INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8666-8676 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Nikah Online Di Masa Wabah  Covid-19 Relevansi Maqashid Syariah
Dicky Supermadi 1 ✉ , Iin Ratna Sumirat 2
Mahasiswa HKI Pascasarjana UIN SMH Banten Akademisi UIN SMH Banten
Email: dickysupermadi0@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi salah satunya yaitu ada syarat yang pelaksanaanya dalam Ijab kabul harus terpenuhi keabsahan penikahan yaitu dilaksanakan dalam satu majelis,  tetapi  pada  tahun  2020,  wabah  penyakit  covid-19  menyerang  dunia  termasuk  di  Indonesia, wabah ini membatasi semua aktivitas manusia. pada masa pandemi ini muncul tata cara pernikahan yang tidak biasa pada masa normal,yaitu nikah online. Nikah online merupakan suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya  dilakukan  melalui  media yang  terhubung  dengan  suatu  jaringan  atau sistem  internet  (via  online).  Dengan  pendekatan  Maqashid  Syariah  nikah  online  dapat  dilaksanakan dengan tetap memperhatikan unsur rukun-rukun nikah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain: 1.)Bagaimana Prosedur Pernikahan Online  Pada Masa Pandemi Covid  -19? 2.)Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan Online Pada Masa Pandemi Covid-19? 3.)Bagaimana Legal Formal Pernikahan Online  Pada Masa Pandemi Covid-19 Dengan Pendekatan Maqashid Syariah?. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  melalui  penelitian  kepustakaan  (library  reseacrh)  yaitu dengan buku-buku fiqih tentang perkawinan, dan juga buku-buku maqashid syariah. Dan kemudian untuk melihat praktik nikah online di masa wabah Covid-19 maka penulis mengambil dari media online dalam berbentuk berita ataupun artikel yang berkaitan dengan praktik nikah online, serta data sekunder yakni buku, jurnal yang mendukung dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini adalah prosedur pernikahan online  pada  masa  covid-19  terdapat  beberapa  peraturan  diantaranya,  Surat  edaran  Nomor:  P- 001/DJ.III/HK.007/07/2021 Tentang petunjuk teknis layanan nikah pada kantor urusan Agama kecamatan dalam  masa  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  (PPKM).  Dan  wajib  melakukan  swab antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah. Pelaksanaan pernikahan online pada masa pandemi covid-19, para pihak yang terlibat harus menerapkan protokol kesehatan ketat serta para pihak yang terlibat dalam pernikahan itu pun terbatas.  Nikah online di masa pandemi covid-19 dengan pendekatan maqashid syariah, kandungan Maqashid Syari'ah atau tujuan hukum Islam adalah
kemaslahatan  umat  manusia  yaitu  memudahkan  kesulitan  memberikan  kepastian  dan  terdapat Maslahah  Mursalah.
Kata  kunci : Maqashid Syariah, Nikah Online, wabah covid-19

## Abstract
In marriage, there are harmony and conditions that must be fulfilled, one of which is that there are conditions that the implementation of the Ijab Kabul must fulfill the validity of the marriage, namely that it is carried out in one assembly, but in 2020, the Covid-19 disease outbreak attacked the world, including in  Indonesia,  this  outbreak  limited  all  activities.  man.  During  this  pandemic,  a  wedding  procedure emerged  that  was  unusual  in  normal  times,  namely  online  marriage.  Online  marriage  is  a  form  of marriage in which the consent transaction is carried out through media connected to a network  or internet system (via online). With the Maqashid Syariah approach, online marriage can be carried out while still paying attention to the elements of the pillars of marriage. The problem formulation of this research includes: 1.) What are the procedures for online marriage during the Covid-19 pandemic? 2.) How are online weddings implemented during the Covid-19 pandemic? 3.) What is the legal formality of online marriage during the Covid-19 pandemic using the Maqashid Syariah approach? The method used in this research is a qualitative method through library research, namely with fiqh books about marriage, and also maqashid sharia books. And then to look at the practice of online marriage during the Covid-19 outbreak, the author took it from online media in the form of news or articles related to the practice of online marriage, as well as secondary data, namely books and journals that support this research. The results of this research are that online marriage procedures during Covid-19 contain several regulations,  including  Circular  Letter  Number:  P-001/DJ.III/HK.007/07/2021  concerning  technical instructions for marriage services at sub-district Religious Affairs offices during the implementation of restrictions. community activities (PPKM). And it is mandatory to carry out an antigen swab which is valid at least 1x24 hours before the wedding ceremony. Carrying out online weddings during the Covid-19 pandemic, the parties involved must implement strict health protocols and the parties involved in the wedding  are  also  limited.  Online  marriage  during  the  Covid-19  pandemic  with  a  maqashid  sharia approach, the content of Maqashid Syari'ah or the aim of Islamic law is the benefit of humanity, namely easing difficulties, providing certainty and there is Maslahah Murlah.
Keywords: Maqashid Syariah, Online Marriage, Covid-19 outbreak

## PENDAHULUAN
Bahwa manusia secara lahiriyah diciptakan berpasang-pasangan maka dengan itu diperintahkan untuk melakukan pernikahan. Menikah merupakan sunatullah, dapat menjadi wajib hukumnya ketika lelaki dan perempuan yang syarat dan rukunnya telah mencukupi maka disarankan bagi mereka untuk segera menikah. Ada banyak sisi mafsadahnya ketika seorang  lelaki  dan  perempuan  yang  saling  menyukai  tidak  kunjung  segera  menikah.
Dampak yang mungkin akan terjadi yaitu, seperti terjadi timbulnya fitnah. Dalam pernikahan terdapat  rukun  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi,  salah  satunya  syarat  yang  harus dilaksanakan adalah ijab kabul, saat melaksanakan ijab kabul harus dilaksanakan dalam satu majelis, ijab kabul harus diucap pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak- pihak  yang  bersangkutan  agar  terpenuhi  keabsahannya.  Ijab  diucapkan  oleh  wali,  kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki, jika ijab dan kabul didengar dan dilihat oleh  saksi (terutama)  dan  orang  yang  hadir  dalam  majelis  pernikahan,  maka  pernikahan  itu  telah memenuhi syarat. (Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, 2004, p. 3) Ulama  Syafi’i  dan  Ulama  Hanafi  dalam  pendapatnya persyaratan  Ijab  kabul mempunyai syarat sama yang dilakukan dalam satu majelis (ittihad al-majlis). Pada kitab al- mughni karangan Ibnu Qudamah dijelaskan bila ada jeda di antara ijab kabul hukumnya tetap sah apabila masih dalam satu tempat tidak dalam majelis yang berbeda. Pendapatnya sama dengan Hambali dan Hanafi. Pendapat syafi’iyah syarat ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis dengan dua orang saksi. (Aminuddin, 1999, p. 63)
Pada  tahun  2020,  wabah  penyakit  covid-19  menyerang  dunia  termasuk  di  Indonesia, wabah ini membatasi semua aktivitas manusia. Hampir satu tahun lebih wabah menyerang indonesia  hingga  pemerintah  menerapkan  beberapa  peraturan  untuk  pembatasan  fisik, seperti PSBB,PPKKM dan New Normal, pada masa pandemi ini muncul tata cara pernikahan yang tidak biasa pada umumnya, yaitu nikah online. Nikah online merupakan suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui media yang terhubung dengan suatu  jaringan  atau  sistem  internet  (via  online),  jadi  antara  mempelai  lelaki  dengan mempelai perempuan, wali dan saksi berkumpul dalam bentuk visualisasi melalui bantuan alat  elektronik yang terhubung dengan internet. Dengan kecanggihan teknologi  sangat membantu dan memungkinkan keabsahaan pernikahan dilakukan secara online karena kecil kemungkinan terjadinya unsur penipuan dan ketidakjelasan, dasar kebolehan melakukan nikah online  di masa wabah covid-19 yaitu dengan dasar  pendekatan maqashid syari’ah. Maqashid Syari'ah terhadap pelaksanaan pernikahan online pada masa pandemi Covid-19 memiliki  tujuan    untuk  menjaga  umat  manusia  agar  tidak  terpapar  wabah  Covid-19, sedangkan  ketika  pernikahan  dilakukan  secara  langsung  dapat  mengakibatkan  terpapar wabah  Covid-19. Dalam unsur maqashid syari'ah yaitu dapat menjaga agama ( ظفح  نيدلا ) menjaga jiwa  ( ظفح  سفنلا ). (Jabar, 2013, pp. 1-2)
Dalam  pemaparan  diatas  sudah  jelas  bahwa  pernikahan  ada  ketentuannya  dengan dilakukaan secara tatap muka dalm satu majelis , agar terjadi kejelasan dan terhindar dari kebohongan,  aspek-aspek  menggugurkan  kewajiban    pernikahan  itu  dengan perkembangan teknologi mudah dipantau  keabsahannya, maka nikah online dimasa wabah
covid-19  boleh  dilakukan  dengan  tetap  memperhatiakan  rukun – rukun  nikah  dan  juga protokol keesehatan agar tidak terjadi penularan wabah covid-19.

## METODE PENELITIAN
Dalam penulisan karya ilmiah ini, perlu adanya metode penelitian , dalam bagian ini mencakup beberapa point diantaranya : 1. Bentuk Penelitian, Bentuk Penlitian ini merupakan Penelitian  Kualitatif  ,yaitu  bentuk  penelitian  yang  temuan-temuannya  tidak  diperoleh melalui  prosedur  statistik  atau  bentuk  hitungan  lainnya  dan  berusaha  memahami  dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. 2. Jenis Penelitian, Library research, yaitu suatu penelitian yang meanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh penelitian , menghimpun data atau mengumpulkan  data  dari  sumber-sumber  tertulis  seperti  buku-buku,jurnal,artikel  dan sumber-sumber tertulis lainnya seta mempelajari suy mber-sumber tertulis tersebut yang berkaitan  dengan  pembahasan  tesis  ini.  2.  Tekhnik  Pengumpulan  Data,  Penulis mengumpulkan sumber data dari buku-buku fiqih tentang perkawinan,ijab qabul dan juga buku-buku maqashid syariah. Dan kemudian untuk melihat praktik nikah online  di masa wabah  Covid-19  maka  penulis  mengambil  dari  media  online  dalam  berbentuk  berita ataupun artikel yang berkaitan dengan praktik nikah online. 3. Tekhnik Pengolahan Data, Pengolahan data pada penelitian ini  menggunakan induktif, yaitu mengungkapkan fakta yang  terjadi  di  masyarakat  tentang  kasus  nikah  online  selanjutnya  di  analisis  berdasar perspektif Maqashid Syari’ah sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hal tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Prosedur Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19
Berkaitan dengan pernikahan pada masa pandemi, terdapat Surat Edaran Menteri Agama  Republik  Indonesia  Nomor  P002/DJ.III/HK.00.7/03/2020  Tahun  2020 TentangImbauan  Dan  Pelaksanaan  Protokol  Penanganan  Covid-19  Pada  Area  Publik DiLingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang menjelaskan tentang protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA, antara lain:
1. Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di KUA:
a. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam saturuangantidak lebih dari 10 orang;
b.  Catin  dan  anggota  keluarga  yang  mengikuti  prosesi  harus  telah  membasuh tangandengan sabun/hand sanitizer dan menggunakan masker; dan
c. Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan maskerpada saat ijab kabul;
2. Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di luar KUA:
a. Ruangan prosesi akad nikah di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat;
b. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangantidak lebih dari 10 orang;
c.  Catin  dan  anggota  keluarga  yang  mengikuti  prosesi  harus  telah  membasuh tangandengan sabun/hand sanitizer dan menggunakan masker; dan d. Petugas, Wali Nikah  dan  Catin  Laki-laki  menggunakan  sarung  tangan  dan  maskerpada  saat  ijab kabul.
3. Untuk sementara waktu meniadakan semua jenis pelayanan selain pelayananadministrasi dan  pencatatan  nikah  di  KUA,  yang  berpotensi  menjalin  kontak  jarak  dekatserta menciptakan kerumunan seperti: bimbingan perkawinan bagi catin, konsultasiperkawinan, bimbingan klasikal dan sebagainya; dan
4.Selalu  melakukan  koordinasi  dengan  petugas  kesehatan  dalam  rangka pencegahanpenyebaran  Covid-  19  ,  termasuk  memberi  rujukan  yang  diperlukan bilamana terdapattanda-tanda dan gejala sakit baik pada petugas maupun masyarakat pada saatpelayanan berlangsung.
Dengan  masih  diterapkannya  PPKM,  syarat  swab  antigen  (dengan  hasil  negatif) dalam layanan pernikahan wajib dilampirkan. Plt. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen  Bimas  Islam  Kemenag  M.  Adib  Machrus  menyampaikan  bahwa  pihak  yang  wajib melakukan swab antigen adalah calon pengantin (catin), wali nikah, dan dua orang saksi. Mereka wajib melakukan swab antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah. (www. Kemenag. go.id, 2023)
b. Pelaksanaan Nikah Online Pada Masa Covid -19
Pelaksanaan pernikahan pada masa covid-19 yang telah berlangsung seperti halnya yang  dialami  pasien  Covid-19  bernama  Nur  Ainiyang  tengah  diisolasi  di  Wisma  Atlet Kemayoran. Pasien menjalankan proses pernikahan di RSDC Kemayoran, sedangkan sang suami, Peringgo Aditya, berada di KUA Mampang. Akad nikah  pun dilangsungkan pada Jumat  (1/1/2021),  pukul  09.00  WIB,  secara  virtual.  Dalam  video  proses  pernikahan  yang diselenggarakan,  terlihat  Nur  Aini  didampingi  para  tenaga  medis  yang  berpakaian  APD lengkap. Di hadapannya terdapat laptop yang tersambung secara virtual saat sang suami mengucapkan  ijab-kabul.  Seperti  proses  pernikahan  pada  umumnya,  sekitar  ruangan Wisma Atlet didekor bunga dan aksesoris. Nur Aini tampil dengan busana terusan berwarna
hijau tosca dan kerudung abu-abu. Ia hadir menyaksikan proses ijab  Kabul dengan tetap menjalankan protocol kesehatan. Di antaranya dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak. (pasien covid 19 langsungkan akad nikah virtual di wisma atlet, 2023)
Lain  halnya  dengan  proses  pernikahan  yang  terjadi  di  RSUD  Bima  pada  Jum’at (1/1/2021)  pukul  17.00  WITA.  Terdapat  pasien  Covid-19  berinisial  HM  asal  Madapangga Kabupaten  Bima  (rujukan  dari  RS  PKU  Muhammadiyah)  yang  merupakan  wali  nikah pengantin wanita untuk menikahkan anaknya di ruang isolasi. Dalam pernikahan tersebut pihak yang terlibat wajib menerapkan protokol kesehatan ketat. Humas RSUD Bima dr. H. Muhammad  Akbar  menyatakan,  pernikahan  tersebut  diizinkan  dengan  syarat  wajib menggunakan alat pelindung diri (APD), dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan itu pun terbatas, hanya enam orang yang berada dalam ruangan isolasi yang menjadi tempat berlangsungnya akad nikah, diantaranya: 1. Wali nikah (pasien Covid-19) ,2.Mempelai pria, 3. Penghulu dari KUA, 4. Saksi dari KUA, 5.Dua orang saksi (petugas medis ruang isolasi). (langsungkan akad nikah di ruang isolasi pasien covid-19, 2022)
Dalam prosesnya, salah satu saksi memfasilitasi pernikahan tersebut dengan media telepon genggam untuk melakukan live streaming proses akad pernikahan untuk disaksikan oleh  mempelai  wanita  di  kediamannya.  Akad  pernikahan  ini  terjadi  lanataran  sudah dijadwalkan  jauh  hari  yang  kemudian  dimusyawarakan  dengan  pihak  yang  terkait  yaitu pihak calon pengantin, KUA, dan RSUD Kabupaten Bima, dan akhirnya tetap dilaksanakan meskipun di dalam ruangan isolasi. Proses penggunaan dan pelepasan APD, didampingi oleh petugas medis RSUD Kabupaten Bima, dan APD yang digunakan ialah APD level tiga APD yang khusus dipakai di ruang isolasi yang meliputi:1.Masker N95, 2. Hazmat khusus, 3. Sepatu bot, 4. Face shield, 5. Sarung tangan bedah karet steril (sekali pakai), 6. Penutup kepal, 7. Apron.
Dengan  menggunakan  perlengkapan  APD  tersebut  (sesuai  protokol  kesehatan) pihak-pihak  yang terlibat  dalam prosesi akad nikah tidak khawatir akan risiko penularan Covid-19. Pihak RSUD Kabupaten Bima hanya sebatas memfasilitasi hajatan keluarga pasien yang  ingin  melangsungkan  pernikahan  dan  memastikan  prosesi  tersebut  aman. (langsungkan akad nikah di ruang isolasi pasien covid-19, 2022)
C. Analisis Maqashid Syariah Pada Nikah Online Di Masa Covid-19
Kandungan Maqashid Syari'ah atau tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan umat manusia. Pembagian Maqashid Al-Syari'ah memiliki dua bentuk taklif Tuhan agar terbentuk kemaslahatan : pertama dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk majazi yakni sebab datangnya kemaslahatan. Kemaslahatan itu soleh
al-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandang yaitu Maqashid al-Syari'ah (Tujuan Tuhan) dan Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf). Maqashid alSyari'ah dalam arti Maqashid al- Syari', mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:
1. Tujuan Awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Tujuan syariat sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan.
4. Tujuan syariat adalah membawa umat manusia kedalam hukum yang telah ada. (Bakri, 1996, p. 69)
Relevansi  maqasid  syariah  pada  nikah  online  trdapat  tiga  unsur  yaitu  :  Memudahkan kesulitan, Memberikan Kepastian, Terdapat Maslahah Mursalah. Berikut pemaparannya.
a. Memudahkan kesulitan
Hakikat  atau  tujuan  awal  pemberlakuan  syariat  adalah  untuk  mewujudkan kemaslahatan  manusia.  Kemaslahatan  dapat  terwujud  jika  lima  unsur  pokok  dapat dipelihara.  Kelima  unsur  pokok  itu  adalah  agama,  jiwa,  keturunan,  akal  dan  harta. (Bakri, 1996, p. 70) . Untuk mewujudkan unsur pokok tujuan syariah dibagi menjadi 3 yaitu:
1. Maqashid al-Daruriyat
2. Maqashid al-Hajiyat
3. Maqashid al-Tahsiniyat.
Kebutuhan  dharuriyat  kebutuhan  primer  yang  harus  terpenuhi.  Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan didunia dan di akhirat. Menurut al-Syatibi kebutuhan yang harus terpenuhi adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan keturunan, serta menjaga harta. (Effendi, 2005, p. 234). Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujud tidak. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhshah  (keringanan)  seperti  dijelaskan  Abd  al-Wahhab  Khallaf,  adalah  sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.
Kebutuhan tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak  akan  mengganggu  lima  pokok.  Tingkat  kebutuhan  ini  berupa  kebutuhan pelengkap,  seperti  dikemukakan  al-Syatibi  kepatutan  menurut  adat  istiadat, menghindari  perbuatan  yang  tidak  baik,  dan  berhias  secukupnya  sesuai  dengan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, muʼamalat, dan ‘uqubat, Allah telah mensyariatkan suatu hal yang berhubungan dengan tahsiniyat. Dalam lapangan ibadat, kata Abd. Wahhab Khallaf, Islam telah mengatur untuk bersuci dari hadas dan najis dari anggota tubuh atau dari tempat. Islam menganjurkan berhias
diri  sebelum  melaksanakan  ibadah,  dan  dianjurkan  untuk  melaksanakan  ibadah sunnah. (Effendi,  2005,  p.  236).  Dalam  hal  memudahkan  kesulitan  terdapat  dalam kebutuhan hajjiyat, Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder dimana jika  tidak  terlaksana  tidak  berpengaruh  terhadap  keselamatan  tetapi  dapat menyulitkan.    Agama  Islam  tidak  memberatkan  umat  nya  dari  kesulitan  untuk  itu adanya  hukum  rukhshah  (keringanan)  seperti  dijelaskan  Abd  al-Wahhab  Khallaf, adalah kepedulian Allah kepada umatnya.
Dalam  uraian  diatas  penulis  menjelaskan  bahwa  memudahkan  kesulitan dalam  nikah online dengan  maqashid  syariah yaitu dengan menjaga agama , dan menjaga keturunan ,karena pernikahan harus terus dilaksanakan. Dan dalam tiga hal kebutuhan diatas yaitu dengan melihat kebutuhan hajiyat, yang artinya memudahkan kesulitan. Sesuai dengan firman Allah dalam Qs.Al- Maidah ayat 6
{ :ه/ةدئاملا 6 جرح نم مكيلع لعجيل الله ديري ام ...} ...
“Dan Dia (Allah) tidak sekali - kali menjadikan untuk kamu dalam sempitan”. (QS.
al-Maidah/5:6) (RI, 2012, p. 76) dan ayat 78 Surat al-Hajj:
{ /جحلا ۲۲ : ۷۸ جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو ...} ...
“Allah tidak hendak menyulitkan kamu”... (QS. al -Hajj/22:78) (RI, 2012, p. 272)

## b. Memberikan Kepastian
Suatu perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat umumnya perubahan dalam satu hal akan berpengaruh kepada  hal yang lainnya. Ini berarti, sampai tingkat tertentu hukum harus menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di bidang lainnya,  Selanjutnya maka dalam situasi yang dinamis perkembangan hukum akan tertinggal jika perubahan sosial yang terjadi tidak diikuti dengan perubahan hokum atau penyesuaian hukum terhadap perubahan social tersebut. Akibat lebih lanjut dari ketertinggalan hukum dari perkembangan masyarakat, maka hukum bisa tidak dapat memenuhi kondisi demikian dengan sendirinya kebutuhan masyarakat. menimbulkan suatu keadaan di mana terjadi ketidakpastian.
Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa ijtihad dalam  hukum Islam dalam rangka memperkirakan perubahan sosial yang dinamis merupakan  hal  yang harus dilakukan. Jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dan hukum yang mengatur dan melayaninya. Dengan ijtihad, dimungkinkan sumber sumber  ajaran  islam  secara  reinterpretasi  terus    menerus,    mengkaji  ulang,  dan penalaran  secara  maksimal  yang  menghasilkan  pemikiran  yang  orisinal  sehingga
sesuai dan relevan bagi perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi. Sebagai dimaklumi,  bahwa  akibat  perubahan  sosial  yang  terjadi  dan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  telah  banyak  ditemukan  berbagai  hal  dan  penemuan banyak  hal  baru  lainnya  yang  secara  langsung  berkaitan  dengan  manusia  sebagai pengguna dan pemanfaat temuan ilmiah itu. Hal-hal tersebut` nyaris tak terbayangkan di masa lampau sehingga menjadi permasalahan baru di bidang hukum Islam. (Qorib, 1997, p. 238)
Dalam ijtihad di bidang hukum Islam, fukaha telah memperkenalkan berbagai metode  yang  pada  dasarnya  mengacu  kepada  sadd  al-dzari'ah  dan  lainnya,  yang tetap  mempunyai  keterkaitan  kuat.  dalil  rasional  seperti  qiyas,  istihsan,  mashalih mursalah, istishhab al-hal, Metode-metode  tersebut telah dibahas  secara tersendiri dalam kajian dengan sumber utama hukum Islam, yaitu nash Alqur'an dan sunnah. ilmu ushul fiqh yang berkenaan dengan dalil-dalil hukum Islam atau semisalnya, dan bagaimana  cara  mempergunakannya.  Adanya  metode  rasional  tersebut menggambarkan dinamika dan elastisitas hukum Islam sehingga akan tetap mampu menjawab  tantangan  perkembangan  zaman  dan  perubahan  sosial  yang  terjadi  di masa  lalu,  masa  sekarang  dan  masa  yang  akan    datang.  Sebab  pemecahan  yang dilakukan tidak lagi mengacu kepada teks, jika tidak ada ketentuannya dalam nash Alqur'an dan. sunnah. Akan tetapi melalui penalaran hukum, baik dengan meninjau keumuman makna suatu nash, mencari persamaan hukum dalam bentuk qiyas atau memperhatikan  dan  menerapkan  nilai-nilai  hukum  Islam,  yang  dikenal  dengan maqashid syari'ah. (Qorib, 1997, p. 239)

## c. Terdapat Maslahah Mursalah
Teori  Maqā ṣ id  melekat    dengan    pembahasan  masla ḥ ah.  Hal  ini  karena substansi,  wujud  al- maqā ṣ id  asy- syarī’ah  adalah  kemaslahatan.  Dalam  pandangan
Asy-Sya ṭ ibi, Allah menurunkan  hukum  untuk  kemaslahatan  umat  baik  didunia  dan akhirat .  Tujuan  utama  ketentuan  syariat  (maqā ṣ id  syarī’ah)  adalah  tercermin untuk kesejahteraan umat manusia, hukum  ini  dibuat  untuk  diri  sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan  bersama. Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu  aturan  pun  dalam  syariah,  baik  da lam  alQur‟an  dan  Sunnah,  melainkan  di dalamnya  terdapat  kemaslahatan.  Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa serangkaian  aturan  yang  telah  digariskan  oleh  Allah  dalam  syariah  adalah  untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal
yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga  di akhirat. Kata  kunci yang  kerap disebut kemudian oleh  para sarjana  muslim adalah masla ḥ ah yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah syariah. Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh  akal  yang  sehat.  Diterima  akal,  mengandung  arti  bahwa  akal  itu  dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia. Memang ada beberapa suruhan Allah yang tidak diketahui alasannya oleh akal, seperti suruhan melakukan shalat Zuhur setelah tergelincir matahari. Namun tidaklah berarti suruhan  Allah  itu  tanpa  tujuan,  Cuma  tujuannya  belum  dapat  dicapai  oleh  akal manusia. (ahmad sanusi, 2015, p. 247)

## SIMPULAN
Prosedur  pernikahan  online  pada  masa  covid-19  terdapat  beberapa  peraturan diantaranya,
Surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor p002/dj.iii/hk.00.7/03/2020  Tahun  2020  Tentang  imbauan  dan  pelaksanaan  protokol penanganan  covid-19  pada  area  publik  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  bimbingan masyarakat  islam, yang menjelaskan tentang protokol  pencegahan penyebaran covid-19 pada layanan nikah di kua, Pelaksanaan pernikahan online pada masa pandemi covid-19, para  pihak  yang  terlibat  harus  menerapkan  protokol  kesehatan  ketat  dan  wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) serta para pihak yang terlibat dalam pernikahan itu pun  terbatas.  Analisis  Maqashid  Syariah  pada  nikah  online  yaitu  kandungan  Maqashid Syari'ah atau tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan umat manusia yaitu memudahkan kesulitan memberikan kepastian dan terdapat  Maslahah  Mursalah.
DAFTAR  PUSTAKA ahmad sanusi, s. (2015). Ushul fiqh. Jakarta: PT. Raja Grafido Persada.
Aminuddin, S. A. (1999). Fiqh Munakahat. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Bakri, A. J. (1996). Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-SYatibi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Efendi, S. (2004). Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: Perdana Media. Efendi, S. (2004). Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: Perdana Media. Effendi, S. (2005). Ushul Fiqh. Jakarta: Media Group.
Jabar, A. A.-M. (2013). Maqashid Syariah. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
langsungkan  akad  nikah  di  ruang  isolasi  pasien  covid-19.  (2022,  november  10).  Diambil kembali dari lombok tribun news: https://lombok.tribunnews.com
pasien covid 19 langsungkan akad nikah virtual di wisma atlet. (2023, November 10). Diambil kembali dari news detik: http://news.detik.com
Qorib, A. (1997). Ushul Fiqh II. Jakarta: PT. Nimas Multima.
RI, D. A. (2012). Al-Qur'an dan Terjemahan. PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
(2023). www. Kemenag. go.id.