## Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)  Tahunan Penghasilan (PPh) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi Oleh: N. A. Rumiasih dan Rostika Baterialni

## Abstrak
Kepatuhan  Wajib  Pajak  merupakan  faktor  utama  yang  mempengaruhi  realisasi penerimaan  pajak,  dimana  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  hal  ini  dinilai  dengan prilaku  Wajib  Pajak,  dalam  melaksanakan  kewajiban  mengisi  dan  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  secara  benar,  lengkap,  jelas,  dan  tepat  waktu  sesuai  dengan perundang-undangan  perpajakan.Direktorat  Jendral  Pajak  dalam  hal  ini  KPP  Pratama Ciawi telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  melalui  penyuluhan/sosialisasi  kepada Wajib  pajak  di  wilayah  kerjanya,  tetapi  masih  banyak  saja  Wajib  Pajak  yang  belum melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi
Kata kunci: Wajib Pajak,PPh,SPT

## I. PENDAHULUAN

## 1.   Latar Belakang Penelitian
Berdasarkan  UUD  1945  yang  menempatkan  perpajakan  sebagai  salah  satu perwujudan  kewajiban  kenegaraan,  dalam  penjelasan  pasal  23  ayat  2  ditegaskan  bahwa, penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan  yang  menempatkan  beban  kepada  rakyat,  seperti  pajak,  dan  lain-lainnya,  harus ditetapkan dengan UU, yaitu dengan persetujuan DPR.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang.Dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban perpajakan untuk  pembiayaan  negara  dan  pembangunan  nasional.Sesuai  falsafah  Undang-Undang Perpajakan,  membayar  pajak  bukan  hanya  merupakan  kewajiban,  tetapi  merupakan  hak dari  setiap  warga  negara  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  bentuk  peran  serta  terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Tanggung  jawab  atas  kewajiban  pembayaran  pajak,  sebagai  cermin  kewajiban kenegaraan  di  bidang  perpajakan  berada  pada  anggota  masyarakat  sendiri  untuk memenuhi  kewajiban  tersebut.Hal  tersebut  sesuai  dengan  self  assessment  yang  dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan dan  pengawasan  dalam  melakukann  fungsinya  tersebut,  Direktorat  Jendral  Pajak  sebaik mungkin  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  visi  dan  misi  Direktorat Jendral Pajak (DJP).
Pajak  menjadi  kewajiban  setiap  warga  negara  yang  memiliki  penghasilan  berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa  dan
kegiatan.  Sifat  dari  pajak  itu  sendiri  dapat  dipaksakan  tetapi  tidak  mendapatkan  kontra prestasi (jasa timbal balik) secara langsung.Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga diberikan hak ataupun wewenang sebagai pihak ke tiga untuk memotong, melaporkan dan menyetorkan pajak karyawan tersebut setiap bulan maupun setiap tahun.
Undang-Undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1983 menganut self assessment system  dimana  wajib  pajak  mempunyai  kewajiban  untuk  mendaftarkan  diri  ke  kantor pelayanan pajak (KPP). Dalam pemberlakuan self assessment system ini, kepatuhan Wajib Pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  diharapkan  dapat  meningkat  yang ditandai  dengan  kesadaran  Wajib  Pajak  untuk  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT) dengan  benar,  lengkap,  jelas,  dan  tepat  waktu.  Peran  serta  masyarakat  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  sangat  diharapkan pemerintah  namun  kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  yang  semestinya  telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, namun masih ditemukan Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Semakin tinggi tingkat kelengkapan dan kejelasan dalam mengisi kebenaran dalam menghitung  pajak  terutang,  ketepatan  menyetor  pajak  serta  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  tepat  waktu, maka hal  ini menunjukan  semakin  tinggi  pula  tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi merupakan salah satu unit kantor yang ada di  dalam  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP)  di  bawah  Departemen  Keuangan  Republik Indonesia,  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan  upaya-upaya  guna  meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT. Pada KPP Pratama Ciawi ini penyusun melakukan praktik kerja lapangan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  dalam  penelitian  ini  penyusun    mencoba mengulas dan menuangkannya dalam tulisan yang berjudul :
“ANALISIS  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  ORANG  PRIBADI  (WP  OP)  ATAS PELAPORAN  SURAT  PEMBERITAHUAN  (SPT)  TAHUNAN  PENGHASILAN  (PPh) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAWI”.

## 2.   Permasalahan
Uraian pembahasan tersebut diatas, maka penulisan ilmiah mengambil kesimpulan sebagai berikut;
2.1  Untuk    melihat  bagaimana  mengukur  cara  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi (WPOP) dalam pelaporan SPT Tahunan
2.2.Untuk  melihat  upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam  mengoptimalkan  penerimaan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi

## 3.   Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dari  uraian  latar  belakang  penelitian,  dan  melihat  dari  permasalahan  yang  akan  ditulis dalam karya jurnal, adapun manfaat sebagai berikut;
3.2.Hasil  penelitian  ini  akan  dijadikan  dasar  rujukan  sebagai  sumbangan  informasi  yang dapat  dipakai  sebagai  bahan  evaluasi  untuk  membantu  menyelesaikan  masalah  yang berhubungan  dengan  seberapa  besar  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi.
3.3.Penulisan  ini  diharapkan  sebagai  sarana  untuk  menjalin  hubungan  kerja  dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

## 4.   Metode Penelitian
Metode  penelitian  suatu  cara  untuk  mempelajari  sesuatu  dengan  mengadakan pengamatan dan penelitian untuk mengumpulkan data guna memperoleh fakta-fakta yang diperlukan  dalam  mengungkapkan  kebenaran  yang  diperlukan  dalam  menyusun  skripsi. Metode  penelitian  yang  dilakukan  penulis  untuk  memperoleh  informasi  atau  data-data yang relevan dengan obyek penelitian adalah :

## 1. Penelitian Pustaka (Library Research)
Suatu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data-data  dengan mempelajari dan memahami bahan pustaka yang berhubungan denganpenyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Atas Pelaporan SPT  Tahunan  Penghasilan  (PPh)  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Ciawi”. Hal ini dilakukan untuk memperoleh teori dan data yang mendukung penyusunan  skripsi ini.

## 2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Suatu  penelitian  yang  dilakukan  lapangan  yang  diartikan  sebagai  lokasi,  di  mana peristiwa-peristiwa yang menjadi obyek penelitian lapangan berfungsi untuk mendapatkan sumber-sumber  atau  data  primer  dalam  penyusunan  skripsi  ini,  walaupun  data  sekunder dianggap sudah memadai, namun penelitian lapangan tetap diperlukan guna mendapatkan informasi atau data langsung dan terbaru tentang masalah yang menjadi obyek penelitian. a. Wawancara
Metode  pengumpulan  data  ini  dilakukan  dengan  cara  mengadakan  komunikasi  dengan sumber  data.  Komunikasi  tersebut  dilakukan  dengan  dialog  (Tanya  jawab)  secara  lisan dengan  pembimbing  lapangan  dan  beberapa  staf  karyawan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  Pratama  Ciawi.Wawancara  ini  dilakukan  oleh  penyusun  untuk  memperoleh  data yang  berhubungan  dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
b. Observasi
Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan atau keadaan yang  sedang  berjalan  di  lingkungan  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Ciawi.Kegiatan  ini  dilakukan  supaya  penyusun  dapat  melihat  langsung  keadaan sebenarnya di lapangan sesuai dengan topik yang diambil oleh penyusun.
c. Analisis Data
Untuk  mencapai  tujuan  peninjauan  maka  proses  pengolahan  data  disesuaikan  dengan karakteristik objek pajak, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan perolehan kualitatif.

## II. PEMBAHASAN
A. Perkembangan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Terdaftar  dan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (WP  OP)  Efektif  di    Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)

## Pratama Ciawi
Perkembangan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Terdaftar dan Efektif dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

## Tabel 3 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Efektif
Tahun Pajak Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak Efektif Persentase ( 1 : 2 ) Jumlah Peningkatan Jumlah Peningkatan 2008 77,332 - 62,567 - 80.9% 2009 86,891 9,559 72,006 9,439 82.9% 2010 88,688 1,797 86,801 14,795 97.9%
Sumber  : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Ciawi
Wajib  Pajak  Terdaftar  adalah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  atau  badan  yang terdaftar  dalam  administrasi  master  file  pada  kantor  pelayanan  pajak  setempat  dan sekaligus  untuk  mendapatkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP).  Wajib  Pajak Efektif  adalah  Wajib  Pajak  yang  telah  terdaftar  dan  telah  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.Yang  dimaksud  dengan  kewajiban  perpajakan  adalah  kegiatan membayar, melaporkan, dan menyampaikan SPT Masa/Tahunan.
Berdasarkan dari tabel 3 yang telah disajikan diatas terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak  Terdaftar  dan  Wajib  Pajak  Efektif  dari  tahun  ke  tahun  terus  mengalami peningkatan,  hal  ini  menunjukan  bahwa  KPP  Pratama  Ciawi  selalu  berusaha  agar potensi  Wajib  Pajak  terdaftar  yang  berada  di  wilayah  kerjanya  dapat  digali  secara maksimal.  Jumlah  Wajib  Pajak  Terdaftar  dan  Wajib  Pajak  Efektif  pada  tahun  pajak 2008 meningkat sebesar 80.9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya , pada tahun pajak 2009 mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 82.9% dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya,  dan  pada  tahun  pajak  2010  terjadi peningkatan  kembali  yang  sangat  signifikan  yaitu  sebesar  97.9%  dibandingkan dengan  tahun  2009.  Wajib  Pajak  ini  merupakan  parameter  dalam  tercapainya  suatu target penerimaan pajak setiap tahunnya.
Wajib  Pajak  Terdaftar  dan  Wajib  Pajak  Efektif  pada  tabel  3  mengalami peningkatan  yang  signifikan,  hal  ini  terjadi  karena  adanya  penambahan  peraturan perundang-undangan  yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP)  berupa PER-16/PJ/2007  tentang  pemberian  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  Orang Pribadi  Berstatus  Pengurus,  Komisaris,  Pemegang  Saham/Pemilik,  dan  Pegawai melalui  Pemberi  Kerja/Bendaharawan  Pemerintah  dan  peraturan  PER-116/PJ/2007 tentang  Ekstensifikasi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  melalui  Pendapatan  Objek  Pajak Bumi  dan  Bangunan.  Pada  tahun  pajak  tersebut  aparat  pajak  ditargetkan  untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP).Sehingga  pada  setiap  tahunnya  terjadi peningkatan Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Efektif yang signifikan.
B. Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan (PPh) Orang
Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi
Data  mengenai  penerimaan  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  yang menyampaikan SPTnya pada KPP Pratama Ciawi seperti terlihat pada Tabel 4 berikut ini :
Tabel 4 Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Ciawi
Tahun Pajak Jumlah Wajib Pajak Jmlh SPT Lapor Nihil KB Nilai LB Nilai 2008 16,230 617 832.428.307 12 40.968.536 16,859 2009 25,078 628 905.861.693,33 91 89.192.034,35 25,797 2010 31,607 654 1.251.555.088,98 37 29.939.911,87 32,298 Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Ciawi Keterangan : N = nihil, KB = Kurang Bayar, LB = Lebih Bayar
Berdasarkan  data  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  pajak  2008 penerimaan  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  pada  KPP  Pratama  Ciawi  sebanyak 16,230  Wajib  Pajak  yang  melaporkan  kewajiban  perpajakannya  dengan  status  Nihil, pada  tahun  pajak  2009  terjadi  peningkatan  SPT  Tahunan    PPh  Orang  Pribadi sebanyak  25,078  yang  melaporkan  kewajiban  perpajakannya.  Pada  tahun  pajak berikutnya, yaitu 2010 Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi juga mengalami peningkatan sebanyak 6,529 Wajib Pajak dari tahun 2009 yaitu menjadi 31,607 Wajib Pajak  yang  melaporkan  sesuai  dengan  kewajiban  perpajakannya.  Ini  menunjukan bahwa  kinerja  KPP  Pratama  Ciawi  selama  tiga  tahun  ini  sudah  cukup  baik, dapatterlihat dari peningkatan penerimaan jumlah SPT Nihil Wajib Pajak yang terjadi setiap tahunnya.
Tabel 5 Peningkatan Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama
Ciawi Tahun Pajak Wajib Pajak Efektif Jumlah SPT Lapor Persentase (%) 2008 62,567 16,859 26.95% 2009 72,006 25,797 35.83% 2010 86,801 32,298 37.21%
Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Ciawi
Berdasarkan  penerimaan  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  menurut  Wajib Pajak  Efektif  jika  dilihat  persentasenya  pada  tahun  pajak  2008  mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 26.95% dari jumlah Wajib  Pajak,  pada  tahun  pajak  2009  terjadi  peningkatan  yang  sangat  signifikan dibandingkan  dengan  tahun  2008  penerimaan  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi tahun  2009  sebesar  35.83%.  Pada  tahun  2010  mengalami  peningkatan  tetapi  tidak terlalu signifikan dengan tahun sebelumnya sebesar 37.21%. Peningkatan yang tidak terlalu signifikan ini terjadi karena karakteristik Wajib Pajak di KPP Pratama Ciawi berbeda  dengan  wilayah  KPP  lain,  misalnya  dari  segi  lokasi,  jenis  usaha  yang dijalankan,  dan  lain-lain.  Walaupun  terjadi  peningkatan  penghasilan,  peningkatan penghasilan tersebut sangat kecil sehingga tidak terlalu berpengaruh.
Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi berstatus Lebih Bayar dapat dibedakan menjadi  dua  bagian  yaitu,  direstitusikan  dan  diperhitungkan  dengan  utang  pajak.
Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Ciawi,  SPT  Tahunan  PPh  Orang Pribadi  yang  lebih  bayar  hampir  seluruhnya  direstitusi  kepada  Wajib  Pajak  yang bersangkutan, tetapi ada juga yang diperhitungkan dengan utang pajak yang lainnya jika ada.

## C. Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pelaporan SPT Tahunan Penghasilan (PPh) Orang Pribadi
Dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Ciawi terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, terlihat pada Tabel 6 berikut :
Tabel 6 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
Tahun Pajak 2008 2009 2010 WP Efektif 62,567 72,006 86,801 Jumlah WP % Jumlah WP % Jumlah WP % Tepat Waktu Nihil 16,230 25.94% 25,078 34.83% 31,607 36.41% KB 617 0.99% 628 0.87% 654 0.75% LB 12 0.02% 91 0.13% 37 0.04% Total 16,859 26.95% 25,797 35.83% 32,298 37.21% Tidak Lapor 45,708 73.05% 46,209 64,17% 54,503 62.79% Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Ciawi Keterangan : N = Nihil, KB = Kurang Bayar, LB = Lebih Bayar
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dapat  dilihat  dari  segi  ketepatan  waktu dalam  melaporkan  SPT  Tahunannya,  maka  dapat  dilihat  bahwa  Wajib  Pajak  yang menyampaikan  secara  tepat  waktu  pada  tahun  pajak  2008  terdapat  16,859  Wajib Pajak atau 26.95% dari total yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dari  Wajib  Pajak Efektif.  Pada tahun  pajak  2009  terjadi  peningkatan  SPT  Tahunan PPh  Orang  Pribadi  yang  disampaikan  secara  tepat  waktu  sebanyak  25,797  atau 35.83%.Pada tahun pajak 2010 terjadi peningkatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang disampaikan tepat pada waktunya sebanyak 32,298 atau 37.21%.
Berdasarkan  pada  tabel  6  di  atas  Wajib  Pajak  yang  tidak  lapor  pada  tahun  pajak 2008 terdapat 45,708 atau jika dipersentasekan terhadap Wajib Pajak Efektif sebesar 73,05%.  Pada  tahun  pajak  2009  terdapat  kenaikan  Wajib  Pajak  Efektif  yang  tidak melapor  dengan  jumlah  46,209  Wajib  pajak  atau  64,17%.  Pada  tahun  pajak  2010 Wajib  Pajak  yang  tidak  lapor mengalami  peningkatan  sebesar  54,503  Wajib  Pajak, jika  dilihat  dari  persentasenya  mengalami  penurunan  dari  tahun  pajak  2009  yaitu menjadi 62.79%.
Berdasarkan  dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  Wajib  Pajak yang  menyampaikan  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  masih  sangat  rendah,  hal  ini disebabkan antara lain :
1. Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masih sangat rendah.
2. Wajib Pajak pada umumnya masih kurang memahami tentang tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
3. Kurangnya  pemahaman  dan  pengetahuan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  tentang Ketentuan dan Peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Dari  data  yang  diperoleh  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Ciawi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah sebagai berikut
Tabel 7 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
Tahun Pajak WP Efektif Tepat Waktu + Nihil % Kepatuhan % Peningkatan 2008 62,567 16,230 25.94% - 2009 72,006 25,078 34.83% 8.89% 2010 86,801 31,607 36.41% 1.58%
Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Ciawi
Berdasarkan  tabel  7  di  atas,  Pada  tahun  pajak  2009 jumlah  Wajib  Pajak Efektif yang melaporkan SPT Tahunan PPh  Orang  Pribadi meningkat sebanyak 25,078 atau sebesar  34.83%  dari  jumlah  Wajib  Pajak  Efektif,  persentase  peningkatan  pada  tahun pajak  2009  sebesar  8.89%  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Jumlah  Wajib Pajak  pada  tahun  2010  yang  menyampaikan  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  yang sesuai  dengan  kewajiban  perpajakannya  sebanyak  31,607  atau  36.41%  dari  jumlah Wajib Pajak yang efektif. Pada tahun pajak 2010 mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan, jumlah kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1.58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Alasan  Wajib  Pajak  Mematuhi  atau  Tidak  Mematuhi  Undang-Undang Peraturan Perpajakan
Sistem  pemungutan  Pajak  Penghasilan  yang  menggunakan self  assessment system, yang mana dengan sistem ini Wajib Pajak diberi kewenangan, kepercayaan dan  tanggung  jawab  untuk  menghitung  besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak, memperhitungkan  jumlah  pajak  yang  terutang/pajak  yang  harus  dibayar,  melakukan pembayaran  dan  penyetoran  pajak  ke  kas  negara  dan  melaporkannya  dalam  SPT Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  sesuai  Undang-Undang  dan  Peraturan  Perpajakan  yang berlaku.
Pengetahuan  tentang  tata  cara  perhitungan  pajak  yang  sesuai  dengan  Undang- Undang  dan  Peraturan  Perpajakan,  serta  sanksi-sanksi  yang  akan  diterima  jika melanggar  peraturan  perpajakan  akan  sangat  menentukan  suatu  Wajib  Pajak  masuk dalam  kategori  patuh  atau  tidak  patuh.  Selain  pengetahuan  tentang  peraturan perpajakan  ada  sebab-sebab  lain  yang  mendorong  Wajib  Pajak  menjadi  patuh  atau tidaknya, dalam hal ini penyusun mencoba mewawancarai beberapa Wajib Pajak yang datang ke KPP Pratama Ciawi.
Dari hasil wawancara dengan Wajib Pajak terdapat beberapa alasan Wajib Pajak mematuhi kegiatan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yaitu :
a. Memperoleh pengetahuan tentang Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan serta sanksi yang dapat diperoleh jika melanggarperaturan yang telah berlaku baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
b. Wajib  Pajak  mau  membayar  pajak  jika  penggunaan  dana  dari  hasil pemungutan  pajak  yang  diterima  oleh  pemerintah  benar-benar  digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan  alasan  Wajib  Pajak  tidak  mematuhi  kegiatan  dalam  melaksanakan kewajiban pajaknya, yaitu :
a. Aturan-aturan yang sering kali berubah, dan Wajib Pajak belum mengetahui tentang perubahan-perubahan yang telah diberlakukan.
b. Masih  kurangnya  kepercayaan  Wajib  Pajak  kepada  pemerintah  tentang penggunaan dari hasil pemungutan pajak itu sendiri.
c. Wajib Pajak yang tidak mengerti cara melaporkan SPT Tahunan
d. Wajib Pajak tidak mau keluar uang untuk membayar pajak
e. Serta  rendahnya  kesadaran  Wajib  Pajak/tidak  disiplin  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya,  misalnya  memperoleh  NPWP,  menghitungjumlah Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP),  menghitung  jumlah  pajak  yang  harus dibayarkan,  membayar  pajak  terutang  pada  tidak  tepat  waktu,  dan melaporkan SPT Masa/Tahunan tidak tepat pada waktunya.
D. Pelaksanaan  Pemeriksaan  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  yang dilaporkan Melalui Aplikasi Drop Box

## 1. Pelaksanaan Pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama Ciawi
Dalam  melaksanakan  pemeriksaan  SPT Tahunan  PPh  Orang  Pribadi,  KPP Pratama  Ciawi  melaksanakan  dengan  2  (dua)  pemeriksaan,  yaitu  pemeriksaan kantor  yang  dilakukan  oleh Account  Representative dan  pemeriksaan  lapangan yang dilakukan oleh Seksi Fungsional Pemeriksaan.
Pelaksanaan  pemeriksaan  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  diawali  dengan penyerahan  SPT  Tahunan  Lebih  Bayar  atau  Kurang  Bayar  oleh  Wajib  Pajak kepada  seksi  pelayanan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Ciawi.  SPT  tersebut kemudian  diserahkan  kepada Account  Representative untuk  dilakukan pemeriksaan kantor dengan meneliti dan memproses SPT tersebut. Apabila hasil dari  pemeriksaan  kantor  menyatakan  lebih  bayar  atau  kurang  bayar,  maka  hasil tersebut  akan  diserahkan  kepada  Seksi  Pemeriksaan  untuk  digunakan  sebagai dasar pembuatan usulan pemeriksaan.
Surat  Perintah  Pemeriksaan  Pajak  (SP3)  merupakan  dokumen  yang dihasilkan  oleh  Kantor  Wilayah  yang  akan  diserahkan  kembali  kepada  seksi pemeriksaan khususnya seksi fungsional pemeriksaan.
Seksi  fungsional  pemeriksaan  akan  menyiapkan  Surat  Pemeriksaan  Pajak, Surat Pemberitahuan serta Surat Peminjaman Dokumen untuk diserahkan kepada Wajib  Pajak.  Surat  Peminjaman  Dokumen  digunakan  oleh  seksi  fungsional pemeriksaan untuk meminjam dokumen-dokumen dari Wajib Pajak, yang terkait dengan proses pemeriksaan.
Seksi Fungsional Pemeriksaan memberi jangka waktu 7 hari kepada Wajib Pajak  untuk  mengirimkan  surat  pernyataan  bahwa  wajib  Pajak  tersebutbersedia meminjamkan  buku-buku,  catatan-catatan,  dan  dokumen-dokumennya.  Apabila Wajib  Pajak  belum  memberikan  jawaban  atas  surat  pernyataan  peminjaman tersebutsampai  dengan  jatuh  tempo,  maka  seksi  fungsional  pemeriksaan  akan memberikan  Surat  Peringatan  I  dengan  jangka  waktu  2  minggu  kepada  Wajib Pajak  pada  hari  berikutnya  setelah  batas  waktu  penyerahan  buku-buku,  catatan- catatan,  dan  dokumen-dokumen  terlampaui  dan  apabila  Wajib  Pajak  belum menyerahkan  buku-buku,  catatan-catatan,  dan  dokumen-dokumen  yang  diminta, kepada  Wajib  Pajak  dikirim  surat  peringatan  II  pada  hari  berikutnya  dengan jangka waktu 3 minggu. Tetapi jika Wajib Pajak menyetujui untuk meminjamkan buku-buku,  catatan-catatan,  dan  dokumen-dokumennya,  maka  dokumen tersebut akan diproses oleh seksi pemeriksaan untukdiaudit.
Setelah dokumen-dokumen tersebut diaudit maka hasil yang akan diberikan kepada Wajib Pajak adalah dalam bentuk Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).  Wajib  Pajak  dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari  harus  memberikan tanggapan baik setuju maupun tidak setuju atas hasil Pemeriksaan Lapangan.
Berita  Acara  Persetujuan  Hasil  Pemeriksaan  akan  dibuat  dalam  bentuk Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP),  Kertas  Kerja  Pemeriksaan  (KKP)  dan  Nota penghitungan  (Nothit),  kemudian  ketiga  dokumen  tersebut  dikirimkan  kepada seksi pemeriksaan. LHP dan Nota Penghitungan dirangkap untuk diberikan  pada seksipelayanan  agar  Surat  Ketetapan  Pajak  Lebih  Bayar  (SKPLB)  dapat dicetak,sedangkan KKPdiarsipkan oleh seksi pemeriksaan.
Ilustrasi 1: Nama : Ryo Suryo NPWP : 07.585.234.4-434.000 Status : Belum menikah Masa Perolehan Penghasilan : Januari s/d Desember 2011 Ryo Suryo melaporkan SPT Tahunan Lebih Bayar sebesar Rp 300.000,00.
Dengan rincian yang dapat dilihat pada lampiran 5
Berikut hasil dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP:
a. Perhitungan PPh 21 atas gaji pegawai tetap: Gaji Rp 70.000.000 Tunjangan PPh Rp 10.000.000 Tunjangan Lainnya Rp   6.000.000 Honorarium Rp   8.000.000 Premi asuransi Rp   6.000.000(+) Jenis Penghasilan Bruto Rp 100.000.000
Pengurangan:
Biaya jabatan(5% x 100.000.000) Rp 5.000.000 Iuran pensiun Rp 1.000.000(+) Jumlah pengurangan Rp     6.000.000(-) Jumlah penghasilan neto Rp   94.000.000 Penghasilan tidak kena pajak TK/0 Rp   15.840.000(-) Penghasilan Kena Pajak Rp   78.160.000 PPh pasal 21 terutang (5% x 50.000.000) = Rp  2.500.000 (15% x 28.160.000) = Rp  4.224.000(+) PPh pasal 21 yang telah dipotong Rp   6.724.000 b. Ryo Suryo membayar zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Penghasilan neto Rp  94.000.000 Zakat Rp   2.000.000(-) Penghasilan neto setelah pengurangan zakat Rp 92.000.000 Penghasilan tidak kena pajak TK/0 Rp   15.840.000(-) Penghasilan Kena Pajak Rp  76.160.000 (5% x 50.000.000) = Rp  2.500.000 (15% x 26.160.000) = Rp  3.924.000(+) Jumlah PPh terutang Rp  6.424.000 Jumlah PPh 21 yang telah dipotong Rp  6.724.000(-) PPh kurang (lebih) bayar (Rp   300.000) Ilustrasi 2 : Nama : Ryo Suryo NPWP : 07.585.234.4-434.000 Status : Belum menikah Masa Perolehan Penghasilan : Januari s/d Desember 2011 Ryo  Suryo  melaporkan  SPT  Tahunan  Kurang  Bayar  sebesar  Rp  300.000,00.
Berikut hasil dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP:
a. Perhitungan PPh 21 atas gaji pegawai tetap:
Gaji Rp 70.000.000 Tunjangan PPh Rp 10.000.000 Tunjangan Lainnya Rp   6.000.000 Honorarium Rp   8.000.000 Premi asuransi Rp   6.000.000(+) Jenis Penghasilan Bruto Rp 100.000.000 Pengurangan: Biaya jabatan(5% x 100.000.000) Rp 5.000.000 Iuran pensiun Rp 1.000.000(+) Jumlah pengurangan Rp    6.000.000(-) Jumlah penghasilan neto Rp   94.000.000 Penghasilan tidak kena pajak TK/0 Rp   15.840.000(-) Penghasilan Kena Pajak Rp   78.160.000 PPh pasal 21 terutang (5% x 50.000.000) = Rp  2.500.000 (15% x 28.160.000) = Rp  4.224.000(+)
PPh pasal 21 yang telah dipotong Rp   6.724.000 b. Ryo Suryo mempunyai penghasilan lain atas usahanya sendiri. Penghasilan neto Rp  94.000.000 Penghasilan lain Rp   2.000.000(+) Penghasilan neto setelah penambahan Rp 96.000.000 Penghasilan tidak kena pajak TK/0 Rp 15.840.000(-) Penghasilan Kena Pajak Rp  80.160.000 (5% x 50.000.000) = Rp  2.500.000 (15% x 30.160.000) = Rp  4.524.000(+) Jumlah PPh terutang Rp  7.024.000 Jumlah PPh 21 yang telah dipotong Rp  6.724.000(-) PPh lebih (kurang) bayar Rp     300.000
2. Jumlah  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  yang  dilaporkan  Melalui Aplikasi Drop Box
Dari  data  yang  diperoleh  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Ciawi terhadap jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi  yang dilaporkan melalui aplikasi drop box adalah sebagai berikut : Tabel 8 Jumlah Drop Box yang Diterima Oleh KPP Pratama Ciawi
Tahun Pajak
Jumlah Drop Box KPP Pratama Ciawi Jumlah Drop Box KPP Lain 2009 17,551 299,863 2010 22,993 559,770 Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Ciawi
Dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kepada  Wajib  Pajak  dalam menyampaikan SPT, perlu diatur tata cara penerimaan dan pengolahan SPT. Wajib Pajak yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan untuk melaporkan  penghasilan  beserta  kewajiban  selama  setahun  dalam  Surat Pemberitahuan  (SPT)  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  masing-masing.  Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama Ciawi memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang  tidak  terdaftar  di  wilayah  kerjanya  untuk  dapat  melaporkan  SPT  Tahunan melalui  aplikasi drop  box. Jumlah  SPT  Tahunan  KPP  Pratama  Ciawi  yang dilaporkan melalui aplikasi drop box pada tahun pajak 2009 sebanyak 17,551 SPT. Sedangkan  SPT  Tahunan  KPP  lain  pada  tahun  pajak  2009  sebanyak  299.863  SPT. Pada  tahun  pajak  2010  mengalami  peningkatan  jumlah  SPT  Tahunan  KPP  Prtama Ciawi  sebanyak  22,993  SPT.  Sedangkan  SPT  Tahunan  KPP  lain  pada  tahun  pajak 2010 mengalami peningkatan sebanyak 559,770 SPT dari tahun pajak sebelumnya. Tanda  terima  atau  bukti  yang  masuk  ke  KPP  Pratama  Ciawi  yang  tidak  terdaftar akan dikirimkan ke KPP masing-masing melalui aplikasi drop box.
E. Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka  mengoptimalkan  penerimaan pelaporan  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) Pratama Ciawi
Rendahnya  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  melaporkan  kewajiban perpajaknnya,  disebabkan  kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  Wajib  Pajak terhadap  Undang-Undang  dan  peraturan  perpajakan,  serta  rendahnya  kesadaran Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya,  misalnya  memperoleh NPWP,  menghitung  jumlah  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP),  menghitung  jumlah pajak  yang  harus  dibayarkan,  membayar  pajak  terutang  pada  waktunya,  dan melaporkan SPT Masa/Tahunan tepat pada waktunya.
Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Ciawi  mempunyai  tujuan  yaitu meningkatkan  target  penerimaan  pajak  setiap  tahunnya  dan  kepuasan  terhadap pelayanan  yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak.  Dalam  pencapaian  tersebut,  KPP Pratama  Ciawi  terus  melakukan  intensifikasi  perpajakan,  ekstensifikasi  perpajakan, pemeriksaan  perpajakan,  dan  pelaksanaan  penagihan  aktif  serta  peningkatan sosialisasi  agar  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  menyampaikan  kewajiban perpajaknnya dapat terus meningkat.
Kegiatan ektensifikasi dan penyuluhan perpajakan merupakan cara untuk menggali potensi  Wajib  Pajak  yang  belum  terdaftar,  sedangkan  melalui  kegiatan  intensifikasi, yaitu  penggalian  potensi  terhadap  penerimaan  dari  Wajib  Pajak  yang  telah  terdaftar melalui penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) dan melakukan himbauan agar kewajiban Wajib Pajak dapat dilaksanakan.
Penyuluhan  merupakan  salah  satu  cara  yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Ciawi untuk  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  menyampaikan  SPT Tahunan. Khususnya  untuk  mensosialisasikan  peraturan  perpajakan  mengenai  tata  cara pengisian  SPT  Tahunan,  kegiatan  ini  diadakan  mulai  awal  Januari  s/d  Maret diantaranya sebagai berikut :
1. Untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  Wajib  Pajak,  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) Pratama Ciawi membuka counter khusus untuk memberikan penyuluhan Wajib  Pajak  yang  membutuhkan  penjelasan  bagaimana  cara-cara  menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.
2. Selain  membuka  counter,  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Ciawi  juga melaksanakan  kegiatan  penyuluhan/sosialisasi  kepada  Wajib  Pajak  disemua kecamatam  di  wilayah  kerjanya,  khususnya  pada  seksi  Pengawasan  dan Konsultasi  II  yang  dilaksanakan  didaerah  rumpin,  Cigombong,  Dramaga, Parung  Panjang,  Leuwiliang,  Tenjo,  dan  Tamansari.  Di  tempat-tempat  umum seperti  mall,  dan  lain-lain  atau  biasa  disebut  pojok  pajak,  juga  diadakan penyuluhan  pajak  kepada  Wajib  Pajak  mulai  dari  kepemilikan  NPWP  sampai tata  cara  pengisian  SPT,  perhitungan  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  serta pelaporannya.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  data  yang  telah  diuraikan  pada  BAB  IV  dengan  judul  “Analisis Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WP  OP)  atas  Pelaporan  Surat  Pemberitahuan (SPT)  Tahunan  Penghasilan  (PPh)  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Ciawi”, maka penyusun dapat  menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :
1. Perkembangan WP Orang Pribadi Terdaftar dan Efektif pada  KPP Pratama Ciawi setiap  tahunnya  terus  mengalami  peningkatan.  Peningkatan  WP  Orang  Pribadi  Terdaftar
dan Efektif pada KPP Pratama Ciawi yang terjadi setiap tahunnya tidak sebanding dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang berstatus Nihil, Kurang Bayar, dan  Lebih  Bayar  selalu  mengalami  penurunan.  Penurunan  yang  terjadi  pada  penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang berstatus Kurang Bayar mengalami penurunan dari tahun pajak 2008-2010, penurunan ini menunjukan bahwa Wajib Pajak sudah mulai patuh dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
3. Kepatuhan WP Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi dibagi menjadi dua kriteria,  yaitu secara tepat waktu, dan tidak lapor. WP Orang  pribadi yang  menyampaikan  secara  tepat  waktu  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan, peningkatan  kepatuhan  WP  dalam  menyampaikan  SPT  nya  tidak  lepas  dari  usaha-usaha yang  dilakukan  oleh  pihak  KPP  Pratama  Ciawi  untuk  meningkatkan  kepatuhan  WP  di wilayah kerjanya. Sedangkan WP  yang tidak lapor setiap  tahunnya masih cukup banyak. Ini  menunjukan  bahwa  tingkat  kesadaran  WP  dalam  melaporkan  SPT  nya  masih  sangat rendah.
4. Penerimaan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui aplikasi drop box telah dilakukan sejak tahun pajak 2009, dimana aplikasi ini memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk  melaporkan  SPT  Tahunannya  dimana  saja  tanpa  melihat  NPWP  terdaftar  dan melalui aplikasi drop box ini diharapkan Wajib Pajak lebih mudah dan lebih patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya. Dengan adanya aplikasi drop box ini terbukti bahwa terjadi peningkatan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  melaporkan  SPT  Tahunan  PPh  Orang  pribadi pada Kantor Pelayanan Pratama Ciawi.
5. Direktorat Jendral Pajak dalam hal ini KPP Pratama Ciawi telah melakukan upaya- upaya dalam meningkatkan kepatuhan  Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang  Pribadi  melalui  penyuluhan/sosialisasi  kepada  Wajib  pajak  di  wilayah  kerjanya, tetapi  masih  banyak  saja  Wajib  Pajak  yang  belum  melaporkan  SPT  Tahunan  Orang Pribadi.

## DAFTAR PERPUSTAKAAN
Direktorat  Jendral  Pajak.  Persandingan  Undang-Undang    No.  28  Tahun  2007  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
Direktorat  Jendral  Pajak.  Persandingan  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2009  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
Direktorat  Jendral  Pajak.  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  (PPh)  No.  36  Tahun  2008. Jakarta.
Direktorat Jendral Pajak. Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Juni 2010.
Mardiasmo. Perpajakan. CV. Andi Offset. Yogyakarta. Edisi Revisi 2002.
Mardiasmo. Perpajakan. CV. Andi Offset. Yogyakarta. 2008.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  192/PMK.03/2007.  Undang-undang  Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  185/PMK.03/2009.  Tata  cara  Penerimaan  dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
Waluyo. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Edisi 8. 2008. http://www.ayopelajari.blogspot.com/.../pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html.  22  juni 2012
N. A. Rumiasih dan Rostika Baterialni dari Fakultas Ekonomi Universitas Ibn Khaldun