Tujuan Pembentukan KOPP. Tujuan  Pembentukan  KOPP
adalah  upaya  meningkatkan  kinerja penyelenggaraan  angkutan  nasional yang meliputi:
1. Kinerja perencanaan teknis.
2. Pelaksanaan  pemeliharaan  dan peningkatan maupun
pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum. 3. Pengawasan teknis pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum 4. Meningkatkan keterpaduan seluruh  program  angkutan  di wilayah regionalnya.

## 4.1.2.1 Pengertian KOPP
Adapun  pengertian  KOPP  sebagai berikut: 1. KOPP  adalah  satuan  organisasi yang  bersifat  mandiri  yang melaksanakan tugas teknis operasional  dan  tugas  teknis penunjang dari Direktorat jenderal Perhubungan Darat (efektif 13 Oktober 2011). 2. Organisasi yang bersifat mandiri kegiatannya secara organik terpisah  dari  organisasi  induk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan secara otonom mengelola kepegawaian, keuangan,  perlengkapan  barang inventaris sendiri. 3. KOPP merupakan bagian organisasi struktural Ditjen Perhubungan Darat sebagai Unit Organik dalam tugas pengawasan  dan  pengendalian pelaksanaan  program Selaku
Atasan
Langsung  KOPP di seluruh provinsi di Indonesia. 4. Tugas  teknis  operasional  yang dimaksud adalah tugas melaksanakan  kegiatan  teknis
Ditjen  Perhubungan  Darat  yang secara  langsung  berhubungan dengan  pelayanan  masyarakat. Tugas  teknis  operasional  ini tidak  bersifat  pembinaan  dan tidak  berkaitan langsung  dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik.
5. Tugas  teknis  penunjang  adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan  teknis  dalam  rangka mendukung  pelaksanaan  tugas Ditjen  Pehubungan  Darat  secara umum.

## V. ANALISIS ENTERPRISE
Berikut gambaran analisiS enterprise yang terjadi. 5.1. Arsitektur Data
Arsitektur    data    bertujuan mendefinisikan    data    yang    akan dipakai    untuk  mengembangkan  dan membangun arsitektur aplikasi.
Berdasarkan  langkah    yang  ada  di EAP,  arsitektur  data  mendefinisikan Entitas, Set, Atribut dan Relasinya.
Definisi Entitas, Set, Atribut dan Relasi.
Model  diagram  E-R  adalah model diagram yang didasarkan pada sebuah  persepsi  dunia  nyata  yang terdiri  dari  obyek  dasar  yang  disebut entitas  ( entities ),  dan  hubungannya (relationship) diantara entitas
tersebut. E-R diagram ini dikembangkan  untuk  menjembatani kegiatan  perancangan  basis  data dengan menggunakan
skema
entrprise, yang  mempresentasikan seluruh struktur logic dari basis data.
Berikut  ini  adalah  Arsitektur  data KOPP  yang  yang  dijabarkan  dalam bentuk diagram-diagram E-R: 1. Perencanaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan
Angkutan Kapal Keberangkatan & Kedatangan operasi Jadwal & Rute Kapal Pelabuhan Penyeberangan Bongkar muat Navigasi Pelayaran Pemasangan Fungsi Laik Kapal Kondisi Arus lalu intas Kecelakaan Mencatat Provinsi Lokasi Kabupaten Lokasi Gambar 3 Diagram E-R Perencanaan Sarana dan
Prasarana Pelabuhan .
2. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan
Angkutan Kapal Penyeberangan Rute & Jadwal Kapal Perusahaan Penyeberangan mengoperasikan Manivest Penumpang Memiliki Bongkar muat Keberangkatan dan Kedatangan Pelabuhan Penyeberangan Prasarana Pelabuhan Pembangunan & Pemeliharaan Lokasi Kelestarian Lingkungan Hidup Analisis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan Menganalisa dan Menghitung Tarif Angkutan Penyeberangan Gambar 4 Diagram E-R
Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan
3. Pelaksanaan Pengawasan dan
Pemantauan
Pengaduan Masyarakat Pemeriksaan Sanksi masukan Bimbingan teknis Perusahaan Penyeberangan pembinaan pembinaan Gambar 5 Diagram E-R Pengawasan dan pemantauan.
5.1.1 Hubungan antara entitas dengan fungsi bisnis. Tujuan  dari  tahapan  ini  adalah untuk menentukan entitas-entitas data yang diciptakan ( create ), dibaca/digunakan ( read/reference ) dan diperbaharui ( update ) oleh fungsi bisnis.  Fungsi-fungsi  bisnis  yang terdefinisi dalam model bisnis direlasikan  dengan  entitas  -  entitas data dalam bentuk
matrik.
Berdasarkan gambar matriks tersebut,
baris  menyatakan  fungsi-fungsi  dan disusun  secara  hirarkis  berdasarkan area  fungsional,  sedangkan  kolom terdiri atas entitas-entitas yang
dikelompokkan berdasarkan area fungsional  utama  yang  paling  terkait dan biasanya area -area yang
menciptakannya. Fungsi-fungsi bisnis  yang  terdefinisi  dalam  model bisnis  direlasikan  dengan  entitas- entitas  data  dalam  bentuk  “Matrik Hubungan  Entitas  dengan  Fungsi
Bisnis”,  selengkapnya  dapat  dilihat pada lampiran B.

## 5.2
Arsitektur Aplikasi. Tahapan yang dilakukan untuk membuat  arsitektur  aplikasi  yang dibutuhkan  oleh  organisasi,  antara lain: 1. Kandidat aplikasi. 2. Relasi  aplikasi  dengan  fungsi bisnis.
3. Relasi aplikasi dengan organisasi. 5.2.1 Kandidat Aplikasi. Tujuan tahap ini adalah mengidentifikasi  aplikasi  (sistem) yang diperlukan guna mengelola data dan  mendukung  bisnis enterprise . Pendefinisian kandidat aplikasi disandarkan pada dekomposisi fungsi bisnis yang telah dilakukan
sebelumnya  pada  bab  empat.Daftar kandidat sistem aplikasi dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2 Daftar kandidat sistem N o Kelompok SI N o Sistem 1. Perencanaa n Sarana dan Prasarana 1.1. Pengelolaan Perancanaan Pembanguna
n,
Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana pelabuhan penyeberang an
1.2. Pengelolaan
Manajemen Lalu  Lintas Penyeberang an di Pelabuhan
1.3. Pengelolaan Manajemen Lalu  Lintas Penyeberang an Di Lintasan 1.4. Pengelolaan Perencanaan Pelaksanaan Bongkar  dan Muat kendaraan dan Penumpang 2. Melaksana kan Pembangun an  Sarana dan Prasarana Pelabuhan 2.1. Pengelolaan Pelaksanaan Pembanguna n, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan prasarana 2.2. Pengelolaan Manajemen Kebutuhan Lalu  Lintas Pelabuhan Penyeberang an 2.3. Pengelolaan Pelaksanaan penjadwalan di  pelabuhan penyeberang an. 2.4. Pengelolaan Pelaksanaan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan  dan jasa pelabuhan penyeberang an 2.5. Pengelolaan Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup. 3. Pengawasa n dan pemantaua n 3.1. Pengelolaan Pengembang an Sistem Informasi Kegiatan Lalu  Lintas dan Angkutan Jasa Pelabuhan Penyeberang an. 3.2. Pengelolaan Pengawasan penggunaan lahan 3.3. Pengelolaan Pemberian sanksi administratif Angkutan Penyeberang an 3.4. Pengelolaan
Pemberian bimbingan, pelatihan, dan  bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi  dan Pemerintah Kabupaten. 3.5. Pengelolaan Pendampinga n Petugas Kepolisian
dalam penyelidikan. 3.6. Pengelolaan Menindaklan juti  masukan masyarakat.

## 5.2.2 Definisi Aplikasi
Tujuan  dari  tahapan  ini  adalah untuk  menyediakan  definisi  standar mengenai  masing-masing  aplikasi.
Deskripsi mengenai kelompok aplikasi disediakan pada tabel 3.
Tabel 3. Deskripsi Aplikasi. Kelompok SI Perancanaan Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana pelabuhan penyeberangan Nama SI Perencanaan Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan  sarana dan prasarana pelabuhan Deskripsi Sistem ini bertujuan untuk : 1. Melakukan perencanaan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan. 2. Pelaksanaan Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan  sarana dan prasarana
Pelabuhan.

## Kelompok SI Manajemen Lalu
Lintas Penyeberangan di
Pelabuhan (4)
Nama Sistem Informasi Keberangkatan dan Kedatangan kapal, Sistem Informasi Ijin Operasional Kapal, Sistem Informasi Keselamatan penumpang dan Kapal. Deskripsi Sistem ini bertujuan untuk :
Kegiatan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas penyeberangan di pelabuhan dalam kondisi normal, kondisi padat atau kondisi darurat Kelompok si Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan Di Lintasan Nama Sistem Informasi Rute & Jadwal Kapal Deskripsi Sistem ini bertujuan
untuk : Kegiatan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan pengendalian  lalu
lintas penyeberangan di lintasan terdiri dari : a) Manajemen lalu lintas penyeberangan
di lintasan saat
keberangkatan; b) Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan saat
kedatangan.
Kelompok SI Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Pelabuhan Penyeberangan Nama Sistem informasi perlengkapan dan rambu lintas penyeberangan (navigasi). Deskripsi Sistem ini bertujuan untuk :
Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan,
dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan pelabuhan penyeberangan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas penyeberangan.
Kelompok SI Perencanaan
Bongkar dan Muat kendaraan dan
Penumpang Nama Sistem Informasi bongkar dan muat kendaraaan dan penumpang Deskripsi Sistem ini bertujuan
untuk :
Pengaturan kendaraan dan penumpang saat
mermasuki dan meninggalkan kapal di pelabuhan penyeberangan.
Kelompok SI Pelaksanaan penjadwalan di pelabuhan penyeberangan Nama Sistem Informasi penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kapal Deskripsi Sistem ini bertujuan untuk : Kegiatan pelaksanaan penjadwalan meliputi : a) Jadwal
keberangkatan kapal;
b) Jadwal kedatangan;
c) Jadwal sandar;
d) Jadwal anker ;
e) Jadwal docking .
Kelompok SI Pelaksanaan pengusulan dan pemantauan tarif
angkutan dan jasa.
Nama Sistem Informasi perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan
Deskripsi Sistem ini bertujuan untuk : Pengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Kelompok SI Pelabuhan penyeberangan Nama Sistem Informasi Tiketing Sistem Informasi retribusi dan perparkiran pelabuhan Deskripsi Sistem ini bertujuan
untuk :
Mengelola data pelabuhan penyeberangan.

## Kelompok SI Pengawasan
penggunaan lahan Nama Sistem informasi lingkungan hidup pelabuhan Deskripsi Sistem ini bertujuan untuk :
Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan,
fasilitas dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di Daerah
Lingkungan Kerja (dlkr) dan di Daerah Lingkungan Kepentingan (dlkp) pelabuhan penyeberangan.
Kelompok SI Pemberian sanksi administratif  Angkutan Penyeberangan Nama Sistem Informasi sanksi administratif  Angkutan penyeberangan Sistem Informasi Kecelakaan Lalu lintas perairan Deskripsi Sistem ini bertujuan
untuk :
Pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan angkutan
Penyeberangan yang melanggar tarif angkutan
dan penelantaran penumpang Kelompok SI Pendampingan Petugas Kepolisian dalam penyelidikan Nama Sistem Informasi Keselamatan  penumpang dan Kapal Deskripsi Sistem ini bertujuan untuk : Pendampingan Petugas Kepolisian dalam penjaminan ketertiban, keamanan,  keselamatan dam kelancaran arus kendaraan dan penumpang di pelabuhan penyeberangan.

## 5.3 Arsitektur Teknologi.
Setelah  data  dan  aplikasi didefinisikan,  maka  tiba  saatnya untuk  mendefinisikan  jenis  teknologi utama yang dibutuhkan untuk
mengimplementasikan lingkungan berbagi  pakai  data  dan  aplikasi  di KOPP. Walaupun
teknologi merupakan  elemen  SI enterprise yang  paling  tidak  stabil  karena perkembangannya yang sangat cepat, arsitektur teknologi harus diusahakan stabil  sebagai  bagian  dari  rencana strategis sistem informasi.
5.3.1 Prinsip dan Platform Teknologi. Prinsip-prinsip platform teknologi  yang  mendasari  pemilihan suatu platform teknologi akan diidentifikasikan. Untuk memudahkan  identifikasi  dan  supaya lebih fokus, prinsip platform teknologi dibagi dalam 7 (tujuh) area seperti  pada  gambar  di  bawah  ini dengan  tujuan  untuk  memfokuskan formulasi prinsip area
ARSITEKTUR TEKNOLOGI S IS T E M O P E R A S I M A N A J E M E N D A T A A P L IK A S I P E R A N G K A T K E R A S K O M U N IK A S I K O M P U T A S I P E M A K A I K E A M A N A N Gambar 6 Tujuh Area Formulasi
Prinsip Platform Teknologi
Prinsip platform teknologi diformulasikan  dengan  menilai  tren dan  perkembangan  TI.  Model  bisnis, arsitektur  data,  arsitektur  aplikasi, sistem dan teknologi yang sudah ada, temuan/masukan  dari  pelaku  bisnis dalam enterprise juga ditinjau kembali  untuk  formulasi  prinsip. Prinsip platform teknologi  akan dibagi  dalam  beberapa  area  sebagai berikut:
1. Sistem Operasi Sistem  operasi  memungkinkan lingkungan  perangkat  lunak  dan sistem  pada  tingkatan  lebih rendah  untuk  dijalankan  pada peralatan komputasi.
2. Manajemen Data.
Manajemen  data  berhubungan dengan pengumpulan dan penyimpanan  informasi.Tujuan manajemen data adalah memastikan bahwa data enterprise  disimpan,  dirawat, dan diakses sesuai dengan kebijakan enterprise. Manajemen  data  menyediakan prosedur,  praktik,  metode,  dan perangkat lunak
yang  akan  digunakan  dalam mengelola data.
3. Aplikasi Aplikasi  merupakan  program aktual  untuk  mengelola  data enterprise.  Semua  aplikasi  perlu bersesuaian  dengan  sekumpulan prinsip dan standar untuk mencegah kerusakan data enterprise,  memastikan  tingkat kemudahan  perawatannya,  dan mengurangi  masalah  antarmuka antara  sistem-sistem  atau  unit-
unit yang ada.
4. Perangkat Keras Area ini mencakup segala aspek
fisik  eksekusi  aplikasi  kecuali jaringan.  Area  ini  merupakan salah  satu  komponen  kritis enterprise karena memungkinkan  enterprise  untuk melaksanakan strategi bisnisnya. Platform  perangkat  keras  yang dimanfaatkan pada tingkat enterprise haruslah cukup tangguh untuk memenuhi perubahan kebutuhan, baik yang bersifat bisnis ataupun teknologis dalam enterprise. 5. Komunikasi Komponen  ini  mencakup  akses dan  transportasi  informasi  dari sistem host ke pemakai. Informasi  ini  dapat  berupa  data, suara, atau video. Komponen ini bersifat kritis karena memfasilitasi  pemakai  dengan kemampuan  akses  data  dan komunikasi satu sama lain.
6. Komputasi Pemakai Area  ini  berfokus  ke  tool  yang dimanfaatkan  pemakai  untuk mengakses informasi dan melaksanakan  tugas  hariannya. Konsep tool mencakup
perangkat  keras  dan  aplikasi berbasis PC.
Lingkungan komputasi  pemakai  terdiri  dari perangkat  keras  PC,  perangkat lunak  aplikasi,  dan  kebijakan enterprise
terkait dengan pemakaiannya.  Kumpulan  tool ini  harus  sesuai  standar  dan sekaligus  cukup  fleksibel  untuk mengakomodasi nuansa tiap unit organisasi.  Jika  dibandingkan dengan area lain yang dijelaskan di  atas,  komputasi  pemakai  ini merupakan komponen yang
berubah  lebih  cepat.  Dengan alasan ini, prinsip-prinsip
sehubungan  dengan  komputasi pemakai bersifat lebih umum. 7. Keamanan
Area ini menyoroti akses ke aset enterprise.  Sehubungan  dengan kompleksitas lingkungan komputasi enterprise yang dimanfaatkan, banyak kesempatan atau situasi di mana akses  yang  tidak  diotorisasi dapat terjadi untuk menggunakan data, aplikasi, dan aset lainnya. Keamanan dirancang sedemikian rupa untuk
memperkecil risiko
tersebut.
5.3.2  Definisi Platform Teknologi.
Pada prinsip-prinsip teknologi teridentifikasi bahwa teknologi  yang  diperlukan  adalah teknologi jaringan yang menghubungkan suatu bagian dengan bagian lain, sehingga dalam menentukan    platform  teknologi,  hal yang perlu diperhatikan adalah lokasi bisnis  yang  akan  menja  di  area penempatan  infrastruktur  teknologi. Lokasi  bisnis  merupakan  lokasi setiap unit organisasi dalam
melakukan  aktivitas  bisnis  yang menunjukkan  tempat  diperlukannya suatu  data  atau  aplikasi  tertentu sehingga  akan  terkait  dengan  unit organisasi dan fungsi
bisnis  yang  dilakukan  pada  lokasi tersebut.
1. Model  jaringan  hirarkis  pada KOPP Gambar  berikut  ini  memperlihatkan definisi
konseptual arsitektur teknologi yang didefinisikan.
LAN BLLAJSDP Internet VSAT ASDL internet Proxy server Web Server Mail Server Database Server DITJEN HUBDAT KOPP LAN KOPP KOPP LAN KOPP VSAT 2 Line ADSL 2 x 384 Kbps 512 kbps 1:1 ISP ASDL PT. X Indonesia Tbk. ISP VSAT PT. Y Indonesia Tbk. Satker Provinsi PT. ASDP Dedicated Access VPN Gambar 7  model jaringan hirarkis pada KOPP.
2. Tipe koneksi ADSL Untuk KOPP. DITJEN HUBDAT KOPP Merak Modem Modem Router Router Telco Provider Local City Cilegon Telco Provider Bali Telco Provider Local City Jakarta Gambar 8 Tipe koneksi ADSL
Untuk  KOPP.

## 3. Tipe koneksi VSAT untuk KOPP.
KOPP Merak Modem Router Telco Provider Infrastructure VSAT Gambar 9  Tipe koneksi VSAT untuk

## KOPP
4. Solusi  VPN  melewati  jaringan publik Internet

## Gambar 10 Solusi VPN
5. Rancangan Arsitektur Jaringan Untuk Setiap Wilayah kerja BLLAJSDP dan KOPP dengan Menggunakan Tipe Koneksi
ADSL. internet 1 Mbps 1 Mbp s Server getway, File, Firewall Sharing Printer Modem ADSL Modem ADSL Load balancer PC user 1 Hub 16 Port PC user 2 PC user 3

## PC user 4
Gambar 11 Rancangan Arsitektur
Jaringan Untuk Setiap Wilayah kerja KOPP dengan Menggunakan
Tipe Koneksi ADSL 6. Rancangan  Arsitektur  Jaringan Untuk Setiap Wilayah kerja KOPP dengan Menggunakan Tipe
Koneksi VSAT .
internet Server getway, File, Firewall PC user 1 Sharing Printer Modem VSAT Router Hub 16 Port VSAT 512 kbps 1:1 PC user 2 PC user 3 PC user 4 Gambar 12 Rancangan Arsitektur
Jaringan Untuk Setiap Wilayah kerja KOPP dengan Menggunakan Tipe Koneksi VSAT
7. Rancangan Arsitektur Jaringan
Untuk DITJEN HUBDAT dengan
Menggunakan Tipe Koneksi
ASDL.
internet Modem ADSL Modem ADSL Load balancer Hub 16 Port Modem ADSL Modem ADSL Proxy server Web Server Mail Server Database Server SERVER ROOM Hub 16 Port
Gambar 13 Rancangan Arsitektur Jaringan Untuk DITJEN
HUBDAT dengan Menggunakan Tipe Koneksi ASDL.

## VI.KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan
Setelah  melakukan  penelitian di    Pelabuhan  Merak  berkaitan dengan  perancangan    Enterprise
Architecture, maka  kesimpulan  dari hasil    penelitian    tersebut    adalah sebagai berikut :
1. Bentuk  pelayanan  teknis  yang diharapkan  oleh  sebagian  besar responden adalah koordinasi serta pengawasan dan pengendalian,  dimana  KOPP tetap  merupakan  kepanjangan tangan dari Ditjen. Perhubungan Darat.
2. KOPP  sampai  dengan  saat  ini belum mengimplementasikan sistem  dan  teknologi  informasi yang  mendukung  fungsi  utama dibidang pengawasan dan bimbangan  teknis.  Perancangan arsitektural enterprise ini mengandung langkah-langkah untuk mengatasi atau memperhatikan masalah masalah  praktis  terkait  dengan perencanaan Sistem Informasi. 3. Periode pengembangan dilakukan dengan durasi pengembangan selama lima tahun,  dan  terbagi  dalam  tiga program  tahapan  pengembangan yaitu  program  pengembangan tahap 1, program pengembangan tahap 2, dan program pengembangan tahap 3. 6.2. Saran Perancangan enterprise arsitektur KOPP di Pelabuhan Merak masih    memerlukan    masukan    dari berbagai pihak. Adapun saran penulis untuk penelitian ini adalah :
1. Pada tahap pengembangan sumber daya manusia difokuskan  pada  pembentukan tim  teknis  TIK  yang  akan melakukan transfer keahlian kepada  sumber  daya  manusia  di masing-masing  unit  organisasi dan melakukan pengelolaan
terhadap sumber daya TIK. 2. Dalam membangun infrastruktur data  dan  informasi  diperlukan datawarehouse untuk pengembangan 5 tahun kedepan. 3. Untuk kemudahan dan keamanan  dalam  pengelolaan infrastruktur  jaringan  komputer perlu  dibangun  NOC  (Network Operation  Center).  Peningkatan jumlah komputer yang terhubung  ke  jaringan  harus diimbangi  dengan  peningkatan
bandwidth.

## DAFTAR PUSTAKA
Kridanto  Surendro,  H.  Purwanto, Perancangan Model Enterprise Architecture dengan  menggunakan Zachman  Framework,  Prosiding KNSI, 2005, pp. 207-212 Kridanto Surendro. 2009. Pengembangan Rencana Induk Sistem Informasi. Bandung: Informatika. Kridanto  Surendro,  Nursikuwagus, Agus, Enterprise Architecture Planning  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Geologi  Bandung, Prosiding  KNSI  2005,  2005,  pp.
213-217.
Kridanto
Surendro,
Paulus,
Perencanaan  Arsitektur  Enterprise
(Studi  Kasus  PTS),  Prosiding
KNSI, 2005, pp. 183-187.
Kridanto  Surendro,  EB.  Setiawan, Pemodelan  Bisnis  dalam  EAP (Studi Kasus STT Telkom), Prosiding  KNSI,  2005,  pp.  195- 205.
Bjorn  Andersen  and  Per-Gaute Pettersen, 1996, The Benchmarking Handbook – Step by step intructions , Chapman & Hall
UU  No  22  tahun  2009  Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
UU  no  14  tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi.
UU  No.11  tahun  2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. KM  No.31    tahun  2006  Pedoman Proses  Perencanaan  di  Lingkungan
Kementrian Perhubungan.
PM  No.  85  Tahun  2011  Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kantor Otoritas Pelabuhan dan Penyeberangan.