p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Pengaruh Tingkat Penerimaan Pajak Terhadap Perkembangan Sistem Layanan Pajak di Indonesia
Evaline Suhunan Purba 1 , Made Aubrey Josephine Angelina 2 , Rasji 3
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: evaline.205210196@stu.untar.ac.id
DOI https://doi.org/10.47647/jsr.v13i3.1969

## Abstract
The  new  feature  presented  by  the  government  to  support and build public awareness of the importance  of  paying  taxes  and  reporting  taxes  is  Online  Tax.  Online  Tax  is  provided officially  by  the  Directorate  General  of Taxes online via the DJP Online website. This Online Tax is presented with the aim of making it easier for taxpayers to make payments or transactions related  to  tax  reports.  The  new  services provided  by  the  government  have a big influence on the level of Indonesian tax revenues.
Keywords: Tax, Online, DJP Online, Taxpayer

## Abstrak
Fitur baru yang dihadirkan pemerintah demi mendukung dan membangun kesadaran masyarakat terhadap  pentingnya  melakukan  pembayaran  pajak  dan  pelaporan  pajak  yaitu Pajak Online. Pajak Online ini adalah sebuah platform yang disediakan secara sah dan resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak secara online melalui website DJP Online. Pajak Online ini dihadirkan  dengan tujuan  dapat  memudahkan  para  wajib  pajak  dalam  melakukan  kegiatan atau  transaksi  yang berhubungan  dengan  laporan  pajak.  Adapun  layanan  baru  yang disediakan pemerintah sangat berpengaruh dalam tingkat penerimaan pajak Indonesia.
Kata kunci: Pajak, Online, DJP Online, Wajib Pajak
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Pendahuluan
Pajak adalah sumber utama  yang menentukan  tingkat  penerimaan  negara. Pengembangan  fasilitas  umum,  pendidikan, transportasi,  dan  bahkan  infrastruktur dapat berjalan   lancar   berkat   wajib   pajak   yang rutin   membayarkan   pajaknya.   Pasal   23A Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menyatakan," Pajak dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa untuk  keperluan  negara  diatur  dengan undang-undang ." Oleh karena itu, pemungutan  pajak  yang  tidak  sesuai peraturan  merupakan  bentuk kesewenangan karena  negara  telah  mengatur  ukurannya dan  pelaksanaannya  berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Pasal  1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan  pengertian  pajak  sebagai kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  individu  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang dengan tidak mendapatkan   imbalan secara   langsung   dan   digunakan   untuk keperluan      negara    bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Indonesia  membuat peraturan  pajak  berdasarkan  7  asas  yang menjadi dasar dan pedoman.
1. Asas    finansial,    besaran    pungutan pajak    ditetapkan    atau    diubah tergantung    pada  kondisi  keuangan wajib pajak;
2. Asas   ekonomis:   pemungutan   pajak harus    digunakan    sesuai    dengan kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia  demi  pembangunan  bangsa yang lebih baik;
3. Asas  yuridis:  pemungutan  pajak mengacu  pada  Pasal  23  ayat  (2) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Asas  umum,  pemanfaatan  pajak  harus dilakukan  dari  dan  untuk  masyarakat indonesia.
5. Asas  kebangsaan:  setiap  orang  yang mendapatkan  uang  dari  Indonesia, warga  negara  asing  juga  harus membayar  pajak.  Ini  didasarkan  pada dua asas selanjutnya yaitu:
6. Asas sumber, yang menentukan  lokasi bisnis, dan
7. Asas  wilayah,  yang  menentukan wilayah tempat tinggal wajib pajak.
Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  meluncurkan  inovasi  baru  yang disebut Pajak  Online.  Pajak  Online  adalah sistem  elektronik  daring  yang  disediakan oleh  Dirjen  Pajak  (DJP)  atau  pihak  lain yang  ditunjuk  oleh  DJP  dan  bertujuan untuk memudahkan wajib pajak membayar dan  melaporkan  pajak  melalui  transaksi online. Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak  nomor  SE-42/PJ/2017  tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan transaksi  elektronik  layanan  pajak  online memberikan penjelasan resmi. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan  Pajak  Online  adalah  untuk memudahkan wajib pajak untuk membayar  pajak  secara  online  dan langsung.  Pada  tahun
2013,   pembayaran   pajak   hanya   dapat dilakukan   secara   online   melalui   ATM, tetapi  pemerintah  kemudian  memasukkan metode  pembayaran  pajak  secara  online melalui  sistem  e-biling.  Namun,  hanya jenis  Pajak  Penghasilan  (PPh)  yang  dapat dibayar,  dengan  sejumlah  dasar  dasar hukum :
● PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
● PK-32/PMK.05 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.
● Per-PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik.
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Pemerintah  kemudian  mengembangkan aplikasi  pembayaran  elektronik,  yang kemudian  disempurnakan  dengan  SSE Pajak  versi  2  dan  SSE  Pajak  versi  3. Kehadiran  aplikasi  pembayaran  elektronik menawarkan beberapa
keuntungan dibandingkan dengan sistem pajak ebelumnya,      seperti      kemudahan      dan tidak   membutuhkan   waktu   yang   lama dalam  pembayaran  pajak  dan  proses pengisian data pembayaran pajak.
e-Filing  adalah  aplikasi  pertama  yang dibuat  oleh  penyedia  layanan  aplikasi Application    Service    Provider (ASP). Peraturan        Direktur        Jenderal        Pajak nomor KEP-05/PJ/2005  tentang  Tata  Cara Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  secara
Elektronik  (e-filing)  melalui  perusahaan penyedia  layanan  aplikasi  (ASP)  yang dikeluarkan pada tahun
2014.  Peraturan  PER-1/PJ/2014  tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan  secara  Elektronik  juga dikeluarkan.  Dalam  kaitannya  dengan
Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  RI Nomor  9/PMK.03/2018  tentang  Surat Pemberitahuan  (SPT),  empat  situs  web resmi  DJP  berfungsi  sebagai  platform  sah untuk melakukan e-filing, yaitu:
● OnlinePajak
● BRI
● Mitra Pajakku
● Sarana Prima Telematika (SPT)
OnlinePajak   adalah   aplikasi   gratis   dan tidak      berbayar      yang      memungkinkan Anda  menghitung,  menyetorkan,  dan melaporkan pajak secara online dalam satu aplikasi.  Layanan  e-filing  Bulk  Upload hanya  dapat  digunakan  oleh  wajib  pajak yang  memerlukan  pengelolaan  pajak berskala  besar.  Pajak  diawasi  secara tersentralisasi di seluruh cabang.
Selain  itu,  ada  e-FORM,  yaitu  formulir elektronik.  Beberapa  Surat  Pemberitahuan (SPT)  yang  dapat  dilaporkan  melalui  e- FORM  adalah  SPT  Tahunan  OP  1770S, SPT Tahunan OP  1770,  dan  SPT Tahunan Badan 1771. Pengisiannya dapat dilakukan secara  offline  dengan  menggunakan aplikasi form viewer yang disediakan oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  Online. Dengan  demikian  adakah  dampak  pada kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya membayar  pajak  dan  meningkatkan penerimaan  pajak  di  Indonesia  setelah diluncurkan  layanan  DJP  Online  yang memudahkan  orang  untuk  mengakses pelaporan pajak mereka.

## Rumusan Masalah
1. Apakah pelaksanaan perkembangan sistem layanan pajak di Indonesia sudah berjalan secara efektif? 2. Faktor-faktor   apa   yang mempengaruhi   perkembangan sistem   layanan   pajak   di Indonesia?

## Metode Penelitian
Penulisan      karya      tulis      ilmiah      ini menggunakan   metode   penelitian   kualitatif dikarenakan penelitian ini bersifat deskriptif.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian  di  ranah  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  dilakukan dengan  cara  menggunakan  bahan  pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan
peraturan
perundang- undangan serta jurnal  dan beberapa sumber internet  yang  berkaitan  dengan  implikasi manfaat pajak terhadap negara.
Penelitian  ini  juga  melakukan  analisa terhadap  data  sekunder  sehingga  dapat diadakan penelitian  terhadap  ruang  lingkup
Jurnal Sains Riset (JSR) p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
bidang  yang  seluas-luasnya.  Data  sekunder dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  untuk mengadakan  penilaian  terhadap  hasil-hasil penelitian yang dilakukan  peneliti  sebelum melakukan  penelitian  yang  sesungguhnya. Penelitian  terhadap  data  sekunder  tidak terikat  oleh  waktu  dan  tempat  (S.Soekanto dan Sri Mamudji, 1979:19) .
Pembahasan
1. Keefektifan   Sistem   Pelaksanaan Perkembangan   Sistem   Layanan Pajak   di Indonesia.
Dalam    perkembangan    zaman    saat    ini, Manusia    sangat  membutuhkan  dunia digital  sebab semenjak adanya dunia digital setiap  pekerjaan  manusia  semakin  terbantu dalam banyak hal. Oleh  sebab  itu  Manusia merasa  sangat  senang  jika  dalam  suatu bidang  sudah  menyediakan  sistem  layanan digital  sehingga  tidak  jarang  dalam keseharian  manusia  lebih  memanfaatkan kesediaan fasilitas teknologi yang ada. Dalam  bidang  perpajakan,  Kesadaran masyarakat  di  Indonesia  untuk  melakukan pembayaran perlu  perhatian  khusus,  karena kesadaran    wajib    pajak    adalah    hal terpenting  pada  sistem perpajakan  modern saat ini. Dalam hal ini Pemerintah memiliki alasan untuk mengulangi kebijakan pengampunan  pajak  alias  tax  amnesty. Dalam hal ini menurut salah satu artikel pda tahun  2022  menyebutkan  5  alasan  terbesar orang Indonesia tidak membayar pajak, yaitu : 1. Adanya unsur ketidakpercayaan,
seperti ketidakpercayaan terhadap
Undang-Undang di Perpajakan.
2. Masih  banyak  masyarakat  yang  tidak percaya dengan para petugas pajak.
3. Masyarakat ingin coba-coba untuk tidak membayar pajak.
4. Praktik  untuk  membayar  pajak  belum menjadi budidaya di kalangan
masyarakat.
5. Rumitnya dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Adapun      upaya      pemerintah      dalam meningkatkan      upaya      kesadaran masyarakat   dalam membayar pajak adalah dengan meningkatkan inovasi-inovasi baru agar  masyarakat  semakin  mudah  dalam membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  memberikan  inovasi  baru  kepada masyarakat  yang  ingin  membayar  pajak melalui  sistem  elektronik.  Pajak  online merupakan    sebuah    layanan    berbasis elektronik  yang  diciptakan  Direktorat Jenderal  Pajak (DJP).    Berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak nomor SE-42/PJ/2017  mengenai    Petunjuk Pelaksanaan
Pengamanan Transaksi
Elektronik  Layanan  Pajak  Online bahwa “ Pajak    Online    adalah    sistem elektronik  yang  disediakan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak    (DJP) atau  pihak  lain  yang  ditunjuk oleh Direktorak  Jenderal  Pajak  yang digunakan  oleh  wajib  pajak  untuk melakukan transaksi elektronik . Berikut beberapa layanan perpajakan online yang dihadirkan Direktur Jenderal Pajak,  supaya dapat dipakai masyarakat untuk mengelola perpajakan secara online :
-     e - Registration
- e - Billing
-     e - Faktur
-     e - Bupot
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Manfaat  yang  didapat  dengan  hadirnya Pajak online ini bahwa:
a.      Pembayaran  Pajak  Online dinilai  lebih  mudah  dan  murah terutama  buat  masyarakat  yang memiliki kesibukan dalam berbagai  urusan  sehingga  dengan adanya  pembayaran  pajak  online ini  diharapkan  buat  masyarakat untuk tidak perlu menunggu lama untuk menunggu giliran pembayaran      di      loket teller dan    lembaran    SPP    maupun berkas-berkas  lain  tidak  perlu dilakukan  pencetakan  melalui kantor pos atau bank. Masyarakat yang  ingin  membayar  pajak cukup  melakukan  pembayaran dengan menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan mencatat  kode Billing untuk  di sebuah  lemabaran  kecil  agar nantinya  dapat  diperlihatkan  ke teller atau  jika  ingin  dilakukan penyetoranke  mesin ATM. Selain itu bisa juga dilakukan menggunakan  Internet  Banking. Pembayaran Pajak Online sifatnya  fleksibel  dalam  arti  bisa dilakukan  sesuai  dengan  waktu luang masing-masing wajib pajak. b.      Pembayaran  Pajak    Online dinilai    lebih    akurat  dan  aman karena  dalam  sistem  e  - Billing mengharuskan  wajib  pajak  untuk mengisi  dengan  benar  surat setoran pajak elektronik berdasarkan  transaksi  perpajakan masing-masing serta adanya transparansi yang diberika oleh  sistem  e  -  Billing  sehingga wajib pajak dapat melihat
kembali  riwayat  pembayaran pajak  yang  sebelumnya  sudah dilakukan wajib pajak.
c.      Pembayaran    Pajak    Online dinilai  lebih  cepat  karena  cukup dengan  mengandalkan  koneksi internet  yang  baik,  dimanapun wajib pajak berada dapat melakukan  transaksi  pembayaran pajak.
Inovasi  pajak  digital  di  Indonesia  tidak hanya  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak,  namun  efisiensi  pelayanan administrasi  perpajakan  juga diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan  pajak.  Oleh  karena  itu pelaksanaan perkembangan sistem
layanan  pajak    di    Indonesia    bisa dikatakan    efektif.    Terbukti    bahwa berdasarkan    beberapa    sumber  jurnal disampaikan  bahwa penerapan e - Filing memberikan  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak,  begitu  juga  penerapan  system  e - Billing memberikan pengaruh positif dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak,  kemudian  memahami  internet dapat  meningkatkan  dampak  penerapan sistem e - Filing juga e - Billling terhadap kepatuhan masyarakat  yang  ingin membayar pajak.

## 2.  Faktor  Perkembangan  Sistem Layanan Pajak di Indonesia
Fungsi  pajak  sangat  penting  dalam membangun  suatu  negara  agar  dapat membiayai semua kebutuhan publik. Oleh karena itu, kegunaan pajak sangat penting untuk memastikan bahwa penduduk akan memenuhi  kewajiban  pajaknya.  Adapun fungsi pajak terdiri dari:
a.   Fungsi Anggaran
Jurnal Sains Riset (JSR) p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Pajak  merupakan  kontributor terbesar  pendapatan  negara  oleh karena itu pajak digunakan  untuk membiayai anggaran yang berkaitan  dengan  pembangunan dan  kepentingan    negara.    Pajak yang    merupakan    sumber pendapatan    negara    berfungsi untuk    membiayai    pengeluaran- pengeluaran  negara  serta  untuk membangun fasilitas-fasilitas publik b.   Fungsi MengaturDengan melalui pajak, pemerintah diharap bisa mengatur pertumbuhan ekonomi serta dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan.  Seperti melindungi  produksi dalam negeri, penetapan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. c.   Fungsi Stabilitas Dengan Pajak, pemerintah memiliki kesempatan untuk menjalankan kebijakan  yang berkaitan dengan stabilitas harga.
Sehingga  membuat  inflasi  dapat dikendalikan  dan  ekonomi  dapat berjalan  dengan  stabil.  Fungsi pajak ini juga mengatur peredaran uang  di  masyarakat,  pemungutan pajak,  penggunaan  pajak  yang efektif.
d.   Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak digunakan untuk membiayai  semua  kepentingan umum,  termasuk  juga  untuk membiayai pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan  pekerjaan,  sehingga dengan terbukanya lapangan pekerjaan  dapat  mendistribusi pendapatan  masyarakat  secara merata. Pentingnya  pajak  untuk  kemajuan  suatu negara  membuat  pemerintah  Indonesia mengeluarkan  inovasi  baru  berupa pembayaran Pajak Online supaya masyarakat Indonesia tidak perlu bingung jika mempunyai kesibukan tetapi
berkeinginan  untuk  membayar  pajak. Pembayaran  jauh  dari  lokasi  tempat tinggal menjadi salah satu faktor membuat para  wajib  pajak  malas  melakukan pembayaran,  selain  itu  masyarakat  juga menilai akan banyak waktu yang terbuang dengan  cuma-cuma  karena  padatnya antrian  masyarakat  serta  hanya beberapa layanan  yang  dibuka  pada  jam  kerja sehingga proses nya menjadi sangat lama. Hal ini sangat menjadi pertimbangan buat masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak terutama buat masyarakat yang sibuk terhadap pekerjaan  nya.  Padahal  jika  masyarakat membayar  pajak  dengan  tepat,  hal tersebut  dapat  memberikan  peningkatan pada pendapatan negara. Karena ingin
mengoptimalkan penerimaan  pajak,  pemerintah  mencari cara  untuk  memaksimalkan  cara  supaya masyarakat  yang  mempunyai  kawajiban untuk membayar pajak semakin mengerti pentingnya  peranan  pajak  supaya  dapat terwujudnya  pembangunan  negara  yang lebih    baik.  Untuk  itu  pemerintah  ingin memberikan  upaya  agar  masyarakat dapat membayar pajak dengan nyaman Di  era  teknologi  yang  sangat  maju  saat ini,  tentu  saja  hal  ini  bermanfaat  bagi pekerjaan  yang  membutuhkan  layanan yang  praktis,  cepat,  dan  mudah. Pemerintah  menggunakan  era  teknologi saat  ini  untuk  meningkatkan  pendapatan pajak.  Ini  mendorong  reformasi  di Direktorat  Jenderal  Pajak  di  bawah naungan Departemen Keuangan.
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Reformasi  yang  dilakukan  mencakup penyempurnaan  kebijakan  perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan  pajak yang  tersedia  dengan  menjunjung  tinggi prinsip keadilan sosial. (Lingga, 2012).
Direktorat    Jenderal    Pajak    melakukan modernisasi    sistem    administrasi perpajakan  guna  meningkatkan  kualitas pelayanan  perpajakan  terhadap  Wajib Pajak  yaitu  dengan  dikembangkannya pelaporan  pajak  terutang  berbasis  e  - System seperti e - Registration, e - Faktur, e - Filing dan e - Billing yang diharapkan dapat  meningkatkan  mekanisme  kontrol dan  pelaporan  yang  lebih  baik  akan diterapkan. (Widjaja & Siagian, 2017).

## Kesimpulan
Pajak  Online  merupakan  fitur  yang dihadirkan Direktorat Jenderal Pajak dan Application  Service  Provider (ASP) bidang  perpajakan.  Beberapa  layanan perpajakan  online  untuk  dapat  diakses oleh wajib pajak pada DJP Online adalah seperti e - Billing, e - Filing,  e -  FORM  e  -  Bupot.  Fungsi pajak sangat banyak  dalam  membangun  negara sehingga nantinya masyarakat  juga  dapat menikmati fasilitas-fasilitas
yang dihasilkan  suatu  negara  tersebut, namun di  Indonesia  masih  sedikit  para  wajib pajak  yang  peduli  akan  hal  itu. Banyaknya  Faktor  yang  membuat masyarakat  lupa  akan  kewajiban  nya sebagai  masyarakat  yang  mempunyai kewajiban    membayar    pajak    untuk melakukan   kewajiban   nya.  Salah  satu faktornya    adalah    Jauh    nya    tempat pembayaran   pajak   dari   tempat   tinggal beberapa masyarakat,  proses  lama  serta harus    mengantri    dalam    menunggu
giliran    masing-masing  karena  jadwal pelayanan  yang  terbatas  hanya  dibuka pada saat jam kerja saja.
Oleh  karena  itu  diharapkan  dengan adanya DJP Online dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, tanpa perlu datang ke kantor  pajak  untuk  mengurus  masalah perpajakan. Pemerintah juga
memanfaatkan  di  era  teknologi  saat  ini untuk  memberikan      kualitas      terbaik pelayanan      perpajakan      terhadap masyarakat   yang   ingin membayar wajak yaitu  dengan  diperbaharui  aplikasi perpajakan.  Hal ini  dinilai  cukup  efektif dan  dapat  mengurangi  alasan-alasan masyarakat untuk tidak membayar pajak.

## Daftar Pustaka Jurnal
Gilbert  Dwi,  Putu  Eka,  I  Nyoman Putra, “Pengaruh  Penerapan  Sistem  E- Filing  Dan  E-  Billing  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan Pemahaman  Internet  Sebagai Variabel  Moderasi  Pada  KPP  Di Provinsi  Bali”,  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan  Ganesha,  Vol.  11, Nomor 1 Tahun 2020
Internet Anonim. “Pajak Online”. https://www.online- pajak.com/seputar pajakpay/pajak-online, diakses pada 4 Oktober 2023. Anonim. ’’Fungsi,      Manfaat      dan Jenis Pajak untuk Pembangunan Negara”, https://bakeuda.agamkab.go.id, diakses pada 7 Oktober 2023.
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Basri,Abdul.    “Bagaimana  Sejarah  dari Sistem Aplikasi Pajak Online, dan Apa  Saja Layanannya”. https://radarmadura.jawapos.com/bagaiman a-sejarah-dari-sistem-aplikasi- pajak- online-dan-apa-saja- layanannnya,  diakses  pada  5
Oktober 2023. I      Gusti      Agung      Istri      Pradnya Prameswari.      “Penerapan      E- System Perpajakan”, https://www.pajakku.com,  diakses pada 8 Agustus 2023
Kinasih,Tanita.        “Landasan        Hukum Pajak     bagi     Warga     Negara Indonesia”. https://www.kuncie.com/posts/land asan-hukum-pajak/. diakses 4 Oktober 2023. Rachmayanti,Shelma.   “5   Alasan Terbesar  Orang  Indonesia  Enggan Bayar  Pajak”.
https://economy.okezone.com. diakses pada 6 Agustus 2023
Utami,Widya    Novia.    “Membayar    Pajak Lebih      Mudah      dengan      Cara Online”, https://klikpajak.id/blog/membayar -pajak-lebih-mudah-dengan-cara- online/,  diakses  pada  7  Oktober 2023.