## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA NASIONAL YANG BERKEADILAN SOSIAL
Aris Yulia
Universitas Sahid, Jakarta
aris_jnlia@yanoo.com

## ABSTRAK
Sumber  daya  alam  di  Indonesia  secara  garis  besar  dibagi  menjadi  empat,  yakni:  bumi,  air, mang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945  untuk  mengelola  sumber  daya  alam  tersebut  untuk  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat.  Fakta  yang  terjadi,  pendistribusian  sumber  daya  agraria  tidak  seimbang  dan belum  mencerminkan  keadilan  sosial.  Dalam  hal  ini  perlu  dilakukan  pembaharuan  hukum  agraria nasional yang berkeadilan sosial.
Kata Kunci: Hukum Agraria, Berkeadilan Sosial, Pembaharuan

## ABSTRACT
Natural resources in Indonesia are broadly divided into four, namely: land, water, space, and natural  wealth  contained  in  it.  The  mandate  of  Article  33  paragraph (3)  of the 1945  Constitution of Republic  Indonesia  to  manage  these  natural  resources  is  to  be  used  as  much  as  possible  for  the prosperity  of  the  people.  In  fact,  the  distribution  of  agraria  resources  is  not  balanced  and  has  not reflected  social  justice.  In  this  case  it  is  necessary  to  renew  national  agraria  law  that  has  social justice.
Keywords: Agraria Law, Social Justice, Renewal

## PENDAHULUAN
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.  Berdasarkan  amanat  ini,  maka  negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bah ١ va seluruh  sumber  daya  alam  harus  dikuasai  dan  dipergunakan  untuk  kemakmuran rakyat.  Berdasarkan Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  mengatur  mengenai  wewenang  negara  yang bersumber  pada  hak  menguasai  negara  dan  harus  dipergunakan  untuk  mencapai  sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Tanah  merupakan  salah  satu  objek  hukum  agraria  yang  dinilai  sangat  strategis. Hal ini dikarenakan hampir setiap aktivitas kehidupan manusia terkait dengannya. Dapat disimpulkan bahwa tanah merupakan suatu objek yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang.
Kebutuhan masyarakat terhadap tanah pada saat sekarang ini tidak sesuai dengan ketersediaan tanah  yang  terbatas.  Berdasarkan  kondisi  ini  maka  pemerintah  hams  mengatur  distribusi  perolehan tanah  agar  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  tanah  dapat  terpenuhi.  Tanah  seyogyanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pendistribusian  kepemilikan  tanah  kepada  masyarakat  agar,  tercipta  dan  menjamin  kesejahteraan bersama  tidak  terlaksana  derrgan  baik  dan  tidak  mencerminkan  keadilan  sosial  sebagaimana  amanat didalam Pancasila. Hal ini terceimin dari timpangnya kepemilikan tanah di Indones'ia.

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria, 0,2 % penduduk negeri ini menguasai 56 %  aset  nasional  yang  sebagian  besar  dalam  bentuk  tanalr  (Pernyataan  Sikap  Hari  Tani  Nasional, 2017).  Pengalihan  orientasi  ftrngsi  tanah  yang  cenderung  berorientasi  untuk  mengejar  pertumbuhan pembangunan dan intlutrilisasi mengakibatkan beralili- ftrngsinya tanah-tanah yairg semula digunakan untuk  pertanian,  kini  bei'alih  ftrngsi  menjadi  kegunaan  yang  lain.  Kenyataan  yang  ada  di  lapangan selama  ini,  pendistribusian  sumber  daya  agraria  yang  tidak  seimbang  dan  tidak  mencirikan  keadilan sosial menjadi landasan dalam pembaharuan Hukum Agraria Nasional yang berkeadilan sosial.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum/normatif.  Yakni  suatu proses  penelitian  yang  digunakan  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum  maupun  doktrin-doktrin hukum  yang  menjawab  permasalahan  yang  dilradapi.  Penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan mengolalr dan menghinakan data sekunder untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yarrg dihadapi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Istilah  agraria  berasal  dari  bahasa  Yunani,  berasal  dari  kata Ager yang  berarti  ladang  atau tanah.  Sedangkan  menurut  kamus  bahasa  Indorresia,  agraria  adalah  Urtisan  pertanian  atau  tanah pertanian,  juga  urrisan  pemilikan  tanah  (Harsono,  2005).  Sedangkan  di  dalam  Undarrg-  Undang Nomor-  5  Tahun  1960  tentang  Dasar  Pokok-  Pokok Agraria (UUPA), terdapat dua  jenis  penger-tian agraria, yakni (Chornzah, 2004):
1. Secara luas, terdapat didalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, yang meliputi brrmi, air dan ruang arrgkasa. '
2. Secara sempit terdapat dalanr pasal 4 ayat (1) UUPA.
Beberapa  ahli  hukum  juga  memberikan  perrdapat  mengenai  pengertian  hukum  agraria. Subekti  berpendapat  bahwa  hukum  agraria  adalah  keseluruhan  ketentuan,-  ketentuan  hukum,  baik hukum  perdata,  maupun  hukum  tata  negara  maupun  hukum  tat.a  usaha  negara  yang  mengaftrr hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan, bunri, air dan ruang angkasa dalam, seluruh  wilayah  negara  dan,  mengatur-  pula  wewenang-wewenang  yang  bersumber  pada  hubungan- hubungan tersebut.
Uftecht  berpendapat  bahwa  hukum  agraria  dan  hukum  tanah  menjadi  bagian  hukum  tata usaha  negara  yang  menguji  perhubungan-perhubungan  hukum,  istimewa  yang  diadakan  akan memungkinkan  para  pejabat  yang  bertugas  mengurus  soal-soal  tentang  agraria  melakukan  tugas mereka itu.

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007
Secara  filosofis  pembentukan  UUPA  ditujukan  untuk  mewujudkan  apa  yang  digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “bumi, air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pernyataan ini berarti merupakan suatu kewajiban agar bumi, air,  dan  mang  angkasa  dan  kekayaan  alam  yang  diletakkan  dalam  kekuasaan  negara  untuk mewujudkan  kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia.  Kesejahteraan  yang  dimaksudkan  adalah kesejahteraan lahir batin, adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia (Hatta, 2005).
Bumi, air, dan mang angkasa termasuk mempakan kekayaan alam di Indonesia. Sumber daya alam ini mempakan bagian dari kekuasaan negara. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pengelolaan dan distribusi manfaat dari sumber daya alam ini, sangat erat kaitannya dengan peraturan yang ada didalam TAP MPR IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber  Daya  Alam.  Secara  umum,  ini  mempakan  pencapaian  dan  penyataan  eksplisit  MPR  bahwa yang paling penting dan dibutuhkan pemerintah dalam berkomitmen untuk pembaharuan pengelolaan sumber  daya  alam  dan  pembaharuan  agraria.  Hal  ini  menghamskan  Negara  dan  pemerintah  untuk mengkaji, mencabut dan merevisi semua peraturan perundang-undangan mengenai tanah dan sumber- sumber agraria lainnya, serta menyelesaikan konflik agraria yang ada saat ini secara adil dan lestari. TAP  MPR  ini  mempakan  alat  yang  paling  ampuh  dalam  proses  reformasi  dan  mempakan penyempurnaan perundang-undangan agraria di Indonesia (Chip Fay, 2005).
Sebelum  diterbitkannya  UUPA,  terjadi  dualisme  landasan  dalam  membuka  hak  atas  tanah, yakni terdapat pada pasal 51 ayat 7 IS, pada Stb 1872 No. 117 tentang Agraris Eigendom Recht yaitu memberi  hak  eigendom  (hak  milik)  kepada  orang  Indonesia,  dan  hal  yang  disamakan  dengan  hak eigendom yang terdapat pada buku II BW yang diberikan kepada mereka yang bukan orang Indonesia. Dengan diberlakukannya UUPA dapat dikatakan telah tercapai suatu kodifikasi dan unifikasi hukum agraria di Indonesia.
Penerbitan  UUPA  Nomor  5  Tahun  1960  pada  tanggal  24  September  1960  menyeragamkan dualismee aturan yang mengatur hak- hak tentang tanah di Indonesia. Maka dengan adanya dualismee aturan  yang  mengatur  tentang  hak-hak  tanah  untuk  menyeragamkannya  pada  tanggal  24  september 1960  diterbitkan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  No.  5  Tahun  1960  pada  lembar  Negara  No. 104/1960.
Pemahaman mengenai tujuan dari hukum agraria nasional tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan isi dari peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam atau agraria. Tujuan hukum agraria tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan hak menguasai negara yang  dijabarkan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA.  Dalam  pasal  tersebut  diatur  bahwa  hak  menguasai negara berisikan wewenang untuk:
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ؛
3. .Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, aii. dan ruang angkasa.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  No.5  Tahun  1960  merupakan  Undang-Undang  yang mengatur 197 juta hektar wilayah daratan Indonesia. Undang-Undang ini menuntun pemerintah dalam pengakuan dan pemberian 7 jenis hak atas tanah dan 3 tambahan jenis hak atas pemanfaatan sunrber daya  alam.  Dalam  Pasal.  16  ayat  (1)  UUPA  menyatakan  hak-  hak  atas  tana.h  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah:
1. Hak milik;
2. Hak guna usaha;
3. Hak guna bangunan;
4. Hak pakai;
5. Hak sewa;
6. Hak membuka tanah;
7. Hak memun^it hasil hutan;
8. Hak-hak lain yairg tidak teimasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengair Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.
Dalam Pasal 16 ayat (2) LUPA menyatakan hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagaimana yang dinraksud dalam Pasal 4 ayat (3 j adalah:
1. Hak guna air;
2. Hak pemeliharaan dan penangkapan i.kan;
3. Hak guna mang angkasa.
Hak yang paling kuat dan paling penuh dari semua jenis Irak adalah Hak Milik, dan diantara berbagai  jenis  hak  atas  tanah  yang  telah  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Noirror  40 Talrun.  1996  adalah  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  dan  Hak  Pakai,  serta  dalam  Peraturan Pemerintah Nonror 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tairah mengatur konsep dan prosedur untuk pengakuan atau penrberian berbagai jenis hak atas tanalr. Dalam peraftrran ini, tanali dibagi  dalam 2 jenis, yakni: Tairah Bekas Hak Adat, yakni hak lanra yang telalr diakui keberadaannya jauh sebelum adanya  UUPA;  dan  Hak  lainnya  yang  diberikan  dengan  aturan  yang  lebih  rinci,  yaitu  Hak  Guna Bangtman,  Hak  Guna  Usaha  atau  Hak  Pakai  berdasarkan  pernrolronan  hak  dengan  subjek  .Irak  atas tanalr, yang terdiri dari orang per-orang dan badan lrukum (Chip Fay, 2005).
Penguasaatr tanah oleh penguasaha sangat berbanding terbalik dengan penguasaan lahan olelr petani.  Petairi  Indonesia  hanya  menguasai  8.9juta  lra  lahan  (Susyanti,  2010).  Luas  lahan  pertanian tersebut  sangat  tidak  ideal  jika  dibandingkan  dengan  jumlalr  petani,  yang  mencapai  angka  39  juta orang. Penyempitan lahan pertanian ini disebabkan olelr makin maraknya konversi lahan pertanian ke non  pertanian.  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  mencatat  bahwa  sejak  tahun  1992-2002  laju konversi  lahan  pertanian  pertalrun  adalah  11.0  ribu  lra  dair  meningkat  menjadi  145  ribu  ha  selama empat talrun terakhir (Susyanti, 2010). Konversi lahan pertaniair ini sangat tidak sesuai dengan esensi UUPA.  UUPA  menghendaki  usaha-usaha  dalam  bidang  agraria  diatui.  unftrk  meninggikan  produksi dan kemakmuran rakyat serta menjamim derajat hidup yang baik bagi setiap WNI (Harsono, 2005).
Badan Pusat Statistik menyatakan pada Tahun 2009, terdapat sebanyak 56,5% atau sekitar 39

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007
juta petani hanya menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 ha, sedangkan idealnya menurtit Undang- Undang  Nomor  56  Tahun  1960  tentang  Penetapan  Luas  Lahan  Petanian  adalah  2  ha.  Seharusnya peiuerintah  lebih  memprioritaskan  kebijakan  untuk  kepentingan  masyarakat  tani.  Kebijakan pemerintah  sehatusnya  lebih  berpihak  dan  mengutamakan  kaum  tani  unrtik  meningkatkan kesejahteraan  bagi  petani  melalui  peningkatan  penguasaan  luas  lahan  daripada  mengkonversikan lahan pertanian menjadi lahan industry.
Membangun  hukum  agraria  yang  berkeadilan  sosial  didasari  dengan  keseimbangan  antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Kepentingan individu harus dibatasi oleh kepentingair umum yang merupakan firngsi sosial dari liak atas tanah. Pembatasan hak menguasai negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahurr 1945 berprinsip bahwa hal yang diadu oleh negai'a tidak boleh berakibat terhadap pelanggaran hak dasai. manusia sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Tahun  1945.  Pembatasan  hak  juga  bertujuan  untuk kemakmuran rakyat unhrk tercapainya nilai-nilai dalam pancasila, yakni diantaranya adalah keadi-lan sosial.
Pembaharuan  terhadap  hukum  agaria  nasional  hartis  merefleksikan  nilai-nilai  pancasila, yakni nilai  keadilair  sosial.  Rujukan  terhadap  pembahaiuan  hukum  agraria  nasional iiri  dapat  dilihat dalam kesimpulan Seminar Hulmm Nasional rv (26-30 Maret 1979) mengenai Penjabaran Panc.asila Dalam  Hukum  menyimpulkan  bahwa  pencerminan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  perundang-undangan, yaitu (Abdurrahman, 1995):
1. Pancasila  yang  mengandung  nilai-nilai  kejiwaan  bangsa  Indonesia  merttpakan  dasar  tertib hukum  Indonesia,  pedoman  dan  petunjuk  arah  perkembangannya  dengan  systein  yang terbuka dan adalah batu ujian mengenai kepatutan dan peiundang- undangan
2. Dalam  menyusun  undang-undang,  pembenhrk  undang-undang  perlu  dengan  tepat menunjukan  nilai-nilai  pancasila  yang  mendasari  ketentuan  undang-undang  itu.  Dengan demikian,  peraturan  hukum  merupakan  pelaksanaan  undang-undang  im  tidak  boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan pancasila.
3. Pencerminan nilai pancasila di dalam perundang-undangan merttpakan hakikat pembenhrkan sistem hukum nasional
Beberapa  prinsip  Pembaharuan  hukum  agraria  nasional  juga  terdapat  di  dalam  TAP  MPR No.IX/MPR/2001, diantaranya:
1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI:
2. Menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusa؛
3. Menyejahterakan  rakyat,  teiutama  melalui  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia Indonesia:
4. Mewujudkan  keadilan  tennasuk  kesetar.aan  gender  dalam  penguasaan,  pemilikarr, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam ؛
5. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat (masyarakat atau individu') ؛
6. Mewujudkan  keadilan  dalam  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  pemanfaatan  dan pemeliharaan sumber daya agraria؛
7. Memelihara  keberlanjutan,  yang  dapat  memberi  manfaat  yang  optimal  baik  unhik  generasi sekarang maupun generasi mendatang dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan؛

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007
8. Melaksanakan  fungsi  sosial,  kelestarian  dan  ftrngsi  ekologis  sesuai  dengan  kondisi  sosial budaya setempat؛
9. Meningkatkan  keterpaduan  dan  koordinasi  antar  sector  pembangunan  dalam  pelaksanaan pembaruan agraria dair pengelolaan sumber, daya alam؛
10. Mcngalmi dan menghormati Irak masyarakat hukum adat darr keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam؛
11. Mengupayakan  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  negara,  pemerintalr  (pusat,  daerah, provinsi, kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu ؛
12. Melaksanakan  desentral-isasi  berupa  pembagian  kewenangan  di  tingkat  nasional,  daerah provitrsi, kabupaten/kota dan desa atau yatrg setirrgkat), masyarakat darr individu؛
13. Melaksanakan  desentralisasi  berupa  pembagian  kewenarrgan  di  tingkat  nasional,  daeralr provinsi,  kabupaten/kota,  dan  desa  atatr  yang  setingkat  berkaitarr  dengan  alokasi  dan manajemen sumber, daya agraria dan sumber daya alam.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pembaharuan  Hukum  Agraria  Nasional  yang  Berkeadilan  Sosial  merupakan  sesuaftn  yang perlu  dan  penting  dilaksanakan.  Hal  ini  terjadi  karena  besarnya  ketimpangan  masyarakat  terhadap penguasaan tanaln, terlilnat dari segelintir masyarakat menguasai tanah lebiln dari setengah total luas lahan tanaln di Indonesia. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan keadilan sosial dan amanat dalam Undang-Undang Dasar* Negara Republik Indonesia talnrrn 1945 dan tujuan hukum agraria  nasional bahwa  kekayaan  alam  merupakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Berdasarkan  hal  di atas,  maka  perlu  dilakukan  kajian  ularrg  dan  dilakrrkarr  perubahan/  revisi  terhadap  perundang- undangan  yang  berkaitan  derrgan  hukum  agraria  nasional  agar,  lebih  mencerminkan  hukum  agraria nasional yang berkeadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA Artikel

## dalam jurnal publikasi
CYhp لآلا ؟ k  Ha. ؟ AiaVi,  Kerungku  Hukum  Negara  dalam  Mengatur  Agraria  dan  Kehutanan Indonesia: Mempertanyakan Sistem Ganda Ke ١ venarrgan atas Penguasaan Tanah.: ICRAF Southeast Asia Working Paper, No.2005 3

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
e-ISSN : 2621-7007

## Buku
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2005. Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004. Mohammad Hatta, Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan , Cetakan I. Yogyakarta: Media Abadi, 2005
Nur Sri Susyanti, Bank Tanah: Alternatif Penyelesaian Masalah Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan, Makasar: A.S. Publishing, 2010.
Abdurrahman. Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti.

## Website/ Laman
Komisi Pembaruan Agraria. 2016. Pernyataan Sikap Hari Tani Nasional. http: 7www.kpa.or.idhews/blo^/pemvataan-sikap-hari-tani-nasional-2016