Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## PROOF OF THE CRIME OF MURDER REGARDLESS OF THE USE OF FORENSIC AUTOPSY EVIDENCE
(Kendari District Court Study)
Irmansah, Hariman Satria, Gamlan Dagani Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

## iirman698@gmail.com

## ABSTRACT
In essence, evidence in criminal cases is an effort to provide evidence through tools that can prove a case and its allegations, one of which is forensic autopsy evidence which  is  used  as  evidence.  In  fact,  forensic  autopsy  evidence  is  very  important  in criminal  homicide  cases  because  it  can  confirm  a  person's  death  carried  out  by  a forensic  autopsy  expert  and  speed  up  the  court  process.  The  aim  is  to  prove  the KUHAP  evidentiary  system  through  forensic  evidence,  and  determine  the  value  of forensic  evidence  in  murder,  and  use  it  as  expert  testimony,  this  is  also  used  as  a basis  for  the  judge's  decision  against  the  defendant.  The  research  carried  out  is empirical  legal  research  using  an  empirical  approach  from  secondary  data  by managing  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  Based  on  the  research results,  first  we  have  to  know  that  every  country  definitely  has  laws  or  regulations that apply in each country. As in murder cases, if witness statements are not always correct,  judges  really  need  forensic  autopsy  evidence  as  expert  testimony,  and  it  is rare to find witnesses who directly witnessed the crime of murder, and this becomes an obstacle for judges. Then in  murder cases, many families do not want to  have a forensic autopsy done. The meaning of a forensic autopsy is to find the true case and look  for  the  causes  that  caused  the  person's  death.  Then,  for  clues  and  truth,  a forensic autopsy must be carried out to achieve justice.
Keywords: Evidence, Crime of Murder, Evidence, Forex Autopsy.

## ABSTRAK
Pada hakikatnya alat bukti perkara pidana adalah suatu upaya pembuktian melalui suatu  alat  yang  dapat  membuktikan  suatu  perkara  dan  dugaannya,  salah  satunya adalah alat bukti otopsi forensik yang digunakan sebagai alat bukti. Padahal, bukti otopsi  forensik  sangat  penting  dalam  kasus  pembunuhan  kriminal  karena  dapat mengkonfirmasi  kematian  seseorang  yang  dilakukan  oleh  ahli  otopsi  forensik  dan mempercepat  proses  pengadilan.  Tujuannya  adalah  untuk  membuktikan  sistem pembuktian  KUHAP  melalui  alat  bukti  forensik,  dan    menentukan  nilai  alat  bukti forensik  dalam  pembunuhan,  dan  menjadikannya  sebagai  keterangan  ahli,  hal  ini juga digunakan sebagai dasar keputusan hakim terhadap terdakwa. Penelitian yang dilakukan  merupakan  penelitian  hukum  empiris  dengan  menggunakan  pendekatan empiris  dari  data  sekunder  dengan  mengelola  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan tersier.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  pertama-tama  kita  harus  mengetahui  bahwa setiap negara pasti memiliki undang-undang atau peraturan yang berlaku di masing- masing negara. Seperti dalam kasus pembunuhan, jika keterangan saksi tidak selalu
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
benar,  hakim  sangat  membutuhkan  bukti  otopsi  forensik  sebagai  keterangan  ahli, dan jarang ditemukan saksi yang menyaksikan langsung tindak pidana pembunuhan, serta  menjadi  kendala  bagi  hakim.  Kemudian  kasus  pembunuhan,  banyak  keluarga yang  tidak  mau  dilakukan  autopsi  forensik,  arti  dari  autopsi  forensik  adalah  untuk menemukan  kasus  yang  sebenarnya  dan  mencari  penyebab  yang  menyebabkan meninggalnya  orang  tersebut,  Kemudian,  untuk  petunjuk  dan  kebenaran,  harus dilakukan otopsi forensik untuk mencapai keadilan.
Kata  Kunci:  Pembuktian,  Tindak  Pidana  Pembunuhan,  Alat  Bukti,  Autopsi Foreksik.

## A. PENDAHULUAN
Perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  proses Judicial  review membutuhkan ahli patologi forensik. 1 Pasal 133 KUHAP Ayat 1, menjelaskan dalam hal  penyidik  untuk  kepentingan  peradilan  mengenai  seorang  korban  baik  luka, keracunan atupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, kehakiman  berwenang  mengajukan  permintaan  keterangan  ahli.  Dalam  spesialis forensik dan profesional lainnya. Mengapa kita membutuhkan ahli patologi forensik? karena tidak mungkin penyidik, hakim, jaksa, dan penuntut umum mengetahui semua ilmu  di  bidang  kedokteran,  karena  nantinya  mereka  yang  memutuskan  perkara pidana  yang  berkaitan  dengan  tubuh  manusia,  seperti  kekerasan,  pembunuhan,  dan bunuh  diri.  Oleh  karena  itu,  pejabat  yang  berwenang  akan  meminta  bantuan  dokter sebagai pemeriksa, yang kesaksiannya ditentukan oleh undang-undang. 2
KUHAP dan penerapan ilmu forensik dalam penyidikan yang mengungkap kematian orang  lain,  yaitu  dengan  otopsi  forensik  yang  dilakukan  oleh  dokter  dengan bagaimana  otopsi  menyebabkan  kematian  seseorang  menjadi  mungkin,  Otopsi dilakukan  bersamaan  dengan  pemeriksaan  forensik,  yang  dapat  dengan  mudah membuktikan kematian seseorang, bagaimana kejahatan dilakukan terhadap korban,
 Makalah  ilmiah  ini  disarikan  dan  dikembangkan  lebih  lanjut  dari  Skripsi  yang  ditulis  oleh Penulis  atas  bimbingan  Pembimbing  Skripsi  Dr.  Hariman  Satria,  SH.,LLM  dan  Gamlan Dagani, SH.,MH.
 Irmansah  adalah  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Kendari,  Email: iirman698@gmail.com
 Hariman Satria adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari.
 Gamlan Dagani adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari.
1 Gerry Muhamad Rizki, 2008, KUHP dan KUHAP , Jakarta, Permata Press, Hlm 246-247.
2 Surjit Singh, 2011, Ilmu Kedokteran Forensik , Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 11.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
kekuatan  pembuktian  dari  pemeriksaan  forensik  yang  dilakukan  oleh  dokter dapat  mempercepat  proses  penanganan  kasus.  Tanpa  pemeriksaan  forensik,  akan sulit untuk menemukan penyebab kejahatan seperti pembunuhan.
Pemeriksaan forensik dilakukan oleh ahli patologi forensik yang ahli di bidang ilmu forensik. Fungsi utama pemeriksaan forensik adalah:
1. Membantu  penegak  hukum  menentukan  apakah  suatu  peristiwa  yang  sedang diselidiki adalah peristiwa kriminal.
2. Membantu  penegak  hukum  mengetahui  bagaimana  pelanggaran  itu  ditangani, termasuk:  a)  kapan  itu  dilakukan,  b)  di  mana  itu  dilakukan,  c)  dengan  apa  yang dilakukan, d) bagaimana hal itu dilakukan dan e) apa konsekuensinya.
3. Bantu penegak hukum menemukan identitas korban.
4. Membantu penegak hukum untuk mengetahui identitas penjahat. 3
Pembunuhan  adalah  hilangnya  nyawa  seseorang,  baik  disengaja  atau  tidak disengaja,  atau  pembunuhan  orang  lain  atau  kematian  orang  lain,  yang  merupakan syarat  mutlak  dari  kejahatan  pembunuhan. 4 Dalam  menangani  kasus  pembunuhan, diperlukan  pemeriksaan  forensik,  yang  akan  memberikan  informasi  yang  jelas mengenai kasus pidana tersebut. Badan otopsi forensik akan menghadirkan alat yang dapat  digunakan  sebagai  bukti  untuk  memutuskan  suatu  kasus  terhadap  hakim. Dengan pemeriksaan forensik akan diketahui identitas korban dan bagaimana pelaku melakukan kejahatan, dengan pemeriksaan forensik ini sangat penting dalam proses penyidikan suatu tindak pidana pembunuhan.
Bukti berupa “pernyataan ahli” seperti  yang  sudah dijelaskan, dalam forensik terdapat  alat  bukti  selain  saksi  hidup,  juga  alat  bukti  fisik.  Untuk  menemukan  dan mempelajari hubungan antara alat bukti dan perkara pidana, diperlukan tenaga ahli di bidang  ini,  untuk  memeriksa,  menemukan,  meneliti,  menganalisis,  serta  studi  dan pengungkapan  aset/bukti  fisik  tersebut  membutuhkan  ilmu  forensik.  Dalam  hal  ini ahli  memberikan  keterangan  atas  barang  bukti,  atau  “saksi  bisu”,  melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya, yaitu seorang dokter yang melakukan otopsi,  kemudian  menjadi  saksi,  karena  ia  menyaksikan  bukti,  kemudian  menjadi
3 Ibid, Hlm 2.
4 Ismu Gunadi, 2011, Cepat dan Mudah Memahami Hukup Pidana Jilid 2 , Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, Hlm 16.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
ahli, karena ia mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian orang tersebut. 5 Namun, tujuan utama pemeriksaan forensik adalah untuk mempermudah penyidikan dengan berkoordinasi dengan dokter untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.
Banyaknya  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  tetapi  tidak  sesuai  dengan kebenaran dan terungkap setelah dilakukannya otopsi forensik. Maka dengan adanya otopsi  forensik  kebenaran  akan  terungkap.  Alat  bukti  otopsi  forensik  berupa  surat keterangan  dari  dokter  melalui  apa  yang  dilihat  dan  ditemukan  sehingga  surat keterangan  tersebut  menjadi  suatu  laporan  tertulis  yang  dibuat  berdasarkan  sumpah dan  keterangan  yang  dilakukan  dengan  pemeriksaan  berdasarkan  pengetahuan  yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya atas pendapat para ahli dan kesaksian ahli secara tertulis dari hasil otopsi forensik tersebut.
Ketertarikan  penulis  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan  alat  bukti,  baik  di pengadilan maupun sebagai sarana untuk mengidentifikasi suatu tindak pidana yang dilakukan  oleh  seseorang,  seperti  dalam  kasus  pembunuhan  yang  tidak  wajar  dan tidak  sesuai  yang  menyebabkan  kematiannya,  ini  akan  menjadi  pertanyaan  bagi semua  yang  mengetahui  pelanggaran  tersebut,  kemudian  dengan  autopsi  forensik oleh  seorang  dokter,  kebenaran  akan  terungkap  melalui  apa  yang  dilihat  dan ditemukan  oleh  seorang  dokter  yang  ahli  dalam  pemeriksaan  forensik,  dengan pemeriksaan di sana, kita dapat mengetahui kematian seseorang tidak wajar dan apa penyebabnya.
Luasnya penyidikan polisi sangat bergantung pada bukti-bukti yang diperoleh, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, semakin kompleks kejahatan yang terjadi belakangan ini, semakin ditentukan bahwa sebagai pribadi hakim harus lebih  teliti  dalam  mencari  bukti  terkait  dengan  kejahatan  yang  ditangani.  Seperti pembunuhan  terjadi,  tapi  sulit  untuk  menemukan  kebenaran,  hanya  dengan  autopsi forensik  dalam  suatu  perkara  pidana  dapat  diketahui  dengan  cepat  sebab  akibat kematian  seseorang  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  yang  dilakukan,  dan merupakan kekuatan bukti otopsi forensik.
5 Soeparmono, 2016, Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana , Bandung, Mandar Maju, Hlm 57-58.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Pengadilan  negeri  kendari  adalah  pengadilan  yang  memeriksa  dan  mengadili suatu  perkara,  baik  pidana  maupun  perdata.  maka  pengadilan  negeri  kendari merupakan tempat berkumpulnya perkara-perkara seperti tindak pidana pembunuhan dengan  menggunakan  alat  bukti  forensik  dari  tenaga  medis,  sangat  bermanfaat  dan dapat  membuktikan  adanya  suatu  tindak  pidana  untuk  kepentingan  hakim,  dan  di pengadilan ini dapat digunakan sebagai bukti dari keterangan ahli dan banyak kasus pembunuhan telah dikumpulkan di pengadilan negeri kendari dan kemampuan untuk menyelesaikan  tuduhan  pembunuhan  dengan  cepat.  Dengan  adanya  otopsi  atau pemeriksaan  forensik  di  pengadilan  negeri  kendari,  masyarakat  mendapatkan keadilan,  sehingga  dengan  ini  telah  dikumpulkan  suatu  kasus  pembunuhan  dengan menggunakan alat bukti forensik.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Penggunaan Alat Bukti Otopsi  Forensik  (Studi  Di  Pengadilan  Negeri  Kendari)”.  Ada  2  (dua)  hal  yang menjadi fokus perhatian peneliti terkait dengan konteks tersebut, yaitu: 1) bagaimana proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan di pengadilan negeri kendari?, dan 2) bagaimana pembuktian tindak pidana pembunuhan terhadap penggunaan alat bukti otopsi forensik di pengadilan negeri kendari?.
Untuk  melaksanakan  penelitian  ini,  berdasarkan  judul  dan  rumusan  masalah, peneliti  menggunakan  penelitian  deskriptif  analisis.  Pendekatan  penelitian  ini didasarkan  pada  penelitian  yuridis  empiris  dengan  penelitian  wawancara  di pengadilan  negeri  kendari.  Untuk  melakukan  penulisan  ini,  penulis  menggunakan sumber  data  primer  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  langsung  terjun  ke lapangan  ( Field  research )  yang  menjadi  objek  penelitian  di  pengadilan  negeri kendari  penelitian  ini  juga  ditambah  dengan  data  sekunder  yang  terdiri:  1)  bahan hukum  primer  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan,  yakni  KUHAP,  KUHP dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang kesehatan, 2) bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku,  karya  ilmiah,  jurnal  ilmiah  dan  tulisan-tulisan  yang  memiliki  hubungan dengan  permasalahan  yang  diteliti,  dan  3)  Bahan  hukum  tersier  terdiri  atas  bahan- bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan  hukum  sekunder  yaitu  kamus  hukum,  kamus  besar  bahasa  Indonesia  dan internet.  Sehubungan  dengan  sifat  penelitian  yang  merupakan  penelitian  yuridis
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
empiris,  maka  untuk  memperoleh  data  yang  mendukung  dengan  menggunakan wawancara di pengadilan negeri kendari dan studi dokumentasi. Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan. Untuk dapat memecahkan permasalahan  yang ada serta untuk  dapat  menarik kesimpulan dengan memanfaatkan  data-data  yang  telah  dikumpulkan,  maka  hasil  penelitian  dalam peneletian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data secara kalimat.
Defenisi  operasional  adalah  karangka  yang  menggambarkan  hubungan  antara defenisi-defenisi/konsep-konsep  khusus  yang  akan  diteliti  yang  berguna  untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (multi tafsir) dari satu istilah yang dipakai. Yang menjadi definisi operasional adalah: 1) alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  pembuktian,  guna  menimbulkan keyakinan  bagi  hakim,  atas  kebenaran  adanya  suatu  tindak  pidana  yang  telah dilakukan  oleh  terdakwa. 6 Alat  bukti  kesaksian  ahli  dan  keterangan  terdakwa  yang digabungkan dengan bukti kesaksian yang tercantum dalam KUHAP kita dan untuk menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, 2) otopsi forensik adalah laporan  tertulis  untuk  peradilan  yang  dibuat  dokter  berdasarkan  sumpah/janji  yang diucapkan  pada  waktu  penerimaan  jabatan  dokter,  membuat  pemberitaan  tentang segala  hal  (fakta)  terhadap  yang  dilihat  dan  ditemukan  pada  benda  bukti  berupa tubuh manusia (hidup atau mati) yang ditemukan disepanjang pemeriksaan tersebut. 7 Dalam istilah Indonesia di pakai bedah mayat atau bedah jenazah. Pemeriksaan post- sudah, mortem -mati yang berarti pemeriksaan yang dilakukan pada orang yang telah mati.  otopsi  dimaksud  sebagai  pemeriksaan  luar  dan  dalam  pada  mayat  untuk kepentingan  pendidikan  yang  digunakan  untuk  membuktikan  adanya  tindak  pidana yang  dilakukan,  3)  tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan hukum  larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi barang  siapa  melanggar  larangan  tersebut  maka  akan  dikenai  hukuman  yang  telah diatur  oleh  undang-undang. 8 ,  dan  4)  pembunuhan  adalah  menghilangkan  nyawa
6 Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik , Jakarta, Djambatan, Hlm 135.
7 Surjit Singh, Op. Cit, Hlm 26.
8 Moelijatno, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta, Bina Aksara, Hlm 54.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Proof Of The Crime Of Murder Regardless….. Irmansah, Hariman Satria, Gamlan Dagani
seseorang dengan sengaja sehingga mengakibatkan kematian seseorang dengan cara melanggar hukum yaitu sebagai tindak pidana dengan niat maupun tidak, yang diatur dalam KUHP buku II Bab XIX kejahatan terhadap nyawa. 9

## B. PEMBAHASAN
1. Proses  Pembuktian  Perkara  Tindak  Pidana  Pembunuhan  di  Pengadilan Negeri Kendari.
a. Kedudukan Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Pembunuhan
Hukum  acara  pidana  sering  dianggap  sebagai  ilmu  hukum  sempit  yang merupakan  bagian  dari  ilmu  hukum  positif.  Bahkan  ada  pendapat  bahwa  hukum acara  pidana  tidak  dapat  dipelajari  secara  konvensional,  sebagai  ilmu  karena dipandang sebagai hukum pelengkap dari hukum pidana materil. Sedangkan hukum pidana sendiri hanya merupakan hukum sanksi karena berfungsi menegakkan norma yang berada di luar hukum pidana atau hukum yang tidak berdiri sendiri.
Maksud dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana,  tidak  dijelaskan  apakah  hukum  acara  pidana  itu,  hanya  saja  memberikan definisi-definisi beberapa bagian hukum acara pidana seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain. 10
Konsideran  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  hukum  acara  pidana  yang dinyatakan  bahwa  oleh  karena  itu  perlu  mengadakan  undang-undang  tentang  acara pidana  untuk  melaksanakan  peradilan  bagi  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan umum  dan  mahkamah  agung  dengan  mengatur  hak  serta  kewajiban  bagi  mereka yang  ada  dalam  proses  pidana.  Berarti  kitab  undang-undang  hukum  acara  pidana merupakan  hukum  acara  pidana  yang  sempit.  Dalam  ruang  lingkup  hukum  pidana yang luas hukum pidana substantif (materil) maupun hukum pidana (formal) disebut hukum  acara  pidana,  yang  berfungsi  untuk  menjalankan  hukum  pidana  substantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.
Menurut Simon, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya  dengan  hukum  pidana  materil.  Hukum  pidana  materil  atau  hukum
9 Ismu Gunadi, Op. Cit. Hlm 15.
10 Shellanika  Ari  Astuti,  2014, Skripsi:  Kekuatan  Pembuktian  Keterangan  Ahli  Forensik  Dalam Tindak  Pidana  Pembunuhan  Bayi  Oleh  Ibunya  (Tinjauan  Yuridis  Putusan  No. 147/Pid.B/2013/PN.Pwt) ,  Purwokerto,  Fakultas  Hukum  Universitas  Jendral  Soedirman, Hlm 31.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
pidana  itu  berisi  petunjuk  dan  uraian  tentang  delik,  peraturan  tentang  syarat-syarat dapatnya  di  pidana  suatu  perbuatan,  petunjuk  tentang  orang  yang  dapat  di  pidana, dan aturan tentang pemidanaan, mengatur pada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.  Sedangkan  hukum  pidana  formal  mengatur  bagaimana  negara  melalui alat-alatnya  melaksanakan  haknya  untuk  memidana  dan  menjatuhkan  pidana. Pembahasan dan pembicaraan mengenai hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan hubungannya  dengan  hukum  pidana,  karena  itu  keduanya  mempunyai  hubungan yang  sangat  erat  dan  sangat  terkait.  Dalam  hukum  pidana  terdapat  2  (dua)  macam hukum pidana yaitu: 11
a. Hukum  pidana  materil  yang  brisi  petunjuk  dan  uraian  tentang  delik  peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat  di  pidana dan aturan tentang pemidanaan dan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.
b. Hukum  pidana  formal  yang  mengatur  bagaimana  negara  melalui  alatalatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.
Hukum  acara  pidana  dapat  dirumuskan  sebagai  ketentuan  yang  memuat  tata cara dan suatu proses perkara pidana, mengatur hak dan kewajiban bagi mereka yang bersangkut paut dalam proses perkara serta mengatur pelaksanaan peradilan menurut undang-undang.  Akan  tetapi  hukum  acara  pidana  di  samping  memuat  ketentuan demikian juga memuat ketentuan susunan kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan  pelaksanaan  putusan  pemidanaan  yang  ditetapkan  dalam  undang- undang. 12
Tindak pidana pembunuhan yang merupakan alat bukti sebagai keterangan ahli yang terdapat dalam Pasal 133 KUHAP Ayat 1 yang menjelaskan dalam hal penyidik untuk  kepentingan  peradilan  mengenai  seorang  korban  baik  luka,  keracunan  dan lainnya  yang  diduga  karena  peristiwa  tindak  pidana,  kedudukan  dan  pentingnya sebagai  alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan, serta bagaimana  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan adanya otopsi forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan.
11 Ibid, Hlm 32.
12 Teguh Prasetio, 2012, Hukum Pidana, Jakarta,  PT Raja Grafindo Persada, Hlm 5.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Seperti  yang  dilakukan  dalam  tindak  pidana  pembunuhan,  kekerasan,  bunuh diri  dan  lain  sebagainya,  untuk  mengetahui  semua  itu  maka  hakim  sangat membutuhkan dari bukti-bukti yang paling meyakinkan bagi hakim. Mengumpulkan adanya  bukti  seperti  dalam  Pasal  184  yang  tercantum  di  dalamnya.  Dua  alat  bukti yang  sah  maka  sudah  bisa  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  terdakwa,  semua  bukti- bukti  akan  dihadirkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  hakim  melihat  bukti- bukti dan memperhatikan bukti surat jika keterangan ahli tidak bisa hadir maka akan menjadi  bukti  surat,  jika  seorang  saksi  yang  hadir,  maka  hakim  mendengarkan  dan memperhatikan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  184  jenis-jenis  alat  bukti  adalah  sebagai berikut:  1)  keterangan  saksi,  2)  keterangan  ahli,  3)  surat,  4)  petunjuk,  dan  5) keterangan  terdekwa.  Dua  alat  bukti  yang  sah  maka  sudah  bisa  dilakukan pemeriksaan  terhadap  terdakwa,  semua  bukti-bukti  akan  dihadirkan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku,  hakim  melihat  bukti-bukti  dan  memperhatikan  bukti  surat jika  keterangan  ahli  tidak  bisa  hadir  maka  akan  menjadi  bukti  surat,  dan  hakim mendengarkan dan memperhatikan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa.
Melihat  bukti-bukti  yang  ada  dan  memperhatikan  alat  bukti  tersebut,  dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk meyakinkan hakim mengenai bukti yang di  ajukan  oleh  jaksa. 13 Yaitu  dengan  pembuktian  yang  ada  dan  diperlukan  dalam pengadilan,  seperti  alat  bukti  dalam  keterangan  ahli  karena  tindak  pidana  dalam perkara pembunuhan yang ditemukan oleh dokter pada mayat yang diperiksa dengan adanya  bukti.  Hubungan  dengan  peradilan  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga kriminologi,  khususnya  dalam  hubungan  dengan  badan-badan  peradilan  dengan meninjaunya pada hukum positif di Indonesia.
Melihat  bukti-bukti  yang  ada  dan  memperhatikan  alat  bukti  tersebut,  dengan minimal 2 (Dua) alat bukti yang sah untuk meyakinkan hakim mengenai bukti yang diajukan  oleh  jaksa.  Yaitu  dengan  pembuktian  yang  ada  dan  diperlukan  dalam pengadilan,  seperti  alat  bukti  dalam  keterangan  ahli  karena  perkara  tindak  pidana dalam pembunuhan  yang ditemukan oleh dokter pada mayat  yang diperiksa dengan adanya  bukti.  Suhubungan  dengan  peradilan  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga
13 Hasil  wawancara  Dengan  Bapak  Andi  Eddy  Viyata,  SH.,MH  Salah  Satu  Hakim  di  Pengadilan Negeri Kendari Pada Tanggal 20 Februari 2022.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
kriminologi,  khususnya  dalam  hubungan  dengan  badan-badan  peradilan  dengan meninjaunya  pada  hukum  positif  di  Indonesia.  Semua  pengadilan  berfungsi memeriksa  perkara  di  pengadilan  ( Function  of  adjudication )  merupakan  subfungsi penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim  bersama  dengan  penuntut  umum, penasihat hukum, serta pejabat pengadilan  yang terkait, melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman. 14
Pasal 184 Ayat 1 KUHAP telah menentukan secara “ Limitatif ” alat bukti yang sah  menurut  undang-undang.  Diluar  alat  bukti  itu  tidak  dibenarkan  dipergunakan untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa.  Ketua  sidang,  penuntut  umum,  terdakwa atau  penasihat  hukum,  terikat  dan  terbatas  hanya  diperbolehkan  mempergunakan alat-alat  bukti  itu  saja.  Mereka  tidak  leluasa  menggunakan  alat  bukti  yang dikehendakinya  di  luar  alat  bukti  yang  ditentukan  dalam  Pasal  184  Ayat  1.  Yang dinilai sebagai alat bukti dan dibenarkan mempunyai  “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti  yang  disebut  pada  Pasal  184  Ayat  1,  tidak  mempunyai  nilai  serta  kekuatan pembuktian  yang  mengikat. 15 Adapun  alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 Ayat 1 KUHAP, adalah:
a. Keterangan saksi
Menurut  Pasal  1  butir  26  KUHAP  yang  dimaksud  dengan  saksi  adalah  “Orang yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan  dan  peradilan tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri,  ia  alami sendiri”.  Mengenai  keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  telah  diatur  dalam  Pasal 185  Ayat  1  KUHAP  ialah  apa  yang  saksi  menyatakan  di  sidang  pengadilan. Sedangkan pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang  merumuskan  bahwa  “keterangan  saksi  adalah  salah  satu  alat  bukti  dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  dengan  menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.
b. Keterangan ahli
14 Hasil  wawancara  Dengan  Bapak  Andi  Eddy  Viyata,  SH.,MH  Salah  Satu  Hakim  di  Pengadilan Negeri Kendari Pada Tanggal 20 Februari 2022.
15 Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 254.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Pengertian umum dari keterangan ahli tercantum dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP yang  merumuskan  sebagai  berikut  “keterangan  ahli  ialah  keterangan  yang diberikan  oleh  seorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan pemeriksaan”.  Adapun  Pasal  186  KUHAP  juga  merumuskan  tentang  pengertian keterangan  ahli  yaitu  sebagai  berikut:  “Keterangan  ahli  ialah  apa  yang  seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan”. 16
c. Surat
Menurut  kamus  bahasa  Indonesia,  surat  adalah  “kertas  yang  tertulis  (dengan berbagai isi maksudnya) “menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai  sebagai  alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  ialah:  1)  surat  yang dibuat  atas  sumpah  jabatan,  dan  2)  surat  yang  dikuatkan  dengan  sumpah.  Jadi surat  yang  dimaksud  pada  Pasal  187  KUHAP  adalah  surat  yang  dibuat  oleh pejabat  resmi  yang  berbentuk  berita  acara,  akte,  surat  keterangan  atau  surat  lain yang  mempunyai  hubungan  dengan  perkara  yang  sedang  diadili.  Sebagai  syarat mutlak  dalam  menentukan  suatu  surat  dikategorikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah ialah  bahwa  surat-surat  itu  harus  dibuat  di  atas  sumpah  jabatan  atau  dikuatkan dengan sumpah.
d. Petunjuk
Alat  bukti  petunjuk  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  188  KUHAP  yang  terdiri  dari Ayat  1,  Ayat  2,  dan  Ayat  3.  Menurut  Pasal  188  Ayat  1  KUHAP  yang  diartikan petunjuk  adalah  “perbuatan,  kejadian  atau  keadaan  karena  persesuaiannya  baik antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  maupun  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri, menandakan  bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dan  siapa  pelakunya“. Menurut Pasal 188 Ayat 2 KUHAP merumuskan bahwa petunjuk hanyalah dapat diperoleh dari: 1) keterangan saksi, 2) surat, dan 3) keterangan terdakwa. Dengan demikian alat bukti petunjuk baru dapat digunakan sebagai alat bukti jika petunjuk tersebut  mempunyai  persesuaian  dengan  keterangan  saksi,  surat  dan  keterangan terdakwa.  Jika  petunjuk  tidak  memiliki  persesuaian  dengan  ketiga  alat  bukti tersebut tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## e. Keterangan Terdakwa
Alat bukti terdakwa didapati pada urutan terakhir dari alat-alat bukti yang ada dan uraiannya  terdapat  pada  Pasal  189  Ayat  1  KUHAP  yang  merumuskan  sebagai barikut:  “keterangan  terdakwa  ialah  yang  terdakwa  nyatakan  di  siding  tentang perbuatan  yang  ia  lakukan  atau  yang  ia  ketahui  sendiri  atau  alami  sendiri”.  Di dalam  Pasal  295  HIR,  tentang  pengakuan  terdakwa  berarti  disini  terdakwa  telah mengaku bahwa ia yang melakukan tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa mengaku bahwa ia bersalah.

## b. Proses  Pembuktian  Perkara  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Di  Pengadilan Negeri Kendari.
Pembuktian yang dilakukan oleh dokter ahli otopsi forensik maka hakim dapat menghadirkan  atau  meminta  keterangan  dokter  karena  dengan  adanya  keterangan ahli  maka  hakim  lebih  mudah  memberikan  kepastian  hukum,  tanpa  adanya  otopsi maka  hakim  akan  lebih  sulit  mencari  keputusan  dan  kebenarannya.  Dengan  adanya pendapat ahli yang dihadirkan di dalam persidangan dengan mudah melancarkannya persidangan.
Dokter  ahli  tidak  dapat  menghadiri  maka  dengan  bukti  surat  dari  keterangan ahli  pengadilan  negeri  kendari  sering  munggunakan  otopsi  forensik  sebagai  alat bukti,  jika  tidak  menggunakan  alat  bukti  otopsi  forensik  maka  hakim  akan menghadirkan salah satu saksi dan bukti surat maka sudah menjadi dua alat bukti ini, sudah bisa menjalankan persidangan dan hakim meberikan putusan kepada terdakwa. Apabila  hakim  ragu  dengan  pendapat  ahli  tersebut  sebagai  hal  yang  benar  tentang sebab  kematian  korban  karena  pembunuhan  maka  hakim  akan  mengambil  alih pendapat  tersebut,  karena  keterangan  ahli  juga  manusia  biasa,  maka  dimungkinkan membuat  kesalahan,  sehingga  tidak  diwajibkan  hakim  selalu  mengikuti  pendapat para  dokter,  meskipun  ahli  tidak  ada  di  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  maka hakim  masih  dapat  meminta  keterangan  dokter,  bukan  ahli.  Akan  tetapi  keterangan dokter  sebagai  keterangan  saksi  di  dalam  persidangan.  Dan  juga  seperti  saksi  yang melihat,  mendengar  dan  mengalami  kejadian  tersebut  maka  bisa  membantu  hakim untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan di pengadilan.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Penggunaan alat bukti otopsi forensik dan pembuktiannya di pengadilan negeri kendari hanyalah digunakan sebagai  bahan pembuktian  yang sangat  diperlukan dari dokter,  sebagai  dari  keterangan  ahli  dan  bukti-bukti  lain  yang  diperlukan,  dengan adanya  otopsi  forensik  maka  dengan  mudahlah  membuktikan  adanya  tindak  pidana pembunuhan yang di lakukan seorang terdakwa. 17
Otopsi forensik terdiri dari dua suku kata yang secara etimologis masingmasing memiliki  arti  tersendiri.  Kata  otopsi  berasal  dari  bahasa  latin Autopsia yang  berarti bedah  mayat,  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  dengan  istilah Autopsy yang  berarti pemeriksaan  terhadap  jasad  orang  yang  mati  untuk  mencari  sebabsebab  kematian. Adapun  beberapa  petunjuk  yang  harus  dipahami  dalam  dokter  dalam  melalukan otopsi  forensik  yaitu:  a)  pemeriksaan  harus dilakukan pada siang hari, b) dilakukan sedini  mungkin,  c)  pemeriksaan  lengkap,  d)  dilakukan  oleh  dokter,  e)  teliti,  dan  f) hasil pemeriksaan segera disampaikan pada penyidik.
Istilah otopsi dalam kamus bahasa  Indonesia berarti pemeriksaan tubuh mayat dengan  jalan  pembedahan  untuk  mengetahui  penyebab  kematian  seseorang.  otopsi dalam  terminologi  ilmu  kedoteran  ialah  suatu  penyelidikan  atau  pemeriksaan  tubuh mayat,  termasuk  alat-alat  atau  organ  tubuh  dan  susunannya  pada  bagian  dalam setelah  dilakukan  pembedahan  atau  pelukaan,  dengan  tujuan  menentukan  sebab- sebab  kematian  seseorang,  baik  untuk  kepentingan  ilmu  kedokteran  maupun kepentingan hukum sebagai pengungkap misteri suatu tindak kriminal.
Kata  forensik  biasanya  selalu  dikaitkan  dengan  tindak  pidana,  dalam  kamus bahasa  Indonesia,  forensik  berarti  ilmu  bedah  untuk  penentuan  identitas,  penyebab kematian seseorang berhubungan dengan kehakiman dan peradilan. 18 Pada umumnya ilmu  forensik  diartikan  sebagai  penerapan  dan  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan tertentu  untuk  kepentingan  penegakan  hukum  demi  keadilan  dan  mudah melancarkannya  persidangan.  Jika  ahli  tidak  dapat  menghadiri  maka  dengan  bukti surat dari keterangan ahli.
Apabila  hakim  ragu  dengan  pendapat  ahli  tersebut  sebagai  hal  yang  benar tentang  sebab  kematian  korban  karena  pembunuhan  maka  hakim  akan  mengambil
17 Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Andi  Eddy  Viyata,  SH.,MH  Salah  Satu  Hakim  di  Pengadilan Negeri Kendari Pada Tanggal 20 Februari 2022.
18 Amri Amir, 2011 , Autopsi Medikolegal , Medan, Percetakan Ramadhan, Hlm 11.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
alih  pendapat  tersebut,  karena  keterangan  ahli  juga  manusia  biasa,  maka dimungkinkan  membuat  kesalahan,  sehingga  tidak  diwajibkan  hakim  selalu mengikuti  pendapat  para  dokter,  meskipun  ahli  tidak  ada  di  dalam  tindak  pidana pembunuhan maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter, bukan ahli. Akan tetapi  keterangan  dokter  sebagai  keterangan  saksi  didalam  persidangan.  Dan  juga saksi  di  dalam  kejadian  tindak  pidana  tersebut  seperti  saksi  lainnya  seperti  yang melihat,  mendengar  dan  mengalami  kejadian  tersebut  maka  bisa  membantu  hakim untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan di pengadilan.
Hakim  juga  memiliki  profesi  bahwa  hakim  atau  para  hakim  memiliki kekuasaan  yang  besar  terhadap  para  pihak  ( Yustiabel )  yang  berkenaan  kepada masalah  atau  konflik  yang  dihadapkan  kepada  hakim  atau  para  hakim  tersebut. Hakim  juga  memiliki  kelemahan  jika  alat  bukti  tidak  dapat  ditemukan  di  dalam persidangan, hakim juga takut keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh kepada kehidupan para orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. 19
Keputusan  hakim  yang  tidak  adil  bahkan  mengakibatkan  penderitaan  lahir batin  yang  dapat  membekas  di  dalam  hati  pihak  yang  bersangkutan  sepanjang perjalanan hidupnya, hakim akan mencari kebenarannya dengan seadil-adil mungkin untuk mengungkap tindakan pidana tersebut, dengan itu hakim sangat membutuhkan alat bukti yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya.
2. Pembuktian  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Terhadap  Pengunaan  Alat  Bukti Otopsi Di Pengadilan Negeri Kendari.
Otopsi  forensik  dalam  kamus  bahasa  Indonesia  berarti  pemeriksaan  tubuh mayat  dengan  jalan  pembedahan  untuk  mengetahui  penyebab  kematian  seseorang yang  tidak  wajar  kematiannya,  sehingga  menimbulkan  kecurigaan,  maka  sangatlah dipergunakan otopsi forensik agar dapat mengetahui penyebab matinya seseorang. 20
Otopsi dalam terminologi ilmu kedokteran ialah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah  dilakukan  pembedahan  atau  pelukaan,  dengan  tujuan  menentukan  sebab-
19 Sahrawardi, 2015, Etika Profesi Hukum , Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 25.
20 Khoirul Rizal, 2011, Skripsi: Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik Dalam Kasus Pembunuhan ( Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam dan KUHP) , Surabaya, Fkultas Syariah UIN Sunan Ampel, Hlm 14.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
sebab  kematian  seseorang,  baik  untuk  kepentingan  ilmu  kedokteran  maupun kepentingan hukum sebagai pengungkap misteri suatu tindak kriminal. 21
Kata  forensik  biasanya  selalu  dikaitkan  dengan  tindak  pidana,  dalam  kamus bahasa  Indonesia,  forensik  berarti  ilmu  bedah  untuk  penentuan  identitas,  penyebab kematian  seseorang  dan  berhubungan  dengan  kehakiman  dan  peradilan.  Pada umumnya  ilmu  forensik  diartikan  sebagai  penerapan  dan  pemanfaatan  ilmu pengetahuan  sebagai  memberi  bantuan  kepada  penegak  hukum,  sehingga  diperoleh pegangan  objektif  dan  ilmiah  dalam  melakukan  penyelidikan,  penuntutan, pembelaan, atau pemutusan perkara sidang di pengadilan.
Menggunakan alat bukti  otopsi forensik dapat membuktikan bahwa itu adalah perkara  tindak  pidana  pembunuhan  dengan  adanya  otopsi  forensik  yang  dilakukan oleh dokter ahli otopsi forensik, dengan apa yang dilihat dan ditemukan disepanjang pemeriksaan  maka  akan  menjadi  alat  bukti,  dan  bukti  itu  akan  menjadi  laporan tertulis, dan menjadi bukti surat jika keterangan ahli otopsi forensik tidak dapat hadir maka  akan  menjadi  bukti  surat,  akan  tetapi  jika  dokter  ahli  otopsi  forensik  hadir  di dalam persidangan akan menjadi keterangan ahli.
Menghadirkan  dokter  ahli  maka  sudah  menjadi  dua  alat  bukti,  yang minamalnya dua alat bukti yang ada di dalam Pasal 184 KUHAP maka sudah bisa di kenai  sanksi  pidana  dan  hukuman  dari  hakim.  Hakim  sangatlah  berpegang  kepada alat-alat  bukti  yang  tercantum  dalam  KUHAP  yaitu  dengan  minimalnya  dua  alat bukti yang sah, dan jika hakim tidak menggunakan alat bukti otopsi forensik dalam perkara tindak pidana pembunuhan maka dengan adanya bukti surat dan saksi maka hakim bisa melakukan persidangan. 22
Undang-Undang  yang  mengatur  pekerjaan  dokter  untuk  bukti  di  dalam peradilan terdapat Pasal 133 KUHAP yaitu:
1. Dalam  hal  penyidikan  untuk  kepentingan  peradilan  menangani  seorang  korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
21 Ibid, Hlm 15.
22 Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Andi  Eddy  Viyata,  SH.,MH  Salah  Satu  Hakim  di  Pengadilan Negeri Kendari Pada Tanggal 20 Februari 2022.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
2. Semua keterangan tersebut diatas ialah untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan bahwa mereka telah mengucapkan sumpah  atau  janji  akan  memberikan  keterangan  yang  sebenarnya,  menurut pengakuan di dalam bidang keahliannya.
Menurut  ilmu  kedokter  forensik  kriminalistik  merupakan  cabang  dari  ilmu forensik  cabang-cabang  ilmu  forensik  lainnya  adalah:  1)  kedokteran  forensik,  2) toksikologi  forensik,  3)  odontologi  forensik,  4)  psikiatri  forensik,  5)  entomologi forensik,  6)  antrofologi  forensik,  7)  balistik  forensik,  8)  fotografi  forensik,  dan  9) serologi/biologi  molekuler  forensic.  Dimana  penjelasan  cabang-cabang  tersebut adalah sebai berikut: 23
1. Kriminalistik,  merupakan  penerapan  atau  pemanfaatan  ilmu-ilmu  alam  pada pengenalan, pengumpulan/pengambilan, identifikasi, individualisasi, dan evaluasi dari  bentuk  fisik,  dengan  menggunakan  metode/teknik  ilmu  alam  untuk kepentingan  hukum  atau  peradilan.  Pakar  kriminalistik  adalah  tentunya  seorang ilmuan  forensik  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pengujian  (analisis)  berbagai jenis  bukti  fisik,  dia  melakukan  identifikasi  kuantifikasi  dan  dokumentasi  dari bukti-bukti fisik. Hasil analisisnya kemudian dievaluasi, diinterpretasi, dan dibuat sebagai laporan (keterangan ahli) untuk kepentingan hukum atau peradilan.
2. Kedokteran  forensik,  adalah  penerapan  atau  pemanfaatan  ilmu  kedokteran  untuk kepentingan penegakan hukum dan pengadilan. Kedokteran forensik mempelajari hal ihwal manusia atau organ manusia dengan kaitannya peristiwa kejahatan.
3. Toksikologi  forensik,  ilmu  yang  menelaah  tentang  kerja  dan  efek  berbahaya  zat kimia (racun) terhadap mekanisme biologi.
4. Odontologi forensik, bidang ilmu ini berkembang berdasarkan pada kenyataannya bahwa:  gigi,  perbaikan  gigi,  pergantian  gigi  yang  rusak,  struktur  rongga  rahang atas,  rahang,  pola  penumpukan  krak  gigi,  tengkuk,  keriput  pada  bibir,  bentuk anatomi  keseluruhan  mulut  dan  penampilan  morfologi  muka  adalah  stabil  atau konstan  pada  setiap  individu.  Berdasarkan  karakteristik  tersebut  dapat  dijadikan sebagai  acuan  dalam  penelusuran  identitas  seseorang  (mayat  tak  dikenal),
23 Made  Agus  Gelgel  Wirasuta,  2008, Analisis  Toksikologi  Forensik ,  Bali,  Farmasi  Universitas Udayana, Hlm 2.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
sehingga  bukti  peta  gigi  dari  korban,  tanda  bekas  gigitan,  atau  sidik  bibir  dapat dijadikan sebagai bukti dalam penyidikan tindak kejahatan.
5. Psikiatri forensik, dapat digunakan untuk mendiagnosis prilaku, kepribadian, dan masalah  psikis  sehingga  dapat  memberi  gambaran  sikap  dari  pelaku  dan  dapat menjadi petunjuk bagi penyidik.
6. Entomologi  forensik,  entomologi  adalah  ilmu  tentang  serangga.  Ilmu  ini mempelajari jenis-jenis serangga yang hidup pada fase tertentu pada suatu jenazah ditempat  terbuka.  Berdasarkan  jenis-jenis  serangga  yang  ada  di  sekitar  mayat, seorang  entomolog  forensik  dapat  menduga  sejak  kapan  mayat  tersebut  telah berada di tempat kejadian perkara.
7. Antrofologi  forensik,  adalah  ahli  dalam  meng-identifikasi  sisa-sisa  tulang, tengkorak, dan mumi.  Penyidikan dari keilmuan ini dapat  memberikan  informasi terkait jenis kelamin, ras, perkiraan umur, dan waktu kematian.
8. Balistik  forensik,  bidang  ilmu  ini  sangat  berperan  dalam  melakukan  penyidikan kasus tindakan kriminal dengan senjata api dan bahan peledak.
9. Serologi  dan  biologi  molekuler forensik, dalam  bidang forensik  banyak  berperan dalam identifikasi personal (perunutan identitas individu) baik pelaku atau korban. Cara yang dilakukan bidang keilmuan ini adalah analisa darah untuk menentukan sumbernya  (darah  manusia  atau  hewan,  atau  warna  dari  getah  tumbuhan,  darah pelaku  atau  korban,  atau  orang  yang  tidak  terlibat  dalam  tidak  kejahatan),  uji cairan atau bagian tubuh lainnya untuk menentukan sumbernya (seperti uji air liur, sperma,  rambut,  potongan  kulit),  dan  uji  imonologi  atau  DNA  individu  untuk mencari identitas seseorang.
10. Farmasi forensik, bidang ini berkaitan erat dengan produk dan pelayanan produk kesehatan.  Farmasi  adalah  seni  dan  ilmu  meracik  dan  penyediaan  obat-obatan serta  penyediaan  informasi  yang  berhubungan  dengan  obat.  Seorang  forensik farmasis  bertugas  mereview  dan  menganlisa  bukti-bukti  dokumen  kesehatan dalam  sebuah  kasus  (seperti  rekaman/catatan  medis)  serta  menuangkan  hasil analisanya sebagai  suatu penjelasan terkait  efek  samping pengobatan, kesalahan pengobatan  atau  kasus  lain  yang  dikeluhkan  (diperkarakan)  oleh  pasien,  atau pihak  lain.  Secara  teknis,  ahli  kedokteran  Forensik  dan  kriminalistik  memiliki
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
intensifitas  yang tinggi dan selalu diperlukan dalam penyidikan tindak kriminal, terutama dalam kasus kriminal dengan korban meninggal dunia.
11. Otopsi  merupakan  metode  pemeriksaan  dengan  pembedahan  mayat  yang digunakan  oleh  ahli  kedokteran,  sedangkan  istilah  forensik  selalu  dikaitkan dengan  penegakan  hukum  dalam  tindak  pidana,  dari  kesimpulan  tersebut  dapat dipahami bahwa pengertian dari istilah otopsi forensik adalah pemeriksaan mayat dengan  pembedahan  yang  dilakukan  oleh  dokter  terhadap  korban  pembunuhan atau kematian yang mencurigakan atas dasar intruksi daripenegak hukum, untuk mengetahui sebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.
Secara  standar  diperlukan  sebagai  alat/instrument  untuk  melakukan  otopsi forensik yang dikemas dalam autopsi. Secara umum alat-alat yang dipakai meliputi: 24
1) pisau bedah mayat  ( Post mortem knife ), 2) pisau potong tulang rawan ( Cartilage knife) ,  3)  pisau  untuk  memotong  jaringan  otak  ( Brain  knife ),  4)  gunting  usus ( Intestinal scissor ), 5) gunting bedah ( Surgical scisssor ), 6) pinset, 7) sonde tumpul, 8) pemotong tulang ( Bone forceps ), 9) gergaji (tulang/kepala), 10) gergaji listrik, 11) mertil dan pahat, 12) timbang mayat dan timbang organ, 13) jarum jahit dan benang, 14)  gelar  ukur,  15)  meteran  pengukur  panjang,  16)  sarung  tangan  karet,  17)  botol mulut  lebar  denan  penutupnya,  18)  gelas  objek  dan  peling  petri,  serta  19)  baskom dan ember.
Alat-alat  dinas  biasanya  tersedia  lengkap  dipusat  pelayanan  autopsi  namun dimanapun dokter bertugas tidak perlu bersandar pada alat-alat yang bersandar pada alat-alat yang serba lengkap. Seperti pisau yang cukup tajam (walaupun pisau dapur maksudnya), gunting pingset, sonde, gergaji besi, sarung tangan karet, dan beberapa botol  untuk  pengiriman  bahan  serta  cairan  pengawet  srta  jarum  jahit  dan  benang sudah  memadai  untuk  memeriksa  ini.  Air  yang  cukup  kalau  bisa  mengalir,  sangat membantu. 25
Ketika terjadi suatu tindak kejahatan pembunuhan, pada umumnya akan timbul pertanyaan-pertanyaan  apa  penyebab  kematian  seseorang  dan  bagaimana  cara mematikannya?  dan  pertanyaan-pertanyaan  lainnya,  maka  dipergunakanlah  bedah mayat  yang  dilakukan  oleh  dokter  ahli  otopsi  forensik,  maka  dapat  diketahui
24 Surjit Singh, Op.Cit , Hlm 29.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
bagaimana  matinya  seseorang  itu  bisa  terjadi,  sehingga  sangat  dipergunakan  atau dibutuhkannya seorang dokter ahli otopsi forensik.
Terutama  yang  berkaitan  dengan  tubuh  dan  nyawa  tidak  selalu  dapat diselesaikan oleh ilmu hukum sendiri. Hal tersebut dikarenakan obyek kejahatannya adalah tubuh atau jasad manusia yang merupakan kajian bidang ilmu kedokteran, dan untuk  kepentingan  penyelidikan  serta  pembuktian  sebabsebab  kematian,  lapangan ilmu hukum sangat memerlukan keahlian bidang kedokteran. Posisi ilmu kedokteran dalam  hukum  pidana  merupakan  ilmu  pembantu  yang  lazim  disebut  dengan  ilmu kedokteran forensik.
Dewasa  ini  dalam  penyidikan  suatu  tidak  kriminal  harus  menerapkan pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah, terutama pada kasus kematian yang tidak wajar. diharapkan dari bukti fisik ilmiah tersebut tujuan dari hukum acara pidana  yang menjadi  landasan proses peradilan pidana dapat  tercapai  yaitu mencari kebenaran materil. Bukti fisik secara ilmiah dalam sebuah kasus kematian yang tidak wajar  hanya  bisa  didapat  dari  peran  bidang  kedokteran  dengan  melakukan  otopsi forensik terhadap jasad. Pelaksanaan otopsi terhadap jasad untuk kepentingan hukum (otopsi forensik) tidak dibenarkan jika hanya dilakukan pemeriksaan luar saja (mayat tidak dibedah), karena untuk menentukan sebab kematian.
Mayat mutlak harus dibedah, dengan diketahuinya sebab kematian maka dapat diketahui pula apakah ada hubungan antara modus operandi (cara orang bertidak atau cara  kerja  barang)  dan  sebab  kematian.  Kejelasan  tentang  ada  tidaknya  hubungan antara  modus  operandi  dan  sebab  kematian  merupakan  hal  yang  urgen  untuk pembuktian  di  pengadilan.  Urgensi  otopsi  forensik/  medikolegal  dalam  kasus pembunuhan dapat dilihat dari tujuan pelaksanaannya, yaitu: 26
1. Identifikasi mayat.
2. Menentukan sebab kematian, mekanisme kematian, dan waktu kematian
3. Mengumpulkan  dan  memeriksa  benda  bukti  untuk  penentuan  identitas  benda penyebab kematian dan atau pelaku kejahatan.
4. Mendapatkan  bukti-bukti  ilmiah  berupa  laporan  tertulis  secara  objektif berdasarkan fakta dalam bentuk Visum et repertum .
26 Khoirul Rizal, Op.Cit, Hlm 25.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Tindak  pidana  yang  mengakibatkan  kematian  korban  memiliki  bukti  utama yang  berupa  jasad  korban  itu  sendiri.  Jasad  tersebut  tidak  mungkin  bisa  diajukan pada  saat  persidangan,  karena  dengan  berlalunya  waktu  jasad  tersebut  akan membusuk, sedangkan lazimnya waktu persidangan perkara baru dapat dilaksanakan beberapa  minggu,  bahkan  beberapa  bulan  setelah  terjadinya  tindak  pidana.  Otopsi forensik terhadap jasad korban merupakan satu-satunya solusi untuk problem di atas, dimana  salah  satu  tujuan  dari  otopsi  forensik  ialah  untuk  mendapatkan  bukti-bukti dan sangat membantu di dalam persidangan dan dapat dibuktikan kebenarannya jika sudah  dilakukannya  otopsi  forensik  maka  akan  lebih  cepat  membuktikan  adanya tindak pidana yang dilakukan. dan berupa laporan tertulis secara objektif berdasarkan fakta dalam bentuk visum et repertum .
Dengan adanya bukti surat dari keterangan ahli otopsi forensik dengan mudah menangani  kasus  pembunuhan  di  dalam  pengadilan  dan  kewajiban  seorang  ahli untuk  beberapa  ketentuan  hukum  dan  beberapa  pengertian  hukum  sesuai  dengan yang di atur oleh KUHAP agar tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat  dan  martabat  manusia. 27 untuk  menentukan  pasal  yang  akan  di  dakwakan, sedangkan bagi hakim berguna sebagai  alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  alat  bukti otopsi  forensik  (bedah  mayat)  sangatlah  penting  untuk  mengungkap  suatu  sebab kematian  seseorang  dan  untuk  kepentingan  hukum/pengadilan  yang  menghasilkan Visum  et  repertum dapat  dikategorikan  sebagai  dokumen  atau  surat  tertulis  yang meyakinkan, dimana hukum pidana  Indonesia menyebutnya sebagai alat bukti yang berupa keterangan ahli.

## C. KESIMPULAN
Sistem kekuasaan pengadilan pidana Indonesia  yang merdeka  yang berkenaan dengan  perundang-undangan  yang  dijalankan  sesuai  dengan aturan-aturan  yang berlaku,  dengan  peraturan  negara  yang  merdeka,  demi terselenggaranya  peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan-keadilan berdasarkan pancasila dan undang- undang desar negara  republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya  negara
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
hukum republik Indonesia. Upaya hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan  dipengadilan  negeri  kendari  yaitu:  Dengan  adanya  pembuktian yang dihadirkan  seorang  pakar  ahli  forensik  yang  memeriksa  mayat dengan  bantuan seorang  dokter  untuk  melancarkan  jalannya  persidangan, seorang  dokter  bisa  di butuhkan  dalam  persidangan  karena  dapat mengetahui  kejadian  yang  mendekati kejadian  yang sebenarnya. Jika keterangan  ahli tidak bisa hadir maka akan menjadi bukti  surat  yang  telah  di catatkan  oleh  dekter  yang  berdasarkan  sumpah  yang  telah diucapkan melalui apa yang dilihat dan ditemukannya selama pemeriksaan.
Otopsi  yang berarti bedah mayat, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Autopsy yang  berarti  pemeriksaan  terhadap  jasad  orang  yang  mati  untuk  mencari sebab-sebab kematian. untuk  kepentingan hukum sebagai  pengungkap misteri  suatu tindak  kriminal.  Kuatnya  alat  bukti  otopsi  forensik  dalam  peradilan  pidana,  yaitu dapat  memperjelas  tindakan  pembunuhan  dari  seorang  dokter  yaitu  bentuk  laporan tertulis jika seorang dokter tidak dapat hadir di persidangan, guna melancarkan, akan tetapi jika seorang dokter dapat hadir di dalam persidangan maka akan menjadi alat bukti dari keterangan ahli. Dengan otopsi forensik yang di lakukan oleh hakim maka dapat  mempermudah  persidangan  dan  hakim  dapat  menjatuhkan  hukuman  dengan sesuai alat bukti yang ada dan yang seadiladilnya.

## DAFTAR PUSTAKAAN
Buku-Buku
Amri Amir, 2011 , Autopsi Medikolegal , Medan, Percetakan Ramadhan.
Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika.
Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik , Jakarta, Djambatan.
Gerry Muhamad Rizki, 2008, KUHP dan KUHAP , Jakarta, Permata Press.
Ismu  Gunadi,  2011, Cepat  dan  Mudah  Memahami  Hukup  Pidana  Jilid  2 ,  Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.
Made  Agus  Gelgel  Wirasuta,  2008, Analisis  Toksikologi  Forensik ,  Bali,  Farmasi Universitas Udayana.
Moelijatno, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta, Bina Aksara.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Sahrawardi, 2015, Etika Profesi Hukum , Jakarta, Sinar Grafika.
Soeparmono,  2016, Keterangan  Ahli  dan  Visum  Et  Repertum  Dalam  Aspek  Hukum Acara Pidana , Bandung, Mandar Maju.
Surjit Singh, 2011, Ilmu Kedokteran Forensik , Jakarta, Sinar Grafika.
Teguh Prasetio, 2012, Hukum Pidana, Jakarta,  PT Raja Grafindo Persada.

## Skripsi
Shellanika  Ari  Astuti,  2014, Skripsi:  Kekuatan  Pembuktian  Keterangan  Ahli Forensik  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Bayi  Oleh  Ibunya  (Tinjauan Yuridis  Putusan  No.  147/Pid.B/2013/PN.Pwt) ,  Purwokerto,  Fakultas  Hukum Universitas Jendral Soedirman.
Khoirul  Rizal,  2011, Skripsi:  Kekuatan  Pembuktian  Otopsi  Forensik  Dalam  Kasus Pembunuhan  (Studi  Komparatif  Hukum  Acara  Pidana  Islam  dan  KUHP), Surabaya, Fkultas Syariah UIN Sunan Ampel.

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.