## ANALISIS CORPORATE CITIZENSHIP
DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ISU EKSPLOITASI LINGKUNGAN PADA FILM “SEXY
KILLERS” 1
Hanako Fatimah Pertiwi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
Komplek FISIP Universitas Indonesia, Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan, Kota Depok hanako.fatimah81@ui.ac.id

## Abstract
Corporate  responsibility  regarding  human  rights  in  Indonesia  is  important  because  companies that violate these rights are in violation of existing environmental laws. One documentary film in Indonesia  entitled  "Sexy  Killers"  shows  the  lack  of  attitude  and  responsibility  of  one  PLTU company  in  Indonesia  in  conducting  its  business,  causing  human  rights  violations.  The  film analyzed using descriptive qualitative analysis tells the story of environmental exploitation due to  the  construction  of  the  PLTU  in  Kalimantan  which  results  in  negative  externalities  ranging from  lack  of  clean  water,  environmental  pollution,  respiratory  diseases  to  death . The implementation of the law does not go well. There are already regulations on environmental law in Indonesia. This case was analyzed with the concept of human rights, four faces of corporate citizenship  and  sustainable  development.  The  results  in  this  writing  is  company  have  not achieved  good  corporate  citizenship  because  they  only  prioritize  profits  without  concern  for other stakeholders.
Keywords: Corporate  Citizenship;  Environmental  Law;  Sustainable  Development;  Human Rights

## Abstrak
Tanggung  jawab  perusahaan  tentang  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  penting  dilakukan  karena perusahaan  yang  melanggar  hak  tersebut  berarti  melanggar  hukum  lingkungan  yang  ada.  Salah satu film dokumenter di Indonesia  yang berjudul “Sexy Killers” menunjukkan kurangnya sikap dan  tanggung  jawab  salah  satu  perusahaan  PLTU  di  Indonesia  dalam  menjalankan  bisnisnya sehingga  menyebabkan  pelanggaran  HAM.  Film  yang  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis kualitatif  deskriptif  tersebut  bercerita  mengenai  eksploitasi  lingkungan  akibat  pembangunan PLTU di Kalimantan yang mengakibatkan eksternalitas negatif mulai dari kekurangan air bersih, pencemaran  lingkungan,  penyakit  pernapasan  hingga  kematian.  Implementasi  hukum  tidak berjalan dengan  baik  meskipun sudah ada  peraturan  hukum  lingkungan di  Indonesia. Kasus ini dianalisis dengan konsep HAM, four faces of corporate citizenship dan sustainable development . Hasil yang ditemukan adalah bahwa perusahaan belum mencapai corporate citizenship yang baik karena hanya mementingkan keuntungan semata tanpa mempedulikan stakeholders lainnya.
Kata  Kunci: Corporate  Citizenship; Hukum  Lingkungan;  Pembangunan  Berkelanjutan;  Hak Asasi Manusia
1 Merupakan  artikel  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  fenomena  eksploitasi  lingkungan  dalam  film dokumenter  berjudul  “Sexy  Killers”.  Film  diakses  dari:  Channel  Youtube  Watchdoc  Image: https://www.youtube.com/watch?v=qlB7vg4I-To

## A.  Pendahuluan
Adanya film dokumenter “Sexy Killers” yang  dirilis  oleh  Watchdoc  Image  pada tanggal  5  April  2019  mempertontonkan bahwa  industri  batubara  untuk  PLTU menimbulkan  masalah  lingkungan,  sosial, ekonomi,  dan  kesehatan.  Hingga  tanggal  22 Mei  2019  film  pendek  yang  sudah  ditonton sekitar 22 juta kali oleh pengguna YouTube ini  menarik  perhatian  bahwa  perusahaan- perusahaan  tambang  saling  berhubungan antara  pejabat,  pengusaha,  serta  calon  yang maju  dalam  presiden  dan  wakil  presiden tahun  2019  (Syahni,  2019).  Masalah- masalah yang ada dalam film menggambarkan kurangnya kepedulian perusahaan  terhadap  dampak  negatif  yang ditimbulkan  akibat  kegiatan  dalam  industri batubara  yang  mereka  lakukan,  mulai  dari kekurangan air bersih, pencemaran lingkungan,  penyakit  pernapasan  hingga kematian.
Dalam film tersebut, terlihat para aktivis dan  rakyat  telah  memperjuangkan  hak-hak mereka dengan usaha berdemo, bernegosiasi dan  menuntut  haknya  agar  perusahaan memperhatikan  kondisi  mereka  saat  itu. Dalam  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup sudah diatur bahwa lingkungan hidup yang  baik  dan  sehat  merupakan  hak  asasi setiap warga negara Indonesia sesuai dengan Pasal 28H UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam  menganalisis  kasus  tersebut, digunakan  beberapa  konsep  dan  teori  yang berkaitan  dengan  masalah  lingkungan  di Indonesia serta pertanggungjawaban perusahaan. Konsep tentang masalah lingkungan  tersebut  sudah  tercatat  dan berdiri  lama  di  Indonesia  dalam  rangka untuk  melindungi  kepentingan  bersama. Masalah tentang pertanggungjawaban perusahaan  mengenai  masalah  lingkungan juga  dapat  ditinjau  dengan the  four  faces  of corporate  citizenship dari  Caroll  yang melihat dari sisi etika, hukum, ekonomi, dan filantropi (Carroll, 2003).
Dalam  artikel  jurnal  yang  berjudul Perlindungan  atas  Hak  Lingkungan  Hidup
yang  Baik  dan  Sehat  di  Era  Globalisasi (Rochmani,  2015)  telah  dibahas  bahwa kerusakan lingkungan hidup bisa mengakibatkan kehidupan masyarakat terganggu.  Dalam  hal  ini,  hak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat merupakan bagian dari HAM dan pelanggaran  atas  hal  tersebut  merupakan pelanggaran HAM dan hal tersebut merupakan kejahatan lingkungan.
Selain  itu  juga  terdapat  jurnal  berjudul Arah Hukum Politik Lingkungan di Indonesia  (Siombo,  2013)  yang  membahas bahwa  keikutsertaan  pemerintah  Indonesia di  konvensi  internasional  dalam  bidang lingkungan tidak selalu menunjukkan komitmen  pemerintah  Indonesia  untuk menerapkan konsep
Pembangunan
Berkelanjutan  seperti  yang  dicanangkan dunia.  Dengan  kekayaan  sumber  daya  alam yang  Indonesia  miliki,  kehidupan  rakyat Indonesia  seharusnya  bisa  menjadi  lebih baik, namun negara belum mampu mengelola kekayaan alam tersebut. Pemerintah  harus  fokus  pada  pengawasan pelaksanaan  pembangunan,  mempercepat terwujudnya  pemerintahan  yang  bersih sehingga  pembangunan  berkelanjutan  yang memperhatikan keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dapat terwujud  demi  mencapai  kesejahteraan rakyat.
Dalam  jurnal  yang  berjudul  Audit Lingkungan  sebagai  Perwujudan  Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  yang  dibuat  oleh Ambarini, menyatakan bahwa audit lingkungan  perlu  dilakukan  sebagai  bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan  yang  memiliki  tujuan  utama untuk mengambil keuntungan untuk pemegang  saham  juga  harus  memiliki pandangan  terhadap  paradigma  tanggung jawabnya dari shareholders menjadi tanggung  jawab  sosial  kepada stakeholders (Ambarini, 2011) .
Kurangnya  pertanggungjawaban  dan kepedulian dari perusahaan batubara tersebut  perlu  ditinjau  lebih  lanjut  apabila melihat hukum lingkungan di  Indonesia dan juga  hak asasi  manusia dan tanggung jawab
perusahaan.
Dengan menganalisis
permasalahan  isu  hukum  lingkungan  dan tanggung  jawab  perusahaan  dalam  film “Sexy  Killers”,  dapat  dilihat  dampak- dampak  negatif  apa  saja  yang  terjadi  akibat pembangunan  PLTU  terhadap  masyarakat sekitar.  Dari  film  juga  dapat  ditinjau  lebih lanjut  mengenai  seberapa  besar  rasa  peduli dan  tanggung  jawab  perusahaan  PLTU terhadap  masyarakat  dengan  menganalisis film  dari  teori the  four  faces  of  corporate citizenship dari  Caroll.  Hal  inilah  yang menjadi state  of  the  art dan  kebaruan  dari penelitian ini dari penelitian yang sudah ada sebelumnya,  karena  menggunakan  studi kasus  terhadap  fenomena  terbaru  yang ditampilkan dalam film dokumenter berjudul “Sexy  Killers”  tersebut.  Penelitian  ini  akan mengangkat permasalahan mengenai analisis corporate  citizenship dan  hak  asasi manusia terhadap isu eksploitasi lingkungan pada film “Sexy Killers”?

## B.   Metode Penelitian
Metode  analisis  deskriptif  digunakan dengan  cara  mencari  sumber  data  sekunder, di antaranya adalah dengan mengambil studi literatur  berupa  jurnal,  artikel,  berita, undang-undang,  dan  buku  yang  relevan dengan  tema  yang  ingin  dibahas.  Sumber- sumber yang relevan tersebut akan membantu  dalam  menghasilkan  analisis yang lebih tajam dan mendalam.
Film  dokumenter  digunakan  sebagai data  sekunder  untuk  dianalisis  dengan  cara menggunakan  metode content  analysis. Menurut  Marying  (2010), content  analysis kualitatif  merupakan  sekumpulan  analisis teks sistematis dari tidak hanya konten yang berwujud  nyata  tapi  juga  ide  tema  dan  inti yang  ditemukan  dalam  teks  sebagai  konten utama.  Aspek  komunikasi  yang  tidak  dapat disampaikan  melalui print teks,  dapat disampaikan  melalui  audio  atau  video (Drisko, James W. & Maschi, n.d.). Metode ini dapat digunakan untuk data visual seperti film dokumenter.
Video sebagai sumber utama menjelaskan  mengenai  fenomena  kerusakan lingkungan  oleh  perusahaan  dapat  dikaji
dengan  menggunakan  literatur  dalam  sudut pandang  hak  asasi  manusia  dalam  hal  hak untuk  mendapatkan  lingkungan  yang  sehat dan bersih. Kemudian konsep the four faces of  corporate  citizenship dari  Caroll  juga akan  diambil  dari  jurnalnya  sendiri.  Selain itu  akan  dibahas  mengenai  hak  asasi manusia  akan  udara  yang  sehat  dalam kehidupannya  serta  mengenai  perusahaan yang  memegang  prinsip  pembangunan secara berkelanjutan.

## C.   Hasil dan Pembahasan
1.  Undang-Undang yang Berkaitan dengan  Hak  Asasi  Manusia  atas Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  dinyatakan  bahwa  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat  merupakan  hak  asasi setiap warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu disebutkan bahwa  audit  lingkungan  hidup  dilakukan untuk  menilai  ketaatan  penanggung  jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan  hukum  dan  kebijakan  yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan audit lingkungan  hidup  sebagai  dasar  untuk menghormati  hak  asasi  setiap  warga  negara Indonesia.
Dalam  pasal  47 ayat  (1) UU RI  No. 32 Tahun  2009  juga  disebutkan  bahwa  setiap usaha  dan/atau  kegiatan  yang  berpotensi menimbulkan  dampak  penting  terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan  dan  keselamatan  manusia  wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Sesuai yang tercantum dalam pasal tersebut, maka  perusahaan  batubara  wajib  untuk melakukan  analisis  risiko  lingkungan  hidup demi  kelangsungan  hidup  manusia  dalam hal kesehatan.
Berdasarkan  Bab  XII  UU  tersebut, maka  Menteri,  gubernur,  bupati/walikota wajib  mengawasi  ketaatan  dari  penanggung
jawab  usaha  atau  kegiatan  sesuai  dengan yang ditetapkan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur,  atau  bupati/walikota  menetapkan pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  yang merupakan  pejabat  fungsional.  Sementara itu,  dalam  film  dokumenter  Sexy  Killer menyorot  Luhut  Binsar  Panjaitan  sebagai Menteri  Koordinator  Maritim  sebagai  salah satu  pengusaha  PT  Toba  Bara  Sejahtra  di Kalimantan  yang  memiliki  empat  anak perusahaan  dan  50  tambang.  Luhut  yang sebagai Menteri dan juga sebagai pengusaha menanggapi  film  dokumenter  tersebut  tidak benar  dan  merupakan  sebuah  karya  dari orang tidak punya kerjaan (Taher, 2019) . Indonesia  memiliki  UU  No.  39  Tahun 1999  mengenai  Hak  Asasi  Manusia.  Dalam Bab II Asas-asas dasar pasal 2, berisi bahwa Negara RI mengakui  dan menjunjung tinggi hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar manusia  sebagai  hak  yang  secara  kodrati melekat  pada  dan  tidak  terpisahkan  dari manusia,  yang  harus  dilindungi,  dihormati, dan  ditegakkan  demi  peningkatan  martabat kemanusiaan,  kesejahteraan,  kebahagiaan, dan  kecerdasan  serta  keadilan.  Dalam  Bab III  HAM  dan  Kebebasan  Dasar  Manusia Pasal  9  ayat  (3)  berisi  bahwa  setiap  orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.  (Republik  Indonesia,  2019).  Hak-hak tersebut telah disalahgunakan karena adanya proses  eksploitasi  sumber  daya  alam mengakibatkan banyak  penduduk  Indonesia kehilangan  hak  atas  tanah.  Perusakan lingkungan  sebagai  salah  satu  akibatnya mempersulit  hak  atas  pangan  dan  air (Indonesia, n.d.).
WALHI adalah organisasi yang bergerak  di  bidang  lingkungan,  dari  tahun 2003  mereka  berkampanye  bahwa  hak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Isu lingkungan  hidup  dibajak  dengan  berbagai hal  yang  “ green ”  agar  melanggengkan konflik  antara  sumber  daya  alam  dan melanggar  HAM  (Ayu,  n.d.).  Dalam  hal  ini perusahaan PT Toba Bara Sejahtra memiliki pilar pada program CSR-nya yaitu
lingkungan sebagai fokusnya. Mereka memiliki fokus seperti menerapkan program “ go  green ”,  menerapkan  program  untuk pemeliharaan  sumur  bor,  pompa  air,  dan rencana  distribusi  tanah  untuk  air  bersih (PDAM), serta melakukan program pengelolaan limbah.
2. The Four Faces of Corporate Citizenship
Perhatian  ilmiah  bergeser  dari  konsep CSR  ke  konsep  "kewargaan  perusahaan ( Corporate  Citizenship/CC) ”.  Konsep  CC merupakan suatu kendaraan untuk perubahan sosial dan transformasi perusahaan.  Fokus  CC  terbatas  pada hubungan  perusahaan-komunitas.  CC  juga dipandang  sebagai  konsep  yang  lebih sempit,  konsep  yang  memiliki  kesukarelaan lebih besar daripada CSR. Berikut merupakan  konsep  yang  diambil  dari  jurnal Archie  B.  Carroll  yang  berjudul The  Four Faces  of  Corporate  Citizenship. Konsep  ini dapat  disebut  juga  dalam  jurnalnya  sebagai hal  yang  diharapkan  perusahaan  untuk memenuhi  tanggung  jawabnya  sebagai bagian dari masyarakat. Corporate citizenship memiliki  empat  hal  penting,  di antaranya  adalah  ekonomi,  hukum,  etika, dan  filantropi.  Disebutkan  bahwa  CC  yang baik diharapkan untuk:
a. Menguntungkan (memenuhi tanggung jawab ekonomi perusahaan) Organisasi bisnis diharapkan menghasilkan  penghasilan  yang  cukup untuk membayar tagihan dan menghasilkan  hadiah  mereka  investor mereka.  Warga  korporat  yang  baik menghasilkan  cukup  uang  sehingga investor mereka menerima
pengembalian yang kuat investasi mereka dan para pemangku kepentingan lainnya  yakin  akan  kelangsungan bisnis dan  aliran  produk,  layanan,  pekerjaan, dan  manfaat  lain  yang  diberikan  oleh perusahaan.  Namun  terdapat  beberapa tanggung  jawab  lainnya  selain  hanya mencari keuntungan semata. Perusahaan
berhutang kepada karyawan dan komunitas mereka dan terkadang mereka harus mengorbankan keuntungan  demi  membuat  segalanya lebih baik untuk karyawan dan komunitas  mereka.  Karena  itu,  laba merupakan sine qua non (pengaruh/sebab) kewarganegaraan
perusahaan yang efektif.
Dalam kasus film dokumenter “Sexy
Killer",  perusahaan  sudah  memenuhi tanggung  jawab  ekonomi  perusahaan karena  telah  menghasilkan  pendapatan yang tinggi dengan menyediakan sumber  penerangan  terhadap  warga negara  Indonesia.  PT  Toba  Bara Sejahtra  memberikan  dampak  positif kepada perusahaannya dengan memberikan  keuntungan  yang  besar terhadap  perusahaan,  yaitu  disebutkan dalam  kontan.co.id  (2019),  PT  Toba Bara Sejahtra memberikan pertumbuhan kinerja  keuangan  tahun  2018  dengan peningkatan  41,11%  menjadi  US$ 438,44  juta  dari  tahun  sebelumnya, yaitu  US$  310,71  juta.  Pendapatan  ini berasal  dari  penjualan  batubara  keluar negeri  dan  pasar  domestik  yang  sama- sama  turut  tumbuh  dibandingkan  tahun lalu (Kartika, 2019).
b. Mematuhi hukum (memenuhi
tanggung jawab hukumnya) Warga  korporat  yang  baik,  sama seperti  individu,  juga  diharapkan  untuk mematuhi  hukum.  Salah  satu  cara berpikir tentang hukum adalah melihatnya  sebagai  etika  terkodifikasi. Jika  etika  bisnis  adalah  tentang  apa yang  benar,  baik,  dan  adil  di  ranah komersial, hukum dirancang oleh anggota  parlemen  untuk  mewujudkan standar-standar dalam hal kinerja bisnis. Perhatian  khusus  untuk  bisnis  yang ingin menjadi warga korporat yang baik adalah undang-undang dan hukum yang dirancang  untuk  mengatur  hubungan mereka  dengan  pemangku  kepentingan utama  seperti  konsumen,  karyawan, masyarakat,  dan  lingkungan  alam.  Jika
bisnis  ingin  dianggap  dan  dikagumi sebagai  warga  korporat  yang  baik, mereka  mematuhi  undang-undang  ini dan mengintegrasikan kepatuhan hukum ke  dalam  strategi  perusahaan  dan manajemen operasional mereka.
Film  dokumenter  “Sexy  Killers” merepresentasikan  bahwa  perusahaan PT  Toba  Bara  Sejahtra  memang  sudah tahu  mengenai  aturan  hukum  yang berlaku  karena  mereka  merupakan perusahaan  terbuka  (Tbk)  yang  dapat dibeli  sahamnya  oleh  masyarakat  pada bursa  efek  Indonesia.  Mereka  taat  akan beberapa  hal,  seperti  dalam  hal  pajak. Namun  terdapat  beberapa  isu  penting mengenai  batas  wilayah  penambangan dengan  wilayah  lokasi  warga  serta pemulihan untuk lingkungan atas kerusakan yang mereka lakukan. Perusahaan  harus  memenuhi  pemangku kepentingan  yang  juga  merupakan pemerintah  sebagai  agen  publik  yang bertugas  menegakkan  standar  perilaku dalam bidang bisnis. Aturan pemerintah tersebut dianggap sebagai beban perusahaan yang tidak adil dan menghambat keuntungan dari
perusahaan  dan  kinerja  perusahaan karena  terlalu  banyak  yang  harus diperhatikan  dalam  hal  lingkungan  dan aturan-aturan  lain  yang  memberatkan perusahaan terkait dengan aspek keadilan, pengaturan kerja yang adil dan merata  dan  lain  sebagainya  yang dianggap menyulitkan perusahaan. Oleh karena  hal  tersebut,  PT  Toba  Bara Sejahtra  tidak  melaksanakan  hukumnya sebagai  bentuk  bertanggung  jawab  atas kerusakan yang mereka lakukan sehingga dalam film tersebut, pemerintah perlu mempertanyakan tanggung  jawab  dan  menegur  mereka akan  hal  tersebut  (Watchdoc  Image, 2019).
c. Terikat  dengan  tingkah  laku  yang etis  (memberikan  respon  terhadap tanggung jawab etis)
Bisnis  yang  ingin  dianggap  sebagai warga  korporat  yang  patut  dicontoh tidak  hanya  harus sukses  secara ekonomi  dan  berfungsi  sesuai  dengan hukum,  tetapi  mereka  juga  berusaha untuk beroperasi dengan cara  yang etis. Mematuhi  hukum  berarti  beroperasi pada  tingkat  minimum  perilaku  yang dapat  diterima.  Warga  korporat  yang jujur harus melampaui sekadar kepatuhan terhadap hukum.
Ada  beberapa  alasan  untuk  hal  ini.
Pertama,  undang-undang  dan  peraturan sering  mencerminkan  "minimum"  yang dapat  disetujui  oleh  anggota  parlemen dalam  pemberian  dan  manuver  politik.
Oleh karena itu, undang-undang
tersebut  mungkin  tidak  berada  pada level  atau  standar  yang  benar-benar diperlukan  untuk  melindungi  berbagai kelompok pemangku kepentingan.
Alasan  lain  mengapa  undang-undang mungkin  tidak  memadai  adalah  bahwa undang-undang mungkin tidak
membahas  semua  masalah  sosial  yang perlu  ditangani.  Etika  yang  sehat diperlukan  karena  hukum  mungkin belum  disahkan  untuk  mencerminkan pemikiran  masyarakat  tentang  beberapa masalah untuk beberapa tahun mendatang. Kasus dalam film tersebut menggambarkan bahwa perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan  hidup  belum  memiliki pemikiran etis karena tidak memperhatikan kepentingan rakyat yang  merupakan stakeholder dalam prinsip corporate  citizenship .  Dampak kesehatan yang diberikan kepada masyarakat  di  Kalimantan  tidak  diakui sebagai akibat dari aktivitas perusahaan.
Etika  perlu  disadari  oleh  perusahaan terkait  dengan  perilaku  bisnisnya  yang merugikan masyarakat. Perusahaan yang  baik  tidak  hanya  memenuhi hukum  saja  yang  suatu  waktu  dapat
tertinggal  oleh  jaman  karena  tidak diperbaharui  secara  cepat,  tapi  juga memenuhi  dan  menanamkan  etika dalam  perusahaan,  mengetahui  mana yang  baik  dan  buruk  untuk  dilakukan serta  melaksanakannya.  Dalam  hal  ini, manajer  perusahaan  berperan  besar sebagai manajer moral untuk menjalankan  bisnis  yang  penuh  dengan etika karena mereka merupakan panutan bagi  para  bawahnya.  Manajer  harus berhati-hati  mengenai  keputusannya agar dapat membentuk karakter perusahaan  yang  baik.  PT  Toba  Bara Sejahtra  untuk  itu  perlu  memiliki manajer
yang benar-benar memperhatikan sisi etika perilaku perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, tidak hanya sekadar mematuhi hukum atau mencari keuntungan semata.
d. Melakukan dan terikat dengan kegiatan  filantropis  (terikat  dengan kontribusi korporasi)
Filantropi  diyakini  secara  umum sebagai  keinginan  untuk  membantu umat  manusia  melalui  tindakan  amal, baik  yang  dilakukan  oleh  warga  negara swasta, yayasan, atau perusahaan.
Filantropi termasuk tindakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas  hidup  dan  untuk  memastikan masa  depan  yang  lebih  baik.  Warga negara  swasta  atau  perusahaan  yang baik  diilhami  oleh  rasa  amal  ini– perasaan meningkatkan kehidupan untuk  yang  lain.  Warga  korporat  yang baik  “memberikan  kembali”  kepada komunitas  tempat  mereka  tinggal  atau kepada  yang  tetap  memelihara  kantor mereka.  Bisnis  memiliki  kewajiban untuk  memberikan  sesuatu  kepada komunitas yang mendukung mereka.
PT  Toba  Bara  Sejahtra  dalam situsnya  memiliki  beberapa  pilar  dalam program  filantropinya  atau  mereka sebut dengan corporate social responsibility (CSR),  di  antaranya adalah  kesehatan,  pendidikan,  dan
lingkungan. PT Toba Bara Sejahtra juga menampilkan  beberapa  kegiatan  CSR nya  melalui  foto-foto  atau  publikasi setiap  tahunnya.  Kebanyakan  foto  dari kegiatan tersebut adalah kegiatan edukasi,  sedikit  menangani  masalah kesehatan.  Meskipun  ada  beberapa publikasi mengenai kepedulian perusahaan  terhadap  masalah  kesehatan dalam program CSR-nya, namun kepedulian  tersebut  tidak  pada  warga masyarakat  yang  berada  di  wilayah Kalimantan  atau  yang  terkena  dampak akan kegiatan penambangan yang merusak  lingkungan  tersebut  (Toba Bara, n.d.).

## 3.   Pembangunan Berkelanjutan
Konsep  pembangunan  berkelanjutan didasarkan  pada  konsep  pembangunan (pembangunan sosial-ekonomi sejalan dengan kendala ekologis), konsep kebutuhan (redistribusi sumber daya untuk memastikan kualitas  hidup  untuk  semua)  dan  konsep generasi masa depan (kemungkinan penggunaan  sumber  daya  jangka  panjang untuk  memastikan  kualitas  hidup  yang diperlukan  untuk  generasi  mendatang).  Inti dari  konsep  pembangunan  berkelanjutan berasal  dari  konsep triple  bottom  line ,  yang menyiratkan  keseimbangan  antara  tiga  pilar keberlanjutan, yaitu keberlanjutan lingkungan  yang  berfokus  pada  menjaga kualitas  lingkungan  yang  diperlukan  untuk melakukan  kegiatan  ekonomi  dan  kualitas hidup  masyarakat,  keberlanjutan  sosial berupaya  untuk  memastikan  hak  asasi manusia dan kesetaraan, pelestarian identitas budaya, penghormatan terhadap keanekaragaman  budaya,  ras  dan  agama, dan  keberlanjutan  ekonomi  yang  diperlukan untuk  memelihara  modal  alam,  sosial  dan manusia  yang  diperlukan  untuk  pendapatan dan standar kehidupan. Pembangunan berkelanjutan  yang  lengkap  dicapai  melalui keseimbangan  antara  semua  pilar  ini (Klaris, 2018).
Sedangkan, definisi keberlanjutan perusahaan/ corporate  sustainability yang dikutip  dari  Dow  Jones  Sustainability
Indexes  (2012)  merupakan  “pendekatan bisnis  yang  menciptakan  nilai  pemegang saham  jangka  panjang  dengan  merangkul peluang  dan  mengelola  risiko  yang  berasal dari  perkembangan  ekonomi,  lingkungan, dan  sosial”  (Taticchi,  2013).  Keberlanjutan perusahaan  sangat  penting  untuk  bisnis untuk keberhasilan jangka panjang perusahaan  dan  untuk  memastikan  bahwa pasar memberikan nilai di seluruh masyarakat.  Agar  dapat  berkelanjutan, perusahaan harus beroperasi secara bertanggung  jawab  sesuai  dengan  prinsip universal  dan  mengambil  tindakan  yang mendukung  masyarakat  sekitarnya  (United Nations, n.d.).
Perusahaan  batubara  dalam  film  “Sexy Killers” tersebut haruslah memenuhi konsep keberlanjutan  ekonomi,  lingkungan  dan sosial,  bukan  hanya  keberlanjutan  ekonomi saja  yang  telah  dipenuhi  dalam  hal keuntungan  perusahaan.  Dengan  adanya konsep  lingkungan,  PT  Toba  Bara  Sejahtra memikirkan generasi mendatang  demi kebutuhan  sumber  daya  dalam  jangka panjang  untuk  memastikan  kualitas  hidup dari  generasi  masa  depan  demi  meraih keberhasilan  jangka  panjang  perusahaan. Selain  itu  konsep  sosial  kepada  masyarakat perlu diterapkan dengan kepedulian perusahaan  yang  tulus  terhadap  hak  asasi mereka  berupa  pemberian  kehidupan  yang layak seperti kebersihan air dan udara. Cara perusahaan untuk melakukan pemenuhan ini harus  disertai  dengan  komitmen  yang tinggi dengan  melaporkan  upaya  yang  telah mereka  lakukan  dimana  mereka  melakukan proyek  dan  melakukan  pemulihan  atau kepedulian.  PT  Toba  Bara  Sejahtra  harus memiliki  prinsip  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan dalam melakukan bisnisnya agar dapat bertahan di masa depan dan didukung masyarakat.  Meskipun  efek  kepedulian perusahaan  ini  memiliki  waktu  yang  lama dan  tidak  memiliki  efek  langsung,  namun agar  perusahaan  tersebut  menjadi sustain maka  diperlukan  kepedulian  perusahaan terhadap stakeholders yang berkaitan.

## D.   Simpulan
Berdasarkan  analisis  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  perusahaan  tambang batubara  dalam  film  “Sexy  Killer”  masih belum  memenuhi  kriteria  dari corporate citizenship yang  diidentifikasikan  oleh Caroll.  Sejumlah  pelanggaran  HAM  dan Undang-Undang mengenai lingkungan hidup  juga  masih  terbatas  penerapan hukumnya terhadap perusahaan dikarenakan masih  adanya  aktivitas  yang  melanggar hukum  dan  HAM  tanpa  diadili.  Perusahaan batubara  dalam  kasus  ini  belum  mampu memberikan  timbal  balik  yang  baik  kepada masyarakat  yang  sesuai  dengan  prinsip pembangunan perusahaan yang berkelanjutan  agar  diterima  dalam  jangka waktu  yang  panjang  oleh  masyarakat  dan bisa bertahan sebagai perusahaan yang tidak hanya  mengandalkan  keuntungan  saja,  tapi juga etika.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarini, N. S. B. (2011). Audit
Lingkungan sebagai Perwujudan
Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Era Globalisasi  Ekonomi. Jurnal  Masalah-
Masalah Hukum , 40 (1), 93–101.
Ayu,  O.  D.  (n.d.).  Menjaga  Lingkungan Hidup  Untuk  Pemenuhan  Hak  Asasi Manusia.
Retrieved from http://ham.go.id/menjaga-lingkungan- hidup-untuk-pemenuhan-hak-asasi- manusia/
Carroll,  A.  B.  (2003).  The  Four  Faces  of Corporate  Citizenship. Business  and Society Review , 100 (101), 1–7.
Drisko,  James  W.  &  Maschi,  T.  (n.d.). Content  Analysis .  Oxford:  Oxford University Press.
Indonesia,  W.  (n.d.).  Hak  asasi  manusia. Retrieved
from http://www.watchindonesia.org/about- u/work-fields/conflict-prevention-
resolution?lang=ID
Kartika,  H.  (2019).  Pendapatan  Toba  Bara (TOBA)  melonjak  41,11%  pada  tahun lalu,  berikut  penopangnya.  Retrieved from
https://investasi.kontan.co.id/news/pend apatan-toba-bara-toba-melonjak-4111- pada-tahun-lalu-berikut-penopangnya.
Klaris,  T.  (2018).  To  The  Concept  of Sustainable  Development:  From  its Beginning  to  the  Contemporary  Issues.
Zagreb International Review of Economics & Business , (1), 67–94. Republik Indonesia. Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  39  tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (2019). Indonesia: https://www.komnasham.go.id/files/147 5231474-uu-nomor-39-tahun-1999- tentang-$H9FVDS.pdf.  Retrieved  from https://www.komnasham.go.id/files/147 5231474-uu-nomor-39-tahun-1999- tentang-$H9FVDS.pdf
Rochmani.  (2015).  Perlindungan  atas  Hak Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di  Era  Globalisasi. Jurnal  Masalah- Masalah  Hukumasalah  Hukum , 44 (1), 18–25.
Siombo, M. R. (2013). Arah Politik Hukum
Lingkungan di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah  Hukum , 42 (3),  381– 389.
Syahni,  D.  (2019).  Sexy  Killer,  Ketika Industri Batubara Hancurkan Lingkungan  dan  Ruang  Hidup  Warga. Retrieved from https://www.mongabay.co.id/2019/04/1 6/sexy-killer-ketika-industri-batubara- hancurkan-lingkungan-dan-ruang- hidup-warga/.
Taher, A. P. (2019). Respons Luhut ke Sexy
Killers:  Bukan  Sikap  Menteri  Tapi Pengusaha. Retrieved from
https://tirto.id/respons-luhut-ke-sexy- killers-bukan-sikap-menteri-tapi- pengusaha-dm1Z.
Taticchi,  P.  .  et.  a.  (2013). Sustainability Measurement  and  Reporting:  Impacts on Finance, Stakeholders Communication and Internal Measurement Practices. Corporate
Sustainability, CSR, Sustainability, Ethics & Governance . Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg.
Toba  Bara.  (n.d.).  Tentang  Toba  Bara.
Retrieved
from
http://www.tobabara.com/id/sekilas-
perusahaan/tentang-toba-bara/selamat- datang-di-website-toba-bara/
United  Nations.  (n.d.). Guide  to  Corporate Sustainability:  Shaping  a  Sustainable
Future . United Nations Global Compact. Watchdoc Image. (2019). Sexy Killers (Full Movie). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=qlB 7vg4I-To&t=1s