## Legalitas
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)
Yoppy Ariansyah 1) , M. Zen Abdullah 2)
1) ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Jambi
2) Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi
1) Jl. Lintas Timur No. 30, Sangeti, Kabupaten Muaro Jambi
2) Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084 Correspondence email: muhammad.zen.abdullah@unbari.ac.id
Abstrak. Tindak pidana penipuan investasi bodong/piktif terus menerus meningkat baik jumlah maupun modus operandinya yang dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Maraknya  kegiatan  penipuan  investasi  bodong  dapat  terjadi  di  tengah kehidupan  masyarakat,  hal  ini  terjadi  dalam  praktiknya  di  wilayah  Kabupaten  Muaro  Jambi,  yang  dilakukan  CV.  Nur  Asrof Sejahtera  dengan me-masarkan produk investasi bodong sapi perah sejak bulan Agustus 2017 hingga bulan Februari 2020, yang sudah menelan korban cukup banyak dan jumlah kerugian yang cukup besar. Akibat perbuatan/tindak pidana penipuan  investasi bodong    tersebut  yang  menimbulkan  kerugian  materil dan  imateril  terhadap kor-ban.  Dari  yang  diuraikan  di  atas,  yang  menjadi Tujuan  Penelitian  Untuk  mengetahui  dan  memberikan  penjelasan  terhadap  perlindungan  hukum korban  tindak  pidana penipuan investasi  bodong  sapi  perah,  Untuk  mengetahui  dan  memberikan  gambaran  permasalahan  yang  ditemui  dalam  perlindungan hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  penipuan  investasi  bodong  sapi  perah  ,  Untuk  mengetahui  dan  memberikan  alternatip penyelesaian terhadap permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong  sapi  perah  di  wilayah  Kabupaten  Muaro  Jambi  (studi  kasus  CV.  Nur  Asrof  Sejahtera).  Untuk  menjawab  permasalahan diatas,digunakan  metode  penelitian  yang  ber-sifat  yuridis  empiris  sebagai  bahan  utama/primer,  dengan  cara  mendiskripsikan, menganalisis  dan  mengevaluasi  terhadap  semua  peraturan  pe-rundang-  undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum terhadap  korban  tindak  pidana  in-vestasi  bodong  dan  disinergikan  dengan  melihat  praktiknya,  apakah  perlindungan  hukum terhadap korban untuk memperoleh ganti rugi dalam bentuk kompensasi atau restitusi menjadi prioritas untuk diselesaikan melalui pengabungan  perkara  ganti  rugi  dengan  perkara  pidananya,  setelah  pelaku  dijatuhi  vonis  pidana  penjara.  Hasil  penelitian menunjukkan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  penipuan  investasi  bodong  sapi  perah  di  Kabupaten  Muaro Jambi,  masih  terabaikan  dan  belum  terlaksana  secara  maksimal  melalui  penggabungan  perkara  ganti  rugi  dengan  perkara pidananya  sebagaimana  yang  dimungkinkan  dalam  pasal  98  ayat  (1)  KUHAP,  setelah  pelaku  dijatuhi  vonis  pidana  penjara, perkara dianggap selesai dan pihak korban hanya dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui gugatan perdata dan gugatan kelompok (class action).jadi saran Diharapkan ada keberanian dan empati aparat penegak hukum (hakim pengadilan), untuk  melakukan  penerapan  hukum  secara  progresif  bukan  hanya  menerapkan  keadilan  legal  formal  saja  dengan  mempidana pelaku  tindak  pidana,  tetapi  menerapkan  keadilan  yang  substantif  (melindungi  kepentingan/hak-  hak  korban)  yang  menderita kerugian material dan immaterial atas perbuatan/tindak pidana penipuan dimaksud.
Kata Kunci : Perlindungan hukum, korban tindak pidana penipuan investasi bodong.
Abstract. The criminal act of fraudulent / imaginary investment fraud continues to increase in both the number and the mode of operation committed by irresponsible parties. The rise of fraudulent investment fraud activities can occur in the midst of people's lives,  this  has  occurred  in  practice  in  the  Muaro  Jambi  Regency  area,  which  was  carried  out  by  CV.  Nur  Asrof  Sejahtera  by marketing investment products for bulking of dairy cows from August 2017 to February 2020, which have claimed quite a lot of victims  and  the  number  of  losses  is  quite  large.  As  a  result  of  the  fraudulent  investment  fraudulent  acts  /  crimes  that  cause material and immaterial losses to the victims. From what is described above, the research objectives are to find out and provide an explanation of the legal protection of victims of criminal investment fraud of dairy cow bulging, To find out and to provide an overview of the problems encountered in legal protection for victims of criminal investment fraud of dairy cow bulging, To find out and provide alternative solutions to problems encountered in legal protection against victims of fraudulent investment in the investment  of  dairy  cattle  in Muaro  Jambi  Regency  (case study  of  CV.  Nur  Asrof  Sejahtera).  To  answer  the  above problems,  a juridical empirical research method is used as the main / primary material, by describing, analyzing and evaluating all laws  and regulations  relating  to  legal  protection  of  victims  of  invalid  and  synergized  investment.  In  view  of  the  practice,  whether  legal protection  for  victims  to  obtain  compensation  in  the  form  of  compensation  or  restitution  is  a  priority  to  be  resolved  through merging the compensation case with the criminal case, after the perpetrator is sentenced to imprisonment. The results of the study show legal protection for victims of fraudulent investment fraud of dairy cows in Muaro Jambi Regency, is still neglected and has not been maximally implemented through the merger of the compensation case with the criminal case as is possible in Article 98 paragraph  (1)  of  the  Criminal  Procedure  Code,  after  the  perpetrator  is  sentenced  to  imprisonment,  the  case  is  considered complete and the victim can only file a lawsuit against the law through a lawsuit. civil and class action. So suggestions It is hoped that there will be courage and empathy for law enforcement officials (court judges), to carry out law enforcement progressively,

## Yoppy  Ariansyah  dan  M.  Zen  Abdullah.  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Penipuan Investasi  Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)
not only by imposing formal legal justice by convicting perpetrators of criminal acts, but applying substantive justice (protecting the interests / rights of victims) who suffer material and immaterial losses for the said fraudulent act / crime
Keywords : Legal protection, victims of fraudulent investment fraud.

## PENDAHULUAN
Kondisi  dan  situasi  masyarakat  yang  menjadi  simpul  interaksi  sosial  budaya  yang  ikut  mempengaruhi  nilai, norma,  sikap  dan  prilaku  warganya.  Ketidak  mampuan  ekonomi  sosial  dan  kesenjangan  yang  terjadi  ditengah kehidupan  ma-syarakat,  dibarengi  dengan  pola  kehidupan  dengan  sistem  budaya  masyarakat  modern,sehingga  tidak mengherankan  apabila  warga  berlomba-  lomba  untuk  tetap  eksis  dan  mempertahankan  jati  dirinya,  terkadang  tanpa mau berusaha bekerja keras, jujur dan penuh percaya diri, dengan mudah dan gampang menghalalkan berbagai macam cara  dalam  mempertahankan  eksistensi  kehidupannya,  dengan  melakukan  beraneka  ragam  bentuk  kejahatan  yang merugikan masyarakat, baik kejahatan yang bersifat konvensional maupun kejahatan modern yang cukup canggih.
Kejahatan atau tindak pidana ( kriminal ) merupakan salah satu bentuk  dari ‘prilaku menyimpang’ yang selalu ada dan melekat pada tiap kehidupan masyara-kat. Prilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma- norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketidak nyamanan dan ketidak tenteraman maupun kete-gangan- ketegangan sosial. Tindak pidana atau kejahatan disamping masalah  kemanusiaan  juga  merupakan  masalah  sosial,  tidak  hanya  merupakan  masalah  masyarakat  tertentu  yang bersifat lokal, tetapi merupakan juga masalah nasional dan internasional.
Salah  satu  kejahatan  yang  akhir-  akhir  ini  marak  dibicarakan  media  massa,  baik  media  cetak  maupun  media elektronik  adalah  tindak  pidana  penipuan  dalam  bentuk  investasi  bodong  ( ilegal ).  Masyarakat  Indonesia  pada umumnya, masih sangat awam terhadap berbagai jenis instrumen baru dalam dunia investasi. Bah-kan dari sebagian masyarakat tidak ingin  mengetahui bagaimana cara melakukan  investasi yang baik dan benar. Seringkali masyarakat berorientasi  kepada  hasil  yang  nanti  yang  akan  ia  dapatkan,  sehingga  yang  pertama  kali  ditanyakan  seketika  ada tawaran  suatu  investasi  adalah  berapa  keuntungannya.  Sebagian  masyarakat  terkesan  silau  dengan  imin-  iming keuntungan yang diberikan cukup tinggi tanpa memperdulikan akan risiko yang dihadapi.
Keuntungan  yang  diterima  cukup  tinggi,  sehingga  masyarakat  tergiur  untuk  melakukan  investasi.  Ketidak pahaman  masyarakat    cara  berinvestasi  yang  aman,  dapat  membuat  ia  rentan    untuk  menjadi    korban  penipuan investasi, sehingga munculah fenomena investasi bodong. Seolah- olah suatu lembaga mengelola dana masyarakat dan menginvestasikan  ke  dalam  berbagai  jenis  investasi.  Namun  pada  kenyataan  hanya  sekedar  ‘ money  game’ , memutarkan dana yang masuk  dari  investor ke investor berikutnya begitulah seterusnya.
Tindak  pidana  penipuan  investasi  bodong  ibaratkan  gunung  es,  jika  dibiarkan  terus-  menerus  berlanjut  akan menimbulkan  kerugian  dan  meresahkan  masyara-kat,  mengapa  ?  karena  banyak    menimbulkan  korban  yang  terdiri dari berbagai go-longan lapisan sosial masyarakat, bukan hanya di kalangan kelas ekonomi tingkat bawah, menengah, akan  tetapi  termasuk  juga  ekonomi  masyarakat  kelas  atas.  Apabila  dilihat  dari  jumlah  kerugian  yang  dialami masyarakat    cukup  fantastis  mencapai  puluhan  trilyun  rupiah.  Banyak  jatuh  korban  akibat  tindak  pidana  peni-puan investasi  ilegal ini  karena  pola  pikir  ( mindset ) masyarakat  yang terbiasa  segala  sesuatu  serba instan.  Demikian  juga ketika  mereka  melakukan  investasi,  pola  prilaku  instan  untuk  menjadi  kaya  dengan  cepat  melekat  dibenaknya.  Se- hingga  ketika  ada  tawaran  investasi  dengan  imbal  hasil  yang  cukup  tinggi  tanpa  berpikir  cermat  akan  mudah menerima tawaran investasi tersebut.
Tindak  pidana  penipuan  investasi  bodong  yang  dilancarkan  pelakunya  me-nimbulkan  kerugian  yang  sangat besar  bagi  masyarakat.  Dari  data  Satuan  Tugas  Waspada  Investasi  Otoritas  Jasa  keuangan,  “melaporkan selama  10 tahun  terakhir  ini  tahun  2010  hingga  bulan  April  2020  diperkirakan  kerugian  yang  dialami  masyarakat  dari  tindak pidana penipuan investasi ilegal mencapai angka sebesar  92 trilyun rupiah”.
Dengan timbulnya kerugian yang cukup besar dari tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, membuat Satuan  Tugas  Waspada  Investasi  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengambil  tindakan  yang  tegas  dengan  menutup  usaha investasi  ilegal  yang  menyimpang  dimaksud.  Dari  laporan  Otoritas  Jasa  Keuangan  selama  tahun  2017  telah  ditutup sebanyak 79 perusahaan investasi ilegal, tahun 2018 sebanyak 106 perusahaan investasi ilegal, tahun 2018 meningkat yang ditutup sebanyak 442 perusahaan investasi ilegal dan pada bulan April 2020 sebanyak 61 perusahaan investasi ilegal.
Tindak  pidana  penipuan  investasi  bodong  (ilegal)  modus  operandinya  beraneka  ragam  yang  ditawarkan pelakunya.  Salah  satu  diantaranya  modus  utama  yang  dilakukan  adalah  imbal  hasil  ( return )  yang  jauh  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  instrumen  investasi  lainnya,  seperti  berinvestasi  di  bank  dan    di  pasar  modal.  Iming-  iming ( return )  yang  cukup  tinggi  diterima  masyarakat,  tanpa  masyarakat  mau  tau  bagaimana  cara  kerja  operasional  usaha untuk  mengelola  dan  mengem-bangkan  bisnisnya  tersebut.  Hal  inilah  selang  beberapa  waktu  lamanya  setelah dana/modalnya  terkumpul.  Belakangan  baru  ketahuan  perusahaan  investasi  ini  mulai  tersendat-  sendat  melakukan
Yoppy  Ariansyah  dan  M.  Zen  Abdullah.  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Penipuan Investasi  Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)
pengembalian imbal  hasil yang  diinginkan,  yang  pada  akhirnya terjadi  macet  dan/atau  dan  tidak    bisa  dikembalikan lagi mo-dal yang disetor tersebut.
Modus operandi  yang  gencar  ditawarkan  perusahaan investasi  ilegal  dalam  bentuk ‘money game’ penampung dana menawarkan investasi dengan menanam-kan uang dalam jumlah tertentu dengan bunga yang tinggi. Selain itu, jika  mereka  yang  menanamkan  modalnya  dapat  mengajak  teman  atau  saudaranya  mereka  diberikan  keuntungan tambahan yang berupa bonus.
Tindak pidana penipuan investasi ilegal yang sering dipraktikkan di Indo-nesia, menurut Ahmad Gozali , dalam bentuk ‘ piramida skema ponzi’ yang diambil dari nama mafioso Italia yang menetap di Amerika Serikat dengan nama ‘ Charles Ponzi’ . Modusnya, skema ponzi adalah skema investasi bertingkat (piramida). Pa-da skema investasi paling awal mendapatkan hasil dari setoran  investor pada in-vestasi yang masuk belakangan. Skema ini berkedok usaha, tapi uang  dari  in-vestasi  tidak  murni    dijadikan  sebagai  modal  usaha.  Sebaliknya,  uang  dari  investor  justru  dipakai  untuk membayar keuntungan yang dijanjikan pada investor  yang telah  bergabung  sebelumnya.  Investor  yang  datang  belakangan juga mendapatkan keuntungan dari investor berikutnya dan seterusnya.
Dengan  demikian,  investasi  ilegal  yang  ditawarkan  dengan  piramida  skema  ponzi  memiliki  ciri-  ciri  tertentu, seperti  memberikan  imbal  hasil  ( fixed )  tetap  tiap  bulannya,  memberikan  imbal  hasil  yang  cukup  tinggi  (diatas  2% perbulan), usahanya tidak jelas tidak memiliki skala ekonomi  berupa berapa modal yang di-perlukan, setiap investor diajak menggaet investor baru dan setiap investor yang dapat menggaet investor baru diberikan bonus tambahan.
Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh CV. Nur Asrof Sejahtera. Modus operandi  ciri-  cirinya  mirip  dengan  piramida  skema  ponzi,  yang  berupa  ‘usaha  investasi  di  bidang  peternakan  sapi perah  mo-dern’  yang  lokasinya  terletak  di  Kabupaten  Ponorogo  Jawa  Timur.  CV.  Nur  Asrof  Sejahtera  ditunjuk sebagai  agen  penjualan/pemasaran  produk  investasi  tersebut.  Dengan  menawarkan  investasi  setiap  investor  yang menempatkan  dana  diberikan  keuntungan  (imbal  hasil)  setiap  bulannya.  Jika  investor  yang  menempatkan  dana-nya, dapat mengajak investor lainnya akan diberikan bonus tambahan.
CV.  Nur  Asrof  Sejahtera  merupakan  suatu  bentuk  persekutuan  komanditer  singkatan  dari Comanditaire Venootschap ,  yang  merupakan  suatu  persekutuan  un-tuk  menjalankan  usaha  bersama,  didirikan  oleh  satu  atau  lebih sekutu aktif dengan satu atau lebih sekutu komanditer. Dengan kata lain, Comanditaire Vennotschap merupakan suatu badan  usaha  alternatif  dengan  modal  yang  terbatas  dalam  menja-lankan  usaha  bersama,  yang  satu  bertugas menjalankan  usaha  (pesero  aktif)  dan  yang  lainnya  memasukkan  modal  ke  dalam  usaha  (pesero  pasif/komanditer) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar.
Dalam  tahap awal kegiatan investasi yang ditawarkan CV. Nur Asrof Sejah-tera berjalan lancar yang dilakukan pada bulan Agustus 2017, tetapi memasuki bulan Januari 2020, kegiatan investasi ini mulai tersendat- sendat dan tidak mam-pu  lagi  mengembalikan  keuntungan  (imbal  hasil)  dan  termasuk  setoran  dana  yang  dijanjikan,  sehingga perusahaan  investasi  ini  pada  akhirnya  dilaporkan  investor  yang  merasa  dirugikan    kepihak  yang  berwajib  dan ditindak lanjuti.
Dari  gelar  perkara  di  Kepolisian  Daerah  Jambi,  CV.  Nur  Asrof  Sejahtera  dari  bukti  awal  penyelidikan  dan penyidikan diduga telah melakukan tindak pidana penipuan investasi bodong dalam bentuk sapi perah, yang ditunjuk sebagai agen penjualan/pemasaran dari lokasi sapi perah modern terletak di Kabupaten Pono-rogo Jawa Timur, yang dimulai kegiatan usahanya pada bulan Agustus 2017 hingga bulan Februari 2020. Dalam menjalankan bisnis investasi sapi perah per paket investor ditawari  sebesar 19 juta rupiah  dengan penghasilan per bulan yang diterima investor sebesar 2,2 juta rupiah.  Diperkirakan sebanyak 3.700 orang se-bagai korban dari investasi bodong ini, dengan nilai kerugian ditaksir 116 milyar rupiah.
Dengan  terjadinya  tindak  pidana  penipuan  investasi  bodong  sapi  perah  di  Kabupaten  Muaro  Jambi,  sehingga perlu dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam penegakan hukum terhadap pelakunya  lebih bersifat prose-dural  legal  formal,  artinya  aparat  penegak  hukum  (penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  pengadilan)  hanya menegakan/menerapkan  aturan-  aturan  norma  yang  di-langgar  demi  kepastian  hukum  dan  belum  menyentuh  legal substansial,  yang  lebih  memperhatikan  sisi  keadilan  bagi  korban  tindak  pidana  penipuan  investasi  bodong  yang menimbulkan kerugian materil dan immateril, yang perlu segera mendapat perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  penipuan  investasi  bo-dong  sapi  perah  di  wilayah Kabupaten  Muaro  Jambi,  dalam  perlindungan  hukum  seringkali  terabaikan  dan  belum  sepenuhnya  mendapat perhatian,  setelah  tersang-ka/terdakwa  divonis  oleh  pengadilan.  Seolah-  olah  tindak  pidana  penipuan  inves-tasi bodong juga berakhir dengan ditetapkan dan divonisnya tersangka/terdakwa tersebut. Padahal terhadap korban tindak pidana penipuan penting juga untuk selalu diperhatikan aparat penegak hukum prihal pemberian perlindungan hukum, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun dalam bentuk perlin-dungan hukum yang bersifat represif . Perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif  (sebelum  terjadinya  sesuatu  tindak  pidana  penipuan  investasi bodong), sudah diberikan dan dilakukan oleh pemerintah/lembaga negara (Otoritas Jasa Keuangan) dengan melakukan sosiali-sasi dan mengedukasi warga masyarakat, sebelum melakukan investasi di lemba-ga pembiayaan, keuangan dan perbankan. Warga masyarakat diminta selalu bersi-kap cermat, hati- hati dan teliti dalam berinvestasi. Kenali dahulu
Yoppy  Ariansyah  dan  M.  Zen  Abdullah.  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Penipuan Investasi  Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)
produk usaha dan manajemen pengeloaannya, apakah sudah terdaftar dan mendapat izin dari lembaga (Otoritas Jasa Keuangan) yang berwenang.
Namun demikian, lain halnya dalam pemberian perlindungan yang bersifat represif (setelah terjadinya sesuatu tindak  penipuan  investasi  bodong).  Langkah  yang  diambil  aparat  penegak  hukum  lebih  banyak  menindak  dan memvonis  tersangka/terdakwa  dengan  menjatuhkan  pidanah  terhadap  terdakwa  Ahmad  Habibi  Direktur  Utama  CV. Nur Asrof Sejahterah yang  telah melanggar pasal  378 KUHP tentang penipuan, dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara  2  tahun  6  bulan,  tanpa  pidanah  denda  dari  korban  dipenjarakan  sebanyak  3.700  orang  dengan  kerugian ditabsirkan sebesar 116 Milyar Rupiah. Dengan kata lain, aparat penegak hukum belum memperhatikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi bodong yang menderita kerugian material dan immaterial, yang seharusnya perlu  mendapat  perlindungan  dan  perhatian  dalam  hal  pemberian  dalam  hal  pemberian  ganti  rugi  yang  bersifat kompensasi maupun restitusi dan lain sebagainya.

## PEMBAHASAN :

## A. Permasalahan  Yang  Ditemui  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Penipuan Investasi Bodong
Salah  satu  bentuk  perlindungan  terhadap  masyarakat  yang  harus  dilakukan  oleh  negara  adalah  memberikan perlindungan  hukum  melalui  proses  peradilan    atau  yang  dikenal  dengan  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice system ),  apa-bila  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Salah  satu  pihak  yang  sangat  membutuhkan  perlindungan  dalam suatu tindak  pidana  adalah  korban  tindak  pidana.  Peran  penting  korban  untuk  diberikan  perhatian  dan  perlindungan berangkat  dari  pe-mikiran  bahwa  korban  merupakan  pihak  yang  dirugikan  dalam  terjadinya  suatu  tindak  pidana, sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.
Korban tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, ditempatkan pada posisi yang lemah dalam hal pem-berian perlindungan hukum terhadapnya, sejak korban melaporkan terjadinya suatu  tindak  pidana  dan  menunjukkan  siapa  pelaku  tindak  pidana  dan  atau  dengan  menyerahkan  barang  bukti  dan ditemukan di tempat kejadian perkara termasuk penderitaan baik fisik maupun non fisik serta kerugian material dan kerugian  non  material  kepada  aparat  penegak  hukum.  Dengan  adanya  korban  melaporkan  peristiwa  pidana  di  atas, dalam hal proses pemeriksaan lebih lanjut ‘korban tidak memiliki akses untuk mendapatkan potocopy arsip laporan polisi. Berita acara pemeriksaan korban/pelapor dan saksi, surat perintah penyidikan, surat perintah penuntutan, berkas perkara yang diserahkan kepada jaksa penun-tut umum, pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan surat dakwaan kepada pengadilan negeri, dakwaan dan tuntutan pidana serta putusan pengadilan negeri.  Apalagi  untuk  mendapatkan  kompen-sasi  atas  penderitaan  dan  kerugian  yang  dialami  korban  sampai mempunyai ke-kuatan hukum yang tetap.
Keberadaan suatu peradilan yang adil ( fair trial ) merupakan tuntutan dan prinsif dasar hak azasi manusia yang universal  dan  ciri  negara  demokratis.  Ke-lancaran  dan  keberhasilan  suatu  proses  peradilan  khususnya  peradilan pidana,  akan  tergantung  pada  alat  bukti  yang  berhasil  diungkapkan  di  pengadilan,  salah  satu  alat  bukti  yang menentukan  ialah  keterangan  saksi  dan  korban.  Dalam  proses  persidangan  terhadap  sebuah    perkara  pidana,  korban menempati  posisi  yang  penting  untuk  dapat  mengungkap  peristiwa  pidana  tersebut,  namun  selama  ini  pembuat undang-  undang  dan  para  penegak  hukum  umumnya  hanya  tertuju  pada  pelaku  tindak  pidana  dalam  hal  bagaimana menemukan  cara/metode  pen-jatuhan  sanksi  yang  lebih  tepat,  tegas  dan  adil  agar  pelaku  tindak  pidana  merasa jera/mencegah orang supaya tidak melakukan  tindak pidana. Pentingnya pelaku tindak pidana diperhatikan berakibat kepentingan  korban  tindak  pidana  peni-puan  investasi  bodong  sering  menjadi  terabaikan,  karena  selama  ini keberadaan korban dalam proses peradilan pidana khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan nampak kurang mendapat tempat dan perhatian serta perlindungan hukum. Sebagai seorang korban tindak pidana, ia mempunyai hak seperti ma-nusia lainnya.
Peraturan  perundang-  undangan  yang  saat  ini  berlaku  ( ius  constitutum ),  pemberian  perlindungan  terhadap korban tindak pidana ‘lebih banyak perlin-dungan yang bersifat abstrak atau perlindungan secara tidak langsung. Hal ini  disebabkan  tindak  pidana  menurut  perundang-  undangan  pidana  tidak  dilihat  sebagai  perbuatan  yang menyerang/melanggar kepentingan hukum seorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya melihat sebagai pelanggaran/ tertib hukum abstracto ’. Hal ini mengakibatkan sistem saksi dan pertanggung-jawaban pidananya tidak tertuju  kepada  perlindungan  korban  secara  langsung  dan  konkrit,  tetapi  hanya  perlindungan  korban  secara  tidak langsung  dan  abstrak.  Jadi  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  bukanlah  per-tanggungjawaban  terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawban yang bersifat pribadi/ individu.
Terdapat  suatu  realita  dalam  praktiknya  yang  tidak  dapat  dibantah  bahwa  kepentingan  dan  hak-  hak  pelaku tindak pidana dalam KUHAP lebih diper-lihatkan dan diutamakan dari pada kepentingan dan hak- hak korban ( victim of  crime )  itu  sendiri.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  KUHAP,  dimana  sejak  awal  proses  pemeriksaan  hak-  hak  pelaku tindak pidana dilindungi, yaitu hak mem-peroleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, tidak dibenarkan

## Yoppy  Ariansyah  dan  M.  Zen  Abdullah.  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Penipuan Investasi  Bodong
Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)
dengan penyiksaan, hak memberikan ketrangan tanpa tekanan dan paksaan dan lainnya, sedangkan hak- hak korban tidak terakomodir sama sekali oleh KU-HAP, sehingga terlihat jelas secara kasat mata mengakibatkan perlindungan terhadap korban kurang maksimal.
Permasalahan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong terlihat dalam  praktik  penegakan  hukum  yang  dila-kukan  aparat  penegak  hukum  (penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim pengadi-lan). Mulai dari proses pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan yang dila-kukan Kepolisian Daerah  (Polda) Jambi,  korban  sebagai  pelapor  hanya  diminta  untuk  memberikan  keterangan  atas  peristiwa/kejadian  yang  menimpa dirinya beserta barang bukti yang diperlukan, untuk melengkapi perkara pidananya saja, korban tidak diikut sertakan dalam  hal  lain  yang  menjadi  haknya,  yaitu  menge-nai  pengembalian  kerugian  dana/uang  yang  diinvestasikan  pada pelaku.
Berikut sampai pada pelimpahan berkas perkara pada penuntut umum dan dilimpahkan pada sidang pengadilan, kedudukan  korban  hanya  sebagai  saksi  korban  untuk  mengungkapkan  perkara  penipuan  yang  dihadapinya  saja, sampai pada penjatuhan putusan hakim pengadilan yang memvonis terdakwa, persoalan korban dianggap telah selesai dengan mempidana pelaku tindak pidana peni-puan investasi bodong tersebut.
Artinya,  perlindungan  hukum  terhadap  korban  lebih  bersifat  abstrak  dan  perlindungan  secara  tidak  langsung. Sedangkan perlindungan secara langsung setelah divonis pidana terhadap pelaku, dianggap kasusnya berakhir karena pelaku telah dijatuhi pidana. Pada hal perlindungan secara langsung (perlin-dungan represif) bukan hanya tugas aparat penegakan  hukum  memvonis  ter-dakwa  saja,  melainkan  juga  harus  memperhatikan  kepentingan  korban  yang mengalami  kerugian  material  dan  immaterial  tersebut.  Maksudnya,  kepentingan  korban  harus  dilindungi  untuk mendapatkan  hak  ganti  rugi  (restitusi)  akibat  kerugian  uang  (materi)  yang  dialaminya,  baik  melalui  penggabungan ganti rugi yang dimungkinkan dalam ketentuan pasal 98 s/d 101 KUHAP, gugatan ganti rugi secara perdata, gugatan kelompok  ( class  action )  maupun  melalui  pengajuan  permohonan  restitusi  sebagaimana  yang  dimungkinkan  dalam Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## B. Upaya  Mengatasi  Permasalahan  Yang  Ditemui  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong
Dalam  berbagai  kegiatan  ekonomi  yang  terjadi  ditengah  kehidupan  masya-rakat  sangat  bermanfaat  dalam menunjang  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  terjadinya  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  dapat  meningkatkan pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun  demikian,  berbagai  aktivitas  perekonomian  yang  terjadi  ditengah kehidupan  masyarakat  dimaksud,  tidak  selamanya  ber-dampak  positif  bagi  kehidupan  masyarakat.  Adakalanya membuka  pula  peluang  tumbuh  subur  dan  berkembangnya  bisnis  dalam  bentuk  investasi  bodong/  ilegal,  yang tujuannya secara kasat mata  demi untuk mengeruk keuntungan semata- mata untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang  lain.  Hal  ini  dapat  terjadi,  dengan  masih  rendahnya  kewaspadaan  masyarakat  karena  kurangnya  informasi/ pengetahuan,  yang  menyebabkan  banyak  masyarakat    yang  terjebak  bisnis  in-vestasi  bodong  dengan  iming-  iming yang diperoleh cukup menjanjikan/ menggiurkan.
Bentuk  bisnis  investasi  bodong/piktif    ini  banyak  dimuat  di  berbagai  media  elektronik  dan  media  cetak  yang beredar di tanah air, seperti yang terjadi pada ‘Kasus Pandawa Group, Firt Travel, PT.Cakrabuana Sukses Indonesia dan  Dre-am  Fredom’ .  Pandawa  Group  dengan  memberikan  imbal  hasil  10%  per-bulan  dengan  jumlah  korban  lebih kurang 549 orang dengan total kerugian 3,8 triliun. First Travel yang mewarkan paket umroh murah dengan jumlah korban  58.600  orang  dengan  total  kerugian  yang  dialami  800  milyar.  PT.  Cakrabuana  Sukses  Indonesia  yang merupakan perusahaan investasi konsorsium mendulang emas sebesar 5% perbulan dengan 7.000 ribu korban dengan jumlah kerugian 1,6 tilliun. Sedangkan Dream Freedom dengan menawarkan investasi bodong imbal hasil 1% setiap hari dengan jumlah korban sebanyak 700.000 ribu orang dengan total kerugian 3,5 triliun’.
Dari berbagai investasi bodong yang terjadi dalam praktiknya di Indonesia diperkirakan menelan korban yang berjatuhan  cukup  banyak  dan  menimbulkan  kerugian  yang  cukup  fantastis  bagi  masyarakat.  Hal  ini  terjadi  juga  di wilayah  Kabupaten  Muaro  Jambi,  seperti  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  CV.  Nur  Asrof  Sejahtera,  dengan  modus operandi yang berupa ‘usaha investasi di bidang peternakan sapi perah modern’, yang dimulai kegiatan usahanya pada bulan  Agustus  2017,  per  paket  investor  ditawari   sebesar  19  juta  rupiah    dengan  peng-hasilan  per  bulan  sebesar  2,2 juta  rupiah.  Diperkirakan  sebanyak  3.700  orang  se-bagai  korban  dari  investasi  bodong  ini,  dengan  nilai  kerugian ditaksir 116 milyar rupiah.
Kasus  penipuan  seperti  ini  sangat memprihatinkan,  apalagi  dengan  jumlah  korban  dan  kerugian  yang  dialami sangat  besar.  Meskipun  kasus  penipuan  atas  nama  bisnis  investasi  bodong/piktif  ini  telah  berulang  kali  terjadi  dan ditayang-kan/diberitakan  oleh  berbagai  media.  Namun  hingga  hari  ini  peristiwa  penipuan  yang  dikelola  oleh  para pelaku tindak pidana penipuan tersebut masih saja ber-lanjut dan korban serta kerugian yang dialami masyarakatpun tidak  tanggung- tanggung jumlahnya.  Hal  ini  dapat  terjadi  dikarenakan  kurangnya  informasi  di  masyarakat  tentang usaha  investasi  tersebut,  mereka  para  korban  hanya  terjebak  dengan  janji-  janji  keuntungan  besar  yang  diumbar- umbar  oleh  oknum  yang  ti-dak  bertanggung  jawab.    Dari  sekitar  3.700  orang  yang  menjadi  korban  tindak  pidana

## Yoppy  Ariansyah  dan  M.  Zen  Abdullah.  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Penipuan Investasi  Bodong
Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)
penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dengan kerugian yang ditaksir 116 milyar yang dilakukan CV. Nur Asrof  Sejahtera, diperoleh dan dapat ditarik suatu kesimpulan faktor penyebab terja-dinya, menurut Yudha Setiabudi , disebabkan ;
Warga  masyarakat  (korban)  ingin  selalu  mendapatkan  keuntungan  dalam  jumlah  yang  besar  secara  mudah, cepat  dan  instan,  tanpa  mau  memper-hitungkan  risikonya.  Dalam  kesempatan  lain,  korban  terlalu  mudah  per- caya dengan  iming-  iming  yang  menggiurkan  dari  suatu  produk  investasi  dengan  imbal  hasil  yang  cukup  tinggi,  dan ketidaktahuan korban/ ku-rangnya informasi dalam membedakan mana bisnis investasi yang legal dan bisnis investasi yang ilegal.
Dengan  perkataan  lain,  terjerumusnya  warga  masyarakat  (korban)  tindak  pi-dana  penipuan  investasi  bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, disebabkan ;
a. Korban ingin selalu mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar secara mudah, cepat dan instan, tanpa mau memperhitungkan risikonya,
b. Korban terlalu mudah percaya dengan iming- iming yang menggiurkan dari suatu produk investasi dengan imbal hasil yang cukup besar, dan
c. Ketidaktahuan  korban/kurangnya  informasi  dalam  membedakan  mana  bisnis  investasi  yang  legal  dan  bisnis investasi yang ilegal.
Dari  tindak  pidana  penipuan  investasi  bodong  di  atas,  seharusnya  ma-syarakat  yang  berada  dalam  wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan sekitarnya serta masyarakat di kota- kota lainnya di Indonesia lebih berhati- hati dengan perusahaan- perusahaan yang menawarkan produk investasi bodong/piktif  ini.
Peristiwa  tindak  pidana  penipuan  investasi  bodong  ini  tidak  boleh  dibiarkan  berlanjut  terus-  menerus,  selain merugikan  masyarakat  yang  menjadi  korbannya,  investasi  ini  juga  sangat  meresahkan  dan  menganggu  ketertiban masyarakat.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  upaya  pencegahan  dan  penanggulangannya  terhadap  pelaku  tindak  pidana penipuan  investasi  bodong  tersebut,  dengan  mengambil  langkah-  langkah  penegakan  hukum  terhadap  pelakunya. Lebih  penting  lagi  yang  harus  mendapat  prioritas  perhatian,  selain  penegakan  hukum  terhadap  pelakunya  adalah bagaimana  pemerintah  melindungi  masyarakat  dari  jerat  tipu  daya  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  agar  tidak terjerumus  ke  dalam  investasi  ilegal  dan  bagaimana  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  terhadap masyarakat  yang menjadi korban,  mengingat jumlah korban  yang  berjatuhan  sangat banyak  dan  menderita  kerugian yang cukup  besar.
Selama ini dalam penyelesaian perkara pidana termasuk penyelesaian per-kara tindak pidana penipuan investasi bodong,  aparat  penegak  hukum  dan  pemerintah  lebih  memfokuskan  perhatian  terhadap  pelaku  dan  penjatuhan  hu- kuman/pidana saja. Sedangkan korban dari tindak pidana tersebut ‘hanyalah diminta sebagai pemberi kesaksian atau sumber  informasi  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  tersebut.  Banyak  ditemukan  korban  tindak  pidana  penipuan investasi  bodong  kurang  mendapat  tempat  dan  perhatian  dalam  hal  pemberian  perlindungan  hukum  terhadap korbannya,  baik  perlindungan  hukum  yang  si-fatnya  material  maupun    yang  bersifat  immaterial’.  Sehingga  korban dari  tindak  pidana  penipuan  investasi  bodong,  dengan  dipidananya  pelaku  tindak  pidana  tersebut  hanya  tercapai kepastian  hukum,  demi  ketertiban  dan  keten-traman  warga  masyarakat.  Sedangkan  dilihat  dari  segi  perlindungan hukum  terhadap  diri  korban    yang  menderita  kerugian  material  dan  immaterial  dari  tin-dak  pidana  tersebut  belum terpenuhi  dari  aspek  keadilannya,  yang  menjadi  tum-puan  harapan  para  korban  tindak  pidana  penipuan  investasi bodong tersebut, dengan mengembalikan uang/dana yang telah diserahkannya pada pelaku.
Untuk  itu,  diharapkan  aparat  penegak  hukum  (penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  pengadilan)  untuk  selalu memperhatikan kepentingan korban yang men-derita/mengalami kerugian material dan immaterial tersebut. Artinya, bukan  hanya  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya  mempidana  pelaku  saja  untuk  menegakkan  norma-  norma hukum yang dilanggar demi kepastian hukum  saja, agar tercipta ketertiban dan keamanan warga masyarakat. Tetapi ada  hal  yang  lebih  penting  lagi  untuk  diperhatikan  adalah  hak-hak  korban  yang  mengalami  kerugian  material  dan immaterial tersebut.
Aparat  penegak  hukum  jangan  berprilaku  seringkali  bermain  dengan  pera-turan  dan  prosedur.  Hukum  bukan dijalankan demi mencapai kesejahtraan dan keadilan, melainkan demi mencapai keadilan yang diinginkan oleh aparat pene-gak hukum itu sendiri dan terdakwa di atas  dalih hukum tertulis.  Kepekaan/ sensitivitas aparat penegak hukum dituntut  untuk  bukan  demi  kepastian  hukum  dalam  menegakan  hukum  saja,  tetapi  bagaimana  menciptakan  rasa keadilan bagi warganya yang juga menjadi prioritas perhatian dan penanganan suatu perkara pidana termasuk dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  penipuan  investasi  bodong  yang  terjadi  dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Menurut Gustav Radbruch nilai- nilai dasar dari hukum harus berisikan  keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dalam praktik penegakan hukum ter-kadang ketiga nilai dasar hukum dimaksud terdapat ketegangan karena masing- masing nilai memiliki tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, se-hingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling  bertentangan.  Untuk  itu,  upaya  harmonisasi  harus  dilakukan  sedemikian  rupa  dengan  membuat  konsep kesebandingan di antara ketiga nilai itu secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai dimaksud.

## Yoppy  Ariansyah  dan  M.  Zen  Abdullah.  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Penipuan Investasi  Bodong
Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)
Apabila  ketiga  nilai  itu  masih  bersitegang  satu  dengan  yang  lainnya,  yang  diutamakan  dalam  penegakan  hukum menjadi prioritas menegakkan nilai keadilan.
Keadilan  diakui  memang  memiliki  konsepsi  yang  abstrak.  Namun  demi-kian,  di  dalam  konsep  keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan dihadapan hukum serta azas proporsionalitas antara ke-pentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma  lain  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu  keadilan  memiliki  sifat  yang  dinamis  yang  terkadang  belum  dapat terwadahi dalam hukum positif.
Untuk  itu,  penegakan  hukum  pidana  sebagai  sarana  dalam  upaya  pe-nanggulangan  tindak  pidana  penipuan investasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan melalui proses pemeriksaan penyeli- dikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  sampai  pada  putusan  pengadilan,  yang  pu-tusannya  dirasakan  masih  bersifat positif-  legalistis,  yang  memandang  hukum  hanya  sebatas  peraturan  perundang-  undangan  secara  formal-  tekstual. Tanpa mau melakukan pendekatan secara hukum progresif dengan kreaktivitas (aksi dan usaha) dengan menggali dan menemukan  kaidah-  kaidah  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Diharapkan  prilaku  aparat penegak  hukum  (penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  pengadilan)  yang  merupakan  representatif  utama  dari  wajah penegakan hukum dalam memutus perkara tindak pidana penipuan investasi bodong, walaupun keterbatasan substansi peraturan perun-dang- undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi  bodong,  sebelum  terbentuknya  peraturan  yang  baru.  Hendaknya  tidak  menghalangi  hakim  dengan kemandirian  dan  integri-tasnya  dapat memberikan  putusan  hukum  secara progresif ,  putusan  yang  ber-kualitas  dapat memenuhi  rasa  keadilan  substantif,  sesuai  dengan  kaidah-  kaidah  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat,  termasuk  dalam  mem-berikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  penipuan  in-vestasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

## KESIMPULAN  :
1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi  kasus  CV.  Nur  Asrof  Sejahtera),  dapat  dilakukan  baik  melalui  perlindungan  hukum  secara  pre-ventif (sebelum  terjadinya  sesuatu  tindak  pidana  penipuan  investasi  bo-dong)  maupun  perlindungan  hukum  secara represif (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong, yaitu ;
a. Perlindungan hukum secara preventif
Perlindungan hukum secara preventif menjadi tugas dan tanggung-jawab Otoritas Jasa keuangan (OJK) sesuai dengan  ketentuan  pasal    28  Undang-  undang  Nomor  9  Tahun  2011,  tentang  Otoritas  Jasa  Ke-uangan  (OJK), dimana  OJK  berwenang  melakukan  kegiatan  sosialisasi  dan  mengedukasi  warga  masyarakat,  dengan memberikan  pengertian  dan  pemahaman  tentang  perusahaan  investasi  yang  mana  dikatakan  perusahaan investasi  legal  dan  yang  mana  perusahaan  investasi  ilegal  (bodong)  dan  menerima  pengaduan  dan  laporan masyarakat tentang perusahaan investasi yang terdaftar dan tidak terdaftar, dan
b. Perlindungan hukum secara represif
Perlidungan  hukum  secara  represif  menjadi  tugas  dan  tanggungjawab  aparat  penegak  hukum  (penyidik, penuntut  umum  dan  hakim  penga-dilan)  untuk  menindak  pelaku,  dengan  cara  melakukan  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan  dan  memberikan  putusan  terhadap  terdakwa  Ahmad  Habibi  Bin  Turkan  Nawawi Direktur  CV.  Nur  Asrof  Sejahtera,  terbukti  bersalah  melakukan  kegiatan  investasi  bodong/piktif  yang melanggar pasal 378 KUHpidana, dengan  dijatuhi pidana selama 2 tahun 6 bulan  penjara dan sekaligus juga diharapkan hakim  pengadi-lan memperhatikan juga kepentingan korban tindak pidana yang menderita kerugian material dan immaterial, dengan melindungi hak- hak korban untuk mendapatkan  ganti rugi, baik dengan cara kompen-sasi  maupun  dengan  cara  restitusi,  yang  dapat  dilakukan  melalui  putusan  pengadilan  dengan penggabungan  perkara  ganti  rugi,  ataupun  gugatan  perdata  atau  gugatan  perkelompok  ( class  action )  ataupun melalui permohonan pengajuan restitusi.
2. Permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera) adalah ;
a. Dalam  memberikan  perlindungan  yang  bersifat  preventif,  yang  men-jadi  tugas  dan  kewenangan  OJK  dalam memberikan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  warga masyarakat  dilakukan secara  berkelanjutan  dan  terprogram bekerja  sama  dengan  pihak  lain  (Bank  Indonesia,  Lembaga  perbankan  pemerintah  ataupun  swasta,  instansi pemerintah)  dan  lain-nya,  sosialisasi  dan  edukasi  terbatas  di  pusat-  pusat  Ibukota  Ka-bupaten  saja  dan  belum menyentuh  merata  di  pelosok  pedesaan  yang  ada  dalam  wilayah  Kabupaten  Muaro  Jambi,  sehingga  tidak menghe-rankan  apabila  masih ada  warga yang menjadi  korban  dari tindak  pi-dana  penipuan  investasi  bodong tersebut, dan
b. Perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif  yang  menjadi  tugas  dan  tanggungjawab  aparat  penegak  hukum, aparat  penegak  hukum  mela-kukan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  menjatuhkan  pidana  terhadap

## Yoppy  Ariansyah  dan  M.  Zen  Abdullah.  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Penipuan Investasi  Bodong
Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)
pelaku  dengan  pidana  penjara  selama  2  tahun  6  bulan    dan  be-lum  memperhatikan  hak-  hak  korban  atas kerugian  yang  dialaminya,  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  atas  uang/dana  yang  diserahkannya  ke-pada  pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong.
3. Upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong di wilayah Ka-bupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera) adalah ;
a. Dalam  memberikan  perlindungan  yang  bersifat  preventif,  yang  men-jadi  tugas  dan  kewenangan  OJK, diharapkan OJK dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat dilaksanakan bukan hanya di pusat- pusat Ibukota Kabupaten saja, melainkan me-luas sampai ke tingkat desa- desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dan
b. Perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif  yang  menjadi  tugas  dan  tanggungjawab  aparat  penegak  hukum, diharapkan aparat penegak hukum bukan hanya memvonis dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada pelaku Ahmad Habibi Bin Turkan Nawawi, melainkan harus memperhatikan kepentingan dan hak- hak korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, yang menderita kerugian material dan immaterial, dengan cara menyita semua harta pelaku dan mengembalikan kerugian material (uang/dana) korban tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA :
Affandi, Wahyu, Berbagai Masalah Hukum di Indonesia , Alumni : Bandung, 2012. Ali, Ahmad, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis , Gunung Agung : Jakarta, 2002. Arief Mansur, Dikdik M, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. Radjagrafindo Persada : Jakarta, 2017. Abdullah, Ujang, Materi dan prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat), Jurnal Mimbar Hukum, FH UGM : Jogyakarta, 2018. Arinanto,  Satya, Memahami Hukum  Dari  Konstruksi  Sampai Implementasi , PT.  RadjaGrafindo  Persada  :  Jakarta, 2012.
Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana , Bina Cipta : Bandung, 2014. ________________, Reformasi Hak Azasi Manusia dan Penegakan Hukum , Mahdar Maju : Bandung, 2011.
Bahder Johan Nasution, Hukum dan Keadilan , Mahdar Maju : Bandung, 2015. Bassar, Sudradjat, M, Tindak- tindak Pidana Tertentu Dalam KUHPidana , Re-madja Karya : Bandung, 2014. Chairuddin, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana Islam, Grandika Press : Jakarta, 2014.
Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan , Akademika Pressindo : Jakarta, 2010. Hadjon, Philipus, M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , PT. Bina Ilmu : Surabaya, 2009. Hamzah, Andi, Hak- hak Azasi Manusia di Dalam KUHAP , Bina Cipta : Bandung, 2008. Indawati, Yana, Victimologi (Perhatian Terhadap Korban), Sinar Grafika :  Surabaya, 2012. Kusumah, Mulyana W, Kriminologi dan Masalah Kejahatan , Amrico : Bandung, 2006. Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum , Kencana Gramedia Group : Jakarta, 2008. Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty : Jogyakarta, 2009. Moch. Anwar, H.A.K, Hukum Pidana Bagian Khusus , Alumni : Bandung, 2005. Moeljatno, R, Azas- azas Hukum Pidana , PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2012 BAB Mudzakir, Pengabaian  Kepentingan  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  UII  Press  :  Jogyakarta, 2001.
Mulyadi, Lilik, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi , Djambatan : Jakarta, 2012.