## ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
BATANGHARI 2012-2016
1 Jasasila
1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Bulian jasasila@yahoo.co.id

## Abstract
This  Penetilian  formulate  the  problem  how  the  Performance  of  Kabupaten Batanghari    Original  Income  for  the  period  2012-2016  with  the  scope  of  the discussion,  PAD  Development,  PAD  Effectiveness  and  Financial  Independence Kabupaten  Batanghari  during  2012-2016,  while  the  purpose  of  this  study  to determine  the  performance  of  the  original  income  of  Batanghari  seen  from  the development  of  PAD,  PAD  Effectiveness  and  Regional  Financial  Independence. The type of data used in this study is a collection of information or facts recorded through  direct  observation  while  the  data  used  sourced  from  relevant  agencies related  to  research  topics  to  get  the  performance  of  the  original  income  of Kabupaten Batanghari 2012-2016 the authors do the analysis by using analysis of the  development  of  PAD,  Analysis  of  effectiveness  and  independence  analysis. From the results of the analysis obtained the result that the development of PAD Kabupate Batanghari from 2012 to 2016 is fluctuating, where the largest increase occurred in 2014 that amounted to 39.87%, but in 2015 there was a decrease in realization of PAD by 2.65%, this decrease one of which is caused by the realization of Pajak Bumi Bangunan (PBB) revenues of rural and urban sector in Kabupaten Batanghari 2015 decreased as the impact of falling prices of oil palm and rubber. This Pajak Bumi  Bangunan (PBB) compulsory reduction is based on Pajak Bumi Bangunan realized revenue per kecamatan from January to September 2015. For the effectiveness of PAD Kabupaten Batanghari shows that in 2012, 2015 and 2016 are  categorized  quite  effectively  with  the  calculation  of  84%,  85%  and  82%, respectively in 2013 and 2014 respectively 110% and 103% are categorized as very effective,  from  the  calculation  result  according  to  the  interval  scale,  financial independence  of  Kabupaten  Batanghari  is  below  10%,  it  means  that  financial independence of Kabupaten Batanghari is very less.
Keywords: Performance, PAD, Development, Effectiveness, Independence

## PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  dalam rangka  pengembangan  atau  mengadakan  perubahan-perubahan  kearah  keadaan yang  lebih  baik,  dengan  menciptakan  keselarasan  dan  keseimbangan  seluruh kegiatan pembangunan dengan cara pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi  seluruh  rakyat  indonesia.  Untuk  menjalankan  pembangunan  tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini juga sebagai penentu berhasil tidaknya suatu pembangunan secara maksimal. Disinilah peranan pajak cukup besar, karena pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah dimana  dari  pajak  inilah  akan  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  pemerintah. Pemerintah  daerah  diberikan  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangga  daerahnya,  dengan  kata  lain  dengan  cara  menggali  segala  kemungkinan sumber  keuangan  sendiri.  Pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang  berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya
agar  dapat  mendorong  timbulnya  prakarsa  dan  pelaksanaan  pembangunan  yang merupakan  prasyarat  keberhasilan  pelaksanaan  pemerintah.  Kemampuan pemerintah  dalam  mengelola  keuangannya  dituangkan  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  menggambarkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai  kegiatan  tugas  pembangunan.  Anggaran daerah atau lebih dikenal dengan sebutan APBD merupakan suatu kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya  pengembangan  kapabilitas  dan  efektivitas  pemerintah  daerah.  Anggaran daerah  seharusnya  dipergunakan  sebagai  alat  untuk  menentukan  besarnya pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan  pembangunan,  alat  otoritas  pengeluaran  dimasa  yang  akan  datang, ukuran  standar  untuk  evaluasi  kinerja,  serta  alat  koordinasi  bagi  semua  aktivitas diberbagai  unit  kerja.  Penilaian  kinerja  dilakukan  agar  dapat  mengetahui  sejauh mana  pemerintah  menjalankan  tugasnya  dalam  roda  pemerintahan  dan melaksanakan  pembangunan  serta  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan.Tuntutan  yang  tinggi terhadap  kinerja  dan  akuntabilitas  kinerjapemerintah  daerah  ini  beruung  pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja  dan  meningkatkan  akuntabilitas  pemerintah  daerah.Maka  daripada  itu pemerintah  daerah  dituntut  untuk  mampu  membangun  ukuran  kinerja  yang  baik (Mardiasmo, 2002:299). Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 6 ayat (2) menjelaskan evaluasi  terhadap  kemampuan  pemerintah  daerah  adalah  dengan  penilaian menggunakan  sistem  pengukuran  kinerja  serta  indikator-indikatornya  yang meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Pemerintah  adalah  suatu  organisasi  yang  diberi  kekuasaan  untuk  mengatur kepentingan Bangsa dan Negara.  Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan  aktivitas  layanan  terhadap  masyarakat  luas  dan  sebagai  organisasi nirlaba  yang  mempunyai  tujuan  bukan  untuk  mencari  keuntungan  tetapi  untuk menyediakan  layanan  dan  kemampuan  meningkatkan  layanan  tersebut  di  masa yang  akan  datang.  Tujuan  yang  akan  dicapai  biasanya  ditentukan  dalam  bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan. Pada era globalisasi saat ini yang merupakan sesuatu yang  tidak  dapat  dihindari  oleh  seluruh  masyarakat  dunia.  Bangsa  Indonesia merupakan  bagian  dari  masyarakat  dunia  yang  memiliki  kewajiban  untuk  secara terus  menerus  berpartisipasi  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance )  untuk  menunjang  dalam  persaingan  di  era  globalisasi.  Menanggapi paradigma  baru  tersebut  maka  pemerintah  memberikan  otonomi  kepada  daerah seluas-luasnya  yang  bertujuan  untuk  memungkinkan  daerah  mengurus  dan mengatur  rumah  tangganya  sendiri  agar  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  serta  dalam  rangka  pelayanan kepada  masyarakat.  Upaya  konkret  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  dan transparasi  di  lingkungan  pemerintah  mengharuskan  setiap  pengelola  keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan  dimaksud  dinyatakan  dalam  bentuk  laporan  keuangan  yang  setidak- tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dan disusun berdasarkan SAP. Berlakunya otonomi daerah memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengelola  dan  memanfaatkan
sumber-sumber  keuangan  secara  langsung.  Daerah  mempunyai  tanggung  jawab untuk  melaksanakan  pembangunannya  disegala  bidang.  Maka  dari  itu  perlu dirumuskan  suatu  perencanaan  daerah  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah. Faktor penunjang dalam kegiatan pembangunan di daerah adalah potensi keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  merupakan  rencana  keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Menurut Saragih (2003:127), APBD merupakan  suatu  gambaran  atau  tolak  ukur  penting  keberhasilan  suatu  daerah dalam meningkatkana  potensi  perekonomian  daerah.  Artinya,  jika  perekonomian daerah mengalami pertumbuhan maka akan berdampak positif terhadap Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Kepmendagri  No.  29  Tahun  2002  mengatakan  bahwa penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:
1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
2. Disiplin Anggaran
3. Keadilan Anggaran
4. Efektifitas dan Efeisiensi Anggaran
5. Format Anggaran. Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004:15-16), yaitu sebagai berikut:
1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci\
2. Adanya  sumber  penerimaan  yang  merupakan  target  minimal  untuk  menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
4. Periode anggaran yang biasanya satu tahun Sedangkan Pendapatan Daerah adalah pendapatan yang dianggarkan dalam
APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, serta merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006  Pasal  22  Ayat  1,  pendapatan  daerah  dikelompokkan  atas  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD sendiri terdiri dari:
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
UU  No.  34  Tahun  2000  tentang  perubahan  atas  UU  No.  18  Tahun  1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Saragih (2003:61) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajub yang dilakukan oleh orang pribadi  dan  badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang  yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan  pembangunan  pemerintah  daerah.  Sedangkan menurut Halim (2004:67) mengatakan bahwa pajak daerah merupakan pendapatan daerah daerah yang beasal dari pajak. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2002:77) antara lain adalah: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Retribusi menurut Saragih (2003:65) adalah pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  ijin  tertentu  yang  khusus
diberikan  oleh  daerah  kepada  pribadi/badan  utnuk  kepentingan  pribadi.  Menurut Halim  (2004:68),  hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan milik  daerah  yang  dipisahkan  adalah  jenis  pendapatan  yang  meliputi  objek pendapatan yang terdiri dari :
1. Bagian laba perudahaan milik daerah
2. Bagian laba lembaga keuangan bank
3. Bagian laba keuangan non-bank
4. Bagian laba aras penyertaan modal/investasi. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Halim (2004:69) adalah jenis pendapatan yang meliputi objek pendapatan :
1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Penerimaan jasa giro
3. Penerimaan bunga deposito
4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah. Belanja daerah adalah semua yang merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai  pengurangan  nilai  kekayaan  daerah  dalam  periode  tahun  anggaran  yang bersangkutan. Berdasarkan Kepmendagri No. 29 tahun 2002, belanja terdiri dari :
1. Belanja aparatur daerah
2. Belanja pelayanan public
3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
4. Belanja tidak tersangka.
Sedangkan berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 yang direvisi dengan
Permendagri  No.  59  Tahun  2007,  terdapat  2  jenis  belanja  menurut  kelompok belanja, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Upaya untuk melakukan peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan mengintensifkan pengkajian dan penggalian potensi keuangan daerah, yang dapat  dilakukan  dengan  cara  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  yang  salah  satunya dengan  meningkatkan  efektivitas  pemungutan  yaitu  dengan  mengoptimalkan potensi  yang  ada  dengan  terus  menggali  sumber-sumber  pendapatan  baru  yang potensial yang memungkinkan untuk dapat dipunggut pajaknya. Penyediaan dana bagi  pembangunan  daerah  harus  diusahakan  sedapat  mungkin  dapat  terealisasi dalam  jumlah  besar.  Karena  pembangunan  daerah  memerlukan  biaya  yang  terus meningkat. Pendapatan daerah di Kabupaten Batang Hari dapat digolongkan atas pendapatan  pajak  dan  non  pajak.  Salah  satu  pendapatan  pajak  adalah  dari  pajak daerah.  Dalam  rangka  mendukung  dan  menyelenggarakan  otonomi  daerah  yang luas,  nyata  da  bertanggung  jawab,  maka  dibutuhkan  sumber  dana  pembangunan yang  besar.  Dana-dana  untuk  menyelenggarakan  pembangunan  tersebut  salah satunya  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah.  Realisasi  dan  Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  diharapkan  akan  dapat  terus  meningkatkan  kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut pajak daerah jenis Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam menunjang otonomi daerah. Peningkatan Penerimaan pajak daerah akan bisa memberikan  kontribusi  yang  besar  pada  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah. Pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber-sumber  pajak  daerah  akan  mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  : Analisis  Kinerja  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Batanghari 2012-2016 .
Dari Uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu, Bagaimana Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batanghari periode 2012-
2016,  dengan  ruang  lingkup  pembahasan,  Perkembangan  PAD,  Efektifitas  PAD dan  Kemandirian  Keuangan  daerah  Kabupaten  Batanghari  selama  2012-2016, sedangkan Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui Perkembangan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Batanghari  2012-2016.  2)  Untuk mengetahui dan menganalisis rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batanghari 2012-2016. 3) Untuk Mengetahui dan menganalisis rasio kemandirian keuangan kabupaten Batanghari

## METODE PENELITIAN
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekumpulan informasi atau  fakta  yang  dicatat  melalui  pengamatan  langsung  dan  survei  (  Indrianto  dan Supomo ; 2009:249 ), sehingga jenis data tersebut menjadi dua Jenis yaitu :
1. Data kualitatif adalah data-data yang tidak berwujud angka, berupa gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi.
2. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka, berupa data-data keuangan perusahaan atau organisasi.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  kedua  jenis  data  tersebut  yaitu data  laporan  realisasi  APBD  Kabupaten  Batanghari  tahun  2008-2016,  yang kemudian dijadikan sebagai data Kualitatif.
Sedangkan  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  sumber  data  sekunder  dan sumber data primer yang diperoleh dari :
1. Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari
3. Kantor Bappeda Kabupaten Batang Hari Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dimana  sifatnya menguraikan dan menggambarkan suatu data atau keadaan serta melukiskan atau menjelaskan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan  yang  ada.  Terdapat  2  perhitungan  dalam  metode  analisis  yaitu analisis  kinerja  pendapatan  dan  analisis  kinerja  belanja  dimana  didalamnya  juga terdapat rasio-rasio perhitungan untuk membantu dalam penelitian ini yaitu:
1. Analisis Perkembangan PAD
Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah menggambarkan tingkat perkembangan PAD tahun analisis dengan tahun sebelumnya yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus :
PAD t – PAD t-1
Perkembangan PAD = --------------------------  X 100% PAD t-1 Dimana : PAD t =  PAD Tahun Analisis
PAD t-1 =  PAD Tahun Sebelumnya
2. Analisis Rasio Efektivitas PAD
Rasio  efektifitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target  yang  di  tetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah  yang  dapat  dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Realisasi PAD Rasio Efektifitas PAD = ---------------------------------  X 100% Target Penerimaan PAD Efektivitas  Menurut  Siagiaan  yang  dikutip  oleh  Mamuaja  (2016) mendefinisikan  efektivitas  adalah  pemanfaatan  sumber  daya,  sarana,  dan
prasarana  dalam  jumlah  tertentu  yang  secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya untuk  menghasilkan  sejumlah  barang  atas  jasa  kegiatan  yang  dijalankannya. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.  Semakin  besar  ouput  yang  dihasilkan terhadap  pencapaian tujuan dan  sasaran  yang  ditentukan,  maka  semakin  efektif  proses  kerja  suatu  unit organisasi.  Pajak  daerah  dapat  dikategorikan  tingkat  efektivitasnya  sebagai berikut:
a. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
b. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
d. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
3. Analisis Rasio Kemandirian
Kemandirian  keuangan  daerah  menunjukan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Jadi  rasio  kemandirian  keuangan  daerah merupakan perbandingan antara PAD dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman. Rasio kemandirian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :
PAD
Rasio Kemandirian = ------------------------------------------- X 100%
Transfer Pusat + Propinsi dan Pinjaman Dengan  kriteria  pengukuran  mengunnakan  skala  interval  kemandirian  yang disusun oleh Litbang Depdagri (1991) : Presentasi Kemandirian 0,00% - 10,00% Sangat Kurang 10,01% - 20,00% Kurang 20,01 – 30,00% Sedang 30,01% - 40,00% Cukup 40,01% - 50,00% Baik >50,00% Sangat Baik

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batanghari 2012-2016 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
TAHUN PAD PERKEMBANGAN 2012 Rp   37.229.501.178   - 2013 Rp   50.623.238.098 35,98% 2014 Rp   70.804.984.188 39,87% 2015 Rp   68.925.399.899 -2,65% 2016 Rp   73.353.584.659 6,42%
Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi perkembangan PAD yang fluaktiatif dari tahun 2012 sampai dengan 2016, pada tahun 2013 terjadi peningkatan PAD sebesar 35,98% dari realisasi PAD tahun sebelumnya, sedangkankan pada tahun 2014 terjadi peningkatan PAD  sebesar 39,87%, tetapi pada tahun 2015 terjadi penurunan  realisasi  PAD  sebesar  2,65%,  penurunan  ini  salah  satunya diakibatkan oleh Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor
perdesaan  dan  perkotaan  di  Kabupaten  Batanghari  pada  tahun  2015  menurun sebagai dampak dari turunnya harga kelapa sawit dan karet.   Penurunan wajib PBB  ini  berdasarkan  data  realisasi  penerimaan  PBB  per  kecamatan   terhitung sejak  Januari  hingga  September  2015.  Untuk  tahun  2016  kembali  terjadi peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Batanghari  sebesar  6,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Analisis Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Efektivitas  merupakan  ukuran  keberhasilan  suatu  organisasi,  baik pemerintah  maupun  swasta  dalam  mewujudkan  tujuannya.  efektivitas  PAD dinilai  dari  perbandingan  realisasi  PAD  dan  target  PAD,  Efektifitas  PAD Kabupaten Batanghari 2012-2016 dapat dilihat dari tabel berikut:
Tahun Target PAD Realisasi PAD Efektifitas 2012 Rp   44.276.720.650 Rp   37.229.501.178 84% 2013 Rp   46.118.485.212 Rp   50.623.238.098 110% 2014 Rp   68.710.435.721 Rp   70.804.984.188 103% 2015 Rp   80.687.303.704 Rp   68.925.399.899 85% 2016 Rp   89.565.435.754 Rp   73.353.584.659 82%
Untuk  hasil  efektifitas  PAD  Kabupaten  Batanghari  dapat  dilihat  hasil perhitungan  yang  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2012  tingkat efektifitasnya 84%  yang  dikategorikan  cukup  efektif  sedangkan  pada  tahun  2013  dan  2014 masing-masing 110% dan 103% dikategorikan sangat efektif, dan untuk tahun 2015 dan 2016 Pendapatan Asli daerah Kabupaten Batanghari dikaterikan cukup efektif dengan nilai efektifitasnya masing-masing 85% dan 82%.
3. Rasio Kemandirian
Dalam  menilai  kemandirian  suatu  daerah  dilihat  dari  kemampuan  PAD terhadap transfer pusat, propinsi dan pinjaman, terlihat pada tabel bawah ini :
Tahun Realisasi PAD Transfer Pusat+Propinsi dan Pinjaman Rasio Kemandirian 2012 Rp   37.229.501.178    Rp                  766.562.148.352 4,86% 2013 Rp   50.623.238.098    Rp                  898.074.198.560 5,64% 2014 Rp   70.804.984.188    Rp                  878.961.220.495 8,06% 2015 Rp   68.925.399.899    Rp                  846.430.746.207 8,14% 2016 Rp   73.353.584.659    Rp              1.001.929.237.037 7,32%
Dari tabel diatas memperlihatkan persentase kemandirian PAD Kabupaten Batanghari  setiap  tahunnya,  yang  merupakan  hasil  perbandingan  antara  PAD dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman dari tahun 2012-2016. Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  rasio  kemandirian  pemungutan  PAD  di Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2012-2016 sesuai dengan kriteria rentang skala  kemandirian  menunjukkan  angka  dibawah  10,00%  yang  artinya kemandirian Keuangan Kabupaten Batanghari sangat kurang, walaupun setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian pada tahun 2012, hanya diangka 4,86% kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar  5,64%  pada  tahun  2014  dan  2015  kemandirian  Keuangan  Kabupaten Batanghari naik pada angka masing-masing 8,04% dan 8,14% tetapi pada tahun 2016  kembali  terjadu  penurunan  sebesar  7,32  %,  hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah daerah belum mampu atau sementara mengembangkan Pendapatan
Asli Daerah sebagai salah sumber utama untuk dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang  diperlukan daerah.

## SIMPULAN
Perkembangan PAD kabupaten Batanghari dari tahun 2012 sampai dengan 2016  adalah  fluktuatif,  pada  tahun  2013  terjadi  peningkatan  PAD  sebesar 35,98% dari realisasi PAD tahun sebelumnya, sedangkankan pada tahun 2014 terjadi  peningkatan  PAD  sebesar  39,87%,  tetapi  pada  tahun  2015  terjadi penurunan  realisasi  PAD  sebesar  2,65%,  penurunan  ini  salah  satunya diakibatkan oleh Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan  dan  perkotaan  di  Kabupaten  Batanghari  pada  tahun  2015  menurun sebagai dampak dari turunnya harga kelapa sawit dan karet.   Penurunan wajib PBB  ini  berdasarkan  data  realisasi  penerimaan  PBB  per  kecamatan   terhitung sejak  Januari  hingga  September  2015.  Untuk  tahun  2016  kembali  terjadi peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Batanghari  sebesar  6,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Untuk hasil efektifitas PAD  Kabupaten  Batanghari menunjukkan bahwa pada  tahun  2012  tingkat  efektifitasnya  84%  yang  dikategorikan  cukup  efektif sedangkan  pada  tahun  2013  dan  2014  masing-masing  110%  dan  103% dikategorikan sangat efektif, dan untuk tahun 2015  dan 2016 Pendapatan Asli daerah  Kabupaten  Batanghari  dikaterikan  cukup  efektif  dengan  nilai efektifitasnya masing-masing 85% dan 82%. Sedangkan kinerja PAD dilihat dari kemandirian  keuangan,  dari  hasil  perhitungan  sesuai  dengan  skala  interval, kemandirian  keuangan  batanghari  berada  dibawah  10%,  artinya  kemandirian Keuangan Kabupaten Batanghari sangat kurang.

## DAFTAR PUSTAKA
Yaneka Julastiana Dan I Wayan Suartana. 2007. Analisis Efisiensi Dan fektivitas Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Klungkung .  Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
Magdalena, Rombang. 2013. Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi  Sulawesi  Utara  Tahun  2008-2012 .  Skripsi  Universitas  Sam Ratulangi Manado.
Marchelino  Daling.  2013. Analisis  Kinerja  Realisasi  Anggaran Pendapatan  Dan Belanja  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa  Tenggara .  Jurnal  EMBA  Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 82-89
Kevin R.M. Mandey Dan Tri Oldy Rotinsulu. 2015 .  Analisis Kinerja Pendapatan Asli  Daerah  Dikaitkan  Dengan  Belanja  Daerah  Pada  Pemerintah  Kota Bitung . Jurnal EMBA 827 Vol.3 No.3 Sept. 2015, Hal.827-838 Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi Dan Treesje Runtu.2016. Analisis Efektivitas Kinerja  Penerimaan  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kabupaten  Siau  Tagulandang  Biaro . Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016
Mamuaja,  Brejita.  2016. Analisis  Efektivitas  Penerapan  Sistem  Pengendalian Intern  Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Di  Dinas  Pendapatan  Kota Manado . ISSN 2303-1174.Jurnal EMBA. Vol.4 No.1. Hal. 165-171.