## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4435/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai bagi UMKM pada Masa Pandemi di Kota Tangerang Selatan
Annisa Lokita Lubis 1 , Ratih Lestarini 2
1 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 27 Desember 2022 Publish : 20 Januari 2023
Direct  Cash Assistance  ( BLT )  is  one  of the government's  efforts  to save the  society's economy. This is not a new thing that the government uses as a policy solution that can be  issued  quickly  when  the  economy  is  in  an  emergency.  As  during  the  COVID-19 pandemic that has hit Indonesia since March 2020, the government has implemented one of  the  BLT  programs,  namely  Assistance  for  Micro  Business  Entrepreneurs  ( BPUM ) through  the  Regulation  of  the  Minister  of  Cooperatives  and  Small  and  Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 2 of 2021 concerning Amendments to Regulation  of  Minister  of  Cooperatives,  Small  and  Medium  Enterprises  Number  6  of 2020  concerning  General  Guidelines  for  Distribution  of  Government  Assistance  for Micro  Business  Entrepreneurs  to  Support  National  Economic  Recovery  in  Facing Threats That Endanger the National Economy and Rescue the National Economy during the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. The program, which runs from 2020 to 2021 and is planned to be continued in 2022, is expected to be able to maintain the people's economy starting from micro-enterprises which will have an impact on the national  economy.  This  research  journal  was  written  to  study  the  effectiveness  of  the BPUM program procurement in South Tangerang City by analyzing the regulations in force and interviewing with the Head of the Technology and Innovation Section of the Innovation and Technology Data Division of the Cooperatives and Small and Medium Enterprises Office of South Tangerang City. The result is that the program has not run effectively  due  to  the  lack  of  coordination  between  the  center  and  the  regions  in implementing the BPUM program.
Keywords:
Enterprises Pandemic Tangerang Selatan
Info Artikel Abstrak Article history: Received : 27 Desember 2022 Publish : 20 Januari 2023 Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian  masyarakat.  Program  ini  bukan  hal  baru  yang  digunakan  pemerintah sebagai solusi kebijakan yang dapat dikeluarkan dengan cepat saat kondisi perekonomian mengalami  keadaan  darurat.  Seperti  pada  masa  pandemi  COVID-19  yang  melanda Indonesia sejak  bulan  Maret  tahun  2020,  pemerintah menjalankan salah  satu  program BLT  yaitu  Bantuan  bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  (BPUM)  melalui  Peraturan  Menteri Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Umum  Penyaluran  Bantuan  Pemerintah  bagi  Pelaku Usaha  Mikro  untuk  Mendukung  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  serta Penyelamatan  Ekonomi  Nasional  pada  Masa  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19).  Program  yang  dijalankan  pada  tahun  2020  hingga  tahun  2021  dan direncanakan  dilanjutkan  pada  2022  ini  diharapkan  mampu  mempertahankan perekonomian  rakyat  mulai  dari  usaha  mikro  yang  akan  berdampak  pada  ekonomi nasional. Jurnal penelitian ini ditulis untuk mempelajari efektivitas pengadaan program BPUM  di  Kota  Tangerang  Selatan  dengan  melakukan  analisa  pada  peraturan  yang diberlakukan dan wawancara dengan Kepala Seksi Teknologi dan Inovasi Bidang Data Inovasi dan Teknologi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan.  Hasilnya  adalah  program  belum  berjalan  secara  efektif  karena  kurangnya koordinasi pusat dan daerah dalam menjalankan program BPUM.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Annisa Lokita Lubis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Annisa.lokita@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Tangerang  Selatan  merupakan  wilayah  otonom  sejak  tahun  2008  hasil  pemekaran  dari Kabupaten  Tangerang.  Wilayah  ini  dilintasi  oleh  Kali  Angke,  Kali  Pesanggrahan  dan  Sungai Cisadane,  sehingga  memiliki  potensi  ekonomi  yang tinggi  dengan  memanfaatkan ketiga  aliran kali/sungai  tersebut.  Secara  geografis,  lokasi  Kota  Tangerang  Selatan  merupakan  lokasi  yang strategis karena berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor dan Kota Depok, Kota Tangerang  dan  Kabupaten  Tangerang.  Berkaitan  dengan  struktur  geografi  dan  wilayah, Tangerang  Selatan  pada  tahun  2021  memiliki  lapangan  usaha  terbesar  pada  kelompok  usaha tersier yaitu sebesar 75,82% yang terdiri atas usaha perdagangan besar dan reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan  komunikasi,  jasa  keuangan, real  estate ,  jasa  perusahaan,  administrasi  pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial dan jasa lainnya (Dinas Komunikasi dan Informatikan Kota Tangerang Selatan, November 2021).
Pembangunan ekonomi Kota Tangerang Selatan juga bertumpu pada sektor pertanian. Pada tahun 2020, Tangerang Selatan menghasilkan komoditas pangan berupa 16,8 ton beras, 42 ton jagung,  2,4  ton  kacang  tanah,  180  ton  ubi  kayu,  1.094  ton  sayuran  dan  15,8  ton  buah-buahan (Dinas Komunikasi dan Informatikan Kota Tangerang Selatan, November 2021).
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha dengan kriteria yang sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008.
UMKM  merupakan  salah  satu  penopang  perekonomian  kota  Tangerang  Selatan.  Sektor terbanyak  adalah  di  bidang  kuliner,  terdapat  sebanyak  28.036  pelaku  usaha  kuliner  di  Kota Tangerang Selatan (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan , 2020). Sejak  pandemi  melanda  Indonesia  pada  bulan  Maret  2020,  survei  menunjukkan  UMKM bidang kuliner menjadi bidang usaha paling rentan terkena dampak pandemi. Disebutkan bahwa dampak secara nasional bagi UMKM bidang kuliner mengalami penurunan pendapatan sebanyak 43,09%, jasa sebanyak 26,02%, dan fashion sebanyak 13,01% (Baskoro, Faisal Maliki, November 2020).
Pada saat pandemi melanda seluruh kawasan di Indonesia, upaya pertama yang dilakukan pemerintah  adalah  membatasi  ruang  gerak  masyarakat  untuk  menghindari  penularan  penyakit yang dikatakan dapat cepat menyebar, sehingga sejak April 2020 diadakan program Pembatasan Sosial Berskala Besar, disingkat PSBB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah daerah Tangerang Selatan mengeluarkan Peraturan Walikota  Tangerang  Selatan  Nomor  13  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 19 .
Pembatasan  itu  meliputi  pembatasan  dalam  bidang  pendidikan  untuk  kegiatan  belajar mengajar,  tempat  kerja  kecuali  bidang  kesehatan,  bahan  pangan,  energi,  komunikasi  dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar dan  utilitas  publik,  serta  kebutuhan  sehari-hari,  untuk  kegiatan  penyediaan  bahan  pangan  atau makan dan minum seperti rumah makan, terdapat pembatasan untuk tidak makan di tempat dan jarak pada antrian, kemudian pembatasan di rumah ibadah, pembatasan terhadap fasilitas umum, dan  pembatasan  pada  kegiatan  sosial  budaya,  dan  pembatasan  penggunaan  modal  transportasi umum.  Pembatasan-pembatasan  kegiatan  ini  sangat  mempengaruhi  perekonomian  masyarakat, terutama terjadi penurunan pada perekonomian pelaku UMKM. Pada masa ini, dimana kegiatan usaha banyak yang merugi sehingga terjadi banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebelum adanya  COVID-19,  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  Menengah  Kota  Tangerang  Selatan,  mendata terdapat sekitar 36 ribu UMKM, namun kemudian diperkirakan bertambah setelah terjadi banyak PHK (Deniansyah, Rachman, Oktober 2022). Masyarakat menghadapi kesulitan karena PSBB, sehingga membutuhkan bantuan modal.
Demi  mempertahankan  keberadaan  UMKM,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  untuk memberikan bantuan langsung tunai UMKM sejak tahun 2020. Bantuan ini berbentuk uang yang langsung  ditransferkan  melalui  bank  milik  pemerintah,  disebut  Bantuan  Langsung  Tunai  atau BLT. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan
Peraturan  Menteri  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional  serta  Penyelamatan  Ekonomi  Nasional  pada  Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai pedoman penyaluran bantuan langsung tunai  kepada  pelaku  UMKM  di  seluruh  Indonesia.  Anggaran  bantuan  ini  dikelola  oleh Kementerian  Koperasi  dan  UMKM  RI  dengan  sistem transfer  melalui  bank  milik  negara  yang ditunjuk pemerintah.
Bantuan ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi dan mengalami penurunan pendapatan agar tetap dapat bertahan. Dalam hal BLT diberikan pada UMKM, program ini bernama Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro atau BPUM.
Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  lebih  jauh  mengenai implementasi kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai bagi UMKM pada masa pandemi dari pemerintah pusat di kota Tangerang Selatan, apakah program berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga tercapai tujuan dari kegiatan ini.

## 1.1. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang sebagaimana telah dijelaskan di latar belakang, maka penulisan ini dibuat guna menjawab dan memberikan pemahaman terhadap beberapa permasalahan pokok sebagai  berikut,  Pertama,  bagaimana  dasar  hukum  penyaluran  BPUM  2020-2021?  Kedua, Kendala  apakah  yang  dihadapi  dalam  menjalankan  program  BPUM  2020-2021  di  Kota Tangerang Selatan?
1.2. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran serta informasi lebih jauh mengenai kondisi, implementasi dan kendala di lapangan, dari penyaluran dana bantuan langsung tunai untuk UMKM di Tangerang Selatan .

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian secara yuridis dilakukan dengan mempelajari peraturan dan persyaratan yang dikeluarkan untuk mendukung program penyaluran dana bantuan langsung tunai UMKM di Kota  Tangerang  Selatan.  Serta  mengadakan  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Inovasi  dan Teknologi  Bidang  Data  dan  Teknologi  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota Tangerang Selatan.
Penetapan informan sebagai sumber data yang dipilih dengan pertimbangan bahwa subyek yang  dipilih  dianggap  paling  penting  dan  tahu  tentang  yang  diharapkan  sehingga  akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  efektivitas  penyebaran  BPUM  di  Kota Tangerang Selatan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan analisis dokumen.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008.
Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah mengelompokkan jenis usaha berdasarkan kriteria aset dan omzet/penjualan.
Usaha  mikro  dalam  UMKM  adalah  suatu  usaha  ekonomi  produktif  yang  dimiliki perorangan  maupun  badan  usaha  yang  memenuhi  kriteria  keuntungan  usaha  atau  omzet tahunan  maksimal  sebesar  Rp  300  juta  dan  memiliki  aset  atau  kekayaan  bersih  minimal sebanyak Rp 50 juta (di luar aset tanah dan bangunan). Contoh UMKM mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedangan asongan, dan sebagainya.
Usaha kecil dalam UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang  dari  perusahaan  utama  (dikuasai  dan  dimiliki  serta  menjadi  bagian  baik  langsung
maupun tidak langsung dari usaha menengah) yang memenuhi kriteria keuntungan usaha atau omzet tahunan lebih  dari  Rp  300  juta  sampai  dengan  Rp  2,5  miliar  dan memiliki  aset  atau kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta. Contoh UMKM kecil adalah usaha binatu, restoran kecil, bengkel motor, katering, dan sebagainya.
Usaha  menengah  dalam  UMKM  adalah  suatu  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri dan bukan merupakan cabang atau anak perusahaan tertentu yang memenuhi kriteria keuntungan usaha atau omzet tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar dan  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  500  juta  sampai  dengan  Rp  10  miliar.  Contoh  UMKM menengah  adalah  perusahaan  pembuat  roti  skala  rumahan,  restoran  besar,  hingga  toko bangunan.
Definisi ini sesungguhnya lebih mengacu pada kinerja operasional, karena usaha dengan jumlah  karyawan  besar  sekalipun  dapat  menjadi  usaha  kecil  jika  penjualan  tahunan  dan kekayaannya  rendah.  Sebaliknya,  perusahaan  bisa  tergolong  usaha  besar  jika  penjualan tahunan dan kekayaannya besar, meski jumlah karyawan hanya sedikit.

## 3.2. Bantuan Langsung Tunai untuk UMKM
Bantuan  Langsung  Tunai  atau  disingkat  BLT  adalah  program  bantuan  pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat ( conditional cash transfer )  maupun  tak  bersyarat  ( unconditional  cash  transfer )  untuk  masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brazil, dan selanjutnya diadopsi oleh  negara-negara  lainnya.  Besaran  dana  yang  diberikan  dan  mekanisme  yang  dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut. Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan suatu kebijakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibuat pemerintah berupa bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku UMKM yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN).  Program  ini  dibuat  dengan  tujuan  meningkatkan  daya  beli masyarakat  agar  tetap  berjalannya  dunia usaha  UMKM.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2020,  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  yang  selanjutnya  disebut Program  PEN  adalah  rangkaian  kegiatan  untuk  pemulihan  perekonomian  nasional  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  untuk  mempercepat  penanganan  pandemi Corona  Virus Disease  2019 (COVID-19)  dan/atau  menghadapi  ancaman  yang  membahayakan perekonomian  nasional  dan/atau  stabilitas  system  keuangan  serta  penyelamatan  ekonomi nasional.
3.3. Dasar Hukum Penyaluran BPUM 2020-2021
Bantuan  bagi  pelaku  UMKM  ini  telah  dilaksanakan  pada  2020,  dan  kembali dilaksanakan pada 2021. Terdapat perbedaan, baik dari sisi besaran dana, penerima, syarat, pengusulan, verifikasi dan penyaluran dana bantuan. Berikut ini perbedaan BPUM 2020 dan 2021 merujuk Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 dan Nomor 2 Tahun 2021.
Penerima BPUM 2020 mendapatkan dana sebesar Rp 2,4 juta. Sementara pada 2021, penerima hanya menerima separuhnya, yakni Rp 1,2 juta. Perbedaan besaran dana ini akibat adanya  pengurangan  anggaran  dari  Pemerintah  untuk  bantuan  sosial.  Hal  ini  disebabkan sebagian dana yang lain dialokasikan untuk optimalisasi program vaksinasi COVID-19.
Jika pada BPUM 2020, syarat mutlak penerima BPUM adalah pelaku UMKM yang tidak  sedang  menerima  kredit  atau  pembiayaan  dari  perbankan,  maka  tahun  ini  sedikit berubah dengan bertambahnya ketentuan. Selain tidak memiliki kredit perbankan, penerima BPUM 2021 dapat berasal dari penerima BPUM tahun anggaran sebelumnya dan mereka yang belum mendapatkannya. Hal tersebut sesuai Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 4 ayat 1, yang menyebutkan BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang: belum pernah  menerima  dana  BPUM;  dan  atau,  telah  menerima  dana  BPUM  tahun  anggaran sebelumnya.
Ada  sejumlah  syarat  mendaftar  sebagai  penerima  BPUM,  salah  satu  di  antaranya adalah nomor induk kependudukan (NIK). Pada BPUM 2021, persyaratan pendaftar adalah memiliki KTP Elektronik. Syarat tersebut tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Permenkop UKM Nomor  2  Tahun  2021,  yakni:  Warga  Negara  Indonesia  (WNI),  Memiliki  Kartu  Tanda
Penduduk (KTP) elektronik, Memiliki usaha mikro dan dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan, Bukan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  TNI/Polri,  pegawai  BUMN  dan  BUMD.  Selain  itu dalam  Pasal  4  ayat  2,  pelaku  usaha  mikro  tidak  sedang  menerima  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR).
Pada  BPUM  2020,  pendaftar  bisa  diusulkan  oleh  sejumlah  lembaga  pengusul  yang meliputi dinas/badan yang membawahi koperasi dan UKM. Kemudian, koperasi yang telah disahkan, kementerian/lembaga, perbankan/perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah. Data yang masuk kemudian langsung diserahkan  pada  Kemenkop  dan  UKM  yang  bertanggung  jawab  akan  program  BPUM. Sementara  pada  BPUM  2021,  pengusul  menyampaikan  usulan  ke  badan/dinas  yang membawahi bidang koperasi dan UKM di daerah. Dinas akan meneruskan data pendaftar ke Kemenkop  UKM.  Proses  penyampaian  berjenjang  mulai  dari  tingkat  kabupaten/kota, provinsi, hingga ke kementerian.
Pembersihan data atau proses verifikasi dan pengecekan data pendaftar pada BPUM 2020 dilakukan oleh Kemenkop UKM. Namun untuk BPUM 2021, pembersihan data calon penerima  ini  akan  dilakukan  oleh  badan/dinas  yang  membidangi  koperasi  dan  UKM  di kabupaten/kota.  Data  yang  telah  dibersihkan  kemudian  diserahkan  kepada  pihak  provinsi untuk  dikoordinasikan  sebelum  diserahkan  ke  pusat  atau  Kementerian.  Terakhir, Kementerian hanya perlu melakukan tahapan validasi data.
Pada BPUM 2020, dana bantuan sebesar Rp 2,4 juta disalurkan secara langsung oleh KPA ke rekening penerima atau melalui bank penyalur BPUM atau bank milik negara yang ditetapkan  KPA.  Sementara  pada  BPUM  2021,  bantuan  disalurkan  secara  langsung  ke rekening  penerima  atau  melalui  pihak  Penyalur  BPUM  yang  terdiri  dari  bank  BUMN, BUMD, dan PT Pos Indonesia ( Azanella, Luthfia Ayu, April 2021 ).

## 3.4. Legalitas Usaha UMKM di Kota Tangerang Selatan
Pertumbuhan UMKM di Kota Tangerang Selatan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sejak pandemi COVID-19. Tercatat ada sebanyak 90 ribu pelaku UMKM yang mulai  membuka  usahanya  diberbagai  bidang.  Namun,  baru  sedikit  usaha  yang  memiliki legalitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari legalitas adalah suatu keabsahan, atau keadaan sah secara hukum. Sehingga bisa diartikan bahwa legalitas usaha adalah suatu bukti  adanya  lembaga/kegiatan  usaha  yang  sah  di  mata  hukum  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
Banyak pelaku usaha yang belum  mengetahui prosedur mengurus legalitas usahanya dan  manfaat  dari  legalitas  usaha.  Hal  ini  karena  kurangnya  pendampingan  dan  sosialisasi tentang pentingnya sebuah legalitas usaha dan bagaimana cara mengurusnya.
Hal  ini  berdampak  pada  kualitas  produk  dan  penerimaan  sejumlah  produk  bantuan. Seperti halnya pada program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM, dimana syarat utamanya adalah legalitas usaha.
3.5. Permasalahan yang dihadapi Dinkop UMKM dalam Penyelenggaraan Program BPUM Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kembali keadaan perekonomian khususnya  pada  sektor  UMKM  melalui  program  BPUM  dalam  pelaksanaannya  masih mengalami sejumlah permasalahan, diantaranya (BPKP, 2020): pertama terkait dengan data, belum tersedianya data calon penerima BPUM ( by name by address ) yang siap pakai (sudah di- cleansing dan  terverifikasi).  Data  UMKM  yang  ada  di Online  Data  System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM saat ini juga belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena datanya  hanya  berbasis  pada  jenis  usaha bukan  berbasis  pelaku  usaha,  sehingga  data  NIK tidak  dapat  diperoleh.  Selain  itu  proses  penyiapan  data  membutuhkan waktu  yang  lama, sedangkan  pemerintah  menginginkan  program  tersebut  harus  dijalankan  dengan  segera. Hingga akhir Agustus tahun 2020 data yang berhasil dikumpulkan dan di- cleansing baru 5 juta dari sekitar 9,1 juta target tahap pertama, dan data ini juga belum terverifikasi; Kedua, terkait  dengan  sosialisasi,  kurangnya  sosialisasi  program  BPUM  kepada  masyarakat  calon penerima  BPUM.  Hal  ini  terlihat  dari  jumlah  masyarakat  yang  mendaftarkan  diri  sebagai calon penerima BPUM ke pemerintah daerah rendah, dan kurang aktifnya Dinas Koperasi
dan  UKM  di  seluruh  Indonesia  untuk  menjaring  pengusaha  mikro  sebagai calon  penerima BPUM. Ketiga, terkait dengan koordinasi, belum aktifnya koordinasi Kementerian Koperasi dan  UKM  dengan  18  Kementerian/Lembaga  Pembina  Koperasi  dan  UKM  untuk mengumpulkan  usulan  calon  penerima  BPUM  dan  mengupayakan  sentralisasi  data  pelaku UMKM (Nasution, M., Agustiani, F. N., Hidayatullah, T., Oktober 2020).
Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan para  pengurus tingkat daerah inilah  yang  mengakibatkan  data  yang  dimiliki  berbeda  dan  tidak  akurat  antara  pusat  dan daerah.
3.6. Penyaluran Dana Salah Sasaran
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  mengungkap  fakta  bahwa  terdapat  penerima bantuan produktif usaha mikro yang tidak sesuai dengan kriteria, nilainya mencapai 1 triliun. Adapun rinciannya sebagai berikut:
- 56 penerima BPUM berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri
- 2.413 penerima BPUM dengan NIK yang sama menerima bantuan lebih dari satu kali.
- 29.060 penerima BPUM bukan usaha mikro
- 144.802 penerima BPUM yang sedang menerima kredit atau pinjaman perbankan lainnya
- 25.912 penerima BPUM sedang menerima kredit atau pinjaman KUR
- 207.771 penerima memiliki NIK yang tidak sesuai dengan database Dukcapil
- 8.933 penerima sudah meninggal dunia
Otoritas  pemeriksa  keuangan  juga  mengungkap  ada  penyaluran  dana  bergulir  yang dilakukan oleh lembaga mitra sebesar Rp 84,62 miliar kepada 9.336 penerima yang tidak memenuhi kriteria.
Sementara  itu,  BPK  menemukan  adanya  dana  tambahan  subsidi  bunga  atau  margin kredit usaha rakyat (KUR) pada bank penyalur sebesar Rp 132,6 miliar belum disalurkan (Asmara, Chandra Gian, Juni 2021).
Persoalan  manajemen  data  yang  buruk,  membuat  pelaku  UMKM  yang  seharusnya berhak mendapatkan BPUM kehilangan manfaat BPUM.
Kelemahan tata kelola data membuka celah pada potensi koruptif. Semisal kehadiran pelaku-pelaku UMKM fiktif, pungutan liar saat mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU), dan pemanfaatan dana yang tidak diperuntukan untuk usaha.

## 4. KESIMPULAN
Penyaluran  BPUM  perlu  dievaluasi  secara  menyeluruh.  Tujuan  program  ini  adalah memberdayakan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di tengah pandemi COVID-19.
Meskipun sejumlah revisi telah dilakukan, koordinasi antara pihak pengusul, Kemenkop UKM dan  pihak  penyalur  harus  lebih  intensif  dan  sinergis  dilakukan.  Hal  tersebut  dimaksudkan  agar penyaluran  BPUM  tidak  boleh  salah  sasaran  lagi.  BPUM  merupakan  program  untuk  membantu pelaku usaha mikro agar bisa bertahan di masa pandemi. Keberhasilan program ini akan berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus menjadi konstribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dinkop  UMKM  Tangsel,  peyaluran  BPUM  belum efektif karena belum terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah.
Sekalipun teknologi sudah ada, namun pengelolaan data masih belum dioptimalkan sehingga belum tercipta sistem yang terintegrasi antara pusat dan daerah.
Pembuatan  konsep  yang  lebih  tertata  diharapkan  dapat  dilakukan,  dimana  pusat  dan  daerah dapat melakukan kerjasama yang solid sehingga program mencapai sasaran dan tujuan yang benar. Pembangunan basis data terpadu program BPUM beserta sistem monitoring dan evaluasi program di  Indonesia  oleh  Kementerian  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  diharapkan  dapat  menjadi solusi. Sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan kepada para pelaku usaha juga diharapkan dapat dilakukan untuk mendorong pelaku usaha agar dapat mengurus legalitas usaha UMKM.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
Dinas Komunikasi dan Informatikan Kota Tangerang Selatan, “Kompilasi Produk Administrasi
Bidang Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2021” , November 2021. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, “Database Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan”.

## Jurnal dan Publikasi Lainnya
Nasution, M., Agustiani, F. N., Hidayatullah, T., “BPUM: Program Baru bagi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19”, Buletin APBN Vol. V Ed. 17, Oktober 2020.

## Internet
Faisal  Maliki  Baskoro, “UMKM  Sektor  Kuliner,  Jasa,  dan  Konveksi  Paling  Terdampak Pandemi”, diakses  dari  https://www.beritasatu.com/ekonomi/698453/umkm-sektor- kuliner-jasa-dan-konveksi-paling-terdampak-pandemi
Rachman Deniansyah, “Lebih dari 36 ribu Penduduk Tangsel Bertahan jadi UMKM”, diakses dari https://tangerangnews.com/tangsel/read/33165/Lebih-dari-36-Ribu-Penduduk- Tangsel-Bertahan-Jadi-UMKM
Luthfia  Ayu  Azanella,  “Ini  Beda  BPUM  2021  dari  Tahun  Lalu,  dari  Syarat  hingga  Besaran Bantuan”,diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/07/160000565/ini- beda-bpum-2021-dari-tahun-lalu-dari-syarat-hingga-besaran-bantuan?page=all
Chandra  Gian  Asmara,  “BPUM  Rp  1  T  Salah  target,  PNS  &  Orang  Meninggal  Kecipratan!”,
diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20210622151107-4-
255085/kacau-bantuan-umkm-salah-sasaran-rp-1-t-pns-ikut-menikmati

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  93,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
Peraturan  Menteri  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2020  tentang  Pedoman  Umum  Penyaluran  Bantuan  Pemerintah  bagi  Pelaku  Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Umum  Penyaluran  Bantuan Pemerintah  bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  untuk  Mendukung  Pemulihan  Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Pedoman Umum Penyaluran  Bantuan  Pemerintah  bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  untuk  Mendukung Pemulihan  Ekonomi  Nasional  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19),  Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  91,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 8487.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2020  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2020  Tentang  Pelaksanaan  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus  Disease  2019 (COVID-19)  dan/atau  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019, Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 13