Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gedung E2 Lt.1 Kampus Terpadu UMY JL. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183 Email: mutiarin@umy.ac.id
Narasi Budaya Arek Suroboyo dan Pandemi Covid-19 : Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya
Kiki Apriliyanti 1 , M. Daud Irsya Latif 2, dan Dyah Mutiarin* 3 , 12 Magister Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada
3 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 7 No. 1 Tahun 2021 DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.1
Abstract. Covid-19 Pandemic  has  become  a  worldwide  issue  that  also  impacts  Indonesia.  An adaptive and agile governance system is needed to overcome the pandemic issue in both central and  regional.  One  area  that  is  considered  successful  is  Surabaya  City.  Even  so,  there  is  a phenomenon of the high number of Covid-19 positives rates in Surabaya. It indicated that this is a form of policy hampered by local culture. Arek Suroboyo and their cangkrukan were contradicting due to the government's policy regarding large-scale social restrictions. Therefore, the purpose of this study is to analyze agile governance form in the implementation of Surabaya City Government policies in handling Covid-19 .  Then, identify the impacts that occur on policies due to the culture and custom of Arek Suroboyo. The method used is qualitative descriptive with the questioner and related documents-based analysis. Its results showed that with the existence of decentralization, regional  policies  were  influenced  by  the  central  government  strategy.  Regarding  the  Central Government's  Instruction,  the  public  policies  taken  handling Covid-19 in  the  City  of  Surabaya includes  promotional,  preventive,  curative, and  rehabilitative  efforts.  The  dominant  concept  of agile governance in this policy is "based on quick wins policy" in which one public policy stimulates another. With this effort, the City of Surabaya has passed the first wave of Covid-19 in its region. Nevertheless, the implementation of the policy was hampered by the culture of Arek Suroboyo, namely cangkrukan .  Even  the  worst  impact  is  that  this  culture  potentially  conducts  the  second wave of Covid-19 in Surabaya City.
Keywords : Arek Suroboyo Culture; Covid-19 Pandemic; Agile Governance
Abstrak. Pandemi Covid-19 telah  menjadi  permasalahan  dunia  yang  berdampak  pula  pada Indonesia. Dibutuhkan tata kelola yang adaptif dan cergas untuk menghadapi masalah pandemi baik di pusat maupun daerah. Salah satu daerah yang berhasil adalah Kota Surabaya. Meski begitu, terdapat fenomena tingginya jumlah positif Covid-19 di Surabaya. Hal ini ditengarai sebagai bentuk kebijakan yang terhambat oleh budaya setempat. Arek Suroboyo dengan budaya cangkrukan -nya berkontradiksi  degan  kebijakan  pemerintah  mengenai  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar.  Oleh karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bentuk  agile  governance  dalam implementasi  kebijakan  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  penanganan Covid-19 .  Metode  yang digunakan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  analisis  berdasarkan  dari  kuisioner  dan dokumen  terkait.  Kemudian  mengidentifikasi  dampak-dampak  yang  terjadi  terhadap  kebijakan dengan  adanya  budaya  dan  kebiasaan Arek Suroboyo.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dengan  adanya  desentralisasi,  kebijakan  di  daerah  pun  mengalami  pengaruh  dari  strategi Pemerintah Pusat. Didasarkan dengan Instruksi Pemerintah Pusat, kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Surabaya meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan konsep agile  governance  yang  dominan  dalam  kebijakan  ini  adalah “ based  on  quick  wins ” di  mana kebijakan  satu  menstimulasi  kebijakan  lain.  Dengan  upaya  ini,  Kota  Surabaya  telah  melewati gelombang  pertama Covid-19 di  daerahnya.  Meskipun  begitu,  implementasi  kebijakan mendapatkan  hambatan  dari  budaya Arek Suroboyo  yaitu cangkrukan .  Bahkan  dampak terburuknya  adalah  budaya  ini  berpotensi  menciptakan  gelombang  kedua Covid-19 di  Kota Surabaya.
Kata Kunci : Budaya Arek Suroboyo; Pandemi Covid-19 ; Agile Governance
Received: 12/01/2020           Revised:  09/02/2021           Accepted: 01/03/2021
Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya

## PENDAHULUAN
andemi Covid-19 dimulai  dari  fenomena  kesibukan  lalu  lintas  rumah sakit  dengan  gejala  keluhan  diare  dan  batuk  sejak  Agustus  hingga Desember 2019. Kepadatan lalu lintas rumah sakit ini ditengarai sebagai awal penyebaran Novel Corona Virus SARS-Cov-2 (Okanyene et al., 2020,p.3). Hingga pada 31 Desember 2019, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok  melaporkan secara resmi adanya Novel Corona Virus kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Periode 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, terjadi lonjakan kasus dari semula 5 pasien menjadi  44  pasien  (Susilo  et  al.,  2020,p.45).  Pada  Januari  2020,  WHO  menetapkan Covid-19 sebagai darurat global. Namun dengan bertambahnya jumlah kasus positif Covid-19 sejumlah  118.000  kasus  di  114  negara,  pada  12  Maret  2020,  WHO  resmi menetapkan Covid 19 sebagai pandemi Global (Widyaningrum, 2020).
Virus  SARS-Cov-2  ini  tergolong  sebagai  virus  dengan  tingkat  infeksi  tinggi. Penularan  terhadap  manusia  dapat  melalui  percikan  batuk/bersin  ( droplet ) (Kemenkes  RI,  2020).  Salah  satu  negara  terdampak  adalah  Indonesia.  Meskipun Indonesia  telah  mengeluarkan  kebijakan  preventif  seperti  pembatasan  perjalanan dan  evakuasi  WNI  dari  RRT,  tanggal  2  Maret  2020  terkonfirmasi  2  kasus  pertama positif Covid-19 di Kota Depok (Djalante et al., 2020,p.2). Munculnya kasus pertama ini memicu Pemerintah Republik Indonesia untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan  efisien  dalam  pandemi  di  era  disrupsi  informasi  ini.  Sebuah  konsep agile governance sangat diperlukan dalam penanganan masalah ini, di mana pemerintah dituntut  untuk  memiliki  kemampuan  organisasi  untuk  melakukan  efisiensi  biaya, meningkatkan  kecepatan  dan  ketepatan  dalam  mengeksploitasi  peluang  dalam penciptaan  tindakan-tindakan  inovatif  dan  kompetitif  (Huang  et  al.,  2014). Pemerintah  dituntut  untuk  merumuskan  kebijakan  yang  cergas  dan  adaptif  dalam penanggulangan oleh pandemi Covid-19 sehingga sesuai dengan keadaan dan mampu diterima oleh masyarakat (Janssen & van der Voort, 2020)
Terdapat  enam  prinsip  dalam agile  governance meliputi good  enough governance, bussiness driven, human focused, based quick wins, systemic and adaptive approach serta simple  design  and  continous  refinement (Luna,  2015). Good  enough governance berupa  tata  kelola  yang  harus  disesuaikan  dengan  konteks  organisasi.
P
Bussines driven di mana bisnis dijadikan alasan untuk setiap keputusan dan  tindakan. Human Focused yaitu penghargaan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Based on quick wins berupa keberhasilan yang diraih secara  cepat  harus  dirayakan  dan  dijadikan  motivasi  untuk  lebih  mendapatkan banyak rangsangan dan hasil. Sytematic and adaptive approach diartikan sebagai tim harus  dapat  mengembangkan  kemampuan  intrinsik  untuk  dapat  merespon perubahan  secara  cepat  dan  sistematis.  Kemudian simple  design  and  continuous refinement yaitu  tim  mampu  memberikan  hasil  yang  cepat  dan  selalu  meningkat. Sehingga agile  governance bukan  hanya  digunakan  untuk  mencari  jawaban  yang cepat namun menciptakan pula efek sustainable terhadap kondisi yang diharapkan.
Pada awal penetapan status pandemi di Indonesia, pemerintah mulai menyusun strategi  untuk  mencegah  persebaran  virus  SARS-Cov-2  dengan  Rapat  Terbatas (Ratas) yang diikuti oleh kementerian-kementerian terkait hingga terciptalah Satuan Tugas  Penanganan Covid-19 yang  tercantum  dalam  Keppres  Nomor  7  Tahun  2020. Rumusan strategi awal sebagai upaya penanganan pandemi yaitu physical distancing yang kemudian dikuatkan dengan rumusan empat strategi dasar yaitu menggunakan masker,  malakukan  penelusuran  kontak  ( tracing ),  edukasi  dan  isolasi  mandiri  bagi orang yang positif saat rapid  test dan isolasi rumah sakit saat  isolasi mandiri tidak memungkinkan  (Wibowo,  2020).  Beberapa  tempat  dengan  kasus  tinggi melaksanakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  diatur  dalam Permenkes  RI  Nomor  9  Tahun  2020.  PSBB  bertujuan  memutus  mata  rantai persebaran Covid-19 dengan membatasi pergerakan masyarakat. Pemberlakuan PSBB diiringi  dengan  pembatasan  di  sektor  transportasi  guna  menghambat  penyebaran virus di kala masyarakat melaksanakan perjalanan selama pandemi.
Meskipun telah dilaksanakan baik strategi dasar hingga PSBB selama beberapa gelombang,  jumlah  kasus  terus  naik  mencapai  5000-6000  kasus  per  hari. Meningkatnya positive  rate membuat  Indonesia  menempati  peringkat  kedua  di ASEAN  dan  peringkat  20  Dunia  sebagai  negara  terdampak  (World  Health Organization,  2020).  Per  29  Desember  2020,    kasus  terkonfirmasi  sejumlah  727.122 kasus dengan kasus aktif 108.636 orang (14,9%), sembuh sejumlah 596.783 (82.1%) dan meninggal sejumlah 21.703 orang (3.0%). Dampak pun mempengaruhi beberapa gatra
Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya
ketahanan nasional yaitu ekonomi, sosial-budaya dan ketahanan keamanan. Menurut data  BPS,  Pertumbuhan  Domestik  Bruto  Indonesia  Tri  Wulan  II – 2020  menurun hingga -5,32% ( Year on Year ). Kebijakan pembebasan narapidana melalui integrasi dan asimilasi sebagai upaya pencegahan persebaran Covid-19 pun menimbulkan masalah. Indeks Kriminalitas meningkat  sebanyak 1.632 kasus atau 37,45% pada pekan ke 24 yang dibandingkan dengan pekan 23 tahun 2020 (Wijayaatmaja, 2020). Hantaman di sektor  ekonomi  pun  berimbas  pada  naiknya  Angka  Kemiskinan  di  Indonesia  yang mencapai 9,4% per September 2020 jika dibandingkan dengan data pada tahun 2019 lalu.
Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat tidak hanya menangani persoalan pandemi saja  namun  juga  mengupayakan  kestabilan  sektor-sektor  vital  negara.  Koordinasi bukan hanya di pusat saja namun juga di daerah merupakan hal yang krusial dalam penanggulangan bencana nasional ini. Indonesia yang melaksanakan otonomi daerah mensinergikan  Pemerintah  Daerah  dalam  penanganan  Pandemi Covid-19 di  bawah naungan Kementerian Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden  Nomor  4  tahun  2020.  Instruksi  tersebut  menerangkan  langkah-langkah cepat,  tepat,  fokus,  terpadu  dan  sinergi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.  Langkah  tersebut  terdiri  dari refocusing anggaran  untuk  meningkatkan kapasitas penganan kesehatan, penaganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengamanan  sosial  ( social  safety  net );  melakukan  koordinasi  dengan  Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan dan  tokoh masyarakat/agama; serta memastikan dan mengawasi supply dan distribusi pangan serta aktivitas industri/dunia usaha.
Salah satu Daerah atau Kota di Indonesia, yang dianggap baik dalam menangani Covid-19 adalah  Surabaya.  Tercatat  per  25  Desember  2020,  Surabaya  berhasil menyentuh angka 92,402% dari total 18.359 kasus (Pemerintah Kota Surabaya, 2020). Keberhasilan ini  mendapat pujian dari berbagai kalangan mulai Staf Kepresidenan, Menteri  PMK  hingga  BNPT.  Upaya  mitigasi  yang  telah  dilaksanakan  oleh Surabaya meliputi Micro  Lockdown ,  metode tracking bagi  orang-orang  yang  terpapar  virus
SARS-Cov-2, rapid  /  swab  test masal  hingga  pelayanan  publik  berbasis  daring ( Surabaya  Single  Windows ,  Aplikasi  Layanan  Kesehatan,  Aplikasi  Layanan Kependudukan dan Aplikasi Layanan DALMOP).
Kebijakan yang diambil melalui strategi komunikasi telah menimbulkan dampak meliputi  perubahan  pengetahuan (knowledge ),  perubahan  sikap  ( attitude )  dan perubahan  perilaku  ( behavior )  dalam  menghadapi Covid-19 (Adawiyah  &  Solichati, 2020).  Masyarakat  telah  mengetahui  tentang  bahaya Covid-19 ,  merubah  kebiasaan menjadi  gaya  hidup  sehat  dan  beradaptasi  dengan  kebiasaan  baru.  Dengan kesadaran  terbangun,  tentunya  menimbulkan  ekspektasi  tentang  turunnya  angka kasus.  Namun,  dengan  beragam  penanganan  gencar,  Kota  Surabaya  menciptakan rekor positive  rate di Jawa Timur. Sebuah pertanyaan baru, mengapa penanganan yang  sangat  berhasil  kontradiktif  dengan  kondisi  daerah  sebagai  zona  hitam. Menurut Doddy Sumbodo Singgih, salah satu faktor penyebab lonjakan jumlah kasus positif Covid-19 adalah  karakteristik  masyarakat  dan  budaya  masyarakat  Surabaya yang identik dengan berani dan nekat (Sholikhah, 2020). Sebuah tantangan etnisitas dan multikulturalitas di tengah kebijakan berperspektif entitas.
Masyarakat  Surabaya  dikenal  sebagai  masyarakat  yang  multikultural,  banyak dimensi  masyarakat  yang  turut  berperan  aktif  dalam  pembangunan  Surabaya. Terdapat etnis Jawa, Madura, Tionghoa, Arab, Arab, Minang dan berbagai suku lain baik dari Indonesia maupun warga asing. Masyarakat Jawa menjadi etnis yang paling dominan di Surabaya. Secara umum, sifat masyarakat Surabaya hampir sama dengan masyarakat lain di Jawa. Hanya saja masyarakat Surabaya cenderung lebih keras dan egaliter  (Soedarso  et  al.,  2013,  p.68).  Menurut  William  H.  Frederick,  karakter Arek Suroboyo adalah berkeinginan kuat, selalu ingin merasa bebas dari kewajiban sosial atau  kewajiban  lainnya,  cenderung  bereaksi  keras  bila  ditekan,  serta  merupakan pribadi yang pekerja keras (Tinarso et al., 2018, p.406). Mereka juga memiliki prinsip sosial yang menjunjung tinggi hak individu untuk berbicara terus terang antar sesama teman,  keinginan  untuk  bertetangga,  serta  meminimalisir  individualistis  yang  ada (Sungkowati, 2019).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terdapat  fenomena  yang  kontradiksi  antara Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dengan  karakter  masyarakat  Surabaya
Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya
yang  telah  mentradisi  dengan cangkrukan . Cangkrukan dalam  arti  konvensional disebut  sebagai cangkruk,  jagongan atau  kongkow  di  depan  rumah  atau  di  tepi kampung  dengan  para  tetangga  desa. Cangkruk/Cangkrukan merupakan  suatu kegiatan  yang  digunakan  sebagai  wahana  komunikasi,  pusat  sosialisasi,  pusat informasi dan juga sebagai hiburan. Budaya cangkruk kini telah menjadi gaya hidup ( life style ) yang dianut banyak masyarakat Kota Surabaya (Mudhowillah, 2014, p.1-3).
Dengan budaya yang ada di masyarakat ini, Pemerintah Kota Surabaya tentunya merumuskan  kebijakan  yang  adaptif  dengan  mempertimbangkan  karakter masyarakat  sebagai  upaya  percepatan  penanganan Covid-19 di  Kota  Surabaya. Masyarakat  tidak  bisa  ditekan  dengan  kebijakan  yang  menyamaratakan  seluruh kalangan  sehingga  berpotensi  menimbulkan  pembangkangan.  Terlebih,  dalam pandemi dibutuhkan keefektifan kebijakan bukan hanya dalam skala luas namun juga mengerucut kepada implementasi di komunitas, keluarga dan individu (Suraya et al., 2020, p.52). Kebijakan yang diterapkan bukan hanya dimengerti oleh para pemangku kepentingan, namun juga dimengerti oleh masyarakat biasa.
Pemerintah memiliki kesempatan pula untuk mengintegrasikan kebiasaan yang ada di masyarakat  dalam penguatan kebijakan terkait baik secara vertikal  maupun horisontal.  Karena  pada  dasarnya  komunitas  dapat  dijadikan  sebagai  suatu  unit analisis  dalam  mengkaji  suatu  proses  kebijakan  (Ghafur,  2012,  p.268).  Dengan fenomena tersebut di atas, penulis akan membahas tentang bentuk agile governance dalam  implementasi  kebijakan  Pemerintah  Surabaya  dalam  Penanganan Covid-19 serta  mengidentifikasi  dampak-dampak  yang  terjadi  terhadap  kebijakan  dengan adanya budaya dan kebiasaan Arek Suroboyo .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  campuran  atau mixed  method ,  di  mana penulis menggabungkan unsur-unsur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif (Doyle et al., 2009). Sehingga baik pengumpulan data, pengintegrasian temuan dan penarikan  kesimpulan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif  dalam satu  pengkajian  (Creswell,  2009).  Jenis  penelitian  ini  adalah  menggunakan Quantitative Follw Up Study yang diawali dengan pengkajian secara kualitatif diikuti
dengan pengkajian secara kuantitatif. Pengkajian kualitatif mengkaji fenomena yang terjadi dalam implementasi kebijakan dan budaya masyarakat selama masa Covid-19 , kemudian dilakukan survei terhadap kondisi nyata ( das sein ) di masyarakat melalui pendekatan kuantitatif.
Subjek  penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Kota  Surabaya  dan  Masyarakat  Kota Surabaya dalam masa Pandemi Covid-19 . Sumber data primer meliputi data kebijakan mitigasi pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Kuisioner Tanggapan Masyarakat Surabaya. Data sekunder meliputi jurnal, skripsi maupun artikel terkait. Dalam  penelitian  ini  populasi  ditentukan  dengan  metode simple  random  sampling terhadap masyarakat di Kota Surabaya. Simple Random Sampling merupakan suatu cara pengambilan sampel dimana tiap anggota populasi diberikan kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel (Arieska, 2018).
Pengumpulan  data  di  mulai  dengan  pengumpulan  data  literatur  terkait kebijakan-kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  selama  masa Pandemi Covid-19 terhitung sejak awal penanganan Covid-19 hingga November 2020. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuisioner yang didistribusikan secara daring melalui  media  sosial  ( whatsapp,  line,  twitter dan facebook )  dengan  sasaran Masyarakat  Kota  Surabaya.  Kuisioner  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat kesadaran  akan  kebijakan  pemerintah,  implementasi  kebijakan  di  masyarakat  dan intensitas budaya cangkrukan yang dilakukan selama PSBB di Kota Surabaya.
Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 42 orang yang  berasal  dari  15  kecamatan  di  Kota  Surabaya.  Analisis  data  penelitian  ini menggunakan Sofware  Nvivo  12  (qualitative  data  analysis  software )  dan IBM  SPSS Statistic  25 .  Penulis  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang  sudah diperoleh  dengan  mengorganisasikan  data,  menjabarkannya  dalam  unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan  dalam  Sugiyono,  2016).  Hasil  luaran  analisis  akan  digunakan  untuk menggambarkan bentuk-bentuk agile governance dalam kebijakan Pemerintah Kota Surabaya  dan  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  budaya Arek  Suroboyo terhadap kebijakan tersebut.
Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Penanggulangan Covid-19 di  tingkat  daerah  dipengaruhi  oleh  kebijakan  di Pemerintah Pusat Indonesia. Sejak dinyatakan sebagai darurat bencana, Pemerintah terus mengupayakan limitasi persebaran Virus SARS-Cov-2. Pandemi pun menjadi isu utama dalam pengambilan kebijakan di masa 1 tahun pertama pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dalam Laporan Tahunan 2020, Pemerintah Pusat telah melaksanakan 14 kebijakan nasional terkait kolaborasi dalam menghadapi Covid-19 .
Tabel 1.
Kebijakan Pemerintah Pusat dalam hadapi Pandemi Covid-19 No Kebijakan Implementasi Kebijakan 1 Gas dan Rem Melawan Bencana Pandemi menuntut pemerintah bekerja cepat juga berakrobat  dalam  situasi  darurat.  Aneka  beleid diterbitkan  sebagai  payung  hukum.  Anggaran dihitung  ulang  menyesuaikan  kondisi  pandemi.
Ibarat  kendaraan  melaju  kencang  dalam  situasi darurat, gas dan rem harus berjalan proporsional. Keselamatan  dan  kesehatan  menjadi  prioritas utama, berbarengan dengan pemulihan ekonomi. 2 Cepat dan Sigap Mengantisipasi Indonesia langsung mengantisipasi kemungkinan terburuk  dan  menyusun  strategi  3M  dan  3T. Kampanye  protokol  kesehatan  mulai  digiatkan meliputi  memakai  masker,  mencuci  tangan dengan  sabun,  dan  menjaga  jarak.  Pada  saat bersamaan, pemerintah menyiapkan ketersediaan alat  tes  dan  melakukan  pelacakan.  Sekaligus memastikan  ketersediaan  rumah  sakit  dan kesiapan tenaga medis. 3 Perjalanan Sang Virus Untuk  melimitasi  persebaran  Virus  SARS-Cov-2 Pemerintah Pusat menjadikan melakukan pembatasan mobilitas dan menetapkan 9 provinsi ke dalam prioritas penanganan. Provinsi tersebut meliputi  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,
Jawa  Timur,  Bali,  Kalimantan  Selatan,  Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Papua. 4 Beleid  Pemukul COVID- 19 a. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 (Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020) b. Penetapan  PSBB  (Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020)
c. Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat  (Keputusan  Presiden  No.  11 Tahun 2020) d. Perpu Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Covid-19 (disahkan  menjadi
Undang-Undang No 2 Tahun 2020)
e. Refocusing APBN  2020  untuk  Penanganan
Pandemi  (Peraturan  Presiden  Republik Indonesia No. 54 Tahun 2020)
f. Pembentukan  Komite  Penanganan Covid-19 dan  PEN  (Peraturan  Presiden  No  82  Tahun 2020) g. Penegakan Hukum Disiplin Protokol Kesehatan  (Instruksi  Presiden  Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020). 5 Tata  Ulang  Anggaran Negara Pemerintah  mengubah  alokasi  anggaran  secara besar-besaran untuk menangani wabah ini. APBN 2020  yang  disusun  sebelum  pandemi  direvisi karena  tak  bisa  menjawab  kebutuhan  darurat penanganan  pandemi.  Payung  hukum  disiapkan dari  Perpu  No  1  Tahun  2020  yang  kemudian menjadi  UU  No  2  Tahun  2020  soal  Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 . 6 Ongkos Penanganan COVID-19 Pemerintah menaikkan alokasi anggaran
penanganan COVID-19 dari Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun. 7 Dari  Masker  hingga Hazmat Sekurangnya  11  juta  APD  berhasil  dihimpun  dari belasan negara dan lembaga-lembaga nonpemerintah.  Produksi  APD  dalam  negeri dioptimalkan.  Sejumlah  sekolah  kejuruan  dan industri rumahan digandeng memenuhi kebutuhan. Sehingga produksi APD dalam negeri saat ini mencapai 17 juta per bulan. 8 Agresif  Lacak  Setiap Jejak Sebaran Covid-19 terus  diburu  melalui  uji spesimen. Dari hanya ratusan pada bulan pertama, kini  lebih  dari  38  ribu  spesimen  diperiksa  setiap hari.  Setiap  orang  yang  terdeteksi  mengidap Covid-19 akan  dilakukan  pelacakan  untuk mencegah  kemungkinan  menularkan  kepada orang lain. 9 Sekejap Bersiap Rumah Sakit Darurat Pemerintah menyiapkan Wisma Atlet Kemayoran dan  RS  Darurat Covid-19 di  Pulau  Galang  untuk tempat isolasi dan perawatan pasien Covid-19 . 10 Agar Dapur Tetap Ngebul Bansos Sembako, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, Insentif Tarif Listrik, Kartu Prakerja, Subsidi
Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya
Gaji  Karyawan,  BLT  Usaha  Mikro  dan  Kecil, Bantuan  Pulsa  untuk  Siswa  dan  Guru,  Apresiasi bagi Pelaku Budaya, Insentif bagi Industri Media, Insentif Korporasi, Insentif Pajak.
11 Supaya COVID-19 Tak Sempat Mampir Pemerintah  memanfaatkan  kearifan  lokal  dalam menjalani  kehidupan  kebiasaan  baru  untuk memutus  mata  rantai Covid-19 melalui  konsep Kampung Tangguh di mana masyarakat bernisiatif mengatasi masalah secara mandiri. 12 Dari Pandemi Jadi Inovasi Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional  (BRIN) menggalang  inovasi  di  bidang  teknologi.  Tidak kurang  dari  60  inovasi  hasil  riset  dikembangkan untuk  menghadapi  pandemi.  Produk  Inovasi
Utama  di  antaranya  Robot  Dekontaminasi  atau Rapid  Diagnostic  Test  Microchip,  Robot  Medical Assistant  ITS-UNAIR  ( RAISA ),  GeNose  ( UGM ) hingga Mobile  Ventilator  Low  Cost berhasil ditemukan untuk memudahkan perlawanan pada pandemi. 13 Vaksin Merah Putih Vaksin  Merah  Putih  dikembangkan  dan  dipimpin Lembaga Eijkman untuk konsorsium pengembangan  vaksin Covid-19 .  Vaksin  Merah Putih  dibuat  menggunakan strain Covid-19 di Indonesia  dan  pengembangan  sudah  separuh jalan.  Eijkman  akan  menyerahkan  bibit  vaksin kepada  PT  Bio  Farma  pada  Januari  2021  untuk dilakukan uji klinis tahap III. 14 Berburu  Cepat  Agar Tak Terlambat Indonesia  menjalin  kerja  sama  dengan  produsen vaksin asing, antara lain Sinovac (RRC) sebanyak 143 juta dosis, Sinopharm sebanyak 65 juta dosis, CanSino  (RRC)  sebanyak  15-20  juta  dosis,  dan
AstraZeneca (Inggris) sebanyak 100 juta dosis.
Sumber: https://www.presidenri.go.id/laporan-tahunan-2020, 2020.
Dalam  skala  nasional,  Pemerintah  Indonesia  telah  melaksanakan  mitigasi bencana  yang  bersifat  integratif.  Terdapat  adanya  unsur  desentralisasi  di  mana kebijakan dirumuskan oleh pusat dan diimplementasikan oleh daerah. Kebijakan yang melalui  jalur  Pusat-Provinsi-Kota  meliputi  strategi  3M  (Masker,  Menjaga  Jarak, Mencuci  Tangan)  dan  3T  ( Tracing,  Testing,  Treatment );  membatasi  mobilitas penduduk;  menerbitkan  beleid  guna  payung  hukum  kebijakan;  menata  kembali ( refocusing )  alokasi  anggaran;  menyokong  sarana  penanggulangan  pandemi; pengecekan spesimen Covid-19 ; pemberian bantuan sosial; dan pemberian insentif.
Namun terdapat pula kebijakan yang masih diintervensi oleh pusat yaitu mengenai pasien Covid-19 yang  tidak  bisa  ditampung  di  daerah  akan  dirawat  di  RS  Darurat Wisma Atlet Kemayoran dan RS Darurat Pulau Galang yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.  Upaya  penelitian  dan  inovasi  yang  masih  dikoordinasi  oleh  BRIN  agar penelitian dapat dilaksanakan secara optimal. Kemudian adanya intervensi Pusat di 9 Provinsi  yang  mendapatkan  prioritas  penanganan  yang  lebih  karena  kondisinya. Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Pusat akan lebih leluasa dalam pengawasan dan  penanganan  kasus  di  daerah.  Daerah  juga  mampu  merumuskan  kebijakannya berdasarkan kondisi daerah tersebut.
Salah satu provinsi yang mendapat intervensi kebijakan dari Pemerintah Pusat adalah  Jawa  Timur.  Pada  Juni  2020,  diketahui  Jawa  Timur  telah  menjadi  kawasan hitam Covid-19 karena  bertambahnya  klaster-klaster  baru  di  beberapa kabupaten/kota  yaitu  Kota  Surabaya,  Kabupaten  Gresik  dan  Kabupaten  Sidoarjo. Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Kota  Surabaya  memberlakukan  PSBB  di  tiga  wilayah tersebut  dengan payung  hukum  Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  18  Tahun 2020  Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial    Berskala  Besar  Dalam  Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) di Provinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) di Provinsi Jawa Timur; Keputusan Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  188/202/Kpts/013/2020  Tentang  Pemberlakuan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Penanganan Corona  Virus  Disease 2019 ( Covid-19 )  di  Wilayah  Kota  Surabaya,  Kabupaten  Sidoarjo,  dan  Kabupaten  Gresik; serta Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  188/219/Kpts/013/2020  Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Dan Kabupaten Gresik.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya.  Kedudukannya  sebagai  Ibukota  Provinsi  telah  menyumbang  kasus tertinggi di Jawa  Timur pada Juni 2020. Terdapat 19 klaster terdiri  dari  klaster luar negeri,  area  publik  (9  klaster),  klaster  Jakarta,  tempat  kerja  (3  klaster),  klaster
Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya
seminar dan pelatihan (2 klaster), klaster perkantoran (2 klaster) dan klaster asrama. Di tengah kondisi yang mengkhawatirkan ini, Pemerintah Kota Surabaya, mengambil kebijakan-kebijakan  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Dalam  penanganan daerahnya,  Kota  Surabaya  memiliki  Satuan  Tugas  Khusus  yang  dinamakan Satgas Kampung  Tangguh  Semeru  Wani  Jogo  Suroboyo.  Satgas  tersebut  merupakan pelaksana  tugas  dalam  upaya  pemutusan  mata  rantai  persebaran Covid-19 di  Kota Surabaya.  Kebijakan  yang  diambil  dibagi  menjadi  kebijakan  promotif,  preventif, kuratif dan rehabilitatif. Adapun kebijakan tersebut sebagai berikut:
Tabel 2.
Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Penanganan Covid-19 No Upaya Bentuk Kebijakan Implementasi Kebijakan 1 Promotif Sosialisasi Kebijakan, Edukasi dan Pelaporan terkait dengan Pandemi Covid-19 a. Pembuatan
website
(https://lawan COVID-
19 .surabaya.go.id/)
yang menerangkan tentang data-data terkait Covid-19 baik  informasi, layanan  kesehatan,  pelporan  kasus,
data  bantuan  dan  visualisasi,  serta pusat layanan berbasis aplikasi.
b. Sosialisasi di masyarakat di tingkat RT dan RW serta Kelurahan.
c. Sosialisasi melalui media baik reklame, televisi, sosial media hingga radio. 2 Preventif Penyelidikan epidemologi, pendataan dan pemantauan kepada seluruh kasus beserta kontak eratnya a. Pelaksanaan rapid test dan PCR / swab test masal kepada warga.
b. Palaksanaan  tracing  kepada  ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan OTG (Orang  Tanpa  Gejala)  mulai  dari sektor komunitas.
c. Pembuatan  fasilitas  karantina  bagi OTG  dan  warga  yang  datang  dari daerah lain / luar negeri. d. Program  Kampung  Tangguh  untuk mengawasi dan membantu pelaksanaan  penanggulangan Covid- 19 di tingkat komunitas. Analisa peningkatan  kasus, pemetaan persebaran  kasus dan kejadian a. Analisis  statistik  kasus  peningkatan kasus,  kesembuhan  dan  kematian oleh Covid-19.
b. Pemetaan  daerah  rawan  untuk ditindaklanjuti penanganannya.
transmisi lokal (klaster) c. Penentuan  klaster Covid-19 untuk ditindaklanjuti penanganannya. Pemberlakuan  dan pengawasan physical distancing a. Kebijakan belajar dari rumah.
b. Kebijakan  melakukan  prosesi  ibadah di rumah.
c. Memberlakukan  bekerja  dari  rumah ( work from home ) secara bergantian.
d. Membatasi  kegiatan  di  tempat umum.
e. Membatasi kebiatan yang mengumpulkan masa. f. Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial Skala Besar (PSBB). Pengadaan  Jaring Pengamanan  Sosial ( Social Safety Net )
a. Pembuatan wastafel portabel di titik rawan keramaian di surabaya seperti sekolah,  tempat  ibadah,  fasilitas umum dan taman kota. b. Pembagian masker kepada masyarakat. c. Penyemprotan  desinfektan  (manual dan  menggunakan drone )  mulai  dari apartemen, perumahan, perkampungan, rumah sakit, puskesmas, terminal, stasiun, perkantoran,  klaster Covid-19 ,  pasar, rumah  ibadah,  kafe,  sentra  wisata kuliner dan tempat pelayanan publik.
d. Membuat bilik desinfektan di fasilitas umum.
e. Membuat faceshield dan  APD  (Alat Pelindung  Diri)  ke  19  rumah  sakit rujukan,  32  rumah  sakit  nonrujukan dan puskesmas.
f. Membagikan  handsanitizer  untuk ruang  publik  seperti  kelurahan, kecamatan,  UPTSA,  TNI/Polri  dan Sentra Wisata Kuliner.
g. Pembuatan Thermal Infrared di ruang publik.
h. Menyediakan  jasa  pemulasan  dan pemakaman  bagi  jenazah  pasien Covid-19 . Memastikan dan mengawasi supply dan distribusi pangan dan a. Menguatkan  ketahanan  pangan  di Surabaya melalui pemanfaatan lahan kota dan tatakelola rumah
Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya
kelangsungan perekonomian pemotongan  hewan  yang  sesuai dengan protokol kesehatan (prokes). b. Pembagian  bantuan  obat  terapi
Covid-19 kepada rumah sakit.
c. Pembagian  vitamin  C  dan  Vitamin  B Kompleks bagi petugas lapangan.
d. Pembagian  makanan  tinggi  protein (telur  dan  biskuit)  dan  minuman herbal bagi tenaga kesehatan (nakes), petugas dan masyarakat. e. Pembagian bantuan sosial masyarakat (BSM). f. Menstimulasi  UMKM  untuk  terus berinovasi  terutama  yang  berkaitan dengan  pangan  dan  penyediaan  alat terkait Covid-19 (APD, hand  sanitizer dan faceshield ).
g. Menciptakan sentra niaga yang patuh akan  protokol  kesehatan  untuk menjamin menjaga stabilitas ekonomi. Pengalihan pelayanan administrasi menjadi berbasis daring ( online )
a. Layanan  perijinan  ( Surabaya  Single Windows ).
b. Layanan  Kesehatan  ( Surabaya  e- Health ).
c. Layanan Kependudukan ( Surabaya  e- ID ).
d. Layanan  DALMOP  (Aplikasi  terkait COVID-19 Dispenduk). 3 Kuratif Penyediaan Pelayanan Kesehatan a. Penyediaan  59  rumah  sakit  rujukan dan non-rujukan serta penyediaan 69 Puskesmas  yang  tersebar  di  seluruh Kota Surabaya. b. Pemberian bantuan alat-alat kesehatan  terkait Covid-19 seperti ventilator,  vaksin  dan  obat-obatan pendukung lainnya. 4 Rehabilitatif  Pemantauan kepada pasien yang sembuh dan fasilitas publik untuk  penanganan Covid-19 a. Pemantauan  kepada  pasien  yang dinyatakan sembuh untuk
mengetahui  kesehatannya  dan  tetap melaksanakan physical distancing.
b. Melakukan pengawasan dan perbaikan  pada  fasilitas  pencegahan penularan Covid-19 yang diletakkan di fasilitas umum.
Sumber:  https://lawanCOVID-19.surabaya.go.id, 2020.
Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Surabaya berfokus pada upaya preventif dan kuratif. Oleh karena itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor  4  Tahun  2020, refocusing anggaran  di  Kota  Surabaya  difokuskan  Jaring Pengaman  Sosial  sebesar  Rp.  577.090.962.405,-  dan  Kesehatan  sebesar  Rp. 242.430.299.635,-. Sehingga total keseluruhan anggaran penanganan Covid-19 di Kota Surabaya  sejumlah  Rp.  819.521.262.040,-  yang  disokong  dari  APBN,  APBD  Provinsi, CSR (Per 30 Juni 2020), APBD Surabaya dan Anggaran Pelayanan Mobile dari Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Nasional (Pemerintah Kota Surabaya, 2020). Dengan upaya-upaya  tersebut  diketahui  terdapat  dampak  yang  signifikan  dalam  angka kenaikan  kasus  dan  angka  kesembuhan  di  Kota  Surabaya.  Berikut  adalah perbandingan  antara  kenaikan  kasus  dan  kesembuhan  secara  kumulatif  dengan kenaikan kasus dan kesembuhan per bulan (dihitung per tanggal 25 tiap bulannya).

## Gambar 1.
Grafik Kenaikan Kasus dan Kesembuhan Kumulatif COVID-19 di Kota Surabaya Gambar 2. Grafik Kenaikan Kasus dan Kesembuhan
Per Bulan COVID-19 di Kota Surabaya
Sumber: Hasil Analisis IBM SPSS Statistic 25, 2020.
Pada Gambar 1 mengindikasi jumlah kenaikan kasus ( positive rate ) meningkat perlahan selama periode Maret hingga Mei. Lonjakan secara signifikan terjadi pada periode  Juni  hingga  Agustus  dan  kembali  meningkat  secara  perlahan  sejak September 2020. Hal ini juga ditunjukkan dalam Gambar 2, diketahui bahwa terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada bulan Juni hingga Agustus dan mulai melandai
Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya
pada Bulan September hingga Desember 2020. Lonjakan ini terjadi pada periode Juni hingga Agustus yang bertepatan dengan berlakunya Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru ( New Normal ) yang mulai diberlakukan pada tanggal 13 Juni 2020 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020.
Kebijakan  ini  pun  menjadi  sorotan  publik  yang  telah  merasakan  PSBB  sejak tanggal 28 April hingga 25 Mei 2020. Sejumlah persyaratan ditetapkan guna mengatur operasional  ruang  publik  seperti  pusat  perbelanjaan,  restoran,  kafe, gym ,  sekolah (asrama),  tempat  ibadah  dan  tempat  pariwisata  untuk  menjaga  keberlangsungan physical distancing dan protokol kesehatan. Selain itu, sanksi tegas dan patroli berkala diberlakukan  dalam  penegakan  protokol  kesehatan.  Dalam  waktu  3  bulan  masa adaptasi kebiasaan baru, Kora Surabaya telah menurunkan angka positive rate dan berangsur-angsur menurun hingga akhir Desember 2020. Sehingga di tengah kasus Covid-19 di Indonesia yang kian naik, Kota Surabaya telah melalui gelombang Covid-19 pertamanya  dengan  upaya  Pemerintah  yang  koordinatif  secara  vertikal  maupun horisontal.
Bentuk Agile Governance Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pengambilan Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19
Pemerintah  Kota  Surabaya  di  tahun  2020  mengalami  tiga  fase Covid-19 pada Maret-Mei  merupakan  awal  kenaikan  kasus,  Juni-Agustus  merupakan  kenaikan tertinggi  (puncak  di  bulan  Agustus)  dan  September-Desember  adalah  Penurunan kasus.    Dalam  tiga  fase  ini,  pemerintah  melakukan  inovasi  kebijakan  untuk menyesuaikan  dengan  fenomena  yang  terjadi  di  Masyarakat  pada  masa  pandemi. Dalam  penanganan Covid-19 ,  Pemerintah  Kota  Surabaya  bersama  dengan  UCLG ASPAC  ( The  United  Cities  and  Local  Goverments  Asia  Pacisic )  merumuskan  strategi kebijakan tata kelola di masa pandemi Covid-19 pada April 2020. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan pomotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diimplementasikan  melalui  Surat  Edaran Wali  Kota  Surabaya  Nomor 443/8511/436.8.4/2020  tentang  Upaya  Memutus  Rantai  Penyebaran Covid-19 dan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada  Kondisi  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 ( Covid-19 )  di  Kota  Surabaya.
Kebijakan yang selama ini diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya, didasarkan pada penerapan Agile  Governance di  mana  pemerintah  adaptif  dan  tanggap  dalam menangani  sebuah  masalah.  Terdapat  enam  prinsip  dalam  agile  governance  yaitu good  enough  governance,  bussiness  driven,  human  focused,  based  on  quick  wins, systemic and adaptive approach serta simple design and continous refinement.
Pertama, Good enough governance menekankan pada tingkat tata kelola harus selalu  disesuaikan  dengan  konteks  organisasi.  Pemerintah  Kota  Surabaya  sebagai pemegang tonggak kepemimpinan di Kota Surabaya selalu merangkul Forkopimda (Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah)  dalam  penanganan  pandemi Covid-19 . Hubungan  koordinatif  dijaga  mulai  dari  camat,  kelurahan  hingga  RT/RW  karena pencegahan penularan Covid-19 akan lebih efektif apabila dalam pengawasan skala komunitas.  Bersama  dengan  jajarannya,  Pemerintah  Kota  Surabaya  menciptakan Kota  Surabaya  Tangguh  dengan  sebaran  Kampung  Tangguh  di  masing-masing daerah. Penguatan juga dilakukan dalam dinas-dinas terkait untuk menjaga stabilitas Kota Surabaya baik dari segi pangan, ekonomi, kesehatan hingga kebudayaan untuk menjaga stabilitas di masa pandemi.
Kedua, Bussiness  driven menjelaskan  bahwa  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintahan  didasarkan  pada  kondisi  ekonomi  daerah.  Dalam  kondisi  pandemi, ekonomi  merupakan  salah  satu  sektor  yang  sangat  terhantam  karena  kegiatan ekonomi tak lagi seperti masa sebelum pandemi. Peristiwa ini pastinya berimbas pada pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Kota  Surabaya mengutamakan  kebijakan  yang  cenderung  preventif  dengan  mengutamakan protokol  kesehatan  daripada  melakukan  PSBB  tahap  satu  dan  dua  di  bulan  April hingga Mei. Hal ini ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah Kota Surabaya untuk tidak  menutup  pasar  atau  tempat  perbelanjaan  selama  masa  pandemi.  Saat penerapan  adaptasi  kebiasaan  baru,  Pemkot  Surabaya  memberikan  ijin  bagi  pusat perbelanjaan,  pasar, gym ,  restoran  dan  kafe  untuk  beroperasi  dengan  memenuhi syarat  berupa  pengetatan  protokol  kesehatan  sehingga  menghindari  adanya transmisi lokal dan menimbulkan klaster baru.
Pada  sektor  pasar  tradisional  kebijakan  condong  kepada  upaya  untuk meminimalisir  penularan  seperti  penataan  ulang  pasar  daerah,  pemberlakuan
Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya
protokol  kesehatan,  pemasangan  tirai  plastik  hingga  pemberian  sanksi  bagi  yang melanggar protokol kesehatan. Rapid test atau swab test juga dilaksanakan di pasar maupun pusat perbelanjaan. Apabila terdapat warga yang reaktif, pasar atau pusat perbelanjaan  tersebut  akan  di  tutup  ( lockdown )  selama  14  hari.  Pemerintah  juga menggalakkan UMKM untuk beralih ke metode daring ( online shop ) sehingga mampu menghindari adanya kontak fisik dan memperluas jangkauan pasar. Beberapa UMKM juga  diberdayakan  untuk  mendukung  kebijakan  kuratif  dengan  memproduksi  APD (Alat Pelindung Diri) yang kemudian dipasok ke rumah sakit maupun puskesmas di Kota Surabaya. Pada sektor pabrik, Pemerintah Kota Surabaya juga tidak melakukan penutupan  dan  fokus  pada  penataan  kembali  tata  kelola  pabrik.  Namun  dengan kebijakan  yang  longgar  akan  pabrik,  muncul  klaster  penyebaran  di  sektor  pabrik. Kasus  terbesar  terjadi  di  PT  HM  Sampoerna  di  mana  lebih  dari  500  pekerjanya dinyatakan positif. Bussiness driven policy yang diterapkan bukan hanya menimbulkan dampak positif namun juga menjadi tantangan dalam penanganan Covid-19 .
Ketiga, human  focused dapat  diartikan  bahwa  dalam  pembuatan  kebijakan, pemerintah  harus  menghargai  dan  memberikan  ruang  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Dalam upaya penanganan Covid-19 di Surabaya dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat Surabaya untuk turut aktif dalam  meminimalisir  penyebaran Covid-19 .  Pemerintah  menggandeng  seluruh masyarakat untuk saling melindungi di lingkup komunitas. Masyarakat diajak untuk membangun Kampung Wani Jogo Suroboyo. Hingga kini, seluruh Kecamatan di Kota Surabaya  telah  membentuk  kampung-kampung  tangguh.  Sehingga  masyarakat diberi kesempatan berpartisipasi dalam upaya pemutusan rantai penyebaran Covid- 19 . Salah satu kecamatan yang dijadikan percontohan Kampung Wani Jogo Suroboyo adalah Kecamatan Sawahan yang telah berhasil menerapkan one gate system untuk membatasi  mobilitas  dan  kerumunan  warga.  Demokrasi  inklusif  di  Surabaya  juga terjadi dengan Pemerintah Surabaya yang menggandeng sejumlah pihak terkait baik dari  pengusaha,  yayasan,  organisasi  non  pemerintahan  dalam  program Corporate Social  Responsibility (CSR)  yang  kemudian  akan  di  salurkan  untuk  membantu masyarakat  yang  membutuhkan.  Pemerintah  Kota  Surabaya  memberikan  akses sebesar-besarnya bagi para warga yang ingin menyalurkan bantuannya.
Keempat, penerapan based on quick wins dimana kebijakan yang dirumuskan apabila  berhasil  dalam  menstimulan  kebijakan  lain  terdapat  dalam  upaya promotif dan  preventif.  melalui  situs  lawan COVID-19 .surabaya.go.id,  pemerintah  Surabaya memberikan transparansi penyajian data terkait penanganan Covid-19 . Transparansi yang disajikan memunculkan simpati dan kepercayaan kepada pemerintah sehingga masyarakat  secara  aktif  berpartisipasi  dalam  menyukseskan  kebijakan  tersebut. Dengan  upaya  promotif  yang  gencar,  upaya  preventif  mampu  terlaksana  dengan baik.  Program  3M  dan  3T  turut  serta  diawasi  masyarakat  dalam  skala  komunitas. Pembagian  jaring  pengaman  sosial  pun  tepat  sasaran  kepada  masyarakat.  Bahkan masyarakat  berlomba-lomba  dalam  menciptakan  kampung  yang  tangguh  untuk melawan  pandemi Covid-19 .  Stimulan  lain  berjalan  ke  arah  upaya  kuratif  dan rehabilitatif.  UMKM  diberdayakan  untuk  menjaga  pasokan  APD, faceshield dan masker  untuk  rumah  sakit  rujukan,  rumah  sakit  non  rujukan  serta  puskesmas  di seluruh Kota Surabaya.
Kelima , systemic and adaptive approach yaitu adalah kebijakan yang cepat dan adaptif terhadap keadaan. Diketahui bahwa pada awal masa pandemi, Pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai upaya preventif mulai dari pemasangan wastafel portabel  berbagai  fasilitas  umum,  penyemprotan  desinfektan  dilakukan  berkala setiap hari baik secara manual maupun melalui drone . Untuk mencegah terjadinya kontak  fisik,  Pemkot  Surabaya  juga  menyediakan  layanan  berbasis  daring  seperti Surabaya Single Windows (Aplikasi Perijinan), Surabaya e-ID (Aplikasi Kependudukan), Surabaya  e-Health (Aplikasi  Kesehatan)  dan  aplikasi  DALMOP  untuk  mendeteksi mobilitas  penduduk.  Dalam  penerapan  normal  baru,  sebelumnya  Pemerintah  Kota Surabaya  melaksanakan  simulasi  terlebih  dahulu  dan  menyiapkan  sistematika terpadu  terhadap  sektor-sektor  rawan  kerumunan  seperti  tempat  perbelanjaan, karaoke, sarana olahraga, sekolah (asrama maupun non asrama), tempat ibadah dan sarana transportasi.
Keenam, simple  design  and  continous  refinement yaitu  adalah  kebijakan  yang mudah  dilaksanakan  oleh  masyarakat  diiringi  dengan  evaluasi  dan  rehabilitasi. Kebijakan  yang  diambil  dirumuskan  untuk  mudah  dicerna  oleh  masyarakat.  Hal  ini terlihat  dalam  narasi  yang  digunakan  menggunakan  tiga  bahasa  yaitu  Bahasa
Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya
Indonesia, Bahasa Jawa dan Bahasa Madura. Pemerintah Kota Surabaya juga selalu melaksanakan evaluasi pada tiap kebijakan yang dilakukan. Hasil evaluasi kemudian dijadikan  rujukan  dalam  pembaharuan  kebijakan  atau  bahkan  penghapusan kebijakan.  Sehingga  Pemerintah  Kota  Surabaya  mampu  memaksimalkan implementasi  kebijakan  di  masa  pandemi.  Kemudian,  didasarkan  pada  komponen- komponen agile governance di Kota Surabaya memiliki persentase yang berbeda.
Gambar 3.
Persentase Agile Governance Pemkot Surabaya pada Pandemi COVID-19
Sumber:  Analisis Nvivo 12, 2020
Persentase implementasi agile governance terbesar adalah kebijakan Based on Quick  Wins dengan  persentase  22%.  Disusul  dengan Simple  Design  and  Continous Refinement 19%, Human Focused 16%, Good Enough Governance 15%, Business Driven 15% dan Systemic and Adaptive Approach 13%. Data ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya cenderung mengupayakan kebijakan yang menstimulan keberhasilan kebijakan  lain  pula.  Bagaikan  rantai  kebijakan,  program  yang  dilaksanakan  saling terkait satu salam lain dalam mendukung empat strategi yang telah dirumuskan yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Pengaruh Budaya Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam  mengani Covid-19 di  Surabaya  perlu  ada  sinergi  dari  pihak  pemerintah daerah dengan masyarakat. Jika penanganan pandemi hanya berasal dari satu arah tanpa mendapat dukungan dari pihak terkait maka penanganan kasus Covid-19 akan berjalan  tidak  sesuai  dengan  harapan.  Meskipun  pihak  pemerintah  daerah  dikenal adaptif  dalam  menangani  berbagai  persoalan  di  masyarakat,  terlebih  lagi  telah didukung dengan penggunaan teknologi IT. Namun jika pihak pemerintah daerah saja
yang hanya bekerja sendiri maka laju kenaikan pasien terpapar Covid-19 akan terus meningkat.  Konsep agile  governance yang  terimplementasi  secara  baik  pun  akan mendapat tantangan dan hantaman dari unsur-unsur yang hidup di masyarakat.
Berdasarkan  data  yang  dihimpun  melalui  situs  resmi  lawan COVID- 19 .surabaya.go.id.  Per  Mei  2020,  angka  kenaikan Covid-19 di  Surabaya  mengalami peningkatan tajam. Setidaknya selama satu bulan sebanyak 1727 pasien teridentifikasi positif Covid-19 . Angka ini melonjak tajam pada bulan Agustus 2020, sebanyak 3360 kasus  pasien Covid-19 ditemukan  di  Surabaya.  Angka  ini  terbilang  sangat  tinggi dibandingkan  daerah  lain,  terlebih  jika  dibandingkan  dengan  insfrastruktur  dan penggunaan  teknologi  IT  seharusnya  pemerintah  daerah  Surabaya  jauh  lebih  siap dalam membendung persebaran Covid-19 .
Terdapat indikasi bahwa kenaikan pasien Covid-19 diakibatkan oleh budaya dari masyarakat  Surabaya  itu  sendiri.  Masyarakat  Surabaya  atau  biasa  disebut  sebagai Arek  Suroboyo dikenal  memiliki  sifat  yang  keras  dan  egaliter.  Hal  ini  terlihat bagaimana Arek  Suroboyo memiliki  keinginan  kuat,  selalu  ingin  merasa  bebas  dari kewajiban  sosial  atau  kewajiban  lainnya,  cenderung  bereaksi  keras  bila  ditekan. Mereka  juga  memiliki  prinsip  sosial  yang  menjunjung  tinggi  hak  individu  untuk berbicara  terus  terang  antar  sesama  teman,  keinginan  untuk  bertetangga.  Oleh karena itu, berdasarkan survei yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama masa pandemi tahun 2020, masyarakat Kota Surabaya masih menjalankan aktivitas di luar rumah. Bahkan terdapat responden yang masih keluar rumah pada masa PSBB yaitu pada  bulan  April  sebesar  19%  dan  bulan  Mei  sebesar  26.2%.  Kenaikan  persentase keluar rumah pun melonjak naik pada bulan September hingga Desember di mana telah diberlakukan new normal (kebiasaan baru). Kegiatan keluar rumah pun memiliki tujuan  yang  beragam  yaitu  Tempat  Kerja  69%,  Rumah  Ibadah  23.8%,  Pusat Perbelanjaan 38.1%, Rumah Sakit 11.9% dan Restoran/Kafe/ Food Court 42.5%.
Selain itu di dalam komunitas masyarakat Surabaya sendiri juga memiliki budaya Cangkrukan atau berkumpul di depan rumah, warung maupun tempat-tempat yang sekiranya asik untuk sekedar berbincang-bincang. Adanya kecenderungan sifat keras dan  egaliter  didukung  dengan  budaya cangkrukan masyarakat  Surabaya,  dinilai menyulitkan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  protokol  kesehatan
Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya
sebagaimana  dalam  Surat  Edaran  Nomor  HK.02.01 Menkes /216/2020  Tentang Protokol  Pencegahan  Penularan Corona  Virus  Disease ( Covid-19 ).  Sifat  dan  budaya Arek Suroboyo dinilai telah melanggar poin-poin dalam surat edaran tersebut, seperti melanggar  aturan  tentang  menjaga  jarak  ( physial  Distancing) dan  berkumpul  di tempat  keramaian,  kemudian  tidak  melakukan  isolasi  mandiri  ( selft  isolation )  yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 .
Adanya korelasi tingkat kenaikan Covid-19 dengan budaya cangkrukan dapat dilihat  berdasarkan  data  yang  dihimpun  dari  survei  yang  dibagikan  kepada masyarakat  Surabaya.  Dari  seluruh  responden  yang  mengisi  data  tersebut  48.7% mengaku sama sekali tidak  melakukan cangkrukan ketika terjadi pandemi Covid-19 . Selebihnya sebanyak 5.1% mengaku setiap hari melakukan aktifitas cangkrukan , 5.1% mengaku  beberapa  kali  melakukan cangkrukan dalam  seminggu,  33.3%  mengaku jarang melakukan cangkrukan ,  dan 7.7% melakukan cangkrukan beberapa kali dalam sebulan. Melalui temuan tersebut, dapat dilihat bahwa masih ada Arek yang masih melakukan cangkrukan di  masa  pandemi.  Diketahui  sebanyak  17.9%  responden terindikasi  masih  rendah  kesadarannya  terhadap  kebijakan  pemerintah  terkait protokol kesehatan.
Namun  apabila  dilihat  berdasarkan  survei  tentang  kesadaran  terhadap protokol  Kesehatan,  97,4%  responden  mengaku  bahwa  tetap  mematuhi  protokol kesehatan  sebagaimana  aturan  pemerintah,  hanya  2,6%  yang  menyatakan  tidak mematuhi  protokol  kesehatan.  Sehingga,  berdasarkan  kedua  data  yang  diajukan dapat  dilihat  bahwa  pemahaman  tentang  protokol  kesehatan  tidak  sepenuhnya dipahami  dengan  baik  oleh  masyarakat.  Terdapat  sebagian  kecil  yang  belum menerapkan.  Bukan  berarti  kuantitas  yang  kecil  tidak  berbahaya,  potensi  sebagai pembawa  virus  ( carrier )  masih  akan  membayangi  mengingat  tingkat  infeksi  virus yang cukup tinggi.
Dengan  kondisi  demikian  memicu  pemerintah  Surabaya  untuk  melakukan umpan balik dari tantangan budaya yang ada. Kebijakan pro-aktif makin digencarkan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat  Surabaya tentang protokol kesehatan. Guna mewujudkan prinsip agile governane terutama tentang systemic and adaptive approach atau kebijakan yang cepat dan adaptif terhadap keadaan. Melalui strategi
komunikasi,  Pemerintah  Surabaya  melakukan  sosialisasi  melalui  berbagai  media komunikasi baik cetak maupun elektronik seperti melalui televisi, sosial media, radio, maupun  reklame.  Terdapat  30.8%  responden  menyatakan  bahwa  penyampaian kebijakan sangat baik, 35.9% penyampaian baik, 28.2% penyampaian cukup baik, 2.6% penyampaian  buruk  dan  2.6%  penyampaian  buruk  sekali.  Ditinjau  dari  keefektifan upaya  penanggulangan  persebaran Covid-19 ,  12.8%  mengatakan  kebijakan  sangat efektif, 33.3% kebijakan efektif, 41.0% kebijakan cukup efektif, 2.6% kebijakan kurang efektif  dan  10.3%  kebijakan  tidak  efektif.  Kemudian,  terdapat  perspektif cangkruk yang timbul di masa pendemi ini.
Gambar 4. Perspektif Cangkruk dalam Penanganan COVID-19 di Kota Surabaya
Sumber: Analisis Nvivo 12, 2020.
Dampak  pertama  menunjukkan  bahwa cangkruk menghambat  implementasi agile governance di Kota Surabaya. Dengan budaya cangkruk yang mendarah daging pada  masyarakat,  Pemerintah  Kota  Surabaya  beradaptasi  secara  ekstra  dalam penanganan  fenomena  tersebut. Cangkruk yang  kini  erat  kaitannya  dengan  kedai kopi dan tempat berkumpulnya para anak muda, menempatkan lokasi-lokasi tersebut sebagai  lokasi  rawan  kerumunan  dan  berpotensi  menjadi  klaster  baru.  Hal  ini menghambat  upaya physical  distancing diterapkan  untuk  memutus  mata  rantai penyebaran Covid-19 .
Pemkot Surabaya mengerahkan petugas lapangan Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan rapid  test di  kedai  kopi/warung  kopi/kafe  di  Jalan  Gunung  Sari,  Kota Surabaya.  Alhasil  berdasarkan rapid  test yang  dilaksanakan  pada  bulan  awal  April, diketahui 2 di antaranya reaktif. Dua kasus reaktif ini kemudian dialihkan Rumah Sakit
Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya
Bhayangkata  untuk swab  test untuk  mengetahui  diagnosis  tegaknya.  Kasus selanjutnya  terjadi  di  masa  PSBB  pada  3  Mei  2020,  beberapa Arek melanggar kebijakan  dan  berkerumun  di  kedai  kopi.  171  orang  terjaring  dalam  patroli  ,  6  di antaranya  reaktif.  82  orang  terjaring  merupakan  warga  Kota  Surabaya  yang  harus menjalani  sosialisasi  di  Polresta  Surabaya.  Berkumpul  saat  PSBB  merupakan pelanggaran pasal 216 KUHP dan pasal karantina dengan ancaman pidana tiga bulan penjara. Meskipun begitu, pada bulan Agustus, Pemerintah Kota Surabaya kembali melakukan rapid test masal di kedai kopi di Kawasan Sukomanunggal dan ditemukan 3 orang reaktif. Kedai kopi lainnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan adalah Kafe Bro & Mona, Warkop Bang Jo dan Warung Kopi Darat.  Pelanggaran protokol kesehatan  didominasi  dengan  pengunjung  yang  melebihi  kapasitas  dan  tidak memakai  masker.  Pelanggaran  lainnya  meliputi  tidak  menyediakan  tempat  cuci tangan dan bahkan tidak menerapkan protokol kesehatan sama sekali.
Dampak kedua adalah adanya bentuk pelanggaran protokol kesehatan. Seiring dengan  penerapan  adaptasi  kebiasaan  baru,  Oktober  2020,  Pemerintah  Kota Surabaya  yang  kini  menggunakan  metode swab  test .  Tempat  sasaran  merupakan kawasan rawan kerumunan seperti warung kopi / kafe. Warkop yang masih belum menerapkan  protokol  kesehatan  meliputi  Warkop  Kawasan  Jalan  Soekarno  Hatta, Warkop  Kawasan  Sukomanunggal,  Warkop  Kawasan  Terminal  Manukan,  Warkop Kawasan  Jalan  Karangan  Sawunggaling,  Warkop  Kawasan  Jalan  Gajah  Mada Sawunggaling dan Kedai Kopi Darat Jalan Simogunung. Pelanggaran yang dilakukan meliputi tidak menyediakan tempat cuci tangan maupun hand sanitizer , tatanan kursi tidak diberikan jarak, pengunjung yang melebihi kapasitas (melebihi 50% pengunjung) dan tidak memakai masker. Arek yang terjaring melakukan swab test dan dilakukan pendataan. Jika tes sudah usai maka mereka akan dikembalikan ke tempat asal. Hasil akan keluar 3 hari kemudian dan hasil positif dilakukan karantina di Hotel Asrama Haji. Dari  hasil  lab  muncul  fenomena  terkonfirmasi  positif  pada  kelompok  umur  15-25 tahun yang kembali mengidap Covid-19 pasca melakukan cangkruk .
Dampak ketiga adalah berkumpulnya Arek untuk cangkruk akan menginspirasi Arek lainnya  untuk  melakukan  hal  sama.  Hal  ini  cukup  membahayakan  mengingat dalam  penemuan  kasus-kasus  sebelumnya  terbukti  bahwa  banyak  yang  masih
melanggar protokol kesehatan dengan dominasi pelanggaran berupa berkumpul dan menciptakan kerumunan. Sejak awal pandemi hingga saat ini, warung kopi menjadi sasaran  utama  dalam  operasi  protokol  kesehatan,  terutama  warkop  residifis  yang telah  berulangkali  mendapatkan  teguran  namun  tetap  melanggar  di  Kawasan Sukomanunggal, Sawunggaling, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Simogunung. Ketiga dampak ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Surabaya. Terdapat  potensi naiknya positive rate serta memungkinkan terjadinya lonjakan gelombang kedua di Kota Surabaya. Sebuah pekerjaan rumah baru dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya yang perlu dikaji secara adaptif, responsif dan prediktif.

## KESIMPULAN
Penanganan Covid-19 di Indonesia dilaksanakan dengan desentralisasi dengan dasar  otonomi  daerah  sehingga  kebijakan  yang  dirumuskan  disesuaikan  dengan strategi yang ditetapkan oleh Pusat. Dalam menangani pandemi Covid-19 Pemerintah Daerah  Surabaya  melakukan  berbagai  upaya  promotif,  preventif  dan  kuratif  yang didukung dengan pendekatan Agile Governance. Penerapan prinsip Agile Governance membantu pemerintah daerah Surabaya untuk menjadi proaktif dan adaptif dalam menghadapi  permasalahan Covid-19 .  Melalui  penerapan  prinsip good  enough governance,  bussiness  driven,  human  focused,  based  on  quick  wins,  systemic  and adaptive  approach  serta  simple  design  and  continous  refinement dan didukung oleh kerjasama dengan instansi lain memudahkan pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19 secara struktural dan masif namun tetapi memperhatikan aspek- aspek penting terutama aspek ekonomi.
Namun dalam menjalankan berbagai upaya baik itu promotif, preventif maupun kuratif,  pemerintah  daerah  Surabaya  perlu  melakukan  sinergi  dengan  masyarakat. Pada masa awal pandemi Covid-19 upaya dari pemerintah daerah harus mengalami benturan dengan sifat dan kebudayaan masyarakat Surabaya itu sendiri. Masyarakat Surabaya  atau Arek Surabaya  dikenal  memiliki  sifat  keras  dan  egaliter  dengan kebiasaannya melakukan cangkrukan dianggap sebagai biang keladi dari melonjaknya tingkat  kenaikan  pasien  terinfeksi  virus  SARS-Cov-2.  Namun  kegigihan  pemerintah
Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya
daerah Surabaya dalam menjalankan prinsip Agile Governance mampu meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  protokol  kesehatan.  Dampak  dari kesadaran  masyarakat  inilah  yang  menyebabkan  kasus Covid-19 mengalami penurunan.  Hal  ini  membuktikan,  adanya  benturan  sifat  dan  kebudayaan  sebagai tantangan mitigasi pandemi Covid-19 dapat ditangani apabila pemerintah tetap gigih dalam menjalankan prinsip Agile Governance.

## DAFTAR PUSTAKA
Adawiyah, D. P. R., & Solichati, I. (2020). Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya dalam  Menyegah  Penyebaran  Virus COVID-19 . Sahafa  Journal  of  Islamic Communication , 3 (1), 61. https://doi.org/10.21111/sjic.v3i1.4595
Arieska, P. K. dan N. H. (2018). Pemilihan Teknik Sampling Berdasarkan Perhitungan
Efisiensi Relatif. Jurnal Statistika , 6 (2), 166 – 171. https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/statistik/article/view/4322/4001
Creswell, J. W. (2009). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed . Pustaka Pelajar.
Djalante,  R.,  Lassa,  J.,  Setiamarga,  D.,  Sudjatma,  A.,  &  Indrawan,  M.  (2020). Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID- 19 . The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect , the company ’ s public news and information . January , 1 – 9. https://doi.org/Doi: 10.1016/j.pdisas.2020.100091
Doyle, L., Brady, A. M., & Byrne, G. (2009). An overview of mixed methods research.
Journal of Research in Nursing , 14 (2), 175 – 185. https://doi.org/10.1177/1744987108093962
Ghafur, H. S. (2012). Relasi Kebudayaan dalam Kebijakan Publik dan Sistem Regulasi Negara. Masyarakat,  Kebudayaan  Dan  Politik , 25 (Oktober-Desember),  263 – 270. http://journal.unair.ac.id/downloadfull/MKP8483-67da4c6c80fullabstract.pdf
Huang, P. Y., Pan, S. L., & Ouyang, T. H. (2014). Developing information processing capability  for  operational  agility:  Implications  from  a  Chinese  manufacturer.
European Journal of Information Systems , 23 (4), 462 – 480. https://doi.org/10.1057/ejis.2014.4
Janssen,  M.,  &  van  der  Voort,  H.  (2020).  Agile  and  adaptive  governance  in  crisis response:  Lessons  from  the COVID-19 pandemic. International  Journal  of
Information Management , 55 (June), 102180.
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180
Luna,  A.  J.  H.  de  O.  (2015). Agile  Governance  Theory . May ,  601. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15494
Morgan, D. L. (1998). Practical strategies for combining qualitative and quantitative methods: Applications to health research. Qualitative Health Research , 8 (3), 362 – 376. https://doi.org/10.1177/104973239800800307
Mudhowillah, M. H. (2014). Cangkrukan Sebagai Ruang Publik Komunikasi : Studi Pada
Kelompok  Kopi  Cangkrouk  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Ampel  Surabaya [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya].
http://digilib.uinsby.ac.id/1864/
Okanyene,  E.,  Rader,  B.,  Barnoon,  Y.  L.,  Goodwin,  L.,  &  Brownstein,  J.  S.  (2020).
Analysis of hospital traffic and search engine data in Wuhan China indicates early disease  activity  in  the  Fall  of  2019. Harvard ,  1 – 9.  http://nrs.harvard.edu/urn- 3:HUL.InstRepos:42669767
Pemerintah  Kota  Surabaya.  (2020). Surabaya  Lawan  COVID-19 .  https://lawan COVID- 19 .surabaya.go.id/visualisasi/graph
Sekretariat Kepresidenan RI. (2020). Laporan Tahunan 2020 . https://www.presidenri.go.id/laporan-tahunan-2020
Sholikhah,  N.  (2020).  Menilik  Karakter  Bonek  dengan  Tingginya  Angka COVID-19 di Jawa  Timur. UNAIR  News .  http://news.unair.ac.id/2020/07/08/menilik-karakter- bonek-dengan-tingginya-angka- COVID-19 -di-jawa-timur/
Soedarso,  S.,  Nurif,  M.,  Sutikno,  S.,  &  Windiani,  W.  (2013).  Dinamika  Multikultural Masyarakat  Kota  Surabaya. Jurnal  Sosial  Humaniora , 6 (1),  62 – 75. https://doi.org/10.12962/j24433527.v6i1.611
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D (23rd  ed.).  CV. Alfabeta.
Sungkowati, Y. (2019). Arek Culture In Literary Works. Journal International Seminar on Languages, Literature, Arts, and Education (ISLLAE) , 1 (1), 165 – 170.
Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya
Suraya, I., Nurmansyah, M. I., Rachmawati, E., Al Aufa, B., & Koire, I. I. (2020). The impact  of  large-scale  social  restrictions  on  the  incidence  of COVID-19 :  A  case study of four provinces in Indonesia. Kesmas , 15 (2), 49 – 53. https://doi.org/10.21109/KESMAS.V15I2.3990
Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan,
H.,  Sinto,  R.,  Singh,  G.,  Nainggolan,  L.,  Nelwan,  E.  J.,  Chen,  L.  K.,  Widhani,  A., Wijaya,  E.,  Wicaksana,  B.,  Maksum,  M.,  Annisa,  F.,  Jasirwan,  C.  O.  M.,  & Yunihastuti,  E.  (2020).  Coronavirus  Disease  2019:  Tinjauan  Literatur  Terkini.
Jurnal Penyakit Dalam Indonesia , 7 (1), 45. https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415 Tinarso, P., Supartiningsih, S., & Hadi, H. (2018). Aksiologi Nila i Egaliter Budaya “ Arek Suroboyo ”. Al-Ulum , 18 (2), 395 – 416. https://doi.org/10.30603/au.v18i2.554
Wibowo,  A.  (2020). Empat  Strategi  Pemerintah  Atasi  COVID-19.  Dalam  Situs  Satuan
Tugas Penanganan COVID-19 . Satgas Penanganan
COVID-19 . https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi- COVID-19
Widyaningrum, G. L. (2020). WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya? National Geography Indonesia .
https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan- COVID-19 - sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya
Wijayaatmaja,  Y.  P.  (2020).  Polri  Sebuta  Angka  Kriminalitas  Naik  38,45%. Media Indonesia . https://mediaindonesia.com/read/detail/321027-polri-sebut-angka- kriminalitas-naik-3845
World Health Organization. (2020). WHO Corona Virus Disease (COVID-19) Dashboard . https://covid19.who.int/table