## ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN PADA PT.KDC SAMARINDA

## Mardiana, S.E., M.M Fibby Rismawati
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Jl. Ir. H. Juanda No. 80, 75124, Indonesia mardiana@untag-smd.ac.id
The purpose of this  study is to  determine the calculation  of  income tax (PPh) Article 21 for employees of PT.KDC Samarinda is in accordance with Law Number 36 of 2008 and Minister of Finance  Regulation  Number  101  /  PMK.010  /  2016.  Tax  is  a  compulsory  contribution  to  the State  owed  by  an  individual  or  entity  that  is  a  force  based  on  the  Law,  by  not  getting compensation  directly  and  used  for  the  State's  needs  for  the  greatest  prosperity  of  the  people. Income  is  any  additional  economic  capability  that  is  received  or  obtained  by  taxpayers,  both from Indonesia  and from outside Indonesia,  which can be used for consumption  or to  increase the wealth of the taxpayer concerned, by name and in any form.Article 21 Income Tax is a tax on income in  the form of salary,  wages, honorarium, allowances, and other payments in  whatever name and form in connection with employment or position, services, and activities carried out by individuals of domestic tax subjects, as referred to in Article 21 Income Tax Law.The analytical tool used in this study is the amount of individual taxpayer tariffs Article 17 of Law Number 36 of  2008.  Changes  in  the  amount  of  Non-Taxable  Income  (PTKP)  according  to  Minister  of Finance Regulation 101 / PMK.010 / 2016 and office fees according to UU- Law Number 36 of 2008  article  21  paragraph  3The  results  of  this  study  of  Income  Tax  Calculation  (PPh)  of employees with permanent employee status at PT. KDC Samarinda are in accordance with Law Number 36 of 2008 and Regulation of the Minister of Finance Number 101 / PMK.010 / 2016
Keywords: PPh 21, Permenkeu No 101/PMK.010/2016, UUD No 36 of 2008

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan  Negara  yang  diharapkan  dapat mengurangin  ketergantungan  Negara  kita terhadap  hutang  luar  negeri.  Sektor  pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya  relatif  stabil.  Pembayaran  pajak merupakan  perwujudan  dari  kewajiban pengabdian  dan  peran  serta  wajib  pajak
untuk  secara  langsung  dan  bersama-sama melaksanakan  pembiayaan negara  dan pembangunan  nasional.  Sesuai  falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan  hanya  merupakan  kewajiban,  tetapi merupakan  hak  dari  setiap  warga  negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta  terhadap  pembiayaan  negara  dan pembangunan nasional.
Pajak  dilihat  dari  sektor  ekonomis merupakan  pemindahan  sumber  daya  sektor privat  menjadi  sektor  publik.  Pemindahan tersebut  akan  mempengaruhi  daya  beli  atau kemampuan  belanja  sektor  privat.  Agar tidak  terjadi  gangguan  yang  serius  terhadap jalannya  perusahaan  maka  pemenuhan kewajiban  perpajakan  harus  di  kelolah dengan baik.(Vinry Y Pangandaheng,
Inggriani Elim, Heince R.N Wokas 2017).
Sistem yang diterapkan pemerintah
Indonesia  khususnya  pajak  penghasilan adalah self assessment system yaitu perpajakan  yang  memberikan  kepercayaan dan  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat wajib  pajak  atau  penerimaan  penghasilan untuk menghitung ,membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus di  bayar,  termasuk  dalam  pengertian  adalah memberi wewenang kepercayaan dan tanggung  jawab  kepada  wajib  pajak  untuk menghitung,  memotong,  menyetor  dan melaporkan  besarnya  pajak  yang  harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa dan kegiatan.
Pemotongan  pajak  penghasilan  karyawan dikatakan  sesuai  apabila  perhitungan  sudah sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan.  Untuk  pemotongan  Pajak
Penghasilan  dengan  status  pegawai  tetap harus sesuai dengan pasal 21  Ayat (3) yaitu penghasilan  pegawai  tetap  atau  pensiunan yang  dipotong  pajak  setiap  bulan  adalah jumlah  penghasilan  bruto  setelah  dikurangi dengan  biaya  jabatan  atau  biaya  pensiun yang  besarnya  ditetapkan  dengan  Peraturan Menteri  Keuangan,  iuran  pensiun,  dan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan tentang penyesuaian  besarnya  penghasilan  tidak kena pajak.
Perhitungan  pajak  penghasilan  karyawan dengan  status  pegawai  tetap  yang  tidak memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  ( NPWP  )  harus  sesuai  dengan  ketentun  PPh pasal 21 ayat (5a) Undang – Undang Nomor 36  Tahun  2008  yaitu  besarnya  tarif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  yang diterapkan  terhadap  wajib  pajak  yang  tidak memilik  NPWP  lebih  tinggi  20%  (  dua puluh  persen  )  dari  tarif  yang  diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Perhitungan  pajak  penghasilan  dapat dikatakan  belum  sesuai  apabila  perhitungan tersebut  belum  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang Pajak  Penghasilan  dan  Perusahaan  tidak akan memotong pajak penghasilan karyawan dengan  status  penghasilan  pegawai  tetap
yang penghasilannya sudah melebihi ketentuan penghasilan tidak kena pajak yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan
Nomor  101/PMK.010/2016.  Dengan  dasar tersebut  diatas  dan  untuk  kepentingan penelitian  ini,  penulis  memilih  PT.KDC Samarinda  sebagai  objek  penelitian.  Agar penulis  dapat  melihat  jelas  bagaimana perhitungan  PPh  Pasal  21  terhadap  gaji karyawan  yang  di  potong  oleh  PT.  KDC
Samarinda  berdasarkan  Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008. PT. KDC  beralamat di  Jalan  Jakarta  II  Perum  Samalou Residence  Blok  AB/7  Rt.081  Samarinda.
Perusahaan  ini  bergerak  di  bidang  jasa kontraktor pertambangan batu bara.
Penelitian ini difokuskan pada perhitungan  PPh  Pasal  21  PT.  KDC  di Samarinda  yang  dipotong  setiap  bulan terhadap gaji karyawan status pegawai tetap dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 101/PMK.010/2016.  Pemotongan  PPh  Pasal 21  yang  dilakukan  oleh  pihak  Finance  dan Tax.  Penghasilan  bruto  yang  diterima karyawan    PT.  KDC  Samarinda  berkisar Rp.2.500.000 sampai dengan Rp.12.000.000 setiap bulannya.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka  dapat  dirumuskan  masalah  peneliti sebagai berikut :
“Apakah  Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan dengan status pegawai tetap pada PT KDC sudah sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008  dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
101/PMK.010/2016?

## DASAR TEORI Akuntansi Perpajakan Pengertian Akuntansi Perpajakan
Akuntansi  Pajak  adalah  suatu  seni  dalam mencatat,  menggolongkan,  mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial  yang  dilakukan  oleh  perusahaan dan bertujuan menetukan jumlah penghasilan  kena  pajak  (penghasilan  yang digunakan  sebagai  dasar  penetapan  beban dan  pajak  penghasilan  yang  terutang)  yang diperoleh  atau  diterima  dalam  satu  tahun pajak  yang  dipakai  sebagai  dasar  penetapan beban  atau  pajak  penghasilan  yang  terutang oleh  perusahaan  sebagai  wajib  pajak,  maka fungsi  Akuntansi  Pajak  merupakan  sebagai mengelola  data  kuantitatif  yang  akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan pajak.
Penulis mencoba menjelaskan
pengertian  akuntansi  pajak  dari  beberapa sudut pandang yang berbeda.
Akuntansi  Pajak  adalah  akuntansi  yang berkaitan  dengan  perhitungan  perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang- undanan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya (Muljono,
2009:1).
Akuntansi  Pajak  merupakan  bagian  dari akuntansi  komersil.  Akuntansi  pajak  tidak memiliki  standar  seperti  akuntansi  komersil yang  diatur  dalam  Standar  Akuntansi Standar  (SAK).  Akuntansi  pajak  hanya digunakan  untuk  mencatat  transaksi  yang berhubungan  dengan  perpajakan  (Agoes, 2009:7).  Dengan  adanya  akuntansi  pajak lebih mudah menyusun SPT.
Berdasarkan  uraian  diatas,  akuntansi pajak  dapat  didifinisakan  sebagai  sistem akuntansi  yang  mengkalkulasi,  menangani, mencatat,bahkan  menganalisa  dan  membuat strategi  perpajakan  sehubungan  dengan kejadian-kejadian  ekonomi  atau  transaksi perusahaan. Akuntansi pajak  yang  berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu  pada  peraturan  dan  perundang- undangan perpajakaan beserta aturan pelaksanaannya.  Akuntansi  pajak  berfungsi mengolah  data  kuantitatif  yang  akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

## Pajak

## Pengertian Pajak
Pajak  adalah  iuran  dari  rakyat  kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang  berlaku  atau  juga  biasa  didefinisikan bahwa  pajak  adalah  pengalihan  kekayaan dari  sektor  swasta  ke  sektor  publik  yang dapat dipaksakan, dana yang terkumpul dari pajak  digunakan  baik  langsung  ataupun tidak  langsung  untuk  membiayai  kebutuhan pemerintah  suatu  negara  dengan  penjelasan sebagai  berikut  “iuran  dari  rakyat  kepada negara”  artinya  yang  berhak  memungut pajak hanyalah Negara.iuran tersebut berupa uang  (  bukan  barang).  “dapat  dipaksakan” artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu  dapat  ditagih  dengan  menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita.
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diana, 2009:1).
Pajak  adalah  iuran  wajib  berupa  uang  atau barang  yang  dipungut  oleh  pengusaha berdasarkan  norma-norma  hukum,  guna menutup  biaya  produksi  barang-barang  dan jasa kolektif dalam mencapai kesejaahteraan umum (Muljono, 2010:1).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa unsur yang melekat pada pengertian  pajak  yaitu:  Pajak  dipungut berdasarkan  Undang-Undang  serta  aturan pelaksanaannya. Pajak sifatnya dapat
dipaksakan,  hal  ini  berarti  pelanggaran  atas aturan  perpajakan  akan  berakibat  adanya sanksi.  Dalam  pembanyaran  pajak  tidak dapat  adanya  kontraprestasi  langsung  oleh pemerintah. Pajak dipungut untuk membiayai  pengeluaran  rutin  dan  sumber utama  untuk  membiayai  public  investment. Pajak  dipungut  oleh  Negara  baik  pusat maupun pemerintah daerah.

## Fungsi Pajak
Definisi pajak yang diberikan para ahli pajak dapat  disimpulkan  ada  2  (dua)  fungsi  pajak sebagaimana  yang  telah  disebutkan  oleh Mardiasmo (2016:4)
a. Fungsi anggaran ( Budgetair)
Pajak  yang  berfungsi  sebagai salah  satu  sumber  dana  bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarnnya.
b. Fungsi mengatur (cregulerend)
Pajak  berfungsi  sebagai  alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah  dalam  bidang  sosial dan ekonomi.
Contoh :
1) Pajak  yang  tinggi  dikenakan
terhadap  minuman  keras  untuk mengurangi konsumsi minuman keras 2) Pajak  yang  tinggi  dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk  mengurangi  gaya  hidup konsumtif
Fungsi budgetair adalah  fungsi  yang letaknya  pada  sektor  publik  ,  dimana  pajak merupakan  suatu  sumber  pemasukan  uang sebanyak-banyaknya  ke  kas  Negara,  yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
Fungsi Regulerend digunakan  sebagai alat  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu yang  letaknya  diluar  sektor  keuangan  dan fungsi  mengatur itu ditujukan kepada sektor swasta.

## Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

## 1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan  pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  No  46  memberikan  definisi mengenai  pajak  penghasilan  adalah  “pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan  dan  pajak  ini  dikenakan  atas penghasilan kena pajak perusahaan.”
Menurut  Mardiasmo  (2016:  197),  Pajak Penghasilan  Pasal  21  adalah  pajak  atas
penghasilan
berupa
gaji,upah,honorarium,tunjangan,dan pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan  kegiatan yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  Subjek pajak  dalam  negeri,  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  21  Undang-Undang  Pajak Penghasilan.
Pajak Penghasilan adalah “Suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat
yang
berpenghasilan  atau  atas  penghasilan yang  diterima  atau  diperoleh  dalam tahun pajak untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran Negara” (Supramono & Theresia Woro
Damayanti, 2010:37
Jadi,  dari  beberapa  pengertian  di  atas maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa pajak  penghasilan  adalah  pungutan  resmi yang  ditujukan  kepada  masyarakat  atas penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium,
tunjangan  dan  pembayaran  lain  dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan kegiatan  yang  lainnya  dalam  tahun  pajak untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran
Negara.

## 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Menurut  Muljono  (2008:1),  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  adalah  Nomor  yang  diberikan kepada  Wajib  Pajak  sebagai  sarana  dalam administrasi  perpajakan  yang  dipergunakan sebagai  tanda  pengenal  diri  atau  identitas wajib  pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajiban perpajakannya.
Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh  NPWP  ke  kantor  pelayanan pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.
Wajib  Pajak  yang  telah  terdaftar akan  memperoleh  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  (NPWP).  NPWP  terdiri  dari  15  digit, yaitu  9  (sembilan)  digit  pertama  merupakan Kode  Wajib  Pajak  dan  6  (enam)  digit berikutnya  merupakan  Kode  administrasi atau kode wilayah Perpajakan.
Contoh: 81.602.122.4-722.000 kode tersebut menjelaskan  Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama Samarinda.

## Alat Analisis
Penentuan  alat  analisis  harus  dilakukan dengan  tepat  agar  permasalahan  yang dihadapi  dapat  diukur  dan  dipecahkan.  Alat analisis  yang  digunakan  sebagai  berikut  :
a. Tentang  Perubahan  Besarnya  Tarif  Bagi  Wajib  Pajak  Pasal  17,  UU  PPh  21  No.  36  tahun 2008.

## Gambar 3.1: Batas tarif bagi Wajib Pajak menurut UU PPh 21 Nomor 36 Tahun 2008
Sumber Data: Mardiasmo (2016: 178)
b. Tentang Perubahan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pasal 17
Gambar 3.2 : Batas tarif  PTKP menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008
(Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016)
c. Biaya Jabatan
Besarnya  biaya  jabatan  yang  di  dapat  di kurangkan  dari  penghasilan  bruto  untuk Perhitungan  pemotongan  Pajak  Penghasilan bagi karyawan tetap sebagaimana di maksud dalam  Pasal  21  ayat  3  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak
Penghasilan
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5 %  (  lima  persen  )  dari  penghasilan  bruto, setingi  -  tingginya  Rp.6.000.000.,  setahun atau Rp.500.000., sebulan.
d. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21
No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif pajak 1 Sampai dengan Rp 50.000.000 5% 2 Di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000 15% 3 Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000 25% 4 Di atas Rp. 500.000.000 30% No Keterangan Besar PTKP 1 Untuk Wajib Pajak Rp. 54.000.000 2 Tambahan WP yang kawin Rp. 4.500.000 3 Tambahan Isteri yang bekerja Rp. 54.000.000 4 Tambahan Tanggungan Rp. 4.500.000
paling banyak 3 ( tiga) orang

## Gambar 3.3 : Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
(Sumber : Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016)

## ANALISIS
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari hasil  penelitian  pada  PT.  KDC  mengenai perhitungan  pajak  penghasilan  (  PPh) pasal  21  yang  telah  diterapkan  oleh  PT.
KDC,  maka  dalam  bab  ini  peneliti  akan menganalisis  tentang  perhitungan  pajak penghasilan  (  PPh)  pasal  21  PT.  KDC dengan  menyesuaikan  dengan  Undang- Undang    Nomor    36  Tahun  2008  tentang pajak  penghasilan  dan  pelaporan  Pajak Penghasilan  dalam  SPT  tahunan  PPh Orang  Pribadi  Tahun  2018  sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016
terhadap  gaji  karyawan  tetap.  PT.KDC Memiliki  ±  1.300  karyawan  di  lokasi tambang dan 32 karyawan di Head Office , karena  keterbatasan  waktu  maka  penulis hanya  mengambil  sampel  32  karyawan tetap yang ada di Head Office.
Pada  tabel  yang  telah  dipaparkan  terlihat bahwa  penghasilan  sebulan  dan  jumlah pajak  penghasilan  (PPh)  Pasal  21  dalam setiap bidang pekerjaan berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena penghasilan sebulan yang  didapat  dari  kegiatan  overtime, tunjangan  tetap  dan  tunjangan  tidak  tetap yang  di  dapat  oleh  setiap  karyawan  tidak
1 Nama Wajib pajak
a. Penghasilan Bruto Sebulan
Gaji Rp. xxx Jumlah Jam Lembur dalam 1 bulan Rp. xxx Tunjangan Fungsional Rp. xxx Tunjangan Struktual Rp. xxx Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan Rp. xxx b. Potongan Sebulan Biaya Jabatan Rp. xxx
( 5% x Penghasilan bruto sebulan )

## Maksimal Rp.500.000 sebulan
Maksimal Rp. 6.000.000 setahun Iuran BPJS Rp. xxx Jumlah Potongan Sebulan Rp. xxx - c. Penghasilan Netto sebulan d. Penghasilan Netto setahun ( x 12 ) Rp. xxx e. pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang setahun Rp. xxx f. Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun Rp. xxx
sama  dan  status  karyawan  tetap  tersebut yaitu,  TK  (Tidak  Kawin,  K/0,  K/1,  K/2,
K/3,  (Kawin  mempunyai  anak  1  sampai  2 orang ).
Sumber : PT. KDC, 2018

## PEMBAHASAN
Berdasarkan latar belakang dan tujuan  penelitian  ini  yaitu  mengetahui perhitungan  pajak  penghasilan  karyawan dengan  status  pegawai  tetap  pada  PT. KDC  Samarinda  sudah  sesuai  atau  belum dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.
Karyawan Head  Office PT.  KDC
Samarinda  yang  terdiri  dari  32  karyawan
ternyata hanya 21 karyawan yang dikenakan  pemotongan  pajak  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  36  tahun 2008  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  101/PMK.010/2016.  Perhitungan Pajak    Penghasilan  Pasal  21  atas  gaji karyawan  tetap  PT.  KDC  telah  sesuai dengan  peraturan  Pajak  Undang  Undang No. 36 Tahun 2008, karena tidak didapati adanya selisih.
No NPWP Nama Jabatan Status Penghasilan bruto sebulan ( Rp) penghasilan netto sebulan (Rp) penghasilan netto setahun ( Rp) PTKP Setahun PKP setahun pph pasal 21 setahun KDC
( Rp) pph pasal 21 sebulan KDC  ( Rp) pph pasal 21 setahun nomor 36 tahun 2008  ( Rp) pph pasal 21 sebulan nomor 36 tahun 2008 ( Rp) 1 810332692722000 D Adm. Acc & Pay TK 4,548,000 4,320,600 51,847,200 54,000,000 (2,152,800) (107,640) (8,970) (107,640) (8,970) 2 833960883722000 RA Adm. Acc & Pay TK 5,052,727 4,697,551 56,370,612 54,000,000 2,370,612 118,531 9,878 118,531 9,878 3 814288478722000 RR Adm. Acc & Pay TK 4,991,400 4,636,830 55,641,960 54,000,000 1,641,960 82,098 6,842 82,098 6,842 4 667908131728000 DDR Adm. Fnc & Tax TK 4,712,000 4,476,400 53,716,800 54,000,000 (283,200) (14,160) (1,180) (14,160) (1,180) 5 152259701722000 HAD Koord. Fnc & Tax K/1 6,602,200 6,107,090 73,285,080 63,000,000 10,285,080 514,254 42,855 514,254 42,855 6 819368812722000 MY Koord. Fnc & Tax K/1 6,637,200 6,140,340 73,684,080 63,000,000 10,684,080 534,204 44,517 534,204 44,517 7 544472517722000 MNN Spt. Fnc & Tax K/2 12,349,400 11,572,365 138,868,380 67,500,000 71,368,380 5,705,257 475,438 5,705,257 475,438 8 876436783722000 RHM Spv. Acc & Pay TK 9,129,140 8,438,648 101,263,776 54,000,000 47,263,776 2,363,189 196,932 2,363,189 196,932 9 808911465722000 SHS Spv. Fnc & Tax TK 9,129,140 8,438,648 101,263,776 54,000,000 47,263,776 2,363,189 196,932 2,363,189 196,932 10 827005505722000 RW Adm. GA TK 4,904,447 4,556,685 54,680,220 54,000,000 680,220 34,011 2,834 34,011 2,834 11 814288346722000 IS Adm. HRD TK 4,904,447 4,556,685 54,680,220 54,000,000 680,220 34,011 2,834 34,011 2,834 12 824995237722000 R Cleaning Service K/1 5,831,500 5,427,425 65,129,100 63,000,000 2,129,100 106,455 8,871 106,455 8,871 13 824022222722000 S Cleaning Service K/1 4,640,387 4,310,328 51,723,936 63,000,000 (11,276,064) (563,803) (46,984) (563,803) (46,984) 14 168427797722000 A HRD Officer K/1 6,602,200 6,107,090 73,285,080 63,000,000 10,285,080 514,254 42,855 514,254 42,855 15 692097801726000 AY Spt. HRD & GA K/2 12,719,600 11,942,565 143,310,780 67,500,000 75,810,780 6,371,617 530,968 6,371,617 530,968 16 560017766728000 EA Adm. Logistik TK 4,509,667 4,186,144 50,233,728 54,000,000 (3,766,272) (188,314) (15,693) (188,314) (15,693) 17 AR Driver LV TK 4,580,000 4,351,000 52,212,000 54,000,000 (1,788,000) (89,400) (8,940) (89,400) (8,940) 18 839152782722000 A Driver LV K/1 5,329,447 4,960,435 59,525,220 63,000,000 (3,474,780) (173,739) (14,478) (173,739) (14,478) 19 159291103722000 E SP Driver LV K/2 4,779,320 4,441,354 53,296,248 67,500,000 (14,203,752) (710,188) (59,182) (710,188) (59,182) 20 974266686722000 JM Driver LV TK 4,904,447 4,556,685 54,680,220 54,000,000 680,220 34,011 2,834 34,011 2,834 21 143170363722000 ES Koord. Logistik K/3 6,637,200 6,140,340 73,684,080 72,000,000 1,684,080 84,204 7,017 84,204 7,017 22 841450539722000 DN Purchasing TK 5,414,447 5,041,185 60,494,220 54,000,000 6,494,220 324,711 27,059 324,711 27,059 23 820610897722000 YSN Purchasing K/0 4,869,447 4,523,435 54,281,220 58,500,000 (4,218,780) (210,939) (17,578) (210,939) (17,578) 24 811274711722000 MZ Spt. Logistik K/2 12,314,400 11,537,365 138,448,380 67,500,000 70,948,380 5,642,257 470,188 5,642,257 470,188 25 836801142066000 CDj Spt. Marketing TK 15,770,000 15,270,000 183,240,000 54,000,000 129,240,000 14,386,000 1,198,833 14,386,000 1,198,833 26 AWSRI Adm. KTT TK 4,580,000 4,351,000 52,212,000 54,000,000 (1,788,000) (89,400) (8,940) (89,400) (8,940) 27 673831400423000 TMH KTT K/2 17,196,300 16,419,265 197,031,180 67,500,000 129,531,180 14,429,677 1,202,473 14,429,677 1,202,473 28 486082381722000 SW Senior Geologist K/3 8,033,740 7,426,553 89,118,636 72,000,000 17,118,636 855,932 71,328 855,932 71,328 29 706378783728000 EPA Adm. Dcm & ExportK/3 4,904,447 4,556,685 54,680,220 72,000,000 (17,319,780) (865,989) (72,166) (865,989) (72,166) 30 830068797722000 IF Adm. Shipping TK 4,677,000 4,443,150 53,317,800 54,000,000 (682,200) (34,110) (2,843) (34,110) (2,843) 31 578629099721000 M Spt. Port & Quality K/3 12,859,600 12,082,565 144,990,780 72,000,000 72,990,780 5,948,617 495,718 5,948,617 495,718 32 553413535721000 DR Spv. Shipping TK 8,890,550 8,217,273 98,607,276 54,000,000 44,607,276 2,230,364 185,864 2,230,364 185,864 233,003,800 218,233,684 2,618,804,208 1,926,000,000 Total

## Sumber : PT. KDC dan Hasil Analisis Penelitian, 2018
Menurut  analisa  data  yang  diperoleh terkait  dengan  pelaksanaan  pemotongan pajak  penghasilan  yang  dilakukan  PT. KDC  Samarinda  kepada  karyawan  dengan status  pegawai  tetap  sudah  sesuai  dengan PPh  pasal  21  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  36  tahun  2008  yaitu  “penghasilan pegawai  tetap  atau  pensiunan yang dipotong  pajak  setiap  bulan  adalah  jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya  jabatan  atau  biaya  pensiun  yang besarnya  ditetapkan  dengan  Peraturan
Menteri  Keuangan,  iuran  pensiun,  dan Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  dan
Peraturan Menteri Keuangan tentang penyesuaian  besarnya  penghasilan  tidak kena pajak dan Perhitungan pajak
penghasilan karyawan dengan status pegawai  tetap  yang  tidak  memiliki  Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) sudah sesuai dengan  ketentun  PPh  pasal  21  ayat  (5a) Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun  2008 yaitu besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada  aayat  (5)  yang  diterapkan  terhadap wajib  pajak  yang  tidak  memilik  NPWP lebih  tinggi  20%  (  dua  puluh  persen  )  dari tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP).
Secara  keseluruhan    terdapat  persamaan dalam  perhitungan  pajak  penghasilan karyawan  pada    PT.  KDC  Samarinda dengan  Undang-Undang  Nomor  36  tahun 2008  tentang  pajak  penghasilan  dan
No NPWP Nama Jabatan Status pph pasal 21 sebulan KDC  ( Rp)
pph pasal 21 sebulan nomor 36 tahun 2008 ( Rp) selisih  ( Rp) keterang an 1 833960883722000 RA Adm. Acc & Pay TK 9,878 9,878 - sesuai 2 814288478722000 RR Adm. Acc & Pay TK 6,842 6,842 - sesuai 3 152259701722000 HAD
Koord. Fnc & Tax K/1
42,855 42,855 - sesuai 4 819368812722000 MY Koord. Fnc & Tax K/1
44,517 44,517 - sesuai 5 544472517722000 MNN Spt. Fnc & Tax K/2 475,438 475,438 - sesuai 6 876436783722000 RHM Spv. Acc & Pay TK 196,932 196,932 - sesuai 7 808911465722000 SHS Spv. Fnc & Tax TK 196,932 196,932 - sesuai 8 827005505722000 RW Adm. GA TK 2,834 2,834 - sesuai 9 814288346722000 IS Adm. HRD TK 2,834 2,834 - sesuai 10 824995237722000 R Cleaning Service K/1 8,871 8,871 - sesuai 11 168427797722000 A HRD Officer K/1
42,855 42,855 - sesuai 12 692097801726000 AY Spt. HRD & GA K/2 530,968 530,968 - sesuai 13 974266686722000 JM Driver LV TK 2,834 2,834 - sesuai 14 143170363722000 ES Koord. Logistik K/3 7,017 7,017 - sesuai 15 841450539722000 DN Purchasing TK 27,059 27,059 - sesuai 16 811274711722000 MZ Spt. Logistik K/2 470,188 470,188 - sesuai 17 836801142066000 CDj Spt. Marketing TK 1,198,833 1,198,833 - sesuai 18 673831400423000 TMH KTT K/2
1,202,473 1,202,473 - sesuai 19 486082381722000 SW Senior Geologist K/3 71,328 71,328 - sesuai 20 578629099721000 M Spt. Port & Quality K/3
495,718 495,718 - sesuai 21 553413535721000 DR Spv. Shipping TK 185,864 185,864 - sesuai
5,223,070 5,223,070 - Total
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
101/PMK.010/2016.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan atas perhitungan pajak penghasilan (PPh)
karyawan  dengan  status  karyawan  tetap pada  PT.  KDC,  penulis  menyimpulkan bahwa:
1. Pelaksanaan Perhitungan
Pajak
Penghasilan  Karyawan  dengan  Status Pegawai  Tetap  Di  PT.  KDC  Samarinda sudah  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  36  tahun  2008  Dan  Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016  dengan  demikian hipotesis ditolak.
2. Hasil pembahasan dapat diketahui perhitungan  pajak  penghasilan  (PPh)
Pasal  21  yang  di  analisis  dari  jumlah karyawan Head  Office 32  Orang  yang
terkena Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 hanya  21  orang.  PT.  KDC  di  Samarinda untuk bulan Februari 2018 harus menyetor  ke  kas  Negara  sebesar  Rp. 5.223.070,-  sedangkan  perhitungan  pajak penghasilan yang dipotong/dipungut berdasarkan  analisis  pada  bulan  Februari tahun  2018  sebesar  Rp.  5.223.070,-. dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  dari penelitian  sudah  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  36  tahun  2008  dan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 101/PMK.010.2016.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah penulis  jabarkan  diatas  maka  penulis memberikan sedikit saran-saran yang diharapkan  bermanfaat  bagi  pembaca  dan pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Beberapa
yang  ingin  penulis  sampaikan  adalah sebagai berikut:
1. Sebaiknya perhitungan pajak penghasilan (PPh ) pasal 21 yang sudah sesuai dengan
Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2008
dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 101/PMK.010/2016 harus tetap di pertahankan.
2. Kiranya  Perusahaan  mengupdate  data mengenai perkembangan ketentuan
perpajakan yang disesuaikan oleh
pemerintah, mengingat peraturan perundang-undangan  perpajakan  yang berlaku  di  Indonesia  sering  mengalami perubahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  2008,  Undang-Undang  Nomor  36
Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan ,2016,  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor 101/PMK.010/2016
,2016,  Peraturan  Direktur  Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016
Agoes,  Sukrisno  Dan  Estralita  Trisnawati, 2013 , Akuntansi  Perpajakan Edisi  3 ,
Jakarta, Salemba Empat
Dalushu, Meyliza, 2015, Analisis Perhitungan  Dan  Pemotongan PPh  Pasal  21  Pada  karyawan PT.BPR Primaesa Sejahtera Manado , Universitas Sam Ratulangi Manado.
Diana,  Anastasia  dan  Lilis  Setiawati,  2009, Perpajakan  Indonesia  Konsep, Aplikasi  dan  Penuntun  Praktis ,
CV.Andi Offset,Yogyakarta Mardiasmo, 2016 , Perpajakan Edisi Terbaru  2016 ,  CV.Andi  Offset,
Yogyakarta
Muljono,  Djoko,  2009, Akuntansi  Pajak , CV.Andi Offset,Yogyakarta
,  2010, Hukum  Pajak  –  Konsep,
Aplikasi, dan Penuntun Praktis CV.Andi Offset, Yogyakarta
Pangandaheng,  Vinry  Y,  Inggriani  Elim, Heince  R.N  Wokas,  2017, Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai  Tetap  Atas  Berlakunya PMK  RI  No  101/PMK.010/2016 Tentang PTKP Studi Kasus Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna .
Riyono, 2014, Akuntansi Pengantar 1 , edisi  kesembilan,  Sekolah  Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
Supramono  &  Theresia  Woro  Damayanti,
2010, Perpajakan  Indonesia  –
Mekanisme dan Perhitungan , CV.Andi Offset, Yogyakarta
Susan,Jeane,  2013, Analisis  Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado ,Universitas Sam Ratulangi Manado.
James  M,Reeve.  Et  Al,  2013, Pengantar Akuntansi  Adaptasi  Indonesia  Buku 2 , Salemba Empat, Jakarta