## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan SPI Dengan TI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Febry Miftakhul Huda 1
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, : febrymiftakhul@gmail.com
ARTICLES
INFORMATION ABSTRACT
JURNAL SEKURITAS
( Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Vol.5, No.3, Mei  2022
Halaman  : 238 – 249
© LPPM & Prodi Manajemen UNVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )  : 2581-2777 ISSN ( print )     : 2581-2696
Keyword :
Partisipasi
Masyarakat,
Kompetensi Aparatur Desa, Sistem  Pengendelian  Internal, Teknologi Informasi,
dan
Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana
Desa.

## JEL. classification :
C33, G21, G24, N15, N25

## Contact Author :

## PRODI MANAJEMEN UNPAM
JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email : sekuritas@unpam.ac.id
Riset  ini  bertujuan  buat  mengenali  apakah  Partisipasi Warga,  Kompetensi  Aparatur  Desa,  serta  SPI  Dengan  TI mempengaruhi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada. Ilustrasi dalam riset ini merupakan pemerintah desa pada 10  desa  di  Kecamatan  Brondong  Kabupaten  Lamongan beberapa  60  orang.  Informasi  dalam  riset  ini  ialah  informasi primer  dengan  memakai  kuesioner.  Metode  analisis  informasi dalam  riset  ini  memakai  Aplikasi  PLS.  Hasil  pengujian menampilkan kalau  Partisipasi Warga  mempengaruhi  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa.  Kompetensi  Aparatur tidak  mempengaruhi  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa.  Serta  Sistem  Pengendalian  Internal  dengan  Teknologi Data  mempengaruhi  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa.
This  study  aims  to  determine  whether  Community Participation,  Village  Apparatus  Competence,  and  SPI  with  IT have an effect on Village Fund Management Accountability. The sample in this study was the village government in 10 villages in Brondong District, Lamongan regency, with a total 0f 60 people. The  informasi  in  this  study  are  primary  informasi  using  a questionnaire.  The  informasi  analysis  technique  in  this  study used  PLS  Aplikasi.  The  test  results  show  that  Community Participation  has  an  effect  on  Village  Fund  Management Accountability.  Apparatus  Competence  has  nomor  effect  on Village  Funs  Management  Accountability.  And  the  Internal Control  System  with  Information  Technology  affects  the Accountability of Village Fund Management.

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## A. PENDAHULUAN
Desa  artinya  organisasi  yang  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat.  Desa dikatakan  jadi  ujung  tombak  pemerintahan  daerah  yang  di  pimpin  oleh  kepala  desa  dan dibantu oleh fitur desa. Undang- undang no 6 tahun 2014 tentang desa yakni salah satu ciri dari  political  will  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang  mempunyai  harapan  buat membentuk  ataupun  membagikan  pergantian  fundamental  yang  di  tunjukan  buat  rakyat. dalam UU no 6 Tahun 2014 pula mendeskripsikan itikad negeri buat mengotonomikan desa, memakai  bermacam  kemandiriran  pemerintahan  desa  semacam  pemilihan  buat  calon pemimpin  desa,  anggaran  desa,  dan  kemandirian  pembuatan  peraturan  desa  semacam Peraturan  Wilayah,  menyebabkan  daerah  otonomi  NKRI  jadi  provinsi,  kabupaten  ataupun kota, dan desa.
Dikala  ini  Indonesia  memprioritaskan  desa  dalam  perihal  pembangunan.  Buat mewujudkan  pembangunan  tersebut  salah  satu  metode  pemerintah  ialah  dengan  berikan dana  desa  yang  diambil  dari  APBN(  Anggaran  Pemasukan  serta  Belanja  Negeri)  secara langsung  buat  dikelola  oleh  secara  mandiri  oleh  warga(  Sugiarti&amp;  Yudianto,  2017). Desa  pula  diberi  kewenangan  buat  mengelola  dan  melaksanakan  pemerintahan  sendiri. Kewenangan  tersebut  dikatakan  selaku  desentralisasi  yang  mempunyai  arti  sesuatu  wujud tata  pemerintahan  di  mana  kewenangan  serta  kekuasaan  tidak  terpusat,  namun  menyebar ke  sebagian  wilayah  semacam  dari  pemerintah  pusat  mengarah  pemerintah  wilayah  serta dari pemerintah wilayah mengarah pemerintah desa.
Tiap  kegiatan  aparatur  desa  Akuntabilitas  jadi  kontrol  terhadap  mengelola  dana  desa, sehingga  kedudukan  aparatur  desa  selaku  agen  jadi  aspek  berarti  buat  mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa( Widyatama, Novita,&amp; Diarespati, 2017). Kompetensi menghubungkan antara pengetahuan, keahlian, keahlian dan nilai- nilai individu bersumber pada  pengalaman  serta  pendidikan  dalam  rangka  penerapan  tugas  serta  kewajibannya secara efisien, efektif serta handal( Moeheriono, 2018). Dengan kompetensi yang kompeten pula bisa mendesak aparatur desa dalam menguasai metode pengelolaan dana desa yang baik serta benar. Apabila aparatur kandas dalam menguasai perihal tersebut hingga hendak berakibat  pada  kekeliruan  laporan  keuangan  yang  dibuatnya,  serta  kesalahan  laporan dengan standar yang terdapat dalam kepemerintahan, sehingga data yang diberikan kepada warga jadi tidak pas serta pula bisa pengaruhi keputusan yang hendak diambil kedepanya( Medianti, 2018).
Pemanfaatan  teknologi  data  pula  diperlukan  dalam  mengelola  dana  desa  disebabkan sanggup  membagikan  kemudahan  untuk  organisasi  buat  menuntaskan  pekerjaannya( Perdana, 2018). Pemakaian teknologi data pula diperlukan dalam pelaporan keuangan yang baik serta benar. Pemanfaatan teknologi data mencakup terdapatnya pengolahan informasi, pengolahan data, sistem manajemen serta prosedur kerja secara elektronik supaya layanan publik tidak mahal serta bisa secara gampang di akses oleh warga.
Secara  universal  kasus  dari  penerapan  pengelolaan  dana  desa  di  bermacam  desa terletak  pada  belum  maksimalnya  fitur  desa  dalam  melakukan  pertanggungjawaban, minimnya  partisipasi  buat  tingkatkan  akuntabilitas  selaku  sesuatu  reaksi  warga  sebab ketidakpercayaannya  terhadap  pemerintah  desa.  Perihal  ini  bisa  nampak  dari  sebagian permasalahan  penyelewengan  dana  desa  di  Kabupaten  Lamongan.  Semacam  contoh permasalahan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Brondong.  Permasalahan  terjalin kala  segala ATM  masyarakat  penerima  PKH  dipegang  oleh  kepala  koordinator  di  tiap-  tiap desa,  spesialnya  penerima  yang  berumur  lanjut  umur.  Perihal  ini  telah  mulai  terjalin  dari tahun  2017,  sepanjang  3  3  tahun  masyarakat  Desa  Sendangharjo  tidak  menerima sepeserpun duit dari PKH, sehabis diselidiki pihak terpaut nyatanya duit tersebut telah ditarik buat kepentingan individu lewat ATM masyarakat penerima dengan jumlah kisaran 8 sampai 11 juta rupiah.( https:// www. google. com/ amp/ s/ rmol. id/ amp/ 2020/ 12/ 03/ 463951/ pkh- tidak-  sampai-  di-  tangan-  warga-  brondong-  lamongan-  minta-  kemensos-  turun-  tangan, diakses Kamis, 03 Desember 2020).
Vol.3, No.1, September 2019
1 - 5

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Dari  kasus  secara  universal  tersebut  bisa  ditarik  kesimpulan  kalau  kasus  berasal  dari aspek sumber energi manusia aparat desa dalam pembuatan pertanggungjawaban aktivitas pembangunan  serta  kurang  terdapatnya  koordinasi  yang  baik  dengan  lembaga  terpaut sehingga membatasi proses penerapan pengelolaan dana desa. Semacam contoh di salah satu desa yang terletak di kabupaten Lamongan, tepatnya di  desa Sedayulawas ada kasus terhadap penerapan pengelolaan dana desa yang belum cocok harapan. Teruji kalau masih kurang transparansi yang dicoba oleh kepala desa dengan masih belum terdapatnya papan pengumuman  besaran  dana  yang  di  keluarkan  sehabis  melakukan  pembangunan  yang berasal  dari  usulan  warga.  Tidak  hanya  itu  dalam  melakukan  pembangunan  masih mengandalkan  borongan  ataupun  proyek  dari  luar  walaupun  masih  terdapat  warga  yang turut dalam melakukan pembangunan.
Di  dalam  proses  penerapan  pembangunan  pula  pemerintah  Desa  masih  meminjam kepada  pihak  ketiga  buat  melakukan  aktivitas  pembangunan  mulai  dari  pembelian  bahan- bahan material buat pembangunan serta buat berikan upah kepada tukang. Hendak namun aspek  itu  tidak  jadi  penghambat  pemerintah  Desa  buat  senantiasa  melakukan  aktivitas pembangunan yang berasal dari usulan warga, disebabkan tadinya telah terdapat perjanjian antara  pemerintah  Desa  dengan  pihak  ketiga  buat  meminjam  dana  dalam  melakukan aktivitas pembangunan. Nantinya sehabis Dana Desa yang diberikan oleh pusat cair hingga hendak langsung dibayarkan oleh pemerintah Desa ke pihak ketiga buat membayar hutang tersebut. Semacam yang ditulis dalam tribunjatim. com, 13 April 2017.
Tidak  hanya  itu,  pada  bertepatan  pada  17  Juni  2021  beberapa  masyarakat  Desa  Koru Kabupaten  Lamongan  pula  memberi  tahu  mantan  kepala  desa(  Kades)  ke  Kejaksaan Negara(  kejari),  perihal  ini  disebabkan  dugaan  penyelewengan  alokasi  dana  desa(  ADD) yang  nilainya  nyaris  menggapai  puluhan  pula  rupiah.  Dikemukakan  oleh  Isyadul  Ibad  di Kanto r  Kejaksaan  Negara  Lamongan  berkata  kalau“  Dana  itu  mestinya  digunakan  buat pembangunan  pagar, kanopi,  paving  di taman  balai  desa. Tetapi  proyek itu  sampai  saat  ini tidak  berwujud.  Ini  kan  jadi  persoalan  besar”.  Tidak  hanya  itu,  pula  terdapaat  dugaan penilapan anggaran yang lain semacam pembangunan fasilitas air bersih(  SAB) yang tidak terealisasi.  Proyek  tersebut  memakai  dana  desa(  DD)  sebesar  75  juta  tahun  anggaran 2017.(  https://  www.  google.  com/  amp/  s/  jatim.  suara.  com/  amp/  read/  2021/  06/  17/ 131634/  eks-  kepala-  desa-  di-  lamongan-  diduga-  menyelewengkan-  dana-  desa,  diakses Kamis, 17 Juni 2021).
Minimnya  pengendalian  dana  desa  di  Kabupaten  Lamongan  pula  dibuktikan  dengan terdapatnya  Penyelidikan  oleh  Kejaksaan  Besar(  Kejati)  Jawa  Timur  ke  beberapa  desa  di Kecamatan  Modo,  Glagah,  serta  sebagainya.  Kasi  Penkum  Kejati  Jatim  ialah  Anggara Suryanegara  berkata  kalau  Kejati  sudah  melaksanakan  penyelidikan  terhadap  dugaan penyelewengan  dana  desa  yang  tidak  cocok  dengan  regulasi  peraturan  perundang- undangan yang didasarkan pada hasil pengumpulan informasi( Puldata) serta pengumpulan bahan  penjelasan(  Pulbaket).  Buat  total  serta  desa  yang  tidak  cocok  peruntukannya menggapai  Rp  16,  5  miliyar  dengan  total  240  desa  dalam  pantauan  spesial  tubuh  berarti negeri  serta  Kejati.(  https://  www.  google.  com/  amp/  s/  meter.  republika.  co.  id/  amp/ qehtuo396)  diakses  Selasa,  04  Agustus  2020).  Ini  jadi  salah  fakta  tentang  kasus  yang diakibatkan sebab tidak terdapatnya transparansi ataupun keterbukaan dari pemerintah desa kepada warga terhadap pengelolaan dana desa yang diberikan dari pemerintah pusat lewat anggaran pemasukan serta belanja Negeri( APBN). Hingga dari itu, pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa wajib mengaitkan warga secara  utuh  biar  tidak  terdapat  kecurigaan  dari  warga  kepada  pemerintah  Desa  dalam pembangunan yang bersumber dari dana desa.
Memandang latar balik dan fakta terdapatnya korupsi yang terletak di salah satu desa di kecamatan  Brondong  hingga  periset  bermaksud  meneliti  dengan  melaksanakan  replikasi riset  terdahulu  dari  riset  Siti  Sarah,  Larastika  Medianti,  serta  Anam  Masruhin.  Menimpa Pengaruh  Kompetensi  Aparatur,  Komitmen  Organisasi,  Pemanfaatan  Teknologi  Data, Partisipasi  Warga  serta  SPI  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa(  Riset  di Kecamatan  Brondong  Kabupaten  Lamongan).  Hasil  penelitiannya  berkata  kalau  variabel

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
kompetensi  aparatur,  komitmen  organisasi,  pemanfaatan  teknologi  data,  partisipasi  warga, serta  sistem  pengendalian  internal  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, riset ini mengambil j udul“ Pengaruh Partisipasi Warga,  Kompetensi Aparatur  Desa,  serta  SPI  Dengan TI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”

## B. KAJIAN LITERATUR

## Partisipasi Masyarakat
Adi  (2008) “partisipasi  warga  merupakan  warga  yang  turut  dan  dalam  proses pengidentifikasian  permasalahan  serta  kemampuan  yang  terdapat  di  warga,  penerapan upaya  menanggulangi  permasalahan,  pemilihan  serta  pengambilan  keputusan  berkaitan dengan  pemecahan  alternatif  dalam  menanggulangi  permasalahan,  serta  mengevaluasi pergantian yang terjalin. ”

## Kompetensi Aparatur Desa
Bagi  Peraturan  Keputusan  Kepala Tubuh  Kepegawaian  Negeri  (BKN)  No  46 A Tahun 2003 “kalau  kompetensi  merupakan  kemampuan  serta  keistimewaan  yang  dipunyai  oleh seseorang  pegawai  negara  berbentuk  pengetahuan,  keahlian,  serta  perilaku  sikap  yang dibutuhkan dalam penerapan tugas letaknya, sehingga pegawai tersebut bisa melaksanakan kewajiban secara efektif, efisien serta handal. ”

## Sistem pengendalian intern pemerintah
Sistem  pengendalian  intern  pemerintah  di  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  No  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP) “mendefinisikan  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  yakni  proses  yang  integral  pada aksi  serta  aktivitas  yang  dicoba  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan serta  segala  pegawai buat  membagikan  kepercayaan  yang  mencukupi  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  lewat aktivitas  yang  efisien  serta  efektif,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan peninggalan negeri, serta ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. ”

## Teknologi Informasi
Bagi  Haag&amp;  Keen  (1996)  dalam  Murhada&Giab  (2011) “menarangkan  teknologi data  merupakan  suatu  perlengkapan  ataupun  fitur  yang  mendukung  pekerjaan  dengan memakai  data  serta  mengerjakan  tugas  ataupun  kewajiban  yang  berkaitan  ataupun berhubungan dengan pemrosesan data. ”

## Akuntabilitas
Bagi  pemikiran  Dwiyanto  (2012)  dalam  Banga  (2017), “akuntabilitas  merupakan pertanggungjawaban  para  pembentuk  kebijakan  kepada  masyarakat.  Ini  berarti  kalau dibutuhkan  terdapatnya  pertanggungjawaban  dari  pemerintah  ataupun  eksekutif  selaku penentu  kebijakan  sekalian  selaku  eksekutor  kebijakan  terhadap  masyarakat  warga  guna mengenali  telah  sepanjang  mana  pihak  pemerintah  sudah  merealisasikan  kebijakannya dalam usaha buat penuhi kemauan warga. ”

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## Kerangka Berpikir

## Hipotesis
Berdasarkan teori dan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:
H1: Terdapat pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
H2: Terdapat  pengaruh  Kompetensi  Aparatur  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa.
H3: Terdapat  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Teknologi  Informasi  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  riset  yang  dipakai  dalam  riset  ini  merupakan  riset  kuantitatif  yang  menganalisis pengaruh  partisipasi  warga,  kompetensi  aparatur  desa,  serta  sistem  pengendalian  internal pemanfaatan  teknologi  data  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  yang  terletak  di kecamatan Brondong kabupaten Lamongan. Informasi Dalam riset ini sumber informasi yang digunakan merupakan informasi primer. Pengumpulan informasi pada riset ini dicoba dengan metode  survey  ialah  dengan  membagikan  kuesioner  yang  langsung  diserahkan  kepada responden di desa se- Kecamatan Tarub.
Metode  analisis  informasi  digunakan  buat  menanggapi  rumusan  permasalahan  ataupun menguji  hipotesis  yang  sudah  diformulasikan.  Pengelolaan  informasi  pada  riset  ini  hendak memakai Aplikasi  smartPLS. Tujuan  dari  pemakaian(  Partial  Least  Square)  PLS  ialah  buat melaksanakan prediksi. Yang mana dalam melaksanakan prediksi tersebut merupakan buat memprediksi  ikatan  antar  konstruk,  tidak  hanya  itu  buat  menolong  periset  dalam penelitiannya  buat  memperoleh  nilai  variabel  laten  yang  bertujuan  buat  melaksanakan pemprediksian.

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Convergent Validity

## Outer Loading  Tahap 1
Bersumber  pada  olah  informasi  pada  foto  diatas  bisa  dilihat  kalau  outer  loading  sesi satu  ada  hasil  yang  bercorak  merah  yang  mempunyai  nilai  dibawah  0,  70.  perihal  ini menunjukkan  kalau  tidak  penuhi  kriteria  batasan  minimun  pengukuran,  serta  nilai  outer loading  antara  0,  5 –  0,  6  telah  dikira  lumayan.  serta  pada  sesi  ini  belum  menghapus indikator- indikator yang mempunyai nilai loading aspek dibawah 0, 70.

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## Outer loading Tahap 2
Bersumber pada olah informasi pada foto diatas bisa dilihat kalau outer loading sesi 2 ada hasil yang mempunyai nilai 0,  70 bisa dilihat kalau outer loading sesi 2 ada hasil yang mempunyai nilai 0, 70. bisa dilihat kalau outer loading sesi 2 ada hasil yang mempunyai nilai 0, 70. perihal ini menunjukkan kalau penuhi kriteria batasan minimun pengukuran, serta bisa dilihat  kalau  outer  loading  sesi  2  ada  hasil  yang  mempunyai  nilai  0,  5-  0,  6.  pada  sesi  ini telah menghapus indikator- indikator yang mempunyai nilai loading aspek dibawah 0, 7.

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## Dicriminant Validity
Fornell-Larcker Criterion VALIDITAS KONSTRUK/VARIABEL (CONSTRUCT VALIDITY)
Bersumber  pada  olah  informasi  pada  foto  diatas,  variabel  kompetensi  aparatur, variabel SPI serta TI  serta variabel akuntablitas pengelola dana desa mempunyai nilai AVE baik yang bercorak hijau, sehingga bisa dinyatakan kalau indikator- indikator yang digunakan dalam riset ini sudah mempunyai discriminant validity yang baik dalam menyusun tiap- tiap variabelnya. Sebaliknya variabel partisipasi warga mempunyai nilai AVE baik yang bercorak merah  sehingga  bisa  dinyatakan  kalau  indikator-  indikator  yang  digunakan  dalam  riset  ini tidak mempunyai discriminant validity yang baik dalam menyusun tiap- tiap variabelnya.

## Composite reliability
Bersumber pada olah informasi pada foto diatas, variabel partisipasi warga, variabel kompetensi  aparatur,  variabel  SPI  serta TI serta  variabel  akuntablitas  pengelola  dana  desa mempunyai  nilai  composite  reliability  baik  yang  bercorak  hijau,  sehingga  bisa  dinyatakan

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
kalau  indikator-  indikator  yang  digunakan  dalam  riset  ini  sudah  mempunyai  discriminant validity yang baik dalam menyusun tiap- tiap variabelnya.

## Cronbach’s Alpha
Bersumber  pada  olah  informasi  pada  foto  diatas,  variabel  kompetensi  aparatur, variabel  SPI  serta  TI  serta  variabel  akuntablitas  pengelola  dana  desa  mempunyai  nilai cronbach’  s  alpha  baik  yang  bercorak  hijau,  sehingga  bisa  dinyatakan  kalau  indikator- indikator  yang  digunakan  dalam  riset  ini  sudah  mempunyai  discriminant  validity  yang  baik dalam  menyusun  tiap-  tiap  variabelnya.  Sebaliknya  variabel  partisipasi  warga  mempunyai nilai cronbach’ s alpha baik yang bercorak merah sehingga bisa dinyatakan kalau indikator- indikator yang digunakan dalam riset ini tidak mempunyai nilai cro nbach’ s alpha yang baik dalam menyusun tiap- tiap variabelnya.

## Analisa Inner Model

## Koefisien Determinan (R2)

## Predictive Relevance (Q2)
Q-  square  mengukur  seberapa  baik  nilai  observasi  dihasilkan  oleh  model  serta ditaksir  parameternya.  Nilai  Q-  square  lebih  besar  dari  0(  nol)  menampilkan  kalau  model memiliki  nilai  predictive  relevance,  sebaliknya  apabila  nilai  Q-  square  kurang  dari  0(  nol), hingga menampilkan kalau model kurang mempunyai predictive relevance.
Bersumber pada olah informasi pada foto diatas, menampilkan kalau nilai predictive relevance(  Q2)  sebesar  0.  534.  Perihal  ini  bisa  disimpulkan  kalau  model  struktural  yang dihasilkan nilai observasi sebesar 0. 534.

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## Uji Hipotesis
Hipotesis yg di hasilkan:
H1: Terdapat  pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa.
H2: Tidak  terdapat  pengaruh  Kompetensi  Aparatur  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana Desa.
H3: Terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Internal dengan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

## E. KESIMPULAN
Bersumber pada hasil riset yang sudah dicoba, hingga bisa disimpulkan sebagian perihal selaku berikut:
1.  Pengaruh  Partisipasi  Warga  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  teruji mempengaruhi  signifikan.  Hingga  hipotesis  yang  diajukan  terpaut  dengan,“ Partisipasi Warga  Mempengaruhi  Secara  Langsung Terhadap Akuntabilitas  Laporan Dana Desa” memperoleh sokongan di dalam riset ini.
2.  Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa teruji  tidak  mempengaruhi  positif  serta  tidak  signifikan.  Hingga  hipotesis  yang diajukan  terpaut  dengan,“  Kompetensi  Aparatur  Mempengaruhi  Positif  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Da na Desa” tidak memperoleh sokongan disebabkan arah pengaruh yang negatif di dalam riset ini.
3.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  dengan  Teknologi  Data  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  teruji  mempengaruhi  positif  serta  signifikan. Hingga  hipotesis  yang  diajukan  te rpaut  dengan,“  Pengendalian  Internal  dengan Teknologi  Data  Mempengaruhi  Positif  Terhadap  Akuntabilitas  Laporan  Dana  Desa” memperoleh sokongan dengan arah pengaruh yang positif di dalam riset ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, R. (2005). Pelaksanaan Otonomi Luas . Jakarta: Radja Grafindo Persada.
Adi,    Rukminto  Isbandi.  (2008). Intervensi  Komunitas  Pengembangan  Masyarakat SebagaiUpaya Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta : Rajagrafindo Persada.
Adi, & Isbandi, R. (2007). Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Arnstein,  S.  R.  (1969).  Arnstein-ladder-of-citizen-participation_en  (1). Journal  of  American Institute of Planners .

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Banga, W. (2017). Administrasi Keuangan Negara dan Daerah . Bogor: Ghalia Indonesia.
Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Agency Problems and Residual Claims. The Journal of Law & Economics , 26 , 23. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/725105
Ghozali,  I.,  Latan,  &  Hengki.  (2012). Partial  Least  Squares  Konsep,  Teknik,  dan  Aplikasi SmartPLS 2.0M3 . Semarang: Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.,  Latan,  &  Hengki.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM SPSS 23. (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hartanto, E. (2017). Teori Kompetensi Manajemen Sumber Daya Manusia .
Heller,    de  K.,  Monahan,  J.,  Price,  R.  H.,  Reinharz,  S.,  Riger,  S.,  &  Más,  4.  (1984). Psychology and Community Change .
Holil,  S.  (1980). Partisipasi  Sosial  Dalam  Usaha  Kesejahteraan  Sosial. Bandung:  Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial.
Husain,  T.,  &  Sunardi,  N.  (2020).  Firm's  Value  Prediction  Based  on  Profitability  Ratios  and Dividend Policy. Finance & Economics Review , 2 (2), 13-26.
Huraerah, A. (2008). PENGORGANISASIAN dan PENGEMBANGAN MASYARAKAT: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan . Humaniora, 2008.
Indonesia, K. R. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Desa .
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling, W.  H.  (1976). Theory  of  the  firm:  Managerial  Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics . https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Kadim, A.,  &  Sunardi,  N.  (2022).  Financial  Management  System  (QRIS)  based  on  UTAUT Model  Approach  in  Jabodetabek. International  Journal  of  Artificial  Intelligence Research , 6 (1).
Kadim,  A.,  Sunardi,  N  &  Husain,  T.  (2020).  The  modeling  firm's  value  based  on  financial ratios, intellectual capital and dividend policy. Accounting , 6(5), 859-870
Lesmana,  R.,  Sunardi,  N.,  &  Kartono.  The  Effect  of  Financing  and  Online  Marketing  on MSMEs Income Increasing at Intermoda Modern Market BSD City Tangerang Selatan. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR ), 5(7), 25-34 Lesmana,  R.,  &  Sunardi,  N.  (2021).  Futuristic  Leadership  Through  PEKA  Analysis Approach. HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings) , 2 (1).
Loekman, S. (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif . Yogyakarta :Kanisius.
Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa,  Komitmen  Organisasi  Pemerintah  Desa,  dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Kabupaten  Gorontalo. JURNAL  RISET AKUNTANSI DAN AU DITING ‘GOODWILL’ . https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Medianti,  L.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur,  Komitmen  Organisasi  dan  Partisipasi Masyarakat  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Empiris  pada  Desa  -  Desa  di Kabupaten Bintan). Jom Feb .
Moeheriono.  (2012). Pengukuran  Kinerja  Berbasis  Kompetensi. Jakarta :  PT.  Rajagrafindo Persada.
Moeheriono. (2018). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi.
Murhada, & Giab. (2011). Pengantar Teknologi Informasi . Tanggerang: Mitra Wacana Media.

## S S E E
K K U U R R I I T T A A S S ( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Nardi  Sunardi  Et  Al  (2020).  Determinants  of  Debt  Policy  and  Company’s  Performance, International  Journal  of  Economics  and  Business Administration  Volume  VIII  Issue  4, 204-213
Nurkhasanah,  I.  (2019). Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Partisipasi  Penganggaran,  Pengawasan  dan  Komitmen Organisasi  Pemerintah  Desa  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat) .
Peraturan,  P.  (2008).  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Perdana,  K.  W.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana  Desa,  Komitmen Organisasi  Pemerintah  Desa,  Partisipasi  Masyarakat  dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Bantul. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta .
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . (n.d.).
Ross, M., & Lappin, B. W. (1967). Community Organization; Theory, Principles, and Practice . New York, Harper & Row.
Saragih,  R.,  &  Agung,  S.  (2017).  Peran  Komunikasi  politik  Pemerintah  dalam  Upaya Peningkatan  Partisipatif  Masyarakat  dalam  Pemanfaatan  Dana  Desa. Vol.  7  No.  1 (2017) .
Sholihin,  &  Ratmono.  (2013). Sholihin  dan  Ratmono,  2013:2 (1st  ed.).  CV  Andi  Offset, Yogyakarta.
Soleh,  Chabib,  &  Rochansjah,    heru.  (2014). Pengelolaan  Keuangan  Desa .  Bandung: Fokusmedia.
Sugiarti,  E.,  &  Yudianto,  I.  (2017).  Analisis  Faktor  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan  Partisipasi  Penganggaran  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. Proceedings  Profesionalisme Akuntan  Menuju Sustainable Business Practice .
Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (cetakan 23). Bandung: alfabeta.
Sugiyono. (2016). Statistik Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta.
Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sujarweni, W. (2015). Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa . Pustaka Baru Press.
Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Konsep Icepower (Wiramadu) sebagai Solusi Wirausaha menuju  Desa  Sejahtra  Mandiri  (DMS)  pada  Masa  Pandemi  Covid-19.  JIMF  (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma), 4(1).
Ulum, I. (2005). Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar . Malang: UMM Press.
Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa . (n.d.).
Uphoff,  N.  T.,  &  Cohen,  J.  M.  (1977). Rural  development  participation :  concepts  and measures for project design, implementation and evaluation . New York : Itacha.
Wibowo. (2010). Manajemen Kinerja . Jakarta:Rajawali Per.
Wilkinson, J, W., & Cerullo, M. (2000). Coounting Information System: Essential Concept and Aplication. (Edisi 3). New York: John Willey and Sons.