## Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam
Agus Manussa Kerti 1 , Ahmad. Muslimin 1 , Iwannudin 1 , Veri Triyono 2 , Meri Fitri Yanti 2 1 Universitas Ma’arif Lampung , Indonesia
2 Institute Ma’arif Way Kanan , Indonesia
bagusmanussakerti28@gmail.com

## Abstrak
Dalam perkawinan, seorang laki-laki atau suami boleh beristri lebih dari satu asalkan sesuai dengan  aturan  yang  berlaku.  Ketika  suami  dan  istri  menikah,  semua  harta  bersama  yang mereka miliki harus dibagi rata di antara mereka atau diberikan kepada ahli waris pasangan yang  sah.  Aset  didistribusikan  berdasarkan  berapa  banyak  setiap  bagian  yang  ada. Permasalahan yang terjadi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Kotagajah  Kabupaten Lampung Tengah  yakni ada beberapa keluarga dimana suaminya memiliki lebih  dari satu  orang istri. Permasalahan yang terjadi, ada salah satu keluarga poligami yang suaminya meninggal dunia. Persoalan yang menjadi perbincangan di kalangan keluarga dan masyarakat yakni berkaitan dengan  harta  peninggalan.  Pihak  keluarga  dan  masyarakat  masih  bingung  menentukan pembagian harta waris tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum Islam dan KUHP terhadap pembagian harta peninggalan dalam perkawinan poligami di Desa Bangun Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan di luar. Kajian lapangan ini mengkaji tentang pembagian harta peninggalan dalam perkawinan  poligami  perspektif  hukum  Islam  dan  KUHP  di  Desa  Bangun  Rejo  Kecamatan Kotagajah  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  dan  keluarga poligami  termasuk  di  antara  subjek  penelitian.  Data  yang  dibutuhkan  dikumpulkan  melalui observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif sebagai metode analisis data. Hasil temuan menunjukkan bahwa pembagian waris perkawinan poligami di Desa Bangun Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah telah sesuai dengan syariat Islam dan KUHP.
Kata Kunci: Pembagian Harta Waris, Poligami Hukum Islam. Problematika Harta Waris Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2747-1667 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perkawinan disebut juga “pernikahan” pernikahan berasal dari bahasa nikah,  menurut bahasa  artinya  mengumpulkan,  saling  memasukan  dan  digunakan untuk   arti   bersetubuh dan   kata nikah (Maulana et al., 2023). Perkawinan merupakan adanya akad yang terjadi antara kedua calon mempelai berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang yang terjalin, yang kemudian dilakukan oleh pihak ketiga (wali) sesuai dengan sifat dan keadaan yang telah ditetapkan untuk menghalalkan  keduanya  sebagai  pendamping  hidup  dalam  keluarga.(Moh.  Fauzan  Januri, 2013).  Perkawinan  juga  mengandung  unsur  kesakralan,  yaitu  hubungan  antara  manusia dengan Tuhannya (Dharmayani et al., 2022). Perkawinan dilaksanakan oleh seorang laki-laki

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
dan perempuan yang  keduanya  mengikat  pada  suatu  ikatan  lahir  batin dengan bertujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia (Hermanto & Ismail, 2020).
Dewasa ini, perihal perkawinan pada dasarnya telah disebutkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 yaitu Perkawinan merupakan hubungan lahir batin antara seorang pria dengan  seorang  wanita  sebagai  pasangan  suami  istri  dengan  maksud  membentuk  keluarga, rumah  tangga  yang  bahagia  dan  selama-lamanya  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.(Ropiah, 2011) Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 bahwa “setiap perkawinan dicatat menurut  peraturan  perundang- undangan  dan  peraturan  yang  berlaku”  dan  “perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaan.” Perkawinan yang sah yang diakui oleh negara adalah perkawinan yang tercatat oleh petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), hal  ini dapat dikatakan sah  menurut agama Islam dan sah meurut agama. sedangkan bagi non muslim akan di catat oleh Kantor Catatan Sipil seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dengan demikian, terbukti  dari  keterangan  di  atas  bahwa  undang-undang  mewajibkan  pencatatan perkawinan.(Ropiah, 2011)
Perkawinan yang telah terjalin tidak lepas dari kata “waris”, ha l ini disebutkan bahwa waris  merupakan  pengalihan  harta  peninggalan  orang  yang  telah  meninggal  kepada  ahli warisnya juga tunduk pada ketentuan hukum di bawah hukum waris  (Nawawi et al., 2022), bahkan ia juga yang mengatur perselisihan baik di dalam keluarga maupun dengan pihak luar serta akibat-akibatnya yanga ada pada waris (Anita Kamilah & M. Rendy Aridhayandi, 2015). Dalam hukum waris sendiri dipengaruhi dengan system kekeluargaan ataupun dengan system hukum waris Islam (Kurniati & Mukhlishin, 2023).
Banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang hukum waris. Seperti pada ayat dibawah ini:
Menurut ketentuan ayat ini, jika seseorang meninggal dunia, hartanya harus diberikan kepada anak laki-laki, anak perempuan, ayah, dan ibu dari orang yang meninggal tersebut.
Pada hakekatnya, seorang laki-laki atau suami boleh beristri lebih dari satu dalam satu perkawinan tetapi harus berpegang pada pedoman yang sangat ketat, sebagaimana Allah SWT nyatakan dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:
Ayat diatas menjelaslah bahwa Allah SWT membolehkan umatnya (laki-laki) menikah dengan empat wanita, asalkan mereka berperilaku jujur dan adil. Namun faktor adil sangatlah sulit direalisasikan oleh manusia. Oleh karena itu dianjurkan kepada laki-laki atau suami untuk beristri tidak lebih dari satu orang.
Shalih  bin  Fauzan  mengatakan,  sebagaimana  dikutip  oleh  Majdi  Fathi  bahwa  “ Orang yang  ingin  menjunjung  tinggi  hak-hak  istri  dengan  sempurna  diperbolehkan  memiliki  istri
sampai  dengan  empat  orang.  Dan  orang  yang  tidak  memiliki  kesiapan  untuk  itu  harus membatasi diri pada satu saja atau pada budak yang dimiliki” (Majdi Fathi Ali Kuhail, 2006). Kalimat pertama Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan  bahwa  harta  yang  diperoleh  setelah  perkawinan  menjadi  harta  bersama (Iwannudin, 2021). Harta bersama dalam perkawinan poligami dibahas di sini. Pasal 94 ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991, yang mengatur tentang pelaksanaan  Instruksi  Presiden  Nomor  1,  menentukan  bahwa  dalam  perkawinan  poligami dibentuk harta bersama yang dibagi antara masing-masing istri dan suami. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun  1991,  yang  menyatakan  bahwa  harta  bersama  hasil  perkawinan  suami  yang  beristri lebih dari seorang dihitung pada saat akad nikah kedua, ketiga, atau keempat, yang ditentukan pada saat itu, memperjelas hal ini sekali lagi.
Menurut Pasal 128 KUH Perdata, “kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana barang itu berasal, hal ini dilakukan setelah bubarnya harta bersama”. Pasal 852a KUH Perdata menyatakan bahwa bagian itu sama dengan anak yaitu 1/3 dari masing-masing pembagiannya. Akan tetapi, harta warisan  istri  pertama  berhak  jatuh  kepada  anak  dari  perkawinan  pertama  jika  dianggap meninggal dunia karena suatu putusan pengadilan (alternatif kedua). Menurut ketentuan Pasal 852 KUH Perdata, pembagian kepada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari perkawinan  yang  pertama  dilakukan  sama  rata  atau  setengah  untuk  masing-masing  harta kekayaan perkawinan yang pertama.
Menurut pasal tersebut, selama suami dan istri bersama sebagai satu keluarga, semua harta bersama yang mereka miliki harus dibagi rata di antara mereka atau diberikan kepada ahli  waris  pasangan  yang  sah.  Aset  didistribusikan  sesuai  dengan  berapa  banyak  masing- masing bagian yang ada.
Berdasarkan  data  yang  peneliti  peroleh  melalui  pra  survei  di  Desa  Bangun  Rejo Kecamatan  Kotagajah  Kabupaten  Lampung  Tengah  diketahui  bahwa  ada  beberapa  keluarga dimana suaminya memiliki lebih dari satu orang istri. Permasalahan yang terjadi, ada salah satu keluarga poligami yang suaminya meninggal dunia. Persoalan yang menjadi perbincangan di kalangan keluarga dan masyarakat yakni berkaitan dengan harta peninggalan. Pihak keluarga dan masyarakat masih bingung menentukan pembagian harta waris tersebut. Karena sampai sekarang,  pasangan  tersebut  masih  ribut  memperebutkan  harta  yang  mereka  miliki.  Istri pertama menuntut bagiannya lebih banyak daripada istri muda karena ia beranggapan ialah yang paling lama membangun perekonomian dengan si suami. Akan tetapi istri yang muda juga tidak mau kalah karena suaminya sudah berjanji akan memberikan bagian tertentu yang sudah dijanjikan oleh suaminya. Oleh sebab itu harta waris belum dibagikan hingga sekarang.
Melihat  permasalahan  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  secara mendalam  terkait  masalah  tersebut.  Penelitian  terhadap masalah  tersebut  menurut  peneliti penting  untuk  dilakukan  karena  urusan  waris  merupakan  urusan  yang  sangat  krusial  dan rawan terjadinya persengketaan. Terlebih lagi ahli waris dalam keluarga tersebut merupakan pasangan poligami yang mana sama-sama memperebutkan bagiannya masing-masing.
Berdasarkan kajian yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti rumusan masalah penelitian  ini  adalah:  Bagaimanakah  pembagian  harta  waris  perkawinan  poligami  di  Desa Bangun Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah perspektif Hukum Islam dan KUHP?

## Kajian Teori
keluarga sehari-hari, bukan keadilan berdasarkan kecenderungan emosi dan cinta saja, karena  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  emosi  berada  di  luar  kemampuan  dari manusia. 1) Al-Hadits
Hadits  Nabi  Muhammad  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari-Muslim yang berbunyi (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2013) :

## b. Sebab-sebab Poligami
Menurut  hukum  Islam,  memiliki  banyak  istri  merupakan  tanda  bahwa seorang laki-laki memiliki jiwa kepemimpinan yang adil dalam mengurus rumah tangganya. Syari'at Islam menjadi contoh bagaimana poligami dapat dipraktikkan semaksimal mungkin karena konsep keadilan. Seorang suami melakukan poligami mempunyai  beberapa  sebab.  Adapun  sebab-sebab  terjadinya  poligami  menurut syariat Islam di antaranya:
1) Kerena memiliki kemanduan;
2) Istri tidak berfungsi sebagai istri;
3) Suami hiperseksual yang membutuhkan lebih banyak seks daripada istri;
4) Jumlah wanita lebih banyak daripada pria;
5) Seorang istri  yang memaksa suaminya  untuk  berpoligami  (Boedi  Abdullah  & Beni Ahmad Saebani, 2013)
Jadi secara garis besar menurut ajaran Islam poligami ini dapat dilakukan jika  memiliki  sebab-sebab  yang  jelas,  seperti  karena  istri  mandul  karena  suatu kondisi,  tidak  mampu  melahirkan  anak,  menderita  penyakit  kronis,  dan  suami diyakini akan memenuhi kebutuhan biologisnya dengan melakukan perilaku yang bertentangan dengan agama. Islam mengizinkan poligami dalam kondisi tertentu, dan hikmah yang ada di balik persetujuan ini sangat besar.
c. Syarat-syarat Poligami Dalam Hukum Islam
Dari  sudut  pandang  hukum  Islam,  alasan  poligami  juga  dapat  didasarkan pada  Al-Qur'an  surat  An-Nisa  ayat  3,  yang  menunjukkan  bahwa  seorang  pria diperbolehkan  menikahi  lebih  dari  satu  wanita  selama  dia  adil.  Jadi,  salah  satu syarat seorang laki-laki melakukan poligami adalah keadilan.
Alasan-alasan  berikut  ini  mendukung  rasionalitas  diperbolehkannya poligami dalam keadaan darurat dengan syarat berkeadilan:
1) Menghasilkan anak bagi istri yang mandul dan suami yang subur;
2) Memelihara keutuhan keluarga tanpa menceraikan si wanita, sekalipun ia tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri karena keadaan fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3) Untuk melindungi hypersex suami dari perzinahan dan dilema moral lainnya. Statistik menunjukkan bahwa poligami mengarah pada pelacuran yang meluas dan seks bebas (kohabitasi) di beberapa negara Barat yang melarangnya, serta tingginya tingkat kelahiran yang tidak sah.
4) Mencegah perempuan mengalami krisis moral dalam masyarakat atau negara yang  jumlah  perempuannya  jauh  lebih  banyak  daripada  laki-laki  (Masjfuk Zuhdi, 2007).
Selain  itu,  laki-laki  yang  melakukan  poligami  harus  mampu  memberikan nafkah  batin.  Kesanggupan  ini  tentu  saja  meliputi  kemampuan  fisik,  sehingga  ia akan berlaku adil dalam memberikan nafkah batin kepada isteri-isterinya. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka kemungkinan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh isteri muda dengan orang lain akan tidak dapat dihindari karena merasa tidak
terpenuhinya kebutuhan batinnya dari suamminya yang memiliki isteri lebih dari satu tersebut.
Islam mengizinkan poligami, tetapi sang suami tidak boleh membiarkan istri untuk mencari nafkah sendiri atau dibiarkan sendiri tanpa ditemani. Apabila model poligami ini dilakukan maka hukum akan menentangnya. Oleh karena itu, pelaku poligami harus dapat memperlakukan semua istrinya secara adil dalam segala hal, termasuk dalam hal finansial dan dalam hal memenuhi kebutuhan emosionalnya.

## 1. Harta Waris
a. Pengertian Harta Waris
Kata  Mawaris  adalah  bentuk  jamak  dari  kata miras ( ثا ريم ),  yang  masdar (infinitif)  dari  kata: warasa  -  yarisu  -  irsan  -  mirasan .  Secara  bahasa  waris merupakan  harta  peninggalan  dari  si  mayit  (Ahmad  Warson  Munawwir,  1997). Harta yang ditinggalkan ahli waris, baik berupa haknya maupun hartanya sendiri, disebut mawarit , atau harta warisan (Abdurrahman, 2010).
Mawaris adalah  peralihan  hak  milik  dari  seseorang  yang  telah  meninggal kepada  ahli  warisnya  yang  masih  hidup.  Sesuai  dengan  hukum  syariah, ini  tidak hanya mencakup aset keuangan tetapi juga tanah dan hal lain yang memiliki hak milik yang dapat ditegakkan secara hukum (Suhairi, 2015).
Faraid /warisan  digambarkan  sebagai  takdir  (qadar  atau  ketentuan)  dan dalam syara' mengacu pada bagian yang telah diputuskan atau ditetapkan untuk warisan.  Faraid  adalah  bentuk  jamak  dari  kata  Arab faridlah ,  yang  menandakan komponen tertentu. Dengan demikian, faraid mengacu pada bagian tertentu yang menjadi milik ahli waris dan telah ditetapkan besarnya (Rachmadi Usman, 2009). Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan (tirkah) dari ahli waris, hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut menentukan siapa yang berhak menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagian  masing-masing  orang  (Rachmadi  Usman, 2009).
Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa hukum waris (dari sudut pandang hukum Islam) mengatur tentang tata cara pewarisan harta warisan dari ahli waris kepada ahli warisnya sesuai dengan porsi masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah.
b. Status Harta Ketika Pasangan Berpoligami Berpisah
Ketidakjelasan  hukum  yang  berkaitan  dengan  harta  bersama  sering dimunculkan  oleh  poligami.  Hal  ini  disebabkan  kemungkinan  istri  pertama  yang melakukan  perjalanan  bersamanya  dapat  diberikan  porsi  harta  yang  lebih  kecil daripada istri kedua, ketiga, atau keempat yang melakukan perjalanan bersamanya (Candra Agung Laksono, Isrok, dan Siti Hamidah, 2015).
Kalimat pertama Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta  bersama.  Jelaslah  bahwa  hukum  mengatur  bagaimana  properti  bersama ditangani dalam serikat poligami.
Dalam perkawinan poligami, suami istri sama-sama memiliki berbagai harta yang  harus  dialokasikan,  menurut  Pasal  94  ayat  1  Keputusan  Menteri  Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991.
Kemudian  dalam  Pasal  94  ayat  2  Keputusan  Menteri  Agama  Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebutkan bahwa harta bersama hasil perkawinan suami dengan lebih  dari  seorang  istri  adalah  dihitung  pada  saat  akad  nikah  kedua,  akad  nikah ketiga, atau akad nikah keempat, ditentukan pada saat itu.
Kedudukan  harta  bersama  diperjelas  dengan  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  menyatakan  bahwa,  kecuali  para  pihak menyepakati lain, harta yang terkumpul selama perkawinan menjadi milik bersama dan dikuasai oleh suami dan istri.
Jika pembukuan tidak dijaga dengan rapi dan dapat dipertanggungjawabkan, maka masalah harta bersama dalam perkawinan poligami akan menjadi sangat membingungkan dan berbelit-belit serta dapat menimbulkan kerugian bagi istri sebelumnya. Istri sebelumnya dapat diabaikan dan haknya atas harta bersama dikurangi oleh kepentingan istri kedua ketika istri telah memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi.
Pada  ayat  (1)  dan  (2)  Pasal  94  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  harta bersama dalam perkawinan poligami. Harta bersama dalam perkawinan poligami harus berbeda satu sama lain, seperti yang telah dibahas dalam artikel ini. Hal ini dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  percampuran  harta  bersama  yang  dapat menimbulkan  perselisihan  dalam  hal  kematian  pasangan  atau  kemungkinan perceraian.
c. Cara Pembagian Harta Pernikahan Poligami
Pada  hakekatnya,  hukum  Islam  memberikan  hak  kepada  masing-masing suami istri untuk memiliki hartanya sendiri, bebas dari campur tangan pihak ketiga. Suami  memiliki  hak  untuk  melakukan  kontrol  penuh  atas  harta  apapun  yang mereka  peroleh sebagai hadiah,  warisan,  dan sejenisnya  tanpa  keterlibatan  istri. Demikian  pula  istri  yang  menerima  hadiah,  warisan,  mahar,  dan  lain-lain  tanpa persetujuan  suaminya  berhak  menguasai  sepenuhnya  harta  yang  diterimanya. Harta bawaan yang telah ada sebelum melakukan pernikahan, maka menjadi hak dari masing-masing pihak.
Rencana pembagian harta antara suami dan istri tersebut dapat diterima sepanjang menunjukkan keadilan. Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan dalam Islam adalah pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atau dalam bentuk lain, tanpa berlebihan atau mengorbankan hak-hak mereka atau hak-hak orang lain.
Hukum  Islam  mengamanatkan  bahwa  dalam  serikat  poligami,  hak  milik bersama  harus  ditegakkan.  Tidak  ada  yang  boleh  diambil  atau  dilampaui  untuk melindungi hak-hak istri lain dan untuk memastikan bahwa istri menerima semua yang  menjadi  hak  mereka  secara  sah  (Candra  Agung  Laksono,  Isrok,  dan  Siti Hamidah, 2015).
Dari uraian di atas jelaslah bahwa pasangan yang berpoligami berhak atas sebagian harta bersama. Ada harta bersama dalam pernikahan poligami daripada harta terpisah untuk suami dan setiap istri. Istri pertama tetap berhak atas sebagian dari harta bersama, baik suami menikah untuk yang kedua, ketiga, atau keempat. Istri pertama menerima bagian yang lebih besar dari harta bersama daripada istri kedua,  istri  kedua  menerima  bagian  yang  lebih  besar  dari  istri  ketiga,  dan  istri ketiga  menerima  bagian  yang  lebih  besar  dari  istri  keempat,  hal  ini  menurut hipotesis distribusi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang “memfokuskan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan detail mengenai  latar  belakang  situasi  terkini  yang  bersangkutan”  inilah  yang  dikualifikasikan oleh penelitian ini berada di wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam penyelidikan ini  adalah  fenomenologis.  Secara  khusus,  peneliti  tertarik  untuk  mencari  informasi mengenai  permasalahan  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini,  yaitu  pembagian  waris perkawinan  poligami  ditinjau  dari  sudut  pandang  hukum  Islam  dan  KUHP.  Lokasi penelitian lapangan adalah Desa Bangun Rejo di Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.  Pra-survei  dilakukan  antara  Desember  2022  dan  Mei  2023  sebagai  perkiraan tanggal penyelesaian studi, yang dimulai dengan penerbitan izin studi.
Subjek dalam penelitian ini diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama dan keluarga yang poligami. Selain itu, peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel. Teknik pengambilan sampel purposeful sampling memiliki beberapa keterbatasan. Sampel ini lebih cocok untuk penelitian kualitatif atau non-generalisasi. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, informasi yang diperlukan dikumpulkan. Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Ini adalah proses sistematis untuk menemukan dan menyusun informasi dari wawancara, catatan lapangan, dan  sumber  lain  sehingga  dapat  dengan  mudah  dipahami  dan  digunakan  untuk menginformasikan masa depan ( Sugiyono, 2015).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  data  mengenai  problematika  pembagian harta waris perkawinan poligami perspektif hukum Islam. Peneliti dalam memperoleh data telah  melakukan  wawancara  dengan  responden  diantaranya  tokoh  masyarakat,  tokoh agama, dan keluarga yang poligami.
Informan  yang  pertama  yaitu  Bapak  Supranoto  selaku  tokoh  masyarakat.  Saat diwawancara beliau menjelaskan:
Di Desa Bangun Rejo ini memang benar ada laki-laki yang poligami. Alasannya itu karena istrinya sampai sekarang belum bisa mengandung. Oleh karena itu laki-laki yang berpoligami tersebut mendapatkan izin dari istri sebelumnya. Kalo anaknya sih sebenarnya belum begitu paham masalah yang begituan. Akan tetapi ada satu keluarga yang anaknya sudah besar. Awalnya ia tidak mau kalau ayahnya nikah lagi. Tapi  setelah  diberikan  pengertian  akhirnya  mau  tidak  mau  menuruti  keinginan ayahnya  untuk  nikah  lagi.  Kalo  urusan  pembagian  warisnya  berapa-berapa  saya kurang  paham,  mas.  Tapi  yang  jelas  ada  tokoh  agama  yang  mendampingi  ketika proses pembagian harta waris keluarga poligami tersebut.
Selanjutnya,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Bapak  Zainal  selaku  tokoh agama. Saat diwawancara beliau menjelaskan:
Memang benar mas kalo di desa sini ada keluarga yang poligami. Alasannya yaitu istrinya  yang  pertama  tidak  bisa  memberikan  keturunan.  Semua  laki-laki  yang melakukan poligami di Desa Bangun Rejosetahu saya sudah mendapatkan izin dari istrinya karena masalah belum bisa memberikan momongan. Anaknya juga pada nurut dan ngikut aja ayahnya nikah lagi. Ya walaupun sebelumnya sempat terjadi perselisihan pendapat sih, mas. Kalo urusan pembagian waris ya tinggal ngikut Al- Qur’an  kan  sudah  ada  ketentuan  pembagian  warisnya  masing -masing,  mas,  jadi tinggal dibagi sesuai kadar porsinya masing-masing.Saat pembagian kebetulan saya juga  hadir  untuk  menjadi  penasihat  dan  penengah.  Kalo  pembagiannya  ya  beda- beda antara porsi pembagian laki-laki dan perempuan.
Demi memperkuat keterangan tokoh masyarakat dan tokoh agama di atas, peneliti juga  melakukan  wawancara  dengan  Ibu  Kusniah  dan  Maryam  selaku  keluarga  yang berpoligami. Saat diwawancara beliau menjelaskan:
Benar, suami saya memang melakukan poligami. Istrinya yang ditinggal mati saat ini adalah dua orang, salah satunya saya. Alasan suami saya melakukan poligami yaitu karena saya tidak bisa memberikan keturunan, mas. Jadi ya mau gimana lagi mas, suami saya kan juga pengen punya keturunan. Awalnya pihak keluarga saya tidak  terima  saat  suami  ingin  nikah  lagi.  Tapi  setelah  saya  beri  penjelasan  dan permasalahan  yang  terjadi  pada  kami  akhirnya  keluarga  saya  memakluminya. Untuk harta waris setelah suami saya meninggal, awalnya ada sedikit perselisihan mengenai  pembagian  harta  waris  tersebut.  Namun  setelah  kami  mendatangkan tokoh agama, pembagian harta waris tersebut berjalan dengan lancar. Dalam Al- Qur’an Surat An - Nisa’ ayat 12 (Departemen Agama RI, 2004) :
Berdasarkan  ayat  di  atas,  berkaitan  dengan  harta  warisan  dalam  pernikahan poligami dapat dijelaskan bahwa dalam hal seseorang yang memiliki istri lebih dari satu maka  apabila  para  istrinya  meninggalkannya  dan  tidak  memiliki  anak,  maka  bagiannya adalah  ½  dari  harta  warisan.  Namun  apabila  memiliki  anak,  maka  bagiannya  adalah  ¼. Adapun apabila yang meninggalkan adalah si suami dan tidak memiliki anak maka bagian para istri adalah ¼ bagian dari harta warisan. Namun apabila memiliki anak, maka para istri mendapatkan  bagian  1/8  saja.  Harta  warisan  tersebut  dapat  dibagikan  dengan  catatan wasiat dan semua hutang sudah dipenuhi oleh ahli waris.
Mahmud Yunus menjelaskan, dalam hal ini, pembagian harta warisan harus sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an yang berlaku dan hukum waris yang berlaku saat ini. Dalam bukunya,  dia  mengklaim  bahwa  Allah  memerintahkan  umat  Islam  untuk  mengikuti pedoman  pembagian  warisan  sebagaimana  diatur  dalam  kitab  suci  Al-Qur'an  dan mengancam  mereka  yang  melakukannya  dengan  siksaan  neraka.  Karena  meskipun seseorang  dibebaskan  dari  hukuman  di  dunia  ini,  mengambil  hak  orang  lain  di  luar kehendaknya sama saja dengan merampok atau mencuri di sisi Allah.” 1
Penjelasan  di  atas  membawa  pada  kesimpulan  bahwa  untuk  menjadi  seorang muslim yang baik, seseorang harus menegakkan hukum sesuai dengan hukum syara' yang benar.  Namun  di  samping  itu,  mereka  harus  tunduk  pada  hukum  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  yang  merupakan  pemegang  kekuasaan  tertinggi  negara.  Karena  Islam  telah menganjurkan menaati ulil amri, atau mereka yang memegang otoritas, serta para ulama.
1 Mahmud Yunus, Hukum Warisan dalam Islam, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1999), hlm. 5

## KESIMPULAN
Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa, jika perjanjian perkawinan belum  dibuat  untuk  membagi  harta  bersama,  sebaiknya  harta  bersama  dari  setiap perkawinan  dibagi  menjadi  dua  bagian  untuk  menentukan  warisan  atau  warisan  yang beralih  ke  ahli  waris dalam  perkawinan  poligami.  Akibatnya,  istri  (istri  pertama,  kedua, ketiga, atau keempat) berhak atas setengah bagian, dan suami (jika tidak ada kesepakatan) berhak  atas  setengah  lainnya.  Lebih  mudah  untuk  mengidentifikasi  mana  harta  milik perempuan dan mana milik suami jika sudah ada perjanjian perkawinan antara suami (ahli waris) dan masing-masing istri untuk pembagian harta bersama. Kemudian, setengah dari bagian suami (ahli waris) diambil dengan melunasi hutang para ahli waris, mengurus biaya pemakaman  (seperti  biaya  rumah  sakit  atau  biaya  pemakaman),  dan  (jika  ada), menyepakati  surat  wasiat.  Pengurangan  itu  diberikan  kepada  ahli  waris  yang  berhak. Mereka  yang  mewarisi  melakukannya.  Karena  harta  bersama  dari  setiap  perkawinan poligami  bersifat  otonom  dan  berbeda  satu  sama  lain,  istri  dan  anak  pertama  dari perkawinan pertama berasal dari harta bersama perkawinan pertama.
Satu-satunya  orang  yang  menikah  atau  memiliki  hubungan  darah  (dari  garis keturunan ahli waris ke atas dan ke bawah) dalam perkawinan poligami adalah ahli waris dan orang yang ditunjuk oleh ahli waris untuk menerima wasiat.

## REFERENCES
Dharmayani,  D.,  Hermanto,  A.,  Hidayat,  I.  N.,  Rakhmat,  R.,  &  Setiawan,  A.  (2022).  The Urgency of  Mediation of the  Religious Courts System on Islamic Law Perspective. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam , 7 (1), 15 – 30. Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah , 8 (1), 121 – 143.
Iwannudin,  I.  (2021).  Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Dalam  Perkara  Putusan Dispensasi Kawin Perspektif Perundang-Undangan Dan Filsafat Hukum Islam Kajian Putusan Nomor 0026/Pdt. P/2019/PA. Mt. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) ,
3 (2), 60 – 75.
Kurniati,  H.,  &  Mukhlishin,  A.  (2023).  Pergeseran  Paradigma  Masyarakat  Adat  Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung). Jurnal Tafkirul Iqtishodiyyah (JTI) , 3 (1), 31 – 44.
Maulana, K., Muslimin, A., & Khotamin, N. A. (2023). Analisis Perkawinan Dibawah Umur Perspektif  Undang-Undang  No.  16  TAHUN  2019  DAN  DAMPAKNYA  TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA. Islamic Law Journal , 1 (01), 74 – 90.
Nawawi,  M.  A.,  Khair,  D.,  Alamsyah,  A.,  Tahmid,  K.,  &  Asnawi,  H.  S.  (2022).  Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Tana Mana , 3 (1), 63 – 76.
Ropiah,  S.  (2011).  Prinsip  Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam  dan  Undang-undang  No.
1/1974 (Study analisis tentang Monogami dan poligami). MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah) , 2 (1), 63 – 68. Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Akademika Pressindo, 2010 Abu  An’im, Referensi  Penting,  Amaliyah  NU  &  Problematika  Masyarakat,  Jawa  Barat: Mu’jizat, 2010
Ahmad Ainani, “Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, Jurnal Darussalam,
STAI Darussalam Martapura, Vol. 10, No. 2, 2010.
Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, dalam Yudisia, Vol. 5, No. 2, 2014.
Ahmad  Warson  Munawwir,  Al-Munawwir  Kamus  Arab-Indonesia,  Surabaya:  Pustaka Progressif, 1997
Ahmad Yusron, Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun
1974 Jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon), Dalam Skripsi) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.
Anita  Kamilah  &  M.  Rendy Aridhayandi,  “Kajian  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli  Waris  Dihubungkan  Dengan  Buku  II  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata tentang Benda Van Zaken)”, dalam Jurnal Wawasan Hukum, V ol. 32, No. 1, Cianjur: Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, 2015
Arya Komandanu, Penyelesaian Sengketa Kewarisan dengan Cara Mediasi oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2015
Asy-Syiroji, At-Tajr idus Shorih, Indonesia: Daaru Ihya’ Al - Kutubul ‘Arabiyyah, Juz 2, tt. Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 2009 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Bergerlijk  Wetboek,  KUH  Perdata:  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Pustaka Mahardika
Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, Bandung:

## Pustaka Setia, 2013
Budiman, Zulkifli, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Sakinah  Studi  di  KUA  Kecamatan  D uampanua  Kabupaten  Pinrang)”,  dalam  Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN) Pare-pare, Vol. 15, No. 2, 2017.
Candra Agung Laksono, Isrok, dan Siti Hamidah, “Kepastian Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan  Poligam i  Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam”,  Jurnal  Hukum Universitas Brawijaya, tt.
Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2013. Dedi  Supriyadi,  Fiqh  Munakahat  Perbandingan  Dari  Tekstualitas  sampai  Legalitas), Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2005 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003 Fajar Tri Utami, “Penyesuaian Diri Remaja Putri yang Menikah Muda”, dalam Psikis -Jurnal Psikologi Islami, Vol. 1, No. 1, 2015.
Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum, ter. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013
Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir, Jilid 2, Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2003. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
Ilham  Thohari,  Konflik  Kewenangan  Antara  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam, Jurnal Universum: Vol. 9, No. 2 Juli 2015
Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terj. M. Abdul Ghoffar, Jilid 4, Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2004
Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomer  154  Tahun  1991  tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991.
Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”, dalam Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2017, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar - Raniry.

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kurdi, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al - Qur’an”, dalam Jurnal Huk um Islam, Vo. 14, No. 1, 2016.
Lajnah  Pentashih  Mushaf  Al- Qur’an  Departemen  Agama  RI,  Al - Qur’an  &  Terjemahnya, Jakarta: Tehazed, 2009.
M.  Firdaus  Sholihin  &  Wiwin  Yulianingsih,  Kamus  Hukum  Kontemporer,  Jakarta:  Sinar
Grafika, 2016. Mahmud Yunus, Hukum Warisan dalam Islam, Jakarta: Hidakarya Agung, 1999 Majdi Fathi Ali Kuhail, Fatwa-fatwa Pernikahan dan Hubungan Suami Istri, Jakarta: Kalam Pustaka, 2006
Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997 Moh.  Ali  Abdul  Shomad  Very  Eko  Atmojo, “Nikah  Tanpa  Wali  dalam  Perspektif  Fikih Munakahah”, dalam Ahkam, Vol. 3, No. 1, 2015
Moh. Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial, Bandung: Pustaka Setia, 2013 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
Muhmmad bin Ali al-jamaah, Hadits-Hadits Pilihan Seputar Agama dan Akhlak, Indonesia:
IslamHouse.com, 2013.
Muslim, Sahih Muslim, Indonesia: Daru Ihya’ Al - Kutubul ‘Arabiyyah.
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT. Remana Rosdakarya,
2009.
Prima  A ngkupi, “Formulasi  Perkawinan  Adat  Lampung  Dalam  Bentuk  Peraturan  Daerah dan  Relevansinya  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia”,  dalam  Asy - Syir’ah,  Jurnal  Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 49, No. 1, 2014.
Rachmadi  Usman,  Hukum  Kewarisan  Islam  dalam  Dimensi  Kompilasi  Hukum  Islam, Bandung: Mandar Maju, 2009
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: RinekaCipta, 2010.
Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri”, dalam Isti’dal, Jepara: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2014.
Siti Ropiah, “Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang -Undang No.1/1974 Study Analisis Tentang Monogami Dan Poligami)”, MASLAHAH Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah), Volume 2, Nomor 1, Maret 2011.
Sitti Kuraedah, “Nikah dalam Perspektif Al - Qur’an”, Shautut Tarbiyah, Volume 19, Nomor 1,
Mei 2013.
Sofyan Me i Utama, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam”, dalam Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2016
Sugiyono,  Metode  Penelitian  PendidikanPendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  R&D), Bandung: Alfabet, 2015.
Suhairi, Hukum Waris Islam, Metro: STAIN Metro Kerjasama dengan CV Dvifa, 2015 Syaikh  Muhammad  bin  Qosim  Al-Ghozi,  Fathul  Qorib  Al-Mujib,  Pasuruan:  Darul  Hifdhi, 2006.
Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Wahyu  Setiadi  &  Slamet  Sumarto,  “Pembagian  Harta  Warisan  pada  Ma syarakat  Muslim Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang”, dalam UCEJ: Unnes Civic Education Journ al , Vol. 3, No. 2, 2014
Copyright Holder :
© Agus Manussa Kerti, Ahmad. Muslimin, Iwannudin, Veri Triyono, Meri Fitri Yanti (2023).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: