Pemutakhiran Kebijakan Smart Health City Secara Kolaboratif Sebagai Upaya Pelaksanaan Revolusi Mental: Studi Di Kota Depok
1 Adam Dwi Julianysah, 2 Dyah Ayu Febriani, 3 Hisyam Yusril Hidayat, 4 Mohammad Hernanda Trianggoro, 5 Vanissa Noorizqa Prastowo
1 Universitas Indonesia , Indonesia; adam.dwi@ui.ac.id
2 Universitas Indonesia, Indonesia; dyah.ayu76@ui.ac.id 3 Universitas Indonesia, Indonesia; hisyam.yusril@ui.ac.id
4 Universitas Indonesia, Indonesia; mohammad.hernanda@ui.ac.id
5 Universitas Indonesia, Indonesia; vanissa.noorizqa@ui.ac.id

## Abstract
The problem in the health sector is one of the complicated problems faced by the government, this is evidenced by the extraordinary events (KLB) in various regions, one of which is the Hepatitis A outbreak  in  Depok  that  accumulates  306  cases.  The  main  cause  of  these  outbreaks  is  the  low awareness and mentality of the public regarding the application of healthy and clean lifestyles and the government's preventive ability in terms of policies. Seeing this problem, the City Government of Depok has a strategic plan in the form of the Smart Healthy City (SHC) Depok policy as one of the policy efforts in order to improve the quality of public health through implementing technology and increasing competence in realizing the policy. This paper aims to review how the SHC Depok strategic plan policy can be collaboratively updated to carry out a mental revolution not only at the local government level, but also that policy can be understood by the public. The goal of the mental revolution is not only towards society, but also from the side of the government and various other parties. This paper was compiled from primary data in the form of in-depth interviews with various informants and secondary data from books, journals, and electronic sources. The expected outcome of  the  SHC  Depok  policy  renewing  itself  is  to  improve  the  quality  of  services  and  improve  the quality of public health based on preventive and collaborative actions.
Keywords: Collaborative Governance, Local Government, Public Policy, Mental Revolution, Smart Health City

## Pendahuluan
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar negara sebagai bentuk perwujudan pemenuhan hak bagi setiap masyarakat yang telah dilindungi oleh Undang–Undang Dasar. Di Indonesia sendiri, pelayanan jaminan kesehatan juga telah diatur dalam Undang–Undang No. 23 tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang–Undang no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Undang – Undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama  dalam  memperoleh  akses  atas  sumber  daya  di  bidang  kesehatan  dan  memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan  terjangkau.  Tingkat  kesehatan  masyarakat sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat  kesehatan  merupakan  salah  satu  pemicu  terjadinya  kemiskinan  (Widiastuti,  2017). Terjadinya  kemiskinan  akan  menyebabkan  seseorang  tidak  bisa  mendapatkan  pelayanan kesehatan  secara  maksimal  serta  tidak  tercukupinya  gizi  yang  baik.  Melihat  adanya  hal tersebut, perlu diwujudkan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam memberikan jaminan  layanan  kesehatan  yang  baik  kepada  masyarakat  sehingga  mampu  meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat (Widiastuti, 2017).
Berbicara  mengenai  tingkat  kesehatan,  Kota  Depok,  Jawa  Barat  belum  lama  ini mengalami kejadian luar biasa (KLB) dalam hal kesehatan yaitu penyebaran hepatitis A yang terjadi pada tahun 2019 (CNN Indonesia, 2019) Menurut Dirjen Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Anung Sugihantono menyebutkan bahwa sampai tanggal 3 Desember 2019 terdapat 262 kasus dimana dari hasil pemeriksaan 171 orang  merupakan  penderita  baru  dan  90  orang  pernah  mengalami  hepatitis  A.  Kejadian  ini diawali  dari  temuan  kasus  yang  menjangkit  puluhan  siswa  SMPN  20  Kota  Depok  yang kemudian  menyebar  secara  menyeluruh  kepada  masyarakat  di  Kota  Depok  (Billy,  2019). Melihat banyaknya kasus Hepatitis A di Kota Depok yang terjadi pada tahun 2019, maka, kasus tersebut  memang  dikategorikan  sebagai  kejadian  luar  biasa  (KLB)  oleh  Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia  dikarenakan  merupakan  penyakit  menular  yang  menjangkit masyarakat secara masif serta menuai kerugian bagi daerah itu sendiri (Alam, 2019).
Hal yang menjadi penyebab dari munculnya penyakit Hepatitis A adalah karena kondisi sanitasi yang buruk, makanan yang tidak higienis, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan diri sendiri (Laila, et al., 2018). Selain itu, penelusuran lainnya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menuturkan bahwa penyebab KLB Hepatitis A di Depok disebabkan oleh ketidakbersihan dalam menyediakan makanan terutama jajanan kantin serta perilaku masyarakat Kota Depok yang belum mementingkan kesehatan padahal penularan virus Hepatitis A dapat melalui makanan, minuman, maupun yang tersisa di piring makanan yang telah dicuci (Wiyanti, 2019).
Melihat adanya kasus KLB yang salah satunya dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat Kota Depok akan kesehatan, diperlukan adanya revolusi mental yang dilakukan Pemerintah Kota Depok berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat sebagai penunjang peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat. Berdasarkan pengertiannya, menurut Ermaya  (2015)  dalam  (Suwardana,  2017)  menjelaskan  bahwa  revolusi  mental  merupakan perubahan pola pikir seseorang berdasarkan (nilai agama, tradisi, budaya, dan falsafah bangsa) sehingga membentuk karakter yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, revolusi  mental  dapat  terbangun  atas  tiga  hal  yaitu;  cara  berpikir  ( mindset ),  cara  meyakini ( transendental  value ),  dan  cara  bersikap  ( behavioral  approach ).  Berdasarkan  peristiwa Hepatitis A yang menjadi KLB tersebut, jelas bahwa pola pikir dan sikap masyarakat Kota Depok  perlu  ditingkatkan  tentang  pentingnya  kesehatan  serta  dukungan  dan  penyediaan pelayanan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok itu sendiri.
Salah  satu  upaya  Pemkot  Depok  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  kesehatan masyarakatnya serta adanya revolusi mental adalah dengan menghadirkan program unggulan berupa kebijakan Smart Healthy City (SHC) Depok yang menjadi program unggulan tambahan dan baru dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun  2017  untuk  RPJMD  2016-2021  (Depok.go.id,  2017).  SHC  Depok  memiliki  beberapa aspek  program  berupa  regulasi  dankelembagaan  kesehatan,  cakupan  jaminan  kesehatan, kualitas,  dan  kuantitas  layanan  kesehatan  24  jam,  program  kota  sehat,  dan  pengembangan sistem  manajemen  kesehatan  daerah  berbasis  IT  (Depok.go.id,  2017).  Salah  satu  poin  yang menarik peneliti adalah adanya penyusunan kebijakan yang mengedepankan adanya regulasi yang komprehensif serta optimalisasi peran lembaga/forum mitra hingga ke tingkat kelurahan di bidang kesehatan serta menjaring kader atau sukarelawan kesehatan dari masyarakat demi mendukung terciptanya SHC (SHC) Depok (Depok.go.id, 2017).
Salah satu bentuk upaya realisasi SHC Depok, Pemkot Depok mengadakan Forum Kota Sehat hingga Kelompok Kerja (Pokja) kelurahan sehat dimana kegiatan yang diadakan berupa sosialisasi ke masyarakat mengenai pengelolaan sanitasi, hidup bersih dan sehat, pentingnya vaksin bagi anak, kegiatan minum obat cacing secara rutin, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan  dengan memanfaatkan para aparatur sipil negara (ASN) dari tingkat Kota hingga Kelurahan serta melakukan rekrutmen kepada masyarakat untuk menjadi kader atau relawan  dalam  mendukung  terealisasinya  berbagai  program  Pokja  kelurahan  sehat
(kotasehat.depok.go.id,  2020).  Selain  itu,  upaya  lainnya  dalam  menyukseskan SHC Depok adalah dengan adanya Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang dikampanyekan oleh dinas  kesehatan  kota  Depok  pada  acara  peringatan  hari  kesehatan  nasional  (HKN)  ke55 (Hasanah, 2019). Germas merupakan salah satu upaya revolusi mental bagi masyarakat Kota Depok  untuk  menyadarkan  betapa  pentingnya  kesehatan  dengan  melakukan  aktivitas  fisik secara  teratur,  konsumsi  buah,  dan  sayuran,  melakukan  cek  kesehatan  secara  rutin,  serta menghindari asap rokok, dan menjaga kebersihan (Adi, 2019).
Salah  satu  kelurahan  di  Kota  Depok,  Kelurahan  Tapos  juga  turut  menyukseskan Germas.  Tercatat  sebanyak  700  orang  masyarakat  Tapos  mengikuti  acara  Germas  yang diadakan  oleh  Kelurahan  Tapos,  tidak  hanya  sekedar  acara  biasa,  Puskesmas  Tapos  juga menyosialisasikan  penerapan  pola  hidup  sehat  dengan  CERDIK  yang  memiliki  arti  cek kesehatan  secara  rutin,  penghilang  asap  rokok,  rajin  berolahraga,  Istirahat  yang  cukup,  dan Kelola stres (Marques, 2018).
Sejauh  ini,  tidak  hanya  Pemkot  Depok  yang  peduli  dengan  kualitas  kesehatan masyarakatnya  terutama  dalam  rangka  menuju  SHC  Depok,  tetapi  organisasi  non- pemerintahan  seperti  komunitas  sehat  kenko  no  kai  juga  melakukan  suatu  bentuk  kegiatan seminar dan talkshow gratis kepada masyarakat Depok sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesehatan dengan mengubah pola pikir masyarakat melalui pola hidup yang sehat dan baik (Rubiakto, 2020). Kenko no kai bekerja sama dengan rekanan komunitas kesehatan di Jepang memiliki 4 program utama yaitu, mengedukasi dan memberikan pendidikan tentang menjaga kesehatan melalui pola hidup yang sehat, program deteksi dini penyakit serta program terapi kesehatan.  Namun,  hal  yang  menjadi  perhatian  khusus  dalam  program  yang  diadakan  oleh komunitas  Kenko  no  kai  ini  sendiri  adalah  bagaimana  cara  mengedukasi  masyarakat  untuk menjaga  kesehatan  dengan  pola  hidup  yang  sehat  karena  pada  dasarnya  masyarakat  awam masih kurang paham bagaimana cara menerapkan pola hidup yang sehat (Rubiakto, 2020).
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  Pemkot  Depok,  masyarakat,  hingga  organisasi non-pemerintahan  dalam  rangka  membangun  serta  merekonstruksi  pemikiran  masyarakat dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  kesehatan  masyarakat  Kota  Depok,  tetapi  nampaknya kebijakan yang ada perlu diadakannya pengkajian lebih lanjut melihat bahwa walaupun Kota Depok telah memiliki rencana strategis dinas kesehatan berupa menjadikan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, nyatanya kesadaran masyarakat Kota Depok akan hidup sehat masih belum baik dan perlu dilakukan revolusi mental mengenai kesehatan baik bagi diri sendiri atau kepada  lingkungan  sekitar  (Depok.go.id,  2017).  Disamping  itu,  kuantitas  lokasi  pelayanan kesehatan  di  Depok  belum  memadai  melihat  bahwa  dalam  rencana  strategis  Kota  Depok 20162021  bahwa  setidaknya  setiap  kelurahan  memiliki  1  puskesmas  bagi  warganya,  tetapi hingga penghujung tahun 2019 hanya ada 35 kelurahan yang memiliki puskesmas dari total 63 kelurahan yang ada di Kota Depok (Wartakota.com, 2019). Padahal, keberadaan puskesmas menjadi salah satu faktor infrastruktur penunjang yang penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat serta memberikan edukasi secara lebih dekat dengan masyarakat terutama dalam mencapai SHC Depok.
Selain kekurangan jumlah puskesmas pada setiap kelurahan yang ada di Depok, tenaga medis di Depok juga masih dinyatakan kurang dan membutuhkan sekitar ratusan jumlah tenaga medis  untuk  bekerja  di  puskesmas  Depok.  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kota  Depok  Novarita menyatakan  bahwa  tenaga  kesehatan  yang  masih  kurang  yaitu  pada  bidan,  perawat laboratorium, tenaga gizi, tenaga kesehatan keliling (kesling) dan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, tenaga kesehatan masyarakat menjadi hal yang paling banyak kurang di Kota Depok. Adapun tugas dari kesehatan masyarakat adalah mengampanyekan pola hidup  sehat  kepada  masyarakat.  Melihat  hal  tersebut  dapat  dinyatakan  dengan  kurangnya
tenaga medis kesehatan masyarakat di Kota Depok menyebabkan masyarakat Depok kurang mengetahui bagaimana cara pola hidup sehat (Putra, 2019). Temuan dari Darmanto et al (2008) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap layanan puskesmas berada pada posisi yang dianggap  baik  dengan  persentase  (41,2%)  dan  dari  dimensi tangible masih  berada  dalam tingkatan  cukup  baik  yang  mengisyaratkan  dari  segi  fasilitas  masih  belum  dapat  memadai secara  kuantitas  dan  kualitas.  Temuan  tersebut  masih  belum  banyak  berubah  merujuk  pada kondisi saat ini.
Pemkot  Depok  sendiri  menanggapi  berbagai  permasalahan  tersebut  dengan  adanya pencapaian tujuan menuju Depok Kota Sehat atau SHC (SHC) yang mencoba melakukan difusi teknologi,  mengoptimalkan  sumber  daya  yang  tersedia,  dan  mendukung  adanya  aspek pembangunan  berkelanjutan  dalam  sektor  kesehatan  dari  dua  sisi  yaitu  di  masyarakat  dan aparatur  itu  sendiri  (Dinkes  Depok,  2018).  Difusi  teknologi  dilakukan  dengan  tujuan memberikan  kemudahan  dalam  mengakses  layanan  yang  ada.  SHC  sendiri  memiliki  tiga komponen yaitu 1) smart healthy citizen (warga sehat yang cerdas dan mengakses kesehatan dengan mudah memiliki kesadaran pentingnya kesehatan), 2) smart health governance (adanya aplikasi  daring  yang  membantu  administrasi  pemerintahan  menjadi  lebih  sederhana  dan mudah),  dan  3) smart  healthcare (ditujukan  dalam  digitalisasi  fasilitas  kesehatan).  Namun, adanya fokus ini belum menjangkau dari sisi kapabilitas dari tenaga kesehatan dan pentingnya peran serta kesadaran masyarakat untuk dapat menerapkan pola hidup yang sehat. Penelitian dari  Susanti et  al (2018)  mengungkapkan  bilamana  suatu  kelompok  masyarakat  memiliki kesadaran  penting  terkait  kesehatan  akan  mempengaruhi  perilaku  di  masa  depan  dan memberikan  pengaruh  yang  baik  bagi  masyarakat  lainnya  untuk  saling  menjaga  kondisi kesehatan. Oleh karena itu perlu adanya dua fokus terkait peningkatan kapabilitas tenaga medis dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait kesehatan.
Peran dari individu lain menjadi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Blum  (1974)  dalam  Perangin-angin  (2010)  menyatakan bahwa  derajat  kesehatan  dari  individu  atau  masyarakat  ditentukan  oleh  empat  faktor  utama yang  sangat  mempengaruhi.  Faktor  tersebut  terdiri  dari  faktor  perilaku,  faktor  lingkungan, faktor  pelayanan  kesehatan,  dan  faktor  keturunan.  Dari  empat  faktor  tersebut,  faktor lingkungan memengaruhi dengan persentase 40%, selanjutnya faktor perilaku mempengaruhi 30%, faktor pelayanan kesehatan memengaruhi sebesar 20%, dan 10% dipengaruhi oleh faktor genetika.  Melihat  hal  tersebut  lingkungan  dan  perilaku  menjadi  unsur  penting  yang  dapat membantu peningkatan kualitas masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu perlu adanya pemutakhiran  kebijakan  kesehatan  untuk  mengakomodir  dua  hal  tersebut.  Sebelum memberikan rekomendasi untuk melakukan pemutakhiran diperlukan adanya telaah mendalam berkaitan dengan kondisi yang ada saat ini.
Selain  itu,  dibutuhkan  adanya  peran  berbagai  aktor  yang  dapat  mewujudkan  tujuan lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan peran dari pemerintah (Ihsanuddin & Rahayu, 2019). Optimalisasi peran aktor-aktor dapat dilakukan dengan adanya penerapan collaborative governance yang diartikan sebagai pengaturan pengaturan satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan bersifat kolektif dan formal, berorientasi pada konsensus bersama, dan deliberatif serta  yang  bertujuan  untuk  membuat  atau  melaksanakan  kebijakan  publik  atau  mengelola program-program  publik  atau  aset  publik  (Ansell  &  Gash,  2007).  Sebagaimana  Model Collaborative Governance berikut ini:

## Sumber: Ansell and Gash, 2007
Gambar di atas merepresentasikan hubungan antara lembaga publik dengan aktor-aktor non-pemerintah  dalam  kolaborasi  untuk  memecahkan  suatu  permasalahan.  Model  tersebut memiliki  empat  variabel  utama  yaitu:  1) starting  condition (kondisi  awal)  yang  mencakup masing-masing sumber daya yang dimiliki oleh lembaga, tingkat kepercayaan, dan modal sosial selama kolaborasi berlangsung 2) institutional design (desain kelembagaan) yang didalamnya terdapat  aturan  dasar  dalam  menjalankan  kolaborasi  yang  bersifat  terbuka  dan  inklusif,  3) facilitative  leadership (kepemimpinan  fasilitatif)  yang  mencakup  kemampuan  pengelolaan manajemen  serta  pengambilan  keputusan  saat  kolaborasi  berlangsung,  dan  4) collaborative process (proses kolaboratif) yang didalamnya mencakup penentuan masalah, penentuan tujuan, dan implementasi untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif. Proses kolaboratif memegang peran penting pada proses kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan dan proses tersebut tidak  bersifat  linear  dan  akan  terus  bergulir  menjadi  sebuah  siklus.  Pada  akhirnya,  proses kolaboratif itu sendiri selalu berulang dan bersifat non-linear, sehingga dapat dilihat sebagai sebuah siklus (Ansell & Gash, 2007).
Kerangka  tersebut  terbukti  sudah  dapat  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  dari sektor  kesehatan  yang  dibuktikan  dengan  temuan  dari  (Swastini,  2010;  Nuraini,  2015; Muqirrobin,  2016;  Hariyanto,  2016;  Fitriana,  2017;  Fauzi  &  Rahayu,  2019).  Dari  temuan tersebut  tergambar  bahwa collaborative  governance dapat  menjadi main  factor dalam meningkatkan kualitas kesehatan melalui pemutakhiran dari SHC. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Smart Health City Secara Kolaboratif di Kota Depok.

## MINISTRATE

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist yang didefinisikan oleh Morris et al (2009) sebagai metode campuran yang mencakup paradigma dalam pendekatan positivist dengan  subjektivitas  dari  realitas  dan  bergerak  dari  cara  pandang  yang  diadopsi  dalam paradigma positivist . Sedangkan penggunaan metode kualitatif dimanfaatkan karena penelitian ini memerlukan pendapat dan penilaian dari para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan kebijakan pelayanan kesehatan di Kecamatan Tapos, Kota Depok. Objek penelitian ini adalah  mengenai  upaya  pemutakhiran  dari  strategi  mewujudkan  Kota  Depok  sebagai smart health city dari sudut pandang informan dalam penelitian ini dan adanya tinjauan literatur yang dilakukan untuk melengkapi data dari penelitian ini.
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dilakukan dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi yang tidak struktur di sekitar lokus  penelitian  yaitu  di  Kecamatan  Tapos.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Herawati selaku Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok.  Pertanyaan  yang  terdapat  pada  wawancara  biasanya  tidak  terstruktur  dan  bersifat terbuka, sehingga bisa mendapatkan pandangan responden secara lebih mendalam (Creswell, 2009). Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang diperoleh yang berasal langsung dari narasumber. Narasumber yang diwawancarai dalam  penelitian  ini  adalah  orang-orang  yang  memiliki  pemahaman  terkait  setiap  kebijakan pemerintah melalui literasi.
Di  dalam  suatu  proses  penelitian,  data  yang  telah  dikumpulkan  akan  melalui  tahap analisis data untuk menemukan hubungan antara data tersebut dengan teori. Neuman (2014) mendefinisikan analisis data sebagai proses sistematis untuk mengatur, mengintegrasikan, dan memeriksa dengan cara mencari pola dan hubungan di antara rincian spesifik. Lebih lanjut, Neuman menjelaskan bahwa data-data tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan konsep untuk  memajukan  generalisasi  dalam  rangka  mengidentifikasi  tema  secara  luas.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif.  Setelah  melewati  proses pengumpulan data dengan menggunakan instrumen wawancara mendalam, peneliti melakukan pengolahan  data  berdasarkan  data  yang  telah  diperoleh  dengan  menggunakan  analisis  data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan serangkaian proses dan prosedur peralihan dari data  berbentuk  mentah  di  lapangan  menjadi  bentuk  penjelasan,  pemahaman  maupun interpretasi dari subjek atau kondisi yang kita amati (Bryman, 2012).

## Hasil dan Pembahasan
Kemampuan masyarakat terutama dalam rekonstruksi pola pikir bahwa kesehatan itu penting  menjadi  salah  satu  agenda  penting  revolusi  mental  masyarakat  di  Indonesia.  Lebih spesifik lagi terutama terhadap berbagai kota di Indonesia yang ingin mengusung smart healthy city , salah satunya adalah Kota Depok. Dalam kehidupan sehari-hari, revolusi mental terkait dengan adanya membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern, sehingga Indonesia menjadi bangsa  yang  besar  dan  mampu  berkompetisi  dengan  bangsa-bangsa  lain  di  dunia (kominfo.go.id, 2015).
Pada  Kelurahan  Tapos,  Kota  Depok  sendiri,  kesadaran  masyarakat  akan  kesehatan menjadi  perhatian  khusus  mengingat  bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak mementingkan kesehatan, padahal, dalam wawancara mendalam yang telah dilakukan peneliti menunjukkan  bahwa  telah  adanya  berbagai  penyuluhan  dari  dinas  kesehatan  Kota  Depok melalui  kader  di  Kelurahan  Tapos,  selain  itu  Kelurahan  Tapos  juga  sering  menyebarkan
selembaran  himbauan  kepada  warga  mengenai  pentingnya  hidup  sehat.  Pernyataan  tersebut terdapat dalam kutipan wawancara berikut.
“...Ya  kita  sih  himbauan,  turun  langsung  kita  ini  kan  kerjanya  bareng-bareng, sinergi kan (W1: Iya). Kalo misalnya ada kegiatan konseling kita ikutin. Kalo ada kegiatan kesehatan yang hal-halnya misalnya, sekarang kan angka stunting juga tinggi  kan.  Ikut  kita,  nanti  mana  yang  bisa  kita  bantu,  kita  bantu.  Sebenernya edukasinya  itu  melalui  macem-macem  kan.  Melalui  informasi-informasi  papan data, melalui sebaran-sebaran kayak gini, gitu. Itu kan sebenernya tergantung...” (Wawancara  mendalam  dengan  Kepala  Seksi  Kemasyarakatan  dan  Pelayanan Kelurahan Tapos, 27 Februari 2020).
Dalam  penuturan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  masyarakat  kurang  menyadari pentingnya kesehatan dalam kehidupan seharihari, tetapi memang sosialisasi saja tidak cukup, harus diiringi oleh langkah konkret dari Pemerintahan Kota Depok yang langsung menyasar kepada  masyarakat  melalui  kelurahan  di  Kota  Depok.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  adanya regulasi dan kebijakan yang menjelaskan tugas pokok dan fungsi secara menyeluruh dan terinci mengenai roadmap kebijakan  seperti  apa  yang  dapat  membantu  menyukseskan  berbagai program  yang  dibuat  demi  tercapainya  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  pelaksanaan  program (Sucipto, 2015).
Pada bagian sebelumnya terlihat beberapa target dari Pemkot Depok yang berfokus pada pembangunan fasilitas dan kapabilitas dari aparat itu sendiri. Fasilitas kesehatan secara umum masih belum dapat dikatakan mencukupi karena masih adanya ketimpangan jumlah puskesmas dan  kelurahan  serta  ketimpangan  jumlah  puskesmas  di  kelurahan  dengan  jumlah  penduduk yang menetap. Hal tersebut juga diperparah dengan kondisi tenaga medis yang masih belum optimal. Sebagaimana penuturan dari informan pada kutipan di bawah ini.
“.. .Kemudian,  dengan  ehh  SDMnya  ditingkatkan,  ditambah-tambah  lah  SDMnya (W1:  Oh,  kualitas)  He,  eh,  jumlah  fasilitasnya  juga  ditambah  dengan  adanya misalnya di Tapos itu ada 24 jam ” (Wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Kelurahan Tapos, 27 Februari 2020).
Kapabilitas  tenaga  medis  yang  belum  mencukupi  membawa  pengaruh  terhadap kemampuan masyarakat itu sendiri. Tenaga medis yang ada di tingkat kelurahan karena menjadi ujung tombak dalam membantu masyarakat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dengan adanya ketahanan kondisi kesehatan dari penerapan pola hidup yang dilakukan dan hal tersebut juga akan mempengaruhi kinerja dari puskesmas itu sendiri (Rahayu & Ginting, 2006). Hal  tersebut  juga  penting  bilamana  terdapat  program  yang  ditujukan  untuk  melibatkan partisipasi  langsung  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Berdasarkan  penuturan  dari  informan tergambar  bahwa  masyarakat  dilibatkan  menjadi  salah  satu  unsur  penting  dalam  mengatasi berbagai risiko penyakit dan mencerdaskan masyarakat lainnya agar memiliki pola hidup sehat.
Pelibatan  masyarakat  dalam  membantu  mewujudkan  kebijakan  SHC  melalui pembentukan  kaderkader  kesehatan  yang  beranggotakan  masyarakat  itu  sendiri.  Proses pengaderan tersebut tergambar melalui kutipan di bawah ini.
“ ...Yang  kalo  untuk  petugasnya  itu  mereka  harus  sudah  terutama  penanganan kesehatan itu sudah harus ter-registrasi, tenaga yang basicnya kesehatan itu sudah harus  ter-registrasi.  Kemudian,  mereka  dibentuk  oleh  siapa  tingkat  bawahnya? Tingkat  bawah  itu  adalah  kader  kesehatan.  Kaderkader  kesehatan  banyak,  bale remajanya  dan  macam-macamnya  itu  nah  mereka  melatih,  melatih  mereka  itu ” (Wawancara  mendalam  dengan  Kepala  Seksi  Kemasyarakatan  dan  Pelayanan Kelurahan Tapos, 27 Februari 2020).
Lebih lanjut pendaftaran dilakukan secara sukarela dan tidak adanya kualifikasi khusus yang dibutuhkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan secara sukarela secara penuh dan bagi individu yang sudah mendaftar hanya mendapatkan pelatihan selama dua kali dalam setahun. Adapun penugasan utama dari kader itu membuat laporan mengenai kondisi kesehatan dan membantu sosialisasi kebijakan kesehatan. Melihat adanya hal tersebut, peneliti memandang diperlukannya pemutakhiran dari segi manajemen kader kesehatan. Kader-kader kesehatan  tersebut  sangat  potensial  dan  dapat  menjadi  salah  satu  komponen  utama  untuk mewujudkan  kondisi  kesehatan  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Kaderkader  kesehatan tersebut dapat menjadi mitra utama dalam mengubah perilaku masyarakat itu sendiri. Informan juga menjelaskan mengenai kondisi perilaku masyarakat yang memiliki kesadaran yang cukup rendah. Hal tersebut dapat tergambar dari kutipan di bawah ini.
“....Tapi merokoknya gimana? Sudah terbentuk perda, perda loh peraturan daerah tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Nahh itu, jadi kesadaran itu, kepedulian itu sebenarnya  tergantung  dari  individu  masing-masing.  Nah,  tadi  Ibu  kan  udah bilang, untuk merubah perilaku itu kan gak kayak membalikkan telapak tangan. Karena  itu  kan  sudah  tertanam  tanam  di  benak  udah  lama.” (Wawancara mendalam  dengan  Herawati,  Kepala  Seksi  Kemasyarakatan  dan  Pelayanan Kelurahan Tapos, 27 Februari 2020).
Kutipan  tersebut  menggambarkan  masyarakat  yang  masih  rendah  terkait  pola  hidup sehat  karena  adanya  pengabaian  yang  dilakukan.  Pemkot  Depok  sendiri  sudah  melakukan berbagai upaya untuk melakukan sosialisasi salah satunya dengan memberikan edukasi melalui papan informasi yang berada di kantor kelurahan ataupun puskesmas. Hal tersebut belum cukup karena  merujuk  sebelumnya  dari  teori  Blum,  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  pola  hidup sehat  masyarakat  adalah  lingkungan  atau  masyarakat  itu  sendiri.  Namun,  lingkungan  yang dapat memberikan dampak positif perlu memenuhi beberapa kualifikasi sebagaimana dikutip dari penelitian Hapsari et al (2009) Fitriany et al (2016) Rehusisma et al (2016) bahwa status kesehatan  yang  buruk  akan  lebih  berisiko  pada  masyarakat  yang  memiliki  derajat  tingkat pendidikan rendah, tinggal di pedesaan, perokok, dan tempat tinggal yang tidak sehat. Untuk mengatasi  hal  tersebut  perlu  dilakukan  adanya  edukasi  dan  promosi  kesehatan  dengan melibatkan  kader-kader  kesehatan  yang  sudah  terlatih  dan  diperlukan  adanya  bantuan  dari tenaga  medis  agar  dapat  meningkatkan  kondisi  kesehatan  secara  berkala  dengan  penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Melihat pentingnya hal tersebut diperlukan adanya pemutakhiran dari segi manajemen kader kesehatan dalam mewujudkan SHC. Perbaikan tersebut dapat dilakukan penelaah dari format kader kesehatan yang menjadi praktik sukses di Indonesia. Salah satu praktik sukses yang ada di Indonesia adalah keterlibatan masyarakat dengan menjadi Juru Malaria Kampung (JMK)  dan  Juru  Malaria  Perusahaan  (JMP)  yang  ditujukan  untuk  mengatasi  permasalahan malaria di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang berhasil menurunkan angka malaria dari 100 per 1.000 penduduk pada tahun 2009 menjadi 1 per 1.000 pada tahun 2016 (Mobilala et al , 2019; Hidayat, 2019). Kunci kesuksesan itu sendiri karena adanya keterlibatan masyarakat  yang  menjadi  JMK  dalam  mensosialisasikan  bahkan  memberikan  pertolongan pertama bagi pasien yang mengalami gejala malaria. Sekalipun terdapat beberapa permasalahan yang  dihadapi  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Teluk  Bintuni,  antara  lain  sulitnya  akses masyarakat terhadap ketersediaan obat yang terbatas, kurangnya tenaga kesehatan, kemampuan petugas medis yang terbatas, model penanggulangan malaria yang rumit, banyaknya obat yang beredar di masyarakat yang tidak berada dalam pengawasan Dinkes Kabupaten Teluk Bintuni dan  adanya  diagnosa  malaria  yang  tidak  berdasarkan  prosedur  yang  tepat  sesuai  standar (Hidayat, 2019).
JMK sendiri direkrut secara sukarela dengan mengajak secara inklusif masyarakat dan bagi  para  JMK  yang  berasal  dari  setiap  kampung  dibekali  pengetahuan  layaknya  petugas kesehatan, bimbingan, dan bahkan terdapat insentif sebesar Rp250.000. Dari segi pendanaan itu sendiri berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan adanya corporate social responsibility (CSR) yaitu dari British Petroleum (Mobilala et al , 2019). Pelatihan yang dilakukan  juga  melibatkan  kerja  sama  dari  Kementerian  Kesehatan  untuk  dapat mengoptimalkan  proses  pelatihan  tersebut.  maupun  puskesmas  yang  ada,  meningkatkan kesadaran  masyarakat  mengenai  malaria  secara  daring  (video)  dan  luring  ( focus  group discussion ,  poster,  brosur,  dan  papan  pengumuman).  Melakukan  pelatihan  untuk  empat tambahan JMP, melakukan pelatihan bagi teknisi dari puskesmas berkaitan dengan penggunaan alat  seperti  mikroskopis,  menyediakan  2300  obat  malaria  dan  mendistribusikan  di  seluruh wilayah,  dan  melanjutkan  bimbingan  teknisi  terhadap  pengembangan  RSUD  Teluk  Bintuni dalam meningkatkan penggunaan alat baru (British Petroleum, 2012). Adanya upaya yang terus dilakukan secara kolaboratif dapat membantu peningkatan kualitas kesehatan di masyarakat.
Seharusnya kader kesehatan yang ditujukan untuk membantu mewujudkan SHC dapat dikelola secara kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat, akademisi, dan  media.  Konsep  kemitraan  ini  menekankan  pada  hubungan  kuat  tiga  aktor  yang  saling interdependensi  satu  sama  lain  dan  menghasilkan  sistem  inovasi  nasional  antara akademisi/perguruan tinggi, industri, dan pemerintah (Carayannis & Campbell, 2012).
Konsep kemitraan Quadruple Helix (QH) menambah satu elemen di dalam Triple Helix yaitu  masyarakat  sipil  yang  berbasis  budaya  dan  media.  Keterlibatan  heliks  yang  keempat menekankan bahwa pemahaman yang lebih luas terkait reproduksi pengetahuan dan aplikasi inovasi  membutuhkan  peran  masyarakat  sipil  atau  pengguna  (Arnikll et  al ,  2010),  sehingga lebih terintegrasi ke dalam sistem inovasi yang canggih.
Tabel 4
Pemutakhiran Manajemen Kader Kesehatan dalam Kebijakan SHC
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2020

## Analisis Kebijakan Smart Healthy City Depok
Dalam  rangka  mewujudkan  visi  Kota  Depok  dalam  bidang  kesehatan,  Pemerintah Kota Depok mempunyai program unggulan dalam peningkatan pelayanan kualitas kesehatan agar berjalan secara efektif. Program unggulan tersebut adalah Depok Kota Sehat atau Smart Healthy  City .  Pada  dasarnya  konsep  Depok Smart  Healthy  City merupakan  konsep  dalam mewujudkan  sistem  kesehatan  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK)  sehingga  dapat  terintegrasi  secara  online  dan  juga  bisa  berjalan  secara  efektif  dan efisien. Salah satu komponen dalam mewujudkan Smart Healthy City adalah S mart Healthy Citizen . Smart  Healthy  Citizen merupakan  bagaimana  kesiapan  masyarakat  dalam mendapatkan akses informasi kesehatan, mengatur jadwal kesehatan secara online sehingga proses  pelayanan  administrasi  di  bidang  kesehatan  dapat  berjalan  lebih  efektif  (Profil Kesehatan Kota Depok, 2018).
Berdasarkan  implementasi  pada Smart  Healthy  City Kota  Depok  melalui  hasil wawancara mendalam dengan Ibu Herawati selaku Kepala Seksi Bidang Kemasyarakatan dan Pelayanan Sosial Kelurahan Tapos menyatakan bahwa bentuk sosialisasi terhadap penerapan Smart Healthy City kepada masyarakat belum tersampaikan secara menyeluruh hingga tingkat kelurahan. Seperti pada kutipan yang disampaikan oleh informan di bawah ini:
“. .Kalo  untuk  Smart  Healthy  City-nya  itu  gimana,  Bu?  Udah  ada  belum  si  dari Pemerintah  Kota  Depok  terkait  sosialisasi  lebih  lanjut  mengenai  smart  healthy city… (I:Belum, belum) Ohh belum ada. (Wawancara mendalam dengan Herawati,
Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Kelurahan Tapos, 27 Februari 2020).
Melihat hal tersebut, maka komponen dalam mewujudkan Smart Healthy City melalui Smart Healthy Citizen dalam pemerintahan Kota Depok masih terbilang belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurang adanya bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok
dalam  memberikan  pemahaman  terkait  dengan  pemanfaatan Smart  Healthy  City sehingga masyarakat dapat memahami dan menerapkan sistem pelayanan kesehatan melalui online.
Lebih  lanjut,  program  unggulan  yang  dicanangkan  oleh  pemerintahan  Kota  Depok diperlukan adanya peran dan kontribusi masyarakat untuk ikut serta menyukseskan program Smart  Healthy  City .  Peran  masyarakat  melalui  FKDS  (Forum  Kota  Depok  Sehat),  FKKS (Forum Komunikasi Kecamatan Sehat) serta Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan sehat harus berperan  dalam  menjalankan  program  yang  telah  dicanangkan  oleh  pemerintah.  Peran  dari FKDS dan FKKS selaku dari masyarakat harus bisa mensosialisasikan program Smart Healthy City dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan serta RT/RW. Ketua FKDS (depok.go.id, 2019).
Agar  tercapainya Smart  Healthy  City ,  FKDS  terjun  langsung  ke  wilayah  untuk melakukan pembinaan kota sehat sehingga apa yang telah di program oleh pemerintah dapat terlaksana  dengan  baik  (Hasanah,  2019).  Tetapi  dalam  realisasinya,  berdasarkan  hasil wawancara mendalam dengan Ibu Herawati selaku Kepala Seksi Bidang Kemasyarakatan dan Pelayanan  Kelurahan  Tapos  menyebutkan  bahwa  FKDS  dan  FKKS  belum  berjalan  secara maksimal dalam mensosialisasikan Smart Healthy City kepada masyarakat. Hal yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah kurangnya kolaborasi antara pemerintah pusat kota Depok dengan tingkat jajaran di bawahnya dalam mensosialisasikan Smart Healthy City . Lebih lanjut, Ibu  Herawati  menyebutkan  bahwa  untuk  menjalankan  suatu  program  dibutuhkan  adanya anggaran  khusus  (biaya  operasional)  bagi  masyarakat  untuk  ikut  serta  terlibat  di  dalam pembangunan Smart Healthy City . Karena pada dasarnya partisipasi masyarakat masih kurang untuk  terlibat  dengan  tidak  adanya  uang  saku  yang  diterima  dalam  menjalankan  program pemerintah, terlebih masyarakat tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang tetap seperti pada kutipan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut
“.. Nah, membuka sesuatu kegiatan itu kan istilahnya harus ehhh ada uang buat ngolah.  Sekarang  yang  ada  di  situ  tidak  diberikan  misalnya  uang  ngolah  rutin, orang  mana  mau  bekerja? (Wawancara  mendalam  dengan  Kepala  Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Kelurahan Tapos, 27 Februari 2020).
Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penerapan Smart Healthy City Kota Depok masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat karena masih tingkat kolaborasi antara Pemkot Depok dan pemerintahan tingkat kelurahan serta masyarakat dalam menjalankan SHC. Pemerintah Kota Depok dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah melakukan peningkatan pelayanan di bidang internet ataupun dalam bentuk aplikasi dalam menunjang keberlangsungan Smart Healthy City . Sekretaris Dinas Kesehatan Kota  Depok,  Ernawati  menyebutkan  program Smart  Healthy  City dapat  didukung  melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang berbasis teknologi dengan berintegrasi pada internet. Dalam  mendukung  program  tersebut  terdapat  tujuh  aplikasi  yang  sudah  dimiliki  oleh  dinas kesehatan Kota Depok untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Tujuh aplikasi sebagai  penunjang Smart  Healthy  City diantaranya  adalah;  1.  Sistem  Informasi  Manajemen Puskesmas (Simpus), 2. Sistem Informasi Puskesmas terkoneksi dengan Primary Care BPJS Kesehatan (Bridging SimpusP.Care), 3. Aplikasi Sistem Informasi Pemetaan Profil Kesehatan Lingkungan (SIPP KLING), 4. Sistem Informasi Kebugaran (Sibugar), 5. Kota Depok Sehat (SiMpok  Sehat),  6.  Sistem  Informasi  Pelaporan  dan  Keamanan  Pangan  (Sipnap),  7.  Sistem Informasi  Mandiri  dan  Waspada  Berbasis  Masyarakat  (Simawas)  (Hasanah,  2018).  Melihat berbagai aplikasi yang telah dibuat oleh Pemkot Depok, seharusnya sudah memenuhi standar kesiapan smart  healthy  city dimana  adanya  penggunaan  teknologi  dalam  proses  jalannya pemerintahan  untuk  memudahkan  masyarakat,  mengintegrasikan  data  yang  ada, mengumpulkan data sehingga dapat berbagai pakai data dengan dinas lainnya yang ada di Kota Depok bahkan lebih jauh lagi dapat menjadi gambaran kebijakan masa depan yang harus dibuat
oleh pemerintah kota  (Roman & Miller, 2013). Sangat disayangkan ketika membuka laman dinkes.depok.go.id ketujuh laman yang tertera di atas yang SiMpok Sehat yang dapat diakses itupan masih laman berbentuk uji coba, padahal laman lainnya justru berguna untuk integrasi data dan penyediaan informasi masyarakat agar lebih berimbang dan valid.
Kepala  Diskominfo  Kota  Depok  membuat  suatu  layanan  yang  dinamakan Mobile Community Access Point (MCAP). Layanan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui petunjuk penggunaan internet secara sehat. Salah satu fokus membuat suatu layanan MCAP adalah untuk memberikan  peran  wanita  menuju  keluarga  sehat  dan  sejahtera  (P2WKS).  Dengan  adanya layanan tersebut diharapkan mampu mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  mudah  diakses  dengan  internet  (Melyana,  2018).  Namun,  dalam realisasinya  pemerintah  kota  depok  selalu  meningkatkan  upaya  pelayanan  berbasis  internet tetapi  melupakan  bentuk  sosialisasi  yang  diberikan  kepada  masyarakat  pada  tingkatan kelurahan, RW, dan RT. Meskipun peningkatan pelayanan kesehatan berbasis teknologi dengan terintegrasi  secara online sudah  dilakukan  tetapi  pemerintah  perlu  memperhatikan  bentuk sosialisasi  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui  bagaimana  cara mendapatkan kesehatan secara efektif ataupun efisien.
Sejalan  dengan  penetapan  program  unggulan Smart  Health  City di  Kota  Depok, tentunya Pemerintah Kota Depok menyadari pentingnya pengelolaan layanan kesehatan dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  secara  optimal.  Dalam  hal  ini, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan Kota Depok telah menetapkan arah kebijakan sebagai  salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  konsep Smart  Health  City yakni  berupa peningkatan  inovasi  layanan  kesehatan  dengan  pengembangan  sistem  informasi  Kesehatan (dinkes.depok.go.id, 2018). Hal ini merupakan bentuk respon pemerintah terhadap kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan.
Lebih  lanjut,  kami  menganalisis  bagaimana  upaya  Pemerintah  Kota  Depok  dalam penyelenggaraan  sistem  informasi  layanan  kesehatan  berbasis  teknologi  informasi  sebagai upaya pemenuhan komponen pembangun program Smart Health City di Kota Depok dengan mengacu pada konsep smart health dalam smart city yang dikemukakan oleh Fan et al. (2015). Pertama,  ketersediaan  sumber  data  yang  akurat  merupakan  elemen  dasar  yang  dibutuhkan dalam  mengembangkan  konsep smart  health yang  mengedepankan  integrasi  data  secara menyeluruh.  Dengan  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2014  tentang Sistem  Informasi  Kesehatan,  maka  pemerintah  pusat  melalui  Kementerian  Kesehatan  RI dituntut untuk mengedepankan keterbukaan informasi berupa data kesehatan untuk diakses oleh unit  kerja  instansi  pemerintah  daerah  (Kementerian  Kesehatan  RI,  2016).  Dalam  hal  ini, informasi kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan RI merupakan sekumpulan data yang  dapat  menjadi  sumber  informasi  bagi  pemerintah  daerah  tingkat  provinsi  maupun kabupaten/kota  dalam  menentukan  arah  kebijakan  dalam  rangka  mendukung  pembangunan kesehatan di masing-masing wilayah. Selain itu, data dan informasi kesehatan yang tersedia juga  dapat  bersumber  dari  fasilitas  pelayanan  kesehatan  maupun  instansi  pemerintah  dan pemerintah daerah terkait untuk menjamin keselarasan data dan informasi. Pemanfaatan TIK pada  setiap  lapisan  pemerintahan  tentunya  merupakan  sarana  untuk  memudahkan penyebarluasan  informasi  dan  memastikan  distribusi  informasi  secara  menyeluruh  dan berjenjang. Sejauh ini, dapat terlihat bahwa Dinas Kesehatan Kota Depok terus berupaya untuk mengelola dan mendistribusikan informasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun sebaliknya.
Hal ini tercermin dari kasus Hepatitis A yang melanda Kota Depok pada akhir 2019 lalu telah  mendorong  Kementerian  Kesehatan  untuk  mendesak  Pemerintah  Kota  Depok  untuk menetapkan  status  kasus  Hepatitis  A  menjadi  Kejadian  Luar  Biasa  (KLB).  Selama  kasus
berlangsung, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus berjalan untuk memastikan validitas  dan  keterbaruan  informasi  (detik.health.com,  2019).  Kedua,  ketersediaan database yang menghimpun data dan informasi untuk kebutuhan pemrosesan data merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Depok menyadari urgensi dari keberadaan database sebagai wadah penyimpanan informasi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok sebagai pihak yang  terus  mendorong  sistem  pelayanan  kesehatan  berbasis online berencana  untuk memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  mengakses  berbagai  data  melalui  website Depok Open Data. Secara singkat, seluruh OPD nantinya akan dihimbau untuk melakukan input data yang sudah distandarisasi dan disinkronkan dalam server yang dimiliki. Adapun data yang akan dihimpun nantinya dapat diterbitkan dalam situs tersebut (depok.go.id, 2018). Hingga saat ini, Pemerintah Kota Depok belum memiliki database tersebut sehingga data dan informasi yang  dimiliki  antar  OPD  belum  terintegrasi.  Hal  ini  tentunya  menjadi  salah  satu  tantangan dalam pengolahan data yang akan dilakukan oleh aktor yang berkepentingan.
Ketiga, pemusatan data merupakan pengembangan dari kepemilikan database seperti yang  telah  dikemukakan  sebelumnya.  Keberadaan database tentunya  akan  memudahkan instansi pemerintah dalam menciptakan integrasi data dan memastikan keselarasan informasi. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang ditemui di Kota Depok dimana banyaknya sistem informasi layanan kesehatan yang belum dapat diakses secara terbuka dan menyeluruh oleh masyarakat  maupun  pemangku  kepentingan  lainnya  membuat  pengintegrasian  data  masih menjadi  tantangan  yang  harus  dihadapi  oleh  Pemerintah  Kota  Depok  dalam  mewujudkan konsep Smart Health City melihat bahwa smart health dalam artian sebenarnya membutuhkan optimalisasi pemanfaatan TIK dalam berbagai tingkatan yang belum tercermin dari berbagai program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Depok.
Keempat,  pengembangan  aplikasi  data  sebagai  platform  informasi  kesehatan merupakan komponen terakhir dalam pengembangan smart health city . Di Kota Depok sendiri, situs  Dinas  Kesehatan  Kota  Depok  merupakan  situs  yang  menyediakan  informasi  seputar kesehatan dan berbagai informasi yang relevan dan dapat diakses oleh khalayak publik. Selain itu,  situs  ini  telah  mencantumkan  berbagai  situs  dan  link  aplikasi  terkait  dengan  program pelayanan kesehatan yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Depok. Namun, seperti yang telah disampaikan di atas terlihat bahwa eksistensi berbagai program dan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Depok belum dikelola secara maksimal. Hal ini sangat disayangkan melihat bahwa sejatinya Pemerintah Kota Depok memiliki berbagai infrastruktur yang potensial dalam mencapai tujuan program Smart Health City .
Melihat pentingnya collaborative governance , Pemerintah Kota Depok melalui Smart Healthy City terus melakukan peningkatan dalam segi tata kelola pemerintahan dari berbagai pihak. Dilansir dari (depok.go.id,2017) Pemerintah Kota Depok dalam menyukseskan program Smart  Healthy  City turut  serta  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  kepolisian  dan  Tentara Nasional  Indonesia  (TNI).  Pihak  kepolisian  dan  TNI  melakukan  upaya  pendekatan  untuk memberikan  edukasi  atau  memberikan  pendampingan  kepada  masyarakat  yang  mengalami permasalahan kesehatan. Sebagai contoh, peram pihak kepolisian dan TNI dalam hal ini adalah untuk  memberikan  edukasi  terhadap  penggunaan  obat-obat  terlarang  dengan  melakukan pendapatan dari segi agama, medis, psikologis, hingga sosiologis (Indri, 2017).
Namun, walaupun pemerintah kota Depok melakukan kolaborasi dengan Polri dan TNI tetapi kolaborasi dengan masing-masing kelurahan dalam menyukseskan SHC dianggap masih kurang  maksimal.  Padahal,  dalam  rencana  strategis  menyebutkan  bahwa  Kota  Depok  ingin mengintegrasikan SHC sampai ke tingkat kelurahan maupun masyarakat ke kelurahan. Melalui hasil wawancara sebagai berikut.
“.. Iya sekarang sebenernya juga ada lagi bantuan dari provinsi Jawa Barat itu, semua RW sudah difasilitasi dengan Android, kalo ga itu salah Android itu untuk Jabar … apa itu lupa aku lah. Jadi nanti mungkin nelfon itu lewat itu kali kalo ada apa-apa gitu. Kan semua itu kan lapor-laporan terkait udah ada Online-onlinenya kan. (Wawancara mendalam dengan Herawati, Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Kelurahan Tapos, 27 Februari 2020).
Kutipan tersebut menggambarkan bahwa bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, dengan kelurahan, ataupun kepada tingkatan RW masih belum berjenjang. Pemerintah Jawa Barat memberikan android kepada RW untuk melaporkan segala bentuk keluhan yang terjadi pada  lingkungannya  secara online ,  sehingga  tidak  melakukan  pelaporan  ke  Kelurahan. Walaupun  hal  tersebut  terbilang  secara  efektif  tetapi  penyampaian  kolaborasi  antara Kelurahan dengan Pemkot Depok belum terlaksana secara maksimal.
Dalam  menjalankan  program  unggulan Smart  Healthy  City ,  salah  satu  usaha  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Depok  adalah  dengan  membuat  Program  Kota  Sehat. Program Kota Sehat di Depok ini bersifat berjenjang, dimulai dari di tingkat kota terdapat Forum  Kota  Depok  Sehat,  selanjutnya  di  tingkat  kecamatan  terdapat  Forum  Kecamatan Sehat, dan terakhir di tingkat kelurahan dengan Pokja (Kelompok Kerja) Sehat nya. Di dalam Rencana  Strategis  (Renstra)  Dinas  Kesehatan  Kota  Depok,  terdapat  beberapa  upaya  yang dilakukan dalam melaksanakan program kota sehat, antara lain: Peningkatan upaya kesehatan masyarakat  (UKM)  untuk  mewujudkan  Kota  Sehat  yang  meliputi  7  (tujuh)  tatanan; Optimalisasi  peran  Puskesmas  dan  forum  atau  pokja  dalam  mewujudkan  kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri dengan berorientasi kepada proses pola hidup bersih dan sehat, sosialisasi penanganan KLB, penyakit endemik dan penyakit dengan tingkat prevalensi tinggi;  Program  Kelurahan  Sehat;  Penjaringan  kader  atau  sukarelawan  kesehatan;  dan Pemantauan pencapaian Kota Sehat. Lebih lanjut lagi, tercapainya program ini ditunjukkan oleh  indikator  dari  program,  yaitu  tatanan  kota  sehat.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk mendukung  tercapainya  indikator  program  ini  adalah  dengan  melakukan  pembinaan  dan pengembangan kawasan tatanan kota sehat dengan indikator kinerja output berupa: jumlah pembinaan program kota sehat, jumlah tahapan verifikasi kota sehat, dan jumlah pembinaan siaga aktif (dinkes.depok.go.id, 2017).
Berhubungan  dengan  hal  di  atas,  Pemerintah  Kota  Depok  menerima  penghargaan tertinggi  sebagai  Kota  Sehat  2019  atau  Swasti  Saba  Wistara.  Penghargaan  itu  diberikan karena  Pemerintah  Kota  Depok  bersama  Forum  Kota  Depok  Sehat  (FKDS)  memenuhi standar  kota  sehat  2019  yang  mengacu  pada  tujuh  tatanan.  Tatanan  itu  adalah  kawasan permukiman,  sarana  dan  prasarana  umum,  kawasan  lalu  lintas  tertib  dan  pelayanan transportasi,  kawasan  industri  dan  perkantoran  sehat,  kawasan  pariwisata  sehat,  kawasan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, serta kehidupan sosial yang sehat (Tempo, 2019).
Namun,  dengan  Renstra  Dinas  Kesehatan  Depok  yang  mengindikasikan  program kerja sehat yang dapat mendongkrak keberhasilan Program Depok Smart Healthy City , serta penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Depok sebagai Kota Sehat pada tahun 2019, ternyata  hal-hal  mengenai  program  Kota  Sehat  tersebut  berkontradiksi  dengan  temuan peneliti  di  lapangan.  Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti,  Pokja  Kelurahan  Sehat  yang merupakan turunan dari Program Kota Sehat di Depok belum berjalan dengan baik, bahkan di kelurahan Tapos program tersebut tidak aktif dijalankan oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya anggaran pengelolaan rutin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat yang mengelola Pokja Kelurahan Sehat tersebut yang berimplikasi pada masyarakat yang bersikap acuh tak acuh karena merasa Pemerintah Kota Depok tidak
memikirkan  anggaran  yang  seharusnya  diberikan  kepada  setiap  individu  yang  membantu menyukseskan  program  kesehatan  mereka,  sebagaimana  hasil  wawancara  peneliti  dengan Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Kelurahan Tapos:
“ Sebenernya program tuh bagus-bagus semua tahun ini, ya … Ada sih, SK nya, ada siapanya tapi geregetnya belum begitu ,” ujar Herawati. “ Nah, membuka sesuatu kegiatan itu kan istilahnya harus ada uang buat ngolah. Sekarang yang ada di situ (Pokja Kelurahan Sehat) tidak diberikan misalnya uang ngolah rutin, orang mana mau bekerja? (Wawancara dengan Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Kelurahan Tapos, 27 Februari 2020).
Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Depok dalam program ini hanya berupa anggaran  untuk  operasional  program  tersebut  yang  diberikan  kepada  kelurahan  dan  tidak dianggarkan secara khusus untuk masyarakat yang mengelola Pokja Kelurahan Sehat. Hal ini sebenarnya bisa disiasati dengan menurunkan langsung Aparatur Sipil Negara (ASN) ke setiap kelurahan  untuk  mengelola  program  tersebut—  tidak  perlu  dikelola  oleh  masyarakat,  peran masyarakat  cukup  sebagai  subjek  program  dan  pengawas  berjalannya  program.  Selain  itu, Pemerintah Kota Depok sebenarnya juga bisa menganggarkan dana untuk diberikan kepada masyarakat  pengelola  program  tersebut,  karena  berdasarkan  Renstra  Dinas  Kesehatan  Kota Depok, tersedia dana untuk kegiatan program pada tahun 2018 yang bersumber dari APBD dan pajak  rokok,  serta  juga  tersedia  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  NonFisik  dan  Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk pelaksanaan teknis di tingkat kelurahan untuk kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencapaian Tatanan Kota Sehat (dinkes.depok.go.id, 2017).
Seharusnya  dengan  tersedianya  danadana  tersebut,  anggaran  untuk  masyarakat  yang mengelola Pokja Kelurahan Sehat bisa dialokasikan. Perencanaan dari renstra tersebut tentu saja  bertolak  belakang  dengan  kenyataan  di  kelurahan  Tapos,  seperti  yang  dideskripsikan berikut ini:
“Anggaran itu adanya di kelurahan, silakan mereka membuat program. Tapi kan istilahnya untuk yang mengelola program itu kan ada khusus. Sama dengan kader posyandu,  kader  posyandu  itu  tidak  mendapatkan  honor  secara  rutin,  tapi  dia hanya  mendapatkan  operasional.  …  Per  individu  gak  ada.  …  Sekarang  ehh masyarakat di suruh untuk istilahnya ehh bikin nih kegiatan program kota sehat, kegiatan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mereka sebenernya sudah siapkan nih itunya,  rumahnya,  nih  silakan  kamu  membuat  kebijakan.  Tapi  untuk  yang bersangkutan  gak  ada  secara  khusus,  ya  orang  kalo  gak  dikasih  honor  gimana mas?  Mana  mau  sih  mikir?  Ya  udah  istilahnya  sekedar  di  atas  kertas  lah  yang penting udah ada nih kelurahan Tapos misalnya udah ada yang namanya pokja sehat,  ada.” (Wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Kemasyarakatan  dan  Pelayanan Kelurahan Tapos, 27 Februari 2020).
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  ketidakselarasan antara perencanaan dalam renstra dinas kesehatan Depok mengenai program Pokja Kelurahan Sehat dengan implementasinya di kelurahan Tapos. Hal ini terjadi karena perencanaan yang kurang  matang  dari  Dinas  Kesehatan  Depok  dalam  hal  penganggaran  program  yang menyebabkan  program  tersebut  tidak  berjalan  secara  efektif.  Pada  akhirnya,  seperti  yang dituturkan  oleh  Ibu  Hermawati,  program  Pokja  Kelurahan  Sehat  tersebut  hanya  menjadi sekadar  formalitas  di  atas  kertas  untuk  menunjukkan  adanya  kepedulian  pemerintah  Depok terhadap kesehatan masyarakatnya, khususnya masyarakat di kelurahan Tapos.
Melihat kenyataan yang ada, salah satu komponen dari terciptanya smart city adalah adanya smart  citizen dimana  seharusnya  masyarakat  mampu  menggunakan  teknologi,  data, menciptakan inovasi, memiliki kesadaran diri akan perubahan lingkungan, serta mendukung kebijakan yang ada untuk kesejahteraan, tetapi melihat kembali kenyataan yang ada di Kota Depok, nampaknya pemenuhan dari aspek smart citizen jauh dari kata tercapai (Cardullo & Kitchin, 2018).
Selanjutnya,  ketika  meninjau  dari  aspek smart  governance untuk  terciptanya smart healthy city , maka harus melihat dari komponen penting yang ada dalam pelaksanaan smart governance itu  sendiri.  Diantaranya  mencakup  kesiapan  organisasi  pemerintah,  partisipasi masyarakat dimana di dalamnya terdapat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga non  pemerintah  dan  masyarakat  serta  penggunaan  teknologi  (Tomor,  Meijer,  Geertman,  & Michels,  2019).  Selain  itu,  adanya  komitmen,  responsivitas  tinggi,  dan  manajemen  yang memiliki panduan kerja yang jelas juga harus dimiliki pemerintah dalam pengimplementasian smart  governance (Przeybilovicz,  Cunha,  &  Tomor,  2017).  Hal  tersebut  masih  menjadi pekerjaan  yang  harus  diselesaikan  oleh  Pemkot  Depok  terutama  responsivitas  terhadap pembuatan tugas dan fungsi pokok yang jelas dan terarah jika ingin menjadi smart healthy city , tidak hanya melalui RPJMD, tetapi juga bisa melalui Peraturan Wali Kota yang disosialisasikan secara  menyeluruh  agar  masyarakat  juga  turut  serta  mendukung  tercapainya  SHC  Depok, selaras  dengan  informasi  yang  didapatkan  dari  narasumber  peneliti  bahwa  kolaborasi  dan sosialisasi mengenai smart healthy city Depok belum sepenuhnya didesentralisasikan hingga ke  kelurahan,  padahal  dalam  RPJMD  Kota  Depok  2016-2021,  kelurahan  memiliki  peranan penting dalam mendukung terciptanya smart healthy city .
Komponen  selanjutnya  yang  tidak  kalah  penting  dengan  kemampuan  organisasi pemerintah dalam rangka mencapai smart city adalah partisipasi masyarakat dimana partisipasi masyarakat akan memberikan saran yang berguna, lebih baik, dan sesuai dengan keputusan kebijakan  yang  akan  ditetapkan  oleh  pemerintah  (Hujran,  Aloudat,  &  Altarawne,  2013). Pemerintah Kota Depok hendaknya memetakan partisipasi masyarakat terlebih dahulu sebelum menjadikan smart healthy city suatu kebijakan program unggulan hingga tahun 2021. Pemetaan dapat dilakukan melihat sejauh mana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam tata kelola bersifat  interaktif  yang  akan  menghasilkan  sebuah  kebijakan  yang  mewakili  masyarakat, seberapa banyak keterwakilan populasi yang berpartisipasi, dan apa yang mendukung motif bagi warga agar berpartisipasi (Arnstein, 1969).

## Simpulan
Smart Healthy City Depok merupakan salah satu kebijakan yang mutakhir mengingat bahwa kualitas kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh tiap individu. Tetapi, kebijakan  tersebut  harus  dimutakhirkan  mengingat  bahwa  kebijakan  tidak  hanya  dibuat berdasarkan collective problems yang ada melainkan melihat dari sisi nilai, kemampuan, dan pengetahuan yang ada di tiap-tiap lokus dimana kebijakan tersebut diterapkan. Pengembangan kapabilitas dan penyesuaian manajemen anggaran menjadi sorotan penting bagi SHC di Kota Depok  mengingat  bahwa  kebijakan  tersebut  melibatkan  kolaborasi  dari  berbagai  pihak  dan menjadi  program  unggulan  Kota  Depok.  Selain  itu,  pemerintah  hendaknya  memerhatikan aspek  terkait  penamaan smart  healthy  city itu  sendiri  yang  mencakup smart  citizen , smart governance , partisipasi masyarakat, hingga penggunaan teknologi dalam proses pemerintahan. Kebijakan smart  healthy  city yang  didesentralisasikan  hanya  sekedar  formalitas  berupa sosialisasi tanpa adanya pelatihan berkelanjutan, hal tersebut menjadi permasalahan ketika tiap organisasi pemerintahan tingkat kelurahan tidak dapat memahami dan menyampaikan kembali maksud dan tujuan Pemkot Depok terkait smart healthy city .

## MINISTRATE

## Referensi
Ansell, & Gash, 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Oxford University Press.
Anthopoulos,  L.  (2017). Understanding  Smart  Cities:  A  Tool  for  Smart  Government  or  an Industrial Trick? Switzerland: Springer.
Arnkill, R., et al. (2010). Exploring Quadruple Helix Outlining User-Oriented innovation models Final Report on Quadruple Helix Research for the CLIQ project, under the Interreg IVC Programme .
Arnstein.  (1969).  A  Ladder  of  Citizen  Participation. Journal  of  the  American  Institute  of Planners 35: 4 , 216-224.
Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart Cities in Europe. Journal of Urban Technology, 18 (2), 65-82.
Carayannis, E. G., Barth, T. D., & Campbell, D. F. J. (2012). The Quintuple Helix Innovation Model: Global Warming as A Challenge and Driver for Innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship 2012. 1 (2), 4-24.
Cardullo, P., & Kitchin, R. (2018). Smart urbanism and smart citizenship: The neoliberal logic of ‘citizen-focused’ smart cities in Europe. Cardullo, P., & Kitchin, R. (2018). Smart urbanism and smart citizenship: The neoliberal logic of “citizen-focused” smart cities in Europe. Environment and Planning C: Politics and Space , 1-18.
Fan, M., Sun, J., Zhou, B., & Chen, M. (2015). The Smart Health Initiative in China: The Case of Wuhan, Hubei Province. Journal of Medical Systems, 40 (3), 1-17.
Fauzi, A., R., & Rahayu, A., Y., S. (2019). Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Sawala Jurnal Administrasi Negara Vol.7 No.1 .
Fitriana, E., N. (2017). Collaborative Governance dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
Fitriany, M., S., Farouk, H., M., & Taqwa, R. (2016). Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Kesehatan  Lingkungan  (Studi  di  Desa  Segiguk  sebagai  Salah  Satu  Desa  Penyangga Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Gunung Raya Ogan Komering Ulu Selatan. Jurnal Penelitian Sains Vol. 18 Nomor 1 .
Hapsari, D., Sari, P., & Pradono, J. (2009). Pengaruh Lingkungan Sehat, dan Perilaku Hidup Sehat Terhadap Status Kesehatan. Buletin Penelitian Kesehatan Supplement 2009: 40- 49 .
Hidayat,  H.,  Y.  (2019).  Implementasi  Sistem Early  Diagnosis  Accurate  Treatment (EDAT) dalam Pengentasan Malaria di Kabupaten Teluk Bintuni. In Kumorotomo, W. (2019). Kebijakan  Publik  Kontemporer:  Analisis  Kumpulan  Kasus  Kebijakan  di  Indonesia . IGPA Press.
Hujran,  A.,  Aloudat,  &  Altarawne.  (2013).  Factors  Influencing  Citizen  Adoption  of  E- Government in Developing Countries: The Case of Jordan. International Journal of Technology and Human Interaction 9: 2 , 1-19.
Ihsanudin,  I.,  &  Rahayu,  A.Y.  (2019).  Collaborative  Innovation  in  Digital  Ecosystem. DOI:10.4108/eai.7-12-2018.2281772.
Laila, N. H., & dkk. (2018). Faktor Risiko Terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Hepatitis A di Kabupaten Tangerang Tahun 2016. Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia , 1-6.
Mohanty, S., Choppali, U., & Kougianos, E. (2016). Everything You Wanted to Know About Smart Cities. IEEE Consumer Electronics Magazine, 5 (3), 60-70.
Muqirrobin,  M.  (2016). Collaborative  Governance  dalam  Bidang  Kesehatan  (Studi Pelaksanaan  Kolaborasi  Pengendalian  Penyakit  TB-HIV  di  Kabupaten  Blitar .  Tesis. Universitas Airlangga.
Nuraini,  S.  (2015). Collaborative  governance  antar  stakeholders  dalam  Pelaksanaan Program- Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Surakarta”. Tesis, Universitas Sebelas Maret.
Przeybilovicz, Cunha, & Tomor. (2017). Identifying Essential Organizational Characteristics For Smart Urban Governance. Proceedings of the 18th Annual International Conference on Digital Government Research , 416-425.
Rahayu, A., Y., S., & Ginting, B. (2006). Kinerja Tiga Puskesmas di DKI Jakarta Berdasarkan Perspektif Balanced Scorecard. Jurnal Penyuluhan Vol. 2 No.4 .
Rehusisma, L., A., Indriwati, S., E., & Suarsini, E. (2016). Studi Eksplorasi Perilaku Hidup Bersih  dan  Sehat  Bagi  Masyarakat  di  Kabupaten  Malang. Pros.  Semnas  Pend.  IPA Pascasarjana UM, Vol.1, 2016 .
Roman,  &  Miller.  (2013).  New  Questions  For  E-Government:  Efficiency  But  Not  (Yet?)
Democracy. International Journal of Electronic Government Research 9: 1 , 65-81.
Simsek,  M.,  Obinikpo,  A.,  &  Kantarci,  B.  (2020).  Deep  Learning  in  Smart  Health: Methodologies,  Applications,  Challenges.  In  A.  Saddik,  M.  Hossain,  &  B.  Kantarci, Connected Health in Smart Cities. Switzerland: Springer.
Suwardana, H. (2017). Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental. Jati Unik , 102-110.
Swastini, A. (2010). Collaborative Governance Komisi Penanggulangan AIDS dan Lembaga Swadaya  Masyarakat  Lokal  dalam  Kasus  HIV  &  AIDS  di  Kota  Surakarta .  Tesis. Universitas Sebelas Maret.
Tomor, Z., Meijer, A., Geertman, S., & Michels, A. (2019). Smart Governance For Sustainable Cities:  Findings  from  a  Systematic  Literature  Review. Journal  of  urban  technology volume 26 , 3-27.
Widiastuti, I. (2017). Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jawa Barat. Jurnal Ilmiah WIDYA , 224-233.

## Media Elektronik
Adi. (2019, November 17). Walikota Hadiri HKN, Kampanyekan Germas . Retrieved from depokpro:  https://www.depokpro.com/2019/11/17/walikotahadiri-hkn-kampayekan- ge mas/
Alam, S. O. (2019, November 25). Kemenkes Dorong Pemkot Depok Tetapkan Status KLB Hepatitis A . Retrieved from detikHealth:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4797470/kemenkes-dorongpemkot-depok- tetapkan-status-klb-hepatitis-a
Billy,  A.  T.  (2019,  Desember  5). Perkembangan  Hepatitis  A  di  Depok,  Jumlah  Terkini Mencapai 262 Kasus . Retrieved from tribunnews.com:
https://www.tribunnews.com/kesehatan/2019/12/05/perkembangan-hepatitisa-di- depok-jumlah-terkini-mencapai-262-kasus
CNNIndonesia. (2019, Desember 5). Depok KLB Hepatitis A, Pemkot Gratiskan Pengobatan .
Diambil
kembali
dari   CNN   Indonesia.com:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191205132632-20-454415/depokklb- hepatitis-a-pemkot-gratiskan-pengobatan
depok.go.id. (2018). Pemkot Depok Beri Kemudahan Akses Data Via Online . Retrieved from https://www.depok.go.id/03/02/2018/01-beritadepok/pemkot-depok-beri-kemudahan- akses-data-via-online
detik.health.com. (2019). Kemenkes Dorong Pemkot Depok Tetapkan Status KLB Hepatitis A . Retrieved from https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4797470/kemenkes- dorong-pemkot-depok-tetapkan-status-klb-hepatitis-a
Hasanah, N. (2019, November 19). 3.000 Warga Diajak Dukung Germas . Diambil kembali dari  Depok.go.id:  https://www.depok.go.id/16/11/2019/01berita-depok/3-000-warga- diajak-dukung-germas
Hasanah,  N.  (2018,  September  24). Smart  Healthy  City  Mudahkan  Masyarakat  Mengakses
Pelayanan Kesehatan . Retrieved from depok.go.id: https://www.depok.go.id/24/09/2018/01-berita-depok/smart-healthy-citymudahkan- masyarakat-mengakses-pelayanan-kesehatan
Hasanah,  N.  (2019,  Juni  27). Smart  Healthy  City  Diimplementasikan  Lewat  Pelayanan Kesehatan Berbasis Online . Retrieved from depok.go.id: https://www.depok.go.id/27/06/2019/01-berita-depok/smart-healthy- citydiimplementasikan-lewat-pelayanan-kesehatan-berbasis-online
kominfo.go.id.  (2015,  oktober  25). Revolusi  Mental:  Membangun  Jiwa  Merdeka  Menuju
Bangsa Besar . Diambil kembali dari kominfo.go.id:
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5932/Revolusi+Mental%3A+ Membangun+Jiwa+Merdeka+Menuju+Bangsa+Besar/0/artikel_gpr
Kotasehat.depok.go.id.  (2020). Sistem  Informasi  Kota  Depok  Sehat .  Diambil  kembali  dari kotasehat.depok.go.id: http://kotasehat.depok.go.id
Marques, J. (2019, September 4). Wujudkan Kota Sehat, Warga Sukamaju Diberi Sosialisasi STBM .
Retrieved from   depok.go.id
https://www.depok.go.id/04/09/2019/01-berita-depok/wujudkan-kota-sehatwarga- sukamaju-diberi-sosialisasi-stbm
Marques,  J.  (2018,  Oktober  25).  Peringati  Hari  Kesehatan,  UPT  Puskemas  Tapos  Gelar
Gebyar Germas. Diambil kembali dari   depok.go.id:
https://www.depok.go.id/25/10/2018/01-berita-depok/peringati-harikesehatan-upt- puskesmas-tapos-gelar-gebyar-germas
Melyana,  S.  (2018,  April  23). Wujudkan  Smart  Healthy  City,  Diskominfo  Kota  Depok Sosialisasikan Layanan MCAP . Retrieved from siarandepok.com:
http://www.siarandepok.com/baca/20180423/wujudkan-smart-healthy- citydiskominfo-kota-depok-sosialisasikan-layanan-mcap.html
Putra,  B.  (2019,  Februari  25). Puluhan  Puskesmas  di  Depok  Kekurangan  Ratusan  Tenaga Medis . Retrieved Februari 25, 2020, from TribunJakarta.com:
https://jakarta.tribunnews.com/2019/02/25/puluhan-puskesmas-di-depokkekurangan- ratusan-tenaga-medis

## MINISTRATE
Rubiakto.  (2020,  nd.) Edukasi  Masyarakat  Depok  Jaga  Kesehatan .  Retrieved  from radardepok: https://radardepok.com/2020/01/edukasi-masyarakatdepok-jaga kesehatan/
setkab.go.id.  (2015,  Februari  25). Apa  Yang  Perlu  Diketahui  Untuk  Membuat  Peraturan Perundang-Undangan? Diambil  kembali  dari  setkab.go.id:  https://setkab.go.id/apa- yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturanperundang-undangan/
Simatupang, G. (2019, Februari 25). Sampai Kini Ada 23 Kelurahan di Depok Tak Punya
Puskesmas . Retrieved Februari 25, 2020, from Wartakota.com:
https://wartakota.tribunnews.com/2019/02/25/sampai-kini-ada-23-kelurahandi-depok- tak-punya-puskesmas
Tempo.  (2019,  November  20).  Tujuh  Kriteria  Ini  Antar  Depok  Raih  Penghargaan  Kota Sehat.  Retrieved from Tempo.co: https://metro.tempo.co/read/1274409/tujuh-kriteria- ini-antar-depok-raihpenghargaan-kota-sehat/full&view=ok
Wiyanti,  W.  (2019,  Desember  5). Begini  Kronologis  Mewabahnya  KLB  Hepatitis  A  di Depok .  Retrieved  from  detikHealth:  https://health.detik.com/beritadetikhealth/d- 4810489/begini-kronologis-mewabahnya-klb-hepatitis-a-didepok