INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2959-2970 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Dynamic Governance Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Prepti Rian Anggraini 1✉ , Marja Sinurat 2 , Layla Kurniawati 3
Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Email : iyanmust@gmail.com 1✉

## Abstrak
Era  VUCA  (Volatility,  Uncertainty,  Complexity,  dan  Ambiguity)  menantang  pemerintah  untuk perubahan lingkungan strategis secara cepat, dinamis, kompleks, tidak  terduga dan tidak  dapat diprediksi. Hal ini membuat reorientasi program reformasi birokrasi perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia,  agar  dapat  beradaptasi  dengan  tata  kelola  pemerintahan  yang  dinamis  (Dynamic Governance).  Kemajuan  teknologi  yang  maju  pesat  saat  ini  menuntut  pemerintah  untuk menawarkan layanan publik yang lebih terampil dan mampu bereaksi cepat terhadap perubahan kondisi  lingkungan.  Salah  satu  layanan  yang  mendasar  adalah  administrasi  kependudukan. Penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Neo dan Chen (2007), dimana komponen dari Dynamic Governance adalah budaya, kemampuan, orang yang berkemampuan, dan proses yang tangkas. Selain itu juga terdapat faktor pendukung dan penghambat dynamic governance dalam pelayanan administrasi kependudukan serta upaya dalam mengatasi faktor  penghambat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,  dokumentasi  dan  observasi,  teknik  purposive  atau  criterian  based  selection  dan snowball sampling untuk pemilihan informan, analisis data penelitian ini terdiri dari reduksi data, display  data,  pengkodean,  pengelompokan  data  (kategorisasi  ciri/klasifikasi  sifat),  hingga  pada penarikan  kesimpulan,  yang  ditunjang  dengan  triangulasi  data  untuk  keabsahan  data.  Hasil penelitian bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone masih menuju Dynamic Governance.
Kata Kunci :  Dynamic Governance, Budaya, Kemampuan Dinamis, Orang Yang Berkemampuan,
Proses yang Tangkas.

## Abstract
The VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) era has challenges the government to make rapid, dynamic, complex, unpredictabel. This lead to e reorientation of the bureaucratic reform program that needs to be carried out by the Indonesian government in order to adapt to dynamic governance. The current rapidly advancing technology requires the government to offer public service that are more skillful and able to react quickly to changing environmental conditions. One of the fundamental services is population administration. This research refers to the theory put forward by Neo and Chen, namely the components of Dynamic Governance are culture, capabilities, capable people, and agile processes. In addition, there are also several supporting and  inhibiting factors  for  dynamic  governance  in  population  administration  services  and  efforts  to  overcome inhibiting factors. This research is a descriptive qualitative research, data collection techniques using interviews, documentation and observation, purposive or criterian-based selection techniques and snow ball sampling for selecting informants, this research data analysis consists of data reduction, data  display,  coding,  data  grouping  (categorization  of  characteristics/classification  of  traits),  to conclusion drawing, which is supported by data triangulation for data validity. The research results that  population  administration  services  in  Bone  Regency  are  still  heading  towards  Dynamic Governance.
Keywords : Dynamic Governance, Culture, Capabilities, Able People, Agile Process.

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mobilitas manusia yang sangat tinggi  membuat  konsekuensi  disrupsi  pada  kehidupan  modern  saat  ini.  Dunia  sedang mengalami perubahan lingkungan strategis yang cepat, dinamis, kompleks, tidak terduga, dan tidak pasti di era VUCA (Volatility,Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity). Dalam menghadapi era  ini,  pemerintah  Indonesia  menyadari  perlunya  melakukan  reorientasi  program  reformasi birokrasi agar dapat beradaptasi melalui pembentukan pemerintahan yang dinamis dan tangkas (Erwan Purwanto 2019).
Upaya  perubahan  atau  reformasi  birokrasi  perlu  dilakukan  secara  menyeluruh,  untuk dapat  memastikan  pelaksanaan  pemerintahan  di  Indonesia  akan  menjadi  lebih  baik  dalam segala bidang. Dengan harapan pelayanan pemerintah kepada masyarakat pun menjadi lebih baik lagi, tanpa ada lagi segala bentuk penyelewengan dalam pemerintahan.
Reformasi birokrasi di gagas melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi perlu dilakukan
sebagai prasyarat utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga akan mempengaruhi perputaran roda pembangunan nasional menjadi semakin baik pula.
Reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai upaya secara strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Keberhasilan dalam pembangunan bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah atau beberapa pihak saja, namun merupakan konsensus bersama (Marja Sinurat 2017).
Pemerintah  Kabupaten  Bone  telah  berkomitmen  dalam  hal  peningkatan penyelenggaraan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  yang  dapat  dilihat  dari  upaya peningkatan  pelayanan  publik  dengan  pembangunan  Mall  Pelayanan  Publik  yang  saat  ini pembangunannya sedang berlangsung. Sesuai dengan Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2021 dalam rangka Pembangunan Mall Pelayanan Publik, bahwa Mall Pelayanan Publik yang merupakan perluasan fungsi pelayanan publik terpadu pemerintah daerah dan pelayanan Badan Usaha  Milik  Negara/Daerah  serta  pelayanan  dari  sektor  swasta  dalam  rangka  menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dalam satu tempat. Selain itu untuk meningkatkan daya saing secara global dalam memberikan kemudahan dalam usaha di Indonesia  dengan  prinsip  keterpaduan,  berdayaguna,  koordinasi,  akuntabilitas,  aksestabilitas dan kenyamanan.
Sebagai dasar pelaksanaan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara prima, pelayanan  yang  profesional,  sesuai  dengan  standar  teknologi  informasi  dituangkan  aturan dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  yang kemudian  dirubah  dengan  menerbitkan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di  Kabupaten  Bone  dilaksanakan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bone  dengan  dasar  Peraturan  Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## METODE PENELITIAN
Creswell  (2014)  menerangkan  bahwa  metodologi  kualitatif  dapat  dilakukan  dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif.
Menurut Kirk & Miller dalam Salam (2011), penelitian kualitatif adalah tradisi khusus dalam ilmu-ilmu sosial, yang secara fundamental bergantung pada ”mengamati orang dalam batas teritorial mereka dan interaksinya dengan bahasa dan istilah mereka sendiri”.
Metode  deskriptif  menurut  penjelasan  Moh.  Indriantoro  dan  Supono  (2012) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta- fakta saat ini dari suatu popularisasi.
Penelitian  yang  akan  penulis  lakukan  adalah  dengan  menggunakan  desain  penelitian deskriptif,  penulis  dapat  menggambarkan  dan  menguraikan  keadaan  atau  kenyataan  yang sebenarnya tentang dynamic governance dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Dukcapil Kabupaten Bone secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dan pembahasan ini, peneliti menguraikan sesuai rumusan masalah dan tujuan  penelitian,  yakni  bagaimanakah  Dynamic  Governance  dalam  pelayanan  Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
Paradigma  baru  ditawarkan  oleh  Neo  dan  Chen  yang  disebut  sebagai  Dynamic Governance,  dimana  pemerintah  selalu  dapat  membuat  kebijakan  yang  adaptif.  Dynamic governance  pada dasarnya hanya menekankan pada dua komponen  utama yaitu kapabilitas dinamis  (dynamic  capabilities)  dan  budaya  organisasi  (institutional  cultures),  dimana  kedua komponen ini akan menggerakkan sumberdaya manusia dan proses mengarah pada perubahan berbagai kebijakan yang adaptif menuju pada dynamic governance (dalam Azhar 2015). Secara lebih jelasnya dua elemen dari dynamic governance yaitu budaya organisasi dan kemampuan dinamis menurut Neo dan Chen (2007).
Budaya  suku  bugis  yang  termanivestasi  dalam  falsafah  Sipakatau,  Sipakalebi, Sipakainge’  mempunyai  arti  nilai  untuk  menciptakan  karakter  manusia  yang  kuat,  sehingga dapat  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  pembentukan  kepribadian  setiap  individu khususnya  orang  suku  bugis.  Ketika  individu  suku  bugis  telah  terinternalisasi  nilai  falsafah tersebut, maka akan mengarahkan pada pola perilaku dan sikap ideal dan menjadi pemimpin yang memiliki karakter yang kuat, tidak mudah terjerumus dalam tindak pidana korupsi, berjiwa integritas,  melaksanakan  tugas  dengan  penuh  tanggungjawab  dan  berpegang  teguh  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahim 2019).
A. Budaya organisasi pemerintah meliputi Prinsip dan Kepercayaan;
1. Prinsip Terdiri dari :
a. integrity (integritas),
Dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Bone,  integritas ditunjukan  dengan  melaksanakan  sepenuh  hati  atas  apa  yang  tertuang  dalam  pakta
integritas yang sudah di tandatangani oleh seluruh pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.
b. incorruptibility (semangat tidak korupsi),
Beberapa upaya dalam mencegah korupsi di Kabupaten Bone diantara nya adalah adanya Pecanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada hari senin, tanggal 27 September 2021.
c. meritocracy (berdasar bakat & kemampuan/prestasi),
Masih belum terlaksananya dengan baik merit sistem di Kabupaten Bone, terutama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.
d. market (orientasi pasar),
Pelayanan administrasi kependudukan di sebut market oriented atau berorientasi pasar dapat merujuk pada  pendekatan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. Berdasarkan  data  hasil  survey  kepuasan  pelanggan  dan  hasil  wawancara  yang menunjukan bahwa pelayanan  administrasi  kependudukan telah  memenuhi  kepuasan pelanggan, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone dapat dinilai berorientasi pasar
e. pragmatism (mudah menyesuaikan/lebih berorientasi pada pencapaian tujuan), layanan administrasi kependudukan dapat dinilai terpenuhi prinsip pragmatisnya,
hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara, dan adanya  pelayanan yang lebih praktis dan lebih cepat yaitu persyaratan yang semakin ringkas dan pelayanan online yang lebih memudahkan masyarakat.
f. multi-racialism (berbagai etnik),
pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone dapat dinilai multi-etnik.
2. Kepercayaan (Beliefes) terdiri dari:
a. state activism (aktivitas negara),
Adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpusat adalah merupakan  upaya  pemerintah  dalam  mendorong  sistem  digitalisasi  agar  pelayanan administrasi  kependudukan  dapat  terkoneksi  secara  nasional,  sehingga  masyarakat mendapat  standar  pelayanan  yang  sama  disetiap  daerah.  Dynamic  governance  pada pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone telah memenuhi aspek State Activism.
b. longterm (tujuan jangka panjang),
Sesuai  pernyataan  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Bone  bahwa  pelayanan administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Bone  akan  terus  kami  permudah  dan
mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Langkah-langkah  kongkrit  ini  telah dituangkan melalui penyusunan rencana berupa dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bone,  tentu  perencanaan  tersebut dengan  mempertimbangkan  perkembangan  demografi,  teknologi,  anggaran  dan kebutuhan masyarakat dimasa mendatang
c. relevance (kebijakan yang sesuai kehendak masyarakat),
Layanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hal ini terbukti  dari  beberapa  inovasi  layanan  administrasi  kependudukan  yang  dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone diantaranya yaitu “Cek Aku”  (Cetak  Ditempat  Administrasi  Kependudukan),  Pake  Jempol  Cepat  (Pelayanan Keliling  Jemput  Bola  Cetak  Ditempat),  Layanan  Prioritas  “Ladang  Talas”  (Layanan Penyandang Disabilitas, Lansia dan Sakit), “Sabtu Produktif’ (Layanan Pada Hari Libur), Layanan Terpadu One Day Service (Layanan Terpadu dengan Instansi Lain), “Mabbaine” (Layanan  Administrasi  Kependudukan  Untuk  Pengantin  Baru).  Adanya  inovasi-inovasi layanan ini adalah untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat Kabupaten Bone dengan menyesuaikan kebutuhan, situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Bone.
d. growth (pertumbuhan),
Growth atau pertumbuhan dalam dynamic governance dapat diartikan berkaitan dengan  pengembangan  kapasitas  organisasi  yang  bertanggungjawab  atas  pelayanan administrasi kependudukan. Peningkatan kapasitas organisasi akan membuat pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih berkembang, efektif, efisien dan responsif pada kebutuhan masyarakat. Saat ini inovasi layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone bertambah dengan membuka layanan melalui aplikasi Whatsapp, yang sebelumnya hanya melalui loket pelayanan manual.
e. stability (stabilitas),
Pelayanan administrasi kependudukan telah memenuhi aspek stabil. Hal tersebut dibuktikan  dengan  adanya  kejelasan  aturan  perundang-undangan,  adanya  standar pelayanan, serta dampak dari kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang menjadikan kondisi masyarakat menjadi stabil.
f. bijaksana (prudence),
Terdapat layanan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone  yaitu  Layanan  Prioritas  “Ladang  Talas”  atau  yang  dimaksud  adalah  Layanan Penyandang  Disabilitas,  Lansia  dan  Sakit.  Inovasi  layanan  ini  adalahbentuk  layanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bone  yang
disabilitas, masyarakat lanjut usia, ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), dan kondisi sakit, yang  tidak  memungkinkan  bisa  datang  langsung  ke  loket  pelayanan  di  kantor  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Sehingga  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bone  membentuk  Tim  Layanan  yang  langsung  turun kelapangan,  mendatangi  ke  rumah-rumah  masyarakat  yang  membutuhkan  layanan administrasi kependudukan. Layanan ini biasanya diadakan pada hari minggu. Inovasi layanan  lain  nya  “Cek  Aku”,  “Sabtu  Produktif”,  “Mabbaine”,  Layanan  Terpadu  adalah beberapa  inovasi  layanan  yang  merupakan  bentuk  dari  kebijaksanaan  yang  diambil dalam layanan administrasi kependudukanagar pelayanan bisa lebih maksimal.
g. mandiri (self-reliance),
Kemandirian dalam pengelolaan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum dapat sepenuhnya memenuhi anggaran, masih bergantung pada anggaran pemerintah pusat maupun daerah, selain itu prinsip kemandirian dalam hal menentukan kebijakan  pada  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Bone  belum terpenuhi, karena kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan adalah ketentuan dari pemerintah pusat.
B.  Kapabilitas dinamis meliputi:
Kapabilitas dalam dynamic governance sebagai sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sumber  daya  organisasi yang digunakan untuk memahami  dan melaksanakan tugas yang dikoordinasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang paling utama dalam kapabilitas dynamic  governance  adalah  kemampuan  pemimpin,  yaitu  pemimpin  yang  memiliki kemampuan dan pengaruh yang besar untuk menggerakkan bawahan maupun stakeholder lainnya  untuk  melakukan  perubahan.  Terdapat  3  (tiga)  kemampuan  dalam  dynamic governance  yaitu  Thinking  Ahead  (berpikir  kedepan),  Thinking  Again  (berpikir  ulang), Thinking Across (berpikir lintas batas). Kemampuan mengekplorasi dan mengantisipasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dapat dinilai sudah baik. Hal tersebut dilihat dari hasil wawancara, data dan pengamatan, bahwa kemampuan dalam penggunaan teknologi  informasi  dalam  inovasi  pelayanan  untuk  mengantisipasi  perkembangan  di masyarakat,  dan  kerjasama  dengan  desa  untuk  mendorong  pelayanan  administrasi kependudukan dapat dilakukan pada tingkat desa untuk mengekplorasi sumberdaya yang ada di desa untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan.
a. thinking ahead (berpikir ke depan),
Dari hasil wawancara, dan pengamatan peneliti, dengan demikian dapat di simpulkan bahwa  kemampuan  thinking  ahead,  terkait  dengan  kemampuan  memahami perkembangan  pada  pelayanan  adimistrasi  kependudukan  telah  sesuai,  hal  tersebut
terlihat  dari  kemampuan  dalam  penggunaan  teknologi  pada  pelayanan  administrasi kependudukan,  dan menyertakan  pertimbangan  perkembangan situasi  dan lingkungan pada analisis rencana strategi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.
b. thinking again (mengkaji ulang),
Kemampuan thinking again mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Bone  dalam  mengevaluasi  dan  mengidentifikasi  perubahan  kebijakan  yang telah ditetapkan yang kurang efektif sehingga dapat memperoleh hasil dan kualitas yang lebih  baik.  Kemampuan  berpikir  ulang  ini  dapat  dilihat  lebih  rinci  dari  kemampuan meninjau dan menganalisis ulang kinerja, kemampuan menyelidiki feed back, kemampuan meninjau  kembali  strategi,  mendesain  ulang  kebijakan  atau  program,  menerapkan kebijakan/sistem baru.
c. thinking across (belajar dari pihak luar/organisasi lain).
Kemampuan  berpikir  lintas  batas  yang  dimaksud  adalah  kemampuan  dalam menyeberangi  batasan  untuk  mempelajari  pengalaman  pihak  lain.  Kepala  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Bone mengarahkan untuk mengadakan kegiatan studi banding dan juga mempelajari pengalaman dari kebupaten atau provinsi lain dalam kesempatan program “Dukcapil Belajar” yang dilaksanakan oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri secara online setiap hari sabtu nya, baik melalui zoom meeting maupun  live  streaming  youtube  dan  mengambil  ide  lain  yang  memungkinkan  bisa  di adaptasi untuk dilaksanakan di Kabupaten Bone. Kemampuan dalam berpikir lintas batas dapat berupa mencari ide baru, merenungkan ide, menyesuaikan dengan kondisi lokal kemudian  mengkombinasi  dan  menginovasi  sesuai  kebutuhan  masyarakat  Kabupaten Bone.
Pada dimensi kemampuan dinamis atau capabilities maka secara keseluruhan sub indikator dapat dirincikan hasil penelitian sebagaimana pada tabel 1.

## Tabel 1.

## Kemampuan Dynamic Governance
Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.
Kemampuan Dinamis Sub Indikator Uraian Kode 1 2 3 4 Thinking Ahead Mengeksplorasi dan mengantisipasi Mengeksplorasi dengan mendorong pelayanan adminduk di tingkat pemerintah desa, dengan mengadakan kerjasama dengan desa, untuk menyediakan sarana pelayanan berupa perangkat komputer dan printer, yang juga dalam rangka mendukung program desa digital. R Memahami Perkembangan Mendorong pelayanan menggunakan Teknologi Informasi, karena perkembangan kedepan serba digital, dan membuat rencana kerja dengan menganggarkan lebih banyak pada tahun 2023 dan 2024 karena memahami bahwa kedepan akan ada pemilu 2024. R Menyusun Strategi Penyusunan Strategi Dinas Dukcapil Kab Bone dalam bentuk Rencana Strategi yang diselaraskan dari RPJMD dan menjadi Rencana Kerja dalam 1 tahun anggaran. R Mempengaruhi Kebijakan Dalam hal kebijakan peraturan perundang- undangan dalam pelayanan administrasi kependudukan belum ada kemampuan yang relevan, namun kebijakan mengenai
anggaran karena usulan dari Dinas Dukcapil Kepada Kepala Daerah (Bupati)
berhasil dipenuhi. TR
Again Meninjau dan Menganalisa Kinerja Kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten Bone terlaporkan pada LKjIP, kemudian di analisis faktor penghambat dan prndukungnya serta upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja. R Menyelidiki Feedback Feedback atas layanan administrasi kependudukan yang diberikan dari masyarakat diberikan prioritas khusus untuk menjadi perhatian dan segera di tindaklanjuti oleh Dinas Dukcapil. R Meninjau Kembali Strategi Strategi yang ada di evaluasi, jika dinilai kurang tepat akan di tinjau kembali dan di sesuaikan dengan perubahan situasi yang ada, seperti hal nya situasi pandemi Covid- 19. R Mendesain Ulang Kebijakan/Prog ram Program layanan administrasi kependudukan di rancang ulang untuk menyesuaikan perkembangan situasi, seperti halnya situasi Pandemi Covid-19. R Menetapkan Kebijakan/Kete ntuan Baru Dalam hal menetukan kebijakan dan ketentuan baru menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan dinas dukcapil bersifat melaksanakan teknis pelayanan. TR Thinking Across Mencari Ide Baru Ide baru di inisiasi dari unsur pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Dukcapil Kab Bone dan Kepala Bidang. R Merenungkan yang dilakukan pihak lain Proses pemikiran ide dari pihak lain dilakukan hanya pada unsur pimpinan. TR Mengevaluasi Dalam Konteks Lokal Ide baru di evaluasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kab Bone sehingga menjadikan beberapa inovasi layanan. R
Mencocokan Ide baru dengan Kebutuhan/tunt
utan
Masyarakat
Lokal Inovasi layanan yang ada merupakan hasil dari penyesuaian ide baru dengan kebutuhan masyarakat Kab Bone.
Ket : R-Relevan / TR-Tidak Relevan
Sumber: diolah dari analisis pembahasan hasil penelitian.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  Dynamic  Governance  pada  pelayanan  administrasi kependudukan  di  Kabupaten  Bone,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  :  Pelayanan administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Bone  belum  sepenuhnya  dynamic  governance. Pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Bone  dapat  di  kategorikan  menuju Dynamic Governance.

## DAFTAR PUSTAKA
Adejaya,  Muhammad  S  dan  Agus,  Heruanto  Hadna.  2018.  Analisis  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  Di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Ahmad  Mansyur,  2011,  Teori-Teori  Mutakhir  Administrasi  Publik,  Rangkang  Education, Yogyakarta.
Arikunto, Suharsimi. 2006: 134 . Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
Atmaji, Dwi Wahyu. 2020. Kementerian PANRB Dorong Lima Quick Wins Reformasi Birokrasi 2020-2024. Menpan.go.id/site/berita-terkini/kemetrian-panrb.
Creswell,  W.  Jhon,  2014,  Research  Design,  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Campuran, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Fakrulloh,  Zudan  Arif.  2021.  12  Kebijakan  Dukcapil  Mudahkan  Masyarakat  Peroleh  Layanan Adminduk. Tersedia: http://capil.kemendagri.go.id.
Helfat, C.E. dkk, 2007, Dynamic Capabilities : Understanding Strategic Change in Organizations, Malden : Blackwell Publishing Ltd.
Kasim,  Azhar,dkk.,2015,  Merekonstruksi  Indonesia:Sebuah  Perjalanan  Menuju  Dynamic Governance, Yayasan Indonesia Lebih Baik (YILB), Kompas, Jakarta.
Neo,  Boon  Siong  dan  Chen,  Geraldine,  2007,  Dynamic  Governance  :  Embedding  Culture,
Capabilities  and  Changes  in  Singapore,  World  Scientific  Publishing  Co.  Pte.  Ltd.
Singapore.
Pajri, Endar Heryan. 2014: 2. Analisis Pelayanan Publik Dalam Perspektif Dynamic Governance (Studi  tentang  kapabilitas  dinamis  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Surabaya  dalam penyelenggaraan pelayanan pasport.Tersedia: https://repository.unair.ac.id/72519/
Purwanto, Erwan Agus,dkk., 2017, Pelayanan Publik, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS , Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
--------------, Erwan Agus. 2019, Kebijakan Publik yang Agile Dan Inovatif Dalam Memenangkan Pesaingan Di Era VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Abiguous), UGM, Yogyakarta.
Simangunsong,  Fernandes,  2017,  Metodologi  Penelitian  Pemerintahan  Teoritik,  Legalistik, Empirik, Inovatif, Alfabeta, Bandung.
Sinurat,  Marja  &  Panjaitan,  Horas,  2017,  Perencanaan  dan  Penganggaran  Daerah,  Pustaka Rahmat, Bandung.
Syafri,  Wirman  dan  Alwi,  2014,Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Organisasi  Publik, Jatinangor: IPDN Press.
The Liang Gie, 1992, Administrasi perkantoran modern, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Liberty ,Yogyakarta.
Wasistiono  dan  Simangunsong,  2015,  Metodologi  Ilmu  Pemerintahan  (Edisi  Revisi  yag Diperluas), IPDN Press, Jatinangor.
-----------------,  dan  Anggraini,  2019,  Three  Paragidms  In  Government  (Good  Governance,
Dynamic Governance, And Agile Governence), Vol 4, 13 halaman.