Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i2.2007

## PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN DAN PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

## I Wayan Adrian Rainartha Nugraha
Fakultas Hukum, Universitas Udayana adrianrainartha88@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi wisatawan menurut Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  dan  mengetahui  pelaksanaan  sanksi  pidana  terhadap perbuatan melawan hukum sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian  kepustakaan.  Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai  berikut  menurut Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa kerugian  yang  diderita  wisatawan  disebabkan  oleh  kesalahan  manusia,  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh pramuwisata dan tenaga lainnya, adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi yang dirugikan dengan menggugat pihak  yang  menimbulkan  kerugian  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  wisatawan  yang  mengalami kerugian bagi travel agent sebagai penyelenggara (produsen) wajib memberikan perlindungan hukum dan memberikan kepercayaan terhadap pelayanan yang telah diberikan. . Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan,  Pasal  64  ayat  1  dan  ayat  2  menyatakan  bahwa  “(1)  Barangsiapa dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  merusak  daya  tarik  fisik  pariwisata  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  27  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).(2) Barang siapa karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak  fisik,  atau  mengurangi  nilai  tempat  wisata  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Turis; Sanksi Pidana.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  legal  protection  for  tourists  according  to  Law  Number  10  of  2009 concerning Tourism and to know the implementation of criminal sanctions for unlawful acts against part or all of the physical tourist attractions according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The type of research  used  is  normative  research  or  library  research.  Based  on  the  description  above,  it  can  be concluded that the following things according to Article 62 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection  states  that  losses  suffered  by  tourists  caused  by  human  error,  in  this  case  carried  out  by  tour guides and other staff, are unlawful acts as stipulated in article 1365 of the Civil Code. The law provides legal  protection  for  the  aggrieved  by  suing  the  party  who  caused  the  loss  to  provide  compensation  to tourists who have suffered losses for travel agents as the organizer (producer) is obliged to provide legal protection and provide confidence in the services that have been provided. According to Law Number 10 of 2009  concerning  Tourism,  Article  64  paragraph  1  and  paragraph  2  states  that  "(1)  Any  person  who intentionally and unlawfully damages the physical attraction of tourism as referred to in Article 27 shall be punished  with  a  maximum  imprisonment  of  7  (seven)  years  and  a  maximum  fine  of  Rp10,000,000,000.00 (ten  billion  rupiah).  (2)  Any  person  who  due  to  his  negligence  and  unlawful,  physically  damaged,  or reduced  the  value  of  tourist  attractions  as  referred  to  in  Article  27  shall  be  punished  with  a  maximum
imprisonment of 1 (one) year and/or a maximum fine of Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah)." Keyword : Legal Protection; Tourist; Criminal Sanctions.

## PENDAHULUAN
Sektor  pariwisata  merupakan  salah  satu  sumber  devisa  negara  yang  memberikan kontribusi  terbesar  bagi  perekonomian  Indonesia. 1 Oleh  karena  itu,  sektor  pariwisata  harus dikelola  secara  tepat  dengan  bertumpu  pada  pesona  objek  wisata,  kesiapan  infrastruktur, keramahan  masyarakat,  daya  dukung  alam,  dalam  perspektif  multidimensi,  serta  perlindungan dan  kepastian  hukum.  Kepariwisataan  Indonesia  diselenggarakan  dengan  beberapa  prinsip: menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai bagian dari konsep kehidupan dalam keseimbangan  hubungan  antara  manusia  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  hubungan  antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan; menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia,  keragaman  budaya  dan  kearifan  lokal;  memberikan  manfaat  bagi kesejahteraan  rakyat,  keadilan,  kesetaraan,  dan  proporsionalitas;  melestarikan  alam  dan lingkungan;  pemberdayaan  masyarakat  lokal;  menjamin  keterpaduan  antar  sektor  dan  daerah, antar  pusat  dan  daerah  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  sistemik  dalam  rangka  otonomi daerah,  serta  keterpaduan  antar  pemangku  kepentingan;  dan  mematuhi  kode  etik  pariwisata dunia dan perjanjian internasional di bidang pariwisata
Pariwisata  merupakan  industri  skala  besar,  sehingga  perlu  diatur  regulasi  untuk memenuhi  tuntutan  dan  kepastian  hukum.  Di  Indonesia,  untuk  memenuhi  tuntutan  kepastian hukum  dan  kebutuhan  ekonomi,  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2009  tentang  Kepariwisataan  yang  disebut  dengan  Undang-Undang  Kepariwisataan. 2 Undang- undang  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan,  yaitu  pada  tanggal  16  Januari  2009. Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  tertuang  dalam  27  bab  dan  70 Pasal.
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2009, kepariwisataan  diselenggarakan  berdasarkan  asas  manfaat,  kekeluargaan,  keadilan  dan kesetaraan,  keberlanjutan,  kemandirian,  keberlanjutan,  partisipatif,  berkelanjutan,  demokratis, kesetaraan,  dan  persatuan.  Sedangkan  tujuan  penyelenggaraan  kepariwisataan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  UU  Kepariwisataan  adalah  untuk:  (1)  Meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  (2)  Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (3)  Mengentaskan  kemiskinan  (4)
1 Padriadi  Wiharjokusumo,  “The  Analysis  of  Tour  Operator  Liability  in  Running  Adventure Tourism Packages Viewed From Legal Aspects in Indonesia:,” Jurnal Ilmiah Akomodasi Agung 5, no. 10 (2018).
2 Gusti Ngurah Agung Suryadewa, Ida Ayu Putu Widiati, dan I. Wayan Arthanaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Badung,” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 3 (2019), https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.336-340.
Mengatasi  pengangguran  (5)  Melestarikan  alam,  lingkungan,  dan  sumber  daya  (6)  Memajukan budaya (7) Memperhatikan citra bangsa (8) Menumbuhkan rasa cinta tanah air (9) Memperkuat jati diri dan persatuan bangsa dan (10) Mempererat persahabatan antar bangsa
Pengaturan  kepariwisataan  terpusat  pada  Undang-Undang  10  Tahun  2009  tentang Undang-Undang  Kepariwisataan  Indonesia.  Pertimbangan  undang-undang  tersebut  mengatur bahwa  pariwisata  Indonesia  mengutamakan  pembangunan  bangsa  yang  strategis  dan berkelanjutan.  Artinya,  pariwisata  harus  berorientasi  pada  keuntungan  dengan  tetap  menjaga kelestarian  sumber  daya  alam.  Filosofi  ini  diwujudkan  melalui  ayat  dan  bagian  dari  tindakan. Pasal  5  dari  Undang-Undang  10  Tahun  2009  mengatur  prinsip-prinsip  perilaku  pariwisata. Aturan  ini  harus  dipertimbangkan  secara  keseluruhan,  bukan  hierarkis  atau  alternatif.  Asas manfaat untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (c) Undang-Undang dapat ditempatkan di atas asas kelestarian alam dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (d) Undang-Undang 10 Tahun 2009
Pasal  14  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan  menetapkan  bahwa  usaha  pariwisata  yang  dapat  dilakukan  di  seluruh  wilayah Indonesia  meliputi  daya  tarik  wisata,  kawasan  pariwisata,  jasa  transportasi  pariwisata,  jasa perjalanan  wisata,  jasa  makanan  dan  minuman,  penyediaan  akomodasi.  ,  menyelenggarakan kegiatan  hiburan  dan  rekreasi,  menyelenggarakan  pertemuan,  perjalanan  intensif,  konferensi, pameran,  layanan  informasi  pariwisata,  layanan  konsultasi  pariwisata,  pemandu  wisata  dan wisata  air  dan  spa.  Industri  pariwisata  dapat  dilihat  sebagai  subsistem  dari  sistem  pariwisata secara  keseluruhan.  Struktur  industri  pariwisata  dimulai  dari  daerah  penghasil  perjalanan,  dari mana  calon  wisatawan  akan  merencanakan  suatu  perjalanan  wisata.  Subsistem  industri pariwisata akan terus berlanjut sepanjang titik/jalur transit yang mencakup layanan penerbangan dan akomodasi selama transit penerbangan  . Usaha jasa perjalanan wisata yang disebut dengan usaha  pariwisata  adalah  penyelenggaraan  Biro  Perjalanan  Wisata,  sedangkan  yang  dimaksud dengan  biro  perjalanan  wisata  adalah  upaya  menyelenggarakan  jasa  perencanaan  perjalanan dan/atau jasa pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan keagamaan
Selanjutnya Pasal 19 ayat 1 butir (a) UU Kepariwisataan mengatur bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk memenuhi kebutuhan kepariwisataan. Pengakuan Hak Asasi Manusia  dalam  kegiatan  pariwisata  merupakan  representasi  dari  pengakuan  terhadap  hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya akan menghidupkan kembali bisnis pariwisata  yang  sempat  terpuruk  dengan  semakin  tingginya  minat  masyarakat,  baik  domestik maupun  internasional  untuk  berwisata.  Alhasil,  bisnis  pariwisata  di  Indonesia  akan  tetap bertahan  menghadapi  gelombang  persaingan  yang  semakin  meningkat  sebagai  dampak  dari liberalisasi layanan.
Dalam  bisnis  yang  terkait  dengan  pariwisata,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  berusaha  memberikan  kerangka  hukum  untuk memastikan  legalitas  bisnis  dan  pemenuhan  standar  bisnis.  Hal  tersebut  bertujuan  tidak  hanya berfokus  pada  wisatawan,  namun  juga  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  juga mengedepankan  kepada  perlindungan  konsumen  dan  persaingan  tidak  sehat  yang  sudah  ada dapat  menjadi  instrumen  yang  sah  untuk  meningkatkan  keselamatan  dan  etika  industri  jasa  di daerah tujuan wisata seperti Bali.
Dalam identitas budaya yang kuat seperti Bali, terdapat benturan interpretasi aturan Adat dengan norma hukum hukum negara Indonesia yang justru dapat berdampak terhadap penurunan derajat  penegakan  dan  penerapan  hukum  negara  di  wilayah  masing-masing. 3 Lebih  parah  lagi, hierarki  norma  antara  berbagai  sumber  hukum  Indonesia  di  antara  mereka  sendiri  dan  Adat tampaknya  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  hukum  tata  negara.  Hal  tersebut  dibuktikan  dalam Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Indonesia  yang  menekankan  ciri-ciri  khusus  dari  hak-hak tradisional  dan  dengan  demikian  menjamin  pentingnya  adat  itu  sendiri  dalam  sistem  hukum. Namun,  presentasi  yang  jelas  tentang  hierarki  norma  dalam  sistem  hukum  tidak  ada.  Indikasi adanya hierarki tertentu antara hukum adat dan hukum negara dapat ditemukan dalam undang- undang  pertanian  (Pasal  5  UU  No  5  Tahun  1960  tentang  peraturan-peraturan  pokok  tentang pokok-pokok  agraria)  dan  dalam  undang-undang  kehutanan  (UU  No  41  Tahun  1999  tentang kehutanan).
Pada  tanggal  10  Agustus  2020  Gubernur  Bali,  Wayan  Koster  menjelaskan  tujuan legislasi  Peraturan  Daerah  Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Tata  Kelola  Pariwisata  Bali,  yaitu untuk  menjamin  kualitas  dan  keberlanjutan  Pariwisata  Bali  sesuai  dengan  visi  pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” (2020). Terutama penting dalam konteks ini adalah dua tujuan visi dari visi ini, yang juga termasuk dalam aspek etika bisnis dan perilaku pasar yang adil khususnya dalam industri pariwisata :
1. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
2. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang  memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
Keputusan  untuk  memperkuat  pariwisata  berbasis  kualitas,  alam  dan  budaya  yang
3 I.  Gusti  Ngurah  Dhian  Prismanatha,  I.  Made  Sepud,  dan  I.  Gusti  Bagus  Suryawan,  “Legal Protection for Tourists on Trips to Bali,” 2019.
mempertimbangkan juga keselamatan wisatawan tergantung pada bagaimana kerangka hukum di Bali.  Dalam  konteks  ini,  beberapa  aspek  hukum  muncul  dari  undang-undang  perlindungan konsumen tentang hukum yang berkaitan dengan hubungan dan hierarki sumber-sumber hukum satu  sama  lain. 4 Hal ini  juga  menimbulkan  pertanyaan  sulit  tentang letak  sistematis  adat  dalam sistem  hukum  Indonesia.  Wisatawan  dan  pengusaha  atau  sekelompok  orang  yang  melakukan kegiatan  usaha  pariwisata  diwajibkan  untuk  menaati  larangan-larangan  seperti  tidak  merusak sebagian  atau  seluruh  fisik  daya  tarik  wisata  seperti  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  seperti  kasus  yang  sempat  viral  belakangan  ini ialah  kasus  turis  asing  yang  melecehkan  Air  Suci  dari  sebuah  pelinggih  di  Kawasan  Monkey Forest  Ubud,  Bali.  Video  viral  tersebut  tersebar  dimana  kedua  turis  itu  mencipratkan  air  suci kebagian belakang tubuhnya. Atas tindakan tersebut harusnya dapat diproses hukum bersumber pada  aturan-aturan  tersebut.  Dalam  rangka  melindungi  tempat  wisata  dari  ancaman  kerusakan atau  pencemaran  daya  tarik  wisata  pembangunan  fisik,  baik  di  wilayah  perkotaan,  pedesaan, maupun  yang  berada  di  lingkungan  air,  diperlukan  pengaturan  untuk  menjamin  eksistensinya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.
Perlindungan terhadap potensi wisata yang ada harus dapat dipertahankan, karena obyek wisata  merupakan  ciri  khas  suatu  negara.  Pengembangan  faktor  penunjang  dalam mengembangkan industri pariwisata Indonesia juga harus diperhatikan dan dijaga eksistensinya, sehingga  dalam  percaturan  industry  kepariwasatan,  Indonesia  dapat  bersaing.  sebagai  sektor yang potensial di masa yang akan datang. Menurut analisis World Travel and Tourism Council (WTTC), industri pariwisata menyumbang 9,1% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

## METODE PENELITIAN

## A. Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  dalam  penyusunannya  dibutuhkan sebuah  metode.  Menurut  Sugiyono  menyatakan  bahwa  penelitian  hukum  ialah  suatu  kegiatan ilmiah,  yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu,  yang  mempunyai tujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu.  Sedangkan  metode penelitian  yaitu  tata  cara  bagaimana  suatu  penelitian  dilakukan  yang  meliputi  teknik  penelitian dan prosedur penelitian. 5
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau library research, artinya
4 Mozes  D.  F.  Nangi,  “Legal  Protection  for  Bali  Tourism  Amid  the  Covid-19  Pandemic”  (2nd International  Conference  on  Business  Law  and  Local  Wisdom  in  Tourism  (ICBLT  2021),  Atlantis  Press, 2021), https://doi.org/10.2991/assehr.k.211203.072.
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 2018).
penelitian  ini  didasarkan  pada  sumber-sumber  kepustakaan  untuk  membahas  masalah-masalah yang  telah  dirumuskan. 6 Dengan  cara  menelaah  data-data  sekunder  dengan  melakukan penyelidikan  terhadap  kajian  meliputi  deskripsi  subjek  penelitian,  latar  belakang  perbedaan pandangan yang terimplementasi pada buku-buku, kitab-kitab terdahulu dan karya-karya ilmiah, dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
Dalam  hal  ini,  ruang  lingkup  penelitian  ini  berdasarkan  sejarah  hukum,  penelitian terhadap  teori  hukum  dan  asas-asas  hukum  yang  telah  diterapkan.  Penelitian  menafsir  kejadian hukum  terhadap  suatu  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia,  melalui  riset  yang  mendasari  hukum  di Indonesia. Data yang diambil dari penelitian hukum yuridis normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau riset yang dilakukan terhadap bahan yang ingin dikaji
Dalam  hal  ini,  data-data  berasal  langsung  dari  aturan-aturan  hukum,  asas-asas  hukum dan teori hukum yang tertulis. Di samping itu, penelitian ini juga menganalisis tentang kejadian hukum di dalam  masyarakat bagi beberapa pemberlakuan perlindungan hukum bagi wisatawan menurut  Undang  -  Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan  dan  pemberlakuan sanksi  pidana  terhadap  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  sebagian  atau  seluruh  fisik  daya tarik wisata menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Dalam aspek  yuridis  menganalisa  tentang  landasan  atau  penerapan  hukum  yang  telah diimplementasikan, sedangkan normatif adalah aspek hukum, teori hukum

## B. Sumber Data Dan/Atau Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi  dokumen-dokumen,  untuk  memperoleh  data  yang  diambil  dari  bahan  kepustakaan, diantaranya adalah:

## 1. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum  yang  mempunyai kekuatan  mengikat sebagai landasan utama  yang dipakai  dalam  rangka  penelitian  ini  diantaranya  adalah  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2009 Tentang Kepariwisataan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan, Pasal 17 No. 4 tahun  2004  Peraturan Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  tentang  Standar  Pelayanan  Jasa Perjalanan Wisata
2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu  bahan-bahan  yang  erat  hubungannya  dengan  bahan  hukum  primer  dan  dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan
6 Rianto Adi, Metodologi Peneltian Sosial dan Hukum , Edisi ke 3 (Jakarta: Granit, 2015).
dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur.

## 3. Bahan Hukum Tersier
Yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

## C. Analisis Data
Analisis  data  merupakan  suatu  proses  mengorganisasikan  dan  mengurutkan  data kedalam  pola,  ketegori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data  . Analisis data dalam penelitian ini adalah  mengunakan  analisis  kualitatif,  yaitu  suatu  analitis  data  yang  secara  jelas  diuraikan kedalam  bentuk  kalimat  sehingga  dapat  diperoleh  gambaran  dan  maksud  yang  jelas  yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.
Metode  pendekatan  kualitatif ini akan  menghasikan  data  berupa  pernyataan-pernyataan atau  data  dihasilkan  berupa  data  deskriptif  mengenai  subjek  yang  diteliti. 7 Penelitian  kualitatif bertujuan  memperoleh  gambaran  seutuhnya  mengenai  suatu  hal  menurut  pandangan  manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang  yang  diteliti,  kesemuanya  tidak  dapat  diukur  dengan  menggunakan  angka. 8 Selanjutnya ditarik  kesimpulan  dengan  menggunakan  metode  berfikir  deduktif,  yaitu  cara  berfikir  yang dimulai  dari  hal-hal  yang  umum  untuk  kemudian  ditarik  hal-hal  yang  bersifat  khusus,  dengan menggunakan  ketentuan  berdasarkan  pengetahuan  umum  seperti  teori-teori,  dalil-dalil  atau prinsip-prinsip  dalam  bentuk  proporsi-proporsi  untuk  menarik  kesimpulan  terhadap  fakta-fakta yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberlakuan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Wisatawan  Menurut  Undang  -  Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
Konsumen  didefinisikan  sebagai  orang  atau  perusahaan  yang  membeli  barang  tertentu atau  menggunakan  jasa  tertentu.  Konsumen  adalah  pengguna  akhir  tanpa  mengharuskan konsumen  bertindak  sebagai  pembeli  barang  dan  atau  jasa  tersebut  .  Wisatawan  adalah konsumen  jasa  pengguna  wisata,  yang  artinya  wisatawan  adalah  pihak  yang  menggunakan
7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda karya, 2004).
8 Matthew  B.  Miles,  A.  Michael  Huberman,  dan  Johnny  Saldana, Qualitative  Data  Analysis (California: SAGE, 2014).
produk  jasa  wisata  dengan  menggunakan  travel  agent. 9 Dengan  posisinya  sebagai  konsumen, maka  wisatawan  membutuhkan  perlindungan  hukum  yang  dapat  memberikan  rasa  aman  dalam menggunakan  jasa  yang  diberikan  oleh  travel  agent  yang  dalam  hal  ini  bertindak  sebagai produser.
Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  wisatawan  sebagai  pihak  pengguna  travel  agent seringkali  mengabaikan  hak-haknya.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa setiap wisatawan berhak untuk mendapatkan :
a.  Informasi tempat wisata yang akurat:
b.  Pelayanan pariwisata sesuai standar;
c.  Perlindungan hukum dan keamanan;
d.  Pelayanan kesehatan;
e.  Perlindungan hak-hak pribadi; dan
f.  Pertanggungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
Menurut  Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun dalam setiap  permasalahan  perlu  ditentukan  siapa  yang  bertanggung  jawab  sehingga  merugikan konsumen.  Masalah  tanggung  jawab  perdata  atas  kelalaian  atau  kesalahan  dalam  perusahaan dapat  dikaitkan  dengan  manajemen  travel  agent  yang  bertindak  atas  nama  badan  hukum perusahaan, yang mereka tangani berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan.
Dengan demikian tanggung jawab travel agent terdiri dari dua  macam,  yaitu; tanggung jawab  pribadi  dan  tanggung  jawab  perusahaan.  Dalam  setiap  perjanjian,  kedudukan  para  pihak adalah sama. 10 Artinya hak dan kewajiban para pihak terhadap perjanjian yang dibuatnya harus seimbang.  Kedudukan  wisatawan  sebagai  pengguna  jasa  travel  agent  sangat lemah  apalagi  jika ada masalah atau perselisihan. Pada kenyataannya praktek perjanjian antara travel agent dengan para  wisatawan  tidak  dapat  dibuat  sebagaimana  mestinya,  dalam  arti  hanya  melindungi kepentingan  travel  agent,  tetapi  tidak  memberikan  perlindungan  yang  memadai  terhadap kepentingan wisatawan.
Adanya  permasalahan  hal  tersebut  karena  Perjanjian  Risiko  dari  Perjanjian  Tanggung Jawab  (Risk  Agreement  of  Liability  Agreement)  dibuat  dalam  bentuk  perjanjian  baku,  dimana perjanjian  terjadi  dengan  cara  salah  satu  pihak  telah  menyiapkan  syarat-syarat  baku  pada formulir perjanjian yang tercetak dan kemudian disampaikan kepada pihak lain untuk disepakati
9 Zainal Abidin Bagir dkk., “Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices,” Religion & Human Rights 15, no. 1–2 (2020), https://doi.org/10.1163/18710328-BJA10003.
10 ticketsntour.com,  “The  Pros  and  Cons  of  Tourism,” Ticketsntour.Com (blog),  2022, https://ticketsntour.com/pros-cons-tourism.
secara  virtual  dan  tidak  ada  kebebasan  sama  sekali  kepada  pihak  lain  untuk  merundingkan syarat-syarat  yang  ditawarkan    .  Dalam  Risk  and  Release  of  Liability  Agreement,  rancangan perjanjian akan dibuat oleh travel agent berdasarkan ketentuan standar yang dibuat oleh mereka, sebagaimana  dinyatakan  dalam  formulir  perjanjian  akuntabilitas  laporan  risiko.  Semua  syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan perjanjian adalah yang tercantum dalam formular
Berdasarkan  teori  dan  hukum  perjanjian  wisatawan  sebagai  pihak  yang  dirugikan diberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada operator tur sehingga perlindungan hukum dapat diberikan  berdasarkan  perjanjian  yang  mereka  buat,  yaitu  Risk  and  Release  of  Liability Agreement.  Kerugian  yang  dialami  wisatawan  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  manusia  yang dalam hal ini dilakukan oleh pemandu wisata beserta staf lainnya merupakan perbuatan melawan hukum  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1365  KUH  Perdata.  Undang-undang  memberikan perlindungan  hukum  bagi  yang  dirugikan  dengan  menuntut  pihak  yang  menyebabkan  kerugian untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  wisatawan  yang  mengalami  kerugian  atas  travel  agent sebagai  penyelenggara  (produsen)  wajib  memberikan  perlindungan  hukum  dan  memberikan kepercayaan atas jasa yang telah diberikan.
Namun  dalam  praktiknya,  pelaksanaan  perlindungan  wisatawan  sebagai  pengguna  jasa perusahaan travel agent berdasarkan kesepakatan saja sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan. Ketiadaan  klausul  pertanggungjawaban  perusahaan  travel  agent  atas  hal-hal  yang  merugikan wisatawan sehingga konsumen tersebut melemahkan posisi mereka untuk mendapatkan haknya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dapat dikatakan tidak memuat ketentuan tentang perlindungan hukum bagi wisatawan. Oleh karena itu, Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  diharapkan  dapat  menjadi landasan hukum bagi wisatawan untuk menuntut haknya.
Setiap  perjanjian  yang  dibuat  oleh  wisatawan  dan  travel  agent  tidak  dapat  memuat klausula  baku  yang  menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab  perusahaan  sepenuhnya  kepada wisatawan dan mencakup pengajuan pengaduan wisatawan terhadap peraturan berupa peraturan baru,  tambahan,  lanjutan,  dan/atau  lanjutan.  pengaturan  yang  dilakukan  secara  sepihak  oleh travel agent.
Dalam  prakteknya  masih  terjadi  penyerahan  tanggung  jawab  sepenuhnya  kepada wisatawan  tentu  tidak  memenuhi  rasa  keadilan  dilihat  dari  sudut  manapun.  Klausula  baku  ini menjadi  standar  dalam  setiap  perjanjian  dengan  wisatawan.  Suatu  klausul  kutipan  (klausul eksonerasi)  bertujuan  untuk  membebaskan  atau  membatasi  tanggung  jawab  salah  satu  pihak terhadap  tuntutan  pihak  lain  sehubungan  dengan  apakah  kewajibannya  yang  ditentukan  dalam perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  baik  atau  tidak.  Hal ini  merupakan  pelanggaran  terhadap pasal  18  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  dimaksudkan  untuk diperdagangkan  dilarang  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  dalam  setiap  dokumen dan/atau perjanjian apabila:
1. Menyatakan peralihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan  kepatuhan  konsumen  terhadap  peraturan  yang  berupa  aturan  baru, penambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan  yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam jangka waktu konsumen menggunakan jasa yang dibelinya.”
Selain  pencantuman  klausa  baku,  terdapat  satu  hal  penting  yang  terkadang  luput  dari perhatian, yang meliputi klausa baku dengan tulisan yang sangat kecil sehingga sulit dibaca, atau penggunaan  kata-kata  yang  tidak  dipahami  oleh  orang  awam  pada  umumnya.  Hal  ini  sangat lumrah  dalam  praktek  lapangan  di  Indonesia  dan  menyebabkan  calon  wisatawan  enggan  untuk membaca  dengan  seksama  isi  perjanjian  dan  langsung  menandatanganinya.  Padahal  semua  hak dan  kewajiban  wisatawan  tercantum  dalam  perjanjian,  sehingga  ketika  terjadi  masalah,  maka wisatawan menyadari kedudukan yang timpang
Pemberlakuan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Perbuatan  Melawan  Hukum  Menurut  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Dampak  negatif  dari  pariwisata  terjadi  ketika  tingkat  penggunaan  pengunjung  lebih besar dari kemampuan lingkungan untuk mengatasi penggunaan ini dalam batas perubahan yang dapat  diterima. 11 Pariwisata  yang  tidak  terkendali  menimbulkan  potensi  ancaman  bagi  banyak kawasan alami di seluruh dunia. Hal ini dapat memberikan tekanan yang sangat besar pada suatu area  dan  menyebabkan  dampak  seperti  erosi  tanah,  peningkatan  polusi,  pembuangan  ke  laut, hilangnya  habitat  alami,  peningkatan  tekanan  pada  spesies  yang  terancam  punah  dan peningkatan kerentanan terhadap kebakaran hutan  . Hal ini sering membebani sumber daya air, dan dapat memaksa penduduk setempat untuk bersaing dalam penggunaan sumber daya primer.
Situs lanskap yang menarik, seperti pantai berpasir, danau, tepi sungai, dan puncak serta lereng  gunung,  sering  kali  merupakan  zona  transisi,  yang  dicirikan  oleh  ekosistem  yang  kaya spesies. 12 Dampak  fisik  yang  khas  termasuk  degradasi  ekosistem  tersebut.  Ekosistem  adalah wilayah  geografis  yang  mencakup  semua  organisme  hidup  (manusia,  tumbuhan,  hewan,  dan mikroorganisme),  lingkungan  fisiknya  (seperti  tanah,  air,  dan  udara),  dan  siklus  alami  yang menopangnya  . Ekosistem yang paling terancam degradasi adalah daerah yang secara ekologis
11 GDRC, “Environmental Impacts of Tourism,” gdrc.org (blog), 2022, https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/one.html.
12 A.  Wihardjaka,  “Mitigation  of  Methane  Emission  Through  Lowland  Management,” Journal Litbang Pertanian 32, no. 2 (2015).
rapuh seperti daerah pegunungan, hutan hujan, lahan basah, bakau, terumbu karang dan padang lamun.  Ancaman  dan  tekanan  terhadap  ekosistem  ini  seringkali  parah  karena  tempat-tempat seperti itu sangat menarik bagi wisatawan dan pengembang. Adapun dampak fisik dari kegiatan wisata yang diakibatkan dari kegiatan wisatawan antara lain  :
1. Menginjak-injak
Wisatawan  yang  menggunakan jalur  yang sama berulang kali menginjak-injak vegetasi dan  tanah,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  kerusakan  yang  dapat  mengakibatkan  hilangnya keanekaragaman hayati dan dampak lainnya. Kerusakan seperti itu bisa menjadi lebih luas ketika pengunjung sering menyimpang dari jalur yang sudah ada.
2. Berlabuh dan kegiatan laut lainnya
Di  wilayah  laut  (sekitar  perairan  pantai,  terumbu  karang,  pantai  dan  garis  pantai, perairan lepas pantai, dataran tinggi dan laguna) banyak kegiatan wisata terjadi di dalam atau di sekitar  ekosistem  yang  rapuh.  Berlabuh,  snorkeling,  olahraga  memancing  dan  selam  scuba, berperahu  pesiar,  dan  berlayar  adalah  beberapa  kegiatan  yang  dapat  menyebabkan  degradasi langsung  ekosistem  laut  seperti  terumbu  karang,  dan  dampak  selanjutnya  pada  perlindungan pantai dan perikanan.
3. Perubahan ekosistem oleh kegiatan wisata
Habitat  dapat  terdegradasi  oleh  kegiatan  rekreasi  pariwisata.  Misalnya,  melihat  satwa liar  dapat  menyebabkan  stres  bagi  hewan  dan  mengubah  perilaku  alami  mereka  ketika  turis datang  terlalu  dekat.  Safari  dan  kegiatan  mengamati  satwa  liar  memiliki  efek  merusak  habitat karena sering disertai dengan kebisingan dan keributan yang dibuat oleh wisatawan saat mereka mengejar hewan liar di truk dan pesawat mereka. Ini memberi tekanan tinggi pada kebiasaan dan perilaku hewan dan cenderung membawa perubahan perilaku.
Sedangkan menurut Ticketsntour pada tahun 2022 menyatakan bahwa dampak fisik dari kegiatan wisata yang diakibatkan dari kegiatan wisatawan antara lain  :
1. Kerusakan lingkungan
Dalam  pariwisata,  hal  tersebut  dapat  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  yang  sangat besar, terutama di destinasi yang sangat populer dan banyak turis. Hal ini biasanya tidak terjadi karena  wisatawan  sendiri  yang  secara  langsung  menyebabkan  kerusakan,  tetapi  lebih  karena banyaknya pesawat terbang dan mobil yang melaju. Puncak aktivitas ini menyebabkan produksi karbon  monoksida  yang  lebih  tinggi  di  suatu  negara,  sehingga  berdampak  negatif  terhadap lingkungan.
2. Eksploitasi Budaya
Dengan  banyaknya  wisatawan  yang  datang  untuk  menikmati  gaya  hidup  dan  tradisi
tertentu  yang terkenal, tentu akan adanya komersialisasi  budaya. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada penduduk lokal suatu negara, karena alih-alih menghormati dan mengagumi budaya dari kejauhan
3. Perilaku Buruk dari Turis
Semakin  banyak  orang  yang  diundang  suatu  negara  ke  dalam  perbatasannya  setiap tahun, semakin besar kemungkinan mendatangkan turis yang tidak menghormati tradisi dan adat setempat. Terkadang, wisatawan tidak menghormati budaya lokal, dan akan melanggar kode etik tertentu  yang  tidak  diucapkan  atau  diucapkan  ang  sangat  dijunjung  tinggi  oleh  penduduk  asli suatu negara. Misalnya, kebiasaan tidak mabuk di depan umum atau tidak memikul beban dapat dijadikan lelucon di kalangan wisatawan, dan dapat merusak kepercayaan tradisional masyarakat setempat.
4. Kehilangan Pekerjaan
Meskipun  adanya  pertumbuhan  pesat  dalam  pasar  tenaga  kerja,  terkadang  pekerjaan yang  diberikan  bersifat  musiman  dan  tidak  konsisten  yang  membuat  beberapa  penduduk  lokal hanya bekerja selama beberapa bulan dalam setahun.
5. Kurangnya Keamanan Kerja
Pekerjaan musiman yang dihasilkan dari pariwisata, karyawan dengan mudah dibiarkan tanpa  pensiun  dan  asuransi.  Hal  tersebut  karena  sifat  pekerjaan  yang  tidak  konsisten,  dan  cara perusahaan tidak memiliki basis pelanggan yang ditetapkan.
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dalam Pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa
“(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
(2)  Setiap  orang  yang  karena  kelalaiannya  dan  melawan  hukum,  merusak  fisik,  atau mengurangi  nilai  daya  tarik  wisata  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
Hal  tersebut  juga  berlaku  bagi  pelaku  usaha  wisata  dalam  hal  ini  adalah  travel  agent, yang tertuang dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Ayat 1 sampai Ayat 5 menyatakan bahwa
(1)  Setiap  pengusaha  pariwisata  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Teguran Tertulis;
b. Pembatasan Kegiatan Usaha; Dan
c. Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha.
(3)  Teguran  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  dikenakan  kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
(4)  Sanksi  pembatasan  kegiatan  usaha  dikenakan  kepada  pengusaha  yang  tidak  mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)  Sanksi  pembekuan  sementara  kegiatan  usaha  dikenakan  kepada  pengusaha  yang  tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
Selain  adanya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan, Provinsi  Bali  juga  memiliki  Peraturan  Daerah  yang  berkaitan  dengan  sanksi  pidana  dalam  hal Kepariwisataan,  yaitu  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  No.  2  Tahun  2012  tentang Kepariwisataan
Menurut  Pasal  22  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  No.  2  Tahun  2012  tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh :
a. Informasi Yang Akurat Mengenai Daya Tarik Wisata Beserta Fasilitasnya;
b. Pelayanan Kepariwisataan Sesuai Dengan Standar;
c. Perlindungan Hukum Dan Keamanan Serta Kenyamanan;
d. Pelayanan Kesehatan;
e. Perlindungan Hak Pribadi; Dan
f. Perlindungan Asuransi Untuk Kegiatan Pariwisata Yang Memiliki resiko tinggi.
Oleh karena itu, maka wisatawan berkewajiban untuk menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; serta turut serta  menjaga  keamanan,  ketertiban,  kebersihan  dan  kelestarian  lingkungan;  dan  berpartisipasi mencegah  segala  bentuk  perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan  dan  kegiatan  yang  melanggar hukum
Larangan  akan  pengrusakan  fisik  Daya  Tarik  Wisata  telah  tertuang  dalam  Pasal  28 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa
1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
2) Merusak  fisik  Daya  Tarik  Wisata  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah melakukan  perbuatan  mengubah  warna,  mengubah  bentuk,  menghilangkan  spesies
tertentu,  mencemarkan  lingkungan,  memindahkan,  mengambil,  menghancurkan,  atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan,  dan  nilai  autentik  suatu  daya  tarik  wisata  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
Menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  No.  2  Tahun  2012  Tentang Kepariwisataan, dalam Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa
1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
Hal  tersebut  juga  berlaku  bagi  pelaku  usaha  wisata  dalam  hal  ini  adalah  travel  agent, yang tertuang dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Ayat 1 sampai Ayat 5 menyatakan bahwa
1) Setiap  Pengusaha  Pariwisata  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  15  ayat  (3), dikenakan sanksi administratif.
2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. teguran tertulis;
b. pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata; dan
c. Pencabutan tanda daftar usaha dan penghapusan dalam daftar.
3) Sanksi  teguran  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  dikenakan  kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan teguran tertulis kedua diberikan  dengan  tenggang  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  setelah  teguran  tertulis pertama dan teguran tertulis ketiga diberikan dengan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah teguran tertulis kedua.
4) Sanksi  pembekuan  sementara  pendaftaran  usaha  pariwisata  dikenakan  dalam  tenggang waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja  kepada  Pengusaha  Pariwisata  yang  tidak  mematuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5) Sanksi  pencabutan  tanda  daftar  usaha  dan  penghapusan  dalam  daftar  usaha  pariwisata dikenakan  kepada  Pengusaha  Pariwisata  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

## KESIMPULAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  disebutkan bahwa  setiap  wisatawan  berhak  untuk  mendapatkan  Informasi  tempat  wisata  yang  akurat: Pelayanan pariwisata sesuai standar; Perlindungan hukum dan keamanan; Pelayanan kesehatan; Perlindungan  hak-hak  pribadi;  dan  Pertanggungan  asuransi  untuk  kegiatan  pariwisata  yang berisiko tinggi.
Menurut  Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun dalam setiap  permasalahan  perlu  ditentukan  siapa  yang  bertanggung  jawab  sehingga  merugikan konsumen.  Masalah  tanggung  jawab  perdata  atas  kelalaian  atau  kesalahan  dalam  perusahaan dapat  dikaitkan  dengan  manajemen  travel  agent  yang  bertindak  atas  nama  badan  hukum perusahaan,  yang  mereka  tangani  berdasarkan  ketentuan  anggaran  dasar  perusahaan.  Kerugian yang dialami wisatawan yang disebabkan oleh kesalahan manusia yang dalam hal ini dilakukan oleh  pemandu  wisata  beserta  staf  lainnya  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana diatur  dalam  pasal  1365  KUH  Perdata.  Undang-undang  memberikan  perlindungan  hukum  bagi yang  dirugikan  dengan  menuntut  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  untuk  memberikan  ganti rugi  kepada  wisatawan  yang  mengalami  kerugian  atas  travel  agent  sebagai  penyelenggara (produsen) wajib memberikan perlindungan hukum dan memberikan kepercayaan atas jasa yang telah diberikan..

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Rianto. Metodologi Peneltian Sosial dan Hukum . Edisi ke 3. Jakarta: Granit, 2015.
Bagir, Zainal Abidin, Asfinawati, Suhadi, dan Renata Arianingtyas. “Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices.” Religion & Human Rights 15, no. 1–2 (2020). https://doi.org/10.1163/18710328-BJA10003.
GDRC. “Environmental Impacts
of Tourism.” gdrc.org (blog), 2022.
https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/one.html.
Miles,  Matthew  B.,  A.  Michael  Huberman,  dan  Johnny  Saldana. Qualitative  Data  Analysis . California: SAGE, 2014.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda karya, 2004.
Nangi, Mozes D. F. “Legal Protection for Bali Tourism Amid the Covid-19 Pandemic.” Atlantis Press, 2021. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211203.072.
Prismanatha,  I.  Gusti  Ngurah  Dhian,  I.  Made  Sepud,  dan  I.  Gusti  Bagus  Suryawan.  “Legal Protection for Tourists on Trips to Bali,” 2019.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: CV. Alfabeta, 2018.
Suryadewa, Gusti Ngurah Agung, Ida Ayu Putu Widiati, dan I. Wayan Arthanaya. “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Badung.” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 3 (2019). https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.336-340.
ticketsntour.com.  “The  Pros  and  Cons  of  Tourism.” Ticketsntour.Com (blog),  2022. https://ticketsntour.com/pros-cons-tourism.
Wihardjaka,  A.  “Mitigation  of  Methane  Emission  Through  Lowland  Management.” Journal Litbang Pertanian 32, no. 2 (2015).
Wiharjokusumo,  Padriadi.  “The  Analysis  of  Tour  Operator  Liability  in  Running  Adventure Tourism Packages Viewed From Legal Aspects in Indonesia:” Jurnal Ilmiah Akomodasi Agung 5, no. 10 (2018).