## KAWISTARA
VOLUME 7 No. 2, 17 Agustus 2016 Halaman 113-224

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAS MIKRO: KONSEP DAN IMPLEMENTASI

## Dewi R Indrawati
Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Surakarta Email: dw_indrawati@yahoo.com

## San Afri Awang, Lies Rahayu W Faida, dan Ahmad Maryudi
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

## ABSTRACT
Community  empowerment should more emphasis on community self-reliance. In practice, many community development activities were not in accordance with the concept of community empowerment. This study aims to examine the implementation of community empowerment in watershed management in Sub-watershed of Keduang. This research was conducted in three micro watersheds in Sub-watershed of Keduang, namely micro watershed of Naruan, Pohbener, and Jlegong. Data collection was done through Focus Group Discussion (FGD) and in-depth interviews. Analyses were conducted with a qualitative descriptive approach. The results shows that the community empowerment in watershed management has not yet meet the concept of community empowerment and has not be able to be said successful, because the community does not have power or authority to take decisions autonomously. In addition, community participation is still the participation of consultation and the participation mobilized by incentives or assistance.
Keywords: Community Empowerment; Management; Participation; Watershed.

## ABSTRAK
Pemberdayaan masyarakat seharusnya lebih menekankan pada kemandirian masyarakat. Dalam prakteknya, banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Sub DAS Keduang. Penelitian dilakukan di tiga DAS mikro di Sub DAS Keduang yaitu DAS mikro Naruan, Pohbener dan Jlegong. Pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam. Analisis dilakukan dengan pen- dekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS belum sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat dan belum bisa dikatakan berhasil, karena masyarakat belum memiliki daya atau kuasa untuk bisa mengambil keputusan secara otonom. Selain itu, partisipasi masyarakat masih merupakan partisipasi konsultasi dan partisipasi yang dimobilisasi oleh insentif.
Kata kunci: DAS; Partisipasi; Pemberdayaan masyarakat; Pengelolaan.
PENGANTAR Pemberdayaan masyarakat dalam pe- nge lolaan  dasar  aliran  sungai  (selanjutnya disebut  DAS) semakin mendapat perhatian dilihat dari banyaknya penulis yang menyata- kan tentang pentingnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan DAS (Ohno, 2010). Pemberdayaan masya- rakat dalam pengelolaan DAS juga menjadi perhatian pemerintah. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya pasal-pasal ten tang pemberdayaan masyarakat dalam penge- lolaan DAS di dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS yaitu  Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air, serta Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012 tentang  Pengelolaan  DAS. Kemudian pada  tahun  2014,  Menteri  Kehutanan  juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.17/Menhut-II/2014 yang secara khusus mengatur tentang tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS. Bahkan sebelum dikeluarkannya per- aturan-peraturan tersebut, pemerintah juga  telah  melakukan  kegiatan-kegiatan pengelolaan DAS yang menempatkan pem- ber dayaan masyarakat sebagai salah satu kegiatan pokok. Kegiatan tersebut antara lain Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA), Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT), dan pembangunan Areal Model DAS Mikro (MDM).
Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dalam  penge lolaan  DAS sangat diperlukan. Hal ini tidak mengherankan karena sebagian besar wilayah DAS, khususnya DAS yang padat penduduk seperti di Pulau Jawa, merupakan lahan milik masyarakat yang pengelolaannya ditentukan oleh masyarakat selaku pemilik lahan. Salah satu contohnya adalah Sub-DAS Keduang. Dari seluruh wilayah Sub DAS Keduang seluas 39.736,29 Ha, lebih dari 70% wilayahnya merupakan lahan milik masyarakat dengan penggunaan lahan untuk sawah (sawah irigasi dan
sawah  tadah  hujan),  tegal,  dan  pemukiman (Widyaningsih, 2008; Sutrisno dkk., 2011; hasil analisa peta oleh BPTKPDAS pada tahun 2014). Dengan demikian, sekitar 70% pengelolaan lahan di wilayah Sub DAS Keduang seperti penggunaan lahan, jenis,  dan  pola  tanaman  serta  teknik  kon- servasi, ditentukan oleh masyarakat. Peranan masyarakat dalam mengelola lahan tersebut akan berpengaruh pada kondisi DAS. Hasil penelitian pada beberapa desa di Sub DAS  Keduang  menunjukkan bahwa perilaku masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan konservasi berpengaruh terhadap erosi yang dihasilkan (Rahayu, 2007; Indrawati, 2009). Pemberdayaaan masyarakat merupa- kan upaya untuk memampukan dan me- man dirikan masyarakat agar dapat me- nyelesaikan kebutuhan dan kepentingan hidupnya, serta meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (Awang, 2008; Wrihatnolo dan Dwijowijoto,  2007;  Subejo  dan  Supriyanto, 2004). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada inisiatif dan otonomi pengambilan keputusan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Ife dan Tesoriero (2006) menekankan pentingnya proses  pembelajaran  dalam  pemberdayaan untuk  melengkapi  masyarakat  menuju perubahan yang berkelanjutan.
Ada tiga tahapan penting dalam proses pemberdayaan, yaitu (1) tahap penyadaran, (2) tahap peningkatan kapasitas ( capacity building ) yang meliputi peningkatan kapasitas manusia, organisasi, dan sistem nilai, serta (3) tahap pemberian daya ( empowerment ) yaitu pemberian kekuasaan, otoritas, atau peluang (Wrihatnolo dan Dwijowijoto, 2007). Dalam proses pemberdayaan, kegiatan penyuluhan dan pendampingan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Hal tersebut juga  tertuang  dalam  pasal-pasal  tentang pemberdayaan masyarakat yang ada dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.
Pendampingan dan penyuluhan sering dilihat sebagai suatu kegiatan yang terpisah

## Dewi R Indrawati -- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Mikro: Konsep dan Implementasi
atau berbeda. Penyuluhan dahulu hanya dianggap sebagai upaya penyampaian infor- masi dan teknologi kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, penyuluhan tidak hanya diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi  dan  teknologi  tetapi  juga  proses pendidikan non formal, proses penguatan kapasitas, proses perubahan perilaku agar masyarakat mampu menolong dirinya, dan me ningkatkan  kesejahteraannya  (Depar- temen Pertanian, 2013; Mardikanto, 2009; Kartasapoetra, 2001), artinya penyuluhan juga merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pendampingan mengandung arti adanya bantuan dari pihak luar untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami permasalahan dan mencari alternatif peme- cahan masalah, sehingga dicapai keber- lanjutan  pembangunan,  keberdayaan,  dan ke sejahteraan  masyarakat  (Departemen Kehutanan, 2004; Departemen Kehutanan, 2013). Dengan demikian, penyuluhan dan pen dampingan merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pem- ber dayaan masyarakat. Keduanya me- rupakan  proses  pembelajaran  untuk  me- ning katkan kapasitas masyarakat yang akan  terus  berlangsung  sepanjang  proses pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, untuk mencapai masyarakat yang berdaya, ada beberapa upaya yang juga perlu mendapat perhatian (Kartasasmita, 1997) yaitu:
1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat ber- kembang.  Pemberdayaan masyarakat mem butuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan para pihak terkait yang lain . Pihak-pihak tersebut dituntut untuk menciptakan suasana atau iklim mendukung agar potensi masyarakat ber kembang. Peran serta masyarakat harus didorong seluas-luasnya melalui program-program pendampingan menuju suatu kemandirian mereka.
2.  Memperkuat potensi atau daya yang di- miliki oleh masyarakat (empowering). Penguatan ini meliputi langkah-langkah
nyata dan menyangkut penyediaan ber bagai  masukan (input), serta pem- bukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masya- rakat  menjadi  makin  berdaya  seperti informasi, pasar, dan permodalan.
Terlepas dari upaya-upaya yang ada, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses pemberdayaan masya- rakat (Ife dan Tesoriero, 2006; Hikmat, 2001), karena tanpa adanya partisipasi masya- rakat, maka tidak akan tercapainya upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, ada beberapa tipologi partisipasi sebagai berikut:
1. Manipulasi yaitu partisipasi tidak ber- basis pada partisipasi individu tetapi hanya perwakilan dalam kelompok dan masyarakat tidak mendapat informasi apa-apa.
2. Pasif (menerima informasi) yaitu ke- putusan diambil pihak luar dan masya- rakat hanya diberikan informasi tanpa mem perhatikan tanggapan dari masya- rakat tentang keputusan tersebut.
3. Konsultasi yaitu partisipasi masyarakat yang sifatnya hanya konsultasi dan men jawab  pertanyaan,  namun  pihak luar  yang  mendefinisikan  masalah  dan mengawasi analisis, serta mengambil keputusan (membuat rencana), sedangkan masyarakat tidak mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.
4. Menasehati yaitu pihak luar menyam- paikan rencana dan meminta tanggapan masya rakat. Bila diperlukan akan dilaku- kan perubahan rencana dengan mem- perhatikan dan mempertimbangkan pan- dangan masyarakat.
5. Fungsional (merencanakan bersama) yaitu pihak luar menyampaikan rencana sementara dan membahasnya bersama masyarakat serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan akhir.
6. Mendelegasikan kekuasaan (interaktif) yaitu  pihak  luar  mengidentifikasi  dan mem presentasikan masalah kepada masya rakat, melakukan analisis bersama
masyarakat mengenai pengembangan peren canaan, tetapi pengambilan ke- putus an dilakukan oleh masyarakat yang berarti pengambilan keputusan bersifat lokal oleh masyarakat.
7.  Mandiri ( self mobilization ) yaitu masyarakat melakukan  identifikasi  masalah  dan memutuskan tujuan serta cara mencapai- nya. Pihak luar hanya bertindak sebagai pendamping yang memberikan informasi dan saran mengenai sumber daya dan teknik yang diperlukan, namun masya- rakat yang memiliki kontrol dalam pemanfaatan sumber daya (Awang, 2008; Ife dan Tesoriero, 2006).
Pemberdayaan masyarakat intinya adalah memampukan dan memandirikan masya rakat, sehingga lebih menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang ber- landaskan pada sumber daya yang dimiliki (Wrihatnolo dan Dwijowijoto, 2007). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat se- har us nya lebih menekankan pada proses pe rubahan positif yang terjadi serta pening- katan  dan  keberlanjutan  keberdayaan masya rakat. Dalam prakteknya, banyak ke- giatan pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan konsep pemberdayaan masya rakat.  Pemberdayaan masyarakat sering kali  terjebak  dalam  logika  “proyek” yang lebih menekankan pada hasil dan pertang gungjawaban  administratif  seperti besar anggaran, jumlah kegiatan yang dilak- sanakan serta bantuan yang diberikan (Ife dan Tesoriero, 2006; Firmansyah, 2012). Bantuan- bantuan membuat upaya pemberdayaan masyarakat  cenderung  menjadi  partisipasi yang dimobilisasi oleh insentif material, sehingga seringkali bukannya menimbulkan kemandirian masyarakat, akan tetapi justru menyebabkan ketergantungan masyarakat pada pemerintah, serta pihak luar lainnya (mentalitas help me ). Berdasarkan kenyataan tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  implementasi  pemberdayaan masya rakat dalam pengelolaan DAS di Sub DAS Keduang.

## METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di wilayah Sub DAS Keduang (Gambar 1) yang telah ditetap- kan sebagai fokus untuk kegiatan Pilot Project pengelolaan DAS Terpadu melalui Inpres No. 5 tahun 2008. Sub DAS Keduang menyum bangkan sedimentasi terbesar ke Waduk  Gajah  Mungkur  yaitu  1.218.580 m 3 atau sekitar 38% dari total sedimen sebesar 3.178.510 m 3 /th  (Ditjen  SDA,  2007). Pengambilan data dilakukan pada tiga DAS Mikro, yaitu DAS Mikro Naruan bagian hulu, Jlegong, dan Pohbener. DAS mikro dipilih dengan kriteria di wilayahnya sudah ada kegiatan MDM, RHL, GN-KPA, dan/ atau PUKLT.

## Pengumpulan dan Analisis Data
Pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam ( In-depth interview ). FGD dilaku- kan dengan peserta tokoh masyarakat, ketua Kelompok Konservasi Tanah dan Air (KKTA), ketua kelompok tani, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di lokasi pene- litian. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dalam kegiatan MDM, RHL, GN- KPA, atau PUKLT, yaitu tokoh masyarakat, penyuluh pertanian dan kehutanan, beberapa Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) di Kabupaten Wonogiri (Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; serta Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan), Balai  Pengelolaan  DAS (BPDAS) Solo, dan  Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Selain itu juga diambil data sekunder dari instansi-instansi tersebut. Dalam penelitian ini, analisis terhadap implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS akan dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan melakukan kajian pustaka tentang konsep pemberdayaan masyarakat  dan  dikaji  secara  logis  imple- mentasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS.
Dewi R Indrawati -- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Mikro: Konsep dan Implementasi

## Gambar 1 Peta Sub DAS Keduang
PEMBAHASAN
Peraturan dan Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Pemberdayaan masyarakat dalam pe- nge lolaan  DAS secara legal saat ini telah tertuang dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, serta Peraturan Menteri Kehutanan No. P.17/ Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pember- dayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pe- nge lolaan  DAS. Dalam peraturan ter sebut dinyatakan bahwa pemberdayaan masya- rakat  bertujuan  untuk  meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. Adapun pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS antara
lain dilakukan melalui pendampingan, pen- didikan, pelatihan, penyuluhan, pem berian bantuan modal, sosialisasi dan diseminasi, penyediaan sarana dan pra sarana, bantuan atau bimbingan teknis, serta pengembangan kelembagaan.
Meskipun demikian, jauh sebelum per- aturan perundangan tersebut diterbitkan, upaya pemberdayaan masyarakat sudah di- laksanakan melalui kegiatan-kegiatan dari beberapa kementerian terkait. Kegiatan ter- sebut antara lain RHL, MDM, GN-KPA, dan PUKLT. RHL adalah upaya untuk me- mulihkan, mempertahankan, dan mening- katkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga ke- hidupan  tetap  terjaga.  RHL  sudah  lama dilaksanakan oleh Kementrian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), antara lain melalui inpres
penghijauan dan Reboisasi tahun 1976-1998, serta Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN tahun 2003-2009). Dalam pedoman teknis RHL (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.70/ Menhut-II/2008), pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu kegiatan utama dalam RHL dilakukan dengan pendekatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, pendampingan, dan pe- nyuluhan; pengembangan kesempatan usaha; pemberian akses legalitas (khususnya untuk kawasan hutan melalui Hutan Kemasyarakatan); pemberian insentif secara kelompok termasuk dalam bentuk pemberian bantuan;  pengembangan  kerja  sama  antar sektor; pengembangan akses pasar antara lain melalui kegiatan promosi, temu usaha, dan  fasilitasi  kerja  sama  kemitraan,  serta pengembangan kemitraan antara kelompok tani dan mitra usaha.
Selain RHL, Kementerian Kehutanan juga  melaksanakan  pembangunan  Areal MDM. MDM adalah suatu wadah penge- lolaan  DAS dalam skala lapangan yang digunakan sebagai tempat untuk mem- peragakan proses partisipatif dalam penge- lolaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), teknik-teknik konservasi tanah dan air, usaha tani yang sesuai dengan ke mam- puan lahan, sosial ekonomi, dan kelem- bagaan masyarakat. Dalam Pedoman Pembangunan Areal MDM (Peraturan Dirjan  RLPS  No.  P.15/V-SET/2009),  pem- ber dayaan masyarakat ditujukan untuk me- ning katkan  kemampuan  dan  keman diri an masyarakat dalam mengelola sumber daya di dalam DAS mikro melalui fasilitasi pen- didikan, pelatihan, penyuluhan, pendam- pingan, pemberian bantuan modal, advo- kasi, penyediaan sarana dan prasarana, pengem bangan kelembagaan petani, dan pengem bangan  usaha.  Selain  itu,  ada  juga upaya penciptaan dan peningkatan kegiatan off-farm untuk mengurangi ketergantungan pada lahan.
GN-KPA yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 April 2005, dilakukan oleh seluruh sektor dan
pemangku kepentingan terkait ( Stakeholders ) di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan dalam GN-KPA tidak hanya dilaksanakan oleh  Kementerian  Pekerjaan  Umum,  tetapi juga oleh Kementerian lain yang terkait serta Pemerintah  Daerah.  Kegiatan  ini  bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada seluruh wilayah DAS kritis di seluruh Indonesia. Dalam panduan praktis langkah-langkah GN-KPA, pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu kom- ponen program GN-KPA dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kelembagaan, pe- nyuluh an pertanian dan kehutanan, pe- latihan sipil teknis, dan pelatihan usaha tani. PUKLT merupakan kegiatan dari Kementerian Pertanian. PUKLT menekankan pada upaya pelestarian pemanfaatan lahan semaksimal mungkin sepanjang tahun untuk meningkatan produksi pertanian (tanam- an pangan, hortikultura, perkebunan, dan ternak) dengan menerapkan teknik konser- vasi tanah, baik secara mekanis maupun vegetatif, sehingga dapat meningkatkan pen- dapatan dan kesejahteraan petani. Komponen pe ning katan sumber daya manusia dan pe ngem bangan masyarakat dilakukan me- lalui pelatihan petugas, community organizer (CO), dan petani (ketua kelompok), sekolah lapang, pembentukan kelembagaan, temu lapang petani, pendampingan, serta pem- buatan leaflet dan baliho.
Pemberdayaan masyarakat pada dasar- nya adalah upaya memampukan dan me- man dirikan masyarakat melalui pe nyadar- an, pengkapasitasan dan pemberian daya. Apabila diperhatikan, upaya untuk mem- berdayakan masyarakat yang tercan tum dalam peraturan perundangan yang meng- atur pemberdayaan masyarakat dalam pe- ngelolaan  DAS, serta pedoman untuk pe- laksanaan kegiatan RHL, MDM, GN-KPA, dan PUKLT, sudah mengarah pada upaya penyadaran dan pengkapasitasan masya- rakat. Upaya penyadaran tertuang dalam sosiali sasi dan diseminasi, pembuatan leaflet dan baliho, pendampingan serta penyu luh-

## Dewi R Indrawati -- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Mikro:
Konsep dan Implementasi
an. Sedangkan upaya peningkatan kapasitas yang meliputi pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai dapat dilakukan antara lain melalui pendampingan, pe- nyuluh an, pelatihan, pendidikan, serta pe ngem bangan kelembagaan. Selain itu, upaya lain yang menurut Kartasasmita (1997) cukup penting dalam pemberdayaan masyarakat yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, serta memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat juga sudah dicantumkan. Upaya tersebut tertuang dalam bentuk pemberian bantuan, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian insentif secara kelompok, penciptaan dan peningkatan kegiatan off- farm , pengembangan kerja sama antar sektor, pengembangan akses pasar, pengembangan kemitraan antara kelompok tani dan mitra usaha, pengembangan kesempatan usaha, serta advokasi. Dilihat dari sisi aturan, upaya pemberdayaan masyarakat dalam penge- lolaan  DAS ini masih sebatas pada upaya penyadaran dan peningkatan kapasitas masya rakat, tetapi belum sampai pada pem- berian daya atau pendelegasian kuasa untuk pengambilan keputusan kepada masyarakat.

## Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS
Apabila  ditinjau  dari  implementasi pember dayaan masyarakat dalam pengelola- an DAS, ada beberapa hal yang perlu dicermati dan mendapat perhatian. Hasil FGD dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS (RHL, MDM, GN-KPA, dan PUKLT) terutama dilakukan melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan, pemberian bantuan, dan pengembangan kelembagaan.
Pandampingan dan Penyuluhan Pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan RHL, MDM, GN-KPA, dan PUKLT terutama dilakukan oleh penyuluh kehutanan, penyuluh pertanian, petugas dari BBWS Bengawan Solo dan BPDAS Solo, antara
lain dalam kegiatan penanaman, pembuatan bangunan konservasi, dan pengembangan kelembagaan. Untuk kegiatan MDM dan GN-KPA, pendampingan sudah dilakukan sejak penyusunan rencana kegiatan. Dalam MDM, pendampingan pada tahap perencanaan dilaksanakan oleh pe- tugas dari BPDAS Solo. Dalam tahap peren canaan, partisipasi masyarakat diper- lukan  untuk  menjaring  permasalahan  serta merumuskan  tujuan  dan  kegiatan  yang mungkin dilaksanakan dalam pembangunan MDM. Sedangkan penyusunan Rencana Induk Pembangunan MDM dilakukan oleh Tim yang terdiri dari beberapa instansi terkait berdasarkan hasil analisa data yang telah dikumpulkan dan bahan rencana ke- giatan hasil diskusi dengan masyarakat. Sedangkan untuk kegiatan GN-KPA, pendam pingan pada tahap perencanaan dilakukan oleh LSM Persepsi. Dalam kegiatan GN-KPA, setiap desa harus menyusun Rencana Konservasi Tanah Desa (RKTD) dengan model CAP ( Community Action Plan ). Pendampingan dilakukan mulai dari indentifikasi  masalah  sampai  pembuatan matrik ranking permasalahan, potensi, dan rencana tindak untuk pemecahan masalah. Meskipun masyarakat yang melakukan identifikasi  masalah  dan  kebutuhan  desa, penyusunan rencana kegiatan belum se- penuhnya dilakukan oleh masyarakat, tetapi lebih banyak campur tangan dari Bappeda dan LSM Persepsi.
Memperhatikan  proses  yang  terjadi, partisipasi masyarakat dalam MDM me- rupa kan tipologi partisipasi konsultasi mengingat masyarakat hanya berpartisipasi dalam  menjaring  permasalahan,  serta kegiatan yang mungkin dilaksanakan, tetapi iden tifikasi  dan  analisis  masalah,  serta  pe- nyusunan rencana dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Induk Pembangunan MDM. Sedangkan pada kegiatan GN-KPA, tipologi partisipasinya sudah mengarah pada partisipasi mandiri, akan tetapi otonomi pengambilan keputusan belum tercermin dalam kegiatan tersebut, karena penyusunan
Kawistara, Vol. 7, No. 2, Agustus 2016: 175-187
rencana belum sepenuhnya diputuskan oleh masyarakat.
Penyuluhan terutama dilakukan oleh penyuluh pertanian dan kehutanan. Menurut masyarakat, penyuluh adalah sumber infor- masi utama dan tempat konsultasi bagi masya rakat apabila ada masalah yang tidak bisa  dipecahkan.  Penyuluh  juga  menjadi jembatan antara masyarakat dengan ins tansi pemerintah terkait. Topik-topik penyu luh- an yang diberikan selama ini adalah seputar budidaya tanaman pangan dan hortikultura, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, pertanian organik, pem buatan pupuk dan pestisida organik, konser vasi tanah dan air, penanaman tanaman keras, serta kelembagaan kelompok. Selain topik tersebut, ada penyuluh yang  juga  memberikan  penyuluhan  tentang optimali sasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, pening katan keterampilan petani, serta memotivasi  masyarakat  untuk  mewujudkan ketahanan pangan dan untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat dalam berusaha tani.
Fakta bahwa penyuluh tidak saja hanya memberikan  penyuluhan  tetapi  juga  pen- dampingan kepada masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa tugas penyuluh tidak- lah ringan. Penyuluh tidak hanya sebagai penyampai informasi, dan penyuluh, tetapi juga harus menjalankan peran sebagai kon- sultan, fasilitator, atau bahkan motivator. Oleh karena itu, benar jika dikatakan bahwa penyuluhan dan pendampingan merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kenya- taan tersebut menunjukkan bahwa penyuluh sebenarnya merupakan ujung tombak dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut mengharuskan penyuluh memiliki
kemampuan tinggi. Oleh karena itu, kualitas dari penyuluh harus terus ditingkatkan, tidak hanya di bidang teknologi terbaru tetapi  juga  tentang  teknik  pemberdayaan masya rakat. Hal tersebut sesuai dengan harapan para penyuluh yang menginginkan adanya informasi dan pembekalan berkaitan dengan teknologi terbaru baik di bidang pertanian, konservasi tanah dan air, maupun pengolahan hasil pertanian, pelatihan ten- tang pemberdayaan masyarakat, serta teknik komunikasi dan membangun kelompok yang produktif. Walaupun demikian, peningkatan kualitas penyuluh tidak harus datang dari pemerintah semata, perlu kreativitas pe- nyuluh untuk menggali informasi dan teknologi dari sumber-sumber yang lain.
Pelatihan Pelatihan biasanya hanya diikuti oleh orang-orang  yang  ditunjuk  sebagai  per- wakilan  dari  kelompok.  Pelatihan  juga me rupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat. Pelatihan meliputi materi yang ber kaitan dengan usaha tani dan ketrampilan lain di luar usaha tani. Pelatihan yang diterima  disajikan  dalam  Tabel  1.  Banyak pe latihan, khususnya yang di luar usaha tani,  pada  akhirnya  tidak  ditindaklanjuti oleh masyarakat dengan berbagai alasan, antara lain tidak ada pembinaan lebih lanjut, tidak ada modal, dan tidak sesuai antara korbanan yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh, serta tidak adanya akses pemasaran hasil. Kenyataan tersebut me- nunjukkan bahwa upaya menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masya rakat berkembang serta memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat belum di- laksanakan.
Tabel 1 Pelatihan Yang Diterima Masyarakat DAS Mikro Pelatihan Usaha Tani Luar Usaha Tani Naruan Hulu Pembibitan, pembuatan pupuk organik, budidaya tembakau dan cengkeh, ternak kambing, budidaya jahe, pembuatan teras Menjahit, pembuatan kue, pembuatan mebel
Dewi R Indrawati -- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Mikro:
Konsep dan Implementasi DAS Mikro Pelatihan Usaha Tani Luar Usaha Tani Jlegong Pembuatan pupuk organik, pertanian organik, pengendalian hama terpadu, pembuatan pakan ternak, konservasi tanah Pembuatan kue, pembuatan sirup dan abon jambu mete, kerajinan kursi bambu, pembuatan olahan dari singkong antara lain tapioka, mocav ( modified cassava ), dan thiwul instan Pohbener Pembuatan pupuk organik, konservasi tanah, usaha tani Pembuatan tahu, menjahit, pembuatan rambut palsu (wig), rias temanten, pembuatan keripik singkong, pembuatan kacang telur
Sumber: Analisa data FGD, wawancara mendalam dan data sekunder
Lanjutan tabel 1
Pemberian Bantuan Bantuan diberikan dalam bentuk sara- na  produksi  dan  bangunan  fisik  (Tabel 2). Instansi yang menyalurkan bantuan ke wilayah ketiga DAS mikro antara lain BPDAS Solo, BBWS Bengawan Solo, SKPD Kabupaten Wonogiri (Dinar Pertanian Tanam an Pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bappeda, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Lingkungan Hidup), Perhutani, dan Jasa Tirta. Jenis tanaman keras yang diberikan baik kayu maupun buah, dahulu ditentukan oleh instansi pemberi bantuan, sehingga seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lahan. Saat ini,
jenis  tanaman  sudah  disesuaikan  dengan kebutuhan dan usulan masyarakat. Sedang- kan  bantuan  bangunan  fisik  mengacu  pada kebutuhan sesuai dengan kondisi fisik, baik lahan maupun sungai. Pada pemberian ban- tuan tersebut, seringkali ada juga pos upah untuk masyarakat, sebagai contoh upah penanaman  pohon  atau  upah  pengerjaan bangunan  fisik.  Kenyataan  ini  seringkali membuat masyarakat kurang mempunyai rasa memiliki, dalam arti kurang memberikan perhatian pada keberlanjutan dan penyediaan bibit tanaman keras, serta pemeliharaan bangunan. Bahkan untuk pemeliharaan bangunan, khususnya bangunan konservasi air,  juga  masih  mendapatkan  bantuan  dari pemerintah.

## Tabel 2
Bantuan Yang Diterima Masyarakat DAS Mikro Sarana produksi pertanian Bangunan fisik Naruan -  Bibit jati, sengon, suren, mindi, coklat, cengkeh, durian, mangga, petai, dan matoa -  Benih jagung, padi, pupuk, rumput gajah dan kolonjono,
-  Bibit tembakau dan jahe -  Ternak kambing -  Alat rajang tembakau Dam panahan sedimen, talud tebing jalan, bangunan terjunan, saluran drainase, sumur resapan, bronjong, pengaman gorong-gorong, jembatan, pemeliharaan jaringan irigasi, pe-meliharaan bangunan konservasi air, dan rehab teras Jlegong -  Bibit jati, jabon, mahoni, sengon laut, mete, mangga, sukun, durian, rambutan, kelapa, rumput -  Benih jagung, padi, kacang tanah, kedelai dan pupuk
-  Ternak kambing -  Alat pembuat tapioka, alat rajang singkong, alat kupas mete Talud jalan, talud pengaman drainase, talud tebing sungai, dam penahan sedimen, bangunan terjunan, rorak, rehab teras, sumur resapan, embung, pembuatan biopori, perbaikan jembatan, perbaikan jaringan irigasi, dan perbaikan bangunan konservasi air.
DAS Mikro Sarana produksi pertanian Bangunan fisik Pohbener -  Bibit jati, sengon laut, jabon, mete, coklat, mangga, sukun, durian, rambutan, matoa, petai, jambu biji, kelapa, rumput -  Benih jagung, padi, kacang tanah, dan pupuk -  Ternak kambing -  Alat cacah kompos Talud jalan, talud pengaman drainase, talud tebing sungai, check dam penahan sedimen, bangunan terjunan, rorak, rehab teras, sumur resapan, pembuatan biopori, perbaikan jembatan, perbaikan jaringan irigasi, perbaikan bangunan konservasi air
Sumber: Analisa data FGD, wawancara mendalam dan data sekunder
Hasil  FGD  dan  wawancara  menunjuk- kan bahwa proses pemberian bantuan sering kali hanya semacam proyek yang pelak sanaanya diatur oleh instansi peme- rintah, dan masyarakat hanya sebagai pe- laksana yang pada akhirnya bukannya me ning katkan potensi dan membuat masya rakat mandiri, akan tetapi membuat masyarakat lebih bergantung pada bantuan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  partisipasi masyarakat masih merupakan partisipasi yang dimobilisasi oleh insentif material (Awang, 2008). Oleh karena itu, terbentuknya mentalitas self-help yang hendak diwujudkan melalui upaya pemberdayaan menjadi tidak tercapai (Firmansyah, 2012). Pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan berhasil apabila partisipasi masyarakat sudah merupakan partisipasi mandiri ( self mobilization ) artinya masyarakat sudah melakukan semua tahap dalam perencanaan, melakukan pengambilan keputusan secara otonom serta memiliki kontrol dalam pemanfaatan sumber daya (Awang, 2008; Ife dan Tesoriero, 2006). Beberapa penelitian yang dilakukan di wilayah Sub DAS  Keduang  juga  me- nunjuk kan  bahwa  upaya  pemberdayaan masya rakat dalam pengelolaan DAS belum bisa dikatakan berhasil karena kegiatan lebih banyak dilakukan dengan pemberian bantuan yang ditentukan oleh instansi pemberi bantuan, sehingga kadang kurang sesuai  dengan  kondisi  fisik  dan  kebutuhan masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, terutama pada tahap perencanaan dan evaluasi, sehingga tidak menimbulkan
Lanjutan tabel 2
rasa memiliki, dan tidak dapat meningkatkan kemampuan, serta kesadaran masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program (Nawir dkk., 2008; Pramono dkk . , 2009; Pudjianto, 2009).
Pengembangan Kelembagaan Dalam pemberdayaan masyarakat, peng- kapasitasan tidak hanya dilakukan untuk orang-orangnya  tetapi  juga  menyangkut organisasinya (Wrihatnolo dan Dwijowijoto, 2007). Oleh karena itu, selain pembinaan, pe nyuluhan, pelatihan, dan pemberian ban- tuan, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS  juga  dilakukan  melalui pengembangan kelembagaan. Ada empat lembaga masyarakat desa yang berkaitan dengan pengelolaan DAS, yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Konservasi Tanah dan Air (KKTA), Kelom- pok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). LMDH dibentuk pada desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan. Tetapi LMDH di wilayah ketiga DAS mikro tidak aktif, karena merasa belum ada bagi hasil dari pengelolaan hutan dan pihak Perhutani belum  melakukan  kerja  sama  kegiatan  di kawasan hutannya. Adapun KKTA dibentuk pada  desa-desa  yang  menjadi  lokasi kegiatan GN-KPA. KKTA hanya berbentuk kepengurusan yang dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. KKTA tersebut ada yang sudah mengadakan pertemuan rutin, tetapi ada yang tidak pernah melakukan pertemuan

## Dewi R Indrawati -- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Mikro:
Konsep dan Implementasi
dan pertemuan hanya dilakukan apabila akan ada kegiatan atau bantuan. Kelompok tani merupakan lembaga yang ada di tingkat dukuh, sehingga jumlah kelompok tani sangat banyak. Kelompok tani pada umumnya dibentuk oleh pemerintah melalui penyuluh. Selain itu, di tingkat desa juga  dibentuk  Gabungan  Kelompok  Tani (Gapoktan). Gapoktan merupakan gabu- ngan dan wadah kerja sama antar kelompok tani untuk mengembangkan usaha tani, se hing ga tercapai peningkatan produksi dan pendapatan usah tani bagi anggota dan petani lainnya. Kelompok tani dan Gapoktan ditetapkan melalui Keputus an Bupati Wonogiri No. 478 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Pada umumnya, kelompok tani belum memiliki rencana kegiatan kelompok. Meskipun demikian, masing- masing  kelompok  tani  wajib  menyusun Rencana  Definitif  Kelompok  (RDK)  dan Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok (RDKK) dengan didampingi penyuluh pertanian.  RDKK  merupakan  penjabaran dari RDK. RDKK yang dibuat setiap tahun tersebut menurut persepsi masyarakat seolah-olah hanya merupakan sarana untuk men dapatkan bantuan, terutama untuk benih tanaman semusim dan pupuk subsidi. Sebagai mana KKTA, kelompok tani dan Gapoktan ada yang sudah mengadakan pertemuan secara rutin, tetapi ada juga yang mengadakan pertemuan hanya apabila akan mendapat bantuan.
Meskipun sudah ada kelompok tani yang menurut masyarakat tidak hanya men- cakup kegiatan pertanian tanaman pangan, tetapi  juga  hortikultura,  kehutanan,  dan peternakan, masih ada kelompok-kelompok yang dibentuk berkaitan dengan bantuan yang diterima dari instansi terkait. Sebagai contoh adalah kelompok peternakan yang dibentuk untuk penyaluran bantuan ternak dan kelompok oleh BPDAS Solo dalam rangka pelaksanaan kegiatan MDM. Hal ini  menunjukkan  bahwa  kelompok  belum di bentuk berdasarkan kebutuhan dan ke- inginan masyarakat, tetapi dibentuk karena
kepentingan sektoral dan keproyekan ins tansi pemerintah. Hal ini pula yang menye babkan sebagian kelompok, baik itu LMDH, KKTA, ataupun kelompok tani, tidak mengadakan pertemuan rutin dan tidak berkembang. Padahal pengem- bangan kelompok diharapkan bisa men- jadi sarana untuk mengembangkan jaring an  dan  membuat  kelompok  lebih ber kem bang. Oleh karena itu, kelompok/ organisasi yang dikembangkan sebaiknya merupakan kelompok yang lahir dari inisiatif masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Karsidi (2002) bahwa membangun kelembagaan masyarakat merupakan salah satu strategi pemberdayaan. Akan tetapi hal tersebut bisa terjadi,  apabila  lembaga  yang  ada  benar- benar diciptakan oleh masyarakat sendiri.
SIMPULAN Implementasi pemberdayaan masya- rakat dalam pengelolaan DAS belum se- penuh nya sesuai dengan konsep pember- dayaan masyarakat dan belum bisa dikatakan berhasil karena:
1.  Upaya yang dilakukan masih sebatas pada penyadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat, sedang pengambilan kepu- tusan dan perencanaan kegiatan masih diarahkan bahkan ditentukan oleh pemerintah (dalam hal ini melalui instansi terkait). Artinya masyarakat belum me- miliki daya atau kuasa untuk bisa meng- ambil keputusan secara otonom.
2.  Upaya pemberdayaan masyarakat melalui beberapa  kegiatan  masih  terjebak  pada skema keproyekan.
3.  Partisipasi masyarakat belum merupakan partisipasi mandiri ( self mobilization ), tetapi masih merupakan partisipasi konsultasi dan partisipasi yang dimobilisasi dengan insentif atau bantuan.
4.  Upaya menciptakan iklim yang memung- kinkan potensi masyarakat berkembang, serta memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat belum dilaksanakan.
Kawistara, Vol. 7, No. 2, Agustus 2016: 175-187
Mengingat penyuluh merupakan ujung  tombak  dalam  upaya  pemberdayaan masya rakat, kualitas penyuluh perlu terus ditingkatkan, tidak hanya yang berkaitan dengan teknologi terbaru, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat, serta teknik komunikasi dan membangun kelompok yang produktif.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh instansi terkait dan masya- rakat di lokasi penelitian atas bantuan dan dukungan dalam pengambilan data di lapangan. Kemudian kepada Pusat Diklat Ke hutanan Kementerian Kehutanan atas bantuan finansial dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Awang, S. A. 2008. Pemberdayaan Masyarakat dan Kebijakan Deliberative. Laborato- rium Ekologi Sosial dan Politik Sumber- daya Hutan (ESPSDH) ,  Yogya karta:
Pascasarjana  Program  Studi  Ilmu Kehutanan UGM.
Direktorat Jenderal SDA. 2007. Studi Penanganan Sedimentasi Waduk Serba- guna Wonogiri. Laporan Akhir Seme- ntara Volume II Laporan Utama JICA. Departemen Pekerjaan Umum.
Frimansyah, H. 2012. “Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pem- ber dayaan Masyarakat di Kota Banjarmasin  dan  Kabupaten  Tanah Laut.” Jurnal Agribisnis Perdesaan,
2(1):53-67.
Ife, J. dan Tesoriero, F. 2006. Community Development: Community-Based Alter- na tives in an Age of Globalisation . Edisi Ketiga. Pearson Education Australia. Terjemahan Sastrawan M, Y. Nurul, dan Nursyahid. 2008. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi . Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Indrawati, D.R., Adi, R. N., Subaktini, D., dan Kusumedi, P. 2009. Analisis Tipologi Sosial dan Pengaruhnya terhadap
Kinerja Daerah Aliran Sungai (DAS) .
Laporan Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Solo. Badan Litbang Kehutanan Karsidi, R. 2002. Pemberdayaan Masyarakat
Petani Dan Nelayan Kecil. Semiloka Pemberdayaan Masyarakat Di Jawa Tengah Dalam Rangka Pelaksanan Otoda, Badan Pemberdayaan Masya- rakat Jateng , Semarang 4-6 Juni 2002.
Diakses pada tanggal 12 Maret 2015. <http://eprints.uns.ac.id/783/1/19
5707071981031006ravik_1.pdf>.
Kartasapoetra, A.G. 2001. Teknologi Penyu- luhan Pertanian , Jakarta: Bumi Aksara.
Kartasasmita. G. 1997. Pemberdayaan Masya- rakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Sarasehan DPD Golkar Tk. I Jawa Timur . Diakses pada tanggal 12 Agustus 2011. <http://www.ginandjar.com/ public/09Pemberdayaan Masyarakat. pdf>.
Mardikanto, T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian Surakarta , Solo: Sebelas Maret University Press
Nawir, A.A., Murniati dan L. Rumboko.
2008. Rehabilitasi Hutan di Indonesia. Akan Kemanakah Arahnya Setelah Lebih dari Tiga Dasawarsa? CIFOR. Diakses pada tanggal 14 Desember 2013. <http://www.cifor.cgiar. org/ publications/pdf_files/books/ BNawir0801Ina.pdf>.
Ohno, T, Tanaka, T. dan Sakagami, M. 2010. Does Social Capital Encourage Participatory Watershed Management? An Analysis Using Survey  Data  From  the  Yodo  River Watershed. Society and Natural Resources, 23: 303-321. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.29/Menhut- II/2013. Pedoman Pendampingan Kegiat an Pembangunan Kehutanan , Jakarta: Departemen Kehutanan.

## Dewi R Indrawati -- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Mikro: Konsep dan Implementasi

## Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/
P e r m e n t a n / O T . 1 4 0 / 8 / 2 0 1 3 . Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Bagungan Kelompok Tani , Jakarta: Departemen Pertanian.
Pramono, I.B., Purwanto, dan Indrawati, D. R. 2009. Pola Agroforestry Pada Lahan
Miring (PALM) Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan . Laporan Hasil Penelitian DIKTI. Balai Penelitian Kehutanan Surakarta.
Pudjianto,  K.  2009.  “ Partisipasi Masyarakat
Dalam Rehabilitasi Hutan, Lahan dan Konservasi Sumberdaya Air di Sub DAS Keduang, Daerah Hulu DAS  Bengawan  Solo”. Tesis . Pascasarjana IPB.
Rahayu, E.S. 2007. “Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Kelestarian Waduk  Wonogiri.” KONPERNAS PERHEPI 2007, (07): 34-48.
Subejo  dan  Supriyanto.  2004.  Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masya- rakat. Short Paper disampaikan pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
Study On
Rural Empowerment (SORem). Dewan
Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM tanggal  16  Mei  2004,  Yogyakarta:
Faperta UGM. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.132/Menhut-II/2004. Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan . Depar- temen Kehutanan. Jakarta. Sutrisno, J., Sanim, B., Saefuddin, A., dan Sitorus, S.P.P. 2011. Arahan Kebijakan Pengendalian Erosi Dan Sedimentasi Di Sub Daerah Aliran Sungai Keduang Kabupaten Wonogiri. Sains Tanah – Jurnal Ilmiah Ilmu Tanah dan Agroklimatologi, 8(2):
105-118.
Widyaningsih, I. W. 2008. “Pengaruh Perubah an Tata Guna Lahan Di Sub  Das  Keduang  Ditinjau  Dari Aspek  Hidrologi”. Tesis . Program Pascasarjana  Universitas  Sebelas Maret.
Wrihatnolo,  R.  R.  dan  Dwidjowijoto,  R.
N. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat , Jakarta: Alex Media Komputerindo.