EFEKTIFITAS PELAKSANAAN EKSEKUSI DENDA TILANG DI KABUPATEN PULANG PISAU

## The Effectiveness Of The Implementation Of Fine Tilang Execution
In The District Of Pulang Pisau City
Muhamad Yusuf * Turyan IndahNurcahyanti
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email:
yusuf.quratayun@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan eksekusi denda uang  tilang  oleh  Kejaksaan  Negeri  Pulang  Pisau  dalam  perkara  tindak  pidana pelanggaran lalu lintas, serta untuk mengetahui hal-hal apakah yang menjadi kendala bagi  Kejaksaan  Negeri  Pulang  Pisau  dalam  menjalankan  tugas  atau  peranannya sebagai eksekutor denda uang dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas, dan mengetahui tindakan yang dilakukan sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Sumber data  berasal  dari pegawai Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan para pelanggar tilang, serta dokumen- dokumen  yang  mendukung  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi.
Hasil penelitian ini dapat diketahui efektivitas pelaksanaan eksekusi denda tilang di Kejaksaan  Negeri  Pulang  Pisau  telah  menunjukkan  hasil  yang  positif,  hal  ini ditunjukkan  dengan  jumlah  perkara  tilang  yang  yang  telah  dieksekusi  memiliki presentase  yang  lebih  besar  dari  perkara  tilang  yang  masih  menjadi  tunggakan. Namun tunggakan tilang yang belum dapat diselesaikan tetap membutuhkan tindak lanjut  penyelesaian,  mengingat  besarnya  potensi  penerimaan  negara  yang  bisa didapat dari pembayaran denda tilang. Hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Pulang  Pisau  dalam  melaksanakan  eksekusi  denda  tilang  ialah  antara  lain  denda tilang  yang  tidak  segera  dibayarkan  oleh  para  pelanggar  tilang,  karena  pelanggar tilang  yang  bukan  merupakan  penduduk  yang  berasal  dari  Pulang  Pisau  melainkan hanya  pengendara  yang  melewati  daerah  Pulang  Pisau;  Pelanggar  beralasan  jika faktor  kesibukan  membuatnya  tidak  sempat  menghadiri  persidangan;  serta besarnya  beban  kerja  yang  diterima  oleh  pegawai  membuat  penanganan  perkara tilang menjadi kurang efisien.

## Kata Kunci:
Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Keywords : Efectiveness Implementation
Execution

## Accepted
January 2018 Published
April 2018

## Abstract
This research aims to determine the mechanism of execution of fines of money from the Pulang Pisau Affairs attorney in the case of criminal acts of traffic violations, as well as to find  out  what  matters  for  the  Prosecutor  State  of  the  Pulang  Pisau  in  carrying  out  its duties or roles as an execution of a fine of money in a criminal act of traffic violations, and  knowing  the  actions  taken  as  a  solution  to  the  problem.  This  research  uses qualitative research methods. The source of the data came from the Pulang Pisau Affairs attorney and the violators, as well as documents supporting the research. Data collection techniques by observation, interviews, documentation, and triangulation.
The  results  of  this  research  can  be  known  the  effectiveness  of  the  execution  of  fine speeding tickets in the state Attorney Pulang Pisau Office has shown positive results, this is  demonstrated  by  the  number  of  cases  that  have  been  executed  as  a  percentage  of Bigger than the ticketed thing that is still in arrears. However, the arrears that have not been completed can still require follow-up completion, given the magnitude of potential state acceptance that can be obtained from the payment of fine ticketed. The obstacles faced by the State prosecutor's Office in implementing the execution of fine ticketed are among other tickets that are not immediately paid by the violators, because of the ticket violators who are not residents originating from the Pulang Pisau but only riders passing through the Pulang Pisau; Violators reasoned if the busy factor had not attended trial; As well  as  the  amount  of  workload  received  by  the  employees  makes  the  handling  of speeding things less efficient.

## PENDAHULUAN
Meningkatnya  volume  kendaraan  pribadi  di  jalan  raya yang  tidak  disertai  penambahan  akses  jalan  raya  yang memadai  untuk  menampung  banyaknya  kendaraan pada  saat  ini,  memberikan  dampak  negatif  bagi  para pengguna  jalan.Kemacetan  dan  angka  kecelakaan  yang tinggi  merupakan  salah  satu  bukti  dari  dampak  negatif banyaknya  kendaraan  yang  berlalu  lalang  di  jalan  raya. Banyaknya  pengguna  jalan  juga  memungkinkan terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas.  Dengan  kata  lain, semakin  banyaknya  pengguna  kendaraan  bermotor, berdampak  pada  ketertiban  dan  pelanggaran  dalam berlalu lintas. Ketentuan yang dimaksud lalu lintas dan angkutan  jalan  pada  pasal  1  (nomor  1)  UU  No.  22 Tahun  2009  adalah  satu  kesatuan  sistem  yang  terdiri atas  Lalu  Lintas,  Angkutan  Jalan,  Jaringan  Lalu  Lintas dan  Angkutan  Jalan,  Prasarana  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.
Adanya  aturan  dalam  berlalu  lintas  bertujuan  agar terjaganya  ketertiban  dan  kenyamanan  dalam  berlalu lintas bagi semua pengguna jalan. Situasi lalu lintas saat ini  diwarnai  dengan  mobilitias  masyarakat  yang  cukup tinggi,  pertambahan  kendaraan  cukup  pesat  namun kurang  diimbangi  dengan  penambahan  sarana  dan prasarana  jalan.  Masih  rendahnya  kesadaran  hukum masyarakat  dalam  mematuhi  peraturan  lalu  lintas adalah  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  belum terwujudnya  sistem  perlalu  lintasan  yang  aman,  tertib dan lancar.
Banyaknya pelanggaran di bidang lalu-lintas merupakan akibat dari kurang disiplinnya masyarakat dalam budaya berlalu-lintas  di  jalan  raya,  terlebih  jika  ada penggunajalan  yang  kurang  atau  tidak  memahami tentang  peraturan  lalu  lintas  yang  harusnya  ditaati. Adapun  tindakan  bagi  para  pelanggar  lalu-lintas  ini adalah  pemberian  sanksi  berupa  denda  ataupun  yang sering kita dengar dengan istilah tilang.
Eksekusi  putusan  perkara  tilang  dilakukan  oleh  pihak kejaksaan  selaku  eksekutor  dari  suatu  tindak  pidana.
Kejaksaan  memiliki  kewenangan  dalam  suatu  tindak pidana  antara  lain  sebagai  penuntut  umum, melaksanakan  penetapan  hakim,  dan  juga  sebagai eksekutor. Eksekusi itu sendiri didasarkan atas putusan yang diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri dan surat perintah yang ditujukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri kepada  Jaksa  Penuntut  Umum.  Akan  tetapi, pelaksanaan  eksekusi  tilang  belum  dapat  dikatakan sepenuhya  optimal.  Hal  ini  didasarkan  dari  masih banyaknya  berkas  perkara  tilang  yang  belum dieksekusi,  yang  berarti  belum  dibayarkannya  denda tilang  oleh  pelanggar  serta  belum  dikembalikannya barang  bukti  kepada  para  pelanggar  tilang,  yang akhirnya  menjadi  tunggakan  dari  Instansi  Kejaksaan selaku eksekutor.
Di  Kejaksaan  Negeri  Pulang  Pisau,  pada  kurun  waktu 2013 hingga 2016 saja terdapat 535 tunggakan perkara tilang  yang belum  dapat dieksekusi dan masih  menjadi piutang,  dan  terhadap  denda  tilang  yang  sudah  terjadi sebelumnya  memerlukan  tindak  lanjut  penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, eksekusi denda tilang dilakukan oleh seorang staf yang juga merangkap sebagai petugas bang  bukti,  hal  ini  berarti  besarnya  beban  pekerjaan yang  diterima  oleh  seorang  pegawai  menunjukkan pembagian tugas yang kurang proporsional. Kejaksaanmenyelengarakan  pelayanan  publik  salah satunya  adalah  dengan  melaksanakan  eksekusi  tilang, dimana Kejaksaan melayani dan melakukan pengadministrasian  kepada  pelanggar  tilang  yang  ingin mengambil  barang  bukti  tilang  dan  denda  tilang  yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan.
Denda  dan  biaya  perkara  pelanggaran  lalu  lintas/tilang merupakan  bagian  dari  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak (PNPB) yang berasal dari penegakan hukum oleh Kejaksaan RI. Namun, perkembangan nilai denda tilang sebagai tunggakan piutang Kejaksaan RI setiap tahunnya terus meningkat dan terhadap denda tilang yang sudah terjadi  sebelumnya  memerlukan  tindak  lanjut penyelesaian.  Apabila  piutang  denda  tilang  semakin berkurang,  maka  efektivitas  dari  pelaksanaan  eksekusi
tilang  dapat  dikatakan  telah  tercapai.  Sebaliknya,  jika piutang  denda  tilang  masih  tetap  atau  bahkan  terus bertambah,  maka  efektivitas  pelaksanaan  eksekusi tersebut belum tercapai.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian kualitatif.  Strategi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  strategi  penelitian  kualitatif  interaktif.  Strategi ini  merupakan  studi  yang  mendalam  menggunakan teknik  pengumpulan  data  langsung  dari  orang  dalam lingkungan alamiahnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  berupa  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.  Penelitian  ini  menggunakan  model  analisis interaktif.  Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui pengamatan,  dokumentasi  serta  wawancara  secara langsung,  maka  analisis  data  yang  peneliti  gunakan adalah  model  interaktif  baik  dalam  pengumpulan  data, reduksi data, sampai pada penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  dalam  suatu  organisasi  menunjukkan  pada tingkat  pencapaian  tujuan  atau  sasaran  telah  sesuai dengan  yang  ditetapkan.  Dalam  hal  ini  Kejaksaan Negeri  Pulang  Pisau  sebagai  salah  satu  organisasi pemerintahan yang bergerak  dibidang hukum memiliki tugas dan wewenang  yang telah diatur dalam pasal 30 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia,  diantaranya  ialah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap, dan lain lain.
Untuk  melihat  apakah  pelaksanaan  eksekusi  denda tilang  di  Kejaksaan  Negeri  Pulang  Pisau  telah  efektif sesuai  dengan  tujuan  yang  direncanakan,  penulis menggunakan  Kriteria  atau  ukuran  mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yang dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978), diantaranya adalah ukuran atau
kriteria  pelaksanaan  yang  efektif  dan  efisien,  dimana kriteria ini digunakan penulis karena kriteria inilah yang paling relevan dengan penelitian yang dilakukan.
Dari  data  yang  telah  didapatkan  bahwa  perkara pelanggaran  lalu  lintas  /  tilang  yang  diputus  secara verstek  di  Kejaksaan  Negeri  Pulang  Pisau  selama periode  tahun  2017  yakni  sebesar  988  perkara,  dari jumlah  tersebut  diketahui  ada  sebanyak  751  perkara, yang telah dieksekusi dan sisanya sebanyak 237 perkara masih  menjadi  piutang  Kejaksaan  Negeri  Pulang  Pisau sebagai perkara yang belum dapat dieksekusi. Dari data tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  efektivitas  dari pelaksanaan eksekusi denda tilang di Kejaksaan Negeri Pulang  Pisau  telah  tercapai,  mengingat  jumlah  dari perkara  yang  diselesaikan  memiliki  presentase  yang lebih besar dari perkara yang masih menjadi piutang.
Akan  tetapi,  denda  tilang  yang  masih  menjadi tunggakan  tetaplah  memerlukan  tindak  lanjut penyelesaian,  sesuai  dengan  tugas  dan  peranan  jaksa sebagai  eksekutor  dari  suatu  tindak  pidana.  Dari  237 perkara  tilang  yang  belum  dapat  dieksekusi,  jumlah denda yang masih menjadi piutang tersebut tetap akan menjadi  tunggakan  hingga  pelanggar  datang  ke  Kantor Kejaksaan  Negeri  Pulang  Pisau  untuk  membayarkan denda  tilang.  Karenanya,  dilakukan  penagihan  ataupun pemanggilan terhadap para pelanggar tilang.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  Kejaksaan Negeri  Pulang  Pisau  untuk  dapat  mengeksekusi  denda tilang  secara  lebih  optimal,  bertujuan  untuk dapatmengurangi  piutang  denda  tilang  oleh  Kejaksaan. Mengingat  betapa  nilai  denda  tilang  yang  cukup  besar dapat  menambah  penerimaan  negara  yang  bukan berasal  dari  pajak  (PNBP).  Dari  data  yang  disajikan oleh  Pusat  Data,  Statistik  Kriminal,  dan  Teknologi Informasi  Kejaksaan  Agung  dalam  bulan  November 2014,  Kejaksaan  seluruh  Indonesia  menyetorkan langsung  ke  kas  negara  hasil  denda  perkara  tilang sebanyak  Rp  7.209.748.939.712,-  atau  sebesar  Rp  7,2 Trilyun, sementara penyetoran hasil
denda  bulan  Oktober  2014  adalah  sebesar  Rp 9.963.020.245.710,- atau sebesar Rp 9,96 Trilyun. Data tersebut  diatas  menunjukkan  besarnya  jumlah penerimaan  negara  yang  dapat  diserap  dari  sektor denda  hasil  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  jalan, dimana hal tersebut harusnya menjadi penerimaan yang amat  menguntungkan  bagi  negara  apabila  penyerapan hasil  denda  pelanggaran  lalu  lintas  dapat  dilakukan secara optimal.
Hambatan  yang  terjadi  dalam  menangani  perkara pelanggaran lalu-lintas ini adalah mengenai denda tilang yang tidak segera dibayarkan oleh para pelanggar tilang. Hal  ini  mengakibatkan  menumpuknya  berkas  perkara tilang  yang  telah  diputus  pengadilan  namun  belum dapat  di  eksekusi  dan  pada  akhirnya  menjadi  piutang bagi  Kejaksaan  Negeri  Pulang  Pisau.  Hal  ini menyulitkan  pihak  Kejaksaan  Negeri  Pulang  Pisau apabila  pelanggar  tidak  kunjung  datang  dan membayarkan denda dan mengambil barang bukti yang disita dalam perkara tilang di Kantor Kejaksaan Negeri Pulang  Pisau,  maka  tindakan  yang  dilakukan  oleh kejaksaan  adalah  tetap  melaporkan  adanya  berkas perkara  tersebut  dan  menunggu  sampai  pelanggar datang  untuk  membayarnya.  Hal  semacam  ini merupakan  kewenangan  serta  merupakan  tugas  dari pihak  Kejaksaan  Negeri  Pulang  Pisau  sebagai  pihak eksekutor untuk menagih pembayaran denda tilang dan biaya perkara tersebut kepada pelanggar.
Dari  permasalahan  tersebut,  berdasarkan  Surat  Jaksa Agung RI tentang Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi  atas  Piutang  Negara  Denda  dan  Biaya Perkara  Pelanggaran  Lalu  Lintas/Tilang  Yang  diputus verstek,  Nomor  B040/A/Cu.2/03/2013  Tanggal  06 Maret  2013,  terhadap  para  pelanggar  yang  belum membayarkan denda tilang, pihak Kejaksaan melakukan upaya  penagihan  dengan  mengumumkan  ditempat umum.  Selain  itu,  mengupayakan  pemberian  sanksi tambahan dengan membatalkan surat dan kelangkapan
kendaraan  bermotornya  melalui  kerjasama  dengan Kepolisian dan Kantor SAMSAT.
Namun Pelanggar cenderung merasa bahwa membayar denda  tilang  bukanlah  suatu  kewajiban  untuk  segera diselesaikan  dan  dapat  dilakukan  kapan  saja,  dalam artian  denda  tilang  dapat  dibayarkan  lama  setelah diputus pengadilan, atau bahkan pelanggar membayarkan  denda  hanya  saat  memerlukan  surat kendaraan  bermotor  yang  disita  saja.  Ketidaktahuan para  pelanggar  tilang  seperti  ini  pula  yang  pada akhirnya  membuat  denda  tilang  sulit  terselesaikan. Disisi lain, mengenai permasalahan ini, pihak Kejaksaan Negeri  Pulang  Pisau  sendiri  pun  tidak  pernah melakukan sosialisasi ataupun upaya untuk memberikan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai  pembayaran  denda  tilang  dan  prosedurnya, mengingat  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  dalam  UU No.  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  R.I. sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  30  salah  satunya ialah  membantu  peningkatan  kesadaran  hukum masyrakat.
Berdasarkan Surat Jaksa Agung
No. B- 040/A/Cu.2/03/2013  perihal  Pedoman  Penyelesaian dan  Kebijakan  Akuntansi  Atas  Piutang  Negara  Denda dan  Biaya  Perkara  Lalu  Lintas/Tilang  yang  Diputus verstek,  bahwa  terhadap  pelanggar  yang  tidak membayar denda yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dan  tidak  mengambil  SIM  atau  STNK  yang  ditahan, akan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Pelanggar (DPP)  dan  selain  itu  Kejaksaan  melakukan  upaya penagihan  kepada  para  pelanggar  dengan  cara mengumumkan  di  tempat  terbuka  untuk  umum  di Kantor  Pengadilan Negeri, Kantor Kejaksaan  dan/atau Kantor  SAMSAT.  Jika  pelanggar  tidak  melakukan pembayaran  hukuman  denda  dan  biaya  perkara  dalam jangka  waktu  2  (dua)  bulan  setelah  putusan  Hakim, maka  SIM  yang  bersangkutan  dapat  dibatalkan  dan STNK  dapat  tidak  diterbitkan  untuk  tahun berikutnya sebelum  yang  bersangkutan  memenuhi  kewajibannya.
Dalam  pelaksanaannya,  dilakukan  koordinasi  dengan Polri disertai dengan menyampaikan surat resmi.
Dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  :  PER- 036/JA/12/2011  tanggal  19  September  2011  Tetang Standar  Operasional  Prosedur  Penanganan  Ti  dak Pidana  Umum,  mensyaratkan  adanya  petugas  khusus, yaitu  Petugas  untuk  kepentingan  administrasi penanganan  perkara;  Petugas  Barang  Bukti;  dan Pengawal  Tahanan.  Sedangkan  pada  seksi  Tindak Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Pulang  Pisau  tedapat kekuragan staf tata usaha, dimana untuk petugas tilang yang  juga  merangkap  sebagai  petugas  penyiap  barang bukti,  juga  berperan  sebagai  staf  administrasi  pada bidang tidak pidana umum di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau. Besarnya beban pekerjaan yang diemban seorang pegawai  menjadi  salah  satu  faktor  mengapa  upaya- upaya  eksekusi  denda  tilang  belum  dapat  dilakukan secara  optimal.  Kurangnya  personel  membuat pembagian  tugas  pegawai  pada  bidang  tindak  pidana umum  di  Kejaksaan  Negeri  Pulang  Pisau  menjadi kurang proporsional.

## KESIMPULAN
Efektivitas  eksekusi  tilang  periode  tahun  2017  di Kejaksaan Negri  Pulang Pisau telah menunjukkan hasil yang positif, hal ini ditunjukkan dengan jumlah perkara tilang  yang  yang  telah  dieksekusi  memiliki  presentase yang lebih besar dari perkara tilang yang masih menjadi tunggakan.  Namun  tunggakan  tilang  yang  belum  dapat diselesaikan  tetap  membutuhkan  tindak  lanjut penyelesaian,  mengingat  besarnya  potensi  penerimaan negara yang bisa didapat dari pembayaran denda tilang apabila dapat dilaksanakan dan dioptimalkan semaksimal  mungkin.  Tidak  adanya  urgensi  yang dirasakan  masyarakat  mengenai  sanksi  tilang  yang dijatuhkan  kepadanya,  ditambah  lagi  dengan  tidak dilakukannya pemanggilan atau penerangan hukum/sosialisasi  oleh  Kejaksaan  Negeri  Pulang  Pisau membuat  denda  tilang  belum  juga  dapat  dieksekusi
secara  optimal.  Hal  ini  merujuk  pada  kesimpulan bahwa  Kejaksaan  Negeri  Pulang  Pisau  masih  belum memandang permasalahan piutang denda tilang sebagai suatu kendala yang membutuhkan tindakan penyelesaian secara lebih lanjut.
Hambatan  yang  terjadi  dalam  menangani  perkara pelanggaran lalu-lintas ini adalah mengenai denda tilang yang tidak segera dibayarkan oleh para pelanggar tilang, karena  pelanggar  tilang  yang  bukan  merupakan penduduk  yang  berasal  dari  Pulang  Pisau  melainkan hanya pengendara  yang melewati  daerah Pulang Pisau. Selain  itu,  pelanggar  beralasan  jika  faktor  kesibukan membuatnya  tidak  sempat  menghadiri  persidangan. Terlebih  lagi,  beban  kerja  yang  diterima  oleh  pegawai membuat  penanganan  perkara  tilang  menjadi  kurang efisien.

## REFERENSI
Agus,  Erwan  Purwanto  dan  Dyah  Ratih  Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya  Di  Indonesia. Yogyakarta:  Gava Media.
Dwiyanto,  Agus.2005. Mewujudkan  Good  Governance Melalui  Pelayanan  Publik. Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar.
Handyaningrat,  Soewarno.  2008. Pengantar  Ilmu Administrasi  dan  Manajemen. Haji  Masagung.
Jakarta.
Juliantara,  Dadang.  2005. Peningkatan  Kapasitas Pemerintah  daerah  Dalam  Pelayanan  Publik. , Jakarta : Gramedia.
Kurniawan,  Agung.  2005. Tranformasi  Pelayanan  Publik.
Pembaruan. Yogyakarta.
Ndraha,  Taliziduhu.  2005. Teori  Budaya  Organisasi. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Sondang,  Siagian,  P.  2001. Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
Tangkilisan,  Nogi  Hessel . 2005. Manajemen  Publik . Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  RI  No.  16  Tahun  2004  tentang
Kejaksaan R.I.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan Pasal  9  Keppres  Nomor  29  Tahun  1984  dan Surat  Edaran  Jaksa  Agung  RI  Nomor SE009/JA/9/1983  tanggal  12  September  1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara
Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
Peraturan Pemeritah No. 80 Tahun 2002 tentang Tata
Cara  Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  Di Jalan  Raya  dan  Penindakan  Pelanggaran  Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan  Jaksa  Agung  RI  Nomor  :  009-A/JA/01/2011 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan
Republik Indonesia.
Keputusan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:
KEP-518/A/J.A/11/2011  tanggal  1  Nopember
2011  Tentang  Administrasi  Perkara  Tindak
Pidana.
Surat  Jaksa  Agung  RI  tentang  Pedoman  Penyelesaian dan  Kebijakan  Akuntansi  atas  Piutang  Negara
Denda  dan  Biaya  Perkara  Pelanggaran  Lalu
Lintas/Tilang  yang  Diputus  Verstek,  Nomor  B- 040/A/Cu.2/03/2013 Tanggal 06 Maret 2013.