## Jurnal Ekonomi MODERNISASI
Diana Tien Irafahmi, Dosen Jurusan Akuntansi FE Universitas Negeri Malang. email: dianairafahmi@yahoo.co.id.

## STUDI KOMPARASI PENGUKURAN KINERJA FINANSIAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI

## DAN BLITAR

## Diana Tien Irafahmi
Abstract: The purpose of this study is to measure and compare the financial performance of two governmental institutions located in East Java, Kediri and Blitar. Using data of budget realisation from that governmental institution over two periods—2007 and 2008— this study shows that Kediri had a better financial performance compare to Blitar. This study provides evidence to support the view that we are likely to see diversity in the result of financial performance measurement.

## Keywords:  financial performance measurement, governmental
institution, public sector organisation.
Akuntabilitas publik mendapat perhatian ekstra seiring dengan bergulirnya otonomi daerah. Sebagai landasan yuridis untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah produk perundangan diantaranya adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta pasal 4 PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Implikasi dari dikeluarkannya UU dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah tuntutan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel (Irafahmi, 2005).
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tingkat kabupaten diberi kewenangan yang lebih luas daripada sebelum otonomi daerah dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Konsekuensi dari sejumlah kewenangan yang lebih luas tersebut adalah kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayananan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan potensi daerahnya baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan (Halim, 2002). Sementara pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan bahwa
pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif dan transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Sebagaimana dinyatakan oleh Halim (2002), kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah akan tercermin pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tiap tahun. APBD sebagai sarana pertanggungjawaban keuangan daerah dapat digunakan sebagai instrumen yang tepat untuk menganalisis sejauh mana pencapaian pelaksanaan suatu program(kinerja) oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dan Blitar adalah dua entitas organisasi sektor publik yang berada di provinsi Jawa Timur dan berkomitmen untuk menyediakan pelayanan berkualitas pada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada. Secara topografi, dua daerah ini berhimpitan satu sama lain sehingga sumber daya dan potensi daerah yang ada di kedua daerah tersebut relatif sama. Untuk menganalisis dan membandingkan kinerja dua pemerintah daerah ini pada sektor keuangan, diperlukan suatu teknik pengukuran kinerja finansial dengan sumber APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hasil dari analisis kinerja finansial ini selanjutnya dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai tingkat kemandirian pembiayaan daerah, mengukur tingkat ketergantungan daerah dan menilai tingkat desentralisasi fiskal daerah. Berhubung pengukuran kinerja finansial pada Pemda Kabupaten Kediri dan Blitar khususnya pada tahun 2007 dan 2008 belum pernah dilakukan, maka dalam artikel ini akan disampaikan analisis dan perbandingan kinerja finansial yang datanya diambil dari APBD Kabupaten Kediri dan Blitar.

## Pengukuran Kinerja Finansial pada APBD
James B. Wittaker dalam Bastian (2006) menyatakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan demikian, dalam konteks organisasi sektor publik, pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Menurut Mardiasmo (2002), pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, dan ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Suatu sistem pengukuran kinerja yang dinamis harus memiliki setidaknya 4 kriteria berikut (Laurensius, 2005:45-46).
1. Suatu sistem pemantauan eksternal, yang secara terus menerus memantau perkembangan dan perubahan dari lingkungan luar
2. suatu sistem pemantauan internal, yang secara terus menerus memantau perkembangan dan perubahan dalam lingkungan internal dan memberikan sinyal peringatan dan tindakan ketika batas dan ambang kinerja tertentu tercapai
3. Suatu sistem review, yang menggunakan informasi yang disediakan pemantauan internal dan eksternal dan tujuan serta prioritas yang dibuat oleh sistem yang lebih tinggi untuk memutuskan tujuan dan prioritas internal
4. Suatu sistem penyebaran internal untuk menyebarkan tujuan dan prioritas yang direvisi kepada bagian-bagian kritis dalam sistem.
Berkaitan dengan pengukuran kinerja yang dinamis sebagaimana dijabarkan di atas, maka pengukuran kinerja pada dasarnya dapat dilakukan dalam dua aspek, yaitu aspek finansial dan aspek nonfinansial (Mardiasmo, 2002; Bastian, 2006; Halim, 2002). Pada aspek finansial, penilaian kinerja didasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Pengukuran dapat dilakukan dengan menganalisis varians atau selisih antara kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan (Mardiasmo, 2002), serta dapat dilakukan dengan menggunakan teknik rasio atau perbandingan antar pos di anggaran (Halim, 2002). Analisis atas hasil rasio finansial pada APBD kemudian dibandingkan dengan hasil rasio finansial pada periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi, atau bisa juga dibandingkan dengan hasil rasio finansial yang dimiliki pemerintah daerah lain yang potensi daerahnya relatif sama (Halim, 2002). Pada penelitian ini, hasil analisis rasio finansial per tahun pada masing-masing daerah akan dibandingkan antar periode maupun antar pemerintah daerah.
Sedangkan pada pengukuran kinerja aspek non finansial dapat dilakukan dengan teknik balance score card yang mencoba mengukur 4 aspek yaitu aspek finansial, aspek kepuasan konsumen, aspek proses internal serta aspek inovasi dan pembelajaran. Teknik lain selain balance score card adalah dengan teknik 3E yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis, maupun dengan pendekatan socio-economic impact . Meskipun pengukuran kinerja organisasi sektor publik untuk aspek non finansial sangat penting untuk dilakukan, namun penelitian ini lebih menekankan pada aspek finansial sebagai tahap awal proses pembandingan kinerja.

## Tingkat Kemandirian Pembiayaan
Tingkat kemandirian pembiayaan digunakan sebagai ukuran untuk menguji tingkat kekuatan kemandirian pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membiayai APBD setiap periode anggaran. Dua buah kriteria dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian pembiayaan, yaitu kemampuan daerah dalam pembiayaan dan kemampuan mobilisasi daerah (Kuncoro, 1997, dalam Arifin, 2005). Kemampuan daerah dalam pembiayaan diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah Belanja Rutin Non Pegawai (BRNP). Sedangkan untuk kemampuan mobilisasi daerah ditentukan dengan ukuran rasio Pajak Daerah (PD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah kabupaten maupun kota untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat
desentralisasi fiskal dapat diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD).
Penelitian Ekawati (2002, dalam Arifin, 2005) tentang desentralisasi fiskal di beberapa daerah tingkat dua di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tingkat desentralisasi fiskal masih rendah dibandingkan dengan desentralisasi fiskal daerah tingkat dua di Indonesia.

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang membandingkan kinerja finansial dua instansi pemerintahan. Meskipun pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat ditinjau dari sisi finansial dan non finansial, namun penelitian ini difokuskan pada sisi finansial sebagai aspek penting untuk memastikan organisasi agar dapat tetap bertahan dan dapat mencapai tujuan organisasi (Jones, 1996, dalam Arifin, 2005)
Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Sumber data penelitian yang diambil berupa data sekunder yaitu dokumen-dokumen realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dan Blitar. Data APBD yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja rutin non pegawai, pajak daerah, dan total pendapatan daerah. Adapun periode penelitian yang akan dikomparasikan adalah tahun 2007 dan 2008.

## Variabel Penelitian
Untuk mengetahui kinerja finansial dan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel penelitian yang meliputi tingkat kemandirian pembiayaan, serta tingkat desentralisasi fiskal ( a level of fiscal desentralization ) (Arifin, 2005). Tingkat kemandirian pembiayaan dibagi menjadi dua sub variabel yaitu tingkat kemampuan pembiayaan ( capability of costing ), dan tingkat kemampuan mobilisasi daerah ( capability of regional mobilization ). Seluruh variabel diperoleh dari metode dokumentasi. Berikut adalah rincian teknis pengukuran variabel yang dipakai dalam penelitian ini.
1) Tingkat Kemandirian Pembiayaan
Tingkat kemandirian pembiayaan diukur dengan dua buah kriteria yaitu kemampuan daerah dalam pembiayaan dan kemampuan mobilisasi daerah. Kemampuan daerah dalam pembiayaan diketahui dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah belanja rutin non pegawai. Sedangkan kemampuan mobilisasi daerah diketahui dari perbandingan antara pajak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah.
Pendapatan
Asli Daerah Kemampuan pembiayaan      =  ( Regional Original Revenue ) ( Capability of costing ) Jumlah Belanja Rutin Nonpegawai ( Amount of Nonemployee Routine Expenditure )
Pajak Daerah
Kemampuan Mobilisasi Daerah          =   ( Regional Tax ) ( Capability of Regional Mobilization ) Pendapatan Asli Daerah
( Regional Original Revenue )
2) Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi fiskal diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah.
Pendapatan Asli Daerah Desentralisasi Fiskal = ( Regional Original Revenue) (Fiscal Desentralization) Total Penerimaan Daerah (Total Regional Revenue)
Bagan berikut menunjukkan variabel-variabel yang menjadi obyek pengamatan dalam penelitian ini beserta formulasi yang digunakan untuk menghitung variabel tersebut.
Gambar 1. Variabel Penelitian

## Analisis Data Penelitian
Untuk mengukur dan membandingkan kinerja pemerintah daerah yang dijadikan subyek penelitian, dilakukan análisis data yang meliputi:
1. Menghitung variabel-variabel penelitian per tahun, baik untuk tahun 2007 dan 2008, sesuai dengan formula yang telah diuraikan di atas
2. Variabel-variabel yang telah dihitung rasionya selanjutnya dibandingkan antar tahun, dalam hal ini adalah rasio tahun 2007 dibandingkan dengan rasio tahun 2008
Kinerja finansial
daerah Tingkat Kemandirian Pembiayaan: 1) Kemampuan pembiayaan
2) Kemampuan mobilisasi
Desentralisasi Fiskal Kemampuan = PAD Pembiayaan
BRNP
Kemampuan = Pajak Daerah
Mobilisasi BRNP Desentralisasi  = PAD Fiskal Total APBD
3. Setelah dibandingkan antar tahun, rasio kinerja finansial masing-masing pemerintah daerah kemudian dibandingkan dengan rasio kinerja finansial pemerintah daerah yang lain. Dalam penelitian ini diwakili oleh pemerintah daerah kabupaten Blitar dengan pemerintah daerah kabupaten Kediri.
4. Melakukan interpretasi terhadap hasil analisis kinerja finansial serta terhadap hasil pembandingan baik antar waktu dan antar pemerintah daerah dengan menggunakan analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rekapitulasi Hasil Analisis Kinerja Finansial
Berikut ini dapat dilihat rekapitulasi pengukuran kinerja finansial pemerintah daerah Kabupaten Kediri dan pemerintah daerah Kabupaten Blitar untuk 2 (dua) tahun anggaran periode penelitian, yaitu tahun 2007 dan 2008.
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Analisis data Pemerintah Daerah Tahun  Kemampuan Pembiayaan Rata- rata Kemampuan Mobilisasi Rata- rata Desentrali- sasi Fiscal Rata- rata Kabupaten Kediri 2007 38,69 % 40,26% 30,2 % 30,17% 6,32 % 6,55% 2008 41,84 % 30,14 % 6,79 % Kabupaten Blitar 2007 28,66 % 29,75% 25,96 % 23,95% 5,09 % 5,12 2008 30,84 % 21,94 % 5,16 %
Sumber: data diolah

## Kemampuan Pembiayaan
Kemampuan pembiayaan ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan jumlah belanja rutin non pegawai. Semakin tinggi tingkat rasio kemampuan pembiayaan mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) untuk membiayai belanja rutin non pegawai semakin rendah, dan demikian juga sebaliknya. Tingkat kemampuan pembiayaan juga menggambarkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2002). Makin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah mencerminkan makin tingginya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 2 tahun anggaran, yaitu tahun 2007 dan 2008, tingkat kemampuan pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Kediri adalah rata-rata berkisar 40,26% atau meningkat sebesar 3,15 % dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tingkat kemampuan pembiayaan
pemerintah daerah Kabupaten Blitar yang rata-ratanya hanya sebesar 29,75% atau meningkat sebesar 2,18%, tingkat kemampuan pembiayaan kabupaten Kediri terbukti lebih unggul daripada Kabupaten Blitar. Keadaan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri lebih dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang berpotensi untuk dijadikan pendapatan asli daerah serta dapat menekan tingkat belanja rutin non pegawai.  Berdasarkan hal tersebut perlu adanya usaha dari pemerintah daerah Kabupaten Blitar untuk mengoptimalkan penggalian sumber pendapatan yang telah ada maupun dengan cara mencari sumber pendapatan lain yang belum sempat tereksplorasi misalnya yang berkaitan dengan pajak pengambilan bahan galian, pajak pencucian kendaraan bermotor, ataupun jenis retribusi daerah.

## Kemampuan Mobilisasi
Kemampuan mobilisasi daerah ditentukan oleh rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Makin tinggi rasio kemampuan mobilisasi ini menunjukkan makin besarnya porsi pendapatan dari sektor pajak daerah dalam komposisi Pendapatan Asli Daerah, demikian juga sebaliknya.
Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil analisis kinerja finansial di atas terlihat bahwa kemampuan mobilisasi pemerintah daerah kabupaten Kediri pada tahun 2007 adalah sebesar 30,2% sedangkan pada tahun 2008 sebesar 30,14% atau rata- rata sebesar 30,17%. Menurunnya rasio kemampuan mobilisasi ini (0,06%) menunjukkan menurunnya kontribusi pendapatan pajak daerah dalam keseluruhan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Kabupaten Blitar. Meskipun rasio kemampuan mobilisasi Kabupaten Kediri ini lebih tinggi daripada Kabupaten Blitar, namun trend penurunan serupa juga dialami Kabupaten Blitar. Pada tahun 2007, kemampuan mobilisasi Kabupaten Blitar adalah sebesar 25,96% sedangkan pada tahun 2008 turun menjadi  21,94% atau rata-rata sebesar 23,95%. Dengan demikian, baik Kabupaten Kediri maupun Kabupaten Blitar rata-rata hanya membukukan pendapatan pajak daerah sebesar ¼ dari keseluruhan PAD-nya.
Jika dilihat lebih detail dalam realisasi anggaran, terlihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap total PAD justru menempati posisi pertama. Penurunan rasio kemampuan mobilisasi dari tahun 2007 ke tahun 2008 untuk kedua pemerintah daerah ini merupakan cerminan makin menurunnya dominasi pajak daerah terhadap komponen total PAD. Di satu sisi, hal ini merupakan indikasi kurang optimalnya penggalian potensi pajak daerah, namun di sisi lain juga dapat diinterpretasikan sebagai penguatan penggalian potensi pendapatan daerah dari sektor non pajak seperti retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah kabupaten maupun kota untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) (Arifin, 2005). Makin tinggi rasio desentralisasi fiscal, makin nyata pula kontribusi PAD terhadap total penerimaan
APBD atau dapat pula diinterpretasikan sebagai makin rendahnya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern.
Berdasarkan tabel hasil analisis kinerja finansial di atas dapat digambarkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Kediri pada tahun 2007 adalah 6,32% dan mengalami kenaikan pada tahun 2008 menjadi 6,79%. Rata-rata desentralisasi fiscal Kabupaten Kediri adalah 6,55%. Senada dengan usuran kinerja finansial yang  telah diuraikan sebelumnya seperti kemampuan pembiayaan dan kemampuan mobilisasi, kinerja desentralisasi fiskal Kabupaten Blitar berada di bawah Kabupaten Kediri yaitu sebesar 5,09% pada tahun 2007 serta 5,16% pada tahun 2008 atau rata-rata sebesar 5,12%.
Jika ditelaah lebih mendalam, minimnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar terhadap bantuan ekstern baik dari pemerintah pusat dan provinsi. Sumbangan terbesar pendapatan daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom termasuk pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Bagi pemerintah pusat, DAU merupakan komponen belanja, sedangkan bagi Kabupaten Kediri dan Blitar, DAU menjadi salah satu komponen pendapatan utama. Dengan makin diperluasnya kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, maka implikasi finansialnya adalah peningkatan kebutuhan anggaran (Panggabean, dkk., 1999) untuk bisa menjalankan fungsi-fungsi yang diberikan pada pemerintah daerah. Dalam hal ini, peran DAU menjadi sangat sentral untuk menyeimbangkan perbedaan potensi dan kebutuhan antar daerah serta menyeimbangkan perbedaan sumberdaya dan beban fungsi antar tingkat pemerintahan. Meski demikian, bukan berarti bahwa jaminan finansial dari pemerintah pusat berupa DAU tersebut dijadikan sebagai sandaran utama pendapatan daerah sehingga mengaburkan peran tiap daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli daerahnya. Pemerintah daerah Kabupaten Kediri dan Blitar dalam hal ini tetap harus melakukan usaha-usaha untuk mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh dari potensi yang ada di daerahnya sendiri sehingga tingkat ketergantungan terhadap bantuan ekstern makin rendah.

## KESIMPULAN
Dari uraian dan analisis yang telah dilakukan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.
1. Tingkat kemandirian pembiayaan, tingkat kemampuan mobilisasi, dan tingkat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri selalu lebih tinggi daripada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
2. Jika perbandingan dilakukan antar tahun yaitu dari tahun 2007 ke tahun 2008, terlihat bahwa baik pemerintah daerah Kabupaten Kediri maupun Kabupaten Blitar mengalami penurunan rasio pada tingkat kemampuan
mobilisasi. Ini menunjukkan makin berkurangnya kontribusi pendapatan dari pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Dari sisi desentralisasi fiscal, terlihat bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar terhadap bantuan ekstern masih sangat tinggi. Terbukti dari minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung total pendapatan APBD. Hal ini juga diperkuat dengan kontribusi PAD yang hanya menyumbang kurang lebih sebesar ¼ dari total belanja rutin non pegawai (tingkat kemampuan pembiayaan).

## SARAN
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dan Blitar perlu lebih mengoptimalkan penggalian potensi pendapatan yang ada di daerah dengan harapan agar tingkat ketergantungan terhadap pendanaan dari eksternal makin rendah
2. Perlu dilakukan pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah secara riil, sehingga sektor-sektor yang belum terjamah bisa dieksplorasi, sedangkan yang sudah teridentifikasi dapat dioptimalkan penerimaannya dengan menghindari kebocoran pada saat penagihan.
3. Mengingat dari berbagai ukuran kinerja finansial yang diuraikan dalam penelitian ini terlihat bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Blitar selalu di bawah ukuran kinerja finansial Kabupaten Kediri, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos anggaran maupun kebijakan investasi dan pendanaan pada pemerintah daerah Kabupaten Blitar.
4. Bagi penelitian lanjutan, mengingat penelitian ini hanya mengurai ukuran kinerja aspek finansial, maka diperlukan pengukuran kinerja aspek non finansial pada pemerintah daerah Kabupaten Kediri dan Blitar. Hasil yang tidak senada dengan penelitian ini mungkin didapatkan dari pengukuran kinerja aspek non finansial yang sekaligus akan melengkapi hasil analisis kinerja finansial ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Johan. 2005. Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Fiscal Stress (Studi terhadap beberapa Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik , vol. 6 (2)
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Yogyakarta: Erlangga.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Irafahmi, Diana Tien. 2005. Menuju Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang Baru: Studi pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. Jurnal Eksekutif , Vol. 2 (2).
Laurensius, Ferry. 2005. Problematika Penetapan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik , vol. 6 (2).
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi
Panggabean, A., Mahi, B., Panggabean, M., Brodjonegoro, B. 1999. Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU): Konsep dan Formula Alokasi. Laporan Akhir CLEAN-Urban (USAID) projects. (Online), http://web.mac.com/adrianpanggabean/Loose_Notes_on_Indonesia/Decent ralization_and_Local_Finance_files/konsep%20dan%20alokasi%20DAU. pdf diakses pada tanggal 26 April 2010.