Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Ratman Desianto
Pascasarjana Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep, Indonesia okefif8@gmail.com

## Abstract
This research is motivated by the frequent overlapping of authorities in the investigation of corruption between the Police, the Prosecutor's Office, and the KPK. An example of a corruption case led by members of the Surakarta City DPRD for the 1999-2004 period was handled by the Surakarta Regional Police. Meanwhile, the corruption case  of  the  former  Surakarta  Mayor  for  the  2000-2005  term  was  handled  by  the  Attorney  General's  Office. Furthermore, the  corruption case  of the  Deputy  Governor of BI in 2008 was actually handled by  the KPK. The three  examples  of  these  cases  are  examples  of  overlapping  authorities  between  institutions  in  the  same  case, namely the investigation of criminal acts of corruption. The overlapping authority for investigating corruption is also seen in the feud between the KPK and the National Police in the SIM simulator corruption case. Given the overlapping authority in corruption, the author focuses this paper on what are the root causes of authority disputes between  the  Police,  the  Prosecutor's  Office,  and  the  KPK.To  find  the  focus  of  this  article,  the  author  uses  a normative juridical approach. In addition, the author also uses the principle of legal preference.In this article, the author  finds  that  the  root  cause  of  the  dispute  over  the  authority  to  investigate  corruption  by  the  Police,  the Prosecutor's Office  and the KPK is the  ambiguity of several articles in the  law on authority in each institution, causing conflicts of authority that occur between investigative institutions in criminal acts of corruption. . There are three ways to resolve disputes over the authority to investigate corruption crimes between related institutions, namely; first, by amending/revoking certain articles that are disharmony or all articles of the relevant laws and regulations, by the institutions/agencies authorized to form them; This can be done by the President and approved by the DPR with the issuance of a new law. Second, by submitting a request for a judicial review to the judiciary. The  third  way,  by  using  the  theory  of  lex  specialis  derogat  legi  generali.  That  is,  because  the  authority  of  the Police and the Prosecutor's Office in investigating corruption crimes is included in the lex generali, while the KPK is a lex specialis institution, so that if there is a dispute over authority between institutions, the KPK is the most entitled to investigate corruption in accordance with Article 50 paragraph (3). Law Number 30 of 2002 concerning the  Corruption  Eradication  Commission  reads:  In  the  event  that  the  Corruption  Eradication  Commission  has started to carry out the investigation as referred to in paragraph (1), the police or the prosecutor's office are no longer authorized to carry out investigations.
Keywords: authority disputes; institutions; corruption; law

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri,  Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus  korupsi pimpinan anggota  DPRD  Kota  Surakarta  Periode  1999- 2004 ditangani oleh Polwil Surakarta. Sedangkan, kasus korupsi Mantan Walikota Surakarta masa jabatan 2000- 2005 ditangani oleh Kejaksaan. Selanjutnya, pada kasus korupsi Deputi Gubernur BI tahun 2008 ternyata ditangani oleh  KPK.  Tiga  contoh  kasus  tersebut  merupakan  contoh  ketumpangtindihan  kewenangan  antar  lembaga  dalam kasus yang sama yaitu penyidikan tindak pidana korupsi. ketumpangtindihan wewenang penyidikan tindak pidana korupsi  juga  terlihat  pada  perseteruan  KPK  dan  Polri  dalam  kasus  korupsi  simulator  SIM.  Dengan  adanya ketumpangtindihan  kewenangan  dalam  Tindak  pidana  korupsi,  penulis  memfokuskan  tulisan  ini  pada  apa  yang menjadi akar penyebab sengketa kewenangan antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Untuk menemukan fokus artikel ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Di samping itu, penulis juag menggunakan asas preferensi
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 123
Published: 25/07/2022
How To Cite:
Desianto,  R. ( 2022).  Sengketa  Kewenangan  Penyidikan  Dalam  Rangka  Pemberantasan  Korupsi . KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 16 (2). Pp 123 - 139. https://doi.org/10.22225/ kw.16.2.2022.123-139

## I.  PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum, sebagaimana  diamanatkan dalam  ketentuan  pasal 1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat Indonesia, sebagai warga negara yang baik kita harus patuh dan taat kepada hukum yang ada.
Dalam rangka mencapai tujuan Nasional yang ditandai  oleh  terjaminya  keamanan,  ketertiban dan  tegaknya  hukum  serta  menjaga  Kesatuan Republik  Indonesia,  perlu  penegak  hukum  yaitu Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Polisi  Republik Indonesia.  Permasalahan  korupsi  di  Indonesia sudah  memprihatinkan  banyak  pihak,  karena tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sangat kompleks.  Korupsi  telah  merambat  di  lembaga legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  sehingga korupsi    dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar biasa  ( extraordinary  crime ),  jadi  pemberantasan korupsi  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  luar biasa juga ( extraordinary enforcement ).
Sistem  peradilan  pidana  ( Criminal  Justice System) sebagai  suatu  sistem  dalam  masyarakat untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan  dapat dimaknai  sebagai  upaya  untuk  mengendalikan atau  membatasi  kejahatan  agar  berada  dalam batas-batas  toleransi  masyarakat.  Komponen- komponen  yang  berkerja  dalam  sistem  ini meliputi Kepolisian, Kejaksaan, KPK, pengadilan dan  lembaga  pemasyarakatan.  Empat  komponen ini  diharapkan  dapat  bekerjasama  sehingga menghasilkan  suatu  keterpaduan  yang  kita  kenal dengan integrated criminal justice system ( Arifin & Masrukin, 2018 ).
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah
pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia.  Pejabat  kepolisian  Negara  Republik Indonesia  adalah  anggota  Kepolisian  Negara Repulik  Indonesia  yang  berdasarkan  undang- undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Kepolisian untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi  terpeliharanya  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  terbinanya ketentraman  masyarakat  dengan  menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Salah  satu  produk  hukum  yang  telah dihasilkan oleh lembaga legislatif adalah Undang- undang  nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian dan  juga  Undang-undang  nomor  30  tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan juga mengenai  tugas,  fungsi  dan  wewenang  dari masing-masing lembaga. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang  nomor  2  tahun  2002  tentang Kepolisian, menyebutkan tugas pokok  kepolisian negara  Republik  Indonesia  adalah  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan  perundang-undangan  lainnya.  Tugas  pokok ini memang sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena di dalam pasal  6  ayat  (1)  KUHAP,  dikatakan  bahwa penyidik  adalah  pejabat  polisi  negara  Republik Indonesia  dan  pejabat  pegawai  negeri  sipil  yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
hukum. Dalam artikel ini, penulis menemukan bahwa akar penyebab terjadinya sengketa kewenangan penyidikan tindak  pidana  korupsi  oleh  Polri,  Kejaksaan  dan  KPK  adalah  kekaburan  beberapa  pasal  dalam  Undang-undang kewenangan  pada  masing-masing  institusi  sehingga  menyebabkan  terjadinya  konflik  kewenangan  yang  terjadi antara  institusi penyidik dalam tindak pidana  korupsi.  Adapun cara  penyelesaian terhadap sengketa  kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antar institusi terkait dapat dilakuakan dengan tiga cara yaitu; pertama, dengan mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya;. Hal ini dapat dilakukan oleh Presiden dan  disetujui  oleh  DPR  dengan  terbitnya  UU  baru.  Kedua,  dengan  mengajukan  permohonan  uji  materil  kepada lembaga  yudikatif.  Cara  ketiga,  dengan  menggunakan  teori  lex  specialis  derogat  legi  generali.  Artinya,  karena kewenangan Polri dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi termasuk lex generali, sedangkan KPK termasuk  lembaga  lex  specialis,  sehingga  apabila  terjadi  sengketa  kewenangan  antar  lembaga,  maka  KPK  yang paling berhak untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi berbunyi: Dalam hal  Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
Kata Kunci: sengketa kewenangan; lembaga; kor upsi; uu
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana,  kewenangan  penyidikan  jatuh  ke  tangan Kepolisian Republik Indonesia itu sesuai Pasal 6 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana menyebutkan  penyidik  adalah  Pejabat  Polisi Negara  Republik  Indonesia  dan  Pejabat  Pegawai Negeri  Sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang khusus oleh Undang-Undang, syarat kepangkatan pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) akan  diatur  dalam  perarturan  pemerintah,  ini berarti bahwa kepolisian adalah penyidik tunggal di  dalam  Kitab  Undang  Hukum  Acara  Pidana ( Karjadi & Soesilo, 1986 ).
Salah  satu  proses  yang  penting  dalam penyelesaian tindak pidana korupsi adalah proses penyidikan.  Kewenangan  penyidikan  dalam tindak  pidana  korupsi  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku selalu dikaitkan  dengan  aparat  penegak  hukum Kepolisian  yaitu  di  kepala  satuan resort  criminal di  unit  tipikor  (tindak  pidana  korupsi).  Karena tugas  inti  dari  kepolisian  Republik  Indonesia adalah mengayomi, melindungi serta memberikan rasa kemanan juga ketertiban kepada masyarakat. Penyidikan  yang  dimaksud  yaitu  tentang penangkapan  yang  dilakukan  aparat  penegak hukum yaitu Polri.
Penangkapan sendiri memiliki arti Penangkapan  adalah  suatu  tindakan  penyidik berupa  pengekangan  sementara  waktu  kebebasan tersangka  atau  terdakwa  apabila  terdapat  cukup bukti  guna  kepentingan  penyidikan  atau penuntutan  dan  atau  peradilan  dalam  hal  serta menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang ini  dan  ada  juga  lain  dari  penangkapan  yaitu tangkap  tangan  yaitu  Tertangkap  Tangan  adalah tertangkapnya  seorang  pada  waktu  sedang melakukan  tindak  pidana,  atau  dengan  segera sesudah  beberapa  saat  tindak  pidana  itu dilakukan,  atau  sesaat  kemudian  diserukan  oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya  atau  apabila  sesaat  kemudian padanya  ditemukan  benda  yang  diduga  keras telah  dipergunakan  untuk  melakukan  tindak pidana  itu  yang  menunjukkan  bahwa  ia  adalah pelakunya  atau  turut  melakukan  atau  membantu melakukan tindak pidana itu.
Selain  pihak  kepolisian,  yang  berhak melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi adalah Kejaksaan dan KPK. Dalam Pasal 6 huruf c  Undang-undang  nomor  30  tahun  2002  tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menyebutkan tentang  tugas  KPK, yaitu
melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi. Ditambah  lagi  dengan  terbitnya  MoU  yang  telah disepakati  bersama  oleh  Polri,  KPK  dan Kejaksaan  pada  tanggal  29  Maret  2012.  Yang mana  jika  para  pihak  melakukan  penyelidikan pada  sasaran  yang  sama,  untuk  menghindari duplikasi  penyelidikan  maka  penentuan  instansi yang  wajib  menindaklanjuti  penyelidikan  adalah instansi  yang  lebih  dahulu  mengeluarkan  surat penyelidikan atau atas kesepakatan semua pihak.
Ketumpangtindihan  kewenangan  penyidikan dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  terlihat ketika  Kepolisian  dan  KPK  saling  mengeklaim memiliki hak untuk  melakukan penyelidikan dan penyidikan  pada  kasus  Simulator  Surat  Ijin Mengemudi.  Kesan  adanya  rebutan  antara  dua lembaga  penegak  hukum  sangat  jelas  terlihat dalam  penanganan  kasus  dugaan  korupsi driving simulator kendaraan roda dua dan roda empat di Korps  Lalu  Lintas  (Korlantas)  Mabes  Polri.  Dua lembaga terkait yakni KPK dan Polri saling klaim bahwa mereka berhak menangani kasus tersebut.
Di  lain  tempat,  penyidik  Bareskrim  Mabes Polri telah menetapkan lima orang tersangka pada 1  Agustus  2012.  Kelima  orang  tersebut  adalah inisial DP yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK),  TR  berperan  sebagai  ketua panitia lelang, LGM sebagai bendahara, serta BS dan  SP  sebagai  panitia  lelang.  Sebelum  tanggal itu, Polri mengklaim telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa puluhan saksi.
Secara  normatif  ada  beberapa  peraturan perundangan  yang  memberikan  kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang  berbeda,  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan  dan bahkan oleh pemerintah dibentuk lembaga khusus menangani  kasus–kasus  korupsi  yaitu  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai  amanat dari  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga -lembaga  tersebut  semua  memiliki  dasar  hukum dalam  melaksanakan  penegakan  UU  No.  31 Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi, sehingga  seolah-olah  ada  tumpang  tindih  dalam pengaturannya dan pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui  dari  adanya  kasus-kasus  tindak  pidana korupsi  yang  ditangani  oleh  lembaga-lembaga yang berbeda dalam penyidikannya.
Kasus-kasus tersebut adalah:
Kasus Korupsi pada putusan Pengadian Negeri Surakarta  No.  119/PID.B/2005/PN.SKA.  dengan

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 125
terdakwa  pimpinan  anggota  DPRD  Kota Surakarta  Periode  1999-2004  yang  terjadi  tahun 2005 penyidikan dilakukan oleh Polwil Surakarta dan penuntutan oleh Kejaksaan Negri Surakarta.
Kasus  Korupsi  pada  putusan  Pengadilan Negeri Surakarta No. 140/ Pid. B/ 2006/PN.SKA. dengan  terdakwa  Mantan  Walikota  Surakarta masa  jabatan  2000-2005  penyidikan  dan penuntutan  dilakukan  oleh  Kejaksaan  Negeri Surakarta.
Kasus
Korupsi penggunaan Yayasan
Pengembangan  Perbankan  Indonesia  (YPPI) dengan  terdakwa  sebagai  Deputi  Gubernur  BI yang  terjadi  tahun  2008  penyidikan  dan penuntutan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Kasus  Korupsi  Bupati  Pamekasan,  Achmad Syafii, yang memerintah dua periode yakni 2003- 2008 dan 2013-2018, terlibat kasus suap 250 juta, penyidikan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dari  beberapa  contoh  kasus  korupsi  di  atas, sengketa wewenang penyidikan dalam melakukan tindak pidana korupsi sangat terlihat karena tidak ada  batasan  hak  yang  jelas  pada  setiap  instansi untuk  melakukan  penyidikan,  salah  satu  contoh kasus  korupsi  yang  melibatkan  mantan  Bupati Pamekasan yang hanya berkisar 250 juta ternyata yang melakukan penyidikan adalah KPK, padahal dalam  amanah  Undang-undang  KPK  berhak melakukan menyidikan apabila negara mengalami kerugian  di  atas  1  miliar.  Dalam  artian  seakan- akan  KPK  menyerobot  hak  instansi  lain  dalam melakukan menyidikan tindak pidana korupsi.
Selain beberapa ketumpangtindihan wewenang antar lembaga terhadap pemberantasan korupsi  di  atas,  kita  dipertontokan  dengan perseteruan  Polri  dan  KPK  yang  dikenal  dengan cicak  vs  buaya.  Kasus  cicak  vs  buaya  pertama terjadi  pada  Juli  2009.  Perseteruan  tersebut berawal dari isu yang beredar adanya penyadapan oleh KPK terhadap Kabareskrim Mabes Polri saat itu, Komjen Susno Duadji. Susno dituduh terlibat pencairan dana dari nasabah Bank Century, Boedi Sampoerna.  Menurut  KPK,  Susno  merupakan orang  yang  pertama  kali  menyodorkan  analogi cicak  vs  buaya.  KPK  diibaratkan  cicak  yang kecil,  sedangkan  Polri  ialah  buaya  karena  besar. Puncak kasus cicak vs buaya jilid I terjadi ketika Bareskrim  Mabes  Polri  menahan  dua  Wakil Ketua  KPK;  Bibit  Samad  Riyanto  dan  Chandra Martha Hamzah. Penahanan dua komisioner KPK
ini memantik reaksi keras dari aktivis antikorupsi.
Perseteruan  Polri dengan KPK  terus  berlanjut pada  tiga  tahun  kemudian  tepanya  pada  awal Oktober  2012.  Kasus  ini  dipicu  oleh  langkah KPK  mengusut  kasus  dugaan  korupsi  simulator SIM  yang  menjerat  mantan  Kepala  Korps  Lalu Lintas  Polri  Inspektur  Jenderal  Djoko  Susilo. Pada  Jumat  malam  5  Oktober  2012,  puluhan anggota  Brigade  Mobile  mengepung  gedung KPK.  Mereka  berniat  menangkap  salah  satu penyidik KPK, Komisaris Novel Baswedan yang dituduh  terlibat  aksi  penganiayaan  berat  saat masih bertugas di Kepolisian Daerah Riau.
Cicak  vs  buaya  kembali  muncul  di  era Presiden  Joko  Widodo  pada  2015.  Sebelas  hari setelah  KPK  menetapkan  Komjen  Budi  sebagai tersangka,  kepolisian  menangkap  Wakil  Ketua KPK  Bambang  Widjajanto  pada  hari  Jumat tanggal 23 Januari 2015.
Melihat beberapa kasus tindak pidana korupsi di  atas,  yang  ditangani  oleh  berbagai  lembaga yang  berbeda,  juga  adanya  perseteruan  KPK dengan  Polri  di  atas,  maka  perlu  adanya  sebuah kajian ilmiah yang  mendalam terhadap peraturan perundangan  melalui  sebuah  penelitian  dengan pendekatan normatif. Salah satu bentuk penelitian normatif  ( Soekanto,  1985 )  adalah  menganalisa akar  permasalahan  wewenang  penyidikan  pada kasus  tindak  pidana  korupsi  serta  solusi penyelesaiannya.  Dalam  hal  ini,  artikel  ini  akan mengkaji peraturan hukum yang  mengatur tugas, kewajiban,  dan  kewenangan  penyidik  dalam tindak  pidana  korupsi  khususnya  pada  ranah wewenang kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.
Berangkat dati latar belakang tersebut di atas, maka  artikel  ini  akan  difokuskan  pada  apa  akar penyebab  terjadinya  sengketa  kewenangan  Polri, Kejaksaan dan KPK dalam melakukan penyidikan  tindak  pidana  korupsi?    dan Bagaimana cara menyelesaikan sengketa wewenang  Polri,  Kejaksaan,  dan  KPK  dalam penyidikan tindak pidana korupsi?

## II.  METODE
Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini  adalah deskriptif  analisis, ( Soemitro,  1982 )  yaitu  menggambarkan  keadaan objek  dan  masalahnya  serta  menganalisa  dan memberi kesimpulan terhadap permasalahan yang menjadi  objek  penelitian,  yakni  mengenai pengaturan kewenangan instansi-instansi penegak hukum  dalam  melakukan  penyidikan  maupun penuntutan dan sinkronisasinya menurut Halaman 126 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
ketentuan  normatif  tentang  penanganan  tindak pidana korupsi.
Adapun  pendekatan  penelitian  ini  adalah Yuridis Normatif. Jenis penelitian yuridis (hukum dilihat sebagai norma ats das solen ), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan  bahan-bahan  hukum  (baik  bahan hukum  yang  tertulis  maupun  hukum  yang  tidak tertulis atau baik hukum primer mupun sekunder). Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum ini  adalah  metode  pendekatan  normatif.  Metode pendekatan  normatif  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto, 1985).

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Seputar Penyidikan
Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses  penengakkan  hukum  pidana  dan merupakan  tahap  awal  dalam  proses  peradilan pidana.  Oleh  karena  itu,  proses  penyidikan  ini menjadi sentral dan merupakan tahap kunci dalam upaya  penegakkan  aturan-aturan  hukum  pidana terhadap berbagai peristiwa yang terjadi sehingga profesional  penyidik  menjadi  sangat  penting. Penelitian  terhadap  sistem  hukum  pidana khususnya  penegakkan  hukum  terhadap  tindak pidana  korupsi  dirasakan  sangat  serius  sehingga diperlukan lembaga yang profesional untuk dapat menangani  tindak  pidana  korupsi  sesuai  dengan undang-undang  serta  aturan-aturan  yang  berlaku di Indonesia.
Istilah  penyidikan  memiliki  arti  yang  sama dengan  pengusutan  yang    merupakan  terjemahan dari  istilah  Belanda  yaitu Opsporing atau  dalam bahasa  Inggris  disebut  dengan Investigation ( Prakoso,  1987 ).  Adapun  kata  penyidik  berasal dari  kata  sidik,  yang  memilki  arti  terang  dan bekas.  Maksudnya  penyidikan  membuat  terang atau  jelas  dan  penyidikan  berarti  mencari  bekas- bekas.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan bekas  adalah  bekas–bekas  kejahatan.  Didasarkan dua  makna  kata  sidik  di  atas  yaitu    terang  dan bekas  maka  penyidikan  dapat  diartikan  sebagai membuat terang kejahatan ( Soesilo, 1979 ).
Jika ditinjau dari sistem hukum acara sebelum Kitab  Undang–undang  Hukum  Acara  Pidana, yang  dimaksud  dengan  penyidikan  adalah  aksi atau  tindakan  pertama  dari  penegak  hukum  yang diberi  wewenang  untuk  itu,  yang  dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana ( Soesilo, 1987 ).
Sedangkan  pengertian  aksi  atau  tindakan pertama di atas adalah untuk mencari keterangan dari  siapa  saja  yang  diharapkan  dapat memberitahu  tentang  apa  yang  telah  terjadi  dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka  melakukan  tindak  pidana  tersebut, dimana  tindakan-tindakan  pertama  tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya menjamin agar orang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana  bisa  dijatuhi  hukuman  pidana,  dan selanjutnya  benar-benar  menjalani  pidana  yang dijatuhkan itu.
Pengertian  di  atas  tentu  saja  berbeda  dengan pengertian  penyidikan  setelah  berlakunya  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  pengertian  penyidikan  diatur dalam  Pasal  1  butir  2.  Menurut  pasal  tersebut, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat  terang  tentang  tindakan  pidana  yang terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya ( Soesilo, 1987 ).
Sejak  berlakunya  KUHAP,  dualisme  dalam penggunaan  istilah  tersebut  telah  berakhir, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  KUHAP  telah berhasil mengadakan uniformitas istilah tersebut, yaitu  dengan  membakukan  istilah  penyidikan ( Husein,  1991 ).  Walaupun  pada  saat  ini digunakan  satu  istilah  untuk  penyidikan  bukan berarti  istilah  pengusutan  dalam  HIR  sama dengan  penyidikan  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Hal  ini  disebabkan  ruang  lingkup  pengusutan dalam HIR lebih luas dibandingkan ruang lingkup penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP).  Dalam  pengusutan terdapat  juga  pengertian  penyelidikan  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Sehingga dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pengertian pengusutan  dalam  HIR  dapat  disamakan  dengan pengertian  penyelidikan  ditambah  penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dalam hukum acara pidana, yang dicari adalah kebenaran  materiil.  Oleh  karena  itu,  tugas  dari penyidikan adalah mencari kebenaran. Kebenaran materiil  itu  adalah  kebenaran  menurut  fakta sebenar–benarnya  ( Soesilo,  1987 ).  Berarti kebenaran yang dicari adalah demi kebenaran itu sendiri, bukan untuk sesuatu kepentingan tertentu.

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 127
Dalam  mencari  kebenaran  tersebut,  seorang penyidik  pasti  menggunakan  wewenang  yang diberikan  berdasarkan  kedudukan  menurut undang-undang.  Maka  dalam  menjalankan kedudukan dan kewenangannya, seorang penyidik  harus  ingat  akan  kebenaran  yang  ingin dicapainya.
Pasal  1  butir  1  KUHAP  memberikan penjelasan  mengenai  penyidik,  yaitu  penyidik adalah  Pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia atau  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang untuk  melakukan  penyidikan.  Ada  beberapa penyidik menurut undang-undang yang berwenang melakukan penyidikan, yaitu:
- Penyidik Polri
- Penyidik Jaksa
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Penyidikan  oleh  Kepolisian  pada  umumnya pemeriksaan  terkait  kasus  tindak  pidana  korupsi dilakukan  karena  adanya  informasi  awal mengenai adanya penyimpangan yang mengakibatkan  kerugian  keuangan/kekayaan negara dan/atau perekonomian negara atau kasus tidak  lancarnya  pelaksanaan  pembangunan. Khusus untuk post audit, informasi awal terutama bersumber  dari  surat  persetujuan  penunjukkan pemenang dan dokumen kontrak.
Untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap instansi/proyek,  ditunjuk  suatu  tim  pemeriksa yang biasanya terdiri dari seorang ketua dan dua orang  anggota.  Ketua  tim  ini  bertanggung  jawab atas  pelaksanaan  pemeriksaan  terhadap  instansi/ proyek  tersebut  degan  membuat  audit  program dan  membagi  pekerjaan  kepada  anggotanya. Pokok-pokok  program  telah  tersedia  dalam  buku tata cara pemeriksaan yang disusun untuk seluruh aparat pengawasan fungsional.
Apabila  dalam  pemeriksaan  terdapat  temuan- temuan  yang  memberikan  indikasi  adanya kerugian  negara  maka  pemeriksaan  harus diperluas  dan  diperdalam  sehingga  dapat diketahui  secara  pasti  berapa  kerugian  negara. Temuan-temuan  yang  diperoleh  oleh  tim  segera dilaporkan  kepada  pengawas  pemeriksa  untuk diteruskan langsung ke Kepala Perwakilan BPKP yang  bersangkutan.  Kepala  Perwakilan  BPKP akan  mempertimbangkan  perlu  tidaknya  segera dilaporkan  kepada  Kepala  Kepolisian  setempat untuk  dilakukan  penyidikan  bersamaan  dengan
pemeriksa yang sedang dilakukan.
Penyidikan  secara  cepat  ini  perlu  dilakukan untuk menghindarkan bukti-bukti dan penyelesaian  secepatnya.  Berlakunya  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terjadi  perubahan  yang  fundamental  dalam hukum  acara  pidana.  Perubahan  fundamental tersebut  antara  lain  di  bidang  penyidikan.  Pada waktu  HIR  ( HetHerziene  Inlandasch  Reglement ) masih  berlaku,  penyidikan  dapat  dilakukan  oleh banyak instansi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  terdapat  ketentuan  dengan pengaturan secara khusus terkait tahap penyidikan  jika  dibandingkan  dengan  yang terdapat  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP).  Hal  ini  dapat  dilihat pada Pasal 25 hingga Pasal 33 serta Pasal 39 yang terdapat  di  dalam  Bab  IV  mengenai  penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, diantaranya :
Pasal 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana :
“Penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan  dalam  tindak  pidana  korupsi harus  didahulukan  dari  perkara  lain  guna pemyelesaian secepatnya.”
Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana :
“Penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  pidana  yang berlaku,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  Undang- undang ini.”
Penjelasan  Pasal  26  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana:
Kewenangan  penyidik  dalam  pasal  ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan ( wiretapping ).
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  26  dan penjelasannya  dapat  disimpulkan,  segala  sesuatu yang terkait dengan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  jika terdapat  pengaturan  yang  sama  di  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka pengaturan Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dengan Halaman 128 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
demikian  berarti  berlaku  asas  lex  specialis derogate legi generalis.
Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
“Penyidik  berhak  membuka,  memeriksa,  dan menyita  surat  dan  kiriman  melalui  pos, telekomunikasi  atau  alat  lainnya  yang  dicurigai mempunyai  hubungan  dengan  perkara  tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.”
Penjelasan  Pasal  30  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana :
Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  memberi kewenangan  kepada  penyidik  dalam  rangka mempercepat  proses  penyidikan  yang  pada dasarnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara  Pidana  untuk  membuka,  memeriksa,  atau menyita  surat  harus  memperoleh  izin  terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.
Dasar  Hukum  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi oleh Polri, Jaksa dan KPK
Pada  awal  kemerdekaan  Negara  Republik Indonesia,  tindak  pidana  korupsi  belum  dikenal karena  pada  waktu  itu  setiap  perbuatan  yang berindikasi  kepada  tindak  pidana  korupsi  masih disidik  sebagai  perbuatan  tindak  pidana  umum yang  mengacu  pada  ketentuan  hukum  diatur dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB) atau  yang  terkenal  dengan  nama Het  Herziene lnlandsch Reglement (HIR), sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 dan  Undang-Undang  Nomor  1  Drt.  Tahun  1951 dan Regtementopde Rechtefijke Organisatie enbet Beteid  der  Justitie  (RO),  serta  Undang-Undang Nomor  1  Drt.  Tahun  1951  yang  di  dalamnya diatur  pula  beberapa  persoalan  mengenai  hukum acara perdata dan hukum pidana materil.
Kemudian  keadaan  dan  sistem  pemerintahan negara  yang  pada  waktu  itu  didominir  oleh kekuatan  sosial  politik  sehingga  menimbulkan suatu  situasi  pemerintahan  yang  tidak  stabil  dan tidak  menentu,  lagipula  adanya  golongan  dan oknum  birokrasi  yang  memanfaatkan  situasi  dan korupsi  yang  semakin  merajalela.  Kegagalan memberantas  tindak  pidana  korupsi  melalui berbagai  peraturan  perundang-undangan  tersebut mendorong diterbitkannya Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1971.  Pada  masa  berlakunya Undang-undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  yang  baru  itu  sebagai  salah  satu instrumen bagi pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 sekaligus
mencabut  keseluruhan  hukum  acara  pidana  yang berlaku sebelumnya.
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  secara  tegas  dan  eksplisif memberikan  kewenangan  kepada  Polri,  untuk melaksanakan  penyidikan  terhadap  semua  jenis tindak pidana korupsi. Namun karena situasi dan kondisi  serta  sistem  politik  pemerintah  pada waktu  itu  didominasi  pemerintah  orde  baru melalui  penerapan  prinsip  sentralisasi,  sehingga fungsi  dan  tugas  penyidikan  terhadap  tindak pidana  korupsi  masih  tetap  dijalankan  oleh Kejaksaan  sampai  pada  sekitar  Tahun  1993  dan pada  tahun  itupun  Polri  diberikan  amanah  dan kepercayaan  untuk  melaksanakan  tugas  dan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi bagi  semua  bentuk  dan  jenis  tindak  pidana korupsi di Indonesia.
Peranan  pelaksanaan  tugas,  fungsi  dan wewenang  penyidik  Polri  dalam  rangka mengaktualisasikan  penyidikan  terhadap  tindak pidana  korupsi,  semakin  diperteguh  melalui norma dan kaidah hukum yang tertuang di dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 yang  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002,  serta  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002.
Selanjutnya,  dasar  hukum  Polri  dalam Melakukan  Penyelidikan  Penangkapan  Tindak Pidana Korupsi yaitu sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan, memakai Standar Operasional Prosedur, Surat Perintah
Penangkapan,  Surat  Pemberitahuan  dimulainya penyidikan,  surat  perintah  tugas  penyelidik  dan Penyidik.  Jadi  Setiap  Polri/Petugas  dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya selalu berpedoman  dengan  aturan  atau  perundang- undangan  yang  berlaku.  Apabila  ada  petugas penyelidik  ataupun  Penyidik  pada  waktu menjalankan  tugasnya  tidak  sesuai  aturan  atau SOP Polri, maka perlu mendapatakan teguran dari atasan atau Provos bahkan kritik dari masyarakat.
Dasar  hukum  Polri  dalam  melakukan penyidikan  Penangkapan  Tindak  Pidana  Korupsi yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945,  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun2002  Tentang Kepolisian  Republik  Indonesia,  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 129
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari  Korupsi,  Kolusi  Dan  Nepotisme,  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2001  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomer  15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomer  36 Tahun  1999  Tentang  Telekomunikasi,  Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia 52 Tahun 2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomer 12
Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah,  Peraturan  Pemerintah  Negara  Republik Indonesia  Nomer  18  Tahun  2016  Tentang Perangkat  Daerah,  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomer  14  Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomer  16  Tahun 2010  Tentang  Tata  Cara  Pelayanan  Informasi Publik  Di  Lingkungan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik  tindak  pidana  Korupsi  di  Kejaksaan adalah  berdasarkan  ketentuan  Pasal  284  ayat  (2) KUHAP  jo  Pasal  30  ayat  (1)  UU  No.  16  Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  RI  khususnya  Tindak Pidana  Ekonomi  (UU  No.  7  drt  Tahun  1955 tentang  Pengusutan,  Penuntutan,  dan  Peradilan Tindak  Pidana  Ekonomi)  dan  Tindak  Pidana Korupsi  (UU  No.  31  43  Tahun  1999  jo  UU  No. 20  2001)  masih  dimungkinkan  penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.
Adapun  KPK  melakukan  penyidikan  tindak pidana korupsi didasarkan pada UU No 30 Tahun 2002  menyatakan  bahwa  KPK  dalam  melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tunduk kepada  hukum  acara  yang  berlaku. Jadi, inti  UU No  30  Tahun  2002  adalah  membentuk  lembaga negara  baru  yang  dinamai  KPK  guna menjalankan  ketentuan  UU  yang  telah  ada,  baik UU  materiil  maupun  formilnya.  Dengan demikian,  menindak  pelaku-pelaku  tipikor  yang dilakukan  sebelum  KPK  dibentuk  tidak  boleh diartikan bahwa UU itu berlaku surut.
Sumber  hukum  dalam  melakukan  penyidikan tindak  pidana  korupsi  dari  ketiga  lembaga tersebut  di  atas,  sama-sama  memiliki  sumber hukum  yang  jelas  dan  berlaku.  Adapun munculnya sengketa kewenangan dalam
penyidikan  tindak  pidana  korupsi  karena  ada ketidakjelasan  batasan  wewenang  dari  tiga instansi  di  atas  yang  didasarkan  pada  kekaburan hukum  sehingga  menyebabkan  multitafsir  dalam melaksanakan penyidikan tindak pindak korupsi.
Menurut  Ahmad  Rivai,  sering  kali  dijumpai aturan hukum yaitu kekosongan hukum ( leemtem in  hes  recht ),  konflik  antar  norma  hukum ( antinomy  norm )  dan  norma  yang  kabur  ( vage norm )  atau  norma  yang  tidak  jelas.  Dalam konteks  dasar  hukum  yang  dijadikan  dasar penyidikan  tindak  pidana  korupsi  oleh  ketiga lembaga  terkait  cenderung  termasuk  pada kekaburan  hukum  tentang  batasan  wewenang antar  lembaga  sehingga  seringkali  menyebabkan multitafsir  karena  hanya  disesuaikan  dengan penafsiran lembaga  masing-masing. Hal ini yang menyebabkan  seringkali  terjadinya  tumpang tindih wewenang dalam satu kasus tindak pidana korupsi, seperti kasus simulator SIM.
Kekaburan hukum tentang wewenang penyidikan  tindak  korupsi  dari  Polri,  Kejaksaan, dan  KPK  juga  terlihat  dari  keterpaksaan  tiga lembaga  tersebut  membuat  sebuah  MoU  yang membahas  tentang  kewenangan  tindak  pidana korupsi. Padahal, apabila Undang-undang tentang kewenangan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi dari  tiga  instansi  tersebut  secara  tegas menyebutkan  batas  wewenang  masing-masing instansi yang terkait, maka MoU seperti ini tidak akan diperlukan.
Salah  satu  contoh  pasal  yang  dijadikan  dasar oleh  Polri  dan  Kejaksaan  dalam  melakukan penyidikan  tindak  pidana  korupsi.  Karena  tidak ada peraturan perundang-undangan yang membagi  batas  kewenangan  kedua  instansi tersebut secara tegas dalam melakukan penyidikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan  antara  kedua  instansi  ini.  Lebih jelasnya dalam KUHAP pada Pasal 1 ayat (1)
“Penyidik  adalah  pejabat  polisi  negara Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negeri sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.
Jelas terlihat dengan disebutkan dalam pasal di atas, bahwa polisi memiliki wewenang melakukan  penyidikan,  dalam  hal  ini  penyidikan terhadap  setiap  tindak  pidana  yang  terjadi, termasuk  tindak  pidana  korupsi,  padahal  Jaksa juga  memiliki  wewenang  penyidikan  terhadap tindak pidana korupsi tersebut.
Halaman 130 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Kewenangan Jaksa tersebut ditunjukkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  yaitu  di bidang  pidana,  kejaksaan  mempunyai  tugas  dan wewenang  “ Melakukan  penyidikan  terhadap tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  Undang- undang ”. Penjelasan pasal tersebut “Kewenangan dalam  ketentuan  ini  adalah  kewenangan sebagaimana  diatur  misalnya  dalam  UU  No.  26 Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia  dan  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  dirubah  dengan  UU  No.  20 Tahun  2001  jo.  UU  No.  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan korupsi”.
Ketentuan  mengenai  kewenangan  Jaksa  di atas sebenarnya sekaligus memperkuat Pasal 284 ayat  (2)  KUHAP  yang  mendasari  kewenangan Jaksa  dalam  melakukan  penyidikan  terhadap tindak  pidana  korupsi,  yaitu  dalam  dua  tahun setelah undang-undang ini (KUHAP) diundangkan,  maka  terhadap  semua  perkara diberlakukan  ketentuan  ini,  dengan  pengecualian untuk  sementara  mengenai  ketentuan  khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang- undang  tertentu,  sampai  ada  perubahan  dan  atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan Pasal di atas menyebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan.
Yang  dimaksud  dengan  “ketentuan  khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang- undang  tertentu”  ialah  khusus  acara  pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain:
Undang-undang tentang pengusustan,
penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt Tahun 1955) Undang-undang tentang pemberantasan korupsi (UU No. 3 Tahun 1971)
Masih mengenai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP di atas setelah diundangkannya KUHAP, khususnya  mengenai  “jangka  waktu  dua  tahun”, antara instansi Kejaksaan dan Kepolisian berbeda dalam  mengartikannya.  Bagi  Kejaksaaan  jangka waktu  dua  tahun  hanyalah  penanganan  perkara- perkara  tindak  pidana  umum  saja,  dimana pelanggaran  terhadap  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  sajalah  yang  menjadi kewenangan  Polisi  untuk  menyidik,  sehingga walaupun  pasal  tersebut  dicabut  maupun  tidak, Jaksa  tetap  berperan  sebagai  penyidik  tunggal
untuk  perkara-perakara  tindak  pidana  khusus, yaitu  perkara  tindak  pidana  subversi,  ekonomi, dan korupsi.
Kepolisian berpendapat bahwa apabila “jangka waktu  dua  tahun”  maka  polisi  memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak  pidana,  termasuk  tindak  pidana  khusus. Bukti  tersebut  menjelaskan  sudah  adanya tumpang  tindih  kewenangan  antara  dua  Instansi ini,  namun  dalam  realitanya  seakan  tidak  ada masalah  dengan  adanya  ketumpang  tindihan tersebut. Pada prakteknya hubungan antara kedua Instansi tersebut baik-baik saja, namun sebenarnya  ada  background  perselisihan  antara kedua  instansi  tersebut  setelah  diundangkannya KUHAP, khususnya mengenai Pasal 284 ayat (2)
Selanjutnya,  Ketentuan  Pasal  26  Undang- Undang  No.  31  tahun  1999  yang  sudah  benar, justru dikaburkan kembali oleh Pasal 27 Undang- undang No. 31 tahun 1999, di mana untuk tindak pidana yang sulit pembuktian, akan dibentuk tim gabungan  di  bawah  kordinasi  Jaksa  Agung. Fungsi  kordinasi  tersebut  pada  Pasal  27  dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sesuai dengan  Pasal  6  Undang-undang  No.  30  tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan.
Namun makna yang sudah baik dan benar dari Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan Pasal  39  Undang-undang  No.  30  tahun  2002, dikaburkan  kembali  oleh  Pasal  50  Undang- undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan rumusan  Pasal  50  Undang-undang  No.  30  tahun 2002  tentang  KPK  tersebut  seolah-olah  Jaksa berwenang  melakukan  penyidikan  pada  tindak pidana  korupsi,  apalagi  dalam  Undang-undang Republik  Indonesia  No.  16  tahun  2004  Tentang Kejaksaan Republik pada Pasal 30 ayat (1) Point d  dengan  rumusan  bahwa;  di  bidang  pidana, kejaksaan  mempunyai  tugas  dan  berwenang melakukan  penyidikan  pada  tindak  pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
Dari  rumusan  Pasal  30  ayat  (1)  Point  d tersebut  di  atas,  jelas  harus  ada  undang-undang yang  secara  tegas  memberikan  kewenangan kepada  kejaksaan.  Jika  kewenangan  yang dimaksud  dalam  tindak  pidana  korupsi  tentunya harus  berdasarkan  undang-undang  No.  31  tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang No. 20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  tidak  ada  satu  pasalpun  yang secara  tegas  memberikan  kewenangan  kepada

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 131
kejaksaan  sebagai  penyidik.  Apalagi  Pasal  26 Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan  di sidang  pengadilan  dalam  perkara tindak  pidana  korupsi,  dilakukan  berdasarkan hukum  acara  pidana  yang  berlaku,  kecuali ditentukan  lain  dalam  undang-undang  ini. Ketentuan  Pasal  26  Undang-undang  No.  31 Tahun  1999  tersebut  di  atas  jelas  menunjukan bahwa  proses  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  di sidang  pengadilan  dalam  perkara tindak pidana korupsi harus berdasarkan Undang- undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana,  sehingga  yang berwenang  melakukan  penyidikan  adalah  Polri dan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  sebagaimana ditentukan dalam Padal 6 KUHAP.
KUHAP  Pasal  284  Ayat  (2)  inilah  yang menjadi acuan kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi. Dalam  pasal  tersebut  sebenarnya  terdapat pembatasan  dengan  adanya  redaksi  “sementara”. Namun  dalam  kenyataannya,  setelah  sekian banyak  pergantian  mengenai  undang-undang tindak  pidana  Korupsi  mulai  dari  UU  No.  3 Tahun  1971,  UU  No.  31  Tahun  1999,  sampai dengan  UU  No.  20  Tahun  2001  tidak  terdapat pengaturan  yang  tegas  mengenai  apakah kejaksaan  tetap  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana korupsi.
Terkait  dengan  diksi  “sementara”  terdapat beberapa pendapat dalam mengartikan kewenangan  tersebut.  Menurut  OC.  Kaligis, semula kewenangan tersebut hanya dipertahankan dalam  waktu  2  (dua)  tahun  atau  sampai  ada pergantian UU khusus seperti UU tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Ekonomi. Yang  artinya  kewenangan  Jaksa  melakukan penyidikan  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  dan UU  Tindak  Pidana  Ekonomi  sudah  habis  masa berlakunya.  Kewenangan  tersebut  diberikan hanya  sampai  UU  terkait  dengan  Tindak  Pidana Korupsi  dan  UU  Tindak  Pidana  Ekonomi diperbarui  dan  posisi  kejaksaan  dikembalikan sebagai  pengawas  terhadap  penyidikan  yang dilakukan  oleh  polisi  sesuai  dengan  sistem  yang diatur dalam KUHAP ( Kaligis, 2006 ).
Namun  pergantian  UU  khusus  tersebut  tidak pernah terealisasi sampai saat ini, bahkan muncul disparitas berbagai undang-undang yang memberikan  kewenangan  kepada  Kejaksaan
sebagai  penyidik.  Oleh  karena  itu,  jelas kewenangan  Kejaksaan  yang  ganda  tersebut secara kelembagaan tidak ada yang mengendalikannya atau mengkontrol sebagaimana  cita-cita  atau  tujuan  pembentukan KUHAP.
Kaligis sendiri tidak setuju adanya kewenangan  ganda  (penyidikan  dan  penuntutan) yang  diberikan  kepada  Kejaksaan.  Karena melekatnya  dua  kewenangan  yang  berbeda (penyidikan  dan  penuntutan)  dalam  satu  institusi jelas  akan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum dan  kecenderungan  akan  terjadi abuse  of  power (penyalahgunaan wewenang), yang berakibat hak- hak  konstitusional  dari  para  pencari  keadilan ( justisiable )  dalam  negara  hukum  akan dirugikan/terabaikan.
Berbeda  dengan  O.C.  Kaligis,  pakar  hukum pidana  lain,  Indriyanto  Seno  Adji,  menyatakan bahwa  sifat  eksepsionalitas  dari  Pasal  284  ayat (2)  dapat  diartikan  bahwa  dalam  dua  tahun seluruh  kewenangan  penyidikan  terhadap  tindak pidana  umum  yang  mulanya  masih  dilakukan bersama antara kepolisian dan kejaksaan menjadi milik  kepolisian  sepenuhnya,  tetapi  untuk  tindak pidana  ekonomi  dan  korupsi  karena  sifat eksepsionalitas  yang  terdapat  dalam  Pasal  282 ayat  (2)  maka  kewenangan  kejaksaan  untuk melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana tersebut  masih  melekat  sampai  terjadi perubahan atau  pencabutan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan ( Adji, 2007 ).
Selanjutnya, dalam pasal 11 ayat (3) UU KPK ayat (3) dijelaskan bahwa KPK berhak melakukan penyidikan  tindak  pidana  korupsi  apabila menyangkut  kerugian  negara  paling  sedikit 1.000.000.000 (1 miliar) rupiah, namun di dalam pasal  50  ayat  (3)  UU  KPK  dijelaskan  bahwa Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai  melakukan  penyidikan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak  berwenang  lagi  melakukan  penyidikan;. Membaca pasal 50 ayat (3) UU KPK seakan-akan KPK dalam melakukan penyidikan tindak korupsi tidak mengenal batasan minimal kerugian negara sehingga semua kerugian negara dapat dilakukan penyidikan  oleh  KPK.  Padahal  di  pasal  11  ayat (3)  sudah  jelas  bahwa  ranah  wewenang penyidikan  KPK  apabila  negara  mengalami kerugian minimal 1 miliar.
Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor  8  Tahun  1981  (Kitab  Undangundang Hukum  Acara  Pidana  /KUHAP)  berbunyi:
Halaman 132 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
“Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia”. Selanjutnya, pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor  8  Tahun  1981  berbunyi;  Penyidik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1) huruf  a  karena  kewajibannya  mempunyai wewenang:
a.  menerima  Iaporan  atau  pengaduan  dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b.  melakukan  tindakan  pertama  pada  saat  di tempat kejadian;
c.  menyuruh  berhenti  seorang  tersangka  dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.  melakukan  penangkapan,  penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e.  melakukan  pemeriksaan  dan  penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g.  memanggil  orang  untuk  didengar  dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h.  mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan;
j.  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum yang bertanggung jawab
Sedangkan, pada tahun 2002 diundangkan UU Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  bahwa dalam  Pasal  50  ayat  (3)  UU  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  berbunyi:  “Dalam  hal  Komisi Pemberantasan  Korupsi  sudah  mulai  melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian  atau  kejaksaan  tidak  berwenang  lagi melakukan penyidikan”.
Dalam  penggunaan  frasa  “kepolisian  atau kejaksaan  tidak  berwenang  lagi  melakukan penyidikan”  tidak  secara  jelas  merumuskan wewenang  penyidikan  yang  diatur  di  Undang- Undang  yang  mana  yang  semula  dimiliki  oleh kepolisian  dan  kejaksaan  yang  menjadi  hilang atau  dihapuskan  setelah  KPK  mulai  melakukan penyidikan.  Ketidakjelasan  ini  merupakan  fakta hukum yang nyata dan dapat kita lihat pada kasus penyidikan  dugaaan  korupsi  simulator  SIM dimana  institusi  Polri,  bukan  sekadar  oknum terbukti tetap melakukan penyidikan perkara yang sudah  disidik  oleh  KPK  karena  menurut  mereka wewenang  penyidikan  mereka  di  atur  dalam
KUHAP.
Ketidakjelasan  yang  timbul  karena  frasa “kepolisian  atau  kejaksaan  tidak  berwenang  lagi melakukan  penyidikan”  tersebut  menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terjadi dalam “penyidikan  ganda”  dalam  kasus  dugaan  korupsi pengadaan  simulator  Surat  Izin  Mengemudi (SIM)  yang  saat  itu  sedang  disidik  secara bersamaan  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (KPK).  Bahkan  dalam  penyidikan  yang dilakukan secara terpisah tersebut, Polri dan KPK menetapkan  seorang  tersangka  yang  sama. “Penyidikan ganda” dalam kasus dugaan korupsi pengadaan  simulator  SIM  timbul  karena  baik KPK  maupun  Polri  sama-sama  merasa  memiliki hak untuk menyidik perkara tersebut.
Pada hari Jumat 3 Agustus 2012 Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komisaris  Jenderal  Polisi  Sutarman  secara  garis besar  menyatakan  bahwa  Polri  akan  tetap menyidik  perkara  dugaan  korupsi  pengadaan simulator  SIM  dengan  berdasarkan  pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).
Penyidikan  ganda  yang  dilakukan  oleh  Polri dan  KPK  dalam  perkara  yang  sama  dan  dengan tersangka  yang  sama  jelas  bertentangan  dengan asas  kepastian  hukum  karena  menjadi tidak jelas atas  dasar  penyidikan  yang  mana  kelak persidangan  terhadap  perkara  tersebut  akan dilaksanakan.  Penyidikan  ganda  sebagaimana terjadi  dalam  kasus  dugaan  korupsi  pengadaan simulator  SIM  sangat  mungkin  telah  sering  dan akan terus terjadi kembali dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi lain.
Ketidakpastian hukum timbul akibat ketidakjelasan  frasa  “kepolisian  atau  kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” dan oleh  karena  itu  jelaslah  bahwa  frasa  “kepolisian atau  kejaksaan  tidak  berwenang  lagi  melakukan penyidikan” sepanjang tidak dimaknai, “wewenang  kepolisian  atau  kejaksaan  untuk melakukan  penyidikan  dalam  perkara  tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang selain Undang-Undang  ini  dihapuskan”  bertentangan dengan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945.  Seharusnya frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” dimaknai “wewenang  kepolisian  atau  kejaksaan  untuk melakukan  penyidikan  dalam  perkara  tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang selain Undang-Undang  ini  dihapuskan”  sehingga  tidak akan  timbul  ketidakpastian  hukum  dan  menjadi

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 133
jelas  bahwa  dalam  hal  KPK  sudah  melakukan penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 50  UU  Nomor  30  Tahun  2002  maka  wewenang penyidikan  hanya  ada  pada  KPK  dan  Kepolisian atau  Kejaksaan  tidak  lagi  berwenang  menyidik perkara  tersebut  walaupun  Kepolisian  atau Kejaksaan  berdasarkan  Undang-Undang  8  lain selain  UU  Nomor  30  Tahun  2002  mempunyai
wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi.
Kekaburan  beberapa  pasal  tentang  wewenang penyidikan  tindak  pidana  korupsi  sebagai  salah satu contoh penulis uraikan dalam tabel berikut.
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Pasal yang cenderung mengakibatkan Multitafsir
Pen Keterangan
Pasal 284 ayat (2) KUHAP
(1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang- undang  ini  diundangkan,  sejauh  mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.
(2)  Dalam  waktu  dua  tahun  setelah  undang- undang  ini  diundangkan,  maka  terhadap  semua perkara  diberlakukan  ketentuan  undangundang ini,  dengan  pengecualian  untuk  sementara mengenai  ketentuan  khusus  acara  pidana sebagaimana  tersebut  pada  undangundang tertentu,  sampai  ada  perubahan  dan  atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
Bagi  Kejaksaan  jangka  waktu  dua  tahun  hanyalah penanganan  perkara-perkara  tindak  pidana  umum  saja, dimana pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  sajalah  yang  menjadi  kewenangan  Polisi untuk  menyidik,  sehingga  walaupun  pasal  tersebut  dicabut maupun tidak, Jaksa tetap berperan sebagai penyidik tunggal untuk  perkara-perakara  tindak  pidana  khusus,  yaitu  perkara tindak pidana subversi, ekonomi, dan korupsi.
Kepolisian  berpendapat  bahwa  apabila  “jangka  waktu  dua tahun”  maka  polisi  memiliki  wewenang  melakukan penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana,  termasuk  tindak pidana  khusus.  Bukti  tersebut  menjelaskan  sudah  adanya tumpang  tindih  kewenangan  antara  dua  Instansi  ini,  namun dalam  realitanya  seakan  tidak  ada  masalah  dengan  adanya ketumpang  tindihan  tersebut.  Pada  prakteknya  hubungan antara  kedua  Instansi  tersebut  baik-baik  saja,  namun sebenarnya  ada  background  perselisihan  antara  kedua instansi  tersebut  setelah  diundangkannya  KUHAP, khususnya mengenai Pasal 284 ayat (2) -Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  UU  Nomor  8  Tahun 1981  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana  /KUHAP)  berbunyi:  “ Penyidik  adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia”
-Pasal  50  ayat  (3)  UU  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi berbunyi: “Dalam hal Komisi Pemberantasan  Korupsi  sudah  mulai  melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian  atau  kejaksaan  tidak  berwenang  lagi melakukan penyidikan”
frasa  “ kepolisian  atau  kejaksaan  tidak  berwenang  lagi melakukan  penyidikan ”  tidak  secara  jelas  merumuskan wewenang  penyidikan  yang  diatur  di  Undang-Undang  yang mana  yang  semula  dimiliki  oleh  kepolisian  dan  kejaksaan yang  menjadi  hilang  atau  dihapuskan  setelah  KPK  mulai melakukan penyidikan.
Ketidakjelasan  ini  merupakan  fakta  hukum  yang  nyata  dan dapat  kita  lihat  pada  kasus  penyidikan  dugaaan  korupsi simulator SIM dimana  institusi Polri, bukan sekadar oknum terbukti  tetap  melakukan  penyidikan  perkara  yang  sudah disidik  oleh  KPK  karena  menurut  mereka  wewenang penyidikan mereka di atur dalam KUHAP.
Ketidakjelasan  yang  timbul  karena  frasa  “ kepolisian  atau kejaksaan  tidak  berwenang  lagi  melakukan  penyidikan ” tersebut  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  sebagaimana terjadi  dalam  “penyidikan  ganda”  dalam  kasus  dugaan korupsi  pengadaan  simulator  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM) yang  saat  ini  sedang  disidik  secara  bersamaan  oleh Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  dan  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK).  Dalam penyidikan yang dilakukan secara terpisah tersebut, Polri dan KPK menetapkan seorang tersangka yang sama. “Penyidikan ganda”  dalam  kasus  dugaan  korupsi  pengadaan  simulator SIM  timbul  karena  baik  KPK  maupun  Polri  sama-sama merasa memiliki hak untuk menyidik perkara tersebut.

## Tabel 1
Kekaburan beberapa pasal tentang wewenang penyidikan tindak pidana korupsi
Memang  sangat  membingungkan  untuk menentukan  kewenangan  penyidikan  perkara korupsi  di  salah  satu  instansi,  karena  masing- masing  instansi  yang  berwenang  melakukan penyidikan  dan  memiliki  kelebihan  dan kekurangan  masing-masing,  namun  mengingat bahwa  negara  ini  juga  sangat  memperhatikan kepastian peraturan perundang-undangan, tentunya kebiasan mengenai kewenangan penyidikan  perkara  korupsi  ini  perlu  diatasi, karena  bisa  kapan  saja  terjadi  tumpang  tindih antara  Kejaksaan dan Kepolisian untuk menangani penyidikan suatu perkara korupsi, atau malah sebaliknya, keduanya saling menyodorkan penanganan  perkara  tersebut,  jika  terjadi demikian  bukan  menyelesaikan  masalah,  tapi justru akan menghambat penanganan.
Menurut Dirjen Peraturan Perundang-
Undangan,  adapun  implikasi  dari  adanya inkonsistensi  Peraturan  Perundang-Undangan, antara lain:
a.  Terjadinya  perbedaan  penafsiran  dalam pelaksanaannya;
b. Timbulnya ketidakpastian hukum;
c.  Peraturan  perundang-undangan  tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
d.  Disfungsi  hukum,  artinya  hukum  tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku  kepada  masyarakat,  pengendalian sosial,  penyelesaian  sengketa  dan  sebagai  sarana perubahan  sosial  secara  tertib  dan  Ketiadaan harmonisasi  antara  produk  hukum  yang  satu dengan yang lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal  dapat  dipastikan  akan  menimbulkan kekacauan,  sehingga  tidak  lagi  sejalan  dengan tujuan  yang  hendak  diwujudkan  dari  penerapan aturan yang telah diberlakukan.
Kekacauan  tersebut  tidak  saja  karena  telah terjadi  inkonsistensi  dalam  penerapan  asas-asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang  baik,  namun  lebih  jauh  yaitu  ia  akan menjadi  pemicu  terjadinya  berbagai  ketegangan dan konflik pada dataran praktiknya.
Dalam  hal  terjadi  disharmoni  peraturan perundang-undangan  ada  3  (tiga)  cara  mengatasi sebagai berikut:
1.  Mengubah/  mencabut  pasal  tertentu  yang mengalami  disharmoni  atau  seluruh  pasal peraturan perundangundangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang
berwenang membentuknya;
2. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
a.  Untuk  pengujian  undang-undang  terhadap Undang-Undang  Dasar  kepada  Mahkamah Konsitusi;
b.  Untuk  pengujian  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
3. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum Dari  uraian  di  atas  sangat  jelas  bahwa  akar penyebab  terjadi  ketumpangtindihan  wewenang dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana korupsi  dari  tiga  instansi  tersebut  di  atas  karena kekaburan  beberapa  pasal  yang  menyebabkan multitafsir  dari  tiga  lembaga  tersebut  dan akhirnya  berakibat  pada  terjadinya  sengketa kewenangan  Polri,  Kejaksaan  dan  KPK  dalam melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi. Sehingga  sangat  perlu  dilakukan  pengajuan  uji materiil  kepada  lembaga  yudiratif  sebagai  salah satu  cara  menyelesaikan  sengketa  kewenangan Polri,  Kejaksaan  dan  KPK  dalam  melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
Dalam  hal  terjadi  disharmoni  peraturan perundang-undangan yang menjadi akar ketumpangtindihan  kewenangan  dalam  tindak pidana  korupsi,  sehingga  ada  3  cara  yang  dapat mengatasi hal tersebut:
Cara  pertama ,  dengan  mengubah/mencabut pasal  tertentu  yang  mengalami  disharmoni  atau seluruh  pasal  peraturan  perundang-undangan yang  bersangkutan,  oleh  lembaga/instansi  yang berwenang membentuknya;. Hal ini dapat disusun oleh  Presiden  dan  disetujui  oleh  DPR  dengan terbitnya  UU  baru.  Sehingga  peran  aktif  dari Presiden  dan  DPR  sangat  dibutuhkan  sehingga sengketa  kewenangan  penyidikan  tindak  pidana korupsi dapat terasi dan tidak berlarut-larut.
Cara kedua , dengan mengajukan permohonan uji  materil  kepada  lembaga  yudikatif  sebagai berikut;
a.  Untuk  pengujian  undang-undang  terhadap Undang-Undang  Dasar  kepada  Mahkamah Konsitusi;
b.  Untuk  pengujian  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
Menurut  pasal  24  ayat  (2)  Undang-undang

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 135
Dasar  1945  perubahan  ketiga,  Mahkamah Konstitusi  merupakan  salah  satu  lembaga  yang dapat melakukan kekuasaan kehakiman.
Kemudian  pada  pasal  24  C  ayat  (1)  Undang- undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa, “mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang terhadap  undang-undang  dasar,  memutuskan sengketa  kewenangan  yang  kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik,  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilu”.  Inilah  yang  menjadi  dasar  mahkamah konstitusi  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutuskan sengketa kewenangan konstitusional lembaga kewenangannya diberikan oleh Undang- undang Dasar 1945.
Dalam  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945 menyatakan:  “Kekuasaan  kehakiman  dilakukan oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah  Mahkamah  Konstitusi”.  Kemudian  Pasal 24C  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan: “Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang- Undang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai politik,  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilihan umum”.
Selanjutnya,  berdasarkan  Pasal  10  ayat  (1) huruf  a  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  98, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  3 Indonesia  Nomor  4316,  selanjutnya  disebut  UU MK)  serta  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  a  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157, Tambahan  Lembaga  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5076) ditegaskan, “Mahkamah Konstitusi berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk menguji  Undang-Undang  terhadap  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”;
Berikutnya,  Mahkamah  Konstitusi  adalah penafsir tunggal dan tertinggi UUD 1945/penafsir
konstitusi  ( the  interpreter  of  constitution ),  serta berperan  sebagai  pengawal  konstitusi  ( the guardian of the constitution ). Jadi lembaga yang berhak  melakukan  pengujian  Undang-Undang terhadap  UUD  1945  hanyalah  Mahkamah Konstitusi.
Salah  satu  objek  permohonan  hak  uji  ini adalah  Pasal  50  ayat  (3)  UU  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  frasa  “kepolisian  atau  kejaksaan tidak  berwenang  lagi  melakukan  penyidikan” yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945  sepanjang  tidak  dimaknai,  “wewenang kepolisian  dan  kejaksaan  untuk  melakukan penyidikan  dalam  perkara  tersebut  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  selain  Undang- Undang  ini  dihapuskan”.  Terakhir,  Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan ini.
Dalam paradigma sebelumnya tidak terpikirkan  bahwa  antar  sesama  lembaga  negara dapat timbul sengketa kewenangan. Kalau timbul perselisihan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, maka perselisihan itu diselesaikan begitu saja  melalui  proses  politik  ataupun  kultural,  atau setiap masalah yang dihadapi diselesaikan secara politik  oleh  lembaga  atau  instansi  atasan  yang memiliki  kedudukan  yang  lebih  tinggi  dari lembaga yang terlibat persengketaan. Penyelesaian politis melalui pengambilan keputusan  yang  bersifat  vertikal  itulah  mewarnai corak  penyelesaian  masalah  ketatanegaraan selama ini (Asshidiqie, 2006).
Contoh,  benturan  kewengangan  antara  KPK dan  Polri  terhadap  tindak  pidana  korupsi simulator sim. Penyelesaian benturan kewenangan  tersebut  tidak  diselesaikan  melalui jalur hukum, melainkan dengan jalur politik yaitu dengan  melalui  kebiajakan  yang  berupa  pidato presiden.
Polri  akhirnya  memutuskan  untuk  tidak melanjutkan  penyidikan  kasus  tersebut.  Selasa sore  30  Oktober  2012,  Tim  Badan  Reserse  dan Kriminal Mabes Polri mendatangi gedung Komisi Pemberantasan  Korupsi,  mereka  membawa sejumlah  berkas  dan  dokumen  terkait  kasus korupsi  pengadaan  alat  Simulator  Surat  Izin Mengemudi (SIM). Keputusan yang diambil Polri tersebut  berdasarkan  instruksi  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Oktober 2012.
Walaupun  masalah  benturan  kewenangan  ini sudah  selesai,  namun  cara  digunakan  adalah melalui  pidato  presiden,  hal  ini  seolah
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
menunjukkan  bahwa  Polri  sengaja  menunggu presiden  untuk  berbicara,  baru  Polri  akan menyelesaikan  konflik  benturan  kewenangan dengan  KPK.  Padahal  jauh  sebelum  presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato, beberapa ahli  hukum  sudah  lebih  dahulu  mengeluarkan pendapatnya tentang konflik benturan kewenangan  ini  dan  seharusnya  pendapat- pendapat  itu  dapatdigunakan  oleh  Polri  sebagai acuan  dalam  menyelesaikan  konflik  kewenangan dengan KPK.
Oleh karena pentingnya prinsip kesetaraan dan independensi  lembaga-lembaga  Negara  yang kewenangannya  ditetapkan  dalam  Undang- undang  Dasar  1945,  maka  mekanisme  hubungan satu sama lain sangat perlu diatur menurut prinsip -prinsip  hukum.  Prinsip  hukum  sebenarnya merupakan suatu pemikiran dasar yang melatarbelakangi  lahirnya  suatu  norma.  Satjipto Rahardjo  mengemukakan  asas  hukum  atau prinsip  hukum  itu  merupakan  jantungnya peraturan  hukum,  hal  ini  dikarenakan  prinsip hukum  atau  asas  hukum  merupakan  landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturanhukum.ini  berarti  bahwa  peraturan- peraturan  hukum  itu  pada  akhirnya  bisa dikembalikan  kepada  asas-asas  tersebut.Asas hukum  layak  juga  disebut  sebagai  alasan  bagi lahirnya  peraturan  hukum,  atau  merupakan  rasio legis  dari  peraturan  hukum.Dengan  adanya prinsip hukum atau asas hukum ini, maka hukum tidak sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan.
Jika  timbul  persengketaan  dalam  menjalakan kewenangan  konstitusionalnya  masing-masing, diperlukan  lembaga  pemutus  menurut  Undang- undang  Dasar  1945.Karena  itulah  Undang- undang  Dasar  1945  menyediakan  mekanisme peradilan  khusus  untuk  mengatasi  berbagai kemungkinan  timbulnya  sengketa  kewenangan konstitusional  antar  lembaga-lembaga  negara itu.Fungsi pemutus itulah yang diamanatkan oleh Undang-undang  Dasar  1945  serta  menegakkan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. ( Ibid )
Menurut  Mahfud  M.D,  sengketa  yang  terjadi antara Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sengketa kewenangan  tindak  pidana  korupsi  tidak  dapat diselesaikan  di  Mahkamah  Konstitusi  sebagai lembaga  peradilan  tertinggi.  Karena  salah  satu lembaga  negara  bukan  kewenangannya  yang diberikan oleh undang-undang dasar 1945.
Mengenai  pendapat  Mahfud  M.D  terkait sengketa  antara  KPK  dan  kepolisian  ini  bukan
kewenangan  dari  Mahkamah  Konstitusi  untuk menyelesaikannya.  Ini  tidak  tepat  seorang  hakim dari  Mahkamah  Konstitusi  menyimpulkan terlebih dahulu sebelum adanya perkara masuk ke Mahkamah Konstitusi. Karena sengketa kewenangan ini merupakan kewenangan mahkamah  konstitusi  karena  kedua  lembaga  ini merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia, dan  dilihat  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi bahwa  yang  dapat  dilihat  sebagai  termohon adalah  Pasal  3  ayat  (3)  PMK  Nomor.  08/ PMK/2006  bahwa  termohon  adalah  lembaga negara  yang  dianggap  telah  mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan dan atau merugikan pemohon, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain  putusan  diluar  pengadilan  yang dilakukan  oleh  hakim  Mahkamah  Konstitusi dalam  hal  ini  saya  memberikan  suatu  aspirasi terhadap  Presiden  dalam  hal  menyelesaikan sengketa  antara  kedua  lembaga  ini.Akan  tetapi dalam  hal  ini,  ini  bukan  kewenangan  Presiden untuk  menyelesaikan  sengketa  kewenangan antara  lembaga  negara  ini  karena  salah  satu  dari lembaga  negara  ini  bukan  dibawah  kekuasaan Presiden  sebagai  Kepala  Pemerintahan  yaitu KPK.
Jadi  berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka sengketa  lembaga  negara  ini  seharusnya diselesaikan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sebagai lembaga negarayang kewenangannya sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24C  ayat  (1) Amandemen ketiga UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi  nomor  80/PUU-X/2021  atas    konflik wewenang  antara  Polri  dengan  KPK  merupakan bukti  konkrit  bahwa  sengketa  kewenangan  yang didasarkan pada kekaburan hukum antar lembaga dalam  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  dapat dilakukan  dan  diselesaikan  di  Mahkamah Konstitusi.  Jadi  peran  aktif  dari  MK  sangat dibutuhkan  dalam  menyelesaikan  sengketa kewenangan  antar  lembaga  terkait  tentang wewenang penyidikan tindak pidana korupsi.
Cara  ketiga,  dengan  menggunakan  teori lex specialis  derogat  legi  generali. Menurut  Bagir Manan  dan  A.A.  Oka  Mahendra,  asas lex specialis  derogat  legi  generali memiliki  definisi yaitu  aturan  hukum  yang  sifatnya  khusus  akan mengesampingkan  aturan  hukum  yang  bersifat umum.(  A.A.  Oka  Mahendra, Loc.Cit )  dalam

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 137
konteks  sengketa  kewenangan  penyidikan  tindak pidana  korupsi  antar  Polri,  Kejaksaan  dan  KPK, maka  perlu  ditentukan  mana  institusi  yang termasuk jenis lex generali dan mana institusi lex specialis.  Dalam  hal  ini,  kewenangan  Polri  dan Kejaksaan  dalam  penyidikan  tindak  pidana korupsi  termasuk lex  generali ,  sedangkan  KPK termasuk  lembaga lex  specialis ,  sehingga  sangat tepat  apabila  Pasal  50  ayat  (3)  UU  Nomor  30 Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  berbunyi:  “ Dalam  hal Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sudah  mulai melakukan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  kepolisian  atau  kejaksaan  tidak berwenang lagi melakukan penyidikan ” mengesampingkan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  UU Nomor  8  Tahun  1981  (Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  /KUHAP)  berbunyi: “ Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia ”  karena  KPK  hanya  dikhususkan melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi, sedangkan Polri secara keseluruhan diberikan hak untuk  melakukan  penyidikan  pada  semua  tindak pidana.

## IV.  SIMPULAN
Akar penyebab terjadinya sengketa kewenangan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi oleh Polri, Kejaksaan dan KPK adalah kekaburan beberapa pasal dalam Undang-undang kewenangan  pada  masing-masing  institusi sehingga menyebabkan terjadinya konflik kewenangan yang terjadi antara institusi penyidik dalam  tindak  pidana  korupsi  yaitu  KPK, Kepolisian  dan  Kejaksaan  karena  disebabkan tidak  ada  pembagian  secara  jelas  dan  kongkrit serta  ketidak  jelasan  kedudukan  masing-masing institusi  sehingga  menyebabkan  ketiga  intitusi penyidik  tersebut  berjalan  sendiri-sendiri  yang akibatnya  menimbulkan  saling  tumpang  tindih, saling  lempar  tanggung  jawab,  rebutan  perkara yang  akhirnya  menimbulkan  rivalitas  sampai dengan  adanya  adu  fisik,  adu  power  atau kekuatan  dari  masing-masing  institusi  ketiga penyidik tindak pidana korupsi.
Adapun  cara  penyelesaian  terhadap  sengketa kewenangan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi antar  institusi  terkait  dapat  dilakuakan  dengan tiga  cara  yaitu;  pertama,  dengan  mengubah/ mencabut  pasal  tertentu  yang  mengalami disharmoni  atau  seluruh  pasal  peraturan perundang-undangan  yang  bersangkutan,  oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya;.  Hal  ini  dapat  dilakukan  oleh
Presiden dan disetujui oleh DPR dengan terbitnya UU baru. Sehingga peran aktif dari Presiden dan DPR  sangat  dibutuhkan  sehingga  sengketa kewenangan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi dapat  terasi  dan  tidak  berlarut-larut. Kedua , dengan  mengajukan  permohonan  uji  materil kepada  lembaga  yudikatif  sebagai  berikut;  a) Untuk  pengujian  undang-undang  terhadap Undang-Undang  Dasar  kepada  Mahkamah Konsitusi;  b)  Untuk  pengujian  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang terhadap  undang-undang  kepada  Mahkamah Agung.  Cara  ketiga,  dengan  menggunakan  teori lex  specialis  derogat  legi  generali. Artinya, karena  kewenangan  Polri  dan  Kejaksaan  dalam penyidikan  tindak  pidana  korupsi  termasuk lex generali ,  sedangkan  KPK  termasuk  lembaga lex specialis , sehingga sangat tepat apabila Pasal 50 ayat  (3)  UU  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi berbunyi:  “ Dalam  hal  Komisi  Pemberantasan Korupsi  sudah  mulai  melakukan  penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau  kejaksaan  tidak  berwenang  lagi  melakukan penyidikan ”  mengesampingkan  Pasal  6  ayat  (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  /KUHAP) berbunyi:  “ Penyidik  adalah:  pejabat  polisi negara  Republik  Indonesia ”  karena  KPK  hanya dikhususkan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi,  sedangkan  Polri  secara  keseluruhan diberikan  hak  untuk  melakukan  penyidikan  pada semua tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji,  I.  S.  (2007). Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007.
Anonim.  (2003). UU  RI  No.  30  tahun  2002  Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi &  UU  No.  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Beserta Penjelasannya . Bandung: Citra Aditya Bakti
Arifin,  Z.,  &  Masrukin,  H.  (2018).  Analisis
Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penyidikan  Penangkapan  Tindak  Pidana Korupsi (Studi Di Kabupaten Nganjuk). Mizan: Jurnal  Ilmu  Hukum , 7 (2).  Retrieved  from https://doi.org/10.32503/mizan.v7i2.462
Asshidiqie,  J.  (2006). Sengketa  Kewenangan Konstitusional  Lembaga  Negara .  Jakarta: KonPers.
Husein,  H.  M.  (1991). Penyidikan  Dan  Penuntutan Dalam Proses Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Hukum  Acara Pidana,  UU  No.8,  L.N.  No.  76  Tahun  1981, Halaman 138 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
T.L.N. No. 3209, Pasal 1 butir 2 Kaligis,  O.  .  (2006). Pengawasan  terhadap  Jaksa Selaku  Penyidik  Tindak  Pidana  Korupsi . Bandung: Alumni. Karjadi,  &  Soesilo.  (1986). Kitab  Undang-Undang Hukum  AcaraPidana  (nomer  8  tahun  1981) . Bogor: PT Karya Nusantara. Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undangh Dasar 1945. Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Prakoso,  D.  (1987). Polri  Sebagai  Penyidik  Dalam Penegakan Hukum . Jakarta: Bina Aksara.
Soekanto,  S.  (1985). Penelitihan  Hukun  Normatif . Jakarta: Rajawali Pers.
Soemitro, R. H. (1982). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia. Soesilo,  R.  (1979). Pokok-Pokok  Hukum  Pidana, Peraturan  Umum  dan  Delik-Delik  Khusus .
Bogor: Politeia.
Soesilo,  R.  (1987). Penyidik,  Penuntut  Umum  Dan Hakim  Dalam  Proses  Hukum  Acara  Pidana . Jakarta: Bina Aksara.
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2002.
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2002 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang  pasal  2  No  2  tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License