INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7670-7677 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Hambatan dalam Melakukan Pembuktian Terhadap Tindakan Money Politic Pada Masa Kampanye 2024
Parlaungan Gabriel Siahaan 1 ✉ , Novridah Reanti Purba 2 , Muhammad Jafar Anan 3 , Aulia Ulfa 4 , Alya Afifah 5 , Fransiska Hirim M. Samosir 6
Universitas Negeri Medan
Email: parlaungansiahaan@unimed.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  berbagai  hambatan  yang  mungkin  muncul dalam  proses  pembuktian  kasus  money  politik  selama  kampanye  pemilihan  umum  tahun  2024. Penelitian ini akan menggunakan studi kasus dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  bentuk-bentuk  hambatan  yang  mungkin dihadapi  dalam  mengungkap  praktik  money  politik.  Dengan  memahami  hambatan-hambatan  ini, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus money politik di masa depan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif dengan  subjek  penelitiannya  adalah  anggota-anggota  bawaslu.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan adalah kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara  dan  teknik  naratif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pembuktian  terhadap  tindakan money  politic  pada  masa  kampanye  memiliki  tantangan  yang  signifikan.  Faktor-faktor  seperti ketidaktahuan masyarakat, keberanian saksi untuk melaporkan, dan keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama dalam mengungkap dan membuktikan praktik money politic. Selain itu, campur tangan pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  ancaman  terhadap  integritas  penyelidikan  juga  mempersulit proses pembuktian.
Kata Kunci: Money Politic, Pembuktian, Hambatan, Kampanye 2024, Bawaslu

## Abstract
The purpose of this research is to identify the various obstacles that may arise in the process of proving money politics cases during the 2024 general election campaign. This research will use a case study of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) to gain a deeper understanding of the forms of obstacles that may be faced in uncovering money politics practices. By understanding these barriers, it is hoped that effective strategies can be developed to prevent and handle money politics cases in the future. The research method used in this research is descriptive qualitative with the research subjects are  members  of  Bawaslu.  The  data  collection  technique  used  is  qualitative  and  the  data  analysis techniques used in this research are interview techniques and narrative techniques. The results showed that proving the act of money politics during the campaign period has significant challenges. Factors such as public ignorance, witness courage to report, and limited resources are the main obstacles in uncovering and proving money politics practices. In addition, interference from interested parties and threats to the integrity of the investigation also complicate the evidentiary process.
Keywords: Money Politics, Proof, Obstacles, 2024 Campaign, Bawaslu

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  sebuah  negara  yang  memiliki  sistem  hukum  yang  kuat  dan menghormati kedaulatan rakyat sebagai yang tertinggi. Negara ini dijalankan sesuai dengan ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  dan  menerapkan  sistem pemerintahan  demokrasi  di  mana  kekuasaan  tertinggi  berada  di  tangan  rakyat.  Di Indonesia,  pemilihan  pemimpin  dilakukan  melalui  proses  voting  atau  yang  lebih  dikenal dengan  sebutan  pemilu.  Pemilu  merupakan  proses  demokratis  di  mana  warga  negara secara  langsung  memilih  perwakilan  mereka  atau  pejabat  pemerintahan  negara.  Hal  ini merupakan  langkah  penting  dalam  sistem  demokrasi  kontemporer,  yang  memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara.
Politik uang (Money Politic), yang juga dikenal sebagai penggunaan uang atau sumber daya  finansial  lainnya  untuk  mempengaruhi  proses  politik  atau  hasil  pemilihan  umum, merupakan fenomena yang sering terjadi. Praktik ini melibatkan pemberian uang, barang, atau janji-janji lain kepada pemilih atau pihak-pihak terkait dalam rangka mendukung atau memilih calon tertentu selama masa kampanye politik. Praktik Money Politic dapat merusak integritas demokrasi dengan menyebabkan ketidakadilan dalam proses pemilihan karena menguntungkan  pihak-pihak  yang  memiliki  akses  ke  kekayaan  finansial  yang  signifikan. Selain itu, praktik Money Politic juga dapat mengurangi akuntabilitas para pemimpin terpilih karena mereka mungkin merasa berhutang budi kepada pemberi uang daripada kepada masyarakat secara keseluruhan. Pasal 149 KUHP mengatur sanksi bagi individu yang terlibat
dalam praktik "Money politic". Ancaman hukuman yang diberikan adalah pidana penjara maksimal sembilan bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah bagi calon yang diduga atau tertangkap terlibat dalam praktik tersebut.
Untuk  mencegah  kecurangan  dalam  pemilu,  didirikan  sebuah  badan  pengawas pemilihan umum yang  dikenal  dengan nama  Bawaslu. Bawaslu bertanggung jawab atas semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, dan Kepala Daerah.
Peran  Bawaslu  dalam  menghadapi  bahaya  “ Money  politic” sangat  penting  dalam menjaga  integritas  demokrasi  dan  keadilan  dalam  proses  pemilihan  umum.  Bawaslu memiliki peran kunci dalam mendeteksi, menyelidiki, dan mengawasi tindakan money politic serta  membuktikan  pelanggarannya  jika  terjadi,  akan  tetapi  proses  itu  selalu  saja mendapatkan  beberapa  hambatan-hambatan  dari  berbagai  pihak,  ada  beberapa  kasus yang kami temukan tentang penggunaan money politic yang terjadi di beberapa daerah di indonesia Seperti pada kasus yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara, Pada pemilihan kepala  daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara  2018  terdapat  sepuluh  kasus,  termasuk  tiga laporan, dua temuan, dan lima orang yang diberhentikan karena pengawasan politik uang. Adanya hanya satu pengawas di kelurahan atau desa menunjukkan pelanggaran keuangan politik ini. Hal ini dapat menyulitkan panwaslu untuk menghentikan praktik politik uang serta menciptakan hukum yang sulit dilaksanakan
Tidak terlepas juga di kota medan, pada saat pemilu yang telah kita lewati beberapa bulan yang lalu, saat pemilu di Kota Medan juga tidak terlepas dugaan-dugaan kecurangan yang  terjadi  yang  melibatkan money  politic  atau  politik  uang,  dan  tentu  peran  bawaslu sangat dibutuhkan untuk menemukan dan membuktikan apakah kecurangan benar-benar terjadi di pemilu 2024 kali  ini, akan tetapi hambatan pastinya akan didapati  saat proses pembuktian  kecurangan money  politic  di  pemilu  2024,  atas  dasar  ini  kami  melakukan penelitian  terkait  judul  kami  yaitu “Hambatan  dalam  melakukan  pembuktian  terhadap tindakan money politic pada masa kampanye 2024 ” Tujuan penelitian ini yaitu untuk untuk bisa  melihat  hambatan-hambatan  apa  saja  yang  terjadi  atau  yang  akan  terjadi  dan bagaimana  penanggulangannya  hingga  akhirnya  pelaku  atau  oknum  yang  melakukan strategi money politic atau politik uang bisa dipertanggungjawabkan, dan untuk penelitian kami ini, dibatasi di Kota Medan tepatnya berdasarkan studi kasus bawaslu di Kota Medan.
Untuk itu poin dalam penelitian kami menitik beratkan pada bagaimana ketersedian barang bukti saat proses pembuktian kasus money politik, bagaimana peran masyarakat
sendiri dalam menanggapi kasus ini dan bagaimana peran bawaslu untuk membuktikan kasus money politik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  deskriptif  dari  perilaku  serta  kata-kata  tertulis maupun  lisan  dari  individu  yang  sedang  diamati.  Hasil  dari  penelitian  ini  ditulis  dalam laporan. Studi ini dilakukan pada bulan Maret 2024 di Kantor Bawaslu Kota Medan, yang berlokasi di jalan Sei Bahorok Nomor 27A/12, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.
Populasi  adalah  keseluruhan  subjek  penelitian  dan  merupakan  sekumpulan  objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari 5 anggota Bawaslu yang bekerja di Kantor Bawaslu Kota Medan. Dalam pengambilan data, teknik yang dipakai adalah Total Sampling, dalam penelitian ini sampel penelitian adalah seluruh populasi, yaitu 5 orang.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  dengan menggunakan metode kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan individu serta perilaku yang dapat diamati. Sesuai Dengan Metode Penelitian yang telah ditentukan, Penelitian ini juga menggunakan metode, teknik, dan alat kualitatif, seperti yang ditunjukkan oleh prosedur penelitian. Teknik analisis data yang dipakai untuk penelitaian ini adalah wawancara dengan responden. Wawancara tersebut memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai pembahasan masalah  dari  penelitian  ini  yaitu  Hambatan  Dalam  Melakukan  Pembuktian  Terhadap Tindakan Money Politic Pada Masa Kampanye 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Politik uang merujuk pada strategi yang dilakukan dengan memberikan uang, barang, atau fasilitas tertentu kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan politik. Dalam konteks ini, politik uang juga dikenal sebagai politik transaksional. Istilah tersebut menggambarkan praktik jual-beli suara selama proses politik dan tindakan pemberian uang atau barang, baik yang berasal dari individu maupun partai politik, untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu dengan imbalan materi. Dalam hal ini, pelaku politik uang secara sadar melakukan tindakan tersebut.
Salah  satu  bentuk  tindak  pidana  yang  terkait  dengan  pemilihan  umum  adalah "Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan". Dalam konteks politik
uang, ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. Contohnya dapat ditemukan dalam  Pasal  149  KUHP  yang  mengatur  tentang  delik  politik  uang.  Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tahun 1999 telah merevisi Pasal 149 KUHP, dan kemudian diubah lagi dalam UU Pemilu tahun 2008 Ayat 3 Pasal 73 UU No. 3/1999 tentang Pemilihan Umum yang  berbunyi sebagai berikut:
“Siapa saja yang pada saat pemilihan umum berlangsung, dengan memberikan janji atau menyuap seseorang, baik agar orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya maupun agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, akan dikenai hukuman penjara paling lama tiga tahun. Hukuman serupa juga akan dijatuhkan kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji untuk melakukan sesuatu..” Money politik tentunya sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana yang di kumukakan sebelumnya, terkait hal itu ada beberapa hasil juga dari penelitian terkait yang membahas tentang money politik, seperti penelitian dari Ramon Azmi Pratama, dkk (2020) dengan judul “Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam  Pemilihan  Umum”.  Berdasarkan  temuan,  proses  penanganan  kejahatan keuangan  pada  Pemilu  2019  melalui  sembilan  tahapan  yang  masing-masing  tahapan mempunyai batasan waktu. Yakni tahap penemuan dan pelaporan, pembahasan pertama di Gakumudu Center, dan pembahasan kedua di Parlemen. Gakumudu Center di Gakumudu Center,  sidang  pleno,  tahap  penyidikan,  pembahasan  ke-3  di  Gakumudu  Center,  tahap penuntutan, tahap pengadilan, pembahasan ke-4 di Gakumudu Center. Faktor penghambat dalam pemrosesan kejahatan  keuangan antara lain terbentuknya jalur  pemrosesan yang panjang  dalam  waktu  yang  terbatas  dan  sulitnya  menemukan  bukti  karena  kurangnya waktu.

## Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada narasumber mengenai Hambatan Dalam Pembuktian Terhadap Tindakan Money Politic Pada Masa Kampanye 2024 diperoleh data sebagai berikut. Pada pertanyaan mengenai definisi money politic, kami menyimpulkan bahwa kelima narasumber sudah paham dengan baik definisinya. Money politik itu sendiri merupakan  pemakaian    uang  atau  sumber  daya  finansial  lainnya  untuk  mempengaruhi proses politik atau hasil pemilihan umum. Hal ini sering terjadi dalam bentuk pemberian uang  barang  atau  janji-janji  lain  kepada  pemilih  atau  pihak-pihak  yang  terkait  agar mendukung atau memilih calon tertentu dalam konteks kampanye politik.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima narasumber mengatakan hal yang serupa  mengenai  definisi  Money  Politic,  yaitu  tindakan  pemberian  uang  kepada  orang banyak untuk kepentingan tertentu. Pernyataan tersebut sesuai dengan  perkataan Didik Supriyanto , ia menyatakan, “Politik uang atau money politics adalah praktik pertukaran uang dengan  posisi  atau  keputusan  politik,  dengan  dalih  untuk  kepentingan  rakyat,  namun sebenarnya demi kepentingan pribadi, kelompok, atau partai tertentu”.

## Hambatan Hambatan Saat Proses Pembuktian Kasus
Masalah  selanjutnya  mengenai  hambatan-hambatan  yang  Bawaslu  temui  dalam membuktikan  praktik  Money  politic.  Data  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian besar hambatan yang ditemui  oleh  Bawaslu  dalam membuktikan adanya praktik Money politic  berasal  dari  rakyat.  Seluruh  narasumber  menyebutkan  bahwa  faktor-faktor penghambat dalam pembuktian tindakan money politic adalah masyarakat itu sendiri serta kurang tegasnya hukum di negara ini.
Dalam  hal  ini,  menurut  para  narasumber,  hambatan-hambatan  yang  ditemui  ialah kurangnya pemahaman mengenai money politic di kalangan masyarakat, selain itu faktor lain  dipengaruhi  oleh  rendahnya  perekonomian  masyarakat  dan  kurangnya  kerjasama antara  masyarakat  dan  pihak  Bawaslu  dalam  memberantas  praktik  money  politic. Pernyataan narasumber hamper sesuai dengan teori yang dipakai, jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan narasumber mengenai hambatan datang dari masyarakat dan kurang tegasnya hukum di Indonesia sesuai dengan pendapat teori.

## Solusi dari Bawaslu
Masalah terakhir mengenai peran Bawaslu dalam memberantas Money politic, data hasil wawancara menunjukkan bahwa ada beberapa solusi yang Bawaslu gunakan dalam memberantas money politic pada masa kampanye. Para narasumber mengatakan bahwa mereka membuat satuan tugas (satgas) khusus, hal lain yang dilakukan ialah mengadakan sosialisasi rutin kepada masyarakat mengenai money politik.

## SIMPULAN
Money politik merupakan praktik pembagian uang materi atau hal lainnya untuk mempengaruhi proses politik, Praktik ini dapat merusak demokrasi dan integritas proses politik karena menciptakan ketidakadilan dan membuka peluang korupsi.
Money politik merupakan tindakan yang harus segera kita atasi, pada pemilu tahun 2024 banyak sekali kejadian money politik yang terjadi di kota Medan. Agar para pelaku
mendapatkan efek jera dan tidak ingin lagi melakukan tindakan money politik Dengan adanya sanksi atau hukuman yang ditujukan untuk pelaku memungkinkan untuk meminimalisir adanya tindakan money politik. Dan perlunya tindakan pegas kepada para petugas untuk selalu mengawasi jalannya pemilu.
Kita sebagai masyarakat harus membantu para petugas dan harus menolak tindakan money politik yang dilakukan oleh pelaku. Kita harus bekerja sama antara masyarakat dan petugas  untuk  memberantas  tindakan  money  politik  supaya  tidak  ada  lagi  tindakan- tindakan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrohman.  (2021).  Dampak  Fenomena  Politik  Uang  dalam  Pemilu  dan  Pemilihan.
AWASIA, 142-159.
Aminuddin Kasim, S. (2019). Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu). Jurnal Adhyasta Pemilu, 19-33.
Baehaki, K. (2021). Gagalnya Pencegahan Money Politic Pada Pemilihan Kepala Daerah. Pilar, 39-56.
Fransisca, I. A. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020). 1-18.
Kartini, D. S. (2017). Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu. Journal of Governance, 146-162. Muhammad Eko Atmojo, V. P. (2022). Mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo. JURNAL ABDIMAS BSI, 107, 119.
Romario Christian Falco Kuntag, T. N. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan  Umum)  Dalam  Memberantas  Politik  Uang  (Money  Politic)  Di  Kota Manado. Lex Administratum , 1-10.
Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana  Politik Uang  dalam Pemilihan  Umum di Indonesia. Jurnal AntiKorupsi INTEGRITAS, 1-14.
Subekti Dwi Nur Rohmah, A. J. (2022). Efektivitas Tugas Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam  Mencegah  Money  Politic  Pada  Pilkada  Tahun  2020  di  Kecamatan  Kesesi. Manabia, 197-212.
Bawaslu. (2019, April 2). Masa Tenang, Pengawas Pemilu Tangkap Tangan 25 Kasus Politik
Uang. Retrieved Maret 3, 2024, from BAWASLU:
https://www.bawaslu.go.id/id/press-release/masa-tenang-pengawas-pemilu- tangkap-tangan-25-kasus-politik-uang
Chandra, S. (2024, Februari 3). Money Politics dalam Penyelenggaraan Pemilu. Retrieved
Mei 3, 2024, from Universitas Muhammadiyah Jakarta: https://umj.ac.id/opini/money-politics-dalam-penyelenggaraan-pemilu/
Polpum,  A.  (2023,  October  5).  Bawaslu  Ajak  Masyarakat  Lapor  Jika  Temukan  Dugaan Politik  Uang  Saat  Kampanye.  Retrieved  Mei  3,  2024,  from  Polpum  Kemendagri: https://polpum.kemendagri.go.id/bawaslu-ajak-masyarakat-lapor-jika-temukan- dugaan-politik-uang-saat-kampanye/.