INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7998-8013 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kedudukan Hukum Sertifikat Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam
Warto 1 ✉ , Abdur Rahim 2
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu Email: wartoirama274@gmail.com 1 ✉

## Abstract
Land  is  the  main  capital  for  community  welfare  and  this  capital  is  the  right  or  property  of  every Indonesian citizen, ownership of land is protected by law. Land certificates are actually legal evidence according to the basic agrarian law UUPA and have strong and valid laws. Certification is important for the community to obtain legal certainty for their rights. The aim of the research is to determine the legal  position of  land  certificates  in  the  perspective  of Indonesian  law and to  determine  the  legal position  of  land  certificates  in  the  perspective  of  Islamic  law.  This  research  uses  a  type  of  library research (Library Research). The primary source of the research is obtained directly from observation of literature studies related to the Legal Position of Land Certificates in the Perspective of Islamic Law and the secondary obtained indirectly from books and references related to the research title. The results  of  the  study  show  that the  legal  position  of  land  certificates  in  Indonesia  is  proof  of  legal ownership of land, namely certificates of land rights because through land registration it will be known about who is the legal owner. A certificate of land rights is a strong but not absolute proof of title, meaning  that  a  certificate  of  land  rights  guarantees  legal  certainty  for  the  owner  as  long  as  the certificate: a) is issued in the name of the person entitled to it, b) the right to the land is obtained in good faith, c) is controlled physically, and d) no other party can prove otherwise. The legal position of land certificates in the perspective of Islamic law, is in accordance with the Duturiyah concept, namely regarding laws and regulations on a way to obtain individual and institutional rights, so that land ownership rights can be guaranteed even though they cannot prove ownership documentation, but this can be facilitated by a letter statements based on good faith on the basis of being accountable which in terms of Islamic law are compatible with the principles of Maslahah al-Mursalah, in the aspect of safeguarding property.
Keywords: Legal Position of Land Certificates from the Perspective of Islamic Law

## Abstrak
Tanah merupakan modal utama untuk kesejahteraan masyarakat. Modal ini merupakan hak atau milik setiap  warga  negara  Indonesia.Kepemilikan  atas  tanah  dilindungi  oleh  undang-undang.  Sertifikat tanah  sejatinya  adalah  alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  pokok  agrarian  UUPA  dan mempunyai  hukum  yang  kuat  dan  sah.  Sertifikasi  penting  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan kepastian hukum atas haknya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan hukum sertifikat tanah di Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan hukum sertifikat tanah dalam perspektif hukum Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  pustaka (Library  Research).  Sumber  primer penelitian  adalah  yang  diperoleh  langsung  dari  observasi  studi  kepustakaan berkaitan  dengan Kedudukan  Hukum  Sertifikat  Tanah  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dalam  Undang-undang  pokok Agraria (UU no.5 tahun 1960) dan sumber sekunder diperoleh dari buku dan referensi terkait dengan judul  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukan  Kedudukan  hukum  sertifikat  tanah  di  Indonesia merupakan  bukti  kepemilikan  yang  sah  atas  tanah   karena   melalui pendaftaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemilik yang sah. Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang  kuat  tetapi  tidak  mutlak,  artinya  sertifikat  hak  atas  tanah  menjamin  kepastian  hukum  bagi pemiliknya sepanjang sertifikat tersebut: a) diterbitkan atas nama yang berhak, b) hak atas tanahnya diperoleh  dengan  itikat  baik,  c)  dikuasai  secara  fisik,  dan  d)  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat membuktikan sebaliknya. Kedudukan hukum  sertifikat tanah dalam perspektif hukum Islam  sesuai dengan  konsep  Dusturiyah  yaitu mengenai  peraturan  perundang-undangan  atas  suatu  cara memperoleh  hak-hak perorangan  dan  lembaga,  sehingga  dapat  terjaminnya  hak  kepemilikan  atas tanah  walaupun  tidak  dapat  membuktikan  secara  dokumentasi  kepemilikan,  namun  dapat dipermudah  dengan  surat  pernyataan  atas  dasar itikad  baik  saja  dengan  dasar  dapat dipertanggunjawabkan di mana dari segi hukum Islam memiliki kesesuaian dengan prinsip Maslahah al-Mursalah, dalam aspek menjaga harta.
Kata kunci: Kedudukan, Hukum, Sertifikat Tanah, Perspektif, Hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Aset berwujud terutama tanah dapat dimiliki oleh siapa saja, terutama dalam hal tanah hak milik, penerima manfaat harus warga negara Indonesia (WNI), sedangkan jenis aset lainnya  dapat  dimiliki  oleh  individu  atau  lembaga.  lembaga  asli  dan  asing  pengertian kelembagaan  ini  termasuk  lembaga  negara  Indonesia  karena  negara  juga  boleh memilikinya. Namun, undang-undang negara ini lebih menitikberatkan pada penguasaan dari pada kepemilikan. Pentingnya pengelolaan hak secara nasional di sini lebih terfokus pada regulasi (Syah, 2014: 44).
Mengenai kepemilikan tanah di Indonesia, tidak mungkin dua badan hukum memiliki tanah. Untuk mengetahui bahwa seseorang sudah memilikinya, harus ada buktinya, yaitu. akta kepemilikan harus dilengkapi dengan sertifikat resmi, ada berbagai jenis, ada sertifikat
tanah, akta jual beli Yunani, atau itu. bisa juga akad turun temurun, karena bersifat turun temurun dan berubah seperti buku hibah pada masa hibah, namun tetap perlu dibuktikan. Menurut  UUPA  No.  5  Tahun  1960,  yaitu.  untuk  menjamin  kepastian  hukum  pemerintah, maka pendaftaran tanah dilakukan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia menurut peraturan pemerintah (Yamin, 2008: 207).
Peraturan hak atas tanah di dalam hukum agraria disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak atas tanah terbagi menjadi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, serta hak pakai. Kedudukan hak atas tanah untuk menguasai dan memiliki tanah secara penuh dalam jangka waktu lama disebutkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang- Undnag Pokok Agraria yang berisi “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah” (Sutedi, 2018: 4).
Propinsi  Jawa  Barat  merupakan  salah  satu  wilayah  di  negara  Indonesia  yang berkembang banyak konvensi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman yang sering  berubah  menjadi  alih  fungsi  yang  menyebabkan  banyak  kepemilikan  tanah  yang memiliki sertifikat ganda sering terjadi di Jawa Barat.
Sertifikasi  ini  penting  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  atas haknya.  Masalah  pendaftaran  tanah  mempunyai  akibat  dapat  mengurangi  kepercayaan terhadap alat-alat bukti pemilikan berupa sertipikat hak atas tanah. Informasi melalui media masa atau internet mengenai sertipikat palsu, “aspal”, tumpang tindih atau sertipikat ganda sangat memprihatinkan. Kepastian hukum kepemilikan tanah masih dapat dipermasalahkan, bahkan sampai digugat di pengadilan (Wahid, 2008: 5).
Sertifikat tanah sejatinya adalah alat bukti yang sah menurut undang-undang pokok agrarian  UUPA  dan  mempunyai  hukum  yang  kuat  dan  sah,  namun  hal  mengenai permasalahan sertifikat ganda masih banyak terjadi hingga ke desa-desa seperti terjadi di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten indramayu. Proses sertifikat tanah di Desa Mekarjaya  Kecamatan Gantar  Kabupaten  indramayu, dimulai dari  pembeli  tanah kepada inisial WT, sebelum pembelian, calon pembeli cek dokumen suratakte jual beli (AJB) kepada calon  penjual  ternyata  antara  surat  dan  fisik  tanah  sesuai,lanjut  terjadi  kesepakatan pembayaran yang disaksikan kepada saksi istri penjual menggunakan buku tanda terima pembayaran  bermaterai.  Setelah  transaksi  pembayaran  pejual  dan  pembeli,  lanjut pengukuran tanah melalui pengawai desa yang membidangi dipertanahan yaitu reksa bumi yang berinisial AC, yang didampingi RW setempat sekaligus saksi, dan saksi lainnya dari perantara inisial SR, terjadilah transaksi jual beli yang sah, 1 bulan kemudian surat aktejual
beli sudah terbit, selanjutnya pengawai desa inisial AC menyerahkanakte jual beli kepada penama baru/balik nama berinisial WR (Hasil wawancara dengan narasumber, 2019).
Ketika  akte  jual  beli  (AJB)  dari  nama  pemilik  baru  sedang  diproses  untuk  menjadi sertifikat  dengan  proses  yang  sangat  lama,  dikarenakan  sedang  dilanda  musim  covid19 Corona pada tahun 2020, pemilik tanahinisial WR, mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional Indramayu yang tujuannya untuk mengajukan pembuatan sertifikat tanah, ketika itu  bertanya  pada  bpk  inisial  IR  pengakuannya  pegawai  BPN,  kemudian  pemilik  tanah bertanyakepada pegawai BPN inisial IR, minta cara proses alur pembuatan sertifikat tanah bila mengurus sendiri, namun sepertinya cukup memakan waktu lama ucapnya, sehingga pemilik tanah memutuskan untuk minta tolong kepada inisial IR, yang sebagai pegawai BPN untuk  minta  dibantu  dalam  proses  pembuatan  sertifikat  tanah,.  Ketika  pemilik  tanah  di konfirmasi kepada pegawai BPN inisial IR yang memberikan kabar bahwa tanah tersebut akan  mulai  pengukuran,  terjadilah  pengukuran  dari  BPN  (Hasil  wawancara  dengan narasumber, 2019).
Pada bulan Mei 2020, lanjut setelah pengukuran, ini sial IR ke kantor camat dan desa untuk minta tanda tangan  kepada kepala desa mekar  jaya  dan  dokumen  lainnya terkait dengan proses pembuatan sertifikat, dikarenakan pemilik tanah tidak bisa hadir ke desa, inisial IR mendatangi pemilik tanah untuk minta tanda tangan. Kemudian lebih dari 1 tahun dapat  kabar  melalui  chat  watshap  dari  inisial  DN,  mengatasnamakan  bahwa  tanah  atas nama inisial WR ygsedang diproses sertifikat diklaim atas nama dirinya DN yang mengaku ini tanah keluarganya dan menunjukkan surat sertifikat tanah yang mereka atas nama MU keluarga dari inisial DN. Namun saat DN memberikan kabar surat tanahnya milik inisial WR, di klaim mililk dirinya dan keluarga, inisial WR mengkonfirmasi, sebaiknya bpk datang kantor desa mekar jayauntuk mengklarifikasi kebenaran surat tanah tersebut, karena obyek tanah tersebut  dilokasi  daerah  wewenang  Desa  Mekarjaya,  namun  mereka  justru  berbalik mengajak saya inisial WR untuk bisa datang ke BPN untuk diklarifikasi,WR jawab, maaf salah prosedur karena obyek tanah ada di kantor Desa Mekarjaya, mestinya diklarifikasi di desa terkait  bukan  di  BPN.  Terjadilah  kesepakatan  ke  dua  pihak  di  kantor  Desa  Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, namun ditunggu kehadirannya inisial DN tidak hadir dengan alasan sibuk sampai sekarang. Penulis melakukan  penelitian  dan klarifikasi kepada  pegawai  Desa  Mekarjaya,  yang  membidangi  di  pertanahan,  atau  reksa  bumi memberikan keterangan bahwa kekantor Desa Mekarjaya, yang tujuannya untuk meminta mengurus  tanah  yang  diklaim  dirinya,  namun  pengawai  desa  menayakan  bukti  surat suratnya, namun tidak bisa menunjukan, sehingga pegawai desa menolaknya, ucap pegawai Desa Mekarjaya (Hasil wawancara dengan narasumber, 2019).
Berapa bulan kemudian alhamdulilah  ada angin  segar, ada informasi dari pegawai desa, beliau mengabarkan sertifikat atas nama WR sudah jadi di BPN hanya saja antrian dalam  pengambilan,  ucap  pegawai  desa.  Berdasarkan  pemaparan  diatas  penulis menyimpulkan  diwilayah  hukum  Kabupaten  Indramayu  khusunyadi  Kecamatan  Gantar, Desa  Mekarjaya  masih  ada  mafia  penyalahgunaan  dokumen  surat  sertifikat  tanah,  pada dasarnya  sertifikat  tanah  adalah  alat  bukti  yang  kuat  dan  sah  menurut  undang-undang dasar pokok agraria, bila dijalankan sesuai prosedur (Hasil wawancara dengan narasumber, 2019).
Hak milik atas tanah membutuhkan  pengakuan dalam bentuk sertifikat merupakan alat bukti hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Sutedi, 2018: 80). Pada hakikatnya penerbitan sertifikat hak atas tanah harus  melalui  beberapa  tahapan  untuk  memperoleh  hak  yang  legal.  Dengan  demikian, apabila perolehan sertifikat hak atas tanah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku maka sertifikat tersebut tidak sah hukumn (UU No.50 Tahun 1960)
Bukti  autentik  memang  sangat  diperlukan  dalam  proses  sidang  perdata  sebab posisinya sebagai alat bukti utama yang membantu para hakim untuk menyelesaikan suatu perkara  atau  kasus  mengenai  keperdataan,  akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  menjamin kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat apabila ditemukan hal hal atau faktor- faktor yang menyebabkan bukti otentik itu tidak sah. Sehingga dalam penelitian ini peneliti ingin membahas mengenai bagaimana Kedudukan Hukum Sertifikat Tanah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan ( library research). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah a.  Buku  Ilmu  Hukum  Dalam  Simpul  Siyasah Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia) dan Undang- Undang  No.  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.  Sumber  data sekunder dalam penelitian ini adalah semua publikasi hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti buku teks, jurnal, dan pendapat ahli hukum yang dipublikasikan yang diperoleh dari bahan kepustakaan (Siyoto dan Ali, 2015). Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah,  jurnal,  internet,  ataupun  informasi  lainnya  yang  berhubungan  dengan  judul penulisan  untuk  mencari  hal-hal  atau  yang  berupa  catatan,  transkip,  buku,  surat  kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Hukum Sertifikat Tanah di Indonesia

## 1. Undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3
Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum sepertiundang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun  bahkan  setiap  tindakan  atau  kebijakan  pemerintah  haruslah  berlandaskan  dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan  tersebut  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004).
Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 menyebutkan  bahwa  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran negara  adalah  untuk  mengelola  semua  kekayaan  alam  di  atas  bumi.  Bumi  merupakan anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  diberikan  kepada  manusia  untuk  dirawat  dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan bahwa “ Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya  macam-  macam  hak  atas  permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah,  yang  dapat diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orangorang,  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama- sama dengan orang lain serta badan hukum”.
Berdasarkan  pasal  tersebut  bermakna  permukaan  bumi  sebagai  bagian  dari  tanah yang dapat dimiliki haknya oleh setiap orang atau badan hukum. Hak-hak yang timbul dari hak  atas  tanah  (tanah  hak),  termasuk  bangunan  atau  benda-benda  yang  terkandung didalamnya,  adalah  suatu  masalah  hukum.  Persoalan  hukum  yang  dimaksud  adalah persoalan  yang  berkaitan  dengan  dianutnya  asas-asas  terkait  hubungan  antara  tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya (Supriadi, 2008: 3).
Dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan asas accesie atau asas perlekatan. Makna  asas  perlekatan  yakni  bahwa  bangunan-bangunan  dan  benda-  benda/  tanaman yang terdapat di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Dengan demikian yang termasuk pengertian hak atas tanah meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dimiliki haknya, kecuali jika ada kesepakatan lain dengan pihak lain (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan 571) (Harsono, 2008: 17).

## 2. Undang-undang pokok Agraria (UU no. 5 tahun 1960)
Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, pengolahan lahan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Tanah menjadi sangat penting dari segi hukum karena mengacu pada hak untuk memiliki, mengolah atau menggunakan tanah. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan tanah dan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Hal ini  penting  dilakukan  agar  tidak  timbul  konflik  kepentingan  di  masyarakat  dan  untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Sistem dan dasar hukum pemanfaatan lahan telah diatur dalam UU No 5 Tahun 1960 atau disebut juga UU Agraria.
UUPA terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) pasal yang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) pasal dan 9 (sembilan) pasal khusus terkait ketentuan konversi. Di samping 10 (sepuluh) pasal yang mengatur tentang dasar dan ketentuan pokok, maka pengaturan tentang tanah terdapat dalam 53 (lima puluh tiga) pasal, sisanya, 4 (empat) pasal mengatur hal-hal di luar ketentuan pokok dan pertanahan. Karena UUPA tunduk pada peraturan pertanahan, nama UU  ini  diperdebatkan  pada  saat  penerbitannya.  Iman  Soetiknjo  dari  Seksi  Agraria  UGM menyarankan  namanya  “UU  Pertanahan”,  dan  karena  reaksi  tersebut  maka  dala m perkembangannya  ditambahkan  pasal-pasal  yang  tidak  hanya  berkaitan  dengan  tanah (Soetiknjo, 1987: 190).
Undang-undang  No  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria, yang mengatur mengenai tentang hak-hak atas tanah, air, dan udara. Hal tersebut juga meliputi  aturan  dasar  dan  ketentuan  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  atau pemanfaatan  sumber  daya  agraria  nasional  di  Indonesia,  pendaftaran  tanah,  ketentuan- ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. UU No 5 Tahun 1960 adalah penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan  dan  kemakmuran  bagi  pembangunan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3.
Jika kita cermati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, ternyata Undang- Undang Nomor 5 atau yang disebut juga Undang-Undang Agraria tidak hanya mengatur tentang tanah dalam arti sempit. UU No. 5 atau UU Pertanian mengatur tentang sumber daya alam pertanian  secara  umum  dan  juga  mengatur  jenis-jenis  hak  atas  tanah.  Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 (1), jenis-jenis tersebut meliputi hak milik, hak pakai, hak pakai bangunan, hak pakai dan penghasilan, hak sewa, hak guna lahan, hak pemungutan hasil hutan dan hak lainnya.

## 3. Peraturan-peraturan pelaksana UUPA
UUPA  merupakan  UU  produk  nasional  pertama  yang  menggantikan  berbagai peraturan bidang pertanahan warisan kolonial Belanda, sehingga ia dikenal dengan “karya agung” bangsa. Dari latar belakang sejarah dan substansi UUPA, terlihat bahwa undang- undang ini dirancang sebagai undang-undang yang komprehensif untuk mengatur bumi, air, ruang, dan kekayaan alam yang melekat. Dengan demikian, ketentuan undang-undang ini  mencakup  peraturan  dasar  yang  mencakup  asas,  tujuan  utama,  dan  keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan bumi, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam.
Pemerintah menegaskan bahwa sertifikat tanah penting dimiliki setiap pemilik tanah karena merupakan tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Pemerintah mengatakan, di dalam  sertifikat  tanah  sudah  tertulis  nama  pemilik  beserta  luas  lahan  yang  dimiliki. Menuturkan  pemerintah  bahwa  permasalahan  sertifikat  tanah  menjadi  perhatian  karena masih adanya sengketa tanah di daerah baik antara warga dengan warga, warga dengan pemerintah, maupun warga dengan perusahaan swasta.
Untuk itu, pemerintah terus mempercepat proses pengurusan sertifikat tanah guna mengurangi  konflik  sengketa  lahan.  Kepala  Negara  menyampaikan  bahwa  target penerbit an sertifikat tanah akan terus dinaikkan setiap tahun. “Targetnya saya naikkan terus, 9  juta  naik  lagi,  tapi  kemarin  pandemi  turun  lagi  8  juta.  Tapi  8  juta  gede  banget dibandingkan 500 ribu ya kan,” tambahnya.
Masyarakat  bawah saat  ini masih menemui sejumlah kendala  pada  saat melakukan sertifikasi  tanahnya  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  Padahal,  masyarakat  memiliki animo besar dalam mensertifikasi tanah mereka. Di Indonesi untuk memecah sertifikat saja rata-rata  dibutuhkan  jangka  waktu  hingga  delapan  bulan,  belum  lagi  ditambah  dengan beban biaya yang relatif cukup mahal. Untuk itu, perlu disarankan agar dilakukan evaluasi terhadap institusi BPN hingga ke tingkat daerah-daerah.
Masih banyaknya mafia tanah, untuk memberantas mafia tanah bukan hanya dilakukan oleh  BPN.  Terkait  percepatan  sertifikasi  tanah,  BPN  menggandeng  pihak  swasta  untuk membantu pembiayaan sertifikasi tanah rakyat. Ini hendaknya juga yang jadi perhatian dan BPN  jadi  ujung  tombak  karena  kami  akan  berikan  sertifikat  nanti  dan  perlu  kerja  sama dengan pemerintah daerah.
Sertifikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak atau sempurna menurut ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Perubahan PP Nomor 10 1961. Hal ini berarti bahwa keterangan-keterangan
yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai  keterangan  yang  benar  selama  dan  sepanjang  tidak  ada  alat  pembuktian  yang membuktikan  sebaliknya.  Dengan  demikian  pengadilanlah  yang  akan  memutus  alat pembuktian mana yang benar dan apabila ternyata data dari pendaftaran tanah tidak benar, maka  diadakan  perubahan  dan  pembetulan  atas  keputusan  pengadilan  tersebut (Hutagalung, 2005: 82). Pembatalan sertipikat oleh hakim PTUN dapat dibenarkan asalkan pembatalan  itu  didasarkan  kepada  pembuktian  yang  kuat  menyangkut  kecacatan  dasar hukum dalam penerbitan sertipikat baik formil maupun materil (Dananjaya, 2016: 71).
Kedudukan Hukum Sertifikat Tanah dalam Perspektif Hukum Islam
Pra  pembahasan  kedudukan  fiqh  siyasah  di  dalam  hukum  Islam,  perlulah  untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhayli, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan  hukum-hukum  lainnya,  adalah  bahwa  hukum  Islam  ini  selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. Pertama, Hubungan manusia  dengan  Tuhannya;  Kedua,  Hubungan  manusia  dengan  dirinya  sendiri;  Ketiga, Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya (al- Zuhaylî, 2004: 33).
Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang- undangan  negara.  Dalam  hal  ini  juga  dibahas  antara  lain  konsep-  konsep  konstitusi (undang-undang  dasar  negara  dan  sejarah  lahirnya  perundang-  undangan  dalam  suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang- undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Iqbal, 2014: 177).
Permasalahan di  dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara  pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Djazuli, 2004: 47).
Pembagian  hukum  Islam  (fiqh)  secara  sistematis,  dari  paparan  ini  diharapkan  akan dapat  diketahui kedudukan dan urgensi fiqh  siyasah dalam sistematika hukum islam itu. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:
1. Fiqh  Ibadah  (Hukum  Ibadat):  hukum  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan Tuhannya. Bagian dari Fiqh Ibadah  adalah shalat, puasa, zakat  dan haji.
2. Fiqh Muamalat (Hukum Muamalah): hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia  dalam  masalah-masalah  keduniaan  secara  umum.  Bagian  dari  ini  adalah secara  khusus  berkaitan  dengan  persoalan-persoalan  ekonomi  seperti jual  beli, perjanjian, dan utang piutang. Jinayah (pidana) dan hukum perkawinan (munakahat)
(Iqbal, 2014: 14).
T.M  Hasbi  ash-Shiddieqy  (1904-1975)  membagi  hukum  Islam  secara  sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: Pertama, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji. Kedua, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. Ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan  sesama  mereka  dalam  bidang  kebendaan  seperti  jual  beli  dan  sewa- menyewa. Keempat, yang berkaitan dengan perang- damai dan jihad (siyar). Kelima, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (munafaah). Keenam, yang berkaitan dengan akhlak (adab) (Iqbal, 2014: 10).
Dengan  demikian,  bisa  disimpulkan  bahwa  fiqh  siyasah  mempunyai  kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan  menetapkan  kebijakan-kebijakan  politik  praktis  yang  berguna  bagi  kemaslahatan masyarakat  muslim  khususnya,  dan  warga  lain  umumnya,  pemerintah  jelas  memerlukan siyasah syariyah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya. (Iqbal, 2014: 12).
Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan  warga  negara,  hubungan  antar  warga  negara  dengan  lembaga  negara,  dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Shiddieqy, 1997: 30).
Secara  garis  besar  maka  objeknya  menjadi,  pertama,  peraturan  dan  perundang- undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan
antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masingmasing dalam mencapai tujuan negara. Dari dua kata berbahasa Arab fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Ssiyasah. Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqh Siyasah
atau  Fiqh  Syariyah  ialah  ilmu  yang  mempelajari  hal-hal  dan  seluk-beluk  pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat  oleh  pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar- dasar ajaran  syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
Dalam fiqih siyasah, konstitusi disebut juga dengan dustûri. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.  Menurut  istilah,  dustur  berarti  kumpulan  kaidah  yang  mengatur  dasar  dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak  tertulis  (konvensi)  maupun  tertulis  (konstitusi).  Kata  dustur  juga  sudah  disergap kedalam  bahasa  Indonesia,  yang  salah  satu  artinya  adalah  undang-undang  dasar  suatu negara
Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama (Kahllaf, 1977: 25-40).
Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al- sulthah al- tasyri’iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.  Menurut  Islam,  tidak  seorangpun  berhak  menetapkan  hukum  yang  akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah al-suthah al- tasyri’iyah  digunakan  untuk  menunjukkan  salah  satu  kewenangan  atau  kekuasaan pemerintah  Islam  dalam  mengatur  masalah  kenegaraan.  Dalam  konteks  ini,  kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur- unsur legislasi dalam Islam meliputi: (Iqbal, 2014: 187).
1. Pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  untuk  menetapkan  hukum  yang  akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
3. Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam
Kepemilikan adalah milik Allah semata, dan bahwa ,manusia tidak memiliki hak kecuali memanfaatkan  dengan  cara  yang  di  ridhoi  Allah.  Mengatur  pertanahan  dengan  hukum selain  hukum  Allah  telah  diharamkan  olehnya,  sebagaimana  dalam  firman  Allah  berikut: Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua kepunyaanlah semua yang tersembunyi  di  langit  dan  bumi.  Alangkah  terang  penglihatnya  dan  alangkah  tajam pendengerannya, tak ada seorangpun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. (QS. Al Kahf 18:26)
Ayat diatas menjelaskan tafsir bahwa Katakanlah kepada siapa yang tidak percaya atau membantah keterangan ini, "Allah yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua; betapa tidak, sebab milik-Nya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi, tidak ada sesuatu pun yang terluput dari pengetahuan- Nya.  Alangkah  terang  penglihatan-Nya  terhadap  segala  sesuatu  dan  alangkah  tajam pendengaran-Nya terhadap suara; tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka penduduk langit  maupun  bumi  selain  Dia  Yang  Mahakuasa  atas  segala  sesuatu;  dan  Dia  tidak mengambil  seorang  pun  menjadi  sekutu-Nya  dalam  menetapkan  keputusan,  sebab  Dia tidak membutuhkan siapa pun menjadi sekutu bagi-Nya. (Al-Qurthubi: 2007).
Konsep Islam dalam hal pemilikan tanah berdasar pada konsep tentang hak milik. Islam mengakui hak milik individu sekaligus hak milik sosial. Dalam pandangan ekonomi Islam, kepemilikan  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu:  kepemilikan  individu,  kepemilikan  umum,  dan kepemilikan Negara (Triono, 2011: 317).
Pembatasan  dalam  hal  pemilikan  individu  terletak  pada  fungsionalisasinya.  Islam memberikan  sejumlah  kewajiban  bagi  pemilik  kekayaan  untuk  memikirkan  komunitas masyarakat  sekitarnya.  Kewajiban-kewajiban  bagi  pemilik  kekayaan  tersebut  antara  lain: zakat, sadaqah, infak, wakaf, wasiat dan sebagainya (Mahfuz, 1994: 159). Model pembatasan ini memiliki filosofi hukum dan ekonomi yang mutualistik sifatnya
Kepemilikan umum (milkiyah „ammah) adalah penguasaan untuk memanfaatkan suatu benda  oleh  sebuah  komunitas  atas  ijin  Negara.  Benda-benda  yang  masuk  kategori  ini biasanya  adalah  benda-benda  yang  dibutuhkan  secara  umum  oleh  komunitas,  yang meliputi tiga kategrori: barang kebutuhan umum, barang tambang besar, dan sumber daya alam (Triono, 2011: 317).
Dalam konteks kekinian, penerapan konsep ihyaul mawat tidak sebebas sebelumnya. Dengan adanya Negara muncul pembagian kekuasaan antara kekuasaan individu dengan kekuasaan Negara. Kekuasaan individu (wilayah khassah) adalah wewenang yang dimiliki
oleh setiap pribadi yang menjadi dasar tegaknya hak individu. Kekuasaan Negara (wilayah „ammah)  adalah  kewenangan  umum  yang  dipagang  oleh  waliyul  amri  yaitu  penguasa Negara (sultan/presiden). Di dalam menjalankan kewenangannya Negara dibatasi dengan keharusan  menemp atkan  maslahah  „ammah  (kemaslahatan  umum)  sebagai  dasar penetapan segala kebijakan. Hal ini sesuai kaidah, “tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”
Konsep hukum adat itulah yang kemudian tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA bahwa seluruh  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, melihat prinsip Islam dalam pemberian tanah maupun menghidupkan tanah mati menunjukan bahwa prinsip mengelola tanah kosong itu menjadi salah satu sebab seseorang memiliki tanah, atau sebab lahirnya hak milik tanah. Hal itu sama halnya,  juga berlaku pada hukum adat, dimana membuka lahan  menjadi  bagian  dari  proses  pertumbuhan  hak  atas  tanah  yang  diungkapkan  oleh Herman Soesangobeng (Soesangobeng, 2012: 232-233).
Ulama fiqh menggunakan pola induktif dan metode bayani. Abu Hanifah menetapkan persyaratan  menghidupkan  tanah  Negara  (mati/terlantar)  adalah  dengan  menggarap, mengairi dan menanami. Abu Hanifah berdalil dengan beberapa Hadith yang artinya: siapa yang memagari (menghidupkan) lahan, maka lahan tersebut menjadi hak miliknya. (HR. Abū Daud) (Daud, 1952: 220).
Pada masa `Umar telah membuat reformasi hukum agraria, dengan tujuan penertiban dan  pemberdayaan  tanah  terlantar  dengan  memberikan  batas  waktu  tiga  tahun  bagi penggarap  pertama.  Demikian  juga  halnya  dengan  Hanafi  dan  Malik  telah  memberikan persyaratan  yang  ketat  dalam  perolehan  hak  milik  harus  dengan  izin  pemerintah.  Jika pemilik tanah tidak memberdayakan dan memanfaatkan tanahnya lebih  dari tiga  tahun, maka  tanah  tersebut  kembali  kepada  tanah  negara,  dan  hilanglah  hak  bagi  penggarap pertama (Ismail, 2013: 41).
Hukum berubah dengan berubah zaman, atau berubah fatwa dengan sebab berubah zaman dan berubah kemaslahatan bagi manusia. Ma ṣ lahah ditegakkan untuk kemaslahatan manusia secara umum, bukan ma ṣ lahah individu (Zuhayli, 1986: 1116). Demikian juga dalam bidang  muamalah  kembali  kepada  kemaslahatan  manusia,  seperti  pemindahan  atau pengalihan hak milik dengan sebab memberi atau selain member (Al- Sayutī, 2009: 222).
Tanah  sekarang  sudah  punya  arti  ekonomis,  di  mana  tanah  tersebut  sudah  ditata sedemikian rupa sesuai dengan kebutuha (Djazuli, 2006: 76). Masa sekarang tanah tidak saja sebagai  lahan  pertanian,  pemukiman  dan  sarana  sosial  lainnya.  Tetapi  tanah  sudah merupakan aset yang tak ternilai harga bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Sejalan
dengan  perkembangan  zaman  dan  proses  perubahan  sosial,  menuntut  adanya pembaharuan di segala aspek kehidupan. Seperti halnya di beberapa negara Islam telah dirumuskan dalam Undang-undang Pertanahan Islam sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama.

## SIMPULAN
Kedudukan hukum sertifikat tanah di Indonesia merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah karena melalui pendaftaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemilik yang sah. Sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang kuat tetapi tidak mutlak, artinya sertipikat hak atas tanah menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya sepanjang sertipikat tersebut: a) diterbitkan atas nama yang berhak, b) hak atas tanahnya diperoleh dengan itikat baik, c) dikuasai secara fisik, dan d) tidak ada pihak lain dapat yang membuktikan sebaliknya.
Kedudukan  hukum  sertifikat  tanah  dalam  perspektif  hukum  Islam,  sesuai  dengan konsep  Dusturiyah  yaitu  mengenai  peraturan  perundang-undangan  atas  suatu  cara memperoleh  hak-hak  perorangan  dan  lembaga,  sehingga  dapat  terjaminnya  hak kepemilikan  atas  tanah  walaupun  tidak  dapat  membuktikan  secara  dokumentasi kepemilikan, namun dapat dipermudah dengan surat pernyataan atas dasar itikad baik saja dengan  dasar  dapat  dipertanggunjawabkan  di  mana  dari  segi  hukum  Islam  memiliki kesesuaian dengan prinsip Maslahah al-Mursalah, dalam aspek menjaga harta.

## DAFTAR PUSTAKA
Arisaputra, MI and Sri Wildan Ainun Mardiah. 2019. Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam
Perkembangan Administrasi Di Indonesia,” Amanna Gappa 27, no. 2 (2019): 71.
Ali, A. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.
Al-Zuhayli, W. 2004. al-Fiqh al- Islâmî wa Adillatuh vol. 1 (Damaskus: Dâr al - Fikr.
Al-maliki, A. 1963. As-Syiyasah Al-Iqtisha Hiday Al-Musla. Bogor: Cahaya. Afzalurrahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. Djazuli, 2006. Kaidah- Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana.
Dananjaya, NS. 2016. “Pembatalan Sertipikat Hak Milik dan Akibat Hukumnya Terhadap Akta Jual Beli”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1, September 2016.
Djazuli, H.A. 2003. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari‟ah. Jakarta: Kencana.
Djazuli. 2004. Fiqh Siyasah ‚Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu - rambu Syariah‛,
Jakarta, Kencana, 2004, hlm.
Chomzah,  AA  2002,  Hukum  Pertanahan  Seri  Hukum  Pertanahan  I  Pemberian  Hak  Atas Tanah Negara.  Jakarta: Prestasi Pustaka.
Eman, A. B. (2013). Penyelesaian terhadap Sertifikat Ganda oleh Badan Pertanahan Nasional. Lex et Societatis, 1 (2), 28-40.
Fitria,  M.  2021.  Bukti  Kepemilikan  Sertifikat  Tanah  dalam  Putusan  Nomor 23/Pdt.G/2017/Pengadilan Negeri Mejayan Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Konsep  Tamlik”.  Malang:  Fakultas  Syariah  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim Malang.
Harjono.  2008.  Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa.  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Muhammad Iqbal, M. 2014. Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.
Jakarta: Prenada Media. Cet Ke-1.
Martono, N 2010. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta. Rajawali Pers.
Mukhtar.  2007.  Bimbingan  Skripsi,  Tesis,  dan  Artikel  Ilmiah;  Panduan  Berbasis  Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan. Ciputat: Gaung Persada Press.
Noor, A. 2006. Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia. Bandung: CV. Mandar maju.
Nurhayati, D. 2019. Pesan Dakwah Dalam Novel Cinta Suci Zahrana Karya Habiburrahman El Shirazy. Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Raden Intan.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah.
Rijal, MF. 2007. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
Roestandi, A. 2006. Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Rato,  D.  2010.  Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum.  Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Supriadi. 2008. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.
Santoso, U. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, cet,2. Jakarta: Kencana.
Triono,  DC.  2011.  Ekonomi  Islam  Mazhab  Hamfara.  Yogyakarta:  Irtikaz.  Tika,  MP.  2006. Metodologi Riset Bisnis. Jakarta: Bumi Aksara.
Yayasan  Penyelenggara  Penerjemah  dan  Penafsir  Al- Qur‟an.  2012.  Al - Qur‟an  dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta.
Zaman, B 2009. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pasal 10 Uupa No. 5 Tahun 1960 Tentang Kepemilikan Tanah Guntai. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Zuhayli, W. 1986. U ṣ ul al-Fiqh al-Islam. Damsyik: Dar al-Fikr.