## Involusi Pembangunan Desa Endogen

## Muhammad Qowim
Fakultas tarbiyah UIN sunan kalijaga yogyakarta Email: muhammad.qowim@uin-suka.ac.id
Abstrac. Endogenous Rural Development need such projection on it’s sustainability. The main indicators of it’s sustainability are economic growth, index of happiness and human development index. The research is looking for proper planning methode to support endogenous rural development, staging endogenizing, examining  the  result  and  identifying  some  challenges  thay  may  inhibit  sustainability  of  endogeneous development based on local livestock industry.The research has conduct an economic potential survey and share the result as crucial issues on Focus Group Discussion with smallholder breeders. Depart on those discussions, the research has implemented a plan called endogenizing involve endogenizing on economic empowering, endogenizing on mass public sphere and endogenizing on house of people literacy. Having exam  through  testicleses,  the  research  found  several  indications  of  impairment  that  may  inhibit sustainability of endogenous rural development. Those indications are social jealousy, obscurity on law and domestification toward farming and breeding sectors.
Keywords  :  Endogenous  Rural  Development,  Economic  Growth,  Index  Of  Happiness,  Human Development Index, Endogenezing, Local Livestock Industry.
Abstrak.  Pembangunan  Pedesaan  Endogen  (Endogenous  Rural  Development)  memerlukan  proyeksi keberlanjutan (sustainability). Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi, angka kebahagiaan dan indeks pembangunan  manusia.  Penelitian  ini  mencari  model  perencanaan  pembangunan  desa  endogen, melaksanakan  proses  endogenisasi,  uji  petik  endogenisasi  dan  mencari  tantangan  keberlanjutan pembangunan desa endogen di komunitas peternakan rakyat. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan  FGD  &  Survey,  menghasilkan  strategi  endogenisasi.  Pelaksanaan  pembangunan  endogen dilaksanakan dengan skema; endogenisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, endogenisasi ruang publik masyarakat  dan  endogenisasi  rumah  literasi  masyarakat.  Hasil  uji  petik  pembangunan  endogen mengindikasikan  terdapat  gejala  pelemahan  endogenisasi  yang  bersumber  dari  kecemburuan  sosial, kaburnya kepastian hukum dan domestifikasi sektor pertanian & peternakan.
Kata  Kunci  :  Pembangunan  Pedesaan  Endogen,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Angka  Kebahagiaan,  Indeks Pembangunan Manusia, Endogenisasi, Sentra Peternakan Rakyat.

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan Pedesaan Endogen merupakan konsep penerapan dari Pembangunan Regional Endogenus dalam skala pedesaan yang bersifat multidimensi dengan melibatkan banyak aktor dan mencakup multi- aspek  dalam  prosesnya.  Berbeda  dengan  konsep  pembangunan  pedesaan  eksogen  yang  telah  ada sebelumnya, konsep ini berpijak pada paradigma baru pembangunan desa yang mengedepankan kesesuaian pembangunan,  pembaruan  fungsi  dan  proses  pasca  produksi  pedesaan.  Jika  pembangunan  pedesaan eksogen menginisiasi gerakan dari luar ke dalam pedesaan, maka pembangunan pedesaan endogen justru sebaliknya, yaitu dikontrol sepenuhnya oleh komunitas lokal (Widodo, Teguh 2015).
Salahsatu  desa  yang  saat  ini  tengah  mengembangkan  desa  endogen,  adalah  Desa  Karangdukuh, Kecamatan  Jogonalan  Kabupaten  Klaten.  Masyarakat  desa  ini  membangun  Sentra  Peternakan  Rakyat (SPR) Kebon Wulangreh yang menjadi wadah paguyuban bagi lima kelompok ternak berbadanhukum dan satu kelompok wanita tani (KWT). Tahun 2015, masyarakat membentuk kelompok ternak sapi bernama Kandang Kalimosodo. Tahun 2016, terbentuk pula kelompok ternak yang lain, yaitu  kelompok ternak kambing  bernama  “Mekarsari’,  kelompok  ternak  burung  bernama  “Walisongo”,  kelompok  ternak  itik bernama “Konco Tani” dan kelompok perikanan bernama “Hamemayu”. Tahun 2017 dibentuklah Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang diberinama Kebon Wulangreh sebagai kandang terpadu kelima kelompok ternak yang menempati lahan kas desa seluas 6.225meter persegi. Pada tahun yang sama pula terbentuk lembaga keuangan mikro swadaya peternak bernama Bank Mikro SJA (Sahabat Joglo Alit). Tahun 2018, SPR membentuk kelompok wanita tani (KWT) yang diberinama KWT Dewi Lestari.
Penelitian  Community  Based  Research  (CBR)  ini  diharapkan  memberikan  penguatan  terhadap pembangunan pedesaan endogen. Seiring dengan semangat pemberdayaan dalam Undang-undang No.6 Tahun  2014  tentang  Desa,  melalui  serangkaian  observasi  dan  program  partisipatoris,  CBR  diharapkan mampu menjadi mitra pembangunan berdasarkan prinsip mutual understanding untuk mengawal proses- proses  pembangunan  endogen  dan  mendukung  percepatannya  secara  optimal.  Pembangunan  endogen yang  dilaksanakan  secara  mandiri  di  Karangdukuh  sepatutnya  tidak  dibiarkan  berjalan  sendiri  karena sejumlah hambatan dan keterbatasan lokal dalam bentuk dana, kapasitas sstruktur sosial, skill dan kultur masih membayangi.
CBR ini membatasi kajian pada model perencanaan partisipatoris dalam pembangunan pedesaan endogen, tahapan pelaksanaan serta uji petik terhadap hasil pembangunan pedesaan endogen. Mengingat pemerintah  RI  telah  meratifikasi  Sustainable  Development  Goal’s  (SDG’s),  maka  isu  pembangunan pedesaan  endogen  tidak  bisa  lepas  dari  tantangan  keberlanjutan  ( sustainability).  Untuk  itu,  CBR  juga memproyeksikan  keberlanjutan  pembangunan  pedesaan  endogen  di  Desa  Karangdukuh,  yang  saat  ini berbasiskan peternakan rakyat.

## Indikator Pembangunan Desa Endogen
Pembangunan desa mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah, khususnya setelah ditetapkan Undang-Undang  (UU)  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang  kemudian  ditidaklanjuti  dengan penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua peraturan ini menjadi dasar pentingnya pembangunan Indonesia yang dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling rendah. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu model pengukuran kemajuan pembangunan desa dan mencari beberapa faktor yang dapat membedakan tingkat kemajuan pembangunan antar desa.
Tahun 2001, Bappenas mengajukan sebuah model pengukuran pembangunan desa bernama Indeks Pembangunan Daerah (IPD) atau Regional Development Index (RDI) dengan 3 (tiga) indikator utama, yaitu: (i) Kapabilitas Pemerintah, (ii) Perkembangan Wilayah, dan (iii) Keberdayaan Masyarakat. Tahun 2015,  Bappenas  mempertajamnya  Indeks  Pembangunan  Daerah  (IPD)  dengan  konsep  Indeks Pembangunan Desa (IPD) (Bapenas, 2014). Model IPD 2014 menekankan fungsi pemetaan berdasarkan potensi  desa  dan  data  administrasi  wilayah  dengan  unit  dasar  desa,  sementara  Model  IPD  2001 mengembangkan pemetaan dengan pendekatan Regional Development Index (RDI) seperti yang pernah pula diterapkan di Republik Rakyat China (RRC). Model pengukuran pembangunan desa yang pernah diterapkan di luar Indonesia, antara lain: (i) Indicators of Good Governance / IGG (Philippine Institute for Development Studies, 1999); (ii) Regional Attractiveness Index / RAI (Price-Waterhouse Cooper, 2001); (iii) Urban Governance Index / UGI (UN-HABITAT, 2002) dalam rangka Global Campaign on Urban Governance;  (iv)  Environmental  Sustainability  Index  /  ESI  (Yale  University,  2005);  (v)  Indicators  of Sustainability Development / ISD (United Nations, 2007); dan (vi) Vulnerability and Resilience Index / VRI (Malta University, 2008).
Tahun 2015, Millenium  Development Goal’s (MDG’s) berakhir dan berganti menuju Sustainable Development  Goal’s (SDG’s). Isu keberlanjutan pembangunan meningkatkan perhatian pemerintah pada keseimbangan pencapaian  tujuan  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan. Konsep SDGs mempertimbangkan sejumlah  isu  krusial  yang  berpengaruh  secara  global,  seperti  deplesiasi  sumber  daya  alam,  kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Masyarakat  dunia  semakin  menghargai  aspek  budaya,  sosial,  religi dan    kearifan    lokal    sebagai  sebuah    bentuk    kesuksesan.  Dengan  slogan no  one  left  behind,  SDG’s mempertimbangkan  persoalan  kebahagiaan  ini.  Pada  tahun  2017,  BPS  merilis  indeks  kebahagian  2017 berdasarkan Pedoman Pencacahan Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2017.
CBR  ini  mengembangkan  instrumen  Indeks  Pembangunan  Desa  Endogen  (IPDE)  dengan memodifikasi model dari Bappenas 2015. Modifikasi dimaksudkan untuk memperjelas kontribusi proses endogensisasi terhadap indeks pembangunan desa sehingga indikatornya perlu lebih berbasis komunitas di dalam desa dan rentang pengukuran dalam satu kwartal. IPDE mengukur dampak endogenisasi dengan membandingkan setelah dan sebelum aksi endogenisasi dilaksanakan. Komponen utama dari IPDE adalah pertumbuhan ekonomi desa, Angka Kebahagiaan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## Endogenisasi Pembangunan Desa berbasis Peternakan Rakyat
Model  pembangunan  desa  endogen  mulai  muncul  di  Eropa,  Amerika  Utara,  dan  Jepang  pada pertengahan tahun 1970-an (Yamamoto, 2007). Pembangunan endogen lebih mengharapkan komunitas lokal  sebagai  motor  pembangunan  dan  potensi  lokal  sebagai  inspirasi  pembangunan  (Massey,  Dorean, 1984).  Dengan  begitu,  pembangunan  endogen  mengintegrasikan  proses  ekonomi  dan  proses  sosial (Arocena,  Rodrigo  and  Sutz,  J.,  2014),  dengan  strategi  pembangunan  yang  ditentukan  sendiri  dan partisipatif  berbasiskan  kebutuhan  lokal  dan  penggunaan  potensi-potensi  endogen  (Muhlighaus  dan Walty,  2001).  Lebih  dari  itu,  pembangunan  endogen  sepenuhnya  bersandar  pada  sumberdaya  lokal, pengetahuan  lokal,  dan  kepemimpinan  lokal  dengan  keterbukaan  untuk  memadukan  pengetahuan tradisional dan pengetahuan yang berasal dari luar. Segala upaya untuk memungkinkan, mempercepat dan memperbesar skala pembangunan desa endogen, dalam CBR ini disebut endogenisasi (endogenizing).

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Endogenisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
a. Menghidupkan Warung Kelompok Wanita Tani (KWT) Dewi Lestari Berdasarkan hasil diskusi dalam FGD 1, bersama dengan mahasiswa KKN Tematik UIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta  2019,  CBR  melaksanakan  langkah-langkah  untuk  menghidupkan  warung KWT ini dengan cara mempercantik taman warung dan melukis mural tembok warung, memasang instalasi listrik, menyediakan kelengkapan warung dan mencarikan sponshorship selama dua bulan pembukaan.
b. Pendampingan Sentra Peternakan Rakyat
Sejak  awal  berdirinya  SPR,  masing-masing  kelompok  masih  fokus  pada  sisi  produksi  peternak. Masing-masing  kelompok  ternak  berupaya  meningkatkan  produksi,  namun  belum  terlihat langkah-langkah upaya untuk bergerak secara kelembagaan memenuhi aspek distribusi dari dunia peternakan. Tim KKN UIN Suka mengambil inisiatif untuk memasang banner jual beli di kandang terpadu  Kambing.  Sementara  untuk  penjualan  kotoran  kambing  dipanggilkan  pedagang  benih tanaman dari Prambanan.
c. Pendampingan Bank Mikro Sahabat Joglo Alit
Sejak tahun 2017, peternak dan petani di Karangdukuh telah memiliki LKM mandiri yang bernama Bank Mikro Sahabat Joglo Alit (SJA). Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan jasa-jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman uang, dan asuransi untuk rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, Bank Mikro SJA juga beroperasi dengan menyediakan jasa-jasa keuangan seperti dimaksud. Hanya saja, dalam memberikan layanan keuangan, bank ini beroperasi tanpa agunan dan tanpa bunga. Modus yang dilakukan Bank Mikro SJA seperti ini lazim dilakukan LKM pada umumnya dengan prinsip utamanya memberikan definisi bersama pada status transaksi agar anggota-anggota  pasar  memiliki  tanggung  jawab,  penuh  semangat,  dan  inovatif  dalam menggerakkan perekonomian (Meagher, 2002). Tujuan Bank Mikro SJA adalah menyediakan akses keuangan  kepada  rumah  tangga  berpenghasilan  rendah  dan  juga  rumah  tangga  yang  berada  di bawah garis kemiskinan, terutama yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Bank Mikro SJA ini tidak berorientasi pada profit. Tidak ada penanam modal di balik operasi Bank Mikro SJA ini. Modal diperoleh pengelola dari usaha mandiri yang dilakukan para peternak secara sukarela. Pada saat idul adha, masyarakat berkumpul di Pesantren Joglo Alit dan mereka mengkoordinir diri untuk melayani permintaan menjagal sapi atau kambing binatang kurban dari berbagai masjid. Dana yang mereka peroleh dari menjagal binatang kurban dikumpulkan untuk penguatan modal Bank Mikro SJA.
Pendampingan  yang  dilakukan  melalui  penelitian  CBR  ini  adalah  memberikan  tenaga tambahan  dan  armada  dari  mahasiswa  tim  KKN  UIN  Sunan  Kalijaga.  Kurban  merupakan momentum  bagi  peternak  untuk  menggali  fundraising  sehingga  relawan  dan  armada  menjadi sangat berharga pada momen penting tersebut.

## 2. Endogenisasi Ruang Terbuka Masyarakat
Ruang  publik  adalah  ruang  yang  berfungsi  sebagai  tempat  menampung  aktivitas  masyarakat,  baik secara individu maupun secara kelompok, dengan bentuk ruang yang sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan (Hakim, Rustam, 1987). Ruang publik menandai adanya keterlibatan pasif (passive engagement) dan aktif (active engagement) dalam pemanfaatan ruang bersama sehingga para pengguna ruang publik dapat melakukan interaksi dengan cara yang berbeda. Ruang sebagai wadah harus  mampu  menyediakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  terpenuhinya  syarat  interaksi,  yaitu memberi peluang bagi terjadinya kontak dan komunikasi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dalam bentuk aktivitas yang pasif seperti sekedar duduk menikmati suasana atau mengamati situasi dan dapat pula terjadi secara aktif dengan berbincang bersama orang lain membicarakan suatu topik atau bahkan melakukan kegiatan bersama (Carmona. 2003).
Berpijak pada pemetaan pembangunan endogen pada FGD2, penelitian ini melakukan langkah endogenisasi ruang publik terbuka untuk masyarakat desa Karangdukuh. Emperan di depan Cakruk Pintar  Kalijaga  diusulkan  dikembangkan  menjadi  ruang  publik  yang  kelak  akan  digunakan  untuk kalangan anak-anak, remaja, orang tua. Berdasarkan usulan yang mengemuka di FGD 2, kehadiran ruang publik diperlukan setidaknya oleh karena beberapa hal berikut: Pertama, berbagai kegiatan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat memerlukan ruang publik bersama. Kedua, kesadaran akan  mitigasi  memerlukan  adanya  titik  kumpul  untuk  evakuasi  dalam  situasi-situasi  yang  bersifat darurat kebencanaan. Dan ketiga, masyarakat memerlukan ruang publik bersama yang mendukung program Kota Layak Anak (KLA). Sedang secara spesifik, para peternak di lingkungan SPR berharap keberadaan ruang publik tersebut berguna juga untuk menyemarakkan penjualan ternak mereka. FGD1  &  FGD2  telah  mengelaborasi  desain  ruang,  lanskap  dan  karakteristik  ruang  publik masyarakat.  Kajian  lebih  mendalam  mengenai  desain  bangunan  dilakukan  dengan  mewawancarai sejumlah  tokoh  masyarakat  untuk  selanjutnya  mencari  perusahaan  penyedia  yang  sanggup mewujudkan  kebutuhan  masyarakat  akan  ruang  publik.  Perancang,  umumnya  lebih  menekankan pentingnya  activity  setting.  Sementara  pemakai  lebih  mempertimbangkan  siapa  saja  orang  yang memakai fasilitas itu, atau dengan siapa mereka akan bersosialisasi dalam penggunaan fasilitas tersebut Randolph T. Hester, 2010). Dalam masyarakat desa yang pluralis, arsitek dituntut untuk mengenali berbagai konflik dan mampu membuat desain tanggap sosial. Dalam usaha mengartikulasikan nilai- nilai sosial dan humanis maka berkembanglah studi perilaku lingkungan yang mempelajari lebih khusus yaitu interaksi antara prilaku manusia dengan lingkungan fisiknya (Charles Jencks (1971)..
Desain pilihan adalah ruang publik dengan titik kumpul berupa pendopo Joglo yang diletakkan di  depan  dan  menyatu  dengan  Cakruk Pintar  Kalijaga.  Joglo merupakan  salah  satu  bangunan  adat dengan  langgam  arsitektur  tradisional  di  Jawa  Tengah.  Lazimnya  joglo  memiliki  kerangka  berupa struktur utama dan struktur penyangga. Struktur utama terdiri atas 4 tiang pokok yang biasa disebut soko guru dengan diameter kayu berbanding lurus dengan bentangan ruang antar tiang. Sedangkan struktur  penyangga  berupa  balokan  kayu  yang  disusun  di  atas  soko  guru  untuk menopang  bagian pengatapan, lazim disebut tumpangsari. Bagian atas Joglo ditutup dengan genting dengan kerpus tanah guna menutup garis-garis pertemuan antar sisi atap. Dengan menyatunya joglo dengan bagian cakruk pintar, maka tata ruang joglo ini terbagi atas tiga ruang; pendopo, pringgitan dan dalem. Pendopo adalah ruang pertemuan yang letaknya tepat di bawah soko guru. Pringgitan adalah ruang tengah yang digunakan  untuk  menata  buku,  tempat  penyimpanan  alat  bermain  dan  pusat  instalasi  internet. Sedangkan, dalem dalam konsep masyarakat jawa merupakan ruang keluarga yang tidak diperbolehkan
untuk  masyarakat  umum.  Namun  ketika  difungsikan  sebagai  ruang  publik,  ruang  dalem  berfungsi sebagai dapur, kamar mandi dan tempat penataan logistik pertemuan.

## 3. Endogenisasi Rumah Literasi Masyarakat
Tahun 2016, pemerintah mencanangkan Program Literasi Nasional (GLN). Program ini merupakan implementasi  dari  amanat  konstitusi  yang  tertuang  dalam  pembukaan  UUD  1945  alinea  ke-4  yang membawa  pesan  kuat  bahwa  pemerintah  negara  Indonesia  berkewajiban  untuk  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Program  ini  segera  diikuti  oleh  pemerintah  daerah  di  seluruh  Indonesia. Perpustakaan  yang  ada  di  setiap  kota  dan  kabupaten  tumbuh  berkembang  menyediakan  berbagai sumber bacaan bagi masyarakat. Untuk menjangkau sejumlah kawasan yang masih terkendala akses transportasi, pemerintah memfasilitasi dengan model perpustakaan keliling dalam bentuk mobil-mobil kecil yang difungsikan sebagai rumah baca.
Tahun  2018,  SPR  bekerjasama  dengan  KKN  UGM  dan  KKN  UIN  Sunan  Kalijaga  telah mendirikan sebuah rumah literasi di lokasi SPR. Ini adalah satu-satunya rumah literasi yang ada di Desa Karangdukuh.  Direncanakan  rumah  literasi  ini  akan  dimanfaatkan  sebagai  perpustakaan  desa  yang menyediakan beragam sumber bacaan bagi masyarakat luas. Pada bulan agustus 2018, perpustakaan desa  ini  diresmikan  Kepala  Desa  dengan  nama  Cakruk  Pintar.  Karena  keterbatasan  dana,  saat  itu penyediaan buku-buku masih pinjam dari bacaan yang tersedia di Pesantren Joglo Alit. Cakruk Pintar saat itu baru difungsikan sebagai tempat bermain anak-anak usia dini.
Tahun 2019, setelah melakukan FGD1, tim KKN UIN Sunan Kalijaga mempercantik Cakruk Pintar dengan lukisan mural di seluruh tembok Cakruk. Atas ijin dari warga setempat, nama cakruk pintar kemudian ditambah menjadi Cakruk Pintar Kalijaga.
Penelitian melakukan endogenisasi rumah literasi dengan membangkitkan gairah literasi digital yang  telah  tumbuh  berkembang  di  kalangan  masyarakat  desa  Karangdukuh.  Di  desa  ini  telah  ada Pesantren  Joglo  Alit  yang  juga  telah  menyediakan  fasilitas  internet  gratis  bagi  kalangan  muda Karangdukuh.  Karena  letaknya  yang  lebih  dekat  pada  dukuh  Brajan,  mayoritas  pemakai  fasilitas internet di Pesantren Joglo Alit adalah muda-mudi Dukuh Brajan. Nampaknya, masih terdapat sekat psikologis antar pemuda dukuh Karangdukuh dan dukuh Brajan sehingga aspirasi yang menguat pada FGD 1 dan FGD 2 mengharapkan agar tersedia fasilitas internet untuk dukuh Karangdukuh. Atas dasar aspirasi ini, maka penelitian CBR mempertimbangkan pengadaan tower internet dan instalasi wifi di Cakruk Pintar Kalijaga.
Pengadaan tower internet dan instalasi wifi dipercayakan pada CV. Orion. Pertimbangan dari sejumlah  tokoh masyarakat  menghendaki  agar  dikemudian  hari  cita-cita  desa  digital  dikembangkan dengan menggunakan satu jaringan terpadu dengan bekerjasama dengan satu proveder. Tower antena internet dipasang di barat Pendopo Cakruk Pintar Kalijaga. Sementara untuk reuters ditempatkan di 2 titik; warung KWT dan ruang pringgitan Cakruk Pintar.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Petik Endogenisasi Pembangunan Desa Berbasis Peternakan Rakyat
1. Uji Petik Pertumbuhan Ekonomi
Uji  petik  pertumbuhan  ekonomi  dilaksanakan  untuk  memberikan  gambaran  adanya  perubahan pendapatan komunitas pada suatu kwartal tertentu. Kwartal berjalan (Y) dipertimbangkan dari bulan September  –  Desember,  sementara  Kwartal  Sebelumnya  (Y-1)  dipertimbangkan  dari  bulan  Mei-
Agustus. Pendapatan yang diukur bersifat sektoral berdasarkan mode of production satuan komunitas. Ada 5 kelompok ternak dan 1 kelompok wanita tani yang dipertimbangkan sebagai satuan komunitas produksi di lingkungan SPR Kebon Wulangreh. Distribusi pendapatan pada masing-masing terbagi atas pendapatan pribadi dan pendapatan kelompok.
Secara  keseluruhan,  Uji  Petik ini menggambarkan  perputaran uang  yang  beredar  di  kalangan peternakan  rakyat.  Pada  Quartal Kedua  2019,  perputaran uang mencapai  Rp 575.578.000,-.  Sedang pada  Quartal  ketiga  2019,  perputaran  uang  melonjak  menjadi  Rp  713,518,000,-.  Lonjakan  tersebut mencatatkan  angka  pertumbuhan  ekonomi  berdasarkan  pendapatan  domestik  bruto  (PDB)  sektor produksi sebesar 24 %.
Tabel 1 04.01 PDB Sektor Produksi Q3 Q2 PE T1 112,100,000 84,710,000 0.32 T2 434,800,000 393,200,000 0.11 T3 65,718,000 31,068,000 1.12 T4 37,000,000 29,100,000 0.27 T5 25,400,000 14,300,000 0.78 T6 38,500,000 23,200,000 0.66 713,518,000 575,578,000 0.24
Secara  keseluruhan,  pertumbuhan  pendapatan  pada  komunitas  SPR  masih  relatif  rendah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Kelompok Ternak Itik, namun tidak dibarengi oleh kelompok- kelompok  ternak  yang  lain  dan  jumlah  peternaknya  hanya  7  orang.  Endogenisasi  yang  dilakukan melalui penelitian CBR ini dengan demikian belum optimal meningkatkan pertumbuhan ekonomi komunitas SPR secara merata. Hal ini mengingat endogenisasi masih bertumpu pada warung KWT yang merombak mode kerja KWT dari sektor produksi menuju sektor distribusi (niaga). Pertumbuhan tipis pada kelompok kambing dan itik hanya efek imbas saja dari dibukanya warung KWT, dan belum bisa disebut dampak langsung dari KWT.
Akumulasi  indeks  pertumbuhan  ekonomi  dalam  kwartal  ketiga  berdasarkan  pertambahan pendapatan sebesar 24%. Pertumbuhan ini dimungkinkan karena bertambahnya alat produksi yang telah difungsikan berupa kandang pada kelompok ternak kambing, kelompok ternak itik dan berupa warung  KWT  kelompok  wanita  tani.  Sementara  kandang  terpadu  burung  yang  dibangun  dengan APBDes 2018 belum dioperasikan sehingga belum mampu mendongkrak pertumbuhan pendapatan peternak burung. Demikian juga kolam ikan yang juga dibangun pemerintah desa dengan APBDes 2018 belum juga dioperasikan sehingga belum berdampak pada pertumbuhan pendapatan peternak. Temuan  lain  dalam  bidang  ekonomi,  yaitu  optimalnya  pemanfaatan  lembaga  keuangan masyarakat yang ada, yaitu Bank Mikro Sahabat Joglo Alit (SJA) dan Dana Ternak dari RW 08. Bank Mikro menyediakan kredit mikro untuk para peternak, petani dan UMKM di Dukuh Karangdukuh tanpa bunga dan tanpa agunan. Sedangkan Dana Ternak RW 08 dikucurkan dengan pola gaduhan, atau  bagi  hasil  dengan  peternak.  Pada  akhir  tahun  2019,  kedua  lembaga  keuangan  mikro  tersebut melaporkan bahwa dana mereka terserap secara optimal 100% kepada masyarakat. Bahkan untuk Bank Mikro, tercatat talangan dari donatur ketika permintaan pinjaman melampaui kas Bank Mikro.
2. Uji Petik Ruang Publik Bersama
Mengikuti SDG’s, uji petik ruang publik bersama dilaksanakan dengan mengukur indeks kebahagiaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, indeks kebahagiaan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2014 dan 2017. Pada tahun 2014 sebesar 68,28 dan meningkat menjadi 70,69 pada tahun 2017. Indeks  Kebahagiaan  Indonesia  ini  disusun  oleh  tiga  dimensi  yaitu  Kepuasan  Hidup,  Perasaan  dan Makna Hidup.

## Tabel 2. 04.02
Indeks Angka Kebahagiaan Dimensi Subdimensi  Indikator Penimbang Q2 Q3 Kepuasan Hidup (34,80) Kepuasan Hidup Personal (50,00) Pendidikan dan Ketrampilan 18.34 3.2191285 3.21867 Pekerjaan/Usaha/Kegiatan Utama 21.67 3.917936  3.918478 Pendapatan Rumah Tangga 22.81 4.2780155  4.400049 Kesehatan 17.04 3.138342 3.127692 Kondisi Rumah dan Fasilitas Rumah 20.14 3.632249 3.651886 Kepuasan Hidup Sosial (50,00) Keharmonisan Keluarga 19.41 3.41761575  3.419072 Ketersediaan Waktu Luang 18.93 3.706494  3.704601 Hubungan Sosial 22.13 4.48409125  4.445917 Keadaan Lingkungan 20.64 4.292604  4.306536 Kondisi Keamanan 18.89 3.83797575 3.84931 Perasaan (31,18) Perasaan Senang/Riang/Gembira 25.86 5.518524 4.5533 Perasaan Tidak Khawatir/Cemas 36.8 7.6222 6.59272 Perasaan Tidak Tertekan 37.34 6.713732  6.374872 Makna Hidup (34,02) Kemandirian 16.56 3.009366  3.012264 Penguasaan Lingkungan 18.44 3.480089  3.568601 Pengembangan Diri 15.27 3.15745425 3.151728 Hubungan Positif dengan Orang Lain 15.48 2.723319  2.719062 Tujuan Hidup 17.48 3.307216  3.296728 Penerimaan Diri 16.78 3.169742 3.126114 Angka Kebahagiaan Kwartal Ketiga 76.626094 74.4376
Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka kebahagiaan sebesar 2,9 % bersumber pada dimensi perasaan. Banyak hal yang pada Kwartal III ini menimbulkan perasaan cemas, kurang senang dan tertekan, terutama akibat dari menghangatnya hubungan dengan Kepala Desa Karangdukuh yang baru. Pembicaraan dengan Kades dalam forum-forum informal mendatangkan kekecewaan bahkan kecemasan di kalangan peternak. Kades sering menyampaikan bahwa pemerintah desa mendapatkan desakan  dari  dukuh-dukuh  lain  yang  menyampaikan  keberatan  atas  keberadaan  SPR.  Alih-alih membangun  jembatan  komunikasi  untuk  membangun  kesepahaman  bersama  antar  dukuh,  Kades dianggap peternak justru memperuncing kesenjangan komunikasi. Para peternak merasa dibohongi oleh  kades  dalam  sejumlah  pertemuan  berantai.  Komunikasi  yang  dibangun  oleh  Kades  malah memperuncing  antar  faksi  dan  saling  menimbulkan  ketidakpercayaan.  Apalagi  Kades  sering mengaitkan dengan persoalan dukungan saat pilkades.
Komunikasi peternak dengan pemerintah desa di bawah Kades Baru terbilang rusak. Dari bulan September  –  Desember  2019,  ketua  SPR  telah  mendapatkan  1  kali  surat  panggilan  dan  3  kali  surat peringatan  dari  Kades.  Dampaknya  menimbulkan  keresahan,  ketidakpastian  hukum  dan meningkatnya kecemburuan dukuh lain terhadap komunitas peternakan rakyat.

## 3. Uji Petik Rumah Literasi Masyarakat
Uji  petik  Rumah  literasi  masyarakat  diukur  dengan  menggunakan  indeks  pembangunan  manusia (IPM). Tiga indikator yang digunakan dalam IPM adalah Indeks kesehatan, Indeks pendidikan dan Indeks Pengeluaran. IPM merupakan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Uji petik selanjutnya membandingkan IPM pada kwartal kedua sebagai Y-1 dengan IPM pada Kwartal ketiga sebagai Y.
Untuk mendapatkan nilai IPM Komunitas, maka diperlukan acuan daerah setempat. Untuk itu, penelitian ini mengacu pada nilai IPM Kabupaten Klaten dalam Indeks Pembangunan Manusia 2018 yang diterbitkan BPS 2018 (IPM 2018 ) Berikut acuan tersebut :

## Tabel 3. 04.06 IPM Kabupaten Klaten 2018 sebagai Acuan
UHH (tahun) HLS (tahun)  RLS (tahun) Pengeluaran (ribu rupiah) IPM Klaten 76.67 13.13 8.24 11,738 74.79
Dengan mengacu pada nilai IPM Kabupaten Klaten, maka IPM komunitas pada kwartal kedua (Y-1) sebesar 59,13. Sementara IPM pada kwartal ketiga (Y) sebesar 60,17. Berdasarkan perhitungan, pertumbuhan IPM komunitas mencapai 1,76 %. Situasi pembeda pada kwartal kedua dan ketiga yang terjadi  hampir  pada  semua  variabel,  yaitu  indeks  kesehatan,  indeks  pendidikan  dan  indeks pengeluaran.
Tabel 4.  04.07 IPM Komunitas pada Kwartal II Komponen Klaten Min Max Indeks I kes 76.67 43.39 77.23 0.9834515 I pend 13.13 10.25 16.68 0.4479005 8.24 4.31 12.39 0.4863861 0.4671433 I peng 11,738 7,849 16,490 0.4500637 IPM Komunitas pada Kwartal II 59.132423
Perubahan  pada  indeks  kesehatan  lebih  disebabkan  karena  turunnya  Angka  Harapan  Hidup minimum. Sedang perubahan indeks pendidikan terjadi perubahan harapan lulus sekolah dan rata-rata lulus  sekolah.  Pada  kwartal  kedua,  terjadi  kelulusan  sekolah  pada  sejumlah  putra-putri  masyarakat Karangdukuh. Dan pada kwartal ketiga, terdeteksi bahwa yang melanjutkan sekolah sebesar. Adapun perubahan  indeks  pengeluaran  lebih  turunnya  pengeluaran  maksimal.  Pada  Kwartal  kedua, pengeluaran membesar karena pengaruh lebaran. Sementara pengeluaran kwartal kedua lebih banyak dipengaruhi faktor biaya sekolah.

## Tabel 5. 04.07 IPM Komunitas Pada Kwartal III
Komponen Klaten Min Max Indeks I kes 76.67 43.41 77.23 0.9834418 I pend 13.13 10.26 16.67 0.4477379 8.24 4.32 12.41 0.4845488 0.4661434 I peng 11,738 7,850 16,460 0.4753461 IPM Komunitas pada Kwartal III 60.176376
IPM menjadi terasa banal dalam uji petik literasi masyarakat. Hal ini mengingat indikator IPM adalah  indeks  pendidikan  berbasis  sekolah  sementara  pembangunan  budaya  literasi  di  masyarakat memilih capaian di luar angka harapan lulus dan rerata lulus sekolah. Sayangnya, IPM ini yang diakui dan  diperkenalkan  oleh United  Nations  Development  Programme  (UNDP)  sejak  tahun  1990  dan laporannya  dipublikasikan  secara  berkala  dalam  laporan  tahunan Human  Development Report  (HDR).  Dengan  demikian,  cukup  sulit  untuk  mengabaikan  IPM  sebagai  indikator  yang diperhitungkan setidaknya nasional dan daerah.
Di  lapangan  dapat  teramati  bahwa  budaya  literasi  mulai  tumbuh  di  kalangan  masyarakat Karangdukuh sejak dibukanya rumah literasi masyarakat yang diberinama Cakruk Pintar Kalijaga. Bagi muda-mudi Karangdukuh, Cakruk Pintar merupakan rumah literasi kedua setelah pesantren Joglo Alit. Kendatipun buku bacaan masih terbatas, namun kunjungan anak-anak dan remaja Karangdukuh ke tempat ini cukup menggembirakan. Kunjungan paling banyak terjadi pada hari sabtu dan hari minggu. Bahkan  ini  memunculkan  minat  literasi  generasi  yang  lebih  muda  (remaja)  daripada  muda-mudi generasi sebelumnya yang tergabung dalam UBN. Data dari CV.Orion yang menjadi penyedia fasilitas internet di rumah literasi tersebut, menunjukkan bahwa lalu lintas data terpadat terjadi pada hari sabtu dan ahad.

## Proyeksi Keberlanjutan Pembangunan Endogen
Dalam kasus pembangunan desa endogen berbasis peternakan rakyat di Desa Karangdukuh, penelitian CBR menemukan sejumlah gejala pelemahan endogenisasi dalam bentuk sebagai berikut :

## 1. Kecemburuan Sosial
Ketiadaan wadah dan wahana komunikasi lintas dukuh, memicu persoalan ketika pola pemberdayaan masyarakat digeser dari pola individual menuju pemberdayaan kelompok. Perubahan strategi dimulai oleh Kades Iriyanto pada tahun 2015. Karena tidak meratanya sumberdaya, maka Kelompok Ternak dibentuk secara legal untuk memayungi seluruh peternak di Desa Karangdukuh sesuai dengan kluster masing-masing.  Pusat  pemberdayaan  di  tempatkan  di  SPR  Kebon  Wulang  Reh.  Tanpa  wadah komunikasi  lintas  dukuh,  SPR  tidak  mampu  mensosialisasikan  strategi  pemberdayaan  tersebut. Beberapa  kali  undangan  yang  digelar  oleh  SPR  memang  berhasil  menghadirkan  ketua-ketua  RW setempat. Namun sosialisasi RW ke masyarakat nampaknya belum maksimal. Di sinilah kecemburuan dimunculkan oleh pihak-pihak yang memang menentang strategi pemberdayaan tersebut.
Tahun 2019 terjadi pergantian Kades, sementara Kades lama tidak mencalonkan diri. Kades baru menyatakan  mendapat  desakan  sejumlah  warga  untuk  mencabut  hak  kelola  lahan  kas  desa  yang ditempati SPR. Sementara, mereka yang mendesak mengkonsolidasi para peternak di luar SPT dan
mulai memberlakukan iuran kepada para peternak yang bergabung di kelompoknya. Disinilah pola- pola kecemburuan diproduksi sehingga menjadi bersifat lintas dukuh. Di sisi lain, pemerintah desa hanya menyediakan pertemuan-pertemuan formal yang kering, tergesa dan kurang aspiratif.  Tanpa adanya  wadah  bersama,  kecemburuan  sosial  semacam  ini  akan  terus  diproduksi  dan  direproduksi sehingga melemahkan pembangunan desa endogen yang telah berjalan dengan basis peternakan rakyat.
2. Kaburnya Kepastian Hukum
Tahun 2016 Pemerintah Desa Karangdukuh telah membentuk kelompok-kelompok ternak modern yang  berbadanhukum  sesuai  SK  Kemenkumham  dan  didampingi  langsung  oleh  penyuluh  dari kecamatan. (Rintisan dimulai dari tahun 2015). Untuk kepentingan inseminasi, diperlukan penguatan dalam bentuk dukungan Kandang terpadu sehingga terbitlah Peraturan Desa Karangdukuh Nomor 4 Tahun 2016 yang berisikan pengelolaan lahan kas desa nomor persil 61 untuk kandang terpadu bagi pengembangan peternakan rakyat. Turut mendampingi terbitnya perdes tersebut Camat Jogonalan (Saat itu Bapak Agus Salim), pendamping desa (dari Kec.Jogonalan), Dandim 0723/Klaten (Saat itu Bapak Bayu Jagad) dan Fakultas Peternakan UGM.  Perdes tersebut berlaku per tanggal 1 Januari 2017. Selanjutnya, untuk kepentingan pengelolaan Kandang terpadu, pemerintah desa membentuk Sentra Peternakan  Rakyat  (SPR)  Kebon  Wulang  Reh  sebagai  asosiasi  profesi  yang  menampung  aspirasi kelompok-kelompok ternak melalui surat nomor 470/001/31.8/10 tertanggal 9 Januari 2017.
Hingga  awal  tahun  2019,  peternak  menikmati  jaminan  hukum  melalui  perdes,  dana pemberdayaan  masyarakat  yang  ada  di  APBDes  dan  asosiasi  kelompok  ternak  yang  disebut  Sentra Peternakan  Rakyat  (SPR)  Kebon  Wulangreh.  Dengan  kepastian  hukum  tersebut,  SPR  membuka Kerjasama  dengan  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Klaten.  SPR  juga  membuka  kerjasama dengan sejumlah kampus kenamaan, seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Negeri (UIN)  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  dan  Universitas  Islam  Indonesia  (UII)  Yogyakarta.  SPR  juga didampingi oleh 3 penyuluh dari kecamatan: penyuluh peternakan, penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan.
Situasi mulai berubah ketika Kades baru berkeluh kesah kepada peternak bahwa dirinya didesak oleh sebagian masyarakat. Kades juga mengeluhkan bahwa dalam pemerintahan desa, muncul klik-klik antar  kelompok.  Mulailah  Kades  menyampaikan  tawaran-tawaran  sumir  yang  bertabrakan  dengan payung hukum yang ada. Kades menawarkan agar aset SPR ditaksir lalu dimasukkan  dalam saham BUMDES.  Kades  memberikan  harapan,  kendatipun  tidak  diundang  dalam  musrenbangdes,  kades berjanji akan memberikan formulir pengusulan anggaran. Menjanjikan akan mengundang SPR sebagai narasumber untuk menjelaskan duduk perkara dari SPR kepada masyarakat luas. Begitu pula dengan meminta mengumumkan 4 program desa yang justru dianulir kembali oleh pemerintah desa.
Puncaknya adalah pada rapat musdes 17 September 2019, kelompok ternak dihadirkan namun dalam pengambilan keputusan oleh RW-RW. SPR dan kelompok ternak diposisikan tidak memiliki hak  suara/hak  pilih.  Saat  suara  dikembalikan  pada  9  RW,  semua  menyetujui  bahwa  perdes disempurnakan.  Namun  Kades  justru  membuat  keputusan  yang  mengejutkan,  yaitu  memasukkan klausul  bahwa  SPR  diambil  alih  oleh  pemerintah  desa.  Esoknya,  Kades  di  laman  facebooknya menyatakan bahwa bangunan-bangunan yang dibangun oleh SPR sebagai bangunan liar. Pada bulan november 2019, kades menolak permintaan keterangan atas status perpustakaan desa yang diajukan ketua RW 08. Keterangan tersebut diperlukan untuk mengajukan migrasi rekening listrik Perpustakaan Desa  Cakruk  Pintar  dari  rekening  pribadi  menuju  rekening  sosial.  Petugas  PLN  sudah  melakukan survei, namun meminta surat keterangan dari Pemerintah Desa mengenai status perpustakaan desa.
Kades  menolak  memberikan  keterangan  dan  enggan  pula  menuliskan  surat  keterangan  penolakan keterangan. Sampai kini, status rekening perpustakaan desa tetap rekening pribadi atas nama Pak Taat Subarkah (Ketua RW 08).
Hingga akhir tahun 2019, belum terbit perdes pengganti perdes lama. Ketidakpastian hukum ini membuat  masyarakat  gundah.  Demikian  juga  calon  investor  yang  telah  digandeng  oleh  kelompok ternak itik, menyatakan hengkang karena ketidakpastian hukum yang ada. Sangat disayangkan, pihak kecamatan  gagal  menjembatani  komunikasi  antara  SPR  dengan  pemerintah  desa  dan  membiarkan keduanya  berkonfrontasi.  Alih-alih  mendudukkan  masalah  secara  hukum,  pihak  kecamatan  justru dirasa  cuci  tangan  atas  keberlanjutan  SPR  Kebon  Wulangreh.  Saat  ini,  SPR  Kebon  Wulangreh didampingi oleh KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Kabupaten Klaten untuk berkomunikasi dengan instansi terkait.

## 3. Domestifikasi Sektor Peternakan & Pertanian
Pola domestifikasi sektor peternakan dan pertanian nampaknya terpengaruh tradisi masyarakat agraris lama  di  mana  semua  yang  membantu  sektor  pertanian  dan  peternakan  disebut  Konco  Wingking (teman belakang). Tradisi domestifikasi sektor pertanian dan peternakan yang tadinya bersifat kultural dan  soft,  selanjutnya  mengalami  penajaman  di  era  kolonial  sehingga  berkesan  bengis  dan  kurang manusiawi. Clifford Geertz mendeskripsikan perkembangan penggunaan lahan di Indonesia pada masa kononial Belanda dari abad ke-7 hingga abad ke-20. Sistem tanam paksa yang dikembangkan Belanda tidak  berhasil  mendorong  pertanian  Indonesia.  Sebaliknya,  pertanian  Indonesia  justru  mengalami involusi  sehingga  menjadikan  pertanian  hanya  sebagai  tempat  penampungan  penduduk yang  terus bertambah serta kemiskinan yang dibagi rata (shared poverty).
Ketika  berada  dalam  kehidupan  negara  modern,  pola  domestifikasi  masih  tertanam  kuat  di kalangan  masyarakat  desa  dan  aparat  pemerintah.  Pemberdayaan  sektor  pertanian,  peternakan  dan perikanan  sementara  ini  masih  menempatkan  sektor  ini  sebagai  proses  domestik.  Subsidi  yang diberikan untuk kelompok tani dan kelompok ternak, masih berupa penguatan sisi produksi dan relatif belum optimal menyentuh sektor distribusi. Pihak penyuluh kerap kali membagikan benih, pupuk dan alat produksi seperti alat penanam padi, gembor (alat untuk menyiram), traktor dan alat penuai padi.
Upaya mendampingi petani untuk mulai keluar dari domestifikasi ini dilaksanakan oleh KKN UGM pada tahun 2018. Kala itu seorang tim KKN UGM mengembangkan pengolahan kripik lele dan selanjutnya ibu-ibu KWT Dewi Lestari memproduksi kripik lele yang dihasilkan kelompok ternak ikan. Kegiatan ini tidak hanya berhenti pada sisi produksi, karena selanjutnya oleh Ibu-ibu KWT produk kripik lele tersebut dipasarkan bersama dengan dengan sistem retail dan grosir. Ibu-ibu KWT mulai merambah sisi niaga.
Pada tahun 2019, tim KKN tematik BUMDES UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menghidupkan warung KWT, di sebelah timur SPR. Sejumlah komoditas ibu-ibu KWT seperti kacang panjang, cabe dipasarkan di sana, disamping juga warung menyediakan minuman dan makanan. Secara perorangan ibu-ibu juga menitipkan dagangan ke Warung KWT. Hal ini berefek juga pada  kelompok-kelompok ternak  lainnya.  Kelompok  ternak  kambing  mulai  menyediakan  jasa  penyembelihan  kambing  baik untuk aqiqah, kurban dan lain sebagainya. Kotoran kambing juga sudah mulai dipasarkan. Sedang pada kelompok ternak itik, dahulu penjualan terbatas pada bebek/itik  dan telor. Saat ini Yatin, salah seorang peternak itik sudah biasa melayani pesanan masakan ingkung bebek.
Upaya  keluar  dari  domestifikasi  sektor  pertanian  dan  peternakan,  selanjutnya  ditopang  oleh Lembaga Keuangan Mikro yang disebut Bank Mikro SJA (Sahabat Joglo Alit). Meskipun namanya
Bank Mikro,  lembaga  ini memberikan  layanan  keuangan untuk peternak  dan  petani dengan  tanpa agunan dan tanpa bunga. Modal didapat dari pelayanan yang diberikan relawan pada hari idul adha dan  hari  tasriq.  Dalam  satu  even  hari  raya  idul  adha,  relawan  bisa  melayani  10  hingga  15  masjid tergantung  jumlah  kru  yang  saat  itu  siap.  Kendatipun  tidak  mematok  harga  jasa  yang  baku,  para relawan  lalu  mendapatkan  dana  dari  usaha  tersebut.  Dana  itu  dikumpulkan  dan  dijadikan  sebagai modal bank mikro. Dengan sirkulasi dana demikian, diharapkan petani dan peternak mampu keluar dari domestifikasi sektor pertanian dan peternakan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diperoleh sejumlah kesimpulan berikut :
1. Model Perencanaan Pembangunan Desa Endogen dikembangkan dengan cara mengelaborasi sumber daya desa.
2. Pelaksanaan  pembangunan  desa  endogen  dilaksanakan  dengan  strategi  endogenisasi.  penelitian melaksanakan  3  bentuk  endogenisasi,  yaitu:  endogenisasi  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat, endogenisasi  ruang  publik  bersama,  dan  endogenisasi  rumah  literasi  masyarakat.  Ketiganya  di laksanakan di Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kebon Wulangreh
3. Uji  petik  terhadap  pembangunan  desa  endogen  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi meningkat sebesar 24 %, Indeks kebahagiaan turun sebesar 2,9% dan IPM tumbuh 1,76 %.
4. Proyeksi keberlanjutan atas Pembangunan Desa Endogen menunjukkan gejala pelemahan terhadap proses endogenisasi yang ditunjukkan oleh beberapa indikator kecemburuan sosial, kaburnya kepastian hukum dan tradisi domestifikasi sektor pertanian dan peternakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R., 2006, Membangun Desa Partisipatif, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Agere,  S.,  2000,  Promoting  Good  Governance:  Principles,  Practices  and  Perspectives,  London:
Commonwealth Secretariat.
Ancok,  D.,  2002,  Teknik  Pengukuran  Skala  Pengukur,  Yogyakarta:  Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
Angga,  D.,  2006,  Kemitraan  Pemerintah,  Masyarakat,  dan  Swasta  Dalam  Pembangunan  (Suatu  Studi Tentang Kasus Kemitraan Sektor Kehutanan di Kabupaten Pasuruan), Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 4, No. 3, hal. 305- 402.
Annual Report Asian Development Bank (ADB), 2000.
APHSA,  2011,  A  Guidebook  for  Building  Organizational  Effectiveness  Capacity:  A  Training  System Example, New York: American Public Human Service Association.
Arikunto, S., 2004, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Arocena, Rodrigo and Sutz, J., 2014, Innovation and democratisation of knowledge as a contribution to inclusive development. In National Innovation Systems, Social Inclusion and Development. The Latin American Experience, edited by G. Dutrenit and J. Sutz, 15-33. Cheltenham: Edward Elgar. Armistead, C, and Pettigrew, P., 2004, "Effective partnerships: building a subregional network of reflective practitioners", International Journal of Public Sector Management, Vol. 17, Iss: 7, pp. 571 – 585 Arsyad, Lincolin., 2001, Peramalan Bisnis Edisi Pertama, BPFE: Yogyakarta. Arsyad, Lincolin., 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Asian Development Bank Institution, 2000, Public Private Partnerships in the Social Sector- Issues and Country Experiences in Asia and the Pacific in, ABDI Policy Paper, No. 1, p. 42.
Azwar, S., 2009, Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bagchi, P.K. and Paik, S.K., 2001, "The Role of Public-Private Partnership in Port Information Systems Development", International Journal of Public Sector Management, Vol. 14 Iss: 6, pp.482-499.
Balitbang  Depdagri,  1991,  Pengukuran  Kemampuan  Daerah  Tingkat  II  dalam  Rangka  Pelaksanaan Otonomi Nyata dan Bertanggungjawab. Jakarta: Balitbang Depdagri. Balley, K.D., 1978, Methods of Social Research. New York: The Free Press, A. Division of Mamillan Publishing Co.Inc.
Balley,  K.D.,  1978,  Methods  of  Social  Research.  New  York:  The  Free  Press,  A.  Division  of  Mamillan Publishing Co.Inc.
Beckwith, D, and Lopez, C., 1997. "Community Organizing: People Power from the Grassroots." COMM- ORG Working Papers Series, 1997 Working Papers. http://commorg.utoledo.edu/papers.htm Beltran S., L.R. 1975. Research Ideologies in Conflict. “Journal of Communications, 25.” Bhandari,  B.  B.,  2003.  Participatory  Rural  Appraisal.  In:  Kanagawa,  Japan:  Institute  for  Global Environmental Strategies (IGES), p. Module 4.
Boeke, J.H., 1983, Prakapitalisme di Asia; penerjemah, D. Projosiswoyo, Jakarta : Sinar Harapan Carmona, 2003, “Public Space Urban Space” The Dimention of Urban Design. London: Architectural Press London Castleman, Kenneth R., 2004, Digital Image Processing, Vol. 1, Ed.2,  Prentice Hall, New Jersey. Chamber, Robert., 1988, Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang, Jakarta, LP3ES. Chevalier, J.M. and Buckles, D.J., 2008, SAS2: A Guide to Collaborative Inquiry and Social Engagement.
Sage India and IDRC, Ottawa and New Delhi.
Christopher Ray, Culture Economies : A Perspective on Local Rural Development in Europe, Center for Rural Economy, 2001, 1997.
Frank Vanclay, Endogenous Rural Development from a Sociological Perspective. Robert Simson; Stough, Roger  R  dan  Peter  Nijkamp  (Editors).  Endogenous  Regional  Development  :Perspective, Measurement and Empirical Investigagtion. Edward Elgar, Chetelham UK.   2011 Geladi P, Kowalski BR. 1986. Partial least squares regression: A tutorial. Analitycal Chimica Acta. 185:1-17 Gibberd, Frederick., 1972, Composition Urbaine, Dunod:Paris. Hakim, Rustam., 1987, Unsur Perancangan Dalam Arsitektur Lansekap. Jakarta. Hester, Randolph T., 2010, Design for Ecological Democracy, Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
Howard Gadner (1991), The Unshooled Mind : How children think and how school should teach. New York, Harper Collins.
Inayatullah, 1967, Toward a Non-Western Model of Development, In Lerner, D., and Schramm, W. (eds): Communication and Change in the Developing Countries, Honolulu:East-West Center Press.
Jencks, Charles., 1971, Architechture 2000, Prediction and Methods, New York. Lowe, P. , C. Ray, N. Ward, D. Wood, R. Woodward, 1998, Participation in rural development: A review of European experience Centre for rural economy research report, Newcastle University.
Massey, Doreen., 1984, Spatial Divisions of Labour: Social Structures and the Geography of Production, Macmillan: London.
McQuail, Denis., (editor), 2002, McQuail’s Reader in Mass Communication Theory, SAGE Publications. North,  Douglas  C.  ,  1990, Institutions,  Institutional  Change,  and  Economic  Performance.  New  York: Cambridge University Press.
North, Douglas C., 1994, Economic Performance through Time. American Economic Review, 84, pp. 359- 68. Pantoro, Setyo., 2008, Pendekatan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Implikasinya. Jakarta: Kompas.
Salazar-Xirinachs,  José  Manuel;  Nübler,  Irmgard;  Kozul-Wright,  Richard,  2014, TRANSFORMING ECONOMIES  Making  industrial  policy  work  for  growth,  jobs  and  development, INTERNATIONAL LABOUR OFFICE · GENEVA  P.113-150.
Salikin, Karwan A., 2003, Sistem Pertanian Berkelanjutan, Kanisius, Yogyakarta. Sarwono,  Jonathan.,  2012, Metode  Riset  Skripsi  Pendekatan  Kuantitatif  Menggunakan  Prosedur  SPSS (Edisi Pertama). Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Scruton, Roger., 1984, Public Space and The Classical Vernacular. Singapore.
Scurton, Roger., 1984, The Meaning of Conservatism, MacMillan Publisher. Stimson, Robert J., Stough, Roger R., Roberts, Brian H., 2006. Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategi. Second Edition. Australia: Springer. Supranto, J., 2004, Analisis Multivariat: Arti dan interpretasi, Jakarta, PT. Rineka Cipta Tim Subdirektorat Analisis Statistik, 2018, Indeks Pembangunan Manusia 2018, BPS RI: Jakarta. Tim Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah, 2017, Indeks Kebahagiaan 2017, BPS RI:Jakarta The History of Harvard University Vol.1 (Boston :Crosby, Nichols, Lee, 1860. Va’zquez-Barquero, Antonio., 2002, Endogenous development- Networking, innovation, institutions and cities- London Routledge Studies in Development Economics. Pp 41-52 Vázquez-Barquero, Antonio., 2005, " Urban development in peripheral regions of the New Europe: The case of Vigo in Galicia," European Planning Studies, Taylor & Francis Journals, vol. 14(6), pages 753- 772, January.
Widodo,  Teguh.,  2015 Pembangunan  Endogen,  mengabaikan  peran  negara  dalam  pembangunan, Deepublish, Yogyakarta.
Working  and  Learning  Together  to  Build  Stronger  Communities,  Scottish  Government  Guidance  for Community Learning and Development, 2004. Yamamoto,  T.,  2007, East  meets  west  in  an  entrepreneurial  farming  village  in  Japan:  endogenous development theories and economic gardening practices. Business and Economic History Online 5 pp. 1–14
Yustika, Ahmad Erani., 2008, Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori, dan Strategi. Malang : Bayu Media Publishing.