## REAKTUALISASI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS TERKAIT DIGITALISASI MINUTA AKTA OLEH NOTARIS

## Lana Imtiyaz, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email: Lanaimtiyass9@gmail.com

## Abstract
Notary deed can be used as written evidence in court (civil and criminal). The notary then saves the deed as a million deed which is part of the notary protocol. The principle of prudence is needed by the  Notary  in  saving  the  deed  of  minuta  until  the  Notary  retires.  However,  the  reality  is  that  the minutta  deed  is  often  scattered  because  of  many  things,  such  as  changing  positions,  lack  of employee  responsibility,  or  coercing  majors.  In  fact,  UUJN  does  not  regulate  the  completion  of damaged  or  missing  minuta.  The  purpose  of  this  paper  is  to  determine  the  position  of  the  notary deed as evidence (civil and criminal) and analyze the need for the actualization of UUJN related to digitalization  of  the  deed  of  minutes  by  the  notary  public.  Research  results  and  conclusions  are; First, the position of the notary deed as evidence in criminal cases (only  limited to the strength of evidence)  and  civil  (strength  of  birth,  formal,  and  material  evidence).  Second,  the  need  for  the actualization of UUJN related to digitalization of notary deed by a notary because it has economic and legal benefits.

## Keywords: notary; minuta; deed; UUJN; digitization

## Abstrak
Akta  notaril  yang  dibuat  oleh  notaris  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  tertulis  di  persidangan (perdata  maupun  pidana).  Notaris  dalam  hal  ini  kemudian  menyimpan  akta  sebagai  minuta  akta yang  merupakan bagian dari protokol notaris. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan oleh Notaris dalam  menyimpan  minuta  akta  sampai  Notaris  dinyatakan  pensiun.  Namun,  kenyataannya seringkali  minuta  akta  tercecer  disebabkan  banyak  hal,  seperti  kantor  berpindah,  kurang bertanggungjawabnya  karyawan  kantor  Notaris,  kebakaran  dan  bencana  alam (force  majour). Kenyataannya,  UUJN  tidak  mengatur  mengenai  penyelesaian  minuta  akta  yang  rusak  atau  hilang. Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  kedudukan  akta  notaris  sebagai  alat  bukti (perkara perdata maupun pidana) dan menganalisis perlunya reaktualisasi UUJN terkait digitalisasi minuta  akta  oleh  notaris.  Hasil  penelitian  dan  kesimpulan  dari  penulisan  ini  adalah;  pertama, kedudukan  akta  notaris  sebagai  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  (hanya  sebatas  kekuatan pembuktian)  dan  perdata  (kekuatan  pembuktian  lahir,  formil,  dan  materiil).  Kedua,  perlunya reaktualisasi  UUJN  terkait  digitalisasi  minuta  akta  oleh  notaris  dikarenakan  secara  ekonomis, penyimpanan protokol notaris bertujuan agar lebih efisien, mudah, dan lain sebagainya. Sedangkan ditinjau  dari  aspek  hukumnya,  dapat  membantu  dan  memudahkan  dalam  proses  hukum  terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.
Kata kunci : notaris; minuta; akta; UUJN; digitalisasi

## A. Pendahuluan
Mulanya,  jabatan  notaris  lahir  karena  masyarakat  membutuhkannya  bukan  jabatan  yang sengaja  diciptakan  kemudian  baru  disosialisasikan  kepada  masyarakat.  Diawali  lahirnya  profesi scribae yang  merupakan  seorang  terpelajar  yang  bertugas  mencatat  hasil  dan  keputusan  sebuah kegiatan kemudian  membuat  salinan  dokumen  yang  sifatnya  publik  maupun  privat  pada  jaman Romawi  kuno,  notaris  kemudian  lahir.  Profesi scribae saat  itu  sangat  dibutuhkan  karena  banyak orang yang masih buta huruf(Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008). Kata notaris berasal dari kata “Nota Literaria”, yaitu “letermerk” atau “karakter”, yang berarti para “notarii” tersebut bertugas  menuliskan  atau  menggambarkan  suatu  perkataan  penuh.  Pertama  kali  nama “notarii” diberikan  kepada  orang-orang  yang  bekerja  sebagai  pencatat  atau  penulis  pidato  yang  diucapkan oleh Cato  (de  Oudere) dalam  senat  Romawi,  dengan  menggunakan  resume (abrevation) atau charactres atau stenographic (Anand, 2018) . Rudi Indrajaya menjelaskan bahwa notaris merupakan orang  dalam  arti  individu (naturlijk  person) yang  diberi  kewenangan  oleh  undang-undang  dan diangkat  oleh  pihak  yang  berwenang  untuk  melaksanakan  tugas  yang  tidak  diberikan  kepada pejabat lainnya berkaitan dengan pembuatan akta umum maupun perjanjian.
Indonesia sendiri telah  mengatur jabatan  notaris dalam suatu undang-undang,  yaitu Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diperbarui dengan Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang    Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris  (kemudian  disebut  UUJN).  Kehendak  dari  negara  untuk  melayani masyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata  diakomodir  dengan  membentuk  jabatan  umum  notaris.  “Jabatan  notaris  dapat  dikatakan sebagai  salah  satu  organ  negara  atau  alat  perlengkapan  negara  yang  menjalankan  sebagian  fungsi negara  dalam  melayani  masyarakat  umum”  (Erwinsyahbana  &  Melinda,  2018).  Menurut  Pasal  1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  menyebutkan  bahwa  (Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris, 2014):” Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang lainnya.”
Pasal tersebut memperlihatkan bahwa akta itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: a) akta  di  bawah  tangan  atau  sering  disebut  bukti  dibawah  tangan  dapat  dibuat  sedemikian  rupa  atas dasar  kesepakatan  para  pihak  dan  yang  penting  tanggalnya  bisa  dibuat  kapan  saja,  dan  b)  akta otentik  yang  harus  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  itu  (Dahlang,  2016).  Sedangkan
menurut Siranggi, Husin, Azheri : “ An authentic deed is a letter of official proof made according to the  applicable  regulations,  witnessed  before  and  authorized  by  a  notary  or  an  authorized government official. A notary is one of the officials who has the authority to make authentic deeds” (Siranggi,  Husin,  &  Azheri,  2019).  Dari  pengertian  akta  otentik,  maka  syarat  suatu  akta  otentik adalah: a. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan cakap, b. menggunakan format tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, c. dihadiri  saksi-saksi, d. disertai pembacaan oleh notaris, e. sesudahnya langsung ditandatangani (Supanca, 2019).
Sebagaimana dituliskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris memiliki wewenang  membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Tugas utama dari Notaris sesuai dengan bunyi Pasal 15 UUJN tersebut adalah membuat akta autentik.  Sebagian  tugas  Negara  dijalankan  oleh  Notaris  sebagai  pengabdi  masyarakat.  Oleh karenanya  dalam  memangku  jabatannya  untuk  memberi  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  demi kepentingan  masyarakat  notaris  harus  mengacu  pada  undang-undang  dan  kode  etik  notaris  yang mengaturnya (Trisnomurti & Suryawan, 2017).
Notaris  dalam  pembuatan  akta  perjanjian  notariil,  perlu  membangun  struktur  akta  dan menyusun  sebuah  akta  Notaris  sesuai  anatomi  akta.  Beberapa  hal  yang  dijadikan  dasar  untuk membangun  struktur  akta  Notaris,  antara  lain:  1)  Latar  belakang  yang  akan  diperjanjikan;  2) Identifikasi para pihak (subjek hukum); 3) Identifikasi objek yang akan diperjanjikan; 4) Membuat kerangka akta; 4) Merumuskan substansi akta: a) Kedudukan para pihak; b) Batasan-batasan (yang boleh  atau  tidak  diperbolehkan)  menurut  aturan  hukum;  c)  Hal-hal  yang  dibatasi  dalam pelaksanannya;  d)  Pilihan  hukum  dan  pilihan  pengadilan;  e)  Klausula  penyelesaian  sengketa;  f) Kaitannya dengan akta yang lain (jika ada) (Sumini & Purnawan, 2017).
Akta  notaril  yang  dibuat  oleh  notaris  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  tertulis  di persidangan  baik  dalam  perkara  perdata  maupun  pidana.  Hakim  harus  mempercayai  isi  dari  akta tersebut  adalah  benar  adanya,  dengan  demikian  hakim  memperoleh  kepastian  yang  cukup  untuk mengabulkan akibat hukum  yang dituntut oleh penggugat tanpa  mengurangi kemungkinan adanya bukti tentang kebalikannya. Pembuktian dalam perkara perdata dapat menjadikan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai landasan, yaitu akta notaris adalah akta otentik merupakan alat  bukti  tertulis  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna.  Sedangkan  dalam  perkara
pidana, sesuai  dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum  Acara Pidana, alat bukti  yang sah ada(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d.  Petunjuk;  e.  Keterangan  terdakwa.  Akta  otentik  yang  dibuat  oleh  notaris  tersebut  dapat dimasukkan sebagai alat bukti petunjuk (Arkiang, 2011).
Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyebutkan  bahwa,  suatu  akta  autentik ialah  suatu  akta  yang  di  dalam  bentuk  yang  di  tentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di hadapan  pegawaipegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  di  mana  akta  dibuatnya(Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  n.d.).  Notaris  dalam  hal  ini  kemudian  menyimpan  akta  tersebut sebagai  minuta  akta  yang  merupakan  bagian  dari  protokol  notaris.  Sebagaimana  yang  dituliskan dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b  UUJN,  yaitu:  “Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib:  b. membuat  Akta  dalam  bentuk  Minuta  Akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari  Protokol Notaris;”(Tjukup et al., 2016).
Prinsip  kehati-hatian  sangat  diperlukan  oleh  Notaris  dalam  menyimpan  minuta  akta,  yang mana  penyimpanan  ini  dilakukan  sampai  Notaris  dinyatakan  pensiun.  Dalam  implementasinya, prinsip  kehati-hatian  di  Indonesia  mengandung  asas  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, independensi,  dan  kewajaran  (Jahja,  2013).  Namun,  kenyataannya  seringkali  minuta  akta  tercecer disebabkan  banyak  hal,  seperti  apabila  kantor  berpindah,  kurang  bertanggungjawabnya  karyawan kantor  Notaris  tersebut,  tidak  cukupnya  tempat  untuk  menyimpan  minuta  akta,  kebakaran  dan bencana  alam (force  majeure). Kenyataannya,  dalam  UUJN  tidak  diatur  mengenai  penyelesaian minuta akta yang rusak atau hilang.
Semakin  berkembangnya  zaman,  proses  digitalisasi  sangat  penting  dan  bermanfaat.  Sudah saatnya  UUJN  mengakomodir  aturan  mengenai  pendigitalisasian  minuta  akta  agar  mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang buruk terjadi. UUJN perlu direaktualisasi kembali, menurut KBBI versi  daring,  reaktualisasi  adalah  suatu  proses,  cara,  perbuatan  mengaktualisasikan  kembali; penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat.
Reaktualisasi  UUJN  harus  mempertimbangkan  beberapa  asas  dalam  konsep  pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas formal dan asas material. Asas-asas formal meliputi: asas tujuan  yang  jelas  atau beginsel  van  duideleijke  doelstelling ;  asas  organ/lembaga  yang  tepat  atau beginsel  van het juiste orgaan ; asas perlunya pengaturan atau het noodzakelijkheids beginsel ; asas dapatnya dilaksanakan atau het beginsel van uitvoerbaarheid ; asas konsensus atau het beginsel van consensus .  Sedangkan  asas-asas  materiil  antara  lain  meliputi:  asas  tentang  terminologi  dan sistematika yang benar atau het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek ; asas tentang  dapat  dikenali  atau het  beginsel  van  de  kenbaarheid ;  asas  perlakuan  yang  sama  dalam
hukum atau het rechtsgelijkheidsbeginsel ; asas kepastian hukum atau het rechtszekerheids beginsel ; asas  pelaksanakan  hukum  sesuai  keadaan  individual  atau het  beginsel  van  de  individuele rechtbedeling (Febriansyah, 2016).
Selain  itu,  dalam  pembuatan  peraturan  perundnag-undangan  juga  perlu  mempertimbangkan teori hierarki.  Teori Hierarki  yang dikemukakan oleh Hans  Kelsen  ini kenyataannya diilhami oleh Adolf Merkl yang mengenalkan teori das doppelte rech stanilitz, teori ini mengatakan bahwa norma hukum memiliki dua wajah, Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang  dibawahnya.  Sehingga  norma  tersebut  mempunyai  masa  berlaku  (rechkracht)  yang  relatif karena  masa  berlakunya  suatu norma  itu tergantung pada  norma hukum  yang diatasnya, sehungga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula (Febriansyah, 2016).
Teori  ini  pada  intinya  menjelaskan  mengenai  peraturan  hukum  keseluruhannya  diturunkan dari  norma  dasar  yang  berada  di  puncak  piramid,  dan  semakin  ke  bawah  semakin  beragamdan menyebar. Norma dasar teratas adalah abstrak dan makin ke bawah semakin konkret. Dalam proses itu,  apa  yang  semula  berupa sesuatu yang  seharusnya  berubah  menjadi  sesuatu  yang dapat dilakukan (Prasetyo & Barkatullah, 2012). Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih  lanjut  mengenai Reaktualisasi  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Terkait  Digitalisasi Minuta  Akta  Oleh  Notaris dengan  permasalahan:  1.  Bagaimana  kedudukan  akta  notaris  sebagai alat  bukti  dalam  proses  perkara  perdata  maupun  pidana?  dan  2.  Mengapa  perlu  reaktualisasi undang-undang jabatan notaris terkait digitalisasi minuta akta oleh notaris?
Berdasarkan  penelusuran,  penelitian  yang  memiliki  fokus  studi  untuk  membahas Reaktualisasi  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Terkait  Digitalisasi  Minuta  Akta  Oleh  Notaris sampai  saat  ini  belum  dijumpai,  namun  demikian  terdapat  beberapa  penelitian  yang  memiliki relevansi  dengan  penulisan  ini  yaitu: pertama , penelitian  Mohamat  Riza  Kuswanto  dan  Hari Purwadi  (Urgensi  Penyimpanan  Protokol  Notaris  Dalam  Bentuk  Elektronik  Dan  Kepastian Hukumnya  Di  Indonesia) Jurnal  Repertorium  Volume  IV  No.  2  Juli  -  Desember  2017 :  yang  pada intinya  berisi  adanya  ide  atau  wacana  tentang  pengalihan  protokol  notaris  dari  konvensional  yang (paper  based) menjadi  elektronik (digital  based) maka  profesi  notaris  dalam  menjalankan wewenang dan kewajibannya untuk menyimpan arsip-arsip dan dokumen-dokumen dalam protokol notaris  tersebut  akan  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  (Kuswanto,  2017).  Perbedaan  dengan penelitian dari Penulis adalah penulis  lebih  mengedepankan  perlunya reaktualisasi undang-undang jabatan  notaris  terkait  digitalisasi  minuta  akta  oleh  notaris  dikarenakan  karena  banyak  fungsi  dan
tujuan  yang  dapat  dinilai  secara  ekonomi  dan  hukum. Kedua , Penelitian  Triyanti,  Harjono,  Hari Purwadi  (Kekuatan  Pembuktian  Dokumen  Elektronik  Sebagai  Pengganti  Minuta  Akta  Notaris) Jurnal  Repertorium, Volume II No. 2 Juli  - Desember 2015: yang pada  intinya berisi disahkannya Undang-Undang  nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Teknologi,  kedudukan  alat  bukti elektronik  berupa  dokumen  elektronik  telah  diakui  dan  diterima  sebagai  alat  bukti  yang  sah.  Alat bukti  dokumen  elektronik  ini  dipandang  sebagai  perluasan  dari  alat  bukti  yang  telah  ada  dalam hukum  acara  di  Indonesia,  sehingga  sekarang  ini  alat  bukti  di  pengadilan  bertambah  satu  yang sebelumnya  belum  ada.  Namun  untuk  kekuatan  pembuktian  dari  dokumen  elektronik  tersebut, sampai  saat  ini  masih  di  pertanyakan,  dalam  hal  ini  perlu  dilakukan  penyidikan  dan  pembuktian lebih  lanjut  oleh  hakim  (Triyanti  &  Harjono  &  Purwadi,  2015).  Perbedaan  penelitian  Triyanti dengan  penulis  terdapat  pada  pembahasannya,  yang  mana  penulis  lebih  menekankan  pada kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam perkara pidana dan perdata  serta  perlunya  reaktualisasi  undang-undang  jabatan  notaris  terkait  digitalisasi  minuta  akta oleh  notaris  dikarenakan  karena  banyak  fungsi  dan  tujuan  yang  dapat  dinilai  secara  ekonomi  dan hukum. Ketiga , Desy  Rositawati,  I  Made  Arya  Utama,  Desak  Putu  Dewi  kasih  (Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary ) Jurnal Acta Comitas Vol. 2 No. 2 2017 :  yang  pada  intinya  berisi  mengenai  Kekuatan  hukum  pembuktian  protokol  notaris  yang disimpan  secara  elektronik  dalam  alat-alat  bukti  dibidang  hukum  acara  perdata  hanya  dapat berfungsi  sebagai back  up dan  bukan  sebagai  salinan  yang  mempunyai  kekuatan  yang  mengikat, disebabkan  adanya  pembatasan  yang  diberikan  oleh  UU  ITE  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  bahwa dokumen elektronik itu tidak memenuhi syarat otentisitas dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan dan Pasal 1868 KUH Perdata. Kekuatan hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik dalam alat-alat bukti di bidang hukum acara pidana berlaku sebagai alat bukti jika berhubungan dengan isi dari alat bukti lain (Rositawati & Utama & Kasih, 2017).

## B. Pembahasan
1. Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti
a. Perkara Pidana
Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti surat dalam perkara pidana. Irene Svinarky  menyebutkan  bahwa  akta  merupakan  suatu  tulisan  yang  dibuat  dengan  sengaja  untuk dijadikan  bukti  tentang  suatu  peristiwa  dan  ditandatangani  oleh  pembuatnya.  Sehingga  unsur  dari sebuah akta adalah kesengajaan untuk membuatnya sebagai suatu bukti tulisan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat, dan harus ditandatangani. Maka tidak setiap surat
dapat  dikatakan  sebagai  akta,  tetapi  setiap  akta  sudah  pasti  termasuk  surat  (Svinarky,  2019). Laurensius  Arliman  S  menjelaskan  bahwa  kewenangan  seprang  notaris  membuat  akta  otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan atau yang berkepentingan untuk dimasukkan dalam akta otentik yang menjamin kepastian sepanjang  pembuatan  akta  tidak  dikecualikan  ke  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang (Arliman, 2015).
Kedudukan  akta/surat/tulisan  memiliki  peranan  penting  untuk  mengungkap  ada  atau tidaknya  pindak  pidana  yang  telah  dilakukan  meskipun  bukan  merupakan  alat  bukti  yang  utama, tetapi.  Sistem pembuktian pidana  yang dianut dalam  Kitab Undang-Undang Hukum  Acara Pidana (KUHAP)  adalah Negatif  Wettelyk (sampai  suatu  batas) . Pasal  183  KUHAP  menyebutkan  bahwa hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah (Moechthar, 2017).
Sebagaimana  telah  ditentukam  oleh  Pasal  187  KUHAP,  untuk  dapat  mengungkap  telah terjadinya  suatu  tindak  pidana,  maka  bukti  akta/tulisan/surat  harus  dibuat  di  atas  sumpah  jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Siahaan, 2019). Pasal 187 KUHAP tersebut menyebutkan:
“Surat  sebagaimana  tersebut  pada  Pasal  184  ayat  (1)  huruf  c  (surat),  dibuat  atas  sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
a. berita  acara  dan  surat  lain  dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan  yang  didengar,  dilihat  atau  yang  dialaminya  sendiri,  disertai  dengan  alasan  yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b. surat yang dibuat menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau surat yang  dibuat oleh  pejabat  mengenal  hal  yang  termasuk  dalam  tata  laksana  yang  menjadi  tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c. surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan  keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
d. surat  lain  yang  hanya  dapat  berlaku  jika  ada  hubungannya  dengan  isi  dari  alat  pembuktian yang lain.”
Hakim dalam persidangan tetap dapat mempercayai kebenaran isi akta tersebut selama tidak ada bukti lawan apabila akta notaris dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Pembuktian akta notaris dalam perkara pidana hanya sebatas membuktikan saja bahwa dalam proses pembuatan akta  tersebut  benar  telah  terjadi  perbuatan  pidana  yang  merugikan  pihak  lain  berdasarkan pengaduan  pihak  yang  di  rugikan.  Namun  semuanya  dikembalikan  kepada  keyakinan  hakim. Apabila  hakim  menganggap  bahwa  alat  bukti  surat  tersebut  belum  cukup  untuk  dibuktikan  maka hakim dapat mengabaikan alat bukti tersebut. Hal ini dikarenakan dalam hukum acara pidana hakim dalam  melakukan  pembuktian  harus  berpegang  pada  batas  minimum  pembuktian  dalam  acara
pidana. Hal ini mengingat bahwa kekekuatan hukum akta notaris adalah sempurna dan hakim tidak boleh menanyakan isi akta karena hakim terikat oleh akta tersebut (Siahaan, 2019). Selain itu, akta notaris  sebagai  bukti  elektronik  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  karena  dapat  membantu menceritakan peristiwa terkait kasus  yang diperiksa (Siahaan, 2019).

## b. Perkara Perdata
Keberadaan  notaris  didasarkan pada perlunya  bukti  yang  mengikat dalam  bentuk dokumen selain  dari  bukti  saksi.  Adanya  bukti  dalam  bentuk  dokumen  yang  mengikat,  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat, khususnya dalam  membuat  akta (Apriana, Husni, & Munandar, 2018). Alat  bukti  yang  berbentuk tulisan  dalam  perkara  perdata  pada  asasnya  merupakan  alat  bukti  yang diutamakan  atau  merupakan  alat  bukti  yang  nomor  satu  jika  dibandingkan  dengan  alat-alat  bukti lainnya.  Alat  bukti  tulisan  atau  bukti  dengan  surat, terdiri  atas  dua  macam,  yaitu  akta  dan  tulisan atau  surat-surat  lain.  Bukti  tulisan  atau  bukti  dengan  surat  merupakan  bukti  yang  sangat  penting dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Karena memang alat bukti ini dibuat juga untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa (Momuat, 2014). Hal ini sependapat dengan Dedy Pramono yang menjelaskan bahwa (Pramono, 2015):
“Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Suatu  akta otentik  memiliki  kekuatan  pembuktian  sedemikian  rupa  yang  dianggap  melekat pada akta itu sendiri, artinya akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang  tertulis  dalam  akta  itu  harus  dianggap  benar  adanya  dan  dipercaya  oleh  hakim. Disamping itu akta otentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, Formal dan materiil.”
Akta otentik yang dibuat oleh notaris berlaku sebagai acta publica probant  sese ipsa, yang berarti  suatu  akta  yang  tampak  lahirnya  sebagai  akta  serta  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditentukan,  maka  akta  itu  berlaku  atau  dianggap  sebagai  akta  otentik,  hal  ini  berarti  tanda  tangan pejabat  dianggap  sebagai  aslinya,  sampai  ada  pembuktian  sebaliknya.  Kekuatan  alat  bukti  surat otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  berikut:  1.  Mempunyai  kekuatan  pembuktian lahir, yakni kekuatan pembuktian  yang didasarkan atas keadaan lahir,  yaitu apa yang tampak (dari lahir) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. 2. Mempunyai kekuatan pembuktian formal yaitu  kekuatan  pembuktian  antara  para  pihak  atau  pihak  dalam  akta  tersebut,  telah  benar menyatakan  apa  yang  tertulis  dalam  akta  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  pejabat  umum.  3. Orang-orang  tersebut  atau  seseorang  telah  datang  dimuka  pejabat  umum  untuk  menerangkan  apa yang tertulis pada akta. 4. Mempunyai kekuatan bukti  materiil,  yakni kekuatan pembuktian bahwa apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi. Jadi secara materiil artinya isi dalam akta tersebut adalah benar (Arkiang, 2011).

## 2. Perlunya Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris
Notaris  Publik  adalah  pejabat  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  selama  pembuatan akta otentik tertentu tidak khusus untuk pejabat publik lainnya. Pembuatan akta otentik tidak hanya diwajibkan oleh undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, tetapi juga karena diinginkan oleh pihak terkait untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak  demi  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan  serta  bagi masyarakat secara keseluruhan (Pratiwi, Fendri, & Bennie, 2019).
Pasal 1 angka 8 UUJN, Minuta akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap,  saksi,  dan  Notaris,  yang  disimpan  sebagai  bagian  dari  Protokol  Notaris.  Lely  dkk menyebutkan bahwa (Lely, Permadi, & Winarno, 2016):
“Minuta akta adalah salah satu arsip negara dan bisa juga dikatakan nyawa dari seorang notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak, saksi dan Notarisnya. Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib membacakan isi dari akta tersebut agar di mengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta  tersebut.  Apabila  Notaris  tidak  menyimpan  minuta  akta  bahkan  tidak  membuat minuta akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya.”
Menurut  Pasal  62  UUJN  kewajiban  penyimpanan  tersebut  tidak  hanya  terhadap  minuta akta  yang  dibuat  oleh  dan/atau  di  hadapan  notaris  tersebut  tetapi  juga  berlaku  terhadap  protokol notaris lain yang dia terima baik karena  notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatan, ataupun sebab lainnya.
Menurut Lumban Tobing yang dikutip Cut Era Fitriyeni, minuta-minuta yang disimpan oleh Notaris  harus  diamankan  terhadap  kerusakan  disebabkan  oleh  kebakaran  dan  pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap  pencurian.  Meskipun  undang-undang  tidak  menyebutnya  secara  tegas  dan  terperinci, Notaris  dapat  menyimpan  dalam  lemari  besi  sebagaimana  kebiasaan  seseorang  untuk  menyimpan dan  mengamankan  uangnya,  surat-surat  penting  dan  harta-harta  berharga  lainnya,  yaitu  dalam lemari besi (Fitriyeni, 2012).
Penulis  memiliki  pendapat  bahwa  selain  disimpan  dalam  bentuk  fisik  juga  harus  disimpan dalam  bentuk  digital.  Penyimpanan  secara  digital  memiliki  fungsi  dan  tujuan  yang  dapat  dinilai secara  ekonomi  dan  hukum.  Secara  ekonomis,  penyimpanan  protokol  notaris  bertujuan  agar  lebih efisien,  mudah,  praktis,  murah,  hemat,  dan  aman.  Sedangkan  ditinjau  dari  aspek  hukumnya, penyimpanan  protokol  notaris  secara  elektronik  dapat  membantu  dan  memudahkan  dalam  proses
hukum  terutama  hukum  pembuktian  yang  berkaitan  dengan  alat  bukti  elektronik  (Rositawati, Utama,  &  Kasih,  2017).  Casey  menjelaskan  bahwa  bukti  elektronik  adalah  informasi  elektronik yang dapat digunakan untuk menghubungkan dengan terjadinya tindak pidana dan pelaku kejahatan tersebut (Mangkepriyanto, 2019).
Selain itu, pendigitalisasian minuta akta ini juga bertujuan untuk memelihara arsip agar tetap dinamis  dan  dimaksudkan  untuk  menjaga  keamanan,  keselamatan,  dan  keutuhan  arsip  tersebut. Lebih dari itu informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektrobik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu merupakan ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat  bukti(Indrajaya  &  Ikmassari,  2016).  Beberapa  peraturan  yang  mendukung  terlaksananya pengalihan  protokol  notaris  dalam  bentuk  elektronik  di  Indonesia  yaitu:  a)  Undang-Undang Teknologi  dan  Informasi  Pasal  5  dan  6  yang  mengakui  tentang  dokumen  elektronik  sebagai  alat bukti  yang  sah;  b)  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  Tentang  Kearsipan(Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, n.d.); c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen  Perusahaan(Undang-UndangNomor  8  Tahun  1997  tentang  Dokumen  Perusahaan,  n.d.); d)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Pasal  15  ayat  (3)  yang  menyatakan  notaris  mempunyai kewenangan yang lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
Beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  Notaris  dalam  pendigitalisasian    minuta  akta sebagai  prookol  notaris    adalah  melakukan  proses  alih  media.  PP  No.  28  Tahun  2012  tentang Pelaksanaan  UU  No.  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan(PP  Nomor  28  Tahun  2012  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 2012), menjelaskan bahwa alih  media  arsip  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  dan  media  apapun  sesuai  dengan  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Alih media arsip dilaksanakan oleh notaris harus memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi yang terkandung didalamnya. Arsip yang telah dialihmediakan tersebut tetap disimpan untuk kepentingan hukum  sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Proses  alih  media dilakukan  dari  dokumen  cetak,  audio,  video  menjadi  bentuk  digital  atau  yang  disebut  dengan scanning .  Cara  penyimpanan  minuta  akta  seperti  itu  dapat  dilakukan  oleh  notaris  sebagai  bentuk pengamanan.Sistem pengerjaan digitalisasi warkah dimulai dari pengambilan arsip untuk dilakukan pengecekan,  selanjutnya  di scanning .  Hasil scanning tersebut  disimpan  di  dalam database  server dan  secara  otomatis output data scan digitalisasi  dokumen  tersedia.  Hasil  yang  tersimpan  di database  server disimpan  dalam  bentuk Flasdisk atau  disimpan  dalam memory  card dengan  daya tampung yang disesuaikan dengan banyaknya data (Rositawati et al., 2017).
Setelah  melakukan  kegiatan  alih  media,  notaris  harus  melakukan  autentukasi  dengan memberikan  tanda  tertentu  yang  dilekatkan  dengan  arsip  alih  media.    Autentikasi  disini  sangat penting karena  berdasarkan Pasal 49 ayat (6) PP No. 28 Tahun 2012, pelaksanaan alih media arsip dilakukan  dengan  membuat  berita  acara  yang  disertai  dengan  daftar  arsip  yang  dialihmediakan (Kuswanto, 2017). Atau setelah melakukan kegiatan alih media tersebut, notaris dapat menyimpan database server dan flasdisk di deposit box atau brankas anti kebakaran untuk kemudian disimpan oleh notaris atau dapat juga penyimpanannya diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dengan  adanya  dokumen  elektronik  yang  dihasilkan  melalui  proses  tersebut  dapat  dibuka  saat diperlukan  dan  dibuatkan  salinannya  untuk  selanjutnya  digunakan  mewakili  protokol  notaris  yang rusak atau hilang (Kuswanto, 2017).
Akta  notaris  merupakan  alat  bukti  yang  terkuat  dan  terpenuh,  oleh  karena  itu  mempunyai kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Penyimpanan  minuta  akta  dengan  memanfaatkan  teknologi merupakan  terobosan  baru  bagi  kinerja  profesi  notaris,  karena  pada  dasarnya  notaris  mempunyai peranan penting dalam transaksi elektronik (e-commerce). Notaris telah diberikan kesempatan oleh Negara  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  dalam  penyimpanan  minuta  akta  secara digital  melalui  Undang-Undang  nomor  11  tahun  2008  tentang  Transaksi  Elektronik  (UU lTE)(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, n.d.). Namun demikian, pendigitalisasian  akta  Notaris  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip  dasar  sahnya  suatu  akta otentik (Kartika, 2011).

## C. Simpulan
Kedudukan  Akta  Notaris  Sebagai  Alat  Bukti  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  dalam perkara pidana dan perdata. Dalam Perkara pidana,  Pembuktian akta notaris dalam perkara pidana hanya  sebatas  membuktikan  saja  bahwa  dalam  proses  pembuatan  akta  tersebut  benar  telah  terjadi perbuatan pidana yang merugikan pihak lain berdasarkan pengaduan pihak yang di rugikan. Namun semuanya dikembalikan kepada keyakinan hakim. Sedangkan dalam Perkara Perdata kekuatan alat bukti  surat  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  berikut:  1.  Mempunyai  kekuatan pembuktian  lahir,  yakni  kekuatan  pembuktian  yang  didasarkan  atas  keadaan  lahir,  yaitu  apa  yang tampak  (dari  lahir)  seperti  akta  sepanjang  tidak  terbukti  sebaliknya.  2.  Mempunyai  kekuatan pembuktian  formal  yaitu  kekuatan  pembuktian  antara  para  pihak  atau  pihak  dalam  akta  tersebut, telah  benar  menyatakan  apa  yang  tertulis  dalam  akta  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  pejabat umum.  3.  Orang-orang  tersebut  atau  seseorang  telah  datang  dimuka  pejabat  umum  untuk menerangkan apa yang tertulis pada akta. 4. Mempunyai kekuatan bukti materiil.
Perlunya  Reaktualisasi  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Terkait  Digitalisasi  Minuta  Akta  Oleh Notaris  dikarenakan  karena  banyak  fungsi  dan  tujuan  yang  dapat  dinilai  secara  ekonomi  dan hukum.  Secara  ekonomis,  penyimpanan  protokol  notaris  bertujuan  agar  lebih  efisien,  mudah, praktis, murah, hemat, dan aman. Sedangkan  ditinjau dari aspek hukumnya, penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat membantu dan  memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Anand, Ghansham. (2018). Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group.
Arkiang, Tri Yanti S (2011). Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyimpanan Minuta Akta.
Keadilan Progresif , 2 (2), 196–208.
Arliman, Laurensius. (2015). Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim . Sleman: Deepublish.
Indrajaya,  Rudi.,  & Ikmassari ,  Ika.  (2016). Kedudukan  Akta  Izin  Hak  Tanggungan  yang  Hilang .  Jakarta: Visimedia.
Jahja,    Juni  Sjafrien.  (2013). Prinsip  Kehati-hatian  dalam  Memberantas  Manajemen  Koruptif  pada Pemerintahan dan Korporasi . Jakarta: Transmedia Pustaka.
Mangkepriyanto, Extrix. (2019). Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen . Bogor: Guepedia.
Moechthar, Oemar. (2017). Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta . Surabaya: Airlangga University Press. Pengurus  Pusat  Ikatan Notaris Indonesia.  (2008). Jati  Diri  Notaris  Indonesia  Dulu,  Sekarang,  dan  Masa Datang (1st ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
Prasetyo,  Teguh.,  &  Barkatullah,    a  h.  (2012). Filsafat,  Teori,  Dan  Ilmu  Hukum,  Pemikiran  Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat . Jakarta: Rajawali Press.
Supanca,  Ida  Bagus  Rahmadi.  (2019). Berbagai Prespektif Harmonisasi  Hukum  Nasional  dan  Hukum Internasional . Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Svinarky, Irene. (2019). Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia . Batam: CV Batam Publisher.

## JURNAL
Apriana,  Purnami.,  Husni  Anang.,  &  Munandar  Aris.  (2018).  Analysis  Of  Arrangement  Of  Notary  Public
Authority To Make Deed Of Land Endowment Pledge Based On Article 37 PP. Nomor 42 Of2006 On Implementation Of Law Number 41 Year 2004 About Waqf. Humanities, Religion and Social Science , 2 (6), 121–137.
Arkiang,    Tri  Yanti  Sukanty.  (2011).  Kedudukan  Akta  Notaris  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. Keadilan Progresif , 2 , 196–208.
Dahlang. (2016). Kepastian Hukum Akta Dibawah Tangan Dalam Prespektif Kewenangan Notaris. Al-’Adl ,
Erwinsyahbana, Tengku., & Melinda. (2018). Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. Lentera Hukum , 5 , 305–321.
Febriansyah,    ferry  irawan.  (2016).  Kosep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia.
Prespektif , XXI , 220–229.
Fitriyeni,  Cut  Era.  (2012).  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Penyimpanan  Minuta  Akta  Sebagai  Bagian Dari Protokol Notaris. Ilmu Hukum , XIV (58), 391–404.
Kartika, Shanti Dwi. (2011). Pembuktian Dalam Electronic Commerce  dan Implikasinya Terhadap Notaris.
Kajian , 16 (2), 387–412.
Kuswanto, Muhammad Riza. (2017). Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia. Repertorium , IV (2), 62–69.
Lely,  Permadi,  Iwan.,  &  Winarno  Bambang.  (2016).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Kelalaian  Notaris DalamPenyimpanan Minuta Akta. Hukum Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan , 1 (1), 1–26. Momuat,  Octavianus M. (2014). Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. Lex Privatum , II (1), 134–143.
Pramono,  Dedy.  (2015).  Kekuatan  Pembuktian  Akta  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum
Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Lex Jurnalica , 12 (3), 248–258.
Pratiwi, Sastri Hasnuri., Fendri Azmi., & Bennie Beatrix. (2019). Authority and Position Of Notary Deed in the Land Sector. Multicultural and Multiregious Understanding (IJMMU) , 6 (5), 391–403.
Rositawati, Desy., Utama, I Made Arya., & Kasih, Desak Putu Dewi. (2017). Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary. Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitas , 2 (2), 172–182.
Siahaan,  Kartini.  (2019).  Kedudukan  Hukum  Akta  Notaris  Sebagai  Alat  Bukti  Pada  Tindak  Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana. Recital Review , 1 , 72–88.
Siranggi,  Ibrahim.,  Husin,  Sukanda.,  &  Azheri,  Busyra.  (2019).  Liabelity  of  Substitute  Notary  in  Deed Correction. Multicultural and Multiregious Understanding (IJMMU) , 6 , 30–41.
Sumini, & Purnawan. (2017). Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil. Akta , 4 , 563–566.
Tjukup,  I  Ketut.,  Layang,    I  Wayan  Bela  Siki,  Martana,  dkk.  (2016).  Akta  Notaris  (Akta  Otentik)  Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitas , 2 , 180–188.
Trisnomurti,  Ria., &  Suryawan,    Gusti  Bagus.  (2017).  Tugas  dan  Fungsi  Majelis  Pengawas  Daerah  Dalam Menyelenggarakan  Pengawasan,  Pemeriksaan,  dan  Penjatuhan  Sanksi  Terhadap  Notaris. Notariil , 2 , 127–140.

## PERATURAN
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik .
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004
Tentang Jabatan Notaris .
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan .
Undang-UndangNomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan .
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan .