## KETIKA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM STUDI TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN
Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, S.H. Pengadilan Negeri Magetan
Abstract C riminal offenses are committed by children has its own uniqueness to be investigated. Divorce of parents, social environment, economic circumstances and developments in information technology are some of the factors underlying the concrete during the  child’s  criminal  acts.  Post-enactment  of  the  Juvenile  Justice  System  Act,  enacted categorization of punishment, namely children aged under 12 years, children aged 12 to 14 years and subsequent children aged 15 to 18 years who entered the criminal category of principal and additional penalty. The uniqueness of the crime of child implied in the trial process that is organized differently from adult criminal act, which must be examined in the family, should be tried in secret by a single judge, penalties lighter than adult criminal act and others. This makes the crime of child increasingly prevalent with many interesting factors to continue to be studied and developed.
Keywords: Crime of the Child, Juvenile Justice System, Juvenile Justice Process
Abstrak T indak pidana yang dilakukan oleh anak-anak memiliki keunikan tersendiri untuk diteliti. Perceraian orang tua, lingkungan pergaulan, keadaan ekonomi dan perkembangan teknologi informasi merupakan beberapa faktor kongkrit yang selama ini melatarbelakangi tindak pidana anak tersebut. Pasca berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, diberlakukan kategorisasi pemidanaan, yaitu anak yang berumur di bawah 12 tahun, anak berumur 12 hingga 14 tahun dan selanjutnya anak berumur 15 hingga 18 tahun yang masuk pada kategori pidana pokok dan pidana tambahan. Keunikan tindak pidana anak tersirat dalam proses persidangan yang diselenggarakan secara berbeda dengan tindak pidana dewasa, yaitu harus diperiksa secara kekeluargaan, harus disidang secara tertutup dengan hakim tunggal, sanksi yang lebih ringan dari tindak pidana dewasa dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan tindak pidana anak yang semakin marak dengan berbagai faktornya menarik untuk terus dikaji dan dikembangkan.
Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Sistem Peradilan Anak, Proses Peradilan Anak
Pendahuluan
Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang, semakin marak dan bertambah pesat. Hal ini merupakan permasalahan tersendiri bagi hukum untuk berkembang sesuai kaidah-kaidahnya dalam mengatasi problematika yang timbul darinya, mulai dari proses pemeriksaan, persidangan dan penjatuhan sanksi. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang melakukan pelaku pidana disebut sebagai Anak Nakal. Namun, sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penyebutan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang
selanjutnya disebut Anak dengan definisi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Meski tindak pidana anak semakin marak, Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, artinya adalah mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. 1 salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana asusila. Kemajuan teknologi yang semakin canggih merupakan faktor terbesar yang membantu anak-anak untuk mendapatkan informasi-informasi yang merusak akal dan moral mereka. Di Kabupaten Magetan yang merupakan tempat penelitian ini dilakukan, tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak sangat banyak terjadi.
Penelitian ringan ini ingin menegaskan bahwa sanksi hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik di depan hukum sebagai hukuman semata, namun lebih pada proses pendidikan kembali dan rehabilitasi pelaku yang notabene masih dalam kategori masa anak-anak. 2
Oleh karena itu tulisan ini akan difokuskan pada pemidanaan dan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pemidanaan  Terhadap  Anak  yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Pasca  Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Magetan
Faktor-faktor yang melatarbelakangi anak-anak melakukan tindak pidana sangatlah beragam, termasuk di antaranya adalah keadaan ekonomi, konflik keluarga, lingkungan bergaul dan yang paling jelas adalah pengaruh perkembangan teknologi informasi.
Di Kabupaten Magetan, faktor kenakalan anak  lebih didominasi oleh faktor eksternal, yaitu dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Wagiati Sutedjo dan Melani yang menyebutkan bhawa faktor motivasi ekstrinsik kenakalan anak meliputi: faktor keluarga, faktor pergaulan anak dan pengaruh media massa. 3
Melihat faktor tindak kriminal anak yang semakin berkembang dan meluas, maka pemidanaan anak secara hukum harus disesuaikan dengan fenomena sosial yang ada. Oleh karena itu, diaturnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan hukum yang cukup integratif. Dengan pertimbangan faktor psikologis atau perkembangan jiwa anak yang hidup di zaman globalisasi yang semakin tidak teratur secara moral, UU No. 11 Tahun 2012 tersebut ditujukan agar anak tidak lebih buruk dalam membina mentalnya setelah melakukan tindak pidana dan diharapkan akan kembali menjadi pribadi yang baik demi masa depannya.
Pemidanaan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  pasca  berlakunya  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: (1) Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun (sesuai Pasal 21 UU SPPA) yaitu: diserahkan kembali ke orang tua/wali dan diikutsertakan dalam pendidikan dan pembimbingan LPKS. (2) Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun (sesuai Pasal 82 UU
1 Moch. Faisal Salam. 2005. Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia , Cetakan I. Bandung: Mandar Maju. Hal. 1.
2 Maulana Hasan Wadong. 2000. Advokasi Anak dan Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: Gramedia. Hal. 11.
3 Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013. Hukum Pidana Anak ,Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama. Hal. 20- 23.
SPPA) berupa tindak, yaitu: dikembalikan ke orang tua/wali dan perawatan di LPKS. (3) Anak yang berumur 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (sesuai Pasal 71 UU SPPA) yaitu: pidana pokok, terdiri dari: pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan, yaitu: dikembalikan ke orang tua dan ikut dalam pelatihan di LPKS.
Paulus Hadisuprapto yang meyebutkan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara yang berupa stigma atau cap jahat pada diri anak. 4
Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus meskipun anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak ”baik”. 5

## 2.  Perlindungan  Hukum  bagi  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  di  Pengadilan Negeri Magetan
Dalam paradigmanya, peradilan diciptakan untuk satu cita-cita luhur bernama keadilan. Selain itu, keadilan, pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada dalam hubungan antara seorang pribadi manusia dan  masyarakat yang berdampingan dengannya. Keadilan merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang selalu menjadi impian siapa saja. Konsepsi ini berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa. 6
Frasa “Anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan, yaitu perkara anak. Falsafah yang mendasari peradilan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Peradilan anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya.
Berikut  merupakan  beberapa  bentuk  perlindungan  hukum  pada  anak  yang  berkonflik dengan hukum pada perkara pidana dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Magetan:
a.  Pemeriksaan yang dilakukan dalam  suasana kekeluargaan. Artinya, selama proses persidangan, anak diperiksa dalam suasana kekeluargaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan dalam menangani perkara anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
b.  Pelaksanaan sidang dilakukan secara tertutup. Hal ini berdasarkan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwaHakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.
c.  Pelaksanaan sidang dengan hakim tunggal. Perkara pidanaAnak yang disidangkan
4 Paulus Hadisaputro. 2003. Juvenile Delinguency . Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 124.
5 Barda Nawawi Arief. 1994. KebijakanLegislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penja- ra . Semarang: Ananta. Hal. 47.
6 Maidan Gultom. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan . Bandung: Refika Aditama. Hal. 189.
dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan pembuktiannya relatif mudah. Hal ini berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
d.  Proses berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, laporan hasil penelitian kemasyarakatan dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di awal sebagai pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan vonis.
e.  Proses didampingi oleh orangtua atau wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan sesuai Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena, pada Anak yang menjalankan sidang kasus pidana, kehadiran orangtua atau wali sangat penting dan diperlukan.
f.  Sanksi lebih ringan dari pidana dewasa. penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa. Sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila diancamkan dengan pidana mati atau seumur hidup, maka terhadap anak dapat dijatuhkan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 81 ayat (6)). Bagi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun, maka anak hanya dapat dijatuhkan tindak (Pasal 69 ayat (2)). Sesuai penelitian yang dilakukan oleh penulis, Pengadilan Negeri Magetan masih menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Masih jarang sekali ditemukan hakim yang menjatuhkan sanksi tindak terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak.
Penutup
Sebagai penutup, penulis menyimpulkan beberapa simpulan sekaligus saran dalam point- point berikut:
a.  Tindak pidana anak dilatarbelakangi oleh berbagai faktornya, antara lain; keadaan ekonomi,  konflik  keluarga,  lingkungan  bergaul  dan  pastinya  kemajuan  teknologi informasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, melalui tulisan ini menyarankan agar pemerintah lebih meningkatkan perhatian dan kewaspadaan terhadap faktor- faktor tersebut dengan melakukan terobosan-terobosan sosial secara progresif.
b.  Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: (1) anak yang belum berumur 12 tahun diserahkan kembali ke orang tua/wali dan diikutsertakan dalam pendidikan dan pembimbingan LPKS, (2) anak yang berumur 12 tahun sampai dengan 14 tahun dikembalikan ke orang tua/wali dan perawatan di LPKS, dan anak yang berumur 15 tahun sampai dengan 18 tahun terdiri dari: (a) pidana pokok, yaitu: pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara, (b) pidana tambahan, yaitu: dikembalikan ke orang tua dan ikut dalam pelatihan di LPKS. Pada kenyataannya di Pengadilan Negeri Magetan, hakim dalam menjatuhkan pidana tidak selalu mengacu pada undang-undang tersebut karena Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri terkait dengan perkara yang ditanganinya. Dalam hal ini penulis menyarankan agar hakim lebih hati-hati dalam menjatuhkan pidana anak yang berkonflik dengan hukum dengan lebih mengetengahkan konsep rehabilitasi. Karena penjatuhan pidana terhadap pelaku anak akan mempengaruhi masa depannya. Dalam prakteknya, penulis menyarankan agar legislator mengambil langkah perdamaian terlebih dahulu, sesuai yang tercantum dalam RUU KUHP. Jika perlu, pemerintah membentuk perundang-undangan yang menguatkan kesepakatan perdamaian dalam menyelesaikan tindak pidana anak.
c.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dalam  proses persidangan di pengadilandilakukan dalam bentuk: (1) selama proses persidangan, anak diperiksa dalam suasana kekeluargaan,                (2) pelaksanaan sidang dilakukan secara tertutup, (3) sidang dilakukan dengan hakim tunggal, (4) berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, (5) didampingi oleh orangtua atau wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan, (6) penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa, serta (7) sanksi hukum terhadap pelaku pidana anak yang lebih hati-hati. Dalam hal ini, bagi Hakim, dapat direkomendasikan beberapa hal berikut, yaitu: (1) penguasaan terhadap teori dan praktek perlindungan hukum bagi anak yaitu dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut mengingat adanya anak pelaku tindak pidana, tidak selalu sebagai pelaku, akan tetapi juga korban pengaruh kondisi lingkungan yang buruk.
Daftar Pustaka Arief, Barda Nawawi. 1994. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara . Semarang: Ananta.
Faisal Salam, Moch. 2005. Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia , Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
Gultom, Maidan. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan . Bandung: Refika Aditama.
Hadisaputro, Paulus. 2003. Juvenile Delinguency . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hasan Wadong, Maulana. 2000. Advokasi  Anak  dan  Hukum  Perlindungan  Anak . Jakarta: Gramedia.
Soetedjo, Wagiati dan Melani. 2013. Hukum  Pidana  Anak ,Edisi  Revisi.  Bandung:  Refika Aditama.