e-issn: 2716-4608 p-issn: 2655-366X

## STAKEHOLDER AND INSTITUTIONAL ANALYSIS IN THE MANAGEMENT OF LUBUK LARANGAN TEPIAN LAMO DUSUN RANTAU PANDAN BUNGO REGENCY JAMBI PROVINCE
Rini Hertati 1*
1 Department of  Utilization of Fish Resources, Faculty of Fisheries, Universitas Muara Bungo Jl. Pangeran Diponegoro, Cadika, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi 37211
* rinihertati4@gmail.com

## ABSTRACT
Lubuk  larangan  Tepian  Lamo  is  located  in  Rantau  Pandan  Hamlet,  Bungo  Regency, Jambi  Province.  Formed  in  2015  the  formation  was  carried  out  in  deliberation  by  the community, traditional leaders and the Livestock and Fishery Service of Bungo Regency, the management  of  Lubuk  larangan  was  carried  out  based  on  the  customary  law  of  the  local Hamlet.  Monitoring  of  community  participation  is  still  relatively  low,  namely  for  thoughts 18.6%,  property  15.5%,  expertise  13.5%  and  personnel  20.3%.  The  high  energy  score  is evidenced by the high participation of the community in carrying out mutual cooperation for opening,  closing  and  mutual  cooperation  for  repairing  facilities  and  infrastructure  in  the Lubuk larangan area.
Keywords: Stakeholders, institutions, management, the bottom of the prohibition of Tepian Lamo.

## I. PENDAHULUAN
Untuk  mengurangi  kerusakan  serta mencukupi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan
prinsip-prinsip pembangunan  yang  berkelanjutan,  salah satu  upaya  yang  dilakukan    dengan melakukan pengembangan kawasan konservasi  berupa  lubuk  larangan  sebagai bentuk  kearifan  lokal  dalam  pengelolaan kawasan konservasi perairan. Lubuk larangan  merupakan  suatu  daerah  tertentu di  sungai  yang  diberi  batasan  oleh masyarakat,  untuk  tidak  boleh  diganggu dan diambil ikannya. [1] mengatakan lubuk larangan  merupakan  bentuk  pengelolaan sumberdaya  ikan  di  sungai  yang  bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan  sumberdaya  dan  lingkungan- nya  yang  lahir  dari  kearifan  lokal masyarakat setempat. Adanya lubuk larangan tersebut baik disadari dan
dipahami  atau  tidak  merupakan  sikap pelestarian lingkungan perairan sungai [2].
Pengelolaan  lubuk  larangan  Tepian Lamo dilakukan secara kelembagaan bersama–sama oleh masyarakat dan pemangku  kepentingan  dengan  aturan- aturan  adat  lokal  yang  telah  disepakati bersama.  [3]  mengartikan  “kelembagaan sebagai  sejumlah  peraturan  yang  berlaku dalam  sebuah  masyarakat,  kelompok  atau komunitas,  yang  mengatur  hak,  kewajiban, tanggung  jawab,  baik  sebagai  individu maupun sebagai kelompok.
[5]  menyatakan  ”Aturan-aturan  itu adalah: a) Pembacaan surat Yasin dan Doa,
b)  kata-kata  adat    membaca  sumpah  pada saat pembentukan lubuk larangan.  “Keatas tidak  berpucuk  di  tengah-tengah  di  girik kumbang  ke  bawah  tidak  berurat”  yang artinya  kepala  botak  atau  sulah,  dan  mata terbelak  perut  buncit  atau  kembung,  kaki lemas dan tidak bisa bergerak, c) penebaran
benih, d) pemberian batas, e)   pengawasan penegak hukum lubuk larangan. Aturan dan sanksi  yang  berlaku  pada  Lubuk  Larangan Tepian  Napal  Dusun  Tanah  Tumbuh. Barang siapa terbukti dengan sah dan benar melakukan penangkapan ikan secara illegal dengan  alat  dan  cara  apapun  didalam kawasan  Lubuk  Larangan  akan  didenda dengan uang Tunai sebesar Rp 10.000.000. (sepuluh Juta Rupiah) dan hutang adat  duo puluh  penuh  atau  satu  ekor  kambing lengkap  dengan  seasam  segaram,  dan  f) pembagian hasil.
Pemangku  kepentingan  di  lubuk larangan di Tepian lamo adalah masyarakat setempat  yang  merupakan  steakholder untuk  mencapai  tujuan  dan  keberhasilan dalam pengelolaannya. Menurut ISO 26000 SR,  stakeholder  adalah  Individu  atau kelompok  yang  memiliki  kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi.  Lubuk  larangan  Tepian  Lamo Dusun  Rantau  Pandan  merupakan  salah satu  dari  33  lubuk  larangan  yang  ada  di Sungai  Batang  Bungo,  Kabupaten  Bungo, dibentuk tahun 2015 oleh Dinas Peternakan dan  perikanan  Kabupaten  Bungo  bersama- sama  masyarakat  Dusun  Rantau  Pandan, pembukaan  lubuk  larangan  dilakukan setahun  sekali,  pembagian  hasil  dilakukan sesuai  aturan  Desa  yang  telah  disepakati bersama.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk melihat  peran  aktif  pemangku  kepentingan dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi lubuk larangan Tepian Lamo Dusun Rantau Pandan.

## 2. METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan Februari  2022  bertempat  di  kawasan konservasi  lubuk  larangan  Tepian  lamo Dusun  Rantau  Pandan  Kabupaten  Bungo, Provinsi Jambi.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode    survey  dan  wawancara.
Analisis  yang  digunakan  adalah  Analisis deskriptif  kualitatif  terdiri  dari  tiga  tahap yaitu  reduksi  data,  display  data  dan penarikan  kesimpulan.  Parameter  yang  di ukur, yaitu
Tabel  1. Parameter  Pemangku  Kepetingan (Masyarakat)
No      Parameter I 1 Buah Pikiran 2 Tenaga 3 Harta I Benda 4 Keterampilan
Sumber: [5]
Data yang dikumpulkan meliputi data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  melalui  survei  dalam  bentuk observasi lapangan dan wawancara langsung  kepada  pemangku  kepentingan dalam  hal  ini  adalah    masyarakat. Penentuan sampel dilakukan secara purposive  sampling [6],  dimana  informan ditentukan  karena  alasan  khusus  atas  dasar kriteria  tertentu,  yaitu  dianggap  mampu menjelaskan  mengenai  sejarah,  aturan  dan pelaksanaan lubuk larangan. Mereka adalah tokoh masyarakat seperti tetua adat yang di dalamnya adalah ninik mamak, wali nagari (kepala desa) dan ketua Kelompok Masyarakat  Pengawas  (POKMASWAS). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan terkait.

## Prosedur Penelitian
Menyiapkan kuisioner penelitian, turun  survei  ke  lokasi  penelitian  dan pelaksanaan  dokumentasi,  mewawancarai pemangku  kepentingan,  datuk  rio,  ketua adat,  dan  masyarakat  pengelola  lubuk larangan. Selanjutnya melakukan pengumpulan  data  sekunder  dan  data primer.

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  seluruh  kumpulan objek  yang  terdapat  di  daerah  penelitian yaitu seluruh masyarakat di kawasan lubuk
larangan  Tepian  Lamo,  berjumlah  80  KK dengan  jumlah  laki-laki  110    jiwa  dan perempuan 125  jiwa total keseluruhan 235 jiwa.  Sedangkan  sampel  penelitian  sebagai fokus  komponen-komponen  kajian  adalah beberapa  orang  dari  jumlah  penduduk  di kawasan Lubuk Larangan Tepian Lamo.

## 3.     HASIL DAN PEMBAHASAN Pembentukkan Lubuk Larangan
Dari  hasil  penelitian    pembentukan lubuk  larangan  Tepian  Lamo  merupakan hasil  musyawarah    masyarakat  dan  toko masyarakat  Dusun  Rantau  Pandan,    lubuk larangan Tepian lamo dibentuk tahun 2015 dengan beberapa pertimbangan yaitu: untuk pelestarian  sumberdaya  ikan  yang  ada, masih  ada  penggunaan  alat  tangkap  yang tidak  ramah  lingkungan  dari  nelayan setempat,  menambah  pendapatan  Dusun dan  masyarakat.  Menurut  [7]  pembentukan lubuk  larangan  Hugo  ide  dan  gagasan pembentukan  dari  masyarakat  kemudian disampaikan  kepada  pemerintahan  Dusun Rantau Panjang, dalam rangka upaya untuk melestarikan  ikan  –  ikan  yang  ada  di Sungai Batang Jujuhan.
[8]  menyatakan  pembentukan  lubuk larangan  Muneng  Nan  Tinggi  dilatar belakangi  karena  kerusakan  sungai  yang semakin  meningkat  akibat  dari  kegiatan Penambangan  Emas  Tanpa  Izin  (PETI), pasir,  batu,  dan  pembuangan  limbah  ke perairan,  serta  membuka  lahan  hingga  ke bibir  sungai  yang  dilakukan  secara  terus- menerus  tanpa  adanya  pencegahan  dan pengendalian  yang  serius  dari  pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

## Pengelolaan  Lubuk  Larangan  Tepian Lamo
Pengelolaan  lubuk  larangan  Tepian Lamo  dilakukan    melalui  musyawarah kelembagaan    adat  yang  melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang  ada  di  Dusun  Rantau  Pandan  dengan menerapkan  aturan-aturan  yang  harus  di patuhi  oleh  anggota  masyarakat  dan  ketika
pelanggaran  itu  dilakukan  maka  akan diberikan  sanksi-sanksi  adat  yang  telah disepakati  bersama.  Pemeliharaan    lubuk larangan  dilaksanakan  oleh  masyarakat bersama  dinas  peternakan  dan  perikanan meliputi:  Pembentukan  POKMASWAS dikawasan  lubuk  larangan  tepian  lamo, Bantuan  benih  ikan  dan  penentuan  zona pada lubuk larangan.
Pengorganisasian Lubuk

## Larangan Tepian Lamo
Untuk  pengawasan  lubuk  larangan Tepian  lamo  dibentuk  organisasi  yang bernama” Kelompok Masyarakat Pengawas yang singkat dengan nama POKMASWAS. Tujuan  pembentukan  organisasi  ini  adalah untuk  melakukan  pengawasan  kawasan lubuk  larangan,  penetapan  jangka  panen dan cara pemanenan lubuk larangan.

## Pembukaan Lubuk Larangan
Pembukaan  lubuk  larangan  Tepian lamo  dilakukan  setahun  sekali,  pembukaan dilakukan  pada  saat  musim  kemarau berdasarkan  kesepakatan  bersama.  [9] menyatakan  bahwa  lubuk  larangan  akan dibuka  berdasarkan  hasil  kesepakatan antara Pokmaswas, Kerapatan Adat Nagari, pemuda  dan  tokoh  agama  dan  dipimpin oleh  Wali  Nagari  selaku  pemimpin pemerintahan nagari
Aturan-aturan adat pada saat pembukaan  lubuk  larangan  Tepian  Lamo antara lain: Pembentukan Panitia Pembukaan  Lubuk  Larangan,  yang  Iterdiri dari:  Ketua,  sekretaris,  bendahara,  seksi acara,  seksi  perlengkapan,  koordinator gotong royong, seksi parker, dan pengawas lukah.
Penetapan  Iuran  Warga,  iuran  warga ini  biasanya  bervariasi  untuk  warga  tetap, Rp.  20.0000  (Dua  puluh  ribu  rupiah)  /kk. Untuk  masyarakat  umum  Rp.  50.000  (lima puluh  ribu  rupiah)/kk,  dan  melakukan gotong  royong.  Pembacaan  do’a  oleh imam. Panen dibuka langsung oleh pejabat pemerintah  Daerah/Dusun  setempat.  Alat
tangkap yang digunakan seperti jala, pukat, tembak  ikan,  dan  lain-lain.  Hasil  panen sepenuhnya  untuk  pembangunan  sarana ibadah  di  Dusun  Rantau  Pandan  dan diberikan  kepada  masyarakat  10  kg  /kk bagi  masyarakat  yang  sudah  membayar iuran.  Menurut  [10]  panen  dilakukan melalui musyawarah pengurus dan lembaga adat untuk menentukan waktu dan peralatan yang perlu dipersiapkan.
Bentuk Partisipasi Pemangku Kepentingan Menurut  [11]  partisipasi  merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan  dan  ikut  memanfaatkan  dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Adapun  skor  bentuk  partisipasi  pemangku kepentingan  dan  kelembagaan  di  Dusun Tepian Lamo dapat dilihat pada Gambar  1
Gambar 1. Bentuk Partisipasi Pemangku Kepentingan
Partisipasi hasil pemikiran. Masyarakat memberikan sumbangan
pemikiran, pengalaman dan ilmu pengetahuan.  Untuk  keikut  sertaan    hasil pemikiran pemangku kepentingan di kawasan  lubuk  larangan  Tepian  Lamo didapatkan  18,6%,    hal  ini  menujukkan bahwa kurang berjalan pengawasan POKMASWAS  terutama    pertemuan, penyuluhan  dan  sosialisasi  sehingga  hasil pemikiran dari masyarakat untuk pengelolaan  lubuk  larangan  tidak  berjalan dengan  baik.  [11]  menyatakan  bahwa dengan  adanya  sosialisasi  dan  penyuluhan masyarakat dapat memetik pelajaran tentang  kelebihan  dan  kelemahan  dari kegiatan yang dilakukan, hambatan- hambatan yang akan ditemui, serta
langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.
Partisipasi harta dan benda. Sumbangan  berupa  harta  hak  milik  dalam hal ini hanya berupa uang dalam pengelolaan  lubuk  larangan.  Keikutsertaan dalam menyumbangkan harta benda didapatkan  skor  15,5%,  menunjukkan bahwa rendahnya masyarakat dalam memberikan sumbangan harta benda dalam pengelolaan  lubuk  larangan.  Harta  benda diganti berupa uang untuk pembelian benih ikan  dan  pembukaan  lubuk  larangan.  [13], menyatakan  hal  yang  sama  bahwa  tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk kontribusi  berupa  sumbangan  dana  untuk membantu  membiayai  pembangunan  tidak seperti yang diharapkan.
0 5 10 15 20 25 18,6% 15,5% 13,5%
20,3% pemikiran harta benda keahlian tenaga B en tu k p ar tis ip as i P em an gk u K ep en tin gan
e-issn: 2716-4608 p-issn: 2655-366X Partisipasi keterampilan yang dimiliki. Partisipasi untuk keahlian masyarakat didapatkan skor 13,5%, keahlian  masyakat  di  kawasan  lubuk larangan  Tepian  lamo  berupa  pembuatan alat  tangkap,  seperti,  bubu,  pancing  tetap, rawai, untuk jala, jaring masih banyak yang dibeli di toko perikanan setempat. Diperlukan  pelatihan  dan  penyuluhan dalam  pembuatan  dan  penggunaan  yang baik  oleh  dinas  terkait.  [14],  partisipasi keterampilan  juga  merupakan  partisipasi terendah,  sehingga  perlunya  pelatihan keterampilan untuk masyarakat.
Tenaga. Keikutsertaan pemangku kepentingan  dalam  melakukan  gotong royong  dalam  pengelolaan  lubuk  larangan didapatkan  skor  20,3%.  keikutsertaan pemangku  kepentingan  dalam  kegiatan bergotong  royong  untuk  pembukaan  dan penutupan  lubuk  larangan  tergolong  tinggi sesuai  dengan  pendapat  [15],  bahwa partisipasi  masyarakat  Desa  Betao  Riase dalam  bentuk  tenaga  masih  tergolong cukup tinggi karena apabila diadakan kerja bakti masih cukup banyak masyarakat yang hadir  karena  masih  banyak  masyarakat yang  sadar  akan  pentingnya  kerja  sama dalam bentuk tenaga.
Pantauan tingkat
pemangku kepentingan  di  kawasan  lubuk  larangan Tepian lamo masih tergolong rendah hal ini
disebabkankan  kurangannya  pengetahuan dan  penyuluhan  yang  diberikan  kepada masyarakat  untuk  pengelolaan    lubuk larangan.  Rendahnya  tingkat  partisipasi kawasan  lubuk  larangan  karak  Dusun Rantau  Pandan  disebabkan  sebagian  besar masyarakat masih belum memahami istilah kawasan konservasi perikanan serta keikutsertaan  masyarakat  dalam  program pemerintah [16].

## 4.      KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  untuk  keikut  sertaan pemangku  kepentingan  dalam  hal  ini adalah masyarakat yang berada di kawasan lubuk larangan Tepian lamo masih tergolong  rendah.  untuk  tingkat  keikut sertaan tenaga dikategorikan tinggi, tingginyanya skor ini dikarenakan masyarakat  di  kawasan  Lubuk  larangan Tepian  lamo  aktif  melakukan  gotong royong  untuk  pembukaan  dan  penutupan lubuk larangan dan kegiatan gotong royong Dusun.
Diharapkan  penelitian  selanjutnya untuk    identifikasi  ikan  hasil  tangkapan  di lubuk larangan, sehingga dapat mengetahui jenis-jenis ikan yang masih ada di kawasan lubuk larangan tepian lamo untuk perikanan tangkap berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Riza,  M,S.,  Zulkarnaini.,  &  Efriyeldi.  (2019).  Status  Keberlanjutan  Kawasan  Lubuk Larangan  di  Desa  Pangkalan  Indarung  Kabupaten  Kuantan  Singingi. Jurnal  Ilmu Lingkungan , 13(1): 66-80
2. Supriatna,  J.  (2013). Peran  Kearifan  Lokal  dan  Ilmu-ilmu  Keprebumian  dalam Pelestarian Alam. Research Center of Climate Change, Universitas Indonesia. Jakarta.
3. North,  D.C.  (1990). Institutions:  Institutional  Change  and  Economic  Performance . Cambridge:  Press Syndicate of the University of Cambridge
4. Handayani,  M.,  Djunaidi.,  Hertati,  R.  (2018).  Sistem  Pengelolaan  lubuk  larangan sebagai bentuk kearifan lokal di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. SEMAH: Journal Pengelolaan Sumberdaya Perairan, 2(3): 1-10
5. Mulyanie,  E.  (2016).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pelestarian  Kawasan  Konservasi Hutan di Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya . Jurnal Geografi , 4(1): 1-14
6. Tongco,  M.D.C.  (2007).  Purposive  sampling  as  a  tool  for  informant  selection. Ethnobotany research and applications. Ethnobotany Research and Applications , 5:147- 158. https://doi.org/10. 17348/era.5.0.147-158
7. Sairun.,  Syafrialdi.,  Djunaidi.  (2019).  Pengelolaan  Lubuk  Larangan  sebagai  Bentuk Kearifan Lokal di Sungai Batang Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. SEMAH: Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan , 3(1): 1-11.
8. Solihin,  A.  (2020). Keberadaan  Lubuk  Larangan  sebagai  Upaya  Pelestarian  Ikan  di Aliran Sungai Sekamis . Skripsi . Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Program Studi Tadris Biologi. UIN Sultan Thaha Saifuddin. Jambi.
9. Yuliaty,  C.,  &  Priyatna,  F.N.  (2014).  Lubuk  Larangan:  Dinamika  Pengetahuan  Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Perairan Sungai di IKabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan & Perikanan, 9(1): 115-125.
10. Diana, S., I.J. Zakaria, & W. Novarino. (2016).  Struktur Komunitas Ikan Pada Lubuk Larangan di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Jambi. Jurnal Metamorfosa, 3(2): 82-85
11. Suryono, A. (2001). Teori dan Isi Pembangunan . Malang: Universitas Negeri Malang. UM  Press
12. Dwiyanti,  B.M.  (2011).  Model  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  dan  Penguatan Sinergi  dalam  Pengelolaan  Sampah  Perkotaan. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan ,  12(2): 239-256.
13. Deviyanti,  D.  (2013).  Studi  Tentang  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  di Kelurahan  Karang  Jati  Kecamatan  Balikpapan  Tengah. Jurnal  Administrasi  Negara , 1(2): 380-394
14. Nafisah,  L.R.,  &  Umilia,  E.  (2016).  Bentuk-Bentuk  Partisipasi  Masyarakat  Kawasan Wisata  Pantai  Pidakan  di  Kecamatan  Tulakan  Kabupaten  Pacitan .  Jurnal  Teknik  ITS , 5(2): 172-175.
15. Uceng,  A.,  Erfina.,  Mustanir,  A.,  Sukri.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  dalam Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  di  Desa  Betao  Riase  Kecamatan  Pitu  Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal MODERAT , I5(2): 18-32.
16. Hertati,  R.  (2021).  Tingkat  partisipasi  masyarakat  terhadab  kawasan  konservasi perikanan  lubuk  larangan  dusun  Rantau  Pandan  Kabupaten  Bungo.  SEMAH. Jurnal Pengelolaan sumberdaya Perairan, 5(1): 34-42