## AL-MASYAQQĀH TAJLIB AL-TAYSIR TERHADAP PEMIKIRAN DAN PERILAKU EKONOMI MASYARAKAT DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Hisyam Ahyani, Mustofa Universitas Islam Negeri Gunung Djati
hisamahyani@gmail.com

## Abstract
Qawa'id  fiqhiyyah  al-Masyaqqāh  Tajlib  al-Taysir  is  a  general  foundation  in  social thinking and behavior that provides guidance for all people and nations in Indonesia, especially  in  the  Era  of  the  Industrial  Revolution  4.0  as  it  is  today,  to  carry  out various interactions with each other. The guidance given concerns several aspects of life  such  as  legal,  economic,  social,  political  and  state  aspects,  as  well  as  culture  to human behavior problems when collided with Islamic economics by understanding the principles contained therein. This research focuses on the study of qawa'id Fiqhiyah al-Masyaqqāh Tajlib al-Taysir, which means Difficulty of Giving Birth to Ease, and its  implications  for  economic  thought  and  behavior  in  society  in  the  current  era, namely the era of the Industrial Revolution 4.0. In this case, the understanding of the difficulty  of  giving  birth  to  ease  is  that  mutlaq  is  needed  to  carry  out  an  ijtihad  or renewal  of  thought.  The  existence  of  this  fiqh  principle,  in  which  the  difficulty  of giving birth to convenience proves that Islam, with all its tools, pays close attention to human behavior in fulfilling the daily needs of both social and economic needs. This can be proven when Allah SWT allows Muslims to interact and transact with non- Muslims  at  the  same  time,  even  Allah  SWT  gives  flexibility  to  the  mukalaf  in determining their economic activities according to their ability levels. However, this almost Qath'i rule, namely masyaqqah is limited by the Shari'a in order to maintain the originality of human benefit from the rules made by the creator.
Keywords: Ushul  Fiqh,  Masyaqqāh,  Taysir,  Islamic  Economics,  Industrial Revolution Era 4.0

## Abstrak
Qawa’id  fiqhiyyah al-Masyaqqāh  Tajlib  al-Taysir merupakan  landasan  umum dalam pemikiran dan perilaku sosial masyarakat yang memberikan panduan bagi segenap masyarakat dan bangsa di Indonesia khususnya di Era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini, untuk melakukan berbagai interaksi dengan sesamanya. Panduan yang diberikan menyangkut beberapa aspek kehidupan
semisal aspek hukum, ekonomi, sosial, politik dan kenegaraan, serta budaya sampai  pada  masalah  perilaku  manusia  jika  dibenturkan  dengan  ekonomi syariah  dengan  memahami  kaidah-kaidah  yang  terkandung  didalamnya. Penelitian ini memfokuskan pada kajian qawa’id Fiqhiyah al-Masyaqqāh Tajlib al-Taysir yang  bermakna  Kesulitan  akan  Melahirkan  Kemudahan, serta implikasinya  dalam  pemikiran  serta  perilaku  ekonomi  dalam  masyarakat  di Era  sekarang  yaitu  era  Revolusi  Industri  4.0.  Dalam  hal  ini,  pemahaman terhadap  kaidah Kesulitan  Melahirkan  Kemudahan adalah  mutlaq  diperlukan untuk  melakukan  suatu  ijtihad  atau  pembaharuan  pemikiran.  Hadirnya kaidah  fiqh  ini,  dimana  Kesulitan  Melahirkan  Kemudahan  membuktikan bahwa agama Islam dengan segala perangkatnya sangat memperhatikan hal- hal  perilaku  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  baik kebutuhan  sosial  maupun  ekonomi.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  ketika  Alloh Swt membolehkan kaum Muslimin untuk berinteraksi sekaligus bertransaksi dengan kaum yang non-Muslim, bahkan Alloh Swt memberikan keleluasaan kepada  para  mukalaf  dalam  menentukan  aktifitas  ekonominya  yang disesuaikan  dengan  kadar  kemampuannya.  Akan  tetapi  dengan  demikian kaidah  yang  hampir Qath’i ini  yaitu masyaqqah dibatasi  oleh  syariat  guna menjaga originalitas kemaslahatan manusia dari aturan yang dibuat oleh sang pencipta.
Kata  Kunci  : Ushul  Fiqh,  Masyaqqāh,  Taysir,  Ekonomi  Islam, Era  Revolusi Industri 4.0

## A. PENDAHULUAN
Pendapat seorang ualama bernaman (al-Zuhayli, 2002, 153) bahwa tujuan utama ajaran  Islam  yaitu  menuju  kepada  kemaslahatan  baik  di  dunia  maupun  akhirat, dimana  secara  garis  besar  mengatur  tiga  hal,  yakni  hubungan  manusia  dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan keadaan  sosial  kemasyarakatan  dilingkungan  sekitarnya.  Dengan  demikian  maka syariat  Islam  pada  dasarnya  adalah  memandu  sekaligus  memelihara  secara  tidak langsung  menuju  kepada  tujuan  umum  di  alam  yang  nyata  yakni  membahagiakan individu  dan  jama’ah,  selain  itu  memelihara  aturan  serta  menyemarakkan  dunia dengan segala sarana yang akan menyampaikannya pada ranah kesempurnaan, atau kebaikan,  dan  budaya  serta  peradaban  yang  menonjol,  sebagaimana  misi  Islam  itu sendiri yaitu sebagai rahmatan lil ‘alamin atau rahmat untuk semesta alam (al-Zuhaili,
Konsep  Darurat  dalam  Islam:  Studi  Banding  dengan  Hukum  Positif,  ter.  Said  Agil Husain alMunawwar, Hadri Hasan 1997, 47) dalam (Al-farizi 2016).
Kebenaran  merupakan  tujuan  setiap  insan  di  dunia  ini.  Jika  keseluruhan  atau sebagian  dari  sesuatu  agama  tidak  benar,  maka  kita  harus  menolaknya.  Hal  ini
dikarenakan  tetap  terpeliharanya    suatu  kepercayaan  yang  tidak  benar,  walaupun sebuah  kepercayaan  itu  bermanfaat  bagi  setiap  kalangan  masyarakat,  persoalan tersebut yang sudah  menjadi kebiasaan  adat  di kalangan masyarakat  itu merupakan suatu  sikap  yang  bertentangan  dalam  diri  sendiri.  Jika  sesuatu  agama  tidak  benar maka  berarti  agama  itu  jahat,  jikalau  tuhan  tidak  ada,  maka  berdoa  itu  hanya membuang-buang  waktu  saja  (sia-sia  belaka)  artinya  tidak  dapat  dipertahankan  dan tidak ada gunanya lagi, dan manfaatnya pun tidak ada. Begitupun jika setelah adanya kehidupan  setelah  manusia  atau  makhluk  hidup  di  Dunia  ini  setelah  mengalami kematian, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu hal tersebut dengan bukti-bukti konkrit (Trueblood 2002, 15).
Islam mengkaji semua teks yang tersirat di dalam al-Qur’an maupun al-Hadits, baik itu yang berbentuk zhanni (sangkaan) maupun yang sudah Qath’I (mandeg atau terhenti), dengan demikian maka makna yang muncul dari teks itu selalu dirumuskan dalam  kesimpulan  yang  berbeda-beda,  artinya  masih mukhtalaf artinya  akan  terus muncul perbedaan pendapat. Dalam kajian yang ditawarkan oleh Teori mushawwibah (teori  kebenaran  dalam  ushul  fiqh)  misalnya  akan  mengatakan  bahwa  semua kesimpulan yang beda-beda itu, yang benar tidaklah satu, bahkan bisa juga semuanya benar. Demikian jika para mujtahid yang menampilkan kerangka berfikir yang sejalan dengan kaidah ushul-fiqh. Berbeda dengan teori munqaththiah (teori kebenaran dalam ushul  fiqh) yang  berpendapat  bahwa semua kesimpulan yang  banyak  itu  tadi, maka yang benar hanyalah satu saja, hal ini dikarenakan jika beberapa kesimpulan ada yang mengandung unsure nilai yang kontradiktif. Penilaian semacam ini akan terus muncul karena ushul fiqh atau kerangka berfikir fiqh memanfaatkan penalaran yang subjektif dan juga menaarkan paradigma kualitatif. Penalaran jenis ini kurang begitu memiliki kebenaran pada tingkat tertentu, artinya bawha Kebenaran dalam ushul fiqh dianggap mengada-ada dan sifat kebenarnnya itu bersifat spekulasi (bisa benar-bisa juga salah) (Nasuha 2017).
Dalam Legal  Truth atau  menakar  kebenaran  hukum  dalam  penelitiannya (Prasetyo 2017) merupakan bagian dari pengetahuan manusia yang memiliki berbagai pandangan  terhadap  kebenarannya.  Kebenaran  hukum  tersebut  lebih  cenderung dinilai  sesuai  dengan  persepsi  dan  sudut  pandangan  masing-masing,  kebenaran hukum akan dinilai sesuai dengan standar ukuran yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Setiap  individu  atau  kelompok  dapat mengklaim  atas  kebenaran yang  diperolehnya,
sehingga  menimbulkan  pertentangan  dan  konflik  perbedaan  pandagan  dan kesimpulan. Untuk itu perlu kiranya kita menakar kebenaran hukum tersebut kedalam sebuah  kosnep  yang  sudah  menjadi  teori.  Teori  kebenaran  hukum  korespondensi memahami  kebenaran  sebagai  realitas  empiris  inderawi  yang  terdapat  di  kalangan masyarakat,  untuk  memperoleh  kebenaran  ini  dengan  metode  penalaran  induktif, yaitu  dapat menarik kesimpulan  dari kejadian yang  bersifat  khusus kepada  kejadian hukum  yang  bersifat  umum.  Teori  koherensi  misalnya  akan  memahami  kebenaran hukum sebagai hasil dari ide yang terkonsep oleh akal logika rasional manusia. Dalam ranah  mencari  sebuah  kebenaran  ini  dengan  menggunakan  metode  penalaran deduktif,  yaitu  menarik  kesimpulan  dari  kejadian  yang  bersifat  umum  kepada kejadian  hukum  yang  bersifat  khusus.  Sedangkan  teori  kebenaran  hukum  yang bersifat pragmatis akan mendasarkan kebenaran jika dapat memberikan manfaat bagi manusia.
Kebenaran  dalam  Fiqh  juga  dapat  menjadi  salah  satu  obyek  nilai  yang  paling tinggi  dalam  setiap  cabang  ilmu  pengetahuan.  Fiqh  sebagai  salah  satu  cabang  dan merupakan hasil dari pengetahuan tentang hukum Islam, fiqh tidak dapat dilepaskan dengan nilai kebenaran yang dicapai, terlebih persoalan fiqh bukan sekadar dialektika ilmu  semata,  tetapi  ketentuan  fiqh  yang  dihasilkan  akan  menjadi  dasar  dalam pelaksanaan  peribadatan  bagi  seorang  muslim.  Sebagai  sebuah  ilmu,  tentunya    fiqh memiliki  sifat  terbuka  bagi  siapa  saja  yang  berusaha  untuk  mengkaji  maupun menghasilkan ketentuan fiqh yang baru dengan tetap berpedoman pada alQur’an dan alSunnah.  Namun  pada  sisi  yang  lain  akan  memunculkan  persoalan  atas  nilai kebenaran  yang  dihasilkan  apakah  bersifat  mutlak  atau  relative  (tidak  mutlak). Pemahaman terhadap kebenaran dalam ilmu fiqh menjadi urgen, hal ini dikarenakan akan berdampak pada sikap yang membentuk kepribadian seorang muslim terutama dalam  pelaksananaan  hukum  Islam  di  kalanagan  masyarakat.  Fanatisme  madzhab misalnya menjadi salah satu di antara dampak yang negatif dalam pemahaman yang menganggap  bahwa  kebenaran  dalam  ilmu  fiqh  bersifat  mutlak  sehingga  membuat seseorang  menjadi  tidak  toleran  (intoleransi),  justru  akan  memunculkan  intoleransi dalam perbendaan pandangan madzhab (Malik 2012). Lain halnya dalam kajian yang dicanangkan  oleh  (Rahmayanti,  Ilmy,  dan  Hasan  2019)  dalam  penelitiannya menjelaskan bahwa dalam menjalankan usaha yang merupakan kegiatan usaha dalam penggunaaan  devisa  dalam  bank  hukumnya  diperbolehkan  sepanjang  memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah serta ketentuan yang ditetapkan oleh MUI, termasuk mengurus juga perizinan dalam pendirian usaha baru.
Penelitian oleh (Al-farizi 2016) ditemukan bahwa tujuan utama ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, yang secara garis besar mengatur tiga hal yang perlu  dipertimbangkan,  yakni  hubungan  manusia  dengan  Tuhannya,  hubungan manusia  dengan  dirinya  sendiri,  dan  hubungan  manusia  dengan  sosial kemasyarakatan.  Dengan  demikian  maka  syariat  Islam  pada  dasarnya  untuk memelihara  tujuan  umum  dalam  alam  nyata  yaitu  membahagiakan  individu  dan jama’ahnya, selain itu memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segala sarana  yang  akan  menyampaikannya  pada  arah  yang  sempurna,  kebaikan,  budaya dan  peradaban  yang  menonjol,  sebagaimana  misi  Islam  sebagai  bagi  semesta  alam. Oleh karena itu, Ahmad Zaki Yamani sebagaimana dikutip oleh M. Yatimin Abdullah menyebutkan bahwa syari’at Islam identik dengan dua karakteristik utama. Pertama, bahwa syari’at Islam itu luwes atau lugas, dan dapat menanggulangi semua persoalan yang  berkembang  dan  berubah  terus.  Kedua,  bahwa  dalam  kajian  perbendaharaan hukum  Islam  ini  terdapat  dasar  yang Muntij guna  sebagai  metoda  pemecahan- pemecahan yang dapat dilaksanakan secara cepat, cermat, bagi persoalan yang paling pelik di masa kini.
Dalam  penelitian  ini  penulis  mencoba  mengekplorasi  bagaimana  kaidah  ushul fiqh terkait kaidah “Kesulitan Melahirkan Kemudahan ” atau Al-Masyaqqāh Tajlibul al- Taysir” serta implikasinya dalam pemikiran dan perilaku ekonomi dalam masyarakat di  Era  Revolusi  Industri  4.0.  sehingga  dalam  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  keterkaitan  kaidah  dalam  ushul  fiqh  yaitu  Kesulitan  Melahirkan Kemudahan atau  Al-Masyaqqah  Tajlibul  al-Taysir dalam  pemikiran  dan  perilaku ekonomi dalam masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0.

## B. METODOLOGI
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  agar  lebih  terarah  akan  penulis  mencoba mengekplorasi  bagaimana  kaidah  ushul  fiqh  terkait  kaidah  “Kesulitan  Melahirkan Kemudahan ” atau Al-Masyaqqāh Tajlibul al-Taysir” serta implikasinya dalam pemikiran dan  perilaku  ekonomi  dalam  masyarakat  di  Era  Revolusi  Industri  4.0,  maka  metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  penelitian kepustakaan (library research) dimana  bahan-bahan  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  pustaka  dalam  penelitian,
hal  ini  bertujuan  guna  membangun  konsep  yang  berdasarkan  dari  bahan  bacaan. Adapun  metode    pendekatan  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis    normatif,  artinya penelitian  berusaha  meneliti  hal-hal  terkait  hukum,  baik  dari  hukum  formil    mapun materiil. Kajian penelitian hukum ini  yang digunakan adalah hukum Islam kaitannya dengan  kaidah  “Kesulitan  Melahirkan  Kemudahan ”  atau  Al-Masyaqqāh  Tajlibul  al- Taysir” .  Sedangkan  Normatif  maksudnya  Peneliti  berusaha  meneliti  terkait  aturan serta regulasi-regulasi tentang kaidah  ini dan di impelementasikan dalam kehidupan sehari-hari  disinerjikan  dengan  perilaku  masyarakat  Indonesia  yang  disesuaikan dengan  era  revolusi  Industri  4.0.  Terkait  data  penelitian  yang  gunakan  yaitu  dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Sedangkan metode pengumpulan datanya melalui  metode    dokumentasi  dan  data  penelitian  ketika  sudah  terkumpul  langsung akan  dianalisis  secara  kualitatif,  interpretasi  atau  menggunakan  penafsiran  hukum yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Terkait  Pengolahan  data  Peneliti  melakukan  telaah pustaka, kemudian mengorganisir, serta  mengkonsep  dan  menyusun  data-data yang diperoleh,  baik  dari  mengedit  dan  juga menyimpulkan guna menentukan  hasil yang sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan.

## C. PEMBAHASAN
Penelitian  yang  dicanakan  oleh  (Hardi  2019)  ditemukan  bahwa  tentang  kaidah al-Masyaqqāh  Tajlibu  at-Taisir dan  kaitannya  dengan  aktifitas  berekonomi  sehari-hari khususnya pada ekonomi Islam. Dimana pondasi ‘aqāid fiqh dengan berbagai macam kaidah  di  bawahnya  menjadi  salah  satu  elemen  penting  dalam  kontruksi  rancang bangun kegiatan muamalah Islam. Kaidah ini memberikan keluwesan yang signifikan untuk seorang muslim guna menjalakan  aktifitas  sehari-hari,  hal  ini  dikarena  bahwa ditemukan  dalil  alQuran  dan  alSunnah  dengan  beberapa  contoh  dalil-dalil  dari alQuran  diantaranya;  Q.S  alBaqarah:  185/286;  Q.S  alNisa:  28;  Q.S  alMaidah:  6;  Q.S alA’raf:  157;  Q.S  alHaj:  78;  Q.S  alNur:  61.  Dalam  ayat  alQur’an  tersebut  terdapat kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui kaidah ini mencakup berbagai aspek dalam  kehidupan  umat  Islam  seperti  halnya  dalam  melaksanakan  ibadah  maupun dalam  hal  muamalah  sehari-hari  seperti  ekonomi  keuangan,  sosial  kemasyarakatan maupun dalam konteks keorganisasian. Disamping itu juga implementasi dari kaidah ini adalah dalam rangka mendapat kemudahan dalam setiap kesulitan tentu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku agar kaidah ini tidak disalah gunakan.
فنصملا لاق 1 الله همحر : رمأ لك يف ريسيتلا هلوصأ نم عرشلاو اهانعمو ،ريسيتلا بلجت ةقشملاةدعاق هذهريسعت هبان
لاعو لج لاق ،جرحلا يفنب تءاج ةيملاسلإا ةعيرشلا نأ : هِداَه ِج  َّقَح ِ هاللّٰ ىِف ا ۡوُدِهاَج َو ۡمُك ۡيَلَع  َلَعَج اَم َو  ۡمُكٮٰبَت ۡجا  َوُه
ج َرَح  ۡنِم  ِنۡيِ دلا ىِف
َمۡيِه ٰرۡبِا  ۡمُكۡيِبَا َةَّلِم ُكٮهمَس  َوُه
ا ۡوُن ۡوُكَت َو  ۡمُكۡيَلَع اًدۡيِهَش  ُل ۡوُس َّرلا  َن ۡوُكَيِل اَذٰه  ۡىِف َو  ُلۡبَق  ۡنِم  َنۡيِمِل ۡسُمۡلا ُم
ِساَّنلا ىَلَع َءٓاَدَهُش و ٰك َّزلا اوُتٰا َو َةوٰلَّصلا اوُمۡيِقَاَف َة
Artinya  :  Hamd  al-Hamd  berkata  :  Dan  di  antara  prinsip-prinsip  syariah  ada Jalan keluar (solusinya) sebagaimana dalam kaidah “ Kesulitan Melahirkan Kemudahan”,
Dan hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  hukum Islam  datang untuk meniadakan perkara yang berat (Haraj) 2 .
Kokohnya kaidah-kaidah ushul fiqh oleh dikalangan mazhad Hanafi pada abad ke-14  setidaknya telah menyusun tujuh belas kaidah-kaidah  umum, sedangkan ulama dari  mazhab  Syafi’i  merumuskan  lima  kaidah-kaidah  dasar saja. Diantanya  yang dirumuskan    oleh    Abu    Thohir    sebgaimana  dikutip  oleh  (Nadawi  1994)  yaitu Masyaqqoh  Tajlib  alTaisir . Kaidah Masyaqqoh  Tajlib  alTaisir ini merupakan  salah  satu kaidah  paling   umum  dimana  kaidah  ini  memberikan keringanan yang sangat  besar bagi umat muslim mukallaf sehingga banyak hal yang dapat lahir dari kaidah tersebut. Imam Syatibi dalam bukunya Qowāid  Fiqhiyyah karya Ali Ahmad Nadawi dejelaskan bahwa:  “sesungguhnya    dalil-dalil  dalam    menghilangkan    kesulitan  yang diperuntuhkan bagi ummat ini nyaris sampai pada batas yang qath’i.
Penelitian  oleh  (Musjtari  2017)  bahwa  pengelolaan  zakat  yang  dilakukan  perlu adanya  perubahan  inovasi  dan  partisipasi.  Terkait  Inovasi  yang  berkaitan    dengan formulasi konsep harta dan batas nishab misalanya yang dirumuskan dalam fiqh. Di era  sekarang  yang  telah  memasuki  Era  Industri  4.0  disamping  inovasi  juga  tampak dalam  hal  pendistribusian  zakat  guna  menejadikan  sistem  pemberdayaan  sosial. Sedangkan  partisipasi  tekait  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  mustahiq dari  mulai  pelaksanaan  program  kerja,  produktifitas  zakat,  dan  juga  pengawasan dalam hal pengelolaan ini semua haru disesuaikan dengan tuntutan zaman.
Al-masyaqqāh  tajlibu  alTaisir dapat  dimaknai  kesulitan  itu  mengharuskan kemudahan,  akan  tetapi  secara  etimologis  (Sarwat  2011) alMasyaqqāh merupakan al-
1 ةثيدحلا ةلماشلا ةبتكملا - ريسيتلا بلجت ةقشملا ةدعاق - دمحلا دمح يدعسلل ةيهقفلا دعاوقلا ةموظنم حرش باتك - 10 ص
2 Haraj  dapat  dimaknai  Segala  sesuatu  yang  menyulitkan  badan,  jiwa,  atau  harta seseorang secara berlebihan, baik sekarang maupun di kemudian hari.
ta’ab yaitu  kelelahan,  kepayahan,  kesulitan  ataupun  kesukaran  sebagaimana  pada surah an-Nahl,    Ayat 7 sebagai berkut :
َّل  دَلَب  ٰىَلِإ ْمُكَلاقْثَأ ُلِمْحَت َو ُفنَ ْلْٱ ِ قِشِب   لِّإ ِهيِغِلَب ۟اوُنوُكَت ْم نِإ  ِس ُكَّب َر َّر  ٌفوُء َرَل ْم مي ِح
Artinya  : Arti:  Dan  ia  memikul  beban-bebanmu  ke  suatu  negeri  yang  kamu  tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang .
Sedangkan al-taisyir secara  etimologis  bermakna  kemudahan.  Kemudian menurut    pandangan  (Muktar  2005)  sebagaimana  dikutip  oleh  (Hardi  2019) bahwasanya    kaidah  ini    juga  masuk  dalam    kemudahan    yang    disyariatkan    oleh agama    Islam    bagi    ummat  mukallaf  dengan  syariat  Islam.  Kemudahan  atau keringanan/ rukhsah dalam  sesuatu  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  SWT dalam rangka  keringan  bagi hambanya ketika pada kondisi-kondisi  tertentu.
Terdapat beberapa  kaidah-kaidah yang serupa dengan kaidah masyaqqah tajlibu at-taisir ,  dimana  kaidah-kaidah  tersebut  dan  dimungkinkan  untuk  dikembangkan sehingga  dapat  memberikan  panduan  bagi  muslim  mukallaf  untuk  selalu mendapatkan kemudahan dalam   menjalankan agama Islam dalam kehidupan sehari- hari.  Semisal  dalam  hal  Sukuk  atau  invenstasi  dimana  Sukuk  yang  merupakan  alah satu instrumen penting dalam berinvestasi yang memiliki peluang bagi para investor orang islam maupun non-islam guna untuk berinvestasi dalam hal pemanfaatan guna membangun  perekonomian  bangsa  dan  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat khususnya di era revolusi four point zero seprti sekrang ini (Kholifah 2021).

## Implikasi  Kaidah  dalam  Pemikiran  dan  Perilaku  Ekonomi  Masyarakat  di  Era Revolusi Industri 4.0
Kajian  perilaku  masyarakat  dalam  Sistem  ekonomi  Islam  bukan  hanya  sistem ekonomi sebagai motode alternatif maupun system yang sifatnya tengah-tengah akan tetapi  system  ekonomi  yang  mampu  menjawab  segala  persoalan  yang  muncul  di Indonesia dimana Sistem Ekonomi Islam akan menjadikan suatu keseimbangan dalam ranah  Pembangunan  serta  Kesejahteraan  Umat  di  dunia  manapun  (Susanto  dan Manara 2017). Dalam Penelitian yang dijelaskan oleh (Iswandi 2014) ditemukan bahwa Kajian  tentang  konsep taysir masih  minim,  padahal taysir mempunyai  fungsi  yang
signifikan  dalam  menjawab  permasalahan-permasalahan  dalam  hukum  Islam, khususnya  bidang  muamalat.  Dalam  bidang  muamalat,  konsep taysir tidak  hanya dibutuhkan, tetapi lebih dari itu adalah sebagai obat yang memiliki keniscayaan guna menyembuhkan ketidaksehatan perilaku mukalaf dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. Taysir juga menjadi jawaban bagi kelompok umat yang saling bertolak belakang ketika menyikapi hukum syariat. Taysir tidak memberi jawaban dan mendukung kelompok yang kaku terhadap hukum syariat (al-mutasyaddid) dan juga tidak memberi jawaban dan  mendukung  kelompok  yang  meremehkan  hukum  (al-mutasahil)  hal  ini  juga sebagaimana penelitiaan oleh (Iswandi 2014).
Sejatinya,  hukum  Islam  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  Swt.,  baik  itu  yang berkenaan  dengan  ibadah  maupun  muamalat,  sudah  sangat  sempurna  dan menyeluruh, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mukalaf dapat dikaji langsung dari Alquran dan Sunah Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan firmanNya, yaitu  “Pada  hari  ini  telah  Aku  sempurnakan  agamamu,  cukupkan  nikmat-Ku kepadamu,  dan  telah  Aku  ridhai  Islam  itu  menjadi  agama  bagimu”  (QS.  Al-Maidah ayat 3).
Dalam  jual  beli  misalnya,  Allah  Swt.  dan  Nabi  Muhammad  Saw.  tidak membatasi  kaum  Muslim  untuk  bertransaksi  dengan  kaum  non-Muslim  dan  materi yang  ditransaksikan  juga  diberikan  keleluasaan.  Batasan  yang  diberikan  hanya masalah kehalalannya.
ُتَٰبِ يَّطلٱ ُمُكَل  َّل ِحأ َم ْوَيْلٱ ُأ  َنيِذَّلٱ ُماَعَط َو
َبَٰتِكْلٱ ۟اوُتو ُكَّل  ٌّل ِح َنِم  ُتَٰنَصْحُمْلٱ َو ْمُهَّل  ل ِح ْمُكُماَعَط َو ْم ِم ْؤُمْلٱ َٰنَصْحمْلٱ َو ِتَٰن َنِم  ُت ْحُم  َّنُه َروُجُأ  َّنُهوُمُتْيَتاَء ٓاَذِإ  ْمُكِلْبَق نِم  َبَٰتِكْلٱ  ۟اوُتوُأ  َنيِذَّلٱ يِن ِص َرْيَغ  َن َلّ َو  َني ِحِفَٰسُم َدْخَأ  ٓىِذ ِخَّتُم َي نَم َو ۗ  نا ِن َٰميِ ْلإٱِب  ْرُفْك َني ِرِس َٰخلٱ  َنِم ِة َر ِخاَءْلٱ ىِف  َوُه َو ۥُهُلَمَع َطِبَح ْدَقَف
Artinya  : Pada  hari  ini  dihalalkan  bagimu  yang  baik-baik.  Makanan  (sembelihan) orang-orang  yang  diberi  Al  Kitab  itu  halal  bagimu,  dan  makanan  kamu  halal  (pula)  bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al  Kitab  sebelum  kamu,  bila  kamu  telah  membayar  mas  kawin  mereka  dengan  maksud menikahinya,  tidak  dengan  maksud  berzina  dan  tidak  (pula)  menjadikannya  gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.
Dalam hadis (al-Bukhari 1989) disebutkan: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang  orang  memperjualbelikan  arak,  bangkai,  babi,  dan  patungpatung.  Maka seorang  dari sahabat  bertanya:  “Ya Rasulullah,  tahukah kamu  bahwa  lemak  bangkai digunakan  untuk  mengecat  kapal  dan  meminyaki  kulit  dan  untuk  lampu penerangan?”. Rasulullah Saw. menjawab: “Semua itu tetap haram...”. Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah Saw. bersabda: “Dua orang yang berjual beli berhak khiyar (saling tawar menawar) selama belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahilah jual beli mereka. Tetapi jika tidak berterus terang dan berbohong, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.”
Berdasarkan  beberapa  ayat  Alquran  dan  Hadis,  dapat  dicermati  bahwa  Allah Swt.  tidak membebani  mukalaf  dengan kesukaran  yang  berlebih.  Bahkan Allah  Swt. dan  Rasul-Nya  memberikan  contoh  kemudahan  (al-taysir)  dan  keleluasaan  kepada kaum  Muslim  dalam  bertransaksi  dengan  kaum  non-Muslim.  Sesuatu  yang  akan sangat  menyulitkan  jika  kaum  Muslim  bertransaksi/jual-beli  hanya  kepada  sesama kaum Muslim. Akan tetapi hal ini tidak diberlakukan oleh Allah Swt., mengingat jual- beli mengandung kemaslahatan bagi semua manusia.
Ya’qub al-Bahusayn dalam artikel (Iswandi 2014, 250) menjelaskan bahwa salah satu dari faktor diperkenankannya kemudahan (altaysir) ini adalah adanya kesukaran (al’usr) dan keumuman permasalahan yang  sering terjadi (‘umum al-balwa). Adapun faktor  atau  sebab  diperkenankannya  kemudahan  (al-taysir)  adalah:  (1)  Sebab  yang memaksa,  seperti  sakit,  lupa,  dan  kelemahan.  (2)  Sebab  keadaan  yang  menuntut mukalaf  untuk  memilih,  seperti  bodoh,  bepergian,  kelalaian,  mabuk,  dan  hal  yang tidak  disukai.  (3)  Sebab  yang  bercampur  dari  adanya  kesukaran  (al-‘usr)  dan keumuman permasalahan yang sering terjadi (‘umum al-balwa).
Dalam  kegiatan  ekonomi,  terkadang  ada  kesukaran  yang  sering  dihadapi  oleh para  pihak  yang  bertransaksi,  seperti  kesukaran  untuk  bertemu  dan  bertransaksi secara  Tatap  Muka  langsung.  Padahal  adanya  pertemuan  dalam  bertransaksi merupakan sesuatu yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah Saw. Maka dalam hal ini, banyak  ulama  fikih  yang  berpendapat  bahwa  untuk  menghilangkan  kesukaran tersebut  diperkenankan  para  pihak  menggunakan  media  telekomunikasi  seperti telepon, sms, atau internet, sehingga syarat bertemu dan bertransaksi face to face yang tersirat dalam Hadis tersebut terpenuhi.
Adapun  keumuman  permasalahan  yang  sering  terjadi  (‘umûm  al-balwâ)  dan selalu  ditemukan  adalah  seperti  terbungkusnya  komoditi  yang  diperjualbelikan sehingga  menyulitkan  seorang  pembeli  untuk  mengetahui  keadaan  fisik  komoditi tersebut.  Dalam  hal  ini,  para  ulama  fikih  berpendapat  bahwa  untuk  menghilangkan keumuman  permasalahan  yang  sering  terjadi  dan  selalu  ditemukan  adalah  dengan membuka salah satu pembungkus komoditi tersebut untuk dijadikan contoh, sehingga seseorang  yang  akan  membelinya  dapat  mengetahui  kondisi  fisik  komoditi  tersebut. (Syafei  2006,  159-179)  mencontohkan  pada  kredit  atau  pembayaran  non  tunai  yang diberlakukan dalam transaksi jual-beli mobil, rumah, atau komoditi lainnya. Di dalam Q.s.  al-Baqarah  [2]:  282  disebutkan  bahwa  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.  Kredit  atau  pembayaran  non  tunai  diperkenankan.  Hal  ini dikarenakan  untuk  mempermudah  kegiatan  bisnis  dan  memberikan  kemaslahatan bagi para pihak yang bertransaksi.
Penerapan konsep taysir dalam sistem ekonomi Islam dihadirkan dalam rangka untuk memberi kemudahan, keringanan, dan kemaslahatan bagi para mukalaf. Baik di dalam hukum asli (al-‘azimah) maupun hukum lanjutan (al-rukhshah) yang berkenaan dengan  sistem  ekonomi  Islam.  Taysîr  dihadirkan  oleh  Allah  Swt.  untuk  memberi kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk  tidak  menjalankan  perintah  dan  menjauhi  larangan-Nya,  terutama  yang berkenaan dengan kegiatan bisnis dan ekonomi. Saat ini, dunia perbankan syariah dan industri  syariah  yang  berkembang  pesat,  sangat  membutuhkan  perangkat  hukum dalam  rangka  untuk  menciptakan  produk  dan  inovasi  kreatif,  sebagai  konsekuensi tuntutan zaman dan kebutuhan manusia yang terus berkembang.
Sehingga  Pemberlakuan  kredit  sangat  diperlukan  oleh  para  pihak  yang bertransaksi,  apalagi  pada  saat  ini,  dimana  manusia  dengan  segala  kebutuhan hidupnya tidak mungkin membeli sesuatu yang dibutuhkan dengan membayar tunai. Namun  demikian,  penerapan  konsep  ini  tidak  serta-merta  dibenarkan  tanpa memperhatikan  maksud  Allah  Swt.  melegalkan  hukum  (maqashid  al-syarî’ah), terutama  dalam  hal  menjaga  harta.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga  mukalaf  tetap patuh  dan  taat  dengan  syariat  yang  telah  ditentukan  dan  terhindar  dari  perbuatan yang meremehkan atau menggampangkan hukum (al-mutasahilun fî al-ahkam).
Sebagaimana pendapat  (Permana  2020)  dalam  temuan  penelitiannya  dijelaskan bahwa  Kaidah-kaidah  fiqh  yang  lahir  dari  sumber  pokok  utama  yaitu  al-quran,  al- hadis,  dan  ijma’.  Kaidah-kaidah  fiqih  lahir  dengan  tujuan menetapkan hukum  Islam dalam  persoalan-persoalan  baru  yang  terus  berkembang  seiring  perkembangan zaman, terkhusus dalam transaksi ekonomi atau muamalah maliyah yang senantiasa berkembang  di  lembaga  keuangan  syariah.  Dengan  demikian  kaidah-kaidah  fiqh merupakan  produk  ijtihad  dan  merupakan  generalisasi  dari  tema-tema  fiqh  yang tersebar  di  kalangan  ulama  mazhab.  Adanya  kaidah-kaidah  fiqh  merupakan  suatu keharusan  untuk  memperoleh  kemudahan  mengetahui  hukum-hukum  kontemporer terkhusus  persoalan  ekonomi  yang  banyak  tidak  memiliki  nash  sharîh  (dalil  pasti) dalam  al-quran  maupun  hadits.  Begitu  pula  untuk  mempermudah  menguasai permasalahan  furu’iyyah  (cabang)  yang  terus  berkembang  dan  tidak  terhitung jumlahnya  terkhusus  dalam  persoalan  ekonomi  yang  berkembang  di  lembaga keuangan syariah.
Manfaat  keberadaan  qawa’id  fiqhiyyah  adalah  untuk  menyediakan  panduan yang  lebih  praktis  yang  diturunkan  dari  teks  dan  jiwa  nash  asalnya  yaitu  al-Qur’an dan  alHadis  yang  digeneralisasi  dengan  sangat  teliti  oleh  para  ulama  terdahulu dengan  memperhatikan  berbagai  kasus  fiqh  yang  pernah  terjadi,  sehingga  hasilnya kini mudah diterapkan kepada masyarakat luas. Sebagaimana pendapat Musthafa al- Zarqa yang  dikutip  oleh  (Dahlan  2005,  13),  dimana  Qowaidul  Fiqhiyyah  merupakan dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang  berisi  hukum-hukum  syara’  yang  umum  terhadap  berbagai  peristiwa  hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.
Kaidah Masyaqqoh diantaranya pendapat Abu Ubaidah ahmad bin Muhammad (2017: 342) 3 adalah sebagai berikut :
ةغللا  يف  ةقشملا روظنم  نب  نيدلا  لامج  مركم  نب  دمحمروظنم  نبا
4 حتفلاب  ةقشملا ريغ  ليقو  سئابلا  عرصلا  وه
لبجلا نم ةيحانلا اضيأ قشلاو قوقش هعمجو ردصملاب يمسي هنأك قوفشملا عضوملا اضيأ وهو سئابلا
5
3 ةيملاسلإا ةعيرشلا يف تافيفخت نم جرخي ام ىلع ًاقيبطت : اهليلدو اهانعم ريسيتلا بلجت ةقشملا : ةيهقفلا ةدعاقلا“ ,دمحم دمحأ ةديبع وبأ ,ةنراقم  ةسارد ” ةمکحم  ةيملع  ةيلصف  ةلجم  :اطنطب  نوناقلا  و  ةعيرشلا  ةيلک  ةلجم 32 ,  no.  1  (1  Januari  2017):  336–65, https://doi.org/10.21608/mksq.2017.7701.
4 ،ـه٧١١ اهب يفوتو رقمب دلو ، برعلا ناسل باتك بحاص ، روظنم نب نيدلا لامج مركم نب دمحم : روظنم نبا
5 م٢٠٠٠ نانبل توريب نييلاملل برعلا ناسل راد ، طايخ فسوي فينصتو دادعإ، ٨٠/١١ روظنم نبلا برعلا ناسل .
Artinya  Kesulitan  atau  Perkara  yang  Sulit  secara  bahasa  Ibnu  Manzur: Muhammad bin Makram Jamal al-Din bin Manzur menjelaskan bahwa kata Masyaqah dengan  membaca Fathah dimaknai  seperti  penyakit  epilepsi  yang  menyengsarakan, dan dapat dikatakan sebagai penyakit yang sangat berbahaya/ menyengsarakan, dan juga  dapat  diartikan  posisi  yang  tinggi  seperti  halnya  disebut  sumber  dari  retakan, dari sisi gunung.
As-Subki  dan  as-Suyuti  sebagaimana  dikuti  (Muqorobin  2007)  merumuskan Lima qa’idah  asasiyyah yang  dikenal  dengan al-Asasiyyatul-Khamsah ,  yang  kemudian disusun  dalam al-Majallah yang  dikeluarkan  ketika  Zaman  pemerintahan  Turki Usmani, yaitu:
Artikel-2 Al-umuur bimaqaasidihaa ( اهدصاقمبروملْا atau setiap perkara itu ditentukan berdasarkan  niatnya;  Artikel-4 Al-yaqiin  laa  yuzaalu  bisysyakk ( كشلاب  لازي  لّ  نيقيلا yaitu sesuatu yang pasti tidak dapat dihapus oleh keraguan. Dalam hal lain disebutkan Al- yaqiin  laa  yazuulu  bisy-syakk atau  sesuatu  yang  pasti  tidak  dapat  berubah  disebabkan oleh keraguan.
Artikel-17 Al-musyaqqah  tajlibut  taysiir ( ريسيتلا  بلجت  ةقشملا )  kesulitan  itu mendatangkan  kemudahan;  Artikel  -21 Adh-dhararu  yuzaalu لازي  ررضلا atau kemadharatan hendaknya dihapuskan; dan Artikel -36 Al-‘aadah muhakkamah ةمكحم ةداعلا atau  adat  kebiasaan  dapat  menjadi  sumber  hukum.  Sementara  itu  Ibnu  Nujaim menambah  satu  lagi qa’idah asas  sehingga  menjadi  enam,  yaitu laa  tsawaaba  illaa  bin- niyyah ةينلاب  لّا  باوث  لّ atau tidak ada pahala bagi perbuatan  yang tidak disertai dengan niat, yang kemudian menjadi qa’idah asas yang berlaku di kalangan madzhab Hanafi. Sementara  itu  di  kalangan  madzhab  Maliki,  qa’idah  ini  menjadi  qa’idah al-umuur bimaqaasidihaa.
Kaidah  Ketiga َرْيِسْيَّتلا  ُبِلْجَت  ُةَّقَشَمْلَا ini  yaitu  Kesulitan  membawa  kemudahan merupakan  salah  satu  kaidah  pokok  bagian  ketiga.  Maksudnya  segala  urusan,  baik ibadah atau muamalah apabila mengalami kesulitan akan ada jalan keluarnya.
Kaidah  ini  diinduksi  (istiqra’)  dari  beberapa  ayat  dan  hadis,  di  antara  ayat dimaksud adalah :
َرْسُعْلا ُمُكِب ُدي ِرُي لّ َو  َرْسُيْلا ُمُكِب ُ َّاللّٰ ُدي ِرُي
Artinya  : Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu,  dan  tidak  menghendaki  kesukaran bagimu (QS. Albaqarah 185).
Yakni,  kemudahan  bagi  orang  yang  safar  adalah  perkara  yang  diinginkan,  ini termasuk salah satu tujuan syar’iat. Cukup bagimu bahwa Dzat yang mensyari’atkan agama  ini  adalah  pencipta  zaman,  tempat  dan  manusia.  Dia  lebih  mengetahui kebutuhan manusia dan apa yang bermanfaat bagi mereka.
ْتَبَسَتْكا اَم اَهْيَلَعَو  ْتَبَسَك اَم اَهَل اَهَعْس ُو لِّإ اًسْفَن ُ َّاللّٰ  ُف ِلَكُي لّ
Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.
Kita sebagai seorang muslim yang baik, kita justru yang menjadikan penggalan ayat  tersebut sebagau  bentang  dan  tameng kita dalam  memaksimalkan segala  usaha dan  potensi kita.  Penggalan  ayat  tersebut  bisa kita  jadikan  landasan  untuk  berusaha dan  menghadapi  ujian  atau  cobaan.  Karena  pada  dasarnya  Allah  memberikan  ujian tidak melampaui batas kemampuan manusia itu sendiri (Surat Al-Baqarah Ayat 286).
Masyaqqah  (masakat)  dapat  diartikan  sebagai  keberatan,  atau  kesukaran, kesusahan atau kepayahan atau pun terjemahan lain yang semakna dengannya, seperti kesengsaraan  dan  lainnya.  Dari  sekian  kesamaan  makna,  saya  lebih  memilih menggunakan  sebutan  asalnya  yang  sudah  di-Indonesia-kan,  yaitu  masakat.  Tidak semua  masakat  dapat  menggugurkan  atau  meminimalisir  berbagai  macam  bentuk ibadah  dari  ketentuan  awalnya.  as-Suyuthi  mengemukakan  macam-macam  ibadah yang pelaksanaannya tidak terpengaruh dengan adanya masakat, seperti cuaca dingin mencekam  tidak  dapat  menghalangi  seseorang  untuk  berwudu  dan  mandi  wajib, suasana amat panas di siang hari atau panjangnya waktu siang pada suatu hari tidak dapat  menghalangi  seseorang  untuk  berpuasa,  masakatsafartidak  bisa  menghalangi seseorang  untuk  menunaikan  haji  dan  jihad,  pedihnya  hukuman  hudud  dan  rajam bagi orang berzina tidak dapat menghalangi yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, masakat dalam hal-hal yang disebut itu tidak ngefek untuk merubah format ibadah yang ditentukan dalam agama.
Telah  dijelaskan  bahwa  dampak  covid-19  yang  merambah  ke  Indonesia  di  Era revolusi  40  seperti  sekarang  juga  berdampak  pada  jiwa  manusia  yang  ada  di  muka bumi  ini. Maka  dalam  hal  ini kajian  kaidah  masyaqah  ini  sebagaimana  artikel karya (Maulida 2020) Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaannya harus
mempu  memlihara  jiwanya  ketimbang  agamanya  (tidak  egois)  yaitu  lebih  pada mendahulukan  kepentingan  umum  daripada  kepentingan  pribadi  yang  menyangkut keselamatan  dan  keamanan  jiwa  masyarakat  Indonesia.  Namun  demikian,  mengacu pada suatu maslahah dan asas kemudahan atau keringanan hukum Islam, ada hal-hal yang  dikecualikan  terkait  dengan  kondisi  yang  membahayakan,  sehinggaas-Suyuthi sebagaimana  dikutip  oleh  (M.  Khaliq  Shalha  (kompasiana.com)  2014)    membagi tingkatan masakat pada 3 tingkatan.
Pertama,  masakat  berat  (masyaqqah  azhimah  fadhihah),  yaitu  masakat  yang dikhawatirkan mengancam jiwa, anggota badan atau fungsi anggota badan. Masakat semacam ini dipastikan dapat menyebabkan memperoleh keringanan, karena menjaga keselamatan  jiwa  dan  anggota  badan  untuk  menegakkan  kemaslahatan  agama  lebih utama  dari  pada  bersusah  payah  melakukan  ibadah  dengan  mengorbankan keselamatan jiwa. Dalam hal  ini  smeisal pada  harta  yang  dijadikan sumber  kegiatan dalam  berekonomi  sebagaimana  penelitian  oleh(Nizaruddin  2019)  bahwa  Harta merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan secara legal menurut hukum Islam dan  harta  sebagai  urat  nadi  dalamkegiatan  ekonomi.  Sehingga  kaitannya  dengan masakat  yang  berat  dalam  Konsep  kepemilikan  harta  yaitu  diakui-nya  hak  milik individu serta hak milik umum. Dimana kedua hak tersebut tidak-lah bersifat mutlaq, karenayang berhakmemliki secara mutlak adalah Alloh Swt.
Kedua,  masakat  ringan  (masyaqqah  khafifah),  seperti  pusing  kepala  ringan. Kondisi seperti ini tidak memiliki efek bagi seseorang untuk memperoleh keringanan, oleh  karena  itu,  mementingkan  kemaslahatan  ibadah  diutamakan.  Dalam  hal  ini semisal  pada  uang  dimana  (Alimuddin  2020)  berpendapat  bahwa  Uang  merupakan media guna menyimpan “nilai” sehingga dapat merubah “daya beli” pada masa yang akan  datang  serta  memiliki  stabilitas  yang  baik.  Maka  jika  kita  hubungkan  dengan masakat  yang  ringan  menjadikan  setiap  manusia/pengguna  “uang”  dalam  hal transaksi dapat menjadi mudah dan efisien.
Ketiga,  masakat  pertengahan  antara  berat  dan  ringan  (mutawassith).  Kondisi seperti  ini  diperlukan  adanya  pengukuran  diri,  apabila  masakatnya  condong  pada tingkatan  pertama  maka  berhak  memperoleh  keringan,  dan  jika  condong  pada tingkatan kedua, tidak memperoleh keringanan.
Kondisi-kondisi  yang  membahayakan  dapat  dipastikan  akan  memperoleh keringanan.  Hal  itu  merupakan  ukuran  utama  bagi  seseorang  dalam  memperoleh
keringanan.  Adanya  keringanan  dalam  hukum  Islam  tidak  semata-mata  diukur dengan kondisi yang membahayakan, tapi ada sebab-sebab lain yang dipandang layak untuk memperolehnya, seperti hal-hal yang terkait dengan keterbatasan mukalaf atau di  luar  kemampuannya.  Lebih  jelasnya  akan  dijabarkan  di  bawah pada pembahasan sebab-sebab memperoleh keringanan.
Berbicara  tentang  asas  masakat  korelasinya  adalah  relatifistis  yang  berarti hukumnya lentur sesuai dengan kondisi individu mukalaf. Persoalannya adalah ketika suatu hukum disandarkan pada asas masakat kemudian dibuat takaran tertentu yang mengikat  untuk  kepastian  sebuah  hukum,  maka  akibatnya  akan  menjadi  rancu. Misalnya,  sebagai  analisa  dalam  mencari  suatu  ‘illah  tentang  adanya  pemberlakuan keringanan  hukum,  dapat  diangkat  tentang  keringanan  bagi  musafir.  Safar (perjalanan)  dibuat  suatu  sandaran  hukum  karena  safar  dipersepsikan  sebagai penyebab  timbulnya masakat  (mazhinnatul  masyaqqah).  Lalu  bagaimanakah  ukuran masakat  safar  sehingga  memperoleh  keringanan.  Dalam  hal  ini  ulama  membuat keriteria yang mengikat, yaitu jarak perjalanannya diperkirakan dua marhalah, kalau dulu ditempuh selama sehari semalam, dan jika memakai ukuran sekarang ± 89 km. begitupun  ketiga  seorang Guru  besar  ingin  melaksanakan  Shalat  wajib  ketika  dalam kondisi  sibuk  dalam  kegiatan  seminar,  bimbingan,  workshop,  dan  lainnya. Sebagaimana dikutip oleh Ija Suntana (2017) 6 bahwa seorang Guru besar dengan faktor “kesibukan” boleh melakukan Shalat Jamak dan Qashar.
Dalam pembagian hukum Islam, ada sembilan macam hukum taklifi. Kaitannya dengan konteks pembahasan ini, perlu dijelaskan satu macam di antaranya, yaitu ar- rukhshah (dispensasi,  rukhsah).  Rukhsah  adalah  suatu  hukum  yang  mengalami perubahan dari yang sulit pada yang mudah beserta adanya sebab hukum asal. Atau hukum-hukum  yang  ditetapkan  karena  adanya  uzur  (kesulitan)  yang  merupakan pengecualian  dari  hukum  asalnya  yang  kulli,  atau  hukum-hukum  yang  ditetapkan karena  ada  alasan  yang  membolehkan  kita  keluar  dari  hukum  yang  asal.  Rukhsah dilihat  dari  implementasi  mukalaf  sesuai  dengan  tuntutannya  menurut  Jazuli  &  I. Nurol  Aen  dibagi  dua:  Rukhshah al-tarki ,  yaitu  rukhshah  untuk  meninggalkan perbuatan. Rukhshah al-fi’li , yaitu rukhshah untuk melakukan perbuatan.
6 Hasil  diskusi  yang  disampaikan  pada  perkuliahan  Program  Magister  Ilmu  Hukum,  UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mata kuliah Sejarah Sosial Hukum Islam. 2017.
Sedangkan as-Suyuthi merincinya sebagai berikut:
Wajib,  seperti  memakan  bangkai  bagi  orang  yang  terpaksa  (al-mudhtharr), berbuka bagi orang yang khawatir binasa pada dirinya karena terlalu lapar atau haus sekalipun orang itu tidak dalam bepergian.
Sunah,  seperti  mengqasar  salat  ketika  dalam  perjalanan,  berbuka  bagi  orang yang  masakat  berpuasa  karena  dalam  perjalanan  atau  dalam  keadaan  sakit,  melihat pada orang yang dipinangnya, dan lainnya.
Mubah,  seperti  jual  beli  salam  (membayar  uang  terlebih  dahulu  sebelum  ada barang/kerja) hukum asalnya tidak boleh, tetapi karena dibutuhkan, maka hukumnya berubah menjadi mubah.
Ikhtilaf  aula (membedai  yang  utama)  atau  bahasa  lainnya,  lebih  utama ditinggalkan, seperti mengusap sepatu. Demikian juga tayamum yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan air yang dijual namun harganya di atas harga standar tapi orang itu mampu membelinya.
Makruh,  seperti  mengqasar  salat  yang  jarak  perjalanannya  kurang  sedikit  dari yang  titentukan.  Turunan  makna  dari  istilah  rukhshah  ini  atau  bahasa  praktisnya disebut takhfif (keringanan) atau bentuk jamaknya, takhfifat .
Semisal dalam hal pembiayaan perumahan di Era revolusi industry 4.0 dalam hal ini  kaidah  ini  (masyaqqoh)  yang  terkandung  dalam  pembiayaan  rumah  dapat digunakan  sebagaimana  penelitian  oleh  (Abubakar  dan  Handayani  2017)  yang dijelaskan  bahwa  dalam  Prinsip syariah yang  tujuannya memberikan  alternatif  yang unik dalam pembiayaan pemilikan rumah misalnya yang berasas pada keadilan serta keseimbangan  melalui  menyediakan  pembiayaan  pada  perumahan  melalui  akad Musyarakah  Mutanaqisah  yaitu  pembiayaan  yang  berbasis  kepemilikan  bersama antara pihak nasabah dan pihak bank.
Kaidah  Semakna  dengan Al-Masyaqqah  Tajlibul  Al-Taysir Implikasinya  dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0
Kaidah  Semakna  Kaidah  fiqih  yang  semakna  dengan Al-Masyaqqah  Tajlibul  al- Taysir yaitu َعَسَّتاِ  ُرْمَ ْلْا  َقاَض اَذِإ Apabila suatu perkara sempit maka menjadi luas. Kaidah tersebut  diambil  dari  ucapan Imam  Syafii.  Ada pula kaidah  dengan  redaksi  berbeda tapi maksudnya sama : ْتَعَسَّتاِ  ْتَقاَض اَذِإ ُءاَيْشَ ْلَْا yaitu Sesuatu menjadi sempit apabila luas. Contoh  dari  kaidah  ini,  lelaki  haram  memegang  tubuh  perempuan  yang  bukan
mahramnya, namun jikalau suatu ketika terjadi kecelakaan yang menimpa perempuan tersebut, misalnya jatuh dari kendaraan dan tidak ada seorang pun berada di tempat kejadian  itu  kecuali  lelaki  tersebut,  maka  lelaki  itu  boleh  menolong  perempuan tersebut, bahkan wajib. Kemudian ulama membalik kaidah  tersebut manjadi : َعَسَّتا اَذِإ َقاَض  ُرْمَ ْلْا Apabila  suatu  perkara  luas  maka  menjadi  sempit.  Contoh  dari  kaidah  ini, ketika  perang  sedang  berkecamuk  diperbolehkan  melakukan  salat  khauf  dengan banyak  bergerak.  Tetapi  di  tengah-tengah  salat,  tiba-tiba  keadaan  menjadi  reda  dan musuh menjauh, maka tidak lagi diperkenankan banyak bergerak dalam salat tersebut.
Penelitian  oleh  (Hardi  2019)  menemukan  bahwa  dalam  teori  ekonomi  syariah memberikan  kemudahan  yang  ditawarkan  melalui  aspek  dalam  kehidupan  sehari  – hari di Era kekinian yaitu era 4.0, dalam hal ini umat Islam seperti halnya pelaksanaan ibadah ataupun muamalah semisal pada lingkp ekonomi keuangan dan lingkup sosial kemasyarakatan  maupun  dalam  konteks  keorganisasian  yang  terus  berkembang. Kaidah  masyaqah ini patut dilestarikan guna mewujudkan toleransi yang hakiki dan menuju islam yang rahmatan lil ‘alamin.
Kaidah  lainnya ُرَكْنُي  اَمَّنِإ َو  ،ِهْيِف  ُفَلَتْخُمْلا  ُرَكْنُي  َلّ ِهْيَلَع  ُعَمْجُمْلا Masalah  yang  masih diperselisihkan  (keharamannya)  tidak  boleh  diingkari,  tapi  harus  mengingkari masalah  yang  (keharamannya)  telah  disepakati. 7 Kaidah  fiqih  ini  mengakomodir semua  perbedaan  pendapat  yang  terjadi  di  kalangan  ulama  dalam  bingkai kesepakatan  bahwa  “tidak  boleh  menolak  masalah  yang  keharamannya  masih diperdebatkan,  penolakan  hanya  berlaku  pada  masalah  yang  keharamannya  telah disepakati.  Semisal  berjudi,  minum  khamr,  zina,  mencuri,  meninggalkan  shalat  dan lain sebagainya. Semua itu adalah masalah yang keharamannya telah disepakati oleh para  Mujtahid.  Contoh  lainnya  dari  keharaman  riba  sebagaimana  penelitian  oleh (Ahyani  dan  Muharir  2020)  juga  menyebutkan  kejelasan  haramnya  riba  pada  bunga bank,  dengan  demikian masyarakat Indonesia  dengan hadirnya  era  revolusi Industri 4.0  seperti  sekarang  perlu  dikritisi  terhadap  perilaku  masyarakatnya,  namun  pada ranah  tingkat  keharaman  yang  sudah  Qath’I  atau  jelas  maka  tidak  perlu  ada perdebatan lagi, dalam hal ini (Ahyani, Permana, dan Abduloh 2020) juga menjelaskan bagaimana dialog tentang perdepatan yang ada pada riba, dan bunga bank. Sementara penelitian  oleh  (Kurniawati  2019)  terkait  Bank  yang  ada  di  Indonesia  sebagai  suatu
7 Imam  Jalaluddin  al-Suyuthi, al-Asybah  wa  al-Nadha’ir ,  Beirut:  Darul  Kutub  al-‘Ilmiyah,  1990, hlm 158) dalam https://islam.nu.or.id/post/read/109073/ diakses pada 15 Desember 2020.
otoritas moneter tertinggi di Indonesia mampu menunjukan prestasi dalam mencapai kestabilan  nilai  rupiah,  sehingga  di  era  sekarang  ini  perilaku  masyarakat  Indonesia sudah mengalami perubahan polafikir dengna dibenturkannya zaman melalui kaidah Taysir yang menjadikan solusi bagi nilai rupiah.
Terkait prilaku masyarakat Indonesia yang masih bingung akan kaidah  ini jika kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari maka peneliti contohkan dalam hal pengamalan  yang  ada  pada  prinsip  ekonomi  syariah  sebagaimana  penelitian  oleh (Setyowati 2017) ditemukan bahwa pemahaman terkait penggunaan pendekatan yang dicanangkan  oleh syariah  compliance adalah  pilihan  yang  tepat  hal  ini  dikarenakan kajian baik secara filosofis, atau pun historis ditingkat global dan  local namun harus didukung  oleh  pemerintah  dan  juga  MUI.  Penelitian  yang  agak  sepadan  juga dicanangkan  oleh  (Roro  2017)  terkait  karakteristik  pada  syariah  dalam  hal  transaksi bisnis  mislanya  dikalangan  masyarakat  di  Indonesia  diperlukan  prinsip  yang  kafah yang  dari  awal  kontrak  penandatanganan  sampai  akhir  pelaksanaan  kontrak  agar tidak  terjadi  wanprestasi  dalam  hal  ini  tunduk  pada  aturan  syariah.  Contoh  lainnya dalam hal etika bisnis sebagaimana disinggung oleh(Chan 2019) dalam penelitiannya bahwa terkait Etika bisnis dalam islam ini yang diberkahi dengan pembeli dan penjual yang berusaha menjaga kepentingan dan perasaan masing-masing pihak.

## D. Kesimpulan
Dalam kaidah ini yaitu Kesulitan Melahirkan Kemudahan hukum yang terkandung di  dalam  hukum  asal  dan  hukum  lanjutan  atau  pengecualian  yang  diberlakukan, letaknya bukan hanya di dalam permasalahan ibadah saja, akan tetapi juga dalam hal muamalāt ,  aktifitas  bisnis  dan  juga  kegiatan  ekonomi.  Adanya  pemberlakuan  hukum atau kaidah Kesulitan Melahirkan Kemudahan membuktikan bahwa agama Islam dengan segala  perangkatnya  sangat  memperhatikan  kebutuhan  manusia  yang  di  sesuaikan dengan  era  sekarang  Era  revolusi  Indutri  4.0  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari,  baik  kebutuhan  sosial  maupun  kebutuhan  ekonomi.  Hal  ini  dapat dibuktikan,  ketika  Allah  Swt  tidak  melarang  bagi  kaum  Muslimin  agar  berinteraksi langsung  sekaligus  bertransaksi  dengan  kaum  yang  beda  agama  atau  non-Muslim, bahkan  Allah  Swt.  Justru  dalam  hal  ini  Alloh  Swt  memberikan  keleluasaan  kepada para mukalaf  untuk menentukan aktifitas  ekonominya  sendiri  dengan  catatan  sesuai dengan kadar kemampuannya. Tetapi dengan demikian kaidah yang hampir Qath’i ini
dibatasi  oleh  syariat  guna  menjaga  kemaslahatan  manusia  dalam  rangka  menjaga tujuan dan maksud aturan Allah Swt.
Rumusan  kaidah Kesulitan  Melahirkan  Kemudahan di  Era  revolusi  Indutri  4.0 seperti sekarang ini perialaku masyarakat di Indonesia khususnya dapat memberikan kemudahan  dalam  aturan,  artinya  segala  urusan,  baik  ibadah  atau muamalat apabila mengalami  kesulitan  maka  akan  ada  jalan  keluarnya,  artinya  ada  solusi  yang ditawarkan.  Sedangkan  kesulitan  atau masyaqqah yang  dipastikan  memperoleh keringanan  atau  kemudahan  yaitu  dengan  catatan  ada  kondisi  yang  dikhawatirkan dalam mengancam keselamatan jiwa seseorang, mengancam pada anggota badan atau fungsi anggota badan lainnya, sedangkan sebab-sebab lain yang dipandang layak agar dapat  memperoleh  keringanan  ini  seperti  hal-hal  yang  terkait  dengan  keterbatasan mukalaf di  luar  kemampuannya  dalam  mencapai  permasalahan  yang  telah  dihadapi. Untuk  mengimplementasikan  kaidah masyaqqah di  era  sekarang  4.0  sangat membutuhkan  penalaran  yang  tajam  dan  kritis  sehingga  kebijakan  yang  diambil hasilnya  menjadi  obyektif,  valid,  terarah  dan  sesuai  dengan  konteks  kemaslahatan kekinian sehingga  menjadikan  kehidupan  lebih  terarah  dan  menapatkan solusi yang sesuai dengan harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Al-Bahusayn, Ya’qub. Qaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir. tt.
Al-Bukhari, Imam. Shahih al-Bukhari Hadis no. 1973. Beirut: Dar al-Fikr , 1989.
Al-Ghazali,  Abi  Hamid  bin  Muhammad. Al-Mankhul  min  Ta’liqat  al-Ushul. Damsyiq:
Dar al-Fikr, 400 H / 980 M.
Al-ghazali, Abu Hamid. Ihya Ulumaddin. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012. Al-Ghazaly, Abu Hamid. Al-Mustashfa Min Ilm Al Ushul. Bairut: Dar alKutub al-Ilmiah,
2014.
Al-Kaylani,  Majid  Irsan. Falsafatu  al-Tarbiyati  al-Islamiyah. Mekah:  Maktabah  Hadi,
1988.
Al-Qaradhawi, Yusuf. Daur al-Qiyam wal akhlaaq fi al-Iqtishad al-Islami. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
al-Zuhayli,  Wahbah. Konsep  Darurat  dalam  Islam:  Studi  Banding  dengan  Hukum  Positif, ter.  Said  Agil  Husain  a  lMunawwar,  Hadri  Hasan. Jakarta:  Gaya  Media  Pratama, 1997.
—. Tajdid al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
Ar-Razi, Imam Fakhruddin. Manaqib Imam Asy-Syafi'i. Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al -Ilmiyah, 2015.
Abdullah,  Suhairimi  bin. Konsep  Ijtihad  Menurut  Perundangan  Islam. Malaysia:  Pusat Kemahiran Komunikasi dan Keusahawanan, tt. Bukhari, Shahih. Al-Hadits al-Nabawi hadis nomor 6805. https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/=ijtihad (accessed Nopember 8, 2020).
Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqih. Jakarta: Amzah, 2005.
Djazuli,  Acep,  and I.  Nurol  Aen. Ushul Fiqh  Metodologi  Hukum  Islam. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
Djazuli, Ushul  Fiqh  Metodologi  Hukum  Islam  /  Djazuli  dan  I  Nurol  Aen (Jakarta  :  Raja Grafindo, 2000).Baqillani. Taqrib Wal Irsyad.
Endraswara,  Suwardi. Filsafat  Ilmu:  Konsep,  Sejarah,  dan  Pengembangan  Metode  Ilmiah.
Yogyakarta: Centre of Academic Publishing Service, 2012.
Hamd al-Hamd. Kitab Syarah Qawaid Fiqhiyah oleh S’ad Hamd l-Hamd. Qawaid Masyaqqah
Tajlib al-Taysir . Maktabah Syamila. Hlm. 10. https://al-
maktaba.org/book/32440/23#p2
Iswandi, Andi. Al-Taysîr wa Asbâbuh fî al-Ahkâm al-Syar’iyyah ‘inda alUshûliyîn Imam at Thabari, Jami’ul Bayan fi Ta’wilil Quran . Beirut: Muassasah ar-Risalah , Jilid 19, hal.
219
Imam Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadha’ir , Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1990, hlm 158) dalam https://islam.nu.or.id/post/read/109073/ diakses pada 15 Desember 2020.
Imam Jalaluddin al-Suyuti, Nawahid al-Abkar wa Syawarid al-Afkar: Hasyiyyah al-Suyuthi ‘ala Tafsir al-Baidlawi, Mekkah: Jami’ah Ummul Qura, 2005, juz 2, 572.
Ibnu Mandzur Muhammad bin Makram Jamaludin bin Mandzur. Shahib Kitab Lisan al- Arab. 711 H Muktar, Nuruddin. Ta’lim Ilmu Ushul. Riyadh: Maktab Al-Abikan, 2005. Nadawi, Ali Ahmad. Qawaid al-Fiqhiyah. Damasku: Daar el Qolam, 1994.
Sarwat, Ahmad. Seri Kehidupan (1) Ilmu Fiqih, (Ed) Aini Aryani. Jakarta: DU Publishing,
2011.
Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
Trueblood. Philosophy  of  Religion,  Terj.  Rasjidi  Filsafat  Agama. Jakarta:  Bulan  Bintang,
2002.
Yusuf Khiyath. Lisan al-‘Arab Ibnu Mandzur . Dar Lisan al-‘Arab., Beirut: Libanon. 2000. Hlm. 11/80.

## JURNAL
دمحم دمحأ ةديبع وبأ , “ ةيهقفلا ةدعاقلا : اهليلدو اهانعم ريسيتلا بلجت ةقشملا : يف تافيفخت نم جرخي ام ىلع ًاقيبطت
ةعيرشلا ةنراقم ةسارد ةيملاسلإا , ” اطنطب نوناقلا و ةعيرشلا ةيلک ةلجم : ةمکحم ةيملع ةيلصف ةلجم
32 No. 1
(1 Januari 2017): 336–65, https://doi.org/10.21608/mksq.2017.7701 .
Abubakar,  Lastuti,  dan  Tri  Handayani.  2017.  “Telaah  Yuridis  terhadap  Pembiayaan Perumahan Melalui  Akad Musyarakah Mutanaqisah  (MMQ)  Sebagai  Alternatif Pembiayaan  Perumahan  dalam  Upaya  Pengembangan  Produk  Perbankan Syariah.” Jurnal Hukum Ekonomi Islam 1 (1): 194–219.. https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/6
Ahyani, Hisyam, dan Elah Nurhasanah. 2020. “Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian  Di  Indonesia.”  Mutawasith:  Jurnal  Hukum  Islam  3  (1):  18–43. https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185 .
Ahyani,  Hisam,  Dian  Permana,  dan  Agus  Yosep  Abduloh.  2020.  “Dialog  Pemikiran Tentang  Norma  Riba,  Bunga  Bank,  Dan  Bagi  Hasil  di  Kalangan  Ulama.” Kordinat:  Jurnal  Komunikasi  antar  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  19  (2):  247- 264–264. https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899 .
Alimuddin, Agus. 2020. “Peran Uang dalam Produksi (Telaah Economic Value of Time sebagai  Penunjang  Faktor  Produksi).”  Adzkiya :  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi Syariah 8 (1): 71–92. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v8i1.1871.
Chan,  Sukma  Sari  Dewi.  2019.  “Etika  Penawaran  Jual  Beli  Dalam  Telaah  Hadits Ahkam.”  Adzkiya :  Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi  Syariah  6  (2). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1282.
Hardi,  Eja  Armaz.  2019.  “Kaidah  Al-Masyaqqah  Tajlibu  At-Taisir  Dalam  Ekonomi Islam.”  Nizham  Journal  of  Islamic  Studies  6  (02):  99–110.. https://e- journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1312
Islamiyati,  Islamiyati.  2017.  “Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  Sebagai  Harta  Wakaf
(Analisis  Pasal  16  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf).”  Jurnal  Hukum Ekonomi Islam 1 (1): 171–93.. https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/5
Iswandi,  Andi.  2014.  “Penerapankonsep  Taysîr  dalam  Sistem  Ekonomi  Islam.”
Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah 14 (2). https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1283 .
Kholifah, Siti Nur. 2021. “Eksistensi Sukuk di Indonesia.” Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 8 (02): 155–66. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v8i02.1981.
Kurniawati,  Fitri.  2019.  “Pengendalian  Inflasi  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam.” Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 6 (2). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1252. Musjtari,  Dewi  Nurul.  2017.  “Efektifitas  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) dalam Pembuatan Akad pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.” Jurnal Hukum Ekonomi Islam 1 (1): 82–107. https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/4 .
Maulida,  Camelia  Rizka.  2020.  “Konsep  Rukhsoh  Relevansinya  Dengan  Kaidah  Al- Masyaqqah  Tajlib  Al-Taysir  (Studi  Kasus  Pada  Peraturan  OJK  Nomor 11/POJK.03/2020 Dan Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020).” Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 2 (2): 175–92. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3208 .
Nasuha, Chozin. 2017. “Epistemologi Ushul Fiqh Kontemporer.” Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 2 (04). https://doi.org/10.30868/am.v2i04.128 . Nizaruddin,  Nizaruddin.  2019.  “Konsep  Kepemilikan  Harta  Perspektif  Ekonomi Syari’ah.”  Adzkiya :  Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi  Syariah  6  (2). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1281.
Prasetyo,  Yogi.  2017.  “Legal  Truth  (Menakar  Kebenaran  Hukum).”  Legal  Standing : Jurnal Ilmu Hukum 1 (1): 89–111. https://doi.org/10.24269/ls.v1i1.588 .
Rima  Rahmayanti,  Rizky  Maidan  Ilmy,  dan  Mustofa  Hasan,  “Sharf  on  the  Actors  of Non-Bank Foreign Exchange Business (Kupva Bb) or Money Changer,” INOVASI 15, no. 2 (31 Oktober 2019): 198–206, https://doi.org/10.29264/jinv.v15i2.6432 . Roro, Fiska Silvia Raden. 2017. “Karakteristik Sharia Compliance dalam Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia.”  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Islam  1  (1):
108–43.. https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/9
Setyowati,  Ro’fah.  2017.  “Pendekatan  Syariah  Compliance  Dalam  Peningatan Kepercayaan  Nasabah.”  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Islam  1  (1):  1–20.. https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/8
Susanto,  Bagus  Pratama,  dan  Ajeng  Sonial  Manara.  t.t.  “Sistem  Ekonomi  Islam: Keseimbangan DalamPembangunan Dan KesejahteraanUmat | Susanto | Dinar :
Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan  Islam.”  Diakses  9  Januari  2021. https://doi.org/10.21107/dinar.v4i1.5065 .
Suntana.  Ija.  2017.  Hasil  diskusi  yang  disampaikan  pada  perkuliahan  Program Magister Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mata kuliah Sejarah Sosial Hukum Islam.

## INTERNET
Syauqi,  Muhammad  Iqbal. Larangan  Memasung  dan  Mengasingkan  Penyandang Disabilitas. Agustus 22, 2019. https://islam.nu.or.id/post/read/110115/larangan-memasung-dan- mengasingkan-penyandang-disabilitas (accessed Januari 8, 2021).
M.  Khaliq  Shalha  (kompasiana.com). Formulasi  Dan  Implementasi  Kaidah  Fiqih  (al- Masyaqqah Tajlibut Taisir). November 25, 2014. https://www.kompasiana.com/m-khaliq-
shalha/54f3c5f9745513992b6c8001/formulasi-dan-implementasi-kaidah-fiqih- almasyaqqah-tajlibut-taisir (accessed Januari 8, 2021).
Nukila  Evanty  (Core  Team  Warta  Wisata)    Editor:  Cahyo  Prayogo  dalam  Ekonomi,
Warta.  n.d.  “Memulihkan  Ekonomi  Pariwisata  saat  Pandemi  Covid-19  dan  Era New Normal.” Warta Ekonomi. Accessed January 16, 2021. https://www.wartaekonomi.co.id/read287565/memulihkan-ekonomi-
pariwisata-saat-pandemi-covid-19-dan-era-new-normal.