Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5 316 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Diversi Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Dilakukan Oleh Anak
Priskila Widyananda
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 07 Juni 2023 Publish : 05 July 2023 Humiliation is a crime that needs attention. Moreover, the impact of today's technology makes  crimes  easily  known  to  the  wider  community.  Hate  speech  is  one  of  the  most common crimes we encounter on the internet and some are committed by children. RJ as a 16-year-old child who is suspected of having insulted the President of the Republic of
Indonesia, who must go through the juvenile justice process conducted by investigators and  public  prosecutors.  The  criminal  act  of  insult  is  regulated  in  article  310  of  the
Criminal  Code  and  for  the  criminal  act  of  insult  committed  through  social  media  is regulated in article 27 paragraph 3 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and  Electronic  Transactions.  Children  in  conflict  with  the  law  are  protected  in  Law Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection.  In  the  judicial  process,  all  law enforcement  officials  must  pay  attention  to  Law  Number  11  of  2012  concerning  the Juvenile  Criminal  Justice  System  as  a  basis.  RJ,  as  a  child  in  conflict  with  the  law, insulted  the  President  of  the  Republic  of  Indonesia  by  uploading  hate  speech  on  his Instagram  account.  He  has  gone  through  a  judicial  process  in  accordance  with  the provisions of Law Number 11 of 2012, where diversion is the method taken to resolve the case,  but  a  diversion  agreement  was  reached.  without  presenting  the  victim  as  a requirement in carrying out diversion as determined according to article 9 paragraph 2 of Law Number 11 of 2012.
Keywords: Diversion Child Defamation
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 07 Juni 2023 Publis : 05 Juli 2023 Penghinaan  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  perlu  diperhatikan.  Apalagi  dampak teknologi  saat  ini  membuat  kejahatan  dapat  dengan  mudah  diketahui  masyarakat  luas. Ujaran  kebencian  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  paling  sering  kita  temui  di internet  dan  beberapa  dilakukan  oleh  anak-anak.  RJ  sebagai  anak  berumur  16  Tahun yang  diduga  telah  melakukan  penghinaan  terhadap  Presiden  RI,  yang  harus  melalui proses peradilan anak yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Adapun tindak pidana  penghinaan  diatur  dalam  pasal  310  KUHP  dan  untuk  tindak  pidana  penghinaan yang  dilakukan  melalui  sosial  media  diatur  dalam  pasal  27  ayat  3  Undang  –  Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Anak  yang berkonflik  dengan  hukum  dilindungi  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  proses  peradilannya  pun  seluruh  aparat  penegak hukum  harus  memperhatikan  Undang  -  Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  sebagai  dasar.  RJ  sebagai  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum melakukan  penghinaan  terhadap  Presiden  RI  dengan  mengunggah  ujaran  kebenciannya di  dalam  akun  Instagram  miliknya  telah  melalui  proses  peradilan  sesuai  dengan ketentuan  Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  2012,  dimana  diversi  merupakan  cara yang  ditempuh  untuk  menyelesaikan  perkaranya,  namun  kesepakatan  diversi  dicapai tanpa  menghadirkan  korban  sebagai  persyaratan  dalam  melakukan  diversi  sebagaimana ditentukan menurut pada pasal 9 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Priskila Widyananda
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, adalah titipan yang sangat berharga dan juga merupakan tunas bangsa atau generasi bangsa Indonesia itu sendiri. Demi mewujudkan sumber daya manusia  yang mempunyai nilai dan layak menjadi pemimpin bangsa dikemudian hari,  maka  perlu  diadakan  pelatihan,  pembinaan  serta  pengawasan  yang  baik  terhadap  anak sebagai  penerus  cita-cita  bangsa  dalam  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  serta  pembangunan nasional.
Selain pendidikan formal di sekolah, anak juga harus mendapatkan pendidikan moral yang baik, sehingga anak kelak menjadi sosok yang dapat menjadi penerus bagi bangsa dan negara. Karena  dalam  masa  anak-anak  inilah  yang  perlu  diperhatikan  betul-betul.  Dalam  masa pertumbuhannya, sikap, kepribadian dan perilaku anak seringkali dipengaruhi oleh lingkungan di  mana  mereka  bersosialisasi  serta  bergaul.  Lingkungan  yang  buruk  mempengaruhi  anak menjadi  buruk.  Hal  ini  lah  yang  mengakibatkan  seringkali  kita  menemui  anak  yang  terkena dalam  masalah  hukum,  baik  itu  anak  sebagai  korban  tindak  pidana  atau  anak  sebagai  pelaku tindak pidana. Maka dari itu, ketika anak melakukan suatu   tindakan yang dinilai sebagai tindak pidana, maka sebenarnya anak itu harus dianggap tidak bersalah, dengan kata lain anak itu harus dianggap  bahwa  ia  sebetulnya  juga  merupakan  korban.  Seperti  ibarat  anak  adalah  selembar kertas  putih,  ketika  kertas  putih  tersebut  kemudian  dilukis  hal-hal  yang  indah,  maka  akan menjadi  suatu  karya  yang  indah  pula.  Namun  apabila  kertas  yang  putih  tersebut  digores menggunakan tinta hitam dan membuat coretan yang buruk, maka hasilnya juga akan buruk.
Proses  hukum  yang  diberikan  kepada  anak  lewat  sistem  peradilan  pidana  formal  dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Walaupun seorang anak kadang  tidak  tahu  bahwa  yang  mereka  perbuat  adalah  salah  di mata  hukum,  namun  tetap  saja bagi  anak  yang  melakukan  suatu  perbuatan  yang  dianggap  sebagai  suatu  tindak  pidana,  harus bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  dilakukannya.  Membina  dan  mengajarkan  anak  untuk melakukan tanggung jawab terhadap perbuatan yang  telah mereka lakukan sungguh bukan hal yang  mudah.  Namun,  tetap  saja  harus  dilakukan,  agar  tujuan  dalam  memberi  pembinaan  dan pelajaran terhadap anak dapat tercapai, sehingga di masa mendatang anak tidak lagi mengulangi kesalahannya.
Tindak  pidana  penghinaan,  merupakan  tindak  pidana  yang  menyerang  kehormatan seseorang  baik  pribadi  maupun  kelompok.  Jika  berbicara  mengenai tindak  pidana  penghinaan, penghinaan  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yakni  penghinaan  umum  dan  penghinaan  khusus. Penghinaan umum dan khusus ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya  akan  disebut  KUHP.  Namun  ada  juga  penghinaan  khusus  yang  terdapat  pada Undang-  Undang  lainnya  di  luar  KUHP,  seperti  pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 Tentang  Penyiaran  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, selanjutnya akan disebut UU ITE (Adami Chazawi, 2016, hal. 3). Adapun barang  siapa  yang  melakukan  perbuatan  pidana  terhadap  kehormatan  seorang  dan/atau kelompok, maka dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai pada peraturan yang telah ditetapkan.
Diversi  yang  merupakan  pendekatan  keadilan  restoratif,  menjadi  salah  satu  solusi  yang dapat dilakukan dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana anak. Bagi pelaku anak, diversi dilakukan untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibandingkan prosedur resmi beracara di Pengadilan.
Dalam  pelaksanaannya,  pihak-pihak  yang  harus  dilibatkan  didalam  diversi  antara  lain  : pelaku,  korban,  keluarga  pelaku,  dan  keluarga  korban,  masyarakat  serta  para  pihak  yang berkepentingan  terhadap  tindak  pidana  yang  terjadi  itu,  untuk  mencapai  sebuah  kesepakatan bersama  dan  penyelesaiannya.  Restorative  Justice  merupakan  cara  berpikir  atau  suatu  sudut pandang yang baru dalam memandang sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Semua  aparat  penegak  hukum  dituntut  untuk  mampu  menerapkan  diversi  dalam  menangani perkara  tindak  pidana  anak.  Tujuannya  yaitu  memberikan  yang  paling  baik  bagi  anak,  tanpa mengorbankan  kepentingan  masyarakat  dan  tegaknya  keadilan.  Selain  itu,  untuk  mendidik kembali  dan  memperbaiki  sikap  dan  perilaku  anak  sehingga  ia  dapat  meninggalkan  perilaku buruk yang selama ini ia telah lakukan (Maidin Gultom, 2010, hlm. 77)
Sebagai  contoh  yaitu  kasus  seorang  remaja  di  Jakarta  Timur  yang  berinisial  RJ,  melalui sosial media Instagram ia mengunggah video yang berdurasi 19 detik, di dalam video tersebut, sembari  bertelanjang  dada  dan  memegang  foto  Presiden  RI  ia  menunjuk  foto  tersebut  sambil mengeluarkan kata- kata yang dinilai oleh masyarakat kurang pantas apabila dilontarkan untuk seorang pemimpin Negara. ” Gue tembak lo ye. Ini kacung gue ternyata. Jokowi gila, gua bakar
rumahnya. Presiden gua tantang cari gua 24 jam, kalau nggak lo temuin gua, gua yang menang.” Kurang lebih, seperti itulah kata-kata yang dilontarkan oleh pemuda berumur 16 Tahun tersebut. Kemudian  karena  perbuatannya  tersebut  RJ  diancam  dengan  pasal  melakukan  tindak  pidana Pasal  45  Ayat  (4)  jo  Pasal  27  Ayat  (4)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (ITE).  Sebagai  aparat  penegak  hukum  tentu  harus  mengambil  tindakan  dalam  memberikan pembinaan terhadap anak yang melakukan perbuatan tersebut, sebagai bentuk agar anak tersebut dapat mengerti bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah salah dan sehingga anak tersebut dapat belajar  dari  kesalahannya,  maka  dari  itu  setelah  proses  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh penyidik  dan  diversi  yang  dilakukan  oleh  penyidik  gagal,  kemudian  RJ  diserahkan  kepada penuntut  umum,  dan  setelah  berkas  diterima  oleh  penuntut  umum,  sebelum  dilanjutkan prosesnya  pada  pengadilan,  dilakukan  proses  diversi  terlebih  dahulu  oleh  penuntut  umum terhadap  RJ  dan  kemudian  hasil  dari  diversi  tersebut  adalah  RJ  dikembalikan  kepada  orang tuanya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji adalah: Apakah upaya  diversi  dapat  diterapkan  pada  anak  yang  melakukan  penghinaan  terhadap  Presiden Republik  Indonesia  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak?

## 2. METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  meliputi  beberapa  hal  yaitu sebagai berikut:
a. Tipe penelitian menggunakan adalah tipe penelitian secara yuridis normatif. Metode secara yuridis  normatif  berarti  penelitian  yang  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  dan literatur yang didapatkan melalui analisa studi kepustakaan guna mendapatkan bahan-bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan-persoalan hukum
b. Penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  Statute  Approach  di  mana  pendekatan  masalah dikaji  dan  dirumuskan  berdasarkan  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  ada.  Selain  itu  juga  menggunakan  pendekatan Conceptual  Approach  di  mana  pendekatan  masalah  dikaji  dan  dirumuskan  berdasarkan pendapat maupun pemikiran para ahli dan para sarjana (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Ide  diversi  dicanangkan  dalam United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the Administration  of  Juvenile  Justice (SMRJJ)  atau The  Beijing  Rules (Resolusi  Majelis  Umum PBB  40/33  tanggal  29  November  1985),  dimana  diversi  tercantum  dalam Rule 11.1,  11.2  dan Rule 17.4.  Berdasar  pada United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the  Administration  of Juvenile  Justice (The  Beijing  Rules),  diversi  adalah  pemberian  kewenangan  kepada  aparat penegak  hukum  untuk  mengambil  tindakan-tindakan  kebijaksanaan  dalam  menangani  atau menyelesaikan  masalah  pelanggar  anak  dengan  tidak  mengambil  jalan  formal  antara  lain menghentikan  atau  tidak  meneruskan/melepaskan  dari  proses  peradilan  pidana  atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.
Menurut Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana”. Anak yang dapat menyelesaikan perkara pidana melalui proses diversi adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Karena Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pasal  1  angka  2  menentukan,  bahwa:  “Anak  yang  Berkonflik dengan Hukum  yang  selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang  menangani  kasus  tindak  pidana  untuk  mengambil  tindakan  meneruskan  perkara  atau
menghentikan  perkara,  mengambil  tindakan  tertentu  sesuai  dengan  kebijakan  yang  dimiliknya (Marlina, 2009, hlm. 19).
Jika menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa diversi bertujuan untuk:
1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Dengan  memperhatikan  syarat-syaratnya  yang  ada  pada  pasal  7  ayat  2  yaitu  ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Undang- Undang  Sistem  Perdilan  Pidana  Anak  pasal  8  ayat  1  menjelaskan  bahwa  dalam  melakukan proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya. Dengan demikian menurut Wiyono (2016, hlm. 52) yang dimaksud dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 ayat 1 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  tersebut  adalah  proses  diversi  dilakukan  melalui  pembahasan  bersama  dengan  maksud mencapai  keputusan  mengenai  diversi  yang  akan  diterapkan  untuk  penyelesaian  suatu  perkara anak.
Pada pasal 9 ayat 2 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian ditentukan bahwa,  “Kesepakatan  diversi  harus  mendapatkan  persetujuan  korban  dan/atau  keluarga  Anak Korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Kecuali untuk :
a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
b. Tindak pidana ringan;
c. Tindak pidana tanpa korban;
d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.”
Yang  dimaksud  mengenai  nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari  nilai  upah  minimum provinsi setempat adalah dalam memberikan nilai kerugian korban yang timbul dalam perkara anak  ini,  menurut  penulis  tidak  perlu  sampai  mempertimbangkan  jenis  dan  berapa  ancaman pidana dalam peraturan yang dilanggar (R. Wiyono, 2016, hlm. 55).
Pasal  11  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ditentukan  bahwa  hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:
a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b. penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
c. keikutsertaaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, paling lama 3 (tiga) bulan; atau
d. pelayanan masyarakat.
Selanjutnya hasil kesepakatan diversi sebagaimana telah ditentukan oleh pasal 11 Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dituangkan  dalam  bentuk  kesepakatan  diversi  yang ditandatangani  oleh  para  pihak  yang  terlibat.  Setelah  menerima  penetapan  tersebut  menurut pasal 12 ayat 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan.
Diversi ini dapat diterapkan pada kasus  yang terjadi pada RJ. RJ anak berumur 16 tahun, dan  merupakan  seorang  pelajar.  Pada  bulan  Mei  2018  melalui  akun  sosial  media  Instagram @jojo_ismyname,  ia  mengunggah  sebuah  video  yang  berdurasi  19  detik.  Di  dalam  video tersebut  sembari  bertelanjang  dada  dan memegang  foto  Presiden  RI  ia menunjuk  foto tersebut sambil berkata: ”Gue tembak lo ye. Ini kacung gue ternyata. Jokowi gila, gua bakar rumahnya. Presiden gua tantang cari gua 24 jam, kalau nggak lo temuin gua,  gua  yang menang.” Setelah video yang ia unggah tersebut ditonton oleh banyak orang, RJ pun akhirnya didesak agar dapat menyerahkan  diri  ke  Polisi  supaya  selanjutnya  dapat  diproses.  Sehingga  pada  tanggal  23  Mei
2018  RJ  pun  lalu  datang  ke  Polda  Metro  Jaya  bersama  orang  tuanya,  kemudian  RJ  menjalani pemeriksaan dalam waktu 1x24 jam oleh pihak kepolisian. Dalam proses pemeriksaan, RJ tidak ditahan  melainkan  ditempatkan  di  panti  sosial  yang  berada  di  kawasan  Bambu  Apus,  Jakarta Timur. Didalam pemeriksaannya RJ mengaku bahwa tindakan yang ia lakukan tersebut adalah hanya  bercandaan  belaka,  karena  ia  ditantang  oleh  teman-temannya.  RJ  dan  orang  tuanya  pun selanjutnya meminta maaf atas perbuatan tersebut.
Kemudian penyidik melakukan diversi terhadap RJ sebagaimana ditentukan oleh Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Diversi  yang  dilakukan  oleh  penyidik  pun  gagal  dan pada tanggal 30 Mei 2018 segala berkas perkara langsung diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI  Jakarta.  Dan  pada  tanggal  7  Juni  2018  Kejaksaan  Tinggi  DKI  Jakarta  kemudian menerbitkan  P-21  terhadap  kasus  tersebut,  RJ  diancam  dengan  pasal  27  Ayat  (3)  jo  Pasal  45 Ayat
(4) UU ITE. Pada tanggal 24 Juli 2018 Penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan alat bukti kepada  Kejaksaan  Tinggi  DKI  Jakarta.  Adapun  barang  bukti  yang  diajukan  dalam  perkara  ini antara  lain:  1  bendel  capture  instagram  @jojo_ismyname,  1  buah  Flashdisk  berisi  capture instagram  @jojo_ismyname  dan  video  yang  terdapat  di  instagram  dan  youtube  tersebut,  serta beberapa unit handphone.
Selanjutnya,  Penuntut  Umum  melakukan  diversi  sebagaimana  telah  ditentukan  oleh ketentuan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Diversi  yang  dilaksanakan  oleh Penuntut dilakukan pada tanggal 9  Agustus 2018.  Kemudian diversi tersebut berhasil. Adapun hasil  dari  proses  diversi  yang  dilakukan  oleh  penuntut  adalah  setuju  apabila  RJ  dikembalikan kepada  orang  tuanya  dan  hasil  dari  diversi  ini  kemudian  ditetapkan  oleh  Pengadilan  Negeri Jakarta Barat dengan penetapan nomor 4/Pen.Diversi/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt. Bar.
Asas  legalitas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  menentukan  bahwa: “Tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  kecuali  atas  kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang- undangan  yang  telah  ada,  sebelum  perbuatan  dilakukan”.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka dapat  dipahami  bahwa  asas  legalitas  merupakan  asas  yang  fundamental  dalam  hukum  pidana. Untuk  menentukan  apakah  suatu  perbuatan  termasuk  sebagai  tindak  pidana  atau  tidak,  harus mengacu  pada  asas  legalitas.  Sebagaimana  menurut  Schaffmeister  et.al  (2011,  hlm.  5)  bahwa seseorang  tidak  dapat  dihukum  karena  melakukan  sesuatu  yang  tidak  dilarang  oleh  undang- undang  atau  “no  crime  without  law”  (nullum  crimen  sine  lege).  Oleh  karena  itu,  dengan keberadaannya, asas ini dapat menentukan apakah perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan pidana apabila telah ada suatu aturan yang mengatur mengenai hal tersebut terlebih dahulu, sebelum perbuatan tersebut dilakukan.  Di  dalam  kasus  tersebut  RJ  diduga  merupakan  pelaku  dari  penghinaan  terhadap Presiden RI. Hal ini telah diatur di dalam KUHP dan UU ITE. Maka perbuatan yang dilakukan oleh RJ pun telah memenuhi unsur asas legalitas.
Penghinaan terbagi menjadi: penghinaan umum sesuai di dalam bab XVI buku  II  KUHP, penghinaan khusus yang ada di luar bab XVI buku II KUHP, dan penghinaan khusus yang ada di luar KUHP. Pasal 310 KUHP menetapkan, demikian:
“Barang  siapa  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang  dengan menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya  terang  supaya  hal  itu  diketahui  umum,  diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
Unsur barang siapa, menunjukkan pelaku, bahwa pelakunya adalah manusia. Unsur barang siapa  menyangkut  siapakah  pelaku  dalam  hukum  pidana  tersebut,  perlu  diuraikan  secara  jelas siapa  manusia  tersebut  dan  berapa  jumlah  manusianya.  Karena  kekaburan  identitas  dapat membatalkan surat dakwaan (Leden Marpaung, 2005, hlm. 9). Dalam kasus ini yang dimaksud dengan  barang  siapa  adalah  RJ  seorang  anak  berusia  16  tahun  yang  diduga  melakukan penghinaan terhadap Presiden RI.
Unsur  dengan  sengaja,  menurut  Moeljatno  (2000,  hal.  77) mengenai  kesengajaan sebagai maksud,  yakni  pelaku  menghendaki  adanya  akibat  yang  timbul  dari  perbuatan  yang
dilakukannya.  Selanjutnya  di  dalam  kasus  tersebut,  seperti  yang  dimuat  dalam tayangan  video yang  ia  unggah  pada  sosial  medianya,  RJ  membawa  foto  Presiden  RI  dan  sambil  menunjuk- nunjuk ke arah foto tersebut ia mengatakan: ”Gue tembak lo ye. Ini kacung gue ternyata. Jokowi gila, gua bakar rumahnya. Presiden gua tantang cari gua 24 jam, kalau nggak lo temuin gua, gua yang  menang.”  Jika  melihat  pada  tindakan  yang  dilakukan,  maka  perbuatan  RJ  dapat digolongkan  sebagai  kesengajaan  sebagai  maksud,  yaitu  pelaku  menghendaki  adanya  akibat yang  timbul  dari  perbuatan  yang  dilakukannya.  Jadi,  akibat  yang  ditimbulkan  merupakan sesuatu  yang  memang  dikehendaki  untuk  terjadi,  dan  akibat  itu  baru  dapat  dicapai  dengan melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, unsur kedua dari pasal ini sudah terpenuhi.
Selanjutnya  unsur  menyerang  kehormatan  nama  baik  seseorang,  adapun  perbuatan menyerang di dalam pasal ini, bukanlah bersifat fisik, karena yang diserang adalah kehormatan seseorang  dan  nama  baik  seseorang.  Penyerangan  disini  adalah  menyampaikan  ucapan  yang artinya  adalah  dengan  kata-kata  atau  rangkaian  kata/kalimat  (Adami  Chazawi,  2016,  hal.83). Kehormatan  disini  adalah  mengenai  kehormatan  tentang  nama  baik,  bukan  merupakan kehormatan  dalam  lapangan  seksual.  Dan  bagi  orang  yang  kehormatannya  terserang  akan merasa  malu,  karena  nama  baiknya  telah  dilecehkan  (R.Soesilo,  1993,  hal.  225). Dapat  dilihat dari tindakan RJ yang mengatakan kata “kacung” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki  arti  yaitu  pesuruh,  pelayan,  jongos.  Kemudian  ada  kalimat  “Jokowi  gila”,  bahwa “gila” memiliki artian bahwa seseorang sedang berada pada kondisi kejiwaan  yang tidak baik atau  sakit  jiwa.  Kata-kata  tersebut  merupakan  hal  yang  kata-kata  yang  membuat  kehormatan atau nama baik dari seseorang dilecehkan. Maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.
Berikutnya  adalah  unsur  menuduhkan  melakukan  perbuatan  tertentu,  yang  sifatnya mencemarkan  kehormatan  dan  nama  baik  orang,  yang  mengakibatkan  rasa  harga  diri  atau martabatnya  menjadi  tercemar,  dipermalukan,  atau  direndahkan.  Perbuatan  yang  dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan sebagainya,  melainkan  cukup  dengan  perbuatan  biasa,  yaitu  tentu  perbuatan  yang  memalukan (R. Soesilo, 1993, hal. 226). Tindakan yang dilakukan RJ dengan melontarkan kata “Ini Kacung Gue...” juga dapat termasuk dari perlakuan RJ dalam menuduhkan sesuatu yang menyebabkan martabat  dari  seorang  Presiden  direndahkan.  Karena  dari  kalimat  yang  diucapkan  oleh  RJ tersebut  memiliki  artian  bahwa  Presiden  sebagai  orang  yang  dimaksud  RJ  adalah  seorang pesuruh,  pelayan,  jongos.  Sekaligus  kalimat  yang  diucapkan  oleh  RJ  bahwa  “Jokowi  gila” adalah  suatu  perbuatan  yang  menuduhkan  bahwa  Jokowi  yang  pada  saat  itu  menjabat  sebagai Presiden  RI  memiliki  kondisi  kejiawaan  yang  tidak  baik  atau  sakit  jiwa.  Oleh  sebab  itu  unsur yang keempat ini pun juga terpenuhi.
Setelah  itu  terdapat  unsur  yang  maksudnya  terang  supaya  hal  itu  diketahui  umum  yaitu maksud yang sangat kuat dan satu-satunya untuk membuat orang yang dihina merasa malu dan tercemar  di  depan  umum  (Adami  Chazawi,  2016,  hal.  93).  Dari  unsur  tersebut  bisa  kita  lihat bahwa  tindakan  dari  RJ  yang  merekam  dan  mengunggah  perbuatannya  tersebut  pada  akun Instagram  miliknya,  yang  dapat  dilihat  oleh  banyak  orang  merupakan  suatu  maksud  agar perkataan  yang  ia  lontarkan  tersebut  dapat  diketahui  dan  dilihat  oleh  banyak  orang.  Maka dengan ini unsur kelima pun juga telah terpenuhi.
Adami  Chazawi  (2016,  hlm.  87)  berpendapat  bahwa  penghinaan  adalah  suatu  bentuk tindak  pidana  yang  bersifat  delik  aduan,  artinya  adalah  seorang  yang  apabila  dirinya  merasa bahwa kehormatannya diserang, atau diciderai maka dirinya bisa mengadu terhadap pihak yang berwenang  untuk  selanjutnya  dilakukan  penuntutan  terhadap  seorang  pelaku  penghinaan tersebut.  Namun  berbeda  dengan  kasus  penghinaan  terhadap  Presiden,  karena termasuk  dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus  ada  pengaduan  dari  pihak  yang  dirugikan.  Yang  dimaksud  dari  ketentuan  ini  adalah Presiden,  Wakil  Presiden,  dan  Instansi  Negara  adalah  simbol  negara  yang  harus  dijaga martabatnya.  Selain  itu,  posisi  jabatannya  tidak  memungkinkan  mereka  bertindak  sebagai pengadu. Di dalam kasus tersebut Presiden sebagai korban penghinaan tidak melaporkan dirinya kepada polisi bahwa ia telah dihina oleh Anak RJ, melainkan RJ datang bersama orang tuanya
untuk  menyerahkan  dirinya  kepada  polisi,  dan  polisi  kemudian  memproses  hal  tersebut.  Maka dari itu teori mengenai penghinaan terhadap Presiden RI merupakan delik biasa telah terpenuhi.
Didalam UU ITE juga diatur mengenai tindak pidana penghinaan yaitu pada pasal 27 Ayat (3), bahwa:
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik,  tindak  pidana  tersebut  di  atas diancam dengan pidana penjara paling  lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Adapun  pasal  tersebut  memuat  unsur  pertamanya  yaitu  setiap  orang,  kata  “setiap orang” menunjukkan kepada siapa pihak tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang dilakukan  dimaksud  dalam  pasal  ini  (Adami  Chazawi,  2016,  hal.  267).  Adapun  jelas  bahwa dalam kasus tersebut setiap orang adalah RJ yang merupakan anak yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap Presiden RI.
Kemudian  unsur  kedua  adalah  dengan  sengaja,  berdasarkan  pengertian  tersebut, kesengajaan  diartikan  sebagai  :  “menghendaki  dan  mengetahui”  (willens  en  wetens).  Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan  tersebut  dan/atau  akibatnya.  Menurut  Leden  Marpaung  (2008,  hal.  76)  kesengajaan mempunyai  3  (tiga)  bentuk,  salah  satunya  adalah  kesengajaan  sebagai  maksud  (opzet  als oogmerk),  yakni  pelaku  menghendaki  adanya  akibat  yang  timbul  dari  perbuatan  yang dilakukannya.  Kasus  yang  terjadi  adalah  RJ  membuat  video  tersebut  ia  unggah  pada  sosial medianya,  dan  seperti  yang  dimuat  pada  video  tersebut  RJ  membawa  foto  Presiden  RI  dan sambil  menunjuk-nunjuk  ke  arah  foto  tersebut  ia  mengatakan:  ”Gue  tembak  lo  ye.  Ini  kacung gue  ternyata.  Jokowi  gila,  gua  bakar  rumahnya.  Presiden  gua  tantang  cari  gua  24  jam,  kalau nggak lo temuin gua, gua yang menang.” tentu maksudnya adalah untuk melakukan penghinaan terhadap Presiden RI. Maka oleh sebab itu unsur sengaja telah terpenuhi.
Kemudian  yang  dimaksud  dengan  unsur  tanpa  hak  dalam  hal  perbuatannya  itu  adalah melawan hukum, tercela, dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis (Adami Chawazi, 2016, hal. 270). Lebih khusus yang dimaksud tanpa hak di dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini artinya adalah tanpa izin dan  atau  persetujuan  dari  pihak  yang  berwenang  untuk  melakukan  hal  tersebut,  yaitu  untuk melakukan  perbuatan  mendistribusikan,  dan/atau  mentransmisikan,  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya informasi elektronik. Pada kasus ini RJ tidak berhak dalam melakukan hal membuat dan mengunggah video  yang berisikan penghinaan tersebut di sosial medianya. Oleh sebab itu unsur tanpa hak telah terpenuhi.
Unsur  berikutnya  adalah  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik,  adapun  perbuatan  mendistribusikan,  dan/atau mentransmisikan,  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  merupakan  perbuatan  yang mengakibatkan data atau sekumpulan data elektronik seperti tulisan, gambar, gambar bergerak dan  bersuara  maupun  yang  tidak,  dan  sebagainya,  itu  dapat  diakses  oleh  orang  karena  telah disebarkan.  Kemudian,  Informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan,  dan/atau  pencemaran  nama  baik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik, seperti tulisan, gambar, gambar bergerak dan bersuara maupun yang tidak, dan sebagainya. Dan di dalam informasi serta dokumen elektronik tersebut kemudian diletakkan maksud dan tujuan untuk menyerang kehormatan dan/atau harga diri seseorang (Adami Chawazi, 2016, hal. 274). Dengan  merekam  dan  mengunggah  video  tersebut  di  dalam  akun  Instagram,  membuat  video tersebut dengan mudah diakses oleh orang banyak. Video yang direkam dan diunggah oleh RJ merupakan dokumen elektronik yang dibuat dengan maksud untuk melecehkan harga diri atau kehormatan Presiden RI. Maka dari itu, unsur keempat pun telah terpenuhi.
Dengan  demikian  maka  RJ  dapat  diduga  melakukan  tindak  pidana  penghinaan  terhadap Presiden  RI  melalui  sosial  media.  Karena  RJ  dapat  memenuhi  unsur-unsur  yang  telah
disebutkan. Namun untuk memberikan hukuman terhadap RJ maka harus diperhatikan kembali hukum  anak  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dalam  hukum  anak  di  Indonesia  ini,  hal  utama  yang harus  diperhatikan  adalah  perlindungan  terhadap  hak  anak  itu  sendiri,  walaupun  anak  itu merupakan pelaku dari suatu tindak pidana. Menurut pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai konsep anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Pada saat RJ melakukan tindak  pidana  tersebut,  RJ  berusia  16  tahun,  maka  RJ  jelas  masih  anak-anak  pada  saat  ia melakukan  perbuatan  tersebut.  Dan  hal  ini  mengakibatkan  bahwa  hak  dari  RJ  juga  perlu diperhatikan dan diperjuangkan pada saat dilakukan proses pemeriksaan terhadap dirinya.
Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang  menangani  kasus  tindak  pidana  untuk  mengambil  tindakan  meneruskan  perkara  atau menghentikan  perkara,  mengambil  tindakan  tertentu  sesuai  dengan  kebijakan  yang  dimiliknya (Marlina, 2010, hlm. 1). Di dalam kasus tersebut, pihak penyidik sebagai aparat penegak hukum sudah  menerapkan  proses  diversi  sebagaimana  ditentukan  oleh  undang-undang,  hanya  saja proses diversi yang dilakukan oleh penyidik tersebut gagal. Kemudian dalam proses selanjutnya yang dilakukan oleh penuntut umum, juga dilakukan diversi. Diversi pun berhasil, dan hasilnya adalah  setuju  apabila  RJ  dikembalikan  kepada  orang  tuanya.  Hasil  diversi  tersebut  kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan penetapan nomor 4/Pen.Diversi/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.  Bar.  Maka  teori  mengenai  penegak  hukum  yang seharusnya melakukan diversi pun telah terpenuhi.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab- bab sebelumnya, dapat disimpulkan :
a. Bahwa  tindakan  RJ  dalam  mengunggah  sebuah  video  di  sosial  media  miliknya  yang berisikan  penghinaan  terhadap  Presiden  RI,  telah  memenuhi  unsur-unsur  yang  ada  pada pasal 27 ayat 3 UU ITE.
b. Bahwa  RJ  yang  berusia  16  (enam  belas)  tahun  dapat  dikategorikan  sebagai  Anak  yang Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 UU SPPA. RJ berhak mendapatkan  perlindungan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan dilakukan proses peradilan menurut ketentuan yang ada pada UU SPPA.
c. Bahwa syarat untuk dilakukannya diversi menurut pasal 7 ayat 2 yaitu ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana telah dipenuhi, maka  terhadap  RJ  dapat  dilakukan  diversi  sebagai  upaya  dalam  penyelesaian  perkara penghinaan terhadap Presiden RI
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  disebutkan  di  atas,  maka  saran  yang  dapat  diberikan adalah Anak berkonflik dengan hukum yang menjadi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden,  dalam  hal  ini  korban  penghinaan  adalah  Presiden  RI  yang  tidak  dapat  hadir  karena beliau  bukan  merupakan  seorang  pelapor  yang  telah  dirugikan  nama  baiknya,  maka  hasil  dari diversi  yang  mengembalikan  Anak  kepada  orang  tuanya  adalah  keputusan  yang  diambil tanpa adanya  kesepakatan  dari  korban.  Putusan  terhadap  anak  hendaknya  melalui  pertimbangan hukum yang tepat agar anak dalam melaksanakan sanksi tetap mendapatkan unsur mendidik di dalamnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, Adami. (2011). Hukum Pidana Positif Penghinaan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Marlina.  (2009).  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Marpaung, Leden. (2005). Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Moeljatno. (2000). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
Prodjodikoro,  Wirjono.  (2002).  Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia.  Bandung:  PT. Refika.
Soesilo,  R.  (1993).  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Poleteia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Wiyono, R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.