## Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional
Ayu Meiranda 1 , Syamsunasir 2 ,Achmed Sukendro 3 , Pujo Widodo 4
1234 Program Studi Damai dan Resolusi Konflik,  Universitas Pertahanan RI E-mail: 1 meira nda ayu86@gmail.com , 2 sya msunasir@idu.a c.id,
3 a chmedsukendro@gmail.com , 4 pujowidodo78@gmail.com Info Artikel

## Abstract
Masuk:  2023-04-01 Diterima:  2023-04-20 Terbit:  2023-04-25
Keywords:
Legal Measures;  Dispute Settlement;  Ulayat Land Rights; Indigenous  Peoples; National Security. Riau  Province  is  one  of  the  largest  contributors  to  agrarian conflicts  in  Indonesia,  especially  in  Kampar  District.  Agrarian conflicts in Kampar District are generally caused by disputes over Ulayat Lands of indigenous peoples with  companies holding HTI and HGU.  Disputes settlement  or conflict resolution  over Ulayat Lands  of  indigenous  peoples in  Kampar  District  can  be  reached through negotiation, mediation or legal measures.  In this study, it will be seen  the effectiveness of conflict resolution on Ulayat Land disputes  of indigenous peoples in Kampar District  through legal measures.  This study uses qualitative methods with data collection techniques  through literature  studies and interviews.  Meanwhile, in  analyzing the  case,  the  researcher  uses  theories  and concepts; the  concept  of ulayat  land  rights,  the  concept  of  customary  law communities,  the  theory  of  customary  law,  and  the  concept  of national  security.  Conflict resolution  over Ulayat Land  disputes in  Kampar  District  through  legal measures  has  advantages and disadvantages  compared  to  negotiation  and  mediation.  Legal measures for Ulayat Land disputes in Kampar District can be used as  an  alternative  to  conflict  resolution  involving  indigenous peoples in order to maintain national security. Abstrak Kata  Kunci:
Upaya Hukum;  Penyelesaian Sengketa;  Hak Tanah Ulayat, Masyarakat Adat; Keamanan Nasional.
Corresponding  Author: Ayu Meiranda
E-mail: meirandaayu86@gmail.com
DOI:
10.38043/jah.v6i1.4232 Provinsi Riau merupakan salah satu penyumbang konflik agraria terbanyak di Indonesia khususnya di Kabupaten  Kampar. Konflik agraria  di  Kabupaten  Kampar  secara  umum  disebabkan  oleh sengketa  atas  tanah  ulayat  masyarakat  adat  dengan  perusahaan pemegang  HTI  dan  HGU.  Penyelesaian  sengketa  lahan  atau resolusi  konflik atas  tanah  ulayat masyarakat  adat di Kabupaten Kampar dapat ditempuh dengan jalan negosiasi, mediasi ataupun upaya  hukum.  Pada  penelitian  ini,  akan  dilihat  sejauh  mana efektivitas  resolusi  konflik  sengketa  lahan  tanah  ulayat masyarakat  adat  di  Kabupaten  Kampar  melalui  upaya  hukum. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif dengan teknik  pengumpulan data melalui studi literatur  dan wawancara.  Sedangkan  untuk  menganalisis  kasus, peneliti menggunakan  teori dan konsep  yaitu konsep Hak Tanah Ulayat, konsep  masyarakat hukum  adat, teori  Hukum  Adat,  dan konsep  keamanan  nasional.  Resolusi  konflik atas  sengketa  lahan tanah ulayat di kabupaten Kampar melalui upaya hukum memiliki kelebihan  dan  kekurangan  dibandingkan  dengan  cara  negosiasi dan  mediasi.  Upaya  hukum  atas  sengketa  tanah  ulayat  di
Kabupaten Kampar dapat digunakan sebagai salah satu  alternatif resolusi  konflik  yang  melibatkan  masyarakat  adat  demi  untuk menjaga keamanan nasional.

## I. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  dikenal  memiliki  produksi  kelapa  sawit terbesar di  dunia  yang didukung  oleh  luasnya areal perkebunan kelapa sawit. Riau tercatat sebagai provinsi yang mempunyai perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia yakni  mencapai  2,89  juta  hektar  (ha).  Menurut  laporan  Kementerian  Pertanian (Kementan), luas  areal perkebunan kelapa sawit mencapai 15,08 juta ha pada 2021. Ditinjau dari  wilayah, mayoritas  perkebunan kelapa  sawit nasional  ada di  wilayah Sumatera dan  Kalimantan yaitu  lebih  dari  14  juta  ha  dan  Provinsi  Riau  memiliki produksi  kelapa sawit terbesar nasional dengan jumlah 10,27 juta ton 1 . Oleh karena Provinsi  Riau  memiliki  produksi  kelapa  sawit  terbesar  nasional,  maka tidak  dapat dipungkiri  bahwa Provinsi  Riau  juga  merupakan salah  satu  provinsi  penyumbang konflik agraria terbanyak di Indonesia.
Berdasarkan  Catatan  Akhir  Tahun  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA) menyatakan bahwa sepanjang 2021 tercatat 207  konflik  agraria  di  Indonesia  yang bersifat struktural. Konflik agraria tersebut berada di  32 provinsi dan tersebar di 507 desa dan kota. Konflik ini berdampak pada 198.895 kepala keluarga (KK) dengan luasan tanah berkonflik seluas 500.062 ha. Ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi penyebab utama konflik  agraria di  provinsi Riau, sebagai akibat dari putusan pejabat publik  yang memberikan izin-izin konsesi kepada perusahaan. Konflik agraria yang dicatat KPA merupakan konflik agraria yang bersifat struktural, yakni dimana masyarakat, komunitas, desa, kampung, petani, atau masyarakat adat  di  dalam  satu  kelompok  berhadapan dengan  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau perusahaan swasta.
Konflik agraria di Provinsi Riau jika dilihat berdasarkan sektor, perkebunan tetap menjadi sektor  dengan  jumlah konflik  agraria tertinggi  yaitu  74 konflik,  kemudian diikuti  sektor  infrastruktur  sebanyak  52  konflik,  pertambangan  30  konflik, pembangunan proyek properti 20 konflik, dan kehutanan 17 konflik. Selama dua tahun kebelakang yakni antara 2020 - 2021 telah terjadi konflik sebanyak 448 konflik di 902 desa/kota. Wilayah yang akan dibahas di  dalam penelitian ini  yakni konflik  agraria yang terjadi di Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar merupakan kabupaten dengan luas perkebunan kelapa sawit terluas kedua di Provinsi Riau setelah Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Kampar memiliki luas 396.760 Ha sedangkan Kabupaten Rokan Hulu memiliki  luas 407.479 Ha, akan tetapi konflik agraria yang ada di Kabupaten Kampar lebih  banyak dibandingkan konflik  yang ada di  Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Kampar merupakan salah satu wilayah yang menyumbang konflik agraria tertinggi di Riau dan paling banyak yang belum terselesaikan.
1 Rizaty, Monavia Ayu, 2021 , Riau Miliki Luas Perkebunan Kelapa Sawit Terluas, Katadata : Diakses pada 1 Mei 2023
Dalam peraturan perundang - undangan sudah diatur mengenai pertanahan yaitu diatur dalam Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) 2 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria yang merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar  - besar kemakmuran rakyat”. Di dalam UUPA  terkandung  Hukum  Adat,  yaitu  diakuinya  Hak  Ulayat  sebagaimana  yang tertuang dalam Pasal 5 UUPA yang berarti bahwa segala masalah hukum mengenai tanah harus diselesaikan menurut ketentuan - ketentuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara serta Undang -  Undang dan peraturan perundang - undangan lain yang lebih tinggi.
Untuk mendapatkan pengakuan, keberadaan tanah ulayat juga penting karena adanya hak  ulayat  yang dimiliki  masyarakat hukum  adat atas tanah ulayatnya. Di beberapa  masyarakat  hukum  adat,  hak  ulayat  sering  disebut  dengan  nama  yang berbe da. Misalnya di  Ambon dikenal dengan nama “Hak Patuanan”; di Kalimantan “Panyampeto”, “Pawatasan”, di  Jawa disebut  “Wewengkon”, Bali  “Prabumian”, di Bolaang  Mangondow “Tatabuan”; di  Sulawesi  disebut  “Wanua”, “Limpo”;  dan  di Minangkabau dikenal dengan nama “Ulayat”. 3 Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, hak ulayat dan hak yang serupa dengan itu adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh  masyarakat  hukum  adat  tertentu  atas  wilayah  tertentu  yang  merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang  timbul  dari  hubungan secara lahiriah dan batiniah turun  menurun dan  tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. 4 Di dalam Hukum Adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat yang mengandung dua unsur yakni aspek hukum perdata dan aspek hukum publik. Subjek  Hak  Ulayat  adalah  masyarakat  adat  baik  teritorial  maupun  genealogis (keturunan)  sebagai  bentuk  bersama  para  warganya.  Tanah  ulayat  adalah  tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan 5 . Dibawah Hak Ulayat yaitu ada hak kepala adat dan para tetua adat sebagai petugas masyarakat hukum adat yang  mempunyai  wewenang  mengelola,  mengatur,  dan  memimpin  peruntukan,
2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Agraria, Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 (Permen  ATR/BPN  No. 18 Tahun 2019) tentang  Tata  Cara Penatausahaan Tanah Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat  dan Peraturan  Daerah Kabupaten  Kampar Nomor  12 Tahun 1999 (Perda  Kampar  No.  12 Tahun 1999)
3 Titin  Fa tima h da n  Hengki  Andora ,  “Pola   Penyelesa ia n  Sengketa   Ta na h Ula ya t  di  Suma tera  Barat (Sengketa  a nta ra Masyara kat denga n Investor), Jurna l Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1, (2014): 52.
4 Pa sa l 1 Angka  1 Pera tura n Menteri Nega ra  Agra ria /Kepa la  Ba da n Perta nahan Na sional No. 5 Ta hun 1999 tenta ng Pedoma n Penyelesa ia n Ma sala h Ha k Ula yat Ma syarakat Hukum Ada t.
5 Harsono,  Boedi.  (2003). Hukum  Agraria  Indonesia.  Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum . Yogyakarta.  Hlm 13.
ISSN: 1978-1520
penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah tersebut 6 . Hak ulayat atas tanah ini dapat  berupa  lahan  pertanian, perkebunan, padang penggembalaan,   pemakaman, kolam,  sungai,  dan  hutan seisinya. 7
Berdasarkan kajian sejarah, eksistensi hak ulayat sudah terlebih  dahulu diakui dibandingkan  dengan  kemerdekaan  bangsa  Indonesia.  Menurut  Maria  S.W. Sumardjono, pengakuan hak ulayat adalah wajar karena hak ulayat beserta  dengan masyarakat hukum adat telah ada sebelum  terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan hukum adat menyatakan bahwa hak ulayat tidak dapat dicabut, dialihkan atau diasingkan secara tetap (selamanya). Secara khusus, objek hak menguasai negara yang dalam kenyataannya sering mengalami permasalahan adalah pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah - tanah Hak Ulayat. Ketidakjelasan letak dan keberadaan masyarakat hukum adat menjadi titik  awal permasalahan, sehingga keberadaan tanah ulayat seringkali menimbulkan konflik di dalam masyarakat.
Sengketa  atas  tanah  ulayat  terjadi  karena  tumpang  tindihnya  peraturan perundang - undangan, khususnya UUPA yang awalnya merupakan payung hukum bagi  kebijakan pertanahan di  Indonesia menjadi tidak  berfungsi  dan  bahkan secara substansial  terdapat pertentangan antara peraturan perundang  -  undangan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak  Asasi Manusia, Peraturan Menteri Agraria, Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  18  Tahun 2019 (Permen  ATR/BPN  No.  18  Tahun 2019) tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 (Perda Kampar No. 12 Tahun 1999) tentang Hak  Tanah Ulayat. Keseluruhan Undang-Undang tersebut  mempunyai  posisi  yang sama  dan  menjadikan tanah  sebagai  objeknya.  Benturan  di  lapangan tidak  dapat dihindarkan antara penggunaan dan penafsiran Undang-Undang yang berbeda oleh pejabat - pejabat pemerintahan sektoral yang terjadi atas konflik penguasaan tanah yang sama.
Oleh  karena itu,  penelitian  ini  akan membahas beberapa konflik  agraria yang terjadi di  Kabupaten Kampar yaitu mengenai konflik  yang terjadi antara masyarakat adat pantai raja dengan PTPN V dan konflik yang terjadi di lapangan tembak Air Weapon Range (AWR) di Siabu dengan judul “Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional”

## II. Metode Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini  menggunakan metode  Empiris.  Metode  penelitian empiris  digunakan untuk  meneliti  pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dan menafsirkan data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya  melalui  pengumpulan  data  dan  penafsiran  data.  Teknik
6 Kalo,  Syafruddin  (ed).  (2006). Sengketa  Pertanahan  dan  Alternatif  Pemecahan  (Studi  Kasus  di Sumatera  Utara) .  CV.  Cahaya Ilmu, Medan. hlm. 35.
7 Sukirno,  Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 2.
pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  terlebih  dahulu  melalui  sumber penelitian  terdahulu  dan  laporan  dari  lembaga  terkait  yang  dinilai  relevan  untuk menyusun kerangka penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka untuk mencari referensi yang berkaitan dengan kajian teoritis dan meningkatkan kualitas dari akademis  penelitian.  Selanjutnya,  peneliti  melakukan  wawancara  untuk mengumpulkan informasi mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat adat pantai raja dengan PTPN V dan konflik yang terjadi di lapangan tembak Air Weapon Range di Siabu dengan judul “Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional”.
Wawancara  ini  dilakukan  dengan in-depth-interview dimana  peneliti mengajukan pertanyaan kepada partisipan dengan harapan pelaksanaannya lebih bebas dan  terbuka  memberikan  pandangan  -  pandangan  narasumber.  Wawancara  ini dilakukan  melalui  aplikasi  zoom  dengan menghadirkan narasumber seperti  Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau (Kesbangpol), Kepala Kantor Wilayah (Kanwil)  BPN/ATR  Provinsi  Riau,  Danrem  031  Wirabima,  Kapolda  Riau,  Ketua Pengadilan  Negeri  Bangkinang,  Asosiasi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN), Direktur Impartial Mediator Network dan Ketua Pusat Hukum dan Resolusi  Konflik (PURAKA).
Data dan  bahan yang  telah  terkumpul  dan  diperoleh  dari  penelitian  akan diolah,  disusun,  dan  disusun  secara  kualitatif,  pengolahan  data  secara  kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif yang akan menarik kesimpulan  secara deduktif  yakni menganalisa permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus  berdasarkan teori yang ada yaitu konsep  Hak Tanah Ulayat, konsep masyarakat hukum adat, teori Hukum Adat, dan konsep keamanan nasional.

## III. Hasil Dan Pembahasan
Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari istilah rechtsgemeenchappen, yang pertama kali digunakan oleh B.Ter Haar Bzn dalam bukunya yang berjudul “Beginselen en Stelsel van Adat Recht”. 8 Iman  Sudiyat menjelaskan  ciri-ciri  pokok  hak  purba  (hak  ulayat)  yang terlihat jelas di luar jawa ialah 9 :
1. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
2. Orang  luar  hanya  boleh  mempergunakan  tanah  itu  dengan  izin  penguasa persekutuan tersebut; tanpa izin dianggap melakukan pelanggaran.
8 La lu Sa ba rdi, “Konstruksi Ma kna  Yuridis Ma sya ra kat Hukum Ada t Da la m Pa sa l 18B UUDN  RI Ta hun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke - 43 No. 2 (AprilJuni  2013): 170.
9 G.  Ka rta sa poetra , dkk, Hukum Ta nah Ja minan UUPA ba gi Keberha sila n Penda ya gunaan Ta nah, Bina Aksa ra , Ja ka rta , 1985, hlm. 88-89.
3. Warga  persekutuan  hukum  boleh  mengambil  manfaat  dari  wilayah hak purba (hak          ulayat)          dengan         restriksi:          hanya         untuk          keperluan somah/brayat/keluarganya   sendiri,   jika   dimanfaatkan   untuk   kepentingan orang  lain,  ia  dipandang  sebagai  orang  asing,  sehingga  harus  mendapat ijin terlebih   dahulu.   Sedangkan  orang   asing   hanya   diperkenankan   mengambil manfaat    dari    wilayah    hak    purba    (hak    ulayat)    dengan    izin    Kepala persekutuan  hukum  disertai  pembayaran  upeti,  mesi  (recognitie,  retributie) kepada persekutuan hukum.
4. Persekutuan  hukum  bertanggung  jawab  atas  segala  hal  yang  terjadi  dalam wilayahnya,    terutama    yang    berupa    tindakan    melawan    hukum    yang merupakan delik.
5. Hak    purba    (hak    ulayat)    tidak    dapat    dilepaskan,    dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya. 6.Hak  purba  (hak  ulayat)  meliputi  juga  tanah yang  sudah  digarap,  yang sudah diliputi oleh hak perseorangan.
3.1. Penyebab terjadinya konflik sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
Sengketa  tanah  adalah sengketa  yang  timbul  karena  adanya konflik kepentingan  atas  tanah.  Sengketa  tanah  tidak  dapat  dihindari  di  zaman sekarang, ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman  sekarang  sementara  jumlah  bidang  tanah  terbatas 10 .  Hal  tersebut menuntut  perbaikan  dalam  bidang  penataan dan  penggunaan tanah untuk kesejahteraan  masyarakat  dan  terutama  kepastian  hukumnya.  Untuk  itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah, yang  dapat  merugikan  masyarakat misalnya  tanah  tidak  dapat  digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa.
Secara umum,  sengketa  tanah timbul  akibat  adanya beberapa  faktor, faktor-faktor  ini  yang  sangat  dominan  dalam  setiap  sengketa  pertanahan dimanapun, adapun faktor-faktor tersebut antara lain 11 :
1. Peraturan yang belum lengkap;
2. Ketidaksesuaian peraturan;
3. Pejabat  pertanahan  yang  kurang  tanggap  terhadap  kebutuhan  dan jumlah tanah yang tersedia;
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
5. Data tanah yang keliru;
6. Keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  bertugas  menyelesaikan sengketa tanah
10 Gunawan  Wiradi,  2001.  Masalah  Pembaruan  Agraria:  Dampak  Land  Reform  terhadap Perekonomian  Negara,  Makalah yang disampaikan dalam rangkaian diskusi peringatan  “Satu Abad Bung Karno” di Bogor.  Hlm. 4
11 Sumardjono, Maria S.W. dkk.  2008. Mediasi Sengketa  Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa  ADR Di Bidang Pertanahan .  Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. Hlm. 24.
7. Transaksi tanah yang keliru;
8. Ulah pemohon hak atau
9. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.
Secara  umum,  sengketa  pertanahan yang  timbul  di  Indonesia  dapat dikelompokkan ke dalam 4 klasifikasi permasalahan, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan 12 :
1. Pengakuan kepemilikan atas tanah;
2. Peralihan hak atas tanah;
3. Pembebanan hak dan
4. Pendudukan eks tanah partikelir.
Ditinjau  dari  subyek  yang  bersengketa,  sengketa  pertanahan  dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam yaitu 13 :
1. Sengketa tanah antar warga;
2. Sengketa tanah antara Pemerintah Daerah dengan warga setempat, dan
3. Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.
Dari  penjelasan tersebut  diatas, maka  sengketa  tanah yang  terjadi  di Kabupaten Kampar yaitu  sengketa Tanah ulayat yang  dapat dikelompokkan sebagai sengketa tanah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Tanah Ulayat yang dimiliki  oleh  masyarakat adat secara hukum diakui  oleh negara dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tanah ulayat memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat  di  Indonesia  karena  sudah  memiliki payung hukum yang jelas yang dilindungi oleh Negara dengan Undang-Undang berdasarkan Pasal  18B  ayat (2)  dan Pasal  281 ayat (3)  UUD NRI  1945 yang didalamnya mengatur tentang pengakuan Negara atas budaya yang  dimiliki oleh masyarakat tradisional sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak mereka untuk  tetap  berpegang  terhadap budaya  mereka  sendiri.  Istilah  masyarakat hukum  adat  merupakan terjemahan dari  istilah  rechtsgemeenchappen, yang pertama kali  digunakan oleh  B.Ter  Haar Bzn dalam  bukunya yang  berjudul “Beginselen en Stelsel van Adat Recht” . 14
Dasar hukum lain juga tertuang dalam Pasal 4 Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat mengenai pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subyek hak ulayat, Perda Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal
12 Abdurra hma n. 1995. Teba ra n Pikira n Mengena i Hukum Agra ria , Ba ndung. Alumni, Hlm. 85.
13 Chomza h, Ali  Achma d. 2002. Pedoma n Pela ksa naan U.U.P.A  da n Ta ta  Ca ra Penjabat Pembuat Akta Ta na h, Ba ndung, Alumni. Hlm. 64
14 La lu Sa ba rdi, “Konstruksi Ma kna  Yuridis Ma sya ra kat Hukum Ada t Da la m Pa sa l 18B UUDN  RI Ta hun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke - 43 No. 2 hlm. 170.
Atas  Tanah Masyarakat Hukum  Adat  dan  Masyarakat Yang Berada  Dalam Kawasan Tertentu dan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
Dalam Pasal 2 Ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa tanah ulayat dianggap masih ada apabila memenuhi unsur adanya:
1. Masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
2. Wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
3. Hubungan,  keterkaitan,  dan  ketergantungan  Kesatuan  Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
4. Kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di  wilayah  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
Menurut  Kepala  Bidang  Penetapan Hak  Dan  Pendaftaran Kanwil  BPN Provinsi  Riau,  Ir.  Umar  Fathoni  M.Si,  di  dalam  wawancara  penelitian, permasalahan yang terjadi terhadap tanah ulayat di Provinsi Riau saat ini antara lain disebabkan oleh:
6. Belum  ada penetapan pengakuan dan  perlindungan kesatuan masyarakat hukum  adat  oleh  pemerintah daerah maupun  DPRD selaku  penanggung jawab wilayah dan perlindungan terhadap rakyatnya.
7. Masyarakat adat tidak mengetahui secara pasti wilayah adatnya.
8. Hubungan hukum, keterkaitan dan ketergantungan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya tidak ada.
9. Masyarakat adat mengklaim hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adatnya berada di lahan yang mempunyai hak atas tanah (sertifikat).
Penyebab terjadinya konflik sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau secara umum adalah adanya klaim atau pengakuan dari  masyarakat adat atas suatu  tanah ulayat yang  mereka  miliki, namun klaim atas tanah ulayat tersebut tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara  hukum.  Di  lain  pihak,  perusahaan  menyatakan sebagai  pemilik  atau pengelola tanah sengketa tersebut karena mempunyai Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah.
3.2  Upaya  Hukum  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat  di  Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional.
Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses  penyelesaian sengketa melalui litigasi  di  dalam pengadilan, kemudian berkembang  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  kerjasama  atau  non-litigasi ( kooperatif ) di luar pengadilan. Proses litigasi  menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial  yang  belum  mampu  merangkul  kepentingan  bersama,  cenderung
menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses non-litigasi  menghasilkan kesepakatan -  kesepakatan yang  bersifat win-win  solution dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik 15 .
Penggunaan pranata penyelesaian sengketa non-litigasi didasari pada Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) non-litigasi hanya dapat ditempuh bila para pihak menyepakati penyelesaian konfliknya. PPS berkembang pada kasus - kasus perkara lain seperti  kasus  -  kasus  pidana  tertentu,  sengketa  tenaga  kerja, sengketa  lingkungan, ataupun sengketa tanah, sehingga PPS non-litigasi tidak  hanya berlaku pada kasus  - kasus perdata saja. Secara ekonomis, sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk  mengeluarkan biaya.  Semakin  lama  proses  penyelesaian  sengketa  itu,  maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan dan sering  kali biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa tanah hingga selesai tidak sebanding dengan harga dari obyek tanah yang disengketakan. Namun oleh sebagian orang atau golongan tertentu tanah sebagai harga diri yang harus dipegang teguh, tanah akan dipertahankan sampai mati. 16
Konflik sengketa lahan di Kabupaten Kampar secara umum dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yaitu musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan terkait  dengan  lahan tersebut.  Namun apabila  sengketa  lahan tersebut  tidak  dapat diselesaikan  melalui jalur non-litigasi, maka para pihak dapat memilih  penyelesaian melalui  jalur litigasi,  yaitu  dengan mengajukan gugatan kepada  Pengadilan Negeri Bangkinang, sehingga perkara tersebut akan diperiksa, disidangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, apabila para pihak masih belum merasa puas atas putusan perkara tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum, hingga perkara tersebut  telah berkekuatan hukum  tetap dan apabila para pihak  tidak juga melaksanakan putusan secara sukarela, maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa untuk melaksanakan putusan Hakim tersebut.
Dalam penelitian  ini  diambil  dua  proses  hukum  kasus  sengketa  lahan yang melibatkan masyarakat adat di Kabupaten Kampar, yakni sengketa lahan antara PTPN V dengan masyarakat adat Pantai Raja dan sengketa lahan latihan tembak Air Weapon Range (AWR) di Siabu antara TNI AU dengan masyarakat adat.
3.2.1 Proses hukum sengketa lahan antara PTPN V dengan masyarakat adat Pantai Raja.
PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) adalah penggabungan dari PT.
Perkebunan Nusantara II, IV, dan V yang terletak di tiga daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Indragiri Hulu. Hal ini  sesuai  dengan SK Menteri  No.  164/KM/016/1996  tanggal  11  Maret  1996  dan  No.
15 Sitorus,  Felix  MT. 2002. Lingkup Agra ria  da la m Menuju Kea dila n Agra ria  : 70 Ta hun. Hlm. 11.
16 Bernstein, Herry et a ll. 2008. Keba ngkita n Studi Reforma  Agra ria  di Aba d 21. STPN.  Hlm. 6.
225/KMK/016/1996  tanggal  8  April  1996  dan  khusus  Sei  Galuh  (KB 320/743/Menteri/IX/26 September 1983). Tindak lanjut dari PP No. 10 tahun 1996 bahwa aset PT. Perkebunan Nusantara V berasal dari kebun-kebun bekas PTP  II,  IV  dan  V  memerlukan  persiapan  dan  langkah  operasional  dari pembentukan  PT.  Perkebunan  Nusantara  V  yang  meliputi  kelembagaan, kepegawaian, kekayaan/asset dan lain-lain sebagai langkah operasional yang telah dilaksanakan adalah bahwa kantor pusat PT.  Perkebunan Nusantara V berlokasi di Provinsi Riau yang tepatnya terletak di jalan Rambutan Pekanbaru. PT  Perkebunan Nusantara V (Persero),  merupakan BUMN Perkebunan yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, dan PTP V di Provinsi Riau.
PTPN V Provinsi Riau mengelola 51 unit kerja yang terdiri  dari 1 unit Kantor Pusat; 5 Unit Bisnis Strategis (UBS); 25 unit Kebun Inti/Plasma; 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS);  1  unit  Pabrik  PKO;  4  fasilitas  Pengolahan Karet; dan  3 Rumah Sakit.  Areal  yang  dikelola  oleh  Perusahaan seluas  160.745 Ha, yang terdiri dari 86.219 Ha lahan sendiri/inti dan 74.526 Ha lahan plasma. Mengacu pada kondisi tersebut, dapat dipahami hasil penelitian dari Gamal Abdul Nasir yang menyangsikan keberadaan tanah ulayat dengan kondisi  sosial  ekonomi saat  ini,  dimana  era  industrialisasi  telah  merambah  ke  pelosok  tanah  air, termasuk  daerah-daerah  yang  tanah  ulayat  masyarakat  hukum  adatnya mendapat pengakuan yang kuat. 17
Konflik yang terjadi antara PTPN V dengan masyarakat adat Pantai Raja merupakan Konflik sengketa lahan yang sudah berlangsung dua dekade lebih. Awalnya  pada  tahun  1984,  Gubernur  Riau  mencadangkan  20.950  hektar kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan masyarakat di Sei  Pagar. Pada 1989, Menteri Kehutanan pun  menerbitkan surat  keputusan pelepasan  kawasan  hutan  seluas  21.994 hektar  di  kawasan  itu,  mencakup Kelompok Hutan Sungai Kampar Kanan-Sungai Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu dan Kampar Kiri.
Pemerintah Pusat bermaksud hendak melaksanakan proyek Perkebunan Inti  Rakyat (PIR), bagi  masyarakat transmigrasi yang  disebut  PIR  Trans dan petani lokal sekitar atau PIR Khusus. Sebagai pelaksana proyek, PTPN V hanya mampu membangun perkebunan sawit 8.856,841 hektar. Karena krisis ekonomi dan  karut-marut politik  jelang  kejatuhan masa orde  baru, pemerintah pusat membagi-bagikan kebun itu.  Sekitar 6.000 hektar buat 2.000 petani trans dan petani lokal. Masing-masing mendapat dua hektar yang disebut kebun plasma
17 Ga ma l Abdul Na sir, “Menga wa l Penga kua n da n Eksistensi Ha k Ula ya t/Ta nah Ula ya t Ma syarakat Hukum Adat”, Publikasi Ilmiah, 2018 https://publikasiilmiah. ums.ac.id/handle/11617/9710.
plus  lahan pekarangan dan perumahan. Sisanya 2.856,841 hektar diserahkan sepenuhnya pada PTPN V yang disebut kebun inti.
Di sinilah mulai timbul masalah. Masyarakat Adat  Pantai Raja menuntut PTPN  V  menyerahkan  1.013 hektar  lahan  mereka  yang  dicaplok.  Menurut warga, jauh  sebelum  ada program  atau  proyek  PIR,  nenek  moyang  mereka sudah menetap dan mengolah lahan sebagai sumber penghidupan. Menurut I Dewa G  Buddy  (Ketua Pengadilan Negeri  Bangkinang) di  dalam wawancara penelitian, penyebab dari sengketa lahan adalah klaim atas kebun sawit inti Sei Pagar milik Penggugat (PTPN V), dasar penguasaan tanahnya berupa Sertifikat hak  Guna  Usaha  No.  152 tanggal  24  Maret  2001, seluas  2.856,841 Ha yang diterbitkan  oleh  BPN  Kampar  atas  nama  PT.  Perkebunan  Nusantara  V (Penggugat).
Sedangkan, menurut Tergugat  (masyarakat adat Pantai Raja), mereka juga mengaku memiliki  lahan objek perkara tersebut adalah berdasarkan pada Berita  Acara Kesepakatan Hasil  Rapat Antara Masyarakat Desa  Pantai Raja dengan Direksi PT Perkebunan Nusantara V yang dilakukan pada 6 April 1999, sehingga kemudian Para Tergugat ini meminta agar Penggugat menyerahkan lahan tersebut  kepada para Tergugat dan  atau masyarakat Desa  Pantai Raja melalui  Para  Tergugat,  yang  mana  lahan  yang  diklaim  sebagai  milik  Para Tergugat atau yang diwakilinya adalah berada dalam Area Hak Guna Usaha (HGU) milik  Penggugat atau di  dalam area yang sudah ada patok batas BPN sebagai tanda batas HGU.
Pihak  PTPN  V  dan  masyarakat adat  Pantai  Raja sebelum  menjalani proses  persidangan sudah melakukan negosiasi atau mediasi terlebih  dahulu, namun tidak ada titik temu dari hasil musyawarah antara kedua belah pihak. Kemudian  PTPN  V  mendaftarkan  gugatan  ke  PN  Bangkinang  untuk menyelesaikan sengketa lahan. Pilihan PTPN lebih  menggunakan pendekatan hukum  dengan  cara  mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan  Negeri Bangkinang, karena tidak adanya titik temu atau hasil musyawarah antara PTPN V dengan masyarakat adat Pantai Raja.
Kondisi  eskalasi  konflik  sebelum  adanya putusan Pengadilan  Negeri Bangkinang  Nomor  90/Pdt.G/2020/PN  Bkn  yaitu  pihak  Penggugat  dan Tergugat  sama-sama  berjuang  untuk  mempertahankan hak  masing-masing. Sedangkan sesudah  ada putusan Pengadilan Negeri  Bangkinang, para pihak belum bisa melakukan tindakan apapun, karena putusan tersebut masih dalam proses upaya hukum atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
Atas Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn, Pihak Tergugat merasa tidak puas dan tidak menerima
putusan, sehingga  saat  ini  Para  Tergugat  masih  mengajukan upaya hukum kasasi  atas putusan tersebut.  Oleh  karena itu,  saat  ini  atas  putusan tersebut belum  dapat dilaksanakan proses  eksekusi  atas  putusan  Pengadilan  Negeri Bangkinang nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn karena belum berkekuatan hukum tetap, masih dalam proses upaya hukum kasasi.
Dilansir dari  kabarmelayu.com, Komisi  II  DPRD Riau saat ini  tengah memfasilitasi masyarakat adat Pantai Raja dalam memperjuangkan klaim lahan mereka  di  dalam  kawasan  kebun  Hak  Guna  Usaha  PTPN  V,  hasil kesepakatannya yakni PTPN V bersedia membangun kebun pola KKPA setelah Pemkab  Kampar  mencari/menyediakan  lahan  seluas  400  hektar.  Hal  ini disampaikan Ketua Komisi  II DPRD Riau Robin  Hutagalung SH didampingi Sekretaris Komisi II DPRD Riau Sugianto, usai memimpin pertemuan di ruang Medium DPRD Riau pada tanggal 24 Juni 2021.
3.2.2 Proses hukum sengketa lahan latihan tembak Air Weapon Range (AWR) di Siabu antara TNI AU dengan masyarakat adat.
Menurut  Danrem 031/WB, Brigjen  M.Syech  Ismed,  S.E,  saat  menjadi narasumber disebutkan  bahwa penyebab  sengketa  lahan latihan tembak  Air Weapon Range (AWR) di Siabu antara TNI AU dengan masyarakat adat adalah klaim  dari  masyarakat adat atas tanah milik  Pemerintah Provinsi Riau  yang dipinjamkan ke  TNI AU  yang  digunakan sebagai  latihan menembak. Proses resolusi  konflik  atas sengketa  lahan AWR di  Siabu  sudah  pernah dilakukan mediasi  antara  kedua  belah  pihak,  namun  tidak  mencapai  kata sepakat.sebelumnya penelitian dari Afra Fdillah Dharma menyebutkan bahwa hak  pengelolaan  merupakan  pelimpahan  kewenangan dari  hak  menguasai Negara atas  tanah dan hanya dapat dimiliki  oleh  badan hukum  yang  tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah. Menurut Afra hak pengelolaan terjadi melalui penegasan konversi, atau pemberian hak, serta wajib didaftarkan ke  kantor pertanahan kabupaten/ kota. Kewenangan dalam hak pengeloaan ada yang beraspek publik  dan privat. 18 Dan juga hak pengelolaan atas  tanah  juga  ditulis  oleh  Urip  Santoso  dengan  judul  “Eksistensi  Hak Pengelolaan dalam Huk um Tanah Nasional”. Seperti  halnya Afra, Urip juga mengemukakan  bahwa  semula  hak  pengelolaan  terjadi  melalui  penegasan konversi  dari  hak  penguasaan  atas  tanah  negara.  Namun  dalam perkembangannya hak pengelolaan terjadi melalui permohonan pemberian hak atas tanah negara. Menurut Urip, berdasarkan sifat dan kewenangannya, hak pengelolaan dapat dikategorikan sebagai  hak atas tanah, yang haknya hanya mempergunakan  tanah,  tidak  dapat  dialihkan,  dan  tidak  dapat  dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. 19
18 Afra  Fa dhilla h Dha rma  Pa sa mbuna, “Implementasi Ha k Pengelola a n da n Pemberia n Ha k Ata s Ta na h Negara”, Lex et Societatis, Vol. V/No.  1, (2017): hal. 35-43
19 Urip  Sa ntoso, “Eksistensi Ha k Pengelola a n da la m Hukum Ta nah Na siona l”, Mimba r Hukum, Volume 24, Nomor 2, (2012): 187-375.
Dikarenakan  resolusi  konflik  melalui  jalur  non-litigasi  tidak  dapat menyelesaikan  sengketa,  maka  untuk  menyelesaikan  sengketa  lahan latihan tembak Air Weapon Range (AWR) di  Siabu antara TNI AU dengan masyarakat adat, oleh para pihak dibawa ke ranah hukum. Sampai saat ini proses hukum belum  selesai  atau belum  ada putusan yang bersifat inkracht, karena saat ini proses persidangan masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung.
Putusan  hakim  adalah suatu  pernyataan oleh  hakim  sebagai  pejabat negara  yang  diberi  wewenang  untuk  itu,  diucapkan  di  persidangan  dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Tidak hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga  pernyataan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  dan  kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Putusan yang diucapkan di persidangan ( uitspraak ) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis ( vonnis ). 20
Resolusi  konflik  menggunakan  langkah  upaya  hukum  mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan menggunakan jalur negosiasi maupun  mediasi.  kelebihan  dari  penyelesaian  sengketa  melalui  proses pengadilan adalah kekuatan  dari  putusan  pengadilan mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna dan mempunyai legalitas yang lebih  kuat karena dikeluarkan  oleh  negara.  Namun  kekurangan  dari  penyelesaian  sengketa melalui  proses  hukum  adalah waktu yang  digunakan untuk  mencapai hasil putusan yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht ) cukup lama, sedangkan jika digunakan resolusi konflik non-litigasi maka kesepakatan yang dapat dihasilkan relatif cepat karena kesepakatan yang dicapai langsung bersifat final. Resolusi  konflik  sengketa  tanah  ulayat  melalui  upaya  hukum  yang dilakukan  oleh  pengadilan  merupakan suatu  langkah  yang  dilakukan  oleh negara dalam menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Upaya hukum atas suatu sengketa lahan tanah ulayat merupakan ultimum remidium, yakni sebagai langkah terakhir menyelesaikan sengketa setelah upaya negosiasi maupun  mediasi  gagal  menghasilkan  kesepakatan.  Dalam  upaya  hukum, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan melalui lembaga pengadilan berfungsi sebagai tempat terakhir bagi  rakyat untuk  mencari keadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang  telah  bersifat  final  atau inkracht diharapkan dapat menciptakan kestabilan dalam masyarakat demi menjaga keamanan nasional
IV. Kesimpulan
Berdasarkan hasil  penelitian diatas  dapat disimpulkan  bahwa konflik sengketa  tanah ulayat di  Kabupaten Kampar secara umum  disebabkan belum selesainya reforma agraria khususnya terkait pengaturan mengenai tanah ulayat, sehingga terjadi tumpang tindih  hak atas tanah yang dimiliki  oleh  perusahaan yang memegang HTI dan HGU dengan masyarakat adat yang mempunyai tanah ulayat.  Resolusi  konflik  sengketa  tanah  ulayat  melalui  proses  hukum  di Kabupaten Kampar dilakukan  sebagai  pilihan  terakhir  dari  para  pihak  yang
20 Prodjodikoro, Wirjono,  1977, Hukum Atjara Pidana di Indonesia . Ja ka rta : Sumur Ba ndung. Hlm. 23
bersengketa. Sebelum menyelesaikan sengketa tanah ulayat ke pengadilan, para pihak sebelumnya melakukan mediasi terlebih dahulu. Upaya hukum atas suatu sengketa lahan tanah ulayat merupakan ultimum remidium, yakni sebagai langkah terakhir menyelesaikan sengketa.  Putusan pengadilan yang  telah bersifat  final atau inkracht diharapkan dapat menciptakan kestabilan dalam masyarakat demi menjaga keamanan nasional.

## V. Saran
Saran penulis  dalam jurnal penelitian  ini  yaitu  Pemerintah daerah perlu segera melakukan inventarisasi atas tanah ulayat yang masih ada di Kabupaten Kampar, untuk kemudian dapat segera diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Hak Komunal atas Tanah yang mempunyai hak atas tanah ulayat. Dengan adanya SK tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar untuk enklave atas tanah ulayat yang masuk dalam hak atas tanah milik pemerintah maupun perusahaan dan sebagai dasar materiil bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa, serta Pengadilan perlu untuk melakukan pendampingan dan memastikan bahwa kedua  belah  pihak  sebelum  menempuh  upaya  hukum  di  pengadilan  telah menempuh musyawarah untuk mufakat berupa negosiasi atau mediasi dengan proses yang benar. Dengan proses negosiasi dan mediasi yang benar diharapkan menghasilkan win-win  solution diantara para pihak  yang  bersengketa. Dengan hasil win-win solution yang dicapai diharapkan membuat de-eskalasi konflik dan stabilitas keamanan kembali kondusif demi turut menjaga keamanan nasional.

## VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
Abdurrahman. (1995). Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Bandung. Alumni, Hlm. 85.
Berkowitz, Morton, and Bock, P.G, eds.  (1965). American National Security . New York:
Free Press.
Chomzah, Ali Achmad. (2002). Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah, Bandung, Alumni. Hlm. 64
H, Hilam. (1992). Pengantar Ilmu hukum Adat . Bandung: Mandar maju. hlm. 46.
Harsono, Boedi. (2003). Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum . Yogyakarta. Hlm 13.
Harsono, Boedi. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Cetakan 12, Djambatan, Jakarta. hlm.183.
Kalo, Syafruddin (ed). (2006). Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan (Studi Kasus di Sumatera Utara) . CV. Cahaya Ilmu, Medan. hlm. 35.
McNamara, Robert  S.  (1968). The  Essence  of  Security .  New  York:  Harper  &  Row. Muhammad, Bushar. (2013). Pokok-pokok Hukum Adat . hlm.103-104.
Prodjodikoro,  Wirjono.  (1977). Hukum  Atjara  Pidana  di  Indonesia .  Jakarta:  Sumur Bandung. Hlm. 23
Sitorus, Felix MT. (2002). Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria : 70 Tahun. Hlm. 11.
Sumardjono, Maria S.W dkk. (2008). Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (ADR)  Di  Bidang  Pertanahan . Gramedia  Pustaka  Umum. Jakarta. Hlm. 38.
Sumardjono, Maria S.W. (2007). Kebijakan Pertanahan . Jakarta: Kompas. hlm. 54 Sumardjono, Maria S.W. dkk. (2008). Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (ADR)  Di  Bidang  Pertanahan .  Gramedia Pustaka  Umum. Jakarta. Hlm. 24.

## Jurnal
Bernstein, Herry et all. (2008). Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21. STPN. Hlm. 6.
Faradisa, Meutiah. (2020). Penyelesaian Konflik Lahan Menggunakan Mediasi (Studi Kasus  Antara  Masyarakat  Hukum  Adat  Melayu  Patomuan  Dengan  PT. Perawang  Sukses  Perkasa  Industri  Di  Kabupaten  Kampar,  Riau).  Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Fatimah, Titin dan Hengki Andora. (2014) : “Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyara kat dengan Investor)”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 No. 1, 36-75.
Lalu Sabardi, “Konstruksi Makna Yuridis  Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-43 No. 2.
Lestari,  Rika  dan  Djoko  Sukisno.  (2021). Kajian Hak  Ulayat Di  Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang - Undangan dan Hukum Adat. Jurnal Hukum, Volume 28 Issue. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
Nasir, Gamal Abdul. ( 2018) “Mengawal Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat/Tanah Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat”. Publikasi  Ilmiah,  356-  366. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/ handle/11617/9710.
Pasambuna,  Afra  Fadhillah  Dharma.  (2017) “Implementasi  Hak  Pengelolaan  dan Pemberi an Hak Atas Tanah Negara”, Lex et Societatis, Vol. V/No. 1 .
Santoso, Urip. (2012) “Eksistensi  Hak Pengelolaan dalam Hukum  Tanah Nasional”. Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2, 187-375.
Sigiro,  Lamhot  Herianto. Analisis  Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Ulayat Yang Menjadi Hak Perorangan Pada Tanah Ulayat di Kabupaten Dairi. Jurnal.
Wiradi, Gunawan. (2001). Masalah Pembaruan Agraria: Dampak Land Reform terhadap Perekonomian Negara, Makalah yang  disampaikan dalam rangkaian diskusi peringatan “Satu Abad Bung Karno” di Bogor. Hlm. 4
Peraturan Perundang – Undangan :
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 )
Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.  5  Tahun  1999  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
Online/ World Wide Web:
Herman. (2022) KPA Catat 207 Konflik Agraria Sepanjang 2021. Retrieved February 13, 2022,  from  Berita  Satu: https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa- catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021
Parlemen. (2021). Klaim Lahan, DPRD Riau Fasilitasi Masyarakat Pantai Raja Versus PTPN V. Retrieved February 15, 2022, from Kabarmelayu.com: https://www.kabarmelayu.com/news/14671/klaim-lahan-dprd-riau-fasilitasi- masyarakat-pantai-raja-versus-ptpn-v.html Rizaty, Monavia Ayu. (2022). Riau Miliki Luas Perkebunan Kelapa Sawit Terluas pada 2021 . Retrieved February 13, 2022,  from  Katadata: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/riau-miliki-luas- perkebunan-kelapa-sawit-terluas-pada-2021