## HUKUM TANAH SEBAGAI BAGIAN DARI HUKUM AGRARIA DALAM PEMBANGUNAN NASIOAL DI INDONESIA

## Hartana, I G A.A Mas Candraswati
Universitas Bung Karno Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : hartana_palm@yahoo.com , mas.candraswati@undiksha.ac.id ,

## ABSTRAK
Indonesia  memiliki  undang-undang  nasional  yang  mengatur  tentang  pertanahan,  yaitu Undang-Undang  Pokok  Agraria  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  UUPA  yang  sudah  ditetapkan lebih dari lima puluh lima tahun lamanya. Hukum agraria dalam bidang ilmu hukum merupakan kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur  atas  air,  bumi,  ruang  angkasa,  dan  segala  kekayaan  yang terkandung  didalamnya  baik  dalam  hukum  yang  tertulis  maupun  hukum  yang  tidak  tertulis. Terdapat banyak aturan mengenai pertanahan di Indonesia yang tentunya meliputi berbagai hak atas  tanah.  Hukum  tanah  bertumpu  pada  norma  hukum  bagi  Negara  dan  rakyat  untuk menyelaraskan bemacam-macam hubungan ekonomi dan sosialdalam kepemilikan, penguasaan, penggunaan,  pengoperasian,  dan  pengelolaan  tanah.  Tujuan  diadakannya  hukum  tanah  adalah untuk  melindungi  kepentingan  ekonomi  tanah  dari  sekelompok  penguasa  dan  membantu menyelaraskan dan menstabilkan tatanan aspek ekonomi, sosial, serta aturan politik dari kalangan kelas penguasa.
Kata Kunci : Hukum Agraria, Hukum Tanah

## ABSTRACT
Indonesia  has  a  national  law  that  regulates  land,  namely  the  Basic  Agrarian  Law  or better known as the UUPA which has been enacted for more than fifty-five years.  Agrarian law in  the  field  of  jurisprudence  is  the  legal  principles  governing  the  air,  earth,  space,  and  all  the assets  contained  therein  both  in  written  law  and  unwritten  law.    There  are  many  regulations regarding land in Indonesia which of course cover various land rights.  Land law rests on legal norms for the State and the people to harmonize various kinds of economic and social relations in the ownership, control, use, operation and management of land.  The purpose of enforcing land law is to protect the land economic interests of a group of rulers and help harmonize and stabilize the order of economic, social and political aspects of the ruling class.
Keywords : Agrarian Law, Land Law

## PENDAHULUAN
Kekayaan  alam  seperti  air,  bumi,  dan  ruang  angkasa  serta  semua  ang  terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia khususnya di Indonesia. Air, bumi,  ruang  angkasa  dan  kekayaan  alam  mempunyai  fungsi  penting  untuk  membangun masyarakat yang adil nan makmur. Dari semua itu adapun hukum yang mengatur mengenai bumi dan  isinya  yaitu  Hukum  Agraria.  Hukum  agrarian  mempunyai  peran  yang  amat  penting  untuk membantu  memanfaatkan    tanah  bagi  keadilan  dan  kemakmuran  rakyat  Indonesia.  Mengenai pengertian agrarian dalam bahasa Inggris berarti tanah untuk pertanian. Menurut Urip Santoso, tanah merupakan aspek yang penting pula dalam berkehidupan, tanah merupakan pondasi  yang utama  melalui  semua  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  manusia.  Tanah  berfungsi  sebagai  sumber
kekayaan karena tanah dan kandungan yang termuat didalamnya dapat menghasilkan bermacam- macam sumber pendapatan bagi mereka yang menguasai atau memilikinya. 1

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  yuridis  normatif  ( legal  approach )  yang menganalisis norma-norma hukum  dari sudut studi  kepustakaan. Penelitian ini mengkaji norma atau pengaturan mengenai kesesuaian ketentuan permodalan untuk penanam modal asing dalam peraturan badan koordinasi penanaman modal Republik Indonesia. Penerapan dari penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada masalah ilmu mono disipliner yaitu ilmu hukum. Jenis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut  terdiri  dari: 2 Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  adalah  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan penanaman modal, bahan hukum sekunder adalah buku yang dijadikan sumber rujukan yaitu buku dan  jurnal-jurnal  hukum  tentang  Penanaman  Modal  Asing,  dan  bahan  hukum  tersier  yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori-teori terkait permasalahan yang dibahas
Teknik pengumpul data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan ( library research ) atas data sekunder, yaitu penelitian dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan  pustaka  dan  dokumen  yang  berhubungan  dengan  hubungan  antara  Hukum  Agraria  dan Hukum Tanah. 3 Semua data yang didapat kemudian dianalisi dengan pendekatan kualitatif yaitu menghimpun atau menggabungkan antara data yang didapat dari peraturan perundang-undangan dan literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemahaman Hukum Agraria
Agraria dalam arti luas terdapat pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok- pokok Agraria atau dapat dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria yang disingkat menjadi UUPA.  Menurut  UUPA,  agraria  melingkupi  air,  bumi,  ruang  angkasa  serta  kekayaan  yang terkandung didalamnya. UUPA menetapkan bahwa dalam pengertian bumi, selain dari permukaan bumi, termasuk tubuh bumi, dan yang ada di bawah air termuat dalam Pasal 1 butir ke-4. Untuk pengertian air yang termasuk wilayah laut Indonesia dan perairan pedalaman termuat dalam Pasal 1 butir ke-5. Serta pengertian ruang angkasa yang melingkupi ruang yang ada diatas air dan bumi termuat dalam Pasal 1 butir ke-6. UUPA juga mengartikan tanah yang hanya ada di permukaan bumi yang dimuat dalam Pasal 4 butir 1. Maka dalam haknya, tanah pun secara hukumnya adalah ha  katas  permukaan  bumi  tersebut,  bukan  sekaligus  hak  atas  benda  yang  ada  diatas  tanah  dan kekayaan alam lainnya di tubuh bumi. Dalam UUPA pengertian hukum Agraria tak hanya sebagai perangkat dalam bidang hukum namun sekumpulan bidang hukum yang mengatur hak menguasai sumber  daya alam yaitu agraria. Adapun sekumpulan bidang hukum tersebut melingkupi:
a) Hukum tanah, merupakan hukum yang mengatur hak atas penguasaan tanah di permukaan bumi.
b) Hukum  air,  merupakan  hukum  yang  mengatur  hak  atas  penguasaan  air  di  wilayah  laut Indonesia.
c) Hukum  pertambangan,  merupakan  hukum  yang  mengatur  hak  atas  penguasaan  bahan galian dalam undang-undang pertambangan.
1 Urip Santoso, Hukum Agraria (kajian Komprehensif), Kencana Prenamedia Grup, Jakarta, 2012, hlm. 10.
2 Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, ed. 1, cet. 19, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 12-13.
3 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  cet  8,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
d) Hukum perikanan, merupakan hukum yang mengatur hak atas penguasaan kekayaan alam didalam air.
e) Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, merupakan  hukum yang dimuat dalam UUPA Pasal 48.
f) Segala  bagian  dari  sekumpulan  bidang  hukum  agraria  tersebut  adalah  hukum  yang mengatur hak atas penguasaan berbagai sumber daya alam, yang tidak mengatur mengenai pengelolaan termask penatagunaan.

## Pemahaman Hukum Tanah
Hukum tanah hanya mengatur hal  tertentu dari tanah itu sendiri,  yaitu menyangkut  Hak Penguasaan atas Atas Tanah atau dapat disingkat dengan HPAT. Hal lain seperti menggunakan tanah atau mewariskan tanah tidak termuat dalam Hukum Tanah, namun termuat dalam Hukum Tata Ruangan/Lingkup dan Hukum Waris. Segi politik hukum, hukum yang berlaku dalam HPAT menghendaki  hukum  yang  tertulis  agar  lebih  mudah  diketahui  untuk  memperoleh  kepastian hukum. Dalam hal tersebut, untuk menjamin kepastian hukum maka ada Hukum Tanah Nasional sejauh mungkin dituangkan dalam bentuk tertulis. Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini kita belum mampu mengatur semua hukum mengenai HPAT di Indonesia secara tertulis. Dengan kata lain, ada pengaturan HPAT dalam bentuk hukum tidak tertulis yaitu Hukum Adat, ataupun  dalam  Hukum  Kebiasaan-kebiasaan  baru  (yang  bukan  Hukum  Adat).  Maka,  sampai sekarang ini hukum yang berlaku mengenai HPAT dalam Hukum Tanah Nasional terdiri atas:
a) Hukum tertulis, yang melingkupi Pasal 33 UUD 1945, UUPA, Peraturan pelaksanaan, dan peraturan lama sebelum UUPA berlaku berdasarkan peraturan peralihan UUD 1945
b) Hukum  tidak  tertulis,  yang  melingkupi  Hukum  Adat  dan  hukum  kebiasaan  baru  yang bukan hukum adat.
Dalam Hukum Tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT). Semua Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT) berisi sekumpulan wewenang, kewajiban, dan  larangan  bagi  pemegang  haknya  untuk  berbuat  sesuatu  tentang  tanah  yang  dihaki.  Sesuatu yang diperbolehkan wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi dari hak penguasaan itu yang menjadi parameter atau patokan pembeda antara hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah. Secara yuridis, yang dimaksud berbuat sesuatu tersebut dapat berisi kewenangan privat, publik bahkan bisa sekaligus kewenangan publik dan privat. Pengertian penguasaan yang dimaksud dalam HPAT terdapat kewenangan yang luas, bukan hanya sekedar berisi kewenangan hak untuk menggunakan dan atau menjadikan tanah sebagai jaminan kewenangan dalam perdata. Dari hal tersebut HPAT lebih luas daripada Hak Atas Tanah. Maka perlu dilakukannya pendekatan sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum yang konkrit dalam Hukum Agraria/Tanah. Dengan pendekatan  HPAT  sebagai  lembaga  hukum  dan  hubungan  hukum  konkrit,  ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya dapat dirangkai dan dipelajari dalam suatu sistematika yang khas dan logis.  Dengan  sistematika  sebagai  lembaga  hukum  dan  hubungan  konkrit  tersebut  ketentuan- ketentuan Hukum Tanah bukan hanya dapat dirangkai dan dipelajari secara sistematis, namun juga akan dengan mudah diketahui ketentuan-ketentuan apa yang termasuk dan tidak termasuk didalam Hukum Tanah.
Poin pertama yaitu sebagai lembaga hukum, HPAT merupakan lembaga hukum jika belum dikaitkan dengan tanah maupun badan hukum tertentu sebagai pemegang hak yang termuat dalam Pasal  20 sampai 45 UUPA. Ketentuan hukum  tanah  yang  mengatur hak  atas penguasaan tanah sebagai lembaga hukum yakni mengatur penyebutan dalam hak penguasaan, menetapkan isi apa saja yang diperbolehkan, yang wajib, dan yang dilarang untuk dilakukan oleh pemegang hak dan jangka waktu penguasaannya, mengatur hal terkait subyek yang menjadi pemegang hak dan syarat- syaratnya, serta mengatur mengenai tanahnya.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Poin kedua yaitu sebagai hukungan hukum yang konkrit, biasanya disebut hak jika telah dikaitkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang  hak.  Ketentuan  hukum  tanah  yang  mengatur  hak  atas  penguasaan  tanah  sebagai hubungan hukum konkrit yakni penciptaannyayang menjadikan suatu hubungan hukum konkrit, pembebanannya dengan hak-hak lain, pemindahan kepada pihak lain, hapusnya, serta pembuktian.
Lingkup Hukum Tanah  diperoleh dari hierarki hak atas penguasaan tanah dalam Hukum Tanah  Nasional  yang  melingkupi  Hak  Bangsa  Indonesia  yang  termuat  dalam  Pasal  1  UUPA sebagai  hak  penguasaan  atas  tanah  yang  tertinggi  dari  segi  aspek  perdata  dan  publik,  Hak Menguasai Negara yang termuat dalam Pasal 2 UUPA sebagai hak penguasaan yang semata-mata dari segi aspek publik, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang termuat dalam Pasal 3 UUPA dari segi aspek perdata dan publik, serta Hak-hak perorangan/individual dari segi aspek perdata, yang terdiri atas hak-hak atas tanah sebagai hak individual yang semuasecara langsung maupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang termuat dalam Pasal 16 dan 53, lalu Wakaf yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan termuat dalam Pasal 49 UUPA, selanjutnya Hak Jaminan atas Tanah yang disebut Hak Tanggungan yang termuat dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51 UUPA serta UU No. 4 Tahun 1996, serta HMRS.
Karena  Hak  Bangsa  adalah  Hak  Penguasaan  Atas  Tanah  (HPAT)  yang  tertinggi  di Indonesia,  maka  semua  HPAT  lainnya  bersumber  dari  Hak  Bangsa  sebagai  kekayaan  bersalam seluruh bangsa Indonesia dan semua hak atas tanah harus berfungsi secara sosial.

## Fungsi Hukum Tanah sebagai Pembangunan Nasional
Deskripsi  Umum  dari  Undang-undang  Pokok  Agraria  atau  UUPA  menyatakan  bahwa tujuan  UUPA  yaitu  meletakkan  dasar-dasar  bagi  serangkaian  hukum  agraria  nasional  yang merupakan  alat  untuk  membawakan  kemakmuran,  kesejahteraan  dan  keadilan  bagi  Negara  dan juga rakyat dalam kerangka masyarakat yang adil dan makmur, lalu meletakan dasar-dasar untuk meperoleh  kesatuan  dan  kesederhanaan  dalam  hukum  pertanahan,  dan  meletakkan  dasar-dasar untuk  memberikan kepastian hukum  mengenai  hak-hak  atas tanah bagi  seluruh rakyat. Adapun tujuan pertama UUPA tersebut menunjukkan bahwa UUPA secara sengaja disusun dan dirangkai sebagai alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat dalam  rangka  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Khususnya  rakyat  tani,  yang  merupakan perhatian  pertama  dari  UUPA  ini  karena  posisi  masyarakat  inilah  yang  dilihat  paling  banyak mengalami kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh struktur penguasaan dan kepemilikan tanah yang  mengalami  ketimpangan  sebagai  warisan  dari  pemerintahan  kolonial  Belanda  terdahulu. Gerakan  untuk  menjadikan  UUPA  sebagai  alat  pembawa  kemakmuran  bagi  rakyat  tani  dapat dilihat prinsip dan ketentuan dasarnya yang termuat pada Pasal 1 sampai 15 UUPA.

## PENUTUP Kesimpulan
Dari hasil dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Agraria dan Hukum Tanah  mempunyai  sifat  yang  sama  yakni  mengatur  tentang  hak  penguasaan  yaitu  hak  untuk berbuat  sesuatu.  Jika  dilihat  dari  perbedaannya,  hanya  berada  pada  lingkup  objek  yang  diatur tersebut. Dalam Hukum Agraria lebih mengatur hak penguasaan atas air, bumi, ruang angkasa dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya.  Sedangkan  dalam  Hukum  Tanah  yaitu  mengatur tentang  Hak  Penguasaan  Atas  Tanah  atau  disingkat  HPAT.  Di  dalam  fakta  pendidikan  tinggi hukum di Indonesia, menggunakan nama Mata Kuliah Hukum Agraria, namun isi dari perkuliahan tetaplah Hukum Tanah.

## Saran
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Hukum  Agraria,  utamanya  bersumber  dari  UUPA  dengan  ketentuan  yang  diatur  untuk mengalihkan  masyarakat  ke  dalam  suatu  kehidupan  yang  baru,  yaitu  masyarakat  yang  lebih memperoleh  keadilan  dan  kesejahteraan  melalui  penguasaan  ataupun  kepemilikan  dan penggunaan tanah tersebut. Diharapkan dapat terwujud sepenuhnya mengingat banyak ketentuan pelaksanaan dari UUPA memang belum ditetapkan sepenuhnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang.  10  April  2018. Pengertian  Hukum  Agraria  dan  Hukum  Tanah .  Diakses  pada  24 Desember  2022  dari https://lawofficeindonesia.com/2018/04/10/pengertian- hukum-agraria-dan-hukum-tanah/
Barus,  Sonia  Ivana.  20  oktober. Hukum  Agraria .  Diakses  pada  24  Desember  2022  dari https://elearning.unib.ac.id/course/info.php?id=2690
Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. Hukum Tata Lingkungan . Ed. 8, cet. 18, hlm. 44. Gajah Mada University.
Jasalegalitas.id. 10 Oktober 2017. Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah. Diakses pada 24  Desember  2022  dari https://www.jasalegalitas.id/pengertian-hukum-agraria- dan-hukum-tanah/
Rahmat,  R.  2017. Latar  belakang  Hukum  Agraria .  Diakses  pada  24  Desember  2022  dari http://scholar.unand.ac.id/35833/2/2.%20Bab%201.pdf
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Cet 8. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2019. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Ed. 1, cet. 19. Raja Grafindo Persada, Depok.