Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 917 - 926

## Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan Pelayanan
Di Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado
The Performance of State Civil Servants in Providing Services at the Office of the Personnel and Human Resources Development Agency in Manado City
Muhammad Is Jibran (1) , Agustinus B. Pati (2) , Welly Waworundeng (2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Staff Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: mhmmdjibran@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Kamis, 07 Juli 2022
Disetujui diterbitkan
: Rabu, 28 September 2022

## ABSTRACT
This study aims to analyze the performance of the State Civil Apparatus in providing services at the Office of the Human  Resources  Development  Personnel  Agency  in  Manado  City.  This  research  was  carried  out  from  March  to  June 2022  at  the  Office  of  the  Personnel  and  Human  Resources  Development  Agency  in  Manado  City,  whose  address  is  Jl. Balai Kota, Tikala Ares, Tikala District, Manado City, North Sulawesi. This study uses qualitative data types, focusing on State Civil Apparatus performance in providing services based on main duties and functions. Informants in research are people  or  actors  who  really  understand  the  problem  and  participate  directly  in  research  problems  consisting  of  key informants,  key  informants,  and  supporting  informants.  The  data  sources  in  this  study  are  primary  data  and  secondary data.  Data  collection  techniques  used  in  this  study  were  observation,  interviews,  and  documentation.  This  study  used triangulation  techniques  as  a  tool  to  test  the  validity  of  the  data  obtained.  Data  analysis  in  this  study  includes  data reduction, data presentation, and verification and drawing conclusions. The results of the study show the performance of State  Civil  Apparatus  at  the  Personnel  and  Human  Resources  Development  Agency  in  Manado  City  in  the  field  of Government  affairs,  the  staffing  support  function  and  in  accordance  with  Law  no.  5  of  2014  concerning  State  Civil Apparatus,  Personnel  and  Human  Resources  Development  Agency  carries  out  its  performance  through  State  Civil Apparatus Management, but from the aspect of work effectiveness and efficiency it is still weak, aspects of authority and responsibility are still lacking in staff and the placement of employees is not in accordance with their competence, as well as aspects of the level of employee discipline and aspects of the level of work initiative still low.
Keywords : apparatus; government; service; performance

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan di  Kantor  Badan  Kepegawaian  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kota  Manado.  Penelitian  ini  dilaksanakan  mulai dari bulan Maret hingga Juni 2022 bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Manado yang beralamat Jl. Balai Kota, Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data  kualitatif,  berfokus  pada  kinerja  ASN  dalam  memberikan  pelayanan  berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar memahami dan menguasai masalah  serta  berpartisipasi  langsung  dalam  masalah  penelitian  yang  terdiri  dari  informan  utama,  informan  kunci,  dan informan  pendukung.  Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  Penelitian  ini menggunakan teknik triangulasi sebagai alat untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja ASN pada BKPSDM Kota Manado dalam bidang urusan Pemerintahan fungsi penunjang Kepegawaian dan sesuai dengan Undang–Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, BKPSDM melaksanakan kinerjanya melalui Manejemen ASN, namun dari aspek efektivias dan efesiensi kerja masih lemah, aspek otoritas dan tanggung jawab masih kekurangan pegawai serta penempatan  pegawai  yang  belum  sesuai  pada  kompetensinya,  serta  aspek  tingkat  disiplin  pegawai  dan  aspek  tingkat inisiatif kerja masih rendah.
Kata kunci : aparatur; pemerintah; pelayanan; kinerja
Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Memberikan Pelayanan..………….....…(Muhammad Jibran, Agustinus Pati, Welly Waworundeng)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  merupakan instansi  pemerintahan  yang  dibentuk  setelah otonomi daerah tahun 1999. Sebelum pelaksanaan otonomi  daerah  semua  urusan  kepegawaian berada  di  pemerintah  pusat,  yang  ada  di  daerah hanya sebagai pelaksana administrasi kepegawaian  dari  kebijakan  pemerintah  pusat. Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber Daya Manusia Kota Manado mempunyai beberapa  bidang  diantaranya  Kesekretariatan, Bidang  Pengadaan,  Pemberhentian  dan  Informasi Kepegawaian,  Bidang  Mutasi  dan  Promosi, Bidang  Pengembangan  Aparatur  dan  Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.
Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Manado Nomor  9  Tahun  2019  tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Kota  Manado  Tipe  A, dijelaskan  bahwa  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM)  Kota  Manado  merupakan  unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang dipimpin  oleh  Kepala  Badan  yang  berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui  Sekretaris  Daerah  (Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  -  BPK  RI,  2019). BKPSDM  adalah  bagian  dari  penyelenggara pemerintah  yang  harus  turut  serta  dalam  upaya penerapan Good Governance khususnya dibidang pelayanan administrasi kepegawaian yang menunjang program-program kerja pemerintah ke depan.
Menurut Peraturan Walikota tersebut Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  mempunyai  tugas  membantu  Walikota dalam  melaksanakan  fungsi  penunjang  urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan  dan  Pelatihan.  Upaya-upaya  dari Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  Kota  Manado  untuk  lebih menyempurnakan  manajemen  kepegawaian  terus dilakukan mengingat lingkungan strategis organisasi  terus  mengalami  perubahan  secara komprehensif,  maka  dari  itu  diharapkan  dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian strategi
berdasarkan  isu-isu  aktual  serta  kebijakan  yang berkembang seiring dengan pelaksanaan pemerintahan daerah Kota Manado.
Adapun  manajemen  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai  dasar,  etika  profesi,  bebas  dari  intervensi politik,  bersih  dari  praktik  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme,  oleh karena  itu  penerapan manajemen ASN sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan  pemerintahan  yang  baik (good governance) . Upaya–upaya mewujudkan pemerintahan  yang  baik  menjadi  hal  mutlak dilaksanakan  oleh  semua  pihak  penyelenggara pemerintahan, sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki  pemikiran  yang  berkembang  tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus  mampu  beradaptasi  dalam  berbagai aktivitas.
Tujuan merupakan penjabaran dari  visi dan misi  yang  telah  ditetapkan,  yakni  pencapaian target keberhasilan dalam kurun waktu lima tahun mulai  dari  tahun  2021  sampai  2026.  Mengacu pada  visi  dan  misi  Kota  Manado  maka  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia menetapkan tujuan “Terciptanya
Aparatur Sipil Negara yang Profesional, Berkinerja  dan  Sejahtera”.  Berdasarkan  tujuan Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber Daya Manusia Kota Manado, seharusnya pegawai memiliki akuntabilitas dalam melaksanakan tugas sebagai  ASN  agar  bertanggung  jawab  atas tindakan  yang  dilakukan,  memiliki  karakter  yang jujur  dalam  setiap  pelaksanaan  tugas  karena kejujuran  mempunyai  poin  penting  terbentuknya pemerintahan  yang  bersih,  integritas  artinya memiliki  prinsip  moral  yang  kuat,  taat  hukum yaitu  mengikuti  semua  hukum  yang  mengatur  di tempat mereka melakukan aktivitas.
Dalam  Peraturan  Walikota  Nomor  9  Tahun 2019  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Kota  Manado  Tipe  A  Pasal  3 menyebutkan  bahwa  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai  tugas  membantu  Walikota  dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 917 - 926
Selanjutnya Pasal 4 pada Peraturan Walikota  menyebutkan  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  dalam melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan  kebijakan  teknis  sesuai  dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan  tugas  dukungan  teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan  teknis  penyelenggaraan  fungsi- fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.
Sejak  era  otonomi  daerah  digulirkan, perubahan  paradigma  aparatur  yang  dahulunya sebagai  penguasa,  berubah  menjadi  pelayan masyarakat.  Dengan  berdasarkan  perubahan paradigma  ini,  aparatur  pemerintah  sangat berperan  dalam  memberikan  pelayanan  secara maksimal  bagi  masyarakat.  Pemerintah  yang mana  mempunyai  fungsi  memberikan  pelayanan, harus  menekankan  hal-hal  yang  vital  yaitu mendahulukan  kepentingan  orang  yang  dilayani, mempermudah  urusan,  mempersingkat  waktu proses  pelaksanaan  urusan  dan  memberikan kepuasan  kepada  masyarakat  atau  orang  yang dilayani.
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan,  fenomena  yang  terjadi  pada  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Kota  Manado  antara  lain  terdapat beberapa  laporan  dari  ASN  tentang  pelayanan yang dilakukan oleh oknum ASN ialah lambatnya pelayanan  yang  dilakukan  dan  informasi  yang diberikan  tidak  sesuai  dengan  yang  diinfokan maka  hal  ini  akan  memberikan  dampak  buruk bagi citra aparat di masyarakat.
Apabila  dilihat  dari  kinerja  pegawai berdasarkan  pengamatan  awal,  masih  belum maksimal, hal ini didasari akan adanya ketidakdisiplinan  pegawai  dalam  menjalankan tugas  seperti  sering  izin  tidak  masuk  kantor,  izin pada  saat  jam  kerja  tanpa  alasan  yang  jelas,  dan yang  paling  signifikan  sering  menunda-nunda pekerjaan  sehingga  menyebabkan  penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu.
Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Kota  Manado  salah  satu tugasnya dalam memberikan pelayanan kepegawaian seperti pengurusan kenaikan pangkat, gaji berkala di Kota Manado, pengurusan pensiun,  mengelola  diklat  pegawai.  Berdasarkan observasi awal dalam pelaksanaan proses kerjanya  menunjukkan  hasil  kerja  yang  kurang baik,  hal  ini  sesuai  dengan  data  observasi  awal yang diperoleh dari pegawai yang bekerja di BKD Kota  Manado.  Kondisi  yang  ada  menunjukkan bahwa  masih  banyak  pekerjaan  yang  tidak terselesaikan pada waktu yang seharusnya, hal ini dapat  menghambat  pelaksanaan  kerja  di  Badan Kepegawaian  Daerah  Kota  Manado.  Selain  itu ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan juga masih kurang baik, hal ini dapat dilihat dari masih adanya  keluhan  pegawai  karena  keterlambatan terbitnya  SK  kenaikan  pangkat  yang  seharusnya terbit  pada  bulan  Oktober  namun  belum  terbit hingga Desember.
Dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  khususnya Pasal  5  disebutkan  bahwa  untuk  menjamin terpeliharanya  tata  tertib  dalam  kelancaran pelaksanaan  tugas,  PNS  wajib  mematuhi  disiplin dan  kode  etik  PNS.  PNS  dituntut  memiliki disiplin  waktu  dan  disiplin  kerja  sebagai  bagian dari  bentuk  tanggung  jawab  terhadap  kerja  yang diembannya  atau  yang  diberikan  atasan.  Setiap pegawai dituntut untuk melaksanakan setiap tugas kerja  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab  namun dalam  pelaksanaannya  tidak  demikian.  Banyak pekerjaan  justru  dikerjakan  oleh  Tenaga  Harian Lepas (THL) padahal perkerjaan tersebut memerlukan analisis teknis.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  yang dipaparkan,  maka  dapat  dirumuskan  masalah penelitian  adalah  “Mengapa  Kinerja  Aparatur Sipil  Negara  dalam  Memberikan  Pelayanan  di Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber Daya Manusia Kota Manado Tidak Optimal?”

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  yaitu  untuk  menganalisis kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam memberikan pelayanan di Kantor Badan
Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado.
Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Memberikan Pelayanan..………….....…(Muhammad Jibran, Agustinus Pati, Welly Waworundeng)

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  baik  dari  aspek  teoritis  maupun  praktis yaitu :
1. Aspek Teoritis
Penelitian  ini  dapat  memberi  sumbangan pemikiran,  informasi  bidang  keilmuan  terkait dalam  kinerja  ASN  dan  Pelayanan.  Bagi mahasiswa dan umum, untuk menambah wawasan dan  pengetahuan  tentang  kinerja  ASN  dalam memberikan pelayanan di Kantor Badan
Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Manado.
2. Aspek Praktis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi  dan  masukan  bagi  pemerintah  Kota Manado  untuk  dapat  melihat  lagi  kinerja  ASN dalam  memberikan  pelayanan  di  Kantor  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Kota  Manado  yang  pada  saat  ini  belum maksimal.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret  hingga  Juni  2022  bertempat  di  Kantor Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  Kota  Manado  (BKPSDM)  yang beralamat Jl. Balai Kota, Tikala Ares, Kecamatan Tikala Kota Manado Sulawesi Utara.

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah data kualitatif.  Penelitian  ini  mencoba  memberikan gambaran realistis yang sesuai dengan kenyataan, fenomena  dan  kejadian  yang  ditemukan  di lapangan.  Penelitian  kualitatif  adalah  jenis penelitian  yang  mengeksplorasi  dan  memahami makna  di  sejumlah  individu  atau  sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Hal inilah yang  menjadi  acuan  menggunakan  jenis  data kualitatif dalam penelitian ini.

## Fokus Penelitian
Penelitian  ini  berfokus  pada  kinerja  ASN dalam  memberikan  pelayanan  berdasarkan  tugas pokok  dan  fungsi.  Selanjutnya  digunakan  teori Prawirosentono  (2009),  mengenai  faktor-faktor yang mempengaruhi akan kinerja pegawai :
1. Efektivitas dan Efesiensi.
2. Otoritas dan Tanggung Jawab.
3. Disiplin.
4. Inisiatif.

## Informan Penelitian
Informan  dalam  penelitian  adalah  orang atau  pelaku  yang  benar-benar  memahami  dan menguasai  masalah  serta  berpartisipasi  langsung dalam  masalah  penelitian.  Informan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  informan  utama, informan  kunci,  dan  informan  pendukung. Informan utama adalah :
- Kepala Badan BKPSDM, orang-orang Kantor BKPSDM Kota Manado,
- Kepala Sub Bagian Kepangkatan,
- Pegawai Kantor BKPSDM Kota Manado,
- Pegawai  Pemkot  Manado  yang  menerima pelayanan di Kantor BKPSDM Kota Manado.

## Sumber Data
Adapun  yang  menjadi  sumber  data  dalam penelitian ini adalah :
1. Data primer
Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti  dengan  narasumber.  Data  primer  dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui  wawancara  dengan  Kepala  dan  Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Manado.
2. Data sekunder
Data  sekunder  atau  data  pelengkap  adalah data  yang  dianggap  sebagai  data  pendukung  dari data primer seperti jurnal, gambaran umum lokasi penelitian,  artikel,  buku-buku  sebagai  teori,  dan lain sebagainya.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Observasi
Observasi  (pengamatan)  adalah  salah  satu metode  pengumpulan  data  dalam  kebanyakan penelitian  kualitatif.  Observasi  merupakan  proses kompleks  yang  terdiri  dari  berbagai  proses biologis  dan  psikologis,  dua  di  antaranya  yang terpenting  adalah  proses  observasi  dan  memori. Dalam  hal  ini  observasi  dilakukan  dengan memeriksa  secara  langsung  kinerja  pegawai  di Kantor BKPSDM Kota Manado.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 917 - 926
2. Wawancara
Wawancara  adalah  salah  satu  proses pengumpulan  data  untuk  keperluan  penelitian melalui  proses  wawancara  berupa  pertanyaan- pertanyaan  dan  jawaban  (Anggito  &  Setiawan, 2018).  Metode  yang  digunakan  dalam  teknik wawancara  ini  adalah  dengan  mengajukan pertanyaan  kepada  informan  guna  memperoleh data tentang masalah yang diteliti.
3. Dokumentasi Dokumen  adalah  catatan  peristiwa  masa lalu.  Dokumen  dapat  berupa  karya  tulis,  lukisan, atau  karya  monumental  seseorang.  Pemeriksaan dokumen  dilengkapi  dengan  penggunaan  teknik observasi  dan  wawancara  dalam  penelitian kualitatif.

## Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi  sebagai  alat  untuk  menguji  keabsahan data  yang  diperoleh.  Menurut  Sugiyono  (2018) mengatakan  bahwa  triangulasi  dalam  pengujian kredibilitas  ini  diartikan  sebagai pengecekan  data dari  berbagai  sumber  dengan  berbagai  cara  dan berbagi waktu, dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 1. Triangulasi sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data  yang  telah  diperoleh  melalui  beberapa sumber Sugiyono  (2018).  Sumber  data  dari penelitian ini yaitu :
a. Kepala Kantor BKPSDM Kota Manado.
b. Pegawai Kantor BKPSDM Kota Manado.
c. Stakeholder Kantor BKPSDM Kota Manado .
2. Triangulasi teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data  kepada  sumber  yang  sama  dengan  teknik yang  berbeda  Sugiyono  (2018).  Teknik  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  wawancara, observasi dan dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif, dilakukan  baik  pada  saat  pengumpulan  data maupun  setelah  berakhirnya  pengumpulan  data untuk  jangka  waktu  tertentu.  Kegiatan  analisis data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan terus  menerus  sampai  selesai,  sehingga  data
menjadi  jenuh.  Kegiatan  analisis  data  dalam penelitian ini meliputi :
1. Reduksi data (data reduction)
Reduksi  data  berarti  menggeneralisasi, memilih  hal  yang  paling  penting,  memfokuskan pada  hal  yang  penting,  mencari  topik,  pola  dan membuang yang tidak perlu. Dengan cara ini, data yang  diringkas  akan  memberikan  gambaran  yang lebih jelas  dan memudahkan  para ilmuwan  untuk terus  mengumpulkan  data  dan  mengambilnya kembali saat dibutuhkan.
2. Penyajian data (data display)
Penyajian  data  biasanya  dilakukan  dalam bentuk  deskripsi  singkat,  grafik,  hubungan  antar kategori, flowchart ,  dll.  Teks  naratif  adalah  teks yang  paling  sering  digunakan  untuk  menyajikan data  dalam  penelitian  kualitatif.  Dengan  melihat data,  lebih  mudah  untuk  memahami  apa  yang terjadi,  merencanakan  pekerjaan  di  masa  depan, dan menemukannya jika diperlukan.
3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif  menurut  Miles  dan  Huberman  adalah menarik  kesimpulan  dan  verifikasi.  Kesimpulan awal  yang  ditarik  masih  bersifat  sementara  dan akan  berubah  jika  tidak  ditemukan  bukti  yang kuat  untuk  mendukung  tahap  pengumpulan  data berikutnya.  Namun,  jika  kesimpulan  yang  ditarik pada  tahap  awal  didukung  oleh  bukti  yang  valid dan  konsisten  ketika  penelitian  kembali  ke lapangan  untuk  mengumpulkan  data,  kesimpulan yang disempurnakan dapat dipercaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terciptanya  tata  pemerintahan  yang  baik (good governance) merupakan salah satu hal yang menjadi  pilar  demokrasi  dan  tuntutan  reformasi birokrasi  bagi  pemerintah  untuk  dilaksanakan. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan  iklim  birokrasi  pemerintah  yang profesional,  berintegrasi,  berkinerja  tinggi,  bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai- nilai  dasar  dan  kode  etik  aparatur  negara.  Hal  itu ditegaskan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  81 Tahun  2010  tentang Grand  Design Reformasi Birokrasi  2010-2025  dan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Memberikan Pelayanan..………….....…(Muhammad Jibran, Agustinus Pati, Welly Waworundeng)
Birokrasi  Nomor  20  Tahun  2010  tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  bekerja pada  suatu  instansi  pemerintah  sebagai  abdi masyarakat  perlu  meningkatkan  pengabdiannya dan  kesetiaannya  kepada  Bangsa  dan  Negara. Upaya meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil selalu  dilakukan  di  setiap  instansi.  Diperlukan pegawai  yang  terampil  dan  sesuai  dengan keahlian  yang  dibutuhkan  dibidangnya,  untuk  itu perlu  diadakan  pengembangan  bagi  pegawai sebagai  salah  satu  usaha  untuk  meningkatkan kualitas  kerja  dalam  organisasi  pemerintahan seperti pendidikan dan pelatihan.
Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  umum pemerintah  dan  pembangunan,  dituntut  adanya kemampuan dan kemahiran manajerial yang dapat mengintegrasikan  dan  mengarahkan  seluruh sumberdaya  kepada  pencapaian  tugas  pokok, sasaran  dan  misi  organisasi,  disamping  itu dituntut  pula  pengetahuan dan  ketrampilan  teknis yang  memungkinkan  mutu  hasil  pelaksanaan ogranisasi sesuai dengan yang diharapkan.
Sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  Kota  Manado  sebagai  lembaga teknis  daerah  yang  membidangi  manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas sumberdaya  aparatur  di  lingkungan  pemerintah Kota  Manado,  maka  program  dan  kegiatannya didasarkan  pada  dua  sisi  yaitu  internal  dan eksternal. Program dan kegiatan internal dipusatkan  pada  upaya  menata  kelembagaan  dan ketatalaksanaan  serta  mengefektifkan  kinerja BKPSDM,  sedangkan  program  dan  kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya, mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur  di  Kota  Manado  yang  lebih  profesional, responsif dan sejahtera
Penelitian  ini  berfokus  pada  kinerja  ASN dalam  memberikan  pelayanan  berdasarkan  tugas pokok dan fungsi, selanjutnya menggunakan teori dari  Prawirosentono  (2009),  mengenai  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  pegawai adalah sebagai berikut :
1. Efektivitas dan Efesiensi Dalam suatu organisasi atau lembaga sangat mengharapkan  dan  menghendaki  suatu  tingkat efektivitas kerja yang baik, efektivitas kerja yang baik  pada  gilirannya  akan  menghasilkan  suatu produktivitas  kerja  yang  optimal.  Selain  itu  yang
patut  disadari  oleh  instansi  publik  atau  aparatur tingkat  daerah  adalah  bahwa  pelayanan  yang mereka  berikan  bukan  hanya  bergantung  kepada kebaikan  pelaksanaan  tugas,  melainkan  juga ditentukan oleh penerima dan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan tingkat kerja yang mereka kerjakan, dimana banyak masyarakat yang masih mengeluhkan  hasil  kerja  yang  diberikan  aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat.
Uraian tentang efektivitas kerja ASN dalam memajukan organisasi dapat dilihat pada berbagai kegiatan  penggalangan  pelatihan  ketatausahaan pada  lembaga  pemerintah  maupun  swasta, terciptanya kelancaran pelayanan terhadap masyarakat  secara  baik  dan  tepat,  keterpaduan tugas  dan  fungsi  penyelenggara  pemerintah maupun swasta dalam meningkatkan profesionalitas  kerja  dalam  organisasi.  Tujuan utama  dari  perkembangan  pelayanan  publik melalui efektivitas kinerja ASN adalah bagaimana upaya suatu instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan  yang  baik  dan  tepat  guna  bagi masyarakat,  khususnya  aparatur  pemerintah  agar lebih handal, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat  serta  bagaimana  menyikapi  dinamika proses  perubahan  lingkungan  strategis  yang bermutu  dan  mempunyai  nilai  positif  dalam memberikan peningkatan pelayanan.
Efektivitas  kerja  merupakan  ukuran  suatu organisasi  dalam  mencapai  proses  kerja  yang lebih  baik  dalam  menyelesaikan  tugas.  Berbagai literatur, konsep yang membahas efektivitas kerja menunjukkan hasil yang dicapai dalam arti bahwa efektivitas  kinerja  adalah  suatu  kegiatan  yang diukur  besar  kecilnya  penyesuaian  antara  tujuan dan  harapan  yang  ingin  dicapai  dalam  kerja dengan hasil yang baik. Jelasnya jika sasaran atau tujuan telah tercapai dengan yang telah direncanakan  sebelumnya,    maka  dapat  disebut efektif.
Dalam penelitian berdasarkan hasil wawancara  dengan  informan  terkait  efektifitas dan  efesiensi  dalam  bekerja  oleh  ASN  di BKPSDM  Kota  Manado  belum  sepenuhnya efektif  dan  efesien  hal  ini  disebabkan  karena pemahaman  pada  PNS  yang  belum  memahami akan  mekanisme  serta  persyaratan  akan  urusan tertentu  seperti  kenaikan  pangkat,  cuti  dan beberapa  urusan  yang  memerlukan  berkas
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 917 - 926
persyaratan, kurangnya sosialisasi oleh BKPSDM mengakibatkan  banyaknya  berkas  usulan  sering terlambat dan mengalami permasalahan. Akibatnya banyak PNS yang mengurus keperluan mereka  di  BKPSDM  harus  bolak  balik  untuk melengkapi  data  sesuai  dengan  SOP  dan ketentuan yang berlaku.
Pengaruh pandemi covid-19 dalam efektivitas kerja serta efesiensi kerja oleh ASN di BKPSDM Kota Manado menjadi tidak maksimal, pembatasan  orang  dalam  kantor,  penerapan protokol  kesehatan  kegiatan  kerja  dari  rumah (work  from  home) menjadi  sebuah  tantangan tersendiri  dan  mengakibatkan  ketidaksiapan  para ASN mengganti metode kerja sehingga pekerjaan tidak maksimal.
2. Otoritas dan Tanggung Jawab Otoritas  atau  dalam  bahasa  Indonesia  lebih dikenal  dengan  sebutan  wewenang  merupakan suatu  pengertian  yang  kompleks.  Otoritas  adalah kekuasaan  yang  disahkan legitimazed oleh  suatu peranan  formal  seorang  pimpinan  dalam  sebuah organisasi.  Otoritas  wewenang  adalah  hak seseorang untuk memberikan perintah, sedangkan tanggung  jawab  adalah  sikap  dimana  seseorang harus  menyanggupi  atau  melaksanakan  dengan sebaik  mungkin  apa  yang  di  amanatkan  kepada dirinya  dan  bersedia  akan  resiko  yang  dihadapi akan  perbuatan  yang  dilakukan,  bila  ada wewenang  berarti  dengan  sendirinya  muncul tanggung jawab.
Konsep  lain  yang  erat  kaitannya  dengan wewenang  adalah  pelimpahan  wewenang  dalam organisasi. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan  sebagian  hak  untuk  mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dari pejabat  yang  satu  kepada  pejabat  yang  lain. Wujud  pelimpahan  wewenang  dapat  dilakukan oleh pejabat yang berkedudukan lebih tinggi pada pejabat  yang  berkedudukan  lebih  rendah  atau pejabat atasan kepada pejabat bawahan pelimpahan  wewenang  vertikal  di  samping  itu pelimpahan  wewenang  dapat  pula  dilakukan antara pejabat yang sederajat pelimpahan wewenang mendatar.
Tanggung jawab adalah  kesadaran manusia akan  tingkah  laku  atau  perbuatanya  yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung  jawab  juga  berarti  berbuat  sebagai perwujudan kesadaran dan kewajibanya.
Tanggung  jawab  adalah  kesanggupan  seorang ASN  menyelesaikan  pekerjaan  yang  diserahkan kepadanya  dengan  sebaik-baiknya  dan tepat  pada waktunya  serta  berani  memikul  resiko  atas keputusan  yang  diambilnya  atau  tindakan  yang dilakukannya (Nawawi, 2003).
Dalam  penelitian  ini,  tanggung  jawab  yang dimaksud  adalah  pelaksanaan  tugas  pokok masing-masing  bidang  pada  BKPSDM  Kota Manado terutama dalam pelayanan ASN yang ada di  Pemkot  Manado.  Hal-hal  yang  menjadi  tolak ukur terhadap tanggung jawab dan otoritas kinerja pegawai  BKPSDM  Kota  Manado  perlu  diketahui berdasarkan pelayanan yang disediakan BKPSDM Kota Manado sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian yakni :
a. Administrasi Perkantoran
b. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN
c. Pengelolaan Pengadaan
d. Pengelolaan Pangkat dan Jabatan ASN
e. Pengelolan Pengembangan Karir dan
Kompetensi ASN
f. Pengelolaan Pola Karir ASN
g. Pengelolaan Mutasi
h. Pengelolan Promosi ASN
i. Pengelolaan Kinerja dan Disiplin ASN
j. Pemberian Penghargaan kepada ASN
k. Pembinaan Disiplin ASN
l. Pengelolaan Pemberhentian ASN
m. Penyajian data/Profil ASN secara lengkap dan akurat
Pelayanan  yang  diemban  oleh  BKPSDM Kota  Manado  cukup  besar  karena  mencakup seluruh kebutuhan adminsitasi para ASN yang ada di  Pemerintahan  Kota  Manado,  berdasarkan  data pada  BKN  Regional  IX  Manado  dimana  jumlah pegawai  aktif  dalam  lingkup  pemerintahan  Kota Manado  sebanyak  5.164  ASN,  merupakan  yang terbanyak  di  antara  kabupaten/kota  lainnya  di Sulawesi Utara, hal ini dikarenakan Kota Manado merupakan ibukota  Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki  banyak  urusan  dalam  pengelolaan wilayah  sehingga  membutuhkan  ASN  yang  lebih untuk  mengurus  kebutuhan  pemerintahan  di daerah ibukota.
Tanggung  jawab  adalah  sikap  dimana sesorang  harus  menyanggupi  atau  melaksanakan dengan  sebaik  mungkin  apa  yang  diamanatkan kepada  dirinya  dan  bersedia  akan  resiko  yang dihadapi  akan  perbuatan  yang  akan  dilakukan. Indikator tanggung jawab dapat diukur
Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Memberikan Pelayanan..………….....…(Muhammad Jibran, Agustinus Pati, Welly Waworundeng)
berdasarkan  tugas  yang  dibebankan  dan  usaha untuk  memajukan  insitusi.  Tanggung  jawab adalah  kewajiban  seseorang  untuk  melakukan fungsi  yang  diberikan  sesuai  kemampuan  dan arahan.  Wewenang,  adalah  hak  dan  kekuasaan untuk  menentukan  kepatuhan  yang  diperoleh karena  kedudukan  orang  tersebut  dalam  sebuah organisasi.  Sehingga  antara  tugas,  tanggung jawab,  dan  wewenang  harus  seimbang,  apabila tugas yang  diserahkan  itu ringan,  maka tanggung jawabnya  juga  ringan,  sehingga  wewenang  yang diperlukan juga sedikit. Sebaliknya, apabila tugas yang  diserahkan  berat,  maka  akan  menimbulkan tanggung  jawab  yang  lebih  berat,  sehingga wewenang  yang  dilimpahkan  juga  besar.  Apabila seseorang pejabat pimpinan telah berani melimpahkan  sebagian  wewenangnya  kepada pejabat bawahannya harus disertai kemauan untuk sewaktu-waktu  memperhatikan  pendapat  atau saran dari pejabat bawahannya sehingga menumbuhkan suasana kerjasama yang baik.
Dari  hasil  penelitian  dilapangan,  salah  satu kelemahan  yang  dimiliki  oleh  BKPSDM  Kota Manado adalah masih kurangnya jumlah pegawai yang  bekerja  di  BKPSDM  Kota  Manado, pekerjaan  masih  banyak  dikerjakan  oleh  Tenaga Harian  Lepas  (THL)  dimana  notabenenya  bukan ASN  sehingga  tanggungjawab  kerja  tidak seharusnya  di  emban  oleh  para  THL,  namun kinerja  dari  ASN  berdasarkan  hasil  wawancara dengan informan tetap menjalankan tugas mereka berdasarkan penempatan dan SOP yang berlaku di BKPSDM Kota Manado. Masalah lainnya adalah kurangnya  sumber  daya  aparatur  BKPSDM  Kota Manado  yang  kompeten    dalam  pengelolaan keuangan  dan  perencanaan  serta  penempatan pegawai    yang    belum  tertata  sesuai  dengan  latar belakang  pendidikan  dan  kompetensi,  hal  ini sesuai  dengan  data  hasil  analisis  lembaga  yang tertuang  dalam  Renstra  BKPSDM  Kota  Manado, Tahun 2021.
3. Disiplin
Apabila  dilihat  dari  aspek  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  aparatur,  hasil  yang  diharapkan dengan  adanya  reformasi  birokrasi  adalah terciptanya sumberdaya aparatur yang berintegritas,  netral,  kompeten,  berkemampuan, profesional,  memiliki  kinerja  yang  tinggi  dan sejahtera.  Dilihat  dari  aspek  organisasi  serta tatalaksana, reformasi birokrasi diharapkan mampu  menciptakan  lembaga  yang  tepat  fungsi
dan  tepat  ukuran  dimana  terdapat  sistem,  proses dan  prosedur  yang  jelas,  efektif  dan  efisien  serta memenuhi  prinsip good  governance sehingga mampu  memberikan  pelayanan  prima  sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.
Desakan cukup kuat terjadi dari masyarakat di era reformasi sekarang ini agar penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dilakukan oleh  aparatur  pemerintah  berjalan  dengan  bersih, profesional  dan  transparan (good  governance) . Tuntutan  masyarakat  untuk  terselenggaranya pemerintahan  yang  baik  merupakan  bentuk peningkatan  sumber  daya  manusia  yang  mampu mencermati  setiap  perubahan  paradigma  akibat adanya  perkembangan  lingkungan  strategis. Aparatur  pemerintah  diharapkan  antara  lain mempunyai  ciri-ciri  profesional,  kompeten,  dan akuntabel  yang  dapat  mendukung  kondisi pemerintahan yang transparan, demokratis, berkeadilan, efektif dan efisien, serta menghormati hukum untuk mendorong terciptanya partisipasi dan pemberdayaan.
Disiplin  sangat  penting  artinya  bagi kehidupan manusia, begitupun dengan ASN yang ada  di  BKPSDM  Kota  Manado  karena  disiplin harus  ditanamkan  secara  terus-menerus  agar disiplin  menjadi  kebiasaan.  Orang-orang  yang berhasil  dalam  bidang  pekerjaan,  umumnya mempunyai  kedisiplinan  yang  tinggi,  sebaliknya orang  yang  gagal  umumnya  tidak  disiplin. Disiplin  merupakan  sutau  proses  latihan  dan belajar  untuk  meningkatkan  kemampuan  dalam bertindak,  berfikir  dan  bekerja  yang  aktif  dan kreatif.  Disiplin  juga  merupakan  suatu  kepatuhan dari  orang-orang  dalam  suatu  organisasi terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan keadaan tertib.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan, tingkat  disiplin  para  pegawai  ASN  di  BKPSDM Kota  Manado  masih  rendah  dan  masalah  tingkat disiplin  masih  menjadi  permasalahan  tiap  tahun, hal  ini  terlihat  dari  hasil  analisis  oleh  lembaga BKPSDM  yang  tertuang  dalam  renstra  dimana tingkat  disiplin  ASN  masih  rendah  dan  hal  itu juga  diperparah  dengan  belum  optimalnya pemberian atau penerapan sanksi secara berjenjang  oleh  pejabat  yang  berwenang  kepada PNS  yang  terbukti  melanggar  disiplin  PNS berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Permasalahan  berikutnya  mengenai disiplin  ASN  di  BKPSDM  Kota  Manado  adalah
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 917 - 926
Tingkat  pemahaman  peraturan  disiplin  yang masih rendah.
4. Inisiatif
Pentingnya  peranan  sumber  daya  manusia bagi setiap organisasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan, untuk itu sumber daya  manusia  perlu  memiliki  keterampilan  yang handal  dalam  menangani  setiap  pekerjaan,  sebab dengan  adanya  keterampilan  yang  handal  maka secara  langsung  dapat  meningkatkan  kinerja pegawai.  Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi kinerja  pegawai  dalam  suatu  perusahaan  adalah inisiatif individual, toleransi resiko, dan dukungan manajemen  dimana  faktor  tersebut  sangat  erat kaitannya dalam  meningkatkan kinerja karyawan, sebab  dengan  terciptanya  inisiatif  individual  dan dukungan  manajemen  yang  baik  dan  ditunjang oleh  kerja  sama  dengan  sesama  pegawai,  maka akan  tercapai  hasil  yang  akan  meningkatkan kinerja pegawai.
Inisiatif individual yang  dikehendaki dalam organisasi  yang  menjadi  wadahnya  meliputi derajat tanggung jawab, kebebasan, dan independensi dari masing-masing anggota organisasi,  yaitu  seberapa  besar  seseorang  diberi wewenang dalam menjalankan tugasnya, seberapa berat  tanggung  jawab  yang  harus  dipikul  sesuai dengan  kewenangannya,  dan  seberapa  luas kebebasan  dalam  mengambil  keputusan.  Inisiatif adalah  kemampuan  menemukan  peluang  dan mengembangkan  ide  dan  cara-cara  baru  dalam memecahkan masalah.
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan terkait inisiatif kerja yang  dimiliki  oleh  pegawai  BKPSDM  Kota Manado,  salah  satu  usaha  BKPSDM  dalam mewujudkan  sasaran  Pemerintah  Kota  Manado yang  tertuang  dalam  RPJMD  yakni  dengan peningkatan  penerapan  Manajemen  ASN  yang lebih  baik  dari  tahun  sebelumnya,  saat  ini Manajemen  ASN  kondisinya  masih  belum  sesuai dengan  yang  diharapkan  karena  masih  terdapat kesenjangan  antara  kompetensi  yang  dimiliki ASN dengan jabatan yang diembannya, pengelolaan  pengembangan  kompetensi  aparatur yang  belum  terencana  secara  baik,  belum tersedianya  sarana  dan  prasarana  pengembangan SDM, dan masih kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepegawaian, beberapa  hal  ini  merupakan  permasalahan  terkait pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dari  BKPSDM.
Penerapan  Manajemen  ASN  yang  dilaksanakan BKPSDM  di  tahun  sebelumnya  belum  sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari hasil  perhitungan  Indeks  Kepuasan  Pelayanan Kepegawaian  yang  dilakukan  oleh  internal lembaga  BKPSDM  sendiri  dengan  nilai  78  atau mutu  pelayanan  “Baik”,  hasil  ini  diperoleh melalui  survei  yang  dilakukan  oleh  BKPSDM terhadap  beberapa  ASN  yang  dilayani.  Untuk lebih  meningkatkan  pelayanan  ASN  sehingga dapat  mencapai  mutu  sangat  Baik  maka BKPSDM  akan  mewujudkan  manajemen  ASN yang baik dan bersih didukung dengan  penerapan Pelayanan Kepegawaian berbasis teknologi.
Pelayanan Kepegawaian yang belum optimal  menjadi  salah  satu  masalah  yang  harus diselesaikan  BKPSDM  saat  ini,  rendahnya  etos kerja  serta  penerapan  perilaku  kinerja  yang  baik, bersih dan melayani belum sepenuhnya terwujud, kondisi  saat  ini  penerapan  teknologi  dalam pelayanan  kepegawaian  baru  diterapkan  pada perekaman  kehadiran  ASN  melalui  Sistem Informasi Presensi (SIP) dan penyediaan informasi  melalui  Sistem  Informasi  Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sehingga mempengaruhi persentase  untuk  pelayanan  berbasis  teknologi informasi  masih  rendah,  sebesar  25%  sesuai dengan data survei internal lembaga BKPSDM.
Era  teknologi  saat  ini  pelayanan  publik diarahkan  kepada  penggunaan  sistem  aplikasi tidak terkecuali dalam pelayan bidang kepegawaian,  untuk  hal  tersebut  maka  BKPSDM akan  melakukan  transformasi  pelayanan  dari pelayanan konvensional ke dalam bentuk  pelayan yang berbasis teknologi dengan harapan pelayanan  BKPSDM  kedepannya  akan  lebih cepat,  tepat,  mudah  bersih,  sehingga  penerepan teknologi  informasi  BKPSDM  dapat  mencapai 100%.  Adapun  jenis  pelayanan  atau  sistem  yang akan  dibangun  BKPSDM  kedepannya  yaitu  E- Kinerja, Pengembangan SIMPEG yang terintegrasi, Aplikasi pelayanan terintegrasi SILADEN, Ruang SDM Centre, serta pengembangan  aplikasi  lainnya  yang  sejalan dengan perkebangan teknologi.
Berdasarkan  data  dan  fakta  yang  ada dilapangan,  masih  terdapat  permasalahan  inisiatif ASN  yang  bekerja  di  BKPSDM  Kota  Manado yakni  kurangnya  etos  kerja  pertanda  inisiatif  diri dari  pegawai  untuk  berinovasi  dan  berkreasi dalam menjalankan tugas masih rendah.
Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Memberikan Pelayanan..………….....…(Muhammad Jibran, Agustinus Pati, Welly Waworundeng)

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dipaparkan, maka peneliti menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut :
1. Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  pada Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kota Manado  dalam  bidang  urusan  Pemerintahan fungsi  penunjang  Kepegawaian  dan  sesuai dengan  Undang–Undang  No.  5  Tahun  2014 tentang ASN, BKPSDM melaksanakan kinerjanya  melalui  Manejemen  ASN,  namun dari aspek efektivias dan efesiensi kerja masih lemah.  Tingkat  pemahaman  ASN  dalam pengurusan menjadi hambatan dalam pengurusan  berkas,  sehingga  menyita  waktu dan  tenaga.  Lemahnya  sosialisasi  pengurusan oleh  BKPSDM  dan  jumlah  ASN  Kota Manado yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai  pada  BKPSDM. Selain  itu  pangaruh pandemi  terhadap  efektifitas  dan  efesiensi kerja juga sangat berpengaruh tingkatannya.
2. Dari  aspek  otoritas  dan  tanggung  jawab, kurangnya  pegawai  pada  BKPSDM  Kota Manado  serta  penempatan  pegawai  yang belum  sesuai  pada  kompetensinya  menjadi masalah,  sehingga  banyak  pekerjaan  yang dikerjakan  oleh  tenaga  harian  lepas  yang sebenarnya bukan menjadi bagiannya.
3. Tingkat  disiplin  pegawai  pada  BKPSDM Kota  Manado  masih  rendah,  hal  ini  sesuai dengan  laporan  tahunan  yang  tertuang  juga pada  Renstra  BKPSDM  yang  permasalahan setiap  tahun  adalah  tingkat  disiplin  pegawai dalam  melakukan  pekerjaan.  Selain  itu penerapan  sanksi  terhadap  pegawai  yang melanggar  disiplin  masih  lemah,  sehingga tidak menimbulkan efek jerah.
4. Tingkat  inisiatif  kerja  pada  BKPSDM  Kota Manado  masih  rendah  disebabkan  karena banyaknya  peralihan  mekanisme  kerja  oleh BKN dimana banyak pelayanan yang
dilakukan diarahkan pada penggunaan
berbasis  aplikasi,  sehingga  banyak  pegawai yang masih bingung dan mencoba beradaptasi dengan  sistem  yang  ada,  serta  masih membutuhkan banyak pendidikan dan pelatihan guna menguasai sistem yang baru.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka peneliti  memberikan  saran  dalam  penelitian  ini sebagai berikut :
1. Dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  ASN pada BKPSDM Kota Manado disarankan agar meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan  dalam  pengembangan  kreativitas dan  inovasi.  Dorongan  dan  motivasi  dari pimipinan  dapat  menjadi  pemicu  pegawai menjalankan  tugas  dengan  baik.  Selanjutnya perlu  diadakan  sosialisasi  kepada  seluruh ASN  Kota  Manado  mengenai  hal-hal  yang dilayani pada BKPSDM Kota Manado terkait syarat,  mekanisme  dan  juga  penggunaan layanan berbasis aplikasi.
2. Perlu  ditinjau  kembali  mengenai  penempatan pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan  dam  kompetensinya  sehingga pekerjaan  para  ASN  meningkat.  Selanjutnya segera  mengisi  kekosongan  aparatur  disetiap unit atau instansi untuk meningkatkan kinerja dan  pengisian  jabatan  sesuai  prosedur  dan proposional serta professional.
3. Pemberian  sanksi  yang  tegas  terhadap pegawai  yang  melanggar  disiplin  perlu dilakukan guna meningkatkan disiplin pegawai  pada  BKPSDM  Kota  Manado, diperlukan  ketegasan  dari  pimpinan  untuk melaksanakan hal tersebut.
4. Perlunya  pendidikan  dan  pelatihan  bagi pegawai untuk menguasai penggunaan teknologi  informasi  terkait  layanan  yang diberikan  oleh  BKPSDM  Kota  Manado  agar dapat  menguasai  pekerjaan  dan  mampu berinisiatif dalam bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggito,  A.  dan  Setiawan,  J.  2018. Metodologi penelitian kualitatif . CV Jejak (Jejak
Publisher). Prawirosentono.  S.  2009. Manajemen  Sumber Daya Manausia, Kebijakan Kinerja Karyawan .  BPFE, Yogyakarta.
Sugiyono,  S.  2018. Metode  penelitian  kuantitatif dan kualitatif dan R&D . Alfabeta, Bandung.