## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru
Oleh :
Brahma Putra Perkasa 1 putrabrahma14@yahoo.com

## Abstract
As  a  general  official,  a  notary  is  required to  be  responsible  for  carrying  out  his  authority so  that  he  can  provide  legal  counseling  to  the parties  before  the  deed  is  drawn  up.  If  in  the future the deed that has been made turns out to contain a dispute then this definite matter needs to  be  questioned, whether the  error  in  the  deed was  caused  by  the  notary,  or  whether  the parties  did  not  provide  false  information  beyond the  knowledge  of  the  notary  or  was  there  an agreement made between the notary and one of the  parties  facing,  or  was  it  the  mistake  of  the parties  who  did  not  provide  the  documents properly.
It  is  recommended  that  in  the  future  the notary when conducting legal counseling can be carried out in front of the parties and every legal counseling that has been carried out by a notary and approved by the parties should be written in a deed, or if this cannot be done, the notary can put  it  in  a  separate  deed,  this  is  done  as  the evidence  that  the  notary  has  fulfilled  its obligations  in  providing  the  legal  counseling  in connection with the deed to be drawn up.
Keywords  : Legal  Counseling,  Responsibilities of a Notary, Law on Notary Position

## Abstrak
Sebagai  pejabat  umum,  seorang  Notaris dituntut  untuk  dapat  bertanggung  jawab  dalam mejalankan kewenanganya agar dapat memberikan  penyuluhan  hukum  terhadap  para pihak  sebelum  akta  itu  dibuatnya.  Apabila dikemudian  hari  akta  yang telah  dibuat ternyata mengandung sengketa maka hal pasti ini perlu
1 Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan
untuk  dipertanyakan,  apakah  kesalahan  pada akta  itu  disebabkan  oleh  Notaris,  ataukah  para pihak  yang  tidak  memberikan  keterangan  yang tidak  benar  diluar  sepengetahuan  notaris  atau adakah kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan  salah  satu  pihak  yang  menghadap, ataukah  kesalahan  para  pihak  yang  tidak memberikan dokumen dengan sebenar- benarnya.
Disarankan  untuk  kedepannya  notaris ketika melakukan penyuluhan hukum agar dapat dilakukan  di  hadapan  para  pihak  dan  setiap penyuluhan    hukum    yang  telah  dilakukan  oleh notaris dan disetujui oleh para pihak hendaknya dituliskan    dalam  akta,  atau  jika  hal  tersebut tidak dapat dilakukan, notaris bisa menuangkannya  dalam  suatu  akta  tersendiri, hal  ini  dilakukan  sebagai  bukti  bahwa  notaris tersebut  telah  melakukan  kewajibannya  dalam memberikan  penyuluhan  hukum  sehubungan dengan akta yang hendak dibuat.
Kata  Kunci  : Penyuluhan  Hukum,  Tanggung Jawab Notaris, Undang Undang Jabatan Notaris

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Melihat perkembangan hukum yang ada pada  masyarakat,  maka  akan  dapat  ditemukan bahwa peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat  telah mengalami  banyak perubahan  dan  perbedaan  secara  terus- menerus  dari  suatu  kurun  waktu  ke  waktu  yang lain.  Pada  masyarakat  yang  lebih  sederhana, hukum  telah  berfungsi  untuk  menciptakan  dan juga untuk memelihara keamanan serta ketertiban.  Fungsi  ini  juga  telah  berkembang sesuai  dengan  perkembangan  yang  ada  pada masyarakat  itu  sendiri  yang  juga  meliputi berbagai aspek dalam kehidupan di masyarakat yang  memiliki  sifat  dinamis,  memerlukan kepastian,  perlindungan  hukum  yang  berintikan kebenaran  dan  keadilan  dan  juga  ketertiban. Masyarakat  yang  membutuhkan  kepastian hukum,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum juga membutuhkan sektor pelayanan jasa publik

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  pada  saat  ini  juga  semakin  berkembang mengikuti  perkembangan  dan  meningkatnya kebutuhan  masyarakat  atas  pelayanan  jasa. Dalam  hal  ini  misalnya,  Notaris  merupakan salah  satu  Pelayanan  Jasa  Publik  di  bidang pembuatan akta otentik.
Ketentuan seorang Notaris dalam wewenangnya  untuk  membuat  suatu  akta otentik  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No. 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 UUJN. Dalam Pasal 1  angka  1  UUJN,  telah  disebutkan  bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  UU  ini  atau  berdasarkan  UU lainnya.
Mengenai kewenangan seorang Notaris,  pasal  15  ayat  (1)  UUJN  telah memberikan  jabarannya,  bahwa  Notaris,  dalam jabatannya,  berwenang  untuk  membuat  akta otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian, dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menjamin kepastian  tanggal  perbuatan  akta,  menyimpan akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan akta,  semuanya  itu  sepanjang  perbuatan  akta itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan undang-undang.
Sebagai pejabat umum, seorang Notaris dituntut  untuk  dapat  bertanggung  jawab  dalam mejalankan kewenanganya agar dapat memberikan  penyuluhan  hukum  terhadap  para pihak  sebelum  akta  itu  dibuatnya.  Apabila dikemudian  hari  akta  yang telah  dibuat ternyata
mengandung  sengketa  maka  hal  pasti  ini  perlu untuk  dipertanyakan,  apakah  kesalahan  pada akta  itu  disebabkan  oleh  Notaris  ataukah  para pihak  yang  tidak  memberikan  keterangan  yang tidak  benar  diluar  sepengetahuan  notaris  atau adakah kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan  salah  satu  pihak  yang  menghadap ataukah  kesalahan  para  pihak  yang  tidak memberikan dokumen dengan sebenar- benarnya.  Agar  suatu  akta  yang  telah  dibuat oleh  seorang  Notaris  tidak  mengandung  cacat hukum  dikemudian  hari,  karena  kesalahan notaris  yang  tidak  memberikan  penyuluhan hukum  terlebih  dahulu.  Maka  Notaris  itu  harus memberikan  pertanggung  jawaban  baik  secara moral maupun secara hukum. 2
Penyuluhan  hukum  merupakan  suatu bagian  dari  pembangunan  hukum  nasional, sedangkan  pembangunan  hukum  nasional bagian  dari  pembangunan  nasional.  Kegiatan penyuluhan  hukum  merupakan  salah  satu bentuk  sosialisasi  untuk  dapat menggambarkan bagaimana  keadilan  itu.  Hukum  nasional  tidak bisa  menjamin  terwujudnya  keadilan  itu 3 . Adapun  fungsi  dari  penyuluhan  hukum  itu sendiri adalah untuk suatu langkah pencegahan, langkah  pemeliharaan,  langkah  korektif  dan fungsi  pengembangan.  Pertama,  penyuluhan sebagai  langkah  pencegahan  ( preventif ),  yakni untuk  dapat  mencegah  timbulnya  hak-hak  yang desdruktif  dan  negatif  yang  mengakibatkan kerugian  bagi  masyarakat.  Kedua,  penyuluhan sebagai langkah pemeliharan  ( presevatif ), yakni untuk  dapat  memberikan  dorongan  yang
2 Putri A.R, Perlindungan Hukum  Terhadap Notaris Indikator  Tugas-Tugas  Jabatan  Notaris  Yang  Berimplikasi Perbuatan Pidana, Sofmedia, Jakarta, 2011, hal.8.
2 Sudjito, Critical  Legal  Studies  (CLS)  dan  Hukum Progresif  sebagai  Alternatif  Dalam  Reformasi  Hukum Nasional  dan  Perubahan  Kurikulum  Pendidikan  Hukum, Jurnal  Ultimatum  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Iblam,  vol.  2, Edisi September, 2008, hal. 3.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menciptakan partisipasi dalam suatu pembangunan hukum sesusai dengan kedudukan dan kemampuannya masing- masing.  Ketiga,  penyuluhan  sebagai  langkah korektif,  yakni  berfungsi  sebagai  upaya  koreksi terhadap  hal-hal  yang  telah  ada,  sehingga apabila  ditemukan  suatu  hal  yang  telah melanggar  hukum  dapat  mengurangi  dampak ataupun  menghilangkan  hal  tersebut  Ke  empat, penyuluhan  sebagai  fungsi  pengembangan ( developtmental ),  yakni  agar  dapat  memberi masukan dan dorongan terhadap suatu hal agar masyarakat  dapat  lebih  mandiri  dan  tidak tergantung ataupun  mengandalkan pihak lain. 4
Dalam  sektor  pelayanan  jasa  seorang Notaris  berperan  sebagai  pejabat  yang  telah diberi  wewenang  oleh  negara  untuk  dapat melayani  masyarakat  dalam  bidang  perdata terkhusus  dalam  pembuatan  akta  otentik. Sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  pasal  1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris  (untuk  selanjutnya disebut UUJN) : “ Notaris adalah pejabat umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam undang- undang ini.”
Dibentuknya  undang-undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memiliki landasan filosofis yaitu agar terwujudnya jaminan jaminan kepastian  hukum,  menciptakan  ketertiban  dan perlindungan  hukum  yang  berdasarkan  pada kebenaran dan keadilan melalui akta yang telah dibuatnya,  Notaris  harus  mampu  memberi kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.
Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang  membuat  akta  otentik  dan  juga kewenangan  lainnya  sebagaimana  yang  telah
4 Ibid
dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris.  Nomor  2  tahun  2014.  Notaris  adalah salah  satu  profesi  yang  juga  ikut  berperan  aktif dalam mendukung  proses  penegakan  hukum  di dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Keberadaan  fungsi  Notaris  di  Indonesia  telah tergambar  di  dalam  pasal  1868  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi  sebagai berikut :
“Suatu  akta  otentik  adalah  suatu  akta yang dalam bentuknya ditentukan Undang-Undang,  yang  dibuat  oleh  atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang  berkuasa  untuk  ditempat  dimana akta dibuatnya” Berdasarkan pada tahun 2004
diundangkanlah  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (sebagai pengganti  Staatbald  1860  nomor  30)  yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Untuk  selanjutnya  dalam  tulisan  ini  disingkat dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
Bagi  suatu  akta  otentik,  akta  tersebut mempunyai  3  (tiga)  fungsi  terhadap  para  pihak yang membuatnya berupa:
1.  Sebagai  bukti  bahwa  para  pihak  yang bersangkutan  telah  mengadakan  perjanjian tertentu;
2.  Sebagai  bukti  bagi  para  pihak  bahwa  apa saja  yang  telah  tertulis  dalam  perjanjian adalah  menjadi  tujuan  dan  keinginan  para pihak;
3.  Sebagai  bukti  pada  pihak  ketiga  bahwa pada tanggal tertentu kecuali juga ditentukan  sebaliknya  para  pihak  telah mengadakan  perjanjian  dan  bahwa  isi perjanjian  adalah  sesuai  dengan  kehendak para pihak. 5
5 Salim,  HS, Hukum  Kontrak,  Teori  dan  Teknik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.43.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Notaris dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya memiliki kewajiban untuk dapat bertindak amanah, jujur, tidak berpihak, mandiri, seksama  dan  selalu  menjaga  kepentingan  para pihak  yang  terkait  dalam  suatu  perbuatan hukum.  Seorang  Notaris  hendaknya  juga  harus memiliki  sifat  bijaksana  yang  berarti  harus mampu  berada  di  tengah-tengah  kedua  belah pihak,  memberikan  penyuluhan  hukum  ketika para  pihak  sedang  menghadap  Notaris  tanpa berpihak  kepada  salah  satu  pihak  saja.  Itu semua  dikarenakan  profesi  Notaris  memiliki kewajiban  atas  wewenang  yang  diberikan kepada  Notaris  dalam  memberi  penyuluhan hukum  kepada  para  pihak  yang  akan  membuat akta  seperti  yang    telah  di  atur  dalam  Pasal  15 ayat (2) huruf e.
Kedudukan  Notaris  di  Indonesia  lebih sulit  dari  pada  Notaris  di  negeri  Belanda. Seorang Notaris menghadapi langganan ( client) bermacam-macam  golongan  penduduk  dan masing-masing mempunyai  adat istiadat  sendiri dan  mempunyai  perbedaan  yang  beraneka ragam.  Maka  dari  itu  seorang  Notaris  wajib memberikan  penyuluhan  hukum  terlebih  dahulu yang  mudah  dipahami  oleh  langganan  pada saat berhadapan dengan notaris. 6
Dalam kewajibannya memberikan penyuluhan  hukum  kepada  para  pihak  peranan faktor  moralitas  seorang  Notaris  sangatlah diutamakan,  hal  inilah  yang  akan  membuat seorang  Notaris  tidak  akan  menyalahgunakan wewenang  yang  telah  ada  padanya  sehingga tidak  akan  mengakibatkan  kerugian  bagi  para pihak  dan  tidak  pula  merugikan  Notaris  itu sendiri. Hingga saat ini masih banyak masyarakat  yang  datang  menghadap  kepada
6 Arliman,  Lurensius,  Notaris  dan  Penegakkan Hukum Oleh Hakim, Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hal. 2.
Notaris hanya menyerahkan begitu saja seagala sesuatunya kepada Notaris, bagaimana baiknya menurut Notaris itu sendiri, ini semua dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum paham dengan permasalahan hukum.
Penyuluhan  hukum  dapat  dilakukan dengan  cara  memberikan  pemahaman  yang benar  terhadap  para  penghadap.  Seorang Notaris  harus  mampu  menjelaskan  isi  akta otentik  yang  telah  dibuatnya  karena  pada kenyataannya tidak semua orang yang membuat  akta  otentik  kepada  Notaris  dapat benar-benar memahami dengan baik dan benar akta tersebut. Pada keadaan ini seorang Notaris tidak  akan  menerima  honorarium  pada  saat memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  para pihak karena berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e  tersebut  Notaris  tidak  berkewajiban  meminta atau  memungut  bayaran  apapun  yang  terkait tentang penyuluhan  hukum yang diberikan oleh Notaris kepada para pihak atau masyarakat.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  rumusan  masalah  yang dapat  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1.  Bagaimana  peranan  dan  tanggung  jawab notaris  dalam  memberikan  penyuluhan hukum  terhadap  para  pihak  di  kota pekanbaru ?
2.  Apakah yang menjadi batasan-batasan bagi seorang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak ?
3.  Bagaimanakah  Akibat  Hukum  Jika  Notaris Tidak  Memberikan  Penyuluhan  Hukum Kepada Para Pihak ?
C.  Metode Penelitian

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pendekatan  masalah  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis empiris,  yaitu  suatu  penelitian  yang  mana disamping  melihat  aspek  hukum  positif  juga melihat  seperti  apakah  penerapan  yang  terjadi dilapangan  dan  masyarakat,  adapun  data  yang diteliti  awalnya  adalah  data  sekunder  yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, yaitu penelitian  terhadap  para  pihak-pihak  yang terkait  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatan Notaris.
II.  Hasil dan Pembahasan A.  Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan  Hukum  Terhadap  Para Pihak Di Kota Pekanbaru.
Pekerjaan  Notaris  adalah  pekerjaan yang  lebih mengutamakan  pelayanan  dari  pada imbalan  (pendapatan).  Artinya  mengutamakan apa  yang  harus  dikerjakan  sebagaimana kewajibannya bukan berapa bayaran yang akan diterima,  kepuasan  klien  adalah  yang  utama. 7
Apabila  Notaris  melalaikan  tanggung  jawabnya dalam  menjalankan  tugas  jabatan,  ia  harus dapat  mempertanggungjawabkan  secara  moral, etis  dan  hukum  kepada  masyarakat.  Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perusahaan  hanya  sebatas  tanggung  jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya tersebut dan bukan  merupakan  tanggung  jawab  materiil Notaris yang bersangkutan.
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014
7 Anand,  Ghansham, Karekteristik  Jabatan  Notaris Di Indonesia, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, hal. 118.
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang
Jabatan Notaris. Menurut kamus hukum,  notaris  adalah  orang  yang mendapat  kuasa  dari  pemerintah  untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai  surat  perjanjian,  surat  wasiat, akta  dan  sebagainya. 8 Gandasubrata menyatakan  Notaris  adalah  pejabat umum  yang  diangkat  oleh  pemerintah termasuk  unsur  penegak  hukum  yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. 9 Notaris  adalah  Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas  pada  tulisan-tulisannya  (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan  dan  pengakuan  dalam memberikan  jasa  bagi  kepentingan masyarakat. 10 Notaris  sebagai  Pejabat Umum  memiliki  tanggung  jawab  atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta.
Wewenang  Notaris  hanya  dicantumkan dalam  Pasal  15  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  UUJN. Menurut  Pasal  15  ayat  (1)  bahwa  wewenang Notaris  adalah  membuat  akta  otentik  mengenai semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan, sepanjang  pembuatan  akta  itu  oleh  suatu peraturan  umum  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan  kepadanya  pejabat  atau  orang lain. 11
Notaris  dalam  menjalankan  profesinya, selain harus netral juga dituntut untuk
8 J.C.S. Simorangkir, 2013, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, hal. 53.
9 H.R. Purwoto. S. Gandasubrata, 1998, Renungan Hukum, IKAHI  Cabang  Mahkamah  Agung  RI,  Jakarta,  hal. 484.
10 A.  Kohar,  2004, Notaris  Berkomunikasi, Alumni, Bandung, hal. 203.
11 Habib Adjie (b), Op.cit ., hal 34.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat  yang  memerlukan  jasanya  dengan sebaik-baiknya,  memberikan  bimbingan  dan penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  agar masyrakat menyadari tentang hak dan kewajibannya  sebagai  warga  Negara  dan anggota  masyarakat.  Inilah  sebabnya  mengapa calon  Notaris  harus  benar-benar  menguasai seluk-beluk  dan  sisik-melik  tentang  profesi kenotariatan. 12
Pasal  1  angka  7  UUJN  menjelaskan pengertian akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris  menurut bentuk  dan  tata  cara  yang  di  tetapkan  dalam undang-undang  ini.  Berdasarkan  pengertian  ini dapat  disimpulkan  tentang  penggolongan  akta otentik yaitu :
1.  Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum (akta relaas ),
2.  Akta  otentik  yang  dibuat  dihadapan  pejabat umum (akta para pihak/ partij akta).
Akta  otentik  dapat  dikatakan  sebagai ”bukti  sempurna”,  artinya  akta  otentik  itu mempunyai  kekuatan  pembuktian  sedemikian rupa  karena  menyatu  atau  melekatnya  pada akta  otentik  itu  sendiri  sehingga  tidak  perlu dibuktikan  lagi  dan  menurut  hakim  akta  otentik itu  merupakan  bukti  wajib/keharusan  (verplicht bewijs). Siapa yang menyatakan akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikannya.
Pasal  1  angka  7  UUJN  menjelaskan pengertian akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris  menurut bentuk  dan  tata  cara  yang  di  tetapkan  dalam undang-undang  ini.  Berdasarkan  pengertian  ini
12 Yuwono.  Dwi,  Ismantoro, Memahami  Berbagai Etika  Profesi  Dan  Pekerjaan, Tim  Medpess,  Yogyakarta, 2013 hal. 179
dapat  disimpulkan  tentang  penggolongan  akta otentik yaitu :
1.  Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum (akta relaas ),
2.  Akta  otentik  yang  dibuat  dihadapan  pejabat umum (akta para pihak/ partij akta).
Akta  otentik  memiliki  3  kekuatan pembuktian yaitu: 13
1.  Kekuatan  pembuktian  Lahiriah,  artinya  akta otentik  mempunyai kemampuan untuk membuktikan  dirinya  sendiri  sebagai  akta otentik,  mengingat  kehadirannya  itu  telah sesuai  dan  menurut  ketentuan  pasal  1868 KUHPerdata.  Pembuktian  lahiriah  ini  tidak ada pada akta di bawah tangan.
2.  Kekuatan  pembuktian  Formil,  bahwa  apa yang  dinyatakan  dan  dicantumkan  dalam akta  otentik  itu  adalah  benar  karena merupakan  uraian  kehendak  para  pihak yang  dinyatakan  di  dalam  akta  otentik  itu oleh  atau  di  hadapan  pejabat  yang berwenang  dalam  menjalankan  jabatannya. Selain itu, akta otentik menjamin kebenaran tanggal,  tanda  tangan,  komparan  (orang yang  menghadap)  dan  tempat  dibuatnya akta.  Dalam  arti  formil,  akta  notaris membuktikan  kebenaran  dari  apa  yang disaksikan  yaitu  yang  dilihat,  didengar  dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian  formil,  kecuali  bila  orang  yang melakukan  tanda  tangan  pada  akta  itu mengakui kebenaran tanda tangannya.
13 Yudara,  N.G.  2001.  Perjanjian  Kredit  Bank – Pemberian  Jaminan  Pengikatan  dan  Permasalahannya, Makalah  disajikan  dalam  Seminar  Perkreditan  Perbankan. Bank Rakyat Indonesia.  Surabaya.  12  September  2001. hal 22-23

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3.  Kekuatan  pembuktian  Materiil,  bahwa  isi akta  itu  dianggap/dibuktikan  sebagai  yang benar  untuk  setiap  orang,  juga  terhadap para  pihak  yang  meminta  untuk  dibuatkan akta  otentik  itu  sebagai    alat  bukti terhadap dirinya (termasuk ahli waris para pihak atau orang  lain  yang  mendapat  hak  dari  para pihak) atau
dinamakan
“preuve
proconstituee”.
B.  Batasan-Batasan  Bagi  Seorang  Notaris Dalam  Memberikan  Penyuluhan  Hukum

## Terhadap Para Pihak
Ketika  penghadap  menghadap  Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan  notaris,  dan  kemudian  Notaris membuatkan akta atas permintaan atau keinginan  para  penghadap  tersebut,  maka dalam  hal  ini  memberikan  landasan  kepada Notaris  dan  para  penghadap  telah  terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin    bahwa  akta  yang  dibuat  tersebut telah  sesuai  menurut  hukum  yang  sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. 14
Pada dasarnya bahwa hubungan antara Notaris  dan  para  penghadap  yang  telah membuat  akta  di  hadapan  atau  oleh  Notaris tidak  dapat  dikonstruksikan,  ditentukan  pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan  apapun.  Untuk  menentukan bentuk  hubungan  antara  Notaris  dengan  para penghadap  harus  dikaitkan  dengan  ketentuan Pasal  1869  KUHPerdata,  bahwa  akta  otentik terdegradasi  menjadi  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan dengan alasan : (1)Tidak berwenangnya pejabat
14 Habib Adjie (b), Loc.cit ., hal. 17.
umum  yang  bersangkutan,  atau  (2)Tidak mampunya  pejabat  umum  yang  bersangkutan, atau  (3)  Cacat  dalam  bentuknya,  atau  karena akta  Notaris  dibatalkan  berdasarkan  keputusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat  Notaris  sebagai  suatu  perbuatan melawan  hukum  atau  dengan  kata  lain hubungan  Notaris  dan  para  penghadap  dapat dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  melawan hukum, karena: 15
1.  Notaris  tidak  berwenang  membuat  akta yang bersangkutan,
2.  Tidak mampunya Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta,
3.  Akta Notaris cacat dalam bentuknya.
Dengan  adanya  penyuluhan  hukum yang  diberikan  oleh  notaris,  diharapkan  para penghadap yang memerlukan bantuannya menjadi paham dan mengerti mengenai keputusan yang terbaik yang akan diperbuatnya dan  juga  sebelum  notaris  membuatkan  akta yang  diinginkan  oleh  kliennya,  notaris  harus terlebih  dahulu  memberikan  suatu  penjelasan mengenai  keadaan  hukum  yang  sebenarnya kepada  klien,  hak  dan  kewajiban  mereka masing-masing,  agar  klien  tersebut  mengerti akan keadaan yang sebenarnya.
Penyuluhan  hukum  adalah  kegiatan dengan tujuan utamanya agar masyarakat  tau  hukum,  paham  hukum, sadar  hukum,  untuk  kemudian  patuh pada  hukum  tanpa  paksaan,  tapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan.  Dalam  tulisannya  Prof.  Dr.
Satjipto Rahardjo mengatakan :
“Hukum tidak perlu mengatur masyarakat  secara  penuh,  total  (full
15 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
regulation)  cukup  sekedar  membuat
skema  besar,  sedang  proses-proses nyatanya diserahkan kepada masyarakat. Tanpa mengganggu kelangsungan hidup yang sudah berjalan.” 16 Pada penyuluhan akan selalu diusahakan  tumbuhnya  kesadaran  hukum  pada diri seseorang sehingga ia akan menjadi faham, tahu, mengerti dan dapat melaksanakan dengan iklas  kaidah-kaidah  hukum  yang  telah  berlaku. Penyuluhan  hukum  bagi  notaris  sendiri  telah dijelaskan pada Pasal 15 ayat (2) huruf e bahwa notaris berkewajiban untuk memberikan penyuluhan  hukum  kepada  para  penghadap yang ingin membuat akta kepadanya. Ketentuan ini  sesungguhnya  bertujuan  agar  penyuluhan hukum  yang  dilakukan  oleh  notaris  dapat memberikan  kesadaran  dan  pengetahuan  akan hak  dan  kewajiban  para  penghadap  sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
Para  pihak    adalah  orang    yang  satu dengan orang yang lainnya mengadakan  suatu  perbuatan  hukum dihadapan  seorang  notaris.  Seorang notaris  memiliki  tugas  untuk  dapat mengkonstantir hubungan hukum antara  para  pihak  dalam  bentuk  tertulis dan  format  tertentu,  sehingga  menjadi suatu akta otentik. Para pihak datang ke notaris  agar  tindakan  atau  perbuatan hukumnya diformulasikan ke dalam akta otentik  sesuai  dengan  kewenangan notaris,  kemudian  notaris  membuatkan akta  atas  permintaan  atau  keinginan para pihak  tersebut, maka dalam hal ini memberikan  landasan  kepada  notaris dan  para  pihak  telah  terjadi  hubungan hukum.  Notaris  harus  menjamin  bahwa akta  yang  dibuat  tersebut  telah  sesuai menurut  aturan  hukum  yang  sudah ditentukan,  sehingga  kepentingan  yang
16 Rahardjo  Satjipto, Hukum  Dalam  Jagat Ketertiban, (Jakarta: Penerbit UKI Pree, 2006), hal. 55.
bersangkutan  terlindungi  dengan  akta tersebut. 17
Untuk  itu  dalam  praktek  sehari-hari notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi  hukum  dan  asas  negara  serta  bertindak sesuai  dengan  makna  sumpah  jabatan  dan mengutamakan pengabdiannya kepada kepentingan  masyarakat  dan  negara.  Adanya kewajiban  kepribadian  yang  baik  dan  tuntutan untuk  menjunjung  tinggi  martabat  jabatan notaris,  dengan  demikian  dalam  pelaksanaan jabatannya  notaris  tidak  dibenarkan  melakukan hal-hal  dan/atau  tindakan  yang  tidak  sesuai dengan  martabat  dan  kehormatan  jabatan notaris.
C.  Akibat Hukum Jika Notaris Tidak Memberikan  Penyuluhan  Hukum  Kepada Para Pihak Pelaksanaan penyuluhan hukum
tersebut  tidak  diatur  secara  khusus,  tetapi notaris juga tetap mempunyai tanggung jawabnya  yaitu  tanggung  jawab  secara  moral terhadap  jabatan  yang  diembannya.  Karena notaris  merupakan  pejabat  yang  dipercaya  dan dalam  melaksanakan  tugasnya  selalu  dijiwai Pancasila,  sadar  dan  taat  kepada  hukum Jabatan Notaris, sumpah jabatan dan juga Kode etik notaris. 18
Jika  penghadap  merasakan  ada  suatu ketidakpuasan  atas  penjelasan  yang  diberikan oleh  notaris  tersebut  maka  secara  hukum disahkan bahwa penghadap yang bersangkutan boleh  menanyakan  kepada  notaris  lainnya. Terhadap  penjelasan  hukum  yang  diberikan notaris, para penghadap bebas untuk menentukan keputusan yang akan diambilnya.
17 Habib  Adjie,  Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir Tematik  Terhadap  UU  No.30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris), cet.2, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 15-16.
18 Santoso,  Agus, Hukum  Moral  Dan  Keadilan, Kencana, Jakarta, 2012, hal.  114.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dengan  demikian  penjelasan  tersebut dapat  diikuti  oleh  para  penghadap  atau  tidak ditulis  di  dalam  akta.  Bedasarkan  alasan tersebut  maka  jika  ada  kesalahan  didalam  akta sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak bukan  kesalahan  notaris  maka  notaris  tersebut tidak  dapat  dituntut  tanggung  jawabnya  karena apa  yang  tercantum  di  dalam  akta  merupakan keinginan  dari  para  pihak  sendiri  sementara notaris hanya menuangkannya saja dari kehendak  para  pihak  didalam  akta  otentik, sehingga  konsekuensinya  ditanggung  oleh penghadap  sendiri.  Akan  tetapi  jika  notaris tersebut  memberikan  suatu  penyuluhan  hukum yang  diikuti  dengan  pembuatan  akta,  ternyata menimbulkan  suatu  kerugian  bagi  kliennya karena  kesalahan  dari  notaris  sendiri  maka notaris tersebut dapat dituntut tanggung jawabnya.  Sebaliknya  jika  kerugian  yang ditimbulkan  bukan  karena  kesalaha  notaris maka  notaris  tidak  dapat  dituntut  tanggung jawabnya.
Dalam  PJN  maupun  UUJN  dan  Kode Etik  Jabatan  Notaris,  tidak  ada  pengaturan secara  spesifik  adanya sanksi pidana terhadap Notaris.  Dalam  praktik  ditemukan  kenyataan bahwa  suatu  tindakan  hukum  atau  pelanggaran yang  dilakukan  Notaris  sebenarnya  dapat dijatuhi  sanksi  Administrasi  atau  Perdata  atau Kode Etik Jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau  dikualifikasikan  sebagai  suatu  tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.
Penjatuhan  hukuman  pidana  terhadap Notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal  yang  tidak  tepat  secara  hukum  jika  ada putusan  Pengadilan  Pidana  dengan  amar putusan  membatalkan  akta  Notaris  dengan alasan Notaris terbukti  melakukan suatu
tindakan  pidana  pemalsuan.  Dengan  demikian yang  harus  dilakukan  oleh  mereka  yang  akan atau  berkeinginan  untuk  menempatkan  Notaris sebagai  terpidana,  atas  akta  yang  dibuat  oleh atau  dihadapan  Notaris  yang  bersangkutan, maka  tindakan  hukum  yang  harus  dilakukan adalah  membatalkan  akta  yang  bersangkutan memalui gugatan. 19
Dengan demikian sebelum akta ditandatangani, notaris diwajibkan untuk terlebih dahulu  membacakan  apa  yang  tertuang  dan tertulis  didalam  akta  sesuai  dengan  apa  yang dikehendaki  oleh  klien  maka  setelah  aktanya dibuat  oleh  notaris  yang  bersangkutan  ternyata menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak maka  notaris  yang  bersangkutan  tidak  dapat dituntut  tanggung  jawabnya.  Dengan  alasan bahwa jika akta telah ada, maka yang berbicara bukan  para  pihak  lagi  melainkan  akta  tersebut karena  apa  yang  tertulis  di  dalam  akta  sebagai alat bukti yang otentik.
III.  Penutup
A.  Kesimpulan
1.  Peran  dan  tanggung  jawab  Notaris  dalam memberikan    penyuluhan  hukum  terhadap para  pihak  telah  diwajibkan  kepada  setiap Notaris.  Dalam  memberikan  penyuluhan hukum,  Notaris  berperan  untuk  selalu bertindak jujujur dan tidak berpihak, memberikan  pelayanan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  didalam  undang- undang, serta merahasiakan segala keterangan  dan  segala  sesuatu  yang diperolehnya  dari  para  penghadap  atau kliennya  kepada  pihak  lain.  Batasan- batasan bagi seorang notaris dalam memberikan  penyuluhan  hukum  kepada
19 Arliman,  Laurensius, Notaris  Dan  Penegakkan Hukum Oleh Hakim, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 52.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kliennya,  notaris    harus  memberikan penjelasan    mengenai    keadaan  hukum yang  sebenarnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan  hak dan kewajiban para pihak agar  tercapai  kesadaran  hukum  yang  tinggi dalam  masyarakat,  bertindak  jujur,  tidak berpihak  dan  dengan  penuh  rasa  tanggung jawab  mentaati  kentuan  didalam  UUJN, kode etik notaris dan sumpah jabatan.
2.  Akibat hukum apabila notaris tidak memberikan  penyuluhan  hukum  kepada para pihak yang menimbulkan kerugian bagi para  pihak  dikemudian    hari,  maka  apabila kerugian  tersebut  timbul  karena  kesalahan dari notaris itu sendiri maka notaris itu dapat dituntut  tanggung    jawabnya.  Sebaliknya, jika  kerugian  yang  timbul  bukan  karena kesalahan  notaris maka notaris tidak dapat dituntut tanggung jawabnya.
3.  Akibat hukum apabila notaris tidak memberikan  penyuluhan  hukum  kepada para pihak yang menimbulkan kerugian bagi para  pihak  dikemudian    hari,  maka  apabila kerugian  tersebut  timbul  karena  kesalahan dari notaris itu sendiri maka notaris itu dapat dituntut  tanggung    jawabnya.  Sebaliknya, jika  kerugian  yang  timbul  bukan  karena kesalahan  notaris maka notaris tidak dapat dituntut tanggung jawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta, UII Press, 2009.
Amirudin El Zaini Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
Aridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab, Ghimia Indonesia, Bogor, 2005.
Departemen Pendidikan dan kebudayaan, kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999.
Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009.
Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dengan Judul Buku Asli General Theory of Law and State , Rumidi Pers, Jakarta.
Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006.
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2010. Hery Susanto, Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Dalam Kontrak, FH UI Press, Yogyakarta, 2010. Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan ,  Gajah  Mada  University Press, Yogyakarta, 1988. Komar Andasasmita, Notaris I, Penerbit Sumur, Bandung, 1981.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Maritman  Prodjohamidjojo, Penyelidikan  dan Penyidikan, Ganesa  Indonesia,  Jakarta,
1985.
Muhammad Abdulkhadir, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006.
Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  Dari  Sudut Pandang  Hukum  Bisnis ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Munir  Fuady, Perbuatan  Melawan  Hukum Pendekatan  Kontemporer, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan  Kedua,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
Putri  A.R, Perlindungan  Hukum  Terhadap Notaris ( Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris  yang  Berimplikasi  Perbuatan Pidana), Sofmedia, Jakarta, 2011.
R.  Soegondo  Notosidoerjo, Hukum  Notariat  di Indonesia-Suatu Penjelasan, Raja
Grafindo  Persada,  Cetakan  Kedua,
Jakarta, 1993.
Ridwan  HR,  Hukum  Administrasi  Negara,  PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Roemasiti  Prayitno, Tugas  dan  Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat  Akta, Media  Notariat,  No.  12- 13/Tahun IV, Okteber 1989. Sadijono, Memahami  Beberapa  Bab  Pokok Hukum Administrasi, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2008. Salim  HS, Hukum  Kontrrak,  Teori  dan  Tekhnik
Penyusunan  Kontrak, Sinar  Grafika, Jakarta 2006.
Salim  HS, Perkembangan  Teori  Dalam  Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Salim,  HS,  dan  Erlies  Septinana  Nurbaini,
penerapan Teori Hukum Pada Penelitian  Disertasi  dan Tesis ,  Buku  Ke
Dua, Rajawali, Pres, Jakarta.
Salim,  HS, Hukum  Kontrak,  Teori  dan  Teknik Penyusunan  Kontrak ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2006.
Salim,  HS, Hukum  Kontrak,  Teori  dan  Teknik Penyusunan  Kontrak ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2006.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000.
Soerjono Soekanto, Beberapa Cara dan Mekanisme  dalam  Penyuluhan  Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Raja, Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012. Soetardjio  Soematmodjo, Apakah:  Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Libertu, Yogyakarta, 1986. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,
Intermasa, Jakarta, 1987.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata
Indonesia, Cetakan  Pertama,  Liberty, Yogyakarta, 2006.
Tan  Thong  Kie, Studi  Notaris,  Serba-Serbi Praktek  Notaris, Ichtiar  Baru  Van Hoeve, Jakarta, 1994.
Victor  Martin  Cori, Kewajiban  Notaris  Yang
Telah  Di  Angkat  dan  Disumpah  Untuk Menjalankan  Jabatan  di  Kota  Padang , Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan  Program  Pasca  Sarjana Universitas Diponegoro Andalas Padang, Tahun 2017. Victor Simatupang dan Cormentyna Sitanggang, Grossse  Akta  Dalam  Pembuktian  dan Eksekutorial, cet.1, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
Wawan  Muhran  Hariri, Pengantar  Ilmu  Hukum , Pustaka Setia, Bandung, 2012.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Tentang Jabatan Notari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 LN.  No.  117  Tahun  2004  TLN.  No. 4432. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undangang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris , Undang-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Undang Nomor 2 Tahun 2014 LN. No. 3 Tahun 20014 TLN. No. 5491.

## C.  Jurnal
Rahmad  Hendra.  2012. Tanggung  Jawab Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  Yang Penghadapnya  Menggunakan  Identitas Palsu  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmu Hukum. 3 (01). (Februari, 2012).
Faisal  A.  Rani.  2019. Kedudukan  Notaris Sebagai  Pejabat  Umum  Ditinjau  Dari Konsep  Equality  Before The  law. Jurnal Hukum  dan  Pembangunan.  49  (01). (Februari, 2019).
Sholikhkah  Entin.  2017. Perlindungan  Hukum TerhadapNotaris Yang Diduga Melakukan  Malpraktek  Dalam  Proses Pembuatan  Akta Otentik. Jurnal  Akta.  4 (01). (Maret, 2017).
Ma’ruf Umar. 2015. Tinjauan Hukum Kedudukan Dan  Fungsi  Notaris  Sebagai  Pejabat Umum  Dalam  Membuat  Akta  Otentik. Jurnal  Pembaharua  Hukum.  2  (3). (September-Desember, 2015).

## D.  Internet
Hukum  Pedia, Perbedaan  Antara  Teori  Hukum Positivisme  John  Austine  Dengan  Teori Hukum  Progresif  Satjipto  Rahardjo,
Hukum Pedia, http://www.hukumpedia.com/lkmp_unha
s/ perbedaan-antara-teori-hukum- positivisme-john-austine-dengan-teori- huku-progresif-satjipto-rahardjo , terakhir diakses pada 20 Desember 2017.
Mowoka  V.P, Pelaksanaan  Tanggung  Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. Lex  Et  Societatis, Lex  Et
Sociatis, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/le xetsocietatis/article/view/4671 ,  terakhir diakses pada 14 Juli 2014.