## Kepastian Hukum Pasal 36 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Disparitas Putusan Pengadilan Pajak
Saka Marlinang Nainggolan 1*
1 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia sakamarlinang@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: May 20, 2023 Accepted: June 13, 2023 The  existence of  Article 36 paragraph (1) letter  a  of Law Number 6 of  1983  concerning  General  Provisions  and  Tax  Procedures  (UU KUP)  which  is  aimed  at  reducing  or  eliminating  administrative sanctions  for  taxpayers,  actually  becomes  a  legal  problem  with  the disparity  in  tax  court  decisions  that  apply  these  provisions.  The problem  in  this  study  is  how  is  the  legal  certainty  of  Article  36 paragraph  (1)  letter  a  of  the  KUP  Law  as  an  effort  to  prevent disparities  in  tax  court  decisions?  The  research  method  used  is normative  juridical.  The  results  of  the  research  show  that  the  legal certainty  of  Article  36  paragraph  (1)  letter  a  of  the  KUP  Law  is  the attributive  authority  of  the  Director  General  of  Taxes  to  accept  or reject  requests  for  reduction  or  elimination  of  administrative sanctions  as  seen  in  the  phrase  "can"  in  Article  36  paragraph  (1) letter a KUP Law. The phrase "can" means that the Director General of  Taxes  has  the  freedom  to  decide  whether  to  accept  or  reject  an application  for  reduction  or  abolition  of  administrative  sanctions based  on  the  element  of  justice.  Therefore,  in  an  effort  to  prevent disparities  in  tax  court  decisions,  it  is  necessary  to  have  guidelines for  implementing  Article  36  paragraph  (1)  letter  a  of  the  KUP  Law. The  guideline  contains  obligations  for  tax  court  judges  for  each incident to pay attention to the objective and subjective conditions of the  perpetrators  of  the  taxpayers  committed,  must  pay  attention  to the  actions  and  makers,  what  rights  are  violated,  what  losses  are caused, the minimum and maximum limits must be set. should be so that  the  resulting  decision  is  a  just  decision  in  accordance  with  the facts.
Keywords: legal certainty, taxation, disparity

## Abstract
Keberadaan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (UU  KUP)  yang  ditujukan  untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak, justru menjadi permasalahan  hukum  dengan  adanya  disparitas  putusan  pengadilan  pajak  yang menerapkan  ketentuan  tersebut.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  kepastian  hukum  Pasal  36  ayat  (1)  huruf  a  UU  KUP  sebagai  upaya mencegah  terjadinya  disparitas  putusan  pengadilan  pajak?  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  memperlihatkan  bahwa kepastian hukum Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP merupakan kewenangan atributif Direktur Jenderal Pajak untuk menerima atau menolak permohonan pengurangan atau penghapusan  sanksi  administrasi  sebagaimana  terlihat  pada  frasa  “dapat”  yang  ada pada  Pasal  36  ayat  (1) huruf  a  UU  KUP.  Frasa  “dapat”  tersebut  dapat  diartikan Direktur  Jenderal  Pajak  memiliki  kebebasan  memutuskan  menerima  atau  menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
berlandaskan  unsur  keadilan.  Oleh  karena  itu,  dalam  upaya  mencegah  terjadinya disparitas putusan pengadilan pajak, perlu adanya pedoman penerapan Pasal 36 ayat (1)  huruf  a  UU  KUP.  Pedoman  tersebut  berisikan  kewajiban  bagi  hakim  pengadilan pajak  untuk  tiap  kejadian  harus  memerhatikan  keadaan  obyektif  dan  subyektif  dari pelaku Wajib Pajak yang dilakukan, harus memerhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak  apa  yang  dilanggar,  kerugian  apa  yang  yang  ditimbulkan,  batas  antara minimal dan maksimal harus ditetapkan seharusnya sehingga putusan yang dihasilkan adalah putusan yang berkeadilan sesuai dengan fakta.

## Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perpajakan, Disparitas

## I. PENDAHULUAN
Pendapatan  negara  adalah  pemasukan  negara  yang  digunakan  sebagai  sumber pendanaan  kegiatan  dan  kebutuhan  negara  dalam  rangka  pembangunan  negara. Pengertian  dari  pendapatan  negara  atau  penerimaan  uang  negara  atau  penerimaan pemerintah  yakni  meliputi  pajak,  retribusi,  keuntungan  perusahaan  negara,  denda, sumbangan masyarakat, dan lain-lain.  Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (UU APBN)  menyatakan  bahwa  pendapatan  Negara  adalah  hak  Pemerintah  Pusat  yang  diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara  Bukan  Pajak,  dan  Penerimaan  Hibah.  Dalam  hal  ini  pendapatan  negara,  yaitu berasal dari pajak maupun non pajak.
Pajak  adalah  sumber  pendapatan  negara  yang  sangat  penting  untuk  pemerintahan dan  pembangunan  nasional,  sehingga  Pemerintah  menempatkan  kewajiban  pajak  sebagai salah  satu  wujud  dari  kewajiban  warga  negara  dan  peran  serta  masyarakat  dalam mewujudkan  Pembangunan  Nasional  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara.  Pentingnya dan peran strategis sektor perpajakan dalam pelaksanaan pemerintahan dapat dilihat dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  setiap  tahun  yang  disampaikan  oleh pemerintah, yaitu peningkatan persentase kontribusi pajak dari tahun ke tahun.
Sumber  Penerimaan  Negara  berdasarkan  UU  APBN  terdiri  dari  Penerimaan  Pajak, Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak,  dan  Hibah.  Kebijakan  pemerintah  di  bidang  penerimaan dan hibah negara diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal berkelanjutan melalui upaya untuk  mengoptimalkan  penerimaan  dan  hibah  negara,  terutama  penerimaan  dalam  negeri. Ini sesuai dengan peran pendapatan dan hibah sebagai sumber pendanaan untuk program pembangunan.
Penerimaan  pajak  memiliki  hubungan  negatif  yang  tergolong  kuat  terhadap  jumlah penduduk  miskin  dan  memiliki  hubungan  negatif  yang  tergolong  sangat  kuat  terhadap prosentase  jumlah  penduduk  miskin.  Hasil  ini  relatif  mendukung  beberapa  hasil  penelitian serupa  yang  dilakukan  oleh  penelitipeneliti  sebelumya  di  Indonesia.  Meningkatnya  jumlah penerimaan  pajak,  secara  umum  memberikan  ruang  gerak  bagi  Pemerintah  untuk melakukan  kebijakan-kebijakan  yang  bersifat  social  safety  net  yang  bermuara  pada peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  serta  kebijakan-kebijakan  lainnya  yang  membuka kesempatan ruang kerja baru bagi para penganggur.
Berbagai  kebijakan  pemerintah  untuk  mengalokasikan  sumber-sumber  pendapatan yang diperoleh bagi kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan dukungan partisipasi dari seluruh  komponen  masyarakat.  Dukungan  yang  dimaksud  bukan  hanya  dalam pemanfaatannya saja, namun yang lebih penting adalah pengawasan penggunaannya agar tepat  sasaran  dan  tepat  tujuan,  sehingga  cita-cita  kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat Indonesia dapat tercapai.
Dalam pelaksanaan  perpajakan seharusnya  mengacu pada prinsip-prinsip pembebanan  yang  adil,  berkepastian  hukum,  pemungutan  tepat  waktu,  ekonomis  dan disetorkan  secara  benar  serta  bertanggungjawab.  Dari  sisi  ekonomi,  Wajib  Pajak menginginkan  agar  beban  pajak  yang  dipikulnya  betul-betul  didasarkan  pada  kebenaran
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
yang  obyektif  sesuai  dengan  peraturan  perundangan-undangan.  Sebaliknya,  aparat  pajak pada  dasarnya  menginginkan  agar  Wajib  Pajak  dapat  memenuhi  kewajiban  perpajakan dengan  baik,  yaitu  dapat  melunasi  pajak  terutang  yang  seharusnya  dengan  benar.  Seiring dengan kewajiban Wajib Pajak tersebut, maka hak Wajib Pajak juga harus diindahkan oleh pihak fiscus.
Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa:
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat:
a. mengurangkan  atau  menghapuskan  sanksi  administrasi  berupa  bunga, denda,  dan  kenaikan  yang  terhutang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan  atau  Penghapusan  Sanksi  Administrasi  dan  Pengurangan  Atau  Pembatalan Surat  Ketetapan  Pajak  Atau  Surat  Tagihan  Pajak.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka Wajib  Pajak  dapat  mengajukan  permohonan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi administrasi  berupa  bunga,  denda,  dan  kenaikan  yang  terhutang  karena  kekhilafan  Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
Dirjen  pajak  atas  kewenangannya  dapat  mengurangkan  atau  menghapuskan  sanksi administrasi  berupa  bunga,  denda,  dan  kenaikan  yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  dalam  hal  sanksi  tersebut  dikenakan  karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Namun demikian, pada penerapan peraturan perpajakan di lapangan, perbedaan pendapat relatif sering terjadi karena adanya perbedaan  penafsiran  dan  kepentingan  antara  petugas  pajak  atau  fiskus  (Fiscus)  dengan wajib  pajak.  Perbedaan pendapat  atau  ketidaksamaan  persepsi  antara  wajib  pajak  dengan Fiscus  mengenai  penetapan  pajak  terutang  yang  diterbitkan  atau  adanya  penagihan  yang dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  inilah  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya sengketa pajak.
Sengketa  pajak  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak,  yang  dimaksud  dengan  sengketa  pajak  adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan  pejabat  yang  berwenang  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  yang  dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang- undangan  perpajakan,  termasuk  gugatan  atas  pelaksanaan  penagihan  berdasarkan Undang-Undang,  penagihan  pajak  dilakukan  dengan  surat  paksa.    Berdasarkan  hal tersebut,  maka  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  di  Pengadilan  Pajak,  sehingga  penentu akhirnya adalah hakim.
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pengadilan  wajib  berpedoman  pada  ketentuan Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, bahwa  hakim  wajib  untuk  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dalam  menjatuhkan  satu  perkara,  hakim  memiliki kewenangan menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya, dan pada umumnya, antara hakim  berbeda-beda  dalam  menjatuhkan  putusan  dengan  kasus  yang  sama.  Hal  tersebut dinamakan dengan istilah disparitas.
Adanya  perbedaan  dalam  putusan  dengan  kasus  yang  sama  atau  disparitas  pada dasarnya  adalah  hal  yang  wajar,  karena  dapat  dikatakan,  hampir  tidak  ada  perkara  yang memang  benar-benar  sama.  Disparitas  menjadi  permasalahan  ketika  rentang  perbedaan putusan  yang  dijatuhkan  antara  perkara  serupa  sedemikian  besar,  sehingga  menimbulkan ketidakadilan  serta  dapat  menimbulkan  kecurigaan-kecurigaan  di  masyarakat,    dan  juga menimbulkan  persepsi  di  masyarakat  akan  ketidakseriusan  aparat  penegak  hukum  dalam menegakkan  keadilan  di  Indonesia.  Hal  tersebut  terjadi  disparitas  dalam  kasus penghapusan sanksi administrasi atas surat tagihan pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan  Jasa  pada  Putusan  Pengadilan  Pajak  PUT-002393.99/2018/PP/M.VIIIB  Tahun  2019 dan  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  PUT-009046.99/2021/PP/M.XIVB  Tahun  2022, dimana terdapat perbedaan penerapan hukum dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Dalam  kasus  putusan  Pengadilan  Pajak  PUT-002393.99/2018/PP/M.VIIIB  Tahun 2019,  diketahui  bahwa  PT.  IRS  Tbk  sebagai  Wajib  Pajak  menerbitkan  Faktur  Pajak  yang tidak memuat keterangan dan/atau tidak mengisi secara lengkap, jelas dan benar, dan/atau tidak  ditandatangani  oleh  Pejabat  atau  Kuasa  yang  ditunjuk  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 huruf b angka 2 UU PPN.
Atas  adanya  pelanggaran  tersebut,  maka  Dirjen  Pajak  menerbitkan  Surat  Tagihan Pajak  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Atas  Surat  Tagihan  Pajak  Pajak  Pertambahan  Nilai dimaksud,  PT.  IRS  Tbk  mengajukan  2  (dua)  kali  permohonan  pengurangan  atau penghapusan  sanksi  administrasi,  yang  kemudian  ditolak  oleh  Dirjen  Pajak  permohonan Wajib  Pajak  (Penggugat).  Atas  Keputusan  Dirjen  Pajak  tentang  penolakan  Penghapusan Sanksi  Administrasi,  PT.  IRS  Tbk  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Pajak  tanggal  19 Januari 2018.
Ketua Hakim yang diketuai Nany Wartiningsih memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan  gugatan  PT.  IRS  Tbk  dengan  pertimbangan  bahwa  adanya  penerbitan (Surat Keputusan  Pengembalian  Kelebihan  Pembayaran  Pajak  (SKPKPP)  dan  proses  PBK (pemindahbukuan) oleh pihak Dirjen Pajak, Majelis menilai tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. IRS Tbk, dalam hal ini posisi PT. IRS Tbk adalah pasif tidak melakukan tindakan  apapun,  sehingga  Majelis  berpendapat  bahwa  pelunasan  tunggakan  yang tercantum  dalam  STP  a  quo  yang  diajukan  permohonan  pengurangan  atau  penghapusan sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP bukanlah atas kehendak atau kemauan dari pihak PT. IRS Tbk melainkan atas tindakan Dirjen Pajak secara sepihak (secara jabatan).
Hal  yang  berbeda  terjadi  pada  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  PUT- 009046.99/2021/PP/M.XIVB  Tahun  2022,  yang  diketahui  bahwa  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penambahan Nilai Masa  Desember  2017  Nomor  00301/107/17/006/19  tanggal  19  September  2019.  PT Lumbung  Sandang  Pangan  kemudian  mengajukan  sebanyak  3  kali  pemohonan pengurangan  atas  surat  Tagihan  pajak  nomor  00301/107/17/006/19  tanggal  19  September 2019 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua tanggal 18 November  2019,  yang  kemudian  ditolak  oleh  Dirjen  Pajak  permohonan  Wajib  Pajak (Penggugat).
Atas  Keputusan  Dirjen  Pajak  tentang  penolakan  Penghapusan  Sanksi  Administrasi, PT  Lumbung  Sandang  Pangan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Pajak  tanggal  23 Agustus  2021.  Terhadap  gugatan  tersebut,  pada  tanggal  10  Agustus  2022,  Majelis  Hakim yang diketuai oleh Haposan Lumban Gaol, menolak gugatan PT Lumbung Sandang Pangan dengan  pertimbangan  Surat  Direktur  Jenderal  Pajak  yang  mengembalikan  surat permohonan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi  Penggugat  yang  ketiga adalah  dikarenakan  alasan  formal,  yaitu  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  36  ayat  (2)  UU KUP dan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  pada  dasarnya  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  oleh  karena sasaran  penelitian  ini  adalah  hukum  atau  kaedah  normatif  yang  berupa  asas-asas  hukum dan  sistem  hukum.    Penelitian  normatif  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang menguraikan  atau  menggambarkan  secara  rinci,  sistematis,  menyeluruh  dan  mendalam tentang  kepastian  hukum  Pasal  36  ayat  (1)  huruf  a  UU  KUP  sebagai  upaya  mencegah terjadinya disparitas putusan pengadilan pajak.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  karena  menggambarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dalam  praktek pelaksanaannya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  akan  diteliti.  Data  yang  diperoleh akan dianalisis secara analisis kualitatif.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan  nasional  yang  dilakukan  secara  terus-menerus,  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  yang  sesuai  dengan  tujuan  negara  sebagaimana dirumuskan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Upaya  pemerintah  untuk mewujudkan  tujuan  negara  dalam  pembiayaan  pembangunan  adalah  menggali  sumber dana dari dalam negeri melalui pajak.
Penghasilan  negara  dari  rakyatnya  melalui  pungutan  pajak,  dan/atau  dari  hasil kekayaan  alam  yang  ada  di  dalam  negara.  Dua  sumber  itu  merupakan  sumber  yang terpenting  yang  memberikan  penghasilan  kepada  negara.  Penghasilan  itu  membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti untuk kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya.
Kebijakan pemerintah dalam  pengelolaan sumber  penerimaan negara berupa pajak berupa  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak  Penambahan  Nilai  (PPN),  Pajak  Penjualan  Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diatur dalam Undang-Undang perpajakan, diantaranya:
1.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1983  Nomor  50,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3263)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah terakhir  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021  tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1983  Nomor  51,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  3264)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea  Materai (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240)
4.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1985  Nomor  68,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3312  sebagaimana telah  diubah  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1994  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1994  Nomor  62,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).
Pajak  pada  dasarnya  adalah  peralihan  kekayaan  rumah  tangga  dari  anggota masyarakat kepada pemerintah. Jadi, pajak adalah beban dan dalam pemungutannya dapat dipaksakan.  Oleh  karena  itu,  dalam  pelaksanaan  pemajakan  terhadap  masyarakat  (Wajib Pajak) harus berdasarkan prinsip pembebanan yang adil.  Dimana masalah keadilan dalam pemungutan pajak dapat dibedakan atas:
1. Keadilan horizontal.
Pemungutan  pajak  adil  secara  horizontal  apabila  beban  pajaknya  sama  atas  semua Wajib  Pajak  yang  memperoleh  penghasilan  yang  sama  dengan  jumlah  tanggungan  yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan;
2. Keadilan vertikal.
Pemungutan  pajak  adil  secara  vertikal  apabila  wajib  pajak  yang  mempunyai penghasilan  lebih  besar  dibandingkan  dengan  yang  lain,  harus memikul  beban  pajak yang lebih besar dengan dikenakan persentase tarif pajak yang lebih besar.
Upaya  wajib  pajak  untuk  mencari  keadilan  bidang  perpajakan  tersebut  dilakukan beberapa tahap, yaitu:
1. Pada  tahap  awal  ditangani  oleh  peradilan  administrasi  tidak  murni  dimana pengambilan keputusan hakim yang tidak mandiri, melainkan bagian dari administrasi. Peradilan tersebut dinamakan Peradilan Semu atau Quasi Peradilan.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
2. Pengajuan  banding  yang  disampaikan  kepada  pengadilan  pajak.  Pengajuan  banding adalah salah satu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Perpajakan kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dialaminya dengan Fiscus dihadapan badan peradilan pajak.
Pada  saat  Wajib  Pajak  mendapatkan  Surat  Tagihan  Pajak  dari  Dirjen  Pajak,  maka berdasarkan  Pasal  36  ayat  (1)  huruf  a  UU  KUP  jo  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  8/PMK.03/2013  tentang  Tata  Cara  Pengurangan  atau  Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan  Pajak,  Wajib  Pajak  dapat  mengajukan  permohonan  pengurangan  atau penghapusan  sanksi  administrasi  berupa  bunga,  denda,  dan  kenaikan  yang  terhutang karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
Dirjen pajak atas kewenangannya dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi  berupa  bunga,  denda,  dan  kenaikan  yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  dalam  hal  sanksi  tersebut  dikenakan  karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Namun demikian, pada penerapan peraturan perpajakan di lapangan, perbedaan pendapat relatif sering terjadi karena adanya perbedaan  penafsiran  dan  kepentingan  antara  petugas  pajak  atau  fiskus  (Fiscus)  dengan Wajib Pajak, sehingga menimbulkan sengketa pajak.
Sebagaimana  Penulis  utarakan  pada  latar  belakang,  diketahui  bahwa  terdapat disparitas  penerapan  Pasal  36  ayat  (1)  huruf  a  UU  KUP,  sehingga  mengakibatkan ketidakpastian  hukum.  Ketidakpastian  hukum  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  faktor yang menurut Lawrence M Friedman terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
1. Elemen Struktur (Structure)
Aspek elemen struktur (structure) oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut: “The  structure  of  a  legal  system  consists  of  elements  of  this  kind.  the  number  and size of  courts; their yurisdiction (that is, what kind of  cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature  is  organized, how  many members  sit on  the  Federal  Trade  Commission, what  a  president  can  (legally)  do  or  not  do,  what  procedures the  police  department follows, and so on “.
Mengacu  kepada  rumusan  di  atas,  maka  pengadilan  beserta  organisasinya,  dan DPR  merupakan  elemen  struktur  dari  sistem  hukum.  Lembaga  DPR  sebagai  elemen struktur,  alat-alat  kelengkapan  dan  anggota  DPR  merupakan  aspek  struktur  dalam  sistem hukum.  Diketahui  bahwa  upaya  Wajib  Pajak  untuk  mencari  keadilan  bidang  perpajakan dapat melalui gugatan ke pengadilan pajak.
Hakim  pengadilan  pajak  berdasarkan  kewenangan  yang  diberikan,  memiliki kebebasan untuk memutus perkara yang diperiksanya. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 24  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  bahwa  kekuasaan kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyeleggarakan  peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi  terselenggaranya  negara  hukum  Republik Indonesia.  Hakim  dalam  menyelesaikan  konflik  yang  dihadapkan  kepadanya  harus  dapat menyelesaikan  secara  obyektif  berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  maka  dalam  proses pengambilan  keputusan,  para  hakim  harus  mandiri  dan  bebas  dari  pengaruh  pihak manapun, termasuk dari eksekutif.
Dalam  pengambilan  keputusan,  para  hakim  hanya  terikat  pada  fakta-fakta  yang relevan  dan  kaidah  hukum  yang  menjadi  atau  dijadikan  landasan  hukum  keputusannya. Tetapi  penentuan  fakta-fakta  yang  termasuk  fakta-fakta  yang  relevan  dan  pilihan  kaidah hukum  yang  mana  yang  akan  dijadikan  landasan  untuk  menyelesaikan  kasus  yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  jelas  bahwa  hakim  atau  para  hakim  memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau  konflik  yang  dihadapkan  kepada  hakim  atau  para  hakim  tersebut.  Hal  tersebut  juga
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
yang  terjadi  dalam  kasus  penelitian  ini  yang  memberikan  keleluasaan  dalam  penjatuhan putusan.
2. Substansi Hukum (Substance)
Elemen  kedua  dari  sistem  hukum  adalah  substansi  hukum (substance). Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut:
“By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law “in the popular sense of the term-the fact that the speed limit is fifty- five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that ‘by law’ a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar“.
Friedman  mengatakan,  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan  substansi  hukum  adalah peraturan-peraturan  yang  ada,  norma-norma  dan  aturan  tentang  perilaku  manusia,  atau yang  biasanya  dikenal  orang  sebagai  “hukum”.  Penulis  berpendapat  bahwa  ketentuan dalam  Pasal  36  ayat  (1)  huruf  a  UU  KUP  merupakan  kewenangan  atributif  yaitu kewenangan  yang  diberikan  undang-undang  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak.  Menurut Philipus  M.  Hadjon,  kewenangan  membuat  keputusan  hanya  dapat  diperoleh  dengan  dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada  suatu  jabatan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutnya wewenang yang ada pada  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang  dilawankan  dengan  wewenang  yang dilimpahkan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  kewenangan  untuk  menerima  atau  menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, merupakan kewenangan absolut Direktur Jenderal Pajak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP,  dimana  prosedur  penyelesaiannya  diatur  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  8/PMK.03/2013  tentang  Tata  Cara  Pengurangan  atau Penghapusan  Sanksi  Administrasi  dan  Pengurangan  Atau  Pembatalan  Surat  Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak beserta peraturan pelaksanaan di bawahnya.
Penulis  sependapat  dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan memutus perkara Nomor PUT-009046.99/2021/PP/M.XIVB Tahun 2022, bahwa permohonan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi  dapat  dilakukan  oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali, sedangkan dalam praktiknya, PT Lumbung Sandang Pangan  selaku  Wajib  Pajak  mengajukan  permohonan  pengurangan  atau  penghapusan sanksi administrasi sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga tidak terpenuhinya syarat formil.
Syarat formil yang tidak terpenuhi tersebut membuat Majelis Hakim menolak gugatan dari PT Lumbung Sandang Pangan. Oleh karena itu, terlihat bahwa meskipun Majelis Hakim tidak  secara  tegas  menyatakan  bahwa  kewenangan  untuk  menerima  atau  menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, merupakan kewenangan absolut  Direktur  Jenderal  Pajak,  namun  demikian,  jika  melihat  ketentuan  dalam  Pasal  36 ayat (1) huruf a UU KUP, terlihat bahwa hak Direktur Jenderal Pajak untuk menerima atau menolak  permohonan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi  dapat  terlihat pada frasa “dapat” yang ada pada Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Frasa “dapat” tersebut dapat  diartikan  Direktur  Jenderal  Pajak  memiliki  hak  untuk  dapat  memutuskan  menerima atau  menolak  permohonan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi  dengan berlandaskan unsur keadilan.
3. Budaya Hukum (Legal Culture)
Dalam tulisannya Friedman merumuskannya sebagai berikut:
“By  this  we mean  people’s  attitudes toward  law  and  the  legal  system-  their  beliefs, values,  ideas,  and  expectations,  in  other  words,  it  is that  part  of the  general  culture which concerns the legal system”.
Friedman  mengartikannya  sebagai  sikap  dan  masyarakat  terhadap  hukum  dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Penulis  berpendapat  bahwa  adanya  sengketa  pajak  pada  umumnya  diakibatkan  adanya perbedaan  penafsiran  dan  kepentingan  antara  petugas  pajak  atau  fiskus  (Fiscus)  dengan Wajib  Pajak.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  itikad  baik  dari  Wajib  Pajak  untuk  aktif  dalam membuat  laporan  pajak  dengan  data  yang  benar.  Begitu  pula  dengan  petugas  pajak  atau
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
fiskus  (Fiscus)  untuk  memproses  laporan  pajak  dari  Wajib  Pajak  dengan  baik  dan  benar, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa pajak.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  Penulis  berpendapat  bahwa  disparitas  putusan hakim tidak menjadi permasalahan dalam hukum pajak. Hal tersebut dikarenakan, menurut Penulis  semua  putusan  hakim  pasti  berbeda  satu  dengan  yang  lain.  Hal  tersebut dikarenakan  perkara  yang  ditangani  oleh  hakim  berbeda  secara  kasuistik  dengan  melihat per  kasus,  jadi  putusannya  pun  tidak  boleh  disamakan  dengan  kasus  yang  lain.  Namun demikian, perlu adanya upaya untuk meminimalisir disparitas pengadilan pajak.
Langkah-langkah  untuk  mencari  standar  dalam  pemutusan  dapat  dibenarkan  oleh hakim-hakim  pajak.  Disparitas  yang  menyolok  mengenai  kasus  yang  sama  ataupun  dapat disamakan  perlu  dihadapi  dengan  langkah-langkah  yang  akan  membatasi  kemungkinan- kemungkinan itu hingga garis minimum. Cara memiminalisirnya, yaitu salah satunya dengan adanya pedoman penerapan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP.
Artinya pedoman yang sama untuk dipertimbangkan oleh hakim pajak dengan diberi pedoman  yang  sama.  Misalnya  pedoman  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  bersifat perbuatan  lahiriyah  dan  hal-hal  yang  bersifat  subyektif,  yaitu  motivasi,  kesengajaan, haruslah memerhatikan apa akibat dari perbuatan, apa bobotnya, apa cara dia melakukan, kemudian sikap batinnya (kesalahannya), apa memang perbuatannya itu relevan atau tidak dengan hakikat deliknya, jangan hanya pertimbangan kepada formal.
Selain hal tersebut, menurut Penulis, perlu diadakan pemahaman visi dan misi yang sama antara majelis hakim pajak di dalam memeriksa perkara, sehingga dapat memperkecil disparitas, yakni:
1. Menciptakan suatu pedoman penerapan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP.
Pada tanggal 25 Mei 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kewenangan pembinaan  dan  organisasi  Pengadilan  Pajak  beralih  dari  Kementerian  Keuangan  kepada Mahkamah  Agung.  Keputusan  ini  berlandaskan  pada  UU  1945  dan  perubahan  UU  Nomor 48  Tahun  2009.  MK  menyatakan  sejak  2004,  hanya  ada empat  lingkungan  peradilan  yang diakui di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan  Peradilan  Militer.  Dengan  demikian,  menurut  MK,  pengadilan  khusus  hanya  dapat dibentuk dalam dan melekat pada salah satu lingkungan peradilan tersebut. Sehingga sejak saat  itu,  Pengadilan  Pajak  dikategorikan  sebagai  pengadilan  khusus  yang  termasuk  dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah Mahkamah Agung.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  ke  depannya,  Mahkamah  Agung  dapat  membuat pedoman  penerapan  Pasal  36  ayat  (1)  huruf  a  UU  KUP.  Pedoman  tersebut  berisikan kewajiban  bagi  hakim  pengadilan  pajak  untuk  tiap  kejadian  harus  memerhatikan  keadaan obyektif  dan  subyektif  dari  pelaku  Wajib  Pajak  yang  dilakukan,  harus  memerhatikan perbuatan  dan  pembuatnya,  hak-hak  apa  yang  dilanggar,  kerugian  apa  yang  yang ditimbulkan,  batas  antara  minimal  dan  maksimal  harus  ditetapkan  seharusnya  sehingga putusan yang dihasilkan adalah putusan yang berkeadilan sesuai dengan fakta.
2. Dengan  melalui  seleksi  dan  latihan  para  hakim  pengadilan  pajak  guna  menuju konsistensi di dalam kebijakan penerapan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Mungkin lebih banyak  yang  bisa  dikerjakan  untuk  mempersiapkan  mereka  menjadi  hakim,  dengan memberikan informasi tentang masalah-masalah kasus yang didasarkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Keuntungan dalam hal ini adalah dapat dilakukan tanpa memengaruhi kebebasan hakim.

## IV.  KESIMPULAN
Kepastian hukum Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP merupakan kewenangan atributif Direktur  Jenderal  Pajak  untuk  menerima  atau  menolak  permohonan  pengurangan  atau penghapusan  sanksi  administrasi  sebagaimana  terlihat  pada  frasa  “dapat”  yang  ada  pada Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Frasa “dapat” tersebut dapat diartikan Direktur Jenderal Pajak memiliki kebebasan memutuskan menerima atau menolak permohonan pengurangan atau  penghapusan  sanksi  administrasi  dengan  berlandaskan  unsur  keadilan.  Oleh  karena itu,  dalam  upaya  mencegah  terjadinya  disparitas  putusan  pengadilan  pajak,  perlu  adanya
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
pedoman  penerapan  Pasal  36  ayat  (1)  huruf  a  UU  KUP.  Pedoman  tersebut  berisikan kewajiban  bagi  hakim  pengadilan  pajak  untuk  tiap  kejadian  harus  memerhatikan  keadaan obyektif  dan  subyektif  dari  pelaku  Wajib  Pajak  yang  dilakukan,  harus  memerhatikan perbuatan  dan  pembuatnya,  hak-hak  apa  yang  dilanggar,  kerugian  apa  yang  yang ditimbulkan,  batas  antara  minimal  dan  maksimal  harus  ditetapkan  seharusnya  sehingga putusan yang dihasilkan adalah putusan yang berkeadilan sesuai dengan fakta.

## REFERENSI
A gung Retno Rachmawati, “Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  Yang  Ditetapkan  Oleh  Fiskus  Dalam  Pemenuhan  Hak  8.”,  Perspektif,  Volume XVI No. 4 Tahun 2011.
Enny Agustina, “The Implementation of Law Number 6 Year 2014 on Village Government”, International Journal of Innovation, Creativity, and Change, Vol. 9 Issue 11. 2019.
__________, “Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial”, Solusi, Vol. 18 Nomor 3, Bulan September 2020.
Erly Suandy, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2009. Friedman, Lawrence M., Legal Theory, New York: Columbia University Press, 1967. Galang Asmara, Peradilan Pajak, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006. Haidir  Rachman,  Pengakuan  Bersalah  Terdakwa  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  Bekasi:
CV. Intelektual Writer, 2021.
Ibnu Syamsi, Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara, Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan  atau  Penghapusan  Sanksi  Administrasi  dan  Pengurangan  Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak.
Philipus  M.  Hadjon,  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2008.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  Penelitian  Hukum  Normatif-Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Tama S. Langkun, et.al., Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Waluyo, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2008. Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2010. Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta: Andi, 2019.