Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 1 Januari 2018
PERAN  DAN  FUNGSI COVERNOTE NOTARIS  PADA  PERALIHAN  KREDIT ( TAKE OVER ) PADA BANK

## Mohammad Sigit Gunawan
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Email: Sgtcnr@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi covernote notaris pada peralhan  kredit  pada  bank.  Penelitian  ini  bermetodekan  yuridis  empiris  dengan pendekatan  pustaka  dan  dasar  hukum  Negara  Republik  Indonesia.  Hasil  dari penelitian  ini  menyebutkan  bahwa  surat  keterangan  Notaris  (covernote)  dalam pelaksanaan  peralihan  hak  kreditor  berakibat  hukum  pada  benda  yang  akan menjadi  objek  agunan  calon  nasabah  debitor  yang  hutangnya  akan  dilunasi  oleh bank  dapat  diproses  sebagai  benda  agunan  dan  tidak  menimbulkan  persoalan hukum  di  kemudian  hari.  Dengan  dikeluarkannya  covernote    oleh  Notaris  maka berakibat  hukum  pada  dilakukannya  pengikatan  dan  penandatanganan  perjanjian kredit  dengan  calon  nasabah  debitor.  Surat  keterangan  Notaris  sendiri  tidak memiliki  landasan  hukum  normatif,  melainkan  hanya  berlandaskan  pada  hukum kebiasaan.  Peran  covernotes  adalah  untuk  meyakinkan  pihak  bank  bahwa  calon debitor  akan  segera  menyelesaikan  persyaratan,  melunasi  dokumen  syarat,  serta menyelesaikan segala  hal  yang terkait dengan benda yang menjadi objek agunan. Pihak  bank  percaya  bahwa  dengan  keluarnya  surat  ini  pihak  debitor  akan menyelesaikan  kewajibannya  segera.  Namun  di  luar  daripada  itu,  bagi  debitor, surat  ini  bertindak  sebagai  surat  yang  mempermudah  proses  pencairan  dana pinjaman.  Melalui  surat  ini  keduanya  tidak  mendapat  kerugian  satu  dengan  yang lain dengan catatan, keduanya tidak mencederai isi surat keterangan tersebut.
Kata Kunci: Covernotes, Over Kredit

## Pendahuluan
Peralihan kredit atau take over adalah istilah yang yang kerap digunakan dalam dunia  perbankan.  Istilah  ini  diartikan  sebagai  peralihan  kredit  dari  kreditor  awal  ke kreditor  lanjutan—atau  juga  yang  disebut  pihak  ketiga.  Pihak  ketiga  akan  bertindak sebagai  pengganti  kreditor  awal  yang  bermasalah.  Peralihan  kredit  terjadi  dengan  cara pengambilan kredit  yang baru dengan perjanjian yang mengarah pada pelunasan kredit di  bank  sebelumnya.  Fasilitas  kredit  yang  diberikan  bank  baru  cenderung  lebih  baik dibandingkan  dengan  bank  sebelumnya.  Jumlah platfond dan  bunga  kredit  cenderung lebih baik karena mempertimbangkan kebutuhan nasabah.
Dari  definisi  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa take  over atau  peralihan  kredit adalah  pengalihan  kredit  pada  pihak  ketiga  melalui  pergantian  bank.  Sistem take  over memungkinkan  pihak  ketiga  menjadi  kreditor  di  bank  baru  untuk  melunasi  kredit  di bank sebelumnya.
Dalam ranah hukum  perdata kasus  ini disebut dengan Subrogasi. Kasus  seperti ini  termaktub  dalam  pasal  14000  KUH  Perdata.  Dalam  landasan  hukum  tersebut Subrogasi adalah  perpindahan  hak  kreditor  pada  pihak  kreditor. Subrogasi umumnya terjadi karena kondisi tertentu atau undang-undang.
Menurut  Suharnoko  (2005)  peristiwa  peralihan  kredit  terjadi  apabila  terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam Subrogasi. Sementara itu Subrogasi sendiri dikatakan terjadi  apabila  terdapat  pembayaran  yang  dilakukan  pihak  ketiga  pada  kreditor  awal. Pembayaran tersebut dilakukan dengan peminjaman dana pada debitor oleh pihak ketiga untuk membayar kreditor awal.
Pada  proses take  over ada  proses  yang  tidak  bisa  dilepaskan.  Proses  tersebut adalah proses perjanjian kredit yang diikuti dengan pengikatan jaminan. Dalam bahasa hukum  jaminan  memiliki  sifat accesoris. Sifat accesoris sendiri  melekat  kuat  pada perjanjian  pokok accesoris lebih  dipengaruhi  oleh  perjanjian  pokok,  baik  itu kemunculannya,  perpindahan  hingga  penghapusannya  (Satrio:  2002).  Perjanjian pengikatan jaminan ini, pada umumnya dibuat dalam bentuk akta notariil (akta otentik), terlebih jika benda yang menjadi objek jaminan yang digunakan sebelumnya berupa hak atas  tanah  yang  harus  diikat  dengan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT),  atau benda  bergerak  yang  diikat  dengan  perjanjian  jaminan  fidusia  dan  telah  didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Adrian: 2010).
Apabila  pada  peralihan  kredit  benda  yang  menjadi  jaminan  adalah  hak  atas tanah, maka butuh  hukum kuat yang yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 1996  mengena  Hak  Tanggungan.  Dalam  pasal  16  Undang-Undang  tersebut  dijelaskan berikut:
1. Apabila peminjaman dengan  Hak Tanggungan beralih akibat cessie, subrogasi, pewarisan  atau  sebab  yang  sejenis,  maka  karena  hukum  Hak  Tanggungan tersebut beralih pada kreditor baru;
2. Pengalihan  Hak  Tanggungan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  1  di  atas wajib  ditindak  lanjuti  kreditor  baru  dengan  mendaftarkannya  pada  Kantor Pertanahan;
3. Pencatatan  peralihan  Hak  Tanggungan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  ayat  2  di atas  diartikan  dengan  pencatatan  yang  dilakukan  pada  Buku  Tanah  Hak Tanggungan dan Buku Tanah Hak Atas Tanah  yang menjadi objek tanggungan dan  menyalin  catatan  tersebut  di  atas  pada  sertifikat  Hak  Tanggungan  dan sertifikat Hak Atas Tanah milik yang bersangkutan;
4. Tanggal pencatatan sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 3 adalah tanggal hari ketujuh  pasca  penerimaan  surat  dengan  kondisi  lengkap  untuk  proses pendaftaran. Apabila pada hari ketujuh tersebut  adalah hari libur, maka tanggal sebagaimana yang dimaksud diganti dengan hari kerja berikutnya;
5. Beralihnya Hak Tanggungan akan berlaku pada tanggal pencatatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 di atas;
Kemudian  pada  Pasal  22  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  juga  mengatur tentang  Hak  Tanggungan  yang  peminjamannya  telah  lunas.  Dalam  pasal  tersebut dijelaskan  bahwa  apabila  piutang  telah  lunas  Kantor  Pertanahan  wajib  mencoret  Hak Tanggungan pada Buku  Tanah  Hak  Atas Tanah  dan sertifikat.  Pencoretan di  atas juga barus  diimbangi  dengan  pelampiran  sertifikat  dan/atau  surat  sejenis  yang memberitahukan  bahwa  Hak  Tanggungan  hapus  karena  piutang  yang  dijamin pelunasannya  telah  lunas  atau  kreditor  telah  melepas  Hak  Tanggungan  yang bersangkutan.
Hal yang sama juga terjadi pada jaminan dalam bentuk Fidusa. Dalam Pasal 25- 26  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusa menjelaskan bahwa, apabila piutang yang dijamin objek Fidusa telah dinyatakan lunas, pihak terkait diharuskan untuk menghapus pencatatan Jaminan Fidusa dari Buku Daftar Fidusa atau Kantor  Pendaftaran  Fidusa.  Pencoretan  sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas  terjadi apabila penerima fidusa mengajukan surat pernyataan terkait penghapusan piutang yang dijamin oleh fidusa.
Butuh waktu lama untuk mencairkan kredit. Proses yang dilalui terkesan panjang dan melibatkan banyak tahapan. Akta perjanjian kredit yang diajukan dan telah ditanda tangani  oleh  pihak  bank  dan  debitor  di  hadapan  notaris  tidak  akan  langsung  dapat
dicairkan.  Pihak  pengaju  tidak  akan  menerima  pencairan  sampai  seluruh  tahapan terpenuhi.  Sedang  untuk  mempercepat  proses  tersebut,  butuh  peran  ekstra  notaris  di dalamnya.
Notaris  akan  menerbitkan  Surat  Keterangan—atau  yang  dikenal  dengan  istilah Covernote. Surat  ini  dikeluarkan  notaris,  dan  menjadi  tanda  bukti  bahwa penandatanganan akta telah dilakukan dan pembuat akta telah memenuhi syarat. Proses pembuatan Covernote cenderung lebih singkat dibanding mengikuti langkah pembuatan akta  yang  cenderung  lambat.  Notaris  memiliki  waktu  yang  terbilang  cukup  untuk menyelesaikan proses pembuatan akta hingga hingga pemeriksaan berkas (Santia Dewi: 2011).
Namun  demikian. Pada kasus  peralihan kredit, secara  yuridis, Covernotes tidak tercantum  dalam  perundangan  tentang  Jabatan  Notaris  dan  Hak  Tanggunan.  Oleh karena  alasan  tersebut,  peneliti  kemudian  tertarik  menyusun  karya  tulis  ilmiah  dengan judul Peran dan Fungsi Covernote Notaris Pada Peralihan Kredit ( take over ) pada bank.

## Metodologi Penelitian
Penelitian ini lebih mengarah pada  yuridis empiris. Setiap data  yang terkumpul dalam penelitian ini berasal dari kondisi yang ada di lapangan. Sementara itu, data juga dikumpulkan dari landasan hukum berupa perundangan dan peraturan sejenis.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan dasar hukum yang terkait dengan  permasalahan  yang  sedang  dihadapi.  Pendekatan  di  atas  dilakukan  untuk memperoleh  data-data  yang  terkait  dengan  peran  dan  fungsi covernote notaris  pada peralihan  kredit  ( take  over ).  Sementara  itu,  sesekali  peneliti  melakukan  observasi  dan wawancara untuk mencari data tambahan.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  praktiknya  data  kredit  diambil  dari  dana  hasil  pengimpunan  simpanan nasabah bank. Sehingga, menjadi sebuah keharusan bagi bank untuk berhati-hati dalam memberikan pinjaman  pada calon  kreditor. Di sisi  lain, untuk  mengurangi  resiko  yang merugikan, pihak bank memberlakukan jaminan untuk setiap calon kreditor.
Bank sendiri memiliki landasan hukum terkait dengan kebijakan di atas. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 8 Tahun 1998 disebutkan bahwa, bank diperkenankan
memberikan  pinjaman  tatkala  debitor  memberikan  jaminan  atas  pelunasan  pinjaman tersebut sebagaimana perjanjian yang telah disepakati.
Prinsip  kehati-hatian  adalah  salah  satu  konkretisasi  dari  prinsip  kepercayaan dalam pemberian kredit.  Prinsip kehati-hatian ini tersusun dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan  Perkreditan  Bank  (PPKPB),  melalui  Surat  Keputusan  Direksi  Bank Indonesia  nomor  27/162/KEP/DIR  pada  tanggal  31  Maret  1995,  yang  merupakan pelaksanaan  fungsi  pengawasan  Bank  Indonesia.  Pedoman  ini  harus  digunakan  oleh semua  bank  yang  telah  memperoleh  ijin  usaha  dalam  pelaksanaan  pemberian  kredit, sebagai standar operasional pemberian kredit.
Pelaksanaan dari Pasal 29 UU RI NO. 10 tahun 1998 mengenai Perubahan atas UU  No.  7  tahun  1992  mengenai  perbankan  diatur  dan  dikelola  dalam  SK  Direksi  BI No.27/162/KEP/DIR  tanggal  31  Maret  1995  mengenai  Kewajiban  Penyusunan  Juga Tata Laksana Kebijaksanaan Perkreditan Bank untuk Bank Umum. Dalam pasal 1 juga disebutkan sebagaimana uraian berikut:
1. Bank untuk  setidanya harus memiliki Kebijakan Perkreditan Bank secara  tertulis yang  sedikit  banyaknya  mengandung  semua  aspek  yang  telah  masuk  dalam pedoman penyunsn kebijakan perkreditan bank.
2. Kebijaksanaan Perkreditan Bank wajib disetujui oleh Dewan Komisaris Bank;
3. Pada  pedoman,  atau  juga  tata  laksana  penyusunan  kebijakan  perkreditan  bank, haruslah  tercantum  bahwa  pedoman  penyusunan  kebijakan  perkreditan  harus dijadikan sebagai acuan pedoman pelaksanaan kredit.
Permohonan kredit yang diajukan calon debitor diajukan kepada marketing DSA ( Direct  Sales  Agency ),  meyerahkan  aplikasi  kredit  ke  admin  untuk  dilakukan  SID (sistem  informasi  debitor)  atau  BI checking yang  kemudian  untuk  pertama  sekali diproses  oleh account  officer .  Sistem  Informasi  Debitor  menurut  ketentuan  Pasal  1 angka  9  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/14/PBI/2007  tentang  Sistem  Informasi Debitor, mengatur bahwa sistem yang menyediakan informasi debitor yang merupakan hasil  olahan  dari  laporan  debitor  yang  diterima  oleh  Bank  Indonesia.  Tujuan  Sistem Informasi  Debitor  diselenggarakan  dalam  rangka  memperlancar  proses  penyediaan dana,  penerapan  manajemen  risiko,  dan  identifikasi  kualitas  debitor  untuk  pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar, demikian yang diatur dalam
Pasal  2  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/14/PBI/2007  tentang  Sistem  Informasi Debitor.
Berdasarkan  Sistem  Informasi  Debitor  ini  dapat  diketahui  kondisi  Informasi debitor  yang  dapat  diminta  oleh  pelapor,  debitor,  dan  pihak  lain,  antara  lain:  identitas debitor; pemilik dan pengurus; fasilitas penyediaan dana yang diterima debitor;  agunan; penjamin; dan kolektibilitas. Bagi bank penerima permohonan kredit dari calon nasabah debitor  dapat  mengetahui  informasi  tentang  fasilitas  penyediaan  dana  yang  pernah diterima  calon  nasabah  debitor  dan  status  kelancaran  fasilitas  penyedian  dana  yang pernah  atau  telah  diterimanya,  apakah  berstatus  lancar,  bermasalah  atau  kredit  macet. Kondisi ini menjadi pedoman utama untuk menerima atau menolak permohonan kredit dari calon nasabah debitor oleh analis kredit ( account officer ), jika hasil cheking negatif maka dibuatkan surat penolakan permohonan kredit kepada debitor.
Pengumpulan  data  calon  nasabah  debitor  merupakan  aspek  legalitas  calon nasabah  debitor,  baik  legalitas  debitor  perorangan  atau  legalitas  usaha  badan  hukum. Legalitas  ini  merupakan  kegiatan  dari  unit  analis  kredit,  penilai  agunan  dan  bagian hukum. Kegiatan analis kredit dan penilai agunan dilakukan dengan verifikasi dokumen dan fisik agunan dengan melakukan observasi langsung kepada calon debitor dan pihak ketiga untuk menentukan penilaian calon debitor, nilai agunan dan prospek usaha calon nasabah  debitor.  Sedangkan  bagian  hukum  menganalisis  terhadap  seluruh  dokumen permohonan kredit, seperti identitas pribadi dan status calon debitor, legalitas usaha dan dokumen agunan kredit yang diserahkan.  Unit kerja tersebut memiliki tanggung jawab guna meneliti keabsahan agunan, termasuk pula merekomendasi cara pengikatan kredit dan agunan yang memberi perlindungan bagi bank apabila pada saat tertentu kredit yang diberikan  menjadi  bermasalah.  Demikian  syarat-syarat  lain  yang  harus  dipenuhi  calon debitor adalah menjadi usulan dari unit kerja ini.
Hasil  dari  verifikasi  data  dan  pengecekan  benda  objek  agunan  menghasilkan penilaian  yang  positif  bagi  bank  yang  akan  mengambil-alih,  maka  Notaris  akan melanjutkan dengan membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atau Surat Kuasa  Membebankan  Jaminan  Fidusia  sebagai  bagian  dari  proses  pembuatan  akta Pemberian Hak Tanggungan atau Akta Jaminan fidusia yang digunakan sebagai syarat pendaftaran benda agunan.
Pada  tahap  pelaksanaan  pengamabil-alihan  kredit,  apabila  benda  yang  akan dijadikan  objek  agunan  berada  pada  kreditor  lama,  dan  untuk  menjamin  kepastian hukum bagi kreditor baru atas realisasi pencairan dana dibutuhkan perjanjian. Perjanjian ini  baru  dapat  dilaksanakan  setelah  diperoleh  kepastian  hukum  tentang  benda  objek agunan  yang  masih  disimpan  dan  berada  pada  penguasaan  kreditor  lama,  sehingga dengan  kondisi  demikian  terjadi  kebuntuan  dalam  proses,  dibutuhkan  istrumen  yang dapat  memberikan  keyakinan  kepada  kreditor  baru  untuk  melakukan  pengikatan perjanjian  sehingga  dapat  mencairkan  pembayaran  pinjaman  kepada  debitor  untuk tujuan pelunasan hutangnya di bank yang diambil-alih.
Surat  keterangan Notaris ( covernote ) dalam  pelaksanaan peralihan hak kreditor berakibat  hukum  pada  benda  yang  akan  menjadi  objek  agunan  calon  nasabah.  Debitor yang hutangnya akan dilunasi oleh bank dapat diproses sebagai benda agunan dan tidak menimbulkan  persoalan  hukum  di  kemudian  hari,  dengan  dikeluarkannya covernote oleh  Notaris  maka  berakibat  hukum  pada  pengikatan  dan  penandatanganan  perjanjian kredit  dengan  calon  nasabah  debitor.    Surat  keterangan  Notaris  ( covernote )  digunakan oleh bank untuk pencairan kredit bagi nasabah debitor yang digunakan untuk melunasi seluruh  hutangnya  di  kreditor  lama  dan  sebagai  pegangan  bagi  bank  sampai  dengan benda  yang  menjadi  objek  agunan  dibebankan  dengan  hak  tanggungan  atau  jaminan fidusia. Surat keterangan Notaris ( covernote ) bagi bank merupakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Dengan surat keterangan Notaris ( covernote ) ini Notaris  menjamin  kepastian  bahwa  benda  yang  akan  dijadikan  objek  agunan  dapat dibebankan dengan hak tanggungan atau jaminan fidusia.
Notaris  dalam  mengeluarkan covernote tidaklah  sembarangan,  sebab  satu- satunya instrumen yang dapat menjembatani pelaksanaan pengambilalihan kredit  hanya surat  keterangan  tersebut.  Sebelum  Notaris  mengeluarkan covernotes, dibuatlah  dulu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atau Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia.  Hal  itu  dilakukan  sebagai  langkah  awal  pengikatan  pemilik  benda  terhadap benda yang akan menjadi objek agunan.
Covernotes berhubungan  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  PPAT  untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah dengan hak tanggungan. Namun demikian tidak ada  satu  Pasal  pun  dalam  Undang-undang  Jabatan  Notaris  maupun  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah, dapat ditafsirkan sebagai overnotes dan mengatur mengenai kewenangan Notaris atau  PPAT  untuk  mengeluarkan  surat  keterangan  tersebut.  Namun  demikian,  benda tersebut  menjadi  objek  agunan  dalam  peralihan  hak  kreditor  yang  masih  dalam  proses pendaftaran.  Sementara  itu, covernotes juga  digunakan  bank  untuk  melakukan perbuatan hukum membuat dan menandatangani perjanjian kredit.
Surat  keterangan  Notaris—atau  juga  dikenal  dengan covernote ,  dari  aspek operasional  pembuatan  hak  jaminan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  atau  hak  atas  benda bergerak baik melalui hak tanggungan dan atau/hak jaminan fidusia, bukan merupakan bagian  dari  tahapan  pelaksanaan  pembebanan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan dengan  hak  tanggungan,    jaminan  fidusia  atau  gadai.  Meskipun  demikian  surat keterangan  tersebut  ini  sering  dijadikan  sebagai  pengganti  atas  kekurangan  bukti jaminan  sebagai  pegangan  sementara  bagi  bank  dalam  mencairkan  kredit.  Dalam kondisi ini dapat dikatakan covernote merupakan bagian dari proses pembebanan benda jaminan  sampai  pada  pendaftaran  hak  jaminan  yang  dapat  berupa  sertifikat  hak tangungan, dan/atau sertifikat jaminan fidusia. Hal itu karena covernote menjadi bagian dari  proses  terbentuknya  dua  perbuatan  hukum  yaitu  perjanjian  pinjaman  kredit  dan perjanjian agunan.
Fakta  empiris  menyebutkan, covernote merupakan  bagian  dari  proses terbentuknya  perbuatan  hukum  yang  berupa  perjanjian  kredit  bank  dan  perjanjian pengikatan  jaminan.  Akan  tetapi,  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  yuridis  formal, covernotes tidak diatur dalam perundang-undangan. Baik dalam Undang-undang nomor 30  tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  maupun  pada  undang-undang  nomor  4  tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  atau  undang-undang  nomor  42  tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia.  Bank  pengambil-alih  kredit  berani  untuk  menandatangani  perjanjian kredit  dan  mencairkan  kredit  kepada  debitor  yang  hanya  berdasarkan  pada  surat keterangan Notaris tersebut.
Surat keterangan Notaris yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas ini timbul karena  kebutuhan  praktik  dalam  perjanjian  kredit  bank  yang  tidak  menimbulkan kerugian  bagi  para  pihak,  sehingga covernotes tersebut  bukanlah  perikatan  yang terlarang  atau  perikatan  yang  tidak  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian.  Surat keterangan  Notaris  lebih  cenderung  dikategorikan  sebagai  perikatan  yang  lahir  dari
perjanjian  bukan  karena  undang-undang,  atau  dapat  juga  diartikan  surat  ini  sebagai perikatan yang lahir dari perjanjian karena berlakunya hukum kebiasaan.
Alasan  surat  ini  dikatakan  muncul  atas  dasar  hukum  kebiasaan  adalah  karena covernotes muncul karena faktor kebutuhan. Pihak debitor memerlukan surat ini untuk keperluannya mencairkan dana kredit dari penyedia kredit atas dasar urgensi. Sementara itu,  pihak  membutuhkan covernotes sebagai  ganti  sementara  dari  objek  agunan  yang belum melengkapi dokumen.
Keyakinan  dan  kepercayaan  yang  diperoleh  pihak  bank  atau  kreditor  terhadap covernote berlandaskan  pada  jabatan  dan  tugas  fungsi  notaris  itu  sendiri.  Pihak  bank yakin  bahwa  pejabat  yang  telah  disumpah  oleh  negara  tidak  akan  berbuat  hal  yang merugikan  diri  mereka. Covernote hanya  berisi  surat  keterangan  Notaris,  sehingga covernote bukan  produk  hukum  yang  berfungsi  sebagai  alat  bukti  bagi  agunan  seperti Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan,  Surat  Kuasa  membebankan  Jaminan Fidusia, Akta Pemberian Hak tanggungan, Akta Jaminan Fidusia, borgtocht .
Surat keterangan Notaris ( covernote ) tidak mungkin memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara  hukum ( legal binding ) bagi debitor pemberi hak tanggungan atau pemberi fidusia dan kreditor sebagai pemegang hak tanggungan atau penerima fidusia. Covernotes ini    hanya  mengikat  para  pihak  secara  moral  atau  etika  yang  muncul berdasarkan  praktik  dan  kebutuhan  para  pihak  dalam  perjanjian  kredit.  Surat  Kuasa Notaris hanya mengikat Notaris jika tidak menyangkal tanda tangannya, karena sebagai pihak  yang  menerbitkan  surat  keterangan  dan  Notaris  bukan  merupakan  pihak  dalam perjanjian kredit bank.
Surat  ini  hanya  menjadi  pegangan  sementara  bagi  bank  sampai  dengan diserahkannya seluruh dokumen dan akta atau surat hak jaminan yang telah didaftarkan melalui  kewenangan  Notaris  atau  PPAT.  Bank  menerima covernotes berdasarkan prinsip  kehati-hatian  dalam  pemberian  kredit.  Dengan  keyakinan  dan  kepercayaan kepada  Notaris  atau  PPAT  terhadap  keterangan  yang  diberikan  dalam  bentuk covernotes . Jaminan kepastian hukum bagi para pihak secara yuridis formal tidak akan diperoleh  karena  surat  ini  muncul  dari  kebiasaan  dan  kebutuhan  praktik  dalam pelaksanaan  perjanjian  kredit  bank.  Selain  itu  surat  keterangan  Notaris  bukan merupakan  produk  akta  otentik  yang  merupakan  tugas  dan  wewenang  dari  pejabat umum seperti Notaris, PPAT, sehingga tidak memiliki daya mengikat secara hukum dan
bukan  merupakan  alat  bukti  terhadap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  para  pihak dalam perjanjian kredit bank.
Keberadaan  surat  ini  merupakan  instrumen  kunci  pada  pelaksanaan  perjanjian pengalihan  kredit  bank.  Namun  keberadaannya  tidak  didukung  dengan  jaminan kepastian hukum bagi para pihak dalam pengambilalihan kredit. Bank sebagai penerima surat  keterangan  Notaris  hanya  berdasar  pada  keyakinan  dan  kepercayaan  terhadap Notaris sebagai pihak ketiga.
Keyakinan dan kepercayaan dalam pemberian kredit oleh bank merupakan asas yang  harus  dilaksanakan,  karena  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  8 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang mengatur bahwa; dalam memberikan kredit, Bank umum  wajib  mempunyai  keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  debitor  untuk melunasi  hutangnya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Keyakinan  bank  terhadap covernotes ini  merupakan  bagian  dari  keyakinan  bank  secara  keseluruhan  terhadap kemampuan  dan  kesanggupan  debitor  untuk  melunasi  hutangnya  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.  Keyakinan  dan  kepercayaan  bank  terhadap covernote tidak  begitu  saja diterima  oleh  bank.  Pasalnya,  pihak  bank  juga  akan  terlebih  dulu  melihat  kondisi persyaratan dan dokumen yang telah dikumpulkan debitor. Di sisi lain, pihak bank juga melakukan verifikasi data terkait objek agunan.

## Kesimpulan
Surat  keterangan  Notaris  ( covernote )  dalam  pelaksanaan  peralihan  hak  kreditor berakibat  hukum  pada  benda  yang  akan  menjadi  objek  agunan  calon  nasabah  debitor yang hutangnya akan dilunasi oleh bank dapat diproses sebagai benda agunan dan tidak menimbulkan  persoalan  hukum  di  kemudian  hari.  Dengan  dikeluarkannya covernote oleh  Notaris  maka  berakibat  hukum  pada  dilakukannya  pengikatan  dan penandatanganan perjanjian kredit dengan calon nasabah debitor.
Surat  keterangan  Notaris  sendiri  tidak  memiliki  landasan  hukum  normatif, melainkan  hanya  berlandaskan  pada  hukum  kebiasaan.  Peran covernotes adalah  untuk meyakinkan  pihak  bank  bahwa  calon  debitor  akan  segera  menyelesaikan  persyaratan, melunasi  dokumen  syarat,  serta  menyelesaikan  segala  hal  yang  terkait  dengan  benda yang  menjadi  objek  agunan.  Pihak  bank  percaya  bahwa  dengan  keluarnya  surat  ini
pihak  debitor  akan  menyelesaikan  kewajibannya  segera.  Namun  di  luar  daripada  itu, bagi  debitor,  surat  ini  bertindak  sebagai  surat  yang  mempermudah  proses  pencairan dana  pinjaman.  Melalui  surat  ini  keduanya  tidak  mendapat  kerugian  satu  dengan  yang lain dengan catatan, keduanya tidak mencederai isi surat keterangan tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Satrio.  2002. Hak  Jaminan;  Hak  Jaminan  Kebendaan  Fidusa. Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.
Suharnoko.  2008. Doktrin  Subrogatie,  Novas,  dan  Cessie. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992;

## Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Pejabatan Notaris;
Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;