## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 2 (2023) : Agustus 2023 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023
Stephen Giovanni Walangare 1 dan Syaiful Bahri 2
1 Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia 2 Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia
stephen.giovanni@ui.ac.id

## Abstract
This  research  analyzing  the  conflict  that  occurred  between  the  government  and the  residents of Rempang Island from the perspective of a growth machine in urban politics. PT MEG and Xinyi Group as investors together with representatives of the Central Government and BP Batam will be seen as a pro-growth coalition group in conflict with the residents of Rempang  Island  as  an  anti-growth coalition group. This research uses qualitative methods by analyzing secondary data in the form of literature studies and articles  regarding  the  Rempang conflict from various mass media reports. This conflict was not handled well by the pro-growth  coalition  which  did  not  carry  out  growth management and instead ignored the interests of the anti-growth coalition.
Keywords: Rempang Eco-City, Pro-growth coalition, Anti-growth coalition, Agrarian conflict

## PENDAHULUAN
Pembangunan dan investasi di bidang infrastruktur merupakan bagian integral dari pertumbuhan kawasan perkotaan. Walaupun demikian, konflik yang berkaitan dengan pembangunan dan investasi di bidang infrastruktur kerap kali terjadi, khususnya pada saat pembebasan lahan. Konflik lahan atau agraria antara masyarakat dan pemerintah cenderung meningkat ketika dihadapkan pada pesatnya pertumbuhan perkotaan di kawasan pinggiran kota, yang ditandai dengan peralihan pemanfaatan kawasan dari pedesaan ke perkotaan.
Pada bulan September 2023, konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur perkotaan kembali terjadi. Berlokasi di wilayah Kota Batam yang sangat strategis secara geografis, tepatnya di Pulau Rempang, serangkaian konflik terjadi dengan melibatkan penduduk setempat dan pemerintah serta aparat keamanan. Konflik ini berkaitan erat dengan proyek pembangunan dan investasi PT. Makmur Elok Graha (MEG) yang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, BP (Badan Pengusahaan) Batam, dan Pemkot Batam sebagai hasil dari perjanjian pengembangan Kawasan Rempang
seluas 17.000 hektar untuk proyek Rempang Eco-City. Wilayah ini diproyeksikan menjadi kawasan industri kaca dan panel surya yang akan dikelola oleh perusahaan Xinyi Group.
Konflik antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan proyek Rempang Eco-City terjadi pasca proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di bulan Agustus 2023. Ribuan warga Pulau Rempang harus direlokasi dari 16 kampung tua yang selama ini mereka tempati. Puncaknya, kerusuhan terjadi pada bulan September 2023 ketika warga Pulau Rempang menghadang aparat gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan proses pemasangan patok tanah.
Dalam mengkaji konflik yang terjadi di Pulau Rempang pada tahun 2023, perlu diperhatikan studi-studi mengenai konflik agraria yang lebih luas di negara-negara berkembang. Setidaknya terdapat empat kategori konflik antara pemerintah dengan masyarakat dalam konteks pembangunan infrastruktur dan pembebasan lahan (Watkins et al., 2017). Kategori tersebut adalah konflik yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan pemerintahan atau negara. Masing-masing kategori tentu
saja tetap memiliki aspek politik di dalamnya, pembagian tersebut hanya dimaksudkan untuk melihat keragaman konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah.
Pertama, konflik yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Degradasi ekosistem dan polusi merupakan pemicu konflik agraria dalam penelitian Siswoyo (2007) di Jawa Timur. Masyarakat sangat menentang proyek-proyek yang mereka yakini dapat menyebabkan kerusakan hutan, karena para petani pencari dan penebang kayu dikondisikan untuk berhadapan dengan para pengusaha yang bermodal besar, sementara kehidupan ekonomi petani setempat sangat ditopang oleh hutan tersebut. Beberapa penelitian lain menujukkan bahwa aspek lingkungan memang seringkali menjadi pemicu sebuah konflik agraria antara pemerintah dan masyarakat (Suliadi, 2015; Hasan, 2016).
Kedua, aspek sosial. Permasalahan terkait konflik agraria tidak hanya tentang sebatas tanah atau perebutan lahan. Konflik agraria menimbulkan permasalahan lain yang muncul seiring berlangsungnya konflik seperti penggunaan kekerasan maupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti yang dijelaskan oleh Beckert
(2014) ketika menganalisis sengketa lahan yang terjadi antara kelompok masyarakat adat Batin Sembilan yang berada di dusun Bangku (Jambi) melawan PT. Asiatic Persada. Dalam penelitian lainnya, aspek sosial yang terdapat dalam sebuah konflik politik tanah seringkali melibatkan identitas etnis atau mata pencaharian kelompok masyarakat (Somad, 2016).
Ketiga, aspek ekonomi. Temuan Rachmanto (2013) dalam analisisnya mengenai politik agraria di Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa relasi antara pemerintah dan pemodal masih bertahan di balik kebijakan yang seolah berpihak pada rakyat. Kebijakan redistribusi lahan yang dianggap berpihak pada petani justru menguntungkan para pemilik modal, melalui akumulasi dengan cara perampasan dan legalisasi aset.
Keempat, konflik yang terkait dengan aspek pemerintahan atau negara. Terdapat banyak studi yang telah dilakukan dengan fokus untuk melihat peran pemerintah atau negara dalam sebuah konflik agraria. Mulai dari aspek legal-formal dan politik tradisionalisme (Hasim, 2016; Dewa, 2017; Pranoto, 2022), perampasan tanah yang melibatkan elit oligarki (Ananta, 2016),
hingga kepentingan antar aktor dalam sebuah konflik agraria (Resnanto, 2017). Beberapa studi juga menunjukkan adanya gerakan sosial masyarakat yang menentang proyek pembangunan (Rosid, 2014; Kartiko et.al., 2020), yang salah satunya disebabkan karena permasalahan ganti rugi yang merugikan masyarakat (Goldie, 2018).
Dari sisi legal-formal, Pranoto (2022) menggunakan teori rezim penguasaan tanah (land tenure regime) untuk melihat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang melembagakan dan menghidupkan kembali Sultanaat Grond (SG) sebagai tanah kerajaan di Yogyakarta. Di sisi lain, penelitian Resnanto (2017) menganalisis perbedaan pandangan dua kelompok masyarakat dalam kasus pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Baru. Kelompok masyarakat yang mendukung mendasarkan pandangan mereka pada kepercayaan terhadap pemimpin, sedangkan penolakan datang dari kelompok masyarakat yang berpotensi kehilangan mata pencaharian. Kepentingan berbeda ditunjukkan oleh para aktor terkait. Pemda Kabupaten Kulonprogo memperjuangkan kenaikan pendapatan daerah dan di saat yang
sama harus melindungi konstituennya, sementara PT. Angkasa Pura membutuhkan bandara baru untuk mengatasi kelebihan volume penerbangan.
Pendekatan agak berbeda diambil oleh Ekayanta (2019) ketika menganalisis mengenai konsep antagonisme dalam politik, yaitu pertarungan makna diskursus pembangunan infrastruktur yang mendapat resistensi dari elemen-elemen masyarakat yang sifatnya partikular. Partikularitas tersebut adalah isu-isu politik yang menjadi terpinggirkan akibat hegemoni pembangunan infrastruktur, seperti masalah HAM, korupsi, dan lingkungan. Elemen-elemen yang partikular tersebut dapat bersatu menjadi rantai kesamaan (chain of equivalence) dan menjadi tapal batas politik (political frontier) terhadap pemerintah seperti yang ditunjukkan dalam contoh kasus pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Pasalnya, kasus tersebut telah bersinggungan dengan ragam masalah seperti konflik agraria, HAM, lingkungan, serta masyarakat adat.
Dalam studi ilmu politik, salah satu alternatif yang ditawarkan untuk menganalisis konflik lahan antara
pemerintah dan masyarakat adalah dengan melihat gabungan aspek politik dan ekonomi yang berbasiskan pada penguasaan lahan. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengkaji hal ini adalah growth machine theory. Melalui penguasaan lahan, investor melakukan akumulasi modal dan mengambil keuntungan dengan intensifikasi penggunaan lahan (Molotoch, 1976). Keberadaan lahan di perkotaan dipandang sebagai komoditas ekonomi oleh para investor dan pemilik lahan, atau yang disebut sebagai pro-growth coalition (Tretter, 2013).
Pro-growth coalition yang terbentuk melalui transfer kekayaan yang bersifat publik antara pelaku bisnis dengan pemilik lahan biasanya akan menentukan arah kebijakan pertumbuhan perkotaan. Koalisi ini akan mengabaikan kepentingan lain di luar kepentingan mereka dengan mengklaim pertumbuhan ekonomi yang mereka rencanakan akan membawa keuntungan bagi masyarakat. Sebagai akibatnya, muncullah kelompok anti-growth coalition yang kepentingannya tidak diakomodasi dalam rencana pertumbuhan perkotaan (Vogel dan Swanson, 1989).
Kelompok anti-growth coalition biasanya terdiri dari masyarakat setempat yang menjadi korban penggusuran dari kelompok pro-growth coalition. Kedua kelompok ini berada dalam sebuah kontestasi nilai. Kelompok pro-growth coalition melihat nilai tukar sebuah lahan, yaitu untuk komoditas ekonomi, sedangkan kelompok anti- growth coalition melihat nilai guna sebuah lahan, yaitu sebagai upaya menjaga komunitas masyarakat yang hidup di atas lahan yang ditempati (Eisinger dalam Vogel, 1997:10).
Istilah nilai guna dan nilai tukar berlaku untuk segala sesuatu yang digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga dapat dijual atau diperdagangkan di pasar (Harding & Blokland, 2014:94). Nilai guna dan nilai tukar biasanya diterapkan terutama pada properti, yang dipahami sebagai tanah dan bangunan. Nilai guna suatu tanah atau bangunan didapat berdasarkan kegunaan sehari-hari yang diperoleh seseorang dari properti tersebut. Namun ada beberapa pemilik properti yang tidak memiliki kepentingan terhadap nilai guna aset, karena tidak berarti dibandingkan dengan nilai tukarnya dan sejauh mana nilai tukar tersebut dapat digunakan untuk mengambil nilai lebih,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 2 (2023) : Agustus 2023
yaitu keuntungan finansial dari pihak lain. Logan dan Molotoch menyebut kelompok ini sebagai "rentiers", sebuah istilah yang secara tradisional digunakan secara pejoratif untuk menggambarkan orang-orang yang menghidupi diri mereka sendiri dengan mengenakan berbagai bentuk sewa kepada mereka yang menggunakan properti (Harding & Blokland, 2014:95).
Dengan melihat pemaparan di atas, maka memperhatikan aspek ekonomi politik menjadi sangat penting dalam menjelaskan fenomena konflik lahan dan pembangunan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba melihat kontestasi kepentingan antara pemerintah dan investor dengan warga Pulau Rempang dalam perspektif growth machine di politik perkotaan. PT MEG selaku investor bersama perwakilan Pemerintah Pusat dan BP Batam akan dilihat sebagai kelompok pro-growth coalition yang berkonflik dengan warga Pulau Rempang sebagai kelompok anti- growth coalition. Jika dirumuskan dalam sebuah kalimat yang lebih padat, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kontestasi kepentingan pro-growth coalition dan
anti-growth coalition dalam konflik pembangunan Rempang Eco-City di tahun 2023?
Mengingat konflik ini masih terus berlanjut di tahun 2023, maka penelitian ini akan memilih batasan untuk dianalisis. Penelitian ini hanya akan membahas konflik yang terjadi pasca ditetapkannya proyek Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional pada tahun 2023, hingga dibatalkannya tenggat waktu pengosongan Pulau Rempang pada 28 September 2023 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui BP Batam. Batasan penelitian ini ditetapkan agar pembahasan konflik dapat dianalisis dengan lebih tajam dan tidak terlalu meluas.
Penelitian ini betujuan untuk menganalisis konflik yang melibatkan pemerintah dengan warga Pulau Rempang, Kota Batam. Dengan menggunakan kerangka teori growth machine, penelitian ini diharapkan dapat memiliki kontribusi dalam studi akademis mengenai penanganan konflik agraria di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini juga dapat dipakai oleh para pembuat kebijakan agar dapat memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak dalam sebuah pembangunan infrastruktur.

## METODE
Metode penelitian kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian sosial yang bertujuan menganalisis suatu fenomena sosial secara holistik dan komprehensif (Creswell, 2003). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi literatur dan analisis artikel-artikel mengenai konflik Rempang dari berbagai pemberitaan media massa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai kepentingan kelompok pro- growth coalition, yaitu kepentingan ekonomi di Pulau Rempang. Bagian kedua akan diisi dengan perlawanan anti-growth coalition yang menolak meninggalkan tempat tinggal mereka di Pulau Rempang.
Pro-growth coalition dan kepentingannya
Pembedaan antara pro- growth coalition dan anti-growth coalition berasal dari sebuah teori dalam ilmu politik yang disebut sebagai growth machine theory. Teori ini menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perkotaan merupakan ekspresi spasial
dari kepentingan elit berbasis lahan (land-based elite). Molotoch mendefinisikan elit sebagai kelompok tertentu yang mempunyai relevansi dengan urusan perkotaan. Para elit yang menguasai lahan membentuk sebuah koalisi yang dibangun atas dasar keinginan bersama untuk memaksimalkan pembangunan dan kepentingan mereka sendiri terhadap sebuah kota. Molotoch mencirikan koalisi yang dibentuk oleh elit berbasis lahan ini sebagai mesin pertumbuhan perkotaan, yang melakukan akumulasi modal dan mengambil keuntungan, salah satunya dengan intensifikasi penggunaan lahan (Molotoch, 1976).
Dalam kasus konflik di Pulau Rempang, kelompok pro-growth coalition terdiri dari beberapa aktor. Salah satu aktor yang terpenting adalah BP Batam, yang sebelumnya bernama lembaga Otorita Batam. Untuk melihat kepentingan BP Batam sebagai pro- growth coalition, penelusuran historis terhadap lembaga ini menjadi penting untuk dilakukan.
Pada tahun 1971, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 74 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam menjadi Daerah Industri yang menandai lahirnya

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 2 (2023) : Agustus 2023
lembaga Otorita Batam. Lembaga yang dipimpin oleh Ibnu Sutowo ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang menetapkan lembaga Otorita Batam sebagai pengelola kawasan industri. Keppres tersebut juga menyatakan bahwa seluruh area yang berada di Kota Batam diserahkan dengan status Hak Pengelolaan (HPL) kepada Otorita Batam. Awalnya, keputusan ini diambil untuk mencegah spekulan tanah, artinya investor yang membutuhkan tanah tidak akan diberikan hak milik, namun hanya diberikan hak sewa.
Sejak memasuki era reformasi dan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Kota Batam memiliki kedudukan hukum dan politik yang lebih kuat, sehingga memunculkan tumpang tindih kewenangan akibat dualisme kelembagaan dengan Otorita Batam yang juga diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, wilayah Batam dan sekitarnya tidak lagi berada di bawah otoritas penuh dari lembaga Otorita Batam (Oktari, 2014). Dengan ditetapkannya UU No. 13 Tahun 2000, Pulau Batam yang semula hanya sebagai Kota Administratif (tanpa lembaga legislatif daerah),
statusnya berubah menjadi daerah otonom kota yang mempunyai anggota legislatif daerah. Akibatnya, terjadi dualisme kekuasaan antara Otorita Batam (Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Kota Batam, serta DPRD Kota Batam.
Tumpang tindih kewenangan ini menyebabkan peningkatan penanaman modal investor dalam rangka perkembangan industri di Batam tidak berjalan dengan maksimal (Putra, 2014). Akhirnya, demi mendukung pemberlakuan kawasan perdagangan bebas di wilayah Batam, maka lembaga Otorita Batam diubah statusnya menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui PP No. 5 tahun 2011, sehingga membuat BP Batam memiliki kewenangan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat mencari dan mengelola anggaran sendiri (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, 2014). Namun sebuah penelitian menunjukkan bahwa organisasi BP Batam masih bersifat birokratis konvensional, lebih berorientasi kepada pemerintahan dan pelayanan publik, padahal seharusnya BP Batam beroperasi laiknya korporasi bisnis dengan target kinerja yang jelas dan terukur (Zaenuddin, 2023).
Keterlibatan BP Batam dalam konflik Rempang Eco-City di tahun 2023 berkaitan erat dengan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Muhammad Rudi, Walikota Batam yang sejak tahun 2019 ditunjuk oleh Menko Perekonomian RI untuk menduduki jabatan sebagai Kepala BP Batam. Keterlibatan kepala daerah dalam mesin pertumbuhan perkotaan dilihat oleh Alan Harding sebagai keterbatasan pemerintah daerah dalam politik pembangunan daerahnya (Harding & Blokland, 2014:94). Pemerintah daerah hanyalah salah satu dari banyak pemain dalam mesin pertumbuhan perkotaan, sehingga memerlukan interaksi dengan kelompok aktor yang lebih luas. Dengan diembannya jabatan Walikota dan Kepala BP Batam dalam diri satu orang, maka kemudahan perizinan serta peningkatan investasi di wilayah Batam dan sekitarnya akan semakin mudah direalisasikan. Di masa kepemimpinan Muhammad Rudi juga, proyek Rempang Eco-City ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Rangkap jabatan yang diemban oleh Muhammad Rudi sebagai Walikota Batam dan Kepala BP Batam menunjukkan bahwa kini pemerintah daerah juga berperan sebagai pelaku
usaha dan menjelma menjadi pro-growth coalition dalam diri satu orang dengan dua jabatan sekaligus. Rangkap jabatan ini memudahkan kelompok pro-growth coalition untuk bertindak bukan hanya sebagai regulator yang diwakili oleh Walikota, tapi juga sebagai lembaga yang berorientasi pada kepentingan investasi.
Aktor lainnya yang juga berperan sebagai pro-growth coalition dalam konflik ini adalah para investor. Satu- satunya perusahaan yang memiliki hak untuk menjalankan proyek Rempang Eco-City berdasarkan perjanjian pengembangan kawasan di tahun 2004 adalah PT Makmur Elok Graha (MEG). Perusahaan ini adalah bagian dari konglomerasi Grup Artha Graha milik pengusaha Tomy Winata yang telah mendapatkan sertifikat hak guna bangunan untuk mengembangkan Kawasan Rempang atas persetujuan pengelolaan dari Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam, serta rekomendasi dari DPRD Batam.
Posisi PT MEG dalam konflik pembangunan Rempang Eco-City dapat dianggap sebagai penyewa atau rentiers. Istilah ini digunakan oleh Alan Harding (2014:95) sebagai inti dari pembangunan perkotaan. PT MEG berusaha memaksimalkan kawasan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 2 (2023) : Agustus 2023
Rempang dengan membantu mengintensifkan pemanfaatan lahan untuk penggunaan lain yang bernilai lebih tinggi secara ekonomis, yaitu kawasan industri, zona perdagangan, dan pariwisata.   Menurut Alan Harding (2014:95), rentiers tidak dapat mencapai tujuannya sendirian, yang disebabkan oleh keterbatasan keahlian dan sumber daya, serta karena aset yang mereka kelola tidak dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, atau dapat disebut juga sebagai modal parokial (parochial capital). Berbeda dengan aset yang bersifat cair seperti uang dan saham, modal parokial yang dimiliki oleh PT MEG berakar dan terikat pada tempat tertentu, yaitu Pulau Rempang. Sebagai akibatnya, PT MEG bekerja sama dengan Xinyi Group, investor yang lebih mobile atau dalam tulisan Alan Harding disebut sebagai modal metropolitan. Pada 28 Juli 2023, Pemerintah Republik Indonesia melakukan penandatanganan MoU dengan Xinyi Group dari China yang menggelontorkan modal investasi sebesar 381 triliun rupiah untuk pembangunan pabrik kaca dan panel surya di Pulau Rempang dengan komitmen jangka panjang selama 80 tahun. Kegigihan pemerintah dalam melanjutkan pembangunan Rempang
Eco-City ini bukan tanpa alasan. Tidak mudah mencari investasi sebesar 381 triliun rupiah dengan komitmen jangka panjang hingga 2080 yang disepakati bersama Xinyi Group. Perusahaan ini dikabarkan juga sedang mempertimbangkan pemindahan investasi ke Malaysia jika konflik di Rempang tidak kunjung terselesaikan (Saputro, 2023).
Dalam upaya mengamankan kombinasi modal parokial dan modal metropolitan, para rentiers memanfaatkan kekuatan dalam koalisi mereka (Harding & Blokland, 2014:96). Kekuatan yang dimaksud datang dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menunjukkan keberpihakan besar pada penanaman modal asing di Indonesia. Dalam sebuah forum dengan para pengusaha dari China, Presiden Jokowi mendesak para investor untuk menyuarakan kekhawatirannya jika mereka menemui kesulitan dengan proyek mereka di Indonesia melalui sebuah pernyataan, “Saya berharap jika ada permasalahan baik terkait pembebasan lahan maupun perizinan, silakan disampaikan,” (Arkyasa, 2023).
Keterlibatan Xinyi Group dalam pro-growth coalition sebagai perusahaan
yang menanamkan modal investasi besar di Pulau Rempang tentu tidak terjadi tanpa alasan. Bentuk konkret dari investasi Xinyi Group adalah pembangunan pabrik yang akan memproduksi panel surya, sementara itu di Batam, terdapat beberapa perusahaan yang berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yang berpotensi menjadi pelanggan utama panel surya hasil produksi pabrik Xinyi Glass. Hal ini menandakan adanya situasi yang dikondisikan untuk menciptakan relasi permintaan dan penawaran, yaitu perusahaan PLTS yang membutuhkan panel surya dan produsen panel surya dari Xinyi Glass yang akan didirikan di Pulau Rempang. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh WALHI (Trend Asia, 2023), perusahaan PLTS tersebut akan berkontribusi terhadap kebutuhan listrik rendah karbon seperti yang diinginkan oleh pemerintah Singapura, yang terutama bersumber dari PLTS di Batam. Konsorsium yang terdiri dari sekitar sembilan perusahaan secara aktif terlibat dalam perluasan strategi pengembangan PLTS untuk Batam dan wilayah sekitarnya, beberapa di antaranya adalah perusahaan-perusahaan dengan pemegang saham yang berafiliasi dengan Pemerintah Pusat, seperti PT Adaro Energi Indonesia, PT Batam Sarana
Surya, PT Toba Bara Energi, PT Indonesia Power, dan Gurin Energy Ltd.
Pro-growth coalition yang terdiri dari Pemerintah Daerah, BP Batam, PT MEG, Xinyi Group, dan Pemerintah Pusat disatukan oleh komitmen yang bersifat elitis, dimana para anggota koalisi ini mencoba untuk melegitimasi keuntungan mereka dan melucuti kritik dengan menganut ideologi pembangunan yang bebas nilai. Alan Harding menyebut ideologi semacam ini sebagai pembangunan ekonomi trickle-down yang pada dasarnya berpendapat bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan meresap ke seluruh lapisan masyarakat (Harding & Blokland, 2014:96). Pada kenyataannya, masyarakat Pulau Rempang yang tidak mendapatkan manfaat secara langsung, dalam pandangan pro-growth coalition, hanya perlu bersabar agar manfaat pembangunan ekonomi bisa sampai kepada mereka. Pro-growth coalition yang terdiri dari persekutuan antara pemerintah dengan elit bisnis menyebabkan masyarakat Rempang tidak terintegrasi ke dalam lanskap pembangunan.

## Perlawanan anti-growth coalition
Bagi kelompok pro-growth coalition mereka hanya melihat nilai
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 2 (2023) : Agustus 2023
tukar sebuah lahan, yaitu untuk komoditas ekonomi, sedangkan kelompok anti-growth coalition melihat nilai guna sebuah lahan, yaitu sebagai upaya menjaga komunitas masyarakat yang hidup di atas lahan yang ditempati (Eisinger dalam Vogel, 1997:10). Kontestasi nilai inilah yang menyebabkan terjadinya konflik antara kedua kelompok tersebut. Dalam konteks konflik di Pulau Rempang, kontestasi nilai ini tidak dipahami oleh pemerintah yang menyederhanakan masalah bahwa konflik ini hanya persoalan komunikasi. Lebih dari sekadar masalah komunikasi, konflik ini adalah sebuah kontestasi nilai.
Bagi pemerintah dan investor, nilai tukar Pulau Rempang berkaitan erat dengan potensi sumber daya alam berupa pasir silika, yang kerap disebut sebagai pasir kuarsa. Pasir kuarsa ini menjadi bahan baku utama dalam industri pembuatan kaca dan panel surya. Pengutamaan kelompok pro- growth coalition terhadap nilai tukar dibandingkan nilai guna lahan di Pulau Rempang dalam pembagunan Rempang Eco-City dapat diartikan sebagai transfer kekayaan dan peluang hidup dari kelompok anti-growth coalition kepada kelompok rentiers yang ada dalam pro- growth coalition. Bagi kelompok anti-
growth coalition, yaitu masyarakat Pulau Rempang yang terdampak, nilai guna lahan di Pulau Rempang adalah sebagai tempat tinggal dan lokasi mata pencaharian mereka. Kehilangan wilayah di Pulau Rempang sama halnya dengan kehilangan kekayaan dan peluang untuk hidup.
Warga Pulau Rempang menjunjung tinggi nilai guna lahan di Pulau Rempang karena akar sejarah yang mereka miliki dengan pulau ini. Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menuliskan catatan tentang masyarakat asli Pulau Rempang yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Orang Laut, dan Suku Orang Darat telah mendiami pulau tersebut sejak tahun 1834 (Ishlahuddin, 2023). Secara historis, mereka bukanlah pendatang, melainkan bagian dari warisan budaya dan sejarah Nusantara.
Menurut Alan Harding (2014:97) mesin pertumbuhan perkotaan didorong oleh elit bisnis yang mementingkan kelompoknya sendiri, yang secara kolektif memegang kekuasaan atas pola pembangunan perkotaan berdasarkan kendali mereka atas sumber daya material dan intelektual yang besar serta kemampuannya untuk memperlancar akses terhadap investasi eksternal. Hal
ini dapat ditentang oleh kelompok yang membela nilai guna suatu lahan dibandingkan nilai tukarnya. Di dalam anti-growth coalition, warga Pulau Rempang didukung oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang. Beberapa dari organisasi tersebut begerak di bidang lingkungan (WALHI Riau), advokasi hukum (YLBHI, LBH Pekanbaru, KontraS, Amnesty International Indonesia), relawan konflik agraria (Konsorsium Pembaruan Agraria), hingga aktivis masyarakat adat (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Semua organisasi ini terlibat bersama dalam anti-growth coalition dan memainkan peranan penting untuk mendesak Komnas HAM melakukan investigasi terhadap indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat dalam tragedi 7 September 2023.
Perlawanan yang dilakukan warga Pulau Rempang adalah respons dari tindakan aparat gabungan yang membongkar blokade warga Rempang untuk pemasangan patok lahan pada 7 September 2023. Perlawanan dilakukan karena proyek Rempang Eco-City akan menggusur 16 Kampung Tua yang menjadi tempat tinggal warga di Rempang sejak 1834 (Solidaritas
Nasional untuk Rempang, 2023). Penolakan dilakukan oleh masyarakat adat yang khawatir akan kehilangan ruang hidup mereka.
Kepentingan kelompok anti- growth coalition menjadi makin terabaikan karena masalah relokasi lebih dari 7.000 warga Kampung Tua. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengklaim akan menyediakan lahan untuk relokasi warga, yaitu hunian baru berupa rumah tipe 45 senilai 120 juta rupiah dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi (Komnas HAM, 2023). Namun, komitmen ini tidak sejalan dengan kenyataan bahwa proyek pemukiman baru tersebut belum berjalan dan masih berupa hutan dan tanah kosong (Solidaritas Nasional untuk Rempang, 2023). Hunian baru ini baru akan siap dihuni pada Agustus 2024, sehingga relokasi ke rumah susun sementara ini menimbulkan kekhawatiran warga akan kehilangan sejarah/identitas, tecabut dari jejaring sosial yang ada, serta ketidakpastian untuk mengawali hidup di tempat yang baru (Noviantika, 2023).
Selain warga Kampung Tua, perlawanan lain datang dari komunitas nelayan di Pulau Rempang (Ishlahuddin, 2023). Tempat para nelayan tersebut memancing akan terdampak

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 2 (2023) : Agustus 2023
pembangunan pelabuhan bongkar muat yang berada di pesisir Kampung Pasir Merah, Sembulang, Pulau Rempang. Pembangunan pelabuhan yang melibatkan pengerukan pasir dan reklamasi akan berdampak pada kondisi laut, kerusakan terumbu karang, dan hilangnya biota laut yang akan mengurangi hasil tangkapan para nelayan.
Hasil investigasi Ombudsman juga menunjukkan beberapa kerugian warga Pulau Rempang pasca konflik ini berlangsung. Kerugian ini terutama seputar kesulitan akses masyarakat terhadap pasokan bahan pangan (Utami, 2023). Ombudsman juga memandang bahwa tidak terdapat kesesuaian kesempatan kerja antara kawasan industri yang akan dibangun (hilirisasi pasir silika) dengan 90% tenaga kerja lokal di Pulau Rempang yang berprofesi sebagai nelayan. Wawancara yang dilakukan oleh tim penelitian Project Multatuli terhadap warga Pulau Rempang menunjukkan resistensi para nelayan dalam hal relokasi tempat tinggal (Isslahuddin, 2023). Komunitas nelayan menyadari bahwa mereka tidak akan mampu bersaing dengan karyawan perusahaan investor dalam
mendapatkan akses terhadap peluang kerja.
Sederet kerugian yang menimpa warga Pulau Rempang sebagaimana dijelaskan di atas menguatkan apa yang disampaikan oleh Alan Harding (2014:107) bahwa beban sosio-ekonomi dalam pengambilan keputusan oleh pro- growth coalition cenderung lebih banyak ditanggung oleh masyarakat anti-growth coalition. Warga Pulau Rempang adalah kelompok yang paling dirugikan akibat proyek pembangunan Rempang Eco-City. Beban sosio-ekonomi yang harus ditanggung oleh warga Pulau Rempang membuat mereka skeptis dengan klaim- klaim dan janji kesejahteraan dari proyek Rempang Eco-City.
Dalam beberapa kesempatan, pihak pro-growth coalition menjelaskan bahwa proyek Rempang Eco-City dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat Pulau Rempang, salah satunya dengan mengklaim bahwa proyek ini diperkirakan akan menciptakan sekitar 35.000 lapangan kerja. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad secara eksplisit menghimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban guna melindungi iklim investasi, dengan mengatakan bahwa proyek Rempang
Eco-City berpotensi membawa manfaat besar, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau dan seluruh Indonesia (Pemprov Kepri, 2023). Janji pertumbuhan ekonomi ini diabaikan oleh warga Pulau Rempang karena kelompok pro-growth coalition tidak melakukan apa yang disebut oleh Vogel dan Swanson (1989:77) sebagai manajemen pertumbuhan (growth management). Manajemen pertumbuhan ini melibatkan kemampuan pro-growth coalition untuk memenuhi kepentingan anti-growth coalition, yaitu pemenuhan terhadap nilai guna lahan sebagai tempat tinggal dan mata pencaharian mereka.
Manajemen pertumbuhan inilah yang absen dalam rencana pembangunan Rempang Eco-City, sehingga konflik menjadi tidak terhindarkan. Jika kelompok pro-growth coalition mengerjakan manajemen pertumbuhan dengan benar, maka akan memberikan kepastian hukum kepada warga Pulau Rempang. Warga Pulau Rempang membutuhkan kepastian hukum terhadap tanah yang mereka tempati, karena sejak Keppres No. 28 Tahun 1992 diterbitkan, daerah Pulau Rempang ditetapkan statusnya sebagai kawasan
berikat (bonded zone). Penetapan wilayah Rempang sebagai kawasan berikat dianggap sebagai sesuatu yang problematis, karena Pemerintah tidak memisahkan terlebih dahulu antara kawasan penduduk, industri, dan komersial (Albintani, 2016:24-25).
Ketidakpastian status lahan secara hukum bagi warga Pulau Rempang sebenarnya sudah diupayakan untuk diselesaikan oleh Presiden Jokowi pada kampanye Pilpres 2019, ketika berjanji untuk merampungkan pemberian sertifikat bagi warga Pulau Rempang hanya dalam waktu tiga bulan (Sofia, 2019). Namun, janji pemberian sertifikat bagi anti-growth coalition kini berubah menjadi pemberian "karpet merah" kepada kelompok pro-growth coalition. Investor diberikan fasilitas dan kemudahan untuk berinvestasi di Pulau Rempang melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ketika kelompok pro-growth coalition seharusnya mengelola manajemen pertumbuhan dengan memperhatikan kepentingan anti-growth coalition, warga Pulau Rempang justru mendapat perlakuan kriminalisasi oleh penegak hukum. Salah satunya adalah Gerisman Ahmad selaku Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 2 (2023) : Agustus 2023
(KERAMAT) yang dijemput paksa tanpa surat penangkapan oleh kepolisian Polda Kepri untuk diperiksa atas tuduhan dugaan penjualan tiket ilegal (WALHI Riau, 2023).
Pada 7 September 2023, BP Batam mengerahkan sejumlah aparat gabungan untuk mengawal pematokan lahan. Laporan beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang (2023) mencatat lebih dari 1.000 personel yang terdiri dari Polisi, TNI, Satpol PP dan Ditpam BP Batam dikerahkan untuk melakukan pengawalan pematokan lahan, sekaligus mengantisipasi terjadinya kerusuhan. Jika hanya bermaksud untuk melakukan pengawalan pematokan lahan, maka jumlah aparat yang dikerahkan pasti akan jauh lebih sedikit.
Temuan menarik menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan bukan hanya dilakukan oleh aparat gabungan yang berada dalam pro-growth coalition saat sedang bertugas mengawal proses pematokan lahan. Perwakilan Polda Riau menunjukkan adanya kekerasan yang juga dilakukan oleh warga terhadap pihak kepolisian. Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan, “Bagaimana
enggak kekuatan berlebih, negosiator dari Polwan saja sudah tidak ditanggapi. Dalmas awal kami sudah dilempari dengan ketapel, batu, dan klewang...bahkan yang membahayakan petugas dengan melempar bom molotov” (BBC Indonesia, 2023). Sebagian masyarakat juga didapati melakukan blokade di Jalan Trans Barelang, yang merupakan jalur penghubung antar- pulau, termasuk untuk aktivitas ekonomi dan pariwisata.
Bentrokan tidak dapat dihindari ketika aparat berusaha menerobos barikade warga dan menggunakan gas air mata untuk membubarkan warga (Komnas HAM, 2023). Aparat kepolisian menembakkan gas air mata secara serampangan menuju area sekolah, yang juga dibuktikan dengan ditemukannya beberapa selongsong peluru gas air mata di sekitar area sekolah (Solidaritas Nasional untuk Rempang, 2023).
Sejak Rempang Eco-City ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2023, kelompok pro-growth coalition tidak memenuhi kepentingan nilai guna lahan bagi kelompok anti-growth coalition. Warga Pulau Rempang tidak memiliki akses yang cukup untuk benar-benar berpartisipasi secara terbuka, setara, dan
adil dalam memperjuangkan kepentingannya. Kelompok pro-growth coalition lebih memilih mengedepankan pendekatan yang intimidatif dalam melakukan relokasi. Hasil investigasi Komnas HAM (2023) menunjukkan bahwa warga dipaksa menyetujui relokasi oleh para pegawai kelurahan dan kecamatan, disertai tekanan dalam sosialisasi yang searah dan tidak partisipatif. Kunjungan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada 18 September 2023 ke Pulau Rempang juga tidak banyak menyediakan tawaran relokasi yang partisipatif. Warga Pulau Rempang tidak mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai pemulihan kembali kondisi sosial ekonomi dan peluang kerja di tempat yang baru. BP Batam juga hanya melakukan dua kali sosialisasi kepada warga dan hanya memaparkan program relokasi tanpa ada penjelasan yang detail tentang ganti rugi (BBC Indonesia, 2023).

## KESIMPULAN
Dalam penelitian ini ditemukan adanya kontestasi kepentingan antara pro-growth coalition (pemerintah dan investor sebagai rentiers) dan anti- growth coalition (warga Pulau Rempang). Kelompok pro-growth coalition melihat nilai tukar ekonomi
Pulau Rempang, sedangkan kelompok anti-growth coalition memandang lahan di Pulau Rempang sebagai tempat tinggal dan wilayah yang mereka gunakan sebagai mata pencaharian. Kontestasi kepentingan ini tidak ditangani dengan baik oleh kelompok pro-growth coalition yang sejak awal tidak melakukan manajemen pertumbuhan dan justru mengabaikan kepentingan-kepentingan anti-growth coalition.
Menurut Vogel dan Swanson (1989:83) manajemen pertumbuhan dapat berkontribusi terhadap kontestasi kepentingan pro-growth coalition dan anti-growth coalition, dengan mengubah sifat pertanyaan dari, “Apakah pertumbuhan itu baik atau buruk?”, menjadi "Pertumbuhan yang seperti apa?", "Ke mana arah pertumbuhannya?", "Kapan pertumbuhan akan terjadi?", “Siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan tersebut?”, dan “Apa dampak pertumbuhan tersebut terhadap masyarakat?”. Warga Pulau Rempang berhak menanyakan pertanyaan- pertanyaan tersebut, dan menanti jawaban yang memuaskan dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Albintani, Muchid. (2016). Berburu Rente
di Pulau Batam: Provinsi Istimewa Singapura, dan "Negara Bintan". Yogyakarta:
Deepublish.
Creswell, J. W. (2003). Research Design
Qualitative and Quantitative Approaches. London: SAGE Publications.
Eisinger, Peter. (1997). "Theoretical Models  in Urban Politics." Dalam
Ronald K. Vogel (ed.).
Handbook of   Research on Urban
Politics and   Policy in the United States. London: Greenwood
Press.
Harding, Alan., Blokland, Talja. (2014).
Urban Theory: A Critical Introduction to Power, Cities, and
Urbanism in the 21th Century. London: SAGE Publications.

## Jurnal
Ananta, Dicky Dwi. (2016). "Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia:   Kasus Perampasan Tanah di  Kabupaten Karawang Tahun   2014," Jurnal Politik: Vol. 2: Iss. 1,  Article 1.
Beckert, B., Dittrich, C., & Adiwibowo, S.
(2014). "Contested Land:
An Analysis of Multi-layered
Conflicts
in Jambi Province,
Sumatra,
Indonesia."
Australian Journal of South-East Asian Studies, 7:1, pp. 75-  92.
Goldie, Jennifer. (2018). "Pihak yang Berhak Mendapat Ganti Rugi Kerugian Pengadaan Tanah bagi   Pembangunan
untuk Kepentingan   Umum di atas Tanah Paku Alam." Jurist- Diction 1 (1):198-225.
Hasan, F. (2016). Strategi Perlawanan Petani: Studi Kasus atas Perjuangan   Paguyuban Petani Lahan Pantai  (PPLP) dalam
Konflik Sengketa Lahan di
Pesisir Selatan Kulon Progo
Yogyakarta. Universitas Islam Negeri   Sunan Kalijaga.
Hasim, Rangga. (2016). "Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground dalam  Undang-Undang No. 13 Tahun 2013   tentang Keistimewaan Yogyakarta   dan Hukum Tanah Nasional." Arena Hukum 9 (2): 207-224.
Kartiko, David Efendi, Alam Mahadika. (2020). "Politik Tanah: Gerakan Perlawanan Paguyuban Petani Lahan
Pantai Kulon Progo terhadap Tanah Berstatus Pakualam Ground Tahun   2016- 2018." Jurnal Ilmu Sosial dan   Ilmu Politik Vol. 3 No. 2.
Molotoch, Harvey. (1976). "The City as a
Growth Machine: Toward a
Political Economy of Place."
American Journal of Sociology,
82(2), 309–332.
http://www.jstor.org/stab
le/2777096
Oktari, Erliza. (2014). "Administrative Reform of Batam Indonesian Free Zone Authority (BIFZA)  in
Implementing Free Trade Zone   (FTZ)." Batam City
Indonesia Public Policy and Administration Research.   Vol. 4, No. 1.
Pranoto, Carolus Bregas. (2017). "Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia, dan Kembalinya Tanah Kasultanan di Yogyakarta," Jurnal Politik: Vol. 3:
Iss. 1, Article 2.
Siswoyo, B. (2007). "Hutan Rakyat dan
Serbuan Pasar: Studi Refleksi Pengusahaan Hutan
Rakyat Lestari secara
Kolaboratif  di  Pacitan,  Jawa Timur." Jurnal Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Vol. 11 No. 2 (153-286). Suliadi.  (2015). "Resistensi Petani terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo." Jurnal Sosiologi
Reflektif Vol. 2 (No. 2).
Tretter, Eliot. (2013). "Sustainability and Neoliberal Urban Development: The Environment, Crime and the   Remaking of Austin’s Downtown."  Urban Studies, Vol. 50, No. 11.
Vogel, R., Swanson, B. E. (1989). "The Growth Machine Versus the   Antigrowth Coalition." Urban Affairs  Review  Vol. 25 No. 1, 63-85.
Zaenuddin, Muhammad. (2023). "Strategi Kebijakan Pembangunan di Kota   Batam." Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5 No. 1.

## Artikel Ilmiah
Resnanto, Radityo Akbar. (2017). Pilihan Rasional Aktor dalam Penyikapan Pembangunan Bandara  New Yogyakarta International Airport. FISIP Universitas Airlangga.
Rosid, Fathor. (2014). Dinamika Gerakan Sosial: Studi Peran Intelektual dalam   Melakukan Gerakan  Sosial dengan  Masyarakat  Sipil untuk Mendapatkan  Pelayanan Listrik di
Desa Mulyorejo Kecamatan
Silo Kabupaten Jember.
Somad, A. (2016, Oktober 13). Gerakan Petani  Kulonprogo Melawan SG dan   PAG. IndoProgress. Diakses dari https://indoprogress.com/2016/ 10/ge  rakan-petani-kulonprogo- melawan- sg-dan-pag/
Watkins, Graham George, Sven-Uwe Mueller, Hendrik Meller, Maria Cecilia Ramirez, Tomás Serebrisky, dan Andreas Georgoulias.  (2017). Lesson from Four   Decades of Infrastructure Project Related Conflict in Latin America and the Carribean. Washington, DC:  Inter-American Development Bank.

## Artikel Berita
Arianto, Tjahjo. (2023, September 14). "Memahami Kasus Pulau
Rempang."   Kompas.
Arkyasa, M. (2023, Juli 28). Jokowi Vows
of Indonesia's Steady Investment to Chinese
Investors. Tempo English. Diakses dari https://en.tempo.co/read/
1753244/jok owi-vows-of- indonesias-steady-  investment- to-chinese-investors
BBC Indonesia. (2023, September 23).
Polisi   salahkan angin atas masuknya gas air   mata ke wilayah sekolah di Rempang,
kata Komnas HAM. BBC Indonesia.   Diakses dari https://www.bbc.com/ind onesia/artic  les/c4nex0npy2vo
Ishlahuddin, M. (2023, Oktober).
Mengubur   Harapan Warga
Rempang: Dulu Dijanjikan Sertifikat, Kini Digusur Demi Investasi Asing. Project Multatuli. Diakses dari https://projectmultatuli.or g/mengubu  r-harapan-warga- rempang-dulu- dijanjikan- sertifikat-kini-digusur- demi- investasi-asing/
Noviantika, Tria. (2023, September 27).
Hak   Atas Pembangunan:
Refleksi dari   Konflik Agraria Rempang dan Proyek
Strategis Nasional (PSN). FH
UGM. Diakses dari
https://law.ugm.ac.id/hak- atas-  pembangunan-refleksi- dari-konflik-  agraria-rempang- dan-proyek-  strategis-nasional- psn/
Saputro. (2023, September 15). Akan Investasi Rp 381 T di Rempang,   Kalau Lambat Xinyi Group Bisa   Kabur ke Johor. Kumparan Bisnis.   Diakses dari https://kumparan.com/ku mparanbisni  s/akan-investasi- rp-381-t-di- rempang- kalau-lambat-xinyi-group-  bisa- kabur-ke-johor-21ByeZr5hsf
Sofia, H. (2019, April). Jokowi janjikan sertifikasi Kampung Tua di Batam. Antara. Diakses dari https://www.antaranews.c om/berita/8  21107/jokowi- janjikan-sertifikasi-  kampung- tua-di-batam
Trend Asia. (2023, September 27).
Rempang's Eviction Crisis: Absence of Eco City Planning Raises Questions, Suspicions Surround Government Officials in Batam's Solar Power Plant Project. Diakses dari https://trendasia.org/en/r
empangs- eviction-crisis-
absence-of-eco-city-  planning- raises-questions- suspicions- surround-government-
officials-in-batams-solar-
power- plant-project/
Utami, Sinar. (2023, September 27).
Ombudsman: Tak Ada Kepastian   Warga Rempang Sejahtera Imbas Proyek Eco- City. Kumparan Bisnis.
Diakses dari https://kumparan.com/ku mparanbisni  s/ombudsman-tak- ada-kepastian- warga- rempang-sejahtera-imbas- proyek-eco-city- 21GnqxnWtuv/full

## Publikasi Lembaga
BP Batam. (2023, September 26). Napak Tilas Pembangunan Batam dalam  Sejarah Badan Pengusahaan Batam.
Diakses dari https://bpbatam.go.id/pro fil/latar-
belakang/ Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. (2014). Kajian Kelembagaan dan Tata Kelola Badan Pengusahaan  Kawasan
Perdagangan dan   Pelabuhan Bebas Batam.  Tanjungpinang:
Ditjen  Perbendaharaan Provinsi Kepulauan   Riau.
Komnas HAM. (2023, September 22). Temuan Awal Komnas
HAM atas
Kasus Pulau Rempang. Diakses dari https://www.komnasham. go.id/files/  20230922- keterangan-pers-nomor-  55- hm-00-$MIDB.pdf
Pemprov Kepri. (2023, September 12). Gubernur Kepri & Forkopimda   Himbau Masyarakat Menjaga Kamtibmas. Diakses dari https://www.kepriprov.go. id/berita/g  ubernur/gubernur- kepri-forkopimda-  himbau- masyarakat-menjaga- kamtibmas
Solidaritas Nasional untuk Rempang.
(2023). Keadilan Timpang di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM 7 September 2023
di Pulau Rempang. Jakarta: Komisi   untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS).
WALHI Riau. (2023, Agustus 13).
Mengecam Polda Kepri Atas Upaya   Penjemputan Paksa dan Kriminalisasi   Terhadap Warga di Rempang-  Galang, Kota Batam. Diakses dari https://www.walhiriau.or.i d/2023/08/  14/mengecam- polda-kepri-atas- upaya- penjemputan-paksa-dan- kriminalisasi-terhadap- warga-di- rempang-galang- kota-batam/

## Skripsi/Tesis
Dewa, Irfan Yoginawa Rifma. (2017). Politik Agraria di Daerah Istimewa: Konflik   Lahan Kepemilikan dan Penguasaan
Tanah di Kawasan Pesisir
Pantai  Kabupaten Gunung Kidul.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Ekayanta, Fredick Broven. (2019).
Konstruksi Diskursus Pembangunan Infrastruktur Era Pemerintahan Joko   Widodo- Jusuf Kalla (2014-2019).   Tesis. Depok: FISIP UI.
Putra, Bayu. (2014). Dampak Dualisme Kewenangan dalam

## Pelayanan   Administrasi
Penananaman Modal: Studi Kasus Implementasi
Desentralisasi di Kota
Batam. Yogyakarta: Tesis
MAP UGM.
Rachmanto, Arriza. (2013). Relasi Kekuasaan   antara Negara dan   Modal dalam Politik Agraria di   Masa Reformasi (1999-2013): Studi   Kasus
Kabupaten Cilacap. Skripsi.
Depok: FISIP UI.