VOLUME 6 NUMBER 2, AUG 2022 | pp.232-239 | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 | Website: https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/index DOI: https://doi.org/10.38043/jids.v6i1.3592
Diserahkan : 2022-06-11,
Direvisi : 2022-07-20, Diterima : 2022-08-02,

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) DI DESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Syeni Rakhmadani 1* , Yuditya Wardhana 2 , Ari Gusnita 3
1*,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrai, STISIPOL Dharma Wacana, Metro, Lampung, Indonesia E-mail: syeni.rakhmadani@gmail.com 2 , yuditya5290@gmail.com, 3 ari.gusnitadw@gmail.com

## ABSTRAK
Hingga kini penanganan kemiskinan di  Indonesia masih terus diupayakan dengan berbagai  cara ataupun strategi penanganannya. Salah wujud penanganan dilakukan adalah dikeluarkanya kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Secara Non Tunai. Namun dalam implementasinya, masih banyak dijumpai permasalahan seperti tidak tepat sasaran data penerima BPNT, seperti kasus di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana. Dari total sebanyak 221 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terdapat 39  KPM  datanya  tidak  tepat  kesasaran.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis bagaimana implementasi penyaluran BPNT di Desa Rantau Jaya Udik. Penelitian ini mengunakan digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penyaluran BPNT didesa Rantau Jaya Udik belum belum berjalan secara baik, dilihat dari karakteristik masalah, terlihat adanya ketidakvalidan data penerima manfaat yang didapat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos RI yaitu sebanyak 39 Keluarga Penerima Manfaat. Dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah memiliki kejelasan isi yang termuat  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2019  tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai serta adanya dukungan dari para pelaksana dan masyakat akan program ini. Dari  sisi  lingkungan,   ekonomi dan social masyarakat serta tingkat kemajuan teknologi  masyarakat  cukup  rendah  terlihat  dari  banyak  KPM  yang  tidak  mengerti  dalam menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera

## Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Bantuan Pangan Non Tunai

## ABSTRACT
Since now, the handling  of poverty in Indonesia is still  being pursued with various strategies for handling it. One of them is the issuance of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) policy which is based on  the Presidential Regulation of  the  Republic of  Indonesia Numbe r 63  of  2017 concerning the Distribution of Non-Cash Aid. However, in its implementation, there are still many problems such as recipients of aid who are not on target, such as the case that occurred in Rantau Jaya Udik Village, Sukadana District. From a total of 221 Beneficiary Families (KPM), there are 39 data that are not on target. The purpose of this study was to analyze how the implementation of BPNT distribution in Rantau Jaya Udik Village, Sukadana District, East Lampung Regency. This study uses a d escriptive method with  a  qualitative approach. The results of  this  study indicate that  the  implementation of  BPNT distribution in Rantau Jaya Udik Village has not run well, this can be seen from the characteristics of the problem, it can be seen that there are invalid beneficiary data obtained from the Integrated Data on Social Welfare of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, namely 39 Beneficiary
Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Syeni Rakhmadani, Yuditya Wardhana, Ari Gusnita
Families. In implementing this policy, the contents of this policy are clearly contained in the Regulation of  the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of  2019 concerning the Distribution of Non-Cash Food Aid and support from the implementers and the community for this program. In terms of the  environment, social, community economy and the level of technological progress of the community, it is quite low as seen from many KPMs who still do not understand in using the Prosperous Family Card.

## Keywords: Implementation; Policy; Non-Cash Food Aid

## PENDAHULUAN
Masalah  mendasar yang sering  dialami  oleh  negara banyak  negara berkembang  salah satunya adalah kemiskinan. Masalah – masalah terkait kemiskinan mulai dari cara  pengentasan hingga menciptakan kesejahteraan  bagi masyarakat  sudah menjadi bahan kajian  dan sudah di adaptasi  diberbagai  macam  negara  namun  tidak membuahkan  hasil  yang  signifikan,  dalam perkembangnya  Indonesia  sebagai salah  satu negara  berkembang  dan sudah melampaui  usia lebih  7 (tujuh)  dekade semenjak  merdeka masih  dihadapi dengan masalah  kemiskinan.  Data dari  Badan Pusat  Statistik  pada  maret  2021  tercatat sebanyak  10,14%  penduduk miskin  di Indonesia. Artinya masih ada sekitar 27,54 juta masyarakat Indonesia hidup di garis miskin Kemiskinan  merupakan  suatu gambaran  keadaan yang  menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dalam aspek  konsumsi dan pendapatan Pada hakikatnya, kemiskinan  mempelihatkan  suatu kondisi ketidakberdayaan ataupun  kesengsaraan  yang  dialami  seseorang,  baik  dari  akibat  ketidakmampuannya  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup,  maupun  akibat  ketidakmampuan  suatu  negara  memberikan perlindungan  sosial  kepada  warga  negaranya(Jacobus  et  al.,  2019).  Oleh  sebab  itu, diperlukannya  sebuah  strategy  untuk  menurunkan  angka  kemiskinan  dalam  bentuk perlindungan social.
Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT)  merupakan  salah  satu dari  contoh perlindungan social  yang  secara  formal  dijalankan  oleh  pemerintah.  Kebijakan  BPNT merupakan  bentuk transformasi dari Program Subsidi Rasta (Beras Sejahtera) yang sudah dimulai dari tahun 2017 yang system penyalurannya didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Sosial Secara Non Tunai. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. BPNT diberikan kepada masyarakaat miskin dalam hal ini yaitu Keluarga Penerima Manfaat  (KPM)  setiap  bulannya.  Pada  Tahun  2017,  KPM  merupakan  masyarakat  dengan kondisi  sosial  ekonomi  berada  ditingkat  25%  terendah  di  daerah  pelaksanaan.  Penyaluran dilakukan melalui  pembuatan akun eleltronik  berupa dompet elektrik yang hanya diperutukan untuk  pembelian  bahan  kebutuhan  poko  di  pedagang  (e-warung)  yang  telah  melakukan kerjasama  dengan bank yang ditunjuk. BPNT ini bertujuan membantu KPM dalam memenuhi keseimbangan  gizi  kebutuhan  pokok,  ketepatan  waktu  dan  sasaran  penerimaan,  serta mendorong berkelanjutannya pembagunan dalam pencapaiannya.
Banyaknya  Bantuan  BPNT  senilai  Rp.  200.000,-  /  KPM  /  Bulan.  Masyarakat  tidak dapat mencairkan  bantuan ini  dalam bentuk uang  tunai melaikan  hanya dapat diambil  dalam bentuk  bahan  kebutuhan  pokok  di  E-Warung  yang  telah  ditunjuk.  Salah  satu  desa  yang masyarakatknya mendapatkan BPNT adalah desa Rantau Jaya Udik dengan jumlah  penduduk di tahun 2021 mencapai  1.985 jiwa. Sedang dari data yang diperoleh  dilapangan julah  KPM yang  terdaftar di Desa  Rantau  Jaya  Udik  sebanyak  221  Orang.  Namun  dalam  pelaksannya
sebanyak 39 KPM tidak tepat sasaran.  Adapun data yang didapat dalam penerimaan BPNT di Desa Rantau Jaya Udik, ditunjukkan pada tabel 1. Data Penerima BPNT di Desa Rantau  Jaya Udik
Tabel 1. Data Penerima BPNT di Desa Rantau Jaya Udik Tahun 2021 Dusun Jumlah (KPM) Terdaftar Jumlah KPM yang Tidak Tepat Sasaran Jumlah Penerima (KPM) Jumlah Beras (Kg/KPM) Jumlah Telur (Butir/KPM) 1 56 9 47 376 Kg 282 Butir 2 43 7 36 288Kg 216 Butir 3 70 13 57 456Kg 342 Butir 4 52 10 42 336Kg 252 Butir Jumlah 221 39 182 1.456 Kg 1.092 Butir
Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial SIKS-NG Penerima Program BPNT Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Tahun 2021 (Hasil Observasi 2021)
Berdasarkan tabel diatas kebijakan BPNT di Desa Rantau Jaya Udik terdapat 221 KPM tetapi tidak semua berhasil mendapatkan bantuan, dikarenakan ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  yang sudah meninggal,  merantau,pindah  dan sebagian  ada yang disebut Malfunction yaitu  KPM  yang  terdaftar  penerima  BPNT  tetapi  KPM  tersebut  juga  terdaftar  menerima Bantuan PKH. Pelaksanaan Program  BPNT di Desa Rantau Jaya Udik dilapangan masih  juga terdapat tidak tepat sasaran, karena masih terdapat KPM katogori mampu malah mendapatkan BPNT, sedangkan yang tergolong tak mampu justru tidak mendapatkan BPNT. Dari berbagai permasalah  diatas terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rantau Jaya Udik masih  terdapat ketidaktepatan  sasaran.  Melihat  fenomena  tersebut,  penulis  mengambil judul untuk dilakukan  sebuah penelitian  berupa  :  “Implementasi  Kebijakan  Bantuan Pangan Non  Tunai  (BPNT)  di  Desa  Rantau  Jaya  Udik Kecamatan  Sukadana  Kabupaten  Lampung Timur”

## KAJIAN TEORI
Kebijakan publik selalu menjadi isu sentral bagi banyak pihak karena dalam kebijakan publik   melibatkan    banyak  pihak,   baik  secara   langsung   maupun   secara   tidak  langsung dalam  proses  perumusan,  implementasi  ataupun  dalam  proses  evaluasi  daripada implementasinya  (Luh ni, 2019). Implementasi adalah bermuara  pada aktivitas, aksi, tindakan, atau  adanya  mekanisme  suatu  sistem.  Implementasi  bukan  sekedar  aktivitas,  tetapi  suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai  tujuan kegiatan.(Nurdin, 2002)
Model kerangka analisis implementasi  di kembangkan oleh  Mazmanian  dan Paul A. Sabatiter yaitu  keberhasilan  implementasi  akan  dipengaruhi  dalam  3  (tiga)  indicator  yaitu:  (1) Karakteristik Masalah meliputi (a) Tingkat kesulitan teknis, hal ini melihat keberhasilan  suatu program  tergantung  pada  masalah  social  semakin  tinggi  tolak  ukurnya  maka  semakin  sulit tercapai  karena  dalam  berberapa  kasus  ada  permasalahan  yang  mudah  dipecahkan  namun terdapat juga  kasus  yang  sulit  dipecahkan.  dan jumlah  Proporsi  kelompok  sasaran  terhadap total populasi,  semakin  banyak  populasi  sasaran  yang digunakan maka semakin  sulit  sebuah kebijakan  untuk  dapat diimplementasikan,  akan  tetapi  kebijakan  akan  semakin  muah  untuk diimplemntasikan  apabila  jumlah  sasaran  yang dipakai tidak terlalu banyak; (2)  Karakteristik
program atau kebijakan berkaitan dengan kejelasan isi program dalam hal ini melihat dukungan teoritis  yang  didasarkan,  dilihat dari  kejelasan  isi  kebijakan  karena  ini  akan  mempermudah implementator  dalam menjalankan  kebijakan  yang dibuat dan seberapa  besar  dukungan dari berbagai  institusi  dan  keterpautanya  karena  sering  kegagalan  kebijakan  disebabkan miskordinasi baik yang dilakasanakan secara vertical maupun horizontal antar organisasi  yang terlibat dalam kebijakan tersebut; dan (3) Variabel lingkungan, memliki  beberapa karakteristik yang  meliputi  keadaan  social  ekonomi  masyarakat  dan  tingkat  kemajuan  teknologi  serta dukungan publik dalam sebuah kebijakan (Subarsono, 2010).

## METODE PENELITIAN
Penelitian deskriptif yang dipilih penulis untuk jenis penelitiannya dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi  Kebijakan BPNT  di Desa Rantau Jaya  Udik. Sedangkan penelitian kualitatif  sebagai  pendekatan  dalam  penelitiannya.  Kegiatan  penelitian  ini  dilaksanakan  di Desa Rantau Jaya  Udik. Alasan pemilihan  lokasi  dikarenakan masih  terdapat masyarakatnya yang  mendapatkan BPNT  yang  tidak masuk  kriteria  penerima  BPNT  sehingga  ada indikasi tidak tepat sasaran.
Sumber  data  dipergunakan  di  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  didapat  dari kumpulan  sumber  data hasil  wawancara,  observasi  maupun  diskusi  serta  mengunakan  data sekunder yang didapat dari kumpulan sumber  data yang sudah tersedia seperti buku, laporan dll buku, laporan dll. Sampling purposif dipergunakan dalam penelitian ini untuk menentukan sampel  yany  penetapanya  didasarkan  atas  pengaruh  yang  memiliki  hubungan  erat  dalam implementasi  Kebijakan BPNT. Informan ditetapkan dalam penelitian sebanyak 8 (delapan) : (1) Informan Kunci yaitu orang sangat memahami  permaslahan  yang diteliti yang terdiri dari Kepala  Desa,  Sekertaris  Desa,  1  (satu)  orang  ketua  e-waroeng,  1  (satu)  orang  sekertaris  e- warung, 1 (satu)  orang  anggota e-warung;  dan (2) Informan Pendukung berkaitan  pemilihan orang  yang  mengetahui  permasalahn  yang  diteliti  yaitu  penerima  BPNT  sebanyak  2 Orang.Teknik  pengumpulan  data  yang  di  lakukan  yakni  teknik  wawancara,  pengobservasi langsung  dan  pendokumentasi.  Setelah  data  terkumpul  dilakukan  analisis  data  dengan melakukan  pereduksian,  penyajian  dan  penarikan  kesimpulan.  Data  primer  maupun  data sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dikumpulkan,  lalu  dilakukan  klarifikasi  dan kategorisasi  atas dasar poin – poin  dari permasalahan  yang ingin dipecahkan melalui   analisa data menggunakan  teknik deskriptif analisis  yaitu dengan cara pengumpulan  data primer  dan sekunder kemudian mencari permasalahanya  dan dianalisis dengan teori yang sesuai.

## PEMBAHASAN
Implementasi  BPNT  di  Desa  Rantau  Jaya  Udik  Kecamatan  Sukadana  Kabupaten Lampung  Timur  dianalisis  melalui  4  indikator yang  dikembangkan  teori  implementasi  oleh Mazmanian  dan Sabatier meliputi:

## 1. Karakteristik Masalah
Implementasi  Kebijakan  BPNT di Desa Rantau jaya Udik ditahun 2021 secara teknis didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  Tentang Penyaluran Pangan Non Tunai.  Dalam pelaksanaan Program  BPNT, Dinas Sosial,  Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan Badan Perencanaan Pembangnan Daerah (Bappenda) Kabupaten Lampung  Timur  melakukan  kordinansi  dan  bersinergi  secara  penuh  untuk  keberhasilan
kebijkan  ini.  Begitupun  pelaksanaan  kebijakan  BPNT  ditingkat  bawahnya  seperti  di Kecamatan  dan  Desa  aparatur  setempat  yang  didamping  Pendamping  BPNT  sangat mendukung.Kebijakan  BPNT  di  desa  Rantau  Jaya  Udik,  pendamping  terdiri  dari  Tenaga Kesejehateraan Sosial Kecamatan, pendamping PKH serta pendamping sosial lainnya. Setelah jumlah  calon  KPM diketahui pada setiap lokasi  penyaluran,  Bank penyalur  akan  melakukan identifikasi  agen  bank  untuk  dapat  menjadi  e-warong  yang  akan  mennyalur  kebijakan BPNT(Gustin, 2019).
Pelaksanaannya  terdapat sebanyak  221  Keluarga  terdaftar Penerima  Manfaat (KPM) yang  mendapatkan  Program  BPNT.  Secara  kolektif,  KPM  akan  melakukan  pembukaan rekening  di  bank  penyalur  yang  telah  melakukan  kerjasama  dengan  kementerian  sosial. Pembukan rekening penerima manfaat diikuti pembukaan Uang Elektronik yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan  bantuan di e-warung yang telah melakukan  kerjasama  dengan bank.  Nominal  bantuannya  adalah Rp.  200.000,-  /  KPM /  Bulan.  Namun,  nominal  tersebut tidak diambil secara tunai tapi diganti dengan bahan kebutuhan pokok yaitu 8 Kg Beras dan 6 butir telur untuk masing - masing KPM.
Namun  secara  teknis,  implementasi  kebijakan  ini  masih  menemui  kesulitan  yakni berkaitan  dengan data KPM yang terdaftar dari pusat. Data yang terdaftar ada sebanyak 221 namun dalam pelaksanaanya hanya 182 KPM yang menerima bantuan hal  ini dikarenakan data yang  digunakan  diambil  dari pemutahiran  data tahun 2015  yang  berasal  dari  Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) Badan Pusat Statistik. Ketidakmutahiran data tesebut terdapat 39 data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sasaranya tidak tepat.  Ditunjukan pada Tabel 2 Data Keluarga  Penerima  Manfaat Bantuan Pangan  Non Tunai    Tidak  Tepat  Sasaran  Tahun 2021.
Tabel  2. Data Keluarga Penerima  Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai   Tidak Tepat Sasaran
Tahun 2021 Dusun Jumlah (KPM) Terdaftar Jumlah Penerima (KPM) Jumlah (KPM) Meninggal Jumlah (KPM) Merantau Jumlah (KPM) Pindah Jumlah (KPM) Mulfuntion 1 56 47 0 0 0 4 2 43 36 2 1 2 5 3 70 57 3 3 3 6 4 52 42 3 1 2 4 Jumlah 221 182 8 5 7 19
Sumber : Data Terpadu Kesejahteran Sosial SIKS-NG Penerima Program BPNT Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Tahun 2021 (Hasil Observasi 2021)
Data tersebut  menunjukan  dari  221  data yang  terdaftar hanya  182  yang  berhasil  menerima bantuan  39  KPM  gagal  menerima.  Hal  ini  diakibatkan  ada  KPM  yang  sudah  meninggal, merantau,  pindah    dan  sebagaian  ada  yang  disebut  sebagai  KPM  “multifunction”  dimana adanya KPM yang mendapatkan Program PKH dan juga mendapatkan Program BPNT. Selain itu, kesulitan teknis yang sering dihadapi dalam Implementasi Kebijakan BPNT di Desa Rantau Jaya Udik  adalah kendala jaringan / signal. Hal ini terjadi pada saat pengesekan Kartu Pangan milik KPM dengan Mesin EDC bank penyalur yang sering mengalami ganguan sehingga sering menghambat proses penyaluran bantuan.
Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  kelompok penerima  kebijakan  BPNT  merupakan  keluarga  yang  kondisi  sosial  ekonomi  25%  terendah didesa tersebut yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.  Di Desa Rantau Jaya Udik terdapat 597 Kepala Keluarga  (KK) dengan total penerima  yang berhasil  mendapatkan bantuan sebanyak 182 KK atau sekitar 30%, ini menunjukan jumlah penerima manfaat di Desa Ranjau  Jaya  Udik  Kecamatan  Sukadana  berada  diatas  target  penyaluran  bantuan.  Kondisi kehomogenan  penerima  manfaat  yang  dapat  diartikan  sebagai  persamaan  tingkat  sosial ekonomi yang rendah akan cenderung berpengaruh pada keberhasilan  suatu kebijkan. Masalah – masalah  sosial seperti kemiskinan,  pengangguran dan lain sebagainya  merupakan berberapa contoh masalah  sosial  yang relative  sulit  dipecakhan (Khalisah  et al.,  2020).Oleh karena  itu, masalah  –  masalah  sosial  akan  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  dari  sebuah  kebijakan. Semakin  besar  masalah  sosial  ekonomi  yang dihadapi masyarakat  penerima  kebijakan  maka tolak  ukur  keberhasilan  akan  semakin  sulit  tercapai  hal  ini  dikarenakan  akan  banyak permasalahan  yang sangat sulit dipecahkan oleh masyarakat tersebut.

## 2. Karakteristik Program/Kebijakan
Karakteristik  kebijkan  dilihat  dari  sisi  kejelasan  isi  kebijkan  akan  mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kebijakan akan semakin mudah diimplementasikan apabila rincian dan isi kebijakan semakin jelas, hal ini dikarenakan seorang implementator akan mudah menginterpretasikanya  dan memahami  secara nyata dalam sebuah tidnakan  ataupun.sebaliknya,  namun  isi  kebijakan  yang  tidak  memiliki  kejelasan  akan melahirkan  permasalahan  dalam mengimplementasikannya  (Khalisah  et al.,  2020).Kejalasan dari  isi  peraturan  kebijkan  BPNT    yang  di  atur  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik Indonesia  Nomor  20 Tahun  2019  Tentang Penyaluran  Bantuan Pangan  Non Tunai  (BPNT) terdapat pada BAB I  Pasal 2 ayat 1, dimana BPNT bertujuan untuk : (1) mengurangi beban pengeluaran  KPM  BPNT  melalui  pemenuhan  sebagian  kebutuhan  pangan;  (2)  memberikan tambahan pangan dengan gizi  seimbang  kepada KPM BPNT; (3)  memberikan  bahan pangan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan (4)  memberikan  lebih  banyak  pilihan  dan  kendali  kepada  KPM  BPNT  dalam  memenuhi kebutuhan pangan (Penyaluran  Bantuan Pangan Non Tunai, 2019).Meskipun kebijakan BPNT telah  memuat  isi  yang  sangat  jelas  di  jabarkan  dalam  peraturanya  namun  dalam pengimplementasianya  masih  banyak  pengurus  e-warung  yang  belum  memahaminya. Walaupun pengurus  e-warong belum  memahami  isi  dari peraturan permensos  tersebut, tetapi mereka  selalu  diarahkan  oleh  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  yang  lebih memahami  tujuan dan mekanisme  penyaluran Kebijakan BPNT.
Dukungan  antar  berbagai  institusi  pelaksana  serta  keterpautanyapun  sangat mempengaruhi  keberhasilan  kebijakan  BPNT ini.  Kesedian para  implementator  untuk saling berkoordinasi  guna  mencapai  tujuan  bersama.  Keterpatutan  dan  dukungan  antar  berbagai implementator  dari berbagai  instusi pelaksana  terlihat dari jalinan  komunikasi  yang dibangun sangat baik antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), aparat pemerintahan desa dan  juga  dengan  pengurus  e-warong  sehingga  dalam  pelaksanaanya  selama  ini  kebijakan BPNT yang dilaksanakan di Desa Rantau Jaya Udik  tidak pernah terjadi diskomunikasi  yang menimbulkan  sebuah  masalah.  Serta  adanaya  dukungan  berupa  kerjasama  yang  baik  antar
pengurus e-warong dalam penyaluran Kebijakan BPNT, begitu juga antara pengurus e-warong dengan KPM juga selalu  berkoordinasi sehingga tidak terjadi permasalahan.

## 3. Variabel Lingkungan
Satu indikator mempunyai  pengaruh signifikan dalam pencapaikan keberhasilan  suatu kebikajakan  dalam mencapai  tujuannya dapat dilihat dari  kondisi lingkungan  ekonomi  social masyarakat  dan tingkat kemajuan.  Bawasanya  ketidakkondisifan lingkungan  ekonomi  sosial dapat menjadikan kinerja implementasi  kebiakan menjadi bermasalah.  Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan  sebuah  kebijakan  mensyaratkan  adanya  kondisi  ligkungan  eksternal yang kondusif(Pathony & Deda, 2020). Dari hasil   penelitian, lingkungan Kebijakan BPNT di Desa Rantau Jaya Udik sebagaimana disampaikan oleh Bapak Agus Saleh selaku Kepala Desa Rantau Jaya Udik bawasnya Sosial ekononomi dan teknologi merupakan pengaruh yang sangat berpengaruh  dalam  pelaksanaan  program  BPNT  dimana  faktor  ekonomi  dan  pengetahuan masyarakat  penerima  BPNT  Desa  Rantau  Jaya  Udik    masing  cukup  rendah.  dalam pengimplementasianya  dijumpai  masih  banyak  KPM  yang  awam  dan  kebingungan  dalam menggunakan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  yang  merupakan  kartu  debit  kartu  debit berfungsi  sebagai  dompet  uang  elektronik.  Karena  pada  kebijakan  sebelumnya  dalam pengambilan  bantuan beras tidak menggunakan kartu apapun, jadi  banyak KPM merasa  lebih sulit tentang tata cara penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Namun dalam pengimplementasianya,  dukungan publik  terhadap kebijakan  BPNT ini sangat  mendapatkan  dukungan  publik  dari  masyarakat  Desa  Rantau  Jaya  Udik,  karena masyarakat terbantu dalam hal memenuhi  kebutuhan pangan dengan adanya kebijakan BPNT karena  beras  yang  disalurkan  dari  kebijkan  ini  berasnya  enak,  pulen,  dan bersih  dan dapat tambahan telur juga.

## KESIMPULAN
Implementasi  BPNT  Desa  Rantau  Jaya  Udik Kecamatan  Sukadana  belum  berjalan dengan baik. Terlihat  dari (a) Karakteristik masalah  yang dilihat tingkat kesulitan teknis dari implementasi  penyaluran  Kebijakan BPNT terdapat sedikit kendala yaitu ketidakvalidtan data yang terdaftar pada Data Tepadu Kesejahteraan Sosial Kementrian Republik Indonesia tercatat sebanyak 221 KPM namun yang berhasil menerima  manfaat hanya sebanyak 182 KPM dan 39 data  yang  tidak  valid.  (b)  Karakteristik  Program/Kebijakan,  dilihat  dari  kejelasan  isi  dari kebijakan  Program  BPNT sudah jelas  yang di atur dalam Peraturan  Menteri Sosial  Republik Indonesia  Nomor  20 Tahun  2019 Tentang Penyaluran  Bantuan Pangan  Non Tunai  (BPNT). Dan implementasi  penyaluran BPNT ini  didukung kuat atar institusi pelaksana  hal ini  t erlihat dari komunikasi antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, aparat pemerintahan desa dan juga dengan pengurus e-warong selama ini sudah sangat baik. (3)Variabel  lingkungan melihat Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi cukup rendah terlihat dari banyak  KPM  yang  masih  awam  dan  tidak  mengerti  dalam  menggunakan  Kartu  Keluarga Sejahtera yang merupakan  kartu debit berfungsi sebagai dompet uang elektronik dan  dukung publik  dalam Program BPNT ini  ini sangat mendukung karena  adanya BPNT ini masyarakat merasa sangat terbantu untuk memenuhi  kebutuhan pangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agus,  Erwan  Purwanto  dan Dyah  Ratihstyastuti,  (2021)  “ Implementasi  Kebijakan  Publik ”.
Yogyakarta. Gava Media.
Buku Pedoman Umum BPNT Tahun 2020 Hampfa, Harsono,  (2002). “ Implementasi  Kebijakan dan Politik ” Jakarta, Bhineka Cipta. Nurdin, U. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum . CV Sinar Baru. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, (2019). Subarsono, S. (2010). Amalisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi .  Pustaka Pelajar.

## Artikel Jurna dengan DOI
Gustin, G. (2019). Analisis Kebijakan Transformasi  RASTRA Menjadi BPNT Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan. Mawa’Izh:  Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan , 10 (2), 376–397. https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (7). https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018 Khalisah, U. N., Puspaningrum,  I. I., & Yuliastina, R. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP N0. 14 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING ( Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep). Public Corner , 15 (2), 25–37. https://doi.org/10.24929/fisip.v15i2.1170 Luh ni, D. yulyana. (2019). Dinamika Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 2 (2), 200–210. https://journal.undiknas.ac.id Nurdin, U. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum . CV Sinar Baru.
Pathony, T., & Deda, C. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai Melalui  Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Subang Kabupaten Subang. The World of Public Administration  Journal , 1 (2), 187–205. https://doi.org/10.37950/wpaj.v1i2.743