Samosir,A, E., Gunadi (2022) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pajak Orang  Pribadi  Di  Sumatera  Selatan, Syntax  Idea, 4(1), https://doi.org/10.36418/syntax-
idea.v4i2.1765 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X

## Vol. 4, No. 2, Februari 2022 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI DI SUMATERA SELATAN

## Agnes Evelina Samosir, Gunadi
Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat, Indonesia Email: agnesevelina@gmail.com, triguna.gunadi@gmail.com

## Abstrak
Kesadaran  wajib  pajak  sangat  bervariasi  dalam  pengetahuan  mereka  tentang persyaratan pajak, kapasitas mereka untuk belajar tentang tanggung jawab mereka, persepsi mereka tentang konsekuensi dari tidak memenuhi tanggung jawab tersebut dan kesadaran mereka akan layanan untuk membantu mereka dengan pajak mereka. Bukti  empiris  menunjukkan  bahwa  individu  termotivasi  oleh  pertimbangan keuangan,  pertimbangan  non-finansial,  pertimbangan,  informasi  dan  cara  mereka memproses  informasi  ini.  tujuan  penelitian  ini  dilakukan  supaya  mengukur seberapa  banyak  atau  kepedulian  masyarakat  sumatera  selatan  dalam  mematuhi peraturan  pajak.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  studi kepustakaan dimana penulis menelaah beberapa jurnal terkait penelitian terdahulu. Hasil  studi  literatur  tersebut  kemudian  digunakan  untuk  mengidentifikasi  tingkat kepatuhan  pajak  berikut  beberapa  langkah  yang  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Terdapat tiga paradigma administrasi perpajakan yang muncul dari penelitian ini. Paradigma ini dimulai dengan strategi kepatuhan  pemerintah  berdasarkan  deteksi  dan  hukuman.  Paradigma  kedua, paradigma yang mengakui pengaruh penegakan juga administrasi perpajakan yang memfasilitasi  dan  meberikan  layanan  kepada  warga  negara  pembayar  pajak, Paradigma  ketiga  yang  memandang  wajib  pajak  sebagai  anggota  kelompok  yang lebih  besar,  sebagai  makhluk  sosial  yang  perilakunya  tergantung  pada  nilai moralnya  sendiri  dan  juga  pada  persepsinya  tentang  kualitas,  kredibilitas,  dan keandalan  administrasi  perpajakan.  Strategi  untuk  mengendalikan  penghindaran pajak terbagi dalam tiga kategori utama. Pertama, ada ruang untuk perbaikan dalam kebijakan  untuk  meningkatkan  deteksi  dan  hukuman.  Kedua,  ada  ruang  untuk peningkatan  layanan  administrasi  perpajakan  dengan  menjadi  lebih  consumer friendly. Ketiga, dengan menggunakan media massa untuk memperkuat kepatuhan pajak.
Kata Kunci : kepatuhan; kesadaran; pajak; strategi

## Abstract
Taxpayers'  awareness  varies  greatly  in  their  knowledge  of tax  requirements, their capacity to learn about their responsibilities, their perception of the consequences of not fulfilling those responsibilities and their awareness of services to help them with  their  taxes.  Empirical  evidence  suggests  that  individuals  are  motivated  by financial considerations, non-financial considerations, considerations, information
and  the  way  they  process  this  information.  The  purpose  of  this  study  was  to measure how much or concern the people of South Sumatra in complying with tax regulations.    This  research  is  a  literature  study  in  which  the  author  examines several journals related to previous research. The results of the literature study are then  used to  identify the  level  of  tax  compliance  following  some  steps  that can  be taken  to  improve  tax  compliance  in  Indonesia.  There  are  three  paradigms  of  tax administration  that  emerged  from  this  study.  This  paradigm  begins  with  a government  compliance  strategy  based  on  detection  and  punishment.  The  second paradigm, the paradigm that recognizes the influence of enforcement as well as the administration of taxation that facilitates and provides services to taxpayer citizens, the  third  paradigm  that  views  taxpayers  as  members  of  a  larger  group,  as  social beings  whose  behavior  depends  on  their  own  moral  values  and  also  on  their perception  of  the  quality,  credibility,  and  reliability  of  tax  administration. Strategies for controlling tax avoidance fall into three main categories. First,  there is room for improvement in policies to improve detection and punishment. Second, there  is  room  for  improvement  of  tax  administration  services  by  becoming  more consumer friendly. Third, by using mass media to strengthen tax compliance.

## Keywords: compliance; awareness; tax; strategy
Received: 2022-01-22; Accepted: 2022-2-05; Published: 2022-02-20

## Pendahuluan
Self  assessment  system telah  dipraktikkan  secara  global,  yang  kemudian menjadi bahan pertimbangan adalah terkait dengan perilaku ketidakpatuhan. Permasalahan juga terdapat  pada  fitur self  assessment  system itu  sendiri,  yaitu  peralihan  tanggung  jawab untuk  menghitung  pajak  yang  terutang  dari  fiskus  kepada  wajib  pajak.  Untuk melaksanakan  tanggung  jawab  ini,  wajib  pajak  diharapkan  memahami  undang-undang dan ketentuan perpajakan (Fauzi, 2020).
Hal lain dari self assessment system adalah adanya kesukarelaan dalam mematuhi, karena  SPT  yang  disampaikan  oleh  wajib  pajak merupakan  penilaian  mereka.  Apabila wajib  pajak  tidak  menyampaikan  SPT  secara  benar  dan  sesuai  dengan  jangka  waktu yang  ditentukan,  maka  akan  terdapat  sanksi  yang  dikenakan.  Penelitian  terdahulu menunjukan  bahwa  salah  satu  hal  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak itu sendiri terkait kewajibannya dalam membayar pajak (Loo,  2006) .  Demikian  pula,  sistem  pajak  yang  kurang  kompleks  juga  akan mendorong kepatuhan pajak (Cox & Eger III, 2006) (Richardson & Sawyer, 2001).
Meningkatnya  globalisasi  kegiatan  ekonomi  menghadirkan  serangkaian  peluang penghindaran yang hampir tak terbatas baik bagi individu maupun perusahaan. Banyak jalan untuk penghindaran pajak ini sering digunakan di hampir semua negara, terutama di  negara  berkembang. Tindakan  penghindaran  pajak  dapat  dilihat  melalui lensa  pajak penghasilan  individu  ataupun  dalam  perusahaan  dapat  melaporkan  pendapatan  yang lebih  rendah.  Demikian  pula,  pajak  penjualan  menghadirkan  banyak  peluang  untuk penghindaran.  Individu  dapat  mencoba  untuk  menghindari  pajak  penjualan  suatu yurisdiksi  atas  komoditas  tertentu  dengan  membelinya  di  daerah  tetangga  lainnya  dan
kemudian  mengkonsumsinya  di  yurisdiksi  yang  relevan  tanpa  membayar  pajak penggunaan  yang  disyaratkan,  dan  individu  dapat  dengan  mudah  menghindari  pajak atas  layanan  tidak  berwujud.  Untuk  pajak  pertambahan  nilai,  perusahaan  dapat menyajikan  faktur  palsu  yang  memungkinkan  mereka  untuk  mengecilkan  kewajiban pajak  mereka,  atau  mereka  dapat  dengan  mudah  gagal  mendaftar  (terutama  jika  nilai tambah  mereka  tinggi,  seperti  pada  penyedia  layanan),  individu  bahkan  mungkin berusaha  untuk  mendaftar  sebagai  perusahaan  untuk  menyamarkan  konsumsi  pribadi mereka  sendiri  sebagai  input  yang  dibeli.  Pajak  properti  dapat  dihindarkan  dengan penilaian  yang  terlalu  rendah  dari  nilai  properti  yang  sebenarnya.  Tidak  mengirimkan pajak  yang  jatuh  tempo  secara  hukum  pada  waktu  yang  tepat  adalah  metode penghindaran yang jelas untuk hampir semua pajak (Fonna, 2019).
Institutional theory provides a useful lens for understanding why the level of tax evasion differs across countries (Williams & Horodnic, 2015) . According to this theory, the  institutional environment is  one  of  the  most  important  factors  in the  differences  in tax  compliance  across  countries ( Lin,  Cheng,  &  Zhang,  2017) , (Yamen,  Allam,  Bani- Mustafa, & Uyar, 2018) .
Teori  institusional  menyediakan  lensa  yang  berguna  untuk  memahami  mengapa tingkat  penghindaran  pajak  berbeda  di  seluruh  negara (Williams  &  Horodnic,  2015). Menurut  teori  ini,  lingkungan  kelembagaan  adalah  salah  satu  faktor  terpenting  dalam perbedaan kepatuhan pajak lintas negara (Lin et al., 2017), (Yamen et al., 2018) .
Penghindaran  pajak  menjadi  alasan  beberapa  masalah  paling  mendasar  dalam ekonomi  publik,  yang  paling  jelas  adalah  bahwa  hal  itu  mengurangi  pengumpulan pajak, sehingga mempengaruhi pajak dan layanan publik. Di luar kerugian pendapatan ini,  penghindaran  menciptakan  mislokasi  dalam  penggunaan  sumber  daya. Kehadirannya mengharuskan pemerintah mengeluarkan sumber daya untuk mendeteksi ketidakpatuhan,  untuk  mengukur  besarnya  dan  untuk  menghukum  para  praktisinya. Ketidakpatuhan  mengubah  distribusi  pendapatan,  mempengaruhi  keakuratan  statistik makroekonomi. Secara lebih luas, tidak mungkin untuk memahami dampak sebenarnya dari perpajakan tanpa mempertimbangkan penghindaran pajak (James & Alley, 2002). Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan (Aswati,  Mas’ud,  &  Nudi,  2018) pajak  adalah  sumber  pendapatan  terbesar  negara  Indonesia.  hal  ini  bisa  dilihat  pada tahun 2013 pajak memberikan kontribusi yang besar sebesar 80% yang diterma.
Pentingnya  penelitian  ini  dilakukan  supaya  bisa  mengukur  berapa  banyak  orang yang  mematuhi  pajak  dan  mampu  menganalisis  alasan  utama  masyarakat  sumetera selatan  tidak  membayara  pajak.  Dari  penelitian  ini  dilakukan  supaya  dapat  menjawab permasalahan yang terjadi.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan metode studi literatur, dimana penulis membahas dan menganalisis lebih lanjut terkait penelitian terdahulu untuk kemudian  diidentifikasi lebih  lanjut.  Pada  studi  literatur  dilakukan  pembedahan  mengenai  suatu  topik  atau permasalahan secara khusus dimana di dalamnya dibahas mengenai teori apa saja yang
telah  ditemukan  terkait  topik  tersebut  serta  hal-hal  yang  belum  diketahui (Denney  & Tewksbury,  2013). Sumber  yang  dapat  digunakan  pada  studi  literatur  diantaranya adalah  jurnal,  dokumentasi,  buku,  internet  dan  pustaka.  Metode  studi  literatur  adalah serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan (Nursalam, 2016).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang sudah diperoleh dari penelitan sebelumnya. Data berasal dari jurnal baik yang bersifat nasional maupun internasional  dimana  jurnal  tersebut  memiliki  korelasi  dengan  topik  penelitian  ini. Jurnal  dipilih  berdasarkan  kesesuaian  dengan  topik  penelitian  untuk  kemudian diidentifikasi  dalam  bentuk  ringkasan  singkat  berupa  tabel.  Tabel  tersebut  kemudian berisi nama penulis, tahun penulisan, tujuan sampel, metode yang digunakan dan hasil penelitian
Jurnal  penelitian  yang  dipilih  berdasarkan  kesesuaian  dengan  topik  penelitian kemudian  diidentifikasi  dalam  bentuk  ringkasan  singkat  berupa  tabel.  Tabel  tersebut kemudian berisi nama penulis, tahun penulisan, tujuan, sampel, metode yang digunakan dan  hasil  penelitian.  Dalam  proses  analisis  data  jurnal  tersebut  dibaca  dan  dicermati secara keseluruhan untuk kemudian mampu menyimpulkan keterkaitan tujuan penelitian dan  hasil  yang  diperoleh.    Metode  analisis  yang  digunakan  menggunakan  analisis  isi jurnal.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  tidak  mempengaruhi kepercayaan  wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ketersediaan  dimensi  beserta indikator  yang  membentuk  pengetahuan  perpajakan  tidak  mampu  mempengaruhi kepercayaan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini sesuai dengan hasil Manual dan Xin tahun 2016.
Tabel 1 Populasi Penelitian No Provinsi Wajib Pajak Pribadi Terdaftar Subtotal Pekerja Bukan Pekerja 1 Jambi 33,286 17,823 51,109 2 Sumatera Selatan 58,976 29,632 88,608 3 Bengkulu 31,717 15,898 47,615 4 Lampung 52,294 27,118 79,412 5 Kep. Bangka Belitung 13,265 7,096 20,361 Total 189,538 97,567 287,105 Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (2018)
Penelitian  ini  juga  mengungkapkan  jika  pengetahuan  pajak  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sesuai dengan penelitian yang dilakukan pula oleh (Fauziati, Minovia,  Muslim,  &  Nasrah,  2020) .  Berdasarkan  dua  temuan  tersebut,  penelitian  ini menyarankan bahwa otoritas pajak Indonesia perlu memberikan lebih banyak pelatihan
perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak, seperti yang dijelaskan oleh (Anderson & Berry, 2001).
Selain  itu,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kompleksitas  pajak  tidak mempengaruhi  kepercayaan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Hal  ini  bertentangan  dengan hasil  yang  dilaporkan  oleh (Budak  &  James,  2018), (Forest  &  Sheffrin,  2002) dan (Mahangila,  2017). Penelitian  ini  juga  melihat  bahwa  kompleksitas  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Sebaliknya, (Kirchler,  Niemirowski,  & Wearing,  2006) berpendapat  bahwa  kemungkinan  wajib  pajak  untuk  mematuhi  lebih tinggi ketika undang-undang perpajakan kurang kompleks.
Tabel 2

## Karakteristik Responden
Karakteristik Item Jumlah Responden Persentase (%) Jenis kelamin Laki-laki 547 70.13 Perempuan 233 29.87 Usia 17-25 tahun 3 1.18 26-35 tahun 72 28.23 36-45 tahun 40 15.67 46-55 tahun 140 54.9 Pendidikan SMA 78 10 Diploma 141 18.08 Sarjana 492 63.08 Magister 53 6.79 Doktoral 16 2.05 Jenis pekerja Pekerja :   a. PNS 195 25 b. Swasta 195 25 Tidak bekerja 390 50 Durasi sebagai wajib pajak 1-5 tahun 139 15.29 5-10 tahun 434 52.55 > 10 tahun 207 32.16
Studi  ini  mengungkapkan  bahwa  kesesuaian  kenaikan  tarif  pajak  dan  kesulitan dalam  menghitung  penghasilan  kena  pajak  adalah  indikator  terkuat  dari  kompleksitas pajak,  sementara  hukuman  yang terlalu  panjang  dan  penggunaan  kata-kata  sulit  dalam formulir  pajak  adalah  yang  paling  lemah.  Penelitian  ini  juga  mengungkapkan  bahwa keadilan pajak mempengaruhi kepercayaan wajib pajak. Demikian pula (Faizal & Palil, 2015) ,  yang  meneliti  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Malaysia,  membuktikan  bahwa persepsi keadilan pajak berdampak pada kepercayaan wajib pajak. Dalam penelitian ini, “koreksi”  merupakan  indikator  paling  kuat  dari  keadilan  perpajakan  yang mempengaruhi  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap  pajak,  sedangkan  “sanksi  pidana” adalah  yang  paling  lemah.  Selain  itu,  keadilan  pajak  ditemukan  untuk  mempengaruhi kepatuhan  pajak.  Temuan  ini  mendukung  hasil (Gilligan  &  Richardson,  2005). Mengenai  ukuran  variabel  keadilan  pajak,  penelitian  ini  melihat  bahwa  “konsistensi”,
“kesesuaian”,  “koreksi”,  “penghormatan”,  “ketepatan”,  dan  “hukuman  pajak”  adalah indikator  keadilan  pajak  yang  paling  kuat  yang  mempengaruhi  kepatuhan  pajak.  . Sebaliknya, indikator “bias” adalah yang terlemah.
Lebih  lanjut,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kepercayaan  wajib  pajak mempengaruhi  kepatuhan  pajak,  serupa  dengan  penelitian (Damayanti  &  Martono, 2018). yang  menggunakan  teori  slope  dalam  penelitiannya.  Penelitian  ini  juga berkontribusi  pada  temuan  “kepatuhan  terhadap  hukum”,  “kepercayaan  pada  tindakan otoritas  pajak”,  dan  “norma  hukum”  sebagai  pengukur  kepercayaan  wajib  pajak  yang paling kuat yang mempengaruhi kepatuhan pajak, sementara “sense of responsibility”, “ norma sosial," dan "norma pribadi" adalah yang terlemah.
Temuan  penelitian  ini  memiliki  tiga  implikasi  utama.  Pertama,  memberikan tinjauan  komprehensif  dari  penelitian  sebelumnya  yang  telah  mempelajari  pengaruh faktor  ekonomi  dan  nonekonomi  terhadap  kepatuhan  pajak.  Kedua,  menentukan variabel mana yang merupakan prediktor signifikan dari variabel hasil. Hal ini berkaitan dengan  empat  variabel  yang  terlibat  dalam  penelitian  ini  sebagai  penentu  kepatuhan pajak:  pengetahuan  pajak,  kompleksitas  pajak,  keadilan  pajak,  dan  kepercayaan  wajib pajak.  Dengan  memahami  determinan  kepatuhan  pajak,  tim  manajemen  fiskus  di Sumsel  akan  dapat  menemukan  solusi  untuk  memperbaiki  dan  mengupgrade  variabel- variabel  yang  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Ketiga,  penelitian  ini memberikan  saran  kepada  otoritas  pajak  Indonesia  untuk  meningkatkan  kepatuhan pajak (Susila, Juniult, & Hidayat, 2016).
Kepatuhan  dapat  dimotivasi,  atau  setidaknya  dipengaruhi,  oleh  banyak  variabel demografis.  Misalnya,  analisis  data  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  cenderung  lebih rendah untuk individu yang lebih muda, lajang, dan wiraswasta (Clotfelter, 1983). Ada juga  bukti  bahwa  individu  dalam  eksperimen  laboratorium  lebih  mungkin  untuk menurunkan  kepatuhan  mereka  jika  mereka  perempuan,  jika  mereka  lebih  muda  dan jika mereka tidak mempersiapkan pajak mereka sendiri (Kastlunger, Kirchler, Mittone, & Pitters, 2009). Efek dari sebagian besar variabel demografis lainnya tidak pasti, hasil ini menunjukkan dengan jelas heterogenitas besar dari perilaku individu.
Kesadaran  wajib  pajak  sangat  bervariasi  dalam  pengetahuan  mereka  tentang persyaratan  pajak,  kapasitas  mereka  untuk  belajar  tentang  tanggung  jawab  mereka, persepsi mereka tentang konsekuensi dari tidak memenuhi tanggung jawab tersebut dan kesadaran  mereka  akan  layanan  untuk  membantu  mereka  dengan  pajak  mereka. Demikian  pula,  pembayar  pajak  juga  berbeda  dalam  kemampuan  mereka  untuk mematuhi, beberapa memiliki lebih banyak waktu dan beberapa memiliki lebih banyak sumber  keuangan  untuk  mencari  bantuan  pajak  dari  luar.  Selanjutnya,  wajib  pajak berbeda  dalam  peluang  mereka  untuk  sengaja  atau  tidak  sengaja  gagal  memenuhi kewajiban  pajak  mereka (Saputro  &  Meivira,  2020). Wajib  Pajak  yang  satu-satunya sumber penghasilannya tunduk pada pelaporan dan pemotongan informasi pihak ketiga memiliki sedikit kesempatan untuk menghindari pajak mereka; pembayar pajak dengan penghasilan  wiraswasta  yang  signifikan,  penerimaan  sewa,  tempat  perlindungan  pajak
dan/atau  potongan  yang  diperinci  memiliki  peluang  yang  jauh  lebih  besar  untuk  salah saji yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja.
Bukti  empiris  menunjukkan  bahwa  individu  termotivasi  oleh  pertimbangan keuangan  yang  didefinisikan  secara  sempit  dan  berdasarkan  individu  (misalnya,  audit, penalti).  Namun,  bukti  juga  menunjukkan  bahwa  mereka  didorong  oleh  pertimbangan non-finansial  (misalnya,  simpati,  empati,  rasa  bersalah,  rasa  malu,  moralitas). Selanjutnya,  ada  beberapa  bukti  bahwa  mereka  dimotivasi  oleh  pertimbangan  sosial (misalnya, norma sosial, barang publik, pemungutan suara, perilaku tetangga). Ada juga bukti bahwa individu termotivasi oleh informasi dan cara mereka memproses informasi ini. Akhirnya, buktinya jelas bahwa ada heterogenitas yang besar antar individu; yaitu, individu  tidak  dapat  diwakili  oleh  agen  perwakilan  tunggal,  tetapi  harus  dianggap sebagai kumpulan segmen yang berbeda.
Dalam hal ini, (Distel et al., 1996) menekankan bahwa sangat kurang tepat untuk merepresentasikan sistem yang kompleks oleh satu, yang disebut agen perwakilan, yang berperilaku  dengan  cara  rata-rata  atau  tipikal. (Distel  et  al.,  1996) berpendapat  bahwa cara-cara di mana suatu sistem berubah dari waktu ke waktu sebagian besar disebabkan oleh  perubahan  jumlah  variasi  dalam  sistem,  daripada  perubahan  dalam  beberapa perilaku rata-rata yang sebagian besar tidak berarti di seluruh anggota individunya. Hal ini  menunjukkan  bahwa  tidak  mungkin  satu  teori  pemersatu  kepatuhan  pajak  dapat dirancang,  yang  menggabungkan  variasi  luar  biasa  dalam  perilaku  individu  yang ditunjukkan  oleh  banyak  analisis  kepatuhan  wajib  pajak,  yang  menjelaskan  perilaku semua  individu  sama  sekali  atau  bahkan  yang  menjelaskan  tindakan  orang  yang  sama setiap saat.
Terdapat tiga paradigma administrasi perpajakan yang muncul dari penelitian ini. Paradigma  ini  dimulai  dengan  strategi  kepatuhan  pemerintah  berdasarkan  deteksi  dan hukuman.  Paradigma  kedua,  paradigma  yang  mengakui  peran  penegakan  tetapi  juga mengakui  peran  administrasi  perpajakan  sebagai  fasilitator  dan  penyedia  layanan kepada  warga  negara  pembayar  pajak,  untuk  membantu  pembayar  pajak  dalam  setiap langkah  mereka  mengembalikan  dan  membayar  pajak.  keputusan  kepatuhan  pajak (Romadhaniah  &  Rosid,  2019). Literatur  terbaru  tentang  reformasi  administrasi perpajakan  telah  menekankan  paradigma  baru  untuk  administrasi  pajak  ini,  sebagai fasilitator  dan  penyedia  layanan  kepada  warga  negara  pembayar  pajak,  dan  banyak reformasi  administrasi  baru-baru  ini  di  seluruh  dunia.  Paradigma  ketiga  yang dikemukakan  oleh  karya-karya  baru-baru  ini,  terutama  pekerjaan  yang  sedang berkembang, yang memandang wajib pajak sebagai anggota kelompok yang lebih besar, sebagai  makhluk  sosial  yang  perilakunya  tergantung  pada  nilai  moralnya  sendiri  dan juga  pada  persepsinya  tentang  kualitas,  kredibilitas,  dan  keandalan  administrasi perpajakan.  Hal  ini  konsisten  dengan  peran  berbagai  faktor  ekonomi  perilaku  seperti norma  sosial  yang  didefinisikan  secara  luas  dalam  keputusan  kepatuhan.  Hal  ini didasarkan  pada  gagasan  bahwa  individu  lebih  mungkin  untuk  menanggapi  baik penegakan hukum atau layanan jika mereka percaya bahwa pemerintah pada umumnya dan administrasi pajak secara khusus (Kumala, 2018).
Strategi  untuk  mengendalikan  penghindaran  pajak  terbagi  dalam  tiga  kategori utama,  masing-masing  konsisten  dengan  salah  satu  dari  tiga  paradigma:  meningkatkan kemungkinan  dan  ancaman  hukuman,  meningkatkan  penyediaan  layanan  pajak  dan mengubah  budaya  pajak.    Pertama,  ada  ruang  untuk  perbaikan  dalam  kebijakan  untuk meningkatkan  deteksi  dan  hukuman.  Secara  tradisional,  ada  tiga  aspek  utama administrasi  perpajakan:  pendaftaran  wajib  pajak,  pemeriksaan  wajib  pajak,  dan penagihan. Perbaikan di masing-masing area ini layak dilakukan, yang semuanya akan meningkatkan  deteksi  dan  hukuman.  Kebijakan  ini  mencakup  tindakan  nyata  seperti meningkatkan  jumlah  audit,  meningkatkan  kualitas  audit  dan  auditor,  menggunakan metode pemilihan audit yang lebih sistematis, meningkatkan pembagian informasi antar pemerintah,  meningkatkan  hukuman  bagi  kecurangan  pajak,  menerapkan  hukuman  ini sering dan konsisten, mempublikasikan keyakinan penghindaran pajak di media sebagai jenis  alternatif  hukuman  non-finansial,  lebih  mengandalkan  pemotongan  sumber  bila memungkinkan,  memfasilitasi  pembayaran  melalui  perbankan,  sistem,  pemberian kekuatan  tambahan  untuk  mengumpulkan  rekening  tunggakan  dan  meningkatkan pendaftaran  dan  identifikasi  wajib  pajak  melalui  penggunaan  informasi  pihak  ketiga yang lebih baik (Rabiah, 2013).
Kedua,  ada  ruang  untuk  peningkatan  layanan  administrasi  perpajakan  dengan menjadi  lebih  consumer  friendly.  Kebijakan  tersebut  termasuk  mempromosikan pendidikan wajib pajak, menyediakan layanan wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam  mengajukan  pengembalian  dan  membayar  pajak,  meningkatkan  layanan  saran telepon,  meningkatkan  situs  web  agen  pajak,  menyederhanakan  pajak  dan  formulir pajak,  dan  menyederhanakan  pembayaran  pajak.  Ketiga,  perubahan  yang  disebabkan oleh  pemerintah  dalam  budaya  membayar  pajak  dengan  menggunakan  media  massa untuk  memperkuat  kepatuhan  pajak  sebagai  bentuk  perilaku  etis,  mempublikasikan kecurangan,  menekankan  hubungan  antara  pembayaran  pajak  dan  penerimaan  layanan pemerintah, menargetkan  kelompok tertentu untuk memperkenalkan dari awal gagasan bahwa membayar pajak adalah hal yang benar untuk dilakukan, meminta organisasi lain untuk mempromosikan kepatuhan, menghindari tindakan yang mengarah individu untuk melakukan  kecurangan,  mengatasi  ketidakadilan  yang  dirasakan  dalam  cara  orang merasa bahwa mereka diperlakukan dan mempromosikan administrator pajak dan kode etik wajib pajak. Paradigma ketiga inilah yang, saya yakini, merupakan strategi penting tetapi sebagian besar diabaikan untuk meningkatkan kepatuhan.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  keadilan  pajak  dan  kepercayaan  wajib  pajak merupakan faktor penentu kepatuhan pajak di Sumatera Selatan, Indonesia. Namun, dua variabel  lain  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini,  yaitu  pengetahuan  perpajakan  dan kompleksitas  pajak,  terbukti  tidak  mempengaruhi  kepatuhan  pajak.  Hasil  survei  juga menunjukkan bahwa kompleksitas pajak memiliki skor terendah di antara variabel. Oleh karena  itu,  otoritas  pajak  perlu  mengkaji  ulang  kebijakannya  dalam  meningkatkan
kepatuhan  pajak  dan  lebih  memperhatikan  indikator  variabel  prediktor  yang  lemah, terutama yang memiliki skor terendah.
Teori-teori  baru  akan  terus  dikembangkan.  Individu  dalam  variasi  tak  terbatas mereka  menunjukkan  perilaku-perilaku  yang  tidak  dapat  ditangkap  dengan  satu metodologi.  Penting  untuk  mengembangkan  beberapa  teori  perilaku,  teori  yang memungkinkan  pengenalan  ke  dalam  keputusan  kepatuhan  dari  banyak  faktor  di  luar sekadar penegakan. Teori-teori baru ini sebagian besar akan berada di luar arus utama ekonomi  dan  akan  bergerak  di  luar  psikologi  ke  sosiologi,  antropologi,  dan  ilmu-ilmu sosial  lainnya  untuk  memahami  dengan  lebih  baik  ciri-ciri  pengaturan  yang  terjadi secara  alami  yang  mungkin  memengaruhi  keputusan  individu  dan  kelompok.  Kedua, data administratif akan semakin banyak digunakan dalam pengujian teori. Meski begitu, saya  juga  percaya  bahwa  eksperimen,  baik  eksperimen  laboratorium  maupun eksperimen lapangan terkontrol akan berperan yang menentukan dalam mengembangkan dan menguji teori-teori ini.

## BIBLIOGRAFI
Anderson, E. T., & Berry, B. W. (2001). Effects of inner pea fiber on fat retention and cooking  yield  in  high  fat  ground  beef. Food  Research  International , 34 (8),  689– 694. Google Scholar
Aswati,  Wa  Ode,  Mas’ud,  Arifuddin,  &  Nudi,  Tuti  Nurdianti.  (2018).  Pengaruh kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  pajak,  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  (Studi  kasus  kantor  UPTB Samsat Kabupaten Muna). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 3 (1), 27–39. Google Scholar
Budak,  Tamer,  &  James,  Simon.  (2018).  The  level  of  tax  complexity:  A  comparative analysis between the UK and Turkey based on the OTS Index. Int’l Tax J. , 44 , 23. Google Scholar
Clotfelter,  Charles  T.  (1983).  Tax  evasion  and  tax  rates:  An  analysis  of  individual returns. The Review of Economics and Statistics , 363–373. Google Scholar
Cox,  Sharon  P.,  &  Eger  III,  Robert  J.  (2006).  Procedural  complexity  of  tax administration:  The  road  fund  case. Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  &
Financial Management . Google Scholar
Damayanti,  Theresia  Woro,  &  Martono,  Samuel.  (2018).  Taxpayer  compliance,  trust, and power. Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 22 (2), 231–239. Google Scholar
Denney,  Andrew  S.,  & Tewksbury,  Richard.  (2013).  How  to  write a  literature  review. Journal of Criminal Justice Education , 24 (2), 218–234. Google Scholar
Distel, Ben, Erdmann, Ralf, Gould, Stephen J., Blobel, Günter, Crane, Denis I., Cregg, James M., Dodt, Gabriele, Fujiki, Yukio, Goodman, Joel M., & Just, Wilhelm W. (1996). A unified nomenclature for peroxisome biogenesis factors. The Journal of Cell Biology , 135 (1), 1–3. Google Scholar
Faizal, Sellywati Mohd, & Palil, Mohd Rizal. (2015). Study on fairness and individual tax  compliance  in  Malaysia:  Preliminary  findings. International  Journal  of Business, Economics and Law , 8 (1), 74–79. Google Scholar
Fauzi,  Ahmad.  (2020).  [Buku]  Transplantasi  Hukum  dan  Permasalahan  Dalam Penerapan Di Indonesia. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen . Google Scholar
Fauziati,  Penerbit,  Minovia,  Arie  Frinola,  Muslim,  Resti  Yulistia,  &  Nasrah,  Rasidah.
(2020).  The  impact  of  tax  knowledge  on  tax  compliance  case  study  in  Kota Padang,  Indonesia. Journal  of  Advanced  Research  in  Business  and  Management Studies , 2 (1), 22–30. Google Scholar
Fonna,  Nurdianita.  (2019). Pengembangan  Revolusi  Industri  4.0  dalam  Berbagai Bidang . Guepedia. Google Scholar
Forest, Adam, & Sheffrin, Steven M. (2002). Complexity and compliance: An empirical investigation. National Tax Journal , 55 (1), 75–88. Google Scholar
Gilligan,  George,  &  Richardson,  Grant.  (2005).  Perceptions  of  tax  fairness  and  tax compliance in Australia and Hong Kong‐a preliminary study. Journal of Financial Crime . Google Scholar
James,  Simon,  &  Alley,  Clinton.  (2002). Tax  compliance,  self-assessment  and  tax administration . Google Scholar
Kastlunger, Barbara, Kirchler, Erich, Mittone, Luigi, & Pitters, Julia. (2009). Sequences of  audits,  tax  compliance,  and  taxpaying  strategies. Journal  of  Economic Psychology , 30 (3), 405–418. Google Scholar
Kirchler,  Erich,  Niemirowski,  Apolonia,  &  Wearing,  Alexander.  (2006).  Shared subjective  views,  intent  to  cooperate  and  tax  compliance:  Similarities  between Australian  taxpayers  and  tax  officers. Journal  of  Economic  Psychology , 27 (4),
502–517. Google Scholar
Kumala, Nofa Irma Kumala. (2018). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pembuatan E-KTP  Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  (Studi  di  Dinas  Kependudukan  Dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar) . Universitas Brawijaya. Google Scholar
Lin, Kenny Z., Cheng, Suwina, & Zhang, Fang. (2017). Corporate social responsibility, institutional  environments,  and  tax  avoidance:  evidence  from  a  subnational comparison  in  China. The  International  Journal  of  Accounting , 52 (4),  303–318. Google Scholar
Loo,  Ern  Chen.  (2006).  Tax  knowledge,  tax  structure  and  compliance:  A  report  on  a quasi-experiment. New Zealand Journal of Taxation Law and Policy , 12 (2), 117– 140. Google Scholar
Mahangila,  Deogratius  Ng’winula.  (2017).  The  impact  of  tax  compliance  costs  on  tax compliance behaviour. Journal of Tax Administration , 3 (1), 57–81. Google Scholar
Nursalam,  NIDN.  (2016). Metodologi  Penelitian  Ilmu  Keperawatan .  Salimba  Medika.

## Google Scholar
Rabiah, Siti. (2013). Pengaruh Penerapan E-Spt Ppn Terhadap Efisiensi Pengisian Spt Menurut  Persepsi  Wajib  Pajak  (Survey  Terhadap  Pengusaha  Kena  Pajak  Pada Kpp  Madya  Pekanbaru) .  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim  Riau. Google Scholar
Richardson, Maryann, & Sawyer, Adrian J. (2001). A taxonomy of the tax compliance literature: further findings, problems and prospects. Austl. Tax F. , 16 , 137. Google Scholar
Romadhaniah,  Ir,  &  Rosid,  Arifin.  (2019). Menakar  Efektivitas  Penegakan  Hukum Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Indonesia . Google Scholar
Saputro,  Ropinov,  &  Meivira,  Farah.  (2020).  Pengaruh  tingkat  pendidikan  pemilik, praktik  akuntansi  dan  persepsi  atas  insentif  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak UMKM. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi ,
8 (4). Google Scholar
Susila,  Budi,  Juniult,  Partomuan  T.,  &  Hidayat,  Asrul.  (2016).  Wajib  Pajak  dan Generasi  Muda:  Tax  Morale  Mahasiswa  di  Indonesia  Taxpayers  and  Young Generation:  Tax  Morale  of  Indonesian  College  Students. Jurnal  Ekonomi  Dan Pembangunan Indonesia , 16 (2), 154–172. Google Scholar
Williams,  Colin  C.,  &  Horodnic,  Ioana  A.  (2015).  Evaluating  the  prevalence  of  the undeclared  economy  in  Central  and  Eastern  Europe:  an  institutional  asymmetry perspective. European  Journal  of  Industrial  Relations , 21 (4),  389–406. Google Scholar
Yamen,  Ahmed,  Allam,  Amir,  Bani-Mustafa,  Ahmed,  &  Uyar,  Ali.  (2018).  Impact  of institutional  environment  quality  on  tax  evasion:  A  comparative  investigation  of old  versus  new  EU  members. Journal  of  International  Accounting,  Auditing  and Taxation , 32 , 17–29. Google Scholar

## Copyright holder:
Agnes Evelina Samosir, Gunadi (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: