## AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH DI INDONESIA

## Sekar Anggun Gading Pinilih, Sumber Nurul Hikmah
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang Semarang sekar_anggun@live.undip.ac.id

## Abstract
Indonesia is a religious pluralism country, not only one religion is recognized by the state but more than  one  religion  and  belief.  Every  Indonesian  people  has  the  freedom  to  choose  and  embrace religion or his belief without interruption and disturbing from others. This paper will be discussed what  the  manisfestation  of  values  of  Pancasila  in  Indonesia,  and  actualization  of  the  values  of Pancasila in guarantee the right for religious and worship. Pancasila comes as a unifying nation in running the diversity, especially the value of Belief in God. This value then animates Article 28 E Paragraph (1) and Article 29 of the Constitution of Indonesia as the legal basis for guarantee the right of religion and worship freedom.
Keywords: Pancasila, Religious and Worship Freedom, Indonesia

## Abstrak
Indonesia merupakan negara dengan pluralisme agama, dimana tidak hanya satu agama saja yang diakui  oleh  negara,  tetapi  lebih  dari  satu  agama  beserta  kepercayaan,  Artinya,  setiap  orang Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih, memeluk, mengajarkan agama sesuai keyakinannya tanpa  gangguan  dan  tanpa  mengganggu  agama  orang  lain.  Penulisan  ini  akan  membahas mengenai apa saja pengejawantahan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Pancasila hadir  sebagai  pemersatu  bangsa  dalam  menjalankan  keberagaman  tersebut,  utamanya  nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini yang kemudian menjiwai Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 UUD NRI  Tahun  1945  sebagai  dasar  hukum  dalam  menjamin  hak  atas  kebebasan  beragama  dan beribadah di Indonesia.
Kata kunci : Pancasila, Kebebasan Beragama dan Beribadah, Indonesia

## A.  Pendahuluan
Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta  sekaligus  dasar  ﬁlosoﬁs  negara, sehingga  setiap  materi  muatan  peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n   t i d a k   b o l e h bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila.  Pada  sila pertama  Pancasila  berbunyi:  “Ketuhanan Yang  Maha  Esa”  mengandung  nilai  bahwa setiap  orang  Indonesia  bertuhan  menurut agama  dan  kepercayaannya,  menjalanakan agama dan kepercayaan secara berkeadaban serta saling menghormati, dan segenap agama dan  kepercayaan  mendapat  tempat  dan perlakuan  yang  sama  (Sekretariat  Jenderal
MPR  RI,  2014a).  Artinya,  setiap  orang Indonesia  memiliki  kebebasan  untuk memilih,  memeluk,  mengajarkan  agama sesuai  keyakinannya  tanpa  gangguan  dan tanpa  mengganggu  agama  orang  lain  atau menodakan agama.
Indonesia  merupakan  negara  dengan pluralisme  agama,  dimana  tidak  hanya  satu agama  saja  yang  diakui  oleh  negara,  tetapi lebih  dari  satu  agama  beserta  kepercayaan. Namun,  di  tengah  pluralisme  agama, hubungan lintas agama di Indonesia semakin terpuruk.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai aksi  kekerasan  atas  nama  agama  semakin meningkat  belakangan  ini.  Peristiwa
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
pembakaran  rumah  ibadah  di  beberapa daerah, penodaan agama Islam oleh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, aksi damai bela  Islam  212,  serta  keinginan  penerapan sistem  Khilafah  oleh  ormas  Islam  Hizbut Tahrir  Indonesia  di  awal  tahun  2017 merupakan gambaran terpuruknya hubungan lintas agama yang menimbulkan ketegangan dan  berujung  pada  perpecahan  persatuan antar umat beragama.
Kenyataan  memprihatinkan  di  tengah masyarakat  dapat  terbaca  bahwa  belum semua  pemeluk  agama  sadar  dan  bersikap cerdas menjunjung tinggi demokratisasi dan humanitas  dalam  pluralisme  agama.  Masih ada  komunitas  beragama  yang  terseret  pada sikap  eksklusif,  mengutamakan  klaim kebenaran ( truth claims ), arogansi etnis dan utamanya  keserakahan  kekuasaan,  dendam dan  friksi-friksi  politik  yang  dibenarkan melalui  pola  manipulasi  doktrin  agama (Faqih,  2011a).  Oleh  karena  itu,  toleransi antarumat  beragama  perlu  diupayakan kembali  sesuai  cita  hukum  demi  menjaga keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, penulis tertarik untuk menulis permasalahan- permasalahan sebagai berikut:
1. Apa  saja  pengejawantahan  nilai-nilai Pancasila di Indonesia?
2. Bagaimana  aktualisasi  nilai-nilai Pancasila  dalam  menjamin  hak  atas kebebasan  beragama  dan  beribadah  di Indonesia?
Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep s e r t a   t e o r i   y a n g   b e r k a i t a n   d e n g a n permasalahan yang dikaji.

## B. Pembahasan
1. P e n g e j a w a n t a h a n   N i l a i - N i l a i

## Pancasila di Indonesia
Pancasila  merupakan  norma  dasar ( grundnorm) menurut  Hans  Kelsen  dan n o r m a   f u n d a m e n t a l   n e g a r a ( staatsfundamentalnorm) menurut  Hans Nawiasky.  Menurut  Soekarno  Pancasila merupakan ﬁlosoﬁsche  grondslag ,  yaitu sebagai  fundamen,  ﬁlsafat,  pikiran  yang mendalam.  Pancasila  merupakan  pemersatu bangsa  dan  pandangan  hidup  ( way  of  life ), sehingga Pancasila sebagai dasar dan ideologi
negara serta sekaligus dasar ﬁlosoﬁs negara, maka setiap materi muatan peraturan materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila  (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014b).
Pancasila  merupakan  sumber  dari segala sumber hukum negara, sehingga dalam penyelenggaraan  kekuasaan  negara  yang berdasarkan  atas  hukum,  Pancasila  harus selalu dijadikan rujukan dalam pembangunan hukum.  Adapun  sumber-sumber  Pancasila sebagai  dasar  negara  antara  lain  nilai keagamaan, adat istiadat, kebudayaan, nilai- nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  dan perkembangan  ideologi  dunia  pada  saat  itu (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014c).
Dalam  kedudukannya  sebagai  dasar dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan bahkan  kuat,  maka  Pancasila  itu  harus dijadikan  paradigma  (kerangka  berpikir, sumber  nilai,  dan  orientasi  arah)  dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaharuannya.  Pancasila  sebagai  dasar negara  memang  berkonotasi  yuridis,  dalam a r t i   m e l a h i r k a n   b e r b a g a i   p e r a t u r a n perundangan  yang  tersusun  secara  hierarkis dan bersumber darinya, sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program  sosial  politik,  tempat  hukum menjadi  salah  satu  alatnya,  dan  karenanya juga harus bersumber darinya (Mahfud MD, 2010a).
Sebagai  paradigma  pembangunan hukum,  Pancasila  memiliki  sekurang- kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan  hukum  di  Indonesia.  Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin  keutuhan  bangsa  dan  karenanya tidak diperbolehkan ada hukum-hukum yang menanam benih disintegrasi. Kedua, hukum harus  mampu  menjamin  keadilan  sosial dengan  memberikan  proteksi  khusus  bagi golongan  lemah  agar  tidak  tereksploitasi dalam  persaingan  bebas  melawan  golongan yang  kuat.  Ketiga,  hukum  harus  dibangun secara  demokratis  sekaligus  membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum).  Keempat,  hukum  tidak  boleh diskriminatif  berdasarkan  ikatan  primordial apapun  dan  harus  mendorong  terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan
Sekar Anggun Gading Pinilih, Sumber Nurul Hikmah, Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
dan keberadaban (Mahfud MD, 2010b).
Adapun  nilai-nilai  yang  terkandung dalam Pancasila antara lain :
a. K e t u h a n a n   Y a n g   M a h a   E s a , mengandung nilai antara lain:
1)  Setiap  orang  Indonesia  bertuhan menurut agama dan kepercayaannya.
2)  Menjalankan agama dan kepercayaan secara  berkeadaban  serta  saling menghormati.
3)  Segenap  agama  dan  kepercayaan mendapat tempat dan perlakuan yang sama.
P a d a   s i l a   p e r t a m a   t e r s e b u t menunjukkan  bahwa  Negara  Indonesia mengakui  pluralisme  agama  di  Indonesia, artinya  tidak  hanya  satu  agama  saja  yang diakui, sehingga antar umat beragama harus saling  menghormati  dan  menghargai hubungan  sosial  lintas  agama.  Setiap  orang memiliki hak dan kebebasan untuk memilih, memeluk,  dan  mengajarkan  agama  tanpa gangguan  dan  tanpa  mengganggu  agama m a u p u n   k e p e r c a y a a n   o r a n g   l a i n . Kemajemukan  agama  itu  harus  tetap  dalam bingkai  akhlak  untuk  membangun  dan m e m b e r d a y a k a n   r e l a s i   i n k l u s i ﬁ t a s persaudaraan  dan  kebersamaan  antar pemeluknya, bukan relasi yang menyuburkan persinggungan  dan  ketegangan.  Masing- masing  pemeluk  agama  harus  menghargai dan mengadvokasi hak humanitas sesamanya dalam beragama (Faqih, 2011b).
b. Kemanusiaan Yang Adil  dan  Beradab, mengandung nilai antara lain :
1)  Perlakuan terhadap manusia secara adil, tidak memihak, dan berpegang kepada kebenaran.
2)  Beradab  maksudnya  berbudi  luhur, sopan, dan bersusila.
Setiap sila pada hakikatnya merupakan
suatu  asas  sendiri  seingga  memiliki  fungsi sendiri-sendiri,  namun  secara  keseluruhan merupakan  suatu  kesatuan  yang  sistematis (Herawati, 2015), dan saling menjiwai, maka sila  kedua  ini  dijiwai  oleh  sila  pertama  dan menjiwai  sila  ketiga,  keempat,  dan  kelima. Pada  sila  kedua  ini  menunjukkan  bahwa dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara setiap  orang  harus  mendapatkan  perlakuan yang  sama  tanpa  melihat  suku,  bangsa, a g a m a ,   m a u p u n   r a s .   H a k i m   d a l a m menjatuhkan hukuman harus dengan keadilan
yang  tidak  memihak  serta  memutus  yang benar  adalah  benar  dan  yang  salah  adalah salah.  Konsep  ini  sesuai  dengan  konsep negara  hukum.  Selain  itu,  dengan  keadilan m a k a   d a p a t   m e m b e r i k a n   j a m i n a n perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang harus menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain karena dengan menghargai orang lain  sama  artinya  dengan  menghargai  diri sendiri.  Dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  harus  menjaga  etika  dan  sopan santun untuk menjadi manusia yang beradab.
c. Persatuan Indonesia, mengandung nilai- nilai antara lain:
1) Persatuan dalam arti luas
2) Melindungi segenap bangsa
3) Bersatu dalam keberagaman
Di  tengah  konﬂik  agama  dalam masyarakat antar umat beragama saat ini telah memicu  adanya  perpecahan  persatuan bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai sila ketiga memiliki  peranan  penting  dalam  menjaga persatuan  serta  melindungi  segenap  bangsa untuk  dapat  bersatu  dalam  keberagaman tanpa  memandang  latar  belakang  agama, suku,  dan  ras,  serta  menghimpun  setiap perbedaan  menjadi  keberagaman  dan b e r d a m p i n g a n   s e r t a   b e r s a t u   d a l a m kebhinekaan. Salah satu wujud dari persatuan adalah  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yakni  hanya  memiliki  satu pemerintahan  di  dalam  negara.  Hal  ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa yang  beragam  dan  berdampingan  dalam pluralisme.
d. Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh H i k m a t   K e b i j a k s a n a a n   d a l a m
P e r m u s y a w a r a t a n / P e r w a k i l a n , mengandung nilai-nilai antara lain:
1) Rakyat memiliki kedaulatan
2) Nilai demokrasi
3) Prinsip musyawarah
4) Rakyat memiliki perwakilan
I n d o n e s i a   m e r u p a k a n   n e g a r a demokrasi  dimana  setiap  pengambilan kebijakan bukan menjadi otoritas pemimpin. Melainkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.  Dalam  menyelesaikan  setiap persoalan  harus  mengedepankan  nilai d e m o k r a s i   y a n g   d i l a k u k a n   m e l a l u i musyawarah  untuk  mufakat.  Dalam  hal  ini kebijakan  pengambilan  keputusan  rakyat diwakili  oleh  perwakilan,  baik  oleh  Dewan
P e r w a k i l a n   R a k y a t   m a u p u n   D e w a n Perwakilan  Daerah.  Dewan  Perwakilan Rakyat  maupun  Dewan  Perwakilan  Daerah Republik  Indonesia  dalam  mengambil kebijakan  harus  mementingkan  kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi.
e. Keadilan  Sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia,  mengandung  nilai-nilai antara lain:
1) Perlakuan yang adil terhadap rakyat 2) Adil dalam segala aspek kehidupan
3) Perlindungan  terhadap  rakyat  agar hidup sejahtera
Dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  negara  harus  memperlakukan rakyat dengan adil, tidak berlaku sewenang- wenang.  Setiap  kebijakan  atau  keputusan y a n g   d i a m b i l   a d a l a h   d a l a m   r a n g k a mewujudkan  kesejahteraan  rakyat,  keadilan tanpa memihak serta adil sesuai dengan tugas dan  wewenang,  karena  hukum  tertinggi dalam suatu negara adalah kemakmuran dan kesejahteraan  rakyat.  Untuk  mewujudkan welfare  state ini  dapat  diwujudkan  melalui perlakuan adil dalam segala aspek kehidupan tanpa  melihat  status  sosial,  kedudukan, agama,  suku  serta  perlindungan  kepada rakyat  yang  diwujudkan  melalui  program- program  pemerintahan,  dimana  tujuan  dari penyelenggaraan  negara  adalah  untuk memajukan  kesejahteraan  umum  rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sila kelima ini berkaitan  erat  untuk  mewujudkan  keadilan dan kesejahteraan rakyat (Redi, 2016).
Pancasila sebagai dasar falsafah negara menempatkan  kepentingan  pribadi  dan kepentingan umum dalam posisi berimbang, karena  posisi  manusia  ditinjau  dari  sudut subyektif  dwi  tunggal  sebagai  individu  dan makhluk  sosial.  Dalam  hal  ini,  antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum tidak saling mengalahkan, namun satu sama lainnya  merupakan  keserasian  (Andora, 2016).
Nilai-nilai  Pancasila  tersebut  harus diimplementasikan  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara, karena  nilai-nilai  Pancasila  sesuai  dengan falsafah  bangsa,  maka  apabila  diterapkan dengan baik, dihayati, dan dijadikan pedoman setiap bangsa akan tercapai kemakmuran dan kesejahteraan,  yakni  masyarakat  hidup berdampingan  di  dalam  keragaman  dalam
bingkai Bhineka Tunggal Ika. Hal ini sesuai dengan cita hukum yakni hukum yang dicita- citakan  oleh  masyarakat,  dan  tujuan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  tertuang dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat.
2. Aktualisasi  Nilai-Nilai  Pancasila
D a l a m   M e n j a m i n   H a k   A t a s
Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia
Indonesia sebagai negara hukum dengan pluralisme agama wajib memberikan jaminan hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Menurut Fatmawati (Fatmawati, 2011) bahwa Jaminan  atas  hak  kebebasan  beragama  dan beribadah diatur dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Batang Tubuh  UUD  1945.  Selain  itu,  diatur  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  didasari TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang Hak  Asasi  Manusia  dan  Piagam  Hak  Asasi Manusia.
P e r l u n y a   p e n g a t u r a n   t e r h a d a p k e h i d u p a n   b e r a g a m a   t i d a k   h a n y a mengakomodasi  golongan  agama  tertentu, akan  tetapi  karena  hal  tersebut  harus  diatur d e m i   k e p e n t i n g a n   k e t e r t i b a n   d a l a m masyarakat.  Kasus  yang  biasanya  terjadi dalam  hubungan  antar  warga  negara  terkait kehidupan beragama adalah proselytism yang dilakukan dengan tidak etis, penodaan agama, dan  penyalahgunaan  agama.  Proselytism tidak  etis  merupakan  paksaan  untuk berpindah  dari  agama  satu  ke  agama  yang lain.
Dalam pembahasan tentang konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadah telah dituangkan  dalam  sila  pertama  Pancasila, yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang mengandung  nilai  bahwa  setiap  manusia  di Indonesia  berkewajiban  mengormati  agama dan kepercayaan orang lain, sekalipun ia tidak mempercayai  doktrin  maupun  ajaran  agama dan  kepercayaan  tersebut  karena  setiap agama dan kepercayaan mendapat tempat dan perlakuan yang sama dan setiap orang berhak untuk memilih, memeluk dan mengamalkan ajaran-ajaran  agama  tersebut  secara  bebas
tanpa  gangguan  maupun  mengganggu pemeluk agama lain.
Di  Indonesia,  pemeluk  agama  Islam adalah mayoritas, maka berdasarkan nilai sila pertama  Pancasila  tersebut,  pemeluk  agama Islam  tidak  boleh  memaksakan  orang  lain untuk  memeluk  agama  Islam,  dan  antar pemeluk agama dan kepercayaan harus saling menghargai  serta  saling  menghormati  hak kebebasan  beragama  setiap  orang.  Dengan adanya saling menghargai dan menghormati, maka akan tercipta kerukunan dan persatuan, yakni  bersatu  dalam  keberagaman  sesuai dengan  pengamalan  sila  kedua  dan  ketiga Pancasila.  Dalam  setiap  ajaran  agama  tentu mengajarkan  kebaikan  dan  kedamaian sehingga  tidak  dibenarkan  dalam  keadaan apapun  untuk  memaksakan  seseorang berpindah  agama.  Islam  sebagai  agama mayoritas  di  Indonesia  yang  Rahmatan  Lil 'Aalamiin terdapat konsep laa ikrohu ﬁddin, yang  artinya  tidak  ada  paksaan  dalam beragama serta toleransi beragama di dalam Islam sangat tinggi, dimana dijelaskan dalam salah  satu  ayat Alqur'an Surat Al  Kaaﬁrun ayat  6  yang  berbunyi lakum  diinukum waliyadin ,  yang  artinya  bagimu  agamamu d a n   b a g i k u   a g a m a k u .   A y a t   i n i menggambarkan  bahwa  toleransi  dalam beragama  terdapat  batasan  yakni  tidak dibenarkan  antar  umat  beragama  ikut m e l a k s a n a k a n   i b a d a h   a g a m a   d a n kepercayaan  lain,  maka  konsep  ini  dapat diterapkan dalam toleransi umat beragama di Indonesia.
Pancasila sebagai dasar falsafah negara terdapat  dalam  alinea  keempat  UUD  NRI Tahun 1945 dengan sila pertama “Ketuhanan Yang  Maha  Esa”  bukan  saja  menjadi  dasar rohani  dan  dasar  moral  kehidupan  bangsa, melainkan secara implisit juga mengandung toleransi  beragama.  Konsep  hak  atas kebebasan  beragama  dan  beribadah  yang didasarkan pada sila pertama Pancasila, yang kemudian menjiwai dari Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Toleransi beragama  dalam  hal  ini  menghargai  agama dan  kepercayaan  orang  lain,  menghormati agama  dan  kepercayaan  walaupun  tidak mempercayai  doktrin  ajaran  agamanya. Dalam  hal  toleransi  beragama  terdapat batasan  yang  harus  dipahami  oleh  rakyat
Indonesia  yaitu  tidak  mengikuti  atau melaksanakan ajaran agama tersebut, namun c u k u p   m e n g h a rg a i   a j a r a n n y a ,   t i d a k menodakan  atau  mengganggu  kegiatan ibadah agama dan kepercayaan lain tersebut. Toleransi  beragama  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  telah  dicontohkan dengan  baik  oleh  ormas  Islam  dan  Kristen, yakni  dalam  hal  perayaan  hari  raya  natal Banser Nahdlatul 'Ulama (NU) ikut menjaga keamanan gereja dari gangguan radikalis.
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang d i j i w a i   o l e h   P a n c a s i l a   d a l a m penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  walaupun  bukan  merupakan negara  agama  juga  bukan  negara  sekuler terlebih  negara  atheis,  akan  tetapi  negara hukum  yang  terdapat  hubungan  erat  antara negara dan agama, sehingga dalam hal ajaran agama  yang  memerlukan  campur  tangan negara  harus  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Hak  kebebasan beragama  dan  beribadah  merupakan  bagian dari hak-hak publik dan sipil, sehingga juga memerlukan  peranan  negara  dalam  hal pelaksanaannya,  tidak  hanya  individual  tapi kelompok,  bahkan  hubungannya  dengan negara  lain  seperti  penyelenggaraan  ibadah haji.
Pengaturan dalam beragama diperlukan karena  untuk  menyeragamkan  pelaksanaan ibadah  tiap  agama,  namun  negara  pun menghargai adanya khilaﬁyah atau perbedaan pendapat dalam beragama, seperti organisasi Islam Muhammadiyah yang  melaksanakan ibadah  puasa  sebelum  tanggal  ditetapkan dalam  sidang  Isbat  Kementerian  Agama R e p u b l i k   I n d o n e s i a .   P a d a   d a s a r n y a pengaturan ini adalah pengejawantahan dari nilai-nilai sila pertama bahwa dengan adanya pengaturan,  maka  akan  menumbuhkan  dan meningkatkan toleransi antar umat beragama karena  adanya  kekuatan  hukum  yang mengikat. Dalam kaitannya dengan jaminan atas  kebebasan  beragama  dan  beribadah, maka  pemerintah  harus  lebih  bersungguh- sungguh dalam perbaikan pengaturan terkait kebebasan  beragama  agar  tidak  terjadi kekerasan  dan  penodaan  agama  maupun kepercayaan.
Agama  memang  dapat  menjadi  faktor perekat  atau  pemersatu,  tetapi  bukan
penyatuan.  Konsep  pemersatu  atau  perekat bukanlah  penyeragaman  karena  jika  yang dimaksud adalah penyeragaman, maka inilah yang  menjadi  salah  satu  akar  penyebab konﬂik.  Konsep  agama  sebagai  pemersatu lebih kepada semangat inklusiﬁtas, toleransi, egaliterian,  humanisasi  yang  diderivasi  dari ajaran  keagamaan.  Oleh  karenanya,  agama harus  mengedapankan  apresiatif  terhadap keragaman  (pluralitas)  (Sapendi,  2012). Dengan adanya apresiatif terhadap pluralitas, maka akan dapat terwujud rasa kemanusiaan yang  beradab  yang  tinggi  karena  saling memperlakukan sesama manusia dengan adil, t i d a k   m e m i h a k   d a n   b e r p e g a n g   p a d a kebenaran  serta  hal  ini  mampu  mendorong persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  sehingga apabila  terdapat  permasalahan  antarumat beragama  dapat  diselesaikan  melalui musyawarah  mufakat  atau  dengan  kepala dingin.  Hal  ini  untuk  menghindarkan  pada kasus penodaan agama yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam  beragama  penting  untuk memahami  ajaran  agama  secara  maknawi, tidak  hanya  tekstual  saja,  sehingga  dapat mentolerir  ajaran  agama  lain  yang  berbeda dengan  ajaran  yang  dianut.  Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah  bangsa  dibangun  oleh  pahlawan- pahlawan dari berbagai agama, suku, bangsa, dan  ras.  Kemerdakaan  Indonesia  tercapai setelah  perjuangan  panjang  dan  melelahkan dengan motivasi yang tinggi untuk merdeka dan  atas  berkat  rahmat  Allah  Yang  Maha Kuasa  telah  mengantarkan  Proklamasi Kemerdekaan  (Fadlil  Sumadi,  2015),  yang selanjutnya  membentuk  Konstitusi.  Dengan demikian,  walaupun  Indonesia  pemeluk agama mayoritas adalah Islam tetap tidak bisa mengubah Indonesia menjadi sistem khilafah. Dikarenakan    Indonesia  tidak  hanya  terdiri dari  pemeluk  agama  Islam  saja  tetapi implikasi  dari  nilai  sila  pertama  Pancasila yakni  setiap  orang  bertuhan  dengan  agama dan kepercayaannya, maka dalam hal ini tidak sesuai  apabila  diterapkan  sistem  khilafah. Dengan sistem khilafah akan hilang toleransi dalam  umat  beragama  karena  sendi-sendi p e n y e l e n g g a r a a n   p e m e r i n t a h a n   a k a n berdasarkan Islam yang mana dalam hukum Islam berlaku bahwa darah selain orang Islam
halal untuk dibunuh, maka hal ini akan sangat bertentangan  dengan  falsafah  bangsa, ideologi  bangsa  Indonesia  yakni  Pancasila dan melanggar hak asasi manusia.
Pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan aksioma yang tidak bisa  dibantah  dan  merupakan  keniscayaan sejarah  yang  bersifat  universal,  sehingga pluralitas  agama  harus  dipandang  sebagai bagian  dari  kehidupan  manusia  (Andi  & Fadilla,  2016),  maka  dalam  menyikapi pluralisme  agama  harus  mendasarkan  atau menyesuaikan  pada  nilai-nilai  Pancasila, utamanya  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa harus dihayati dan dijadikan pedoman dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Selain itu, hak atas kebebasan bearagama adalah hak asasi  manusia  yang  wajib  dan  telah  dijamin oleh  negara,  artinya  tidak  ada  seorangpun yang  dapat  mengusik  ataupun  mengganggu ibadah  agama  setiap  orang,  karena  setiap orang  memiliki  kebebasan  untuk  bertuhan menurut  agama  dan  kepercayaan,  setiap orang  menjalankan  agama  dan  kepercayaan s e c a r a   b e r k e a d a b a n   s e r t a   s a l i n g menghormati,  serta  segenap  agama  dan kepercayaan mendapat tempat dan perlakuan yang sama.
Dengan  menanamkan  nilai  Pancasila tersebut  akan  dapat  mewujudkan  rasa kemanusiaan  yang  beradab  dan  tercipta kehidupan  bermsayarakat  yang  humanis karena  tidak  adanya  konﬂik  agama. Adanya rasa humanis dan kemanusiaan tersebut akan mendorong  persatuan  dan  kesatuan  bangsa, dalam  hal  ini  apabila  rakyat  bersatu mempertahankan  negara  dan  bela  negara, maka  negara  akan  kuat  dari  ancaman- ancaman  luar  yang  ingin  meruntuhkan Indonesia. Selain itu, dapat membantu negara untuk  mencapai  tujuan-tujuan  negara sebagaimana  tertuang  dalam  Pembukaan UUD  1945  alinea  ke  empat  serta  dapat mancapai cita hukum atau hukum yang dicita- citakan oleh rakyat Indonesia.
C.     Simpulan Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Pengejawantahan  nilai-nilai  Pancasila di Indonesia dijabarkan dalam tiap sila Pancasila, dimana sila satu dengan sila
yang  lain  merupakan  kesatuan  yang sistematis.  Artinya,  tiap  sila  dalam Pancasila menjiwai sila-sila yang lain. Nilai-nilai  tersebut  harus  dijadikan pedoman  dan  dihayati  dalam  setiap penyelenggaraan  negara  maupun dalam  kehidupan  sehari-hari  serta s e t i a p   p e r b u a t a n   t i d a k   b o l e h bertentangan dengan Pancasila.
2. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam m e n j a m i n   h a k   a t a s   k e b e b a s a n beragama  dan  beribadah  di  Indonesia termaktub  dalam  Pancasila,  utamanya sila  pertama,  Pasal  28  E  ayat  (1)  dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Setiap orang  dijamin  haknya  atas  kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama  dan  kepercayan.  Setiap  orang memiliki  hak  dan  kebebasan  untuk memilih,  memeluk,  mengamalkan a j a r a n   a g a m a n y a   d e n g a n   t a n p a gangguan  dan  tidak  mengganggu agama  lain.  Dengan  pluralitas  agama, maka  setiap  orang  wajib  menghargai d a n   m e n g h o r m a t i   a g a m a   d a n kepercayaan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi,  A.,  &  Fadilla,  E.  (2016).  Menyikapi Pluralisme Agama Perspektif Al Quran.
Jurnal Esensia, 17(1), 43. Andora,  H.  (2016).  Aktualisasi  Nilai-nilai
Pancasila  Dalam  Pengadaan  Tanah
B a g i   P e m b a n g u n a n   U n t u k Kepentingan  Umum.  Jurnal  Masalah- Masalah Hukum, 45(2), 109.
Fadlil  Sumadi,  A.  (2015).  Hukum  dan
Keadilan  Sosial  dalam  Perspektif H u k u m   K e t a t a n e g a r a a n .   J u r n a l Konstitusi, 12(4), 853854.
Faqih,  M.  (2011a).  Menegakkan  Hak Beragama Di Tengah Pluralisme. Jurnal K o n s t i t u s i ,   8 ( 4 ) ,   4 3 8 . F a q i h ,   M .
(2011b).  Menegakkan  Hak  Beragama D i   Te n g a h   P l u r a l i s m e .   J u r n a l
Konstitusi, 8(4), 434435.
Fatmawati.  (2011).  Perlindungan  Hak  Atas Kebebasan  Beragama  dan  Beribadah Dalam  Negara  Hukum  Indonesia.
Jurnal Konstitusi, 8(4), 503.
Herawati,  R.  (2015).  Implikasi  Sistem P e n g i s i a n   K e a n g g o t a a n   D e w a n
Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap  Nilai-nilai  Pancasila.  Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 44(4), 396. Mahfud  MD,  M.  (2010a).  Membangun
P o l i t i k   H u k u m ,   M e n e g a k k a n Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
Mahfud  MD,  M.  (2010b).  Membangun P o l i t i k   H u k u m ,   M e n e g a k k a n Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
Redi, A. (2016). Kontrak Karya PT Freeport Indonesia  dalam  Perspektif  Pancasila dan UUD NRI 1945. Jurnal Konstitusi, 13(3), 624625.
Sapendi.  (2012).  Pendidikan  Plurisme
Agama (Membangun Hubungan Sosial Lintas  Agama  Di  Sekolah).  Jurnal K h a t u l i s t i w a - J o u r n a l   o f   I s l a m i c Studies, 2(2), 156.
Sekretariat Jenderal MPR RI. (2014a). Bahan
Tayang  Materi  Sosialisasi  Pancasila, UUD  NRI  Tahun  1945,  NKRI  dan Bhineka Tunggal Ika. Jakarta.
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI.  (2014b).
Bahan  Tayang  Materi  Sosialisasi Pancasila,  UUD  NRI  Tahun  1945, NKRI  dan  Bhineka  Tunggal  Ika.
Jakarta.
Sekretariat Jenderal MPR RI. (2014c). Bahan
Tayang  Materi  Sosialisasi  Pancasila, UUD  NRI  Tahun  1945,  NKRI  dan Bhineka Tunggal Ika. Jakarta.