## FIQH INDONESIA; ANTARA PEMBAHARUAN DAN LIBERALISME HUKUM ISLAM

## Syamsul Falah 1
Abstract, Fiqh is the discipline that is most affected by the changes in human life that come  incessantly.  Fiqh  is  intended  to  harmonize  between  the  syar'i  texts  that  have completed  their  revelations  and  are  standardized  in  the  Qur'an  and  assunaah  with humans  as  objects  of  jurisprudence  that  never  stop  changing.  So  fiqh  is  the  most extensive  space  for  new  ijitihad-ijitihad.  Islamic  jurisprudence  and  law  will  always adjust to socio-cultural conditions, and socio-historical and space that surrounds it, as well as  in  Indonesia,  fiqh is  used as a means in  determining the direction of  religious life  of  the  Islamic  community  in  Indonesia,  the  basic  attitude  of  this  Islamic  tradition seems to  have become the dominant  choice and  grip  among fiqh experts in  Indonesia. The  dynamics  of  Indonesian  jurisprudence  in  the  Syafiiyah  discourse,  this  can  be understood  because  the  process  of  Islamization  in  Indonesia  since  the  12th  and  13th centuries  was  a  time  when  the  development  of  Islamic  law  was  in  a  time  of  crisis  by closing the door of ijtihad as its lowest point even in the next period many figures who sued this matter, the experts did not dare to think as freely and creatively as possible so as to bring up a product that is timeless, space and time.
Departing  from  the  conceptul,  the  steps  taken  for  Indonesian  fiqh  are:  First,  critical dialectics among Islamic law (particular texts containing practical rules), illat (causal law of wisdom) legal significance) Annadhoriyyah al ammah (azaz -azaz law) maqosidu syariah  (the  basic  purpose  of  sharia)  this  analysis  is  one  step  that  is  normative deductive.  Second,  what  is  needed  in  analyzing  these  legal  issues  is  an  empirical- inductive  step,  which  is  analyzing  problems  related  to  reality,  views,  and  practices  in the  community,  in  this  case  Urf  Indonesia,  through  actual  inductive  field  research. Having  raised  the  offer  of  methodologies  that  are  deductive  and  empirical-inductive normative  and  then  make  jurisprudence  in  Indonesia  as  living  a  living  tradition  that seems  to  be  a  breakthrough  that  makes  Islamic  law  more  lively  so  that  sociologically and politically it will be easily proposed as legislation in Indonesia.
Keyword,  In  Indonesian  Fiqh,  Hazairin,  Haby  Asshiqqi,  Renewal  of  Islamic  Law,  and Liberalism

## Pendahuluan
Fiqh  merupakan  disiplin  ilmu  yang  paling  tertangtang  oleh  berbagai  perubahan kehidupan manusia yang datang bertubi-tubi tiada henti. Fiqih dituntunt menyeleraskan antara nash-nash  syar‟i  yang  telah  tuntas  pewahyuannya  dan  terbakukan  dalam  alqur  an  dan assunaah dengan manusia sebagai obyek fiqih yang tidak pernah berhenti berubah. Maka fiqih lah yang paling luas menyediakan ruang bagi ijitihad-ijitihad baru. 2
Fiqih  dan  hukum  Islam  akan  selalu  meyesuaikan  kondisi  sosio  kultur,dan  sosio  historis dan ruang yang melingkupinya, begitu juga yang terjadi di indonesia, fiqh di gunakan sebagai sebuah sarana dalam menentukan arah kehidupan  beragama masyarakat islam  di  indonesia, sikap dasar bermadhab ini tampak nya telah menjadi pilihan dan pegangan yang dominan di kalangan para ahli fiqh  di  indonesia. Dinamika fiqih indonesia dalam wacana  Syafiiyah, hal ini dapt di pahami karena proses islamisasi di indonesia sejak abad 12 dan 13 merupakan saat- saat  dimana  perkembangan  hukum  islam  berada    pada  masa  krisis  dengan  penutupan  pintu ijtihad  sebagai  titik  terendahnya  walaupun  pada  masa  berikutnya  banyak  tokoh  yang
1 Sekolah Tinggi Agama Islam Bhakti Negara Tegal, email: syamsul_falah@gmail.com
2 Kritik Nalar Fiqh , LAKPESDAM NU Jakarta 2010
menggugat  hal  tersebut,  para  ahli  tidak  berani  berpikir  sebebas  dan  sekreatif  mungkin sehingga memunculkan produk hukum yang tak lekang oleh zaman, ruang dan waktu.
Di  lihat  sejarah  nya  fiqih  di  indonesia  muncul  di  bawa  oleh  kalangan  ulama  yang menganut  madzhab  syafiiyah,  sehingga  terkesan  fiqih  yang  ada  hanya  bersandar  pada syafiiyah  centris,Selain  itu,  di  masa  lalu  wawasan  para  hakim  peradilan  di  Indonesia  masih terpaku  pada  hukum  yang  terdapat  dalam  mazhab  Syafi‟I.  kemudian  adanya  surat  edaran Nomor  B/1/735  tanggal  18  Februari  1958  yang  ditujukan  pada  pengadilan  agama  seluruh Indonesia  agar  para  hakim  dalam  melaksanakan  tugasnya  dalam  memeriksa,  mengadili  dan memutuskan suatu perkara berpedoman pada 13 kitab kalangan imam Syafi‟i.    Hal tersebut diatas  yang  menurut  penulis  merupakan  sebab  dari  munculnya  pemikiran-pemikiran  tokoh indonesia  untuk  lebih  mengembangkannya  dalam  realitas  kehidupan  bangsa  indonesia sekarang.  Mana  mungkin  produk  yang  telah  di  hasilkan  oleh  ulama-ulama  terdahulu  dalam konteks sosial politik yang berbeda akan pas di terapkan di negara yang konteks sosial politik, budaya  dan  adat  istiaadat  nya  berbeda,  maka  dalam  makalah  ini  kami  akan  menyajikan beberapa  realitas  fiqih  di  indonesia  dan  beberapa  pemikiran  para  ahli  hukum  Islam  untuk lebih  mengembangkannnya  dalam  konteks  fiqh  yang  berbasis  ke  indonesiaan.  Tentu  saja banyak hal kekurangan dan kelemahan sehingga menjadikan kegelisahan tersendiri bagi kami untuk  supaya  tidak unresponsif atau  apriori  terhadap  perkembangan  fiqih  indonesia  yang pernah  di  lakukan  oleh  ahli  hukum  islam  indonesia  semisal  contoh  Hasby  Ashidiqy  dan Hazairin. Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah  sebagai  berikut;  pertama,  bagaimana  potret  madhab  fiqih  di  Indonesia?,  kedua, bagaimana  pembaharuan  hukum  Islam  di  Indonesia  dalam  pemikiran  Hasby  asshidiqy  dan Hazairin? Dan ketiga, bagaimana pengaruh liberalisme hukum Islam terhadap perkembangan fiqih di Indonesia?

## Potret Mazhab Fiqih di Indonesia
Karakter  fiqh  Indonesia  sangat  diwarnai  oleh  “kepribadian  Arab”  (Arab  Oriented). Memang  banyak  ulama  fiqh  pribumi  yang  menulis  berbagai  karya  fiqh,  namun    selama  itu pula “kepribadian  Arab‟ masih sangat  lekat.  Jaringan intelektual  para ulama pun cenderung terlalu Arab  Oriented (jaringan    ulama  Timur  Tengah).  Atas  dasar  itu  pembaharuan  hukum sampai  paro  pertama  abad  20  belum  menyentuh  aspek  yang  substansial,  yaitu  berkaitan dengan  formasi  metodologi  fiqh  Indonesia.  Dalam  kerangka  inilah  perlu  dilakukan  kritik metodologi.
Sebelum  melakukan  kritik  metodologi,  penulis  ingin  menarik  benang  merah  bahwa fiqh  yang  ada  sekarang  pada  umumnya  karya  tokh-tokoh  pada  masa  kejayaan  Islam  yang berlangsung sekitar 250 tahun, yaitu sejak abad ke 2 H sampai abad 4 H. Setelah itu hukum Islam  mengalami  krisis  yang  ditandai  dengan  taklid  dan  kebekuan  yang  berpuncak  pada munculnya doktrin penutupan pintu ijtihad.
Fiqh  yang  dijadikan  rujukan  masyarakat  Indonesia  adalah  fiqh  yang  telah  tertuang dalam  pemikiran  madzhab.  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan  organisasi-organisasi  besar semacam  NU  dan  Muhammadiyah  dalam  menetapkan  hukum  juga  tidak  dapat  melepaskan diri  dari  madzhab,  walaupun  sebagian  besar  dari  mereka,  Muhammadiyah  misalnya,  sering mengatakan tidak bermadzhab.
Padahal,  sebagaimana  telah  banyak  dikritik,  keadaan  dan  lingkungan  para  mujtahid zaman  dahulu  berbeda  dengan  keadaan  dan  lingkungan  Indonesia.  Terhadap  suatu  masalah bisa jadi seornag ulama memberi fatwa  yang berbeda karena perbedaan lingkungan. Adanya qaul  qalim dan qaul  jadid Imam  Asy-Syafi‟i  merupakan  contoh  yang  sering  dikedepankan untuk  membuktikan  hal  ini.  Dalam  Kaitan  ini,  Hasbi  Ash-Shiddiqi  mengatakan  bahwa  ada bagian-bagian fiqh kaum muslimin Indonesia yang didasarkan pada „ urf Timur Tengah yang tidak  sesuai  dengan  rasa  kesadaran  hukum  masyarakat  Indonesia  yang  melembaga  dalam
hukum  adat.  Atas  dasar  itulah  ada  bagian-bagian  tertentu  dari  fiqh  yang  kurang  mendapat sambutan  hangat  dari  masyarakat  Indonesia,  karena  dianggap  kurang  sesuai  dengan kepribadian Indonesia. Selengkapnya Hasbi mengatakan:
Fiqh  yang  berkembang  dalam  masyarakat  kita  sekarang,  sebagiannya  adalah  fiqh Hijazi  yaitu  fiqh  yang  terbentuk  atas  dasar  adat  istiadat  dan  kebiasaan  Mesir,  atau fiqh Hindy yaitu fiqh yang terbentuk atas ‘urf  dan adat istiadat yang berlaku di India. Selama  ini  belum  menunjukan  kemampuan  untuk  berijtihad  mewujudkan  fiqh  yang sesuai  dengan  kepribadian  Indnesia,  karena  itu  kadang-kadang  kita  paksakan  fiqh Hijaz atau fiqh Mishry atau fiqh Irak berlaku di Indnesia atas dasar taklid.
Keterasingan  itu  antara  lain  juga  disebabkan  oleh  pandangan  fiqh  yang  terlalu formalistik.  Titik  tolak  kehidupan  yang  kian  hari  kian  cenderung  bersifat  teologis,  menjadi tidak berbanding dengan konsep legal-formalisme  yang ditawarkan oleh  fiqh. Teologi  disini bukan hanya berarti tauhid, tapi merupakan pandangan hidup yang menjadi titik tolak semua kegiatan kaum muslimin. Padahal, dibalik itu, asumsi formalistik  terhadap fiqh ternyata akan dapat  tersisihkan  oleh  hakikat  fiqh  itu  sendiri. 3 Kecenderungan  fiqh  yang  menjadikannya sebagaimana  paradigma  “kebenaran  ortdoksi”  di  mana  semua  realitas  ditundukkan  pada kebenaran  fiqh.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kenyataan  bahwa  hampir  tidak  ada  sejengkal belantara  kehidupan  kaum  muslim  yang  dapat  terlepas  dari  ortodoksi  fiqh.  Namun,  karena penekanan  yang  terlalu  berlebihan  pada  formalisme  dan  kecenderungan  melakukan teologisasi  fiqih  (menundukan  realitas  sosial  dengan  klain  teologis  dimana  fiqih  sebagai sasarannya), maka fiqh seolah-olah menjauhkan diri dari realitas sosial. Oleh karena itu sudah saatnya  di  pikirkan  upaya  untuk  menggeser  paradigma  kebenaran  ortodoksi”  kepada paradigma“pemaknaan  sosial”,  yaitu  menggunakan  fiqih  sebagai  caunter  discourse  (wacana tandingan)  dalam  belantara  politik  pemaknaaan  yang  tengah  berlangsung.  Jika  paradigma pertama  memperlihatkan  watak  hitam  putih”  dalam  memandang  realitas,  maka  yang  kedua memperlihatkan watak bernuansa dan terkadang rumit untuk menyikapi realitas.
Bagaimanapun rumusan fiqih yang dikontruksikan ratusan tahun yang lalu jelas tidak memadai  untuk  menjawab  semua  persoalan  yang    terjadi  saat  ini.situasi  politik  dan kebudayaan  sudah  berbeda.  Dan  hukum  sendiri  harus  berputar  sesuai  dengan  ruang  dan waktu. Jika hanya melulu berlandaskan pada rumusan teks, bagaimana jika ada hukum  yang tidak  ditemukan  dalam  rumusan  tekstual  fiqih?  Apakah  harus  mauquf  (tidak  terjawab)  ? Padahal  memauqufkan  persoalan  hukum,  hukumnya  tidak  boleh  bagi  ulama  (fuqoha).  Di sinilah perlunya “fiqih baru” ini sebetulnya sudah lama terjadi. Kira-kira sejak 1980-an ketika mulai muncul dan marak diskusi tentang “tajdid” karena adanya keterbatasan kitab-kitab fiqih klasik dalam menjawab persoalan kontemporer di samping adanya ide kontekstualisasi kitab kuning. Sejak itu lalu di adakan berkali-kali halaqoh ( diskusi ) yang di ikuti  oleh beberapa ulama  syuriah  dan  pengasuh  pondok  pesantren  untuk  merumuskan”  fiqih  baru  “itu. Kesepakatan  telah  dicapai  yaitu  menambah  dan  memperluas  muatan  agenda  bahsul  masail yang  tidak  saja  meliputi  persoalan  hukum  halal/haram  melainkan  juga  hal-hal  yang  bersifat pengembangan ke-islaman dan kajian kitab.
Dinamika fiqh Indonesia pada abad 17 dan 18 berkembang tradisi mazhab Syafi‟iyah. Hal  ini dapat  dipahami karena, pertama proses islamisasi  di  Indonesia sejak abad 12 dan 13 merupakan  saat-saat  dimana  perkembangan  hokum  islam  berada  dalam  masa  krisis  dengan tertutupnya pintu ijtihad. Kedua, secara kebetulan proses islamisasi dilakukan oleh sejarawan yang menganut mazhab Syafi‟i . 4
3 Sahal Mahfudin, Nuansa Fiqh Sosial , (Yogyakarta: LkiS, 1994), 21
4 Marzuki  Mubarok:  Rumadi, Fiqh  Mazhab  Negara : Kritik  Atas  Politik  Hukum  Islam  Indonesia , 2003,Yogyakarta,LKis,114
Pada abad 17 ternyata sangat banyak ulama mazhab Syafi‟I yang berdomisili di Aceh. Hal  ini  sangat  terkait  dengan  semangat  Sultan  Iskandar  Muda  Alam  Syah  yang  sangat menggalakan  kedatangan  para  ulama  untuk  kepentingan  dakwah  islamiyah  di  tanah  Aceh. Salah  satu  tokoh  yang  dapat  di  angkat  adalah  Nur  ad-Din  ar-Raniri.  Karya  ar-Raniri  dalam bidang  fiqh  adalah  buku  Shitah  al-Mustaqim,  meskipun  kitab  ini  bersifat  polemis,  namun dalam  menyusunnya  mendasarkan  pada  buku-buku  Syafi‟iyah  standar.  Buku  Syafi‟iyah antara lain Minhaj ath-Thalibin, kitab Al-Anwar, Nihayah al-Muhtaj dan lain sebagainya . Selain itu, di masa lalu wawasan para hakim peradilan di Indonesia masih terpaku pada hukum  yang  terdapat  dalam  mazhab  Syafi‟I.  kemudian  adanya  surat  edaran  Nomor  B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang ditujukan pada pengadilan agama seluruh Indonesia agar para hakim  dalam  melaksanakan  tugasnya  dalam  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  suatu perkara berpedoman pada 13 kitab kalangan imam  Syafi‟i.   Tiga belas kitab tersebut  antara lain  Al-Bajuri,  Fathul  alat  Tahrir,  Qulyubu/Mahalli,  Fathul  Wahab,  Tuhfah,  Targhibul Musytaq, Qawaninusy Syari‟iyah Lissayid Usman bin Yahya, Shodaqoh Dakhlan, Syamsuri Lil  Faraid,  Bughyatul  Murthasyidin,  al-fiqh  alal  Muadzahibil  Ar-ba‟ah  dan  Mugnil  Muhtaj. Namun karena adanya paham kebangsaan yang menitikberatkan pada penegakan hukum yang sesuai  dengan  kondisi  dan  situasi  yang  berlaku  dalam  suatu  Negara,  maka  produk  hokum islam yang dihasilkan oleh Negara tidak lagi terkait kepada satu mazhab, melainkan diambil dari pemikiran beberapa mazhab . 5

## Pembaruan Hukum Islam di Indonesia
a. Hakikat pembaruan
Dalam  literature  hukum  islam  kontemporer,  kata  “pembaruan”  silih  berganti dipergunakan  dengan  kata reformasi , modernisasi , reaktualisasi , dekonstruksi , tarjih , islah dan tajdid . Menurut Yusuf Al-Qadhrawi, yang dimaksud dengan pembaruan  adalah berupaya mengembalikannya pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal  itu  dengan  cara  memperkokoh  sesuatu  yang  lemah,  memperbaiki  yang  rusak,  dan menambal kegiatan yang retak sehingga kembali mendekat pada bentuknya yang baru. Masalah-masalah yang perlu untuk di perbarui adalah hal-hal sebagai berikut: (1).
Manhaj Ilahi, baik tentang aqidah, Syariat atau akhlak untuk mengatur hubungan manusia dengan  Tuhannya,  dan  hubungan  sesama  manusia,  agar  terwujud  kemaslahatan  didunia dan akhirat; (2). Fikrah atau pemikiran yang terus maju, bukan diri Allah yang diperbarui, tetapi diri manusia, agar manusia tetap bertambah kokoh iman dan pengamalannya.
Oleh karena itu, dalam  melakukan pembaruan hukum  islam,  hendaklah  menjauhi hal-hal  yang  bersifat Qath’I karena  objek  yang  dapat  diperbarui  adalah  hal-hal  yang bersifat Dzanni saja.  Karena  dalam  hal  yang qath’I tidak  ada  peluang  untuk  berijtihad dalam hukum yang telah ada nashnya secara jelas.
b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembaruan
Menurut  para  pakar  hukum  islam  di  Indonesia,  pembaruan  hukum  islam  terjadi pada  saat  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu: 6 (1).  Untuk  mengisi  kekosongan hukum  karena  norma-norma  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  fiqih  tidak  mengaturnya, sedangkan  kebutuhan  masyarakat  terdapat  hukum  yang  baru  terjadi  itu  sangat  mendesak untuk ditetapkan; (2). Pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya; (3). Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam  untuk  bahan  acuan  dalam  membuat  hukum  nasional;  (4).  Pengaruh  pembaruan pemikiran  hukum  islam  yang  dilaksanakan  oleh  para  mujtahid  baik  tingkat  internasional
5 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam ,
6 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam ,1994,Cet-5, Jakarta: Bulan Bintang, 81
maupun  nasional,  terutama  hal-hal  yang  menyangkut  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi.
Untuk  mengantisipasi  faktor-faktor  diatas,  maka  perlu  diadakan  langkah-langkah sebagai  berikut  : 7 (a).  Menggunakan  kajian  komperehensif  tanpa  mengabaikan  khazanah intelektual  islam  klasik;  (b).  Mamasukan  masalah  kekinian  kedalam  pertimbangan  pada Al-Qur‟an  dan  Al-Hadits;  (c).  Mengembangkan  fiqih  islam  dengan  cara  memfungsikan kembali  ijtihad,  sehingga  menghasilkan  materi  hukum  yang  sesuai  dengan  modernisasi dalam  masyarakat  Islam;  (d).  Menyatukan  pendapat  diantara  madzhab-madzhab  tentang berbagai masalah hukum yang serupa demi kepastian hukum.
Ijtihad  dalam  ruang  pembaruan  hukum  islam,  perlu  dilaksanakan  secra  terus menerus  guna  mengisi  kekosongan  hukum,  sebab  tidak  mungkin  ijtihad  ulam  terdahulu dapat semua mencakup semua hal secara mendetail ketentuan hukum masa sekaranga.
c. Peranan Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam
Peranan  ijtihad  sangat  besar  dalam  pembaruan  hukum  islam.  Pembaruan  tidak mungkin  dilaksanakan  tanpa  adanya  mujtahid  yang  memenuhi  syarat  untuk melaksanakannya.  Antara  pembaruan  dan  ijtihad  ibarat  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak dapat  dipisahkan,  saling  mengisi  dan  melengkapi.  Jika  proses  ijtihad  dapat  dilaksanakan dalam  proses  pembaruan  islam  secara  benar,  maka  hukum-hukum  yang  dihasilkan  dari proses ijtihad itu akan benar pula.
Menurut Yusuf Qardhawi ada dua metode yang tepat dan cocok digunakan untuk menghadapi era globalisasi saat ini, yaitu : pertama , ijtihad inthiqa‟i ( tarjih ) yaitu memilih satu  pendapat  dari  pendapat  terkuat  yang  terdapat  dalam  warisan  fiqh  islam,  kemudian mana  yang  lebih  kuat  dalilnya  dan  lebih  relevan  dengan  kondisi  sekarang  ini. Kedua , Ijtihad Insya‟i yaitu pengambilan kesimpulan baru dari suatu persoalan, dimana persoalan lama ataupun persoalan  baru. Dalam  Ijtihad  Insyai  ini diperlukan pemahaman  yang baik tentang  metode  penentuan  hokum  yang  dikemukakan  oleh  para  ushul  fiqh,  yaitu  qiyas, mashlahah mursalah dan lain sebagainya.
Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam rangka pembaruan hukum islam di Indonesia perlu dilaksanakan metode talfiq dan secara selektif memilih pendapat mana  yang cocok dengan  kondisi  negara  Indonesia.  Di  Indonesia  dikenal  beberapa  pembaru  hukum  islam yang  banyak  memberikan  kontribusi  dalam  perkembangan  hukum  islam,  diantaranya Hazairin, Harun Nasution, Muhammad Natsir dan lain sebagainya. Para tokoh pembaruan ini  berjasa  dalam  hal  memasukan  nilai-nilai  hukum  islam  ke  dalam  legilasi  dan  juga melahirkan  beberapa  peraturan-peraturan  perundang-undangan  untuk  dipergunakan  oleh umat  islam  khususnya  dan  warga  Indonesia  umumnya.  Peraturan-peraturan  perundang- undangan  tersebut  diantaranya  Undang-Undang  No.1  tahun  1974,  PP  No.28  tahun  1997 tentang perwakafan tanah milik, PP No.72 tahun 1992 tentang Bank Syariah berdasarkan prisip bagi hasil. 8
d. Peranan Kesadaran Masyarakat dalam Menerima Pembaruan Hukum Islam
Masyarakat  islam  dapat  menerima  kehadiran  pembaruan  islam  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dasra  syarist  islam  dan  sesuai  dengan  kemaslahatan umat.  Dengan  alas  an  banyak  peristiwa  baru  yang  harus  dijawab,  sedangkan  peraturan perundang-undangan  tidak  atau  belum  mengaturnya.  Dan  untuk  membentuk  kaidah  baru yang sesuai denagn situasi dan kondisi masyarakat sekarang.
Dengan  wacana  pembaharuan  kami  menyajikan  khusus  dalam  sebuah  pemikiran tentang pembaharuan hukum islam yang telah di pelopori oleh dua orang tokoh indonesia yaitu Hasby ash-shidqy dan Hazairin
7 Ibid, 23
8 Abdul Manan, 252-253

## Pemikiran Hukum Islam Hasby Ash-Shidiqy dan Hazairin
1. Fiqih dengan kepribadian bangsa (pemikiran Hasby ash-shidiqy)
Di lihat dari sejarah perkembangannya pemikiran hukum Islam yang telah dimulai jauh  sebelum  kemerdekaan  beberapa  cara  dan  upaya  untuk  menginkorporasikan  serta mempertimbangkan  suatu  unsur  struktur  kebudayaaan  (adat)  ke  dalam  rumusan  hukum Islam  ternyata  telah  di  lakukan  oleh  banyak  kalangan.  Para  pemikir  hukum  Islam  di Indonesia  fase  awal  telah  mendemonstrasikan  secara  baik  tata  cara  menyantuni  aspek lokalitas di dalam ijitihad hukum  yang mereka lakukan. Hasilnya walaupun tidak sampai muncul  seorang  mujtahid  mustaqil,  tentunya  dengan  indepedensi  metode  penemuan hukum  sendiri,  kita  dapat  melihat  lahirnya  berbagai  karya  dengan  memuat  analisis penemuan hukum yang kreatif, cerdas, dan inovatif.
Bersamaan dengan munculnya bermacam organisasi sosial keagamaan dan adanya usaha  pergerakan  dan  persiapan  kemerdekaan  Replublik  Indonesia,  kesadaran epistemology  ini  seakan  redup  dan  gaung  nya  pun  menjadi  hilang.  Prakonsepsi  dan analisis historis  singkat  ini cukup tepat  serta manuai  relevansinya, mengingat  pada masa menjelang  kemerdekaan,  jarang  sekali  di  temukan  pemikiran  hukum  islam  yang  cukup berbobot,  sebagaimana  juga  yang  terjadi  pada  masa-masa  sebelumnya.  Aplikasi  konsep mashlahah  yang  di  implementasikan  dalam  mengatasi  persoalan-persoalan  hukum  yang ada  setidaknya  cukup  meyakinkan  anggapan  dasar  ini.  persoalan  kearah  legislasi  hukum Islam  mungkin  juga  layak  di  pertimbangkan,  sebagai  latar  belakangnya.  Namun  yang perlu  di  soroti  di  sini  adalah  bahwa  tenaga  dan  pikiran  kalangan  islam  saat  itu  nyaris habis,  tak  tersiasa,  baik  untuk  berpartisipasi  mengurusi  lahirnya  negara  baru,  maupun untuk  membahas  masalah  khilafiyyah-furuiyyah,  yang  notabene  di  latarbelakangi  oleh semangat primordial organisasai keagamaan yang mereka dukung.
Polarisasi  khilafiyyah  antar  golongan  mungkin  menjadi  faktor  paling  dominan yang telah menghilangkan prioritas kerja pikir umat islam terkait bagaimana merumuskan garis-garis pemikiran hukum islam dalam kerangka developmentalisme, seiring perubahan situasi  politik  yang  terjadi.  Keadaan  kontra  produktif  seperti  ini  telah  mengantarkan karakteristik  pemikiran  hukum  islam  jatuh  pada  titik  terendah  dalam  kwalitas pengembangan  dan  pemberdayaannya.  Dari  situ  maka  bisa  di  simpulkan  bahwa  arah perkembangan hukum islam di indonesia menjadi letih-lesu dan kehilangan orientasi. Kurang  empirisnya  wacana  yang  di  kembangkan  dalam  pemikiran  ke  islaman, yang  mengakibatkan  terbengkalainya  sederet  nomenklatur  permasalahan  sosial-politik yang  terjadi  di  masyarakat,  telah  menggerakan  sukarno  untuk  ikut  memeberikan  kritik terhadap  kerangka  fikir  (paradigma)  yang  selama  ini  di  pakai  oleh  para  ulama. kungkungan pola pikir para ulama yang fahm al ilm lil anqiyad ketika memahami doktrin hukum  islam  yang  terdapat  di  dalam  khazanah  literatur  klasik(syarwah  fiqhiyyah) membuat eksistensi hukum islam tampak resisten, tidak mampu mematrik diri,dan sebagia konsekwensinya ia dairbagai panacea bagi persoalan politik. Para ulama trelah melupakan sejarah  dan  menganggap  bahwa  mempelajari  sejarah  tidak  lah  penting  sehingga  kritik terhadap  dimensi  ini  nyaris  tidak  ada.paradigma  sejarah  akan  mengubah  tatacara memahami  fiqih  sebagai  produk  pemikiran  yang  bersifat  nisbi  (qobil  lianniqas)  bukan sebgai  kebenaran  ortodoksi  mutlak,  yang  absolutitas  nalarnya  mendeportasi  tradisi  kritik dan  pengembangan.  Hilangnya  kesadaran  sejarah  (sense  of  historis)  inilah  dala  amatan soekarno  yang  telah  menyebabkan  pembaruan  pemikiran  islam  yang  telah  di  lakukan tidak  menunjukan  kontitum  yang  jelas.  Di  perlukan  pergerseran  paradigma  (shift  of paradigma)  dari  pola  fahm  al  ilmi  al  inqiyad  ke  pola  fahm  al  ilmi  li  alinitiqad  dalam memahami segala bentuk warisan produk pemikiran masa lalu.
Situasi  dan  kondisi  seperti  di  uraikan  di  atas  ternyata  memiliki  pengaruh  yang cukup  dominan  dalam  melapangkan  munculnya  gagagsan  fiqih  indonesia,  Di  mana
genesisnya  telah  mulai  di  introdusir  oleh  Hasbi  ash-Shiddieqy,  seorang  pakar  dari  studi keislaman, 9 pada  sekitar  tahun  1940-an.  Dengan  artikel  pertamanya  yang  berjudul “Memudahkan Pengertian  Islam”, Hasbi  menyatakan pentingnya pengambilan ketetapan fiqh dari ijtihad yang lebih cocok dengan kebutuhan nusa dan bangsa Indonesia, agar fiqh tidak menjadi barang asing dan diperlakukan sebagai barang antik. Hasbi terlihat gamang akan  prospek  masa  depan  hukum  Islam  di  Indonesia  yang  tidak  mempunyai  arah  yang jelas.  Menurutnya,  Pengkultusan  ( taqdis )  atas  pemikiran  hukum  Islam  yang  telah  terjadi dan  hingga  sekarang  masih  berlangsung,  harus  ditinjau  ulang  dalam  kerangka  dasar meletakan  sendi  ijtihad  baru.  Konsep  dan  pemikiran  hukum  Islam  yang  terasa  tidak relevan dan asing harus segera dicarikan alternatif baru yang lebih memungkinkan untuk dipraktikkan di Indonesia.
Hadirnya  artikel  itu  sendiri,  secara  khusus,  dimaksudkan  oleh  penulisnya  untuk merespons tulisan Soekarno yang dimuat dalam Panji Islam , yang bernuansa mengkritik- kalau  tidak  malah  mengolok-olok  dan  menghujat-cara  pandang  para  ulama. 10 Hasbi sendiri saat itu kelihatan gundah dan merasa serba salah. Di satu sisi ia melihat kebenaran dan  signifikansi  yang  dilontarkan  Soekarno,  akan  tetapi  di  sisi  lain  ia  merasa  keberatan atas  munculnya  pemikiran  provokatif  yang  justru  ditawarkan  oleh  seorang  Nasionalis, dalam  medan  kajian  yang  selama  ini  hirarkis-historis  menjadi  otoritas  para  ulama. Berawal  dari sini, tampak jelas  bahwa  gagasan Hasbi  ini sejalan dengan pemikiran  yang pernah digulirkan Soekarno tentang pembaruan ( tajdid ).
Hingga interval waktu yang cukup lama, tepatnya hingga tahun 1948, gagasan fiqh Indonesia ini belum atau bahkan tidak mendapatkan respons  yang memadai (positif) dari masyarakat.  Melalui  tulisannya  yang  berjudul  “  Menghidupkan  Hukum  Islam  dalam Masyarakat”  yang dimuat dalam majalah Aliran  Islam ,  Hasbi  coba  mengangkat  kembali ide besarnya itu. Dalam tulisan itu dikatakan bahwa eksistensi hukum Islam pada tataran praktis telah sampai pada tingkat dekadensi yang klinis, tampil bagai sosok yang terasing, tidak  berati  dan  juga  tidak  juga  berdayaguna. 11 Kehadirannya  tidak  lagi  dianggap  oleh umat, karena tidak sanggup lagi mengakomodir berbagai tuntutan perubahan zaman.
Dari  titik  berangkat  kenyataan  sosial  dan  politik  seperti  itulah  pemikiran  Fiqh Indonesia  hadir,  ia  terus  mengalir  dan  disosialisasikan  oleh  Hasbi.  Menurutnya,  hukum Islam harus mampu menjawab persoalan-persoalan baru, khususnya dalam segala cabang dari bidang mu‟amalah, yang belum ada ketetapan hukumnya. Ia harus mampu hadir dan berpartisipasi  dalam  membentuk  gerak  langkah  kehidupan  masyarakat.  Para  mujtahid (ulama  lokal)  dituntut  untuk  dapat  mempunyai  kepekaan  terhadap  kebaikan  (sense  of maslahah)  yang  tinggi,  dan  kreativitas  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  upaya merumuskan alternatif fiqh baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya. Untuk memecahkan masalah ini, Hasbi mengusulkan perlunya kerja kolektif, melalui sebuah lembaga permanen dengan jumlah anggota ahli dari spesialisasi ilmu yang bermacam-macam. Menurutnya, upaya ini akan menghasilkan produk hukum yang relatif lebih baik dibanding apabila hanya dilakukan perorangan atau sekumpulan orang dengan keahlian yang sama. 12
9 Berbagai  studi  dan  penelitian  yang  coba  memotret  pemikiran,  aktifitas,  karya  ilmiyah,  dan  kontribusi  Hasbi dalam  bidang  keilmuan  Islam  lebih  banyak  dilakukan.  Karya  representatif  yang  cukup  utuh  memberikan pemahaman akan potret diri, dan seluk-beluk pemikiran, serta karya ilmiahnya dapat dilihat pada Nourouzzaman Siddiqi, fiqh Indonesi: Penggagas dan Gagasannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
10 Nourouzzaman Siddiqi, “Muhammad T.M. Hasbi ash Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia”, dalam Al-Jami‟ah, No. 35, 1987, 50.
11 Nourouzzaman Siddiqi, Fiqh Indonesia ..., 215-216.
12 Hasbi ash-Shiddiqi, “ Tugas Para Ulama Sekarang dalam Memelihara dan Mengembangkan Qur’an, Hadits, dan fiqh dalam Generasi yang Sedang Berkemban g”, Panji Masyarakat, th. XIV. No. 123, 15 Maret 1973, 17.
Nalar berpikir  yang digunakan Hasbi  dengan  gagasan Fiqh  Indonesia  adalah satu keyakinan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sebenarnya memberikan ruang gerak yang lebar bagi pengembangan dan ijtihad-ijtihad baru. Dasar-dasar hukum Islam yang selama ini  telah  mapan  dan  mantap,  seperti  ijma‟,  qiyas, maslahah  mursalah, „urf, dan  prinsip “perubahan  hukum  karena  perubahan  masa  dan  tempat”,  justru  akan  menuai ketidaksesuaian ketika tidak ada lagi ijtihad baru. Dengan berpegang pada paradigma itu, dalam  konteks  pembangunan  semesta  sekarang  ini,  gerakan  penutupan  pintu  ijtihad ( insidad bab al ijtihad ) merupakan isu usang yang harus ditinggalkan. 13
Puncak dari pemikiran ini terjadi pada 1961, ketika dalam satu acara Dies Natalis IAIN  Sunan  Kalijaga  yang  pertama,  ia  memberikan  makna  dan  definisi  Fiqh  Indonesia secara cukup artikulatif. Dalam orasi ilmiahnya yang bertema “Syari‟at Islam Menjawab Tantangan Zaman”, Hasbi secara tegas mengatakan:
“Maksud  untuk  mempelajari  syari’at  Islam  di  universitas-universitas  Islam sekarang  ini,  supaya  fiqh  atau  syari’at  Islam  dapat  menampung  seluruh kemaslahatan  masyarakat  dan  dapat  menjadi  pendiri  ulama  bagi  perkembangan hukum-hukum  di  tanah  air  kita  yang  tercinta  ini.  Maksud  kita  supaya  dapat menyusun  suatu  fiqh  yang  berkepribadian  kita  sendiri.  Sebagaimana  sarjana- sarjana Mesir sekarang ini sedang berusaha me-Mesirk-an fiqhnya.
Fiqh  Indonesia  ialah  fiqh  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  kepribadian Indonesia,  sesuai  dengan  tabi‟at  dan  watak  Indonesia.  Fiqh  yang  berkembang  dalam masyarakat kita sekarang ini sebagiannya adalah fiqh Hijaz, fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan „urf yang berlaku di Hijaz, atau fiqh Mesir, yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar  adat  istiadat  dan  kebiasaan  Mesir,  atau  fiqh  Hindi,  yaitu  fiqh  yang  terbentuk  atas „urf dan adat istiadat yang berlaku di India.
Selama  ini,  kita  belum  menunjukan  kemampuan  untuk  berijtihad,  menunjukan hukum  fiqh  yang  sesuai  dengan  kepribadian  Indonesia.  Karena  itu  kadang-kadang  kita paksakan  fiqh  Hijazi  atau  fiqh  Misri  atau  fiqh  Iraqi  berlaku  di  Indonesia  atas  dasar taklid. 14 Dari uraian di  atas dapat ditari pemahaman bahwa ide fiqh Indonesia atau “fiqh yang  berkepribadian  Indonesia”,  yang  telah  dirintis  oleh  Hasbi  mulai  tahun  1940, berlandaskan pada konsep bahwa hukum Islam ( fiqh ) yang diberlakukan untuk umat Islam Indonesia adalah hukum yang sesuai dan memenuhi kebutuhan mereka, yaitu hukum adat yang  telah  berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia,  yang  tidak  bertentangan  dengan syara‟.  Usaha  ini  harus  didukung  dengan  proses  internalisasi  dan  inkorporisasi  fatwa- fatwa  hukum  ulama  terdahulu  yang  relevan  untuk  konteks  sosial  dan  budaya Indonesia,dan  menjadikanya  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  konsep  fiqh  baru yang  digagas.  Dengan  demikian,  tidak  akan  terjadi  clash  antara  fiqh  dengan  adat,  dan sikap mendua masyarakat dalam hal menentukan kompetensi materi hukum yang dipilih, adat atau fiqh, dapat dihindari.
2. Metode dan Aplikasi Pemikiran Untuk bisa merefleksikan sebuah tema pemikiran hukum Islam secara utuh, hal itu dapat  dimulai  dengan  melihat  pemikiran  tokoh  yang  mengusungnya.  Sementara  untuk menguji sampai sejauh mana sebuah tema pemikiran itu eksis dan secara akademik dapat dipertanggung jawabkan, hal itu setidaknya juga dapat dimulai dengan upaya pembahasan dari  titik  ini.  Begitu  juga  dengan  metode  dan  aplikasi  pemikiran  yang  menjadi  landasan dari pemikiran Fiqh Indonesia, dapat dimulai dengan melacak pemikiran-pemikiran Hasbi sendiri.
13 Hasbi ash-Shiddiqi, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman , (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 42.
14 Ibid.,hlm. 43
Dalam  pandangan  Hasbi,  pemikiran  hukum  Islam  harus  berpijak  pada  prinsip maslahah mursalah, keadilan dan kemanfaatan, serta saad adz-dzari’ah. Kesemua prinsip itu,  yang  merupakan  prinsip  gabungan  yang  dipegang  oleh  para  imam  madzhab, khususnya  aliran  madinah  dan  kufah,  telah  terbukti  mampu  membawa  ketertiban  dan kesejahteraan  dalam  masyarakat. 15 Prinsip maslahah  mursalah mengandaikan  bahwa eksistensi  sebuah  hukum,  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk  melahirkan  kemaslahatan bagi manusia, baik dalam level dharurat, hajiyat , maupun tahsiniyyat . 16 Prinsip ini sejalan dengan siyasah  syari’ah dalam  hal  bahwa  ia  dimaksudkan  sebagai  kebijakan  untuk membuat  masyarakat  lebih  dekat  pada  kebaikan  dan  jauh  dari  segala  keburukan  dan kerusakan. 17
Dalam buku Falsafah Hukum Islam, Hasbi menandaskan bahwa berhujjah dengan maslahah  mursalah  merupakan  satu  keharusan.  Prinsip  ini  sesuai  dengan  keumuman syari‟at,  yang  berati  menjadi  landasan  yang  paling  mungkin  bagi  perputaran  dan berubahnya  ketentuan  hukum,  sesuai  konteks  yang  mengitarinya.  Menafikan  prinsip maslahah mursalah berarti membekukan syari‟at. Hal itu karena berbagai persoalan yang terus  muncul  dan  berkembang  tidak  begitu  saja  mudah  dan  dapat  diselesaikan  dengan mendasarkan  pada  dalil  tertentu. 18 Oleh  karena  itu  prinsip  ini  diharapkan  akan  mampu memecahkan  problem  metodologi  penetapan  hukum,  khususnya  qiyas  yang  aplikasinya terlalu rigid dan kaku, terjebak dalam kungkungan teks.
Dalam  pandangan  Hasbi,  keberadaan  prinsip maslahah  mursalah dalam  teori hukum  Islam  akan  memberikan  ruang  yang  lebih  terbuka  bagi  implementasi  segala model-baik  lama  maupun  baru- istinbath hukum,  dalam  arti  bahwa  metode  istinbath hukum yang dipakai tidak lagi monolitik (model kaca mata kuda), seperti yang selama ini berjalan,  yakni  melalui  metode  qiyas.  Jika  dibandingkan  dengan  qiyas  yang  semata dikaitkan  dengan  teks,  maka maslahah  mursalah jelas  lebih  komprehensif,  sebab  ia dihubungkan  dengan  jiwa  syari‟at. Maslahah  mursalah dalam  pandangan  Hasbi merupakan  rahasia  tasyri‟  (agama),  dimana  efek  kemaslahatan  dan  antisipasi  kerusakan menjadi teleologinya.
Dari  uraian  di  atas,  tampak  bagaimana  sebuah  prinsip  yang  dipegang  oleh  Hasbi mampu memberikan implikasi jauh bagi pilihan pendekatan dan metode istinbath hukum, terutama pada konteks pembahasan Fiqh Indonesia. Dalam hal ini Hasbi cukup bebas dan terbuka  dalam  menentukan  metode  yang  layak  pakai  untuk  mengembangkan pemikirannya  itu.  Dengan  mengingatkan  pentingnya  pendekatan  sejarah  yang  kritis misalnya,  ia  menawarkan  metode  analogi-deduktif-satu  model  istinbath  hukum  yang pernah  dipakai  oleh  imam  Abu  Hanifah-untuk  membahas  satu  permasalahan  yang  tidak ditemukan  ketentuan  hukumnya  dalam  khazanah  pemikiran  dahulu  (klasik).  Metode analogi  deduktif  mengharuskan  seseorang  untuk  berijtihad  secara  mandiri.  Sedangkan untuk  permasalahan  yang  sudah  ada  ketentuan  hukumnya,  metode  perbandingan (komparasi, muqaranah )  menjadi  hal  pertama  yang  harus  ditempuh.  Metode  ini mengkonsekuensikan perlunya membandingkan satu  pendapat  dengan pendapat  lain dari seluruh  aliran  hukum  yang  ada  atau  pernah  ada,  dan  memilih  mana  yang  lebih  baik  dan lebih  dekat  dengan  kebenaran,  serta  didukung  oleh  dalil  yang  kuat  ( rajih ).  Aplikasi metode  komparasi  sendiri  sedapat  mungkin  dilakukan  dalam  sekup  yang  luas,  yaitu
15 Nouruzzaman Siddiqi, Fiqh Indonesia , 65.
16 Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 186-187. Prinsip Kemaslahatan dari  tiga  level  tersebut  ( dharurat,  hajiyat,  dan  tahshiniyat )  harus  mencakup kuliyah  al-khamsah ,  yaitu terpeliharanya  jiwa,agama,  akal,  keturunan  dan  harta.  Tahap  demi  tahap  pencapaian  kemaslahatan  ini  dijaga eksistensinya oleh dan sekaligus menjadi tujuan disyariatkannya Islam ( maqashid asy-syari’ah ).
17 Hasbi ash-Shiddieqy, Syariat Islam ..., 11-12.
18 Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam , 36-37.
dengan  membandingkan  ketentuan  fiqh  dengan  hukum  adat  dan  hukum  positif  di Indonesia, dengan syari‟at agama terdahulu, serta dengan hukum Romawi (Barat). Karena sifatnya yang demikian maka wajar kiranya jika sementara peneliti mengatakan pemikiran dan pilihan metode yang pakai Hasbi mengikuti sistem berpikir elektrik. 19
Untuk  membantu  dan  memudahkan  penerapan  metode-metode  di  atas,  Hasbi menyarankan  perlunya  menggunakan  pendekatan  sosial-kultural-historis  dalam  segala proses  pengkajian  dan  penemuan  hukum  Islam.  Signifikansi  dari  pendekatan  ini  adalah untuk menyadarkan diri bahwa munculnya pemikiran-pemikiran hukum Islam yang tetap eksis  hingga  sekarang  ini,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  konteks  sosial-kultural  tertentu. Demikian, sebuah produk pemikiran hukum, senantiasa akan terasa akan kurang lengkap, bahkan  bisa  menjadi  anakronistik.  Sifat  lokalitas  dan  setting  sosio-kultural  yang membentuknya  telah  menjadikan  produk  hukum  Islam  tiak  bisa  lepas  dari  sifat  atau keadaan  kenisbian  ( qabil  li  an-niqas) .  Melalui  refleksi  kritis  seperti  itu,  proyeksi pemikiran hukum Islam di Indonesia akan mendapatkan momentum pengembangan yang tepat. Hukum Islam dengan karakter Indonesia dapat dibentuk justru tidak berangkat dari titik nol atau ruang hampa, akan tetapi dengan mempertimbangkan aspek lokalitas ysang ada, yakni ‘urf .
Mempertimabangkan  keadaan  sosio-kultural  didalam  upaya  merumuskan  satu ketetapan  hukum  Islam  yang  sesuai  dengan  kepribadian  Indonesia,  berarti  menakar keberadaan „ urf yang ada. Pandangan ini bukan saja wajar melainkan niscaya, mengingat dalam  catatan  sejarah,  pengambilan ‘urf sebagai  sumber  hukum  Islam  telah  sering dilakukan. Upaya yang harus ditempuh adalah melakukan pemilahan terhadap ‘urf yang ada, membandingkan serta mentarjihnya dengan dasar hukum yang lebih otoritatif, yakni Al-Qur‟an  dan  hadits.  Langkah  ini  penting  untuk  dilakukan  bagi  kemungkinan  lahirnya fiqh baru yang berlaku untuk muslim Indonesia.
Sejauh yang dapat dilacak, dan berdasarkan pertimbangan metode dan pendekatan hukum yang menjiwai tema pemikiran Fiqh Indonesia, beberapa aplikasi pemikiran Hasbi secara  gradual  juga  telah  menampakan  makna  dan  orientasi  dari  tema  pemikiran  ini. Beberapa hasil ijtihad yang pernah dilakukan Hasbi, yang meliputi hampir seluruh aspek permasalahan fiqh, 20 baik ibadah,  mu’amalah,  munakahat , maupun qada , mengekspresikan pemikiran fiqh dengan cita rasa budaya Indonesia.
Di antara hasil ijtihad Hasbi yang mencerminkan pemikiran fiqh Indonesia terlihat dalam  fatwa  hukum  jabat  tangan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Di  sini  ia  berbeda pendapat  dengan  fatwa  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Ahmad  Hassan  dari  Persis 21 yang mengharamkan praktik dan perilaku ini. Hasbi menolak mengharamkan praktik jabat tangan antara laki-laki dan perempuan karena beberapa alasan, di antaranya adalah karena hukum  haram  tersebut  dilandaskan pada qiyas.  Dalam pandangan Hasbi, mengharamkan sesuatu harus berdasarkan dalil nash yang qath’i , tidak boleh hanya dengan qiyash. Oleh
19 Nourozzaman Shiddiqy, Fiqh Indonesia ..., 69.
20 Dalam  bidang  ibadah,  ijtihad  hukum  Hasbi  meliputi  permasalahan-permasalahan  niat  shalat  ( ushalli )  dan puasa,  talqin,  kenduri  kematian,  syafa‟at,  keramat,  MTQ,  shalat  jum‟at,  dan  perbedaan  matla‟.  Dalam  bidang mu’amalah ,  diantaranya  adalah  tentang  perdagangan  transfusi  darah  dan  jabat  tangan.  Dan  bidang munakahat , ijtihadnya dapat dilihat dalam pemikirannya tentang Rancangan Undang-Undang Pokok Perkawinan dan status hukum poligami.  Sedangkan dalam bidang qada‟, di antara ijtihad yang dilakukan Hasbi adalah  tentang status hukum  pidana  mati.  Di  samping  itu,  Hasbi  juga  aktif  memberikan  fatwa  agama  yang  secara  rutin  muncul  di rubrik Soal-Jawab Hukum dalam majalah As- Syir‟ah. Lihat pada uraianya pada Ibid., 171-211.
21 Mengenai hukum kebolehan berjabat tangan (musyafahah) antara laki-laki dan perempuan ini, Hasbi bahkan harus  berpolemik  dengan  A  Hasan.  Dalam  hal  ini,  A.  Hassan  meminta  agar  kasus  ini  diangkat  ke  forum perdebatan  resmi  (terbuka),  dengan  menunjuk  K.  H.  Ali  Maksum  dari  Pesantren  Krapyak  sebagai  wasitnya. Mengenai  perdebatan  keduanya  dapat  dilihat  pada  Akh.  Minhaji,  Ahmad  Hassan  and Islamic  Legal  Reform  In Indonesia (1887-1958), (Yogyakarta:Kurnia Kalam Semesta Press, 2001), 246-250.
karena  tidak  ada  dalil  yang qath’i ,  baik  dalm  Al-  Qur‟an  maupun  as-Sunnah,  yang mengharamkan praktik jabat  tangan antara laki-laki dan perempuan maka praktik seperti itu tidak dilarang agama. 22
Terlepas  dari tidak adanya dalil  yang menunjukan keharaman jabat  tangan antara laki-laki  dan  perempuan  dan  juga  bantahan  rasional  yang  diberikan,  tampaknya  Hasbi menyadari bahwa praktik seperti itu sudah sekian lama hidup dan menjadi tradisi ( ‘urf ) di masyarakat Indonesia. Dan karena Hasbi tidak melihat tradisi jabat tangan antara laki-laki dan perempuan sebagai hal yang berbahaya maka tidak ada alasan untuk melarangnya.
Ijtihad  Hasbi  lainya  yang  bisa  diangkat  di  sini  adalah  tentang  zakat.  Dengan mengacu pada pandangan Abu Hanifah yang berbeda dengan pandangan Jumhur Ulama- Hasbi  berpendapat  bahwa  mesin-mesin  produksi  di  pabrik  besar  wajib  dizakati. 23 Pandangan  ini  cukup  relevan  dengan  konteks  pembangunanisme  negara  yang membutuhkan  banyak  modal.  Dengan  demikian,  ia  bisa  digunaan  untuk  membiayai  atau sebagai  dana  penunjang  pembangunan  di  sektor  yang  lain.  Sementara  konsentrasi pelaksanaan dan pembagian zakat yang hanya berputar-putar di sekitar orang-orang yang secara ekonomi lemah sudah saatnya dipikirkan kembali relevansinya.
Dalam pandangan Hasbi, wewenang untuk  mengurus zakat  ada pada pemerintah, dan  hal  itu  adalah  satu  paket  dengan  proyek  penyelenggaraan  kepentingan  dan kesejahteraan  rakyat,  baik  muslim  maupun  nonmuslim.  Oleh  karena  itu,  pungutan  zakat seharusnya  juga  tidak  hanya  ditujukan  kepada  kaum  muslim,  akan  tetapi  juga  kepada masyarakat  nonmuslim.  Dengan  mengacu  pada  argumen  bahwa  hukum  zakat  berlaku pada  setiap  agama,  dan  bahwa  sahabat  Umar  pernah  memungut  zakat  atas  Nasrani golongan  Tagluba,  dalam  hal  ini,    tampaknya  tidak  menarik  garis  demarkasi  yang  tegas antara zakat dan pajak. Asumsi ini menjadi semakin valid dengan melihat pandangannya yang  lain  tentang  perlunya  pemerintah  membentuk  lembaga  khusus,  semacam  dewan zakat  (bait  al-mal)  yang  berdiri  sendiri,  terlepas  dari  departemen  keuangan  atau  instansi keuangan lainnya. 24 Dalam hal ini, Hasbi terlihat ingin memisahkan pengelolaan kekayaan hasil pungutan zakat dari kekayaan negara yang diperoleh bukan dari pajak. Jika demikian halnya  maka  persoalan  yang  belum  dipecahkan  Hasbi  adalah  tentang  pungutan  ganda zakat dan pajak, satu jenis pungutan dengan objek dan tujuan yang sama.
Persoalan lain yang sebenarnya masih terkait dengan masalah zakat tentang orang yang  berhak  menerima  zakat.    Pandangan  Hasbi  yang  cukup  berani  dalam  konteks  ini adalah  bahwa  orang  miskin  non  muslim  yang  tidak  sanggup  bekerja  dimasukan  sebagai golongan  fakir  miskin  yang  berhak  menerima  zakat. 25 Walaupun  berbeda  dengan mainstream konsep  fiqh  ulama  klasik,  namun  alasan  yang  diajukannya  cukup  mewakili pandangan dunianya,  yakni dalam rangka dalam rangka membina kesejahteraan bersama antar umat manusia dalam satu negara. Dari sini terlihat keistimewaan ( maziyah ) hukum Islam dan nilai universalnya secara implisit coba ditunjukan oleh Hasbi, bahwa hukum ini sejalan  dengan  konstitusi  dan  hukum  positif  negara,  dan  bisa  digunakan  sebagai  sarana bagi proses pembangunan.

## Fiqh Madzhab Nasional (Madzhab Indonesia): Tema Pemikiran Hukum Islam Hazairin
1. Sebuah Upaya Penyatuan Nilai-Nilai Adat dengan Hukum Islam
Masalah  besar  yang  dihadapi  umat  Islam  di  Indonesia  adalah  bagaimana membentuk  satu  pemikiran  hukum  Islam  yang  sesuai  dengan  tradisi  (adat)  yang  ada  di
22 Ibid., 173-178.
23 Ibid., 204.
24 Ibid.,  208.  Lihat  lebih  lanjut  pada  Hsbi  ash-Shiddieqy, Beberapa  Permasalahan  Zakat , (Jakarta:  Tinta  Mas, 1976), 22-43.
25 Hasbi ash-Shiddieqy, Beberapa Permasalahan ..., 47.
wilayah ini. Pandangan seperti ini merupakan proses awal dari keseluruhan cita-cita untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian inte gral dari sistem hukum Nasional. Kenyataan bahwa  selama  ini  umat  Islam  hanya  mengikuti  jalur  pemikiran  fiqh  madzhab  Syafi‟i, ternyata memberikan pengaruh terhadap karakter pembaruan dan nasib pemikiran hukum Islam di Indonesia.
Dibandingkan dengan negara-negara lain yang tidak pernah dijajah oleh Belanda, Indonesia termasuk negara yang kurang beruntung. Hal ini dapat dimengerti dengan tidak adanya perhatian pemerintah koloni secara cukup proporsional dalam proses pembenahan dan  pengembangan  hukum  Islam,  terutama  dalam  konteks  leigislasi  hukum  Islam  yang dicitakan  dapat  dipakai  sebagai  acuan  perundang-undangan  di  lingkungan  Peradilan Agama. Oleh karena itu, wajar kiranya jika hingga1960-an, kitab-kitab hukum fiqh yang dibuat  oleh  para  mujtahid  pada  abad  pertengahan,  masih  menjadi  acuan  utama  dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan Peradilan Agama.
Fenomena  ini  sangat  memprihatinkan  sebab  karakter  pemikiran  dalam  kitab  fiqh klasik  itu  secara  umum  sudah  tidak  mampu  lagi  memenuhi  kebutuhan  umat  Islam  di Indonesia. Pergumulan para mujtahid denga konteks sosial  politik  Timur Tengah, sangat mempengaruhi  hasil  ijtihad  yang  mereka  lakukan  sehingga  tidak  cocok  kalau  dipaksa untuk  dilaksanakan  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  permasalahan-permasalahan  fiqh, terutama  dalam  bidang mu’amalah ,  membutuhkan  rumusan  baru  agar  lebih  relevan dengan situasi dan kondisi serta adat dan budaya Indonesia.
Setting sejarah sosial pemikiran hukum Islam di atas telah mendorong Hazairin, 26 untuk membentuk Fiqh Madzhab Nasional Indonesia. Dalam konteks pembicaraan bahwa permasalahan  yang  dihadapi  umat  Islam  Indonesia  adalah  masalah  hukum,  dan  bahwa karakteristik hukum Islam berbeda dengan unsur keimanan dan keislaman lainnya, maka menurut  Hazairin,  eksistensi  hukum  Islam  bisa  dikatakan  sedang  mencari-cari  tempat  di dalam masyarakat. Dari titik berangkat ini, ide fiqh Madzhab Nasional Indonesia menuai signifikansinya. Dalam amatan Hazairin, bentangan perjalanan sejarah hukum Islam yang mewartakan  bahwa  pintu  ijtihad  senantiasa  terbuka  bagi  para  mujtahid,  cukup  bisa dijadikan  alasan  dan  pertimbangan  akan  perlunya  memikirkan  konstruk  madzhab  baru yang  lebih  sesuai  dengan  masyarakat  Indonesia.  Menurutnya,  madzhab  hukum  Syafi‟i harus  dikembangkan  sehingga  mampu  menjadi  penghubung  bagi  resolusi  problem- problem spesifik masyarakat Indonesia.
Berbeda dengan pandangan Hasbi ash-Shiddieqy yang menginginkan membentuk fiqh  Indonesia  dengan  cara  menggunakan  semua  madzhab  hukum  yang  telah  ada ( muqaranah  al-mazhahib )  sebagai  bahan  dasar  dan  sumber  materi  utamanya,  Hazairin justru  menginginkan  pembentukan  fiqh  madzhab  nasionalnya  ini  dengan  titik  berangkat hanya  dari  pengembangan  fiqh  madzhab  Syafi‟i. 27 Pandangan  Hazairin  ini  lebih didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  madzhab  Syafi‟i  telah  sekian  lama  telah  dianut  oleh masyarakat Indonesia, sehingga karakternya bisa dikatakan paralel dengan nilai-nilai adat Indonesia.  Dan  bagi  Hazairin,  eksistensi  hukum  adat  tidak  bisa  dikesampingkan  begitu saja di dalam proses pembuatan hukum Islam di Indonesia.
Penilaian  yang  kurang  tepat  terhadap  hukum  adat,  terutama  ketika  ia  dianggap sebagai  faktor  yang  menghalangi  pengembangan  hukum  Islam,  dan  begitu  juga
26 Mengenai  biografi  Hazairin  dapat  dilihat  pada  Hasan  Shadily  (ed.), Ensiklopedi  Indonesia ,  jilid  1,  (Jakarta: Ikhtiar baru, 1980); Entri Hazairin, dalam tempo (ed.), Apa dan siapa orang-orang Indonesia 1981-1982. Cet. 1, (Jakarta: Grafity Press, 1981); Sayuti Thalib, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia : in Memorian Prof. Mr. Dr. Hazairin, (Jakarta: UI Press, t.t.).
27 Syamsul Wahidin dan Abdurrahman, Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia . (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984), hlm. 87-88: K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia . (Surabaya Usaha Nasional, 1994), 102-103.
sebaliknya,  tidak  bisa  lepas  dari  kondisi  politik  kolonial  masa  lalu,  terutama  sejak munculnya  teori receptie .  Menurut  Hazairin,  umat  Islam  tidak  perlu  lagi  terjebak  dalam kontroversi  tentang  status  hukum  Islam  hanya  karena  adanya  propaganda  dari teori  iblis ini. 28 Dia  menyarankan  agar  umat  Islam  memakai  hukum  Islam  sebagai  hukum  yang ditaati  guna  menata  kehidupan  sehari-hari.  Dan  selanjutnya,  Peradilan  Islam dimungkinkan  untuk  berdiri  dan  integral  dengan  peradilan  negara,  yang  dalam  hal  ini berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.
Menurut Hazairin, dengan merujuk pasal 29 ayat  1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu lagi terjadi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan  kaidah-kaidah  hukum  Islam  dan  juga  hukum  agama  yang  lain,  dan  begitu  pula sebaliknya.  Negara  wajib  mengayomi  setiap  orang  untuk  bisa  menjalankan  ajaran-ajaran agama  yang  diyakininya.  Selain  itu,  negara  juga  wajib  mengatur  dan  mengontrol  sistem hukum  Islam,  terutama  aspek  mu‟amalahnya,  yang  memang  membutuhkan  bantuan negara dalam implementasinya. 29
Dengan melihat paparan di atas maka ide Hazairin tentang Fiqh Madzhab Nasional Indonesia  boleh  dikatakan  merupakan  proliferari  (pengembangan)  dari  gagasan  fiqh Madzhab  Indonesia  yang  digagas  oleh  Hasbi  ash-Shiddieqy.  Titik  temu  pandangan keduanya  terletak  pada  entri  bahwa  hukum  adat  masyarakat  Islam  Indonesia  harus digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam proses pembentukan hukum Islam di Indonesia.  Dalam  hal  ini  Hazairin  berusaha  melapangkan  pemikiran  Hasbi  yang sebelumnya  kurang  diperhatikan  ( unresponsive ),  yaitu  upaya  mempersatu  padukan  nilai- nilai  yang  berasal  dari  adat  maupun  hukum  Islam  ke  dalam  satu  entitas  hukum.  Dengan upaya  penyelarasan  ini,  setidaknya  akan  menghasilkan  satu  hasil  ijtihad  baru  yang  lebih mendekatkan  hukum  Islam  kepada  masyarakat  muslim  Indonesia,  sehingga penyimpangan  ( hiyal ),  seperti  yang  ditempuh  oleh  beberapa  negara  Islam  (dalam  upaya mereformasi undang-undang hukum keluarga), tidak perlu dilakukan. 30
Kesejajaran pemikiran Hazairin dengan pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy juga dapat dilihat  pada  perubahan  nama  dari  tema  pemikiran  yang  ia  usulkan.  Pada  buku  yang berjudul Hukum  Kekeluargaan  Nasional ,  Hazairin  melakukan  perubahan  dari  istilah “Madzhab  Nasional”  ke  “Madzhab  Indonesia”,  suatu  konsep  yang  jelas  mengantisipasi ide fiqh Indonesia sebagaimana yang telah ditawarkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy. 31
2. Metode dan Aplikasi Pemikiran
Dalam  amatan  Hazairin,  fiqh ahl  as-sunnah terbentuk  dalam  masyarakat  Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan patrilineal, dalam suatu masa sejarah, ketika ilmu pengetahuan  tentang  bentuk-bentuk  kemasyarakatan  belum  berkembang.  Hal  ini menyebabkan  para  mujtahid  berpandangan  sempit,  karena  belum  adanya  perbandingan- perbandingan  mengenai  berbagai  hal  terkait  masalah  hukum,  terutama  dalam  masalah kewarisan.  Oleh  karena  itu,  sangat  wajar  apabila  dalam  pengimplementasiannya  terjadi konflik antara sistem kewarisan  yang dihasilkan ahl  as-sunnah dengan sistem kewarisan adat dalam berbagai lingkungan masyarakat Indonesia.
Dengan  cara  pandang  seperti  itu,  Hazairin  kemudian  mencoba  untuk  mencari kebenaran hakiki-yang mungkin paling dekat dengan keinginan Al-Qur‟an dari ayat-ayat kewarisan,  berdasarkan  keyakinan  bahwa  Tuhan  tentu  hanya  menginginkan  adanya  satu
28 Mengenai pandangan Hazairin yang menganggap teori receptie sebagai teori iblis dapat dilihat pada Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam , (Jakarta: Tintamas,1976), 7-8.
29 Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Tintamas, 1973), 18-20.
30 Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam ...,hlm. 3-18.
31 Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional , (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 5-6, sebagaimana yang dikutip oleh Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia , (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 76.
kebenaran saja setiap kemauan-Nya. Suatu kebenaran yang tidak akan diperselisihkan lagi tingkat  akurasinya,  karena  sudah  final. 32 Usaha  ini  dimulai  dengan  menghimpun  semua ayat  dan  hadist  yang  berhubungan  dengan  kewarisan,lalu  menafsirkannya  dengan  satu kesatuan  yang  saling  menerangkan.  Usaha  ini  didukung  sepenuhnya  oleh  hasil  temuan ilmu antropologi sebagai kerangka acu ( frame of reference ) untuk membantu menjelaskan pengertian dan konsep-konsepnya.
Dalam hal ini, Hazairin mengusulkan perlunya memanfaatkan hasil-hasil keilmuan kontemporer  (Khususnya  antropologi)  dalam  menetapkan  hukum-hukum  fiqh (kewarisan).  Hal  ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem hukum  yang lebih padudan menyeluruh.  Dalam  pandangannya,  kelahiran  dan  perkembangan  ilmu  antropologi  telah membuka  peluang  bagi  setiap  orang  untuk  melihat  ayat-ayat  kewarisan  dalam  rangka yang  lebih  luas,  yaitu  sistem  kekeluargaan  dalam  berbagai  masyarakat  dunia.  Al-Qur‟an yang  bersifat  universal  dan salih  li  kulli  zaman wa  makan ,  harusnya  tidak  dipahami  dan diacu  sebagai  kaidah  mati,  dalam  arti  semua  ketentuan  hukum  dalam  Al-Qur‟an  harus diterapkan dalam kehidupan praksis dengan tanpa melihat kondisi dan situasi masyarakat sekitar,  dengan  konsekuensi  melakukan  tambal  sulam  terhadap  hal-hal  yang  dirasa bertentangan.  Kondisi  seperti  ini  semakin  parah  dengan  adanya  pihak  yang  coba memahami ayat-ayat (kewarisan), hanya dalam kerangka adat masyarakat Arab masa nabi saja,  sehingga  membawa  implikasi  pada  terjadinya  benturan  antara  satu  masyarakat dengan masyarakat lainnya yang memiliki sistem dan bentuk kekeluargaan yang berbeda. Hazairin  sendiri  memahami  dan  mengakui  keberadaan  fiqh  dan  juga  ushul  fiqh sebagai  produk  dan  metode  pemikiran  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  manusia dengan  Tuhannya,  manusia  dengan  sesama  manusia,  manusia  dengan  makhluk  hidup selainnya, dan antara manusia dengan segala macam benda. Sebagai hasil pemikiran, fiqh bisa melahirkan norma (hukum). Sedangkan ushul fiqh sebagai “pokok” dari fiqh adalah spare  part yang  mampu  menggerakan  pemikiran  ijtihad  dengan  landasan  Al-Qur‟an, sunnah,  ijma‟,  dan  qiyas. 33 Dimensi  pemikiran  hukum  yang  selama  ini  tertuang  dalam kitab  fiqh,  dengan  demikian,  senantiasa  akan  menerima  perubahan-perubahan  dari  segi materi maupun metode pengembangannya. Usaha untuk merekontruksi format fiqh baru, menurut  pandangan  Hazairin,  dapat  dimulai  dengan  tafsir  otentik  atas  Al-Qur‟an. 34 Dalam  analisis  dan  hasil  temuan  dari  studi  tentang  pemikiran  waris  Hazairin  yang dilakukan  oleh  Al  Yasa  Abu  Bakar,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  karakter  sumber- sumber  hukum  islam,  yakni  sunnah,  ijma‟,  qiyas  memungkinkan  untuk  digugat  hasil ketetapan ijtihadnya. 35

## Liberalisme Hukum Islam Di Indonesia
Selain menggunkan berbagai kerangka dasar pemikirn sebagaimana di kemukakan di atas  bahwa  lahirnye  tema-tema  pemikiran  hukum  islam  yang  menjadi  konsentrasi  pada penulisan  makalah  ini  juga  bisa  di  katakan  bertumpu  pada  pandangan  tentang  fiqih  yang berkembang  di  indonesia  antara  klasik  dan  kontemporer  dan  pandangan  tentang  liberalisme hukum  islam  di  indonesia  atau  dalam  rangka  proses  liberalisasi  hukum  islam  di  indonesia. Maka  penulis  akan  mencoba  memberikan  keterangan  tentang  liberalisme  hukum  islam  yang ada di indonesia.
Kata  leberalisasi  sendiri  dalam  pandangan  leonard  binder  bertumpu  pada  pandangan bahwa  tidaklah  di  larang  adanya  berbagai  pendapat  tentang  sebuah  objek,  kendati  ia  di bangun  di  atas  landasan  pengetahuan  dan  opini  yang  berbeda  pula.  Dengan  demikian,  dari
32 Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam..., hlm. 18.
33 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur‟an dan Hadits, (Jakarta; Tintamas, 1982), 61.
34 Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah..., 29.
35 Ibid., hlm. 25-31.
sudut  pandang  liberal,  sebuah  pendapat,  meski  telah  di  yakini  secara  turun  temurun  selalu memiliki kemungkinan untuk berubah. 36
Khusus  untuk  liberalisasi  hukum  islam,  charles  kurzman  memberi  rumusan  bahwa untuk  memahami  setiap  ajaran  yang  secara  filosofis  berpusat  pada  otentisitas  islam  (fides quaren intelektum) salah satu upaya yang di lakukan adalah dengan mengembangkan sebuah tafsir  suspicion  dalam  arti  tafsir  sebagai  excercis  of  suspicion  yaitu  mencurigai  pemikiran tradisional.  Secara  aplikatif  menurut  kurzman  ada  tiga  cara  pembacaan  syariah  liberal  yaitu (1) the liberal syariah yaitu pendapat yang mengatakan bahwa syariah itu liberal pada diri nya sendiri jika di  tafsirkan  secara tepat  (2) the silent  syariah  yaitu  syariah  yang menjadi  liberal karena  tidak  memberikan  jawaban  yang  jelas  terhadap  topik-topik  tertentu.(3)  interpreted syariah  dalam  arti  syariah  menjadi  liberal  karena  interpretable  yaitu  di  tengahi  oleh  akal manusia. 37
Menurut  hemat  penulis,  apabila  gagasan  dan  paradigma  bagi  lahirnya  tema-tema pemikiran hukum islam di indonesia tersebut di konfirmasikan atau di konsiderasikan dengan rumusan  kurzman  di  atas  maka  akan  tampak  paralelisme  dan  kesamaannya.  Pandangan pandangan  mereka  mengenai  pemantapan  ijtihad,  kontekstualisasi  hukum  islam  dan kemaslahatan  yang  berbasis  keadilan  sebagai  tujuan  hukum  islam,  adalah  penjabaran  dari liberalisasi  hukum  islam.  Dengan  demikian  dalam  konteks  fiqh  indonesia  yang  kemudian pada  sejarahnya  mempunyai  satu  pandangan  terhadap  kebekuan  akan  pembaruan  dan kemudian  muncul  tokoh-tokoh  islam  seperti  huzirin  dan  hasby  ashidiqy  dalam  proses ikhtiyarnya  untuk  menjadikan  hukum  islam  sebagai  sebuah  way  of  life  bagi  masyarakat indonesia  maka  paradigma  adaptabilitas  hukum  islam  terjabarkan  dalam  paradigma liberalisme  hukum  islam  di  indonesia.  Atau  dengan  kata  lain  itu  merupakan  polifelari  dan perwujudan nyata dari paradigma adaptabilitas hukum islam.

## Ikhtiyar Mencari Metode Baru: Dari Kontekstualisasi Fiqih Mazdhab (Klasik) Sampai Munculnya Liberalisme Hukum Islam di Indonesia
Dari  pemaparan  di  atas  tentang  fiqih  indonesia,  memotret  tentang  fenomena  madhab fiqh  indonesia  kemudian  sampai  pada  proses  dimana  gejolak  atau  kegelisahan  para  tokoh- tokoh  hukum  islam  untuk  melakukan  pembaharuan  demi  semata-mata  untuk  pengembangan hukum islam  yang ada di indonesia sampai pada liberalisme hukum islam yang berkembang di  indonesia  maka  kita  perlu  lebih  dalam  memetakan  situasional  fiqih  indonesia  kedalam pemikiran fiqih dan hukum islam klasik dan kontemporer atau klasik versus kontemporer.
Sebagaimana  telah  di  bahas  di  atas  bahwa  madzhab  fiqh  (klasik)  merupakan  sumber hukum terpenting  yang telah semenjak islam masuk untuk pertama kali di indonesia. Dalam hal  ini  dominasi  madhab  syafii  telah  mempengaruhi  sendi,  ritus(kredo)  dan  sikap  umum keagamaan masyarakat indonesia. Di lihat dari hasilnya, reformasi perundang-undangan islam yang  di  lakukan  oleh  pemerintah  nampaknya  juga  mempertimbangkan  keberadaan  madhab ini.  Intinya  syafii  sebagai  rpresenteasi  madhab  hukum  telah  menjadi  perwujudan  nyata  dan terpenting dari peraaban islam di indonesia.
Pemikiran  itu  lah  menurut  hemat  penulis  yang  telah  mengantarkan  hasby,  hazairin, Sahal  mahfud  untuk  mulai  melakukan  kontekstualisasi  ajaran  agama  yang  tertuang  dalam khazanah  kitab  fiqh  madzhab  klasik.  Upaya  kontekstualisasi  ini  menarik  untuk  di  cermati mengingat  berbagai  methode dan aplikasi  dan argumen epistemology  yang di  tawarkan oleh mereka  kelihatan  cukup  beragam.  Kontektualiasasi    model  ini  sebagimana  akan  terlihat  bila melalui cara : perbandingan madzhab, pengembangan madzhab syafii dan ilhaq al masail bi nadhoiriha.
36 Leonard Binders, Islamic Liberalism (Chicago: University of Chicagi Press), 1998, 1
37 Charles  Kurzman, Introduction  Liberal  Islam  And  Its  Islamic  Contect  dalam  Liberal  Islam ,  Jakarta Paramadina 2001.

## Simpulan
Dari  beberapa  kajian  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan:  Fiqh  yang  berkembang  dalam masyarakat kita sekarang, sebagiannya adalah fiqh Hijazi yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan Mesir, atau fiqh Hindy yaitu fiqh yang terbentuk atas „ urf dan adat istiadat  yang  berlaku  di  India.  Selama  ini  belum  menunjukan  kemampuan  untuk  berijtihad mewujudkan  fiqh  yang  sesuai  dengan  kepribadian  Indonesia,  karena  itu  kadang-kadang  kita paksakan fiqh Hijaz atau fiqh Mishry atau fiqh Irak berlaku di Indnesia atas dasar taklid.
Pada  masa  awal  mula  Islam  masuk  ke  Nusantara,  yaitu  pada  abad  I  H.  atau  abad  VII M.yang  dibawa  oleh  pedagang-pedagang  Arab,  Islam  menjadi  hukum  resmi  negara  dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seiring dengan berdirinya kesultanan-kesultanan/ kerajaan- kerajaan. Dan beberapa ahli mengatakan bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia adalah  becorak  Syafi‟iyah.  Diantaranya.  Pada  pertengahan  abad  ke  XIV  M.  muncul  tokoh seperti sultan Malikul Zahir dari samudera pasai. Juga muncul pada abad ini Abd al-Rauf as- Sinkili, yang dianggap termasuk mujtahid Nusantara, dengan karyanya “ Mir’at al-Thullab fi Tasyi  al-Ma’rifah  al-Ahkam  al-Syar’iyah  li  al-Malik  al-Wahhab ”.Selanjutnya  pada  abad  ke XVIII M. muncul syekh Arsyad al-Banjari Memasuki abad XIX M. muncul Syaikh Nawawi al-Bantani  dengan  karyanya  yang  sangat  terkenal  Dari  gambaran  singkat  di  atas,  tampak bahwa hampir setiap masa, selalu saja di isi oleh ulama-ulama fikih yang bercorak Syafi‟iyah. Bukti  lain  adalah  banyaknya  kitab-kitab  fikih  yang  di  kaji  di  pesantren  dan  rata-rata  kitab tersebut  bercorak  Syafi‟iyah,  seperti  “ Muharrar,  Minhaj  al-Thalibin,  Manhaj  al-Thullab, Iqna’, Muhadzab, Fath al-Qarib ”,
Hukum  Islam  sebagai  hukum  formal  negara(positif),  tetapi,  sebagaimana  digagas  oleh K.H. Sahal dalam “Fiqh Sosial”-nya, menjadikan hukum Islam sebagai etika sosial.  Dengan cara ini diharapkan Syari‟at  Islam bisa menjadi living  value .    Kalau  ajaran  yang  bersumber dari Islam sudah menjadi tradisi yang hidup dalam masyarakat, maka tidak sulit bagi lembaga legislatif  dan  eksekutif  untuk  melakukan  legislasi.  Dengan  demikian  menjadikan  hukum Islam  sebagai  etika  sosial  merupakan  upaya  kultural  yang  berfungsi  sebagai  batu  loncatan agar ketika hukum Islam ditransformasi menjadi hukum positif, ia dapat berlaku efektif baik secara politis maupun sosiologis.  Itulah karenanya dalam konteks penegakan Syari‟at Islam, kelompok  Islam  moderat    harus  mampu  melakukan  pentahapan  ini  agar  terhindar  dari benturan  kepentingan  dengan  kelompok  lainnya  yang  memiliki  keyakinan  keagamaan berbeda.  Dengan    langkah  ini  maka  upaya  yang  diperlukakn  bukanlah  formalisasi  Syari‟at Islam  dalam  bentuk  perundang-undangan  tetapi  menjadikan  Syari‟at  Islam  sebagai  etika sosial.  Jadi  ajaran  agama  ditransformasi  menjadi  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat terlebih  dahulu,  baru  kemudian  dijadikan  peraturan  perundangan.  Meski  demikian,  setelah jadi peraturan perundangan label “Islam” tidak harus dipakai.
Tawaran  Metodologi  fiqih  indonesia  bisa  di  gagas  dan  para  pemikir  yang  ada  lebih memokuskan  pada  formulasi  dan  pemberlakuan  hukum  Islam  khusus  bagi  orang  Islam Indonesia  sehingga  hukum  Islam  belum  maksimal  dalam  memberikan  kontribusi  bagi pembentukan  aturan-aturan  atau  rancangan-rancangan  perundangan  nasional  yang  akan  di berlakukan  bagi  semua  warga  negara.  Dalam  rangka  pengembangan  metodologi  fiqih Indonesia  ini  di  perlukan  landasan  konseptual  tersebut  adalah  reinterpretasi  terhadap  relasi istilah-istilah  (addin)  agama,  syariah,  dan  fiqih  dengan  menambahkan  istilah  hukm-hukum partikular islam.
Berangkat  dari konseptul  tersebut  langkah-langkah  yang di  tempuh bagi  fiqih  Indonesia adalah : Pertama, dialektika secara kritis di antara ahkam syariah (teks partikular yang berisi aturan  praktis), illat (kausa  hukum  hikmah)  signifikasi  hukum) Annadhoriyyah  al  ammah ( azaz-azaz  hukum  ) maqosidu  syariah (tujuan  dasar  syariah)  analisis  ini  satu  langkah  yang bersifat normatif deduktif. Kedua yang di butuhkan dalam menganalisis permasalahan hukum tersebut adalah langkah yang bersifat empiris-induktif yaitu menganalisis permasalahan yang
di  kaitkan  dengan  realitas,  pandangan,  dan  praktek  di  masyarakat,  dalam  hal  ini Urf Indonesia ,  melalui  penelitian  lapangan  aktual  yang  bersifat  induktif.  Setelah  memunculkan tawaran  metodologi  yang  bersiafat  normatif  deduktif  dan  empiris-induktif  kemudian menjadikan fiqih di indonesia sebagai living tradisi yang hidup itu nampaknya akan menjadi terobosan  yang  menjadikan  hukum  islam  lebih  hidup  sehingga  secara  sosiologis  dan  politis akan mudah di ajukan sebagai bahan legislasi yang ada di Indonesia.

## Daftar Rujukan
Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1994. Pengantar Hukum Islam . Cet-5.Jakarta : Bulan Bintang Ash-Shiddiqy, Hasbi. 2001. Filsafat Hukum Islam . PT. Pustaka Rizki Putra Semarang : Manan,  Abdul.  2006. Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia :  PT.  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta
Wahid,Marzuki:  Rumadi.2003. Fiqh  Mazhab  Negara : Kritik  Atas  Politik  Hukum  Islam Indonesia . LKiS:Yogyakarta
Fuad, mahsun. 2005 Hukum Islam Indonesia. LKiS:Yogyakarta
Rohmat,imdadt,editor, kritik nalar madzhab fiqih NU, Lakpesdam NU, Jakarta Agus Moh. Najih, Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia , Jakarta, Teraju, Cet 1 2004