2614-2953 (online)

## Riset Ekonomi Manajemen
http://jurnal.untidar.ac.id

## TINJAUAN PENERAPAN PPN ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSPPS BONDHO BEN TUMOTO SEMARANG
Vera Dwi Yunia 1 , Darwanto 2
1 Sekolah Vokasi Perpajakan Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang
2 Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang
Info Artikel
________________ Sejarah Artikel: Diterima Disetujui
Dipublikasikan
________________ Kata Kunci:
Koperasi  Syariah,  PPN, Murabahah,  UU  No.  42 Tahun 2009 ____________________

## Abstrak
___________________________________________________________________
Keberadaan  koperasi  syariah  pada  saat  ini  menjadi  salah  satu  pilihan  yang sangat  diminati  karena  prosedur  ataupun  mekanisme  sangat  mudah  untuk dilaksanakan oleh masyarakat umum. Koperasi syariah memiliki kontribusi yang sangat  besar  salah  satunya  dalam  pajak  khususnya  penerapan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN).Tujuan  penelitian  adalah  analisis  pembiayaan Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  khususnya pembiayaan murabahah di KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang dan penerapan pajak  PPN  dalam  pembiayaan  murabahah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 2009. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif sampling  komparatif.  Data  penelitian  diperoleh  dari  laporan  normatif  dan laporan  laba  rugi  KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pembiayaan  murabahah  KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto  dilakukan  sesuai dengan  prinsip  pembiayaan  5C  (character,  condition,  capacity,  capital,  dan collateral)  dan  penerapan  pajak  PPN  pada  pembiayaan  murabahah  sudah  tidak diterapkan  lagi  sesuai  dengan  adanya  penghapusan  pajak  PPN  pembiayaan murabahah dalam UU No. 42 Tahun 2009.
Keywords: Sharia cooperative,PPN,
Murabaha,  UU No. 42 of 2009 Abstract ___________________________________________________________________ The  cooperatives  existence  at  this  time  became  one  of  the  most  desirable  choices because  the  procedures  or  mechanisms  are  very  easy  to  be  implemented  by  the general  public.  The  sharia  cooperatives  have  huge  contribution  one  of  them  in  tax especially  Value  Added  Tax  (VAT)  application.  The  research  aims  to  analyze Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  Bondho  Ben  Tumoto Semarang financing especially VAT application in murabaha financing based on Law Number  42  Of  2009.  The  research  methods  used  descriptive  and  comparative quantitative  sampling  method.  The  research  data  is  obtained  from  the  normative report  and  income  statement  of  KSPPS  Bondho  Ben  Tumato.The  research  results shows  that  murabaha  financing  in  KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto  is  done  accordance with  the  principles  of  5C  financing  (character,  condition,  capacity,  capital,  and collateral)  and  the  VAT  application  on  murabaha  financing  is  no  longer  applied  in accordance with the abolition of tax on  murabaha   financing in Law Number 42 Of 2009.
ISSN
2086-0668 (cetak)
2337-5434 (online)

## PENDAHULUAN
Prinsip  dalam  menjalankan  ko- perasi  syariah  yaitu  berasaskan  fungsi “ maslahah” (kemanfaatan), “ta’awun” (saling  menolong),  “ amanah” (jujur), “ itqan” (profesional), dan “ adalah” (adil) dan tentunya selain mempunyai prinsip dalam menjalankan koperasi syariah su- dah  sepatutnya  apabila  ada  unsur- unsur  yang  perlu  dihindari  yakni “risywah” (suap), “maysir” (perjudian), “dzulim” (penganiayaan), “tadlis” (peni- puan), “gharar” (ketidakpastian)  serta suatu  barang  dan  jasa  yang  mengan- dung  unsur  haram  dan  maksiat  perlu dihindari. Koperasi syariah mempunyai fungsi  utama  yaitu  sebagai  penyalur dan penghimpun dana bagi masyarakat khususnya  bertujuan  untuk  mendu- kung program Pemerintah dalam pelak- sanaan  pembangunan  nasional  untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak serta dalam rangka untuk peme- rataan  perekonomian  rakyat  Indonesia baik  dalam  hal  perekonomian  nasional, stabilitas nasional, hasil-hasil pertanian, serta  hasil  tumbuhan  tidak  lain  mem- punyai  harapan  maupun  tujuan  kearah yang  lebih  baik  dalam  rangka  pening- katan  taraf  hidup  rakyat  indonesia.  Di- tinjau  dari  segi  partumbuhan  koperasi syariah  pada  saat  ini  terhitung  sangat cepat  dalam  perkembangannya,  terlihat dari pengetahuan masyarakat mengenai koperasi  syariah  pada  saat  ini  sangat berpengaruh  besar  terhadap  roda  per- ekonomian  nasional  baik  dalam  peme- nuhan  kebutuhan  masyarakat.  Masya- rakat  yang  semakin  selektif  dan  cerdas mengenai  bunga  ( interest) dan  modal
yang hasilnya telah ditentukan di muka ( predetermind return ) hal tersebut merupakan  riba  dan  sangat  berten- tangan  dengan  prinsip  yang  ada  pada koperasi syariah dan bertentangan pula dengan  syariat  islam  dan  termasuk dilarang dalam agama islam.
Prinsip  operasional  koperasi  ya- itu  secara  umum  merupakan  untuk mensejahterakan  msyarakat  untuk  para anggota yang sifatnya adalah kerjasama atau gotong royong dan sudah seharus- nya  tidak  menyimpang  dari  aturan maupun  prinsip  dari  koperasi  itu  sen- diri,  salah  satu  dari  prinsipnya  adalah gotong  royong  ( ta’awun  ala  birri ),  dan bersifat  berjamaah  (kolektif)  dalam rangka  untuk  menciptakan  atau  mem- biasakan diri hidup dalam membangun kemandirian  hidup  secara  utuh  .  Mela- lui hal inilah, perlu adanya pendekatan terhadap  pola  pikir  masyarakat  terha- dap  cara  pengelolaan,  baik  dalam  segi produk  maupun  hukum  yang  diberla- kukan  dalam  perkoperasian  yang  ber- basis syariah. Atas tinjauan tersebut ma- ka  koperasi  syariah  merupakan  dari peneladan  Rasullah  dan  para  sahabat- nya dan sesuai dengan syariat Islam.
Akad  yang  digunakan  dalam operasional  koperasi  syariah  yaitu syir- kah  mufawadhoh adalah  usaha  yang dilakukan secara berjamaah atau didiri- kan  oleh  dua  orang  atau  lebih  ,  dalam pelaksaanya  memberikan  kontribusi dan  partisipasi  dalam  berkerja  mem- punyai  bobot  yang  sama  besarnya.  Se- tiap partner mempunyai hak dan kewa- jiban  yang  sama-sama  ditanggung  ber-
sama  tidak  ada  perbedaan  dalam  ma- sing-masing parter nya dalam memenuhi hal  tersebut.  Tidak  diperkenankan  da- lam  membangun  kerjasama  dengan partner lainnya memberikan modal atau dana  yang  lebih  besar  dan  tidak  pula diperkenankan  memperoleh  keuntung- an  dan  atau  laba  dibandingkan  dengan partner atau mitra lainnya.
Lembaga  keuangan  yang  memi- liki  pengaruh  besar  dalam  perekono- mian indonesia pada saat ini salah satu- nya  adalah  koperasi  syariah.  Hal  terse- but menjadi sorotan masyarakat menge- nai  koperasi  syariah  karena  dianggap mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  manusia  pada  saat  ini.  Koperasi syariah  memiliki  produk-produk  yang ditawarkan  kepada  masyarakat  salah satunya  diantaranya  adalah  pembia- yaan murabahah. Pengertian dari mura- bahah  adalah  suatu  jual  beli  barang, dimana  pembeli  dan  penjual  sudah menyepakati harga jualnya lebih tinggi, dan pembeli membayarnya  lebih tinggi yaitu sebagai keuntungan yang diterima oleh  pembali  dan  penjual  berdasarkan kesepakatan  atau  nisbah  yang  pada awal perjanjian sudah ditentukan. Salah satu  kontribusi  paling  besar  dalam pendapatan  negara  yaitu  dari  pajak yang dikenakan dalam  koperasi syariah yaitu  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) dalam pembiyaan murabahah.
Yusdianto  (2004)  menyatakan pajak  adalah  salah  satu  kebijakan  mau- pun  alat  yang  dipergunakan  Peme- rintah untuk mendapat penerimaan dari masyarakat  dalam  sektor  pajak  baik
secara  langsung  maupun  tidak  lang- sung  yang  bertujuan  untuk  membiayai keperluan  atau  kebutuhan  rutin  negara dalam rangka  untuk ekonomi  masyara- kat  dan  pembangunan  sosial.    Sedang- kan  pajak  secara  bebas  yaitu  kewajiban negara  atau  anggota  masyarakat  dalam rangka  untuk  membiayai  kebutuhan negara  untuk  pembangunan  nasional yang  pelaksanannya  diatur  dalam  Un- dang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 dan peraturan-peraturannya untuk kesejahteraan bangsa dan negara.
Sukardji  (2000:22)  menyatakan Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  yaitu pajak  atas  pengenaan  konsumsi  barang dan  jasa  yang  dilakukan  oleh  perse- orangan  atau  badan  Pemerintah  mau- pun  badan  swasta  dan  rangka  belanja barang  daan  jasa  yang  semua  pembia- yaannya  dibebankan  pada  anggran  be- lanja negara sesuai dengan aturan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 42
Tahun  2009  bahwa  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN)    atas  pembiayaan  muraba- hah  telah  dihapuskan  karena  dianggap sudah  tidak  efektif  digunakan  kembali. Hal  tersebut  berkenaan  dengan  penge- naan  pajaknya  yaitu  sebanyak  dua  kali atau  yang  disebut  dengan  pajak  ber- ganda. Sehubungan dengan hal tersebut maka  Pemerintah  mengeluarkan  dan menetapkan pada tertanggal 28 Desem- ber  2010  Menteri  Keuangan  menge- luarkan  kebijakan  yang  ditetapkan  da- lam  Peraturan  Menteri  Keuangan  No- mor  251/PMK.011/2010  tentang  Pajak Pertambahan  Nilai  ditanggung  Peme-
rintah  atas  transaksi  murabahah  pada perbankan  syariah  tahun  anggaran 2010.
Berdasarkan uraian tersebut, pe- nelitian  ini  bertujuan  untuk  analisis pembiayaan  Koperasi  Simpan  Pinjam dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS) khususnya  pembiayaan  murabahah  di KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto  Semarang dan  penerapan  pajak  PPN  dalam pembiayaan  murabahah  pada  KSPPS Bondho  Ben  Tumoto  Semarang  berda- sarkan  Undang-Undang  Nomor  42  Ta- hun 2009.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai
Mardiasmo  (2016)  menyatakan pajak  merupakan  pungutan  pajak  oleh rakyat  untuk  kas  negara  yang  dibayar- kan  kepada  kas  negara  yang  sifatnya memakasa beradasarkan Undang- Undang  denngan  tidak  mendapat  jasa timbal  balik  yang  dapat  dirasakan langsung  oleh  rakyat  guna  membiayai keperluan  pengeluaran  umum  negara. Sukardji  (2000:22)  menyatakan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  yaitu  pajak atas  pengenaan  konsumsi  barang  dan jasa  yang  dilakukan  oleh  perseoragan atau  badan  Pemerintah  maupun  badan swasta dan rangka belanja barang daan jasa  yang  semua  pembiayaannya  dibe- bankan  pada  anggran  belanja  negara sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 2009 Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah  Pajak yang  dikenakan  atas  konsumsi  barang dan  jasa,  didalam  daerah  pabean  yang
dikenakan  bertingkat  disetiap  jalur produksi dan distribusi.
Semua  jenis  barang  merupakan Barang  Kena  Pajak  (BKP),  namun  ada beberapa  jenis  barang  yang  dikecuali- kan  oleh  Undang-Undang.  Peraturan perundang-undangan  membagi  jenis barang  barang  dalam  beberapa  kelom- pok  barang  yaitu  sebagai  berikut:  hasil pengeboran  berupa  barang  hasil  per- tambangan  yang  diambil  langsung  dari sumbernya,  kebutuhan  pokok  yang diperlukan rakyat banyak untuk meme- nuhi  hidup,  makanan  dan  minuman yang  disajikan  oleh  restauran,  hotel maupun  jasa  boga  atau  katering,  serta surat-surat  berharga  (obligasi,  saham dan lainnya), emas batangan, dan uang.
Mardiasmo  (2016)  menyatakan jasa  merupakan  tindakan  atau  aktifitas pelayananan  atas  dasar  perbuatan  hu- kum  yang  menimbulkan  suatu  barang atau  faslitas  dapat  ditemukan  dengan mudah  untuk  dipakai,  salah  satu  yang termasuk  dalam  jasa    yang  dilauakan yaitu  jasa  yang  menghasilkan  barang yang sifatnya dipesan oleh pembeli atas dasar  arahan  atau  petunjuk  dari  pem- beli dan atau pemesan. Semua jenis jasa merupakan  Jasa  Kena  Pajak  (JKP),  na- mun  ada  beberapa  jenis  jasa  yang dikecualikan oleh Undang-Undang mengenai  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN).  Beberapa  jenis  jasa  yang  tidak dikenakan  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  atau  dikecualikan  meliputi:  jasa boga  atau  katering,  jasa  pelayanan kesehatan  medis,  jasa  pengiriman  uang dengan  wesel  pos,  jasa  di  bidang  pela-
yanan sosial, jasa telepon umum dengan menggunakan  uang  logam  yang  dise- lenggarakan  oleh  Pemerintah  maupun swasta, jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, jasa penyediaan tem- pat  parkir,  jasa  keuangan,  jasa  yang disediakan  oleh  Pemerintah  dalam rangka menjalankan Pemerintahan seca- ra  umum  meliputi  jenis-jenis  jasa  yang dilaksanakan  oleh  instansi  Pemerintah, jasa  asuransi,  jasa  perhotelan  ,  jasa  di bidang  keagamaan,  jasa  tenaga  kerja, jasa  pendidikan,  jasa  angkutan  umum di  darat  dan  di  air  serta  jasa  angkutan udara  dalam  negeri  yang  menjadi  ba- gian  yang  tidak  terpisahkan  dari  jasa angkutan udara luar negeri, jasa keseni- an dan hiburan, dan penyiaran.
Mardiasmo  (2016)    menyatakan Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  pengusa- ha merupakan tindakan atau perbuatan yang  dilakukan  oleh  orang  pribadii atau  badan  dalam  bentuk  apapun  baik dalam  kegtan  usahanya  melakukan tindakan  usaha  atau  kegiatan  usaha yang  berkaitan  degan  menghasilkan barang,  mengimpor  barang,  mengeks- por  barang  dalam  bentuk  usaha  per- dangangan  yang  dimanfaatkan  dalam bentuk  jasa  dan  atau  barang  tidak  ber- wujud  yang  diperoleh  dari  daerah  pa- bean  maunpun  luar  daerah  pabean. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) memeliki  beberapa  kewajiban  yang  pe- rlu  dipenuhi  untuk  melakukan  bebe- rapa  diantaranya:  memungut  PPN  dan PPnBM,  menyetorkan  PPN  yang  masih harus  dibayar  baik  dalam  hal  yang pajak keluarnya  lebih besar dibanding- kan  dengan  pajak  masukannya  dan
atau hal tersebut dapat dikreditkan da- lam  hal  menyetorkan  PPnBM  serta melaporkan perhitungan pajaknya, dan dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena Pajak (PKP).   Beberapa kewajiban yang dikecualikan  dalam  hal  Pengusaha  Ke- na  Pajak  (PKP)  yaitu  pengusaha  yang melaporkan  pajaknya  hanya  semata- mata  menyerahkan  barang  dana  jasa kepada  petugas  pajak  namun  barang dan jasa tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN),  dan  pengu- saha  kecil.  Pengusha  kecil  adalaah pengusaha  yang  melakukan  kegiatan usahanya  dalam  setahun  tahun  buku melakukan  penyerahan  barang  dana jasa termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dan  Jasa  Kena  Pajak  (JKP)  dengan jumlah  besaran  tidak  melebihi  dari  Rp 4.800.000.000,00  (empat  milyar  delapan ratus  juta  rupiah).  Sehubungan  dengan pengusaha  kecil  ada  beberapa  hal  yag perlu  diketahui  maupun  dipahami berkaitan  dengan  tindakan  yang  perlu dihindari  atau  tidak  boleh  dilakukan oleh  pengusaha  kecil  yaitu:  pengusaha kecil  yang  memperoleh  peredaran  bru- tonya  di  atas  dari  Rp  4.800.000.000,00 (empat  milyar  delapan  ratus  juta  ru- piah)  berdasarkan  ketentuan,  tidak wajib melaporkan SPT PPN, tidak wajib membuat  faktur  pajak,  diwajibkan melakukan  pembukuan  atau  pencatat- an,  dan  wajib  lapor  sebagai  Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Apabila PKP sudah tidak meme- nuhi  persyaratan  subyektif  dan/atau objektif  berdasarkan  dengan  ketentuan yang  berlaku  dalam  peraturan  per- undang-undangan  dalam  hal  perpajak-
an  maka  perlu  dilakukan  atas  penca- butan  pengukuhan  Pengusha  Kena Pajak (PKP). Bebarapa hal yang dilaku- kan  untuk  pencabutan  pengukuhan Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  meliputi: pertama, PKP  sudah  dipusatkan  tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat  lain. Kedua, PKP  sudah  pindah tempat  maka  untuk  pelayanan  pajak- nya juga berpindah ditempat lain. Keti- ga, PKP secara sengaja menyalahgguna- kan  fungsi  dari  pengukuhan  PKP. Ke- empat, PKP  sudah  tidak  diketahui diman  tempat  kegitan  operasi  usaha yang dijalani. Kelima, PKP sudah bersta-
tus sebagai Wajib Pajak non efektif.
Barang  Kena  pajak  (BKP)  ada- nya  suatu  tindakan  maupun  kegiatan dimana  hal  tersebut  merupakan  hal
terpenting  yaitu  penyerahan  Barang Kena  pajak  (BKP)  adalah  suatu  perjan- jian,  pengalihan,  penyerahan,  pemakai- an sendiri, pemberian cuma-cuma, BKP yaitu  beruppa  persedian  aktiva  pada awalnya  memiliki  tujuan  tidak  untuk diperjualbelikan  baik  pada  saat  pem- buabaran  maupun  antara  cabang  de- ngan pusat, dalam hal penyerahan yang dilakukan dalam hal BKP dan JKP ada- lah  konsinyasi.  Hal  inilah  yang  dilaku- kan  perjanjian  dala  penyerahan  BKP atau  JKP  dalam  rangka  sesuai  dengan perjanjian pembiayaan syariah.
1 2
Gambar 1. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Pada saat memperoleh/membeli BKP/JKP
Untuk  pemungutan  pajak  PPN  nya  maka  sebagai  penjual yaitu  sebahai  pajak  keluaran.  Bukti  pemungutannya  PKP penjaul wajib membuat faktur pajak. Pada saat menjual atau memperoleh BKP/JKP kepada pihak lain Untuk pengenaan pajak PPN nya maka akan dipungut oleh PKP penjual (pajak masukan), sedangkan embeli berhak menerima bukti pemungutan yaitu berupa faktur pajak. Jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
Jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya harus disetorkan ke kas negara. Apabila dalam jangka 1 (satu) bulan takwim atau dalam masa pajak Apabila dalam jangka masa pajak Pada saat pelaporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pelaporan PPN dilakukan pada setiap masa paajak dengan menggunkan Surat Pemberitahuan Masa Pjak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
1 2
3 4 5
Sumber : Perpajakan Edisi 2016
(PPN) Undang-Undang Nomor 42 Tahun  2009  diatur  mengenai  objek
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana ada beberapa hal yang harus dikenakan meliputi: pertama, ekspor  Jasa  Kena Pajak  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak. Ke- dua, ekspor  Barang  Kena  Pajak  tidak berwujud  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak.
Ketiga, ekspor  Barang  Kena  Pajak berwujud  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak. Keempat, pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak dari  luar  Daerah  Pabean  di  dalam Daerah  Pabean. Kelima, Pemanfaatan Barang  Kena  Pajak  tidak  berwujud  di luar  Daerah  Pabean  di  dalam  Daerah Pabean. Keenam, impor  Barang  Kena Pajak. Keenam, penyerahan Barang Kena Pajak  di  dalam  Daerah  Pabean  yang dilakukan  oleh  pengusaha.  Undang- Undang  Nomor 42 Tahun 2009 Bab IV pasal  7  tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai, pertama  yaitu  tarif  Pajak  Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen), dan yang  kedua  yaitu  tarif  Pajak  Pertam- bahan  Nilai  sebesar  0%  (nol  persen) diterapkan  atas:  Ekspor  Barang  Kena Pajak  Berwujud,  ekspor  Barang  Kena Pajak  tidak  Berwujud  dan  ekspor  Jasa Kena Pajak.

## Pembiayaan  dan  Pembiayaan  Mura- bahah
Akad  Jual  Beli  Murabahah  Pasal 1  ayat  (2),  yang  dimaksud  dalam pembiayaan  adalah  penyediaan  sejum- lah  dana  oleh  pihak  pertama  untuk dikelola  oleh  pihak  kedua  dengan jang-
ka waktu tertentu sesuai dengan syarat– syarat, kondisi dan ketentuan, serta nis- bah  yang  disepakti  oleh  dan  antara  pi- hak pertama dan pihak kedua.  Undang- Undang  Perbankan  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  perbankan  syariah,  pada pasal  1  ayat  (25)  disebutkan  bahwa pembiayaan  adalah  penyediaan  dana atau  tagihan  yang  dipersamakan  de- ngan  itu  berupa:  transaksi  bagi  hasil dalam  bentuk  mudharabah  dan  musya- rakah,  transaksi  sewa  menyewa  dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam ben- tuk ijarah  muntahiya  biitamlik ,  transaksi jual  beli  dalam  bentuk  piutang  mura- bahah, salam dan istishna , transaksi pin- jam  meminjam  dalam  bentuk  piutang qardh , dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah.
Muhammad,  menyatakan  pem- biayaan  yaitu  segala  bentuk  kegiatan yang  berkaitan  dengan  penggunaan dana  dari  anggota,  yaitu  supaya  jenis usaha  dapat  dilaksanakan  dengan  baik dan  berjalan  secara  produktif,  semua pengeloaan  dilakukan  oleh  anggota  de- ngan  cara  bertanggungjawab  dan  jujur. Sedangkan  Adiwarman  Karim,  menya- takan  pembiayaan  adalah  salah  satu tugas  pokok  bank  dalam  melayani  dan memberikan  penyaluran  dana  untuk memenuhi  segala  bentuk  kebutuhan pihak  penyedia  dana.  Uraian  diatas  di- simpulkan  peneliti,  yaitu  pembiayaan merupakan  suatu  kegiatan  penyaluran dana  dalam  hal  penyediaan  dana  yang dibutuhkan  atau  dipergunakan  untuk kegiatan  jenis  usaha  yang  produktif, dengan  adanya  hal  tersebut  sehingga
anggota  mampu  membayar  atau  melu- nasi segala bentuk pembiayaan tersebut.
Muhammad  menyatakan margin adalah  hasil  dari  investasi  dan  modal kerja  untuk  menstabilkan  atau  penye- imbang  dari  kedua  elemen  tersebut  un- tuk  dimanfaatkan  oleh  pihak  yang  teri- kat  (mitra). Margin adalah  salah  satu cara agar tercipta sebuah keadilan anta- ra pihak mitra yang terkait dengan lem- baga  yang  terkait  dalam  konteks  kerja- sama.  Adiwarman  Karim  menyatakan margin meupakan  besaran  prensentase dalam  setahun  yang  ditetapkan,  dalam perhitungannya  ada margin harian  da- lam jumalah hari setahun yaitu 360 hari, sedangkan  perhitungan margin dalam bulanan  yang  ditetapkan  dalam  12  bu- lan.  Merujuk  pada  kebiasaan  anggota maka  anggota  melakukan  pembayaran secara diangsur.
Muhammad  menyatakan  dana yang  terkumpul  kepada  anggota  peng- guna  dana,  memilih  jenis  usaha  yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang  produktif,  menguntungkan  dan dikelola  oleh  anggota  yang  jujur  dan bertanggungjawab.  Sedangkan  Adiwar- man  Karim,  menyatakan  pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu  memberikan  fasilitas  penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak
devisit  unit.  Uraian  diatas  dapat  disim- pulkan  peneliti  menyatakan  pembiaya- an  adalah  suatu  aktivitas  penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan untuk  dipergunakan  dalam  aktivitas yang  produktif  sehingga  anggota  dapat melunasi pembiayaan tersebut.
Uraian diatas dapat disimpulkan peneliti  menyatakan margin merupakan suatu besaran presentase dari keuntung- an tertentu yang diperoleh atas ketetap- an  berdasarkan  harian,  bulanan,  dan tahunan   demi  mencapai  suatu  kesejah- teraan,  keadilan,  dan  memperoleh  dana bagi semua mitra yang terkait dan lem- baga.
Penerimaan  pembiayaan  sudah ditentukan  sejak  awal  yaitu  melalui  se- mua  kewajiban  anggsuran  yang  telah disepakati sejak awal akad oleh anggota dan  lembaga  yang  terkait.  Pelunasan pembayaran  pembiayaan  ini  dilakukan dengan  cara  dibayarkan  secara  sekali- gus ataupun dengan cara diangsur atau dicicil.

## Rincian Angsuran Pembiayaan
Rincian  angsuran  pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pem- biayaan  Syariah  (KSPPS)  Bondho  Ben Tumoto Semarang, sebagai berikut:

## Tabel 1. Rincian Angsuran Pembiayaan
Plafon 10 Bulan  12 Bulan  16 Bulan  24 Bulan  36 Bulan  48 Bulan 1 1.000.000 130.000 113.333 85.556 71.667 57.776 50.833 2 1.500.000 190.000 165.000 123.333 102.500 81.667 71.250 3 2.000.000 250.000 216.667 161.111 133.333 105.556 91.667 4 2.500.000 310.000 263.333 198.889 164.167 129.444 112.083 5 3.000.000 370.000 320.000 236.667 195.000 153.333 132.500 6 3.500.000 430.000 371.667 274.444 225.833 177.222 152.917 7 4.000.000 490.000 423.333 312.222 256.667 201.111 173.333 8 4.500.000 550.000 475.000 350.000 287.500 225.000 193.750 9 5.000.000 610.000 526.667 387.778 318.333 248.889 214.167 10  5.500.000 670.000 578.333 425.556 349.167 272.778 234.583 11  6.000.000 730.000 630.000 463.333 380.000 296.667 255.000 12  6.500.000 790.000 681.667 501.111 410.833 320.556 275.417 13  7.000.000 850.000 733.333 538.889 441.667 344.444 295.833 14  7.500.000 910.000 785.000 576.667 472.500 368.333 316.250 15  8.000.000 970.000 836.667 614.444 503.333 392.222 336.667 16  9.000.000 1.090.000  940.000 690.000 565.000 440.000 377.500 17  9.500.000 1.150.000  991.667 727.778 595.833 463.889 397.917 18  10.000.000  1.210.000  1.043.333  765.556 626.667 487.778 418.333 19  15.000.000  1.810.000  1.560.000  1.143.333  935.000 726.667 622.500 20  20.000.000  2.410.000  2.076.667  1.521.111  1.243.333  965.556 826.667 21  22.500.000  2.710.000  2.335.000  1.710.000  1.397.500  1.085.000  928.750 22  25.000.000  3.010.00 2.593.333  1.898.889  1.551.667  1.204.444  1.030.833 23  30.000.000  3.610.000  3.035.000  2.201.667  1.860.000  1.368.333  1.160.000 24  35.000.000  4.210.000  3.539.167  2.566.944  2.080.833  1.594.722  1.351.667 25  40.000.000  4.810.00 4.043.333  2.932.222  2.376.667  1.821.111  1.543.333 26  45.000.000  5.410.000  4.547.500  3.297.500  2.785.000  2.047.500  1.735.000 27  50.000.000  6.010.00 5.051.667  3.662.778  2.968.333  2.273.889  1.926.667 28  80.000.000  9.610.000  8.076.667  5.854.444  4.743.333  3.362.222  3.076.667
*Angsuran sudah termasuk Simpanan Wajib Rp 10.000,-
*Apabila angsuran tepat waktu akan mendapatkan bonus Pembiayaan.
Sumber : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto

## Penelitian Terdahulu
Muthia  (2016),  penelitian  ini berjudul  Analisis  Penerapan  Pajak  Per- tambahan  Nilai  atas  Pembiayaan  Pro-
duk  Pembiayaan  Murabahah  pada  PT. Bank  Muamalat.  Tujuan  penelitian  ini yaitu    untuk  menganilisis  dan  untuk mengetahui bagaimana penerapan
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  atas pembiayaan murabahah pada kasus ini berfokus  pada  bank  muamalat.  Untuk menjawab subjek dari pertanyaan pene- liti maka peneliti melakukan penelitian berdasarkan  studi  deskritif    yang  meli- puti pengumpulan data yang akan diuji pertanyaanya  dalam  bentuk  hipotesis. Hasil dalam penelitian ini yag berfokus pada  bank  muamalat  atas  pembiayaan murabahah  dinyatakan  yaitu  sebagai lembaga  keuangan  yang  membantu dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup rakyat  yang  berpedoman  pada  Al- Quran dan Al-Hadits. Berkaitan dengan pembiayaan murabahah maka transaksi ini  dijalankan  ketika  nasabah  ingin mengajukan  pembiayaan  melalui bank. Selain  itu,  perjanjian  yang  dilakukan yaitu  dengan  cara  membayar  pembia- yaan  tersebut  lebih  besar  ditambah dengan  laba  dari  pembelian  sesuai dengan perjanjia atau kesepakatan yang sudah  ditentukan  pada  saat  transaksi. Persamaan  dalam  penelitian  ini  juga membahas  tentang  Pajak  Pertambahan Nilai atas pembiayaan murabahah pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai. Perbedaan  dalam  penelitian  ini  adalah lingkup  penelitiannya  adalah  perbank- an  syariah,  sedangkan  dalam  lingkup penelitian ini dalam lingkup perkopera- sian syariah.
Dinatri (2014), penelitian ini ber- judul  Analisis  Perhitungan  Pajak  Per- tambahan  Nilai  pada  PT.  Garuda Express  Delivery  Cabang  Semarang. Tujuan  penelitian  ini  yakni  untuk mengetahui  perhitungan  Pajak  Pertam-
bahan Nilai (PPN) apakah sudah sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.  .  Untuk  menjawab  subjek  dari pertanyaan peneliti maka peneliti mela- kukan  penelitian  berdasarkan  studi deskritif    yang  meliputi  pengumpulan data  yang  akan  diuji  pertanyaanya  da- lam  bentuk  hipotesis.  Hasil  dalam penelitian  ini  yakni  adanya  perbedaan hasil  antara  perhitungan  yang  berpe- doman  pada  Undang-Undang  Nomor 42  Tahun  2009  tentang  Pajak  Pertam- bahan  Nilai  dibandingkan  pada  hasil perhitungan  pada  tahun  2013  hanya hampir  sesuai  saja  dengan  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak  Pertambahan  Nilai.  Persamaan dalam  penelitian  ini  juga  membahas tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai. Perbedaan  dalam  penelitian  ini  adalah lingkup penelitiannya adalah perusaha- an,  sedangkan  dalam  lingkup  pene- litian  ini  dalam  lingkup  perkoperasian syariah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif dan kuantitatif sampling komparatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang diguna- kan  dalam  menganalisis  orang,  ling- kungan  atau  suatu  objek  dalm  suatu kondisi  tertentu,  baik  di  masa  sekarang maupun masa yang akan datang. Kope- rasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah  Bondho  Ben  Tumoto  Semarang untuk  memperoleh  informasi  dan  data-
data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  Singaribun  (1989:4),  penelitian deskriptif  adalah  suatu  penilaian  yang teliti,  cermat,  dan  penuh  kehatian-ha- tian  terhadap  suatu  gejala  fenomena sosial yang ada pada kehidupan masya- rakat diantaranya adalah fenomena per- tikaian  dalam  rumah  tangga  bahkan samap  pada  perceraian,  kedaan  kese- hatan,  pengangguran  dsb.  Sedangkan penelitian  kuantitatif sampling kompa- ratif adalah metode perbandingan yaitu dalam rangka untuk menemukan perbe- daan dan persamaan dari dua atau lebih subjek penelitian dengan menggunakan sample contoh  yang  dibuat  dalam  studi kasus  khususnya  yang  dibahas  disini berfokus  pada  penerapan  PPN  atas pembiayaan  murabahah  yang  dilaksa- nakan  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS) Bondho Ben Tumoto Semarang.
Pemilihan  lokasi  yang  dilaku- kan  dalam  penelitian  ini  adalah  pada Kantor  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan
Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto  Semarang  dengan  alamat  ter- letak  di  Jl.  Mr.  Koesbiyono  Condro- wibowo  RT.01/VI  Pakintelan  Gunung- pati  Semarang  50227,  Jawa  Tengah. Waktu  penelitian  dilaksanakan  pada tanggal  15  Januari-16  Maret  2018. Populasi  yang  diambil  oleh  peneliti adalah Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS) Bondho  Ben  Tumoto  Semarang,  khu- susnya pada bagian pembiayaan mura- bahah  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai. Sampel adalah bagian dari segi. Sampel kualitatif  yang  dimiliki  oleh  populasi
tersebut.  Sampel  dalam  penelitian  ini adalah  Penerapan  PPN  atas  Pembia- yaan Murabahah pada Kantor Koperasi Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Sya- riah Bondho Ben Tumoto Semarang.

## Metode Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  dikumpulkan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif dan  kuantitatif. Pertama, adalah  kuanti- tatif adalah berupa data laporan norma- tif pembiayaan murabahah, data sampel diambil  dari  laporan  laba  rugi    per  31 Desember 2017, neraca per 31 Desember 2017,  dan  data-data  yang  berkaitan dengan  pembiayaan  murabahah  yang sudah  disetujui  dan  rekomendasikan oleh pihak Kantor Koperasi Simpan Pin- jam  dan  Pembiayaan  Syariah  Bondho Ben  Tumoto  Semarang  dan  Bukti  Akad Pembiayaan  Murabahah. Kedua ,  adalah data  kualitatif  Sugiyono  (2010:15)  me- nyatakan  kualitatif  yaitu  merupkan objek  penelitian  yang  berfokus  pada objek yang alamiah dan lebih menekan- kan  pada  makna  umum  atau generali- sasi. Pada  penelitian  ini,  diperoleh  data kualitatif  berupa  gambaran  umum  ob- jek penelitian, seperti prosedur pembia- yaan  murabahah,  struktur  organisisasi, dan  tugas,  fungsi,  wewenang  serta tanggungjawab  pengurus  Kantor Kope- rasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto Semarang.
Teknik  pengumpulan  data  dila- kukan  dengan  bebarapa  teknik  sebagai berikut:  pertama  yaitu  wawancara,  ya- itu  perolehan  data  yang  dilakukan dengan  mengajukan  tanya  jawab  de- ngan  pengurus  Koperasi  Simpan  Pin-
jam  dan  Pembiyaan  Syariah  Bondho Ben  Tumoto  Semarang  mengenai terkait  penelitian.  Sugiyono  (2010:194) menyatakan  wawancara  adalah  suatu tindakan  untuk  mencari  jawaban  dari suatu  masalah  dari  narasumbernya dengan tujuan dapat menemukan solu- si dari suatu permasalahan tersebut da- lam  lingkup  respon  yang  sedikit  atau kecil. Ketiga observasi, yaitu melakukan pengamatan  secara  langsung  pada obyek  yang  diteliti,  dalam  hai  ini  ada- lah  penerapan  PPN  atas  pembiayaan murabahah  pada  Koperasi  Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bondho  Ben  Tumoto  Semarang.  Nawa-
wi  dan  Martini  (1992:74)  menyatakan observasi  yaitu  suatu  analisa  atau pengamatan  dilapangan  untuk  mene- mukan  gejala-gejala  yang  yang  akan diteliti,  setelah  didapatkan  hasil  obser- vasi  maka  data  tersebut  dikumpulkan lalu  diolah  untuk  dilaporkan  maupun dipublikasikan  pada  masyarakat  luas Keempat  yaitu  cara  perolehan  data  se- kunder ini adalah dengan: pengambilan data  dari  arsip-arsip  atau  dokumen- dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait,  dan  studi  kepustakaan  yaitu pengumpulan  data  yang  bersumber dari  buku,  artikel  literatur  yang berhubungan dengan penelitian.
Gambar 2. Metode Analisis Penelitian

## PEMBAHASAN
Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  Bondho Ben  Tumoto  adalah  salah  satu  embaga keuangan  yang  menyediakan  atau membantu  dalam  memfasilitasi  dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan kaidah- kaidah  yaitu  dalam  Al-  Qur’an,  Hadits, Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945.  Mekanisme  pengajuan  pembia-
yaan  murabahah  dan  prinsip  penilaian pembiayaan  murabahah  yaitu  secara umum  pembiayaan murabahah KSPPS Bondho  Ben  Tumoto  dilakukan  untuk pembelian secara pesanan dimana pada umumnya  ada  kesepakatan  antara  ke- dua belah pihak dimana pihak koperasi belum  bisa  menyetujui  apabila  pihak yang  mengajukan  pembiayaan  belum menyampaikan  kesepakatan  ataupun perjanjian  yang  dilakukan  untuk  me-
Metode Komparatif Metode Deskriptif Hasil Temuan Sementara Hasil Temuan Analisa 1. Pengumpulan teori dan data;
2. Mengkaji dan mempelajari hasil data; dan
3. Menjelaskan  dan  menguraikan  Tinjauan  Penerapan  PPN  atas Pembiayaan  Murabahah  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiyaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto Semarang.
Menjelaskan hasil analisis dari hasil penelitian mengenai Tinjauan Penerapan PPN atas Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiyaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto
Semarang
nyepakati  lamanya  pembelian.  Dalam perjanjian  maupun  kesepakatan  antara kedua  belah  pihak  dicantumkan  dalam akad  jual  beli  dan  tidak  bisa  dirubah atau dihapuskan selama masih berlaku- nya akad sesuai kesepakatan.
Mekanisme  pengajuan  pembia- yaan Murabahah di  KSPPS  Bondho  Ben Tumoto  Semarang  adalah  sebagai  beri- kut: pertama ,  nasabah  atau  anggota  da- tang  mengajukan  surat  permohonan pembiayaan kepada KSPPS Bondho Ben Tumoto  Semarang,  yang  akan  diterima front liner . Dengan menyerahkan fotocopy  identitas  KTP,  KK,  Buku Nikah,  Rekening  Listrik,  Telepon,  serta fotocopy  barang  jaminan  yang  akan  di jaminkan  dan  dilampirkan  foto  suami istri  1  lembar. Kedua, yaitu  dilakukan- nya  wawancara  oleh  petugas  untuk mengetahui  apakah  pembiayaan  terse- but  termasuk  dalam  barang  untuk dipergunakan secar konsumtif atau pro- duktif. Ketiga , pihak KSPPS Bondho Ben Tumoto  Semarang  yang  diwakili  oleh Bagian Marketing melakukan survey dan wawanacara  ke  lapangan,  mengecek keadaan  sebenarnya  nasabah/anggota, mengecek  secara  fisik  agunan  anggota kemudian  laporan survey serta  meng- analisa  pembiayaan  yang  diajukan  oleh anggota. Keempat , marketing menyerah- kan  laporan  survey  tersebut  kepada anggota  komite,  serta  melakukan  rapat dengan  komite  untuk  menganalisa kelayakan  anggota  dan  jaminannya. Kelima , apabial sudah diputuskan maka pihak marketing meminta  kelengkapan data  dari  anggota  yang  mengajukan pembiayaan  seperti  ,  surat  pengikatan
jaminan, persetujuan suami istri, kemu- dian dituangkan dalam surat perjanjian. Keenam ,  jika telah disepakati dilakukan akad pembiayaan akad murabahah. Bank menyerahkan  dana  talangan  kepada anggota.  Administrasi  pembiayaan  me- lakukan  pemeriksaan atas kelengkapan dokumen anggota. Ketujuh, terjadi akad perjanjian  pembiayaan  antara  anggota dengan  KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto Semarang. Kedelapan, pencairan  dana pembiayaan  yang  dilakukan  oleh front liner yang diambil oleh anggota. Kesem- bilan, setelah semua tahap dilaksanakan maka  dinyatakan  mulai  aktifnya  pem- biayaaan murabahah .
Prinsip  penilaian  pembiayaan hak  KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto  Sema- rang  untuk  memutuskan  apakah  pem- biayaan yang akan diajukan tersebut la- yak  untuk  direalisasikan  atau  tidak. Mengenai agunan yang diberikan kepa- da  pihak  KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto Semarang  hanya  untuk  mengantisipasi apabila  nantinya  pembiayaan  yang diberikan  tersebut  terjadi  kemacetan. Adapun  prinsip-prinsip  penilaian  di KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto  Semarang dilakukan  dengan  analisis  5C,  yaitu sebagai berikut: pertama character , yaitu sifat  atau  calon  nasabah/anggota,  tu- juannya  untuk  memberikan  kepercaya- an kepada bank bahwa sifat atau watak dari  calon  nasabah/anggota  dimaksud- kan  dapat  dipercaya.  Karakter  merupa- kan  faktor  utama  yang  mempengaruhi perilaku seseorang. Penilainnya menge- nai hal ini dianggap sangat penting bagi KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto  Semarang dapat mengetahui sifat-sifat pribadi, ca-
ra hidup, kelakuan sehari-hari dan kea- daan  keluarga  calon  nasabah/anggota. Kedua capacity, yaitu kemampuan yang dimiliki  calon  nasabah/anggota  dalam membayar  kewajiban  dihubungkan  de- ngan  kemampuan  nasabah/anggota  da- lam mengelola bisnisnya untuk memperoleh  hasil  laba  atau  menghasil- kan output produk. Hal-hal lain yang di dianalisis  oleh  KSPPS  Bondho  Ben  Tu- moto  Semarang  untuk  mengetahui dalam  kemampuan  nasabah/anggota adalah  pengalaman  dalam  menggerak- kan  usaha,  pengalaman-pengalaman dalam  mengelola  usaha  serta  faktor persaingan  usaha  yang  dijalani  serta kemampuan  nasabah/anggota  dalam menghasilkan output produk.  Ketiga c apital, yaitu  besarnya  modal  yang  di- perlukan  oleh  nasabah/anggota  atas rencana  yang  akan  dibiayai  oleh  bank. Dengan  mengetahui  besar  modal  yang dibutuhkan  maka  penyaluran  dana pembiayaan  akan  sesuai  dengan  modal yang  diinginkan  oleh  nasabah/anggota sehingga  calon  nasabah/anggota  atas rencana  yang  dibiayai  KSPPS  Bondho Ben Tumoto Semarang. Keempat c ondition ,  yaitu  merupakan  penilaian kondisi ekonomi  sekarang  dan  prediksi
masa  yang  akan  datang  sesuai  dengan sektor  atau  sub  sektor  usaha  masing- masing penilaian kondisi KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang merupa- kan  bagian  terpenting  dalam  mengana- lisa  calon  nasabah/anggota,  karena  pi- hak  KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto  Sema- rang dapat mengetahui tingkat kemam- puan  yang  diraih  nasabah/anggota  dan prospek  kedepan  dari  usaha  yang  akan dibiayai. Kelima c ollateral, yaitu jaminan yang  diberikan  calon  nasbah/anggota kepada  KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto Semarang sebagai perwujudan dari niat baik  nasabah/anggota  untuk  memper- tanggungjawabkan dana yang diterima- nya.  Nilai  jaminan  hendaknya  melebihi jumlah  pembiayaan  yang  akan  diberi- kan,  tentunya  harus  diteliti  secara  cer- mat.  Bagi  KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto Semarang penilaian ini bertujuan untuk harapan  bagi  nasabah/anggota  mau mengembalikan dana yang dipinjam se- hingga  tidak  ada  unsur  melanggar  da- lam akad dan keberadaan jaminan diha- rapkan  bisa  mencegah  terjadinya  pem- biayaan bermasalah (kredit macet).

## Pembahasan Hasil Penelitian
Gambar 3. Skema Pembiayaan Murabahah Tanpa Wakalah  (Pemberian Kuasa)
Sumber : Pedoman Akas Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia
Skema  pembiayaan  murabahah tanpa wakalah (pemberian kuasa), yaitu sebagai  berikut: pertama ,  yaitu  adanya proses  yang  melakukan  pengadaan barang. Kedua, yaitu  adanya  pengauan dari anggota atas pembiayaan murabahah. Ketiga ,  yaitu  Koperasi Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah Bondho  Ben  Koperasi  Simpan  Pinjam
Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto KSPPS dan angoota melaksanakan  akad  murabahah. Kelima , yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto menyerahkan barang ke
anggota  setelah  anggota  memenuhi persyaratan. Keenam ,  yaitu    anggota membayar  harga  barang  sebesar  harga beli Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto  di  tambah  dengan  laba  dan biaya-biaya  pengadaan  barang  sesuai dengan perjanjian akad.
Gambar 4. Skema Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah  (Pemberian Kuasa) Sumber : Pedoman Akas Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia
Alur  pembiayaan  umum  yang diterapkan  pada  KSPPS  Bondho  Ben Tumoto  Semarang  adalah  sebagai berikut: pertama ,  calon  anggota  datang untuk  mengikuti  dan  menunjukan pembiayaan  di  KSPPS  Bondho  Ben Tumoto Semarang. Kedua , calon anggo- ta  mengisi  formulir  serta  menyerahkan data-data  yang  dibutuhkan  oleh  pihak bank  dan  koperasi. Ketiga ,  kemudian pihak  bank  dan  koperasi  mensurvey usaha yang dimiliki oleh calon nasabah atau  anggota. Keempat ,  admin  pembia- yaan  menganalisis  pembiayaan  yang diajukan  oleh  calon  anggota. Kelima , setelah dianalisis oleh admin pembiaya- an  menyusun  usulan  pengajuan  pem-
biayaan yang diserahkan kepada Ketua KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto  Semarang. Keenam ,  ketua  KSPPS  Bondho  Ben Tumoto Semarang menyetujui dan me- mutuskan  pembiayaan  yang  diberikan sebatas maksimum dan selebihnya atas persetujuan  direksi  dan  komite. Ketu- juh , jika pengajuan tidak akan disetujui maka  akan  ditolak  Kedelapan  jika pengajuan  pembiayaan  akan  disetujui oleh  pihak  bank  dan  koperasi  maka bank  dan  koperasi  akan  menerbitkan SP3  dan  membuat  akad  pembiayaan. Kesembilan ,  kemudian  calon  anggota menandatangani  akad  pengikatan  ja- minan dan dilakukan pencairan pembiayaan. Tabel 2. Perkembangan Komponen Modal Sendiri Selama Tiga Tahun Terakhir Modal Sendiri Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Modal KSPPS 901.716.861,91 1.001.716.861,91 1.100.000.000,00 Simpanan Pokok 112.103.000,00 124.153.000,00 134.463.000,00 Simpanan Wajib 796.072.889,20 946.678.101,25 1.085.969.634,16 Dana Cadangan 233.490.783,58 304.896.004,48 363.916.270,27 Jumlah 2.043.383.534,69 2.377.443.967,64 2.684.348.904,43
Sumber: Rapat Anggota Tahunan XVIII Tahun Buku 2017 Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah (KSPPS)  Bondho Ben Tumoto Peningkatan jumlah modal dapat  dilihat  pada  peningkatan  yang cukup  signifikan  dari  pemupukan modal.  Hal  ini  dilakukan  supaya  ada
peningkatan  modal  sehingga  tingkat rasio  yang  kecukupan  modal  terhadap asset dapat  terjaga,  komponen  dana pihak  ketiga  KSPPS  Bondho  Ben
Tumoto  bersumber  dari  Simpanan Sukarela,  Simpanan  Berjangka,  dan Simpanan  Khusus,  dimana  simpanan inilah  yang  selma  ini  menjadi  sumber
pengelolaan KSPPS Bondho Ben Tumoto. Tabel  Data  Simpanan  Sukarela,  Sim- panan  Berjangka,  Simpanan  Khusus, dan  Simpanan  Pendidikan  selama  tiga tahun terakhir :
Tabel 3. Data Simpanan Sukarela, Simpanan Berjangka, Simpanan Khusus,
dan Simpanan Pendidikan Selama Tiga Tahun Terakhir Modal Usaha Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Si Rela 10.250.341.716,34 11.920.203.554.,45 14.206.086.370,16 Si Suka 3.789.500.000,00 5.239.160.000,00 5.864.260.000,00 Simp. Khusus 517.526.897,00 608.966.447,00 692.417.397,00 Si Pendik 6.600.000,00 14.817.306,40 21.401.561,15 Jumlah 14.563.968.613,34 17.873.147.307,85 20.784.165.328,31
Sumber: Rapat Anggota Tahunan XVIII Tahun Buku 2017 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)  Bondho Ben Tumoto
KSPPS Bondho Ben Tumoto per Desember  2016  sudah  tidak  memiliki hutang  pada  pihak  ketiga.  Hal  ini memperlihatkan bahwa KSPPS Bondho Ben  Tumoto  tumbuh  dan  berkembang bersama  anggota  dan  sudah  tidak mengandalkan  pihak  ketiga.  Oleh karena itu, dapat mengefisienkan beban operasional  KSPPS  Bondho  Ben  Tumo- to  dan  dapat  meningkatkan  kinerja keuangan.  Namun  dengan  demikian, perlu  adanya  sistem  dan  sikap  kehati- an-hatian dalam pengelolaaan keaman- an dalam perputaran asset. Keberadaan koperasi  dimana  likuiditas  tidak  dija-
min oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),  sehingga  menjadikan  KSPPS Bondho  Ben  Tumoto  Semarang  mene- rapkan  likuiditas  yang  diharapkan dapat  selalu  aman.  Hal  ini  dilakukan semata-mata  untuk  menjaga  keber- langsungan  koperasi  agar  pelayanan terhadap  anggota  selalu  prima  dan menjadikan  kepercayaan  anggota  pe- nyimpan  semakin  meningkat.  Ditinjau dari  sisi  lain  pembiayaan  dilakukan secara  lebih  selektif  dan  memperhati- kan  kelayakan  usaha  serta  pemakaian sistem  syariah  dalam  setiap  transaksi. Penyelesaian  pembiayaan  bermasalah
pun  dilakukan  dalam  koridor  dan ketentuan  syariah  dengan  tidak  me- ninggalkan  prinsip  kekeluargaan  seba-
gai  prinsip  dasar  koperasi.  Tabel  data pembiayaan dalam tiga tahun terakhir:
Tabel 4. Data Pembiayaan dalam Tiga Tahun Terakhir
Pembiayaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 8.811.906.829,00  8.810.228.679,60  8.527.233.000,00
Sumber: Rapat Anggota Tahunan XVIII Tahun Buku 2017 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)  Bondho Ben Tumoto
Pada  tahun  buku  2017  pembia- yaan  KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto mengalami penurunan. Persaingan usa- ha  yang  semakin  ketat  dimana  per- bankan  juga  bergerak  pada  wilayah Mikro  Kecil,  sehingga  semakin  mem- persempit ruang gerak koperasi dimana beban  usaha  yang  semakin  meningkat akan  sulit  bagi  koperasi  yang  mengan- dalkan  dana  masyarakat  untuk  menu- runkan  Bagi  Hasil  Pinjaman.  Hal  ini dikarenakan  beban  Bagi  Hasil  Simpan- an  Sukarela  dan  Simpanan  Sukarela Berjangka  Anggota  tidak  bisa  serta merta  di  turunkan,  sehingga  mampu mengakibatkan  larinya  dana  anggota keluar koperasi. Meskipun pembiayaan KSPPS Bondho Ben Tumoto mengalami penurunan  akan  tetapi  pendapatan usaha pada Tahun Buku 2017 ini beban bagi  hasil  pada  pinjaman  pada  pihak ketiga  tidak  ada,  serta  efisiensi  penge- lolaan  beban  lain.  Oleh  karena  itu,  be- ban  inilah  yang  menjadikan  laba  pada
tahun  ini  bisa  meningkat.  Selain  itu, penurunan  pembiayaan  terjadi  karena lesunya  ekonomi  secara  nasional  yang berimbas  pada    usaha  masyarakat  juga berimbas  pada  kemampuan  angsuran dari anggota yang ikut menurun. Akan tetapi,  meskipun  target  pembiayaan tidak tercapai namun SHU yang diberi- kan  kepada  anggota  tetap  masih  me- ningkat meskipun belum sesuai dengan rencana atau target.
Kepercayaan  anggota  dan  ma- syarakat  pada  KSPPS  Bondho  Ben Tumoto  sangat  baik,  hal  tersebut  ditin- jau sampai akhir Tahun Buku 2017 asset yang  diperoleh  KSPPS  Bondho  Ben Tumoto  mengalami  peningkatan  yang dignifikan  yakni  sekitar  13,2%  atau melebihi  target  yang  direncanakan sebesar 12%.
Tabel  data asset selama  tiga tahun terkahir :
Tabel 5. Data Asset Selama Tiga Tahun Terkahir Asset Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 16.936.199.027,47  20.501.419.918,64  23.822.689.725,75
Sumber: Rapat Anggota Tahunan XVIII Tahun Buku 2017 Koperasi Simpan Pinjam

## dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)  Bondho Ben Tumoto
Ditinjau  dari asset yang  menga- lami  peningkatan  namun  dari  sisi  lain pembiayaannya yang mengalami penu- runan.  Meskipun  demikian,  KSPPS Bondho  Ben  Tumoto      terlihat  adanya peningkatan  namun  belum  mencapai target  yang  diharapakan  yakni  sebesar
lebih  dari  10%.  Sehingga  mengakibat- kan adanya hasil pengetatan biaya kerja yang hanya meningkat 5,9% dari tahun sebelumnya.  Tabel  Sisa  Hasil  Usaha  ( SHU )  dalam tiga tahun terakhir:
Tabel 6. Sisa bagi Hasil Usaha (SHU) dalam Tiga Tahun Terakhir
SHU Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 217.152.329,10 236.101.051,79 256.996.300,21
Sumber: Rapat Anggota Tahunan XVIII Tahun Buku 2017 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)  Bondho Ben Tumoto
Penetapan  Sisa  Hasil  Usaha (SHU)  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar (AD)  KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto adalah  sebagai  berikut  :  25%  untuk Dana  Cadangan,  10%  untuk  Dana Pengurus,  5%  untuk  Pengelola,  5% untuk  Pendidikan  Koperasi,  2,5% untuk  Dana  Sosial,  dan    2,5%  untuk Dana  Pembangunan.  Sisa  Hasil  Usaha (SHU)  yang  diperoleh  KSPPS  Bondho
Ben  Tumoto  sebagaimana  dalam Laporan  Laba  Rugi  adalah  sebesar  Rp 256.996.300,21.  Adapun  pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai  dengan Anggaran  Dasar  (AD)  KSPPS  Bondho Ben  Tumoto  Bab  XIV  Pasal  41  ayat  1 pada  tahun  2017  adalah  sebagai berikut :
Tabel 7. Pembagian Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) KSPPS Bondho Ben Tumoto Bab XIV Pasal 41 ayat 1 pada Tahun 2017
No Prosentase SHU Tahun 2017 Pembagian SHU 1. 25% Rp 256.996.300,21 Rp   64.249.075 2. 50% Rp 256.996.300,21 Rp 128.498.150 3. 10% Rp 256.996.300,21 Rp   25.699.630 4. 5% Rp 256.996.300,21 Rp   12.849.815 5. 5% Rp 256.996.300,21 Rp   12.849.815 6. 2,5 % Rp 256.996.300,21 Rp     6. 424.908 7. 2,5% Rp 256.996.300,21 Rp     6. 424.908
Sumber: Rapat Anggota Tahunan XVIII Tahun Buku 2017 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)  Bondho Ben Tumoto
Penelitian  Terkini  (Data  Perbanding- an)
Uraian  diatas  tersebut  menjelas- kan, maka peneliti membadingkan hasil penelitian  ini  yaitu  penelitian  yang  ber- judul  Tinjauan  Penerapan  PPN  atas Pembiayaan  Murabahah  pada  Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bondho  Ben  Tumoto  Semarang.  Tujuan penelitian  ini  yaitu  meliputi: pertama , mengetahui mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah dan prinsip pe- nilaian  pembiayaan  murabahah. Kedua , mengetahui prinsip penilaian pembiaya- an. Ketiga, mengetahui alur pembiayaan umum  yang  diterapkan  pada  Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bondho  Ben  Tumoto  Semarang. Keem- pat, mengetahui hasil tinjauan berdasar- kan  pada  penyajian  neraca  per  31  De- sember  2017. Kelima, mengetahui  hasil tinjauan  berdasarkan  pada  penyajian laporan  laba  rugi    per  31  Desember 2017. Keenam, mengetahui  penerapan PPN  dalam  pembiayaan  murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pem- biayaan  Syariah  Bondho  Ben  Tumoto
Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor  42  Tahun  2009. Ketujuh, untuk mengetahui  fatwa  DSN/04/DSN-MUI/ IV/2000  dimana  pihak  koperasi  telah mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang berlaku  dalam  pembiayaan  murabahah yang sesuai syariat.
Hasil  penelitian  menunjukkan yang  dilakukan  oleh  penulis  diketahui bahwa pertama,  p enerapan  mekanisme pengajuan  pembiayaan  murabahah  di- lakukan  dengan  melalui  beberapa  pro- sedur  yang  harus  dilewati  dan  cukup efektif  diterapkan. Kedu, prinsip  peni- laian  pembiayaan  murabahah  dilaksa- nakan  secara  selektif  karena  KSPPS Bondho  Ben  Tumoto  Semarang  mene- rapkan  prinsip  pembiayaan  yaitu  5C ( character,  condition,  capacity,  capital, dan collateral).  Ketiga, alur  pembiayaan umum  yang  diterapkan  oleh  KSPPS Bondho  Ben  Tumoto  Semarang  dilaku- kan secara selektif dan transparan yang berdasarkan pada prosedur yang sudah ada  yaitu  Angggaran  Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga. Keempat, ber- dasarkan  tinjauan  terhadap  neraca  per
31  Desember  2017  sudah  tidak  diterap- kan  kembali  atas  Pajak  Pertambahan Nilai.  Salain  itu,  KSPPS  Bondho  Ben Tumoto  Semarang  berpacu  pada  Un- dang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009 tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas pembiayaan  murabahah  sudah  diha- puskan. Kelima,  b erdasarkan  tinjauan terhadap  Laporan  Laba  Rugi  per  31 Desember  2017  sudah  tidak  diterapkan kembali  atas  Pajak  Pertambahan  Nilai. Selain  itu,  KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto Semarang  berpacu  pada  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  2009  tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  pembia- yaan murabahah sudah dihapuskan.
Salain  itu,  KSPPS  Bondho  Ben Tumoto  Semarang  berpacu  pada  Un- dang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009 tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas pembiayaan  murabahah  sudah  diha- puskan. Keenam, penerapan  Pajak  Per- tambahan  Nilai  (PPN)  atas  produk pembiayaan murabahah diterapkan oleh  KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto Semarang  Undang-Undang  Ketentuan Umum  Perpajakan  Nomor  42  Tahun 2009 ayat (1A)  huruf h tentang pengha- pusan  pajak  berganda  atas  pembiayaan syariah. Ketujuh,  f atwa  DSN/04/DSN- MUI/IV/2000  dimana  pihak  koperasi telah  mengikuti  ketentuan-ketentuan yang berlaku  dalam  pembiayaan  mura- bahah yang sesuai syariat.
Persamaan  dalam  penelitian  ini juga  membahas  tentang  Pajak  Pertam- bahan  Nilai  atas  pembiayaan  mura- bahah pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun  2009  tentang  Pajak  Pertambahan
Nilai.  Perbedaan  dalam  penelitian  ini adalah  lingkup  penelitiannya  adalah perbankan  syariah,  sedangkan  dalam lingkup  penelitian  ini  dalam  lingkup perkoperasian  syariah.  Persamaan  da- lam  penelitian  ini  juga  membahas  ten- tang  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Perbe- daan  dalam  penelitian  ini  adalah lingkup  penelitiannya  adalah  perusa- haan,  sedangkan  dalam  lingkup  peneli- tian  ini  dalam  lingkup  perkoperasian syariah.

## KESIMPULAN
Hasil riset yang dilakukan pene- litian pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  Bondho Ben Tumoto Semarang mengenai Tinjauan  Penerapan  PPN  atas  Pembia- yaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  Bon- dho Ben Tumoto Semarang maka dapat disimpulkan  sebagai  berikut: pertama, p enerapan  mekanisme  pengajuan  pem- biayaan  murabahah  dilakukan  dengan melalui  beberapa  prosedur  yang  harus dilewati  dan  cukup  efektif  diterapkan. Kedu, prinsip  penilaian  pembiayaan murabahah dilaksanakan secara selektif karena  KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto
Semarang menerapkan prinsip pembiayaan yaitu 5C ( character, condition,  capacity,  capital, dan collateral). Ketiga, alur  pembiayaan  umum  yang diterapkan  oleh  KSPPS  Bondho  Ben Tumoto  Semarang  dilakukan  secara selektif  dan  transparan  yang  berda- sarkan  pada  prosedur  yang  sudah  ada
yaitu  Angggaran  Dasar  dan  Anggaran Rumah  Tangga. Keempat, berdasarkan tinjauan terhadap neraca per 31 Desem- ber  2017  sudah  tidak  diterapkan  kem- bali atas Pajak Pertambahan Nilai. Sala- in  itu,  KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto Semarang  berpacu  pada  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  2009  tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  pembia- yaan  murabahah  sudah  dihapuskan. Kelima,  b erdasarkan  tinjauan  terhadap Laporan  Laba  Rugi  per  31  Desember 2017  sudah  tidak  diterapkan  kembali atas Pajak Pertambahan Nilai. Salain itu, KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto  Semarang berpacu  pada  Undang-Undang  Nomor 42  Tahun  2009  tentang  Pajak  Pertam- bahan  Nilai  atas  pembiayaan  mura- bahah  sudah  dihapuskan.  Salain  itu, KSPPS  Bondho  Ben  Tumoto  Semarang berpacu  pada  Undang-Undang  Nomor 42  Tahun  2009  tentang  Pajak  Pertam- bahan  Nilai  atas  pembiayaan  muraba- hah  sudah  dihapuskan. Keenam, pene- rapan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) atas  produk  pembiayaan  murabahah diterapkan  oleh  KSPPS  Bondho  Ben Tumoto  Semarang  Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 42 Tahun  2009  ayat  (1A)    huruf  h  tentang penghapusan  pajak  berganda  atas pembiayaan  syariah. Ketujuh,  f atwa DSN/04/DSN-MUI/IV/2000  dimana  pi- hak  koperasi  telah  mengikuti  ketentu- an-ketentuan  yang  berlaku  dalam  pem- biayaan murabahah yang sesuai syariat.

## REFERENSI
Soemitro,  Rochmat,  Prof,    Dr,  H,  SH.
1990. Pajak  Pertambahan  Nilai .
Edisi  Revisi.  Bandung:  PT  Eresco Gusfahmi,  S.E,  M.A.  2011. Pajak Menurut  Syariah .  Edisi  Revisi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Nurhartati,  Fitri,  S.Pd,  Ika  Saniyati Rahmaniyah, Amd. 2008. Koperasi Syariah .Surakarta: PT Era Intermedia.
Buchori,  S  Nur.  2012. Koperasi  Syariah
Teori  &  Praktik .  Banten:  Pustaka Aufa Media (PAM Press).
Djuanda,  Gustian,  S.E,  M.M,  Irwansyah
Lubis,  S.E.  2003. Pelaporan  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah .
Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka
Utama.
Mardiasmo,  Prof,  Dr,  MBA,  Ak.  2016.
Perpajakan  Edisi  Terbaru 2016 . Yogyakarta:  Andi  Yogyakarta. Susunan Undang-Undang Perpajakan .2013. Bandung: Fokusmedia.
Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pem- biayaan  Syariah  (KSPPS)  Bondho
Ben  Tumoto.  2016. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Semarang: Koperasi Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan
Syariah  (KSPPS)  Bondho  Ben Tumoto.
Suharto,  Saat  dan  Mursida  Rambe  dkk.
2014. Pedoman  Akad  Syariah (PAS)
Perhimpunan BMT Indonesia . Perhimpunan  BMT  Indonesia: PT Permodalan BMT Ventura.
Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pem- biayaan  Syariah  (KSPPS)  Bondho Ben  Tumoto.  2017. Rapat  Anggota Tahun  Buku  XVII  Tahun  Buku 2017. Semarang:  Koperasi  Simpan Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto.
Anggriani,  Muthia  dan  Jenny  Morasa.
2016. Analisis  Penerapan  Pajak
Pertambahan  Nilai  atas  Produk Pembiayaan Murabahah Pada PT.Bank Muamalat .  Universitas  Sam  Ratu Langi. Jurnal EMBA. https://media.neliti.com/media/pu
blications/2949-ID-analisis- penerapaan-pajak-pertambahan- nilai-atas-produk-pembiayaan- murabahah-pada.pdf di  akses  12
Maret 2018.
Hal 791
Fransiska,  Dinatri.  2014. Analisis  Perhi- tungan  Pajak  Pertambahan  Nilai Pada  PT.    Garuda  Express  Delivery
Cabang Semarang . Universitas Dian    Nuswantoro  Semarang. Jurnal Akuntansi. http://eprints.dinus.ac.id/17609/1/j
urnal_14924.pdf . Hal 2
Maghfiroh,  Hidayatul.  2015. Mekanisme
Pembiayaan  Akad  Murabahah  di BMT  Walisongo  Mijen  Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Eprint Walisongo.
http://eprints.walisongo.ac.id/440 6/1/122503052.pdf . Hal 53