## Ekonomi Syari’ah Solusi
dalam Menghadapi Krisis Moneter
(Perbandingan Malaysia – Indonesia)

## Hansen Rusliani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Tahan Saifudin Email: muhammadhansenrusliani@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  ekonomi  syari‟ah  sebagai  solusi  terbaik  dalam menyelesaikan  persoalan  krisis  ekonomi  global.Syari‟ah  Islam  yang  sempurna  mampu memberikan  jalan  keluar  dari  cengkraman  krisis  ekonomi  global  yang  banyak  melanda negara-negara  saat  ini.Studi  perbandingan  digunakan  untuk  membandingkan  bagaimana langkah-langkah  kedua  negara,  Indonesia-Malaysia  dalam  menanggani  krisis  ekonomi global.Ekonomi  syari‟ah  merupakan  salah  satu  langkah  signifikan  yang  harus  dilakukan pemerintah  dalam  menghadapi  negative  spread  dan  kerentanan  ekonomi  global.Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder.Hasil  dari  penelitian  ini menunjukan  bahwa  ekonomi  syari‟ah  merupakan  solusi  untuk  menghadapi  krisis  ekonomi global.Perbankan  syari‟ah  membantu  dalam  menanggulangi  beban  krisis  dalam  jangka pendek dan juga pada masa yang akan datang.
Kata  kunci: Ekonomi  Syari’ah,  Syari’ah  Islam,  Negative  Spread,  dan  Krisis  Ekonomi Global

## Abstract
This study aims to find out the shari'ah economy as the best solution in solving the problem of the global economic crisis. Perfect Islamic law is able to provide a way out of the grip of the global  economic  crisis  that  has  hit  many  countries  today.  Comparative  studies  are  used  to compare how -step of the two countries, Indonesia-Malaysia in tackling the global economic crisis. Shari'ah economics is one of the significant steps that must be taken by the government in dealing with negative spreads and global economic vulnerability. Data used in this study are secondary data. The results of this study shows that the Shari'ah economy is a solution to face the global economic crisis. Banking of the Shari'ah helps in overcoming the burden of the crisis in the short term and also in the future.
Keywords: Syari'ah Economy, Syari'ah Islam, Negative Spread and the Global Economic Crisis

## Pendahuluan
Kekacauan  keuangan  global  di  akhir tahun  1990-an  merupakan  episode  terakhir serangkaian “mania, panik dan kehancuran” keuangan yang telah menggoncang kapitalisme  internasional  dalam  tigaratus tahun  terakhir 1 .  Permasalahan  keuangan tahun  1990  dalam  banyak  segi  memiliki kemiripan dengan para pendahulunya.Sebagaimana  “tulip  mania” (1637)  di  Belanda  dan  Gelembung  Laut Selatan ((1970) di Inggris serta skema-skema “kaya  mendadak”  lainnya,  keserakahan  para investor  internasional  membuat  mereka dengan  mudah  melakukan  investasi  penuh resiko pada pasar-pasar yang sedang bangkit di  Asia  Timur 2 .Selanjutnya  ketika  bom investasi  mulai  menunjukkan  tanda-tanda keruntuhan,  para  investor  berlarian  dengan paniknya  meninggalkan  kehidupan  yang berantakan. Meski demikian, terdapat beberapa  perbedaan  penting  antara  episode- episode  terdahulu  dengan  krisis  tahun  1990- an. Sementara krisis-krisis terdahulu terbatas pada pasar wilayah-wilayah tertentu di dunia, besarnya skala dan kecepatan arus keuangan internasional  maupun  laju  arus  informasi sekarang  ini  telah  menghasilkan  satu  situasi di mana dengan satu pijitan tombol, milyaran dollar  dapat  berpindah  dari  satu  negara  ke negara  lain,  dan  seluruh  permukaan  bumi dapat terseret ke dalam pusaran 3 .
Krisis  keuangan  Asia  Timur  di  akhir tahun  1990-an  dan  kekacauan  keuangan global  telah  mengangkat  isu  keuangan internasional sebagai agenda puncak permasalahan  yang  menghadang  ekonomi global.  Banyak  pakar  dan  pemerintah  yang memandang  gejolak  ekonomi  ini  sebagai ancaman  paling  serius  terhadap  ekonomi internasional sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua  dan  Depresi  Besar  tahun  1930-an sebelumnya pernah menyatakan telah belajar
1 Charles P. Kindleberger (1988), Manias, Panics and Crashes. New York: Basic Books.
2 Robert  Gilpin  and  Jean  Millis  (2002), Tantangan Kapitalisme  Global,  Ekonomi  Dunia  Abad  ke-21 . Cetakan  Pertama,  Jakarta:  Divisi  Buku  Pilihan,  PT Raja Grafindo Persada, Murai Kencana, hal. 138.
3 Robert Gilpin and Jean Millis (2002), Ibid .,  hal. 138.
bagaimana  memperhatikan  kinerja  ekonomi namun gagal dalam memperkirakan datangnya krisis, secara fundamental mengabaikan  penyebab-penyebab  dasarnya, dan secara sengit memperdebatkan cara-cara terbaik pemecahan krisis tersebut. Selanjutnya para ekonom dan pejabat publik tidak menyepakati tindakan-tindakan reformasi  yang  diperlukan  untuk  mencegah krisis  keuangan  masa  depan.  Dengan tercerai-berainya  para  ekonom  professional, hanya  sedikit  panduan  yang  tersedia  untuk membantu  orang  memahami  kekacauan  di dalam  pasar  keuangan  global  dan  apa  yang sekiranya perlu dilakukan untuknya.
Terulangnya krisis keuangan membuat orang mempertanyakan rasionalitas pasar  dan  bagaimana  para  aktor  yang rasional berkali-kali terjebak dalam bom dan mania investasi yang hampir selalu menghasilkan kepanikan dan krisis keuangan. Atau dalam istilah lain, seandainya  para  aktor  ekonomi  bersikap rasional,  sebagaimana  mereka  seharusnya menurut  asumsi  para  ekonom,  bagaimana orang  berharap  kepada  pasar  keuangan  yang seringkali sama sekali tidak rasional.
Sikap  meremehkan  para  ekonom professional menyangkut bahaya dan konsekuensi-konsekuensi  destabilisasi  krisis keuangan internasional ditentang oleh Hyman
Minski dalam teorinya
“ketidakstabilan keuangan” krisis keuangan 4 .Menurut teorinya, krisis keuangan adalah ciri melekat dan tidak dapat dihindari dalam  sistem  kapitalis  dan  sebenarnya terlihat  jelas dan dapat diperkirakan. Spekulasi  penuh  resiko,  ekspansi  moneter (kredit),  kenaikan  harga  aset-aset  yang banyak diminati, kejatuhan tajam harga aset- aset secara mendadak dan tidak terduga, dan penukaran  besar-besaran  ke  dalam  bentuk uang  atau  investasi  berkualitas  merupakan endemi dalam upaya para investor
4 Diskusi  teori  krisis  keuangan  Minsky  ini  didasarkan pada Kindle-berger‟s Manias, Panics, and Crashes: A History  of  Financial  Crises .  Tulisan  Minsky  tentang subjek ini dapat ditemukan dalam Hyman P.  Minsky, Can  “It”  Happen  Again? Essays  on  Instability  and Finance (Armonk, NY.: M.E. Sharpe, 1982).
internasional  dalam  mengejar  keuntungan besar. Investasi spekulatif dalam pasar-pasar yang  sedang  tumbuh  oleh hedge  fund yang berhutang  besar  telah  meminyaki  keadaan mania  dan  gelembung  investasi  hingga runtuhnya  baht  Thailand tanggal  2  Juli
1997  yang  merupakan  sinyal  berakhirnya keajaiban  Asia  Timur.  Entah  bagaimana dalam  setahun  kemudian,  pertengahan  bulan agustur  1998,  devaluasi  rubel  Rusia  dan berita-berita  buruk  dari  Rusia  lainnya memicu kekacauan keuangan global.
Kronologi Krisis Keuangan Asia Timur dan Penyebarannya 5 .
5 Robert Gilpin and Jean Millis (2002), op.cit .hal. 149.
Tabel 5 .
Juli 1997 Thailand  di  bawah  tekanan  kuat  para  spekulan  internasional,  membalikkan kebijakan  pengikatan  baht  terhadap  dollar  dan  membiarkannya  mengambang. Tindakan  ini  yang  merupakan  sinyal  seriusnya  permasalahan  ekonomi-ekonomi Asia Tenggara, memicu terjadinya krisis. Penularanpun mulai menyebar ke seluruh wilayah.  Perdana  Menteri  Malaysia  Mahathir  Mohammad  menyatakan  “para spekulan culas”.
Agustus 1997 Dana moneter internasional (IMF) menyetujui paket  pinjaman  $17 milyar kepada Thailand. Mahathir menyebut George Soros sebagai “tolol”.
Oktober 1997 Pasar saham Hong Kong (Hang Seng) jatuh sebesar 25 persen dalam empat hari dan  beberapa  hari  berikutnya  turun  lagi  sebesar  5,4  persen,  menyebabkan kejatuhan  besar  pada  pasar  saham  Amerika  dan  tempat-tempat  lain.  IMF menawarkan rencana penyelamatan $42 milyar kepada Indonesia.
November 1997 Krisis menyebar ke Brazil, dan won Korea Selatan ambruk. Di Jepang, Yamaichi Securities tutup, memberi sinyal seriusnya permasalahan ekonomi Jepang. Clinton menyebut krisis tersebut “beberapa masalah kecil di jalan”.
Desember 1997 IMF menyetujui pinjaman sebesar $58 milyar, paket penyelamatan terbesar yang pernah  ada  untuk  menyelamatkan  ekonomi  Korea  Selatan  yang  tercerai-berai dengan cepatnya. Januari 1998 IMF  dan  Indonesia  menandatangani  satu  kesepakatan  reformasi  ekonomi  ketika Indonesia tenggelam ke dalam krisis.
April 1998 Ekonomi Jepang menunjukkan peningkatan tanda-tanda seriusnya permasalahan.
Satu  lagi  kesepakatan  antara  IMF  dan  Indonesia  ditandatangani.  Kinerja  IMF  di Asia semakin diserang oleh Kongres Amerika Serikat.
Mei 1998 Krisis  politik  di  Indonesia  berlanjut  dengan  turunya  mahasiswa  ke  jalan  dan semakin  buruknya  buruknya  berita-berita  ekonomi.  Presiden  Soeharto mengundurkan diri.
Agustuts 1998 Devaluasi  rubel  dan  berita-berita  negatif  dari  Rusia  lainnya  menyebabkan kepanikan  pasar  di  seluruh  permukaan  bumi,  termasuk  penurunan  tajam  pasar saham Amerika. Real Brazil mulai mengalami serangan.
Oktober 1998 IMF,  dengan  dukungan  kuat  Amerika,  memberikan  paket  bantuan  raksasa  lebih dari  $40  milyar  disertai  dengan  tuntutan  bahwa  Brazil  harus  melaksanakan perbaikan ekonomi secara signifikan.
Januari 1999 Kegagalan  Brazil  untuk  melakukan  langkah-langkah  penting  untuk  mereformasi ekonominya  mengakibatkan  devaluasi  real  Brazil  sebesar  35  persen  dan  larinya investor.

## Pembahasan
Perbankan  Syari’ah  Menjadi  Solusi  bagi Krisis Moneter
Menjalankan  prinsip  syari‟ah  tidak hanya membawa berkah 6 tetapi lebih dari itu, menjalankan prinsip syari‟ah akan membawa peluang  untuk  memperbaiki  kondisi  yang tidak  normal  (krisis  moneter).    Itulah  yang diperlihatkan  bank-bank  yang  beroperasi secara syari‟ah. Pada saat perbankan nasional tengah  dijangkiti „virus‟  negative  spread - kerugian akibat bunga simpanan lebih tinggi dari bunga kredit 7 bank-bank yang menerapkan  prinsip  bagi  hasil  melenggang tanpa beban.
Ini  bukan  sekedar  teori  atau  pun kebetulan,  tetapi  telah  terbukti  secara empiris.Di  awal  krisis  pertengahan  tahun 1997,  bank-bank  konvensional  kolaps.bank Mu‟amalat  Indonesia,  satu-satunya  bank syari‟ah yang ada di Indonesia saat itu, tetap segar.  Pada  waktu  itu,  bank  Indonesia menerapkan tight  money  policy (kebijakan uang  ketat)  dengan  menetapkan  bunga simpanan mencapai atau pun inflasi mencapai 70% 8 per tahun. Dengan meningkatkan  bunga  hingga  setinggi  itu, dana  masyarakat  akan  tersedot  ke  sistem perbankan.
Dengan  cara  itu,  mereka  berharap masyarakat  tidak  membeli  dolar  AS  yang tengah  menekan  rupiah.  Di  segi  lain, kebijakan ini menjadi beban berat yang harus dipikul  dunia  perbankan  (konvensional). Banyak  di  antara  bank-bank  itu  yang kelimpuhan tercekik oleh tingginya bunga.Mereka harus membayar bunga simpanan  masyarakat  dengan  bunga  yang tinggi,  sementara  bank  tidak  bisa  menarik bunga kredit sebesar itu dari para nasabah.Disamping  itu  bank  konvesional dihadapkan  dengan  kredit  macet  ( non
6 PT    BNI  Syari‟ah  (2010), Dokumen. BNI  Cabang Pekanbaru.
7 Danastri Sisherdianti (2009), “Faktor-Faktor Variabel Makroekonomi  Yang  Mempengaruhi  Kekuatan  Bank Syari‟ah”, Tesis. Universitas Indonesia (UI), hal. 3.
8 Bacharuddin Jusuf Habibie (2006), Detik-Detik Yang Menentukan,  Jalan  Panjang  Indonesia  Menuju Demokrasi. Cetakan Kedua, THC Mandiri, Jl Kemang Selatan No. 98 Jakarta 12560 – Indonesia, hal. 108.
performing  loan) yang  dikucurkan  kepada para debitor 9 .
Seharusnya  para  pemilik  bank  yang memanfaatkan dana murah masyarakat untuk memperkasakan  usaha  grup  sendiri  adalah yang  paling  bertanggungjawab.  Namun seperti  yang  disaksikan  pula,  banyak kewajiban  yang  seharusnya  menjadi  domain privat,  beralih  menjadi  kewajiban  publik. Pemerintah  –  dengan  menggunakan  dana rakyat - menjadi bagaikan pahlawan merekapitulasi  bank-bank  itu.  Tidak  hanya itu  saja,  kredit  macet  ( non-performing  loans atau  NPL)  mereka  pun  ditarik  oleh pemerintah  dan  kemudian  dialihkan  ke Badan  Penyehatan  Perbankan  Nasional (BPPN) 10 .Pembukuan mereka menjadi „putih bersih‟,  seolah-olah  tidak  ada  noda  kredit macet lagi.
Apakah permasalahan selesai? Ternyata  usaha  yang  telah menelan triliunan rupiah  uang  rakyat  belum  benar-benar  dapat menyelesaikan  permasalahan.  Selain  fungsi intermediasi  -  fungsi  utama  perbankan sebagai  penggerak  sektor  riil-masih  kecil, mereka  menjadikan  Bank  Indonesia  sapi perah.Dana triliunan rupiah bukannya digulirkan  untuk  sektor  riil,  melainkan ditambatkan  pada  Sertifikat  Bank  Indonesia (SBI).  Tanpa  banyak  keluar  keringat,  bank- bank  itu  melaporkan  bisa  mencetak  laba yang  tak  lain  „sumbangan  tetap‟  dari  bunga SBI  yang  mereka  terima.  Waktu  berjalan, lima  tahun  setelah  direkap,  ternyata  bank- bank  itu  masih  juga  „sempoyongan‟  dan belum  tegak  bersih  Indikasinya.  Kali  ini mereka dalam bayang-bayang ancaman virus negative  spread .  Bila  bank  konvensional yang tidak juga menemukan vaksin penangkal virus  negative  spread ,  perbankan syari‟ah  relative  imun  bahkan  tidak tersentuh. Bank Mu‟amalah Indonesia (BMI) dapat  berdiri  dengan  tegak  walau  badai
9 Dharma  Setiawan  (2007),  “Analisis  Terhadap Penerapan  Manajemen  Risiko  Kredit  Pada  PT.  Bank Ekspor  Indonesia”, Tesis. Program  Pasca  Sarjana Universitas Gunadarma, hal. 2.
10 Keputusan  Presiden  Republik  Indnesia  Nomor  27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional  (BPPN), hal. 1.
krisis moneter menerjang dunia perekonomian 11 yang kemudian disusun oleh Bank  Syari‟ah  Mandiri  yang  tidak  terkena negative  spread karena  berdasarkan  bagi hasil bukan menggunakan instrument bunga.
Meski  bank-bank  syari‟ah  tidak terkena virus  negative  spread ,  namun  tak banyak „menolong‟ wajah perbankan nasional. Karena kontribusi perbankan berbasis  syari‟ah  masih  sangat  kecil. Contohnya  saja  pada  bulan  desember  tahun 2002, share perbankan  syari‟ah  terhadap perbankan  nasional  baru  0.34%  atau  Rp3.67 triliun.  Sedang  dana  pihak  ketiga  (DPK) yang  berhasil  dihimpun  oleh  bank  syari‟ah baru  sekitara  Rp2.5  triliun  atau  0.31%  dari total DPK bank nasional 12 .
Kendati demikian, satu hal yang patut dibanggakan bahwa syari‟ah telah melakukan  fungsi  intermediasi  perbankan dengan  sangat  bagus.  Ini  bisa  dilihat  dari rasio  pembiayaan  terhadap  dana  ketiga (FDR)  yang  dihimpun  mencapai  103.6%. Bandingkan dengan perbankan nasional yang nisbah  antara  pengucuran  kredit  dan  dana masyarakat  yang  disimpan  (LDR)  hanya 73.9%.  Belum  lagi  kalau  dilihat  dari  kredit bermasalah.Pada  periode  itu,  NPL  bank syari‟ah  mencapai  3.18%  sedang  untuk perbankan  konvensional  –  yang  sebelumnya kredit macetnya banyak yang sudah dialihkan  ke  BPPN-  masih  membukukan NPL hingga 10.8% 13 .
Apabila bank-bank penerima rekapitulasi  itu  dikonversi  menjadi  syari‟ah, tentu  bukan  hanya  akan  terhindar  dari ancaman penyakit negative spread , melainkan  juga  tidak  membebani  APBN karena  pemerintah  tidak  lagi  menyediakan dana untuk membayar bunga rekap. Siapkah pemerintah mengkonversi bank konvensional menjadi bank syari‟ah?
Setelah hampir dua dasawarsa perbankan Islam eksis di Indonesia, apa yang
11 Ika Septianawati (2015), “Pengaruh Wawasan, Skill dan Etika Pegawai Bank terhadap Kualitas Pelayanan BNI Syari‟ah Cabang Kediri”, Skripsi. Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung, Jawa Timur, hal. 2.
12 Direktorat Perbankan Syari‟ah Bank Indonesia.
13 Sumber: Bank Indonesia, 2008.
kini  menjadi  kendala  potensial  penghambat pertumbuhannya? Banyak kalangan menyebut  modal  sebagai  batu  sandungan paling  riil.Ini  tidak  salah.  Kenyataannya, modal  yang  dimiliki    oleh  perbankan syari‟ah  tidak  sampai  5%  dari  akumulasi modal perbankan konvensional.
Sesungguhnya, modal bukanlah segalanya.Persoalan yang dihadapi perbankan  syari‟ah  kini  seperti  halnya masalahan  perbankan  konvensional  untuk menyalurkan kredit.Bedanya, peran intermediasi  perbankan  syari‟ah  lebih menonjol  daripada  teman  sejawatnya  bank konvensional.“Ibaratnya,  kita  kelebihan  air, tapi  sulit  mencari  sawah  yang  menjanjikan untuk dialiri.”
Perbankan  setelah  meraih  syari‟ah award untuk kategori praktisi, ibarat supplier.  Peran  pokoknya  adalah  bagaimana menyediakan dana untuk kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan, yaitu sektor  produktif.  Dana  inilah  „air‟  nya sedangkan  „sawah-sawah‟  itu  adalah  sektor produktif  yang  berperan  sebagai demand nya. Sekarang  ini cukup sulit untuk mencari demand nya.
Sulitnya mencari demand yang menjanjikan  itu  membuat  perbankan  sangat hati-hati  dalam  menyalurkan  pembiayaan 14 . Dalihnya,  kondisi  perekonomian  belum sepenuhnya pulih.Itu artinya, risiko terjadinya  kredit  macet  besar.Belum  lagi tergerusnya  rasio  kecukupan  modal  (CAR) bila  nyata-nyata  pembiayaan  itu  menjadi macet.Mudah  dimengerti  bila  perbankan konvensional  lebih  suka  memarkir  dananya di  SBI  daripada  menyalurkannya  untuk sektor  produktif.Sebab,  selain  memberikan bunga lumayan SBI juga dijamin lebih aman. Bila tren ini terus dipelihara, sebetulnyaperbankan  itu  bukannya  berperan sebagai „air‟, tapi „sawah‟ atau bergeser dari fungsi  sebagai supplier menjadi demand dengan bergantung kepada Bank Indonesia 15 .
14 Reniati (2014), “Pengembangan Perbankan Syari‟ah Untuk  Meningkatkan  Entrepreneurship”, Jurnal. Universitas Bangka Belitung, hal. 4.
15 Ibid., hal. 4.
Perbandingan  Dalam  Penyelesaian  Krisis Malaysia 16 - Indonesia Dalam  kasus  krisis  ekonomi  yang terjadi  di  negara  Malaysia  dan  seluruh mekanisme  yang  mereka  terapkan  hingga kondisi  ekonomi  Malaysia  kembali  bangkit dan  stabil,  ada  beberapa  studi  perbandingan yang  bisa  kita  lakukan.  Pada  masa  krisis ekonomi  yang  melanda  negara  Malaysia tahun  1997  Perdana  Menteri  Mahathir Muhammad mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan  negara  Malaysia  dari  krisis tersebut  dan  Malaysia  dengan  terang- terangan menolak bantuan
IMF
(International Monetary Fund) 17 .
Salah  satu  tuduhan  Mahathir  pada masa  itu  bahwa  penyebab  krisis  ekonomi  di negara  Malaysia  disebabkan  oleh  spekulan mata uang.Dan salah satu orang  yang paling bertanggungjawab  menurut  beliau  adalah George  Soros.  Serangan  verbal  terhadap Goerge Soros dipertemuan World Bank pada bulan  September  1997  di  Hongkong  adalah kritik  terbuka  pertama  dari  seorang  perdana menteri,  tentang  perdagangan  mata  uang spekulatif dan sistem tingkat nilai tukar 18 . Keputusan  Mahathir  pada  masa  itu adalah menerapkan kebijakan moneter dalam bentuk kontrol modal selektif.Berbagai pihak menganggap jika Mahathir tidak mempergunakan pengaruh politiknya dengan kuat maka semua itu menjadi sulit untuk bisa diwujudkan, artinya memungkinkan Malaysia  masuk  dalam  krisis  ekonomi.Ini sebagaimana  dikatakan  oleh  Mahani  Zainal Abidin 19 ,  bahwa  “Sungguh  ini  lebih merupakan  keputusan  kepemimpinan  politik ketimbang keputusan para teknokrat ekonomi,  karena  gagasan  semacam  ini bertentangan dengan ortodoksi ekonomi saat itu.Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang  di  atas,  tercapailah  konsensus
16 Irham  Fahmi  (2013), Ekonomi  Politik,  Teori  dan Realita . Cetakan Kesatu, Bandung: Alfabeta, hal. 30.
17 Pikiran  Rakyat  (2004), News  Paper .  Berita  Harian Pikiran Rakyat Malaysia, 6 Februari 2004, hal. 21.
18 Mahani Zainal Abidin (2005), Menata Ulang Aturan -  Main  Rewriting  The  Rules  Crisis  Management Model  -  Sukses  Malaysia  Mengatasi  Krisis  Ekonomi ‟97-‟98 . Edisi:-, Jakarta: Prenada, hal. 128.
19 Mahani Zainal Abidin (2005), Ibid., hal. 131.
bahwa Malaysia harus meninggalkan komitmen  ortodoksi  mata  uang  yang  telah berlangsung 30 tahun.
Untuk  mewujudkan  semua  itu  maka dilakukan berbagai langkah-langkah kebijakan  yang  harus  dilaksanakan  yang dianggap sebagai pondasi keputusan pendukung  kontrol  modal  selektif.Kontrol modal  selektif  yang  diimplementasikan adalah sebagai berikut 20 :
1. Ringgit  dipatok  ke  dolar  AS  pada tingkat RM 3.80 per dollar AS.
2. Mereka  yang  berpergian  diperbolehkan mengimpor  dan  mengekspor  Ringgit apabila  tidak  melebihi  RM  1.000  per orang.
3. Ekspor  mata  uang  oleh  para  warga Malaysia yang berpergian diperbolehkan hingga RM 10.000.
4. Residen diharuskan meminta izin terlebih dahulu untuk mengirimkan dana lebih  dari  RM  10.000  untuk  tujuan investasi luar negeri.
5. Fasilitas-fasilitas  kredit  domestic  bagi bank-bank  dan  perusahaan-perusahaan pialang saham asing tidak diperbolehkan lagi.
6. Transaksi-transaksi tertentu yang didenominasi  dalam  Ringgit  di  antara pihak-pihak non residen yang dilangsungkan melalui rekening eksternal  non  residen  memerlukan persetujuan.
7. Pihak- pihak residen tidak diperbolehkan menerima  fasilitas  kredit  dalam  ringgit dari  pihak-pihak  non  residen  tanpa persetujuan sebelumnya.
8. Aliran modal jangka pendek disyaratkan tetap  berada  di  dalam  negeri  setidaknya dalam periode satu tahun. Dana-dana ini, meski  demikian,  dapat  dikelola  secara aktif dalam bentuk aset-aset ringgit.
9. Ringgit bukanlah alat tukar yang legal di luar Malaysia.
Dengan  dasar  kebijakan  seperti  ini ditambah berbagai kebijakan lainnya sebagai pendukung  maka  negara  Malaysia  menjadi negara yang cepat keluar dari krisis ekonomi.
20 Irham Fahmi (2013), op.cit . hal. 31.
Sementara  Indonesia  menjadi  negara yang termasuk paling lama keluar dari krisis moneter.  Krisis  ekonomi  di  Indonesia sebenarnya  sudah  menjelma  menjadi  krisis multidimensi dan  berdampak  ke  dalam politik sampai terpisahnya Timor-Timur dari Indonesia tahun 1999 21 serta krisis kepercayaan  masyarakat  dan  dunia  usaha, baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  tidak lagi  percaya  akan  kemampuan  Indonesia untuk  menanggulangi  sendiri  krisisnya, bahkan  mereka  juga  tidak  lagi  percaya  pada niat  baik  atau  keseriusan  pemerintah  dalam menanggani  krisi  ekonomi  di  dalam  negeri. Oleh  karena  itu,  satu-satunya  yang  masih bisa menjamin kembali kepercayaan terhadap Indonesia adalah melakukan “kemitraan  usaha”  sepenuhnya  antara pemerintah  Indonesia  dan  IMF.Kunci  untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terletak  pada  kedudukan  dan  peran  Bank Indonesia 22 .
Menurut  IMF,  krisis  ekonomi  yang berkepanjangan  di  Indonesia  disebabkan karena  pemerintah  baru  meminta  bantuan IMF setelah rupiah sudah sangat terdepresiasi. Strategi pemulihan IMF dalam garis besarnya adalah mengembalikan kepercayaan  pada  mata  uang,  yaitu  dengan membuat  mata  uang  itu  sendiri  menarik.Inti dari  setiap  program  pemulihan  ekonomi adalah  restrukturisasi  sektor  finansial 23 . Sementara  itu  pemerintah  Indonesia  telah enam  kali  memperbaharui  persetujuannya dengan IMF, Second Supplementary Memorandum  of  Economic  and  Financial Policies (MEFP)  tanggal  24  Juni,  kemudian 29  Juli  1998,  dan  yang  terakhir  adalah review  yang  keempat,  tanggal  16  Maret 1999.  Program  bantuan  IMF  pertama
21 Tyas  Suartika  (2015),  “Korban  Jajak  Pendapat  di Timor-Timur  1999”, e-Journal. Avatar,  e-Journal Pendidikan  Sejarah,  Volume  3,  No.1,  Maret  2015, Jurusan  Pendidikan  Sejarah,  Fakultas  Ilmu  Sosial, Universits Negeri Surabaya, hal. 20.
22 Bacharuddin Jusuf Habibie (2006), op.cit. hal. 108.
23 Lepi T. Tarmidi (1999), “Krisis Moneter Indonesia:
Sebab,  Dampak,  Peran  IMF  dan  Saran”, Buletin . Buletin  Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan,  Maret 1999, Universitas Indonesia, hal. 9.
ditanda-tangani  pada  tanggal  31  Oktober 1997.
Program  reformasi  ekonomi  yang disarankan  IMF  ini  mencakup  empat bidang 24 :  Penyehatan  sektor  keuangan; Kebijakan  fiskal;  Kebijakan  moneter;  dan Penyesuaian  struktural.  Untuk  menunjang program  ini,  IMF  akan  mengalokasikan stand-by  credit sekitar  US$  11.3  milyar selama tiga hingga lima tahun masa program. Sejumlah  US$  3.04  milyar  dicairkan  segera, jumlah  yang  sama  disediakan  setelah  15 Maret  1998  bila  program  penyehatannya telah  dijalankan  sesuai  persetujuan,  dan sisanya akan dicairkan secara bertahap sesuai kemajuan  dalam  pelaksanaan  program.  Dari jumlah  total  pinjaman  tersebut,  Indonesia sendiri  mempunyai  kuota  di  IMF  sebesar US$ 2.07 milyar yang bisa dimanfaatkan 25 . Di samping dana bantuan IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan negara- negara  sahabat  juga  menjanjikan  pemberian bantuan  yang  nilai  totalnya  mencapai  lebih kurang  US$  37  milyar.  Namun  bantuan  dari pihak lain ini dikaitkan dengan kesungguhan pemerintah Indonesia melaksanakan program-program yang diprasyaratkan IMF.
Sudah berhasilkah IMF yang menjadi solusi buat Indonesia untuk menanggani krisi moneter?Ternyata  tidak.IMF  tidak  memiliki program  khusus  yang  secara  langsung ditujukan  untuk  menguatkan  kembali  nilai tukar  rupiah,  juga  tidak  ada Appendix untuk masalah ini.IMF tidak memecahkan permasalahan  yang  utama  dan  yang  paling mendesak  secara  langsung.  IMF  sendiri tampaknya  tidak  tahu  apa  yang  harus dilakukannya dan berputar-putar pada kebijakan  surplus  anggaran,  uang  ketat, tingkat  bunga  tinggi,  pembenahan  sektor riil yang  memang  perlu  dan  sudah  sangat mendesak,  dan  titipan-titipan  khusus  dari negara-negara  maju  yaitu  membuka  peluang investasi  yang  seluas-luasnya  bagi  mereka dengan  menggunakan  kesempatan  dalam kesempitan Indonesia 26 . Tidak adanya program  dari  IMF  yang  jelas  dan  berjangka
24 Lepi T. Tarmidi (1999), Ibid., hal. 9.
25 Lepi T. Tarmidi (1999), Ibid., hal. 9.
26 Lepi T. Tarmidi (1999), Ibid., hal. 14.
pendek  untuk  mengembalikan  nilai  tukar rupiah ke tingkat yang wajar dan menstabilkannya membuat pemerintah cukup lama  terombang-ambing  antara  memilih program  IMF  atau currency  board  system , yang  justru  menjanjikan  kepastian  dan kestabilan  nilai  tukar  pada  tingkat  yang wajar.
Krisis ekonomi yang tengah berlangsung  ini  memang  bukan  tanggung- jawab  IMF  dan  tidak  bisa  dipecahkan  oleh IMF sendiri. Namun kekurangan yang paling utama  dari  IMF  adalah  bahwa  IMF  dalam program bantuannya tidak mencari pemecahan  terhadap  masalah  yang  pokok dan  sangat  mendesak  ini  dan  berputar-putar pada  reformasi  struktural  yang  dampaknya jangka  panjang.  Bila  semua  kekuatan bantuan  ini  dikumpulkan  sekaligus  secara dini,  maka  hal  ini  dengan  cepat  akan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat  dalam  negeri  dan  internasional. Namun bantuan dana IMF dan ketergantungan  harapan  pada  IMF  ini disalahgunakan  untuk  menekan  pemerintah Indonesia  untuk  melaksanakan  reformasi struktural  secara  besar-besaran 27 .  Ibaratnya orang yang sudah hampir tenggelam diombang-ambing  ombak  laut  tidak  segera ditolong  dengan  dilempari  pelampung,  tapi disuruh  belajar  berenang  dahulu.Dari  mana Indonesia bisa keluar dari krisis moneter?Ternyata  dari  kepercayaan  dan kekuatan  masyarakat,  rakyat  Indonesia sendiri  yang  percaya  terhadap  industri perbankan nasional, yang menjadi salah satu kunci  untuk  memelihara  stabilitas  industri perbankan  sehingga  dapat  mencegah  krisis tersebut  agar  tidak  terulang  dikemudian hari 28 .
27 Lepi T. Tarmidi (1999), Ibid., hal. 14.
28 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2004  Tentang  Lembaga Penjamin Simpanan, hal. 1.

## Peran  Perbankan  Syari’ah  Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Malaysia – Indonesia Krisis moneter itu ternyata menyadarkan kita tentang pentingnya kembali kepada prinsip syari‟ah dan kembali memperdayakan  ekonomi  rakyat.  Karena Tujuan  dari  dibuatnya  syari‟at  sebagaimana disebutkan  oleh  imam  as-Syathibi  adalah untuk  mewujudkan adharuriyat  alkhomsyah yaitu  menjaga  agama,  jiwa,  keturunan,  akan dan  harta 29 .  Sedangkan  memperdayakan ekonomi  rakyat  adalah sebuah  paradigma pembangunan  yang  tidak  menyerahkan sepenuhnya  pertumbuhan  ekonomi  pada peranpengusaha-pengusaha  besar,  melainkan pada  semua  pihak  terutama  usahamikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Peran Bank syari‟ah dalam penguatan ekonomi umat adalah dengan beberapa cara: penghapusan  riba 30 ,  penyediaan  modal usaha, pemenuhan kebutuhan hidup, penyaluran dana corporate social responsibility (CSR),  alokasi  dana qordhul hasan , penyuluhan dan pembinaan masyarakat  dan  peningkatan  kesempatan kerja 31 . Pengembangan  bank  syari‟ah  di Indonesia jelas bertujuan menerapkan perbankan  etik  yaitu  tidak  sekedar  menjual jasa atau produk perbankan dengan mengenakan  bunga,  tetapi  “bekerjasama dengan klien” untuk memperbaiki kesejahteraan  atau  meningkatkan  kehidupan ekonomi klien 32 .
29 As-Syathibi (t.t.), Al-Muwafaqot. Beirut: 1999, Vol: I, hal. 54.
30 QS:  al-Baqarah  (2):  275-276.  Dalam  hadits:  “Jabir mengatakan  bahwa  Rasulullah  s.a.w.  melaknat pemakan  bunga,  pembayarnya,  penulisnya  dan  dua saksinya. Dan Beliau bersabda “Mereka sama (dalam dosa)”.(Muslim).
31 Maman Surahaman (2014), “Peranan Bank Syari‟ah
Dalam Pembangunan Ekonomi Umat”,
Makalah .Prodi  Keuangan  dan  Perbankan  Syari‟ah, Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam Bandung, hal. 4. 32 Syafi‟I  Antonio  dan  Aam  S.  Rusydiana  (2014), “Peranan  Ekonomi  Syari‟ah  Dalam  Pembangunan Daerah”, Jurnal. Jurnal  Harmoni,  Januari  –  Maret 2010,  STEI  Tazkia  Bogor,  Komite  Ahli  Bank Indonesia  dan  Dewan  Syari‟ah  Bank  Negara Malaysia, hal. 54.
Setidaknya ada tiga hal yang menjadi sumbangan ekonomi
syari‟ah bagi pembangunan ekonomi nasional Indonesia 33 : Pertama, ekonomi  syari‟ah  memberikan andil bagi perkembangan sektor riil. Pengharaman  terhadap  bunga  bank  dan spekulasi  mengharuskan  dana  yang  dikelola oleh  lembaga-lembaga  keuangan  syari‟ah disalurkan ke sektor riil.
Kedua, ekonomi  syari‟ah  lewat industri keuangan syari‟ah turut andil dalam menarik  investasi  luar  negeri  ke  Indonesia, terutama  dari  negara-negara  Timur-Tengah. Adanya  berbagai  peluang  investasi  syari‟ah di  Indonesia,  telah  menarik  minat  investor dari  negara-negara petro-dollar ini  untuk menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Minat mereka  terus  berkembang  dan  justru  negara kita  yang  terkesan  tidak  siap  menerima kehadiran  mereka  karena  berbagai  ‟penyakit akut‟  yang  tidak investor  friendly ,  seperti rumitnya birokrasi, faktor keamanan, korupsi, dan sebagainya.
Ketiga, gerakan  ekonomi  syari‟ah mendorong timbulnya prilaku ekonomi yang etis  di  masyarakat  Indonesia.  Ekonomi syari‟ah  adalah  ekonomi  yang  berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala  bentuk  prilaku ekonomi  yang  tidak baik  seperti   sistem  riba,  spekulasi,  dan ketidakpastian (gharar).
Ekonomi syar‟iah telah membuktikan sumbangannya  bagi  pertumbuhan  ekonomi nasional.  Meski  masih  relatif  kecil  namun bukan  tidak  berharga  sama  sekali.  Ekonomi syari‟ah  telah  mengajarkan  pentingnya kemandirian, kerja keras, semangat entrepreneurship , good  governance ,  dan penerapan nilai- nilai syari‟ah dalam berekonomi.Semua  hal  ini  diperlukan  bagi tercapainya  cita-cita  Proklamasi  1945  untuk mensejahterakan  kehidupan  bangsa,  yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur 34 . Sedangkan di Malaysia peran perbankan  syari‟ah  memposisikan  Malaysia
33 Syafi‟I  Antonio  dan  Aam  S.  Rusydiana  (2014), Ibid., hal. 51.
34 Syafi‟I  Antonio  dan  Aam  S.  Rusydiana  (2014),
Ibid., hal. 56.
sebagai pusat keuangan  Islam antarbangsa 35 . Dengan Posisi kemajuan yang dicapai dalam sistem keuangan sepanjang dekade yang lalu meletakkan pondasi untuk pertumbuhan pada masa  yang  akan  datang  dan  pembangunan sistem  keuangan  dalam  tempo  10  tahun mendatang.  Sistem  keuangan  Malaysia  yang telah  berdiri  di  depan  ini  dan  menjadi  yang terbesar  di  Asia  Tenggara  bahkan  salah  satu terbesar  di  dunia  akan  mengantarkan Malaysia  sesuai  dengan  fungsi  perbankan syari‟ah  tersebut  dengan  lebih  berkesan sejajar  dengan  matlamat  Malaysia  untuk menjadi negara berperekonomian maju tahun 2020 36 .  Memiliki  total  aset  sistem  lebih  dari 200  juta  ringgit  atau  sekitar  20%  dari  aset total perbankan Malaysia menjadi penyumbang  utama  bagi  perkembangan perbankan dan keuangan Islam antarbangsa 37 dan menjadi sumber modal pembiayaan bagi usaha  mikro,  kecil  dan  menengah,  sesuai dengan  fungsi  perbankan  dan  keuangan syari‟ah saat ini sebagai lembaga pembiayaan  untuk  mendukung  aktivitas bisnis dan juga perdagangan 38 .
Dengan  pasaran  sukuk  yang  terbesar di  dunia,  dan  sebagai  pusat  terkemuka  bagi ekuiti  Islam,  pengurusan  dana  Islam, perbankan  Islam  dan  takaful,  Malaysia merupakan pusat bagi kebanyakan kumpulan keuangan antarabangsa utama yang menawarkan  produk  dan  perkhidmatan
35 Bank Negara Malaysia (2001), Tinjauan Keseluruhan. The Central Bank of Malaysia (Malay: Bank Negara
Malaysia ), abbreviated BNM,  is  the  Malaysian central  bank. Established  on  26  January  1959  as  the Bank  Negara Malaya,  its  main  purpose  is  to  issue  currency,  act  as banker and adviser to the Government of Malaysia and regulate the country's financial institutions,  credit  system  and  monetary  policy.  Its headquarters  is  located  in Kuala  Lumpur,  the  federal capital of Malaysia, hal. 48.
36 Bank Negara Malaysia (2001), Ibid., hal. 10. 37 Abdul  Aziz  Setiawan  (2005),  “Prospek  Perbankan Syari‟ah 1426 H”, Artikel . Majalah Hidayatullah Edisi 12 / XVII / April 2005, hal, 30-31.
38 Aziz  Budi  Setiawan  (2006),  “Perbankan  Syari‟ah; Challenges  dan  Opportunity  untuk  pengembangan  di Indonesia”, Jurnal .  Jurnal  Kordinat:  Vol.  VIII  No.  1 April  2006,  Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Jakarta, hal. 3.
keuangan  Islam.  Malaysia  juga  telah memberikan tumpuan pada usaha menggalakkan dialog global bagi memudahkan pertumpuan hukum dan piawaian syari‟ah. Selain itu, Malaysia telah menyertai secara aktif pembentukan institusi- institusi antarabangsa, yaitu Lembaga Perkhidmatan  Kewangan  Islam  (IFSB)  dan Perbadanan
Antarabangsa
Pengurusan Mudah Tunai Islam (IILM) sebagai sebahagian  daripada  usaha  bersama  pada peringkat  antarabangsa  untuk  menggalakkan kestabilan kewangan dalam sistem kewangan Islam 39 .
Malaysia  sudah  pun  mempunyai jenama  yang  kukuh  yang  terbukti  dengan kehadiran institusi asing yang semakin ketara dan tahap penyertaan asing yang lebih tinggi dalam  pasaran  keuangan  Islam  domestik khususnya  dalam  pasaran  sukuk.Manakala pasaran sukuk kini mencakupi 55% daripada pasaran  sektor  sekuriti  hutang.  Dengan liberalisasi  sistem  keuangan  Islam  yang meningkat,  kini  Malaysia  juga  telah  muncul sebagai  pusat  keuangan  Islam  terkemuka pada peringkat antarabangsa dengan perkembangan  yang  pesat  6%  kepada  22% dalam  sektor  perbankan  keseluruhan  sejak sedekad yang lalu 40 .
Daripada  kedudukan  yang  terbina kukuh  ini,  inisiatif  akan  dilaksanakan  bagi mempercepat  pengantarabangsaan  keuangan Islam pada masa hadapan, sekaligus menjadikan  peranan  sistem  keuangan  lebih penting dalam pengantaraan aliran keuangan antarabangsa. Ini akan merangkumi penawaran lebih banyak produk dan perkhidmatan  keuangan  Islam  yang  inovatif yang  akan  memenuhi  permintaan  global yang  lebih  bermacam  terhadap  penyelesaian keuangan berlandaskan syari‟ah.
Persekitaran  yang  diperlukan  di  Malaysia juga perlu diperkukuh lagi dengan bermacam rangkaian  perkhidmatan  sokongan,  saluran penyampaian  yang  lebih  cekap,  bekalan tenaga  kerja  mahir  berkualiti  tinggi  yang mencukupi  dan  rejim  pengawalseliaan  yang
39 Bank Negara Malaysia (2001), op.cit. hal. 32.
40 Bank Negara Malaysia (2001), op.cit. hal. 40.
kukuh  untuk  menggalakkan  pertumbuhan dan  pembangunan  keuangan  Islam  yang teguh  dan  stabil.  Sementara  itu,  pembiayaan yang  berlandaskan  prinsip  Islam  juga dijangka berkembang untuk mencakupi 40% daripada  jumlah  pembiayaan  pada  tahun 2020  (2010:  29%).Kadar  pertumbuhan industri  keuangan  Islam  domestik  dijangka terus mampan dalam dekade ini, diperkukuh oleh  jangkauan  dan  inovasi  produk  yang lebih besar 41 .
Perbandingan Grand Strategy Pengembangan Perbankan Syari’ah- Indonesia - Malaysia
Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan  perbankan  syari‟ah  di Indonesia,  maka  Bank  Indonesia  telah merumuskan sebuah Grand Strategi
Pengembangan  Pasar  Perbankan  Syari‟ah, sebagai strategi komprehensif
pengembangan  pasar  yang  meliputi  aspek- aspek  strategis,  yaitu:  Penetapan  visi  2016 sebagai industri perbankan syari‟ah terkemuka  di  ASEAN,  pembentukan  citra baru  perbankan  syari‟ah  nasional  yang bersifat  inklusif  dan  universal,  pemetaan pasar  secara  lebih  akurat,  pengembangan produk  yang  lebih  beragam,  peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan  perbankan  syari‟ah  lebih  dari sekedar bank 42 . Selanjutnya berbagai program  konkrit  telah  dan  akan  dilakukan sebagai  tahap  implementasi  dari  grand strategy  pengembangan  pasar  keuangan perbankan  syari‟ah,  antara  lain  adalah sebagai berikut 43 :
Pertama,  menerapkan  visi  baru pengembangan perbankan syari‟ah pada fase I  tahun  2008  membangun  pemahaman perbankan syari‟ah sebagai Beyond Banking , dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun  dan  pertumbuhan  industri  sebesar 40%,  fase  II  tahun  2009  menjadikan perbankan  syari‟ah  Indonesia  sebagai
41 Bank Negara Malaysia (2001), op.cit. hal. 40.
42 Bank  Indonesia  (BI), Sekilas  Perbankan  Syari‟a  di Indonesia .Perbankan Syari‟ah Indonesia.
43 Bank  Indonesia  (BI),  Ibid,.Perbankan  Syari‟ah Indonesia.
perbankan  syari‟ah  paling  atraktif  di ASEAN,  dengan  pencapaian  target  asset sebesar  Rp.87  triliun  dan  pertumbuhan industri  sebesar  75%.  Fase  III  tahun  2010 menjadikan  perbankan  syari‟ah  Indonesia sebagai  perbankan  syari‟ah  terkemuka  di ASEAN,  dengan  pencapaian  target  asset sebesar  Rp.124  triliun  dan  pertumbuhan industri sebesar 81%.
Kedua,  program  pencitraan  baru perbankan  syari‟ah  yang  meliputi  aspek positioning,  differentiation,  dan  branding. Positioning  baru  bank  syari‟ah  sebagai perbankan  yang  saling  menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan  kompetitif  dengan  produk  dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam  keuangan  dan  beretika,  teknologi informasi  yang  selalu up-date dan user friendly , serta adanya ahli investasi keuangan syari‟ah  yang  memadai.  Sedangkan  pada aspek  branding  adalah  “bank  syari‟ah  lebih dari sekedar bank atau beyond banking”. Ketiga,  program  pemetaan  baru secara  lebih  akurat  terhadap  potensi  pasar perbankan  syari‟ah  yang  secara  umum mengarahkan  pelayanan  jasa  bank  syari‟ah sebagai  layanan  universal  atau  bank  bagi semua  lapisan  masyarakat  dan  semua segmen  sesuai  dengan  strategi  masing- masing bank syari‟ah.
Keempat,  program  pengembangan produk  yang  diarahkan  kepada  variasi produk  yang  beragam  yang  didukung  oleh keunikan  value  yang  ditawarkan  (saling menguntungkan)  dan  dukungan  jaringan kantor  yang  luas  dan  penggunaan  standar nama produk yang mudah dipahami.
Kelima, program peningkatan kualitas  layanan  yang  didukung  oleh  SDM yang  kompeten  dan  penyediaan  teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan  produk  dan  jasa  bank syari‟ah  kepada  nasabah  secara  benar  dan jelas,  dengan  tetap  memenuhi  prinsip syari‟ah.  Dan  keenam,  program  sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien  melalui  berbagai  sarana  komunikasi langsung,  maupun  tidak  langsung  yang
bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman tentang  kemanfaatan  produk  serta  jasa perbankan syari‟ah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Adapun strategi utama konsep pengembangan bank syari‟ah di masa depan adalah “transformasi” terutama harus dilakukan  oleh  kalangan  internal  perbankan syari‟ah 44 . Transformasi itu adalah pertama.Transformasi  dari  produk  syari‟ah ke korporat syari‟ah.Kedua, transformasi dari sentimen emosional ke rasional professional. Ketiga  transformasi  dari  pelanggan  muslim ke  pelanggan  umum.  Keempat  transformasi dari  pengusaha  besar  kepada  orientasi  yang lebih  adil.Kelima  transformasi  dari  motif investasi ke akumulasi modal.
Konsep pengembangan bank syari‟ah  di  masa  depan  dapat  dilakukan dengan  langkah  langkah  berikut 45 :  Langkah pertama,  pengembangan  usaha  yang  perlu dilakukan  banks  syari‟ah  di  masa  depan yaitu  menciptakan  sumber  dana  yang  stabil untuk mendukung proses penciptaan investasi  dengan  lebih  baik.  Langkah  kedua, yaitu  masalah  ketidakjelasan  pendapatan masa  depan,  dapat  diminimalisasi  dengan menempatkan  deposan  tidak  hanya  sebagai sleeping  partnership,  tetapi  juga  sebagai mitra  yang  sebanding  dengan  pengusaha. Langkah  ketiga,  yaitu  penciptaan  produk keuangan baru dalam perbankan syari‟ah.Langkah  keempat,  yaitu  pemerintah harus mengambil inisiatif untuk menciptakan suatu  sistem  pendidikan ekonomi  yang  telah memasukkan konsep syari‟ah di dalamnya.Langkah  kelima,  perlu  adanya langkah  riil  dari  pihak  bank  syari‟ah  untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan.
Selain  itu  pengembangan  perbankan syari‟ah agar dapat mengatasi hambatan dan tantangan  di  era  yang  akan  datang  dapat dilakukan dengan segitiga fungsional pengembangan  bank  syari‟ah 46 ,  dimana  di sisi  pertama  adalah  mengenai  development dan  human  resources,  yang  kedua  adalah
44 Iman  Hilman  (2003), Perbankan  Syari‟ah  Masa Depan . Jakarta: Senayan Abadi, hal. 14.
45 Iman Hilman (2003), Ibid., hal.30.
46 Iman Hilman (2003), Ibid., hal. 111.
marketing  sistem  dan  internal  prosedur, sedangkan  yang  ketiga  adalah  support  dan teknologi.  Dari  konsep  ini  diyakini  jika dijalankan  dengan  baik,  didukung  oleh manajemen yang baik, karyawan yang punya skill  baik,  dan  tidak  melupakan  satu  bagian sudut  dengan  sudut  yang  lain,  maka  target untuk  pengembangan  perbankan  syari‟ah menuju  masa  depan  akan  merupakan achievment , bukan lagi sekedar target.
Melihat  kepada  kerajaan  Malaysia dalam  pengembangan  perbankan  syari‟ah bermula  dari  pengalaman  yang  cukup pangjang 47 .Lembaga  Keuangan  Syari‟ah (LKS)  di  Malaysia  telah  muncul  sejak  1969 dan telah berevolusi sebagai komponen yang viable  dan  kompetitif  dari  sistem  keuangan secara  keseluruhan.  Strategi  yang  diambil, dengan  dukungan  penuh  dari  kerajaan Malaysia,  adalah  mengembangkan  sistem keuangan  Islam  yang  menyeluruh  yang beroperasi  berdampingan  dengan  sistem konvensional, terutama infrastuktur perbankan  syari‟ah,  asuransi  syari‟ah,  dan pasar keuangan (pasar modal dan pasar uang) syari‟ah. Intra-dependency dari  komponen struktural ini menciptakan enabling environment bagi  sistem  keuangan  untuk beroperasi  secara  efisien.  Saat  ini  pangsa bank syari‟ah telah mencapai hampir 25%.
Tahapan pengembangan LKS dilakukan dalam beberapa fase: Fase I (1983- 1992), established  an  enabling  financial infrastructure. Tahun  1983  Pembentukan UU  Bank  Islam  dengan  Pendirian  Bank Islam  Malaysia  Berhad,  BNM  berwenang mengatur dan mengawasi.Tahun 1983 pembentukan UU Investasi Kerajaan, Government  Investment  Issues .Tahun  1984 dibentuk  UU  Takaful,  bediri  Syarikat Takaful  Malaysia,  Bank  dan  asuransi syari‟ah serta Dewan Pengawas Syari‟ah.
Fase  II (1993-2003), Created critical mass in Islamic Banking, Stimulate competition  in  Takaful  industry,  Established
47 Pengembangan  Perbankan  Syari‟ah  Malaysia diambil  dari  pidato  Dato‟  Mohd  Razif  Abd.  Kadir bertajuk  “Malaysia‟a  Experience  In  Developing Islamic  Financial  System.”  Assistant  Governor  Bank Negara Malaysia.
Islamic  Money  Market,  and  Developed Islamic  Capital  Market .  Tahun  1993 Memperkenalkan  Islamic  windows  dengan tiga  bank  sebagai  pilot  projek,  54  lembaga keuangan  menawarkan  produk  dan  jasa syari‟ah.Mengeluarkan izin bagi tiga perusahaan  takaful.Tahun  1994,  mendirikan pasar  uang  syari‟ah  dengan  berdapak  pada pertumbuhan  instrumen  keuangan  syari‟ah. Tahun  1996,  mendirikan  pasar  modal syari‟ah  dengan  adanya  pertumbuhan sekuritas syari‟ah;
Fase  III  (2000  sampai  sekarang), Financial  Sector  Master  Plan  (FSMP), Strengthening  further  Institutional  structure, Liberalization of Islamic banking and takaful sector,  Enhance  regulatory  framework, Strengthen  legal  framework;  Strengthen Shariah  framework,  Shariah  governance framework,  and  Create  Shariah  experts  and Harmonization  of  Shariah  interpretation. Tahun 2000, FSMP berjangka sepuluh tahun merupakan arahan strategis untuk menciptakan  sistem  keuangan  Islam  yang efisien,
progresif dan
komprehensif.Tahun2004, melakukan peninjaun  kembali  Islamic  windows  dengan membolehkan transformasi Islamic windows menjadi  subsidiary.Tahun  2004,  liberalisasi perbankan  dan  asuransi  syari‟ah  dengan mengeluarkan izin tiga LKS asing dan empat takaful dengan partisipasi pihak asing.Memperbaiki kerangka regulatory, prudential, dan operational, meninjau kembali proses legislasi
dan pengadilan,mengembangkan kerangka
governance syari‟ah berupa Shariah Advisory  Council  di  BNM  dan  Shariah Committee  di  LKS,membentuk  dana  amal (endowment  funds)  bagi  pakar  syari‟ah untuk mendukung perannya.
Kesimpulannya, dalam mengembangkan  sistem  keuangan  syari‟ah, kerajaan  Malaysia  menempuh “pragmatic and  gradual  approach” ,  mengembangkan sistem  yang  menyeluruh,  dan  memberikan komitmen  yang  kuat  untuk  memastikan keberhasilannya.  Sistem  keuangan  Islam harus didukung oleh “enabling” infrastruktur  keuangan  Islam  dalam  bentuk
pengembangan institusional, kerangka regulasi, dan kerangka legal dan syari‟ah.
Iklim Investasi Indonesia - Malaysia
Indonesia  dan  Malaysia  memiliki iklim investasi yang luar biasa. Indonesiamemiliki  bonus  alam  maha  kaya dan  demografi  serta  prospek  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi,  sehingga  dijangkakan peran  perbankan  syari‟ah  dapat  terasa signifikan bagi masyarakat terutama mendongkrak  pertumbuhan  ekonomi  negara sehingga sangat kondusif untuk menanamkan investasi di Indonesia, sedangkan  di  negara  Jiran  bonus  alam  tidak sekaya  Indonesia  dan  juga  demografi  yang lebih kecil.
Kendala  yang  sangat  disayangkan dan  telah  lama  berlarut-larut  terjadi  di Indonesia  adalah  prosedur  perijinan  yang kompleks,  lama  dan  relatif  mahal.  Untuk memulai  usaha  dibutuhkan  sebanyak  12 prosedur  dalam  jangka  waktu  151  hari terlama  kedua  di  Asia  setelah  Laos,  dan biaya  kurang  lebih  130.6%  pendapata    per kapita ketujuh termahal di Asia setelah Arab Saudi,  Uni  Emirat  Arab,  Lebanon,  Korea, Kamboja,  dan  Yaman 48 .  Berbeda  dengan Malaysia yang memudahkan prosedur perijinan  dengan  semudah-mudahnya  hanya memerlukan  waktu  30  hari  dengan  jumlah prosedur  9,  ditambah  biaya  25.1%  dari pendapatan  per  kapita  dan  modal  minimum 0.0% 49 .  Melihat  yang  demikian  maka  dibuat terobosan  baru  tahun  2016  dalam  dalam ijin investasi di Indonesia yang diluncurkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) atau Indonesia
Investment Coordinating Board yaitu Prosedur  Layanan Ijin  Investasi  dalam  3  Jam 50 .  Hal  demikian diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi  di  Indonesia.Dengan  memudahkan prosedur perijinan yang awalnya begitu ribet
48 Tim  Investasi,  Direktorat  Perencanaan  Makro, Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Bappenas), Agustus 2005.
49 Sumber:  World  Bank  (2005),  (dikuti  dari  Kamar Dagang  dan  Industri  Indonesia  (Kadin  –  Indonesia  – Jetro 2006)).
50 Investasi  Indonesia,  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal (BKPM), 7 Maret 2016.
dan  membingungkan  maka  diharapkan stigma  berinvestasi  di  Indonesia  yang  sulit dapat dihilangkan.
Faktor  utama  dalam  iklim  investasi mencakup stabilitas ekonomi makro, keterbukaan  ekonomi,  persaingan  pasar,  dan stabilitas  sosial  dan  politik. Kepemerintahan dan  kelembagaan termasuk  kejelasan  dan efektifitas  peraturan,  perpajakan,  sistim hukum,  sektor  keuangan,  fleksibilitas  pasar tenaga  kerja  dan  keberadaan  tenaga  kerja yang  terdidik  dan  trampil. Infrastruktur mencakup  antara  lain  sarana  transportasi, telekomunikasi, listrik dan air 51 .
Bagi  Malaysia,  tiga  faktor  utama tersebut  yang  mendukung  investasi  telah terpenuhi.Oleh karenanya Malaysia berada di posisi  ke-6  dunia,  masuk  dalam top ten negara-negara yang ramah untuk berinvestas.Sedangkan  Indonesia  berada  di posisi ke-120 dari 189 negara di dunia.Sedangkan  Singapura  berada  di  posisi ke-1  dunia  yang  dipegang  dalam  jangka waktu  8  tahun  berturut-turut 52 .  Salah  satu keunggulan  Malaysia  tersebut  adalah  karena kepedulian  kerajaan  dalam  peningkatan kualitas  birokrasi  khususnya  investasi  di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Dato' Sri  Mohd  Najib  bin  Tun  Haji  Abdul  Razak, meskipun  negara  Malaysia  sejauh  ini  belum sepenuhnya terbebas dari praktik korupsi.
Sedangkan penurunan investasi Indonesia disebabkan oleh banyak faktor.Pertama  korupsi  yang  sangat  akut  di Indonesia  serta  kepastian  hukum  yang kurang  bagi  para  investor  dalam  kebijakan pemerintah  yang  langsung  maupun  tidak langsung yang dapat mempengaruhi keuntungan  neto  atas  biaya  resiko  jangka panjang  dari  kegiatan  investasi  serta  hak milik mulai dari tanah sampai kontrak.Kedua adalah  infrastruktur  dan  hampir  pada  semua jenis infrastruktur dasar (listrik,
51 Asian  Development  Bank  (2005), Jalan  Menuju Pemulihan, Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia. Economics  and  Research  Department Development Indicators and Policy Research Division, hal. 3.
52 Word  Bank  (2014), Doing  Business  2014 .  Laporan Bank Dunia, dirilis selasa, 29 Oktober 2013.
telekomunikasi, prasarana jalan dan pelabuhan)  Indonesia  terlambat  dalam  hal pengembangan.Ketiga, good governance yang  kurang  seringkali  ditemukan  karena banyak  kebijakan  yang  tidak  konsisten  dan tumpang  tindih  antara  peraturan  di  tingkat pusat dan daerah.Keempat stabilitas ekonomi, politik dan sosial 53 . Oleh karena itu Presiden Indonesia Ir. Hj Joko Widodo terus mengenjot  pembangunan  infrastruktur  dan pembersihan  biokrasi  dari  koruspsi  agar iklim investasi Indonesia menjadi ramah dan kondusif bagi bangsa lain.
Akhirnya,  dapat  disimpulkan  bahwa Indonesia memiliki keunggulan potensi alam yang  luar  biasa  dibanding  Malaysia,  untuk dijadikan  tempat  yang  kondusif  dalam berinvestasi sedangkan kekurangannya regulasi,  infrastruktur  biokrasi  dan  korupsi yang harus segera dibenahi.Sementara Malaysia,  potensi  alam  yang  lebih  terbatas dibanding  dengan  Indonesia  tetapi  memiliki kelebihan  dalam  regulasi,  infrastruktur  dan biokrasi  yang  lebih  unggul  berbanding Indonesia.

## Penutup
Berdasarkan  paparan  penulisdi  atas, maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal penting  yang  menjadi power  point nya adalah:
1. Ekonomi  Syari‟ah  /  Perbankan  Syari‟ah merupakan  solusi  untuk  menghadapi krisis ekonomi global.
2. Tujuan  perbankan  syari‟ah  negara Indonesia  adalah  terwujudnya  sistem perbankan syari‟ah yang sehat, kuat dan Istiqamah  terhadap  prinsip  syari‟ah dalam  kerangka  keadilan,  kemaslahatan dan  keseimbangan,  guna  mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual. Sedangkan perbankannegara Malaysia komited untuk  mencapai  kecemerlangan  dalam usaha  menggalakkan  sistem  monetari
53 Atika  Fazalina  (2016),  “Pentingnya  Peningkatan Iklim  Investasi  dan  Usaha  bagi  Penguatan  Ekonomi Domestik”, Paper. Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Airlangga.
dan kewangan yang stabil dan membentuk  sektor  kewangan  yang kukuh  dan  progresif  bagi  mencapai pertumbuhan  ekonomi  yang  mampan demi negara.
3. Sektorusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)  di  Malaysia  dan  Indonesia secara  faktual  membantu  pertumbuhan ekonomi  dikedua  negara  tersebut  yang terbukti  sektor  ini  mampu  bertahan  saat krisis ekonomi.
4. Perbankan  syari‟ah  merupakan  salah satu  sektor  strategis  yang  harus  dilirik pemerintah  untuk  menghadapi negative spread dan kerentanan ekonomi global. 5. Perbankan syari‟ah Indonesia mengembangkan  “bank  syari‟ah  lebih dari sekedar bank atau beyond banking”. Sedangkan perbankan syari‟ah Malaysia  menempuh “pragmatic  and gradual  approach” ,  mengembangkan sistem yang menyeluruh, dan memberikan  komitmen  yang  kuat  untuk memastikan keberhasilannya. 6. Peran  perbankan  syari‟ah  Indoneia memberikan sumbangan terhadap pembangunan  ekonomi  negara  dengan memberikan andil terhadap
perkembangan  sektor  riil,  menarik investor luar ke Indonesia dan mendorong prilaku ekonomi yang etis di masyarakat. Sedangkan peran perbankan syari‟ah  Malaysia  membawa  Malaysia sebagai pusat keuangan Islam antarbangsa, membawa Malaysia menjadi  negara  berperekonomian  maju tahun 2020.
7. Dalam  menyelesaikan  krisis  moneter, Malaysia menolak bantuan IMF (International  Monetary  Fund) tetapi melakukan  langkah  -  langkah  dalam mengembangkan  perbankan  syari‟ah. Sedangkan  dalam  menyelesaikan  krisis moneter,  Indonesia  meminta  bantuan IMF (International  Monetary  Fund).
Tetapi  krisis  tidak  bisa  dipecahkan  oleh IMF sendiri. Dengan kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap industri  perbankan  nasional  yang  akhir nya krisis moneter dapat tertanggulangi.
8. Latarbelakang berdirinya perbankan syari‟ah Malaysia diawali oleh berdirinyasebuah lembaga non-
bankyang  bertujuan  untuk  membatu umat  Islam  di  Malaysia  menyimpan uang  untuk  menunaikan  ibadah  haji dengan  didirikannya Muslim  Pilgrims
Savings Corporation tahun 1963.
Sedangkan  di  Indonesia  perbankan syari‟ah diawali dengan berdirinya BMT
(Baitul  Maal  dan  Tanwil) atau  Balai Usaha Mandiri Terpadu, sebagai lembaga  keuangan syari‟ah di Indonesia yang ditemui sejak tahun 1984.
9. Iklim  investasi  Indonesia  menjanjikan untuk  jangka  panjang  dengan  perbaikan biokrasi dan infrastruktur negara. sedangkan  iklim  investasi  Malaysia masuk  dalam top  ten negara  ramah investasi.

## Daftar Pustaka
Abidin,  Mahani  Zainal  (2005), Menata Ulang  Aturan  Main  -  Rewriting  The  Rules Crisis  Management  Model  -  Sukses Malaysia  Mengatasi  Krisis  Ekonomi  ‟97- ‟98 . Edisi: -, Jakarta: Prenada.
Al-Qur‟ān  Nūr  Karīm,  Departemen  Agama Republik Indonesia. Antonio,  Muhammad  Syafi‟i  (2001), Bank Syari‟ah  dari  Teori  ke  Praktek .  Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani.
Antonio,  Syafi‟I  dan  Aam  S.  Rusydiana (2014),  “Peranan  Ekonomi  Syari‟ah  Dalam Pembangunan Daerah”, Jurnal. Jurnal Harmoni, Januari – Maret 2010, STEI Tazkia  Bogor,  Komite  Ahli  Bank Indonesia dan Dewan Syari‟ah Bank Negara Malaysia. Ascarva  (2012), Akad  &  Produk  Bank Syari‟ah . Cetakan Keempat, Depok: Dicetak oleh PT Rajagrafindo Persada.
Bank,  Asian  Development  (2005), Jalan Menuju  Pemulihan,  Memperbaiki  Iklim Investasi  di  Indonesia. Economics and  Research  Department  Development Indicators and Policy Research Division,  Hak  Cipta:  Asian  Development
Bank 2005 Hak Cipta Dilindungi.
Bank,  World  (2005),  “Mendukung  Usaha Kecil  dan  Menengan,” Jurnal. Indonesia Policy  Briefs  -  Gagasan  untuk  Masa Depan, Bank Dunia.
Bank,  World  (2014),  “Doing  Business 2014” ,  Artikel .  Laporan  Bank  Dunia,  dirilis selasa, 29
Oktober 2013.
Habibie,  Bacharuddin  Jusuf  (2006), Detik-
Detik  Yang  Menentukan,  Jalan  Panjang Indonesia
Menuju Demokrasi.
Cetakan  Kedua,  THC  Mandiri,  Jl  Kemang Selatan  No.  98  Jakarta  12560  – Indonesia.
Haekal,  Muhammad  Husain  (2004), Abu Bakr  As-Siddiq,  Sebuah  Biografi  dan  Studi
Analisis  tentang  Permulaan  Sejarah Islam Sepeninggal Nabi. Cetakan Keempat, Jakarta: Penerbit PT. Pustaka Litera Antar Nusa. Hakim, Cecep Maskanul (2008), “Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari‟ah”, Artikel. Direktorat
Perbankan Syari‟ah  Bank  Indonesia,  disampaikan  pada Kajian  Ekonomi  Syari‟ah  MES Cirebon, 28 Desember 2008.
Indonesia,  Bank  (BI)  (2002),  “Cetak  Biru Pengembangan Perbankan Syari‟ah ”, Artikel. Departemen Perbankan Syari‟ah, Bank Indonesia.
Indonesia,  Bank  (BI)  (2009),  “Perbankan Syari‟ah:  Lebih  Tahan  Krisis  Global”,
Artikel . Edukasi Perbankan, Direktorat Perbankan Syari‟ah, Jakarta: Bank Indonesia.
Indonesia,  Bank  (BI)  (t.t.),  “Sekilas Perbankan  Syari‟a  di  Indonesia”, Artikel .
Perbankan Syari‟ah Indonesia. Islam, Bank (2009), “Strength in Adversity”, Annual Report 2009 . Bank Islam Malaysia  Berhad, Wisma  Bank Islam, Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Keputusan  Presiden  Republik  Indnesia Nomor  27  Tahun  1998  Tentang
Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Kindleberger,  Charles  P.  (1988), Manias, Panics  and  Crashes .  New  York:  Basic Books. Malaysia,  Bank  Negara  (2001),  “Tinjauan Keseluruhan”, Buku  Laporan. The Central
Bank of
Malaysia (Malay: Bank
Negara  Malaysia),  abbreviated BNM,  is  the Malaysiancentral bank. Mohd  Razif  Abd.Kadir  (t.t.),  “Malaysia‟a Experience  in  Developing  Islamic  Financial System”, Paper .Assistant  Governor Bank Negara Malaysia. Pikiran  Rakyat  (2004), News  Paper. 6 Februari 2004, Malaysia. Reniati  (2014),  “Pengembangan  Perbankan
Syari‟ah Untuk Meningkatkan Entrepreneurship”,
Jurnal. Universitas Bangka Belitung. Robert  Gilpin  and  Jean  Millis  (2002), Tantangan  Kapitalisme  Global,  Ekonomi Dunia Abad ke-21 . Cetakan Pertama, Jakarta: Divisi Buku Pilihan, PT RajaGrafindo
Persada, Murai Kencana. Setiawan,  Abdul  Aziz  (2005),  “Prospek Perbankan  Syari‟ah  1426  H”, Artikel . Majalah
Hidayatullah  Edisi  12  /  XVII  /  April 2005. Ulfah, Abdul Aziz dan Mariyah (2010),
Kapita selekta Ekonomi Islam Kontemporer . Cetakan Kesatu, Bandung: Alfabetah.