## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 05 | Nomor 01 | Juni 2021
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses
Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syari’ah  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
Dliya Ul Muharram 1 , Rof’ah Setyowati 1
1 Universitas Diponegoro │ dliyaulmuharram@gmail.com

## Abstrak
Asas  Personalitas  Keislaman  merupakan  penundukan  diri  individu  terhadap aturan-aturan hukum Islam, termasuk dalam lingkup ekonomi syari’ah. Faktanya masih  ditemukan  adanya  sengketa  perbankan  syari’ah  yang  didaftarkan  di Pengadilan  Negeri,  dimana  bukan  ranah  kekuasaannya.  Hal  tersebut  diperjelas dengan  adanya  Putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012  yang  membatalkan kewenangan tersebut, yang kemudian kewenangan tersebut secara pasti menjadi kewenangan  Pengadilan  Agama.  Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  dan menganalisa penerapan asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa perbankan  syari’ah  menurut  hukum  Islam  dan  sistem  hukum  Indonesia  pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  historis  dan  perundang-undangan terkait  asas  personalitas  keislaman  dalam  sengketa  perbankan  syari’ah. Berdasarkan  hasil  penelitian  Bank  Syari’ah  merupakan  badan  hukum  yang tunduk dan ditundukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, tarmasuk dalam proses penyelesaiannya. Penerapan asas personalitas keislaman dilihat dari peran  Pengadilan  Agama  dalam  menangani  perkara  yang  berhubungan  dengan agama Islam, termasuk sengketa perbankan Syari’ah. Adanya Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan kewenangan absolut penyelesaian sengketa diamanatkan kepada lingkup peradilan agama, namun masih ditemukan perkara perbankan syari’ah terdaftar di Pengadilan Negeri. Secara filosofis, Islam dalam mengatasi  perselisihan  berupaya  untuk  mengembalikan  hubungan  para  pihak yang bersengketa dalam keadaan semula.
Kata  Kunci: Asas  Personalitas  Keislaman;  Perbankan  Syari’ah;  Sengketa Ekonomi
Implementation  Of  The  Procedure  Of  Islamic  Personality  In  The  Process  Of Settlement  Of  Sharia  Banking  Disputes  After  Verdict  Of  The  Constitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012

## Abstract
The principle of the Islamic personality is the submission of the individual to the rules of Islamic law, including within the scope of shari'ah economics. The fact is that there are still syari'ah banking disputes that have registered in the District Court,  which  is  not  the  domain  of  their  authority.  This  is  made  clear  by  the existence of the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 which regulates this authority, which authority is clearly regulated under the authority of the Religious Courts. This study aims to examine and analyze the application as an Islamic personality in the settlement of Islamic banking disputes according to  Islamic  law  and  the  Indonesian  legal  system  after  the  Constitutional  Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012. This research is a normative legal research using  a  historical  and  invited  approach.  related  as  an  Islamic  personality  in shari'ah banking disputes. Based on the results of research, Bank Syari'ah is a legal entity that is subject to and subject to Indonesian regulations, including in its completion. The application of the principle of Islamic personality can be seen from the role of the Religious Courts in conflict cases related to Islam, including Shari'ah banking disputes. After the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X  /  2012  states  that  the  absolute  authority  for  dispute  resolution  is mandated  to  the  scope  of  the  religious  court,  however,  there  are  still  cases  of shari'ah banking that are registered in the District Court. Philosophically, Islam in  resolving  disputes  always  seeks  to  restore  relations  between  the  disputing parties in their original state.
Keywords:  Principles  of  Islamic  Personality;  Shari'ah  Banking;  Economic Disputes

## PENDAHULUAN
Perkembangan  sistem  ekonomi syari’ah,  dirasakan  kini  semakin kompetitif  dan  inovatif.  Dimana  pada dasarnya  ekonomi  berbasis  konsep Islam  telah  berkembang  di  seluruh dunia.  Perkembangan  terjadi  tidak hanya  di  negara  yang  mayoritas rakyatnya  menganut  agama  Islam, namun  juga  berkembang  di  negara- negara  dengan  minotitas  umat  muslim, serta negara berfaham liberal (Musyafah,  2019:  420).  Perkembangan ekonomi  Islam  dapat  dilihat  pada tumbuhnya  perbankan  syari’ah  yang
menjadi salah satu basis perekonomian negara,  serta  perbankan  ini  sudah berdiri  diberbagai  negara,  seperti  di
Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia,  Thailand  dan  Singapura (Musyafah, 2019: 422-426). Pesatnya perkembangan perbankan  syari’ah  di  era  sekarang tersebut, membuat negara-negara mayoritas Islam bersaing mempraktikkan konsep ekonomi syari’ah tersebut, serta semakin beragamnya instrumen keuangan syari’ah di Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS),  antara  lain:  bank  syari’ah,
asuransi  syari’ah,  dan  pasar  modal

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
syari’ah. Praktik ekonomi syari’ah terus berkembang di berbagai negara,
membuat  perubahan  sedikit  demi sedikit  terhadap  instrumen  hukumnya.
Yang awalnya belum terdapat instrument  hukum  yang  mengatur tentang  ekonomi  syari’ah,  kemudian perlahan  mulai  bermunculan  berbagai produk hukum ekonomi syari’ah.
Indonesia  sebagai  basis  negara dengan jumlah umat Muslim terbanyak di  dunia.  Hal  tersebut  menunjang perkembangan industri keuangan syari’ah  terus-menerus  mengalami peningkatan  baik  di  industri  keuangan bank  syari’ah  maupun  unit  usaha  non- bank  syari’ah.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan penyataan pers Komisi Nasional Keuangan  Syariah  (KNKS)  terkait perkembangan  ekonomi  syariah  di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup  signifikan.  Terbukti,  pada  akhir tahun 2019 kemarin, Indonesia berhasil meraih  peringkat  pertama  dunia  dalam pengembangan  ekosistem  keuangan syariah  dari Global  Islamic  Finance Report (GIFR) 2019.
Berdasarkan  dokumen  OJK  yaitu Snapshot Perbankan Syari’ah Indonesia Maret  2020,  bahwa  pada  industri perbankan  syari’ah  terdapat  14  Bank Umum  Syari’ah,  20  bank  umum  yang memiliki Unit Usaha Syari’ah dan 163 Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syari’ah (BPRS).  Dimana  perMaret  2020,  total aset keuangan syari’ah Indonesia (tidak termasuk  Saham  Syari’ah)  mencapai Rp1.497,44  triliun  atau  USD  91,49 miliar.
Pencapaian
tersebut menunjukkan  semakin  tinggi  tingkat
kesadaran  umat  Islam  di  Indonesia terhadap  pentingnya  ber -muamalah sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. Prinsip  ekonomi  syari’ah  terkait bank syari’ah secara umum dikemukakan  oleh  Ahmad  Supriadi,
bahwa: “Islamic economics emphasizes justice,  welfare  and  honesty.  System  of Islamic economic has merits that should be  the  way  for  Muslims  to  give  well- being  and  becoming  a  necessity.  The economic sharia is Islamic economics in use  as  a  way  for  Muslims  to  complete their economic needs. It is Refers to the meaning  of  the  word  sharia  which means wide way. As a fair economy and provide  for  the  public  welfare,  it  is feasible  to  make  our  way  through  the economy as Islam set principles.”
Prinsip  syari’ah tersebut  menurut Hanudin Amin dapat menciptakan suatu tatanan  baru,  dimana  “ Islamic  banking provides  products  and  services  that conforms to sharia (Islamic law) which strictly  forbid  not  only  riba  (usury)  or the  excess  interest  charge  such  as additional  charge  on  loan,  but  also forbid  the  involvement  of  other unethical activities like speculation and gambling.  Islamic  banks  are  not burdened  with  paying  interest  for customer  deposits.  Islamic  banks  only pay  a  share  of  profits  in  accordance with the profit-sharing ratios of Islamic banking” (Lajuni,  2017:  329).  Jadi seluruh  kegiatan  perbankan  syari’ah secara ketat dilarang menggunakan riba atau  biaya  bunga  berlebih  tetapi  juga melarang  keterlibatan  kegiatan  tidak etis  dalam  islam.  Sehingga  bank
syari’ah tidak terbebani dengan pembayaran  bunga  terhadap  simpanan nasabah,  dimana  pihak  bank  hanya membayar  bagian  keuntungan  sesuai dengan  konsep  bagi  hasil  yang  telah disepakati.
Melihat prinsip dan konsep dalam perbankan  syari’ah  yang  berbeda
dengan perbankan
konvensional tersebut. Pada praktik kegiatan ekonomi yang  dilakukan  oleh  lembaga  syari’ah, tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu  sengketa,  contohnya  seperti  pada proses  pembiayaan  yang  bermasalah atau  risiko  yang  timbul  dalam  setiap pemberian pendanaan oleh bank kepada nasabah. Risiko tersebut muncul apabila pembiayaan  tidak  dapat  kembali  tepat waktu,  sehingga  diperlukan  adanya suatu penyelesaiannya.
Penyelesaian  sengketa  perbankan syari’ah ini seringkali berakhir di tahap peradilan.  Akan  tetapi  masih  banyak nasabah  perbankan  syari’ah  atau masyarakat  tidak  mengetahui  tentang kewenangan  hakim  pengadilan  agama dalam  menyelesaikan  perkara ekonomi syari’ah.  Sehingga  berdampak  pada banyaknya  perkara  yang  melibatkan bank  syari’ah  diajukan  di  Pengadilan Negeri.
Dimana adanya asas personalitas  keislaman  yang  melekat pada  lingkungan  Peradilan  Agama. Diberlakukan bagi mereka yang mengaku  beragama  Islam  dan  tunduk atau  ditundukkan  oleh  kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, sebaliknya bagi non-Islam tidak tunduk dan tidak dipaksakan tunduk (Harahap, 1997: 37-38).
Jika  penulis  mengetahui  fakta hukum tersebut, maka sangat memprihatikan  bagaimana  masyarakat yang berposisi sebagai nasabah. Dimana Sebagian besar nasabah tidak mengetahui secara penuh terkait penyelesaian sengketa dalam perbankan syari’ah  sesuai  syariat  islam?  Karena kecenderungan masyarakat sendiri hanya  mengikuti  proses  yang  diajukan oleh  pihak  bank.  Hal  ini  bisa  dilihat dengan  masih  ada  perkara  ekonomi syari’ah yang diajukan kepada pengadilan negeri (Zulhefni, 2017: 179). Hal  ini  dapat  ditunjukan  dengan  masih adanya  perkara  ekonomi  syari’ah  yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang (http://sipp.pn- semarangkota.go.id).
Adanya  permasalahan  hukum
terkait  kekhususan  jalur  hukum  yang tepat  ditempuh  dalam  lingkungan peradilan  sesuai  kewenangannya.  Hal tersebut memunculkan bagaimana sebenarnya penyelesaian sengketa ekonomi  syari’ah  terkait  perbankan syari’ah  di  Indonesia  sendiri  sampai sekarang. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu untuk  melakukan  penelitian  yang berjudul  tersebut,  dengan  tujuan  untuk mengetahui asas personalitas keislaman dalam menyelesaikan sengketa perbankan  syari’ah  dalam  hukum Indoensia  pasca  Putusan  MK  No. 93/PUU-X/2012.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  yuridis  normative  yang

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
merupakan penelitian kepustakaan atau studi  dokumen  karena  penelitian  ini dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau bahan-bahan hukum yang lain (Soekanto & Mamudji, 2007: 14). Pendekatan masalah menggunakan historical approach (Marzuki, 2011: 134) dilakukan dengan menelaah  latar  belakang  apa  yang dipelajari dan
perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi, dalam  hal  pnelitian  ini  dikaitan  yang berhubungan  dengan  asas  personalitas keislaman  dan  regulasi  penyelesaian sengketa  ekonomi  syari’ah.  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan  (Muhammad,  2004:  81),
atau documentary study dengan mengumpulkan  data  sekunder  berupa jurnal-jurnal,  buku-buku,  hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  perbankan  syari’ah maupun
penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di perbankan syari’ah.

## PEMBAHASAN

## Perbankan  Syari’ah  Dalam  Hukum Ekonomi Islam
Ruang  lingkup  ekonomi  Islam meliputi  pembahasan  atas  berbagai perilaku  manusia  secara  sadar  dan berusaha  mencapai  “ falah” .  “ Falah” sering diartikan sebagai suatu kebahagiaan atau kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, perilaku  ekonomi  meliputi  solusi  yang
diberikan  atas  tiga  permasalahan  dasar ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distrbusi. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu kesatuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan. Kegiatan konsumsi,
produksi,  dan  distribusi  harus  menuju pada  satu  tujuan  yang  sama  yaitu mencapai  maslahah  yang  maksimum bagi  umat  manusia.  Jika  ketiga  hal tersebut  benar-benar  diperhatikan  dan selalu  berusaha  mewujudkan  maslahah dalam berbagai aspek, maka kehidupan manusia akan mencapai “falah” (Rahmawaty, 2009: 16-17). Perbankan syari’ah menurut konteks  hukum  positif  Indonesia, dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  7 Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008 bahwa Bank Syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan  prinsip  syari’ah  dan jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum
Syari’ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah.  Dimana  prinsip  syari’ah adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa yang  dikeluarkan  oleh  Lembaga  yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syari’ah (Pasal 1 angka 12  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008).
Ekonomi  syari’ah  menurut  Eko Suprayitno (2005: 2) memiliki beberapa prinsip ekonomi islam, yaitu:
a. Sumber  daya  dipandang  sebagai amanah  yang  diberikan  Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya berguna bagi
orang  lain  dan  harus  dapat dipertanggungjawabkan di akhirat. b. Kepemilikan pribadi diakui dengan batasan-batasan yang telah ditentukan  yang  berkaitan  dengan kepentingan  masyarakat  dan  tidak mengakui pendapatan yang diperoleh  secara  tidak  sah  atau haram. c. Bekerja merupakan penggerak utama  kegiatan  ekonomi  syari’ah sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.
d. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya  dikuasai  oleh  segelintir orang.  Serta  setiap  orang  harus berperan  sebagai  kapital  produktif yang  akan  meningkatkan  besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
e. Islam menjamin kepemilikan
masyarakat  dan  penggunaannya disalurkan untuk kepentingan orang banyak. f. Islam menjamin kebebasan individu, namun tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan menjauhkan  diri  dari  hal-hal  yang berhubungan dengan keburukan.
g. Zakat wajib dibayarkan atas
kekayaan  yang  telah  memenuhi batas (nisab) .
h. Islam  melarang  berbagai  macam bentuk riba. Prinsip  syari’ah  ini  tidak  hanya
menyangkut pada kelembagaan maupun kegiatan  usahanya  saja,  namun  juga cara  dan  proses  dalam  menjalankan operasional  perbankan  sesuai  dasar
hukum  yang  mengaturnya.  Secara historis, dasar hukum pertama mengoperasionalkan  bank  syari’ah adalah Al Qur’an  dan  Hadist.
Ditunjukan  beberapa  ayat  di  dalam  Al Qur’an sebagai dasar bank Syari’ah, di antaranya  terdapat  dalam  Al-Quran surat  Al-Baqarah  ayat  275  yang berbunyi sebagai berikut:
ٱ َ ني ِذ َّ ل ََ َ نو ُ ل ُ كۡأ ي ََ ٱ َ ا ٰو ب ِ رل ََ ا ل ََ َ نو ُمو ُ ق ي ََ ا َّ لِإ ََ ا م ك ََ َُمو ُ ق ي ََ ٱ ي ِذ َّ ل َ َُه ُطَّب خ ت ي ََ ٱ َُن ٰ طۡي َّ شل ََ َ ن ِم ََ ٱ َ  ِ س  مۡل ََ َ كِل ٰ ذ ََ ۡم ُه َّ ن أِب ََ َ آو ُ لا ق ََ ا مَّنِإ ََ ٱ َُعۡي بۡل ََ َ ُ لۡث ِم ََ ٱ َ ا ٰو ب ِ رل ََ َ َّ ل  ح أ  و ََ ٱ َُ َّ للّ ََ ٱ َ عۡي بۡل ََ َ م َّر  ح  و ََ ٱ َ ا ٰو ب ِ رل ََ ن  م ف ََ َۥُه ءٓا  ج ََ ٞة  ظ ِعۡو  م ََ ن ِ م ََ َۦِهِ ب َّر ََ َ ف ٱ َٰى  ه تن ََ ۥ ُه ل ف ََ َا  م ََ َ ف ل  س ََ ۡم أ  و َٓۥُه ُر ََ ََى لِإ ٱ َهِ َّ للّ َ ۡن  م  و َ َ دا ع َ َ ك ِئ َٰٓ ل  و ُ أ ف َ َُب ٰ حۡص أ َ ٱ َهِرا َّنل َ ۡم ُه َ ا  هي ِف َ َ نو ُدِل ٰ خ َََ َ
Terjemahnya:
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak  dapat  berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang yang  kemasukan  syaitan  lantaran (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan mereka  yang  demikian  itu,  adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat),  sesungguhnya  jual beli  itu  sama  dengan riba,  padahal Allah  telah  menghalalkan  jual  beli dan  mengharamkan riba.  Orang- orang  yang  telah  sampai  kepadanya larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus berhenti (dari mengambil riba), maka  baginya  apa  yang  telah diambilnya  dahulu (sebelum  datang larangan);  dan  urusannya  (terserah) kepada  Allah.  Orang  yang  kembali (mengambil riba),  maka  orang  itu adalah  penghuni-penghuni  neraka; mereka  kekal  di  dalamnya.” (Q.S.
Al-Baqarah: 275).
Kemudian  Allah  SWT  berfirman sebagaimana  di  dalam  Al-Quran  surat

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
An-Nisa’  ayat  29  yang  melarangan memakan  harta  orang  lain  secara  batil, sebagai berikut:
ََا هُّي أَٰٓ ي ٱ َ ني ِذ َّ ل ََ َ اوُن  ما  ء ََ َا ل ََ َ ِبَم ُ ك نۡي بَم ُ ك ل ٰ وۡم أَ آو ُ ل ُ كۡأ ت ٱ َِل ِطٰ بۡل َ َٓا َّ لِإ ََ َن أ ََ َ نو ُ ك ت ََ َ ة  رٰ  ج ِت ََ ن  ع ََ َ ضا  ر ت ََ َ ۡم ُ كن ِ م ََ ا ل  و ََ َ آو ُ لُتۡق ت ََ َ ۡم ُ ك  س ُ فن أ َ َ َّ نِإ َ ٱ َ َّ للّ َ َ نا ك َ َۡم ُ كِب َ اٗمي ِح  ر َََ
Terjemahnya: “Wahai  orang-orang  yang  beriman, janagnlah  kalian  memakan  harta- harta  kalian  di  antara  kalian  dengan cara  yang  batil,  kecuali  dengan perdagangan  yang  kalian  saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih
Sayang  kepada  kalian.”  ( Q.S.  An- Nisa’: 29).
Serta  beberapa  hadist  Rasulullah yang senada dengan kedua ayat tersebut terkait  hal riba’ dan  harta  bathil (Nurhasanah dan Adam, 2017: 8).
Dukungan juga datang dari landasan  hukum  positif  Indonesia terhadap  operasional  bank  syari’ah, yang bermula dari Undang-Undang No. 7  tahun  1992  diubah  menjadi  Undang- Undang  No.  10  tahun  1998  tentang Perbankan, dimana pada Pasal 1 angka 13  UU  tersebut  hanya  diatur  sebatas kebutuhan  adanya  prinsip  syari’ah dalam operasional bank.
Setelahnya pemerintah
menerbitkan  Undang-Undang  No.  21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, sebagaimana  ditujukan  sebagai  dasar pijakan  untuk  landasan  yuridis  yang kuat  bagi  perbankan  dan  para  pihak yang berkepentingan, serta
meningkatkan  kemurnian  kelembagaan bank syari’ah. Dengan lahirnya undang- undang tersebut kita mengetahui bahwa di  Indonesia  berlaku  dua  sistem perbankan,  yaitu  sistem  konvensional dan sistem syari’ah. Yang diatur secara rinci  landasan  hukum  serta  jenis-jenis usaha  yang  dapat  dioperasikan  dan diimplementasikan oleh bank syari’ah.
Menegaskan  pula  asas  yang digunakan  perbankan  syari’ah  secara jelas  disebutkan  pada  Pasal  2  UU Perbankan  Syari’ah,  mengamanatkan bahwa  perbankan  syari’ah  dalam melakukan kegiatan usahanya diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syari’ah.
Kemudian  di  Pasal  3  UU  Perbankan Syari’ah,  menetapkan  tujuan  untuk menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional  dalam  rangka  meningkatkan rasa keadilan, kebersamaan dan pemerataan  kesejahteraan  masyarakat, dengan  perbankan  syari’ah  tetap berpegang  pada  prinsip  syari’ah  secara menyeluruh (kaffah) dan  konsisten (istiqomah). Jika  mencermati  kedua pasal  di  atas,  ditemukan  kesamaan bahwa  perbankan  syari’ah  diwajibkan berpegang teguh pada prinsip syari’ah, yang  membedakan  dengan  perbankan konvensional.
Peningkatan kemurnian
kelembagaan bank syari’ah dapat dilihat dari  prinsip  hukum  islam  yang  diatur melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia, antara  lain:  prinsip  keadilan  dan keseimbangan ('adl  wa  tawazun) , kemaslahatan (maslahah) , universalisme (alamiyah) ,  dan  tidak
mengandung gharar,  maysir,  riba, zalim dan  obyek  yang  diharamkam. Prinsip-prinsip tersebut merupakan perintah  dari  Allah  SWT  yang  tertulis Al-Qur’an,  dimana  secara  taklifnya hukum ekonomi Islam diciptakan untuk orang-orang  Islam  yang  mesti  ta’at,
patuh dan tunduk terhadapnya. Berdasarkan Al-Qur’an surat  Al-
Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:
ََا هُّي أَٰٓ ي ٱ َ ني ِذ َّ ل ََ َ آوُن  ما  ء ََ ا  ذِإ ََ مُتن يا  د ت ََ َ نۡي دِب ََ ََٰٓى ل ِإ ََ َ ل  ج أ ََ َى ٗ م  س ُّم ََ َ ف ٱ َ ُهوُب ُ تۡك ََ ب ُ تۡك  يۡل  و ََ َۡم ُ ك نۡيَّب ََ ُۢ ُبِتا ك ََ َ ِب ٱ َ ِلۡد  عۡل ََ ا ل  و ََ َ  بۡأ ي ََ َ بِتا ك َ َُه  م َّ ل  عَا م كَ  ب ُ تۡك يَن أ ٱ َ ُ َّ للّ َ … َ
Terjemahnya: “Hai  orang-orang  yang  beriman, apabila  kamu  bermu’amalah  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…” (Q.S. Al- Baqarah: 282)
Ayat  di  atas  menunjukan  bahwa orang-orang  muslim  sebagai  subjek akad  dalam mu’amalah atau  ekonomi
Islam. Bagaimana dengan bank syari’ah?  Dalam  perkembangannya bank  syari’ah  dalam  aturan  hukum
Indonesia  merupakan  badan  hukum. Dimana menurut Chaidir Ali (1991: 81), badan  hukum  diartikan  segala  sesuatu yang  berdasarkan  tuntutan  kebutuhan masyarakat  yang  oleh  hukum  diakui sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban atau  segala  sesuatu  yang  menurut hukum  dapat  mempunyai  hak  dan kewajiban”.  Maka  subjek  hukum  yang berupa  badan  hukum (al-syakhshiyyah i’tibariyyah) hanya berkapasitas sebagai
pendukung  hak  dan  kewajiban,  yang dipersamakan dengan
manusia
(Rosyadi,  2019:  12).  Badan  hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (tasharruf) . Perbuatan hukum yang dilakukan bank Syari’ah sebagai badan hukum ini didukung  dengan  Pasal  1  angka  (1) Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah yang  berbunyi:  “Subjek  hukum  adalah orang  perorangan,  persekutuan,  atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak  berbadan  hukum  yang  memiliki kecakapan  hukum  untuk  mendukung hak dan kewajiban”. Kemudian
kecapakan  hukum  oleh  badan  usaha dinyatakan  dalam,  Pasal  2  angka  (1) Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah, bahwa:  “Badan  usaha  yang  berbadan hukum  atau  tidak  berbadan  hukum, dapat  melakukan  pebuatan  hukum dalam  hal  tidak  dinyatakan  faflis/pailit berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap”.  Jadi,  hal  ini  menempatkan kedudukan bank syari’ah sebagai badan hukum  yang  wajib  dan  tunduk  dalam aturan  perundang-undangan  Indonesia tentang  perbankan  syari’ah  terkait segala  aspek  yang  telah  diatur,  tanpa adanya penyimpangan hukum.
Asas  Personalitas  Keislaman  dalam
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Konflik merupakan sebuah situasi dimana  dua  pihak  atau  lebih  terhadap adanya pertentangan atau

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
ketidaksesuaian  yang  akan  dan  sedang melakukan  hubungan  kerja  sama.
Sebuah konflik
berubah dan
berkembang  menjadi  suatu  sengketa, jika  salah  satu  pihak  merasa  dirugikan dan menyatakan rasa ketidakpuasannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap memberikan
kerugian maupun kepada pihak lain. Apabila para pihak  tidak  dapat  menemukan  kata sepakat atau solusi pemecahan masalah, maka akan menimbulkan dispute (istilah  sengketa  dalam  perbankan) (Nurhasanah dan Adam, 2017: 294).
Terjadinya  sengketa  perbankan syari’ah  seringkali  disebabkan  adanya ketidakserasian  antara  satu  pihak  atau suatu  kelompok  yang  mengadakan hubungan hukum, dimana ada hak yang terganggu  atau  terlanggar.  Sengketa sendiri merupakan bentuk disagreement on  a  point  of  law  or  fact  of  interest between  two  persons ,  artinya  terjadi suatu  kondisi  di  antara  kedua  belah pihak  yang  tidak  sepaham.  Sengketa yang  terjadi  pada  hukum  akad,  yang menciptakan suatu kondisi
ketidaksepahaman  antara  para  pihak yang membuat akad maupun perjanjian hukum  dengan  fakta  tidak  adanya pemenuhan  hak,  tidak  dilaksanakan kewajiban yang ditentukan, atau pemutusan hubungan hukum kontraktual  yang  dilakukan  oleh  salah satu pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya (Suadi, 2017: 6).
Pemahaman  tentang  sengketa demikian,  menurut Neneng  dan  Panji (2017:  295) penyebab  terjadinya  suatu sengketa perbankan syari’ah didasarkan
oleh  dua  pihak,  baik  perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad  dengan  prinsip  syari’ah,  yang salah  satunya  melakukan  wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga  mengakibatkan  pihak  yang lainnya  merasa  dirugikan.  Sebagai contohnya, seorang nasabah melakukan suatu  akad qardh pada  bank  Syari’ah sesuai  dengan  kesepakatan  untuk mengembalikan pada tanggal yang telah ditentukan, akantetapi nasabah tersebut tidak dapat membayar dengan berbagai alas an. Dengan demikian menyebabkan pihak  bank  syari’ah  merasa  dirugikan, serta mengakibatkan terjadinya sengketa  perbankan  syari’ah  yang disebabkan adanya wanprestasi Penyelesaian sengketa secara filosofis  munurut  Halim  dan  Erlies
Septiana  (2013:  209) , mengartikan  hal tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan  hubungan  para  pihak yang bersengketa dalam keadaan semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan  hubungan  sosial  maupun hubungan hukum. Adapun penyelesaian sengketa ekonmi syari’ah adalah upaya untuk  mengembalikan  hubungan  para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti  semula  dalam  ruang  lingkup ekonomi  syari’ah  (Nurhasanah  dan Adam,  2017:  293).  Dalam  Islam penyelesaian sengketa mengacu pada 3 model,  yaitu: Al-Shulh (Perdamaian); Tahkim (Arbitrase),  dan  Peradilan (Al- qadha).
Ketiga cara penyelesaian sengketa ekonomi  syari’ah  di  atas,  seringkali
berakhir melalui jalur litigasi (lembaga peradilan).  Dimana  menurut  Salam Madkur,  lembaga  pengadilan  adalah (tempat-penentu) memutuskan sengketa antara manusia berdasarkan (ketentuan) yang  telah  diturunkan  Allah  SWT. Sedangkan  menurut  Sayyid  Sabiq,
pengadilan adalah lembaga menyelesaikan persengketaan (alkhusumat) yang terjadi antara sesama manusia  sesuai  dengan  aturan  hukum yang  telah  disyariatkan  oleh  Allah
SWT. Dua pandangan di atas menjadikan pengadilan sebagai rujukan penyelesaian  bila  terjadi  sengketa, apapun  jenis  sengketa  perdata  maupun pidana (Rokhmad, 2016: 55).
Hukum  positif  Indonesia  melalui lembaga  Mahkamah  Agung,  kemudian mengesahkan  PERMA  No.  14  Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. PERMA ini sebagai  pedoman  para  penegak  hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi
Syariah sesuai koridor hukumnya Semakin berkembangnya Lembaga Keuangan  Syari’ah  di
Indonesia,  maka  kemungkinan  akan terjadinya  perselisihan  antara  lembaga keuangan syari’ah dan nasabahnya akan semakin  besar  (Mardani,  2011:  97). Perbankan  syari’ah  yang  merupakan ruang  lingkup  ekonomi  yang  dimana
dalam pengoperasian dan pengelolaannya menggunakan pedoman syari’ah, tidak  terkecuali dalam penyelesaian  sengketa.  Sistem  dalam menyelesaian sengketa perbankan
syari’ah  secara  garis  besar,  terdapat  2 (dua). Pertama, secara  litigasi,  yaitu
penyelesaian sengketa
yang diselesaikan  di  lembaga  peradilan dengan  berbagai  hukum  acaranya. Kedua, secara nonlitigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar lembaga peradilan. Konflik  yang  konkret  dapat diselesaikan menggunakan norma hukum  yang  konkret  juga.  Aturan hukum  yang  konkret  tersebut  harus mempunyai unsur-unsur, sebagai berikut (Mertokusumo, 2004: 15):
a. peraturan  hukum  itu  berhubungan dengan  perilaku  manusia,  baik perbuatan  secara  nyata  maupun tidak;
b. peraturan hukum itu bersifat umum yang mengatur suatu perilaku dalam situasi tertentu;
c. peraturan hukum bersifat preskriptif atau menentukan apa yang seharusnya, dan d. bersifat umum berdasarkan
waktunya;  yang  berlaku  sampai dicabut atau lahirnya peraturan yang baru
Penyelesaian  konkret  tersebut dalam  perbankan  syari’ah  telah  diatur secara umum melalui UU No. 21 Tahun 2008,  yang  meliputi  kelembagaan, manajemen, prinsip-prinsip, operasional bank dan sebagainya terkait bank  syari’ah,  tidak  terkecuali  dengan penyelesaian sengketa.
Pengadilan  Agama  merupakan salah  satu  lembaga  Peradilan  di Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam bidang-bidang tertentu  sesuai  dengan  kekuasaan absolut yang telah ditentukan

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
perundang-undangan,
dimana ditunjukan  pada  Pasal  24  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 mengamanatkan  bahwa:  “Kekuasaan kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang  berada  di  bawahnya,  dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Kemudian  pada  Pasal  2  Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan  bahwa  “Peradilan  Agama adalah  salah  satu  pelaku  kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam
Undang-Undang ini”. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009 “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang
beragama  Islam”.  Berdasarkan  pasal- pasal perundang-undang tersebut, maka dapat  dinyatakan  bahwa:  “Peradilan
Agama  sebagai  satu-satunya  lembaga litigasi yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah, namun jika para pihak sepakat
untuk tidak menyelesaikan di Peradilan Agama,  maka  ketentuan  penyelesaian dengan memilih forum di luar Peradilan Agama (non  litigasi) dapat  dibenarkan manakala  ada  kesepakatan  tertulis terlebih dahulu diantara para pihak dan forum  penyelesaian  tersebut  tidak bertentangan  dengan  prinsip-prinsip
syari’ah  (pasal  55  ayat  2  dan  3)” (Abdurrahman Rahim, 2013).
Pasal  di  atas,  sebelum  adanya Putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012, penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui  litigasi  ditangani  2  lembaga peradilan  yaitu  peradilan  negeri  dan peradilan agama. Namun pasca Putusan MK  penerapan  penyelesaian  sengketa perbankan  syari’ah  yang  menyatakan bahwa  “ choice  of  forum” yaitu  baik secara  litigasi  maupun  non  litigasi dalam menyelesaikan
sengketa perbankan  syari’ah  yang  ditentukan dalam  penjelasan  pasal  55  ayat  2 Undang-Undang  No  21  tahun  2008 tidak lagi mempunyai hukum mengikat secara keseluruhannya tanpa terkecuali.
Melihat  fakta  masih  adanya penyelesaian sengketa perbankan syari’ah  yang  terdaftar  di  system pengadilan  negeri,  dapat  dikatakan secara  langsung  mengabaikan  asas personalitas  keislaman  dalam  sengketa syari’ah.  Dimana  asas  personalitas keislaman merupakan asas yang menjadi  dasar  bagi  seseorang  pencari keadilan  yang  bisa  berperkara  atau bermohon di Pengadilan Agama, dengan syarat harus beragama Islam dan permohonan perkara tertentu yang telah diatur oleh peraturan perundang- undangan.  Penjelasan  terkait  Asas Personalitas Keislaman telah dijelaskan pada  Pasal  2  Undang-Undang  No.  50 tahun  2009  yang  menyatakan  bahwa, “Pengadilan  Agama  merupakan  salah satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam  mengenai  perkara  tertentu.”
Penjelasan  pasal  tersebut  menyatakan, Peradilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan  terhadap  perkara  orang  yang beragama  Islam  di  bidang  perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.
Sebagaimana  ketentuan  Pasal  49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  tentang  Peradilan  Agama  yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan  sengketa  di  perbankan syari’ah yaitu:
“Peradilan  agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus, dan  me  nyelesaikan  perkara  di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang:...i. ekonomi syari'ah.”
Menurut Amran Suadi (2017: 8) di dalam  bukunya  menjelaskan,  bahwa perkara perdata pada ekonomi syariah yang  meliputi  sengketa  Bank Syariah,  lembaga  keuangan  mikro syariah,  asuransi  syariah,  reasuransi syariah,  reksadana  syariah,  obligasi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis Syariah. Kemudian pada Pasal 55 ayat (1)
UU  No.  21  Tahun  2008  telah menyatakan dengan tegas bahwa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa perbankan  syari’ah  adalah  Peradilan
Agama. Namun, ketentuan Pasal 55 ayat (2) menyatakan jika telah diperjanjikan atau  jika  para  pihak  telah  melakukan akad  terlebih  dahulu  maka  boleh merujuk kepada isi akad tersebut. Maka
dari  itu  Pasal  55  ayat  (2)  tersebut mengandung kebebasan berkontrak dari para  pihak  dalam  melakukan  suatu akad. Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 55  UU  No.  21  Tahun  2008  tersebut dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD 1945,  dan  dinyatakan  tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan
Putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012 (Hudiata, 2015: 16). Sehingga penyelesaian sengketa perbankan syari’ah yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun  2008  tidak  lagi  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  secara keseluruhan tanpa terkecuali. Pengadilan agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah.
Asas personalitas keislaman yang dimiliki  Pengadilan  Agama  terkait penyelesaian sengketa perbankan syari’ah dilakukan melalui jalur litigasi sesuai  tatacara  peradilan,  akan  tetapi penyelesaian  perkara  tersebut  juga mengenal istilah mediasi di pengadilan. Karena  dalam  perkara  perdata,  setiap agenda  persidangan  yang  dilakukan, majelis  hakim  wajib  mendamaikan kedua  belah  pihak  yang  berperkara. Mendamaikan  sifatnya  wajib  bagi hakim  yang  menyidangkan,  tetapi kelalaian majelis hakim yang mengupayakan  perdamaian  bagi  kedua belah  pihak  yang  bersengketa  akan mengakibatkan  pemeriksaan  perkara batal  demi  hukum  (Harahap,  2007: 239).

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Berkaitan dengan upaya perdamaian  tersebut  maka  pengadilan diwajibkan melakukan upaya mediasi di pengadilan bagi para pihak. Mediasi di pengadilan  ini  adalah  sesuai  dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 130 HIR  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.  Menurut  Yahya  Hararap, selama  ini  ketentuan  pada  Pasal  154 RBg jo . Pasal 130 HIR hanya dipahami sebatas  anjuran  dan  formalitas  saja, serta  regulatif  sukarela (voluntary) , tidak ada paksaan (M. Yahya Harahap, 2007:  250).  Namun,  dengan  adanya PERMA No. l Tahun 2016, maka tidak ada  pilihan  bagi  hakim  selain  wajib untuk  melakukan  upaya  mediasi,  dan para  pihak  wajib  menempuh  proses mediasi  tersebut  setelah  diperintahkan oleh majelis hakim.
Mediasi dimaksud dilakukan oleh seorang mediator yang telah dipilih oleh para  pihak  di  persidangan.  Mediator yang diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2016  Pasal  1  angka  2  adalah  sebagai pihak  yang  netral  dan  tidak  memihak salah  satu  di  antara  pihak.  Mediator akan  membantu  untuk  mene  cairkan kemungkinan
penyelesaian atau perundingan  di  luar  persidangan  tanpa memutus  atau  memaksakan  sebuah penyelesaian. Dalam upaya mediasi ini, mediator  ikut  terlibat  langsung  secara aktif  dalam  setiap  pertemuan  selama pertemuan atau perundingan yang telah ditentukan  oleh  majelis  hakim.  Hal  ini yang dilakukan oleh mediator menunjukan  bahwa  penerapan  asas
personalitas  keislaman  bekerja,  karena diutamakan sengketa diselesaikan pada tahap perdamaian yang diajarkan dalam Islam.
Menurut  penuturan  salah  satu Hakim  Mahkamah  Agung  (MA)  yaitu Dr.  Mukti  Arto,  S.H.,  M.Hum.  dalam
Webinar Zoom “Diskusi  Hukum Ekonomi Syari’ah 3” pada 11 Mei 2020, memberikan penjelasan terkait kewenangan  mengadili  permasalahan sengketa  ekonomi  syari’ah  telah diserahkan  kepada  Pengadilan  Agama yang telah diputuskan oleh Bapak Bagir Manan  sejak  tahun  2006.  Dimana  di MA telah dibagi kewenangan mengadili sesuai kamar yang telah ditentukan MA. Karena  pemahaman  ekonomi  syari’ah dipelajari  oleh  hakim  di  Pengadilan Agama. Jadi sengketa ekonomi syari’ah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, maka jika nantinya ditingkat kasasi akan dibatalkan karena tidak sesuai kewenangan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung. Sehingga pengadilan  negeri  tidak  dibenarkan mengadili  perkara  ekonomi  syari’ah yang  diajukan  oleh  perbankan  syari’ah sekalipun,  karena  berlakunya  asas personalitas keislaman.
Menurut  M  Yahya  Harahap ( 2009:  57-58) dalam  bukunya,  bahwa asas personalitas keislaman jika dikaitkan dengan perkara perdata dalam lingkup  hukum  Islam,  maka  menjadi kewenangan peradilan agama. Menurutnya, penerapan asas personalitas  keislaman  dapat  menjadi sempurna dan mutlak apabila didukung dan  tidak  dipisahkan  dengan  unsur
hubungan  hukum.  Hal  tersebut  dapat terlaksana,  jika  dua  gagasan  strategi yang dikemukakan oleh Yahya
Harahap, yaitu pertama, patokan umum yang  merupakan  patokan  yang  bersifat formal,  contohnya  seseorang  mengaku beragama  Islam,  maka  secara  otomatis telah melekat asas personalitas keislaman padanya. Dan kedua, patokan saat  terjadi  hubungan  hukum yang ditentukan  berdasarkan: 1)  dalam hubungan hukum dilakukan oleh kedua pihak  yang  beragama  Islam;  dan  2) hubungan ikatan hukum yang diperjanjikan  termasuk  lingkup  hukum Islam.  Apabila  kedua  syarat  tersebut terpenuhi, maka secara otomatis melekat  asas  personalitas  keislaman terhadap kedua pihak. Sehingga sengketa yang nantinya terjadi di antara kedua  belah  pihak  merupakan  ranah kewenangan pengadilan agama.
Kewenangan  pengadilan  tersebut untuk  menentukan  asas  personalitas keislaman tidak didasarkan pada agama yang  dianut  para  pihak  saat  terjadinya sengketa,  melainkan  ditentukan  oleh landasan hubungan hukum yang didasarkan  pada  dasar  hukum  yang digunakan  ( Harahap.  2009:  57-58) . Dalam penerapan penyelesaian sengketa perbankan syari’ah di Indonesia  pasca  Putusan  MK  No. 93/PUU-X/2012, terjadi beberapa perubahan yaitu: pertama, dalam penyelesaian secara litigasi mengamanatkan pengadilan agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah,  termasuk  perbankan  syari’ah.
Kedua, penyelesaian  melalui  non- litigasi penerapannya dilakukan dengan cara  :  a)  musyawarah  internal;  b) A lternative Dispute Resolution (ADR); c)  Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional; serta d) Mekanisme Fasilitas oleh OJK.
Jadi  penerapan  asas  personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan  yang  tidak  terpisah  dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan  kemutlakan  asas  personalitas keislaman harus didukung unsur hubungan  hukum  berdasarkan  hukum Islam.  Dimana  dasar  kelembagaan perbankan  syari’ah  Indonesia  tunduk pada  Undang-Undang  No.  21  tahun 2008  yang  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  ekonomi  Islam.  Jika  asas personalitas telah didukung oleh hubungan  hukum  berdasar  hukum Islam,  maka  sengketanya  mutlak  atau absolut  tunduk  menjadi  kewenangan peradilan  agama,  serta  hukum  yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara harus berdasar hukum Islam.
Penerapan asas personalitas keislaman  oleh  Pengadilan  Agama dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi syari’ah  merupakan  kewenangan  yang telah  diberikan  oleh  undang-undang, serta secara syari’ah merupakan amanah kepada  lembaga  yang  berkompeten dalam  bidang  Hukum  Islam.  Karena asas tersebut merupakan suatu penundukan  diri  baik  perorangan ataupun  badan  hukum  yang  secara prinsip  telah  berpegang  teguh  pada syariat  Islam,  tanpa  terkecuali  bank syari’ah  yang  secara  operasioanlnya menerapkan prinsip-prinsip yang
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
dianjurkan  oleh  Islam.  Dimana  Islam merupakan rahmatan lil’alamin, agama yang  membawa  rahmat  bagi  alam semesta. Yang dalam ajarannya menganjurkan cara penyelesaian sengketa ini dituntut untuk mengusahakan penyelesaian secara
perdamaian,  dengan  maksud  setelah perkara  perbankan  syari’ah  selesai nantinya  tidak  menimbulkan  masalah dikemudian hari antara nasabah maupun pihak bank syari’ah.

## KESIMPULAN
Pertama, Lingkup ekonomi syari’ah  ini  tidak  terlepas  adanya kegiatan  usaha  perbankan  syari’ah, dimana dalam operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip Islam.
Dengan  menerapkan  prinsip-prinsip tersebut,  maka  bank  syari’ah  secara sukarela  tunduk  pada  aturan-aturan hukum  positif  yang  berkaitan  dengan perbankan  syari’ah.  Perbuatan  hukum yang  dilakukan  bank  syari’ah  sebagai badan hukum ini didukung dengan Pasal 1 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang berbunyi: “Subjek hukum adalah  orang  perorangan,  persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau  tidak  berbadan  hukum  yang memiliki  kecakapan  hukum  untuk mendukung  hak  dan  kewajiban”.  Jadi, hal  ini  menempatkan  kedudukan  bank syari’ah  sebagai  badan  hukum  yang wajib  dan  tunduk  dalam  aturan perundang-undangan Indonesia tentang perbankan syari’ah terkait segala aspek
yang  telah  diatur,  tanpa  adanya penyimpangan  hukum.  Maka  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya,  bank syari’ah  harus  berada  dalam  koridor- koridor  yang  diperbolehkan  dalam hukum  Islam,  tanpa  terkecuali  proses penyelesaian sengketanya secara adil.
Kedua, Penyelesaian  sengketa ekonomi  syari’ah  secara  filosofis merupakan upaya untuk mengembalikan  hubungan  para  pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula  dalam  ruang  lingkup  ekonomi syari’ah.  Sengketa  yang  terjadi  dalam perbankan syari’ah merupakan
kekuasaan  Pengadilan  Agama  yang didasarkan  pada  asas  personalitas keislaman.  Asas  dijelaskan  dalam Undang-Undang  No.  50  tahun  2009, merupakan asas yang mendasari bahwa masyarakat  pencari  keadilan  yang  bisa berperkara atau bermohon di Pengadilan  Agama.  Asas  ini  melekat pada  Pengadilan  Agama,  yang  dimana merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu”,  termasuk  dalam  sengketa ekonomi syari’ah baik dalam perbankan syari’ah.  Jadi  dengan  keberadaan  bank syari’ah  yang  tunduk  pada  UU  No.  21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, maka  sebagai  subjek  hukum  dalam menyelesaikan sengketanya harus dimohonkan kepada Pengadilan Agama, karena telah dikuatkan melalui Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 akan semakin
memberikan kepastian hukum terhadap forum penyelesaian sengketa perbankan syari’ah.  Dengan  adanya  putusan tersebut juga semakin menguatkan asas
personalitas  keislaman  dan  eksistensi Pengadilan  Agama  di  Indonesia  dalam berbagai  permasalahan  pada  bidang Hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, C. (1991). Badan Hukum . Bandung: Alumni.
Halim  & Septian, E. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Harahap,  M.  Y.  (2007) Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata Jakarta: PT. Sinar Grafika.
Harahap, M. Y. (2009). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989 Jakarta: Sinar Grafika.
Hudiata, E. (2015). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah. Yogyakarta. UII Press Yogyakarta.
Lajuni, N., Ming, W. W. P., Yacob, Y., Ting, H., & Jausin, A. (2017). Intention to Use Islamic banking Products and Its Determinants. International Journal of Economics and Financial Issues. Vol. 7 (1). 329-333.
Mardani.  (2011). Hukum  Ekonomi  Syari’ah  di  Indonesia. Bandung:  PT.  Refika Aditama.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum, Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana.
Mertokusumo,  S.  (2004). Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar). Yogyakarta: Liberty.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Cetakan ke-III. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia. Diponegoro Private Law Review. Vol. 4 No. 1 February. 419-427. Nurhasanah,  N.  &  Adam,  P.  (2017). Hukum  Perbankan  Syari’ah  (Konsep  dan Regulasi) Jakarta : Sinar Grafika.
Rahmawaty,  A.  (2009). Ekonomi  Makro  Islam .  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam Negeri Kudus. Kudus.
Rahim, A. (2013). Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012  (Studi  Kewenangan  Absolut  Peradilan  Agama), diakses https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel.
Rokhmad,  A.  (2016). Paradigma  Hukum  Islam  dalam  Penyelesaian  Sengketa. International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din Vol 18 (1). 49-63.
Rosyadi,  I.  (2019). Akad  Nominaat  Syari’ah:  Implementasi  dan  Penyelesaian Sengketa . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  Pengadilan  Negeri  Semarang  diakses melalui http://sipp.pn-semarangkota.go.id.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Siaran  Pers  Komisi  Nasional  Keuangan Syariah  (KNKS)  tentang  Global  Islamic Finance Report 2019 Menempatkan Indonesia di Posisi Teratas dalam Pasar Keuangan Syariah Global. Jakarta, 17 Oktober 2019.
Soekanto, S. & Mamudji, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suadi,  A.  (2017). Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Teori  dan  Praktik, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Zulhefni, M. (2017). Kendala Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Melalui Pengadilan  Agama  Kota  Malang .  Jurisdictie:  Jurnal  Hukum  dan  Syari’ah Vol. 8 (2). 175-192.