Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 24, No 2 (2024): Juli, 1137-1144 DOI: 10.33087/jiubj.v24i2.5259
Kesepakatan Wanprestasi dan Pernyataan Sukarela dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kekuatan Eksekusi Jaminan Fidusia

## Deni Hendri Kurniawan*, Siti Malikhatun Badriyah
Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro *Correspondence: denihk98@gmail.com
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah praktis menentukan kesepakatan wanprestasi dan  pernyataan  sukarela  dalam  Putusan  MK  No.18/PUU-XVII/2019  terhadap  kekuatan  eksekutorial  jaminan fidusia.  Jenis  penelitian  bersifat  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.  Data  penelitian  ditemukan  dengan  cara  studi  pustaka  mempelajari  bahan  hukum  primer,  sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya  pada  mekanisme  penyaluran  kredit  diwajibkan  membuat  perjanjian  pembiayaan  dengan  pasal wanprestasi  (ketentuan  debitur  wanprestasi);  artinya,  perusahaan  pembiayaan  selaku  kreditur  harus  memuat pasal  wanprestasi  dengan  materi  muatan  yang  telah  diwajibkan  oleh  POJK  35/2018  dan  dalam  penentuan nasabah  wanprestasi  harus  diberikan  surat  peringatan  dengan  informasi  yang  semuanya  menjamin  kepastian hukum  atau  sesuai  dengan  kesepakatan  wanprestasi  yang  ada;  dan  bentuk  pernyataan  sukarela  untuk mewujudkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 adalah selain klausa secara  sukarela  dimuat  dalam  isi  perjanjian  pembiayaan,  dapat  dibuat  dengan  surat  penyataan  khusus  yang menerangkan  secara  sukarela  menyerahkan  jaminan  fidusia  ketika  terjadi  wanprestasi  yang  telah  disepakati sebelumnya.
Kata Kunci : jaminan fidusia, sukarela, wanprestasi.
Abstract.  The  aim  of  this  research  is  to  find  out  practical  steps  to  determine  the  default  agreement  and voluntary statement in Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 regarding the executorial power of fiduciary  guarantees.  This  type  of  research  is  normative  legal  with  a  statutory  approach  and  a  conceptual approach.  Research  data  was  found  by  means  of  library  research  studying  primary,  secondary  and  tertiary legal  materials.  The  results  of  this  research  indicate  that  financing  companies  in  carrying  out  their  business activities using credit distribution mechanisms are required to enter into financing agreements with articles of default (stipulations for debtors in default); This means that the finance company as the creditor must include a default article with content material that is required by POJK 35/2018 and in determining whether the customer is  in  default,  they  must  be  given  a  warning  letter  with  information  that  all  guarantees  legal  certainty  or  is  in accordance with the existing default agreement; and the form of a voluntary statement to create legal certainty as  intended  by  Constitutional  Court  Decision  No.18/PUU-XVII/2019  is  that  apart  from  the  voluntary  clause contained in the contents of the financing agreement, it can be made with a special statement letter stating that you voluntarily hand over fiduciary guarantees when a default has occurred. previously agreed.
Keywords: fiduciary guarantee, voluntary, default.

## PENDAHULUAN
Keberadaan Jaminan
Fidusia
berkembang  pesat  pada  dunia  bisnis  di Indonesia,  perkembangan  ini  dimulai  dari adanya  yurisprudensi  tanggal  18  Agustus  1932 oleh  keputusan Hoogerechtchoof  (HGH) atau dikenal Batafshe  Petrolium  Maathappij  (BPM)- Cligne  Arrest. Keputusan  tersbut  merupakan reaksi  atas  lemahnya  atau  hambatan  dari  Pasal 1152  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).  Perhatian  Pemerintah  dalam urgensi  perlindungan  hukum  pada  dunia  bisnis yang  melibatkan  perusahaan  pembiayaan  pada
transaksi antara konsumen (calon debitur dengan pihak  ketiga)  dikaitkan  proses  jual-beli  benda jaminan  fidusia,  maka  diterbitkan  Undang- Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia  (UU  Jaminan  Fidusia).  Hadirnya  UU Jaminan Fidusia secara eksplisit telah memberikan  mekanisme  pengikatan  jaminan bahwa debitur akan memenuhi prestasinya maka digunakan  pengikatan  jaminan  fidusia  (Munir, 2003).
Pasal  1  angka  1  UU  Jaminan  Fidusia menjelaskan pengertian fidusia adalah pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas
dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan  pengertian  fidusia  secara  tersirat bahwa  seseorang  atau  badan  hukum  baru  dapat menjaminkan  benda  apabila  seseorang  atau badan hukum tersebut adalah pemilik benda atau sudah menjadi pemilik. Mekanisme yang terjadi ketika  menggunakan  jaminan  fidusia  yaitu pemberi  fiduia  berstatus  sebagai  pemilik  benda meskipun  harga  yang  belum  dibayar  sebagaian kepada  penjual  benda.  Hadirnya  perjanjian fidusia  menjelaskan  hak  milik  atas  benda tersebut  telah  diserahkan  kepada  perusahaan pembiayaan  (penerima  fidusia/kreditur)  oleh pemberi fidusia (debitur) atas fasilitas pembiayaan untuk kepentingan pemberi fidusia. Pada  saat  tersebut  juga  melahirkan  hubungan utang  piutang  antara  pihak  pemberi  fidusia dengan perusahaan pembiayaan sehingga kedudukan pemberi fidusia hanyalah pemakai.
Keberadaan kepemilikan jaminan fidusia  pada  perusahaan  pembiayaan  dalam Pasal  1  angka  2  UU  Jaminan  Fidusia  yaitu perusahaan pembiayaan mempunyai hak kebendaan pada benda bergerak dan benda tidak bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  bisa dipasang  hak  tanggungan  yang  diatur  oleh Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak Tanggungan yang benda tersebut masih ada pada  pemberi  fidusia,  untuk  kepentingan penlunasan,  yang  kepentingannya  diutamakan kepada  penerima  fidusia  terhadap  kreditur  lain. Keistimewaan  dari  jaminan  fidusia  adalah tindakan  eksekutorial  melalui  proses  parate eksekusi  atau  dikenal  sebagai  lembaga  parate eksekusi, hal tersebut dituangkan dalam sertifikat jaminan fidusia yang terdapat irah-irah “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa”  artinya  sertifikat  jaminan  fidusia mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama dengan putusan Pengadilan dan telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht van  gewijsde ).  Kewenangan  yang  dimiliki kreditur  untuk  menjual  benda  jaminan  dimuka umum ketika debitur (pemberi fidusia) wanprestasi  tanpa  harus  melalui fiat atau  ijin oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri.  Ketentuan  ini menjamin  pada  diri  kreditur  dibandingkan dengan  cara  eksekusi  yang  lain  dan  tentunya memberikan perlindungan hukum terhadap hak- hak  kreditur  penerima  fidusia  apabila  debitur wanprestasi (Witanto, 2015).
Munculnya  Putusan  MK  No.18/PUU- XVII/2019  berpengaruh  tehadap  pandangan
pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia sebagai  keistimewaan  dari  jaminan  fidusia.  Di dalam putusan tersebut dianggap parate eksekusi jaminan  fidusia  tidak  bisa  dilakukan  oleh  satu pihak  krediturnya.  Materi  muatan  pada  anotasi putusan  MK  No.18/PUU-XVII/  2019  adalah menekankan  syarat  yaitu  adanya  kesepakatan tentang  wanprestasi  dan  debitur  menyatakan menyerahkan  secara  sukarelaa  untuk  dapat melaksanakan  parate  ekskusi  atas  sertifikat Jaminan Fidusia.
Pertama,  adanya  kesepakatan  tentang wanprestasi,  syarat  ini  secara  empiris  telah diterapkan  pada  perjanjian  pembiayaan  antara kreditur dengan debitur karena didalam perjanjian  pembiayaan  wajib  memuat  Pasal tentang  Wanprestasi  sebagaimana  telah  diatur dalam  Pasal  34  ayat  (1)  huruf  o  dan  huruf  p POJK  7/POJK.05/2022  tentang  Perubahan  atas POJK 35/POJK.05/2018 tentang Penyelengaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan yang  menerangkan:  (o)  ketentuan  pemberian peringatan  dalam  hal  Debitur  wanprestasi;  (p) ketentuan  eksekusi  agunan  dalam  hal  debitur wanprestasi.”  Dengan  demikian  syarat  pertama dianggap telah sesuai dengan fakta hukum.
Kedua,  syarat  yang  menjadi  perhatian aparat  penegak  hukum,  Notaris,  PPAT,  dan Civitas  Akademika  serta  dianggap  menjadi kesengsaraan  bagi  Perusahaan  Pembiayaan bahwa  bentuk  secara  sukarela  debitur  ini menjadi  pertanyaan  dalam  melaksanakan  parate eksekusi karena bentuk dari menyerahkan secara suakarela  ini  dapat  diinterpretasikan  seperti apa?. Melihat fakta yang terungkap dimasyarakat  saat  ini  adalah  konsumen  yang secara  sukarela  atau  memberikan  pernyataan sukarela  untuk  dilakukan  parate  eksekusi  dapat dikatakan tidak ada, hal tesebut dibuktikan tahun 2023 ditemukan 4.528 pengaduan debitur terkait perbuatan  perusahaan  pembiayaan.  Klasifikasi jenis  pengaduan  terkait  perilaku  petugas penagihan  atau  tenaga  ahli  daya  memiliki peringkat  tertinggi  dengan  angka  sebesar 23,39%, disampaikan oleh OJK dalam dokumen Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan  Pembiayaan  2024  sampai  2028. Seterusnya  menjadi  pembahasan  bersama  untuk menemukan  gagasan  terkait  bentuk  secara sukarela  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia dalam  Putusan  MK  No.18/PUU-XVII/2019 terhadap  kekuatan  eksekutorial  jaminan  fidusia sebagai  upaya  penguatan  pada  dunia  bisnis perusahaan  pembiayaan  khususnya  fasilitas pembiayaan  atas  jaminan  fidusia  di  perusahaan
pembiayaan, dengan pertimbangan tetap menghormati Putusan MK No.18/PUU- XVII/2019  karena  telah  mendapatkan  kekuatan putusan final dan mengikat (Karelina, 2022).
Lahirnya  Putusan  MK  No.18/PUU- XVII/29199  tentunya  memiliki  pertimbangan, pertimbangan  ini  sebenarnya  lebih  kepada keadaan  perbuatan  melawan  hukum  atas perbuatan  seseorang,  pokoknya  pertimbangan Kedudukan  Hukum  Pemohon  yaitu  pemohon merasa dirugikan karena penarikan atau eksekusi  benda  jaminan  secara  paksa  oleh  debt collector  meskipun  pemohon  sangat  yakin  telah membayar  angsuaran  sesuai  jadwal  yang disepakati. Pertimbangan Mahkamah ini menjadi  pertimbangan  utama  bahwa  adanya unsur  kerugian  karena  fakta  yang  ada  banyak perkara di masyarakat (debitur) sebagai pemberi agunan  atas  perjanjian  pembiayaan  terjadi wanprestasi yang kemudian dilakukan penarikan oleh  tenaga  ahli  daya  ( debt  collector) yang secara  sewenang-wenang.  Pasca  Putusan  MK No.18/PUU-XVII/29199 ini sendiri memperoleh banyak  kritikan  terkait  impoten  eksekusi jaminan  fidusia  karena  tidak  dapat  secara langsung  dilakukan  parete  eksekusi  melainkan harus melalui  pengadilan. Materi  muatan  dalam Putusan  MK  harus  terdapat  kesepakatan waanprestasi  dan  debitur  menyatakan  sukarela untuk menyerahkan benda jaminan fidusia yang dianggap  masyarakat  seolah-olah  harus  se-izin dari  pemegang  atau  pemberi  fidusia.  Penelitian ini  bertujuan  memberikan  langkah  praktis tehadap  pertanyaan  bagaimana  menentukan kesepakatan wanprestasi dan pernyataan sukarela  dalam  Putusan  MK  No.18/PUU- XVII/2019  terhadap  kekuatan  eksekutorial jaminan fidusia.

## METODE
Penelitian  ini  dengan  metode  ilmiah yang  dianggap  benar  sesuai  syarat  keilmuan dengan memperhatikan metode penelitian. Jenis penelitian  hukum  normatif  atau  hukum  murni ( the  pure  legal  research ) . Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Fokus dalam  penelitian  ini  yaitu  menentukan  langkah praktis  atas  kesepakatan  wanprestasi  dan pernyataan sukarela dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap kekuatan eksekutorial  jaminan  fidusia.  Sumber  data  yang dibutuhkan  adalah  data  sekunder  yang  berupa bahan  hukum  primer  (peraturan  perundang- undangan),  bahan  hukum  sekunder  (studi
Pustaka),  bahan  hukum  tertier  (wawancara). Analisis  data  dengan  studi  deskriptif  kualitatif, melakukan  penelitian  dengan  menjelaskan  hasil analisa  yang  telah  dikumpulkan  dalam  bentuk narasi.

## HASIL
Ekesekusi  Jaminan  Fidusia  tetap  harus menjaga marwah kekuatan eksekustorial dengan menghormati  apa  yang  telah  diupayakan Mahkamah  Konstitusi  dalam  merekontruksi mekanisme  persyaratan  eksekusi  pada  Jaminan Fidusia.  Berlakunya  Putusan  MK  No.18/PUU- XVII/2019  pada  hakikat  tidak  bertentangan dengan  prosedur  hukum  eksekusi  jaminan fidusia  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  UU  Jaminan Fidusia.  Jika  pemberi  fidusia  wanprestasi, eksekusi  terhadap  benda  jaminan  fidusia dilakukan  mengacu  pada  titel  eksekutorial  yang tertuang sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai  kekuatan  sama  dengan  putusan pengadilan atau kekuatan hukum tetap.
Berangkat  dari  hubungan  kontratual debitur  dan  kreditur  yang  termuat  dalam perjanjian kredit menentukan hak dan kewajiban,  dimana  kreditur  adalah  sebagai pemberi fasilitas pembiayaan (penerima fidusia) dan  debitur  adalah  sebagai  penerima  fasilitas pembiayaan  (pemberi  fidusia).  Para  pihak  telah sepakat untuk menandatangani perjanjian pembiayaan dengan menjaminkan benda jaminan  secara  fidusia.  Pada  saat  kewajiban debitur  tidak  dilaksanakan  atau  telah  terjadi cidera  janji,  maka  secara  tegas  diatur  bahwa kreditur  berhak  melakukan  parate  eksekusi terhadap objek jaminan, yang dengan itikad baik dari  kreditur  yaitu  wajib  menyerahkan  objek jaminan kepada kreditur sebagaimana dimaksud Pasal  30  UU  Jaminan  Fidusia,  yaitu  debitur wajib  menyerahkan  benda  jaminan  fidusia sebagai  bentuk  pelaksanaan  eksekusi  (Satrio, 2020).
Sebelum pembahasan lebih jauh tentang pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 30 UU  Jaminan  Fidusia.  Sangat  penting  untuk diuraikan  terlebih  dahulu  syarat  kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia, agar menjadi pijakan untuk mementukan langkah praktis pada prosedur  ekskusi  jaminan  fidusia.  Berangkat dari  ketentuan  cidera  janji,  secara  yuridis  telah diatur  sedemikian  rupa  yaitu  diawali  dari  UU Jaminan Fidusia yang efektif dalam pelaksanaan eksekusi  apabila  pihak  pemberi  fidusia  terjadi wanprestasi.  Berdasarkan  Pasal  4  UU  Jaminan Fidusia ditekankan bahwa kedudukan
pengikatan jamiinan fidusia merupakan perjanjian tambahan (accessoir) terhadap perjanjian  pokoknya  (perjanjian  pembiayaan). Dengan demikian, pengertian wanprestasi sebagaimana  dimaksud  Pasal  29  ayat  (1)  UU Jaminan  Fidusia,  dimaknai  sebagai  Pasal wanprestasi  tertuang  ada  pada  perjanjian pembiayaan.
Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, untuk menentukan  telah  terjadi  wanprestasi  adalah debitur  adalah  keadaan  lalai,  yang  telah  diberi peringatan  tetap  lalai,  karena  telah  dianggap tidak  melaksanakan  prestasinya  lewat  waktu yang ditentukan. Pemahaman lalai atau wanprestasi  pasal  1238  KUHPerdata  digunakan juga  oleh  para  ahli  hukum.  Tegasnya  dalam persidangan  perkara  No.  18/PUU/XVII/2019 oleh Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H dan Aria Syudi, S.H.,L.LM memberikan pemahaman bagaimana  menentukan wanprestasi, yang pokoknya  menjelaskan  bahwa  wanprestasi sudah  cukup  didasarkan  pada  Pasal  1238 KUHPerdata.  Namun,  dalam  hal  lain  debitur dengan  kreditur  belum  sependapat  adanya wanprestasi  atau  tidak  ada  perjanjian  yang mengatur wanprestasi maka seyogyanya keputusan  oleh  kreditur  tetap  memperhatikan, sebagai berikut:
1. Penentuan wanprestasi harus diserahkan pada pengadilan,  maka  hak  kreditur  melakukan eksekusi  sebagaimana  UU  Jaminan  Fiidusia tidak berguna;
2. Kreditur  melakukan  perbuatan  sewenang- wenang untuk menentukan debitur wanprestasi  adalah  sangat  tidak  mungkin. Karena  kedudukan  kreditur  juga  mengalami kerugian  dan  debitur  lebih  diuntungkan karena  keadaan  penggunaan  objek  jaminan fidusia. 3. Fakta Kreditur melakuakan dengan sewenanag-wenang, debitur dapat melakuakan  pembelaan  dengan  mengajukan gugatan  perbuatan  melawan  hukum  atau laporan kepolisian.
Aria Sayudia, S.H., L.LM, memberikan keterangan terkait paramater wanprestasii mengacu Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, berdasarkan dua hal:
1. Penjelasan  pada  Pasal  21  UU  Jaminan Fidusia yang menenetukan tidak melaksanakan
kewajiban berdasarkan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan.
2. Pasal 1238 KUHPerdata.
Fakta  dilapangan  yang  terjadi  memang sama  dikemukakan  oleh  ahli  hukum  tersebut,
yaitu perjanjian pembiayaan pasti ada ketentuan yang menentukan jumlah angsuran perbulan dan jatuh  tempo  pembayaran  angsuran.  Kepastian Hukum  oleh  Perusahaan  pembiayaan  (kreditur) melalui  perjanjian  menentukan  debitur  telah terjadi  wanprestasi.  Perusahaan  Pembiayaan dalam menentukan debitur wanprestasi tentaunya memiliki standar operasional prosedur sampai  dengan  tidak  ada  atau  hilangnya  hak pembelaan  dari  nasabah  untuk  melakukan negosiasi. Contohnya para pihak akan menempatkan kepentingan maisng-masing, dapat dilihat permohonan yang diajukan perkara No.18/PUU-XVII/2019,  pemohon  menerangkan bahwa  dinyatakan  telah  wanprestasi  secara sepihak  oleh  perusahaan  pembiayaan  dan mendapat  perlakuan  yang  sewenang-wenang dari debt  collector atas  kuasa  dari  perusahaan pembiayaan.  Senyatanya  Pemohon  merasa bahwa dia tidak wanprestasi.
Tidak  dilaksanakannya  kewajiban  atas kesepakatan  perjanjian  oleh  debitur,  menurut Abdulkadir  (2000)  disebabkan  oleh  2  (dua)  hal alasan, yaitu
a) Adanya  kesalahan  debitur,  karena  disengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban;
b) Adanya keadaan memaksa ( overmacht ), jadi di  luar  kemampuan  debitur,  dalam  hal  ini debitur sebelumnya memenuhi kewajibannya.
Diketahui  tidak  hanya  semata  dari  klausul perjanjian untuk menentukan pihak wanprestasi. Tidak  tepat  menentukan  salah  satu  pihak wanprestasi secara sepihak.
Menurut  Subekti  dan  Tjitrosudibio (2016), bentuk wanprestasi berupa:
a) Tidak melaksanakan apa yang disepakati;
b) Melakukan  yang  dijanjikan,  namun  tidak seharunya apa yang dijanjikan;
c) Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sesuai waktu yang disepakati;
d) Melaksanakan  yang  menurut  perjanjian dilarang untuk dilakukannya;
Meyakini  doktrin  dari  parameter  Subekti  dan Tjitrosudibio  (2016),  maka  menentukan  terjadi wanprestasi  dengan  klausul  perjanjian  adalah pertimbangan  yang  mandasar.  Perhatian  untuk perjanjian  pembiayaan  dalam  menentukan wanprestasi yaitu melihat fakta debitur membayar  sesuai  jadwal  angsuran  atau  sesuai dengan tanggal jatuh tempo (tidak terlambat).
Konsideran  oleh  Mahkamah  Konstitusi dalam  putusan  perkara  No.  18/PUU-XVII/2019 tepatnya  pada  halaman  120  sampai  dengan  121
yaitu  memberikan  pertimbangan  bahwa  karena tidak  ada  kepastian  hukum,  baik  pada  saat pemberi  fidusia  (debitur)  dinyatakan  telah wanprestasi,  maupun  berkenaan  tata  cara pelaksanaan eksekusi, sampai dengan hilangnya hak  debitur  untuk  memeperoleh  kembalian  atas jaminan  fidusia  dengan  harga  yang  normal,  di sisi  lain  terjadi  perbuatan  sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Hal  demikian  yang  dianggap  jelas  merupakan persoalan  yang  bertentangan  dangan  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  atau dinyatakan  inkonstitusionalitas  dalam  norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia.
Mahkamah Konstitusi menegaskan secara  langsung  bahwa  tanpa  bermaksud menghilangkan  karakter  jaminan  fidusia  yang memberikan  hak  kebendaan  pada  penerima fidusia, maka penerima fidusia bisa menjalankan parate  eksekusi  terhadap  benda  jaminan  fidusia yang  secara  formal  kepemilikannya  adalah miliknya. Mahkamah mendefinisikan jika kewenangan  eksklusif  yang  berada  pada penerima  fidusia  (kreditur)  dapat  tetap  utuh dengan  catatan  tidak  ada  persoalan  kesepakatan wanprestasi  dan  debitur  dengan  sukarela menyerahkan  benda  jaminan  fidusia  kepada kreditur  untuk  dijual  sendiri.  Dimengerti  bahwa pemberi fidusia (debitur) mengakui dirinya telah wanprestasi  sehingga  tidak  ada  alasan  untuk tidak  menyerahkan  benda  jaminan  fidusia kepada penerima fidusia.
Pada  akhirnya  amar  Putusan  No. 18/PUU-XVII/2019  menyatakan  Pasal  15  ayat (2)  UU  Jaminan  Fidusia  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  No  168,
Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia  Nomor  3889)  selama  klausula “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap”  bertentangan  dengan  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  selama tidak  dimaknai  pada  jaminan  fidusia  yang tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi dan debitur keberatan  menyerahkan  secara  sukarela  objek yang  menjadi  jaminan  fidusia,  maka  seluruh mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan  eksekusi  sertifikat  jaminan  fidusia tetap  sama  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sejatinya  Putusan  MK  No.18/PUU- XVII/2019 memang tidak bermaksud
mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan  hak  kebendaan  kepada  penerima fidusia,  sehingga  penerima  fidusia  dapat melakukan  parate  eksekusi  tanpa  harus  melalui pengadilan  namun  disisilain  tetap  menghormati pertimbangan  dan  amar  Putusan  Mahkamah Konstitusi.  Setelah  dijelaskan  tersebut  diatas dimulai  UU Jaminan  Fidusia,  KUHPerdata, dan Putusan  MK  No.18/PUU-XVII/2019  itu  sendiri tentunya  dipahami  juga  harus  memperhatikan Lex Spesialis yaitu peraturan tentang penyelenggaraan  bagi  perusahaan  pembiayaan karena senyatanya semua yang dijelaskan dalam putusan MK telah ada secara jelas.
Pertama,  Jasa  Keuangan  atau  disebut Perusahaan  Pembiayaan  pada  mekanismenya terdapat pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  dan  diatur  melalui  Peraturan Otoriitas  Jasa  Keuangan  (POJK).  Mencermati Putusan MK belum terdapat pembahasan terkait peraturan  otoritas  jasa  keuangan.  OJK  telah membuat  aturan  yang  sangat  definit,  dimulai dari  penyelengaraan  pembiayaan,  perlindungan konsumen,  sampai  dengan  eksekusi  agunan. Berbicara  tentang  wanprestasi  dalam  perjanjian pembiayaan  OJK  telah  menerbitkan  POJK Nomor
35/Pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 35/2018). Senyatanya ketentuan Wanprestasi  dipastikan  telah  diterapkan  oleh semua  perusahaan  pembiayaan  karena  telah diwajibkan untuk membuat perjanjian pembiayaan yang memuat pasal hal-hal wanprestasi  sebagaimana  dimaksud  Pasal  34 ayat (1) POJK 35/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, menerangkan:
a) jumlah hutang serta nilai angsuran pembiayaan debitur;
b) pasal jangka waktu pembiayaan debitur;
c) pasal  tingkat  suku  bunga  pembiayaan debitur;
d) mekanisme  apabila  terjadi  perselisihan  dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
e) pasal  pemberian  peringatan  dalam  hal debitur wanprestasi;
f) pasal  eksekusi  agunan  dalam  hal  debitur wanprestasi;
g) pasal  penjualan  agunan  dalam  hal  Debitur wanprestasi.
Diwajibkannya  pasal  wanprestasi  dalam perjanjian  pembiayaan  ini  selaras  dengan Putusan  MK  No.18/PUU-XVII/2019,  sehingga tidak dikhawatirkan terdapat perusahaan pembiayaan sebagai kreditur menentukan debitur  terjadi  wanprestasi  atau  menentukan
wanprestasi dilakukan secara sepihak. Ketentuan wanprestasi  tentunya  sudah  disepakati  oleh kreditur  dan  debitur,  meskipun  perusahaan pembiayaan dalam menyusun perjanjian bakunya  sudah  ada  untuk  mempermudah penyusunan perjanjian, namun melalui penjelasan  ilustrasi  juga  dipertegas  tentang jumlah hutang serta jumlah angsuran pembiayaan yang harus dibayarkan, jatuh tempo (jangka  waktu  pembiayaan),  suku  bunga dikenakan  pada  pembiayaan  debitur  dan ketentuan  wanprestasi  kepada  nasabah  (debitur) sebelum  perjanjian  itu  disepakati,  hal  tersebut diwajibkan  oleh  Pasal  38  POJK  35/2018 memerintahkan wajib  sebelum  penandatangan perjanjian  pembiayaan  menjelaskan  ilustri perhitungan seluruh nilai utang dan bunga yang dikenakan  selama  jangka  waktu  pembiayaan beserta denda serta biaya eksekusi agunan dalam hal debitur wanprestasi.
Faktanya kepastian hukum dalam perjanjian  pembiayaan  lagi-lagi  selaras  dengan Putusan  MK  dalam  hal  penentuan  wanprestasi antara  kreditur  dengan  debitur.  Setelah  adanya pasal wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, apakah  ketika  debitur  wanprestasi  dikarenakan tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah terlampaui kemudian dinyatakan saat itu juga?.
Perusahaan pembiayaan (kreditur) wajib memberikan  surat  peringatan  kepada  debitur dengan  materi  muatanya  didalamnya  harus berisikan jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban,  outstanding  pokok  terutang,  bunga yang  terutang;  dan  denda  yang  terutang. Mekanisme  ini  menjadi  instrumen  untuk melakukan mediasi ketidaksesuai antara Kreditur  dan  Debitur.  Apakah  mekanisme tersebut  wajib  dilakukan  dan  Apakah  ketika tidak ada surat peringatan kreditur bisa langsung melakukan  eksekusi  objek  jaminan?  Surat Peringatan  ini  wajib  untuk  dilakukan  dan diterima  oleh  Nasabah  (Debitur),  karena  jika tidak dilakukan pemberian surat peringatan oleh kreditur kepada debitur, atau kemudian langsung melakukan  eksekusi  objek  jaminan  itu  dilarang dan  harus  melalui  Pengadilan  sesuai  amanat Putusan  MK  karena  tidak  sesuai  prosedur  dan tidak ada perlindungan hukum.
Berdasarkan  Pasal  47  POJK  Nomor  35 /Pojk.05/2018  tentang  Penyelenggaraan  Usaha Perusahaan  Pembiayaan,  yang  menerangkan ketika Debitur wanprestasi, perusahaan pembiayaan  wajib  melaksanakan  penagihan kepada  debitur  dengan  setidaknya  memberikan
surat  teguaran  atau  peringatan  dengan  jangka waktu  sesuai  perjanjian  pembiayaan  yang disepakati. Surat peringatan memuat diantaranya: a) jumlah  yang  harus  dibayar  dari  hari keterlambatan seluruh pembayaran angsuran berjalan;
b) outstanding pokok hutang debitur;
c) bunga yang terutang debitur; dan
d) denda yang terutang pada angsuran berjalan.
Konsisten  dengan  prinsip  Pasal  1238 KUHPerdata wajib adanya surat peringatan atau somasi  yang  diberikan  kepada  debitur  baru setalah  itu  dapat  dikatakan  debitur  wanprestasi. Dengan demikian dengan menghormati pertimbangan mahkamah karena demi kepastian hukum  yang  berkenaan  dengan  prosedur pelaksanaan eksekusi atau terkait waktu pemberi fidusia  (debitur)  dinyatakan  wanprestasi  serta kekuatan hukum mengikat selama tidak diartikan  “terhadap  jaminan  fidusia  yang  tidak ada  kesepakatan  wanprestasi  maka  perusahaan pembiayaan  dalam  menyelengarakan  kegiatan usahanya khususnya dalam pembuatan perjanjian  pembiayaan  dan  dalam  penentuan debitur  wanprestasi  harus  sesuai  dengan peraturan yang telah berlaku. Artinya, perusahaan  pembiayaan  selaku  kreditur  harus memuat  pasal  wanprestasi  dengan  materi muatan  yang  telah  diwajibkan  oleh  POJK 35/2018 dan dalam penentuan Nasabah Wanprestasi  harus  diberikan  surat  peringatan yang  didalamnya  memuat  informasi  yang menjamin  kepastian  hukum  atau  sesuai  dengan perjanjian  pembiayan  yang  ada.  Sebagiaman dimaksud pasal 50 POJK menerangkan:
Eksekusi  agunan  oleh  Perusahaan  Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. debitur terbukti wanprestasi;
b. debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
c. perusahaan  pembiayaan  memiliki  sertifikat jaminan  fidusia,  sertifikat  hak  tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.
Semuanya yang dijelaskan diatas adalah memastikan sejalannya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019,  UU  Jaminan  Fidusia, dan  Peraturan  Oritas  Jasa  Keuangan  atas  syarat kesepakatan tentang wanprestasi dalam perjanjian  pembiayaan  antara  kreditur  dan debitur untuk dapat dilakukan ekseksusi agunan sebagaimana maksud Pasal 19 dan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia terpenuhi. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga parate eksekusi  dituangkan  dalam  Sertifikat  Jaminan
Fidusia  yang  terdapat  irah-irah  “Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  yang artinya  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang sama  dengan  putusan  Pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap (inkracht van  gewijsde) ,  ketentuan  tersebut  ada  dalam ketentuan  Pasal  224  HIR jo. Pasal  258  ayat  (1) Rbg.
Pengertian  dari  kekuatan  eksekutorial adalah  langsung  dapat  dilaksanakan  tanpa melalui  pengadilan  dan  bersifat  final  serta mengikat  para  pihak  untuk  melaksanakan putusan  tersebut.  Ini  menjadi  keistimewaan jaminan  fidusia  adalah  kemudahan  dalam melaksanakan eksekusinya ketika pihak pemberi fidusia  (debitur)  cidera  janji.  Setelah  ada Putusan  MK  No.  18/PUU-XVII/  2019  menjadi banyak yang beranggapan bahwa kreditur selaku penerima  fidusia  untuk  melaksanakan  eksekusi jaminan  fidusia  tidak  serta  merta  dapat menjalankan  hak  eksklusifnya,  dalam  hal  ini tidak  terdapat  kesepakatan  mengenai  waktu cidera  janji  serta  debitur  tidak  secara  sukarela untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dalam penguasaannya  kepada  kreditur.  Putusan  MK No. 18/PUU-XVII/2019 sejatinya tidak mengabaikan  karakteristik  fidusia  dalam  hal penerima  fidusia  dapat  melakukan  parate eksekusi  tanpa  harus  melalui  pengadilan namun melihat  adanya  putusan  tersebut,  maka  tetap menghormati  pertimbangan  dan  amar  Putusan Mahkamah.
Kreditur tetap dapat langsung melaksanakan  esekusi  tanpa  melalui  pengadilan dan bersifat final serta mengikat bagi para pihak dengan mempertimbangkan kesepakatan mengenai  wanprestasi  dan  debitur  secara sukarela  untuk  menyerahkan  benda  jaminan fidusia  dalam  penguasaannya  kepada  kreditur. Menentukan  pernyataan  sukarela  debitur  untuk menyerahkan  benda  jaminan  fidusia  kepada kreditur  dalam  langkah  praktisnya  diuraikan setelah  dipahami  kesepakatan  mengenai  pasal wanprestasi  diatas,  sebagai  syarat  utama dilakukan eksekusi jaminan fidusia.
Ketentuan  pernyataan  sukarela  debitur untuk  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia kepada  kreditur  dalam  isi  Putusan  MK  No. 18/PUU-XVII/  2019  sesuai  dengan  perintah Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. Demi mengedepankan  herarki  yang  lebih  tinggi  yaitu itikad  baik  dalam  perjanjian  dilakukan  dengan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal  30  UU  Jaminan  Fidusia.  Debitur diharapkan  telah  melaksanakan  perintah  UU
Jaminan  Fidusia  untuk  menyerahkan  Objek Jaminan  Fidusia  kepada  Kreditur.  Sejatinya untuk memastikan adanya itikad baik oleh calon debitur  sejak  awal  atau  sebelum  adanya hubungan  kontraktual,  perusahaan  pembiayaan dapat  meminta  calon  debitur  menyatakan  benar dan  memenuhi  kewajiban  serta  tunduk  dengan peraturan perundang-undangan. Itikad baik sejak awal  inilah  menentukan  premis  yang  seimbang antara  kreditur  dan  debitur  untuk  memastikan kepastian  hukum,  dengan  demikian  OJK mengatur  itikad  baik  ini  melalui  Pasal  6  POJK Nomor  22  Tahun  2023  tentang  Perlindungan Konsumen  dan  Masyarakat  di  Sektor  Jasa Keuangan  yang  sebelumnya  juga  ditegaskan dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023 tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor Keuangan.
Fakta  debitur  tidak  menyerahkan  benda jaminan  fidusia  secara  sukarela  hal  ini bertentangan  dengan  isi  perjanjian  pembiayaan dan  pasal  30  UU  Jaminan  Fidusia  sehingga dapat  diartikan  debitur  melakukan  wanprestasi kembali.  Senyatanya  dipahami  pengertian  frasa wajib,  pada  Pasal  27  ayat  (3)  bahwa  setiap warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  dalam upaya  pembelaan  negara,  mengandung  makna bahwa  negara  dapat  memaksa  warga  negara untuk  ikut  dalam  bela  negara.  Seterusnya, Yurisprudensi Putusan Pengadilan 451/Pdt.G/2012/PN  JKT  BAR  dan  Putusan Mahkamah  Agung  No  27  K/Pdt/2008  yang mengartikan  bahwa  wajib  bersifat  imperatif yaitu artinya perintah. Pengertian wajib dijelaskan  juga  oleh  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  yaitu  tidak  boleh  tidak dilaksanakan. Bahwa debitur tidak menyerahkan secara  sukarela  benda  jaminan  fidusia  pada waktu eksekusi harus dilaksanakan, berdasarakan  penjelasan  Pasal  30  UU  Jaminan Fidusia  maka  menempatkan  kreditur  memiliki hak  eksklusif  sebagai  penerima  fidusia  untuk mengambil  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan Fidusia  atas  penguasaan  Deditur.  Putusan  MK No.  18/PUU-XVII/  2019  mengatur  adanya secara  sukarela  menyerahkan  benda  jaminan untuk  dapat  menjalan  hak  eksklusif  tersebut, namun  MK  tidak  menjelaskan  secara  eksplisit bentuk sukarela seperti apa? selain klausa secara sukarela dimuat dalam isi perjanjian pembiayaan, dapat dibuat dengan surat penyataan  khusus  yang  menerangakan  secara sukarela  menyerahkan  jaminan  fidusia  ketika terjadi  wanprestasi  yang  telah  disepakati sebelumnya.
Surat  Pernyataan  (akta  dibawah  tangan) memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna seperti  dengan  akta  autentik,  hal  tersebut  diatur
dalam Pasal 1875 KUHPerdata yang menerangkan  suatau  surat  atau  tulisan  yang diakui kebenarannya dan terdapat bentuk tulisan itu  oleh  orang  yang  secara  hukum  telah disahakan olehnya. Senada dengan disampaikan dalam  kegiatan  Sosialisasi  Layanan  Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah oleh KPKNL Kota Semarang yaitu surat pernyataan dari penjual bahwa barang yang segera  dilaksanakan  lelang  dalam  penguasaan penjual  harus  dengan  dasar  diserahkan  secara sukarela,  dan  debitur  telah  sepakat  terjadinya wanprestasi dan tidak ada keberatan dari debitur (Sonata, 2012). Ditegaskan dalam Pasal Pasal 7 ayat  (3)  huruf  c  POJK  Nomor  22  Tahun  2023 tentang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  kreditur berhak  melakukan  kepastian  hukum  pada dibutur  untuk  memenuhi  kesepakatan  dengan membuat surat Pernyataan tersebut menjadi satu kesatuan dari perjanjian pembiayaan.

## SIMPULAN
Sejatinya  Putusan  MK  No.18/PUU- XVII/2019 tidak bermaksud mengabaikan karakteristik  fidusia  yang  memberikan  hak secara  kebendaan  kepada  penerima  fidusia (kreditur),  sehingga  penerima  fidusia  dapat melakukan  parate  eksekusi  tanpa  harus  melalui pengadilan. Kesepakatan wanprestasi dan pernyataan sukarela dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap kekuatan eksekutorial  jaminan  fidusia  mengedapankan prosedur  hukum  dan  perlindungan  hukum. Berdasarkan
Harmonisasi Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019,  UU  Jaminan  Fidusia, POJK
Nomor
35/Pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan  POJK  Nomor  22  Tahun  2023  tentang Perlindungan Konsumen menekankan ketentuan Kesepakatan wanprestasi dan pernyataan sukarela  dibuat  dalam  perjanjian  pembiayaan atau surat pernyataan pada saat penandatanganan atau dimulai hubungan kontraktual  antara  debitur  dengan  kreditur. Harapannya  dengan  penerima  fidusia  dalam melakukan parate eksekusi wajib
memperhatikan  prosedur  hukum  dan  membuat ketentuan kesepakatan wanprestasi dan pernyataan  sukarela  dibuat  dalam  perjanjian pembiayaan  atau  surat  pernyataan  pada  saat penandatanganan, hal tersebut dapat memberikan  bukti  yang  sempurna  baik  dalam
proses parate eksekusi ataupun dalam hal terjadi gugatan atas perbuatan parate eksekusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad.  2000. Hukum  Perdata Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Depri  Liber  Sonata.  2012.  Permasalahan Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Putusan Pengadilan  dalam  Perkara  Perdata dalam  Praktik.  Lampung: Jurnal  Ilmu Hukum Fiat Justicia, 6(2). Fuady,  Munir.  2003. Jaminan  Fidusia ,  Cetakan kedua  Revisi.  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Karelina.,  Natalia.  2022.  Implikasi  Hukum Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU/XVII/2019  dan  Penegasannya dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan  Klausula  Perjanjian. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(20). Mahkamah Konstitusi. 2019. Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019
OJK.  2022.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan
7/POJK.05/2022 tentang Perubahan atas POJK 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan OJK.  2023.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Perlindungan Konsumen Satrio., J.   2020. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia . Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti.
Subekti.,  R  dan  Tjitrosudibio.,  R,  2016.  Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata (Burgerlijke  Wetbok). Jakarta:  Balai Pustaka.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang
Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor Keuangan.
Witanto,  D.  Y.  2015. Hukum  Jaminan  Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen .  Bandung:  CV.  Mandar
Maju.