## PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Riza Aliﬁanto Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Kampus B Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya alifriza@fh.unair.ac.id

## Abstract
Narcotic crimes has become attention in Indonesia. Indonesia declared war to the narcotic abuser including  the  organized  crime  who  run  the  illegal  business.  One  of  the  strategy  that  being implemented is undercover buy and surveillance to the oﬀenders. The strategy gained huge success and  could  enhance  the  rate  due  process  for  narcotics  crimes.  On  the  opposite,  the  strict implementation of undercover buy and surveillance could trigger the human rights violation and abuse of investigators power. In order to prevent the abuse of power and entrapment of narcotic cases, investigator should follows the good governance rules in investigating cases as a result the due process could be fair and transparent.
Keywords : undercover buy, surveillance, discretion power

## Abstrak
Tindak  Pidana  Narkotika  sudah  menjadi  prioritas  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Pemberian kewenangan  khusus  dalam  hal  penyidikan  tindak  pidana  narkotika  bagi  POLRI  dan  BNN memberikan  peluang  penegakan  hukum  yang  lebih  efektif,  akan  tetapi  luasnya  kewenangan penyidikan  memberikan  peluang  juga  untuk  terjadinya  pelanggaran  atau  penyalagunaan kewenangan  apabila  tidak  diatur  atau  dievaluasi.  Evaluasi  kewenangan  penyidik  dalam  sistem peradilan  pidana  Indonesia  dilakukan  melalui  mekanisme  praperadilan.  Kewenangan  khusus membutuhkan dasar hukum dan aturan main yang khusus pula sehingga lembaga praperadilan dapat digunakan untuk menguji atau memberi perlindungan hak-hak tersangka yang menjalani proses  pemeriksaan  di  tingkat  penyidikan  dan  penuntutan.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  menguji  konsep  kewenangan  penyidik  tindak  pidana  narkotika  dengan  menggunakan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kata kunci : pembelian terselubung, penyerahan yang diawasi, diskresi

## A. Pendahuluan
Tindak  pidana  narkotika  adalah  salah satu  dari  tindak  pidana  yang  diatur  dalam suatu  undang  undang  yang  bersifat  khusus. Pengaturan secara khusus dalam suatu produk hukum tersendiri menunjukkan tindak pidana narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat.(Atmasasmita, 2010a) Hal ini  dapat  dilihat  bahwa  tindak  pidana narkotika  ancaman  pemidanaanya  rata-rata lebih dari 5 tahun dan adanya kumulasi pidana pokok.
Undang  Undang  Narkotika  sangat agresif dalam melakukan penegakan hukum
terhadap para pelaku penyalaguna narkotika. Kewenangan penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika sangat luas dan berpeluang untuk  menimbulkan  penyimpangan.  Salah satu  kewenangan  penyidik  tindak  pidana narkotika adalah pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan. Pemberian kewenangan  penyidikan  ini  sebagai  tindak lanjut  dalam  pengungkapan  kasus  tindak pidana  narkotika  yang  sangat  sulit  untuk diungkap.  Pembelian  terselubung  dan penyerahan  di  bawah  pengawasan  dalam beberapa  kasus  sangat  memberi  dampak positif  untuk  membuka  jaringan  kejahatan
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
penyalaguna  narkotika  dan  kejahatan terorganisasi.  Kewenangan  penyidikan  ini sangat berpotensi untuk disalahgunakan oleh penyidik POLRI atau BNN dalam melakukan penjebakan  atau  rekayasa  perkara.  Oleh karena  itu,  untuk  mencegah  terjadinya penyalagunaan terhadap hak tersangka maka s a n g a t   d i p e r l u k a n   a d a n y a   b a t a s a n kewenangan penyidik.
Kewenangan  penyidik  dalam  tindak pidana  narkotika  sangat  luas  apabila dibandingkan  dengan  kewenangan  penyidik tindak  pidana  biasa.(Sasangka  &  Rosita, 2003)  Salah  satu  kewenangan  luas  yang dimiliki  oleh  penyidik  tindak  pidana n a r k o t i k a   a d a l a h   t e k n i k   p e n y i d i k a n pembelian  terselubung  dan  penyerahan dibawah  pengawasan.  Dua  kewenangan dalam  teknik  penyidikan  ini  adalah  sarana yang diberikan oleh Undang Undang No 35 Tahun  2009  tentang  narkotika  sebagai kewenangan  untuk  lebih  menjerat  pelaku penyalaguna  narkotika.  Tindak  pidana narkotika sangat sulit untuk dijerat pelakunya karena  sifat  tindak  pidana  ini  sangat terorganisasi.  Semua  pelaku  penyalaguna mempunyai  jaringan  kejahatan  sendiri- sendiri yang sangat sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.
Teknik  pembelian  terselubung  dan penyerahan  dibawah  pengawasan  diakui sebagai  bagian  dari  kewenangan  penyidik berdasarkan  pada  Undang  Undang  No  35 Tahun 2009 pasal 79. Penjelasan terkait dua kewenangan  ini  menjadi  tidak  jelas  karena seperti  kewenangan  penyidik  yang  sangat subyektif tergantung dari penilaian penyidik. Dalam pasal 79 disebutkan bahwa pembelian terselubung  dan  penyerahan  yang  diawasi dilakukan  berdasarkan  perintah  tertulis  dari atasan  penyidik.  Perintah  tertulis  dari penyidik  untuk  menerapkan  kewenangan pembelian terselubung dan penyerahan yang d i a w a s i   m e m b e r i k a n   p e l a u n g   u n t u k pelanggarahan hak tersangka.
Pelanggaran  yang  mungkin  terjadi dalam pembelian terselubung dan penyerahan dibawah  pengawasan  adalah  suatu  rekayasa kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh oknum penyidik(Hieriej, 2012). Rekayasa ini
d a p a t   d i a r t i k a n   s e b a g a i   b e n t u k penyalagunaan kekuasaan oleh penyidik dan t i d a k   d a p a t   d i u k u r   s e c a r a   o b y e k t i f . Mekanisme  yang  dilakukan  oleh  tersangka dalam melindungi hak-haknya adalah melalui lembaga  praperadilan  yang  diatur  dalam K U H A P( C h a z a w i ,   2 0 1 1 ) .   P r o s e s praperadilan  sebenarnya  adalah  mekanisme untuk menguji kewenangan penyidikan yang dimiliki  oleh  BNN  khususnya  menguji keabsahan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.
Sarana  yang  dapat  digunakan  dalam melakukan  kontrol  untuk  teknik  penyidikan pembelian  terselubung  dan  penyerahan d i b a w a h   p e n g a w a s a n   a d a l a h   d e n g a n menerapkan  asas good  governace dalam administrasi  penyidikan  perkara  pidana (Sasangka  &  Rosita,  2003).  Istilah  yang sangat  umum  dikenal  untuk  asas  ini  adalah asas  asas  umum  pemerintahan  yang  baik. Asas ini memberikan tolak ukur bagi penyidik pada  saat  melakukan  kewenangannya  agar tidak  memberi  pelanggaran  kepada  pihak lain. Ketentuan tidak tertulis dalam asas good governance dalam  penyidikan  memberikan ketidakpastian tafsir atau diskresi yang tidak terukur.(Hadjon,  Lotulung,  Marzuki, Djatmiati, & Wairocana, 2010) Penelitian ini mencoba  memberikan  kekosongan  hukum dalam  pengaturan  teknik  penyidikan  seperti pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi  untuk  menjaga  profesionalitas penegakan  hukum  tindak  pidana  narkotika y a n g   t i d a k   m e l a n g g a r   h a k   a s a s i manusia.(Hadjon, 1997)
Permasalahan  dalam  penelitian  yang akan  dibahas  yang  pertama  adalah  apakah batas kewenangan pembelian terselubung dan penyerahan  dibawah  pengawasan  dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan yang kedua adalah bagaimana  perlindungan  terhadapa  hak tersangka  dalam  penerapan  kewenangan pembelian  terselubung  dan  penyerahan dibawah pengawasan.

## B.     Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum (Marzuki, 2004) berdasarkan kepada Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dan Undang Undang No 8 Tahun 1 9 8 1   t e n t a n g   H u k u m   A c a r a   P i d a n a . Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan  konsep (conceptual  approach) . Pendekatan perundang-undangan merupakan karakter  utama  dalam  penelitian  hukum normatif,  dengan  mengedepankan  kajian perundang-undangan  dan  kajian  konsep- konsep hukum yang berkaitan dengan teknik penyidikan  dan  norma-norma  kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana  narkotika.  Pendekatan  kedua  yang digunakan  adalah  Pendekatan  konseptual (conceptual approach) merupakan salah satu k a r a k t e r   d a l a m   p e n e l i t i a n   h u k u m n o r m a t i v e .( M a r z u k i ,   2 0 0 4 )   K o n s e p perlindungan terhadap hak hak tersangka dan asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik sebagai  mekanisme  perlindungan  hak tersangka dalam proses hukum acara pidana. Konsep yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah  konsep  pembelian  terselubung  dan konsep  penyerahan  di  bawah  pengawasan. Kedua konsep ini adalah suatu konsep khusus dalam undang undang narkotika yang belum ada  pengaturannya  dalam  hukum  acara pidana.
Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Bahan  hukum primer  dalam  penelitian  ini  adalah  aturan dalam  Undang  Undang  No  35  Tahun  2009 tentang Narkotika dan Undang Undang No 8 Tahuin  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana. Bahan  hukum  yan  lain  yaitu  Bahan  hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya ilmiah para sarjana seperti buku d a n   j u r n a l - j u r n a l   i l m i a h ,   h a s i l - h a s i l p e n e l i t i a n ,   d a n   p u t u s a n   p e n g a d i l a n , wawancara  dengan  penyidik  tindak  pidana narkotika baik penyidik dari POLRI maupun B N N   ( B a d a n   N a r k o t i k a   N a s i o n a l ) . Wawancara  juga  akan  dilakukan  terhadap jaksa penuntut umum yang pernah menangani atau  mendakwa  terdakwa  pelaku  tindak pidana  narkotika,  khususnya  tentang p e n y u s u n a n   s u r a t   d a k w a a n   d e n g a n mendasarkan  pada  hasil  penyidikan  melalui pembelian  terselubung  dan  atau  penyerahan di bawah pengawasan. Wawancara ini untuk mendapatkan  bahan  hukum  yang  relevan berkaitan dengan penyelesaian penelitian ini.
Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan  dengan  Melalui  hasil  wawancara dari  pihak  terkait  (penyidik  dan  jaksa penuntut  umum)  serta  hasil  penelusuran sumber  bahan  hukum  baik  primer  maupun sekunder  yang  telah  dikumpulkan  akan dilakukan  pengolahan  bahan  hukum. Selanjutnya  akan  dilakukan  analisis  bahan hukum guna menjawab seluruh permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

## C.  Hasil Dan Pembahasan

## 1.    Batasan  Kewenangan  Pembelian
Terselubung  dan  Penyerahan  yang Diawasi
Penyelidikan  tindak  pidana  adalah permulaan  dari  dimulainya  suatu  proses dalam hukum acara pidana untuk menentukan kebenaran  materiil  dari  dugaan  terjadinya suatu  peristiwa  pidana(Harahap,  2005)  . Pengertian  penyelidikan  dalam  Undang Undang  no  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum Acara Pidana mempunyai arti sebagai suatu tindakan  penyidik  atau  penyelidik  dalam menentukan apakah laporan atau pengaduan yang  diterima  dari  masyarakat  adalah  suatu tindak  pidana  atau  bukan  (KUHAP,  1981). Dalam tahapan penyelidikan, aparat penegak hukum  hanya  menilai  apakah  laporan  atau pengaduan  masyarakat  adalah  suatu  tindak pidana yang diatur oleh undang undang atau hanya  berupa  tindakan  keperdataan  atau administrasi  yang  bukan  merupakan  tindak pidana. Tahapan penyelidikan ini merupakan awal  dari  dimulainya  suatu  tahapan  dalam proses  hukum  acara  agar  dapat  dikenakan suatu  pemidanaan  atau  tidak  terhadap tersangka.
Hukum  acara  pidana  mempunyai beberapa tahapan proses yang berkelanjutan dalam  pengungkapan  suatu  kasus  tindak p i d a n a .   T a h a p a n   t e r s e b u t   a d a l a h penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan p r o s e s   p e m e r i k s a a n   d i   p e n g a d i l a n (Atmasasmita,  2010).  Tahapan-tahapan  ini mempunyai arti dan tata beracara sendiri yang melibatkan aparat penyidikan seperti POLRI, KPK,  dan  BNN.  Aparat  penuntutan  seperti kejaksaan,  dan  Hakim  sebagai  aparat  yang mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan peradilan.
Tahapan-tahapan pemeriksaan menurut
undang  undang  No  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  atau  bisa  disebut sebagai  KUHAP,  memberikan  kewenangan- kewenangan  yang  dapat  digunakan  oleh masing-masing aparat penegak hukum untuk mengungkap  suatu  kasus  tindak  pidana. Kewenangan  yang  secara  umum  diberikan oleh undang undang terhadap penyidik adalah kewenangan  melakukan  penangkapan, kewenangan  melakukan  pemanggilan  saksi, k e w e n a n g a n   m e l a k u k a n   p e n a h a n a n , kewenangan  melakukan  pemeriksaan  surat, kewenangan  melakukan  penyadapan  atau intersepsi,  kewenangan menyita barang hasil dan  alat  tindak  pidana,  dan  perampasan barang-barang tertentu.
Kewenangan  penyidik  tindak  pidana seperti  yang  diuraikan  dalam  paragraf sebelumnya  sangat  berkaitan  dengan  proses d a n   t e k n i k   p e n g u m p u l a n   a l a t   b u k t i . Pengertian penyidikan dalam KUHAP adalah segala  tindakan  untuk  mengumpulkan  alat bukti  agar  terang  tindak  pidana  yang dilakukan  dan  menemukan  tersangka. Beranjak  dari  pengertian  penyidikan  seperti i n i ,   m a k a   p e n y i d i k a n   m e m p u n y a i kewenangan  yang  sangat  luas  dan  bahkan kewenangan  tersebut  dapat  melanggar  hak asasi  orang  lain. Tetapi  selama  kewenangan tersebut bersumber pada suatu aturan hukum tertulis atau suatu undang undang maka dapat sah dillakukan atau diterapkan oleh penyidik.
Kewenangan  penyidik  yang  demikian besar  sangat  erat  kaitannya  dengan  sistem pembuktian  yang  dianut  oleh  sistem  hukum acara pidana Indonesia. Sistem hukum acara p i d a n a   I n d o n e s i a   m e n g a n u t   s i s t e m pembuktian  secara  terbatas  ( Negatief Wettelijk  Bewijstheorie )(Harahap,  2005). Dalam  membuktikan  tindak  pidana  dan kesalahan  terdakwa,  hakim  tidak  hanya berpegang  pada  alat-alat  bukti  yang ditentukan  dalam  undang  undang.  Hakim mempunyai  penilaian  subyektif  terhadap terdakwa melalui keyakinan yang bersumber pada  alat-alat  bukti  yang  ditentukan  oleh undang  undang.  Jadi  dalam  menentukan kesalahan  terdakwa  atau  mengeluarkan putusan,  hakim  berpegang  kepada  alat-alat bukti  yang  ditentukan  oleh  undang  undang dan  keyakinannya  untuk  menentukan terdakwa bersalah atau tidak.
Kewenangan  penyidik  dalam  tindak pidana  narkotika  sangat  luas  apabila dibandingkan  dengan  kewenangan  penyidik tindak pidana biasa. Salah satu kewenangan luas  yang  dimiliki  oleh  penyidik  tindak pidana  narkotika  adalah  teknik  penyidikan pembelian  terselubung  dan  penyerahan dibawah  pengawasan.  Dua  kewenangan dalam  teknik  penyidikan  ini  adalah  sarana yang diberikan oleh Undang Undang No 35 Tahun  2009  tentang  narkotika  sebagai kewenangan  untuk  lebih  menjerat  pelaku penyalaguna  narkotika.  Tindak  pidana narkotika sangat sulit untuk dijerat pelakunya karena  sifat  tindak  pidana  ini  sangat terorganisasi.  Semua  pelaku  penyalaguna mempunyai  jaringan  kejahatan  sendiri- sendiri yang sangat sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.
Teknik  pembelian  terselubung  dan penyerahan  dibawah  pengawasan  diakui sebagai  bagian  dari  kewenangan  penyidik berdasarkan  pada  Undang  Undang  No  35 Tahun 2009 pasal 79. Penjelasan terkait dua kewenangan  ini  menjadi  tidak  jelas  karena seperti  kewenangan  penyidik  yang  sangat subyektif tergantung dari penilaian penyidik. Dalam pasal 79 disebutkan bahwa pembelian terselubung  dan  penyerahan  yang  diawasi dilakukan  berdasarkan  perintah  tertulis  dari atasan  penyidik.  Perintah  tertulis  dari penyidik  untuk  menerapkan  kewenangan pembelian terselubung dan penyerahan yang d i a w a s i   m e m b e r i k a n   p e l u a n g   u n t u k pelanggaran hak tersangka.
Pelanggaran  yang  mungkin  terjadi dalam pembelian terselubung dan penyerahan dibawah  pengawasan  adalah  suatu  rekayasa kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh oknum penyidik. Rekayasa ini dapat diartikan sebagai  bentuk  penyalagunaan  kekuasaan oleh penyidik dan tidak dapat diukur secara obyektif.  Mekanisme  yang  dilakukan  oleh tersangka  dalam  melindungi  hak-haknya adalah  melalui  lembaga  praperadilan  yang diatur  dalam  KUHAP.  Proses  praperadilan sebenarnya adalah mekanisme untuk menguji kewenangan  penyidikan  yang  dimiliki  oleh BNN  khususnya  menguji  keabsahan  teknik pembelian  terselubung  dan  penyerahan dibawah pengawasan.
Sarana  yang  dapat  digunakan  dalam
melakukan  kontrol  untuk  teknik  penyidikan pembelian  terselubung  dan  penyerahan d i b a w a h   p e n g a w a s a n   a d a l a h   d e n g a n menerapkan  asas good  governace dalam administrasi  penyidikan  perkara  pidana  . Istilah yang sangat umum dikenal untuk asas ini adalah asas asas umum pemerintahan yang baik.  Asas  ini  memberikan  tolak  ukur  bagi p e n y i d i k   p a d a   s a a t   m e l a k u k a n k e w e n a n g a n n y a   a g a r   t i d a k   m e m b e r i pelanggaran  kepada  pihak  lain.  Ketentuan tidak  tertulis  dalam  asas good  governance d a l a m   p e n y i d i k a n   m e m b e r i k a n ketidakpastian tafsir atau diskresi yang tidak terukur. Penelitian ini mencoba memberikan kekosongan hukum dalam pengaturan teknik penyidikan  seperti  pembelian  terselubung dan penyerahan yang diawasi untuk menjaga profesionalitas  penegakan  hukum  tindak pidana  narkotika  yang  tidak  melanggar  hak asasi manusia.
2 .       P e r l i n d u n g a n   Te r h a d a p   H a k Te r s a n g k a   D a l a m   P e n e r a p a n K e w e n a n g a n   P e m b e l i a n Ters elu b u n g  D an   Pen yera h an Dibawah Pengawasan
Kepolisian    Republik  Indonesia (POLRI)  sebagai  satu  lembaga  yang  telah mandiri  memiliki  peranan  yang  amat  besar dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam konteks  kenegaraan.  Dengan  ruang  lingkup tugas  yang  luas  di  dalam  tubuh  kepolisian perlu  ada  pembagian  tugas  yang  jelas. D e n g a n   d e m i k i a n   a d a n y a   b e b e r a p a kewenangan  POLRI  untuk  mencegah, menyidik dan memberantas masalah narkoba, lebih  khususnya  yaitu  masalah  narkotika. Kewenangan  PORI  untuk  mencegah  dan menanggulangi masalah narkotika tercantum dalam  Pasal  15  ayat  (1)  huruf  c,  dimana POLRI  berwenang  untuk  mencegah  dan m e n a n g g u l a n g i   t i m b u l n y a   p e n y a k i t masyarakat,  penyakit  masyarakat  yang d i m a k s u d   d a l a m   h a l   i n i   a d a l a h penyalahgunaan narkotika.
KUHAP  memberikan  pemisahan antara Penyelidik dan Penyidik, namun tugas dan kewajiban hampir sama. Dapat dikatakan bahwa  yang  menjadi  tugas  dan  kewajiban penyelidik  pasti  tugas  dan  kewajiban penyidik pula, akan tetapi yang menjadi tugas
dan kewajiban penyidik tidak semua menjadi tugas  dan  kewajiban  penyelidik.  Oleh karenanya,  seorang  penyidik  pasti  juga s e o r a n g   p e n y e l i d i k ,   n a m u n   s e o r a n g penyelidik  belum  tentu  ia  penyidik.  Pada pokoknya  semua  penyelidik  adalah  pejabat POLRI.
KUHAP  merupakan  peraturan  bagi proses  acara,  khususnya  acara  pidana  bagi penegak  hukum.  Segala  bentuk  tindakan aparat  penegak  hukum,  utamanya  penyidik diatur  dalam  KUHAP(Harahap,  2005). Pengaturan  sedemikian  rupa  tentu  demi menjamin  kepastian  hukum  dan  keadilan terhadap  seseorang  yang  sedang  melalui proses  acara  pidana  (Anwar,  2011).  Kita semua tentu memahami bahwa KUHAP pada dasarnya  dibentuk  untuk  melindungi k e p e n t i n g a n   h u k u m   s e s e o r a n g   y a n g dilaporkan, disangka, didakwa dan dipidana. Perlindungan  tersebut  adalah  perlindungan yang  diberikan  oleh  Negara  terhadap kesewenangan aparat penegak hukum dalam hal mereka melalaksanakan upaya paksa.
Berdasarkan  Konvensi  Palermo  tahun 2000, tindak pidana penyalagunaan narkotika yang  dilakukan  oleh  kejahatan  terorganisir menjadi  salah  satu  jenis  “ extraordinary crime .”  Predikat 'extraordinary  crime ini disematkan kepada kejahatan-kejahatan yang ancaman  pidananya  berat  dan  memerlukan upaya  ekstra  dalam  pemberantasan  dan pencegahannya(Lily, 2015).
Tindak  pidana  narkotika  di  Indonesia diatur  dalam  Undang  Undang  No  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang undang ini adalah produk hukum ke-3 yang dikeluarkan oleh  Republik  Indonesia  yang  bertujuan u n t u k   m e n c e g a h   d a n   m e m b e r a n t a s penyalagunaan  narkotika.  Di  setiap  revisi peraturan narkotika sejak tahun 1976 sampai 2009  memberikan  kebijakan  yang  berbeda untuk menyelesaikan isu-isu pencegahan dan p e n e g a k a n   h u k u m   n a r k o t i k a   u n t u k mendapatkan efek jera bagi pelaku.
Konsep  pembelian  terselubung  dan penyerahan  yang  diawasi  adalah  salah  satu upaya  paksa  yang  diberikan  oleh  undang undang  untuk  mempermudah  penegakan hukum penyalagunaan narkotika. Dua konsep kewenangan penyidik ini dapat disebut juga sebagai  suatu  kekhususan  kewenangan
penyidik narkotika bila dibandingkan dengan kewenangan penyidik tindak pidana biasa.
Tujuan  dalam  hukum  acara  pidana adalah  mencari  kebenaran  materiil  dari adanya  dugaan  tindak  pidana  yang  terjadi untuk  dapat  mencari  pelaku  tindak  pidana. Tujuan  hukum  acara  pidana  adalah  suatu i d e a l i s m e   d a l a m   p e m b e r a n t a s a n   d a n penegakan  hukum  pidana.  Tujuan  hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil menegasikan bahwa segala ketentuan hukum acara  pidana  ini  mengamanatkan  untuk mengungkap sebab, motif, unsur, dan tujuan dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh pelaku.
Kewenangan  penyidik  dalam  mencari alat  bukti  seringkali  bersinggungan  dengan hak  asasi  manusia.  Kewenangan  penyidik y a n g   t e r l a l u   l u a s   b e r p o t e n s i   u n t u k disalahgunakan  dan  melanggar  hak  asasi manusia. Tindak pidana narkotika meskipun diatur  dalam  suatu  undang  undang  khusus, tidak  berarti  ada  pelanggaran  hak  asasi manusia dalam melakukan pemberatasan dan pencegahan.
T i n d a k   p i d a n a   p e n y a l a g u n a a n narkotika  termasuk  tindak  pidana  yang “extraordinary” atau  suatu  tindak  pidana khusus. Kekhususan dari tindak pidana untuk penegakan  hukum  mebutuhkan  suatu  upaya p e m b e r a n t a s a n   y a n g   j u g a khusus(Remmelink,  2003).  Salah  satu kekhususan dari upaya penegakan hukum ini a d a l a h   p e m b e l i a n   t e r s e l u b u n g   d a n penyerahan  yang  diawasi.  Dua  upaya  paksa ini  diberikan  oleh  undang  undang  untuk memudahkan  penyidik  dalam  melakukan pemberantasan  penyalaguna  narkotika  agar mudah  untuk  diberantas.  Upaya  paksa p e n y i d i k   n a r k o t i k a   i n i   m e m b e r i k a n k e m u d a h a n   d a l a m   m e n g u n g k a p penyalagunaan  narkotika  yang  dilakukan secara  rahasia  atau  menggunakan  jaringan kejahatan  yang  sulit  untuk  diungkap  atau dipetakan.
P e m b e r i a n   u p a y a   p a k s a   y a n g memberikan  kewenangan  lebih  kepada penyidik narkotika juga menimbulkan adanya potensi masalah dalam isu perlindungan hak tersangka.  Potensi  pelanggaran  yang  sering terjadi  adalah  koleksi  alat  bukti  secara melawan  hukum  dengan  berdasarkan  pada
upaya  paksa  penyerahan  yang  diawasi  dan p e m b e l i a n   t e r s e l u b u n g .   D u a   p o t e n s i pelanggaran  ini  membutuhkan  suatu  aturan main  atau  suatu  standar  yang  obyektif  agar t i d a k   t e r j a d i   s u a t u   p e n y a l a g u n a a n kewenangan  oleh  penyidik(Atmasasmita, 2010b).  Salah  satu  standar  yang  digunakan adalah  dengan  mengevaluasi  setiap  diskresi upaya  paksa  pembelian  terselubung  dan penyerahan  yang  diawasi.  Selain  itu  juga perlu  diperkuat  lembaga  prapreradilan  yang memberikan  kompetensi  absolut  tambahan untuk  mengevalausi  pembelian  terselubung dan  penyerahan  yang  diawasi  agar  dapat o b y e k t i f   u p a y a   p a k s a   y a n g diimplementasikan  oleh  penyidik  tindak pidana narkotika.
Salah  satu  cara  untuk  mencegah penyalagunaan  kewenangan  dari  penyidik tindak  pidana  narkotika  adalah  dengan menerapkan  asas-asas  pemerintahan  yang baik secara ketat dan transparan. Pejabat atau penyidik yang akan menerapkan upaya paksa pembelian  terselubung  dan  seharusnya mempunyai pemahaman tentang kewenangan upaya  paksa  ini.  Penerapan  pembelian terselubung  dan  atau  penyerahan  yang diawasi  oleh  penyidik  tindak  pidana narkotika  dapat  bebas  diterapkan  karena termasuk  kewenangan  penyidik  yang subyektif.  Subyektiﬁtas  dalam  penerapan kedua kewenangan didasarkan pada penilaian penyidik  ( Diskresi )(Hadjon,  1997).  Ukuran dalam  menilai  kewenangan  bebas  dalam ranah hukum administrasi dapat diuji dengan asas  pemerintahan  yang  baik  (AUPB)  atau good governance principles .
Diskresi  atau  kewenangan  bebas  yang akan  dilakukan  oleh  penyidik  tindak  pidana narkotika  dapat  didasarkan  pada  undang undang  kepolisian  Undang  Undang  No  2 Tahun  2002  yang  memberikan  pedoman kepada  aparat  kepolisian  untuk  mencegah diskresi yang dikeluarkan melanggar hal-hal sebagai berikut:
1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan  tindakan  tersebut dilakukan
3. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. pertimbangan  yang  layak  berdasarkan pada keadaan yang memaksa, dan
5. menghormati hak asasi manusia lima  prinsip  pengambilan  diskresi upaya  paksa  pembelian  terselubung  dan penyerahan yang diawasi seperti diterangkan di  atas,  dapat  dijadikan  pedoman  bagi penyidik  tindak  pidana  narkotika.  5  prinsip diskresi penyidikan tersebut, sifatnya adalah kumulatif.  Semua  prinsip  harus  dapat d i p e n u h i   o l e h   p e n y i d i k   p a d a   s a a t menerapkan upaya paksa.

## D.      Simpulan dan Saran
1.       Simpulan
P e m b e r a n t a s a n   p e n y a l a g u n a a n n a r k o t i k a   m e n j a d i   p r i o r i t a s   u n t u k digalakkan. Modus penyalagunaan narkotika y a n g   s e m a k i n   b e r k e m b a n g   d a n m e n g g u n a k a n   j a r i n g a n   k e j a h a t a n membutuhkan strategi dan upaya luar biasa agar  dapat  diberantas.  Tindak  pidana narkotika  yang  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan  terorganisasi  membutuhkan strategi  dan  upaya-upaya  hukum  khusus yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkotika
2.       Saran Kewenangan penegakan hukum tindak
pidana  narkotika  perlu  diperluas  dengan t u j u a n   m e n c a p a i   p e n u r u n a n   a n g k a penyalaguna narkotika di Indonesia. Sebagai sebuah kewenangan penyidikan yang besar, penyidik  POLRI  dan  Badan  Narkotika Nasional  dalam  menerapkan  kewenangan pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi,  harus  berhati-hati  dan  mencegah terjadinya  kesewangan-wenangan  atau penyalagunaan  kewenangan.  Penyidik POLRI dan Badan Narkotika Nasional dapat menerapkan  asas-asas  pemerintahan  ( good governance  principles )  yang  baik  dalam mengukur  dan  implementasi  kewenangan penyidikan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Y.  (2011).  Sistem  Peradilan  Pidana K o n s e p ,   K o m p o n e n ,   d a n Pelaksanaannya  Dalam  Penegakan Hukum  di  Indonesia.  Bandung: Widya Padjajaran.
Atmasasmita,    romli.  (2010a).  Globalisasi d a n   K e j a h a t a n   B i s n i s .   K e n c a n a Prenada Media.
Atmasasmita,    romli.  (2010b).  Sistem P e r a d i l a n   P i d a n a   K o n t e m p o r e r. Kencana Prenada Media.
Chazawi,  A.  (2011).  Hukum  Pembuktian Tindak  Pidana  Korupsi.  Jakarta:  Bayu Media Publishing.
Hadjon,  P.  mandiri.  (1997).  Pengantar H u k u m   A d m i n i s t r a s i   I n d o n e s i a . Gadjah Mada University Press.
Hadjon, P. mandiri, Lotulung, P. E., Marzuki, L., Djatmiati, T. S., & Wairocana, I. G. N.  (2010).  Hukum  Administrasi  Dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti.
Harahap,  Y.  (2005).  Hukum  Acara  Pidana:
P e n y i d i k a n ,   P e n u n t u t a n ,   d a n Pemeriksaan  di  Pengadilan.  Sinar Graﬁka.
Hieriej,  E.  O.  S.  (2012).  Teori  dan  Hukum Pembuktian. Erlangga.
Lily,  R.  (2015).  Teori  Kriminologi  Konteks dan  Konsekuensi.  Kencana  Prenada Media.
Marzuki,  P.  (2004).  Penelitian  Hukum. Kencana Prenada Media.
Remmelink,    jan.  (2003).  Hukum  Pidana.
Gramedia Pustaka Utama.
Sasangka,  H.,  &  Rosita,  L.  (2003).  Hukum Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana. Mandar maju.