## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3 No. 1, Juni 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## SOSIALISASI MEKANISME DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PERIKANAN BAGI NELAYAN DI DESA LABUAN BONTONG, KECAMATAN TERANO, KABUPATEN SUMBAWA

## Djumardin, Salim HS., dan  Wira Pria Suhartana
Universitas Mataram C orresponding email : djumardin@unram.ac.id

## Abstrak
Nelayan  yang berada di Desa Labuan Bontong mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya  hal ini disebabkan kurang modal yang dimiliki, sementara itu pengetahuan mereka tentang keberadaan KUR Perikanan sangat rendah. Oleh karena itu, perlu adanya usaha yang secara terus menerus disampaikan kepada masyarakat. Salah satu caranya untuk mengadakan sosialisasi tentang mekanisme dalam pemberian kredit usaha rakyat di bidang perikanan. Tujuan kegiatan sosialisasi ini, adalah (1) untuk meningkatkan pemahaman nelayan yang berkaitan dengan dengan mekanisme dalam pemberian kredit usaha rakyat perikanan bagi nelayan Di Desa Labuan Bontong, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa,  dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan meningkatkan pemahaman nelayan yang berkaitan dengan mekanisme dalam pemberian kredit usaha rakyat perikanan bagi nelayan Di Desa Labuan Bontong, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa,  Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa: 1. Sosialisasi mekanisme dalam pemberian kredit usaha rakyat perikanan bagi nelayan di Desa Labuan Bontong, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan pada tanggal, 22 November 2021. 2.  Faktor penyebab masyarakat yang berada di Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa belum pernah mengajukan KUR Perikanan karena belum pernah mendengarkan informasi tentang keberadaan KUR Perikanan, baik  yang berkaitan tata cara permohonan pengajuan KUR, persyaratannya, besarnya pinjaman  dan tata cara pengembalian pinjaman. 3. Dampak positif dari sosialisasi ini adalah masyarakat nelayan mengetahui tentang peraturan hukum yang mengatur tentang KUR Perikanan, prosedur dan syarat-syarat  pemberian KUR Perikanan, besar pinjamannya, yaitu Rp25 juta sampai dengan Rp50 juta, bunganya 6%/tahun, jangka waktu pengembalian, yaitu selama 1 tahun, hak  dan kewajiban nelayan  dalam pengembalian pinjaman KUR Perikanan. 4. Masyarakat beserta kepala desa akan mengajukan permohonan KUR Perikanan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci : Kredi Usaha Rakyat; Perikanan; Nelayan;

## A. PENDAHULUAN

## 1. Analisis Situasi
Pada hakekatnya pembangunan di bidang perikanan dan kelautam adalah untuk meningkatkan pendapatan nelayan, baik nelayan ikan, petambak, maupun nelayan.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 24~30
Untuk melakukan usaha di bidang perikanan yang diperlukan biaya yang cukup besar. Biaya-biaya itu, seperti, untuk pembelian kapal penangkapan ikan, pembudidayaan perikanan, modal kerja nelayan tangkap, biaya pembelian  jaring.
Untuk mengantisipasi biaya yang besar itu, Pemerintah telah menyediakan skim kredit,  yang disebut KUR Perikanan. KUR Perikanan  merupakan KUR yang diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha Kredit ini diberikan  kepada penerima KUR dengan jumlah plafon di atas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok. 1
Yang bertindak sebagai penyalur KUR Perikanan adalah lembaga perbankan yang ditunjuk. Lmbaga perbankan yang ditunjuk, adalah, seperti BRI, BNI, dan lain-lain.
Untuk mendapatkanKUR  Perikanan, maka lembaga perbankan meminta kepada nelayan untuk menyiapkan syarat-syaratnya. Syarat-syarat itu, disajikan berikut ini.
1.  Nelayan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
2.  Nelayan menjadi anggota kelompok nelayan.
3.  Merupakan nelayan/petambak penggarap.
4.  Apabila menggarap tambak orang lain, maka diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik tambak yang diketahui oleh Kepala Desa.
5. Bagi nelayan yang mengajukan plafon kredit lebih dari Rp. 50 juta harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6.  Nelayan peserta paling kurang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.
7.  Bersedia mengikuti petunjuk Dinas Teknis / Badan yang membidangi fungsi penyuluhan atau Penyuluh Perikanan dan/atau Mitra Usaha. 2
Walaupun Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan KUR PerikananPeternakan, namun masyarakat yang berada di Desa Labuan Bontong, Kecamatan Terano, abupaten Sumbawa belum mengetahui tentang keberadaan KUR Perikanan, baik yang berkaitan dengan besarnya jumlah kredit, jaminannya, lembaga yang menyalurkannya maupun persyaratannya.
Berdasarkan paparan di atas, maka yang sangat mendesak untuk dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang keberadaan KUR Perikanan dan dampak positifnya.

## 2.  Identifikasi dan Perumusan Masalah
Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.
1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Teknis Kred- it Usaha Rakyat (KUR) Khusus”, (Jakarta:   Deputi Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koor- dinator Bidang Perekonomian , 2018), hlm.9-10.
Ibid ., hlm. 11. 2 Ibid ., hlm. 11.
1.  Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kurangnya  pemahaman nelayan tenang  mekanisme dalam pemberian kredit usaha rakyat perikanan bagi nelayan di Desa Labuan Bontong,
Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa,  dan
2.  upaya-upaya apakah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman nelayan yang berkaitan dengan dengan mekanisme dalam pemberian kredit usaha rakyat perikanan bagi nelayan Di Desa Labuan Bontong, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa,

## 3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan
Tujuan kegiatan sosialisasi ini, adalah
1.  untuk meningkatkan pemahaman nelayan yang berkaitan dengan dengan mekanisme dalam pemberian kredit usaha rakyat perikanan bagi nelayan Di Desa Labuan Bontong, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa,  dan
2.  upaya-upaya yang harus dilakukan meningkatkan pemahaman nelayan yang berkaitan dengan dengan mekanisme dalam pemberian kredit usaha rakyat perikanan bagi nelayan di Desa Labuan Bontong, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa.
Manfaat kegiatan sosiaisasi ini adalah agar masyarakat, khususnya nelayan dapat mengetahui mekanisme dalam pemberian kredit usaha rakyat perikanan dan mereka dapat permohonan untuk mendapatkan KUR Perikanan.

## B.  PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN

## 1.  Solusi
Secara  filosofis,  keberadaan  kebijakan  Pemerintah  untuk  memberikan  KUR  Perikanan kepada nelayan atau atau kelompok nelayan   adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya kebijakan itu, maka nelayan  dapat dengan mudah untuk mengajukan permohonan KUR Perikanan  kepada bank penyalur.  Namun, dalam realitasnya, para nelayan di  Desa  Labuan  Bontong      belum  mengetahui  tentang  adanya  kebijakan  pemberian  KUR perikanan  kepada  nelayan.  Akibatnya,  KUR  Perikanan  itu  tidak  dapat  disalurkan  secara optimal oleh lembaga perbankan.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka  perlu dilakukan  sosialisasi mekanisme dalam pemberian kredit usaha rakyat perikanan bagi nelayan Di Desa Labuan Bontong,

## Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa

## 2. Target Luaran
Target luaran dari kegiatan penyuluhan hukum adalah agar nelayan  mengetahi prosedur dan syarat-syarat dalam pengurusan KUR Perikanan, hak dan kewajiban mereka. Dengan adanya pengetahuan tersebut, maka nelayan   dapat mengajukan pemohonan KUR Perikanan, menerimanya  maupun menggunakan KUR Perikanan sesuai dengan amanat yang telah ditentukan oleh pemerintah.

## C. METODE PELAKSANAAN

## 1.  Metode Kegiatan
Keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat adalah tergantung pada metode yang digunakan dalam menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Semakin baik metode yang digunakan, maka semakin sampai pesan itu kepada penerima pesan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum.

## 2. Khalayak Sasaran
Yang menjadi khalayak sasaran kegiatan sosialisasi ini  adalah masyarakat, khususnya nelayan, kalangan muda yang akan mengembangkan usaha di bidang kelautan. Peserta penyuluhan berjumlah 25 orang.

## D HASIL KEGIATAN

## 1.  Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Penyuluhan hukum ini telah dilaksanakan di Desa Labuhan Bontong. Kecamatan Empang, Kabupaten  Sumbawa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, yang dimulai dari Pukul 16.00-18.00 WITA,  yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Labuan Bontong. Hal ini disebabkan karena Kantor Desa Labuan Bontong sedang dilakukan renovasi, sehingga tidak dapat digunakan untuk berbagai kegiatan.

## 2. Peserta yang Mengikuti Penyuluhan Hukum
Peserta yang hadir dalam acara penyuluhan hukum ini terdiri berjumlah 26 orang. Karakteristik peserta penyuluhan disajikan dalam tabel berikut ini.
TABEL 1 Jumlah Peserta Penyuluhan No. Peserta Penyuluhan Jumlah Persentase 1. Kepala Desa 1 4 2. Nelayan 12 46 3. Tani 8 31
4. Pedagang 1 4 5. Ibu Rumah Tangga 4 15 Total 26 100

## Sumber: Data sekunder diolah
Peserta yang hadir dalam penyuluhan ini berjumlah 26 orang, yang terdiri atas kepala desa, nelayan, petani, pedagang, dan ibu rumah tangga. Peserta yang paling dalam penyuluhan ini adalah nelayan dan petani. Jumlah nelayan yang mengikuti penyuluhan sebanyak 12 orang (46%), sedangkan petaninya berjumlah 8 orang (31%). Mata pencaharian masyarakat yang ada di Labuan Bontong yang paling utama adalah nelayan dan petani. Sementara itu, peserta yang paling sedikit pedagang yang berjumlah 1 orang (4%). Pedagang ini adalah menjual yang telah diperoleh oleh nelayan dan kemudian pedagang inilah yang menjualnya ke Empang.

## 3.  Materi Penyuluhan
Materi penyuluhan yang disampaikan kepada peserta terdiri ata
1.  Aspek hukum, prosedur dan syarat-syarat  pemberian kredit usaha rakyat perikanan, dan
2.  Besar pinjaman,  dan pelaksanaan hak dan kewajiban nelayan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perikanan  merupakan kredit yang diberikan oleh
Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan. KUR Perikanan diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perikanan rakyat (termasuk pengadaan kapal nelayan), yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.
KUR Perikanan diatur dalam (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan (2) Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 180/Pmk.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin  Untuk Kredit Usaha Rakyat.
KUR Perikanan  untuk komoditas perikanan rakyat terdiri dari:
1.  kredit/pembiayaan investasi yang digunakan untuk pembelian kapal nelayan,
2.  pembiayaan budidaya perikanan, dan
3.  modal kerja perikanan tangkap.
Penyalur KUR Perikanan terdiri atas Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan lain-lain
Syarat yang harus dipenuhi oleh nelayan untuk mendapatkan KUR Perikakan, disajikan
berikut ini.

## 28~30
1.  Nelayan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
2.  Nelayan menjadi anggota kelompok nelayan,
3.  Merupakan nelayan/petambak penggarap.
4.  Apabila menggarap tambak orang lain, maka diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik tambak yang diketahui oleh Kepala Desa.
5. Bagi nelayan yang mengajukan plafon kredit lebih dari Rp50 juta harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6.  Nelayan peserta paling kurang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.
7. Bersedia mengikuti petunjuk Dinas Teknis/Badan yang membidangi fungsi penyu- luhan atau Penyuluh Perikanan dan/atau Mitra Usaha.
Apabila ketujuh syarat itu, dipenuhi, maka KUR Perikanan dapat disetujui oleh bank.
Secara filosofisi, keberadaan KUR Perikanan adalah dihajatkan agar nelayan dapat meningkat kualitas hidupnya. Dengan mengacu pada filosofi itu, maka Pemerintah berusaha untuk memberikan layanan yang maksimala kepada mereka. Kebijakan yang yang dilakukan oleh Pemerintah dengan memberikan kredit kepada mereka. Nma kredtnya, yaitu  KUR Perikanan.  Adapun jumlah pinjaman dan besarnya bunga yang harus dibayar oleh petani, disajikan beriut ini.
1.  Jumlah pinjaman, maksimum Rp25,000,000.- sampai dengan Rp50,000,000,- 2.  Suku bunga 6%/tahun.
3.  Tujuan penggunaan untuk usaha di bidang Perikanan.
Apabila bank sudah menyetujui persyaratan KUR Perikanan, maka di bank dengan antara para pihak mengikatkan dirinya dalam sebuah kontrak, yang disebut Akad KUR Perikanan.  Dalam  akad itu diatur tentang hak kewajiban dari pihak bank dan  nelayan. Kewajiban bank, yaitu menyerahkan pinjaman yang telah disetujuinya kepada Nelayan. Besarnya pinjaman itu tergantung pada keinginan Nelayan, tetapi maksimumnya, yaitu Rp50.000.000.-  Hak bank, yaitu:
1.  menerima pengembalian pokok kredit,
2.  menerima bunga kredit,
3.  menerima denda keterlambatan, jika nelayan  terlambat membayar pokok pinjaman.
Sementara itu, yang menjadi hak Nelayan,  yaitu menerima pinjaman dari bank. Kewajiban nelayan,  yaitu:
1.  mengembalikan pokok kredit,
2.  membayar bunga kredit,
3.  membayar denda keterlambatan, jika Nelayan  terlambat membayar pokok pinjaman.

## D.  Dampak Kegiatan Penyuluhan Hukum
Masyarakat yang berada di Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa belum  pernah  mendengarkan  informasi  maupun  mengajukan  permohonan  tentang  KUR Perikanan hal ini disebabkan karena mereka belum mengetahui tentang tata cara permohonan pengajuan KUR, persyaratannya, besarnya pinjaman  dan tata cara pengembalian pinjaman. Keberadaan penyuluhan hukum tentang Sosialisasi Mekanisme Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Perikanan Bagi Nelayan Di Desa Labuan Bontong, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa memberikan dampak positif bagi nelayan, karena dengan adanya penyuluhan mereka dapat mengetahui:
1.  peraturan hukum yang mengatur tentang KUR Perikanan,
2.  prosedur dan syarat-syarat  pemberian KUR Perikanan,
3.  besar pinjamannya, yaitu Rp25 juta sampai dengan Rp50 juta,
4.  bunganya 6%/tahun,
5.  jangka waktu pengembalian, yaitu selama 1 tahun,
6.  mengetahui hak  dan kewajiban nelayan  dalam pengembalian pinjaman KUR Perikanan.
Dengan adanya pemahaman itu, maka nelayan secara berkelompok bersama Kepala Desa akan mengajukan KUR Perikanan pada Bank BRI Unit Desa Kecamatan Empang, Sumbawa. Bank BRI Kecamatan Empang merupakan bank terdekat dari Desa Labuhan Bontong yang berjarak 3,5 km.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
1.  Sosialisasi mekanisme dalam pemberian kredit usaha rakyat perikanan bagi nelayan di Desa Labuan Bontong, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021, yang dimulai pukul 16.00 sampai dengan 18.00 WITA.
2.  Faktor penyebab m asyarakat yang berada di Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten  Sumbawa  belum  pernah  mengajukan  KUR  Perikanan  karena  belum  pernah mendengarkan informasi tentang keberadaan KUR Perikanan, baik  yang berkaitan  tata cara permohonan pengajuan KUR, persyaratannya, besarnya pinjaman  dan tata cara pengembalian pinjaman.
3.  Dampak positif dari sosialisasi ini adalah masyarakat nelayan mengetahui tentang peraturan hukum yang mengatur tentang KUR Perikanan, prosedur dan syarat-syarat  pemberian KUR Perikanan, besar pinjamannya, yaitu Rp25 juta sampai dengan Rp50 juta, bunganya 6%/tahun, jangka waktu pengembalian, yaitu selama 1 tahun,  hak  dan kewajiban nelayan  dalam pengembalian pinjaman KUR Perikanan.

## 2. Saran
1.  Perlu dilakukan sosialisasai secara terus menerus tentang keberadaan KUR Perikanan, dan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 30~30
2.  Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan permohonan KUR Perikanan agar mereka meningkatkan kualitas dan kuantitas alat tangkap maupun alat-alat lainnya, serta kesejahteraan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Teknis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus”, (Jakarta:   Deputi Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian , 2018),
Aswin Dewantoro,  Daftar Bank Bank Penyalur KUR Terbaru, https://gopinjol.com/ author/admin/, akses, tanggal 20 Februari 2020.