Halaman 781-793

## STRATEGI KOMUNIKASI TENTANG SOSIALISASI EKSPOR DAN IMPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG OLEH BEA DAN CUKAI KEPADA PENYEDIA LAYANAN JASA TITIP
Lintang Syauqina, Shofi Salsabila Ichsan Program Studi Ilmu Komunikasi, Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jl. K. H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat 10220 No. HP: 081287564481; 081299068570 email: syauqina_wibowo@yahoo.com, shofi1505@yahoo.com
Naskah diterima tanggal 14 Juli 2021, direvisi tanggal 9 Maret 2022, disetujui 8 April 2022

## Abstrak
Perkembangan internet di era digitalisasi menyebabkan munculnya peluang bisnis digital bagi para wirausaha Indonesia, seperti bisnis penyedia layanan jasa titip (jastip) yang berkembang dan  bahkan  saat  ini  tersedia  penyedia  layanan  jasa  titip  untuk  barang  dari  luar  negeri. Maraknya bisnis penyedia layanan jasa titip yang melanggar aturan mengharuskan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menindak masalah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  strategi  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai kepada  penyedia  layanan  jasa  titip  di  Indonesia  dan  untuk  mengetahui  hambatan  dalam mensosialisasikan  ketentuan  ekspor  dan  impor  barang  bawaan  penumpang  yang  dilakukan oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  kepada  penyedia  layanan  jasa  titip  di  Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  pengumpulan  data  melalui wawancara  terstruktur  dan  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  dalam  strategi  komunikasi  menerapkan  penyusunan  pesan  secara verbal dalam sosialisasi langsung berupa seminar, workshop serta talkshow , penyusunan pesan secara non verbal dalam sosialisasi tidak langsung melalui media sosial, media konvensional, media cetak dan menggunakan aplikasi mobile . Dengan menurunnya jumlah pelanggaran yang dilakukan pelaku jastip dan berkurangnya komplain terkait barang bawaan penumpang yang disampaikan oleh masyarakat, menunjukkan bahwa terjadi perubahan perilaku dan kebiasaan khalayak sesuai dengan harapan dan tujuan dari strategi komunikasi yang dilakukan.
Kata-kata kunci : Direktorat jenderal bea dan cukai; ekspor dan impor; penyedia layanan jasa titip; strategi komunikasi; sosialisasi.

## Abstract
The development of the internet in the digitalization era has led to the emergence of digital business  opportunities  for  Indonesian’s  entrepreneur,  such  as  Jasa  Titip  (Jastip)  service provider business which continues to grow, even now there are goods’ delivery services from abroad.  The  rise  of  Jastip  service  provider  business  that  violates  the  rules  requires  the Directorate General of Customs and Excise to take action on this problem. The purpose of this study is to find out the communication strategy carried out by the Directorate General of Customs and Excise to courier service providers in Indonesia and also to find out the obstacles in disseminating the provisions for the export and import of passenger luggage carried out by the Directorate General of Customs and Excise to Jastip service provider in Indonesia. This is  a  descriptive  qualitative  research  with  data  collection  through  structured  interview  and
Halaman 781-793
literature study. The results showed that the Directorate General of Customs and Excise in the  communication  strategy  applied  the  verbal  arrangement  of  messages  in  direct socialization in the form of seminars, workshops and talk shows, the preparation of non-verbal messages in indirect socialization through social media, conventional media, print media and also using mobile applications. The decrease in the number of violations committed by Jastip service  provider and the reduction of complaints related to passenger belongings delivered by the public shows that there has been a change in the behavior and habits of the public in accordance with the expectations and objectives of the communication strategy.
Keywords: communication  strategy;  directorate  general  of  customs  and excise;  export  and impor; Jasa titip service provider; socialization.

## Pendahuluan
Era  globalisasi  yang  berkembang pesat  diikuti  dengan  kemajuan  teknologi dan  informasi  saat  ini  memiliki  pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Internet  saat  ini  telah  banyak  mengubah cara bertransaksi bisnis, membuat berbelanja  secara online menjadi  tren  dan banyak mendapat perhatian dari masyarakat.  Berbisnis  secara online jelas
mempermudah masyarakat dalam bertransaksi,  memperoleh  barang  yang dibutuhkan,  dan  berkomunikasi  langsung dengan penjual. Semua itu dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Layaknya bisnis konvensional  yang  memasarkan  suatu barang,  namun  para  pelaku  bisnis online menjual  barang  dan  jasanya  melalui internet yang saat ini disebut dengan istilah electronic  commerce atau  disingkat e- commerce .
Salah  satu  bentuk  bisnis online yang  saat  ini  sedang  naik  daun  di lingkungan  masyarakat  adalah  bisnis penyedia  layanan  jasa  titip  (jastip)  atau juga  dikenal  dengan  istilah personal shopper yang  merupakan  sebuah  profesi dimana  seseorang  menawarkan  jasanya untuk  menolong  orang  lain  dengan  tujuan membelikan  barang  atau brand yang dipesan  oleh  pelanggan  sesuai  dengan keinginannya.  Barang  yang  dicari  tidak
hanya di dalam negeri saja namun juga ada permintaan  untuk  barang-barang  dari  luar negeri (Kusumastuti, 2020).
Namun  seiring  berkembangnya bisnis  jasa  titip,  akhir-akhir  ini  muncul oknum  bisnis  jasa  titip  ilegal  yang  tidak mengikuti aturan dan hukum yang berlaku. Diawali  dengan  fakta  bahwa  bisnis  jasa titip menjadi peluang usaha  yang menarik dan  biasa  dilakukan  oleh  seseorang  yang tengah melakukan travelling baik di dalam negeri  maupun  luar  negeri.  Munculnya pelaku  bisnis  jasa  titip  berawal  dari seseorang yang sedang melakukan perjalanan,  lalu  melakukan  pembelian produk titipan. Secara lambat laun kegiatan titip-menitip  ini  menjadi  peluang  bisnis yang  bernilai  ekonomi.  Polemik  bisnis jastip  timbul  karena  menyangkut  produk- produk  impor  luar  negeri.  Sehingga  saat ini,  hal  tersebut  menjadi  perhatian Pemerintah  serta  Direktorat  Jenderal  Bea dan  Cukai,  dalam  hal  pengawasan (Kusumastuti, 2020).
Maraknya  pelaku  jastip  yang menjual  barang-barang  mewah  membuat Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  gerah. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki peran Revenue Collector sekaligus Industrial  Assistance ,  Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai  perlu  meningkatkan pemantauan  dan  pengawasan  terkait
Halaman 781-793
aktivitas tersebut (Direktorat Jenderal Bea dan  Cukai,  2019).  Kinerja  jastip  yang menyalahi aturan ini tidak hanya merugikan negara dan pelaku usaha resmi dan  berizin,  melainkan  juga  konsumen. Karena  usaha  jastip  seperti  itu  akan menyulitkan konsumen saat terjadi hal-hal negatif seperti penipuan, barang yang tidak sesuai,  atau  hilang.  Pelanggaran  yang dilakukan para pelaku jastip ini bermacam macam, diantaranya yaitu tidak melakukan administrasi seperti membayar bea masuk, PPN, PPh, ketentuan impor serta PPNBM. Tentu  hal  tersebut  membuat  pemerintah khususnya  Bea  Cukai  harus  menindak tegas hal ini karena selain merugikan para konsumen  dari  penyedia  jasa  titip  ini, pelanggaran ini juga berpengaruh terhadap kerugian negara.
Peraturan  yang  ditetapkan  untuk mengatur  dan  mengawasi  kegiatan  bisnis jasa  titip  adalah  Peraturan  Menteri
Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang  Ketentuan  Ekspor  dan  Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Desember 2017 dengan rincian  masuknya  barang  impor  yang dibawa seseorang untuk milik pribadi yang total  nilainya  di  bawah  USD  500  akan bebas bea masuk atau free on board (FOB) di  Indonesia.  Namun,  pada  kenyataannya total  barang  impor  yang  dibeli  melalui layanan jastip kerap memiliki harga diatas USD  500.  Ketika  nilai  barang  bawaan pelaku usaha jasa titip berharga diatas USD 500,  pelaku  bisnis  tersebut  mencari  celah untuk  terbebas  dari  bea  masuk.  Upaya mencari  celah  bebas  bea  masuk  ini  dapat menimbulkan kerugian bagi negara (Kusumastuti, 2020).
Pemerintah selaku pengemban amanah  publik  dalam  mengelola  negara,
tentu  perlu  melakukan  proses  komunikasi yang  baik  dengan  publiknya  selaku pemegang  kekuasaan  tertinggi.  Penting bagi pemerintah untuk melakukan komunikasi yang efektif. Karena komunikasi  yang  efektif  menghasilkan respon  yang  positif  berupa  tindakan  dari publik  yang  mendukung  berbagai  bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.  Agar  proses  komunikasi pemerintah  terhadap  publiknya  berjangka panjang,  maka  kebijakan-kebijakan  yang memerlukan  peran  publik  harus  berjalan dengan  efektif.  Dari  sisi  pemerintah, komunikasi yang harus dilakukan pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan  satu  bagian  tertentu  dari bagian  pemerintah  sebagai  komunikator. Saat  ini  muncul  istilah “everyone  in communicator” yang dimana setiap orang adalah  komunikator  dari  tugas  dan  fungsi yang  dilakukan  oleh  instansi  tersebut. Komunikator  pemerintah  saat  ini  juga dituntut  untuk  menggunakan  strategi komunikasi  yang  tepat,  menggunakan sumber informasi yang akurat, transparansi,  dan  sangat  memperhatikan kebenaran  atau  ketepatan  isi  informasi (Hariyanto & Cameng, 2019).
Penelitian ini menggunakan
penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dalam  melakukan  penelitian.  Penelitian terdahulu yang pertama berjudul
Sosialisasi  Peraturan  Daerah  No.8  Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten
Sijunjung Kecamatan
Sijunjung.  Dalam  penelitian  ini  yang dibahas  adalah  Untuk  mengetahui  dan menganalisis sosialisasi pelaksanaan
Peraturan  Daerah  No  08  tahun  2013 mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Sijunjung dan untuk mengetahui  juga  mendeskripsikan  faktor-
Halaman 781-793
faktor yang menjadi penghambat sosialisasi  pelaksanaan  Peraturan  Daerah no  08  tahun  2013  mengenai  pengelolaan sampah di Kabupaten Sijunjung. Penelitian terdahulu  tersebut  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan teori komunikasi dan sosialisasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa sosialisasi pelaksanaan  Peraturan  daerah  Nomor  8 Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Sampah terutama  di  Kecamatan  Sijunjung  dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi serta, struktur birokrasi maka sebagian  besar  informan  memberikan pernyataan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal (Yanesa, 2016).
Penelitian  terdahulu  yang  kedua berjudul  Sosialisasi  Peraturan  Walikota Nomor  21  Tahun  2013  Tentang  Prosedur dan  Tata  Cara  Pemberian  Izin  Usaha Pariwisata  Kota  Dumai  (Studi  Kasus Karaoke).  Penelitian  tersebut  berusaha untuk  mengetahui,  mendeskripsikan  dan menganalisis  proses  Sosialisasi  Peraturan Walikota  Nomor  21  Tahun  2013  tentang Prosedur  dan  Tata  Cara  Pemberian  Izin Usaha  Pariwisata.  Penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan yang  sedikit  berbeda  yaitu  studi  kasus. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi  dan  hasil  dari  penelitian  ini adalah bahwa dalam sosialisasi yang telah dilakukan  oleh  tim  teknis,  komunikator menganggap  sosialisasi  sudah  cukup dilakukan  sekali  dalam  setahun,  padahal jika dibandingkan dengan luas dan jumlah penduduk  Kota  Dumai  maka  sosialisasi tidak  cukup  dilakukan  sekali  dalam setahun. Kemudian pesan yang disampaikan  kepada  komunikan  belum menyeluruh,  hanya  bagian-bagian  tertentu saja  yang  disosialisasikan.  Selain  itu,
media  yang  digunakan  dalam  sosialisasi terlalu  sedikit  jika  dibandingkan  dengan luas  dan  jumlah  penduduk  Kota  Dumai (Meilani, 2015).
Melihat  dari  beberapa  penelitian yang  sudah  dilakukan,  maka  peneliti menggunakan  tahapan  sosialisasi  dan penerapan  strategi  komunikasi  untuk mengetahui  strategi  komunikasi  dan  juga untuk  mengetahui  hambatan-hambatan dalam mensosialisasikan ketentuan ekspor impor  barang  bawaan  penumpang  kepada penyedia layanan jasa titip yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Karena jika dilihat dari sudut pandang kepentingan individu dan masyarakat, sosialisasi dalam konteks kebijakan publik diartikan sebagai upaya  penyebarluasan  isi  dari  suatu kebijakan  yang  telah  dibuat  dengan maksud  untuk  memunculkan  pengetahuan dan  pemahaman  dari  berbagai  pihak, termasuk kelompok sasaran dari sosialisasi suatu  kebijakan  publik  ini  agar  mengerti terkait kebijakan publik tersebut, serta mau dan  mampu  menjalankan  perannya  dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut
(Herdiana, 2018). Sedangkan  strategi  komunikasi adalah sebutan untuk kampanye komunikasi yang terencana. Secara spesifik,  strategi  komunikasi  merupakan kegiatan  komunikasi  yang  disengaja dilakukan  oleh  suatu  organisasi  untuk mencapai  suatu  tujuan  dalam  rentang waktu  yang  cukup  panjang.  Strategi komunikasi dilaksanakan dalam lingkungan  yang  khusus  yang  melibatkan kelompok-kelompok orang  yang memiliki pengaruh dalam beberapa cara (Atmadi & Widati,  2013,  p.  89).  Pada  penelitian  ini juga menggunakan tahapan strategi komunikasi. Menurut Anwar Arifin (1984)
Halaman 781-793
dalam (Muzakkir & Saleh, 2018), langkah- langkah perumusan proses strategi komunikasi menurut Arifin sebagai berikut: a. Mengenal Khalayak
Mengenal khalayak menjadi langkah  pertama  bagi  komunikator  dalam usaha  komunikasi  yang  efektif.  Khalayak itu  sama  bersifat  aktif,  sehingga  antara komunikator  dan  komunikan  bukan  saja terjadi  saling  hubungan,  tapi  juga  saling mempengaruhi.  Dalam  proses  komunikasi baik komunikator dan khalayak mempunyai  kepentingan  yang  sama. Komunikan  tidak  hanya  menjadi  pihak yang akan menerima pesan saja melainkan juga pihak yang memahami dan menerjemahkan  pesan  yang  disampaikan komunikator dalam komunikasi (Muzakkir & Saleh, 2018).
b. Menyusun Pesan Dalam  waktu  yang  bersamaan memungkinkan bagi komunikan menerima beragam pesan dari berbagai sumber. Oleh karenanya penyusunan pesan harus dilakukan dengan cermat agar pesan yang kita  berikan  memiliki  daya  tarik  bagi komunikan  (Muzakkir  &  Saleh,  2018). Menyusun pesan berarti menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut  adalah  mampu  membangkitkan perhatian  khalayak.  Ada  dua  rumus  yang sesuai dengan hal ini, yang pertama adalah AA procedure atau from attention to action procedure ,  yang  berarti  membangkitkan perhatian  ( attention )  untuk  selanjutnya menggerakkan  individu  atau  kelompok melakukan kegiatan ( action ) sesuai dengan tujuan  yang  sudah  direncanakan.  Yang kedua  adalah  rumus  klasik  AIDDA,  yaitu attention,  desire,  decision ,  dan action . Maksudnya  adalah  penyampaian  pesan
diawali  dengan  membangkitkan  perhatian ( attention ), kemudian menumbuhkan minat dan kepentingan ( interest ), sehingga khalayak  memiliki  hasrat  ( desire )  untuk menerima  pesan  yang  disampaikan  oleh komunikator,  dan  akhirnya  mengambil keputusan ( decision ) untuk
menerapkannya  dalam  suatu  tindakan ( action ) (Tatang, 2016, pp. 86-87).
c. Menetapkan Metode Efektivitas  dari  suatu  komunikasi selain tergantung dari kemantapan isi pesan dan disesuaikan dengan kondisi khalayak, juga turut dipengaruhi oleh metode-metode penyampaian  yang  dapat  dilihat  dari  dua aspek  menurut  Arifin  (1994)  dalam (Tatang,  2016,  pp.  88-89)  yaitu  cara pelaksanaan dan menurut bentuk isinya.
Dalam  (Tatang,  2016,  pp.  88-89) jika ditinjau dari segi pelaksanaan terdapat dua  bentuk,  yaitu Redundancy ,  yaitu mempengaruhi  khalayak  dengan  jalan mengulang-ulang  pesan  kepada  khalayak dan Canalizing yang  maksudnya  adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak.
Sedangkan  jika  ditinjau  dari  aspek  kedua yaitu  berdasarkan  menurut  bentuk  isinya, yang  terdiri  dari  beberapa  metode,  yaitu yang  pertama  Informatif.  Dalam  dunia komunikasi  massa  dikenal  salah  satu bentuk  pesan  yang  bersifat  informatif, yaitu suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan mempengaruhi  khalayak  dengan  jalan (metode) memberikan penerangan. Penerangan berarti menyampaikan sesuatu apa  adanya,  apa  sesungguhnya,  diatas fakta-fakta dan data-data yang benar serta pendapat pendapat yang benar pula. Kedua, yaitu  Persuasif,  yang  maksudnya  adalah mempengaruhi  dengan  jalan  membujuk. Dalam hal ini khalayak digugah baik-baik pikirannya, maupun dan terutama
Halaman 781-793
perasaanya.  Metode  persuasif  merupakan suatu cara untuk mempengaruhi komunikan  dengan  tidak  terlalu  banyak berpikir  kritis,  bahkan  kalau  khalayak dapat terpengaruh secara tidak sadar. Justru itu, dengan metode persuasif ini, komunikator  terlebih  dahulu  menciptakan situasi yang mudah kena sugesti ( sugestible ). Ketiga, yaitu Edukatif.
Metode  edukatif  sebagai  salah  satu  cara mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan, dapat diwujudkan  dalam  bentuk  pesan  yang berisi  pendapat-pendapat,  fakta-fakta  dan pengalaman-pengalaman.  Keempat,  yaitu Kursif, yang berarti mempengaruhi khalayak  dengan  jalan  memaksa.  Dalam hal  ini  khalayak  dipaksa,  tanpa  perlu berfikir lebih banyak lagi, untuk menerima gagasan-gagasan atau ide-ide yang dilontarkan.  Oleh  karena  itu  pesan  dari komunikasi  ini  selain  berisi  pendapat- pendapat  juga  berisi  ancaman-ancaman yang  bersifat  mengintimidasi  (Tatang, 2016, pp. 88-89).
d. Seleksi dan Penggunaan Media Penggunaan  media  sebagai  alat penyalur  ide,  dalam  rangka  merebut pengaruh dalam masyarakat saat ini, adalah suatu  hal  yang  merupakan  keharusan. Sebab selain media massa dapat menjangkau  jumlah  besar  khalayak,  saat ini rasanya kita tak dapat lagi hidup tanpa surat  internet,  seperti  sosial  media  dan media  online  lainnya  (Muzakkir  &  Saleh, 2018).

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  deskriptif.  Menurut  Creswell (dalam  Rukajat,  2018,  p.  4),  pada umumnya  penelitian  kualitatif  bertujuan untuk  memperoleh  informasi  mengenai fenomena  utama  yang  diteliti,  partisipan
dan  lokasi  yang  terkait  dalam  penelitian. Tujuan  penelitian  kualitatif  adalah  untuk mengkonseptualisasikan  dan  merancang guna  memberikan  informasi  mendalam mengenai  tema  atau  topik  penelitian (Heath, 2013, p. 765). Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  dengan  melakukan  wawancara terstruktur kepada beberapa informan dari Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  yaitu Deny Surjantoro selaku Kasubdit
Komunikasi  dan  Publikasi  Kantor  Pusat Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jakarta, Djanurindro  Wibowo  selaku  Kasubdit Impor  Direktorat  Teknis  Kepabeanan Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  dan Finari  Manan  selaku  Kepala  Kantor Pelayanan  Utama  Direktorat Jenderal  Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  analisis  deskriptif  dengan model  Analisis  Interaktif  dari  Miles  dan Huberman  dalam  (Miles,  Huberman,  & Saldana, 2014, p. 12), yang mencakup tiga komponen yaitu Kondensasi data, tampilan data  serta  penarikan  dan  verifikasi kesimpulan. Sedangkan, untuk memastikan  kebenaran  data,  peneliti melakukan  teknik  pemeriksa  kepercayaan yang  terdiri  dari  empat  triangulasi,  yaitu triangulasi dengan sumber, metode, pengamat  maupun  teori.  Penelitian  ini menggunakan  triangulasi  sumber  dengan cara  membandingkan  data  yang  diperoleh di depan umum dengan data yang diperoleh secara  pribadi  (Moleong,  2014).  Secara keseluruhan,  penelitian  ini  membutuhkan waktu selama 9 bulan, terhitung dari bulan Oktober  2019  hingga  Juni  2020  yang dilaksanakan  di  Kantor  Pusat  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  serta  Kantor Pelayanan  Utama  Direktorat Jenderal  Bea
Halaman 781-793
Dan  Cukai  Tipe  C  Soekarno  Hatta,  Area Cargo Bandara Soekarno Hatta.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Selain  belum  mengetahui  dan mengerti  peraturan  terkait  barang  bawaan penumpang,  rendahnya  tingkat  kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku menyebabkan pelanggaran peraturan barang bawaan penumpang terus terjadi.  Maka  selain  penertiban  dan penindakan pelaku bisnis jasa titip ilegal di lapangan,  sangat  penting  juga  bagi Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai memiliki  strategi  komunikasi  yang  tepat dalam rangka mensosialisasikan peraturan terkait ketentuan ekspor dan impor barang bawaan  penumpang  kepada  masyarakat yang  ingin  bepergian  ke  luar  negeri  dan khususnya para penyedia layanan jasa titip di  Indonesia.  Proses  seseorang  dalam mempelajari  dan  mengetahui  peran  yang harus  dijalankan  dalam  masyarakat  yaitu melalui  proses  sosialisasi  yang  dilakukan oleh  agen  sosialisasi,  salah  satunya  yaitu sosialisasi mengenai peraturan atau ketentuan tertentu yang dilakukan organisasi atau lembaga kepada masyarakatnya, dengan tujuan masyarakat dapat  mengetahui  dan  memahami,  juga mempelajari peraturan atau ketentuan yang ada,  dan  peran  seseorang  tersebut  sebagai masyarakat.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut, maka  sosialisasi  yang  dilaksanakan  oleh Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai selanjutnya  dibagi  menjadi  dua,  yaitu sosialisasi  langsung  dan  sosialisasi  tidak langsung.  Pertama  adalah  sosialisasi langsung dilakukan dalam bentuk pelaksanaan  seminar-seminar, workshop , dan talkshow yang diadakan oleh Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai. Sosialisasi tatap muka seperti ini menciptakan  interaksi  langsung  antara komunikator  dengan  khalayak,  efeknya juga  dapat  diketahui  secara  langsung.
Kedua  yaitu  sosialisasi  tidak  langsung, merupakan  sosialisasi  yang  dilakukan dengan  menggunakan  media online yang saat  ini  dinilai  sangat  cepat  menyebarkan informasi kepada masyarakat, oleh karena itu  sosialisasi  tidak  langsung  dilakukan melalui  media  sosial  resmi  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Tujuan  dari  strategi  komunikasi yang direncanakan Direktorat Jenderal Bea dan  Cukai  tidak  lain  agar  masyarakat khususnya para penyedia layanan jasa titip tahu, paham dan menaati peraturan terkait ketentuan ekspor dan impor barang bawaan penumpang.  Untuk  itu,  demi  mencapai tujuan  tersebut  maka  ada  empat  hal  yang harus diperhatikan dalam strategi komunikasi  menurut  Arifin  (1984)  dalam (Muzakkir  &  Saleh,  2018),  yaitu:  a) mengenal khalayak; b) menyusun pesan; c) menetapkan  metode;  d)  seleksi  dan penggunaan media.
Mengenal  khalayak  merupakan faktor  penting  yang  perlu  dilakukan  suatu Lembaga  sebelum  merumuskan  sebuah strategi  komunikasi,  karena  perilaku khalayak  lah  yang  menjadi  penentu berhasil atau tidaknya strategi komunikasi yang  telah  direncanakan  dan  dijalankan oleh  Lembaga  tersebut.  Tahapan  strategi komunikasi  yang  dilakukan  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mensosialisasikan  peraturan  ekspor  dan impor  barang  bawaan  penumpang  dibagi menjadi  dua  kategori,  yaitu  komunitas jastip  dan  masyarakat  yang  melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi tidak hanya para  penyedia  layanan  jastip  saja,  namun seluruh  masyarakat  yang  melakukan perjalan ke luar negeri diwajibkan menaati aturan yang ada.
Tujuan  komunikasi  juga  termasuk dalam langkah-langkah strategi
Halaman 781-793
komunikasi.  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  sejak  awal  menetapkan  sosialisasi peraturan terkait barang bawaan penumpang  menjadi  tujuan  utama  dalam strategi  komunikasi  yang  dilakukan, dengan  harapan  bahwa  para  penyedia layanan  jasa  titip  dan  seluruh  masyarakat Indonesia yang hendak melakukan
perjalanan  ke  luar  negeri  dan  memiliki potensi membawa barang bawaan penumpang  di  atas  batas  ketentuan mengetahui dan mengerti terkait peraturan yang berlaku, khususnya kepada penyedia layanan jasa titip di Indonesia yang masih meraba-raba  terkait  peraturan  tersebut menjadi  paham,  dan  yang  sudah  paham agar selalu mengikuti, menaati aturan dan memahami konsekuensi serta risiko apabila melanggar.
Langkah selanjutnya dalam perumusan  strategi  komunikasi  adalah menyusun  pesan,  yaitu  bagaimana  suatu
Lembaga  menentukan  tema  dan  materi yang akan disampaikan
kepada
masyarakat. Dalam rangka menyampaikan pesan tersebut, maka
peneliti menyimpulkan  bahwa  Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai  melakukan  penyusunan pesan secara verbal dalam bentuk lisan dan tulisan  yaitu  melalui  media online dan pesan non verbal yang disampaikan secara langsung  melalui  sosialisasi  tatap  muka seperti seminar, workshop dan talkshow .
Berdasarkan beberapa metode
komunikasi  menurut  Arifin  (1994)  dalam hal  ini  Direktorat  Bea  dan  Cukai menetapkan metode
komunikasi menggunakan redundancy, informatif, persuasif  dan  edukatif.  Dalam  metode redundancy, proses menyampaikan  pesan kepada khalayak dilakukan secara berulang-ulang. Metode ini dilakukan agar khalayak  lebih  memperhatikan  himbauan
yang  diberikan  dan  tidak  mudah  lupa dengan  pesan  yang  disampaikan.  Metode informatif  dan  edukatif  juga  digunakan Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  dalam proses  sosialisasi  dalam  rangka  mencapai tujuan  yang  sudah  ditetapkan  yaitu  agar masyarakat  mengetahui,  memahami  dan dapat menaati peraturan.
Melalui  media  sosial  Instagram resmi  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai yaitu @beacukairi beberapa kali mengunggah  himbauan  dengan  metode informatif  dan  edukatif  yang  dikemas dengan  baik  menggunakan  ilustrasi- ilustrasi dan gambar-gambar yang menarik untuk  dilihat.  Metode  informatif  dan edukatif  juga  diterapkan  dalam  sosialisasi berupa talkshow atau seminar bersifat interaktif,  yang  diawali  dengan  proses pengenalan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  kepada  masyarakat,  dilanjutkan dengan pengenalan terkait tugas pokok Bea dan  Cukai  yang  khusus  membahas  terkait peraturan ekspor dan impor barang bawaan penumpang.
Dalam rangka memberikan pemahaman serta mengedukasi masyarakat sebagai  perwujudan  memberikan  layanan informasi  kepada  publik,  maka  dengan dilaksanakannya  program  “ Customs  Goes To  Campus ”  ini,  Direktorat  Jenderal  Bea dan Cukai berharap masyarakat khususnya generasi millenial dapat memahami aturan dan  ketentuan  mengenai  jastip  dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara, sehingga  bisa  meningkatkan  kesadaran masing-masing  untuk  membayar  pajak sebagai  bentuk  kontribusi  nyata  kepada negeri.
Direktorat Jenderal  Bea dan Cukai juga  menerapkan  metode  persuasif  dalam strategi  komunikasi  melalui  sosialisasi yang  dilakukan  kepada  khalayak.  Metode
Halaman 781-793
persuasif  dalam  hal  ini  diterapkan  dalam proses  sosialisasi  tatap  muka,  yaitu seminar, workshop dan talkshow yang memungkinkan  untuk  terjadinya  interaksi langsung  antara  khalayak  dengan  petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Metode persuasif ini juga dikemas dengan apik dan menarik  agar  khalayak  dapat  menerima pesan  dengan  baik  dan  diharapkan  dapat mengikuti  himbauan  dan  arahan  yang diberikan oleh petugas.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan banyak kegiatan sosialisasi  melalui talkshow maupun unggahan  pada    media  sosial,  namun kegiatan tersebut bukan kegiatan yang rutin atau  dilakukan  secara  berkala,  jadi memungkinkan bila masih banyak masyarakat  terutama  yang  berprofesi sebagai  penyedia  layanan  jasa  titip  di Indonesia  belum  memahami  dan  bahkan mengetahui  mengenai  peraturan  terkait ketentuan ekspor dan impor barang bawaan penumpang  tersebut.  Dalam  hal  ini Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai menyadari bahwa menentukan penggunaan media  dalam  proses  sosialisasi  kepada khalayak  adalah  hal  yang  penting,  karena media berperan sebagai penghubung antara komunikator dengan khalayaknya.
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  harus cermat  dan  selektif  dalam  menyeleksi penggunaan  media  tujuan  dari  strategi komunikasi dalam mensosialisasikan peraturan terkait ekspor dan impor barang bawaan penumpang dapat tercapai.
Sama  halnya  dengan  menyusun pesan,  dalam  seleksi  dan  penggunaan media,  media  juga  harus  menyesuaikan dengan  target  yang  ingin  dicapai  agar pesan  yang  disampaikan  dalam  proses sosialisasi  sampai  tepat  sasaran.  Peneliti melihat  bahwa  media  massa  yang  saat  ini
digencarkan penggunaannya dalam proses sosialisasi  terkait  ketentuan  ekspor  dan impor  barang  bawaan  penumpang  oleh Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  adalah media online terutama  media  sosial  yang digunakan sebagai alat untuk mensosialisasikan  segala  peraturan  dan ketentuan  yang  ada,  termasuk  peraturan terkait  ekspor  dan  impor  barang  bawaan penumpang. Karena selain jangkauan yang luas  dan  informasi  tersebar  dengan  cepat, media sosial dapat dengan mudah berinteraksi  dan  berkomunikasi  langsung dengan  masyarakat.  Dalam  hal  ini, Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai menggunakan  beberapa  media online , diantaranya yaitu media sosial resmi milik Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai,  yaitu website
Beacukai.go.id,
Instagram
@BeacukaiRI, Twitter @BeacukaiRI, Facebook  “Direktorat  Jenderal  Bea  Dan Cukai”,  dan  YouTube  Kanal  “Bea  Cukai TV”.  Selain  itu,  media  konvensional internal  yang  meliputi  radio  kanal  “BC Radio” dan saluran televisi Kanal “BC TV” yang  saat  ini  dapat  diakses  secara online melalui  KanalBc.go.id.  Untuk  media konvensional eksternal, Direktorat
Jenderal  Bea  dan  Cukai  bekerjasama dengan  televisi  dan  radio  nasional.  Lalu, media  cetak  berupa  majalah  Warta  Bea Cukai,  dan leaflet serta pamphlet yang dibagikan oleh petugas di bandara terutama terminal keberangkatan internasional.
Media yang juga digunakan oleh Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  adalah  aplikasi mobile yang  menyediakan  fitur-fitur  yang dapat  membantu  masyarakat  khususnya para  penyedia  layanan  jasa  titip  untuk mengakses  informasi  terkait  ketentuan ekspor dan impor barang bawaan penumpang,  dan  semua  aplikasi mobile tersebut  dapat  diakses  secara online dan
Halaman 781-793
dapat  diunggah  pada  dua  sistem  aplikasi mobile IOS dan Google Play .
Hambatan  yang  dialami  oleh Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  dalam menerapkan  strategi  komunikasi  dalam mensosialisasikan  peraturan  ketentuan barang bawaan penumpang kepada penyedia  layanan  jasa  titip  di  Indonesia adalah hambatan secara semantik ( semantic  barrier )  dan  hambatan  sosial ( sychossial  noise ).  Hasil  analisis  peneliti berdasarkan  wawancara  dengan  ketiga narasumber  terkait  dengan  hambatan- hambatan  proses  sosialisasi  adalah  bahwa budaya  sebagian  masyarakat  yang  masih tidak  sadar  akan  pentingnya  membayar pajak  demi  kepentingan  dan  keuntungan pribadi. Seperti yang dijelaskan oleh Deny Surjantoro  selaku  Kasubdit  Komunikasi dan  Publikasi  Kantor  Pusat  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  Jakarta  bahwa hambatan  yang  paling  sulit  adalah mengubah pemikiran masyarakat terutama penyedia  layanan  jasa  titip  di  Indonesia yang  dengan  sengaja  menghindari  atau tidak ingin membayar pajak
Penelitian  ini  juga  menunjukkan bahwa karakter masyarakat Indonesia yang cenderung sebagai pengikut dan mencontoh  bisa  menjadi  hal  yang  positif maupun  negatif.  Maka  diperlukan  strategi komunikasi  yang  tepat  dalam  melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk membangun  kesadaran  untuk  taat  dengan pajak. Karena pada kenyataannya masyarakat  masih  kurang  mengerti  dan menyadari  pentingnya  membayar  pajak apapun  termasuk  pajak  barang  bawaan penumpang.  Meskipun  tahun  2020  ini belum  ada  pelanggaran  besar  yang dilakukan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai penyedia layanan jasa titip, namun protes  dan  keluhan  terkait  biaya  pajak
terhadap  barang  bawaan  penumpang kepada  petugas  di  lapangan  maupun call center Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai masih  terus  terjadi,  yang  menandakan bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang belum paham terkait peraturan ekspor dan impor barang bawaan penumpang.
Supaya  strategi  komunikasi  yang dilakukan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  berjalan  dengan  efektif  dan  dapat mencapai tujuannya, makan penting untuk melakukan evaluasi terhadap setiap program  yang  dilakukan  dalam  rangka mensosialisasikan peraturan terkait ketentuan ekspor dan impor barang bawaan penumpang kepada masyarakat khususnya para  penyedia  layanan  jasa  titip  di Indonesia.  Meskipun  masih  adanya  para penyedia layanan jasa titip yang melanggar, namun hasil dari evaluasi yang sudah  dilakukan  menunjukkan  bahwa Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  tepat dalam  menyusun  strategi  komunikasi dalam  mensosialisasikan  peraturan  terkait ketentuan ekspor dan impor barang bawaan penumpang kepada masyarakat khususnya para  penyedia  layanan  jasa  titip  di Indonesia  karena  para  penyedia  layanan jastip masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri sebagai khalayak menunjukan  perubahan  perilaku  dan kebiasaan  sesuai  dengan  harapan  dan tujuan  dari  strategi  komunikasi  yang dilakukan.
Dalam  hal  ini,  tahapan  strategi komunikasi  yang  dilakukan  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mensosialisasikan peraturan terkait ketentuan ekspor dan impor barang bawaan penumpang kepada para penyedia layanan jasa titip di Indonesia sejalan dengan salah satu  fungsi  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  sebagai Industrial  Assistance yaitu
Halaman 781-793
membantu  pergerakan,  kemajuan  dan perkembangan  industri  dalam  negeri, sehingga  industri  dalam  negeri  memiliki keunggulan kompetitif dan dapat bersaing dalam  pasar  internasional.  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  juga  bertugas
melindungi  industri  dalam  negeri  dari kerasnya  persaingan  global  dan  dari masuknya  barang-barang  secara  ilegal, termasuk  melindungi  dari  praktek  bisnis jasa titip ilegal.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  mengenai strategi  komunikasi  Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai  dalam  mensosialisasikan ketentuan ekspor dan impor barang bawaan penumpang  kepada  penyedia  layanan  jasa titip di Indonesia yang telah dilakukan oleh peneliti,  maka  didapatkan  kesimpulan sebagai berikut:
a. Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai telah menerapkan strategi komunikasi sesuai dengan tahapan strategi komunikasi  menurut  Anwar  Arifin agar terwujud komunikasi yang efektif.  Dengan melakukan sosialisasi secara langsung dan melalui sosialisasi tidak  langsung  kepada  komunitas penyedia  layanan  jasa  titip  maupun masyarakat yang berpotensi melakukan  perjalanan  ke  luar  negeri sebagai target komunikasi.
b. Sebagai tahapan strategi guna mencapai target komunikasi,
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai melakukan strategi penyusunan pesan untuk disampaikan menyesuaikan khalayaknya,  yaitu  penyusunan  pesan secara verbal dalam sosialisasi berupa seminar, workshop dan talkshow ,  dan juga  penyusunan  pesan  secara non verbal dalam sosialisasi melalui media massa,  yang  meliputi  media  sosial, media  konvensional, media cetak  dan aplikasi mobile .
c. Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai melalui  strategi  komunikasi  dalam
mensosialisasikan  peraturan  terkait ketentuan  ekspor  dan  impor  barang bawaan penumpang menerapkan beberapa metode komunikasi menurut Anwar Arifin, yaitu metode komunikasi redundancy ,  informatif, persuasif dan edukatif.
d. Hambatan  bagi  Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai  dalam  menerapkan strategi  komunikasi  adalah  minimnya kesadaran  dari  sebagian  masyarakat terutama penyedia layanan jasa titip di Indonesia  untuk  mengikuti  peraturan dengan taat membayar pajak. Hambatan  ini  sejalan  dengan  salah satu  hambatan  strategi  komunikasi menurut Ruslan yaitu hambatan sosial ( sychossial  noise ),  yang  merupakan hambatan dikarenakan adanya budaya dan  kebiasaan  yang  dianut  sehingga kecenderungan,  kebutuhan,  harapan- harapan  dan  persepsi  kedua  belah pihak  yang  berkomunikasi  berbeda. Kebiasaan inilah yang menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Bea dan  Cukai  dalam  melakukan  strategi komunikasi.
e. Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai melakukan  evaluasi  untuk  setiap kegiatan sosialisasi untuk mengetahui efektifitas  komunikasi  yang  lakukan, keakuratan  informasi  yang  diberikan, dan  juga  bagaimana  realisasi  dan implikasi  sosialisasi  peraturan  yang dilakukan  oleh  penumpang  setelah menerapkan strategi komunikasi melalui sosialisasi.
Halaman 781-793
f. Meskipun  belum  signifikan,  namun setelah berlangsungnya kegiatan
sosialisasi yang dilakukan,
pelanggaran  yang  dilakukan  oknum penyedia  layanan  jasa  titip  terbukti berkurang  dan  komplain  mengenai barang  bawaan  penumpang  dari masyarakat juga berkurang. Dalam hal ini,  evaluasi  menunjukkan  bahwa Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai tepat dalam menyusun strategi komunikasi  dalam  mensosialisasikan peraturan terkait ketentuan ekspor dan impor  barang  bawaan  penumpang serta khalayak menunjukan perubahan perilaku  dan  kebiasaan  sesuai  dengan harapan  dan  tujuan  dari  strategi komunikasi yang dilakukan.
g. Dikarenakan  layanan  jasa  titip  masuk dalam kategori business as usual , yang berarti  kegiatan  jastip  ini  akan  terus ada  dan  berkembang.  Untuk  itu, Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai juga  akan  terus  berinovasi  dalam menyusun strategi komunikasi melalui sosialisasi secara terus menerus
sehingga  terwujud  bisnis  jasa  titip yang  legal  demi  kenyamanan  dan keamanan seluruh masyarakat Indonesia.

## Daftar Pustaka
Atmadi,  G.,  &  Widati,  S.  R.  (2013).
Strategi Pemilihan Media
Komunikasi  LPPOM  MUI  Dalam
Sosialisasi & Promosi Produk Halal
Di  Indonesia. Jurnal  Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2 (2), 87-97. ISSN : 2356-0185
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (2019,
Oktober 7). Jastip Dan Digitalisasi Menjadi  Tema  Customs  Goes  To Campus Di Universitas
Gunadarma.  Diperoleh  18  Mei 2020 dari https://www.beacukai.go.id/berita/j astip-dan-digitalisasi-bea-cukai- menjadi-tema-customs-goes-to- campus-di-universitas- gunadarma.html
Hariyanto, E. & Cameng, D. K. J. (2019).
Komunikasi  Publik  Di  Era  4.0.
Yogyakarta, Indonesia: Jualin bukumu.
Heath,  R.  L.  (2013). Encyclopedia  of Public  Relations. United  States  of America:  SAGE  Publications,  Inc.
Diperoleh dari http://gen.lib.rus.ec/book/index.ph
p?md5=C2434F007B221F7FB8E3
538D9928599C
Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik:  Pengertian  Dan  Konsep Dasar. Jurnal  Ilmiah  Wawasan
Insan  Akademik, 1 (3),  13-26. Diperoleh dari
https://www.researchgate.net/profil e/Dian_Herdiana3/publication/337 485273_Sosialisasi_Kebijakan_Pu blik_Pengertian_dan_Konsep_Das ar/links/5ddb51ad458515dc2f4b78 7e/Sosialisasi-Kebijakan-Publik- Pengertian-dan-Konsep-Dasar.pdf Kusumastuti, A. D. (2020). Fenomena Jasa Titip  (jastip)  Dan  Polemik  Bagi Kelangsungan  Produk  UMKM.
Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan , 9 (1), 33-39.
doi:https://doi.org/10.47942/iab.v9
i1.645
Meilani,  D.  (2015).  Sosialisasi  Peraturan Walikota  Nomor  21  Tahun  2013 Tentang  Prosedur  Dan  Tata  Cara Pemberian  Izin  Usaha  Pariwisata Kota  Dumai  (Studi  Kasus  Wisata Karaoke). Jurnal
Online
Halaman 781-793
Mahasiswa Fakultas Ilmu Dan Ilmu Politik Universitas Riau , 2 (2), 1-10.
Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldana, J. (2014). Qualitative Data
Analysis. NY, US: SAGE
Publication.
Moleong,  L.  J.  (2014). Metode  Penelitian
Kualitatif,  Edisi  Revisi. Bandung,
Indonesia: PT Remaja Rosdakarya Muzakkir,  N.  F.,  &  Saleh,  R.  (2018).
Strategi Komunikasi Dinas Kesehatan  Provinsi  Aceh  Dalam Mensosialisasikan  Bahaya  Penyakit Difteri  Di  Provinsi  Aceh. Jurnal
Ilmiah  Mahasiswa  FISIP  Unsyiah , 3 (4), 1-17. Diperoleh dari http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article /view/10058 Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian
Kualitatif (Qualitative Research
Approach) .  Yogyakarta,  Indonesia:
Deepublish Tatang,  S.  (2016). Dinamika  Komunikasi.
Bandung: CV Pustaka Setia Yanesa,  A.  (2016).  Sosialisasi  Peraturan Daerah  No.  8  Tahun  2013  Tentang
Pengelolaan Sampah Kabupaten
Sijunjung  Kecamatan  Sijunjung. Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik
Universitas Riau , 3 (2), 1-16. Diperoleh dari https://jom.unri.ac.id/index.php/JO
MFSIP/article/view/11518/11166