Pemerintah Indonesia telah memberlakukan otonomi  daerah  sejak  tahun  2001  sehingga daerah dapat mengatur urusan keuangannya sendiri.  Daerah  dapat  mencari  sumber penerimaan untuk memfasilitasi kebutuhannya, salah satunya adalah dengan penerimaan  pajak  daerah.  Pada  tahun  2013 hingga  tahun  2018  penerimaan  pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Negara, yakni 76,36% sehingga potensi pajak yang ada hendaknya bisa dimaksimalkan.
Kota  Bandung  merupakan  Ibu  Kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki penerimaan  daerah  berasal  dari  pajak daerah,  retribusi  daerah  dan  pengelolaan kekayaan  yang  dipisahkan.  Pajak  daerah Kota  Bandung  tersebut  dapat  berasal  dari pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak resotran,  pajak  parkir,  pajak  penerangan jalan,  pajak  air  tanah,  BPHTB  serta  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung,  PAD  yang  diterima  mengalami penurunan  berturut-turut  dar  tahun  2014 hingga tahun 2016, dan kemudian berangsur  naik  di  tahun  2017.  Hal  ini menandakan potensi penerimaan PAD Kota Bandung belum dioptimalkan.
Pajak  hotel  merupakan  pajak dengan  penerimaan  ketiga  terbesar  di Kota Bandung, pajak rumah kos termasuk di  dalamnya  sesuai  dengan  Peraturan Darah  Kota  Bandung  No.6  Tahun  2016 yang menyatakan bahwa hotel merupakan penyedia  jasa  yang  dipungut  bayaran, mencakup  jasa  peristirahatan  serta  jasa terkait  lainnya,  termasuk  juga  losmen, rumah  penginapan  serta  rumah  kos  yang melebihi  sepuluh  kamar.  Sehingga  dapat dicermati  bahwa  pajak  rumah  kos  yang dimaksud,  memiliki  ketentuan  yakni jumlah kamar lebih dari sepuluh kamar.
Potensi yang dimiliki Kota Bandung  dalam  penerimaan  pajak  rumah kos  sangatlah  besar.  Hal  ini  ditandai dengan  banyaknya  Perguruan  Tinggi  baik negeri  maupun  swasta    berjumlah  118 Perguruan  Tinggi  dari  total  keseluruhan 408  Perguruan  Tinggi  yang  terdapat  di Jawa  Barat.  Selain  itu,  Kota  Bandung memiliki  10.848  unit  usaha  industri sehingga  total  serapan  tenaga  kerja mencapai 126.142 pekerja. Disamping itu, pusat  perdagangan  di  Kota  Bandung  pun semakin  meningkat  yakni  terdapat  608 pusat  perdagangan  modern  dan  20.068 perdagangan non modern (bandungkota.bps.go.id  :  2017).  Data

## Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Bandung
KAMALAH SAADAH 1 , NURUL FAUZIYAH UTAMI 2 , HENDI ROHENDI 3
1 Universitas Swadaya Gunung Jati, 2,3 Politeknik Negeri Bandung
1 Jl. Pemuda No.32 Cirebon, 2,3 Geger Kalong Hilir, Bandung
1 kamalah.mala@gmail.com, 2 Nurul.Fauziyah.akun16@polban.ac.id, 3 hendi.rohendi@polban.ac.id
Abstract :  This study aims to examine  the potential  for boarding  house tax revenues and the effectiveness  of  their  receipts.  The  phenomenon  that  occurred  in  2013-2018  in  terms  of boarding house tax revenue was an increase in both the amount of rupiah and the number of taxpayers, but the number of taxpayers who reported only 40% or even less than they should. The  method  used  in  this  research  is  quantitative  descriptive  with  data  collection  techniques through interviews, documentation and literature studies to be further processed and analyzed its effectiveness, growth rate and projected tax revenue. This study produces findings that the projected  boarding  house  tax  revenue  for  the  next  five  years  after  the  study  has  increased every year and the level of effectiveness of tax revenue in 2013-2018 is quite effective.
Keywords: Boarding House Tax, Effectiveness, Potential
Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Bandung (Kamalah Saadah, Nurul Fauziyah Utami, Hendi Rohendi)
Vol. 4, No. 1, Jan 2021
tersebut  dikatakan  sebagai  potensi  pajak rumah  kos  karena  dengan  banyaknya  pusat pendidikan,  unit  usaha  industry  dan perdagangan  memicu  para  pencari  kerja dari  luar  Kota  Bandung  untuk  tinggal  di rumah kos daerah Kota Bandung. Dipandang dari sudut keuntungan, tentunya hal  ini  menjadi  sudut  pandangan  yang  baik bagi pengusaha rumah kos juga pemerintah Kota  Bandung dalam hal penerimaan pajak kosnya.
Mengacu pada data Badan Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  (BPPD) Kota  Bandung,  dapat  dilihat  bahwa  pajak rumah kos Kota Bandung tahun 2013-2018, dari  segi  penerimaannya  meningkat  setiap tahunnya.  Dilihat  dari  sisi  jumlah  wajib pajak  rumah  kos  yang  terdaftar  pun meningkat setiap tahunnya, namun kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaporkan masih  terbilang  minim.  Tahun  2016, jumlah  wajib  pajak  yang  melapor  hanya 697  orang  dari  total  wajib  pajak  1733  atau sejumlah 40,22% saja (BPPD Kota Bandung : 2017).
Berdasarkan wawancara
pendahuluan  pada  petugas  BPPD  Kota Bandung  Bidang  PAD  I  Bagian  Pajak Hotel,  minimnya  jumlah  wajib  pajak  yang melapor tersebut disebabkan oleh kurangnya  pengetahuan  dari  wajib  pajak rumah kos. Selain itu, rendahnya kesadaran pajak dari wajib pajak penerima penghasilan  atas  rumah  kos  pun  mendasari rendahnya pelaporan pajak rumah kos.
Serangkaian data di atas menjadikan urgensi optimalisasi bagi perwujudan penerimaan  pajak  rumah  kos  di  Kota Bandung.  Pengetahuan  mengenai  duduk permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak rumah kos serta bagaimana solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi  bagi  BPPD  Kota  Bandung  dalam rangka  menciptakan  penerimaan  pajak rumah kos yang optimal. Selain itu, dengan mengetahui  tingkat  laju  pertumbuhan  dan tingkat efektivitas penerimaan pajak rumah kos  dapat  menjadikan  dasar  penilaian kinerja  bagi  BPPD  Kota  Bandung.  Lebih
lanjut, dengan menghitung proyeksi penerimaan  pajak  rumah  kos  di  masa mendatang,  BPPD  Kota  Bandung  dapat menyusun  rencana  upaya  yang  harus dilaksanakan  untuk  mengoptimalisasikan penerimaan  pajak  rumah  kos.  Hal  ini mendorong peneliti untuk menelaah tentang  analisis  potensi  dan  efektivitas pemungutan  pajak  rumah  kos  di  Kota Bandung.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  masalah  apa  saja  yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung  dalam  hal  pemungutan  pajak rumah  kos  dan  apa  saja  solusi  yang  telah diterapkan.  Selain  itu,  tingkat  laju pertumbuhan  serta  proyeksi  penerimaan pajak  rumah  kos  di  masa  mendatang  pun diteliti  dalam  studi  ini.  Kemudian,  tujuan selanjutnya  dari  penelitian  ini  adalah mengetahui  efektivitas  pemerimaan  pajak rumah  kos  serta  kontribusi  pajak  rumah kos  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kota Bandung.
Analisis  mengenai  potensi  dan efektivitas pemungutan pajak daerah telah dilakukan  sebelumnya  oleh  Marison (2015)  yang  menghasilkan  kesimpulan bahwa  pajak  rumah  kos  berkontribusi pada PAD Kota Manado sebanyak kurang dari  1%,  sedangkan  target  pajak  rumah kos mengalami peningkatan namun potensinya  cukup  besar  untuk  dapat dikembangkan  lagi.  Penelitian  sejenis dilakukan  di  daerah  yang  berbeda  dengan hasil  yang  beragam  seperti  penelitian Aprianto (2017) yang menunjukan efektivitas pajak daerah Provinsi Lampung  mengalami  penurunan  namun kontribusi terhadap PAD sangat baik, laju pertumbuhan pajak daerah bersifat fluktuatif dengan proyeksi selama 5 tahun ke  depan  mengalami  kenaikan,  selain  itu realisasi  penerimaan  di  daerah  Lampung, Sumatera  Selatan  dan  Bengkulu  selalu mengalami kenaikan.
Penelitian ini diharapkan bermanfaat  bagi  BPPD  Kota  Bandung dalam  mengupayakan  penerimaan  pajak
Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Bandung (Kamalah Saadah, Nurul Fauziyah Utami, Hendi Rohendi)
90
yang  meningkat  berkelanjutan  sehingga dapat  meningkatkan  PAD  pada  akhirnya. Telisik  permasalahan  berserta  solusinya, analisis efektivitas dan potensi pajak rumah kos serta proyeksi penerimaan pajak rumah kos  di  masa  mendatang  seyogianya  dapat membantu meningkatkan pencapaian penerimaan  pajak  rumah  kos  bagi  BPPD Kota  Bandung.  Bagi  pembaca  maupun peneliti  lainnya,  penelitian  ini  diharapkan dapat  menambah  wawasan,  pengetahuan dan  pemahaman  mengenai  pajak  daerah khususnya  pajak  rumah  kos,  serta  tidak menutup  kemungkinan  penelitian  ini  dapat menggugah  kesadaran  wajib  pajak  rumah kos dalam menunaikan kewajiban pembayaran  pajak  rumah  kosnya  dan  pada akhirnya  akan  meningkatkan  penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung.

## METODE
Metode  penelitian  dalam  studi  ini adalah  metode  destkriptif  yang  mana  dalam penelitian ini dipaparkan secara riil gambaran objek yang diteliti (Sugiyono: 2017). Metode dekriptif  digunakan  dalam  penelitian  ini untuk  menguraikan  masalah  yang  terjadi sehubungan  pajak  rumak  kos  beserta solusinya  serta  deskripsi  hasil  perhitungan rumus.  Jenis  penelitian  ini  adalah  kuantitatif yang  mana  menggunakan  analisis  statistik dan  perhitungan  dengan  data  angka.  Data yang  diolah  dalam  penelitian  ini  adalah  data laporan  realisasi  anggaran  Kota  Bandung tahun 2013-2018.
Analisis  data  menggunakan  rumus efektivitas  penerimaan  pajak  rumah  kos beserta  kriteria  standarisasinya,  rumus  laju pertumbuhan  penerimaan  pajak  rumah  kos beserta standarisasi rasionya, analisis proyeksi  dengan  metode least  square dan analisis  kontribusi  penerimaan  kos  dengan mencari  prosentase  kontribusinya.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara,  dokumentasi  dan  studi  pustaka. Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  primer  (wawancara  kepada BPPD  Kota  Bandung  dan  pemilik  kos  di Kota  Bandung),  dan  data  sekunder  (data pendapatan  pajak  rumah  kos  tahun  2013-
2018  dan  laporan  keuangan  publikasi  Kota Bandung).

## HASIL
Potensi  Penerimaan  Pajak  Rumah  Kos  di Kota  Bandung  (Laju  Pertumbuhan  dan Proyeksi)
Tingkat  laju  pertumbuhan  penerimaan pajak  rumah  kos  di  Kota  Bandung  dari tahun  2013  hingga  2018  digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel 1.  Laju  Pertumbuhan  Penerimaan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung Tahun Jumlah Penerimaan (Rp) Laju Pertumbuhan (%) Kriteria 2013 588.978.050 0 - 2014 753.135.475 27,87 Tidak Efektif 2015 1.261.766.232 67,54 Cukup Efektif 2016 1.656.839.025 31,31 Kurang Efektif 2017 4.650.092.932 180,66 Sangat Efektif 2018 5.027.665.237 8,12 Tidak Efektif Rata-rata 63,10% Cukup Efektif Sumber:  Badan  Pengelolaan  Pendapatan Kota Bandung, diolah
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat diketahi bahwa laju pertumbuhan penerimaan  pajak  rumah  kos  di  Kota Bandung sangat fluktuatif, bahkan di tahun 2018 mengalami lonjakan penurunan pertumbuhan  penerimaan  pajak  rumah  kos yang sangat drastis walaupun apabila dilihat dari  sisi  nominal  terbilang  naik.  Hal  ini dikarenakan  adanya  inovasi  dari  pihak BPPD Kota Bandung dalam sosialisai pajak rumah  kos  dan  sistem  pemungutannya  di tahun  2017.  Peningkatan  pengawasan  dan survey  terhadap  pemilik  rumah  kos  juga berkontribusi  dalam  peningkatan  jumlah penerimaan  yang  drastis.    Sedangkan  pada tahun  2018  mengalami  laju  pertumbuhan yang tidak efektif karena penerimaan pajak rumah kos di tahun sebelumnya yang begitu besar,  sehingga  peningkatan  jumlah  yang tidak  signifikan  tidak  begitu  berarti  bagi
Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Bandung (Kamalah Saadah, Nurul Fauziyah Utami, Hendi Rohendi)
Vol. 4, No. 1, Jan 2021
prosentase laju pertumbuhannya.
Proyeksi  Penerimaan  Pajak  Rumah  Kos  di Kota Bandung
Perhitungan proyeksi penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung dilakukan dengan  menggunakan  analisis  tren (time series) dengan metode least square . Perhitungan  proyeksi  penerimaan  pajak rumah kos di Kota Bandung disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.  Perhitungan Proyeksi Pajak Penerimaan Rumah Kos Tahun Realisasi Penerimaan  Pajak Rumah Kos (Y) Kode (X) X 2 XY (Rp) 2013 Rp.588.978.050 -5 25 -2.944.890.250 2014 753.135.475 -3 9 -2.259.406.425 2015 1.261.766.232 -1 1 - 1.261.766.232 2016 1.656.839.025 1 1 1.656.839.025 2017 4.650.092.932 3 9 13.950.278.796 2018 5.027.665.237 5 25 25.138.236.185 Total 13.938.467.951 0 70 34.279.381.099
Sumber:  Badan  Pengelolaan  Pendapatan Kota Bandung, diolah
Merujuk  pada  hasil  perhitungan, maka  didapat  persamaan  untuk  penerimaan pajak  rumah  kos  di  Kota  Bandung  dengan tahun dasar 2013:
Y n = Rp. 2.323.079.492 + Rp. 489.705.444(n)
Setelah  dirumuskan  persamaan,  maka  dapat dihitung  proyeksi  penerimaan  pajak  rumah kos  di  Kota  Bandung  untuk  lima  tahun mendatang  (2019-2023)  dengan  tahun  dasar 2013:
Tabel 3.  Proyeksi  Penerimaan  Pajak  Rumah Kos  di  Kota  Bandung  Tahun  2019-
2023 Tahun Proyeksi  Penerimaan  Pajak  Rumah Kos (Rp) 2019 7.699.341.809 2020 8.467.379.283 2021 9.235.416.757 2022 10.003.454.230. 2023 10.771.491.704
Sumber:  Badan  Pengelolaan  Pendapatan Kota Bandung, diolah.
Tabel 3 menunjukkan bahwa estimasi
penerimaan  pajak  rumah  kos  di  Kota Bandung  untuk  lima  tahun  mendatang mengalami  tren  positif.  Hal  tersebut  bisa dicapai  apabila  potensi  yang  dimiliki  dapat dimaksimalkan  dan  hambatan-hambatan yang ditemui dapat disolusikan.
Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Rumah  Kos di Kota Bandung
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari
Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah Kota Bandung, tingkat efektivitas penerimaan  pajak  rumah  kos  di  Kota Bandung  dari  tahun  2013-208  disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 4.  Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung Thn Realisasi (Rp.) Target (Rp.) Efektivita s (%) Interpreta si 2013 588.978.0 50 500.000.000 117,8 Sangat Efektif 2014 753.135.4 75 1.150.000.000 65,49 Tidak Efektif 2015 1.261.766. 232 1.160.000.000 108,7 Sangat Efektif 2016 1.656.839. 025 1.600.000.000 103,55 Sangat Efektif 2017 4.650.092. 932 3.400.000.000 136,77 Sangat Efektif 2018 5.027.665. 237 10.850.000.00 0 46,34 Tidak Efektif Rata-Rata 96,44 Efektif
Sumber:  Badan  Pengelolaan  Pendapatan Kota Bandung, diolah
Berdasarkan  tabel  4,  pada  tahun 2014  efektivitas  penerimaan  pajak  rumah kos  di  Kota  Bandung  dikatakan  tidak efektif, tahun 2017  terjadi lonjakan penerimaan  pajak  rumah  kos  yang  sangat tinggi  dan  tahun  2018  penerimaan  pajak rumah kos menjadi tidak efektif.
Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kontribusi  penerimaan  pajak  rumah kos terhada PAD Kota Bandung tahun 2013 hingga  tahun  2018  disajikan  dalam  tabel berikut:
Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Bandung (Kamalah Saadah, Nurul Fauziyah Utami, Hendi Rohendi)
92
Tabel 5.  Kontribusi Pajak Rumah Kos terhadap PAD Kota Bandung T hn Jumlah  PAD (Rp.) Realisasi Pajak  RK (Rp.) Kontri- busi (%) Kriteria Kontri- busi 20 13 1.442.775. 238.323 588.978.0 50 0,04 Sangat Kurang 20 14 1.716.057. 298.378 753.135.4 75 0,04 Sangat Kurang 20 15 1.859.694 .643.505 1.261.766. 232 0,07 Sangat Kurang 20 16 2.165.772. 517.405 1.656.839. 025 0,08 Sangat Kurang 20 17 2.578.457. 420.885 4.650.092. 932 0,18 Sangat Kurang 20 18 2.571.591. 786.119 5.027.665. 237 0,20 Sangat Kurang Rata-rata 0,10 Sangat Kurang Sumber:  Badan  Pengelolaan  Pendapatan Daerah Kota Bandung  diolah, 2018
Tabel 5 menunjukan bahwa kontribusi  penerimaan  pajak  rumah  kos terhadap PAD Kota Bandung masih terbilang sangat kurang.

## PEMBAHASAN
Pajak Rumah Kos di Kota Bandung
Menurut Utomo (2009) dalam Hendrawan (2014), kos-kosan adalah sebidang  kamar  yang  disewa  menurut perjanjian antara penyewa dan pemilik kamar dalam kurun waktu tertentu. Pajak rumah kos merupakan  bagian  dari  pajak  hotel.  Objek dari  pajak  rumah  kos  adalah  pelayanan rumah  kos  dan  subjek  pajaknya  adalah pengguna  jasa  persewaan  rumah  kos. Sedangkan  pemilik  rumah  kos  merupakan wajib pajak yang memungut dan menyetorkan pajak rumah kos ke BPPD Kota Bandung.
Dasar  pengenaan  pajak  (DPP)  rumah  kos merupakan  sejumlah  uang  yang  dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik rumah kos atas persewaan  tersebut  sedangkan  tarif  pajak rumah  kos  di  Kota  Bandung  menurut Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  No.  20 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
1. Tarif  pajak  5%  untuk  rumah  kos dengan  jumlah  kamar  mulai  dari 11 sampai dengan 20 kamar
2. Tarif  7%  untuk  rumah  kos
dengan jumlah kamar di atas 20 kamar.
Sedangkan  untuk  perhitungan  pajak rumah kos dapat dihitung dengan mengalikan  tarif  tersebut  dengan  omzet. Lebih detai pajak rumah kos dapat dihitung dengan  mengalikan  tarif  dengan  jumlah kamar  tersewa  dikalikan  harga  sewa  per kamar.
Mengacu  pada  Perda  tersebut,  kos-kosan dengan  jumlah  kamar  di  bawah  11  kamar tidak  termasuk  dalam  kategori  Perda tersebut,  namun  tetap  akan  dikenakan  PPh Pasal  4  ayat  2  (final)  sehingga  dapat disimpulkan bahwa pemilik kos-kosan baik dalam  jumlah  besar  maupun  kecil  tetap dikenakan pajak (online-pajak.com:2019).
Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah Kos Efektivitas  dapat  diartikan  sebagai tingkat  kesuksesan  suatu  entitas  dalam mencapai tujuan yang atau target yang telah ditetapkan  (Halim,  2004  dalam  Aprianto, 2017). Selain itu, efektivitas dapat dikatakan  pula  sebagai outcome yang dibandingkan dengan outputnya (Yulianto : 2010).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa efektivitas  penerimaan  pajak  rumah  kos merupakan  perbandingan  antara  target dengan pencapaian penerimaan pajak rumah kos.
Berdasarkan  pengertian  tersebut, maka  efektivitas  pajak  rumah  kos  dapat dihitung  dengan  membandingkan  realisasi penerimaan  pajak  rumah  kos  dengan  target yang  telah  ditetapkan,  sehingga  apabila realisasi  penerimaan  pajak  rumah  kos semakin  mendekati  targetnya,  maka  dapat dikatakan  semakin  efektif.  Efektivitas penerimaan pajak rumah kos distandarisasikan  dalam  Kepmendagri  No. 690.900-327 Tahun 1994 yakni:
1. Sangat  efektif  apabila  pencapaian >100%
2. Efektif  apabila  pencapaian  >90%- 100%
3. Cukup  efektif  apabila  pencapaian >80%-90%
4. Kurang  efektif  apabila  pencapaian >60%-80%
Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Bandung (Kamalah Saadah, Nurul Fauziyah Utami, Hendi Rohendi)
Vol. 4, No. 1, Jan 2021
93
5. Tidak  efektif  apabila  pencapaian
<60%
Berdasarkan  tabel  4  pada  bagian sebelumnya,  pada  tahun  2014  efektivitas penerimaan  pajak  rumah  kos  di  Kota Bandung  dikatakan  tidak  efektif.  Hal  ini disebabkan karena target tidak tercapai akibat kurangnya  pengalaman  dari  petugas  BPPD dalam  menerapkan  target  penerimaan  pajak rumah kos. Pada tahun 2017 terjadi lonjakan penerimaan  pajak  rumah  kos  yang  sangat tinggi  sehingga  efektivitas  penerimaannya sangat  efektif.  Hal  ini  disebabkan  karena meningkatnya  kesadaran  dan  pengetahuan wajib pajak rumah kos di Kota Bandung dan pencatatan  besar-besaran  atas  rumah  kos yang memenuhi kriteria dikenai pajak rumah kos  pada  tahun  2016  sehingga  berimplikasi pada  peningkatan  jumlah  wajib  pajak  yang ditetapkan  secara  jabatan.  Akibatnya,  pada tahun  2017,  penerimaan  pajak  rumah  kos terbilang sangat efektif.
Pada  tahun  2018  penerimaan  pajak rumah  kos  menjadi  tidak  efektif,  targetnya pun  tidak  dipenuhi.  Alasannya  adalah  dalam menetapkan target, petugas BPPD menghitung  dari  seluruh  wajib  pajak  tanpa adanya seleksi jumlah kamar dari rumah kos tersebut  sehingga  target  yang  ditetapkan terlalu tinggi.
Kontribusi Pajak Rumah Kos dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Salah  satu  elemen  dari  PAD  adalah penerimaan  pajak,  termasuk  di  dalamnya pajak rumah kos yang merupakan sub bagian dari  pajak  hotel. Tentunya  penerimaan  pajak rumah  kos  tersebut  berkontribusi  dalam pencapaian  PAD  namun  untuk  mengetahui sejauh  mana  besaran  kontribusi  tersebut diperlukan suatu pengukuran.
Pengukuran  atas  kontribusi  tersebut dapat  dilakukan  dengan  membandingkan realisasi penerimaan pajak rumah kos dengan PAD di periode yang sama. Penetapan sejauh mana kontribusi tersebut dapat mengacu pada Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 0690.900-327  Tahun  1996  dengan  kriteria sebagai berikut:
1. Kontribusi sangat baik apabila
prosentase di atas 50%
2. Kontribusi  baik  apabilaa  prosentase >40%-50%
3. Kontribusi  cukup  baik  apabila prosentase >30%-40%
4. Kontribusi sedang apabila prosentase >20%-30% 5. Kontribusi kurang apabila prosentase >10%-20%
6. Kontribusi  sangat  kurang  apabila prosentase 0%-10%
Berdasarkan  tabel  5  pada  bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak rumah kos terhadap PAD Kota  Bandung  masih  terbilang  sangat kurang. Walaupun begitu, prosentase kontribusinya terus meningkat setiap tahunnya  dan  penerimaan  pajak  rumah  kos di Kota Bandung terus mengalami kenaikan sehingga  berpotensi  untuk  berkontribusi lebih  banyak  lagi.  Apabila  dibandingkan dengan  penerimaan  pajak  daerah  lainnya, rata-rata kontribusi penerimaan pajak rumah  kos  dapat  dilihat  dari  gambar berikut:
Gambar 6. Diagram Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Bandung
Berdasarkan  gambar  6  tersebut, tingkat  kontribusi  penerimaan  pajak  daerah dibandingkan  dengan  penerimaan  jenis pajak lainnya, terbilang paling sedikit yakni sebesar 0,10%. Hal ini disebabkan oleh tarif dan dasar pengenaan pajaknya yang rendah dibandingkan  dengan  tarif  jenis  pajak daerah  lainnya.  Tarif  pajak  rumah  kos hanya  5%  untuk  jumlah  kamar  antara  10 hingga  20  dan  tarif  7%  untuk  kamar  lebih dari 20. Dilihat dari dasar pengenaan, pajak
Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Kota Bandung
Rumah Kost 0,10%
Hotel (tanpa rumah kos) 11,4% Restoran 10,14%
Hiburan 2,95%
Reklame 1,03%
Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Bandung (Kamalah Saadah, Nurul Fauziyah Utami, Hendi Rohendi)
94
rumah  kos  dikenai  atas  dasar  omzet penerimaan dimana omzet tersebut ditentukan  oleh  jumlah  penerimaan  yang relatif  tidak  besar  dan  jumlah transaksi  yang terbilang  sedikit  dibandingkan  dengan  pajak daerah lainnya dengan waktu transaksi hanya satu bulan sekali.
Permasalahan  dan  Solusi  yang  Telah Diterapkan  mengenai  Penerimaan  Pajak Rumah Kos di Kota Bandung
Permasalahan  yang  dihadapi  dalam pemungutan  pajak  rumah  kos  beserta solusinya adalah sebagai berikut:
a) Tingkat  kesadaran  dan  pengetahuan warga Kota Bandung mengenai pajak rumah  kos  masih  sangat  rendah.  Hal ini  disebabkan  karena  kurangnya sosialisai  mengenai  pajak  rumah  kos sehingga disolusikan dengan mengadakan  sosialisasi  pajak  rumah kos  yang  dilakukan  diantara  acara- acara  yang  diadakan  di  wilayah setempat seperti acara hiburan, ataupun car  free  day yang  mana  di dalam acara tersebut terdapat masyarakat  setempat  yang  ikut  serta. Penggunaan media massa (radio) pun telah  dilakukan  oleh  BPPD  Kota Bandung.
b) Sumber  daya  manusia  BPPD  Kota bandung  yang  menangani  pajak  hotel termasuk  pajak  rumah  kos  hanya berjumlah 12 orang, sedangkan wajib pajak  rumah  kos  berjumlah  ribuat.
Jumlah  tersebut  tidak  sebanding sehingga tidak dapat ditangani dengan  efektif.  Permasalahan  ini
disolusikan  dengan  melakukan  kerja sama dengan aparat wilayah setempat dalam  hal  pendataan  rumah  kos  di daerahnya  sehingga  petugas  BPPD Kota Bandung akan menerima informasi  pemilik  rumah  kos  yang telah  ditandatangani  pihak  kelurahan untuk  kemudian  dilakukan  survey mengenai  jumlah  rumah  kos  yang dimiliki setiap pemilik.
c) Sosialisasi yang dilakukan oleh
BPPD  Kota  Bandung  hanya  dihadiri
oleh  perwakilan  dari  pemilik  rumah kos  karena  sebisa  mungkin  ingin menghindari  pajak  rumah  kos. Solusinya  adalah  dengan  menindak tegas  wajib  pajak  yang  tidak membayar  pajak  dengan  sanksi  dan denda.  Sanksi  tersebut  adalah  bagi wajib  pajak  yang  terlambat  dalam pembayaran  dikenakan  2%  per bulan  dari  omzet  dan  denda  tidak melapor  sebesar  25%  dari  omzet pajak  sebelumnya.  Surat  teguran pertama  diberikan  kepada  wajib pajak yang tidak melapor (maksimal tanggal  15  di  bulan  berikutnya) sampai dengan 7 hari kerja. Apabila masih  belum  membayar  maka  akan diberikan  surat  teguran  ke  dua berserta surat penyegelan. Selain itu BPPD Kota Bandung telah meningkatkan sarana teknologi informasi baik dari komputer maupun  jaringan  internet,  juga ditingkatkan pula akomodasi kendaraan  dinas  untuk  kegiatan survey terhadap pemilik rumah kos.
d) Sistem  pembayaran  pajak  rumah kos  yang  terkomputerisasi  sehingga bagi  wajib  pajak  yang  lokasinya jauh  dengan  BPPD  Kota  Bandung, merasa  enggan  untuk  melakukan pembayaran perpajakannya.
Solusinya  adalah  penggunakan  e- satria  untuk  pelaporan  pajak  rumah kos  (mulai  diterapkan  tahun  2017, namun  efektif  digunakan  tahun 2019).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis sebelumnya,  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Permasalahan berkaitan pemungutan  pajak  rumah  kos  di Kota  Bandung  meliputi  tingkat wawasan,
pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang
terbilang  rendah  mengenai  pajak rumah  kos,  jumlah  sumber  daya manusia  BPPD  Kota  Bandung  yang
Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Bandung (Kamalah Saadah, Nurul Fauziyah Utami, Hendi Rohendi)
Vol. 4, No. 1, Jan 2021
tidak  sebanding  dengan  jumlah  wajib pajak  rumah  kos  yang  terhitung banyak,  serta  sistem  pembayaran pajak  rumah  kos  yang  mengharuskan wajib pajak untuk membayar langsung  ke  kantor  BPPD  sehingga dinilai kurang praktis. 2. BPPD Kota Bandung telah
menerapkan solusi bagi permasalahan tersebut,  yakni  dengan  memberikan sosialisasi  dan  penyuluhan  kepada masyarakat,  bekerja  sama  dengan aparat  kewilayahan  setempat  dalam hal  pendataan  rumah  kos,  pengenaan sanksi  bagi  wajib  pajak  yang  tidak membayar pajak rumah kos, menggunakan  media  massa  dalam pemberian informasi kepada
masyarakat,  pelatihan  untuk  sumber daya  manusia  BPPD  Kota  Bandung serta  penggunaan  aplikasi  e-satria bagi  pendaftar  dan  pelaporan  pajak rumah kos di Kota Bandung.
3. Tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak  rumah  kos  tahun  2013-2018 berfluktuasi  dengan  prosentase  rata- rata  laju  pertumbuhan  63,10%  dan masuk  ke  dalam  kriteria  cukup efektif.
4. Perhitungan proyeksi penerimaan pajak  rumah  kos  untuk  tahun  2019- 2023  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya.
5. Tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak rumah  kos  di  Kota  Bandung  tahun 2013-2018  terbilang  efektif  dengan prosentase rata-rata 96,44%.
6. Kontribusi pajak rumah kos terhadap PAD Kota Bandung tahun 2013-2018 sangat minim dengan rata-rata prosentase  0,10%,  namun  kontribusi setiap tahun mengalami peningkatan.

## DAFTAR RUJUKAN
Aprianto,  Eko  (2017).  Analisis  Efektivitas, Kontribusi,  dan  Potensi  Pajak
Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Unpublish Thesis. Universitas
Lampung. Badan  Pusat  Statistik  Kota  Bandung (2017).  Kota  Bandung  dalam Angka 2017.
Available at: https://bandungkota.bps.go.id/publ ication/2017/12/29/cac5a0d24e245
8df7bb06f1a/statistik-daerah-kota- bandung-2017.html
Baskara,  Aditya,dkk  (2018).  Evaluasi
Tingkat Efektivitas dan Pertumbuhan  Penerimaan  Pajak Restoran  Terhadap  Pajak  Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Malang Tahun 2011-2015). Jurnal Administrasi Bisnis . 56(1): 29-37.
Fajriansyah, Fajar (2017). Pengaruh Efektivitas  dan  Kontribusi  Laba BUMD  Terhadap  PAD  (Studi
Kasus pada BPKA Kota Bandung).
Unpublish Thesis. Politeknik Negeri Bandung Hendrawan, Daven (2014). Analisis Kepuasan  Pelanggan  Terhadap Pelayanan  Jasa  Rumah  Kos  Depo di Kota Pontianak. Jurnal Manajemen  Motivasi .  10(2):  395- 406
Keputusan  Kementrian  Dalam  Negeri  No. 690.000-327  Tahun  1994  tentang Pedoman  Penilaian  dan  Kinerja Keuangan.
Laporan  Realisasi  Anggaran  .  Badan Pengelolaan  Pendapatan  Daerah Kota Bandung. 2017
Maulida,  Rani  (2019).  Pahami  Pajak  Kos- Kosan  dan  Perhitungannya  Disini.
Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Bandung (Kamalah Saadah, Nurul Fauziyah Utami, Hendi Rohendi)
96
Available  at: https://www.online- pajak.com/pajak-kos-kosan . 10 Desember 2019.
Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  No.  20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Peraturan  Daerah  (PERDA)  Kota  Bandung
No.6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No.20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
Prasetya, Windy Prana (2016). Potensi Pajak Hotel  dan  Pajak  Restoran  di  Kota Bandar Lampung. Unpublish Thesis.
Universitas Lampung.
Simangunsong,  Marsion  Immanuel  Kant  , dkk  (2015).  Analisis  Potensi  dan
Efektivitas Pajak Daerah Atas
Rumah  Koss  di  Kota  Manado. Jurnal  Akuntansi  Going  Concern .
10(2) : 29-37
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung : Alfabeta, CV.
Yunanto,  Lilik  (2010).  Analisis  Potensi, Upaya  Pajak,  Efisiensi,  Efektivitas, dan  Elastisitas  Pajak  Hotel  di
Kabupaten
Klaten. Unpublsih
Thesis. Universitas Sebelas Maret.
_______.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.
Available at :
http://kbbi.kemdiknas.go.id/.    17 Mei 2019.