Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.

## PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILUKADA DI KABUPATEN MUNA BARAT
Yuni Kartika, Joko, La Iba Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNIVERSITAS HALU OLEO, +6285332323077
Yunikartika4694@gmail.com

## ABSTRAK
Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana  peran  KPUD  dalam  meningkatkan  partisipasi  pemilih.  Tujuan  dalam penelitian ini adalah mengungkap peran-peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik hingga mencapai  tingkat  partisipasi  tertinggi  di  Sulawesi  Tenggara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  penentuan  informan  menggunakan  bentuk purpose  sampling (sampel seleksi) dengan penentuan informan secara sengaja yang diharapkan mampu menjawab permasalahan peneliti secara utuh. Penelitian ini menggunakan teori Laswell. Dengan jumlah informan sebanyak 8 orang yang terdiri dari 5 orang dari internal sekretariat  KPUD Kabupaten Muna Barat dan 3 orang berasal dari kalangan masyarakat (Tokoh Masyarakat) sebagai partisipan politik.
Hasil penelitian ini menjelaskan dan membuktikan bahwa peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Muna Barat dilakukan dalam beberapa cara dan bentuk, hasil penelitian membuktikan  terdapat  empat  peran  yang  digunakan  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  yaitu  a) Sosialisasi, b) Membuat Surat Pemberitahuan, c) Pengumaman Melalui Media, d) Penetapan DPT.
Kata  Kunci:    KPUD,  Partisipasi,  Partisipasi  Politik,  Masyarakat  Muna  Barat,  Muna  Barat, Sulawesi Tenggara.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.

## ROLE OF COMMISSION OF REGIONAL GENERAL ELECTION (KPUD) IN INCREASING COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN ELECTION IN MUNA BARAT DISTRICT

## ABSTRACT
Based  on  the  background,  what  becomes  the  goal  in  this  study  is  to  find  out  how  the  role  of  the Election Commission in increasing voter participation. The purpose of this study was to uncover the roles  of  the  Election  Commission  in  increasing  political  participation  to  reach  the  highest  level  of participation  in  Southeast  Sulawesi.  This  study  uses  qualitative  research  methods  with  the determination  of  informants  using  the  purpose  of  sampling  (sample  selection)  by  deliberately determining  the  informants  who  are  expected  to  be  able  to  answer  the  researcher's  problems  as  a whole.  This  study  uses  the  Laswell  theory.  With  the  number  of  informants  as  many  as  8  people consisting  of  5  people  from  the  internal  secretariat  of  the  Election  Commission  of  West  Muna Regency and 3 people from the community (Community Leaders) as political participants.
The  results  of  this  study  explain  and  prove  that  the  role  of  the  Election  Commission  in increasing the political participation of the West Muna community is carried out in several ways and forms, the results of the study prove that there are four roles used to increase political participation, namely a) Socialization, b) Making a Notice, c) Media, d) Determination of DPT.
Keywords : Role  of  KPUD,  Participation,  Political  Participation,  West  Muna  Society,  West  Muna, Southeast Sulawesi
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  sering  disebut  sebagai  Pesta  Demokrasi  yang  dilakukan sebuah  Negara.  Dalam  sebuah  negara  yang  menganut  paham  demokrasi,  pemilu  menjadi kunci  terciptanya  demokrasi.  Di  Indonesia  pemilu  merupakan  suatu  wujud  nyata  dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan  Pemerintah.  Kedaulatan  rakyat  dapat  diwujudkan  dalam  proses  Pemilu  untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945.  Pemilu  diselenggarakan  dengan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Partisipasi  politik  dalam  negara  demokrasi  merupakan  indikator  implementasi penyelenggaraan  kekuasaaan  negara  tertinggi  yang  absah  oleh  rakyat  (kedaulatan  rakyat), yang  dimanifestasikan  keterlibatan  mereka  dalam  pesta  demokrasi  (Pemilu).  Makin  tinggi tingkat  partisipasi  politik  mengindikasikan  bahwa  rakyat  mengikuti  dan  memahami  serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.
Pada  daerah  Kabupaten  Muna  Barat  selaku  daerah  yang  baru  mekar  maka  penting untuk  menjelaskana  bagaimana  peran  KPUD  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik masyarakatnya. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara  Pemilihan  Umum.  Di  kabupaten  Muna  Barat,  masih  terdapat  sebagian masyarakat  yang  tidak  mengetahui  betapa  pentingnya  partisipasi  mereka  dalam  memilih kepala daerahnya, karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu. Hal ini ditunjukkan  dengan  tingkat  partisipasi  memilih  yang  tidak  tinggi  dengan  menempati  urutan pertama  skala  provinsi  dengan  tingkat  partisipasi  84,8%,  hal  ini  merupakan  sebuah  prestasi sebab  sebagai  daerah  yang  baru  mekar  Kabupaten  Muna  Barat  telah  menduduk  urutan pertama tingkat pasrtisipasi politik masyarakatnya unggul dari Kota Kendari yang berada di kisaran 81,1%.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 4, No. 2, April 2019, hlm 52-61

## Teori Lasswel
Sebagaimana telah disebutnya sebelumnya bahwa Harold D. Lasswell mencoba untuk menjelaskan kompleksitas proses komunikasi melalui tulisannya yang bertajuk The Structure and  Function  of  Comunication  in  Society (1948).  Menurut  Harold  D.  Lasswell,  cara  yang paling  baik  untuk  menjelaskan  kompleksitas  proses  komunikasi  adalah  dengan  menjawab beberapa  pertanyaan  yaitu Who  Says  What  In  Which  Channel  To  Whom  With  What Effect? Model  komunikasi  yang  dikenalkan  oleh  Lasswell  tidak  jauh  berbeda  dengan  apa yang telah dikemukakan jauh sebelumnya oleh Aristoteles.
Menurut  Lasswell,  komunikasi  adalah  sebuah  proses  penyampaian  pesan  yang dilakukan  melalui  media  kepada  komunikate  yang  menimbulkan  efek  tertentu.  Model komunikasi  Lasswell  menggambarkan  kajian  proses  komunikasi  secara  ilmiah  yang menitikberatkan  pada  berbagai  turunan  dari  setiap  elemen  komunikasi  dan  sekaligus merupakan  jawaban  dari  pertanyaan  yang  telah  ia  kemukakan.  Kelima  elemen  komunikasi tersebut adalah :
dalam  model  komunikasi  Lasswell,  terdapat  5  (lima)  elemen  komunikasi  yang  juga  dapat digunakan  sebagai  alat  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  proses  komunikasi  dan  evaluasi terhadap masing-masing elemen komunikasi. Kelima elemen tersebut adalah sebagai berikut :
a) Who , merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirimkan pesan.
Menurut Lasswell, dalam setiap bentuk komunikasi selalu ada seseorang atau sesuatu yang  memainkan  peran  dalam  melakukan  komunikasi.  Para  ahli  komunikasi  sepakat  bahwa yang  dimaksud  dengan  komunikator  adalah source/transmitter/sender atau  pengirim  pesan. Terkait  dengan  studi  media,  maka  elemen Who dalam  model  komunikasi  Lasswell  dapat dikaji melalui analisis kontrol atau control analysis . Yang dimaksud dengan analisis kontrol atau control analysis adalah studi atau kajian yang menitikberatkan pada hal-hal yang terkait dengan kepemilikan media massa, ideologi media, dan lain sebagainya.
b) (Says) What , merujuk pada isi pesan.
Elemen  kedua  dalam  model  komunikasi  Lasswell  adalah  elemen (Says)  What yang merujuk  pada  isi  pesan.  Terkait  dengan  studi  media,  maka  elemen (Says)  What dapat  dikaji melalui content  analysis atau  analisis  isi.  Yang  dimaksud  dengan  analisis  isi  atau content analysis adalah  penelitian  terhadap  isi  pesan  dan  biasanya  diterapkan  melalui  pertanyaan- pertanyaan yang bersifat representasi. d. (To) Whom , merujuk pada penerima pesan.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 4, No. 2, April 2019, hlm 52-61
Elemen  keempat  yang  tak  kalah  penting  dalam  model  komunikasi  Lasswell  adalah elemen (To)  Whom atau  siapa  yang  menjadi  penerima  pesan.  Dalam  tataran  kajian  media, studi  yang  menekankan  pada  penerima  pesan  atau  khalayak  disebut  dengan audience analysis atau analisis khalayak.
e. (With What) Effects , merujuk pada efek media yang ditimbulkan.
Elemen  terakhir  dalam  model  komunikasi  Lasswell  adalah  elemen (With  What) Effects , yaitu efek yang ditimbulkan dari komunikasi yang dilakukan. Kajian terhadap elemen efek  media  disebut  dengan  analisis  efek  atau effect  analysis .  Kita  melakukan  komunikasi karena  ada  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Lasswell  tidak  menekankan  pada komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi namun pada efek media massa.
c. (In Which) Channel , merujuk pada media atau saluran
Kemudian,  elemen  ketiga  dalam  model  komunikasi  Lasswell  adalah  elemen (In  Which) Channel yang  merujuk  pada  pemilihan  dan  penggunaan  media  dalam  proses  pengiriman pesan. Terkait dengan studi media, penelitian yang menitikberatkan pada media massa seperti radio  dan  lain-lain  dinamakan  analisis  media  atau media  analysis. Sama  halnya  dengan analisis  isi,  dalam  analisis  media  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  berbagai pertanyaan terkait ketersediaan media  yang sesuai yang  akan digunakan untuk  mengirimkan pesan.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian akan dilaksanakan pada kantor KPU  Daerah Kabupaten Muna Barat  yang dianggap  cukup  representatif  untuk  mengetahui  Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPUD) Kabupaten  Muna  Barat  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  pada PILKADA(Serentak)  Tahun  2017.  Lokasi  dipilih  dengan  pertimbangan  bahwa  lembaga  ini dibentuk sebagai wadah operasional dalam rangka pelaksanaan PILKADA.

## Subjek dan Informan
Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dan staf sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Barat. Sedangkan informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang  yang  terdiri  dari  .  Ketua  KPU  Kab.  Muna  Barat  1  Orang  ,  Kasubag.  Program  dan
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Perencanaan  1Orang,  Kasubag  HUMAS  KPU  Kab.Muna  Barat  1  Orang,  Pegawai Sekretariat KPU Kab. Muna Barat 2 Orang, Tokoh Masyarakat 3 Orang.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  primer  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  diperoleh  serta  dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi pustaka.
1. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki.
2. Wawancara  mendalam  ( in  depth  interview )  adalah  proses  memperoleh  keterangan untuk  tujuan  penelitian  dengan  cara  tanya  jawab  sambil  bertatap  muka  antara pewawancara  dengan  responden  atau  orang  yang  diwawancara,  dengan  atau  tanpa menggunakan  pedoman  ( guide )  wawancara  dimana  pewawancara  dan  informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
3. Dokumentasi  yang  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa foto, gambar atau data-data lainnya. Hasil penelitian  dari  observasi  dan  wawancara  akan  semakin  sah  dan  dapat  dipercaya apabila di dukung oleh foto-foto

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif,  dimana  penulis mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan gambaran atau data yang didapatkan ketika penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  memiliki  daya  tarik  yang  berbeda  pada masyarakat/pemilih  di  Muna  Barat.  Berbeda  deangan  pemilihan  Pilpres  lebih  banyak menyajikan informasi kepada masyarakat berkaitan isu-isu nasional. Dimana isu-isu tersebut terkadang tidak terlalu relevan dengan keadaan di Kabupaten Muna Barat. Seperti persoalan kemiskinan,  kelaparan,  atau  kurangnya  lapangan  pekerjan.  Persoalan  tersebut  relatif  tidak terjadi  di  Kabupaten  Muna  Barat.  Meski  ada  beberapa  isu  yang  berkaitan  seperti pembangunan  infrastruktur,  ketersediaan  listrik,  persoalan  perkebunan  dan  lain-lain.  Selain itu  upaya  untuk  menarik  perhatian  sampai  dengan  masyarakat  berpartisipasi  untuk mencoblos, antara Pilpres dan Pilbup di Muna Barat sangat berbeda.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 4, No. 2, April 2019, hlm 52-61
Jikalau    Pilpres  masyarakat  hanya  mendapat  informasi  dan  dorongan  dari  media massa,  tapi  Pilbup    dan  Pilcaleg  Muna  Barat  peserta  Pemilu  mendatangi  satu  persatu masyarakat untuk diajak memilih peserta Pemilu. Pada Pileg dan Pilbup masyarakat “dirayu” sedemikian  rupa  oleh  Tim  Sukses  untuk  mau  mencoblos.  Dengan  demikiaan  partisipasi politik  masyarakat  pada  Pileg  dan  Pilbup  kurang  mandiri,  karena  adanya  dorongan  lebih peserta dengan berbagai cara. Termasuk kemungkinan terjadinya Money Politics .
Sebagaimana dikemukakan pada landasan teori, bahwa ketika kita membahas tentang peran atau peranan maka tidak terlepas dari tugas, wewenang, dan kewajiban dari orang atau organisasi. Selain itu peran tersebut akan berkaitan dengan harapan-harapan masyarakat atau lingkungan di sekitar seseorang atau organisasi. Bilamana peran tersebut dipahami terdiri atas unsur tugas, wewenang, dan kewajiban, maka ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling mempengaruhi. Sehingga akan lebih jika kita mengkaji tentang peran, maka  sebaiknya  secara  utuh  meliputi  pelaksanaan  tugas  pokok,  wewenang,  dan  kewajiban. Pelaksanaan tugas pokok, wewenang, kewajiban KPU Kabupaten Murung Raya telah diatur dalam  Peraturan  KPU  Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Tata  Kerja  Komisi  Pemilihan  Umum, Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,  dan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota  dan peraturan lain yang berkaitan dengan KPU Kabupaten.
Peneliti  berpendapat  bahwa  dari  hasil  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  di lapangan,  KPU  Kabupaten  Muna  Barat  telah  menjalankan  perannya  secara  administratif sebagaimana diatur dalam PKPU dan peraturan perundangan yang lain. Bahkan para anggota KPU Kabupaten Muna Barat tak jarang melaksanakan tugasnya diluar jam kerja atau diluar hari  kerja  seperti:    pada  malam  hari  dan  hari  Minggu.  Hal  tersebut  dilakukan  dalam  upaya untuk  memberikan  pelayanan  lebih  kepada  peserta  Pemilu  dan  masyarakat  yang membutuhkan pelayanan.
Berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan Teori Lasswell didapatkan beberapa rumusan  penting  yang  menjelaskan  posisi  teori  pada  peran  meningkatkan  partisipasi  politik masyarakat  Kabupaten  Muna  Barat. Pertama ,  elemen  sumber  pada  Teori  Lasswel  yaitu komunikator  yang  mengirimkan  pesan,  KPUD  Muna  Barat  memahami  bahwa  sebagai lembaga  yang  diamatkan  oleh  UU  sebagai  penyelenggara  pemilu  mesti  berinovasi  dalam memberikan  edukasi  kepemiluan,  hal  ini  tercermin  dari  keterbukaan  KPUD  atas  segala informasi. Kedua ,  isi  pesan  yang  disampaikan  oleh  KPUD  Muna  Barat  terbagi  dalam  dua
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 4, No. 2, April 2019, hlm 52-61
rumusan  yaitu  larangan  dan  anjuran,  larangan  berisi  politik  uang  dan  golput  serta  anjuran berisi pentingnya menentukan pilihan politik dan partisipasi pemilih.
Ketiga, media  yang  digunakan  adalah  sosialisasi  Telah  dijelaskan  pula  dalam  UU Pemilukada  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2015  pasal  13  yang  menjelaskan  bahwa KPU  Kabupaten/Kota  memiliki  tugas  dan  wewenang  dalam  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  diantaranya  melaksanakan  Sosialisasi penyelenggaraan  Pemilihan  dan/atau  yang  berkaitan  dengan  tugas  KPU  Kabupaten/Kota kepada  masyarakat.  KPU  sangat  memiliki  peran  besar  sebagai  agen  sosialisasi  kepada masyarakat,  dari  KPU  daerah  ini  yang  lebih  mengerti  bagaimana  seluk  beluk  daerahnya masing-masing (UU Pemilukada No. 8 tahun 2015).
Kearifan  lokal  sangatlah  penting  untuk  menunjang  tahapan  sosialisasi  sebab  sebagai masyarakat  lokal  yang  menjunjung  tinggi  nilai  nilai  budaya  maka  sangatlah  perlu memanfaatkan  kearifan  lokal  sebagai  tupoksi  kerja  sosialisasi  peningkatan  partipasi  politik masyarakatnya. Dengan dilakukan sosialisasi, KPUD Muna Barat  berharap agar masyarakat yang golput dapat berkurang serta masyarakat yang kurang paham dengan Pilkada dijadikan lebih  paham  dengan  Pilkada  dan  masyarakat  tidak  hanya  diajak  memilih,  namun  dapat menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih berdasarkan hati nurani.
Keempat, penerima pesan dalam hal ini masyarakat Muna  Barat memiliki kesadaran yang tinggi atas segala larangan dan anjuran yang telah diterapkan baik oleh KPUD maupun Bawaslu. Bahkan karena tingginya kesadaran masyarakat, pada saat pencoblosan masyarakat berperan  aktif  dalam  menangkal  politik  uang  dan  anti  golput. Kelima, efek  dari  seluruh proses  yang  dilakukan  oleh  KPUD  Kabupaten  Muna  Barat  dapat  tercermin  dari  tingginya partisipasi  politik  bahkan  menempati  urutan  pertama  dengan  tingkat  partisipasi  tinggi  yaitu 84,8%.
.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  di  simpulkan beberapa hal sejalan dengan rumusan masalah yaitu:
Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)  Muna  Barat  dalam  meningkatkan partisipasi  politik  masyarakat  pada  pemilukada  di  Kabupaten  Muna  Barat  terdiri  dari  5 elemen yaitu:
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 4, No. 2, April 2019, hlm 52-61
Dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  Muna  Barat  melakukan  berbagai  hal  untuk  mengarahkan  partisipasi  politik masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
a) Sumber,  KPUD  menyadari  sebagai  sumber  utama  dalam  proses  pemilihan,  maka penting untuk membuka informasi seluas-luasnya
b) Pesan,  KPUD  merumuskan  pesan  yang  disampaikan  yaitu  dalam  dua  kategori  yakni larangan dan anjuran
c) Saluran,  KPUD  menggunakan  saluran  sosialisasi  sebagai  media  penyampaian informasi kepemiluan
d) Penerima pesan, penerima pesan yaitu masyarakat Muna Barat sangatlah baik, seluruh informasi yang diberikan dipahami dan dijalankan dengan baik
e) Efek, hasil dari seluruh proses melalui kategori Teori Lasswell yaitu dari sumber, isi pesan,  saluran,  penerima  hingga  menghasilkan  efek  yaitu  dengan  keluarnya Kabupaten  Muna  Barat  sebagai  daerah  dengan  tingkat  partisipasi  tertinggi  yaitu 84,8%.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulsyani, 2007. Peranan KPU dalam pemilihan . PT. Citra Aditya Bhakti,  Bandung. Ahmadi, Abu. 2007. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. -------- 2004. Ahmadi, Abu. 2007. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Arifin, Anwar. 2010. Opini Publik. Jakarta: Gramata.
Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Arisandi, Herman. 2015. Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi.  Yogyakarta: IRCiSodD. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka  Utama. Dean L. Burlund, 1986. Pengertian Komunikasi Antarpribadi.PT. Citra Aditya  Bhakti, Bandung. DeVito, Joseph. 1995. Psikologi Praktis:Anak Remaja dan Keluarga. BPK  Gunung Mulya:Jakarta. Dra. Siti Mutmainah dan Drs. Ahmad Fauzi, Psikologi Komunikasi , Universitas  Terbuka, Jakarta, 2005
Effendi, 2003. Proses Komunikasi Dalam Prespektif Psikologi. Effendy, Onong Uchyana. 1993. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi . PT. Citra  Aditya   Bhakti, Bandung.
Fits (Agustus, 2006), Mengemukakan Tentang Konsep Diri.
Forsdale, 1981. Ahli Sosiologi Amerika Dalam Comunication Is The Process. Harahap Edi, M,Pd, 2014. Komunikasi antar pribadi . PT. Citra   Aditya  Bhakti, Bandung. Joko J. Prihatmoko, 2005. Asas Pilkada Secara Demokratis . Gunung Mulya:Jakarta Jhonson, (1981). Pembukaan diri atau self-disclousure. Jourard.S. M. 1971. Self Disclosure; An Experimental Analysis of the Transparent  Self . New  York: Publishing Company Huntington.
Liliweri, Allo. 1997. Komunikasi Antar Pribadi. Bandung;Citra Aditya Bakti. Littlejohn, 1999, Theoris of Human Communication, Belmont, California:  Wadsworth Publishing Company.
Liliweri, Alo. 1991. Komunikasi Antar Pribadi . PT. Citra Aditya Bhakt i,  Bandung. Miller, 1976. Dalam Exploration Interpersonal Cominication.
Purba,  Amir  dkk.  2006. Pengantar  Ilmu  Komunikasi .  Pustaka  Bangsa   Press.  Medan. Prawitasari, J.E.1994. Handout Pskoterapi II. Yogyakarta: Program Pascasarjana  Universitas  Gadjah Mada.
Surbakti Ramlan, 2007. Partisipasi Politik . Pustaka  Bangsa   Press. Medan.
Soerjono Soekanto, 2002. Unsur-Unsur Peranan Atau Role . PT. Citra Aditya Bhakti Bandung. Wahidin,2008. Berfungsi Menyelenggarakan Pemilihan Umum Secara Berjenjang .  Pustaka  Bangsa Press. Medan.

## Undang Undang
UU No. 4/2000, Tentang diharuskan bahwa anggota KPUD adalah non-partisipan UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD UU No.  22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu
UU  No.  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (3) tentang penyelenggara PILKADA, UU No.  1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) berisi ketentuan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secarang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil