## Problematika Penyaluran Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Gorontalo

## Abdur Rahman Adi Saputera
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
Email : adisaputrabd@gmail.com

## Sri Winda Datuela
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
Email : indhagabby@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  productive  zakat  distribution  system  and  the problems  encountered  in  the  productive  zakat  distribution  system  in  BAZNAS Gorontalo  city.  As  is  well  known,  BAZNAS  is  an  institution  that  collects  and distributes  zakat  which  is  regulated  in  the  Zakat  Management  Act,  with  the  main responsibility of creating a good zakat management institution and can truly realize the distribution of zakat that can have a good impact on the ummah. This research is a qualitative and descriptive qualitative field research. The target informants are BAZNAS  and  recipients  of  productive  zakat  assistance.  Based  on  searches  in  the field,  it  was  found  that  the  productive  zakat  distribution  system  at  BAZNAS normatively  includes:  zakat  allocation  procedures,  the  mustahik  selection  system and  determination  of  zakat  levels,  the  muzakki  and  mustahik  information  system, as  well  as  the  documentation  and  reporting  system.  However,  there  are  two  big problems  when  discussing  the  productive  zakat  distribution  system  by  the Gorontalo BAZNAS. First, the determination of the mustahik is not right on target, this is because BAZNAS only relies on data from the village, and does not directly meet  the  mustahik  candidates.  So  that  there  is  a  chance  for  nepotism.  Second, during the distribution of zakat, there are cigarettes which are haraam by the third MUI  fatwa  in  2009.  This  is  certainly  not  in  accordance  with  the  purpose  of  zakat which  is a means of realizing the benefit of the people. So it can be assumed that the  performance  of  BAZNAS  Gorontalo  is  not  optimal,  and  it  is  expected  to  be able  to  improve  performance  by  stepping  down  and  being  directly  involved  in selecting candidates for mustahik and not only based on data from the village.
Keywords : Distribution Problems, Productive Zakat, BAZNAS Gorontalo City.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sistem  penyaluran  zakat  produktif  dan problem-broblem  yang  dijumpai  pada  sistem  penyaluran  zakat  produktif  di BAZNAS  kota  Gorontalo.  Sebagaimana  diketahui  BAZNAS  merupakan  lembaga pengumpul  dan  penyalur  zakat  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Pengelolaan Zakat, dengan tanggung jawab  utama mewujudkan lembaga pengelola zakat yang
Volume 17  Nomor 1, Halaman 269 -284 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m
baik  dan  benar-benar  dapat  mewujudkan  pendistribusian  zakat    yang  dapat berdampak  baik  bagi  ummat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  yang bersifat  kualitatif  dan  besifat  deskriptif  kualitatif.  Sasaran  informannya  adalah pihak BAZNAS dan penerima bantuan zakat produktif. Berdasarkan penelusuran di lapangan,  ditemukan  bahwa  sistem  penyaluran  zakat  produktif  pada  BAZNAS secara  normatif  meliputi:  prosedur  alokasi  zakat,  sistem  seleksi  mustahik  dan penentuan  kadar  zakat,  sistem  informasi  muzakki  dan  mustahik,  maupun  sistem dokumentasi  dan  pelaporan.  Akan  tetapi  ada  dua  problem  besar  saat  membahas sistem  penyaluran  zakat  produktif  oleh  BAZNAS  gorontalo,  Pertama,  adanya penentuan  mustahiknya  yang  kurang  tepat  sasaran,  hal  ini  dikarenakan  pihak BAZNAS  hanya  berpatokan  pada  data  dari  kelurahan,  dan  tidak  secara  langsung menemui  calon  mustahiknya.  Sehingga  berpeluang  terjadi  nepotisme.  Kedua,  saat pendistribuasin  zakat  terdapat rokok  yang dihukumi  haram oleh fatwa MUI  ke  III Tahun 2009. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan zakat yang merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sehingga dapat diasumsikan bahwa kinerja BAZNAS  gorontalo  belum  optimal,  dan  diharapkan  untuk  dapat  meningkatkan performa  dengan  cara  turun  dan  terlibat  langsung  dalam  menyeleksi  calon mustahik dan tidak hanya berpatokan pada data dari kelurahan.
Kata  kunci : Problematika  Penyaluran,  Zakat  Produktif,  BAZNAS  Kota Gorontalo .

## Pendahuluan
Zakat  merupakan  salah  satu  dari  lima  nilai  instrumental  yang  strategis  dan sangat  berpengaruh  pada  tingkah  laku  ekonomi  manusia  dan  masyarakat  serta pembangunan ekonomi umumnya, karena tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang  miskin  secara  konsumtif,  tetapi  mempunyai  tujuan  yang  lebih  permanen  yaitu mengentaskan  kemiskinan.  Salah  satu  yang  menunjang  kesejahteraan  di  dunia  dan kesejahteraan  di  akhirat  adalah  adanya  kesejahteraan  sosial-ekonomi.  Ini  merupakan seperangkat  alternatif  untuk  mensejahterakan  umat  Islam  dari  kemiskinan  dan
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2020-12-01| Reviewed : 2020-12-08| Published : 2020-12-31.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
kemelaratan.  Untuk  itu  perlu  dibentuk  lembaga-lembaga  sosial  Islam  sebagai  upaya untuk menanggulangi masalah-masalah sosial. 1
Sehubungan  dengan  hal  ini,  maka  zakat  dapat  berfungsi  sebagai  salah  satu sumber  dana  sosial-ekonomi  bagi  umat  Islam.  Artinya  pendayagunaan  zakat  yang dikelola  oleh  Badan  Amil  Zakat  tidak  hanya  terbatas  pada  kegiatan-kegiatan  tertentu saja  yang  berdasarkan  pada  orientasi  konvensional,  tetapi  dapat  pula  dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan  pengangguran  dengan  memberikan  zakat  produktif  kepada  mereka  yang membutuhkan  sebagai  modal  usaha.  Zakat  merupakan  tugas  kenegaraan.  Pemerintah yang sah menurut pandangan Islam wajib mengelola zakat melalui badan tertentu yang berwenang mengurusinya. Karenanya pemerintah RI menunjukan keseriusaannya dalam mengelola  zakat  dengan  merintis  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Yang menjadi  pertanyaan  apakah  program-program  yang  diterapkan  oleh  badan  pengelola zakat  sudah  mampu  untuk  memberdayakan  ekonomi  umat?  Hal  ini  dapat  dilihat  dari tugas  dan  peran  Baznas  dalam  menjalankan  fungsi-fungsi  utama  sebagaimana  diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan  Pasal  29  Peraturan  Baznas  Nomor  03  Tahun  2014  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Baznas  Provinsi  dan  Baznas  Kabupaten/Kota  yaitu:  Perencenaan  Pengumpulan, pendistrinusian,  dan  pendayagunaan  zakat,  Pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagu- naan zakat, Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 2
Zakat  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mendistribusikan  harta  kekayaan  dari orang  kaya  kepada  orang  miskin.  Allah  tidak  akan  mungkin  mensyariatkan  suatu perbuatan  ibadah  tanpa  tujuan  yang  jelas.  Dalam  hal  ini  Qardhawi  telah  menyebutkan dua  macam  tujuan  penting  dari  ajaran  zakat,  yaitu  tujuan  zakat  untuk  kehidupan individu  dan  tujuan  zakat  untuk  kehidupan  sosial.  Tujuan  zakat  untuk  kehidupan individu, khususnya muzakki , meliputi pensucian jiwa manusia dari sifat kikir dan suka menumpuk  harta.  Adapun  tujuan  zakat  dari  segi  kehidupan  sosial  terkhusus  pada mustahiq ,  zakat  dapat  menghilangkan  sifat  dengki  dari  orang-orang  yang  menerima
1 Iman Santoso, Didin Hafidhuddin, and Hendri Tanjung, “Analisis Fiqh Zakat Harta Kontemporer Dengan Metode Qiyas,” Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam 11, no. 2 (2019): 151–75.
2 Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional),” Tauhidinomics 1, no. 1 (2015): 93–104.
zakat.  Zakat  adalah  sejumlah  harta  tertentu  yang  diwajibkan  Allah  SWT  diserahkan pada  orang-orang  yang  berhak.  Menurut  Undang-Undang  Nomor.  23  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat,  pengertian  zakat  adalah  harta  yang  wajib  disisihkan  oleh seorang  muslim  atau  badan  yang  dimiliki  oleh  orang  muslim  sesuai  ketentuan  agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
Secara etimologis zakat mempunyai banyak arti, yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak. Disebut demikian karena jika harta dikeluarkan zakatnya, harta tersebut akan menjadi tumbuh dan berkah serta menjadi lebih baik. Secara terminologis zakat  adalah  sejumlah  (nilai/ukuran)  tertentu  yang  wajib  dikeluarkan  yang  wajib  dari harta  (yang  jenisnya  tertentu  pula).  Menurut  M.  Ismail  Yusanto  dan  M.  Yunus,  zakat dapat menjadi salah satu mekanisme penyeimmbang perekonomian masyarakat meski ia sendiri termasuk kedalam perkara ibadah. Zakat merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan  dari  orang-orang  kaya  dan  yang  sudah  terkena  kewajiban  zakat  dan diserahkan  kepada  yang  berhak  (delapan ashnaf ).  Mekanisme  ini  jelas  membantu pendistribusian  kekayaan  dalam  masyarakat  yang  memiliki  kelebihan  kepada  yang membutuhkan. 3
Menurut  Yusuf  Qardhawi  sebagaimana  dikutip  oleh  Muhammad  Djafar,  zakat adalah  ibadah maliyah  ijtima’iyah yang  memiliki  posisi  sangat  penting,  strategis,  dan menentukan,  baik  dilihat  dari  sisi  ajaran  Islam  maupun  dari  sisi  pembangunan kesejahteraan  umat.  Bahkan  menurut  M.  Syafi’i  Antonio,  zakat  ibarat  raksasa  yang sedang  tidur.  Potensi  zakat  sangat  besar,  tetapi  belum  tergarap  dengan  baik.  Padahal kalau  diberdayakan,  zakat  sangat  potensial  untuk  membantu  pengentasan  kemiskinan. Dari  sederetan  hukum  Islam,  zakat  termasuk  rukun  ketiga  sehingga  eksistensinya diketahui  secara  otomatis  dan  merupakan  bagian  mutlak  dari  keislaman  seseorang. Perintah  Allah  mengeluarkan  zakat  dalam  Al  Qur’an  dan  hadis  nabi  merupakan pemerataan  kekayaan.  Cara  ini  dimaksudkan  agar  orang-orang  kaya  tidak  merasa menegeluarkan  zakat  sebagai  kebaikan  hati  bukan  kew  ajiban,  dan  fakir  miskin  tidak merasa dirinya sebagai seorang peminta-minta karena menerima akat dari orang kaya. 4
3 Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Ilmiah Islam Futura 15, no. 2 (2016): 304–19.
4 Agustina Mutia and Anzu Elvia Zahara, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus PenyaluranZakat Produktif/Modal Usaha Pada Bazda Kota Jambi),” Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 24, no. 1 (2009): 37139.
Zakat  yang  diberikan  kepada mustahik akan  berperan  sebagai  pendukung peningkatan  ekonomi  mereka  apabila  didistribusikan  pada  kegiatan  produktif. Pendayagunaan  zakat  produktif  sesungguhnya  mempunyai  konsep  perencanaan  dan pelaksanaan  yang  cermat  seperti  mengkaji  penyebab  kemiskinan,  ketidakadaan  modal kerja,  dan  kekurangan  lapangan  kerja,  dengan  adanya  masalah  tersebut  maka  perlu adanya  perencanaan  yang  dapat  mengembangkan  zakat  bersifat  produktif  tersebut. Model zakat bersifat produktif terbagi dua sebagaimana model zakat bersifat konsumtif. Pertama, produktif tradisional yaitu zakat  yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang  bisa  berkembangbiak  atau  alat  utama  kerja. Kedua ,  produktif  kreatif  yaitu  zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju. 5
Pengembangan  zakat  bersifat  produktif  dengan  cara  dijadikannya  dana  zakat sebagai  modal  usaha,  untuk  pemberdayaan  ekonomi  penerimanya,  dan  supaya  fakir miskin  dapat  menjalankan  atau  membiayai  kehidupannya  secara  konsisten.  Dengan dana  zakat  tersebut  fakir  miskin  akan  mendapatkan  penghasilan  tetap,  meningkatkan usaha,  mengembangkan  usaha  serta  mereka  dapat  menyisihkan  penghasilannya  untuk menabung.  Dana  zakat  untuk  kegiatan  produktif  akan  lebih  optimal  bila  dilaksanakan oleh  Badan  Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil  Zakat.  Di  Gorontalo  zakat  produktif  ini sudah  menjadi  salah  satu  program  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  kota  Gorontalo. BAZNAS  kota  Gorontalo  menyebutnya  d engan  istilah  ekonomi  produktif.  p enyaluran bantuan  ekonomi  produkif  oleh  BAZNAS  ini  sudah  mencakup  ke  50  Kelurahan  yang ada di kota Gorontalo.
Melihat  luasnya  daerah  yang  sudah  tersentuh  oleh  manfaat  zakat  di  kota Gorontalo, menjadikan persoalan zakat merupakan hal yang urgen untuk dikaji. Dengan pencapaian  semacam  itu  jika  terus  dikembangkan  zakat  akan  mampu  memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi proses kesejahteraan umat apabila termanejemen dengan  baik.  Akan  tetapi  belum  ditemukan  data  yang  lebih  akurat  terkait  dengan  cara BAZNAS  kota  Gorontalo  dalam  mengelola  zakat  produktif,  dan  apa  saja  kendala atau problem  yang  dijumpai  dalam  proses  penyalurannya.  Adapun  orang-orang  yang  akan menjadi  sasaran  atau  informan  yang  dituju  penulis  pada  saat  melakukan  penelitian
5 Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi, “Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik,” Al-Muzara’ah 4, no. 1 (2016): 19–32.
adalah  pengurus  baznas  dan  penerima  bantuan  zakat  produktif.  Pengurus  baznas  yang akan  dijadikan  sumber  data  adalah  mereka  yang  tau  dan  terlibat  langsung  dengan program yaitu bidang pendistribusian. Sementara penerima bantuan disesuaikan dengan data  awal  penulis  dan  data  yang  di  dapat  dari  informan  BAZNAS.  Hal  ini  bertujuan untuk  melihat  seberapa  besar  pengaruh  zakat  khususnya  zakat  produktif  dan  lembaga pengelola zakat tersebut dalam meningkatkan ekonomi umat.

## Pembahasan

## Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Gorontalo
BAZNAS  merupakan  lembaga  pengelola  zakat  yang  mempunya  tugas  utama mengelola  zakat  secara  nasional.  Dalam  rangka  melakasnakan  tugasnya  tersebut, BAZNAS  menjalankan  fungsi-fungsi  utama  seperti  yang  telah  diatur  dalam  pasal  7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, dalam fungsi Badan Amil Zakat adalah: 6
a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan zakat
Tugas  dan  fungsi  BAZNAS  secara  umum  adalah  melakukan  pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pelaporan dan  pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan  zakat.  Akan  tetapi,  undang-undang  ini  belum  memperjelas  apakah pengumpulan  tersebut  sama  dengan  pemungutan,  atau  hanya  sekedar  seruan  yang bersifat  informasi  kepada  masyarakat  untuk  menyalurkan  zakat  ke  lembaga/badan pengelola zakat.
Secara  umum,  peran  dan  tugas  BAZNAS  adalah  melakukan  upaya pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas  pelaksanaan  pengelolaan  zakat. Proses  pengumpulan  zakat  pada  saat  ini  lebih banyak mengikuti konsep fundraising, yakni suatu kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana dari masyarakat baik dilakukan perindividu, kelompok organisasi maupun pemerintah, yang kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan  operasional  lembaga  hingga  mencapai  tujuan. Zakat  produktif  adalah  zakat dimana  harta  atau  dana  zakat  yang  diberikan  kepada mustahik tidak  dihabiskan,  akan
6 Puji Kurniawan, “Legislasi Undang-Undang Zakat,” Jurnal Al-Risalah 13 (2013).
tetapi  dikembangkan  dan  digunakan  untuk  membantu  usaha  mereka,  sehingga  dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  zakat  produktif  adalah  zakat  yang  dikelola  dengan  cara produktif,  yang  dilakukan  dengan  cara  memberikan modal  kepada  penerima  zakat  dan kemudian  dikembangkan,  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka  untuk  masa mendatang. 7
Zakat  produkif  di  BAZNAS  kota  Gorontalo  dikenal  dengan  istilah  ekonomi produktif.  Zakat  produktif  disalurkan  kepada asnaf miskin  yang  dalam  masa  produktif bukan  fakir.  Artinya  orang  yang  dibantu  dengan  zakat  ini  adalah  orang  sudah mempunyai  usaha  kecil  tetapi  masih  memerlukan  tambahan  modal.  Peruntukan  zakat produktif memanglah harus diberikan kepada orang yang mampu untuk mengelolahnya, agar bantuan tersebut dapat terus berkembang dan tidak habis dikonsumsi.

## 1. Sistem Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Gorontalo
Tujuan  pendistribusian  zakat  adalah  visi  zakat  itu  sendiri  yakni  menciptakan masyarakat  muslim  yang  kokoh  baik  dalam  bidang  ekonomi  maupun  bukan  dalam bidang  ekonomi.  Untuk  mencapai  visi  tersebut  diperlukan  misi  yang  memadai,  misi yang  bersifat  produktif  yaitu  mengalokasikan  zakat  kepada mustahik dengan  harapan dapat  berubah  menjadi muzzaki dikemudian  hari  adapun  kriteria  yang  harus  terpenuhi dalam alokasi zakat adalah sebagai berikut: 8
a. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek  yang  adil.  Prosedur  alokasi  zakat  di  BAZNAS  kota  Gorontalo,  dilaksanakan dengan  ketentuan  ketentuan  yang  tepat,  seperti  membuat  Laporan  Pertanggungjawaban (LPJ) diakhir tahun untuk menyesuaikan anggaran tahunan BAZNAS dengan pembiayaan- pembiayaan yang dikeluarkan selama tahun berjalan
b. Sistem  seleksi mustahik dan  penetapan  kadar  zakat  yang  dialokasikan  kepada  kelompok- kelompok mustahik.
Dalam  menyeleksi mustahik BAZNAS  kota  Gorontalo  melakukan  kerjasama dengan  kelurahan-kelurahan  dan  kecamatan  yang  berada  di  kota  Gorontalo.  hal  ini dilakukan  untuk  mendapatkan  data  calon  penerima  bantuan  secara  benar  dan  tepat
7 Andi Mardiana and Agustin Y Lihawa, “Pengaruh Zakat Produktif Dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo,” Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 3, no. 1 (2019): 18–36.
8 Didi Sukardi, Kosim Kosim, and Halifah Nurlaeli, “Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kota Cirebon Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer,” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 2 (2020): 226–39.
sasaran.  Sedangkan  penentuan  kadar  zakat  untuk mustahik BAZNAS  menyesuaikan anggarannya  sesuai  rencana  anggaran  tahunan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memanajemen dana zakat agar dapat terealisasikan dengan baik.
2. Sistem informasi muzakki dan mustahik
BAZNAS  kota  Gorontalo  sistem  informasi muzakki dan mustahik menjadi program  kerja  bidang  pengumpulan,  dengan  melakukan  sosialisa  dan  edukasi  zakat yang  bertemakan  Kampanye  Sadar  Zakat.  Personil  BAZNAS  bidang  pengumpulan memberikan  informasi  berupa  pelaporan  secara  berkala  mengenai  transparansi pengelolaan  pengumpulan  zakat  melalui  media  massa.  Untuk  menambah  jumlah muzakki, di bentuk Unit Pengumpulan Zakat pada setiap Badan atau Dinas Satuan Kerja Pemerintah.
3. Sistem dokumentasi dan Pelaporan yang Memadai
Sistem dokumentasi dan pelaporan pastinya merupakan bagian terpenting untuk sebuah  lembaga,  karena  dari  situlah  badan  atau  lembaga  tersebut  dapat  menunjukan hasil  dari  program  kerjanya.  Di  BAZNAS  kota  Gorontalo  sistem  dokumentasi  dan pelaporan  ini  telah  dimuat  didalam  struktur  organisasi  BAZNAS.  Zakat  produktif  di BAZNAS  kota  Gorontalo  dikelolah  oleh  bidang  pendistribusian  dan  pendayagunaan yang  dibantu  oleh  bidang  bagian  administrasi,  bidang  umum  dan  bidang  sumber  daya manusia (SDM). Ada beberapa strategi yang dilakukan BAZNAS kota Gorontalo dalam menyalurkan zakat produktif, yaitu: 9
a. Melakukan pendataan kepada masyarakat miskin yang layak menerima bantuan
b. Menyesuaikan anggaran sesuai anggaran tahunan
c. Melakukan  kerjasama  dengan  kecamatan-kecamatan  dan  kelurahan  yang  berada  di  kota Gorontalo.
d. Melakukan  survei  kepada mustahik yang  telah  diberi  modal  usaha  untuk  mengetahui perkembangannya.
Tugas  pendistribusian  dan  pendayagunaan  tersebut  dilakukan  oleh  BAZNAS kota  Gorontalo  dengan  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat.  Dalam  pasal  25  disebutkan  bahwa  zakat  wajib  didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya dalam pasal 26 menyebutkan bahwa  pendistribusian  zakat  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  25,  dilakukan berdasarkan  skala  prioritas  dengan  memperhatikan  pemerataan,  keadilan  dan
9 H. Mansyur Ronosumitro S.SOs, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Perencanaan
kewilayahan. Tugas pendistribusian dan pendayagunaan tersebut diuraikan secara rinci dalam Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola BAZNAS  Provinsi  dan  BAZNAS  Kabupaten/Kota.  Pasal  14  menyebutkan  bahwa: Bidang  pendistribusian  dan  pendayagunaan  mempunyai  tugas  melakukan  pengelolaan pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat.  Pasal  15  menyebutkan:  bahwa  dalam menjalankan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  14,  bidang  pendistribusian  dan pendayagunaan menyelengggarakan fungsi:
a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembanagan data mustahik ,
c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
e. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif.
Pada  pelaksanaannya,  bidang  pendistribusian  dan  pendayagunaan  BAZNAS melakukan kerjasama dengan Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kota Gorontalo, untuk mendapatkan  daftar  calon  penerima  bantuan.  Setiap  1  Kelurahan  diambil  1  penerima bantuan.  Jadi,  pada  50  Kelurahan  menghasilkan  50  orang  penerima  bantuan  zakat produktif  yang  di  berikan  dalam  2  tahap,  yaitu  pada  tahun  2017  gelombang  pertama tahap 1 diberikan pada bulan  Februari dan gelombang pertama tahap 2 diberikan pada bulan  Agustus  dengan  jumlah  penerima  bantuan  sebanyak  23  orang.  Dan  pada  tahun 2018 gelombang kedua tahap 1 diberikan pada bulan maret, dan gelombang kedua tahap 2  diberikan  pada  bulan  September  dengan  jumlah  penerima  bantuan  sebanyak  27 orang. 10
Dari  data  pendistribusian  zakat,  diketahui  bahwa  penerima  bantuan  ekonomi produktif  pada  tahun  2018  tersebar  di  26  Kelurahan,  dari  5  Kecamatan  di  kota Gorontalo,  yaitu  Kecamatan  Hulonthalangi,  Sipatana,  Kota  Utara,  Kota  Selatan,  Kota Timur. Data penerima bantuan diatas dapat terlihat bahwa sasaran zakat produktif yang di  programkan  BAZNAS  sudah  mencakup  pada  seluruh  Kecamatan  yang  ada  di  kota Gorontalo yaitu pada 9 kecamatan. Hanya saja, target mustahiknya masih terbatas pada 1 jiwa per Kelurahan. Jika melihat banyaknya masyarakat miskin kota Gorontalo yang masih membutuhkan uluran tangan dari pihak-pihak pemberi bantuan, tentunya sasaran mustahik yang ditargetkan BAZNAS masih tergolong rendah.
10 H. Mansyur Ronosumitro S.SOs, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Perencanaan
4. Pemberian Motivasi Moril Kepada Calon Mustahik
Untuk  menjadi  seorang  wirausaha  para mustahik memerlukan  pembinaan  dari pihak  pemerintah  atau  lembaga  yang  mengelola  zakat  yaitu  BAZNAS  untuk memberikan bantuan berupa motivasi moril kepada masyarakat. Bentuk motivasi moril berupa  penerangan  tentang  fungsi,  hak  dan  kewajiban  manusia  dalam  hidupnya  yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, dan bekerja dengan sekuat tenaga sedangkan  hasil  akhir  dikembalikan  kepada  Allah  SWT.  Adapun  bentuk-bentuk motivasi moril adalah sebagai berikut:
a. Pelatihan Usaha
Pelatihan  usaha  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  terhadap  konsep- konsep  kewirausahaan  kepada  para mustahik zakat  dengan  berbagai  macam  bentuk permasalahan  yang  ada  didalamnya.  Tujuan  pelatihan  ini  adalah  untuk  memberikan wawasan  yang  lebih  menyeluruh  dan  benar  sehingga  dapat  menumbuhkan  motivasi pada  masyarakat.  Pada  praktiknya  BAZNAS  kota  Gorontalo  memberikan  bantuan motivasi  moril  berupa  pelatihan  usaha  kepada  para mustahiknya ,  dengan  cara melakukan pembinaan kepada para mustahik terpilih untuk menerima bantuan ekonomi produkti. 11 Bentuk pembinaan tersebut berupa: 1) Cara memanajemen keuangan, dan 2) Cara  memanajemen  pemasaran  dan  penataan  sesuai  syariat.  Pembinaan  ini  dilakukan oleh  Departemen  Perindustrian  dan  Perdagangan  (PERINDAG),  Kementrian  Agama Kota Gorontalo dan pihak BAZNAS itu sendiri.
Melihat mereka yang memberikan pembinaan pada para mustahik adalah orang- orang  yang  memang  benar-benar  tahu  apa  yang  harus  dilakukan  dalam  menjalankan suatu usaha, maka sangat besar kemungkinan hal ini berimplementasi pada keberhasilan zakat  produktif  sebagai  sarana  untu  meningkatkan  ekonomi  umat.  Karena  dengan adanya  pembinaan  ini,  seharunya  para  penerima  bantuan  dapat  menghindari kemungkinan-kemungkinan  adanya  kegagalan  dalam  mengembangkan  kegiatan wirausahanya.
b. Permodalan
Permodalan  dalam  bentuk  uang  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam usaha,  tetapi  bukan  merupakan  yang  terpenting  untuk  mendapatkan  dukungan keuangan.  Pemberian  modal  dari lembaga  keuangan,  sebaiknya  bukan  untuk  dijadikan
modal  awal,  tetapi  untuk  modal  pengembangan  yang  baik.  Hasil  wawancara  dengan salah  seorang  penerima  bantuan  ekonomi  produktif  BAZNAS,  diketahui  bahwa  salah seorang  penerima  bantuan  BAZNAS  yang  sudah  terlebih  dahulu  memiliki  usaha, sebelum  menerima  bantuan.  Ia  menjadikan  bantuan  modal  dari  BAZNAS  sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  dikemukakan  tahapan-tahapan  yang dilakukan  Pihak  BAZNAS  dalam  Menyalurkan  Zakat  Produktif.  Adapun  tahapan- tahapan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dalam menyalurkan zakat produktif:
1) Melakukan  pendataan  calon mustahik lewat  kerjasama  dengan  kelurahan,  setelah  datanya terkumpul dibuat penetapan mustahik , kemudian penyaluran bantuan mulai diprogramkan.
2) Setelah  bantuan  diprogramkan,  dilakukan  sosialisasi  dengan  calon  penerima  bantuan, sosialisasi tersebut dilakukan untuk membina para mustahik agar dapat mengelola usahanya. Maksud  penerima  bantuan  tersebut  adalah  pihak  BAZNAS  sebelum  memberikan  bantuan terlebih  dahulu  mengumpulkan  para mustahik yang  sudah  di  data  tersebut,  untuk  diberi pembinaan  tentang  bagaimana  cara  memanajemen  usaha  dan  keuangan  dengan  baik  dan sesuai syariat.
3) Pihak  BAZNAS  melakukan  survei  untuk  mengontrol  perkembangan  usaha  para mustahik .
Para mustahik yang telah diberikan bantuan dipantau oleh pihak BAZNAS untuk mengetahui keberhasilan dari  usaha penerimanya. Dari hasil  wawancara bertalian dengan persoala yang dimaksud,  memang  menunjukan  keberhasilan  program  ekonomi  produktif  yang  dilakukan oleh  BAZNAS,  akan  tetapi  BAZNAS  masih  harus  terus  berinovasi  dalam  menetukan  jenis bantuan  yang  produktif.  karena  terdapat  fakta  di  lapangan  bahwa  masih  ada  keluhan  dari penerima  bantuan,  pada  saat  didatangi  kios  dari  penerima  bantuan  tersebut  tutup,  memang pada  saat  itu  penerima  bantuan  tersebut  masih  sibuk  mengurusi  doa  arwah  ibu  beliau. Setelah  menanyakan  beberapa  hal  kepada  penerima  bantuan  tersebut,  penerima  bantuan mulai  bercerita  keadaannya  dalam  mengelola  usaha.  Menanggapi  hal  ini,  pihak  BAZNAS dalam  memberikan  bantuan  seharusnya  selain  memperhatikan  kondisi  ekonomi  dari  calon penerima bantuan juga harus melihat kondisi lingkungan dari calon penerima bantuan, hal ini bertujuan untuk mendeteksi bantuan apa yang benar-benar tepat untuk diberikan.

## Problematika Penyaluran Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Gorontalo
Perkembangan  masyarakat  telah  mendorong  munculnya  perkembangan  tata kelola dana zakat oleh amil zakat. Dalam menyalurkan harta zakat, ada upaya perluasan
harta  zakat  agar  lebih  dirasakan  kemanfaatannya  bagi  banyak  mustahik  dan  dalam jangka waktu yang lama. Salah satunya dalam bentuk aset kelolaan.
Pada  pelaksanaannya  pihak  BAZNAS  memberikan  bantuan  modal  usaha  tidak dalam  dalam  bentuk  uang  melainkan  barang  yang  ditaksir  harganya  sekitar  Rp. 5.000.000, dan diberikan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, diberikan modal dalam bentuk  barang  tersebut  seharga  Rp.3.000.000  dan  modal  tersebut  berhasil dikembangkan oleh mustahik ditambahkan lagi modal dalam bentuk barang seharga Rp, 2.000.000.  Dan  bagi  para  mustahik  yang  gagal  mengembangkan  usahanya  setelah menerima  modal  barang  seharga  Rp,  3.000.000  diawal  maka  tidak  lagi  diberikan tambahan modal. Tambahan modal yang seharusnya diterima oleh mustahik yang gagal mengembangkan  usahanya  tersebut  dikebalikan  pihak  BAZNAS  ke  kas  keuangan BAZNAS dan digunakan untuk program lain.
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  diapat  informasi,  bahwa  mustahik  yang  gagal mengembangkan  usahanya  setelah  dibantu,  maka  tidak  lagi  mendapat  anggaran  sesuai yang  ditetapkan  yakni  sebesar  Rp.  5.000.000,  mereka  yang  gagal  mengembangkan usahanya hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp. 3.000.000 yang diberikan pada tahap awal.  Setelah  dilakukan  survei  usaha  mustahik  tersebut  tidak  berkembang  maka  dana sebesar  Rp.  2.000.000  sisanya  tidak  diberikan  lagi,  karena  mustahik tersebut  dianggap tidak mampu untuk mengembangkan usahanya. Sisa dana yang tidak diberikan kepada mustahik  yang  gagal  akan  dikembalikan  ke  kas  BAZNAS  untuk  dianggarkan  pada program  lain.  Hasil  wawancara  dengan  pihak  BAZNAS:  Dalam  menetukan  calon penerima  itu  sangat  sulit  kami  harus  benar-benar  menyeleksi  calon  penerima  bantuan dengan teliti.
Menurut  pihak  BAZNAS  dalam  menentukan  mustahik  mereka  benar-benar harus  menyeleksi  calon  penerima  bantuan  dengan  teliti,  hal  ini  bertujuan  agar penyaluran dana zakat menjadi tepat sasaran. Hal ini bertolak belakang dengan dengan fakta  yang  ditemukan  dilapangan.  Dari  hasil  wawancara  tersebut  diketahui  bahwa ternyata pihak BAZNAS, tidak benar-benar menyeleksi calon penerima bantuan dengan benar-benar tepat sasaran, mengingat pihak BAZNAS hanya memberikan bantuan pada mereka  yang  telah  mengurus  persyaratan,  lalu  bagaimana  dengan  mereka  yang  lebih membutuhkan  tetapi  tidak  mengurus  persyaratan  yang  diminta  oleh  pihak  BAZNAS disebabkan keterbatasan akses informasi. Saat dalam perjalanan mencari para penerima
bantuan  yang  akan  dijadikan  informan,  penulis  bertemu  dengan  salah  seorang  penjual makanan,  dan  penulispun  bertanya  tentang  alamat  sala  seorang  penerima  bantuan BAZNAS,  lalu  penjual  makanan  tersebut  menanyakan  bahwa  apakah  ada  pemberian bantuan untuk dirinya.
Pihak BAZNAS harus jeli dalam menetukan calon penerima bantuan, dan tidak bisa  hanya  berpatokan  pada  data  yang  didapat  dari  kelurahan  saja,  melainkan  harus secara  langsung  memantau  kondisi  dan  keadaan  calon  penerima  bantuan.  Selain  itu, BAZNAS  juga  harus  menentukan  kriteria  dari  calon  penrima  bantuan.  Observasi  lain, ada  seorang  penerima  bantuan  ekonomi  produktif  BAZNAS,  yang  masih  lebih  tepat dikatakan sebagai muzakki dibandingkan mustahik, orang tersebut memiliki kendaraan beroda  dua  yang  ia  pergunakan  untuk  mempermudah  dirinya  melakukan  aktivitas sehari-sehari.  Memiliki  kendaraan  beroda  dua  berarti  ia  telah  mampu  memenuhi kebutuhan  primernya,  karena  pada  faktanya  ia  telah  memiliki  barang  yang  tergolong pada  kebutuhan  sekunder,  artinya  sudah  memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi kebutuhan  di  luar  kebutuhan  pokokya.  Sedangkan  pada  observasi  lain  ada  seorang pedagang  yang  harus  bersusah  payah  mendorong  gerobaknya  pada  jarak  berkilo-kilo meter dari tempat ia tinggal demi mencari tenpat yang strategis untuk ia berjualan.
Jenis  barang  yang  disalurkan  adalah  barang-barang  harian.  Barang-barang tersebut disalurkan kepada pedagang yang memiliki usaha mikro kecil. Fakta lain yang ditemukan  dari  daftar  barang-barang  yang  disalurkan  BAZNAS,  bahwa  terdapat  jenis barang  yang  bertentangan  dengan  fatwa  MUI  yaitu  adanya  barang  berupa  rokok  yang dihukumi haram oleh fatwa MUI ke III Tahun 2009 . Rokok mengandung banyak unsur mudharat  terlebih  bagi  kesehatan,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  zakat  yang merupakan  sarana  untuk  mencapai  kemaslahatan  umat.  Pihak  BAZNAS  dalam mengelolah  dan  mendistribusikan  harta  zakat,  harus  memperhatikan  barang-barang yang  disalurkan  kepada mustahik .  Dari  hasil  analilis  di  atas,  dapat  ditemukan  dua problem  dalam  proses  penyaluran  zakat  produktif.  Problem-problem  tersebut  akan diuraikan sebagai berikut:

## 1. Penetuan mustahik
Menurut  keterangan  dari  pihak  BAZNAS,  dalam  menentukan  mustahik  mereka berpatokan  pada  data  yang  didapatkan  lewat  kerjasama  dengan  kelurahan,  dan  dalam
penuturan  lain  pihak  BAZNAS  mengatakan  bahwa  sangat  sulit  bagi  mereka  dalam menentukan  calon  mustahik,  karena  mereka  harus  benar  selektif  agar  penyaluran bantuannya  tepat  sasaran.  akan  tetapi  terdapat  fakta  dilapangan  bahwa  ada  penerima bantuan yang mendapat informasi pemberian bantuan oleh BAZNAS dari salah seorang tetangganya.  Artinya  ia  tidak  mendengar  langsung  informasi  tersebut  dari  pihak BAZNAS, dan pihak BAZNAS tidak penemui calon mustahiknya secara langsug. Pada observasi  lain,  ditemukan  bahwa  ada  salah  seorang  penerima  bantuan  BAZNAS  yang memiliki  kendaraan  beroda  dua  yang  ia  pergunakan  untuk  mempermudah  dirinya melakukan  aktivitas  sehari-sehari.  Melihat  hal  tersebut  perlu  dipertanyakan  bagaimana pihak  BAZNAS  dalam  menetukan  kriteria  calon  mustahiknya,  sementara  mengatakan bahwa sangat selektif dalam menentukan calon mustahik.
2. Barang yang disaluran
Pada  penyaluran  barang  bantuan  oleh  BAZNAS  kepada  mustahik  yang  telah  terpilih, terdapat  jenis  barang  berupa  rokok  yang  dihukumi  haram  oleh  oleh  fatwa  MUI  ke  III  Tahun 2009. Dari uraian di atas, terdapat dua problem terkait penyaluran zakat produktif pada BAZNAS  kota  Gorontalo.  Pertama,  pada  sistem  penentuan  mustahiknya  yang  kurang tepat sasaran, karena pihak BAZNAS hanya berpatokan pada data dari kelurahan. Dan dalam  memberikan  informasi  kepada  mustahik  pihak  BAZNAS  tidak  secara  langsung menemui  calon  mustahiknya  melainkan  hanya  memberitahukan  pada  para  tetangga  . Hal  tersebut  terkesan  dapat  mengadung  unsur  nepotisme. Kedua,  pada  penyaluran barang oleh BAZNAS kepada mustahik yang telah terpilih, terdapat jenis barang berupa rokok yang dihukumi haram oleh oleh fatwa MUI ke III Tahun 2009. Hal ini tentunya tidak  sesuai  dengan  ketentuan  zakat  yang  merupakan  sarana  untuk  mencapai kemaslahatan  umat.  Padahal  sebelum  menyalurkan  bantuannya,  pihak  BAZNAS terlebih  dahulu  memberikan  pembinaan  kepada  calon  mustahik,  terkait  cara memanajemen  pemasaran  dan  penataan  usaha  yang  sesuai  dengan  syariat  sementara pihak meraka sendiri lalai dalam memerhatikan kemaslahatan umat.

## Kesimpulan
Sistem penyaluran zakat produktif pada BAZNAS kota Gorontalo meliputi hal- hal berikut: prosedur alokasi zakat, sistem seleksi mustahik dan penentuan kadar zakat, sistem  informasi  muzakki  dan  mustahik,  maupun  sistem  dokumentasi  dan  pelaporan. Terdapat dua problem utama pada sistem penyaluran zakat produktif di kota Gorontalo, pada sistem penentuan mustahiknya yang kurang tepat sasaran, karena pihak BAZNAS
hanya  berpatokan  pada  data  dari  kelurahan.  Dan  dalam  memberikan  informasi  kepada mustahik pihak BAZNAS tidak secara langsung menemui calon mustahiknya melainkan hanya  memberi  tahukan  pada  para  tetangga.  Hal  tersebut  terkesan  mengadung  unsur nepotisme  dan  tidak  terjadinya  sistem  seleksi  mustahik  dengan  baik.  Pada  penyaluran barang oleh BAZNAS kepada mustahik yang telah terpilih, terdapat jenis barang berupa rokok yang dihukumi haram oleh oleh fatwa MUI ke III Tahun 2009. Hal ini tentunya tidak  sesuai  dengan  ketentuan  zakat  yang  merupakan  sarana  untuk  mencapai kemaslahatan umat.

## Daftar Pustaka
Ali, Khalifah Muhamad, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi. “Perbandingan Zakat  Produktif  Dan  Zakat  Konsumtif  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan Mustahik.” Al-Muzara’ah 4, no. 1 (2016): 19–32.
Harun, Nurjannah. “Eksistensi Baznas Kota Gorontalo Dalam Memberdayakan Keluarga Miskin.” Sekolah Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018.
Kurniawan, Puji. “Legislasi Undang-Undang Zakat.” Jurnal Al-Risalah 13 (2013).
Mardiana, Andi. “Potensi Zakat Di Provinsi Gorontalo.” Al-Mizan 10, no. 1 (2014): 35– 47.
Mardiana,  Andi,  and  Agustin  Y  Lihawa.  “Pengaruh  Zakat  Produktif  Dan  Minat Berwirausaha  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Masyarakat  Miskin  Pada BAZNAS Kota Gorontalo.” Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 3, no. 1 (2019): 18–36.
Mutia,  Agustina,  and  Anzu  Elvia  Zahara.  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kesejahteraan  Ekonomi  Mustahik  Melalui  Pemberdayaan  Zakat  (Studi  Kasus PenyaluranZakat  Produktif/Modal  Usaha  Pada  Bazda  Kota  Jambi).” Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 24, no. 1 (2009): 37139.
Pratama,  Yoghi  Citra.  “Peran  Zakat  Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  (Studi  Kasus: Program  Zakat  Produktif  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional).”  Tauhidinomics  1, no. 1 (2015): 93–104.
Santoso,  Iman,  Didin  Hafidhuddin,  and  Hendri  Tanjung.  “Analisis  Fiqh  Zakat  Harta Kontemporer  Dengan  Metode  Qiyas.”  Kasaba:  Jurnal  Ekonomi  Islam  11,  no.  2 (2019): 151–75.
Sukardi, Didi, Kosim Kosim, and Halifah Nurlaeli. “Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kota  Cirebon  Dalam  Perspektif  Fiqh  Kontemporer.”  Al-Mustashfa:  Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 2 (2020): 226–39.
Syawaluddin,  S,  and  Nur  Fitri  Aisyah.  “Gerakan  Tuntas  Zakat  Sebagai  Refleksi  Politik Dalam  Perolehan  Zakat  Di  Kabupaten  Gorontalo.”  Al-Mizan  16,  no.  1  (2020): 127–52.
Zalikha,  Siti.  “Pendistribusian  Zakat  Produktif  Dalam  Perspektif  Islam.”  Jurnal  Ilmiah Islam Futura 15, no. 2 (2016): 304–19.