## KEPASTIAN  HUKUM  HAK  CIPTA  ATAS  KARYA DESAIN  ARSITEKTUR  DI  INDONESIA  DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ALTER EGO TENTANG HAK CIPTA

## COPYRIGHT LAW ON ARCHITECTURAL DESIGN WORK IN  INDONESIA  IS  ASSOCIATED  WITH  THE  PRINCIPLE OF ALTER EGO ON COPYRIGHT
Muhamad Harisman a

## ABSTRAK
Seiring  berkembangan  zaman  ragam  bentuk  arsitektur  semakin berkembang yang di dorong oleh perkembangan teknologi dan semakin terbatasnya  lahan  sehingga  desain  arsitektur  dituntut  agar  dapat menyesuaikan  dengan  kondisi  tersebut.  Karya  desain  arsitektur merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) atau Intellectual Property adalah  suatu  hak  yang  timbul  bagi  hasil  pemikiran  yangmenghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Undang-undang Nomor 28 Tahun  2014Tentang  Hak  Cipta  mengatur  mengenai  kepemilikan  Hak Cipta untuk menjamin hak-hak bagi pemilik hak cipta atas karya arsitektur tersebut, prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi buah pikiranya. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, Hak ekonomi adalah  hak  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaan  serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau  pelaku  yang  tidak  dapat  dihilangkan  atau  dihapus  tanpa  alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan dan Hak moral  dan  hak  ekonomi  merupakan  hal  yang  tidak  terpisahkan  dari prinsip alter  ego .  Perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  dan sastra,  sudah  demikian  pesat  sehingga  memerlukan  peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukumbagi pencipta, pemegang Hak Cipta  dan  apa  yang  menjadi  objek  Hak  Cipta.    Dilindunginya  karya arssitektur ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pencipta  karya  terutama  bagi  pencipta  karya  arsitektur  dan  perjanjian merupakan  alat  untuk  memperoleh  seperangkat  hak  dan  kewajiban perdata,  sehingga  para  pihak  memiliki  landasan  hukum  atas  apa  yang dilakukan arsitek.
Kata kunci: hak cipta; kepastian hukum; arsitek; prinsip alter ego
a Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  21  Bandung,  email: hafizhlaqarni@gmail.com.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterbitkan: 29 Mei 2020
DOI:
https://doi.org/10.23920/jphp .v1i2.238
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Along with the development of the diverse forms of architectural development that is driven by technological developments and increasingly limited land so that architectural design is demanded to be able to adjust to these conditions. Architectural design work is part of Intellectual Property (KI) or Intellectual Property is a right that  arises  for  the  results  of  thinking  that  produces  a  product  that  is  beneficial  to  humans.KI  can  also  be interpreted as a right for someone because it has made something useful for others. Law Number 28 Year 2014 Regarding Copyright regulates the ownership of copyrights to guarantee the rights of the copyright owner for the architectural work, especially the rights that arise such as economic rights and moral rights. In principle, everyone  must  get  a  reward  for  his  thoughts.  Copyright  consists  of  economic  rights  and  moral  rights.  In principle, everyone must get a reward for his thoughts. Copyright consists of economic rights and moral rights. Economic rights are the rights to obtain economic benefits for the work and related product rights. Moral rights are rights inherent in the creator or perpetrator that cannot be eliminated or deleted without any reason, even though Copyright or Related Rights have been transferred and moral rights and economic rights are inseparable from the principle of alter ego.The development of science, technology, art, and literature, has been so rapid that it requires increased protection and guarantees of legal certainty for the creators, holders of copyrights and what are the objects of copyright. The protection of this architectural work aims to ensure legal certainty for the creators of the works, especially for the creators of architectural works, and the agreement is a tool to obtain a set of civil rights and obligations, so that the parties have a legal basis for what the architect does.
Keywords: copyright; legal certainty; architec; the alter ego principle.

## PENDAHULUAN
Desain arsitektur adalah salah satu bagian dari karya budaya, sarat dengan makna kehidupan, dan merupakan apresiasi terhadap lingkungan alam sekitar, hingga ekspresi perwujudan seni estetika jiwa manusia. Arsitektur dibangun berdasarkan kaidah - kaidah tradisi yang dianut masyarakat setempat. Arsitektur juga merupakan suatu bentukan dari unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan suatu suku bangsa sehingga dijadikan sebagai suatu identitas suku bangsa tersebut. Arsitektur adalah  suatu  bangunan  yang  bentuk,  ragam  hias  dan  cara  pelaksanaannya  diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi. Arsitektur adalah cermin tata nilai dan budaya yang  ditradisikan  oleh  masyarakatnya. 1 Karya  desain  arsitektur  merupakan  bagian  dari Kekayaan Intelektual (KI) atau Intellectual Property adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yangmenghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. KI bisa juga diartikansebagai  hak  bagi  seseorang  karena  telah  membuat  sesuatu  yang  berguna bagiorang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi buah pikiranya. 2
1 Budihardjo, E, 1997, Arsitek dan Arsitek Indonesia Menyosong Masa Depan. Andi, Yogyakarta, hlm. 16
2 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten dan Seluk beluknya , Erlangga, Jakarta, hlm. 2
Kekayaan  Intelektual  merupakan  benda  tidak  berwujud  hasil  kegiatan  intelektual atau daya cipta manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu.  Kegiatan  intelektual  terdapat  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah Kekayaan  Intelektual,  bukan  benda  material  bentuk  perwujudan  Kekayaan  Intelektual. Alasannya  adalah  Kekayaan  Intelektual  merupakan  Hak  Eksklusif  yang  hanya  ada  dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau  menggunakan  hak  tersebut  untuk  menciptakan  atau  memproduksi  benda  material bentuk  jelmaannya  wajib  memperoleh  lisensi  (izin)  dari  pemilik  atau  pemegang hak. 3 Arsitek  adalah  selaku  profesional  yang  merancang  pekerjaan  untuk  kepuasan  dan keuntungan  para  investor,  yang  didalamnya  terdapat  perpaduan  kecakapan  teknik  dan kematangan etik yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman dan disiplin yang harus disertai pula mental, etik dan moral yang kuat, tidak hanya sekedar mencari nafkah tetapi juga mempertaruhkan kualitas dan harkat pribadinya. 4 Hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak atas suatu hasil karya atau produk yang diciptakan untuk dipublikasikan  dengan  tujuan  melindungi  karya  atau  produk  tersebut  baik  dari  segi ekonomi maupun moral. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral.
Hak  ekonomi  adalah  hak  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaan  serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak  Terkait  telah  dialihkan. 5 Hak  moral  dan  hak  ekonomi  merupakan  hal  yang  tidak terpisahkan dari prinsip alter ego . Pada dasarnya alter ego adalah prinsip yang meletakkan dasar pengakuan ekonomi maupun hak moral dari pencipta, dan tidak bisa diganggu gugat kepemilikannya terhadap suatu invensi yang diciptakaannya, namun secara umum prinsip alter  ego menekankan  penghargan  yang  tinggi  kepada  pencipta  dengan  ciptaannya  dan melekat pada diri pencipta.Kekayaan intelektual yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang, adalah tiada lain dari bentuk perwujudan alter egonya (refleksi kepribadiaanya)
3 Abdul Kadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1.
4 Eko Budihardjo, 1987, Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia , Alumni, Bandung, hlm. 146
5 Ermansyah Djaja, 2009, Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.
atau  perwujudan  kualitas  rasa,  karsa,  dan  daya  nalarnya.  Semakin  banyak,  semakin beragam dan semakin berkualitas kekayaan intelektual yang diciptakan seorang pencipta, di satu pihak akan memberikan nilai tambah terhadap martabat ( dignity ) dan keuntungan- keuntungan  materiil  atau  ekonomi  seorang  pencipta  yang  melahirkan  suatu  kekayaan intelektual bersangkutan, dan di lain pihak akan mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya. 6
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  ak  CIpta  (UUHC)  mengatur mengenai  kepemilikan  Hak  Cipta  untuk  menjamin  hak-hak  bagi  pemilik  hak  cipta  atas karya arsitektur tersebut terutama hak-hak yang timbul seperti hak ekonomi dan hak moral. Sebagaimana dalam Pasal 34 UUCH disebutkan bahwa dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang  dan  diwujudkan  serta  dikerjakan  oleh  Orang  lain  di  bawah  pimpinan  dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan. Kemudian di dalam Pasal 35: (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas  Ciptaan  yang  dibuat  oleh  Pencipta  dalam  hubungan  dinas,  yang  dianggap  sebagai Pencipta  yaitu  instansi  pemerintah.  (2)  Dalam  hal  Ciptaan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  digunakan  secara  komersial,  Pencipta  dan/atau  Pemegang  Hak  Terkait mendapatkan  imbalan  dalam  bentuk  Royalti.  (3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Dalam  Pasal  36  Kecuali  diperjanjikan  lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.
Salah satu contoh pada perjanjian kerja antara arsitek dengan pengguna jasa arsitek dalam  kerangka  hubungan  kerja  yang  memperjanjikan  bahwa  pengguna  jasa  arsitek diberikan hak untuk memperbanyak atau menggunakan kembali suatu karya desain tanpa perlu meminta ijin penciptanya. Pada dasarnya perlindungan hak cipta yang seharusnya diberikan kepada pencipta melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta namun pada praktiknya perlindungan terhadap hak tersebut tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip kepastian hukum yang terdapat Undang-Undang Hak
6 Eddy Damian, 2005, Hukum Hak Cipta , Edisi Kedua Cetakan ke-3, Bandung: Alumni, hlm. 44
Cipta yang telah mengatur dan emberikan perlindungan hukum terhadap Hak Ekonomi dan  Hak  Moral  dari  karya  desain  arsitektur.  Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau  menimbulkan  konflik  norma.  Kepastian  hukum  menunjuk  kepada  pemberlakuan hukum  yang  jelas,  tetap,  konsisten  dan  konsekuen  yang  pelaksanaannya  tidak  dapat dipengaruhi oleh keadaan – keadaan yang sifatnya subjektif. 7
Hal  tersebut  diperkuat  menurut  penjelasan  pasal  36  Kecuali  diperjanjikan  lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan. Artinya ketika di perjanjikan lain dalam perjanjian antara arsitek dengan pemesan jasa maka kepemilikan Hak Cipta tersebut dapat  beralih.  Bila  mengacu  pada  asa Alter  Ego maka  praktik  peraturan  perundang – undangan  dengan  asas  tidak  sesuai.  Berdasarkan  hal  tersebut  menjadi  latar  belakang Peneliti  untuk  meneliti  mengenai “KEPASTIAN  HUKUM  HAK  CIPTA  ATAS  KARYA

## DESAIN  ARSITEKTUR  DI  INDONESIA  DIKAITKAN  DENGAN  PRINSIP ALTER  EGO

## BERDASARKAN UNDANG –UNDANG HAK CIPTA.”
Permasalahan  yangteridentifikasi,  yaitu  Bagaimana  Kepastian  Hukum  Penerapan Prinsip Alter  Ego Atas  Kepemilikan  Suatu  Karya  Desain  Arsitektur  Menurut  Undang – Undang  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Dan  BagaimanakahImplikasi  Penerapan Prinsip Alter Ego Terhadap Perjanjian Kepemilikan Desain Arsitektur Antara Perusahaan Pengembang Dengan Arsitek.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalahbersifat  penelitian  deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan
7 Cst Kansil, 2009, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, hlm. 385.
membuat kesimpulan yang berlaku umum. 8 Sedangkan pendekatan menggunakan Yuridis- Normatif,  yaitu  pendekatan  atau  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. 9 Penelitian dengan pendekatan secara yuridis normatif ini menitik beratkan pada norma-norma hukum dan menelaah kaidah hukum yang berlaku. dalam penelitian ini,  peneliti  akan  mengkaji  permasalahan  yang  ada  dan  mengujinya  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengankedudukan  hukum  data  informasi  refensi sebagai  pihak  ke  tiga  didalam  perjanjian  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi.  Tahapan  penelitian  ini  dilakukan  dalam  dua  tahap  yang  bertujuan  untuk mempermudah  dalam  pengelolaan  data,  yaitu:  Penelitian  Kepustakaan (Library  research) dan penelitian lapangan.
Kepastian Hukum Penerapan Prinsip Alter Ego Atas Kepemilikan Suatu Karya Desain Arsitektur Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dalam industri property khususnya perumahan perencanaan tata letak dan tata ruang merupakan hal yang krusial, disamping itu desain arsitektur suatu bangunan rumah juga tidak  kalah  pentingnya  karena  mengandung  nilai – nilai  karya  seni  yang  estetis.  Seorang Arsitek memiliki peranan penting dalam menciptakan suatu karya desain arsitektur dalam suatu proyek perumahan. Karya desain arsitektur tersebut dirancang dengan kemampuan olah pikir dan kreatifitas manusia sehingga jadilah sebuah desain arsitektur yang bernilai seni, atas penghargaan terhadap kreatifitas dan olah pikir manusia maka Hak Cipta hadir untuk  melindungi  kepentingan  pencipta  suatu  karya  tersebut.  Perlindungan  karya  cipta hadir  dalam  rangka  melindungi  kepentingan  hak  ekonomi  dan  hak  moral  pencipta. perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  dan  sastra,  sudah  demikian  pesat sehingga  memerlukan  peningkatan  pelindungan  dan  jaminan  kepastian  hukum  bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan apa yang menjadi objek Hak Cipta. Objek Hak Cipta adalah Ciptaan yaitu hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menurut Pasal 40 ayat (1)
8 Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, hlm. 10
9 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36
huruf  (h)  karya  arsitektur  merupakan  objek  yang  dilindungi  oleh  UUHC  artinya  karya desain arsitektur yang merupakan ciptaan dari seorang arsitek sudah terlindungi dengan baik.  karena  Hak  Cipta  tersebut  berimplikasi  kepada  hak  moral  dan  hak  ekonomi  bagi pemilik Hak Cipta tersebut. Dilindunginya karya arssitektur ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pencipta karya terutama bagi pencipta karya arsitektur yaitu seorang  arsitek.  Kepastian  hukum  diartikan  sebagai  kejelasan  norma  sehingga  dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. 10
Pengertian  kepastian  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  ada  kejelasan  dan  ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah  tafsir.  Menurut  Hans  Kelsen,  hukum  adalah  sebuah  sistem  norma.  Norma  adalah pernyataan  yang  menekankan  aspek  “seharusnya”  atau das  sollen dengan  menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi  manusia  yang deliberative .  Undang-Undang  yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan- aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap  individu.  Adanya  aturan  itu  dan  pelaksanaan  aturan  tersebut  menimbulkan kepastian hukum. 11 Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, “hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai da sar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.” 12 Kepastian  hukum  adalah  “ sicherkeit  des  Rechts  selbst ”  (kepastian  tentang  hukum  itu sendiri). 13 Ada  empat  hal  yang  berhubungan  dengan  makna  kepastian  hukum.Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (gesetzliches Recht);
Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian  yang  nanti akan  dilakukan  oleh  hakim,  seperti  “kemauan  baik”,  ”kesopanan”; Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari
10 Tata Wijayanta, 2014, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 219
11 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta, hlm. 58.
12 Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.
13 Idem.
kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan; Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. 14
Arsitek  dapat  diartikan  sebagai  ahli  dalam  ilmu  bangunan,  ahli  perancang  suatu desain  bangunan.  Arsitek  menurut  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2016  Tentang  Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek. Adapun yang dimaksud dengan praktik arsitek  adalah  penyelenggaraan  kegiatan  untuk  menghasilkan  karya  Arsitektur  yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota. 15 Sebagai seorang profesional  yang  merancang  desain  arsitektur  juga  sekaligus  sebagai  pencipta,  karena biasanya pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang Hak Cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang Hak Cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemiik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, dapat disimpulkan pencipta karya desain secara  otomatis  sebagai  pemilik  hak  cipta  berdasarkan  prinsip  deklaratif  sejak  ciptaan tersebut dihasilkan dalam wujud nyata. Jole H. O’Gorman menyatakan arsitektur lebih dari sekedar  suatupelindung.  Arsitektur  jadi  merupakan  suatu  wujud  seni,  namun memilikiperbedaan, yaitu arsitektur menggunakan seni sebagai sesuatu yangpenting untuk digunakan sebagai interior. 16 Le Corbusier menyatakan bahwa: ” architecture is the masterly, correct and magnificient play of masses seen in light. Architecture with a capital A was an emotional and aesthetic experience ”. 17
Perspektif yang terdapat pada Hak Cipta menjelaskan bahwa tidak dapat dipisahkan antara  pencipta  dengan  karya  ciptanya  karena  didalam  pencipta  terkandung  unsur  hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada pencipta, kedua unsur itu bernama hak ekslusif, dikatakan ekslusif karena hak cipta melarang orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut tanpa  seijin  pencipta.  Karena  itu,  pada  awalnya  hak  cipta  sering  dikatakan  berasal  dari paham  individualisme.  Adanya  dua  unsur  seperti  hak  ekonomi  yang  artinya  hak  untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas suatu karya ciptaan, dan hak moral adalah hak yang  melekat  pada  diri  pencipta  tidak  dapat  dihilangkan  atau  dihapus  tanpa  alasan
14 Idem .
15 Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Arsitek
16 J.F. O’Gorman, 1997, ABC of Architecture . Philadelphia: University of Pennsylvania Press, hlm. 34.
17 Lusi Indah W. 2007. Keragaman Persepsi Terhadap Arsitektur, Jurnal Arsitektur, Vol. 1, No.2, 2007.
apapun, walaupun hak cipta telah dialihkan. Kedua hak tersebut merupakan implementasi prinsip alter ego yang merefleksikan diri pencipta itu sendiri. Pengertian prinsip alter ego adalah  prinsip  yang  meletakkan  dasar  pengakuan  ekonomi  maupun  hak  moral  dari pencipta,  sehingga  pencipta  mempunyai  hak  alamiah  untuk  memanfaatkan  ciptaannya. Pada  hakikatnya  prinsip alter  ego menempatkan  inventor  sebagai  pihak  yang  tinggi kedudukannya dan tidak bisa diganggu gugat kepemilikannya terhadap suatu invensi yang diciptakannya, namun secara umum prinsip alter ego menekankan penghargaan yang tinggi kepada pencipta dengan ciptaannya dan melekat pada diri pencipta. 18 secara teori bahwa prinsip alter ego tidak membolehkan karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta dialihkan atau dipindah tangankan hak kepemilikanya tetapi hal itu terjadi pada salah satu Pasal 36 UUHC, dalam isi pasal tersebut dijelaskan bahwa Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan. 19
Karya  cipta  desain  arsitektur  dibuat  berdasarkan  pesanan  dalam  hal  ini  developer perumahan  sebagai  pemesan  jasa  arsitek  maka  pihak  pemesan  jasa  yaitu  pihak  yang dianggap membuat ciptaan, artinya dalam pasal tersebut memungkinkan kepemilikan hak cipta  beralih  dari  pencipta  kepada  pihak  lain.  Kemudian  dalam  Pasal  5  hak  moral  yang melekat pada pencipta tidak memungkinkan beralihnya hak moral hal terebut tercantum dalam Pasal 5 UUHC bahwa:
(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
a. Tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
18 Enrico Endy Siagian, Implementasi Prinsip Alter Ego Peneliti Sebagai Hak Ekonomi Paten Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten , dalam Jurnal Hukum Unpad
19 Pasal 36 0Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
e. Mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  Ciptaan,  mutilasi  Ciptaan, modifikasi  Ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan  diri  atau reputasinya.
(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih  hidup,  tetapi  pelaksanaan  hak  tersebut  dapat  dialihkan  dengan  wasiat  atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  penerima  dapat  melepaskan  atau  menolak  pelaksanaan  haknya  dengan  syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.
Penjelasan  pada  UUHC,  mengatur  beberapa  hal  yang  berbeda  dari  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, antara lain: 20
a. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebihpanjang untuk Hak Cipta di bidang  tertentu,  yaitudiberlakukan  selama  hidup  pencipta  ditambah  70 (tujuhpuluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia;
b. Penyelesaian  sengketa  secara  efektif  melalui  prosesmediasi,  arbitrase  atau pengadilan, serta penerapan delikaduan untuk tuntutan pidana; dan
c. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia
Sebagaimana  pandangan  Gustav  Radbruch  mengenai  nilai  dasar  hukum  yang  dikaitkan dengan perlindungan aspek alter ego hak cipta dalam bidang arsitektur, sebagaimana berikut:
a. Harus  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  positif,  agar  dapat diukur  berdasarkan  daya  mengikat  dan  berlakunya  suatu  aturan  dalam pembahasan ini adalah UUHC;
b. Hukum  yang  telah  terhimpun  dalam  peraturan  perundang – perundangan  harus didasarkan  pada  fakta,  bukan  pandangan  subyektif  hakim  karena  keterbatasan kemampuannya  dalam  bidang  objektif.  Apabila  kita  hubungkan  dengan
20 Reni  Budi  Setianingru,  2016,  Mekanisme  Penentuan  Nilai  Ekonomis  dan  Pengikatan  Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan Fidusia, Media Hukum, Vol. 23 No. 2, Desember, 2016, hlm. 231.
pembahasan  ini,  adapun  yang  melatarbelakangi  adanya  perlindungan  dan pengaturan teradap hak ekonomi maupun ak moral pada arsitektur yaitu karena adanya  prinsip alter  ego yang  merupakan  prinsip  dasar  pada  pengakuan  hak ekonomi  maupun  hak  moral  dari  pencipta,  sehingga  pencipta  mempunyai  hak alamiah  untuk  memanfaatkan  ciptaannya,  menempatkan  inventor  sebagai  pihak yang tinggi kedudukannya dan tidak bisa diganggu gugat kepemilikannya terhadap suatu invensi yang diciptakannya. Adanya pengaturan dan perlindungan terhadap dua  aspek  penting  tersebut  dalam  arsitektur  merupakan  upaya  untuk mengakomodir kebutuhan atau fakta – fakta dalam masyarakat.
c. Fakta - fakta sebagaimana dijelaskan dalam poin b, harus disusun secara sistematis agar terjaminnya pemenuhan hak pencipta (dalam hal ini arsitek).Berkenaan dengan perlindungan dan pengaturan pinsip alter ego , hak moral pada Pasal 5 UUHC dan hak ekonomi pada Pasal 6 UUHC.
d. Hukum  positif  tidak  boleh  sering  dirubah – rubah,  namun  hal  ini  tidak  bersifat mutlak. Tidak boleh sering di rubah – rubah bermaksud untuk memberikan suatu indikator kualitas daripada suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk, dengan memproyeksikan arah pembangunan masyarakat. Dengan kata lain, hukum berada  jauh  di  depan  untuk  mengarahkan,  membimbing,  dan  memberikan pengertian pembangunan dalam kehidupan masyarakat.
Jika mengacu kepada prinsip alter ego yang menjunjung tinggi kepemilikan hak cipta melekat  pada  pencipta  maka  dalam  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  terebut  kurang  sesuai  dengan  prinsip alter  ego yang  seharusnya dijadikan  rujukan  dalam  pembentukan  undang – undang.  Disamping  itu  walaupun  hak ekonomi dapat dialihkan namun untuk hak moral yang melekat pada pencipta tidak dapat dialihkan  karena  hak  moral  adalah  hak  yang  bersifat  manunggal  antara  ciptaan  dengan pencipta,  dapat  dikatakan  integritas  dari  pencipta.  Hak  moral  suatu  hak  cipta  dapat mencakup  hak  untuk  mencantumkan  nama  pencipta  dalam  ciptaanya.  Hak  moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan pencipta.
Implikasi  Penerapan  Prinsip Alter  Ego terhadap  Perjanjian  Kepemilikan  Desain Arsitektur antara Perusahaan Pengembang dengan Arsitek
Perjanjian atau  kontrak  adalah  suatu  peristiwa  di  mana  seorang  atau  satu  pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 21 Dalam hal ini para pihak yang dimaksud adalah Arsitek  dengan  pengguna  jasa  yakni  perusahaan  bergerak  dibidang property. Dalam kerangka  hubungan  kerja  antara  arsitek  dengan  pengembang property keduanya  saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban seorang arsitek serta hak dan kewajiban pihak pengembang property sebagai pihak pengguna jasa sehingga bilamana  terjadi  perselisihan  dikemudian  hari  dapat  dihindari.Perusahaan  perencana konstruksi  (sebagai  majikan)tidak  pernah  membuat  perjanjian  dengan  arsitek  (sebagai pekerja)  tentangkepemilikan  hak  cipta  arsitektur.  Namun  kenyataannya  semua  hasil ciptaanarsitektur tersebut tetap menjadi milik perusahaan. Bahkan ketika arsiteknya tidak bekerja  di  perusahaannya  lagi,  ciptaan  arsitekturnya  masih  tetap  digunakan untukdiwujudkan  dalam  bentuk  bangunan  tanpa  memberikan  fee  atau  royalti. Statuskepemilikan  hak  cipta  arsitektur  menjadi  tidak  jelas  ketika  didalam  kontrak kerjatidak  memuat  klausul  tentang  kepemilikan  hak  cipta.  Dalam  prakteknya  banyak yangberanggapan  Perusahaanlah  yang  berhak  karena  telah  memberi  gaji,  tapi undangundang  menentukan  hak  cipta  itu  melekat  pada  penciptanya  (arsitek)  kecuali apabiladiperjanjikan  lain  antara  kedua  belah  pihak.  Terdapat  perbedaan  antara ketentuanundang-undang  dengan  prakteknya  dilapangan,  ketika  ciptaan  arsitektur dibuatdalam  suatu  hubungan  kerja,  dalam  prakteknya  menjadi  tidak  jelas  pihak  mana yangberhak  atas  kepemilikannya.  Siapa  yang  sebenarnya  berhak  disebut  sebagai penciptaatau pemegang hak cipta pada suatu arsitektur 22 .
Ada  pun  hak  dan  kewajiban  seorang  arsitek  memperoleh  jaminan  perlindungan hukum selama melaksanalan Praktik Arsitek sesuai dengan kode etik profesi Arsitek dan standar kinerja Arsitek di Indonesia, memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang
21 Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia
22 Yasir Arfan, 2013. Status Kepemilikan Hak Cipta Arsitektur yang dibuat Berdasarkan Hubungan Kerja (Suatu Penelitian di Kota Medan). Premise Law Jurnal. Vol 1, No 2 (2013), hlm.4.
lengkap  dan  benar  dari  Pengguna  Jasa  Arsitek  sesuai  dengan  keperluan  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  mendaftarkan  hak  kekayaan  intelektual  atas  hasil karyanya, menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja; dan mendapatkan pembinaan dan kesempatan dalam meningkatkan kompetensi profesi Arsitek. 23 Sedangkan kewajiban  seorang  arsitek  adalah melaksanakan  Praktik Arsitek  sesuai dengan  keahlian, kode  etik  profesi  Arsitek,  kualifikasi  yang  dimiliki,  dan  standar  kinerja  Arsitek menyelesaikan pekeg'aan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Jasa Arsitek. 24
Kerangka hubungan kerja antara arsitek dengan developer timbul suatu hubungan hukum yang diikat dalam perjanjian kerja antara arsitek dengan pengembang property yang saling mengikat sebagaimana dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Karena adanya pihak yang mengikat maka konsekuensi dari hal tersebut adalah adanya prestasi dari  para  pihak.  Prestasi  adalahmerupakan  hal  yang  harus  dilaksanakan  dalam  suatu perikatan.  Pemenuhan  prestasi  merupakan  hakikat  dari  suatu  perikatan.  Kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai dengan tanggung jawab (liability ).
Perjanjian  merupakan  alat  untuk  memperoleh  seperangkat  hak  dan  kewajiban perdata, sehingga para pihak memiliki landasan hukum atas apa yang dilakukan. Dalam perjanjian  Pekerjaan  Jasa  Konsultasi  Perencanaan  Teknis  Terinci  Pekerjaan  Arsitektur (PJKPTT-PA) antara PT. CRN sebagai pihak pertama dengan PT. RI sebagai pihak kedua yang memuat hak dan kewajiban tugas dan ruanglingkup pekerjaan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
(1) PIHAK  KESATU  memberikan  tugas  kepada  PIHAK  KEDUA  dan  PIHAK  KEDUA menerima tugas dari PIHAK KESATU, untuk melaksanakan Jasa
KonsultansiPerencanaan  Teknis  Terinci  Pekerjaan  Arsitektur  denganlingkup  sebagai berikut:
a. Memahami  tujuan  dan  latar  belakang  Rencana  Pengembangan  Proyek  sesuai dengan pengarahan Pihak Pemberi Tugas
23 Pasal 21 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Arsitek
24 Pasal 22 huruf a & b Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Arsitek
b. Mengumpulkan  data-data/referensi  yang  relevan  dengan  konteks  Perencanaan Proyek  dan  Survey  lapangan  ke  Lahan  Proyek,  mengamati  situasi  dan  kondisi lingkungan, serat kualitas atmosphere fisik proyek
c. Review dan evaluasi hal-hal di atas untuk mengajukan usulan Tema Desain/Konsep Perencanaan  Proyek  menyeluruh.  Solusi  desain  arsitektur  sesuai  kebutuhan Pemberi Tugas
d. Bekerja sama, mengkoordinir pekerjaan Perencanaan Master Plan dan/atau Desain Arsitektur
e. Memberikan  nasihat/input-inputyangberkaitan  dengan  rencana  pengembangan proyek  terutama  dalam  hal  menghasilkan  suatu  Alternatif  Master  Plan/Desain Arsitektur yang paling optimal sesuai kebutuhan dan sasaran pihak Pemberi Tugas
(2) Pekerjaan  Jasa  Konsultasi  akan  dilaksanakan  oleh  PIHAK  KEDUA  dengan  tahapan sebagai berikut:
a. Tahap Penyusunan Konsep Desain, yang terdiri dari:
1) Tata letak massa bangunan & ruang terbuka serta respon lingkungan
2) Rencana sirkulasi kendaraan, pedestrian, dan entrance bangunan
3) Rencana zoning fungsional tapak dan dalam bangunan
4) Tabel kalkulasi Gross Floor Area dan Efective Area
5) Rencana  kapasitas  penggunaan  lahan  (Luas  bangunan,  KDB,  KLB,  Tinggi Bangunan)
6) Tema spesifik fungsi dan bentuk/penampilan bangunan
7) Perspektif eksterior/interior bangunan
b. Tahap Penyusunan Skematik Desain, yang terdiri dari:
1) Gambar-gambar skematik denah setiap lantai bangunan
2) Tampak dan potongan skematik bangunan
3) Layout dasar system Struktur dan M/E bangunan dan site
4) Gambar keteknikan mengacu pada peraturan bangunan (TPAK/TPKB/TPIB)
5) Produk-produk perencanaan yang dibutuhkan untuk proses perijinan, dengan batasan ukuran kertas gambar kerja A3.
6) Bilamana proses perijinan mensyaratkan ukuran gambar kertas gambar kerja yang  lebih  besar,  PIHAK  KEDUA  akan  mengajukan  klaim  atas  biaya pencetakan dokumen tersebut.
c. Tahap Pengembangan Desain, yang terdiri dari:
1) Pengembangan/penyempurnaan gambar-gambar desain skematik
2) Gambar-gambar terintegrasi anatara arsitektur & engineering & bidang lain
3) Gambar mengacu pada pemakaian material bangunan/teknik konstruksi
d. Tahap Penyusunan Desain Terinci untuk Pelelangan Konstruksi dan Pelaksanaan Konstruksi, yang terdiri dari:
1) Pembuatan gambar-gambar detail;
2) Pembuatan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Teknis;
Pihak  kedua  dalam  hal  ini  adalah  seorang  Arsitek  memiliki  kewajiban  untuk menciptakan desain arsitektur sebagaimana hal tersebut merupakan lingkup kerja arsitek dalam  perjanjian.  Pada  KI  terdapat  hak  eksklusif,  yaitu  hak  yang  hanya  dimiliki  oleh pemilik  KI  dan  tidak  seorang  pun  berhak  menikmatinya  tanpa  izin  pemiliknya.  Hak eksklusif  meliputi  hak  ekonomi  dan  hak  moral.  Namun  dalam  kontrak  perjanjian  pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai kepemilikan Hak Cipta atas karya desain arsitektur tersebut sebagai berikut:
(1) Seluruh  rancangan,  gambar  -  gambar,  spesifikasi,  disain,  laporan  dan  dokumen- dokumen lain serta piranti lunak hasil kerja PIHAK KEDUA akan menjadi hak milik PIHAK KESATU setelah berakhir dan terpenuhinya kewajiban sesuai Surat Perjanjian ini,  dipergunakan  dan  dimanfaatkan  oleh  PIHAK  KESATU  sebagaimana  peraturan perundang - undangan.
(2) PIHAK KEDUA wajib membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI oleh PIHAK KEDUA.
Jika dari perspektif Hak Cipta dalam prinsip alter ego prinsip yang meletakkan dasar pengakuan ekonomi maupun hak moral dari pencipta, sehingga pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Pada hakikatnya prinsip alter ego menempatkan inventor  sebagai  pihak  yang  tinggi  kedudukannya  dan  tidak  bisa  diganggu  gugat kepemilikannya  terhadap  suatu  invensi  yang  diciptakannya  karena  prinsip alter
ego merefleksikan  diri  pencipta  itu  sendiri.  Dalam  praktik  penjanjian  yang  mengatur mengenai kepemilikan Hak Cipta bahwa desain arsitektur yang telah diperjanjian tersebut antara PT. RI dengan PT. CRN seharusnya kepemilikan hak cipta tersebut tetap berada pada pihak kedua, karena hak cipta adalah hak esklusif bagi pencipta yang terdapat hak ekonomi dan hak moral di dalamnya, ditinjau dari hak ekonomi hak cipta dapat berpindah ketika didalamnya terdapat keuntungan materil bagi pencipta dan telah diperjanjikan oleh para pihak. Namun dalam Pasal 5 ayat (2) UUHC bahwa hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat  dialihkan  dengan  wasiat  atau  sebab  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  setelah  Pencipta  meninggal  dunia.  Ditinjau  dari  hak  moral  yang tercantum  dalam  UUHC  bahwa  sebetulnya  kepemilikan  hak  cipta  tidak  dapat  beralih kepada  pihak  kesatu  walaupun  telah  diperjanjikan  oleh  pihak  kesatu  dan  pihak  kedua. Selain itu bahwa karya cipta harus tetap berada pada pencipta sebagai arsitek hal tersebut diperkuat dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek Pasal 21 huruf (c) dimana  arsitek  memiliki  kewajiban  mendaftarkan  hak  kekayaan  intelektual  atas  hasil karyanya. 25
Artinya  apabila  implikasi  dari  penerapan  prinsip alter  ego pada  perjanjian  antara pengembang  proyek  dan  arsitek,  terhadap  segala  keuntungan  dari  pemanfaatan  karya desain  arsitektur  merupakan  hak  dari  arsitek.  Arsitekharus  diperlakukan  sebagai  pihak yang memiliki kedudukan dan sifat koordinatif dengan perusahaan pengembang. Hal ini mengingat arsitek memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki perusahaan pengembang atau pihak lain yang terlibat dalam proyek tersebut. Arsitek memiliki kemampuan yang khas,  kuat,  dan  membedakan  serta  menentukan  dalam  bidangnya  (most  characteristic). Dengan demikian, kedudukan arsitek dalam perjanjian adalah setara dengan perusahaan pengembang. Kegiatan merancang suatu desain arsitektur bangunan memerlukan keahlian dengan  kualifikasi  tertentu  sebagai  arsitek,  yang  berbeda  dengan  kegiatan  lain  dalam proyek. Arsitek yang melahirkan ide atau desain arsitektur merupakan pihak yang bersifat koordinatif atau setara dengan perusahaan pengembang. Dalam kerangka perjanjian yang
25 Pasal 21 huruf (c) Undang – Undang No. 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek
telah di sepakati oleh para pihak dalam hal ini antara PT. RI dengan PT. CRN jika dilihat dari  sisi  hukum  perjanjian  yang  menganut  kebebasan  berkontrak 26 bahwa  terjadinya perjanjian  sah  apabila  terpenuhinya  syarah  sah  perjanjian  menurut  Pasal  1320  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  meliputi  sepakat  mereka  yang  mengikatkan  diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif dalam syarat sahnya perjanjian karena kedua syarat tersebut ditujukan kepada personal atau orang – orangnya.
Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu yang dimaksud mengenai  suatu  hal  tertentu,  artinya  ialah  apa  yang  akan  diperjanjikan  harus  jelas  dan terinci  (jenis,  jumlah  dan  harga)  atau  keterangan  terhadap  objek,  diketahui  hak  dan kewajiban  tiap-tiap  pihak,  sehingga  tidak  terjadi  suatu  perselisihan  antara  para  pihak. Syarat keempat adalah adanya suatu klausa yang halal, klausa halal yang dimaksud adalah isi  dari  perjanjian  itu  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan Undang – Undang. 27 Sebab dikatakan terlarang jika bertentangan dengan Undang – Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Misalnya, tidak dipenuhinya ketentuan pasal Pasal 5 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam isi pasal tersebut dinyatakan bahwa Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi  pelaksanaan  hak  tersebut  dapat  dialihkan  dengan  wasiat  atau  sebab  lain  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  setelah  Pencipta  meninggal  dunia. Namun secara praktik yang terjadi perjanjian antara pihak pengguna jasa arsitek dengan arsitek  adalah kepemilikan Hak Cipta yang seharusnya berada pada seorang aristek tetapi kepemilikan  Hak  Cipta  tersebut  menjadi  milik  pihak  pengguna  jasa  sebagaimana  yang tertuang  didalam  perjanjian  Pekerjaan  Jasa  Konsultasi  Perencanaan  Teknis  Terinci Pekerjaan  Arsitektur  (PJKPTT-PA)  pada  Pasal  4  ayat  (1)  Seluruh  rancangan,  gambar- gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen - dokumen lain serta piranti lunak hasil
26 Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya, pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh R. Subekti dan S.  Tjitrosudibio cet. 32, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002
27 Fajar Bayu Setiawan, 2013, Himma Asihsalista, Nikki Ramadhani M. Pranoto, “Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia”, Private Law, ed. 1, 2013, hlm. 70.
kerja  PIHAK  KEDUA  akan  menjadi  hak  milik  PIHAK  KESATU  setelah  berakhir  dan terpenuhinya kewajiban sesuai Surat Perjanjian ini, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh PIHAK  KESATU,  kemudian  pada  ayat  (2)  PIHAK  KEDUA  wajib  membebaskan  PIHAK KESATU dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI oleh PIHAK KEDUA.
Dari  isi  perjanjian  tersebut  terlihat  bahwa  ada  yang  bertentangan  dengan  Pasal  5 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai hak moral, disamping itu hak ekslusif yang meliputi hak ekonomi dan hak moril menjadi dikesampingkan karena dengan  dimilikinya  hak  cipta  pada  pihak  pengguna  jasa  hal  tersebut  sama  saja  dengan mengenyampingkan  atau  melanggar  hak  moral  yang  melekat  pada  pencipta.  Dengan begitu  secara  otomatis  perjanjian  antara  pihak  penggunasa  jasa  dengan  arsitek  dapat dinyatakan  “Batal  Demi  Hukum”,  dengan  alasan  perjanjian  tidak  memenuhi  syarat  sah pada pasal 1320 yaitu “suatu sebab yang halal”. 28

## PENUTUP
Berdasarkan  Pasal  36  Undang – Undang  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta menyatakan  bahwa  kecuali  diperjanjikan  lain,  Pencipta  dan  Pemegang  Hak  Cipta  atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat  Ciptaan  dijelaskan  bilamana  karya  cipta  desain  arsitektur  dibuat  berdasarkan pesanan  dalam  hal  ini  developer  perumahan  sebagai  pemesan  jasa  arsitek  maka  pihak pemesan jasa yaitu pihak yang dianggap membuat ciptaan, artinya dalam pasal tersebut memungkinkan kepemilikan hak cipta beralih dari pencipta kepada pihak lain. Selanjutnya berdasarkan  Pasal  5  ayat  (2)  Undang – Undang  No.  28  Tahun  Tentang  Hak  Cipta menjelaskan  bahwa  hak  moral  yang  melekat  pada  pencipta  tidak  memungkinkan beralihnya hak. Jika mengacu kepada prinsip alter ego yang menjunjung tinggi kepemilikan hak cipta melekat pada pencipta maka dalam pasal 36 terebut kurang sesuai dengan prinsip alter ego yang seharusnya dijadikan rujukan dalam pembentukan undang – undang.
28 Buletin Len , 2014, Ed. No.15, PT Len Industri, Maret, hlm. 50.
Dari  isi  perjanjian  antara  PT.  RI  dengan  PT.  CRN  terlihat  bahwa  ada  yang bertentangan  dengan  Pasal  5  Undang – Undang  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta mengenai hak moral, disamping itu hak ekslusif yang meliputi hak ekonomi dan hak moril menjadi dikesampingkan karena dengan dimilikinya hak cipta pada pihak pengguna jasa hal tersebut sama saja dengan mengenyampingkan atau melanggar hak moral yang melekat pada  pencipta.  Dengan  begitu  secara  otomatis  perjanjian  antara  pihak  penggunasa  jasa dengan  arsitek  dapat  dinyatakan  “Batal  Demi  Hukum”,  dengan  alasan  perjanjian  tidak memenuhi syar at sah pada pasal 1320 yaitu “suatu sebab yang halal. Terdapat perbedaan antara ketentuan undang-undang dengan prakteknya dilapangan, ketika ciptaan arsitektur dibuat dalam suatu hubungan kerja, dalam prakteknya menjadi tidak jelas pihak mana yang berhak  atas  kepemilikannya.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  belum  pernah  ada pendaftaran  hak  cipta  arsitektur  di  Indonesia.  Padahal  pendaftaran  bertujuan  untuk mendapatkan  catatan  formal  status  kepemilikan  hak  cipta,  terutama  untuk  mendukung pembuktian dalam hal terjadi sengketa kepemilikan hak cipta dan Pengadilan di Indonesia belum pernah menangani kasus hukum seorang arsitek mempersoalkan plagiarisme arsitek lain  terhadap  bangunan  yang  dibuatnya,  ataupun  arsitek  mempersoalkan  perusahaan tempatnya bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Kadir Muhammad, 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Budihardjo, E, 1997. Arsitek dan Arsitek Indonesia Menyosong Masa Depan. Andi, Yogyakarta.
Cst  Kansil,  Christine,  S.T  Kansil,  Engelien  R,  Palandeng  dan  Godlieb  N  Mamahit,  2009.
Kamus Istilah Hukum, Jakarta.
Eddy Damian, 2005. Hukum Hak Cipta, Edisi Kedua Cetakan ke-3, Bandung: Alumni.
Eko Budihardjo, 1987. Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia, Alumni, Bandung.
Ermansyah Djaja, 2009. Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.
Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008. Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten dan Seluk beluknya, Erlangga, Jakarta.
J.F. O’Gorman, 1997 . ABC of Architecture , Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2008. Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta.

## Jurnal
Fajar Bayu Setiawan, Himma Asihsalista, Nikki Ramadhani M. Pranoto, 2013. “Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia”, Private Law, ed. 1, 2013.
Lusi Indah W. 2007. Keragaman Persepsi Terhadap Arsitektur, Jurnal Arsitektur, Vol. 1, No.
2, 2007.
Reni Budi Setianingru, 2016. Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Media Hukum, Vol. 23 No. 2, Desember, 2016.
Tata  Wijayanta,  2014,  Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  Dalam Kaitannya  Dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga,  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014. Yasir  Arfan,  2013.  Status  Kepemilikan  Hak  Cipta  Arsitektur  yang  dibuat  Berdasarkan Hubungan Kerja (Suatu Penelitian di Kota Medan). Premise Law Jurnal. Vol 1, No 2 (2013).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Arsitek.
Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia.

## Sumber Lain
Buletin Len, Ed. No.15, PT Len Industri, Maret, 2014.
Enrico Endy Siagian, Implementasi Prinsip Alter Ego Peneliti Sebagai Hak Ekonomi Paten Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001
Tentang Paten, dalam Jurnal Hukum Unpad.