Vol. 15, No. 3, Sept 2022, pp. 162~173
eISSN: 2502-339X, pISSN: 1979-276X, https://doi.org/10.30998/faktorexacta.v15i3.12977  162

## Analisis dan Pemodelan Pelimpahan Perkara Pidana Menggunakan Business Process Improvement

## (Studi Kasus: Pengadilan Negeri XYZ)
Vanny Lestari 1 , Dudi Awalludin 2 , Rukmanta Jayawiguna 3
1,2 Department of Information System, STMIK Rosma, Indonesia
3 Department of Informatic, STMIK Rosma, Indonesia
Article Info

## ABSTRACT
Article history: Received May 18, 2022 Revised Juny 28, 2022 Accepted Nov 1, 2022
At  present  the  business  process  system  in  Criminal  Case  Delegation  at  the XYZ District Court is still ineffective in the case registration approval process. In the trial of receiving a case transfer from the Public Prosecutor there were still  some  shortcomings,  often  double  checking,  there  was  no  sign  of  court thanksgiving when it was transferred to the Young Criminal Registrar so that it  could  not be  controlled again. Based  on the problems obtained, the study analyzed  existing  transitions  using  qualitative  using Business  Process Improvement (BPI ) and modeled using Business Process Modeling Notation (BPMN) . To see in terms of internal and external factors. After analysis, make a checklist and receipt when delegating it to the Young Registrar of Criminal agar  in  the  process  of  transferring  a  controlled  file.  Therefore,  with  the approval of the checklist, it can save time in performance.
Keywords: Criminal Case Delegation
Business  Process  Improvement (BPI) Business Process Modeling Notation (BPMN) Copyright © 2022 Universitas Indraprasta PGRI. All rights reserved.

## Corresponding Author:
Dudi Awalludin, Department of Information System, STMIK Rosma, Jl. Parahyangan No. , Adirarsa Barat, Karawang Barat, Karawang. Email: dudi@rosma.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Badan  peradilan  tingkat  pertama  dengan  kekuasaan  dan  tugas  untuk  mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan kasus pidana dan perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) [1]. Salah satunya adalah  menyelesaikan perkara pidana  yang dibawa ke pengadilan  berdasarkan Pasal  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seperti halnya pada pelimpahan perkara pada PN dan pada akhirnya masuk pada persidangan [2] .
Menurut  Weske  (2012)  Tujuan  dari  organisasi  saling  bersinergi  pada  serangkaian  kegiatan  dalam organisasi  secara  teknis  merupakan  proses  bisnis  [3].  Tujuan  organisasi  bisa  tercapai  dengan  melakukan serangkaian aktivitas dari suatu organisasi di sebut proses [4]. Beberapa kegiatan atau aktifitas organisasi yang saling berhubungan dan pengelolaan kegiatan yang ada merupakan suatu kunci, kunci tersebut adalah proses bisnis [5].
Business Process Improvement (BPI) merupakan salah satu pendekatan dalam meningkatkan dengan melakukan analisis pada proses bisnis suatu organisasi [6]. Proses bisnis dapat dikembangkan untuk membantu secara signifikan dalam kemajuan organisasi dengan menggunakan suatu metodologi yang disebut BPI . Dalam rangka  memenuhi  permintaan  pelanggan  dan  tujuan  dari  bisnis  bisa  tercapai  secara  efektif  dengan  cara meminimalkan kesalahan  dan  memberikan keuntungan kepada organisasi atau perusahan adalah tujuan dari BPI [7].
163
Business Process Modeling and Notation (BPMN) merupakan pemodelan suatu proses bisnis dan juga merupakan tools dengan aturan yang relative baru dalam pengembangan proses bisnis yang [8].
Dalam pelaksanakan tugasnya, PN XYZ melakukan pengelolaan data pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut  Umum  (JPU).  Akan  tetapi  pada  proses  bisnis  yang  ditetapkan  pada  Pengadilan  Negeri  XYZ khususnya bagian Pidana, masih menimbulkan permasalahan pada proses bisnis pelimpahan perkara tersebut adalah sering terjadi double cek antara petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pidana dengan Panitera Muda Pidana (PMP). Pada saat jaksa melimpahkan berkas perkara pidana kepada petugas PTSP, lalu menerima dan  mengecek  kelengkapan  berkas  seperti  tanda  terima  pelimpahan,  berita  acara  pelimpahan  dan  penitipan barang  bukti,  surat  pelimpahan,  surat  perintah  penunjukan  JPU,  surat  penahanan,  surat  dakwaan  harus tercantum nomor, tanggal, dan tanda tangan JPU, satu bundel berkas kepolisian, yang kemudian berkas tersebut diserahkan kepada PMP agar dicek kembali dan ditandatangani berkas tersebut oleh PMP.
Proses bisnis yang seharusnya adalah ketika JPU melimpahkan berkas kepada petugas PTSP,   Petugas PTSP  hanya  menerima  berkas  perkara  yang  dilimpahkan  dan  diberikan  kepada  PMP  untuk  memeriksa kelengkapan berkas yang dikirim penuntut umum dan jika kelengkapan kurang, dikembalikan kepada petugas PTSP  untuk  dikembalikan  kepada  JPU.  Jika  berkas  sudah  dicek  kelengkapannya  oleh  PMP,  maka  berkas tersebut diberikan kembali kepada petugas PTSP agar di input Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) [9]. Efisiensi dan efektifitas dari suatu proses bisnis pada PN XYZ merupakan keharusan oleh karena itu untuk mewujudkannya analisis terhadap proses bisnis harus segera dilakukan.

## 2. METODE
Metode  penelitian  memiliki  empat  kata  kunci:  memperoleh  data  untutujuan  tertentu  dan menggunakannya secara ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis studi kasus dan deskriptif. Untuk bisa memahami suatu pokok penelitian seperti tingkah laku, daya tanggap, serta kejadian yang dialaminya merupakan acuan dari penelitian kualitatif [10].
Jenis  riset  ini  adalah  riset  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  wawancara.  Narasumber  yang digunakan  adalah  para  pelaku  yang  terlibat  dalam  proses  bisnis  pelimpahan  perkara  pidana  pada  PN  XYZ. Pertanyaan  wawancara  digunakan  untuk  menggali  terkait  proses  bisnis,  pelaku  dan  dokumen  yang  terlibat dalam proses bisnis yang diteliti. Dalam pendefinisian proses bisnis yang berjalan akan menghasilkan suatu proses  bisnis  rekomendasi,  yang  dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan Business  Process Improvement. Sedangkan, proses pemodelan dihasilkan sebuah model aplikasi dari proses pelimpahan perkara pidana yang lebih efektif. Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Tahapan Penelitian
Penjelasan Tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan Penelitian: Pada tahap ini, peneliti melakukan penyusunan kisi-kisi penelitian yang di da- lamnya menjelaskan data atau informasi yang digali, sumber data, cara pengambilan data, dan pertanyaan tentang sumber data.
b. Penyusunan Instrumen Penelitian : Pada tahap ini, dilakukan kisi-kisi yang telah direncanakan.
c. Pengumpulan Data : Pada tahap ini, melakukan pengumpulan data berdasarkan kisi-kisi dan dengan pan- duan instrumen yang telah disusun.
d. Analisis Proses Bisnis BPMN : Pada langkah ini, peneliti menganalisis proses bisnis yang berjalan pada subjek penelitian.
e. Business Process Improvement (BPI) : Pada tahap ini, peneliti melakukan penyusunan BPI beradasarkan business process diagram yang berjalan pada objek penelitian sehingga dihasilkan sebuah rekomendasi proses bisnis baru yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses bisnis sebe- lumnya.
f. Analisis Kebutuhan Aplikasi: Pada tahapan ini, peneliti melakukan analisis kebutuhan aplikasi berdasar- kan hasil rekomendasi proses bisnis baru yang telah disusun pada tahap BPI . Hasil dari analisis kebutuhan aplikasi ini adalah sebuah fitur-fitur yang merupakan kebutuhan fungsional.
164
g. Pemodelan  Aplikasi  dan  dokumentasi:  Pada  tahapan  ini,  peneliti  melakukan  pemodelan  aplikasi menggunakan BPMN. Pemodelan ini dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan aplikasi dan membuat dokumentasi laporan yang berupa laporan analisis dan pemodelan.
Tahapan pada BPI memiliki 5 tahapan yang dipergunakan dalam membantu penelitian terkait proses bisnis. Tahapan BPI tersebut adalah seperti terlihat pada gambar 2 dibawah ini.
Gambar 2. Tahapan Business Process Improvement (BPI) [11]
Sampel Menurut Arikunto (2013), sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Karena keterbatasan sumberdaya yang di miliki seorang peneliti tidak mungkin mengambil seluruh populasi, maka oleh karena itu peneliti hanya akan mengambil beberapa sampel yang terdapat pada populasi [12]. Tujuan pengambilan  sampel  adalah  untuk  memperoleh  gambaran  deskriptif  tentang  karakteristik  satuan-satuan pengamatan yang terdapat dalam sampel, serta untuk menggeneralisasi dan mengestimasi parameter-parameter populasi. Tata cara pengambilan sampel yang digunakan merupakan non- probability sampling pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama buat seluruh  anggota populasi yang dijadikan sampel, tata  cara  ini  meliputi Haphazard,  Quota,  Purposive,  Snowball,  Deviant  Case,  Sequential,  serta  Theoritical [13].
Pada  penelitian  ini,  dipilih  teknik  sampling snowball untuk  mengetahui  pola-pola  sosial  atau komunikasi  dari  para expert dan  pembelajar  dalam  bidang  sistem  informasi.  Dalam  pengambilan  sampel snowball , identifikasi pertama orang atau kasus yang memenuhi kriteria adalah jaksa, petugas PTSP pidana, dan  PMP.  Langkah-langkah  penerapan  teknik snowball  sampling dapat  dilakukan  melalui  wawancara mendalam. Wawancara rinci dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Wawancara yang dilakukan bersifat informal.
Untuk mendapat gambaran terkait proses bisnis dari pelimpahan perkara pidana pada PN XYZ disusun varibel penelitian sebagai berikut:
Tabel 1. Variabel Analisis Pelimpahan Perkara pada PN XYZ
Variabel Keterangan Proses Bisnis Untuk  mengetahui  proses  bisnis  yang  terjadi  pada  pelimpahan  berkas pada PN XYZ. Pelaku yang terlibat Untuk mengetahui pelaku yang terlibat dalam proses bisnis yang terjadi pada pelimpahan berkas pada PN XYZ. Dokumen yang mengalir pada proses bisnis Untuk  mengetahui  dokumen-dokumen  apa  saja  yang  di  cek  pada  saat pelimpahan perkara berkas pada PN XYZ Kendala yang dihadapi Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi aktor dalam proses bisnis Pelimpahan berkas pada PN XYZ.

## Tabel 2. Variabel Analisis Pelimpahan Perkara pada PN XYZ.
Variabel Sumber Data Teknik Pengambilan Data Proses Bisnis Jaksa , PTSP, PMP Wawancara, Studi Dokumen tasi Pelaku yang terlibat PTSP, PMP Wawancara, Studi Dokumen tasi Dokumen yang mengalir pada proses bisnis Jaksa, PTSP, PMP Wawancara, Studi Dokumen tasi Kendala yang dihadapi PTSP, PMP Wawancara, Studi Dokumen tasi
Instrumen  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  adalah  instrumen  wawancara.  Berikut  adalah instrumen penelitian:
Tabel 3. Instrumen Wawancara JPU
Variabel Pertanyaan Proses Bisnis Bagaimana proses pengiriman berkas perkara pidana ke PN XYZ ? Pelaku yang terlibat Siapa saja yang terlibat dalam proses bisnis saat pengiriman berkas perkara? Dokumen yang mengalir pada proses bisnis Dokumen apa saja yang terlibat atau dicek dalam proses bisnis pelim- pahan berkas perkara? Kendala yang dihadapi Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pelimpahan berkas ?
Analisis dan Pemodelan Pelimpahan Perkara Pidana Menggunakan Business Process Improvement (Vanny Lestari)

## Tabel 4. Instrumen Wawancara Petugas PTPS
Variabel Pertanyaan Proses Bisnis Bagaimana proses penerimaan berkas perkara pidana dari JPU ?
Setelah di cek di PTSP apakah berkas perkara dapat langsung di input atau didaftarkan perkara kedalam SIPP pada saat pelimpahan juga?
Pelaku yang terlibat
Siapa saja yang terlibat dalam proses bisnis saat pengiriman dan pen- gecekan berkas perkara? Dokumen yang mengalir pada proses bisnis Dokumen apa saja yang terlibat atau dicek dalam proses bisnis pelim- pahan berkas perkara? Kendala yang dihadapi Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pelimpahan dan pen-
daftaran berkas perkara?

## Tabel 4. Instrumen Wawancara PMP
Variabel Pertanyaan Proses Bisnis Apakah yang dilakukan dalam proses bisnis pengecekan double sesuai dengan prosedur SOP? Pelaku yang terlibat Siapa saja yang terlibat dalam proses bisnis saat penerimaan berkas perkara dari jaksa? Dokumen yang mengalir pada proses bisnis Dokumen apa saja yang dicek dalam proses bisnis pelim- pahan berkas perkara? Kendala yang dihadapi Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pelimpahan berkas ?
Analisis Proses Bisnis pelimpahan perkara pidana  proses analisis  bisnis pelimpahan perkara pidana yang  berjalan  pada  PN  XYZ  dilakukan  dengan  menterjemahkan  hasil  penggumpulan  data  wawancara narasumber ke dalam Business Process Diagram (BPD).
a. Analisis Proses Bisnis Rekomendasi. Analisis proses bisnis rekomendasi disusun menggunakan pendeka- tan BPI.
b. Analisis Kebutuhan Aplikasi Pelimpahan Perkara Pidana. Analisis kebutuhan disusun berdasarkan hasil dari  tahapan-tahapan BPI ,  yang  kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  kebutuhan  fungsional  aplikasi Pelimpahan Perkara Pidana.
c. Pemodelan Aplikasi Pelimpahan Perkara Pidana. Proses pemodelan pelimpahan perkara pidana disusun berdasarkan  kebutuhan  fungsional  pada  PN  XYZ.  Aplikasi  dimodelkan  dengan  menggunakan tool BPMN.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  Pengumpulan  data  ini  berisi  tentang  hasil  wawancara  dengan  nara  sumber  (JPU,  Staf  PTPS Pidana, dan PMP) sebagai berikut:
166
Tabel 5. Hasil Wawancara dengan JPU No Pertanyaan Jawaban Makna 1 Bagaimana  proses  pelimpahan perkara pidana ke PN XYZ? Pada  proses      pengajuan      perkara pidana  di  PN  XYZ  menggunakan acara pemeriksaan biasa. Saat mengajukan proses ini, berhati-hatilah untuk  memastikan  bahwa  file  yang Anda kirimkan sudah lengkap. Berkas-berkas ini berisi catatan kejaksaan, saksi, dan alat bukti. Proses  pengajuan  perkara  pidana  ke pengadilan dimulai setelah JPU menerima berkas perkara dari
penyidik, dan bila JPU menilai bahwa berkas  tersebut  suda  lengkap  dengan memperhatikan  ketentuan  di  atas, maka perkara tersebut dapat dilakukan proses penuntutan. JPU akan membuat surat dakwaan. Namun apabila berkas perkara  yang  diterima  ternyata  belum lengkap, maka JPU akan
mengembalikan  berkas  tersebut  dan diminta  untuk  dilengkapi  kembali. Jika  berkas  sudah  lengkap,  maka diajukan berkas ke pengadilan dengan
berkas digital (File) dakwaan. Secara umum proses pendaftaran  pidana  biasa sebelum  dilimpahkan  ke
PN,  harus  terlebih  dahulu diperiksa kelengkapannya. 2 Berapa  lama  proses  pemeriksaan berkas oleh staf pidana? 15  menit  pemeriksaan  kelengkapan berkas. 15 menit proses pemeriksaan. 3 Setelah  pelimpahan  apakah  JPU dapat  langsung  menerima  suatu informasi seperti penetapan hakim, panitera pengganti dan hari sidang? Tidak langsung menerima data
informasi  pada  saat  pelimpahan, biasanya menerima pada saat satu hari setelah  pelimpahan.  karena  proses pendaftaran  terkadang  tidak  langsung pada  hari  itu  juga  diproses  oleh petugas pengadilan. Tidak dapat menerima informasi secara langsung pada saat pelimpahan.
Tabel 6. Hasil Wawancara dengan Staf PTSP Pidana
No Pertanyaan Jawaban Makna 1 Bagaimana  proses  pendaftaran pelimpahan  perkara  dari  jaksa penuntut umum? Pada  proses  jaksa  pelimpahan  berkas ke  pengadilan,  sebelumnya  dilakukan dahulu pemeriksaan kelengkapan berkas, setelah berkas dicek kelengkapan  maka  jaksa  dimintakan berkas digital (File) dakawaan
(kronologi kejadian), jika ada
disimpan ke dalam computer . Dan jika tidak  ada  berkas  tidak  bisa  diterima pada hari itu juga. Sama halnya dengan kelengkapan berkas jika tidak lengkap maka dikembalikan ke JPU. Pelimpahan perkara sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas terdahulu  secara  berkas fisik non fisik. 2 Apakah ada kendala saat pendaftaran  pelimpahan  perkara pidana? Kendala  yang  sering  ditemukan  yaitu kekeliruan  penahanan  pada  berkas, sehingga  berkas  dapat  dikembalikan lagi  kepada  JPU.  Dan  pengecekan ulang  oleh  PMP  dan  tidak  ada  tanda terima untuk  penyerahan  berkas kepada PMP. Kendala yang dihadapi adalah  kekeliruan  dalam berkas  perkara  dan double
pengecekan berkas. 3 Apakah  ada  dokumen  elektronik utuk membantu keringanan pekerjaan staf pidana? Ada  yaitu  dokumen berkas  digital (File) dakwaan (data identitas terdakwa dan kronologi kejadian). Ada data informasi pendukung  jalanya  proses pendaftaran.
4 Setelah  di  cek  di  PTSP  apakah berkas  perkara  dapat  langsung  di input atau  didaftarkan  perkara kedalam SIPP pada saat pelimpahan juga? Tidak, berkas harus di cek terdahulu kelengkapanya.
Sebelum  di input berkas terlebih dahulu di cek.
167 5 Berapa lama waktu proses pendaftaran untuk keluarnya penetapan penunjuka majelis hakim, panitera pengganti dan hari sidang? Pada  proses  pendaftaran  berkas  yang sudah lengkap diperiksa kelengkapannya,  berkas  pidana  lalu didaftarkan  ke  dalam  Aplikasi  SIPP.
Setelah  selesai  di  masukan  data-data terdakwa  ke  dalam  Sistem  Aplikasi, Berkas  langsung  dinaikan  ke  Ketua Pengadilan  untuk  mempelajari  berkas perkara  serta  menunjuk  salah  satu hakim  kedalam  perkara  yang  sudah didaftarkan  ke  dalam  sistem  aplikasi SIPP  untuk  menjadi  hakim  ketua  saat di  persidangan.  Lalu  setelah  selesai pak  ketua  menunjuk  hakim,  berkas pidana  pun  langsung  disortir  ke
Panitera  Sekretaris  untuk  penunjukan panitera pengganti (Notulis) ke dalam sistem Aplikasi SIPP untuk diperbantukan hakim pada saat persidangan. Setelah  selesai  berkas  ditunjuk  hakim dan  panitera  penggantinya.  Berkas dibawa  kembali  ke  staf  pidana  untuk dibagikan ke masing-masing hakim. Setelah  dibagikan  ke  hakim,  hakim tersebut  membuat  jadwal  penetapan persidangan  yang  akan  datang  ke dalam  aplikasi  SIPP.  Lalu  hakim tersebut  memberikan  kepada  panitera pengganti untuk mencetak jadwal yang sudah di tetapka oleh Hakim tersebut. Setelah  selesai  di print penetapan jadwal  persidangan  oleh  panitera Pengganti,  maka  panitera  pengganti memberikan  penetapan  jadwal  sidang tersebut  kepada  Jurusita  untuk  segera diberitahukan hari sidang kepada  JPU
dan terdakwa di Lapas. Maka Proses untuk keluarnya penetapan hari sidang dan penunjukan hakim  dan  panitera  membutuhkan waktu tempuh 1 jam Proses  untuk  keluarnya penetapan hari sidang, harus menunggu penunjukan hakim dan penitera pengganti dahulu. 6 Dokumen  persyaratan  apa  saja untuk kelengkapan berkas pendaftaran perkara pidana? 1. Berkas  perkara  yang  diajukan merupakan berkas asli. 2. Tanda  terima  surat  pelimpahan dari JPU 3. Tanda  terima  penyerahan  barang bukti. 4. Surat pelimpahan berkas perkara. 5. Surat Dakawaan. 6. Surat Perintah Penunjukan JPU. 7. Berita  Acara  pemeriksaan  dan penelitian tersangka.
8. Surat Perintah Penahanan. 9. Berita  Acara  Perintah  Pelaksa-
naan Penahan.
10. Berkas perkara penyidik Laporan penelitian  kemasyarakatan  (Lin- mas) dari BAPAS.
11. Berkas digital (File) Dakawaan. Terdapat beberapa persyaratan dokumen kelengkapan berkas.
Tabel 7. Hasil Wawancara dengan PMP
No Pertanyaan Jawaban Makna 1 Bagaimana proses pelimpahan perkara pidana? Proses  pelimpahan  perkara  dilakukan  oleh JPU,  lalu  diterima  dan  di  cek  oleh  petugas PTSP Pidana. Setelah di cek oleh staf PTSP Pidana,  berkas  diberikan  dan  dicek  ulang.
Jika  berkas  lengkap  langsung  diparaf  pada berkas  tersebut  dan  diberikan  ke  Petugas PTSP  Pidana  agar  di input ,  jika  berkas
Telah terjadi pengcekan ulang oleh PMP. Ketika berkas lengkap berkas diberikan dan di input oleh petugas PTSP Pidana. Jika berkas tidak lengkap dikembalikan.
168
kurang  lengkap  maka  berkas  tersebut dikembalikan.
2 Dokumen  Apa  saja  yang diperiksa saat pelimpahan? 1. Berkas  perkara  yang  diajukan  merupa- kan berkas asli. 2. Tanda  terima  surat  pelimpahan  dari
Penuntut Umum 3. Tanda terima penyerahan barang bukti.
4. Surat pelimpahan berkas perkara. 5. Surat Dakawaan. 6. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum. 7. Berita Acara pemeriksaan dan penelitian tersangka. 8. Surat Perintah Penahanan.
9. Berita Acara Perintah Pelaksanaan Pena-
han. 10. Berkas perkara penyidik 11. Laporan penelitian kemasyarakatan
(Linmas) dari BAPAS. 12. Berkas digital (File) Dakawaan Ada beberapa berkas yang di cek
a. Organizing for Improvement
Berikut merupakan daftar proses bisnis yang terdapat pada saat Pelimpahan perkara pidana dari Jaksa Penuntut Umum ke PN XYZ:
Tabel 8. Organizing for Improvement No Proses Bisnis Analisis dari proses tersebut 1 Penerimaan berkas. Berkas yang telah di limpahkan oleh JPU di terima oleh petugas PTSP Pidana. 2 Pengecekan  berkas  oleh  Petugas PTSP Pidana. Berkas  yang  diterima  harus  dicek  kelengkapannya terdahulu oleh petugas. Jika  berkas  kurang  lengkap,  berkas  dikembalikan lagi.  Jika  berkas  lengkap  ditindak  lanjuti  ke  PMP agar dicek kembali. 3 Pengecekan  berkas  kembali  oleh PMP. Berkas  perkara  dicek  kembali,  jika  berkas  perkara masih ada yang kurang lengkap maka dikembalikan, jika  berkas  perkara  tersebut  lengkap  maka  berkas tersebut  langsung  diberikan  kepada  Petugas  PTSP
agar di input kedalam aplikasi SIPP. 4 Pengembalian  berkas  yang  tidak lengkap. Berkas perkara yang telah dicek, agar dikembalikan kembali kepada JPU agar dilengkapi terdahulu. 5 Proses input berkas perkara. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap, maka harus segera di input ke dalam aplikasi SIPP. 6. Proses  penunjukan  Majelis  Hakim oleh KPN. Berkas  yang  sudah  di  daftarkan/di input di  SIPP, KPN menujuk majelis hakim untuk mempersidangkan berkas tersebut di dalam aplikasi SIPP. 7 Proses penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Sekretaris. Berkas  yang  sudah  di  tunjuk  Majelis  Hakim  oleh KPN,  selanjutnya  berkas  tersebut  ditunjuk  juga Panitera  Pengganti  untuk  mendampingi  majelis hakim yang akan disidangkan.
b. Understanding the process
Berikut adalah proses berjalannya Pelimpahan perkara pidana dari JPU ke PN XYZ:
Flowchart Proses Sistem Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Yang Berjalan
PTSP Kejaksaan PANM UD PIDANA KETUA PN
PANITERA
P h a se START Berkas Perkara Melimpah Berkas Perka Ke Pengadilan Menerima dan Menandatangi Tanda Terim a Limpahan Berkas Perkara Berkas Pekara Berkas Perkara Di Cek Kelengkapann terlebih dulu Berkas Lengkap? END Berkas Perkara Berkas Dicek Kembali dan Ditandatangani Berkas Perkara Sudah ditandatangani Berkas Perkara Sudah ditandatangani Input Data Perkara ke dalam SIPP Berkas Perkara Berkas Perkara Membuat Surat Penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Menunjuk Majelis Hakim Berkas Perkara dan surat penetapan panitera pengganti Berkas Perkara dan surat penetapan panitera pengganti Menunjuk Majelis Hakim Berkas Perkara serta surat penetapan hakim  dan panitera pengganti Berkas Perkara serta surat penetapan hakim  dan panitera pengganti END Berkas Perkara Tidak Lengkap TIDAK YA
Gambar 3. Flowchart Proses Berjalannya
Pelimpahan Perkara pidana
c. Streamlining
170
Penyederhanaan  proses  adalah  sebuah  proses  yang    menyederhanakan  proses  dengan  mengurangi waktu  yang  dibutuhkan  dan  menstandarisasi  atau  memperbarui  proses.  Semua  ini  ditujukan  untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan beradaptasi dari proses bisnis yang sedang berjalan..
1) Evaluasi Proses
Evaluasi proses bisnis dilakukan dengan melakukan identifikasi permasalahan dan analisis aktivitas untuk  dapat  mengetahui  kekurangan  pada  proses  bisnis.  Pada  tahap  ini  akan  dipaparkan  mengenai permasalahan yang ada pada proses bisnis pada saat pelimpahan perkara pidana ke PN XYZ.
a) Sering Terjadi double cek pada saat pemeriksaan pelimpahan berkas perkara pidana. Sehingga proses pendaftaran pelimpahan perkara pidana terhambat.
b) Tidak ada tanda terima dan ceklis pada saat melimpahkan ke PMP.
2) Analisis aktivitas
Pada tahap ini akan dilakukan analisis aktivitas pada masing-masing proses bisnis utama. Analisis aktivitas dikategorikan menjadi tiga: Real Value Service (RVA) , Business Value Addition (BVA) , dan Non Value Addition (NVA) . Ini adalah kegiatan utama yang menambah nilai secara langsung ( RVA ), kegiatan pendukung  yang  menambah nilai  atau mengurangi  nilai kebutuhan konsumen ( BVA ), dan kegiatan  yang tidak menambah nilai ( NVA ). Tujuannya untuk mengidentifikasi. Berikut analisis penyederhanaan atau sistem usulan proses Pelimpahan perkara pidana dari  JPU ke PN XYZ menggunakan BPMN .
Gambar 4. Penyederhanaan atau Sistem Usulan Proses Pelimpahan perkara Pidana
Penjelasan proses penyederhanaan pelimpahan perkara pidana:
a) JPU melimpahkan berkas perkara pidana ke bagian petugas PTSP pidana.
b) Petugas PTSP pidana menerima dan mengecek kelengkapan berkas perkara pidana yang telah dilim- pahkan oleh JPU ke dalam ceklist yang akan disediakan.
c) Setelah berkas perkara pidana dicek oleh petugas PTSP, berkas tersebut  langung di input ke dalam aplikasi SIPP agar didaftarkan. Jika berkas tersebut tidak memenuhi syarat, maka dikembalikan kem- bali kepada JPU.
d) Setelah selesai di input ke dalam Aplikasi SIPP, berkas tersebut diberikan ceklist kelengkapan yang sudah di periksa dan memberikan tanda terima penyerahan berkas kepada PMP agar berkas bisa ter- kontrol. Lalu berkas perkara ditandatangani oleh PMP. Setelah itu diberikan kepada Ketua PN (KPN) agar menunjuk majelis hakim yang akan disidangkan.
171
e) Selesai  berkas  daftarkan,  berkas  perkara  pidana  tersebut  diberikan  kepada  KPN  untuk  menunjuk majelis hakim.
f) Setelah berkas perkara pidana ditunjuk majelis hakim oleh KPN selanjutnya berkas diberikan kepada Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti.
g) Setelah  selesai  berkas  perkara  pidana  ditunjuk  majelis  hakim  dan  panitera  pengganti,  maka  berkas tersebut dikembalikan kepada petugas Pidana agar segera dibagikan kepada maasing-masing majelis hakim untuk disidangkan.
Node  end  yang  pertama  adalah  bahwa  proses  berhenti  dikarena  berkas  tidak  memenuhi  syarat, kemudian ditindak  lanjuti prosesnya oleh JPU. Node end  yang kedua  melupan proses  berhenti dikarenakan proses pelimpaham perkara berakhir setelah berkas perkara pidana dinyatakan selesai.
Wawancara dilakukan kepada pengguna, yang bertujuan untuk menghilangkan celah antara aplikasi dengan pengguna, untuk menghilangkan hal tersebut harus dilakukan analisis terhadapt kebutuhan fungsional dari sebuah sistem.
Tabel 9. Kebutuhan JPU
No Kebutuhan Utama Tujuan 1. Mendapatkan informasi yang cepat.
Agar mendapatkan informasi jadwal sidang yang cepat.

## Tabel 10. Kebutuhan Staf Pidana PTSP
No Kebutuhan Utama Tujuan 1. Tanda  terima  berkas  saat  menyerahkan berkas yang sudah dicek. Agar memiliki tanda terima saat penyerahan berkas yang sudah dicek 2. Berkas perkara yang sudah di cek Berkas yang sudah di cek langsung di input ke aplikasi SIPP. 3. Ceklis kelengkapan
Agar PMP tidak mengecek dua kali karna sudah ada ceklis.
Tabel 11. Kebutuhan PMP No Kebutuhan Utama Tujuan 1 Tanda  terima  berkas  yang  sudah  dicek (ceklis) Agar memiliki tanda terima saat penyerahan berkas yang sudah dicek oleh Staf Pidana PTSP
Unified Modeling Language (UML) digunakan untuk memodelkan sistem atau aplikasi yang sedang dikembangkan. UML adalah  bahasa berorientasi objek untuk  memodelkan sistem atau perangkat.  Model  ini mudah dipahami untuk menyederhanakan tugas-tugas kompleks [14]. Berikut adalah pemodelan sistem dengan menggunakan use case untuk menggambarkan fungsi dan aktor yang dibutuhkan oleh PN XYZ.
Gambar 5. Use case Proses Pelimpahan Perkara Pidana
Penjelasan Gambar 5 Use Case Proses Pelimpahan Perkara Pidana: a. Nama use case :  Limpah berkas perkara pidana.
Aktor :  JPU/Jaksa. Skenario
:  Jaksa melimpahkan berkas perkara  pidana ke PN XYZ.
b. Nama use case
:  Cek kelengkapan berkas.
Aktor :  Petugas PTSP Pidana.
172 Skenario
:  Menerima dan mengecek kelengkapan berkas perkara pidana yang telah dilimpahkan oleh JPU. Jika berkas tersebut memenuhi syarat kelengkapan, maka berkas tersebut dapat dicek kembali oleh PMP dan di input dan mendaftarkan berkas perkara ke dalam Aplikasi SIPP oleh petugas PTSP. Jika  berkas tersebut tidak  memenuhi  syarat atau tidak lengkap, maka berkas tersebut dikembalikan kepada JPU.
c. Nama use case
:  Cek kembali berkas yang telah dicek. Aktor :  PMP/Panmud Pidana Skenario :  Melakukan  pengecakan  ulang  file  perkara  yang  telah  dicek  oleh  petugas  PTSP  dan menandatangani File perkara pidana. d. Nama use case : Menunjuk majelis hakim Aktor : KPN Skenario : Menunjuk majelis hakim untuk berkas perkara  yang telah didaftarkan di SIPP. e. Nama use case : Menunjuk Panitera Pengganti Aktor : Panitera Skenario : Majelis hakim menunjuk panitera pengganti berkas perkara oleh KPN melalui SIPP.
Activiy diagram proses berjalan pelimpahan perkara pidana
Gambar 6 Activity Diagram Usulan Proses Pelimpahan Perkara Pidana

## 4. PENUTUP
Penelitian  menghasilkan  kesimpulan  yaitu  berdasarkan  hasil  pengolahan  dan  analisis  dapat disimpulkan  bahwa  penyebab  dalam  proses  pelimpahan  perkara  pidana  pada  PN  XYZ  kurang  efektif  dan efisien  yaitu  sering  kali double cek  kelengkapan  berkas  pada  saat  pelimpahan  berkas  perkara  pidana dikarenakan faktor kebiasaan dan tidak mengikuti SOP maka terjadilah pengecekan double cek sehingga dapat memperlambat  pekerjaan,  dan  tidak  adanya  bukti tanda  terima  untuk  pelimpahan  berkas  dari  PTSP  kepada PMP.  Itu  akan  menyulitkan  jika  terjadi  kesalahan  atau  kekeliruan  dalam  penerimaan  berkas  dengan  tidak adanya tanda terima, pada proses bisnis ini melibatkan lima aktor yaitu JPU, Staf PTSP Pidana, PMP, KPN, dan Panitera. Hasil analisis aktivitas maka ditemukan aktivitas Real-Value Added (RVA) , 1 aktivitas Business- Value Added (BVA) pada proses pelimpahan berkas perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] R. Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,” Jakarta, 1986.
[2] J.  G.  Palandung,  “Pelimpahan  Perkara  Pidana  Ke  Pengadilan  Negeri  Dengan  Acara  Pemeriksaan Singkat,” Lex Soc. , vol. 2, no. 7, p. 84, 2014, doi: https://doi.org/10.35796/les.v2i7.5393.
[3] I. Ismanto, F. Hidayah, and K. Charisma, “Pemodelan Proses Bisnis Menggunakan Business Process
173
Modelling  Notation  (BPMN)  (Studi  Kasus  Unit  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat (P2KM) Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar),” Briliant J. Ris. dan Konseptual , vol. 5, no. 1, 2020, doi: 10.28926/briliant.v5i1.430.
[4] G. Cozgarea and A. Cozgarea, “"Bpmn Patterns Used In Management Information Systems ",” Ann. Univ. Apulensis Ser. Oeconomica , vol. 1, no. 15, 2013, doi: 10.29302/oeconomica.2013.15.1.1.
[5] M. Y. Permatasari, I. Aknuranda, and N. Y. Setiawan, “Analisis dan Perbaikan Proses Bisnis dengan menggunakan Teknik Esia ( Studi Kasus : Departemen Produksi PT XYZ ),” J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput. Univ. Brawijaya , vol. 2, no. 3, 2018.
[6] A. T. Helmi, I. Aknuranda, and M. C. Saputra, “Analisis Dan Pemodelan Proses Bisnis Menggunakan Business  Process  Improvement  (BPI)  Pada  Lembaga  Bimbingan  Belajar  (Studi  Kasus :  Lembaga Bimbingan Belajar Prisma),” J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput. Univ. Brawijaya , vol. 2, no. 10, 2018.
[7] S. Syafta, I. Aknuranda, and N. Y. Setiawan, “Perbaikan Proses Bisnis Pembangunan Base Transceiver Station  (BTS)  Menggunakan  Business  Process  Improvement  (Studi  Kasus:  Badan  Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi KOMINFO),” J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput. , vol. 3, no. 3, 2019.
[8] R.  Anggrainingsih,  S.  P.  Yohanes,  and  U.  Salamah,  “Analisis  Dan  Verifikasi  Workflow Mengggunakan Petri (Studi kasus; Proses Bisnis di Universitas Sebelas Maret),” Isbn , vol. 2014, no. November, p. 7, 2014.
[9] Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus . Jakarta: Mahkamah Agung, 2007.
[10] A. Ali and A. Mardiati, “Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anshor Cibungbulang Kabupaten Bogor,” Equiv.  J. Ilm. Sos. Teknol. , vol. 3, no. 1, 2021, doi: 10.46799/jequi.v3i1.30.
[11] H. J. Harrington, “The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness,” Food Manage. , vol. 41, no. 1, 2006.
[12] “Disproportionate Stratified Random Sampling,” vol. 02, no. 01, 2017.
[13] W. L. Neuman, Basics of Social Research : Qualitative and Quantitative Approaches , no. July. 2012.
[14] A. Hermawan and S. Rahayu, “Sistem Informasi Manajemen dan Tracking Berkas (Studi Kasus: PTSP Kecamatan Kebon Jeruk),” JUSIBI (Jurnal Sist. Inf. dan E-Bisnis) , vol. 1, no. 2, 2019.