e-Procurement : Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia
Adie Dwiyanto Nurlukman 1)
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia Email : adiedwiyanto@gmail.com

## ABSTRAK
Pemanfaatan perkembangan teknologi untuk penigkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, cepat, dan tepat. Kebijakan e-Procurement merupakan salah satu inovasi pemanfaatan teknologi dalam upaya memperbaiki pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang selama ini rawan korupsi. Tulisan ini mencoba menganalisis upaya optimalisasi inovasi dalam penyelenggaran kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui e-Procurement di Indonesia berjalan selama kurang lebih satu dekade. Berdasarkan kepada hasil penelitian, perlu adanya integrasi dan kolaborasi yang baik antara kebijakan pengadaan yang, stakeholder yang terlibat, dan peran Unit Layanan  Pengadaan (ULP) untuk mencapai optimalisasi dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui e-Procurement.
Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, Inovasi Pemerintahan, e-Procurement

## ABSTRACT
Utilization of technological developments for improving the quality of public services needs to be done in an effort to create transparent, accountable, quick, and appropriate governance. e-Procurement policy is one of technology utilization innovations in the effort to improve the public  procurement that have been prone to corruption. This paper tries to analyze the efforts to optimize innovation in the implementation of government procurement of goods and services through e-Procurement in Indonesia that has been running for about a decade. Based on the results of the research, there needs to be good integration and collaboration between procurement policies, stakeholders involved, and the role of the Procurement Services Unit (ULP) to achieve optimization in the implementation of government procurement policies through e-Procurement.
Keyword: Public Procurement, Government Innovation, e-Procurement.

## PENDAHULUAN
Efek teknologi pada kehidupan manusia telah menjadi berlangsung lama. Kehidupan sosial manusia telah berkembang dan meningkat dalam hal untuk berkomunikasi, perjalanan, membangun struktur, membuat produk, menyembuhkan penyakit, penyediaan makanan serta memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sehingga melalui teknologi orang telah mengubah dunia (Yiðit, 2013).
Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berbasis implementasi e-Governance saat ini juga merupakan salah satu tuntutan publik untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, murah, dan berkualitas. Karena selama ini pelayanan yang diselenggarakan oleh
Journal of Government and Civil Society Vol. 1, No. 1, April  2017, pp. 81-93 P-ISSN 2579-4396, E-ISSN 2579-440X
Citation : Nurlukman, Adie Dwiyanto. 2017. “e-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia”. Journal of Government and Civil Society , Vol. 1, No. 1, 81-93.
pemerintah masih dianggap belum dapat memuaskan masyarakat sepenuhnya. Ketidakpuasan masyarakat ini dapat dilihat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Kemitraan dalam bentuk Indonesia Governance Index (IGI) yang dirilis pada tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat terlihat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Indonesia masih terbilang sangat rendah(Kemitraan, 2013).
Disamping kualitas pelayanan yang rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan, kasus-kasus korupsi pun sering kali juga terjadi. Hal ini semakin mendorong harus adanya inovasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan publik menyadari pentingnya sektor pelayanan umum sebagai salah satu indikator dalam melihat hubungan antara kepercayaan masyarakat terhadap aparat birokrasi, dan lebih penting lagi terhadap pemerintah. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah adanya implementasi e-Governance sebagai upaya modernisasi dan inovasi bentuk pelayanan publik agar menjadi semakin baik.
Salah satu bentuk inovasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-Governance yang hampir sepenuhnya melalui pemanfaatan tenologi informasi dan komunikasi (IT) adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan atau dikenal dengan e- Procurement. Implementasi kebijakan e-Procurement di Indonesia dimulai pada tahun 2006 ditandai dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa - Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Yulianto, 2010). Tetapi e-Procurement dalam bentuk program pemerintah baru dimulai pada tahun 2008 dengan diciptakannnya INAPROC,  yang merupakan sistem e-Procurement nasional, dalam rangka untuk mendapatkan dan memberikan barang dan jasa secara elektronik (Nurmandi & Sunhyuk, 2015).
INAPROC merupakan sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibentuk pemerintah pada tahun 2007 melalui Keputusan Presiden No. 106 Tahun 2007.  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan perkembangan dari lembaga pusat pengadaan yang sebelumnya berada di bawah Bapennas.
Latar belakang diterapkannya pengadaan barang dan jasa pemerintahan secara elektronik atau e-Procurement di Indonesia adalah karena tingginya tingkat korupsi yang terjadi di bidang ini. Karena berdasarkan data KPK, 44% kasuskorupsi yang ditangani KPK merupakan kasus pengadaan barang dan jasa (Wibawa, 2014). Data tersebut diperkuat dengan data pada tahun 2005 korupsi pengadaan barang menempati posisi tertinggi dengan 66 kasus, diikuti oleh sektor anggaran dewan berjumlah 58 kasus, dan infrastruktur 22 kasus (Haryati, Anditya, & Wibowo, 2010).
Saat ini pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ( e-Procurement ) sudah berjalan selama hampir satu dekade sejak awal penggunaannya melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tahun 2006. Dalam perkembangan perjalanan kebijakan ini tentunya juga terjadi perubahan sejak awal di implementasikannya termasuk kepada sistem dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia. Oleh karena itu tulisan ini mencoba untuk menganalisa mengenai sejauhmana perkembangan implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintahan secara elektronik ( e-Procurement ) secara konseptual dalam upayanya untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik terutama untuk meningkatkan efektifitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Melalui dorongan adanya inovasi dalam pemerintahan memungkinkan pemerintahan akan berjalan dengan baik dan berorientasi riil ke masyarakat. Pemanfaatan perkembangan teknologi menjadi salah satu cara sebagai upaya dalam meningkatkan performa dalam pemerintahan saat ini. Dengan berbagai permasalahan yang ada, pemanfaatan terhadap perkembangan teknologi melalui inovasi dalam sektor publik terutama dalam hal pelayanan akan terlaksana secara lebih murah dan lebih mudah di akses bagi siapapun (OECD, 2009a) (Proskuryakova, Abdrakhmanova, & Pitlik, 2013)
Pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan sosial juga berpengaruh kepada lembaga-lembaga sosial dalam kehidupan masyarakat tidak terkecuali lembaga pemerintahan. Salah satu bentuk pengaruh perkembangan teknologi dalam perkembangan pemerintahan adalah lahirnya istilah e-Governance. Secara pengertian e- Governance adalah pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (IT) oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholders . Tujuan dari pemanfaatan IT dalam konsep e-Governance adalah sebagai salah satu upaya penyederhanaan aturan dan prosedur untuk memberikan pelayanan yang efisien, transparan, dan akuntabel (Mohanty, 2005)
Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan dalam bentuk e-Governance sudah tidak dapat dihindari lagi. Dengan menerapkan sistem berbasi e-Governance dipercaya dapat memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini dianggap buruk dengan prosedural yang rumit, lama, mahal, dan cenderung koruptif. Salah satu implementasi dari e-Governance yang diadopsi oleh Indonesia ada pemanfaatan sistem teknologi berbasis online dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan atau yang dikenal dengan e-Procurement.
Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 1, April 2017
Beberapa studi dan penelitian mengenai penerapan e-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan telah dilakukan dan memperlihatkan hasil yang cenderung baik(Vaidya, Sajeev, & Callender, 2006)(Nurmandi & Sunhyuk, 2015), walaupun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditambahkan dalam upya optimalisasi e-Procurement.
Secara sederhana e-Procurement adalah kombinasi 2 kata, yaitu electronic dan procurement yang bermakna kepada pemanfaatan perkembangan teknologi terutama dalam telekomunikasi dan informasi (ICT) ( electronic ) dalam pengadaan barang dan/ atau jasa ( Procurement )(Vaidya, Sajeev, & Callender, 2006) (Edquist & Hommen, 1998) (Croom & Bandon-Jones, 2004).
Pemanfaatan teknologi teleomunikasi dan informasi (ICT) dalam e-Procurement dilatarbelakangi oleh keinginan dan agenda kerja pemerintah yang sangat terikat dengan kepastian terutama dalam hal waktu. Oleh karenanya kecepatan dan ketepatan merupakan hal yang menjadi prioritas dalam penerapan sistem berbasi e- Procurement (Edquist & Hommen, 1998)

## KERANGKA TEORI
Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pengadaan barang dan jasa secara elektronik ( e-Procurement ) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan sangat menentukan untuk melihat baik atau buruknya pelaksanaan e-Procurement tersebut . Secara umum faktor yang mempengaruhi e-Procurement dapat dilihat dari bagaimana manajemen manusia pelaksana e-Procurement dan juga infrastruktur dari teknologi informasi yang dimiliki oleh pemerintah.
Penelitian yang telah dilakukan oleh Vaidya dkk. (2006),menempatkan sebelas critical factor yang mepengaruhi keberhasilan pelaksanaa e-Procurement . Kesebelas critical factor tersebut antara lain adalah 1)Pemilihan dan pelatihan terhadap petugas pelaksana, 2)Kesesuian dengan pengguna (Supplier), 3)Integrasi sistem, 4)Gambaran umum dari manajemen pengadaan (Business case), 5)Rekayasa ulang proses, 6)Keamanan dan keotentikan, 7)Dukungan Atasan, 8)Manajemen perubahan, 9)Tolak ukur pencapaian, 10)Strategi pelaksanaan e-Procurement, dan 11)Standarisasi Teknis (Vaidya, Sajeev, & Callender, 2006). Kesebelas faktor penting tersebut sangat mempengaruhi cara pandang implementasi dan dampak yang dihasilkan dari e-Procurement .
Tidak jauh berbeda dengan critical factor yang dikemukakan oleh Vaidya dkk (2006), hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmandi dan Sunhyuk (2015) yang dilakukan dibeberapa wilayah di Indonesia terdapat enam faktor yang dapat mempengaruhi implementasi dari e-Procurement , yaitu 1)Kepemimpinan, 2)Kualitas Sumberdaya Manusia, 3)Perencanaan dan manajemen, 4) Kebijakan dan peraturan, 5)Integrasi sistem,
dan 6)Infrastruktur dan standarisasi. Keenam faktor tersebut secara signifikan sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan publik e-Procurement .
Dengan didasarakan kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam mencapai efektifitas dan efisiensi, tujuan dari pelaksanaan e-Procurement dalam sektor pemerintahan merupakan sebuah upaya dalam mereformasi proses pelayanan dari pengadaan barang dan jasa dari pemerintahan. Dalam hal tersebut, bentuk perubahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang sebelumnya bersifat tradisional kemudian berganti dengan memanfaatkan ICT merupakan salah satu bentuk Inovasi pemerintahan(Uyarra, 2010).
Karena memang pada dasarnya pemerintah merupakan agen publik yangberperan untuk  mendorong dan mempertahankan inovasi sebagai upaya memperbaiki pembangunan ekonomi (Patanakul & Pinto, 2014).Inovasi yang dilakukan pemerintah dapat ditempuh dengan kebijakn yang merupakan hak utama dari pemerintah. Artikel ini mencoba untuk menganalisi pelaksanaan e-Procurement yang dilakukan pemerintah di Indonesia sebagai kebijakan inovasi sektor pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini, penulis mengunakan pendekatan kualitatif yang akan dianalisis secara deskriptif. Metode deskriptif “memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang pada masalah-masalah aktual dengan mengumpulkan data yang disusun, dijelaskan kemudian dianalisa” (Winarno, 1990).
Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
Data utama atau primer dari penelitian ini didapatkan dengan cara wawancara terbatas dengan beberapa sumber yang pernah terlibat dalam pelaksanaan e-Procurement dan pendamping pembentukan ULP di beberapa daerah di Indonesia. Untuk berbagai data sekunder seperti literatur-literatur kajian sejenis dan rujukan-rujukan yang bernilai akademik (buku, jurnal dan laporan-laporan karya ilmiah seperti tesis dan disertasi), dokumen-dokumen berbagai peraturan perundangan yang relevan, serta sumber-sumber tertulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Kebijakan Pelaksanaan e-Procurement
Pengadaan barang dan jasa pemerintahan berfokus kepada semua aktivitas pemerintah yang biasanya disebut sebagai pengeluaran dan apa belanja negara atas barang dan jasa (Dawar & Evenett, 2011). Dalam rangka melaksanakan fungsinya, pemerintah perlu membeli barang, aktivitas jasa dan pekerjaan lainnya.Dalam hal ini kegiatan pemerintah tersebut disebut sebagai pengadaan publik (atau sebagai kontrak pemerintah pengadaan pemerintah atau kontrak publik) (UNODC, 2013). Berbeda dengan pengadaan sektor privat, pengadaan di sektor publik dalam hal ini pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Pengadaan barang dan jasa pemerintahan merupakan salah satu refleksi kinerja pemerintahan dalam penggunaan anggaran, oleh karenannya sangat kental sekali sebagai sebuah proses politik dalam keputusannya (Nurmandi & Sunhyuk, 2015).
Salah satu kunci dari keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan secara elektronik dapat ditinjau dari kebijakannya. Fungsi kebijakan dalam e-Procurement adalah sebagai sebuah basic framework dalam implementasinya terutama kaitannya dengan otonomi daerah.
Peraturan yang ada mengenai pelaksanaan e-Procurement di Indonesia sebetulnya sudah banyak dikeluarkan dalam rangka untuk mendukung keberhasilan pelaksanaannya. Tetapi pada kenyataanya masih banyak kasus tumpang tindihnya peraturan yang mengatur berbagai aspek pengadaan pemerintah karena selama ini hanya berdasar kepada peraturan presiden ataupun keputusan presiden yang kurang kuat secara hukum menjadi salah satu sumber kesimpang siuran, ketidakjelasan interprestasi, dan kesenjangan antara kebijakan pokok dengan pelaksanaannya (The World Bank, 2001).
Meskipun pada dasarnya terdapat berbagai tujuan pemerintah, disamping pengadaan publik yang harus juga dipenuhi. Tetapi dalam hal kebijakan pengadaan publik haruslah tetap diatur hal-hal yang bersifat prinsipil sebagai basic framework (Dawar & Evenett, 2011). Karena Tingginya tingkat integrasi sistem secara positif terkait dengan efisiensi dan efektivitas dari implementasi dari e-Procurement (Nurmandi & Sunhyuk, 2015) .
Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem e-Procurement sebenarnya sudah tertuang dan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 perubahan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Tetapi secara teknis penyelenggaraan sistem e-Procurement , peraturan presiden tersebut belum mengatur secara detail dan spesifik mengenai prosedural dan hal-hal teknis dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengadaan pada ULP. Dalam SOP tersebut setidaknya ada 3 tahapan yang harus
diperhatikan secara detail dalam pelaksanaannya yaitu: 1) Penerimaan, Kompilasi dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan, 2) Persiapan Pengdaan Barang/Jasa, dan 3) Proses Pelelangan (B_Trust, 2015). Ketiga tahapan ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan secara detail dan spesifik, mengingat proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan merupakan suatu kegiatan yang sangat rawang akan penyalahgunaan termasuk korupsi.
Dengan cara online kemungkinan tatap muka dalam proses tendering (tawar menawar) sangat minim bahkan mungkin tidak terjadi sama sekali. Dengan hal tersebut potensi untuk terjadinya kolusi dan nepotisme dalam tendering yang selama ini terjadi sangat mungkin untuk ditekan atau dihilangkan.
Kelebihan lain dalam pemanfaatan ICT dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintahan dengan sistem e-Procurement adalah semua proses rangkaian kerja seluruhnya dapat terekam dan terlacak sehingga dapat mudah untuk ditelusuri jika dalam pelaksanaannya terjadi penyalahgunaan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintahan nantinya.
Jaminan akan kecepatan dan ketepatan dalam sistem e-Procurement sangat dipengaruhi kepada rangkaian kerja yang terdapat dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintahan. Secara umum tahapan dari rangkaian kerja dalam e-Procurement meliputi pencarian (barang/jasa), penetapan, proses negosiasi, pemesanan, bukti pembelian, dan kualitas barang (Croom & Bandon-Jones, 2004). Secara umum proses tersebut tidaklah dengan pengadaan barang dan/jasa secara tradisional, hanya saja dengan mengadopsi sistem e-Procurement yang berbasis pada ICT, proses tersebut berlangsung secara online atau dunia maya. Dengan bergantung kepada infrastruktur ICT yang baik, pelasanaan e-Procurement juga akan berjalan baik.
Permasalahan yang terjadi adalah masih terbatasnya penggunaan internet di Indonesia. Penggunaa internet di Indonesia umumnya adalah merupakan kelompok masyarakat kelas mengenah ke atas. Dengan adanya kebijakan e-Procurement yang secara keseluruhan berbasis kepada internet dianggap sebagai sebuah kebijakan dislriminatif karena di anggap membatasi kelompok usaha kecil untuk berpartisipasi dalam proses tender, yang umumnya belum tersentuh dengan perkembangan internet.
Dalam lingkup tatakelola pemerintahan, proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting terutama orientasi kerja dan tujuan dari pelaksanaan pemerintahan. Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintahan dapat secara langsung merepresentasikan kepada kinerja pemerintah dalam memenuhi keinginan dari masyarakat, terutama jika melihat dari segin penggunaan sumber dana pemerintah yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintahan (IISD, 2012)

## 5.2 Stakeholders dalam Implementasi e-Procurement
Dalam pelaksanaan setiap kebijakan pasti selalu ada pihak-pihak yang terlibat baik yang secara langsung mempengaruhi kebijakan tersebut, termasuk dalam hal inisiasi dan pembuatan kebijakan, ataupun secara tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Pihak tersebut biasa disebut sebagai stakeholders . Stakeholders dalam kebijakan publik bisa bebentuk organisasi yang mugkin memiliki pengaruh positif atau negatif. Termasuk di dalam organisasi pemerintah dan swasta bisnis dari semua lingkungan, pemerintah daerah, masyarakat umum, dan organisasi masyarakat (Riege & Lindsay, 2006). Pelaksanaan kebijakan e-Procurement juga tidak lepas dari pengaruh stakeholders yang ada. Oleh karena itu, untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanan kebijakan e-Procurement dibutuhkan sinergisitas dari stakeholders yang terlibat.
Stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan e-Procurement dapat di kategorikan menjadi 2 jenis, yaitu 1) yang merupakan bagian dari internal Pemerintah seperti, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah daerah. 2) Stakeholders yang merupakan bagian dari eksternal pemerintah seperti Konsultan, Lembaga Kontraktor, dan Lain-lain.
Keberadaan lembaga-lembaga pemerintah yang ada dalam upaya mendukung pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan sebenarnya sudah ada sebagai landasan penyelenggaraan lembaga tersebut. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dibentuk berdasarkan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang kemudian mengalami penguatan kewenangan yang dimiliki melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014. Melalui Peraturan Presiden tersebut LKPP memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, aturan dan prosedur pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap Kementerian, Lembaga, Daerah, dan Institusi (K/L/D/I) membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) menjadi domain daripada LKPP (B_Trust, 2015).
Secara tata organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di atur berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan  Kabupaten/Kota. Dalam Permendagri tersebut secara tegas memposisikan ULP sebagai pelaksana utama pengadaan barang dan jasa pemerintahan secara elektronik untuk Provinsi dan Kota/Kabupaten di Indonesia yang berkedudukan langsung di bawah Sekretariat Daerah dalam bentuk Biro atau Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah. Dalam Permendagri tersebut diatur juga mengenai struktur dari ULP dan juga tugas dan kewenangannya, yang terdiri
dari Ketua, Sekretariat, dan Kelompok Kerja. Yang menjadi titik utama dalam hal ini adalah keberadaan kelompok kerja yang terdiri dari 1) Kelompok Kerja Bidang Barang; 2) Kerja Bidang Pekerjaan Konstruksi; 3) Kelompok Kerja Bidang Jasa Konsultansi; dan 4) Kelompok Kerja Bidang Jasa Lainnya. Walaupun sudah diatur keberadaan kelompok kerja ini sepenuhnya didasarkan atas kebutuh daerah yang bersangkutan dan sebagai pedoman pelaksana dari keberadaan struktur ini diperlukan sebuah dasar hukum berupa Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota.

## 5.3 Peran dan Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Daerah
Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah merupakan lembaga baru yang harus dimiliki oleh setiap daerah. Kewajiban adanya unit ini adalah merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adanya unit ini dalam setiap pemerintah daerah merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ( e-Procurement ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Seperti yang sudah dijelaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk di perhatikan. Pengadaan barang dan jasa pemerintahan merupakan salah satu bentuk refleksi dari orientasi kerja pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena dari penggunaan aktivitas APBN atau APBD masyarakat bisa mengetahui ke arah mana penggunaan uang pemerintah tersebut digunakan dan dikeluarkan. Oleh karenanya akuntabilitas dan tranparansi dari sistem prosedural pengadaan barang dan jasa pemerintahan menjadi sebuah poin utama bagi kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten.
Secara umum pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan secara elektronik diatur dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan  Kabupaten/Kota.
Permendagri tersebut secara langsung mengintruksikan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah baik tingkat Provinsi ataupun Kota/Kabupaten merupakan suatu kewajiban yang berkedudukan langsung di bawah Sekretarian Daerah dalam bentuk bagian ataupun biro. Mengenai tugas dan fungsi ULP juga secara tertulis dalam permendagri tersebut. Dalam permendagri tersebut terdapat 6 kewenangan dan 14 tugas dari ULP yang semuanya tentunya berkaitan langsung dengan tugasnya sebagai penjamin pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.
Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 1, April 2017
Kebijakan yang mewajibkan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki manajemen pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan deraha. Pengorganisasian pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini memiliki berbagai kelemahan, antara lain, tidak efektif, efisien, sering terjadi duplikasi kegiatan, tidak ekonomis, kesulitan melakukan kontrol, kesulitan melakukan pembinaan personil, fokus kerja personil yang terbagi, serta sering terjadi perbedaan penerapan sistem atau metode dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa.
Hal lain yang perlu diperhatikan dengan adanya Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah hubungan dan koordinasi ULP dengan lembaga SKPD lain di daerah. Oleh karenanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai peran, fungsi, dan alur keja dari keberadaan ULP ini harus diatur dalam bentuk peraturan yang cukup kuat mengingat peraturan tersebut tidak hanya mengikat ULP sebagai payung utam lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintahan, tetapi juga mengikat lembaga SKPD lain yang merupakan pemilik pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah dan ditujukan sebagai pedoman bagi ULP dalam rangka menjalankan tugasnya melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tetapi walaupun sudah dilandasi dengan peraturan, realita yang terjadi masih sering terjadi konflik mengenai hubungna dan koordinasi antara ULP dengan Lembaga lainnya baik di luar ataupun di dalam struktur pemerintahan. Permasalahan yang umumnya terjadi adalah mengenai pejabat penanda tangan surat, karena seringkali dalam hal ini terjadi benturan akibat dari status ataupun tingkat kepangkatan dari pejabat ULP lebih rendah dengan lembaga lain yang melakukan pengadaan barang dan jasa. Hal ini merupakan permasalahan tata kelola struktural yang sering terjadi dalam pejalana ULP sebagai ujung tombak e-Procurement di daerah.

## PENUTUP

## 6.1 Kesimpulan
Pemanfaatan perkembangan teknologi terutama dalam hal telekomunikasi dan informasi dalam pemerintahan merupakan suatu dorongan tersendiri dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahanyang lebihbaik terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan .
Terlepas dari masih kurang optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik ( e-Procurement ). Keberanian dari pemerintah untuk berinovasi dari sistem lama pengadaan yang sangat rawan terhadap penyalahgunaan, berganti kepada sistem pengadaan secara elektronik yang mendorong adanya
transparansi, akuntabel, dan cepat untuk efektifitas dan efesiensi pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksaan kebijakan e-Procurement tidak terlepas dari payung hukum kebijakan ini yang masih terlalu bias dan kurang menguatkan berakibat kepada proses integrasi yang masih lemah dalam pelaksanaannya. Konflik egoisme dan kepentingan pribadi masih terlihat karena adanya kelemahan peraturan yang ada.

## 6.2 Saran
Dalam upaya untuk mencapai optimalisasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik diperlukaan beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:
1. Penguatan peraturan mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui pembuatan Undang-Undang tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
2. Perbaikan sistem struktur tata laksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar tidak terjadi miss -koordinasi terutama mempertegaskewenangan ULP dalam hal kaitannya hubungan antar lembaga yang ada baik di tingkat Provinsi ataupun Kota/Kabupaten dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah..
3. Meningkatkan sistem dan proses perekrutan sumber daya ULP yang didasarkan kepada kualifikasi dan kompetensi. Secara kualifikasi, sumberdaya ULP harus lebih menegaskan posisi struktural ULP terutama status kepangkatan Ketua sebagai upaya mengurangi potensi konflik kewenangan, dan secara kompetensi sumberdaya ULP haruslah orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik dalam ICT.

## REFERENSI
B_Trust. (2015). Catatan Kritis Pengadaan Barang/Jasa: Cerita Pengadaan Barang/Jasa di 6 Daerah. Bandung: Bandung Trust Advisory Group.
Croom, S., & Bandon-Jones, A. (2004). E-Procurement: Key Issues in e-Procurement Implementation and Operation in The Public Sector. 13th International Purchasing & Supply Education & Research Association (IPSERA) Conference. Catania, Italy.
Dawar, K., & Evenett, S. (2011). Government Procurement. Dalam J.-P. Chauffour, & J.- C. Maur, Preferential Trade Agreement Policies for Development: A Handbook (hal. 367 - 385). Washington DC: The World Bank.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). The new public service: serving, not steering. terdapat unsur destruktif seperti demonstrasi, teror, pembunuhan politik, mogok kerja, boikot atau merusak fasilitas publik dapat disebut sebagai bentuk partisipasi.
New York: E. Sharpe, Inc. Edquist, C., & Hommen, L. (1998). Government Technology Procurement and Innovation Theory. Linköping : Departement of Technological and Social Change, Linköping University.
Haryati, D., Anditya, A., & Wibowo, R. A. (2010). Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik e-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
IISD. (2012). Procurement, Innovation, Green Growth: The Story Continues. Mantoba:
International Institute for Sutainable Development.
Kemitraan. (2013). Indonesia Governance Index 2012: Tantangan Tata Kelola Pemerintahan di 33 Provinsi. Jakarta: The Partneship fo Governance Reform (Kemitraan). Mohanty, I. (2005). workingpaper. Dikutip dari Center for Good Governance: http:// www.cgg.gov.in/workingpapers/eGovPaperARC.pdf
Nurmandi, A., & Sunhyuk, K. (2015). Making e-procurement work in a decentralized procurement system: A comparison. International Journal of Public Sector Management Volume 28 , 198 - 220.
OECD. (2009a). Rethinking e-Government Services: User-Centred Approaches. OECD Publishing, 2009.
Patanakul, P., & Pinto, J. K. (2014). Examining the roles of government policy on innovation. Journal of Hight Technology Management Research , 97-107. Proskuryakova, L., Abdrakhmanova, G., & Pitlik, H. (2013). Public Sector E-Innovation: E- Government and Its Impact on Corruption. Moscow: National Research University Higher School of Economics (HSE).
Riege , A., & Lindsay, N. (2006). Knowledge Management in the Public Sector: Stakeholder Partnerships in the Public Policy Development. Journal Of Knowledge Management , 24- 39.
The World Bank. (2001). Indonesia Country Procurement Assesment Report: Reforming the Public Procurement System. Jakarta: World Bank Office. Uyarra, E. (2010). Opportunities for innovation through local government procurement (A case study of Greater Manchester). London: National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA).
Vaidya, K., Sajeev, A. S., & Callender, G. (2006). Critical Factors That Influence e- Procurement Implementation Success in The Public Sector. Journal of Public Procurement , 70-99.
Wibawa, D. A. (2014, Mei 28). E-Procurement : Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa . Dikutip  dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Keuangan : http:/
/www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-ap/147-publikasi/artikel/artikel-anggaran-dan- perbendaharaan/19286-e-procurement-pencegahan-korupsi-dalam-pengadaan- barang-dan-jasa
Winarno, S. (1990). Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, dan Teknik). Bandung: Tarsito.
Yiðit, Ö. (2013). Science, Technology And Social Change Course’s Effects On Technological Literacy Levels Of Social Studies Pre-Service Teachers. 12 (3). Yulianto, A. (2010, Januari 14). Sejarah Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) . Dikutip dari Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE): http://lpse.blogdetik.com/2010/ 01/14/sejarah