Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 127-167 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.384 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor
Andreas Nathaniel Marbun, Revi Laracaka Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Advokat
andreas.nathaniel.marbun@gmail.com , revi.laracaka@gmail.com

## Abstract
This article will give some rational and reasonable reasons to answer a question on why it is not necessary to attribute a criminal liability upon a political party, considering the meaningless amount of fine as the main punishment that can be imposed to a corporation which convicted of a crime (corruption). This analysis will be based on economic analysis of law and this article will give some relevant equations and precise calculations to support its stance. However, it doesn’t mean that the authors disagree with punishing a political party whose member has committed a  corruption.  Instead,  an  insignificant  amount  of  punishment  that  the  anti-corruption  law currently regulates and a large sum of money/ assets that a political party may have, are the main  factors  that  cause  inefficient  enforcement. Therefore,  increasing  the  amount  of punishment in the anti-corruption law is the only solution to create a deterrence effect for  a  corporation,  to  deter  and  disincentivise  a  corporation  that  wants  to  commit  a corruption .
Keywords :  Corruption,  Economic  Analysis  of  Law,  Criminal  Liability,  Corporate  Criminal Liability, Sentencing Guideline

## Abstrak
Artikel ini akan menjawab dan memberikan alasan rasional guna menjawab mengapa partai politik  tidak  perlu  dimintakan  pertanggungjawban  pidana  berdasarkan  konsep pertanggungjawaban  pidana  korporasi,  mengingat  rendahnya  ancaman  pidana  denda sebagai  pidana  pokok  bagi  pelaku  korporasi  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana (korupsi).  Analisa  tersebut  diberikan  berdasarkan  analisa  ekonomi  terhadap  hukum  dan dengan  melalui  metode  penghitungan  yang  jelas.  Bukan  berarti  penulis  tidak  mendukung pemidanaan  partai  politik  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  partai  politik  tersebut. Melainkan,  minimnya  penghukuman  yang  ada  di  UU  PTPK  saat  ini  ditambah  asumsi kepemilikan    sejumlah  besar  kekayaan/  asset  yang  dimiliki  oleh suatu  partai  politik  yang melakukan  kejahatan,  menjadi  faktor  utama  yang  mendasari  alasan  bahwa  pemidanaan terhadap  partai  politik  justru merupakan  suatu  penegakan  hukum  yang  bersifat  inefisien. Sehingga, meningkatkan jumlah ancaman pidana denda di UU PTPK merupakan satu-satunya solusi  untuk  menciptakan  deterensi  dan  disinsentif  bagi  korporasi  agar  tidak  melakukan tindak pidana korupsi.
Kata  Kunci :  Tindak  Pidana  Korupsi,  Analisa  Ekonomi  terhadap  Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pedoman Pemidanaan

## Pendahuluan
Diskursus  mengenai  pemidanaan terhadap  partai  politik  yang  melakukan tindak  pidana,  khususnya  tindak  pidana korupsi,  sudah  mulai  banyak  dibicarakan dan  diusulkan  oleh  para  akademisi  hukum terkemuka. Tentu saja, isu tersebut menjadi perdebatan hangat dan telah menimbulkan banyak  pro  dan  kontra.  Sayangnya,  kerap kali  perdebatan  terkait  pemidanaan terhadap partai politik ini bersifat banal dan berhenti  pada  perdebatan  terkait  isu kebebasan  hak  berpolitik  atau  terkait pertanyaan  mendasar  tentang  pidana korporasi  yang  sudah  tidak  laku,  seperti; apakah  korupsi  yang  dilakukan  seorang petinggi  atau  bahkan  anggota  partai  biasa dapat  diatribusikan  sebagai  perbuatan resmi  dari  partai  politik?  tindak  pidana apakah yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak  pidana  yang  dapat  dilakukan  oleh partai  politik?  atau  Apakah  hukuman  yang dapat  dan  patut  diberikan  kepada  partai politik?
Nyaris tidak dapat ditemukan adanya narasi  atau  diskusi  tentang  inefisiensi ancaman  pidana  yang  diatur  dalam  delik tindak pidana korupsi pada UU No. 31 tahun 1999  Jo.  20/2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) terhadap pelaku korporasi. Hal ini tak mengherankan, mengingat  penentuan  besaran  ancaman pidana  dalam  suatu  ketentuan  pidana merupakan  pertanyaan  yang  paling  sulit dijawab,  termasuk  oleh  perumus  undang- undang  manapun  yang  mengatur  ancaman pidana  dalam  undang-undang  tersebut. Padahal,  penentuan  besaran  ancaman pidana  merupakan  salah  satu  poin perdebatan  yang  perlu  diperhatikan, khususnya oleh  para  pakar  hukum  pidana. Mengingat,  hingga  detik  ini  belum  ada formulasi  yang  ajeg  dan  standarisasi  yang
1 Sebagai  salah  satu  bukti  atas pernyataan  diatas,  baca  Charles  Himawan, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai
baku  terkait  penentuan  ancaman  pidana terhadap suatu perbuatan yang
dikriminalisasi  dalam  suatu  perancangan undang-undang di Indonesia. Sehingga, tak heran jarang sekali masukan yang diberikan oleh berbagai pihak terkait cara perumusan dalam  penentuan  straafmat  bagi  tindak pidana korupsi di UU PTPK.
Adapun  tujuan  dari  tulisan  ini  ialah ingin mengkritik ancaman pidana yang amat inefisien  jika  penegak  hukum  ingin mempidana  partai  politik.  Tulisan  ini  juga sekaligus  ingin  memberikan  masukkan konstruktif kepada tim perumus Revisi UU PTPK  (ataupun  RKUHP,  jika  tindak  pidana korupsi dimasukkan sebagai tindak pidana dalam RKUHP) untuk menentukan besaran ancaman  pidana  dalam  perkara  tindak pidana  korupsi,  khususnya  yang  dilakukan oleh korporasi, dengan menggunakan pisau analisa  law  and  economics.  Mengingat keterbatasan yang dimiliki, dalam artikel ini hanya  akan  dijelaskan  teori-teori  dasar terkait  analisa  ekonomi  terhadap  hukum. Namun,  toh  teori-teori  yang  diberikan  ini penulis rasa sudah cukup sebagai tolak ukur awalan  untuk  mencari  dan  menjawab pertanyaan terakti efektifitas dari penegakan  hukum  pemberantasan  korupsi yang pertanggungjawabannya ingin dimintakan kepada partai politik berdasarkan  konsep  pertanggungjawaban korporasi. Walaupun terkesan baru,
sesungguhnya  analisa  ekonomi  terhadap hukum  sudah  didiskusikan  oleh  para akademisi hukum sejak lama di Indonesia. 1 Sayangnya,  analisa  tersebut  relative  tidak begitu  berkembang  di  Indonesia.  Adapun artikel  ini  juga  berkihtiar  agar  sekiranya analisa tersebut digunakan oleh pemerintah dan tim perumus, untuk mempertimbangkan  terkait  perlu  atau
Sarana  Pengembalian  Wibawa  Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 5, (Oktober 1991)
tidaknya  memproses  hukum  suatu  organ partai  politik  yang  melakukan  kejahatan korupsi,  serta  menjadi  dasar  pijakan pemikiran  dalam  penentuan  ancaman pidana  di  RUU  PTPK  maupun  RKUHP, khsusunya  pada  delik  tindak  pidana korupsi,  yang  mana  merupakan  salah  satu bagian dari konsep financial crime.
Guna  memudahkan  pembaca  untuk mengerti  isi  dan  maksud  dari  tulisan  ini, adapun  tulisan  ini  akan  membagi pembahasannya ke dalam beberapa bagian. Bagian I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan sekilas  mengenai latar belakang,  serta  permasalahan  yang  akan dicari  penyelesaiannya  dalam  tulisan  ini. Pada  bagian  II  akan  dibahas  secara  umum mengenai Analisa Biaya–Manfaat (Cost and Benefit  Analysis) dari  suatu  tindak  pidana dan Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory). Pada  bagian  tersebut,  akan dijelaskan  mulai  dari  perkembangan  dan teori-teori  terkait  Analisa  Biaya  Manfaat, Teori  Pilihan  Rasional,  hingga  analisa ekonomi  terhadap  hukum (law  and economics) secara umum.
Adapun  pada  bagian  III  akan menjelaskan  tentang  hubungan  Analisa Ekonomi terhadap Hukum dengan kebijakan  hukum  pidana.  Bagian  ini  akan menjelaskan secara rinci hal-hal yang perlu diperhatikan jika pengambil kebijakan ingin menerapkan  prinsip  ekonomi  dalam kebijakan  hukum  pidana  serta  mengkritik pandangan-pandangan  yang  secara  umum dipercayai  selama  ini  dalam  pembentukan kebijakan  pidana  yang  ‘dipercayai’  (bukan terbukti)  efisien.  Pada  bagian  IV,  akan dibahas sekilas mengenai Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi, baik secara teori maupun praktik. Bagian ini akan  membahas  secara  umum  mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan akan  menjawab  secara  singkat  apakah partai politik dapat dimintakan pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan pertanggungjawaban  pidana  korporasi.
Namun  perlu  dicatat,  bahwa  hal  tersebut bukanlah  inti  pembahasan  artikel  dan bukan  pula  pertanyaan  inti  yang  ingin dijawab oleh artikel ini.
Sedangkan bagian V akan membahas mengenai Straafmat Pasal-Pasal  Tindak
Pidana  Korupsi  di  UU  PTPK  dan menganalisa  apakah  perlu  partai  politik dimintakan pertanggungjawaban atas tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Tidak sekedar  melihat  besaran  ancaman  pidana delik tindak pidana korupsi dalam UU PTPK, bagian ini juga akan memberikan masukan terkait  bentuk  penentuan  ancaman  pidana yang  cocok  dengan  karakteristik  tindak pidana  korupsi  dan  sesuai  dengan  analisa ekonomi  terhadap  hukum  secara  umum, khususnya  bila  penegak  hukum  ingin mempresekusi  partai  politik.  Pada  bagian tersebut, akan diberikan hitungan sederhana  yang  melandasi  jawaban  perlu atau  tidaknya  suatu  partai  politik dimintakan  pertanggungjawaban  pidana korporasi. Pada bagian VI, akan dijabarkan kesimpulan  dan  saran  yang  perlu  untuk dipahami oleh pembaca dan ditindak lanjuti oleh  pemerintah,  khususnya  tim  perumus UU  PTPK  dan  RKUHP  (jika  delik  tindak pidana korupsi di absorbi ke dalam RKUHP).

## Pembahasan
Dapat  dikatakan,  analisa  ekonomi terhadap hukum baru mulai berkembang di dunia semenjak analisa tersebut diperkenalkan  oleh  Gary  Becker,  sekitar setengah  abad  yang  lalu.  Pada  dasarnya, Becker  juga  mendasarkan  pengembangan teorinya  terkait  analisa  ekonomi  terhadap hukum  tersebut  pada  ajaran  filsafat utilitarian  ala  Jeremy  Bentham  (Richard Posner,  1981:13-60)  dan  juga  analisa kriminologi  dari  Cessare  Beccaria  (Joanna Shepherd  dan  Paul  H.  Rubin,  2015:121  & Richard  Posner,  1985:  1993).  Adapun analisa  ekonomi  terhadap  hukum  ini  ingin memberikan cara pandang dan pisau analisa yang  baru  terhadap  ilmu  hukum  yang
cenderung  terlalu  bersifat  filsafatistik  dan metafisik,  yang  pada  akhirnya  pada  suatu titik  terkesan  kurang  pragmatis  dan  justru menambah  persoalan  baru.  (Richard Posner, 1993: 91-182).
Analisa  ekonomi  terhadap  hukum hadir  untuk  juga  mempertentangkan pandangannya  dengan  analisa  hukum pidana yang berdasarkan moral, yang kerap menentukan untuk menghukum atau tidak menghukum  orang  tersebut  berdsarkan blameworthy  conduct (Richard  Posner, 1985:  1230-1231).  Walaupun  di  berbagai kasus  yang  berdasarkan  analisa  hukum berdasarkan  moral,  masih  juga  ditemukan kenyataan bahwa pihak-pihak yang sepatutnya tidak memenuhi unsur
blameworthy  juga  dipersalahkan  (Richard Posner,  1985:  1230-1231).  Walau  banyak yang  berpendapat  bahwa  penegak  hukum maupun  legislator  selaku  pembuat  hukum selama  ini  tidak  pernah  mendasarkan analisanya  berdasarkan  analisa  ekonomi, namun hal tersebut sesungguhnya tidaklah sepenuhnya benar. Mengingat, baik apparat penegak  hukum  maupun  para  legislator, justru kerap menggunakan analisa ekonomi dalam  setiap  kebijakan  yang  diambilnya, walaupun  secara  implisit  (Richard  Posner, 1985: 1230-1231).
Jika  kembali  ke  mazhab  yang diberikan  oleh  Bentham,  walau  bukan seorang  ekonom,  namun  secara  umum Jeremy  Bentham  memberikan  penekanan tentang  arti  pentingnya  ukuran  penentuan pemidanaan  guna  membatasi  kejahatan. Bentham  menyatakan  bahwa  keuntungan dari suatu tindak pidana merupakan suatu faktor  pendorong  bagi  manusia  untuk melakukan  penyimpangan  (delinquency), sedangkan rasa sakit yang ditimbulkan dari
2 Becker menyebutnya sebagai “the ratio of offenses cleared by convictions to all offenses, is the overall probability that an offense is cleared by conviction”, Becker menggunakan terminologi ‘conviction’ karena  dia  berpendapat  bahwa sepanjang  manfaat  marginal (marginal  utility)
suatu  penghukuman  merupakan  suatu paksaan untuk membatasi manusia melakukan penyimpangan tersebut (Jeremy
Bentham,  1789:  399).  Jika  faktor  yang pertama  tersebut  lebih  besar,  maka  tindak pidana  pasti  akan  dilakukan.  Sebaliknya, jika  faktor  yang  kedua  justru  yang  lebih besar,  maka  tindak  pidana  tersebut  tidak akan  dilakukan  (Jeremy  Bentham,  1789: 399). Ide dari Bentham yang masih bersifat normative  tersebut  diejewantahkan  secara konkret oleh Gary Becker melalui formulasi ekonomi.  Adapun  tujuan  dari  Becker  ialah mengkuantifisir melalui model-model ekonomi terkait berapa banyak seharusnya alokasi sumber daya yang dibutuhkan guna dijalankannya  berbagai  ketentuan  hukum yang  dibuat  secara  baik?,  dan  seberat apakah  hukuman  yang  pantas  dijatuhkan agar  manusia  mau  mentaati  hukum  yang telah  dibuat  tersebut?  (Gary  Becker,  1968: 170)
Secara  spesifik,  Becker  menjelaskan bahwa setidaknya seorang individu memiliki  tiga  pilihan  terkait  hasil  berupa utilitas atau manfaat yang dapat diperoleh, ketika  orang  tersebut  ingin  melakukan suatu tindak pidana dan dihadapkan dengan penghitungan  kemungkinan  ditangkap/ tidaknya  orang  tersebut 2 (Gary  Becker, 1968: 174-177), yang digambarkan dengan fungsi p¸ manakala melakukan kejahatan: 1) manfaat  yang  diperoleh  ketika  orang tersebut  tidak  melakukan  kejahatan tersebut sama sekali, U nc ,  2) manfaat yang diterima  ketika  memilih  untuk  melakukan kejahatan  namun  tidak  tertangkap  oleh apparat  penegak  hukum  yang  berwenang, U c1 ,  dan  3)  manfaat  yang  diterima  ketika melakukan  tindak  pidana  sehingga  yang bersangkutan  tertangkap  dan  diberi  suatu
dari  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana masih  positif,  maka  analisa  dari  formulasi tersebut  dapat  di  perluas dengan  menyertakan biaya  ditangkap,  ditahan,  dan  disidang,  walau pada akhirnya tidak terbukti.
penghukuman U c2 .  Model  atau  formulasi eknomi  dasar  yang  diberikan  oleh  Gary Becker  dengan  menyimpulkan  bahwa seseorang  akan  melakukan  tindak  pidana jika (dan hanya jika) formulasi dibawah ini terpenuhi  (Aaron  Chalfin  dan  Justin Mc.Crary 2014: 3-6):
(1 – p)U c1 + pU c2 > U nc
Lebih  lanjut,  guna  menunjukkan pentingnya  peranan  variabel  p  dalam rumusan diatas, Becker menambahkan dua variabel lainnya yang amat berdampak dan mampu mempengaruhi variabel U c2 dan U nc . Variabel  pertama  ialah  beratnya  hukuman atau  sanksi  yang  akan  diberikan  kepada pelaku  tindak  pidana  yang  tertangkap melalui variabel f. Suatu tindak pidana akan menjadi semakin “menarik” untuk
dilakukan  ketika  disutilitas  dari p semakin kecil  (contoh:  penjara  yang  nyaman, hukuman yang rendah, denda yang ringan, stigma sosial jika menjadi narapidana, dll). Biasanya,  f  dikaitkan  dengan  besaran jumlah  denda  yang  dapat  dijatuhkan, probabilitas  terbukti  atau  tidaknya  suatu tindak  pidana (conviction) ,  atau  berat- ringannya  rentang  waktu  pidana  penjara yang  diberikan  kepada  si  terpidana  yang melakukan  kejahatan.  Secara  umum  dapat kita  lihat,  bahwa  pada  dasarnya  variabel  f amatlah mungkin dikendalikan oleh negara, sehingga  pemerintah  dapat  dengan  mudah mengatur atau mengubah variabel U c2 .
3 Sebagai  bukti-bukti  empiris,  baca Joanne  M.  Doyle,  Ehsan  Ahmed,  dan  Robert  N. Horn, “The Effect of Labour Markets and Income Inequality on Crime: Evidence from Panel Data, Southern Economic Journal, Vol. 65, No. 4 (April, 1999),  hlm.  717-738;  Baca  juga  Eric  D.  Gould, Bruce A.  Weinberg, dan David Mustard,  “Crime Rates  and  Local  Labor  Market  opportunities  in the  United  States:  1979–1997”, Review  of Economics  and  Statistics Vol.  84:  No.  1,  (2002) hlm.  45–61;  Baca  juga  Stephen  Machin  dan Costas Meghir, “Crime and Economic Incentives.” Journal  of  Human  Resources ,  Vol.  39,  No.  4,
Variabel  yang  kedua  ialah  tambahan dari variabel pertama. Variabel Unc, secara prinsip  merupakan  suatu  fungsi  yang menggambarkan  manfaat  yang  dapat diterima  oleh  seseorang,  manakala  orang tersebut  tidak  melakukan  suatu  kejahatan (status  quo) .  Singkatnya,  seseorang  yang tidak  melakukan  tindak  pidana  pasti  tidak akan dipenjara, sehingga yang bersangkutan pasti tidak akan kehilangan pekerjaan yang dimilikinya dan akan mendapatkan gaji dari pekerjaan  yang  dilakukannya  secara  tidak melawan hukum tersebut, yang difungsikan Becker dengan Y . Ketika gaji yang diperoleh dari  pekerjaan  tersebut  meningkat,  tentu variabel U nc juga meningkat (dengan asumsi tidak ada inflasi sehingga nilai keberhargaan  uang  tetap),  mengingat manfaat dari melakukan tindak pidana pasti akan  berkurang.  Becker  mengasumsikan bahwa  seseorang  semakin  tidak  ingin melakukan  suatu  tindak  pidana,  manakala manfaat  dari  dan  untuk  melakukan  suatu pekerjaan  itu  meningkat  (contoh:  tingkat penggangguran  rendah,  gaji  yang  tinggi). Oleh karena itu, tak heran ada begitu banyak penelitian  empiris  yang  menunjukkan bahwa di negara-negara dengan GDP tinggi, gaji buruh yang cukup (terjamin), dan/ atau memiliki  angka  penggangguran  yang rendah,  maka  masyarakat  di  negara tersebut  akan  cenderung  amat  jarang melakukan  suatu  tindak  pidana. 3 Oleh karena  itu,  jika  pemerintah  berhasil mengkontrol  variabel U nc ,  (contoh:  kontrol
(2004)  hlm  958-979. Jeffrey  Grogger,  Market Wages  and  Youth  Crime, Journal  of  Labor Economics, Vol. 16, No. 4,  ( Oktober, 1998), hlm. 756-791;  Baca  juga  Hope  Corman  and  Naci Mocan,  “Carrots,  Sticks,  and  Broken  Windows.” Journal of Law and Economics Vol.48, (2005) hlm. 235-266;  Baca  juga,  Kristine  Hansen  dan Stephen Machin, “Spatial Crime Patterns and the Introduction of the UK Minimum Wage.” Oxford Bulletin  of  Economics  and  Statistics ,  Vol.  64, (August, 2002), hlm. 677-697. Baca juga, Jose M. Fernandez, John V. Pepper, dan Thomas Holman, “The  Impact  of  Living  Wage  Ordinances  on
ekonomi  secara  baik,  gaji  yang  tinggi, mengurangi  angka  kemiskinan,  dll)  maka sedikit  banyak  juga  akan  mempengaruhi utility  of  punishment,  yang  difungsikan dengan U c2 .  Dengan  tambahan  variabel tersebut,  Becker  menyempurnakan  rumus terdahulunya dengan memfungsikan manfaat  yang  terbayang  (expected  utility yang  difungsikan  dengan  EU)  sebagai berikut:
EU= pU (y-f) + (1-p)U(y)
Berdasarkan  asumsi  tersebut,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  tindak pidana pantas untuk dilakukan (worthwhile) sepanjang  manfaat  melakukan  tindak pidana (expected benefit/utility) lebih besar ketimbang manfaat yang didapat jika tidak melakukan tindak pidana tersebut (benefit/utility  of  abstention) .  Jika  melihat formulasi  ini,  maka  dapat  dilihat  bahwa suatu kejahatan terjadi, jika dan hanya jika, EU>  Unc,  Sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya,  kesimpulan  yang  dihasilkan Becker tersebut secara umum tidaklah jauh berbeda  dengan  yang  diajukan  Bentham ratusan tahun sebelumnya.
Guna lebih menyederhanakan kembali  rumusan  tersebut,  Steven  Shavell dan Pollinsky memberikan fungsi yang lebih sederhana,  namun  pada  hakikatnya  tidak ada  perbedaan  secara  prisnsipil  dengan yang  diajukan  oleh  Becker.  Shavell  dan Pollinsky menggambarkan bahwa seseorang  akan  melakukan  tindak  pidana jika manfaat melakukan tindak pidana (yang difungsikan  dengan  g)  lebih  besar  dari probabilitas  tertangkapnya  orang  tersebut jika  melakukan  tindak  pidana  (yang difungsikan  dengan  p),  dikalikan  jumlah denda  (yang  difungsikan  dengan  f) ditambah ekuivalen biaya moneter seseorang  ditahan  (yang  difungsikan
Urban  Crime”, Industrial  Relation  A  Journal  of Economy and Society, Vol. 54, No. 3, (July, 2014), hlm. 478-500
dengan  a)  dikali  lamanya  masa  hukuman penjara  yang  diterima  oleh  terdakwa tersebut  (yang  difungsikan  dengan  x).  Jika dirumuskan,  maka  Shavell  dan  Pollinsky berargumen bahwa  seseorang akan melakukan  tindak  pidana  jika  rumus dibawah  ini  terpenuhi  (Steven  Shavell  dan Mitchell Pollinsky, 1984: 91):

## g>p(f+ax)
Formulasi  yang  lebih  sederhana  lagi juga diajukan oleh Nuno Garoupa dan Daniel Klerman.  Adapun  pengembangan  rumus yang berakar dari formulasi Becker tersebut disempurnakan oleh Garoupa dan Klermen dengan  menyederhanakan  dan  mengubah beberapa  fungsi  yang  ada  dalam  formula Becker.  Dalam  formulasi  yang  diberikan Garoupa  dan  Klermen,  seseorang  akan melakukan  tindak  pidana,  manakala manfaat  dari  melakukan  tindak  pidana (yang  difungsikan  dengan  b),  lebih  besar atau  setidaknya  sama  dengan  probabilitas ketahuan atau dihukumnya si pelaku (yang difungsikan  dengan  p),  dikalikan  dengan pidana  denda  (yang  difungsikan  dengan  f) ditambah  biaya  kesempatan  yang  hilang (opportunity  cost)  manakala  pelaku dihukum  secara  non-moneter  (yang difungsikan  dengan  s)  (Nuno  Garoupa  dan Daniel  Klerman,  2001:  5).  Sehingga  jika diformulasikan dalam rumus, maka didapati suatu rumus sebagai berikut:
b> p(f+s)
Pada  dasarnya,  analisa  ekonomi terhadap hukum secara umum mendalilkan bahwa  setiap  orang  normal,  sampai  pada titik  tertentu,  pasti  akan  melakukan penghitungan untung-rugi
terhadap tindakan  yang  diperbuatnya,  termasuk dalam  melakukan  kejahatan.  Sejumlah
akademisi analisa ekonomi terhadap hukum telah banyak mengangkat diskursus terkait apakah sesungguhnya para pelaku kejahatan  telah  menerima  informasi  yang cukup sebelum yang bersangkutan melakukan  suatu  kejahatan  dan  dengan demikian dapat mempertimbangkan dampak (untung-rugi) dari perbuatan (atau dalam  hal  ini  seuatu  kejahatan)  yang  ia perbuat secara rasional.
Sekalipun demikian, Gary Becker dan beberapa pakar lainnya menjelaskan bahwa walaupun  pilihan-pilihan  yang  diambil berdasarkan  suatu  penilaian  (atau  bahkan sekedar  kepercayaan)  yang  bersifat  amat subjektif,  namun  pilihan-pilihan  yang diambil  tersebut  tetap  dapat  dikatakan sebagai  suatu  pilihan  yang  berarti  dan bernilai positif dari sudut pandang subjektif, dan alasan dari tingkah laku atau perbuatan yang dipilih tersebut tetap dapat terasionalisasikan dan
dimengerti berdasarkan alasan-alasan tersebut (Erling
Eide, Paul H. Rubin, dan Joanna M. Shepherd, 2006:  13).  Ditambah  lagi,  walau  tiap-tiap orang  mungkin  tidak  secara  akurat melakukan  suatu estimasi  terhadap expected  benefit-nya  ataupun  estimasi biaya  yang  harus  dihadapi  ketika  yang bersangkutan  melakukan  tindak  pidana tersebut,  namun  suatu  kenaikan  yang bersifat  nyata  dari  estimasi  biaya  ataupun suatu  penurunan  yang  bersifat  nyata  dari expected benefit, pasti akan mempengaruhi insentif-disinsentif  bagi  calon  pelaku kejahatan  yang  berujung  pada  dilakukan atau  tidaknya  kejahatan  tersebut  oleh  si penjahat. (Steven Levitt dan Thomas J. Miles, 2007: 455-510)
Selayaknya  definisi  terkait  konsep- konsep  umum  lainnya,  Teori  Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) juga tidak memiliki  suatu  definisi  tunggal  yang diterima  secara  umum  oleh  berbagai akademisi yang menggeluti bidang law and economics.
Namun
sebagaimana terimplikasi  dari  julukannya,  Teori  Pilihan
Rasional  merupakan  suatu  mazhab  yang percaya bahwa suatu  tindak kriminal  yang dilakukan  oleh  seorang  penjahat  tidaklah ditentukan  oleh  faktor  biologis,  psikologis, ataupun lingkungan sekitar dari si penjahat itu  sendiri,  melainkan  karena  adanya alasan-alasan rasional bagi si pelaku untuk melakukan  hal  tersebut  (Derek  B.  Cornish dan  Ronald  V.  Clarke,  1986:  29;  Charlie Kubirn,  Thomas  Dain  Stucky,  dan  Marvin Krohn, 2009: 105-108)
Dengan menimbang berbagai keuntungan  dan  kerugian,  teori  pilihan rasional  mendalilkan  bahwa  orang-  orang jahat  pada  dasarnya  secara  sukarela  dan sengaja  untuk  memilih  melakukan  suatu perbuatan  kriminal  seperti  membunuh, mencuri, ataupun merampok, sebagaimana mereka  dapat  dengan  secara  sadar  untuk melakukan  tindakan  lainnya  yang    tidak bersifat  jahat  seperti  bekerja  di  suatu perusahaan,  belajar  di  sekolah,  ataupun melakukan  tindakan-tindakan  legitimate lainnya.  Dengan  demikian,  teori  ini mendasarkan bahwa suatu tindak kejahatan yang  dilakukan  oleh  seorang  penjahat merupakan suatu produk dari pilihan yang dibuat  secara  sadar  oleh  manusia. Mengingat  suatu  perbuatan  merupakan produk  atau  hasil  dari  pilihan  yang  dibuat oleh  manusia,  maka  dalam  hal  ini,  teori pilihan  rasional  (sama  seperti  teori detterensi) mengatribusikan suatu terminologi  ‘agensi’  terhadap  setiap manusia (Bill McCarthy, 2002: 438). Mereka yang diasumsikan sebagai agensi, diasumsikan  bertindak  selayaknya  mereka memiliki  kehendak  bebas (free  will) untuk menentukan  tindakan  apa  yang  akan mereka  ambil,  dan  mereka  mengambil tindakan  tersebut  seperti  agen  yang bertindak atas nama diri mereka sendiri.
Maka  jika  dikaitkan  dengan  teori pilihan  rasional,  teori  ini  percaya  pada argument  yang  menyatakan  bahwa  suatu tindak  pidana  terjadi  karena  memang manusia  memilih  untuk  melakukan  tindak
pidana tersebut (Daniel S. Nagin, 2006: 267- 270),  sehingga  terjadilah  tindak  pidana tersebut.
Secara  singkat,  suatu  aktivitas kriminal  merupakan  suatu  hasil  dari pertimbangan biaya dan manfaat dan teori tersebut berasumsi bahwa ketika seseorang ingin melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan telah mengaitkannya dengan biaya  atau  manfaat  yang  akan  diterima olehnya  (Bill  McCarthy, 2002:  425). Tetapi disisi  lain,  sebagaimana  (telah  dijelaskan pada  bagian  sebelumnya),  manusia  juga akan  mempertimbangkan  biaya  dan manfaat yang diterima olehnya ketika tidak akan melakukan tindak pidana.
Asumsikan  suatu  kondisi  sebagai berikut:  sebagai  seorang  pejabat  daerah, Richard  memiliki  kewenangan  terhadap penggunaan  dana  desa.  Gajinya  yang  tak seberapa  menyulitkan  Richard  untuk membayar  biaya  pengobatan  yang  amat dibutuhkan oleh istrinya. Kemudian Richard memiliki  suatu  kesempatan  untuk  dengan mudah  menyalahgunakan  kewenangannya dan  mengambil  beberapa  dana  desa tersebut  untuk  keperluan  istrinya.  Untuk melakukan hal ini, tentu Richard membutuhkan  suatu  keputusan  yang diambil  secara  sadar  dan  sebelum melakukan  tindakan  tersebut,  Richard sudah  sepatutnya  mempertimbangkan biaya dan manfaat yang dapat diterimanya jika  ia  mengambil  uang  negara  tersebut, termasuk  kemungkinan  dia  dihukum penjara dan dipecat dari pekerjaanya serta kehilangan  pendapatan  tetapnya  sebagai pejabat. Atau, Richard juga memiliki pilihan lain,  yakni  mencari  pekerjaan  sambilan ‘halal’ lainnya seperti menjadi driver Go-Jek, atau menjadi penulis pada Jurnal Integritas. Untuk  pilihan  yang  kedua  ini  juga  Richard membutuhkan  keputusan  yang  diambil secara  sadar  dan  sebelum  menentukan pilihan  tersebut,  Richard  juga  harus mempertimbangkan  biaya  dan  manfaat yang  diterimanya  jika  ia  mengambil
pekerjaan tersebut. Untuk pilihan kedua ini, mungkin  pendapatannya  tidak  seberapa, namun  keadaan  pekerjaan  Richard  yang status-quo juga tidak dipertaruhkan.
Penting  pula  untuk  dipahami  bahwa kontemplasi  atas  manfaat  dan  biaya  dari melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu yang  dilakukan  oleh  Richard  merupakan suatu  pertimbangan  yang  diketahui  dan dibayangkan  olehnya.  Dengan  kata  lain, pertimbangan  yang  dilakukannya  tersebut relatif bersifat subjektif ketimbang objektif (Raymond  Paternoster,  Linda  E.  Saltzman, Gordon P. Waldo, dan Theodore G. Chiricos, 1983: 296). Misalkan, merupakan suatu hal yang  objektif  dan  diketahui  secara  umum bahwa  jika  seseorang  melakukan  korupsi, maka  yang  bersangkutan  akan  ditangkap dan  dihukum  secara  pidana.  Namun,  jika Richard  sadar  dan  mengetahui  bahwa selama  setahun  ini  di  Indonesia,  dari  100 kasus  korupsi,  hanya  ada  1  orang  yang diproses  dan  dihukum.  Oleh  karenanya,
Richard sadar bahwa hanya 1%
kemungkinan  dirinya  ditangkap  jika  dia korupsi.  Tentulah  probabilitas  tersebut akan dipertimbangkan dalam penghitungan untung-rugi  dalam  melakukan  tindak pidana  tersebut.  Sementara,  di  keadaan yang  serupa,  Guido  yang  ingin  melakukan tindak pidana tidak mengatuhi adanya fakta 1% tersebut.
Guido mengasumsikan, dengan masifnya pemberitaan tentang anti-korupsi, maka  koruptor  pasti  ditangkap  dan dihukum. Hal ini mengakibatkan model dan hasil  penghitungan  yang  digunakan  antara Richard dan Guido. Kondisi ini menggambarkan  bahwa  manusia  pada dasarnya  amat  mungkin  mengambil keputusan  dalam  keadaan  informasi  yang tidak lengkap (misinformed) , namun bukan berarti  manusia  sepenuhnya  mahluk  yang irasional.    Manusia  mungkin  rentan  untuk mengambil  suatu  keputusan  yang  buruk, namun  bukan  berarti  manusia  irasional, setidaknya manusia memiliki batas minimal
rasionalitas  dalam  mengambil  suatu kebijakan dengan berdasarkan dan mempertimbangkan seluruh informasi yang dimilikinya.  Terlebih  lagi,  seandainyapun keduanya  memiliki  data  dan  pengetahuan yang  serupa,  namun  pertimbangan  terkait jumlah  keuntungan  dan  kerugian  yang diharapkan  tentulah  berbeda  antara keduanya.  Sehingga,  hal  ini  menjadikan penilaian  keduanya  atas  suatu  fenomena yang sama menjadi bersifat amat subjektif.
Akhirnya, Richard dan Guido mempertimbangkan untuk melakukan atau tidak  melakukan  suatu  kejahatan  dengan cara  selayaknya  seseorang  membeli  beras atau  telur.  Jika  manfaat  atau  nilai  utilitas melakukan kejahatan lebih banyak daripada kerugiannya, maka yang bersangkutan akan melakukan  kejahatan.  Sebaliknya,  jika manfaat atau nilai utilitas untuk melakukan kejahatan  justru  lebih  rendah  ketimbang tidak  melakukan  kejahatan,  maka  yang bersangkutan  tidak  akan  melakukan kejahatan.  Adapun  jika  dijabarkan  dalam rumusan  yang  sederhana,  maka  rumusuan berikut  ini  merupakan  hal  yang  akan dipertimbangkan  oleh  Richard  dan  Guido jika ingin melakukan korupsi:
Melakukan  Korupsi  jika:  Manfaat Melakukan  Korupsi  >  Manfaat  Tidak Melakukan Korupsi.
Sehingga  dapat  dilihat  bahwa  jika (dan  hanya  jika)  manfaat  melakukan korupsi  lebih  besar  ketimbang  tidak melakukan  korupsi,  dan  mengingat  bahwa asumsi dasar manusia pada umumnya ialah ingin  meningkatkan  nilai  utilitas,  maka Teori  Pilihan  Rasional  berkesimpulan bahwa  orang  tersebut  akan  melakukan korupsi.
Salah  satu  saran  yang  secara  intuitif biasa  diajukan  terkait  penentuan  pidana
4 Guna  kesamaan  arti  dan  simplisitas pemahaman  bagi  pembaca,  maka  dalam  tulisan  ini, yang dimaksud dengan pidana moneter diasumsikan
dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  ialah penggunaan pidana moneter. 4 Bahkan, pada umumnya  banyak  pihak  menyarankan khusus  penanganan  perkara  korupsi, sebaiknya  terpidana  yang  dihukum  dan telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana korupsi agar dihukum dengan pidana denda yang  besar  ketimbang  diancam  pidana penjara  dengan  ancaman  penjara  yang tinggi,  bahkan  pemiskinan  bagi  koruptor (Margaretha  Yesicha  Priscyllia,  2017; Indonesia Corruption Watch, 2018).
Secara logika sederhana, mudah bagi seseorang  untuk  mengatakan  bahwa hukuman  yang  paling  tepat  bagi  tindak pidana  korupsi  ialah  penjatuhan  denda. Bahkan,  walaupun  bertentangan  dengan undang-undang,  khususnya  pasal  4  UU PTPK,  masih  saja  ada  apparat  penegak hukum  yang  berargumen  bahwa  jika pengembalian  kerugian  negara  telah dilakukan, maka proses pidana tidak perlu lagi dilakukan terhadapnya. (Dylan Aprialdo Rachman,  2018)  Pada  umumnya,  para pendukung pandangan ini dengan gampang memandang  bahwa  mengingat  tujuan  dari seseorang  untuk  melakukan  korupsi  itu ialah  untuk  memperoleh  harta  kekayaan, maka  cara  terbaik  untuk  mendeterensi mereka  ialah  dengan  cara  menjatuhkan pidana yang bersifat finansial (baca: denda).
Memang  pemikiran  tersebut  pada dasarnya tidak sepenuhnya salah. Sayangnya,  hal  ini  berarti  di  sisi  lain  ide tersebut  tidak  sepenuhnya  pula  benar  dan tidak  dapat  secara  serta  merta  dapat diterima,  setidaknya  dari  sudut  pandang law  and  economics .  Bahkan  secara  tegas para ahli analisa ekonomi terhadap hukum sepakat  bahwa  pada  titik  tertentu,  justru untuk mempidana white-collar crime pidana yang  sifatnya  non-finansial  justru  lebih efisien  untuk  diterapkan.  Hal  ini  dapat
dengan  pidana  denda,  dan  terminologi  antara keduanya  akan  digunakan  secara  berganti-gantian ( interchangeable)
dilihat  dari  pernyataan  Steven  Shavell  dan Mitchel Polinsky yang menyatakan sebagai berikut  (Steven  Shavell  dan  A.  Mitchel Pollinsky, 1984: 98):
“…[i]t is also possible that the optimal imprisonment  term  is  greater  for  the higher wealth group. This might occur because imprisonment is a more ‘cost- effective’ deterrent when applied to the wealthy group…Because of the greater cost-effectiveness  of  imprisonment when  applied  to  the  higher  wealth group, it may be desirable to achieve a higher level of deterrence with respect to that group.”
Memang  pada  dasarnya,  akademisi yang menggeluti bidang law and economics bersepakat  untuk  mengasumsikan  (dan secara  intuitif  asumsi  tersebut  tentu dapat dibenarkan)  bahwa  pidana  denda  lebih tidak  memakan  biaya (socially  costless) ketimbang pidana penjara, ataupun bentuk penjatuhan  pidana  lainnya  yang  memiliki mekanisme  untuk  menahan  seorang penjahat  (Steven  Shavell  dan  A.  Mitchell Pollinsky, 1984: 89). 5 Sehingga, banyak yang menilai bahwa suatu pidana non-monetary, sudah sepatutnya hanya menjadi ‘suplemen’ dari hukuman moneter (Steven Shavell dan A.  Mitchell  Pollinsky,  1984:  95),  atau dijatuhkan setelah segala upaya pidana yang bersifat moneter telah dibebankan semaksimal  mungkin  kepada  pelaku kejahatan  tersebut(Steven  Shavell,  2004: 510-511).
Dengan asumsi manusia bersifat risk- neutral, maka suatu denda yang dijatuhkan akan  optimal  jika  maksimal  denda,  yang
5 Steven  Shavell  dan  A.  Mitchell Pollinsky  secara  berhati-hati  menyadari  betul bahwa  asumsi  ini  tidak  sepenuhnya  tepat, mengingat menjatuhkan pidana denda sekalipun juga  menimbulkan  suatu  biaya.  Walaupun demikian,  mereka  tetap  menilai  bahwa mengasumsikan  denda  sebagai  suatu  bentuk pidana  yang costless merupakan  suatu
difungsikan dengan f* , sama dengan jumlah kekayaan  yang  dimiliki  oleh  terdakwa y (Steven Shavell dan Mitchell, 1984: 93). Jika f*<x ,  maka  yang  terjadi  adalah  tidak terciptanya deterrence  effect .  Sebaliknya, jika f*>x ,  maka  yang  terjadi  ialah overdetterence  dan  akan  mUncul  isu fairness dalam penghukuman yang dibebankan  terhadap  terpidana  tersebut, 6 ataupun terkait pembiayaan yang berlebihan dalam penegakan hukum untuk efek  deterensi  marginal  yang  tidak seimbang.
Bahkan  lebih  lanjut,  penjatuhan pidana  denda  saja  terhadap  penjahat dengan  tingakat  ekonomi  tinggi,  justru dapat  menyebabkan  mereka  menjadi underdettered,  sedangkan  bagi  orang miskin yang dapat secara penuh membayar denda itu menjadi overdettered (A. Mitchell Polinsky  dan  Steven  Shavell,  1979:  888). Dalam  keadaan  lebih  lanjut,  kondisi overdettered  itu  sendiri  justru  akan berdampak  dan  menghasilkan  akibat  yang lebih  buruk  bagi  masa  depan  kehidupan terdakwa itu sendiri (missal: karena jumlah denda  yang  diberikan  terlalu  besar, terdakwa  kehilangan  semua  hartanya  dan justru  menjadi  tidak  bisa  menghidupi keluarganya lagi). Keadaan pengaturan yang demikian,  justru  akan  semakin  membuat sentiment dan narasi “hukum hanya bagi si kaya”  atau  “hukum  tajam  kebawah  namun tumpul keatas” semakin meluas.
Shavell  melanjutkan  bahwa  ada beberapa hal-hal penting yang perlu untuk dipertimbangkan,  sehingga  bisa  dicapai kesimpulan  bahwa  pidana  penjara  justru
kebutuhan untuk melakukan simplifikasi secara konseptual.
6 Mengingat fairness sedikit  (bahkan mungkin  tidak  pernah)  dibahas  dalam law  and economics, maka  tidak  akan  dibahas  disini. Untuk  bahasan  umum  dan  bacaan  awal  terkait tujuan dari pemidanaan,  baca Richard S. Frase, “Punishment  Purposes” , Stanford Law  Review, Vol. 58, No. 67 (Oktober, 2005), hlm.67-81
lebih baik ketimbang denda. Dalam artian, terdapat  hal-hal  yang  baru  dapat  dicapai secara  efisien,  jika  dan  hanya  jika,  melalui mekanisme  penjatuhan  pidana  yang sifatnya non-monetary .  Terdapat  beberapa faktor yang amat relevan untuk dilihat dan dijadikan  pertimbangan,  sehingga  sanksi yang bersifat non-moneter dan yang bersifat costly  tersebut  lebih  efisien  untuk digunakan  ketimbang  sanksi  yang  bersifat moneter.  Adapun  faktor-faktor  tersebut ialah sebagai berikut (Steven Shavell, 1985: 1236-1237; Steven Shavell, 2004: 510):
1. Tingkat kekayaan terdakwa.
Dalam  menentukan  besaran  pidana yang  akan  diajatuhkan,  salah  satu  faktor yang  perlu  dipertimbangkan  pula  ialah tingkat  kekayaan  yang  dimiliki  oleh terdakwa.  Sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya, banyak fakta empiris dan hasil dari data- data statistik yang menunjukkan bahwa  orang-  orang  yang  berada  dalam keadaan miskin cenderung akan melakukan tindak  pidana. 7 Hal  ini  bukanlah  suatu  hal yang  aneh,  mengingat  mereka  yang mempunyai  kemampuan  ekonomi  yang rendah,  memiliki  alasan  dan  dorongan ekonomi  lebih  tinggi  untuk  melakukan suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana,  dan biaya  kesempatan (opportunity  cost) yang mereka  miliki  (atau  keadaan  status quo untuk tidak melakukan tindak pidana 8 yang mereka punya) kerap kali jauh lebih rendah jika dibandingkan manfaat yang di dapatkan mana  kala  mereka  melakukan  kejahatan atau  tindak  pidana.  Belum  pula  tingginya faktor-faktor  pendorong  lainnya  yang mendukung  orang-orang  miskin  untuk melakukan  kejahatan,  seperti  rendahnya tingkat  pendidikan  (Lance  Lochner  dan Enrico Moretti, 2004: 182; Kenneth Arrow,
7 Penulis  menyatakan  hal  ini,  tanpa bermaksud untuk memarginalkan atau mendeskriditkan kaum yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah, namun data-
1997: 11-16), penggunaan narkotika (David Deitch,  Igor  Koutsenok,  dan  Amanda  Ruiz, 2000: 391-397), penggunaan alcohol (Brian D.  Hore  1988:  435-439;  Kathryn  Graham dan  Michael  Livingstone,  2011:  453-457), dan stigma (Eric Rasmusen, 1996: 519-543; Daniel  Schwarez,  2003:  2186-2207),  atau alienasi  dari  kehidupan  sosial  (Martie  P. Thomspon  dan  Fran  H.  Norris,  1992:  97- 119;  Hayden  Smith  dan  Robert  M.  Bohm, 2008: 1-15).
Dengan  asumsi  demikian,  maka  jika asset  dari  terdakwa  jauh  lebih  kecil ketimbang  sanksi  moneter  yang  dapat diancamkan  undang  undang  dan  dapat dijatuhkan  terhadap  terdakwa,  walau dengan  angka  yang  sudah  se-moderat mungkin,  maka suatu  penjeraan atau efek deterensi yang dicita-citakan dari ancaman pidana  yang  disusun  tersebut  amatlah mustahil  (setidaknya  sulit)  tercapai  jika hanya  melalui  mekanisme  penjatuhan pidana moneter. Jika kekayaan yang dimiliki oleh  terdakwa  terlampau  kecil,  maka mustahil  untuk menghukum  terdakwa  dan berharap terdakwa mendapat efek deterrence  jika  hanya  melalui  penjatuhan pidana  yang  bersifat  moneter.  Karena terdakwa  tersebut  sedari  awal  tidak  akan mampu  (bukan  tidak  mau)  membayar sanksi moneter yang dijatuhkan. Ditambah lagi,  tidak  hanya  mustahil  menimbulkan efek deterrence, penjatuhan pidana moneter  yang  terlalu  ringan  terhadap terdakwa juga bahkan bisa mencapai suatu titik yang tidak seimbang dengan kerugian yang telah dibuat oleh perbuatan terdakwa itu sendiri. 9
Semakin  kecil  harta/  asset  yang dimiliki oleh terdakwa, maka semakin kecil pula kemungkinan denda ataupun perampasan  asset-aset  miliknya  dapat
data empiris pada penelitian-penelitian yang ada menunjukkan demikian.
8 Pada  bagian  sebelumnya, status  quo tersebut difungsikan dengan variabel Y atau U nc 9 Akan dibahas lebih lanjut pada poin 4
menggantikan manfaat yang telah didapatkan atau akibat yang telah diperbuat oleh  terdakwa.  Dalam  kasus  yang  paling ekstrim,  mustahil  bagi  seorang  yang  tidak punya  uang/  aset  sama  sekali  untuk  di deterensi dengan sanksi moneter.

## 2. Kemungkinan  Melarikan  Diri  atau
Bebas dari Hukuman Faktor  yang  kedua  yang  juga  perlu dipertimbangkan  dalam  penjatuhan  dan penentuan besaran pidana
ialah kemungkinan  terdakwa  untuk  melarikan diri  dan  menghindari  penegakan  hukum atau  bebas  dari  hukuman  yang  diancam. Semakin besar kemungkinan bagi seseorang untuk melarikan diri dari upaya penegakan hukum,  maka  semakin  besar  pula seharusnya  ancaman  pidana  yang  perlu dijatuhkan  atau  dibebankan  kepada  si terdakwa.  Namun  di  sisi  lain,  hal  ini menandakan  bahwa  biaya  enforcement yang  dibutuhkan  oleh  pemerintah  pasti lebih  tinggi,  terhadap  terdakwa  yang memiliki kemampuan untuk melarikan diri yang  tinggi  tersebut  jika  dibandingkan dengan  yang  tidak  memiliki  kemampuan untuk  melarikan  diri  atau  terbebas  dari kemungkinan  hukuman  yang  diancamkan. Maka  dari  itu,  semakin  besar  pula kemungkinan bahwa sanksi yang diberikan tersebut  tidak  menjerakan  si  terdakwa. Suatu hukuman denda, walaupun diberikan kepada  orang  yang  memiliki  asset  yang cukup dan kekayaan yang banyak, tetap saja tidak  akan  memberikan  efek  deterensi manakala  probabilitas  untuk  menjatuhkan denda  tersebut  berada  pada  titik  yang kemungkinan yang amat rendah.
Terkait  hal  ini,  Steven  Shavell memberikan  contoh  kasus-kasus  tindak pidana yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun  2001.  Beliau  menjelaskan  bahwa berdasarkan  data  penegakan  hukum  dan dengan melihat tingkat incarceration rate di Amerika Serikat, hanya 8% kasus pencurian yang  berhasil  diungkap  dan  pelakunya
dihukum, dan hanya 25% kasus
pemerkosaan  yang  terungkap.  Bahkan untuk  kasus  pembunuhan,  hanya  ada  42% yang  berhasil  diselesaikan  (Steven  Shavell, 2004:  545).  Banyak  dari  tindak  pidana tersebut dilakukan dengan terencana secara matang (deliberately  committed) dan dilakukan dengan cara- cara yang membuat sang  pelaku  tersebut  terhindar  dari identifikasi  maupun  penangkapan  dari penegak  hukum.  Sehingga  singkatnya, mereka  berhasil  melarikan  diri  dari penegakan  hukum.  Mengingat  besarnya kemungkinan  bagi  orang-  orang  tersebut untuk  lolos  dari  penegakan  hukum,  maka terhadap mereka, penjatuhan pidana denda yang  lebih  tinggi  guna  tercapainya  efek deterensi  amatlah  dibutuhkan.  Namun, besar kemungkinan bahwa sanksi tersebut tetap  tidak  akan  mendeterensi  pelaku tersebut, mengingat besarnya kemungkinan bagi  orang-orang  tersebut  untuk  lolos  dari hukuman  yang  dijatuhkan  dan  denda  yang diancamkan  melebihi  kekayaan  yang dimiliki oleh terdakwa.
Semakin besar kemungkinan
seseorang  untuk  lolos  dari  jerat  hukum, maka  semakin  besar  pula  jumlah  sanksi yang  seharusnya  diancamkan.  Begitu  pula sebaliknya,  semakin  kecil  terdakwa  lolos dari  jerat  hukum,  maka  seharusnya hukuman  yang  dijatuhkan  pun  tidak  boleh terlalu besar. Sebab jika tidak, hal ini akan bertentangan dengan prinsip
proporsionalitas  dan  justru  menimbulkan overdetterence. Logika tersebut baru dapat dipahami  jika  kita  terlebih  dahulu  melihat pada  rumus  yang  diajukan  Gary  Becker, yakni  terdapat  2  variabel  utama  penentu seseorang  akan  melakukan  atau  tidak melakuakn  suatu  kejahatan,  yakni  jumlah sanksi  dan  probabilitas  tertangkap/ dihukumnya  yang  bersangkutan.  Adapun variabel  kemungkinan  terdakwa  lolos  dari jerat hukum ini merupakan a contrario dari probabilitas  dihukumnya  sang  terdakwa. Lebih  lanjut,  variabel  ini  juga  amatlah
bergantung  pada  tingkat  law  enforcement yang ada. Maka dari itu, variabel sanksi juga harus dapat mengimbangi variabel probabilitas  dihukum/  lepasnya  terdakwa dari jerat hukum 3. Manfaat yang Didapatkan oleh Terdakwa
Faktor  berikutnya  yang  juga  harus diperhatikan  dalam  menentukan  besaran ancaman  pidana  terhadap  terdakwa  yang melakukan  kejahatan,  ialah  manfaat  dari tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh terdakwa,  setelah  terdakwa  melakukan tindak  pidana  tersebut.  Pada  bagian sebelumnya,  hal  ini  difungsingkan  dengan variabel  EU. 10 Pelaku  tindak  pidana  yang melakukan suatu kejahatan seperti pencurian, pemerasan, korupsi, penadahan,
atau bahkan pembunuhan dan pemerkosaan  sekalipun,  mendapatkan suatu keuntungan substansial dari tindakan illegal yang dilakukan olehnya tersebut. Semakin besar manfaat yang
didapatkan  oleh  terdakwa.  Semakin  besar manfaat yang diterima, maka semakin besar pula  sanksi  yang  dibutuhkan  dan sepatutnya diancamkan guna mendeterensi terdakwa tersebut. Namun lagi-lagi, dengan melakukan  hal  tersebut,  maka  semakin besar  pula  kemungkinan  agar  sanksi  yang diperlukan  untuk  dijatuhkan  kepada terdakwa,  justru  melebihi  kekayaan  yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga, menaikkan sanksi moneter justru menjatuhkan kemampuan untuk mendeterensi pelaku tindak pidana tersebut melalui ancaman sanksi moneter. Jika tetap dilakukan,  maka  penjatuhan  pidana  denda yang diberikan tersebut tidak sampai pada titik yang optimal untuk dijatuhkan.
10 Namun perlu dicatat, bahwa Expected Utitlity, atau EU belum tentu sama dengan manfaat yang diterima secara faktual oleh
4. Kemungkinan Timbulnya Kerugian dari Kejahatan yang Dilakukan dan Besaran Kerugian yang Ditimbulkan Faktor  lainnya  yang  juga  perlu diperhatikan  ialah  besaran  kemungkinan timbulnya  kerugian  dan  besaran  kerugian yang  ditimbulkan  dari  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  terdakwa.  Semakin  besar kemungkinan  kerugian  yang  ditimbulkan oleh  terdakwa  akibat  tindak  pidana  yang dilakukannya,  maka  semakin  besar  pula negara  perlu  mengontrol  perbuatan tersebut  melalui  ancaman  sanksi  moneter yang lebih berat. Namun di sisi lain, semakin besar  pula  kemungkinan  efek  deterensi yang  diharapkan  tidak  terjadi  ketika terdakwa  memandang  untuk  melakukan tindak  pidana  tersebut  lebih  desirable ketimbang tidak dilakukan. Oleh karena itu, semakin  besar expected  harm yang  akan ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  yang dilakukan  tersebut,  maka  lebih  baik  dan lebih  menguntungkan  bila  menggunakan sanksi yang bersifat non-moneter .
Pada  dasarnya  memang  suatu kejahatan  pasti  menimbulkan  suatu kerugian. Namun, terdapat beberapa tindak pidana yang sifat dari kerugiannya atau sifat dari  akibat  yang  ditimbulkannya  terlalu besar  dan  amatlah  tidak  diinginkan  untuk terjadi.  Sebab,  kerugian  yang  ditimbulkan dari tindak pidana tersebut terlampau berat untuk  ditanggung  oleh  masyarakat,  dan bahkan  sulit  untuk  digantikan  dan dikuantifisir dengan hitung-hitungan matematis  mengingat  sifatnya  yang  amat subjektif  (seperti  pada  kasus  pembunuhan atau pemerkosaan). Ditambah lagi, berbeda dengan banyak tindak pidana lainnya yang tidak serta merta menimbulkan akibat yang berat dan terjadi tidak serta merta bersifat kausalitas (contoh: seseorang yang mengebut kendaraanya di jalan raya belum
terdakwa setelah terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Bisa lebih besar, bisa pula lebih ringan.
tentu  akan  menabrak  seseorang  dan menyebabkan  mati  orang  tersebut,  atau seseorang yang melempar suatu benda dari ketinggian  belum  tentu  serta  merta mengenai  orang  yang  berada  dibawahnya dan mengakibatkan luka-luka bagi seseorang)  kemungkinan  terjadinya  akibat dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh seseorang  pada  kategori  ini,  secara  umum memiliki  presentasi  kemungkinan  yang amatlah  besar,  bahkan  cenderung  bersifat kausalitas  (contoh:  pasti ada  seorang  yang meninggal  dunia  ketika  seseorang  dengan sengaja melakukan tindak pidana
pembunuhan,  atau  ketika  seseorang melakukan  perampokan  maka  pasti  ada harta  kekayaan  yang  hilang.)  Berdasarkan alasan tersebut, maka amatlah penting bagi masyarakat  untuk  tidak  melakukan  tindak pidana  semacam  ini,  dan  oleh  karena  itu pemerintah  melalui  kebijakan  pidana  yang dibuatnya,  haruslah  mampu  membuat masyarakat  tidak  melakukan  tindakan tersebut.  Pada  sisi  yang  lainnya,  kemauan masyarakat untuk menanggung beban biaya (willingness  to  bear  the  cost) untuk memenjarakan orang-orang yang melakukan tindak pidana seperti ini untuk meningkatkan efek deterensi bagi masyarakat  secara  luas,  haruslah  lebih besar.
Jika  pada  bagian  sebelumnya  kita telah  membahas  mengenai  appropriate punishement yang sepatutnya diberlakukan oleh regulator untuk mengatur sikap tindak masyarakat  dengan  memanfaatkan  konsep deterensi,  maka  pada  bagian  ini  penting pula dibahas  mengenai appropriate enforcement  agar  sekiranya  regulator, dalam  keterbatasan  sumber  daya  yang dimilikinya, dapat memanfaatkannya secara tepat guna dan efisien.
Banyak pihak yang dengan gampangnya mengasumsikan bahwa
hukum pidana pasti akan memberikan efek deterensi  bagi  masyarakat,  sehingga semakin  berat  hukuman  maka  semakin
‘takut’  pula  masyarakat  tersebut  untuk melakukan  kejahatan.  Walaupun  banyak bukti  empiris  yang  menentang  asumsi  ini (Paul  H.  Robinson  dan  John  Darley,  2004: 173), namun secara umum para pendukung pendekatan  analisa  ekonomi  terhadap hukum  percaya  akan  asumsi  tersebut. Bahkan,  sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya, severity of punishment menjadi salah  satu  unsur  penting  dalam  formulasi penentuan dilakukan atau tidak dilakukannya  suatu  tindak  pidana  oleh seseorang.
Di  sisi  lain,  selain  berat-ringannya hukuman,  pembuat  kebijakan  perlu  pula memperhatikan  jumlah  sumber  daya  yang sepatutnya  dikerahkan  untuk  mengkontrol suatu  masyarakat  agar  tidak  melakukan tindak  pidana:  biaya  penegakan  hukum. Asumsinya,  semakin  banyak  penegak hukum  yang  melakukan  pengawasan terhadap  masyarakat  (polisi,  jaksa,  dsb) maka  masyarakat  semakin  enggan  untuk berbuat  jahat,  karena  fungsi  probabilitas untuk  ditangkap  menjadi  semakin  tinggi. Sayangnya, menambahkan penegak hukum sama  dengan  menghabiskan  lebih  banyak biaya  dan  sumber  daya.    Tidak  hanya  itu, kerap  kali  masyarakat  berpikir  bahwa mengingat semakin banyak penegak hukum maka semakin sedikit tindak pidana, maka sudah  sepatutnya  lah  biaya  penegakan hukum  dimaksimalkan  hingga  kejahatan tidak  ada  sama  sekali  dalam  masyarakat tersebut  (tingkat  kejahatan  mencapai  titik 0%).  Sayangnya,  hal  tersebut  mustahil terjadi.
Harold Winter dengan baik memberikan  contoh  bahwa  meskipun dalam ide yang utopis amatlah menyenangkan  untuk  hidup  dalam  dunia yang  bebas  dari  pembunuhan,  namun  dari segi ekonomi hal tersebut tidaklah mungkin terjadi  mengingat  untuk  melakukan  hal tersebut dibutuhkan biaya yang amat besar, dan  bahkan  menjadi  suatu  keniscayaan bahwa pengambil kebijakan harus
mengurangi  program-program  strategis lainnya  seperti  pendidikan,  keamanan, jaminan  sosial,  infrastuktur,  dan  lain sebagainya  (Harold  Winter  2008:  2). Sehingga,  mengingat  adanya  resiko-  resiko yang  dapat  ditimbulkan,  maka  sekalipun mungkin untuk dilakukan, namun melakukan  hal  tersebut  (hidup  di  dunia tanpa pembunuhan) amatlah tidak diinginkan.
Tidak  hanya  itu,  perlu  diperhatikan pula terkait tingkat efisiensi dimana negara dapat  dinilai  telah  melakukan  usaha pencegahan  terjadinya  kejahatan  secara pantas ( duty of care ). Hal ini diperlukan agar disatu  sisi  negara  memiliki  target  dan justifikasi  untuk  mengalokasikan  sumber daya  yang  ada  guna  memberantas kejahatan,  namun  disisi  lain  negara  tidak dibebankan  secara  berlebihan  untuk menanggung  beban  penegakan  hukum sepanjang  telah  memenuhi  standar  usaha pencegahan  kejahatan  tersebut.  Guna menentukan  dan  menurunkan  konsep tersebut ke tataran praktis dan terukur, baik adanya  untuk  memahami Judge  Learned Hand Rule (Hand’s Rule).
Memang, pada konsep hand’s rule ini digunakan  dalam  analisa  penentuan kesalahan pada perkara Perbuatan Melawan Hukum (Tort ataupun Negligence), bahkan menjadi yang pertama dalam menggunakan analisa biaya-manfaat dalam  penyelesaian  perkara  Perbuatan Melawan  Hukum  (Allan  M.  Feldman  dan John  M.  Frost,  1998:  201).  Namun,  secara intuitif  rumus  tersebut  masih  relevan  jika dihubungkan  dengan  kebijakan  pidana, khususnya  dalam  penentuan  standar kewajiban  negara  untuk  menyediakan sumber daya penegak hukum agar terhindar dari  adanya  perbuatan-perbuatan  jahat yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana. Hal  ini  akan  tergambar  setelah  penjelasan dibawah ini Hand’s  Rule atau  yang  biasa  juga disebut dengan Hand’s Formula dibuat oleh
Hakim  Learened  Hand  dalam  perkara United States v. Caroll Towing Co (Patrick J.
Kelly 2001: 732-735). Dengan
memanfaatkan  konsep  Hand’s  Rule,  maka pengambil  kebijakan  dapat  menentukan level efisiensi kehati-hatian guna mencegah terjadinya  kejahatan.  Adapun  secara singkat, konsep dasar dari Hand’s Rule ialah hakim (atau juri) dalam menentukan tingkat kelalalian,  harus  melihat  pada  3  variabel utama: (1) biaya untuk mengambil langkah- langkah  pencegahan  (yang  difungsikan dengan  B),  (2)  kemungkinan  terjadinya kerugian  (yang  difungsikan  dengan  P),  (3) dan besarnya kerugian yang diderita (yang difungsikan  dengan  L)  (Allan  M.  Feldman dan  Jeonghyun  Kim,  2005:  524).  Sehingga, jika  dibuatkan  dalam  fungsi  rumus  dasar ekonomi,  maka  didapati  rumus  bahwa seseorang  (atau  negara)  telah  melanggar kewajibannya  untuk  melakukan  fungsi pencegahan terjadinya kerugian jika sebagai berikut:

## B<P.L
Dengan  merujuk  pada  rumus  yang diberikan  oleh Hand’s  Rule tersebut,  maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika biaya untuk  menambah  sarana  pencegahan terjadinya  kerugian  melebihi  manfaat  dari penghindaran  terjadinya  kerugian,  maka masyarakat akan menjadi lebih baik secara ekonomi  jika  tidak  membayarkan  biaya pencegahan sebanyak itu. (Richard Posner, 1972: 32)
Oleh  karenanya,  tidaklah  dapat diberikan  justifikasi  yang  kuat  untuk memberikan pembebanan suatu pertanggungjawaban pada seseorang manakala  terjadi  suatu  kerugian  dalam keadaan  tersebut  (Richard  Posner,  1972: 32).  Dalam  hal  tersebut,  manakala  biaya kerugian  yang  dapat  terjadi  lebih  rendah ketimbang  biaya  pencegahan  kerugian, maka  seseorang  dengan  analisa  rasional untuk memaksimasi profit pastilah
sepatutnya  membayar  kerugian  si  korban tersebut  ketimbang  membebankan  biaya yang lebih lagi untuk melakukan pencegahan. Lebih lanjut, secara umum nilai ekonomi  yang  ada  pasti  akan  berkurang ketimbang  bertambah  jika  dalam  kondisi seperti  itu,  biaya  pencegahan  kerugian ditambah  hanya  untuk  menghindari  biaya kerugian  yang  lebih  rendah  (Richard Posner,  1972:  32-33).    Sebaliknya,  jika seandainya manfaat
untuk dapat menghindari biaya kerugian yang ditimbulkan  melebihi  biaya  pencegahan, maka masyarakat secara umum diuntungkan  manakala  biaya  pencegahan tersebut  dilakukan  dan  kerugian  tersebut dapat dihindari (Richard Posner, 1972: 33).
Dalam  konstruksi  ini,  maka  amatlah dibenarkan untuk membebankan pertanggung-jawaban  kepada  seseorang manakala yang bersangkutan tidak membuat  suatu  usaha  pencegahan  yang tepat (Richard Posner, 1972: 33).
Jika digambarkan dalam suatu kurva, dan  diasumsikan  bahwa  sumbu  Y menggambarkan biaya pencegahan, sumbu X menggambarkan manfaat atas pencegahan  yang  dilakukan  ( level  of  care ), garis B menggambarkan tingkat biaya yang diambil,
sedangkan garis PL
menggambarkan  kerugian  yang  diduga (expected  loss )  jika  tidak  melakukan  suatu pencegahan, maka akan didapati gambaran kurva sebagai berikut:
Gambar 1. Kurva Biaya Pencegahan dan Manfaat Terhindarnya Kerugian
Berdasarkan  kurva  tersebut,  kita dapat  pahami  bahwa  barulah  dititik  C* seseorang  (dalam  hal  ini  negara),  sampai pada titik optimum atau equilibrium untuk melakukan pencegahan terjadinya kerugian, dalam hal ini kejahatan. Perlu diamati pula, bahwa  kenaikan  biaya  pencegahan  secara eksponensial,  tidak  serta  merta  diikuti dengan  penurunan  resiko  terjadinya kerugian secara eksponensial pula. Sebaliknya,  peningkatan  biaya  pencegahan secara  eksponensial  tersebut  justru  tidak berimbang  dengan  manfaat  marginal (pengurangan resiko) yang diterima. Hal ini lebih  mudah  dimengerti  jika  dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Perbandingan Biaya Pencegahan dan
Resiko Kerugian Diperkirakan Biaya Pencegahan Kerugian (Miliar Rupiah) Resiko Kerugian yang Diperkirakan 0 100% 5 90% 10 82% 15 80% 20 79% Jika  melihat  pada  tabel  diatas,  maka dapat  dipahami  bahwa  jika  negara melakukan tidak memberikan alokasi biaya
pencegahan  kerugian  sama  sekali,  maka akan  terjadi  kerugian  (dalam  hal  ini kejahatan) sebesar 100%. Dengan
mengalokasikan  5  miliar  rupiah,  maka resiko kejahatan yang dapat terjadi sebesar 90%.  Kemudian,  jika  menghabiskan  biaya
10  miliar  rupiah,  maka  negara  berisiko menghadapi  kejahatan  yang  dapat  terjadi sebesar  82%.  Penghitungan  tersebut  terus berlanjut  dengan  asumsi  semakin  banyak biaya pencegahan kerugian yang diberikan (atau  diinvestasikan),  maka  semakin  kecil pula  resiko  kerugian  yang  diterima  oleh masyarakat.
Namun, yang penting perlu dicermati lebih  lanjut  bukan  hanya  sekedar penurunan  angka  atau  presentasi  resiko kejahatan  yang  diperkirakan.  Hal  lainnya yang  juga  perlu  diperhatikan  secara  teliti ialah  selisih  antara  biaya  yang  telah dihabiskan  dengan  manfaat  marginal  yang diterima  oleh  negara.  Jika  diamati  secara mendalam, pada bagian tabel di awal, yakni di  titik  0  menjadi  5,  negara  telah  berhasil mengurangi resiko kejahatan sebesar 10%.
Pada bagian tabel berikutnya, yakni di titik 5  menjadi  10,  dengan  menambah  biaya marginal  senilai  5  miliar,  negara  hanya menerima pengurangan sebesar 8%. Hal ini berkurang  2%  jika  dibandingkan  pada manfaat marginal yang diterima sebelumnya.  Lebih  lanjut,  ketika  sampai pada  titik  akhir,  yakni  manakala  negara menghabiskan uang senilai 20 miliar untuk melakukan  pencegahan  kejahatan,  justru resiko kejahatan yang negara harus hadapi ialah  79%.  Hal  ini  berarti  menandakan bahwa  manfaat  marginal  yang  diterima hanyalah  1%  jika  dibandingkan  dengan resiko terjadinya kejahatan jika biaya yang dihabiskan senilai 15 miliar, yakni  80%.
Mungkin, hingga pada suatu titik nanti bisa  saja  resiko  kejahatan  yang  negara hadapi  sampai  pada  titik  0%.  Namun, sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  awal bagian  ini,  hal  tersebut  akan  memakan banyak sekali biaya dan menjadi implausible
and undesireable untuk dilakukan. Mengingat, dengan melakukan hal tersebut dan  dengan  berbagai  keterbatasan  sumber daya yang dimiliki oleh negara, maka sama saja  ‘membunuh’  kepentingan-kepentingan penting lainnya.
Masalah  yang  paling  penting  dalam diskusi  tentang  tanggung  jawab  pidana korporasi mungkin adalah masalah kriteria untuk menghubungkan pertanggungjawaban pidana dengan korporasi.  Dalam  hal  ini,  orang  mungkin bertanya-tanya bagaimana sebuah perusahaan dapat dimintai
pertanggungjawaban.  Artikel  ini  akan menjawab permasalah tersebut baik secara teoritis  maupun  ketentuan  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Secara teoritis, artikel ini akan mengklasifikasikan kriteria  dalam  menghubungkan  tanggung jawab  kepada  perusahaan  dengan  empat teori  atribusi,  yaitu  menurut  teori pertanggungjawaban pengganti, teori identifikasi, model agregasi, dan teori model organisasi.  Untuk  tiga  teori  pertama, perbuatan  delik  dilakukan  oleh  orang perorangan  dan  pertanggungjawabannya diatribusikan  sebagai  pertanggungjawaban pidana  korporasi.  Sedangkan  untuk  teori model  organisasi,  perbuatan  kejahatannya tersebut dianggap dilakukan oleh korporasi itu  sendiri  karena  ketiadaan  standar- standar tertentu yang akan dijelaskan pada bagian  selanjutnya.  Sedangkan  secara peraturan  perundang-undangan,  artikel  ini akan  menjelaskan  bagaimana  Indonesia mengatur  pertanggungjawaban  pidana  di berbagai  ketentuan  perundang-undangan yang  ada.  Namun  mengingat  keterbatasan yang dimiliki, maka pembahasan mengenai pertanggungjawaban  korporasi  ini  akan dibahas sesingkat mungkin tanpa mengurangi  esensi  dari  masing-masing teori dan ketentuan yang dibahas.
1. Teori Vicarious Liability .
Konsep vicarious  liability merupakan salah  satu  doktrin  yang  paling  sering diimplementasikan dalam pertanggungjawaban korporasi dalam banyak  yursidiksi  berbagai  negara.  Jika dalam  suatu  perbuatan  seorang  atasan bertanggung  jawab  atas  kesalahan  yang diperbuat  oleh  bawahannya,  yang  mana perbuatan  yang  dilakukan  bawahannya tersebut merupakan perintah dari atasannya,  maka  bukanlah  suatu  hal  yang aneh jika pertanggungjawaban pidana yang ada dibebankan kepada atasannya (Harold J. Laski, 1916: 105).
Namun,  hal  tersebut  berbeda  dalam konsep doktrin pertanggungjawaban vicarious  liability .  Dalam  konsep  tersebut, atasan (principal) harus  bertangung  jawab juga  terhadap  tindakan-tindakan  yang dilakukan  oleh  bawahannya (agent), meskipun perbuatannya tersebut bukanlah suatu perbuatan yang telah diautorisasi atau diperintahkan  oleh  atasannya,  sepanjang kejahatan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangan (scope of
authority/employment) si  pelaku  (Lewis  A. Kornhauser,  1982:  1347).  Oleh  karena  itu, dalam  doktrin  ini,  pertanggungjawaban pidana  korporasi  dapat  diberlakukan  dan korporasi  dapat  dijatuhi  hukuman  pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak  buahnya,  tanpa  memandang  status atau posisi dari anak buah tersebut.
Setidaknya terdapat dua elemen yang penting  untuk  diperhatikan  dalam  suatu pertanggungjawaban  pidana  korporasi; pertama,  suatu  tindak  pidana  yang dilakukan harus dalam lingkup kewenangan atau pekerjaan si pelaku (scope of authority) . Kedua, tindak pidana yang dilakukan harus memberikan manfaat bagi korporasi (for the benefit of the corporation) . Kedua prinsip ini tidak  hanya  berlaku  mutlak  untuk  teori pertanggungjawaban vicarious  liability , tetapi  juga  berlaku  sebagai  syarat  mutlak untuk  teori  pertanggungjawaban  pidana
apapun  yang  akan  digunakan.  Terkait  hal ini,  Gobert  menyatakan  bahwa  “pada faktanya,  dibawah  rezim vicarious  liability , hubungan antara kemampuan bertanggung jawab  suatu  perusahaan  dengan  orang perorangan  terletak  pada  saat  terjadinya tindak  pidana,  sang  pelaku  masih  terikat hubungan pekerjaan dengan korporasi dan tindakan tersebut dilakukan untuk
mengejar  keuntungan  korporasi”  (James Gobert,  2008:  64;  Dan  K.  Webb,  Steven  F.
Molo dan James F. Hurst: 620-621).
Di  berbagai  negara,  unsur  kriteria ‘menguntungkan  korporasi’  ini  banyak digunakan.  Stessens  menegaskan  bahwa disamping  Amerika  Serikat  dan  Australia, Kriteria  ini  juga  dianut  dan  diterapkan dalam konsep  pertanggungjawaban pidana di  Perancis,  Kanada,  Jerman,  dan  Belanda (Guy  Stessens,  1995:  514-515),  sedangkan di  Inggris  unsur  ini  tidak  selalu  harus dipenuhi.  Salah  satu landmark  case yang menunjukkan hal tersebut ialah pada kasus DPP  v.  Kent  and  Sussex  Contractors  Ltd. Dalam  kasus  ini,  meskipun  korporasi  itu sendiri dirugikan karena telah tertipu oleh karyawannya, namun hakim tetap berpendapat  bahwa  korporasi  yang dirugikan  tersebut  masih  tetap  harus bertanggung jawab secara pidana sepanjang pelaku materil tersebut melakukan kejahatannya dalam lingkup kewenangannya.  Tentu  saja  kasus  ini menuai  banyak  kritik  dari  berbagai  ahli pertanggungjawaban  pidana  korporasi.
(Guy Stessens, 1995: 514-515)
2. Teori Identifikasi. Doktrin Identification Theory menjelaskan bahwa korporasi bertanggung jawab  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  pimpinan  perusahaanya (board atau high-rank
employee).
Sederhananya, sebagaimana  nama  teori ini  yang  bernama “identifikasi”,  hanya  perbuatan  pimpinan perusahaan atau pengurus tinggi perusahaan ‘diidentifikasikan’ sebagai
perbuatan  korporasi.  Sehingga  kesalahan dan  juga  perbuatan (actus  reus dan mens rea) dari perusahaan adalah kesalahan dan perbuatan yang dilakukan atau diperintahkan  oleh  pemimpin  perusahaan. Gobert menjelaskan bahwa teori identifikasi ini pada dasarnya merupakan perkembangan dari konsep doktrin vicarious liability (James Gobert, 2008: 67). Oleh karena itu, unsur yang terdapat dalam vicarious liability – tindak pidana dilakukan dalam lingkup kewenangan atau pekerjaan dan  tindak  pidana  tersebut  harus menguntungkan  korporasi  –  juga  masih menjadi unsur yang harus dipenuhi.
Berdasarkan  doktrin  identifikasi, penentuan  terkait  tindakan  siapa  yang dapat  dianggap  sebagai  suatu  tindakan korporasi dapat ditentukan dari bagaimana hubungan  antara  state  of  mind  dengan human  body.  Dalam  hal  ini,  state  of  mind biasa dinilai sebagai suatu ‘directing mind’, ‘directing  will’,  ‘ego  center’ atau ‘control center’ .  Dalam  hal  ini,  maka  suatu perusahaan tidak dapat dipidana, manakala sang  karyawan  (yang  merupakan  anggota tubuh)  melakukan  suatu  tindak  pidana tanpa  arahan  dari  pikirannya,  yang  dalam hal  ini  merupakan  seorang  direksi  atau karywan  dengan  jabatan  tinggi  (Yedidia  Z. Stern,  1987:  132).  Lebih  lanjut,  Yedidia Stern menjelaskan bahwa orang yang dapat dianggap sebagai ‘directing mind’ dari suatu perusahaan  ialah  pejabat  korporasi  yang memiliki  peranan  penting  di  perusahaan tersebut atau menduduki ‘top-level management’ pada  perusahaan  tersebut
(Yedidia Z. Stern, 1987, 134)
Guna mengklasifikasi seseorang dikategorikan sebagai karyawan biasa atau karyawan/pimpinan  yang  memiliki  level tinggi  dalam  suatu  perusahaan,  maka penting  untuk  ditentukan  apakah  pelaku merupakan organ primer suatu perusahaan atau tidak. Dalam penentuan organ primer atau tidak dapat dicari tau  dengan melihat apakah  orang  tersebut  disebutkan  dalam
dokumen resmi perusahaan dan melakukan suatu  tindakan  berdasarkan  otoritas  yang secara  langsung  diberikan  oleh  dokumen- dokumen resmi terkait pendirian perusahaan  tanpa  adanya  campur  tangan atau  perintah  orang  lain  lagi  (atasan  atau pimpinan  perusahaan)  (Raphael  Powell, 1961: 293). Sehingga, dengan menggunakan kriteria ini, suatu kesalahan korporasi yang dapat  dipertanggung  jawabkan  oleh korporasi  ialah  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  pimpinan  perusahaan  yang secara  jelas  dan  tegas  disebutkan  dalam dokumen  perusahaan.  (Yedidia  Z.  Stern, 1987, 132-133)
Namun,  Stern  mengkritik  ide  terkait doktrin  identifikasi  ini.  Stern  berpendapat bahwa dalam korporasi modern skala besar, kerap  kali  representatif  utama  dari  suatu perusahaan  hanya  melakukan  fungsi persetujuan  atau  membuat  tanda  tangan saja.  Sebab  setiap  organ  khusus  yang  ada dalam  perusahaan  tersebut  sudah  bekerja secara  otomatis  tanpa  adanya  arahan khusus  lahi  dari  pimpinan  perusahaan tersebut.  Alhasil,  jika  tindakan  pimpinan perusahaan tersebut hanya bersifat persetujuan dari permohonan yang diajukan oleh karywannya, maka pimpinan tersebut tidak pada dasarnya tidak memiliki niat  jahat.  Oleh  karenanya,  pimpinan perusahaan  tersebut  tidak  dapat  secara serta merta dijerat, begitupula korporasinya secara  keseluruhan  (James  Gobert,  2008: 66).
3. Teori Agregasi. Berdasarkan  doktrin Aggregation Theory ini,  pertanggungjawaban  pidana korporasi  hanya  dapat  didasarkan  pada agregasi atau akumulasi niat dan kesalahan dari tiap orang yang mewakili korporasi itu sendiri.  Doktrin  ini  didorong  dari  praktik pertanggungjawaban  pidana  di  Amerika Serikat.  Secara  spesifik,  contoh  penerapan doktrin ini dapat dilihat pada kasus United States v. Bank of New England yang diadili di
1st Circuit Appalate Court pada tahun 1987 (United  States  v  Bank  of  New  England, 1987).  Pada  kasus  ini,  Departemen Keuangan  (Department  of  Treasury) Amerika  Serikat  mengeluarkan  ketentuan yang  mengatur  seluruh  bank  untuk melaporkan transaksi keuangan yang lebih dari 10.000 US$ dalam 15 hari. Ketetentuan tersebut  menyatakan  “setiap  institusi keuangan, selain kasino, harus memberikan laporan dari setiap deposit, penarikan uang (withdrawal) ,  penukaran  mata  uang  uang, pembayaran, atau transfer melalui institusi keuangan  tersebut,  jika  transaksi  tersebut lebih  dari  10.000  US$” (Currency  and Foreign Transaction Reporting Act , § 103.22 (a)(1),  1986).    Lebih  lanjut,  ketentuan tersebut  juga  mengatur  terkait  sanksi pidana  yang  akan  dapat  dijatuhkan manakala institusi keuangan atau
perbankan tersebut tidak mengikuti aturan tersebut.  Larangan  tersebut  menyatakan bahwa  setiap  orang  yang  melanggar ketentuan kewajiban melaporkan transaksi, diancam pidana denda hingga 500.000 US$ dan/atau  dipenjara  maksimal  5  tahun  (31 U.S. Code § 5322 (b)).
Dalam  kasus  ini,  ada  pegawai  bank yang mengetahui diberlakukannya ketentuan  ini  dan  adanya  kewajiban pelaporan, namun tidak mengetahui apakah ada transaksi di bank tersebut senilai lebih dari  10.000  US$  dan  apakah  hal  tersebut sudah  dilaporkan  atau  belum.  Sedangkan disisi  lain,  ada  pegawai  bank  yang  tidak mengetahui  keberlakukan  ketentuan  ini, namun  ia  mengetahui  bahwa  di  bank tersebut terdapat transaksi senilai lebih dari 10.000 US$ namun tidak mengetahui bahwa hal tersebut wajib di laporkan. Alhasil, para pegawai  bank  tersebut  tidak  membuat laporan  apa-apa.  Berdasarkan  bukti  di persidangan, pengadilan di Amerika Serikat memandang  bahwa  kesalahan  tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai
kesalahan  korporasi  dengan  dasar  bahwa adanya konsep pengetahuan secara kolektif
(collective  knowledge) dari  bank  tersebut. (United  States  v  Bank  of  New  England, 1987)
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  menurut  konsep  doktrin  agregasi, meskipun  terdapat  dua  orang  atau  lebih yang  berbeda  dan  informasi  yang  dimiliki sifatnya  hanya  sebagian  atau  parsial,  dan meskipun tidak ada satupun individu pada suatu perusahaan tersebut yang memenuhi semua  unsur  kejahatan  yang  ada  dalam ketentuan  pidana  yang  ada,  tetaplah  dapat dimungkinkan untuk menghukum korporasi  secara  keseluruhan,  sepanjang pengetahuan  kolektif  yang  dimiliki  oleh orang-oran  g  yang  berbeda  tersebut  telah memenuhi  unsur  tindak  pidana  yang  ada dan dilakukan dalam lingkup kewenanganya.  Oleh  karena  itu,  dalam kasus ini ketidaktahuan dari salah seorang karyawan,  tetap  dapat  dikatakan  bahwa  si perusahaan  mengetahui  secara  penuh, sepanjang  ada  karyawan  lain  yang  juga memiliki pengetahuan terkait sebagian yang tidak  diketahui  oleh  karyawan  yang pertama tersebut.
4. Teori Model Organisasi Christina  de  Maglie  berpendapat bahwa berdasarkan doktrin model organisasi (organization  model) ,  korporasi dapat  dibebankan  pertanggungjawaban pidana jika disebabkan oleh kesalahan dari entitas korporasi itu sendiri. Lebih lanjut, de Maglie menambahkan bahwa ada 4 (empat) konsep  kemungkinan  untuk  menjerat korporasi  berdasarkan  doktrin  ini,  yakni; (1) kebijakan korporasi yang pada dasarnya secara  inheren  sudah  memaksa  atau mengautorisasi suatu tindakan yang illegal, (2)  kultur  illegal  dari  korporasi,  (3) kegagalan  untuk  mencegah,  (4)  ketiadaan tindakan korektif dan reaktif dari korporasi terhadap  akibat  dari  tindak  pidana  yang telah  terjadi  (Christina  de  Maglie,  2005: 558).
Dalam konsep yang pertama- kebijakan  korporasi  yang  illegal-korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang disebabkan  oleh  ketiadaan  program kepatuhan (compliance  program) dari korporasi  itu  sendiri,  bahkan  kebijakan korporasi  tersebut  mendorong  anak buahnya  agar  melakukan  tindak  pidana. Sehingga  dengan  sendirinya,  kebijakan tersebut  dianggap  sebagai  suatu  kebijakan yang illegal. (Christina de Maglie, 2005: 558) Hal  ini  cukup  jelas  mengingat  konsep  ini baru  akan  menghukum  korporasi  atas kebijakan  yang  dibuatnya,  yang  mana kebijakan  tersebut  mengarahkan  atau bahkan  memaksa  karyawannya  untuk melakukan tindak pidana.
Dalam  konsep  yang  kedua  kultur illegal korporasi akan dimintakan pertanggungjawaban  pidana  atas  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  karyawannya yang mana pelanggaran tersebut disebabkan  oleh  dorongan  dari  korporasi, sikap korporasi yang mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh karyawannya  tersebut,  atau  setidaknya gagal  untuk  mengembangkan  budaya  yang mendorong  karyawannya  untuk  mengikuti ketentuan atau peraturan yang telah dibuat pemerintah.  Konsep  ini  menjamin  bahwa setiap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh seorang  karyawan  harus  disebabkan  oleh burukunya pengaruh atau struktur kultural dari  korporasi  itu  sendiri.  Maurice  PUnch berpendapat bahwa kultur, struktur, sistem penghargaan (reward  system) ,  sistem rekruitmen,  sistem  hierarki,  pembagian kerja,  mekanisme  kepemimpinan,  sistem pengambilan  keputusan,  dan  sistem tanggung  jawab  dalam  suatu  korporasi memiliki  dampak  yang  amat  berarti  dan dapat  mempengaruhi  setiap  individu  yang bekerja sebagai karyawan dalam korporasi tersebut  secara  keseluruhan.  (Maurice PUnch, 2011: 103).
Dalam konsep ketiga-kegagalan untuk mencegah-pertanggungjawaban  korporasi
mUncul  ketika  korporasi  tidak  membuat atau  memberlakukan  suatu  sistem  atau kebijakan  internal  persuahaan  guna mencegah  terjadinya  tindak  pidana. Dalam hal  ini,  pertanggungjawaban  entitas korporasi  muncul  dikarenakan  kesalahan korporasi yang gagal  mengambil tindakan- tindakan  yang  seperlunya  atau  sepatutnya diambil  oleh  suatu  korporasi  untuk mencegah  dan  mendeteksi  pelanggaran yang ada. (Cristina de Maglie, 2005: 559)
Adapun  salah  satu  cara  untuk mengambil  tindakan  yang  sepatutnya  oleh suatu korporasi ialah dengan membuat dan menerapkan  program  kebijakan  internal yang  menjamin  kepatuhan  korporasi terhadap ketentuan hukum.  Dalam konsep keempat-ketiadaan  tindakan  rekatif-suatu korporasi  dianggap  telah  memenuhi  unsur kesalahan  jika  korporasi  tersebut  gagal untuk  mengambil  aksi  pencegahan  atau mengambil  tindakan  korektif  terkait kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya.  Fisse  dan  Braithwaite mendorong konsep ini dengan menjelaskan pendapatnya  bahwa  pada  dasarnya  dalam konsep  ini  bukan  lah  bicara  mengenai kebijakan  perusahaan  terkait  kepatuhan terhadap hukum, namun melihat bagaimana tindakan  perusahaan  dalam  mengambil tindakan  atau  penghukuman  terhadap karyawan yang terbukti melakukan tindakan indisipliner, melakukan reformasi structural,  dan  memberikan  kompensasi atas  kerugian  yang  timbul  dari  perbuatan karyawannya tersebut (Brent Fisse dan John Braithwaite, 1993: 48).
Berdasarkan  konsep  tersebut,  Fisse dan  Braithwaite  berpendapat  bahwa  ada dua jenis kesalahan yang dapat dilihat dan dipertimbangkan;  (1) initial  fault ,  yakni tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh karyawan  perusahaan  itu  sendiri.  (2) reactive  fault, yakni  ketiadaan  sikap  dari korporasi untuk memberi hukuman bagi si karyawan  yang  merupakan  pelaku  tindak pidana tersebut. Fisse dan Braithwaite juga
berpendapat  bahwa  meskipun  bukti-bukti yang  dapat  membuktikan initial  fault tersebut kerap kali sulit untuk didapatkan, namun  untuk  mencari  bukti reactive  fault jauh  lebih  mudah  didapatkan  dan dibuktikan.  Sebab  pembuktiaan reactive fault ialah  tentang  sikap  atau  reaksi korporasi  terhadap  tindak  pidana  yang terjadi  (Brent  Fisse  dan  John  Braithwaite, 1993: 162).
Setelah  memahami  latar  belakang analisa  ekonomi  terhadap  hukum  beserta pertanggungjawaban korporasi, maka penting pula untuk pertama-tama memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai  pertanggungjawaban  pidana korporasi di Indonesia. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa rezim pengaturan pertanggungjawaban  pidana  korporasi  di Indonesia tidak memiliki satu mahzab yang pasti.  Berbeda  undang-undang,  maka berbeda pula ketentuannya. 11 Guna memudahkan  pembahasan  dan  mengingat keterbatasan  jumlah  halaman  yang  dimilki oleh  penulis,  maka  artikel  ini  hanya berfokus  pada  pengaturan  yang  ada  di  UU PTPK,  Peraturan  Jaksa  Agung  No.  Per- 028/A/JA/10/2014 (PERJA Korproasi) dan Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  13  tahun 2016 (PERMA Korporasi).
Sejak  1999,  bahkan  sebelum  negara- negara menyepakati Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  Melawan  Korupsi  (UNCAC) di Merida, Mexico, Indonesia telah  terlebih dahulu mengatur
mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi bagi korporasi yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan umum UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (UUPTPK) pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau
11 Misalkan,  UU  Minerba  tidak  mengenal konsep  korporasi,  yang  ada  hanyalah  Badan Usaha.  Sedangkan,  UU  TPPU  mengatur pengatribusian  pertanggungjawaban  pidana secara  rigid  dalam  pasal  6  UU  TPPU,  hal  mana
kekayaan yang terorganisasi baik merupakan  badan  hukum  maupun  bukan badan hukum”. Dari ketentuan ini, terdapat dua  permasalahan  yang  memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Pertama,  mengingat  luasnya  definisi dari  undang-undang  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  menurut  UU  PTPK suatu  organ  dapat  masuk  dalam  kategori sebagai  korporasi  tanpa  harus  berbadan hukum  dan  tidak  harus  bertujuan mendapatkan laba. Oleh karenanya, penting untuk  dipahami  bahwa  konsep  korporasi seperti legal personality, pertanggungjawaban  terbatas,  t ransferable shares, hingga delegasi manajemen berdasarkan  struktur  perusahaan,  serta kepemilikan investor haruslah dikesampingkan  (Reinier  Kraakman  et  al., 2009: 37)
Lebih lanjut, dalam UU PTPK sendiri, dasar  hukum  untuk  mengkriminalisasi entitas  perusahaan  dalam  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia  terletak  pada  pasal  1 ayat  (3)  dari  UU  PTPK,  yang  mengatur bahwa  “Setiap  orang  adalah  orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Itu berarti  bahwa  Undang-Undang  tidak membuat  perbedaan  addressat  pelaku tindak pidana perorangan maupun korporasi. Karena itu, beban pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana korupsi  tidak  memiliki  perbedaan  antara naturallijk  person  dengan  korporasi berdasarkan  UU  PTPK,  kecuali  jika ditentukan lain oleh ketentuan tertentu.
Meskipun Indonesia telah memberlakukan undang-undang yang
memungkinkan  pertanggungjawaban  atas entitas  korporasi  terhadap  tindak  pidana korupsi, namun masih jarang tindak pidana korupsi  yang  didakwa  berdasarkan  UU
tidak pernah ada pengaturan serupa  di konsep pertanggungjawaban pidana di Undang-Undang lainnya  yang  juga  memiliki  pengaturan pertanggungjawaban pidana
PTPK.  Hal  ini  besar  kemungkinan  karena kurangnya  ketentuan  turunan  terkait prosedur pertanggungjawaban pidana perusahaan  dalam  sistem  hukum  acara pidana di Indonesia. Hal ini berimbas pada mUnculnya  keraguan  untuk  memproses tindak pidana korupsi dengan memintakan pertanggungjawabannya terhadap
korporasi. Untuk  mengatasi  masalah  dalam penerapan  pertanggungjawaban  korporasi, Jaksa Agung sebenarnya telah mengeluarkan  Peraturan  Jaksa  Agung  No. Per-028/A/JA/10/2014 ("PERJA") memberikan  pedoman  mengenai  apa  yang termasuk  perbuatan  korporasi  dan  siapa saja  individu  yang  dapat  dibebankan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan  korporasi.  Menurut  PERJA  2014, korporasi  bertanggungjawab  atas:  a). Perbuatan  yang  dibuat  berdasarkan keputusan  direksi;  b).  Tindak  pidana dilakukan oleh seseorang
untuk kepentingan  perusahan;  c).  Tindak  pidana yang dilakukan menggunakan sumber daya, dana, dukungan, atau fasilitas korporasi; d). Tindakan  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  atas permintaan  atau  perintah  dari  korporasi atau pengurus korporasi; e). Tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari korporasi; f). Tindakan menguntungkan  korporasi;  g).  Tindakan yang  dilakukan  umumnya  diterima  oleh korporasi; h). Korporasi terbukti mengakomodasi  dilakukannya  perbuatan pidana. 12 Sementara itu, PERJA 2014 menetapkan  bahwa  pengurus  korporasi bertanggungjawab  jika:  a).  pengurus tersebut melakukan,
berpartisipasi, memerintahkan, mendorong, atau membantu dilakukannya tindak pidana; b). pengurus memiliki kewenangan mengawasi dan  mengambil  langkah  tertentu  untuk
12 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia  No.  Per-028/A/JA/10/2014  tentang
mencegah  tindak  pidana,  tetapi  tidak melaksanakan  kewenangan  tersebut;  c). pengurus  memiliki  pengetahuan  atas probabilitas  yang  tinggi  bahwa  tindak pidana akan dilakukan oleh korporasi; dan d).  alasan  lain  menurut  hukum  Indonesia yang memungkinkan pengurus bertanggungjawab. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa PERJA Korporasi telah dengan tegas dan jelas memisahkan konsep pertanggungjawaban  pidana  korporasi serta pertanggungjawaban pengurus korporasi.
Selanjutnya,  pada  tahun  2016 Mahkamah  Agung  mengeluarkan  PERMA Korporasi. Pasal 3 PERMA Korporasi secara eksplisit mendefinisikan tindak pidana oleh korporasi  sebagai:  “tindak  pidana  yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama  yang  bertindak  untuk  dan atas  nama  Korporasi  di  dalam  maupun  di luar  Lingkungan  Korporasi.”    Berdasarkan definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa setidaknya  terdapat  2  jenis  pelaku  yang mana  perbuatannya  dapat  diatribusikan sebagai  perbuatan  korporasi,  dan  oleh karenanya  korporasi  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  atas  perbuatan  dua bentuk  pelaku  tersebut.  Adapun  kriteria jenis  pelakunya  tersebut  (1)  ialah  orang yang  memiliki  hubungan  kerja,  dan  (2) orang yang memiliki hubungan lain dengan perusahaan.  Untuk  karekteristik  yang pertama  cenderung  dapat  dimengerti dengan  mudah,  mengingat  korporasi memang  sepatutnya  bertanggung  jawab atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pegawainya dan pertanggungjawaban tersebut lahir berdasarkan adanya hubungan  kerja  antara  pegawai  dengan korporasi dan pegawai tersebut menjalankan scope  of  work yang  diberikan
Pedoman  Penanganan  Perkara  Pidana  dengan Subjek Hukum Korporasi, hlm. 3-4.
oleh  korporasi  kepada  pegawai  tersebut. Sedangkan  untuk  yang  kedua  cenderung kontra-intuitif.  Ketentuan  ini  memang memUnculkan kebingungan dan perdebatan antar para pakar hukum. Artikel ini menilai bahwa permasalahan  yang  muncul  berdasarkan ketentuan  Pasal  3  PERMA  Korporasi bukanlah terkait tindakan siapa yang dapat diatribusikan sebagai perbuatan korporasi, melainkan  tentang  isu  terkait  unsur menguntungkan korporasi. Pasal  3 PERMA Korporasi  sama  sekali  tidak  menjadikan “keuntungan”  sebagai  unsur  tindak  pidana korporasi.    Perlu  menjadi  catatan  pula bahwa  pada  umumnya  secara  teoritis  dan praktik  di  berbagai  yurisdiksi,  keuntungan bagi perusahaan biasanya merupakan salah satu  syarat  adanya  pertanggungjawaban korporasi.  Mengingat Dikarenakan pasal 3 tidak  mensyaratkan  unsur  keuntungan tersebut,  maka  hakim  dapat  untuk  tidak mempertimbangkan unsur tersebut.
Padahal,  sudah  sepatutnyalah  penegak hukum memperhatikan dan menilai apakah tindak  pidana  yang  didakwakan  tersebut memberikan  keuntungan  bagi  korporasi. Sebaliknya,  jika  tindak  pidana  yang  terjadi justru hanya menguntungkan salah seorang pegawai,  maka  hakim  sepatutnya  pula mempertimbangkan  tepat  tidaknya  kasus tersebut  masuk  dalam  kategori  tindak pidana korporasi. Hal ini guna membedakan apakah tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan demi kepentingan korporasi, atau justru  orang  yang  ada  di  dalam  korporasi memanfaatkan kedudukannya dalam korporasi tersebut untuk melakukan tindak pidana  yang  menguntungkan  bagi  dirinya sendiri.  Walaupun  demikian,  terkait keuntungan  bagi  korporasi  akan  menjadi faktor  penentu  bagi  hakim  untuk  melihat unsur kesalahan dari korporasi, sebagaimana akan disinggung pada pembahasan pasal 4 PERMA Korporasi.
Pasal  4  Perma  Korporasi  secara umum  membahas  bagaimana  mengukur
mens rea suatu korporasi. Menurut Pasal 4 PERMA tersebut:
“(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban  pidana  sesuai dengan  ketentuan  pidana  Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. (2) Dalam  menjatuhkan  pidana terhadap  Korporasi,  Hakim  dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: a.  Korporasi  dapat  memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana  tersebut  atau  tindak  pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b.  Korporasi  membiarkan  terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah  yang  diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah  dampak  yang  lebih  besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku  guna menghindari terjadinya tindak pidana.” Dari  ketentuan  di  atas  terlihat beberapa  hal  yang  dapat  dipertimbangkan hakim untuk menilai kesalahan korporasi, di antaranya korporasi memperoleh
keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau  ketika  tindak  pidana  tersebut dilakukan  untuk  kepentingan  korporasi. Selain itu, dapat pula dipertimbangkan fakta bahwa  korporasi  membiarkan  terjadinya tindak  pidana  atau  korporasi  tidak melakukan langkah-langkah yang
diperlukan untuk mencegah tindak pidana. Walaupun  lebih  jelas,  ketentuan  ini  tetap bukan merupakan unsur-unsur yang harus dibuktikan  jaksa  untuk  membebankan pertanggungjawaban  pidana.  Pasal  4  ayat (1) mengatur bahwa korporasi dimintakan pertanggungjawaban pidana "sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang- undang yang mengatur tentang Korporasi." Oleh  karena  itu,  unsur-unsur  yang
dibuktikan tergantung pada masing-masing pasal  dalam  masing-masing  undang- undang.
Pertanyaanya  sekarang,  dapatkah partai politik dimintakan pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan konsep pertanggungjawaban
pidana korporasi?  Hal  ini  memang  masih perdebatan  dan  mengingat  pertanyaan  ini bukan  menjadi  pertanyaan  yang  ingin dijawab  oleh  artikel  ini,  maka  artikel  ini tidak  akan  menganalisa  secara  mendalam dan  memberikan  jawaban  khusus  terkait pertanyaan  tersebut.  Namun,  seandainya pun  partai  politik  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  korporasi mengingat;  1)  banyak  tindak  pidana dilakukan  oleh  fungsionaris  partai  politik untuk kepentingan partai politik itu sendiri dan dalam jabatannya sebagai fungsionaris partai  yang  ingin  mencari  uang  tambahan untuk  partai  politik  (memenuhi  kriteria dasar vicarious  liability ),  2)  banyak  tindak pidana dilakukan oleh pengurus inti partai (memenuhi  kriteria  teori  identifikasi),  3) banyak  tindak  pidana  tersebut  dilakukan karena  memang  perintah  secara  “diam- diam”  dari sistem  partai politik  yang  tidak memiliki  pengawasan  yang  ketat  terhadap asal-usul  uang  yang  diterima  dari fungsionaris partai dari tindak pidana yang dilakukannya, bahkan partai politik memberikan reward atau penghargaan bagi mereka  yang  menyumbang  uang  cukup banyak ke partai tersebut  walau tau bahwa uang  tersebut  merupakan  uang  hasil korupsi yang dilakukan oleh
13 Pasal 2 UU PTPK:
(1)  Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,  dipidana  penjara  dengan  penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun  dan denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah) dan
fungsionarisnya tersebut (memenuhi kriteria teori model organisasi). Maka dalam artikel  ini,  penulis  mendorong  agar asumsikan  saja  bahwa  partai  politik  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  pidana berdasarkan  konsep  korporasi.  Namun pertanyaan  yang  lebih  penting  untuk dijawab  ialah  apakah  penghukuman  yang dapat dijatuhkan kepada partai politik yang dapat  dituntut  pidana  tersebut diperlukan. Pertanyaan  inilah  yang  akan  dijawab  pada bagian selanjutnya.
Setelah memahami pengaturan pertanggungajawaban  pidana  korporasi  di Indonesia  secara  umum,  maka  sekarang penting  untuk  memahami  Straafmat  atau besaran ancaman Pasal-Pasal Tindak Pidana Korupsi  yang  diatur  dalam  UU  PTPK. Dengan memahami betul besaran ancaman tersebut, maka pada akhirnya dapat dinilai terkait  perlu  atau  tidaknya  mempidana suatu Partai Politik yang melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam  UU  PTPK,  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB II UU PTPK.  Pada  dasarnya  ada  beberapa  jenis atau  bentuk  tindak  pidana  korupsi  yang diatur di dalam UU PTPK. Untuk jenis tindak pidana  korupsi  yang  merugikan  keuangan negara  yang  dilakukan  bukan  karena menyalahgunakan kewenangan/ kedudukan diatur dalam pasal 2 UU PTPK. 13
Sedangkan  delik  korupsi  yang  merugikan keuangan negara dengan cara menyalahgunakan kewenangan/ kedudukan diatur dalam pasal 3 UU PTPK. 14
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2)  Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
14 Pasal 3 UU PTPK: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
Memang  subjek  dari  kedua  pasal  tersebut berbeda  sehingga  ancaman  hukuman  yang diatur dalam kedua pasal tersebut tetaplah berbeda.  Namun,  yang  menjadi  aneh  ialah ancaman  hukuman  minimal  pada  delik propria  yang  diatur  dalam  pasal  3  justru lebih  ringan  ketimbang  ayat  2.  Walaupun terdapat  permasalahan  tentang  kesalahan penentuan  ancaman  pidana  yang  tidak sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum pidana,  namun  hal  tersebut  tidak  akan dibahas  secara  lanjut  dalam  artikel  ini. 15
Artikel  ini  akan  berfokus  pada  ancaman pidana yang ada di UU PTPK, khususnya bila tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh partai politik.
Terkait delik
korupsi yang
menyebabkan  kerugian  keuangan  negara ini,  penulis  beranggapan  bahwa  (hampir) tidak  mungkin  korupsi  kerugian  keuangan negara  dilakukan  oleh  partai  politik.  Perlu dipahami  bersama  bahwa  keuangan  partai politik bukanlah keuangan negara. Sehingga penyalahgunaan  kewenangan  fungsionaris partai terkait keuangan partai politik hanya dapat masuk dalam kualifikasi penggelapan biasa sebagaimana  diatur  dalam  pasal  372 KUHP.  Seandainya  pun  terdapat  tindak pidana  yang  dilakukan  penyalahgunaan kewenangan  yang  menyebabkan  kerugian keuangan  partai,  perlu  di  lihat  syarat pertanggungjawaban korporasi, yakni tindak  pidana  yang  dilakukan  ditujukan untuk  keuntungan  korporasi  (partai politik).  Jika  toh  kejahatan  yang  dilakukan justru merugikan keuangan partai politik itu sendiri, maka partai politik tersebut justru
padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
15 Pasal  3  UU  PTPK  seharusnya merupakan delik  propria, dan  hanya  dapat dilakukan  oleh  pejabat  negara  yang  memiliki
menjadi  korban  kejahatan  yang  dilakukan oleh fungsionaris partainya. Ditambah lagi, mengingat  partai  politik  tidak  memiliki akses  terhadap  penggunaan  APBN/APBD atau  anggaran  pemerintah  lainnya,  maka sulit  pula  untuk  membayangkan  suatu keadaan dimana partai politik menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaanya sehingga merugikan keuangan negara.  Satu-satunya  kemungkinan  suatu partai  politik  merugikan  keuangan  negara secara  langsung  ialah  dengan  cara melakukan penyelewengan anggaran pemerintah  yang  memang  diberikan porsinya  kepada  partai  politik.  Itupun belum  pernah  ada  partai  politik  yang melakukan  hal  sedemikian.  Sehingga, amatlah  sulit  dibayangkan  konstruksi kasusnya secara nyata.
Walau  sulit  dibayangkan,  namun itulah  satu-satunya  kemungkinan  suatu partai  politik  melakukan  korupsi  yang menyebabkan  kerugian  keuangan  negara. Mengingat  probabilitasnya  yang  rendah serta untuk mempersingkat kajian ini, maka artikel ini tidak akan mengulas secara rinci jika suatu partai politik melakukan korupsi kerugian keuangan negara tersebut. Adapun kasus  korupsi  yang  seringkali  dilakukan untuk kepentingan partai politik ialah delik suap.  Modusnya  bisa  bermacam-macam, namun  pada  umumnya  semua  bertujuan untuk menambah pundi-pundi partai politik dan  mencukupi  biaya  politik  yang dibutuhkan  oleh  partai  politik  itu  sendiri. Oleh karenanya, penting untuk kita cermati dan  analisa  guna  menjawab  pertanyaan
kewenangan.  Oleh  karenanya,  bila  mengacu pasal  52  KUHP,  secara  prinsip  tindak  pidana yang  dilakukan  dengan  menyalahgunakan kewenanganya,  seharusnya  diperberat  1/3. Namun,  keanehan  justru  terlihat  jelas  jika  kita membandingkan ancaman pidana pasal 2 (yang merupakan  delik  biasa)  yang  diancam  dengan ancaman  pidana  minimal  4  tahun  sedangkan ancaman pasal 3 (yang merupakan delik propria) justru  diancam  dengan  ancaman  minimal  1 tahun.
apakah  mempidana  partai  politik  yang melakukan  praktik  suap  merupakan  suatu hal yang tepat dari sudut pandang law and economics.
Untuk pasal suap, diatur dalam pasal 5  UU  PTPK, 16 diancam  dengan  hukuman pidana  penjara  minimal  1  tahun  hingga maksimal  5  tahun  dan  ancaman  denda minimal  Rp.50.000.000  (lima  puluh  Juta Rupiah)  hingga  maksimal  Rp.250.000.000 (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah). Sedangkan  untuk  pasal  suap  yang  diatur dalam pasal 12 huruf a UU PTPK 17 , diancam dengan hukuman pidana penjara minimal 4 tahun  hingga  maksimal  20  tahun  dan ancaman  denda  minimal  Rp.    250.000.000 (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  hingga maksimal  Rp.  1.000.000.000  (satu  milyar rupiah).
Adapun  karakter  tindak  pidana  yang mirip  dengan  suap  dan  cukup  sering dilakukan  oleh  para  tokoh  politik  di
16 Pasal 5 UU PTPK:
1)  Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau  pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp  250.000.000,00  (dua  ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a.  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  tersebut  berbuat  atau tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan kewajiban,  dilakukan  atau  tidak  dilakukan dalam jabatannya.
17 Pasal 12 UU PTPK:
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua  ratus  jutarupiah)  dan  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a.  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara yang  menerima  hadiah  atau  janji,  padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji  tersebut  diberikan  untuk  menggerakkan
Indonesia  ialah  delik  gratifikasi.  Oleh karenanya,  perlu  pula  untuk  dicermati bagaimana  pengaturan  delik  gratifikasi tersebut di Indonsia. Untuk delik gratifikasi aktif yang diatur dalam pasal 13 UU PTPK 18 diancam dengan pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk gratifikasi pasif yang selama ini diatur dalam pasal 11 UU PTPK 19 diancam dengan pidana  penjara  minimal  1  tahun  hingga maksimal 5 tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Maksimal  Rp.250.000.000  (dua  ratus  lima puluh  juta  rupiah).  Jika  mengacu  pada ketentuan delik-delik tindak pidana korupsi yang  diatur  dalam  RUU  KUHP  tersebut, maka dapat dilihat bahwa kebanyakan jenis pidana  pokok  berupa  penjara  dan  denda bersifat  kumulatif  yang  berarti  harus dijatuhkan secara bersamaan.
agar  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu dalam  jabatannya,  yang  bertentangan  dengan kewajibannya;
18 Pasal 13 UU PTPK:
“Setiap  orang  yang  memberi  hadiah  atau  janji kepada  pegawai  negeri  dengan  mengingat kekuasaan  atau  wewenang  yang  melekat  pada jabatan atau  kedudukannya, atau  oleh  pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau  kedudukan  tersebut,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan atau  denda  paling  banyak  150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”
19 Pasal 11 UU PTPK:
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun dan  atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp  250.000.000,00  (dua  ratus lima  puluh  juta  rupiah)  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  yang  menerima  hadiah atau  janji  padahal  diketahui  atau  patut  diduga, bahwa hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan karena  kekuasaan  atau  kewenangan  yang berhubungan  dengan  jabatannya,  atau  yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau  janji  tersebut  ada  hubungan  dengan jabatannya.”
Dari  sudut  pandang  analisa  ekonomi terhadap hukum, ada beberapa catatan yang perlu  dicarmati  terhadap  rumusan  pidana yang  diatur  dalam  pasal-pasal  tersebut. Pertama, dalam penentuan besaran pidana perlu  lah  kiranya  diperhatikan  presentase kemungkinan tertangkapnya pelaku kejahatan.  Kedua,  terkait  sifat  hukuman yang bersifat kumulatif (penjara dan denda dijatuhkan  secara  bersamaan),  terdapat beberapa  hal  yang  perlu  dicermati  secara baik-baik.
Terkait  poin  pertama,  sebagaimana telah  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya bahwa  tujuan  dari  analisa  ekonomi terhadap hukum, khususnya hukum pidana, ialah  untuk  mengatur  ataupun  mengubah pola  perilaku  seseorang  agar  tidak melakukan kejahatan dengan cara menyeimbangkan antara probabilitas ditangkapnya  penjahat  dengan  besaran ancaman pidana yang diatur (Gary Becker, 1968: 169-171, 207-208).
Hal ini dapat dimengerti dengan baik, jika kita mengasumsikan dan memasukkan variabel-variabel  yang  ada  dalam  rumusan pasal  ke  dalam  rumus  ekonomi  ancaman pidana  yang  diberikan  oleh  Nuno  Garoupa dan Daniel  Klerman, yakni b > p(f+s). Dari persamaan  tersebut,  maka  didapati  untuk delik suap pasal 12 huruf a UU PTPK dengan denda  maksimal  Rp.1.000.000.000  dan penjara  20  tahun,  hasil  persamaannya sebagai berikut:
b >/< p(1.000.000.000 + opportunity cost terdakwa dipenjara selama 7300 hari)
Jika  berdasarkan  rumus  diatas, mudah untuk mencari dan mengkuantifisir fungsi b dan fungsi (f +s), mengingat seluruh variabel  tersebut  relatif  bersifat  tetap, konsisten  dan  ajeg.  Namun,  kerap  kali permasalahan mUncul manakala
20 Dirubah  kedalam  bentuk  persentase agar dapat mempermudah penghitungan
mengkuantifisir  fungsi  p,  atau  menghitung probabilitas  seorang  pelaku  kejahatan diproses  (atau  dihukum)  pidana.  Padahal, hal tersebut sesungguhnya bisa ditentukan jika  penghitungan  fungsinya  disesuaikan dengan  kasus riil .  Misalkan,  dalam  suatu contoh  kasus  konkret,  asumsikan  jika seorang  calon  pelaku  koruptor  sedang berencana melakukan korupsi dan menimbang-nimbang  untung-rugi  dalam melakukan  suatu  tindak  pidana.  Jika penjahat tersebut melakukan korupsi, maka sang  calon  koruptor  tersebut  akan mendapatkan keuntungan senilai 10 miliar rupiah.  Namun,  jika  tertangkap,  maka terdakwa  akan  dihukum  maksimal  selama 20 tahun (yang mana jika dikuantifisir maka diasumsikan  akan  kehilangan  manfaat senilai  20  miliar  rupiah)  dan  denda maksimal sebanyak 1.000.000.000. Berdasarkan  konstruksi  tersebut,  maka dapat  diturunkan  ke  dalam  rumus  untuk mencari fungsi p sebagai berikut:
10.000.000.000 > 𝑝 100 20 x (1.000.000.000 +
20.000.000.000)
10.000.000.000 > 𝑝 100 x (21.000.000.000)
10.000.000.000 > P x (2.100.000.000)
10.000.000.000 2.100.000.000 > P

## ∴ 4.76 > P
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sang calon koruptor tersebut barulah dapat  dikatakan  sukses  dan  mendapatkan keuntungan jika probabilitas tertangkapnya maksimal 4.76. Sehingga, pemerintah harus benar-benar  dapat  menjamin  bahwa  dari 100%  kejadian  korupsi,  cukup  4.76%-nya tersebut  dapat  ditangkap  dan  dihukum.
Seandainyapun pemerintah dapat
menjamin penegakan hukum lebih dari titik.
4.76  tersebut,  maka  resiko  yang  dihadapi oleh  terdakwa  tersebut  tentu  tidak sebanding  dengan  manfaat  yang  akan didapatkan  olehnya.  Hal  ini  dapat dibuktikan,  jika  nilai  angka  lebih  dari  4.76 tersebut  (anggap  saja  angka  4.77), dimasukkan  ke  dalam  fungsi  p,  seperti penghitungan  yang  telah  disederhanakan dibawah ini:

## 10.000.000.000 > 4.77 x 2.100.000.000
∴ 10.000.000.000 < 10.017.000.000
Mengingat  kolom  resiko  (sisi  kanan) lebih  besar  ketimbang  kolom  manfaat melakukan kejahatan (sisi kiri), maka sudah sepatutnya  bagi  si  terdakwa  untuk  tidak melakukan  tindak  pidana  tersebut,  dan justru merupakan suatu perbuatan irasional manakala  si  penjahat  tersebut  tetap  ingin melakukan  korupsi.  Cara  penghitungan seperti  diatas  ini  dapat  diterapkan keseluruh  rumusan  delik  yang  ada  di  UU PTPK  untuk  melihat  efektivitas  dari ancaman pidana yang ada tersebut. Namun pertanyaanya  sekarang,  bagaimana  jika pelaku  kejahatannya  ialah  partai  politik (korporasi)?
Guna menjawab pertanyaan tersebut, pada  dasarnya  penghitungannya  tetap sama, namun berdasarkan pasal 20 ayat (7) UU  PTPK,  ancaman  pidana  pokok maksimalnya  ditambah  1/3  (satu  pertiga). Mengingat hanya pidana denda yang dapat dijatuhkan  kepada  pelaku  korporasi,  maka dapat  diasumsikan  bahwa  ancaman  denda maksimal  yang  awalnya  1.000.000.000 menjadi
1.330.000.000.
Sebelum
memasukkan  hitungan  baru  tersebut kedalam rumus, pertama-tama terlebih dulu perlu  disampaikan  bahwa  tidak  perlu
21 Mengingat  partai  politik  tidak mungkin dipenjara, maka opportunity cost dalam hal  ini  dirubah  konsepnya  menjadi  penjatuhan pidana  lainnya  yang  dapat  menghambat kemungkinan  partai  politik  mendapatkan pendapatan,  misalkan  tidak  boleh  ikut  pemilu
penghitungan yang rasional untuk menyelesaikan  masalah  seperti  ini.  Aset partai yang cenderung lebih besar, tentulah dapat  langsung  membayarkan  denda  yang hanya  sebesar  1.330.000.000  tersebut. Tanpa  perlu  hitungan  rasional  macam- macam,  ancaman  pidana  yang  terlalu rendah tersebut telah membuka pintu lebar- lebar  bagi  partai  politik  untuk  langsung membayarkan  denda  tersebut.  Kedua, seandainyapun  ingin  tetap  dihitung  dan dengan asumsi-asumsi yang sama (fungsi s =  20  miliar 21 ,  fungsi  b=  10  miliar),  maka formula  umumnya  akan  menjadi  sebagai berikut.
10.000.000.000 > 𝑝 100 x (1.330.000.000 +
20.000.000.000)
10.000.000.000 > 𝑝 100 x (21.330.000.000)
10.000.000.000 > P x (2.133.000.000)
10.000.000.000
2.133.000.000 > P
∴ 4.68 > P
Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa partai  politik  dapat  dikatakan  sukses  dan mendapatkan  keuntungan  jika  melakukan korupsi apabila probabilitas tertangkapnya maksimal 4.68. Sehingga, pemerintah harus benar-benar  dapat  menjamin  bahwa  dari 100%  kejadian  korupsi,  cukup  4.68%-nya atau  lebih  tersebut  dapat  ditangkap  dan dihukum.  Lagi-lagi,  penghitungan  tersebut dapat dibuktikan, jika nilai angka lebih dari 4.68  tersebut  (anggap  saja  angka  4.69), dimasukkan  ke  dalam  fungsi  p,  seperti penghitungan  yang  telah  disederhanakan dibawah ini:
10.000.000.000 > 4.69 x 2.133.000.000
selama 10 tahun sehingga tidak dapat mencari pendapatan  dari  penyumbang  dana  kampanye, atau pelaragan melakukan kegiatan partai dalam bentuk  apapun  yang  dapat  menghambat pemasukkan partai, dsb.
∴ 10.000.000.000 < 10.003.770.000
Sayangnya,  ancaman  pidana  yang terlalu  rendah  (fungsi f )  menciptakan keadaan dimana setinggi apapun persentase penegakan  hukum  yang  dapat  dilakukan pemerintah  (fungsi P ),  sepanjang  fungsi b (manfaat dari tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik) tersebut lebih besar dari fungsi (f  +  s) ,  maka  tindak  pidana  yang dilakukannyan  tersebut  pasti  tetap  efisien. Singkatnya,  seandainyapun  pemerintah menjamin  bahwa  semua  tindak  pidana korupsi yang dilakukan oleh siapapun akan diproses  pidana,  namun  karena  terlalu rendahnya  ancaman  pidana  yang  dapat diberikan  kepada  pelaku  partai  politik, maka  partai  politik  akan  cenderung langsung  membayarkan  denda  tersebut. Satu-satunya  solusi  atau  obat  dalam permasalahan ini ialah revisi UU PTPK dan meningkatkan
ancaman pidananya tersebut, agar ancaman pidananya menjadi relevan serta dapat
menimbulkan deterrence effect .
Walaupun  contoh  sebagaimana  yang telah  dijelaskan  diatas  menggambarkan mekanisme penghitungan fungsi p tersebut dari sisi terdakwa (partai politik/korporasi), sesungguhnya dan pada hakikatnya,  justru  negara  (pemerintah) merupakan  pihak  yang  jauh  lebih berkepentingan  untuk  memahami  konsep tersebut.  Sebab,  pemerintah  merupakan pihak yang kelak harus menentukan usaha dan  biaya  penegakan  hukum.  Tanpa mekanisme  dan  penghitungan  tersebut, pengeluaran negara untuk biaya penegakan hukum  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  justru  tidak  jelas patokannya.  Pengeluaran  biaya  melalui APBN  harusnya  dipandang  sebagai  suatu investasi, bukan sekedar buang-buang uang. Begitupula penganggaran untuk penegakan hukum  melalui  APBN.  Harus  terdapat sistem  monitoring  dan  evaluasi  yang  jelas terhadap anggaran yang telah dikeluarkan.
Jangan  sampai  anggaran  yang  selama  ini dikeluarkan untuk penegakan hukum, selain tidak  memiliki  patokan  yang  jelas,  tetapi juga tidak diketahui hasil evaluasi terhadap dampak  yang  terjadi  atas  penganggaran yang diberikan tersebut. Akhirnya,
pemerintah  tidak  mengetahui  efektifitas penggunaan uang negara tersebut.
Lebih lanjut, mengingat fungsi b akan bersifat  dinamis,  maka  penting  untuk pemerintah  agar mencari dan menentukan nilai  dari  fungsi p. Salah  satu  jalan  tengah yang  dapat  diambil  pemerintah  ialah dengan  mengambil  rata-rata  penegakan hukum  yang  selama  ini  telah  dilakukan. Hasil  termuan  tersebut  kelak  dapat  pula digunakan  untuk  melakukan  evaluasi penentuan  jumlah  investasi  pemerintah dalam penegakan hukum. Perlu dicatat pula, bahwa  fungsi  p  dan f+s yang  ajeg,  akan melahirkan  angka  yang  bersifat  pasti. Dengan  adanya  angka  ini,  maka  akhirnya akan mendorong orang untuk tidak korupsi dalam  jumlah  kecil.  Namun  sebaliknya, penentuan yang bersifat ajeg tersebut justru akan membuat orang untuk korupsi dengan jumlah  yang  besar  dan  membuat  fungsi  b akan  semakin  besar.  Oleh  karena  itulah, fungsi-fungsi pada kolom sisi kanan (fungsi p.f+s )  harus  tetap  bersifat  dinamis,  namun fungsi  p-nya  harus  dengan  detail  diatur, dikontrol, dan dijamin oleh pemerintah.
Lebih  jauh,  banyak  pula  kritik  yang menyampaikan  bahwa  hukuman  finansial yang  dijatuhkan  kepada  koruptor  dewasa ini,  belumlah  menutup  kerugian  negara secara utuh, baik yang bersifat tangible cost maupun intangible  cost (misalkan:  biaya sosial)  (Rimawan  Pradiptyo,  2012:  2; Rimawan  Pradiptyo,  2009;  Abraham Wirotomo,  Rimawan  Pradiptyo,  dan Timotius  Hendrik  Partohap  Silitonga: 2016). Sayangnya, dalam kasus denda, tidak mungkin  dimintakan  uang  pengganti, mengingat  uang  pengganti  hanya  dapat dijatuhkan  untuk  tindak  pidana  korupsi
pasal 2 dan 3 UU PTPK. 22 Di sisi lain, tidak bisa serta merta pula biaya sosial dijatuhkan pada terpidana kasus suap, karena saat ini tidak  ada  mekanisme  hukum  yang  dapat memungkinkan dimintakannya biaya sosial tersebut  kepada  terpidana.  Satu-satunya hukuman  finansial  yang  dapat  dimintakan kepada  terdakwa  hanyalah  pidana  denda. Itupun  tujuannya  ialah  untuk  menjerakan, bukan untuk mengganti intangible cost dari suatu tindak pidana.
Guna  menjawab  persoalan  tersebut, salah  satu  mekanisme  penentuan  pidana denda  yang  juga  patut  diperhatikan  dan perlu  dipertimbangkan  sebagai  salah  satu solusi  ialah  mekanisme  penjatuhan  pidana denda  yang  bergantung  pada  besaran jumlah suap yang diberikan/ diterima oleh pelaku  tindak  pidana.  Konsep  tersebut sudah digunakan dalam penentuan penjatuhan  denda  dalam  tindak  pidana perdagangan  pengaruh  di  negara  Spanyol, tepatnya  pada  pasal  428  KUHP  Spanyol 1995.  Adapun  rumusan  yang  diberikan pasal 428 KUHP Spanyol 1995 menyatakan sebagai berikut: 23
“Pejabat  publik  atau  otoritas  yang mempengaruhi pejabat publik atau otoritas lainnya,  dengan  memanfaatkan  jabatannya ataupun  situasi  keadaan  lainnya  baik hubungan personal maupun hirarki dengan pejabat  publik  yang  dipengaruhi  tersebut, atau  dengan  pejabat  publik  lainnya  agar
22 Terkait uang pengganti, baca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti. Terkait apakah penghitungan kerugian sosial dapat diklasifikasikan sebagai kerugian negara, tidak akan dibahas dalam artikel ini. Mengingat hal tersebut bukanlah yang menjadi pokok pembahasan pada tulisan ini.
23 Pasal 428 KUHP Spanyol versi
Bahasa Inggris:
“A civil servant or authority who influences another public officer or authority, availing himself of the powers of his office or any other situation arising from his personal or hierarchical relation with the latter, or with any
mendapat  suatu  keputusan  yang  secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan  manfaat  finansial  bagi  si pemberi  pengaruh  tersebut  ataupun  pihak ketiga  lainnya,  diancam  dengan  pidana penjara minimal 6 bulan hingga maksmial 2 tahun,  dan  dengan  pidana  denda  satu  kali hingga dua kali manfaat yang direncanakan untuk didapatkan atau yang telah diterima, dan dicabut haknya sebagai pejabat publik dalam jangka waktu minimal 3 tahun hingga maksimal 6 tahun.”
Dari  rumusan  tersebut,  maka  dapat dilihat bahwa fungsi (f) dalam rumus yang diberikan Shavell dan Polinsky akan bersifat relative  dan  hakim  sebelum  menjatuhkan putusan,  dapat  menyesuaikan  dengan keadaan  harta  kekayaan  terdakwa  itu sendiri  yang  diperolehnya  dari  hasil kejahatan  tersebut.  Lebih  lanjut,  dengan pengaturan  seperti  ini  pula,  keprihatinan Shavell  dan  Polinsky  terkait  penjatuhan denda  terhadap  pelaku  yang  berbeda kedudukan  harta  kekayaannya  dapat terjawab dan terselesaikan, walaupun tidak sepenuhnya. 24 Mengingat, jika ketentuan ini diberlakukan,  maka  secara  natur  hakim akan  menjatuhkan  hukuman  yang  lebih berat kepada pihak yang telah menyebabkan kerugian/
menerima keuntungan yang besar.
Lebih  jauh,  dengan  mekanisme pengaturan  seperti  ini  pula  kekhawatiran
other officer or authority to attain a resolution that may directly or indirectly generate a financial benefit for himself or a third party, shall incur imprisonment of six months to two years, and a fine of one to two times the benefit intended or obtained and special barring from public employment and office for a term of three to six years.”
24 Dalam hal ini penulis melihat bahwa keprihatinan  Shavell  dan  Polinsky  belum terjawab sepenuhnya, mengingat yang menjadi concern oleh keduanya ialah manakala kekayaan kedua  belah  pihak  berbeda.  Bukan  karena manfaat  atau  kerugian  yang  ditimbulkan  atas kejahatan  yang  dilakukannya  lebih  besar  atau lebih kecil antara satu dengan yang lainnya.
akan adanya kemungkinan pelaku kejahatan  yang  telah  mempertimbangkan dan menilai akan mendapat keuntungan jika telah menghitung probability of apprehension-nya dan disandingkan dengan  ancaman  sanksinya,  menjadi  tidak perlu  dikhawatirkan  lagi.  Mengingat, walaupun probabilitas tertangkapnya pelaku  (re:  alokasi  sumber  daya  penegak hukum)  sudah  jelas,  namun  mengingat penghukumannya  bergantung  berkali-kali lipat  dari  jumlah  sanksi/  kerugian  yang ditimbulkan  olehnya,  maka  penghitungan yang  akan  dilakukannya tersebutpun  tidak akan bersifat rigid. Melainkan amat fleksibel dan  besar  kemungkinan  hukuman  yang dijatuhkan kepadanya justru akan menguntungkan  serta  menjadi  insentif terhadap upaya penegakan hukum. Kemudian timbul
pertanyaan; bukankah sistem serupa akan menciptakan ketidakpastian  hukum  dan  melanggar  asas legalitas?  Guna  menjawab  pertanyaan tersebut,  penulis  berpandangan  bahwa ketentuan ini tidak melanggar asas legalitas. Justru karena akan diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang sah dan dengan mekanisme  legislasi  yang  resmi  seperti inilah, suatu  konsep yang bersifat fleksibel tersebut  dapat  terjustifikasi.  Mengingat sudah akan diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan,  maka  tidak  ada  lagi isu  mengenai  kepastian  hukum  yang  perlu dipertanyakan.
Walaupun  demikian,  perlu  diingat bahwa  sistem  yang  bersifat  fleksibel  ini, memang dapat  menghukum berat bagi para koruptor  yang  melakukan  korupsi  dalam jumlah  banyak  dan  yang  memiliki  harta kekayaan  yang  tinggi.  Namun  sebaliknya, longgarnya batasan ancaman minimum dan maksimal  yang  ada,  akan  menciptakan disparitas  pemidanaan  yang  luas.  Oleh karena  itu,  sistem  seperti  ini  hanya  akan berhasil  dilaksanakan  dengan  baik  dan tepat  fungsi  hanya  jika  dibuat  dengan  di iringi  pedoman  pemidanaan.  Pedoman
pemidaan  tersebut  merupakan  acuan  yang harus dipatuhi oleh hakim untuk memandang  dan  mengklasifikasikan  suatu perkara sebagai suatu perkara yang ringan, sedang,  ataupun  berat  (Anugerah  Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, dan Andreas Nathaniel  Marbun,  2017).  Sehingga, terhadap  perkara-perkara  yang  bersifat ringan,  hakim  tidak  boleh  menghukum dengan  hukuman  yang  berat.  Sebaliknya, terhadap  perkara-perkara  yang  berat, hakim  juga  tidak  boleh  memberikan hukuman  yang  ringan.  Hanya  dengan  cara itulah, suatu ancaman yang bersifat fleksibel dan  dapat  dijatuhkan  secara  tepat  guna terhadap  kasus-kasus  yang  relevan.  Tidak hanya  itu,  ditengah  ketimpangan  ekonomi yang  ada  di  masyarakat  saat  ini,  jumlah hukuman  denda  yang  relevan  dengan karakteristik  keadaan  kasus  tersebut  juga menjadi  suatu  hal  akan  mengembalikan marwah  badan  peradilan  yang  selama  ini dinilai  kurang  adil  dalam  memutus  suatu perkara  (walaupun  definisi  adil  atau  tidak adil itu sendiri masih bersifat amat relatif).
Bahkan, melalui pedoman pemidanaan tersebut juga dapat diarahkan agar  sekiranya  hakim  dalam  menjatuhkan hukuman  terhadap  pelaku  korupsi  yang jumlah korupsinya sedikit, cukup dijatuhkan pidana denda. Mengingat tindak pidana  korupsi  merupakan white-collar crime ,  maka  pidana  dendanya  pun  harus tinggi guna menyesuaikan dengan kemampuan terdakwa. Sepanjang hukuman yang dijatuhkan tersebut mampu membuat deterensi  terhadap  terdakwa.  Dengan dilakukannya  sistem  tersebut,  tidak  hanya overcrowding lembaga  pemasyarakatan (lapas)  di  Indonesia  menjadi  berkurang, tetapi  juga  penghematan  biaya  penegakan hukum dan optimalisasi penjatuhan pidana diluar penjara dapat dilaksanakan. Jikapun uang  yang  dikorupsi  terlalu  besar, kemampuan  bayar  dari  terdakwa  terlalu besar,  dan  kemungkinan  terdakwa  untuk menghindar  dari  pertanggungjawaban
pidana  juga  cukup  besar,  sehingga  efek deterensinya sulit untuk dicapai jika hanya menggunakan pidana denda, barulah pidana penjara dapat dijatuhkan terhadap terdakwa  tersebut. 25 Bahkan  tanpa  perlu menggunakan  perubahan  undang-undang sekalipun,  cara  ini  dapat  langsung diterapkan  oleh  Mahkamah  Agung  guna mengarahkan  para  hakimnya  untuk  lebih fokus kepada hukuman finansial ketimbang memenjarakan  para  koruptor,  yang  toh (sudah  menjadi  rahasia  umum)  mereka masih  juga  kerap  menerima  fasilitas eksklusif  di  dalam  lapas.  Sehingga  efek deterensi  yang  dituju  pun  tidak  tercapai dengan  maksimal  dengan  memenjarakan mereka  dalam  keadaan  penegakan  hukum saat ini.

## Penutup
Artikel  ini  telah  menunjukkan  cara menghitung  titik  optimal  bagi  seseorang yang  ingin  melakukan  kejahatan  korupsi dan disaat yang bersamaan telah memberikan  masukan  pada  pemerintah terkait titik optimal pengawasan yang perlu dijaga  oleh  pemerintah  agar  masyarakat tidak melakukan kejahatan korupsi dengan mempertimbangkan  ketentuan  ancaman pidana  yang  ada  di  UU  PTPK.  Namun, berbeda  ceritanya  jika  tindak  pidana tersebut dilakukan oleh partai politik yang pertanggungjawabannya dimintakan melalui konsep pertanggungjawaban
korporasi. Terlepas dari perdebatan apakah dimungkinkan  partai  politik  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan konsep  pertanggungjawaban  korporasi, artikel  ini  menunjukkan  bahwa  rendahnya ancaman  hukuman  yang  dimungkinkan untuk dijatuhkan kepada partai politk (atau korporasi  secara  umum),  sama  saja  telah membuat partai politik (yang memiliki deep pocket ) untuk dapat langsung
25 Konsep ini sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai
membayarkan  denda  (bila  perlu  denda maksimal)  yang  diatur  di  UU  PTPK  tanpa adanya deterrence  effect yang  dapat diberikan. Oleh karenanya, revisi UU PTPK tidak  bisa  ditawar  lagi.  Mengingat, penyesuaian  ancaman  pidana  di  UU  PTPK merupakan  satu-satunya  cara  untuk memperbaiki permasalahan tersebut.
Kedepan, penentuan besaran pemidanaan  tidak  boleh  dilakukan  secara sembarangan  dan  penentuan  tersebut  tak boleh  pula  dilakukan  dengan  menerapkan metode  yang  dilakukan  secara  asal-asalan lagi. Meningat hukum pidana yang dibentuk berdasarkan  undang-undang  merupakan aturan  yang  mengikat  bagi  semua  orang, termasuk mereka yang membuat UU PTPK itu sendiri. Oleh karenanya, guna menjamin kepastian  hukum  dan  menjunjung  tinggi asas proporsionalitas dalam hukum pidana, maka  penentuan  tersebut  harus  benar- benar dipikirkan secara matang dan dengan menggunakan  metodologi  yang  rigorous agar  dapat  dipertanggungjawabkan  secara ilmiah.
Adapun tulisan ini telah
menggambarkan  bahwa  analisa  ekonomi terhadap hukum dapat dijadikan salah satu pertimbangan  dalam  penentuan  straafmat tersebut, terlebih lagi untuk financial crime semacam  ini.  Walaupun  demikian,  perlu diakui  memang  bahwa  analisa law and economics bukanlah satu-satunya cara, atau bahkan tak bisa pula dikatakan sebagai cara terbaik, untuk menentukan ancaman pidana dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  atau tindak  pidana  lain  pada  umumnya. Selayaknya  teori  pada  umumnya,  analisa ekonomi  terhadap  hukum  juga  memiliki cacat-cacat  tertentu  dalam  analisanya. Walaupun  demikian,  bukan  berarti  analisa ini  tidak  dapat  digunakan  sama  sekali. Karena  jika  demikian  cara  pandangnya, maka pada hakikatnya tidak ada satu teori
titik optimal sanksi moneter yang dijelaskan oleh Steven Shavell
pun  dalam  bidang  ilmu  sosial  yang  pantas dan layak untuk digunakan.
Sebaliknya,  mengingat  sifatnya  yang amat  jelas  dan  terukur,  penulis  amat menganjurkan penggunaan analisa ekonomi terhadap hukum dalam penentuan ancaman pidana  dalam  revisi  UU  PTPK,  khususnya untuk  delik  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  partai  politik. Terlebih  lagi,
mengingat tindak pidana korupsi merupakan white-collar crime yang notabene  merupakan  kejahatan  yang dilakukan  oleh  orang-orang  terdidik, memiliki jabatan yang tinggi dan mengemban  kekuasaan  yang  besar,  maka tak  heran  setiap  pelakunya  pasti  akan melakukan  analisa  untung-rugi  pula sebelum  melakukan  kejahatan  tersebut; suatu  analisa  yang  juga  digunakan  sebagai basis  argumen  dan  berpikir  oleh  analisa ekonomi  terhadap  hukum.  Kesamaan  pola pandang, pisau analisa, dan cara berhitung itulah yang pada akhirnya akan mendorong para  calon  koruptor  untuk  akhirnya melakukan/tidak melakukan korupsi.
Namun, perlu dicatat bahwa penentuan  berdasarkan  analisa  ekonomi terhadap  hukum  bukanlah  perkara  yang mudah.  Setidak-tidaknya,  diperlukan  data penegakan  hukum  yang valid  dan  lengkap. Tak  dapat  dipungkiri,  bahwa  hal  tersebut merupakan  salah  satu  hal  yang  amat  sulit untuk  dicari  di  Indonesia.  Lebih  lanjut, diperlukan  pula  suatu  penelitian  empiris yang  mendalam  guna  mencari  data  rill  di lapangan,  khususnya  untuk  mencari persentase  fungsi p .  Hal  tersebut  akan memakan biaya yang amat besar. Tak hanya uang, mencari data dan mengolah data yang sedemikian  rumit  juga  membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten. Lagi-lagi, mencari orang dan membiayai penelitiannya tersebut bukanlah perkara  uang  sedikit.  Namun,  jika pemerintah  mampu  melihat  pengeluaran tersebut  sebagai  suatu  investasi  berharga, maka  pengeluaran  tersebut  justru  dapat
berdampak  positif  untuk  meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran penegakan hukum di Indonesia.
Oleh karenanya, pembuatan ancaman pidana  yang  fleksibel  amatlah  dibutuhkan. Mengingat, penjatuhan pidana yang bersifat individual  dan  memperhatikan  keadaan- keadaan  rill  terdakwa,  merupakan  hakikat dari penjatuhan pemidanaan. Namun, hal ini baru  dapat  efektif  dilakukan,  sepanjang pedoman  penjatuhan  pemidanaan  bagi hakim (dan jaksa) telah secara baik dibuat dan  diberlakukan.  Karena  jika  tidak, ancaman  pidana  yang  fleksibel  tersebut justru  dapat  menimbulkan  disparitas pemidanaan  dalam  perkara  tindak  pidana korupsi.  Hanya  dengan  cara  demikianlah, tujuan  pemidanaan  dapat  tercapai  dengan baik.
Akhir  kata,  pemerintah  dan  tim perumus  yang  akan  membuat  revisi  UU PTPK  kelak  boleh  saja  tidak  menggunakan analisa  ini  dan  menggunakan  pendekatan lainnya untuk menentukan besaran ancaman  pidana  dalam  revisi  UU  PTPK. Namun,  jangan  sampai  justru  penentuan tersebut dilakukan secara sembarangan dan tanpa  adanya  ukuran  yang  jelas.  Sebab tanpa  sistem  tersebut,  acuan  penentuan ancaman  pidana  yang  ditetapkan  oleh perumus  menjadi  tidak  scientifically justified dan semangat untuk memperbaiki sistemhukum  pidana  nasional  menjadi sekedar cita-cita.

## Referensi
Adler,  Matthew  D.  (2012).  Well-Being  and Fair Distribution: Beyond Cost- Benefit Analysis. Oxford: Oxford University Press.
_____________, dan Eric A. Posner. (2008, Juni). “Happiness Research and Cost- Benefit  Analysis”,  Journal  of Legal Studies, Vol. 37.
_____________, dan Marc Fleurbay. (2016) The Oxford Handbook of Well-Being and  Public  Policy.  Oxford: Oxford University Press.
Agnew,  Robert.  (1992)  “Fondation  for  a General Strain Theory of Crime and  Deliquency”.  Criminology. Vol. 30. No. 1.
Aigner, Martin, Reinhard Eher, S. Freuhwald, Patrick  Frottier,  K.  Gutierrez- Lobos, dan S. Margretta Dwyer. (2000).  “Brain  Abnormalities and  Violent  Behavior”.  Journal of  Psychology  &  Human Sexuality. Vol. 11. Issue 3.
Amerika  Serikat.  (1987)  United  States  v Bank of New England. N.A. 821 F.2d 844 (1st Circuit).
_____________.  (1986).  31  Currency  and Foreign  Transaction  Reporting Act, § 103.22 (a)(1).
_____________. 31 U.S. Code § 5322 (b). Anderson,  Gail  S.  (2007)  Biological Influences on Criminal Behavior.  British  Columbia: Simon Fraser University Publications. Arrow,  Kenneth.  (1997).  “The  Benefits  of Education and the Formation of Preferences”.  dalam  Jere  R. Behrman  dan  Nevzer  Stacey. The Social Benefit of Education. Michigan: University of Michigan Press.
Ashworth,  Andrew  and  Jeremy  Horder. (2013).  Principles  of  Criminal Law:  7th  ed.,  Oxford.  Oxford University Press.
Ruqoyah, Siti. (Diakses 2018,  2 Juli.) “ICW: Hukuman Pemiskinan Koruptor Punya Efek Jera”, https://news.okezone.com/rea d/2010/08/22/339/365403/i cw-hukuman-pemiskinan- koruptor-punya-efek-jera. Becker, Gary. (1968) “Crime and Punishment”, Journal of Political  Economy.  Vol.  76. Number. 2. Bentham, Jeremy. ([1789], reprinted 1907) An Introduction to the Principles  of  Morals  and Legislation.  Oxford:  Clarendon Press. Blumstein,  Alfred,  Jacquelin  Cohen,  dan Daniel Nagin. (1978) Detterence  and  Incapacitation: Estimating the Effect of Criminal  Sanctions  on  Crime Rates.  Washington:  National
Academy of Sciences Panel.
Bowles,  Roger,  Michael  Faure,  dan  Nuno
Garoupa,  (September  2008) “The Scope of Criminal Law and Criminal Sanctions, An Economic  View  and  Policy Implication”, Journal of Law and
Society, Vol. 35, No. 3.
Bull,  Raymond  H.  C.    (1982)  “Physical Apperance  and  Criminality”. Current Pyschological Reviews. Vol. 2.
_____________ dan J. Green. (1980, April). “The Relationship  between  Physical Appearance  and  Criminality”. Medicine, Science, and the Law. Vol. 20. Issue 2.
Carr–Hill, Roy A. dan Nicholas Herbert Stern. (1979).  Crime,  the  Police  and Criminal  Statistics.  London: Academic Press.
_____________.  dan  Nicholas  Herbert  Stern. (1977). “Theory and Estimation in Models of Crime and its Social
Control  and  Their  Relations  to
Concepts  of  Social  Output”. Dalam  MS.  Feldstein  dan  R.P. Inman, The economics of public services. New York: Macmillan.
Cassel,  Elaine.  dan  Douglas  A.  Bernstein. (2007).  Criminal  Behavior  2nd Edition.  New  Jersey:  Lawrance Erlbaum Associates. Inc.
Chalfin, Aaron dan Justin Mc.Crary.  (2014) Criminal  Detterence:  A  Review of  Literature.  Massachusetts: National  Bureau  of  Economic Research.
Coleman,  Jules  L.  (1984,  Juli).  “Economics and The Law, a Critical Review of  The  Foundations  of  the Economic  Approach  to  Law”. Ethics. Vol. 94. No. 4.
Corman,  Hope  and  Naci  Mocan.  (2005). “Carrots,  Sticks,  and  Broken
Windows”.  Journal  of  Law  and
Economics. Vol.48.
Cornish,  Derek  B.  dan  Ronald  V.  Clarke.
(1986). The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspective  on  Offending.  New Jersey: Transaction Publishers. Cressey, Donald R. (1954). “The Differential Association Theory and Compulsive Crimes”. Journal  of Criminal  Law and Criminology. Vol. 45. Issue 1. _____________.  (1960).  “The  Theory  of Differential  Association:  An
Introduction”.  Social  Problems, Vol. 8. No. 1.
Deitch, David, Igor Koutsenok, dan Amanda Ruiz. (2000). “The Relationship between  Crime  and  Drugs:
What  We  Have  Learned  in Recent  Decades”.  Journal  of Psychoactive  Drugs.  Vol.  32. Issue. 4.
De  Maglie,  Christina.  (2005).  “Washington University  Global  Studies  Law Review”.  Models  of  Corporate Criminal Liability in Comparative Law. Vol. 4. No. 3. Diener, Ed dan Robert Biwas–Diener. (2002, Februari). “Will Money Increase Subjective  Well-Being?”.  Social Indicators  Research.  Vol.  57. Issue. 2.
Doyle, Joanne M., Ehsan Ahmed, dan Robert
N.  Horn.  (1999,  April).  “The Effect  of  Labour  Markets  and
Income  Inequality  on  Crime: Evidence  from  Panel  Data”.
Southern Economic Journal. Vol.
65. No. 4. Duff,  R.  Antony.  (2007).  Answering  for Crime: Responsibility and Liability  in  Criminal  Law. Portland: Hart Publishing. Dworkin, Ronald. (1980, Maret). “Is Wealth a  Value?”.  The  Journal  of  Legal Studies. Vol. 9. No. 2.
Easterlin,  Richard  A.  (1995).  “Will  Raising the  Income  of  All  Increase  the Happiness  of  All”.  Journal  of Behavioral Economic and Organization. Vol. 27. Eide, Erling. (1999). “Economics of Criminal Behavior”. s.n. Vol. 8100. _____________,  Paul  H.  Rubin,  dan  Joanna  M. Shepherd. (2006). Economics of Crime: Foundations and Trends in Microeconomics. Massachusets: Now Publsiher.
Feldman, Allan M. dan John M. Frost. (1998). “A  Simple  Model  of  Efficient Tort Liability Rules”. International  Review  of  Law and Economics. Vo. 18. _____________,  dan  Jeonghyun  Kim.  Oktober (2005).  “The  Hand  Rule  and United  States  v.  Caroll  Towing Co.  Reconsidered”.  American Law  and  Economics  Review. Vol. 7. No. 2, Issue. 2.
Fernandez,  Jose  M.  John  V.  Pepper  dan Thomas  Holman.  (2014,  Juli). “The  Impact  of  Living  Wage Ordinances  on  Urban  Crime”. Industrial Relation A Journal of Economy  and  Society.  Vol.  54. No. 3.
Fisse, Brent. dan John Braithewaite. (1998). “The Allocation of Responsibility  for  Corporate Crime: Individualism, Collectivism, and Accountability”.  Sydney  Law Review. Vol. 11.
Frank, Robert H. (2001).Luxury Fever: Why Money Fails to Satisfy in an Era of  Excess.  New  York:  Simon  &
Schuster. Frase,  Richard  S.  (2005,  Oktober). “Punishment Purposes”. Stanford  Law  Review.  Vol.  58. No. 67. Fischman,  Joshua.  (2014).  “Economic
Perspective  on  Sentencing”. Loyola  University  Chicago  Law Journal. Vol. 46.
Garoupa,  Nuno.  (2003).  “Behavioral Economic  Analysis  of  Crime:  A
Critical  Review”.  European
Journal  of  Law  and  Economics. Vol. 15.
_____________,  dan  Daniel  Klerman.  (2001, Juni).  “Corruption  and  The Optimal  Use  of  Nonmonetary Sanctions”. University of
Souther California CLEO Research  Paper  No.  C01-4  USC Law  and  Economics  Research Paper No. 01-9. Los Angeles. Gobert, James. (2008). “The Evolving Legal Test  of  Corporate  Criminal Liability” pada John Minkies dan Leonard Minkes (eds.). Corporate  and  White-Collar Crime. London: Sage Publications Ltd..
Gould, Eric D., Bruce A. Weinberg, dan David Mustard.  (2002).  “Crime  Rates and  Local  Labor  Market opportunities  in  the  United States:  1979–1997”.  Review  of Economics  and  Statistics.  Vol. 84. No. 1.
Graham,  Kathryn  dan  Michael  Livingstone.
(2011, September). “The Relationship  between  Alcohol and Violence–Population, Contextual and Individual Research  Approaches”.  Drug Alcohol Review. Vol. 30.
Grogger,  Jeffrey.  (1998,  Oktober).  “Market Wages  and  Youth  Crime”. Journal of Labor Economics. Vol. 16. No. 4.
Himawan,  Charles.  (1991,  Oktober). Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan. No. 5. Jolls, Christine, Cass R. Sunstein, dan Richard Thaler.  (1998).  “A  Behavioral Approach to Law and Economics”. Stanford Law Review. Vol. 50. Kahan, Dan M. (2002). “The Theory of Value Dillema:  A  Critique  of  the Economic  Analysis  of  Criminal Law”.  John  M.  Olin  Center  for Studies  in  Law,  Economic  and Public  Policy  Working  Paper/ Kertas Kerja No. 280.
Kelly, Patrick J. (2001). “The Carrol Towing Company Case and the Teaching of  Tort  Law”.  Saint  Loius University Law Journal. Vol. 45. Kornhauser, Lewis A. (1982). “an Economic Analysis of the Choice between Enterprise and Personal Liability for Accidents”. California Law Review . Vol. 70. Kraakman,  Reinier.et.  al.  (2009).  The Anatomy  of  Corporate  Law;  A Comparative  and  Functional Approach. Oxford: Oxford University Press. Kubirn,  Charlie,  Thomas  Dain  Stucky,  dan Marvin Krohn. (2009.) Researching  Theories  of  Crime and  Deviance.  Oxford:  Oxford University Press.
Laski,  Harold  J.  (1916).  “The  Basis  of Vicarious  Liability”.  The  Yale Law Journal. Vol. 26. No. 2.
Leutgeb, Verene, Leitner M., Wabbnegger A., Klug  D.,  Scharmuller  Wilfried, Zuner  T.,  dan  Anne  Schienle. (2015, November). “Brain Abnormalities  in  High-Risk Violent  Offenders  and  Their Association  with  Psychopathic Traits and Criminal Recidivism”. Neuroscience.  Vol. 12. Levitt, Steven dan Thomas J. Miles. (2007). “Empirical  Study  of  Criminal Punishment”  dalam  Mitchell Polinsky  dan  Steven  Levitt. Handbook of Law and Economics. Oxford: Elsevier. Lochner, Lance,  dan Enrico  Moretti.  (2004, Maret). “The Effect of Education on  Crime”.  The  American Economic Review. Vol. 94. No. 1. Lombrosso, Cesare. ([1835] reprinted 2006) .Criminal  Man.  Carolina  Utara: Duke University Press. Machin, Stephen dan Costas Meghir. (2004). “Crime and Economic Incentives”.  Journal  of  Human Resources. Vol. 39. No. 4. Matsueda,  Ross  L.  (1988).  “The  Current State of Differential Association Theory”. Crime and Deliquency.
Juli Vol. 34. Issue 3.
McCarthy,  Bill.  (2002).  “New  Economics  of Sociological Criminology”. Annual  Review  Sociology.  Vol. 28. Merton,  Robert  King.  (1938,  Oktober).
“Social  Structure  and  Anomie”. American  Sociological  Review. Vol. 3. No. 5.
Mullanathan,  Sendhil  dan  Richard  Thaler. (2001). “Behavioral Economics”. International Encyclopedia of The Seocial and Behavioral  Sciences.  Edited  by Neil  Smelser  and  Paul  Bates. Vol. 2. Oxford: Elsevier. Nagin,  Daniel  S.  (2006).  “Moving  Choice  to Center  Stage  in  Criminological Research  and  Theory:  The American Society of Criminology  2006  Sutherland Address”.  Criminology.  Vol.  45. No. 2.
Nussbaum, Martha. (2016, Juni) “Economics
Still Needs Philosophy”, Review of Social  Economy, Vol. 74,  No. 3.
Hansen,  Kristine  dan  Stephen  Machin. (2002, Agustus). “Spatial Crime Patterns and the Introduction of the UK Minimum Wage”. Oxford Bulletin  of  Economics  and Statistics. Vol. 64. Harel, Alon. (2014). “Behavioral Analysis of Criminal Law; A Survey”, dalam Eyal Zamir dan Doron Teichman. Oxford Handbook of Behavioral  Economics  and  The
Law. Oxford: Oxford University
Press.
Hore, Brian D. (1988, January). “Alcohol and
Crime”. Alcohol and Alcoholism.
Vol. 23, Issue. 6.
Indonesia. UU No. 31 tahun 1999. Undang- Undang tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. LN. 140. TLN. 3874. _____________. UU No. 20 tahun 2001. Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. TLN. 4150. _____________.Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per- 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman  Penanganan  Perkara Pidana  dengan  Subjek  Hukum Korporasi. _____________.  Peraturan  Mahkamah  Agung No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi. Paternoster,  Raymond,  Linda  E.  Saltzman, Gordon P. Waldo, dan Theodore G. Chiricos. (1983). “Estimating Perceptual Stability and Detterent  Effects:  The  Role  of Perceived  Legal  Punishment  in the  Inhibitation  of  Criminal Involvement”. Journal of Criminal  Law and Criminology. Vol. 74. Issue. 1. Polinsky,  A.  Mitchell.  dan  Steven  Shavell. (1979, Desember). “The Optimal  Tradeoff  between  the Probability  and  Magnitude  of Fines”. The American Economic
Review. Vol. 69. No. 5.
Posner,  Richard.  (1985,  Oktober).  “An Economic  Theory  of  The
Criminal  Law”.  Columbia  Law Review. Vol. 85. No. 6.
_____________.  (1972,  Januari).  “A  Theory  of Negligence”.  The  Journal  of Legal Studies. Vol. 1. No. 1.
_____________.  (1981).  The  Economics  of Justice. Massachusetts: Harvard University Press.
_____________.  (1993).  The  Problems  of Jurisprudence.  Massachusetts: Harvard University Press.
_____________.  (2002).  The  Problematics  of Moral  and  Legal  Theory.
Massachusetts: Harvard University Press. _____________.  (1980,  Maret).  “The  Value  of Wealth: A Comment on Dworkin  and  Kronman”.  The Journal of Legal Studies. Vol. 9. No. 2.
Powell, Raphael. (1961). The Law of Agency, 2nd  Ed.  (London:  Sir  Isaac Pitman & Sons, Ltd.).
Pradiptyo, Rimawan. (2012, 17 September). “Does  Corruption  Pay  in Indonesia?  If  So,  Who  are Benefited  the  Most?”.  MPRA Paper No. 41384.
_____________.  (2009,  24  Desember)  “Biaya Sosial Korupsi”. Bisnis Indonesia.;.
Priscyllia,  Margaretha  Yesicha.  (Diakses 2018,  3  Juli).  “Pemiskinan Korupsi  sebagai  Salah  Satu Hukuman  Alternatif  Dalam Tindak  Pidana  Korupsi”.  e- Journal  Atma  Jaya  Yogyakarta, http://e- journal.uajy.ac.id/5934/1/JURNA L%20.pdf . Diakses pada tanggal;
Punch, Maurice. (2011). The Organizational Component in Corporate Crime, pada  James  Gobert  dan  Ana- Maria  Pascal  (eds).  “European Developments  in  Corporate
Criminal  Liability”.  London:
Routledge. Rachman,  Dylan  Aprialdo.  (2018,  28 Februari)  “Asal  Kembalikan Uang, Pejabat Daerah Terindikasi  Korupsi  Bisa  Tak Dipidana”. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/r ead/2018/02/28/19365591/a sal-kembalikan-uang-pejabat- daerah-terindikasi-korupsi- bisa-tak-dipidana.
Raine, Adrian. (2010) “Brain Abnormalities and  Crime”,  dalam  Francis  T.
Cullen  dan  Pamela  Wilcox, Encyclopedia  of  Criminological Theory. California: SAGE Publications. Rasmusen,  Eric.  (1996,  Oktober).  “Stigma and  Self-Fullfiling  Expectations of  Criminality”.  The  Journal  of Law  and  Economics.  Vol.  39.
No.2. Robinson, Paul H. dan John Darley. (2004). “Does  Criminal  Law  Deter?  A Behavioral Science Investigation”.  Oxford  Journal of Legal Studies. Vol. 24. No. 2. Scarpitti,  Frank  R.,  Amie  L.  Nielsen  dan  J. Mitchell  Miller. (2008).  Crime and  Criminals:  Contemporary and Classic Readings in Criminology  2nd  edition.  New York: Oxford University Press. Schwarez,  Daniel.  (2003,  May).  “Shame, Stigma,  and  Crime:  Evaluating the Efficacy of Shaming Sanctions  in  Criminal  Law”. Harvard  Law  Review. Vol.  116. No. 7.
Simon,  Herbert  A.  (1955,  Februari).  “A
Behavioral  Model  of  Rational Choice”.  The  Quarterly  Journal of Economics. Vol. 69. No. 1.
_____________.,  (1972).  “Theories  of  Bounded Rationality” dalam C.B. McGuire
dan  Roy  Radner,  Decision  and Organization. Amsterdam: North Holland Publishing Company. Sistare,  Christine  T.  (1989).  Responsibility and Criminal Liability. Dordrecht:  Kluwer  Academic Publisher. Shavell,  Steven.  (2004).  Foundation  of Economics  Analysis  of  Law. Massachusetts:  The  Belknap Press  of  Harvard  University Press. _____________. (1985, Oktober). “Criminal Law and  the  Optimal  Use  of Nonmonetary  Sanctions  as  a Detterent”. Columbia Law Review. Vol. 85. No. 6. _____________, dan Mitchell Pollinsky.  (1984). “The  Optimal  Use  of  Fines  and Imprisonment”. Journal of Public Economic. Vol. 24. Shepherd, Joanna dan Paul H. Rubin. (2015.) “The  Economic  Analysis  of Criminal  Law”  dalam  James Wright, International Encyclopedia of The Social and Behavioral Sciences: 2nd Edition. Massachusets: Elsevier. Smith, Hayden dan Robert M. Bohm. (March 2008). “Beyond Anomie: Alienation  and  Crime”,  Critical Criminology, Vol. 16, Issue 1. Spanyol,  Undang-Undang  Hukum  Pidana
Spanyol  (Spanish  Criminal Code) No. 10 tahun 1995.
Stern,  Yedidia  Z.  (1987).  “Corporate Criminal  Personal  Liability:
Who  is  the  Corporation?”.
Journal  of  Corporation  Law.
Vol. 13. No. 1. Stessens,  Guy.  (1995).  “Corproate  Criminal Liabilty: A Comparative Perspective”.  The  International
and Comparative Law Quarterly. Vol. 43. No. 1. Sunstein, Cass R. (2017). Human Agency and Behavioral Economics: Nudging Fast  and  Slow.  New  York: Palgrave Macmillan. Sutherland, Edwin Hardin. (1947). Principles  of  Criminology  4th Edition. Philadelphia: J.B. Lippincott Co., Thaler, Richard H. (2015). Misbehaving: The Making of Behavioral Economics,  New  York:  W.W. Norton & Company.
_____________.  dan  Cass  R.  Sunstein.  (2008). Nudge:  Improving  Decision About  Health,  Wealth  and Happiness.  New  Haven:  Yale
University Press. Thompson,  Martie  P.  dan  Fran  H.  Norris (1992, Februari). Crime, “Social Status, and Alienation”. American Journal of Community Psychology. Vol. 20. No. 1. Tversky,  Amos,  Paul  Slovic,  dan  Daniel Kahneman.  (1982).  Judgement Under  Uncertainty:  Heuristic, and Biases in Judgement Under Uncertainty. Cambridge: Cambrdige University Press. Von  Hirsch,  Andrew,  Anthony  Bottoms, Elizabeth  Burney,  dan  Per-Olof H.  Wikstrom.  (1999).  Criminal Detterence and Sentence Severity: An Analysis of Recent Research. Oxford: Hart Publishing. Watson,  Gery.  (1996).  “Two  Faces  of Responsibility”.  Philosophical
Topics. Vol. 24. No. 2.
_____________.  (1937).  The  Profesional  Thief. Chicago:  University  of  Chicago
Press.
Webb, Dan K., Steven F. Molo dan James F. Hurst.  “Understanding  and Avoiding Corporate and Executive  Criminal  Liability”. The  Bussiness  Lawyer.  Vol.  49. No. 2. Wirotomo,  Abraham,  Rimawan  Pradiptyo, dan Timotius Hendrik Partohap Silitonga. (2016). “Kajian tentang  Biaya  Korupsi  dan Besaran Hukuman yang Diberikan di Indonesia”. dipaparkan  pada  tanggal  29 November 2016 dalam Indonesia Anti-Corruption Forum. Winter,  Harold.  (2008).  The  Economics  of Crime:  an  Introduction  to Rational Crime Analysis. Oxford: Routledge.
Witte, Ann Dryden dan Robert Witt. (2002). “Crime  Causation:  Economic Theories”. Encylopedia of Crime and  Justice.  Vol.  1.  New  York: Macmillan.