## PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA
Faiz Alvin Barra Fathani 1) Apollo 2)
1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana
2) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana

## ARTICLE INFORMATION
Received: 5 Februari 2020 Revised: 10 Februari 2020 Issued: 16 Februari 2020
Corresponding author: Faiz Alvin Barra Fathani E-mail: faizbarra99@gmail.com
Apollo@mercubuana.ac.id DOI:10.31933/JEMSI
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan,  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib pajak  orang pribadi  yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pramata Jakarta – Palmerah. Penelitian  Ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian kausal. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta  –Palmerah, dengan  pengumpulan  data  mengguanakan  metode langsung  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada wajib pajak.  Teknik pengambilan sempel menggunakan simple  random  sampling. Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah Analisis Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software Smart-PLS 3.0. Berdasarkan hasil  analisis  data  diambil  kesimpulan  bahwa pertama,  terdapat  pengaruh  signifikan  dan  positif Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Kedua,  terdapat pengaruh  signifikan  dan  positif  Sanksi  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata  Kunci: Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Kepatuhan  Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Dalam  struktur  penerimaan  Negara,  perpajakan  merupakan  bentuk  komponen  yang terbesar  dalam  negeri  untuk  membantu  pembiayaan  operasional  pemerintahan  dan pembangunan  Negara.  Selain mampu menyediakan sumber dana  bagi  pembiayaan  berbagai proyek penanggulangan dampak krisis ekonomi, penerimaan perpajakan juga dapat mencegah terjadinya pembengkakan defisit anggaran. Pajak tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak saja tapi untuk menunjang kepentingan negara untuk tercapainya kesejahteraan di Indonesia. Pemerintah sangat menyadari bahwa pendapatan negara dari sektor pajak sangatlah  penting, sehingga pemerintah setiap tahunnya selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Pemerintah  Indonesia  akan  terus  berusaha meningkatkan  sumber  penerimaan  dalam  negeri khususnya di sektor pajak sebagai wujud pelaksanaan pembangunan nasional.
Keberhasilan penerimaan pajak suatu negara tergantung kepada upaya pemerintahnya dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dan  menekan  tindakan  manipulasi  pajak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menciptakan pelayanan publik yang  profesional,  mengelola  uang  pajak  secara  adil  dan  transparan,  membuat  peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak dan meningkatkan tindakan penegakan hukum ( law enforcement ) kepada wajib pajak yang tidak patuh.(www.pajak.go.id) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,  mengisi  formulir  dengan  lengkap  dan  jelas,  menghitung  jumlah  pajak  yang terutang dengan benar,membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. (Adiasa, 2013).
Penelitian  ini  terdiri  dari  pendahuluan  tentang  masalah  yang  dibahas  didalamnya, kemudian  dilanjutkan  dengan  teori  dan  penelitian  sebelumnya  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Selanjutnya dibahas mengenai model penelitian yang ditawarkan dalam makalah ini, dan kemudian penutup yang berisi rekomendasi yang  diberikan  untuk  peneliti  yang  ingin  melakukan  penelitian  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT
Tahun JumlahWajibPajak Jumlah WP Lapor RasioKepatuhan 2016 16,5 juta 9,7 juta 58,97 % 2017 17,6 juta 10,58 juta 59,98 % 2018 17,6 juta 12,5 juta 71 % 2019 18,3 juta 12,3 juta 67,2 %
Sumber: www.pajak.go.id
Dari data yang telah di paparkan, terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT di tahun 2016 sampai 2019 meningkat meskipun tidak lebih dari 75% Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya, sedangkan di tahun 2019 tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurun menjadi kurang dari 70% atau sekitar 12,3 juta Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya dari 18,3 juta Wajib Pajak yang terdaftar di sistem Direktorat Jendral Pajak (DJP). Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT dan hal ini membuktikan bahwa  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  masih  sangat  rendah  yang  menyebabkan  tingkat penerimaan Negara dari sektor pajak tidak mencapai target.

## KAJIAN PUSTAKA
1. Teori Perilaku Berencana (Theory Of Planned Behavior) Perilaku diterjemahkan dari bahasa Inggris, behavior dan ditafsirkan secara berbeda oleh para pakar, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau  reaksi  individu  terhadap  rangsangan  atau  lingkungan  (KBBI-online).  Dalam wikipedia disebutkan bahwa perlilaku adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia  dan  dipengaruhi  adat,  sikap,  emosi,  nilai,  etika,  kekuasaan  persuasi,  dan genetika. Menurut Robert Kwik (1974) dalam Wardiah (2016:13) Perilaku dipandang dari segi biologi adalah kegiatan atau aktivitas organisme yang dapat diamati bahkan dipelajari.
2. Teori Kepatuhan (Compliace Theory)
Menurut Tyler (Saleh, 2004)
Terdapat  dua  perspektif  dalam  literatur  sosiologi  mengenai  kepatuhan  kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif.
1. Perspektif  instrumental  mengasumsikan  individu  secara  utuh  didorong  oleh kepentingan  pribadi  dan  tanggapan  terhadap  perubahan-perubahan  yang berhubungan dengan perilaku.
2. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah causal karena  penelitian  ditujukan  untuk  mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas ( independent varialel ) terhadap variabel terikat (Y),  dan  bagaimana  tanggapan  responden  mengenai  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan sebagai (X 1 ), Sanksi Perpajakan sebagai (X 2 ). Studi empiris dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kuesioner yang disebar memperoleh responden sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang telah diuji kelayakannya untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

## 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karateristik variabel yang diteliti yaitu, Modernisasi Administrasi Perpajakan (X 1 ) Sanksi Perpajakan (X 2 ), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
Tabel 2. HASIL UJI DESKRIPTIF
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Modernisasi Administrasi Perpajakan (X 1 ) Mean Median Min Max Standard Deviation M1 3.960 4.000 1.000 5.000 0.848 M2 4.220 4.000 3.000 5.000 0.610 M3 4.310 4.000 2.000 5.000 0.703 M4 4.060 4.000 2.000 5.000 0.892 M5 3.970 4.000 2.000 5.000 1.023 M6 4.170 4.000 2.000 5.000 0.749 M7 3.370 4.000 1.000 5.000 1.130

## Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020
Variabel  Modernisasi  Administrasi  Perpajakan  dikukur  dengan  mengunakan  7  item pernyataan  sesuai  dengan  indikator.  Berdasarkan  gambar  di  atas  dapat  diketahui  bahwa jawaban  responden  atas  pernyataan  yang  berkaitan  dengan  Sistem  Administrasi  Perpajakan tersebut  menunjukan  kisaran  1  sampai dengan  5.  Dengan  nilai  mean  pada  setiap  indikator kisaran 3.370 sampai dengan 4.220, nilai median 4, dan standar devisiasi menunjukan kisaran 0.610  sampai  dengan  1,130.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  responden  memiliki  penggunaan Sistem Administrasi Perpajakan yang baik.
Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Sanksi pajak (X 2 ) Mean Median Min Max Standard Deviation S1 4.200 4.000 2.000 5.000 0.837 S2 3.930 4.000 1.000 5.000 0.962 S3 4.280 4.000 1.000 5.000 0.763 S4 3.990 4.000 1.000 5.000 0.985 S5 4.170 4.000 1.000 5.000 0.788 S6 4.270 4.000 2.000 5.000 0.646 S7 4.220 4.000 1.000 5.000 0.965

## Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020
Berdasarkan  gambar  di  atas  jawaban  responden  pada  masing-masing  variabel,  terlihat memberikan informasi sebagai berikut, variabel Sanksi Perpajakan diukur mengunakan 7 item pernyataan  sesuai  indikator.  Berdasarkan  gambar  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  jawaban responden  atas  pernyataan  yang  berkaitan  dengan  Sanksi  Perpajakan  tersebut  menunjukan kisaran  1    sampai  dengan  5  dengan  nilai  mean  pada  setiap  indikator  kisaran  3.930  sampai dengan 4.280, nilai median 4, dan standar devisiasi menunjukan kisaran 0.646 sampai dengan 0.985. Hal Ini menunjukan bahwa responden memiliki pengetahuan tentang sanksi perpajakan yang cukup baik.
Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Mean   Median Min Max Standard Deviation K1 3.780 4.000 1.000 5.000 1.171 K2 3.830 4.000 1.000 5.000 0.813 K3 3.830 4.000 1.000 5.000 0.895 K4 3.750 4.000 2.000 5.000 0.942 K5 4.130 4.000 2.000 5.000 0.730 K6 4.020 4.000 1.000 5.000 0.812 K7 3.660 4000 2.000 5.000 0.951

## Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020
Variabel  Kepatuhan  Pajak  dikukur  dengan  mengunakan  4  item  pernyataan  sesuai dengan indikator. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden atas pernyataan  yang  berkaitan  dengan  Sistem  Administrasi  Perpajakan  tersebut  menunjukan kisaran 1 sampai dengan 5. mean pada setiap indikator kisaran 3.660 sampai  dengan 4.130, nilai median 4, dan standar devisiasi menunjukan kisaran 0.730 sampai dengan 1.171. Hal ini menunjukan bahwa responden di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta - Palmerah memiliki kepatuhan yang baik.

## UJI VALIDITAS
1. Convergent Validity
Adapun ringkasan dari uji validitas dari tiga variabel tersebut pada tabel 2 sebagai berikut:

## Tabel 5. Hasil Pengujian Convergent Validity
Variabel Indikator Outer Loadings Keterangan Moderenisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X 1 ) 1. Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif 0.785 VALID 2. Petugas pajak rutin melakukan pemeriksaan pajak 0.625 VALID 3. Petugas pajak rutin melakukan penyuluhan pajak. 0.839 VALID 4. Petugas pajak selalu siap membantu 0.896 VALID Sanksi Pajak (X 2 ) 1. Sanksi pajak diberlakukan dengan tegas kepada setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan 0.715 VALID 2. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan undang-undang pajak 0.790 VALID 3. Adanya sosialisasi perubahan sanksi pajak pada undang- undang pajak kepada Masyarakat 0.684 VALID 4. Sanksi perpajakan yang lebih berat untuk memberikan efek jera 0.791 VALID Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 1. Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri 0.812 VALID 2. Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP 0.773 VALID 3. Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak 0.729 VALID 4. Penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk jujur 0.856 VALID 5. Pemeriksaan pajak oleh petugas pajak dapat mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur 0.612 VALID 6. Banyaknya tempat pembayaran dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu 0.551 VALID 7. Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak 0.591 VALID
masing variabel laten masih memiliki nilai loading factor yang tinggi. Dengan demikian, suatu indikator  dinyatakan  valid  jika  mempunyai  loading  factor  tertinggi  kepada  konstruk  yang dituju dibandingkan loading factor kepada konstruk lain.

## Gambar 1. Full Structural Model

## Sumber : Output PLS, 2020
Hasil diatas dapat dilihat bahwa sebagian indikator tidak memenuhi convergent validity karena memiliki nilai loading factor dibawah 0,50.

## Gambar 2. Full Structural Model

## Sumber : Output PLS, 2020
Hasil diatas dapat dilihat bahwa semua indikator telah memenuhi convergent validity karena memiliki nilai loading factor diatas 0,50.
2. Pengujian Model struktual/Uji Hipotesis (Inner Model) Pengujian inner model adalah pengembangan model berbasis konsep dan teori
dalam  rangka  menganalisis  hubungan  antara  variabel  eksogen  dan  endogen  telah dijabarkan  dalam  kerangka  konseptual.  Evaluasi  model  struktual  atau  inner  model bertujuan  untuk  memprediksi  hubungan  antar  variabel  laten.  Tahapan  pengujian terhadap model strucktual inner model , dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:
1. Nilai R-Square
Melihat nilai R-Square yang merupakan uji goodness fit model.
Tabel 6. Nilai R² Variabel Endogen

## Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020
Dari tabel di atas dapat  disimpulkan bahwa nilai R-Square sebesar 0,703 yang berarti variabelitas  kepatuhan  pajak  yang  dapat  dijelaskan  oleh  kedua  variabel  dalam  model  yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak sebesar 70,3%.

## 2. Hasil Pengujian Hipotesis (Estimasi Koefisien Jalur)
Nilai estimasi untuk hubungan jalur model struktual harus signifikan. Nilai signifikasi ini dapat diperoleh dengan prosedur bootsreppng. Melihat signifikasi T-statistik pada algoritma boostrepping report nili T-statistik harus lebih dari 1,96. Selain itu juga dengan melihat P value. Disebut signifikan apabila P values ≤ dari pada level (alpha) 0,05. Sebaliknya disebut tidak signifikan P values ≥dari level (alpha) 0,05.
Tabel 7.Hasil Pengujian Hipotesis
Variabel Original Sampel Sampel Mean Standard Deviation (STDEV) T Statistic (|O/STDV|) P Values Moderenisasi Administrasi Perpajakan >> Kepatuhan Wajib Pajak 0.690 0.691 0.056 12.286 0.000 Sanksi Perpajakan >> Kepatuhan Wajib Pajak 0.224 0.228 0.063 3.546 0.000

## Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020
Dari tabel diatas dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
a. Hasil  pengujian  hipotesis  satu  menunjukan  hubungan  variabel  Modernisasi    Sistem Administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak menunjukan nilai koefisien jalur sebesar 0,690 degan nilai t sebesar 12,286. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel 1,96.  Hasil  ini  berarti  bahwa  Kesadaran  wajib  Pajak  memiliki  hubungan  yang berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  hal  ini  berarti Hipotesis 1 diterima.
b. Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  menunjukan  bahwa  hubungan  variabel  Sanksi Perpajakan  dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  menunjukan  nilai  koefisien  jalur  sebesar 0,224 dengan nilai t sebesar 3,456. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,96. Hasil ini berarti Sanksi Perpajakan memiliki hubungan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini berarti Hipotesis 2 diterima. Pembahasan Hasil Penelitian
Variabel R Square Kepatuhan Wajib Pajak 0.703

## 1. Pengaruh  implementasi  sistem  administrasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib Pajak
Implementasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini dibuktikan dengan hasil perbandingan nilai koefisen jalur sebesar 0,690 degan nilai t sebesar 12,286. Nilai tersebut  lebih  besar  dari  nilai  t  tabel  1,96.  Hal  ini    menunjukan  bahwa  Modernisasi Sistem Administrasi  Perpajakan  dapat  membantu  wajib  pajak  dalam  meningkatkan kepatuhan pajak. dapat  ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan yang didapatkan dari implementasi Modernisasi  Sistem Administrasi  Perpajakan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil  penelitian  ini  diperkuat  penelitian  Widya  K  Sarunan  (2016)  dan  Harrison Mwangi Muturi Dan Nahashon Kiarie (2015) yang menyatakan bahwa implementasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh postif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Pengaruh Implentasi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak
Implementasi  Sanksi  pajak  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini dibuktikan dengan hasil perbandingan nilai koefisen jalur sebesar 0,224 dengan nilai t sebesar 3,456.  Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel 1,96. Hal ini menunjukan bahwa Sanksi Perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak. dapat  ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan  yang  didapatkan  dari  implementasi  Sanksi  Perpajakan  ini  merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil penelitian ini diperkuat penelitian Randi Ilhamsyah, Maria G. Wi Endang, Dan  Rizky  Yudhi  Dewantara  (2016)  dan  Arifah,  Rita Andini,  Dan  Kharis  Raharjo (2017) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  dari  data  yang  telah  dipaparkan  dan  pengujian  yang  telah  dilakukan terhadap  permasalahan  mengenai  Modernisasi  Adminitrasi  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Palmerah  Jakarta  Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP palmerah Jakarta Barat. Hal ini dapat dikatakan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berjalan dengan baik sehingga  pemahaman  Wajib  Pajak  tentang  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan meningkat dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya meningkat juga.
2. Penerapan Sanski perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak oarang pribadi. selain karena Sanski yang diberikan cukup baik diterima oleh masyarakat dan adanya sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak agar lebih memahami peraturan yang diberikan.

## Saran
Berdasarkan hasil dan analisis serta pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan didalam  penelitian  ini,  maka  penulis  memberikan  saran  yang  akan  dijadikan  masukan  dan bahan pertimbangan bagi pihak – pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:
1. Dari hasil penelitian ini, diharapkan KPP Palmerah Jakarta Barat melakukan kinerja yang lebih baik lagi untuk meningkatkan Kualitas Modernisasi Sistem Administrasi
Perpajakan, Sanksi Pajak yang tegas untuk meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak itu sendiri.
2. Akademisi Diharapkan bagi akademisi yang ingin meneliti kembali penelitian ini, agar dapat memperluas  variasi  responden.  Karena  didalam  penelitian  ini  keterbatasan responden hanya dikalangan PNS dan non-PNS (Swasta) saja.

## DAFTAR RUJUKAN
Candra,  Ricki,  Haris  Wibisono  dan  Mujilan  2013.  MODERNISASI  SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi. Vol. 1 No. 1, Februari 201 .
Daito, A. (2007). Metodologi Penelitian Penyusunan Skripsi. Tesisi/Disertasi., Jakarta., Universitas Budi Luhur.
Direktorat Jendral Pajak “e-spt” diakses dari situs www.pajak.go.id pada 20 februari 2015. Direktorat Jendral Pajak “penyampaian surat pemberitahuan online (e-filling)”
diakses dari situs www.pajak.go.id pada 20 februari 2015.
Direktorat  Jendral  Pajak.  2012.  “Administrasi  Perpajakan”  diakses  dari  situs www.reform.depkeu.go.id 13 agustus 2014.
Direktorat  Jendral  Pajak.  2012.  “Mencicipi  Modernisasi  Perpajakan”  diakses  dari  situs www.pajak.go.id 23 agustus 2014.
Hariwijaya dan Triton. 2011. Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis. Jakarta : Oryza. Madewing, Irmayanti. 2013. Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Makasar Universitas Hasanuddin.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi. Muljono, Djoko. 2010. Akuntansi pajak lanjutan . Jakarta: salemba empat. Nasucha, Chaizi 2004, Reformasi Adminstrasi Publik Teori dan Praktik, PT
GramediaWidiasarana Indonesia, Jakarta.
Pandiangan, Liberti. 2008. Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Rahayu,  Sri,  Lingga  dan  Ita  Salsallina  2009.  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi . Vol.1 No.2 November 2009.