## PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN
MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000
Oleh: M. Soleh Mauludin. SE., M.S.I

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatar  belakangi  kegelisahan  akademik  penulis  tentang  aplikasi pembiayaan mudharabah di Lembaga Keuanga Syari’ah (LKS). Masyarakat masih banyak meragukan  praktek  di  LKS    yang  dianggap  masih  mengandung  riba.  Realitas  ini sebenarnya tidak perlu terjadi  karena sudah ada  Fatwa Dewan Syari’ah  Nasional (DSN) MUI  Nomor  07/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Pembiayaan  Mudharabah  yang  dapat menjadi  acuan  pembiayaan  mudharabah.  Dengan  adanya  anggapan  masyarakat  tersebut, maka  penulis  mencoba  untuk  meneliti  apakah  anggapan  masyarakat  bahwa  praktek  di LKS tidak sesuai Fatwa DSN MUI dan mengandung riba adalah benar.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  apakah  aplikasi  pembiayaan  mudharabah di  LKS  telah  sesuai  dengan  Fatwa  DSN  MUI.  Hasil  penelitian  ini  secara  teoritis  juga diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pemikiran  dalam  khazanah  intelektual  Islam. Secara  praksis  diharapkan  mampu  memberikan  sumbangan  pemikiran  kepada  LKS  agar mampu mengaplikasikan pembiayaan mudharabah yang benar-benar bebas bunga.
Dalam  menganalisa  permasalahan  diata,  penulis  menggunakan  metode analitik evaluatif .  jenis  penelitian  yang  digunakan  merupakan  penelitian  yang  digunakan merupakan penelitian lapangan. Artinya penelitian diarahkan pada aplikasi mudharabah di LKS.  Obyek  yang  dijadikan  penelitian  adalah  KSU  Syari’ah  ROSSA  di  Kecamatan Kepung  Kabupaten  Kediri.  Teknis  sampel  yang  digunakan purposive  sampling . Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.
Melalui penelitian yang dilakukan, aplikasi mudharabah di KSU Syari’ah ROSSA menyimpang dari ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI. Penyimpanga mudharabah terletak  pada  pembagian  keuntungan.  Pembagian  keuntungan  didasarkan  pada  konversi prosentase  bagi  hasil.  Konversi  ke  rupiah  ini  ditetapkan  nilainya  sehinnngga  keuntungan tiap  bulan  bernominal  rupiah  yang  sama.  Dari  praktek  tersebut  keuntungan  tidak  lagi bersifat fluktuatif sesuai prosentase bagi hasil.
Untuk  meminimalisir  praktek  di  LKS  seperti  diatas,  Fatwa  DSN  MUI  harus didesain lebih tegas yang berisi beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh LKS. Untuk mempermudah  pengawasan  pengelolaan  modal  dalam  akad  mudharabah  LKS  dapat mensyaratkan  pembukuan  pengelolaan  modal  kepada  nasabah.  Dengan  cara  ini  ketidak jujuran nasabah dapat diminimalkan sehingga sistem bagi hasil dapat diterapkan.
Kata kunci : mudharabah, fatwa

## PENDAHULUAN
Hingga awal abad ke-20, bank Islam hanya merupakan obsesi dan diskusi teoritis para akademisi baik dari bidang hukum (fiqh) maupun bidang ekonomi. Kesadaran bahwa bank Islam  adalah solusi  masalah ekonomi untuk  mencapai  kesejahteraan sosial  telah muncul, namun  upaya  nyata  yang  memungkinkan  implementasi  praktis  gagasan  tersebut  nyaris tenggelam  dalam  lautan  sistem  ekonomi  dunia  yang  tidak  bisa  melepaskan  dari  bunga. Walaupun demikian, gagasan tersebut terus berkembang meski secara perlahan. Beberapa uji  coba  terus  dilakukan  mulai  dari  bentuk  proyek  sederhana  hingga  kerjasama  yang berskala  besar.  Dari  upaya  ini  para  pemrakarsa  bank  Islam  dapat  memikirkan  untuk membuat  infrastruktur  sistem  perbankan  yang  bebas  bunga.  Beroperasinya  Mit  Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 merupakan tonggak sejarah perkembangan sistem perbankan Islam. 1
Bank  ini  mendapat  sambutan  yang  cukup  hangat  di  Mesir,  terutama  di  kalangan petani  dan  masyarakat  pedesaan.  Jumlah  deposan  bank  ini  meningkat  luar  biasa  dari 17.560  pada  tahun  pertama  menjadi  251.152  pada  tahun  1966.  Namun  karena  terjadi kekacauan  politik  di  Mesir,  Mit  Ghamr  mulai  mengalami  kemunduran  sehingga operasionalnya  diambil  alih  oleh  National  Bank  of  Egypt  dan  bank  sentral  Mesir  pada tahun  1967.  Pengambilalihan  ini  menyebabkan  prinsip  nirbunga  pada  Mit  Ghamr  mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembli beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971 akhirnya konsep  nirbunga  kembali  dibangkitkan  pada  masa  rezim  Sadat  melalui  pendirian  Nasser Social Bank. 2
1 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah, Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional ( Jakarta : Djambatan, 2001) hlm. 21
2 Adiwarman  Karim, Bank  Islam  :  Analisis  Fiqh  Dan  Keuangan (  Jakarta  :  PT  RajaGrafindo Persada, 2004) hlm.  22
Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya  agak  terlambat  bila  dibandingkan  dengan  negara-negara  muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. 3 Keberadaan perbankan Islam di tanah air mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan No 7 tahum  1992  yang  direvisi  melalui  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  yang  dengan tegas  mengakui  keberadaan  dan  berfungsinya  bank  bagi  hasil  atau  bank  Islam.  Dengan demikian,  bank  ini  adalah  bank  yang  beroperasi  dengan  prinsip  bagi  hasil.  Bagi  hasil adalah pinsip mu’amalah berdasarkan syari’ah dalam melakukan kegiatan syari’ah. 4
Untuk  mengkaji  dan  merumuskan  nilai  atau  prinsip-prinsip  hukum  Islam  sebagai pedoman  dalam  kegiatan  transaksi  di  lembaga-lembaga  keuangan  syariah,  serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya, MUI pada tahun 1999 membentuk Dewan Syari’ah  Nasional  (DSN).  Lembaga  ini  bertugas  melakukan  penelitian,  penggalian  dan pengkajian  segala  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  transaksi  keuangan,  dan merumuskannya  dalam  bentuk  Fatwa  DSN.  Sampai  saat  sudah  ada  81  fatwa  yang diputuskan oleh DSN MUI. 5 Diantara fatwa yang diputuskan oleh DSN MUI adalah Fatwa DSN  MUI  No  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Murabahah 6 dan  Fatwa  DSN  MUI  No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. 7
Perkembangan  perbankan  syariah  pada  tahun  1992-1998  yang  hanya  ada  satu  unit bank syariah di Indonesia, pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000  bank  syariah  maupun  bank  konvensional  yang  membuka  unit  usaha  syariah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan BPRS mencapai mencapai 86 unit. 8
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non- bank  umumnya  tidak  dapat  menjangkau  lapisan  masyarakat  pedesaan  yang  berstrata golongan  ekonomi  menengah  ke  bawah.  Ketidakmampuan  tersebut  terutama  dalam  sisi penanganan resiko, biaya operasional serta identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan
3 Ibid , hlm. 24
4 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta : UPP AMP YKPNN, tt) hlm.15
5 Tim  Penulis  Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Himpunan  Fatwa  DSN  MUI (  Jakarta  :  Intermasa, 2003) hlm. x
6 Ibid , hlm. 21
7 Ibid , hlm. 40
8 Adiwarman Karim, Ibid , hlm. 24
kredit  yang  layak  usaha.  Karena  itu  perlu  adanya  suatu  lembaga  yang  mampu  menjadi jalan tengah. Lembaga tersebut meliputi BPR Syari’ah, BMT, dan Koperasi Syari’ah. 9
Salah satu dari sekian banyak koperasi syariah yang ada di seluruh Indonesia adalah KSU Rossa Syariah,  yang terletak di Kecamatan  Kepung Kabupaten  Kediri. KSU Rossa Syari’ah  merupakan    lembaga  keuangan  Islam  non-bank  yang  mempunyai  tujuan  untuk menjadi lembaga yang dicintai, dihormati dan mengakar pada masyarakat luas, khususnya dalam  peran  aktifnya  membangun  ekonomi  yang  berbais  keislaman,  sehingga  tercipta masyarakat yang bemuammalah dengan syari’ah. 10
KSU  Rossa  Syari’ah  yang  berdiri  sejak  tahun  2004  dikenal  dalam  kalangan masyarakat  ekonomi  menengah  ke  bawah.  Hal  tersebut  disebabkan  sistem  jemput  bola yang mereka terapkan. Beberapa produk pembiayaan  yang dikeluarkan oleh KSU Syariah Rossa  adalah  pembiayaan  mudharabah  dan  murabahah.  Sebagai  lembaga  keuangan syari’ah,  KSU Rossa Syariah diharapkan menjalankan operaional usahanya sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

## PEMBAHASAN
Mudharabah  )هبراضملا ) secara bahasa mempunyai arti peminjaman uang untuk usaha 11 . Sedangkan secara syara’ adalah perjanjian kerjasama dagang antara dua pihak, yang mana salah satu bermodalkan dana, dan pihak lain bermodalkan tenaga. Atau juga dapat berarti penyerahan  modal  dari  pemilik  modal  kepada    untuk  dikelola,  yang  mana  keuntungan sesuai  dengan  kesepakatan  kedua  pihak. 12 Ali  Abd.  Rasul  menyebutnya  dengan  suatu usaha yang dikelola oleh seseorang dengan menggunakan modal orang lain. Akad ini juga disebut  dengan muqaradhah. 13 Mudharabah  telah  dipraktekkan  secara  luas  oleh masyarakat sebelum masa Islam. Beberapa sahabat Nabi menemukan jenis bisnis ini yang
9 Muhammad, Ibid , hlm. 16
10 Wawancara dengan M. Miftahul Muhith LMA selaku Ketua KSU Syariah Rossa, pada tanggal 12 April 2011 11 Ahmad  Warson  Munawwir, al-Munawwir, Kamus  Arab-Indonesia ,  (  Surabaya  :  Pustaka Progersif, 1984 ) 12 Abdul  Azis  al-Khiyath  dan  Ahmad  Shubhi  al-I’yadi, Fiqh  al-Muamaalat  Washigh  al-Istimaar ,  ( t.tp :  Dar al-Mutaqoddimah, 2004 ), hal 233
13 Ali  Abd  al-Rasul, Mabadi  al-Iqtishodiyah  fi  al-Islam, (  ttp  :  Dar  al-Fikr,  1980  ),  hal  58.  Orang Irak  menyebutnya  dengan dardh yang  berarti  berjalan  atau  bepergian  di  muka  bumi.  Dinamakan  demikian karena dharib berhak  untuk  menerima  bagian  keuntungan  atas  dukungan  dan  kerjanya.  Lihat  Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , jilid 4 ( Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 2003 ), hal 381
ternyata  sangat  bermanfaat  dan  selaras  dengan  prinsip  dasar  ajaran  syariah.  Inilah  salah satu bentuk bentuk bisnis yang terbebas dari kejahatan pada zaman jahiliah sehingga tetap ada dalam sistem Islam. 14

## Dasar Hukum.
Praktek mudharabah mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu :
a. Al-Qur’an :
Dalam al-Qur’an Surat al-Muzammil ayat 20 Alloh SWT berfirman :
لاا يف نوبرضي نورخاو الله لضف هم نوغتبي ضر
Artinya  : “Dan  orang-orang  yang  berjalan  di  muka  bumi  mencari  sebagian karunia Alloh ” 15 .
Selain itu juga terdapat dalam surat al- Jumuah ayat 10 dan al- Baqarah ayat 198.
Kedua ayat di atas sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.
b. Hadits.
Satu  hadits  yang  diceritakan  oleh  Ibn  Hisyam  bahwasanya  Siti  Khadijah  adalah seorang  wanita  pengusaha  yang  mempercayakan  usahanya  untuk  dikelola  dan dijalankan  oleh  orang  lain.  Ketika  Siti  Khadijah  mendengar  budi  pekerti  dan  sifat amanah  Rasulullah,  beliau  menawarkan  kepada  Nabi  untuk  membawa  barang dagangannya ke Syam dengan memberikan gaji yang lebih besar dari yang lain. Nabi menerima  tawaran  ini  dan  pergi  ke  Syam  bersama  Maisyaroh.  Setelah  diangkat menjadi  Rasul,  peristiwa  yang  terjadi  sebelum  kenabiannya  ini  ditetapkan  sebagai praktek perdagangan yang resmi. 16
c. Ijma’.
Umat Islam mempraktekkan mudharabah dengan tanpa ada yang menolaknya. Dengan demikian sudah termasuk ijma’ sukuti. 17 Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum
14 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , hal 382
15 Al Quran Surat al-Muzammil, ayat 20, ( Bandung : CV. Diponegoro, 1982 ), hal 990
16 Abdul Azis al-Khiyath, Fiqh al-Muamaalat, hal 234
17 Ibid, hal 235
muslim  mengenai  keabsahan qiradh atau  mudharabah.  Sistem  ini  pernah  sangat digemari pada masa pra Islam yang kemudian diadopsi oleh Islam. 18
d. Akal.
Sistem  mudharabah  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Sebagian  orang  ada  yang mempunyai  modal,  namun  tidak  bisa  mengelolanya.  Sebagian  yang  lain  mampu mengelola  namun  tidak  mempunyai  modal.  Dengan  mudharabah,  kedua  pihak  akan saling diuntungkan karena adanya kerjasama perdagangan. 19
Rukun dan Syarat.
Menurut mayoritas ulama’, mudharabah mempunyai empat rukun, yakni:
a. Pelaku akad, yaitu pemilik modal dan  modal.
b. Shighah, yaitu ijab dan kabul
c. Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan. 20
Rukun-rukun mudharabah tersebut disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni :
a. Pelaku mudharabah:
Kedua pihak tersebut adalah pemilik modal dan  atau pengelola modal:
1) Pemilik  modal  merupakan  orang  yang  benar-benar  berhak  terhadap  modal tersebut.
2) Pemilik modal tidak gila dan bukan termasuk anak-anak.
3) Sedangkan pengelola modal harus berpengalaman dalam mengelola modal. 21
4) Pengelola  modal  juga  harus  jujur  dalam  mengelola  modal  tersebut.  Ketika  akad mudharabah  sudah  disepakati  dan  modal  diserahkan,  pengelola  modal  harus bertanggungjawab  penuh  dalam  pegelolaannya.  Pengelola  hanya  diwajibkan mengganti kerugian yang timbul akibat kecerobohannya. 22
5) Pengelola modal merupakan wakil pemilik modal dalam mengelola usaha. 23
b. Persetujuan Shighah, yaitu ijab dan kabul
18 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , hal 382
19 Abdul Azis al-Khiyath, Fiqh al-Muamaalat, hal 235
20 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , hal 62
21 Ibid, hal 235
22 Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah , jilid 3, ( ttp : Dar al-Fikr, 1983 ), hal 214
23 Ali Abd al-Rasul, Mabadi al-Iqtishodiyah , hal 60
Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi  dari prinsip an-taraddin min kum. Kedua  belah  pihak  harus  rela  bersepakat  untuk  mengikatkan  diri  dalam  akad mudharabah.  Pemilik  modal  setuju  dengan  perannya  untuk  menyalurkan  dana, sementara  pengelola  modal juga  setuju  dengan  perannya  sebagai  pengelola  modal tersebut. Akad  yang digunakan berupa akad mudharabah atau yang semakna. Setelah akad disepakati, pemilik harus menyerahkan modalnya. 24
c. Objek akad.
1) Modal :
Modal yang dipakai harus :
a) Bila  berupa  mata  uang,  modal  tersebut  harus  tunai  dan  bukan  piutang.  Bila uang  yang  akan  digunakan  belum  jelas,  berarti  pemilik  modal  tidak memberikan  kontribusi  apapun,  padahal  pengelola  modal  akan  atau  telah bekerja. 25
b) Bila berbentuk barang, harus jelas jenis, ukuran dan sifatnya. Para fuqoha sebenarnya  tidak  memperbolehkan  modal  berbentuk  barang karena  bisa  menimbulkan  ketidakpastian  ( gharar )  besarnya  modal.  Namun ulama’  Hanafiah  memperbolehkannya  dengan  syarat  nilai  barang  yang dijadikan modal harus disepakati saat akad kedua pihak. 26
c) Modal  harus  menjadi  pemilik  modal  sehingga  dapat  dialihtangankan    kepada pengelola modal. 27
d) Akad  mudharabah  dapat  dikatakan  sah  jika  modal  sudah  diserahkan  kepada pengelola.  Selama  akad  ini  berlangsung,  pemilik  modal  dilarang  menarik modalnya. 28
e) Modal  tidak  digunakan  untuk  usaha    jual  beli  saham  atau  bisnis    di  pasar modal. Pengelola modal juga dilarang membuka usaha di wilayah yang sedang terjadi peperangan.
24 Adiwarman    Karim, Bank  Islam,  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan ,  (  Jakarta  :  PT.  Rajagrafindo Persada, 2004), hal 206
25 Abdul Azis al-Khiyath, Fiqh al-Muamaalat, hal 235
26 Adiwarman  Karim, Bank Islam , hal 206
27 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , hal 389.
28 Ali Abd al-Rasul, Mabadi al-Iqtishodiyah, hal 59
f) Apabila  pengelola  modal  menyerahkan  modal  kepada  orang  lain  untuk dikelola,  maka  pengelola  modal  pertama  bertanggung  jawab  apabila  terjadi kerugian.  Namun  jika  mendapatkan  keuntungan,  maka  harus  dibagi  sesuai berdasar kesepakatan dengan pemilik modal. 29
g) Jika  pengelola  modal  mengutangkan  modal  padahal  pemilik  modal  tidak memerintahkan/melarangnya,  jika  terjadi  kerugian  maka  pengelola  harus menggantinya. 30
2) Jenis usaha.
Pengelola  modal  wajib  mentasarufkan  modal  pada  jenis  usaha  yang  umumnya ditasarufkan  oleh  masyarakat. 31 Bidang  usaha  yang  dikelola  bisa  berupa perdagangan  atau  yang  lain.  Pemilik  modal  bisa  menentukan  spesifikasi  usaha yang  meliputi  jenis,  tempat,  maupun  yang  lain.  Atau  memberikan  kebebasan kepada pengelola untuk menentukan sendiri usaha yang dikelolanya. 32
3) Nisbah keuntungan : Keuntungan merupakan bagian penting dalam kontrak. Oleh karena  itu,  kontrak    mudharabah    tidak  dapat  dilakukan  tanpa  membahas keuntungan.  Apabila  seluruh  keuntungan  diberikan  kepada  pemilik  modal,  maka kontrak itu disebut bazat . Atau jika seluruhnya ditetapkan untuk pengelola, hal ini dianggap sebagai suatu pinjaman. 33 :
a) Sebelum dibagi, keuntungan terlebih dahulu harus dipisahkan dari modal. 34
b) Pengelola  modal  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  tanpa  diketahui  oleh pemilik modal. Kehadiran pemilik modal merupakan syarat  dalam pembagian keuntungan dan tidak cukup hanya dengan bukti-bukti saja. 35
c) Keuntungan    dibagi  dalam  bentuk  prosentase,  bukan  dalam  bentuk  nominal yang ditentukan. Misalnya, pengelola diberikan keuntungan 500 ribu. Kontrak mudharabah  semacam  ini  tidak  sah.  Kedua  belah  pihak  harus  mengetahui
29 Abu  al-Walid  Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn  Rusd  al-Qurtuby, Bidaayatul  Mujtahid, juz  2, (Semarang : Toha Putra, t.th  ), 182.
30 Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, al-Umm, ( Beirut : Dar al-Fikr, 1983 ), VII : 114
31 Ibn Rusd al-Qurtuby, Bidaayatul Mujtahid, juz 2 , hal 182.
32 Abdul  Azis  al-Khiyath, Fiqh  al-Muamaalat, hal  236 . 32 Walaupun  bisa  menentukan  spesifikasi usaha,  pemilik  modal  tidak  diperbolehkan  ikut  menangani  operasionalnya  karena  dapat  menyebabkan  akad menjadi rusak. Lihat Ali Abd al-Rasul, Mabadi al-Iqtishodiyah , hal 59
33 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , hal 380
34 Ibn Rusd al-Qurtuby, Bidaayatul Mujtahid, hal 181.
35 Ibid , hal 181
prosentase  bagi  hasil  yang  disepakati.  Prosentase  ini  berasal  dari  keuntungan, bukan  dari  modal. 36 Prosentase  keuntungan  ditentukan  berdasarkan kesepakatan dan  tidak harus berdasarkan porsi setoran modal. 37
d) Apabila  terjadi  kerugian,  maka  ditanggung  pemilik  modal.  Tidak diperbolehkan membebankan kerugian kepada pengelola modal. 38 Kesan yang ada,  muncul  ketidakadilan.  Sebenarnya  salah  kalau  kita  menyatakan  bahwa pengelola  modal  tidak  menanggung  kerugian  apapun.  Bila  bisnis  rugi, sesungguhnya  pengelola  modal  akan  menanggung  kerugian  hilangnya  kerja, usaha  dan  waktu  yang  telah  ia  curahkan  untuk  menjalankan  bisnis  itu. Sebenarnya  kedua  belah  pihak  sama-sama  menanggung  kerugian.  Namun kerugian  yang  ditanggung  berbeda  sesuai  dengan  objek  mudharabah  yang dikontribusikan.  Bila  yang  dikontribusikan  uang,  resikonya  adalah  hilangnya uang  tersebut.  Sedangkan  bila  yang  dikontribusikan  adalah  kerja,  resikonya adalah  hilangnya  kerja,  usaha  dan  waktu  dengan  tidak  mendapatkan  hasil apapun  atas  jerih  payahnya  selama  berbisnis.  Walaupun  demikian,  ketentuan seperti  di  atas  hanya  berlaku  jika  kerugian  yang  terjadi  murni  akibat  resiko bisnis.  Bila  kerugian  tersebut  akibat  karakter  buruk  pengelola  modal,  maka yang menanggung kerugian adalah pengelola modal itu sendiri.
4) Para fuqoha berpendapat  bahwa  pada  prinsipnya  tidak  perlu  dan  tidak  boleh mensyaratkan agunan sebagai  jaminan sebagaimana akad syirkah lainnya. Hal  ini konteksnya  adalah  resiko  bisnis.  Sedangkan  dalam  konteks  karakter    buruk pengelola  modal,  hakikatnya    pengelola  modal  adalah  wakil  dari  pemilik  modal sehingga  wajib  bersikap  amanah.  Jika  melakukan  keteledoran,  kelalaian  atau keluar dari kesepakatan, pengelola modal harus menanggung kerugian mudharabah sebesar kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.
Untuk  menghindari  adanya moral  hazard dari  pihak  pengelola  modal, pemilik  modal  diperbolehkan  meminta  jaminan  kepada  pengelola  modal.  Tujuan pengenaan  jaminan  ini  adalah  untuk  menghindari  moral  hazard  pengelola  modal,
36 Abdul  Azis  al-Khiyath, Fiqh  al-Muamaalat, hal  236.  Misalnya,  jika  modal  sebesar  100  juta, kedua belah pihak tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa 20 % dari modal harus menjadi bagian pemilik modal. Lihat Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007 ), hal 64
37 Adiwarman  Karim, Bank Islam, hal 207.
38 Ali Abd al-Rasul, Mabadi al-Iqtishodiyah, hal 59
bukan  untuk  mengamankan  modal  jika  terjadi  kerugian  akibat  resiko  bisnis. Tegasnya, jika kerugian diakibatkan resiko bisnis, jaminan  pengelola modal tidak bisa disita oleh pemilik modal. 39
Kesemua  rukun  dan  syarat-syarat  di  atas  harus  terpenuhi.  Jika  tidak  terpenuhi, maka  menjadi  akad  bathil.  Ahli  hukum  Hanafi  mendefinisikan  akad  batil  sebagai  akad yang  menurut  syara’  tidak  sah  pokoknya,  yaitu  tidak  terpenuhi  rukun  dan  syarat terbentuknya.  Apabila  rukun  dan  syarat  terbentuknya  akad  telah  terpenuhi,  maka  akad sudah terbentuk. 40

## Jenis Mudharabah.
Mudharabah dibagi menjadi dua, yakni :
a. Mudharabah mutlak :  pemilik  modal  menyerahkan  sepenuhnya  kepada  pengelola dalam  menentukan  jenis,  tempat  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  usaha yang  akan  dijalankan. 41 Melalui  cara  ini , pengelola  modal    dengan  bebas  dapat menentukan  langkah-langkah  yang  paling  tepat  untuk  mendapatkan  keuntungan maksimum. 42 Pemilik  modal  sama  sekali  tidak  ikut  campur  tangan  dalam  jenis, tempat, maupun hal lain yang berkaitan dengan usaha yang akan dikelola. 43
b. Mudharabah muqayyad :  pemilik  modal  masih  ikut  campur  tangan  dalam  mengelola usaha  yang  dirintis. 44 Dalam  praktek  perbankan  modern,  dikenal  dua  skema mudharabah muqayyadah , yakni :
1) Mudharabah muqayyadah on balance sheet : Dalam skema ini, aliran dana terjadi dari  satu  nasabah  pemilik  modal  ke  pelaksana  usaha    dengan  mensyaratkan  pada beberapa sektor usaha tertentu. Skema ini disebut on balance sheet karena dicatat dalam neraca bank.
39 Adiwarman  Karim, Bank Islam , hal 209
40 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  syari’ah,  Studi tentang  Teori  Akad dalam  Fikih  Muamalat , (Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2007 ), hal 99
41 Abdul Azis al-Khiyath, Fiqh al-Muamaalat, hal 237
42 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , hal 384
43 Ali Abd al-Rasul, Mabadi al-Iqtishodiyah , hal 59
44 Abdul Azis al-Khiyath, Fiqh al-Muamaalat, hal 237
2) Mudharabah muqayyadah  off    balance  sheet :  Dengan  skema  ini,  aliran  dana berasal  dari  satu  nasabah  pemilik  modal  (investor  )  kepada  satu  nasabah pembiayaan ( debitur ). Bank hanya bertindak sebagai arranger saja. Besaran bagi hasil  tergantung  kesepakatan  investor  dan  debitur.  Bank  hanya  memperoleh arranger fee. Disebut off balance sheet karena transaksi ini tidak dicatat di  neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja. 45
Pembagian  jenis  mudharabah  membawa  implikasi  pada  hak  dan  kewenangan  yang dimiliki pengelola modal, yakni
a. Jika  yang dipakai  akad  mudharabah muqayyad, pengelola modal  tidak diperbolehkan melakukan  tindakan  diluar  kesepakatan  dengan  pemilik  modal. Jika  pengelola  modal melakukannya, konsekuensinya pengelola modal juga ikut menanggung kerugian yang dialami.
b. Ketika yang digunakan adalah akad mudharabah mutlak, pengelola modal berwenang menjual,  menitipkan,  menggadaikan,  menerima  gadai,  menerima  hiwalah,  serta membeli sesuatu yang berhubungan dengan modal mudharabah. Pengelola modal juga bisa  mewakilkan  urusan  kepada  orang  lain. 46 Karena  kontrak  semacam  ini  sifatnya absolut  dan  tidak  dibatasi  waktu,  pengelola  modal  dapat  bertindak  secara  bebas menurut  kebijaksanaannya.  Hal  ini  dikarenakan  kontrak  tersebut  tidak  terbatas  dan tujuannya adalah mencari keuntungan maksimal.
Batalnya Akad Mudharabah :
Akad mudharabah dapat batal dengan beberapa hal berikut :
a. Pemilik modal ikut terjun dalam operasional usaha yang dijalankan. 47 : Dalam akad ini pemilik  modal  dilarang  untuk  ikut  menangani  operasional.  Jika  memaksa  ikut,  akad mudharabah akan menjadi musyarakah .
b. Salah satu pihak ada yang meninggal atau gila : Akad mudharabah merupakan kontrak yang  di  dalamnya  terdapat  unsur  perwakilan.  Perwakilan  menjadi  batal  jika  yang mewakili  atau  yang  diwakili  meninggal  dunia  atau  gila.  Demikian  juga  akad mudharabah. Akad ini akan batal jika salah satu  pihak ada  yang meninggal atau gila.
45 Adiwarman  Karim, Bank Islam ,  hal 212
46 Ali Abd al-Rasul, Mabadi al-Iqtishodiyah , hal 59
47 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , hal 392.
Namun ulama’ Malikiah berbeda pendapat dalam persyaratan ini. Selama pihak yang masih hidup dapat dipercaya, akad mudharabah tetap bisa berjalan. 48
c. Hilangnya  modal  yang  digunakan  untuk  usaha  :  Ketika  modal  hilang  atau  rusak ditangan  pengelola  modal  dan  belum  sempat  digunakan  untuk  usaha,  otomatis  akad mudharabah menjadi batal. 49 Dan pengelola modal wajib mengembalikannya.
d. Penghentian  kontrak  oleh  salah  satu  pihak  :  Kontrak  mudharabah  dapat  dihentikan kapan  saja  oleh  salah  satu  pihak  kapan  saja  dengan  syarat  memberi  tahu  pihak  lain terlebih dahulu. Jika semua asset  dalam bentuk  tunai saat  usaha dihentikan dan telah menghasilkan  keuntungan,  maka  keuntungan  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan.  Jika asetnya bukan tunai, pengelola modal harus diberi waktu untuk melikuidasi asset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui. Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja, dapat menimbulkan masalah di zaman sekarang  karena  sebagian  besar  perusahaan  memerlukan  waktu  untuk  menghasilkan keuntungan.  Akibatnya  akan  menimbulkan  problem  jika  pemilik  modal  menhentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri. Pengelola modal tidak akan mendapatkan apapun  walaupun  telah  mencurahkan  tenaga  dan  pikiran.  Oleh  karena  itu,  tidak melanggar  syariat  ketika  melakukan  kontrak  mudharabah,  semua  pihak  bersepakat tidak akan menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu. 50

## Penerapan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah
Mudharabah  klasik  mempunyai  ciri  khusus,  yakni  bahwa  biasanya  hubungan  antara pemilik modal dan pengelola modal merupakan hubungan personal. Pemilik modal hanya mau  menyerahkan  modalnya  kepada  orang  yang  ia  kenal  dengan  baik.    Zaman  sekarang praktek  seperti  ini  tidak  efisien  dan  kecil  kemungkinan  diterapkan  di  bank  karena beberapa hal :
a. Sistem  kerja  pada  bank  adalah  investasi  berkelompok,  dimana  mereka  saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkina terjadi hubungan yang langsung dan personal.
48 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adallatuhu , jilid 5 ( Beirut : Dar al-Fikr, 2004 ), hal 3965. Berbeda  dengan  pendapat  Sayyid  Sabiq.  Beliau  menyatakan  bahwa  jika  pemilik  modal  meninggal  maka pengelola  tidak  berhak  menjalankan  usaha.  Jika  tetap  meneruskan  usaha  tersebut  tanpa  seizing  ahli  waris pemilik modal, maka ia termasuk orang yang mengghosob. Lihat Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah , hal 215
49 Ibid , hal 3967
50 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , hal 64
b. Banyak  investasi  sekarang  ini  membutuhkan  dana  dalam  jumlah  besar,  sehingga diperlukan  puluhan  bahkan  ratusan  ribu  pemilik  modal  untuk  bersama-sama  menjadi penyandang  dana  suatu  proyek  tertentu.  Untuk  mengatasi  hal  di  atas,  ulama’ kontemporer  melakukan  inovasi  baru  atas  skema  mudharabah  dengan  melibatkan pihak  ketiga,  yakni  bank  syariah.  Fungsinya  adalah  sebagai  perantara  yang mempertemukan  pemilik  modal  dan  pengelola  modal.  Bank  menerima  dana  dari pemilik modal berbentuk tabungan dalam jangka waktu  yang bervariasi. Selanjutnya, dana yang sudah terkumpul tersebut disalurkan kepada pengelola modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengelola modal akan dibagi antara pemilik modal dan bank. 51 Analisa Pembiayaan Mudharabah .
Mudharabah  merupakan  produk  pembiayaan  yang  sudah  lama  dimiliki  oleh Lembaga  Keuangan  Syari’ah  (  LKS  ),  yang  salah  satunya  adalah  KSU  Syariah  Rossa. Penulis akan mencoba menganalisa sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam akad mudharabah oleh KSU Syariah Rossa. Untuk mengetahui apakah akad mudharabah di  KSU  Syariah  Rossa  tersebut  sudah  sah  dan  mengikat,  kita  dapat  menganalisanya melalui empat macam syarat dalam teori akad, yakni :

## Analisa Syarat Terbentuknya Akad :
Dalam  hukum  Islam,  syarat-syarat  yang  terkait  dengan  rukun  akad  disebut  syarat terbentuknya akad dan jumlahnya ada delapan yaitu :
a. Tamyiz :  Dalam  semua  akad  disyaratkan  bahwa  kedua  belah  pihak  bukan  termasuk anak-anak. Demikian juga para pihak dalam contoh Fatwa DSN MUI No 7 dijelaskan bahwa penyedia dana (shahib al-maal) dan pengelola harus cakap hukum. 52 Yang tidak termasuk dalam kriteria tamyiz / cakap hukum yaitu :
1) Anak yang masih di bawah umur :
Ketentuan ini disandarkan pada al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 6 :
 



 
 

   
51 Adiwarman  Karim, Bank Islam , hal 210
52 Tim  Penulis  Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Himpunan  Fatwa  DSN  MUI (  Jakarta  :  Intermasa, 2003) hlm 46
   
 
   


  




      
  
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta),  maka serahkanlah  kepada  mereka  harta-hartanya.  Dan  janganlah  kamu  makan  harta anak  yatim  lebih  dari  batas  kepatutan  dan  (janganlah  kamu)  tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan  barangsiapa  yang  miskin,  maka  bolehlah  ia  makan  harta  itu  menurut  yang patut.  Kemudian  apabila  kamu  menyerahkan  harta  kepada  mereka,  maka hendaklah  kamu  adakan  saksi-saksi  (tentang  penyerahan  itu)  bagi  mereka.  dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). 53
Imam Syafi’i memberi batasan tamyiz bagi anak-anak ketika berusia 15 tahun baik laki-laki  maupun  perempuan,  atau  sudah  mimpi  bersetubuh  (keluar  mani)  bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan. 54 Tamyiz dalam kaitannya dengan ibadah haruslah dibedakan dari tamyiz kaitannya dengan lapangan hukum harta kekayaan ( muamalat  maliah ).  Ketentuan  berusia  15  tahun  di  atas  lebih  tepat  diberlakukan bagi tamyiz kaitannya dengan etika pergaulan dalam masyarakat.  Adapun tamyiz untuk  kepentingan  hubungan  dalam  lapangan muamalah  maliah lebih  tepat  bila digunakan  QS  Nisa’  yat  6  di  atas.Ayat  di  atas  jelas  konteksnya,  yaitu  berbicara tentang tindakan hukum di lapangan harta kekaaan ( muamalat maliyah ) 55
2) Orang yang tidak sehat akal : Yang menjadi dasar hukum tidak cakapnya bertindak bagi orang yang akalnya tidak sehat adalah al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 282 :
   
    
   
53 Al Quran Surat al-Nisaa’, ayat 6, ( Bandung : CV. Diponegoro, 1982 ),
54 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam , ( Jakarta : Sinar Grafika, 1996 ) hlm 10
55 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, hlm 114
    
     

   
  

      




     
  
 
 
      


 
 

  

    
     
    
    
             
   
    
    
 

  


  
   
     

Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara  tunai untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  dan  hendaklah seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar.  Dan  janganlah penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  meka hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu  mengimlakkan (apa  yang  akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu  orang  yang  lemah  akalnya  atau  lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak
mampu  mengimlakkan,  Maka  hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan  jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika  tak  ada  dua  oang  lelaki,  maka  (boleh)  seorang  lelaki  dan  dua  orang perempuan  dari  saksi-saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa  maka yang  seorang  mengingatkannya.  Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan  (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,  baik  kecil  maupun  besar  sampai  batas  waktu  membayarnya.  Yang  demikian itu,  lebih  adil  di  sisi  Allah  dan  lebih  menguatkan  persaksian  dan  lebih  dekat kepada  tidak  (menimbulkan)  keraguanmu.  (Tulislah  mu'amalahmu  itu),  kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak  ada  dosa  bagi  kamu,  (jika)  kamu  tidak  menulisnya.  dan  persaksikanlah apabila  kamu  berjual  beli;  dan  janganlah  penulis  dan  saksi  saling  sulit menyulitkan.  Jika  kamu  lakukan  (yang  demikian),  maka  sesungguhnya  hal  itu adalah  suatu  kefasikan  pada  dirimu.  dan  bertakwalah  kepada  Allah;  Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Calon  nasabah  yang  ingin  mendapatkan  pembiayaan  mudharabah  harus  mengajukan permohonan  pembiayaan  terlebih  dahulu.  Ketika  calon  nasabah  mengajukan permohonan  pembiayaan,  KSU  Syariah  Rossa  memberikan  persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Selain persyaratan yang berkaitan dengan kelayakan usaha calon nasabah,  pada  form  permohonan  pembiayaan  mengenai  data  diri  calon  nasabah terdapat keharusan pengisian terhadap status perkawinan, nama suami/istri dan nomor KTP.  Dari  form  permohonan  pernbiayaan  ini  dapat  diketahui  bahwa  nasabah  harus memiliki  kecakapan  bertindak  secara  hukum.  Nasabah  hanya  akan  dikabulkan permohonan pembiayaannya ketika seorang nasabah telah memiliki kecakapan hukum. Hal tersebut termasuk persyaratan pengajuan pembiayaan. Misalnya telah berumur 21 tahun atau telah menikah.  KSU Syariah Rossa juga tidak akan melakukan pembiayaan mudharabah  dengan  orang  yang  terhalang  kecakapan  hukumnya.  Sebagaimana  yang telah  dikemukakan  oleh  Ahmad  Azhar  Basyir,  bahwa  macam-macam  penghalang kecakapan  hukum  itu  ialah:  gila,  seperti  gila  (rusak  akalnya),  mabuk,  tidur,  pingsan, pemboros,  dungu  dan  sakit  yang  mengakibatkan  kematian.  Dalam  contoh  akad pembiayaan  mudharabah    yang  ada,  kedua  subyek  akad  di  atas  masing-masing  telah memiliki  kecakapan  bertindak  secara  hukum.  Kecakapan  hukum  nasabah  dilihat  dari umurnya  yang  tercantum  dalam  akad,  sedangkan  KSU  Syariah  Rossa  juga  memiliki kecakapan  bertindak  secara  hukum  karena  merupakan  badan  hukum  yang  sah.
Manajer  KSU  Syariah  Rossa  selaku  wakil shahib  al-maal juga  termasuk  memenuhi kriteria kecakapan hukum. Walaupun tidak mencantumkan umurnya, namun seseorang yang sudah bekerja di suatu lembaga yang memerlukan skill khusus umumnya sudah memenuhi syarat cakap hukum seperti ketentuan di atas.
b. Berbilang  pihak  :  Fatwa  DSN  No  7  tidak  menyebutkan  secara  eksplisit  bahwa  akad pembiayaan mudharabah harus terdiri dari berbilang pihak, namun hanya mengatakan dalam  Rukun  dan  Syarat  Pembiayaan  bahwa  penyedia  dana  ( shahib  al-maal )  dan pengelola ( mudharib ) harus cakap hukum. 56 Kata-kata ini sudah menunjukkan bahwa pembiayaan  mudharabah  harus  dilakukan  oleh  berbilang  pihak.  Dalam  contoh  akad pemb iayaan mudharabah terdapat dua pihak, yakni KSU Syariah Rossa yang diwakili oleh  M.  Miftahul  Mukhit  LMA  dan  Zaenal  Arifin  sebagai    mitra  usaha.  Dengan demikian syarat yang kedua ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 7.
c. Persesuaian  ijab  dan  kabul  : Sigat akad  (ijab qabul )  mudharabah  yang  dipraktekkan pada  pembiayaan  mudharabah  di  KSU  Syariah  Rossa  telah  dibakukan  dalam  sebuah form  yang  berisikan  akad  mudharabah  yang  diikuti  dengan  sembilan  pasal.  Dari sembilan  pasal  yang  ada  terdapat  enam  pasal  yang  harus  disesuaikan  dan  ditentukan bersama-sama sesuai kesepakatan masing-masing pihak sebagai suatu perjanjian yang mengikat antara KSU Syariah Rossa dan nasabah. Enam pasal yang harus disesuaikan tersebut  mengenai  besar  modal  yang  dipinjamkan,  penggunaan  modal  atas  usaha tertentu,  penentuan  jangka  waktu,  cara  pembayaran,  nisbah  bagi  hasil  dan  denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maupun jatuh tempo. Kesepakatan atau ijab qabul diunjukkan dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak. Ini sesuai dengan  Rukun  dan  Syarat  Pembiayaan  angka  2.c  dalam  Fatwa  DSN  MUI  yang berbunyi  “akad  dituangkan  secara  tertulis,  melalui  korespondensi,  atau  dengan mengunakan cara-cara komunikasi modern”. 57
Pembakuan  akad  mudharabah  pada  KSU  Syariah  Rossa  dimaksudkan  untuk memudahkan  pelaksanaan  akad.  Bentuk  akad  yang  telah  dibakukan  juga  memiliki
56 Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa, hlm 46 57 Fatwa  DSN  NO:  08/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  PEMBIAYAAN  MUDHARABAH  poin  1.c  : Akad  dituangkan  secara  tertulis,  melalui  korespondensi,  atau  dengan  menggunakan  cara-cara  komunikasi modern. Lihat http://www.hlmalguide.info/2010/01/13/kumpulan.fatwa-dewan-syariah- nasional-mui/ .
kekuatan  hukum  sebagai  bukti  autentik  karena  pada  bagian  bawah  dari  form  akad terdapat  nama  dan  tanda  tangan  kedua  belah  pihak  yang  berakad  dan  dibubuhkan materai sebagai keabsahannya.
Pelaksanaan  akad  mudharabah  pada  KSU  Syariah  Rossa  menggunakan perjanjian  standar  dengan  prosedur  yang  telah  dibakukan.  Nasabah  hanya  diberi  hak untuk menawar penentuan porsi bagi hasil., sedangkan jumlah modal, angsuran, jatuh tempo dan jaminan telah ditetapkan sepihak oleh  KSU Syariah Rossa sebagai sebuah kebijakan. 58 Dalam  hal  ini  nasabah  menempati  posisi  yang  lemah  dalam  akad mudharabah  yang  mengandung  asas  kebebasan  berkontrak.  Posisi  seperti  ini  tidak memungkinkan  seorang  nasabah  untuk  melakukan  pemaksaan  terhadap  pihak  KSU Syariah  Rossa.  Nasabah  hanya  bisa  menyepakati  atau  tidak  menyepakati  perjanjian yang  telah  ditawarkan.  Apabila  nasabah  sepakat  dengan  berbagai  hal  yang  telah ditetapkan pihak KSU Syariah Rossa secara otomatis nasabah rela terhadap perjanjian yang dilakukan.
d. Kesatuan majlis akad : Penutupan akad harus terjadi dalam satu majelis yang sama. 59
Umumnya,  suatu  akad  yang  ditandatangani  oleh  kedua  pihak  di  saksikan  oleh  para saksi  serta  dilakukan  dalam  satu  waktu  dan  tempat.  Contoh  akad  pembiayaan mudharabah yang ada disepakati dalam satu waktu. Hal ini terlihat pada tanggal akad tersebut ditandatangani
e. Objek  dapat  diserahkan  :  Pada  pasal  2  dari  akad  pembiayaan  mudharabah  yang berbunyi, “Pihak II dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima uang Rp 10 juta dari pihak  I”, menunjukkan adanya penyerahan sejumlah modal  mudharabah dari pihak KSU Syariah Rossa kepada nasabah.  Adanya kata “diberikan” pada Pasal 3 tersebut menunjukkan ada penyerahan dana dari KSU Syariah Rossa kepada nasabah. Dengan  demikian  contoh  akad  pembeiayaan  tersebut  juga  sudah  memenuhi  Fatwa DSN MUI. Pasal 2 menunjukkan bahwa akad pembiayaan mudharabah tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI
f. Objek  akad  tertentu  atau  dapat  ditentukan  :  Objek  akad  tertentu  artinya  diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa di
58 Wawaneara dengan Teguh Supranolo, nasabah KSU SYARIAH ROSSA path tanggal 4 Mei 2006
59 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, hlm 146
kemudian  hari 60 .  Rukun  dan  Syarat  Pembiayaan  angka  3.a  sampai  3.c  pada  Fatwa DSN MUI berbunyi
1) 3.a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
2) 3.b.  Modal  dapat  berbentuk  uang  atau  barang  yang  dinilai.  Jika  modal  diberikan dalam bentuk asset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
3) 3.c.  Modal  tidak  dapat    berbentuk  piutang  dan  harus  dibayarkan  kepada mudharaib,  baik  secara  bertahap  maupun  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam akad
Pasal  2  akad  pembiayaan  mudharabah  berbunyi,  “Pihak  II  dengan  ini  mengakui dengan  sebenarnya  telah  menerima  uang  Rp  10  juta  dari  pihak  I”,    Pasal  ini menunjukkan  bahwa  modal  sebagai  objek  akad  sudah  memenuhi  persyaratan  Rukun dan Syarat Pembiayaan no 3.a sampai 3.c.  Jumlah modal sudah tertentu yakni 10 juta serta  berupa  uang.  Modal  yang  diserahkan  merupakan  uang  tunai,    bukan  berbentuk piutang. Dengan sudah jelasnya objek akad maka syarat yang keenam sudah terpenuhi dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
g. Objek  dapat  ditransaksikan  :  suatu  objek  dapat  ditransaksikan  dalam  hukum  Islam apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut :
1) Tujuan  objek  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  transaksi  :  sesuatu  tidak  dapat ditransaksikan  apabila  transaksi  tersebut  bertentangan  dengan  tujuan  yang ditentukan untuk sesuatu tersebut.
2) Sifat atau hakikat dari objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi : sesuatu tidak  dapat  ditransaksikan  apabila  sifat  atau  hakikat  sesuatu  itu  tidak memungkinkan transaksi. Sesuatu yang tidak dapat ditransaksikan apabila hakikat atau  sifat  sesuatu  itu  memang  tidak  dapt  menerima  transaksi  atau  tidak  dpa menerima  akibat  hukum  akad.  Untuk  dapat  ditransaksikan  dan  dapat  menerima akibat  hukum  akad,  suuatu  obyek  apabila  benda  harus  merupakan  benda  bernilai dalam pandangan syara’ serta benda tersebut dimiliki. 61 Modal KSU Syariah Rossa sebesar  10  juta  yang  diserahkan  kepada  nasabah  merupakan  milik  KSU  Syariah Rossa  sendiri.  Modal  tersebut  juga  bernilai  dalam  pandangan  syara’.  Walaupun
60 Ibid , hlm 202.
61 Ibid , hlm 208.
tidak  disebutkan  secara  eksplisit,  namun  Rukun  dan  Syarat  Pembiayaan  dalam Fatwa DSN MUI sudah memuat hal ini, yakni dalam Rukun dan Syarat No 3 yang berbunyi “modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan”. Umumnya modal yang berupa uang merupakan  sesuatu  yang  bernilai  karena  dapat  digunakan  untuk  melakukan sesuatu,  misalnya  melakukan  akad  jaul  beli,  sewa  menyewa  dan  lainnya.  Dengan demikian syarat objek dapat ditransaksikan sudah terpenuhi
3) Objek  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  :  Obyek  yang  tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum  misalnya  narkoba  dan  vcd  porno. 62 Modal uang sabagi obyek dalam contoh pembiayaan mudharabah di KSU Syariah Rossa juga  tidak  termasuk  barang  yang  bertentangan  dengan  ketertiban  umum.  Dengan demikian sudah memenuhi syarat obyek akad dapat ditransaksikan
h. Tujuan  akad  tidak  bertentangan  dengan  syara’  :  Tujuan  akad  adalah  mewujudkan akibat  hukum  yang  pokok  dari  akad. 63 Dalam  akad  disebutkan  bahwa  pembiayaan mudharabah  adalah  pembiayaan  usaha  yang  diajukan  oleh  kedua  belah  pihak  antara nasabah selaku pengelola usaha dengan KSU Syariah Rossa selaku penyandang dana yang diperlukan nasabah.

## Analisa Syarat Keabsahan Akad.
Untuk  sahnya  suatu  akad,  maka  rukun  dan  syarat  terbentuknya  akad  tersebut memerlukan  unsur-unsur  penyempurna  yang  menjadikan  suatu  akad  sah.  Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus. 64
Syarat-syarat keabsahan umum meliputi :
a. Tidak  ada  paksaan  :  syarat  keabsahan  ini  merupakan  penyempurna  dari  syarat terbentuknya akad yang berupa persesuaian ijab dan kabul. Pihak KSU Syariah Rossa sebelum membiayai permohonan pembiayaan terlebih dahulu melakukan survei. Hasil survei  yang  mengindikasikan  kelayakan  usaha  dapat  dikabulkan  dengan  syarat  calon
62 Ibid, hlm 209
63 Ibid , hlm 218.
64 Ibid , hlm 99.
nasabah  menyepakati  persyaratan  yang  telah  dibuat  oleh  KSU  Syariah  Rossa.  Ketika persyaratan  kelayakan  sebuah  usaha  terpenuhi,  nasabah  bukan  berarti  harus mengambil pembiayaan dengan konsekuensi harus menyepakati persyaratan lain yang diajukan  oleh  KSU  Syriah  Rossa.  Nasabah  juga  dapat  membatalkan  akad.  Misalnya seorang calon nasabah, sebagaimana hasil survei  telah memiliki kelayakan usaha dan keuntungan  menjanjikan,  akan  tetapi  karena  KSU  Syariah  Rossa  tidak  mengenal karakter si calon nasabah maka nasabah diharuskan memberikan jaminan yang bemilai sebesar  150%  dari    modal  pinjainan.  Calon  nasabah  yang  menghadapi  kenyataan demikian dapat menyepakati dan kemudian mendapatkan pembiayaan atau sebaliknya menolak  dengan  konsekuensi  tidak  mendapat  pembiayaan.  Contoh  kasus  di  atas menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  pemaksaan  oleh  pihak  KSU  Syariah  Rossa terhadap  nasabah  yang  mengajukan  permohonan  pembiayaan.  Nasabah  mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian dengan pihak KSU Syariah Rossa.
Selain itu, sebagaimana menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa akad harus didasari adanya  unsur  suka  rela  antara  kedua  belah  pihak.  Hal-hal  yang  bisa  menghilangkan unsur kerelaan adalah paksaan, kekeliruan, pemalsuan dan tipu muslihat. 65
Secara eksplisit maupun tersirat, dalam Rukun dan Syarat Pembiayaan Fatwa DSN tidak  tercantum  syarat  keabsahan  umum  yang  berupa  “  tidak  ada  paksaan”.  Ini merupakan  sesuatu  kekurangan  dalam  fatwa  tersebut  karena  unsur  tidak  ada  paksaan merupan sesuatu yang penting dalam sebuah akad.
b. Tidak  menimbulkan  kerugian  :  merupakan  penyempurna  dari  “objek  akad  dapat diserahkan”.
c. Tidak  mengandung gharar (ketidakpastian)  :  merupakan  penyempurna  dari  “objek akad tertentu”
d. Bebas dari syarat-syarat fasid : merupakan penyempurna dari “objek akad harus dapat ditransaksikan”.
e. Bebas dari riba.
Akad  yang  telah  terpenuhi  rukunnya,  syarat  terbentuknya  dan  syarat  keabsahannya dinyatakan  sebagai  akad  yang  sah.  Jika  syarat-syarat  keabsahan  diatas  tidak  terpenuhi,
65 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat , hIm. 101-103.
maka  akad  tersebut  tidak  sah  dan  disebut  dengan  akad fasid. Menurut  para  ahli  hukum Hanafi,  akad  fasid  adalah  akad  yang  menurut  syara’  sah  pokoknya,  tetapi  tidak  sah sifatnya. 66
Syarat-syarat keabsahan khusus meliputi :
a. Aspek kontrak atau akad : Jenis akad yang digunakan disini adalah mudharabah yang merupakan  salah  satu  bentuk  syirkah  yang  terbentuk  karena  suatu  kontrak.  Pada perjanjian  mudharabah  ini  dua  orang  yang  berserikat  mempunyai  kontribusi  yang berbeda,  satu  pihak  dengan  sejumlah  uang  sebagai  modal  dan  di  pihak  yang  lain dengan  usaha  atau  pekerjaan.  Kedua  kontribusi  ini  merupakan  obyek  pada  akad mudharabah.  Keberadaan  obyek  ini  akan  mewujudkan  sebuah  keuntungan  sebagai tujuan dari akad.
b. Aspek pelaku akad : Bila dilihat dari ijma’ para ulama’, para pihak yang terlibat dalam akad  mudharabah  pada  KSU  Syariah  Rossa  tersebut  sudah  memenuhi  syarat  pelaku mudharabah. Demikian juga nasabah yang terlibat akad
c. Aspek  modal  dan  keuntungan  :  Secara  teori,  modal  mudharabah  berupa  mata  uang yang  umum  berlaku,  seperti  halnya  dirham  dan  dinar.  Jumhur  ulama  tidak membolehkan  penggunaan  barang  sebagai  modal  mudharabah,  baik  barang  itu bergerak  ataupun  tidak  bergerak.  Modal  dapat  diketahui  kadar  jumlahnya.  Modal harus  ada  saat  penyerahan  (tunai)  dan  bukan  berupa  hutang.  Modal  harus  diserahkan sepenulmya  kepada  mudharib.  Dalam  contoh  akad  pembiayan  mudharabah,  modal yang diserahkan oleh KSU Syariah Rossa sebesar 10 juta. Dengan demikian akad ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
Keuntungan  merupakan  tujuan  dari  akad  mudharabah  di  mana  dengan  adanya keuntungan  tersebut  yang  membangun  mudharabah  mempunyai  karakteristik  dengan msbah  bagi  hasil  yang  bersifat  fluktuatif.  Pembagian  keuntungan  pada  praktek mudhrabah  di  KSU  Syariah  Rossa  sebagaimana  pada  bab  III,  menggunakan  ratio keuntungan antara nasabah dan KSU Syariah Rossa yang sebelumnya telah disepakati saat kontrak. Ratio keuntungan dimanifestasikan dalam bentuk persentase antara KSU Syariah  Rossa  dan  nasabah  yang  apabila  dijumlahkan  hasilnya  menjadi  100%.  Ratio
66 Ibid , hlm 100
keuntungan  ini  akan  berlaku  manakala  kontrak  mudharabah  tersebut  menghasilkan keuntungan. Sedang apabila terjadi kerugian ratio keuntungan ini tidak berlaku lagi.
Menurut  teori  di  atas,  pembagian  keuntungan  pada  praktek  mudarabah  di  KSU Sariah  Rossa  tidak  menyalahi  prosedur  yang  telah  ada  di  mana  keuntungan  yang didapat oleh nasabah dn KSU syariah Rossa dibagi sesuai dengan porsi masmg-masing yang telah disepakati pada waktu akad. Kesepakatan nisbah bagi  hasil  sesuai  pasal 6 adalah  60  %  untuk  nasabah  dan  40  %  untuk  KSU  Syariah.  Yang  menjadi  persoalan adalah  keuntungan  yang  akan  didapat  nasabah  telah  diprediksi  serta  dipastikan  oleh KSU Syariah Rossa.
Berdasarkan  pelaksanaan  praktek  perjanjian  mudharabah  pada  bab  III  bahwa perhitungan  bagi  hasil  yang  dilakukan  antara  KSU  Syariah  Rossa  dan  nasabah berdasarkan prosedur yang telah ada. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang sebelumnya telah disepakati dan ditetapkan pada saat kontrak. Hasil survei yang dilakukan oleh account officer menjadi acuan KSU syariah Rossa untuk menetapkan keuntungan  tetap  yang  diraih  nasabah  tiap  bulan.  Dengan  adanya  nilai  keuntungan tetap  yang  buat  oleh  pihak  KSU  Syariah  Rossa  menjadikan  keuntungan  nasabah dianggap tidak fluktuatif oleh pihak KSU. Hal ini dapat dipahami bahwa hasil survei yang dilakukan account officer merupakan sebuah rangkaian dalam rangka penetapan keuntungan di awal kontrak.
Pada  saat  survei  dilakukan,  nasabah  memberikan  gambaran  mengenai  biaya  dan pendapatan tipa bulan. Penjelasan nasabah tersebut oleh account officer direalisasikan dengan  membuat  perbandingan  pendapatan  per  bulan  dikurangi  dengan  biaya-biaya operasional. Perhitungan tersebut menghasilkan keuntungan bersih dan diketahui pula perkiraan modal usaha yang dibutuhkan nasabah.
Kemudian apabila nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan plafond tertentu  maka  account  officer  dapat  memprediksi  keuntungan  yang  akan  didapat nasabah  berdasarkan  plafond  pembiayaan  yang  akan  dicairkan  dengan  menggunakan perbandingan  atas  keuntungan  yang  telah  diprediksi  sebelumnya  pada  usaha  nasabah yang  telah  berjalan.  Keuntungan  nasabah  hasil  proyeksi  ini  dijadikan  pedoman account  officer sebagai  pendapatan  tetap  nasabah  di  setiap  bulannya.  Kemudian  dari
keuntungan  nasabah  yang  telah  ditetapkan  dibagi  sesuai  porsi  nisbah  bagi  hasil  yang telah disepakati pada waktu kontrak dilakukan.
Sebagaimana  contoh  yang  telah  ada  pada  bab  III  memberikan  gambaran bagaimana proses  proyeksi  keuntungan  yang dilakukan oleh account  officer terhadap usaha  yang  dikelola  nasabah.  Dari  survei  diketahui  bahwa  modal  Rp.2.000.000,-, sesuai  dengan  pendapatan  nasabah  sebelumnya,  dan  disetiap  bulannya  dapat menghasilkan  keuntungan  15%  dari  modal  Rp.  2.000.000,-.  Keuntungan  15%  dari modal kemudian dinominalkan dan dibagi sesuai porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama.  Pada  bulan-bulan  benikutnya  keuntungan  15%  dari  modal  akan  selalu menyertai  usaha  nasabah  hingga  kontrak  mudãrabah  sampai  pada  jatuh  tempo  yang telah disepakati.
Contoh  kasus  di  atas  terlihat  bahwa  fluktuasi  keuntungan  yang  terdapat  pada kontrak  mudarabah  menjadi  hilang.  Karena  perolehan  keuntungan  nasabah  dapat dipastikan dan dianggap selalu tetap di  setiap bulannya. Hal  ini dapat  diketahui pada saat  kontrak  dilaksanakan  sebagai  hasil  survei  oleh account  officer .  Perkiraan  yang menjadikan  pemastian  keuntungan  ini  tidak  hanya  dijadikan  sebagai  gambaran  atas usaha  nasabah  untuk  layak  dibiayai  atau  tidak  akan  tetapi  juga  sebagai  kepastian perolehan keuntungan nasabah.
Mudharabah  merupakan  sebuah  bisnis  yang  mempunyai  ciri  khas  dengan pembagian  keuntungan  yang  bersifat  fluktuatif.  Dalam  sebuah  bisnis  akan  selalu  ada keuntungan  ataupun  kerugian.  Keuntungan  yang  akan  diperoleh  pun  bersifat  tidak tetap dan naik turun terkadang juga rugi.  Inilah yang kemudian disebut fluktuatif.
Realitas  ini  tidak  terealisasi  pada  akad  pembiayaan  mudharabah  di  KSU  Syariah Rossa.  Pihak  KSU  Syariah  Rossa  beranggapan  bahwa  apabila  penetapan  pembagian keuntungan  yang  fluktuatif  diterapkan,  akan  terjadi  moral  hazard  oleh  nasabah  yang dapat  merugikan  pihak  KSU  Syariah  Rossa  sebagai  penyedia  dana.  Ketika  terjadi kerugian  pada  KSU  Syariah  Rossa  berarti  terjadi  pula  kerugian  pada  pihak-pihak terkait  yang  ada  dibelakang  KSU  Syariah  Rossa.  Hal  in  terjadi  karena  modal  yang digunakan untuk pembiayaan terhadap nasabah bukan hanya milik KSU Syariah Rossa saja akan tetapi juga milik berbagai pihak yang telah mengalokasikan dananya kepada KSU Syariah Rossa. Pihak terkait  yang ikut menanggung kerugian antara lain adalah
para  pemilik  saham,  nasabah  penabung,  anggota  koperasi  dan  bahkan  manajer  dan karyawan KSU Syariah Rossa terancam untuk tidak mendapat gaji yang telah menjadi haknya. Alasan tersebut yang kemudian melatarbelakangi kebijakan dengan beralihnya pembagian  keuntungan  yang  bersifat  fluktuatif  kepada  keuntungan  yang  cenderung tetap.
Dalih di atas tidak bisa menjadi pembenar bagi kebijakan KSU Syariah Rossa yang mengonversi  prosentase  bagi  hasil  ke  nominal  rupiah  tetap  tiap  bulannya.  Kebijakan tersebut sama dengan bunga pada bank konvensional. Pada bank konvensional, modal diserahkan  kepada  nasabah  dan  nasabah  wajib  mengangsur  pengembaliannya  tiap bulan  disertai  bunga.  Demikian  juga  pada  KSU  Syariah  Rossa.  Nasabah  wajib mengangsur penengembalain modal ditambah dengan bagi hasil yang sudah ditetapkan nominal  rupiahnya,  bukan  berdasar  prosentase  keuntungan.  Substansi  antara  bunga bank  konvensional  dan  nisbah  bagi  hasil  di  KSU  Syariah  Rossa  adalah,  hanya  nama saja yang berbeda.
Alasan bahwa jika nasabah tidak jujur akan mengakibatkan kerugian banyak pihak juga  belum  tentu  benar.  Jika  nasabah  mengalami  kerugian  akibat  ketidakjujuran  atau melakukan sesuatu di luar kesepakatan akad mudharabah, pihak KSU  Syariah Rossa dapat  menahan  jaminan  dari  nasabah  sebagai  ganti  atas  ketidakjujuran  nasabah tersebut.
Dalam  analisa  penulis,  beban  bagi  hasil  kepada  nasabah  simpanan  mudharabah juga  menjadi  faktor  kebijakan  KSU  Syariah  Rossa  di  atas.  Seperti  penulis  paparkan pada  BAB  III  bahwa  salah  satu  produk  simapanan  KSU  Syariah  Rossa  adalah Simpanan  Mudharabah.  Dalam  simpanan  ini  KSU  Syariah  Rossa  akan  memberikan nominal  bagi  hasil  yang  tetap  tiap  bulannya  kepada  nasabah.  Dengan  adanya kewajiban kepada nasabah simpanan mudharabah, KSU Syariah Rossa membebankan kewajiban ini kepada nasabah pembiayaan mudarabah.
d. Aspek  barang  jaminan  :  Hukum  Islam  mengakui  kebebasan  berakad,  yaitu  suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa  terikat  kepada  nama-nama  yang  telah  ditentukan  syariat  dan  memasukkan klausul  apa  saja  ke  dalam  akad  yang  dibuatnya  itu  sesuai  dengan  kepentingannya
sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. 67 Bila jaminan bertujuan untuk  memberikan  rasa  aman  bagi  kedua  belah  pihak,  maka  jaminan  dapat  dijadikan klausul dalam kontrak mudharabah.
Dari  beberapa  aspek  tersebut  yang  dapat  memenuhi  syarat  keabsahan    akad,  terdapat satu  aspek yang termasuk dalam syarat-syarat fasid yakni  pembagian keuntungan. Dalam pasal  6  disebutkan  bahwa  nisbah  keuntungan  adalah  sebesar  60%  :  40%  masing-masing untuk  nasabah  dan  KSU  Syariah  Rossa.  Dari  pasal  6  tersebut  dapat  diartikan  bahwa keuntungan  berapapun  yang  diraih  nasabah  akan  dibagi  untuk  nasabah  60  %  dan  KSU Syariah  40  %.  Kesepakatan  tesebut  dalam  akad  termasuk  ketentuan  umum.  Ketentuan umum memang menyebutkan keuntungan didasarkan pada kesepakatan. Namun ketentuan umum  tersebut  diikuti  dengan  ketentuan  khusus  pada  akad  mudharabah  yang menyebutkan  bahwa  nisbah  keuntungan  berdasarkan  prosentase  bagi  hasil.  Namun kenyataannya KSU menetapkan keuntungan tetap tiap bulan kepada nasabah.
Dengan  demukian  syarat  tersebut fasid sehingga  menyebabkan  akad  mudharabah  di KSU Syariah Rossa tersebut tidak sah.

## Analisa Syarat Berlakunya Akibat Hukum
Apabila  telah  memenuhi  rukun-rukunnya,  syarat-syarat  terbentuknya,  dan  syarat- syarat  keabsahannya,  maka  suatu  akad  dinyatakan  sah.  Akan  tetapi  meskipun  sudah  sah, ada  kemungkinan  bahwa  akibat-akibat  hukum  tersebut  belum  dapat  dilaksanakan.  Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum yaitu :
a. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad
b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. 68
Dalam  pasal  4  diterangkan  hal-hal  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak  kedua  dalam mengelola  modal.  Dari  keterangan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pihak  pertama memberikan  kewenangan  sempurna  atas  objek  akad  kepada  pihak  kedua.  Dengan demikian syarat berlakunya akibat hukum juga sudah terpenuhi.
Analisa Syarat Mengikatnya Akad.
67 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, hlm 84
68 Ibid , hlm 101
Pada  dasarnya,  akad  yang  telah  terpenuhi  rukunnya,  syarat  terbentuknya,  syarat keabsahannya  serta  syarat  berlakunya  akibat  hukum  –  yang  karena  itu  akad  tersebut  sah dan  dapat  dilaksanakan  akibat  hukumnya  –  adalah  mengikat  para  pihak  dan  tidak  boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.  Namun  ada  beberapa  akad  yang  menyimpang  dari  asas  ini  dan  tidak  serta  merta mengikat  meskipun  rukun  dan  semua  syaratnya  telah  terpenuhi.  Hal  itu  disebabkan  oleh sifat  akad  itu  sendiri  atau  oleh  adanya  hak  khiyar  pada  salah  satu  pihak. 69 Pada  pasal  5 disebutkan  bahwa  masa  jatuh  tempo  pengembalian  pinjaman  adalah  tiga  bulan  setelah ditandatanganinya perjanjian. Dan dalam pasal 4 disebutkan bahwa selama rentang waktu tersebut  pihak  pertama  hanya  akan  mengambil  modalnya  kembali  jika  pihak  kedua  tidak berlaku  jujur  dan  transparan.    Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  akad  mudharabah  tersebut berlangsung selama tiga bulan dan kedua belah pihak sewaktu-waktu tidak akan menarik kembali  dananya  selama  masih  saling  transparan.  Dengan  demikian  akad  mudharabah pada KSU Syariah Rossa tersebut menggunakan asas syarat mengikatnya akad.

## KESIMPULAN
Dari beberapa syarat akad dalam pembiayaan mudharabah di  KSP Syariah Rossa ada satu  syarat  akad  yang tidak sesuai dengan  Fatwa DSN MUI,  yakni  aspek modal dan keuntungan  yang  masuk  dalam  syarat  keabsahan  akad.  Dengan  demikian,  akad mudharabah di KSP Syariah Rossa merupakan akad yang fasid .
69 Ibid , hlm 104

## Daftar Pustaka
1 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah, Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional ( Jakarta : Djambatan, 2001) hlm. 21
1 Adiwarman  Karim, Bank  Islam  :  Analisis  Fiqh  Dan  Keuangan (  Jakarta  :  PT  RajaGrafindo Persada, 2004) hlm.  22 1 Ibid , hlm. 24 1 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta : UPP AMP YKPNN, tt) hlm.15 1 Tim  Penulis  Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Himpunan  Fatwa  DSN  MUI (  Jakarta  :  Intermasa, 2003) hlm. x 1 Ibid , hlm. 21 1 Ibid , hlm. 40 1 Adiwarman Karim, Ibid , hlm. 24 1 Muhammad, Ibid , hlm. 16 1 Wawancara dengan M. Miftahul Muhith LMA selaku Ketua KSU Syariah Rossa, pada tanggal 12 April 2011
1 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia , ( Surabaya : Pustaka Progersif, 1984 )
1 Abdul  Azis  al-Khiyath  dan  Ahmad  Shubhi  al-I’yadi, Fiqh  al-Muamaalat  Washigh  al-Istimaar ,  ( t.tp :  Dar al-Mutaqoddimah, 2004 ), hal 233
1 Ali Abd al-Rasul, Mabadi al-Iqtishodiyah fi al-Islam, ( ttp : Dar al-Fikr, 1980 ), hal 58. Orang Irak menyebutnya dengan dardh yang berarti berjalan atau bepergian di muka bumi. Dinamakan demikian karena dharib berhak  untuk  menerima  bagian  keuntungan  atas  dukungan  dan  kerjanya.  Lihat  Afzalur  Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , jilid 4 ( Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 2003 ), hal 381
1 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , hal 382
1 Al Quran Surat al-Muzammil, ayat 20, ( Bandung : CV. Diponegoro, 1982 ), hal 990 1 Abdul Azis al-Khiyath, Fiqh al-Muamaalat, hal 234 1 Ibid, hal 235 1 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , hal 382 1 Abdul Azis al-Khiyath, Fiqh al-Muamaalat, hal 235 1 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , hal 62 1 Ibid, hal 235 1 Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah , jilid 3, ( ttp : Dar al-Fikr, 1983 ), hal 214
1 Ali Abd al-Rasul, Mabadi al-Iqtishodiyah , hal 60
1 Adiwarman    Karim, Bank  Islam,  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan ,  (  Jakarta  :  PT.  Rajagrafindo Persada, 2004), hal 206 1 Abdul Azis al-Khiyath, Fiqh al-Muamaalat, hal 235 1 Adiwarman  Karim, Bank Islam , hal 206
1 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , hal 389.
1 Ali Abd al-Rasul, Mabadi al-Iqtishodiyah, hal 59
1 Abu  al-Walid  Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn  Rusd  al-Qurtuby, Bidaayatul  Mujtahid, juz  2, (Semarang : Toha Putra, t.th  ), 182.
1 Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, al-Umm, ( Beirut : Dar al-Fikr, 1983 ), VII : 114 1 Ibn Rusd al-Qurtuby, Bidaayatul Mujtahid, juz 2 , hal 182.
1 Abdul  Azis  al-Khiyath, Fiqh  al-Muamaalat, hal  236 . 1 Walaupun  bisa  menentukan  spesifikasi usaha,  pemilik  modal  tidak  diperbolehkan  ikut  menangani  operasionalnya  karena  dapat  menyebabkan  akad menjadi rusak. Lihat Ali Abd al-Rasul, Mabadi al-Iqtishodiyah , hal 59 1 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , hal 380
1 Ibn Rusd al-Qurtuby, Bidaayatul Mujtahid, hal 181.
1 Ibid , hal 181
1 Abdul Azis al-Khiyath, Fiqh al-Muamaalat, hal 236. Misalnya, jika modal sebesar 100 juta, kedua belah  pihak  tidak  boleh  sepakat  terhadap  syarat  bahwa  20  %  dari  modal  harus  menjadi  bagian  pemilik modal. Lihat Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007 ), hal 64
1 Adiwarman  Karim, Bank Islam, hal 207.
1 Ali Abd al-Rasul, Mabadi al-Iqtishodiyah, hal 59
1 Adiwarman  Karim, Bank Islam , hal 209
1 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  syari’ah,  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih  Muamalat , (Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2007 ), hal 99 1 Abdul Azis al-Khiyath, Fiqh al-Muamaalat, hal 237 1 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , hal 384 1 Ali Abd al-Rasul, Mabadi al-Iqtishodiyah , hal 59 1 Abdul Azis al-Khiyath, Fiqh al-Muamaalat, hal 237 1 Adiwarman  Karim, Bank Islam ,  hal 212
1 Ali Abd al-Rasul, Mabadi al-Iqtishodiyah , hal 59
1 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , hal 392.
1 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adallatuhu , jilid 5 ( Beirut : Dar al-Fikr, 2004 ), hal 3965. Berbeda  dengan  pendapat  Sayyid  Sabiq.  Beliau  menyatakan  bahwa  jika  pemilik  modal  meninggal  maka pengelola  tidak  berhak  menjalankan  usaha.  Jika  tetap  meneruskan  usaha  tersebut  tanpa  seizing  ahli  waris pemilik modal, maka ia termasuk orang yang mengghosob. Lihat Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah , hal 215 1 Ibid , hal 3967
1 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , hal 64
1 Adiwarman  Karim, Bank Islam , hal 210
1 Tim  Penulis  Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Himpunan  Fatwa  DSN  MUI (  Jakarta  :  Intermasa, 2003) hlm 46 1 Al Quran Surat al-Nisaa’, ayat 6, ( Bandung : CV. Diponegoro, 1982 ),
1 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam , ( Jakarta : Sinar Grafika, 1996 ) hlm 10
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, hlm 114 1 Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa, hlm 46 1 Fatwa  DSN  NO:  08/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  PEMBIAYAAN  MUDHARABAH  poin  1.c  : Akad  dituangkan  secara  tertulis,  melalui  korespondensi,  atau  dengan  menggunakan  cara-cara  komunikasi modern. Lihat http://www.hlmalguide.info/2010/01/13/kumpulan.fatwa-dewan-syariah- nasional-mui/ .
1 Wawaneara dengan Teguh Supranolo, nasabah KSU SYARIAH ROSSA path tanggal 4 Mei 2006 1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, hlm 146 1 Ibid , hlm 202. 1 Ibid , hlm 208. 1 Ibid, hlm 209 1 Ibid , hlm 218. 1 Ibid , hlm 99. 1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat , hIm. 101-103.
1 Ibid , hlm 100 1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, hlm 84 1 Ibid , hlm 101 1 Ibid , hlm 104