## Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua

## Ahmad Sabir
Universitas Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini menjelaskan tentang diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu sebagai upaya penyelesaian isu separatisme di Papua. Penulis menggunakan teori diplomasi publik yang dikemukakakan oleh Leonard, Stead, dan Smewing (2002). Dalam teori ini, terdapat tiga dimensi dan empat tahapan capaian yang berperan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan diplomasi publik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik Indonesia untuk memengaruhi sikap politik Van- uatu atas isu separatisme Papua belum berhasil dilakukan, akibat belum optimalnya implementasi diplomasi publik Indonesia. Kegagalan ini di- tunjukkan melalui sikap politik Vanuatu yang tetap mendukung gerakan separatis Papua. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan lemahn- ya diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu, yaitu: (1) pelaksanaan diplomasi publik Indonesia yang masih didominasi aktor negara dan kurang melibatkan aktor non-negara; (2) tidak optimalnya implemen- tasi tiga dimensi strategi diplomasi publik Indonesia; dan (3) kuatnya pengaruh doktrin Melanesian Renaissance dalam perpolitikan domestik Vanuatu. Walaupun demikian, penulis menilai bahwa Indonesia ma- sih mempunyai peluang apabila mampu mengoptimalkan tiga dimensi dalam implementasi diplomasi publik, mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan diplomasi publik secara profesional, serta melibatkan lebih banyak aktor non-negara.
Kata kunci: Diplomasi Publik, Indonesia, Vanuatu, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Gerakan Separatis Papua.
This research explains Indonesia’s public diplomacy towards Vanuatu in the context of the Indonesian government’s efforts to resolve separat - ism issue in Papua. The analysis in this paper uses theory of Public Di- plomacy by Leonard, Stead, and Smewing (2002). The theory contains three dimensions and four stages of achievement that serve as indicators to implement public diplomacy. The results showed that Indonesia’s public diplomacy has failed to shape Vanuatu’s political stances on Papuan sepa- ratism issue, due to the lack of the implementation of Indonesia’s public diplomacy. Vanuatu still staunchly supports Papua separatist movement. There are at least three reasons closely related to the weakness of Indo- nesia’s public diplomacy towards Vanuatu: (1) the conduct of Indonesia’s public diplomacy was dominated by state actor and did not involve the non-state actors; (2) the three dimensions of Indonesian public diplomacy have not been optimally conducted; and (3) the strong influence of Mela - nesian Renaissance doctrine in Vanuatu’s domestic politics. Nevertheless, the author considers that Indonesia still has the opportunity if they are able to optimize the three dimensions in conducting public diplomacy, manage, and coordinate the conduct of public diplomacy profesionally, and involve more non-state actors.
Keywords: Public Diplomacy, Indonesia, Vanuatu, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Papua Separatist Movement.
Isu separatisme Papua merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi Indonesia saat ini. Dalam sejarah separatisme di Indone- sia,  konflik  dengan  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM)  merupakan konflik terbesar yang pernah dihadapi Indonesia (Puspitasari 2010). Pergerakan OPM yang sebelumnya terpecah-pecah dalam berbagai faksi perlawanan kini semakin terkonsolidasi, solid, dan rapi (Tebay 2016). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah In - donesia dalam meredam gerakan separatis Papua yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara  di  sisi  lain,  berdasarkan  proyeksi  kekuatan  Indonesia tahun 2014 – 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Intelijen Negara (BIN), kemampuan pertahanan Indonesia dinilai paling lemah keti - ka dihadapkan pada ancaman OPM dibandingkan dengan ancaman aktor non-negara lainnya (BIN 2014). Adapun daftar ancaman dari aktor non-negara dan kemampuan pertahanan Indonesia dapat dili- hat pada grafik di bawah ini.
Grafik Ketahanan Indonesia dalam Menghadapi Anca - man Aktor-aktor Non-Negara
Sumber: Badan Intelijen Negara Republik Indonesia
Dalam  grafik  tersebut  terlihat  bahwa  Indonesia  lebih  siap  meng - hadapi ancaman dari teroris, cyber , organisasi kejahatan transna-
sional,  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  apabila  dibandingkan dengan ancaman dari OPM. Hal ini berarti bahwa gerakan separat - isme Papua merupakan ancaman terbesar yang dapat dihadapi oleh Indonesia sepanjang tahun 2014 – 2019.
Tulisan ini membahas upaya diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam isu separatisme Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif analitik, dan menerapkan studi  pustaka  sebagai  teknik  pengumpulan  data.  Dengan  meng - gunakan teori diplomasi publik dari Leonard, Stead, dan Smewing (2002), penulis menjelaskan mengenai kelemahan diplomasi publik Indonesia  yang  belum  mampu  menghentikan  dukungan  Vanuatu terhadap gerakan separatis Papua. Penulis juga menjelaskan sejauh mana pencapaian diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu.

## Separatisme di Papua
Dari berbagai ancaman terhadap negara, separatisme menjadi salah satu  ancaman  utama  bagi  Indonesia  karena  menyangkut  masalah kedaulatan  wilayah.  Pemisahan  diri  dari  negara  berdaulat  ( seces- sion ),  pembentukan  wilayah  sendiri  ( fragmentation ),  pendirian pemerintahan  otonom  ( autonomy ),  dan  penentuan  nasib  sendiri ( self determination ) adalah konsep-konsep yang menjadi cakupan dari separatisme (McHenry 2009). Dalam sejarah bangsa Indone - sia, gerakan separatis telah ada sejak awal kemerdekaan dan beber - apa diantaranya masih eksis hingga saat ini meskipun tidak secara jelas tampak melakukan perlawanan seperti pada awal kemunculan- nya. Beberapa diantaranya adalah  Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua.
Gerakan separatis di Papua menjadi salah satu isu yang mendapat- kan perhatian khusus pemerintah Indonesia. Gerakan ini meng- hendaki  pemisahan  wilayah  Papua  yang  saat  ini  terbagi  menjadi dua provinsi – Papua dan Papua Barat. Penyebab berkembangnya gerakan ini adalah kekecewaan masyarakat Papua terhadap pemer- intah  pusat  dalam  menangani  berbagai  permasalahan  di  Papua. Permasalahan-permasalahan tersebut teridentifikasi dalam laporan hasil kunjungan Komisi I DPR RI dengan berbagai pemangku ke - pentingan pada tahun 2012 di Papua, antara lain: 1) menurunnya
tingkat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat dan daerah; 2) menguatnya isu politik dan historis tentang proses integrasi Papua; 3) tidak efektifnya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dalam akselerasi pembangunan; 4) lumpuhnya pemerintah provinsi akibat kisruh pilkada dan lemahnya kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 5) meluasnya aksi kekerasan bersenjata di Papua (Papua Review, 2012, hal. 8). Kelom - pok  separatis  ini  menamakan  wilayah  Papua  sebagai West Papua atau Papua Barat.
Wilayah Papua secara resmi bergabung dengan Indonesia sejak dis - epakatinya Perjanjian New York ( New York Agreement ) pada tang - gal  15  Agustus  1962,  diikuti  dengan  Penentuan  Pendapat  Rakyat (Pepera)  pada  tahun  1969  yang  hasilnya  disahkan  dalam  Sidang Umum PBB pada tanggal 19 November 1969. Walaupun demikian, perlawanan dari kelompok separatis di Papua terus terjadi hingga saat  ini.  Kelompok  separatis  tersebut  menilai  bahwa  Perjanjian New York dan Pepera 1969 “cacat hukum” dan melanggar hak-hak asasi rakyat Papua karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang  berlaku,  yakni one man one vote melainkan melalui sistem perwakilan (Susiyanto 2016). Dalam perkembangannya, kelompok separatis Papua yang sebelumnya bergerak secara sporadis dan ti - dak terkoordinasi, menjadi semakin solid dan terkonsolidasi dalam mencapai tujuannya yaitu melepaskan diri dari Indonesia dan mem- bentuk negara sendiri dengan nama Papua Barat ( West Papua ).
Semakin terkonsolidasinya perlawanan kelompok separatis Papua ini ditunjukkan dengan pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang menyatukan faksi-faksi perjuangan OPM antara kelompok bersenjata dan faksi politik. Kehadiran ULM - WP dimaksudkan agar upaya pemerdekaan Papua lebih terkoordi - nasi untuk meraih dukungan politik dari masyarakat internasional (ULMWP 2017). ULMWP dideklarasikan pada tanggal 7 Desember 2014 di Port Vila, Republik Vanuatu, dan memiliki tugas utama un - tuk mengampanyekan Papua merdeka ( free West Papua campaign ) serta  melakukan  lobi-lobi  politik  untuk  mendapatkan  dukungan dari berbagai negara, terutama di kawasan Pasifik Selatan.
Persoalan  Papua  lantas  tidak  lagi  terbatas  pada  urusan  domestik, namun  telah  berkembang  menjadi  isu  internasional.  Hal  ini  tidak
terlepas dari peran ULMWP dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang secara implisit maupun eksplisit telah memfasilitasi dan membantu proses internasionalisasi isu Papua. Selain itu, ke - pentingan asing di Papua juga turut andil dalam menarik perhatian dunia atas Papua, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Cina, Jepang, dan India yang masing-masing memiliki kepentingan bisnis di tanah Papua.
Dengan  mengusung  isu-isu  non-tradisional  seperti  HAM  dan  de - mokrasi, kampanye Papua merdeka mendapat simpati dari ma- syarakat  internasional  khususnya  para  pegiat  HAM.  Kelompok separatis Papua bahkan berhasil membuka kantor perwakilan OPM di beberapa negara yaitu, Papua Nugini (Port Moresby), Australia (Perth), Belanda (The Hague), dan Inggris (Oxford), serta Vanuatu (Port Vila) yang secara khusus menjadi lokasi kantor ULMWP. Ken - dati kampanye Papua Merdeka dilakukan hingga ke Eropa, pusat pergerakan dan konsolidasinya tetap dipusatkan di kawasan Pasifik. Sebagai dampaknya, beberapa negara di kawasan Pasifik menunjuk - kan sikap pro terhadap upaya pemerdekaan Papua.

## Dukungan Vanuatu terhadap Separatisme Papua
Vanuatu menjadi negara yang paling vokal dan tegas menyatakan dukungannya  terhadap  gerakan  Papua  Merdeka  (Kemenlu  2017). Dengan  dalih  persamaan  ras  ( Melanesian Brotherhood ),  Vanuatu memfasilitasi  terbentuknya  ULMWP  dan  menggalang  dukungan dari negara Pasifik lainnya untuk kampanye politik Papua Merde - ka  dengan  memanfaatkan  organisasi  sub-regional  di  kawasan  Pa - sifik, seperti Melanesian Spearhead Group (MSG). Vanuatu sendiri merupakan salah satu penggagas berdirinya MSG.
Kepentingan  Vanuatu  di  Papua  secara  antropologis  didasari  oleh hubungan  etnis  yang  cukup  erat,  yaitu Melanesian Connection . Kedekatan  etnis  inilah  yang  menjadi  salah  satu  sumber  penyebab masifnya dukungan Vanuatu terhadap upaya pemerdekaan Papua. Kepentingan Vanuatu dalam dukungan ini didasarkan pada dua hal, yaitu politik domestik dan orientasi kekuasaan. Pada politik domes- tik, kebijakan-kebijakan luar negeri dari Vanuatu dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang pro terhadap gerakan ke- merdekaan Papua. Pengaruh dari politik domestik ini berkembang
menjadi dua level, yaitu level nasional dan level internasional. Pada level nasional, kelompok-kelompok ini menekan pemerintah Van- uatu  untuk  mewujudkan  aspirasi  mereka  dalam  sebuahkebijakan politik dan hal tersebut berhasil dilakukan (Temaluru 2016). Oleh karena  itu,  orientasi  politik  luar  negeri  Vanuatu  berjalan  selaras dengan tuntutan politik dalam negeri.
Vanuatu juga memiliki kepentingan tersendiri untuk menjadi pe- mimpin regional dengan mengusung paham identitas Melanesian Renaissance. Paham ini mengangkat isu dekolonisasi bagi bangsa Melanesia yang belum merdeka sebagai bahan utama untuk men - arik simpati internasional. Bergeraknya mekanisme politik domes - tik Vanuatu yang seperti itu merupakan hasil dari persinggungan prinsip  Sosialisme  Melanesia  yang  merupakan  gabungan  dari  be - berapa prinsip seperti komunalisme, saling berbagi, dan kepedulian sesama. Nilai-nilai yang dibawa dari Sosialisme Melanesia ini kemu - dian mencerminkan perubahan-perubahan revolusioner yang radi - kal pada bidang sosial, ekonomi, dan struktur politik secara cepat (Temaluru 2016).
Dukungan Vanuatu terhadap gerakan separatisme Papua diaktual- isasikan dalam berbagai forum internasional. Vanuatu gencar me - nyuarakan  persoalan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di Papua yang bertujuan untuk menyudutkan Indonesia. Penulis men - catat  beberapa  peristiwa  yang  menunjukkan  sikap  berseberangan Vanuatu dengan Indonesia dalam isu separatisme Papua, diantaran- ya dalam sidang tahunan ke-68 Majelis Umum PBB pada tanggal 28 September 2013 di New York, Amerika Serikat. Dalam sidang terse - but, Vanuatu menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas ratusan ribu orang Papua yang disiksa dan dibunuh (Dorney 2013). Selain itu, dalam sidang Dewan HAM PBB ke-25 di Jenewa, Swiss, pada tanggal 4 Maret 2014, Vanuatu meminta PBB untuk mengirim utusan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Papua (ABC News 2014).
Selanjutnya,  dalam  Sidang  Tahunan  Majelis  Umum  PBB  ke-71  di New  York,  Amerika  Serikat  tanggal  27  September  2016,  Vanuatu menyampaikan keperihatinan atas pelanggaran HAM berat yang ter - jadi di Papua dan menyerukan pembebasan bagi West Papua untuk menentukan nasib sendiri (Rappler 2017). Di Sidang Dewan HAM
PBB  Sesi  ke-34  di  Jenewa,  Swiss,  tanggal  3  Maret  2017,  Vanuatu membacakan pidato atas nama tujuh negara kepulauan di kawasan Pasifik yang berisi desakan kepada PBB untuk segera melakukan pe - nyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia di Papua (Rahman 2017).
Isu separatisme Papua juga dijadikan komoditas politik oleh elit-elit politik ( non-state actor ) di Vanuatu. Dalam beberapa kasus, isu sep - aratisme Papua bahkan dimanfaatkan untuk menyerang lawan poli - tik (Temaluru 2016). Hal ini dimungkinkan karena isu separatisme Papua yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat Vanuatu, mulai dari elit hingga warga biasa, dari tingkat suku dan desa hingga pemuka agama (Temaluru 2016). Salah satu mantan Perdana Men - teri Vanuatu, Sato Kilman, bahkan mendapatkan mosi tidak percaya dari  parlemen  Vanuatu  pada  tahun  2013,  karena  dianggap  terlalu dekat dengan Indonesia. Parlemen Vanuatu pada saat itu meyakini bahwa Indonesia bertanggung jawab atas berbagai dugaan pelang - garan HAM di Papua.

## Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Isu Separatisme Papua
Indonesia sebenarnya sudah cukup lama menyadari kecenderungan Vanuatu untuk mendukung kemerdekaan Papua. Namun, baru be - berapa tahun terakhir Indonesia menanggapinya secara serius, seir - ing semakin vokalnya Vanuatu di berbagai forum internasional serta semakin terinternasionalisasinya isu separatisme. Indonesia lantas mulai melakukan pendekatan dengan Vanuatu, salah satunya me- lalui diplomasi publik dengan memanfaatkan instrumen kerja sama ekonomi, teknologi, pelatihan, beasiswa, pembangunan, pertanian, peternakan  dan  lain-lain  (Buku  Diplomasi  2014).  Indonesia  juga memberikan  bantuan  luar  negeri  senilai  USD  2  juta  ketika  Vanu - atu terkena dampak yang cukup parah dari Badai Pam Pam ( Cylone Pam ) yang menerpa negara-negara di kawasan Pasifik.
Kendati  demikian,  upaya  diplomasi  publik  Indonesia  terhadap Vanuatu tampaknya belum berhasil mengondisikan negara tersebut untuk mendukung penuh kedaulatan Indonesia atas Papua. Hal ini dibuktikan  dengan  fakta  bahwa  Vanuatu  masih    memberikan  du - kungannya terhadap gerakan separatis Papua.
Vanuatu beserta sejumlah negara di Pasifik Selatan bahkan secara terang-terangan menyatakan dukungannya atas pemerdekaan Pap- ua dengan meminta PBB melakukan investigasi serta menyerukan agar  Papua  Barat  diberikan  hak  penentuan  nasib  sendiri  dalam Sidang  Tahunan  Majelis  Umum  PBB  ke-71  di  New  York,  Amerika Serikat (Rappler 2017). Mencermati hal tersebut, penulis mengiden - tifikasi kelemahan dalam praktik diplomasi publik yang dijalankan Indonesia terhadap Vanuatu.
Identifikasi dilakukan dengan menggunakan teori diplomasi pub - lik yang diperkenalkan oleh Leonard, Stead, dan Smewing (2002) yang mencakup tiga dimensi diplomasi publik dan empat tahapan pencapaian tujuan diplomasi publik. Tiga dimensi diplomasi publik digunakan sebagai pisau analisis untuk mengetahui penyebab dari kelemahan diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu, sedang - kan empat tahapan pencapaian tujuan diplomasi publik digunakan untuk mengukur sejauh mana capaian dalam pelaksanaan diploma- si publik.
Dimensi pertama adalah manajemen berita, yaitu sikap atau respon Indonesia dalam menanggapi berita yang muncul dari Vanuatu ten - tang isu separatisme Papua. Pada dimensi ini, Indonesia melaku- kan beberapa langkah untuk meluruskan kesalahan persepsi publik Vanuatu dan publik internasional yang secara umum muncul aki - bat kesalahan informasi. Upaya manajemen berita oleh pemerintah Indonesia lantas dijalankan dengan menyampaikan informasi dan data-data yang berkaitan dengan isu Papua.
Langkah pertama yang diambil Indonesia adalah membantah tudu - han-tuduhan  Vanuatu  dan  menyatakan  bahwa  tuduhan  tersebut tanpa bukti dan bersifat politis. Contohnya, Indonesia menegaskan bahwa pintu informasi di Papua sudah dibuka lebar oleh Indonesia. Hal  ini  dilakukan  untuk  membantah  tuduhan  yang  menyebutkan bahwa  jurnalis  asing  tidak  diperbolehkan  masuk  ke  Papua.  Ban - tahan ini selanjutnya dipertegas dengan mengundang perwakilan negara-negara anggota MSG untuk datang dan melihat langsung kondisi  Papua,  meskipun  undangan  tersebut  ditolak  dan  diboikot oleh Vanuatu (CNN Indonesia 2017).
Langkah kedua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menyiarkan dan mempublikasikan bantahan-bantahan tersebut ke berbagai media nasional dan internasional. Langkah ini dapat dil - ihat  pada  berita  terkait  pernyataan  juru  bicara  Sekjen  PBB  tahun 2016 yang membantah adanya laporan tentang pelanggaran HAM di Papua yang diserahkan secara resmi ke Sekjen PBB, Ban Ki-moon, oleh pihak-pihak yang mendukung kemerdekaan Papua. Juru bicara Sekjen  PBB  menyebutkan  bahwa  isu  tersebut  disebarluaskan  oleh kelompok anti-pembangunan di Papua (Kemenlu 2016).
Upaya  manajemen  berita  yang  ketiga  adalah  merilis  sebuah  lapo - ran yang berjudul “No Genocide in West Papua” pada tahun 2016 (Kemenlu,  2016).  Dalam  laporan  ini,  pemerintah  Indonesia  men - jabarkan kondisi Papua dalam bentuk data statistik, fakta-fakta per - tumbuhan ekonomi dan pembangunan, fakta-fakta tentang dinami - ka politik di Papua, serta perjalanan berdarah kelompok separatis Papua.
Merujuk pada penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa dimensi manajemen berita telah dilakukan oleh aktor-aktor diplomasi Indo - nesia baik aktor negara yaitu pemerintah Indonesia maupun aktor non-negara (khususnya media). Kendati demikian, penulis menilai bahwa pelaksanaan strategi ini belum optimal dilakukan, salah sa - tunya ditunjukkan dengan lambannya respon pemerintah maupun media Indonesia terhadap setiap pemberitaan atau propaganda dari kelompok separatis Papua maupun pendukungnya. Selain itu, dari aspek timeline , pelaksanaan manajemen berita Indonesia terhadap Vanuatu baru terlihat sejak tahun 2013, yaitu sejak Vanuatu sema - kin gencar dan vokal “menyerang” Indonesia dalam berbagai forum regional maupun internasional.
Dimensi kedua adalah komunikasi strategis, yakni upaya proaktif untuk menciptakan agenda pemberitaan melalui serangkaian aktivi - tas dan kegiatan yang didesain sedemikian rupa untuk memengaruhi persepsi publik (Leonard, Stead, dan Smewing 2002). Dalam dimen - si  ini,  langkah  yang  dilakukan  Indonesia  adalah  mengembangkan narasi bahwa ras Melanesia di Indonesia bukan hanya orang Papua, melainkan ada juga etnis Maluku dan Timor (NTT). Pesan yang ter - kandung dalam narasi ini cukup strategis karena dapat membend - ung narasi kampanye Papua merdeka yang mengklaim dirinya se-
bagai satu-satunya ras Melanesia di wilayah NKRI sehingga secara ras dan budaya berbeda dan bukan bagian dari bangsa Indonesia.
Penyampaian  pesan  strategis  tersebut  dilakukan  dengan  mem - bentuk Indonesian Melanesian Brotherhood atau Persaudaraan Masyarakat  Melanesia  Indonesia  (Melindo)  pada  tanggal  7  Okto - ber  2015  di  Ambon,  Provinsi  Maluku  serta  menyelenggarakan  ke - giatan  Festival  Budaya  Melanesia  VI  pada  tanggal  26-30  Oktober 2015 di Kupang, Provinsi NTT. Aktor yang terlibat dalam pelaksa - naan komunikasi strategis ini masih didominasi oleh aktor negara ( first track ) yakni pemerintah Indonesia. Dominasi peran pemerin- tah ditunjukkan mulai dari inisiasi kegiatan, perencanaan, hingga pelaksanaan Melanesian Cultural Festival maupun  pembentukan Indonesian Melanesian Brotherhood yang semuanya dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kendati demikian, pelaksanaan Melanesian Cultural Festival 2015 sejatinya telah melibatkan sejumlah akademisi, analis budaya, dan wartawan/media (Kemdikbud, 2015).
Dimensi  ketiga  adalah  membangun  relasi,  yang  berperan  dalam menciptakan pemahaman bersama sehingga masing-masing pihak mengerti cara pandang satu sama lain, khususnya dalam mendis- kusikan  isu-isu  yang  lebih  spesifik,  seperti  isu  separatisme  Papua (Leonard, Stead dan Smewing 2002). Dalam hal ini, Indonesia men - jalin berbagai kerja sama dengan Vanuatu dalam isu-isu non-tradis - ional  seperti  perubahan  iklim,  pembangunan,  bencana  alam,  dan energi. Selain itu, Indonesia juga melaksanakan program di bidang pendidikan dan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan teknis yang melibatkan peserta dari Vanuatu dan negara anggota MSG lainnya. Indonesia juga membentuk mekanisme kerja sama di bidang eko - nomi melalui partisipasi aktif Indonesia dalam Kerja sama Selatan- Selatan  (KSS)  yang  merupakan  bentuk  kerja  sama  pembangunan antar negara berkembang untuk membangun kemandirian kolektif. Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia memprioritaskan negara- negara di kawasan Pasifik Selatan sebagai penerima bantuan KSS.
Pada dimensi ini, aktor yang terlibat dalam pelaksanaan diplomasi publik praktis hanyalah aktor negara. Tidak terlihat adanya peran serta dari aktor non negara pada dimensi membangun relasi, baik oleh civil society , LSM, bisnis, media maupun lembaga swasta lain -
nya.  Dari  aspek  waktu,  upaya  membangun  relasi  dengan  Vanuatu baru telihat intens dilakukan Indonesia pada tahun 2013, meskipun hubungan  bilateral  kedua  negara  telah  terjalin  sejak  tahun  1995. Penulis menilai bahwa hal ini baru dilakukan karena isu Papua kian muncul  ke  publik  internasional  pada  tahun-tahun  tersebut.  Maka dari itu, Indonesia baru mengarahkan politik luar negerinya ke ka - wasan  Pasifik  Selatan  pada  periode  tersebut,  khususnya  terhadap Vanuatu yang dianggap memainkan peran penting dalam interna- sionalisasi isu Papua.

## Pencapaian Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanu- atu dalam Isu Papua
Untuk mengukur pencapaian diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu, maka penulis menggunakan empat tahapan pencapaian di- plomasi publik yang dikemukakan oleh Leonard, Stead, dan Smew - ing  (2002)  yaitu:(1)  adanya  peningkatan  keakraban  masyarakat Vanuatu terhadap Indonesia; (2) peningkatan apresiasi masyarakat Vanuatu  terhadap  Indonesia;  (3)  pelibatan  masyarakat  Vanuatu dalam program-program atau aktivitas yang diselenggarakan Indo- nesia; dan (4) pengaruh dari Indonesia terhadap sikap politik ma - syarakat Vanuatu terhadap isu Papua.
Penulis menilai bahwa diplomasi publik Indonesia terhadap Vanu - atu dalam isu Papua telah mencapai tahap pertama yaitu peningka- tan  keakraban  masyarakat  kedua  negara.  Hal  ini  ditandai  dengan terpenuhinya kriteria-kriteria seperti meningkatnya pengetahuan publik Vanuatu tentang Indonesia, adanya perbaikan  citra dan in - formasi tentang Indonesia, dan penampikan opini-opini negatif. Kegiatan diplomasi publik Indonesia yang dapat dikategorikan seb - agai upaya untuk mencapai tahapan ini adalah dibukanya hubungan diplomatik dengan Vanuatu pada 3 Juli 1995. Hubungan diplomatik secara otomatis memperkenalkan Indonesia pada masyarakat Van- uatu melalui kehadiran perwakilan pemerintah di negara tersebut. Dalam dokumen yang menandai hubungan bilateral kedua negara, salah satu komitmen yang disepakati adalah memperkuat hubungan persahabatan  antara  pemerintah  dan  rakyat  Indonesia  dan  Vanu - atu (Kemenlu 1995). Selain itu, Indonesia juga berupaya melurus - kan informasi dan persepsi yang dikembangkan oleh Vanuatu dalam beberapa forum internasional, yakni melalui berbagai publikasi di
berbagai media milik pemerintah dan swasta, termasuk diantaranya dengan merilis laporan tentang kondisi nyata Papua yang berjudul “No  Genocide  in  West  Papua”  pada  tahun  2016.  Indonesia  juga mengembangkan  narasi  bahwa  ras  Melanesia  di  Indonesia  bukan hanya  etnis  Papua,tetapi  juga  mencakup  etnis  Maluku  dan  Timor (NTT) melalui kegiatan Festival Budaya Melanesia dan pembentu - kan Persaudaraan Melindo.
Penulis  selanjutnya  menilai  bahwa  tahapan  kedua  pencapaian  di - plomasi publik belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dibuktikan den - gan masih gencarnya tudingan Vanuatu atas pelanggaran HAM oleh militer Indonesia di Papua yang disampaikan dalam beberapa kes - empatan. Dengan kata lain, persepsi tentang Papua belum berubah menjadi positif meskipun strategi manajemen berita dan komunika - si strategis telah diupayakan Indonesia. Upaya mengubah persepsi mengenai isu Papua lantas menjadi tantangan sendiri dalam imple- mentasi diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu.
Dalam hal ini, upaya diplomasi publik dilakukan Indonesia dengan memberikan  bantuan  kepada  Vanuatu  yang  terkena  bencana  Ba - dai Pam pada tahun 2015. Bantuan tersebut berhasil menurunkan agresifitas Vanuatu dalam menyerang Indonesia terkait isu Papua, bahkan  Sato  Kilman  sebagai  Perdana  Menteri  Vanuatu  pada  saat itu bersedia menerima ide pembukaan kedutaan besar Indonesia di Vanuatu  (Temaluru,  2016). Bantuan  luar  negeri  tersebut  menitip - kan  pesan  bahwa  Indonesia  memiliki  solidaritas  dan  kepedulian atas bencana alam yang menimpa rakyat Vanuatu.
Tahap  ketiga  yaitu  pelibatan  masyarakat  Vanuatu  dalam  aktivitas yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Pencapaian diplomasi publik  Indonesia  pada  tahap  ini  dapat  dijumpai  dalam  terseleng - garanya program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) dan berbagai  program  pelatihan  kerja  sama  teknis  dalam  bidang  peri - kanan.  Selain  itu,  kerja  sama  perdagangan  bilateral  menunjukkan tren positif dengan adanya surplus bagi Indonesia untuk ekspor di sektor non-migas (Buku Diplomasi, 2014). Dengan capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa bahwa diplomasi publik Indonesia berhasil mencapai tahap ini. Sebagian besar kategori telah tercapai seperti peningkatan kerja sama di berbagai bidang dan pengenalan Indo - nesia lebih jauh lewat pendidikan dan pariwisata, walaupun belum
terpenuhi pada kriteria memahami dan mengadopsi nilai-nilai In- donesia oleh publik Vanuatu.
Tahap keempat dari pencapaian diplomasi publik adalah keberhasi - lan memengaruhi masyarakat di negara sasaran untuk mengikuti kemauan negara pelaksana diplomasi publik. Kerja sama antara In - donesia dan Vanuatu telah terjalin di berbagai bidang, seperti kerja sama pembangunan, pertanian, pengolahan produk hasil laut, pela - tihan  diplomatik,  dan  lain-lain.  Selain  itu,  dari  beberapa  capaian utama hubungan Indonesia dan Vanuatu hingga tahun 2014 dise - butkan bahwa perdagangan bilateral antara kedua negara menun - jukkan tren positif dengan surplus bagi Indonesia untuk ekspor di sektor non-migas (Buku Diplomasi, 2014).
Akan tetapi, sikap politik Vanuatu baik pada tataran pemerintahan, elit politik, maupun masyarakat masih menunjukkan kecenderun- gan untuk mendukung upaya pemerdekaan Papua. Pemerintah Van- uatu dalam sejumlah forum baik di tingkat regional seperti forum MSG dan Pacific Island Forum (PIF) maupun forum internasional seperti sidang umum PBB, masih mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua yang menyudutkan Indonesia. Elit Vanuatu juga menun- jukkan sikap politik serupa dengan mendukung upaya pemerdekaan Papua. Sejumlah aktivis Vanuatu pro pemerdekaan Papua juga ter- gabung dalam perkumpulan seperti Asosiasi Vanuatu untuk Pembe - basan Papua Barat (VFWPA). Tidak hanya itu, dukungan atas peme - dekaan Papua juga ditunjukkan dalam pertemuan yang digelar pada tanggal 2-3 Mei 2016, di Port Vila, Vanuatu, dengan dilakukannya pengibaran  Bendera  Bintang  Fajar  di  depan  Gereja  Presbyterian yang letaknya tidak jauh dari kantor MSG (Tempo, 2016). Sebelum - nya, pada 29 April 2016, ratusan warga Vanuatu juga mengadakan demonstrasi sebagai bentuk solidaritas sesama “saudara Melanesia” untuk Papua Barat.
Dengan adanya kecenderungan ini, dapat disimpulkan bahwa diplo - masi publik Indonesia belum berhasi memengaruhi publik Vanuatu. Strategi diplomasi Indonesia baik melalui manajemen berita, komu - nikasi strategis maupun pembangunan relasi terhadap masyarakat Vanuatu dalam isu Papua belum mampu membuat publik Vanuatu memihak dan mendukung sikap politik Indonesia.
Dari  keempat  tahap  pencapaian  diplomasi  publik  di  atas,  terlihat bahwa  upaya  diplomasi  yang  dilakukan  Indonesia  masih  berada pada tahap ketiga yakni pelibatan masyarakat Vanuatu dalam ber - bagai aktivitas yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti program pelatihan tek - nis, pemberian beasiswa, serta bantuan luar negeri kepada Vanuatu. Dapat  dikatakan  bahwa  tahapan  pertama  diplomasi  publik  Indo - nesia terhadap Vanuatu telah terpenuhi, sementara untuk tahapan kedua  belum  seluruhnya  tercapai  karena  adanya  kriteria  yang  ti - dak  terpenuhi,  yaitu  berubahnya  persepsi  publik  Vanuatu  tentang permasalahan di Papua. Demikian halnya pada tahap ketiga, yaitu adopsi terhadap nilai-nilai Indonesia yang belum terjadi dalam ma - syarakat  Vanuatu.  Penulis  melihat,  selain  keterlibatan  aktor  dan strategi yang dijalankan, terdapat faktor lain yang menjadi peng- hambat belum tercapainya tahap keempat dari diplomasi publik In - donesia terhadap Vanuatu dalam isu Papua, yaitu faktor identitas dan nilai yang disebut Melanesian Renaissance .

## Kesimpulan: Kelemahan Diplomasi Publik Indonesia ter- hadap Vanuatu dalam Isu Papua
Penelitian  ini  mengungkap  bahwa  gagalnya  diplomasi  publik  In - donesia untuk memengaruhi sikap politik Vanuatu atas isu Papua disebabkan oleh  belum  optimalnya strategi  diplomasi publik yang dijalankan Indonesia, baik pada dimensi manajemen berita, komu - nikasi strategis, maupun pembangunan hubungan. Tidak optimal - nya  ketiga  dimensi  tersebut  menyebabkan  diplomasi  publik  Indo - nesia tidak mampu memengaruhi perpolitikan domestik Vanuatu.
Penulis  mengidentifikasi  bahwa  tidak  optimalnya  pelaksanaan  di - plomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam isu Papua dipen - garuhi oleh tiga hal.
Pertama, variabel aktor pelaksana diplomasi publik Indonesia ter - hadap Vanuatu, baik pada dimensi manajemen berita, komunikasi strategis  maupun  pembangunan  relasi  masih  didominasi  oleh  ak - tor negara ( first track ). Sementara peran aktor non-negara ( second track ) seperti LSM, bisnis, aktivis, peneliti, media dll (Diamond dan McDonald  1996)  masih  minim,  bahkan  tidak  terlihat  sama  sekali pada dimensi pembangunan relasi. Padahal diplomasi publik dapat
tercapai dengan maksimal jika dilakukan oleh pemerintah dan diso- kong oleh aktor-aktor lainnya.
Kurang terlihatnya peran aktor non-negara menurut penulis dipen - garuhi oleh aspek waktu atau timeline pelaksanaan diplomasi pub - lik. Dari penelusuran literatur, pelaksanaan diplomasi publik Indo - nesia terhadap Vanuatu terutama pada dimensi manajemen berita dan komunikasi strategis, baru dijalankan secara masif pada tahun 2013, yaitu sejak Vanuatu semakin gencar dan vokal “menyerang” Indonesia mengenai isu Papua dalam berbagai forum regional mau - pun  internasional.  Hal  ini  berarti  bahwa  pelaksanaan  diplomasi publik ini tergolong baru, sehingga pelibatan aktor non-negara be - lum banyak dilakukan.
Kedua, pelaksanaan ketiga dimensi diplomasi publik tidak didukung oleh lembaga khusus yang secara fokus dan terkoordinasi menjalank - an ketiga dimensi sesuai indikator yang ada. Hal ini menyebabkan dimensi manajemen berita dan komunikasi strategis dijalankan se - cara sporadis, tidak terkordinasi dan berkelanjutan, serta target au - diens atau pembaca berita tidak tepat sasaran. Media yang berperan dalam manajemen berita masih berorientasi pada bisnis pemberi - taan. Pembentukan lembaga khusus ini sejatinya penting. Salah sa - tunya dapat dilihat pada upaya diplomasi publik pemerintah Inggris yang menjalankannya dengan membentuk institusi-institusi selain kedutaan ( embassy ), seperti British Council , Department for Inter- national Development (DFID), The Foreign and Commonwealth Office (FCO), dan Trade Partners United Kingdom (TPUK) (Leon - ard, Stead, dan Smewing 2002). Sementara di Indonesia, diplomasi publik  hanya  dijalankan  oleh  institusi  kedutaan  besar  (Kedubes) dan diplomat dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) serta ak - tor-aktor non-negara.
Ketiga, pelaksanaan diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu juga  terhambat  dengan  adanya  doktrin Melanesian Renaissance . Doktrin  ini  merupakan  identitas  sekaligus  cita-cita  bersama  ras Melanesia yang berporos pada kesamaan sejarah, etnis dan budaya dalam  membangun  nasionalisme  negara-negara  serumpun  (Tem - aluru 2016). Doktrin Melanesian Renaissance yang dipegang kuat sejak kemerdekaan Vanuatu ini menanamkan keyakinan dalam diri setiap  rakyat  Vanuatu  bahwa  bangsa  Melanesia  lainnya  harus  be -
bas dari penjajahan. Faktor Melanesian Renaissance erat pula kai- tannya  dengan  ambisi  Vanuatu  menjadi  pemimpin  regional  bagi negara-negara Melanesia (Temaluru 2016). Dengan dalih kesamaan ras , Vanuatu lantas menempatkan diri pada garis terdepan dalam perjuangan kemerdekaan Papua untuk mewujudkan misi Vanuatu sebagai pemimpin di kawasan Pasifik Selatan.
Kuatnya doktrin Melanesian Renaissance ini menjadi penghambat masuknya diplomasi publik Indonesia dalam perpolitikan Vanuatu. Salah satu mantan Perdana Menteri Vanuatu, Sato Kilman, bahkan dilengserkan melalui mosi tidak percaya oleh Parlemen Vanuatu pada tahun 2013 karena dianggap telah mengabaikan Melanesian Renaissance dengan  menjalin  hubungan  politik  yang  erat  dengan Indonesia.  Mosi  ini  muncul  karena  dalam  beberapa  kesempatan, Kilman  menyampaikan  bahwa  Indonesia  adalah  partner  penting dan  strategis  bagi  Vanuatu  (Temaluru  2016).  Selain  itu,  bantuan ekonomi  dari  Indonesia  untuk  bencana Cyclone Pam tahun  2015 juga diberikan pada  masa  pemerintahan Sato Kilman. Oleh kare - na itu, penulis menilai bahwa narasi-narasi Melanesia yang mulai dibangun  Indonesia  melalui  pembentukan Indonesian Melane- sian Brotherhood dan penyelenggaraan Melanesian Cultural Fes- tival tidak akan mampu mengubah sikap politik Vanuatu. Kendati demikian,  Indonesia  masih  mempunyai  peluang  apabila  mampu mengoptimalkan tiga dimensi diplomasi publik yang ada, mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan diplomasi publik secara profe - sional, serta melibatkan lebih banyak aktor non-negara.

## Referensi
ABC News, 2014. “Vanuatu pushes UN to investigate allegations of rights  abuses  in  Papua”, ABC News, 5  Maret  [online].  dalam http://www.abc.net.au/news/2014-03-05/vanautu-urges-hu - man-rights-investigation/5301270 [diakses  1 Maret 2017]..
Badan  Intelijen  Negara  (BIN),  2014. Menyongsong 2014 – 2019: Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah . Jakarta: CV Rumah Buku.
Diamond,  L  &dan  J.  McDonald,  1996. Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace-Third Edition . West Hartford: Ku - marian Press.
Direktorat Informasi dan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi  Publik,  2014.  Diplomasi  Indonesia  2014.  Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Dorney, Sean, 2013. “Vanuatu to terminate Indonesia defence agree - ment”, ABC News ,  12  April  [online].    dalam  http://www.abc. net.au/news/2013-04-12/vanuatu-pm-to-terminate-indonesia- agreement/4626410 [diakses ].
Kementerian  Luar  Negeri  (Kemenlu),  1995.  “Joint  Communique Concerning  the  Establishment  of  Diplomatic  Relations  Be - tween  the  Republic  of  Indonesia  and  the  Republic  of  Vanu -
atu” [online].  dalam  http://treaty.kemlu.go.id/apisearch/ pdf?filename=VUT-1995-0001.pdf [diakses   1 Maret 2017]..
_______________________, 2016. “No Genocide in West Papua” [online]. dalam https://www.kemlu.go.id/wellington/ Documents/No%20Genocide%20in%20West%20Papua.pdf [diakses 13 September 2017]. .
___________________,  2017.  “RI-Dorong-Vanuatu-untuk- Fokus-dan-Siap-Bantu-Situasi-HAM-Domestiknya”    [online]. dalam  http://kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/ RI-Dorong-Vanuatu-untuk-Fokus-dan-Siap-Bantu-Situasi- HAM-Domestiknya.aspx [diakses 13 September 2017].
Leonard, M., Stead, C., &dan C. Smewing, 2002. Public Diplomacy . London: The Foreign Policy Centre.
McHenry, DE.,  2009. “Does Globalization Cause Separatism?
A  Critical  Examination  of  the  Globalization-Separatism Relationship.”, dalam the 21st World Congress of the In - ternational Political Science Association, Santiago, Chile.
Papua  Review,  2012.  “Lima  Masalah  Mendasar  di  Papua,” Papua Review, 02 (1).
Puspitasari, Irfa, 2010. “ Indonesia’s New Foreign Policy – ‘Thou - sand Friends – Zero Enemy’’, IDSA Issue Brief [online]. dalam https://idsa.in/system/files/IB_IndonesiaForeignPolicy.pdf [diakses 13 September 2017].
Rahman,  Mustafa  Abd,  2017.  “Politisasi  Isu  HAM  di  Papua,  Van - uatu  didesak  Fokus  Masalah  HAM  Sendiri.”, Kompas, 02 Maret  [online].  dalam  http://internasional.kompas.com/ read/2017/03/02/21030521/politisasi.isu.ham.di.papua.vanu - atu.didesak.fokus.masalah.ham.sendiri  [diakses  7  September 2017]..
Rappler, 2016. “Pelanggaran HAM di Papua diungkit kembali di Si - dang Majelis Umum PBB ke-71.”, Rappler, 02 Oktober [online]. dalam https://www.rappler.com/indonesia/147970-pelangga - ran-ham-papua-sidang-umum-pbb [diakses   1 Maret 2017].
Tebay, N., 2016. “Pertarungan Indonesia versus Papua”, Tempo , 27 Juli.
Temaluru,  T.  B.  P.,    2016.  “Kepentingan  Vanuatu  dalam  Usaha Pemerdekaan  Papua.”, Jurnal Analisis Hubungan Internasi- onal , 5 (2) : 572-583.
ULMWP.  “About  ULMWP”  [online].  dalam  https://www.ulmwp. org/about-ulmwp [diakses   11 Januari 2017].