## KORBAN KEJAHATAN PERBANKKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN VIKTIMOLOGIS
Oleh Indra Trinugraha Herlambang Program Pascasarjana  Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Malang

## Abstrak
Penjahat perbankkan termasuk dalam kategori penjahat  yang memberikan kerugian  yang  tidak  sedikit.  Penjahat  perbankkan  merupakan  sosok  pelaku kejahatan yang mengakibatkan timbulnya banyak keresahan di tengah masyarakat. Siapa yang menjadi pelakunya dicap sebagai perampas hak ekonomi ( economical right )  orang  lain.  Menurut  data  yang  didapat  oleh  Bank  Indonesia  (BI),  setiap tahunnya  tingkat  kejahatan  perbankan  mengalami  kenaikan  yang  cukup signifikan.  Pada  Mei  2012  ada  1009  kasus fraud yang  terjadi  dengan  nilai kerugian 2,37 milyar.
Kata kunci: kejahatan perbankkan, hukum, viktimologis

## Abstract
Bank  criminals  are  included  in  the  category  of  criminals  who  provide  not  small losses. Bank criminals are the perpetrators of crimes that result in a lot of unrest in  the  community.  Who  is  the  culprit  is  labeled  as  the  economical  right  of  other people. According to data obtained by Bank Indonesia (BI), each year the banking crime  rate  has  increased  significantly.  In  May  2012  there  were  1009  cases  of fraud that occurred with a loss of 2.37 billion. Keywords: banking crime, law, victimism

## PENDAHULUAN
Masyarakat  terus  mengalami  perubahan.  Perubahan  menjadi  cermin adanya  keragaman  atau  bermacam-macam  kepentingan  di  masyarakat  ini. Keepentingan  demikian  menjadi  indikasi,  bahwa  ada  perkembangan  yang menunjukkan kalau terjadi kehidupan yang tidak stagnan.
Suatu  hal  yang  logis  jika  masyarakat  mengalami  perubahan,  karena  di dalam  diri  masyarakat  ini  terdapat  bermacam-macam  individu,  yang  dalam keragaman  ini  terdapat  diantaranya  yang  tidak  ingin  sama  dengan  lainnya,  atau dinilai oleh lainnya sebagai individu yang mempunyai keunggulan atau kelebihan, khususnya dari sisi ekonomi dan status sosial.
Dalam  kehidupan  di  masyarakat  itu,  jelas  perubahan  menjadi  idaman setiap  orang,  khususnya  perubahan  di  sektor  strategis.  Meskipun  demikian, perkembangan  di  tengah  masyarakat  tidak  selalu  memberikan  kebahagiaan  dan kedamaian.  Ada  saja  diantara  perkembangan  itu  yang  memberikan  atau menimbulkan kesengsaraan atau kesusahan disana-sini.
Dapat  diketahui,  bahwa  sudah  banyak  disebut  atau  dibahas  oleh masyarakat  tentang  kasus-kasus  yang  memprihatinkan,  seperti  tentang  kejahatan
atau  perbuatan  ilegal.  Kasus  demikian  ini  berjalan  atau  terjadi  seiring  dengan perkembangan  masyarakat,  yang  menunjukkan  seolah  di  setiap  perkembangan masyarakat terjadi pula perkembangan kejahatan.
Akibat kondisi seperti itu, akhirnya kata kejahatan mudah diucapkan atau dilafazka oleh setiap orang dalam hubungannya  dengan perilaku atau suatu  jenis perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma-norma  yang  berlaku  di  tengah masyarakat.
Seseorang  atau  sejumlah  orang  yang  dirugikan  oleh  orang  lain  dengan gampang disebutnya seseorang ini sebagai pelaku kejahatan. Kriminalitas menjadi bagian  dari  kehidupan  masyarakat  yang  terus  berkembang.  Dalam  setiap perkembangan  msyarakat,  ada  saja  kejahatan  baru  yang  berkembang,  salah  satu diantaranya kejahatan perbankkan ( banking crime ).
Kejahatan  menjadi  realitas  yang  mengiringi  keragaman  perkembangan atau  kepentingan  di  tengah  masyarakat. 1 Banyaknya  kepentingan  masyarakat membuat  banyaknya  pula  perilaku  yang  melanggar  kepentingan  itu  sendiri.  Ada saja  pihak-pihak  yang  berusaha  memenuhi  kepntingannya  dengan  merusak  atau merugikan kepentingan orang lain.
Dapat  dipahami  lebih  lanjut  soal  itu,  bahwa  kejahatan  adalah  perbuatan manusia  yang  melanggar  atau  bertentangan  dengan  apa  yang  ditentukan  dalam kaidah  hukum,  tegasnya  perbuatan  yang  melanggar  larangan  yang  ditetapkan dalam  kaidah  hukum,  dan  tidak  memenuhi  atau  melawan  perintah-perintah  yang telah  ditetapkan  dalam  kaidah  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. 2
Banyak pihak yang mesti dirugikan ketika ada kejahatan terjadi. 3 Adapun kerugian  yang  diderita  seseorang  atau  masyarakat  dijadikan  sebagai  tolok  ukur adanya  dan  klasifikasi  keahatan.  Meskipun  demikian,  kerugian  juga  tidak  selalu menjadi  ukuran  dalam  suatu  tindak  kejahatan  ketika  seseorang  atau  sekelompok orang ini menjadi bagian dari kejahatan itu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  jenisnya  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan dan konsepsional. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer  dan  sekunder  serta  tersier.  Teknik  pengambilan  bahan  hukumnya menggunakan  dokumentasi.  Teknik  analisis  bahan  hukumnnya  menggunakan anisis isi.

## PEMBAHASAN
Suatu  perbuatan  yang  dinilai  merugikan  seperti  mengganggu  dan merugikan  sesama  manusia  yang  sudah  jelas  disebut  sebagai  tindak  kejahatan, akan tetapi juga masih saja terjadi secara berulang-ulang di masyarakat. Ada yang mengulangi menjadi penjahat, sementara ada yang menjadi korbannya.
1 Kusnanto, Kejahatan-Kejahatan Elitis, (Jakarta: Hipress, 2016), hlm. 3.
2 Ninik  Widiyanti  dan  Yulius  Waskita, Kejahatan  dalam    masyarakat  dan pencegahannya . (Jakarta: Bima Aksara,  1987), hlm,  29.
3 Kusnanto , hal. 4.
Akibat  sering  berposisi  sebagai  korban,    masyarakat  akhirnya  gampang memberikan  julukan  pada  seseorang  yang  sering  menggangu  atau  merugikan orang  lain  dengan  sebutan  sebagai  orang  jahat    atau  pelaku  kriminalitas  atau pembuat hilangnya hak orang lain.
Penjahat perbankkan termasuk dalam kategori penjahat  yang memberikan kerugian  yang  tidak  sedikit.  Penjahat  perbankkan  merupakan  sosok  pelaku kejahatan yang mengakibatkan timbulnya banyak keresahan di tengah masyarakat. Siapa yang menjadi pelakunya dicap sebagai perampas hak ekonomi ( economical right ) orang lain. 4
Menurut  data  yang  didapat  oleh  Bank  Indonesia  (BI),  setiap  tahunnya tingkat  kejahatan  perbankan  mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan.  Pada Mei  2012  ada  1009  kasus fraud yang  terjadi  dengan  nilai  kerugian  2,37  milyar.
Jenis  kejahatan  yang  terbanyak  adalah  pencurian  identitas  dan  card  not  present dengan  jumlah  402  dan  458  kasus.  Dari  18  penerbit  kartu  kredit,  kerugian diperkirakan mencapai hampir 2 milyar rupiah. 5
Dewasa  ini  tindak  kejahatan  seperti  pemalusian  semakin  bermacam- macam  dan  punya  kecenderungan  meningkat  secara  kuantitatif  dan  kualitatif. Pelakunya (kejahatan) juga dari berbagai status, termasuk yang berurusan dengan perbankkan.  Ada  yang  menjadi  pelaku  kejahatan    yang  tingkat  pendidikannya rendah, dan  ada pula pelaku kejahatan  yang berasal  dari kalangan berpendidikan tinggi. Masing-masing pelaku ini mempunyai tujuan dalam melakukan kejahatan. Ada  seseorang  yang  tidak  diduga  menjadi  pelaku  kejahatan,  ternyata  ia sebagai  pelaku  utamanya.  Dugaan  yang  keliru  ini  berkaitan  dengan  masalah profesi, jabatan, kedudukan, atau tingginya tingkat pendidikan. Semula seseorang seperti  ini  dianggap  tidak  akan  mungkin  melakukan  kejahatan,  tetapi  ternyata  di kemudian hari, tiba-tiba diketahui orang ini terlibat dalam kejahatan yang serius di dunia perbankkan.
Masyarakat  yang  tidak  menduganya  dibuat    kaget  dengan  kenyataan kriminalitas itu, mengingat seseorang itu mempunyai jabatan atau pekerjaan yang tergolong  baik  dan  mapan,  ternyata  terlibat  banyak  tindak  pidana peipuan,pemalsuan,  pemanfaatan  jabatan,  atau  menggunakan  kemampuan intelektualitasnya untuk menciptakan banyak kerugian. 6 Masyarakat merasa ditipu oleh seseorang  yang menggunakan profesinya untuk melakukan tindak kejahatan pemalsuan.
Suatu  kenyataan  yang  tidak  bisa  dipungkiri,  bahwa  kejahatan  seperti mutiasi  tersebut  merupakan  kenyataan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  manusia  di dalam  proses  interaksi  sosial.  Kalau  tidak  melalui  suatu  interaksi,  barangkali kejahatan seperti penggelapan, penipuan, dan perbuatan curang lainnya tidak akan pernah terjadi atau menimpa seseorang atau beberapa orang.
Dalam  interaksi  sosial  itu,  terjadi  hubungan  kepentingan  atau  kondisi saling  mempengaruhi,  sehingga  mengakibatkan  ada  seseorang  atau  beberapa
4 Halimah Zazkiya, Mewaspadai Ancaman Kejahatan Perbankkan, Pustaka Bisnis, Jakarta, hlm.  12.
5 http://ridwanaz.com/umum/ekonomi/modus-kejahatan-perbankan/, akses 15 Oktober 2018.
6 Kusnanto, Op.Cit , hlm. 4.
orang yang salah dalam mengambil keputusan, seperti menempuh cara melanggar norma yuridis untuk memenuhi kepentingannya itu.
Dalam  pergaulan  hidup  manusia  tersebut,  ada  seseorang  yang  punya ketahanan mentalitas  yang tinggi  dan stabil,  meskipun kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya, akan tetapi ada yang gagal menyesuaikan diri  dengan  norma-norma  positip,  sehingga  untuk  menyesuaikan  dengan pergaulan  sosial,  digunakanlah  cara-cara  yang  menyimpang  dan  melanggar hukum. Kejahatan seperti pemalsuan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang, dan bahkan jelas-jelas disebut sebagai perbuatan melanggar hukum .
Kondisi  seseorang  yang  berada  dalam  kesulitan  dapat  menimpa  dan dialami  siapa  saja,  sehingga  ketika  seseorang  yang  semula  itu  orang  baik-baik, tetapi  karena  kehidupan  sehari-harinya  dalam  kesulitan  ekonomi  atau  merasa selalu  belum  tercukupi  kebutuhan  fundamentalnya,  maka    orang  dimaksud  dapat saja  terjerumus  dalam  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  lebih-lebih  jika  usaha- usaha  lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan  jalan  yang  benar  dan tidak melanggar hukum sudah mengalami kesulitan atau beberapa kali dihadapkan pada kegagalan.
Kondisi  seseorang  yang  berada  dalam  kesulitan  atau  dihadapkan  pada kepentingan tertentu, sehingga ketika seseorang yang semula itu orang baik-baik, tetapi karena kehidupan sehari-harinya dalam kesulitan ekonomi atau dihadapkan pada problem kepentingan yang sulit diatasinya, maka  orang dimaksud dapat saja terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum, lebih-lebih jika usaha-usaha lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan  jalan  yang  benar  dan  tidak melanggar hukum sudah mengalami kesulitan atau beberapa kali dihadapkan pada kegagalan.
Bisa juga terjadi seseorang berbuat  jahat  disebabkan oleh faktor ekonomi yang berbentuk keserakahan, yaitu keinginan mendapatkan kekayaan dengan cara yang  gampang,  melanggar  hukum  dan  melanggar  hak-hak  orang  lain.  Cara  jahat ini  dilakukan  untuk  memudahkan  dalam  mendapatkan  kekayaan  tanpa  perlu bekerja yang benar. 7
Soerjono Soekanto mengutip pendapat pakar ilmu sosial dan humaniora A. Laccasagne  yang  berpendapat,  bahwa  yang  terpenting  adalah  keadaan  sosial lingkungan  kita,  karena  lingkungan  merupakan  suatu  wadah  pembenihan  untuk kejahatan  dan  kuman  adalah  penjahatnya.  Demikian  pula  G.  Tarde  menyatakan bahwa  kejahatan  bukanlah  gejala  antropologik,  melainkan  gejala  sosiologik dimana semua perbuatan penting manusia dilakukan karena proses peniruan atau imitasi,  dilakukan  di  bawah  kekuasaan  contoh  sebagaimana  kejadian-kejadian  di dalam  masyarakat  yang  lain.  Karena  itu  R.  Owen  juga  mengatakan,  bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat. 8
7 Moh. Fahmi, Indonesia sebagai Sarang Penyamun , (Jakarta: Media  Kedaulatan, 2011), hlm. 4.
8 Ali  Rahman, Supremasi  Kejahatan  di  Tegah  Masyarakat ,  (Surabaya:  Suryabuana, 2015), hlm. 2.
Seseorang  dapat  melakukan  kejahatan  karena  pengaruh  keadaan  yang dipandang  buruk,  tidak  menguntungkan  dirinya,  sehingga  cara-cara  kriminal terpaksa  dilakukannya,  atau  sehubungan  dengan  pengaruh  kesulitan  ekonomi yang menimpanya, maka cara yang melanggar hukum harus dilakukannya, karena cara-cara yang lain tidak ada lagi. Bisa pula disebabkan, bahwa seseorang berbuat jahat karena ingin kaya dengan cara  yang gampang, atau kebutuhan ekonominya jauh  lebih  banyak  dibandingkan  kebutuhan  pokoknya,  sehingga  menuntut  dan memaksanya untuk memenuhi dengan cara yang salah (jahat).
Kriminalitas  atau  kejahatan  bukanlah  merupakan  peristiwa  hereditir (bawaan  sejak  lahir,  warisan),  juga  bukan  merupakan  warisan  biologis.  Tingkah laku  kriminal  itu  bisa  dilakukan  oleh  siapapun  juga,  baik  wanita  maupun  pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa  dilakukan  secara  sadar,  yaitu  difikirkan,  direncanakan  dan  diarahkan  pada suatu maksud tertentu dengan kesengajaan. 9
Lebih-lebih  jika  tindak  kejahatan  itu  bukan  dilakukan  oleh  perorangan atau  secara  individual  seperti  yang  secara  umum  terjadi  dalam  kejahatan perbankkan, tetapi dilakukan secara terorganisir, maka umumnya tindak kejahatan yang  terjadi  dapat  berakibat  fatal  bagi  kehidupan  seseorang  yang  menjadi korbannya  atau  kehidupan  masyarakat.  Kejahatan  perbankkan  ini  menjadi  ujian yang  tidak  bisa  dianggap  ringan,  karena  berhubungan  dengan  dampaknya  yang tidak  hanya  berurusan  dengan  korban  secara  pesonal,  tetapi  juga  kolektif  dan kelembagaan negara atau swasta.
Tindak  kejahatan  atau  tindak  pidana  perbankkan  semacam  itu  biasanya didahului oleh suatu perencanaan yang matang, seperti bagaimana harus menghi- langkan  jejak  dan  mendapatkan  harta  yang  diinginkan.  Jika  ini  dilakukan  di kawasan  demikian,  maka  siapapun  aparat  yang  menghadapinya  harus menggunakan  teknik  yang  canggih,  karena  pelakunya  secara  umum  mestilah profesional atau mahir dalam menggunakan sarana Iptek.
Tindak    pidana    merupakan  suatu    perbuatan    yang    pelakunya  diancam hukuman  pidana  berdasarkan  Undang-Undang.  Unsur  dari  tindak  pidana  adalah subyek  (pelaku) dan  wujud perbuatan baik  yang  bersifat  positif  yaitu melakukan suatu  perbuatan,  maupun  negatif  yaitu  tidak  melakukan  suatu  perbuatan  yang wajib  dilakukan.  Tindak  pidana  perbankan  melibatkan  dana  masyarakat  yang disimpan  di  bank,  oleh  karenanya  tindak  pidana  perbankan  merugikan kepentingan  berbagai  pihak,  baik  bank  itu  sendiri  selaku  badan  usaha  maupun nasabah  penyimpan  dana,  sistem  perbankan,  otoritas  perbankan,  pemerintah  dan masyarakat luas. 10
Sebagai  contoh,  tahun  2004  merupakan  tahun  kelabu  bagi  industri perbankan  dan  lembaga  pengawas  bank.  Tahun  tersebut  ditutup  dengan terungkapnya  skandal  Bank  Global  Tbk.  Pengurus  dan  sekaligus  pemilik  bank tersebut  melakukan  praktik  tidak  patut  dilakukan  oleh  seorang  bankir  dan merupakan  tindakan  kriminal  jika  dilihat  dari  kacamata  hukum.  Serangkaian
9 Abdul  Wahid, Kriminologi  dan  Kejahatan  Kontemporer ,  (Surabaya:  Visipres  dan Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, 2017), hlm. 45.
10 OJK, Pahami  dan  HIndari:  Buku  Memahami  dan  Menghindari  Tindak  Pidana Perbankkan ,  (Jakarta: OJK, tt), hlm. 3,
praktik memalukan dan berbau kriminal telah terjadi di bank tersebut. Mulai dari tidak  bersedia  memberikan  dokumen  dan  tidak  mau  memberikan  keterangan kepada  pengawas,  berupaya  memusnahkan  dokumen  sampai  menerbitkan  surat berharga fiktif Sepak terjang Bank Global  berakhir dengan pembekuan dan pada 13 Januari 2005 dicabut ijin usahanya.
Bank Global bukan satu-satunya skandal yang melanda industri perbankan sepanjang  2004.  Sebelumnya  ada  Bank  Asiatic  dan  Bank  Dagang  Bali  yang menurut  pengawas  juga  melakukan  tindakan  yang  tidak  patut,  mengalami kerugian  besar  dan  akhirnya  ijin  usaha  keduanya  dicabut.  Tahun-tahun sebelumnya juga tidak sepi dari perilaku bankir yang melanggar hukum. Skandal Bank BNI yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.7 triliun sampai saat ini masih  dalam proses  persidangan. Sebelumnya praktik  pengelolaan bank  yang tidak  berhati-hati,  perbuatan  curang  bahkan  praktik  berunsur  pidana  mewarnai wajah  industri  perbankan.  Komisaris  dan  Direktur  PT.  Bank  Citra  misalnya melakukan  perbuatan  kriminal,  yaitu  tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  Undang-Undang Perbankan  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berlaku bagi bank.  Hanya saja hakim bermurah hati dengan menjatuhkan hukuman  yang sangat  ringan. 11 Hal  ini  tentu  potensial  dapat  menjadikan  kondisi  dunia perbankkan  menjadi  rawan  akibat  ada  kondisi  yang  bisa  saja  mendorong seseorang atau korporasi untuk melakukan kejahatan
Secara yuridis, kejahatan perbankkan sudah diatur. Negara sudah berusaha melindungi  nasabah,  akan  tetap  masih  ada  saja  bank  atau  para  pihak  yang melakukan kejahatan.
Dalam  UU  Perbankkan  ini  ditetapkan    tiga  belas  macam  tindak  pidana yang  diatur  mulai  dari  pasal  46  sampai  dengan  Pasal  50A.  Ketigabelas  tindak pidana  itu  dapat  digolongkan  ke  dalam  empat  macam:  a.  Tindak  pidana  yang berkaitan dengan perizinan, b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, c.  Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  dan  pembinaan,  d.  Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Hal ini mengindikasikan bahwa secara yuridis  kejahatan  di  bidang  perbankkan  mendapatkan  pngaturan  yang berkepastian,  yang  demikian  ini  digunakan  sebagia  pijakan  bagi  aparat  penegak hukum untuk mempertanggungjawabkannya.
Oleh karena itu, aparat penegak hukum mempunyai tanggungjawab besar dalam  rangka  penanggulangannya.  Hal  ini  menjadi  tantangan  bagi  aparat  untuk meningkatkan  profesionalismenya  dalam  menghadapi  kelihaian  para  penjahat  di bidang perbankkan.
Secara  umum  sebenarnya  masyarakat  mengetahui,  bahwa  setiap  aktifitas itu mempunyai resiko, termasuk saat berhubungan dengan perbankkan. Menyikapi hal  ini,  sudah  seharusnya  masyarakat  (nasabah)  dari  waktu  ke  waktu  semakin cermat dan hati-hati dalam menyikapi hubungannya dengan perbankkan dan lebih bersifat  terbuka  untuk  berani  melaporkan  ketika  mulai  ada  tanda-tanda  akan terjadi kejahatan perbankkan.
11 Zulkornain Sitompul, Memberantasa Kejahatan Perbankkan, Tantangan Pengawas Bank, http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_kejahatan-perbankanjhb.pdf, akses 24 Juni 2018.

## PENUTUP
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan,  bahwa  kedudukan  korban  kejahatan perbankkan  dalam  perpektif  hukum  Indonesia  adalah  dapat  dipahami  dari eksistensi  norma  yuridis  atau  hukum  positip  (hukum  yang  seang  berlaku  di Indonesia), artinya kejahatan perbankkan disebut demikian karena ditentukan oleh berbagai  produk  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  lebih  dahulu mengaturnya.  Ada  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  bisa  dijadikan rujukan untuk menentukan atau memberikan kejelasan/kepastian dan sanksi kalau suatu  perbuatan  atau  aktifitas  perbankkan  dapat  dikategorkan  sebagai  tindak kejahatan  dibidang  perbankkan  ( banking  crime )  Diantara  peraturan  perundang- undangan ini adalah UU Perbankan.
Kedudukan  korban  kejahatan  perbankkan  dalam  perpektif  viktimologis menyebutkan,  bahwa  dari  sisi  keilmuan  yang  membahas  posisi  korban  dapatlah dipahami,  bahwa  dalam  beberapa  kasus  yang  melibatkan  korban  selama  ini  di Indonesia,  banyak  korban  atau  nasabah  yang  dirugikan  oleh  ulah  karyawan  atau lembaga  perbankkan,  padahal  secara  umum  nasabah  ini  mendapatkan  jaminan perlindungan  hukum  dalam  hubungannya  dengan  transaksi  dengan  perbankkan. Korban  kejahatan  ekonomi  dibidang  perbankan  ini  diantaranya  meliputi  nasabah penyimpan  dana,  bank  yang  bersangkutan,  bank-bank  yang  memberi  pinjaman swasta  maupun  pemerintah,  dalam  arti  abstrak  meliputi  karyawan  yang diberhentikan  (pemutusan  hubungan  kerja)  karena  bank  bankrut  serta  sistem ekonomi  menjadi  terganggu  dan  rusak.  Pengidentifikasi  terhadap  korban  akibat kejahatan  yang  dilakukan  bank  sebagai  upaya  untuk  menunjukan  bahwa  ruang lingkup  korban  kejahatan  dibidang  ekonomi  ( economical  crime )  begitu  besar, sehingga ketika bank secara korporatif maupun perseoranga melakukan kejahatan perbankkan  dengan  menjadikan  nasabah  dalam  jumlah  besar  sebagai  korbannya, maka  otomatis  secara  viktimologis,  korbannya  bukan  hanya  pihak  yang  secara langsung  ynag  dirugikan,  yakni  nasabah,  tetapi  juga  perekonomian  negara  ikut dirugikan. Logis jika semua pihak berusaha melindungi konsumen perbankkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Wahid,  2017, Kriminologi  dan  Kejahatan  Kontemporer ,  Surabaya:
Visipres dan Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.
Ali  Rahman, 2015, Supremasi  Kejahatan  di  Tegah  Masyarakat ,  Surabaya: Suryabuana
Halimah  Zazkiya,  tt, Mewaspadai  Ancaman  Kejahatan  Perbankkan, Jakarta: Pustaka Bisnis.
Kusnanto, 2016, Kejahatan-Kejahatan Elitis, Jakarta: Hipress. Moh.  Fahmi,  2011, Indonesia  sebagai  Sarang  Penyamun ,  Jakarta:  Media Kedaulatan.
Ninik  Widiyanti  dan  Yulius  Waskita,    1987, Kejahatan  dalam    masyarakat  dan pencegahannya . Jakarta: Bima Aksara,
OJK, tt, Pahami dan HIndari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankkan ,  Jakarta: OJK.

## Internet
http://ridwanaz.com/umum/ekonomi/modus-kejahatan-perbankan/ , akses 15 Oktober 2018.
Zulkornain Sitompul, Memberantasa Kejahatan Perbankkan, Tantangan Pengawas Bank, http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_kejahatan- perbankanjhb.pdf, akses 24 Juni 2018.