DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2 Received: 19 Januari 2024, Revised: 23 Februari 2024 , Publish: 28 Februari 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Perlindungan  Hukum  terhadap  Korban  Jalan  Berlubang  di  Tol Palembang-Lampung
Aselino Alfa Rizqie Ramadhan 1 , Suharno 2 , Nourma Dewi 3
1 Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia Email: aselrizka10@gmail.com 2 Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia Email: suharno.hukumuniba@gmail.com 3 Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia Email: nourmadewi03@gmail.com
Corresponding Author: aselrizka10@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  analyze  the  legal  protection  provided  to  victims  of  accidents caused  by  potholes  on  the  Palembang-Lampung  toll  road.  The  research  method  used  is descriptive  with  a  qualitative  approach,  involving  analysis  of  legal  documents,  interviews, and field observations. The results show that the losses suffered by victims due to potholes on the  road  do  not  always  receive  adequate  compensation  in  accordance  with  the  losses suffered.  Legal  protection  for  victims  is  still  limited  and  not  optimal,  especially  in  terms  of fulfilling the rights of victims to compensation and rehabilitation. Improvements in the legal system  and  law  enforcement  are  needed  to  ensure  that  victims  of  potholes  receive  legal protection  in  accordance  with  their  rights.  This  is  important  to  improve  road  safety  and justice for accident victims.
Keyword: Legal protection, Victims, Potholes.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada  korban  kecelakaan  akibat  kondisi  jalan  berlubang  di  Tol  Palembang-Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan analisis dokumen hukum, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kerugian  yang  diderita  korban  akibat  jalan  berlubang  tidak  selalu  mendapatkan kompensasi  yang  memadai  sesuai  dengan  kerugian  yang  dialami.  Perlindungan  hukum terhadap korban masih terbatas dan belum optimal, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak korban atas kompensasi dan rehabilitasi. Diperlukan perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum  yang  lebih  efektif  untuk  memastikan  bahwa  korban  jalan  berlubang  mendapatkan perlindungan  hukum  yang  sesuai  dengan  hak-haknya.  Hal  ini  penting  untuk  meningkatkan keselamatan jalan raya dan keadilan bagi korban kecelakaan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Lubang

## PENDAHULUAN
Transportasi  merupakan  kebutuhan  kedua  atau  kebutuhan  turunan  dan  kebutuhan ekonomi  masyarakat.  Peranan  transportasi  pada  pembangunan  wilayah  secara  menyeluruh telah  membawa  dampak  yang  luar  biasa  terutama  sekali  pada  hubungan  antar  berbagai wilayah  ( aksesbilitas ).  Dalam  sektor  transportasi,  khusunya  transportasi  darat,  jalan  bebas hambatan  berperan  besar  dalam  menentukan  laju  perekonomian  dan  tingkat  kemakmuran masyarakat.  Kelancaran  arus  kendaraan  dari  satu  daerah  ke  daerah  lain  dapat  menjamin penyediaan  kebutuhan  akan  barang  dan  jasa  di  wilayah  tersebut.  Pada  era    Pemerintahan Jokowi  ini  pembangunan  infrastruktur  terutama  jalan  tol  menjadi  prioritas  utama. Pembangunan  jalan  tol  berdampak  besar  pada  pemerataan  ekonomi  antar  daerah,  seperti  : bahan  bakar  minyak  dan  semen  satu  harga  di  semua  wilayah.  Sehubungan  dengan  hal tersebut maka dibangun jalan-jalan tol baik di Jawa maupun di luar Jawa. Fungsi utama  jalan tol adalah untuk memberikan pelayanan berupa kelancaran kendaraan tanpa adanya hambatan yang berarti, maka perlu diperhatikan pula masalah keselamatan jalan dimana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di jalan tol (Ashto, 1993).
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menghubungkan Kota Palembang hingga Kota Bandar Lampung membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat di wilayah tersebut.  Sebelum  adanya  Jalan  Tol  tersebut  masyarakat  yang  ingin  melakukan  perjalanan dari Palembang ke Lampung butuh waktu 12 jam lamanya di perjalanan menggunakan jalan lintas Sumatera. Namun saat ini perjalanan dari Palembang hingga Lampung hanya ditempuh hanya  dengan  waktu  perjalanan  3,5  hingga  4  jam  saja  sehingga  sangat  membantu  dan memperlancar distrbusi bahan pangan, bahan bangunan serta bahan kebutuhan lain. Dengan demikian Provinsi Sumatera Selatan semakin terkoneksi dekat dengan Provinsi Lampung dan semakin  menghemat  waktu  tempuh  hingga  75%  Efisiensi  tersebut  semakin  memberikan kontribusi  efisiensi  waktu  di  perjalanan-perjalanan  dan  bahan  bakar  kendaraan  yang digunakan (Nasrudin, 2019).
Namun  dibalik  manfaat  adanya  Jalan  Tol  yang  sangat  besar  bagi  keberlangsungan perekonomian  wilayah  tersebut,  baru-baru  ini  terjadi  kecelakaan  tunggal  yang  menewaskan Mahasiswi  di  Tol  Palembang-Lampung  karena  kondisi  jalan  yan  berlubang.  Peristiwa  naas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 17.34 WIB. Kecelakaan terjadi  saat  korban  melaju  mengendarai  minibus  bernopol  BG  1649  KF  di  jalur  dua  Tol Palembang-Kayu Agung. Kecelakaan dialami oleh seorang pengendara mobil bernama Febi Khairunisa  (21)  tewas  akibat  mobilnya  mengalami  kecelakaan  tunggal  akibat  menghindari jalan berlubang di jalan Tol Trans Sumatera Palembang-Kayu Agung. Peristiwa Kecelakaan tunggal  ini  mestinya  menjadi  tanggung  jawab  dari  pengelola  jalan  Tol  Buruknya  kualitas Jalan  Tol  Trans  Sumatera  ruas  Palembang-Kayu  Agung  menjadi  penyebab  utama  sering terjadinya kecelakaan (KORLANTASPOLRI, 2022).
Banyak dari pengendara di ruas jalan tol tersebut yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan berlubang sehingga hal ini sangat membahayakan bagi pengendara yang melintas. Kondisi  jalan  yang  kurang  layak  ini  sudah  lama  terjadi,  namun  baik  dari  pihak  pengelola jalan  tol  maupun  Pemerintah  tidak  segera  memperbaikinya.  Seharusnya  untuk  sekelas  jalan berbayar  bebas  hambatan  ini  memiliki  kualitas  jalan  yang  bagus  serta  yang  banyak dikeluhkan  adalah  kurangnya  rambu-rambu  jalan  dan  penerengan  jalan  yang  minim. Pengelola  jalan  tol  sebagai  penyelenggara  dan  penyedia  jasa  layanan  jalan  berbayar  bebas hambatan ini harus bertangungjawab penuh  atas  kualitas jalan, keamanan, kenyamanan dari pengendara  sebagai  pengguna  atau  konsumen  jalan  tol  tersebut.  Pengguna  jalan  tol  sebagai konsumen  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  beberapa  Undang- Undang yang mengatur. Pengelola jalan yang lalai karena membiarkan jalan yang rusak dan berlubang  hingga  mengakibatkan  kecelakaan  dapat  dikenakan  sanksi.  Konsumen  pada dasarnya identik dengan istilah pengguna atau pemakai barang atau jasa yang diproduksi atau disediakan  oleh  pihak  pengusaha.  Sehingga  apabila  terjadi  suatu  permasalahan  yang
menyangkut  kepentingan  dan  hak  konsumen  tidak  terlepas  dari  keterkaitan  dari  pengusaha yang memproduksi barang atau penyedia jasa (Rukmini et al., 2020).
Para  ahli  menyimpulkan  bahwa  konsumen  sebagai  pihak  yang  memakai  atau mengunakan  produksi  terakhir  dari  benda  dan  jasa  ( uiteindlijke  gebruiker  van  goederen  en diensten ).  Selain  itu  konsumen  menurut  pakar  hukum  di  negara  Spanyol  menjadi  lebih  luas yaitu  konsumen  tidak  hanya  individu  (orang)  tetapi  juga  perusahaan  yang  menjadi  pemeli atau pemakai terakhir. Dan juga konsumen tidak harus terikat langsung dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli (Soekanto soerjono, SH, 1990).
Dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  disebutkan  bahwa  konsumen  merupakan  orang  yang  menggunakan  barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  untuk  kepentingan  konsumen  sendiri, keluarga,  orang  lain  maupun  makhluk  hidup  lain  dengan  maksud  dan  tujuan  tidak  untuk diperdagangkan. Sehingga dengan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subyek hukum  yang  diakui  sebagai  konsumen  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  adalah  hanya  orang.  Meskipun  diketahui berdasarkan  hukum  perdata  yang  dimaksud  subyek  hukum  adalah  orang  dan  badan  hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, proposal penelitian ini akan membahas penyebab utama  kecelakaan  dan  perlindungan  hukum  pengguna  jasa  layanan  tol  khususnya  di  tol Palembang-Lampung Sumatera.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian yuridis empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  yang  dimaksudkan  adalah  kata  lain  penelitian  sosiologis dan  dapat  disebutkan  dengan  penelitian  secara  lapangan,  yang  mengkaji  ketentuan  hukum yang berlaku serta telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data sekunder dalam penelitian ini  terdiri  dari 3 (tiga) sumber bahan hukum  yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier (Iftitah, 2023a).
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  terdiri  atas  peraturan  perundang-undangan,  catatan- catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  suatu  peraturan  perundang-undangan  dan putusan hakim.  Dalam penulisan penilitian ini bahan-bahan hukum primer, antara lain:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004;
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
g. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan  yang berhubungan dengan  bahan hukum  primer dan dapat  membantu menganalisa dan memahami bahan hukum  primer, antara lain buku-buku  literature, hasil penelitian, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.
3. Wawancara
Wawancara  disini  adalah  situasi  peran  antar  pribadi  yang  bertatap  muka,  ketika seseorang  yakni  pewawancara  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  sudah  disusun
untuk  memperoleh  jawaban-jawaban  yang  relevan  dengan  masalah  penelitian  kepada seorang  responden.  Dengan  wawancara,  interviewer  dapat  memnanyakan  perihal  pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden juga saran- saran dari responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jalan  adalah  sarana    berupa  ruang  sirkulasi  yang  dibuat  untuk  mempermudah transportasi  melalui jalur darat.  Jalan sudah ada sejak zaman manusia purbayang digunakan untuk berpindah tempat telusuri hutan. Dalam perkembangannya pada zaman dahulu manusia hanya  mengenal  jalan  yang  terbuat  dari  tanah  dan  hanya  bisa  di  lalui  dengan  berjalan  kaki ataupun  dengan  menggunakan  kuda.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2006  tentang Jalan disebutkan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk di dalamnya bangunan pelengkap dan perlengkapan-nya yang diperuntukkan bagi  lalu  lintas,  yang  berada  pada  permukaan  tanah,  di  atas  permukaan  tanah,  di  bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
Silvia  Sukirman  (1994)  menyebutkan  bahwa  jalan  adalah  jalur-jalur  yang  di    atas permukaan    bumi    yang    dengan  sengaja    dibuat    oleh  manusia    dengan    berbagai  bentuk, ukuran-ukuran  dan  konstruksinya  untuk dapat  digunakan  untuk  menyalurkan  lalu  lintas orang,    hewan    dan  kendaraan    yang  mengangkut  barang-barang  dari  tempat    yang  satu  ke tempat    yang    lainnya    dengana    cepat    dan    mudah  (Nasution,  1995).  Hendarsin  (2000) menyebutkan  bahwa  perkerasan  jalan  adalah    serangkaian  kontruksi  yang  dibangun  di  atas lapisan  tanah  dasar  untuk  menopang  jalur  lalu  lintas.  Perkerasan  jalan  memungkinkan permukaan  jalan  lebih  awet  dan  tahan  terhadap  perubahan  cuaca  dibandingkan  jalan  tanpa perkerasan.
Di  zaman  modern  dengan  perkembangan  transportasi  yang  semakin  maju,  manusia membutuhkan jalan tidak hanya untuk dilalui oleh pejalan kaki  namun  juga oleh kendaraan dengan  roda.  Perkembangan  selanjutnya  manusia  mampu  membangun  jalan  dengan perkerasan beton dan aspal.  Ada beberapa cara untuk mengelompokkan jalan-jalan yang ada di  Indonesia.  Berikut  adalah  jenis-jenis  jalan  berdasarkan  hak  penggunaannya.  Jenis  jalan berdasarkan hak penggunaannya dan peruntukannya dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut :
a. Jalan Umum
Jalan  umum  merupakan  jalan  yang  bisa  dipakai  semua  orang  biasanya  disediakan oleh  pemerintah  dengan  menggunakan  dana  negara.  Jenis  jalan  ini  bisa  dipakai  oleh kendaraan  secara  gratis.  Pembangunan  dan  perawatan  jalan  umum  semuanya menggunakan  dana  dari  pemerintah.  Pembuatan  jalan  umum  memerlukan  adanya pembebasan lahan agar tidak terjadi sengketa di kemusian hari.
b. Jalan Tol
Jalan tol tidak terlalu berarti jalan yang memiliki ukuran besar. Jalan tol adalah jalan yang  penggunaannya  berbayar.  Apapun  jenis  jalannya  selama  itu  berbayar  maka  akan disebut jalan tol. Jalan tol dibuat dengan menggunakan dana gabungan antara pemerintah dan  investor,  tujuannya  adalah  menyediakan  jalan  bebas  hambatan  dan  bebas  kemacetan untuk menghubungkan suatu titik kota dengan yang lainnya secara cepat.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2004  dan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2006,  pembagian  jalan  dapat  dijelaskan berdasarkan sistem jaringan jalan dan jenis fungsinya. 1. Pembagian Jalan Berdasarkan Sistem Jaringan Jalan
a. Jalan Primer
Jalan  primer  adalah  jenis  jaringan  jalan  yang  berperan  sebagai  pelayanan distribusi  barang  dan  jasa  untuk  pengembangan  seluruh  wilayah  nasional.  Jalan  ini
menghubungkan  pusat-pusat  kegiatan  distribusi  seperti  Pusat  Kegiatan  Nasional (BKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). b. Jalan Sekunder
Jalan  sekunder  adalah  jalan  yang  melayani  pergerakan  di  area  bukan  pusat kegiatan,  seperti  jalan  di  kawasan  perkotaan.  Jalan  ini  sering  menjadi  cabang  atau perpanjangan dari jalan primer yang melayani kegiatan dalam sistem urban. Fungsinya adalah menghubungkan zona antarkawasan di perkotaan sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya.
2. Pembagian Jalan Berdasarkan Fungsinya
a. Jalan Arteri
Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan tujuan perjalanan jarak  jauh,  memiliki  kecepatan  rata-rata  tinggi,  dan  dibatasi  jumlah  jalan  masuknya secara efisien.
b. Jalan Kolektor
Jalan  kolektor  adalah  jalan  yang  melayani  angkutan  pengumpulan  atau pembagian  kendaraan  dengan  tujuan  perjalanan  jarak  menengah,  memiliki  kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuknya dibatasi.
c. Jalan Lokal
Jalan  lokal  adalah  jalan  yang  melayani  angkutan  lokal  setempat  dengan  tujuan perjalanan jarak dekat,  memiliki kecepatan  rata-rata rendah, dan tidak dibatasi jumlah jalan masuknya.
d. Jalan Lingkungan
Jalan  lingkungan  adalah  jalan  yang  dirancang  untuk  perjalanan  jarak  dekat dengan  menggunakan  kecepatan  rendah  dan  tidak  dibatasi  asasnya.  Contohnya  adalah jalan di perumahan-perumahan.
Dengan pembagian tersebut, jenis-jenis jalan di Indonesia dapat diklasifikasikan sesuai dengan sistem jaringan dan fungsinya masing-masing. Hal ini penting dalam pengaturan dan pengembangan  infrastruktur  jalan  untuk  mendukung  mobilitas  dan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat.

## Tinjauan Umum tentang Korban
Korban  adalah  setiap  orang  yang  mengalami  kerugian  berupa  luka  berat,  maupun kematian yang diakibatkan dari adanya suatu kecelakaan lalu lintas. Konsep korban tersebut apabila  dikaitkan  dengan  kecelakaan  lalu  lintas  maka  akan  menimbulkan  persepsi  bahwa siapa saja  yang mengalami luka berat atau meninggal dunia akan dipandang sebagai korban yang  benar,  padahal  dalam  kecelakaan  lalu  lintas,  dapat  saja  terjadi  bahwa  korban  adalah sekaligus pelaku yang lalai dalam berkendara. Penentuan posisi korban dalam kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang krusial yang cukup sulit.
Ketentuan  mengenai  kedudukan  korban  secara  khusus  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  mengatur mengenai  konsep  korban  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  menjadi  bertentangan  dengan  konsep  korban  yang  diatur  dalam peraturan  perundangan  yang  berlaku  di  Indonesia  sehingga  diperlukan  adanya  penafsiran konsep korban yang komprehensif dalam rangka penegakan hukum yang adil.

## Tinjauan Umum tentang Konsumen
Pengertian  konsumen  dalam  perspektif  ekonomi  sangat  beragam  (Bintang,  Sanusi, 2000).  Hal  ini  dapat  ditinjau  dari  pengertian  konsumen  yang  diungkapkan  oleh  Heri Tjandrasari dalam tulisannya berjudul “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen”, yaitu:
1. Konsumen  dalam  arti  umum,  yaitu  pemakai,  penggguna,  dan/atau  pemanfaat  barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu (Thahir, 2019).
2. Konsumen  antara,  yaitu  pemakai,  pengguna  dan/atau  pemanfaat  barang  dan/atau  jasa untuk  diproduksi  menjadi  barang/jasa  lain  atau  untuk  memperdagangkannya  dengan tujuan komersial.  Konsumen ini sama dengan pelaku usaha. Pengertian konsumen antara tersebut dapat ditinjau dari pengertian  yang dikemukakan oleh Kotler,  yaitu : Consumers are  individual  and  household  for  personal  use,  producers  are  individual  and organizations buying for the purpose of producing . (terjemahan penulis : konsumen adalah individu  dan  kaum  rumah  tanggga  untuk  tujuan  pengguna  personal,  produsen  adalah individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi) (Mariam, D., 1986).
3. Konsumen  akhir,  pemakai  pengguna  dan/atau  pemanfaat  barang  dan/atau  jasa  konsumen untuk  memenuhi  kebutuhan  diri  sendiri,  keluarga,  rumah  tangganya  dan  tidak  untuk diperdagangkan kembali (Bintang, Sanusi, 2000).
Adapun definisi  konsumen berdasarkan perspektif  yuridis dapat  ditinjau dari Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen.  Pengertian  konsumen  tersebut  dapat  dilihat  dari  Pasal  1 angka 2 dijelaskan sebagai  berikut,  konsumen  adalah setiap orang pemakai  barang dan/atau jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  sendiri,  keluarga,  orang  lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Pengertian  konsumen  yang  diuraikan  pada  Pasal  1  angka  2  tersebut  mempunyai klasifikasi  konsumen  yang  dilindungi  berdasarkan  UU  Perlindungan  Konsumen  ini. Konsumen  yang  memenuhi  syarat  sebagai  konsumen  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen adalah  konsumen  akhir,  karena  unsur  dari  Pasal  1  angka  2  UU  Perlindungan  Konsumen menegaskan bahwa konsumen memperoleh barang dan/atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk  digunakan, baik  bagi  kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk  hidup  lain.  Unsur  dari  Pasal  1  angka  2  Perlindungan  Konsumen  tersebut  tentunya menegaskan  bahwa  konsumen  terseut  merupakan  konsumen  akhir.  Hal  ini  dapat  ditinjau secara  jelas  pada  penjelasan  Pasal  1  angka  2  UU  Perlindungan  Konsumen,  yaitu  :  Dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah antara konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk  lainnya.  Pengertian  konsumen  dalam  Undang-Undang  ini  adalah  konsumen  akhir (Kusumaatmadja, 2011).
Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  syarat-syarat  konsumen  menurut  UU  Perlindungan Konsumen adalah :
a. Pemakai  barang  dan//atau  jasa,  baik  memperolehnya  melalui  pembelian  maupun  secara Cuma-Cuma;
b. Pemakaian barang dan/atau jasa untuk  kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan
c. Tidak untuk diperdagangkan

## Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen
Perlindungan  Konsumen  yaitu  segala  sesuatu  upaya  atau  usaha  yang  adanya  suatu kepastian hukum  untuk  tujuan memberikan suatu perlindungan kepada konsumen.  Lahirnya UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menjadi  simbol  penegakan hukum  dalam  melindungi  konsumen  sebagai  pemakai  barang  dan/atau  jasa.  Selain  itu,  UU Perlindungan Konsumen juga sangat diperlukan dalam menciptakan iklim perekonmian yang kondusif,  sehingga  dapat  menunjang  pembangunan  nasional.  Hal  ini  terutama  diperlukan dalam  perkembangan  perekonomian  nasional  yang  berada  pada  perkembangan  ekonomi global  (Suherman,  &  Maman,  Aspek  Hukum  dalam  Ekonomi  Global).  Konsideran  UU Perlindungan  Konsumen  salah  satunya  menyatakan  bahwa  isu  perlindungan  konsumen
merupakan  suatu  hal  yang  ada  keterkaitannya  dengan  ekspansifnya  dunia  usaha  yang mengglobal.  Hal  ini  berarti  bahwa  UU  Perlindungan  Konsumen  sangat  diperlukan  untuk menegakan  hukum  dalam  rangka  perlindungan  terhadap  konsumen  dengan  tujuan  untuk menunjang  perekonomian  nasional.  Pernyataan  tersebut  terdapat  dalam  pertimbangan  UU Perlindungan  Konsumen  dalam  poin  c  yang  menegaskan  bahwa,  semakin  terbukanya  pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat  serta  kepastian  atas  mutu,  jumlah,  dan  keamanan  barang  dan/atau  jasa  yang diperoleh  di  pasar.  Selain  itu,  UU  Perlindungan  Konsumen  diperlukan  untuk  menciptakan hubungan  transaksi  yang  adil  dan  jujur  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen.  Hal  ini sebagaimana  disampaikan  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  poin  d  ditegaskan,  bahwa untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen  perlu  meningkatkan  kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (Samsul, 2004).

## Perlindungan Hukum terhadap Korban Jalan Berlubang di Tol Palembang-Lampung
Jalan  tol  merupakan  salah  satu  infrastruktur  penting  dalam  mendukung  mobilitas  dan pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara.  Di  Indonesia,  jalan  tol  telah  menjadi  salah  satu  sarana transportasi  yang  vital  dalam  menghubungkan  berbagai  daerah  dan  memperlancar  arus barang maupun orang. Namun, seperti infrastruktur lainnya, jalan tol juga rentan mengalami kerusakan  akibat  berbagai  faktor,  termasuk  faktor  alam  dan  faktor  manusia.  Salah  satu masalah  yang  sering  muncul  adalah  keberadaan  lubang-lubang  pada  jalan  tol  yang  dapat membahayakan pengguna jalan (Palupie & Yuniarto, 2016).
Tol  Palembang-Lampung  merupakan  salah  satu  ruas  jalan  tol  yang  menghubungkan dua  provinsi  penting  di  Indonesia,  yaitu  Sumatera  Selatan  dan  Lampung.  Ruas  jalan  tol  ini memiliki  peran  strategis  dalam  mendukung  konektivitas  antarwilayah  dan  pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi tersebut. Namun, seperti halnya jalan tol lainnya, Tol Palembang- Lampung  juga  tidak  luput  dari  masalah  jalan  berlubang  yang  dapat  menimbulkan  risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Dalam  konteks  ini,  perlindungan  hukum  terhadap  korban  jalan  berlubang  di  Tol Palembang-Lampung  menjadi  sangat  penting  untuk  dipertimbangkan.  Artikel  ini  akan mengulas lebih lanjut mengenai aspek-aspek hukum yang terkait dengan perlindungan korban jalan  berlubang  di  Tol  Palembang-Lampung,  meliputi  tanggung  jawab  pengelola  jalan  tol, hak korban untuk mendapatkan ganti rugi, penegakan hukum, dan upaya pencegahan. 1. Tanggung Jawab Pengelola Jalan Tol
Pengelola  jalan  tol  memiliki  tanggung  jawab  yang  sangat  penting  dalam  menjaga dan  memelihara  jalan  tol  agar  tetap  dalam  kondisi  yang  aman  bagi  pengguna  jalan. Tanggung  jawab  ini  meliputi  serangkaian  tindakan,  mulai  dari  perawatan  rutin,  inspeksi berkala,  hingga  penanganan  cepat  terhadap  kerusakan  yang  terjadi,  termasuk  lubang- lubang  pada  jalan.  Aturan  mengenai  tanggung  jawab  pengelola  jalan  tol  diatur  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  antara  lain  Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun 2005  tentang  Jalan  Tol,  dan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Nomor 05/PRT/M/2011 tentang Pengelolaan Jalan Tol.
Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengelola jalan  tol  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pemeliharaan,  perawatan,  dan penyelenggaraan  jalan  tol  dengan  standar  keselamatan  yang  ditetapkan.  Standar keselamatan  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  kondisi  jalan  tol  tetap  aman  bagi pengguna  jalan.  Jika  pengelola  jalan  tol  gagal  memenuhi  kewajibannya  untuk  menjaga keamanan jalan tol sesuai standar  yang ditetapkan, mereka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas kerugian yang timbul akibat kerusakan tersebut.
Penerapan  asas  tanggung  jawab  absolut  ( absolute  liability )  dalam  hukum  perdata menjadi dasar bagi pengelola jalan tol untuk bertanggung jawab secara mutlak atas segala kerugian  yang  timbul  akibat  kondisi  jalan  tol  yang  tidak  aman.  Hal  ini  berarti  bahwa pengelola  jalan  tol  wajib  memberikan  kompensasi  atau  ganti  rugi  kepada  pihak  yang menderita kerugian akibat kecelakaan atau kerusakan  yang disebabkan oleh kondisi jalan tol yang kurang baik.
Pengelola  jalan  tol  memiliki  tanggung  jawab  yang  sangat  besar  dalam  menjaga keselamatan  pengguna  jalan  karena  jalan  tol  merupakan  salah  satu  infrastruktur  vital dalam  sistem  transportasi.  Kewajiban  untuk  memelihara  kondisi  jalan  tol  dalam  keadaan aman  tidak  hanya  merupakan  tuntutan  hukum  semata,  tetapi  juga  merupakan  tanggung jawab moral dalam menjaga keselamatan publik.
Dalam konteks Tanggung Jawab Pengelola Jalan Tol, upaya pencegahan kerusakan jalan juga menjadi bagian penting. Pengelola jalan tol perlu melakukan pemeliharaan rutin dan  inspeksi  berkala  secara  teratur  untuk  mendeteksi  dan  menangani  dini  potensi kerusakan,  termasuk  lubang-lubang  pada  jalan.  Tindakan  pencegahan  ini  merupakan bagian  integral  dari  tanggung  jawab  pengelola  jalan  tol  dalam  memastikan  keselamatan pengguna jalan di jalan tol Palembang-Lampung maupun jalan tol lainnya di Indonesia.
Dengan  demikian,  tanggung  jawab  pengelola  jalan  tol  dalam  menjaga  keselamatan pengguna  jalan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  harus  dijalankan  dengan  penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Hak Korban untuk Mendapatkan Ganti Rugi
Pengguna  jalan  yang  menjadi  korban  akibat  kondisi  jalan  berlubang  di  Tol Palembang-Lampung  memiliki  hak  untuk  memperoleh  ganti  rugi  atas  kerugian  yang mereka  alami  akibat  kondisi  jalan  yang  tidak  aman  tersebut.  Ganti  rugi  ini  mencakup berbagai kerugian yang timbul, seperti biaya perbaikan kendaraan yang rusak akibat jalan berlubang,  biaya  pengobatan  akibat  kecelakaan  yang  terjadi,  serta  kerugian  lainnya  yang timbul  sehubungan  dengan  kejadian  tersebut.  Tanggung  jawab  untuk  memberikan  ganti rugi ini ada pada pengelola jalan tol atau pihak yang bertanggung jawab atas kondisi jalan tersebut,  dan  ganti  rugi  yang  diberikan  harus  sesuai  dengan  kerugian  yang  telah ditimbulkan.
Hak  korban  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  ini  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  yang  menyatakan  bahwa setiap  perbuatan  melawan  hukum  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  orang  lain menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks ini, kerusakan jalan  tol  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  pengguna  jalan  dapat  dianggap  sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban penggantian rugi.
Prinsip  penggantian  rugi  ini  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  yang  mengatur tanggung jawab perdata antara individu atau badan hukum. Pengelola jalan tol atau pihak yang  bertanggung  jawab  atas  kondisi  jalan  berlubang  memiliki  kewajiban  untuk mengganti rugi korban sesuai dengan kerugian yang telah ditimbulkan. Hal ini mencakup tidak hanya biaya perbaikan dan pengobatan, tetapi  juga kerugian lainnya  yang mungkin timbul,  seperti  kerugian  finansial  akibat  ketidakmampuan  untuk  bekerja,  kerugian  non- finansial seperti penderitaan fisik atau mental, dan lain sebagainya.
Proses  untuk  memperoleh  ganti  rugi  biasanya  dimulai  dengan  pengajuan  klaim kepada  pihak  yang  bertanggung  jawab,  yang  dalam  hal  ini  adalah  pengelola  jalan  tol. Pengajuan  klaim  ini  dapat  dilakukan  secara  langsung  atau  melalui  proses  hukum, tergantung  pada  kesepakatan  antara  korban  dan  pihak  yang  bertanggung  jawab  serta kompleksitas  dari  kasus  tersebut.  Jika  klaim  tersebut  tidak  dapat  diselesaikan  secara damai,  maka  korban  memiliki  hak  untuk  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Dalam  kasus  korban  jalan  berlubang  di  Tol  Palembang-Lampung,  penting  bagi korban  untuk  memahami  hak-hak  mereka  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penting pula bagi pengelola jalan tol atau pihak yang bertanggung jawab untuk bertindak dengan transparan dan bertanggung jawab dalam menanggapi klaim ganti rugi dari korban, serta memberikan kompensasi  yang adil sesuai dengan  kerugian  yang  telah  ditimbulkan.  Dengan  demikian,  hak  korban  untuk mendapatkan  ganti rugi  atas kerugian  yang mereka alami akibat kondisi  jalan  yang tidak aman  di  Tol  Palembang-Lampung  akan  terpenuhi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum yang berlaku (Sari, M., Saidah, D., & Wahyuni, 2018).

## 3. Penegakan Hukum dan Pengawasan
Pemerintah memegang peranan penting dalam  menegakkan hukum  dan  mengawasi kinerja  pengelola  jalan  tol  guna  menjaga  keamanan  jalan.  Penegakan  hukum  terhadap pengelola  jalan  tol  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  dapat  dilakukan  melalui  proses hukum  yang  berlaku,  termasuk  penerapan  sanksi  administratif  dan  pidana  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Selain  itu,  pengawasan  terhadap  kinerja  pengelola  jalan  tol  juga perlu  dilakukan  secara  rutin  guna  memastikan  bahwa  mereka  mematuhi  standar keselamatan yang ditetapkan.
Penegakan  hukum  dalam  hal  ini  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan,  salah  satunya  adalah  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan yang  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap pengelolaan  jalan  tol.  Undang-undang  ini  merupakan  payung  hukum  yang  mendasari upaya  pemerintah  dalam  menegakkan  aturan  terkait  pengelolaan  jalan  tol.  Selain  itu, berbagai  peraturan  teknis  dan  standar  keselamatan  juga  dikeluarkan  untuk  memastikan bahwa  pengelola  jalan  tol  mematuhi  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dalam  menjaga keamanan jalan.
Dalam konteks penegakan hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan  secara  terus-menerus  terhadap  kinerja  pengelola  jalan  tol.  Pengawasan  ini mencakup  berbagai  aspek,  mulai  dari  pemeliharaan  jalan,  keamanan  lalu  lintas,  hingga kelayakan infrastruktur jalan. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelola  jalan  tol  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku dan standar keselamatan yang ditetapkan (Iftitah, 2023b).
Selain  penegakan  hukum  oleh  pemerintah,  masyarakat  juga  memiliki  peran  dalam pengawasan  terhadap  kinerja  pengelola  jalan  tol.  Masyarakat  dapat  melaporkan  kondisi jalan  yang  tidak  aman  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengelola  jalan  tol  kepada pihak  berwenang.  Laporan  dari  masyarakat  ini  dapat  menjadi  salah  satu  bentuk  kontrol sosial yang efektif dalam menjaga keamanan jalan.
Dalam  prakteknya,  penegakan  hukum  dan  pengawasan  terhadap  kinerja  pengelola jalan  tol  merupakan  upaya  yang  harus  dilakukan  secara  berkelanjutan.  Pemerintah  perlu memiliki mekanisme yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelola jalan tol,  termasuk  pengawasan  secara  langsung  maupun  melalui  lembaga  pengawasan  terkait. Selain  itu,  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  juga  sangat  diperlukan  dalam  mendukung upaya  penegakan  hukum  dan  pengawasan  ini  guna  menjaga  keamanan  dan  keselamatan para pengguna jalan.
Dengan  demikian,  penegakan  hukum  dan  pengawasan  yang  efektif  dalam pengelolaan  jalan  tol  merupakan  hal  yang  sangat  penting  guna  menjaga  keamanan  lalu lintas  dan  mencegah  terjadinya  kecelakaan  di  jalan  tol  Palembang-Lampung  maupun  di berbagai  ruas  jalan  tol  lainnya  di  Indonesia.  Upaya  ini  harus  dilakukan  secara berkelanjutan dan melibatkan semua pihak terkait guna menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman bagi semua pengguna jalan (Gross, J.J. & Thompson, 1998).

## 4. Upaya Pencegahan
Selain  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  yang  telah  terjadi, langkah-langkah  pencegahan  juga  memegang  peranan  penting  dalam  menjaga  keamanan jalan  tol.  Upaya  pencegahan  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  potensi  kerusakan  dan mengatasi  masalah  sebelum  terjadinya  kecelakaan,  dengan  melibatkan  berbagai  tindakan proaktif dari pengelola jalan tol serta sosialisasi kepada pengguna jalan.
Pengelola  jalan  tol  perlu  melakukan  pemeliharaan  rutin  dan  inspeksi  berkala terhadap  kondisi  jalan  tol  yang  mereka  kelola.  Tindakan  ini  bertujuan  untuk  mendeteksi dini  potensi  kerusakan,  termasuk  lubang-lubang  pada  jalan,  sehingga  dapat  segera ditangani sebelum menjadi ancaman bagi keselamatan pengguna jalan. Pemeliharaan rutin ini  juga  penting  untuk  memperpanjang  umur  pakai  jalan  tol  dan  menjaga  kualitas infrastruktur jalan secara keseluruhan.
Selain itu, sosialisasi kepada pengguna jalan tentang pentingnya melaporkan kondisi jalan yang tidak aman juga merupakan langkah pencegahan  yang efektif. Pengguna jalan perlu  diberikan  pemahaman  tentang  pentingnya  partisipasi  mereka  dalam  menjaga keamanan  jalan  dengan  melaporkan  kondisi  jalan  yang  berpotensi  membahayakan. Dengan demikian, potensi  kecelakaan  akibat jalan  berlubang dapat  diminimalisir melalui partisipasi aktif pengguna jalan dalam memberikan informasi kepada pihak berwenang.
Upaya pencegahan dalam pengelolaan jalan tol juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Sebagai  contoh,  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  05/PRT/M/2011  tentang  Pengelolaan Jalan  Tol  mewajibkan  pengelola  jalan  tol  untuk  melakukan  pemeliharaan  rutin  dan inspeksi berkala terhadap jalan tol yang mereka kelola. Disamping itu, pengelola jalan tol juga  diwajibkan  untuk  melakukan  sosialisasi  kepada  pengguna  jalan  tentang  standar keselamatan dan tata tertib penggunaan jalan tol.
Melalui  regulasi  ini,  pemerintah  mengatur  kewajiban  pengelola  jalan  tol  dalam menjalankan  tindakan  pencegahan  guna  meningkatkan  keamanan  jalan  tol.  Pemeliharaan rutin  dan  inspeksi  berkala  menjadi  bagian  integral  dalam  upaya  pencegahan  yang dilakukan  secara  sistematis  untuk  mengidentifikasi  dan  menangani  potensi  risiko  yang dapat  mengancam  keselamatan  pengguna  jalan.  Sosialisasi  kepada  pengguna  jalan  juga menjadi  sarana  penting  dalam  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya  menjaga keamanan lalu lintas di jalan tol.
Dengan  demikian,  upaya  pencegahan  yang  terintegrasi  dan  dilaksanakan  secara konsisten oleh pengelola jalan tol, didukung oleh sosialisasi kepada pengguna jalan serta regulasi  yang  memadai  dari  pemerintah,  akan  berkontribusi  secara  signifikan  dalam meningkatkan  keamanan  dan  keselamatan  lalu  lintas  di  jalan  tol  Palembang-Lampung maupun di seluruh Indonesia (Andar, A., Sumantri, S, &Irfan, 2017).

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  jalan  berlubang  di  Tol  Palembang-Lampung melibatkan  tanggung  jawab  pengelola  jalan  tol,  hak  korban  untuk  mendapatkan  ganti  rugi, penegakan  hukum  dan  pengawasan  oleh  pemerintah,  serta  upaya  pencegahan  untuk mencegah  terjadinya  kecelakaan  akibat  kondisi  jalan  yang  tidak  aman.  Dengan memperhatikan  aspek-aspek  tersebut,  diharapkan  dapat  tercipta  lingkungan  jalan  tol  yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

## REFERENSI
Andar,  A.,  Sumantri,  S,  &Irfan,  M.  (2017).  Faktor  yang  mempengaruhi  keselamatan berkendara  mobil  di  ruas  Jalan  Tol  Semarang-Bawen  Propinsi  Jawa  Tengah. Saintek Maritim , XVI (2). Ashto, A. (1993). American assosiation of state highway and transportation officials: Guide
for design of pavement structure.
Bintang, Sanusi, & D. (2000). Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis . Citra Aditya Bakti.
Gross, J.J. & Thompson, R. A. (1998). Antecedent and response focused emotion regulation: Divergen  consequences  for  experience  and  physiology. Journal  of  Personality  and Social Psychology , 74 . Iftitah,  A.  (Ed.).  (2023a). Metode  Penelitian  Hukum (Mei  2023).  Sada  Kurnia  Pustaka. https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54
Iftitah,  A.  (2023b).  Sejarah  Perkembangan  Hukum.  In Pengantar  Ilmu  Hukum (Februari). Sada Kurnia Pustaka.
KORLANTASPOLRI. (2022). Kecelakaan Maut, Mahasiswi Tewas Terpental Usai Hindari Lubang  di  Tol  Palembang-Lampung .  https://korlantas.polri.go.id/news/kecelakaan- maut-mahasiswi-tewas-terpental-usai-hindari-lubang-di-tol-palembang-lampung/
Kusumaatmadja, M. (2011). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan . Alumni. Mariam, D., & B. (1986). Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut  Perjanjian Baku . Binacipta. Nasrudin,  M.  R.  (2019). ANALISIS  DAMPAK  PEMBANGUNAN  JALAN  TOL  TRANS SUMATERA TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERMUKIMAN DAN PERSAWAHAN  MASYARAKAT  DITINJAU  DALAM  PERSPEKTIF  EKONOMI  ISLAM (Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan) . Nasution,  A.  (1995). Konsumen  Dan  Hukum  Tinjauan  Sosial  Ekonomi  Dan  Hukum  Pada Perlindungan Konsumen Indonesia . Pustaka Sinar Harapan.
Palupie,  Y.  M.  R.,  &  Yuniarto,  H.  A.  (2016).  Alokasi  Risiko  Proyek  Infrastruktur  Dengan Skema  Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  (KPBU):  Suatu  Tinjauan  Literatur. Yogyakarta: UGM , 96–103. Prof. Dr. Soekanto soerjono, SH, M. (1990). Polisi dan lalu lintas . Uud , 1–15.
Rukmini,  S.,  Suhadi,  &  Luhfitasari,  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Kecelakaan  Lalu  Lintas  Akibat  Adanya  Jalan  Rusak  Di  Jalan  Provinsi  Kabupaten Penajam Paser Utara. Jurnal Lex Suprema , 2 (1), 168–185. Samsul,  I.  (2004). Perlindungan  Konsumen,  Kemungkinan  Penerapan  Tanggung  Jawab Mutlak . Universitas Indonesia.
Sari, M., Saidah, D., & Wahyuni, E. (2018). Dampak kemacetan di Jalan Tol Brebes Timur. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik , 05 (01). Suherman, & Maman, A. (2005). Aspek Hukum dalam Ekonomi Global . Ghalia Indonesia. Thahir,  B.  (2019).  Paradigma  dan  Inovasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah. Jurnal Media Birokrasi , 1 (1), 175–185.