POTENSI PAJAK PENGHASILAN PEDAGANG PENGUMPUL TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT (STUDI DI KPP ABC)
M. Otryadi Naufal 1) Suparna Wijaya 2)
Politeknik Keuangan Negara STAN Email : sprnwijaya@pknstan.ac.id Receiv ed : Feb 26 th 2022 Revis ed :  Mar 5 th 2022 Accept ed : Mar 28 th 2022

## ABSTRACT
Palm   oil   collector   traders   are   entities   or   individuals   whose   business   activities   are collecting oil palm plantation products in the form of oil palm fresh fruit bunches (FFB) and selling them to industrial business entities or exporters engaged in the plantation sector. The purpose of the study was to determine the potential income tax, the steps that have been taken and the obstacles, the realization of tax revenue for the collectors of Fresh   Fruit   Bunches   (FFB)   of   oil   palm   at   the   Tax   Service   Office   (KPP)   ABC.   The research method used is descriptive qualitative. The results of the study show that the potential taxes of palm oil collectors are PPh Article 21, PPh Article 22, PPh Article 23, PPh Article 25/29, Final PPh Article 4 paragraph (2) including the MSME taxation provisions. Steps that have been taken are socialization and appeals to taxpayers. The obstacles are geography, human resources, and awareness of taxpayers. Meanwhile, the realization of tax revenue is quite good and shows an increase, especially in Article 22 Income Tax.
Keywords : Compliance, Socialization, Taxpayers

## PENDAHULUAN
Kelapa   sawit   adalah   sejenis tanaman perkebunan yang memiliki peran   penting   dalam   subsektor perkebunan   dan   juga   bagi perekonomian   Indonesia   karena hasil olahan berupa minyak   nabati yang     diperlukan     oleh   berbagai sektor     industri   (Kementerian Perdagangan   Republik   Indonesia, 2013).   Indonesia   memiliki   prospek yang   baik   dalam   industri   kelapa sawit untuk menjual minyak dan inti sawit   baik   di   dalam   ataupun   luar negeri.   Hal   ini   memotivasi pemerintah   Indonesia   untuk   terus memperluas areal perkebunan sawit dengan   berbagai   kebijakan   yang dikeluarkan   seperti   pemberian berbagai   insentif,   kemudahan administrasi   perijinan dan  bantuan- bantuan   subsidi   investasi   untuk
pengembangan   perkebunan   kelapa sawit.   Usaha   kelapa   sawit   sendiri terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi  pedesaan  (Supriadi,  2013; Syahza, 2011).
Kelapa   sawit   sendiri   termasuk produk   yang   disukai   oleh   banyak pemodal karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi,  dan oleh  sebab itu kelapa sawit dibudidayakan di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Ogan Ilir   dan   Ogan   Komering   Ilir   yang merupakan   wilayah   kerja   KPP   ABC. Kedua kabupaten yang terletak di timur Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki luas   wilayah   masing-masing   sebesar 2.666,07 km² dan 19.023,47 km², kedua kabupaten   ini   sangat   potensial   untuk pengembangan   sektor   pertanian   dan perkebunan.Kelapa   sawit   yakni   salah satu   komoditi   perkebunan   yang   utama yang   dijadikan   prioritas   untuk   lebih
dikembangkan   di   wilayah   kedua kabupaten   ini.   Berdasarkan   data   BPS, Kabupaten   Ogan   Ilir   dan   Ogan Komering Ilir, hingga akhir tahun 2018 luas  lahan  yang  telah  ditanami   dengan kelapa   sawit   di   masing-masing kabupaten adalah sebesar 4.140 ha, dan 21.480   ha.   Di   samping   banyaknya masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan   Komering   Ilir   yang   bekerja sebagai   petani   kelapa   sawit,   juga terdapat   beberapa   masyarakat   yang berprofesi sebagai seorang pengepul/tengkulak   yang   lebih   dikenal dengan sebutan tauke.
Menurut   Direktorat   Jenderal Pajak, pedagang pengumpul merupakan subjek   pajak   dengan   kegiatan   usaha yaitu mengumpulkan hasil hutan, kebun, tani,   dan   perikanan   untuk   selanjutnya memasarkannya   kepada   badan   usaha industri   dan/atau   eksportir.   Sebagian besar   dari   tauke/pengepul   tersebut mempunyai   modal   yang   cukup   besar untuk   menampung   dan   membeli seluruh/sebagian besar hasil panen para petani.
Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) dalam menjalankan industri kelapa sawit cenderung   membutuhkan   bahan-bahan industri   dengan   jumlah   yang   besar, sehingga  perusahaan biasanya  membeli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari   para   pedagang   pengumpul,   dan dalam proses jual-beli tersebut tentunya akan memberikan penghasilan bagi para tengkulak   tersebut,   atas   penghasilan yang   diterima   oleh   para   tengkulak tersebut   merupakan   salah   satu   potensi pajak   penghasilan   yang   cukup menjanjikan   mengingat   perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten   Ogan   Komering   Ilir merupakan   salah   satu   sektor   unggulan yang dimiliki oleh kedua kabupaten ini. Selain itu peremajaan lahan kebun sawit telah dilakukan  di  Ogan  Komering  Ilir atau OKI, Sumatra Selatan, yang tercatat dengan   luas   10.500   hektare   dalam rangka   mendukung   kelanjutan perkebunan   dan   industri   sawit,   dan masyarakat   yang   memiliki   kebun   yang tidak produktif, dengan usia di atas 25
tahun   atau   menghasilkan   panen   yang rendah karena bibitnya yang asal, dapat mengikuti replanting ini  (Bisnis.com, 2020).
Penelitian   terdahulu   terhadap pedagang pengepul kelapa sawit belum banyak   dilakukan.   Berdasarkan penelusuran   terdapat   penelitian   terkait pajak   ekspor   kelapa   sawit  (Agusalim, 2017;   Annas,   2019;   Munadi,   2007; Nasution, 2016; Rauf, 2005), perubahan tarif   pajak   penghasilan   terhadap perusahaan   perkebunan   kelapa   sawit (Sumantri   &   Hasan,   2014); Cahyaningrum   et   al.,   2021),  pajak penghasilan   bagi   warga   negara   asing pemilik   perkebunan   kelapa   sawit (Sakinah,   2019),  pajak   pertambahan nilai bagi perusahaan yang bergerak di perkebunan   kelapa   sawit  (Anderson   & Tjondro, 2014; Wardani & Rachmawati, 2018),   pemanfaatan   citra   satelit   untuk mendukung   penghitungan   nilai   objek pajak kelapa sawit (Trisakti et al., 2013), penerimaan pajak atas kelapa sawit demi meningkatkan   pendapatan   asli   daerah (Pradiptareni   &   Fachruzzaman,   2017; Wulandari, 2020).
Adapun  (Risfananda   et   al., 2019)  meneliti   pajak   penghasilan   atas pedagang   pengepul   tandan   buah   segar yang   dilakukan   oleh   suatu   perusahaan. Hal   ini   berbeda   dengan   yang   akan dilakukan peneliti, yaitu meneliti potensi pajak   atas   usaha   pedagang   pengepul pasa   suatu   kantor   pelayanan   pajak. Sedangkan (Iyai et al., 2021; Wirandika, 2018) meskipun objeknya adalah kantor pelayanan   pajak,   terdapat   perbedaan dengan penelitian ini yang akan melihat potensi   pajak   penghasilan   secara keseluruhan,   tidak   hanya   pemotongan dan/atau pemungutan saja.
Dengan   potensi   perkembangan perkebunan   industri   kelapa   sawit   yang cukup   baik   di   Indonesia   khususnya   di wilayah kerja KPP ABC, tentunya akan berdampak   baik   terhadap   sektor penerimaan   negara   berupa   penerimaan perpajakan yang dihasilkan dari industri kelapa sawit khususnya dari pembelian TBS   kelapa   sawit   dari   para   pengepul. Berdasarkan   hal   di   atas,   maka   tujuan
penelitian untuk melakukan analisis atas potensi   Pajak   Penghasilan,   Langkah- langkah   yang   telah   dilakukan   dan hambatannya,   realisasi   penerimaan pajak atas Pengepul Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di KPP ABC.

## LANDASAN TEORI
Teori Daya Pikul Sebelum membahas mengenai   asas   perpajakan,   maka perlu untuk membahas tentang teori digunakan dalam dasar pemungutan pajak, salah satunya yaitu teori daya pikul.   Dalam   pemungutan   pajak, pemerintah sepatutnya melihat daya pikul   wajib   pajak.   Menurut Mardiasmo,  (2016)  pemungutan pajak   semestinya   sesuai   dengan kemampuan membayar wajib pajak, dimana   tekanan   pemungutan   pajak seharusnya sesuai dengan daya pikul wajib   pajak   dengan   melihat   kedua unsur,   yaitu   objektif   dan   subjektif. Objektif   dengan   memperhatikan besarnya penghasilan atau kekayaan milik   wajib   pajak.   Unsur   subjektif dengan melihat   besarnya  keperluan materiil yang wajib dipenuhi.
Menurut  (Langen,   1975) mengenai   definisi   daya   pikul, dikatakan   bahwa   daya   pikul merupakan   beban   pajak   yang dibebankan terhadap wajib pajak tak boleh   melampaui   kesanggupan, jumlah   pajak   yang   semestinya dibayar   harus   sesuai   dengan   harta, pendapatan   yang   didapatkan   oleh Wajib   Pajak.   Semakin   tinggi pendapatan berbanding lurus dengan pajak   yang   harus   dibayarkan   oleh Wajib   Pajak,   begitu   juga   apabila terjadi   dengan   kondisi   sebaliknya maka Wajib Pajak yang mempunyai pendapatan   ambang   batas   atau dibawahnya,   maka   jumlah   pajak yang   juga   menyesuaikan   dengan pendapatannya.
Asas The Four Maxim Menurut Adam Smith dalam Adiyanta   &   Susila,   (2008) menyampaikan   empat   kaidah   yang
mesti   diperhatikan,   yang   disebut dengan   “ The   Four   Maxims ”   atau “ The   Four   Canons ”   yaitu   asas equality ,   asas   kesetaraan   dengan kesanggupan   atau   asas   keadilan menyatakan   bahwa   pemungutan pajak   yang   dijalankan   oleh   negara semestinya sesuai dengan kesanggupan dan penghasilan wajib pajak.   Negara   tak   boleh   berbuat diskriminatif.   Asas certainty ,   asas kepastian   hukum   yakni   segala pungutan   pajak   wajib   berdasarkan peraturan,   sehingga   bagi   pelanggar dapat   dikenakan   hukuman   sesuai peraturan   yang   berlaku.   Asas convinience   of   payment ,   asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau   asas   kesenangan   merupakan asas dimana pajak yang seharusnya dipungut   pada   saat   yang   pas   bagi wajib   pajak   (saat   yang   paling bagus),   contohnya   disaat   wajib pajak baru mendapatkan penghasilannya atau pada saat wajib pajak   memperoleh   hadiah.   Asas effeciency , asas efisiensi (ekonomis) adalah asas yang menyatakan bahwa besarnya   tarif   pemungutan   pajak diusahakan   sehemat   mungkin, jangan   sampai   biaya   untuk memperoleh   pajak   lebih   besar   dari hasil pajak yang didapatkan.

## Proses Kegiatan Pedagang
Pengumpul Secara   umum   dalam pedagang   pengumpul   berperan sebagai   perantara   penjualan   tandan buah   segar   (TBS)   kelapa   sawit petani   dan   pabrik   kelapa   sawit. Pedagang pengumpul mengumpulkan   TBS   dari   berbagai petani   kemudian   di   jual   kepada pabrikan   kelapa   sawit   (PKS). Menurut  (Sumartono   et   al.,  (2018) menjelaskan dalam hasil
penelitiannya   di   dua   lokasi   sampel penelitian,   terdapat   tiga   saluran pemasaran tandan buah segar (TBS) kelapa   sawit   yang   terbentuk   yaitu saluran   pemasaran   I   yaitu   petani menjual   barang   tandan   buah   segar
ke   pedagang   pengumpul,   yang selanjutnya dijual ke pabrik. Saluran pemasaran   II   di   mana   petani menjual   tandan   buah   segar   ke kelompok   tani,   yang   selanjutnya dijual ke pabrik. Saluran pemasaran III   yaitu   petani   menjual   langsung tandan buah segar ke pabrik.
Dari   skema   diatas   terlihat bahwa pedagang pengumpul kelapa sawit berperan sebagai penghubung antara  petani  dengan  pabrik  kelapa sawit,   akan   tetapi   peran     tidak terlibat   secara   langsung,   karena masih   ada   lapisan   dibawah pedagang   pengumpul   yaitu   tauke yang   berkaitan   langsung   dengan pedagang   pengumpul   kelapa   sawit. Definisi tauke menurut KBBI yaitu majikan atau kepala pekerja. Dalam proses   bisnis   pedagang   pengumpul kelapa   sawit   tauke   merupakan pedagang kecil yang membeli TBS dari   petani   langsung   dari   lahan- lahan yang digarap oleh petani.
Dari   proses   bisnis   pedagang pengumpul kelapa sawit di wilayah kerja   KPP   ABC   dapat   diketahui bahwa pedagang pengumpul kelapa sawit tidak melakukan pengumpulan TBS   dari   petani   sebelum   dijual kepada   PKS.   Namun   TBS   dari petani   dikumpulkan   oleh   tauke, kemudian   tauke   berdasarkan   surat jalan   dari   pedagang   pengumpul mengirim   TBS   langsung   kepada
PKS. Sehingga pedagang pengumpul   kelapa   sawit   di   KPP ABC   tidak   memerlukan   gudang untuk   mengumpulkan   TBS.   Beban angkut   dalam   proses   bisnis   ini ditanggung   oleh   tauke.   Menurut Sumartono   et   al.,  (2018)  meskipun harga ditingkat pedagang pengumpul   cenderung lebih  rendah dibanding   skema   pemasaran   lain, sistem   ini   lebih   diminati   petani dikarenakan   metode   pembayaran yang dipakai bersifat tunai (bayar di tempat).
Kerangka Pikir
Kelapa   sawit   yakni   salah   satu tumbuhan   perkebunan   yang
bermanfaat   sebagai   penghasil minyak   maupun   bahan   bakar. Kelapa Sawit terdiri atas dua spesies yaitu elaeis   guineensis dan elaeis oleifera yang   dipakai   dalam pertanian komersil dalam pengeluaran   minyak   kelapa   sawit
(Yan   et   al.,   2012).  Kelapa   sawit adalah  sejenis  tanaman perkebunan yang   berperan   penting   dalam subsektor   perkebunan   dan   mampu memproduksi   minyak   nabati   yang dibutuhkan   oleh   sektor   industri sehingga   berperan   penting   dalam kegiatan     perekonomian     di Indonesia (Kementerian
Perdagangan   Republik   Indonesia, 2013). Pada tahun 2018, luas areal perkebunan   kelapa   sawit   di Indonesia   mencapai   12.327.100   ha meningkat   dari   tahun   2017   yang memiliki   luas   total   12.383.100   ha (BPS,   2019).   Sumatera   Selatan sebagai salah satu provinsi penghasil kelapa   sawit   terbesar   di   Indonesia memiliki   daerah   sentra   produksi kelapa sawit, diantaranya Kabupaten Ogan   Ilir   dan   Kabupaten   Ogan Komering   Ilir   yang   merupakan wilayah   kerja   KPP   ABC,   hingga akhir   tahun   2018   luas   lahan   yang telah ditanami dengan kelapa sawit di masing-masing kabupaten adalah sebesar   4.140   ha,   dan   21.480   ha. (BPS, 2019).
Para   petani   yang   melakukan panen   Tandan   Buah   Segar   (TBS) Kelapa   Sawit   akan   menjual   hasil panennya tersebut kepada pedagang pengumpul, menurut UU Nomor 36 tahun   2008   tentang   Pajak Penghasilan   menyatakan   bahwa merupakan   subjek   pajak   dengan kegiatan usaha yaitu mengumpulkan hasil   hutan,   kebun,   tani,   dan perikanan   untuk   selanjutnya memasarkannya kepada badan usaha industri   dan/atau   eksportir. Perusahaan   Kelapa   Sawit   (PKS) dalam   menjalankan   industri   kelapa sawit   membutuhkan   bahan-bahan industri dengan jumlah yang besar, sehingga   para   perusahaan   tersebut
biasanya membeli material dari para pedagang   pengumpul,   dan   dalam transaksi   tersebut   tentunya   akan memberikan   penghasilan   bagi   para pedagang   pengumpul   tersebut,   hal ini   merupakan   salah   satu   potensi pajak penghasilan. Penulis meninjau potensi   pajak   penghasilan   tersebut sesuai   dengan   teori-teori   yang   ada seperti teori The Four Maxims yang dikemukakan   oleh  Smith,   (1981), teori daya pikul yang dikemukakan oleh  (Langen,   1975).   Menurut (Mardiasmo, 2016) pajak penghasilan   merupakan   jenis   pajak yang bersifat langsung dan subjektif,
langsung artinya pajak harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada   orang   lain,   dan   subjektif artinya   pajak   tersebut   merupakan pajak   yang   berpangkal   atau berdasarkan pada subjeknya, dalam keadaan diri Wajib Pajak.
Potensi pajak menyangkut pada seluruh   tahap   administrasi penerimaan   pajak,   dari   tahap menetukan wajib pajak, menentukan besaran pengenaan pajak, memungut,   menegakkan   sistem perpajakan   dan   membukukan penerimaan   pajak.   Menurut (Chambel,   Maria.   J.   &   Alcover, 2011) dalam (Yanti & Fatmi, 2015) administrasi   pajak   yang   efektif adalah   administrasi   yang   mampu mengatasi   masalah-masalah   yang dihadapi sesuai dengan wajib pajak yang   dihadapi.     Salah   satu diantaranya   adalah   mampu mengetahui   potensi   ekonomi   dari tax   base jumlah   wajib   pajak   dan jenis   usahanya.   Oleh   karena   itu, potensi pajak akan tergantung pada kemampuan   KPP   ABC   dalam mengadministrasikan pajak.
Setelah   membahas   potensi pajak   dengan   teori-teori   yang berkaitan   dengan   tema   penelitian, penulis   akan   melakukan   tinjauan terhadap   tema   penelitian   dengan aturan-aturan   yang   terkait.   Pajak Penghasilan   (PPh)   yakni   pajak
kepada   subjek   pajak   atas penghasilan dalam satu tahun pajak (Resmi,   2014).  Penggalian   potensi pajak   penghasilan   atas   penjualan TBS   kelapa   sawit   oleh   pedagang pengumpul   di   KPP   ABC   sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Setelah   melakukan   tinjauan terhadap   potensi   pajak   penghasilan yang   dapat   ditemukan   di   dalam kegiatan   penjualan   TBS   Kelapa Sawit oleh pedagang pengumpul di KPP   ABC,   penulis   akan mengidentifikasi   langkah-langkah ( output )   yang   telah   dan/atau   akan dilakukan oleh KPP ABC khususnya Account   Representative (AR)   seksi pengawasan   dan   konsultasi (waskon)   dan   ekstensifikasi   dalam kegiatan   penggalian   potensi   pajak penghasilan.
Dalam   melakukan   kegiatan penggalian potensi tersebut tentunya ditemukan   kendala-kendala   yang dihadapi, dan penulis akan mencoba mengidentifikasi   hal   tersebut. Dengan kegiatan penggalian potensi tersebut, akan menghasilkan sebuah outcome yaitu   realisasi   penerimaan perpajakan,   berkaitan   dengan   hal tersebut,   penulis   akan   melakukan perbandingan   realisasi   jumlah penerimaan dan
tingkat pertumbuhan   penerimaan   pajak penghasilan atas kegiatan penjualan TBS   Kelapa   Sawit   oleh   pedagang pengumpul dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2017-2019).

## METODE PENELITIAN
Metode   penelitian   yang   dilakukan adalah kualitatif desriptif. Adapun data yang   digunakan   adalah   data   sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan dengan   mempelajari   penelitian terdahulu,   karya   ilmiah,   buku,   dan ketentuan   perpajakan.   Sedangkan   data primer   diperoleh   dengan   menggali informasi   dengan   mewawancarai petugas   di   KPP   ABC.   Triangulasi dilakukan   dengan   Menyusun   berbagai data tersebut dan menyajikannya dalam rangkaian   pembahasan   sesuai   dengan
tujuan   penelitian   yang   diterjemahkan dalam kerangka penelitian.

## PEMBAHASAN
Potensi   Pajak   Penghasilan   atas Pedagang   Pengumpul   TBS   Kelapa Sawit
Dengan   melihat   kondisi geografis   dari   wilayah   kerja   KPP ABC   yang   meliputi   2   kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Ilir (Kab. OI) dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)   yang   mana   sebagian   besar merupakan   lahan   kelappa   sawit, maka   terdapat   potensi   perpajakan yang   dapat   digali   khususnya   atas sektor pajak penghasilan atas Wajib Pajak Pengumpul TBS kelapa sawit. Dengan prospek yang sangat bagus dan   menjadi   andalan   penerimaan dari   KPP   ABC,   adapun   potensi pajak   penghasilan   yang   bisa   digali antara lain : PPh Pasal 21/26
Menurut   Peraturan   Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016   PPh   Pasal   21/26 yang menyatakan bahwa aspek PPh
Pasal 21 atas pedagang pengumpul kelapa   sawit   adalah   gaji,   upah ataupun   pembayaran   lain   yang diterima   oleh   karyawan   baik   itu karyawan   tetap   ataupun   karyawan tidak   tetap   yang   dipekerjakan   oleh pedagang   pengumpul   kelapa   sawit. Pedagang   pengumpul   kelapa   sawit umumnya mempekerjakan karyawan harian   dan   karyawan   untuk mengurus   hal-hal   berkaitan administrasi. Karyawan harian yang dipekerjakan   adalah   buruh   harian lepas. Hal ini dikarenakan kegiatan usahanya   yang   bergantung   pada jadwal   panen   kelapa   sawit   di perkebunan.   Pedagang   pengumpul kelapa   sawit   berperan   sebagai pemotong   PPh   Pasal   21   atas   gaji, upah ataupun pembayaran lain yang diterima   oleh   karyawan   yang dipekerjakannya.
PPh Pasal 22
Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013 stdd PER-31/PJ/2015 menjelaskan bahwa pedagang   pengumpul   merupakan subjek pajak dengan kegiatan usaha yaitu   mengumpulkan   hasil   hutan, kebun,   tani,   dan   perikanan   untuk selanjutnya memasarkannya kepada badan   usaha   industri   dan/atau eksportir.
Berdasarkan Peraturan
Menteri   Keuangan   nomor   PMK- 110/PMK.010/2018   menyatakan bahwa   salah   satu   pemungut   PPh Pasal 22 adalah badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor perkebunan. Tarif PPh Pasal 22   yang   dikenakan   adalah   0,25% dari   harga   pembelian   di   mana jumlah   tersebut   tidak   termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
Pabrikan  kelapa   sawit   (PKS) mengolah bahan-bahan industri pada jumlah besar, dan mengolah tandan buah   segar   kelapa   sawit   tersebut menjadi   berbagai   produk   hasil kelapa sawit seperti Crude Palm Oil (CPO),   Minyak   Goreng   dll. Biasanya   untuk   memenuhi kebutuhan material tersebut berasal dari kebun sendiri ataupun membeli tandan buah segar yang berasal dari pedagang   pengumpul.   Oleh   karena itu,   dalam   setiap   transaksi pembelian tandan buah segar kelapa sawit   oleh   badan   usaha   industri dan/atau   eksportir   dalam   hal   ini Pabrikan Kelapa Sawit (PKS) yang berasal   dari   pedagang   pengumpul dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 yang   dipungut   oleh   badan   usaha industri dan/atau eksportir. PPh Pasal 23
PPh   Pasal   23   merupakan pajak   yang   dikenakan   atas pengasilan   yang   salah   satunya merupakan   jasa   selain   yang   telah dikenakan   PPh   Pasal   21.   Dalam kegiatan   penyaluran   TBS   kelapa sawit   yang   telah   dibeli   dari   petani hingga   sampai   kepada   pihak   PKS, salah   satu   komponen   beban   yang
dikeluarkan   oleh   pedagang pengumpul dalam menyalurkan TBS tersebut   adalah   beban   jasa   angkut atau beban transportasi  (Sumartono et al., 2018) . Akan tetapi dalam kenyataannya, kegiatan angkutan/beban angkut TBS Kelapa Sawit dari pedagang pengumpul ke pabrik kelapa sawit ditanggung oleh pihak   pedagang   pengumpul   atau petani   itu   sendiri.   Oleh   sebab   itu atas   beban   angkut   dalam   kegiatan penjualan   TBS   oleh   pedagang pengumpul   kelapa   sawit   di   KPP ABC tidak menjadi aspek PPh Pasal 23   pedagang   pengumpul   kelapa sawit,   akan   tetapi   atas   sewa kendaraan   atau   alat   kepada   pihak lain dapat dikenakan PPh Pasal 23. Beberapa pedagang
pengumpul   kelapa   sawit   juga memilki kebun kelapa sawit sendiri, dan biasanya  membayar  jasa  pihak ketiga   untuk   pemeliharaan   dan pemanenan kebun kelapa sawit yang dimilikinya. Jasa tersebut merupakan   aspek   PPh   Pasal   23, sehingga   pedagang   pengumpul kelapa sawit yang berperan sebagai pemotong   wajib   melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan   kebun.   Akan   tetapi karena   pihak   yang   menggunakan jasa   pemeliharaan   kebun   secara umum   adalah   Wajib   Pajak   Orang Pribadi   yang   notabene   bukan merupakan   pemotong   pajak sehingga tidak dilakukan pemotong PPh   Pasal   23   terhadap   jasa pemeliharaan kebun tersebut. PPh Pasal 4 ayat (2) PPh   Pasal   4   Ayat   (2) merupakan   pengenaan   pajak   yang bersifat   final   yang   pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan   Pemerintah  (Mardiasmo, 2016). Pajak Penghasilan ini bersifat final   yang   berarti   atas   jenis   pajak penghasilan   yang   pengenaannya telah final (berakhir) sehingga tidak bisa   menjadi   kredit   pajak (pengurang   pajak)   dari   total   Pajak
Penghasilan terutang di akhir tahun pajak.
Aspek   PPh   Pasal   4(2)   yang dapat   ditinjau   dari   kegiatan pedagang   pengumpul   yaitu   berasal dari   kegiatan   penyewaan   tanah dan/atau   bangunan   sebagai   tempat penyimpanan sementara TBS kelapa sawit   sebelum   diangkut   ke   pabrik kelapa   sawit.   Hal   ini   diatur   dalam Pasal   2   ayat   (1)   Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017, atas   penghasilan   dari   sewa   tanah dan/atau bangunan oleh subjek pajak dikenakan   Pajak   Penghasilan   final. Sehingga   dalam   hal   ini   pedagang pengumpul   kelapa   sawit   di   KPP ABC   selaku   penerima   penghasilan dari   sewa   tanah/atau   bangunan menyetorkan sendiri pajak atas sewa tanah   dan/atau   bangunan.   Adapun tarif pajaknya adalah 10%.
Aspek   Pajak   Penghasilan Pasal 4 ayat (2) lainnya yang dapat digali   dari   kegiatan   pedagang pengumpul   TBS   kelapa   sawit   di KPP ABC adalah pajak penghasilan yang   berasal   dari   pengalihan   hak atas   tanah   dan/atau   bangunan. Pengalihan   yang   dilakukan   oleh pedagang   pengumpul   kelapa   sawit yaitu   pengalihan   atas   tanah   berupa kebun   kelapa   sawit.   Berdasarkan Peraturan   Pemerintah   Nomor   34 Tahun 2017, besarnya tarif pajaknya adalah 2,5%.
Selain   itu   aspek   Pajak Penghasilan   4   ayat   (2)   berikutnya yaitu   pajak   penghasilan   UMKM sebagaimana   telah   diatur   dalam Peraturan   Pemerintah   Nomor   23 Tahun   2018.   Tarif   Pajak Penghasilan yang dikenakan sebesar 0,5% (setengah persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulannya. PPh Pasal 25/29 Badan Pajak   Penghasilan   Pasal   25 atau   PPh   Pasal   25   merupakan pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan  dengan  cara  mengangsur yang   dapat   diakui   sebagai   kredit pajak   sehingga   dapat   meringankan beban Wajib Pajak yang dikenakan
atas satu  tahun pajak.  Setoran  PPh Masa Pasal 25 paling lambat tanggal 15  bulan  berikutnya.   PPh  pasal   25 dihitung   berdasarkan   data   SPT Tahunan   pada   tahun   sebelumnya, yaitu   dengan   memperhitungkan jumlah   Pajak   Penghasilan   terutang pada   tahun   pajak   sebelumnya kemudian dibagi 12, dengan asumsi bahwa   penghasilan   tahun   ini   sama dengan   tahun   sebelumnya.   Apabila PPh   terutang   nantinya   lebih   besar dari kredit pajak atau selisih kurang bayar,   maka   selisih   inilah   disebut dengan PPh Pasal 29. Penting untuk diketahui   bahwa   kewajiban   PPh Pasal   25     hanya   diwajibkan   bagi Wajib   Pajak   yang   memiliki   omzet lebih dari 4,8 Miliar.
Langkah-   Langkah   Penggalian
Potensi dan Hambatan
Dalam   melakukan   kegiatan penggalian potensi pajak penghasilan   atas   pedagang pengumpul   TBS   Kelapa   Sawit   di KPP   ABC,   dari   wawancara   yang
Penulis   lakukan   bersama   dengan Account Representative KPP   ABC diketahui   bahwa   langkah-langkah atau   tindak   lanjut   yang   dilakukan oleh   KPP   ABC   untuk   menggali potensi pajak penghasilan ini antara lain :
Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi KPP   ABC   melakukan penyuluhan   ataupun   sosiliasasi kepada   Pabrikan   Kelapa   Sawit (PKS)   terkait   dengan   kewajiban pemotongan   PPh   Pasal   22   atas pembelian TBS Kelapa Sawit. Perlu diketahui   bahwa   dalam   wilayah kerja KPP ABC terdapat 14 Wajib Pajak PKS dan tentunya dalam hal ini Wajib Pajak PKS tersebut perlu diberikan   sosialisasi   mengenai kewajiban pemotongan PPh Pasal 22 atas   pembelian   TBS   Kelapa   Sawit tersebut,   sehingga   para   WP   dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan   benar   sehingga   kontribusi penerimaan   dari   sektor   ini   dapat terserap dengan maksimal.
Permintaan Data Rekanan Supplier Meminta   data-data   yang berkaitan   dengan   pemasok/ supplier TBS kelapa sawit kepada Pabrikan Kelapa   Sawit   (PKS)   dengan menyampaikan   surat   permintaan data, sehingga terjadi para Account Representative KPP   ABC   bisa mengetahui   Wajib   Pajak supplier yang   belum   dilakukan   penggalian potensi   terhadap   Wajib   Pajak tersebut,   dan   juga   dengan   adanya data tersebut bisa memperkuat basis data   yang   telah   dimiliki   oleh   KPP ABC. Pembentukan Tim “Buser Sawit” Pada tahun 2018 Kepala KPP ABC   membentuk   tim   “Buser Sawit”,   tim   khusus   ini   terdiri   atas gabungan   beberapa Account Representative dari seksi
Pengawasan   dan   Konsultasi   dan seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan yang memiliki tugas untuk bergerak menyisir   lokasi   lapak-lapak   sawit dan memberikan penyuluhan terkait hak   dan   kewajiban   perpajakannya dan juga melakukan upaya persuasif agar mereka mau mendaftarkan diri sebagai   Pengusaha   Kena   Pajak (PKP). Dengan adanya kegiatan ini maka   tim   KPP   ABC   lebih mengetahui   keadaan   yang sebenarnya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Himbauan SP2DK Selain terjun ke lapangan dan permintaan   data   langsung   kepada Wajib   Pajak   PKS,   apabila   terdapat data bukti potong PPh Pasal 22 yang masuk   baik   yang   berasal   dari   data pemicu   aplikasi   approweb   DJP   & appportal   DJP,   para
Account Representative melakukan himbauan SP2DK atas data pemicu tersebut. Dalam melaksanakan penggalian potensi pajak
penghasilan atas kegiatan pedagang pengumpul tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di KPP ABC bukanlah tanpa   hambatan.   Terdapat   berbagai hambatan/kendala   yang   ditemui
dalam   proses   penggalian   potensi pajak   penghasilan   atas   pedagang pengumpul   TBS   kelapa   sawit   di KPP   ABC.   Kendala-kendala tersebut antara lain : Kendala geografis Luasnya wilayah kerja KPP ABC yang terdiri atas 2 Kabupaten Ogan   Ilir   dan   Ogan   Komering   Ilir menjadi   salah   satu   faktor   kendala dalam pengawasan kepada pedagang pengumpul   kelapa   sawit   di   KPP ABC.   Dengan   keadaan   geografis yang   sedemikian   rupa   menjadikan proses   pengawasan  telah  dilakukan oleh   KPP   ABC   menjadi   kurang optimal,   sehingga   masih   banyak pedagang   pengumpul   kelapa   sawit terdaftar   belum   melaksanakan   dan memenuhi kewajban perpajakannya dengan baik.
Selain   faktor   wilayah   kerja yang   sangat   luas,   lokasi   para pelapak   pedagang   pengumpul kelapa sawit ini sendiri cukup sulit untuk   diakses,   dan   sebagian   besar kondisi   jalanan   yang   masih berkontur tanah sehingga membutuhkan   tenaga   ekstra   untuk menjangkau para pelapak khususnya dalam   musim   penghujan,   hal tersebut   yang   menjadi   kendala tersendiri bagi KPP ABC sehingga masih   banyak   para   pedagang pengumpul kelapa sawit yang belum terdaftar   sebagai   Wajib   Pajak.   Hal ini   dapat   terlihat   dari   laporan   SPT Masa   PPh   Pasal   22   Wajib   Pajak Pabrikan Kelapa Sawit (PKS) yang bertindak   sebagai   pemotong   PPh Pasal   22   masih   menerbitkan   bukti potong yang menandakan pedagang pengumpul   kelapa   sawit   belum memiliki   NPWP   karena   bukti potong   tersebut   menggunakan NPWP 00.000.000.0-312.000. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Luas   wilayah   kerja   KPP ABC   yang   tak   sebanding   dengan jumlah   pegawai   yang   dimiliki khususnya   dalam   hal   pengawasan, konsultasi   dan   edukasi/penyuluhan sehingga   berimplikasi   terhadap kegiatan   pengawasan,   konsultasi dan   edukasi   yang   dilakukan   oleh KPP   ABC   belum   maksimal   dan belum   menjangkau   seluruh pedagang   pengumpul   kelapa   sawit. Adapun   kegiatan   visit   yang dilakukan   juga   kurang   maksimal karena   keterbatasan   petugas   dalam melakukan   pengawasan,   konsultasi dan   edukasi/penyuluhan.   Hal   ini mengakibatkan
kurangnya
kesadaran   Wajib   Pajak   pedagang pengumpul   untuk   memenuhi kewajiban   perpajakannya   yang disebabkan   oleh   keterbatasan pengetahuan   dan   informasi   seputar perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak Masih   ada   Wajib   Pajak Pabrikan Kelapa Sawit yang masih mempotong   PPh   Pasal   22   dengan menggunakan NPWP 00.000.000.000.0-312.000   (orang pribadi)   dan   masih   ada   yang   tidak menerbitkan   bukti   potong  terutama pembelian   TBS   Kelapa   Sawit   dari KUD Plasma binaan.

## Realisasi penerimaan perpajakan
Penggalian   potensi   pajak penghasilan   yang   dilakukan   oleh KPP   ABC   atas   pedagang pengumpul   TBS   Kelapa   Sawit   di KPP   ABC,   dalam   setiap   kegiatan atau   kebijakan   yang   dilakukan berkaitan dengan penggalian potensi akan berimplikasi kepada kepatuhan wajib   pajak   dan   penerimaan   KPP ABC.   Berikut   ini   merupakan   tabel realisasi   penerimaan   perpajakan khususnya   pajak   penghasilan   dari kegiatan pedagang pengumpul TBS kelapa sawit di KPP ABC : Tabel Realisasi Penggalian Potensi Pajak Penghasilan atas Pedagang Pengumpul Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Tahun Pajak 2017-2019 Jenis Pajak 2017 2018 2019 Total
436
PPh Pasal 21 - 5.869.041 12.996.149 18.865.190 PPh Pasal 22 3.882.204.609 4.158.914.624 4.442.200.738 12.483.319.971 PPh Pasal 23 - 1.568.680 5.891.351 7.460.031 PPh Final 4(2) 149.509.953 152.600.268 132.646.732 434.756.953 PPh Pasal 25/29 Badan 52.019.313 92.725.608 33.137.186 177.882.107 Sumber : Seksi PDI KPP ABC

## PPh Pasal 21
Berdasarkan   tabel   dapat   dilihat bahwa   setoran   PPh   Pasal   21   yang berasal   dari   Wajib   Pajak   pedagang pengumpul   kelapa   sawit   di   KPP   ABC relatif kecil. Hal ini disebabkan karena secara umum penghasilan yang diterima oleh   para   karyawan   pedagang pengumpul   kelapa   sawit   sebesar   Upah Minimum   Provinsi   (UMP).   UMP merupakan   upah   minimum   regional (UMR) yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi   melalui   dinas   tenaga   kerja setiap tahunnya. Berdasarkan Keputusan Gubernur   Provinsi   Sumatera   Selatan Nomor 640/KPTS/DISNAKERTRANS/2018 Tahun   2018   tentang   Upah   Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, UMP   provinsi   Sumatera   Selatan   tahun 2019   ditetapkan   sebesar   Rp 2.804.453,00. Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten   Ogan   Komering   Ilir menggunakan   angka   UMP   Provinsi sebagai   Upah   Minimum   Kabupaten (UMK).   Besaran   UMK   ini   berada dibawah   angka   PTKP   yang   ditetapkan oleh   Direktorat   Jenderal   Pajak   yang terakhir   diubah   dengan   Peraturan Menteri   Keuangan   nomor   PMK 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang   menetapkan   PTKP   untuk   orang pribadi tanpa tanggungan adalah sebesar Rp54.000.000,00 untuk satu tahun pajak dan   tambahan   Rp   4.500.000,00   untuk setiap   tambahan   dengan   tanggungan maksimal 3 orang.

## PPh Pasal 22
Berdasarkan   tabel   dapat   dilihat bahwa penerimaan PPh Pasal 22 di KPP ABC   yang   dipungut   dari   pedagang pengumpul   kelapa   sawit   meningkat
setiap   tahunnya.   Hal   ini   disebabkan karena   kegiatan   penjualan   TBS   kelapa sawit   ke   pabrikan   kelapa   sawit,   dan kegiatan tim buser sawit yang dilakukan oleh   KPP   Kayu   Agung,   sebelum terbentuknya   tim   buser   sawit   banyak pedagang   pengumpul   yang   belum terdata,   sehingga   dengan   kegiatan penyisiran   dan   upaya   persuasif   yang dilakukan   oleh   tim   buser   sawit   KPP ABC,   adapun   upaya   yang   dilakukan adalah   menawarkan   para   pedagang pengumpul   untuk   secara   sukarela membuat   NPWP   dan   mengukuhkan dirinya   sebagai   Pengusaha   Kena   Pajak (PKP)   atau   para   pedagang   pengumpul tersebut   dibuatkan   NPWP   dan dikukuhkan   PKP   secara   jabatan   oleh KPP   ABC   dan   dilakukan   penarikan pajak   atas   transaksi   mundur   atau transaksi   yang   dilakukan   pada   tahun- tahun sebelumnya.
Dengan   upaya   tersebut membawa   dampak   terhadap   para pedagang pengumpul, mereka mendaftar diri   sebagai   Wajib   Pajak   dan mendaftarkan   diri   sebagai   Pengusaha Kena   Pajak   (PKP).   Selain   itu   Wajib Pajak pedagang pengumpul kelapa sawit terdaftar yang memiliki omset dibawah Rp   4.800.000.000,00   (empat   miliar delapan ratus juta rupiah), dengan sejak ditetapkannya   Peraturan   Pemerintah Nomor   23   Tahun   2018,   Pedagang pengumpul   yang   memilki   omset dibawah   Rp4.800.000.000   dikenakan tarif pajak 0,5% dari omset dan bersifat final. Atas PPh 22 yang dipungut, Wajib Pajak pedagang pengumpul mengajukan Surat   Keterangan   UMKM,   termasuk didalamnya adalah PPh Pasal 22. Hal ini berakibat   tidak   dipungutnya   PPh   pasal 22   atas   pedagang   pengumpul   kelapa sawit  oleh  Pabrik Kelapa  Sawit  selaku pemungut PPh Pasal 22. Selain itu masih
ada dengan pedagang pengumpul kelapa sawit di KPP ABC yang masih banyak belum   memiliki   NPWP,   adapun   bukti potong   yang   dibuat   masih   terdapat menggunakan   NPWP   00.000.000.0- 312.000   (orang   pribadi)   sehingga   di dalam   modul   penerimaan   negara termasuk   di   dalam   penerimaan   orang pribadi.

## PPh Pasal 23
Dilihat   dari   tabel   terdapat penerimaan PPh Pasal 23 yang berasal dari   kegiatan   pedagang   pengumpul kelapa   sawit.   Penerimaan   ini   hanya berasal  dari  sewa  dan  penghasilan lain sehubungan   dengan   penggunaan   harta, sebagaimana   yang   telah   dijelaskan sebelumnya bahwa aspek PPh Pasal 23 berupa   sewa   dan   penghasilan   lain sehubungan   dengan   penggunaan   harta, jasa angkut/biaya angkut dalam kegiatan penjualan   TBS   kelapa   sawit   oleh pedagang   pengumpul   kelapa   sawit, bukanlah   aspek   PPh   Pasal   23   pada karena   atas   jasa   angkut   dibebankan kepada   petani   atau   pedagang pengumpul. Selain itu dari aspek potensi Pajak   Penghasilan   Pasal   23   lainnya seperti   dari   jasa   pemeliharaan   atau pemanenan   kebun   juga   tidak   ada penerimaan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pedagang pengumpul kelapa sawit, karena   hampir   semua   kegiatan pemeliharaan   atau   pemanenan   kebun dilakukan   oleh  pemilik  (orang  pribadi) sendiri   ataupun   Wajib   Pajak   pedagang pengumpul orang pribadi membayar jasa orang pribadi yang notabene WP Orang Pribadi   tersebut   memiliki   omset dibawah   Rp4.800.000.000   dan   tidak melakukan   pembukuan,   sehingga   tidak memiliki   kewajiban   untuk   memotong PPh Pasal 23.
PPh Final Pasal 4(2)
Dari   tabel   dapat   dilihat   bahwa penerimaan   PPh   Pasal   4   ayat   (2)   dari pedagang pengumpul kelapa sawit dari tahun   2017   hingga   2019   relatif   stabil setiap tahunnya. Penghasilan PPh Final Pasal 4(2) berasal dari penyetoran PPh Final   atas   penghasilan   bruto   tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun   2018,   penerimaan   yang   berasal
dari PP 23 tahun 2018 juga tidak terlalu signifikan   karena   terdapat   beberapa Wajib   Pajak   yang   memiliki   omzet dibawah   Rp   4,8   Miliar   yang   memilih untuk   mengukuhkan   dirinya   sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga tidak   ada   kewajiban   penyetoran   PPh Final sesuai PP 23 tahun 2018.
Namun   tidak   ada   penerimaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4(2) yang berasal   penyewaan   tanah   dan/atau bangunan yang dilakukan oleh pedagang pengumpul   kelapa   sawit   di   KPP   ABC karena   pedagang   pengumpul   kelapa sawit   tidak   melakukan   pengumpulan TBS di Gudang, melainkan dalam setiap pembelian   TBS   Kelapa   Sawit   dari petani, TBS tersebut langsung diangkut dan   dikirimkan   ke   PKS,   sehingga pedagang   pengumpul   kelapa   sawit   di KPP ABC tidak melakukan penyewaan tanah dan/atau gudang. PPh Pasal 25/29 Badan Perlu   diketahui   bahwa   semua penerimaan   yang   berasal   dari   setoran Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan yang disetor oleh pedagang pengumpul TBS kelapa sawit yang berbentuk badan. Jika Kita lihat dari tabel di atas, penerimaan dari   Pajak   Penghasilan   Pasal   25/29 Badan   pada   tahun   2018   mengalami peningkat   dibandingkan   tahun   2017, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan.   hal   ini   disebabkan   karena masih   ada   Wajib   Pajak   Badan   yang belum   melaporkan   SPT   Tahunan   PPh Badan,   para   Wajib   Pajak   tersebut biasanya   datang   ke   KPP   ABC   untuk meminta asistensi dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan, olehnya karenanya dalam   pengisian   SPT   Tahunan     PPh Badan   dan   dalam   melakukan perhitungan PPh Badan terhutang masih terdapat   selisih   kurang   bayar   atas   PPh Badan   Wajib   Pajak   tersebut,   sehingga Wajib   Pajak   melakukan   penyetoran Pajak   Penghasilan   Pasal   29   yaitu   atas pajak   yang   masih   kurang   dibayar, setelah membayar PPh Pasal 29 tersebut, barulah SPT tersebut disampaikan.
Dikarenakan   dengan   kondisi pandemi     COVID-19   yang   terjadi   saat ini   yang menyebabkan  pelayanan tatap
muka   di   KPP   ABC   ditiadakan,   hal   ini berimplikasi   kepada   Sebagian   Wajib Pajak   belum   menyampaikan   SPT Tahunan PPh Badan, karena para Wajib Pajak   tersebut   terbiasa   datang   ke   KPP ABC   untuk   melaporkan   SPT Tahunannya   untuk   meminta   asistensi dalam   pengisian   SPT   Tahunan   PPh Badan.
Realisasi   penggalian   potensi yang   dilakukan   oleh   KPP   ABC   sudah cukup   baik   dan   menunjukkan peningkatan khususnya dalam PPh Pasal 22, dan kedepannya akan menjadi salah satu   andalan   penerimaan   KPP   ABC, mengingat   sektor   perkebunan   kelapa sawit   merupakan   salah   satu   sektor unggulan,   maka   hal   ini   menandakan sebuah   prospek   yang   sangat   bagus. Selain   itu   potensi   pajak   atas   pedagang pengumpul TBS Kelapa Sawit ini tidak hanya   berfokus   kepada   Pajak Penghasilan   saja,   namun   terdapat   juga potensi   penerimaan   yang   berasal   dari Pajak   Pertambahan   Nilai   (PPN) mengingat   beberapa   Wajib   Pajak tersebut   berstatus   sebagai   Pengusaha Kena Pajak (PKP).

## KESIMPULAN
Berbagai
langkah-langkah
penggalian potensi yang telah dilakukan oleh   KPP   ABC   dalam   melakukan penggalian   potensi   pajak   penghasilan atas   wajib   Pajak   pedagang   pengumpul TBS   kelapa   sawit   yaitu   melakukan penyuluhan   ataupun   sosiliasasi   kepada Pabrikan   Kelapa   Sawit   (PKS)  dan pedagang pengumpul TBS kelapa sawit mengenai   hak   dan   kewajiban perpajakannya;   menyampaikan   surat kepada   pabrikan   kelapa   sawit   terkait data   supplier   TBS,   membentuk   tim “buser   sawit”   untuk   menyisir   lapak sawit,   memberikan   penyuluhan   kepada para   pedagang   pengumpul;   dan melakukan   himbauan   SP2DK   terhadap pedagang pengumpul yang berasal dari data   pemicu   aplikasi   approweb   & appportal.  Sedangkan   kendala   atau hambatan   yang   dihadapi   KPP   ABC dalam   peenggalian   potensi   pajak penghasilan   pedagang   pengumpul   TBS
kelapa   sawit   lain   luasnya   wilayah kerja/geografis; kendala SDM yang tak sebanding,   dan   kesadaran   wajib   pajak masih rendah.
Realisasi   penggalian   potensi yang   dilakukan   oleh   KPP   ABC   sudah cukup   baik   dan   menunjukkan peningkatan khususnya dalam PPh Pasal 22, mengingat sektor perkebunan kelapa sawit   merupakan   salah   satu   sektor unggulan,   maka   hal   ini   menandakan sebuah prospek yang sangat bagus dan ke   depannya   akan   menjadi   salah   satu sumber   andalan   penerimaan   pajak   di KPP ABC.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyanta,   F.C.   Susila.   2008. Penyanderaan   Wajib   Pajak,   Kewenangan   Fiskus   dan Pertimbangan Penggunaannya untuk Penagihan Pajak. Semarang: Adiswara. Badan   Pusat   Statistik.   2019. Ogan   Ilir   Dalam   Angka   2019. Ogan   Ilir:   Badan   Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir.
—. 2019. Ogan Komering Ilir Dalam Angka 2019. Ogan Komering Ilir: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
—. 2019. Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
Bisnis.com.   2020. Bisnis.com. 05   Maret.   Diakses   Juni   2020,   04. https://sumatra.bisnis.com/read/20200305/534/1209578/oki-remajakan-10.500- hektare-kebun-sawit.
Budiharjo, R. Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi 4. Bandung: PT Refika Aditama.
Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Apakah Anda Termasuk Pedagang Pengumpul ? Leaflet Nomor: PJ.091/PPh/L/003/2013-00. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
—.   2015. Peraturan   Direktur   Jenderal   Pajak   Nomor   PER-31/PJ/2015   tentang Perubahan   Ketiga   Atas   Peraturan   Direktur   Jenderal   Pajak   Nomor PER-57/PJ/2010   tentang   Tata   Cara   dan   Prosedur   Pemungutan   Pajak Penghasilan   Pasal   22  Sehubungan   Dengan  Pembayaran   Atas  Penyerahan  B. Jakarta: Sekretariat Negara.
—. t.thn. Website Direktorat Jenderal Pajak. Diakses Maret 05, 2020. www.pajak.go.id. Fauzi, Yan, Iman Satyawibawa, Paeru H. Paeru, dan Yustina E. Widyastuti. 2012. Kelapa Sawit. Jakarta: Penebar Swadaya, 26 November. Gubernur   Sumatera   Selatan.   2018. Keputusan   Gubernur   Sumatera   Selatan   Nomor 640/KPTS/DISNAKERTRANS/2018   tentang  Upah   Minimun   Provinsi   Sumatera Selatan Tahun 2019. Palembang.
Kementerian Keuangan. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta.
—. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
—.   2018. Perubahan   Atas   Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor   34/PMK.010/2017 Tentang   Pemungutan   Pajak   Penghasilan   Pasal   22   Sehubungan   dengan Pembayaran   atas   Penyerahan   Barang   dan   Kegiatan   di   Bidang   Impor   atau Kegiatan   Usaha   di   Bidang   Lain. Jakarta:   Berita   Negara   Republik   Indonesia Tahun 2018 Nomor 1234.
Kementerian Perdagangan  Republik  Indonesia.  2013. Market  Brief  Kelapa Sawit  dan Olahannya. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. KPP   Pratama   Kayu   Agung.   2020. Buku   Profil   KPP   Pratama   Kayu   Agung. Ogan Komering Ilir: KPP Pratama Kayu Agung.
Langen, W.J. 1975. Asas-asas Pemungutan Pajak. Jakarta: Djembatan. Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. Nabilah Nur Risfananda Amin, Inggriani Elim, Natalia Y.T. Gerungai. 2019. Analisis Perhitungan  Pemotongan  Dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Atas  Pembelian Bahan  Baku Terhadap Pedagang  Pengumpul Pada  PT. Delta  Pasific  Indotuna. Jurnal, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
Noor, Juliansyah. 2016. Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenada Media. Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan, edisi 2. Jakarta: Granit. Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Republik INdonesia Nomor 23 Tahun 2018   Tentang   Pajak   Penghasilan   atas   Penghasilan   dari   Luar   Usaha   Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Jakarta: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214.
—.   2009. Undang   -Undang   Nomor   16   Tahun   2009   Tentang   Penetapan   Peraturan Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   5   Tahun   2008   Tentang Perubahan   Keempat   Atas   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   1983   Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.
—.  2008. Undang-undang Nomor  36  Tahun 2008 Tentang  Perubahan  Keempat  Atas Undang-Undang   Nomor   7   Tahun   1983   Tentang   Pajak   Penghasilan. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133.
Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat. Setiawan, Benny, dan Primandita Fitriandi. 2017. Kupas Tuntas PPh Potput - Penerapan Aturan   Terbaru   Pemotongan   dan   Pemungutan   Pajak   Penghasilan   Edisi   2. Jakarta: Salemba Empat.
Siska, Citra. 2019. Tinjauan Aspek Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan atas Pedagang Pengumpul Kelapa Sawit di KPP Pratama Argamakmur. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
Smith, Adam. 1981. An Inquary into the Nature and Cause of The Wealth of Nations.
Indianapolis: Liberty Classic.
Sumartono,   Eko   dan   Redy   Badrudin,   Melli   Suryanty,   Agus   Rohman.   2018. Analisis Pemasaran   Tandan   Buah   Segar   Kelapa   Sawit   di   Kecamatan   Putri   Hijau Kabupaten   Bengkulu   Utara   Vol.   4   No.   1   Januari-Juni   2018. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
Wirandika,   Ghifari.   2018. Tinjauan   Aspek   Pajak   Penghasilan   Pemotongan   dan Pemungutan atas Pedagang Pengumpul Kelapa Sawit di KPP Pratama Langsa. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
Yanti   Rufaedah,   Fatmi   Hadiani.   2015. Pengaruh   Reformasi   Administrasi   Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Se-Bandung Raya. Bandung: Politeknik Negeri Banding.