ABSTRAK: Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan  kebijakan pemerintah di bidang perluasan akses terhadap layanan pendidikan di daerah perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan atau kondisi stasiun radio  di wilayah perbatasan, dan (3) menjelaskan model  siaran pendidikan di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap kondisi layanan pendidikan di perbatasan, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan. Hasil kajian/ telaah mengungkapkan bahwa (1) pemerintah telah melakukan perluasan akses layanan pendidikan di wilayah perbatasan yang antara lain berupa pembangunan sarana-prasarana sekolah, asrama, dan pengiriman tenaga pengajar, (2) LPP RRI, dan KPID telah menyelenggarakan siaran di wilayah perbatasan di 12 provinsi, dan (3) model siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan dilakukan dalam bentuk kerjasama kemitraan antara Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta (BPMRPK- Kemendikbud) dengan stasiun radio, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Publik Swasta (LPS) maupun Radio Komunitas (Rakom).

## Kata kunci: Model, siaran, radio pendidikan, wilayah
perbatasan.
ABSTRACT:  The aim of this study is to (1) describe the government’s policy on access to education on the border areas, (2) describe the condition of radio station in the border areas, and (3) explain the educational broadcasting model in the border areas. The method used is a documentary study towards the condition of educational services, RRI as a Public Broadcasting Institution (LPP), and the Local Indonesian Broadcasting Commission (KPID) in the border areas. The results of the study are: (1) the government has widened the educational access in the border areas through among others the construction of school infrastructure and dormitories, and the assignment of

## SIARAN RADIO PENDIDIKAN: UPAYA PERLUASAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA

## Educational Radio Broadcast: Efforts for Expanding Educational Services in the  Borderline Region of Indonesia

## INNAYAH
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRPK) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom-Kemendikbud)
Jl. Sorowajan Baru No. 367 Banguntapan Yogyakarta, Indonesia
(innamtj@gmail.com)
Jurnal TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK Vol. 22 - Nomor 2, Desember 2018 ISSN: 2088 - 3978 e-ISSN: 2579 - 4833

## PENDAHULUAN
Kondisi  perbatasan  Indonesia  dengan berbagai negara tetangga hingga kini masih mengalami  keterlambatan/ketertinggalan  di bidang  pembangunan,  baik  mengenai ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  maupun infrastruktur.  Lebih  memprihatinkan  lagi bahwa  pendidikan  yang  merupakan  faktor utama peningkatan kemajuan bangsa masih kurang dirasakan pemerataannya.
Kondisi  perbatasan  yang  telah dikemukakan  adalah  sejalan  dengan  hasil penelitian  Yeheskel  yang  mengungkapkan bahwa  (1)  kebijakan  pembangunan  yang dicanangkan  pemerintah  untuk  daerah perbatasan  belum  sepenuhnya  terlaksana (misalnya  di  Kecamatan  Tulin  Onsoi- Kabupaten  Nunukan),  baik  pembangunan fisik  (infrastruktur  jalan,  pendidikan, kesehatan,  telekomunikasi,  transportasi) maupun  pembangunan  non-fisik  (sumber daya  manusia,  ekonomi  masyarakat, pelestarian  budaya),  dan  (2)  hambatan- hambatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah  perbatasan,  seperti  yang  terjadi  di kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan, yang  berkaitan  dengan  kondisi  alam  dan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  (Yeheskel, 2014).
Potret pendidikan di wilayah perbatasan seperti  dikutip  Ester  Lince  Napitupulu  yang merujuk  pada  informasi  yang  disampaikan oleh Winsulangi Salindeho, Bupati Kepulauan Sangihe,  Sulawesi  Utara,  yang  berbatasan dengan  Filippina,  mengemukakan  bahwa pendidikan  dasar  yang  menjadi  kewajiban negara  belum  sepenuhnya  terpenuhi  atau
dapat  dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat. Beberapa  pulau  hanya  mempunyai  satuan pendidikan SD sehingga belum semua anak usia wajib belajar 12 tahun dapat melanjutkan pendidikannya  ke  SMP  di  samping  jumlah gurunya  juga  yang  masih  terbatas (Napitupulu,2011).
Contoh  lainnya  tentang  kondisi keterbatasan  layanan  pendidikan  di  daerah perbatasan  juga  dirasakan  oleh  anak-anak usia sekolah di Distrik Sota, Merauke, Papua. Di  daerah  yang  berbatasan  dengan  Papua Niugini ini, listrik sering padam dan tak ada sinyal telepon seluler. Para siswa SMPN-11 Distrik  Sota  tidak  mempunyai  ruang laboratorium.
Penggunaan komputer juga masih langka karena hanya ada dua komputer yang masih berfungsi. Kedua perangkat komputer yang ada ini juga sulit dioperasikan karena sumber tenaga  listrik  yang  tidak  memadai.  Kondisi yang  terjadi  di  SMPN-11  Distrik  Sota  juga dialami oleh SMKN-1 Sota dan SMPN Satap Wasur. Mengingat banyak para siswa SMKN- 1 Sota ini berasal dari daerah yang jauh maka mereka tinggal di rumah guru atau asrama. Para  siswa  yang  mengikuti  pendidikan  di SMKN-1  Sota  termasuk  yang  tinggal  di asrama  tidak  dipungut  biaya  (gratis)  tetapi biayanya ditanggung pemerintah melalui dana bantuan  BOS  (Biaya  Operasional  Sekolah) sekalipun  kondisi  yang  tersedia  memang serba terbatas.
Meskipun kondisi sekolah serba terbatas, namun layanan pendidikan yang tersedia di Distrik  Sota  ternyata  diminati  oleh  warga negara Papua Niugini yang tinggal di daerah perbatasan  dengan  Indonesia.    Mereka
teachers to teach in the border areas, (2) LPP RRI and KPID in border areas have been broadcasting via radio stations in 12 provinces, and (3) the model of educational broadcast used in the border areas is the form of partnership between BPMRPK Yogyakarta, Ministry of Education and Culture with the radio stations in the border areas such as Public Broadcasting Institution (LPP), Local Public Broadcasting Institution (LPPL), Private Broadcasting Institution (LPS) as well as the Community Radio (Rakom).
Keywords: Model, broadcasting, education radio, border area.
menyekolahkan  anak-anak  mereka  ke sekolah  di  Sota  karena  kondisinya  dinilai masih  lebih  baik  dibandingkan  dengan sekolah  Papua  Nugini  yang  ada  di  wilayah perbatasan dengan Indonesia.
Kondisi  pendidikan  di  perbatasan Indonesia-Malaysia tampak sangat timpang. Sekolah-sekolah  Malaysia  yang  berada  di wilayah  perbatasan  dengan  Indonesia dibangun dengan baik dan di antaranya ada yang dilengkapi dengan asrama. Di samping itu, para guru yang ditugaskan mengajar ke sekolah-sekolah  perbatasan  adalah  yang masih  muda  yang  cakap  mengajar.  Pada penghujung tahun 2010, pertemuan guru-guru se-Indonesia  yang  bertugas  di  wilayah perbatasan,  terungkap  bahwa  ada  seorang guru di Desa Suruh Tembawang, Kabupaten Entikong,  Kalimantan  Barat  (Kalbar)  yang mengajar 111 siswa SD.
Sebagai  informasi  singkat  bahwa  Desa Suruh Tembawang berpenduduk 2.795 orang, yang terdiri atas 963 orang buta huruf, 689 orang tidak tamat SD, 917 orang tamat SD, 113 orang tamat SLTP, 102 orang tamat SLTA, 10  orang  berijazah  diploma,  dan  seorang berijazah  sarjana.  Bahkan  SMPN-2  Suruh Tembawang  mengajarkan  teori  teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  kepada  73 siswa  sekalipun  para  siswa  tidak  pernah melihat  komputer. Aliran  listrik  pun  belum dinikmati  warga.  SMPN-2  ini  hanya mempunyai satu peta Kalimantan Barat dan sebuah bola dunia (Napitupulu, 2011).
Berkaitan  dengan  kondisi  pendidikan  di wilayah perbatasan sebagaimana yang telah diuraikan,  hasil  penelitian  Sandy  Nur  Ikfal Raharjo  mengungkapkan  bahwa  kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia- Malaysia  haruslah  berpotensi  untuk menyelesaikan berbagai masalah yang antara lain di bidang infrastruktur yang kurang, sektor perdagangan  yang  sangat  tergantung  pada Malaysia,  tingkat  pendidikan  yang  masih relatif  rendah,  ancaman  terhadap nasionalisme,  dan  koordinasi  antarlembaga yang lemah (Raharjo, 2013).
Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh Harmen  Batubara  mengemukakan  bahwa permasalahan  pendidikan  di  wilayah perbatasan  adalah  kurangnya  tenaga
pendidik,  rendahnya  kesejahteraan  guru, minimnya  kualitas  sarana  fisik,  kurangnya pemerataan  kesempatan  memperoleh layanan  pendidikan,  dan  budaya  tentang pentingnya  pendidikan  yang  masih  rendah (Batubara, 2015).
Pernyataan  Harmen  Batubara  didukung berbagai hasil riset, di antaranya adalah  yang dilakukan Balai Penelitian dan Pengembangan  (BPP)  Provinsi  Kalimantan Timur yang mengemukakan (1)  kurang dari 60% guru di daerah perbatasan yang memiliki kualifikasi mengajar yang sesuai, (2) sekitar 80% jenjang karier guru di perbatasan belum baik,  (3)  program  sertifikasi  guru  belum menjangkau sekitar 10% guru,  (4) lebih dari 40% guru mengajar  dengan lebih daripada 2 mata  pelajaran  (menunjukkan  kurangnya tenaga  pengajar  atau  distribusi  tenaga pengajar yang kurang merata), (5) sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran di sekolah masih  rendah,  dan  (6)  monitoring  terhadap kinerja guru yang juga masih rendah.
Di  samping  beberapa  hal  yang  masih memprihatinkan, maka hal-hal positif tentang kondisi  pendidikan  di  wilayah  perbatasan antara lain adalah (1) motivasi anak mengikuti pelajaran cukup tinggi, (2) perhatian orang tua yang cukup tinggi terhadap pendidikan anak, dan (3) APM dan APK di Kabupaten Nunukan dan  Kutai  Barat  cukup  tinggi  sehingga program  wajib  belajar  hampir  tuntas.  Oleh karena  itu,  pemerintah  perlu  menyediakan sarana  yang  memadai  untuk  penuntasan program wajib belajar ini (Asri,2018).
Penelitian  relevan  lainnya  adalah  yang dilakukan oleh Hery Kurniawan Putra, Wanto Rivaie,  dan  Fatmawati  yang  bertujuan menganalisis  adaptasi  pembinaan  yang dilakukan Pengawas UPT Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi sosial guru SD    di  wilayah  perbatasan  di  Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan  Barat.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  dalam  melaksanakan pembinaan  peningkatan  kompetensi  sosial guru, pengawas memberikan berbagai saran, himbauan, dan peringatan.
Adanya  beberapa  hambatan  di  wilayah perbatasan, seperti akses jalan yang rusak, jaringan  komunikasi  seluler  yang  sulit,
Jurnal TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK Vol. 22 - Nomor 2, Desember 2018 ISSN: 2088 - 3978 e-ISSN: 2579 - 4833
perbedaan  karakter  individu  guru,  dan perbedaan kultur masyarakat yang menuntut pengawas  dan  guru  untuk  melakukan adaptasi (Putra, Rivaie, Fatmawati, 2014).
Penelitian lainnya adalah yang dilakukan Witarsa dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang mengungkapkan bahwa total efek kinerja  kepemimpinan  pendidikan  berbasis nilai  berpengaruh  terhadap  pengembangan budaya  sekolah  di  wilayah  perbatasan Indonesia-Malaysia (Witarsa, 2011).
Penelitian  lain  yang  juga  masih  relevan adalah  yang  dilaksanakan  Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tentang penyelenggaraan  pendidikan  agama  dan keagamaan di wilayah perbatasan pada tahun 2012 dan 2013. Cakupan wilayah yang diteliti adalah    daerah  perbatasan  antara  (1)  NTT dengan Timor Leste dan Australia; (2) Papua dengan  Papua  Niugini;  (3)  Sulawesi  Utara dengan Filippina; (4) Kaltim dengan Malaysia; (5) Riau dengan Malaysia; (6) Kepri dengan Singapura; dan (7) Kalbar dengan Malaysia) pada tahun 2012 dan 2013.
Temuan pokok penelitian  mengungkapkan bahwa (1) penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah rata-rata masih kekurangan tenaga guru,  (2)  penyelenggaraan  pendidikan  di Madrasah rata-rata kekurangan, baik sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik dan kependidikan,  dan  (3)  penyelenggaraan pendidikan keagamaan, khususnya Islam rata- rata kekurangan lembaga dan tenaga pendidik (Kemenag, 2015).
Berdasarkan berbagai informasi dan hasil- hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis  merumuskan  masalah  yang  menjadi fokus kajian adalah mengenai: (1) kebijakan pemerintah  terhadap  akses  layanan pendidikan  di  daerah  perbatasan,  (2) keberadaan    radio  siaran  di  wilayah perbatasan, dan (3)  model siaran pendidikan yang sesuai di wilayah perbatasan.
Tujuan dari kajian/telaah ini adalah untuk (1) mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang  perluasan  akses  terhadap  layanan pendidikan di perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan  atau  kondisi  stasiun  radio    di wilayah  perbatasan,  dan  (3)  menjelaskan model    siaran  pendidikan  di  wilayah perbatasan.

## METODA
Metoda yang digunakan di dalam kajian ini adalah  studi  dokumentasi  terhadap  kondisi layanan  pendidikan  di  wilayah  perbatasan Indonesia dengan beberapa negara tetangga dan  peranserta  Radio  Republik  Indonesia (RRI)  sebagai  Lembaga  Penyiaran  Publik (LPP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan di bidang layanan pendidikan.  Di    samping  itu,  kajian  ini  juga diperkaya  dengan  (1)  berbagai  pengalaman empirik  ( best practices) Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  melalui Pustekkom  di  bidang  penyelenggaraan  dan pemanfaatan siaran radio pedidikan, baik untuk peserta  didik  maupun  untuk  kepentingan masyarakat  pada  umumnya,  dan  (2) pengalaman  peranserta    penulis  dalam penyelenggaraan siaran radio pendidikan.
Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi salah  satu  bahan  pertimbangan  pemikiran yang bermanfaat bagi upaya perluasan akses layanan  pendidikan  melalui  siaran  radio pendidikan  di  wilayah  perbatasan.  Secara praktis, kajian ini diharapkan  dapat menjadi bahan  pertimbangan  bagi  para  pihak  yang berkepentingan  di  bidang  pembangunan pendidikan,  terutama  pendidikan  di  wilayah perbatasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kawasan perbatasan negara menurut UU Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara adalah  bagian  dari  wilayah  negara  yang terletak  pada  sisi  dalam  batas  wilayah Indonesia  dengan  negara  lain.  Dalam  hal batas  wilayah  negara  di  darat,  kawasan perbatasan  berada  di  kecamatan  yang berhadapan  langsung  dengan  negara tetangga  (Manurung,  2011).    Wilayah perbatasan  tersebut  sampai  saat  ini tampaknya  masih  belum  mendapatkan perhatian  secara  menyeluruh  oleh pemerintah,  sekalipun  memang  berbagai upaya  telah  dilakukan  untuk  kemajuan wilayah  perbatasan  termasuk  di  bidang pendidikan. Bidang pembangunan pendidikan ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia
yang lebih berkualitas dan hak mendapatkan pendidikan  sebagaimana  yang  dijamin  di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan periode 2009-2014, Mohammad Nuh, dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal  2  Mei  2014  menyampaikan  bahwa “permasalahan mendasar dalam pendidikan di Indonesia  masih  berupa  akses  pendidikan yang  belum  merata”  (Ginanjar,  2014). Permasalahan  pendidikan  tersebut  belum sepenuhnya dapat diselesaikan sesuai dengan UU  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  (SISDIKNAS)  pasal  5 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.
Lebih jauh diamanatkan oleh UU Nomor 20  tahun  2003  bahwa  sistem  pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi,  dan  efisiensi  manajemen pendidikan  untuk  menghadapi  tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, perlu  dilakukan  pembaharuan  pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan  agar  terbentuk  manusia Indonesia  seutuhnya,  tertanam  pada  setiap diri manusia Indonesia insan yang paripurna jasmani dan rohani (Ristekdikti, 2016).
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Yahya  Zein  mengemukakan  bahwa  negara memiliki  tanggungjawab  untuk  menjamin pemenuhan  hak  warga  negara  akan pendidikan  dan  kesehatan  di  wilayah perbatasan sebagaimana yang diamanatkan di dalam konstitusi dan Undang-Undang yang mengikutinya (UII,2015).
Dilihat  dari  aspek  kelembagaan  dan capacity building , serta diperkuat dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  maka  pengelolaan  kawasan perbatasan  menjadi  tanggungjawab Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah (UII,  2015).  Dalam  kaitan  ini,  berbagai kebijakan  pemerintah  untuk  memajukan pendidikan  di  wilayah  perbatasan  telah dilakukan  yang  mencakup  pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan,
baik  yang  berupa  pembangunan  sarana- prasarana  sekolah,  fasilitas  sekolah,  dan asrama  maupun  ketersediaan  guru  masih belum merata dinikmati oleh peserta didik di wilayah perbatasan.
Berkaitan  dengan  masalah  pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan, Mendikbud Anies Baswedan telah memulai  program  (1)  Guru  Garis  Depan (GGD) guna mengatasi masalah kekurangan guru,  khususnya  di  sejumlah  wilayah terpencil,  (2)  Sarjana  Mengajar  di  Daerah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (SM3T), dan (3) Indonesia Mengajar (Kompas, 2016).
Berbagai  upaya  pemerintah  untuk merealisasikan  kebijakan  terhadap pemecahan  masalah  perluasan  akses layanan pendidikan yang selama ini dilakukan tampaknya masih belum merata menjangkau daerah-daerah perbatasan. Diperlukan waktu yang  relatif  lama  dan  biaya  yang  besar  di samping  terus  dikaji  berbagai  alternatif lainnya.  Salah  satunya  adalah  dengan melakukan  siaran  pendidikan  melalui kerjasama  yang  dilaksanakan  oleh  Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan-Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  (BPMRPK  Kemdikbud) Yogyakarta dengan stasiun-stasiun radio yang ada di wilayah perbatasan.
Berdasarkan dokumen yang ada dapatlah dikemukakan  bahwa  Pustekkom  telah berpengalaman  menyelenggarakan  siaran radio  untuk  kepentingan  pendidikan. Beberapa di antara pengalaman Pustekkom adalah penyelenggaraan (1) pendidikan dan pelatihan  guru  dan  calon  guru  SD  melalui siaran radio (atau yang disebut sebagai: Diklat SRP Guru SD), (2) pendidikan Diploma-II guru SD melalui Siaran Pendidikan (D-II SP), dan (3)  pendidikan  dan  pelatihan  jarak  jauh bahasa Inggris Guru SD (DJJ Bahasa Inggris Guru SD). Program diklat DJJ Bahasa Inggris ini  diselenggarakan  melalui  kerjasama dengan  Pusat  Pengembangan  Penataran Guru Bahasa (P3G Bahasa) yang bertujuan untuk  (1)  mempersiapkan  guru  SD mengajarkan  pelajaran  bahasa  Inggris  dan sekaligus juga untuk (2) meningkatkan mutu pembelajaran  bahasa  Inggris  di  Sekolah Dasar (Siahaan, 2006).
Jurnal TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK Vol. 22 - Nomor 2, Desember 2018 ISSN: 2088 - 3978 e-ISSN: 2579 - 4833
Peranan  siaran  radio  ini  dinilai  sangat penting dan dibutuhkan karena kepemilikan perangkat pemanfaatannya sudah memasyarakat.  Hasil  survei  Nielsen menunjukkan bahwa sebanyak 20% penduduk berumur 5 tahun ke atas di 10 kota-kota besar di  Indonesia  mendengarkan  siaran  radio. Setelah ditinjau lebih jauh, ternyata masyarakat di luar Jawa yang lebih banyak mendengarkan siaran  radio  (37%)  dibandingkan  dengan masyarakat  di  pulau  Jawa  (18%).  Rata-rata masyarakat di luar Jawa mendengarkan siaran radio melalui pesawat radio. Berbeda halnya dengan masyarakat di dalam Jawa di mana mereka  lebih  banyak  mendengarkan  radio melalui  telepon  genggam.  Lebih  jauh dikemukakan bahwa masyarakat di luar Jawa lebih banyak mendengarkan siaran radio pada sore hari; sementara masyarakat di pulau Jawa cenderung mendengarkan siaran radio pada pagi hari (Nielsen, 2014).
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai corong  pemerintah  dalam  penyebarluasan informasi, layanan pendidikan, dan penyajian hiburan telah berperanserta dalam siarannya di  wilayah  perbatasan. Agus  Sukoyo  dalam penelitiannya  menunjukkkan  bahwa  peran stasiun RRI di wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi  sebagai  sumber  informasi  dan hiburan  tetapi  juga  sebagai  lembaga  yang menyuarakan suara atau aspirasi masyarakat perbatasan  yang  sekaligus  sebagai  kontrol sosial  (Sukoyo,  2014).  Lebih  jauh,  hasil penelitian Agus  Sukoyo  mengungkapkan bahwa  masalah  utama  pendidikan  yang diinformasikan dari wilayah perbatasan adalah mengenai  fasilitas  pendidikan  yang  masih kurang, seperti di: Batam, Entikong, Nunukan, dan Atambua.
Masih  berkaitan  dengan  siaran  radio  di wilayah perbatasan, Hadiyat mengemukakan bahwa stasiun RRI Kupang sebagai lembaga penyiaran publik telah menjalankan perannya sebagai  media  perbatasan  yang  dibuktikan dengan  siarannya  yang  terkait  dengan perbatasan  (Hadiyat,  2016).  Permasalahan yang  dihadapi  adalah  yang  bersifat kelembagaan yang mengakibatkan sempitnya ruang gerak RRI dalam berkreativitas, baik di bidang program maupun peningkatan sumber daya manusia.
Berbagai upaya lain di wilayah perbatasan yang  telah  dilakukan  RRI  sebagai  lembaga penyiaran publik adalah menggagas program Komunitas Keluarga Cinta Siaran Indonesia. Siaran  ini  dimaksudkan  untuk  menyaring siaran radio dan televisi luar negeri di wilayah perbatasan Indonesia. Program ini diharapkan mampu  mengembalikan  rasa  nasionalisme masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan dengan cara memupuk rasa cinta tanah air melalui siaran lokal. Badan tersebut sudah  hadir  di  5  daerah  di  Riau,  yang merupakan  kawasan  terluar  wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Sejak  tahun  2009,  LPP  telah  merintis pendirian  stasiun  RRI  di  sejumlah  wilayah perbatasan.  Memasuki  tahun  2011,  jumlah stasiun  RRI  di  daerah  perbatasan  dan terpencil  telah  mencapai  16  stasiun  radio (Darmanto,  2012).  Sehubungan  dengan siaran  radio  di  wilayah  perbatasan,  Niken Widiastuti,  Direktur  Utama  LPP  RRI, menyampaikan  bahwa  pengembangan program  siaran  radio  di  perbatasan  perlu ditangani  secara  khusus  dan  serius. Pertimbangannya adalah bahwa fungsi siaran produksi studio RRI di perbatasan merupakan alat pertahanan negara di bidang informasi, mengindonesiakan masyarakat Indonesia di perbatasan  dengan  mengajak  mereka berbahasa  Indonesia,  membuka  isolasi informasi, memberikan ruang bagi anak-anak mengembangkan  bakat,  memberikan pendidikan bagi masyarakat perbatasan yang putus sekolah.
Fungsi  lainnya  dari  siaran  radio  yang diproduksi studio RRI di wilayah perbatasan adalah  melakukan  advokasi  hukum  dan budaya,  menyelenggarakan  siaran  hiburan dan  tali  kasih  antarkeluarga  yang  tinggal  di negara tetangga dan Indonesia, memberdayakan  ekonomi  masyarakat,  dan sebagai  alat  diplomasi  dengan  negara tetangga (Darmanto, 2012).
Berdasarkan  uraian  yang  telah dikemukakan  tampaklah  betapa  pentingnya keberadaan  siaran  radio  di  wilayah perbatasan.  Kepedulian  pemerintah  melalui siaran radio di bawah naungan LPP RRI dan KPID  perlu  dukungan  konten  siar  guna
memperkuat
keberadaan
dan
keberlangsungan  siaran  radio  di  wilayah perbatasan. Oleh karena itu, peranserta LPP RRI dan KPID di daerah perbatasan adalah sangat strategis. KPID yang berada di provinsi Kalbar,  Kaltim,  NTT,  Papua,  Papua  Barat, Riau,  Kepri,  Maluku,  Maluku  Utara, Aceh, Sulawesi  Utara,  dan  Sumatera  Utara  (KPI, 2012).
Tabel 1 berikut ini menyajikan data tentang keberadaan stasiun radio di wilayah perbatasan Indonesia. PROVINSI STASIUN RADIO DI WILAYAH PERBATASAN Kepulauan Riau 1 Radio publik dan 1 Radio swasta. Kalimantan Barat Radio Kimtas (Bantuan  Depkominfo di Kabupaten Bengkayang), Radio
Komunitas (Swadaya) di seluruh kab. di Kalimantan Barat, Radio LPPL
(Sangau, Kapuas, Hulu), 2 LPP RRI
dan 1 Radio Persiapan (Entikong,
Sambas, Sintang, dan Pontianak) Kalimantan Timur Radio Suara Kubar, Radio Suara Katulistiwa, Radio Sendawar, Radio Fantastik, RRI (Kab. Kubar), Radio Enggang Perkasa, Anur Swara Radio, RRI (Kab. Malinau). NTT 8 Rakom (Kab. Belu), 2 Rakom Kab. Timor Timur Utara (Kec. Eban & Nunpene), 2 Radio Komunitas (Alor). Maluku Barat daya 1 Radio LPS Maluku Utara Radio Gelamor milik AURI. Aceh LPPL Suara Sabang, LPPL  Suara Cempaka Kuneng (Aceh Timur), LPS Radio Gipsi Pratita (Langsa), LPS Radio Birama Indah (Aceh Tamiang). Papua RRI Bovel Digoel, RRI Skou/Wutung, RRI Oksibil,) dan 1 LPK di Keerom. Papua Barat Radio Komunitas (Waisai Kab. Raja Ampat). Riau 8 Radio (Rakor Hilir), 13 Radio (Dumai), 10 Radio (Bengkalis), 3 Radio (Kep. Meranti). Sulawesi Utara Radio LPK KIM (Kelompok Informasi
Masyarakat) dan Suara Kasih (Kab.
Sangihe).
Keadaan  yang  sama  juga  dialami  di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia di mana siaran dari 18 stasiun radio Malaysia dapat didengar dengan  jelas  di  5  kabupaten  perbatasan Indonesia.  Kondisi  nyata  atau  faktual  di wilayah  perbatasan  tersebut  sudah seharusnya  mendapat  perhatian  lebih  dari pihak  pemerintah  pusat  dan  lembaga- lembaga pemerintah di daerah terutama LPP dan KPI. Dikemukakan demikian karena KPI telah  mendapat  amanat  sebagai  lembaga yang  berwenang  menetapkan  standar program,  melakukan  pengawasan  sampai dengan  memberikan  sanksi  terhadap lembaga  penyiaran  (Prayudha  &  Rustam, 2013).
KPI  hendaknya  lebih  ketat  melakukan pengawasan terhadap penyiaran di wilayah perbatasan  dan  segera  membenahi permasalahan  yang  selama  ini  dikeluhkan pihak  pengelola  siaran  radio  di  wilayah perbatasan,  yaitu  masalah  SDM  yang terbatas, sarana dan prasarana stasiun siaran radio  yang  kurang  lengkap,  dan  perijinan penggunaan frekuensi untuk radio yang sulit (Darmanto dkk, 2012).
Pemenuhan  akses  terhadap  layanan pendidikan  banyak  dilakukan  dengan berbagai cara dan sarana guna mewujudkan program  nawacita  pemerintah  Presiden Jokowi untuk membangun dari wilayah atau daerah  pinggiran.  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  menyinergikan  pendaya- gunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi 1000 sekolah di wilayah terdepan/terluar atau perbatasan melalui kerjasama dengan. Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (Kemenkominfo).
Seperti  diketahui  bahwa  salah  satu penyebab ketidakmerataan pendidikan di kota besar  dengan  daerah  terdepan,  tertinggal, terluar,  dan  perbatasan  atau  biasa  disebut (Daerah  3TP)  adalah  minimnya  akses
Sumatera Utara 7 Radio (Labuhan Batu), 6 Radio & 1 LPK (Asahan), 3 Radio (Tanjung Balai), 4 Radio & 1 LPK (Langkat).
Sumber: Buku Penyiaran Perbatasan Tahun 2012.
Jurnal TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK Vol. 22 - Nomor 2, Desember 2018 ISSN: 2088 - 3978 e-ISSN: 2579 - 4833
informasi (Oebaidillah, 2016). Kemendikbud juga  terus  mempercepat  terwujudnya pendidikan  yang  merata  dan  berkualitas melalui berbagai program dan kebijakan yang menjadi sasaran prioritas nasional.
Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan menjadi salah satu kunci mengurangi  kesenjangan  di  masyarakat. Dalam  kaitan  ini,  Mendikbud  Muhadjir menyampaikan  bahwa  sesuai  arahan Presiden, target di sektor pendidikan bukan sekadar pemerataan akses pendidikan, tapi juga pemerataan pendidikan yang berkualitas (Kemdikbud,  2017).  Kebijakan  tersebut selaras dengan penyelenggaraan siaran radio pendidikan  yang  dikelola  oleh  BPMRPK Kemdikbud  sebagai  salah  satu  upaya terobosan  untuk  mencapai  pemerataan pendidikan yang adil dan merata.
Upaya perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui siaran radio diatur di dalam Pasal 36 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2002  tentang  penyiaran  yang  berbunyi  “Isi siaran  wajib  mengandung  informasi, pendidikan,  hiburan,  dan  manfaat  untuk pembentukan  intelektualitas,  watak,  moral, kemajuan,  kekuatan  bangsa,  menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai  agama  dan  budaya.”  Lebih  jauh diatur  bahwa  sebuah  stasiun  radio mempunyai  kewajiban  untuk  menyiarkan konten pendidikan sebesar sekitar 20% dari total program siaran yang dikelola.
Mengingat  fungsi  siaran  radio  sebagai hiburan, kontrol sosial, dan pendidikan maka sudah  selayaknya  stasiun  radio  di  wilayah perbatasan difungsikan sebagai sarana untuk pemerataan  layanan  pendidikan  oleh pemerintah. Hasil survei LPP RRI di wilayah perbatasan  mengungkapkan  bahwa  untuk program  pendidikan  proporsinya  masih sangat kurang; padahal untuk daerah-daerah perbatasan,  program  ini  sangat  dibutuhkan mengingat  keterbatasan  masyarakat setempat  akan  akses  informasi.  Program pendidikan yang sudah disiarkan saja masih sangat perlu peningkatan kualitas, baik dari aspek  pilihan  substansi  maupun  format penyajiannya  di  RRI  wilayah  perbatasan
Sabang,  Atambua,  Entikong  dan  Batam (Darmanto dkk, 2012).
Bertitik  tolak  dari  kondisi  penyiaran  dan kebutuhan pendidikan di wilayah perbatasan, potensi  dan  kemanfaatan  siaran  radio pendidikan serta kemungkinan keterlaksanaan  atau  penerapannya  maka BPMRPK  Kemendikbud    turut  mendukung upaya  pemerataan  layanan  pendidikan melalui  siaran  pendidikan.  Siaran  radio pendidikan  di  Indonesia  telah  mengudara sejak  tahun  2008,  bahkan  menurut  sejarah jauh lebih awal lagi yaitu pada tahun 1950-an yang  diselenggarakan  Jawatan  Pendidikan Masyarakat. Tujuan siaran radio  ini adalah untuk melayani para eks tentara pelajar yang terpaksa  terhenti  pendidikannya  karena berperang mempertahankan kemerdekaan RI (Siahaan, 2001).
Kemudian  dilanjutkan    oleh  Pustekkom dan Balai Pengembangan Radio Pendidikan dan  Kebudayaan  (BPMRPK)  Kemendikbud Yogyakarta selaku unit pengembang media/ audio  pembelajaran  dan  konten  siar  untuk siaran radio pendidikan. Bentuk siaran yang telah diselenggarakan selama ini yaitu melalui kerjasama  kemitraan  dengan  beberapa stasiun radio, baik radio publik, radio swasta maupun radio komunitas.
Hingga saat ini, ada 67 stasiun radio yang aktif menjadi mitra untuk menyiarkan konten siar pendidikan dari BPMRPK, termasuk radio Smansa-Sebatik,  Nunukan  yang  berada  di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan Malaysia.  Ke-67  radio  mitra  BPMRPK  ini tersebar di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi  Utara,  Bali,  Sumatera  Utara, Bengkulu,  Kalimantan  Timur,  Kalimantan Utara,  Nusa  Tenggara  Barat,  dan  Nusa Tenggara Timur (BPMRPK, 2016). Berikut alur model  siaran  radio  pendidikan  yang dikembangkan  oleh  BPMRPK  Kemdikbud Yogyakarta (Bagan 1).
kemenarikan konten siar pendidikan adalah karena komposisi antara kata/kalimat, musik, sound effect , materi dan durasi cukup baik. Kemitraan  dengan  stasiun  radio  juga dijalin oleh Universitas Soedirman (UNSOED) dengan  LPP  RRI  Purwokerto  di  bidang publikasi  informasi,  siaran  pendidikan, penelitian  dan  pengabdian  masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan budaya  lokal.  Masih  berkaitan  di  bidang kemitraan  dengan  stasiun  radio  di  bidang pendidikan,  hasil  penelitian  Widjanarko, Sulthan,  dan Lusiana menunjukkan bahwa mimbar  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan sains (IPTEKS) yang merupakan kemitraan antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyaratakat (LPPM) UNSOED dengan LPP RRI  UNSOED  mencakup  3  (tiga)  kategori siaran,  yakni  aplikasi  teknologi  untuk pedesaan,  peningkatan  kualitas  kesehatan pedesaan  dan  sosial  humaniora  pedesaan (Widjanarko, Sulthan,  Lusiana, 2013).
Untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai pendidikan di wilayah perbatasan, maka  model  siaran  pendidikan  yang  telah dikembangkan BPMRPK Yogyakarta melalui kerjasama  kemitraan  dapat  diperluas  untuk membantu  konten  siar  pendidikan  pada berbagai stasiun radio di wilayah perbatasan. Siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan merupakan salah satu alternatif dalam rangka perluasan  akses  terhadap  layanan pendidikan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berbagai  upaya  pemerintah  di  bidang pemerataan  kesempatan  memperoleh layanan  (akses)  pendidikan  di  wilayah perbatasan  telah  dilakukan  melalui pembangunan  sarana-prasarana  sekolah, asrama,  dan  pengiriman  tenaga  pengajar. Memang belum sepenuhnya dapat dinikmati secara merata oleh peserta didik di seluruh wilayah  perbatasan.  Oleh  karena  itu, diperlukan terobosan baru dan salah satu di antaranya  adalah  penyelenggaraan  siaran radio pendidikan melalui kerjasama kemitraan antara  stasiun  radio  di  wilayah  perbatasan dengan BPMRPK Kemendikbud Yogyakarta.
Model  siaran  pendidikan  yang dikembangkan  oleh  BPMRPK  Kemdikbud Yogyakarta  dengan  beberapa  stasiun  radio adalah  dalam  bentuk  kerjasama  kemitraan melalui  MoU.  Di  dalam  kerjasama  ini,  tidak ada  unsur  biaya  (gratis)  karena  biaya memproduksi  konten  siar  pendidikan  yang diserahkan kepada stasiun radio mitra adalah dibiayai APBN. Namun sesuai dengan MoU, pihak radio mitra mempunyai kewajiban untuk memberikan  jadwal  siar,  laporan,  dan mengirimkan  bukti  siar  kepada  BPMRPK Yogyakarta.
Konten  atau  program  yang  disiarkan  di beberapa  stasiun  radio  mitra  BPMRPK Yogyakarta  merupakan  hasil  rancangan bersama  yang  dilakukan  setiap  tahun. Tujuannya adalah agar konten siar pendidikan tersebut sesuai dengan kebutuhan radio mitra dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian Innayah bahwa Kemitraan  BPMRPK  Yogyakarta  dengan beberapa stasiun radio sejauh ini sudah mulai dirasakan dampaknya terutama di kalangan masyarakat pendidikan (Innayah, 2015).
Dikemukakan Innayah lebih jauh bahwa masyarakat  pendidikan  menilai  konten  siar pendidikan  yang  disiarkan  sejauh  ini  dinilai baik,  bermanfaat,  dan  penting  karena kontennya  memang  sesuai  dengan kebutuhan,  penting  untuk  diketahui,  dan sekaligus  juga  menambah  wawasan. Dikemukakan  juga  bahwa  konten  siar pendidikan yang diminati pendengar adalah Ensipop,  Kata  Mutiara,  Dongeng  Anak Nusantara, Kisah Tokoh dan Risalah Nabi dan Sahabat.  Respon  pendengar  terhadap
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567
123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567
123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567
12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 BPMRPK

## KEMDIKBUD
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)/
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) RADIO PENYIARAN SWASTA (LPS) RADIO KOMUNITAS Bagan 1. Alur model siaran radio pendidikan yang dikembangkan BPMRPK
Jurnal TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK Vol. 22 - Nomor 2, Desember 2018 ISSN: 2088 - 3978 e-ISSN: 2579 - 4833
Bentuk  kerjasama  yang  dikembangkan adalah berupa peranserta dalam menyiarkan konten pendidikan yang dikembangkan oleh BPMRPK Kemendikbud Yogyakarta. Stasiun radio  yang  berperanserta  di  wilayah perbatasan  adalah  LPP  (RRI),  LPPL,  LPS, Rakom (Radio Kominitas) bantuan Kominfo dan BBPT yang ada di 12 provinsi di wilayah perbatasan.
Rekomendasi  yang  dapat  dikemukakan sebagai tindak lanjut dari hasil kajian/telaah ini adalah diperlukannya upaya peningkatan, pembinaan,  dan  perluasan  kerjasama kemitraan antara berbagai lembaga terkait di bidang penyelenggaraan siaran radio untuk kepentingan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia  dengan  negara-negara  tetangga. Melalui peranserta masing-masing lembaga yang bekerjasama ini diharapkan akan dapat memperlancar    pelaksanaan  siaran  radio pendidikan  guna  memperluas  akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.

## PUSTAKA  ACUAN

## Buku
BPMRPK  Kemdikbud.  2016. Laporan Humas
Radio Edukasi . Yogyakarta: BPMRPK.
Darmanto  dkk.,  2012. Pengembangan program dan Programa Siaran RRI Perbatasan . Yogyakarta: Komunikasi UII.
KPI. 2012. Buku Penyiaran Perbatasan. https://dokumen.tips/documents/buku-penyiaran- perbatasan-061012.html    (Diakses  24  Juni 2018).
Prayudha, Harley dan Rustam, Andy. 2013. Radio is Sound Only, Pengantar dan Prinsip Penyiaran Radio di Era Digital. Jakarta: Broadcastmagz Publisher.

## Jurnal/Prosiding/Disertasi/Tesis/Skripsi
Hadiyat,  Yayat  D.  2016.  Lembaga  Penyiaran
Publik sebagai Media Penyiaran Perbatasan: Studi pada Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang. Jurnal Pekommas, Volume 1 No.
1, April 2016, hal. 13-20.
Innayah.  2015.  Survei  Pendengar  Terhadap Konten  Siar  Radio  Pendidikan. Jurnal Teknodik,  Volume  19,  No.  3,  Desember 2015, hal. 283-292.
Putra, Hery Kurniawan., Rivaie Wanto,, Fatmawati.
2014. Adaptasi Pembinaan Oleh Pengawas UPT Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Sosial Guru Sekolah Dasar Di Wilayah Perbatasan. http://jurnal.untan.ac.id/ index.php/jpdpb/article/viewFile/5834/5896 (Diakses 15 Januari 2015).
Raharjo,  Sandy  Nur  Ikfal.  2013. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat- Indonesia-Malaysia (studi evaluatif di Kecamatan Entikong). Widyariset,  Vol.  16 No.1,  April  2013,  hal.    73–80. http:// widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php/ widyariset/article/download/28/23.
(Diakses 9 Juni 2016).
Siahaan,  Sudirman . 2006. Mengapa Harus
Menjadi Guru?. Jurnal TEKNODIK, Vol. 10 Nomor 19,  Desember 2007, hal. 99-121.
http://jurnalteknodik.kemdikbud.go.id/index.php/ jurnalteknodik/article/view/395/250  (Diakses 23 Agustus 2018).
Witarsa. 2011. Pengaruh Kinerja Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Nilai Terhadap Pengembangan Budaya Sekolah Di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia (Studi Di SD,
SMP, Dan SMK Kabupaten Sanggau) , Jurnal Penelitian  Pendidikan  Vol.  12  No.  1 April 2011, hal. 97-109.
http://jurnal.upi.edu/3897/view/441/pengaruh- kinerja-kepemimpinan-pendidikan-berbasis- nilai-terhadap-pengembangan-budaya- sekolah-di-wilayah-perbatasan-indonesia- malaysia(studi-di-sd,-smp,-dan-smk- kabupaten-sanggau).html  (Diakses  5 April 2016).
Widjanarko, Wisnu Sulthan.  Muhammad, Lusiana
Yusida. 2013. Radio Siaran Public   sebagai
Media  Komunikasi  Perguruan Tinggi  dalam
Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan .
Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No.
2,  Desember  2013,  hal.  119-124. http://
jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/  view/6036 (Diakses 3 Maret 2016).
Yeheskel.  2014. Implementasi Pembangunan
Daerah Perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan . eJournal Administrasi Negara Volume 4, Nomor 2 , 20141377-1390, ISSN: 0000-0000. ejournal.an.fisip-unmul.org. http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/  wp- c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 4 / 0 9 / J U R N A L %20YEHESKEL%20(09-18-14-04-25- 58).docx (Diakses 3 Maret 2016).

## Lain-Lain
BPP  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur.
Optimalisasi pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah perbatasan .http:// litbang.kaltimprov.go.id/  detailabstraksi-12- optimalisasi-pemerataan-dan-peningkatan- mutu-pendidikan-di-daerah-perbatasan.html (Diakses 10 Mei 2015).
Batubara,  Harmen.  2015. Wilayah Perbatasan,
Buruknya Pengelolaan Perbatasan . http:// www.wilayahperbatasan.com/wilayah- p e r b a t a s a n - b u r u k n y a - p e n g e l o l a a n - perbatasan/(Diakses 24 Juni 2016).
Ginanjar.  2014. Mendikbud: Akses Pendidikan
Indonesia Belum Merata. (http://nasional. n e w s . v i v a . c o . i d / n e w s / r e a d / 5 0 1 2 3 2 - mendikbud—akses-pendidikan-indonesia- belum-merata) (Diakses 25 Januari 2015).
Kemenag.  2015. Penguatan pendidikan Agama
di Perbatasan Mendesak .  Sumber Internet:https://www2.kemenag.go.id/berita/ 303734/penguatan-pendidikan-agama-di- perbatasan-mendesak?lang=id  (Diakses  24 Juni 2016).
Kompas.  2016. 3.000 Guru Siap Mengajar di
Daerah Terpencil .  https://regional.  kompas. com/read/2016/01/29/18115071/  3.000.
Guru.Siap.Mengajar.di.Daerah.Terpencil.
(Diakses 11 Juni 2018).
Kemdikbud.2017. Mendikbud: Target kita bukan sekadar pemerataan akses, tetapi akses yang
berkualitas .  https://www.kemdikbud.  go.id/ main/blog/2017/08/mendikbud-target-kita- bukan-sekadar-pemerataan-akses-tetapi- akses-yang-berkualitas (Diakses16 Juli 2018). Manurung  Krisman.  2011.  Pembangunan Kawasan Perbatasan. http://www. tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/160- oktober-2011/1229-strategi-pembangunan- kawasan-perbatasan.html  (Diakses  14
Januari 2015).
Nielsen. 2014. Konsumsi Media Lebih Tinggi Di Luar Jawa. http://www.nielsen.com/  id/en/ press-room/2014/nielsen-konsumsi-media- lebih-tinggi-di-luar-jawa.html. (Diakses 8 Juni 2015).
Napitupulu, Ester Lince. 2011. Perkuat Pendidikan di Perbatasan .  http://edukasi.  kompas.com/ read/2011/10/01/04164058/ Perkuat. Pendidikan.di.Perbatasan (Diakses 25 Januari 2015).
Oebaidillah. 2016. Sinergi TIK Perkuat Pendidikan di  Perbatasan.  http://mediaindonesia.com/ read/detail/  27979-sinergi-tik-perkuat- pendidikan-di-perbatasan.
(Diakses 18 Juli 2018).
Ristekdikti. 2016. Undang-Undang RI Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional http://kelembagaan.ristekdikti. go.id/ w p c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 6 / 0 8 / UU_no_20_th_2003.pdf  (Diakses  16  Juli 2018)
Siahaan,  Sudirman.  2001. Keberadaan dan Peranan Indonesian Distance Learning Network (Idln) Serta Tantangannya Dalam Rangka Pengembangan Sumberdaya Manusia . (Diakses 23 Agustus 2018). http:// simpen.lppm.ut.ac. bid/ptjj/PTJJ%20Vol%202. 2%20september%202001/22sudirman.htm Sukoyo,  Agus.  2014. Peran RRI di Wilayah Perbatasan . http://www.academia.ed (Diakses 12 Juni 2016).
UII.  2015. Pemerintah Dituntut Peduli atas Hak
Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Perbatasan http://www.uii.ac.id/
Jurnal TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK TEKNODIK Vol. 22 - Nomor 2, Desember 2018 ISSN: 2088 - 3978 e-ISSN: 2579 - 4833
content/view/3340/257/  (Diakses  12  Januari 2015).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan BPMRPK Kemdikbud yang telah memberikan kesempatan sehingga kami bisa melakukan kajian ini. Begitu juga kepada teman-teman yang telah membantu
brainstorming untuk kajian ilmiah ini.
*******