Dasar Teoritik Kriminalisasi Pelaku LGBT (Analisa Ekonomi Terhadap Perbuatan LGBT)
1 Anri Darmawan 2 Jeanne Darc Noviayanti Manik 3 Idham Arafah 4 Sapidin
1 aanridrmwan@gmail.com 2 novi_palembang@yahoo.com
134 Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
2 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

## Abstract
The phenomenon of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) in Indonesia still seems  to  be  an  unresolved  problem  until  now.  It  is  even  estimated  that  the  number  of LGBT groups will continue to increase. Serious efforts need to be made in tackling these sexual  deviant  behaviours,  one  of  which  is  by  criminalizing  LGBT  perpetrators.  The existence  of  the  LGBT  group  certainly  has  an  impact,  including  the  economic  impact. This  study  uses  a  normative  juridical  research  method.  As  for  the  formulation  of  the problem, namely what is the theoretical basis for criminalizing LGBT actors and how to analyze the economics of LGBT acts. The purpose of this study is to analyse and explain the theoretical basis for criminalizing LGBT actors and analyse the economic impact of LGBT  acts.  From  this  research,  the  theoretical  basis  for  the  criminalization  of  LGBT perpetrators is obtained, namely moral theory, paternalism theory and Feinberg theory. Economic  analysis  shows  that  there  is  discrimination  against  LGBT  people,  especially in  the  employment  sector  and  international  trade.  The  recommendation  from  this research  is  that  criminal  law  must  be  responsive  to  the  massive  LGBT  phenomenon  in Indonesia.  Criminalization  is  not  a  form  of  discrimination  against  LGBT  groups,  but rather  an  effort  by  the  state  to  prioritize  the  main  functions  of  criminal  law,  namely maintaining public morality, upholding the values of Pancasila, culture, and religion.
Keywords: Example ; Example ; Example

## 1. Pendahuluan
Perilaku  penyimpangan  seksual  yang salah  satunya  adalah  Lesbian,  Gay,  Biseksual dan  Transgender  atau  yang  disingkat  dengan akronim  LGBT  menurut  beberapa  sumber menunjukkan  kecendrungan  akan  meningkat jumlahnya  di  Indonesia.  Meskipun  belum  ada data  statistik  secara  pasti  tentang  jumlah LGBT,  dikarenakan  tidak  semua  kalangan
LGBT  yang  terbuka  dan  dengan  mudah mengaku orientasi seksualnya. 1
Para  ahli  dan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  menyebutkan  peningkatan jumlah  gay  dari  tahun  2010  diperikirakan  800 ribu  menjadi  3  juta  pada  tahun  2012.  Di Jakarta diperkirakan terdapat sekitar 5 ribu gay
1 Yudiyanto, Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya , NIZHAM, Vol. 05 No. 01, 2016, hlm. 63.
dan di Jawa Timur terdapat 348 ribu gay dari 6 juta  penduduk  Jawa  Timur. 2 Belum  dengan jumlah  yang  ada  di  provinsi  lainnya  di Indonesia.
Beberapa  temuan  di  masyarakat  bahkan sering  membuat  ketercengangan.  Contohnya baru-baru  ini  ditemukan  kasus  persidangan cerai  di  Pengadilan  Negeri  Sungailiat  Bangka, yaitu  seorang  suami  menggugat  istrinya  yang diketahui  berselingkuh  dengan  sesama  jenis. Pernikahan  mereka  tersebut  telah  berjalan selama  5  (lima)  tahun  dan  belum  dikaruniai seorang  anak.  Karena  dirasa  sang  istri  tidak bisa  berubah  dan  lebih  memilih  selingkuhan sesama jenisnya, maka sang suami menggugat cerai  istrinya.  Kasus  yang  terbaru  adalah seorang  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI)  di  Surabaya  yang  terbukti  melakukan hubungan  seks  sesama  jenis  kepada  8 (delapan)  anggota  TNI  lainnya  pada  awal bulan Oktober 2021 . 3
Para pelaku LGBT secara masif membangun kesadaran kelompok, dan melakukan upaya-upaya kolektif untuk memperjuangkan hak-hak hukum atas
disorientasi perilaku seksualnya yang menyimpang dengan memunculkan pembelaan dan  advokasi  dari  berbagai  kalangan,  baik perorangan  maupun  kelembagaan  yang  secara aktif  dikampanyekan  melalui  media  sosial untuk mengajak menyebarluaskan paham serta menggalang  dukungan  mencari  celah  hukum.
2 Ibid.
3 CNN Indonesia https://www.cnnindonesia.com/nasional/202110061515 58-12-704216/anggota-tni-al-dipecat-karena- berhubungan-seks-sesama-jenis
Hal  tersebut  kerap  kali  diartikan  sebagai kebebasan berekspresi dan berpendapat. 4
Secara  tidak  sadar  sekarang  sering dijumpai konten-konten media yang memasukkan  unsur-unsur  LGBT  didalamnya seperti  dalam  film,  drama, musik,  cerita-cerita fiksi  yang  pada  umumnya  wilayah  ini  banyak disukai  oleh  para  remaja.  Tidak  sedikit  dari mereka  yang  akhirnya  menganggap  perilaku ini  adalah  hal  yang  biasa,  bahkan  ada  yang menganggapnya sebagai hubungan yang romantis  dan  yang  dikhawatirkan  menjadi bagian  daripada  itu.  Sehingga  diperlukan upaya untuk menanggulangi hal tersebut.
Maneger
Nasution menyatakan, pembentuk  undang-undang  perlu  memerinci pemidanaan  terhadap  perbuatan  LGBT.  Lebih lanjut  Maneger  menilai,  makna  perbuatan cabul  LGBT  harus  diperluas  hingga  meliputi perbuatan  seks  sesama  jenis,  baik  kepada orang  dewasa  ataupun  orang  di  bawah  umur, oleh  dewasa  atau  anak  di  bawah  umur,  antara anak  di  bawah  umur  dengan  yang  seusianya, termasuk  bila  perbuatan  tersebut  dilakukan suka sama suka. 5
Kriminalisasi  pelaku  perbuatan  LGBT dapat  dinilai  sebagai  upaya  negara  untuk mengedepankan  fungsi  utama  hukum  pidana, yaitu memelihara moralitas publik,
menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila,
budaya, dan agama. Perbuatan LGBT dipandang  melanggar  sifat  melawan  hukum
4 Jazim Hamidi, Lukman Nur Hakim, Zina dan Gerakan LGBT: Quo Vadis Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Penyelamatan Moralitas Bangsa (Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- XIV/2016) , Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 No 2, 2018, hlm. 267.
5 Lidya Suryani Widayati, Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender , PUSLIT BKD, Vol. X No. 3, 2018, hlm. 5.
yang  materil  karena  tidak  sesuai  dengan nilai- nilai yang hidup di masyarakat dan menimbulkan  keresahan  dan  dianggap  sebagai tindak pidana. 6
Menurut  Soerjono  Soekanto  dalam M.Muslimin 7 , kriminalisasi merupakan tindakan  atau  penetapan  penguasa  mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat
atau golongan-golongan masyarakat  dianggap  sebagai  perbuatan  yang dapat  dipidana  menjadi  perbuatan  pidana  atau sederhananya proses penetapan suatu perbuatan  yang  awalnya  bukan  merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana.
Kriminalisasi LGBT dilakukan bertujuan untuk  melakukan  penertiban  atas  perilaku penyimpangan seksual.  Pentingnya pengaturan hukum  pidana  terhadap  pelaku  LGBT  ini, maka  pemerintah  atau  negara  mengambil langkah  cepat  dalam  merumuskan  pengaturan pidana  atas  delik  tersebut  agar  moral  dan budaya  bangsa  ini  tetap  terlindungi  melalui norma  hukum  dan  berlandaskan  nilai-nilai Pancasila.
Tidak jarang Kelompok LGBT mendapat diskriminasi perlakuan di lingkungan masyarakat.  Penelitian  dari Human  Right Watch , Kyle Knight mendapat pengakuan yang beragam  tentang  kehidupan  LGBT.  Dalam laporan  tersebut  dijelaskan  cerita-cerita  sadis tentang  waria-waria  yang  dipukuli  massa
6 Welly Kendra, Fitriarti, Kriminalisasi Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual (Kajian Tata Tertib Bentuk dan Sanksi dalam Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana) , UNES Journal of Swara Justisia, Volume 4 Issue 1, 2020, hlm. 75-76
7 M. Muslimin, Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiaran Kejahatan pada Kemerdekaan Pers , Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018
hanya karena penampilannya, hingga pengakuan  susahnya  mencari  pekerjaan  oleh waria-waria di Indonesia. 8
Berdasarkan  uraian  diatas,  terdapat  dua rumusan  masalah  penelitian  dalam  tulisan  ini. Pertama, apa dasar teoritik dalam mengkriminalisasi  perbuatan  Lesbian,  Gay, Biseksual,  Transgender  (LGBT)?  Kedua, bagaimana pengaruh ekonomi terhadap perbuatan Lesbian, Gay, Biseksual
Transgender?

## 2. Pembahasan
a. Dasar  Teoritik  Kriminalisasi  Lesbian,
Gay,  Biseksual  dan Transgender

## (LGBT)
Kehadiran  kelompok  Lesbian,  Gay, Biseksual,  Transgender  (LGBT)  di  Indonesia pada kenyataannya telah menimbulkan keresahan  ditengah  masyarakat  Indonesia, karena  LGBT  dianggap  sebagai  perbuatan yang  menyimpang  dan  berlawanan  dengan ajaran-ajaran agama, kodrat manusia dan nilai- nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  Indonesia yang  tidak  pernah  memperbolehkan  perbuatan tersebut.
Perbuatan  LGBT  dipandang  melanggar sifat  melawan  hukum  yang  materiil  karena tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  hidup dimasyarakat dan menimbulkan keresahan dan dapat  dianggap  sebagai  tindak  pidana.  Tindak pidana  harus  dipandang  sebagai  gangguan
8 Kerugian Ekonomi Akibat Diskriminasi LGBT https://tirto.id/kerugian-ekonomi-akibat-diskriminasi- lgbt-cl4g diakses pada 6 Oktober 2022
terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. 9
Perbuatan LGBT sudah dianggap sebagai perbuatan yang memberikan gangguan keseimbangan,  keselarasan  dan  keserasian dalam masyarakat, serta menimbulkan kegaduhan  dan  ketakutan  akan  terikut  masuk ke  dalam  perbuatan  tersebut.  Dalam  arah politik  hukum  pidana  kedepannya  diharapkan akan  menanggulangi  perbuatan  LGBT  dengan hukum pidana, disesuaikan dengan pemidanaan  dan  tujuan  hukum  pidana  agar menjadi  efektif  dan  dapat  menanggulangi perbuatan LGBT.
Dalam mengkriminalisasi perbuatan LGBT  tentu  bukan  merupakan  keinginan semata  akan  tetapi  ada  ide  dasar  dalam mengkriminalisasi  perbuatan  tersebut.  Ide dasar  merupakan  cita,  yakni  gagasan  dasar mengenai suatu hal. Misalnya cita hukum atau rechtsidee ,  merupakan  konstruksi  pikir  (ide) yang  mengarahkan  hukum  kepada  cita-cita yang  diinginkan.  Atau  seperti  yang  dikatakan Rudolf  Stammler,  cita  hukum  merupakan leitster (bintang  pemandu)  bagi  tercapainya cita-cita masyarakat. 10
Indonesia lahir dengan ideologi Pancasila yang diambil dari jiwa dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Indonesia
hidup dalam
keberagaman  baik  agama,  suku,  budaya, bahasa  dan  pandangan  yang  semuanya
9 Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang , Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Persemian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 10.
10 A. Hamid S. Attami, Disertasi: Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara , Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 308.
menyatu  dalam  satu  pandangan  Pancasila. Pancasila  sendiri  pada  hakikatnya  merupakan suatu  kekayaan  bangsa,  oleh  karena  bisa menjadi panutan nilai moral, etis dan spiritual. Sebagai  pedoman,  Pancasila  telah  memiliki  5 prinsip lengkap, yaitu moral religius (ketuhanan), kemanusian (humanistik), kebangsaan,  demokrasi,  dan  keadilan  sosial. Fungsi Pancasila sebagai sebuah pedoman juga mengandung arti bahwa setiap perbuatan tidak boleh bertentangan dengan apa yang diamanatkan  dalam  prinsip-prinsip  Pancasila tersebut. 11 Maka  dari  itu,  yang  menjadi  ide dasar  dalam  kriminalisasi  perbuatan  LGBT adalah untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai Pancasila.
Ada  beberapa  teori  kriminalisasi  yang dapat  digunakan  sebagai  landasan  teori  dalam mengkriminalisasi perbuatan LGBT di Indonesia, diantaranya:

## a) Teori Moral
Moral  mempunyai  hubungan  yang  erat dengan hukum pidana karena moral merupakan  sumber  nilai  bagi  pembentukan hukum pidana. Sebagian kaidah hukum pidana yang  mengatur  kejahatan  (tindak  pidana) berasal  dari  kaidah-kaidah  moral  yang  hidup dalam  msyarakat.  Perbuatan-perbuatan  yang immoral  dilegalisasi  menjadi  perbuatan  yang kriminal  menurut  hukum  pidana  melalui keputusan badan legislatif.
Ketika  perbuatan  immoral  dilegalisasi menjadi  perbuatan  kriminal  menandakan adanya  keserasian  antara  moral  dan  hukum pidana.  Hubungan  moral  dan  hukum  pidana
11 Nila Arzaqi, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila , Refleksi Hukum, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 182.
tidaklah  selalu  serasi,  adakalanya  terjadi ketegangan  antara  moral  dan  hukum  pidana. Ketegangan  muncul  ketika  perbuatan  yang sangat  immoral  tidak  dilegalisasi  menjadi kriminal. Ketegangan antara moral dan hukum pidana muncul dalam sejumlah kasus, misalnya  pada  kasus  pembatasan  kelahiran, bunuh diri dan perbuatan LGBT.
Eratnya  hubungan  antara  moral  dan hukum  pidana,  maka  dasar  moralitas  hukum pidana  merupakan  masalah  penting.  Jerome Hall mengemukakan bahwa “ the moral quality of  the  criminal  law  is  the  major  issues  of  our times and permeates all the social disciplines ”, artinya, kualitas moral hukum pidana merupakan  isu  penting  pada  waktu  sekarang dan hal itu meliputi semua disiplin sosial. 12
Menurut van Bemmelen dalam
“ Criminologie,  Leerboek  der  Misdaadkunde ” kriminalisasi  berpangkal  tolak  dari  pendapat bahwa  perbuatan  yang  harus  dipandang sebagai  kriminalitas  adalah  setiap  perbuatan yang  bersifat  merusak  atau  tidak  susila. 13
Pendapat  yang  sama  dikemukakan  oleh Herbert  L.  Packer  dalam  mencari  batasan penggunaan sanksi pidana. Packer menegaskan bahwa  “ only  conduct  generally  considered immoral  should  be  treated  as  criminal ”, artinya,  hanya  perbuatan  yang  secara  umum disadari  sebagai  immoral  yang  dinyatakan sebagai  kejahatan.  Tidak  semua  perbuatan immoral  dapat  diancam  dengan  sanksi  pidana. Ancaman  itu  harus  terbatas  pada  kelakuan yang  pada  umumnya  dalam  masyarakat dipandang sebagai perbuatan tidak susila. 14
12 Salman Luthan, Disertasi: Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan , Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 73.
13 Ibid .
14 Ibid , hlm. 74.
Mengacu  pada  kedua  pendapat  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  dasar  pembenaran untuk  mengkriminalisasi  suatu  perbuatan dalam perspektif moral adalah karena perbuatan  tersebut  bersifat  immoral,  artinya, perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan  nilai- nilai atau kaidah-kaidah moral atau mengganggu perasaan moral yang hidup dalam masyarakat.
Salah  seorang  pembela  teori  moralitas sebagai pembenaran kriminalisasi, Lord Devlin berargumentasi bahwa moralitas umum ( common morality ) mempunyai peranan esensial  untuk  mempertahankan  masyarakat. Apabila  ikatan-ikatan  moral  yang  mengikat masyarakat hilang, masyarakat akan mengalami disintergrasi, karena itu, masyarakat  berhak  mengundangkan  moralitas yang  dapat  menjamin  keutuhannya,  dengan begitu  ada  batasan  praktis  tentang  jumlah maksimum kebebasan individual yang bersesuaian  dengan  integrasi  masyarakat. Kebebasan  individu  melampaui  batasan  yang diperkenankan,  maka  perbuatan  immoral yang menimbulkan kegaduhan, kemarahan, kejengkelan  dan  kejijikan  didalam  masyarakat harus dijadikan perbuatan kriminal. 15
Menurut  Lord  Devlin  dalam The Enforcement  of  Moral ,  fungsi  utama  hukum pidana  adalah  untuk  memelihara  moralitas publik.  Dalam  pandangannya  intoleransi, kemarahan,  kejengkelan  dan  kejijikan  patutlah menerima pengaturan dalam berbagai instrumen hukum pidana. 16
Argumen dasar dalam mendukung hukum  yang  mengatur  kelakuan-kelakuan moral,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Devlin
15 Ibid , hlm. 75.
16 Ibid .
adalah  bahwa  negara  mempunyai  suatu kepentingan dalam memelihara moral masyarakatnya.  Prinsip  moral  dipentingkan dalam hukum dan tidak mengizinkan seseorang  untuk  menyalahgunakan  prinsip moral  dengan  suatu  hal  baru  yang  dapat merusak kelakuan manusia.
Kriminalisasi  atas  dasar  immoralitas semata  menimbulkan  masalah  karena  adanya relativitas  moral  yang  dipengaruhi  oleh budaya,  tempat  dan  waktu,  maka  haruslah diketahui perbuatan immoral yang bagaimanakah yang seharusnya dikriminalisasi menjadi  tindak  pidana  yang  diancam  dengan sanksi  pidana  tertentu  disuatu  negara.  Latar belakang budaya, kondisi geografis, religiusitas  masyarakat,  kondisi  ekonomi, sosial  dan  politik,  tentu  akan  memainkan peranan dalam menentukan perbuatan immoral yang dikriminalisasi.
Perbuatan  LGBT  adalah  hama  perusak karakter  moral,  terkhusus  untuk  generasi penerus  bangsa.  Perbuatan  LGBT  merupakan perbuatan berbahaya yang mengancam keberlangsungan  hidup  manusia.  Nilai-nilai agama  dan  budaya  Indonesia  secara  umum menolak  perilaku  LGBT.  Aktivitas  LGBT ditemukan  di  kelompok  masyarakat,  akan tetapi hal tersebut tidak menunjukkan penerimaan  mayoritas  masyarakat  Indonesia terhadap penyimpangan tersebut.
LGBT  dapat  menular  karena  mereka adalah  kaum  minoritas.  Mereka  senantiasa kesepian  dan  cenderung  mencari  teman sebagai regenerasi karena tidak bisa menghasilkan  keturunan.  LGBT  bukanlah penyakit genetik, tetapi watak yang dipengaruhi  oleh  lingkungan.  Lingkungan yang  sehat  menciptakan  manusia  yang
berkualitas.  Oleh  karena  itu  berdasarkan penjelasan teori moral, perbuatan LGBT dapat dikriminalisasi  sebagai  bentuk  perbuatan  yang immoral.

## b) Teori Paternalisne
Paternalisme  adalah  kebijakan  atau tindakan  pemerintah  mengambil  tanggung jawab terhadap urusan-urusan individu rakyatnya, khususnya dengan cara menyalurkan  kebutuhan-kebutuhan  mereka atau  mengatur  tingkah  laku  mereka  secara paksa.  Pengaturan  tingkah  laku  secara  paksa tersebut  biasanya  dilakukan  melalui  hukum pidana,  khusunya  melalui  pembuatan  undang- undang. 17
Paternalisme  dibedakan  menjadi  dua kelompok, yaitu paternalisme kemauan ( volitional paternalism ) dan paternalisme kritis ( critical  paternalism ).  Paternalisme  kemauan menganggap  bahwa  paksaan  kadang-kadang membantu  orang  meningkatkan  hal-hal  yang ingin  mereka  capai  dan  alasan  pemaksaan  ada dalam kepentingan kemauan mereka. Paternalisme kritis menganggap bahwa paksaan  kadang-kadang  dapat  memberikan kehidupan  yang  lebih  baik  daripada  hidup mereka  sekarang  yang  mereka  pikirkan  baik, dan  pemaksaan  itu  kadang-kadang  ada  dalam kepentingan kritis mereka. 18
Bagi  pelaku  LGBT  menurut  mereka  ini adalah  sebuah  bentuk  kebebasan  hidup  untuk lebih  bahagia.  Tanpa  sadar  bahwa  perilaku mereka sebenarnya sangat merusak diri sendiri dan  orang  lain.  Memang  pada  awalnya perilaku  ini  dipandang  sebagai  kebebasan invidual  yang  sudah  memiliki  otonomi.  Akan
17 Ibid , hlm. 90.
18 Ibid , hlm. 91.
tetapi  cepat  atau  lambat  perilaku  ini  akan meluas dan mengalami perkembangan.
Kelompok  LGBT  tidak  hanya  akan melakukan  itu  kepada  sesama  mereka  saja. Mereka  akan  terus  memberi  paham  secara pelan-pelan  kepada  masyarakat,  khususnya bagi  anak-anak  dan  remaja  yang  sedang mencari  identitas  diri  melalu  media  stategis seperti  film,  buku,  media  sosial,  hingga  tokoh publik. Berharap keberadaan kelompok mereka di  masyarakat  dapat  diterima.  Hal  inilah  yang membuat  resah  dan  gelisah  masyarakat terhadap perilaku LGBT.
Maka  dari  itu,  kelompok  masyarakat yang  ingin  dilindungi  oleh  teori  paternalisme dengan  menggunakan  hukum  pidana  adalah anak-anak  dibawah  umur.  Sejumlah  undang- undang disebagian besar negara didesain untuk memberikan  perlindungan  khusus  untuk  anak- anak.  Tentu  tidak  hanya  undang-undang, orangtua  juga  turut  bertanggungjawab  aktif untuk  memastikan  bahwa  anak  mereka  tidak terlibat perilaku menyimpang seperti kenakalan  remaja,  minuman  keras,  narkotika hingga  LGBT.  Paternalisme  ditujukan  juga untuk  melindungi  orang  yang  berpenyakit mental  dari  kerugian  potensial  yang  akan muncul  jika  mereka  melakukan  perbuatan tertentu.
Tugas  pokok  teori  paternalisme  adalah perlindungan  untuk  tidak  merugikan  diri sendiri. Hukum pidana melegitimasi pelarangan  perbuatan  seseorang  yang  dapat merugikan  dirinya  sendiri.  Maka  dari  itu pembentukan  norma  hukum  pidana  mengenai kriminalisasi  pelaku  LGBT  merupakan  upaya untuk memberikan manfaat dalam hal perlindungan  untuk  tidak  merugikan  diri sendiri dan orang lain.

## c) Teori Feinberg
Teori  kriminalisasi  yang  dikemukakan oleh  Joel  Feinberg  disebut  teori  Feinberg, seorang  pemikir  filsafat  yang  banyak melakukan  kritik  terhadap  doktrin-doktrin hukum  pidana.  Pada  teori  ini  tidak  hanya sekedar menambah prinsip dasar kriminalisasi,  tapi  juga  memperjelas  konsep kerugian sebagai
dasar untuk mengkriminalisasi  suatu  perbuatan  menjadi kejahatan.  Feinberg  mengajukan  dua  alasan sebagai  dasar  kriminalisasi,  yakni  untuk mencegah  atau  mengurangi  kerugian  kepada orang  lain  dan  untuk  mencegah  serangan- serangan serius terhadap orang lain. 19
Menurut  Feinberg,  sistem  hukum  pidana adalah  instrumen  penting  untuk  mencegah orang  agar  tidak  secara  sengaja  maupun karena  teledor  merugikan  atau  menciderai orang lain. Tindakan-tindakan ‘yang merugikan’  merupakan  objek  langsung hukum  pidana  dan  bukan  semata-mata keadaan  dirugikan.  Namun  dari  sudut pandang  legislatif,  keadaan  dirugikan  itu adalah  sangat  mendasar,  karena  turut menentukan  tindakan-tindakan  yang  mana yang  diperhitungkan  sebagai  tindakan  yang merugikan dan oleh karena itu harus dilarang oleh undang-undang.
Maraknya  perilaku  LGBT  menimbulkan kerugian  baik  untuk  dirinya  sendiri  maupun di  masyarakat,  khususnya  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  terancam.  Perilaku LGBT  banyak  membawa  kerugian  atau pengaruh  negatif  yang  merusak  di  berbagai sektor  kehidupan.  Misalnya  pada  sektor kesehatan,  adanya  penyakit  kelamin  menular akibat  hubungan  seks  sesama  jenis,  bahkan
19 Ibid , hlm. 96-97.
yang  bukan  pelaku  LGBT  dapat  tertular penyakit  tersebut.  Sektor  sosial,  sudah  jelas bahwa  perilaku  ini  menciderai  nilai-nilai sosial dan moral masyarakat. Sektor pendidikan,  siswa-siswi  yang  menganggap dirinya  sebagai  homoseksual  menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada  siswa  normal  karena  mereka merasakan ketidakamanan. 20
Melalui  teori  ini  dapat  dikatakan  bahwa kriminalisasi  terhadap  pelaku  perbuatan LGBT  dapat  mencegah  dan  mengurangi kerugian yang akan disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang tersebut. Sehingga  perbuatan  ini  diharapkan  tidak dapat berkembang dan menciptakan kehidupan  masyarakat  yang  baik,  sesuai dengan  nilai-nilai  dan  norma  yang  hidup  di masyarakat serta dapat menciptakan manusia- manusia yang beradab dan ber-Ketuhanan.
b) Pengaruh Ekonomi terhadap Perbuatan  Lesbian,  Gay,  Biseksual dan Transgender di Indonesia
LGBT  atau  orientasi  penyimpangan seksual  yang  berkepanjangan  Lesbian,  Gay, Biseksual  dan  Transgender  menunjukkan kecendrungan yang kian meningkat jumlahnya di  Indonesia  menurut  beberapa  sumber. 21
LGBT  pertama  kali  digunakan  pada  tahun 1990-an  yang  digunakan  untuk  mengubah frasa  “komunitas  gay”.  Fenomena  mengenai kelompok  LGBT  merupakan  fenomena  yang masih  menjadi  perdebatan  baik  dikalangan masyarakat  internasional  maupun  masyarakat
20 Ihsan Dacholfany, Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat , NIZHAM, Vol. 05, No. 1 Januari-Juni, 2016, hlm. 111.
21 Yudiyanto, Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya, Nizham Journal of Islamic Studies, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 63.
nasional.  Jika  diartikan  secara  garis  besar, pengertian  dari  LGBT  merupakan  bentuk orientasi  seksual  yang  saling  menyukai pasangan sesama jensinya. 22
Perilaku  LGBT  saat  ini  pada  umumnya dipandang sebagai salah satu bentuk penyimpangan, baik dari sisi tinjauan psikologis,  norma  sosial  masyarakat  maupun agama. Keadaan ini pada akhirnya menimbulkan  stigma  pada  kelompok  LGBT dan  menempatkan  mereka  dalam  posisi  sulit ketika  menjalani  kehidupan  sebagaimana mestinya sebagai warga negara yang sah.
Lebih  dari  satu  dekade  terakhir,  isu tentang lesbian, gay, biseksual dan transgender, atau LGBT, mengemuka di dunia. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 2006 menyebutkan  bahwa  isu  LGBT  direspons dengan perjuangan masuknya hasil-hasil kesepakatan sidang-sidang PBB tentang kesetaraan  gender,  kependudukan  dan  HAM. Belakangan  kelompok  LGBT  ini  makin mengemuka  dengan  diakuinya  perkawinan sesama  jenis  di  Amerika  tahun  2015,  walau jauh  sebelum  itu  beberapa  negara  sudah melakukan  hal  yang  sama.  Di  Indonesia gerakan  untuk  mendapat  pengakuan  hak  juga diperjuangkan  melalui  berbagai  organisasi LGBT.
Pada  umumnya  kelompok  LGBT  yang terbuka di Indonesia masih mengalami banyak kekerasan  dan  diskriminasi  dalam  kesempatan kerja dan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan  dan  kesejahteraan. 23 LGBT  sulit
22 Febby Shafira Dhamayanti, Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia, IPMHI Law Journal, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 211.
23 UNDP & USAID, Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia , 2014
mengakses  pekerjaan,  terutama  pekerjaan  di sektor  formal,  karena  banyak  pemberi  kerja yang  homophobic  dan  karena  lingkungan (pada  umumnya)  tidak  ramah  terhadap  kaum LGBT.  Sementara,  mereka  yang  berhasil mendapatkan  pekerjaan  juga  kerap  mengalami perlakuan  diskriminatif  seperti  dihina,  dijauhi, diancam,  dan  bahkan  mengalami  kekerasan secara fisik. 24
Lebih jauh lagi pekerja LGBT mengalami  diskriminasi  sejak  tahap  awal melamar,  evaluasi  dan  promosi.  Pekerja  yang diketahui  atau  dikenal  sebagai  LGBT  sulit memperoleh evaluasi yang positif dan promosi sekalipun  masa  kerja  mereka  sudah  cukup panjang.  Mereka  yang  berpendidikan  tinggi memiliki ruang yang lebih lebar untuk menjadi diri  sendiri,  artinya  mereka  bisa  terbuka tentang  orientasi  seksual  atau  identitas  gender mereka, dan dengan mudah berganti pekerjaan karena  punya  kemampuan,    namun  yang berpendidikan  tidak  tinggi  akan  berusaha mempertahankan  pekerjaannya  walau  harus bersikap tertutup mengenai orientasi seksualnya. 25
Perlakuan  diskriminatif  masih  sering terdengar,  baik  dalam  bidang  sosial,  ekonomi dan  budaya.  LGBT  yang  terbuka  sulit mengakses  pekerjaan,  terutama  pekerjaan  di sektor  formal,  karena  banyak  pemberi  kerja yang homophobic dan karena lingkungan tidak ramah  terhadap  kelompok  LGBT.  Sedangkan yang  berhasil  mendapatkan  pekerjaan  juga kerap  mengalami  perlakuan  diskriminatif
24 ILO, Gender Identity and sexual orientation in Thailand , PRIDE PROJECT, 2014 25 PSKK UGM-ILO, Survey Identitas Gender dan Orientasi Seksual: Mempromosikan Hak Asasi, Diversitas dan Persamaan di Dalam Dunia Kerja, Yogyakarta, 2014
seperti  dihina,  dan  dijauhi,  sehingga  pada akhirnya tidak nyaman dan berhenti. 26
Berdasarkan  studi  terbaru  dari  William Institute di UCLA School of Law, diskriminasi LGBT  di  Indonesia  merugikan  hingga  12 miliar  dolar  atau  setara  dengan  lebih  dari  Rp. 159  triliun. 27 Kerugian  ini  disebabkan  oleh perlakuan diskriminasi yang terjadi di Indonesia  meliputi  hambatan-hambatan  di sektor  pekerjaan,  pendidikan,  dan  layanan kesehatan.  Menurut  laporan  William  Institute ini,  diskriminasi  pada  sektor  pekerjaan  yang kentara  terjadi  di  Indonesia  dapat  mengurangi pemasukan  negara  dan  meningkatkan  angka pengangguran  yang  berdampak  pada  jumlah penduduk  miskin  di  Indonesia.  Akibatnya, orang-orang  LGBT  di  Indonesia  hanya  akan ditemukan  di  sejumlah  sektor  pekerjaan tertentu saja. Paling banyak diantaranya adalah Pekerja  Seks  Komersil  (PSK),  pengemis  dan pengamen,  penata  rambut  di  salon,  serta  di sektor  hiburan  dan  kreatif.  Kebanyakan  dari mereka  yang  bekerja  di  sektor  lainnya  masih merahasiakan orientasi seksualnya di kehidupan umum.
Tingkat  diskriminasi  LGBT  yang  tinggi di Indonesia juga dinilai akan berdampak pada nilai  investasi  Indonesia.  Ini  menginbat sejumlah  perusahaan  negara  di  dunia  banyak yang  mendukung  hak  asasi  kelompok  LGBT. Namun,  sejauh  ini  belum  ada  laporan  yang menyebutkan boikot investasi terkait diskriminasi LGBT di Indonesia.
26 Dadun, Zola Dwiwantika, Laporan Penelitian:
Pandangan Pekerja Terhadap LGBT di Jabodetabek , KPPPA RI, 2015
27 https://tirto.id/kerugian-ekonomi-akibat-diskriminasi- lgbt-cl4g diakses 9 November 2022

## 3. Kesimpulan
Dasar  teoritik  dalam  mengkriminalisasi perbuatan  LGBT  dapat  dilihat  dari  tiga  teori kriminalisasi, yaitu teori moral, teori paternalism  dan  teori  Feinberg.  Pertama,  teori moral  menunjukkan  bahwa  pelaku  perbuatan LGBT  adalah  perbuatan  immoral  yang  dapat merusak  karaker  moral  generasi  penerus bangsa. Kedua, teori paternalisme menunjukkan  bahwa  pemerintah  memiliki kebijakan  untuk  mengatur  masyarakatnya secara  paksa  melalui  pembuatan  undang- undang  untuk  melindungi  masyarakatnya. Ketiga,  teori  feinberg  menunjukkan  bahwa perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  dapat dilakukan  kriminalisasi  dengan  maksud  dan tujuan  untuk  mencegah  atau  mengurangi kerugian  pada  orang lain  dan  untuk mencegah serangan-serangan serius terhadap orang lain.
Berdasarkan laporan dari William Institute di UCLA School of Law, diskriminasi LGBT  di  Indonesia  merugikan  hingga  12 miliar  dolar  atau  setara  dengan  lebih  dari  Rp. 159 triliun. Perlakuan diskriminasi yang terjadi di  Indonesia  meliputi  hambatan-hambatan  di sektor  pekerjaan,  pendidikan  dan  layanan kesehatan.  Dalam  tiga  sektor  ini,  individu LGBT  kerap  mendapatkan  pelecehan,  tindak kekerasan.

## Daftar Pustaka / Bibliography
Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian Hukum ,  CV  Mandar  Maju,  Bandung,
2016
Febby Shafira Dhamayanti, Pro-Kontra
Terhadap  Pandangan  Mengenai  LGBT Berdasarkan  Perspektif  HAM,  Agama,
dan  Hukum  di  Indonesia,  IPMHI  Law Journal, Vol. 2 No. 2, 2022
Ihsan  Dacholfany, Dampak  LGBT  dan Antisipasinya  di  Masyarakat ,  NIZHAM, Vol. 05, No. 1 Januari-Juni, 2016
Jazim  Hamidi,  Lukman  Nur  Hakim, Zina  dan Gerakan  LGBT:  Quo  Vadis  Kebijakan Hukum  Pidana  (Penal  Policy)  dalam
Penyelamatan Moralitas Bangsa (Anotasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 26/PUU-XIV/2016) , Jurnal Hukum  dan  Peradilan,  Volume  7  No  2, 2018 Lidya Suryani Widayati, Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay,
Biseksual  dan  Transgender ,  PUSLIT BKD, Vol. X No. 3, 2018
M.  Muslimin, Ide  Kriminalisasi  Negara Terhadap  Pembiaran  Kejahatan  pada Kemerdekaan  Pers ,  Publikasi  Ilmiah Universitas  Muhammadiyah  Surakarta, 2018
Nila Arzaqi, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya  Menanggulangi  LGBT  (Lesbian,
Gay, Biseksual dan Transgender) Berbasis  Nilai-Nilai  Pancasila ,  Refleksi Hukum, Vol. 2 No. 2, 2018 Welly Kendra, Fitriarti, Kriminalisasi Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual  (Kajian  Tata  Tertib  Bentuk  dan
Sanksi  dalam  Perda  Kota  Pariaman Nomor  10  Tahun  2018  dan  Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana) , UNES Journal  of  Swara  Justisia,  Volume  4 Issue 1, 2020
Yudiyanto, Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan  Transgender  (LGBT)  di  Indonesia
Serta Upaya Pencegahannya , NIZHAM, Vol. 05 No. 01, 2016
A.  Hamid  S.  Attami, Disertasi:  Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan  Pemerintah  Negara , Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990 Salman  Luthan, Disertasi:  Kebijakan  Penal
Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan , Program Pascasarjana
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,
Jakarta, 2007
Muladi, Proyeksi  Hukum  Pidana  Materiil Indonesia  di  Masa  Datang ,  Naskah Pidato  Pengukuhan,  Diucapkan  pada
Persemian  Penerimaan  Jabatan  Guru Besar  dalam  Ilmu  Hukum  Pidana  pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
UNDP  &  USAID, Laporan  LGBT  Nasional
Indonesia  -  Hidup  Sebagai  LGBT  di
Asia , 2014
ILO, Gender Identity and sexual orientation in Thailand , PRIDE PROJECT, 2014
PSKK  UGM-ILO,  Survey  Identitas  Gender dan  Orientasi  Seksual:  Mempromosikan Hak  Asasi,  Diversitas  dan  Persamaan  di Dalam Dunia Kerja, Yogyakarta, 2014
Dadun,  Zola  Dwiwantika,  Laporan  Penelitian:
Pandangan  Pekerja  Terhadap  LGBT  di
Jabodetabek , KPPPA RI, 2015 Tirto.id, “Kerugian Ekonomi Akibat Diskriminasi Ekonomi” https://tirto.id/kerugian-ekonomi-akibat- diskriminasi-lgbt-cl4g
CNN  Indonesia,  “Anggota  TNI  AL  Dipecat Karena  Berhubungan  Seks  Sesama

## Jenis”
https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20211006151558-12-704216/anggota- tni-al-dipecat-karena-berhubungan-seks- sesama-jenis