## KONFLIK TENTANG GANTI RUGI NON FISIK PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

## Iga Gangga Santi Dewi
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang ganggasanti@yahoo.com

## Abstract
Many  conﬂict  between  government  and  citizens  related  to  the  process  of  land  acquisition  for development for the public interest. The problem was suspected because the resident did not accept the government's decision on the form and amount of non physical compensation. The research method  used  the  paradigm  of  constructivism  with  case  study.  Research  needs  to  rebuild  a  non physical compensation policy on land acquisition for public purposes with a social justice based value. Non physical compensation conﬂicts on land acquisition for the public interests are seen as a phenomenon that the compensation policy Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest, not executed properly so that violates Constitution of Indonesia.
Keywords : Conﬂict, Non Physical Compensation, Land Acquisition

## Abstrak
Banyak konﬂik antara pemerintah dan warga terkait proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Permasalahan ditenggarai karena warga tidak menerima atas keputusan pemerintah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi non ﬁsik. Metode penelitian menggunakan paradigma kontruktivisme dengan studi kasus konﬂik penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi non ﬁsik pengadaan tanah. Penelitian perlu untuk membangun kembali kebijakan ganti rugi non ﬁsik pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan berbasis nilai keadilan sosial. Konﬂik ganti rugi non ﬁsik pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dipandang fenomena bahwa kebijakan ganti rugi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  tidak  dijalankan  secara  benar  sehingga  melanggar konstitusi UUD NRI Tahun 1945.
Kata Kunci : Konﬂik; Ganti Rugi Non Fisik; Pengadaan Tanah

## A. Pendahuluan

## 1. Latar belakang Permasalahan
Tanah  dalam  kehidupan  manusia mempunyai  arti  yang  sangat  penting,  sebab sebagian  besar  dari  kehidupan  manusia bergantung pada tanah. Tanah adalah tempat bermukim bagi manusia dan sebagai sumber penghidupan  mereka  untuk  mencari  nafkah serta  pada  akhirnya  manusia  apabila meninggal  akan  kembali  ke  tanah.  Di samping itu, tanah dapat pula dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen karena  memberikan  kemanfaatan  untuk direncanakan  bagi  berbagai  kepentingan  di masa-masa mendatang.
Kebutuhan  tanah  bagi  pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan pengadaan  tanah  yang  sebagian  besar  tanah hak warga dan masyarakat, disebabkan tanah n e g a r a   t i d a k   m e n c u k u p i   l a g i   b a g i pembangunan  tersebut.  Konsekuensinya, pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum  telah  merambah  hingga meliputi  tanah-tanah  milik  penduduk  yang meliputi  tempat  tinggal,  tempat  usaha  baik pertanian, perkebunan serta perikanan milik pribadi  warga  maupun  milik  masyarakat (tanah  kas  desa)  untuk  kegiatan  masyarakat juga tanah untuk peribadatan (masjid dan atau mushola).
1
M a s y a r a k a t   m e r a s a   t e r g a n g g u kehidupannya, karena sumber perolehan uang untuk  kebutuhan  hidup  sehari-hari  juga kenyamanan hidup pribadi, keluarga dengan lingkungan  sosialnya  akan  hilang  dengan adanya  pengadaan  tanah  apabila  ganti  rugi yang  mereka  terima  tidak  dapat  mencukupi kebutuhan  dan  kepentingan  mereka  untuk saat ini dan masa yang akan datang yang telah m e r e k a   r e n c a n a k a n   s e b e l u m   a d a n y a pengadaan tanah di daerah mereka. Misalnya, tanah  yang  selama  ini  menghasilkan  panen sebagai  perolehan  uang  untuk  kepentingan masa  depan  anak  yang  masih  sekolah  akan hilang  dan  akan  sangat  merugikan  apabila tidak diganti rugi non ﬁsik oleh pemerintah. Pemerintah  selama  ini  hanya  memberikan ganti  rugi  ﬁsik  saja  tanpa  memperhatikan ganti rugi non ﬁsik secara benar bagi warga tanahnya  terkena  pembangunan  untuk k e p e n t i n g a n   u m u m .   S e c a r a   e m p i r i k , fenomena  semacam  itu  menandai  adanya perubahan  dalam  kehidupan  pemilik  tanah untuk ke depannya apabila ganti rugi non ﬁsik tidak diberikan pada warga yang berhak atas obyek pengadaan tanah.
Berdasarkan  data  dari    Konsorsium Pembaruan  Agraria  selama  tahun  2014, jumlah konﬂik di sektor infrastruktur terkait ganti  rugi  dengan  jumlah  215  konﬂik  atau 4 5 , 5 5 %   y a k n i   a n t a r a   w a rg a   d e n g a n pemerintah,  yakni  115  kasus  dan  konﬂik antara  warga  dan  perusahaan  negara,  yakni sebanyak  46  kasus.  Berkaitan  dengan banyaknya  konﬂik  antara  pemerintah  dan warga  yang  berhak  mengenai  bentuk  dan besarnya  ganti  rugi  non  ﬁsik,  sehingga dipandang perlu untuk membangun kembali kebijakan ganti rugi non ﬁsik pada pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  dengan berbasis nilai keadilan sosial.Konﬂik-konﬂik tersebut, dapat dipandang sebagai fenomena bahwa  kebijakan  ganti  rugi  non  ﬁsik  pada pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum, yaitu  di  dalam  Pasal  33  huruf  (f)  Undang- Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan T a n a h   B a g i   P e m b a n g u n a n   U n t u k Kepentingan  Umum  (selanjutnya  ditulis UUPT Tahun 2012)   tidak dijalankan secara benar  sehingga  melanggar  konstitusi  UUD NRI  Tahun  1945  dan  Pancasila  sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
Fenomena  ketidakadilan  substantif  pada kebijakan  ganti  rugi  non  ﬁsik  dalam p e n g a d a a n   t a n a h   i n i   m e n i m b u l k a n kesenjangan  ekonomi  antara  warga  dan ketimpangan  sosial  dalam  kehidupan masyarakat.  Hal  ini  terjadi  karena  tidak diberikannya  ganti  rugi  yang  layak  atas kehilangan  hak-hak  kenyamanan  kehidupan mereka  akibat  adanya  pembangunan  untuk kepentingan umum.  Kebijakan ganti rugi non ﬁsik  pada  pengadaan  tanah  berbasis  nilai k e a d i l a n   s o s i a l   y a n g   i d e a l   m e n j a d i keniscayaan  agar  ganti  rugi  yang  diterima oleh  pemilik  tanah  menjadi  lebih  adil  dan manusiawi untuk kesejahteraan hidup setelah tanah  mereka  dilepaskan  untuk  kepentingan umum.  Kebijakan  ganti  rugi  non  ﬁsik  yang ideal  ini  akan  berhasil  apabila  pemerintah dalam hal ini adalah Panitia Pengadaan Tanah (P2T)  konsisten  memberikan  ganti  rugi  non ﬁsik yang layak dan penentuan besarnya ganti rugi  pun  berdasarkan  kesepakatan  dalam musyawarah.  Pemerintah  (P2T)  juga  harus terbuka  (transparan)  memberikan  informasi data penilaian dari Penilai Harga Tanah (PHT) kepada  warga  yang  berhak,  sehingga dihasilkan keputusan   yang adil dan diterima semua pihak yang berkepentingan.

## 2. Kerangka Teori
Untuk mengungkap problematika yang telah diajukan pada perumusan masalah akan diajukan  beberapa  teori  sebagai  kerangka berpikir  yang  menjadi  pisau  analisis.  Teori pokok  yang  akan  digunakan  sebagai  pisau analisis  utama  adalah    teori  bekerjanya hukum  dalam  masyarakat  dari  William  J. Chambliss dan Robert B. Seidman. Atas dasar teori  pokok  tersebut  ada  beberapa  teori penunjang untuk menganalisis permasalahan dalam  tulisan  ini,  akan  digunakan  berbagai teori  sebagai  pisau  analisis  yaitu  teori Konﬂik, teori Keadilan John Rawl dan teori hukum progresif.
Te r k a i t   d e n g a n   k e a d i l a n   d a l a m penentuan ganti rugi non ﬁsik dalam proses pengadaan  tanah,  maka  kehadiran  hukum dalam  masyarakat  diantaranya  adalah  untuk mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan  yang  berbenturan s a t u   s a m a   l a i n   y a n g   d i i n t e g r a s i k a n sedemikian  rupa  sehingga  bisa  ditekan
s e k e c i l - k e c i l n y a .   P e n g o r g a n i s a s i a n kepentingan-kepentingan  yang  berbenturan itu  dilakukan  dengan  membatasi  dan melindungi  kepentingan-kepentingan tersebut.
Terkait dengan kebijakan ganti rugi non ﬁ s i k   d a l a m   p e n g a d a a n   t a n a h   u n t u k kepentingan  umum  yang  berkeadilan,  hal mana  apabila  hukum  dipandang  secara sosiologis di dalamnya terkandung himpunan n i l a i - n i l a i ,   k a i d a h - k a i d a h   d a n   p o l a perikelakuan  yang  berhubungan  dengan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hal ini sesuai dengan teori hukum progresif, dimana hukum diciptakan untuk manusia   dan saling mempengaruhi dengan berbagai komponen di sekitar manusia.

## 3. Hasil Penelitian Terdahulu
Sejauh  pengamatan  penulis,  dengan melakukan penelusuran kepustakaan, internet dan bentuk publikasi lainnya, belum dijumpai suatu  uraian  mendalam  ataupun  penelitian yang  memiliki  fokus  studi  mengenai kebijakan ganti rugi non ﬁsik pada pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  yang berkeadilan  sosial  di  Indonesia.  Ditemukan banyak penelitian mengenai pengadaan tanah yang  hanya  membahas  ganti  rugi  ﬁsik  yang s e l a l u   m e n i m b u l k a n   k o n ﬂ i k   a n t a r a pemerintah dan warga yang terkena dampak proyek  pembangunan  untuk  kepentingan umum.
Dari  beberapa  judul  di  atas,  maka penelitian dengan mengkonstruksi kebijakan ganti  rugi  non  ﬁsik  pada    pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum  berbasis  nilai keadilan  sosial    belum  pernah  dilakukan. Penelitian ini sangat penting untuk diteliti dan dikaji  dalam  sebuah  disertasi,  didasarkan banyaknya  konﬂik  yang  berkaitan  dengan penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi non ﬁsik  di  masyarakat  yang  sampai  sekarang masih  menimbulkan  banyak  permasalahan. Hal ini disebabkan tidak diterapkannya secara benar  ketentuan  ganti  rugi  non  ﬁsik  pada pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum yang  telah  diatur  dalam  Pasal  33  huruf  f UUPT  Tahun  2012,  sehingga  terjadi pelanggaran atas penghormatan kepemilikan hak atas tanah rakyat yang telah diamanatkan Konstitusi  UUD  NRI  Tahun  1945  dan Pancasila.

## 4. Permasalahan dan Tujuan Penelitian
D a r i   p e n e l i t i a n - p e n e l i t i a n   y a n g terdahulu  belum  pernah  diteliti  mengenai penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi non ﬁsik  sehingga  menimbulkan  konﬂik  yang berkepanjangan antara pemerintah dan warga masyarakat.  Oleh  karena  itu,  permasalahan penelitian  ini  adalah    (1)  Mengapa  terjadi konﬂik  mengenai  ganti  rugi  non  ﬁsik  pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Desa Lemahireng Kabupaten Semarang ? (2) Bagaimana  konstruksi  baru  kebijakan  ganti rugi  non  fisik  pada  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum ?

## 5. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  yang  diharapkan  dapat ditemukan  makna-makna  yang  tersembunyi dibalik  obyek  maupun  subyek  yang  akan diteliti.  Penelitian  dengan  pendekatan Socio
Legal dengan   metode dan teori ilmu sosial tentang  hukum  untuk  membantu  peneliti melakukan  analisis  (Rahardjo,  2009).
Pendekatan  ini  dilakukan  untuk  memahami hukum  dalam  konteks  masyarakatnya (Zamroni, 1992). Pendekatan ini tetap dalam ranah  hukum,  hanya  perspektifnya  berbeda. Dalam penelitian ini melihat fakta penentuan bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  yang  terjadi pada pengadaan tanah di Desa Lemah ireng
Kabupaten Semarang.
Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh melalui  kegiatan-kegiatan  observasi, interview, interpretasi dokumen (teks), serta p e r s o n a l   e x p e r i e n c e . D a l a m   m e t o d e penelitian kualitatif, jenis dan cara observasi dipakai sebagai jenis observasi yang dimulai dari cara kerja deskriptif, kemudian observasi berfokus  dan  pada  akhirnya  observasi terseleksi  (Faisal,  1990).  Sesuai  dengan paradigma  penelitian  ini,  dalam  melakukan observasi  peneliti  akan  mengambil  posisi sebagai participant observer artinya peneliti menyatu  dengan  apa  yang  ditelitinya  yang berakibat  peneliti  dekat  dengan  obyek  yang dikajinya . Peneliti  adalah  instrumen  utama dalam  pengumpulan  data. Indepth  interview dilakukan  dengan  pertanyaan-pertanyaan terbuka (open ended), namun tidak menutup kemungkinan  akan  dilakukan  pertanyaan- pertanyaan tertutup (closed ended) terutama untuk  informan  yang  memiliki  banyak i n f o r m a s i   t e t a p i   a d a   k e n d a l a   d a l a m mengelaborasi  informasinya  tersebut (Nasution, 1992).
D i   s a m p i n g   m e m a n f a a t k a n dokumentasi  dan  observasi,  pengumpulan data terutama dilakukan melalui wawancara d e n g a n   p a r a   r e s p o n d e n .   K e g i a t a n pengumpulan data meliputi, pertama mencari data  primer  kemudian  data  sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan  disistematisir  oleh  pihak  lain  dan digunakan  juga  dalam  penelitian  ini (Stewart, 1984).
Teknik untuk menemukan data primer, dilakukan  melalui  wawancara  secara bebas/terbuka  atau  tak  terstruktur  secara langsung  dengan  responden  yang  ditemui, yang  dianggap  penting  untuk  memberikan data dalam penelitian ini. Meskipun terdapat data  statistik  yang  didapat  melalui  data sekunder maupun wawancara terpadu, tetapi penelitian  ini  lebih  bersifat ﬁeld  research dengan  menggunakan  pendekatan verstehen atau hermeneutic . Di samping itu, observasi dilakukan  dalam  rangka  untuk  memperoleh data  tentang  lokasi  penelitian  dalam  aspek ﬁsiknya,  misalnya  pola  penggunaan, penguasaan  tanah,  dan  perilaku-perilaku warga yang berhak.
Berdasarkan  wawancara  dan  temuan observasi,  selanjutnya  didiskusikan  secara m e n d a l a m   b a i k   d e n g a n   p a r a informan/responden  maupun  dengan  para informan kunci.

## B. Hasil dan Pembahasan

## 1. Social  Setting Masyarakat  Desa Lemah Ireng
Desa Lemah Ireng merupakan salah satu desa  yang  berada  di  Kecamatan  Bawen, Kabupaten Semarang yang terletak di dataran tinggi dengan tanahnya yang berbukit. Luas desa ini yaitu 601.750 Ha, dengan batas desa di  sebelah  utara  berbatasan  dengan  Desa Jatijajar,  sebelah  timur  berbatasan  dengan Desa Kandangan, sebelah selatan berbatasan dengan  Desa  Bawen,  dan  di  sebelah  barat berbatasan  dengan  Desa  Randugunting. Berdasarkan  data  monograsi  dari  Kantor Desa Lemah Ireng,   Desa Lemah Ireng yang mempunyai  empat  dusun  ini  yaitu  dusun Kenongo,  Kalisalak,  Klowoh,  dan  Krajan. Dusun  Krajan  merupakan  dusun  yang memiliki  warga  paling  banyak,  hal  ini disebabkan  pusat  pemerintahan  desa  berada di  dusun  Krajan  dan  akses  transportasinya juga sudah bagus.
Penduduk Desa Lemah Ireng mencapai 7.500  jiwa  dan  mayoritas  mempunyai  mata pencaharian  bertani,  hal  ini  sesuai  dengan kondisi  desa  yang  banyak  terdapat  sawah. Mereka  ada  juga  yang  bekerja  sebagai peternak,  tukang  ojek  dan  menjadi  buruh pabrik.  Penduduk  desa  Lemah  Ireng  sangat meyakini    bahwa    tanah  memiliki  nilai ekonomis,  merupakan  sumber  daya  alam yang sangat berharga bagi kehidupan mereka, selain itu juga memiliki nilai sosial dan nilai budaya  yang  tinggi.  Secara  geograﬁ,s Desa Lemah  Ireng adalah  perbukitan  dan  masih banyak membentang sawah,ladang dan untuk sebelah utara di batasi perbukitan perkebunan karet.  Sumber  mata  air  utama    untuk kehidupan sehari-hari   masih mengandalkan curah  hujan  yang  tersimpan  dalam  sendang (kolam)  juga  sumur.  Oleh  karena  itu  sawah pun  masih  mengandalkan  air  hujan.  Setiap saat  masih  terlihat  penduduk  Desa  Lemah Ireng  yang  berprofesi  sebagai  petani membajak sawahnya menggunakan sapi.
Dari  segi  pendidikan,  mayoritas penduduk Desa Lemah Ireng rata-rata hanya sekolah dasar (SD), sekolah tingkat pertama (SLTP) dan sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA). Selain sekolah formal ada juga yang sekolah  di  madrasah  atau  belajar  di  sekolah keagamaan  dalam  hal  ini  adalah  nyantri  di pondok  pesantren.  Putus  sekolah  masih  di t e mu i   k ar en a  b er b a g ai   h a l   mi s al n y a kurangnya biaya dan tidak ada dukungan dari keluarga.
Masyarakat  Desa  Lemah  Ireng  masih melakukan kegiatan adat yang sampai saat ini dan  masih  di  jalankan  antara  lain  adalah Nyadran di makam leluhur (punden Desa Lemah Ireng) setahun  sekali  dan  di  ikuti  mayoritas seluruh warga desa. Kenduri diadakan setiap ada kegiatan tertentu misalkan malam tahun baru  jawa  di  perempatan  atau  di  mushola- mushola yang ada di Lemah Ireng dan malam jumat pahing di punden makam Nyai Ireng. Acara  tersebut  di  pimpin  oleh  tokoh masyarakat  yaitu  Bpk.Mudin  atau  mbah sarekat(juru  kunci  punden)  atau  wakilnya yaitu para ulama dan tokoh masyarakat yang di anggap mampu untuk memimpin acara adat tersebut.  Sedangkan  adat  turun  -  temurun masih  berlaku  baik  itu  yang  keseharian maupun  yang  tahunan  misalnya  gotong royong  membangun  rumah,  kerja  bakti  atau p r o s e s   r i t u a l   a d a t   k a m p u n g   s e p e r t i sunatan,perkawinan  ,atau  juga  untuk  urusan melahirkan.  Kalau  ritual  kematian  mungkin masih umum di mana-mana seperti tahlilan di 7 hari setelah kematian dan 40 hari setahun, dan nyewu (seribu hari sejak kematian) yang diisi dengan tahlillan. Ritual sedekah desa di adakan habis panen dengan digelarnya wayang kulit sehari semalam.
Dengan  demikian,  penduduk  Desa Lemah  Ireng  menganggap  bahwa  tanah merupakan  sumber  kehidupan  yang  sangat penting bagi kehidupan mereka, karena hidup mereka  sehari-hari  sangat  bergantung  pada tanah baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya.
2. Konﬂik mengenai ganti rugi non ﬁsik p a d a   p e n g a d a a n   t a n a h   u n t u k kepentingan umum
Hampir  setiap  warga  yang  berhak  di Desa  Lemah  Ireng  merasa  dirinya  tertekan dengan  jumlah  uang  ganti  rugi  yang  tidak layak,  dibuktikan  dengan  sulitnya  mencari lahan baru sebagai pengganti tempat tinggal bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar karena tingginya harga bahan bangunan dan masih  ditambah  lagi  dengan  kehilangan usaha/pekerjaan  yang  menopang  kehidupan keluarganya.  Masyarakat  desa  yang  terkena pengadaan tanah mencari tempat pengaduan (keberatan) ke wakil rakyat (DPRD Provinsi Jawa  Tengah),  Komnas  HAM,  Ombusman juga  KP2KKN  karena  mereka  merasa tertekan karena intimidasi aparat pemerintah sendiri,  tetapi  akhirnya  berubah  sikap menjadi  anarkis  karena  tidak  ada  hasil  dari pengaduan mereka tersebut.
Beberapa  warga  desa  Lemah  Ireng menghadapi kehidupan yang lebih buruk dari sebelum  tanahnya  dibebaskan  dan  ini m e n g a k i b a t k a n   g e j o l a k   s o s i a l ,   d e m i mempertahankan keberadaan kehidupannya, k e l u a r g a n y a   d a n   k e h i d u p a n bermasyarakatnya  baik  bidang  adat  budaya dan  bidang  keagamaan.  Penilaian  ganti  rugi ﬁsik  yang  tidak  transparan  (tidak  terbuka) m e n g a k i b a t k a n   w a rg a   t i d a k   p e r c a y a perhitungan yang dinilai Penilai Harga Tanah (PHT). Padahal berdasarkan Penjelasan Pasal 2  huruf  (e)  UUPT  tahun  2012  bahwa Pengadaan  Tanah  untuk  pembangunan dilaksanakan  dengan  memberikan  akses kepada  masyarakat  untuk  mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah  (asas  keterbukaan  dalam  pengadaan tanah untuk kepentingan umum).
Ketidaksepakatan  mengenai  besarnya ganti  rugi,  selain  tidak  adanya  keterbukaan data penilaian dari PHT, juga disebabkan tim penaksir  harga  tidak  menilai  ganti  rugi  non ﬁsik  yang  diderita  warga  yang  terkena dampak  proyek  jalan  tol  Semarang  –  Solo. Ti m   p e n a k s i r   h a r g a   h a n y a   b e k e r j a berdasarkan surat tugas yang diberikan P2T, sebatas menilai untuk ganti rugi ﬁsik semata.
Dalam  temuan  tidak  dinilai  (dihitung) ganti rugi non ﬁsik dalam pengadaan tanah di Desa  Lemah  Ireng.  Padahal  berdasarkan
Pasal  33  huruf  (f)  UUPT  Tahun  2012  telah disebutkan  dengan  jelas  bahwa  ganti  rugi yang  dapat  di  nilai  (ganti  rugi  non  ﬁsik) dinilai.  Kriterianya  dijelaskan  dalam Penjelasan  Pasal  33  huruf  (f)  tersebut. Penjelasan Pasal 33 Huruf f UU No. 2 Tahun 2012, yang dimaksud dengan “kerugian lain yang dapat dinilai” adalah kerugian nonﬁsik yang  dapat  disetarakan  dengan  nilai  uang, misalnya  kerugian  karena  kehilangan  usaha atau  pekerjaan,  biaya  pemindahan  tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa.
Pemerintah  seharusnya  mencarikan jalan  keluar  bagi  kehidupan  warga  yang berhak  yang  akan  menderita  apabila kehilangan  tanahnya  sebagai  sumber kehidupannya.  Hal  ini  terkait  dengan  tugas umum  dari  pemerintah  sendiri  mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengamankan dan  mensejahterakan  masyarakat  secara k e s e l u r u h a n   t e r m a s u k   s e m u a   w a rg a masyarakat  yang  terkena  dampak  dari pembangunan    pengadaan  tanah.  Tidak diterapkannya ketentuan ganti rugi non ﬁsik dalam  proses  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  menunjukkan  hukum yang  tidur (sleeping  law )  berakibat  tidak t e r c a p a i n y a   k e s e j a h t e r a a n   r a k y a t sebagaimana  diamanatkan  oleh  konstitusi. Hal  ini  disebabkan  para  pelaksana  hukum tidak  konsisten  menjalankan  apa  yang  telah diperintahkan  dalam  kebijakan  pengadaan tanah yang berlaku.
Warga Desa Lemah Ireng tetap menuntut p e m e r i n t a h   t r a n s p a r a n   d e n g a n memperlihatkan  hasil  penilaian  dari  tim p e n i l a i   h a r g a   t a n a h   ( t i m   a p p r a i s a l independen)    terkait  penilaian  obyek pengadaan  tanah.  Eksekusi  yang  dilakukan pemerintah terhadap obyek pengadaan tanah merupakan  bentuk  pelanggaran  hukum karena  proses  hukum  masih  berjalan  dan putusan kasasi belum turun. Berbagai konﬂik tersebut,  bermula  dari  digunakannya kekuasaan dan wewenang lembaga yang ada di desa/ kelurahan untuk menempatkan pihak pemilik tanah pada posisi bawah. Benar apa yang  digambarkan  oleh  Ralf  Dahrendorf, bahwa  masyarakat  merupakan  persekutuan yang terkoordinasi secara paksa (imperatively coordinated  associations) (Dahrendorf, 1986).
Konﬂik yang banyak terjadi terkait ganti rugi non ﬁsik dalam proses pengadaan tanah untuk  kepentingan  umum  yang  dilakukan pemerintah,  harus  dipandang  sebagai penolakan  masyarakat  terhadap  tindakan pemerintah  dalam  mengatur,  mengurus  dan m e n g a w a s i   t a n a h .   K o n ﬂ i k   t e r s e b u t m e r e ﬂ e k s i k a n   b a h w a   p e n g a t u r a n , pengurusan dan pengawasan atas tanah yang dilakukan  negara  selama  ini,  belum  dapat memberikan kesejahteraan yang berkeadilan kepada masyarakat. Karena itu, untuk dapat mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  yang berkeadilan,  fenomena  konﬂik,  hendakna direspon  untuk  melakukan  perbaikan- perbaikan,  agar  hukum  benar-benar  dapat mewujudkan tujuannya untuk membahagian manusia dan masyarakat.
Terkait    persoalan    konﬂik    antara pemerintah  (P2T)  dengan  masyarakat  Desa Lemah  Ireng  ini  dianalisis  dengan  teori konﬂik Ralf Dahrendorf  menjelaskan bahwa konﬂik  terjadi  karena  adanya  perbedaan kekuasaan  dan  kepentingan    dalam    sistem sosial. Oleh   karena   itu,   terhadap   konﬂik- konﬂik    yang    berpotensi    muncul    dalam masyarakat    yakni  antara  negara  dan  warga ini, maka kebijakan negara harus   mensikapi dan mengelola konﬂik itu sebagai bagian dari r e a l i t a s   s o s i a l   m a s y a r a k a t   y a n g   t a k t e r s e l e s a i k a n .     N e g a r a   s e h a r u s n y a menghormati hak-hak mereka, baik hak atas identitas,  hukum,  dan  sumber-sumber  hidup mereka yang di lindungi oleh konstitusi.
Demi  terwujudnya  tujuan  negara hukum  agar  tercapai  kesejahteraan  rakyat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka  perlu  diberikan  ganti  rugi  non  ﬁsik d a l a m   p e n g a d a a n   t a n a h   b a g i   u n t u k kepentingan umum bagi warga yang terkena dampak pengadaan tanah tersebut, didasarkan pada  nilai-nilai  luhur  Proklamasi  dan Pancasila  dengan  konseptualisasi  nilai-nilai keadilan secara progresif  berkesejahteraan.
3. Konstruksi  Baru  Kebijakan  Ganti Rugi  Non  Fisik  Pada  Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Dalam  realitasnya,  penentuan  bentuk dan  besarnya  ganti  rugi  menekankan  pada pencarian  kebenaran  formil,  seringkali
menimbulkan ketidakpuasan para pihak atas putusan P2T. Hal ini terjadi disebabkan P2T menafsirkan Pasal 33 huruf (f) UUPT Tahun 2 0 1 2   s e c a r a   t e k s   f o r m i l   y a n g   t i d a k mempertimbangkan nilai-nilai di masyarakat. Oleh karena itu, berarti penentuan bentuk dan besarnya  ganti  rugi  yang  berpijak  pada kebenaran  formil  belum  dapat  sepenuhnya memberikan  perlindungan  dan  jaminan terciptanya  keadilan  bagi  para  warga  yang mengalami  kerugian  akibat  pembangunan untuk kepentingan umum.
D a l a m   k o n t e k s   k e a d i l a n   y a n g terkandung  dalam  hukum  yang  berwujud peraturan,  terlihat  dalam  pengaturan  ganti rugi non ﬁsik sebagaimana diatur dalam Pasal 33  huruf  (f)  yang  menyatakan:  “Penilaian besarnya  nilai  ganti  rugi    oleh  penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: (f) kerugian lain yang dapat dinilai.”   Di sini P2T menafsirkan kerugian yang dapat dinilai sebagai  ganti  rugi  ﬁsik  yang  dapat  di  nilai, padahal dalam Penjelasan Pasal 33 huruf (f) UUPT  Tahun  2012  menyatakan  bahwa  : “Yang  dimaksud  dengan  kerugian  lain  yang dapat dinilai   adalah kerugian nonﬁsik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian  karena  kehilangan  usaha  atau pekerjaan,  biaya  pemindahan  tempat,  biaya alih  profesi,  dan  nilai  atas  properti  sisa.“ Hukum  yang  terwujud  dalam  peraturan UUPT  Tahun  2012  memang  mengandung nilai-nilai  keadilan  bagi  warga  yang  berhak atas  kehilangan  usaha  atau  pekerjaan,  biaya pindah  tempat,  alih  profesi  dan  nilai  atas profesi  sisa. Akan  tetapi  dalam  praktek  hal- hal  tersebut  tidak  ikut  dinilai  dalam  proses pengadaan  tanah,  sehingga  putusan  P2T tentang penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi selama ini tidak memberikan ganti rugi non ﬁsik pada warga yang berhak.
Hukum    progresif    berdasar    dari asumsi  bahwa    kehadiran  hukum  bukan untuk    dirinya    sendiri,    melainkan    untuk sesuatu   yang   lebih   luas   dan   besar, itulah
sebabnya  ketika  terjadi    permasalahan    di dalam   hukum,   maka hukumlah yang harus ditinjau  dan  diperbaiki,  bukan  manusianya yang  dipaksa  untuk  dimasukkan  ke  dalam skema  hukum.  Dalam  konteks  penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi non ﬁsik yang berbasis hukum progresif, perlu diwujudkan keadilan  progresif.  Oleh  karena  itu, diperlukan  perubahan  agar  dalam  praktek dalam menentukan ganti rugi non ﬁsik dalam proses  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  lebih  menekankan  pada  substansi, sehingga  yang  dihasilkan  adalah  keadilan progresif.
Metode menuju terwujudnya keadilan substantif  dalam  penentuan  bentuk  dan besarnya  ganti  rugi  non  ﬁsik  dalam pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum tersebut bisa dilakukan dengan rule breaking yang merupakan karakteristik dalam hukum progresif,  dalam  bentuk  kreativitas  P2T apabila  mengalami  kebuntuan  dalam menemukan keadilan substansial yang tidak ditemukan dalam teks peraturan perundang- undangan.  Dengan  demikian  dituntut  P2T yang  berpandangan  progresif  yang  bisa melihat  hukum  tidak  sebatas  peraturan semata.Dengan demikian, metode yang bisa dipakai  untuk  mewujudkan  keadilan substansial, yakni metode rule breaking yang merupakan  karakteristik  dalam  hukum progresif.
Pada akhirnya konstruksi baru kebijakan dalam penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi  non  ﬁsik  pada  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum berbasis hukum progresif, tidak lain adalah untuk mewujudkan keadilan substansial.  Seluruh  proses  bekerjanya instrumen  pelaksana  hukum  (P2T)  tersebut harus bisa diveriﬁkasi ke dalam faktor-faktor keadilan,  kesejahteraan,  kepedulian  kepada rakyat  dan  lain-lain,  yang  kesemuanya  itu telah terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

## C. Simpulan
Beranjak  dari  data  dan  pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Konﬂik mengenai ganti rugi non ﬁsik p a d a   p e n g a d a a n   t a n a h   u n t u k kepentingan umum
Dalam  konteks  konﬂik  mengenai penentuan  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi antara  pemerintah  dan  warga  adalah permasalahan  keterbukaan  dalam  informasi data  penilaian  obyek  ganti  rugi  yang dilakukan  oleh  tim  penilai  harga.  Makna keterbukaan  yang  diatur  dalam  kebijakan pengadaan  tanah  UUPT  Tahun  2012  adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan  dengan  memberikan  akses kepada  masyarakat  untuk  mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.  Dalam  temuan,  pemerintah  tidak mengindahkan  asas  keterbukaan  tersebut. Warga sampai menuntut baik secara langsung dengan  melakukan  demonstrasi  di  lokasi proyek  pembangunan,  kantor  pemerintah daerah  maupun  kantor  pemerintah  provinsi maupun  dengan  upaya  hukum  dengan mengajukan  ke  pengadilan  negeri  terkait keterbukaan  informasi  hasil  penilaian tersebut. Mereka menginginkan keterbukaan mengenai  data-data  penilaian  yang  dibuat oleh  Tim  Penilai  Harga  (TPH),  akan  tetapi mereka  tidak  pernah  mendapatkannya  dari pemerintah (P2T).
2. Konstruksi  Baru    Kebijakan  Ganti Rugi  Non  Fisik  Pada  Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Beberapa  upaya  yang  harus  dilakukan berkenaan  dengan  rekonstruksi  ketentuan ganti rugi no ﬁsik pada kebijakan pemerintah tersebut, adalah :
a. Produk  peraturan  perundang-undangan terkait  ganti  rugi  non  ﬁsik  dalam pengadaan  tanah  yang  tidak  sesuai dengan landasan nilai Pancasila sebagai rechtsidee harus  dilakukan judicial review dan harus segera diganti.
b. Proses  pengadaan  tanah  khususnya dalam  penentuan  bentuk  dan  besarnya ganti rugi didukung oleh pemerintahan y a n g   b e r d a s a r k a n   p r i n s i p g o o d governance;
c. Perubahan  paradigma  dari  positivisme
menjadi paradigma progresif.
d. Membangun  komitmen  bersama  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari  seluruh  komponen  yang  terlibat dalam  permasalahan  terkait  ganti  rugi non ﬁsik dalam proses pengadaan tanah untuk  kepentingan  umum,  termasuk komitmen  pemangku  kepentingan (stakeholder) Pemerintah,  dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai  ganti  rugi  non  ﬁsik  bagi mereka  yang  terkena  dampak  akibat pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum.
Di akhir tulisan ini, penulis memberikan saran  bahwa  untuk  penentuan  bentuk  dan besarnya ganti rugi non ﬁsik pada pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  diperlukan konstruksi baru kebijakan ganti rugi non ﬁsik. Konstruksi  dapat  dimulai  dari  perbaikan s u b s t a n s i   p e r u n d a n g - u n d a n g a n   y a n g mengatur mengenai kebijakan ganti rugi non ﬁ s i k   p a d a   p e n g a d a a n   t a n a h   u n t u k kepentingan  umum.  Secara  substansi, k e t e n t u a n   m e n g e n a i   k r i t e r i a   d a n ukuran/parameter dalam penentuan ganti rugi non  ﬁsik  dalam  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum hendaknya dicantumkan secara jelas dalam kebijakan pengadaan tanah yang berlaku dengan berbasis nilai keadilan sosial.  Konstruksi  selanjutnya  adalah  secara struktural  berupa  penguatan  lembaga- lembaga  yang  terkait  langsung  dengan penentuan  ganti  rugi  non  ﬁsik  pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bagian lain yang  perlu  dikonstruksi  adalah  secara kultural,  dimana  pemerintah  semestinya memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga akan mencegah konﬂik dalam proses penentuan bentuk dan besarnya ganti  rugi  non  ﬁsik  pada  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahrendorf,  R.  (1986).  Konﬂik  dan  Konﬂik Dalam  Masyarakat  Industri,  Sebuah Analisa Kritik. Jakarta: CV. Rajawali. Faisal, S. (1990). Penelitian Kualitatif Dasar- dasar  & Aplikasinya.  Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
Nasution.  (1992).  Metode  Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.Rahardjo,  S.  (2009).  Lapisan-
Lapisan  Dalam  Studi  Hukum.  Malang:
Bayumedia Publishing.
Stewart, D. W. (1984). Secondary Research,
Information,  Sources  and  Methods.
London: Sage Publications, Newbury.
Zamroni.  (1992).  Pengembangan  Pengantar Teori Sosial. Yogyakarta: Tiara Yoga.