TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 5 No. 1 (2024): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v5i1.700 Hal. 87-94

## DAMPAK LITERASI DIGITALTERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ETIKA

## Said Amirulkamar
Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Aceh, Indonesia Contributor Email : said.amirulkamar@ar-raniry.ac.id
Abstrak: Literasi  digital  mengacu  pada  kemampuan untuk  menggunakan dan memahami  teknologi  digital secara  efektif.  Hal  ini  sangat  penting  bagi  individu  untuk  berpartisipasi  secara  efektif  di  dunia  digital  dan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik. Tujuan penelitian untuk menganalisis dampak literasi digital  terhadap  pelayanan  publik  di  Indonesia  dalam  perspektif  etika.  Sumber  data  diperoleh  dari  jurnal, website resmi, berita online, media sosial, dan katadata. Teknik analisis menggunakan analisis content. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pelayanan publik  di  Indonesia  sangat  erat  kaitannya dengan  literasi  digital. Hal ini dibuktikan melalui empat indikator yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan literasi digital,  yaitu  digital  skill,  digital  ethics,  digital  safety,  dan  digital  culture.  Literasi  digital  dalam  pelayanan publik secara signifikan mengubah berbagai aspek dan dari perspektif etika, dengan fokus pada konsekuensi moral dan nilai-nilai yang terkait dengan literasi digital. Literasi digital dapat diukur dengan indikator seperti pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi dalam lingkungan digital. Kemajuan teknologi tidak menciptakan pengaruh digital, dan  semua pihak memiliki  hak yang  sama  terhadap  layanan  digital. Literasi  digital  dapat meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  layanan  online,  meningkatkan  efisiensi,  aksesibilitas,  dan transparansi layanan online.
Kata Kunci : Literasi Digital, Pelayanan publik, Perspektif Etika
Abstract:  Digital  literacy  refers  to  the  ability  to  use  and  understand  digital  technologies  effectively.  It  is essential for individuals to participate effectively in the digital world and contribute to improving the quality of public services. The purpose of the study is to analyze the impact of digital literacy on public services in Indonesia from an ethical perspective. Data sources  were  obtained from journals, official websites, online news, social media, and katadata. The analysis technique used content analysis. The results showed that public services in Indonesia are closely related to digital literacy. This is evidenced by four indicators that are part of the digital literacy development framework, namely digital skills, digital ethics, digital safety, and digital culture.  Digital  literacy  in  public  services  significantly  changes  various  aspects  and  from  an  ethical perspective, focusing on the moral consequences and values associated with digital literacy. Digital literacy can  be  measured  by  indicators  such  as  knowledge,  skills  and  participation  in  the  digital  environment. Technological  advancements  do  not  create  digital  influence,  and  all  parties  have  equal  rights  to  digital services. Digital literacy can increase people's access to online services, improve the efficiency, accessibility and transparency of online services.
Keywords: Digital Literacy, Public Service, Ethical Perspective.
Article History: Received; 01-11-2023; Revised; 22-12-2023; Accepted; 10-01-2024

## PENDAHULUAN
Literasi  digital  mengacu  pada  keterampilan  dan  pemahaman  individu  tentang  teknologi digital,  termasuk  kemampuan  untuk  menggunakan,  memahami,  dan  berpartisipasi  secara  efektif
dalam  lingkungan  digital.  Konsep  literasi  digital  melibatkan  serangkaian  keterampilan  dan pengetahuan yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif di dunia digital yang terus berkembang (Wahono  &  Effrisanti,  2018).  Penerapan  layanan  publik  berbasis  digital  secara  nasional  akan mempercepat  peningkatan  kualitas  layanan  publik.  Hal  ini  akan  dicapai  dengan  partisipasi  aktif masyarakat dalam memanfaatkan situs atau aplikasi layanan publik.
Literasi digital mengacu pada kapasitas individu untuk memanfaatkan informasi secara efektif dari berbagai sumber, seperti perangkat komputer atau ponsel. literasi digital sebagai pemanfaatan teknologi  secara  aktif  untuk  menemukan,  menggunakan,  dan  mendistribusikan  informasi  dalam lanskap digital kontemporer. Pelayanan publik mencakup semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh  penyedia  layanan  publik  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  publik  dan  mematuhi persyaratan hukum dan peraturan (A.Yudo Triartanto, 2019). Literasi digital dalam pelayanan publik juga  menekan  tentang  penggunaan  digital  tetap  memperhatikan  etika  digital,  hal  ini  merupakan keahlian  seseorang  dalam  menyadari,  mencontohkan,  membiasakan  diri,  merasionalkan, mempertimbangkan serta mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari.
Budaya media digital mengacu pada kemampuan seseorang dalam memahami, menafsirkan, mengenal, memverifikasi, dan membudayakan pemahaman kebangsaan dan ketaatan pada cita-cita Pancasila dalam kegiatan sehari-hari (Sularsih & Wibisono, 2021). Penggunaan media digital yang aman adalah untuk mengedukasi masyarakat umum tentang keamanan di ranah media digital. Hal ini termasuk memberikan gambaran umum tentang pentingnya menjaga informasi pribadi, strategi untuk  melindungi  diri  dari  informasi  yang  berlebihan,  dan  nilai  dari  mengelola  kehadiran  digital seseorang.  Media  digital  yang  etis  mengacu  pada  kemampuan  seseorang  untuk  memahami, membenarkan, menciptakan, mengadaptasi, mengevaluasi, dan meningkatkan prinsip-prinsip etika dalam  konteks  teknologi  digital  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Mardhiyani,  2020).  Budaya merupakan suatu keahlian seseorang dalam membiasakan dan membangun wawasan  kebangsaan. Untuk seseorang yang menggunakan media menjaga data pribadinya dengan melindungi diri sendiri dalam  kehidupan  sehari-hari.  Untuk  mempertimbangkan  dan  mengembangkan  tata  kelola  etika digital  dalam  kehidupan  bermedia.  Tujuan  dari  kebijakan  ini  untuk  meliterasi  publik  terhadap keamanan dalam bermedia digital.
Etika digital mengacu pada standar dan prinsip-prinsip etika yang mengatur perilaku individu dan  organisasi  dalam  memanfaatkan  teknologi  digital.  Dalam  ranah  layanan  publik,  etika  digital memiliki arti penting karena potensi dampaknya terhadap kualitas, keterbukaan, dan akuntabilitas layanan  yang  diberikan  kepada  publik.  Teknologi  informasi  memfasilitasi  akses  publik  terhadap informasi. Bidang etika digital sangat mementingkan prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi dalam hal penyebaran informasi publik. Penerapan gagasan ini memfasilitasi pembentukan layanan publik yang transparan dan bertanggung jawab. Meningkatnya pengumpulan dan pengolahan data oleh institusi sektor publik menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terkait perlindungan privasi. Penekanan  pada  perlunya  penanganan  data  pribadi  secara  hati-hati,  etika  digital  memerlukan penggunaan  strategi  yang  aman  yang  mematuhi  undang-undang  privasi  yang  relevan.  Teknologi informasi  digunakan  dalam  etika  digital  untuk  mendorong  pemberdayaan  masyarakat.  Layanan publik  dapat  diformulasikan  dengan  desain  yang  memfasilitasi  akses  yang  nyaman  dan  mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan  keputusan  dan  pengawasan  layanan  publik.  Memastikan  keamanan  informasi merupakan  kekhawatiran  yang  signifikan  di  era  digital  saat  ini.  Memastikan  etika  digital  dalam layanan publik mengharuskan perlindungan data sensitif dan informasi penting dari pihak yang tidak berwenang.
Sistem  ini  memfasilitasi  peningkatan  keterlibatan  publik  dalam  proses  pengambilan keputusan dan pengawasan layanan publik. Memastikan keamanan informasi merupakan tantangan yang  signifikan  di  era  teknologi  digital.  Pemenuhan  etika  digital  dalam  layanan  publik mengharuskan adanya perlindungan data sensitif dan informasi penting dari akses yang tidak sah (Akay et al., 2021). Keamanan informasi sangat penting untuk menjaga keandalan dan kepercayaan layanan publik. Etika digital mendorong keterlibatan aktif dan daya tanggap layanan publik terhadap
tuntutan masyarakat (Amirulkamar et al., 2023). Melalui penggunaan teknologi komunikasi, badan- badan publik dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menjawab pertanyaan, komentar, dan keluhan  dengan  cepat  dan  efisien.  Penerapan  teknologi  yang  bijaksana  dalam  pelayanan  publik diperlukan untuk menghindari prasangka dan ketidakadilan. Algoritma dan kecerdasan buatan harus dikembangkan  dengan  langkah-langkah  untuk  mencegah  agar  keputusan  tidak  dipengaruhi  oleh variabel yang dapat mengakibatkan ketidakadilan atau prasangka.
Inovasi  pelayanan  publik  di  Era  digital,  Saat  ini  Indonesia  sedang  memasuki  era  revolusi industri 4.0., era di mana disrupsi teknologi digital semakin pasif. Industri 4.0 atau revolusi industri keempat adalah istilah yang secara umum digunakan untuk tingkat perkembangan industri teknologi (Effendi  &  Dewi,  2021).  Birokasi  harus  mempunyai  jiwa  melayani,  menuju  ke  arah  yang  lebih fleksibel  dan  dialogis  serta  menuju  cara-cara  kerja  yang  lebih  realistis  pragmatis,  hal  ini  sejalan dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Terdapat beberapa alasan, mengapa penyelenggara layanan harus berinovasi. Pertama, sudah begitu banyak regulasi yang mengatur. Antara lain UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP Nomor 96 Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan  UU  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  Permenpan  RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE,  dll.  Sehingga  sudah  menjadi  kewajiban  penyelenggara  pelayanan  publik  untuk  terus melakukan  inovasi.  Adapun  beberapa  manfaat  untuk  inovasi  pelayanan  publik  digital,  pertama, mudah  dan  merata.  Pelayanan  publik  semakin  mudah  diakses  dan  dampaknya  dapat  dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas. Kedua, sesuai kebutuhan layanan, maksudnya inovasi yang dihasilkan mampu merespons sesuai dengan kondisi dan kebutuhan layanan. Ketiga, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran. Keempat, efisien, cepat, berbiaya murah ( low cost ).
Etika  digital  layanan  publik  bertujuan  untuk  menjamin  bahwa  penggunaan  teknologi informasi  selaras  dengan  prinsip-prinsip  moral,  keadilan,  dan  tujuan  sosial.  Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, layanan publik dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dengan  tetap  menjunjung  tinggi  integritas  dan  standar  etika  dalam  memberikan  layanan  kepada masyarakat.
Literasi  digital  merupakan  kemampuan  dan  penguasaan  seseorang  dalam  menggunakan media digital secara efisien, yang meliputi alat komunikasi dan jaringan internet. Kemahiran dalam literasi  digital  adalah  kemampuan  untuk  mencari  dengan  cermat,  cerdas,  teliti,  dan  tepat,  sesuai dengan  tujuan  yang  diinginkan.  Apabila  tidak  ada  penerapan  etika  digital,  maka  akan  terjadi penyebaran  informasi  yang  tidak  benar  dan  terlibat  dalam  penyebaran  ujaran  kebencian  di  ranah digital.  Untuk  menghindari  hal  tersebut,  sangat  penting  bagi  setiap  pengguna  internet  untuk memahami  dan  menerapkan  norma-norma  etika  ketika  berpartisipasi  dalam  percakapan  online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan literasi digital dalam meningkatkan pengetahuan dan  kemahiran  seseorang  dalam  memanfaatkan  dan  mengakses  teknologi.  Kemahiran  dalam informasi dan komunikasi terkait erat dengan literasi digital.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks sosial dengan cara mendalam. Metode penelitian kualitatif menekankan interpretasi dan pemahaman makna yang diberikan  oleh  individu  atau  kelompok  terhadap  suatu  pengalaman  atau  kejadian  (Fenti  Prihatini Tui,  Rosman  Ilato,  2022).  Sumber  data  diperoleh  melalui  berita  online,  regulasi,  jurnal,  website resmi, dan media sosial. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis konten. Teknik analisis konten adalah suatu pendekatan sistematis untuk memahami isi dari dokumen atau materi lainnya. Tujuan  dari  analisis  konten  adalah  untuk  mengidentifikasi  pola,  tema,  dan  makna  yang  mungkin muncul dari data tersebut.
Hasil dan Pembahasan Indikator literasi digital dalam pelayanan publik
Kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital terdiri dari empat pilar: keterampilan digital,  etika  digital,  keamanan  digital,  dan  budaya  digital.  Keterampilan  digital  mengacu  pada kemahiran  seseorang  dalam  memahami,  memanfaatkan,  dan  mengoperasikan  perangkat  keras, perangkat  lunak,  dan  sistem  operasi  TIK  dalam  kegiatan  sehari-hari.  Etika  digital  merujuk  pada kemampuan manusia untuk memahami, mencontoh, mengadaptasi, menjustifikasi, menyengaja, dan membudayakan tata kelola perilaku etis di ranah digital dalam kesehariannya (Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, 2021).  Keamanan  digital  mengacu  pada  kapasitas  individu  untuk  mengidentifikasi,  menerapkan, mengevaluasi,  mempertimbangkan,  dan  meningkatkan  pemahaman  mereka  dalam  menjaga informasi  pribadi  dan  memastikan  keamanan  digital  dalam  kegiatan  sehari-hari.  Budaya  digital mengacu  pada  kapasitas  individu  untuk  memahami,  memaknai,  mengenal,  mencermati,  dan membudayakan  pemahaman  kebangsaan,  cita-cita  Pancasila,  dan  prinsip  Bhinneka  Tunggal  Ika dalam  kehidupan  sehari-hari,  serta  proses  digitalisasi  budaya  melalui  pemanfaatan  teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

## Gambar 1. Grafik Indeks Literasi Digital Di Indonesia, (Sumber Katadata,2023)
Penelitian ini menunjukkan bahwa skor literasi digital Indonesia pada tahun 2022 adalah 3,54 dari  5.  Secara  keseluruhan,  tingkat  literasi  digital  penduduk  Indonesia  diklasifikasikan  sebagai "sedang". Indeks ini naik 0,05 poin dibandingkan dengan tingkat tahun 2021, yang tetap di angka 3,49. Angka tersebut mengalami kenaikan 0,08 poin, melampaui nilai yang diamati pada tahun 2020. Penelitian ini mengukur indeks literasi digital dengan menggunakan empat pilar indikator utama: Keterampilan Digital, Etika Digital, Keamanan Digital, dan Budaya Digital. Di bawah ini adalah rincian indikator dan perubahan skornya:  Tingkat indikator keterampilan digital atau kompetensi digital naik dari 3,44 poin pada tahun 2021 menjadi 3,52 poin pada tahun 2022. Pilar ini menilai kemahiran  pengguna  internet  dalam  penggunaan  komputer,  mengunggah  dan  mengunduh  data,
memverifikasi  informasi  yang  diperoleh  dari  internet,  dan  tugas-tugas  serupa.  Skor  untuk  etika digital  naik  dari  3,53  poin  di  tahun  sebelumnya  menjadi  3,68  poin  di  tahun  2022.  Metrik  ini mengukur daya tanggap pengguna internet terkait pengunggahan konten yang tidak sah, memposting komentar  yang  menyinggung  di  media  sosial,  mematuhi  norma-norma  privasi  di  platform  media sosial, dan perilaku serupa. Metrik untuk keamanan digital atau digital security meningkat dari 3,10 menjadi  3,12  poin.  Indikator  ini  menilai  kapabilitas  pengguna  internet  dalam  mengenali  dan menghilangkan  spam, malware,  dan  virus  di  komputer  atau  perangkat mereka  sendiri.  Indeks  ini juga mengevaluasi praktik mereka dalam mencadangkan data dan menjaga informasi pribadi. Skor untuk indikator budaya digital atau digital culture menurun dari 3,9 poin menjadi 3,84 poin pada tahun  2022.  Pilar  ini  menilai  perilaku  pengguna  internet,  seperti  mencantumkan  nama penulis/pengunggah asli ketika mengunggah ulang, mempertimbangkan sensitivitas pembaca dari beragam etnis/agama/pandangan politik, mengapresiasi dan menyebarluaskan konten seni budaya Indonesia di ranah digital, dan lainnya. Penelitian ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika  (Kemenkominfo) dan  Komunitas  Internet  Indonesia (KIC).  Penelitian  ini melibatkan 10.000  pengguna  internet  berusia  13  hingga  70  tahun,  yang  berada  di  34  provinsi  dan  514 kabupaten/kota.  Jajak  pendapat  dilakukan  pada  bulan  Agustus  dan  September  2022  melalui wawancara  tatap  muka.  Prosedur  pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  multistage  random sampling, dengan margin of error yang dapat diterima sekitar 0,98% dan tingkat kepercayaan 95% (katadata,2023).

## Dampak Literasi Digital Dalam Pelayanan Publik Dalam Perspektif Etika
Pemanfaatan literasi digital dalam pelayanan publik membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek, dan melihatnya dari perspektif etika memberikan landasan penting untuk memahami konsekuensi moral dan nilai-nilai yang terlibat dalam implementasi literasi digital. Dampak literasi digital  dapat  tercermin  dalam  berbagai  indikator  yang  menunjukkan  tingkat  pemahaman, keterampilan, dan partisipasi individu atau masyarakat dalam lingkungan digital (Trena et al., 2023). Peningkatan jumlah dan aksesibilitas perangkat digital, seperti komputer, tablet, atau smartphone menjadi  salah  satu  faktor  pendukung  dalam  literasi  digital,  dikarenakan  masyarakat  dapat menggunakan perangkat digital tersebut sebagai alat literasi dalam digitalisasi pelayanan publik.
Keahlian  dalam  menjelajahi  internet  dan  menemukan  informasi  merupakan  keterampilan yang dikenal sebagai literasi informasi atau  literasi digital. Literasi informasi adalah kemampuan untuk  mengakses,  menilai,  menyaring,  dan  menggunakan  informasi  secara  efektif.  Keahlian  ini mencakup beberapa aspek yang membantu individu dalam memahami, menganalisis, dan mengelola informasi  yang  ditemui  di  lingkungan  digital.  Menjelajahi  internet  dan  menemukan  informasi menjadi semakin penting dalam era digital ini, di mana akses terhadap informasi sangat luas. Literasi informasi  memainkan  peran  kunci  dalam  membantu  individu  beroperasi  dengan  efektif  dalam lingkungan digital yang kaya informasi.
Dalam  perspektif  Etika  memahami  bahwa  penerapan  teknologi  tidak  menciptakan kesenjangan  dalam  penggunaan  digital,  dan  semua  warga  memiliki  akses  yang  setara  terhadap layanan  digital.  Etika  memerlukan  keadilan  dan  inklusivitas  dalam  menyediakan  layanan  publik secara  online.  Pelayanan  publik  dapat  di  akses  melalui  digital  dengan  pengetahuan  masyarakat. Literasi  digital  dapat  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  berbagai  layanan  publik  secara online, membantu dalam efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi. Beberapa contoh pelayanan publik yang  dapat  ditingkatkan  melalui  literasi  digital meliputi:  Pendaftaran  pelayanan  kesehatan  online dalam hal ini masyarakat dapat mendaftarkan diri secara online untuk layanan kesehatan, membuat janji temu dengan dokter, dan mengakses rekam medis elektronik mereka. Kemudian dari bidang pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara online, membantu orang tua atau peserta pelatihan untuk mengakses informasi dan mengisi formulir tanpa harus pergi langsung ke lembaga pendidikan. Ketiga  proses  pengajuan  izin  dan  lisensi,  seperti  perizinan  usaha  atau  izin  mengemudi,  dapat dilakukan secara online, meminimalkan birokrasi dan meningkatkan efisiensi.
Keempat  pendaftaran  keanggotaan  dalam  program  sosial  atau  keanggotaan  perpustakaan dapat dilakukan melalui platform online, memudahkan akses dan administrasi. Kelima pembayaran pajak dan tagihan dalam hal ini warga dapat membayar pajak, tagihan utilitas, atau biaya pelayanan publik  lainnya  secara  online,  mengurangi  kebutuhan  untuk  mengunjungi  kantor  pelayanan  pajak atau utilitas. Selanjutnya laporan dan pengaduan online masyarakat dapat melaporkan insiden atau membuat pengaduan melalui platform online, seperti pelaporan kejahatan, kondisi jalan rusak, atau permasalahan lingkungan. Melalui portal online, masyarakat dapat mengakses informasi kesehatan, edukasi, dan sumber daya untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu kesehatan atau edukasi tertentu.
Peningkatan literasi digital membantu masyarakat untuk lebih mandiri dalam menggunakan layanan-layanan  tersebut  secara  online.  Ini  juga  membantu  pemerintah  dalam  meningkatkan efisiensi,  meningkatkan  transparansi,  dan  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada masyarakat.  Penting  untuk  memastikan  bahwa  literasi  digital  diintegrasikan  dengan  baik  dalam desain dan implementasi layanan publik online agar dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang.
Literasi digital dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik jika di tinjau dari perspektif etika peningkatan kualitas layanan harus diiringi dengan kebijakan etika yang memastikan bahwa  kepentingan  masyarakat  diutamakan  dan  bahwa  teknologi  digunakan  untuk  mendukung kesejahteraan  masyarakat.  Perspektif  etika  dalam  peningkatan  kualitas  layanan  adalah  suatu keharusan untuk memastikan bahwa peningkatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan nilai- nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Adopsi kebijakan etika menjadi kunci untuk menjaga integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap langkah yang diambil.
Peningkatan  kualitas  layanan  harus  memperhatikan  prinsip  keadilan  dan  kesetaraan, memastikan bahwa layanan disediakan dengan adil dan setiap warga memiliki akses yang setara. Kebijakan  etika  harus  menekankan  pada  penghapusan  ketidaksetaraan  dalam  pelayanan  dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi yang tidak adil dalam penyediaan layanan.
Pada sesi talkshow, Direktur Pemberdayaan Informatika, Bonifasius Wahyu Pudjianto turut menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo memiliki program Gerakan Nasional Literasi Digital guna meningkatkan kecakapan digital masyarakat Indonesia. Program Gerakan Nasional Literasi Digital menyasar pada tiga segmen, yaitu segmen pemerintahan, segmen pendidikan, dan segmen masyarakat  umum.  Program  tersebut  memiliki  target  50  juta  masyarakat  Indonesia  terliterasi sampai dengan tahun 2024.“Pelatihan dilakukan secara masif  kepada 514 kabupaten/kota di 34 provinsi  setiap  tahunnya.  Dalam  mencapai  target  tentunya  perlu  adanya  kolaborasi  dengan berbagai pihak,” tutur Boni.Pada akhir pemaparannya, ia mengatakan pada tahun 2023 akan ada kajian  terkait  konten literasi  digital  yang  diperlukan untuk  membangun ruang  digital yang lebih positif dan menambah agenda yaitu Sekolah Influencer (Kominfo, 2023) .
Akuntabilitas dan transparansi dalam menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh  masyarakat  dan  mewujudkan  kebijakan  etika  dalam  setiap  langkah  peningkatan  kualitas layanan, termasuk pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan.
Dalam literasi digital melalui pelayanan publik juga sangat menekan Perspektif etika memandang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menjaga kebebasan individu dalam mengakses dan menggunakan layanan publik. Kebijakan etika harus mencakup garis panduan untuk melindungi hak asasi  manusia  dan  menjaga  kebebasan  individu  dalam  lingkungan  digital  (Arifah  ,  2020). Memastikan  bahwa  setiap  langkah  yang  diambil  untuk  peningkatan  kualitas  layanan  tidak  hanya efektif  tetapi  juga  sesuai  dengan  nilai-nilai  etika  dan  keadilan.  Dengan  kebijakan  yang  tepat, peningkatan  kualitas  layanan  dapat  berkontribusi  pada  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan.
Literasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mengalami peningkatan dimulai sejak pandemi hingga saat ini oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari laporan hasil pengukuran  Indeks  Literasi  Digital  Indonesia  tahun  2022  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dalam laporannya indeks literasi digital Indonesia pada  tahun  2022  berjumlah  3,54  poin  dari  skala  1-5.  Ini  mendeskripsikan  bahwa  tingkat  literasi digital  masyarakat  di  Indonesia  berada  di  level  “sedang”.  Indeks  tersebut  meningkat  0,05  poin dibanding 2021 yang masih berada di level 3,49. Bahkan jika dibandingkan pada 2020, angkanya naik 0,08 poin. Adapun indeks literasi digital dalam laporan ini diukur melalui empat pilar indikator besar,  yakni Digital  Skills,  Digital  Ethics,  Digital  Safety,  dan  Digital  Culture. Berikut  rincian indikator dan pergerakan skornya:
Dari  3,44  poin  di  tahun  2021  menjadi  3,52  poin  di  tahun  2022,  keterampilan  digital meningkat. Indikator ini memeriksa seberapa baik pengguna internet dapat menggunakan komputer atau perangkat lain, mengirim dan menerima data, memeriksa informasi yang mereka dapatkan dari internet,  dan  hal-hal  lainnya.  Selain  itu,  etika  digital  juga  meningkat  dari  3,53  poin  di  tahun sebelumnya menjadi 3,68 poin di tahun 2022 terhadap pengguna internet dalam hal hal-hal seperti memposting konten tanpa izin, bersikap kasar di media sosial, menghormati privasi di media sosial, dan sebagainya. Tanda-tanda keselamatan atau keamanan digital naik dari 3,10 poin menjadi 3,12. Indikator  ini  melihat  hal-hal  seperti  seberapa  baik  pengguna  internet  dapat  menemukan  dan menyingkirkan spam, malware, dan virus di komputer atau perangkat lain, seberapa sering mereka mencadangkan data mereka, seberapa aman data pribadi mereka, dan hal-hal lainnya. Pada tahun 2022, skor untuk ukuran budaya digital atau budaya digital turun dari 3,9 poin menjadi 3,84 poin.
Indikator  ini  mengkaji  perilaku  pengguna  internet,  termasuk,  namun  tidak  terbatas  pada, mengunggah ulang konten dengan mencantumkan nama penulis atau pengunggah asli, mengunggah konten  yang  mempertimbangkan  perasaan  pembaca  yang  berbeda  ras,  agama,  dan  pandangan politik, serta menikmati dan berbagi konten terkait seni budaya Indonesia secara daring, dan perilaku lainnya.  Kemampuan  untuk  memahami,  menggunakan,  dan  memanfaatkan  teknologi  perangkat digital untuk mengakses dan mengelola informasi disebut sebagai kecakapan keterampilan digital. Memiliki  kemampuan  untuk  menyadari,  mempertimbangkan,  dan  membangun  tata  kelola  etika digital  dalam  kehidupan  sehari-hari  adalah  apa  yang kami maksud  ketika  kami berbicara tentang etika  digital.  Kapasitas  pengguna  untuk  mengenali,  memikirkan,  menerapkan,  menganalisis, memeriksa, dan meningkatkan pemahaman mereka tentang perlindungan data pribadi dan keamanan digital  dalam  kehidupan  sehari-hari  adalah  apa  yang kami maksud  ketika  kami berbicara tentang keamanan digital. Kemampuan individu untuk membaca, menerjemahkan, mengenal, menyelidiki, dan membangun wawasan kebangsaan, serta cita-cita Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dalam kehidupan  sehari-hari  adalah  apa  yang  kita  maksud  ketika  kita  berbicara  tentang  budaya  digital. Salah satu dampak positif dari literasi digital adalah dapat membantu dalam proses pembelajaran dengan  memungkinkan  individu  untuk  mengidentifikasi  sumber-sumber  belajar  yang  akurat, signifikan, dan berpotensi memberikan manfaat. Selain itu, hal ini juga dapat membuka peluang bagi para pendidik dan pengajar untuk lebih produktif dalam menciptakan media pembelajaran digital. Hal ini akan memastikan bahwa mereka tidak mudah disesatkan oleh sarana digital, seperti menjadi mangsa informasi palsu.

## KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif etika memahami bahwa penerapan teknologi tidak menciptakan kesenjangan dalam penggunaan digital, dan semua warga memiliki akses yang setara terhadap layanan digital. Etika memerlukan keadilan dan inklusivitas dalam menyediakan layanan publik  secara  online.  Pelayanan  publik  dapat  di  akses  melalui  digital  dengan  pengetahuan masyarakat. Literasi digital dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik secara online, membantu dalam efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi. Beberapa contoh pelayanan publik yang dapat ditingkatkan melalui literasi digital meliputi: Pendaftaran pelayanan kesehatan online  dalam  hal  ini  masyarakat  dapat  mendaftarkan  diri  secara  online  untuk  layanan  kesehatan, membuat janji temu dengan dokter, dan mengakses rekam medis elektronik mereka. Kemudian dari bidang  pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara online, membantu orang tua atau peserta pelatihan untuk mengakses informasi dan mengisi formulir tanpa harus pergi langsung ke lembaga
pendidikan. Ketiga proses pengajuan izin dan lisensi, seperti perizinan usaha atau izin mengemudi, dapat dilakukan secara online, meminimalkan birokrasi dan meningkatkan efisiensi.

## Daftar Pustaka
A.Yudo  Triartanto,  A.  D.  S.  (2019).  Literasi  digital  melalui  aplikasi  Microsoft  Access  sebagai komunikasi  bisnis  terhadap  perubahan  perilaku  konsumen  (Studi  pada  warga  Jatikramat, Bekasi,
Jawa Barat). Jurnal Abdimas BSI , 2 (1), 166–173.
https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas/article/view/5034
Akay,  R.,  Kaawoan, J.  E., &  Pangemanan,  F.  N.  (2021).  Disiplin  Pegawai  Dalam  Meningkatkan Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Kantor  Kecamatan  Tikala. Governance , 1 (1),  1–8. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/33470%0Ahttps://ejournal.u nsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/33470/31669
Amirulkamar,  S.,  Ulfa,  K.,  Zalikha,  S.  N.,  Mulya,  S.  M.,  Hidayati,  U.,  &  Yana,  S.  Z.  (2023).
Strategies for Strengthening Ethics and Integrity to Prevent Corruption in Indonesia . 12 (3),
564–574.
Arifah , U. (2020). Transformasi Birokrasi Melalui E-Government. Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial , 4 (2), 30–41. https://doi.org/10.33507/cakrawala.v4i2.245
Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M. . (2021). Implementasi Sustainable Development di Indonesia. In Pustaka Ramadhan .
Effendi, F. P., & Dewi, D. A. (2021). Generasi Milenial Berpancasila di Media Sosial. Journal Civics & Social Studies , 5 (1), 116–124. https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1051
Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, A. Y. K. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Gorontalo. Publik:  Jurnal  Manajemen Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik , 9 (2),  254–263.  https://stia- binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/338
Kominfo. (2023). Indeks Literasi Digital Indonesia. Kominfo , 2024.
Mardhiyani, N. L. (2020). Tourism 4.0: Strategi komunikasi pemasaran pariwisata kota semarang.
Jurnal Kajian Media , 4 (1), 40–52. https://doi.org/10.25139/jkm.v4i1.2384
Sularsih,  H.,  &  Wibisono,  S.  H.  (2021).  Literasi  Keuangan,  Teknologi  Sistem  Informasi, Pengendalian  Intern  dan  Kualitas  Laporan  Keuangan  UMKM. E-Jurnal  Akuntansi , 31 (8), 2028. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p12
Trena, P. W., Rivani, R., Nirmalasari, H., Bekti, Z. M. B., Sukmadewi, R., & Novel, N. J. A. (2023). Digitalisasi Melalui Media Sosial Sebagai Strategi Umkm Kabupaten Purwakarta Pada Era New  Normal. Kumawula:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 6 (2),  303. https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i2.41733
Wahono,  H.  T.  T.,  &  Effrisanti,  Y.  (2018).  Literasi  Digital  di  Era  Millenial. Prosiding  Seminar Nasional Hasil Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran STKIP PGRI Jombang , 185–193.