## PENEGAKAN  HUKUM PIDANA KEHUTANAN PADA KAWASAN
PERHUTANAN SOSIAL (STUDI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT)
Oleh:
Putu Hedi Harimbawan 1 , I Nyoman Surata 2 , Putu Sugi Ardana 3
(hedi.arimbara@gmail.com) (nymn.surata@gmail.com) (sugi.ardana@unipas.ac.id)
Abstrak :  Di  Kawasan  Hutan  Wilayah  UPTD    KPH    Bali  Barat  masih  terjadi kejahatan  kehutanan  berupa illegal  logging ,  perambahan  kawasan  hutan,  yang dilakukan  oleh  masyarakat,  termasuk  pada  kawasan  Perhutanan  Sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti penegakan hukum pidana kehutanan  pada  kawasan  hutan  UPTD    KPH    Bali  Barat  yang  berakses  kelola legal  perhutanan  sosial  dan    hambatan  pelaksanaan  penegakan  hukum  pidana kehutanan  pada  kawasan  hutan  UPTD    KPH    Bali  Barat  yang  berakses  kelola legal  perhutanan  sosial.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris, bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan wawancara.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Penegakan  hukum pidana  kehutanan  pada  kawasan  hutan  UPTD.    KPH.    Bali  Barat  yang  berakses kelola  legal  perhutanan  sosial  belum  berjalan  dengan  baik.  Masih  terjadi illegal logging dan  perambahan  kawasan  hutan.  Dari  sisi  regulasi    hambatan  yang ditemui adalah belum diatur secara khusus tentang tindak pidana kehutanan yang terjadi  pada  akses  kelola  legal.  Sarana-prasarana  sebagai  pendukung  kegiatan pada  UPTD.  KPH.  Bali  Barat  sangat  minim,  tidak  adanya  slot  anggaran  dalam pelaksanaan  proses  penegakan  hukum  tindak  pidana  kehutanan  juga  merupakan hambatan  yang  paling  mendasar.  Minimnya  Petugas  Polisi  Kehutanan  yang  ada dibandingkan  dengan  luas  kawasan  hutan  di  UPTD.  KPH.  Bali  Barat,  juga merupakan penghambat internal. Dukungan dari masyarakat terutama masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan akses legal masih belum maksimal, dikarenakan masih ada ketakutan akan benturan sosial antar masyarakat itu sendiri.
Kata Kunci: Hukum Pidana Kehutanan, Perhutanan Sosial, Pengelolaan Hutan.

## PENDAHULUAN
Hukum  jika  dilihat  pada  pengertian  normatif  maka  hukum  dapat  diartikan sebagai  suatu  perangkat  kesatuan  norma  atau  kaidah  yang  mengatur  hubungan manusia dengan masyarakat. Jika dipandang dari sudut kemasyarakatan atau dari sudut  sosiologis  maka  hukum  terlihat  hukum  menjadi  suatu  kenyataan  sebagai
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
lembaga-lembaga  dan  proses-proses  yang  mewujudkan  hukum,  azas-azas  dan kaidah-kaidah.
Ada  3  (tiga)  unsur  cita  hukum  yang  harus  ada  secara  proporsional,  yaitu: kepastian  hukum  ( Rechtssicherkeit ),  keadilan  ( Gerechtigkeit )  dan  kemanfaatan ( Zweckmasigkeit ).  Cita  hukum  tersebut  merupakan  satu  kesatuan,  tidak  dapat dipisahkan  satu  persatu,  ketiganya  harus  diusahakan  ada  dalam  setiap  aturan hukum.  Dalam  pelaksanaannya  ketiga  unsur  cita  hukum  tersebut  saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak  tertib,  ketertiban  masyarakat  memerlukan  kepastian  hukum.  Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat ( Fence M. Wantu, 2015: 5) .
Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari gangguan pihak-pihak lain, sehingga tidak terjadi benturan-benturan kepentingan antar  individu  dalam  masyarakat.  Hukum  itu  sendiri  menyediakan  sarana penyelesaian  konflik  kepentingan  sehingga  kepentingan-kepentingan  menjadi terlindungi  yang  memiliki  arti  bahwa  hukum  itu  wajib  dilaksanakan  untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban.
Penegakan  hukum  yang  berdasarkan  atas  pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-udangan adalah substansi dari  hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian  dari  hukum  publik  yang  memiliki  tujuan  untuk  melindungi  kepentingan umum, dalam pengertiannya apabila terjadi kejahatan maka negara berkewajiban untuk  mengambil  tindakan  hukum  meskipun  yang  menjadi  korban  tidak menuntut. Penegakan hukum pidana dimaksud untuk memulihkan keadaan yang rusak  akibat  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  ( restitution  in  integrum ) ( Suriansyah Murhaini, 2011: 2) .
Hukum pidana tersebut mencakup  ( Fitri Wahyuni, 2017: 1) :
1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ negara yang  dinyatakan  berwenang  oleh  undang-undang  menjatuhkan  hukuman, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan  yang  menetapkan  sarana-sarana  apa  yang  dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
3. Aturan-aturan  yang  secara  temporal  atau  dalam  jangka  waktu  tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.
Seiring dengan perkembangan zaman, dengan tingkat populasi perkembangan manusia  yang  semakin  tinggi,  alih  teknologi  yang  begitu  pesat,  akan  terjadi pergeseran-pergeseran  prilaku  masyarakat  yang  didasarkan  pada  kepentingan- kepentingan yang semakin komplek, tentunya akan berpengaruh pada ketentuan- ketentuan  hukum  yang  tidak  mampu  lagi  memberikan  suatu  jaminan  kepastian hukum  terhadap  perbuatan-perbuatan  kejahatan  moderen,  termasuk  penerapan sanksi pidana yang tentunya tidak relefan lagi untuk diterapkan.
Pembentukan  hukum  dan  perundang-undangan  harus  pula  mengikuti perkembangan  zaman,  sehingga  hukum  mampu  mengikuti  perubahan-perubahan yang  terjadi  dalam  masyarakat  dan  bisa  berfungsi  untuk  mengendalikan masyarakat  serta  menjadi  sarana  untuk  melakukan  perubahan-perubahan  dalam masyarakat.  Pada  saat  hukum  tersebut  berlaku  di  wilayahnya,  dan  mengenai perkembangan  pembaharuan  hukum  ( law  reform )  yang  dibangun,  mencakup pengertian hukum yang berlaku saat ini ( ius contitutum ) dan hukum di masa yang akan  datang  ( ius  contituendum )  sesuai  dengan  rumusan  hukum  yang  dicetuskan Teuku  Mohamad  Radhie  ( H.  Abdul  Latif.,  dkk.,  2019:  25) ,  dalam  tulisannya berjudul Pembaharuan  dan  Politik  Hukum  dalam  Rangka  Pembangunan Nasional .
Sumber daya hutan yang dianugrahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan karuni  yang  harus  dijaga  dan  dikelola  secara  berkelanjutan.  Hutan  yang  sangat luas,  lebih  dari  100  juta  hektar,  Indonesia  merupakan  negara  peringkat  ketiga dunia  yang  memiliki  hutan  hujan  tropis  terbesar  setelah  Brazil  dan  Republik Demokratik  Kongo.  Di  samping  itu,  Indonesia  merupakan  negara  terbesar  ke- empat yang mempunyai 8% cadangan karbon dunia atau setara 8800 MtC ( million tonne  carbon ).  Memperhatikan  begitu  luasnya  hutan  dan  cadangan  carbon  yang menjadi perhatian dunia internasional tersebut, maka Indonesia diharapkan dapat menjaga  kelestarian  hutan  yang  dimilikinya  dan  tidak  terlepas  dengan  isu pemanasan  global  dan  perubahan  iklim  yang  saat  ini  sedang  menjadi  perhatian dunia M. Yasir Said dan  Ifrani. 2019 (M. Yasir Said dan  Ifrani, 2019: 1) .
Tindak  pidana  bidang  kehutanan  adalah:  "Perbuatan  melanggar  ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)  dengan  ancaman  sanksi  pidana  bagi  barangsiapa  yang  secara  melawan hukum  melanggarnya"  ( Suriansyah  Murhaini,  26) . Perusakan  hutan,  terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan  kerugian  negara,  kerusakan  kehidupan  sosial  budaya  dan lingkungan  hidup,  serta  meningkatkan  pemanasan  global  yang  telah  menjadi  isu nasional, regional, dan internasional.
Pasal  1  ayat  (8)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  167,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3888)  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  menjadi Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  86, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  44121)  (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU No.  41 Tahun 1999) menyatakan bahwa hutan lindung sebagai  kawasan hutan yang  mempunyai  fungsi  pokok  sebagai perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan,  yaitu  untuk:  mengatur  tata  air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut serta memelihara kesuburan  tanah.  Batasan  fungsi  yang  tertuang  dalam  amanat  undang-undang tersebut,  yang  sangat  penting,  oleh  karenanya  hutan  lindung  sudah  semestinya harus tetap terjaga kelestariannya.
Pada kenyataannya pengelolaan kawasan hutan di Indonesia masih sangat jauh dari  kesan  cerminan  prinsip-prinsip  tata  kelola  hutan  yang  baik  ( good  forest governance ),  dapat  dilihat  dari  data  laju degradasi hutan  dan deforestasi yang signifikan  dari  tahun  ke  tahun,  konflik-konflik  tentang  kawasan  hutan  semakin banyak  terjadi  dimana-mana.  Akibat  yang  muncul  dengan  adanya deforestasi adalah  penurunan  kualitas  lingkungan  yang  pada  akhirnya  meningkatkan terjadinya  bencana  alam,  seperti  tanah  longsor  dan  banjir.  Oleh  kerena  itu,
masalah deforestasi hutan di Indonesia juga menjadi sorotan dunia internasional, dikarenakan Indonesia adalah sebagai paru-paru dunia.
Pengelolaan  hutan  di  Indonesia  masih  belum  mencerminkan  kepatuhan terhadap  prinsip-prinsip  tata  kelola  hutan  yang  baik  ( good  forest  governance ), sehingga  mendorong  terjadinya  degradasi.  Analisis  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) terkait permasalahan mendasar pada sektor kehutanan  Indonesia  menunjukan  bahwa  dari  tata  kelola  yang  kurang  baik, penataan  ruang  yang  tidak  sinkron  antara  pusat  dan  daerah,  ketidakjelasan  hak tenurial,  sampai  lemahnya  kapasitas  dalam  manajemen  hutan  (termasuk penegakan  hukum)  menjadi  permasalahan  mendasar  pengelolaan  hutan  di Indonesia yang berujung kepada kehancuran sumber daya hutan, sehingga upaya perbaikan  tata  kelola  hutan  sudah  menjadi  kebutuhan  mendesak  dan  sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah ( M. Yasir Said dan  Ifrani: 2) .
Dampak  lain  yang  terjadi  adalah,  meski  pemerintah  telah  mengeluarkan berbagai  peraturan,  tetapi  masalah  besar  tersebut  belum  juga  tertangani  dengan baik, begitu juga karena upaya-upaya pencegahan yang sering kali terlambat atau negara  tidak  dapat  memberantas  dengan  tuntas  penyebab  terjadinya deforestasi tersebut. Penyebab kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia tidak hanya karena penebangan  liar  ( illegal  logging ),  kebakaran  hutan  dan  lahan,  kegiatan-kegiatan penambangan, perambahan hutan, peralihan fungsi ( konversi ) hutan menjadi areal perkebunan  dan  tanaman  industri  juga  penebangan-penebangan  yang  dilakukan secara tidak lestari ( unsustainable logging ).
Perkembangan  populasi  manusia  yang  mengharuskan  adanya  ketersediaan lahan terhadap masing-masing individu merupakan suatu alasan bagi masyarakat untuk  merangsek  masuk  kedalam  kawasan  hutan  melakukan  ekploitasi  dalam kawasan hutan disamping alasan pemenuhan kebutuhan penunjang perekonomian walaupun  sudah  mengetahui  kalau  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  adalah sebuah perbuatan melanggar hukum.
Sedemikian pesatnya laju kerusakan hutan yang terjadi sehingga mendorong pemerintah membuat sebuah kebijakan tentang pengelolaan kawasan hutan yang berbasis  masyarakat  sekitar  hutan,  di  mana  masyarakat  sekitar  hutan  yang  sejak
lama  menggantungkan  hidup  dari  dalam  kawasan  hutan,  mulai  diberikan  akses kelola  legal  kawasan  dalam  berbagai  skema  izin  pengelolaan  kawasan  hutan, dengan ketentuan-ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan akan tetapi tidak terlepas  dari  prinsip  konservasi  kelestarian,  dengan  harapan  mampu  menjadi solusi penyelesaian konflik yang terjadi selama ini.
Di kawasan hutan wilayah UPTD  KPH  Bali Barat juga terjadi permasalahan yang  sedemikian  rupa,  baik  kejahatan  kehutanan illegal  logging ,  perambahan kawasan  hutan,  yang  dilakukan  baik  oleh  masyarakat  sekitar  kawasan  hutan lindung  yang  berbatasan  dengan  suatu  desa  tertentu  maupun  dari  luar  desa bersangkutan,  dengan  cara-cara illegal tidak  sesuai  dengan  prinsip  kelestarian terutama  pada  kawasan-kawasan  hutan  lindung  yang  telah  dikelolakan  kepada kelompok-kelompok masyarakat dan sudah memiliki akses legal.
Penegakan  hukum  dangan  penindakan  pelaku  tindak  pidana  kehutanan  di kawasan  hutan  lindung  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  areal  kelola  yang  sudah memiliki  akses  legal  Perhutanan  Sosial  juga  wajib  tetap  dilakukan,  karena  atas perbuatan illegal akan  sangat  berdampak  pada  kelestarian  hutan  dan  berpotensi rusaknya tatanan konservasi dan disfungsi dikawasan hutan lindung tersebut.
Adanya berbagai kasus di daerah di mana seseorang karena untuk memenuhi kebutuhan  ekonomi  menebang  pohon  didalam  kawasan  hutan  untuk  membuka lahan  yang  akan  dijadikan  areal  perkebunan  secara  tradisional  yang  sudah memiliki  izin  kelola  tanpa  ijin  pejabat  yang  berwenang,  dikenakan  pasal  tindak pidana illegal  logging, bila  dikaitkan  dengan  tujuan  pemidanaan  menimbulkan permasalahan  yang  dihubungkan  dengan  tujuan  penanggulangan  kejahatan ( criminal  policy )  sebagai  upaya  perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat ( social welfare ).
Menjadikan  pemikiran  bagaimana  keadilan  dalam  pemidanaan  terhadap pelaku  kejahatan  kehutanan,  yang  melakukan  penebangan  pohon  secara illegal hanya untuk membuka lahan dan bukan untuk komersil diancam dengan hukuman yang  sama  dengan  pelaku  yang  melakukan  penebangan  dengan  tujuan  jual beli/komersil  yang  jelas-jelas  mencuri  kayu  hutan  dengan  tujuan  untuk memperoleh keuntungan yang sebesar- besarnya.
Dalam  mengantisipasi  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  kehutanan  yang terjadi pada kawasan hutan lindung yang sudah berakses kelola legal ini, menjadi sangat  penting  untuk  melakukan  suatu  kajian  penegakan  hukum  pidana kehutanan,  yaitu  bagaimana  penegakan  hukum  pidana  kehutanan  pada  akses kelola  legal  perhutanan  sosial  di  kawasan  hutan  lindung,  kendala  penegakan hukum pidana kehutanan serta sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada areal kawasan hutan lindung yang sudah berizin/berakses kelola legal perhutanan sosial.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  selanjutnya  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah   penegakan  hukum  pidana  kehutanan  pada  kawasan  hutan UPTD.  KPH.  Bali Barat yang berakses kelola legal perhutanan sosial?
2. Apakah  hambatan  pelaksanaan  penegakan  hukum pidana  kehutanan  pada kawasan hutan UPTD.  KPH.  Bali Barat yang berakses kelola legal perhutanan sosial?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dalam  rangka  penulisan  skripsi  ini  merupakan  penelitian  empiris, meneliti  pelaksaan  norma  dalam  hal  ini  norma  mengenai  kehutanan  khususnya mengani  aspek  pidana  hukum  kehutanan  dan  kehutanan  sosial  pada  Kawasan Hutan UPTD. KPH. Bali Barat.
Penelitian  ini  berifat  deskriptif  yang  mengungkapkan  dan  mendeskripsikan pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  teori-teori hukum  yang  menjadi  objek  penelitian,  demikian  juga  hukum  dalam pelaksanaannya  di  dalam  masyarakat  yang  berkenaan  dengan  objek  penelitian. Peneliti menghubungkan pada penegakan  hukum pidana kehutanan pada kawasan hutan yang berakses kelola legal perhutanan sosial (studi pada UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat).
Penelitian ini dilaksanakan pada Wilayah UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali  Barat,  Kabupaten  Jembrana,  Provinsi  Bali.  Peneliti  juga  mencari  informasi kepada  pegawai  selaku  aparat  penegak  hukum  tindak  pidana  kehutanan  seperti
Polisi Kehutanan dan Kepala UPTD. KPH serta Resort-Resort Pengelolaan Hutan yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian  yang  berada  pada  wilayah  kerja  UPTD. KPH. Bali Barat.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum
Dalam penelitian ini bahan  hukum   yang  diperlukan  adalah ;
a) Bahan  Hukum  Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Primer  dalam penelitian ini adalah :
1) Undang-Undang Dasar 1945;
2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3) Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
5) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
6) Keputusan  Menteri  Kehutanan  No  ;  55/Kpts-II/1994  tentang  Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
7) Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.83  / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
b) Bahan-Bahan  Hukum  Sekunder  yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau hasil karya ilmiah kalangan hukum dan rancangan undang-undang.
c) Bahan  Hukum  Tersier  yakni  bahan-bahan  yang  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum sekunder, seperti kamus hukum.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  metode yaitu metode penelitian studi pustaka  dan wawancara.
1. Studi pustaka.
Studi  pustaka (Library  Reaserch) dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan terhadap bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undanngan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.
2. Wawancara.
Metode  wawancara  dilakukan  dalam  penelitian  lapangan (Filed  Reaserch) untuk menggali  sumber data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan, Wawacara  bebas  terpimpin  dilakukan    dengan  aparat  penegak  hukum  pada wilayah UPTD. Kesatuan Hutan Bali Barat, Provinsi Bali, serta instasi terkait yang berkaitan dengan objek penelitian.
Analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  alur  logika  hukum  dengan  cara deskripsi,  yaitu  analisis  menguraikan  apa  adanya  dengan  melakukan  identifikasi bahan  hukum  primer  dan  sekunder  serta  bahan  hukum  tersier  yang  berkaitan dengan  keadaan  dilapangan  yaitu  masalah  yang  terjadi  pada  kawasan  hutan lindung,  langkah  selanjutnya  memaparkan  kondisi  yang  ada  yaitu  menyangkut kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana kehutanan selama ini.
Dari  paparan  tersebut  kemudian  dilakukan  teknik  argumentasi  yakni melakukan penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum,  dan    terakhir  melakukan  teknik  evaluatif    yaitu  melakukan penilaian/mengevaluasi  secara  tepat  apakah  kebijakan  hukum  pidana  tentang tindak  pidana  kehutanan  tersebut    sah  atau  tidak,  dan  selanjutnya  merumuskan norma  keputusan  baik  yang  tertera  dalam  bahan  hukum  primer  maupun  bahan hukum sekunder.
Alur  penelitian  termasuk  pengumpulan  dan  pengolahan  data  penelitian  ini dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Setelah  dilakukan  penjajagan  awal,  disusun  proposal  penelitian  yang  sudah menggambarkan data yang diperlukan lebih lanjut.
b. Dilakukan pengumpulan data, baik dari sumber kepustakaan maupun sumber lapangan.
c. Data  yang  terkumpul,  dipilih  yang  ada  hubungannya  dengan  materi penelitian. Data yang kurang berhubungan dibuang.
d. Berdasarkan data yang diperoleh disusun uraian.

## e. Dari uraian/penggambaran ini ditarik simpulan dan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.    Penegakan  Hukum  Pidana  Kehutanan  pada  Kawasan  Hutan  UPTD.
KPH. Bali Barat yang Berakses Kelola Legal Perhutanan Sosial
KPH  Bali  Barat  memiliki  catatan  sejarah  yang  cukup  panjang.  Laporan ekspedisi  Leifrienk  dan  Ken  tahun  1900  menggambarkan  punggung-punggung bukit/pegunungan  antara  Jembrana  dan  Buleleng  masih  dipenuhi  hutan  yang sangat lebat. Tahun 1906 setelah hampir seluruh kerajaan di Bali jatuh ke tangan Kolonial Belanda, terdapat perubahan aspek kehidupan, mulai terjadi perambahan hutan  untuk  dikonversi  menjadi  kebun  kopi,  tegalan  (perkebunan)  dan  lahan pertanian  lainnya.    Pada  tahun  1916,  Hoppe  kepala Waterstaatdienst di  Bali sangat  prihatin  dengan  terjadinya  konversi  hutan  alam  dijadikan  kebun  kopi, segera melakukan pengamatan terhadap daerah aliran sungai (DAS). Pada tanggal 21  Pebruari  1919  untuk  pertama  kalinya  ditunjuk  kelompok  hutan  yang  luasnya 9,8  ha  yaitu  kelompok  hutan  Sangeh  sebagai Natuur  Monument (cagar  alam).
Dalam  Cagar  Alam  Sangeh  ini  yang  dilindungi  adalah  vegetasi  pohon  pala ( Dipterocarpus trinervis ), dan di dalam Hutan Sangeh terdapat tempat suci yang dihuni banyak kera (monyet) abu-abu ekor panjang (Nyoman Serakat, 2014: 15).
Menyadari  terjadinya  perubahan  lingkungan  yang  mengkhawatirkan lingkungan  di  Bali,  kemudian  pada  tahun  1924,  Cokordo  Gede  Raka  Sukawati yang  sangat  peduli  terhadap  keamanan  dan  perlindungan  hutan  di  Bali  meminta kepada  pemerintah  Belanda  untuk  segera  dilakukan  penetapan  kawasan  hutan. Berdasarkan  dari  usulan  tersebut  maka  pada  tahun  1926  ditunjuklah  14  lokasi kelompok  hutan  yang  diusulkan  dan  kemudian  ditetapkan  menjadi  kawasan hutan/hutan Negara pada tanggal 29 Mei 1927 (Nyoman Serakat, 2014: 15).
Dalam  perkebangannnya  KPH  Bali  Barat  meliputi  3  kawasan/kelompok hutan, yaitu:
1. Kelompok Hutan Yeh Ayah.
Pengumuman pemancangan sementara kelompok hutan ini dilakukan tanggal 13  Juni  1933  dan  pengesahan  penetapan  batas  hutan  pada  tanggal  25
Nopember  1933.  Penetapan  kawasan  hutan  ini  diperkuat  dengan  keputusan Menteri  Kehutanan  yaitu  tanggal  15  Pebruari  1988  bersamaan  dengan kelompok hutan Prapat Benoa. Panjang batas keliling Kelompok Hutan Yeh Ayah 11 adalah 35,84 km, luas 575,73 Ha dan berfungsi pokok sebagai hutan lindung.
2. Kelompok Hutan Yeh Leh-Yeh Lebah.
Penunjukan  dan  penetapan  kelompok  hutan  ini  bersamaan  dengan  tahun 1927,  pengumuman  pemancangan  sementara  dan  pengesahan  penetapan batas  hutan  termasuk  penetapannya  pada  tahun  1982  dan  telah  ditetapkan dengan  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  28/Kps-II/1990  tanggal  13 Januari 1990 dengan panjang batas keliling 77,49 km, luas 4.195,30 ha dan fungsi pokoknya sebagai hutan lindung.
3. Kelompok Hutan Bali Barat.
Kelompok  hutan  Bali  Barat  ini  merupakan  gabungan  dari  kelompok  hutan Gunung  Sangiang  dan  Gunung  Bakungan  yang  usul  penunjukan  dan penetapannya  tahun  1927,  kemudian  digabung  lagi  dengan  kelompok  hutan Prapat  Agung  dengan  usul  penetapan  No.  1643/71/IV  tanggal  2  Oktober 1936,  kemudian  kelompok  hutan  Banyuwedang  dengan  usul  penetapan  No. 2077/42  tanggal  16  Juni  1947,  dan  dengan  penetapan  penunjukan  Ketua DPRD  Bali  No.  1/4/4  tanggal  13  Agustus  1947.  Kelompok  hutan  Candi Kusuma  dengan  usul  penunjukannya  No.  5241/71/IV  tanggal  2  Nopember 1940, dengan penunjukan penetapan No. 12/PAS tanggal 24 Maret 1941. Kelompok  hutan  ini  diukur  definitif  secara  menyeluruh  pada  tahun 1977/1979  dan  kemudian  penetapannya  dengan  panjang  batas  seluruhnya 333,60 km, luas definitif 80.995,27 ha terdiri  dari 76.580,27 ha daratan, dan 4.415 ha perairan laut, dengan fungsi hutan terdiri dari Taman Nasional Bali Barat (19.002,89 Ha termasuk di dalamnya hutan perairan laut seluas 3.415 Ha); hutan lindung (54.452,68 Ha); hutan produksi tetap (1.907,10 Ha); dan hutan produksi terbatas (5.632,60 Ha).
Pada  saat  ini,  Kawasan  hutan  di  Provinsi  Bali  seluas  130.686,01  Ha  atau 22,42% dari luas Pulau Bali. Bila dilihat dari segi luasannya, luas kawasan hutan
di  Bali  masih  di  bawah  persyaratan  minimal  30%  dari  luas  daratan.  Dilihat  dari segi  kulitas  penutupan  lahannya  tergolong  masih  relatif  rendah.  Hal  ini disebabkan  adanya  kerusakan  hutan  akibat  tekanan  dari  masyarakat  baik  berupa illegal  logging (pembalakan  liar),  perambahan,  maupun  kebakaran.  Selain  itu  di beberapa wilayah disebabkan karena kondisi iklim dan fisik wilayah yang kurang menguntungkan. Sebagian besar kawasan hutan di Provinsi Bali berfungsi sebagai hutan  lindung  (97.589.16  Ha),  sisanya  merupakan  kawasan  hutan  produksi terbatas  (6.825,82  Ha),  hutan  produksi  tetap  (1.872,80  Ha).  Selain  itu  terdapat cagar  alam  (1.773,80  Ha),  Taman  Nasional  (23.143,86  Ha),  hutan  taman  wisata (4.113,19 Ha), dan taman hutan raya (1.129,19 Ha).
Memperhitungkan  keadaan  dan  kondisi  hutan  di  Bali,  ditetapkan  Wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.
85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2018  Tanggal  12  Februari  2018.    KPH  di  Bali yang  dibagi  menjadi  4  wilayah  pengelolaan,  yaitu  KPHL  Bali  Barat  (Unit  I), KPHL Bali Utara (Unit II), KPHL Bali Timur (Unit III), dan KPHL Bali Selatan (Unit IV). Pembentukan KPH di Provinsi Bali berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Prvinsi Bali  Berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  59  Tahun  2019  tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
UPTD.  KPH.  Bali  Barat  merupakan  merupakan  salah  satu  unit  pelaksana teknis  yang  ada  di  daerah  dalam  pengelolaan  hutan,  merupakan  perpanjangan tangan  Pemerintah  Provinsi  Bali,  Dinas  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup Provinsi  Bali.  UPTD.  KPH.  Bali  Barat  (Unit  I)  dengan  luas  kawasan  yang dikelola  37.182,13  Ha,  terdiri  dari  6  blok  yaitu:  Blok  HL-Inti,  Blok  HL- Pemanfaatan,  Blok  HL-Khusus,  Blok  HL-Pemanfaatan  jasa  lingkungan  dan HHBK, Blok HP-Pemberdayaan, dan Blok H-Khusus.
Pengelolaan hutan Bali Barat secara umum mengacu pada pelestarian fungsi hutan di Bali yang tidak berbeda dengan fungsi-fungsi hutan tropis lainnya, yaitu:
1. Konservasi  dan  perlidungan  terhadap  tata  air  untuk  daerah  di  sekitarnya maupun daerah di bagian bawahnya.
2. Sumber penghasil oksigen (O2) yang dihasilkan dari proses fotosintesis, yang sangat diperlukan untuk respirasi.
3. Penyerap CO2 yang berlebihan di atmosfir.
4. Habitat untuk perlindungan terhadap plasma nutfah (genetik asli) baik untuk tumbuhan maupun hewan, sehingga dapat menekan tingkat kepunahan suatu jenis.
5. Ekonomi,  yaitu  untuk  pemanfaatan  produksi  kayu  maupun  non  kayu, meliputi: getah, damar, terpentin, kulit kayu, buah dan lain-lain.
6. Habitat berbagai satwa liar, terutama satwa langka yang dilindungi Undang- Undang.
7. Tempat atau sarana rekreasi alam, penelitian, pendidikan, dan sebagainya.
Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi  pokok  dan  peruntukannya  yang  dapat  dikelola  secara  efisien  dan  lestari. KPH sesuai dominasi fungsi kawasan hutan terdiri atas : KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP), dan KPH Konservasi (KPHK). Peran dan tugas KPH:
1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
b. pemanfaatan hutan;
c. penggunaan kawasan hutan;
d. rehabilitasi dan reklamasi;
e. perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menjabarkan  kebijakan  nasional,  provinsi  dan  kabupaten/kota  untuk diimplementasikan.
3. Melaksanakan  pengelolaan  hutan  di  wilayahnya  mulai  dari  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
4. Melaksanakan  pemantauan  dan  penilaian  atas  pelaksanaan  kegiatan pengeloaan hutan di wilayahnya.
5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
Secara umum pengelolaan hutan dengan melakukan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditujukan untuk memperoleh manfaat-manfaat berikut:
1. Pengurangan  perambahan  dan  tindak  pidana  lainnya  di  bidang  kehutanan karena ada pengelola di lapangan.
2. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya hutan.
3. Mengurangi  laju  deforestasi,  kerusakan  hutan  dan  menurunnya  kualitas ekosistem hutan.
4. Mengurangi rentang kendali dalam pengelolaan kawasan hutan.
5. Memperjelas  peran  masing-masing  kebijakan  (regulator)  dengan  pelaksana (operator).
6. Secara  global  mengurangi  emisi ''carbon  stock'' melalui  penerapan  prinsip- prinsip pengelolaan yang baik.
UPTD.  KPH.  Bali  Barat  merupakan  perpanjangan  tangan  Gubernur  Bali dalam  melaksanakan  tugas  fungsi  penyelenggaraan    pemerintahan  yang  menjadi kewenangan di bidang kehutanan, dan menjalankan misi Nangun Sad Kerthi Loka Bali .  Untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  tersebut  di  atas,  UPTD.  KPH  Bali Barat menyelenggarakan tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan  teknis  penunjang  serta  urusan  pemerintahan  bidang  kehutanan  yang bersifat  pelaksanaan  dari  dinas  dalam  menyelenggarakan  pengelolaan  hutan produksi dan hutan lindung pada wilayah UPTD. KPH. Bali Barat. Fungsi UPTD. KPH. Bali Barat adalah:
a. menyusun program kerja;
b. pelaksanaan rehabilitasi hutan produksi dan/atau hutan lindung;
c. pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan;
d. pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan dan pelaksanaan perhutanan sosial;
e. pelaksanaan  pemungutan  dan  pengolahan  hasil  hutan  kayu  dan  hasil  hutan bukan kayu;
f. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
g. pelaksanaan ketatausahaan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program;
i. pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan atasan sesuai dengan fungsinya.
Dikaitkan  dengan  potensi  dan  kondisi  hutan  Propinsi  Bali  yang  luasnya 130.673,98  Ha,  yang  terdiri  dari  kawasan  hutan  darat  seluas  127.258,98  Ha  dan kawasan perairan seluas 3.415 Ha, belum menunjukkan fungsinya secara optimal. Sesuai dengan Pasal 18 UU No.  41 Tahun 1999 target kawasan hutan seluas 30% dari luas daratan.  Luas Pulau Bali 563.286,00 Ha maka seharusnya luas hutan di Bali minimal mencapai 168.985,8 Ha, sehingga masih ada kekurangan luas hutan 41.726,8 Ha.
Permasalahan KPH di Bali dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu masalah yang  berkaitan  dengan  kondisi  biofisik  wilayah  hutan  (kondisi given ),  dan masalah  yang  diakibatkan  dalam  pengelolaan  hutan.  Selain  kekurangan  luas hutan, di Bali juga ada masalah lahan kritis (aktual dan potensial kritis) seluas + 107.442  Ha,  dengan  rincian  sangat  kritis  3.728,00  Ha,  kritis  5.900  Ha,  dan potensial  kritis  seluas  53.613  Ha.  Tingkat  kekeritisan  hutan  ini  terjadi  akibat adanya  tekanan  dampak  negatif  prilaku  masyarakat  terhadap  hutan  atau  akibat gangguan fisik habitat secara alami.
Masalah  yang  berkaitan  dengan  kondisi  biofisik  wilayah  hutan  antara  lain terjadi  pada  RPH  Sumberklampok.  Kondisi  iklim  yang  kurang  menguntungkan (tipe ikim E) berada pada wilayah RPH Sumberklampok, Sumberkima, Grokgak dan Seririt. Hal tersebut didukung oleh kondisi tanah dengan solum yang dangkal (tanah litosol) dan didominasi oleh kemiringan lereng yang cukup terjal. Hal itu merupakan  faktor  penghambat  bagi  pertumbuhan  tanaman  kehutanan  pada wilayah  ini,  sehingga  penutupan  lahannya  kurang  maksimal.  Selain  itu  pada wilayah  ini  juga  berpotensi  besar  terhadap  terjadinya  kebakaran.  Kondisi  iklim pada RPH Candikusuma, Yeh Embang, Tegal Cangkring, Pulukan, Dapdap Putih, Antasari dan Penginuman termasuk pada tipe iklim C, dan D yang mana tipe ini sangat  mendukung  pertumbuhan  tanaman,  tetapi  pada  kenyataannya  kerusakan hutan  di  wilayah  ini  cukup  parah  yang  disebabkan  karena  adanya  tekanan masyarakat yang berupa perambahan dan illegal logging . Perambahan hutan yang terjadi  pada  RPH  tersebut  cukup  tinggi  dan  yang  terbesar  terjadi  pada  RPH Antosari  (hampir  90  %),  dengan  menanam  tanaman  tahunan  yang  berupa  kopi, kakao, pisang dan sebagainya.
Secara  umum  permasalahan  kehutanan  di  Provinsi  Bali  adalah  belum optimalnya  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Bali,  setelah diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.  Pengelolaan  kawasan  hutan  lindung,  produksi  kewenangannya  ditarik pada tingkat provinsi, bersifat kongkuren/pilihan, jadi masih terkesan pengelolaan setengah hati dan tidak menjadi skala prioritas. Luas Kawasan hutan yang dikelola kurang  lebih  130.686,01  Ha,  namun  belum  didukung  SDM  yang  memadai  serta sarana prasarana yang memadai. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan  tutupan  dan  fungsi  hutan  itu  sendiri  dikarenakan  kurangnya pengawasan  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  menjaga  hutan, Perambahan  kawasan  hutan  semakin  meluas, illegal  logging juga  masih  banyak terjadi.
Sehubungan  dengan    keterkaitan  antara  antara  kebijakan  perhutanan  sosial dengan  terjadinya  tindak  pidana  kehutanan  di  UPTD.  KPH.  Bali  Barat,  pada prinsipnya  pemberian  akses  kelola  legal  skema  perhutanan  sosial  kepada masyarakat sekitar hutan adalah kebijakan Pemerintah Pusat dalam  penyelesaian konflik tenurial/resolusi konflik tanuria yang terjadi pada kawasan hutan selama ini, di mana masyarakat sudah masuk merusak dan melakukan pengolahan lahan sebagai  areal  perkebunan  di  dalam  kawasan  hutan  secara  masif  dan  illegal. Konflik tenurial merupakan berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan lahan serta sumberdaya alam lainnya.
Adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai perhutanan sosial pada saat ini sudah  bersifat  mandatori/wajib.  di  UPTD.  KPH.  Bali  Barat  terdapat  32  akses kelola  legal  perhutanan  sosial,  10  akses  dengan  skema  hutan  desa/HD  (Hutan Desa  yang  adalah  kawasan  hutan  yang  belum  dibebani  izin,  yang  dikelola  oleh desa  dan  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan  desa),    12  akses  dengan  skema kemitraan  Kehutanan  (Persetujuan  Kemitraan  Kehutanan  adalah  persetujuan kemitraan  yang  diberikan  kepada  pemegang  perizinan  berusaha  pemanfaatan hutan  atau  pemegang  persetujuan  penggunaan  kawasan  hutan  dengan mitra/masyarakat  untuk  memanfaatkan  hutan  pada  kawasan  hutan  lindung  atau
kawasan  hutan  produksi)  dan  10  akses  dengan  skema    Hutan Kemasyarakatan/HKm (Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah  kawasan  hutan  yang  pemanfaatan  utamanya  ditujukan  untuk memberdayakan masyarakat). Melalui pemberian akses legal kepada masyarakat diharapkan  menjadi  garda  terdepan  dalam  pelestarian  pemanfaatan  hutan  secara lestari, tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi perluasan pembukaan lahan dan illegal logging ,  sehingga penurunan fungsi Kawasan hutan di wilayah UPTD.
KPH. Bali Barat terus meningkat.
Sehubungan  pengelolaan  hutan  dengan  konsep  perhutanan  sosial,      bahwa perubahan yang terjadi tidak lepas dari perubahan kebijakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Akses legal pengelolaan perhutanan sosial diberikan oleh pemerintah dalam bentuk  persetujuan  atau  penetapan,  persetujuan  meliputi;  persetujuan pengelolaan  hutan  desa  (PPHD),  persetujuan  pengelolaan  hutan kemasyarakatan  (PPHKm),  persetujuan  pengelolaan  hutan  tanaman  rakyat (PPHTR), dan persetujuan kemitraan kehutanan (PKK), dan penetapan status hutan  adat,  sedangkan  akses  legal  perhutanan  sosial  pada  kebijakan sebelumnya diberikan dalam bentuk hak dan perizinan.
2. Pembatasan luasan untuk satu unit persetujuan pengelolaan perhutanan sosial maksimal  5000  (lima  ribu)  hektar  untuk  satu  unit  perhutanan  sosial  (HD, HKm)  dan  pembatasan  diberlakukan  pada  skema  HKm  dan  HTR  untuk alokasi luasan adalah 15 hektar per KK, untuk kemitraan kehutanan alokasi paling luas 5 (lima) hektar per kepala keluarga. Jumlah anggota dalam KTH yaitu minimal 15 kk dan maksimal 300 kk perkelompok.
3. Peraturan mengizinkan perorangan bisa untuk skema apa saja kecuali hutan desa yang melalui lembaga desa atau gabungan lembaga desa dan hutan adat yang mensyaratkan oleh masyarakat hukum adat. Perorangan yang dimaksud tetap  mensyaratkan  tergabung  dalam  kelompok  atau  koperasi  dengan masyarakat setempat (kelompok minimal 15 orang).
4. Persetujuan  pengelolaan  HTR  dapat  diberikan  kepada  kelompok  tani  hutan, gabungan  kelompok  tani  hutan,  koperasi  tani  hutan;  atau  profesional
kehutanan  atau  perorangan,  walaupun  ada  peluang  perorangan  tapi  tetap bahwa  profesional  kehutanan  atau  perorangan  yang  telah  memperoleh pendidikan  kehutanan  atau  bidang  ilmu  lainya  yang  memiliki  pengalaman atau  penyuluh  di  bidang  kehutanan  dengan  membentuk  kelompok  atau koperasi  bersama  masyarakat  setempat.  Begitu  juga  dengan  persetujuan pengelolaan HKm dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani; atau koperasi,  perseorangan  yang  dimaksud  pasal  tersebut  dengan  katentuan bergabung atau membentuk kelompok masyarakat.
5. Area  persetujuan  di  hutan  lindung  dan  hutan  produksi  untuk  (HD,  HKm, HTR)  menghilangkan  wilayah  khusus  KPH,  pengelola  hutan  dalam  hal  ini KPH tidak masuk pihak yang melakukan kegiatan Kemitraaan Kehutanan.
6. Dalam  skema  hutan  desa  (HD)  persetujuan  pengelolaan  diberikan  kepada lembaga  desa  yang  memenuhi  ketentuan  yaitu  kepengurusan  lembaga  desa dan  penerima  manfaat  HD,  pembentukan  lembaga  desa  secara  musyawarah melalui  perdes  dan  pembentukan  susunan  pengurus  lembaga  desa  melalui keputusan kepala Desa.
7. Pada  skema  kemitraan  kehutanan  dalam  penyusunan  NKK  (naskah kesepakatan kerja) dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan  atau  pemegang  persetujuan  penggunaan  kawasan  hutan  dengan kelompok  masyarakat.  NKK  memuat:  identitas  para  pihak,  areal  dan  peta, rencana  dan  obyek,  biaya  kegiatan,  hak  dan  kewajiban,  jangka  waktu, pembagian hasil, dan penyelesaian perselisihan.
8. Pada  tahapan  penetapan  wilayah  indikatif  hutan  adat  permohonan  belum dilengkapi  perda  MHA,  namun  wilayah  adat  sudah  ditetapkan  bupati/wali kota. Jika tidak melengkapi Perda maka dibuat persetujuan Prinsip penetapan status  Hutan  adat  dan  MHA  dapat  menyusun  rencanan  pengembangan pengelolaan hutan adat sesuai fungsinya, Jika sudah melengkapi Perta maka dilakukan Penetapan Status Hutan Adat.
9. Keterlibatan  perempuan  dalam  pengelolaan  Perhutanan  Sosial,  di  antaranya penerima  manfaat  HD  merupakan  warga  setempat  dengan  1  (satu)  keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-
laki  maupun  perempuan,  Kelompok  Tani  Hutan  pada  HKm,  dan  HTR, keanggota  KTH  adalah  1  keluarga  diwakili  1  (satu)  orang  dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
10. Pengaturan secara khusus tentang jangka benah dan kebun rakyat, perhutanan sosial  pada  ekosistem  gambut,  pengenaan  sanksi  adminitrasi  dan  kemitraan lingkungan.
11. Pengenaan  sanksi  administratif  bagi  pemegang  persetujuan  pengelolaan perhutanan  sosial  yang  melanggar  ketentuan  berdasarkan  hasil  pengawasan. Sanksi  administratif  berupa:  a.  teguran  tertulis;  b.  denda  administrasi;  c. pembekuan  persetujuan  pengelolaan  perhutanan  sosial;  dan/atau  d. pencabutan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.
Tindak  pidana  kehutanan  yang  kerap  terjadi  pada  kawasan  hutan  produksi, hutan  lindung  wilayah  UPTD.  KPH.  Bali  Barat  adalah illegal  logging dan perambahan kawasan hutan. Secara teknis, fungsi pengawasan terhadap kawasan hutan  lindung,  produksi  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  Dinas  Kehutanan  dan Lingkungan  Hidup  Provinsi  Bali,  melalui  UPTD.  KPH.  Bali  Barat,  Kawasan Hutan Konservasi oleh UPT. Kementrian Linkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi institusi  oleh  kewenangan  penegakan  hukumnya  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan juga terlibat dalam pengawasan dan dalam hal pengawasan peredaran hasil hutan dapat juga dilaksanakan oleh intitusi TNI AL, Bea cukai dan lain-lain. Jika  dilihat  dari  substansi  pengelolaan  hutan,  UPTD.  KPH.  Bali  Barat memiliki tugas pokok fungsi mulai dari perencanaan, pengawasan, perlindungan dan  pengamanan  hutan  serta  pemberdayaan  masyarakat,    tentunya  penegakan hukum  tindak  pidana  kehutanan  pada  tingkat  tapak  menjadi  hal  yang  mutlak dilaksanakan UPTD. KPH. Bali Barat sebatas kewenangannya. Sesuai ketentuan peraturan  perundang-undangan  peran  UPTD.KPH.  Bali  Barat  seharusnya  jika SDM  dan  sarana  mendukung  dapat  melaksanakan  proses  penegakan  hukum sampai pada tingkat penyidikan di bawah koordinasi Kepolisian selaku kordinator pengawas penyidik.
Dari sudut pandang UU No. 41 Tahun 1999, kegiatan-kegiatan yang biasanya digolongkan sebagai pengertian illegal logging adalah (Winarno dan Budyatmojo, 2013: 95):
1. Penebangan hutan ilegal sebagaimana diatur dalam  Pasal 50 ayat (3) huruf e yang  menyebutkan  menebang  pohon  atau  memanen  atau  memungut  hasil hutan  di  dalam  hutan  tanpa  memiliki  hak  atau  izin  dari  pejabat  yang berwenang.
2. Penguasaan dan pengangkutan kayu ilegal, sebagaimana  diatur dalam  Pasal 50  ayat  (3)  huruf  h  yang    menyebutkan  mengangkut,  menguasai,  atau memiliki  hasil  hutan  yang  tidak  dilengkapi  bersama-sama  dengan  surat keterangan sahnya hasil hutan.
3. Penjualan  kayu  ilegal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  f yang  menyebutkan  menerima,  membeli  atau  menjual,  menerima  tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut  diduga  berasal  dari  kawasan  hutan  yang  diambil  atau  dipungut  secara tidak sah.
Illegal  logging tidak  hanya  dianggap  sebagai  tindak  pidana  di  Indonesia. Badan  Pangan  dan  Pertanian  Dunia  ( Food  and  Agricultur  Organization /FAO) memberikan  batasan illegal  logging meliputi  (Winarno  dan  Budyatmojo,  2013:
95):
1. menebang pohon tanpa izin;
2. mengambil alih banyak kayu daripada yang diizinkan;
3. mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan menyuap;
4. menggandakan izin penebangan;
5. merusak  kulit  pohon  supaya  pohonya  mati  sehingga  bisa  mendapat  alasan agar ditebang;
6. menghubungi  penduduk  lokal  untuk  mengambil  kayu  dari  kawasan  hutan lindung;
7. menebang jenis kayu yang dilindungi;
8. menebang di kawasan lindung atau kawasan konservasi;
9. menebang di luar kawasan tanpa Hak Pengusahaan Hutan (HPH);
10. menebang  di  kawasan  terlarang  seperti  lereng  curam,  bantaran  sungai  dan kawasan resapan air.
Konsep  hutan  sosial  pada  dasarnya  diharapkan  mengurangi  tindak  pidana kehutanan  yang  dilakukan  masayarakat,  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam pelestarian  hutan,  dan  memanfaatkan  hutan  dengan  tidak  mengurangi  upaya pelesatariannya.  Kepala  UPTD.  KPH.  Bali  Barat  menjelaskan  bahwa  ada beberapa  pemanfaatan  hutan  yang  sudah  diupayakan  di  KPH.  Bali  Barat  tanpa merusak  hutan.    Sampai  saat  ini  pemanfaatan  potensi  kayu  dan  non  kayu  pada kawasan  RPH  Bali  Barat  belum  dikembangkan  secara  optimal.  Potensi  kayu hanya dapat dikembangkan pada kawasan hutan produksi, sedangkan potensi non kayu  dapat  dikembangkan  baik  pada  kawasan  hutan  lindung  maupun  hutan produksi.
Kebijakan  kehutanan  di  Provinsi  Bali  yang  meletakkan  pelestarian  ekologi sebagai prioritas pertama, maka hutan produksi yang ada juga difungsikan sebagai kawasan pelestarian. Sehubungan dengan itu maka produksi kayu belum menjadi prioritas  utama.  Adanya  peluang  pengelolaan  hutan  bersama  masyarakat  dengan pemberdayaan  masyarakat  sekitar  hutan  berupa  pembentukan  hutan  desa,  HTR, dan  HTHR  maka  ke  depan  pemanfaatan  hutan  kayu  perlu  direncanakan  pada kawasan  tertentu  meskipun  sifatnya  masih  dibatasi  (sitem  tebang  pilih).  Hal  ini mengingat  adanya  kebutuhan  kayu  baik  untuk  kayu  bahan  bangunan  maupun untuk  bahan  kerajinan  (perpatungan)  jumlahnya  terus  meningkat,  sedangkan penyediaannya tidak dapat dipenuhi dari kebun rakyat.
Pada  beberapa  kawasan  hutan  produksi  di  KPH  Bali  Barat  saat  ini  telah dikembangkan  tanaman  kayu  perpatungan  dengan  jenis  tanaman  kayu  yang dikembangkan antara lain: mahoni, bentawas, panggal buaya, sawo kecik, intaran, suar,  gamelina,  pule,  dan  sebagainya.  Sampai  saat  ini  realisasi  penanaman  pada hutan  produksi  sudah  mencapai  3.093,0  ha.  Dengan  demikian  masih memungkinkan untuk pengembangan potensi kayu seluas 4.451,6 Ha
Potensi  non  kayu  sampai  saat  ini  belum  digarap  secara  optimal  seperti tanaman di bawah tegakan (tumpangsari) yang berupa tanaman semusim, selama ini  dinikmati  penuh  oleh  masyarakat  sekitarnya.  Potensi  daun  kayu  putih  seluas
350  Ha  belum  dimanfaatkan.  Melihat  potensi  yang  ada,  ke  depan  potensi  non kayu  yang  dapat  dikembangkan  pada  kawasan  hutan  lindung  maupun  pada kawasan  hutan  produksi  di  wilayah  KPH  Bali  Barat  dapat  berupa  pemanfaatan daun kayu putih untuk produksi minyak atsiri, peternakan lebah madu, budidaya jamur,  tanaman  obat/empon-empon,  hijauan  makanan  ternak,  dan  penangkaran satwa liar.
Potensi  jasa  lingkungan  yang  dapat  dikembangkan  pada  wilayah  KPH  Bali Barat dapat berupa jasa lingkungan pemanfaatan air, wisata air, wisata religi, dan wisata  alam.  Selain  itu  secara  umum  hutan  merupakan enhancement  of  carbon stock (penyerapan  karbon).  Potensi-potensi  jasa  lingkungan  yang  dapat dikembangkan pada RPH-RPH di Kabupaten Buleleng antara lain:
1. RPH Seririt:
a. Pemanfaatan air.
b. Wisata alam, jogging track.
c. Wisata Spiritual (Pura Bukit Mungsu).
d. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
e. Penyerapa dan/atau penyimpanan karbon.
2. RPH Grokgak:
a. Pemanfaatan air (Bendungan Grokgak).
b. Wisata alam, jogging track.
c. Wisata Spiritual (Pura Blatung di Desa Banyu Poh, Pura Taman di Desa Musi, Pura Basih di Desa Grokgak, Pura Pulaki, Pura Pabean).
d. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
e. Pacuan kuda.
f. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
3. RPH Sumberkima:
a. Pemanfaatan air.
b. Wisata alam, jogging track .
c. Wisata  Spiritual  (Pura  Udeng,  Pura  Gunung  Saab  Sari  di  Desa Pemuteran, Pura Pulaki dan Pura Melanting di Desa Banyu Poh).
2. Hambatan-Hambatan    Pelaksanaan  Penegakan  Hukum  Pidana Kehutanan  pada  Kawasan  Hutan  UPTD.  KPH.  Bali  Barat  yang Berakses Kelola Legal Perhutanan Sosial
Penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukan  bahwa  kegagalan  penegakkan hukum  tindak  pidana illegal  logging disebabkan  karena  faktor:  peraturan perundang-undangannya yang masih lemah, faktor aparat penegak hukum, faktor yang  berkaitan  dengan  budaya  masyarakat,  faktor  yang  berkaitan  dengan supply dan demand serta rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya kesadaran oknum  aparat  terhadap  lingkungan,  sering  pula  terjadinya  kejahatan  disebabkan karena rendahnya pengetahuan aparat dalam menindak kejahatan yang terjadi. Hal ini  terjadi  karena  penafsiran  terhadap  peraturan  dan  perundang-undangan  yang tidak jelas sehigga masing-masing memiliki persepsi yang berbeda. Hal ini akan melemahkan  pengawasan  dan  kontrol  baik  di  lapangan  maupun  administrasi (dokumen) (Winarno dan Budyatmojo, 2013: 99).
Kepala Satuan Tugas Polisi Kehutanan UPTD.  KPH. Bali Barat menjelaskan tindak  lanjut  atas  dugaan  tindak  pidana  kehutanan  di  wilayah  hukum  UPTD, KPH. Bali Barat, terdapat banyak hambatan dan kendala yang dihadapi baik dari sisi  internal  maupun  eksternal,  keterbatasan  personil  utamanya  jumlah  Polisi Kehutanan  yang  ada,  dari  37.000  Ha.  Kawasan  hutan  hanya  terdapat  2  orang personil  dan  tidak  ada  kualifikasi  sebagai  PPNS,  sehingga  segala  sesuatu  tindak lanjut atas dugaan tindak pidana kehutanan diserahkan kepada instasi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa dari sisi regulasi  hambatan yang ditemui adalah belum  diatur  secara  khusus  tentang  tindak  pidana  kehutanan  yang  terjadi  pada akases  kelola  legal.  Sarana-prasarana  sebagai  pendukung  kegiatan  pada  UPT. KPH.  Bali  Barat  sangat  minim,  tidak  adanya  slot  anggaran  dalam  pelaksanaan proses  penegakan  hukum  tindak  pidana  kehutanan  juga  merupakan  hambatan yang  paling  mendasar.  Minimnya  Petugas  Polisi  Kehutanan  yang  ada dibandingkan  dengan  luas  kawasan  hutan  di  UPTD.  KPH.  Bali  Barat,  juga merupakan penghambat internal. Dukungan dari masyarakat terutama masyarakat
yang terlibat dalam pengelolaan akses legal masih belum maksimal, dikarenakan masih ada ketakutan akan benturan sosial antar masyarakat itu sendiri.
Mengacu pada Rencana Pengembangan Kehutanan UPTD. Bali Barat  tahun 2014-2023, masih ada kendala-kendala umum berkaitan dengan pengelolaan KPH di  Bali, yaitu:
1. Fungsi kawasan hutan belum optimal.
Peruntukan  kawasan  hutan  belum  berfungsi  secara  optimal  karena  masih rendahnya  tutupan  lahan  dan  adanya  lahan  kritis  (RPH  Penginuman,  RPH Sumberkima,  Grokgak,  dan  Seririt).  Luas  hutan  produksi  relatif  sempit  dan berbatasan  langsung  dengan  permukiman  penduduk  (RPH  Grokgak, Sumberkima,  Seririt,  Penginuman),  adanya  kebakaran  hutan  (RPH Sumberkima,  Grokgak,  seririt),  adanya  penerapan  pola  tumpangsari  yang kurang tepat, sehingga menyebabkan banyaknya tanaman pokok  yang mati; adanya  perambahan  hutan  (RPH  Seririt,  Sumberklampok,  Penginuman, Candikusuma), dan yang paling besar terjadi di RPH Tegal Cangkring, Yeh Embang,  Pulukan,  dan  Antosari  (Selemadeg  Barat);  Ilegal  loging  (RPH Penginuman,  Yeh  Embang,  Pulukan  Dapdap  Putih,  dan  Antosari); pengambilan hijauan pakan ternak.
2. Pemanfaatan kawasan hutan, kawasan konservasi dan kawasan lainnya yang belum optimal.
3. Tingkat  kesadaran  masyarakat  terhadap  keberadaan  hutan  masih  relatif rendah  (masih  kurangnya  kelompok-kelompok  masyarakat/relawan  yang peduli terhadap pelestarian hutan).
4. Belum  optimalnya  pemanfaatan  kawasan  hutan,  kawasan  konservasi  dan kawasan  lainnya.  Masih  banyaknya  lahan-lahan  di  sekitar  kawasan  hutan yang belum termanfaatkan secara intensif sehingga masih tingginya tekanan terhadap kawasan hutan.
5. Pemberdayaan  masyarakat  sekitar  hutan  belum  optimal  (belum dilaksanakannya pembinaan masyarakat secara terpadu secara lintas sektoral. Pembinaan  masih  sering  dilakukan  secara  sektoral,  misalnya  sektor peternakan  memprogramkan  peningkatan  populasi  ternak  tanpa  disertai
program  penyediaan  pakan  yang  mencukupi,  sehingga  terjadi  pengrusakan kayu hutan untuk dipakai pakan ternak.
6. Belum  adanya  komitmen  bersama  semua  lapisan  masyarakat  dalam pelestarian hutan. Masih adanya tokoh-tokoh masyarakat yang berpura-pura jadi  pahlawan  dengan  memprovokasi  masyarakat  bahwa  hutan  juga  dapat digarap oleh masyarakat.
7. Masih  lemahnya  penegakan  hukum  dan  penerapan  peraturan  perundangan bidang kehutanan.
8. Belum mantapnya kelembagaan dan otonomi kehutanan.
9. Belum  mantapnya  pengembangan  database  potensi  sumberdaya  hutan  di wilayah kelola.
10. Belum  optimalnya  pemberian  peran  masyarakat  dalam  rangka  pengelolaan hutan.
11. Penataan  batas  kawasan  hutan  antar  RPH  masih  belum  jelas  di  lapangan, demikian  juga  pembagian  kawasan  hutan  ke  dalam  blok,  petak,  zonasi pemanfaatan dan perlindungan belum ada.
12. Pembagian  kawasan  hutan  menurut  DAS  belum  dijadikan  acuan  dalam perencanaan  pengelolaan  hutan.  Konsep  RTK  yang  ada  belum  dijadikan acuan dalam pembuatan model unit perencanaan/pengelolaan hutan.
13. Penempatan  staf  masih  belum  proporsional  dari  segi  rasio  antara  luas kawasan hutan dengan jumlah polhut per RPH.
14. Sistem  informasi  berbasis  spasial  (SIG)  belum  diimplementasikan  dalam wujud  yang  operasional,  ketersediaan  peta  kerja  dengan  skala  yang besar/detil  (5.000  –  10.000).  Peninjauan  ulang  data-data  sumberdaya  hutan belum  dilakukan  secara  berkala  misalnya  2-3  tahun,  sehingga  terjadinya tekanan terhadal kawasan hutan tidak terdeteksi secara cepat.
15. Kegiatan sektor kehutanan masih dilakukan secara parsial dan masih bersifat top  down,  belum  berdasarkan  atas  partisipasi  para  pihak  terkait  baik masyarakal lokal/masyarakat sekitar hutan maupun stake holder yang lain.
16. Masih rendahnya tingkat pendidikan, luas pemilikan lahan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
17. Pertumbuhan jumlah penduduk di sekitar hutan menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap hutan (perambahan, pencarian kayu bakar dan pakan ternak, illegal loging, bahaya kebakaran dan sebagainya).
18. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hutan.
19. Masih  tingginya  kebutuhan  bahan  baku  kayu,  dan  disisi  lain  pemenuhan bahan baku terbatas.
20. Masih  lemahnya  pemahaman  masyarakat  dan  aparat  tentang  arti  penting fungsi  hidrologis  hutan,  terutama  di  kawasan  RPH  Antosari  (Desa  Mundeh Kauh 80-90%) kawasan hutan telah diramabah ditanami tanaman perkebunan seperti  kopi,  coklat,  pala,  pisang,  dan  sebagainya.  Dan  yang  paling  celaka adalah lahan-lahan hutan dengan kelerengan > 60% dirabas/dibersihkan dan ditanami tanaman kopi, coklat dan pisang; pohon-pohon kayu hutan banyak yang diteres, sehingga bila ditiup angin akan tumbang.
21. Masih tingginya tingkat kerawanan/gangguan terhadap hutan.
22. Belum  adanya  pemanfaatan  hutan  pada  wilayah  tertentu  (kecuali  pada kawasan RPH Sumberklampok).
Upaya  yang  sudah  dilakukan  dalam  hal  meningkatkan  penegakan  hukum pidana  kehutanan  di  UPTD,.  KPH.  Bali  Barat  adalah  Sosialisi  secara  intensif tentang  pembentukan  Kelompok-kelompok  Usaha  Perhutanan  Sosial  yang bergerak dalam bidang perlindungan dan pengamanan hutan pada areal kawasan hutan yang sudah berakes kelola legal, koordinasi berkelanjutan dan membangun sinergitas antar instansi mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, utamnya pada instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
Ada  berbagai  upaya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  dalam  menanggulangi dampak  dari  illegal  logging  antara  lain  (Ida  Ayu  Ratna  Narlita  Dewi  dan    Diah Ratna Sari Hariyanto, 2019: 2069):
1. Upaya  pencegahan  (preventif),  merupakan  suatu  tindakan  yang  sifatnya strategis,  pendekatan  preventif  ini  bisa  dilakukan  dengan  cara  pendekatan kepada  masyarakat.  Pendekatan  dilakukan  kepada  masyarakat  dengan  cara sosialisasi  bahaya  dari  pembalakan  liar  dan  dampak  yang  ditimbulkannya, upaya  dalam  melakukan  pembentukan  pembinaan  kepada  masyarakat  agar
masyarakat  mampu  untuk  melindungi  kelestarian  hutan.  Tindakan  lainnya yaitu reboisasi atau Penanaman yang dilakukan kembali terhadap hutan yang telah  gundul  akibat  dari  pembalakan  hutan  tersebut,  reboisasi  akan mengurangi dampak dari pembalakan liar tersebut.
2. Penanggulangan  (represif),    tindakan  represif  berupa  kegiatan penanggulangan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam menangani pembalakan  liar  yang  terjadi  di  Indonesia  dilihat  dari  segi  penegakan hukumnya.  Tindakan  penanggulangan  ini  bisa  dilakukan  dengan  cara melakukan patroli di kawasan hutan untuk memantau pelaku penebangan liar yang  terdapat  di  wilayah  hutan.  Tindakan  lainnya  yaitu  dengan  cara melakukan  pembentukan  petugas  pengawas  hutan  untuk  memantau pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan. Dan menerapkan sanksi bagi pelaku  pembalakan  liar.  Apabila  upaya-upaya  tersebut  dilakukan  dengan maksimal maka dapat meminimalisir kegiatan penebangan liar di Indonesia. Beberapa permasalahan yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir seperti gangguan  keamanan  hutan  berupa  penebangan  liar,  kebakaran  hutan  dan perambahan  hutan  menyebabkan  kawasan  hutan  di  Provinsi  Bali  mengalami kerusakan.  Disamping  masalah  gangguan  keamanan  hutan,  masalah  lainnya adalah terdapatnya lahan kritis di dalam kawasan hutan yang cukup luas berupa tanah kosong ± 9.824 Hektar are dan berupa kawasan dengan pertumbuhan pohon jarang dan semak-semak seluas ± 44.201 Ha.
Penyelesian  tindak  pidana  kehutanan  wajib  menghargai  hak-hak  asasi manusia.    Salah  satu  asas  yang  harus  diperhatikan  guna  mewujudkan  hak-hak asasi  dalam  sistem  peradilan  pidana  adalah  asas  praduga  tak  bersalah,  yang mengamanatkan  bahwa  tidak  seorangpun  dapat  dianggap  bersalah  kecuali berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang tetap ( I Nyoman Gede Remaja, 2018: 9) .

## SIMPULAN
1. Penegakan hukum pidana kehutanan pada kawasan hutan UPTD.  KPH.  Bali Barat  yang  berakses  kelola  legal  perhutanan  sosial  belum  berjalan  dengan
baik.  Adapun  tindak  pidana  kehutanan  yang  sering  terjadi  pada  wilayah UPTD.  KPH.  Bali  Barat  yang  paling  dominan  adalah illegal  logging dan perambahan kawasan hutan.
2. Hambatan  pelaksanaan  penegakan  hukum  pidana  kehutanan  pada  kawasan hutan UPTD.  KPH.  Bali Barat yang berakses kelola legal perhutanan sosial yaitu:
a. Dari  sisi  regulasi    hambatan  yang  ditemui  adalah  belum  diatur  secara khusus  tentang  tindak  pidana  kehutanan  yang  terjadi  pada  akses  kelola legal.
b. Sarana-prasarana  sebagai  pendukung  kegiatan  pada  UPTD.  KPH.  Bali Barat  sangat  minim,  tidak  adanya  slot  anggaran  dalam  pelaksanaan proses  penegakan  hukum  tindak  pidana  kehutanan  juga  merupakan hambatan  yang  paling  mendasar.  Minimnya  Petugas  Polisi  Kehutanan yang ada dibandingkan dengan luas kawasan hutan di UPTD. KPH. Bali Barat, juga merupakan penghambat internal.
c. Dukungan  dari  masyarakat  terutama  masyarakat  yang  terlibat  dalam pengelolaan akses legal masih belum maksimal, dikarenakan masih ada ketakutan akan benturan sosial antar masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Fence M. Wantu. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: Reviva Cendekia. Fitri  Wahyuni.  2017. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Di  Indonesia .  Tanggerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
H. Abdul Latif., dkk. 2019. Politik Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Ida Ayu Ratna Narlita Dewi dan  Diah Ratna Sari Hariyanto. 2019. Jurnal Kertha Semaya , Vol. 9 No. 11 Tahun 2021.
I  Nyoman  Gede  Remaja.  2018.  ”Penerapan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Bagian dari  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  yang  Harus  Dijamin  oleh  Negara”. Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 6  No. 1  Agustus  2018.
M. Yasir Said dan  Ifrani. 2019. Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan sebagai Premium Remedium. Bandung: Nusa Media.
Nyoman Serakat. 2014. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2014-2023 . Denpasar:  UPT  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Bali  Barat,  Dinas  Kehutanan Provinsi Bali.
Suriansyah Murhaini. 2011 . Hukum Kehutanan . Yogyakarta: Laksbang Grafika. Winarno  dan  Budyatmojo.  “Penegakkan  Hukum  Tindak  Pidana Illegal  Loging (Antara Harapan dan Kenyataan”. Yustisia Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013.