P-ISSN: 2716-2656, E-ISSN: 2985-9638

## JOURNAL MARINE INSIDE
VOLUME 6, ISSUE 1, JUNE 2024
Web: https://ejournal.poltekpel-banten.ac.id/index.php/ejmi/

## Analisis proses penggantian bendera kapal asing menjadi kapal bendera indonesia di Subdirektorat Pengukuran Pendaftaran

## dan Kebangsaan Kapal
Christina Violeta Br. Manik, Andesvan Gumay *
Politeknik Pelayaran Banten E-mail: * vangoemay@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendalami proses pendaftaran kapal, yang penting untuk keselamatan dan  keamanan  transportasi  laut  serta  pelestarian  lingkungan  laut.  Metode  yang  digunakan  adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Data yang diperoleh dijelaskan dalam paragraf  yang  mencakup  pentingnya  tanda  kebangsaan  kapal  dan  proses  penggantian  kapal berbendera  asing  menjadi  berbendera  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses penggantian  bendera  kapal  melibatkan  tahapan  administrasi  di  luar negeri,  pengajuan bukti  kepada pejabat  RI,  dan  pendaftaran  di  Indonesia  setelah  kapal  dicoret  dari  daftar  kapal  negara  asal.  Jika ditemukan pelanggaran prosedur penggunaan awak kapal, perusahaan pelayaran harus ditindak tegas.
Kata Kunci : Penggantian bendera, kapal asing, kapal berbendera Indonesia.

## ABSTRACT
This research explores the ship registration process, which is important for the safety and security of maritime  transportation  and  for  preserving  the  marine  environment.  The  method  used  is  qualitative, with data collection techniques in the form of interviews. The data obtained is explained in a paragraph that covers the importance of the ship's national markings and the process of changing foreign-flagged ships  to  Indonesian-flagged  ones.  The  research  results  show  that  changing  a  ship's  flag  involves administrative stages abroad, submitting evidence to Indonesian officials, and registration in Indonesia after the ship is removed from the ship list of the country of origin. If a violation of procedures for using ship crew is found, the shipping company must take firm action.
Keywords : Changing flags, foreign ships, Indonesian flagged ships.
Tersedia pada: https://doi.org/10.62391/ejmi.v6i1.73
Disubmit pada 21/02/2024 Direview pada 05/04/2024 Direvisi pada 07/04/2024 Diterima pada 17/04/2024 Diterbitkan pada 01/06/2024

## PENDAHULUAN
Terdapat  kapal  yang  berlayar  dengan  menggunakan  lebih  dari  satu  identitas  atau  satu bendera. Kapal-kapal tersebut melakukan hal itu agar memperoleh kemudahan, karena kapal tersebut  bisa  mendapat  hak,  menghindari  kewajiban,  atau  menghindari  penuntutan  dengan memakai atau membawa tanda kebangsaan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 165  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  [1]  yang  menyatakan  bahwa  kapal  yang berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai identitas kebangsaan suatu kapal dan kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia juga dilarang mengibarkan tanda kebangsaan  Indonesia.  Pengibaran  bendera  kebangsaan  mencerminkan  kepatuhan  terhadap peraturan  dan  hukum  yang  berlaku  di  wilayah  pelayaran  kapal  tersebut.  Negara  Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi setiap kapal yang berbendera Indonesia sesuai dengan hukum  yang  berlaku.  Setiap  kapal  yang  berlayar  di  perairan  Indonesia  harus  segera mendaftarkan bendera kebangsaan Indonesia [2].
Brooks  (2009)  [3]  menekankan  pentingnya  pendaftaran  kapal  untuk  keselamatan  dan keamanan  transportasi  laut  serta  kontribusinya  terhadap  perlindungan  dan  pelestarian lingkungan laut. Mekanisme utama untuk menentukan kewarganegaraan kapal dan mengatur pelayaran  adalah  dengan  mendaftarkan  kapal  tersebut  di  suatu  negara.  Kapal  yang  terdaftar menghubungkan kapal dengan negara tersebut, menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kewajiban untuk melindungi kapal tersebut dalam hukum internasional.
Prinsip  inti  dalam  hukum  publik  internasional  adalah  kebebasan  laut  lepas,  seperti tercantum  dalam  Pasal  87  UNCLOS  1982  [4].  Hukum  internasional  memberikan  kerangka kerja  untuk  pengaturan  pelayaran  untuk  menyeimbangkan  kebebasan  ini  dengan  kebutuhan untuk menghindari kekacauan dan penyalahgunaan. Pasal 91 UNCLOS 1982 [4] menyatakan bahwa  setiap  negara  harus  menetapkan  syarat  pemberian  kewarganegaraan  kepada  kapal, pendaftaran kapal di wilayahnya, dan hak untuk mengibarkan benderanya. Selain itu, negara harus secara efektif menjalankan yurisdiksi dan kendali administratif, teknis, serta sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya (Pasal 94 UNCLOS 1982 [4]).
Pasal  91(1)  UNCLOS  1982  [4]  mengakui  hak  setiap  negara  untuk  menetapkan  syarat pemberian  kewarganegaraan  dan  hak  untuk  mengibarkan  benderanya.  Pasal  tersebut  juga menyatakan  bahwa  harus  ada  hubungan  yang  tulus  antara  negara  dan  kapal.  Persyaratan " genuine link " dalam UNCLOS bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas negara bendera berdasarkan  Pasal  94  UNCLOS  secara  efektif.  Setiap  negara  menetapkan  peraturan  sendiri mengenai  pendaftaran  kapal.  Beberapa  negara  hanya  mendaftarkan  kapal  yang  memiliki hubungan dengan negara tersebut melalui kepemilikan atau awak kapal (pendaftaran tertutup). Negara-negara  lain  mengizinkan  kapal  yang  dimiliki  atau  dikendalikan  asing  untuk menggunakan  bendera  mereka  melalui  registrasi  terbuka.  Sementara  itu,  beberapa  negara memilih  untuk  tidak  mengizinkan  penggunaan  bendera  mereka  untuk  perdagangan internasional.
IMO  berfokus  pada  pendekatan  strategis  untuk  memastikan  bahwa  negara-negara bendera  memiliki  yurisdiksi  dan  kontrol  memadai  atas  pemilik  kapal  dan  kapal  yang mengibarkan benderanya sesuai dengan Pasal 94 UNCLOS 1982 [4] karena semakin meluasnya penggunaan  registrasi  terbuka.  Pendaftaran  palsu  dan  praktik  ilegal  lainnya  terkait  dengan pendaftaran  kapal  tanpa  sepengetahuan  atau  persetujuan  administrasi  maritim  nasional. Pendaftaran palsu ini dilakukan melalui berbagai kombinasi taktik yang mungkin terjadi ketika pendaftaran resmi tidak bisa dilakukan. Hal ini terjadi ketika kapal yang sebelumnya berhak
mengibarkan bendera suatu negara tetap mengibarkan bendera tersebut setelah kapal tersebut didaftarkan ke negara lain [5].
Bendera  maritim  adalah  bendera  yang  digunakan  pada  kapal  laut  dan  perahu  lainnya untuk menandakan kebangsaan kapal tersebut [6]. Penggunaan bendera ini diatur secara ketat dan memiliki peran penting dalam penegakan hukum di laut. Kapal yang mengibarkan bendera negara  tertentu  berada  di  bawah  yurisdiksi  negara  tersebut  dan  harus  mematuhi  hukum internasional serta maritim yang berlaku [7]. Negara-negara bertanggung jawab atas kapal yang mengibarkan  benderanya,  memastikan  kapal-kapal  tersebut  memenuhi  standar  internasional melalui  survei  dan  sertifikasi  yang  diatur  oleh  Organisasi  Maritim  Internasional  (IMO). Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut [4], negara-negara bendera diwajibkan untuk menjamin keselamatan di laut dan menegakkan peraturan terkait konstruksi, desain, peralatan, dan pengawakan kapal.
Clyde  &  Co  [8]  menyatakan  bahwa  "bendera  kebangsaan"  merujuk  pada  pendaftaran kapal  di  negara  bagian  yang  berbeda  dengan  negara  pemilik  kapal.  Kapal  yang  terdaftar  di bawah bendera kenyamanan seringkali dapat mengurangi biaya operasional atau menghindari pembatasan  dari  negara  pemiliknya.  Sebuah  kapal  beroperasi  sesuai  dengan  hukum  negara benderanya,  sehingga  pemilik  kapal  sering  kali  mendaftar  dengan  bendera  lain  untuk mendapatkan kontrol yang lebih sedikit, biaya administrasi yang lebih rendah, dan pelabuhan yang lebih ramah [9].
Namun, banyak negara dengan pendaftaran terbuka menghadapi kritik karena memiliki peraturan  di  bawah  standar  [10].  Banyak  pemilik  kapal  diperbolehkan  tetap  anonim  secara hukum dalam sistem pendaftaran terbuka, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan menuntut proses hukum. Lebih lanjut, beberapa kapal berbendera aktif terlibat dalam aktivitas kriminal, kondisi kerja di bawah standar, insiden polusi, atau penangkapan ikan ilegal [11]. Oleh karena itu, kapal yang membawa bendera tersebut mungkin menjadi sasaran penegakan hukum khusus ketika negara lain mengundang mereka ke salah satu pelabuhan negara tuan rumah [12].

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif yuridis empiris, yang menggunakan bahan-bahan  hukum  untuk  menganalisis  suatu  permasalahan  [13].  Pendekatan  ini  bertujuan untuk  mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  isu-isu  yang  telah  dirumuskan,  dengan  cara mengintegrasikan bahan hukum baik sekunder maupun tersier. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah cluster sampling , peneliti mengelompokkan sampel berdasarkan kebutuhan spesifik penelitian ini [14].
Sumber data yang digunakan mencakup segala sesuatu yang dapat memberikan informasi relevan.  Penelitian  ini  memanfaatkan  dua  jenis  sumber  data:  data  primer  yang  berasal  dari dokumen dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pemahaman terhadap masalah yang ada serta kondisi realitas. Teknik  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  mendalam  dan  komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, melalui interpretasi yang mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan [15].

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  penggantian  bendera  kapal  asing  menjadi  bendera  Indonesia  dimulai  dengan pengajuan  surat  permohonan  sebelum  pergantian  bendera.  Pemilik  kapal  harus  mengajukan permohonan  ke  Direktorat  Perkapalan  dan  Kepelautan  dengan  melampirkan  dokumen persyaratan  di  SIMKAPEL.  Terdapat  17 dokumen  yang  harus  dipenuhi  sebagai  persyaratan. Setelah semua dokumen lengkap, dokumen-dokumen tersebut akan diproses melalui aplikasi SIMKAPEL.
Hambatan  utama  dalam  proses  ini  adalah  validasi  dokumen  kapal  dengan  negara  asal bendera  sebelumnya.  Beberapa  negara  tidak  merespons  email,  sehingga  menyulitkan  untuk memastikan apakah kapal tersebut telah terdaftar di negara asal atau belum. Seringkali, kapal- kapal  dari  negara  asal  hanya  melakukan  pendaftaran  sementara  di  negara  lain.  Untuk menangani hambatan ini, Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal akan menunda proses penggantian bendera sampai mendapatkan balasan dari pihak pemohon. Jika tidak ada balasan, permohonan akan dibatalkan. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah penerbitan  sertifikat  asal  yang  dapat  menyebabkan  kapal  tidak  laik  laut  dan  berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Dalam  penelitian  ini,  ditemukan  bahwa  proses  penggantian  bendera  kapal  asing  ke bendera Indonesia telah diatur dengan jelas melalui sistem SIMKAPEL. Sistem ini dirancang untuk  memastikan  bahwa  semua  dokumen  yang  diperlukan  dipenuhi  sebelum  permohonan diproses.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  digitalisasi  proses administrasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi [16].
Validasi dokumen kapal dengan negara asal merupakan tahap yang krusial namun sering menghadapi tantangan. Menurut [17], komunikasi lintas negara dalam konteks maritim sering terhambat  oleh  perbedaan  regulasi  dan  respons  yang  lambat  dari  pihak  terkait.  Hal  ini diperburuk dengan kebijakan beberapa negara yang hanya melakukan pendaftaran sementara untuk kapal-kapal tertentu.
Pengawasan  ketat  dalam  proses  penggantian  bendera  sangat  penting  untuk  mencegah penerbitan sertifikat asal bagi kapal yang tidak laik laut. Menurut Mukundan [18], peningkatan pengawasan  dapat  mengurangi  risiko  kecelakaan  maritim.  Selain  itu,  kebijakan  tegas  dalam membatalkan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan juga merupakan langkah preventif yang efektif.
Kerjasama  internasional  sangat  diperlukan  untuk  mempercepat  proses  ini  dan meminimalisir  hambatan  dalam  validasi  dokumen.  Sebuah  studi  oleh  Guet,  dkk.  [19] menekankan  pentingnya  kerjasama  antar  negara  dalam  bidang  maritim  untuk  memastikan kepatuhan  terhadap  regulasi  internasional  dan  meningkatkan  keselamatan  di  laut.  Sistem SIMKAPEL telah membantu memperlancar proses administrasi penggantian bendera. Namun, ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam integrasi dengan sistem internasional untuk validasi dokumen  kapal.  Menurut  penelitian  oleh  Sturgeon  [20],  integrasi  sistem  digital antar  negara dapat mengurangi waktu proses dan meningkatkan akurasi data.
Staf  di  Subdirektorat  Pengukuran,  Pendaftaran,  dan  Kebangsaan  Kapal  memerlukan pelatihan  lebih  lanjut  untuk  mengelola  aplikasi  SIMKAPEL  dan  menangani  komunikasi internasional. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengidentifikasi dan  menangani  hambatan  yang  mungkin  muncul  selama  proses  penggantian  bendera  [21]. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlu adanya implementasi peraturan yang lebih ketat terkait  pengawasan  dan  validasi  dokumen.  Hal  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  kapal-
kapal  yang  beroperasi  di  bawah  bendera  Indonesia  memenuhi  standar  keselamatan internasional [22].
Salah  satu  solusi  untuk  menangani  kapal-kapal  dengan  pendaftaran  sementara  adalah melalui  perjanjian  bilateral  dengan  negara-negara  asal  kapal.  Perjanjian  ini  dapat  mencakup prosedur  standar  untuk  validasi  dokumen  dan  penegakan  hukum  maritim  [16].  Proses penggantian  bendera  yang  efisien  dapat  meningkatkan  daya  saing  Indonesia  dalam  industri maritim global. Menurut Donner, dkk. [23], negara-negara dengan proses administrasi maritim yang efisien cenderung menarik lebih banyak investasi di sektor maritim.
Proses  penggantian  bendera  kapal  asing  ke  bendera  Indonesia  melibatkan  beberapa tahapan penting yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal. Hambatan utama yang dihadapi adalah validasi  dokumen  dengan  negara  asal  kapal.  Untuk  mengatasi  hambatan  ini,  diperlukan kerjasama internasional dan pengawasan yang ketat. Dengan perbaikan sistem dan pelatihan staf, proses ini dapat dilakukan dengan lebih efisien dan aman [24].

## KESIMPULAN
Proses penggantian bendera kapal asing menjadi bendera Indonesia melibatkan berbagai tahapan administrasi yang ketat. Pertama, pemilik kapal asing harus mengajukan permohonan penggantian  bendera  ke  Kantor  Perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar  negeri.  Dalam permohonan tersebut, mereka harus melampirkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan kepada Pejabat  Kantor  Perwakilan  RI  dan  tembusan  kepada  pemilik  kapal  atau  Pejabat  Pemeriksa Keselamatan Kapal dari Direktur Jenderal. Proses ini memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif dipenuhi sebelum kapal dapat diizinkan mengibarkan bendera Indonesia.
Setelah pengajuan permohonan, tahap berikutnya adalah pendaftaran atau registrasi kapal di  Indonesia.  Proses  ini  hanya  dapat  dilakukan  setelah  diyakini  bahwa  kapal  tersebut  telah dicoret dari daftar kapal negara asalnya. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kapal tersebut tidak terdaftar ganda dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Indonesia. Selama proses ini, pejabat yang berwenang akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen dan status kapal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Jika  selama  proses  penggantian  bendera  ditemukan  pelanggaran,  seperti  penggunaan awak  kapal  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan  pemerintah,  perusahaan pelayaran tersebut harus ditindak tegas. Tindakan ini penting untuk menjaga integritas proses registrasi dan keselamatan operasional kapal di bawah bendera Indonesia. Kepatuhan terhadap prosedur  yang  telah  ditetapkan  memastikan  bahwa  semua  kapal  yang  beroperasi  di  bawah bendera  Indonesia  memenuhi  standar  keselamatan  dan  operasional  yang  tinggi,  sehingga menghindari potensi risiko kecelakaan atau masalah hukum di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran . Lembar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  64.  Jakarta:  Pemerintah Indonesia.
[2] Harahap,  R.  R.  M.  (2022). Analisis  Hukum  terhadap  Tanggungjawab  Perusahaan
Pemberi  Izin  Kapal  Asing  Sandar  di  Pelabuhan  (Studi  pada  PT.  Pelni  Cabang Lhokseumawe) . Disertasi. Medan: Universitas Medan Area.
[3] Brooks,  M.,  (2009). Liberalization  in  Maritime  Transport ,  Paris:  Joint  Transport Research Centre of the Organization for Economic Cooperation and Development.
[4] United  Nations.  (1982). The  1982  United  Nations  Conventions  on  the  Law  of  the Sea . United Nations.
[5] Asrofi, M. (2010). Cabotage: Full implementation v Cabotage Relaxation . Tamil Nadu: Frost and Sullivan Market Insights.
[6] Taruna, T., Sahid, M., & Sigumonrong, W. S. P. (2023).  Prosedur ganti nama kapal di Kantor Kesyahbanbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon oleh PT. Pelayaran Gema Bahari Cirebon. Journal of Maritime and Education (JME) , vol. 5, no. 2, pp. 548- 553.
[7] Munawaroh,  S.  (2019).  Penerapan  sanksi  penenggelaman  kapal  asing  pelaku  illegal fishing  oleh  Pemerintah  Indonesia  (perspektif  hukum  internasional). Mimbar  Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia , vol. 3, no. 1, pp. 27-43.
[8] Clyde & Co. (2015). Cabotage and Its Impact in Indonesia . London: Clyde & Co.
[9] Puspitawati,  D.,  Meirina,  R.,  &  Susanto,  F.  A.  (2019). Hukum  Maritim .  Malang: Universitas Brawijaya Press.
[10] Ubaidullah, M. A. (2019). Dampak kebijakan pintu terbuka (open door policy) Turki bagi pengungsi  Suriah  terhadap  kepentingan  nasional  Turki  tahun  2011-2016  (Studi  kasus pengungsi  Suriah  di  Turki). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Sosial  &  Ilmu Politik , vol. 4, no. 4, pp. 1-24.
[11] Putranti, I. R., Alfian, M. F., Fatharini, A. T., Subhan, M., & Hudaya, M. (2024). Menjaga Kondusifitas  Samudera:  Memberantas  Kejahatan  Transnasional  di  Bidang  Maritim . Yogyakarta: Deepublish.
[12] Susetyorini, P. (2019). Kebijakan kelautan  Indonesia dalam perspektif UNCLOS 1982. Masalah-Masalah Hukum , vol. 48, no. 2, pp. 164-177.
[13] Disemadi, H. S. (2022). Lenses of legal research: A descriptive essay on legal research methodologies. Journal of Judicial Review , vol. 24, no. 2, pp. 289-304.
[14] Firmansyah, D. (2022). Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review. Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH) , vol. 1, no. 2, pp. 85-114.
[15] Rachmad, Y. E., Rahman, A., Judijanto, L., Pudjiarti, E. S., Runtunuwu, P. C. H., Lestari, N.  E.,  Wulandari,  D.,  Suhirman,  L.,  Rahmawati,  F.  A.,  Mukhlis,  I.  R.,  Fatmah,  F., Saktisyahputra, S., Purba, A.E., Nopiah, R., Winarni, A. T., Fanani, A. F., & Mintarsih, M.  (2024). Integrasi  Metode  Kuantitatif  dan  Kualitatif:  Panduan  Praktis  Penelitian Campuran . Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.
[16] Longarela-Ares,  Á.,  Calvo-Silvosa,  A.,  &  Pérez-López,  J.  B.  (2020).  The  influence  of economic  barriers  and  drivers  on  energy  efficiency  investments  in  maritime  shipping, from the perspective of the principal-agent problem. Sustainability , vol. 12, no. 19, pp. 7943-1-42.
[17] Alcaidea,  J.  I.,  Piniella,  F.,  &  Rodríguez-Díaza,  E.  (2016).  The  “Mirror  Flags”:  Ship registration  in  globalised  ship  breaking  industry. Transportation  Research  Part  D: Transport and Environment , vol. 48, pp. 378-392.
[18] Mukundan, P. (2003). Piracy and armed robbery against ships today. WMU Journal of Maritime Affairs , vol. 2, pp. 167-180.
[19] Guët,  A.  T.,  Monios,  J.,  &  Cariou,  P.  (2024).  Successful  adoption  of  maritime environmental policy: The Mediterranean emission control area. Marine Policy , vol. 166, no. 106228.
[20] Sturgeon,  T.  J.  (2021).  Upgrading  strategies  for  the  digital  economy. Global  Strategy Journal , vol. 11, no. 1, pp. 34-57.
[21] Gerald, J. T., Ndikom, O., Tochi, N., Henry, O., & Nwokedi, T. (2019). Challenges of local human capacity development in Nigeria’s maritime industry. International Journal of Scientific & Engineering Research , vol. 10, no. 3, pp. 931-1004.
[22] Syafiuddin,  S.  (2016).  An  analysis  of  the  implementation  of  flag  states  obligations  in Indonesia A case study for flag state performance. Disertasi . Malmo: World Maritime University.
[23] Donner,  P.,  Theocharidis,  G.,  &  Johansson,  T.  (2018).  Methods  to  Promote  Improved Governance  in  Maritime  Administrations  of  Developing  Nations. Corporate  Social Responsibility in the Maritime Industry , pp. 63-89.
[24] Chan,  C.  C.,  Lam,  H.,  Lee,  Y.  C.,  &  Zhang,  X.  M.  (Eds.).  (2004). Analytical  Method Validation and Instrument Performance Verification (Vol. 18) . Hoboken: John Wiley & Sons.