## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1504-1515 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2426

## Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing Oleh Pemerintah Republik Indonesia

## Serlika Aprita*, Hasanal Mulkan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang *Coresponding email: serlika.aprita17@gmail.com
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi nasionalisasi penanaman modal asing oleh Pemerintah Republik Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pemerintah Republik Indonesia pada saat ini berada pada posisi untuk melakukan nasionalisasi perusahaan modal asing dengan mengedepankan potensi bangsa dan negara dan tidak menutup diri pada  masuknya  modalnya  demi asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Penanaman  modal  asing dalam perspektif  Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2007  tentang Penanaman  Modal  harus  mengutamakan  kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara mengedepankan potensi yang dimiliki oleh bangsa dan negara tanpa mengabaikan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan  politik  Indonesia.  nasionalisasi  yang  dilakukan  oleh  Bolivia,  Venezuela  dan  Meksiko  dapat  dijadikan  perbandingan dan  pembelajaran  bagi  Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  melakukan  nasionalisasi  bahwa  Presiden,  ia  menggunakan kekuasaannya untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam tujuan untuk memulihkan kedaulatan ekonomi dan politik atas sumber daya alamnya.
Kata Kunci: Nasionalisasi; Penanaman Modal Asing; Perusahaan
Abstract. The purpose of this study was to determine the urgency of the nationalization of foreign investment by the Government of  the  Republic  of  Indonesia. The  legal  research  method  used  is  normative  legal  research.  The  Government  of  the  Republic  of Indonesia is currently in a position to nationalize foreign capital companies by prioritizing the potential of the nation and state and not closing  themselves on  the entry  of foreign  capital for the sake of realizing economic  growth. Foreign investment in the perspective of Law Number 25 of 2007 concerning Investment must prioritize the welfare of the Indonesian people by prioritizing the  potential  possessed  by  the  nation  and  state  without  neglecting  Indonesia's  economic  and  political  sovereignty.  the nationalization carried out by Bolivia, Venezuela and Mexico can be used as a comparison and lesson for the Government of the Republic of Indonesia in nationalizing that the President, he uses his power to realize the will of the people in the aim of restoring economic and political sovereignty over its natural resources.

## Keywords: Nationalization; Foreign Investment; Company

## PENDAHULUAN
Secara  sadar  atau  tidak,  kegiatan  ekonomi memberikan  nilai  penting  dalam  kehidupan.  Mungkin setiap  kegiatan  sehari-hari  selalu  didominasi  kegiatan ekonomi,  karena  itu  memahami  perilaku  kegiatan ekonomi  dibutuhkan  banyak  waktu  dalam  memberikan refleksi  setiap  langkah  kegiatan  (Dagun,  1991). Menelusuri  cerita  lahirnya  ekonomi  barat  maka  akan bertemu  dengan Jean  Baptise  Colbert dari  Prancis  yang melembagakan  paham  atau  mazhab  merkantilisme  atau colbertisme.  Namun  paham  ini  akhirnya  dirombak  oleh Francois  Quesnay yang  bersama-sama  dengan Jacques Turgot yang mengumumkan berlakunya sistem fisiokratisme  di  Prancis.  Mazhab  Quesnay  yang kemudian menarik Adam Smith sehingga akhirnya Adam Smith menulis  bukunya  “ The  Wealth  of  Nations” yang memuat  ide  pokok  mazhab  liberal.  Mazhab  ekonomi liberal yang diumumkan oleh Adam Smith ini menentang segala  bentuk  campur  tangan  pemerintah  dilapangan ekonomi,  salah  satu  teori Smith yang  terkenal  adalah teori tangan gaib ( the theory of invisible hand ). Ekonomi sebagai ilmu dinyatakan lahir bersamaan denan terbitnya buku  smith  ini  dan  oleh  karenanya Smith dinyatakan sebagai founder of modern economics (Rosyidi, 2009)
Masyarakat yang hidup dalam suasana demokratis, yang menempatkan hukum sebagai panglima  dalam  mengatur  ketertiban  serta  keteraturan hidup  individu  maupun  kolektif  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bermasyarakat  disuatu  negara  maka, kaidah hukum yang hidup didalamnya antara lain setiap warga  negara  harus  dijamin  kebebasannya.  Jaminan perlindungan  atas  kebebasan  individu  sebagai  anggota masyarakat  harus  sesuai  dengan  hukum.  Tindakan penguasa  harus  berpedoman  kepada  hukum.  Tidak dibenarkan  terdapat  aktivitas  yang  melanggar  hukum. Setiap  individu  harus  diperlakukan  sama  dihadapan hukum.  Kebenaran  dan  keadilan  harus  ditegakkan (Fauzan,  2014).  Tugas  hukum  satu  diantaranya  adalah untuk mencapai keadilan. Keadilan adalah  lambang dari penyelesaian  sosial  dari  keinginan-keinginan  dan tuntutan-tuntutan individual yang bertentangan. Keadilan  dapat  dirasakan  apabila  orang-orang  yang terlibat  merasa  bahwa  penguasa  tidak  berpihak  kepada siapapun.  Hal  ini  sebagaimana  diperkuat  oleh  pendapat Rudolf  Von  Jhering dalam  bukunya  “ Der Zweck  im Recht ” menegaskan bahwa dalam membimbing kelakuan manusia,  suatu  gagasan  hukum  atau legal  proposition tanpa  paksaan  hukum  dibelakangnya  adalah  sesuatu
Serlika Aprita dan Hasanal Mulkan, Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia
yang mengandung pertentangan dalam dirinya. Kekerasan  ini  dianggap  sebagai  alat  dari  keadilan (Tobing, 1983).
Keadilan  itu  menuntut  bahwa  dalam  keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang  sama pula. Dalam  filsafat  hukum,  hukum  bertujuan  untuk mendapatkan keadilan yang berujung kepada kesejahteraan  (Rato,  2010).  Berdasarkan  konsep  ini menunjukkan  bahwa  suatu  negara  dapat  dikatakan  telah memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya apabila konsep keadilan telah diperoleh. Masuknya  modal asing bagi  perekonomian  Indonesia  merupakan  tuntutan keadaan  baik  ekonomi  maupun  politik  Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian  Indonesia  melalui  investasi  modal  secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana  internasional  lainnya  seperti  pinjaman  luar  negeri (Syahyu,  2003).  Penanaman  modal  harus  dapat  menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  nasional,  menciptakan  lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi  nasional  dan  mewujudkan  kesejahteraa masyarakat  dalam  suatu  sistem  perekonomian  yang berdaya  saing.  Modal  asing  yang  dibawa  investor merupakan  hal  yang  sangat  penting  sebagai  alat  untuk mengintegrasikan  ekonomi  global,  selain  itu  kegiatan investasi  akan  memberikan  dampak  positif  bagi  negara penerima modal seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk proses  produksi  maupun  teknologi  dan  menciptakan lapangan kerja.
Penananaman  modal  asing  ( foreign  direct investment ) memberikan banyak kelebihan satu diantaranya  adalah  memberikan  andil  dalam  alih teknologi (Manan, 2014). Perkembangan teknologi yang sangat  pesat  menjadikan  dunia  seolah  tanpa  batas. Manusia  kini  dapat  terhubung  satu  sama  lain  dengan jangkauan  dan  daya  jelajah  yang  luas  dengan  kecepatan tinggi  dan  tanpa  membutuhkan  media  komunikasi konvensional,  seperti,  kertas . Teknologi  menjadi paradigma  baru  untuk  menentukan  kualitas  suatu bangsa.  Ungkapan  bahwa  “siapa  yang  menguasai teknologi  akan  menggenggam  dunia  ditangannya”, karenanya  tidak  dapat  diragukan  lagi  walau  harus disikapi  secara  bijaksana.  Teknologi  terkait  dengan industrialisasi  telah  menjadi  tolak  ukur  pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan keberhasilan pembangunan  suatu  bangsa.  Namun  kenyataannya  ada kesenjangan  penguasaan  teknologi  antara  negara  maju dengan  negara  berkembang,  seperti  Indonesia.  Oleh karana  itu  masalah  alih  teknologi  antara  neghara  maju dan  negara  berkembang  menjadi  isu  sentral  dalam beberapa  dasawarsa,  lebih-lebih  setelah  tercapainya kesepakatan  masyarakat  internasional  dalam World Trade Organization (WTO).
Perkembangan  teknologi  yang  sangat  pesat menjadikan dunia seolah tanpa batas. Manusia kini dapat
terhubung  satu  sama  lain  dengan  jangkauan  dan  daya jelajah  yang  luas  dengan  kecepatan  tinggi  dan  tanpa membutuhkan  media  komunikasi  konvensional,  seperti, kertas . Teknologi menjadi paradigma baru untuk menentukan  kualitas  suatu  bangsa.  Ungkapan  bahwa “siapa  yang  menguasai  teknologi  akan  menggenggam dunia  ditangannya”,  karenanya  tidak  dapat  diragukan lagi  walau  harus  disikapi  secara  bijaksana.  Teknologi terkait  dengan  industrialisasi  telah  menjadi  tolak  ukur pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan keberhasilan pembangunan  suatu  bangsa.  Namun  kenyataannya  ada kesenjangan  penguasaan  teknologi  antara  negara  maju dengan  negara  berkembang,  seperti  Indonesia.  Oleh karana itu masalah alih teknologi antara negara maju dan negara  berkembang  menjadi  isu  sentral  dalam  beberapa dasawarsa,  lebih-lebih  setelah  tercapainya  kesepakatan masyarakat internasional dalam World Trade Organization (WTO).
Istilah  alih  teknologi  harus  dipahami  dari  pihak yang  memiliki  teknologi  kepada  pihak  lain  yang membutuhkan  teknologi  tersebut,  yang  dalam  hal  ini dapat  dilakukan  dengan  menjual; membagi  ataupun memindahkan  (Koeswadj,  2001).  Di  Indonesia  alih teknologi  lazimnya  dipahami  dari  pihak  asing, sebagaimana  ungkapan  Pameo  Satirikal “Teknologi diciptakan  di  Eropa  dan  dikembangkan  di  Amerika Serikat tetapi diproduksi sebagai buatan Jepang” (Gani, 2001).  Hukum  adalah  bagian  dari  teknologi  karena teknologi  terkait  dengan  masalah  konstitusi  dan fungsinya  sebagai legal  structure yang  fundamental. Didalam  konstitusi  suatu  negara  tercakup  berbagai pertimbangan  dan  keputusan  manusia  yang  berposisi sebagai  teknokat,  birokrat  dan  politikus.  Hukum menentukan teknologi canggih, teknologi menengah atau teknologi  merakyat.  Kriteria  perusahaan  asing  yang mendapatkan  fasilitas  antara  lain  melakukan  alih teknologi. peraturan-peraturan dalam bidang  penanaman modal, pemerintah juga memberikan kebijakan- kebijakan.  Kebijakan  mengundang  modal  asing  adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, sehingga  Indonesia  dapat  meningkatkan  penghasilan devisa  dan  mampu  menghemat  devisa,  oleh  karena  itu usaha-usaha  di  bidang  tersebut  diberi  prioritas  dan fasilitas.  Alasan  kebijakan  yang  lain  yaitu  agar  terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  nasional Indonesia.
Perkembangan  perekonomian  suatu  negara, khususnya  negara  berkembang  seperti  Indonesia  sangat ditentukan  dari  tingkat  pertumbuhan  penanaman  modal asing.  Penanaman  modal  asing  memegang  peranan penting  dalam  peningkatan  devisa  suatu  negara. Kegiatan  perdagangan  internasional  tidak  dapat  terlepas dari  penanaman  modal  asing  karena  memberikan keuntungan  kepada  semua  pihak,  tidak  hanya  bagi investor  saja,  tetapi  juga  bagi  perekonomian  negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor.  Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  berada
Serlika Aprita dan Hasanal Mulkan, Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia
pada  posisi  yang  sangat  berkepentingan  dalam mengundang investor asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi  nasional.  Menyadari  pentingnya  penanaman modal  asing,  pemerintah  Indonesia  terus  berupaya menumbuhkan  iklim  investasi  yang  kondusif  guna menarik  calon  investor  untuk  menarik  modal  asing masuk ke Indonesia. Berbagai strategi untuk mengundang  investor  asing  telah  dilakukan  agar  para investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya dan merasa  nyaman  dalam  melakukan  penanaman  modal  di Indonesia.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  negara berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia  di  bidang  ekonomi dapat  dikatakan  cukup  maksimal  dengan  diwujudkan melalui  pembentukkan  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  mengenai  bentuk  dan mekanisme  perlindungan  hukum  kepada  pekerja  yang diberikan  oleh  negara,  satu  diantaranya  dapat  dilihat pada  ketentuan  Pasal  27  ayat  2  Perubahan  UUD  1945, Pasal 28 D ayat 2 Perubahan UUD 1945, serta Pasal 38 UU  No.  39  Tahun  1999  yang  memberikan  hak  kepada warga  negaranya atas pekerjaan  yang layak berdasarkan syarat-syarat  ketenagakerjaan.  Perlindungan  terhadap pekerja  merupakan  pemenuhan  hak  dasar  yang  melekat dan  dilindungi  oleh  konstitusi  sebagaimana  yang  diatur di  dalam Pasal 27 ayat  (2) UUD 1945 “Tiap-tiap  warga Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan”,  dan  Pasal  33  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa“  Perekonomian  disusun  sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Pelanggaran terhadap hak  dasar  yang  dilindungi  konstitusi  merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin  kesamaan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan pekerja  dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan perkembangan  kemajuan  dunia  usaha  dan  kepentingan pengusaha  dalam  hubungan  kerja.  Hubungan  kerja adalah  suatu  hubungan  antara  seorang  buruh  dengan seorang majikan, hubungan kerja hendak menunjukkann kedudukan  kedua  belah  pihak  itu  yang  pada  dasarnya menggambarkan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban buruh  terhadap  majikan  serta  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  terhadap  buruh  (Kosidin,  1999).  Peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  perlindungan bagi  pekerja  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  dan  Peraturan  Pelaksana  dari Perundang-Undangan di bidang Ketenagakerjaan.
Dalam  berbagai  tulisan  tentang  perburuhan seringkali  dijumpai  adagium  yang  berbunyi  “pekerja adalah tulang punggung perusahaan”.Tetapi  kalau dikaji lebih  jauh  akan  kelihatan  kebenarannya.  Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung, karena  memang dia mempunyai  peranan  yang  penting  (Asikin  dkk,  1993). Tanpa  adanya  pekerja  tidak  akan  mungkin  perusahaan itu  bisa  jalan,  dan  berpartisipasi  dalam  pembangunan (Asikin dkk, 1993). Menyadari akan pentingnya pekerja
bagi  perusahaan,  pemerintah  dan  masyarakat,  maka perlu  dilakukan  pemikiran  agar  pekerja  dapat  menjaga keselamtannya  dalam  menjalankan  pekerjaan,  demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar  apa  yang  di  hadapinya  dalam  pekerjaan  dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan  dalam  menjalankan  pekerjaan  itu  tetap terjamin.  Pemikiran-pemikiran  itu  merupakan  program perlindungan  pekerja,  yang  dalam  praktik  sehari-hari berguna  untuk  mempertahankan  produktivitas  dan kestabilan perusahaan (Asikin dkk, 1993).
Di dalam pengaturan khusus mengenai ketenagakerjaan yang sekarang berlaku menjadi landasan hukum yaitu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat ketentuan untuk dimungkinkannya penggunaan tenaga kerja dalam negeri  sebanyak-banyaknya  dan  adanya  pembatasan penggunaan  tenaga  kerja  asing,  dikecualikan  apabila bidang  dan  jenis  pekerjaan  yang  tersedia  belum  atau tidak  sepenuhnya  dapat  disisi  oleh  tenaga  kerja Indonesia,  penggunaan  tenaga  kerja  asing  pendatang (majikan) dapat menggunakan tenga kerja  warga negara asing  pendatang  sampai  batas  waktu  tertentu,  agar sampai  batas  waktu  tertentu  diharapkan  tenaga  kerja Indonesia sudah mampu mengadopsi keterampilan ( skill ) tenaga  kerja  asing  dilaksanakan  secara  selektif  dalam rangka  pendayagunaan  tenaga  kerja  Indonesia  secara optimal.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  45  ayat  (1)  huruf (a)  dan  (b)  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  bahwa  setiap perusahaan  yang  ingin  menggunakan  teanga  kerja  asing wajib  menunjuk  tenaga  kerja  warga  Negara  Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing dan melaksanakan  pendidikan  dan  pelatihan  kerja  bagi tenaga  kerja  Indonesia  seperti  yang  ditentukan  dalam Pasal  9,  10,  11  dan  12  UU  No.  1  Tahun  1967  tentang Penanaman Modal Asing sebagai berikut:
1. Kepada pemilik modal asing diperkenankan sepenuhnya  menetapkan  direksi  perusahaanya, artinya  pemilik  modal  tersebut  berwenang  untuk menetapkan  siapa  saja  yang  dipercayai  untuk mengelola  perusahaannya,  baik  yang  berwarga Negara  asing  maupun  berwarga  negara  Indonesia dalam jabatan-jabatan direksi (Pasal 9);
2. Perusahaan-perusahaan asing diwajibkan memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan tenaga kerja Indonesia,  terkecuali  bagi  tenaga  pmpinan  dan tenaga ahli yang belum dapat disisi oleh tenaga kerja warga negara Indonesia (WNI) (Pasal 10);
3. Pemilik  perusahaan  asing  tersebut  juga  diberikan izin  mendatangkan  atau  menggunakan  tenaga pimpinan  dan  tenaga  ahli  warga  negara  asing  bagi jabatan-jabatan  yang  belum  dapat  disisi  dengan tenaga WNI (Pasal 11);
4. Kecuali  memberikan  pendidikan  dalam  bidang teknik,  maka  perusahaan  modal  asing  diwajibkan menyelenggarakan  dan  atau  menyediakan  fasilitas- fasilitas  latihan  dan  pendidikan  dalam  bidang
Serlika Aprita dan Hasanal Mulkan, Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia
menajemen serta bisnis administrasi terutama bidang pemasaran  dalam  dan  luar  negeri  dengan  maksud agar  secara  berangsur-angsur  tenaga  kerja  warga negara  Indonesia  dapat  menggantikan  tenaga-tenaga warga negara asing yang bersangkutan (Pasal 12); 5. Pemerintah Indonesia akan mengawasi secara sfektif pelaksanaan hal-hal tersebut (Pasal 13).
Namun  sampai  saat  ini  pada  penerapannya penggunaan  tenaga  kerja  Indonesia  belum  berjalan optimal,  sehingga  keberadaan  tenaga  kerja  asing  pada perusahaan  tertentu  tidak  dapat  dicegah  dan  dibatasi, kondisi semakin dipersulit dengan keberadaan ketentuan di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  dinyatakan  secara  tegas  dalam  Pasal 190  mengenai  tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan diperbolehkannya  penggunaan  tenaga  kerja  asing  pada perusahaan-perusahan  Indonesia  menyatakan  bahwa “menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk  alih  teknologi  dan  alih  keahlian  dari  tenaga  kerja asing; tenaga kerja pendamping, tenaga kerja asing tidak secara  otomatis  menggatikan  atau  menduduki  jabatan tenaga  kerja  asing  yang  didampinginya.  Pendamping tersebut lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian  agar  tenaga  kerja  Indonesia  tersebut  dapat memiliki kemampuan, sehingga pada waktunya diharapkan  dapat  mengganti  tenaga  kerja  asing  yang didampinginya.” Kesepakatan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ( Agreement on Establishing  the  World  Trade  Organization-WTO) yang telah  disahkan  melalui UU  No.  7  Tahun  1994  maka Indonesia berkewajiban menyempurnakan seluruh peraturan  perundang-undangannya  dengan  WTO.  Di bidang  investasi,  ketentuan  Perdagangan  Investasi Terkait  ( Trade  Related  Investment  Measures )  menjadi tolok  ukurnya.  Selain  UU  No.  1  Tahun  1967  dan  UU No. 6 Tahun 1968, masalah teknologi dan pengalihannya ditetapkan  dalam  undang-undang  Paten.  Pengaturan paten  di  Indonesia  diawali  dengan OctrooiWet 1912. Namun  sebagai  undang-undang  produk  Belanda, terdapat  kebijakan  yang  tidak  menguntungkan  bagi Indonesia bahwa pendaftaran paten di Indonesia (Hindia Belanda)  harus  diteruskan  ke  Negeri  Belanda  untuk perolehan  haknya.  Tentu  saja  pengaturan  ini  dirasakan bertentangan  dengan  prinsip  kedaulatan  negara.  Oleh karena  itu  sambil  menunggu  undang-undang  Paten nasional  terbentuk,  dikeluarkan  pengumuman  Menteri Kehakiman  No.  J-S-5/41/4  tanggal  12  Agustus  1953 yang  dimuat  dalam  Berita  Negara  No.  65  tanggal  28 Agustus  1953  dan  Pengumuman  Menteri  Kehakiman No.  J-G-1/2/17  tanggal  29  Oktober  1953  yang  dimuat dalam Berita Negara No. 91 tanggal 13 November 1953. Kedua  pengumuman  tersebut  mengatur  penerimaan pendaftaran sementara atas permintaan paten.
Octrooi Wet digantikan dengan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1989  Tentang  Paten  sebagai  undang-
undang  produk  nasional.  Dalam  masalah  paten  terkait ketentuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-IPR,  Including  Trade  in  Counterfeit  goods (TRIPs )  Sejalan  dengan  Persetujuan  TRIPS  dilakukan penyempurnaan  UU  No.  6  Tahun  1989 dengan  UU  No. 13  Tahun  1997.  Saat  ini  kedua  peraturan  tersebut  telah dihapus  digantikan  dengan  UU  No.  14  Tahun  2001 tentang Paten. Pengaturan  hukum  tentang  alih teknologi di  Indonesia  GBHN  1994-2004,  Bab  1A  dinyatakan bahwa Mengembangkan perekonomian yang berorientasi  global  sesuai  dengan  kemajuan  teknologi dengan  membangun  keunggulan  kompetitif  berdasarkan keunggulan  komperatif  sebagai  negara  maritim  dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah,  terutama  pertanian  dalam  arti  luas,  kehutanan, kelautan,  pertambangan,  pariwisata,  serta  industri  kecil dan  kerajinan  rakyat.  Dan  untuk  mewujudkan  hal tersebut maka pemanfaatan alih teknologi atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan  mampu  memanfaatkan  dan  menguasai ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  guna  kepentingan masyarakat dan negara.
Penunjukkan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Perangkat hukum sebagai sarana pembaharuan  sosial  harus  mampu  untuk  memberikan pengaturan  terhadap  perkembangan  baru  khususnya dalam  pemanfaatan  alih  teknologi  tersebut.  Untuk  itu alih  teknologi  harus  dapat  diatur  secara  hukum Indonesia, sebagai negara berkembang menyadari bahwa ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  mempunyai  peranan penting  dalam  mempercepat  pembangunan  sosio ekonomi  nasional  dan  khususnya  dalam  memperlancar peningkatan  produksi  dan  memasukkan  teknologi  asing yang  cocok  yang  tepat  dari  luar  negeri  kedalam  negeri dengan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat yang menguntungkan  bagi  kepentingan  nasional  berarti  akan memperbesar  peranan  tersebut  Indonesia  dalam  upaya mensejahterahkan masyarakatnya.
Penggunaan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia dalam upaya untuk melakukan alih teknologi dari tenaga kerja  asing  tidak  boleh  mengabaikan  perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di semua bidang dan  semua  jenis  pekerjaan  yang  tersedia  (Manulang, 1990).  Menyadari  akan  pentingnya  pekerja  bagi perusahaan,  pemerintah  dan  masyarakat,  maka  perlu dilakukan  pemikiran  agar  pekerja  dapat  menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan, demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar  apa  yang  di  hadapinya  dalam  pekerjaan  dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan  dalam  menjalankan  pekerjaan  itu  tetap terjamin.  Pemikiran-pemikiran  itu  merupakan  program perlindungan  pekerja,  yang  dalam  praktik  sehari-hari berguna  untuk  mempertahankan  produktivitas  dan kestabilan  perusahaan.  Perlindungan  pekerja  dapat dilakukan,  baik  dengan  jalan  memberikan  tuntunan
Serlika Aprita dan Hasanal Mulkan, Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia
maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis  serta  sosial dan  ekonomi  melalui  norma  yang  berlaku  dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup: (Kartasapoetra dan Indraningsih, 1982) a. Norma keselamatan kerja: yang meliputi keselamatan  kerja  yang  bertalian  dengan  mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaanya,keadaam tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan;
b. Norma  kesehatan  kerja  dan  Heigiene  kesehatan perusahaan  yang  meliputi:  pemeliharaan  dan mempertinggi  derajat  kesehatan  pekerja,  dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit;
c. Mengatur  persediaan  tempat,  cara  dan  syarat  kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan  pekerja  untuk  mencegah  penyakit,  baik sebagai  akibat  bekerja  atau  penyakit  umum  serta menetapkan  syarat  kesehatan  bagi  perumahan pekerja;
d. Norma  kerja  yang  meliputi:  perlindungan  terhadap tenaga  kerja  yang  bertalian  dengan  waktu  bekerja, sistem  pengupahan,  istirahat,  cuti,  kerja  wanita, anak, kesusilaan ibadah. Menurut agama keyakinan masing-masing  yang  diakui  oleh  pemerintah, kewajiban  sosial  kemasyarakatan  dan  sebagainya guna  memelihara  kegairahan  dan  moril  kerja  yang menjamin  daya  guna  kerja  yang  tinggi  serta menjaga  perlakuan  yang  sesuai  dengan  martabat manusia dan moral;
e. Kepada  Tenaga  Kerja  yang  mendapat  kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan,  berhak  atas  ganti  rugi  perawatan  dan rehabilitasi  akibat  kecelakaan  dan  atau  penyakit akibat  pekerjaan,  ahli  warisnya  berhak  mendapat ganti kerugian.
Berkaitan  dengan  hak  tersebut, Imam  Soepomo membagi  perlindungan  pekerja  ini  menjadi  3  (tiga) macam yaitu: (Khakim, 2003)
a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan  yang  cukup  memenuhi  keperluan sehari-hari  baginya  beserta  keluarganya,  termasuk ke dalam hal pekerja tersebut  tidak mampu bekerja karena  sesuatu  diluar  kehendaknya.  Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial;
b. Perlindungan  sosial,  yaitu  suatu  perlindungan  yang berkaitan  dengan  usaha  kemasyarakatan,  yang tujuannya  memungkinkan  pekerja  itu  mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia  pada  umumnya,  dan  sebagai  anggota masyarakat  dan  anggota  keluarga;  atau  yang  biasa disebut kesehatan kerja;
c. Perlindungan  teknis,  yaitu  suatu  jenis  perlindungan yang  berkaitan  dengan  usaha-usaha  untuk  menjaga pekerja  dan  bahaya  kecelakaan  yang  dapat ditimbulkan  oleh  pesawat-pesawat  atau  alat  kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan.  Didalam  pembicaraan  selanjutnya perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja.
Kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan  hak  asasi  manusia  (HAM)  sangat meningkat  dalam  tempo  lebih  dari  sepuluh  tahun terakhir  (Arinanto,  2011).  Hak  asasi  manusia  pada prinsipnya  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia.  Dalam  kehidupan  kita  sehari-hari  baik  bagi yang  bekerja  maupun  yang  tidak  bekerja,  biasanya paling  tidak  dihadapkan  pada  peristiwa-peristiwa  yang pasti  dialami  oleh  manusia,  misalnya  sakit,  kecelakaan, putusnya  hubungan  kerja  (PHK)  bagi  yang  bekerja,  dan menjadi  tua  atau  memasuki  usia  pensiun,  bahkan  kita pun  akan  mengalami  kematian.  Dan  untuk  menghadapi semua  peristiwa-peristiwa  tersebut,  maka  kita  sebagai manusia  yang  mempunyai  akal  pikiran,  memerlukan suatu sistem yang dapat mengorganisir peristiwa tersebut agar dapat dihadapi dengan baik dan tidak menyengsarakan  hidup  kita  ataupun  hidup  yang  akan menjadi  keturunan  kita.  Semua  peristiwa  tersebut  tentu saja berkaitan dengan perekonomian yang dihasilkan.
Setiap warga negara Indonesia, berhak mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya,  begitu  pula dalam halnya dalam pekerjaan. Warga  negara  Indonesia berhak  untuk  bekerja  dan  mendapatkan  imbalan  dan perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja. Selain  mendapatkan  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil dan  layak  tersebut,  warga  negara  Indonesia  juga  berhak untuk  mendapatkan  jaminan.  Secara  garis  besar perlindungan  hukum  adalah  suatu  jaminan  yang diberikan  oleh  negara  kepada  semua  pihak  untuk  dapat melaksanakan  hak  dan  dan  kepentingan  hukum  yang dimilikinya  dalam  kapasitasnya  sebagai  subjek  hukum (Setiyowati,  2003).  Yang  dimaksud  hak  disini  adalah kekuasaan  untuk  melakukan  sesuatu  karena  telah ditentukan undang-undang (Sudarsono, 2002). Pembatasan  penggunaan  tenaga  kerja  asing  dilakukan sebagai  upaya  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja dalam  negeri,  disamping  itu  pula  pembatasan  ini bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  nasional  serta meningkatkan kesejahteraan rakyat ditetapkan kebijakan. Penggunaan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  dalam kegiatan  penanaman  modal  asing  bertujuan  untuk melakukan  alih  teknologi  dan  keahlian  kepada  pihak Indonesia  yang  dilakukan  melalui  pendidikan  dan pelatihan.
Serlika Aprita dan Hasanal Mulkan, Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia
UU  No.  1  Tahun  1967  tentang  Penanaman Modal  Asing  mengatur  masalah  investasi  langsung dimana  investor  harus  menanamkan  modalnya  dalam bentuk  pendirian  perusahaan  (Perseroan  Terbatas, mengelola  dan  melakukan  kontrol  langsung  atas usahanya  serta  langsung  menanggung  resiko  atas investasinya  (Pasal  1).  Umumnya  investor  berasal  dari perusahaan  transnasional  atau  multinasional  dari  negara maju.  Ada  beberapa  motivasi  mengapa  mereka  mau menanamkan modal diluar negaranya, Adanya kejenuhan  pasar  dinegaranya,  sehingga  menimbulkan iklim  kompetisi  yang  ketat  dan  cenderung  tidak  sehat, Adanya  peluang  pasar  dinegara  tujuan  investasi  atau sekitarnya  dan  hal  itu  dilakukan  untuk  ekspansi  pasar, Adanya ‘ cost of production’ yang tinggi disebabkan oleh mahalnya  faktor-faktor  produksi,  misalnya  upah  tenaga kerja  tinggi;  sumber  daya  alam  yang  terbatasyang menyebabkan  harga  bahan  baku  menjadi  mahal, sementara  sumber  daya  alam  di  negara  tujuan  investasi sangat  signifikan  Pendayagunaan  kembali  mesin-mesin atau  teknologi  yang  dinegaranya  sendiri  mungkin  sudah usang  dan  dilarang  untuk  dipakai,  misalnya,  karena dampak negatif yang signifikan ini harus diwaspadai.
Dalam kaitan dengan alih teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1967 tentang  Penanaman  Modal  Asing  menetapkan  bahwa: ”alat-alat perusahaan dan penemuan-penemuan ( Invention )  baru  milik  orang  asing  termasuk  kategori modal asing”. Dalam arti bahwa alat-alat dan penemuan tersebut  dapat  dianggap  sebagai inbreng (pemasukan yang  bernilai  ekonomis  dan  dikonversi  sebagai  saham). Untuk  itu  perlu  diwaspadai  agar  tidak  terjadi  kenaikan harga  dan  penilaian  teknologi  secara  berlebihan.  Alat- alat  dan  penemuan-penemuan  baru  tersebut  seyogyanya sudah  di  nilai  termasuk  sebagai  masukan pada perusahaan.  Namun  di  dalam  praktek,  para  investor dengan  kepiawiannya  masih  dapat  menuntut  royalti di luar interest selaku  pemegang  saham,  dengan  dalih bahwa keahlian atau pengetahuan untuk mengoperasikan alat-alat tersebut adalah diluar kesepakatan yang ada dan oleh  karena  itu  harus  dihargai;  hal  yang  sama  terjadi ketika invensi atau penemua-penemuan tersebut membutuhkan  pengetahuan  untuk  mengaplikasikannya. Satu  hal  lagi  yang  penting  untuk  diwaspadai  jangan sampai  alat-alat  perusahaan  atau  penemuan-penemuan baru  tersebut  ‘sesuatu’  yang  sebenarnya  dinegaranya sendiri (house  country )  sudah  usang  ( obsolote) atau bahkan  dilarang  karena  mencemarkan  lingkungan, namun  dengan  perhitungan  agar  investasinya  dalam menhasilkan  alat  tersebut  dapat  kembali,  maka  alat-alat perusahaan  tersebut  dibawa  serta  dalam  rangka investasinya  di  negara  tujuan  investasi  ( host  country ) yang  relatif  memiliki bargaining  position lebih  lemah. Masih  berkenaan  dengan  alat-alat  perusahaan  dan penemuan-penemuan, seringkali investor asing melarang partner  lokal  untuk  melakukan  perbaikan  yang  sifatnya pengembangan.  Hal  inilah  yang  sering  dikritisi  bahwa
sekian  tahun  perusahaan  PMA  di  Indonesia  “  Bangsa kita hanya memiliki kemampuan sebatas‘tukang
Secara psikologis UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  dengan  UU  No.  6 Tahun  1968  tentang  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri memiliki  keterkaitan  yakni  mengatur  suatu  badan  usaha (berbentuk Perseroan Terbatas) dengan fasilitas tertentu. Perbedaannya,  jika  UU  No.  1  Tahun  1967  tentang Penanaman Modal Asing dimaksudkan untuk mengundang investor asing ke Indonesia, sedangkan UU No.  6  Tahun  1968  tentang  Penanaman  Modal  Dalam Negeri  untuk  melindungi  investor  dalam  negeri.  Dalam pengalamannya  ada  ‘sedikit’  kontradiksi.  Hal  ini  dapat dilihat dalam UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal  Asing  dalam  Pasal  18  menetapkan  perusahaan PMA  dibatasi  jangka  waktu  berusahanya  selama  30 tahun, sedangkan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1968 tentang Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  membatasi  jangka waktu perusahaan  asing, dibidang perdagangan berakhir pada  tanggal  30  Desember  1997,  dibidang  industri berakhir  pada  tanggal  31  Desember  1997  dan  dibidang lainya  akan  ditentukan  lebih  lanjut  oleh  Pemerintah daam batas waktu 10 samapai dengan 30 tahun.
Penanaman modal dianggap banyak menimbulkan  dampak  negatif  bagi  masyarakat  baik terhadap pelanggaran HAM ataupun lingkungan. Hal ini merupakan  pandangan  yang  mewakili  kelompok  “jalan tengah”  ( the  middle  path  theory )  yang  memandang investasi  asing  selain  bermanfaat  (positif)  juga menimbulkan dampak (negatif). Karena itu negara harus berperan  untuk  dapat  mengurangi  dampak  negatif melalui  berbagai  kebijakan  hukum  yang  ditetapkan antara  lain  melalui  penapisan  ( screening )  dalam perizinan dan upaya sungguh-sungguh dalam penegakan hukum.  Ide  normatif  pengaturan  hukum  nasionalisasi dalam  UU  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal  dapat  ditemukan  dalam,  pertama  pada  bagian konsiderans  “Menimbang”  huruf  c,  yang  memuat pertimbangan  dibentuknya  UU  No.  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal,  yaitu  “Untuk  mempercepat pembangunan  ekonomi  nasional  dan  mewujudkan kedaulatan  politik...”;  kedua,  pada  bagian  Penjelasan Umum yang memuat penegasan bahwa konstitusi (UUD NRI 1945) mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional  harus  berdasarkan  prinsip  ekonomi  yang mampu  menciptakan  terwujudnya  kedaulatan  ekonomi Indonesia”;  dan  ketiga  pada  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  (i) yang  mengandung  asas  kemandirian  yang  merupakan “asas hukum penanaman modal yang tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup  diri  masuknya  modal  asing  demi  terwujudnya pertumbuhan ekonomi”.
Penanaman  modal  asing  dalam  perspektif  UU No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal dimanfaatkan  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi nasional  yang  mengedepankan  potensi  bangsa  dan negera sendiri, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat  Indonesia,  tanpa  mengabaikan  kedaulatan
Serlika Aprita dan Hasanal Mulkan, Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia
ekonomi  dan  kedaulatan  politik  Indonesia.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pembangunan  ekonomi  nasional ditopang  oleh  kedaulatan  polikitk,  kedaulatan  ekonomi dan  kemandirian  yang  merupakan  asas  hukum  hukum penanaman  modal  yang  tetap  mengedepankan  potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri masuknya modal  asing  demi  terwujudnya  pertumbuhan  ekonomi. Motif  nasionalisasi  perusahaan  modal  asing  yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia masuk di Indonesia  adalah  kurangnya  penguasaan  tekonologi, kurangnya  dana  dan  potensi  sumber  daya  manusia  yang masih sangat rendah pada dasarnya potensi sumber daya manusia ada tetapi untuk mendukung atau menopangnya diperlukan  adanya  bantuan  pihak  asing  sehingga nasionalisasi  penanaman  modal  asing  diperbolehkan masuk  ke  Indonesia  sebagai  upaya  untuk  mengatasi kekurangan  yang  ada.  Tujuan  kajian  ini  adalah  apakah rasio hukum Pemerintah Republik Indonesia pada posisi sekarang  berada  dalam  sikap  untuk  melakukan nasionalisasi perusahaan modal asing, dan bagaimanakah  perbandingan  hukum  dengan  Bolivia, Venezuela  dan  Meksiko  dalam  hubungannya  dengan faktor  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  melakukan nasionalisasi  perusahaan  modal  asing  oleh  Pemerintah Republik Indonesia.

## METODE
Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  hukum  normatif, hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam peraturan  perundang-undangan  ( law  in  a  book )  atau hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap pantas  (Marzuki,  2009).  Penelitian  normatif  yakni penelitian  hukum  yang  dilaksanakan  menggunakan teknik  meneliti  bahan  pustaka  yang  memakai  objek penulisan  berupa  pustaka-pustaka  yang  ada,  baik berbentuk buku-buku, majalah, serta ketetapan-ketetapan yang memiliki hubungan dengan pembahasan ini, alhasil penulisan ini sifatnya juga penulisan pustaka  (Soekanto, 1998).

## HASIL
Rasio  Hukum  Pemerintah  Republik  Indonesia  Pada Sikap  Melakukan  Nasionalisasi  Penanaman  Modal Asing
Nasionalisasi  perusahaan  modal  modal  asing merupakan  bentuk  pengendalian  dampak  negatif penanaman  modal  asing  dalam  proses  globalisasi ekonomi  di  Indonesia  dengan  menggunakan  instrumen hukum  berupa  UU  No.  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal.  Pengaturan  mengenai  nasionalisasi perusahaan  modal  asing  yang  hanya  diatur  dalam  satu Pasal  di  dalam  UU  No.  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal menunjukkan kesukarelaan Pemerintah  Indonesia  untuk  membatasi  haknya  sebagai
negara  yang  berdaulat  dengan  cara  memperketat persyaratan  menasionalisasi  perusahaan  modal  asing sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi masyarakat  dimana  dalam  hal  ini  tenaga  kerja  warga negara Indonesia.
Pengaturan  hukum  nasionalisasi  perusahaan modal  asing  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  mempunyai relevansi  dengan  konsep  negara  hukum  kesejahteraan Pancasila  yang  dikonseptualisasikan  dalam  UUD  RI Tahun  1945.  Dalam  UUD  RI  Tahun  1945  tersebut, terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia (state  responsibilities) ,  sebagaimana  terlihat dalam  pasal  28I  (4)  dan  (5),  yang  menyatakan “Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab  negara, terutama  pemerintah  dan  Untuk  menegakkan  dan melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip negara  hukum  yang  demokratis,  maka  pelaksanaan  hak asasi  manusia  dijamin,  diatur,  dan  dituangkan  dalam peraturan  perundang-undangan.”  Keduanya,  merupakan kunci dalam melihat tanggung jawab konstitutional yang harus  dilakukan  oleh  negara,  dalam  hal  ini  pemerintah, untuk  melaksanakan  upaya-upaya  pemajuan  hak  asasi manusia.
Indonesia sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum yang memberikan penghormatan  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia  Pemerintah  Indonesia  mempunyai  kewajiban untuk  melakukan  penghormatan  terhadap  hak  asasi manusia,  dengan  melakukan  upaya-upaya  yang  dapat mengakibatkan diakuinya Indonesia sebagai negara yang menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.  Sebagai konsekuensi  yang  didapatkan  dari  suatu  negara  yang berdasarkan  atas  hukum,  negara  mempunyai  kewajiban yang  berkaitan  dengan  serangkaian  pelaksaanaan kewajiban  negara  dalam  permasalahan  hak  asasi manusia,  Indonesia  tentunya  mempunyai  konsep mengenai  hak  asasi  manusia  yang  diimplementasikan dalam sistem hukum nasionalnya.
“Reformasi  di  bidang  Legislasi  dalam  kajian Mas  Achmad  Santosa ,  tetap  memunculkan  Undang- Undang  yang  dianggap  bertentangan  dengan  nilai-nilai tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Dan dikatakan tidak  adanya  konsep  dalam  reformasi  hukum,  dan seharusnya  terdapat  konsep  dan  desain  besar  reformasi hukum,  sehingga  akan  diketahui  tentang  visi,  misi,  dan tujuan  reformasi  hukum,  prinsip-prinsip  yang  dijadikan landasan, skala prioritas, kebijakan-kebijakan yang harus dihindari,  norma-norma  hukum  yang  minimal  harus terdapat  dalam  suatu  produk  peraturan  perundang- undangan  yang  akan  diperbaharui.”  (Santosa,  2004). “Konsepsi  tentang  hak  asasi  manusia  di  Negara Republik  Indonesia  yang  berdasar  faham  Persatuan Indonesia dan berkonstitusi UUD 1945 bukan hanya ada tetapi juga berkembang dan diakui eksistensinya. Negara mengakui  hak  -hak  asasi  orang  seorang  dan  disamping itu  juga  mengakui  hak  -hak  kelompok  seperti  keluarga,
Serlika Aprita dan Hasanal Mulkan, Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia
masyarakat, paguyuban masyarakat, dan Negara. Karena itu  di  Negara  Republik  Indonesia  HAM  tidak  berdiri sendiri  melainkan  berdampingan  dengan  kewajiban, yaitui  kewajiban  orang-seorang  terhadap  orang  lain, terhadap  keluarganya,  terhadap  masyarakatnya,  dan terhadap negaranya. Demikian juga sebaliknya”
Di  Indonesia  nasionalisasi  perusahaan  modal asing  diatur  dalam  Pasal  7  UU  No.  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  yang  merupakan  wujud kesukarelaan  pemerintah  Indonesia  untuk  membatasi haknya  sebagai  negara  yang  berdaulat  dengan  cara memperketat persyaratan untuk nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan modal  asing  merupakan bentuk  pengendalian  (dalam  makna  oenindakan  atau represif) dampak negatif penanaman modal asing dalam proses  globalisasi  ekonomi  di  Indonesia  dengan menggunakan  instrumen  hukum  berupa  UU  No.  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun  yang  tidak  nyata  dari  suatu  negara  ke  negara lain,  yang  bertujuan  untuk  digunakan  negara  tersebut agar  menghasilkan  keuntungan  dibawah  pengawasan dari  pemilik  modal,  baik  secara  total  maupun  sebagian, hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  Sornarajah  (2008). Berdasarkan  konsep  pengertian  ini  menunjukkan  bahwa penentuan  mengenai  apakah  suatu  modal  akang digolongkan  sebagai  modal  asing  atau  bukan  modal asing  tetap  didasarkan  kepada  asal  dari  modal  yang dimaksud.  Konsep  pengertian  nasionalisasi  perusahaan modal asing diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)  UU  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal bahwa  nasionalisasi  merupakan  pengambilalihan  hak kepemilikan  modal  asing.  Modal  asing  adalah  modal yang  dimiliki  oleh  negara  asing,  perseorangan  warga negara asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia  yang  sebagian  atau  seluruh  modalnya  dimilki oleh  pihak  asing  (Panjaitan  dan  Sianipar,  n.d). Berdasarkan  konsep  ini  menunjukkan  bahwa  jika kemudian  pemerintah  Republik  Indonesia  melakukan nasionalisasi  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  UU  No.  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  dalam  arti melakukan pengambilalihan hak kepemilikan penanaman  modal  asing  maka  harus  disertai  ganti kerugian atau kompensasi kepada penanam modal asing.
Pemerintah  tidak  akan  melakukan  tindakan nasionalisasi  atau  pencabutan  hak  milik  secara menyeleruh  atas  perusahaan-perusahaan  modal  asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan  atau  mengurus  perusahaan  yang  bersangkutan kecuali  jika  undang-undang  dinyatakan  kepentingan negara  menghendaki  tindakan  demikian  (Pasal  21).  Jika diadakan  tindakan  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 21 maka pemerintah wajib memberikan kompensasi  atau  ganti  rugi  jumlah,  macam  dan  cara pembayarannya  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  sesuai dengan  asas-asas  hukum  internasional  yang  berlaku. Apabila  antara  kedua  belah  pihak  tidak  terdapat persetujuan  mengenai  jumlah  macam  dan  cara
pembayaran  kompensasi  tersebut  maka  akan  diadakan arbitrase  yang  keputusannya  mengikat  kedua  belah pihak.  Badan  arbitrase  terdiri  dari  tiga  orang  yang dipilih,  dan  orang  ketiga  sebagai  ketuanya  yang  dipilih bersama-sama  oleh  pemerintah  dan  pemilik  modal. Untuk  menjamin  ketenangan  bekerja  modal  asing  yang ditanam  di  Indonesua  maka  pasal  ini  ditetapkan  bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing kecuali jika kepentingan negara menghendakinya. Tindakan demikian itu hanya dilakukan dengan undang-undang serta dengan pemberian  kompensasi  menurut  prinsip-prinsip  hukum internasional (Kansil dan Kansil, 2013).
Ide  normatif  pengaturan  hukum  nasionalisasi dalam  UU  No.  25  Tahun  2007  dapat  ditemukan  dalam pertama  bagian  konsiderans  “menimbang”  huruf  (c), yang  memuat  pertimbangan  dibentuknya  UU  No.  25 Tahun  2007  tentang  penanaman  Modal  yaitu  “untuk mempercepat  pembangunan  ekonomi  nasional  dan mewujudkan  kedaulatan  politik..”;  kedua,  pada  bagian Penjelasan  Umum  yang  memuat  penegasan  bahwa Konstitusi  UUD  RI  1945  mengamanatkan  agar pembangunan  ekonomi  nasional  harus  berdasarkan prinsip ekonomi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan  ekonomi  Indonesia; dan ketiga, pada Pasal 3 ayat  (1)  huruf  (i)  yang  mengandung  asas  kemandirian yang  merupakan  asas  penanaman  modal  yang  tetap mengedapankan  potensi  bangsa  dan  negara  dan  tidak menutup diri pada masuknya modalnya demi asing demi terwujudnya  pertumbuhan  ekonomi.  Penanaman  modal asing  dalam  perspektif  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal harus mengutamakan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia  dengan cara  mengedepankan  potensi  yang  dimiliki  oleh  bangsa dan  negara  tanpa  mengabaikan  kedaulatan  ekonomi  dan kedaulatan politik Indonesia (Syaifuddin, n.d). Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia pada saat ini berada pada posisi  untuk  melakukan  nasionalisasi  perusahaan  modal asing dengan mengedepankan potensi bangsa dan negara dan  tidak  menutup  diri  pada  masuknya  modalnya  demi asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Penanaman  modal  asing  dalam  perspektif  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal  harus  mengutamakan  kesejahteraan  rakyat Indonesia  dengan  cara  mengedepankan  potensi  yang dimiliki  oleh  bangsa  dan  negara  tanpa  mengabaikan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik Indonesia.
Perbandingan  Hukum  dengan  Bolivia,  Venezuela  dan Meksiko dalam hubungannya dengan Faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan Nasionalisasi Perusahaan  Modal  Asing  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia
Alasan pemerintah
Republik Indonesia melakukan  nasionalisasi  perusahaan  asing  sebagaimana pula  dilakukan  oleh  Bolivia,  berkaitan  dengan dilakukannya  nasionalisasi  perusahaan  modal  asing
Serlika Aprita dan Hasanal Mulkan, Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia
Bolivia  telah  menunjukkan  kepada  dunia  mengapa nasionalisasi  sumber  daya  alam  menjadi  langkah pertama  paling  penting  bagi  setiap  pemerintahan  yang berusaha  menempatkan  rakyat  dan  lingkungan  di  atas keuntungan  ( profit ).  Pada  tanggal  1  Mei  2006,  kurang dari  4  bulan  setelah  menjadi  Presiden ,  Evo  Morales mengeluarkan dekrit nasionalisasi cadangan gas negerinya. Langkah ini telah memulihkan kontrol negara terhadap  sumber  daya  strategis.  Penurunan  penerimaan negara  akibat  privatisasi  perusahaan  gas  bermakna pemerintah  Bolivia  makin  bergantung  pada  pinjaman luar  negeri  untuk  menutupi  APBN  yang  menyusut.  Hal ini  mulai  berubah  sejak  dekrit  nasionalisasi  dan renegosiasi  kontrak  dengan  semua  perusahaan  gas multinasional.  Di  bawah  kontrak  baru,  perusahaan- perusahaan  multinasional  tidak  gampang  lagi  mendikte segala  hal  dalam  industri  Bolivia.  Sekarang,  negara Bolivia  menetapkan  sejumlah  persyaratan/ketentuan. Meskipun  berita  utama  media  arus  utama  mengatakan bahwa  tindakan  itu  (nasionalisasi)  menyebabkan perusahaan asing meninggalkan Bolivia dan menyebabkan  kolapsnya  banyak  sektor,  tetapi  industri gas Bolivia justru makin kuat.
Faktanya,  ekonomi  Bolivia  tercatat  mengalami pertumbuhan  tertinggi  meskipun  ekonomi  dunia  sedang mengalami  penurunan.  Jika  dilihat  secara  keseluruhan, langkah untuk memulihkan kedautan Bolivia di lapangan ekonomi  bermakna  negara  telah  menjadi  pemain  utama dalam  perekonomian  nasional.  Hari  ini,  hampir  semua kekayaan  Bolivia  tetap  di  negaranya  (Bolivia)  dan digunakan untuk memperluas pasar internal, mendorong industrialisasi, dan meransang sektor ekonomi komunitarian.  Uniknya,  nasionalisasi  Bolivia  berbeda dengan  nasionalisasi  pada  umumnya.  Di  Bolivia,  dekrit nasionalisasi  tidak  mengarah  pada  pengambil-alihan asset.  Sebaliknya,  pemerintah  hanya  menuntut  pajak yang lebih tinggi, renegosiasi kontrak, dan pembangunan kembali  perusahaan  minyak  dan  gas  negara.  Ketentuan baru  mengharuskan  kenaikan  royalty  18%  plus  pajak 32%.  Untuk  gas  alam,  yang  menghasilan  100  juta  kaki kubik  perhari,  terjadi  kenaikan  pajak  32%.  Selain  itu, renegosiasi  kontrak  juga  berlangsung  terhadap  44 kontrak  pertambangan.  Proses  renegosiasi  hanya memakan  waktu  6  bulan.  Di  bawah  aturan  baru, perusahaan  migas  Bolivia, Yacimientos  Petrolíferos Fiscales  Bolivianos ( YPFB ),  mulai  diberi  kepemilikan separuh saham di perusahaan-perusahaan asing. Memang,  Bolivia  tak  sepenuhnya  menendang  keluar investor asing. Sebaliknya, Evo Morales bilang, “Bolivia menginginkan Mitra , bukan Tuan .” (Fadillah, 2010).
Alhasil,  langkah Evo  Morales itu  membawa berkah  bagi  rakyat  Bolivia.  Pendapatan  migas  Bolivia naik  dari  173  juta  dollar  AS  pada  tahun  2002  (sebelum Evo  Morales  berkuasa)  menjadi  1,57  milyar  dollar  AS pada  tahun  2007.  Sebagian  besar  keuntungan  itu didistribusikan  untuk  pendidikan,  kesehatan,  penciptaan lapangan  kerja,  dan  pembangunan  infrastruktur.  Lebih dari  separuh  (60,6%)  rakyat  Bolivia  hidup  dalam
kemiskinan.  Setahun  kemudian,  Evo  Morales  telah menurunkannya  hingga  48,5%.  Kemiskinan  ekstrem juga  berkurang  dari  38,2  persen  menjadi  24,3  persen. Evo Morales sudah melakukan empat  kali nasionalisasi: nasionalisasi  minyak  dan  gas  tahun  2006;  nasionalisasi perusahaan  telekomunikasi  tahun  2008;  nasionalisasi pembangkit  listrik  tenaga  air  tahun  2010;  dan nasionalisasi  perusahaan  listrik  utama  tahun  2012. Pemerintah  Bolivia  juga  sudah  mulai  menasionalisasi perusahaan timah dan perak.
Kebijakan  renegosiasi  dan  nasionalisasi Evo Morales berpijak pada empat pilar:
1. Memulihkan  kontrol  negara  terhadap  sumber  daya alam.  Ini  menegaskan  kontrol  negara  dalam  segala aspek  industri  pertambangan:  eksplorasi  dan prospeksi,  eksploitasi,  ekstraksi,  pemurnian,  dan penjualan;
2. menulis  ulang  hukum  pertambangan.  Sebelumnya, di  bawah  rezim  neoliberal,  Bolivia  punya  hukum pertambangan, tetapi sangat menguntungkan korporasi  multinasional  dan  merugikan  bangsa Bolivia sendiri.
3. Ketiga, memajukan industri tambang dalam dua hal: (1) teknologi: semua perusahaan asing wajib berbagi (alih-teknologi)  dengan  perusahaan  negara  dan membantu  meningkatkan  kapasitas  teknologinya  di semua lapangan industri. (2) pelatihan bagi koperasi penambang dan penambang tradisional.
4. Partisipasi  rakyat  dalam  pengelolaan  tambang. Evo Morales memanggil  rakyat  Bolivia,  termasuk gerakan  sosial  dan  komunitas,  untuk  duduk  di  meja bersama untuk mendiskusikan masa depan pertambangan  Bolivia.  Maklum,  banyak  perusahaan tambang  di  Bolivia  yang  merusak  lingkungan  dan memiskinkan rakyat sekitarnya.
Langkah nasionalisasi Evo Morales bukan tanpa hambatan. Bolivia berhadapan dengan ancaman destabilisasi  yang  dilancarkan  oleh  negeri-negeri imperialis.  Maklum,  sejumlah  negara  imperialis,  yang perusahaannya  terlempar  keluar  Bolivia,  tidak  senang dengan  radikalisme Evo  Morales. Namun,  di  samping dari  eksternal,  Bolivia  juga  punya  hambatan  internal. Lebih  dari  70%  penduduk  Bolivia  diidentifikasi  sebagai masyarakat  asli.  Mereka  cukup  lama  diharamkan memasuki lembaga-lembaga pendidikan. Dengan demikian,  Bolivia  berhadapan  dengan  problem  SDM yang rendah. Disamping juga ada problem teknologi dan kekurangan  tenaga  ahli.  Tidak  seperti  nasionalisasi perusahaan migas, telekomunikasi, listrik, dan hidrokarbon,  upaya  pemerintah  Bolivia  menasionalisasi menghadapi  tantangan  besar,  khususnya  koperasi penambang dan penambang tradisional.
Pengalaman Bolivia,  kita menyadari bahwa  soal nasionalisasi adalah soal kemauan politik. Pemerintahan Evo  Morales memang  menegaskan  cita-cita  politiknya hendak  memulihkan  kedaulatan  Bolivia  atas  sumber daya  alamnya.  Akhirnya,  sekalipun  hanya  bermodalkan
Serlika Aprita dan Hasanal Mulkan, Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia
dukungan  rakyat,  Evo  Morales  berani  melakukan  dekrit nasionalisasi. Sekalipun derajat nasionalisasinya berbeda dengan  nasionalisasi  pada  umumnya.  Namun,  satu  hal yang  pasti,  Bolivia  mulai  memulihkan  kontrolnya terhadap  sumber  daya  alamnya.  Di  Indonesia,  ide nasionalisasi  tak  ada  dalam  kamus  pemerintah.  Dalam UU  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal ditegaskan bahwa pemerintah  Indonesia menjamin tidak ada nasionalisasi atau pengambil-alihan hak kepemilikan penanam  modal.  Artinya,  politik  pemerintahan  SBY memang  anti-nasionalisasi,  akan  tetapi  UU  No.  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam ketentuan Pasal  7  menunjukkan  wujud  kesukarelaan  Pemerintah Republik  Indonesia  untuk  membatasi  haknya  sebagai negara  yang  berdaulat,  dengan  cara  memperketat persyaratan  untuk  menasionalisasi  perusahaan  modal asing.
Pengalaman Bolivia juga mengetahui, keterbatasan  modal,  teknologi,  dan  tenaga  ahli  tak  bisa dijadikan alasan untuk gentar terhadap perusahaan asing. Bolivia  justru  melakukan  nasionalisasi  terlebih  dahulu. Setelah itu, barulah pemerintah Bolivia mulai mendorong alih teknologi, pelatihan teknik, mengumpulkan  kapital,  dan  lain-lain.  Indonesia  jelas punya  teknologi  lebih  unggul  dari  Bolivia.  Juga, Indonesia  punya  lebih  banyak  tenaga  terampil  dan  ahli dibanding Bolivia. Sayang, dalam kasus Blok Mahakam, misalnya,  pemerintah  selalu  berkilah  tidak  mau mengambil-alih  karena  alasan  teknologi,  permodalan, dan  tenaga  ahli.  Banyak  perusahaan  asing  yang beroperasi  di  Indonesia  mereka  mengelola  sumber  daya alam Indonesia, tetapi rakyat Indonesia tetap saja miskin dan  tidak  memperoleh  manfaat  apaun  dari  adanya investasi  asing  tersebut  (Ilmar,  2010).  Seperti  yang terjadi pada sektor migas Indonesia yang telah di kuasai asing,  hal  tersebut  terlihat  dari  undang-undang  sektor migas  yang  intinya  mempermudah  bahkan  cenderung menguntungkan  asing,  dan  banyaknya  perusahaan  asing yang  bergerak  di  sektor  migas  tersebut.  Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mencontoh dari negara yang telah  berhasil  melakukan  renegosiasi  agar  rakyat Indonesia  dapat  memperoleh  manfaat  dari  sumberdaya alam  yang  ada  di  negerinya.  Untuk  melakukan nasionalisasi perusahaan asing perlu ditelaah hal-hal apa saja  yang  dapat  menghambat  program  nasionalisasi tersebut baik dari faktor internal maupun eksternal.
Seperti  yang  terjadi  di  Indonesia,  keberadaan investasi  asing  memang  merupakan  suatu  hal  yang mutlak bagi negara-negara berkembang yang menginginkan  kemajuan  dalam  bidang  ekonomi  di negaranya,  karena  investasi  asing  dapat  menumbuhkan perekonomian  dan  mempercepat  roda  perekonomian dalam  negeri,  tetapi  investasi  asing  juga  sering menimbulkan  persoalan  ekonomi  jangka  panjang  yang tidak  sederhana.  Dengan  terbitnya  UU  No.  25  Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pengaturan modal asing tidak  lagi  dilaksanakan  secara  khusus.  Hal  ini  didasari dengan  pemikiran  bahwa  prinsip  kebersamaan  dan  asas
non  diskriminasi  dalam  setiap  kegiatan  penanaman modal  perlu  untuk  dikembangkan  di  tahun-tahun mendatang.  Dikotomi  antara  penanaman  modal  dalam negeri  di  satu  pihak  dengan  penanaman  modal  asing dilain  pihak  yang  selama  ini  sering  menimbulkan pengaruh  negatif  diusahakan  dapat  diminimalkan melalui  Undang-Undang  Nomor  25Tahun  2007  tentang Penanaman Modal (Sihombing, 2009)..
Pengalaman  nasionalisasi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Bolivia  perlu  dijadikan  pembelajaran  bagi Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  melakukan nasionalisasi  perusahaan  modal  asing,  selain  Bolivia dalam  hal  nasionalisasi  Venezuela  termasuk  satu diantara negara yang melakukan nasionalisasi. asionalisasi  ini  menjadi  alasan  kuat  Chavez  lantaran  di pemerintahan  sebelumnya  sangat  minim  perusahaan asing  memberikan  kesejahteraan  pada  Venezuela. Kemandirian  ekonomi dan pemerintah dalam mengelola sumber  daya  untuk  hajat  hidup  orang  banyak  menjadi bukti  presiden  bertubuh  tambun  ini  tidak  main-main dalam programnya. Dia pun berhasil menentukan harga- harga  bahan  pokok  murah  untuk  rakyatnya  termasuk minyak  dengan  mengacuhkan  harga  miyak  dunia. Perusahaan raksasa macam Exxon Mobil dan ConocoPhilips  sudah  disita  asetnya  oleh  Venezuela.  Ini belum seberapa Chevron, perusahaan gas Williams Cos, perusahaan  makanan  Amerika  Serikat  Cargill  Inc, perusahaan  pupuk  nitrogen  Fertinitro,  bank  Spanyol dengan  merek  Bank  Venezuela  dari  Grup  Santander, perusahaan  semen  Swiss  Holcim,  Cemex  Meksiko, perusahaan  tambang  emas  Rusoro  Mining  milik  Rusia, perusahaan  telekomunikasi  Verizon  Communications berbasis  di  Amerika,  produsen  listrik  swasta  AES, perusahaan  kapal  feri  milik  taipan  lokal,  hingga  pantai dan  pulau  di  Venezuela,  semua  sudah  dinasionalisasi yang memberikan keuntungan besar untuk menyejahterakan rakyat negara itu.
Lapangan  minyak  di  Venezuela  yang  dikelola TOTAL  SA  (Perancis)  dan  ENI  (Italia). Hugo  Chavez kemudian  mengagendakan  amandemen  konstitusi  untuk mendukung  semua  ambisinya  tersebut  termasuk  juga amendemen untuk menghapuskan otonomi yang dimiliki Bank  Sentral.  Menurut Hugo Chavez langkah  tersebut adalah  langkah  awal  bagi  Republik  Sosialis  Venezuela. Nasionalisasi  yang  direncanakan Hugo  Chavez adalah dalam  upayanya  mengembalikan  semua  aset  strategis negara  yang  telah  dijual  dalam  proyek  privatisasi  oleh rezim  pemerintahan  pro  liberalisme  sebelum Hugo Chavez. Namun  di  tengah  program  nasionalisasi berbagai  perusahaan, Hugo  Chavez masih  memberikan kesempatan  perusahaan  asing  untuk  ikut  mengelola proyek  minyak  di  cekungan  sungai  Orinoco.  Namun, Hugo Chavez menekankan  bahwa  negara  harus  tetap mengontrol  proyek  yang  menguntungkan  itu.  Dalam bidang minyak, Hugo Chavez memang tidak sepenuhnya melakukan  nasionalisasi  karena  masih  melibatkan perusahaan asing.
Serlika Aprita dan Hasanal Mulkan, Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia
Negara  yang  melakukan  nasionalisasi  lainnya adalah  Meksiko.  Jenis  nasionalisasi  yang  dilakukan  di Meksiko  adalah  pengambilalihan  100%  asset  swasta oleh  negara  tanpa  imbalan  apapun  kepada  pemilik terdahulu, atau lebih dikenal dengan istilah ekspropriasi. Sejarahnya,  prilaku  ekspropriasi  berhubungan  erat dengan  fluktuasi  harga  minyak  dan  meningkat  tajam  di tahun  1970-1985  pada  saat  terjadinya  booming  migas (dengan harga minyak mencapai $80/barrel).
Nasionalisasi di Meksiko terjadi pada tahun 1938 ketika Negara  mengambil  alih  asset  Standard  oil  milik Amerika.  Usaha  ini  berhasil  karena  bersamaan  dengan momentum Perang dunia II dimana Amerika membutuhkan  Meksiko  sebagai  sekutu  dalam  perang tersebut  sehingga  kerugian  yang  dialami  standard  oil tidak di tanggapi serius oleh pemerintah Amerika.
Produksi minyak Meksiko di bawah pemerintahan presiden, Lazaro Cardenas juga mengalami  stagnasi  pasca  nasionalisasi  di  tahun  1938. Baru  sekitar  pertengahan  tahun  40-an,  tingkat  produksi sebelum  nasionalisi  bisa  terkejar  kembali.  Lamanya masa  transisi  di  masa  lampau  ini  diakibatkan  terutama karena  ketidaksiapan  sumber  daya  manusia  di  Meksiko. Di masa sekarang, masa transisi umumnya terjadi dalam waktu  yang  lebih  singkat  karena  kesenjangan  sumber daya  manusia  antara  negara  pemilik  asset  dan perusahaan-perusahaan  asing  umumnya  sudah  semakin sempit. Berdasarkan uraian diatas mengenai nasionalisasi  yang  dilakukan  oleh  Bolivia,  Venezuela dan  Meksiko  dapat  dijadikan  perbandingan  dan pembelajaran  bagi  Pemerintah  Republik  Indonesia dalam  melakukan  nasionalisasi  bahwa  Presiden,  ia menggunakan kekuasaannya untuk mewujudkan kehendak  rakyat  dalam  tujuan  untuk  memulihkan kedaulatan  ekonomi  dan  politik  atas  sumber  daya alamnya.
Di  Indonesia,  ide  nasionalisasi  tak  ada  dalam kamus pemerintah, akan tetapi dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal nasionalisasi perusahaan  modal  asing  diatur  hanya  dalam  satu  pasal saja  yaitu  Pasal  7.  Hal  ini  menunjukkan  wujud kesukarelaan  Pemerintah  Republik  Indonesia  untuk membatasi  hanya sebagai negara  yang berdaulat dengan cara  memperketat  persyaratan  utnuk  menasionalisasi perusahaan modal asing. Ketentuan pasal ini menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Republik  Indonesia menjamin  bahwa  nasionalisasi  atau  hak  kepemilikan penanam  modal  tidak  akan  sampai  mengorbankan kesejahteraan  rakyat  (Karianga,  2013).  Pengaturan hukum  nasionalisasi  perusahaan  modal  asing  dalam  UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertujuan untuk menarik penanaman modal asing guna mendukung pembangunan  ekonomi,  tanpa  mengabaikan  potensi penanaman modal dalam negeri.
. SIMPULAN 1. Pemerintah  Republik  Indonesia  saat  ini  berada dalam posisi untuk melakukan nasionalisasi
perusahaan  modal  asing,  akan  tetapi  pemerintah memperketat  persyaratan  untuk  menasionalisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal. Nasionalisasi  perusahaan  modal  asing  bertujuan dalam upaya untuk menegakkan kembali kedaulatan ekonomi  dan  kedaulatan  politik  sehingga  dapat mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  arti seluas-luasnya  bagi  sebanyak-banyaknya  rakyat Indonesia  sebagaimana  relevensinya  dengan  konsep Negara  Hukum  Kesejahteraan  Pancasila,  dimana dalam  melakukan  nasionalisasi  ini  Pemerintah Republik  Indonesia  juha  tidak  mengabaikan  potensi dalam negeri sebagaimana keberlakuan asas kemandirian  yang  merupakan  salah  satu  asas penanaman  modal  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  (i)  UU  No.  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Perbandingan  Hukum  nasionalisasi  yang  dilakukan oleh  Bolivia,  Venezuela  dan  Meksiko  dapat dijadikan  perbandingan  dan  pembelajaran  bagi Pemerintah  Republik  Indonesia  bahwa  dalam melakukan nasionalisasi Presiden Republik Indonesia  dapat  menggunakan  kekuasaannya  untuk mewujudkan  kehendak  rakyat  dalam  tujuan  untuk memulihkan  kedaulatan  ekonomi  dan  politik  atas sumber  daya  alamnya.  Nasionalisasi  perusahaan modal  asing  bertujuan  untuk  menarik  penanaman modal  asing  guna  mendukung  pembangunan ekonomi,  tanpa  mengabaikan  potensi  penanaman modal  dalam  negeri.  Pembangunan  nasional  dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di Indonesia  harus  dilaksanakan  dengan  prinsip kemandirian.  Dengan  prinsip  kemandirian  dalam pembangunan nasional dimaksudkan bahwa pembangunan  yang  dilaksanakan  dari  waktu  ke waktu  sedapat  mungkin  dapat  dibiayai  oleh  dana yang  dibiayai  oleh  dana  yang  dimiliki  oleh  bangsa Indonesia  sendiri.  Adanya  kemandirian  tersebut tidak  berarti  bahwa  pemerintah  menjadi  terfokus untuk  membiayai  seluruh  kebutuhan  pembangunan nasional dengan hanya mengandalkan pembangunan nasional  tersebut  dengan  dana  yang  bersumber dalam  negeri  saja,  akan  tetapi  dapat  dengan menggunakan  bantuan  dari  modal  asing.  Dengan tetap  mempertahankan  asas  kemandirian  yang merupakan salah  satu  asas dalam penanaman modal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (i) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoel  Gani    2001, Kuliah  Hukum  dan  Alih  Teknologi (Transparantsheet), PPS Unair
Abdul Manan, 2014, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi , Jakarta:Kencana.
Aminuddin  Ilmar,  2010, Hukum  Penanaman  Modal  di Indonesia , Jakarta:Pranada Media Group
Serlika Aprita dan Hasanal Mulkan, Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.Kansil,  2013, Pokok- Pokok  Pengetahuan  Hukum  Dagang  Indonesia , Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika Dominikus  Rato,  2010, Filsafat  Hukum:  Mencari, Menemukan, dan  Memahami  Hukum, Surabaya: Laksbang Justitia
Dian  Fadillah,  2010,  Strategi  Komunikasi  Politik  Evo Morales:Optimalisasi  Fungsi  Public  Relations Guna  Meningkatkan  Citra  Diri  Dalam  Bingkai Pemilihan  Presiden  Bolivia, Skripsi, Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Humaiora,  Universitas  Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta H.M.  Fauzan,  2014, Kaidah  Penemuan  Hukum Yurisprudensi  Bidang  Hukum  Perdata ,  Jakarta: Kencana
Hermien  Hediati  Koeswadj,  2001, Kuliah  Hukum  dan Alih Teknologi (Transparantsheet ), Surabaya:PPS Unair
Hulman  Panjaitan  dan  Anner  Megatur  Sianipar,  n.d,
Penanaman Modal Asing , Jakarta: Ind-Hill. Junita  Eko  Setiyowati,  2003, Perlindungan  Hukum Peserta  Bagi  Hasil  di  Suatu  Perusahaan , Bandung: CV.Manar Maju Jonker  Sihombing,  2009, Hukum  Penanaman  Modal  di Indonesia, Bandung:PT.Alumni. Koko  Kosidin,  1999, Perjanjian  Kerja  Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Perusahaan , Bandung: Mandar Maju M.  Sornarajah,  2008, Hukum  Investasi  di  Indonesia , Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada Muhammad  Syaifuddin,  n.d,  Nasionalisasi  Perusahaan
Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan
Hukumnya  dalam  UU  No.25  Tahun  2007  dan Relevansinya  dengan  Konsep  Negara  Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945, Jurnal Hukum.
Rudolf  Von  Jhering,  dalam  M.L.Tobing,  1983, Sekitar Pengantar Hukum , Jakarta: Erlangga Save  M.  Dagun,  1991, Pengantar  Filsafat  Ekonomi, Jakarta:PT. Rineka Cipta Suherman  Rosyidi,  2009, Pengantar  Teori  Ekonomi: Pendekatan  Kepada  Teori  Ekonomi  Mikro  & Makro , PT. Raja Grafindo Persada Sudarsono, 2002, Kamus Hukum , Jakarta: Rineka Cipta Yulianto Syahyu, 2003, Pertumbuhan Investasi Asing di
Kepulauan Batam: Antara Dualisme
Kepemimpinan  dan  Ketidakpastian  Hukum,
Jurnal Hukum Bisnis , 22(5)
Zainal  Asikin,  Agusfian  Wahab,  Lalu  Husni,  Zaeni Asyhadie,
1993, Dasar-Dasar Hukum
Perburuhan , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,