## GAGASAN PEMBENTUKAN PERADILAN KELUARGA DI INDONESIA
Firman Freaddy Busroh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang Jl. Animan Achyat (d/h. Jl.Sukabangun 2) Nomor 1610 Kel.Sukabangun Kec.Sukarami Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 30151 ﬁrmanbusroh@stihpada.ac.id

## Abstract
Many family cases in Indonesia such as divorce, inheritance disputes, probate, grant, joint treasury settlement, adoption of children, mixed marriage, domestic violence, and others need right and fast solution. These cases are currently resolved through Religious Courts for Muslims and General Courts  for  non-Muslims.  This  dualism  of  justice  often  generates  the  dualism  of  contradictory decisions, unclear competence. It is also questionable that the Religious Courts only hear Muslim plaintiffs, whereas the recognized Religion in Indonesia is not only Islam but other religions, and beliefs  that  are  guaranteed  protection  by  the  state.  It  is  necessary  to  establish  a  special  family judiciary to try family affairs that give more guarantee the legal certainty and lighten duties of the general court.
Keywords : Family Case; Family Courts; Judicial Competence

## Abstrak
Maraknya kasus-kasus keluarga di Indonesia seperti perceraian, sengketa waris, wasiat, hibah, penyelesaian harta bersama, pengangkatan anak, perkawinan campuran, kekerasan dalam rumah tangga,  dan  lainnya  membutuhkan  solusi  yang  tepat  dan  cepat.  Kasus-kasus  tersebut  saat  ini diselesaikan melalui jalur Peradilan Agama bagi muslim dan Peradilan Umum bagi non muslim. Adanya  dualisme  Peradilan  ini  sering  melahirkan  dualisme  putusan  yang  bertentangan,  tidak jelasnya kompetensi mengadili. Hal yang patut dipertanyakan juga bahwa Peradilan Agama hanya menyidangkan pemohon/penggugat yang beragama Islam padahal agama yang diakui di Indonesia tidak hanya Islam tetapi juga agama lainnya dan kepercayaan yang dijamin perlindungannya oleh negara. Untuk itu, perlu pendirian Peradilan keluarga yang khusus mengadili urusan keluarga agar lebih menjamin kepastian hukum dan meringankan tugas-tugas Peradilan Umum.
Kata kunci : Kasus Keluarga; Peradilan keluarga; Kompetensi Peradilan

## A. Pendahuluan
Banyaknya  kasus-kasus  keluarga  di Indonesia  perlu  mendapat  perhatian  dari pemerintah.  Hal  ini  bisa  kita  lihat  betapa banyak  masyarakat  yang  antri  menunggu giliran di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Umum. Apalagi di Pengadilan Umum banyak sekali perkara-perkara yang ditangani selain  perkara  keluarga,  misalnya  perkara pidana  umum,  perkara  korupsi,  perkara perdata,  penetapan  kewarganegaran  dan perkara-perkara  lain.  Banyaknya  perkara- perkara  tersebut  tentu  menambah  tugas Pengadilan.  Akibatnya  menambah  panjang antrian  pemohon/penggugat  yang  ingin
menyelesaikan  permasalahan  keluarga  di Pengadilan.
Kasus-kasus  keluarga  di  Indonesia cukup tinggi dan beragam jenisnya. Adapun jenis-jenis  kasus  keluarga  antara  lain perceraian,  sengketa  waris,  wasiat,  hibah, penyelesaian  harta  bersama,  pengangkatan a n a k ,   p e n c a b u t a n   k e k u a s a a n   w a l i , perkawinan  campuran,  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Kasus  keluarga  yang  paling marak  adalah  perceraian.  Berdasarkan  data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun 2012-205 terdapat peningkatan jumlah kasus perceraian.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada  tahun 2012 angka perceraian di Indonesia 346.480
kasus dan tahun 2015 angka perceraian naik menjadi  347.256  kasus  (Badan  Pusat Statistik, 2015).
Trend  kasus  perceraian  memang menjamur  dan  makin  banyak  jumlah  dari t a h u n - t a h u n .   A d a   b e b e r a p a   f a k t o r p e n y e b a b n y a   a n t a r a   l a i n   k u r a n g n y a komunikasi,  perselingkungan,  ketimpangan perekonomian,  campur  tangan  keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dalam  keluarga.  Kesemua  kasus-kasus tersebut  disidangkan  di  Pengadilan  Agama bagi  pemohon/penggugat  muslim  dan  di P e n g a d i l a n   N e g e r i / U m u m   b a g i pemohon/penggugat non muslim.
Adanya kompetensi absolut mengadili kedua  pengadilan  tersebut  seringkali menimbulkan  pertanyaan  bagi  masyarakat yang  awam  tentang  ilmu  hukum.  Masih banyak  masyarakat  yang  mengira  bahwa Pengadilan  Agama  menyidangkan  kasus- kasus  keluarga  untuk  semua  agama.  Ada  6 (enam) agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam,  Kristen  Katolik,  Kristen  Protestan, Budha,  Hindu,  Kong  Hu  Cu  dan  beberapa kepercayaan/aliran  yang  diakui  keberadaan oleh  negara.  Akan  tetapi  kenyataan  bahwa Pengadilan  Agama  hanya  menyidangkan k a s u s - k a s u s   k e l u a r g a   b a g i   m u s l i m , sedangkan kasus-kasus keluarga non muslim disidangkan  di  Pengadilan  Negeri/  Umum. Hal  ini  tentunya  perkataan  agama  pada Peradilan  Agama  menjadi  ambigu  bila bersumber  pada  kebijakan  pemerintah  yang mengakui  keberadaan  6  (enam)  agama  dan kepercayaan.  Hal  ini  juga  menimbulkan kesan  diskriminasi  terhadap  umat-umat beragama di Indonesia.
Bila berkaca kepada negara-negara lain seperti  Australia,  Amerika,  Inggris  tidak mengenal  Pengadilan  Agama  ( Religion Court ),  akan  tetapi  mengenal  Pengadilan Keluarga  ( Familiy  Court ).  Pengadilan Keluarga di negara negara tersebut mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah keluarga,  termasuk  kenakalan  remaja, sedangkan di Indonesia masih disidangkan di Pengadilan Negeri/Umum. Akhirnya, Hakim pada  Pengadilan  Negeri/Umum  dituntut untuk  serba  bisa,  padahal  hakim  yang mengadili  masalah  keluarga  adalah  hakim yang khusus menguasai masalah keluarga.
P e r m a s a l a h a n   k e l u a r g a   a d a l a h permasalahan  banyak  terjadi  di  Indonesia. Pengadilan Keluarga yang khusus mengadili masalah-masalah  keluarga  sudah  mendesak untuk dibentuk karena kebutuhan. Pengadilan Keluarga harus menjadi Pengadilan yang bisa menyelesaikan  kasus-kasus  keluarga  lebih terfokus  dan  tepat  sasaran.  Selain  itu  juga persoalan  pembagian  waris  masih  jadi kendala  karena  seringkali  diadili  di P e n g a d i l a n   A g a m a   d a n   P e n g a d i l a n Umum/Negeri  yang  akhirnya  menimbulkan ketidakpastian  hukum.  Untuk  itu,  sudah saatnya  Indonesia  memiliki  Pengadilan Keluarga  yang  khusus  menangani  kasus- kasus keluarga.

## B. Pembahasan
Pada  saat  seorang  pria  dan  seorang wanita ingin hidup bersama, maka akan diikat oleh ikatan yang sah berupa perkawinan yang dilangsungkan  menurut  hukum  agama  dan negara.  Pernikahan  tersebut  dilakukan menurut adat istiadat masing-masing. Adapun pelaksanaan  pernikahan  di  Indonesia  diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan.  Setelah  pasangan tersebut menikah secara sah menurut agama dan tercatat sering kali timbul masalah yang pada  akhirnya  membutuhkan  lembaga P e n g a d i l a n   u n t u k   m e n y e l e s a i k a n permasalahan keluarga tersebut.
Masalah-masalah keluarga di Indonesia diadili  oleh  2  (dua)  Pengadilan,  yaitu: P e n g a d i l a n   A g a m a   d a n   P e n g a d i l a n negeri/Umum.  Peradilan  Agama  diatur didalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  yang  merupakan  perubahan  dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jenis- jenis  perkara  yang  diadili  oleh  Pengadilan Agama,  antara  lain:  izin  beristri  lebih  dari seorang,  izin  melangsungkan  perkawinan bagi  orang  yang  belum  berusia  21  tahun, dispensasi  kawin,  pencegahan  perkawinan, p e n o l a k a n   p e r k a w i n a n ,   p e m b a t a l a n perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami  dan  istri,  perceraian  karena  talak, gugatan  perceraian,  penyelesaian  harta bersama,  penguasaan  anak-anak,  penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami  kepada  bekas  istri,  pencabutan kekuasaan wali, pencabutan kekuasaan orang
tua,  pengangkatan  anak,  penunjukan  wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun,  penetapan  asal-usul  seorang  anak, penolakkan  pemberian  keterangan  untuk melakukan perkawinan campuran, penentuan ahli  waris,  penentuan  harta  peninggalan, pembagian  harta  peninggalan,  pemberian wasiat,  pemberian  hibah,  pemberian  wakaf, pemberian  zakat,  infak,  sodaqoh,  dan perekonomian syariah.
Permasalahan  keluarga  bagi  non m u s l i m   d i s i d a n g k a n   d i   P e n g a d i l a n Negeri/Umum.  Jenis-jenis  perkara  keluarga yang  disidangkan  Pengadilan  negeri,  antara lain:  perkawinan,  perceraian,  pengangkatan anak,  pemutusan  kekuasaan  orang  tua  atau wali,  pembagian  waris,  pembuatan  wasiat, penyelesaian  harta  bersama,  penentuan  ahli waris,  pembatalan  pernikahan.  Di  samping itu,  beberapa  kasus  yang  seharusnya  masuk k a t e g o r i   k a s u s   k e l u a rg a   a k a n   t e t a p i disidangkan  di  Pengadilan  Umum/negeri, misalnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga, p e n c a b u l a n   a n a k   d i   b a w a h   u m u r , pemerkosaan  dalam  keluarga,  kenakalan anak.  Kasus-kasus  keluarga  tersebut semestinya  diselesaikan  secara  khusus  oleh Pengadilan  keluarga  dan  diadili  oleh  hakim yang khusus memiliki pengetahuan mengenai hukum keluarga.
Ada  beberapa  negara  yang  memiliki Pengadilan keluarga ( Family Court ) dimana salah satu negara yang memiliki Pengadilan keluarga,  yaitu  Australia.  Pemerintahan Australia memiliki sistim Peradilan keluarga yang  mampu  membantu  masyarakat.  Untuk membantu  penyelesaian  permasalahan keluarga,  maka  Pengadilan  keluarga  di Australia  menyediakan  pos  bantuan  hukum. Pos  bantuan  hukum  ini  dikelola  oleh  tiga pihak  yaitu:  pihak  Universitas,  LSM,  dan Pemerintah.  LSM  di  Australia  memiliki tenaga  advokat  yang  bisa  membantu m a s y a r a k a t   u n t u k   m e n y e l e s a i k a n permasalahan keluarga.
Pengadilan keluarga juga dapat ditemui dibeberapa negara, seperti Amerika, Inggris, India, dan Hongkong. Mekanisme Pengadilan keluarga  di  Amerika  di  pimpin  oleh  hakim tunggal  tanpa  dewan  juri.  Sebelum  kasus keluarga naik ke Pengadilan, maka pemohon menggunakan upaya mediasi. Sumber hukum
yang  digunakan  Pengadilan  keluarga  di Amerika  diatur  di  dalam  hukum  keluarga ( family law ). Di Inggris Pengadilan keluarga terdiri dari dua Pengadilan yaitu Pengadilan Tinggi  Divisi  Keluarga  dan  Pengadilan Keluarga.  Pengadilan  keluarga  dibentuk berdasarkan Undang-Undang Kejahatan dan Pengadilan Tahun 2013 dan Undang-Undang Anak  Tahun  1989.  Keberadaan  Undang- Undang  Hukum  Keluarga  sejak  ada  tahun 1996 di Inggris. Pengadilan keluarga di India dibentuk  sejak  tanggal  14  september  1984 berdasarkan  Undang-Undang  Pengadilan Keluarga.  Pengadilan  keluarga  berada  di bawah  Pengadilan  Tinggi  di  India,  jenis perkara yang diadili: perkawinan, perceraian, restitusi  hak  suami  istri,  deklarasi  validitasi status perkawinan, perwalian seseorang, hak asuh.  Pengadilan  keluarga  di  Hongkong mengutamakan  upaya  mediasi  untuk membantu  para  pasangan  berpisah/bercerai d e n g a n   k e s e p a k a t a n   y a n g   s a l i n g menguntungkan  serta  pengaturan  hak  asuh anak dan penentuan pemberian biaya hidup. P e n g a d i l a n   k e l u a r g a   d i   H o n g k o n g m e n g g u n a k a n   p e r a n   m e d i a t o r   u n t u k menyelesaikan kasus-kasus keluarga.
Dari  beberapa  negara  tersebut  di  atas, seperti  Australia,  Amerika,  Inggris,  India, Hongkong,  telah  memiliki  Pengadilan keluarga.  Bila  dicermati  jenis-jenis  perkara yang  diadili  pengadilan  keluarga  di  negara- negara  tersebut  tidak  sekompleks  perkara- perkara yang ada di Indonesia. Kompleksnya perkara  yang  ada  di  Indonesia  salah  satu penyebabnya adalah sistim hukum campuran yang  dianut  di  Indonesia  yaitu:  campuran antara  sistim  Civil  Law,  Common  Law, Islamic  Law.  Selain  itu,  juga  kemajemukan bangsa  Indonesia  yang  terdiri  atas  beberapa Suku,  Ras, Agama,  dan Adat  Istiadat. Akan tetapi,  hal  tesebut  bukanlah  menjadi  faktor penghambat  untuk  membentuk  Pengadilan keluarga,  melainkan  suatu  keharusan  untuk membentuk Pengadilan keluarga, mengingat kemajemukan bangsa Indonesia.
Sistem hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau  elemen  yang  saling  berinteraksi  satu s a m a   l a i n .   L a w r e n c e   M .   F r i e d m a n mengemukakan empat fungsi sistem hukum: Pertama, sebagai bagian dari sistem kontrol
sosial ( social control ) yang mengatur perilaku manusia. Kedua, sebagai  sarana  untuk menyelesaikan sengketa ( dispute settlement ). Ketia, sistem hukum memiliki fungsi sebagai enginnering  function.  Keempat, hukum sebagai social maintenance, yaitu fungsi yang menekankan  peranan  hukum  sebagai pemeliharaan  “ status  quo ”  yang  tidak menginginkan perubahan.
Menurut  Friedman  ada  tiga  element dari sistem hukum, yaitu legal structure, legal substance dan legal culture. Legal structure adalah  menyangkut  lembaga-lembaga  yang berwenang  membuat  dan  melaksanakan peraturan  perundang-undangan  (lembaga Pengadilan  dan  lembaga  legislatif). Legal substance yaitu  materi  atau  bentuk  dari peraturan  perundang-undangan,  dan Legal culture adalah  apa  yang  disebutkan  sebagai sikap  orang  terhadap  hukum  dan  sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai,  pikiran  atau  ide  harapan  mereka (Friedman, 1984).
Struktur  hukum  yang  baik  tidak  akan berjalan dengan baik jika tidak ditunjang oleh adanya  substansi  hukum  yang  baik  pula. Demikian  pula  substansi  hukum  yang  baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak  ditunjang  oleh  struktur hukum  yang baik.  Selanjutnya  struktur dan  substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya  kalau  tidak  didukung  oleh budaya  hukum  masyarakat  dengan  baik. Hukum  akan  berjalan  dan  berperan  baik apabila ketiga aspek subsistem yaitu struktur, substansi  dan  budaya  hukum  itu  saling berinteraksi  dan  memainkan  peranan  sesuai dengan  fungsinya,  sehingga  hukum  akan berjalan  secara  serasi  dan  seimbang  serta sesuai dengan fungsinya.
Di  Indonesia  terdapat  4  (empat) lingkungan  Peradilan  sebagai  pelaksana f u n g s i   d a n   k e w e n a n g a n   k e k u a s a a n kehakiman, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama,  Peradilan  tata  usaha  negara,  dan Peradilan  militer.  Batas  kekuasaan  antara masing-masing  lingkungan  ditentukan  oleh bidang  yuridiksi  yang  dilimpahkan  oleh undang-undang  dalam  batas-batas  yuridiksi tersebut masing-masing melaksanakan fungsi mengadili.
Tujuan  penentuan  batas  kewenangan
kompetensi setiap lingkungan Peradilan, agar t e r b i n a   s u a t u   p e l a s a n a a n   k e k u a s a a n kehakiman yang tertib antara masing-masing lingkungan  Peradilan.  Tidak  saling  berebut kekuasaan  di  antara  lingkungan  Peradilan Umum hanya berkompetensi memeriksa dan memutus  perkara  pidana  Umum,  perdata adat,  dan  perdata  barat.  Kewenangan Peradilan  tata  usaha  negara  hanya  meliputi memeriksa  dan  memutus  perkara  berkaitan dengan    keputusan  yang  dikeluarkan  oleh pejabat  tata  usaha  negara.  Kompetensi absolut  Peradilan  militer  hanya  berwenang mengadili perkara tindak pidana militer dan tidak  pidana  Umum  yang  dilakukan  oknum anggota  TNI,  sedangkan  kompetensi lingkungan Peradilan Agama memeriksa dan memutuskan  dalam  perkara  perceraian  dan pembagian  harta  waris  bagi  yang  beragama Islam (Lisdiyono, 2016).
D e n g a n   a d a n y a   p e m b a t a s a n kompetensi  masing-masing  Peradilan tersebut  akan  memberikan  ketentraman  dan kepastian  hukum  bagi  masyarakat  pencari keadilan  mengenai  lingkungan  Peradilan mana  yang  berwenang  memeriksa  dan m e m u t u s k a n   s e n g k e t a   y a n g   s e d a n g dihadapinya sehingga jelas ke mana mereka a k a n   m e n g a j u k a n   p e r k a r a .   L e m b a g a Peradilan  sendiri  terkadang  belum  bisa memberikan  rasa  keadilan  bagi  pihak-pihak yang berperkara di muka Pengadilan.
Pengertian  mengenai  keadilan  itu sendiri  berasal  dari  kata  dasar  “adil”, merupakan  perasaan  yang  paling  luas mendalam  dalam  tata  tertib  hubungan manusia  berdasarkan  prinsip  Umum  yang diterapkan.  Aristoteles  menggambarkan keadilan  sebagai  benuk  persamaan  atau “ equality ” yaitu prinsip di mana suatu kasus yang sama seharusnya diperlukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlukan dengan  cara  yang  berbeda.  Keadilan berlawanan dengan :
1. Pelanggaran  hukum,  penyimpangan, k e t i d a k t e t a p a n ,   k e t i d a k p a s t i a n , keputusan  yang  tidak  terduga,  tidak dibatasi oleh peraturan;
2. Sikap  memihak  dalam  penerapan aturan; dan
3. Aturan yang memihak atau sewenang-
Firman Freaddy Busroh, Gagasan Pembentukan Peradilan Keluarga di Indonesia
wenang, melibatkan diskriminasi yang tidak berdasarkan perbedaan yang tidak relevan.
K e a d i l a n   a t a u   “ j u s t i c e ”   d a p a t dibedakan dalam dua (2) bentuk, yaitu:
1. Keadilan  Distibutif,  yang  menyatakan bahawa  keadilan  berkaitan  dengan penghargaan dan kekayaan yang sama yang  harus  diterima  oleh  orang  yang sama  dalam  kondisi  kedudukannya yang sama dalam Negara;
2. Keadilan  Korektif,  keadilan  yang berlaku dalam suatu hubungan perdata. Dalam  keadilan  korektif  tidak  ada perbedaan  dalam  arti  kedudukan seseorang  dalam  negara.  Setiap  orang y a n g   m e n y e b a b k a n   o r a n g   l a i n menderita kerugian, harus memulihkan (menanggung) kerugian tersebut.
T i d a k   s a l a h   a p a b i l a   a d a   y a n g mengatakan bahwa semua orang merupakan bagian  dari  pencari  keadilan.  Setiap  orang berharap  menyaksikan  hakim  berbuat sebagaimana mestinya dan berimbang, setiap orang  berharap  melihat  Pengadilan  yang berhasil  mencapai  hasil  yang  benar,  tetapi terlalu sering kita malah kecewa, lebih mudah mencari  keadilan  daripada  menemukan keadilan (Rawls, 2001).
Untuk  menemukan  keadilan,  maka salah  satu  lembaga  yang  diberikan  tugas adalah  lembaga  Peradilan.  Akan  tetapi, l e m b a g a   P e r a d i l a n   n y a t a n y a   b e l u m sepenuhnya  mewujudkan  asas  Peradilan sedernana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Menurut Sudikno  Mertokusumo  pengertian  asas sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan,  yaitu: (Mertokusumo, 2002)
1. Kata cepat dapat diartikan dalam proses Peradilan,  terlalu  banyak  formalitas yang  merupakan  hambatan  bagi jalannya perdilan. Dalam hal ini bukan hanya  jalannya  Peradilan  dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi  juga  penyelesaian  berita  acara pemeriksaan  di  persidangan  sampai dengan  penandatanganan  oleh  hakim dan  pelaksanaannya.  Tidak  jarang p e r k a r a   t e r t u n d a - t u n d a   s a m p a i bertahun-tahun  karena  saksi  tidak
datang atau para pihak bergantian tidak datang,  bahkan  perkaranya  sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya.
2. Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah  difahami  dan  tidak  berbelit- belit,  dan  cukup one  stop  service ( p e n y e l e s a i a n   s e n g k e t a   c u k u p diselesaikan  melalui  satu  lembaga Peradilan).  Semakin  sedikit  dan sederhana  formalitas-formalitas  yang diwajibkan  atau  diperlukan  dalam beracara di muka Pengadilan, semakin baik.  Terlalu  banyak  formalitas  yang s u k a r   d i f a h a m i ,   s e h i n g g a memungkinkan  timbulnya  bebagai penfsiran,  kurang  menjamin  adanya kepastian  hukum  dan  menyebabkan keengganan  atau  ketakutan  untuk beracara di muka Pengadilan.
3. Ditentukan biaya ringan dalam beracara di  Pengadilan  atau  terpikul  atau dijangkau  oleh  rakyat.  Biaya  yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang  berkepentingan  enggan  untuk mengajukan  tuntutan  hak  kepada Pengadilan.
Selain  persoalan  di  atas,  ada  beberapa k a s u s   m u n c u l   k a r e n a   p e l a n g g a r a n kompetensi  Peradilan.  Hal  ini  disebabkan masih abu-abu kompetensi absolut yang tidak secara tegas mengaturnya. Hal ini disebabkan karena  beberapa  peraturan  perundang- undangan  hukum  di  Indonesia  masih mengadopsi produk hukum Belanda.
Bila  melihat  kilas  balik  sejarah pembentukan Peradilan Agama di Indonesia, maka  pembentukan  Peradilan  Agama  di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah  perjuangan  para  Ulama,  Tokoh Agama serta pegiat-pegiat kemerdekaan saat itu.  Benih-benih    pembentukan  Peradilan Agama  di  Indonesia  sudah  dikenal  sejak Islam  masuk  Indonesia  pada  abad  ke-7 Masehi. Pada era tersebut hukum Islam mulai berkembang  di  wilayah  nusantara  bersama- sama dengan hukum adat yang diperkenalkan melalui ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para  ulama.  Latar  belakang  historis  adanya keprihatinan  para  ulama  dan  tokoh  Agama terhadap  pemberlakukan  syariat  Hukum Islam.  Pembentukannya  dapat  dibagi  tiga
periode antara lain:
1. Tahkim  kepada  Muhkam.  Ketika pemeluk  Agama  Islam  masih  sedikit, sering terjadi perselisihan atau sengketa diantara  masyarakat  yang  perlu  untuk diselesaikan  dengan  cara  bertahkim kepada guru yang dianggap mampu dan berilmu Agama. Orang yang bertindak sebagai hakim disebut Muhkam .
2. Periode Ahlul Hilli Wal Akhdi . Pada saat p e n g a n u t   A g a m a   I s l a m   t e l a h t e r o r g a n i s i r   d a l a m   k e l o m p o k masyarakat  yang  teratur,  maka  posisi hakim  atau khodi dilakukan  secara pemilihan dan bai'at oleh ahlul hilli wal akhdi yaitu  pengangkatan  seseorang yang  dipercaya  oleh  majelis  atau kumpulan  orang-orang  terkemuka dalam masyarakat.
3. Periode Tauliyah .  Ketika  kelompok masyarakat Islam berkembang menjadi kerajaan  Islam,  maka  pengangkatan jabatan  hakim  atau  khodi  dilakukan dengan  pemberian tauliyah yaitu pengembalian  atau  pendelegasian kekuasaan dari penguasa.
Ada  beberapa  istilah  atau  nama  untuk Pengadilan Agama pada masa itu antara lain:
1. Di  Aceh  disebut Mahkamah  Syariah Jaumpa .
2. Di  Sumatra  Utara  disebut Mahkamah Majelis Syara .
3. Di Bima (NTB) disebut Badan Hukum Syara .
4. D i   K e r a j a a n   M a t a r a m   d i s e b u t

## Pengadilan Syurambi
Pada tanggal 4 Maret 1620 dikeluarkan Instruksi  di  daerah  yang  dikuasai  penjajah Belanda  untuk  diberlakukan  hukum  sipil Belanda. Dengan berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC tanggal 25 Mei 1760 yaitu  berupa  suatu  kumpulan  aturan  hukum perkawinan  dan  hukum  kewarisan  menurut hukum  Islam  untuk  dipergunakan  pada Pengadilan  VOC  dan  dipakai  di  daerah- daerah  lain  yaitu  Cirebon,  Semarang  dan Makasar.  Pada  tahun  1854  pemerintah Belanda  mengeluarkan  kebijakan  yang dituangkan dalam “Reglement op het beleid der  Regeerings  van  Nederlandsch  Indie”
disingkat  menjadi “Regeerings  reglement” yang  menegaskan  berlakunya  undang- undang  atau  hukum  Islam  bagi  orang  Islam I n d o n e s i a .   S e l a n j u t n y a   t a h u n   1 9 9 2 Regeerings reglement diubah menjadi Wet op the  staats  inrichting  van  nederlands  indie sehingga  terjadi  perubahan  pada  struktur kelembagaan Peradilan Agama pada saat itu.
Pada  masa  pemerintahan  penjajahan Jepang,  lembaga  Peradilan  Belanda  yang sudah  ada  pada  masa  penjajahan  Belanda tetap  berdiri  dan  dibiarkan  pada  bentuknya semula. Perubahan yang dilakukan terhadap lembaga ini hanya mengubah nama saja yaitu sooryoo hooin untuk Pengadilan Agama dan kaikyoo kootoo hooin untuk Mahkamah Islam tinggi (Pengadilan tinggi Agama).
S e t e l a h   k e m e r d e k a a n   I n d o n e s i a Peradilan  Agama  semakin  diperkuat  dan dikukuhkan  pondasinya  melalui  konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945. Di  dalam  pasal  24  ayat  (1)  Undang-undang Dasar  1945  disebutkan  bahwa  kekuasaan kehakiman  dilaksanakan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  kehakiman m e n u r u t   u n d a n g - u n d a n g .   D a l a m penjelasannya Peradilan Agama adalah salah satu  lingkungan  Peradilan  yang  dimaksud. Pada tahun 1948 dikeluarkan Undang-undang Nomor  19  tahun  1948  tentang  susunan  dan kekuasaan badan kehakiman yang menyusun macam-macam Peradilan Menteri Agama RI pernah  mengeluarkan  Surat  Keputusan Menteri Agama Nomor 10 tahun 1963 yang memberikan  wewenang  dan  kewajiban kepada  jawatan  Peradilan  Agama  untuk melaksanakan  tugas-tugas  Peradilan Agama di  tingkat  kasasi.  Setelah  berlaku  Undang- undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok K e k u a s a a n   K e h a k i m a n ,   m a k a   S u r a t Keputusan  Menteri Agama  tersebut  dicabut dengan  Surat  Keputusan  Menteri  Agama Nomor  28  tahun  1972.  Didalam  Undang- undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan:
1. Prinsip  Peradilan  dilakukan  “Demi keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  yang Maha Esa” serta proses Peradilan yang menjunjung  asas  sederhana,  cepat  dan biaya ringan.
2. Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh
beberapa Pengadilan dalam lingkungan M a h k a m a h   A g u n g   a n t a r a   l a i n Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan Pengadilan Militer
3. Upaya  hukum  Kasasi  merupakan wewenang  Mahkamah  Agung  untuk semua lingkungan peradilan.
4. Badan-badan peradilan tetap berada di bawah  kekuasaan  masing-masing departemen.
5. Susunan  kekuasaan  dan  acara  dari badan-badan  peradilan  tersebut  diatur dalam undang-undang tersendiri Pada  tahun  1985  dikeluarkan  Undang-
Undang  Nomor  14  tahun  1985  tentang Mahkamah  Agung.  Di  dalam  Pasal  1 ditetapkan  bahwa  Mahkamah Agung  adalah l e m b a g a   t i n g g i   n e g a r a   s e b a g a i m a n a d i m a k s u d   d a l a m   K e t e t a p a n   M a j e l i s Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III MPR/1978. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara  tertinggi  dari  semua  lingkungan Peradilan. Pada tahun 1989  lahirlah Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama. Pasca berlakunya undnag- undang  tersebut  dikeluarkan  tiga  peraturan antara  lain:  a)  Surat  Edaran  Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990, tanggal 12 Maret 1990 tentang petunjuk pembuatan penetapan sesuai  pasal  84  ayat  4  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989.  B)  Surat  edaran Menteri  Agama  No.  2  tahun  1990  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989,  c)  Instruksi  Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Di  era reformasi  terjadi  perubahan  terhadap Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 dengan  diubah  menjadi  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  50 Tahun 2009 (Jaya, 2009).
Pada  saat  ini  pemerintah  mengakui keberadaan  agama-agama  lain  selain  Islam. Pengakuan pemerintah tersebut tercermin di dalam Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Amandemen  UUD  1945  yang  menjamin kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Beberapa  peraturan  perundang-undang  juga
menyebutkan  pengakuan  terhadap  6  (enam) agama, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan,  Budha,  Hindu,  Kong  Hu  Cu  dan kepercayaan  lainnya.  Dengan  adanya pengakuan  tersebut,  maka  timbul ambigu bahwa Peradilan Agama hanya dikhususkan bagi umat muslim. Bila  memang pemerintah mengakui  agama-agama  lain  selain  Islam, m a k a   P e r a d i l a n   A g a m a   h a r u s   b i s a mengakomodasi  urusan  agama  masing- masing tersebut. Untuk itu, solusi jalan tengah yaitu dengan membentuk Peradilan Keluarga yang  khusus  mengadili  permasalahan keluarga.  Lagipula  dengan  membentuk Peradilan  Keluarga  akan  mempertegas kompetensi  absolut  untuk  mengadili  suatu perkara  yang  berkaitan  dengan  urusan keluarga.  Dengan  adanya  kekhususan t e r s e b u t ,   m a k a   s e m u a   p e r k a r a   y a n g menyidangkan permasalahan keluarga dapat dilimpahkan  kepada  Peradilan  Keluarga sehingga  meringankan  beban  Peradilan Umum  yang  hampir  menangani  semua perkara  baik  pidana  Umum,  pidana  khusus, perdata Umum dan perdata khusus.

## C.      Simpulan
P e r m a s a l a h a n   k e l u a r g a   a d a l a h permasalahan  banyak  terjadi  di  Indonesia. Pengadilan Keluarga yang khusus mengadili masalah-masalah  keluarga  sudah  mendesak untuk dibentuk karena kebutuhan. Pengadilan Keluarga harus menjadi Pengadilan yang bisa menyelesaikan  kasus-kasus  keluarga  lebih terfokus  dan  tepat  sasaran.  Peradilan Keluarga  ( Family  Court )  juga  dikenal  di negara-negara  lain,  seperti  Australia, A m e r i k a ,   I n g g r i s ,   I n d i a ,   H o n g k o n g . Peradilan  keluarga  tersebut  menyidangkan khusus perkara-perkara keluarga.
Pemerintahan  Indonesia  mengakui keberadaan  6  (enam)  Agama  yaitu  Islam, Kristen  Katolik,  Kristen  Protestan,  Budha, Hindu, Kong Hu Cu dan kepercayaan lainnya. Dengan  adanya  pengakuan  tersebut,  maka timbul ambigu bahwa  Peradilan  Agama hanya  dikhususkan  bagi  umat  muslim.  Bila memang pemerintah mengakui agama-agama lain  selain  Islam,  maka  Peradilan  Agama harus  bisa  mengakomodasi  urusan  semua agama  yang  diakui.  Untuk  itu  solusi  jalan tengah  yaitu  dengan  membentuk  Peradilan
K e l u a r g a   y a n g   k h u s u s   m e n g a d i l i permasalahan  keluarga.  Lagipula  dengan membentuk  Peradilan  Keluarga  akan mempertegas  kompetensi  absolut  untuk mengadili  suatu  perkara  yang  berkaitan dengan  urusan  keluarga.  Dengan  adanya kekhususan  tersebut,  maka  semua  perkara yang  menyidangkan  permasalahan  keluarga dapat  dilimpahkan  kepada  Peradilan Keluarga  sehingga  meringankan  beban Peradilan  Umum  yang  hampir  menangani semua  perkara  baik  pidana  umum,  pidana khusus, perdata umum dan perdata khusus.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. (2015). Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk (20122015). Retrieved July 7, 2017, from https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id /893Friedman,  L.  (1984).  American  Law. New York: W.W.Norton & Company.Jaya, A. (2009). Sejarah  Pengadilan  Agama.  IAIN  Raden  Fatah Palembang.Lisdiyono, E. (2016). Akuntabilitas  Mahkamah  Agung.  Jakarta:
Rajawali  Pers.Mertokusumo,  S.  (2002).
Hukum Acara Perdata. Yogyakarta:
Lib er ty. R aw ls ,   J .   ( 2 0 0 1 ) .   K ead ilan   d an
D e m o k r a s i   T e l a a h   D e m o k r a s i . Yogyakarta: Kanisius.