Dewi Masitah, Ermanto Fahamsyah, R.A. Rini Anggraini (2023) Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang., (5) E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## URGENSI ADANYA AKTA NOTARIS TERKAIT LEGALITAS PENDIRIAN PERSEROAN PERSEORANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
Dewi Masitah, Ermanto Fahamsyah, R. A. Rini Anggraini Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia Email: dewimasita1708@gmail.com, ermanto.fahamsyah@gmail.com, rini.fh60.@gmail.com

## Abstrak
Konsep Omnibus Law bukan merupakan hal baru untuk negara yang menganut sistem hukum Common  Law ,  namun  merupakan  hal  baru  untuk  perundang-undangan Indonesia.  Namun merupakan hal baru untuk perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menimbulkan  pro  dan  kontra  terhadap  permasalahan  hukum  Indonesia.  Tujuan  dari artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  Implikasi  yuridis  pendirian  Perseroan  Perorangan pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang  (selanjutnya  disebut  UU  Cipta  Kerja),  untuk  mengetahui  apakah pendirian  Perseroan  perseorangan  tanpa  adanya  akta  notariil  telah  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  legalitas  dokumen  dan  identitas  pendiri  Perseroan Perorangan  sebagai  pemegang  saham  tunggal,  dan  apa  upaya  hukum  jika  terjadi sengketa terhadap sertifikat perizinan perseroan perorangan jika didirikan tanpa melalui Notaris.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  historis.  Data  diperoleh  dari  tiga jenis  bahan  hukum.  Hasil  dari  penelitian  ini  kedudukan  badan  hukum  perseroan perorangan  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  bertentangan  dengan  peraturan  yang berkaitan  tentang  perseroan  terbatas  yang  sudah  berlaku  sebelumnya. Pertanggungjawaban pemegang saham perseroan perorangan mengalami kerugian maka pemegang  saham  bertanggungjawab  sebatas  saham  yang  diserahkannya  ke  dalam perseroan  perorangan  terkecuali  pemegang  saham.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun 2021 tidak mengatur upaya apa yang dapat ditempuh oleh pendiri apabila terjadi resiko atau permasalahan yang terjadi pada perseroan perorangan.
Kata Kunci: Akta Notaris, Pemegang Saham Tunggal, Perseroan Perorangan.
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 8, Agustus 2023

## Abstract
The concept of the Omnibus Law is not new for countries that adhere to the Common Law legal system, but it is new for Indonesian legislation. However, this is a new thing for legislation in Indonesia. This raises the Pros and Cons of Indonesian legal issues. The  purpose  of  this  article  is  to  find  out  the  juridical  implications  of  establishing  an individual  company  after  the  regulation  in  lieu  of  Law  Number  2  of  2022  concerning Job Creation, to find out whether the establishment of an individual company without a notarial  deed  has  provided  legal  protection  for  the  legality  of  documents  and  the identity of the founder of an individual company as the sole shareholder. , and what are the  legal  remedies  if  there  is  a  dispute  over  the  permit  certificate  for  an  individual company if it was established without going through a notary. The research approach used  is  a  statutory  approach,  a  conceptual  approach,  and  a  historical  approach.  The data were obtained from three types of legal materials. The results of this study show that  the  legal  status  of  an  individual  limited  liability  company  in  the  legal  system  in Indonesia  contradicts  the  regulations  relating  to  limited  liability  companies  that  were already in effect before. The responsibility of the shareholders of an individual company suffers  a  loss,  so  the  shareholder  is  responsible  for  the  shares  handed  over  to  the individual  company  except  for  the  shareholder.  Government  Regulation  Number  8  of 2021 does not regulate what efforts the founders can take if there are risks or problems that occur in an Individual Limited Liability Company.
Keywords: Deed of Notary, Sole Shareholder, Individual Company

## PENDAHULUAN
Konsep  Omnibus  Law  bukan  merupakan  hal  baru  untuk  negara  yang  menganut sistem  hukum  Common  Law  seperti  Amerika  Serikat  dan  Inggris  dalam  membuat aturan, namun merupakan hal baru untuk perundang-undangan di Indonesia. Substansi dari  Omnibus  Law  yaitu  menyederhanakan  banyak  peraturan  dengan  cara  mengubah dan  mencabut  banyak  undang-undang  secara  bersamaan.  Konsep  Omnibus  Law  di Indonesia belum lama ini direalisasikan menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang  Cipta  kerja  kemudian  diubah  dan  disahkan  kembali  menjadi  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  (selanjutnya  disebut  UU  Cipta  Kerja),  yang menyederhanakan  dan  mengubah  beberapa  ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  sudah  berlaku  menjadi  satu.  Salah  satu  tujuan  pemerintah  dalam Undang-Undang  tersebut  adalah  meningkatkan  kemudahan  berusaha,  terutama  bagi sektor usaha mikro, dan kecil.
Pemerintah  memangkas  regulasi  yang  menghambat,  baik  pada  tingkat  pusat maupun  daerah,  dan  memberikan  kemudahan  berusaha  terutama  bagi  sektor  usaha mikro dan kecil. Dalam UU Cipta Kerja diatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni
Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang
Perseroan Perorangan. Ketentuan mengenai perseroan perorangan terdapat pada bagian kelima  Perseroan  Terbatas  Pasal  109  mengenai  perubahan  dan  penambahan  beberapa ketentuan  pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.  Pasal  yang  diubah  adalah  Pasal  1,  Pasal  7  dan  Pasal  32,  serta  terjadi penambahan Pasal pada Pasal 153 dan 154 yang ditambah 10 Pasal mulai dari Pasal 153 A sampai dengan Pasal 153 J.
Perubahan  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Cipta  Kerja  mengenai definisi dari perseroan terbatas berubah menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi  dalam  saham  atau  badan  hukum  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha, Mikro  dan  Kecil  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai Usaha Mikro dan Kecil”. Pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja menambahkan badan hukum perorangan  ke  dalam  golongan  perseroan  terbatas.  Hal  ini  berbeda  dengan  ketentuan Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (selanjutnya  disebut  UUPT)  yang  berbunyi  “Perseroan  Terbatas,  yang  selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini  serta  peraturan  pelaksanaannya”.  Perbedaan  hanya  ada  pada  penambahan  badan hukum  perorangan  sebagai  Perseroan  saja,  sedangkan  dalam  hal  pendirian  Perseroan masih berdasar pada perjanjian (Agreement). Berdasarkan definisi baru tersebut, dapat diartikan  bahwa  terdapat  dua  jenis  Perseroan  yaitu  perseoran  yang  didirikan  oleh  dua orang atau lebih dan Perseroan yang didirikan oIeh hanya satu orang.
Melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja Menjadi  Undang-Undang  (Dpmptkp,  2023).  Dimana  didalamnya  terdapat  sebuah mekanisme  pendirian  suatu  perseroan  yang  dianggap  baru  yang  seharusnya  tidak, mekanisme  ini  telah  tertanam  sebuah  pemikiran  tentang  sebuah  pendirian  perseroan terbatas  merupakan  sebuah  perkumpulan  sero  yang  konsekuensi  dari  perkumpulan modal tersebut ialah pendirian dan kepemilikan saham suatu perseroan wajib oleh dua orang  atau  lebih  dan  diundangkannya  aturan  tersebut  memberikan  pengertian  bahwa muncul suatu badan hukum baru yakni perseroan perseorangan yang dapat dimiliki oleh satu orang pendiri atau satu pemegang saham (Single Shareholder) (Aprilia, 2020).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dijelaskan bahwasanya notaris memiliki kewenangan untuk membuat  berbagai  macam  akta  mengenai  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang dikehendaki  oleh  pihak-pihak  guna  menuangkannya  ke  dalam  suatu  akta  otentik  agar akta  tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  lengkap  dan  memiliki keabsahan  (Sari,  2018).  Keharusan  dalam  pembuatan  akta  otentik  ini  dilakukan  guna memberikan  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum.  Kemudian,  sebagaimana
dijelaskan dalam  Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa akta otentik sebagai  alat  bukti  terkuat  dan  terpenuh  mempunyai  peranan  penting  dalam  setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat (Pramono, 2015).
Notaris  berperan  penting  dalam  pendirian  perseroan  terbatas  berdasarkan kewenangannya  yang  diberikan  oleh  UUJN  terkait  pembuatan  akta  pendirian  dan pemberian  penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan  pembuatan  akta.  Namun  demikian, diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja Menjadi  Undang-Undang  dan  peraturan  pelaksananya  yang  berorientasi  memberikan pengaturan  kemudahan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro, kecil  dan  menengah.  Meskipun  aturan  tersebut  tidak  mengubah  ketentuan  tentang UUJN  secara  langsung,  tetapi  UU  Cipta  Kerja  yang  secara  tidak  langsung  turut mengubah beberapa hal yang terkait dengan aspek kenotariatan.
Permasalahan yang ada pada definisi terbaru terkait perseroan terbatas yang telah tertuang  dalam  UU  Cipta  Kerja,  maka  terdapat  2  (dua)  jenis  perseroan  dengan  2(dua) cara  pendirian.  Selama  ini  perseroan  terbatas  didirikan  berdasarkan  perjanjian  dimana selalu  ada  keterlibatan  notaris  didalamnya  selaku  pembuat  akta  otentik  yang  disebut dengan  akta  pendirian.  Hal  tersebut  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa: “Perseroan  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  akta  Notaris  yang  dibuat dalam  Bahasa  Indonesia”.  Akta  Pendirian  mengatur  berbagai  macam  hak-hak  dan kewajiban  para  pihak  pendiri  Perseroan  dalam  mengelola  dan  menjalankan  Perseroan terbatas  tersebut”  (Fuady,  2017:  9).  Pasca  diundangkannya  UU  Cipta  Kerja  dan diperjelas  dalam  pasal  153A  angka  3  bahwasanya  muncul  suatu  badan  hukum  baru yakni  perseroan  perseorangan  yang  merubah  proses  pendirian  pengesahan  menjadi pendaftaran, sedangkan akta notaris baru muncul dan diperlukan dalam ranah Perseroan perorangan  pada  saat  perseroan  tersebut  hendak  melakukan  perubahan  status  menjadi Perseroan  terbatas  sesuai  yang  dijelaskan  pada  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  No.  8 Tahun 2021 Tentang  Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  bunyi  Pasal  153A  angka  2  dan  3  Undang-Undang Cipta  Kerja  memperjelas  bahwasanya,  selain  pendirian  perseroan  terbatas  dapat didirikan  oleh  satu  orang,  pendirian  Perseroan  terbatas  untuk  usaha  mikro  dan  kecil tidak berdasarkan perjanjian dan akta notaris, melainkan berdasarkan surat pernyataan pendirian  yang  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  (Aryajayaputri  dan  Putra,  2022). Sedangkan,  dalam  perubahan  dalam  Pasal  109  UU  Cipta  Kerja  tidak  menghilangkan unsur  bahwa  Perseroan  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  oleh  sebab  itu,  seharusnya pendirian  perseroan  perseorangan  mengikuti  unsur-unsur,  asas-asas  maupun  syarat sahnya  perjanjian  sebagaimana  buku  III  KUHPerdata.  Prinsip  tersebut  berarti  bahwa Perseroan  Terbatas  seharusnya  didirikan  2  (dua)  orang/lebih  dengan  akta  otentik  dari notaris,  bilamana  syarat  tersebut  tidak  terpenuhi  akan  berimbas  pada  konsekuensi tanggung jawab perseroan terbatas yang terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas.
Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang
Bahkan  seluruh  dokumen  yang  terkait  dengan  Perseroan  terbatas  seperti  Anggaran Dasar,  Risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  dibuat  dan  dilegalisasi  oleh notaris.  sehingga,  pendirian  perseroan  untuk  usaha  mikro  dan  kecil  yang  hanya didirikan berdasarkan surat pernyataan tanpa akta notaris tidak koheren dengan prinsip- prinsip hukum perseroan terbatas.
Pendirian  perseroan  perorangan  yang  hanya  melalui  surat  pernyataan  yang didfatarkan  sendiri  oleh  pendiri  secara  elektronik  ke  Kementerian  Hukum  dan  HAM. Tetapi tidak mengatur mengenai pengecekan identitas pendiri dan kebenaran dokumen, maka tidak menjamin legalitas dokumen dan identitas pendiri jika terdapat pemalsuan identitas dan dokumen yang akan berdampak terhadap keabsahan sertifikat pernyataan pendirian  serta  perseroan  perorangan  bisa  saja  dapat  dibubarkan.  Berbeda  halnya dengan  pendirian  Perseroan  perorangan  dengan  menggunakan  akta  notaris  dimana Perseroan terbatas tersebut akan dipandang lebih profesional karena dengan adanya akta pendirian dalam bentuk otentik dan dibuat dihadapan Notaris yang dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap, sehingga kebenaran  dokumen  dan  identitas  pendiri  dapat  dipertanggungjawabkan  serta perusahaan  akan  dapat  lebih  dipercaya  oleh  mitra  bisnis  dikarenakan  teruji  legalitas perusahaannya.Oleh karena itu, akta pendirian yang dibuat oleh notaris seharusnya tetap perlu,  untuk  menjamin  legalitas  sebuah  perseroan  terbatas,  keabsahan  dokumen  dan identitas pendiri walaupun hanya untuk usaha mikro dan kecil (Kemenkumham, 2022).
Pendirian  perseroan  perseorangan  seharusnya  juga  ditinjau  dari  beberapa pengalaman negara-negara yang sudah terlebih dahulu menggunakan sistem perseroan terbatas  tunggal,  seperti  yang  diterapkan  di  China  bahwa  Perseroan  Perseorangan  di negara China sebelum didaftarkan secara elektronik pendiri harus memiliki izin usaha terlebih  dahulu  tidak  serta  merta  langsung  mendaftarkan  kemudian  terbit  sertifikat pernyataan  pendirian.  kehadiran  perseroan  perseorangan  disatu  sisi  memberikan kemudahan  dengan  memangkas  beberapa  aturan  guna  memberikan  akses  yang  mudah untuk  bisa  berusaha  namun  disisi  lain  juga  dapat  berpotensi  menimbukkan  resiko khususnya  bagi  pihak  ketiga  atau  kreditur.  Peraturan  yang  lebih  berkualitas  tentu  saja diperlukan.  Tesis  ini  dibuat  untuk  mengetahui  lebih  jauh  atas  potensi  pengaturan mengenai  Perseroan  perseorangan  agar  mencapai  keseimbangan  antara  kemudahan berusaha dan perlindungan bagi pendiri Perseroan Perseorangan.
Merajuk  pada  fakta  tersebut,  konsep omnibus  law memang  menjadi  suatu terobosan  sekaligus  hal  baru  bagi  Indonesia  sebagai  negara  yang  menganut  sistem hukum Civil  Law ,  dimana  tujuan  dari omnibus  law yaitu  menyederhanakan  banyak peraturan  dengan  cara  mengubah  dan  mencabut  banyak  Undang-Undang  dengan bersamaan.  Akan  tetapi  pengesahan  UU  Cipta  Kerja  menimbulkan  polemik  di masyarakat diantaranya adalah mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan yang ada  pada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  yakni Pasal  1,  Pasal  7,  Pasal  32,  serta  penambahan  10  Pasal  pada  Pasal  153.  Beberapa
ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  juga  diberlakukan untuk perseroan perorangan.
Oleh  karena  itu,  Urgensi  Adanya  Akta  Notaris  Terkait  Legalitas  Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  sangatlah  penting  untuk  mengetahui  Implikasi yuridis  pendirian  Perseroan  Perorangan  pasca  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023 Tentang  Cipta  Kerja,  Apakah  pendirian  perseroan  perseorangan  tanpa  adanya  akta notariil  telah  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  legalitas  dokumen  dan identitas pendiri perseroan perorangan sebagai pemegang saham tunggal, dan apa upaya hukum  jika  terjadi  sengketa  terhadap  sertifikat  perizinan  perseroan  perorangan  jika didirikan tanpa melalui notaris.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  pemecahan  permasalahan menggunakan  teknik  kodifikasi.  Teknik  kodifikasi  dapat  digunakan  untuk,  menggali, mengolah  dan  merumuskan  bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  untuk  menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai berdasarkan isu hukum yang dihadapi dalam karya tulis ilmiah  ini  (Marzuki,  2006:  26).  Pengkajian  karya  ilmiah  ini  menggunakan  tipe penelitian menurut Marzuki yaitu dengan pengkajian hukum merupakan suatu kegiatan know-how  dalam  ilmu  hukum,  bukan  sekedar  know-about.  Tipe  kegiatan  know-how, ialah  pengkajian  hukum  nan  dilakukan  untuk  memecahkan  isu  hukum  dan  dihadapi. Penulisan  karya  ilmiah  menggunakan  pengkajian  hukum  normatif,  yaitu  mengkaji peraturan  perundang-undangan  nan  berlaku  dan  sifatnya  nan  normatif  sehingga  tipe kajiannya yakni ajaran hukum murni dan mengkaji law as it is written in the books. Tipe pengkajian yuridis normatif (Legal Research), yaitu pengkajian dan difokuskan dengan cara  mengkaji  berbagai  aturan  hukum  dan  bersifat  formil  seperti  Undang-undang, Peraturan-peraturan  serta  literatur  dan  berisi  konsep-konsep  teoritis  dan  kemudian dihubungkan dengan permasalahan.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan ( statute  opproach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan historis ( historical approach ).
1. Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  digunakan  untuk  membahas rumusan  masalah  pertama,  kedua  dan  ketiga,    dikarenakan  adanya  inkonsistensi antara pasal yang mengatur terkait pendirian perseroan perseorangan di UU Cipta Kerja  dengan  aturan  pendirian  Perseroan  Terbatas  di  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) digunakan untuk mengatasi masalah hukum, dimana tidak ada aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan teliti. Metode penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan  tidak  adanya  peraturan  hukum  konvensional  yang  mengatur  perlindungan hukum pendiri perseroan perorangan sebagai pemegang saham tunggal.
Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang
3. Pendekatan  perbandingan  (Comparative  Law).  Pendekatan  ini  digunakan  untuk membandingkan peraturan terkait perseroan perseorangan yang telah diterapkan di Indonesia dengan negara lain.
Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  Bahan  Hukum  primer  seperti: Burgerlijk  Wetboek  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata);  KUHD  (Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang);  UU  No.  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137); Peraturan  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  6841);  Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Modal  Dasar  Perseroan  Serta  Pendaftaran Pendirian,  Perubahan,  dan  Pembubaran  Perseroan  yang  memenuhi  Kriteri  UMK (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6620).
Bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum termasuk karya ilmiah, tesis, dan disertasi  hukum,  jurnal-jurnal  hukum  (termasuk  dan  online),  majalah,  laporan,  brosur serta  data-data  penunjang  lain  dan  berkaitan  dengan  masalah  penyusunan  tesis  ini. Disamping  itu  juga,  kamus-kamus  hukum,  dan  komentar-komentar  atas  putusan pengadilan dan berkaitan dengan masalah penyusunan tesis ini. Kegunaan bahan hukum sekunder yakni memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah (Ochtorina dan Efendi, 2018: 155).
Bahan  non  hukum  yang  memberikan  informasi  lebih  lanjut  mengenai  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain: Kamus besar bahasa Indonesia, Ensiklopedi  Indonesia,  Berbagai  masalah  hukum  yang  relevansi  dengan  Perseroan Perseorangan (Ochtorina dan Efendi, 2018: 163).
Analisis  bahan  pengkajian  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitan  normatif kualitatif,  yaitu  cara  untuk  memperoleh  gambaran  singkat  suatu  masalah  dan  tidak didasarkan  atas  angka-angka  statistik  melainkan  didasarkan  atas  suatu  peraturan perundang-undangan  dan  berlaku  dan  berkaitan  dengan  permasalahan  dan  dibahas untuk  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  dengan  metode  deduktif.  Tahap  analisis  yang dilakukan pada proses penelitian meliputi beberapa tahapan yaitu:
1. Mengidentidikasi dan mengeliminasi fakta hukum yang diturut tidak relevan guna dapat menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  serta  non  hukum  yang  dipandang  memiliki relevansi bagi isu hukum yang dihadapi;
3. Penafsiran terhadap undang-undang dilakukan untuk menganalisis isu hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan tersebut;
4. Pelakukan telaah atas  isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan dan telah dikumpulkan;
5. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi serta menjawab isu hukum;
6. Memberikan  preskripsi  berdasarkan  argumentasi  yang  telah  dibangun  dalam kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implikasi  Hukum  Pendirian  Perseroan  Perseorangan  Pasca  Peraturan Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perkembangan  perekonomian  yang  mengakibatkan  berkembangnya  juga dunia  usaha  di  Indonesia,  untuk  dapat  mendukung  iklim  investasi,  pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas seharusnya dapat mudah diakses, dipahami, dan membrikan kepastian hukum bagi setiap pelaku ekonomi. Hal tersebut namun menjadi tantangan tersendiri ketika UU Cipta Kerja diundangkan sebab pada aturan ini  menerapkan  metode  Omnibus  Law-Making  technique  yang  terdiri  atas  84 undang-undang,  berisikan  lebih  dari  1000  halaman.  Diundangkannya  UU  Cipta Kerja  mengakibatkan  kebingungan  termasuk  mengenai  pendirian  PT  karena UUCipta  Kerja  turut  mengubah  Undang-Undag  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang merupakan dasar hukum pendirian PT (Riyanto, 2020: 3).
Lahirnya  UU  Cipta  Kerja  tidak  dipungkiri  menimbulkan  banyak  pro  dan kontra,  baik  dari  pihak-pihak  di  dalam  dewan  perwakilan  maupun  di  sisi masyarakat  itu  sendiri,  terutama  bagi  mereka  yang  terkena  dampak  langsung  atas lahirnya banyak norma hukum dan ketentuan baru dalam undang-undang tersebut. Pada  saat  Negara  sedang  berjuang  bertahan  melawan  pandemi  penyebaran  virus Covid-19,  hal  inilah  yang  dijadikan  momentum  oleh  pemerintah  dan  DPR  untuk merancang dan mengesahkan undang-undang ini karena dinilai ada “urgensi” untuk pemerintah  dalam  mengambil  kebijakan-kebijakan,  khususnya  di  bidang  ekonomi dan investasi agar dapat memberikan kemudahan dalam berusaha.
Kontroversi dan kritik terhadap UU Cipta Kerja sudah bukan hal asing bahkan sejak  aturan  ini  masih  dalam  bentuk  Rancangan  Undang-Undang  (RUU),  oleh karenanya  sampa  saat  inipun  kelahiran  UU  Cipta  Kerja  terus  diwarnai  dengan permasalahan  dan  reaksi  berbegai  pihak  karena  dapat  dianggap  memunculkan permasalaha baru. Khsususnya dalam bidang usaha, saat ini PT menjadi salah satu bentuk  badan  usaha  yang  paling  banyak  dipakai  untuk  melakukan  kegiatan  usaha (bisnis) baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
Lahirnya  UU  Cipta  Kerja  menjadikan  perluasan  makna  perseroan  terbatas mencakup  perseroan  perorangan  dapat    mengaburkan  batas-batas    konseptual antara    perseroan    terbatas    dengan  bentuk    usaha    lain  seperti  perusahaan perorangan.  Dalam  kajian    mengenai  hukum    keperdataan,    khususnya    terkait hukum  perusahaan, konsep  perusahaan perseorangan lazim  juga  disebut  sebagai sole    proprietorship atau sole    trader .  Senada  dengan  pengertian  tersebut perusahaan  perseorangan  sebagai  perusahaan yang dikerjakan oleh satu individu pengusaha  (Asikin  dan  Suhartana,  2016:  6).  Perusahaan  ini  dibentuk  oleh  satu
Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang
orang,  dengan  modal  dan  dioperasikan  oleh    orang  yang  sama  (Hendri  Raharjo, 2009: 26).
UU Cipta Kerja ini tidak memberikan konsep perseroan perorangan ini dalam satu  definisi  tersendiri.  Berdasarkan  konstruksi  pengaturannya,  tampaknya pemerintah    berusaha    untuk    memadukan    dua    konsep  usaha    yakni  Perseroan Terbatas  dan  Perusahaan  Perseorangan secara sekaligus, dengan berupaya untuk mengambil  kelebihan  dari  masing-masing bentuk usaha.  Model  usaha perseroan memiliki    legalitas    yang    lebih    kuat    sebagai    subyek    hukum    artifisial,  namun perusahaan    perorangan    memiliki    fleksibilitas    dan  kesederhanaan  dalam pembentukannya.  Dari  rumusan  itu,  disusunlah  konsep  baru  mengenai  perseroan perorangan.  Meski  secara  sekilas  dimungkinkan,  namun  hal  ini  berimplikasi  pada kontradiksi  dalam  konsep  dasar  perseroan  terbatas  dan  kesulitan  untuk mengidentifikasikannya  dengan  perusahan  perserorangan  (Handri  Raharjo,  2013: 26).
Perubahan  pengaturan  pada  pendirian  PT,  baik  PT  perorangan  maupun  bagi PT  non-perorangan,  dalam  UUPT  pasca  diundangkannya  UU  Cipta  Kerja  ini menyimpan  potensi  permasalahan  yuridis.  Potensi  permasalahan  yuridis  tersebut paling tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai hal- hal berikut :
1. UUPT sebagai dasar hukum atas segala sesuatu terkait PT;
2. Keberlakuan ketentuan pendaftaran dan pengumuman PT;
3. Organ perseroan perorangan;
4. Peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan;
5. Status purat pernyataan pendirian perseroan perorangan sebagai akta otentik dan ketiadaan anggaran dasar bagi perseroan perorangan;
6. Modal dasar.
Keenam  potensi  permasalahan  yuridis  ini  adalah  di  luar  hambatan  karena belum adanya peraturan pelaksana yang didelegasikan dari UUPT pasca perubahan kepada PP sekaligus hambatan teknis non yuridis. Pengaturan perseroan perorangan misalnya,  paling  tidak  memuat  lima  pendelegasian  kepada  PP  untuk:  pendirian perseroan  perorangan,  materi  dan  format  isian  yang  harus  dimuat  dalam  Surat Pernyataan  Pendirian  perseroan  perorangan,  perubahan  atas  Surat  Pernyataan Pendirian  perseroan  perorangan,  kewajiban  pembuatan  laporan  keuangan  oleh Direksi, dan perubahan status bilamana perseroan perorangan tidak lagi memenuhi kriteria UKM. Hal ini sudah diakomodir dengan hadirnya RPP Modal Dasar dan PT UKM.

## B. Pendirian  Perseroan  Perseorangan  Tanpa  Adanya  Akta  Notariil  Kurang Memberikan  Kepastian  Hukum  Terhadap  Legalitas  Dokumen  Dan Identitas Pendiri Perseroan Perorangan
Indonesia  dapat  dikatakan  sebagai  negara  yang  baru  mengatur  terkait Perseroan  Perseorangan  dengan  satu  pemegang  saham  pasca  UU  Cipta  Kerja,
sedangkan  China  sudah  mengenal  lebih  dulu  istilah  single  shareholder  ini  dengan sebutan One Person Limited Liability Companies. Disebutkan dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja  tentang perubahan UU PT di Pasal 1 dinyatakan :
“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang  merupakan  persekutun  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  atau badan  hukum  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil sebagaimana  diatur  dalam  dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai  Usaha Mikro dan Kecil.”
Kalimat “Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil”  inilah  yang  menjadi  aturan  baru  yang  melegalkan  sebuah  UMKM  dengan satu  orang  pemegang  saham  dapat  mendirikan  sebuah  badan  hukum  yang dinamakan Perseroan Perseorangan. Selanjutnya, dipertegas dalam Pasal 7 ayat (7) bahwa  ketentuan  yang  mewajibkan  perseroan  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau lebih,  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (5),  serta  ayat  (6)  tidak  berlaku bagi:
a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Badan Usaha Milik Desa;
d. Perseroan  yang  mengelola  bursa  efek,  lembaga  kliring,  dan  penjaminan, lembaga  penyimpanan  dan  peneyelesaian,dan  lembaga  lain  sesuai  dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
e. Perseroan yang memenuhi kriterian Usaha Mikro dan Kecil. Banyaknya  penafsiran  dikalangan  para  ahli  terkait  definisi  perseroan perorangan  dalam  UU  Cipta  Kerja  bahwasanya  mereka  menilai  bahwa  redefinisi Pasal  1  dari  UU  PT  yang  dianggap  tumpang  tindih  dengan  ditambahkannya  satu poin  huruf  e  dalam  Pasal  7  ayat  (7)  nya.  Akan  tetapi  adanya  aturan  mengenai Perseroan  perorangan  mengartikan  bahwa  Indonesia  telah  melegalkan  suatu UMKM dapat mendaftarkan sebagai Perseroan.
Penulis  berpendapat,  bahwa  idealnya  dalam  pendafaftaran  perseroan perseorangan  ini  tidak  hanya  mengisi  formulir  secara  elektronik  kepada  Menteri. Akan  tetapi  surat  pernayataan  yang  dibuat,  dan  saham  yang  nantinya  ditanamkan pada suatu perseroan perseorangan tersebut seharusnya juga dibuat secara legal dan valid,  tidak  hanya  dibuat  oleh  diri  pribadi  pendiri  perseroan  perseorangan,  untuk menghindari adanya keasalahan yang dibuat sendiri oleh pendiri yang nantinya bisa berakibat pada pendirian perseroan perseorangan bahkan badan hukum itu sendiri. Maka,  hendaknya  guna  menghindari  kekosongan  hukum  dikemudian  hari  surat- surat  tersebut  alangkah  baiknya  untuk  tetap  dibuat  dihadapan  notaris  sebagai pejabat publik perwakilan negara. Keterlibatan notaris dapat juga dijadikan sebagai upaya  penyuluhan  hukum  pertama  pada  calon  pendiri  perseroan  perorangan tersebut.
Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang
Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  perseroan  terbatas  yang  merupakan  subjek hukum  yang  tentunya  perseroan  juga  sekaligus  menjadi  pemegang  hak  dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau hata kekayaan tertentu. Sejatinya  perseroan  terbatas  adalah  sesuatu  hal  yang  lahir  sebagai  bada  hukum, tercipta melalui proses hukum, maka disebut sebagai makhluk badan hukum yang berwujud  artificial  yang  dicipta  melalui  proses  hukum  (Harahap,  2011:  36).  Oleh karena  itu,  perseroan  ini  dianggap  sebagai  manusia  yang  bisa  dimintai pertanggungjawa-bannya  jika  melakukan  perbuatan  hukum.  Sehingga  perlunya pengawasan  dari  notaris  dalam  pembuatan  artificial  perseroan  perseorangan tersebut.

## C. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pendiri  Perseroan  Perseorangan  Sebagai Pemegang Saham Tuggal
Di Indonesia, untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat dan  prosedur  yang  telah  ditentukan  oleh  perubahan  pasal  7  UUPT.  Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
b. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran;
c. Setelah  perseroan  memperoleh  status  badan  hukum  dan  pemegang  saham menjadi  kurang  dari  dua  orang,  dalam  jangka  waktu  paling  lama  enam  bulan terhitung  sejak  keadaan  tersebut,pemegang  saham  yang  bersangkutan  wajib mengalihkan  sebagian  sahamnya  kepada  orang  lain  atau  perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana  dimaksud  sebagaimana  terlah  dijelaskan  diatas  tidak  berlaku  pada Perseroan  yang  memenuhi  kriteria  untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil  sesuai  dengan perubahan Pasal 7 ayat (7) UUPT.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  mendirikan sebuah  Perseroan  Perorangan  bisa  didirikan  hanya  dengan  1  (satu)  orang  pendiri saja berdasarkan surat pernyataan pendirian yang format isiannya sudah ditentukan dan  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  yang  kemudian  didaftarkan  secara  elektronik kepada  Menteri  dan  mendapat  sertifikat  pendaftaran  secara  elektronik.  Berbeda dengan  pendirian  Perseroan  Terbatas  yang  diharuskan  setidaknya  didirikan  oleh  2 (dua)  orang  berdasarkan  perjanjian  yang  akta  pendiriannya  dibuat  dengan  akta otentik oleh Notaris yang kemudian didaftarkan juga kepada Menteri.
Sebuah  perseroan  memerlukan  legalitas  sebagai  badan  hukum  untuk  dapat melakukan semua kegiatan usahanya. Untuk dapat memenuhinya sebuah perseroan perorangan  harus  memenuhi  syarat,  prosedur  dan  ketentuan  yang  ada  pada peraturan  peruandang-undangan.    Perolehan  status  badan  hukum  Perseroan  juga
terjadi  perubahan.  Pasal  7  ayat  (4)  UUPT  menyebutkan  “Perseroan  memperoleh status  badan  hukum  pada  tanggal  diterbitkannya  keputusan  Menteri  mengenai pengesahan  badan  hukum  Perseroan,  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  sebuah Perseroan  akan  dikatakan  sah  sebagai  badan  hukum  setelah  adanya  keputusan Menteri.  Kemudian  terjadi  perubahan  pada  Pasal  7  ayat  (4)  UUPT  yang  baru menjadi  “Perseroan  memperoleh  status  badan  hukum  setelah  didaftarkan  kepada Menteri  dan  mendapatkan  bukti  pendaftaran.  Terlihat  jelas  perbedaan  perolehan status  badan  hukum  Perseroan,  yang  semula  berdasarkan  keputusan  Menteri berubah  menjadi  hanya  didaftarkan  saja  kepada  Menteri.  Kemudian  ditegaskan kembali  pada  Pasal  6  ayat  (3)  dan  (4)  PP  No.8  tahun  2021  yang  berbunyi “Perseroan  Perorangan  baru  bisa  memperoleh  status  badan  hukum  setelah didaftarkan  kepada  Menteri  dan  mendapatkan  sertifikat  pendaftaran  secara elektronik”.  Sertifikat  pendaftaran  yang  didapatkan  akan  diterbitkan  oleh  Menteri menjadi  sertifikat  pernyataan  pendirian  sesuai  dengan  pasal  14  Permenkumham 21/2021.
Sebagai    badan    hukum,terjadi    pemisahan    kekayaan    antara  para  pemilik modal dengan harta Perseroan. Unsur pemisahan kekayaan ini menjadi karakteristik utama  yang  membedakan  PT  dengan perusahaan  perorangan (Sutedi, 2015: 6). Dijelaskan    oleh  Yahya  bahwa    perseroan    terbatas    didasari    oleh    konsep persekutuan    modal,    yang  diperoleh      dari      para      pemegang    saham.  Hal      ini membuat      tanggung      jawab  pemegang      saham      pada      sebuah      PT      hanya terbatas   pada   modal   yang   sudah disetorkan kepada PT yang bersangkutan, dan tidak lebih dari itu.Sehingga, jika suatu  ketika  terjadi  masalah  pada  PT,  maka tidak  akan  menyeret  harta  pribadi  si pemegang  saham.  Hal  ini  bisa  dilihat pada  Pasal  3  Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara  pribadi  atas  tindakan  PT  dan perikatan    yang    dilakukan    oleh    PT    melebihi  dari  saham  yang  dimiliki  oleh masing-masing pemegang saham.
Status  badan  hukum  yang  telah  diperoleh  tersebut,  pendiri  perseroan perorangan tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas  nama  Perseroan  Perorangan  dan  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian Perseroan Perorangan melebihi nilai saham yang telah diambilnya karena Perseroan Perorangan  sudah  menjadi  subyek  hukum  tersendiri.    Pada  prinsipnya  perseroan perorangan  sama  dengan  perseroan  terbatas,  hanya  dalam  beberapa  aspek  tertentu pengaturan Perseroan Perorangan disederhanakan. Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas  juga  memiliki  alat  perlengkapan  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya. Alat  perlengkapan  dari  perseroan  terbatas  disebut  sebagai  organ  perseroan.  Pada prinsipnya  organ  perseroan  terdiri  dari  3  (tiga)  yaitu  Direksi,  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Dewan Komisaris.

## D. Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Sertifikat  Pendaftaran  Pendirian Perseroan Perseorangan
Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang

## a. Non Litigasi
Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  diluar  pengadilan  (alternative dispute  resolution)  merupakan  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  diluar pengadilan  dengan  berdasarkan  pada  hukum  dan  dilakukan  berdasarkan nurani  sehingga  tanpa  meninggalkan  rasa  benci  dan  diharapkan  para  pihak dapat  menaati  kesepakatan  secara  sukarela  tanpa  ada  yang  merasa terpojokkan (Efendi, 2020).
Secara  umum  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  (non  litigasi) dikenal dalam beberapa bentuk, yakni:
1. Negosiasi Negosiasi merupakan sebuah metode penyelesaian sengketa dengan cara menggunakan  perundingan  langsung  kedua  belah  pihak  tanpa  melalui pihak  ketiga  untuk  mencari  cara  lain  dalam  menggapai  suatu kesepakatan.  Negosiasi  merupakan  penyeleaian  sengketa  yang  paling mudah  dan  efisien,  dimana  setiap  proses  yang  ditempuh  kedua  belah pihak untuk mencari kesepakatan tidak tergantung dengan pihak ketiga, melainkan berdasarkan kehendak para pihak yang bersengketa.
2. Konsultasi
Konsultasi  adalah  salah  satu  usaha  yang  digunakan  para  pihak  dalam menyelesaikan  sengketa  dengan  menggunakan  bantuan  pendapat konsultan  yang  dilakukan  secara  personal.  Setelah  para  pihak mendapatkan  masukan  dari  konsultan  tidak  selamanya  pendapat  itu langsung diterima oleh para pihak, melainkan pendapat tersebut menjadi referensi  dalam  menentukan  keputusan  yang  kemudian  keputusan tersebut  dapat  diambil  oleh  para  pihak  sesuai  dengan  keinginan  dan kehendak yang telah disepakati.
3. Mediasi
Mediasi  adalah  salah  satu  cara  yang  ditempuh  para  pihak  untuk menyelesaikan  sengketa  melalui  perundingan  dengan  menggunakan bantuan pihak ketiga atau sering disebut sebagai mediator. Dimana tugas dari  seorang  mediator  adalah  sebagai  pihak  ketiga  yang  mengatur jalannya mediasi dengan prinsip netral. Sebuah keputusan yang diambil oleh para pihak tidak diserahkan kepada mediator melainkan sepenuhnya berada  ditangan  para  pihak  yang  bersengketa.  Selain  itu  mediator  yang diutus para pihak juga harus menjaga kerahasiaan para pihak agar tidak sampai diketahui oleh pihak luar atau orang lain.
4. Konsiliasi
Konsiliasi  merupakan  sebuah  penyelesaian  sengketa  yang  dijalankan ketika sidang peradilan belum dilaksanakan. Konsiliasi dibentuk dengan menggunakan team yang dikenal juga dengan komisi yang bersifat netral guna  memberikan  pandangan  ataupun  saran  terhadap  metode  yang
digunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Komisi  yang  dibentuk  bisa secara  tetap  ataupun  secara Ad-Hoc .  Konsiliasi  tetap  dapat  dijalankan ketika  proses  pengadilan  maupun  diluar  pengadilan  kecuali  untuk sengketa  yang  sudah  mendapatkan  putusan  hakim  secara  tetap,  maka konsiliasi tidak dapat dilakukan.
5. Artibrase Arbitrase  adalah  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  dengan cara mengalihkan penyelesaian sengketa kepada pihak lain yang bersifat netral  dan  mempunyai  kewenangan  penuh  untuk  memeriksa  dan memutus  sebuah  sengketa  dengan  sifat  memaksa.  Dijalankannya penyelesaian  melalui  arbitrase  karena  kesepakatan  para  pihak  dan  para pihak  juga  dapat  memilih  hukum  mana  yang  digunakan  sehinga pengalihan  penyelesaian  sengketa  tersebut  melindungi  para  pihak  dari rasa  takut  terhadap  hukum  subtansif  dari  yuridiksi  tertentu.  Arbitrase sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) adalah “cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.
b. Ligitasi
Alternatif  penyelesaian  sengketa  merupakan  cara  awal  yang  dapat ditempuh  para  pihak  dalam  menyelesaikan  sengketa  pada  sertifikat pendaftaran  perseroan  perseorangan.  Jika  alternatif  penyelesaian  sengketa tidak  dapat  menyelesaikan  sengketa  para  pihak.  Maka  para  pihak  dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi).
Penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebagai  akibat  terjadinya benturan  kepentingan  antara  pemerintah  (Badan/Pejabat  TUN)  dengan seseorang/  Badan  Hulum  Perdata  tersebut,  ada  kalanya  dapat  diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan mufakat, akan tetapi ada kalanya pula berkembang  menjadi  sengketa  hukum  yang  memerlukan  penyelesaian  lewat pengadilan.
Menurut  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1985  jo  Undang-Undang  No.  9
Tahun  2004  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  untuk  menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu antara lain:
1. Melalui upaya administrasi (Vide Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3); 2.
2. Melalui gugatan (Vide pasal 1 angka 5 jo pasal 53).
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa TUN adalah sengketa yang timbul antara orang atau Badan Hukum perdata  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang
Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf b pengadilan dapat membubarkan Perseroan  atas  permohonan  pihak  yang  berkepntingan  berdasarkan  alasan adanya  cacat  hukum  dalam  akta  pendirian.  Pada  perseroan  perseorangan bukan akta pendirian dari Notaris, melainkan sertifikat pendaftaran pendirian yang  didaftarkan  secara  mandiri  oleh  pendiri  secara  online  kepada Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  ketika  beresiko  nantinya  maka seluruhnya  merupakan  tanggung  jawab  pendiri  yang  dapat  berakibat pembubaran  terhadap  perseroan  perseorangan  dengan  dicabutnya  perizinan berusaha  perseroan  perseorangan  Sehingga  mewajibkan    perseroan perseorangan  melakukan  likuidasi  dengan  mengisi  Pernyataan  Pembubaran, sebagimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  13  Ayata  (2)  huruf  (f)  PP  No.  8 Tahun  2021  tentang  Modal  Dasar  Perseroan  Serta  Pendaftaran    Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro  Dan  Kecil.  Hal  ini  yang  menjadikan  perlunya  keterlibatan  notaris dalam pendirian perseroan meskipun hanya dalam perseroan perseorangan. Penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  terkait permasalahan pada proses pendirian PT Perorangan dapat dilakukan dengan jalur  litigasi  (pengadilan).  Apabila  terjadi  sengketa  terhadap  sertifikat pendafaran perseroan perseorangan pendiri juga dapat membawanya ke ranah Pengadilan  Negeri  atau  Tata  Usaha  Negara  (sebagaimana  sertifikat pendafataran perseroan perorangan sebagai objek TUN).

## KESIMPULAN
Implikasi  yuridis  pendirian  perseroan  perseorangan  tanpa  akta  notaris  mengacu pada  Peraturan  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tetang  Cipta  Kerja. Penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  kedudukan  badan  hukum  perseroan  perorangan dalam  sistem  hukum  di  Indonesia    bertentangan  dengan  peraturan  yang  berkaitan tentang  perseroan  terbatas  yang  sudah  berlaku  sebelumnya.  Bahwa  akta  notaris  yang merupakan akta otentik dalam rangka mewujudkan suatu perlindungan hak masyarakat melalui  adanya  kepastian  hukum  berlaku  sebagai  suatu  alat  bukti  yang  menentukan dengan  jelas  hak  dan  kewajiban  seseorang  sebagai  subjek  hukum.  Akta  Notaris merupakan  suatu  akta  yang  memiliki  peran  penting  dalam  kelangsungan  sebuah  PT. Dalam  UU  No.  40  tahun  2007,  terdapat  perbuatan-perbuatan  yang  diwajibkan  dibuat dalam bentuk Akta Notaris, diantaranya adalah pada pendirian PT, perubahan anggaran dasar,  pengambilalihan  saham  yang  dilakukan  langsung  dari  pemegang  saham, Penggabungan,  Peleburan,  Pengambilalihan,  atau  Pemisahan,  serta  Pembubaran  PT. Dengan  adanya  UU  Cipta  Kerja  yang  mendasari  terbentuknya  bentuk  perseroan  baru, yakni Perseroan Perorangan, dibuat ketentuan baru yaitu untuk kelangsungan Perseroan perorangan  tersebut,  tidak  diwajibkan  pembuatan  akta  notaris.  Akta  notaris  hanya diwajibkan  dibuat  dalam  hal  Perseroan  Perorangan  diubah  menjadi  Perseroan.
Mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam pernyataan perseroan perorangan, maka tunduk pada peraturan perundang-undangan.
Pertanggungjawaban  pemegang  saham  apabila  perseroan  perorangan  mengalami kerugian maka pemegang saham bertanggungjawab sebatas saham yang diserahkannya ke  dalam  perseroan  perorangan  terkecuali  pemegang  saham  melakukan  hal-hal sebagaimana  diatur  dalam  pasal  153  ayat  (2)  Undang-Undang  CIpta  Kerja  tentang perubahan  atas  undang-undang  Perseroan  Terbatas,  terhadap  hal-hal  tersebut  maka pemegang saham Perseroan Perseorangan dapat dibebani tanggung jawab tidak terbatas hingga  harta  pribadi  pemegang  saham.  Organ  Perseroan  Terbatas  Perseorangan  dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2021 yaitu hanya direksi dan pemegang saham. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan organ dalam Undang-Undang  PT  dan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  seharusnya  organ  terdiri dari  RUPS,  Direksi  dan  Dewan  Komisaris.  Hal  ini  mengakibatkan  ketidakpastian hhukum  terkait  organ  perseroan  perseorangan  yang  ada  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dengan organ perseroan yang ada dalam Undang-Undang PT dan UU Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tidak mengatur upaya apa yang dapat ditempuh  oleh  pendiri  apabila  terjadi  resiko  atau  permasalahan  yang  terjadi  pada Perseroan  Terbatas  Perseorangan  baik  dalam  hal  proses  adminitratif  pendiriannya maupun  ketika  Perseroan  dalam  masa  beroperasi.  Tidak  ada  aturan  Perseroan Perseorangan  yang  mengatur  terkait  kepailitan,  hal  ini  merupakan  keunikan  yang dimiliki  perseroan  perseorangan    yang  hanya  didirikan  satu  orang  dan  tidak  memiliki organ  perseroan  yang  lengkap  layaknya  perseroan  terbatas.  Dikarenakan  bentuk  dari perseroan  perseorangan  itu  adalah  badan  hukum  yang  prinsipnya  sama  dengan  PT, maka  upaya  penyelesaian  bisa  menempun  jalur  non  litigasi  dan  litigasi  serta  tata  cara kepailitannya-pun  dapat  menggunakan  tata  cara  dan  penyelesaian  yang  tetap berpedoman pada Undang-Undang PT.

## BIBLIOGRAPHY
Aprilia,  I.  S.  (2020).  Aspek  Hukum  Pemegang  Saham  dalam  Perseroan  dengan  Satu
Pemegang  Saham  (Single  Share-holder)  (Studi  Komparasi  Indonesia  dengan China). SUPREMASI Jurnal Hukum , 3 (2), 1–14. https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.128
Aryajayaputri,  B.,  Fajri,  M.,  &  Putra,  M.  (2022). Peran  Notaris  Dalam  Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang- . 08 (40), 515–526.
Dian Novita Sari, S. F. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Jurnal Lex Renaissance , 3 (2), 407–422.
https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art10
Efendi, A. (2020). TANPA PERKECUALIAN UNTUK KEMUDAHAN BISNIS . 6 , 343–
Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang
369. https://doi.org/10.25123/vej.3694
Fuady, M. (2017). Perseroan Terbatas Paradigma Baru . Citra Aditya Bakti. Harahap, M. Y. (2011). Hukum Perseroan Terbatas . Sinar Grafika.
Marzuki, P. M. (2006). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Group.
Ochtorina, D. dan A. E. (2018). Penelitian Hukum (Legal Research) . Sinar Grafika.
Pramono,  D.  (2015).  Kekuatan  Pembuktian  Akta  yang  Dibuat  oleh  Notaris. Lex Jurnalica , Vol.12 (No.3), p.248-258.
Raharjo, Handri. (2013). Hukum Perusahaan . Pustaka Yustitia.
Raharjo, Hendri. (2009). Hukum Perusahaan . Penerbit Pustaka Yustisia.
Riyanto, S. (2020). Ringkasan Eksekutif Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja . FH UGM.
Suhartana,  Z.  A.  &  W.  P.  (2016). Pengantar  Hukum  Perusahaan .  Prenada  Media Group.
Sutedi, A. (2015). Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas . Raih Asa Sukses.

## Copyright holder:
Dewi Masitah, Ermanto Fahamsyah, R.A. Rini Anggraini (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: