## Pendahuluan
Merokok merupakan sebuah aktifitas yang sering kita jumpai pada masyarakat di mana pun di dunia, termasuk di Indonesia, dari yang muda sampai yang tua, laki-laki atau wanita, dan dari yang berpendidikan ataupun tidak. Hal tersebut  dapat  dipahami  karena  merokok sudah menjadi sebuah tradisi, bahkan bagian dari gaya hidup. Dengan penduduk dan jumlah perokok yang sangat besar, Indonesia adalah pasar rokok yang luar biasa menjanjikan bagi industri rokok dalam negeri maupun luar negeri. Kebiasaan merokok yang diperkenalkan oleh Belanda pada zaman penjajahan dulu telah lama  mentradisi  dan  dipraktikkan  oleh masyarakat Indonesia dalam intensitas dan
skala  yang  jauh  lebih  luas  dibandingkan dengan di negara yang mengenalkan tradisi tersebut. Secara sosiologis, merokok dapat menjadi instrumen pergaulan sosial, simbol status bagi pelakunya, dan secara psikologis dapat menjadi instrumen bagi perokok untuk keluar dari kebosanan, stres, dan menjaga konsentrasi.  Pada  sisi  lain,  rokok  dapat menimbulkan perasaan ketagihan dan zat-zat beracun  yang  terkandung  dalam  tembakau dapat menggangu kesehatan penghirupnya.
Kebiasaan merokok sangat bervariasi, baik dalam  hal  motivasi  maupun  intensitasnya. Pertama , orang merokok sekadar mencoba saja,  terpengaruh  lingkungan,  seperti kebiasaan orang tua, saudara, atau teman.

## PERILAKU MEROKOK DAN PENGALAMAN REGULASI
DI BERBAGAI NEGARA 1

## Muhadjir Darwin 2

## Abstract
This paper elaborates smoking behavior and its implication to health as well as household welfare.  The controversy of this behavior and its implication is explored: cigarette is demanding goods  for  many  people,  particularly  men;  cigarette  industries  also  contribute  a  lot  to  job opportunities, household income, and government revenues, but the health consequences of smoking behavior exceed the benefits. In addition, most smokers in this country spend their limited income more for tobacco than for education and health, and hence affects negatively to their welfare.  This paper than explores state regulations applied in many parts of the world since 16 th centuries, and efforts to regulate smoking behavior in Indonesia, and their effectiveness to protect people from smoke hazards.
Keywords: smoking behavior, regulation, cigarette business, health implication
1 Artikel ini dikembangkan dari Laporan Studi Kelayakan Penyusunan Perda Pembatasan Asap Rokok di Wilayah Kartamantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Magister Studi Kebijakan, UGM, 2007. Selain oleh penulis, Laporan Studi Kelayakan disiapkan oleh Dr. Anna Marie Wattie, Drs. Mulyadi, M.P.P., dan Dr. Agus Heruanto Hadna. Tulisan ini juga memanfaatkan bahan dari Workshop Kelayakan Penyusunan Perda KTR di Kota Yogyakarta, Hotel Novotel, 13 Desember 2007
2 Staf  pengajar  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Gadjah  Mada  dan  kepala  Pusat  Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## Muhadjir Darwin
Kedua ,  merokok  dipilih  karena  orang  ingin mendapatkan  akibat  positif  dari  perilaku tersebut.  Perokok  merasa  memperoleh kenikmatan ekstra jika dapat merokok setelah minum kopi atau makan. Perasaan serupa juga diperoleh dengan aktifitas memegang yang sangat spesifik pada perokok pipa. Mereka akan menghabiskan waktu untuk mengisi pipa dengan  tembakau,  sedangkan  untuk menghisapnya  hanya  dibutuhkan  waktu beberapa  menit  saja. Atau  perokok  lebih senang  berlama-lama  untuk  memainkan rokoknya dengan jari-jarinya lama sebelum ia nyalakan dengan api. Ketiga , perilaku merokok juga dilakukan orang sebagai jalan keluar dari perasaan  negatif  yang  dialaminya.  Banyak orang menggunakan rokok untuk mengurangi perasaan  negatif,  misalnya  bila  ia  marah, cemas, atau gelisah, rokok dianggap sebagai penyelamat. Mereka menggunakan rokok bila perasaan sedang tidak menentu.
Perilaku  merokok  yang  semula  hanya bersifat mencoba, baik untuk meraih manfaat positif atau untuk melarikan diri dari situasi perasaan yang negatif, menjadi tidak relevan ketika  orang  sudah  ketagihan.  Rokok mengandung  nikotin  yang  menimbulkan perasaan ketagihan. Ketika perilaku merokok sudah menjadi adiksi, perokok tersebut akan menambah dosis rokok yang digunakan setiap saat setelah efek dari rokok yang dihisapnya berkurang. Mereka umumnya akan pergi keluar rumah  membeli  rokok  walaupun  di  tengah malam karena khawatir tidak cukup tersedia rokok ketika mereka membutuhkannya. Para perokok adiktif ini menggunakan rokok sama sekali bukan untuk mengendalikan perasaan, tetapi  karena  benar-benar  sudah  menjadi kebiasaan  rutinnya.  Dapat  dikatakan  pada orang-orang  tipe  ini,  merokok  sudah
merupakan  suatu  perilaku  yang  bersifat otomatis, sering kali tanpa dipikirkan dan tanpa disadari. Ia menghidupkan api rokoknya segera setelah rokok yang terdahulu telah benar-benar habis.
Oleh karena itu, perilaku merokok sangat variatif menurut intensitasnya. Ketika masih mencoba, orang mungkin mengonsumsi rokok hanya pada saat diperlukan, misalnya ketika berada  di  tengah  pertemuan,  saat  setelah makan  atau  minum  kopi,  atau  pada  saat merasa kesepian. Orang masih dikategorikan sebagai  perokok  ringan  jika  hanya menghabiskan sekitar 10 batang rokok dengan selang waktu 60 menit dari bangun pagi. Ketika orang sudah merasakan nikmatnya merokok, mereka akan menambah jumlah batang yang dihisap setiap harinya. Para perokok ringan akan naik peringkat menjadi perokok sedang ketika  jumlah  konsumsi  rokoknya  menjadi antara 1121 batang dengan selang waktu 31- 60 menit setelah bangun pagi. Perokok yang benar-benar  adiktif  terhadap  rokok  akan menghabiskan puntung rokok lebih banyak lagi. Mereka naik peringkat menjadi perokok berat  apabila  mengonsumsi  sekitar  21-30 batang  sehari  dengan  selang  waktu  sejak bangun pagi berkisar antara 6-30 menit, atau bahkan menjadi perokok sangat berat dengan konsumsi lebih dari 31 batang per hari dan selang merokoknya lima menit setelah bangun pagi.

## Implikasi Kesehatan dari Perilaku Merokok
Rokok  mengandung  4.000  zat  kimia berbahaya, minimum 69 penyebab kanker. Zat- zat kimia tersebut, antara lain, adalah nikotin (zat  asiktif),  karbon  monoksida  (dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen), dan

## Perilaku Merokok dan Pengalaman Regulasi
TAR  (kumpulan  partikel  padat  penyebab kanker).  Selain  kanker,  zat-zat  berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan gangguan pernapasan, stroke, impotensi, kemandulan, janin cacat, dan lain-lain. Asap rokok yang beredar di udara tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif, tetapi juga bagi orang lain yang bukan perokok dan kebetulan berada dekat dengan perokok (perokok pasif). Hal ini bisa terjadi karena ketika orang merokok, hanya 25 persen  asap  yang  masuk  ke  paru-paru perokok, 75 persen lainnya terbang ke udara terbuka dan dihisap oleh semua orang yang ada di tempat itu. Hanya dibutuhkan waktu 30 menit untuk membuat asap yang dihisap oleh perokok pasif tersebut meningkatkan jumlah endothelial cellular debris dalam darah. Zat- zat  ini  dapat  meningkatkan  ster  oksidatif, kerusakan endothelial , dan platelet adherence . Dengan demikian, pemaparan asap rokok yang timbul  dari  kegiatan  merokok  (asap  rokok sekunder atau environmental tobaco smoke = ETS) dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko terkena penyakit yang sama bagi semua orang,  baik  perokok  aktif  maupun  perokok pasif.
Rokok  membunuh  1  dari  2  pengguna jangka panjang dan menimbulkan kematian dini (kehilangan 20-25 tahun produktif). Data 2006 menunjukkan terjadi 5 juta kematian per tahun  karena  rokok,  yang  secara  ekonomi menimbulkan annual global net loss sebesar US$ 200 miliar. Diperkirakan pada 2020 akan ada 8,4 juta kematian per tahun, 50 persen di antaranya  berada  di Asia  dan  pada  2030 angkanya meningkat menjadi 10 juta kematian per tahun, 70 persen di antaranya berada di negara  berkembang.  Di  Indonesia,  dengan menggunakan data Susenas 2001, estimasi jumlah  kematian  berhubungan  dengan
tembakau adalah sebanyak 427.948 orang per tahun, atau 22,5 persen dari kematian total. Sementara  itu, total  economic  loss akibat konsumsi adalah tembakau Rp127,4 triliun, yang berarti 7,5 kali lipat penerimaan cukai 2001 sebesar Rp16,5 triliun (Kosen, 2004).

## Jumlah dan Perkembangan Perilaku Merokok
Dari sekitar 6,6 miliar penduduk dunia saat ini, 1,2 miliar di antaranya adalah perokok, 800 juta  dari  jumlah  tersebut  berada  di  negara berkembang. Di Indonesia sendiri diperkirakan 2 dari 3 laki-laki Indonesia (72 juta) adalah perokok aktif. Perokok perempuan hanya 4,5 persen dari total penduduk perempuan, atau sebanyak  4,8  juta  sehingga  total  perokok Indonesia diperkirakan sebanyak 76,8 juta. Namun jika dihitung dengan jumlah perokok pasif, yaitu mereka yang tidak merokok, tetapi ikut menghisap asap rokok, jumlahnya dua kali lipat.  Diperkirakan  ada  150  juta  penduduk Indonesia berisiko terpapar asap rokok orang lain, 81 persen remaja 13-15 tahun terpapar di tempat umum dan 43 juta (70 persen) anak 0- 14  tahun  terpapar  asap  rokok  di  rumah (Susenas 2001).
Lebih jauh lagi, angka perokok di Indonesia mempunyai  kecenderungan  naik  karena  di Indonesia  terjadi  peremajaan  perilaku merokok. Jika dilihat data Susenas 1995, 2001, dan  2004,  kecenderungan  peremajaan tersebut sangat jelas. Awal merokok pada usia muda mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Seperti terlihat pada Grafik 1, umur mulai merokok pada kelompok usia muda, yaitu 5,9  tahun,  10-14  tahun,  dan  15-19  tahun, mengalami  peningkatan  secara  konsisten. Kecenderungan sebaliknya terjadi pada awal merokok usia dewasa (20 tahun ke atas).

## Muhadjir Darwin
Data awal usia merokok yang cenderung lebih  muda  ini  konsisten  dengan  data perkembangan proporsi perokok usia muda. Grafik 2 menggambarkan secara lebih spesifik peningkatan proporsi perokok pada penduduk usia 15 tahun ke bawah, baik laki-laki atau perempuan. Di sini tampak proporsi perokok usia 15 tahun ke bawah meningkat dari 27 persen pada 1995 menjad1 31,5 persen pada 2001, dan 34,4 persen pada 2004. Peningkatan tersebut,  terjadi  baik  pada  laki-laki  atau perempuan. Jika pada 1995 terdapat remaja laki-laki berusia 15 tahun ke bawah yang sudah merokok, angka tersebut meningkat menjadi 62,2 persen pada 2001 dan 63 persen pada 2004. Perokok remaja perempuan memang jauh  lebih  kecil,  tetapi  angkanya  juga meningkat secara konsisten dari 1,7 persen pada 1995 menjadi 4,5 persen pada 2004.
Hal  ini  dapat  terjadi  karena  beberapa kemungkinan  sebab. Pertama ,  lingkungan keluarga dan masyarakat cenderung sangat
permisif  terhadap  perilaku  merokok  yang dilakukan anak-anak. Kedua , mungkin remaja menangkap perilaku merokok sebagai simbol keberanian  atau  kejantanan,  seperti  yang ditonjolkan  dalam  iklan-iklan  rokok,  dan perempuan mungkin menangkap perilaku ini sebagai simbol emansipasi perempuan: jika laki-laki boleh, kenapa perempuan tidak?
Jika dicermati lebih jauh, rokok ternyata telah dikonsumsi oleh sebagian penduduk usia anak-anak  (5-9  tahun). Angkanya  memang tidak  besar  (kurang  dari  2  persen),  tetapi proporsinya meningkat sangat tinggi (tiga kali lipat) dari 0,6 persen pada tahun 1995 menjadi 1,8 persen pada tahun 2004. Meskipun secara persentase angka 1,8 adalah kecil, kalau dilihat sebagai  jumlah  tidaklah  kecil.  Dengan perhitungan pada tahun 2004 ada 20,3 juta penduduk  usia  5-9  tahun,  itu  berarti  ada 364.788 ribu anak Indonesia yang sudah mulai merokok pada usia sangat belia. Di negara- negara  lain,  regulasi  perilaku  merokok
Grafik 1 Umur Mulai Merokok Penduduk 15 Tahun+
0, 6 8, 9 54 ,5 25 ,8 6, 3 3, 8
0, 4 9, 5 58 ,9 23 ,8 4 2, 6 1, 8 12, 8 63, 7 7, 2 3, 1 1, 8 0 10 20 30 40 50 60 70 5--9 10--14 15--19 20--24
25--30 30 + Kelompok umur 1995 2001 2004 Umur rata-rata mulai merokok turun dari 18,8 tahun (1995) menjadi 17,4 tahun (2004)

## Grafik 2 Persentase Perokok Usia > 15 Tahun menurut Jenis Kelamin
53,4 62,2 63,1 1,7 1,3 4,5 34,4 31,5 27 0 10 20 30 40 50 60 70 1995 2001 2004 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Laki-laki Perempuan Total
Sumber: Susenas 1995, 2001, dan 2004
Grafik 3
Peningkatan Tertinggi (> 4x lipat) Perokok Pemula Terjadi pada Kelompok Usia 59 Tahun 0,6 0,4 1,8 0 0,5 1 1,5 2 1995 1998 2001
2004
Isu kebijakan: PENGURANGAN AKSES REMAJA
mengecualikan anak-anak dari konsumsi rokok dan regulasi perdagangan rokok sangat ketat membatasi akses anak-anak untuk membeli dan mengonsumsi rokok. Data adanya anak- anak yang telah menjadi perokok menunjukkan pasar rokok di Indonesia sangat liberal dan karenanya  diperlukan  adanya  regulasi perdagangan dan perilaku merokok yang lebih tegas.

## Dampak Ekonomi Perilaku Merokok
Perilaku merokok bukanlah perilaku gratis, tetapi membutuhkan ongkos bagi konsumen yang menikmatinya sehingga memengaruhi alokasi  pengeluaran  rumah  tangga. Konsekuensi biaya dari kebiasaan merokok tidak menjadi persoalan bagi rumah tangga yang  berkecukupan,  tetapi  tidak  demikian halnya  bagi  rumah  tangga  miskin,  padahal sebagian  besar  perokok  Indonesia  adalah keluarga miskin. Secara keseluruhan, proporsi
pengeluaran rumah tangga untuk tembakau dan sirih dari seluruh pengeluaran cenderung mengalami peningkatan. Namun peningkatan ini  lebih  membebani  rumah  tangga  miskin karena  proporsi  tersebut  lebih  tinggi  pada keluarga miskin dibandingkan dengan keluarga kaya.  Orang  kaya  pada  tahun  1995  hanya membelanjakan  4,9  persen  dari  total pengeluaran untuk rokok, sementara orang miskin rata-rata mengeluarkan 6,4 persen dari koceknya. Pada tahun 2004 angka bagi orang kaya meningkat menjadi 9,7 persen, sementara pada orang miskin menjadi 11,5 persen.
Peningkatan proporsi pengeluaran untuk rokok  menciptakan trade-off terhadap pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga lain, terutama untuk kebutuhan pangan yang memengaruhi  asupan  gizi  penduduk.  Pada Grafik 4 kelihatan perkembangan konsumsi ketiga jenis komoditas, yaitu (1) tembakau dan sirih, (2) padi-padian dan umbi-umbian, dan (3)

## Grafik 4
Persentase Pengeluaran Bulanan Rumah Tangga untuk Rokok dan Sirih menurut Kelompok Pendapatan 6,1 9,1 10,9 4,9 7,4 9,7 6,4 9,6 11,5 4 6 8 10 12 1995 2001 2004 Termiskin Terkaya Rata-rata
daging, ikan, telur, dan susu. Seperti diketahui di dalam tembakau tidak terdapat nutrisi karena yang  ada  hanyalah  racun  bagi  tubuh, sementara dua jenis konsumsi tersebut terakhir jelas mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh;  padi-padian  dan  umbi-umbian mengandung karbohidrat, sementara daging, ikan,  telur,  dan  susu  mengandung  protein. Grafik  4  menunjukkan  konsumsi  terhadap barang beracun ini meningkat secara konsisten dalam  7  tahun  (1996-2003),  sementara konsumsi terhadap sumber protein menurun dan konsumsi terhadap sumber karbohidrat relatif konstan.
Selain proporsi konsumsi rumah tangga untuk  tembakau  mengurangi  proporsi konsumsi bahan-makanan bergizi, konsumsi tersebut  ternyata  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  pengeluaran  untuk  pendidikan  dan kesehatan, suatu jenis jasa yang penting bagi peningkatan kualitas SDM. Jika dari 1996-2003 konsumsi untuk tembakau dan sirih merokok
meningkat dari 4 persen menjadi 7 persen dari semua  total  pengeluaran,  konsumsi  untuk kedua jasa penting tersebut nyaris konstan pada angka yang jauh lebih rendah, yaitu 2,6 persen untuk pendidikan dan 1,9 persen untuk kesehatan. Realitas ini perlu menjadi perhatian bersama karena ini berarti rumah tangga miskin lebih mengedepankan konsumsi barang yang menimbulkan implikasi buruk bagi kesehatan dibandingkan dengan konsumsi barang yang dapat  meningkatkan  kecerdasan  dan kesehatan.
Pengeluaran  penduduk  rumah  tangga miskin  untuk  rokok  yang  tinggi  ini  menjadi hambatan  signifikan  untuk  mengatasi kemiskinan  di  Indonesia.  Sebuah  kalkulasi sederhana  berikut  ini  dapat  memperjelas konsekuensi dimaksud. Diketahui tahun 2005 terdapat  60  juta  keluarga  miskin  dan  dari jumlah  tersebut  terdapat  15  juta  kepala keluarga (laki-laki) miskin. Dari data Susenas diketahui 2 dari 3 laki-laki Indonesia adalah
Grafik 5
Indonesia: Perkembangan Tingkat Konsumsi Tembakau dan Makanan Pokok
8 8,5 11,6 13,3 24,3 27,9 22,4 19,8 17,1 19,3 19,3 19,9 5 10 15 20 25 30 1996 1999 2002 2003 % tembakau dan
sirih terhadap total makanan % padi-padian dan umbi- umbian terhadap total makanan % ikan, daging,
telur, dan susu terhadap total
Populasi, 18(2), 2007, ISSN: 0853 - 0262
perokok. Jika harga rokok batangan adalah Rp500,00 per batang dan diandaikan rata-rata konsumsi per orang adalah 10 batang per hari (ini perhitungan moderat karena perokok berat dapat menghabiskan 30 batang rokok per hari), maka jumlah uang yang dikeluarkan dari kocek keluarga miskin Indonesia per harinya adalah 2/3 x 15 juta x 10 bt x Rp500,00 yang sama dengan Rp50 juta per hari. Jumlah ini sama dengan 10 ribu ton beras per hari, atau sama dengan Rp18 triliun per tahun. Uang sebanyak ini adalah lima kali melebihi dana pemerintah yang  dikeluarkan  untuk  membantu  orang miskin (JPKMM/ASKESKIN 2006) yang hanya sebesar Rp3,6 trilliun (Irawan, 2004).

## Bisnis Rokok dan Kebutuhan Regulasi
Rokok telah merupakan komoditas global yang sangat menguntungkan bagi produsen
rokok. Benda satu ini juga menjadi sumber pendapatan  negara  yang  cukup  signifikan melalui pajak yang dibayar produsen rokok kepada  negara.  Sering  pula  rokok  menjadi sumber  dana  yang  besar  bagi  kegiatan- kegiatan olahraga atau hiburan dan menjadi sumber pendapatan bagi petani tembakau, pedagang  tembakau  dan  rokok,  serta  para buruh perusahaan rokok. Dengan demikian, rokok  menjadi  faktor  penting  yang menyumbang pembangunan ekonomi suatu negara.
Namun karena adanya implikasi negatif dari konsumsi  rokok  terhadap  kesehatan masyarakat,  regulasi  pembatasan  perilaku merokok sangat dibutuhkan. Secara empiris, kebutuhan adanya regulasi ini didukung oleh data dari WHO tahun 2001 yang menjelaskan 80  persen  perokok  di  dunia  ingin  berhenti

## Grafik 6
Indonesia: Perkembangan Tingkat Konsumsi Tembakau,

## Biaya Kesehatan dan Pendidikan
4,4 5,3 6,8 7,6 1,6 1,7 2,1 1,9 2,6 2,9 2,5 2,6 0 2 4 6 8 10 1996 1999 2002 2003
% tembakau dan sirih terhadap total
pengeluaran % biaya kesehatan terhadap total pengeluaran % biaya pendidikan terhadap total pengeluaran

## Perilaku Merokok dan Pengalaman Regulasi
merokok, tetapi hanya 2 persen yang berhasil tanpa bantuan . Data dari GYTS Indonesia juga menunjukkan 82 persen perokok remaja 13- 15 th ingin berhenti dan 92 persen lainnya mencoba berhenti . Selanjutnya, data dari LDUI, WB, USAID, BKKN 1999 menunjukkan dari 8.084 remaja/dewasa muda 15-24 th *) , yang pernah merokok 6,6 persen, sekarang merokok 46,1  persen,  tahu  bahaya  merokok  97,3 persen, pernah merokok dan ingin berhenti 83,2 persen, dan mencoba rata-rata 2 kali 85,0 persen (Sarojo, 2007).
Berbagai negara telah melakukan regulasi, baik terhadap produksi dan pemasaran rokok maupun  perilaku  merokok  para  konsumen rokok. Peraturan yang ketat di negara-negara maju mempunyai implikasi terhadap strategi pemasaran para produsen rokoknya dengan melakukan ekspansi ke negara-negara yang masih longgar dalam regulasi rokok. Ekspansi industri rokok di Amerika secara besar-besaran ke dunia ketiga, termasuk ke Indonesia, pada gilirannya menjadi ancaman serius tidak hanya bagi industri rokok dalam negeri, tetapi juga bagi kesehatan masyarakat pada umumnya.
Regulasi rokok sebenarnya bukan hal baru. Di Eropa upaya pembatasan rokok sebenarnya telah dikenal sejak abad pertengahan. Kala itu Pope Urban VII (1590) pernah melarang siapa pun untuk merokok di dalam gereja maupun pada acara-acara di gereja. Sejak itu beberapa kota  di  Eropa  pun  memberlakukan pembatasan, seperti di Bavaria, Kursachsen, dan beberapa tempat di Austria pada akhir tahun 1600. Bahkan semasa Nazi berkuasa di Jerman  diberlakukan  aturan  keras  yang melarang merokok di universitas, kantor pos, kantor partai Nazi, rumah sakit, dan instalasi militer Nazi (Proctor, 1996, HTML, retrieved on 2007).
Salah satu negara yang menjadi pioner pengaturan  rokok  adalah Amerika  Serikat, khususnya  Minnesota.  Sejak  tahun  1975 negara bagian ini telah menetapkan Minnesota Clean Indoor Air Act untuk membatasi rokok di ruang publik, khususnya di rumah makan dan bar.  Pakta  ini  kemudian  diperluas pemberlakuannya ke seluruh bagian Minnesota berdasarkan Freedom  to  Breathe Act yang efektif mulai berlaku pada tahun 2007 ini. Kota berikut yang mengikuti jejak Minnesota adalah San  Louis  Obispo  di  California  yang memperluas pembatasan merokok tidak hanya di rumah makan dan bar, tetapi juga di tempat- tempat fasilitas publik lainnya sejak tahun 1990. Data  terakhir,  bahkan  menunjukkan  lebih kurang  20  kota  di  California  telah memberlakukan pembatasan rokok ( smoking ban ) di ruang publik dan untuk keseluruhan Amerika Serikat, jumlah negara bagian yang telah  memberlakukan  aturan  ini  ada  35 (www.no-smoke.org).
Semakin meningkatnya kesadaran publik Amerika terhadap bahaya rokok ini, antara lain, dipicu ketika pada tahun 1998, Jaksa Agung Negara  Bagian  Minnesota  memaksa  tujuh industri rokok terkemuka di Amerika Serikat, yakni Philip Morris Incorporated, RJ Reynold Tobacco Company, British American Tobacco (BAT), Brown Williamson, The Ligget Group, The Tobacco  Institute  and The  Council  for Tobacco  Research, dan Lorillard  Tobacco Company untuk  menyerahkan  sejumlah dokumen  dan  membukanya  kepada  publik tentang  segala  hal  yang  berkaitan  dengan strategi mereka menaikkan produksi rokoknya setiap tahun. Diduga ada beberapa hal yang dirahasiakan oleh industri-industri rokok ini, terutama upaya penipuan kadar dalam sebuah rokok yang bisa membahayakan kesehatan
pemakai (perokok aktif) maupun yang secara tidak sengaja menghisapnya (perokok pasif). Terbongkarnya  rahasia  industri  rokok  ini menyadarkan publik Amerika terhadap bahaya rokok dan sejak itu dikeluarkan sejumlah aturan di  beberapa  negara  bagian  yang  berupaya membatasi  ruang  gerak  untuk  merokok sehingga  cukup  banyak  merugikan  industri rokok  di Amerika.  Sayangnya,  aturan  bagi kalangan  industri  rokok Amerika  ini  hanya diberlakukan  di  dalam  negeri  dan  tidak diperlakukan terhadap ekspansi bisnis mereka di negara lain (www.seatca.org).
Kota lain, yakni New York, adalah salah satu contoh kota yang juga telah memberlakukan pembatasan  bagi  perokok.  Pengaturan  ini tertera dalam Clean Indoor Air Act yang efektif mulai berlaku Juli 2003. Di dalam peraturan ini tercantum beberapa tempat orang tidak boleh bebas merokok ( smoking restrictions ). Kendati disebut indoor dalam definisinya pembatasan ruang bebas rokok termasuk outdoor . Ruang- ruang dimaksud berjumlah 18, yakni tempat- tempat  kerja,  bar,  tempat  penjualan  bahan makanan ( food service establishment ), ruang tertutup yang terbuka untuk publik, misalnya kolam renang, di dalam alat transportasi umum, ruang tunggu terminal termasuk ticketing , pusat kegiatan remaja, fasilitas untuk perawatan dan pelayanan anak-anak, tempat penitipan anak, group homes for children , lembaga publik untuk anak-anak,  fasilitas  yang  disediakan  oleh pemerintah setempat untuk kegiatan anak dan remaja,  sekolah  baik  milik  swasta  maupun pemerintah,  rumah  sakit  dan  fasilitas kesehatan untuk masyarakat lainnya, tempat komersial yang dimanfaatkan untuk aktivitas perdagangan atau kegiatan amal, indoor areas , kebun binatang, dan bingo facilities . Di wilayah bebas rokok ini pemerintah mewajibkan pemilik
atau  pengelola  ruang  tersebut  memasang tanda  No Smoking . Sebaliknya, peraturan ini juga  mengatur  tempat  yang  diperbolehkan untuk merokok, yakni rumah atau kendaraan pribadi, kamar hotel/motel yang disewa secara personal,  tempat  penjualan  rokok  eceran, membership associations , cigar bars , tempat renang terbuka di luar ruang, dan ruang atau gedung  yang  secara  sengaja  sedang dimanfaatkan  untuk  promosi  produk  rokok. Pelaksana yang menjadi leading sector dari peraturan ini adalah Dinas Kesehatan dengan cabang-cabang  di  bawahnya.  Setiap pelanggaran  terhadap  peraturan  ini  dapat dikenakan denda maksimal US 2.000 dolar (www.no-smoke.org).
Pembatasan  dan  pengaturan  merokok kemudian mulai menyebar di banyak negara Eropa Barat. Salah satunya yang cukup awal mengeluarkan peraturan pembatasan rokok di tempat-tempat bekerja adalah Irlandia yang mulai  menerapkannya  pada  Maret  2004 [ Tobacco Smoking (Prohibition) Regulations , 2003]. Hal ini diikuti kemudian oleh Italia dan Swedia mulai awal 2005. Negara-negara di Eropa  yang  mulai  memberlakukan  aturan merokok di tempat umum pada tahun 2007 ini adalah Inggris dan Denmark, sedangkan yang mulai memberlakukannya pada tahun 2008 mendatang  adalah  Perancis,  Belanda,  dan Rumania. Peraturan-peraturan rokok di negara Eropa  Barat  tersebut  umumnya  mengatur pembatasan orang merokok di tempat umum, seperti rumah makan, bar, dan tempat-tempat kerja. Sedangkan satu-satunya negara di dunia ini yang melarang peredaran dan penjualan rokok  dan  tembakau  secara  bebas  adalah Bhutan  sejak  tahun  2005.  Untuk  Tokyo, pengaturan  dilarang  merokok  juga
diberlakukan di sejumlah jalan-jalan umum di ibukota Jepang ini sejak 2002.
Negara di Eropa yang juga cukup getol mengatur rokok adalah Skotlandia yang pada tahun  2005  mengeluarkan The  Smoking, Health and Social Care Act dan berlaku efektif sejak 2006. Di dalam peraturan ini ditentukan sejumlah  ruang  yang non-smoking ,  yakni rumah makan, bar dan gedung publik, pusat perdagangan,  hotel,  perpustakaan,  arsip, museum dan galeri, bioskop, gedung konser dan teater, bingo halls , game dan casino , hall untuk  tari,  diskotek  dan  tempat  lain  untuk entertainment,  hall atau  tempat  lain  untuk kegiatan sosial dan rekreasi serta eksebisi, toilet umum, klub malam, kantor, pabrik dan tempat  kerja  dengan  lebih  dari  satu  orang pekerja,  institusi  pendidikan,  rumah perlindungan, rumah sakit, tempat penitipan dan pengasuhan anak dan orang tua, tempat ibadah,  transportasi  umum  dan  terminal, kendaraan operasional yang memuat lebih dari satu  orang,  dan  telepon  umum.  Sebagai perkecualian  adalah  rumah  tinggal  pribadi, ruang pribadi orang dewasa, adult hospices , ruang yang didesain di rumah sakit psychiatric , kamar  tidur  hotel,  ruang  wawancara, bail hostels , instalasi pengeboran lepas pantai, dan kendaraan pribadi.
Kawasan Asia juga mempunyai beberapa pengalaman sukses dalam regulasi perilaku merokok. Negara Singapura misalnya, telah mulai  melakukan  pembatasan  terhadap perilaku  merokok  di  tempat-tempat  umum. Larangan itu dilakukan secara bertahap, tetapi konsisten.  Tahun  1970  larangan  merokok diterapkan di bus umum, bioskop, dan gedung teater. Kemudian secara bertahap larangan diperluas ke lift, rumah sakit, rumah jompo, rumah makan dan ice skating , bus pribadi,
taksi, salon dengan AC, bank, semua ruang ber-AC, dan akhirnya nyaris di semua ruang publik,  terdapat  larangan  merokok. Ada sejumlah  faktor  yang  membuat  Singapura berhasil  menerapkan  regulasi  pembatasan perilaku merokok, seperti adanya dukungan dan  kolaborasi  antardepartemen,  serta pemerintah  banyak  melakukan  konsultasi dengan  LSM  dan  masyarakat.  Pemerintah melakukan  edukasi  terus-menerus  tentang bahaya asap rokok lingkungan. Kerja sama dengan media massa dilakukan dengan serius dan menghindari adanya ambiguitas dalam substansi  peraturan  maupun  penegakan hukumnya. Pemerintah menerapkan hukuman yang berat (bagi individu maupun kelompok bisnis  yang  membangkang).  Pelaksanaan peraturan  didukung  oleh  infrastruktur  yang tepat untuk penegakan hukum. Masyarakat dimobilisasi untuk memonitor pelanggaran dan dilakukan  telaah  secara  berkala  dengan menetapkan indikator proses dan dampak dan melakukan penambahan daftar lokasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara teratur.

## Dampak Regulasi terhadap Kesehatan
Pembatasan perilaku merokok di sejumlah negara ternyata berhasil melindungi mereka yang tidak merokok ( second-hand smoker ). Sebagai contoh, di Kota Pueblo-Colorado, 18 bulan  sejak  peraturan  diterapkan,  jumlah mereka yang terkena serangan jantung telah menurun  sebesar  27  persen  sebagaimana yang tercatat di rumah sakit kota itu. Menurut penelitian The American Heart Association, penurunan 27 persen terutama dirasakan pada kelompok  perokok  pasif.  Demikian  halnya kadar nikotin dalam darah dan fungsi paru-paru dari  mereka  yang  bekerja  di  bar  setelah
Populasi, 18(2), 2007, ISSN: 0853 - 0262
diperbandingkan  dengan  kondisi  sebelum diberlakukannya  peraturan  menunjukkan peningkatan yang
berarti (www.americanheart.org). Di Skotland, sejak peraturan  rokok  diterapkan  telah  terjadi penurunan angka penderita serangan jantung sekitar 14 persen hingga 17 persen. Dampak pengaturan rokok ini juga terasa pada harga rokok, misalnya di Irlandia harga rokok jatuh hingga  16  persen  dan  di  Inggris  jatuh  11 persen.  Pembatasan  rokok  ini  menurut sejumlah laporan tidak mengurangi konsumen yang ingin mengunjungi bar dan rumah makan, bahkan  sebaliknya  angkanya  justru menunjukkan peningkatan.
Pelaksanaan kebijakan 100 persen KTR dan  penegakan  hukum  yang  efektif menurunkan polusi asap rokok dengan segera. Di Irlandia, Total Suspended Particulate di bar turun 83 persen setelah implementasi, kadar karbon  monoksida  pegawai  bar  yang  tidak merokok turun 45 persen, konsentrasi Cotinine pada pegawai industri jasa turun 69 persen. Di California  dan  Skotlandia,  beberapa  bulan setelah implementasi, pegawai bar melaporkan pengurangan  keluhan  saluran  napas.  Di Amerika dan Italia, kasus serangan jantung yang masuk rumah sakit menurun 20 persen setelah implementasi UU KTR (Soerojo, 2007).

## Regulasi di Indonesia dan Negara Asean lain
Indonesia termasuk negara yang belum melakukan  regulasi  bisnis  dan  perilaku merokok  secara  serius.  Cukai  rokok  di Indonesia adalah termasuk yang rendah di dunia, yakni rata-rata hanya 31,5 persen dari harga jual. Bandingkan misalnya di Thailand yang mencapai 79 persen dan di Singapura 85 persen. Negara lain di dunia ini umumnya
menerapkan angka cukai antara 75 hingga 85 persen (www.seatca.org). Rendahnya cukai mengakibatkan  rendahnya  harga  rokok sehingga kelompok yang selama ini sudah rentan dan miskin secara sosial ekonomi pun mampu membeli rokok. Dampak yang terasa adalah  pada  tingkat  kesehatan  mereka sehingga  tidak  mengejutkan  apabila  angka kematian  akibat  rokok  di  Indonesia  justru berasal dari kelompok miskin.
Ketidakmampuan menaikkan cukai rokok di  Indonesia  bukanlah  sebuah  ketidak- sengajaan,  tetapi  adalah  sebuah  politik ekonomi  tingkat  tinggi.  Data  menunjukkan cukai  rokok  telah  memberi  kontribusi  pada pendapatan  negara  pada  tahun  2006  lalu sebesar  Rp38,5  triliun  dan  diharapkan meningkat pada tahun 2007 ini menjadi Rp42 triliun. Ketergantungan yang cukup besar pada sektor  ini  menyebabkan  negara  pun  tidak berkeinginan  untuk  meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
Indonesia  juga  tidak  melakukan  kontrol secara serius terhadap iklan rokok. Indonesia tidak  seperti  negara-negara ASEAN  lain, seperti Laos, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand,  yang  melakukan  kontrol  ketat terhadap iklan rokok. Banyak kegiatan besar di Indonesia, misalnya musik, olahraga, dan bahkan  pendidikan,  mendapat  sponsor penyelenggaraan yang berasal dari merk rokok terkenal. Hal ini perlu menjadi perhatian karena sebagian besar kelompok target acara-acara tersebut adalah kelompok remaja yang sangat rentan terhadap godaan merokok. Tidak heran jika mereka inilah yang menjadi penerus dari generasi perokok terdahulu.
Sekarang sejumlah daerah telah membuat perda untuk membatasi perilaku merokok di tempat umum. DKI Jakarta, Kota Bogor, dan

## Perilaku Merokok dan Pengalaman Regulasi
Kabupaten Cirebon adalah daerah-daerah di Indonesia yang telah mempunyai perda, di dalamnya  diatur  perilaku  rokok  dan  sudah diimplementasikan.  Daerah  Istimewa Yogyakarta sudah mempunyai perda, tetapi belum diimplementasikan karena belum ada peraturan pelaksanaan pada tingkat kota dan kabupaten  di  wilayah  D.I.  Yogyakarta. Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya juga mempunyai keinginan membuat regulasi, tetapi masih terhenti pada tingkat Raperda.
Magister  Studi  Kebijakan,  Universitas Gadjah Mada, pada 2007 melakukan kajian implementasi kebijakan regulasi rokok di DKI Jakarta,  kajian  proses  formulasi  kebijakan pembatasan perilaku merokok di Yogyakarta, dan studi fisibilitas perda pembahasan merokok untuk kawasan kota Yogyakarta dan sekitarnya. Dari  kajian  ini,  diperoleh  sejumlah  temuan sebagai  berikut.    Hasil  kajian  di  Jakarta mengindikasikan bahwa aturan hukum yang mengatur mengenai pembatasan asap rokok dicakup  dalam  perda  pengendalian pencemaran udara. Artinya, aturan tersebut kurang memiliki fokus dan daya dorong yang kuat untuk membatasi asap rokok di Jakarta karena isu asap rokok hanya menjadi bagian dari  cakupan  isu  yang  lebih  besar,  yaitu pencemaran  udara.  Sementara  itu,  dalam pelaksanaannya,  perda  ini  mengalami hambatan  dalam  penegakannya  karena pemahaman masyarakat yang utuh mengenai arti  penting  aturan  hukum  tersebut  dan berbagai  infrastruktur  penegakan  aturan tersebut juga kurang siap.
Surabaya  yang  tengah  dalam  proses merancang  perda  menghadapi  hambatan politis yang cukup serius karena perbedaan cara pandang antara lembaga eksekutif dan legislatif.  Pihak eksekutif, dalam hal ini Dinas
Kesehatan, menginginkan adanya perda yang berdiri  sendiri  mengatur  perilaku  merokok dengan  Dinas  Kesehatan  sebagai leading sector -nya. Sementara itu, pihak DPRD tidak setuju jika raperda pembatasan asap rokok harus menjadi perda sendiri sehingga sampai sekarang raperda tersebut belum disahkan.
Sementara itu, yang terjadi di Yogyakarta adalah telah ada perda tingkat provinsi, yaitu Perda No. 5 Tahun 2007 ini yang diberi label Perda  Pengendalian  Pencemaran  Udara (PPU).    Pasal  11  tentang  Pencegahan Pencemaran Sumber Orang Merokok berbunyi: (Ayat  1)  Setiap  orang  dilarang  merokok  di kawasan dilarang merokok; (Ayat 2) Penetapan kawasan  dilarang  merokok  sebagaimana dimaksud  ayat  1  diatur  dengan  Peraturan Gubernur  dan/atau  Bupati/Walikota  sesuai kewenangannya.  Hingga saat paper ini ditulis (1 tahun setelah perda tersebut keluar) belum ada  peraturan  implementasi  di  tingkat kabupaten/kota  di  wilayah  D.I. Yogyakarta. Padahal dari survei cepat yang dilakukan MSK- UGM terlihat adanya dukungan publik terhadap raperda tersebut.  Baik dari survey, FGD, dan wawancara terdapat bukti yang kuat bahwa masyarakat Yogyakarta, LSM, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan DPRD mendukung formulasi pembatasan asap rokok. Mereka menyadari arti penting udara yang bersih yang terbebas asap  rokok.  Namun  masih  belum  jelas, seberapa jauh keinginan atau harapan tersebut dapat terealisasi dalam waktu dekat.
Secara keseluruhan belum ditemukan di satu  daerah  pun  di  Indonesia  yang  telah menerapkan peraturan pembatasan perilaku merokok  secara  efektif.    Indonesia  masih merupakan tempat berbisnis rokok yang sangat menjanjikan  bagi  para  industrialis  rokok, menjadi surga bagi para perokok aktif karena
mereka  bebas  merokok  di  tempat-tempat umum, dan bagi mereka yang bukan perokok, mereka harus mau bersabar; hak asasi mereka untuk terbebas dari asap rokok masih sulit untuk terlindungi, karena para pembuat dan implementor kebijakan belum secara serius menegakkan peraturan.

## Penutup
Rokok  adalah  komoditas  ekonomi  yang memberi keuntungan bagi industrialis, pada saat  yang  sama  menciptakan  kesempatan kerja di masyarakat dan menjadi salah satu sumber  pendapatan  negara.  Namun  harus disadari pula konsumsi rokok menimbulkan eksternalitas  negatif  di  masyarakat,  yaitu terganggunya kesehatan, baik perokok aktif maupun perokok pasif yang jumlahnya sangat besar. Dengan demikian, terdapat economic loss yang besar juga dari adanya bisnis dan konsumsi  rokok.  Implikasi  ekonomi  dan kesehatan dari perilaku merokok ini menjadi lebih  penting  diperhatikan  para  pengambil kebijakan di Indonesia karena sebagian besar konsumen rokok di negara ini adalah penduduk miskin.  Perilaku  merokok  mereka  telah menimbulkan trade-off besar,  yaitu berkurangnya konsumsi untuk kebutuhan yang lebih pokok, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Kecenderungan  kepada  kebiasaan merokok  cenderung  meluas  di  Indonesia seperti terlihat dari semakin mudanya awal usia merokok  dan  bertambahnya  perokok perempuan. Ini berarti implikasi ekonomi dan kesehatan dari perilaku merokok akan semakin besar jika tidak ada upaya-upaya serius untuk
melakukan sosialisasi tentang bahaya rokok, kontrol yang ketat terhadap pemasaran dan iklan  rokok,  dan  pembatasan  yang  tegas terhadap perilaku merokok di tempat-tempat publik.
Regulasi  merokok  mempunyai  sejarah yang sangat panjang dan ada bukti empiris regulasi  yang  ketat  terhadap  rokok  telah mengurangi akibat buruk dari perilaku ini pada tingkat yang signifikan. Namun sayangnya, regulasi  rokok  belum  berlangsung  secara efektif  di  Indonesia.  Dengan  alasan  rokok mempunyai  kontribusi  positif  terhadap perekonomian masyarakat, pemerintah terlalu longgar dalam mengatur bisnis dan perilaku merokok  masyarakat.  Bea  cukai  rokok ditentukan  sangat  rendah  sehingga  harga rokok di Indonesia menjadi yang termurah di dunia.  Rokok  dapat  dijual  di  mana  saja, dijangkau oleh siapa pun, termasuk anak-anak. Meskipun  ada  batasan  tertentu  tentang substansi iklan rokok, pada kenyataannya iklan rokok  begitu  semarak  di  media  massa, dipampang besar di banyak tempat strategis, atau diiklankan di banyak kegiatan olahraga. Selain itu, belum ada undang-undang yang mengatur perilaku merokok. Di tingkat lokal, hanya sedikit pemda yang telah mempunyai perda  pembatasan  merokok,  dan  jika  ada, pelaksanaan  di  lapangan  sangat  lemah sehingga dampak regulasi itu belum tampak.
Ke  depan  perlu  ada  kesungguhan pemerintah untuk mengatur atau membatasi bisnis merokok, pemasaran dan iklan rokok, serta perilaku merokok. Hanya dengan cara seperti ini, masyarakat akan lebih terlindungi dari peredaran barang beracun ini.

## Perilaku Merokok dan Pengalaman Regulasi

## Daftar Pustaka
Casino  Management  and  Policymakers Support Smoke-free Casinos and Smoke- free Gaming dalam www.no-smoke.org .
Irawan,  Puguh  B.  2004.  Kemiskinan,  Pola Konsumsi  &  Kecenderungan  Merokok , makalah Seminar Rokok dan Kemiskinan, Mei di Jakarta.
Kosen,  S.  2004. An  Economic Analysis  of Tobacco Use in Indonesia. Jakarta: National Institute  of  Health  Research  & Development.
Proctor,  Robert  N.  1996. The  anti-tobacco campaign of the Nazis: a little known aspect of public health in Germany, 1933-1945 . Pennsylvania  State  University.  HTML. Retrieved on 2007-03-07.
Soerojo, Widyastuti. 2007. Legislasi Kawasan Tanpa Rokok: Perbandingan Regulasi di Berbagai Negara, Workshop Kelayakan Penyusunan  PERDA  Kawasan  Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta.
The ASEAN Tobacco Control Report Card dalam www.seatca.org .
Tobacco Industry Tactics: A Perfect Deception,
Corporate Social Responsibility Activities in ASEAN dalam www.seatca.org .
Universitas Indonesia. Lembaga Demografi. 1999. Indonesian  Baseline  Survey  on Young Adult Reproductive Welfare. Jakarta: In  Collaboration  with  the  World  Bank, USAID and BKKBN.
Validity of New Second-hand smoke Study Questioned dalam www.americanheart. org .