Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i5.2634

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA KETERSEDIAAN CADANGAN NIKEL MELALUI MORATORIUM PEMBANGUNAN SMELTER NIKEL

## Muhammad Usama Hanif
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta hanifusama99@gmail.com
Suherman
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta suherman@upnvj.ac.id

## Abstrak
Nikel menjadi sumber daya alam yang Indonesia miliki dengan jumlah yang sangat banyak. Sifatnya yang tidak dapat  diperbaharui  memerlukan pengelolaan sebaik mungkin  agar manfaatnya dirasakan maksimal seluruh  bangsa  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  mewajibkan  bagi  penambang  untuk  melakukan  pemurnian  dalam  negeri.  Pada  Januari  2023 terdapat  111  smelter  nikel  dan  terdapat  97  smelter  nikel  yang  menggunakan  bijih  nikel  saprolite  dengan teknologi pirometalurgi. 1 jika bijih nikel dikonsumsi 450 juta ton per tahun maka besar kemungkinan akan kehabisan  cadangan  dalam  waktu  dekat. 2 keadaan  tersebut  menjadi  urgensi  bagi  pemerintah  untuk mengeluarkan  moratorium  smelter  nikel.  Pemerintah  diberikan  kewenangan  yang  diwakili  oleh  Menteri untuk  mengeluarkan  kebijakan  nasional  mengenai  tata  kelola  Minerba  dan  Pemerintah  juga  diberikan tanggung  jawab  untuk  menetapkan  kebijakan  nasional.  Moratorium  atau  pemberhentian  ini  diberikan kepada  smelter  dengan  teknologi  pirometalurgi  yang  memanfaatkan  bijih  nikel  jenis  saprolite  karena jumlahnya  tidak  seimbang  dengan  cadangannya.  Kebijakan  moratorium  ini  dibuat  untuk  menjaga ketersediaan cadangan nikel dengan mempertimbangkan cadangan yang ada melalui data dari Kementrian ESDM dan merujuk pada Undang-Undang. Kata Kunci : Kebijakan, Smelter Nikel, Moratorium.

## Abstrack
Nickel  is a natural  resource that  Indonesia  has in  great  quantities. Its non-renewable nature requires the best possible management so that the benefits are maximally felt by all Indonesians. The enactment of Law Number  3  of  2020  concerning  Mineral  and  Coal  Mining  makes  it  mandatory  for  miners  to  carry  out domestic refining. In January 2023 there  were 111 nickel  smelters and there  were 97 nickel  smelters that used saprolite nickel ore with pyrometallurgical technology. if nickel ore is consumed 450 million tons per year, it is likely to run out of reserves in the near future. This situation is an urgency for the government to issue a moratorium on nickel smelters. The government is given the authority represented by the Minister to issue national policies regarding Minerba governance and the Government is also given the responsibility to  establish  national  policies.  This  moratorium  or  stoppage  is  given  to  smelters  with  pyrometallurgical technology that utilizes saprolite type nickel ore because the amount is not balanced with its reserves. This moratorium policy is made to maintain the availability of nickel reserves by considering existing reserves through data from the Ministry of Energy and Mineral Resources and referring to the Law. Keywords: Policy, Nickel Smelter, Moratorium.
1 Wawancara dengan Taufik Hidayat, Kementrian  Energi Sumber Daya Mineral, pada tanggal 19 Juni 2023
2 https://www.cnbcindonesia.com/news/20230228091801-4-417517/pemerintah-ingin-moratorium- smelter-nikel-ini-buktinya , diakses pada 3 Februari 2023 pukul 15.40 WIB.

## PENDAHULUAN
Nikel  adalah  unsur  logam  yang  terbentuk  secara  alami  yang  diketahui  sebagai  unsur logam  yang  paling  banyak  ditemukan  setelah  besi. 3 Jumlah  nikel  ini  akan  habis  meskipun Indonesia  memiliki  jumlah  yang  banyak  menurut  data  ESDM.  Namun  nikel  tergolong  dalam sumber  daya  alam  tidak  dapat  diperbaharui  yang  akan  habis  dan  tidak  ada  gantinya. 4 Sebagai unsur logam yang paling banyak setelah besi nikel merupakan logam utama yang tercantum pada Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 dengan produk turunan berupa logam nikel, Ferro nickel, dan  Nickel  matte  yang  diproduksi  oleh  pabrik  olahan  atau  smelter  nikel  di  Indonesia. 5 Produk turunan nikel tersebut adalah hasil dari proses pemurnian atau pengolahan di dalam smelter. Pada dasarnya smelter merupakan fasilitas yang melakukan kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil tambang  guna  untuk  meningkatkan  mutu  hasil  tambang  hingga  menjadi  bahan  baku  sebuah produk siap guna.
Berdasarkan  Data  Kementrian  ESDM  bahwa  Indonesia  mendapatkan  sumber  daya mineral yang tersebar luas dan melimpah salah satunya berupa cadangan nikel (Ni) sebesar 17.336 Jut a Ton. 6 Cadangan nikel (Ni) tersebut tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia tepatnya pada  Pulau  Sulawesi  terdiri  dari  2,6  Miliar  Ton  Bijih,  Pulau  Maluku  terdiri  dari  1,4  Miliar  Ton Bijih,  dan  Pulau  Papua  memiliki  0,06  Miliar  Ton  Bijih  tersedia  sebagai  cadangan. 7 Bijih  nikel yang  berada  di  Indonesia  memiliki  dua  klasifikasi  yaitu  nikel  kadar  tinggi  (saprolite)  yang dimiliki  Indonesia  sebanyak 930 Juta ton dan nikel kadar rendah (limonite) sebanyak 3,6 miliar ton. 8 Berdasarakan potensi  kekayaan mineral  yang  kita miliki ini mengenai penguasaan dan tata cara pemanfaatannya dari berbagai kegiatan tambang harus berpedoman pada UU Nomor 3 Tahun 2020 atau sering disebut Undang-Undang Minerba.
Melalui  lahirnya  UU  Minerba  tersebut  memberikan  amanat  pada  perusahaan  di  bidang pertambangan khusunya nikel untuk melakukan peningkatan nilau tambah ( added value ) dengan cara melakukan pemurnian dan pengolahan di dalam negeri yang  tercantum pada Pasal 103 UU
3 Prof.  Dr.  Ir.  Irwandi  Arif,  M.  Sc,  2022, Nikel  Indonesia  Menuju  Transisi  Energi ,  Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1.
4 Radjikan,  2020, Hukum  Sebagai  Instrumen  Kebijkan  Publik  Dalam  Izin  Usaha  Pertambangan Batubara , Jurnal Widya Publika Volume 8, Nomor 1. hlm. 78.
https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i1.642
5 Mochamad.  C.  dan  Revrian.  F,  2020, Studi  Valuasi  Smelter  Pengolahan  Nikel  Melalui Pendekatan  Analisa Biaya Manfaat  (Studi Kasus: Perusahaan Tambang Nikel  di  Sulawesi  Selatan , Jurnal Teknik Lingkungan Volume 26, Nomor 1, hlm. 88. https://doi.org/10.5614/j.tl.2020.26.1.6 6 Kementrian  Energi  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM),  2022, Data  Strategis  Sektor  Energi  dan Sumber Daya Mineral Kementrian ESDM, Pusat data dan Informasi, Sekertariat Jendral, hlm. 275
7 Kementrian  Energi  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM),  2020, Booklet  Nikel ,  Pusat  data  dan Informasi, Sekertariat Jendral, hlm. 25-27.
8 https://investor.id/business/298208/begini-perbedaan-dan-fungsi-nikel-kadar-tinggi-dan-kadar- rendah , diakses pada 3 Februari 2023 pukul 11.20 WIB.
Minerba. 9 Selanjutnya  Menteri  ESDM  mengeluarkan  kebijakan  bagi  pemegang  Izin  Usaha Pertambangan    (IUP)  dan  Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus  (IUPK)  berhak  untuk  melakukan penjualan atau ekspor nikel ke luar negeri dengan kadar rendah  1.7% paling lama 5 (lima) tahun melalui  Pasal  10  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  No  5  Tahun  2017. 10 Namun  terdapat  percepatan dalam pelarangan ekspor tersebut hanya sampai Desember 2019 yang tertera pada Pasal 62A pada Peraturan Menteri  No  11  Tahun  2019.  Sejak  hari  pertama  pada  tahun  2020  resmi  Pemerintah melarang  kegiatan  mengekspor  bijih  nikel  kadar  rendah  1.7%. 11 Lahirnya  kebijakan  larangan ekspor  dan  hilirisasi  berbuah  hasil  yang  positif  bagi  Indonesia  tercatat  dari  data  Badan  Pusat Statistik merilis jumlah angka ekspor tahun 2022 meningkat sebesar 369,37% sebesar 778,400 ton dibanding tahun 2021. 12 Dalam fungsinya Peraturan Menteri ini menjadi peraturan pelaksana dari amanat oleh Undang-Undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. 13
Dengan diwajibkannya para perusahaan tambang nikel untuk melakukan pemurnian atau pengolahan  di  dalam  negeri  yang  diatur  oleh  Pasal  103  UU  Minerba  Tahun  2020  yang mengakibatkan  perushaan  tambang  membangun  smelter  atau  bekerja  sama  untuk  pembangunan smelter. Diketahui bahwa pembangunan smelter meningkat pada tahun 2022 terdapat 21 smelter di Indonesia dan 15 diantaranya adalah smelter nikel yang ditargetkan Pemerintah sampai dengan 2024  akan  membangun  53  smelter  dan  30  smelter  itu  mengatakan  dengan  cadangan  saprolite sebesar  2,7  miliar  ton,  namun  jika  dikonsumsi  450  juta  ton  per  tahun  maka  besar  kemungkinan akan  kehabisan  cadangan  dalam  waktu  dekat. 14 Berdasarkan  keadaan  yang  terjadi  saat  ini dibutuhkan  solusi  melalui  kebijakan  yang  tepat  oleh  Pemerintah  dalam  mengatur  memberikan kebijakan mengenai hilirisasi yang terukur dan tepat sekaligus tindakan preventif dalam menjaga ketersediaan nikel supaya dapat dinikmati oleh rakyat indoensia dengan waktu yang lama.
Wewenang  pengelolaan  mineral  dan  batubara  mengenai  tata  kelola  pertambangan diberikan kepada Pemerintah Pusat tertera dalam Pasal 6 ayat (1) UU Minerba yang menyatakan bahwa berwenang dalam menetapkan kebijakan dalam ranah mineral dan batubara nasional serta menetepakan  rencana  dalam  pengelolaannya.  Dengan  keadaan  yang  telah  dijabarkan  diatas
9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)
10 Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  5  Tahun  2017  Tentang  Peningkatan  Nilai  Tambah  Mineral Melalui Kegitan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri
11 Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  11  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
12 https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/508/website_10/1 ,  3  Februari 2023 pukul 13.24 WIB.
13 Juwita P, Lita T, Sekar A,  2022, Eksistensi  Kedudukan Peraturan Mneteri  Teradap Peraturan Daerah  Dalam  Heirarki  Peraturan  Perundang-Undangan, Jurnal  Konstitusi  Volume  19  Nomor  4 https://doi.org/10.31078/jk1947
14 https://www.cnbcindonesia.com/news/20230228091801-4-417517/pemerintah-ingin- moratorium-smelter-nikel-ini-buktinya , diakses pada 3 Februari 2023 pukul 15.40 WIB.
penulis  berpendapat  bahwa  Pemerintah  dalam  kewenangannya  dapat  mengeluarkan  kebijakan untuk  menjaga  ketersediaan  cadangan  nikel  melalui  moratorium  pembangunan  smelter  nikel sebagai  pertanggungjawaban  Pemerintah  yang  telah  diberikan  amanat  oleh  Undang-Undang. Adapun pendapat serupa dikatakan oleh Ketua Umum Forum Industri Nikel Indoenisa Alexander Baru  mengatakan  mengenai  moratorium  terhadap  pembangunan  smelter,  faktanya  saat  2023  ini smelter  nikel  memiliki demand input  120  juta  metrik  ton  yang  memiliki  jangka  waktu  hanya untuk 9 (Sembilan)  tahun  kedepan karena  keterbatasan bahan baku  nikel.  kebijakan moratorium ini  diperlukan  untuk  menjaga sustainability terkhusus  terhadap  smelter  yang  belum  melakukan konstruksi atau masih tahap proses perizinan. 15
Kebijakan  moratorium  ini  menurut  Meidy  Katrin  Lengkey  Sekertaris  Umum  Asosiasi Penambang Nikel  Indonesia (APNI) difokuskan pada  keadaan pada tahun 2023 ini sebanyak 38 pabrik  yang  menggunakan  teknik  pirometalurgi  yang  memanfaatkan  nikel  kadar  tinggi  atau saprolite yang hanya 30% dari cadangan di indoensia, namun pada teknik hidrometalurgi hanya 4 pabrik yang memanfaatkannya. Berdasarkan keadaan diatas tentunya ini menjadi perhatian khusus bagi  Pemerintah  dalam  menjaga  ketersediaan  cadangan  nikel  yang  memiliki  daya  tahan  lama sehingga dapat dimaksimalkan untuk dinikmati seluruh bangsa. Adapaun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab tantangan yang dihadapi yaitu jumlah smelter nikel yang ada saat ini maupun yang masih tahap pembangunan akan memberikan dampak buruk yaitu kehabisan sumber cadangan  nikel  Indonesia.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  yang  wajib  terkoordinir dalam bingkai NKRI dalam urusan pertambangan dalam hal mengatur, mengurus, dan mengawasi yang merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 i. 16 Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Minerba Tahun 2020  sebagai  rujukan  bahwa  Pemerintah  memiliki  kewajiban  terhadap  menjaga  ketersediaan cadangan nikel dengan mengeluarkan moratorium smelter nikel karena memiliki hak kewenangan terhadap  pengelolaan  mineral  dan  batubara  secara  penuh.  Penulis  melakukan  penellitian  ini dengan  meneliti  bagaimana  moratorium  pembatasan  smelter  nikel  ini  diperlukan  atau  menjadi urgensi bagi Pemerintah sebagai tindakan preventif dengan kondisi cadangan nikel Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah normative legal research , yang mengkaji tentang peraturan yang berlaku saat ini mengenai pertambangan mineral dan batubara. Adapaun  pendekatan  yang  saya  gunakan  adalah  pendekatan  Undang-Undang  atau  Peraturan ( statute  approach )  dengan  mengkaji  dan  menelaah  regulasi  yang  berlaku  guna  dapat  menyusun
15 https://youtu.be/IHs2mHbVfvs , diakses pada 5 Februari 2023 pukul 13.30 WIB.
16 Putri,  Rizkyana  Zaffrindra,  and  Lita  Tyesta  ALW.  "Kajian  Politik  Hukum  tentang  Perubahan Kewenangan  Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara." Law  Reform 11.2  (2015):  199- 206.
suatu  gagasan  untuk  memecahkan  isu  hukum. 17 Pendekatan  Undang-Undang  atau  Peraturan  lain yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  mineral  khususnya  nikel  untuk  dianalisa  demi  menjawab rumusan  masalah.  Dalam  Penlitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  berupa  Peraturan perundang-undangan yang tertulis dan ditegakkan oleh negara yang berkekuatan hukum tetap dan undang-undang yang telah ditetapkan melalui parlemen. 18
Undang-Undang  No  3  Tahun  2020  atau  UU  Minerba  merupakan  bahan  primer  pada penelitian ini. Mengenai bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku tentang dasar ilmu hukum, jurnal hukum, serta publikasi yang berkaitan dengan pembahasan isu hukum penelitian. 19 Teknik  pengumpulan  data  dalam  penulisan  ini  menggunakan  teknik  studi  kepustakaan  dengan melakukan  penelususran    literatur  dan  peraturan  yang  membantu  dalam  menkaji  permasalahan dengan  nama  lain  penelitian  hukum  kepustakaan. 20 Normative  kualitatif  sebagai  teknik  dalam penelitain  dengan  menjabarkan  data  yang  telah  diperoleh  berdasarkan  norma  hukum  dan  teori yang relevan terhadap permaslahan penelitain ini. 21

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Apakah  urgensi  Pemerintah  dalam  pembentukan  kebijakan  moratorium  pembangunan smelter  nikel  menurut  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara?
Sumber  daya  alam  yang  dimiliki  Indonesia  melimpah  dan  beragam.  Namun  demikian dalam tata  kelola sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui perlu dikelola  sebaik mungkin  agar  manfaatnya  dirasakan  secara  maksimal  oleh  seluruh  bangsa  Indonesia.  Dengan kekayaan  tersebut  tentu  diberikan  untuk  kemaslahatan  rakyat  dan  dipergunakan  sebaik-baiknya. Sejalan  dengan  prinsip  bahwa  kekayaan  alam  bumi,  air  dan  kekayaan  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat. 22
Sebagai  pedoman  pada  pembuatan  kebijakan  hingga  saat  ini,  tentu  kebijakan-kebijakan  yang dilahirkan  harus  sesuai  dengan  prinsip  tersebut  yang  terdapat  dalam  prinsip  yang  tertera  pada Pasal  33  ayat  (3)  UU  NRI  1945  karena  dengan  teori  yang  dikemukakan  Hans  Kelsen  mengenai hierarki peraturan perundang-perundangan, sebuah peraturan itu berasal dari atasnya dan menjadi sumber bagi peraturan di bawahanya.
17 I  Made  Pasek  Diantha,  2017, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum Prenada Media, Jakarta, hlm. 12. 18 I Made Pasek Diantha, Op. Cit, hlm. 142 19 Peter Mahmud, Op. Cit . 181. 20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.
21 Ibid, hlm. 98.
22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Minerba bertujuan untuk mengelola pertambangan mineral dan batu bara yang mempertimbangkan beberapa aspek  sebagai berikut, manfaat yang lahir dari pertambangan ini  adalah  manfaat  bagi  bangsa  dan  negara  dapat  berupa  mendukung  pembangunan  ekonomi bangsa,  keadilan  yang  dapat  diartikan  adil  bagi  setiap  kegiatan  pertambangan  ini  adil  bagi masyarakat  sekitar  wilayah  tambang  dan  bermanfaat  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  secara menyeluruh, keseimbangan dalam pertambangan ini dapat dikatakan seimbang dalam pengelolaan mengenai ketersediaan cadangan mineral harus seimbang dengan pemanfaatanya oleh perusahaan tambang,  keberpihakan  kepada  kepentingan  bangsa  dalam  pertambangan  dapat  diartikan  hasil pertambangan  yang  dihasilkan  harus  untung  agar  dapat  membantu  negara  dalam  menunjang anggaran suatu negara.
Dalam  menunjang  pembangunan  nasional  yang  terukur  akuntabilitas  adalah  dengan melaksanakan  kegiatan  yang  menjamin  efektivitas  dalam  mengendalikan  kegiatan  usaha pertambangan  yang  memiliki  daya  guna,  untung,  dan  daya  saing.  Dalam  pemanfaatannya pertambangan  mineral  dan  batubara  sangat  penting  untuk  menjamin  prinsip  berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan  hidup.  Karena  mineral  dan  batubara  tergolong  pada  sumber  daya  alam yang tidak dapat diperbaharui dengan jumlah terbatas. Dengan ketersedian yang terbatas ini suatu kegiatan  tambang  harus  menghitung  secara  akuntabilitas  mengenai  ketersediaan  cadangan  yang ada harus seimbang dengan jumlah produksi hasil tambang.
Menjaga  ketersediaan  cadangan  mineral  dan  batubara  sangat  penting  juga  untuk melakukan  transparansi  dalam  tujuan  suatu  kegiatan  tambang  yang  menjadi  sumber  energi  dan bahan  baku  untuk  kebutuhan  dalam  negeri. 23 Melalui  Pasal  103  UU  Minerba  telah  mewajibkan para  pengusha  tambang  untuk  mendukung  hilirisasi  sesuai  dengan  program  pemerintah  dengan melakukan  pemurnian  dan  pengolahan  di  dalam  negeri. 24 Pengolahan  ini  bertujuan  untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral  guna menghasilkan produk produk dengan sifat fisik  dan  kimia  yang  tidak  berubah  dari  sifat  komoditas  tambang  asal  untuk  dilakukan  proses pemurnian.  Selanjutnya  pemurnian  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  mutu  komoditas  tambang mineral melalui proses fisika dan  kimia serta proses meningkatkan  kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan  produk  dengan  sifat  fisik  dan  kimia  berbeda  dari  komoditas  tambang  asal  sampai jadi produk yang digunakan dalam bahan baku industry. 25
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  Kementrian  ESDM  mengenai  jumlah  smelter  yang  ada saat  ini  dibagi  menjadi  tiga  tahapan  yaitu  tahap  perencanaan,  tahap  konstruksi,  dan  tahap produksi. Saat ini tahun 2023 Indonesia memiliki 300 IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada tahap
23 Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
24 Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
25 Irwandi  Arif.  Nikel  Indonesia  Menuju  Transisi  Energi,  Jakarta,  Gramedia  Pustaka  Utama, (2022).
operasi produksi dan 3 KK (Kontrak Karya). Jumlah produksi sebanyak 65,5 juta ton bijih nikel pada  tahun  2021  dan  terus  meningkat  hingga  99,8  juta  ton  bijih  nikel  sampai  dengan  November 2022.  Dengan  total  angka  tersebut  bahwa  bijih  nikel  yang  diserap  pabrik  hilirisasi  atau  smelter dalam negeri untuk menghasilkan produk turunan nikel adalah 100%. 26
Pembangunan  fasilitas  pengolahan  dan  pemurnian  atau  smelter  ini  merupakan  bentuk dukungan terhadap program hilirisasi oleh Pemerintah. Karena lahirnya Undang-Undang Minerba yang  melarang  untuk  ekspor  mentah  bijih  nikel  dan  mewajibkan  kepada  setiap  pemegang  IUP harus  membuat  smelter  sendiri  ( integrated )  atau  smelter  kerja  sama  ( stand  alone )  dalam  negeri.
Pada tahun 2021 melalui Siaran Pers terdapat 16 (enam belas) smelter nikel dari rencana 23 (dua puluh tiga) smelter yang akan beroperasi. 27
Gambar 1. Total Smelter di Indonesia pada tahun 2023
Data tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2023 terdapat 37 smelter pada tahap operasi produksi,  39  smelter  tahap  konstruksi,  dan  35  smelter  pada  tahap  perencanaan.  Adapun  jumlah total dari smelter saat ini adalah 111 smelter yang dimana 97 smelter ini menggunakan teknologi pirometalurgi  yang  menghasilkan Ferro-nickel,  Nickel  Matte,  dan  Nickel  Pig  Iron yang dimanfaatkan  menjadi  produk  besi  dan  baja.  Sedangkan  sisanya  yaitu  14  smelter  nikel  ini menggunakan  teknologi  hidrometalurgi  yang  menghasilkan Mix  Hydroxide  Precipitate (MHP) dan Mix Sulfide Precipitate (MSP) akan dimanfaatkan menjadi baterai yang nantinya menunjang Baterai Electric Vehicle (EV). 28
26 Wawancara dengan Taufik Hidayat, Kementrian Energi Sumber Daya  Mineral, pada tanggal 19 Juni 2023
27 Kementrian ESDM Siaran Pers Nomor; 195.Pers/04/SJI/2021 https://www.esdm.go.id/id/media- center/arsip-berita/ini-progres-pembangunan-4-smelter-di-tahun-2021
28 Kementrian ESDM Booklet Nikel 2020
33 34 35 36 37 38 39 40 Tahap Operasi Produksi Tahap Konstruksi
Tahap Perencanaan
Total Smelter di Indonesia pada tahun 2023 Berdasarkan Hasil Wawancara Kementrian
ESDM
Dengan  sejumlah  smelter  yang  masif  harus  berbanding  lurus  dengan  jumlah  dengan cadangan  nikel  yang  kita  miliki.  Indonesia  adalah  negara  dengan  cadangan  nikel  terbanyak  di bumi dengan menguasai cadangan nikel dunia sebesar 52%. 29 Adapun dengan presentasi tersebut jumlah  total  cadangan  yang  Indonesia  miliki  adalah  sebanyak  4,5  miliar  ton.  Nikel  yang  ada Indonesia miliki dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu nikel jenis saprolit (kadar tinggi) >1,7% dan limonit  kadar  rendah  <1,7%  yang  memilki  kegunaan  masing-masing.  Penggunaan  nikel  jenis saprolit umumnya digunakan oleh smelter yang menggunakan teknologi pirometalurgi yang akan menghasilkan  produk  turunan  berupa Nickel  Pig  Iron , Nickel  Matte , Ferro-Nickel .  Jumlah cadangan nikel jenis saprolit adalah 2,6 miliar ton cadanagn dengan kapasitas input smelter 95,5 juta ton/tahun per tahun 2020. Berbeda dengan saprolit jenis nikel limonit umum digunakan pada smelter yang menggunakan teknologi hidrometalurgi dengan cadangan total 1,7 miliar ton dengan kapasitas  24  juta  ton/tahun. 30 Dengan  Jumlah  kapasitas  smelter  yang  sudah  beroperasi  saat  ini yaitu 135 juta ton, maka ketersediaan cadangan nikel hanya berumur 9 tahun. 31
Dengan  jumlah  smelter  yang  bertambah  maka  perlu  ada  regulasi  atau  kebijakan  dari pemerintah  yang  mengatur  untuk  pemberhentian  pembangunan  smelter  yang  belum  melakukan perjanjian dengan pemerintah. Pemerintah telah diberikan kewenangan dalam membuat kebijakan tentang pengelolaan pertambangan yang diatur dalam PP No 96 Tahun 2021 pada Pasal 3 ayat (1) huruf  c  tentang  perencanaan  pengelolaan  diharuskan  mempertimbangkan  jumlah  sumber cadangan  mineral  dan  batubara.  Berikutnya  pada  ayat  (2)  Pasal  yang  sama  tentang  perencanaan pengelolaan mineral dan batubara dalam membuat kebijakan yang merupakan bagian dari strategi pengelolaan mineral dan batu bara nasional. Dalam pasal tersebut pemerintah memiliki tanggung jawab  dalam  pengelolaan  pertambangan  nasional  dengan  membuat  suatu  kebijakan  pengelolaan pertambangan yang mempertimbangkan ketersediaan cadangan mineral. Sebelumnya pada Pasal 2 UU Minerba juga dijelaskan mengenai tujuan dan asas yang menjadi pedoman bagi pertambangan mineral  dan  batubara  mengingat  bahwa  dalam  pembuatan  kebijakan  juga  harus mempertimbangkan  aspek  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan  hidup.  Dalam  tujuan pengelolaan  mineral  dan  batubara  salah  satunya  adalah  menjamin  manfaat  secara  berkelanjutan dan  berwawasan  lingkungan  hidup,  dan  menjamin  tersedianya  cadangan  sebagai  sumber  energi dan bahan baku demi kebutuhan nasional.
Kebijakan dengan mempertimbangkan jumlah ketersediaan cadangan nikel dengan berupa moratorium  pembangunan  smelter  nikel  sangat  diperlukan  apabila  melihat  jumlah  cadangan dengan  smelter  yang  semakin  tidak  stabil.  Oleh  karena  itu,  penulis  mempertimbangkan
29 Kementrian ESDM Booklet Nikel 2020
30 Kementrian ESDM, Booklet Nikel 2020
31 https://www.cnbcindonesia.com/news/20230118151455-4-406498/ahli-tambang-dorong- moratorium-smelter-nikel-kenapa
pemerintah  untuk  melakukan  moratorium  atau  pemberhentian  pembangunan  smelter  nikel dikarenakan  jumlah  cadangannya  semakin  menipis  dan  akan  habis  apabila  tidak memperhitungkan  berapa  banyak  bijih  nikel  yang  harus  dipasok  pada  smelter  nikel  yang jumlahnya  terus  bertambah.  Dengan  melihat  data  geospasial  sebagai  pedoman  keadaan  jumlah cadangan  nikel  yang  terbatas  dan  akan  habis  dalam  jangka  waktu  yang  sangat  cepat.  Penulis berpendapat  bahwa  Pemerintah  perlu  melakukan  atau  mengeluarkan  moratorium  smelter  nikel yang jumlahnya semakin bertambah. Bahwasannya  keadaan tersebut juga sudah menjadi urgensi bagi  pemerintah  untuk  mengeluarkan  moratorium  smelter  nikel.  Pemerintah  diberikan kewenangan  yang  diwakili  oleh  Menteri  untuk  menetapkan  suatu  kebijakan  nasional  mengenai tata  kelola  minerba  dan  Pemerintah  juga  diberikan  tanggung  jawab  untuk  menetapkan  kebijakan nasional dengan mempertimbangkan hal-hal yang termuat dalam Pasal 8A Ayat (2) salah satunya mempertimbangkan  ketersediaan  jumlah  cadangan  mineral  dan  batubara.  Mengingat  bahwa menjamin  tersedianya  sumber  daya  dan/atau  cadangan  secara  berkelanjutan  merupakan  tujuan dari pengelolaan Minerba yang terdapat dalam Undang-Undang Minerba.

## B. Bagaimana Bentuk Kebijakan Moratorium yang diberikan Pemerintah kepada Perusahaan Smelter  Nikel  Berdasarkan  Keadaan  Cadangan  Nikel  dan  Peraturan  Perundang- Undangan?
Menyusun  atau  membuat  suatu  peraturan  harus  berkaca  pada  peraturan  yang  diatasnya. Merujuk  pada  teori  yang  dikemukakan  hans  kelsen  atau  disebut  teori  hierarki  peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa suatu peraturan yang berkedudukan dibawah harus bersumber  dari  peraturan  yang  diatasnya  dan  suatu  peraturan  yang  berada  diatas  harus  menjadi sumber  bagi  peraturan  yang  dibawahnya.  Adapun  penggolongan  kebijakan  terbagi  menjadi  dua golongan  kebijakan  substantif  dan  implementatif.  Bentuk  pada    kebijkan  substantif  ialah merupakan  sebuah  keputusan  yang  dipilih  dari  beberapa  rangkaian  pilihan  yang  bertujuan  untuk mencapai suatu tujuan. 32 Selanjutnya kebijakan yang merupakan turunan dari kebijakan substantif adalah  kebijakan  implementatif  yang  merupakan  sebuah  keputusan  dengan  bentuk  langkah- langkah atau upaya dalam menjalankan keputusan dari kebijakan substantif. 33 Wujud dari sebuah kebijakan  memiliki  tiga  dimensi  yang  diantaranya  saling  berkaitan  yaitu  sebagai  tujuan,  atau sebagai pilihan yang dilakukan adalah sah atau legal di mata hukum, ataupun sebagai hipotesis. 34
32 Herdiana  D,  2018, Sosialisasi  Kebijakan  Publik:  Pengertian  dan  Konsep  Dasar ,  Jurnal  Ilmiah Wawasan Insan Akademik Vol. 1 No. 3, https://www.researchgate.net/profile/Dian- Herdiana/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pengertian_dan_Konsep_Dasar/links/5ddb 51ad458515dc2f4b787e/Sosialisasi-Kebijakan-Publik-Pengertian-dan-Konsep-Dasar.pdf
33 Noeng H, Muhadjir, Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003) hlm.90
34 Sahaya Anggara, 2018, Kebijakan Publik , Bandung, Pustaka Setia, hlm 36
Pelaksanaan  kebijakan  publik  merupakan  aktivitas  lanjutan  dari  pembuatan  dan  pengesahan kebijakan. 35
Pemerintahan di Indonesia dalam melaksanakan sebuah kebijakan harus dilandaskan pada asas umum pemerintahan yang baik atau Good Governance . Demi mencapai sebuah tingkat good governance diperlukan  untuk  melihat  dari  dimensi  pencapaiannya  yaitu  kebersamaan, transparansi, akuntabel, keadilan, kesetaraan, partisipatif, efeketivitas, dan efisiensi 36
Penyusunan suatu kebijakan berupa peraturan harus memperhatikan beberapa aspek yaitu kejelasan  tujuan,  dalam  peneilitian  ini  penulis  berpendapat  bahwa  dibuatnya  kebijakan moratorium ini bertujuan untuk menghindari habisnya ketersediaan cadangan nikel dalam waktu dekat.  Dalam  kebijakan  moratorium  ini  bentuk  dari  menjalankan  amanat  UUD  NR1 1945 yaitu Pasal  33  ayat  (3) “bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”. Merujuk  pada Pasal 3 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa UUD NRI 1945 adalah sebagai dasar hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 37
Dalam  pengambilan  kebijakan  berupa  keputusan  tentunya  wajib  ditetapkan  oleh  Badan Hukum  atau  Pejabat  yang  diberikan  wewenangn  mengacu  pada  Pasal  8  UU  No  30  Tahun  2014 Tentang  Adminsitrasi  Negara.  Merujuk  pada  Pasal  6  UU  No  30  Tahun  2014  yang  menyatakan bahwa  pemerintah  memiliki  hak  dalam  menetapkan  keputusan  dan  menetapkan  tindakan  yang dijelaskan pada huruf c Pasal 6, selanjutnya diatur juga dalam huruf d Pasal 6 bahwa pemerintah memiliki  hak  untuk  menerbitkan/tidak  menerbitkan  ataupun  mengubah,  mencabut,  mengganti, menunda  dan  membatalkan  suatu  keputusan,  dan/atau  Tindakan. 38 Penting  sekali  integritas seorang pejabat dalam pemerintahan yang memiliki kapabilitas untuk diberikan wewenang dalam mengeluarkan  kebijakan  yang  berdasarkan  norma  dan  hukum  yang  benar.  Sumber  daya  yang menjadi faktor penunjang dalam melaksanakan kebijakan ini sangat penting sebagai contoh yaitu metode  pelaksanaan,  materi  atau  substansi,  dan  sumber  daya  manusianya  (SDM). 39 Mengenai kewajibannya  diatur  dalam  Pasal  7  yang  menyatakan  bahwa  seoarng  pemegang  jabatan  di Pemerintahan memiliki kewajiban dalam menjalankan administrasi dalam pemerintahan  dengan
35 Mutiasari, Mutiasari, Muh Nur Yamin, and Syamsul  Alam. "Implementasi  Kebijakan Perizinan dan  Pemberitahuan  Kegiatan  Masyarakat  Pada  Kepolisian  Resort (Polres)  Kota  Kendari." Publica  (Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik) 7.1 (2016).
36 Hardiyansyah,  Hardiyansyah. Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya . Gava Media, 2018.
37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan 39 Kartini,  Wiati.  "Pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  tentang  puskesmas  dan  dukungan  sarana prasarana  terhadap  manajemen  pelayanan  kesehatan  untuk  meningkatkan  produktivitas  kerja." Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara 11.2 (2017): 146-156.
membuat kebijakan yang berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang diberikan dan juga harus mematuhi AUPB dan Undang-Undang yang berlaku. 40
Mengenai  pembuat  kebijakan  moratorium  smelter  nikel  yang  berwenang  adalah Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  atau  UU  Minerba  pada  Pasal  4  menyatakan  mineral  dan  batubara  atau  Minerba  selaku sumber  daya  alam  yang  tak  dapat  diperbaharui  dan  menjadi  kekayaan  nasional  yang  dikuasai penuh oleh negara. Adapun kata “Penguasaan” memiliki arti dalam menjalankan fungsi kebijakan, ataupun pengurusan tata kelola serta pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. 41
Kementrian ESDM sebagai Pemerintah Pusat yang diberi wewenang dalam mengeluarkan kebijakan  mengenai  tata  kelola  pertambangan  mineral  dan  batubara  memilki  kewajiban  dalam mengeluarkan  kebijakannya  untuk  menjamin  manfaat  pertambangan  yang  berkelanjutan  dan memperhitungkan  segala  bentuk  pelaksanaan  guna  menjamin  efektifitas  kegiatan  tambang. Selanjutnya  menjamin  pada  manfaat  yang  berkelanjutan  serta  menjamin  tersedianya  pasokan cadangan Minerba untuk kebutuhan di dalam negeri yang tertuang dalam Pasal 3 UU No 4 Tahun 2009.  Selanjutnya  diulang  kembali  mengenai  perusahaan  pemegang  Izin  Usaha  Pertambangan atau  Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus  yang  telah  berada  di  tahap  operasi  produksi  serta  sudah melakukan  kegiatan  pemurnian  dan/atau  pengolahan,  Pasal  103  UU  Minerba  menyatakan Pemerintah  menjamin  untuk  keberlangsungan  pemanfaatan  hasil  dari  pengolahan  dan/atau pemurnian guna meningkatkan nilai tambah. 42
Melihat  ketersediaan  jumlah  cadangan  nikel  dan  jumlah  smelter  yang  tidak  sebanding sudah  menjadi  urgensi  bagi  Pemerintah  untuk  membuat  moratorium  smelter  nikel.  Dengan perhitungan  melalui  data  yang  diperoleh  dari  Kementrian  ESDM  yang  menunjukkan  bahwa cadangan nikel yang tak seimbang dengan smelternya adalah pada bijih  nikel  jenis  saprolit atau nikel  kadar  tinggi  >1,7%  yang  dimana  smelter  yang  menggunakan  nikel  jenis  saprolit  ini mendominasi  dari  jumlah  total  111  (seratus  sebelas)  smelter  nikel  dan  terdapat  97  (Sembilan puluh  tujuh)  smelter  nikel  yang  menggunakan  bijih  nikel  saprolite  dengan  teknologi pirometalurgi. 43 Dengan  mempertimbangkan  kewajiban  Pemerintah  dalam  menjamin  manfaat, efektivitas, pengendalian, ketersediaan sebagai bahan baku (pasokan) smelter dalam negeri tentu diperlukannya perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah cadangan nikel yang tersedia dan jumlah smelter yang akan dibangun.
Melalui moratorium ini pemerintah  harus mempertimbangkan jumlah  smelter  yang  akan dibangun.  Dengan  kondisi  ini  smelter  yang  akan  terus  bertambah  apabila  tidak  distop  atau
40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba
42 Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba.
43 Kementrian Energi Sumber Daya Mineral
diberhentikan  akan  mengganggu  arus  pasokan  untuk  smelter  yang  sudah  pada  tahap  operasi produksi.  Apabila  telah  mengganggu  alur  pasokan  bijih  nikel  yang  harus  diserap  pada  smelter akan  berakbiat  pada  produksi  smelter  tersebut  sehingga  mwnjadi  gangguan  dalam  melakukan hilirisasi.
Smelter  dengan  teknologi  pirometalurgi  yang  menyerap  bijih  nikel  jenis  saprolite  sudah saatnya  diberhentikan  melalui  kebijakan  moratorium  smelter  yang  seharusnya  dikeluarkan pemerintah.  Karena  smelter  ini  pun  menghasilkan  produk Nickel  Pig  Iron , Nickel  Matte , Ferro- Nickel yang selanjutnya dimanfaatkan menjadi stainless steel dan baja. Indonesia saat ini sedang di  canangkan  menjadi  negara  dengan  pabrik  baterai  untuk  EV  terbesar  di  dunia.  Mengenai perkembangannya  EV  sangat  dipengaruhi  oleh  dukungan  dari  kebijakan  yang  dikeluarkan negara. 44 Sedangkan  untuk  mendukung  itu  sangat  diperlukan  smelter  nikel  dengan  teknologi hidrometalurgi  yang  menghasilkan Mix  Hydroxide  Precipitate dan Mix  Sulfide  Precipitate akan dimanfaatkan menjadi baterai yang nantinya menunjang Baterai Electric Vehicle (EV). 45
Pemerintah  dalam  kewenangan  dan  tanggung  jawabnya  diharapkan  dapat  membuat kebijakan  Moratorium  ini  terhadap  perusahaan  smelter  nikel  yang  menggunakan  teknik pirometalurgi  yang  masih  dalam  tahap  perencanaan  karena  jumlah  ketimpangan  antara  sumber cadangan  dan  jumlah  smelternya  sudah  memberikan  sinyal  buruk  bagi  masa  depan  nikel Indonesia.  Smelter  yang  sudah  dalam  tahap  operasi  produksi  jika  diberikan  moratorium  akan mengganggu  produksi  dan  menghambat  proses  hilirisasi  yang  sudah  berjalan.  Kebijakan moratorium  ini  juga  menjamin  bagi  smelter  yang  sudah  tahap  operasi  produksi  akan  tetap mendapat pasokan yang cukup sesuai dengan kewajiban Pemerintah dalam menjamin tersedianya bahan baku (pasokan) yang diperuntukan kebutuhan dalam negeri.
Sesuai  dengan  Pasal  6  UU  Minerba  yang  mengatakan  pemerintah  berhak  dalam menetapkan  rencana  dalam  pengelolaan,  menetapkan  kebijakan  yang  berskala  nasional, mengelola  informasi  geologi  dan  potensi  sumber  daya,  melakukan  peningkatan  nilai  tambah. Adapun  mengenai  penetapan  suatu  rencana  pengelolaan  ditetapkan  oleh  Menteri  dengan  jangka waktu  5  tahun  sesuai  dengan  Pasal  4  dalam  Peraturan  yang  sama.  Secara  jelas  Pasal  4  ayat  (1) menyatakan Menteri menetapkan perencanaan tata kelola Minerba dengan masa berlaku selama 5 tahun dengan kesempatan ditinjau 1 (satu) kali dalam jangka waktu tersebut. Selanjutnya  bentuk dari penetapan pengelolaan tersebut dapat berupa penerbitan  izin , pembinaan dan pengawsan ,
dan peningkatan nilai tambah . Peninjauan yang dimaksud diatas dijelaskan pada Pasal 5 huruf a Peraturan yang sama yaitu dapat berupa kebijakan nasional di bidang pertambangan Minerba.
44 Sidabutar,  Victor  Tulus  Pangapoi.  "Kajian  pengembangan  kendaraan  listrik  di  Indonesia: prospek dan hambatannya." Jurnal Paradigma Ekonomika 15.1 (2020): 21-38.
45 Kementrian ESDM
Mengenai  pengelolaan  tersebut  diatur  Kembali  secara  spesifik  yaitu  pada  Pasal  8A  UU Minerba menjelaskan bahwa Menteri dalam jabatannya berwenang atau berhak untuk menetapkan sebuah  rencana  dalam  membangun  tata  kelola  Minerba  sekala  nasional  dengan  cara  sistematis, terarah,  terpadu,  transparan  menyeluruh,  dan  akuntabel.  Selanjutnya  dijelaskan  pada  Pasal  8A Ayat (2) huruf a yaitu, mengenai perencanaan tata kelola Minerba nasional dalam penyusunannya harus  memiliki  pertimbangan  terhadap  lingkungan  dan  daya  dukung  menurut  data  geospasial dasar, dan tematik. Kemudian pada Pasal yang sama huruf i Menteri menetapkan perencanaan tata kelola Minerba nasional dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya dan/atau cadangan yang tersedia.  Pasal  8A  ayat  (4)  mengatakan  bahwa  rencana  dalam  pengelolaan  Minerba  yang  telah disebutkan  dalam  ayat  (1)  adalah  sebagai  acuan  untuk  melakukan  penyelenggaraan  tata  kelola Minerba.
Oleh sebab itu dalam pembuatan kebijakan moratorium ini dapat melibatkan pihak badan geologi yang memiliki data cadangan bijih nikel saprolite yang semakin menipis dan akan habis karena  akan  meningkatnya  kebutuhan  pasokan  per  tahun  bagi  smelter  dengan  teknik pirometalurgi. Kebijakan moratorium ini akan memberhentikan pembangunan smelter nikel yang tentunya akan berakibat pada ekonomi nasional dengan keterlibatan tim perundang-undangannya yang  menjadikan  kebijakan  moratorium  ini  diintegrasikan  dengan  rencana  pembangunan  jangka menengah  dan  rencana  pembangunan  jangka  Panjang  nasional.  Proses  dalam  pelaksanaan kebijakan  ini  harus  dilakukan  dengan  kebersamaan,  transparansi,  akuntabilitas,  keadilan, kesetaraan  partisipatif,  efektif,  dan  efisiensi. 46 Sebagus-bagus  kebijakan  yang  menjadi  produk hukum  yang  telah  dibuat  akan  efektif  jika  eksekutornya  adalah  birokrat  yang  baik  begitupun sebaliknya penyebab lahirnya birokrat  yang  tidak baik  adalah jika tidak ada aturan  hukum yang baik. 47

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Kementrian  ESDM  yang  menunjukkan  bahwa cadangan nikel yang tak seimbang dengan smelternya adalah pada bijih nikel jenis saprolit dengan teknologi  pirometalurgi.  Smelter  yang  mendominasi  dari  jumlah  total  111  smelter  nikel  dan terdapat 97 smelter nikel yang menggunakan bijih nikel saprolit dengan teknologi pirometalurgi. Keadaan  tersebut  juga  sudah  menjadi  urgensi  bagi  pemerintah  untuk  mengeluarkan  moratorium smelter nikel.  Wewenang Pemerintah pada Pasal 6 UU Minerba mengatakan bahwa Pemerintah Pusat berwenang dalam menetapkan kebijakan Minerba nasional selanjutnya pada Pasal 8A Ayat
46 Hardiyansyah, Op.Cit.
47 Nizar  Apriansyah,  2016, Peran  Pemerintah  Dalam  Pembentukan  Kebijakan  Hukum ,  Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 10 Nomor 2
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/210/73
(2)  huruf  i  Menteri  menetapkan  perencanaan  tata  kelola  Minerba  nasional  dengan mempertimbangkan tersedianya  jumlah sumber cadangan Mineral dalam penelitian ini khusunya nikel.  Mengingat  bahwa  menjamin  ketersediaan  sumber  daya  dan/atau  cadangan  secara berkelanjutan  merupakan  tujuan  dari  pengelolaan  mineral  dan  batubara  yang  terdapat  dalam  UU No 4 Tahun 2009.
Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban dalam melaksanakan  administrasi negara melalu pembuatan  suatu  keputusan  yang  berdasar  ketentuan  dan  kewenangan  yang  diberikan  dan  juga harus  mencapai  prinsip  AUPB  dan  Undang-Undang  yang  berlaku.  Pemerintah  dapat  membuat kebijakan  Moratorium  ini  ditujukan  untuk  perusahaan  smelter  nikel  yang  menggunakan  teknik pirometalurgi  yang  masih  tahap  perencanaan,  karena  jumlah  ketimpangan  antara  sumber cadangan  dan  jumlah  smelternya  sudah  memberikan  sinyal  buruk  bagi  masa  depan  nikel Indonesia.  Kebijakan  moratorium  ini  akan  memberhentikan  pembangunan  smelter  nikel  yang tentunya  akan  berakibat  pada  ekonomi  nasional.  Dalam  pembuatannya  harus  diintegrasikan dengan  rencana  pembangunan  jangka  menengah  dan  rencana  pembangunan  jangka  Panjang nasional.  Adapun  Pemerintah  dapat  melakukan  peninjauan  terhadap  kebijakan  sebelumnya  yang mengenai  tata  kelola  kegiatan  pertambangan  mineral  dan  batubara,  karena  setiap  kebijakan diberikan  hak  1  (satu)  kali  untuk  meninjau  kembali  dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  merujuk pada Pasal 8B Undang-Undang Minerba.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  5  Tahun  2017  Tentang  Peningkatan  Nilai  Tambah  Mineral Melalui Kegitan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri
Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  11  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Menteri  Energi  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  25  Tahun  2018  Tentang  Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
Anggara, Sahya. "Kebijakan Publik Bandung: CV Pustaka Setia." (2018).
Diantha,  I.  Made  Pasek,  and  M.  S.  Sh. Metodologi  penelitian  hukum  normatif  dalam  justifikasi teori hukum . Prenada Media, 2016.
Hardiyansyah,  Hardiyansyah. Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya . Gava Media, 2018.
Irwandi Arif. Nikel Indonesia Menuju Transisi Energi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, (2022).
Kementrian  Energi  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM),  (2020),  Booklet  Nikel,  Pusat  data  dan Informasi, Sekertariat Jendral.
Kementrian  Energi  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM),  (2022),  Data  Strategis  Sektor  Energi  dan Sumber Daya Mineral Kementrian ESDM , Pusat data dan Informasi, Sekertariat Jendral,
Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Prenada Media, 2017.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji.  "Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat,
Edisi 1, Cet." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2001).
Apriansyah,  Nizar.  "Peran  Pemerintahan  Dalam  Pembentukan  Kebijakan  Hukum  (Role  of Government  in  Legal  Policy-Making)." Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum 10.2  (2017): 187-196.
Chaerul,  Mochammad,  and  Revrian  Fajhri  Andana.  "Study  Valuasi  Smelter  Pengolahan  Nikel Melalui Pendekatan Analisa Biaya Manfaat (Studi Kasus: Perusahaan Tambang Nikel di Sulawesi  Selatan)  Valuation  of  Nickel  Smelter  Processing  with  Cost  Benefit  Analysis Approach (Case Study: Nickel Mining)." Jurnal Teknik Lingkungan 26.1 (2020).
Herdiana,  Dian.  "Sosialisasi  kebijakan  publik:  Pengertian  dan  konsep  dasar." Jurnal  Ilmiah Wawasan Insan Akademik 1.3 (2018): 13-26.
Kartini,  Wiati.  "Pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  tentang  puskesmas  dan  dukungan  sarana prasarana  terhadap  manajemen  pelayanan  kesehatan  untuk  meningkatkan  produktivitas kerja." Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara 11.2 (2017): 146- 156.
Mutiasari,  Mutiasari,  Muh  Nur  Yamin,  and  Syamsul  Alam.  "Implementasi  Kebijakan  Perizinan Dan  Pemberitahuan  Kegiatan  Masyarakat  Pada  Kepolisian  Resort  (Polres)  Kota Kendari." Publica (Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik) 7.1 (2016). Pratama,  Juwita  Putri,  Lita  Tyesta  ALW,  and  Sekar  Anggun  Gading  Pinilih.  "Eksistensi Kedudukan  Peraturan  Menteri  terhadap  Peraturan  Daerah  dalam  Hierarki  Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Konstitusi 19.4 (2022): 865-885.
Putri,  Rizkyana  Zaffrindra,  and  Lita  Tyesta  ALW.  "Kajian  Politik  Hukum  tentang  Perubahan Kewenangan  Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara." Law Reform 11.2 (2015): 199-206.
Radjikan,  Radjikan.  "Hukum  Sebagai  Instrumen  Kebijakan  Publik  dalam  Izin  Usaha Pertambangan Batubara." Jurnal Widya Publika 8.1 (2020): 77-90.
Sidabutar, Victor Tulus Pangapoi. "Kajian pengembangan kendaraan listrik di Indonesia:  prospek dan hambatannya." Jurnal Paradigma Ekonomika 15.1 (2020): 21-38.

## SUMBER LAINNYA
https://investor.id/business/298208/begini-perbedaan-dan-fungsi-nikel-kadar-tinggi-dan-kadar- rendah , diakses pada 3 Februari 2023 pukul 11.20 WIB. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220421175036-92-787972/lg-hingga-foxconn-siap- investasi-ratusan-triliun-untuk-mobil-listrik , diakses pada 3 Februari 2023, 15.25 WIB. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/508/website_10/1 ,  3  Februari 2023 pukul 13.24 WIB.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230228091801-4-417517/Pemerintah-ingin-moratorium- smelter-nikel-ini-buktinyan , diakses pada 3 Februari 2023 pukul 15.40 WIB.
https://youtu.be/IHs2mHbVfvs , diakses pada 5 Februari 2023 pukul 13.30 WIB.