## KONDISI LINGKUNGAN KERJA DAN KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA BONTIHING KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG
Oleh : Dewa Nyoman Redana *1

## Abstraksi
Kondisi lingkungan kerja berdampak pada kinerja pegawai. Untuk itulah harus diupayakan  agar  terciptanya  kondisi  lingkungan  kerja  baik  itu  kondisi  lingkungan kerja fisik dan kondisi lingkungan kerja non fisik yang baik dan kondusif.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dalam  penelitian  ini  dirumuskan  beberapa  pokok permasalahan  yaitu  :  1)bagaimanakah  kondisi  lingkungan  kerja  fisik  pemerintahan Desa  Bontihing  Kecamatan  Kubutambahan  Kabupaten  Buleleng  ;2)  bagaimanakah kondisi  lingkungan  kerja  non  fisik  pemerintahan  Desa  Bontihing  Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng ? dan 3) bagaimanakah kinerja perangkat Deswa Bontihing Kecamatan Kubutambahan kabupaten Buleleng ?
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  kondisi  lingkungan  kerja  fisik pemerintahan  Desa  Bontihing  yang  meliputi  suhu,  kebisingan,  penerangan,  sirkulasi udara serta ruang kerja sebagian besar masih kurang memadai.
Selanjutnya ditemukan pula kondisi lingkungan kerja non fisik  yang meliputi hubungan kerja antara bawahan dengan atasan, hubungan kerja antar perangkat desa, serta  tata  kelola  dan  kemampuan  menyasuaikan  diri  para  perangkat  Desa  Bontihing sudah baik.
Kinerja  perangkat  Desa  Bontihing  selama  ini  sudah  baik,  hal  tersebut  dapat dilihat  dari  indikator  kinerja  yakni  kualitas  dan  kuantitas  kerja,  ketepatan  waktu, efektivitas, dan  kemandirian perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perangkat desa yang bertugas melayani masyarakat.
Kata kunci : lingkungan kerja, kinerja, perangkat desa.
*1 Dosen FISIP Universitas Panji Sakti

## 1 . Pendahuluan
Di  dalam  organisasi,  manusia  merupakan  salah  satu  unsur  yang  terpenting  di dalam  suatu  organisasi.  Tanpa  peran  manusia  meskipun  berbagai  faktor  yang dibutuhkan  itu  telah  tersedia,  organisasi  tidak  akan  berjalan  karena  manusia merupakan  penggerak  dan  penentu  jalannya  suatu  organisasi.  Oleh  karena  itu hendaknya  organisasi  memiliki  kualitas  SDM  yang  dapat  memberikan  arahan  yang positif demi tercapainya tujuan organisasi.
Dari faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah lingkungan kerja. Lingkungan  kerja  merupakan  segala  sesuatu  yang  ada  di  sekitar  para  pekerja  yang dapat  mempengaruhi  dirinya  dalam  menjalankan  tugas  –  tugas  yang  dibebankan, misalnya  hubungan  antar  pegawai,  fasilitas,  kondisi  kerja  dan  sebagainya.  Kondisi kerja  yang  buruk  berpotensi  menjadi  penyebab  karyawan  mudah  stress,  sulit berkonsentrasi  dan  menurunnya  produktivitas  kerja.  Bayangkan  saja  ,  jika  ruangan kerja  tidak  nyaman  ,  panas  ,  sirkulasi  udara  kurang  memadai,  ruangan  kerja  terlalu padat  ,  lingkungan  kerja  kurang  bersih  ,  tentu  besar  pengaruhnya  pada  kenyamanan kerja  karyawan.  Kondisi  kerja  yang  buruk  berpotensi  menjadi  penyebab  karyawan mudah  jatuh  sakit,  mudah  stress,  sulit  berkonsentrasi  dan  menurunnya  produktivitas kerja.
Kondisi  lingkungan  kerja  dikatakan  baik  atau  sesuai  apabila  manusia  dapat melaksanakan  kegiatan  secara  optimal  ,  sehat,  aman  dan  nyaman.  Kesesuaian lingkungan  kerja  dapat  dilihat  akibatnya  dalam  jangka  waktu  yang  lama.  Lebih  jauh lagi lingkungan – lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja dan waktu  yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan  sistem kerja yang  efisien  (  Sedarmayanti,  2010).    Sedarmayati(  2010)  juga  mengemukakan Lingkungan Kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar pegawai saat bekerja, baik  dalam  bentuk  fisik  maupun  non  non  fisik,  langsung  atau  tidak  langsung,  yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja.
Lingkungan Kerja Menurut Bambang ( 2001:122),” merupakan: “Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  seorang  pegawai.  Seorang pegawai yang bekerja di lingkungan kerja yang mendukung dia untuk bekerja secara optimal  akan menghasilkan kinerja  yang baik,  sebaliknya jika seorang pegawai  bekerja  dalam  lingkungan  kerja  yang  tidak  memadai  dan  tidak mendukung  untuk  bekerja  secara  optimal  akan  membuat  pegawai  yang bersangkutan  menjadi  malas,  cepat  lelah  sehingga  kinerja  pegawai  tersebut akan rendah”.
Dalam  Undang-undang  Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, menerangkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah  yang berwenang untuk  mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan,
kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Untuk  dapat  mengemban  amanat  Undang-Undang penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  tersebut,  maka  pemerintah  membutuhkan dukungan  dari  aparatur  pemerintah  yang  tangguh,  professional,  dan  mampu  berbuat secara lokal serta bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana  amanat  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  desa harus  memiliki  kemampuan  mengelola  sumber  daya  manusia  yang  tersedia  di daerahnya masing-masing.
Berkaitan  dengan  ketentuan  tersebut,  ini  mengisyaratkan  bahwa  dalam melaksanakan  urusan  rumah  tangga  desa,  melakukan  pembinaan,  pembangunan masyarakat,  dan  membina  perekonomian  desa  harus  dapat  dijalankan  oleh  aparatur desa  karena  masyarakat  desa  telah  berkembang  dengan  berbagai  kegiatan  yang semakin  membutuhkan  aparatur  pemerintah  yang  profesional.  Seiring  dengan perkembangan  masyarakat  tersebut,  kebutuhan  akan  pelayanan  yang  semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada di tengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Dalam menjalankan  tugasnya,  aparatur  merupakan  subsistem  dari  penyelenggaraan pemerintahan  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri  secara  berdaya  dan  berhasil  guna  sesuai  dengan  perkembangan pemerintahan.
Suatu  organisasi  harus  memperhatikan  faktor–faktor  yang  bisa  mendukung terciptanya  produktivitas    kinerja  pegawai.  Karena  setiap  pegawai  memiliki  sifat, kepribadian  dan  tingkah  laku  yang  berbeda.  Dengan  kata  lain  kelangsungan  suatu organisasi ditentukan oleh kinerja pegawainya. Setiap organisasi selalu mengharapkan pegawainya  mempunyai  prestasi,  karena  dengan  memiliki  pegawai  yang  berprestasi akan  memberikan  sumbangan  yang  optimal  bagi  organisasi.  Kinerja  pegawai merupakan  suatu  keadaan  yang  timbul  dari  dalam  diri  seseorang  yang  menyebabkan
orang  tersebut  dapat  melakukan  pekerjaannya  dalam  suatu    suasana,  sehingga seseorang  tersebut  bisa  bekerja  dengan  giat,  cepat  dan  bertanggung  jawab  terhadap perusahaan
Kondisi  lingkungan    kerja  yang  tidak    mendukung    untuk  bekerja  dengan nyaman  dapat  menghambat  kinerja  perangkat  Desa  Bontihing  dilihat  dari  kondisi lingkungan  fisik,  misalnya  terlihat  dari  luas  ruang  kerja  kurang  memadai  sehingga membatasi ruang gerak, kurangnya fentilasi udara sehingga menyebabkan udara yang masuk ke ruangan menjadi  terhambat, akibatnya  ruangan menjadi  panas.  Kondisi ini juga diakibatkan karena letak pemerintahan Desa Bontihing dihimpit  antara  Sekolah dan pemukiman masyarakat  setempat.  Dan   letaknya menghadap ketimur  jadi ketika pagi  hari  ruangan  sudah  mulai  panas.  Jika    di  lihat  dari  luar  ruangan  Pemerintahan Desa  Bontihing  terlihat  tempat  parkir  yang  sempit,  yang  mengakibatkat  ruang  kerja kurang baik. Kemudian kondisi sanitasi yang ada menjadi kurang baik karena menjadi satu  antara  sanitasi  pemerintahan  desa  dan  masyarakat  setempat,  sehingga mengakibatkan pencemaran udara. Jika dilihat dari non fisiknya, misalnya hubungan kerja  antara  perangkat  desa  yang    terlihat  kurang  berkomunikasi  antara  satu  dengan yang lainnya.
Kondisi  fisik  dan  no  fisik  ini  mengakibatkan  Kinerja  perangkat  Desa Bontihing  menjadi  terganggu.  Yang  biasanya  laporan  bisa  diselesaikan  dalam  waktu singkat menjadi terlalu lama. Masyarakat yang ingin mencari data mereka juga harus menunggu lebih lama dan mungkin harus datang tidak hanya sekali tetapi berkali- kali agar  bisa  mendapatkannya.  Yang  mengakibatkan  masyarakat  malas  kekantor  Desa Bontihing.  Kondisi  inilah  yang  terjadi  atau  di  alami  kantor  Pemerintahan  Desa Bontihing saat ini.
Bertitik tolaak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah  Kondisi  Lingkungan  Kerja  Fisik  Kantor  Pemerintahan  Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng  ?
2. Bagaimanakah  Kondisi  Lingkungan  Kerja  Non  Fisik  Kantor  Pemerintahan Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng    ?
3. Bagaimanakah  Kinerja  Perangkat  Desa  Bontihing  Kecamatan  Kubutambahan Kabupaten Buleleng ?

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  peneliti  Deskriptif  Kualitatif.  Menurut  Bungin (2012 :  32), penelitian kualitatif adalah penelitian  yang menghasilkan data deskriptif mengenai  kata–kata  lisan  maupun  tertulis  dan  tingkah  laku  yang  dapat  diamati  dari orang–orang  yang  diteliti.  Sedangkan  menurut  Trianto  (  2009  :  179  )  penelitian kualitatif adalah penelitian  yang percaya bahwa  kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan  hanya  melalui  penelaahan  terhadap  orang–orang  melalui  interaksinya dengan situasi sosial mereka
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Perbekel,  Sekretaris  Desa,  Kepala Urusan, dan Kelian Banjar Dinas  , Tokoh masyarakat serta anggota masyarakat  Desa Bontihing  Kecamatan  Kubutambahan.  Informan  tersebut  ditunjuk  secara purposive dengan  mempertimbangkan  pengetahuan  mereka  tentang  masalah  yang  ditelaah. Penunjukkan  orang  –  orang  tertentu  sebagai  informan,  dengan  suatu  pertimbangan bahwa  mereka  adalah  orang  –  orang  yang  memahami  permasalahan  dan  mampu memberikan informasi – informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam  hal  ini  informan  tidak  dibatasi  jumlahnya,  melainkan  disesuaikan  dengan tingkat  kejenuhan  data,  dalam  artian  pengembangan  informan  dihentikan  jika  data yang terkumpul telah mampu memecahkan atau menjawab masalah penelitian secara tuntas.
Adapun  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  :  (1)  Kondisi lingkungan  kerja  Fisik  Pada  kantor  Pemerintahan  Desa  Bontihing,  dengan  aspek- aspek  sebagai  berikut  :  suhu,  kebisingan,  penerangan,  mutu  udara,  dan  ruang  kerja (  ukuran  ruang  kerja,  pengaturan  ruang  kerja  dan  privasi  ).  (2)  Kondisi  lingkungan Kerja  Non  Fisik  Pada  kantor  Pemerintahan  Desa  Bontihing,  dengan  aspek  –  aspek sebagai  berikut  :     (a)hubungan kerja antara bawahan dengan atasan ;  (b) hubungan
antar  pegawai  ;  dan  (c)  tata  kerja  dan  kemampuan  menyesuaikan  diri  yang  baik.  (3) kinerja  perangkat  desa  dalam  bekerja  yang  meliputi  :  kualitas  kerja,  kuantitas  kerja, ketepatan waktu pelayanan, efektivitas, dan kemandirian.
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten  Buleleng,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  kondisi  lingkungan  kerja  dan kinerja  perangkat  desa  di  Desa  Bontihing.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Analisis data mengikuti apa yang disampaikan Miles dan Huberman          ( Sugiyono,2013 ), yakni dengan empat tahapan  analisis  data  yaitu  :  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  serta simpulan dan verifikasi.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 3.1. Kondisi Lingkungan Kerja Fisik Kantor Pemerintahan Desa Bontihing
Lingkungan  kerja  merupakan  tempat  para  karyawan  melakukan  aktivitas bekerja. Lingkungan kerja dapat membawa dampak positif dan negatif bagi karyawan dalam rangka mencapai hasil kerjanya. Lingkungan kerja dapat dikategorikan menjadi dua yaitu Lingkungan Kerja Fisik dan Lingkungan Kerja Non Fisik. Keduanya saling berkaitan  satu  sama  lain.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksudkan  dalam  lingkungan  kerja fisik meliputi suhu/kelembaban, kebisingan, penerangan, mutu /sirkulasi udara, ruang kerja  ( ukuran ruang kerja, tatanan ruang kerja dan pivasi )
Lingkungan  kerja  yang  kondusif  tentunya  akan  membawa  dampak  baik  bagi kelangsungan  perangkat  desa  dalam  bekerja.  Sebaliknya,  lingkungan  kerja  yang kurang  kondusif  akan  membawa  dampak  negative  bagi  kelangsungan  kerja  para perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dari  pernyataan  –  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan  yakni Perbekel Desa Bontihing serta beberapa orang perangkat desa, didukung dengan hasil observasi  secara  langsung  ke  lokasi  penelitian  yakni  di  Kantor  Perbekel  Desa Bontihing, dapat dipahami bahwa kondisi lingkungan kerja fisik memang berpengaruh terhadap  kinerja  para  perangkat  desa  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Kondisi  lingkungan  kerja  fisik  inilah  yang  berpengaruh  pada  prestasi
kerja  pegawai.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  lingkungan  kerja  fisik,  menurut Robbins ( 2006 : 36 ) adalah : Suhu, kebisingan, penerangan, mutu udara, dan ruang kerja  (  ukuran  ruang  kerja,  penataan  ruang  kerja  dan  privasi  ).  Sedangkan  menurut Sedarmayanti ( 2010 : 22 ), Lingkungan kerja fisik dapat dibagi menjadi dua kategori yakni : (1) Lingkungan kerja  yang langsung berhubungan dengan karyawan ( seperti pusat kerja, kursi, meja, dan sebagainya ) ; (2) Lingkungan perantara atau lingkungan umum  misalnya  temperatur  udara,  kelembaban,  sirkulasi  udara,  pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna, dan lain-lain.

## 3.2. Lingkungan Kerja Non Fisik Pemerintahan Desa Bontihing
Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan  hubungan  kerja,  baik  dengan  atasan  maupun  dengan  sesame  rekan  kerja ataupun  hubungan  dengan  bawahan.  Adapun  macam-macam  dan  bentuk  lingkungan kerja  non  fisik  meliputi  :  (1  )  hubungan  kerja  antara  bawahan  dengan  atasan;  (2  ) hubungan  antar  pegawai;  dan  (3)tata  kerja  dan  kemampuan  penyesuaian  diri  yang baik.

## 3.2.1  Hubungan Kerja Antara Bawahan Dengan Atasan
Hubungan kerja yang baik antara bawahan dengan atasan akan mempengaruhi semangat  kerja  pegawai  dan  kepuasan  kerja  pegawai.  Kerjasama  yang  baik  yang tercipta antara bawahan dengan atasan mutlak diperlukan supaya terciptanya suasana kerja dan kerjasama  yang baik.  Atasan tidak mungkin  mampu menyelesaikan semua pekerjaan sendiri tanpa adanya bantuan dari bawahan. Sebaliknya, bawahan juga tidak mungkin  mampu  menyelesaikan  pekerjan  dengan  baik  tanpa  adanya  komando  yang jelas serta arahan dan petunjuk dari atasan.
Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Perbekel, Kaur Keuangan dan  Kelian  Banjar  Dinas  Kawanan  sebagai  informan,  didukung  dengan  pengamatan langsung ketika penulis datang ke kantor Desa Bontihing, serta mengamati keseharian hubungan  antara  perbekel,  sekretaris  desa  dan  semua  perangkat  desa  di  Desa Bontihing,  dapat  dipahami  bahwa  mereka  senantiasa  berusaha  untuk  menjaga hubungan kerja yang baik, supaya pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab
mereka  dapat  terselesaikan  dengan  baik.  Hubungan  kerja  yang  baik  antara  bawahan dengan  atasan  tentunya  dapat  menjamin  terciptanya  semangat  kerja  dan  hasil  kerja yang  memuaskan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Nitisemito  (  2001  : 171  ),  bahwa  hubungan  kerja  yang  baik  antara  bawahan  dengan  atasan  akan mempengaruhi  semangat  kerja  pegawai  dan  kepuasan  kerja  pegawai.  Kerjasama antara  bawahan  dan  atasan  harus  diupayakan  sedemikian  rupa  sehingga  tercipta kerjasama  yang baik. Atasan tidak mungkin menyelesaikan  semua pekerjaan sendiri tanpa  bantuan  dari  bawahan.  Demikian  juga  sebaliknya,  bawahan  tidak  mungkin menyelesaikan  pekerjaan  dengan  baik  tanpa  komando  yang  jelas  dari  atasan.  Atasan tidak boleh membeda – bedakan antara bawahan yang satu dengan bawahan yang lain ,  semua  bawahan  harus  di  hormati  dan  dihargai  sebagaimana  mereka  menghormati atasan. Pegawai cenderung senang dengan atasan  yang perhatian, mau mendengarkan pendapat  bawahan,  bisa  menghormati  dan  menghargai  hasil  kerja  bawahan,  dan adanya pujian atas hasil kerja yang baik.

## 3.2.2 Hubungan antar Pegawai
Sebagai  mahluk  sosial,  setiap  manusia  selalu  membutuhkan  kehadiran  orang lain  dalam  menjalani  kehidupannya.  Tidak  ada  seorang  manusiapun  didunia  ini  bisa hidup  sendiri.  Untuk  itulah  menjaga  hubungan  yang  baik  dan  harmonis  dengan sesama  manusia  mutlak  perlu  dilakukan  oleh  manusia.  Begitu  pula  halnya  dengan kehidupan dalam dunia kerja. Hubungan yang baik dengan orang lain sesama pegawai memang  harus  dilakukan  supaya  pekerjaan  yang  seberat  apapun  dapat  diselesaikan dengan baik.
Dalam  kaitan  dengan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  perangkat  desa  di  Desa Bontihing, maka hubungan dan kerjasama antara perangkat desa yang ada akan sangat berpengaruh  terhadap  terselesaikannya  semua  tugas  dan  tanggung  jawab  yang diberikan kepada perangkat desa tersebut.
Dari  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  ketiga  orang  perangkat desa di Desa Bontihing tersebut, dapat diketahui bahwa mereka berusaha untuk selalu menjaga  hubungan  dan  kerjasama  yang  baik  antar  perangkat  desa  yang  ada,  dengan
tujuan untuk lebih meringankan pekerjaan mereka. Mereka berpikir bahwa rekan kerja yang  mampu  diajak  kerjasama  dan  mendukung  dalam  pelaksanaan  kerja  cenderung berpengaruh  terhadap  penyelesaian  pekerjaan  yang  dibebankan  kepada  mereka  ( Nitisemito,  2001  :  171  ).  Lebih  jauh  dikemukakan  bahwa  pegawai  akan  merasa senang  apabila  rekan  kerjanya  bisa  diajak  kerjasama  sehingga  apabila  ada  kesulitan dapat  saling  membantu.  Selain  itu  pegawai  juga  merasa  puas  karena  mereka  dapat bekerja  dengan  tenang,  dalm  suasana  kerja  yang  saling  mendukung  dengan  rekan kerja. Sehingga pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan mudah untuk diselesaikan.

## 3.2.3  Tata kerja dan kemampuan menyesuaikan diri yang baik
Manusia adalah mahluk yang paling sempurna. Manusia memiliki kemampuan yang  sangat  baik  dalam  menyesuaikan  diri  dengan  ruang,  waktu  dan  tempat  dimana dia  berada.  Begitu  pula  dengan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  pegawai  atau perangkat  Desa  di  Desa  Bontihing  dalam  mengelola  kondisi  tata  kerja  dan  proses penyesuaian dengan semua lingkungan pekerjaannya sebagai perangkat desa.
Dari  hal-hal  yang  disampaikan  oleh  para  informan,  yakni  Sekretaris  Desa, Kaur  Keuangan  dan  Kasi  Kesejahteraan,  dapat  dipahami  bahwa  dengan  kemampuan yang  dimiliki  oleh  masing-masing  perangkat  desa  di  bawah  pimpinan  Perbekel  dan Sekretaris  Desa  Bontihing  yang  seorang  Sarjana  Ekonomi,  maka  tata  kelola  dan kemampuan  menyasuaikan  diri  pada  perangkat  desa  di  Desa  Bontihing  cukup  baik. Hal ini bisa dilihat bagaimana mereka para perangkat desa bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Juga tidak adanya tumpang tindih dalm melakukan pekerjaan, karena mereka semua sudah paham betul dengan job  description mereka  masing-masing.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang disampaikan  Nisemito  (  2001  :  171  ),  bahwa  kondisi  tata  kerja  yang  ideal  tentunya adalah ruang waktu dan tempat yang amat menyenangkan, sebab dengan tata kerjalah akan  dapat  menyelesaikan  banyak  masalah  dan  persoalan  dalam  pekerjaan  dengan tepat waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi untuk hal ini setiap pegawai akan mempunyai  rasa  tanggung  jawab  terhadap  pekerjaan  yang  ia  kerjakan  dan  sekaligus dapat  melatih  setiap  pegawai  untuk  terampil  untuk  bekerja  di  bidangnya  masing-
masing.selain  itu,  tata  kerja  yang  diharapkan  harusnya  mampu  menghindarkan pegawai dari adanya tumpang tindih dalam melakukan pekerjaan dan tanggung jawab serta bisa menggunakan waktu, tenaga, ruang secara efektif dan efisien.

## 3.3 Kinerja Perangkat Desa di Desa Bontihing
Kinerja  merupakan  prestasi  kerja  yang  telah  dicapai  oleh  seseorang,  yang merupakan  hasil  akhir  dari  suatu  aktifitas  yang  telah  dilakukan  seseorang  untuk meraih  suatu  tujuan.  Pencapaian  hasil  kerja  juga  sebagai  bentuk  perbandingan  hasil kerja  seseorang  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Kinerja  juga  diharapkan memiliki  atau  menghasilkan  kualitas  yang  baik  dan  tetap  melihat  jumlah  atau kuantitas  yang  akan  diraihnya.  Suatu  pekerjaan  harus  dapat  dilihat  secara  kualitas terpenuhi  maupun  dari  segi  jumlah  yang  akan  diraih  dapat  sesuai  dengan  yang direncanakan.
Sehubungan  dengan  kinerja  perangkat  desa  sebagai  ujung  tombak  birokrasi pelayanan  publik  di  desa,  hendaknya  selalu  berpedoman  pada  asas  pelayanan  publik yakni  :  transparansi,  akuntabilitas,  kondisional,  partisipatif,  kesamaan  hak,  dan keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  hal  ini  sepadan  dengan  pendapat  Gede  Sandiasa yang menyatakan bahwa, “kinerja dapat diukur melalui peningkatan kualitas layanan publik  (Sandiasa  &  Agustana,  2018:2).  Karena  dalam  hal  ini,  hakekat  pelayanan publik  yang  diberikan  oleh  perangkan  desa  kepada  masyarakat  adalah  berupa pemberian  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  yang  merupakan  perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat ( Rahmayaanty, 2013 : 86).
Perangkat desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,  terdiri  atas  Sekretaris  Desa,  Pelaksana  Kewilayahan  (selanjutnya  di  sebut Kelian  Banjar  Dinas,  dan  pelaksana  teknis  yang  disebut  Kepala  Urusan  (Kaur)  dan Kepala Seksi ( Kasi ) Perangkat desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan 3 (tiga) fungsi  pokok  yaitu  :  (1)  pelayanan  kepada  masyarakat;  (2)  fungsi  operasional  dan manajemen pembangunan; dan (3) fungsi ketatausahaan atau regestrasi.
Berdasarkan tugas pokok fungsi  perangkat  desa  seperti tersebut  di  Bab  IV di atas,  maka  seorang  Sekretaris  Desa  (Sekdes)  adalah  menjadi  ketua  dari  seluruh
perangkat  desa  yang  ada.  Sekdes  bertugas  memimpin,  mengkoordinasikan  dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/ kegiatan sekretariat desa. Sekdes juga dapat memberikan saran dan pendapat kepada Perbekel.
Dalam  hal  pelayanan  kepada  masyarakat,  Sekdes  biasanya  berperan menggantikan  posisi  perbekel  bila  pada  saat-saat  tertentu  Perbekel  tidak  hadir  di kantor  perbekel,  sedangkan  disaat  yang  bersamaan  ada  warga  masyarakat  yang memerlukan tanda tangan perbekel untuk surat-surat tertentu.
Pendelegasian  tugas  perbekel  kepada  Sekdes  tersebut  memang  sudah  sesuai dengan Perda.Kabupaten Buleleng Nomor 8  tahun 2006. Ini semua bertujuan supaya pelayanan  kepada  masyarakat  tetap  berjalan  dengan  optimal.  Dengan  jam  kerja  dari pukul  08.00  wita  sampai  dengan  pukul  14.30  wita  untuk  hari  Senin  sampai  Kemis, dan pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 13.00 wita pada hari Jumat, maka proses pelayanan  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  perangkat  desa  yang  bertugas  di Desa  Bontihing  dapat berjalan dengan baik.  Masyarakat pun sudah mengetahui jam- jam  kerja  kantor  perbekel  tersebut,  sehingga  masyarakat  yang  datang  untuk mendapatkan  pelayanan  ke  kantor  perbekel  sudah  bisa  menyesuaikan  dengan  jam kerja tersebut.
Pelayanan  yang  diberikan  oleh  perangkat  Desa  Bontihing  memang  tidak terbatas pada jam-jam kantor tersebut saja. Di luar jam kerja tersebut, bahkan di luar hari  kerja  seperti  saat  hari  libur  perangkat  desa  juga  sering  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  tergantung  pada  kebutuhan  masyarakat  yang  mendesak,  seperti kepentingan  untuk  berobat  ke  rumah  sakit  yang  memerlukan  surat  pengantar  atau rujukan dari pemerintah desa, penanganan masalah-masalah sosial seperti perkelahian, perkawinan, perselingkuhan dan masalah-masalah lainnya.
Secara  kualitas,  pelayanan  yang  diberikan  oleh  parangkat  desa  kepada masyarakat Desa Bontihing sudah bisa dikatakan maksimal meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan. Kekurangan tersebut bersifat manusiawi karena keterbatasan yang  dimiliki  oleh  perangkat  Desa  Bontihing.  Secara  kuantitas,  jumlah  pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa juga sudah maksimal.
Dari  data  yang  diperoleh  di  Kantor  Perbekel  Desa  Bontihing,  jumlah pelayanan  administrasi  yang  diberikan  oleh  perangkat  desa  Bontihing  selama  tahun 2018, terhitung dari awal  Januari 2018 sampai akhir Juni  2018 adalah sebanyak 532 pelayanan, dengan perincian, 435 pelayanan dalam pembuatan surat-surat seperti surat pengantar  untuk  mencari  SKCK  (  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  ),  surat keterangan  warga  tidak  mampu,  surat  pengantar  untuk  pembuatan  akta  (  akta kelahiran dan akta perkawinan ), surat pengantar untuk mencari surat ijin usaha, dan surat menyurat lainnya. Pelayanan dalam pembuatan KTP sebanyak 89 dan pelayanan untuk  pembuatan  Kartu  Keluarga  (  KK  )  sebanyak  8  buah.  Untuk  pelayanan  yang diberikan oleh perangkat desa di luar jam kantor dan di luar hari kerja memang tidak dapat  dihitung, karena pelayanan  yang diberikan tersebut  bersifat informal  dan tidak tercatat.  Misalnya,  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Kelian  Banjar  Dinas  dalam  hal melerai warga masyarakat yang bertengkar, pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa  kepada  warga  yang  datang  langsung  ke  rumah  perangkat  desa  hanya  untuk memperoleh  informasi  atau  konsultasi  tentang  suatu  masalah,  dan  bentuk-bentuk pelayanan lainnya.
Dari  hal-hal  yang  disampaikan  oleh  para  informan,  didukung  dengan  hasil pengamatan  secara  langsung  serta  pemanfaatan  dokumen  yang  ada,  dapat  dipahami bahwa perangkat desa di Desa Bontihing sudah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas  dengan  jumlah  yang  cukup  memadai.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  Robbins  (  2006  :  260  )  bahwa  kualitas  kerja  diukur  dari  persepsi pegawai  terhadap  kualitas  pekerjaan  yang  dihasilkan  serta  kesempurnaan  tugas terhadap  keterampilan  dan  kemampuan  pegawai.  Sedangkan  kuantitas  merupakan jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh pegawai.
Sehubungan dengan ketepatan pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Desa Bontihing  kepada  masyarakat,  sudah  sesuai  dengan  harapan  masyarakat.  Seperti contoh,  ketika  masyarakat  datang  ke  kantor  perbekel  untuk  mendapatkan  surat pengantar  untuk  mengurus  akta  kelahiran  atau  akta  perkawinan,  maka  dalam  waktu yang tidak terlalu lama, urusan tersebut dapat diselesaikan.
Dari  hal-hal  yang  disampaikan  oleh  informan,  maka  dapat  dipahami  bahwa perangkat  desa di  Desa  Bontihing berusaha semaksimal  mungkin  untuk  memberikan pelayanan  secara  tepat  waktu.  Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Robbins  (  2006  :  260  ) bahwa  ketepatan  waktu  merupakan  tingkat  aktivitas  diselesaikan  pada  awal  waktu yang  dinyatakan,  dilihat  dari  sudut  koordinasi  dengan  hasil  output  serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
Ketepatan  waktu  merupakan  salah  satu  kriteria  untuk  mengukur  kinerja pegawai. Ketepatan waktu berarti tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu yang dinginkan, dilihat dari sudut organisasi dengan hasil yang baik serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktifitas yang lain ( Rivai, 2008 )
Kinerja pegawai dalam hal ini perangkat desa Bontihing juga dapat diukur dari efektifitas,  dalam  hal  ini  tingkat  penggunaan  sumber  daya  organisasi  (tenaga,  uang, teknologi, bahan baku). Dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari : 1(satu) orang Sekdes, 3 (tiga) orang Kaur, 3 ( tiga) orang Kasi dan 3 ( tiga ) orang Kelian Banjar Dinas, serta 3 (tiga) unit komputer dengan jumlah dana  yang  terbatas,  perangkat  Desa  Bontihing  dapat  menyelesaikan  tugas-tugasnya dalam  melayani  kepentingan  masyarakat  Desa  Bontihing  yang  berjumlah  4907  jiwa atau 1356 Kepala Keluarga.
Dari hasil wawancara dengan beberapa orang informan dapat dipahami bahwa dengan  keterbatasan  tenaga,  teknologi  dan  dana  yang  dimiliki  oleh  kantor  perbekel Desa  Bontihing,  pelayanan  kepada  masyarakat  khususnya  yang  datang  ke  kantor perbekel  dapat  dilayani  dengan  baik.  Ini  berarti  bahwa  efektifitas  sebagai  salah  satu kriteria  kinerja  pegawai  perangkat  desa  di  Desa  Bontihing  sudah  berjalan  maksimal. Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Robbins  (  2006  :  260  ),  bahwa efektivitas merupakan salah satu kriteria dalam mengukut kinerja pegawai. Efektivitas merupakan  tingkat  penggunaan  sumber  daya  organisasi  (  tenaga,  uang,  teknologi, bahan baku ) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
Selanjutnya yang dijadikan tolok ukur melihat kinerja seorang pegawai adalah kemandirian,  dalam  hal  ini  dilihat  kemampuan  seorang  pegawai  dapat  melakukan fungsi  kerjanya  tanpa  meminta  bantuan,  bimbingan  dan  pengawasan  atau  meminta turut campur pengawas guna menghindari hasil yang merugikan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  apa  yang  dilakukan  oleh  perangkat  Desa Bontihing sudah mengarah kepada kemandirian. Dengan jumlah personil yang hanya 7 ( tujuh ) orang yang di kantor perbekel dan 3 ( tiga ) orang berada di tengah-tengah masyarakat,  mereka  dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  secara  mandiri.  Untuk yang bertugas di kantor perbekel  yakni seorang Sekdes , 3 ( tiga ) orang Kaur dan 3 (  tiga  )  orang  Kasi,  karena  mereka  semua  sudah  mendapatkan  bagian  tugas  masing- masing,  maka  mereka  sudah  dapat  melaksanakan  pekerjaan  yang  dibebankan kepadanya.  Kerjasama  diantara  mereka  tetap  ada  sebagai  bagian  dari  hubungan interpersonal. Karena bagaiamanapun setiap manusia selalu membutuhkan orang lain dalam  kehidupannya.  Kerjasama  dengan  sesama  teman  kerja  dalam  satu  unit  kerja memang dimungkinkan dalm konsep kemandirian dan hubungan interpersonal.
Saling  membantu  antara  rekan  kerja  dalam  unit  kerja  bukanlah  bukti  bahwa mereka tidak memiliki kemandirian. Karena dalam  beberapa kondisi  seseorang tidak mungkin bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu.
Dari  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan  tersebut, dapat  dipahami  bahwa  perangkat  desa  di  Desa  Bontihing  sudah  memiliki  tingkat kemandirian  yang baik.  Ini sesuai dengan  yang disampaikan Robbins ( 2006 : 260 ), bahwa kemandirian dari seorang pegawai, merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya  akan dapat  menjalankan fungsi  kerjanya. Komitmen kerja merupakan suatu tingkat  dimana  karyawan  mempunyai  komitmen  kerja  dengan  instansi  dan  tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

## Penutup
Dari  pemaparan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tersebut  di  atas,  dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1.Kondisi  lingkungan  kerja  fisik  pada  pemerintahan  Desa  Bontihing  adalah suhu/kelembaban kurang dimana keadaan dalam raungan kantor pengap dan panas, kebisingan  cukup  baik  karena  lokasi  kantor  jauh  dari  jalan  raya,  penerangan  baik, sirkulasi  udara  cukup  baik  karena  fentilasi  yang  ada  cukup  banyak,  ukuran  ruang kerja kurang luas, penataan ruang kerja kurang terbatas karena sempitnya ruangan, serta privasi yang cukup baik meskipun posisi meja kerja berdekatan.
2.  Kondisi  lingkungan  kerja  non  fisik  pada  pemerintahan  Desa  Bontihing  cukup kondusif  dimana  indikatornya  adalah  adanya  hubungan  kerja  yang  baik  antara bawahan dengan atasan, hubungan antar perangkat desa juga baik, serta tat kerja dan kemampuan menyesuaikan diri yang baik dimiliki oleh perangkat desa Bontihing.
3. Kinerja perangkat desa Bontihing sampai saat ini tergolong baik, hal tersebut dapat dilihat  dari  beberapa  indikator  untuk  mengukur  kinerja  pegawai  yakni  :  kualitas kerja  ,  kuantitas  kerja,  ketepatan  waktu  pelayanan,  efektivitas  dalam  penggunaan sumber daya, serta kemandirian yang dimiliki oleh perangkat desa Bontihing.
Beberapa saran dapat disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian ini, yakni:
1.  Kondisi  lingkungan  fisik  sebagai  salah  satu  pendukung  kinerja  perangkat  desa  di Desa  Bontihing  hendaknya  mendapatkan  perhatian  untuk  segera  dilakukan perbaikan,  khususnya  terhadap  luas  ruangan  kantor  tempat  para  perangkat  desa tersebut bekerja.
2.  Kondisi  yang  sudah  kondusif  dari  lingkungan  non  fisik  pada  pemerintahan  Desa Bontihing  hendaknya  terus  dipelihara  dan  ditingkatkan,  supaya  dapat  memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
3.  Kinerja  perangkat  Desa  Bontihing  yang  selama  ini  sudah  berjalan  dengan  baik hendaknya  bisa  lebih  ditingkatkan  dengan  memunculkan  beberapa  ide  dan  inovasi trbaru sbagai bagian dari upaya memberikan pelayanan  terbaik kepada masyarakat demi suksesnya pembangunan desa secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang, Kusriyanto. 2001. Meningkatkan Produktvitas Karyawan. Pustaka Binaman Pressindo : Jakarta.
Nitisemito, Alex S. 2010. Manajemen Personalian: Manajemen Sumber Daya Manusai. Edisi 3. Ghaila Indonesia : Jakarta
Rahmayanty, Nina, 2013, Manajemen Pelayanan Prima, Graha Ilmu : Yogyakarta
Robbins, Stephen P., 2006. Perilaku Organisasi, PT Indeks, Kelompok Gramedia , Jakarta.
Rivai, Vethzal & Basri. 2008. Peformance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahan .
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Sandiasa,  Gede  dan  Putu  Agustana,  2018.  “Reformasi  Administrasi  dan  Birokrasi Pemerintahan Daerah dalam Menigkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah”.
Dalam Public  Inspiration  Jurnal  Administrasi  Publik, Vol  3,  No  1  (2018) https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/ view/824/551
Sedarmayanti.  2010. Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja.  Mandar Maju : Bandung.
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah