## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KAJIAN  HUKUM  PELANGGARAN  LALU  LINTAS  ANAK  DI  BAWAH UMUR DI INDONESIA
Rayen Elfredo Hutabarat, Ampuan Situmeang
Universitas Internasional Batam E-mail: rayenelfredo23022000@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023
Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords: Judicial Review, Traffic, Child Judicial  Review  of  Underage  Traffic  Violations  Based  on Law no. 12 Road Traffic and Transportation Law No. 22 of 2009  Regarding  road  traffic  and  transportation,  it discusses  the  phenomenon  of  minors  driving  a  lot  of private cars on the roads. This phenomenon is included in cases of violation of the law. Accidents are also possible on August  22  2009,  because  the  awareness  of  minors  to engage in driving is still low. The purpose of this research is  to  find  out  what  violations  are  committed  by  minors while driving, and how the legal review is seen from the perspective of Law no. 22 of 2009, and what factors are behind  the  rampant  phenomenon  of  minors  driving private  cars.  The  research  method  used  is  normative jurisprudence,  and  the  method  used  is  library  research. The data source used is the primary data source, Law no. 22  of  2009,  and  secondary  sources  obtained  from reference sources in the form of books, scientific articles and previous research that support the research topic. The results  of  the  study  show  that  the  number  of  underage drivers  is  because  parents  support  their  children  using private  cars  because  they  are  considered  more  efficient and  effective,  and  school  support  is  reflected  in  the provision of special, environmentally friendly parking lots and  comfortable  vehicle  facilities,  such  as  motorcycle technology.  Common  violations  committed  by  underage drivers include not wearing a helmet, dim lights, absence of  mirrors  and  other  driving  safety  equipment,  physical vehicle that  does not pay attention to safety, SIM, STNK and other violations such as an incomplete driving license, including  violating  traffic  signs,  ignoring  traffic  police, driving against the flow, parking in the middle of the road, turning  without  turning  on  the  turn  signal,  driving  in  a group  that  exceeds  the  vehicle's  capacity.  Article  77
concerning  the  possession  of  a  driver's  license  regulates the review of traffic violations committed by minors and Article 281 regulates imprisonment for a maximum of 4 months  or  a  fine  of  up  to  IDR  1,000,000.  However,  in practice,  sanctions  are  given  in  the  form  of  corporal punishment,  reprimands,  confiscation  of  vehicles  and counseling for children and parents. Abstrak Kata kunci: Kajian Hukum, Lalu lintas, Anak
Corresponding Author: Rayen Elfredo Hutabarat,
E-mail: rayenelfredo23022000@gmail .com Judicial Review Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Bawah Umur  Berdasarkan  UU  No.  12  UU  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Mengenai lalu lintas dan  angkutan  jalan,  dibahas  fenomena  anak  di  bawah umur yang banyak mengendarai mobil pribadi di jalan raya. Fenomena ini termasuk dalam kasus pelanggaran hukum.  Kecelakaan  juga  mungkin  terjadi  pada  22 Agustus  2009,  karena  kesadaran  anak  di  bawah  umur untuk terlibat dalam mengemudi masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran apa  saja  yang  dilakukan  anak  di  bawah  umur  saat mengemudi, dan bagaimana tinjauan hukumnya dilihat dari  perspektif UU  No.  22  Tahun  2009,  dan  faktor  apa saja yang melatarbelakangi maraknya fenomena anak di bawah  umur yang mengendarai mobil pribadi. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yurisprudensi normatif, dan metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah sumber data primer, UU No. 22 Tahun 2009, dan sumber sekunder yang diperoleh dari sumber referensi berupa buku,  artikel  ilmiah  dan  penelitian  terdahulu  yang mendukung topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  faktor  banyaknya  pengemudi  di bawah  umur  adalah  karena  orang  tua  mendukung anaknya  menggunakan  mobil  pribadi  karena  dianggap lebih  efisien  dan  efektif,  serta  dukungan  sekolah tercermin dari penyediaan tempat parkir khusus, ramah lingkungan dan fasilitas kendaraan yang nyaman, seperti teknologi  sepeda  motor.  Pelanggaran  yang  umum dilakukan  oleh  pengemudi  di  bawah  umur  antara  lain tidak  memakai  helm,  lampu  redup,  tidak  adanya  kaca spion  dan  perlengkapan  keselamatan  berkendara lainnya,  fisik  kendaraan  yang  tidak  memperdulikan keselamatan, SIM, STNK dan pelanggaran lainnya seperti surat  izin  mengemudi  yang  tidak  lengkap,  termasuk melanggar  rambu  lalu  lintas,  mengabaikan  polisi  lalu lintas, mengemudi melawan arus, parkir di tengah jalan,
belok  tanpa  menyalakan  lampu  sein,  berkendara rombongan  yang  melebihi  kapasitas  kendaraan..  Pasal 77 tentang kepemilikan surat izin mengemudi mengatur tentang peninjauan kembali pelanggaran lalu lintas yang dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur  dan  Pasal  281 mengatur tentang hukuman penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000. Namun dalam penerapannya, sanksi yang diberikan berupa hukuman fisik,  teguran,  penyitaan  kendaraan  dan  penyuluhan terhadap anak dan orang tua.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Indonesia  berupaya  untuk  mengimbangi  negara  lain  yaitu  meningkatkan kategori menjadi negara maju dengan terus melakukan pembangunan di berbagai bidang. Perkembangan yang terjadi juga mempengaruhi perkembangan masyarakat (Antony, 2023; Djuned, & Teo, 2016). Misalnya, pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan  perekonomian  dan  taraf  hidup  masyarakat  Indonesia.  Dengan meningkatkan  taraf  hidup,  maka  juga  meningkatkan  gaya  hidup  yang  dianut masyarakat  (Rista,  2020).  Winda  Agnes  (2017)  mengungkapkan  bahwa peningkatan  taraf  hidup  akan  mempengaruhi  perilaku  konsumsi  masyarakat (Agnes,  2017).  Peningkatan  perilaku  konsumsi  memanifestasikan  dirinya  dalam pembelian  kebutuhan  tersier  dalam  jumlah  besar  atau  kelebihan  kebutuhan sekunder. Salah satu kebutuhan sekunder adalah mobil pribadi. .Kendaraan hanya boleh digunakan oleh individu yang berusia 17 tahun ke atas dan dianggap mampu mengemudikan kendaraan yang ditunjukkan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). Orang perseorangan yang mampu mengemudikan dan mengoperasikan kendaraan bermotor,  termasuk  dalam  kapasitas  hukum.  Oleh  karena  itu,  individu  yang diperbolehkan  mengemudi  adalah  individu  yang  telah  melewati  usia  legal  di Indonesia yaitu 17 tahun. Mereka yang melanggar ketentuan undang-undang lalu lintas  harus  menjalankan  tanggung  jawabnya  sesuai  dengan  kejahatan  yang teridentifikasi.
Saat  ini,  tidak  hanya  individu  yang  sudah  mencapai  usia  legal  yang mengemudikan kendaraan di jalan raya. Banyak remaja di bawah umur yang sudah diberikan kendaraan pribadi oleh orang tua, sehingga keberadaan remaja di bawah umur yang mengemudikan kendaraan di jalan tidak lagi mengejutkan. Pelanggaran di jalan raya bukanlah hal yang hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh remaja di bawah umur yang seringkali kurang berpengalaman dalam mengemudi. Sebagian  besar  remaja  ini  adalah  pelajar  yang  memerlukan  kendaraan  pribadi untuk pergi ke sekolah, tetapi mereka belum sepenuhnya memahami aturan berlalu lintas. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan tindakan preventif untuk mencegah pelajar  atau  anak  di  bawah  umur  mengemudikan  kendaraan.  Tindakan  preventif yang dapat dilakukan meliputi melarang anak-anak untuk menggunakan kendaraan pribadi,  memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi  siswa  yang  membawa  kendaraan  di sekolah,  atau  bekerja  sama  dengan  pihak  keamanan  setempat  untuk  mengawasi penggunaan kendaraan oleh remaja di bawah umur (Suyanto, 2019)
Kemampuan  seseorang  untuk  mengemudikan  kendaraan  dianggap  sebagai kemampuan  hukum,  tidak  peduli  berapa  usia  mereka.  Bahkan  jika  seseorang  di bawah umur melanggar, tindakan pidana tetap diberlakukan. Hal ini dilakukan demi keamanan masyarakat dalam menggunakan jalan sebagai fasilitas umum, terutama jika pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang membahayakan nyawa atau merugikan orang lain dengan luka ringan atau berat. (Silaban & Pase, 2021)) Menurut laporan Ditjen Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan, data kecelakaan  pada  tahun  2020  menunjukkan  bahwa  pelajar  menjadi  korban kecelakaan  paling  banyak.  Dari  jumlah  tersebut,  siswa  sekolah  menengah  atas menyumbang  jumlah  korban  terbanyak  dengan  angka  80.641,  diikuti  oleh  siswa sekolah pertama dengan 17.699 dan siswa sekolah dasar sebanyak 12.557. Hal ini menunjukkan  bahwa  pelajar  di  bawah  umur  tidak  memiliki  kesadaran  dalam berkendara  yang  baik  dan  aman.  Oleh  karena  itu,  orang  tua  seharusnya  tidak memaksa anak mereka untuk mengendarai kendaraan karena dapat meningkatkan risiko  kecelakaan.  Orang  tua  harus  tegas  dalam  menolak  permintaan  anak  jika permintaan tersebut berbahaya karena pelanggaran atau kecelakaan yang terjadi saat  berkendara  tidak  hanya  merugikan  diri  sendiri  tetapi  juga  orang  lain (Detik.Com, 2020).
Menurut penelitian Nurlia (2017), terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi  alasan  banyaknya  anak  di  bawah  umur  yang  menggunakan  kendaraan pribadi.  Faktor  internal  terkait  dengan  kebutuhan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam penggunaan  kendaraan  pribadi,  serta  keterbatasan  jangkauan  kendaraan  umum. Selain itu, orang tua anak juga turut memperbolehkan atau bahkan mendorong anak untuk  menggunakan  kendaraan  pribadi.  Sementara  faktor  eksternal  berkaitan dengan  lingkungan  di  mana  banyak  teman  sebaya  yang  juga  menggunakan kendaraan  pribadi  sebagai  simbol  kekerenan  atau  kekinian  (Nurlia,  2017).  Salah satu  solusi  yang  dapat  dilakukan  adalah  memberikan  edukasi  kepada  orang  tua tentang  bahayanya  jika  anak  di  bawah  umur  menggunakan  kendaraan  pribadi. Orang tua perlu menyadari bahwa keselamatan anak jauh lebih penting daripada kenyamanan  atau  kemalasan  dalam  mengantar  anak  ke  sekolah  atau  kegiatan lainnya. Kini, telah ada banyak fasilitas transportasi alternatif, seperti ojek online, yang  dapat  membantu orang  tua  dalam  mengantar  anak-anak mereka.  Meskipun mungkin  harganya  relatif  mahal,  namun  keselematan  anak  jauh  lebih  berharga daripada  biaya  yang  harus  dikeluarkan.  Pemerintah  telah  mengeluarkan  dasar hukum untuk mengatasi masalah lalu lintas yang ada, yaitu UU No. 22 tahun 2009. Dalam undang-undang ini diatur tentang hak pengguna jalan, termasuk pengendara mobil  pribadi, pejalan kaki,  dan  pengendara transportasi  umum,  serta  kewajiban yang harus dipenuhi untuk memenuhi hak-hak orang lain. (UU No. 22 tahun 2009).
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suyanto  (2019)  disebutkan  bahwa ketika kecelakaan lalu lintas melibatkan pengendara di bawah umur, penerapan UU yang  berlaku  adalah UU  sistem  peradilan  anak.  Menurut  UU  tersebut,  anak tidak akan  dipenjara,  melainkan  akan  diberikan  pembinaan.  Hal  ini  bertujuan  untuk menghormati  hak-hak  anak,  serta  memastikan  kelangsungan  hidup  dan perkembangan mereka dengan tidak merusak karakter mereka karena mengalami trauma karena penahanan. Dengan demikian, anak-anak dapat berkembang secara aman dan nyaman, sehingga dapat mencapai potensi maksimal mereka. Sedangkan dalam penelitian Rauf et al. (2021) menemukan bahwa sanksi yang diterapkan pada
pelanggar lalu lintas anak-anak adalah tindakan pembinaan. Tindakan ini mencakup memberikan hukuman fisik seperti push up kepada pelanggar serta menghubungi orang  tua  untuk  melakukan  pembinaan.  Orang  tua  memiliki  peran  yang  sangat penting dalam mencegah pelanggaran lalu lintas anak-anak di bawah umur, karena mereka  yang  memberikan  izin  anak  untuk  menggunakan  kendaraan  pribadi  dan mengajari anak dalam mengemudi. Karena kemampuan mengemudi tidak muncul begitu  saja,  maka  belajar  mengemudi  sangat  penting  untuk  menghindari  risiko kecelakaan  lalu  lintas  yang  tinggi  ketika  anak  mengemudi  tanpa  belajar  terlebih dahulu.
Berdasarkan  data  dan  fakta  yang  ada,  dapat  disimpulkan  bahwa  penyebab maraknya  pengendara  di  bawah  umur  adalah  faktor  internal  seperti  kebutuhan pribadi, efisiensi, dan faktor eksternal seperti pengaruh teman sebaya, lingkungan tempat  tinggal,  dan  gaya  hidup.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur, bagaimana penerapan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu  lintas,  dan  faktor  apa  saja  yang  memengaruhi  anak  di  bawah  umur  untuk menggunakan  kendaraan  pribadi.  Oleh  karena  itu,  topik  penelitian  ini  adalah Judicial Review Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 12  UU  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  No.  22  Tahun  2009.  Penelitian  ini  akan mengkaji  faktor  apa  saja  yang  melatarbelakangi  anak  di  bawah  umur mengemudikan kendaraan pribadi sendiri, apa saja jenis pelanggaran yang mungkin dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur  dalam  berkendara,  dan  bagaimana  tinjauan hukum terkait pelanggaran lalu lintas bagi anak dibawah umur menurut Undang- Undang  undang  No.  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dan bagaimana upaya penyelesaian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  (Disemadi,  2022; Andarini & Febriyani, 2023), yang berfokus pada kajian yuridis, tetapi juga meliputi kasus yang melatarbelakangi dibentuknya undang-undang tersebut atau kasus yang berlandaskan  hukum  perundang-undangan.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah studi  pustaka,  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  literatur  maupun  referensi  yang mendukung data penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer dan  sumber  sekunder,  dengan  sumber  primer  berupa  dokumen  hukum  seperti Undang-Undang  No  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. Sementara  sumber  sekunder  meliputi  dokumen,  penelitian  terdahulu,  artikel ilmiah,  dan  teks  hukum  sekunder  seperti  buku,  jurnal  hukum,  teori  hukum, pendapat  ahli,  dan  hasil  penelitian  hukum.  Setelah  pengumpulan  data,  dilakukan reduksi  data  untuk  meringkas  data  yang  dibahas  dalam  bab  pembahasan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan penelitian dan pengambilan keputusan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Faktor Maraknya Pengendara Motor di Bawah Umur
Fenomena remaja di bawah umur yang mengendarai kendaraan pribadi telah marak  terjadi  khususnya  di  Indonesia.  Kurangnya  kesadaran  orang  tua  dalam melakukan  tindakan  preventif  dengan  melarang  anak  untuk  mengendarai
kendaraan pribadi dan juga orang tua yang tidak mau repot dengan mengantar anak setiap  hari  sehingga  lebih  memilih  memfasilitasi  anak dengan  kendaraan  pribadi agar orang tua tidak lagi repot untuk antar jemput sekolah maupun antar jemput kegiatan lain anak seperti main atau les. Ditambah biaya angkut umum atau objek online yang  dinilai  mahal  menyebabkan  orang  tua  lebih  memilih  penggunaan kendaraan  pribadi  karena  dirasa  lebih  murah  dibandingkan  harus  membayar ongkos pulang pergi anak.
Pembahasan  di  atas  adalah  salah  satu  faktor  dari  maraknya  fenomena pengendara di bawah umur. Belum lagi faktor lain di mana anak proses pencarian indentitas yang mengikuti lingkungan yang dianggap keren karena menginginkan memiliki  teman  yang  banyak  yaitu  dengan  cara  mengendarai  kendaraan  pribadi. Bahkan  faktor  lain  bahwa  pihak  sekolah  tidak  melarang  siswanya  menggunakan kendaraan pribadi dengan bukti disediakannya parkiran khusus untuk siswa yang artinya  pihak  sekolah  pun  memfasilitasi  kegiatan  ini.  Tindakan  preventif  perlu dilakukan karena banyaknya tindak pelanggaran yang dilakukan saat anak dibawah umur mengemudikan kendaraan pribadi. Dan juga potensi bahaya yang ditimbulkan dapat anak dibawah umur mengendarai kendaraan pribadi. Apalagi dengan adanya jenis motor matic yang dalam penggunaannya sangat mudah semakin mendukung jumlah dari anak dibawah umur menggunakan kendaraan pribadi. Seperti diketahui karena  adanya  motor  matic  ini  beberapa  pengendara  motor  tidak  benar-benar memiliki keahlian dalam berkendara sehingga menganggu penguna jalan lain. Hal ini  karena  dipengaruhi  mudahnya  menggunakan  motor  matic  karena  tidak memerlukan keahlian dalam mengatur gigi motor maupun kopling. Karena adanya teknologi  motor  matic  ini  bukan  hanya  remaja  saja  yang  merambah  menjadi pengendara  bahkan  orang  tua  terkhusus  ibu-ibu  pun  dapat  mudah menggunakannya. Karena hanya membutuhkan keterampilan tangan saja. Contoh nyata  yang  sering  terjadi  di  jalan  yaitu  pengguna  lampu  jalan  motor  yang  tidak sesuai sehingga menimbulkan kebingungan bagi pengguna jalan lain dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pelanggan yang dilakukan oleh anak dibawah umur  yaitu  sudah  jelas  bahwa  mereka  berada  dibawah  umur  yang  legal  dalam mengemudikan  kendaraan  dan  karena  usia  yang  belum  cukup  tersebut  anak dibawah umur juga belum memiliki SIM. Dua hal tersebut adalah pelanggan utama yang dilakukan oleh pengendara anak dibawah umur. Sedangkan pelanggaran lain umum dilakukan oleh pengendara dari kalangan apapun. Contoh yang sering terjadi di  jalan  raya  pelanggaran  yang  dilakukan  dengan  tidak  menggunakan  helm, menerobos  rambu,  melawan  arah,  penggunaan  kendaraan  yang  tidak memperhatikan keselamatan dan banyak lagi (Dishub, 2016). Pelanggaran apapun yang  dilakukan  tidak  dapat  di  tolerir  karena  keselamatan  berkendara  adalah  hal yang  utama.  Sudah  banyak  kasus  kehilangan  nyawa  yang  disebabkan  karena kecelakaan baik kecelakaan tunggal maupun kecelakaan berupa tabrakan. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana kecelakaan bisa tiba-tiba terjadi kecuali hanya kehati-hatian untuk meminimalisir kemungkinan kecelakaan.

## Jenis Pelanggaran yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur dalam Berkendara
Lalu lintas didefinisikan dalam UU No. 22 tahun 2009 sebagai  ruang lalu lintas. Yang dimaksud dari ruang lalu lintas adalah fasilitas atau prasarana yang disediakan untuk digunakan sebagai gerak kendaraan, pengguna jalan seperti pejalan kaki dan
pengguna  jalan  lainnya.  Pemerintah  menyediakan  lalu  lintas  dimaksudkan  agar terciptanya lalu lintas yang selamat, aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Ada  beberapa  komponen  yang  menyangkut  lalu  lintas  yaitu  manusia  sebagai pengguna  jalan  dan  kendaraan  sebagai  media  jalan  dan  jalanan  itu  sendiri  yang berhubungan  dengan  proses  penggunaan  lalu  lintas  (Wahyudi,  dkk,  2020).  Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur sejatinya hampir sama dengan  pengendara  lainnya  dari  kalangan  umur  yang  berbeda.  Bahkan  pada beberapa pengendara yang bukan di bawah umur banyak yang tidak memiliki SIM karena anggapan sulitnya membuat SIM karena harus melewati beberapa tes yang dirasa  sulit  terutama  tes  tertulis  terkait  pemahaman  peraturan  dan  rambu  lalu lintas.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana, 2020) menyatakan bahwa pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara dibawah umur sebagai berikut: (1) Berkendara  tidak  memakai  pengaman  yang lengkap.  Pada  pengendara  motor tidak menggunakan helm dan bagi pengendara mobil tidak menggunakan seat belt, (2) Hal ini sering dijumpai pada pelajar yang sedang berangkat atau pulang sekolah banyak  yang  tidak  menggunakan  helm  karena  dinilai  merepotkan.  Selain  itu anggapan bahwa jarak sekolah dekat dan bisa ditempuh melalui jalan “ kampung” sehingga  tidak  perlu  menggunakan  helm  karena  tidak  akan  ditilang  polisi,  (3) Menggunakan jalan dengan tidak mementingkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
Karena kesadaran berpartisipasi dalam keselamatan berkendara yang masih rendah,  dan  hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  edukasi  dan  juga  kurangnya pengetahuan tentang tata tertib lalu lintas, banyak pengguna motor di bawah umur mengemudikan  kendaraan  dinilai  ugal-ugalan.  Seperi  kebut-kebutan,  tidak menyalakan  lampu  belok,  berboncengan  tiga,  melaju  kencang  di  jalur  kiri  motor yang  seharusnya  diperuntukkan  oleh  pengendara  yang  sedang  melaju  pelan. Pertama , Tidak memakai plat motor. Banyak dijumpai beberapa motor yang tidak mengenakan salah satu plat motor seperti plat depan atau belakang. Biasanya hal ini terjadi karena plat yang lepas dan malas untuk memasang lagi. Atau motor yang belum membayar pajak sehingga daripada memasang plat yang sudah kadaluarsa lebih  baik  di  lepas  saja. Kedua ,  Tidak  mematuhi  petugas  lalu  lintas.  Karena pengendara  di  bawah  umur  memang  belum  memiliki  SIM  menyebabkan  para pengendara  di  bawah  umur  jika  bertemu  dengan  petugas  lalu  lintas  khususnya polisi  akan  berusaha  menghindar  karena  ketakutan  akan  di  tilang.  Dan  cara penghindaran  yang  dilakukan  seringkali  malah  melanggar  rambu  lalu  lintas  atau menerobos jalan yang sedang di lewati orang lain. Hal ini dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ketiga , Memodifikasi lampu kendaraan menjadi redup. Saat kondisi siang hari mungkin kondisi lampu yang redup bukalah masalah yang besar. Namun saat malam hari kondisi lampu yang redup sangat membahayakan. Karena minimnya penerangan berpotensi untuk terjadi kecelakaan tunggal karena tidak melihat jalan dengan jelas atau kecelakaan tabrakan karena pengendara lain yang kesulitan untuk  melihat motor dengan  kondisi lampu yang  redup. Keempat , Tidak mengenakan kaca spion. Kaca spion berguna untuk melihat siapa saja yang berada  di  belakang  kendaraan  sehingga  dalam  berkendara  bukan  hanya mementingkan kelancaran pribadi namun juga pengendara lain. Saat akan menyalip kendaraan lain atau pindah jalur, selain dari pengguna lampu belok, pengguna spion
juga penting agar gerakan tidak dianggap tiba-tiba dan mengangetkan pengendara yang  ada  di  belakang.  Pengendara  yang  memiliki  toleransi  kaget  yang  rendah berpotensi  menyebabkan  kecelakaan  karena  respon  yang  diberikan  kurang tanggap.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dhesi Alfia Sari (2019) menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur antara lain: (1) Melawan  arus  lalu  lintas.  Pelanggaran  melawan  arus  lalu  lintas  dilatarbelakangi malas  untuk  putar  balik  menggunakan  jalur  yang  sesuai  karena  dinilai  melawan arus lalu lintas yang dilakukan hanya sebentar atau dalam kata lain jarak dekat saja. Selain itu biasanya banyak pengguna jalan lain yang juga melawan arus lalu lintas sehingga  aksi  ini  sebagai  ikut-ikutan  saja,  (2)  Tidak  memakai  helm.  Seperti  yang sudah  dijelaskan  diatas  bahwa  banyak pengendara  yang  tidak mengenakan  helm karena dinilai jarak berpegian yang dekat dan juga malah mengenakan helm karena dinilai berat di kepala, (3) Melanggar rambu lalu lintas. Pelanggaran yang terjadi seperti  kebut-kebutan  dan  melanggar  batas  kecepatan,  apalagi  diketahui  bahwa dilarang  untuk  kebut-kebutan  di  area  sekolah  karena  banyaknya  pelajar  yang melintas. Namun banyak pengendara di bawah umur yang mengindahkan rambu atas  dasar  tidak  tahu  atau  malas,  (4)  Berboncengan  tiga.  Hal  ini  sering  dijumpai dilakukan  oleh  remaja  di  bawah  umur.  Karena  banyak  teman  yang  juga  tidak memiliki kendaraan dan dengan maksud untuk ikut pulang bersama akhirnya aksi berboncengan  melebihi  kapasitas  dilakukan,  (5)  Tidak  membawa  surat kelengkapan  berkendara.  Surat  kelengkapan  kendaraan  yang  dimaksud  adalah STNK dan SIM. Tidak membawa SIM tentu saja karena tidak memiliki, dan STNK biasanya disimpan oleh orang tua dari anak dibawah umur tersebut, (6) Pengguna plat motor kadaluarsa. Anak dibawah umur yang difasilitasi kendaraan oleh orang tua  mereka,  seringkali  diberikan  motor  yang  kurang  terurus  karena  penggunaan nya yang dianggap sepele. Bahkan pada beberapa kasus ada yang diberikan motor ilegal  yang  tidak  memiliki  surat  kelengkapan.  Motor  jenis  ini  memang  banyak diperjual  belikan  di  lingkungan  masyarakat  dan  ditawarkan  dengan  harga  yang murah. Penggunaan motor tanpa surat kelengkapan dicurigai sebagai hasil curian atau sebagainya, (7) Kondisi kendaraan yang tidak mementingkan keselamatan. Hal ini  sejatinya  hampir  berhubungan  dengan  poin  distas,  motor  yang  tidak  terurus sehingga  secara  fisik  pun  motor  dinyatakan  tidak  layak  jalan.  Seperti  ban  motor yang sudah halus, tidak ganti oli sangat lama dan sebagainya, (8) Berhenti ditengah jalan.  Berhenti  ditengah  jalan  dapat  menyebabkan  kemacetan.  Apalagi  biasanya pengendara  dibawah  umur  yang  sering  berkelompok  sehingga  mampu  menutup setengah jalan yang ada, dan (9) Berbelok tidak sesuai lampu belok. Fenomena ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan bawa penggunaan lampu belok selain dari memberitahukan pengendara lain juga untuk menjaga keselamatan bersama pengguna jalan. Bahkan dalam kalangan pengendara ibu-ibu memiliki interpretasi yang  berbeda  dengan  pengendara  lain  pada  umumnya.  Umumnya  saat  lampu menyala  bagian  kanan,  maka  pengendara  akan  belok  ke  kanan.  Namun  berbeda dengan  pengendara  ibu-ibu  yang  jika  lampu  kanan  yang  menyala  maka  dia  akan belok  kiri.  Hal  ini  karena  jika  lampu  kanan  yang  menyala  ia  mempersilakan pengendara lain untuk lewat di sebelah kanannya saja.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pelanggaran  yang  sering  dilakukan  oleh pengendara dibawah umur adalah ketidak lengkapan alat keselamatan berkendara
seperti  tidak  menggunakan  helm,  lampu  yang  redup,  tidak  ada  spion,  fisik kendaraan  yang  tidak  mementingkan  keselamatan,  ketidak  lengkapan  surat berkendara  seperti  SIM  dan  STNK  dan  perilaku  pelanggaran  yang  meliputi menerobos  rambu,  tidak  memperdulikan  petugas  lalu  lintas,  melawan  arus, berhenti ditengah jalan, belok tanpa menyalakan lampu belok dan berboncengan melebihi kapasitas kendaraan.

## Tinjauan yuridis Terkait Pelanggaran Lalu Lintas bagi Anak Dibawah Umur menurut  Undang  Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan
Pelanggan lalu lintas bagi anak dibawah umur ditinjau dalam pasal 77 UU no 20 tahun 2009 yang menyatakan setiap orang yang berkendara diwajibkan untuk memiliki  Surat  Ijin  Mengemudi  (SIM).  Namun  sudah  jelas  bahwa  pengendara dibawah umur tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut karena kepemilikan SIM untuk orang yang sudah mencapai usia 17 tahun. Kepemilikan SIM bukan hanya berarti pemberian izin berkendara. Dalam prosedur pendaftaran SIM ada tiga tahap yang harus dilalui yaitu uji teori, uji keterampilan dan uji praktek (mobil123.com, 2022). Segala tahap uji ini juga memiliki maksud yaitu terkait tentang kemampuan dalam berkendara dan juga pemahaman dalam berkendara. Bagi pengendara yang tidak  memiliki  SIM  akan  dikenakan  pidana  Seperi  yang  tertera  dalam  pasal  281 yaitu  dipidana  kurungan  paling  lama  4  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.  Namun  kenyataan  yang  ada  di  lapangan  bahwa  pidana  yang  telah ditentukan tidak diterapkan dengan benar. Di mana pada anak usia dibawah umur tidak dikenai pidana kurungan dengan alasan agar tidak merusak masa depan anak. Dengan pidana kurungan yang diberikan ditakutkan merusak mental anak karena direnggut kebebasannya yang akhirnya masa depan terpengaruh karena perubahan mental  anak  yang  juga  ditakutkan  berdampak  terhadap  semangat  hidup  anak. Sanksi yang diberikan lebih kepada hukuman fisik yang tidak berat seperti push up, lari keliling lapangan, jalan jongkok atau hukuman disuruh menyapu jalanan. Jarang ada hukuman yang berat seperti membayar denda atau semacamnya. Paling berat adalah  penyitaan  kendaraan  yang  mudah  diambil  kembali  pihak  orang  tua pengendara.
Yoga Nugroho dan Pujiono (2022) menyatakan bahwa sanksi yang diberikan ke anak masuk ke dalam ranah hukum peradilan anak. Dan anak diberikan diversi berupa  keringan  seperti  hanya  diberikan  sanksi  pembinaan.  Namun  dalam pelaksanaannya  hal  ini  mengalami  hambatan  karena  sulitnya  anak  diajak berkomunikasi saat tertangkap karena pelanggaran yang dilakukan. Orang tua juga menjadi faktor penghambat dalam upaya mengurangi pengendara dibawah umur karena sulitnya edukasi yang dilakukan kepada orang tua. Alasan dari pemberian keringanan diversi ini tidak lain karena tidak ingin merenggut kebebasan anak yang berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Anak yang dikenakan hukum pidana jika pelanggaran dilakukan berkali-kali dan sudah dilakukan berbagai cara sanksi tetap saja individu tersebut mengulangi perbuatannya (Nugroho & Pujiono, 2022).
Sedangkan  dalam  penelitian  Wahyudi,  dkk  (2020)  bahwa  upaya  yang dilakukan dalam menghadapi fenomena ini dilakukan dengan cara pencegahan dan penyelesaian  maupun  penanggulangan.  Cara  yang  dilakukan  dengan  menyasar ketiga  pihak  yaitu  para  anak  di  bawah  umur  dan  juga  orang  tua.  Berikut  adalah
penjabarannya  (Wahyudi,  2020):  (1)  Bagi  anak  di  bawah  umur,  (a)  Memberikan sosialisasi  ke  sekolah.  Sosialisasi  dilakukan  oleh  aparat  keamanan  setempat  atau oleh orang yang ahli di bidangnya terkait bahaya mengemudi pada usia yang masih belum  cukup.  Karena  pada  anak  di  bawah  umur  dinyatakan  belum  mampu mengendarai  kendaraan  karena  kurangnya  pengetahuan  tentang  lalu  lintas,  dan juga  fisik  yang  dinilai  belum  mendukung,  (b)  Merangkul  tukang  ojek.  Merangkul tukang ojek dengan cara memberikan fasilitas tukang ojek untuk kegiatan pulang pergi sekolah. Tarif yang ditentukan lebih baik bulanan dan nego harga dilakukan agar  alternatif  ini  dapat  menjadi  pilihan  orang  tua  karena  dinilai  murah,  (c) Mengadakan  pembelajaran  materi  tentang  lalu  lintas.  Materi  ini  memang  sangat penting untuk diberikan terutama bagi pelajar SMU yang sebentar lagi memasuki usia yang legal berkendara. Materi ini dapat diberikan sebagai materi umum yang setiap minggu selalu ada atau hanya berapa bulan sekali saja, (d) Penegakan hukum yang  tegas.  Penegakan  hukum  dapat  dilakukan  oleh  pihak  sekolah  dengan  cara memberikan  hukuman  yang  tegas  saat  siswa  kedapatan  membawa  kendaraan pribadi.  Penegakan  hukum  bisa  diberikan  yaitu  hukuman  fisik  atau  hukuman membersihkan lingkungan sekolah. Sekolah harus berhenti menyediakan lapangan parkir  khusus  siswa  sehingga  siswa  akan  kebingungan  dalam  meletakkan kendaraan. Pihak sekolah juga harus melakukan kerjasama dengan warga sekitar lingkungan  sekolah  untuk  tidak  membuka  lahan  parkir  dan  bersama-sama menghentikan praktik mengendarai kendaraan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, (e) Penegak hukum melakukan patroli. Patroli dilakukan lagi hari saat jam berangkat  sekolah.  Patroli  memang  dirasa  sulit  dilakukan  karena  tentu  ada kesibukan lain dan juga kurangnya personil. Namun hal tersebut harus dilakukan dan  pemerintah  setempat  harus  membuat  kebijakan  khusus  terkait  hal  tersebut, dan (2) Bagi orang tua. Sedangkan bagi orang tua dengan meningkatkan kesadaran bahwa pemberian kendaraan bagi anak bukanlah hal yang baik untuk dikakukan. Orang  tua  tidak  seharusnya  bersikap  egois  hanya  dengan  keinginan  untuk  tidak repot malah mengorbankan keselamatan anak. Alternatif lain dapat dilakukan jika tidak ingin repot dengan membayar ojek bulanan untuk anak pulang pergi sekolah. Banyak orang tua yang juga kalah dengan anak sehingga anak berhasil mendapatkan kendaraan tanpa persetujuan orang tua. Dalam kasus ini orang tua harus bersikap tegas dan jangan mengalah kepada anak. Sikap tidak mengalah ini tidak lain untuk kebaikan anak.
Nampaknya hukuman yang diterapkan dalam sanksi pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur hampir sama di semua daerah (Ariefulloh, Asis & Maskun, 2019). Hal utama yang selalu ada di setiap daerah adalah pembinaan yang diberikan kepada anak yang tertangkap melakukan pelanggaran. Selain pembinaan hukuman fisik  atau  memsihkan  lingkungan  juga  sering  menjadi  alternatif  dalam  hukuman yang  diberikan  kepada  pengendara  di  bawah  umur.  Seperti  dalam  penelitian  Sri Yuliana  (2020)  bahwa  sanksi  yang  diberikan  berupa  teguran,  pembinaan  tanpa harus ditahan dan juga dikembalikan kepada orang tua. Perlu diketahui bahwa anak yang  masih  berada  di  bawah  usia  12  tahun  tidak  bisa  dimasukkan  ke  dalam peradilan umum sehingga sanksi yang diberikan hanya berupa hukuman biasa yang sebenarnya mungkin tidak menimbulkan efek jera sama sekali (Yuliana, 2020).
Dalam penelitian Dhesi Alfira Sari menyatakan bahwa sanksi yang diberikan dengan:  (1)  Penyitaan  kendaraan  bermotor,  (2)  Dipanggil  orang  tua  untuk
menjemput  anak  dan  juga  mengambil  kendaraan  yang  disita,  (3)  Memberikan pembinaan kepada pengendara dibawah umur. Pembinaan juga dilakukan kepada orang tua karena kembali lagi bahwa aksi anak juga tidak lepas dari dukungan orang tua yang mengizinkan anak untuk mengendarai kendaraan, mengajarkan anak agar mampu  mengemudikan  kendaraan  dan  memfasilitasi  anak  dengan  kendaraan bahkan  beberapa  orang  tua  membelikan  kendaraan  khusus  untuk  anak,  dan  (4) Penilangan jika aksi yang dilakukan terulang kembali yang artinya memang individu tersebut susah untuk diatur dan pembinaan yang dilakukan sia-sia. Dari beberapa pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  dengan  cara pencegahan  dan  penyelesaian.  Pencegahan  dilakukan  dengan  memberikan sosialisasi,  mengadakan  materi  pembelajaran  lalu  lintas  dan  mengedukasi  orang tua.  Sedangkan  penyelesaian  dilakukan  dengan  pemberian  sanksi  hukuman  fisik, teguran,  penyitaan  kendaraan  dan  pembinaan  yang  dilakukan  baik  kepada  anak maupun orang tua.
Dalam realitasnya, terdapat dua persepsi mengenai masalah ini. Di satu sisi, tindakan pidana tidak diberikan kepada anak-anak karena alasan ingin melindungi masa  depan  mereka  dan  menghindari  trauma  yang  mungkin  terjadi  jika  terlibat dalam masalah politik. Namun, di sisi lain, hukuman yang ringan tidak memberikan efek jera sama sekali. Hukuman ini dinilai setara dengan hukuman untuk perilaku kenakalan  lain  yang  dilakukan  di  sekolah.  Karena  tidak  adanya  efek  jera, dikhawatirkan bahwa anak-anak akan terus melakukan pelanggaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan mereka sendiri. Oleh karena itu, diperlukan hukuman yang tegas dan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, mengingat bahwa dalam kasus ini yang dipertaruhkan adalah nyawa. Pemerintah perlu memperbarui hukum yang ada untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada anak- anak  tidak  terlalu  lemah.  Selain  itu,  hukuman  yang  terlalu  ringan  dapat menyebabkan anak-anak meremehkan sistem hukum di Indonesia. Terlalu banyak kasus  berat  dengan  pelaku  anak  yang  dianggap  dapat  dimaklumi,  padahal  anak- anak yang berusia di atas 12 tahun sudah memiliki pemahaman dan penalaran yang baik  dan  memahami  bahwa  hukuman  yang  diberikan  terlalu  rendah  dan  dapat menyebabkan pengulangan pelanggaran .

## PENUTUP Kesimpulan
Tidak  ada  alasan  yang  dapat  dibenarkan  untuk  anak  di  bawah  umur  yang mengemudikan  kendaraan,  karena  tindakan  tersebut  melanggar  undang-undang yang berlaku. Anak-anak di bawah umur dilarang mengemudikan kendaraan karena mereka  belum  memiliki  kemampuan  fisik  dan  pengetahuan  yang  cukup  terkait dengan  lalu  lintas.  Namun,  fenomena  ini  banyak  terjadi  di  Indonesia.  Penelitian menunjukkan bahwa faktor utama adalah dukungan dari orang tua, sekolah yang menyediakan lahan parkir, lingkungan pergaulan, dan mudahnya akses kendaraan seperti motor matic. Pelanggaran yang paling umum dilakukan oleh pengendara di bawah umur adalah ketidaklengkapan alat keselamatan seperti helm, lampu redup, spion  yang  tidak  ada,  dan  kendaraan  yang  tidak  memperhatikan  keselamatan. Pelanggaran  lain  termasuk  menerobos  rambu,  melawan  arus,  berhenti  di  tengah jalan, dan belok tanpa menyalakan lampu. Hukum dan sanksi terhadap pelanggaran lalu  lintas  anak  di  bawah  umur  diatur  dalam  Pasal  77  dan  281.  Namun,  penulis
berpendapat  bahwa  sanksi  yang  diberikan  terlalu  ringan  dan  tidak  efektif  dalam mencegah  anak-anak  melakukan  pelanggaran.  Anak-anak  di  bawah  umur  justru merasa kebal hukum dan tidak merasakan efek jera dari sanksi yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agnes,  W.  (2017).  Pengaruh  Peningkatan  Taraf  Hidup  Masyarakat  Penjual  Tanah Terhadap  Perilaku  Konsumtif  Di  Wilayah  Desa    Singasari,  Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah.
Detik.com. (2020). Miris Tahun 2020 Ada 100 Ribu Kecelakaan Banyak Korban Masih Di Bawah Umur.
Diakses dari: https://oto.detik.com/berita/d- 5487804/miris-tahun-2020-ada-100-ribu-kecelakaan-banyak-korban- masih-di-bawah-umur
Dishub.  (2016). 10  Pelanggaran  lalu  lintas  paling  sering  terjadi. Diakses  dari: https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/10- pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi-73
Disemadi,  H.  S.  (2022).  Lenses  of  Legal  Research:  A  Descriptive  Essay  on  Legal Research Methodologies. Journal of Judicial Review , 24 (2), 289-304. Ibrahim, Johnny. (2013). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia.
Mobil123.com.  (2022). Kisi-Kisi  Tes  SIM  C  Paling  Baru. Diakses  dari: https://www.mobil123.com/berita/kisi-kisi-soal-tes-sim-c-paling- baru/65076
Nugroho  dan  Pujiono.  (2022).  Penegakan  Hukum  Pelanggaran  Lalu  Lintas  oleh Anak:  Analisis  Kepastian  dan  Penghambat. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia. Vol: 4(1).
Nurlia.  (2017).  Faktor-Faktor  Penyebab  Maraknya  Pengendara  Motor  Di  Bawah Umur  Di  Desa  Rancamanyar  Kecamatan  Baleendah  Kabupaten  Bandung. Sosieta: Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol: 7(2).
Rista, V. E. (2020). Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Dibawah Umur (Studi di Wilayah Polres Sampang). Skripsi: Universitas Islam Malang. Sari,  D.A.  (2019).  Pelanggaran  UU  No  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar. Artikel: Universitas Negeri Makassar.
Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi  Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran  Lalu  Lintas  Menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan. Jurnal  Rectum:  Tinjauan  Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 3(1).
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung  : Alfabeta.
Suyanto,  S.  (2019).  Pidana  Dalam  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Dilakukan  Anak Dalam  Kasus  Kecelakaan  Lalu  Lintas. Skripsi:  Universitas  Muhammadiyah Magelang.
Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Andarini,  R.,  &  Febriyani,  E.  (2023).  Criminal  Penalty  for  Billboard  Tax Evaders. Barelang Journal of Legal Studies , 1 (1), 56-71.
Djuned, F. F., & Teo, J. (2016). Kajian Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Geng Motor Di Kota Batam. Journal of Judicial Review, 18(2), 106-119. Antony, A. (2023). Balancing Justice and Reconciliation: Restorative Approaches to Criminal Defamation Settlement. Barelang Journal of Legal Studies , 1 (1), 15- 30.
Wahyudi, dkk. (2020). Tinjauan Yuridis Pasal 77 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelajar Smu Di Kota Jayapura. Artikel: Universitas Yapis Papua.
Yuliana,  Sri.  (2020).  Pelanggaran  Lalu  Lintas Oleh  Anak-Anak  Di  Bawah  Umur  Di Desa Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan. Artikel.
Ariefulloh, A., Asis, A., & Maskun, M. (2019). Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak . Jambura Law Review, 1(2), 192-211.