Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
Lilik Mulyadi³⁴

## Abstrak
Tulisan ini mengkaji lebih detail model ideal perlindungan hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia untuk masa yang akan datang ( ius cons tuendum ). Model ideal perlindungan hukum bagi Whistleblower dan Jus ce Collaborator ini  harus  berorientasi  kepada  model  hak-hak  prosedural,  par sipasi langsung, atau ak f. Model ideal ini juga berbentuk model pelayanan atau model par sipasi dak langsung atau model pasif ( the service model ), model persuasif atau par sipasi, model perlindungan  komprehensif,  model  penjatuhan  pidana  bersyarat  dan  model  perlindungan melalui teleconference .
Kata Kunci: jus ce collabolator , perlindungan hukum, organized crime, whistleblower , hak- hak prosedural.

## Legal Protec on of Whistleblower and Jus ce Collaborator to Eradicate Organized Crime in Indonesia

## Abstract
This  paper  examines  the  ideal  model  of  legal  protec on  of  Whistleblower  and  Jus ce Collaborator to eradicate organized crime in the future Indonesia (ius cons tuendum). The proposed  ideal  models  shall  refer  to  procedural  rights  model,  direct  or  ac ve  par cip on model.  The  other  ideal  models  are:  services  model;  persuasive  or  par cipatory  model; comperhesive protec on model; criminal punishment model; and teleconference based model .
Keywords: jus ce collaborator, legal protec ons, organized crime, whistleblower, procedural rights.

## A.  Pendahuluan
Secara  terminologi, whistleblower dan jus ce  collaborator diar kan  kedalam berbagai penger an.¹ Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat
34 Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Klas 1A Khusus Jakarta Utara, Jl. Laksmana R. E. Martadinata No. 4 Jakarta Utara, lilikmulyadi@yahoo.com, S.H., M.H. (Universitas Udayana), Dr. (Universitas Padjadjaran).
1 Whistleblower diar kan sebagai saksi pelapor. Whistleblower dan jus ce collaborator diar kan sebagai “peniup peluit”,  ada  juga  menyebutnya  sebagai  “saksi  pelapor”,  “pengadu”,  “pembocor  rahasia”,  “saksi  pelaku  yang bekerja  sama”,  “pemukul  kentongan”,  “saksi  mahkota”, “coopera ve  whistleblower”,  “par cipant whistleblower”, “collaborator with jus ce”, “supergrasses” , “pen ”/“pen to”/“callaboratore della gius zia” , atau bahkan “pengungkap fakta”.
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, menyebutkan pelapor  ndak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan  ndak  pidana  tertentu  dan  bukan  bagian  dari  pelaku  kejahatan  yang dilaporkannya. Seorang pelaku yang bekerja sama ( jus ce collaborator ) merupakan salah satu pelaku  ndak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
Berikutnya, whistleblower berkembang  di  berbagai  negara  baik  negara Anglo Saxon , Eropa Kon nental maupun negara Quasi Anglo Saxon dan Eropa Kon nental, antara  lain  Amerika  Serikat  melalui Whistleblower  Act 1989  yang  melindungi whistleblower dari  pemecatan,  penurunan  pangkat,  pemberhen an  sementara, ancaman,  gangguan  dan  ndakan  diskriminasi;  Afrika  Selatan  melalui  Pasal  3 Protected Disclosures Act Nomor 26 Tahun 2000 yang memberi perlindungan bagi whistleblower dari occupa onal detriment atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan  atau  pekerjaan;  Kanada  melalui Sec on  425.1  Criminal  Code  of  Canada , dinyatakan  bahwa whistleblower dilindungi  dari  pemberi  pekerjaan  yang memberikan  hukuman  disiplin,  menurunkan  pangkat,  memecat  atau  melakukan ndakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk membalas pekerja yang memberikan informasi; Australia melalui Pasal 20 dan  Pasal  21 Protected  Disclosures  Act 1994 yang  merahasiakan  iden tas whistleblower ,  dak  ada  pertanggungjawaban  secara  pidana  dan  perdata, perlindungan  dari  pencemaran  nama  baik,  perlindungan  dari  pembalasan  dan perlindungan  kondisional  apabila  namanya  dipublikasikan  ke  media;  dan  Inggris dalam  Pasal  1  dan  Pasal  2 Public  Interest  Disclosures  Act 1998  diatur  bahwa whistleblower dak boleh dipecat dan dilindungi dari vik misasi serta perlakuan yang merugikan.
Di Indonesia, pengaturan mengenai whistleblower dan jus ce collaborator diatur dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  baik  undang-undang,  peraturan pemerintah, surat edaran Mahkamah Agung, peraturan Kapolri, peraturan bersama, surat edaran Menteri, dan lain sebagainya.² Perkembangan ide jus ce collaborator
2 Dalam  ketentuan  hukum  posi f  Indonesia, whistleblower dan jus ce  collaborator selintas  diatur  dalam  UU Nomor 13 Tahun 2006, UNCAC, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 8 Tahun 2010, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 5 Tahun 1997, UU Nomor 35 Tahun 2009, UU Nomor 26 Tahun 2000, UU Nomor 15 Tahun 2003, UU Nomor 5 Tahun 2009 , UU Nomor 21 Tahun 2007, PP Nomor 2 Tahun 2002, PP Nomor 57 Tahun 2003, PP Nomor 24 Tahun 2003, PP Nomor 9 Tahun 2008, PP Nomor 99 Tahun 2012, Peraturan Kapolri Nopol  5  Tahun  2005,  Peraturan  Kapolri  Nopol  3  Tahun  2008,  Peraturan  Bersama  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  Republik    Indonesia  Nomor:  M.HH-11.HM.03.02.th.  2011  Nomor:  PER-045/A/JA/12/2011,  Nomor:  1
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
sebenarnya ber k tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) United Na ons Conven on Against Corrup on (UNCAC) Tahun 2003 yang telah dira ﬁkasi Indonesia melalui UU Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Na ons  Conven on  Against Corrup on (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  An   Korupsi  2003)  ditegaskan bahwa:
“ Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases,  of  mi ga ng  punishment  of  an  accused  person  who  provides substan al  coopera on  in  the  inves ga on  or  prosecu on  of  an  oﬀence established in accordance with this Conven on ”. (Se ap negara peserta wajib memper mbangkan  kemungkinan,  dalam  kasus-kasus  tertentu, mengurangi  hukuman  dari  seorang  pelaku  yang  memberikan  kerja  sama substansial  dalam  penyelidikan  atau  penuntutan  suatu  kejahatan  yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini).
Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa:
“ Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domes c law, of gran ng immunity from prosecu on  to  a  person  who  provides  substan al  coopera on  in  the inves ga on or prosecu on of an oﬀence established in accordance with this Conven on ”  (Se ap  negara  peserta  wajib  memper mbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan ( jus ce collaborator ) suatu  ndak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini). Selanjutnya, dalam Surat Keputusan Bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama, jus ce collaborator adalah seorang  saksi,  yang  juga  merupakan  pelaku,  namun  mau  bekerja  sama  dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.
Hakikatnya, whistleblower dan jus ce collaborator dapat berperan besar untuk mengungkap  prak k-prak k  korup f  lembaga  publik,  pemerintahan  maupun
Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama,  Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  8/M.PAN-RB/06/12  tanggal  29  Juni  2012,  Surat  Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan agi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  ( Jus ce  Collaborators )  di  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Tertentu  dan  lain sebagainya.
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
perusahaan  swasta.  Oleh  karena  itu,  tanpa  adanya  sistem  pelaporan  dan perlindungan whistleblower dan jus ce collaborator maka par sipasi publik untuk membongkar dugaan  ndak pidana menjadi rendah sehingga prak k penyimpangan, pelanggaran, maupun kejahatan semakin meningkat.
Hal  ini  dikemukakan  oleh  Abdul  Haris  Semendawai  yang  pada  pokoknya menyatakan  bahwa  peran whistleblower di  Indonesia  perlu  terus  didorong, disosialisasikan,  dan  diterapkan,  baik  di  perusahaan,  lembaga  pemerintah,  dan ins tusi  publik  lain.  Bagaimana  peran whistleblower di  Indonesia  dibangun  dan dikembangkan memang membutuhkan waktu dan sebuah proses. Namun, prak k pelaporan  dan  perlindungan  terhadap whistleblower bukan  tanpa  tantangan.  Di tengah  minimnya  perlindungan  hukum  Indonesia,  seorang whistleblower dapat terancam karena laporan atau kesaksiannya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang  terjadi.  Pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  kemungkinan  besar  akan memberikan perlawanan untuk mencegah whistleblower memberikan laporan atau kesaksian. Bahkan tak menutup kemungkinan mereka yang merasa dirugikan dapat mengancam dan melakukan pembalasan dendam. Untuk itu, agar prak k pelaporan dan pengungkapan fakta oleh whistleblower dapat berjalan lebih efek f, dibutuhkan perubahan pengaturan di dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 pen ng untuk diterapkan oleh semua hakim dalam memutus perkara dan selalu dimonitor pelaksanaannya.³
Pada dasarnya, lahirnya undang-undang yang memfasilitasi jus ce collaborator dengan penegak hukum diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat tahun 1970- an. Fasilitas tersebut tak lain untuk menghadapi para maﬁa, yang sejak lama telah menerapkan omerta (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Maﬁoso Sicilia ). Untuk kejahatan terorisme, penggunaan jus ce collaborator diprak kkan di Italia (1979), Portugal (1980), Irlandia Utara, Spanyol (1981), Perancis (1986) dan Jerman (1989) sedangkan untuk kejahatan narkoba diterapkan di Yunani (1970),  Perancis,  Luksemburg  dan  Jerman.  Terminologi jus ce  collaborator dipergunakan berbeda di negara-negara tersebut seper  “ supergrasses ” (Irlandia), “ pen ” atau “ pen to ” (Italia) yang berar  “mereka telah bertobat” atau disebut “ callaboratore della gius zia ”.
Di  Indonesia,  prak k  perlindungan whistleblower dan jus ce  collabolator dilakukan  terhadap  Vincen us  Amin  Sutanto,  Agus  Condro  Prayitno,  Yohanes Waworuntu,  Susno  Duadji,  dan  Endin  Wahyudin.⁴  Kemudian  di  negara  asing,
3 Abdul Haris Semendawai (et.al.), Memahami Whistleblower, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011, hlm. xiv-xv.
4      Vincen us Amin Sutanto, mantan ﬁnancial controller di Asian Agri Group, melakukan pembobolan uang Asian Agri dengan membuat dua aplikasi transfer ﬁk f dari PT. Asian Agri Oils and Fats Ltd. ke Bank For s, Singapura
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
misalnya  pada  Colen  Rowey  (Amerika  Serikat),  Jeﬀrey  Wigand  (Amerika  Serikat), Shanmughan Manjunath (India), Yoichi Mitzuni (Jepang)⁵, dan sebagainya.
Lazimnya,  praktik  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  kejahatan terorganisasi (organized  crime). Berdasarkan  pologi  kejahatan, organized  crime adalah kejahatan yang paling rumit dan sulit pengungkapannya. Dalam kejahatan ini dimungkinkan juga jenis kejahatan lain seper white collar crime, corporate crime dan transnational  crime serta interna onal  crime .  Para  pelaku organized  crime tentunya adalah orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya yang mampu mengorganisasi peran, mo f dan tugas serta fungsinya masing-masing, baik sebelum kejahatan  dilakukan  hingga  penghilangan  jejak  setelah  kejahatan  dilakukan.  Jika dipandang  dari  jenis  pelaku  kejahatan, organized  crime dapat  juga  digolongkan sebagai white  collar  crime .  Di  sisi  lain, organized  crime dalam  hal  penggunaan metode pelaksanaan kejahatannya juga dimungkinkan menggunakan sarana berupa korporasi-korporasi  yang  sengaja  diorganisasi  sedemikian  rupa  untuk  melakukan kejahatan.  Jika  dipandang  dari  jenis  sarananya,  maka organized  crime dapat  juga digolongkan sebagai corporate crime. Selain itu terdapat juga organized crime yang dalam  melakukan kejahatannya melipu  lintas batas negara sehingga juga tergolong sebagai transna onal crime. Bahkan ada juga organized crime melipu interna onal crime karena  jenis  kejahatan  yang  diorganisasi  oleh  pelaku  termasuk  dalam kejahatan-kejahatan  yang  telah  ditetapkan  oleh  konvensi  internasional  sebagai interna onal crime.
Demikian  kompleksnya  dimensi  kejahatan organized  crime hingga  dalam  hal pendeﬁnisiannya pun para ahli mengalami kesulitan. Pierre Hauck dan Sven Peterke menyatakan bahwa:⁶
”Kejahatan terorganisir dapat digunakan untuk merujuk pada jenis tertentu kegiatan  kriminal  yang  rumit  dan  kompleks.  Senjata,  narko ka,  dan perdagangan  manusia  sering  dikaitkan  dengan  serangkaian enabling
dengan memalsukan tanda tangan dan kemudian memberi keterangan tentang penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Kemudian Agus Condro Prayitno dalam kasus dugaan suap Bank Indonesia (BI) kepada  Hamka  Yandu,  Yohanes  Waworuntu  mengenai  masalah  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum (Sisminbakum) dan Endin Wahyudin tentang kasus yang melibatkan suap terhadap  ga hakim agung.
5     Colen  Rowey  adalah  seorang  agen  khusus  FBI  yang  mengungkapkan  kelambanan  FBI  yang  mungkin menyebabkan terjadinya serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 di World Trade Center dan Pentagon . Jeﬀrey Wigand, seorang direksi di Bagian Riset dan Pengembangan (1988-1993) perusahaan rokok Brown and Williamson Tobacco Corpora on , yang memberi laporan atau kesaksian atas prak k manipulasi kadar niko n rokok yang diduga terjadi di perusahaan itu kemudian kisah ini diangkat ke layar lebar (1996) dengan judul ﬁlm ”The Insider” yang memenangkan Piala Oscar 1996. Shanmughan Manjunath, seorang manajer di perusahaan minyak  milik  negara  India,  yang  mengungkapkan  skema  penjualan  bensin  dak  murni  dan  Yoichi  Mitzutani, seorang presiden direktur perusahaan penyimpanan Nishinomiya Reizo di Jepang, yang melaporkan mengenai penipuan yang dilakukan oleh Snow Brand Food Co . telah melakukan pelabelan palsu.
6 Pierre  Hauck  dan  Sven  Peterke,  “Kejahatan  Terorganisir  dan  Kekerasan  Geng  dalam  Hukum  Nasional  dan Internasional” , Interna onal Review of The Red Cross, Volume 92, Number 878, June 2010, hlm. 45.
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
ac vi es seper   (ancaman)  kekerasan,  korupsi,  dan  pencucian  uang. Kejahatan  terorganisasi  dapat  digunakan  dalam  ar   organisasi  kriminal seper   kartel  narko ka  Kolombia  dan  Meksiko,  yakuza  Jepang,  triad  Cina atau maﬁa Italia dan Amerika Serikat.”
Kompleksitas dimensi organized crime , berimplikasi pada jarangnya pengaturan tentang kejahatan terorganisasi dalam hukum pidana nasional suatu negara. Sebagai contoh, dapat ditemukan pada hukum pidana India dalam Maharashtra Control of Organized Crime Act India Tahun 1999 yang mendeﬁnisikan kejahatan terorganisasi sebagai:⁷
”Kegiatan  yang  melanggar  hukum  secara  terus-menerus  oleh  seorang individu, secara sendiri atau bersama-sama, baik sebagai anggota sindikat kejahatan  terorganisasi  atau  atas  nama  sindikat  tersebut,  dengan menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  atau  in midasi  atau pemaksaan,  atau  cara  lain  yang  melanggar  hukum,  dengan  tujuan mendapatkan  manfaat  berupa  uang,  atau  mendapatkan  keuntungan ekonomi atau lainnya yang  dak semes nya untuk dirinya sendiri atau orang lain atau mempromosikan pemberontakan ( insurgency )”. Meskipun cukup sulit untuk memberikan deﬁnisi organized crime dalam konteks ini, organized crime dapat dideﬁnisikan sebagai suatu kejahatan dilakukan oleh lebih dari dua  orang  melalui sebuah  persekongkolan  atau  pemufakatan  bersama  untuk ber ndak  jahat  sesuai  dengan  peran  dan  tugas  masing-masing  (notabene  telah terbagi)  yang  kemudian  hasil  dari  kejahatan  tersebut  dibagi-bagi.  Adapun pemufakatan dan persekongkolan yang dimaksud termasuk di dalamnya melakukan, membantu,  turut  serta,  menyuruh,  menganjurkan,  memfasilitasi,  konsultasi,  dan lain-lain yang terkait dengan ak vitas manajerial dalam operasionalisasi kejahatan.
Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan ini mengkaji lebih detail model ideal perlindungan  hukum whistleblower dan jus ce  collabolator dalam  upaya penanggulangan organized  crime di  Indonesia  untuk  masa  mendatang (ius cons tuendum) . Diharapkan, nan nya ditemukan formulasi dan regulasi ideal bagi kebijakan legislasi untuk melakukan pembaharuan hukum pidana khusus dan hukum acara  pidana  untuk  diterapkan  pada  praktik  perlindungan  hukum  terhadap whistleblower dan jus ce collabolator yang terjadi di Indonesia mengacu pada model ideal tersebut .
B.  Orientasi  Perlindungan  terhadap Whistleblower dan Jus ce  Collabolator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
7 SATP,“Maharashtra Control of Organised Crime Act Pasal (e)”,
<h p://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/actandordinances/maharashtra1999.htm>, diunduh  tanggal 25 Mei 2013.
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia

## 1.  Lembaga Perlindungan
Persoalan krusial dan substansial lembaga perlindungan pada masa mendatang ( ius cons tuendum ) adalah dimensi tentang eksistensi lembaga yang kiranya paling ideal untuk menangani dan memberikan perlindungan terhadap seorang whistleblower maupun jus ce collaborator. Dimensi ini perlu mendapat perha an khusus, karena berkorelasi dengan proses penanganan laporan agar dapat ditangani secara tepat, cepat,  dan  efek f.  Seorang whistleblower maupun jus ce  collaborator harus mendapat perlindungan serta jaminan keamanan atas informasi yang diberikannya.
Dikaji  dari  peraturan  perundang-undangan  saat  ini  seorang whistleblower maupun jus ce collaborator dapat melapor kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi  Kepolisian  Nasional  dan  Komisi  Kejaksaan.  Permasalahan  yang  kemudian muncul dalam konteks ini yaitu banyaknya lembaga yang dapat menerima laporan dari  seorang whistleblower maupun jus ce  collaborator. Dari  perspek f  sistem peradilan pidana, dimensi ini berkorelasi dengan lembaga-lembaga yang berada di luar  sistem  peradilan  pidana  yang  mempunyai  legi masi  dalam  memberikan keringanan hukuman terhadap seorang whistleblower maupun jus ce collaborator. Kemudian  dari  perspek f  banyaknya  lembaga  yang  berwenang  menangani laporan  seorang whistleblower maupun jus ce  collaborator, akan  menimbulkan masalah tersendiri seper  konﬂik kewenangan antara aparat penegak hukum atau lembaga  satu  dengan  lainnya.  Misalnya,  dalam  pelaksanaan  UU  Nomor  13  Tahun 2006 terkait pemahaman atas fungsi, tugas dan kewenangan LPSK dalam konteks pemberian  perlindungan  terhadap  seorang whistleblower maupun jus ce collaborator .
Pelaksanaan  tugas  tersebut  potensial  bersinggungan  dengan  kewenangan penegak hukum lain (kepolisian, kejaksaan dan KPK) khususnya terkait pelaksanaan Pasal  10  UU  Nomor  13  Tahun  2006.  Konsekuensi  logisnya,  diperlukan  suatu penegasan atas kewenangan, fungsi dan tugas serta koordinasi antar lembaga untuk melakukan  perlindungan  terhadap whistleblower maupun jus ce  collaborator sehingga  diharapkan  hubungan  dan  koordinasi  antar  lembaga  tersebut  dak megalami  kendala  ke ka  dilakukan  implementasi  praktik  dan  pelaporan  terhadap seorang whistleblower maupun jus ce collaborator.
Adanya  sistem  pengajuan  permohonan  perlindungan  terlebih  dahulu  kepada LPSK yang kemudian dilanjutkan dengan proses penilaian, akan memakan waktu dan energi para whistleblower dan/atau jus ce collaborator sehingga birokrasi demikian akan  menyulitkan  mereka  yang  memiliki  keterbatasan  akses  misalnya  berada  di daerah pelosok yang jauh dari Kantor LPSK di Jakarta. Hal ini tentu akan membuat pelayanan perlindungan mereka menjadi kurang efek f dan eﬁsien. Oleh karena itu,
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
apabila eksistensi LPSK tetap dipertahankan karena secara fungsional   dibutuhkan sebagai salah satu sub-sistem peradilan pidana sebagaimana penegak hukum lain (untuk menguatkan LPSK kewenangan dalam reformulasi hukum acara pidana agar dak terjadi tumpang  ndih dengan penegak hukum dan menghilangkan anggapan saling intervensi), maka perlu didirikan kantor-kantor LPSK di daerah, bahkan bila perlu  di  se ap  kabupaten  dan  kota.  Sedangkan,  apabila  eksistensi  LPSK  yang notabene  adalah ad  hoc atau  sementara,  maka  kantor-kantor  perwakilan  LPSK  di daerah  tersebut  dak  diperlukan  karena  anggaran  negara  yang  dikeluarkan  akan besar sekali. Selain itu di njau dari perspek f asas peradilan sederhana, cepat dan biaya  ringan,  penggemukan  ins tusi  sistem  peradilan  pidana  lambat  laun  akan menghambat  proses  penyelesaian  perkara  pidana,  sehingga  kewenangan perlindungan saksi, pelapor dan jus ce collaborator tersebut dilekatkan pada unit internal  dari  penegak  hukum  misalnya  unit  perlindungan  khusus  di  kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.
Idealnya  dari  kajian  perspek f  perbandingan  kelembagaan,  dibuat  peraturan tentang  lembaga  yang  mengatur,  menangani  dan  berwenang  khusus  terhadap whistleblower maupun jus ce  collaborator secara  tersendiri  dan  bersifat  integral seper   di  Amerika  Serikat  dengan The  US  Oﬃce  of  Special  Counsel (OSC) sesuai dengan sistem peradilan pidana yang hendak dibangun. Konsekuensi logisnya adalah diperlukannya suatu pembaharuan sistem hukum termasuk ketentuan hukum acara pidana  yang  sesuai  dengan  jiwa,  sistem,  kultur  masyarakat  Indonesia  yang berkorelasi dengan sistem peradilan pidana Indonesia pada khususnya.
2.  Konsep Pendekatan Keadilan Restora f ( Restora ve Jus ce Approach ) Konsep pendekatan keadilan restora f⁸ ( restora ve jus ce approach ) kiranya rela f
8 Keadilan restora f (restora ve jus ce), yang diperkenalkan pertama kali oleh Albert Eglash, diar kan sebagai suatu  alterna f  pendekatan  res tu f  terhadap  pendekatan  keadilan  retribu f  dan  keadilan  rehabilita f  (J. Hudson dan Galaway, Res tu on in Criminal Jus ce, Massachusetts, Lexington, USA, 1977, hlm. 95). Oleh karena itu,  prinsip-prinsip  umum  pendekatan  restora f  adalah  prinsip  penyelesaian  yang  adil (due  process), perlindungan yang setara, hak-hak korban, proporsionalitas, praduga tak bersalah dan hak bantuan konsultasi atau  penasihat  hukum  (Ruﬁnus  Hotmaulana  Hutauruk, Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  melalui Pendekatan Restora f Suatu Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Graﬁka, 2013, hlm. 126-136). Pasal 1 angka 6 UU Nomor  11  Tahun  2012  menyebutkan  keadilan  restora f  adalah  penyelesaian  perkara  ndak  pidana  dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Howard Zehr menyebutkan bahwa, “Restora ve jus ce is touded as a long-overdue third model or a new 'lens' a way  of  hopping  oﬀ  the  seesaw,  of  heading  more  consistently  in  a  new  direc on  while  enrolling  both  liberal poli cans  who  support  the  welfare  model  and  conserva ves  who  support  the  jus ce  model” (Howard  Zehr, “Retribu ve Jus ce, Restora ve Jus ce, New Perspec ves on Crime and Jus ce: Occasional Papers of the MCC Canada Vic ms Oﬀender Ministeries Program the MCC” , U.S. Oﬃce of Criminal Jus ce , No. 4, Canada Vic m Oﬀender Ministries Program, Ontario, 1985, hlm. 10) dan Tony Marshall menyebutkan, “Restora ve jus ce is a process whereby all the par es with a stake in a par cular oﬀence together to resolve collec vely how to deal with
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
tepat  untuk  diterapkan  pada  perlindungan  hukum whistleblower dan jus ce collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia pada masa mendatang.  Ada  beberapa  argumentasi  yang  dapat  dikemukakan  dalam  hal  ini mengenai  mengapa  konsep  pendekatan  keadilan  restora f  yang  dikedepankan, yaitu:⁹ a.  Asas equality  before  the  law dan  asas non-impunity dalam  hal  penanganan perlindungan  hukum  terhadap whistleblower dan jus ce  collaborator dalam upaya  penanggulangan organized  crime rela f  dak  dapat  diterapkan  karena ndak pidana organized crime terlalu kompleks, mul  dimensional dan melintasi batas  negara,  sehingga  pengungkapannya  mutlak  memerlukan whistleblower dan jus ce  collaborator. Konsekuensi  logisnya,  dak  semua  orang  harus diperlakukan  sama  karena  terdapat  aspek  tertentu  yang  membedakan  orang tersebut dengan orang lain. Perbedaan itu membuka ruang dan dimensi bahwa seseorang  dapat  saja  dak  dijatuhi  pidana  asal  bertanggung  jawab  atas perbuatannya  dengan  melakukan  pemulihan  keseimbangan  seper   keadaan semula  ( res tu o  in  integrum )  akibat  perbuatan  yang  telah  dilakukannya. Tegasnya,  dalam  hal  ini  diterapkan  asas  kesamaan  hukum  yang  adil  ( equality before the jus ce ); b.  Konsep pendekatan restora ve jus ce berlandaskan pada asas ke daksamaan sebagai  keadilan.  Kontribusi  yang  diberikan  oleh jus ce  collaborator dalam mengungkap  kasus  korupsi  ini  dijadikan  dasar  yang  membedakannya  dengan koruptor biasa, sehingga kontribusi jus ce collaborator ini menjadi dasar untuk menghindarkannya dari pemidanaan;
c.  Pengungkapan kasus rumit dengan perlindungan hukum terhadap whistleblower dan jus ce collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime melalui pendekatan keadilan restora f ( restora ve jus ce approach ) akan memberikan dorongan  keberanian  dalam  mengungkapkan  kebenaran  serta  perasaan  dak takut,  sehingga  diharapkan  berdampak  pada  besarnya  keinginan  orang  lain untuk menjadi seorang whistleblower dan jus ce collaborator ; d.  Penjatuhan  pidana  terhadap whistleblower dan jus ce  collaborator dalam perkara  yang  termasuk organized  crime pada  hakikatnya  adalah  untuk memanusiakan  manusia  agar  menjadi  orang  yang  baik.  Hal  tersebut  sejalan
the a ermath of the oﬀence and its implica ons for the future” (Tony Marshall, “Restora ve Jus ce on Trial in Britain, in Restora ve Jus ce on Trial: Pi alls and Poten als of Vic m-Oﬀender Media on-Interna onal Research Perspec ves”, dalam  buku  yang  disusun  oleh  H.  Messmer  dan  H.U.  O o  Dordrecht  (eds.),  Boston:  Kluwer Academic Publishers, 1992, hlm. 11).
9 Yu rsa Yunus, “Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Jus ce Callaborator: Solusi Akselerasi Pelaporan Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia”, Paper  disampaikan  dalam  Konferensi  Kebijakan  Perencanaan
Pembangunan Nasional 2013 , hlm. 16.
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
dengan  eksistensi  UU  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  yang menyatakan  bahwa  lembaga  pemasyarakatan  merupakan  tempat  untuk membuat  narapidana  menjadi  orang  yang  baik.  Filsafat  pemidanaan  dan penjatuhan pidana di Indonesia bukan berdasarkan ﬁlsafat retribu f, melainkan ﬁlsafat  integra f.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  keadilan  restora f  harus diutamakan oleh Indonesia; dan e.  Konsep pendekatan restora ve jus ce di satu sisi dengan perlindungan hukum whistleblower dan jus ce collaborator . Di sisi lainnya, adanya reward sekaligus tanggung jawab bagi whistleblower dan jus ce collaborator diharapkan dapat mengungkap perkara secara signiﬁkan yang berdimensi organized crime. Dalam dimensi ini, memang diperlukan perlindungan khusus bagi whistleblower dan jus ce  collaborator. Hal  ini  ada  lain  karena  para whistleblower dan jus ce collaborator dak akan berani memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan dialami karena tekanan, in midasi bahkan terancam keselamatan jiwanya. Perlindungan khusus ini pen ng karena organized crime tersebut menimbulkan masalah  dan  ancaman  serius  terhadap  stabilitas  ekonomi,  perdagangan, ancaman dan keter ban masyarakat yang meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.
Pada  dasarnya,  konsep pendekatan restora ve  jus ce membuat  seseorang berani untuk menjadi seorang whistleblower dan jus ce collaborator dalam perkara yang termasuk organized crime. Keputusan dan pendirian seseorang untuk menjadi seorang whistleblower dan jus ce  collaborator perlu  diapresiasi  dengan  baik sehingga membangun kesadaran dan polarisasi berpikir bahwa keputusan tersebut akan sangat berguna dan mempunyai jasa dalam rangka mengungkapkan perkara organized crime. Konsekuensinya, sanksi pidana yang akan dijatuhkan hakim kepada seorang whistleblower dan jus ce  collaborator memiliki  dimensi  keadilan. Pemidanaan yang berdimensi keadilan tersebut, membawa pemidanaan seseorang sesuai asas pemasyarakatan sekaligus memanusiakan narapidana atau pelaku  ndak pidana menjadi manusia yang baik.

## 3.   Syarat dan Jenis Perlindungan
Syarat  dan  jenis  perlindungan  kepada whistleblower dan jus ce  collaborator berorientasi pada ketentuan Pasal 37 ayat (3) Konvensi PBB An  Korupsi 2003 yang dira ﬁkasi  Indonesia  dengan  UU  Nomor  7  Tahun  2006.  Ketentuan  tersebut menentukan bahwa:
“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domes c law, of gran ng immunity from prosecu on  to  a  person  who  provides  substan al  coopera on  in  the inves ga on or prosecu on of an oﬀence established in accordance with this
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
Conven on” (Se ap negara peserta wajib memper mbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan  dari  penuntutan  bagi  orang  yang  memberikan  kerja  sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu  ndak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini).
Ide  dasar  perlindungan  berupa  imunitas  terhadap jus ce  collaborator tersebut iden k dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006. Pemberian imunitas  dapat  dijadikan  sebagai bargain  posi on bagi  para  pelaku  ke ka memberikan  informasi  akurat  dan  berkualitas  kepada  aparat  penegak  hukum.  Hal tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  32  Konvensi  PBB  An   Korupsi  2003  yang mewajibkan  untuk  memberikan  perlindungan.  Pemberian  perlindungan  kepada jus ce collaborator diharapkan dapat mengungkap jaringan kasus organized crime sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  24  Konvensi  Palermo  tentang Transna onal Organize Crime tentang protec on of witnesses atau perlindungan saksi bahwa:
a.  Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide eﬀec ve  protec on  from  poten al  retalia on  or  in mida on  for  witnesses  in criminal proceedings who gives tes mony concerning oﬀences covered by this Conven on and, as appropriate, for their rela ves and other persons close to them.
b.  The measures envisaged in Paragraph 1 of this ar cle may include, inter alia, without  prejudice  to  the  rights  of  the  defendant,  including  the  right  of  due process:
1)  Establishing procedures for the physical protec on of such persons, such as, to the extend necessary and feasible, reloca ng them and permi ng, where appropriate,  non  disclosure  of  informa on  concerning  the  iden ty  and whereabouts of such persons;
2)  Providing  eviden ary  rules  to  permit  witness  tes mony  to  be  given  in  a manner that ensures the safety of the witness, such as permi ng tes mony to be given through the use of communica ons technology such as video links or other adequate means.
c.  States  Par es  shall  consider  entering  into  agreements  or  arrangements  with other States for the reloca on of persons referred to in Paragraph 1 of this ar cle.
d.  The  provisions  of  this  ar cle  shall  also  apply  to  vic ms  insofar  as  they  are witnesses.
Selanjutnya, konteks di atas memperlihatkan bahwa seorang whistleblower dan jus ce collaborator merupakan pelapor yang diduga melakukan  ndak pidana atau pelaku dari  ndak pidana yang dilaporkannya. Maka demikian, syarat untuk dapat dilindunginya  seorang whistleblower dan jus ce  collaborator adalah mengakui keterlibatannya dalam perkara organized crime , mau melakukan kerja sama secara
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
integral,  koopera f  dan  par sipa f  dengan  aparat  penegak  hukum  dalam mengungkapkan  kasus  tersebut,  serta  mau  melakukan  pengembalian  terhadap kerugian yang di mbulkan akibat  ndak pidana organized crime tersebut. Kemudian dengan  ber k  tolak  kepada  ide  dan  syarat  perlindungan,  selanjutnya  jenis perlindungan  yang  mungkin  dapat  diperoleh  seorang whistleblower dan jus ce collaborator adalah perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata dari laporannya,  perlindungan  terhadap  tuntutan  pidana  dan/atau  perdata  atas  kasus atau  perkara  yang  telah  dilaporkannya,  dan  perlindungan  dari  tuntutan  pidana dan/atau perdata atas kasus yang lain.
C.  Model  Ideal  Perlindungan  Hukum  terhadap Whistleblower dan Jus ce Collabolator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia p 1.  Model  Hak-hak  Prosedural  atau  Model  Par sipasi  Langsung  atau  Ak f  ( The Procedural Rights Model/Par e Civile Model/Civil Ac on System ) Model ini memungkinkan peran ak f saksi korban/pelapor dalam proses peradilan pidana  seper   membantu  jaksa/penuntut  umum,  dilibatkan  dalam  se ap  ngkat pemeriksaan  perkara,  wajib  didengar  pendapatnya  apabila  terpidana  dilepas bersyarat,  memberi  per mbangan  dalam  menentukan  pidana  ( vic m  opinion statement ) dan sebagainya.¹⁰  Adanya keterlibatan saksi korban/pelapor mempunyai segi posi f dalam penegakan hukum seper  memenuhi semangat pembalasan saksi korban/pelapor  serta  meningkatkan  arus  informasi  kepada  hakim.  Ada  juga  segi nega f  karena  par sipasi  ak f  saksi  korban/pelapor  dalam  pelaksanaan  proses peradilan  pidana  yaitu  dapat  menyebabkan  konﬂik  antara  kepen ngan  umum  di bawah kepen ngan pribadi saksi korban/pelapor yang dapat memicu dendam baru yang menjurus pada secondary vic miza on . Pada hakikatnya, negara-negara Anglo Saxon yang  sistem  peradilan  pidananya  dibangun  atas  dasar adversary  or  ba le model , model ini akan menimbulkan kesulitan untuk melibatkan peranan pihak ke ga (korban). Sebaliknya, dalam sistem Eropa Kon nental yang memberlakukan sistem Inquisitur yang lebih terbuka kemungkinan untuk memberikan ruang gerak kepada kontribusi korban selama persidangan karena persidangan bukan merupakan legal
10  Korban kejahatan dipergunakan dalam beberapa terminologi dikaji dari perspek f ilmu kriminologi, vik mologi dan hukum posi f Indonesia (ius cons tutum) sesuai sistem peradilan pidana Indonesia yaitu sebagai pelapor (Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 32-34 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo. UU Nomor 15 Tahun 2003, Pasal 83-87 UU Nomor 8 Tahun 2010) , pengadu (Pasal 72 KUHAP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP) , pihak  ke ga  yang  berkepen ngan  (Pasal  80,  81  KUHAP) , pihak  ke ga  yang  dirugikan (Pasal  98,  99 KUHAP) , dan perseorangan, masyarakat dan negara (Pasal 18, 41, 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001). Pada hakikatnya, secara konseptual, korban kejahatan  dak diakui eksistensinya sebagai pihak yang dirugikan karena kejahatan dalam perspek f hukum pidana sehingga korban bukan merupakan pihak/bagian dari sistem  peradilan  pidana.  Konsekuensi  logisnya,  ada  implikasi  dalam  sistem  peradilan  pidana  yaitu  dak  ada korelasi yang jelas antara korban, pelanggar hukum pidana (tersangka, terdakwa, terpidana), polisi dan jaksa penuntut umum.
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
contest antara jaksa dan pengacara/pelaku.¹¹
2.  Model Pelayanan atau Model Par sipasi secara Tidak Langsung atau Model
Pasif ( The Services Model )
Dimensi ini menekankan pada pemberian gan  kerugian dalam bentuk kompensasi, res tusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan  tertekan  akibat  kejahatan.¹²  Penekanan  model  ini  diletakkan  pada  perlu diciptakannya standar baku bagi pembinaan korban kejahatan (saksi korban/pelapor) yang  dapat  digunakan  oleh  polisi.  Contoh  pembinaan  di  sini  yakni  dalam  bentuk pedoman sebagai no ﬁkasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat res tu f dan dampak  pernyataan-pernyataan  saksi  korban  sebelum  pidana  dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani oleh polisi dan para penegak hukum lain.
Keuntungan model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian  dari  yang  dinamakan  sebagai integrity  of  the  system  of ins tu onalized  trust dalam  kerangka  perspek f  komunal.  Saksi  dan/atau  korban (saksi korban/pelapor) akan merasa dijamin kepen ngannya dalam suasana ter b sosial yang adil sehingga tercipta suasana ter b, terkendali, dan saling mempercayai. Keuntungan lainnya dari model ini adalah dapat menghemat biaya, karena dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat memper mbangkan kerugian- kerugian  yang  diderita  oleh  saksi  dan  atau  korban  dalam  rangka  menentukan kompensasi bagi korban.
Kelemahan model ini antara lain: kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi,  jaksa  dan  pengadilan  untuk  selalu  melakukan  ndakan- ndakan  tertentu kepada saksi dan atau korban, dianggap membebani aparat penegak hukum karena semuanya  didasarkan  atas  sarana  dan  prasarana  yang  sama.  Eﬁsiensi  juga  akan terganggu  sebab  pekerjaan  yang  bersifat  profesional  dak  mungkin  digabungkan dengan  urusan-urusan  yang  dianggap  dapat  mengganggu  efisiensi.  Model  ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh  polisi,  jaksa,  dan  hakim,  misalnya  pelayanan  kesehatan,  pendampingan, pemberian kompensasi, gan  rugi, serta res tusi. Masalah yang  mbul dalam model ini adalah untuk memantau apakah pelayanan itu benar-benar diterima oleh saksi dan korban.¹³
11  Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Indonesia dalam Teori dan Prak k, Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm. 211. 12 Ibid.
13  Imam Turmudhi, “Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Kasus Korupsi berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)”, Jakarta: Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan An  Korupsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011 , hlm. 51-52.
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia

## 3.  Model Persuasif/Par sipa f
Model persuasif/par sipa f merupakan perlindungan terhadap whistleblower dan jus ce  collaborator yang  bersifat  menyeluruh  yang  melibatkan  komponen  sistem peradilan  pidana  yaitu  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  lembaga pemasyarakatan/pemasyarakatan,  dan  KPK  untuk  perkara  korupsi.  Tugas  dan kewenangan dari kepolisian adalah sebagai lembaga penyidikan terhadap perkara pidana  umum  dan  pidana  khusus.  Lembaga  kejaksaan  merupakan  lembaga  yang melakukan  penuntutan  terhadap  perkara  pidana  umum  dan  pidana  khusus  yang dilimpahkan  oleh  lembaga  kepolisian.  KPK  merupakan  lembaga  yang  berwenang melakukan  penyidikan  dan  sekaligus  penuntutan  terhadap  perkara  ndak  pidana korupsi  yang  bersifat extraordinary  crime ke  pengadilan  ndak  pidana  korupsi. Berikutnya  lembaga  pengadilan  yang  mempunyai  tugas  dan  kewenangan  untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata, pidana umum, dan pidana khusus  yang  diajukan  kepada  KPK.  Lembaga  pemasyarakatan/pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana dengan tugas dan wewenang sebagai tempat pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan.
Model persuasif/par sipa f sesuai sistem peradilan pidana dalam ar  sempit ini terlihat dari bagan 1 berikut ini.

## Bagan 1: Model Persuasif/Par sipa f sesuai
Sistem Peradilan  Pidana dalam Ar  Sempit
Model  ini  menimbulkan  permasalahan  terkait  dengan  eksistensi  LPSK.  Apabila eksistensi  LPSK  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  13  Tahun  2006  tetap dipertahankan atau LPSK dimodiﬁkasi dengan memperluas kewenangannya, maka
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
seharusnya  LPSK  dimasukkan  dalam  komponen  sistem  peradilan  pidana  yang diperluas dalam KUHAP masa mendatang. Hal tersebut juga berlaku apabila ingin membangun lembaga baru bersifat independen dan mandiri yang bertugas untuk menangani secara khusus kasus whistleblower dan jus ce collaborator sebagaimana dikenal  di  Amerika  Serikat,  Jerman,  Belanda,  dan  negara-negara  lain.
Model persuasif atau par sipa f sesuai sistem peradilan pidana dalam ar luas terlihat dari model bagan 2 berikut ini.
Bagan 2: Model Persuasif/Par sipa f sesuai
Sistem Peradilan Pidana dalam Ar  Luas
Model persuasif/par sipa f, baik sesuai dengan sistem peradilan pidana dalam ar   sempit  maupun  ar   luas,  bersifat  integral  yang  antar  komponen-komponen tersebut saling berkorelasi satu dengan lainnya. Apabila seorang whistleblower dan jus ce collaborator melapor kepada satu lembaga saja, maka keseluruhan komponen lembaga tersebut akan melindungi. Aspek posi f dapat dikedepankan dalam dimensi ini  sehingga  rela f  dapat  menghindari  kriminalisasi whistleblower dan jus ce collaborator. Model perlindungan persuasif/par sipa f ini akan memberi rasa aman, menghindarkan  rasa  takut  terhadap  tuntutan  pidana  dan/atau  perdata  serta mempunyai dimensi kepas an hukum ( rechtszekerheid ) kepada whistleblower dan jus ce collaborator.
4.   Model Perlindungan Komprehensif
Model  perlindungan  komprehensif  ini  direkomendasikan  oleh  Yu rsa  Yunus. Perlindungan jus ce  collaborator harus  dilakukan  secara  komprehensif  atau
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
menyeluruh mulai dari: (1) tahap pemberian laporan oleh jus ce collaborator ; (2) tahap penindaklanjutan laporan yang terdiri atas penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan;  dan  (3)  tahap  putusan  oleh  pengadilan  atas  kasus  korupsi  yang dilaporkan tersebut. Model ini dapat dilihat dalam bagan 3 berikut ini.

## Bagan 3:
Perlindungan Komprehensif bagi Jus ce Collaborator
Perlindungan komprehensif ini dimaksudkan agar jus ce collaborator dituntut oleh  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  atas  laporannya.  Namun,  tuntutan  balik tersebut  justru  memberikan  dampak  nega f  terhadap  upaya  pemberantasan korupsi,  sehingga  bagi jus ce  collaborator putusan  pengadilan  yang  dijatuhkan bersifat tetap ( inkracht ) atas kasus yang dilaporkannya tersebut.¹⁴

## 5.   Model Penjatuhan Pidana Bersyarat
Hakikat model penjatuhan pidana bersyarat adalah mengelaborasi SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UNCAC/Konvensi PBB An  Korupsi 2003.
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
Seorang whistleblower merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan  ndak pidana  tertentu  dan  bukan  salah  satu  dari  pelaku  kejahatan  yang  dilaporkannya. Kemudian  terhadap  saksi  pelaku  yang  bekerja  sama (jus ce  collaborator) ,  pelaku merupakan  salah  satu  pelaku  ndak  pidana  tertentu,  mengakui  kejahatan  yang dilakukannya,  bukan  sebagai  pelaku  utama  dalam  kejahatan  tersebut  serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Jaksa penuntut umum dalam  tuntutan  pidananya  menyatakan  yang  bersangkutan  telah  memberikan keterangan  dan  buk -buk   yang  sangat  signiﬁkan  sehingga  penyidik  dan/atau penuntut  umum  dapat  mengungkap  ndak  pidana  secara  efek f,  mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu  ndak pidana. Atas bantuan tersebut, maka jus ce collaborator dapat  dijatuhkan  pidana  bersayarat  khusus  dan/atau  pidana  penjara  yang  paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbuk  bersalah dalam perkara tersebut. Dalam  pemberian  perlakuan  khusus  berupa  keringanan  pidana,  hakim  wajib memper mbangkan keadilan masyarakat.
Hakikat model ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UNCAC/Konvensi PBB An  Korupsi 2003 yang berbunyi, “ Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mi ga ng punishment of an accused person who provides substan al coopera on in the inves ga on or prosecu on of an oﬀence established  in  accordance  with  this  Conven on ”  (Se ap  negara  peserta  wajib memper mbangkan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi keringanan hukuman  bagi  seorang  pelaku  yang  memberikan  kerja  sama  substansial  dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam Konvensi ini). Dalam  praktiknya,  model  penjatuhan  pidana  bersyarat  ini  telah  dilakukan  oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 920K/Pid.Sus/2013 terhadap terdakwa Thomas  Claudius  Ali  Junaidi  dengan ra o  decidendi. Putusan  Mahkamah  Agung tersebut  membenarkan  alasan  kasasi  terdakwa  sebagai jus ce  collaborator, kemudian  Mahkamah  Agung  membatalkan  putusan  pengadilan  nggi  terkait, mengadili  sendiri  dengan  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  selama  1  tahun dengan  ketentuan  pidana  tersebut  dak  perlu  dijalani  kecuali  di  kemudian  hari terdakwa  melakukan  ndak  pidana  sebelum  masa  percobaan  selama  2  tahun berakhir.  Putusan  Mahkamah  Agung  ini  menerobos  ketentuan  pidana  minimal selama 5 tahun sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan kepada terdakwa.

## 6. Model Perlindungan melalui Teleconference
Salah  satu  bentuk  perlindungan  terhadap whistleblower dan jus ce  collaborator yang  merasa  terancam  jiwanya  ke ka  dilakukan  pemeriksaan  di  persidangan khususnya dalam penanganan perkara organized crime adalah melalui pemeriksaan teleconference. Pemeriksaan demikian dalam hukum posi f Indonesia sebenarnya
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
belum  diatur,  namun  pada  praktiknya  telah  dikenal  dan  dilakukan.  Pada  awalnya, persidangan  menggunakan  media teleconference ini  mengundang  perdebatan panjang. Ada yang menyetujui, namun tak sedikit pula yang   menentang. Apabila dilihat  dalam  prak k  dunia  peradilan  di  Indonesia,  media teleconference pernah digunakan  dalam  persidangan  Rahardi  Ramelan,  dalam  Pengadilan  HAM Ad  Hoc , perkara  Abu  Bakar  Ba'asyir  dan  kasus  Bom  Bali  dengan  terdakwa  Ali  Gufron  alias Muhklas  ( teleconference kesaksian  Wan  Min  bin  Wan  Mat  dari  Malaysia). Teleconference sebagai bentuk kemajuan teknologi dalam hukum acara pidana dapat dijadikan salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran material sehingga sangat memungkinkan dan rasional untuk dipergunakan dalam  pemeriksaan di persidangan terhadap whistleblower dan jus ce  collaborator dalam  upaya  penanggulangan organized  crime di  Indonesia  pada  masa  mendatang . Urgensi,  eksistensi  dan relevansi adanya media teleconference ini diakui oleh M. Mohammad Saleh dalam pernyataannya sebagai berikut:
“Pada  tahun  2002  ke ka  saya  menjabat  sebagai  Ketua  Pengadilan Negeri/Niaga/HAM  Jakarta  Pusat  dalam  memberikan  perlindungan  pada whistleblower dan jus ce  collaborator yaitu  pada  saat  persidangan  Abu Bakar  Ba'asyir  dengan  dakwaan  melakukan  ndak  pidana  makar. Pemeriksaan  saksi-saksi  yang  berada  di  Singapura  dan  Malaysia  dengan melalui teleconference saat  itu  belum  diundangkan  Undang-Undang Terorisme  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Saat  itu, belum  ada  undang-undang  yang  mengakomodasi  pembuk an  melalui teleconference. Perkembangan teknologi memang lebih cepat dibandingkan dengan  perkembangan  hukum,  oleh  karena  itu  demi  mencari  kebenaran materiil mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berada di Singapura dan Malaysia terutama mereka yang ikut kegiatan yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir  di  Malaysia  dan  Singapura  pada  saat  itu  ( jus ce  collaborator ). Teleconference tersebut cukup memberikan gambaran bagi majelis tentang kegiatan Abu Bakar Ba'asyir di kedua negara itu”.¹⁵

## D.  Penutup
Model ideal perlindungan hukum bagi whistleblower dan jus ce collaborator dalam upaya  penanggulangan organized  crime di  Indonesia  pada  masa  mendatang hendaknya berorientasi pada: model hak-hak prosedural atau par sipasi langsung
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
15  Mohammad  Saleh,  “ Keynote  Speech Wakil  Ketua  Mahkamah  Agung  Bidang  Yudisial dalam  Rapat  Koordinasi antara LPSK dengan Unsur Aparat Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana dengan Tema ‘Membangun Sistem Perlindungan dan Pemberian Penghargaan kepada Jus ce Collaborator (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) pada Tindak Pidana Terorganisasi’ ”, Majalah Varia Peradilan , Tahun XXVII, No. 333, Agustus 2013, hlm. 8.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
atau ak f ( the procedural rights model/par e civile model/civil ac on system ); model pelayanan atau model par sipasi  dak langsung atau model pasif ( the service model ); model  persuasif  atau  par sipasi,  model  perlindungan  komprehensif;  model penjatuhan pidana bersyarat dan model perlindungan melalui teleconference .
Perlu dipikirkan secara lebih mendalam mengenai opsi mempertahankan LPSK sesuai status quo atau membentuk LPSK baru dengan   kewenangan yang diperluas atau lembaga baru bersifat mandiri dan independen yang mengatur secara khusus tentang whistleblower dan jus ce  collaborator sebagaimana  dikenal  di  Amerika Serikat, Afrika Selatan, Belanda, Jerman, Albania dan sebagainya. Selain itu, pen ng dibuat regulasi baru sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 13 Tahun 2006 dan hukum posi f Indonesia lainnya yang mengatur mengenai whistleblower dan jus ce collaborator sehingga perlindungan tersebut bersifat lebih lengkap, memadai, dan komprehensif. Per mbangan  yang  mendalam  dari  berbagai  sudut  pandang mengenai perlu atau  daknya dilakukan penuntutan atau penjatuhan pidana ringan berupa  pidana  percobaan  terhadap whistleblower dan jus ce  collaborator, khususnya dalam upaya penanggulangan organized crime sangat diperlukan.

## Da ar Pustaka
Buku Abdul Haris Semendawai (et.al.), Memahami Whistleblower, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011. Hudson, J. dan Galaway, Res tu on in Criminal Jus ce, Lexington, Massachusetts, USA, 1977.

## Dokumen Lain
Hauck, Pierre dan Sven Peterke, “Kejahatan Terorganisir dan Kekerasan Geng dalam Hukum  Nasional  dan  Internasional”, Interna onal  Review  of  The  Red  Cross, Volume 92, Number 878, June 2010. Imam  Turmudhi,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Whistleblower Kasus  Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan  Korban  (Studi  Kasus  Susno  Djuadji)”,  Program  Studi  Pasca  Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan An  Korupsi, Jakarta, Juli 2011.
Mohammad Saleh, “ Keynote Speech Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dalam Rapat Koordinasi antara LPSK dengan Unsur Aparat Penegak Hukum dalam Proses  Peradilan  Pidana  dengan  Tema  'Membangun  Sistem  Perlindungan  dan Pemberian  Penghargaan  Kepada Jus ce  Collaborator (Saksi  Pelaku  yang
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia
Bekerjasama)  pada  Tindak  Pidana  Terorganisasi'”, Majalah  Varia  Peradilan, Tahun XXVII, No. 333 , Agustus 2013.
SATP,  “Maharashtra  Control  of  Organised  Crime  Act  (Pasal  2  (e))”, <h p://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/actandordinances /maharashtra1999.htm>, diunduh  tanggal 25 Mei 2013.
Yu rsa Yunus,  “Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Jus ce Callaborator : Solusi  Akselerasi  Pelaporan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia”, Paper disampaikan dalam Konferensi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional
2013 .
Lilik Mulyadi: Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia