## Analisis Pengaruh Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal dan Pelampauan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada APBD Kota Payakumbuh
Penulis: Rahmawati 1) Anne Putri 2)

## Afiliasi:
Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi 1,2)
Korespondensi: rahmawati.300787@g mail.com
Histori Naskah: Submit: 24-07-2023 Accepted: 10-08-2023 Published: 18-08-2023
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sisa belanja modal, sisa belanja non modal dan pelampauan PAD terhadap peningkatan  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  pada  Kota Payakumbuh.  Sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah laporan  keuangan  dari  dua  belas  Satuan  Perangkat  Kerja  Derah (SKPD)  pada  Kota  Payakumbuh  yang  mengelola  PAD.  Jenis penelitian  yang  digunakan  yaitu  analisis  kuantitatif  dengan  metode regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sisa belanja  modal,  belanja  non  modal  dan  pelampauan  pendapatan  asli daerah  memiliki  pengaruh  postif  signifikan  terhadap  Sisa  Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Kata kunci: Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal, Pelampauan PAD, SiLPA.

## PENDAHULUAN
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  wujud  kristalisasi  aspirasi daerah  yang  disusun  secara  terencana  oleh  pemerintah  daerah  setelah  memperlihatkan  aspirasi kebutuhan  riil  masyarakat  melalui  DPRD  yang  berorientasi  kepada  kepentingan  publik.  APBD yang  terdiri  atas  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan,  harus  dapat  dikelola  dan diimplementasikan  secara  efektif  dan  efisien.  Dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  APBD  yang baik dan benar maka diperlukan landasan administrative dalam pengelolaan keuangan daerah.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  wujud  kristalisasi  aspirasi daerah  yang  disusun  secara  terencana  oleh  pemerintah  daerah  setelah  memperlihatkan  aspirasi kebutuhan  riil  masyarakat  melalui  DPRD  yang  berorientasi  kepada  kepentingan  publik.  APBD yang  terdiri  atas  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan,  harus  dapat  dikelola  dan diimplementasikan  secara  efektif  dan  efisien.  Dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  APBD  yang baik dan benar maka diperlukan landasan administrative dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam  penyusunan  APBD  jumlah  SiLPA  seharusnya  adalah  sebesar  nol  dimana  hal  ini menunjukkan  bahwa  penerimaan  pembiayaan  dapat  menutup  defisit  yang  terjadi.  Besaran  nilai SiLPA dapat berarti positif maupun negatif. Indikasi SiLPA yang positif berasal dari efesiensi dan efektifitas anggaran sehingga mampu menghasilkan sisa dana bersih, namun SiLPA yang negatif merupakan sisa dari penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien. SiLPA yang negatif dapat disebabkan  oleh  ketidakcermatan  dalam  penyusunan  anggaran  dan  lemah  dalam  pelaksanaan anggaran sehingga program dan kegiatan  yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, SiLPA ini perlu dihindari karena pada dasarnya SiLPA merupakan dana
yang menganggur (idle fund), apabila tidak dimanfaatkan secara cermat, tidak akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah (Yulia Rani, 2019).
SiLPA  Kota  Payakumbuh  sejak  tahun  2018  cenderung  mengalami  peningkatan.  Perbedaan antara anggaran dan realisasi APBD memiliki pola yang cenderung sama. Dampak yang muncul dari  perbedaan  antara  anggaran  dan  realisasi  yang  dicapai  inilah  yang  kemudian  memunculkan adanya SiLPA. Besarannya SiLPA ini tidak dapat diprediksi pada awal tahun anggaran. Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya nilai SiLPA Kota Payakumbuh pada tahun 2022 adalah pelampauan dari sisi pendapatan daerah. Dimana realisasi penadapatan asli daerah (PAD) tercapai sebesar 116,57 persen.
Dengan kondisi SiLPA Kota Payakumbuh yang berfluktuatif tersebut menjadi fenomena tersendiri. Indikasi SiLPA yang besar menunjukkan bahwa kondisi yang tidak baik. Kondisi SiLPA yang meningkat dari tahun ke  tahun  menunjukkan  rendahnya  komitmen  dan  profesionalisme  aparatur  pelaksana  anggaran  publik (Kumorotomo, 2011). Namun adanya SiLPA yang muncul pada laporan keuangan suatu pemerintah daerah menjadi dilema tersendiri bagi pengelola keuangan daerah. Dengan demikian Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh sisa belanja modal, sisa belanja non modal dan pelampauan penadapatan asli daerah terhadap kenaikan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada Kota Payakumbuh.

## Studi Literatur Definisi  dan Struktur APBD
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  13  tahun  2006  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah  yang dibahas  dan disetujui  bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan  peraturan  daerah.  APBD  ini  menjadi  dasar  pemerintah  daerah  dalam  melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam waktu satu tahun anggaran. Adapun struktur APBD terdiri dari Pendapatan daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
APBD ini menjadi dasar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk  memberikan  pelayanan  kepada  publik  dalam  waktu  satu  tahun  anggaran.  APBD dipresentasikan  setiap  tahun  oleh  eksekutif,  memberi  informasi  rinci  kepada  DPRD  dan masyarakat  tentang  program-program  apa  yang  direncanakan  pemerintah.  Penyusunan  dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran (Mardiasmo, 2009). Proses penyusunan anggaran bertujuan guna memudahkan pemerintah dalam merealisasikan tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, menciptakan efisiensi dan keadilan, memenuhi prioritas belanja, serta meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  13  tahun  2006  tentang  pedoman pengelolaan keuangan daerah, bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu : “ Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.”

## Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain  belanja  modal  untuk  perolehan  tanah,  gedung  dan  bangunan,  peralatan,  aset  tak  berwujud. Dalam  undang-undang  diatur  bahwa  batas  minimal  belanja  modal  minimal  dalam  suatu  daerah pada periode satu tahun anggaran adalah sebesar 40% dari APBD.

## Belanja Non Modal
Secara  nasional  komposisi  belanja  daerah  dalam  APBD  secara  nasional  dibagi  ke  dalam  4 (empat) bagian utama yaitu Belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Selain belanja modal, ketiga jenis belanja lainnya dapat dikelompok sebagai belanja non modal.

## Pendapatan Asli Daerah
Dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah (Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, 2012) salah satu persoalan dalam manajemen pendapatan adalah kebijakan penyeragaman sumber pendapatan. Pendapatan  daerah  terdiri  dari  tiga  komponen  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Perimbangan  dan  Lain-Lain  Pendapatan  Daerah  yang  sah.  Pendapatan  Asli  Darah  (PAD) mencakup  sumber  –  sumber  pendapatan  yang  berasal  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan darerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.

## Konsep Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Menurut  (Mahmudi,  2009)  SiLPA  merupakan  sisa  anggaran  dan  merupakan  selisih  antara rencana pendapatan dan rencana pengeluaran pada akhir tahun anggaran yang tersaji pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang selanjunya SiLPA juga digunakan sebagai sisa awal kas pada anggaran berikutnya.
SiLPA dapat menjadi salah satu sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan  untuk  mendanai  kegiatan-kegiatan  pada  tahun  berjalan,  akan  tetapi  jumlah  dari  sisa anggaran  ini  belum  pasti  karena  dalam  penetapan  anggaran  untuk  tahun  sekarang  belum  ada pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  anggaran  tahun  sebelumnya,  sehingga  penetapan  jumlah SiLPA  ini  masih  dalam  bentuk  taksiran  atau  belum    sesuai  dengan  berapa  yang  sesungguhnya dicantumkan (Abdullah & Rona, 2014). SiLPA adalah suatu indikator yang dapat menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena SiLPA hanya  akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Kusnandar dan Dodik Siswantoro, 2012).

## Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan salah satu indikator yang menunjukan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD). SiLPA dapat diketahui jumlahnya pada akhir tahun anggaran tepatnya pada tanggal 31 Desember.  Untuk  mengetahui  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  APBD,  maka salah satu alat analisis SILPA dapat menggunakan dengan rasio pertumbuhan (growt ratio). Rasio pertumbuhan  (growt  ratio)  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilannya  yang  telah  diperoleh  dari periode  ke  periode  berikutnya.  Prestasi  tersebut  perlu  dipertahankan  dan  ditingkatkan  karena merupakan salah satu indikasi untuk menilai kinerja pemerintah daerah (Halim, 2007).
Secara umum, apabila komponen rasio pendapatan untuk semakin naik atau semakin besar, hal  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  pemerintah  yang  semakim  baik  pula.  Berbeda  apabila  pos belanja atau penegluaran memiliki rasio yang semakin naik atau besar maka hal ini menunjukkan
bahwa kinerja pemerintah daerah yang buruk, ini disebabkan jika pengelolaan keuangan daerah tidak sanggup untuk menjaga efisiensi anggaran.
Rasio ini dihitung dengan mengurangkan kondisi tahun atau periode sekarang dengan kondisi tahun/periode lalu dan hasilnya dibandingkan dengan kondisi tahun/periode yang lalu atau dapat diformulasikan sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢 h 𝑎𝑛 = 𝑆𝐼𝐿𝑃𝐴 𝑇𝑎 ℎ 𝑢𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢 − 𝑆𝐼𝐿𝑃𝐴 𝑇𝑎 ℎ 𝑢𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎 × 100%
𝑆𝐼𝐿𝑃𝐴 𝑇𝑎 ℎ 𝑢𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑦𝑎
Secara matematis merumuskan sebagai berikut (Sulaiman et al., 2017):
𝑟 = 𝑃𝑡 × 100%, 𝑃𝑜 Dimana: R = Pertumbuhan Pt = SILPA Tahun Tertentu Po = SILPA Tahun Sebelumya

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengatahui  pengaruh  sisa  belanja  modal,  sisa  belanja  non modal  dan  pelampuan  pendapatan  asli  daerah  terhadap  peningkatan  nilai  SiLPA  pada  Kota Payakumbuh. Populasi dalam penelitian ini adalah  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  masing-masing  Satuan    Kerja  Perangkat    Daerah  (SKPD)  yang  ada  pada pemerintah    Kota  Payakumbuh  yaitu  sebanyak    12  SKPD  pada  tahun  2018  -  2022.  Pemilihan sample ini didasarkan pada SKPD yang memiliki Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk  menguji  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Langkah  awal  penelitian menggunakan  alat  bantu  analisis  statistik  deskriptif  sebagai  dasar  awal  penelitian.  Dengan demikian analisa diawali dengan melihat kecenderungan keterkaitan pada fenomena pengamatan. Selanjutnya pendekataan kuantitatif dengan menggunakan data pendukung lainnya. Analisa lebih lanjut dilakukan dengan melihat kecenderungan hubungan antar fenomena yang dilakukan dengan menggunakan analisa statistik.
Dalam  penelitian  ini  perhitungan  statistik  menggunakan  Model  Analisis  Regresi  dengan persamaan sebagai berikut :
Y  = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3  + e Keterangan :
Y : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran a : Konstanta (Intercept) X1 : Belanja Modal X2 : Belanja Non Modal X3 : Pelampauan Pendapatan b1,b2,b3  : Koefisien regresi e
: Eror Term

## Hasil dan Pembahasan

## A. Uji Asumsi Klasik

## 1. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel terikat dan variabel terdistribusi normal atau tidak dalam  model regresi. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas No. Variabel Asymp. Sig Nilai Batas Keterangan 1 Standardized Residual 0,077 0,05 Normal
Sumber : Hasil Pengolahan data, 2023
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig nya adalah 0,077 dimana hal ini berati bahwa data penelitian telah terdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05.

## 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Cara menentukan ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai telerence dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerence < 0,10 atau nilai VIF > 10 maka terdapat multikolonearitas, jika nilai tolerence > 0,10 atau nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolonearitas. Hasil uji multikolonearitas ini dilihat sebagai berikut:
Tabel 2. Uji Multikolinearitas No. Variabel bebas Tolerance VIF Keterangan 1 Sisa Belanja Modal 0,944 1,060 Bebas Multikolonearitas 2 Sisa Belanja Non Modal 0,935 1,070 Bebas Multikolonearitas 3 Pelampauan Pendapatan Asli Daerah 0,990 1,010 Bebas Multikolonearitas
Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Dari tabel 2. dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu sisa belanja modal (X 1 ), sisa belanja non  modal  (X 2 ),  dan  pelampauan  pendapatan  asli  daerah  (X 3 )  dinyatakan  bebas  dari  multikolonearitas karena kedua variabel bebas tersebut mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10.

## 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Pada grafik scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, jika hal ini terpenuhi  maka  tidak  terdapat  heteroskedastisitasan  sehingga  model  regresi  adapat  digunakan dalam penelitian. Berikut grafik scatterplot hasil uji heteroskedastisitasan :
Gambar 1. Hasil Uji HeterokedastisitasMetode Scatterplot Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara residual tidak homogen. Penyebaran plot dengan pola tidak tertentu dan menyebar secara acak dapat disimpulkan jika persamaan regresi memenuhi asumsi non heteroskedastisitas.

## 4. Hasil Uji Autokorelasi
Model  regresi  yang  baik  adalah  regresi  yang  bebas  dari  autokorelasi  (Ghozali,  2011). Penelitian  ini  menggunakan  pengujian  Durbin-Watson  untuk  melihat  ada  tidaknya  gejala autokorelasi. Berikut tabel hasil uji autokorelasi.
Tabel 3. Hasil Uji Korelasi
Model Summary b Mo del R
R Squar e Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics
Durbin- Watson R Square Change F Chan ge df1 df2 Sig. F Change 1 .834 a .695 .678 .82204 .695  40.30 5 3 53 .000 1.973
Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi di atas, nilai DW (Durbin Watson) sebesar 1,973. Hal ini menujukkan bahwa nilai DW berada antara -2 sampai dengan +2 sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi pada masing-masing variabel yang diteliti.

## B. Hasil Analisis Regresi
Untuk  melihat  pengaruh  antara  variabel  independen  dengan  variabel  dependen  maka dilakukan pengujian analisis regresi dengan menggunakan program SPSS 26.0. Berikut hasil uji regresi pada penelitian ini:

## Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda
Variabel Koef. Regresi t hitung Sig. Konstanta 20,396 X 1 3.037E-10 5,852 0,000 X 2 1.852E-10 6.519 0,000 X 3 1.222E-10 3,830 0,000 F hitung = 40,305 Sig. 0,000
R 2 =  0,695
Sumber: Data Sekunder, Diolah penulis, 2023
Dari hasil regresi diperoleh persamaan sebagai berikut : Y = 20,396 + 0,0000003037 X 1 + 0,0000001852 X 2 + 0,0000001222 X 3 + e
Dari  persamaan  diatas  menunjukkan  bahwa  variabel    independen    yang  dianalisa memberikan pengaruh terhadap variabel dependen yaitu :
1. Nilai constanta sebesar 20,396 menunjukkan bahwa sebelum adanya variabel independen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sebesar 20,396
2. Sisa Belanja modal (X 1 ) dengan nilai koefisien regresi 0,0000003037 berarti bahwa terjadi pengaruh  yang  positif  antara  Belanja  Modal  dengan  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (SiLPA) sebesar 0,0000003037 satuan pada Kota Payakumbuh.
3. Sisa Belanja Non Modal (X 2 ) dengan  nilai koefisien  regresi 0,0000001852 berarti bahwa terjadi  pengaruh  yang  positif  antara  Sisa  Belanja  Non  Modal  dengan  Sisa  Lebih Perhitungan  Anggaran (SiLPA). Dimana hal  ini  berarti setiap penambahan Belanja Non Modal 1 satuan akan mengakibatkan terjadinya penambahan SiLPA sebesar  0,0000001852 satuan pada Kota Payakumbuh.
4. Pelampauan  PAD  (X 3 )  dengan  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,0000001222  juga menunjukkan bahwa terjadi pengaruh yang positif antara Pelampauan PAD dengan SiLPA.

## C. Uji Hipotesis
1. Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Pengujian  koefisien  determinasi  (R 2 )  dilakukan  untuk  melihat  seberapa  besar  variabel independen  mempengaruhi  dan  dapat  menjelaskan  variabel  dependennya.  Analisis  koefisien determinasi  untuk  sisa  belanja  modal,  sisa  belanja  non  modal  dan  pelampauan  pendapatan  asli daerah  terhadap  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  (SiLPA)  dilakukan  dengan  menggunakan program SPSS dengan bentuk output SPSS seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Hasil R Square
Model Summary b Model R R Square Adjusted  R Square Std. Error of the Estimate 1 .834 a .695 .678 .82204
a. Predictors: (Constant), Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal, Pelampauan PAD b. Dependent Variable: SiLPA Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Berdasarkan tabel hasil perhitungan estimasi regresi diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan atau R Square yaitu 0,695 artinya 69,5% variasi dari semua variabel bebas (sisa belanja modal, sisa belanja non modal dan PAD) dapat menerangkan variabel tak bebas (SiLPA). Artinya variabel independen  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  sebesar  69,5%,  sedangkan  sisanya  sebesar  30,5% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 2. Uji F (Uji Signifinkansi Simultan)

## Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig 1 Regression 81,708 3 27,236 40,305 ,000 b Residul 35,815 53 ,676 Total 117,523 56
a. Dependent Variable: SiLPA
b. Predictors: (Constant),  Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal, Pelampauan PAD
Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Untuk  nilai  F hitung sebesar 40,305  dan  kemudian  dibandingkan  dengan  nilai  F tabel 2,769,  dimana  F hitung > F tabel . Jadi dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal dan  Pelampauan  PAD  secara  bersama-sama  (simultan)  berpengaruh  terhadap  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2739

## 3. Uji t (Uji Signifikansi Parameter Parsial)
Uji  t  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  semua  variabel  bebas  secara  parsial  terhadap  variabel terikat. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel yaitu bila t hitung > t tabel berarti bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, dalam hal ini tingkat kepercayaan α sebesar 0,05 (5%).
Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi T (Parsial)

## Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  nilai  signifikansi  diperoleh  nilai  masing-masing  variabel independen yaitu sisa belanja modal, sisa belanja non modal dan pelampauan pendapatan daerah sebesar 0,000 untuk seluruh variabel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan  dari  sisa  belanja  modal,  sisa  belanja  non  modal  dan  pelampauan  pendapatan  daerah terhadap SiLPA, terlihat dari nilai signifikannya lebih rendah dari α = 0,05
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardiz ed Coefficient s t Sig.
Correlations Collinearity Statistics B Std. Error Beta Zero - orde r Partia l Part Tolera nce VIF 1 (Constant) 20.396 .139 146.455 .000 SISA  BELANJA MODAL (X1) 3.037E-10 .000 .457 5.852 .000  .578 .626 .444 .944 1.060 SISA  BELANJA NON MODAL (X2) 1.852E-10 .000 .511 6.519 .000  .648 .667 .494 .935 1.070 PELAMPAUAN PAD (X3) 1.222E-10 .000 .292 3.830 .000  .342 .466 .290 .990 1.010
a. Dependent Variable: SiLPA (Y)

## Pembahasan

## Pengaruh  Sisa  Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan  SiLPA  pada  APBD  Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa sisa belanja modal memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap SiLPA. Dimana hasil uji hipotesis pada variabel ini memiliki  nilai  probabilitas  t  sebesar  0,000  atau  0%  kecil  dari  batas  standar  deviasi  (tingkat kesalahan ) 5 %. Dari nilai t juga didapat hasil t hitung 5,852 dan t tabel 1,674. Nilai signifikaasi 0,000 < α 0,05 dan t hitung 5,852 > t tabel 1,674, maka dapat dijelaskan bahwa hiipotesis (H1) dapat diterima. Ini  berarti  bahwa  peningkatan  sisa  belanja  modal  akan  menyebabkan  peningkatan  SiLPA  pada Kota  Payakumbuh.  Hal  ini  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (KAMELIA,  2017) tentang  Analisis  Faktor  –  Faktor  yang  Mempengaruhi  SiLPA  dan  Strategi  untuk Meminimalisirnya  pada  APBD  Kabupaten  Bogor  bahwa  variabel  sisa  belanja  modal  pada penelitian tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap adanya SiLPA di Kabupaten Bogor dengan nilai koefisien 0,971.
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai  minimum  kapitalisasi  (PKM, 2013). Semakin   besar belanja modal yang terealisasi maka akan semakin kecil adanya sisa belanja modal yang akan menjadi SiLPA pada akhir tahun anggaran. Namun begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil belanja modal yang terealisasi  maka  sisa  anggaran  yang  berasal  dari  belanja  modal  akan  semakin  besar  dan mengakibatkan meningkatnya jumlah SiLPA.

## Pengaruh  Sisa  Belanja  Non  Modal  Terhadap  Pertumbuhan  SiLPA  pada  APBD  Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022
Hasil hipotesa kedua yaitu adanya hubungan positif signifikan yang terjadi antara sisa belanja non modal dengan Sisa Lebih  Perhitungan Anggaran. Dari hasi  pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel sisa belanja non modal adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dan dilihat dari t hitung sebesar 6,519 lebih besar dari t tabel 1,674. Dengan demikian hipotesis kedua  ini  juga  dapat  diterima.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  penilitian  (Usman,  2012)  tentang Analisis Proses dan Pola Terbentuknya SiLPA di Kabupaten Sumbawa yang menyebutkan bahwa sisi regulasi yaitu berupa ketentuan acress gaji sebesar 12,5% akan meningkatkan adanya SiLPA.
Pada Kota Payakumbuh, sisa Belanja Non Modal menjadi faktor penyumbang terbesar bagi SiLPA. Perencanaan yang kurang tepat sasaran menjadi salah satu penyebab realisasi belanja non modal tidak tecapai 100%.

## Pengaruh  Pelampauan  Pendapatan  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  SiLPA  pada  APBD Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022
Hasil uji hipotesa ke tiga dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan dan positif antara pelampauan pendapatan asli daerah dengan SiLPA pada Kota Payakumbuh. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelampauan pendapatan asli daerah mempengaruhi adanya SiLPA, dengan demikian hipotesa tersebut dapat diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang didapat yaitu 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung yang didapat untuk variabel pelampauan PAD adalah 3,830 lebih besar dari t tabel 1,674.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Bali,  2013)  yang menyebutkan bahwa keberadaan SiLPA diduga karena beberapa faktor seperti adanya pelampauan pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam perhitungan anggaran. Selain itu (Yulia Rani, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Kinerja Keuangnan Daerah Studi pada 38 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur  Tahun  2012-2016  menerangkan  bahwa  pelampauan  pendapatan  daerah  mempengaruhi adanya SiLPA dengan penjelasan semakin besarnya pelampauan pendapatan daerah yang dicapai oleh  pemerintah  daerah  akan  menyebabkan  peningkatan  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (SiLPA) di Kabupaten Kota di Jawa Timur.
Adanya hubungan positif  antara pelampauan pendapatan daerah dengan SiLPA hendaknya harus  diantisipasi.  Karena  apabila  dibiarkan  maka  akan  meningkatkan  nilai  SiLPA  dimana  hal tersebut  dianggap  tidak  baik  pada  pelaksanaan  keuangan  daerah.  Harus  adanya  hubungan  yang sinkron dan saling terkait antara perencanaan dan realisasi anggaran. Perencanaan target PAD yang tidak tepat dibawah potensi daerah yang ada atau under estimate akan menyebabkan selisih lebih pada realisasi pencapaian target pendapatan sehingga akan terakumulasi menjadi SiLPA.
Dalam  penetapan  target  pendapatan,  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD)  cenderung melakukan  penearapan  penganggaran  secara  partisipatif.    Pendekatan  partisipatif  berpotensi menimbulkan  slack  anggaran  (Falikhatun,  2007).  Slack  anggaran  merupakan  kegiatan penganggaran  yang  ditemukan  adanya  distorsi  secara  sengaja  dengan  menurunkan  target pendapatan serta menaikkan biaya yang dikeluarkan sehingga target anggaran dapat dengan mudah dicapai (Suartana, 2010).

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sisa belanja modal  Variabel  Sisa  Belanja  Modal  (X 1 )  memiliki  pengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  Sisa  Lebih Perhitungan  Anggaran  Kota  Payakumbuh  kemudian  Sisa  Belanja  Non  Modal  (X 2 )  memiliki  pengaruh signifikan dan positif terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Payakumbuh. Terakhir Pelampauan Pendapatan  Daerah  (X 3 )  memiliki  pengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim  dan  Muhammad  Iqbal.  (2012).  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Edisi  Keti).  UPP  STIM YKPN.
Abdullah,  S.,  &  Rona,  R.  (2014).  Pengaruh  Sisa  Anggaran,  Pendapatan  Sendiri  dan  Dana  Perimbangan terhadap Belanja Modal.
Iqtishadia http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1106.
Bali, T. T. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun  2010  Ditinjau  Dari  Aspek  Manajemen  Keuangan  Daerah  (Studi  Pada  …. etd.repository.ugm.ac.id. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/59350.
BPK.  (2006).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1–73.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006.
Falikhatun.  (2007).  Interaksi  Informasi  Asimetri,  Budaya  Organisasi,  dan  Group  Cohesiveness  Dalam Hubungan  Antara  Partisipasi  Penganggaran  dan  Budgetary  Slack  (Studi  Kasus  Pada  Rumah  Sakit Umum Daerah Se-Jawa Tengah. Makalah Simposium Nasional Akuntansi X.
Halim, H. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (3rd ed.). Salemba Jakarta.
Indonesia, M. K. R. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. In Menteri Keuangan Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id.
Kumorotomo, W. (2011). Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja, dan SILPA dalam Alokasi APBD di Beberapa Daerah. Journal JIANMaP, 1(1), 1–22.
Kusnandar dan Dodik Siswantoro. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Jurnal Dan Prosiding SNA, 15(1), 1–20.
Mahmudi. (2009). Manajemen Keuangan Daerah (Erlangga).
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset.
Mely  Kamelia.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (Silpa) Dan Strategi Untuk Meminimalisirnya Pada Apbd Kabupaten Bogor. Intitut Pertanian Bogor.
Suartana, I. W. (2010). Akuntansi Keprilakuan. ANDI.
Sulaiman, M., Munirwansyah, M., & Azmeri, A. (2017). Analisis Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek  Ditinjau  Dari  Waktu  Pelaksanaan  Di  Provinsi  Aceh.  Jurnal  Teknik  Sipil. https://jurnal.unsyiah.ac.id/JTS/article/view/9959.
Usman.  (2012).  Analisis  Proses  dan  Pola  Terbentuknya  SiLPA  di  Kabupaten  Sumbawa.  Universitas Brawijaya Malang.
Yulia Rani. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Kinerja  Keuangan  Daerah (Studi  Pada  38 Kabupaten Dan Kota  Se-Jawa Timur  Tahun  2012-2016. Universitas Brawijaya.