## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

## Ananda Rizky Suharto
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 E-mail : anandarizkysuhartoo@gmail.com
Abstract — The principle of piercing the corporate veil simply can make the form of accountability of shareholders, directors and commissioners of the company in certain matters unlimited. The research aims to analyze the existence of the principle of piercing the corporate veil of limited liability companies and its regulation in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability  Companies.  Using  normative  legal  research  that  is  legal  research  that  focuses  on  the  study  of  positive  law.  This study  offers  an  explanation  of  the  application  of  the  principle  of  piercing  the  corporate  veil  based  on  Law  Number  40  of 2007  concerning  Limited  Liability  Companies  (UUPT)  related  to  shareholder  liability  for  company  losses.  In  the development  of  business  law  in  Indonesia,  the  principle  of  limited  liability  of  the  company's  shareholders  remains unwavering. the company as a legal entity is no different from humans. The Company as a legal entity is a legal subject that legally  holds  rights  and  obligations.  Based  on  the  perspective  of  legal  subjects  of  business  entities  it  is  known  that  the company is a legal subject that can be processed by applicable law. The Company Law as a national law regulation can be used as a legal umbrella for the company. The use as a legal umbrella is adjusted to the level, degree, and regulation of the law itself related to the binding capacity of the material contained in the rule of law. This is called the concept of justice and legality.  The  concept  of  justice  and  legality  is  applied  through  Law  Number  40  of  2007  concerning  Limited  Liability Companies as the application of the principle of piercing the corporate veil to companies in Indonesia.
Keywords — : piercing the corporate veil; company; shareholder.

## I. PENDAHULUAN
Perseroan merupakan kesatuan hukum ( legal entity ) yang terpisah dari pemegang saham perseroan terbatas itu. Sebagai suatu kesatuan  hukum  ( legal  entity )  yang  terpisah  dari  pemegang  sahamnya,  perseroan  dalam  melakukan  fungsi  hukumnya  bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang sahamnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Ciri utama suatu badan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan pribadi para pemegang saham. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya. Perseroan Terbatas mempunyai ciri utama yaitu  Perseroan  Terbatas  merupakan  subjek  hukum  yang  berstatus  badan  hukum,  yang  pada  gilirannya  membawa  tanggung jawab  terbatas  ( limited  liability )  bagi  para  pemegang  saham,  yaitu  sebesar  saham  yang  dimasukkanya  ke  dalam  Perseroan tersebut.
Pada perkembangan hukum bisnis di Indonesia, prinsip pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham tetap kuat tidak tergoyahkan.  ―Pada  umumnya  gugatan  ditujukan  pada  direksi  atau  pemegang  saham  pengendali,  dan  pengadilan  merobek cadarperseroan,  atas  dasar  bahwa  perseroan  tersebut  hanya  digunakan  sebagai  topeng  atau  agen  dari  pemegang saham‖. 1 Penyingkapan atau merobek cadar perseroan ini ( piercing the corporateveil ) pengadilan memperhatikan substansi atau kenyataan praktis pada bentuk formal dari perseroan terbatas tersebut. Pengadilan  menyingkap tabir perseroan  jika pemegang saham  dengan  sengaja  atau  sebaliknya  mempergunakan  perseroan  sebagai  alat  untuk  memperoleh  keuntungan  tertentu  atau untuk  menghindari  kewajiban-kewajiban  hukum.  Terkaitkemungkinan  adanya  penyalahgunaan  bentuk  perseroan,  pengadilan dapat  menganggap  perseroan  semata-mata  sebagai  selubung  (cloak)  atau  kepura-puraan  (sham)  dan  pengadilan  akan menyingkap  tabir  perseroan. 2 Sehingga  berdasarkan  prinsip  penyingkapan  tirai  perusahaan  ( piercing  the  corporate  veil ), pertanggungjawaban secara  hukum dapat dibebankan kepada para pengurusnya. Penelitian  ini  menawarkan penjelasan  bentuk penerapan  prinsip  piercing  the  corporate  veil  berdasarkan  Undang  undang  Nomor  40 Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas (UUPT) terkait pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian perseroan.
Perbandingan  penelitian  pertama  menhasilkan  jawaban  bahwa  berkaitan  dengan  prinsip piercing  the  corporate  veil , perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemegang  saham  dalam  perseroan  dapat  terjadi  dikarenakan  untuk  mencapai kepentingan  pribadi  pemegang  saham  melaluai  pemanfaatan  fasilitas  yang  ada  dengan  memanipulasi  perbuatan  hukum  atau pengelolaan  kekayaan  perseroan.  Perihal  ini  dimungkinkan  ketika  perseroan  bertindak  tidak  atas  dan  demi  kepentingannya
1 Ais Chatamarrasjid, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 1.
2 Ibid .

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
sendiri, tapi demi kepentingan para pemegang saham ( alter ego ) sehingga penyalahgunaan terhadap pereroan sangat  mungkin terjadi.  Di  sisi  lain,  pada  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tidnak  Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) menyatakan bahwa berkaitan dengan prinsip piercing the corporate veil dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham dapat terjadi karena pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum san memanfaaatkan  fasilitas  yang  ada  untuk  kepentingan  pribadinya  dengan  cara  memanipulasi  perbuatan  hukum  ataupun pengelolaan  kekayaan  perseroan.  Terkait  tindak  pidana  pencucian  uang,  prinsip piercing  the  corporate  veil dalam  UUTPPU menyatakan  bahwa  pemegang  saham  selaku  anggota  korporasi  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  sampai  pada  harta pribadinya. Perihal ini dakarenakan kapasitas pemegang saham sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan atau wewenang yang menentukan  kebijakan  korporasi  atau  wewenang  untuk  melakukan  kebijakan  korporasi  tanpa  harus  mendapat  otorisasi  dari atasannya.  Berdasarkan  UUTPPU  menyarakan  bahwa  perseroan  terkait  harus  terlebih  dahulu  diputuskan  tidak  mampu membayar  denda,  sehingga  pemegang  saham  selaku  anggota  korporasi  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  baik  berupa perampasan  harta  kekayaan  (pidana  denda)  atau  pidana  kurungan.  Penerapan  prinsip piercing  the  corporate  veil mewajibkan adanya tindakan pemidanaan terhadap korporasi terlabih  dahulu demi mengejar pemidanaan terhadap pemegang saham selaku anggota pengendali korporasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang saham lainnya yang beritikad baik. 3 Penelitian kedua menyimpulkan bahwa argumentasi diberlakukannya prinsip piercing the corporate veil terhadap perusahaan induk  yang  berhubungan  dengan  tindakan  hukum  anak  perusahaan  yaitu,  terjadinya  domunasi  tanpa  tanggung  jawab  yang dilakukan perusahaan  induk kepada anak perusahaan, perusahaan  induk  berlindung dibalik tirai pertanggungjawaban terbatas, adanya  tindakan  melawan  hukum  atau  kesalahan  dari  perusahaan  induk,  dan  karena  adanya  unsur  kerugian  terhadap  pihak ketiga.  Berdasarkan  pada  teori  subjek  hukum  yang  menyebutkan  bahwa  subjek  hukum  mempunyai  hak  dan  kewajiban  serta sebuah perseroan terbatas mempunyai kedudukan sebagai badan sebagai hukum sendiri yang terpisah. Di sisi lain, ketika secara ekonomu  antara  perusahaan  induk  dan  anak  perusahaan    mempunyai  hubungan  maka  perusahaan  induk  memiliki  kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anak perusahaan ketika terjadi kerugian. Pada teori badan hukum dijelaskan bahwa terdapat pemisahan harta kekayaan antara perusahaan  induk dan anak perusahaan  maka perusahaan  induk bertanggung  jawab terhadap tindakan  hukum  anak  perusahaan  sebatas  saham  yang  ditanamkan  dan  tidak  akan  melebihi  saham  tersebut  yang  mengartikan bahwa  kondisi  ini  normal.  Lebih  lanjut,  ketika  tanggung  jawab  perusahaan  induk  menjadi  tidak  terbatas  maka  inilah  wujud penerapan  prinsip piercing  the  corporate  veil. Perihal  ini  membuat  tanggung  jawab  perusahaan  induk  dapat  melebihi  saham yang ditanamkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Salah satunya adalah mengganti rugi melebihi saham yang  ditanamkan  sesuai  dengan  kerugian  yang  dialami  jika  tindakan  hukum  perusahaan  anak  merupakan  hasil  dari  intervensi perusahaan  induk.  Hukuman  ganti  rugi  yang  dimaksud  merupakan  ganti  rugi  sesuai  yng  dialami  oleh  si  perugi  dan  bisa  akan lebih tentunya dengan  melihat objek kerugiannya. Besarnya  jumlah ganti rugi tersebut tesebut dimaksudkan sebagai  hukuman bagi  si  pelaku  yang  dalam  hal  ini  adalah  perusahaan  induk  sebagai  pelaku  realitas  bisnis  terhadap  tindakan  hukum  anak perusahaannya. 4
Berdasarkan jumlah penelitian yang mempunyai tema relevan dengan penelitian ini maka pada penelitian ini dirumuskan dua rumusan  masalah,  yaitu  terkait  keberadaan  prinsip piercing  the  corporate  veil pada  Perseroan  Terbatas  dan pengaturanprinsip piercing the corporate veil pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  menitik  beratkan  pada  telaah  hukum positif. Terkait proses penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum adalah salah satu proses untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  atau  prinsip-prinsip  hukum  untuk  menghasilkan  suatu  argumentasi. Argumentasi  tersebut  pada  waktunya  dapat  digunakan  dalam  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  atau  isu  hukum  yang dihadapi. 5

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Prinsip Piercing The Corporate Veil pada Perseroan Terbatas

## 1. Organ Perseroan Terbatas
Undang–undang  Nomor  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disingkat  dengan  UUPT),  dibentuk dalam  era  globalisasi.  Perihal  menjadikan  terdapatnya  berbagai  prinsip  hukum  yang  mempengaruhi  isi  dari  UUPT tersebut,  termasuk  prinsip  hukum  dari  negara  Common  Law  System.Tri  Widodo  berpendapat  bahwa  badan  hukum sebagai  subyek  hukum  berhubungan  dengan  subyek  hukum  lainnya,  maka  apabila  terjadi  dispute,  tuntutan  hukum dapat  dialamatkan  kepada  badan  hukum  lainnya.  Sekalipun  dalam  bertindak  badan  hukum  tersebut  diwakili  oleh
3 Benny Batara Tumpal Hutabarat, Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas , Universitas Indonesia, Depok, 2011, h. 9.
4 Muhammad  Syafi’i, Piercing  The  Corporate  Veil  Terhadap  Holding  Company  Dalam  Tindakan  Hukum  Anak  Perusahaan, Universitas  Muhammadiyah, Yogyakarta, h. 1-10.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 135.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
direksinya,  tetapi  hubungan  hukum  tersebut  tetap  merupakan  salah  satu  organ  perseroan  dari  badan  hukum  itu mempunyai hubungan dan tanggung jawab intern perseroan. 6
Hubungan hukum intern perseroan ini maksudnya adalah hubungan hukum antara pemegang saham, RUPS, Komisaris dan  Direksi.  Secara  intern,  perseroan  terbatas  sebagai  badan  hukum  mempunyai  hubungan  hukum  yang  tercipta berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 7
a) Peraturan perundang-undangan yang berlaku
b) Anggaran dasar perseroan
c) Prinsip hukum yang berlaku umum dan universal.
Hubungan  hukum  intern  tersebut  membatasi  kesewenang-wenangan  pemegang  saham,  direksi,  dan  komisaris  yang sekaligus  meletakkan  tanggung  jawab  masing-masing.  Hal-hal  tersebut  di  atas  memberikan  arah  apa  yang diperintahkan ( imperare ), apa yang dilarang ( prohibere ), serta apa yang diperbolehkan ( permittere ) kepada pemegang saham, komisaris, dan direksi. 8
Sebagai ― artificial person ‖, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan  tersebut  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  pendirian  perseroan.  Orang-orang  yang  akan  menjalankan, mengelola,  dan  mengurus  perseroan  ini,  dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  disebut  dengan  istilah  ―organ perseroan‖.  Masing-masing  organ  dalam  perseroan  memiliki  tugas  dan  wewenang  yang  berbeda-beda  dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan. 9 Pada perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ yaitu, Rapat Umum Pemegang  Saham  (RUPS),  Direksi,  dan  Komisaris.  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  ( algemene  vergardering  van aandeelhourders )  adalah  lembaga  yang  mewadahi  para  pemegang  saham  ( stoekholder,  aandeelhourder )  dan merupakan organ perseroan pemegang kekuasaan tertinggi serta memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. 10 Direksi ( Board of Direktor ) merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan  perseroan  ( fiduciary  duty ),  mewakili  perseroan  baik  di  dalam,  maupun  di  luar  pengadilan  berdasarkan Anggaran  Dasar  ( intra  vires ). 11 Komisaris  sebagai  salah  satu  organ  perseroan  mempunyai  tugas  melakukan pengawasan secara umum atau khusus dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan sebuah perseroan. 12

## 2. Pertanggungjawaban Terbatas Pengurus Perseroan
Perseroan dan pemegang saham adalah pihak yang terpisah. Walaupun para pemegang saham adalah pemilik perseroan, mereka  tidak  dapat  dituntut  untuk  melunasi  hutang-hutang  milik  perseroan.  Perihal  ini  dikarenakan  antara  pihak perseroan dan pemegang saham telah mengadakan perjanjian. Perjanjian yang menyatakan masing-masing pihak telah memisahkan  sebagian  harta  kekayaan  milik  pribadi  dari  harta  kekayaan  perseroran.  Begitupun  sebaliknya,  harta kekayaan perseroan juga dipisahkan dari harta kekayaan pribadi milik pemegang saham. Pemisahan harta pribadi milik pemegang  saham dan perseroan  mengartikan  bentuk pertanggungjawaban pemegang saham  hanya sebatas pada  harta kekayaan milik pribadinya yang diinvestasikan pada perseroan terkait.
Lebih  lanjut,  pemegang  saham  tidak  mempunyai  kewajiban  dalam  melunasi  hutang-hutang  perseroan.  Hal  ini  terjadi jika  hasil  penjualan  kekayaan  perseroan  tidak  cukup  untuk  melunasi  hutang-hutangnya.  Demikian  juga  ketika  harta kekayaan  perseroan  tidak  cukup  untuk  melunasi  hutangnya,  pihak  ketiga  tidak  bisa  menuntut  para  pemegang  saham agar melunasi hutang tersebut menggunakan harta pribadinya. Perihal ini dikenal dalam istilah hukum sebagai doktrin keterbatasan  tanggung  jawab.  Doktrin  tersebut  secara  prinsip  mengartikan  bahwa  setiap  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  suatu  badan  hukum  merupakan  tanggung  jawab  oleh  badan  hukum  terkait  dan  para  pemegang  saham tidak diwajibkan bertanggung jawab diluar batas saham yang diinvestasikannya pada badan hukum terkait. 13 Penjelasan  di  atas  menunjukan  bahwa  harta  kekayaan  pribadi  pemegang  saham  tidak  turut  serta dipertanggungjawabkan  sebagai  tanggungan  perikatan  yang  dilakukan  oleh  badan  hukum  terkait.  Rahmadi  Usman sekali lagi berpendapat bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama  badan  hukum  serta  tidak  bertanggungjawab  atas  kerugian  badan  hukum  melebihi  nilai  sahan  yang  telah diinvestasikan.  Pernyataan  Rusmadi  Usman  tersebut  dinamakan  dengan  prinsip  ― the  doctrine  of  separate  legal personality  of  a  company ‖  atau  ― the  principle  of  company’s  separate  legal  personality ‖.  Prinsip  tersebut  dapat disingkat menjadi ― doctrine of separate corporate personality ‖. 14
6 Tri Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas (Bank Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT . Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal 29.
7 Ibid. , hal 7 8 Ibid. , hal 29
9 Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 20.
10 Umar  Kasim, Tanggung  Jawab  Korporasi  Dalam  Hal  Mengalami  Kerugian,  Kepailitan  atau  Likuidasi ,  Jurnal  Informasi  Hukum  Vol.  2  Tahun  2005, diakses .dari http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/vol2vii005/TanggungjawabKorporasi.php, dipetik 29 Maret 2020.
11 Tri Widiyono. Op. Cit. , h. 30.
12 I.G. Ray Widjaja. Op. Cit. , h. 25.
13 Ibid . , h. 149.
14 Ibid.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Bentuk  pertanggungjawaban  terbatas  para  pemegang  saham  pada  awalnya  menjadi  sebuah  kontroversi.  Kontroversi muncul  ketika  beberapa  ahli  hukum  dan  praktisi  bisnis  mempunyai  pandangan  bahwa  prinsip  pertanggungjawaban terbatas  pada  pemegang  saham  mempunyai  sifat  yang absolute atau  mutlak.  Sifat  mutlak  ini  mempunyai  arti  bahwa para  pemegang  saham  hanya  bertanggung  jawab  sebatas  jumlah  saham  yang  dimilikinya  dan  berlaku  pada  semua kondisi perseroan. Pendapat ini  menimbulkan kontroversi berdasarkan pertimbangan bahwa  jika pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham bersifat mutlak, maka perseroan terbatas pada dasarnya hanya sebuah kedok usaha yang digunakan  oleh  para  pemegang  saham.  Kedok  tersebut  digunakan  oleh  pemegang  saham  sebagau  upaya  untuk menghindari resiko kerugian yang dapat ditimbulkan sebagai akibat keterlibatannya dalam perseroan.

## 3. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi
Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  menetapkan  pembagian  wewenang  dan  tugas  (tanggung  jawab)  semua anggota direksi perseroan.
a) Kewenangan Direksi
Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berlandaskan pada tugas dan kedudukan yang didapatkan atas dasar dua prinsip. Dua prinsip tersebut adalah kepercayaan yang diberikan perseroan terhadapnya ( fiduciary duty )  dan  kemampuan  sekaligus  sikap  berhati-hati  dalam  setiap  tindakan  direksi  ( duty  of  skill  and  care ). 15 Berdasarkan  kedua  prinsip  ini  menuntut  direksi  agar  bertindak  selalu  dengan  itikad  baik  dan  hati-hati.  Perihal tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan tujuan perseroan terkait. Ketika direksi melanggar kedua prinsip ini akan  mendapatkan  konsekuensi  hukum  berat,  yaitu  dapat  dituntut  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  segala kerugian  yang  ditimbulkan  kepada  perseroan.  Terpenuhi  atau  tidaknya  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pihak pelaku menjadi landasan untuk dilakukanya suatu perbuatan hukum sebagai bentuk respon.
Kewenangan direksi termasuk dalam suatu kewenagnan yang berdasarkan: 16
1) Kapasitas sebagai pemegang kuasa yang bertindak demi tujuan dan mengatas namakan pemberi kuasa.
2) Kapasitas diri sendiri sebagai seorang individu secara pribadi.
3) Kapasitas  dalam  bertindak  atas  jabatan  terkait  tindakan  selaku  yang  berwenang  berdasarkan  jabatan  yang dimiliki.
Konsep  kewenangan  dalam  bertindak  menjadi  penting  ketika  dihubungkan  pada  konsekuensi  hukum  atas  tidak terpenuhinya  syarat  subjektif  sahnya  suatu  perjanjian.  Ketika  suatu  perbuatan  hukum  tidak  memenuhi  syarat subjektif tersebut, terdapat hukum perjanjian dan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang siap untuk mengancam. Ancaman yang ditimbulkan merupakan kebatalan atau dapat dibatalkannya sebuah perjanjian setiap saat dengan catatan selama masa kadaluarsa belum terlewati atau perjanjian terkait tidak diratifikasi lebih lanjut. Sesuai  pada  Kitab  Undang-Undang  Perdata  Pasal  1331  yang  menyatakan  bahwa  hak  untuk  membatalkan perjanjian diberikan kepada mereka yang syarat subjektifnya tidak terpenuhi. 17

## b) Batasan Kewenangan Direksi
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur batasan-batasan kewenangan direksi di Indonesia. Ketentuan terkait batasan kewenangan direksi  dalam perseroan sesuai UUPT tertuang pada Pasal 2, Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 102. Perihal pasal-pasal tersebut diuraikan di bawah ini. 18
1) Pasal  2  UUPT  menyatakan  bahwa  segala  tindakan  direksi  diharuskan  memiliki  maksud  dan  tujuan  usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2) Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa direksi dalam mengurus perseroan harus demi kepentingan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan.
3) Pasal  97  ayat  (1)  UUPT  menyatkan  bahwa  direksi  diwajibkan  mempunyai  itikad  baik  dan  bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan.
4) Pasal  102  UUPT  meyatakan  bahwa  adanya  perbuatan-perbuatan  hukum  tertentu  yang  harus  mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari komisaris dan atau RUPS yang diatur dalam anggaran dasar perseroan.
Uraian  di  atas  telah  menjelaskan  perbuatan  hukum  perseroan  yang  tidak  sesuai  dengan  batasan  kewenangan sehingga  tanggung  jawab  direksi  menjadi  tidak  terbatas  ketika  telah  melewati  batasan  kewenangannya.  Di  sisi lain, bagi para pemegang saham terkait pertanggungjawaban menjadi tidak terbatas sesuai Pasal 3 ayat (2) UUPT. Pasal 3 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) UUPT tidak berlaku jika:
1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
2) Pemegang saham yang bersangkutan dengan itikad buruk telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak liangsung.
15 Ais Chatamarrasjid. Op. Cit. , h. 71.
16 Ibid. , h. 75.
17 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, Pasal 1331.
18 Pemerintah  Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas , Lembaran RI  Tahun 2007 No.  40, Sekretariat Negara, Jakarta, 2007.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
3) Pemegang  saham  yang  bersangkutan  terlibat  dalam  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh perseroan terkait.
4) Pemegang saham melakukan tindakan melawan hukum menggunakan harta kekayaaan perseroar baik secara langsung  atau  tidak  langsung  yang  mengakibatkan  harta  kekayaan  perseroan  menjadi  tidak  cukup  untuk melunasi hutang perseroan terkait. 19
c) Tanggung Jawab Direksi
Direksi  pada  prinsipnya  bertanggung  jawab  tidak  hanya  sebatas  segala  tindakan  dalam  kapasitasnya  sebagai individu pribadi. Di sisi lain, terkait beberapa hal tertentu dia juga bertanggung jawab atas segala tindakan dalam kapasitasnya  sebagai  direktur  perseroan.  Bahkan  dalam  kapasitasnya  sebagai  direktur  perseroan  dia  juga bertanggung  jawab  tidak  hanya  atas  tindakan  pribadinya  tetapi  juga  bertanggung  jawab  atas  tindakan  direktur lainya, meskipun perihal ini hanya terjadi dalam beberapa kondisi tertentu yang berkaitan dengan direktur lainnya. Lebih  lanjut,  sampai  pada  batasan  tertentu  direksi  bertanggung  jawab  juga  atas tindakan  pihak  lain  yang  bukan dalam  jajaran  direktur.  Perihal  ini  terjadi  ketika  tindakan  tersebut  dilakukan  untuk  dan  atas  nama  perseroan terkait. 20
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  terkait  tindakan  direksi  sebagai tindakan perseroan menunjukan beberapa pengecualian. 21 Meskipun segala tindakan direksi atas nama perseroan merupaka tindakan perseroan, tapi terdapat kemungkinan bahwa bukan perseroan terkait yang harus bertanggung jawab  sebagai  konsekuensi  yuridis.  Konsekuensi  yuridis  atau  tanggung  jawab  juga  dapat  dibebankan  kepada direksi secara pribadi atau secara tanggung jawab renteng. Oleh karena bentuk tanggung jawab direksi dibedakan menjadi  tanggung  jawab  internal  dan  eksternal.  Tanggung  jawab  internal  meliputi  tugas  dan  tanggung  jawab direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan. Tanggung jawab eksternal berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum langsung atau tidak langsung dengan perseroan terkait. 22

## 4. Keberadaan Prinsip Piercing The Corporate Veil pada Perseroan
Tanggung  jawab  terbatas  dari  pemegang  saham  dapat  dihapuskan  atau  dihilangkan  dalam  beberapa  hal  tertentu. Beberapa hal tertentu yang dimaksudkan yaitu: 23
a) Persyaratan suatu perseroan terbatas sebagai sebuah badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
b) Pemegang  saham  bersangkutan  dalam  perseroan  terlibat  dalam  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh atau atas nama perseroan terkait.
c) Secara langsung atau tidak langsung, pemegang saham pada perseroan dengan itikad buruk ( taekwaadetrouw atau bad faith ) memanfaatkan perseroan terkait hanya untuk kepentingan pribadi.
d) Secara  langsung  atau  tidak  langsung,  pemegang  saham  pada  perseroan  melawan  hukum  yang  berlaku menggunakan  kekayaan  perseroan  yang  berakibat  harta  kekayaan  perseroan tidak  cukup  untuk  melunasi  hutang yang dimiliki oleh perseroan tersebut sesuai aturan Pasal 3 ayat (2) UUPT. 24
pemegang  saham  dalam  keadaan  tertentu  dapat  kehilangan  kekebalan  atas  pertanggungjawaban  terbatasnya  dan bertanggung jawab pribadi secara penuh. Keadaan tertentu dalam prinsip piercing the corporate veil yang terhadapnya dapat diterapkan yaitu:
a) Penggunaan harta kekayaan perseroan secara pribadi
b) Permodalan perseroan yang tidak layak
c) Formalitas eksistensi perseroan yag tidak ada
d) Terdapat unsur-unsur penipuan seperti menyalahgunakan badan hukum untuk kepentingan pribadi. 25
Munir Fuady menyatakan bahwa terdapat beberapa fakta lain berdasarkan uraian di atas yang dapat digunakan sebagai alasan penerapan prinsip piercing the corporate veil terhadap perseroan induk, yaitu:
a) Anak  perseroan  memiliki  modal  sangat  kecil  dan  tidak  sebanding  dengan  modal  yang  dibutuhkan  dalam melakukan kegiatan usaha.
b) Perseroan induk mempunyai seluruh atau sebagian besar saham pada anak perseroannya.
c) Perseroan induk melakukan tindakan pembiayaan menyeluruh terhadap anak perseroannya.
d) Semua kegiatan bisnis anak perseroan hanya pada perseroan induk.
19 Pemerintah  Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas , Lembaran RI  Tahun 2007 No.  40, Sekretariat Negara, Jakarta, 2007, Pasal 3 ayat (2).
20 Munir Fuady. 2002. Op. Cit. , h. 72.
21 Pemerintah  Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas , Lembaran RI  Tahun 2007 No.  40, Sekretariat Negara, Jakarta, 2007.
22 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Op. Cit. , h. 112.
23 I.G. Ray Widjaja, Hukum perusahaan . Megapoin, Jakarta, 2000, h. 145.
24 Pemerintah  Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas , Lembaran RI  Tahun 2007 No.  40, Sekretariat Negara, Jakarta, 2007, Pasal 3 ayat (2).
25 Munir Fuady. Op. Cit. , h. 61-62.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
e) Aset anak perseroan digunakan oleh perseroan induk seakan-akan aset tersebut adalah miliknya sendiri.
f) Perseroan induk dan anak perseroan memiliki komisaris, direksi, dan pegawai pengurus perseroan yang sama.
g) Perseroan induk membayar keseluruhan gaji karyawan, kerugian, dan pengeluaran lainnya dari anak perseroannya.
h) Ketika anak perseroan tidak memiliki aset lain kecuali aset yang dialihkan dari perseroan induk.
i) Ketika  pihak  eksekutif  pada  anak  perseroan  lebih  memprioritaskan  kepentingan  perseroan  induk  dari  pada kepentinga  perseroannya  sendiri.  Perihal  ini  menunjukan  adanya  ketimpangan  prioritas  kepentingan  dalam perseroan tersebut.
Penerapan prinsip piercing the corporate veil secara khusus dalam sebuah perseroan pada dasarnya tidak hanya sebatas kepada perseroan induk. Prinsip piercing the corporate veil secara khusus juga dapat diterapkan kepada para pemegang saham di perseroan. Penerapan prinsip piercing the corporate veil kepada para pemegang saham dapat dilakukan pada empat kriteria, yaitu: 26
a) Prinsip piercing the corporate veil terhadap badan hukum yang terpisah secara artifisial
b) Prinsip piercing the corporate veil berdasarkan hubungan kontrak
c) Perseroan dalam sudut pandang prinsip piercing the corporate veil tidak mengikuti formalitas tertentu.
d) Prinsip piercing the corporate veil ketika terjadi perbuatan melawan hukum.
e) Prinsip piercing the corporate veil dalam hubungan perseroan induk dan anak perseroan.
Berdasarkan analisis di atas menunjukan bahwa perseroan sebagai suatu badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Perihal  ini  dikarenakan  badan  hukum  mempunyai  kehendak  yang  dibentuk  melalui  alat-alat  perlengkapannya  seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Lebih lanjut, perseroan sebagai sebuah badan hukum merupakan  suatu  subyek  hukum  yang  secara  hukum  memegang  hak  dan  kewajiban.  Perseroan  sebagai  sebuah  usaha yang  merupakan  suatu  badan  hukum  mempunyai  hak  dan  kewajiban  serta  kapasitas  untuk  bertindak  dalam  hukum, sehingga  berdasarkan  perspektif  subyek  hukum  badan  usaha  diketahui  bahwa  perseroan  merupakan  subyek  hukum yang dapat diproses oleh hukum yang berlaku.
B. Prinsip Piercing The Corporate Veil pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

## 1. Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil di Beberapa Negara
Prinsip piercing  the  corporate  veil pada  dasarnya  merupakan  suatu  prinsip  yang  berkembang  dalam  sistem  hukum umum ( common law ). Walter Woon menyatakan bahwa terdapat dua hal yang mendasari hukum dalam penyingkapan tabir korporasi atau piercing  the corporate veil dalam tanggung  jawab terbatas. Pertama,  faktanya  perseroan tidaklah sebuah entitas yang terpisah atau bukan sebuah badan hukum terpisah yang mandiri. Harta kekayaan dan kepentingan perseroan  dengan  harta  serta  kepentingan  pendiri  atau  pemegang  saham  tidak  terdapat  pemisahan  yang  jelas.  Kedua, penyalahgunaan  perseroan  untuk  tujuan  yang  tidak  baik  dan  bukan  untuk  kepentingan  menguntungkan  perseroan terkait. Hal ini mengakibatkan kegiatan perseroan tidak lagi untuk kepentingan perseroan melainkan untuk kepentingan individu tertentu dalam perseroan. 27
Prinsip piecing  the  corporate  veil dewasa  ini  telah  diterapkan  oleh  beberapa  negara  yang  menganut  sistem  hukum umum ( common law). Berikut ini adalah penjabaran singkat terkait penerapan prinsip piercing the corporate veil pada negara Amerika Serikat, Belanda, Australia, dan Inggris.
a. Amerika Serikat
Amerika  Serikat  terkait  penerapan  prinsip piercing  the  corporate  veil mempunyai  ketentuan-ketentuan  tegas. Ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan memperjelas waktu dan dalam hal tertentu untuk prinsip piercing the corporate veil dapat diterapkan di  Amerika. Rudhy Prasetya dalam  bukunya  yang  berjudul  Kedudukan  Mandiri Perseroan Terbatas Disertau dengan Ulasan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menyataka bahwa di Amerika terdapat beberapa faktor untuk pengadilan dapat menerapkan prinsip piercing the corporate veil , yaitu: 28
1) Kegagalan dalam melakukan observasi formalitas perseroan terkait perilaku dan dokumentasi.
2) Kegagalan dalam mempertahankan hubungan dengan pihak ketiga.
3) Kegagalan dalam pembayaran terkait pembagian laba kepada para pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
4) ketika adanya peleburan atau pencampuran aset perseroan dengan para pemegang saham.
5) Terjadi manipulasi aset perseroan atau pemusatan aset dan tanggung jawab.
6) Ketika terjadi penyembunyian atau salah representasi pemegang saham perseroan.
7) Ketiadaan atau ketidakakuratan catatan perseroan.
8) Tidak berfungsinya direksi atau petugas perseroan.
9) Kekurangan modal (kapitalisasi) yang signifikan dari perseroan. Kapitalisasi bervariasi berdasarkan industri, lokasi, dan keadaan spesifik perseroan.
26 Ibid.
27 Ibid ., h. 40.
28 Rudhy  Prasetya, Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbatas  Disertai  dengan  Ulasan  menurut  Undang-Undangah  Nomor  1  Tahun  1995, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, h. 230.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
10) Terjadinya penyaluran harta kekayaan perseroan oleh para pemegang saham mayoritas.
11) Perlakuan  pemegang  saham  perseroan  terhadap  harta  kekayaan  perseroan  seakan-akan  harta  kekayaan pribadi miliknya.
12) Ketika  Perseroan  digunakan  sebagai  sebuah  tabir  oleh  pemegang  saham  mayoritas  dalam  dalam  bisnis pribadinya.
13) Faktor relevan lain yang ditemukan oleh pengadilan.
Faktor-faktor di atas tidaklah  harus semuanya terjadi (kumulatif) untuk pengadilan  menerapkan prinsip piercing the corporate veil . Pada proses pengadilan dapat diterapkan prinsip piercing the corporate veil dengan salah satu faktor saja dan membuat para pemegang saham perseroan bertanggungjawab secara pribadi.
b. Belanda
Rudhy Prasetya menyatakan dalam Undang-undang Belanda prinsip piercing the corporate veil dapat diterapkan dalam beberapa kondisi, yaitu: 29
1) Ketika  suatu  badan  hukum  jatuh  pailit  dan  harta  kekayaan  badan  hukum  tersebut  tidak  cukup  untuk melunasi hutang-hutangnya.
2) Ketika para pengurus suatu badan hukum secara nyata tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan sesuai anggaran dasar.
3) Ketika dapat diperkirakan terkait penyebab utama dari kepailitan suatu badan hukum dikarenakan oleh para pengurus dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Berdasarkan  penjabaran  di  atas  menunjukan  bahwa  pengurus  dapat  dituntut  untuk  bertanggungjawab  secara pribadi  ketika  memenuhi  kondisi  yang  telah  ditentukan.  Pertangungjawaban  pengurus  secara  pribadi  dapat diartikan  sebagai  tanggung  jawab  secara  pribadi  atas  sisa  hutang  yang  masih  belum  terbayarkan  dari  badan hukum  terkait.  Perihal  ini  terjadi  ketika  harta  kekayaan  badan  hukum  tersebut  tidak  cukup  untuk  melunasi hutangnya. Pertanggung jawaban pribadi dalam hal ini tidak hanya sebatas pada arti formal di atas kertas menurut statua  atau  akta.  Lebih  lanjut,  para  pengurus  di  sini  harus  ditafsirkan  termasuk  orang-orang  yang  pada kenyataannya ikut menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan persroan bersangkutan. Hal ini merujuk pada komisaris atau para pemegang saham.
c. Australia
Pengadilan  Australia  terkait  prinsip piercing  the  corporate  veil telah  mengkonfirmasi  lima  persoalan  seabagai syarat penerapannya, yaitu: 30
1) Ketika  terjadi  tindakan  kecurangan  ( fraud )  dengan  perusahaan  digunakan  pihak  yang  mengontrol  untuk melakukan kecurangan.
2) Persoalan keagenan ( agency atau alter ego )  yaitu ketika dalam tingkatan tertentu, pemegang  saham secara efektif  mengontrol  perseroan  yang  membuat  tindakan  pemegang  saham  tersebut  seperti  tindakan  oleh perseroan.
3) Tindakan pemalsuan ( sham atau façade ) yaitu perseroan digunakan pihak pengontrol sebagai topeng ( mask ) untuk mencapai tujuan tertentu, pada umumnya bersifat ilegal.
4) Persoalan  dalam  kelompok  usaha  pada  keadaan  tertentu  dioperasikan  dengan  cara  yang  dapat  membuat anggota usaha tidak bisa dibedakan. Contohnya ketika terdapat tumpang tindih direksi, pejabat atau pekerja, dan  ketika  keadaan  kerja  sama  antara  perseroan  dalam  sebuah  kelompok  usaha  maupun  kepemilikan bersama. Perihal ini menjadikan perseroan induk dimintai pertanggungjawaban.
5) Persoalan  ketidakjujuran  ( unfairness )  yaitu  sebuah  usaha  untuk  mendapatkan  keadilan  ( justice )  yang membuat prisip piercing  the corporate veil dapat diterapkan. Penerapan prinsip piercing  the corporate veil dimaksudkan  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  jujur  dan  adil  atau  untuk  menghentikan  keadan  yang dapan menghasilkan ketidakjujuran.
Berdasarkan  syarat  penerapan  prinsip piercing  the  corporate  veil di  atas,  pengadilan  dapat  mengangkat  tabir perlindungan ( corporate veil ) bagi direksi dan pemegang saham perseroan di Australia. Kondisi ini dapat terjadi jika  pemegang  saham  secara  dominan  menggunakan  posisinya  atas  perseroan  untuk  kepentingan  ilegal  atau kejahatan.  Lebih  lanjut,  prinsip piercing  the  corporate  veil juga  dapat  diterapkan  ketikadireksi  yang  bertindak curang,  tidak  jujur,  atau  melakukan  tindakan  kejahatan  termasuk  jika  perseroan  bersangkutan  hanyalah  sebuah kedok palsu.
d. Inggris
penyebab  penerapan prinsip  piercing  the  corporate  veil untuk  menghapus  tabir  yang  melindungi  pemegang saham oleh pengadilan di Inggris yaitu: 31
1) Pemegang  saham  pengendali  ( controlling  shareholders )  menggunakan  perseroan  untuk  mencapai  tujuan yang ilegal ( illegal purpose ) dan tujuan tidak tepat ( improper purpose ).
29 Ibid ., h. 229.
30 Ibid ., h. 257-268.
31 Ibid ., h. 527.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
2) Perseroan didirikan oleh pemegang saham sebagai upaya untuk menghindari suatu tanggung jawab hukum.
3) Jaringan  perseroan  atau  perwalian  (termasuk  di  luar  negeri)  digunakan  sebagai  upaya  untuk menyembunyikan hasil yang diperoleh dari suatu tindakan kejahatan.
4) Pemegang  saham  mempunyai  keinginan  untuk  melepaskan  saham,  kepentingan  atau  aset  di  lembaga perwalian atau perseroan yang bertentangan dengan hukum sehingga dilarang pengadilan.
5) Perusahaan digunakan sebagai upaya untuk menghindari kewajiban membayar manajer yang dipecat.
6) Sehubungan  dengan  gugatan  atas  kerugian  yang  timbul  dari  penggunaan  dana  perseroan  oleh  pemegang saham secara individu dalam upayanya untuk memperoleh kendali atas perseroan publik.
Pemaparan  di  atas  menunjukan  bahwa  perlindungan  terhadap  pemegang  saham  perseroan  (corporate  veil)  di Inggris  dapat  diangkat.  Perihal  ini  dapat  terjadi  ketika  pemegang  saham  pengendali  secara  salah  telah menggunakan posisinya.  Pemegang saham tersebut telah menggunakan perseroan untuk kepentingan ilegal atau kejahatan, dan ketika ada tindakan pendirian  serta pengelolaan perseroan palsu dengan tujuan untuk  melakukan tindak kecurangan atau kejahatan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  terkait  penerapan  prinsip piercing  the  corporate  veil di  negara  Amerika  Serikat, Belanda,  Australia,  dan  Ingrris  menunjukan  bahwa  perseroan  sebagai  suatu  badan  hukum  tidak  berbeda  dengan manusia. Perihal ini dikarenakan badan hukum mempunyai kehendak yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Lebih lanjut, perseroan sebagai sebuah badan hukum merupakan suatu subyek hukum yang secara hukum memegang hak dan kewajiban. Perseroan sebagai sebuah usaha  yang  merupakan  suatu  badan  hukum  mempunyai  hak  dan  kewajiban  serta  kapasitas  untuk  bertindak  dalam hukum,  sehingga  berdasarkan  perspektif  subyek  hukum  badan  usaha  diketahui  bahwa  perseroan  merupakan  subyek hukum yang dapat diproses oleh hukum yang berlaku melalui penerapan prinsip piercing the corporate veil .
2. Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Prinsip piercing  the corporate veil sendiri  mempunyai kriteria untuk diterapkan di Indonesia  yang telah diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
a. Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (6), Pasal 12, Pasal 13 UUPT.
Pasal  3  ayat  (2)  UUPT  mengatur  tentang  ketentuan  pemegang  saham  perseroan  yang  harus  bertanggung  jawab sampai pada harta kekayaan pribadi mereka. Perihal ini dapat terjadi jika pihak bersangkutan melakukan tindakan melanggar  hukum.  Bentuk tanggung  jawab  pemegang  saham  sampai  pada  harta  kekayaan  pribadi  dalam  UUPT juga diatur ketika melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (6), Pasal 12, dan Pasal 13 UUPT, yaitu: 32
1) Tidak atau belum terpenuhinya persyaratan perseroan sebagai sebuah badan hukum.
2) Secara  langsung  ataupun  tidak  langsung,  pemegang  saham  yang  bersangkutan  dengan  itikad  buruk memanfaatkan perseroan untuk tujuan pribadinya.
3) Pemegang  saham  yang  bersangkutan  terlibat  dalam  tindakan  melawan  hukum  yang  dilakukan  atas  nama perseroannya.
4) Secara  langsung  atau  tidak  langsung,  pemegang  saham  yang  bersangkutan  bertindak  melawan  hukum menggunakan  harta  kekayaan  perseroan  dan  mengakibatkan  harta  kekayaan  perseroan  terkait  tidak  cukup untuk melunasi hutang-hutangnya.
5) Setelah  pengesahan  perseroan  oleh  pemegang  saham  kurang  dari  dua  orang  dan  dalam  waktu  enam  bulan setelahnya  jumlah  pemegang  saham  tetap  dua  orang  tersebut,  maka  pemegang  saham  ini  secara  pribadi bertangung  jawab  atas  segala  perikatan,  kerugian  perseroan,  dan  atas  permohonan  pihak  yang berkepentingan. Perihal ini dapat membuat Pengadilan Negeri membubarkan perseroan tersebut.
6) Tindakan  hukum  pendiri  perseroanuntuk  kepentingan  perseroan  yang  mana  perseroan  bersangkutan  belum berstatus sebagai badan hukum, tetapi tindakan hukum tersebut oleh perseroan:
a) Tidak  menyatakan secara tegas bahwa semua perjanjian  yang dibuat diterima oleh pendiri atau pihak lain yang ditugaskan pendiri perseroan dengan pihak ketiga.
b) Tidak  menyatakan  mengambil  alih  semua  hak  dan  kewajiban  yang  muncul  sebagai  akibat  dari perjanjian  penidiri  atau  pihak  lain  yang  ditugaskan  pendiri,  meskipun  perjanjian  tidak mengatasnamakan perseroan.
c) Tidak  adanya  catatan  pengukuhan  secara  tertulis  terkait  semua  tindakan  hukum  yang  dilakukan  atas nama perseroan.
Perseroan mempunyai wewenang untuk mengukuhkan setiap tindakan hukum tersebut dalam  RUPS. Jika RUPS tidak  dapat  diselenggarakan,  maka  pengukuhan  dapat  dilakukan  olah  seluruh  pendiri,  pemegang  saham,  dan direksi  perseroan.  Ketika  pengukuhan  belum  dilakukan  dengan  alasan  perseroan  tidak  jadi  untuk  didirikan  atau perseroan tidak melakukan pengukuhan, maka pereroan dapat dinyatakan tidak terikat.
32 Pemerintah  Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas , Lembaran RI  Tahun 2007 No.  40,  Sekretariat Negara, Jakarta, 2007, Pasal ayat (3), Pasal 12, dan Pasal 13.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
b. Pasal 14 UUPT
Direksi  perseroan  tidak  melakukan  perosedur  hukum  yang  berlaku  dalam  perundang-undangan  ketika  proses pendirian  perseroan.  Hal  ini  menunjukan  direksi  perseroan  tidaklah  melakukan  permintaan  pengesahan, persertujuan, pelaporan, pendaftaran, dan pengumuman sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 UUPT. 33
c. Pasal 37 ayat (2) dan (3)
Perolehan  saham  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  37  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  direksi perseroan  secara  tanggung  jawab  renteng  bertanggung  jawab  atas  semua  kerugian  pemegang  saham  yang bertindak dengan itikan baik. Kerugian ini timbul akibat batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2). 34
d. Pasal 69 ayat (3)
Ketika dokumen perhitungan tahunan  yang disediakan tidak benar sebagaimana ketentuan pdalam  pasal 69 ayat (3).  Pasal  69  ayat  (3)  UUPT  menyatakan  bahwa  dalam  hal  dokumen  perhitungan  tahunan  yang  disediakan ternyata  tidak  benar  dan  atau  menyesatkan,  maka  direksi  dan  komisaris  secara  tanggung  renteng  bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. 35
e. Pasal 97 ayat (2) dan (3) Ketika direksi tidak melaksanakan fiduciary duty yang diberikan oleh perseroan sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana yang dimaksus pada ayat (1) wajib untuk dilaksanakan  setiap  anggota  direksi  dengan  itikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab.  Lebih  lanjut,  pada  Pasal  97 ayat  (3)  menambahkan  bahwa  setiap  anggota  dureksi  bertanggung  jawab  penuh  secara  pribadi  atas  kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. 36
f. Pasal 104 ayat (2)
Ketika  terjadi  kepailitan  yang  disebabkan  kesalahan  direksi  telah  diatur  pada  Pasal  104  ayat  (2)  UUPT. 37 Pasal tersebut  menyatakan  bahwa  dalam  hal  kepailitan  terjadi  karena  kesalahan  atau  kelalaian  direksi  dan  harta kekayaan  perseroan tidak  cukup  untuk  menutup  kerugian  yang  ditimbulkan,  maka  setiap  anggota  direksi  secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
g. Pasal 114 ayat (2)
Ketika  komisaris  perseroan  telah  melanggar  ketentuan  Pasal  114  ayat  (2)  UUPT. 38 Pasal  tersebut  menyatakan bahwa  komisaris  perseroan  tidak  mempunyai  itikad  baik,  tidak  berhati-hati,  dan  tidak  bertangung  jawab  dalam menjalankan tugas pengawasan serta pemberian nasehat kepada direksi.
Pada  UUPT  terkait  penerapan  kondisi  ini  dirasa  sangat  sulit  untuk  diungkap  karena  Indonesia  menganut  hukum kontinental. Berdasarkan hukum kontinental menunjukan penegakannya lebih condong kepada positifisme hukum. Di sisi  lain,  pada  prinsip piercing  the  corporate  veil menganut  hukum anglo  saxon. UUPT  sampai  pada  batas-batas tertentu  mengakui  pemberlakuan  prinsip piercing  the  corporate  veil walaupun  bentuk  pengaturannya  dirasa  sangat sederhana.  Penerapan  prinsip piercing  the  corporate  veil dalam  tindakan  perseroan  menyebabkan  tanggung  jawab hukum tidak hanya dimntakan pada perseroan bersangkutan (walaupun berbentuk badan hukum). Permintaan tanggung jawab  hukum  ini  juga  dapat  ditujukan  langsung  terhadap  para  pemegang  saham  perseroan.  Munir  Fuady  terkait penerapan  prinsip piercing  the  corporate  veil menyatakan  bahwa  dalam  perkembangannya  juga  membebankan tanggung  jawab  hukum  kepada  organ  perseroan  lain. 39 Organ  perseroan  lain  yang  dimaksud  adalah  direksi  dan komisaris.  Perihal  ini  membuat  Undang-undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  mengakui keberadaan  prinsip piercing  the  corporate  veil dengan  membagi  beban  tanggung  jawab  kepada  beberapa  pihak. Pertama,  beban  tanggung  jawab  dipindahkan  kepada  pihak  komisaris.  Kedua,  beban  tanggung  jawab  dipindahkan kepada pihak direksi. Ketiga, beban tanggung jawab dipindahkan kepada pihak pemegang saham. 40
Berdasarkan pemaparan analisis di atas menunjukan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat  kepada  perseroan  di  Indonesia  adalah  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  terbatas. UUPT  sebagai  peraturan  hukum  nasional  Indonesia  dapat  dijadikan  sebagai  payung  hukum  bagi  perseroan.
33 Pemerintah  Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas , Lembaran RI  Tahun 2007 No.  40, Sekretariat Negara, Jakarta, 2007, Pasal 14.
34 Pemerintah  Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas , Lembaran RI  Tahun 2007 No.  40, Sekretariat Negara, Jakarta, 2007, Pasal 37 ayat (2) dan (3).
35 Pemerintah  Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas , Lembaran RI  Tahun 2007 No.  40, Sekretariat Negara, Jakarta, 2007, Pasal 69 ayat (3).
36 Pemerintah  Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas , Lembaran RI  Tahun 2007 No.  40, Sekretariat Negara, Jakarta, 2007, Pasal 97 ayat (2) dan (3).
37 Pemerintah  Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas , Lembaran RI  Tahun 2007 No.  40, Sekretariat Negara, Jakarta, 2007, Pasal 104 ayat (2).
38 Pemerintah  Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas , Lembaran RI  Tahun 2007 No.  40, Sekretariat Negara, Jakarta, 2007, Pasal 114 ayat (2).
39 Ibid ., h. 17.
40 Pemerintah  Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas , Lembaran RI  Tahun 2007 No.  40, Sekretariat Negara, Jakarta, 2007.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Penggunaan sebagai payung hukum  ini disesesuaikan dengan tingkat, derajat, dan peraturan hukum itu sendiri terkait daya  ikat  terhadap  materi-materi  yang  dimuat  dalam  peraturan  hukum  tersebut.  Perihal  ini  disebut  sebagai  konsep keadilan  dan  legalitas.  Konsep  keadilan  dan  legalitas  tersebut  diterapkan  melalui  Undang-undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai penerapan prinsip piercing the corporate veil pada perseroan di Indonesia.

## IV. KESIMPULAN
Perseroan  sebagai  suatu  badan  hukum  tidak  berbeda  dengan  manusia.  Perihal  ini  dikarenakan  badan  hukum  mempunyai kehendak  yang  dibentuk  melalui  alat-alat  perlengkapannya  seperti  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS),  Direksi,  dan Komisaris.  Lebih  lanjut,  perseroan  sebagai  sebuah  badan  hukum  merupakan  suatu  subyek  hukum  yang  secara  hukum memegang  hak  dan  kewajiban.  Perseroan  sebagai  sebuah  usaha  yang  merupakan  suatu  badan  hukum  mempunyai  hak  dan kewajiban serta kapasitas untuk bertindak dalam hukum, sehingga berdasarkan perspektif subyek hukum badan usaha diketahui bahwa perseroan merupakan subyek hukum yang dapat diproses oleh hukum yang berlaku.
Prinsip piercing the corporate veil diadopsi ke dalam hukum perseroan dengan tujuan untuk menghindari ketidakadilan atas tindakan  sewenang-wenang  atau tidak  layak  yang  dilakukan  dengan  mengatasnamakan  perseroan,  baik  yang  terbit  dari  suatu transaksi  dengan  pihak  ketiga  maupun  yang  muncul  atas  perbuatan  menyesatkan  dan  perbuatan  melawan  hukum.  Undang- undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku dan mengikat  kepada  perseroan  di  Indonesia  mennunjukan  bahwa  sampai  pada  batas-batas  tertentu  mengakui  berlakunya  prinsip piercing  the corporate veil. . UUPT sebagai peraturan hukum  nasional Indonesia dapat dijadikan sebagai payung hukum  bagi perseroan. Penggunaan sebagai payung hukum ini disesesuaikan dengan tingkat, derajat, dan peraturan hukum itu sendiri terkait daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut. Perihal ini disebut sebagai konsep keadilan dan legalitas. Konsep keadilan dan  legalitas tersebut diterapkan  melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas sebagai penerapan prinsip piercing the corporate veil pada perseroan di Indonesia.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Agung,  I.  (2010).  Perspektif  Multidimensional  Pendidikan  Pembangunan  Berkelanjutan:  Pemikiran  Awal  Konsep  dan  Penerapan. Jurnal  Pendidikan  dan Kebudayaan , 16 (4), 453-468. Asshiddiqie, Jimly dan Ali safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum , Konstitusi Press, Jakarta, 2006. Chatamarrasjid, Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta. Dewi, Subjek dan Objek Hukum , diakses dari Wordpress: https://dewimanroe.wordpress.com/2013/05/06 /subjek-dan-objek-hukum/, dipetik 17 Mei 2020. Fuady, Munir, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. -------, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia . Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. G., Thomas Heinztman. dan Brandon Kain, Through the Looking Glass: Recent Developments in Piercing the Corporate Veil , Cavendish Publishing, London, 2013.
Gierke, Otto Van dalam Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf , Alumni, Bandung, 1993. Goulding, Simon, Company Law , Edisi Kedua, Cavendish Publishing Limited, London, 1999. Halim, Ridwan, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab , Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Harahap, Yahya, Hukum Perseroan Terbatas , Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Hutabarat, Benny Batara Tumpal, Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas , Universitas Indonesia, Depok, 2011. Kasim,  Umar, Tanggung  Jawab  Korporasi  Dalam  Hal  Mengalami  Kerugian,  Kepailitan  atau  Likuidasi ,  Jurnal  Informasi  Hukum  Vol.  2  Tahun  2005, diakses .dari http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/vol2vii005/TanggungjawabKorporasi.php, dipetik 29 Maret 2020. Kelsen, Hans, General Theory of Law and State , diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011. Manurung,  Andy, Pengaruh  With  Holding  Tax  System  Terhadap  Optimalisasi  Penerimaan  Pajak  Penghasilan ,  dari:  http://andymanurung.blogspot.co.id/, dipetik 24 Mei 2020. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016. Masyhur, Kahar, Membina Moral dan Akhlak , Kalan Mulia, Jakarta, 1985. Notaris  dan  PPAT, Dasar  hukum  Perseroan  Terbatas  yang  ada  diIndonesia ,  diakses  dari:  http://www.notarisdanppat.com/dasar-hukum-untuk-perseroan- terbatas-yang-ada-di-indonesia/, dipetik 16 Mei 2020.
Pemerintah Australia, The Australian Corporation Act, Australia, 2001. Pemerintah  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas ,  Lembaran  RI  Tahun  2007  No.  40,  Sekretariat  Negara,  Jakarta, 2007.
Pemerintah Inggris, U.K. Companies Act 2006 , Inggris, 2006. Prasetya,  Rudhy, Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbatas  Disertai  dengan  Ulasan  menurut  Undang-Undangah  Nomor  1  Tahun  1995 ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Ramsey, Ian M. dan David B. Noakes, Piercing The Corporate Veil in Australia , Jurnal perusahaan dan hukum keaamanan, 2001. Sagala, Ronald U. P., Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas , Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. Shidarta, Perlindungan Konsumen , Grasindo, Jakarta. Sirait, Ningrum N ., Modul Hukum Perusahaan. Program Studi Magister Ilmu Hukum , USU, Medan, 2006.
Sjahdeini, Remy Sutan, Hukum Kepailitan , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008. Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) , Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
Syafi’i,  Muhammad, Piercing  The  Corporate  Veil  Terhadap  Holding  Company  Dalam  Tindakan  Hukum  Anak  Perusahaan ,  Universitas  Muhammadiyah, Yogyakarta.
-------, Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Sebagai Pelaku Usaha , dari Repository USU: http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37833/3/Chapter%20II.pdf, dipetik 14 Mei 2020.
Usman, Rachmadi, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas , PT. Alumni, Bandung, 2004.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Widiyono, Tri, Direksi Perseroan Terbatas (Bank Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005. Widjaja, Gunawan, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Widjaja, I.G. Ray, Hukum perusahaan . Megapoin, Jakarta, 2000. Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.