El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah
Ali Abubakar Rispalman Nurbaiti

## Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: nurbaiti022898@gmail.com

## Abstrak
Nafkah  merupakan  salah  satu  bagian  pondasi  tegaknya  hubungan  rumah tangga yang baik. Kewajiban nafkah ini dibebankan kepada suami terhadap isteri.  Suami  dalam  keadaan  bagaimanapun  wajib  memenuhi  hak  nafkah isterinya.  Kewajiban  nafkah  tersebut  akan  putus  ketika  hubungan  keduanya benar-benar  putus.  Dalam  beberapa  kasus,  ditemukan  suami  yang  tidak menunaikan  kewajibannya  terhadap  isteri  karena  pisah  rumah,  hal  ini seperti  terjadi  di  Kecamatan  Terangun  Kab  Gayo  Lues.  Untuk  itu,  yang menjadi  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  persepsi masyarakat  terhadap  tanggung  jawab  nafkah  pasangan  pisah  rumah  di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, dan bagaimana tinjauan hukum Islam  terhadap  tanggung  jawab  nafkah  pasangan  pisah  rumah  pada masyarakat  Kecamatan  Terangun  Kabupaten  Gayo  Lues.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif, adapun jenis penelitian ini adalah analisis- deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  persepsi  masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun  ialah  suami  masih  tetap  bertanggung  jawab  atas  nafkah  isteri. Sejauh pernikahan mereka belum putus, sejauh itu pula suami wajib di dalam memenuhi  nafkah  isteri.  Kasus  pasangan  pisah  rumah  di  Kecamatan terangun Kabupaten Gayo Lues dipengaruhi oleh faktor suami berpoligami, tidak  mendapatkan  restu  dari  istri,  suami  melakukan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT),  keuangan  atau  faktor  ekonomi  keluarga,  nikah muda,  atau  selingkuh,  pertengkaran  dan  suami  kasar,  poligami,  dan  juga pasangan  muda.  Kasus-kasus  pasangan  pisah  rumah  di  Kecamatan Terangun  Kabupaten  Gayo  Lues  menunjukkan  bukan  karena  kesalahan isteri,  namun  kesalahan  suami.  Kondisi  tersebut  tidak  merubah  kedudukan suami sebagai pihak yang masih bertanggung jawab penuh terhadap nafkah isterinya.  Oleh  sebab  itu,  suami  yang  tidak  menunaikan  tanggung  jawab nafkah  sebagaimana  terjadi  di  dalam  masyarakat  Kecamatan  Terangun cenderung tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam.
Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Tanggung Jawab Nafkah, Pasangan  Pisah Rumah

## Pendahuluan
Kenyataan  realita  yang  terjadi  dalam  masyarakat  para  suami  yang  pisah rumah  tidak  memberikan  nafkah  kepada  isteri.  Hal  ini  seperti  ditemukan  kasus pada  masyarakat  Kecamatan  Terangun  Kabupaten  Gayo  Lues.  Data  awal menunjukkan  ada  dua  kasus  pasangan  suami  isteri  yang  pisah  rumah  sebab bertengkar.  Satu  kasus  di  antaranya  pihak  suami  yang  meninggalkan  rumah  dan tinggal  bersama  keluarganya.  Kejelasan  status  cerai  terhadap  isterinya  tidak  jelas, namun pihak suami tidak memberikan nafkah bagi anak-anak dan isteri. Terhadap kenyataan ketiadaan nafkah tersebut, maka pada tataran idel hukum padahal nafkah itu  merupakan  perkara  penting  dalam  sebuah  ikatan  pernikahan.  Eksistensinya dalam hukum kelurga Islam hadir sebagai salah satu implikasi dari akad nikah itu sendiri,  yaitu  timbulnya  kewajiban  bagi  suami  untuk  menafkahi  isterinya. Pentingnya nafkah dalam keluarga juga ditengarai sebagai kewajiban hukum yang melekat  kepada  suami  untuk  kemudian  ditunaikan  pada  isterinya.  Para  ulama dalam hal ini sepakat bahwa tanggung jawab nafkah dibebakan kepada suami.
Perspektif  fikih  juga  menjelaskan  tentang  nafkah  dimaksudkan  sebagai upaya melengkapi kebutuhan isteri, baik dalam bentuk sandang (pakaian), pangan (makanan), atau papan (tempat tinggal). Tiga jenis nafkah ini wajib dipenuhi isteri, meskipun untuk kategori tempat tinggal masih dalam status sewa. Nafkah sebagai kewajiban  suami  telah  ditetapkan  melalui  dalil  Alquran,  salah  satunya  mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 228:
                 ……                                                                                                  
“ Dan  para  wanita  mempunyai  hak  yang  seimbang  dengan  kewajibannya menurut  cara  yang  ma´ruf.  Akan  tetapi  para  suami,  mempunyai  satu tingkatan  kelebihan  daripada  isterinya.  Dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi Maha Bijaksana ”.
Ayat  ini  menetapkan  isteri  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  seimbang. Namun,  suami  diposisikan  sebagai  orang  yang  lebih  satu  tingkat,  yaitu  dalam memimpin  dan  bertanggung  jawab, 1 dilebihkan  karena  laki-laki  memiliki  tenaga dan  kuat  sehingga  ia  yang  wajib  memberi  nafkah  dan  kewajiban  memberi maskawin. 2 Intinya  bahwa  sebagai  salah  satu  hak  isteri,  suami  tidak  dibenarkan untuk  meremehkan hak  nafkah tersebut.  Suami  wajib memberikan nafkah sebesar dan sekecil apapun jumlahnya sesuai dengan kadar kemampuan dan kesanggupan. Dalil lainnya mengacu pada riwayat Abī Dāwud dari Ḥakīm:
1 Yusuf  al-Qaradhawi, Tuntas  Memahami  Halal  dan  Haram ,  (Terj:  M.  Tatam  Wijaya),
(Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 306.
2 Abi  Bakar  al-Qurthubi, Tafsir  al-Qurthubi ,  (t.  terj),  Jilid  2,  (Jakarta:  Pustaka  Azzam, 2009), hlm. 53.
Ali  Abubakar,  Rispalman  &  Nurbaiti, Persepsi  Masyarakat  Kecamatan  Terangun  Kab.  Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah
ِةَج ْوَز  ُّقَح اَم ِ هللَّا َلو ُسَر  َيَ  ُتْلُق َلاَق ِهيِبَأ  ْنَع  ِّيِ ْيْ َشُقْلا َةَيِواَعُم  ِنْب ِيمِكَح  ْنَع اَهَو ُسْكَتَو  َتْمِع َط اَذ ِ ا اَهَمِع ْطُث  ْنَأ َلاَق ِهْيَلَع  َنَِدَحَأ ِتْيَبْلا  ِفِ  هلَ ِ ا  ْرُجْ َتَ  َلََو  ْحِّبَقُث  َلَ َو َهْجَوْلا  ْبِ ْضَْث  َلَ َو  َتْب َسَتْكا  ْوَأ  َتْي َسَتْكا اَذ ِ ا 3 . “ Dari  Ḥakīm  bin  Mu’āwiyah  al-Qusyairī,  dari  ayahnya,  ia  berkata;  aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya?  Beliau  berkata:  Engkau  memberinya  makan  apabila  engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul  wajah,  jangan  engkau  menjelek-jelekkannya  (dengan  perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah ”. (Abī Dāwud).
Kewajiban  nafkah  dalam  Islam  berlaku  selama  isteri  tidak  melakukan nusyūz atau  membangkang,  seperti  isteri  keluar  rumah  tanpa  izin.  Sebab,  dalam konteks  fikih,  wajib  nafkah  itu  berlaku  ketika  isteri  tidak  membangkang.  Dalam kasus  yang berbeda misalnya, jika seorang suami yang meninggalkan isteri, maka kewajiban  nafkah  tetap  melekat  padanya.  Suami  tatap  wajib  menafkahi  isteri  dan anak-anaknya  meskipun  pisah  rumah  karena  beberapa  alasan,  misalnya  karena pekerjaan atau bertengkar.
Namun antara Realita yang terjadi terkait pasangan pisah rumah dalam masyarakat Kecamatan  Terangun  cenderung  tidak  memperhatikan  tanggung  jawab  nafkah, sesuai yang telah dijelaskan dalam Islam. Idealnya, pihak suami wajib untuk tetap menafkahi  isteri,  apalagi  isteri  tidak  melakukan  pembangkangan  dengan  keluar rumah.  Dua  kasus  awal  justru  pihak  suami  yang  meninggalkan  rumah,  dan tanggung  jawab  nafkah  tidak  ditunaikan.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini  akan memaparkan hasil penelitian teerkait persepsi masyarakat kecamatan terangun kab. gayo lues terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah.

## Kajian Teoritis Nafkah
Asal kata nafkah diambil dari bahasa Arab, yaitu al-nafqah ( ُ ةَمَفَنْلَا). Kata ُ ةَمَفَنْلَا diambil  dari  kata nafaqa (ُ َكَفَن),  berarti  habis  ataupun  mengeluarkan  belanja. 4 Al- Zuhaili  mengemukakan  asal  kata  nafkah  diambil  dari infaq (ُ كَفْن ِإ),  maknanya mengeluarkan.  Kata  tersebut  tidak  digunakan  kecuali  pada  hal-hal  kebaikan. 5 Al- Jaziri menyebutkan nafkah secara bahasa berarti ُ باَهَّذلَاُ َوُ جا َرْخِ ْلَْا, artinya keluar atau mengeluarkan  atau  pergi.  Kata  ُ ةَمَفَنْلَا  merupakan  bentuk maṣdar (kata  dasar)  dan bentuk jamaknya yaitu ُ تاَلاَفَنْلَا, di mana kata tersebut termasuk dalam pola kata ُ َلَخَد, sebagaimana kata ُ َق ْو ف ن sama dengan pula kata َُل ْو خ د. 6
3 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , (Riyadh: Bait al-Afkar, 1420), hlm. 243.
4 AW.  Munawwir  &  M.  Fairuz, Kamus  al-Munawwir:  Kamus  Indonesia  Arab ,  (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1449.
5 Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu , (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk), Jilid 10, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 94.
6 Abdurrahman al-Jaziri, Fikih Empat Mazhab , (Terj: Faisal Saleh) Jilid 5, Cet 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.
Kewajiban  nafkah  seperti  tersebut  di  atas  terbaca  jelas  dari  beberapa  dalil hukum Alquran dan hadis, serta ijmak ulama. Dalil Alquran di antaranya mengacu pada QS. al-Ṭalāq ayat 6-7:
                                                                                                          
                                                                                                                           
                                                                                                                 
                                                                                         
“ Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal menurut  kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk menyempitkan  (hati)  mereka.  Dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang  sudah ditalak)  itu  sedang  hamil,  maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya hingga  mereka  bersalin,  kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak-anak) mu  untukmu  maka  berikanlah  kepada  mereka  upahnya,  dan  musyawarah kanlah antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan  maka  perempuan  lain  boleh  menyusukan  (anak  itu)  untuknya. Hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut  kemampuannya.
Dan  orang  yang  disempitkan  rezekinya  hendaklah  memberi  nafkah  dari harta  yang  diberikan  Allah  kepadanya.  Allah  tidak  memikulkan  beban kepada  seseorang  melainkan  sekedar  apa  yang  Allah  berikan  kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan ”.
Mengomentari  ayat  di  atas,  al-Qurthubi  menyebutkan  bahwa  lafaz  ُ ك ِفن يِل maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberi kelapangan kepada mereka,  jika  dia  adalah  seorang  yang  berkelapangan.  Tapi  jika  dia  adalah  orang yang miskin, maka dia harus memberikan nafkah tersebut alakadarnya saja. Nafkah yang  diberikan  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  orang  yang  menafkahi  (suani) dan juga kebutuhan orang yang dinafkahi (istri dan anak). 7
Penyesuaian ini dilakukan melalui sebuah ijtihad  yang sesuai dengan  gaya hidup  yang biasanya.  Dalam hal  ini, mufti harus  memperhatikan kadar kebutuhan orang  yang  dinafkahi,  juga  harus  memperhatikan  keadaan  orang  yang  menafkahi. Jika  kondisi  si  suami  memungkinkan  (untuk  memenuhi  kebutuhan  orang  yang dinafkahi),  maka  mufti  harus  memberlakukan  kondisi  itu  kepadanya.  Tapi  jika
7 Abu  Bakar  al-Qurthubi, Tafsir  al-Qurthubi ,  (t.  terj),  Jilid  18,  (Jakarta:  Pustaka  Azzam, 2009), hlm. 680.
kondisinya sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang dinafkahi, mufti harus mengembalikan hal itu kepada kadar kemungkinannya. 8
Khusus  dalam  konteks  nafkah  suami  terhadap  isteri,  para  ulama  kemudian memberikan  beberapa  garis  batasan  yang  dijadikan  sebagai  syarat  wajib  nafkah. Syarat-syarat  wajib  nafkah  isteri  yaitu  akad  nikah  dilakukan  secara  sah.  Dengan begitu,  jika  tidak  dilakukan  dengan  akad  nikah,  maka  seorang  wanita  tidak  wajib dinafkahi,  sebab  bukan  isteri  yang  sah.  Syarat  lainnya  adalah  setelah  ada tamkin , yaitu  isteri  mematuhi  suami. 9 Jika  isteri  tidak  mematuhi  suami,  maka  dipandang nusyuz . Istilah nusyuz (زوشنلا) berarti membangkang. Kata nusyuz di dalam makna bahasa  juga  berarti al-murtafi’u  min  al-ardh atau terangkat  ke  atas  dari  tanah.
Selain  itu, nusyuz juga  berarti  berdiri  dari  posisi  duduk,  terangkat  atau  tegak. 10
Muhammad Rasyid Ridha seperti dikutip oleh Jabbar dan Burhanuddin, bahwa asal makna nusyuz ialah  menjadi  tinggi.  Perempuan  yang  keluar  dari  kewajiban terhadap suaminya berarti menjadi lebih tinggi dan berpindah statusnya menjadi di atas kepemimpinan pihak suami. 11
Macam-macam nafkah Masing-masing dapat diuraikan berikut ini:
a. Nafkah  pangan.  Kata  pangan  dalam  bahasa  sehari-hari  disebut  sebagai makanan  atau  sesuatu  yang  keguannya  untuk  dimakna,  termasuk  pula  di dalamnya  adalah  minuman.  Dalam  literatur  fikih,  nafkah  pangan  sering disebut dengan ath’amun . Makanan atau ath’amun merupakan nomina yang disandangkan  kepada  sesuatu  yang  dapat  dimakan  dan  mendukung kesehatan  badan. 12 Kadang-kadang,  istilah nafkah  sudah  mencukup  makna makanan  di  dalamnya,  sebab  oleh  sebagian  ulama  memaknai  nafkah sebagai makanan. 13 Nafkah pangan meliputi beras, ikan ataupun lauk pauk dan roti, minuman, cuka, minyak dan sejenisnya. 14
b. Nafkah  sandang.  Kata  sandang  dalam  makna  yang  paling  umum  adalah pakaian, seperti baju, celana, jelbab bagi perempuan, kerudung, dan segala bentuk  benda  yang digunakan untuk  dipakai.  Nafkah sandang adalah salah satu  yang  wajib  dipenuhi  suami  terhadap  isteri.  Nafkah  sandang  meliputi pakaian  yang  dapat  menutup  aurat.  Penetapan  ukuran  atau  kadar  nafkah sandang  bukanlah  berdasarkan  dalil  syarak,  tetapi  lebih  kepada  keputusan
8 Abu Bakar al-Qurthubi, Tafsir ..., Jilid 18, hlm. 680-681.
9 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap , Cet. 4,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 161.
10 M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia Alquran , (Jakarta: Redaksi, 2007), hlm. 739.
11 M.  Dhuha  Abdul  Jabbar  dan  N.  Burhanuddin, Ensiklopedi  Makna  Alquran ,  (Jakarta: Media Fitrah Rabbani, t. tp), hlm. 668.
12 Abdul  Wahhab  Abdussalam  Thawilah, Fikih  Kuliner, (Terj:  Khalifur-rahman  Fath  dan Solihin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 8.
13 Abdul  Azizi  Mabruk  al-Ahmadi,  dkk., Fikih  Muyassar ,  (Terj:  Izzudin  Karimi),  Cet.  3,
(Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 488.
14 Wahbah al-Zuhaili, Fiqih ..., Jilid 10, hlm. 94 dan 119.
hakim  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  ekonomi  si  suami.  Apabila  suami kaya, maka nafkah sandang isteri adalah dari bahan  yang halus dan bagus, sedangkan  bagi  suami  yang  miskin  boleh  dari  kain  yang  kasar.  Termasuk cakupan nafkah sandang atau  pakaian adalah segala bentuk  kain  yang bisa difungsikan  sebagai  pakaian,  kerudung,  jilbab,  celana  (termasuk  celana dalam dan luar), sandal, sepatu dan sejenisnya. 15
c. Nafkah  papan.  Papan  bisa  dimaknai  sebagai  tempat  tinggal.  Dalam  kaitan dengan nafkah, maka nafkah papan menjadi salah satu kewajiban suami atas isterinya.  Al-Jaziri  telah  menjelaskan  empat  pendapat  ulama  mazhab dengan  relatif  cukup  rinci.  Pada  inti  keterangannya,  bahwa  nafkah  papan yang  wajib  diterima  isteri  berupa  tempat  tinggal  dan  segala  perlengkapan yang ada di dalamnya. 16
d. Nafkah  materi  lainnya,  seperti  perlengkapan  rumah  tangga,  kelengkapan perabot  rumah  tangga,  termasuk  menyediakan  pembantu  rumah  tangga untuk  mengurusi  tempat  tinggalnya  dan  segala  keperluan  memasak.  Si suami  juga  wajib  memberikan  pengobatan, 17 atau  memberikan  biaya  di dalam  pengobatan  isteri. 18 Kaitan  dengan  penyediaan  pengobatan  si  isteri, perawatan,  kosmetik  dan  perhiasan,  memang  masih  ditemukan  perbedaan pendapat.  Menurut  jumhur  ulama,  kebutuhan  selain  sandang,  pangan,  dan papan  bukanlah  kewajiban  suami.  Seperti  kebutuhan  obat-obatan  tidak wajib  ditanggung  oleh  suami. 19 Sementara  sebagian  lainnya  menyebutkan masuk  dalam  kategori  kewajiban  nafkah  yang  harus  dipenuhi  suaminya. Sebab,  kebutuhan-kebutuhan  tersebut  masuk  dalam  perkara  yang  secara adat memang harus dipenuhi, bentuk fitrahpraktik dalam masyarakat. 20
Berdasarkan uraian di  atas, diketahui  bahwa nafkah materi  yang wajib ada dan  harus  disiapkan  dan  diberikan  seorang  laki-laki  kepada  wanita  saat  menikah relatif cukup banyak. Bahkan, bisa dikatakan semua kebutuhan di  dalam keluarga sepenuhnya menjadi tanggungan suami. Tidak hanya itu, semua kebutuhan di atas baik  dalam  bentuk  pangan,  sandang,  dan  papan  bukanlah  diberikan  kepada  isteri dalam  kondisi  belum  masak  (makanan),  belum  dijahit  (pakaian),  belum  dibangun (tempat  tinggal),  namun  semuanya  harus  telah  siap,  sehingga  isteri  hanya  dapat menikmatinya  saja.  Artinya,  kewajiban  suami  memberikan  nafkah  pangan  kepada isteri bukan dalam bentuk  beras,  tetapi  sudah dalam bentuk  nasi  dan isteri  tinggal
15 Wahbah al-Zuhaili, Fiqih ..., Jilid 10, hlm. 94 dan 123.
16 Abdurrahman al-Jaziri, Fikih ..., Jilid 5, hlm. 1074, 1079, 1082, dan 1084.
17 Ali Muhammad al-Shallabi, Negara ... hlm. 360.
18 Yusuf al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer , (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4,
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 622-625.
19 Umar Sulaiman al-Asyqar, Pernikahan ..., hlm. 311-312.
20 Yusuf al-Qaradhawi, Fatwa ..., hlm. 625.
Ali  Abubakar,  Rispalman  &  Nurbaiti, Persepsi  Masyarakat  Kecamatan  Terangun  Kab.  Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah
mengkonsumsinya.  Kewajiban  suami  memberikan  nafkah  sandang  kepada  isteri bukan  dalam  bentuk  kain  meteran  yang  belum  dijahit,  tetapi  kain  yang  sudah dijahit dan sudah dibentuk menjadi  satu  jenis pakaian, sehingga isteri tinggal  bisa memakainya, demikian pula berlaku dalam hal nafkah papan.
Kondisi  keluarga  atau  hubungan  suami  isteri  yang  berkonflik,  berakibat pada kondisi  yang sebetulnya tidak diharapkan dalam situasi  yang normal,  seperti saling egois,  bahkan salah satu  pasangan meninggalkan tempat  tinggal,  baik  isteri ataupun  suami.  Kondisi  semacam  ini  menimbulkan  akibat  lainnya  seperti  posisi dan  kedudukan  nafkah  suami  terhadap  isteri.  Dalam  kondisi  semacam  ini,  pada prinsipnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pembahasan  sebelumnya.  Apabila  si  isteri meninggalkan  rumah,  maka  secara  sengaja  ia  sudah  tidak  menginginkan  lagi  ada perbaikan hubungan dengan suaminya. Dalam kondisi tersebut isteri yang sengaja berpindah  rumah  atau  tempat  tinggal  dengan  suaminya,  isteri  dipanang  berlaku nusyuz atau  membangkang.  Empat  ulama  mazhab  (Hanafi,  Maliki,  Syafi‟i,  dan ulama  mazhab  Hanbali)  bersepakat  bahwa  jika  isteri  keluar  rumah  tanpa  izin  dari suami, atau minggat dari rumah tanpa ada alasan yang syar‟i, maka nafkahnya di pandang  gugur,  artinya  suami  tidak  wajib  lagi  menafkahi  isterinya. 21 Lain  halnya jika nusyuz isteri  hanya  tidak  ingin  digauli,  maka  ulama  beda  pendapat,  ulama Hanafi  memandangnya  masih  diberi  nafkah,  sementara  mazhab  yang  lain  justru memandang tidak wajib nafkah.
Apabila  yang  pisah  rumah  justru  dari  pihak  suami,  atau  dengan  kata  lain suami  meninggalkan  rumah  mereka  dan  isteri  tetap  tinggal  dalam  rumah,  maka suami  masih  tetap  wajib  menafkahi  isterinya.  Ketidakhadiran  suami  dalam  rumah tidak  menjadikan  tanggungan  nafkahnya  menjadi  gugur,  sehingga  nafkah  yang wajib bagi isteri masih menjadi tanggungan suami. Hanya saja, jika si suami tidak memberikan  nafkah,  maka  isteri  berhak  untuk  menggugat  cerai  suaminya  melalui jalan khiyar (memilih  untuk  melanjutkan  pernikahan  atau  mengakhirinya)  kepada pihak pengadilan. 22 Pihak isteri diberikan peluang menggunakan hak khiyar untuk memilih pernikahannya diputus. 23
Menurut  Syaikh  al-Rifa‟i,  dikutip  Aizid,  bahwa  apabila  suami  yang  tidak memberikan nafkah, maka sikap isteri ada dua,  yaitu bersabar karena suami tidak memenuhi hak nafkahnya, atau ia diberikan peluang untuk memilih cerai. Apabila ia memilih  bersabar, maka isteri wajib memenuhi  kewajibannya kepada suaminya termasuk  dalam  urusan  ranjang.  Jika  isteri  memilih  untuk  bercerai,  maka  si  isteri tidak dipandang berdosa. 24
Ulama  kalangan  Maliki,  Syafi‟i,  dan  Hanbali  berpendapat  bahwa  suami yang tidak ada di  tempat,  sementara suami memiliki harta  yang nyata (riil), maka
21 Abdurrahman al-Jaziri, Fikih ..., Jilid 5, hlm. 1088-1095.
22 Umar Sulaiman al-Asyqar, Pernikahan ..., hlm. 318-319.
23 Ibn Rusyd, Bidayah ..., hlm. 94.
24 Rizem Aizid, Fiqh ... hlm. 359.
hakim  ikut  serta  di  dalam  menyelesaikannya,  dan  hakim  berwenang  menetapkan pemberian suatu nafkah  kepada si  isteri. Jika suami tidak memiliki harta yang  riil ditinggalkannya,  nafkah  masih  menjadi  kewajibannya  dan  bila  tidak  diberikan maka menjadi  utang baginya. Sementara dalam pandangan mazhab Hanafi,  suami yang tidak ada di tempat, maka hartanya yang ia tinggalkan menjadi hak isteri dan hakim  dapat  menetapkannya.  Jika  harta  suami  tidak  ditinggalkan,  hakim  dapat menentukan  si  isteri  untuk  berhutang  kepada  orang  lain  atas  nama  suaminya,  jika tidak ada maka isteri ditetapkan berutang kepada kerabat wanita tersebut. Apabila yang  memiliki  kewajiban  menafkahi  wanita  itu  enggan  memberikan  pinjaman, maka hakim bisa memenjarakannya. 25
Berdasarkan  keterangan  tersebut  di  atas,  dapat  dipahami  ada  dua  kondisi terkait status nafkah bagi pasangan pisah rumah, yaitu dilihat dari pihak mana yang memisahkan diri dari rumah. Jika isteri pindah ke rumah orang tuanya, atau tempat lain dan meninggalkan suami sehingga status mereka pisah rumah, maka di dalam kondisi  ini  isteri  telah  dipandang nusyus ,  sehingga  status  nafkhanya  tidak  wajib dipenuhi suami. Berbeda jika yang berpindah dari rumah itu di pihak suami. Suami yang memisahkan diri dari isterinya, maka ia masih tetap wajib menafkahi isterinya itu tanpa terkecuali. Jika tidak dipenuhi, maka posisi isteri bisa saja tetap bersabar sembari  menunggu  suaminya  pulang,  atau  si  isteri  justru  memilih  pilihan  yang kedua,  yaitu  memilih  hak khiyar yang  diberikan  syarak  kepadanya  berupa  hak untuk  memilih  memutuskan  pernikahan  dengan  perceraian.  Dengan  begitu,  maka status  nafkah  bagi  pasangan  pisah  rumah  harus  dilihat  dari  pihak  mana  yang meninggalkan  rumah  sehingga  mereka  pisah  rumah,  apakah  yang  meninggalkan rumah  itu  isteri  atau  suami.  Jika  isteri,  maka  nafkah  gugur,  sementara  jika  suami maka nafkah masih wajib ditunaikannya.

## Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Tanggung  Jawab  Nafkah  Bagi  Pasangan Pisah Rumah
Pada  sesi  ini,  akan  dikemukakan  persepsi  masyarakat  terhadap  tanggung jawab  nafkah  bagi  pasangan  pisah  rumah  pada  masyarakat  Kecamatan  Terangun. Mengawali pembahasan ini, penting untuk dikemukakan lebih jauh tentang kasus- kasus  pasangan  pisah  rumah  dan  faktor  penyebabnya.  Kasus  pisah  rumah  boleh jadi  bukan  menjadi  kasus  unik  di  tengah-tengah  masyarakat.  Bahkan,  boleh dikatakan  sebagai  kasus  yang  paling  umum  diketahui  di  tengah  masyarakat khususnya yang berhubungan dengan kekeluargaan. Hal ini bisa ditemukan hampir di tiap kampung di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Informasi tentang kasus  pasangan  pisah  rumah  tersebut  penulis  peroleh  dari    informasi  bagi  dari pasangan  pisah  rumah,  maupun  kepada  perangkat  kampung  yang  mengetahui kronologi kasus.
25 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqih  Lima  Mazhab:  Ja’fari,  Hanafi,  Maliki,  Syafi’i,
Hanbali , (Terj: Masykur Ab, dkk), Cet. 27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 438.
Ali  Abubakar,  Rispalman  &  Nurbaiti, Persepsi  Masyarakat  Kecamatan  Terangun  Kab.  Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah
Penulis  melakukan  wawancara  pada  masyarakat  di  lima  kampung,  yaitu Kampung  Terangun,  Reje  Pudung,  Rempelam  Pinang,  dan  Kampung  Rempelam Jabo dan Kampung Kute Reje. Dalam keterangan Imem (Imam Masjid) Kampung Terangun,  dinyatakan  bahwa  kasus  pasangan  pisah  rumah  yang  ada  di  Kampung Terangun ditemukan ada 3 (tiga) kasus. Ketiga kasus tersebut terjadi di awal tahun 2019. Ditambahkan bahwa faktor terjadinya kasus pisah rumah ini disebabkan oleh faktor  ekonomi  yang  sulit.  Faktor  ekonomi  tersebut  kemudian  membawa  pada pertengkaran. 26 Selain  faktor  ekonomi,  ditemukan  satu  kasus  yang  disebabkan karena  faktor  suami  pemarah  dan  kasar.  Dari  tiga  kasus  tersebut,  satu  kasus  di antaranya adalah pasangan nikah muda. 27
Maryani, merupakan salah seorang wanita korban pasangan pisah rumah. Ia berumur 37 dan bekerja sebagai PNS, dan sepanjang pernikahannya dengan mantan suami  (Abdullah/41),  dikaruniai  dua  orang  anak.  Dalam  pengakuannya,  bahwa  ia pisah  dengan  suami  selama  lebih  kurang  1  tahun,  dan  kondisinya  saat  ini  sedang sakit dan terpaksa mengambil cuti, dan suaminya bekerja sebagai tani atau pekebun Sereh Wangi. 28
Faktor  mereka  (Maryani  dan  Abdullah)  pisah  rumah  adalah  sebab  suami berperilaku kasar dan pemarah. Tidak tahan mendapat perlakuan kasar dari suami, Maryani  berusaha  melawan  dan  menimbulkan  pertengkaran  hebat,  bahkan  dalam keterangannya,  ia  pernah  ditendang  oleh  suami  tanpa  ada  sebab  yang  jelas.  Dari pertengkaran tersebut, pihak suami keluar dari rumah sudah lebih kurang 1 tahun, dan  sepanjang  itu  pula  pihak  suami  tidak  memberikan  nafkah,  uang,  atau  segala bentuk  pemberian  yang lainnya, baik  kepada isteri  maupun kepada anak-anaknya. Maryani  juga  menyebutkan  bahwa  sampai  sekarang  ini  pernikahan  mereka  belum putus  (belum  bercerai).  Ia  sendiri  mengakui  tidak  ngin  untuk  berpisah  dengan  si suami. 29
Wawancara  selanjutnya  diperoleh  dari  responden  Kampung  Reje  Pudung, merupakan  salah  satu  kampung  di  Kecamatan  Terangun,  dan  posisi  wilayahnya berada  pada  lembah  kategori  curam.  Mengenai  kasus  pisah  rumah,  ditemukan  3 (tiga)  kasus.  Hal  ini  seperti  dijelaskan  oleh  kepala  desa  dan  tuha  peut  Kampung Reje Pudung. Junaidi, yaitu selaku kepala Kampung Reje Pudung, mengemukakan bahwa kasus pasangan pisah rumah di kampung tersebut diketahui tiga kasus. Tiga kasus ini terjadi dengan faktor yang berbeda-beda. Satu kasus penyebabnya karena perselingkuhan,  kasus  lainnya  adalah  sebab  ekonomi  dan  percekcokan  yang
26 Wawancara  dengan  Jaksa, Imem Kampung  Terangun,  Kecamatan  Terangun,  Kabupaten Gayo Lues, tanggal 3 Maret 2020.
27 Wawancara  dengan  Sardi,  salah  satu  warga  Kampung  Terangun,  Kecamatan  terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 3 Maret 2020.
28 Hasil  Wawancara  dengan  Maryani,  Pasangan  Pisah  Rumsah  di  Kampung  Terangung, Kecamatan Terangun, Kebupaten Gayo Lues, tanggal 5 Maret 2020.
29 Hasil  Wawancara  dengan  Maryani,  Pasangan  Pisah  Rumsah  di  Kampung  Terangung, Kecamatan Terangun, Kebupaten Gayo Lues, tanggal 5 Maret 2020.
tajam. 30 Ia  menambahkan  bahwa  sejauh  ini,  pihak  suami  tidak  lagi  memberikan nafkah  lahir  maupun  batin.  Junaidi  memperoleh  informasi  dari  laporan  bahwa suami  sama  sekali  tidak  memberikam  nafkah  baik  itu  nafkah  batin  atau  nafkah dalam bentuk uang. Kutipan hasil wawancaranya bisa disajikan berikut ini:
“Kasus  pasangan  pisah  rumah  di  kampung  ini  ada  tiga  kasus.  Faktor terjadinya  pisah  rumah  ini  berbeda-beda  dari  masing-masing  tiga  kasus tersebut,  ada  faktor  ekonomi  yang  sulit,  sehingga  menimbulkan pertengkara.  Ada juga  karena memang sering  cekcok mungkin  disebabkan perbedaan karekter, dan satu kasus lagi karena faktor perselingkuhan. Dari la;oran  masyarakat,  suami  sama  sekali  tidak  memberikam  nafkah  baik  itu nafkah batin atau nafkah dalam bentuk uang. Kalau pun ada hanya kepada anaknya saja,  itupun hanya jajan sehari-hari, ada juga  yang tidak pernah sama sekali di kasih nafkah oleh suaminya ”. 31
Keterangan  serupa  juga  diketengahkan  oleh  Awaludin,  selaku tuha  peut Kampung Reje Pudung. 32 Menurutnya, kasus pasangan pisah rumah yang terjadi di masyarakat  Kecamatan  Terangun  disebabkan  karena  faktor  ekonomi.  Ekonomi menjadi  faktor  utama  kenapa  sebuah  padangan  rumah  tangga  bisa  berpisah,  atau bahkan  bercerai.  Demikian  juga  terjadi  pada  masyarakat  Kampung  Reje  Pudung. Kasus pisah rumah ditemukan ada tiga kasus, dari tiga kasus ini, salah satu sebab dan faktornya adalah alasan ekonomi yang sulit. 33
Selanjutnya,  kasus  pasangan  pisah  rumah  di  Kampung  Rempelam  Pinang ditemukan ada 2 (dua) kasus. Samsudin, selaku Kepala desa Kampung Rempelam Pinang  menyatakan  bahwa  dua  kasus  pasangan  pisah  rumah  di  Kampung Rempelam  Pinang  terjadi  di  pertengahan  tahun  2019.  Faktor  yang  melatar belakangi  kedua  pasangan  tersebut  pisah  rumah  adalah  satu  kasus  karena  suami berpoligami, dan kasus  kedua adalah terjadinya  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 34
Keterangan lebih lanjut mengenai kedua kasus tersebut dapat dipahami dari kutipan berikut ini:
“Yang  saya  ketahui  ada  dua,  yang  pertama  ada  yang  suaminya berpoligami,  yang  kedua  karena  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Untuk kasus  poligami,  selama  suaminya  menikah,  isteri  yang  pertama  tidak  lagi
30 Wawancara  denagn  Junaidi,  Kepala  Kampung  Reje  Pudung,  di  Kecamatan  Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.
31 Wawancara  denagn  Junaidi,  Kepala  Kampung  Reje  Pudung,  di  Kecamatan  Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.
32 Tuha peut merupakan istilah  yang digunakan  untuk  menamakan anggota atau perangkat adat kampung yang ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan ada yang ada di kampung.
33 Wawancara  dengan  Awaludin, Tuha  Peut Kampung  Reje  Pudung  Kecamatan  Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.
34 Wawancara  dengan  Samsudin,  selaku  Kepala  Kampung  Rempelam  Pidang,  Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.
dinafkahai  lebih  kurang  satu  tahun.  Pihak  suaminya  tinggal  dengan  istri kedua, dan tidak pernah pulang ke isteri pertama. Suami tidak memberikan nafkah kepada isteri  pertamanya. Untuk kasus  kedua karena pertengkaran kasus  pasangan  pisah  rumah  terjadi  sebab  seringnya  bertengkar  atau adanya  pertengkaran  dan  kekerasan  terhadap  isteri,  mungkin  si  isteri melindungi diri dari suami yang keras, dan memilih pisah rumah terhadap suaminya”. 35
Kasus  pasangan  pisah  rumah  Kampung  Rempelam  Rabo  ditemukan  satu kasus. Ini terjadi pada Silviana, merupakan pasangan nikah muda yang berumur 17 tahun, sementara suaminya Zulfikar berumur 18 tahun. Dalam keterangan Silviana, bahwa  faktor  yang  menyebabkan  mereka  pisah  rumah  adalah  suaminya  sering berbuat  kasar,  sering  pulang  larut  malam  dan  pada  waktu  tertentu  bahkan  tidak pulang  ke  rumah,  namun  ia  pulang  ke  rumah  orang  tuanya.  Silviana  pisah  rumah dengan suami selama lebih kurang 10 bulan, hingga akhirnya memutuskan bercerai dengan  suaminya. 36 Dalam  hasil  wawancaranya  dapat  dikemukakan  pada  kutipan berikut ini:
“Pekerjaan  saya  untuk  sekarang  ini  masih  menjadi  bantu  cuci/nyetrika baju tentangga. Saya belum mempunyai anak, suami saya Zulfikar umurnya 18  tahun,  satu  tahun  lebih  tua  dari  saya.  Mungkin  faktor  penyebab  saya pisah  rumah  saya  sering  bertengkar  sama  suami  saya,    karena  mungkin kami menikah terlalu muda, masih belum berpikir panjang. Penyebab saya sering  bertengkar  sama  suami  saya  karena  dia  sering  pulang  malam,  dan meninggalkan saya sendirian di rumah, saya tidak melarangnya berkawan dengan  siapapun.  Kami  menikah  selama  satu  tahun  empat  bulan,  dan hanya  5  bulan  dia  menfakahi  saya,  itu  pun  kadang-kadang  lebih  sering saya  bekerja  membantu  tetangga  nyetrika,  dan  membeli  bahan  dapur seperti  beras.  Saya  pulang  ke  rumah  orang  tua  saya,  karena  dia  sering tidak  pulang,  kalaupun  pulang  dia  pulang  ke  rumah  orang  tuanya.  Dia sangat  keras  kepada  saya,  saya  sempat  keguguran  waktu  usia  kandungan masih 3 bulan, lantaran perut saya ditendang. Sehabis bertengkar waktu itu kami pisah rumah, saya lebih baik tinggal dulu untuk sementara di rumah orang  tua  saya.  10  bulan  kami  pisah  rumah,  dan  sudah  di  urus  juga  oleh perangkat  gampung,  keluarga  untuk  rujuk  kami  satu  rumah  lagi,  tapi  dia malah lebih kasar. Kami bertengkar pada satu malam dan dia talak, talak 2
35 Wawancara  dengan  Samsudin,  selaku  Kepala  Kampung  Rempelam  Pidang,  Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.
36 Wawancara  dengan  Silviana,  Pasangan  Pisah  Rumah  di  Kampung  Rempelam  Rebo, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.
(dua). Kami sekarang sudah bercerai, saya lebih memilih sendiri dulu saya takut kalau nikah lagi, kejadian itu terulang ”. 37
Kasus pasangan pisah rumah di Kampung Kute Reje ditemukan dua kasus. Mei, salah seroang warga Kampung Kute Reje menyatakan bahwa kedua kasus ini di  antaranya  pihak  suami  yang  meninggalkan  rumah  dan  tinggal  bersama  dengan keluarganya.  Status  pernikahan  dengan  isteri  masih  digantung.  Pihak  isteri  tidak pernah dicerai. Sepanjang pisah rumah, pihak suami tidak pernah sekalipun untuk memberikan  nafkah  kepada  isteri.  Faktor  keduanya  berpisah  adalah  pertengkaran atau percekcokan. 38
Kasus  tersebut  sudah  terjadi  pada  awal  tahun  2019.  Penyebab  utamanya adalah  karena  pertengkaran  terus  menerus.  Hanya  saja,  di  antara  masing-masing pasangan  tidak  menggugat  ke  pengadilan.  Pihak  suami  tidak  mengambil  inisiatif cerai  talak,  demikian  isteri  tidak  menggugat  cerai  suami. 39 Satu  kasus  ditemukan pihak  isteri  yang  meninggalkan  rumah,  dan  tinggal  di  rumah  orang  tua.  Dalam kasus  ini,  pihak  suami  tidak  sedikitpun  menafkahi  isteri.  Si  isteri  pisah  rumah dengan suami karena suami ditengarai melakukan kekerasan, sering memarahi, dan pihak isteri tidak sanggup dan akhirnya pisah rumah dengan suami. 40
Berdasarkan  urian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  kasus  pasangan  pisah rumah  di  Kecamatan  Tarengun  Kabupaten  Gayo  Lues  cukup  banyak.  Boleh  jadi hampir semua kampung di kecamatan tersebut terdapat pasangan pisah rumah dan hanya tidak terekspos masyarakat luas.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kasus yang ditemukan di lima  kampung  sebelumnya  menunjukkan  gambaran  kasus  dan  faktor  penyebab yang melatar belakangi pasangan pisah rumah. Minimal ada 6 (enam) fafktor yang melatar belakangi pasangan pisah rumah, yaitu:
a. Ekonomi yang sulit
b. Selingkuh
c. Pertengkaran
d. Suami kasar
e. Poligami
f. Pasangan muda.
Faktor-faktor  tersebut  di  atas  saling  berhubungan  satu  dengan  lainnya. Sebut  saja  misalnya  pertengkaran,  di  mana  pertengkaran  merupakan  faktor  yang paling umum terjadi di  sebuah masyarakat.  Pertengkaran ini bisa jadi karena sulit
37 Wawancara  dengan  Silviana,  Pasangan  Pisah  Rumah  di  Kampung  Rempelam  Rebo, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.
38 Wawancara  dengan  Mei,  warga  Gampong  Kutereje,  Kecamatan  Terangun,  Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Juni 2019.
39 Wawancara  dengan  Mei,  warga  Gampong  Kutereje,  Kecamatan  Terangun,  Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Juni 2019.
40 Wawancara  dengan  Seri,  warga  Gampong  Kutereje,  Kecamatan  Terangun,  Kabupaten Gayo Lues, tanggal 23 Juni 2019.
dan  terbatasnya  ekonomi,  atau  karena  suami  selingkuh,  poligami  yang  tidak  ada resti dari isteri dan lainnya. Oleh sebab itu, faktor-faktor pasangan pisah rumah di atas  sulit  untuk  dijadikan  sebagai  faktor  yang  berdiri  sendiri,  namun  diduga  kuat memiliki keterhubungan satu dengan lainnya.
Kasus  pasangan  pisah  rumah  di  Kecamatan  Terangun  di  atas  berimplikasi pada  tidak  ditunaikannya  hak  isteri  atas  nafkah  yang  notabene  sebagai  kewajiban dan tanggung jawab nafkah dari suami. Terhadap tanggung jawab nafkah tersebut, terdapat beberapa keterangan persepsi dari masyarakat. Persepsi yang dimaksud di sini  adalah  tanggapan,  pendapat  dari  masyarakat  setelah  melihat  dan  mengetahui kasus-kasus  pasangan  pisah  rumah  di  tengah  masyarakat,  dan  tidak  adanya tanggung jawab nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin yang dilaksanakan oleh suami kepada isteri.

## 1. Nafkah Lahir
Halim  menyatakan  bahwa  kewajiban  nafkah  lahir,  seperti  makanan,  dan pakaian terhadap pasangan pisah rumah tetap wajib ditunaikan oleh suami, kecuali jika  keduanya  sudah  berpisah  dalam  arti  cerai  di  pengadilan,  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  ada  putusannya  dan  secara  nyata  mereka  memang  sudah bercerai.  Oleh  sebab  itu  sepanjang  mereka  tidak  atau  belum  bercerai,  selama  itu pula kewajiban nafkah tetap melekat pada suaminya. 41
Keterangan  lainnya  dikemukakan  oleh  Sulijah,  dapat  dipahami  di  dalam kutipan berikut:
“Saya  sangat  kasihan  karena  mereka  mempunyai  anak,  dan  gara-gara pisah rumah, suaminya meninggalkan istri tanpa perceraian dan mengurus perut sendiri tanpa memikirkan keluarga. Kebanyakan laki-laki atau suami yang  pisah  rumah  dengan  isterinya,  ada  anggapan  bahwa  ia  tidak  lagi berkewajiban  menafkahi  isterinya,  padahal  anggapan  semacam  ini  tidak benar, seharusnya itu tidak boleh terjadi” . 42
Keterangan  di  atas  memberi  pemahaman  bahwa  masyarakat  memandang tanggung  jawab  nafkah  suami  yang  pisah  rumah  dengan  isterinya  karena  terdapat cekcok  masih  wajib  ditanggung  oleh  suami.  Suami  idealnya  tetap  memperhatikan kebutuhan  nafkah  isteri,  meskipun  kenyataannya  suami  dalam  kondisi  sulit,  maka suami  wajib  bekerja  dan  tetap  berusaha  memenuhi  kewajiban  nafkah  yang  juga menjadi salah satu hak isteri terhadap suami.
Secara  faktual  di  lapangan,  penulis  menemukan  adanya  anggapan  berlaku umum  di  masyarakat,  bahwa  suami  yang  hanya  pisah  rumah  dengan  isteri  karena ada  cekcok  dan  sebab  lainnnya,  dipandang  masih  bertanggung  jawab  atas  nafkah
41 Wawancara  dengan  Halim,  Masyarakat  Kampung  Kute  Reje,  Kecamatan  Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.
42 Wawancara  dengan  Sulijah,  Masyarakat  Kampung  Reje  Pudung,  Kecamatan  Terangun Kabupaten gayo Lues, tanggal 25 Maret 2020.
isteri.  Namun,  hal  tersebut  justru  berbanding  terbalik  jika  dilihat  secara  langsung kasus-kasus  pasangan  pisah  rumah.  Suami  yang  pisah  rumah  tidak  pernah  sekali pun  memberikan  nafkah  kepada  isteri.  Seolah  pisah  rumah  tersebut  kondisi  yang benar-benar  berpisah.  Atas  dasar  itulah,  anggapan  umum  masyarakat  tersebut  di dalam  konteks  ini  cenderung  diabaikan  oleh  para  pasangan  yang  berpisah  rumah. Tampak  tidak  ada  imbangan  yang  setara  antara  anggapan  umum  tersebut  dengan fakta yang terjadi di tengah masyarakat.
Junaidi,  selaku  Kepala  desa  Kampung  Reje  Pudung,  menyatakan  bahwa pada  umumnya  masyarakat  Kecamatan  Terangun  menyadari  masih  adanya kewajiban  nafkah  suami  terhadap  isteri.  Namun,  pemahaman  tersebut  cenderung tidak dapat diterapkan di lapangan. Bahkan, suami-suami yang pisah rumah dengan isterinya  tidak  menghiraukan  tanggung  jawab  nafkah  tersebut  sebab  sudah dipahami  bukan  sebagai  tanggung  jawab  lagi. 43 Demikian  pula  dijelaskan  oleh Samsudin,  Kepala  Desa  Kampung  Rempelam  Pinang.  Menurutnya,  masyarakat Terangun  umumnya  mengetahui  bahwa  pasangan  pisah  rumah  bukan  menjadi alasan  gugurnya  nafkah  isteri,  kecuali  jika  betul-betul  terjadi  perceraian.  Hanya saja,  secara  faktualnya,  di  kalangan  masyarakat,  khususnya  suami  yang  pisah rumah dengan isterinya justru tidak menunaikan kewajiban nafkah atas isteri. 44 “Tidak ada sama sekali nafkah yang di berikan kepada isteri dan anaknya, padahal  itu  masih  kewajibannya  dan  istrinya  juga  masih  mempunyai  hak atas suaminya. Bagi pasangan pisah rumah karena kekerasan dalam rumah tangga dan isteri memilih pisah rumah, maka hal ini sangat bagus, karena hal  tersebut  bagian  dari upaya melindungi  diri dari suaminya yang keras, akan  tetapi  tidak  boleh  berlama-lama,  nafkah  juga  harus  diberikan walaupun pisah rumah kecuali sudah bercerai ”. 45
Berdasarkan uraian di  atas,  dapat  diketahui,  pasangan pisah  rumah dengan berbagai  faktor  yang  melatar  belakanginya  berimplikasi  pada  tidak  ditunaikannya tanggung  jawab  nafkah  dari  suami  terhadap  isteri.  Suami  idealnya  tetap  pada posisinya sebagai kepala keluarga, berkewajiban memberikan hak isterinya. Hal ini sebab  pisah  rumah  bukan  merupakan  penyebab  bagi  suami  untuk  tidak menjalankan  kewajiban  nafkah  atas  isteri.  Suami  tetap  wajib  menanggung  beban nafkah  sepanjang  hubungan  mereka  masih  tetap  ada  dan  belum  bercerai  di pengadilan.
43 Wawancara  denagn  Junaidi,  Kepala  Kampung  Reje  Pudung,  di  Kecamatan  Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.
44 Wawancara  dengan  Samsudin,  selaku  Kepala  Kampung  Rempelam  Pidang,  Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.
45 Wawancara  dengan  Samsudin,  selaku  Kepala  Kampung  Rempelam  Pidang,  Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

## 2. Nafkah Batin
Dalam  kasus  nafkah  batin,  seperti  pemenuhan  hubungan  senggama  suami isteri agaknya tidak dapat dipenuhi salah satu pihak dari pasangan pisah rumah. Di dalam keterangan Samsudin, kewajiban nafkah batin antara suami dengan si isteri memang  masing  mempunyai  kewajiban  untuk  saling  memenuhi  kebutuhan biologis.  Hanya  saja,  kewajiban  itu  sulit  untuk  dilakukan,  sebab  kedua  suami  dan isteri itu sudah pisah rumah, jadi tidak mungkin untuk melalkanakan nafkah batin antara keduanya. 46
Penjelasan  serupa  dikemukakan  oleh  Sulijah,  masyarakat  Kampung  Reje Pudung.  Menurutnya,  kasus-kasus  pisah  rumah  yang  terjadi  di  Kecamatan Terangun sama sekali belum bercerai. Memang ada beberapa kasus pasangan pisah rumah,  dan  akhirnya  bercerai.  Bagi  pasangan  yang  masih  berstatus  pisah  rumah, suami-isteri  itu  masih  mempunyai  kewajiban  menunaikan  tanggunganya  terhadap nafkah  batin.  Suami  wajib  memenuhi  nafkah  batin  isteri,  sementara  isteri  juga berkewajiban  memenuhi  nafkah  bati  suami.  Hanya  saja,  pemenuhan  nafkah  batin ini  cenderung  lebih  sulit  dibandingkan  dengan  pemenuhan  nafkah  lahir.  Hal  ini karena kondisi dan keberadaan keduanya tidak dalam satu rumah, melainkan pisah rumah. 47
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  dapat  dikatehui  bahwa  persepsi  dari  pada masyarakat  mengenai  nafkah  batin  ini  sama  halnya  dengan  nafkah  lahir.  Artinya, masyarakat  memandng  bahwa  antara  suami  dan  isteri  yang  sedang  mengalami konslik dan terpaksa harus pisah rumah, maka keduanya masih mempunyai ikatan dan  tanggung  jawab  yang  wajib  ditunaikan  masing-masing.  Suami  wajib  untuk tetap  memberikan  nafkah  lahir  dan  batin  kepada  isteri,  isteri  juga  maih  memiliki kewajiban  untuk  memenuhi  nafkah  batin  suami.  Hanya  saja,  dalam  pemenuhan nafkah  batin  ini  tampak  agak  sulit  dan  kemungkinan  besar  tidak  dapat  terlaksana dengan  baik  ketimbang  pemenuhan  nafkah  lahir,  sebab  kedua  pasangan  tidak dalam satu rumah.

## Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Tanggung  Jawab  Nafkah  Bagi  Pasangan Pisah Rumah
Dalam  hukum  Islam,  tanggung  jawab  nafkah  bagi  pasangan  pisah  rumah tetap  dibebankan  kepada  seorang  suami.  Suami  masih  wajib  menanggung  nafkah isteri  sepanjang  ikatan  pernikaha  belum  terputus.  Hal  ini  berbeda  ketika  si  isteri sengaja  tidak  tinggal  bersama  suami,  karena  pembangkangannya  terhadap  suami. Dalam  kondisi  ini,  isteri  tidak  memiliki  hak  nafkah  selama  ia  belum  kembali  ke suaminya. Berbeda jika pisah rumah tersebut disebabkan oleh kesalahan si suami.
46 Wawancara  dengan  Samsudin,  selaku  Kepala  Kampung  Rempelam  Pidang,  Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.
47 Wawancara  dengan  Sulijah,  Masyarakat  Kampung  Reje  Pudung,  Kecamatan  Terangun Kabupaten gayo Lues, tanggal 25 Maret 2020.
Misalnya  karena  ada  kekerasan  yang  diperoleh  isteri,  dan  karena  tidak  tahan  atas perlakuan  suaminya,  isteri  kemudian  pergi  ke  rumah  orang  tua.  Dalam  kasus  ini, suami masih wajib menanggung beban nafkah isteri secara penuh.
Terkait  tanggung  jawab  nafkah  bagi  pasangan  pisah  rumah  di  Kecamatan Terangun,  cenderung  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa alasan. Pertama, bahwa semua kasus pasangan pisah rumah seperti telah dikemukakan  pada  sub  bahasan  terdahulu  disebabkan  oleh  kesalahan  suami.  Di sini, suamilah yang bertanggung jawab atas retaknya hubungan rumah tangga dan mengakibatkan  pisah  rumah.  Kedua,  apabila  kasus  pisah  rumah  itu  disebabkan  si isteri,  misalnya  isteri  yang nusyuz (pembangkan),  maka  ia  tidak  berhak  lagi  atas nafkah.
Dalam  Islam,  kewajiban  nafkah  itu  berlaku  ketika  suami  bebas  menahan isterinya  di  dalam  rumah.  Ulama  empat  mazhab  sepakat  bahwa  jika  isteri  keluar rumah  tanpa  izin  dari  suami,  ataupun  minggat  dari  rumah  tanpa  ada  alasan  yang syar’i dan  dibolehkan  dalam  agama  Islam,  maka  nafkahnya  dipandang  gugur, artinya  suami  tidak  wajib  lagi  menafkahi  isterinya. 48 Yang  dimaksudkan  dengan alasan syar’i di  sini  seperti  isteri  mendapat  perlakuan  kasar  dari  suami,  dan  isteri tidak  sanggup  lagi  menahannya,  maka  ia  boleh  saja  keluar  rumah  dan  berpisah dengan  suaminya.  Jika  tidak  ada  alasan  ini,  maka  keluarnya  isteri  dari  rumah  itu termasuk  sikap nusyuz ,  sementara  isteri  yang nusyuz hilang  hak  nafkahnya.  Di dalam catatan al-Umri, disebutkan bahwa  bila seseorang perempuan telah  berbuat nusyuz , maka baginya tidak ada nafkah. Kewajiban suaminya terhenti kepada isteri dengan sebab nusyuz isteri, dan hal ini telah menjadi ijmak para ulama. 49 Jadi, poin inti  dalam  konteks  ini  adalah  pasangan  pisah  rumah  karen  isteri  sengaja  keluar tmpak  ada  persetujuan  suami,  atau  sekurang-kurangnya  bukan  karena  satu kesalahan suami, maka tanggung jawab bafkah tidak ada lagi.
Yang terpenting dibangun dalam konstitusi keluarga Islam adalah Allah Swt telah  memberikan  kewajiban  kepada  laki-laki  atau  suami  untuk  menanggung keuangan  keluarga  (nafkah),  termasuk  warisan  ganda  dan  perceraian  merupakan tolak  ukur  agar  laki-laki  berbuat  dan  melakukan  apa  yang  benar  dan  menjamin kesejahteraan hidup perempuan (isteri) dan hak mereka dalam pernikahan. 50
Perspektif  Islam  tentang  kewajiban  suami  memberi  nafkah  kepada  isteri bukan  hanya  direalisasikan  saat  pernikahan  masih  berlangsung,  namun  idealnya secara  hukum  adalah  nafkah  itu  tetap  menjadi  kewajibannya  sesaat  setelah  suami menceraikan  isterinya.  Pada  kondisi  ini,  ulama  telah  sepakat  menyatakan  adanya
48 Abdurrahman al-Jaziri, Fikih Empat Mazhab , (Terj: Faisal Saleh) Jilid 5, Cet 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1088-1095.
49 Zafir  bin  Hasan  al-„Umri, Mawsu’ah  al-Ijma’  fī  al-Fiqh  al-Islami:  Masa’il  al-Ijma’  fi Abwab al-Nikah , Juz‟ 3, (Mesir: Dar al-Hadi al-Nabawi, 2012), hlm. 769.
50 Etin  Anwar, Gender  and  Self  in  Islam ,  (Terj:  Kurniasih),  (Banding:  Mizan  Pustaka, 2017), hlm. 92.
Ali  Abubakar,  Rispalman  &  Nurbaiti, Persepsi  Masyarakat  Kecamatan  Terangun  Kab.  Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah
kewajiban nafkah kepada isteri yang masih menjalani masa iddah. Untuk itu, bagi pasangan  pisah  rumah,  sebelum  diketahui  secara  jelas  bahwa  hubungan  pasangan tersebut  telah  bercerai,  maka  suami  masih  berkewajiban  menafkahinya,  sebab  ia masih berstatus sebagai suami dan segala sesuai yang melekat padanya.
Kasus-kasus  pasangan  pisah  rumah  sebagaimana  terjadi  pada  masyarakat Kecamatan  Terangun  menunjukkan  bukan  karena  kesalahan  isteri.  Pihak  isteri  di dalam  hal  ini  sesungguhnya  tidak  ikut  andil  di  dalam  situasi  pisah  rumah.  Hanya saja,  suamilah  yang  melanggar  ketentuan  hukum,  seperti  bersikap  kasar  kepada isteri.  Oleh  sebab  itu,  kondisi  tersebut  tidak  merobah  kedudukan  suami  sebagai pihak yang masih bertanggung jawab penuh terhadap nafkah isterinya. Oleh sebab itu,  suami  yang  tidak  menunaikan  tanggung  jawab  nafkah  sebagaimana  terjadi  di Kecamatan Terangun tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam.

## Kesimpulan
Dari paparan kajian yang dilakukan,  maka dapat disajikan tiga kesimpulan sebagai jawaban dari kajian  yang telah dilakukan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:
Persepsi  masyarakat  terhadap  tanggung  jawab  nafkah  bagi  pasangan  pisah rumah  di  Kecamatan  Terangun  ialah  suami  masih  tetap  bertanggung  jawab  atas nafkah isteri. Sejauh pernikahan mereka belum putus, sejauh itu pula suami wajib di  dalam  memenuhi  nafkah  isteri.  Kasus  pasangan  pisah  rumah  di  Kecamatan terangun  Kabupaten  Gayo  Lues  dipengaruhi  oleh  faktor  suami  berpoligami,  tidak mendapatkan  restu  dari  istri,  suami  melakukan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT),  keuangan  atau  faktor  ekonomi  keluarga,  nikah  muda,  atau  selingkuh, pertengkaran dan suami kasar, poligami, dan juga pasangan muda.
Kasus-kasus  pasangan  pisah  rumah  di  Kecamatan  Terangun  Kabupaten Gayo  Lues  menunjukkan  bukan  karena  kesalahan  isteri,  namun  kesalahan  suami. Kondisi  tersebut  tidak  merubah  kedudukan  suami  sebagai  pihak  yang  masih bertanggung  jawab  penuh  terhadap  nafkah  isterinya.  Oleh  sebab  itu,  suami  yang tidak menunaikan tanggung jawab nafkah sebagaimana terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Terangun cenderung tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam.

## Daftar Pustaka
Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, dkk., Fikih Muyassar , (Terj: Izzudin Karimi), Cet.
3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
Abdul  Wahhab  Abdussalam  Thawilah, Fikih  Kuliner, Terj:  Khalifur-rahman  Fath dan Solihin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
Abdurrahman  al-Jaziri, Fikih  Empat  Mazhab ,  Terj:  Faisal  Saleh)  Jilid  5,  Cet  2,
Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
Ali  Abubakar,  Rispalman  &  Nurbaiti, Persepsi  Masyarakat  Kecamatan  Terangun  Kab.  Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah
Abu Bakar al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi , t. terj, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam,
2009.
Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , Riyadh: Bait al-Afkar, 1420. Ali Muhammad al-Shallabi, Negara . Al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu , Terj: Abdul Hayyie al-Kattani.,  dkk), Jilid 10, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
AW.  Munawwir  &  M.  Fairuz, Kamus  al-Munawwir:  Kamus  Indonesia  Arab , Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
Etin Anwar, Gender and Self in Islam , (Terj: Kurniasih), (Banding: Mizan Pustaka,
2017.
Ibn Rusyd, Bidayah al Mujtahid .
M. Dhuha Abdul Jabbar dan N. Burhanuddin, Ensiklopedi Makna Alquran , Jakarta: Media Fitrah Rabbani, t. Tp.
M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia Alquran , Jakarta: Redaksi, 2007.
M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap , Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqih  Lima  Mazhab:  Ja’fari,  Hanafi,  Maliki,
Syafi’i, Hanbali , Terj: Masykur Ab, dkk, Cet. 27, Jakarta: Lentera, 2011. Rizem Aizid, Fiqh . Wahbah  al-Zuhaili, Fiqih  Islam  wa  Adillatuhu ,  Terj:  Abdul  Hayyie  al-Kattani., dkk), Jilid 10, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
Yusuf  al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa  Kontemporer ,  Terj:  Moh.  Suri  Sudahri,  dkk), Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
Yusuf al-Qaradhawi, Tuntas Memahami Halal dan Haram , Terj: M. Tatam Wijaya,
Jakarta: Qalam, 2017.
Zafir bin Hasan al-„Umri, Mawsu’ah al-Ijma’ fī al-Fiqh al-Islami: Masa’il al-Ijma’
fi Abwab al-Nikah , Juz‟ 3, (Mesir: Dar al-Hadi al-Nabawi, 2012.

## Wawancara
Wawancara  dengan  Jaksa, Imem Kampung  Terangun,  Kecamatan  Terangun,
Kabupaten Gayo Lues, tanggal 3 Maret 2020. Wawancara  dengan  Sardi,  salah  satu  warga  Kampung  Terangun,  Kecamatan terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 3 Maret 2020. Wawancara  dengan  Maryani,  Pasangan  Pisah  Rumsah  di  Kampung  Terangung, Kecamatan Terangun, Kebupaten Gayo Lues, tanggal 5 Maret 2020. Wawancara  denagn  Junaidi,  Kepala  Kampung  Reje  Pudung,  di  Kecamatan
Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.
Wawancara  dengan  Awaludin, Tuha  Peut Kampung  Reje  Pudung  Kecamatan
Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.
Wawancara  dengan  Samsudin,  selaku  Kepala  Kampung  Rempelam  Pidang,
Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.
Ali  Abubakar,  Rispalman  &  Nurbaiti, Persepsi  Masyarakat  Kecamatan  Terangun  Kab.  Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah
Wawancara  dengan  Silviana,  Pasangan  Pisah  Rumah  di  Kampung  Rempelam Rebo, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020. Wawancara  dengan  Mei,  warga  Gampong  Kutereje,  Kecamatan  Terangun,
Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Juni 2019.
Wawancara  dengan  Seri,  warga  Gampong  Kutereje,  Kecamatan  Terangun,
Kabupaten Gayo Lues, tanggal 23 Juni 2019.
Wawancara dengan Halim, Masyarakat Kampung Kute Reje, Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.
Wawancara  dengan  Sulijah,  Masyarakat  Kampung  Reje  Pudung,  Kecamatan Terangun Kabupaten gayo Lues, tanggal 25 Maret 2020.