## ANALISIS KONFLIK PEMANFAATAN LAHAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

## Landuse Conflicts Analysis at Mount Halimun Salak National Park
Windra Kurniawan a, , Cecep Kusmana a,b , Sambas Basuni c , Aris Munandar d , Kholil c a Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 b Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 c Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 d Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Abstract. The purpose of this research is to analyze the spatial conflict between Gunung Halimun Salak National Park (TNGHS) area and the regency area around the national park.The spatial approach was used to analyse potential of spatial conflict in that region.The management TNGHS still face constraints related to the extent of forest area that could potentially conflict with  the spatial three counties around TNGHS, namely Lebak, Bogor, and Sukabumi Districts. The absence of an agreement between the Ministry of Forestry and the local governments to synchronize the National Park boundary into the District Spatial Planning is still a big problem facing by the Management of the TNGHS.Therefore, conservation-based community development model must be designed properly.

## Keywords: Landuse conflicts, spatial analysis, suitability of the pattern space
(Diterima: 11-01-2012; Disetujui: 29-03-2012)

## 1. Pendahuluan
Taman  nasional  Gunung  Halimun  Salak  memiliki peranan penting dalam perlindungan hutan hujan data- ran  rendah  dan  sebagai  wilayah  tangkapan  air  bagi kabupaten-kabupaten di sekelilingnya. Wilayah TNGHS dengan kondisi yang bergunung-gunung, dua puncaknya  yang  tertinggi  adalah  Gunung  Halimun (1.929 m) dan Gunung Salak (2.211 m) memiliki kea- nekaragaman hayati yang termasuk paling tinggi, den- gan  keberadaan  beberapa  jenis  fauna  penting  yang dilindungi  seperti  elang  jawa,  macan  tutul  jawa,  owa jawa,  surili dan lain-lain. Kawasan TNGHS dan seki- tarnya  ini  juga  merupakan  tempat  tinggal  beberapa kelompok  masyarakat  adat,  yaitu  masyarakat  adat Kasepuhan  yang  secara  historis  penyebarannya  terpu- sat  di  kampung  Urug,  Citorek,  Bayah,  Ciptamulya, Cicarucub,  Cisungsang,  Sirnaresmi,  Ciptagelar  dan Cisitu.  Masyrakat  Kasepuhan  memiliki  lembaga  adat yang  terpisah  dari  struktur  administrasi  pemerintahan formal (Desa). Masyarakat Kasepuhan memiliki keari- fan  tradisional  dalam  pemanfaatan  dan  konservasi hutan,  melalui  pembagian  wilayah  berhutan  berdasar- kan  intensitas  pemanfaatan  dan  tingkat  perlindungan- nya,  yaitu: leuweung titipan (hutan  titipan), leuweung tutupan (hutan  tutupan)  dan leuweung  sampalan (hu- tan bukaan). Mereka memiliki pengetahuan etnobotani dan  menggunakan  tanaman atau tumbuh-tumbuhan di sekitar mereka berdasarkan pengetahuan tersebut, ser- ta  mempertahankan  pola  pertanian  yang  mampu  me-
lestarikan  sumberdaya  genetik  padi  ( Oryza  sativa ) lokal (Balai TNGHS 2006).
Taman  Nasional  Gunung  Halimun  (TNGH)  ditun- juk  tanggal  26  Februari  1992  berdasarkan  Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor  282/Kpts-II/1992  luasnya 40.000  Ha  yang  sebelumnya  merupakan  Cagar  Alam Gunung  Halimun  yang  dilanjutkan  dengan  penetapan organisasi  pengelolaan  Taman  Nasional  Gunung  Ha- limun  menjadi  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  dengan nama  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Halimun  terdiri dari  tiga  seksi  wilayah  yaitu  Sukabumi,  Bogor  dan Lebak  melalui  Keputusan  Menteri  Kehutanan  No. 185/Kpts-II/1997. Pada tahun 2003, Pemerintah mene- tapkan  penambahan  luasan  dan  perubahan  status  Ta- man  Nasional  Gunung  Halimun  menjadi  Taman  Na- sional  Gunung  Halimun  Salak  berdasarkan  Surat  Pe- nunjukan  Menteri  Kehutanan  No  175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 dengan luas kawasan 113.359 Ha, dimana  Hutan  Lindung  dan  Hutan  Produksi  yang  se- belumnya dikelola oleh Perum Perhutani KPH Bogor, Sukabumi  dan  Lebak  digabungkan  menjadi  kawasan Taman  Nasional  Gunung  Halimun  Salak.  Wilayah kerja  BTNGHS  terletak  dalam  28  kecamatan,  dimana 9  kecamatan  di  Kabupaten  Bogor,  8  kecamatan  di Kabupaten Sukabumi dan 11 kecamatan di Kabupaten Lebak.  Secara  keseluruhan  terdapat  108  desa  yang sebagian/seluruh wilayahnya berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan TNGHS.
Berbagai  bentuk  pemanfaatan  sumberdaya  alam  di dalam  kawasan  TNGHS  umumnya  telah  berlangsung sejak sebelum ditetapkannya kawasan tersebut sebagai
taman nasional. Beberapa kegiatan pemanfaatan sum- berdaya  alam  di  TNGHS  yang  penting,  antara  lain: pemanfaatan lahan untuk pemukiman, budidaya perta- nian,  penambangan  (emas,  panas  bumi,  dan  galena), pembangunan  infrastruktur  (jaringan  listrik,  jalan  ka- bupaten  dan  propinsi,  desa)  serta  pemanfaatan  hasil hutan  di  dalam  kawasan  TNGHS  (Balai  TNGHS 2006).  Berbagai  pemanfaatan  lahan  di  TNGHS  terse- but mendorong terjadinya deforestasi yang menyebab- kan kerusakan habitat dan ekosistem di kawasan kon- servasi  tersebut.  Balai  TNGHS  (2006)  menyebutkan bahwa  kerusakan  ekosistem  di  TNGHS  disebabkan oleh  berbagai  kegiatan  antara  lain  kegiatan  ilegal  dan bencana alam. Kegiatan ilegal yang terjadi adalah pe- nambangan  emas  tanpa  ijin,  penebangan  liar,  perbu- ruan satwa liar dan eksploitasi flora yang bernilai eko- nomi  tinggi,  serta  perambahan  terkait  perluasan  pe- manfaatan  lahan  untuk  pemukiman,  lahan  pertanian, dan  kebutuhan  lainnya.  Akibat  penurunan  kondisi ekosistem  hutan  tersebut  menyebabkan  terjadinya bencana alam di kawasan TNGHS seperti longsor dan banjir. Beberapa  kasus  longsor  dan  banjir  di  kawasan TNGHS  dilaporkan  mempunyai  kaitan  erat  dengan aktivitas penambangan emas dan penebangan liar (Ba- lai  TNGHS  2006).  Selain  kegiatan  yang  berkaitan dengan masyarakat, di dalam kawasan TNGHS terda- pat dua perusahaan tambang yang beroperasi yaitu PT Aneka  Tambang  dan  PT  Chevron  Geothermal  Salak. PT  Aneka  Tambang  melakukan  penambang-an  emas di  Cikidang  (Kecamatan  Cibeber,  Kabupaten  Lebak) dan  Gunung  Pongkor  (Kecamatan  Nanggung,  Kabu- paten  Bogor),  sedangkan  PT  Chevron  Geothermal Salak  melakukan  penambangan  panas  bumi  di  kawa- san  Gunung  Salak.  Kedua  perusahaan  pertambangan tersebut mendapatkan ijin pinjam pakai kawasan sebe- lum  alih  fungsi  hutan  lindung  dan  hutan  produksi menjadi  hutan  konservasi  (TNGHS).  Kawasan TNGHS  dikelilingi  pula  oleh  perusahaan  perkebunan yaitu  PT  Nirmala  Agung,  PTPN  VIII  Cianten,  PTPN VIII Cisalak Baru, PT Jayanegara, PT Intan Hepta, PT Yanita  Indonesia,  PT  Salak  Utama,  PT.  Baros  Cica- reuh,  PT  Hevea  Indonesia  (HEVINDO)  dan  PT  Pasir Madang.  Selain  itu,  di  sekitar  kawasan  TNGHS  juga terdapat  banyak  perusahaan  pengguna  air,  yaitu:  in- dustri  air  minum  dalam  kemasan,  PDAM,  industri makanan-minuman,  pertambangan,  perkebunan,  pe- ternakan, industri garmen, industri elektronik dan ber- bagai industri lainnya yang sumber mata airnya sangat dipengaruhi oleh keadaan ekosistem di dalam kawasan TNGHS (Balai TNGHS 2006).
Intervensi kegiatan pemanfaatan lahan di dalam dan sekitar  kawasan  TNGHS  merupakan  permasalahan utama  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  TNGHS.  Kon- flik antara pemanfaatan lahan oleh masyarakat dengan sistem  pengelolaan  taman  nasional  sebagai  kawasan konservasi  dengan  pemanfaatan  yang  terbatas  meru- pakan  permasalahan  utama  di  dalam  pengelolaan TNGHS.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perma- salahan konflik pemanfaatan lahan dan tata ruang  wi- layah kabupaten dengan kawasan TNGHS.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1. Tempat Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  TNGHS  yang  secara administratif  terletak  di  Kabupaten  Sukabumi  dan Kabupaten  Bogor  di  Provinsi  Jawa  Barat  serta  Kabu- paten Lebak di Provinsi Banten.

## 2.2. Kerangka Pemikiran
Kerangka  pemikiran  dalam  penelitian  ini  disajikan pada  Gambar  1.  Taman  Nasional  Gunung  Halimun Salak  sebagai  kawasan  hutan  konservasi  di  dalam pengelolaannya  dibagi  menjadi  tiga  zona,  yaitu  zona inti,  zona  penyangga,  dan  zona  budidaya.  Di  dalam kawasan TNGHS yang telah ditetapkan tidak seluruh- nya  sesuai  dengan  tata  ruang  kabupaten  yang  ada  di sekitarnya.
Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang kabupaten  yang  ada  di  sekitarnya  yaitu  Kabupaten Lebak, Bogor, dan Sukabumi serta adanya pemanfaatan  lahan  oleh  masyarakat  dengan  wilayah kelola  TNGHS  menyebabkan  potensi  konflik  lahan dalam TNGHS terus berjalan. Oleh karena itu analisis spasial  konflik  ruang  dan  pemanfaatan  lahan  dalam kawasan  TNGHS  dilakukan  untuk  mengetahui seberapa  luas  ketidaksesuaian  antara  tata  ruang kabupaten di sekitar TNGHS dengan batas dan zonasi TNGHS.  Ketidaksesuaian  alokasi  ruang  antara pemerintah daerah (kabupaten) dengan wilayah kelola taman  nasional  akan  berdampak  terhadap  kehidupan masyarakat  yang  ada  di  dalam  TNGHS  yang  telah lama  mendiami  kawasan  tersebut  sebelum  kawasan konservasi  tersebut  ditetapkan  dan  diperluas.  Oleh karenanya  di  dalam  kawasan  TNGHS  terdapat berbagai kegiatan pemanfaatan lahan yang sebenarnya tidak  sesuai  dengan  fungsi  TNGHS  sebagai  kawasan konservasi.

## 2.3. Jenis dan Sumber Data
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  meli- puti data primer dan data sekunder yang diperoleh dari pengamatan  langsung  dan  tidak  langsung  dengan  as- pek penelitian meliputi karakteristik responden, sosial- ekonomi  dan  sistem  kelembagaan.  Kegunaan  data penelitian  ini  ini  untuk  keperluan  analisis  (data  pri- mer)  dan  sebagai  rujukan  atau  penunjang  (data  se- kunder). Sumber data, aspek penelitian dan kegunaan- nya dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 1.
TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK TATA RUANG KABUPATEN PEMANFAATAN LAHAN OLEH MASYARAKAT ZONASI TAMAN NASIONAL (ZONA INTI, ZONA PENYANGGA,
ZONA BUDIDAYA)
ALOKASI RUANG/ PEMANFAATAN LAHAN DALAM TNGHS
KETIDAKSESUAIAN ZONASI TNGHS DENGAN ALOKASI RUANG DAN PEMANFAATAN LAHAN
KONFLIK PEMANFAATAN LAHAN DALAM TNGHS
ANALISIS SPASIAL KONFLIK RUANG/PEMANFAATAN LAHAN DALAM KAWASAN TNGHS
KESESUAIAN ZONASI TNGHS DAN TATA RUANG SESUAI
TIDAK
SESUAI PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN LAHAN
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN
DI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK
KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
Gambar 1.Kerangka pemikiran penelitian
Tabel 1. Sumber data penelitian
Tipe/sumber data dan informasi Aspek penelitian Primer Karakteristik responden
Sosial-ekonomi Sistem kelembagaan Sekunder - Dokumen-dokumen laporan terkait Rencana Tata Ruang Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Lebak - RPJMD dan RENSTRA Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Lebak
- Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)
- Peta Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi - Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak

## 1.1. Analisis Spasial Konflik Pemanfaatan Lahan
Tahap analisis spasial pada penelitian ini yaitu me- lakukan overlay peta  RTRW  3  wilayah  kabupaten Bogor,  Lebak  dan  Sukabumi  dengan  peta  zonasi  ka- wasan  Taman  Nasional  Gunung  Halimun  Salak (TNGHS).  Data  peta  dianalisis  dengan  menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis  ArcView
dengan  memanfaatkan  tools Intersect .  Proses  analisis data  peta  yaitu  dengan  cara  menyusun  peta  poligon gabungan  ( merged )  3  RTRW  dengan  peta  poligon zonasi  TNGHS  dengan  Metode  Clips  dihasilkan  peta hasil analisis sinkronisasi dan kesesuaian batas  kawa- san  TNGHS  dengan  tataruang  3  Kabupaten.  Ilustrasi metode SIG dapat dilihat pada Gambar 2.
Tahap  selanjutnya  setelah  proses  overlay  peta  spa- sial  yaitu  menganalisis  data  atribut  peta  hasil  analisis atau peta hasil sinkronisasi tataruang 3  wilayah  kabu-
paten  dengan  kawasan  TNGHS.  Berikut  adalah  data- data tabular hasil analisis overlay GIS peta spasial.
Gambar 2. Ilustrasi proses analisis SIG dengan metode Clip

## 3. Hasil dan Pembahasan
Analisis  spasial  kesesuaian  ruang  antara  zonasi TGHS  dengan  tata  ruang  di  tiga  kabupaten  yaitu  Ka- bupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak  disajikan  pada  Tabel  2.  Dari  Tabel  2  terlihat bahwa  wilayah  administratif  Kabupaten  Lebak  meru- pakan  wilayah  yang  terluas  yang  termasuk  dalam lingkup  kawasan  TNGHS,  namun  juga  merupakan wilayah  yang  terluas  terdapat  ketidaksesuaian  zonasi
antara zonasi tataruang  wilayah dengan zonasi Kawa- san  TNGHS.  Luas  ketidaksesuaian  zonasi  di  wilayah administratif Kabupaten Lebak adalah seluas 46.450,2 Ha atau sekitar 40,97% dari luas Kawasan TNGHS di tiga  wilayah  administratif  kabupaten.  Luas  ketidakse- suaian zonasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor  masing-masing  seluas  3.023,7Ha  (2,67%)  dan 1.395,3Ha (1,23%).
Tabel 2. Kategori kesesuaian zonasi pengelolaan kawasan TNGHS berdasarkan rencana tataruang tiga wilayah kabupaten
No Kabupaten Kecamatan Tingkat Kesesuaian Zonasi (Hektar) Luas Total (Ha)
Sesuai (Ha) Tidak Sesuai (Ha) 1 Lebak
Bayah 31,4 31,4 Cibeber 634,1 26.321,9 26.956,0 Cijaku 1.125,6 1.125,6 Cipanas 1.831,4 7.724,0 9.555,5 Muncang 38,1 8.463,1 8.501,2 Panggarangan 2.717,5 2.717,5 Sajira 66,6 66,6 2.503,6 46.450,2 48.953,8
No Kabupaten Kecamatan Tingkat Kesesuaian Zonasi (Hektar) Luas Total (Ha) Sesuai (Ha) Tidak Sesuai (Ha) 2 Bogor Cigombong 319,3 72,9 392,2 Cigudeg 278,2 278,2 Cijeruk 884,8 884,8 Jasinga 1.297,2 1.297,2 Leuwiliang 3.218,8 3.218,8 Nanggung 9.154,9 981,7 10.136,6 Pamijahan 6.354,3 6.354,3 Sukajaya 10.029,3 340,7 10.370,0 Tamansari 1.091,2 1.091,2 Tenjolaya 1.186,7 1.186,7 33.814,5 1.395,3 35.209,9 3 Sukabumi Cicurug 761,4 761,4 Cidahu 1.111,6 113,6 1.225,2 Cikidang 2.980,1 1.245,9 4.226,0 Cisolok 10.505,1 1.403,2 11.908,3 Kabandungan 8.681,4 8.681,4 Kalapanunggal 900,8 900,8 Parakansalak 1.231,3 1.231,3 Pelabuhanratu 261,0 261,0 26.171,6 3.023,7 29.195,3 Total 62.489,7 50.869,3 113.359,0
Tingkat  kesesuaian  sistem  pengelolaan  rencana  ta- taruang di tiga wilayah kabupaten dengan sistem pen- gelolaan  Kawasan  TNGHS  menunjukkan  seluas 62.489,7  Ha  termasuk  dalam  kategori  sesuai  dan 50.869,3  Ha  termasuk  dalam  kategori  tidak  sesuai. Lahan  yang  termasuk  ke  dalam  kategori  tidak  sesuai yang  merupakan  potensi  sumber  konflik  tersebar  di Kabupaten  Bogor  seluas  1.395,3  Ha,  di  Kabupaten Sukabumi seluas 3.023,7 Ha, dan di Kabupaten Lebak seluas 46.450,2 Ha (Gambar 3).
Zona  Kawasan  Lindung  pada  RTRW  Kabupaten Bogor  seluas  1.436  Ha  tidak  sesuai  dengan  zonasi TNGHS.  Wilayah  yang  diperuntukkan  sebagai  zona Perkebunan  seluas  1.322  Ha  termasuk  kategori  tidak
sesuai dengan zonasi Kawasan TNGHS. Selain kedua zona tersebut, zona Lahan Basah dan Tanaman Perke- bunan di Kabupaten Bogor tidak sesuai dengan zonasi TNGHS,  masing-masing  seluas  30  Ha  dan  188  Ha. Zona  yang diperuntukkan sebagai Kawasan Budidaya (KB)  Hutan  Produksi  Terbatas  merupakan  zona  ter- luas  pada  RTRW  Kabupaten  Sukabumi  yang  tidak sesuai  dengan  zonasi  TNGHS,  yaitu  seluas  1.271  Ha. Begitu  juga  dengan  wilayah  yang  telah  ditetapkan sebagai Hutan Lindung pada RTRW Kabupaten Suka- bumi  seluas  554  Ha  tidak  sesuai  dengan  zonasi TNGHS.  Zona-zona  RTRW  Kabupaten  Sukabumi yang  lainnya  yang  tidak  sesuai  dengan  TNGHS  selu- ruhnya mencapai luas 511 Ha.
Gambar 3. Grafik luas tingkat kesesuaian tataruang wilayah tiga kabupaten dengan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak
Di  Kabupaten  Sukabumi  Kawasan  Budidaya  (KB) Hutan  Produksi  Terbatas,  KB-Enclave,  KB-Kawasan Peruntukan  Pertanian  Lahan  Basah,  KB-Kawasan  Pe- runtukan  Pertanian  Lahan  Kering,  KB-Kawasan  Pe- runtukan  Perkebunan,  KB-Hutan  Produksi,  dan  KB- Kawasan  Permukiman  Perdesaan  merupakan  zona tataruang  wilayah  Kabupaten  Sukabumi  yang  menga- lami  ketidaksesuaian  dengan  zonasi  Kawasan  TNGH. Ketidaksesuaian  zonasi  terluas  terdapat  pada  Zona Rimba pada Kawasan TNGHS dengan Zona Kawasan Budidaya  Hutan  Produksi  Terbatas  pada  zona  tata ruang  wilayah  Kabupaten  Sukabumi,  yaitu  seluas 1.017,6  Ha.  Zonasi  tataruang  wilayah  Kabupaten  Le-
bak  dan  zonasi  TNGHS  terdapat  ketidaksesuaian  se- luas 6.445,8 Ha atau sekitar 13,87% dari luas 46.450,2 Ha pada ketidaksesuaian Zona Kawasan Tambang.
Konflik pemanfaatan lahan yang terjadi di kawasan TNGHS  sudah  berjalan  sejak  jaman  Hindia  Belanda yang  sampai  kini  belum  dapat  diselesaikan  dengan baik.  Dua  permasalahan  konflik  lahan  yang  terjadi  di TNGHS, yaitu (a) tidak sinkronnya antara batas kawa- san  hutan  TNGHS  dengan  tata  ruang  kabupaten  yang ada  di  sekitarnya  yaitu  Kabupaten  Lebak,  Kabupaten Bogor,  dan  Kabupaten  Sukabumi;  serta  (b)  kegiatan masyarakat  dan  perusahaan  yang  menggunakan  lahan untuk kepentingan ekonominya.
Tabel 3. Tingkat kesesuaian zonasi rencana tataruang tiga wilayah kabupaten dalam kawasan TNGHS
No Kabupaten Zonasi RT/RW Tingkat kesesuaian zonasi TN (Ha) Luas total (Ha) Sesuai (Ha) Tidak sesuai (Ha) 1 Lebak Daerah resapan air *) 13.331,6 13.331,6 Hutan lindung *) 26.249,4 26.249,4 Kawasan tambang 6.445,8 6.445,8 Pertanian lahan kering dan peternakan 423,5 423,5 Taman nasional 2.503,6 2.503,6 Subtotal 2.503,6 46.450,2 48.953,8 2 Bogor Hutan konservasi 33.814,5 33.814,5 Kawasan lindung 1.322,5 1.322,5 Tanaman tahunan 72,9 72,9 Subtotal 33.814,5 1.395,3 35.209,9 3 Sukabumi Hutan lindung *) 558,7 558,7 Enclave 786,3 786,3 Hutan konservasi 26.171,6 26.171,6 Hutan produksi 49,5 49,5 Hutan produksi terbatas 1.292,1 1.292,1 Permukiman perdesaan 18,6 18,6 Peruntukan perkebunan 115,9 115,9 Peruntukan pertanian lahan basah 151,7 151,7 Peruntukan pertanian lahan kering 50,9 50,9 Subtotal 26.171,6 3.023,7 29.195,3 Total 62.489,7 50.869,3 113.359,0
Belum  paduserasinya  tata  ruang  kabupaten  dengan kawasan TNGHS berdampak  terhadap kehidupan  ma- syarakat  yang  tinggal  di  dalam  kawasan  TNGHS.  Pe- merintah  kabupaten  dengan  kebijakan  tata  ruangnya menilai bahwa sebagian kawasan hutan TNGHS men- jadi  kewenangannya  sehingga  memungkinkan  kegia- tan pemanfaatan lahan dilakukan sesuai kebijakan tata ruangnya,  sehingga  menimbulkan  konflik  dengan  zo- nasi  TNGHS  sebagai  kawasan  hutan  konservasi.  Di beberapa  zonasi  TNGHS  terdapat  kegiatan  pemanfaa- tan lahan yang dinilai mengganggu ekosistem TNGHS seperti  pertanian  lahan  kering  dan  kegiatan  pertam- bangan.  Masyarakat  merasa  bahwa  kegiatan  peman- faatan  lahan  sesuai  dengan  tata  ruang  kabupatennya, sehingga bersikeras untuk tetap melanjutkan kegiatan- nya.  Di  sisi  lain,  kebijakan  tata  ruang  kabupaten umumnya  telah  ditetapkan  sebelum  wilayah  TNGHS ditetapkan dan diperluas sebagai taman nasional. Oleh
karenanya  akar  konflik  lahan  di  TNGHS  tidak  hanya terkait  dengan  pemanfaatan  lahan  oleh  masyarakat, tetapi  konflik  yang  dipicu  oleh  ketidaksesuaian  kebi- jakan  antara  tata  ruang  kabupaten  dengan  zonasi  ka- wasan  TNGHS.  Penunjukkan  Gunung  Halimun  Salak sebagai  taman  nasional  yang  dilanjutkan  dengan  per- luasannya  dinilai  kurang  memperhatikan  kebijakan tata ruang tiga kabupaten di sekitarnya, sehingga kon- flik  pemanfaatan  ruang  dan  lahan  terjadi  sampai  kini. Akibat  dari  konflik  kebijakan  ruang  tersebut  menye- babkan  masyarakat  menjadi  korban,  dimana  dari  pan- dangan  manajemen  TNGHS  keberadaannya  dinilai ilegal  karena  berada  di  kawasan  hutan  konservasi. Namun,  masyarakat  merasa  bahwa  keberadaannya tidak ilegal karena sudah tinggal sejak lama jauh sebe- lum  kawasan  tersebut  ditetapkan  sebagai  taman  na- sional  dan  merasa  memiliki  hak  untuk  tinggal  dan mengakses  sumberdaya  alam  yang  ada  di  dalam  dan
sekitar TNGHS. Sikap masyarakat tersebut secara im- plisit  didukung  oleh  kebijakan  pemerintah  kabupaten berdasarkan kebijakan tata ruang yang ditetapkannya.
Permasalahan  konflik  lahan  di  TNGHS  tersebut menjadi kendala bagi pengelola TNGHS dan pemerin- tah kabupaten. Bagi pengelola TNGHS adanya berba- gai aktifitas masyarakat dan pembangunan di kawasan tersebut  menjadi  kendala  besar  dalam  mewujudkan pengelolaan  kawasan  konservasi  yang  berkelanjutan. Adapun  bagi  pemerintah  kabupaten  menilai  bahwa dengan  ditetapkannya  wilayah  yang  didiami  masyara- kat  menjadi  taman  nasional  tidak  memungkinkan  un- tuk mengalokasikan kegiatan pembangunan daerahnya di  wilayah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  kawasan yang  dikelola  UPT  Pusat  (Kementerian  Kehutanan) karena  akan  dinilai  melanggar  ketentuan  perencanaan pembangunan  dan  sistem  anggaran  daerah  yang  tidak memperbolehkan  untuk  mengalokasikan  kegiatan  dan anggaran  di  wilayah  kerja  yang  dibiayai  APBN.  Aki- bat  dari  tidak  sinkronnya  kebijakan  ruang  tersebut menyebabkan  kegiatan  pembangunan  masyarakat  di wilayah  tersebut  sangat  kecil  atau  hampir  tidak  ada karena  tidak  dapat  dianggarkan  walaupun  kebijakan tata ruangnya masih menunjuk kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Oleh karena itu untuk  menyelesaikan  konflik  lahan  di  TNGHS  perlu dilakukan strategi penyelesaian sebagai berikut: mela- kukan  proses  paduserasi  ruang  antara  Kementerian Kehutanan  dengan  tiga  kabupaten  di  sekitar  TNGHS untuk mendapatkan kepastian hukum kawasan dan tata ruang  kabupaten  yang  tidak  tumpang  tindih  sehingga kewenangan  masing-masing  pihak  dapat  ditentukan dengan jelas.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1. Kesimpulan
1. Pengelolaan  TNGHS  menghadapi  kendala  terkait dengan  masih  luasnya  kawasan  hutan  yang  berpo- tensi  konflik  dengan  tata  ruang  tiga  kabupaten  di sekitar  TNGHS,  yaitu  Kabupaten  Lebak,  Kabupa- ten  Bogor,  dan  Kabupaten  Sukabumi.  Belum adanya  kesepakatan  „paduserasi‟  tata  ruang  antara Kementerian  Kehutanan  dengan  ketiga  kabupaten tersebut  menyebabkan  pencapaian  tujuan  pengelo- laan  kawasan  konservasi  menghadapi  kendala  be- sar;
2. Wilayah  administratif  Kabupaten  Lebak  merupa- kan  wilayah  yang  terluas  yang  termasuk  dalam lingkup kawasan TNGHS, namun juga  merupakan wilayah  yang  terluas  terdapat  ketidaksesuaian  zo- nasi antara zonasi tataruang wilayah dengan zonasi Kawasan  TNGHS.  Luas  ketidaksesuaian  zonasi  di wilayah  administratif  Kabupaten  Lebak  adalah  se- luas  46.450,2  Ha  atau  sekitar  43,30%  dari  luas Kawasan  TNGHS  di  3  (tiga)wilayah  administratif kabupaten.  Luas  ketidaksesuaian  zonasi  di  Kabu- paten  Sukabumi  dan  Kabupaten  Bogor  masing-
masing  seluas  1.395,3  Ha  (1,2%)  dan  3.023,7  Ha (2,7%).
3. Zona  yang  diperuntukan  sebagai  Kawasan  Budi- daya  (KB)  Hutan  Produksi  Terbatas  merupakan zona  terluas  pada  RTRW  Kabupaten  Sukabumi yang tidak sesuai dengan zonasi TNGHS, yaitu se- luas 1.292,1 Ha. Begitu juga dengan wilayah yang telah  ditetapkan  sebagai  Hutan  Lindung  pada RTRW  Kabupaten  Sukabumi  seluas  558,7  Ha  ti- dak  sesuai  dengan  zonasi  TNGHS.  Zona-zona RTRW  Kabupaten  Sukabumi  yang  lainnya  yang tidak  sesuai  dengan  TNGHS  seluruhnya  mencapai luas 386,6 Ha di luar luas lahan enclave .
4. Permasalahan  konflik  lahan  di  TNGHS  tersebut menjadi  kendala  bagi  pengelola  TNGHS  dan  pe- merintah  kabupaten.  Bagi  pengelola  TNGHS adanya berbagai aktifitas masyarakat dan pemban- gunan  di  kawasan  tersebut  menjadi  kendala  besar dalam  mewujudkan  pengelolaan  kawasan  konser- vasi  yang  berkelanjutan.  Adapun  bagi  pemerintah kabupaten  menilai  bahwa  dengan  ditetapkannya wilayah  yang  didiami  masyarakat  menjadi  taman nasional  tidak  memungkinkan  untuk  mengalokasi- kan  kegiatan  pembangunan  daerahnya  di  wilayah yang  telah  ditetapkan  sebagai  kawasan  yang  dike- lola  UPT  Pusat  (Kementerian  Kehutanan)  karena akan  dinilai  melanggar  ketentuan  perencanaan pembangunan dan sistem anggaran daerah yang ti- dak  memperbolehkan  untuk  mengalokasikan  ke- giatan dan anggaran di wilayah kerja yang dibiayai APBN.
5. Pemberdayaan  masyarakat  tidak  berjalan  dengan baik  karena  masih  adanya  konflik  pemanfaatan ruang  antara  RUTR  Kabupaten  di  sekitar  TNGHS dengan  penunjukkan  kawasan  hutan  Gunung  Ha- limun Salak sebagai kawasan konservasi. Oleh ka- rena itu  model pemberdayaan  masyarakat berbasis konservasi harus dapat dilaksanakan dengan baik.

## 4.2. Saran
1. Perlu dilakukan kegiatan sinkronisasi dan „paduse- rasi‟ antara Kementerian Kehutanan dengan ketiga kabupaten  di  sekitar  TNGHS  terutama  mengenai kebijakan tata ruang.
2. Pemberdayaan disesuaikan dengan zonasi TNGHS dilakukan dengan pola  kolaborasi berupa pengem- bangan potensi sumberdaya hutan berupa hasil hu- tan non kayu, sumber genetik dan penunjang budi- daya  lainnya  sepanjang  tidak  menganggu  fung- sinya sebagai hutan konservasi.Implementasi pem- berdayaan  masyarakat  disarankan  meliputi  keter- wakilan  tiga  aspek  vital  yaitu  sosial,  ekonomi  dan lingkungan.

## Daftar Pustaka
[1] Basuni, S., 2003. Inovasi Institusi untuk Meningkatkan Kinerja Daerah Penyangga Kawasan Konservasi. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
[2] Handayani,  D.,  R.  Soelistijadi,  Sunardi,  2005.  Pemanfaatan analisis  spasial untuk pengolahan data  spasial  sistem informasi geografi studi kasus: Kabupaten Pemalang. Jurnal Teknologi In- formasi Dinamik 9(2), pp. 108-116.
[3] Juhadi, 2010. Analisis spasial tipologi pemanfaatan lahan perta- nian  berbasis  sistem  informasi  geografis  (SIG)  di  DAS  Serang Bagian Hulu, Kulon Progo, Yogyakarta. Jurnal Geografi, 7(1).
[4] Kantor  Menteri  Lingkungan  Hidup,  1985.  Strategi  Konservasi Alam Indonesia dan Strategi Konservasi Alam Sedunia. Kantor Menteri KLH, Jakarta.
[5] MacKinnon,  J.  K.,  G,  C.  MacKinnon,  T.  Thorsell,  1993. Man- aging  of  Protected  Areas  in  the  Tropics.  Hari  Harsono  Amir, penerjemah:  Pengelolaan  Kawasan  yang  Dilindungi  di  Dearah Tropika. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
[6] Menteri  Negara  Kependidikan  dan  Lingkungan  Hidup,  1986. Penelitian  Pengembangan  Wilayah  Penyangga  Kawasan  Hutan Konservasi. Kerjasama Fakultas Kehutanan IPB dengan Proyek Pengembangan  Efisiensi  Penggunaan  Sumber-Sumber  Kehuta- nan, Bogor
[7] Sulistyowati,  L.,  2003.  Analisis  Kebijakan  Pemberdayaan  Ma- syarakat  dalam  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  Gugus  Kepua- lauan (Studi Kasus Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pu- lau  Harapan  Kecamatan  Kepulauan  Seribu  Utara,  Taman  Na- sional Laut Kepulauan Seribu).