## IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HIBAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK ANAK DAN ORANG YANG DIBAWAH PENGAMPUAN DI BATAM, INDONESIA

## Shenti Agustini
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail : shenti_monroe@yahoo.com

## Bona Hidayat
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail : bona.hidayat@gmail.com

## ABSTRAK
Sulitnya  proses  hukum  di  Negara  Indonesia  dan  minimnya  pengetahuan  masyarakat mengenai  hukum  khususnya  mengenai  pelaksanaan  hibah  untuk  anak  dibawah  umur  dan orang  yang  dibawah  pengampuan,  membuat  masyarakat  tidak  mengetahui  bagaimana pelaksanaan  hibah  untuk  anak  dibawah  umur  dan  orang  yang  dibawah  pengampuan berdasarkan  Peraturan  Undang-Undang.  Tujuan  Penelitian  ini  dilakukan  adalah  untuk menganalisis  proses  pelaksanaan  pemberian  hibah  harta  dalam  proses  peralihan  hak  atas sertipikat  rumah  untuk  anak  dibawah  umur  serta  kedudukan  hukum  pemberian  hibah  harta dalam  proses  peralihan  hak  atas  sertipikat  rumah  untuk  anak  dibawah  umur.  Metode penelitian  yang  digunakana  adalah  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pemberian  hibah  dapat  diberikan  kepada  anak  dibawah  umur  dengan  syarat  harus  ada  wali atau  diwakili  orang  tuanya,  masalah-masalah  yang  terjadi  dalam  pemberian  hibah  kepada anak  di  bawah  umur  adalah  pihak  keluarga  yang  lain  menuntut  hak  hibah  tersebut  apabila pelaksanaan  pemberian  hibah  tanpa  persetujuan.  Kesimpulannya  adalah  agar  anak  dibawah umur  dan  dibawah  pengampuan  memperoleh  kedudukan  hukum  dalam  pelaksanaan  hibah maka orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan peralihan hak atas sertipikat rumah di Pengadilan Negeri.
Kata Kunci : Hak, Hibah, Dibawah Umur, Dibawah Pengampuan.

## ABSTRACT
The difficulty of legal process in the State of Indonesia and people have least knowledge about  the  law,  especially  regarding  to  implementation  of  grant  for  children  under  age  and people below obligation, have made the public don’t know how to implement grants for under age  and  below  obligation  based  on  the  law.  The  purpose  of  this  research  to  find  about  the implementation process of giving grants in the transition process of land rights certificate for under  age  and  below  obligation  as  well  as  the  legal  position  of  grants  in  the  transition process of land rights certificates for under age and below obligation. The research method used is juridical empirical. The research result is the grants can be given to children under the  condition  must  be  a  guardian  or  parents  are  represented,  the  problems  that  if  another family  party  demanding  the  right  to  grant,  the  grant  implementation  without  consent.  The conclusion is under age and below obligation to obtain a legal position in the implementation of the grant, parents or guardians can apply for the transitition of land rights at the District Court.
Keywords: Rights, Grant, Under Age, Below Obligation

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  berdasarkan  UUD  1945  adalah  negara  kesatuan (konstitusional)  yang  memberikan  jaminan  dan  memberikan  perlindungan  atas  hak-hak  warga  negara, antara  lain  hak  warga  negara  untuk  mendapatkan,  mempunyai,  dan  menikmati  hak  milik  (Hitaminah, 2019).  Hibah  atau  pemberian  dalam  hal  ini  sebenarnya  termasuk  dalam  pengertian  hukum,  karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri (Rahmita & Budiono, 2017). Pada umumnya proses beri- memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu  sesuai  dengan  suasana  saat  itu,  jadi  sifat  dari pemberian  itu  adalah  umum,  karena  baik  pemberi maupun penerima tidak perlu  memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan  melihat status individunya.
Di  dalam  hukum  dijelaskan  bahwa  setiap  orang  dapat  menjadi  subyek  hukum,  tetapi  menurut ketentuan  Undang-Undang  ada  subyek  hukum  yang  tidak  sempurna  artinya  bahwa  subyek  hukum  itu hanya  mempunyai  kehendak,  tetapi  tidak  mampu  untuk  menuangkan  kehendaknya  di  dalam  perbuatan hukum,  mereka-mereka  itu  adalah  (Subekti,  1994):  “1) Orang  yang  belum  dewasa/anak  di  bawah umur; 2) Orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila); 3) Wanita dalam perkawinan”.
Mengenai subyek hukum yang tidak sempurna, yaitu orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 330  KUHPerdata  adalah  mereka  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  dan  belum  pernah  kawin sebelumnya, sedangkan wanita dalam perkawinan sejak dikukuhkan SEMA Nomor 13 Tahun 1963, maka kedudukan  wanita  dalam  perkawinan  dianggap  cakap  menurut  hukum,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  31  Undang-Undang  nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  kmudian  diubah  menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas,  pemahaman  tentang  hibah  sebagaimana  dijelaskan  dalam ketentuan  Pasal  1666  KUHPerdata  merupakan  suatu  perjanjian  dengan  mana  sipenghibah  diwaktu hidupnya  dengan  cuma-cuma  dan  tidak  dapat  ditarik  kembali  menyerahkan  sesuatu  barang  guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu.
Di dalam hukum, tidak semua orang bisa jadi subyek hukum yang dapat melakukan segala perbuatan hukum  seperti  contohnya  melakukan  penandatanganan  kontrak.  Misalnya  saja  anak-anak,  karena  belum dewasa, anak  dianggap  tidak  cakap  dalam  hukum.  Tetapi  tidak  semuanya  orang  dewasapun  akan  secara otomatis  dianggap  cakap  hukum.  Dalam  suatu  keadaan  yang  menyebabkan  orang  dewasa  tidak  cakap hukum sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum (Budify, Manurung & Hariandja, 2020).
Orang dibawah pengampuan  merupalan kondisi adanya seseorang yang bisa bertindak sebagai wakil menurut  perundang-undangan  dari  orang  yang  tidak  cakap  tersebut.  Sehingga  disini  akan  ada  dua  belah pihak, yaitu orang dewasa yang dianggap tidak cakap yang disebut  dengan “ kurandus ”, serta orang yang bertindak  sebagai  wakil  dari kurandus disebut  pengampu  ( curator )  (Sharfina  &  Sukananda,  2019). Pengampuan  diatur  dalam  buku  I  KUHPerdata.  Adapun  syarat-syarat  seseorang  berada  dibawah pengampuan  adalah  sebagaimana  diatur  dan  dimaksud  Pasal  433  KUHPerdata:  “setiap  orang  dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun  ia  kadang-kadang  cakap  menggunakan  pikirannya.  Seorang  dewasa  boleh  juga  ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”. Tetapi perlu diingat bahwa seorang anak belum masuk kategori dewasa yang berada dalam  keadaan  dungu, gila (sakit ingatan) atau mata gelap tidak boleh  ditempatkan dibawah  pengampuan.  Karena  anak  mempunyai  seorang  wakil  menurut  hukum,  yaitu  orang  tua  yang menjalankan kekuasaan orang tua atau wali. Jadi intinya, dibawah pengampuan hanya dapat diberlakukan bagi orang yang telah dewasa dari segi umur menurut hukum (Windajani, 2008).
Didalam  hal  peralihan  yang  diberikan  kepada  anak  dibawah  umur  dan  dibawah  tanggung  jawab seorang  wali  maka  tidak  terlepas  dari  peran  dan  fungsi  lembaga  Balai  Harta  Peninggalan  (BHP).  Balai Harta  Peninggalan  merupakan  pelaksana  penyelenggara  hukum  dibidang  harta  peninggalan  dalam lingkungan  Departemen  Hukum  dan  HAM.  Lembaga ini  tidak  hanya  mengurus  kepentingan  anak  yatim
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
piatu  dan  anak-anak  yang  belum  dewasa,  tetapi  juga  mengurus  harta  orang  yang  dibawah  pengampuan, harta kekayan orang yang hilang serta harta kekayaan mereka yang telah pailit (Pratiwi, 2019).
Dalam  pemberian  hak  khususnya  terhadap  benda-benda  tetap  tidak  terlepas  dari  peran  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  (Suwarno,  2020).  artinya  bahwa  prosedur  peralihannya  memerlukan  akte otentik yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena jika tidak dilakukan maka peralihan hak menjadi batal,  sebaliknya  peralihan  barang-barang  bergerak  tidak  memerlukan  akte  otentik,  hal  ini  dapat dilakukan dengan penyerahan langsung kepada sipenerima hak atau kepada pihak ketiga yang  menerima peralihan hak itu atas nama sipenerima hak (Mehdini, 2019).
Ide  awal  topik  penelitian  ini  berangkat  dari  besarnya  minat  penulis  terhadap  kajian  mengenai pelaksanaan hibah untuk anak di bawah umur dan orang yang dibawah pengampuan di Kota Batam, baik secara  Undang-Undang  maupun  praktek  dilapangan.  Selain  itu  alasan  penentuan  judul  ini  adalah  antara lain  karena  sejauh  pengetahuan  penulis  bahwa  masih  minimnya  tulisan  yang  membahas  kajian  tentang pelaksanaan  hibah  untuk  anak  di  bawah  umur  dan  orang  yang  dibawah  pengampuan.  Sulitnya  proses hukum  di  Negara  Indonesia  dan  minimnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  hukum  di  Negara Indonesia  khususnya  mengenai  pelaksanaan  hibah  untuk  anak  dibawah  umur  dan  orang  yang  dibawah pengampuan,  membuat masyarakat tidak  mengetahui  bagaimana pelaksanaan hibah untuk anak  dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan yang berada di Kota Batam berdasarkan UUD NRI 1945.
Penelitian  tentang  pelaksanaan  hibah  untuk  anak  di  bawah  umur  dan  orang  yang  dibawah pengampuan ini kiranya dapat menjadi referensi bagi para pelaku hukum dalam upaya memberi masukan kepada  para  pihak  atau  masyarakat  khususnya  apabila  akan  melakukan  peralihan  hak  atas  tanah  dan bangunan, sedangkan penerima masih dibawah umur dan orang yang dibawah pengampuan.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  diperoleh  beberapa  rumusan  masalah  yang  dijadikan  sebagai objek  penelitian.  Adapun  rumusan  masalah  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  1) Bagaimana  proses pelaksanaan pemberian hibah harta dalam proses peralihan hak atas sertipikat rumah untuk anak dibawah  umur  dan  orang  yang  dibawah  pengampuan?;  dan  2)  Bagaimana  kedudukan  hukum anak  dibawah  umur  dan  orang  yang  dibawah  pengampuan  terhadap  pemberian  hibah  dalam proses peralihan hak atas tanah sertipikat rumah ?.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  empiris.  Dalam penelitian  ini  meninjau  langsung  kedalam  lingkungan  yang  akan  diteliti  berdasarkan  nilai-nilai  yang hidup  dimasyarakat  serta  bagaimana  peraturan  perundang-undangan  berlaku  dimasyarakat..  Penelitian hukum  empiris  dalam penelitian ini  menggunakan  data-data berupa data primer dan  data sekunder. Data primer  yaitu  dengan  cara  observasi  dan  wawancara  langsung  ke  Kantor  Notaris  dan  PPAT  Kota  Batam Data  sekunder  yang  digunakan  adalah  berupa  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan  serta teori hukum (Sunggono, 2003).
Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen wawancara dengan narasumber  serta  studi  kepustakaan  sebagai  penunjang  data  yang  diperoleh  melalui  studi  dokumen  atau bahan  kepustakaan.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan konsep kualitatif. Konsep ini digunakan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen atau bahan kepustakaan (Marhel, 2017).

## PEMBAHASAN

## Proses  Pelaksanaan  Pemberian Hibah Harta Dalam  Proses Peralihan Hak Atas Sertipikat Rumah Untuk Anak Dibawah Umur Dan Orang Yang Dibawah Pengampuan
Dalam pelaksanaan pemberian hibah, pemberi hibah harus sudah dewasa, sehat pikiran serta bukan suami  isteri.  Selain  itu  mulai  hari  penghibahan  itu  dengan  kata-kata  yang  tegas  telah  diterima  oleh penerima  hibah sendiri atau dikuasakan untuk  menerima penghibahan-penghibahan  yang telah  diberikan kepada  penerima  hibah  atau  akan  diberikan  kepadanya  dikemudian  hari  (Rahmita  &  Budiono,  2017). Apabila pelaksanaan pemberian hibah tersebut tidak  dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka hal itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik kemudian, yang aslinya harus disimpan, asalkan hal ini dilakukan diwaktu pemberi hibah masih hidup (Hitaminah, 2019).
Pelaksanaan  pemberian  hibah  kepada  orang-orang  yang  belum  dewasa  yang  berada  dibawah perwalian  atau  kepada  orang-orang  terampu,  harus  diterima  oleh  wali  atau  pengampu,  yang  untuk  itu harus  dikuasakan  oleh  Pengadilan  Negeri.  Dalam  pelaksanaan  pemberian  hibah  kepada  penerima  hibah selain  harus  dilakukan  dengan  suatu  akta  otentik  juga  harus  mendapat  persetujuan  saudara-saudara kandung  penerima  hibah,  hal  ini  umtuk  mencegah  timbulnya  suatu  gugatan  terhadap  pemberi  hibah maupun penerima hibah (Suwahyuwono, 2018).
Masalah-masalah  tanah  merupakan  masalah  yang  sangat  kompleks,  antara  lain  yaitu  masalah pemberian hak tanah seperti masalah warisan dan hibah. Salah satu pemberian tanah yaitu dengan melalui hibah. Penerapan hibah dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan dan dilaksanakan pada masyarakat khususnya hibah tanah. Penghibahan  digolongkan dalam perjanjian cuma-cuma  dalam perkataan dengan cuma-cuma  ditunjukkan  adanya  prestis  dari  satu  pihak  saja,  sedangkan  pihak  lainnnya  tidak  usah memberikan kontra prestisnya (Subekti, 1995).
Pelaksanaan  pemberian  hibah  berupa  hak  milik  atas  benda-benda  yang  termaktub  dalam penghibahan,  sekalipun  penghibahan  tersebut  telah  diterima  secara  sah,  tidak  serta  merta  berpindah tangan kepada penerima hibah, selain dengan jalan penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dimana kebendaan itu berada.
Penyerahan tidak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah  dikuasai  oleh  orang  yang  hendak  menerimanya.  Sedangkan  pelaksanaan  pemberian  hibah  sesuai dengan Hukum Perdata Islam dijelaskan yang memberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan  pada  waktu  pemberian  itu  dilakukan,  berada  dalam  keadaan  sehat  baik  jasmani  maupun  rohaninya. Selain  itu  pemberi  hibah  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  orang  yang  telah  dewasa  serta  cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan.
Sedangkan yang akan diberi hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum yang layak  memiliki  barang  yang  dihibahkan  padanya,  dan  harus  cakap  melakukan  perbuatan  hukum.  Kalau penerima  hibah  masih  dibawah  umur  diserahkan  kepada  pengawasan  walinya  sampai  penerima  hibah cakap  melakukan  tindakan  hukum,  baik  terdiri  atas  ahli  waris  maupun  bukan  ahli  waris.  Untuk pelaksanaan  pemberian  hibah  harus  ada  harta  atau  barang  yang  dihibahkan,  dapat  terdiri  atas  segala barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat (hibah utama) atau hasil sesuatu barang dapat dihibahkan (Willyza, 2018).
Di  dalam  proses  pelaksanaan  hibah  yang  dijelaskan  beliau  bahwa  langkah  yang  dilakukan  adalah menandatangani  Akta  Hibah  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  dan  dihadirkan  minimal  2  saksi  dalam penandatanganan,  tandatangan  diatas  materai  dengan  3  rangkap  Akta  Hibah.  Pemberi  hibah ditandatangani suami dengan persetujuan isteri serta penerima hibah yaitu ditandatangani ibunya sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur tersebut.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  salah  satu  PPAT–Notaris  Kota  Batam  yaitu  Dian Arianto  SH,  SE,  MKn  menyatakan  bahwa  selanjutkan  akan  dilakukan  proses  pengecekan  sertipikat  di BPN  (Badan  Pertanahan),  untuk  memeriksa  apakah  sertipikat  tersebut  bermasalah,  setelah  melakukan proses  pengecekan  sertipikat,  kemudian  dilanjutkan  dengan  pembayaran  BPHTB  (Bea  Perolehan  Hak Atas  Tanah  dan  Bangunan)  agar  akta  Hibah  tersebut  bisa  dilakukan  proses  penomoran  Akta,  untuk prosedur  pembayaran  BPHTB  (Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan)  adalah  NJOP  PBB  - 70.000.000 x 5%, dan proses terakhir adalah memasukkan sertipikat tersebut ke BPN (Badan Pertanahan Nasional)  Kota  Batam  untuk  dilanjutkan  kepada  proses  Balik  Nama  Sertipikat  dari  Pemberi  Hibah  dan dibalik nama kepada penerima Hibah.
Dalam wawancara dengan beberapa PPAT-Notaris di Kota Batam, tentang pemberian hibah kepada anak  dibawah  umur  dan  mengenai  penyelesaian  masalah-masalah  yang  timbul  pihak  PPAT-Notaris TITIK AMINAH dan VIVIN mengatakan bahwa, pada dasarnya seorang anak masih dibawah umur tidak dapat  melakukan  tindakan  hukum  sendiri,  oleh  karena  itu  jika  mereka  terlibat  dalam  sebuah  transaksi seperti misalnya hibah, maka ia harus diwakili oleh orang tuanya atau wali yang ditunjuk oleh pengadilan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Batam.
Dalam hal ini yang menjadi wali adalah ibunya sesuai kesepakatan bersama, tetapi jika dikemudian hari  orang  tuanya  meninggal  dunia  maka  walinya  adalah  pihak  keluarga  sedarah  atau  semenda  yang ditunjuk dalam surat wasiat atau yang ditentukan oleh pengadilan bila tidak ada surat wasiat. Jika terjadi hibah  ketika  anak  tersebut  belum  dewasa,  biasanya  terdapat  dalam  akta  hibah  bahwa  balik  nama  surat- surat dan dilakukan jika anak tersebut telah dewasa, dan oleh karena itu segala kepentingan hukum anak tersebut menyangkut harta yang dihibahkan akan tetap diwakili oleh orang tuanya atau walinya.
Orang  yang  dibawah  pengampuan  adalah  kondisi  dimana  ada  seseorang  yang  akan  bertindak sebagai  wakil  menurut  Undang-Undang  dari  orang  yang  tidak  cakap  tersebut.  Sehingga  disini  akan  ada dua  pihak,  yaitu  orang  dewasa  yang  dianggap  tidak  cakap  yang  disebut  kurandus,  serta  orang  yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut pengampu ( curator ).
Pengampuan  diatur  dalam  Buku  I  KUH  Perdata.  Adapun  syarat-syarat  seseorang  berada  dibawah pengampuan  adalah  sebagaimana  diatur  dan  dimaksud  Pasal  433  KUHPerdata  :  “setiap  orang  dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun  ia  kadang-kadang  cakap  menggunakan  pikirannya.  Seorang  dewasa  boleh  juga  ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”.
Untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum  terhadap  anak  dibawah  umur  dan  orang  yang  dibawah pengampuan  dalam  pelaksanaan  hibah,  maka  mereka  dapat  mengajukan  permohonan  penetapan pengadilan  agar  dapat  melakukan  proses  peralihan  hak  atas  sertipikat  rumah.  Pengajuan  permohonan pengadilan  ini  dilakukan  oleh  orang  tua/wali  dari  anak  dibawah  umur  atau  orang  dibawah  pengampuan. Setelah  adanya  penetapan  pengadilan,  anak  dibawah  umur  dan  orang  yang  dibawah  pengampuan  dapat melakukan pelaksanaan akta hibah dikantor notaris.
Menurut  teori  efektivitas  hukum  adalah  masalah  pengaruh  hukum  tidak  hanya  terbatas  pada timbulnya  ketaatan  atau  kepatuhan  pada  hukum,  tapi  mencakup  efek  total  dari  hukum  terhadap  sikap tindak  atau  perilaku  baik  yang  bersifat  positif  maupun  negatif.  Efektivitas  penegakan  hukum  sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk  menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan  ( compliance ),  dengan  kondisi  tersebut  menunjukkan  adanya  indikator  bahwa  hukum  tersebut adalah efektif.

## Kedudukan  Hukum  Anak  Dibawah  Umur  Dan  Orang  Yang  Dibawah  Pengampuan  Terhadap Pemberian Hibah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Sertipikat Rumah
Menurut  KUHPerdata  (BW)  yang  dimaksud  dengan  orang  yang  belum  dewasa  (masih  di  bawah umur) adalah Seseorang yang usianya belum mencapai 21 tahun terkecuali bagi seseorang yang walaupun belum berusia 21 tahun telah menikah maka orang tersebut dapat dianggap dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum itu, akan tetapi apabila pada usia 21 tahun orang tersebut bercerai maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang masih di bawah umur.
Kedudukan  orang  yang  dibawah  pengampuan,  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  berlaku  sama dengan  kedudukan  anak  dibawah  umur  sehingga  semua  ketentuan  mengenai  pengurusan  perwakilan orangtua  atau  perwalian  anak  dibawah  umur  berlaku  sama  dengan  pengurusan  pengampu  kecuali  dalam perbuatan  hukum  tertentu  misalnya  membuat  surat  wasiat,  tindakan  pengurusan  tersebut  baru  akan mengikat  harta  kekayaan  anak  dibawah  umur  terhadap  hal-hal  yang  diatur  secara  khusus  antara  lain sebagai berikut (Candra, 2005):
1. Untuk meminjam uang, untuk mengasingkan atau untuk menggadaikan barangbarang tak bergerak, menjual atau memindahtangankan surat-surat utang Negara, piutang-piutang dan andil-andil,  maka wali  hanya  dapat  bertindak  mewakili  anak  dibawah  umur  jika  wali  telah  mendapat  kuasa  dari pengadilan.
2. Untuk menyewa atau mengambil dalam hak usaha untuk diri sendiri barang-barang kekayaan anak dibawah umur tersebut jika wali telah mendapat ijin dari pengadilan.
3. Untuk memajukan suatu gugatan dimuka hakim atas nama anak dibawah umur atau untuk membela kepentingan  anak  dibawah  umur  atas  suatu  gugatan  atau untuk  menerima  suatu  putusan,  jika  wali telah lebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan.
4. Untuk  mengadakan  perdamaian  di  luar  hakim  maupun  untuk  menyerahkan  suatu  perkara  kepada suatu lembaga penyelesaian sengketa alternatif, jika wali telah mendapat ijin dari pengadilan.
5. Untuk  menerima  suatu  warisan  atas  nama  anak  dibawah  umur  selain  dengan  hak  istimewa  untuk perdaftaran  harta  peninggalan,  wali  dilarang  menerima  atau  menolaknya  tanpa  mendapat  ijin  dari pengadilan,
6. Untuk  menerima  sebuah  hibah  atas  nama  anak  dibawah  umur  hanya  dapat  dilakukan  setelah mendapat ijin dari pengadilan,
7. Untuk  meminta  pembagian  dan  pemisahan  terhadap  harta  peninggalan  atas  nama  anak  dibawah unur, hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Pengadilan.
Agar anak dibawah umur memperoleh kedudukan hukum dalam pelaksanaan hibah maka orang tua atau  wali  dapat  mengajukan  permohonan  peralihan  hak  atas  sertipikat  rumah  di  Badan  Pertanahan Nasional/ATR.  Tindakan  hukum  atas  harta  kekayaan  anak  dibawah  umur,  dapat  dilangsungkan  melalui lembaga  perwalian  menurut  undang-undang  berdasarkan  kekuasaan  orang  tua  ( onderlijke  macht )  atau perwalian  yang  ditetapkan  pengadilan  kepada  salah  seorang  dari  kedua  orang  tuanya  ( voogdij )  atau perwalian menurut Undang-Undang oleh pihak lain ( wettelijke voogdij ) sebagaimana termuat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan.
Pengadilan  Negeri  bertanggung  jawab  untuk  mewakili  dan  merawat  kepentingan  rakyatnya  yang oleh  hukum  atau  keputusan  hakim  tidak  dapat  memenuhi  keinginan  mereka  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku, BHP adalah objek  yang  memenuhi di lapangan termasuk  wali, pengawas, peserta, absen, disita. pendaftaran  dan  perhitungan  bangsal,  ahli  waris,  broker  dan  otorisasi  untuk  mengeluarkan  pernyataan atau dasar non-pelanggaran untuk permintaan dari para pemangku kepentingan.
Pengasuh  harus  memberikan  pertanggung  jawaban  untuk  sistem  anak-anak  kepada  wali  setiap bulan (enam). BHP diharuskan untuk memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan Pedoman Presiden yang Bijak untuk keenam Menteri (enam bulan). Dalam menjalankan fungsi dan fungsinya BHP bersifat
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sosial,  yang  melindungi  dan  mewakili  orang-orang  yang  oleh  hukum  tidak  dapat  melakukan  hal  mereka sendiri.
Kedudukan  orang  yang  dibawah  pengampuan,  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  berlaku  sama dengan  kedudukan  anak  dibawah  umur  sehingga  semua  ketentuan  mengenai  pengurusan  perwakilan orangtua atau perwalian anak dibawah umur berlaku sama dengan pengurusan pengampu.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisa,  Peneliti  menarik  kesimpulan  untuk  menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :
1. Proses pelaksanaan pemberian  hibah  harta dalam proses peralihan  hak atas sertipikat rumah untuk anak  dibawah  umur  dan  orang  yang  dalam  pengampuan  adalah  bahwa  dalam  pelaksanaan pemberian  hibah,  pemberi  hibah  harus  sudah  dewasa,  sehat  pikiran  serta  bukan  suami  isteri. Pelaksanaan  pemberian  hibah  kepada  orang-orang  yang  belum  dewasa  yang  berada  dibawah perwalian  atau  kepada  orang-orang  terampu,  harus  diterima  oleh  wali  atau  pengampu,  yang  untuk itu  harus  dikuasakan  oleh  Pengadilan  Negeri.  Dalam  pelaksanaan  pemberian  hibah  kepada penerima  hibah selain harus dilakukan  dengan suatu akta otentik juga harus mendapat persetujuan saudara-saudara  kandung  penerima  hibah,  hal  ini  untuk  mencegah  timbulnya  suatu  gugatan terhadap  pemberi  hibah  maupun  penerima  hibah,  bila  obyek  bendanya  bergerak  maka pemberiannya cukup dilakukan dengan penyerahan (levering) saja, akan tetapi bila obyeknya benda tetap  maka  pemberiannya  harus  dilakukan  dengan  menggunakan  akta  otentik  yang  dibuat dihadapan  Notaris,  karena  bila  pemberian  hibah  benda  tetap  dilakukan  tidak  dihadapan  Notaris maka pemberiannya menjadi batal.
2. Kedudukan  hukum  pemberian  hibah  harta  dalam  proses  peralihan  hak  atas  sertipikat  rumah  untuk anak dibawah umur dan  orang  yang dalam pengampuan adalah bahwa pengurusan harta kekayaan anak  dibawah  umur  dapat  dilakukan  melalui  perwakilan  orang  tua  atau  perwalian  anak  dibawah umur,  baik  menurut  Undang-Undang  ataupun  berdasarkan  penetapan  Pengadilan,  kekuasaan perwakilan  atau  perwalian  tidak  boleh  digunakan  untuk  memindahtangankan,  mengalihkan  atau membebankan  harta  kekayaan  anak  dibawah  umur,  kecuali  dalam  hal  kepentingan  anak menghendaki dan harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.

## Rekomendasi
1. Kepada pihak Notaris dan PPAT, seperti yang telah menjadi kewenangannya atau kode etik jabatan sebagai  Notaris  dan  PPAT  selalu  bertanggung  jawab  memberikan  konsultasi  hukum  terhadap masyarakat yang belum mengerti dan mengetahui tentang hal tersebut, agar masyarakat selalu aman dalam melakukan perbuatan hukumnya itu sendiri.
2. Kepada lapisan masyarakat agar selalu tetap konsisten mencari solusi hukum kepada pihak Notaris dan PPAT, Pengadilan Negeri, atau pejabat yang berwenang dalam hal melakukan segala perbuatan hukum yang dimana perlu untuk kepentingan pribadi sekaligus untuk pihak lain.
3. Kepada  pihak  Pengadilan  Negeri  agar  tidak  memberatkan  masyarakat  dalam  proses  pengurusan berkas  permohonan  penetapan  atau  hal  lain  yang  berbelit-belit  membutuhkan  waktu  yang  begitu lama, sehingga mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam memenuhi permohonan agar mencapai maksud  tertentu,  supaya  masyarakat  tidak  malas  mengajukan  permohonan  yang  tidak  berbelit, sehingga tidak ada jalan untuk memakai calo dengan biaya besar dalam sebuah pengurusan berkas permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri.
4. Kepada  pihak  orang  tua  yang  akan  memberikan  hibah  harta  kepada  anak-anaknya  hendaklah diusahakan  pembagian  harta  yang  adil  tidak  memberatkan  kepada  kepentingan  1  anak  saja,  tidak
boleh  melebihi 1/3 harta, dalam pelaksanaannya banyak  masalah yang  dapat timbul  mengenai tata cara  pemberiannya  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  yaitu  dalam  KUH  Perdata,  yang memberikan hibah kepada anaknya dengan cara cuma-cuma tanpa adanya akta otentik, karena bila obyeknya benda tetap maka pemberiannya harus dilakukan dengan menggunakan akta otentik yang dibuat  dihadapan  Notaris  dan  PPAT,  karena  bila  pemberian  hibah  benda  tetap  dilakukan  tidak dihadapan Notaris dan PPAT maka pemberiannya menjadi batal”.

## DAFTAR PUSTAKA
Budify, A., Manurung, J. A. L., & Hariandja, S. B. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar:  Kajian  Putusan  Nomor  33/Pdt.  G/2019/PN.  Pms. SIGn  Jurnal  Hukum , 2 (1),  72- 85.
Chandra, S. (2005). Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Jakarta: Gramedia.
Hitaminah,  K.  (2019).  Proses  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  Karena  Hibah  Untuk  Anak Dibawah Umur. Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya , 2 (1).
Marhel,  J.  (2017).  Proses  Pendaftaran  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dalam  Perspektif  Kepastian Hukum. Masalah-Masalah Hukum , 46 (3), 249-256.
Mehdini, F. (2019). Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta Hibah Di Kota Batam. Addayyan: Jurnal Mu'amalah/Hukum Ekonomi Syari'ah , 14 (1), 1-16.
Pratiwi,  Y.  D.  (2019).  Harmonisasi  Perlindungan  Harta  Kekayaan  Anak  dalam  Perwalian  melalui Penguatan Peran Wali Pengawas. Jurnal Suara Hukum , 1 (1), 61-90.
Rahmita,  N.  M.,  &  Budiono,  R.  (2017).  Analisis  kompilasi  hukum  islam  tentang  tolok  ukur  hibah  yang diperhitungkan sebagai warisan. Jurnal Cakrawala Hukum , 8 (1), 75-85.
Sharfina, V. H., & Sukananda, S. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL). Justitia Jurnal Hukum , 3 (2).
Subekti, R. (1994). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bandung: PT. Internusa.
Subekti. (1995). Aneka Perjanjian , Bandung: PT Aditya Bakti.
Sunggono, B. (2003). Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Suwahyuwono,  S.  (2018).  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Melalui  Hibah  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Uupa. Lex Privatum , 6 (3).
Suwarno,  C.  A.  (2020).  Implikasi  Yuridis  atas  Kelalaian  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang Mengakibatkan  Akta  Hibah  Tanah  Hak  Milik  Kepada  Warga  Negara  Asing  Batal  demi  Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 547K/PDT/2019). Indonesian Notary , 2 (2).
Willyza,  D.  (2018).  Kewenangan  Peradilan  Mengadili  Terhadap  Sengketa  Akta  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  Dan  Balik  Nama  Pada  Sertipikat  Berdasarkan  Hibah  Hak  Atas  Tanah  Yang  Cacat Hukum. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 4 (2).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Windajani, I. I. D. (2008). Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 20 (3), 559-572.