Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol.  4,  No.  1 – Maret  2022,  Hal.  91-96|  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6590.91-96

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH DIGITAL DIKAITKAN DENGAN KEAMANAN DATA PRIBADI

## Ni Kadek Erna Dwi Juliyanti, I Made Pria Dharsana, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Email: ernadwijuliyanti04@gmail.com , dharsanaimade@yahoo.co.id, puspa.niwaporf@gmail.com

## ABSTRAK
Sertifikat elektronik merupakan kebijakan baru bagi pemegang hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN sebagai bentuk transformasi digital. Namun kebijakan ini menimbulkan konflik di masyarakat terkait penarikan sertifikat analog dan jaminan keamanan sertifikat-el. Menganalisa perlindungan hukum pemegang sertifikat digital terhadap keamanan data untuk mencapai kepastian hukum  menjadi tujuan penelitian  ini. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  penelitian  metode  Normatif.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pengaturan  pendaftaran  hak  atas  tanah  menurut  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  1  Tahun  2021  dan bagaimana perlindungan hukum pemegang hak atas tanah terhadap keamanan data pribadi dalam sertifikat digital. Berdasarkan Penelitian ini menemukan sertifikat elektronik dengan sertifikat analog mempunyai kedudukan yang sama di Indonesia, sertifikat-el menggunakan tanda tangan elektronik dan QR Code yang terjamin oleh BSSN. Secara umum pengaturan keamanan data diatur pada UU No.27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Secara teknis dan hukum belum mempunyai kesiapan pemberlakuan Sertifikat-el terkait keamanan data, sehingga perlu penyempurnaan  norma  hukum  agar  terlindungi  haknya  dan  kepastian  hukum  terkait  sertifikat-el  sebagai  bukti pemegang hak atas tanah.
Kata Kunci: Sertifikat Elektronik, Perlindungan, Keamanan Data, Pemegang Hak Atas Tanah.

## ABSTRACT
Electronic certificates are a new policy for land rights holders issued by BPN as a form of digital transformation. However, this policy caused conflicts in the community regarding the withdrawal of analog certificates and the guarantee of the security of  el-certificates. Analyzing  the legal protection of digital  certificate holders against data security to achieve legal certainty is the purpose of this study. This research uses a normative method. Two problems are formulated, namely: (1) How is the arrangement  for registration of  land rights according  to  the Regulation of the Minister of ATR / BPN Number 1 of 2021? (2) How is the legal protection of land rights holders against the security of personal data in digital certificates? This research found that electronic certificates with analog  certificates have the same position in Indonesia, e-certificates use electronic signatures and  QR Codes guaranteed by BSSN. In general, data security arrangements are regulated in Law No.27/2022 on Personal Data Protection. Technically and legally, it does not  yet  have the readiness to  enforce e-certificates related to  data security, so it is necessary to improve legal norms so that their rights are protected and legal certainty related to e-certificates as evidence of land rights holders.
Keywords: Electronic Certificate, Protection, Data Security, Land Rights Holders .

## I. PENDAHULUAN
Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok seseorang sebagai sumber pangan dan faktor produksi. Tanah  mempunyai  tujuan  penting  dalam  kehidupan  manusia  dan  merupakan  komoditas  yang  harus dimiliki  untuk  menjalani  kehidupan  yang  lebih  sejahtera (H.M.Arba,  2017) .  Sehingga  setiap  orang berkeinginan untuk memiliki dan menguasai tanah. Tanda kepemilikan sebuah tanah dapat dibuktikan dengan sebuah sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang secara hukum dan instansi yang  sah  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Hukum  yang  pada  hakekatnya  bergerak secara  dinamis  seiring  dengan  perkembangan  pola  perilaku  masyarakat  dan  dunia  global,  yang
mengakibatkan  hukum  seringkali  tertinggal  dalam  mengikuti  perubahan  zaman  dan  perkembangan teknologi.  Sistem  elektronik  yang  sangat  canggih  berfungsi  mempermudah  proses  pelayanan dimanapun  dan  kapanpun.  Layanan  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  dan  peningkatan  secara cepat  khususnya  mengarah  pada  pergeseran  dari  transaksi  pasar  berbasis  konvensional  ke  sistem penyampaian layanan publik berbasis elektronik yang bertumpu pada suatu internet atau era disrupsi digital yang dimana sebuah era sifatnya Offline ke Online.
Dampak  yang  ditimbulkan  dari  kemajuan  dan  perkembangan  teknologi  saat  ini,  dapat mewujudkan suatu perbuatan hukum baru. Dengan  adanya transformasi digital munculnya informasi bahwa kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional (atr/bpn) berencana akan menarik lembaran  sertifikat  kepemilikan  tanah  masyarakat  dalam  bentuk  fisik/analog  untuk  diganti  dengan bentuk sertifikat  tanah  elektronik maka diterbitkanlah suatu peraturan menteri  agraria dan tata  ruang badan  pertanahan  nasional  nomor  1  tahun  2021  tentang  sertifikat  elektronik.  Tujuan  dikeluarkan peraturan  tersebut  untuk  meminimalisir  dan  menekan  sengketa  pertanahan  hingga  pemalsuan  yang selama ini sangat sering terjadi seperti sertifikat ganda/tumpang tindih sertifikat, surat ukur yang tidak sesuai dengan lokasi aslinya dan lain-lain. yang menjadi kontroversi dalam penerbitan kebijakan atr/bpn ini  termuat  pada  pasal  16  permen  atr/bpn  no.1/2021.  Sertifikat  tanah  fisik,  seperti  buku  tanah,  surat ukur,  dan  gambar  ruang,  akan  diganti  dengan  versi  elektronik  dan  pemerintah  akan  melakukan perubahan sertifikat tanah tercetak ke dalam bentuk digital. kebijakan pemerintah ini untuk kedepannya sertifikat  tidak  berbentuk  sebuah  buku  ataupun  kertas  melainkan  sebuah  sertifikat  elektronik  yang berupa file pdf. Nantinya data pemegang hak atas tanah akan masuk ke dalam sistem pertanahan secara otomatis setelah melakukan pendaftaran tanah secara elektronik.
Penggunaan sistem elektronik perlu diperhatikan yakni terjaminnya keamanan data yang tertera dalam  sertifikat  elektronik  sehingga  menjadi  kekhawatiran  masyarakat  terutama  data  pemegang  hak atas tanah yang bisa saja sewaktu-waktu mengalami kebocoran data penting masyarakat, menimbulkan terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak kasus-kasus terjadinya  kebocoran  data  pribadi,  dan  penjualan  data  di  media  social  hingga  pemalsuan  data  untuk mendapatkan  keuntungan  dari  perbuatan  melanggar  hukum.  Pada  dasarnya  sertifikat  dijadikan  alat pembuktian yang sah secara hukum baik dari data fisik dan data yuridis yang tertuang dalam Sertifikat Tanah  mempunyai  nilai  kebenaran.  Dengan  nama  pemegang  hak  atas  tanah  harus  tercantum  dalam sertifikat, jika tidak termuat dan tidak memiliki kesamaan data maka sertifikat tersebut dapat dicabut atau dibatalkan sehingga sertifikat tidak dapat dijadikan alat bukti dalam pengadilan. Sehingga sertifikat tanah  harus  ada  kesesuaian  data  pemegang  hak  atas  tanah.  Adanya  hak  atas  tanah,  hak  pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang semuanya telah dicantumkan dalam  buku  tanah  yang  bersangkutan  serta  dapat  dibuktikan  melalui  sertifikat.  Sertifikat  elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah menurut hukum acara Indonesia.
Sertifikat  elektronik  menjadi  basis  data  yang  berisikan  semua  dokumen  dan  disimpan  pada pangkalan  data  kantor  badan  pertanahan  nasional.  pemerintah  mengumumkan  program  dimana sertifikat tanah pada pemberlakuan kedepannya akan diterbitkan secara digital, dengan data pemegang hak  milik  diintegrasikan  ke  dalam  sistem  pertanahan,  bukan  diatas  kertas  atau  buku.  Peraturan kementerian Atr/Bpn ini memiliki permasalahan yaitu belum adanya aturan yang secara tegas mengatur keamanan data pada sertifikat elektronik. akibatnya mereka yang memiliki sertifikat elektronik untuk hak atas tanahnya memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pendaftaran hak atas tanah menurut peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan  nasional  republik  indonesia  nomor  1  tahun  2021  tentang  sertifikat  elektronik  dan bagaimanakah perlindungan hukum pemegang hak atas tanah terhadap keamanan data pribadi dalam sertifikat tanah digital

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan  analisis  konsep  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan.  Mengkonsepkan  suatu  hal tertulis pada peraturan perundang-undangan dengan kaidah norma yang dijadikan acuan manusia dalam bertindak dengan cara tertentu (Budiartha & Atmadja, 2018) . Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan  dalam  Penelitian  ini  dari  sumber  bahan  hukum  primer  bahan  yang  diambil  dari  Undang- Undang Pokok Agraria, dan Peraturan yang memiliki hubungan dengan Keamanan Data Pribadi dan Sertifikat  Tanah  Elektronik.  Bahan  hukum  sekunder  dan  tersier  penulis  mengumpulkan  dan
mensistematisasi melalui sumber pencatatan tertulis baik cetak maupun digital sepanjang masih relevan dengan  permasalahan  diteliti.  Bahan  hukum  ini  menggunakan  teknik  Analisis  secara  deskriptif  yang dijelaskan dengan interpretasi (penafsiran) yang menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan pasal demi pasal dan hal-hal sesuai fakta permasalahan sehingga dapat diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Pengaturan  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Menurut  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik
Pendaftaran tanah sebagai  kegiatan  wajib yang dilakukan oleh setiap orang  sebagai pemilik hak atas tanah agar tanah tersebut memiliki kepastian hukum dan terdaftar sebagai hak milik di Kantor Badan Pertanahan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yakni  PP  No.24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah dan kini telah ada PP No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  tanah  yang  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  sistem  secara elektronik  yang  belum  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  sebelumnya.  Pemerintah  melakukan pendaftaran  bidang  tanah  secara  teratur  yang  berkesinambungan  dimulai  dengan  pengumpulan,  olah data, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis yang berkaitan dengan bidang-bidang tanah (Ketut, 2019) . Pada dasarnya pendaftaran tanah di Indonesia untuk pertama kali dapat  dilakukan  dengan  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  dan  sporadik  dengan  sistem  publikasi pendaftaran  yang  dianut  oleh  Undang-undang  pokok  agraria  yakni  sistem  publikasi  negatif  yang mengandung unsur positif. Terkait pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik memiliki beberapa tahapan-tahapan di dalamnya yang saat ini akan menggantikan sertifikat analog sesuai prosedur yang ada dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 19 permen  ATR/BPN No.1/2021. Sertifikat elektronik dapat diterbitkan dengan beberapa alur pelaksanaan pendaftaran tanah.
Yang  pertama  pendaftaran  tanah  untuk  yang  pertama  kali  bagi  tanah  yang  sebelumnya  belum terdaftar  atau  belum  didaftarkan  prosesnya  meliputi  pengolahan  dan  pengumpulan  data  material, pembukuan dalam pembuktian atas penerbitan sertifikat, penyajian data material, penyajian data fisik serta hukum dan penyimpanan berdasarkan sistem elektronik baik untuk dokumen maupun daftar-daftar umum. Ketentuan pendaftaran tanah pertama kali diatur dalam Pasal 8 Permen ATR/BPN No.1/2021 dengan  alur  pendaftaran  tanah  sebagai  berikut,  bagi  masyarakat  yang  ingin  mendaftarkan  tanahnya terlebih dahulu harus mendatangi loket pendaftaran di kantor Badan Pertanahan Nasional atau instansi yang  berwenang.  Setelah  itu  melakukan  pendataan  dengan  syarat  yang  harus  dipenuhi  yakni memverifikasi Email, membawa KTP Elektronik karena tanah yang belum didaftarkan belum memiliki sertifikat, tujuannya adalah mencocokkan data dengan bukti kepemilikan awal setelah itu  melakukan verifikasi pembayaran dan yang terakhir jika sudah lengkap maka dilakukan upload dokumen pada link aplikasi  “Sentuh  Tanahku”  yang  sudah  disediakan  oleh  BPN.  Selanjutnya  pihak  pertanahan  akan mengukur  bidang  tanah,  memetakan  bidang  tanah,  membuat  peta  bidang  tanah  elektronik, mengumpulkan dokumentasi hukum yakni data yuridis dan mengelola data. Setelah panitia pelaksana melakukan  kegiatan  tersebut  maka  dikeluarkan  surat  keputusan  hak  atau  pengesahan.  Setelah mendapatkan SK, pemohon wajib mengirim bukti tersebut dan panitia pendaftaran tanah akan mengirim pesan ke Email pemohon. Selanjutnya surat ukur sebagai bukti luasnya tanah dan sertifikat elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dapat dicek pada email pemohon yang telah dikirimkan oleh panitia  pelaksana  setelah  memiliki  bukti  pendaftaran  berupa  registrasi  dan  pembayaran  administrasi yang besarnya ditentukan oleh panitia pelaksana badan pertanahan.
Yang  kedua  Penerbitan  Sertifikat  Elektronik  melalui  alih  media.  Masyarakat  yang  ingin mengubah  dengan  alih  media  data  pada  sertifikat  baik  dari  data  fisik  sampai  data  yuridisnya  pada sertifikat analog berubah menjadi sertifikat elektronik. Proses ini dapat dilakukan dengan alur sebagai berikut  pertama  masyarakat  memasuki  loket  pendaftaran  dengan  melakukan  verifikasi  pemilih menggunakan  KTP  Elektronik  dan  pemegang  hak  atas  tanah  harus  memiliki  Email,  kedua  sertifikat tanah  analog  dapat  dibawa  ke  Kantor  BPN  setelah  setelah  pemilik  hak  tanah  menganggap  bahwa datanya lengkap sehingga dapat disimpan dan dikumpulkan dengan warkah tanah yang ada, yang ketiga panitia pelaksana akan melakukan verifikasi data yuridis, pemilik spasial tujuannya untuk memastikan data pendaftaran dengan sertifikat analog memiliki data yang valid dan sesuai. Jika dirasa sudah valid dan sesuai maka panitia pelaksana dari BPN akan menerbitkan sertifikat elektronik dan dikirim melalui email domisili.
Sertifikat elektronik sebagai bentuk rangkaian pelayanan pemeliharaan data. Pada Kantor Badan Pertanahan maupun di link atau website “Aplikasi Sentuh Tanahku” yang resmi disahkan oleh BPN, proses  pendaftaran  atau  penggantian  sertifikat  konvensional  dengan  sertifikat  elektronik  dilakukan melalui  menu  layanan  pemeliharaan  data  atau  dapat  datang  ke  kantor  BPN  langsung  untuk  dapat melakukan  pengecekan  sertifikat  tanah  elektronik (Arif  Rahman  Hakim,  2021) .  Pemerintah mempermudah  masyarakat  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  atau  mengubah  sertifikat  analog menjadi  sertifikat  elektronik  dengan  melakukan  pemeliharaan  data.  Dari  kedua  prosedur  penerbitan sertifikat elektronik maka prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pendaftaran tanah atau mengalihkan  sertifikat  kertas  ke  sertifikat  elektronik  dengan  langkah-langkah  yaitu:  1)  Masyarakat wajib memiliki email yang aktif untuk dapat panitia pelaksana BPN mengirim informasi dan sertifikat melalui Email yang sudah didaftarkan oleh pemilik hak atas tanah, 2) memiliki bukti sertifikat analog yang dipegang oleh pemilik tanah terakhir, 3) masyarakat wajib memiliki KTP elektronik, 4) bersedia melakukan pendaftaran dengan perubahan sertifikat menjadi elektronik, 5) Sertifikat yang ingin dirubah tidak dalam sengketa pengadilan, 6) pemilik hak atas tanah dapat mengakses prosedur di website yang disediakan oleh panitia yang bertugas melaksanakan pendaftaran tanah.
Kedudukan sertifikat elektronik pada pendaftaran tanah di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan sertifikat analog sebagai bukti yang sah kepemilikan hak atas tanah hal ini tertuang dalam Pasal  5  Permen  ATR/BPN  No.1  Tahun  2021.  Bukti  elektronik  dapat  dikatakan  asli  jika  memenuhi persyaratan  peraturan  perundang-undangan  seperti  jaminan  integritas,  kebenaran,  keaslian,  dan dipertanggungjawabkan atas tampilannya yang diakses.

## 3.2 Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Keamanan Data Pribadi Dalam Sertifikat Tanah Digital
Perkembangan teknologi di Indonesia yang saat ini bertumpu pada suatu internet memberikan dampak yang signifikan baik secara offline maupun online dalam kehidupan sosial masyarakatv (Ahmad, 2012) . Dari  kemajuan  teknologi  ini  perlu  adanya  perlindungan  salah  satunya  terkait  data  pribadi. Poerwadarminta  memberikan  pemahaman  mengenai  pengertian  daripada  perlindungan  hukum,  yang berasal dari kata “lindung” yaitu menempatkan sesuatu agar tidak kelihatan, sedangkan perlindungan memiliki  arti  perbuatan  melindungi,  memberikan  perlindungan  kepada  orang-orang  yang  dapat dikatakan lemah. Dilihat dari penjelasan tersebut maka pengertian perlindungan hukum  adalah suatu perbuatan yang mengatur dan melindungi hubungan antar subyek hukum (Putra, 2020) .
Data pribadi merupakan komponen privasi yang harus dilindungi sebagaimana ditekankan dalam berbagai  instrumen  hukum  internasional,  regional,  maupun  nasional,  yang  memastikan  pentingnya menjaga  keamanan  data  pribadi (Dewi,  2015) .  Hak  atas  perlindungan  data  pribadi  sebagai  pemilik utama orang perorangan. Seperti yang kita ketahui bahwa identitas data pribadi harus diisi sebagai tahap pertama  sebelum  dapat  dilakukan  tahap  lebih  lanjut.  Perlunya  kepastian  hukum  untuk  menjaga  data pribadi karena pengertian kerahasiaan atau hak privasi seseorang harus dijaga, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh peraturan perundang-undangan. Kejahatan dalam dunia digital sangat marak terjadi, untuk mengatasi  masalah  Keamanan  data  pribadi  pemerintah  membentuk  sumber  hukum  yakni  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  dengan  undang-undang nomor  27  tahun  2022  tentang  perlindungan  data  pribadi.  Karena  tanpa  sistem  keamanan  informasi rahasia  akan  berubah  menjadi  privasi  seseorang  atau  perusahaan  bahkan  informasi  berkaitan  dengan rahasia  negara  akan  rentan  terhadap  kebocoran  data  dan  dieksploitasi  oleh  oknum  yang  tidak bertanggung jawab.
Penerbitan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik telah banyak  menimbulkan  perdebatan  di  masyarakat  baik  kelebihan  maupun  kekurangannya.  Sebagian kalangan  masyarakat  setuju  dengan  strategi  ini  karena  memandangnya  sebagai  bentuk  modernisasi pelayanan  pertanahan  yang  akan  memberikan  rasa  aman,  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum kepada  pemilik  hak  atas  tanah  sebagaimana  tujuan  dari  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  namun  tidak sedikit  masyarakat  yang  menentang  usulan  ini  sebagai  rencana  yang  sangat  terburu-buru  dan  belum didukung dengan persiapan yang matang, sehingga memungkinkan terjadinya kondisi ketidakamanan data  pendaftaran  tanah  dan  dapat  menimbulkan  pada  ketidakpastian  hak  milik  atas  tanah.  Sertifikat elektronik  ini  mencakup  7  (Tujuh)  dokumen  tambahan  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari sertifikat elektronik yaitu Gambar Ukur, Gambar Tata Ruang, Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, Surat
Ukur, Gambar Denah, Surat Ukur Ruang, dan sertifikat dalam bentuk dokumen elektronik dibuat sesuai format badan pertanahan nasional (Utama, 2021) .
Perbedaan  dari  Sertifikat  Analog  dengan  Sertifikat  Elektronik  pada  kode  dokumen  sertifikat analog menggunakan nomor seri yang  terdiri dari huruf dan angka dengan  latar belakang  putih pada blangko  sedangkan  sertifikat  elektronik  menggunakan  hash  code  dan  terdapat  2  QR  Code  yang tercantum pada sertifikat elektronik yang dapat di scan oleh system. Sertifikat elektronik menggunakan tanda  tangan  elektronik,  sedangkan  sertifikat  analog  menggunakan  tanda  tangan  manual  yang  lebih mudah  diduplikat  atau  dipalsukan.  Dari  segi  bentuk  dokumen  sertifikat  analog  dicetak  di atas  kertas dan berhologram dengan lambang BPN diatasnya, sedangkan sertifikat elektronik berupa file PDF yang dikirimkan  melalui  Email,  nama  instansi  tersebut  tertulis  dengan  logo  kementerian  ATR/BPN  yang ditempatkan di sisi kiri atas sejajar dengan lambang garuda yang terletak di tengah atas, ditambah pola tulisan  berwarna  merah  di  sisi  kiri  dokumen  yang  menjelaskan  bahwa  sertifikat  ini  dikeluarkan  oleh kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional, sertifikat elektronik ini juga dilengkapi dengan  pola  garis  halus  bergelombang  sebagai  latar  belakangnya  yang  disebut  menunjukkan  pola pelayanan  yang  berkelanjutan,  hal  ini  membuat  sertifikat  elektronik  akan  sulit  untuk  dilakukan pemalsuan.  Keterangan  yang  terdapat  dalam  Salinan  buku  tanah  dan  surat  ukur  yang  merupakan sertifikat  hak  milik  harus  dianggap  sebagai  keterangan  yang  akurat,  baik  dalam  sengketa  maupun  di luar sengketa, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya sehingga sertifikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat (Harsono, 2007) . Sertifikat elektronik menggunakan keamanan teknologi persandian seperti kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Keutuhan  data  pada  sertifikat  elektronik  terjamin,  artinya  informasi  pemegang  hak  atas  tanah akan  selalu  utuh,  tidak  berubah,  dan  untuk  kerahasiaannya  telah  dilindungi  dengan  menggunakan teknologi  persandian  dari  BSSN.  Sertifikat  elektronik  ini  mendukung  inisiatif  go  green  pemerintah dengan mengurangi penggunaan kertas dan tinta, memfasilitasi dan mempercepat proses penandatangan dan pelayanan,  serta menerapkan  tanda  tangan digital  yang menjamin otentikasi data, integritas, dan anti  penolakan  sertifikat  tanah.  Selain  itu  mudah  dirawat  dan  dikelola,  pengaksesan  dapat  dilakukan kapan  saja  dan  dimana  saja  serta  menghindari  risiko  kehilangan,  terbakar,  kehujanan,  dan  pencurian dokumen  fisik.  Nantinya  informasi  dilindungi  dengan  kode-kode  pengkodean  yang  rumit  sehingga hanya dapat dilihat oleh pihak tertentu dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan (illegal). Kelemahan keamanan data tergantung pengelola dan pemakai. Hacker akan melakukan segala cara  untuk  mendapatkan  data  yang  dapat  menguntungkan  bagi  hacker  dengan  penjualan  data  dan merugikan bagi pemilik data, seperti yang diketahui hacker akan mengaku lupa kata sandi dan meminta yang baru dengan cara mengirimkan dan memasukkan data pada link yang diberikan hacker. Dengan begitu hacker sudah mendapatkan data yang diinginkan maka terjadi nyalah kebocoran data pribadi.
Konsep  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  tidak  dapat  dilepaskan  dari pembahasan asas-asas hukum fundamental, termasuk terciptanya ketertiban, keteraturan, perdamaian, kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Karena system penerbitan surat-surat bukti hak yang merupakan alat bukti yang kuat, maka sistem publikasi merupakan system negative yang mengandung unsur positif dalam bidang pertanahan sebagai bentuk perlindungan hukum (Ahyar, 2018) . Pengaturan secara khusus terkait perlindungan keamanan data pemegang hak atas tanah belum termuat pada peraturan menteri atr/bpn nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik, sehingga menjadi kelemahan pada peraturan menteri atr/bpn tersebut. Namun secara khusus pengaturan perlindungan hukum keamanan data pemilik hak  atas  tanah  diatur  dalam  pasal  26  undang-undang  nomor  11  tahun  2008  tentang  informasi  dan transaksi elektronik dan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mengatur larangan dalam penggunaan data pribadi dan sanksi pidana termuat dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69 jika melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan seperti penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi.
Pada  dasarnya  sertifikat  elektronik  saat  ini  belum  diberlakukan  dan  terjadi  penundaan pemberlakuan  sertifikat  elektronik  oleh  Komisi  II  DPR  RI  adapun  beberapa  faktor  yang melatarbelakangi keputusan untuk menunda penerapan sertifikat elektronik diantaranya  kekhawatiran pada lemahnya keamanan sistem yang memudahkan pemalsuan sertifikat seperti kasus-kasus yang saat ini banyak terjadi kebocoran data pribadi, sampai saat ini kementerian ATR/BPN belum menyampaikan laporan  program  sertifikat  elektronik  kepada  Komisi  II  DPR  Republik  Indonesia,  untuk  dapat memfokuskan pada 4 (Empat) layanan pertanahan digital yang sudah berjalan antara lain pengecekan sertifikat  tanah  dan  pembuatan  Surat  Keterangan  Pendaftaran  Tanah  (SKPT),  hak  tanggungan
elektronik (HT-el), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT) yang belum mencapai hasil maksimal, banyak masyarakat salah mengartikan terkait Pasal 16 Permen ATR/BPN No.1/2021 yang menyatakan bahwa kantor badan pertanahan nasional akan mengambil sertifikat konvensional untuk digabungkan dengan buku  tanah  yang  disimpan  pada  kantor  pertanahan  dengan  begitu  masyarakat  akan  mendapatkan penggantinya berupa sertifikat elektronik tanpa memegang bukti secara fisik sertifikat analog. Sehingga komisi II DPR RI dan Menteri ATR/BPN sepakat menunda pemberlakuan peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik untuk melakukan evaluasi dan revisi norma hukum untuk menghindari terjadinya salah persepsi yang berpotensi menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan seluruh masyarakat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Sertifikat elektronik dengan sertifikat analog mempunyai kedudukan yang sama sebagai alat bukti yang sah  dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  dalam  pendaftaran  tanah  di Indonesia. Pemberlakuan sertifikat elektronik ini belum diberlakukan dalam rapat Komisi II DPR RI dan  Menteri  ATR/BPN  dengan  alasan  penundaan  keamanan  data  yang  tercantum  pada  sertifikat elektronik  dan  pada  peraturan  Menteri  ATR/BPN  belum  mengatur  mengenai  keamanan  data  pada sertifikat  tanah  digital  sebagai  bentuk  kelemahan  pada  peraturan  tersebut,  karena  pemerintah  belum sempurna dalam menangani kebocoran data pribadi sehingga sangat diperhatikan terkait keamanan data di  era  digital  ini.  Proses  pengamanan  data  dan  informasi  menggunakan  teknologi  persandian  seperti kriptografi  oleh  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  dan  sertifikat  elektronik  ini  mencakup  tanda  tangan elektronik  dan  menggunakan Hash  Code serta QR  Code .  Perlindungan  Preventif  (Pencegahan)  dan Perlindungan  Represif  (pemberian  sanksi)  merupakan  dua  cara  perlindungan  hukum  yang  dapat digunakan  untuk  menjaga  keamanan  data  pemegang  sertifikat  tanah  digital.  Sanksi  dapat  diterapkan sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi dalam hal data sertifikat tanah digital mengalami kebocoran data.

## 4.2 Saran
Hendaknya  dalam  pemberlakuan  sertifikat  elektronik  perlu  menyediakan  sarana  keamanan  yang berstandar  internasional  agar  terhindar  dari  kebocoran  data  pribadi  dan  Dalam  Peraturan  Menteri ATR/BPN untuk dapat mengatur mengenai pasal terkait keamanan data sertifikat digital baik berupa perlindungan  preventif  maupun  represif.  Kementerian  ATR/BPN  dalam  pemberlakuan  sertifikat elektronik  untuk  dapat  terlebih  dahulu  melakukan  sosialisasi  terkait  prosedur  pendaftaran  secara elektronik  sampai  penerbitan  sertifikat  elektronik.  Sertifikat  elektronik  untuk  dapat  diberikan  foto pemegang sertifikat tanah terakhir agar data lebih valid dalam keasliannya. Sebaiknya dalam penerbitan sertifikat elektronik untuk tanpa ada penarikan sertifikat analog, agar pemegang hak atas tanah dapat membuktikan secara fisik jika terjadi sengketa tanah. Maka dari itu sertifikat analog untuk dapat tetap dipegang oleh pemegang hak atas tanah, dan untuk sertifikat elektronik sebagai bentuk arsip sertifikat asli jika terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada sertifikat tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, A. (2012). Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya. Jurnal Dakwah Tabligh , 13 (1).
Ahyar, A. (2018). Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (3).
Arif Rahman Hakim, M. A. I. (2021). Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah. JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani , 3 (1).
Budiartha, I.N.P., & Atmadja, I. D. . (2018). Teori-teori Hukum . Setara Press. Dewi, S. (2015). Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional, Nasional . Refika Aditama.
H.M.Arba. (2017). Hukum Agraria Indonesia, Cetakan 3 . Sinar Grafika. Harsono, B. (2007). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Djambatan. Ketut, O. S. I. (2019). Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan . Sinar Grafika.
Putra,  I.  M.  A.  M.  (2020).  Tanggungjawab  Hukum  Bank  Terhadap  Nasabah  Dalam  Hal  Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking. Jurnal Kertha Wicaksana , 14 (2).
Utama,  H.  K.  &  I.  W.  K.  J.  (2021). Hukum  Agraria  Hak  Atas  Tanah  (Sertifikat  Dalam  Perspektif Kepastian Hukum Di Era Digital) . Indomedia Pustaka.