Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam  Perencanaan  Anggaran  Daerah  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu Provinsi Sumatera Selatan
Tumija 1*, Prayoga Arif Erlambang 2
1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; tumija@ipdn.ac.id
2 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan; prayogaarif70@gmail.com
* Correspondence: tumija@ipdn.ac.id; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Kode Pos 45363, Indonesia
Received: 14-09-2023; Accepted: 12-12-2023; Published: 15-12-2023
Abstrak: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari inovasi yang  dirumuskan  oleh  Pemerintah  Pusat  guna  membantu  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  pada pengelolaan  keuangan  daerah  khususnya  tahap  perencanaan  anggaran  daerah.  Adapun  ruang  lingkup  SIPD antara  lain  sistem  informasi  pembangunan  daerah,  sistem  informasi  keuangan daerah dan  sistem  pemerintah lainnya.  Pemerintah  Pusat  Berharap  dengan  adanya  sistem  ini  mampu  menciptakan  penyelenggaran pemerintahan  yang  baik  (good  govarnance).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  SIPD dalam  perencanaan  anggaran  daerah  di  Kabupaten  OKU  dan  mengetahui  hambatannya  dalam  perencanaan anggaran daerah di Kabupaten OKU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi, selain itu data yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  data  skunder  dan  primer  berupa  wawancara  serta dokumentasi,  dengan  informan  berjumlah  lima  orang  dari  BKAD.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa implementasi  SIPD  dalam  perencanaan  anggaran  daerah  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  (OKU)  sudah berjalan dengan baik. hal tersebut dibuktikan dengan manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan anggaran. Adapun yang menjadi faktor penghambat antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mampu menggunakan SIPD secara keseluruhan, aplikasi SIPD kurang flesksibel, masih didapati server down, masih ditemukan jaringan kurang stabil, kurangnya koordinasi antar OPD, tidak memiliki SOP maupun standar sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta anggaran yang hanya berfokus pada sarana dan prasarana. Kesimpulan Meskipun demikian agar pelaksanaan SIPD tetap berjalan sesuai dengan harapan dilakukan upaya maupun startegi untuk mengatasi faktor penghambat tersebut  yaitu  melakukan  kegiatan  sosialisasi  dan  pelatihan,  memperbaharui  perangkat  dan  jaringan  serta melakukan diskusi bersama antar OPD Kabupaten OKU.
Kata Kunci : Implementasi; SIPD; Perencanaan Anggaran
Abstract:  The  Regional  Government  Information  System  (SIPD)  is  one  form  of  embodiment  of  innovation formulated by the Central Government to assist the implementation of regional government in regional financial management,  especially  at  the  regional  budget  planning  stage.  The  scope  of  SIPD  includes  regional development information systems, regional financial information systems and other government systems. The Central  Government  hopes  that  this  system  will  be  able  to  create  good  governance.  This  research  aims  to determine the implementation of SIPD in regional budget planning in OKU Regency and determine the obstacles in regional budget planning in OKU Regency. This research uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Apart from that, the data used by the author in this research is secondary and primary data in the form of interviews and documentation, with five informants from BKAD. The results of this research show that the implementation of SIPD in regional budget planning in Ogan Komering Ulu (OKU) Regency has gone well. This is proven by the  benefits  felt  by  the  Regional  Government  in  budget  planning.  The  inhibiting  factors  include  Human Resources (HR) who are not yet able to use SIPD as a whole, the SIPD application is less flexible, servers are still found to be down, networks are still found to be unstable, lack of coordination between OPDs, lack of SOPs or standard facilities and infrastructure. , lack of coordination between regional governments and the central government and a budget that only focuses on facilities and infrastructure. Conclusion However, in order for the implementation of SIPD to continue as expected, efforts and strategies have been made to overcome these inhibiting factors, namely carrying out socialization and training activities, updating equipment and networks and holding joint discussions between the OKU Regency OPD.
Keywords: Implementation; SIPD; Budget Planning.

## 1. Pendahuluan
Fenomena  yang  terjadi  saat  ini  bahwa  Pemerintah  Daerah  dituntut  untuk  mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dengan seiring perkembangan zaman serta  berbagai  permasalahan  yang  semakin  kompleks.  Undang  Undang  23  tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  merupakan  landasan  hukum  dalam  penyelanggaraan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat  salah satu  tugas dan fungsi  pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur pada pasal 280 ayat (1) dan (2).
Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran  penting dalam mendukung berbagai proses penyelanggaraan Pemerintahan Daerah sehingga pada pelaksaaannya perlu dibagi beberapa kegiatan dalam mengelola keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada  Pasal  1  ayat  2 menyatakan  bahwa  kegiatan  yang  meliputi  pengelolaan  keuangan  daerah  antara  lain perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Proses  pengelolaan  keuangan  pada  setiap  Pemeritah  Daerah  diperlukan  suatu dokumen  sebagai  pedoman  penyusunan  anggaran  antara  lain  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD),  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menganah  Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman perencanaan serta Kebijakan  Umum  APBD  (KUA),  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS), Rencana dan Kegiatan SKPD (RK-SKPD) dan APBD sebagai pedoman penganggaran.
Dalam melakukan proses  penyusunan anggaran  dibutuhkan suatu  rancangan yang diharapkan pada saat  proses  penganggaran dapat  digunakan dengan  efektif dan  efesien. Adapun tahapan dari proses perencanaan sampai dengan pengangggaran yang dimulai dari penyusunan RPJPD yang didalamnya terdapat visi, misi dan tujuan pembangunan daerah sehingga  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.  Dengan  ditetapkannya  RPJPD  dalam Peraturan Daerah sebagai pedoman penyusunan RPJMD yang didalamnya terdapat uraian serta penjabaran tentang visi, misi maupun program kepala daerah dengan memperhatikan RPJM  Nasional  yang  memuat  uraian  tentang  kebijakan  keuangan  daerah,  startegi pembangunan daerah, kegiatan serta program  Satuan Kerja Pemerintah Daerah  (SKPD) yang dijelaskan dalam Rencana Strategi (Renstra) dengan acuan kerangka pagu indikatif. Pemerintah  Daerah  menetapkan  RPJMD  melalui  Peraturan  Daerah  yang  digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan APBD.
Pada  saat  proses  perencanaan  yang  dilakukan  dengan  memeperhatikan  berbagai pertimbangan  guna  mencapai  tujuan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  efektif  dan
efesien. Setelah proses perencanaan dilanjutkan dengan tahapan penganggaran antara lain penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang berpedoman pada RKPD dengan meninjau Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai penyusunan APBD, kemudian KUA dan  PPAS  disahkan  melalui  nota  kesepatan  antara  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan penyusunan RKA-SKPD/PPKD berdasarkan nota kesepakatan.
Menurut  Hartono  (109:2013)  perkembangan  zaman  yang  berbasis  teknologi informasi serta konsep tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) merupakan tujuan  dari  pemerintah  dalam  mengembangkan  sistem  manajerial  yang  efektif,  efesien, berkualitas dan transparan pada perencanaan anggaran daerah, untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah dipacu untuk menciptakan berbagai inovasi berupa sistem informasi. Hal senada  dinyatakan  oleh  Agus  (34:2009)  dalam  rangka  menciptakan  inovasi  pemerintah yang  dilandasi  dengan good  govarnance guna  mencapai  pemerintahan  yang  mandiri khususnya  pada  perencanaan  anggaran  daerah  serta  melibatkan  semua  orang  dengan memanfaatan teknologi digital menjadi harapan Pemerintah Daerah masa kini dan masa depan. Berbagai inovasi berbasis teknologi dilandasi dengan slogan era society 5.0 dimana masyarakat  diharapkan  mampu  dalam  menyelesaikan  berbagai  tantangan  dan permasalahan sosial dengan teknologi yang lahir di era revolusi industri 4.0.
Pemerintah  Indonesia  menciptakan  sistem  informasi  yang  merupakan  salah  satu wujud dari penerapan Satu Data Indonesia yang terdapat pada Undang Undang Nomor 9 Tahun  2015  yang  merupakan  perubahan  kedua  dari  Undang  Undang  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  serta  dipertegas  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  39  Tahun 2019  tentang  Satu  Data  Indonesia  yang  merupakan  tujuan  Pemerintah  Daerah  dalam mencapai good  govarnance .  Peraturan  tersebut  merupakan  kebijakan  baru  yang diterbitkan  menyangkut  pelaksanaan  dan  penggunaan  Sistem  Pemerintah  Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan dalam pengunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan kualiaas perencanaan anggaran secara efesien dan efektif.
Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  merupakan  inovasi  yang  diterbitlan oleh  Kementrian  Dalam  Negeri  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 yang berlaku sejak 27 september 2019 sebagai pengganti  Peraturan  Menteri  Dalam  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang pedoman  pengelolaan  keuangan  yang  didalamnya  tertuang  mengenai  Sistem  Informasi Manajeman  Daerah  (SIMDA).  Hal  tersebut  dinilai  perlu  mengganti  ke  peraturan  yang
lebih  kompleks  yang  mencakup  informasi  keuangan  daerah,  informasi  pembangunan daerah  dan  informasi  pemerintahan  daerah  lainnya  karena  SIMDA  belum  diatur  dalam satu  kesatuan  sistem  yang  saling  terhubung  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.
SIPD ini memuat sistem keuangan daerah, sistem perencanaan pembangunan daerah serta  sistem  pembinaan  dan  pengawasan  Pemerintah  Daerah,  selain  itu  sebagai  sarana untuk  pengumpulan,  pengolahan,  penyajian  dan  refrensi  dalam  komunikasi  informasi keuangan daerah dan juga sebagai pengendalian maupun pemantauan serta evaluasi atas pendanaan  dan  defisit  anggaran  daerah  dimana  sistem  ini  diakses  langsung  oleh Pemerintah Pusat.
Untuk  mengimplementasikan  SIPD  tersebut  perlu  keseriusan  dari  pemerintah Kabuoaten Kabupaten Ogan Komering Ulu agar dapat diterapkan sesuai dengan keinginan pemerintah  pusat  dengan  model  implemtasi  yang  ada.  Model  yang  digunakan  dalam penedekatan suatu implementasi kebijakan yang diciptakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam  Subarsono   (2005:99)  yang  disebut  dengan A  Model  of  Policy  Implementation (1975).  mengatakan  Suatu  keberhasilan  dalam  implemtasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh kemampuan  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  baik  itu  sumber  daya manusia  yang memiliki  peran  penting  untuk  menentukan  suatu  keberhasilan  dalam  implementasi kebijakan.  Sehingga  dalam  pelaksanaan  implementas  kebijakan  dapat dipengaruhi  oleh variabel sebagai berikut.
a) Standar sasaran kebijakan serta tujuan kebijakan
b) Sumber daya
c) Karakteristik pada organisasi sebagai pelaksana
d) Sikap bagi pelaksana
e) Komunikasi yang baik dalam organisasi serta pelaksanaan
f) Lingkungan baik ekonomi, sosial maupun politik
Pelaksanaan  SIPD  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Ogan Komering  Ulu  telah  berjalan  dari  tahun  2020  dimulai  dari  proses  perencanaan, penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan  hingga  pertanggung  jawaban  hal  tersebut disampaikan  oleh  Sekeretaris  BKAD.  Selain  itu  pelaksanaan  SIPD  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  masih  ditemukan  berbagai  hambatan  antara  lain  jaringan  yang  sering mengalami  gangguan,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  belum  berkompeten  dalam pelaksanaan sistem ini dan anggaran yang kurang tepat sasaran.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  adapun  dampak  yang  dipengaruhi  dari  faktor penghambat  tesebut  antara  lain  pada  proses  penginputan  rencana  anggaran  yang  sering terjadi kesalahan karena jaringan yang kurang stabil, selain itu masih ditemukan kesulitan SDM  dalam  menyeseuaikan  penginputan  data  rencana  anggaran  karena  harus  sesuai dengan  klasifikasi,  kodefikasi  dan  nomenklatur  perencanaan  pembangunan  serta  sarana dan  prasaran  yang  kurang  optimal  dikarenakan  anggaran  lebih  berfokus  kepada pengembangan sarana dan prasarana.
SIPD di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) ini dikelola secara terpusat di dua badan pengelolaan yaitu Badan Perencanaan Pengembangan Penelitian dan Pembangunan Daerah  (BappelitBangda)  sebagai  bidang  perencanaan  dan  Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah (BKAD) sebagai bidang Pengelolaan Keuangan. Walaupun demikian pengelolaan dibagi menjadi dua badan, akan tetapi sistem informasi tetap terintegrasi. Adapun tujuan Pemerintah Daerah membagi dua fokus pengelolaan yaitu guna memudahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penginputan data nantinya.
Berdasarkan penelitian dari Dela Alfani dan Juliana Nasution (2022) menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utura sudah berjalan lumayan signifikan dengan berbagai jenis teori serta kemampuan terhadap pengoperasian  sistem  keuangan  yang  di upadate di  aplikasi  SIPD.  Pemerintah  Daerah Sumatera  Utara  menyediakan  yaitu  komputer  sebagai  sarana  prasarana  penunjang terlaksananya  penginputan  keuangan  dengan  baik,  akan  tetapi  dalam  pelaksanannanya masih didapati beberapa permasalahan antara lain keterlambatan saat penginputan data ke aplikasi SIPD. sehingga diperlukan SDM yang mampu melakukan kerja sama yang baik serta menjaga kondusifitas pengelolaan keuangan daerah.
Lebih  lanjut  penelitian  Afrilia  Bella  Karundeng,  dkk  (2021)  hasilnya  bahwa komunikasi  pada  Bappelitbangda  mempunyai  tim  pengelola  SIPD  dan  melakukan pekerjaan  sesuai  dengan  tugas  pokok  serta  fungsi  masing-masing,  selain  itu Bappelitbangda juga sangat aktif guna berkomunikasi dengan OPD lain pada implementasi kebijakan SIPD, agar selalu mengingatkan untuk memasukan data serta menginput data perencanaan.  Bappelitbangda  juga  menerima  ketika  ada  OPD  yang  datang  untuk membicarakan  pengelolaan  SIPD,  komunikasi  dilakukan  secara  luring  dan  daring. Sementara kendalanya kurangnya pemahaman para  operator, kualitas pelaksanaan belum sesuai prosedur, banyak terjadi kendala pada proses  penginputan.
Sementara  itu  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Rhandu  Inzany,  dkk  (2022) menunjukkan  bahwa  banyak  sekali  perubahan  dan  pengaruh e-budgeting dengan  SIPD
pada  pengelolaan  keuangan daerah.  Dalam  pelaksanaannya  bisa mengurangi  tingkat penyelewengan wewenang dan korupsi dikarenakan menggunakan teknologi. Kemudian penelitian oleh Muhammad Irfan Nasution dan dan Nurwani (2021) dengan hasilnya yaitu penerapan  aplikasi  SIPD  dalam  penyusunan  dokumen RKPD  cenderung  kurang  efektif. Adapun hambatan yang ditemukan dalam penggunaan SIPD dalam menyusunan laporan RKPD  yaitu  dalam  penginputan  program,  kegiatan  maupun  sub  kegiatan  masih  belum suang dikarena sarver yang belum optimal.
Penulis  melakukan  penelitian  yang  berbeda  dan  belum  dilakukan  oleh  penelitian terdahulu,  di  mana  konteks  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  yaitu  implementasi SIPD  dalam  perencanaan  anggaran  daerah  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Provinsi Sumatera  Selatan  dengan  menggunakan  indikator  yang  berbeda  juga  dari  penelitian sebelumnya yakni menggunakan konsep teori implementasi kebijakan oleh Van Mater dan Van  Horn  dalam  Subarsono  (99:2005)  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui implementasi SIPD serta faktor penghambat dalam perencanaan anggaran daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

## 2. Metode
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan induktif. Menurut  Nurdin dan Hartati (2019:99)  bahwa pendekatan kualitatfi dekstriktif memiliki tujuan yaitu agar penulis mampu mendapatkan hasil yang maksimal dan mampu memberikan  gambaran  maupun  mendeskripsikan  secara  sistematis  dengan  melalui pendekatan induktif.
Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Sebagai informan  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  inti  pada  BPKAD  Kabupaten  Ogan Komering Ulu yang berjumlah 5 orang yaitu 1) Kepala BKAD Kabupaten OKU Bapak A.M. Hanafi, SE.,  MM; 2) Sekretaris BKAD Kabupaten OKU Bapak H.  Yulius Faisol, SE., M.Si; 3) Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten OKU Bapak Mujio, S.KOM; 4) Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten OKU Bapak Yose Oktadiansyah, SE., M.Si; 5) Operator SIPD di BKAD Kabupaten OKU Mba Herlina .
Teknik analisis data penulis mengutip dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:335) mengatakan bahwa Analisis data adalah suatu proses mencari serta meringkas data  secara  sistematis  dari  wawancara,  satatan  lapangan  dan  dokumen.  Aktivitas  dan analisis data menurut model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:335) adalah data
r eduction (reduksi data); data display (penyajian data) dan c onslusing drawing (penarikan kesimpulan).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 1) Implementasi SIPD dalam Perencanaan Angaran Daerah
Implementasi  menurut  Winarno,  B.  (59:2012)  merupakan  suatu  kegiatan  yang memiliki  kaitan  dengan  penyelesaian  terhadap  suatu  pekerjaan  dan  dilakukan  dengan penggunanaan sarana (alat) guna mendapatkan suatu  hasil dari tujuan yang diharapkan. Oleh  sebab  itu  konsep  teori  yang  penulis  gunakan  dalam  melakukan  penelitian  guna mengetahui pelaksanaan SIPD dalam perencanaan anggaran di BKAD Kabupaten OKU dengan  enam  dimenasi  antara  lain  standar  dan  sasaran  kebijakan,  sumber  daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, kondisi ekonomi,  sosial  dan  politik  serta  sikap  bagi  pelaksana.  Aspek  standar  dan  sasaran kebijakan dilihat dari SOP yang diterapkan dalam pelaksanakan SIPD yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten OKU. Aspek sumber daya ditinjau dari kompetensi para pegawai serta sarana dan prasanara yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten OKU. Aspek karakteristik agen pelaksana  dapat  dilihat  dari  budaya  kerja  yang  dilakukan  oleh  para  pegawai  di  BKAD Kabupaten  OKU.  Aspek  komunikasi  antar  organisasi  dan  penguatan  aktivitas  dapat ditinjau  dari  kekompakan  dan  kerja  sama  antar  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di Kabupaten OKU. Aspek kondisi ekonomi, sosial  dan politik dapat  ditinjau dari kondisi keuangan  BKAD  Kabupaten  OKU  dalam  menunjang  kegiatan  perencanaan  anggaran dengan menggunakan SIPD di BKAD Kabupaten OKU. Aspek sikap bagi pelaksana dapat dilihat dari kemampuan dalam melakukan penyesuaian sistem kerja oleh para pegawai di BKAD  Kabupaten  OKU.  Dengan  demikian  diharapkan  dengan  menggunakan  teori  ini dapat  mengetahui  bagaimana  implementasi  SIPD  dan  faktor  hambatan  yang  dalam pelaksanaannya dan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

## a. Standar dan Sasaran Kebijakan
Pada Tahun 2018 saat  ditetapkannya Permendagri  Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan dengan waktu yang sama Pemerintah Kabupaten OKU masih menggunakan SIMDA. SIPD versi tahun 2018 yang dikeluarkan Kementerian  Dalam  Negeri  tersebut  belum  bisa  digunakan  dikarenakan  sistem  uang diterbitkan masih dianggap belum siap untuk digunakan dan masih banyak kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaannya.
Penggunaan  SIMDA  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  khususnya  di  BKAD Kabupaten OKU yaitu melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sangat membantu dengan adanya sistem tersebut,  karena  dengan  adanya  SIMDA  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  lebih transparan dan akuntabel.
Pemerintah  Pusat terus menciptakan  inovasi-inovasi guna  mendukung penyelenggaraan pemerintahan salah satunya ditetapkannya sebagai sistem informasi yang mengawal  penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Adapun  beda  antara  SIPD  dan  SIMDA yaitu  penggunaan  SIMDA  hanya  berfokus  pada  pengelolaan  keuangan  daerah  dan pengelolaan  BMD,  sedangkan  SIPD  memiliki  ruang  lingkup  yang  lebih  banyak  yaitu pembangunan daerah, keuangan daerah dan informasi pemerintah lainnya.
Selain  itu,  pelaksanaan  sistem  informasi  berbasis  teknologi  pada  Pemerintah Kabupaten OKU terus dilakukan pengembangan yang perlu didukung oleh semua pihak. Oleh  sebab  itu  implementasi  SIPD  pada  pengelolaan  keuangan  daerah  khususnya  pada perencanaan anggaran daerah akan melibatkan semua elemen yang ada, mulai dari badan- badang,  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD),  kecamatan  hingga  kelurahan/desa.  Hal tersebut  menunjukan  bahwa  sumber  daya  yang  dilibatkan  sangat  banyak  karena pengelolaan  keuangan  menjadi  pondasi  setiap  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah.  Dengan  demikian  dukungan  dari  berbagai  pihak  sangat  dibutuhkan oleh  BKAD  Kabupaten  OKU  sebagai  Bendahara  Keuangan  Daerah  (BUD)  dalam mengelola keuangan daerah berdasarkan asas efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
Selanjutnya  apabila  dikaitkan  dengan  kepentingan  masyarakat  tentunya  aplikasi SIPD  ini  sangat  mendukung  hal  tersebut,  dikarenakan  pada  saat  pengelolaan  keuangan daerah  dilakukan  atas  dasar  asas  efesien,  efektif,  transparan  dan  akuntabel,  sehingga tingkat  penyelewangan  anggaran  sangat  kecil  mungkin  terjadi.  Pelaksanaan  SIPD dilakukan oleh admin yang bertanggung jawab sebagai penginput data serta di awasi oleh masing-masing  kepala  bidang  yang  bertanggung  jawab  kepada  kepala  badan.  Dengan sistem yang kaku mengakibatkan admin tidak boleh salah menginput data karena apabila terjadi  maka  akan  kesuliatan  dalam  melakukan  revisi  data  serta  harus  melaporkan  ke admin pusat, hal tersebut memerlukan waktu yang lama sampai di respon oleh pemerintah pusat.

## b. Sumber Daya
Kegiatan  pengelolaan  keuangan  daerah  khusunya  pada  perencanaan  anggaran  di BKAD Kabupaten OKU telah menggunakan SIPD sejak Tahun 2020. Dengan demikian diharapkan  para  pegawai  mampu  menyesuaikan  terhadap  peralihan  pada  kegaiatan pengelolaan  keuangan  daerah,  tentunya  dalam  pelaksanaan  SIPD  membutuhkan  para pegawai yang paham dan mahir terhadap penggunaan perangkat komputer sehingga tujuan yang diharapkan dari penggunaan SIPD bisa tercapai.
Adapun kondisi pegawai di BKAD Kabupaten OKU khususnya dalam perencanaan anggaran  dinilai  sudah  cukup  baik,  hal  tersebut  dibuktinya  dengan  keterlibatan  para pegawai fresh  graduate pada  proses  kegiatan  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan menggunakan SIPD sebagai  perentara terhadap  sistematika kerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, implementrasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah jika di tinjau dari sumber daya yang dimiliki sudah mampu mendukung pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD.
Selanjutnya sumber daya finansial sangat berpengaruh terhadap suatu kegiatan yang akan dikerjakan. Pada tahun 2019 SIPD ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi sistem utama yang digunakan untuk proses pengelolaan keuangan daerah. Adapun pelaksanaan SIPD sendiri membutuhkan biaya yang besar antara lain penyediaan perangkat komputer, perawatan  perangkat  komputer  serta  penyediaan  jasa  untuk  pelaksanaan  kegiatan sosialisasi.  Adapun  sumber  daya  finansial  yang  dimiliki  oleh  BKAD  Kabupaten  OKU dikategorikan  cukup  mendukung  untuk  pelaksanaan  SIPD  sebagai  sistem  utama  yang digunakan  untuk  proses  pengelolaan  keuangan  daerah.  hal  tersebut  ditunjukan  dengan kemampuan finansial BKAD dalam menyiapkan perengkat komputer untuk mendukung pelaksanaan SIPD.

## c. Karakteristik Agen Pelaksana
Pelaksanaan SIPD di Kabupaten OKU terhitung per januari Tahun 2023 dilakukan secara serentak oleh semua perangkat daerah yang ada di kabupaten OKU. Adapun kaitan antara  pelaksanaan  SIPD  pada  pengelolaan  keuangan  adalah  tiap-tiap  bidang  memiliki tanggung  jawab  atas  implementasi  SIPD  dalam  pengelolaan  keuangan  salah  satu contohnya  yaitu  kepala  bidang  perencanaan  anggaran  yang  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan perencanaan anggaran. Sehingga ketika terjadi kesahalan yang bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dengan demikian struktur organisasi yang ada pada BKAD Kabupaten OKU dapat dikategorikan baik, dikarenakan dengan jumlah
bidang yang sedikit, tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pelaksanaan SIPD dalam pengelolaan keuangan khususnya pada perencanaan anggaran. Keterkaitan antara struktur dengan salah satu bidang pada BKAD akan sangat bepengaruh karena pembagian tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dengan  kebijakan  pelaksanaa  SIPD  harus  dilakukan  secara  merata  di  pemerintah daerah, dengan demikian pelaksanaan SIPD dilakukan oleh semua perangkat daerah dan diperlukan  pengaturan  pola-pola  hubungan  yang  digunakan  untuk  saling  berkoordinasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan SIPD pada perencanaan anggaran harus tetap  di  koordinasikan  antara  OPD  dengan  Bapelitbangda  serta  BKAD  dengan Bapelitbangda sehingga pola-pola hubungan yang digunakan untuk kepentingan bersama- sama. Sehingga hubungan antar OPD di Pemerintah Kabupaten OKU dinilai cukup baik, apalagi  dengan  pelaksanaan  SIPD  yang  mewajibkan  setiap  perangkat  daerah  untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga kerjasama atau hubungan kerja yang baik sangat diharapkan  dalam  pelaksanaannya  dan  mampu  memberikan  dampak  yang  baik  bagi masyarakat maupun pemerintah.

## d.  Komunikasi antar Organisasi serta Penguatan Oraganisasi
Pelaksanaan  perencanaan  anggaran  daerah  di  BKAD  Kabupaten  OKU  akan melibatkan  semua  perangkat  daerah,  hal  tersebut  dikarenakan  perencanaan  anggaran adalah suatu kegiatan di awal pada proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian setiap OPD harus menyiapkan masing-masing rencana kerja dalam satu tahun anggaran yang  akan  dikemas  oleh  Bappelitbangda  selaku  badan  perencanaan  dan  BKAD  selaku badan  penganggaran.  Dengan  demikian  kondisi  koordinasi  antara  BKAD  OKU  sebagai koordinator  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  OPD  di  pemerintah  kabupaten  OKU sebagai  pengguna/pelaksanaan  keuangan  daerah  dengan  menggunakan  SIPD  bisa dikatakan baik secara keseluruhan khususnya pada tahapan perencanaan anggaran daerah, walaupun  demikian  masih  ditemukan  permasalahan  dalam  bentuk  kesalahan  koordinasi antara BKAD OKU dan OPD.
Bentuk nyata dampak dari kerja sama yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu tercapainya asas efektif, hal tersebut disebabkan oleh pembagian tugas sesuai dengan fungsi nya masing-masing dan dikerjakan secara bersamaan, maka hasil yang diharapkan akan lebih baik. Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BKAD OKU dengan OPD yang  terkait  ialah  mampu  menyelesaikan  tugas  nya  masing-masing  dalam  hal  ini melaksanan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan SIPD. Adapun kerjasama
yang  dilakukan  oleh  BKAD  OKU  dan  OPD  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah khususnya perencanaan anggaran sudah berjalan dengan baik, hal tersbut ditunjukan oleh penyelesaian tugas-tugas berdasarkan fungsinya masing-masing sehingga batas watu yang diberikan  dalam  menyusun  anggaran  terlaksana  tepat  waktu.  Dalam  pelaksanaannya kerjasama akan terus dilakukan selama tahun anggaran berjalan.

## e.  Kondisi Ekonomi dan Sosial
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BKAD OKU dinilai cukup baik dan mampu digunakan semestinya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kesetaraan komposisi baik itu jumlah sarpras maupun jumlah pegawai yang berkompeten di masing-masing bidang. Selain  itu  masih  ditemukan  beberapa  kendala  pada  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki antara lain perangkat komputer yang rusak serta tidak adanya kebijakan mengenai standar sarana dan prasarana yang akan digunakan pada implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di BKAD OKU.
Selanjutnya  komponen  pendukung  dalam  penerapan  SIPD  pada  pengelolaan keuangan  daerah  khususnya  perencanaan  anggaran  daerah  tidak  hanya  pada  sarana  dan prasarana,  Melainkan  karakteristik  para  partisipan  perlu  diperhatikan,  hal  tersebut disebabkan  oleh  penggunaan  sistem  informasi  yang  menuntut  para  partisipan  untuk mampu  menyesuaikan  dengan  perubahan-perubahan  yang  ada.  Karakteriktik  adalah kebiasaan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  dalam  berinteraksi  dikehidupan  sehari-hari. Karakteristik  bagi  pegawai  yang  diperlukan  oleh  BKAD  OKU  ialah  pegawai  yang bertanggung jawab, memiliki integritas yang tinggi, etos kerja, teliti dan lain-lain. Dengan harapan bahwa pelaksanaan SIPD bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Adapun  karakteritstik  dari  pegawai  yang  ada  di  BKAD  OKU  sejauh  ini  dinilai  baik, dikarenakan pembagian di masing-masing bidang sesuai dengan formasi yang diusulkan oleh  kepala  Badan,  selain  itu  kepala  BKAD  OKU  memiliki  hak  dalam  menentukan pegawai yang memiliki kompeten.

## f.  Sikap Bagi Pelaksana
Kebijakan pemerintah pusat mengenai kewajiban terhadap penggunaan SIPD pada pengelolaan  keuangan  daerah,  menjadikan  OPD  di  Kabupaten  OKU  harus  mampu menyesuaikan  peralihan  kebijakan  tersebut.  Dengan  demikian  BKAD  OKU  sebagai koordinator pengelolaan keuangan di kabupaten OKU menjadi yang pertama melakukan penyesuaian terutama para pegawainya. Adapun respon yang diberikan pegawai BKAD
OKU yaitu terlihat kaku dalam menggunakan SIPD, hal ersebut disebabkan oleh kebiasaan para  pegawai  dalam  menggunakan  Microsoft  excel  dengan  menggunakan  SIMDA, sedangkan  SIPD  langsung  terdapat  pada  aplikasi  itu  sendiri.  Selanjutnya  respon  yang ditunjukan  para  pegawai  antara  lain  kebingungan  serta  terlihat  kaku  dalam pelaksanaannya, hal tersebut terjadi pada awal tahun penggunaan SIPD yaitu tahun 2020. Dengan berjalannya waktu para pegawai mulai terbiasa dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan SIPD.
Pada  tahun  2019,  pemerintah  pusat  mengeluarkan  suatu  kebijakan  yaitu  melalui Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019  tentang  SIPD.  Akan  tetapi penerapan SIPD pada pemerintah daerah baru dimulai Tahun 2020, dalam pelaksanaannya pun belum dijalankan 100% dan tentunya setiap pemerintah daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda, hal tersebut diketahui dari kemaampuan setiap pegawai yang berbeda dan akan berpengaruh terhadap daerahnya. Adapun kemauan para pegawai untuk mencari informasi tentang SIPD. Sehinggga dengan demikian bahwa para pegawai BKAD OKU melakukan study banding, mengikuti seminar dan membaca modul yang berkaitan dengan SIPD guna mencari pengetahuan mengenai SIPD.
Berdasarkan  penelitian  dari  analisis  Nasution  dan  Nurwati  “Analisis  Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. Dalam penelitian  Nasution  dan  Nurwati  mengemukakan  bahwa  BPKAD  kota  Medan  telah menggunakan apliaksi web ini untuk mengerjakan berbagai kebijakan harus dikerjakakan yang  menjadi  program  dari  pemerintah  Kota  Medan.    Namum,  karena  SIPD  ini  adalah aplikasi yang baru, dalam proses penerapan yang dilakukan tentu masih banyak kendala yang didapati.  Tetapi dengan berjalannya waktu, berbagai kesalahan dan kekurangan yang dimiliki sistem ini akan diperbaiki dan terus dikembangkan untuk berbagai harapan yang mendasari dibentukannya aplikasi ini akan terpenuhi.
Berdasarkan  penelitian  dari  analisis  Rhandu  Inzany,  dkk  “Sistem  Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah”, Universitas Pertahanan  RI,  2022.  Dalam  penelitian  Rhandu  Inzany  mengemukakan  bahwa  sumber daya manusia harus mampu menyesuaikan dengan kriteria dan tugas pokok serta fungsi, hal  tersebut  harus  didukung  dengan  sistem  rekrutmen  yang  mempunyai  basic  ilmu teknologi  serta  informasi.  Sehingga  dalam  menentukan  SDM  guna  menunjang pelaksanaan SIPD alah penyaringan terhadap para pegawai dengan kompetensi dasar yaitu sistem  informasi.  Sehingga  dalam  mewujudkan  suatu  keberhasilan  dalam  SIPD  harus
mempunya SDM yang berkompeten, hal tersebut diambil dari penelitian di kementerian dalam negeri serta Kota Manado.

## 2)  Fakor Penghambat dalam Implementasi SIPD dalam Perencanaan Anggaran
Pelaksanaan SIPD di BKAD Kabupaten OKU sudah tergolong baik, sesuai dengan penelitian yang  dilakukan  guna memenuhi  data  pada skripsi penulis  bahwa  pada  proses tahapan  perencanaan  anggaran  dilakukan  berbasis electronic sehingga  pada  saat memasukan  data  perencanaan  langsung  terintegrasi.  Akan  tetapi  pada  saat  pelaksanaan nya  masih  ditemukan  beberapa  faktor  penghambat  antara  lain  Sumber  Daya  Manusia (SDM) yang belum mampu menggunakan SIPD secara keseluruhan, aplikasi SIPD kurang flesksibel,  masih  didapati  sarver  yang  down,  masih  ditemukan  jaringan  kurang  stabil, kurangnya  koordinasi  antar  OPD,  tidak  memiliki  SOP  maupun  standar  sarana  dan prasarana, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, biaya yang hanya berfokus pada sarana dan prasarana.
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  kurang  berkompeten  diakibatkan  oleh  para operator  SIPD  hanya  diberikan  modul  pelaksanaan  SIPD, selain itu kurangnya kegiatan sosialisasi  maupun  pelatihan  mengenai  penggunaan  SIPD  khususnya  pada  tahap perencanaan  dan  kurangnya  bimbingan  teknis  yang  didapati  untuk  para  operator  SIPD. Sehingga hambatan ini akan menjadi permasalahan serius apabila tidak segara dilakukan upaya  perbaikan  kedepannya. Penerapan  SIPD  yang  terkesan  terburu-buru  mengakibatkan kurang optimalnya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah salah satunya ialah aplikasi yang terkesan kaku atau kurang fleksibel. Hal tersebut menyebabkan kesulitan bagi para operator untuk melakukan revisi
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten OKU sudah cukup baik dalam  mendukung  implementasi  SIPD  pada  pengelolaan keuangan  daerah  khususnya ditahap perencanaan anggaran. Akan tetapi masih didapati suatu permasalahan terhadap sarana dan prasarana implementasi  SIPD tersebut sehingga diperlukan upaya perbaikan kedepannya. Adapun hambatan yang terjadi ialah masih ditemukan jaringan yang kurang baik pada pelaksannan perencanaan angaran daerah, sehingga  pada  saat  memasukan  data akan mengalami kesahalan serta mampu menghambat kegiatan perencanaan.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  temuan  yang  menunjukan  bahwa  implementasi SIPD  mampu  dikategorikan  berjalan  dengan  baik,  hal  tersebut  ditunjukan  oleh pelaksanaan SIPD pada Tahun 2023 telah digunakan oleh BKAD Kabupaten OKU secara 100%  tanpa  bantuan  aplikasi  pengelolaan  keuangan  daerah  lainnya  khususnya  pada
perencanaan  anggaran  daerah.  Akan  tetapi  hal  tersebut  masih  terganggu  oleh  beberapa faktor  penghamnbat  dalam  proses  perencanaan  anggaran  daerah  menggunakan  SIPD  di BKAD Kabupaten OKU antara lain:
1. Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  belum  mampu  menggunakan  SIPD  secara keseluruhan, aplikasi SIPD kurang flesksibel
2. Masih didapati sarver yang down
3. Masih ditemukan jaringan kurang stabil, dan kurangnya koordinasi antar OPD
4. Tidak memiliki SOP maupun standar Sarana dan prasarana
5. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
6. Biaya yang hanya berfokus pada sarana dan prasarana.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  penulis  dapat  simpulkan  sebagai berikut:
1. Implementasi  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD)  dalam  perencanaan anggaran  daerah  di  Kabupaten  OKU  sudah  dikategorikan       baik.  Hal  ini  telihat  dari enam  dimensi  implementasi  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Subarsono (2005:99) yakni  1)  Standar  sasaran kebijakan  serta tujuan kebijakan;  2)  Sumber daya; 3) Karakteristik pada organisasi sebagai pelaksana; 4) Sikap bagi pelaksana; 5) Komunikasi yang baik dalam organisasi serta pelaksanaan; dan 6) Lingkungan baik ekonomi,  sosial  maupun  politik . Hal  tersebut  juga  dibuktikan  dengan  penggunaan SIPD  pada  Tahun  2023  sudah  terlaksana  100%  dalam  melakukan  pengelolaan keuangan  daerah,  dikarenakan  pada  tahun-  tahun  sebelumnya  pelaksanaan  SIPD masih di back up dengan menggunakan SIMDA.
2. Faktor  penghambat  dalam  implementasi  SIPD  antara  lain  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang  belum  mampu  menggunakan  SIPD  secara  keseluruhan,  aplikasi  SIPD kurang flesksibel, masih didapati sarver yang down, masih ditemukan jaringan kurang stabil, kurangnya koordinasi antar OPD, tidak memiliki SOP maupun standar sarana dan  prasarana,  kurangnya  koordinasi  antara  pemerintah  daerah  dengan  pemerintah pusat,biaya yang hanya berfokus pada sarana dan prasarana.

## 5. Daftar Pustaka
Agus, M. (2009). Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi . Binaman Presindo
Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)  pada  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi  Sumatera  Utar a. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (1), 4036–4043
Hartono, B. (2013). Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer . Rineka Cipta
Inzany,  R.  (2022). Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Perencanaan Pendapatan  dan Belanja Daerah. Jurnal Inovasi Penelitian (JIP) , 2 (10),  3573– 3588
Karundeng,  Afrilia  Bella,  dkk.  (2021). Implementasi  Kebijakan  Sistem  Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Siau  Tagulandang  Biaro .  Jurnal Governance Vol. 1, No. 2.
Nasution, M. I., & Nurwani M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah  (SIPD)  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kota Medan . Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 9 (2), 109–116.
Nurdin dan Hartati. (2019). Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan . Media Sahabat Cendekia, 25
Raymond Mcleod, Jr., G. P. S. (2008). Sistem informasi manajemen . Salemba Empat
Subarsono, A. (2005). Analisis kebijakan publik : konsep, teori dan aplikasi. Yogyakarta Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. R &D. Alfabeta . Bandung
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus : Edisi dan Revisi Terbaru. Media Pressindo, 435
©  2023  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).