Raden Roro Permata Dewi Larasati, Beniharmoni Harefa e-ISSN : 2621-4105

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan

## Raden Roro Permata Dewi Larasati, Beniharmoni Harefa
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia 2010611094@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  anak pelaku  turut  serta  tindak  pidana  penganiayaan  dan  penentuan  peran  turut  serta  tindak  pidana penganiayaan  oleh  AG  (studi  kasus  penganiayaan  oleh  anak  pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlindungan hukum terhadap  anak berkonflik dengan hukum yang  belum  terimplementasi  dengan  baik.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  yuridis normatif.  Kebaharuan  dalam  penelitian  ini  adalah  menjelaskan  mengenai  perlindungan  hukum terhadap anak sebagai pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan. Temuan dalam penelitian ini adalah  UU  SPPA  mengatur  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  anak,  yaitu  pada  Pasal  3, Pasal  79  ayat  (2),  dan  Pasal  81  ayat  (6)  UU  SPPA.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  anak pelaku  turut  serta  tindak  pidana  penganiayaan  dalam  menjalankan  proses  hukum  dapat diperlakukan  secara  khusus  pada  hukum  acara,  menerima  ancaman  pidana  yang  berbeda  apabila dibandingkan  dengan  orang  dewasa,  dan  mendapatkan  pemenuhan  hak  anak.  Pada  kasus penganiayaan  oleh  anak  pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak,  peran  AG  sebagai  anak  pelaku  turut serta  tindak  pidana  penganiayaan  sudah  tepat,  tetapi  putusan  yang  diputuskan  oleh  Hakim  dirasa kurang  tepat.  Seharusnya  AG  dapat  dikenakan  asas lex  specialis Pasal  76  C  jo Pasal  80 ayat  (2) UU Perlindungan Anak.
Kata kunci: Anak Pelaku; Penganiayaan; Perlindungan Hukum

## Abstract
This study is conducted with the purpose to find out the legal protection of child perpetrators who participate  in  the  criminal  persecution  and  the  determination  of  the  role  of  participation  in  the criminal  persecution  by  AG  (case  study  of  persecution  by  child  of  employee  in  Directorate General of Taxes). This study is based on the legal protection of child in conflict with the law that is not well implemented. This study uses a  juridicial  normative legal method. The novelty in this study is to explain the legal protection of child as a participant in the criminal persecution. The findings  produced  in  this  study  are  that  the  SPPA  Law  regulates  the  legal  protection  of  child, namely  in  Article  3,  Article  79  paragraph  (2),  and  Article  81  paragraph  (6)  of  the  SPPA  Law. Based  on  these  regulations,  child  who  participate  in  the  criminal  persecution  can  be  treated specially  in  the  procedural  law,  receive  different  criminal  penalties  compared  to  adults,  and  get the  fulfillment  of  child  rights.  In  the  case  of  persecution  by  child  of  employee  in  Directorate General  of  Taxes,  the  role  of  AG  as  a  child  who  participated  in  the  criminal  persecution  was correct, but the decision decided by the Judge was not appropriate. AG should be subject to the lex specialis principle of Article 76 C jo Article 80 paragraph (2) of the Child Protection Law.
Keywords: Child Perpetrators; Legal Protection; Persecution

## 1. PENDAHULUAN
Delinkuensi  anak  yang  berupa  pelanggaran  terhadap  norma  dan  peraturan cukup sering terjadi dan perlu segera diatasi. Pada faktanya masih terdapat banyak kasus  anak  berkonflik  dengan  hukum.  Menurut  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia,  antara  tahun  2016  dan  2020,  506  anak  terlibat  dalam  tindakan kekerasan  fisik  dan  149  anak  terlibat  dalam  tindakan  kekerasan  psikis,  dengan total 655 anak berkonflik dengan hukum sebagai pelaku kekerasan. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, rata-rata terdapat lebih dari 100 anak berkonflik dengan hukum  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2020,  jumlahnya  menurun  menjadi  69  anak, dimana  58  anak  diantaranya  terlibat  dalam tindakan  kekerasan  fisik  dan  11 anak diantaranya terlibat dalam tindakan kekerasan psikis. 1
Pada  awal  tahun  2023,  terdapat  kasus  penganiayaan  oleh  anak  pegawai Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  menggemparkan  publik.  Hakim  Ketua,  Sri Wahyuni  Batubara,  memberitahukan  kronologi  kejadian  kasus  penganiayaan dengan  pelaku  Mario  Dandy  Satriyo  (20  tahun),  pelaku  Shane  Lukas  Rotua Pangondian  Lumbantoruan  (19  tahun),  anak  berkonflik  dengan  hukum  berinisial AG (15 tahun), dan anak korban berinisial DO (17 tahun). Menurut Sri, AG dari awal  telah  mengetahui  rencana  Mario  Dandy  Satriyo  untuk  mencari  dan melakukan penganiayaan terhadap DO. Sri memberitahukan bahwa AG menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan DO hingga akhir Desember 2022 dan kemudian hubungan sebagai sepasang kekasih tersebut berakhir pada awal Januari 2023. Lalu pada 11 Januari 2023, AG berpacaran dengan Mario Dandy Satriyo. 2
Pada  saat  sidang,  Majelis  Hakim  menyinggung  mengenai  isi  BAP  Mario Dandy  Satriyo.  Mario  Dandy  Satriyo  mendapat  informasi  dari  Anastasia  Pretya Amanda  (19  tahun)  pada  30  Januari  2023  bahwa  pada  17  Januari  2023  AG  dan DO  melakukan  persetubuhan.  Amarah  Mario  Dandy  Satriyo  tersulut,  dan  Mario Dandy  Satriyo  mencoba  menghubungi  DO  untuk  meminta  DO  melakukan klarifikasi,  tetapi  tidak  dibalas.  Mario  Dandy  Satriyo  lalu  bertanya  kepada  AG, dan AG mengatakan bahwa AG terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan  DO  di  kontrakannya.  Kemudian  Mario  Dandy  Satriyo  menghubungi  DO menggunakan  gawai  milik  AG  untuk  meminta  bertemu  dengan  DO,  tetapi  DO tidak mau bertemu. 3
Sampai  hari  penganiayaan  pada  20  Januari  2023,  sebelum  melakukan tindakannya,  Mario Dandy Satriyo  menjemput AG di  sekolah dan mengantarkan AG ke tempat facial di Lotte Mart Bintaro. AG mengetahui bahwa amarah Mario Dandy  Satriyo  masih  cukup  tinggi  dan  AG  memberitahukan  bahwa  masih
1 Reza Pahlevi, “Ini Jumlah Anak-Anak Yang Jadi Pelaku Kekerasan Di Indonesia,” Databoks, 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di- indonesia.
2 Tim  Tempo,  “Sidang  Vonis  AG,  Begini  Kronologi  Penganiayaan  D  Yang  Sudah  Direncanakan Mario  Dandy,”  Tempo,  2023,  https://metro.tempo.co/read/1713374/sidang-vonis-ag-begini-kronologi- penganiayaan-d-yang-sudah-direncanakan-mario-dandy.
3 Tim Tempo.
menyimpan kartu pelajar milik DO. Mario Dandy Satriyo lalu memesan Go-Send ke rumah AG untuk mengantarkan kartu pelajar milik DO ke Lotte Mart Bintaro. Setelah itu, Mario Dandy Satriyo dan AG pergi ke lokasi DO dengan alasan ingin mengembalikan  kartu  pelajar  yang  mengakibatkan  penganiayaan.  AG  berperan sebagai  anak  pelaku  turut  serta  pada  kasus  penganiayaan  oleh  anak  pegawai Direktorat Jenderal Pajak. AG divonis bersalah dan melanggar ketentuan dakwaan pertama  primair  pada  Pasal  355  Ayat  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (selanjutnya  disebut  KUHP) jo Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1  KUHP.  Majelis  Hakim menetapkan hukuman pidana kepada AG selama 3,6 tahun penjara di LPKA. 4
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  melengkapi  penelitian sebelumnya dan dijadikan sebagai bahan acuan relevan, bahan perbandingan, dan bahan  kajian.  Penelitian  pertama  dilakukan  oleh  Mahyani,  membahas  mengenai perlindungan dan penerapan hukuman pada tindak pidana terorisme terhadap anak sebagai  pelaku.  Temuan  yang  dihasilkan  adalah  anak  pelaku  terorisme  harus mendapat  perlindungan  khusus  dan  tidak  dapat  dianggap  sebagai  pelaku kejahatan.  Anak  pelaku  terorisme  hanya  alat  yang  disuruh  melakukan  dan  tidak boleh  dikenakan  pidana  penjara,  melainkan  harus  diberikan  pembinaan, pembimbingan,  pemulihan,  dan  dukungan  sosial. 5 Hal  yang  menjadi  pembeda terhadap  penelitian  ini  adalah  fokus  penelitian  yang  berupa  anak  pelaku  tindak pidana terorisme.
Penelitian  kedua  dilakukan  oleh  Prasetyo,  membahas  mengenai  faktor pemicu,  dan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana. Temuan yang dihasilkan adalah dengan memahami faktor-faktor kenakalan anak, maka  dapat  menjadi  pertimbangan  dalam  upaya  menangani  tindak  kejahatan dimana anak sebagai pelaku, sehingga penerapan kebijakan penanggulangan dapat ditangani  dengan  tepat.  Anak  berkonflik  dengan  hukum  wajib  mendapatkan perlindungan  hukum  secara  maksimal,  adil,  dan  tanpa  diskriminasi  sehingga tujuan  pembentukan  UU  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (selanjutnya  disebut  UU  SPPA)  dapat  terwujud  dengan  baik. 6 Hal yang  menjadi  pembeda  terhadap  penelitian  ini  adalah  fokus  penelitian  yang berupa  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  secara  luas  dan  tidak  spesifik membahas bentuk tindak pidana tertentu.
Penelitian  ketiga  dilakukan  oleh  Mahendra  membahas  mengenai perlindungan  hukum  terhadap  kerahasiaan  identitas  anak  yang  terlibat  dalam tindak pidana pada proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku  dan  penerapan  sanksi  terhadap  pelaku  yang  menyebarkan  identitas  anak yang terlibat dalam tindak pidana. Temuan yang dihasilkan adalah seluruh elemen masyarakat  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  kerahasiaan  identitas  anak
4 Tim Tempo.
5 Ahmad Mahyani, “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme,” Jurnal Hukum Magnum Opus 2 (2019): 48–54.
6 Andik  Prasetyo,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana,” Mizan:  Jurnal  Ilmu Hukum 9 (2020): 55–59, https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054.
yang terlibat dalam tindak pidana pada proses peradilan pidana, yang mana bentuk perlindungan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan cara untuk melindungi identitas anak yang paling efektif adalah dengan memahami dan mematuhi  UU SPPA. 7 Hal  yang menjadi pembeda  terhadap penelitian ini  adalah fokus penelitian yang berupa identitas anak pelaku pada proses peradilan pidana.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  penelitian  sebelumnya sudah  menjelaskan  dengan  baik  sesuai  dengan  fokus  penelitian.  Akan  tetapi penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai anak sebagai pelaku turut serta. Oleh  karena  itu,  untuk  melengkapi  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini menjelaskan mengenai hal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji  perlindungan  hukum  terhadap  anak  pelaku  turut  serta  tindak  pidana penganiayaan  dan  penentuan  peran  turut  serta  tindak  pidana  penganiayaan  oleh AG (studi kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak).
2. METODE
Metode  penelitian  merujuk  pada  langkah-langkah  ilmiah  yang  digunakan untuk  menghimpun  informasi  dalam  upaya  melakukan  suatu  penelitian.  Untuk dapat memilih metode penelitian, dibutuhkan pemahaman mengenai tipe dan sifat penelitian yang akan dilakukan dengan merujuk pada judul dan rumusan masalah penelitian. Sesuai judul dan rumusan masalah, penelitian ini menerapkan metode hukum  yuridis  normatif.  Jenis  penelitian  ini  berfokus  pada  konsepsi,  asas,  dan kaidah  hukum.  Dasar  analisisnya  terdapat  pada  peraturan  hukum  yang berkesesuaian  terhadap  isu  hukum  yang  diteliti. 8 Adapun  pendekatan  yang digunakan  adalah  perundang-undangan  dan  konseptual.  Pendekatan  perundang- undangan adalah studi produk-produk hukum dengan melihat undang-undang dan peraturan  yang  memiliki  kaitan  dengan  hal  yang  tengah  diteliti.  Sedangkan pendekatan  konseptual  adalah  metode  yang  didasarkan  pada  teori-teori  atau doktrin-doktrin  yang  terdapat  di  bidang  hukum  sehingga  menghasilkan pemahaman dan asas-asas hukum yang sesuai terhadap isu yang diteliti. 9
Penelitian  ini  menerapkan  studi  kepustakaan  sebagai  teknik  pengumpulan data, yang mana dilangsungkan dengan membaca dan menulusuri literature yang berhubungan  dengan  penelitian.  Penelitian  ini  menerapkan  teknik  deskriptif kualitatif sebagai teknik analisis data. Penelitian deksriptif bertujuan untuk secara sistematis  membuat  deskripsi,  gambar,  atau  ilustrasi  tentang  hubungan  pada fenomena  yang  diteliti.  Adapun  penelitian  kualitatif  memiliki  sifat  deskriptif dengan  melakukan  analisis  terhadap  data  yang  diperoleh  selama  dilakukan penelitian. 10
7 Alfian Mahendra and Beniharmoni Harefa, “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana,” Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum 8  (2020): 1633–47.
8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Sinar Grafika, 2021), https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false.
9 Ali.
10 Ali.
e-ISSN : 2621-4105
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Turut  Serta  Tindak Pidana Penganiayaan
Anak merupakan tunas penerus hari depan bangsa. Tanpa keberadaan anak, peradaban terancam akan hilang. Anak memiliki peran penting dalam memajukan bangsa  dengan  melaksanakan  kewajibannya.  Sebagaimana  telah  tertuang  pada Pasal  1 Konvensi  Hak Anak,  yang pada intinya  menjelaskan bahwa setiap orang dengan  usia  di  bawah  18  tahun  ditetapkan  sebagai  anak.  Semua  hak  yang diuraikan  dalam  Konvensi  ini  berlaku  untuk  semua  anak.  Adapun  pada  KUHP, hanya  memberikan  pengertian  belum  dewasa  ( minderjarig )  dan  beberapa pengertian  yang  merupakan  komponen  atau  unsur  dari  pengertian  anak  dalam beberapa pasalnya. Selanjutnya juga dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  (selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan  Anak).  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  anak  adalah  warga  negara  yang  memiliki hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh setiap negara dan warga negara.
Penegasan mengenai urgensi permasalahan perlindungan anak terdapat pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap anak  memiliki hak untuk  hidup,  tumbuh, berkembang, dan dilindungi  dari perlakuan  kejam  dan  sikap  diskriminatif.  Selanjutnya  pada  Pasal  1  Angka  2  UU Perlindungan  Anak,  yang  pada  intinya  menjelaskan  bahwa  perlindungan  anak mengacu pada setiap tindakan  yang diambil untuk memberikan kepastian hukum terhadap  anak,  memastikan  bahwa  anak  dapat  berpartisipasi  penuh  dalam masyarakat,  memenuhi  kehidupan  yang  sesuai  dengan  martabat  dan  nilai-nilai kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan.  Adapun  terdapat  landasan-landasan terhadap perlindungan anak. Pertama, landasan filosofis adalah Pancasila. Kedua, landasan sosiologis  berkaitan pada  kondisi  dari sosial  ekonomi.  Ketiga, landasan yuridis  adalah  Konvensi  Hak  Anak,  UU  Perlindungan  Anak,  dan  UU  SPPA. 11 Dengan dilandaskan pada hal tersebut, maka perlindungan terhadap anak penting dilakukan agar anak mampu dan siap untuk mengemban tanggung jawab di masa depan. 12
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dan  pemberian  jaminan  terhadap  hak- hak anak perlu diimplementasikan dengan maksimal tanpa perlakuan diskriminasi. Hal  ini  dikarenakan,  pada  realitasnya,  masih  terdapat  banyak  kasus  mengenai pelanggaran  terhadap  hak  anak. 13 Dalam  hal  ini,  anak  berkonflik  dengan  hukum
11 Tim  Fakultas  Hukum  UPN  Veteran  Jakarta,  “Seputar :  Mata  Kuliah  Hukum  Perlindungan  & Peradilan Pidana Anak,” Tim Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2019, https://hukum.upnvj.ac.id/seputar-mata-kuliah-hukum-perlindungan-peradilan-pidana-anak/.
12 Chandra Noviardy Irawan, “Penanganan  Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan  Restorative  Justice,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 673, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283.
13 Nopiana  Mozin  and  Maisara  Sunge,  “Pemberian  Edukasi  Dan  Bantuan  Hukum  Terhadap  Anak Korban Kekerasan,” Jurnal Ius Costituendum 6, no. 2 (2021): 169,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485.
juga  memiliki  hak  atas  perlindungan  hukum.  Anak  yang  melakukan  kejahatan akan  menempuh  proses  hukum  yang  sama  dengan  orang  dewasa,  akan  tetapi perlakuan  hukum  yang  diterima  berbeda,  seperti  dengan  perlakuan,  pendekatan, dan  perlindungan  khusus.  Anak  harus  diberikan  perlindungan  hukum  selama proses  peradilan  pidana.  Meskipun  sistem  pemidanaan  anak  dibedakan  dan dikhususkan,  tetapi  masih  sejalan  dengan  beberapa  institusi  yang  terhimpun  di Pengadilan.  Adapun  tujuan  dari  peradilan  anak  sesuai  dengan  penjelasan  umum pada  UU  SPPA  adalah  bukan  hanya  mengedepankan  dan  mengutamakan  pidana sebagai unsur utama, tetapi juga sasaran yang hendak dicapai untuk perlindungan masa  depan  anak.  Adapun  salah  satu  tindakan  yang  tergolong  sebagai  tindak pidana berat dan dapat menimpa anak adalah penganiayaan. Dalam hal ini adalah anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan.
Turut serta atau penyertaan disebut sebagai “ deelneming ”. Kata ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu “ deelnemen ” yang memiliki arti menyertai. Turut serta adalah turut  atau ikut berpartisipasi  dalam suatu  kejahatan  yang dikerjakan lebih dari  satu  orang. 14 Ajaran  mengenai  turut  serta  tidak  secara  eksplisit  dan  tegas dijelaskan  pada  KUHP,  yang  mana  menjadi  problematika  sehingga  dalam memberi  gambaran  mengenai  penyertaan,  para  penegak  hukum  perlu mempertimbangkan  pendapat  para  ahli. 15 Akan  tetapi  diakui  dalam  banyak putusan oleh pengadilan berkekuatan hukum mengikat dan persuasif. Dikarenakan oleh  itu,  maka  timbul  beberapa  pertanyaan  yang  kerap  dijadikan  bahan perdebatan.  Terdapat  2  (dua)  pandangan  berbeda  dari  ahli  hukum  pidana,  yaitu ada lingkup rencana kerja sama antara dua pelaku yang saling bertanggung jawab atas  perilaku  dari  pihak  lain,  dan  pelaku  turut  serta  mencakup  semua  pelaku kejahatan  yang  perbuatannya  penuh  atau  hanya  memenuhi  sebagian  dari  unsur delik. Termasuk pelaku kejahatan (jika pelakunya banyak) dimana salah satu dari mereka  memberikan  fakta  hukum  sedangkan  yang  lain  hanya  memberikan sebagian fakta hukum. Adapun pemikiran Jan Remmelink mengenai kriteria yang harus dipenuhi adalah kerjasama dilakukan secara sadar ( bewuste samenwerking ), pelaksanaan  tindak  pidana  secara  bersama-sama  ( gezamenlijke  uitvoering ),  tidak ada  kualifikasi  tertentu  pada  seseorang  yang  turut  serta  melakukan,  dan  sifat accesoir medeplegen tidak sepenuhnya dapat diabaikan. 16
Perumusan  dari  penganiayaan  tidak  terdapat  pada  undang-undang.  Akan tetapi,  jurisprudensi  pengadilan  memberikan  penjelasan  mengenai  penganiayaan, yang  pada  intinya  menjelaskan  bahwa  penganiayaan  merupakan  tindakan  yang
14 Muhammad  Aniq  Al  Faruqi,  “Turut  Serta  (Deelneming)  Dalam  Kekerasan  Yang  Menyebabkan Kematian  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Dibawah  Umur  Menurut  Hukum  Pidana  Islam  (Analisis  Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jpa),” Eprints Walisongo , 2022, 14.
15 Yogi  Prasetiono,  Zaenal  Arifin,  and  Kukuh  Sudarmanto,  “Implementasi  Pemidanaan  Pelaku Penyertaan  (Deelneming)  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  657, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241.
16 Ahmad Sofian, “Analisis Putusan Anak AG (Bagian 2 Dari 2 Tulisan),” Binus University Business Law, 2023, https://business-law.binus.ac.id/2023/05/15/analisis-putusan-anak-ag-bagian-2-dari-2-tulisan/.
secara sengaja menimbulkan penderitaan, rasa sakit, dan luka-luka. 17 Berdasarkan rumusan  tersebut,  tindak  pidana  penganiayaan  dapat  diartikan  sebagai  tindakan melawan  hukum  yang  mengancam  dan  menimbulkan  rasa  sakit  pada  tubuh manusia dimana kategori luka sesuai pada ketentuan Pasal 90 KUHP,  yang pada intinya  menjelaskan  bahwa  luka  yang  dimaksud  adalah  terkena  penyakit  atau menderita  luka  tanpa  ada  kesempatan  untuk  sembuh  atau  membahayakan  nyawa seseorang,  tidak  dapat  melanjutkan  tanggung  jawab  pekerjaan  atau  mencari pekerjaan, salah satu dari panca indera hilang, memperoleh cacat dengan kategori berat,  menderita  kelumpuhan,  adanya  gangguan  pada  kemampuan  berpikir setidaknya  selama  4  (empat)  minggu  atau  lebih,  dan  terjadinya  keguguran  pada perempuan. Menurut doktrin terdapat beberapa unsur penganiayaan, yaitu adanya kesengajaan,  perbuatan,  dan  akibat  perbuatan  (yang  dituju).  Dalam  hal  ini, penganiayaan  terbagi  atas  penganiayaan  biasa,  ringan,  berencana,  berat,  berat berencana,  dan  dengan  cara  dan  terhadap  orang-orang  yang  berkualitas  tertentu yang memberatkan, seperti yang diatur dalam Pasal 351-356 KUHP.
Prosedur penegakan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum diatur pada  UU  SPPA  yang  menjadi  arah  Hakim  dalam  mengambil  keputusan  untuk memutuskan perkara. UU SPPA juga menjelaskan mengenai lamanya penahanan anak  yang  tergolong  lebih  singkat. 18 Adapun  terdapat  dalam  KUHP  baru  pada Penjelasan  Buku  Pertama  Nomor  11  UU  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  yang  pada  intinya  menjelaskan  bahwa  undang- undang ini mengatur mengenai diversi, jenis tindakan, dan pidana terhadap anak. Peraturan  ini dikehendaki  demi kepentingan terbaik  anak karena memiliki kaitan dengan UU SPPA.
Regulasi  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  anak  telah  diatur  dalam UU SPPA. Pasal 3 UU SPPA, yang pada intinya menjelaskan bahwa pada proses peradilan  setiap  anak  memiliki  serangkaian  hak  yang  wajib  dipenuhi.  Beberapa diantaranya meliputi hak terhadap perlakuan yang manusiawi, terpisah dari orang dewasa,  menerima  bantuan  hukum,  tidak  dikenakan  hukuman  mati  atau  penjara seumur hidup, tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan atau pemenjaraan kecuali  dilakukan  sebagai  langkah  terakhir  dan  dalam  waktu  sesingkat  mungkin, mendapat  keadilan  di  pengadilan  anak  yang  secara  objektif  dan  tidak  memihak serta  digelar  secara  tertutup,  identitas  dirahasiakan,  mendapatkan  pendampingan dari orang tua atau wali dan  individu  yang dipercayai anak, dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.
Merujuk  kepada  peraturan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  anak berkonflik  dengan  hukum,  dalam  hal  ini  adalah  anak  pelaku  turut  serta  tindak pidana  penganiayaan,  dalam  menjalankan  proses  hukum  dapat  diperlakukan
17 Moch.  Yusuf  Adi  Irawan,  “Analisis  Yuridis  Putusan  Hakim  Dalam  Tindak  Pidana  Penganiayaan Yang  Mengakibatkan  Luka  Berat  (Studi  Putusan  Nomor :  14/Pid.B/2016/Pn.Bil),” Repository  Universitas Jember , 2019, 14.
18 Komis Simanjutak et al., “Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 354, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5677.
secara  khusus  pada  hukum  acara,  dikenakan  ancaman  pidana  yang  berbeda  dari yang diberlakukan kepada orang dewasa, dan mendapatkan pemenuhan hak anak. Hal  ini  dipertegas  dalam  ketentuan  yang  terdapat  pada  Pasal  79  ayat  (2)  UU SPPA,  yang  pada  intinya  menjelaskan  bahwa  anak  yang  kebebasannya  dirampas lewat pidana penjara dapat dikenakan hukuman paling lama 1/2 (satu perdua) dari hukuman  maksimal  yang  dapat  dikenakan  pada  orang  dewasa.  Selanjutnya  pada Pasal  81  ayat  (6)  UU  SPPA,  yang  pada  intinya  menjelaskan  bahwa  anak  yang terlibat  dalam  tindak pidana dengan ancaman pidana hukuman mati atau  seumur hidup dapat dijatuhkan hukuman penjara selama maksimal 10 (sepuluh) tahun.
3.2 Penentuan  Peran  Turut  Serta  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Oleh  AG (Studi  Kasus  Penganiayaan  Oleh  Anak  Pegawai  Direktorat  Jenderal Pajak)
Pada  kasus  penganiayaan  anak  oleh  pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak,
peran AG adalah sebagai anak pelaku turut serta. Ketentuan mengenai turut serta telah  diatur  pada  Pasal  55  KUHP  dan  Pasal  76  C  UU  Perlindungan  Anak.  Jika peran  AG  dikaitkan  dengan  ketentuan  yang  terdapat  pada  kedua  pasal  tersebut, maka  didapatkan  penjelasan  sebagai  berikut.  Pertama,  jika  dilihat  dari  jenis penyertaan pelaku  ( pleger ), pelaku ( pleger )  adalah  orang  yang memenuhi semua syarat untuk melakukan tindak kejahatan. 19 Adapun mengenai penganiayaan berat telah  diatur  pada  Pasal  354  KUHP.  Unsur-unsur  dari  tindak  penganiayaan  berat adalah  adanya  kesalahan  berupa  kesengajaan,  perbuatan  berupa  melukai  berat, objek  berupa  tubuh  orang  lain,  dan  dampak  berbentuk  luka  beratt.  AG  tidak termasuk  dalam  jenis  penyertaan  pelaku  ( pleger )  karena  AG  tidak  memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan berat. Kedua, jika dilihat dari jenis penyertaan menyuruh  melakukan,  terdapat  2  (dua)  pihak  yang  terdiri  atas  pihak  sebagai penyuruh dan pihak yang disuruh melakukan. 20 Adapun pada kasus ini, AG tidak berperan  sebagai  keduanya,  baik  pihak  sebagai  penyuruh  maupun  pihak  yang disuruh  melakukan.  AG  tidak  menyuruh  Mario  Dandy  Satriyo  untuk  melakukan penganiayaan  terhadap  DO,  dan  AG  tidak  disuruh  oleh  Mario  Dandy  Satriyo untuk melakukan penganiayaan terhadap DO. Oleh karena itu perbuatan AG tidak dapat dikategorikan dalam jenis penyertaan ini.
Ketiga,  jika  dilihat  dari  jenis  penyertaan  turut  serta  melakukan,  Memorie van Toelichting menjelaskan bahwa turut serta melakukan adalah tindakan secara sengaja  untuk  ikut  menyebabkan  sesuatu  dapat  terjadi.  Hal  yang  perlu diperhatikan untuk memenuhi jenis penyertaan ini adalah ada atau tidaknya kerja sama  dan  bersifat  demikian  kuatnya. 21 AG  memenuhi  persyaratan  dalam  jenis penyertaan ini, yang terbukti dari fakta hukum pada persidangan, yaitu AG secara jelas  mengetahui  Mario  Dandy  Satriyo  masih  emosi  terhadap  DO,  dan  AG  tetap
19 Siswantari  Pratiwi,  “Delik  Penyertaan  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),” Binamulia Hukum 11, no. 1 (2022): 72–76.
20 Pratiwi.
21 Pratiwi.
mengatakan  kartu  pelajar  DO  masih  ada  padanya,  yang  mana  memberi kesempatan  untuk  Mario  Dandy  Satriyo  bertemu  langsung  dengan  DO  dan meluapkan  emosinya.  Selanjutnya,  AG  mengelabuhi  DO  dengan  mengatakan sudah  tiba  di  lokasi  bersama  tante  AG  untuk  mengembalikan  kartu  pelajar  milik DO dengan kendaraan Camry. Padahal AG bersama dengan Mario Dandy Satriyo dan  Shane  Lukas  Rotua  Pangondian  Lumbantoruan  dengan  kendaraan  Rubicon. Selanjutnya,  AG  hanya  mengambil  sikap  diam  saat  menyaksikan  Mario  Dandy Satriyo yang sedang melakukan penganiayaan terhadap DO. Keempat, jika dilihat dari jenis penyertaan menganjurkan melakukan, menganjurkan melakukan adalah seseorang  yang  mendorong  orang  lain  untuk  melakukan  kejahatan. 22 AG  tidak mengajurkan Mario Dandy Satriyo untuk melakukan penganiayaan terhadap DO. Oleh  karena  itu,  perbuatan  AG  tidak  termasuk  dalam  jenis  penyertaan menganjurkan melakukan.
Pada persidangan sesuai dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2023/PN.JKT.SEL, AG didakwa beberapa pasal. Dakwaan pertama primair Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya dakwaan pertama subsidair Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lalu dakwaan  kedua  primair  Pasal  355  ayat  (1)  KUHP jo Pasal  56  ke-2  KUHP. Selanjutnya dakwaan kedua subsidair Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal  56 ke-2 KUHP.  Lalu  dakwaan  ketiga  Pasal  76  C jo Pasal  80  ayat  (2)  UU  Perlindungan Anak.  Hakim  mengadili  bahwa  AG  dikenakan  dakwaan  pertama  primair  dengan mempertimbangkan  bahwa  perbuatan  AG  telah  memenuhi  unsur  barang  siapa, unsur  melakukan  penganiayaan  berat  dengan  rencana  terlebih  dahulu,  dan  unsur yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  dan  turut  serta  melakukan  perbuatan. Hakim berpendapat bahwa AG telah terbukti melakukan tindakan yang salah atas tindak  pidana  turut  serta  melakukan  penganiayaan  berat  dengan  perencanaan sebelumnya.  Upaya  hukum  masih  dilakukan  Tim  Kuasa  Hukum  AG  dengan mengajukan banding dan kasasi. Tetapi upaya hukum banding AG ditolak Majelis Hakim  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  dan  upaya  kasasi  AG  ditolak  Mahkamah Agung.  Berdasarkan  keputusan  tersebut,  AG  akan  tetap  menjalani  hukuman pidana penjara selama 3,6 tahun di LPKA.
Putusan  yang  telah  diputuskan  oleh  Hakim  pada  kasus  penganiayaan  oleh anak pegawai  Direktorat Jenderal  Pajak  dirasa kurang tepat. Hal  ini dikarenakan seharusnya  AG  dapat  dikenakan  asas lex  specialis pada  Pasal  76  C  jo  Pasal  80 ayat  (2)  UU  Perlindungan  Anak,  mengingat  usia  AG  yang  masih  dibawah  umur sehingga  tergolong  sebagai  anak.  Jika  AG  dikenakan  pasal  tersebut,  maka memungkinkan  hukuman  yang  diterima  oleh  AG  dapat  lebih  ringan  daripada hukuman  yang  saat  ini  AG  terima.  Selain  itu  juga  terdapat  keadaan  yang  dapat meringankan  hukuman  AG,  yaitu  AG  masih  berusia  15  (lima  belas)  tahun  yang masih  memiliki  potensi  untuk  melakukan  perbaikan  diri  dikemudian  hari  agar
22 Pratiwi.
membentuk  pribadi  yang  lebih  baik,  AG  menyesali  perbuatan  yang  telah dilakukannya,  dan  orang  tua  AG  mengidap  penyakit  stroke  dan  kanker  paru stadium 4.
Lalu terdapat rekaman CCTV yang memuat fakta mengenai posisi AG pada saat  terjadinya  penganiayaan.  Pertama,  AG  mengambil  korek  saat  DO  sedang disuruh  untuk  melakukan push  up ,  bukan  saat  penganiayaan  oleh  Mario  Dandy Satriyo terhadap DO terjadi.  Kedua, saat  penganiayaan berlangsung, AG tampak ketakutan  dan  acap  kali  bersembunyi  di  balik  tubuh  Shane  Lukas  Rotua Pangondian  Lumbantoruan,  yang  mana  Shane  Lukas  Rotua  Pangondian Lumbantoruan  sedang  melakukan  perekaman  atas  penganiayaan  yang  dilakukan oleh  Mario  Dandy  Satriyo  terhadap  DO.  Ketiga,  AG  terlihat  enggan  untuk mendekati  Mario  Dandy  Satriyo  yang  sedang  melakukan  penganiayaan  terhadap DO.  Namun  Shane  Lukas  Rotua  Pangondian  Lumbantoruan  yang  mulanya merekam kejadian tersebut menyerahkan handphone pada AG  yang diduga tidak menyadari  ponsel  tersebut  tengah  merekam.  Keempat,  banyak  portal  berita  yang memberitakan  bahwa  AG  tidak  mau  menolong  DO  yang  terkapar.  Hal  ini dipertegas dari keterangan saksi ibu N yang menyatakan hal serupa. Akan tetapi, dalam  rekaman  CCTV  tersebut  menunjukkan  bahwa  AG  langsung  menghampiri DO setelah penganiayaan Mario Dandy Satriyo selesai. 23
Kehidupan  anak  akan  terkena  dampak  buruk  jika  dibesarkan  dalam lingkungan yang terlalu keras dan tidak sesuai dengan pertumbuhannya. Pada saat ini,  seringkali  ditemukan  anak  yang  mendapati  dirinya  dalam  situasi  penuh tekanan dan tidak dapat melakukan apapun selain pasrah terhadap perlakuan serta kondisi  yang  dialaminya,  khususnya  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang berpengaruh  pada  kehidupannya. 24 Selain  itu,  bukan  tidak  mungkin  keadaan  ini akan  merusak  masa  depan  anak.  Beranjak  dari  hal  tersebut,  maka  dapat  timbul persoalan  mengenai  pemidanaan  anak  yang  mengakibatkan  dampak  buruk terhadap  perkembangannya.  Pemidanaan  seringkali  memunculkan stigma buruk pada seseorang, yang dalam kasus ini adalah anak. Kondisi ini menyebabkan anak kecewa,  frustasi,  bahkan  marah,  sehingga  mereka  terdorong  untuk  melakukan kembali tindak pidana. Belum lagi jika di dalam penjara anak bisa saja mendapat perlakuan  yang  tidak  baik,  seperti  adanya  penyerangan  fisik,  pelecehan  seksual, dan  diskriminasi.  Mengingat  ketika  seorang  anak  dikenakan  hukuman  pidana penjara,  ada  2  (dua)  dampak  yang  akan  ditimbulkan.  Pertama,  anak  akan menyesali perbuatannya dan akan timbul efek jera untuk tidak melakukan tindak pidana  kembali.  Kedua,  anak  berpotensi  menjadi residivis .  Hal  ini  dikarenakan,
23 M. Reza Sulaiman, “4 Fakta Video CCTV Yang Disebut Buktikan AG Tak Terlibat Penganiayaan David
Ozora, Mario Dandy Biang Keroknya?,” Suara, 2023, https://www.suara.com/lifestyle/2023/05/06/161138/4-fakta-video-cctv-yang-disebut-buktikan-ag-tak- terlibat-penganiayaan-david-ozora-mario-dandy-biang-keroknya.
24 Bianca Agnetha and Irma Cahyaningtyas, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  595–96, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723.
ketika  anak  berada  di  dalam  penjara,  anak  akan  berinteraksi  dengan  narapidana anak  lainnya  yang  melakukan  tindak  kejahatan  berbeda.  Beranjak  dari  hal tersebut,  anak  bisa  mempelajari  dan  melakukan  tindak  kejahatan  lainnya  ketika keluar dari penjara. Mengingat psikologis anak yang dapat dikatakan masih cukup labil dan belum bisa mengambil keputusan yang tepat. Seseorang dapat dikatakan labil jika perilakunya tidak konsisten saat membuat sebuah keputusan dan suasana hati, pikiran, dan tindakannya semuanya mudah berubah.
Menurut  Ahmad  Sofian,  Dosen  Hukum  Pidana  BINUS  University,  Hakim yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  AG  telah  membuat  putusan  yang  kurang tepat.  Pertama,  tidak  ada  pernyataan  tegas  mengenai  jenis  penyertaan  yang  telah dilakukan  AG.  Kedua,  sesuai  dengan  bukti-bukti  yang  telah  dimunculkan  pada persidangan  dan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  AG,  dapat  dikatakan  bahwa AG  tidak  memenuhi  ketentuan  pada  unsur  subjektif  sebagai  halnya  yang  telah didakwakan  oleh  JPU  yang  berupa  sikap  batin  jahat  dalam  melakukan perencanaan  tindak  pidana  penganiayaan.  Ketiga,  dapat  dikatakan  bahwa  AG tidak  memenuhi  unsur  objektif  yang  berupa  melakukan  penganiayaan  dengan kerjasama  secara  sengaja  atau  membiarkan  melakukan  penganiayaan  yang terlebih  dulu  direncanakan  untuk  mengakibatkan  luka  berat. 25 Ditegaskan  oleh ahli  pidana  anak  lainnya,  Beniharmoni  Harefa,  menyatakan  bahwa  pada prinsipnya AG memang perlu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian,  jangan  terjebak  dengan  opini  publik.  Hakim  harus  dapat mengkonstruksikan  peran  AG  yang  sebenarnya.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat banyak  kecaman  dari  masyarakat  terhadap  AG  dan  juga  orang-orang  yang menyuarakan bahwa AG wajib mendapatkan perlindungan hukum.
Padahal  sudah  jelas  dinyatakan  dalam  peraturan  perundang-undangan bahwa  pada  prinsipnya  hukum  tetaplah  hukum,  seseorang  dapat  dikenakan hukuman pidana karena telah melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak boleh  ada  intervensi  maupun  opini  publik.  Hal  ini  dikarenakan,  intervensi  dan opini  publik  memiliki  dampak  negatif  khususnya  terhadap  putusan  hukum,  yaitu menggangu  proses  hukum  yang  adil,  menimbulkan  ketidaksetaraan  dalam perlakuan  hukum,  mengancam  aparat  penegak  hukum  terlebih  untuk  hakim, mengurangi  kepastian  hukum,  membahayakan  hak  seseorang,  menjadi  penyebab atas hancurnya karier dan reputasi, dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum.  Perlu  diperhatikan  bahwa  perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap AG  bukan  menjadi  alasan  pembenar  atas  perbuatannya  dan  bukan  berarti  dapat meniadakan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya.  Kesimpulannya  AG  tetap harus bertanggungjawab terhadap kejahatan yang telah dilakukannya.
4. PENUTUP
Hak  anak  harus  dilindungi  sepenuhnya  oleh  hukum  dan  dijamin  tanpa diskriminasi. UU SPPA mengatur mengenai  perlindungan hukum  terhadap anak,
25 Sofian, “Analisis Putusan Anak AG (Bagian 2 Dari 2 Tulisan).”
yaitu  pada  Pasal  3,  Pasal  79  ayat  (2),  dan  Pasal  81  ayat  (6)  UU  SPPA. Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  anak  pelaku  turut  serta  tindak  pidana penganiayaan dalam menjalankan proses hukum dapat diperlakukan secara khusus pada hukum acara, menerima ancaman pidana yang berbeda apabila dibandingkan dengan  orang  dewasa,  dan  mendapatkan  pemenuhan  hak  anak.  Pada  kasus penganiayaan  oleh anak  pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak, AG dikenakan Pasal 355  ayat  (1)  KUHP jo Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP.  AG  telah  memenuhi ketentuan  sebagai  pelaku  turut  serta  Pasal  55  KUHP  dan  Pasal  76  C  UU Perlindungan  Anak.  Akan  tetapi,  putusan  yang  telah  diputuskan  oleh  Hakim dirasa kurang tepat. Seharusnya AG dapat dikenakan asas lex specialis Pasal 76 C jo  Pasal  80 ayat  (2)  UU  Perlindungan Anak, mengingat  usia AG masih dibawah umur.  Jika  AG  dikenakan  pasal  tersebut,  maka  memungkinkan  hukuman  yang diterima  AG  lebih  ringan  daripada  hukuman  yang  saat  ini  AG  terima.  Dengan mempertimbangkan  kesimpulan  ini,  rekomendasi  yang  dapat  diberikan  adalah Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi,  dan  Mahkamah  Agung  dalam  memutus kasus  serupa  (anak  yang  turut  serta  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan) mengedepankan pertimbangan kepentingan terbaik anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Agnetha,  Bianca,  and  Irma  Cahyaningtyas.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 595–96. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika, 2021.
https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ&printsec=frontcove r&hl=id#v=onepage&q&f=false.
Faruqi, Muhammad Aniq Al. “Turut Serta (Deelneming) Dalam Kekerasan Yang Menyebabkan  Kematian  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Dibawah  Umur Menurut  Hukum  Pidana  Islam  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jepara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jpa).” Eprints Walisongo , 2022, 14.
Irawan,  Chandra  Noviardy.  “Penanganan  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Yang Dilakukan  Oleh  Anak  Berdasarkan  Restorative  Justice.” Jurnal  USM  Law Review 4, no. 2 (2021): 673. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283.
Irawan,  Moch.  Yusuf  Adi.  “Analisis  Yuridis  Putusan  Hakim  Dalam  Tindak Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Luka  Berat  (Studi  Putusan Nomor : 14/Pid.B/2016/Pn.Bil).” Repository Universitas Jember , 2019, 14. Mahendra,  Alfian,  and  Beniharmoni  Harefa.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Identitas  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam  Proses  Peradilan Pidana.” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 8 (2020): 1633–47.
Mahyani,  Ahmad.  “Perlindungan  Hukum  Anak  Sebagai  Pelaku  Terorisme.”
Jurnal Hukum Magnum Opus 2 (2019): 48–54. Mozin,  Nopiana, and Maisara Sunge. “Pemberian Edukasi  Dan Bantuan  Hukum Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan.” Jurnal  Ius  Costituendum 6,  no.  2 (2021): 169. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485.
Pahlevi,  Reza.  “Ini  Jumlah  Anak-Anak  Yang  Jadi  Pelaku  Kekerasan  Di Indonesia.” Databoks, 2022. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak- anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia. Prasetiono,  Yogi,  Zaenal  Arifin,  and  Kukuh  Sudarmanto.  “Implementasi Pemidanaan  Pelaku  Penyertaan  (Deelneming)  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 657. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241. Prasetyo,  Andik.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana.” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9 (2020): 55–59. https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054.
Pratiwi,  Siswantari.  “Delik  Penyertaan  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP).” Binamulia Hukum 11, no. 1 (2022): 72–76. Simanjutak,  Komis,  Suriani,  Dany  Try  Hutama  Hutabarat,  and  Rinda  Alpadira.
“Peran  Jaksa  Dalam  Pelaksanaan  Diversi  Terhadap  Pidana  Anak.” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 354. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5677. Sofian,  Ahmad.  “Analisis  Putusan  Anak  AG  (Bagian  2  Dari  2  Tulisan).”  Binus University Business Law, 2023. https://business- law.binus.ac.id/2023/05/15/analisis-putusan-anak-ag-bagian-2-dari-2- tulisan/.
Sulaiman,  M.  Reza.  “4  Fakta  Video  CCTV  Yang  Disebut  Buktikan  AG  Tak Terlibat Penganiayaan David Ozora, Mario Dandy Biang Keroknya?” Suara, 2023. https://www.suara.com/lifestyle/2023/05/06/161138/4-fakta-video- cctv-yang-disebut-buktikan-ag-tak-terlibat-penganiayaan-david-ozora- mario-dandy-biang-keroknya.
Tim  Fakultas  Hukum  UPN  Veteran  Jakarta.  “Seputar :  Mata  Kuliah  Hukum Perlindungan  &  Peradilan  Pidana  Anak.”  Tim  Fakultas  Hukum  UPN Veteran  Jakarta,  2019.  https://hukum.upnvj.ac.id/seputar-mata-kuliah- hukum-perlindungan-peradilan-pidana-anak/.
Tim Tempo. “Sidang Vonis AG, Begini Kronologi Penganiayaan D  Yang Sudah Direncanakan Mario Dandy.” Tempo, 2023. https://metro.tempo.co/read/1713374/sidang-vonis-ag-begini-kronologi- penganiayaan-d-yang-sudah-direncanakan-mario-dandy.