## Jurnal Ekonomika
Manajemen, Akuntansi dan Perbankan Syari’ah Vol.12 No 1, Maret 2023 e-ISSN: 25808117; p-ISSN: 25276379 ===========================================================================

## PENGARUH ALOKASI BELANJA MODAL, DESENTRALISASI FISKAL, DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DIMEDIASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

## Kristina Fitasari
Perencana Ahli Muda Badan perencanaan pembangungan daerah penelitian dan pengembangan kabupaten sragen kristinafitasari@gmail.com

## Abstract
Poverty is a problem for both developed and developing countries. Poverty is determined by  the level of income and the ability of a country to meet its most basic needs. In addition, the factor that affects poverty is the human development index called fiscal decentralization. This study aims to describe the allocation of expenditures, fiscal decentralization, and financial performance of capital in the Sragen Regency  to  poverty.  The  research  method  in  this  study  is  descriptive  quantitative,  collecting information to test hypotheses or answer questions through questionnaires. The results obtained in this study  showed  a  significant  positive  relationship  between  the  allocation  of  capital  expenditure  in  the Sragen  district,  a  significant  positive  relationship  between  fiscal  decentralization  on  poverty,  and  no significant or negative relationship between the development index on poverty.
Keywords: expenditure allocation, fiscal decentralization, poverty, regional finance, human development index.

## Abstrak
Kemiskinan  ialah  masalah  negara  maju  maupun  berkembang.  Kemiskinan  ditentukan  oleh  tingkat pendapatan  dan  kemampuan  suatu  negara  untuk  memenuhi  kebutuhannya  yang  paling  mendasar. Selain  itu  faktor  yang  mempengaruhi  kemiskinan  ialah    indeks  pembangunan  manusia  yang  disebut desentralisasi  fiscal.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menggambarkan  alokasi  belanja,  desentralisasi fiskal,  serta  kinerja  keuangan  modal  di  daerah  Kabupaten  Sragen  terhadap  kemiskinan.  Metode penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif,  dengan  mengumpulkan  informasi  untuk menguji hipotesis atau menjawan pertanyaan melalui kuesioner. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini  ialah  terdapat  hubungan  positif  signifikan  pada  alokasi  belanja  modal  kabupaten  sragen,  adanya hubungan  yang  positif  signifikan  pada  Desentralisasi  fiscal  terhadap  kemiskinan,  dan  tidak  adanya hubungan atau negative tidak signifikan pada indeks pembangunan terhadap kemiskinan.
Kata Kunci: alokasi belanja, desentralisasi fiskal, kemiskinan, keuangan daerah, indeks pembangunan manusia

## PENDAHULUAN
Baik  negara  maju  maupun  negara  berkembang,  berjuang  melawan  kemiskinan,  tetapi masalah  yang  lebih  umum  di  negara-negara  yang  maju  sebab  fakta  bahwa  situasi  perluasan mereka  sedang  tidak  konsisten  serta  juga  tidak  berkelanjutan  (Tawiah,  Zakari,  &  Adedoyin, 2021).  Secara  umum,  kemiskinan  ditentukan  oleh  tingkat  pendapatan  dan  kemampuan  suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya  yang paling mendasar  (Dhrifi, Alnahdi, & Jaziri, 2021). Sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan keterampilan, pengetahuan, serta kompetensi
di  berbagai  bidang  keahlian  diperlukan  dalam  rangka  pembangunan  nasional  (Septin,  2019).
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  sering  dimanfaatkan  untuk  mengkategorikan  negara sebagai  maju,  berkembang,  atau  terbelakang  serta  untuk  menilai  dampak  kebijakan  ekonomi pada standar hidup (Ali, Frynas, & Mahmood, 2017). Akibatnya, kita memerlukan standar untuk mengukur  tingkat  perkembangan  manusia,  standar  inilah  yang  mendorong  teori  Indeks Pembangunan Manusia (1990) United Nation Development Programme, yang berfungsi sebagai standar  untuk  pembangunan  manusia  tingkat  tinggi  maupun  rendah  (Sabir,  Rafique,  &  Abbas, 2019).
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Kabupaten  Sragen  terus  meningkat  dari  waktu  ke waktu,  menunjukkan  bahwa  pembangunan  manusia  di  wilayah  tersebut  masih  berkembang (Resce, 2021). Menurut kriteria UNDP, status pembangunan manusia Sragen ialah "tinggi" pada tahun  2020,  ketika  IPM  untuk  kabupaten  yaitu  73,95.  Antara  tahun  2011  dan  2020,  IPM Kabupaten  Sragen  meningkat  rata-rata  0,95%  per  tahun.  Komponen  IPM  juga  mengalami pertumbuhan  dari  tahun  2011  hingga  2020  (Leon-Castro,  Blanco-Mesa,  Romero-Serrano,  & Velázquez-Cazares,  2021).  Kemungkinan  bayi  baru  lahir  untuk  hidup  sampai  usia  75,71  tahun telah meningkat 0,58 tahun dari tahun 2011 (Yumashev, Ślusarczyk, Kondrashev, & Mikhaylov, 2020).  Anak-anak  berusia  7  tahun  mempunyai  12,83  tahun  sekolah  yang  tersedia bagi  mereka, meningkat 1,62 tahun dari tahun 2011. Sedangkan, tingkat pendidikan rata-rata orang berusia 25 tahun  ke  atas  yaitu  7,65  tahun,  naik  1,39  tahun  dari  tahun  sebelumnya.  Belanja  per  kapita masyarakat mengalami  peningkatan  sebesar  Rp  2,08 juta  selama tahun  2011  menjadi  Rp  12,59 juta pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2019).
Kemiskinan  pada  satu  dari  beberapa  variabel  yang  berdampak  pada indeks  pembangunan manusia ialah distribusi modal (Frankenhuis & Nettle, 2020). Proses pengalokasian sumber daya keuangan dikenal sebagai alokasi modal. (Satria, 2021) Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 yang mengatur  terkait  dana  perimbangan,  dana  alokasi  umum  dimaksudkan  untuk  pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan memanfaatkan model yang meninjau potensi daerah, kebutuhan fiskal, serta keperluan belanja pegawai (Hairiyah, Malisan, & Fakhroni, 2018). Sesuai dengan temuan penelitian Mulyati & Yusriadi, (2017), Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap  belanja  modal.  Pemerintah  daerah  lebih  produktif  ketika  mereka  mengalokasikan persentase  yang  lebih  tinggi  dari  anggaran  mereka  untuk  proyek-proyek  modal  (Rochmatullah, Hartanto,  &  Arifin,  2016).  Akibatnya,  dapat  dikatakan  bahwa  alokasi  belanja  modal  terkait
dengan  pelayanan  publik,  artinya  jumlah  belanja  modal  yang  dialokasikan  setiap  tahun  harus cukup  besar  (Saud,  Asterina,  &  Trisha,  2020).  Tingkat  pelayanan  pemerintah  daerah  yang diberikan  kepada  masyarakat  dapat  dianggap  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  alokasi belanja modal, dan sebaliknya (Hasanuddin, Elpisah, & Muslim, 2021).
Faktor  selanjutnya  yang  mempengaruhi  kemiskinan  pada  indeks  pembangunan  manusia adalah desentralisasi fiscal (Kwabena Obeng, 2021). Satu dari beberapa jenis serta elemen kunci dari  desentralisasi  ialah  desentralisasi  fiscal  (Nursini  &  Tawakkal,  2019).  Pemerintah  daerah harus  didukung  jika  mereka  ingin  melaksanakan  kewajibannya  secara  efektif  serta  memiliki kebebasan  untuk  memilih  bagaimana  memberikan  layanan  di  sektor  publik,  mereka  harus memiliki  akses  ke  sumber  keuangan  yang  sesuai,  termasuk  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), pinjaman, serta uang perimbangan dari pusat pengalihan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah federal ke pemerintah daerah, termasuk pendapatan serta pengeluaran, dalam rangka meningkatkan  perekonomian  dikenal  sebagai  desentralisasi  fiskal,  atau  kebijakan  fiscal (Digdowiseiso, Sugiyanto, & Setiawan, 2020).
Indeks  pembangunan  manusia  memperhitungkan  kinerja  keuangan  ketika  menentukan berapa banyak kemiskinan yang ada. Kinerja keuangan ialah metrik untuk manajemen keuangan organisasi  yang terkait dengan pusat pertanggungjawaban  (Azzaki, 2021). Tingkat keberhasilan suatu  proyek  di  bidang  keuangan  daerah  yang  melibatkan  pendapatan  serta  belanja  daerah dengan  sistem  keuangan  yang  ditentukan  melalui  suatu  kebijakan  atau  ketetapan  perundang- undangan untuk 1 periode anggaran disebut dengan kinerja keuangan pemerintah daerah (Ardian, Yulmardi, & Bhakti, 2021).
Penelitian  sebelumnya  yang  dilangsungkan  oleh  Sutiono  &  Syafitri  (2018)  mengklaim bahwa  distribusi  belanja  modal  dalam  APBD  dipengaruhi  secara  positif  tetapi  tidak  signifikan. Menurut  penelitian  Hayati  &  Achsa  (2017),  desentralisasi  fiskal  di  kabupaten  dan  kota  di Kalimantan  berdampak  kecil  namun  bermanfaat  bagi  pertumbuhan  ekonomi.  Ini  menunjukkan desentralisasi  fiscal  di  kota  tersebut  belum  mampu  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di Kalimantan  pada  indeks  pembangunan  manusia.  Menurut  penelitian  sebelumnya  oleh  Suartini, (2020), penurunan tingkat kemiskinan di daerah tidak terlalu dipengaruhi berdasarkan parameter hasil  keuangan  daerah  di  beberapa  kabupaten  serta  kota  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Hal  ini dikatakan  sebagian  disebabkan  oleh  terbatasnya  kemampuan  pemerintah  kabupaten  dan  kota untuk menyelidiki kemungkinan komersial dari masing-masing daerah. Berikut update penelitian
tersebut  berdasarkan  beberapa  penelitian  sebelumnya  yaitu  adanya  penambahan  system  quality serta  mediasi  dari  variable  competitive  advantage.  Gambaran  dampak  alokasi  belanja, desentralisasi fiskal, serta kinerja keuangan modal inilah yang ingin dilakukan oleh penelitian ini yang  ada  di  daerah  Kabupaten  Sragen  terhadap  kemiskinan  dimediasi  indeks  pembangunan manusia  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  referensi  dalam  pengambilan  kebijakan  terkait pengentasan  kemiskinan  serta  penyusunan  dokumen  perencanaan  pembangunan  Kabupaten Sragen.  Maka  judul  dari  penelitian  ini  yaitu  “pengaruh  alokasi  belanja  modal,  desentralisasi fiskal,  dan  kinerja  keuangan  daerah  terhadap  kemiskinan  dimediasi  indeks  pembangunan manusia kabupaten Sragen tahun 2011-2020”.

## TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Alokasi Belanja Modal
Menurut Halim (2008:101), pengeluaran modal didefinisikan sebagai pembelian aset tetap serta aset lainnya yang dianggarkan untuk keuntungan selama lebih dari satu periode akuntansi. Menurut  Undang-Undang  Nomor  71  Tahun  2010  terkait  Standar  Akuntansi.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  71  Tahun  2010,  belanja  modal  ialah  pengeluaran  yang  dianggarkan untuk  perolehan  aset  tetap  dan  aset  lainnya  dengan  masa  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi.  Aset  tetap  dengan  masa  manfaat  lebih  dari  satu  tahun  perlu  dibeli,  diperoleh,  atau dikembangkan agar dapat digunakan untuk fungsi pemerintahan, seperti tanah, mesin, bangunan, maupun  aset  tetap  lainnya.  Belanja  modal  juga  mencakup  pembangunan  jalan,  sistem  irigasi, serta aset tetap lainnya. Pengadaan tanah, gedung, mesin, prasarana, dan aset tetap lainnya untuk kegiatan masyarakat merupakan tujuan alokasi belanja modal (Permendagri No. 13, 2006).
Di Kabupaten Sragen, Sesuai dengan amanat undang-undang terkait yang berlaku, sebuah peraturan  daerah  mengatur  bagaimana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBND) dialokasikan (Kinasih, 2013). Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2018 terkait Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Sragen  Tahun  Anggaran  2019  ialah  satu diantaranya,  serta  mengatur  bahwa  pendapatan  daerah  Kabupaten  Sragen  tahun  2019  akan berjumlah Rp2.141.194.857.000,00 dengan belanja daerah (defisit) mencapai Rp2.146.652.895.644,00.  Selain  itu,  untuk  pembiayaan  daerah,  penerimaan  sebesar Rp105.458.038.644,00  dengan  pengeluaran  mencapai  Rp100.000.000.000,00;  sehingga  sisa pembiayaan  angaran  tahun  berkenaan  adalah  Rp0,00.  Anggaran  tersebut  digunakan  untuk  dua kategori, yakni (1) Pengeluaran tidak langsung, seperti biaya pegawai, biaya bunga, biaya hibah,
biaya dukungan keuangan untuk pemerintah provinsi/kabupaten dan desa, biaya bantuan sosial, biaya  bagi  hasil  untuk  entitas  tersebut,  dan  (2)  Biaya  langsung,  seperti  biaya  personel,  biaya barang maupun jasa, serta biaya modal.
Berdasarkan  penelitian  Huda  et  al.  (2015),  indikator  untuk  menghitung  variabel  alokasi belanja modal yaitu sebagai berikut:

## (1)

## Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi  fiskal  ialah  proses  pemindahan  dana  anggaran  dari  tingkat  pemerintahan yang  lebih  tinggi  hingga  tingkat  yang  lebih  rendah  dalam  mendukung  penyelenggaraan pemerintahan  maupun  pelayanan  publik  sesuai  dengan  berbagai  kewenangan  yang  diberikan terhadap sektor pemerintahan yang didelegasikan. Gagasan bahwa uang harus mengikuti fungsi ialah  satu  dari  beberapa  gagasan  yang  harus  diperhitungkan  serta  dipraktikkan  ketika membangun desentralisasi fiskal. Dengan kata lain, setiap transfer atau pendelegasian kekuasaan di dalam pemerintahan berdampak pada uang yang dibutuhkan untuk menjalankan kekuasaan itu. Kebijakan  otonomi  daerah  ialah  turunan  dari  kebijakan  perimbangan  keuangan  pusat  maupun daerah.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa  kecenderungan  biaya  yang  dituntut  oleh  daerah  untuk meningkat  semakin  besar  dengan  semakin  banyaknya  kewenangan  yang  dialihkan.  Kapasitas fiskal memiliki range angka indeks sebesar x<0<ẋ dengan klasifikasi antara lain (1) ≥ 2 termasuk sangat  tinggi,  (2)  1  ≤  x  <  2  termasuk  tinggi,  (3)  0.5  ≤  x  <  1  termasuk  sedang,  dan  (4)  <  0.5 termasuk  rendah.  Adapun  indikator  pengukuran  variabel  desentralisasi  fiskal  adalah  seperti  di bawah ini:

## (2)

## Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja  keuangan  ialah  metrik  untuk  manajemen  keuangan  organisasi  yang  terkait dengan  pusat  pertanggungjawaban.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007 Mengenai  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Mengenai Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  mendefinisikan  kinerja  sebagai  keluaran  atau  hasil kegiatan  atau  program  yang  akan  atau  telah  dilaksanakan  serta  diperoleh  sehubungan  dengan pemanfaatan  anggaran  dengan  kuantitas  maupun  kualitas  yang  terukur.  Kinerja  keuangan pemerintah  daerah  merupakan  “indikasi  tingkat  pendapatan  pengelolaan  keuangan
ataspelaksanaan  suatu  kegiatan  program  kebijakan”  dalam  rangka  memenuhi  maksud,  tujuan, visi, serta tujuan pemerintah daerah (Mahsun, 2013: 25).
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  diukur  untuk  satu  periode  anggaran  dengan memanfaatkan  sistem  keuangan  yang  ditentukan  dengan  kebijakan  ataupun  ketetapan perundang-undangan  sesuai  dengan  Sari  (2016),  ialah  derajat  pencapaian  suatu  pekerjaan  di bidang  keuangan  daerah.  Indeks  kinerja  keuangan  daerah  sendiri  memiliki  range  angka  indeks dari  0%-100%  dengan  klasifikasi  angka  indeksnya  berupa  (1)  0%-33%  termasuk  rendah,  (2) 33%-42%  termasuk  sedang,  dan  (3)  43%-100%  termasuk  tinggi.  Metrik  kinerja  yang memanfaatkan  indikator  keuangan  ialah  kinerja  keuangan  daerah.  Metrik  seperti  rasio pertumbuhan  PAD,  rasio  penyelarasan  alokasi  dana,  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio efektivitas PAD, serta rasio efisiensi keuangan daerah dipakai dalam studi ini.
1. Rasio  Pertumbuhan  PAD,  yang  ditentukan  dengan  mengurangkan  total  penerimaan
PAD  tahun  sebelumnya  dari  total  penerimaan  PAD  tahun  berjalan,  menunjukkan seberapa  baik  pemerintah  daerah  mampu  mempertahankan  dan  menumbuhkan keberhasilannya dari waktu ke waktu. Rasio pertumbuhan membantu mengidentifikasi peluang geografis yang memerlukan perhatian. Pertumbuhan positif ditunjukkan  oleh  Total  Pendapatan  Daerah  (TPD),  PAD,  serta  Belanja  Modal  yang lebih  besar,  disertai  dengan  Belanja  Operasional  yang  lebih  rendah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  daerah  yang  berkaitan  telah  mampu  dipertahankan  serta mempercepat pemekarannya sepanjang waktu. Pertumbuhan negatif jika TPD, PAD, maupun  belanja  operasional  yang  lebih  besar  diikuti  oleh  belanja  modal  yang  lebih rendah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  daerah  tersebut  belum  berhasil  mengakselerasi pertumbuhan daerah. Adapun pertumbuhan PAD dapat dirumuskan sebagi berikut:
Rasio Pertumbuhan =
x 100 %      (3)
Keterangan:
Pn = Realisasi Penerimaan PAD Tahun berjalan dikurangi tahun sebelummnya
P0 = Realisasi PAD sebelumnya
2. Rasio  kompatibilitas  menjelaskan  bagaimana  pemerintah  daerah  mengalokasikan sumber daya keuangan mereka dengan cara yang diprioritaskan untuk belanja terbaik.
Karena  bagaimana  operasi  pembangunan  bersifat  dinamis  dan  berapa  banyak  uang yang  dibutuhkan  untuk  memastikan  pertumbuhan  yang  berkelanjutan  direncanakan sangat mempengaruhi rasio ini, tidak ada patokan yang jelas untuk rasio yang sesuai antara  belanja  operasional  dan  belanja  modal  terhadap  APBD.  Pemerintah  daerah masih  memainkan  peran  yang  cukup  besar  dalam  mendorong  pelaksanaan pembangunan di wilayah negara berkembang ini (Stryabkova, Vladyka, Lyshchikova, Rzayev,  &  Kochergin,  2021).  Oleh  karena  itu,  untuk  mengikuti  perkembangan daerah,  perlu  menaikkan  rasio  belanja  modal  (pembangunan)  yang  cukup  rendah. Dengan  mengevaluasi  rasio  belanja  langsung  terhadap  belanja  daerah  secara keseluruhan,  rasio  kesesuaian  dapat  diperkirakan  dengan  menggunakan  rumus berikut.
(4)
3. Rasio  kemandirian  mempuktikan  kemampuan  daerah  untuk  menanggung  operasi pemerintahannya  sendiri,  pertumbuhan  ekonomi,  serta  pelayanan  masyarakat.  Rasio kemandirian dibagi menjadi beberapa  kategori berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 690.900.327 Tahun 1996, antara lain (1) 0%-25% termasuk sangat  rendah/instruktif,  (2)  25%-50%  termasuk  rendah/konsultatif,  (3)  50%  -  75% termasuk moderat/partisipatif, serta (4) 75% - 100% termasuk tinggi/delegatif. Rumus untuk  menghitung  rasio  ini  ialah  total  pendapatan  PAD  dibagi  total  pendapatan transfer, atau sebagai berikut:
(5)
4. Rasio efektivitas PAD menilai seberapa baik kinerja pemerintah daerah dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan atau dialokasikan untuk mencapai PAD tersebut. Rasio  efektivitas  ditentukan  dengan  menyamakan  realisasi  penerimaan  PAD  dengan proyeksi  penerimaan  PAD.  Rasio  efektivitas  PAD  harus  memenuhi  kriteria  antara lain: (1) apabila nilainya kurang dari 100% (x 100%), tidak efektif, (2) ketika nilainya sama  dengan  100%  (x  =  100%),  menunjukkan  bahwa  efektivitasnya  seimbang,  dan
(3) jika nilainya lebih dari 100% (x>100%), menunjukkan bahwa efektivitas. Rumus rasio efektivitas ialah:
(6)
5. Rasio  efisiensi  keuangan  daerah  memadukan  realisasi  belanja  dan  belanja  daerah terhadap  APBD  (Mahmudi,  2007).  Jika  rasio  yang  diperoleh  kurang  dari  100%, kinerja  pemerintah  daerah  dalam  mengumpulkan  uang  tergolong  efisien.  Semakin efisien rasio ini, semakin efektif pemerintah menjadi, dan sebaliknya.
Rasio Efesiensi KeuDa = x 100%      (7)

## Kemiskinan
Seseorang,  keluarga,  masyarakat,  atau  bahkan  seluruh  bangsa  dapat  dibatasi  oleh kemiskinan,  yang  menimbulkan  kesulitan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  ancaman  penegakan hukum dan keadilan, ancaman posisi tawar (bargaining position) dalam hubungan internasional, kematian  generasi,  dan  masa  depan  suram  bangsa  dan  negara.  Definisi  ini  memberikan pandangan  yang  komprehensif  tentang  kemiskinan.  Seperti  yang  telah  dinyatakan  sebelumnya, hidup dalam kemiskinan biasanya tidak nyaman, yang berarti bahwa orang miskin hidup dalam ketidaknyamanan  yang  terus-menerus.  Karena  mereka  tidak  dapat  membandingkan  situasi mereka dengan orang-orang di sekitar mereka, mereka selalu berada di pinggiran  dalam semua profesi  (Esmara,  1988).  Indikator  pengukuran  variabel  tingkat  kemiskinan  adalah  sebagai berikut:

## (8)

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  yang  didasarkan  pada  berbagai  aspek  fundamental kualitas  hidup,  menilai  sejauh  mana  pembangunan  manusia  telah  dicapai  (Daud  &  Soleman, 2020).  IPM  dibangun  menggunakan  metode  tiga  dimensi  mendasar  sebagai  pengukur  kualitas hidup. Kehidupan  yang layak, pengetahuan, dan umur panjang  yaitu beberapa dari dimensi ini. Karena  hubungannya  dengan  berbagai  keadaan,  ada  pemahaman  besar  dari  ketiga  aspek  ini (Juned  &  Yusra,  2021).  Dimensi  kesehatan  diukur  dengan  menggunakan  harapan  hidup  saat lahir.  Selain  itu,  campuran  metrik  untuk  tingkat  huruf  dan  jumlah  tahun  yang  dihabiskan  di sekolah  digunakan  untuk  mengukur  dimensi  pengetahuan.  Dalam  menentukan  parameter
kehidupan  yang  layak,  indikator  daya  beli  masyarakat  digunakan  untuk  berbagai  kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata jumlah pengeluaran per kapita sebagai strategi pendapatan yang menunjukkan capaian pembangunan untuk kehidupan yang layak. Indeks Pembangunan Manusia memiliki  range  angka  indeks  antara  0-100  dengan  klasifikasi  antara  lain  (1)  <50  termasuk rendah,  (2)  50-60  termasuk  menengah  bawah,  (3)  66-79  termasuk  menengah  atas,  dan  >80 termasuk tinggi. Rumus dari IPM yang diambil dari BPS dengan metode baru yaitu:
Dimensi Kesehatan =
Dimensi Pendidikan =
Dimensi Pengeluaran = (          )   (              ) (               )   (             ) (9)

## √
Dimana:
AHH: Angka Harapan Hidup
IHLS: Indeks Harapan Lama Sekolah
RLS: Indeks Rata – Rata Lama Sekolah
In: Indeks pendapatan
Kerangka Berfikir

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam subkategori penelitian deskriptif kuantitatif. Berdasarkan  Firdaus (2019)  metodologi  penelitian  pada  hakikatnya  ialah  ciri-ciri  ilmiah  yang  dipakai  untuk mengumpulkan  data  dalam  mencapai  tujuan  tertentu.  pendekatan  yang  diadopsi  dalam  strategi kuantitatif. Penelitian deskriptif, menggunakan observasi mengenai keadaan subjek yang diteliti saat  ini.  Kami  mengumpulkan  informasi  untuk  menguji  hipotensi  atau  untuk  menjawab pertanyaan  melalui  kuesioner  dan  cara  lain.  Peneliti  akan  merinci  apa  yang  sebenarnya  terjadi mengenai situasi yang diteliti melalui penyelidikan deskriptif ini. Berdasarkan sensus, analisis ini mengkaji  data  runtun  waktu  sekunder  untuk  Kabupaten  Sragen  dari  tahun  2011  hingga  2020. Data  tersebut  disediakan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Bappeda,  dan  organisasi  lainnya. Dalam  studi  ini,  regresi  berganda  digunakan  sebagai  metode  analisis  data  dengan  memakai aplikasi SPSS versi 26.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Asumsi Klasik

## Tabel 1
Tabel Normalitas
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  dapat  diketahi  bahawa  model  1  yang  terdiri  dari hubungan  anatara  Alokasi  Belanja  Modal,  desentralisasi  fiscal,  Kinerja  Kuangan  Daerah  dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan berdistribusi normal. Pada model ke 2 yang terdiri dari hubungan anatara Alokasi Belanja Modal, desentralisasi fiscal dan Kinerja Kuangan Daerah Manusia terhadap Kemiskinan.

## Multikolinieritas
Model  tidak  mengandung  multikolinearitas,  sesuai  dengan  hasil  evaluasi  asumsi multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dengan matriks korelasi antara variabel independen.

## Tabel 2
Tabel Multikolinearitas
Anda  dapat  mengamati  pengujian  multikolinearitas  dengan  memeriksa  nilai  toleransi  dan VIF  yang  diperoleh.  Dapat  dikatakan  tidak  terjadi  multikolinearitas  apabila  nilai  toleransi  dan nilai  VIF  yaitu  1.  Berdasarkan  hasil  pengujian,  tidak  terjadi  multikolinearitas  antar  variabel bebas karena nilai total VIF pada variabel alokasi belanja modal, desentralisasi fiskal, baik posisi keuangan daerah serta indeks pembangunan manusia sama dengan 1 untuk kedua model 1 dan 2.

## Uji Heteroskedastisitas
Tujuan dari uji heteroskedastisitas ialah untuk memastikan apakah ada ketidakseimbangan  varians  antara  residual  pengamatan  yang  berbeda  di  dalam  model  regresi (Prena & Muliyawan, 2020). Dengan melihat grafik plot antara nilai proyeksi variabel dependen, ZPRED, dan residual SRESID, dapat ditentukan apakah ada heteroskedastisitas atau tidak. Tidak terjadi  heteroskedastisitas  jika  tidak  ada  pola  lain  dan  titik-titik  berjarak  merata  di  atas  dan  di bawah titik 0 pada sumbu Y.
Model 1
Model 2
Gambar 1. Titik sebar nilai sumbu Y
Seperti terlihat pada gambar di atas, titik-titik tersebar di atas dan di bawah nilai sumbu Y angka 0, maka tidak ada pola yang terlihat. Hal ini membuktikan bahwa data penelitian bersifat homoskedastis.

## Auto Korelasi
Dalam model regresi linier, uji asumsi autokorelasi mencari keterkaitan antara confounding error  pada  periode  t  serta  confounding  error  pada  periode  t-1.  Untuk  memastikan  apakah  ada autokorelasi dalam model regresi, uji Durbin-Watson (uji Dw) dievaluasi
Tabel 3 Nilai Durbin-Watson
Nilai  DW  (Durbin  Watson)  pada  model  1  mempunyai  nilai  2,002,  serta  model  2 mempunyai nilai 1,175, sesuai dengan hasil yang disebutkan di atas. Mengingat terdapat N = 10 titik data dan 1 K = 4 variabel bebas, selanjutnya kita akan membandingkan nilai tersebut dengan nilai  tabel  DW  dengan  taraf  signifikansi  5%.  Dalam  hal  ini,  nilai  du  (batas  atas)  yaitu  2.4137. Nilai DW 2,002 lebih kecil dari (4 - du) 4 - 2,4137 = 1,5863, dan nilai DW 2002 melebihi batas maksimum (du) yakin 2,4137. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak ada autokorelasi.
Karena ada 3 variabel pada model kedua (K = 3), maka nilai du (batas atas) yaitu 2,0163. Nilai DW 2,175 lebih kecil dari (4 - du) 4 - 2,0163 = 1,9837 dan melebihi batas atas (du) 2,0163. Tidak adanya autokorelasi dapat dikatakan dalam hal ini.

## Hasil Uji Hipotesis
0,171 0,982 -0,067 -0,914 -0,002 0,109 alokasi belanja modal desentralisasi fiscal Kinerja Kuangan Daerah Indeks Pembangunan Manusia Kemiskinan
Tabel 4 Uji T Variabel Unstandardized Beta Std. Error t-count  P-Value Keterangan Alokasi Belanja Modal  Kemiskinan .109 .079 2.378 .023 Berepengaruh positif - signifikan Desentralisasi Fiscal  Kemiskinan .211 .250 2.844 .044 Berepengaruh positif - signifikan Kinerja Kuangan Daerah  Kemiskinan -.002 .019 -2.124 .906 Tidak Berepengaruh Indeks Pembangunan Manusia  Kemiskinan -.914 .227 -4.019 .010 Tidak Berepengaruh negatif - tidak signifikan Alokasi Belanja Modal  Indeks Pembangunan Manusia .171 .124 1.388 .214 Tidak Berepengaruh Desentralisasi Fiscal  Indeks Pembangunan Manusia .982 .200 4.915 .003 Berepengaruh positif - signifikan Kinerja Kuangan Daerah  Indeks Pembangunan Manusia -.067 .020 -3.393 .015 Berepengaruh negatif - signifikan Alokasi Belanja Modal
 Indeks Pembangunan Manusia  Kemiskinan -1.305 0.192 Tidak Mampu memdiasi
Desentralisasi Fiscal 
Indeks Pembangunan Manusia  Kemiskinan -3.113 0.002 Tidak Mampu Memdiasi Kinerja Kuangan
Daerah  Indeks
Pembangunan Manusia  Kemiskinan 2.575 0.010 Mampu memdiasi

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Alokasi belanja modal terhadap kemiskinan
Variabel  alokasi  belanja  modal  mempunyai  nilai  signifikansi  (Sig.)  pada  tabel  Coefficientsa sebesar  0,023  dengan  nilai  (derajat  signifikansi)  0,05  dapat  diartikan  0,023  <  0,05  dan  nilai  t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 2,844 > 1,65300. Ini menyiratkan bahwa kemiskinan secara signifikan  dipengaruhi  oleh  bagaimana  belanja  modal  dialokasikan.  Temuan  penelitian  ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2019), yang mengklaim bahwa nilai ini sesuai dengan teori bahwa jika belanja modal tumbuh, kemiskinan di kabupaten/kota akan berkurang.

## Pengaruh Desentralisasi fiscal terhadap kemiskinan
Pada  tabel  Coefficientsa  variabel  pertumbuhan  perusahaan  mempunyai  nilai  signifikansi  (Sig.) sebesar  0,044  dengan  nilai  (derajat  signifikansi)  0,05  menunjukkan  0,044  <  0,05,  dan  nilai  t hitung  lebih  kecil  dari  t  tabel  yaitu  -4,291  <  1.65300.  Dengan  demikian,  desentralisasi  fiskal secara  signifikan  mempengaruhi  kemiskinan.  Temuan  penelitian  ini  sejlasn  denga  penelitian yang dilakaukan oleh Pantas, Kindangen, & Rotinsulu, (2019) menyatakaan Desentralisasi fiscal berpengaruh terhadap kemisikinan.

## Pengaruh Kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan
Variabel  kinerja  keuangan  daerah  mempunyai  nilai  signifikansi  (Sig.)  pada  tabel  Koefisien sebesar  0,906  dengan  nilai  (derajat  signifikansi)  0,05  yang  berarti  0,9060,05  dan  nilai  t  hitung lebih rendah dari t tabel yaitu -2,1241. 65300. Dengan arti, kemiskinan tidak banyak dipengaruhi oleh kinerja keuangan

## Pengaruh Indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan
Nilai  t  hitung  lebih  kecil  dari  t  tabel  ialah  -4,019  1,65300,  dan  variabel  indeks  pembangunan manusia mempunyai nilai signifikansi (Sig.) senilai 0,010 pada tabel Coefficientsa dengan nilai (derajat  signifikansi)  0,05  menunjukkan  0,010  <  0,05.  Dengan  kata  lain,  indeks  pembangunan manusia secara signifikan memperburuk kemiskinan.

## Pengaruh Alokasi belanja modal terhadap Indeks pembangunan manusia
Variabel  alokasi  belanja  modal  mempunyai  nilai  signifikansi  (Sig.)  pada  tabel  Coefficientsa sebesar 0,214 dengan nilai (derajat signifikansi) 0,05 yang berarti 0,214 > 0,05, dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ialah 1.388 < 1.65300. Dengan demikian, indeks pembangunan manusia tidak terpengaruh oleh distribusi belanja modal.

## Pengaruh Desentralisasi fiscal terhadap Indeks pembangunan manusia
Variabel  desentralisasi  fiskal  mempunyai  nilai  signifikansi  (Sig.)  sebesar  0,003  pada  tabel Coefficientsa  dengan  nilai  (derajat  signifikansi)  0,05  dapat  diartikan  0,003  <  0,05  dan  nilai  t hitung  lebih  besar  dari  t  tabel  yaitu  4,915  <  1,65300.  Dengan  demikian,  indeks  pembangunan manusia dipengaruhi secara signifikan oleh desentralisasi fiskal.

## Pengaruh Kinerja keuangan daerah terhadap Indeks pembangunan manusia
Variabel  kinerja  keuangan  daerah mempunyai  nilai  signifikansi  (Sig.)  sebesar  0,015  pada  tabel
Koefisien  dan  nilai  (derajat  signifikansi)  0,05  artinya  0,015  <  0,05,  dan  nilai  t  hitung  lebih
rendah  dari  t  tabel  yaitu  -3.393  <  1.65300.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  indeks  pembangunan manusia dipengaruhi secara signifikan negatif oleh kinerja keuangan daerah.

## Pengaruh  Hubungan  tidak  langsung  antara  Alokasi  belanja  modal  terhadap  kemiskinan dimedisasi Indeks pembangunan manusia
Variabel Indeks pembangunan manusia terdapat nilai sobel senilai  -1,305 atau -1,305< 1.65300.
Artinya  Indeks  pembangunan  manusia  tidak  mampu  mediasi  hubungan  atara  Alokasi  belanja modal terhadap kemiskinan.
Pengaruh  Hubungan  tidak  langsung  anatara  Desentralisasi  fiscal  terhadap  kemiskinan dimedisasi Indeks pembangunan manusia
Variabel  Indeks  pembangunan  manusia  mempunyai  nilai  sobel  sebesar  -3,113  atau  -3,113< 1.65300.  Artinya  Indeks  pembangunan  manusia  tidak  mampu  mediasi  hubungan  atara Desentralisasi fiscal terhadap kemiskinan.

## Pengaruh  Hubungan  tidak  langsung  anatara  Kinerja  keuangan  daerah  terhadap kemiskinan dimedisasi Indeks pembangunan manusia
Variabel  Indeks  pembangunan  manusia  mempunyai  nilai  sobel  senilai  2,575  atau  2,575< 1.65300.  Artinya  Indeks  pembangunan  manusia  mampu  mediasi  hubungan  atara  Kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan.

## SIMPULAN
Menindaklanjuti temuan-temuan kajian dari penelitian-penelitian yang dipaparkan di atas, maka dari  itu  dimungkinkan  untuk  membuat  beberapa  objek  yang  berguna  sebagai  rekomendasi kebijakan  sebagai  berikut.   Alokasi  belanja  modal  Kabupaten  sragen  menunjukan  hubungan positf  siginifikan,  artinya  apabila  belanja  modal  naik  maka  akan  menurunkan  kemiskinan. Desentralisasi  fiscal  terhadap  kemiskinan  memiliki  hubungan  positf  siginifikan  yang  artinya desentralisasi  fiskal  bisa  meningkatkan  perolehan  per  kapita  daerah,  akibatnya  mengurangi populasi orang miskin, sedangkan perolehan per kapita yang rendah akan berdampak sebaliknya. Dalam  hal  kemandirian  keuangan  Kabupaten  Sragen  masih  rendah  dengan  pola  konsultatif, dimana  keterlibatan  pemerintah  pusat  mul  Indeks  pembangunan  manusia  terhadap  kemiskinan tidak  memiliki  hubungan  negative  tidak  signifikan,  yang  artinya  saat  ini  indeks  pembangunan manusia  sekarang  tidak  mempunyai  pengaruh  signfikan  terhadap  kemisikian,  namun  untuk mengurangi angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Sragen dapat bekerja untuk meningkatkan penyampaian kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan program sosial yang membantu  masyarakat  kurang  mampu  dan  ekonomi  secara  langsung.ai  berkurang  karena persepsi  bahwa  daerah  secara  marginal  lebih  mampu  melakukan  otonomi,  untuk  memenuhi kebutuhan dana bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, W., Frynas, J. G., & Mahmood, Z. (2017). Determinants Of Corporate Social Responsibility (Csr)  Disclosure  In  Developed  And  Developing  Countries:  A  Literature  Review.
Corporate Social
Responsibility
And Environmental Management .
Https://Doi.Org/10.1002/Csr.1410
Ardian,  R.,  Yulmardi,  Y.,  &  Bhakti,  A.  (2021).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Indeks Pembangunan  Manusia,  Dan  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  Terhadap  Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi. Jurnal Ekonomi Aktual . Https://Doi.Org/10.53867/Jea.V1i1.3
Azzaki,  M.  A.  (2021).  Pengaruh  Perdagangan  Internasional,  Dan  Keterbukaan  Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Negara- Negara Asean. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan . Https://Doi.Org/10.26418/Jebik.V10i2.46953
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Sragen.  (2019).  Kabupaten  Sragen  Dalam  Angka. Bps Kabuapten Sragen .
Daud, N., & Soleman, R. (2020). Effects Of Fiscal Decentralization On Economic Growth And Human Development Index  In The  Indonesian  Local  Governments. Management Science Letters . Https://Doi.Org/10.5267/J.Msl.2020.7.012
Dhrifi,  A.,  Alnahdi,  S.,  &  Jaziri,  R.  (2021).  The  Causal  Links  Among  Economic  Growth, Education And Health: Evidence From Developed And Developing Countries. Journal Of The Knowledge Economy . Https://Doi.Org/10.1007/S13132-020-00678-6
Digdowiseiso,  K.,  Sugiyanto,  E.,  &  Setiawan,  H.  D.  (2020).  Fiscal  Decentralisation  And Inequality In Indonesia. Economy Of Region . Https://Doi.Org/10.17059/Ekon.Reg.2020-3- 24
Firdaus, & Dkk. (2019). Aplikasi Metodologi Penelitian. Cendikia .
Frankenhuis,  W.  E.,  &  Nettle,  D.  (2020).  The  Strengths  Of  People  In  Poverty. Current Directions In Psychological Science . Https://Doi.Org/10.1177/0963721419881154
Hairiyah,  H.,  Malisan,  L.,  &  Fakhroni,  Z.  (2018).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  Dau  Dana Alokasi Khusus Dak Dan Pendapatan Asli Daerah Pad Terhadap Belanja Modal. Kinerja . Https://Doi.Org/10.29264/Jkin.V14i2.2483
Hasanuddin,  R.,  Elpisah,  E.,  &  Muslim,  M.  (2021).  The  Influence  Of  Financial  Performance Dimensions  On  Local  Government  Capital  Expenditure  Allocation. Atestasi :  Jurnal Ilmiah Akuntansi . Https://Doi.Org/10.33096/Atestasi.V4i2.956
Hayati,  H.,  &  Achsa,  A.  (2017).  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Ipm  Di  Indonesia. Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan) . Https://Doi.Org/10.31002/Rep.V2i3.530 Juned, V., & Yusra. (2021). Using Fuzzy C-Means Algorithm To Cluster Human Development Index. Communications In Mathematical Biology And Neuroscience . Https://Doi.Org/10.28919/Cmbn/5225
Kinasih,  I.  (2013).  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (  Apbd  ):  Komitmen  Organisasi Sebagai  Variabel  Moderating  (  Study  Empiris  Pada  Kabupaten  Sragen  ). Anggaran
Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (  Apbd  ):  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel Moderating ( Study Empiris Pada Kabupaten Sragen ) .
Kwabena  Obeng,  S.  (2021).  Fiscal  Decentralization,  Democracy  And  Government  Size:
Disentangling The Complexities.
Journal Of International Development .
Https://Doi.Org/10.1002/Jid.3545
Leon-Castro,  E.,  Blanco-Mesa,  F.,  Romero-Serrano,  A.  M.,  &  Velázquez-Cazares,  M.  (2021).
The Ordered Weighted Average Human Development Index. Axioms . Https://Doi.Org/10.3390/Axioms10020087
Mulyati,  S.,  &  Yusriadi.  (2017).  Dana  Bagi  Hasil  Dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh. Universitas Malikussaleh .
Nugroho,  R.  (2019).  Pengaruh  Nilai  Aset  Tetap  Dan  Belanja  Modal  Dalam  Alokasi  Belanja Pemeliharaan  Badan  Pendidikan  Dan  Pelatihan  Keuangan. Jurnal  Bppk :  Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan . Https://Doi.Org/10.48108/Jurnalbppk.V12i2.370
Nursini, N., & Tawakkal. (2019). Poverty Alleviation In The Contexof Fiscal Decentralization In Indonesia. Economics And Sociology . Https://Doi.Org/10.14254/2071-789x.2019/12-1/16 Pantas,  O.  O.,  Kindangen,  P.,  &  Rotinsulu,  T.  O.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penurunan Kemiskinan Di  Sulawesi  Utara. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah . Https://Doi.Org/10.35794/Jpekd.23452.20.01.2019
Prena,  G.  Das,  &  Muliyawan,  I.  G.  I.  (2020).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Nilai Perusahaan  Dengan  Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  Sebagai  Variabel Pemoderasi. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi) .
Https://Doi.Org/10.22225/We.19.2.1955.131-142
Resce, G. (2021). Wealth-Adjusted Human Development Index. Journal Of Cleaner Production . Https://Doi.Org/10.1016/J.Jclepro.2021.128587
Rochmatullah,  M.  R.,  Hartanto,  R.,  &  Arifin,  A.  (2016).  Determinating  The  Value  Of  Capital Expenditure  Allocation  In  Indonesia  Local  Governmentdeterminating  The  Value  Of Capital  Expenditure  Allocation  In  Indonesia  Local  Government. Jurnal  Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan . Https://Doi.Org/10.23917/Jep.V17i2.2082
Sabir, S., Rafique, A., & Abbas, K. (2019). Institutions And Fdi: Evidence From Developed And Developing Countries. Financial Innovation . Https://Doi.Org/10.1186/S40854-019-0123-7 Satria,  M.  R.  (2021).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  Di  Pstnt Batan Bandung. Land Journal . Https://Doi.Org/10.47491/Landjournal.V1i2.708
Saud,  I.  M.,  Asterina,  E.,  &  Trisha,  G.  F.  (2020).  Factors  Affecting  Capital  Expenditure Allocation: Empirical Evidence From Regency/City Government In Indonesia. Journal Of Accounting And Investment . Https://Doi.Org/10.18196/Jai.2102150
Septin,  T.  (2019).  Strategi  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Dalam. Keunggulan  Bersaing Perusahaan Meningkatkan .
Stryabkova,  E.  A.,  Vladyka,  M.  V.,  Lyshchikova,  J.  V.,  Rzayev,  A.  Y.,  &  Kochergin,  M.  A. (2021). Smart Specialization As  A Comprehensive Territorial And Sectoral Approach To Determining  Regional  Development  Priorities. Journal  Of  Environmental  Management And Tourism . Https://Doi.Org/10.14505/Jemt.V12.5(53).20
Suartini,  S.  (2020).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kemiskinan:  Studi  Kasus
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. Inovasi .
Https://Doi.Org/10.33626/Inovasi.V17i2.230
Sutiono,  F.,  &  Syafitri,  W.  (2018).  Belanja  Kementerian/Lembaga,  Belanja  Apbd,  Kontribusi Sektoral,  Dan  Ketimpangan  Pendapatan  Di  Jawa  Timur. Indonesian  Treasury  Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik . Https://Doi.Org/10.33105/Itrev.V3i3.75
Tawiah, V., Zakari, A., & Adedoyin, F. F. (2021). Determinants Of Green Growth In Developed And  Developing  Countries. Environmental  Science  And  Pollution  Research . Https://Doi.Org/10.1007/S11356-021-13429-0
Yumashev,  A.,  Ślusarczyk,  B.,  Kondrashev, S., & Mikhaylov,  A. (2020).  Global  Indicators Of Sustainable  Development:  Evaluation  Of  The  Influence  Of  The  Human  Development Index On Consumption And Quality Of Energy. Energies . Https://Doi.Org/10.3390/En13112768