## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4511/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## PENGAKUAN DAN HAK ASUH ANAK LUAR KAWIN
(Studi Penetapan No. 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst)
1 Rudy Hermawan, 2 Endang Heriyani
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Article Info Abstract Article history: Received : 29 Desember 2022 Publish : 20 Januari 2023 Children  out  of  wedlock  only  have  a  civil  relationship  with  their  mother  and  their mother's family. To create a civil relationship with a child out of wedlock, the biological father  must  confess.  In  practice  the  biological  father  can  admit  it  by  submitting  an application  to  the  District  Court.  This  can  be  seen  in  the  determination  of  No. 456/Pdt/P/2020/PN  Jkt  Pst.  The    problem  posed  is    how  the  judge's considerationin   granting the  application   for recognition of biological fathers to ille gitimate children in the determination of Number 456/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst  and  the factors that cause extramarital custody rights are in  the biological father?. This type of research is normative legal research. Analysis of research data was carried out using a qualitative  descriptive  method.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  judge's consideration  in  granting  the  application  for  acknowledgment  of  children  out  of wedlock is because biological fathers want to have legal standing as a father in meeting all the needs of children which are then stated in a Statement of Recognition, and the factors  that  cause  custody  of  children  out  of    wedlock  goes  to  the  biological  father, because the biological father has shown his responsibilities as a father, by paying for childbirth when a child is  born out of wedlock, and is able to finance an illegitimate child to adulthood, and the mother of an illegitimate child has handed over custody of the  child  to  the  biological  father  as  outlined  in  the  Deed  of  Agreement  on  Rights.
Parenting made in front of a Notary.
Keywords:
Child  recognition,  Children  out  of wedlock, Child custody
Article Info
Abstract Article history: Received : 29 Desember 2022 Publish : 20 Januari 2023 Anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.  Untuk  menciptakan  hubungan  perdata  dengan  anak  luar  kawin  maka  ayah biologisnya  harus  melakukan  pengakuan.  Dalam  prakteknya  ayah  biologis  dapat mengakuinya  dengan  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Negeri.  Hal  ini  bisa dilihat dalam penetapan No. 456/Pdt/P/2020/PN Jkt Pst.  Permasalahan yang diajukan adalah  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  pengakuan ayah  dari  biologis  terhadap  anak  luar  kawin  dalam  penetapan  Nomor 456/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst  dan  faktor  yang  menyebabkan  hak  asuh  luar  kawin  ada ditangan ayah biologisnya?. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Analisis data penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengakuan anak  luar  kawin  adalah  karena  pemohon  ingin  memiliki  legal standing  sebagai  ayah dalam  memenuhi  segala  kebutuhan  anak  yang  kemudian  dituangkan  dalam  Surat Pernyataan Pengakuan, dan faktor yang menyebabkan  hak asuh anak luar kawin  di tangan ayah  biologisnya, karena ayah biologis telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, dengan membiayai persalinan ketika kelahiran anak luar kawin, dan sanggup membiayai anak luar kawin sampai dewasa. serta ibu anak luar kawin telah menyerahkan  hak  asuh  anak  kepada  ayah  biologis  yang  dituangkan  dalam  Akta Perjanjian Hak Asuh Anak yang dibuat di depan Notaris.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Endang Heriyani Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: eheriyani@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan  menurut  Pasal  1  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang    Perkawinan adalah  “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan  merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan
yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalani hidup bersama sebagai  suami  istri.  Ikatan  batin  ini  ditandai  dengan  adanya  persetujuan  dari  kedua  calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan (K. Wantjik Saleh, 1976: 14-15).
Sebelum  adanya  Undang-  Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  perkawinan  itu diatur  didalam  4  sistem  hukum  yaitu;  Hukum  Perkawinan  adat,  Hukum  Perkawinan    Islam, KUHPerdata (BW) dan Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers  (Nafi Mubarok, 2017: 7). Jadi  perkawinan  sejak  jaman  dahulu  kala  sudah  ada  pengaturannya,  namun  dalam  prakteknya banyak dijumpai  pria dan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan akan tetapi melakukan hubungan suami istri. Akibatnya timbul anak luar kawin. Hal ini sudah terjadi pada jaman dahulu, maupun jaman sekarang masih banyak dijumpai.
Pelaksanaan  perkawinan  di  Indonesia  sendiri  telah  diatur  dalam  Undang-undang  No.  1 tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk   melakukan perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sahnya  perkawinan  sebagaimana  diatur    dalam  Pasal  2  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu,  dan    ayat  (2)  Tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Seorang anak mempunyai peranan yang cukup penting  di dalam    sebuah          kehidupan rumah  tangga,  karena  salah  satu  tujuan  melangsungkan  perkawinan  selain  untuk  membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera juga untuk meneruskan keturunan. Kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap  orang tua. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa  anak  adalah  keturunan  kedua  sebagai  hasil  dan  hubungan  antara  pria  dan  wanita (Poerwadarminta, 1976: 38).  Oleh karena itu tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru  saja  melangsungkan  perkawinan  sangat  mendambakan  kehadiran  seorang  anak  dalam kehidupan  rumah  tangganya.  Selain  itu  anak  juga  mempunyai  ciri  khas  dan  sebagai  penerus keturunan bagi orang tuanya yang mana hal tersebut sebagai bukti kasih sayang diantara mereka (Witanto, 2012: 1). Tidak demikian halnya dengan anak luar kawin.  Pada umumnya kehadiran anak luar kawin tidak dikehendaki oleh orang tuanya, karena mereka belum terikat dalam suatu perkawinan.  Cukup dilematis memang dalam menyikapi keberadaan anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini.  Kemudian banyak juga kepentingan yang harus dipertimbangkan agar  pihak- pihak terkait tidak merasa dirugikan dengan adanya anak luar kawin  yang tidak dikehendaki baik oleh nilai moral ataupun ajaran agama (Moch Isnaeni, 2016: 122).
Anak luar kawin adalah anak tidak sah yang dilahirkan diluar  perkawinan.  Kedudukan anak luar kawin dalam UUP diatur dalam  Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan “Anak  luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”  Dalam KUHPdt kedudukan anak  luar  kawin  dapat  dilihat  dalam    Pasal  280  KUHPdt    yang  menentukan  bahwa  “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan  bapak atau ibu yang mengakuinya.”  Dengan demikian dapat diketahui bahwa anak luar kawin menurut Undang-undang Perkawinan, maupun KUHPdt perlu diakui oleh ayah biologisnya supaya ada hubungan hukum.  Semenjak adanya putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010,  membawa  perubahan  terhadap  kedudukan  anak  luar  kawin.  Menurut  putusan  MK tersebut maka  Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974  harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan  ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”  Putusan MK diatas memberikan suatu dampak akan nasab yang akan didapat  oleh anak luar kawin. Putusan MK diatas sebenarnya tidak menjelaskan anak  luar kawin yang seperti apa  yang  dimaksud.  Padahal  anak  luar  kawin  juga  mencakup  anak  luar  kawin  yang  lahir  dari pernikahan  tidak  dicatatkan  dan  anak  hasil  perzinahan    (Achmad  Irwan  Hamzani,  2015:  66). Anak luar kawin dalam putusan MK tersebut  adalah anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan.
Tidak ada satu anak pun yang tidak ingin diasuh oleh kedua   orang tuanya sendiri,  baik itu anak yang sah atau anak yang tidak sah di dalam perkawinan. Pada umumnya kedua orang tua
dengan  sukarela,  ikhlas  dengan  mengorbankan  jiwa,  tenaga,  harta  benda  untuk  mengasuh, mencukupi kebutuhan anaknya, tanpa memandang status anaknya.
Status anak luar kawin  yang kedua orang tuanya tidak terikat dalam perkawinan, maka dibawah perwalian ibunya. Dengan demikian yang memelihara, mengasuh dan membiayai adalah ibunya.  Hal ini  karena  orang tuanya  yaitu  ibu  dan ayah  biologisnya  tidak  terikat dalam    suatu perkawinan.  Mengenai  hak-hak  anak,  sudah  diatur  dalam    Pasal  28  B  ayat  (2)  UUD  1945 (perubahan kedua) yang berbunyi  “ bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan.”  Anak  juga  merupakan  bagian  dari  keluarga yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus yang bergantung pada bantuan ataupun pertolongan orang  dewasa, dalam pemenuhannya tidak mungkin dapat  melakukannya sendiri. Pada dasarnya kebutuhan seorang anak tidaklah cukup hanya dipelihara dan dibiayai, yang tidak kalah penting adalah mengenai status hukumnya. Apabila status hukumnya hanya sebagai anak luar kawin, maka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum selanjutnya, yaitu tidak akan mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Dari  segi psikologis, anak luar kawin akan merasa rendah diri dalam pergaulan. Untuk  melindungi  anak  luar  kawin  tersebut  tidak  ada  jalan  lain  selain  dengan  melakukan pengakuan  dan  pengesahan.  Dalam  praktek  ada  seorang    ayah  biologis  dari  anak  luar  kawin mempunyai kehendak untuk mengakui anak luar kawinnya. Selanjutnya mengajukan permohonan pengakuan anak ke Pengadilan Negeri Jakarta.    Hal ini bisa dilihat dalam perkara penetapan No. 456/Pdt.P/2020/PN.Jkt. Dalam perkara tersebut ayah biologis menghendaki pengakuan  terhadap anak luar kawinnya.
Problematika terkait hak asuh anak  sering kali terjadi apabila orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya tidak bertempat tinggal dalam suatu tempat kediaman bersama, jadi  orang tua berada dalam tempat yang  terpisah. Setiap orang tua yang berpisah pasti masing-masing dari mereka menginginkan buah hatinya ada dalam penguasaannya, dimana akan timbul perbedaan keinginan dan  menimbulkan  berbagai  masalah  hukum  dalam  pengasuhan  anak  (Irfan  Islami  dan  Aini Sahara,  2019:  151).
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalahnya  yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengakuan dari ayah biologis terhadap anak luar kawin dalam penetapan No 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst  dan apa faktor yang menyebabkan hak asuh anak luar kawin ada di tangan ayah biologisnya?.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1  Jenis Penelitian
Jenis  Penelitian  yang    digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian hukum  doktrinal,    yaitu  penelitian  yang  mencakup    penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  dan  penelitian  perbandingan  hukum  (  Soerjono Soekanto,  1983; 51). Dalam penelitian ini data sekunder         diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara.

## 2.2   Bahan Penelitian
Data  penelitian  diperoleh  dengan  mengumpulkan  data  sekunder  yang  terdiri  dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Bahan hukum primer terdiri dari :
a. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :
a. Buku-buku tentang Hukum Keluarga.
b. Jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan Hukum Tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2.3  Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  hukum  normatif    menggunakan  teknik  pengumpulan  data melalui penelitian kepustakaan,  yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
Selain itu juga dilakukan  wawancara dengan  narasumber untuk  melengkapi hasil penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yaitu :
a. Andre  Pandjaitan,  S,H.  selaku  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Ketapang  kelas  II  yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak Kalimantan Barat.
b. Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H.  selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2.5  Teknik Analisis Data
Bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara deskriptif dengan logika deduktif.  Bahan  hukum  tersebut  dipaparkan  kemudian  ditafsirkan  sehingga  diperoleh jawaban atas  permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengakuan  Ayah  Biologis  Terhadap  Anak  Luar  Kawin    dalam  Penetapan  No. 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.
Anak  luar  kawin  merupakan  anak  yang  tidak  sah.    Anak  luar  kawin  menurut KUHPdt perlu diakui oleh ayahnya supaya ada hubungan hukum. Hal ini ditentukan dalam Pasal 280 KUHPdt yang menyatakan bahwa “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan bapak atau ibu yang mengakuinya.”
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tidak menentukan secara  lengkap mengenai anak luar kawin, hanya menentukan dalam Pasal 43 bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”. Dengan  demikian  anak    luar  kawin  tidak  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  bapak biologisnya.   Supaya  ada  hubungan  perdata   diantara  keduanya,  maka    bapak biologis tersebut  harus  melakukan  pengakuan.    Undang-undang  Perkawinan  tidak  mengatur mengenai  pengakuan  dan  pengesahan  anak  luar  kawin,  dengan  demikian  ketentuan mengenai pengakuan dan pengesahan anak dalam KUHPdt dapat digunakan.
Pengakuan  adalah  suatu  pernyataan  kehendak  yang  dilakukan  oleh  seseorang menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan.
Menurut  KUHPdt  ada dua jenis pengakuan anak, yaitu:
a. Pengakuan dengan sukarela. Pengakuan dengan sukarela adalah pengakuan yang diberikan oleh seorang laki- laki terhadap seorang anak luar kawin atas inisiatif  laki-laki tersebut.  Pengakuan ini menurut Pasal 274 KUHPdt harus dengan persetujuan ibu dari anak luar kawin yang diakui.  Menurut Völlmar, maksud ketentuan ini adalah untuk mencegah  orang lain dengan pengakuan yang tidak benar itu berusaha memperoleh keuntungan keuangan (Vollmar, 1989:  127). Sedangkan menurut Ali Afandi  hal ini sebagai jaminan bahwa ayah  yang  mengakui  tersebut  betul-betul  ayah  yang  membenihkan  anak  luar  kawin tersebut  ( Ali Afandi; 1986:  146).
b. Pengakuan dengan paksaan.
Pengakuan  dengan  paksaan  atau  pengakuan  karena  terpaksa  terjadi  kalau hakim  dalam  suatu  perkara  gugatan  kedudukan  anak  atas  dasar  persangkaan  bahwa seorang laki-laki tertentu adalah ayah dari anak tertentu menetapkan bahwa orang laki- laki  itu  adalah  ayah  dari  anak  yang  bersangkutan  (J.  Satrio,  2000;    126).      Jadi pengakuan dengan paksaan terjadi dengan adanya putusan hakim.
Pelaksanaan  pengakuan terhadap anak luar kawin  dalam praktek peradilan dapat dilihat dalam Penetapan Pengadilan Jakarta Pusat  Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. Kasus ini bermula dari adanya hubungan seorang pria dan wanita di luar  perkawinan,
yang kemudian wanita tersebut melahirkan anak. Pria dan wanita tersebut mengakui telah menjalani hidup bersama tanpa surat kawin sejak tahun 2003 sampai tahun 2020 yang dalam perjalanan hidup tersebut telah memperoleh seorang anak yang lahir diluar perkawinan.  Pria  tersebut  tidak  bersedia  menikahi  si  wanita  dan  akhirnya  anak dipelihara atau dirawat ibu anak luar kawin.
Beberapa tahun kemudian ayah biologis  anak luar kawin berkehendak mengakui anak tersebut,  akhirnya mengajukan permohonan pengakuan anak serta permohonan pencatatan  (catatan  pinggir)  nama  ayah  pada  akta  kelahiran  anak  yang  lahir  diluar perkawinan  tersebut  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dengan  Nomor  Register: 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa  Pemohon  seorang  laki-laki  dan  YA  seorang  perempuan  telah  sama-sama mengakui menjalani    hidup bersama tanpa surat kawin sejak tahun 2003 sampai tahun 2020 yang dalam perjalanan hidupnya tersebut telah memiliki anak yang lahir diluar perkawinan yang bernama SS.
2. Bahwa  termohon  (SS)  telah  lahir  berdasarkan  Akta  Kelahiran  No.  3273-LT- 04112014-0171 tertanggal 17 November 2014 dengan dicatatkannya orang tua pada akta kelahiran tersebut yaitu ibunya yang bernama  YA.
3. Bahwa  dikarenakan  anak  tersebut  lahir  tidak  dalam  suatu  perkawinan  yang  sah secara  hukum,  maka  pemohon  mengajukan  permohonan  pencatatan  (catatan pinggir) nama ayah pada akta kelahiran anak yang bernama SS.
4. Bahwa  perlu  juga  dibuktikan  dasar-dasar  permohonan  pemohon  yang  merupakan ayah biologis dari anak yang bernama SS sebagai berikut :
a) Bahwa  Pemohon  merupakan  ayah  biologis  dari  anak  yang  bernama  SS berdasarkan  Surat  Pernyataan  Pengakuan  Pemohon  tertanggal  26  November 2020.
b) Bahwa  YA  memberikan pernyataan atas anaknya untuk dipercayakan kepada Pemohon  berdasarkan  Surat  Pernyataan  Pengakuan  tertanggal  09  Desember 2020.
c) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Rawat Inap Rumah Sakit Pluit tertanggal 23  April  2014,    dimana  Pemohon  dalam  hal  ini  sebagai  penanggung  jawab seluruh biaya dalam proses kelahiran anak yang bernama SS telah membuktikan rasa  tanggung  jawab  pemohon  untuk  memberikan  keamanan  dalam  proses kelahiran anak yang bernama SS.
5. Bahwa  antara  pemohon  dan  YA  juga  telah  melakukan  kesepakatan  dalam  Akta Perjanjian  Hak  Asuh  Anak  No.  07  tanggal  04  November  2020  di  depan  Notaris Novianti, S.H., MM. yang mana  dalam kesepakatannya sebagai berikut :
a) Bahwa  YA  sebagai  ibu  dari  anak  yang  bernama  SS  telah  memberikan persetujuan kepada pemohon untuk membesarkan, membiayai kehidupan anak yang bernama SS sampai dewasa.
b) Bahwa  YA  sebagai  Ibu  dari  anak  yang  bernama  SS  telah  mengetahui  dan menyetujui anak yang bernama SS untuk diasuh oleh si pemohon.
c) Bahwa  YA  bersedia  menyerahkan  hak  asuh  anak  yang  bernama  SS  tersebut kepada pemohon sehingga seluruh hak dan kewajiban atas anak yang bernama SS sepenuhnya menjadi hak dan tanggungan dari pemohon.
6. Bahwa  pemohon  menganggap  perlu  mengajukan      permohonan  a  quo      selain untuk dapat membuktikan sebagai ayah biologis dari anak yang bernama SS yang mana sebagai berikut:
a) Pemohon  bertujuan  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  sebagai  ayah  dan  atau bapak.
b) Pemohon bertujuan untuk mempertanggungjawabkan moral terhadap anak yang bernama SS.
c) Pemohon bermaksud bahwa sosok ayah atau bapak merupakan figure      penting dalam  pertumbuhan  seorang  anak  yang  bernama  SS  baik  secara  jasmani maupun rohani.
d) Pemohon juga ingin memiliki legal standing sebagai ayah dan/atau bapak   dalam pemenuhan segala kebutuhan anak yang bernama SS namun tidak terbatas pada kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, dan  pendidikan.
Berdasarkan    alasan-alasan  hukum  tersebut,    pemohon  mengajukan permohonan agar hakim sebagai berikut  mengesahkan pengakuan pemohon terhadap anak luar kawin yang bernama SS sebagai ayah atau bapak biologis, dan mengabulkan seacara sah  Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat secara sukarela oleh pemohon, serta  memerintahkan  kepada  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Administrasi  Kota  Bandung  untuk  memberikan  catatan  pinggir  pada  Kutipan  Akta Kelahiran No.: 3273-LT-04112014-0171 tertanggal 17 November 2014 atas nama SS, sehingga dapat tertulis anak dari seorang ayah  bernama RS.
Untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,      pemohon    telah  mengajukan  bukti surat yaitu berupa; Kartu Tanda Penduduk atas nama  pemohon, akta kelahiran anak luar  kawin,  Fotocopy  foto-foto  kebersamaan  pemohon  ,  YA,  dan    anak  luar  kawin bernama SS dan  alat bukti saksi-saksi.
Sebelum hakim memberikan penetapan, memberikan beberapa pertimbangan.
Adapun pertimbangan hukumnya antara lain yaitu sebagai  berikut ;
1) Menimbang  bahwa  mendasari  pada  bukti  surat    dikaitkan  dengan  keterangan  2 (dua)            orang saksi,  bahwa saksi  telah kenal pemohon semenjak tahun 1995, kemudian  saksi  menerangkan  awalnya  pemohon  menikah  dengan  warga  negara Amerika dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, setelah bercerai istri dan anak-anak pemohon tinggal di Amerika, sedangkan pemohon semenjak 1995 tetap tinggal di Indonesia. Bahwa antara pemohon dengan YA telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan semenjak tahun 2002 sampai Januari atau Februari 2020, yang tinggal di Apartemen Kemayoran, sedangkan alamat  pemohon di Gunung Sahari adalah rumah  orang  tuanya,  selama  pemohon  dengan  YA  hidup  bersama  mempunyai seorang  anak  laki-laki  bernama  SS  berumur  ±  6(enam)  tahun,  setelah  pemohon berpisah hidup dengan YA, pemohon tinggal di Gunung Sahari (alamat sekarang), sedangkan YA kembali kerumah orang tuanya, para saksi membenarkan sekarang SS tinggal dengan pemohon.
2) Menimbang, bahwa YA hadir di persidangan memberikan keterangan di  bawah sumpah  yang  pada  pokoknya  menerangkan  saksi  hidup  bersama  tanpa  ikatan perkawinan dengan pemohon semenjak 1995 sampai dengan April 2020, selama hidup bersama  dengan pemohon mempunyai anak bernama SS.
3) Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi  dihubungkan dengan bukti surat ternyata SS  adalah anak  yang lahir diluar perkawinan dari hidup bersama antar pemohon  dengan    YA,  dimana  ibu  dari  SS  adalah  YA,  bapak  biologis  dari  SS adalah pemohon.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka  hakim  menilai  alasan pemohon  mengajukan  permohonan  pengakuan  anak  diluar  kawin  kiranya  cukup beralasan hukum dan tidak  bertentangan dengan hukum dan tatasusila yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon  dapat dikabulkan.
Akhirnya hakim mengabulkan  semua permohonan pemohon (bapak biologis dari anak luar kawin), yaitu: (1) Menyatakan sah pengakuan pemohon terhadap anak luar kawin yang bernama SS sebagai ayah atau bapak biologis, (2) Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat secara sukarela oleh pemohon.
3.2 Pertimbangan  Hakim  dalam  Mengabulkan  Permohonan  Pengakuan  dari  Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin dalam Penetapan No 456/Pdt.P/2020/ PN.Jkt Pst.
Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tidak  mengatur  mengenai  pengakuan  anak. Dengan  demikian  lembaga  pengakuan  anak  dalam  KUHPdt  dapat  dipergunakan,  karena Pasal  66  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  masih  memberikan  peluang,    yaitu  bahwa sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan, maka ketentuan yang sudah ada dalam KUHPdt masih tetap berlaku.
Anak luar kawin menurut KUHPdt perlu diakui oleh ayahnya supaya ada hubungan hukum.  Hal  ini  ditentukan  dalam  Pasal  280  KUHPdt  yang  menyatakan  bahwa  “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan bapak atau ibu yang mengakuinya”.  Dengan demikian anak luar  kawin  tidak  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  bapak  biologisnya.     Supaya    ada hubungan  perdata   diantara  keduanya,  maka    bapak biologis tersebut harus melakukan pengakuan.
Dalam  penetapan  No.  No.  456/Pdt.P/2020/PN  Jkt.Pst  pemohon  mengajukan permohonan pengakuan anak luar kawin. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan karena pemohon  telah mengajukan beberapa alat bukti surat yaitu ; Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, akta kelahiran anak luar kawin, Fotocopy foto-foto kebersamaan pemohon, ibu anak luar kawin yaitu  YA, dan SS, anak luar kawinnya. Selain bukti surat, Pemohon juga  mengajukan  2  (dua)  orang  saksi  yang  masing-masing  telah  memberikan  keterangan dibawah  sumpah/janji  yang memberikan keterangan   bahwa   pemohon  dengan  YA    telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan semenjak tahun 2002. Selama pemohon dengan YA hidup bersama mempunyai seorang anak laki-laki bernama SS berumur ± 6 (enam) tahun. Pemohon  tinggal  di  Gunung  Sahari  (alamat  sekarang),  sedangkan  YA  kembali  kerumah orang  tuanya.    Anak  luar  kawin  yang  bernama  SS  kemudian  tinggal  dengan  pemohon, semenjak  ibu  anak  luar  kawin  tidak  hidup  bersama  dengan  pemohon.  Selanjutnya  hakim mempertimbangkan  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  tersebut  diatas    ternyata  Shawn Salim adalah anak yang lahir diluar perkawinan dari hidup bersama antar pemohon dengan YA, dimana ibu dari SS adalah YA, bapak biologis dari SS adalah Pemohon. Dalam  penetapan  tersebut    (pemohon)  telah  menunjukan  bukti-bukti  dimana pemohon dan YA selaku ibu dari anak luar kawin telah melakukan kesepakatan Pembuatan Akta Perjanjian Hak Asuh Anak di depan Notaris,  yang mana dalam  kesepakatannya YA sebagai  ibu  dari  anak  luar  kawin  telah  memberikan  persetujuan  kepada  pemohon  ayah biologis  untuk  membesarkan dan membiayai kehidupan anak luar kawin hingga ia dewasa. YA  juga  telah  menyetujui  untuk  menyerahkan  hak  asuh  anak  yang  bernama  SS  tersebut kepada  pemohon    sehingga  seluruh  hak  dan  kewajiban  atas  anak  yang  bernama  SS sepenuhnya menjadi hak dan tanggungan dari pemohon.
Hakim  menilai  alasan  pemohon  mengajukan  permohonan  pengakuan  anak  diluar kawin kiranya cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan tatasusila yang  berlaku  dalam  masyarakat,  sehingga  dengan  demikian  sudah  sepatutnya  apabila permohonan  pemohon    dapat  dikabulkan.  Penetapan  hakim  pada  perkara  Nomor 456/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. yang mengabulkan permohonan mengenai pengakuan terhadap anak luar kawin dan menentukan hak asuh anak jatuh kepada ayah biologisnya sudah tepat dan benar.  Dengan adanya penetapan hakim tersebut anak luar kawin maka kedudukannya menjadi  anak luar kawin yang diakui, yang berhak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan sampai dewasa, dan berhak atas harta warisan dari ayah biologisnya jika ayah biologisnya meninggal dunia.
Menurut Andre Pandjaitan S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Ketapang kelas II  yang  berada  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  Pontianak  Kalimantan  Barat berpendapat  bahwa  dalam  penetapan  tersebut  beliau  juga  setuju  dengan  penetapan  diatas karena permohonan pengakuan anak luar kawin memang dimungkinkan. Sebelum adanya Putusan  MK  No  46/PUU-VIII/2010  anak  luar  kawin  hanya  memiliki  hubungan  perdata dengan ibunya saja.  Setelah keluar putusan MK No 46/PUU-VIII/2010,  anak luar kawin selain mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, juga dapat   memiliki hubungan perdata
dengan laki-laki sebagai ayahnya,  apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya.
Dalam  penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst di atas ayah biologis dari anak luar kawin tersebut telah melakukan     pengakuan yang mana pada saat itu juga akan timbul hubungan  perdata  dengan  ayah  biologis  dan  keluarganya  dengan  anak  luar  kawin  yang diakui. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 280 KUHPerdata yaitu  “Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan  bapak atau ibunya.”
Penetapan  hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dalam  perkara  nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst yang mengabulkan permohonan pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologisnya,  menurut Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri  Yogyakarta,    juga  setuju  dengan  penetapan  diatas  karena  pemohon  juga  telah memenuhi  syarat-syarat  formil  dan  syarat-syarat  materil  dalam  mengajukan  permohonan tersebut.  Kemudian  alat-alat  bukti  dan  alasan-alasan  yang  telah  diajukan  oleh  pemohon dalam permohonan pengakuan anak luar kawin tersebut, dirasa cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan tatasusila yang berlaku dalam masyarakat. Beralasan hukum karena  ‘Seorang anak  membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya seperti dalam  Pasal  41  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974’.    Kemudian  alasan  yang  berikutnya adalah hadirnya ibu dari anak luar kawin yaitu YA dalam persidangan sebagai saksi untuk perkara  tersebut,  yang  mana  hal  tersebut  membuktikan  bahwa  ibu  dari  termohon  tidak keberatan dengan akta  perjanjian hak asuh anak yang dibuat di depan notaris.
Pada  dasarnya  kebutuhan  seorang  anak  tidaklah  cukup  hanya  dipelihara  dan dibiayai,  yang  tidak  kalah  penting  adalah  mengenai  status  hukumnya.  Apabila  status hukumnya  hanya  sebagai  anak  luar  kawin,  maka  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja.    Akibatnya    jika  sewaktu-waktu ayah  biologisnya meninggal  dunia,  tidak  akan  mendapatkan  warisan  dari  ayah  biologisnya.  Dari  segi psikologis,  anak  luar  kawin  juga  akan  merasa  rendah  diri  dalam  pergaulan.    Untuk melindungi  anak  luar  kawin  tersebut  tidak  ada  jalan  lain  selain  dengan  mengajukan permohonan  pengakuan  anak luar kawin.
Hakim yang mengabulkan permohonan pengakuan anak luar kawin dalam  perkara nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst dapat dikatakan ikut melindungi anak luar kawin untuk kepentingan masa depan anak luar kawin. Bagi anak luar kawin sebetulnya perlindungan itu  tidak cukup hanya dengan diakui saja. Anak luar kawin akan mendapatkan kedudukan yang sempurna,   apabila disahkan menjadi anak sah.   Jadi  selain diakui juga disahkan. Pengesahan   anak  luar  kawin  dapat  dilakukan  dengan  jalan  ayah  biologis   menikahi  ibu anak  luar  kawin.    Ayah  biologis  yang  tersebut  dalam  perkara    No.  456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst tidak bersedia menikah dengan ibu anak luar kawin, sehingga anak luar kawin hanya diakui  saja,  belum  dilakukan  pengesahan.  Jadi  kedudukannya  hanya  sebagai  anak  luar kawin yang diakui.
3.3 Faktor-Faktor  yang  Menyebabkan  Hak  Asuh  Anak  Luar  Kawin  di  Tangan  Ayah Biologisnya.
Anak  semenjak  dilahirkan  berhak  untuk  tumbuh  dan  berkembang    secara  wajar, tanpa  memandang  statusnya  sebagai  anak  sah  atau    anak  luar  kawin.  Setiap  anak membutuhkan perawatan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan  dari kedua orang tuanya. Orang tua mempunyai kewajiban utama memelihara dan mendidik anaknya. Hal ini  ditentukan  dalam  Pasal  26  UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang  menentukan bahwa “orang tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  mengasuh,  memelihara,  mendidik,  dan melindungi anak”.
Ketentuan mengenai hak anak untuk mendapatkan asuhan dari  orangtuanya juga diatur dalam  Pasal 14 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang
Perlindungan Anak yang menentukan bahwa: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya  sendiri,  dan    mendapatkan  pengasuhan,  pemeliharaan,  pendidikan,  dan perlindungan  untuk  proses  tumbuh  kembang  dari  kedua  orang  tuanya  sesuai  dengan kemampuan,  bakat,  dan  minat.”  Jadi  orang  tua  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan  sebagai  akibat  dari  kekuasaan  orang  tua.    Kewajiban  tersebut  disebabkan  oleh adanya hubungan antara orang  tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.
Hak anak  dapat dipenuhi apabila anak berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, yang penuh tanggung jawab dan  kasih sayang.  Untuk anak sah,  selama ikatan perkawinan orang    tuanya  masih  ada,    maka  anak  berada  dalam  kekuasaan  orang  tuanya.  Hal  ini ditentukan dalam Pasal 299 KUHPdt yang menyatakan    bahwa “Sepanjang perkawinan bapak  dan  ibu,  tiap-tiap  anak,  sampai  ia  menjadi  dewasa,  tetap  bernaung  dibawah kekuasaan  mereka,  sekedar  mereka  tidak  dibebaskan  atau  dipecat  dari  kekuasaan  itu”. Dengan  demikian  menurut  KUHPerdata  kekuasaan  orang  tua  terhadap  anak  sah  berada pada kedua orang tuanya.
Anak luar kawin tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, karena kedua orang tuanya tidak terikat dalam suatu perkawinan. Anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya maka anak berada dalam perwalian. Dengan demikian anak luar kawin berada dalam  perwalian  ibunya,  sebelum  diakui  oleh  ayah  biologisnya.  Perwalian  adalah pengawasan  terhadap  pribadi  dan  pengurusan  harta  kekayaan  seorang  anak  yang  belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua (Ali Afandi,  1986:156).
Dalam perkara
permohonan pengakuan anak No. 456/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst, dapat diketahui pada mulanya anak luar kawin dalam perwalian ibunya. Kemudian ayah biologisnya menghendaki hak asuh terhadap anak luar kawinnya. Faktor  yang menyebabkan hak asuh menjadi berubah di tangan ayah biologisnya adalah karena kehendak ayah biologisnya   untuk  memenuhi tanggung jawab sebagai  ayah dari anak  biologisnya.  Tanggung  jawab      sebagai  seorang  ayah  telah  ditunjukkan  pada  saat proses kelahiran anak luar kawin, pemohon telah  bertanggung jawab membiayai seluruh biaya persalinan. Selain itu ayah biologis mempunyai pandangan bahwa bagi seorang anak, ayah adalah sosok yang merupakan figure penting dalam pertumbuhan anak. Ayah biologis juga  ingin  mempunyai legal  standing  sebagai ayah  atau  bapak  dalam  pemenuhan segala kebutuhan  anak  luar  kawin,  namun  kebutuhan  tersebut  tidak  terbatas  pada  kebutuhan sandang,  pangan,  papan,  kesehatan  dan  pendidikan.  Untuk  menguatkan  kesungguhan untuk  mendapatkan  hak  asuh  anak  terhadap  anak  luar  kawinnya,    sebelum  mengajukan permohonan pengakuan anak ke Pengadilan,  telah membuat kesepakatan dengan ibu anak luar  kawin    yang  dituangkan  dalam  Akta  Perjanjian  Hak  Asuh  Anak  No.  07  tanggal  04 November 2020 di depan Notaris Novianti S.H., yang mana dalam akta perjanjian tersebut berisi tentang hak asuh anak luar kawin telah disetujui       oleh  ibu anak luar kawin  untuk diberikan  kepada  ayah biologis,  dan kesanggupan untuk  membiayai  kehidupan anak luar kawin   sampai  tumbuh  dewasa.  Sebagai  wujud  kesanggupan  tersebut,  anak  luar  kawin kemudian  tinggal  bersama  dengan  ayah  biologisnya  dalam  tempat  kediaman  bersama, sementara ibu anak luar kawin tinggal bersama keluarganya, yaitu di rumah orang tuanya.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis hasil penelitian dapat diambil kesimpulan  sebagai berikut:   (1) Pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  pengakuan  terhadap  anak  luar  kawin dalam  penetapan  nomor  456/Pdt.P/2020/PN  Jkt.Pst  adalah    pemohon  ingin  memiliki  legal standing  sebagai  ayah  dalam  memenuhi  segala  kebutuhan  anak  yang  kemudian  dituangkan dalam  Surat  Pernyataan  Pengakuan,  sehingga  cukup  alasan  dan    tidak  bertentangan  dengan hukum  dan  tatasusila  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  sehingga  sudah  sepatutnya  apabila permohonan pemohon   dikabulkan, (2) Faktor yang menyebabkan  hak asuh anak luar kawin  di tangan  ayah    biologisnya,  karena  ayah  biologisnya  telah  menunjukkan  tanggung  jawabnya
sebagai  seorang  bapak  atau  ayah,  dengan  membiayai  persalinan  ketika  kelahiran  anak  luar kawin, dan sanggup membiayai anak luar kawin sampai dewasa, serta ibu anak luar kawin telah menyerahkan hak asuh anak kepada ayah biologis yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Hak Asuh Anak yang dibuat di depan Notaris.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku: Afandi, Ali, Ali Afandi, 1986, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian , Bina  Aksara, Jakarta.
Isnaeni, Moch., 2016,
Hukum Perkawinan Indonesia , Bandung,  PT Refika Aditama. Poerwadarminta, W. J. S, 1976, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka. Putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan, Jakarta,  Prestasi Pustakaraya. Saleh, Wantjik, K,  1976, Hukum Perkawinan Indonesia ,  Jakarta, Ghalia Indonesia.
Satrio, J, 2000, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Soekanto, Soerjono, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. Vollmar,    H.F.A    (diterjemahkan  I.S.  Adiwimarta)  1989, Pengantar  Studi  Hukum  Perdata, Jakarta, CV. Rajawali.
Witanto, 2012, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Jurnal:
Hamzani, Achmad Irwan, Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 , Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hal. 58-74. Islami Irfan dan  Aini Sahara, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian ,  Jurnal Hukum Adil, Volume 10 Nomor 1 Juli 2019, hal. 150-167.
Mubarok  Nafi, Sejarah  Hukum  Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia ,  Jurnal  Justicia  Islamica Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017, hal. 71-86.
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang  No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.