## PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG DAN  KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT DI KECAMATAN MEUREUDU

## Munawiah & Kamaliah
Munawiah adalah dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  & Kamaliah adalah guru Sosiologi MAN Trieng Gadeng Kabupaten Pidie Jaya

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memberi  gambaran  tentang  partisipasi  perempuan  sebagai anggota Tuha Peut gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Meureudu.  Lembaga  Tuha  Peut  gampong  merupakan  badan  permusyawaratan  gampong, yang berfungsi  mengayomi adat istiadat, membuat peraturan  gampong  dan menyalurkan aspirasi  masyarakat  setempat  serta  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggara pemerintahan gampong. Lembaga  Tuha peut perempuan adalah wakil perempuan yang ada di dalam pemerintahan gampong yang menjunjung tinggi aspirasi perempuan. Keberadaan mereka sangat diperlukan dalam pemerintahan gampong karena banyak permasalahan yang terjadi  dalam  gampong,  terutama  permasalahan  terkait  dengan  perempuan,  maka  harus dilibatkan  perempuan  dalam  penyelesaian  persoalan  tersebut.  Keterlibatan  perempuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan gampong akan membantu mencapai persamaan  dan  keadilan  di  tingkat  gampong.  Data  diperoleh  melalui  wawancara  anggota tuha peut perempuan dan laki-laki, keucik gampong. tokoh masyarakat dan unsur pemuda. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keberadaan  perempuan  dalam  lembaga  Tuha  Peut gampong tidak hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala gampong (Keucik)  namun  mereka  dapat  juga  melakukan  pengawasan  terhadap  reusam  gampong, pengelolaan keuangan gampong, dan juga mediator dan negosiator dari permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Kata Kunci  : Partisipasi,Tuha Peut Perempuan, Kesejahteraan Masyarakat

## A. Pendahuluan
Sejak  zaman  kejayaan  Kesultanan  Iskandar  Muda  (1607-1636), gampong- gampong di Aceh telah mengenal adanya tuha peut . Tuha peut merupakan lembaga adat dan lembaga pemerintah gampong. Saat ini, Tuha Peut gampong kembali diakui dan memiliki peranan penting di pemerintahan gampong dengan posisinya sebagai salah satu unsur dalam penyelenggara pemerintahan gampong . Istilah lain tuha peut gampong, adalah  badan  permusyawaratan gampong ,  yang  berfungsi  mengayomi adat  istiadat,  membuat  peraturan gampong dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat
Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan  Kesejahteraan  Masyarakat di Kecamatan Meureudu
setempat  serta  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggara  pemerintahan gampong .
Pada masa Kolonial, A . J. Vleer menyebutkan sebuah lembaga yang dijumpai di  Aceh  dan  juga  di  daerah-daerah  lain  di  kepulauan  Nusantara  adalah  dewan empat    yang  anggota-anggotanya,  baik  masing-masing  maupun  secara  bersama- bersama  mengambil  tanggung  jawab  tugas-tugas  pemerintahan  umum.  Dia  juga menambahkan  dewan    empat  sebagai    dewan  yang  mendampingi  seorang uleebalang  dalam  pelaksanaan  tugas-tugasnya  sehari-hari.  Lembaga  ini  sangat sesuai  dengan  susunan  pemerintahan  demokratis  bangsa  Aceh  yang  senantiasa bermufakat, serta sangat penting yang tidak boleh dilupakan masyarakat.
Dalam  qanun  Al-Asyi  yang  dikutip  oleh  M.  Mansyur  Amin  masa  Sultan Iskandar  Muda  kerajaan  Aceh  Darussalam  tersusun  dari  tingkat  pemerintahan terbawah sampai tingkat perintahan tertinggi. Gampong adalah daerah hukum yang paling bawah. Begitu juga dengan Zakaria Ahmad susunan pemerintahan wilayah Kerajaan  Aceh  dibagi  atas gampong ,  mukim, nanggroe,  sagoe dan  kerajaan. Sementara Muhammad Ibrahim, menyebutkan bentuk teritorial  yang terkecil dari susunan  pemerintahan  kerajaan  Aceh  adalah gampong (kampung)  yang  dikepalai oleh seorang keuchik atau geuchik dan waki (wakil) dari keuchik itu. Sebuah gampong terdiri dari beberapa kelompok rumah yang mempunyai tempat ibadah tersendiri disebut Meunasah.  Keuchik dalam  memerintah gampong dibantu  oleh  pejabat keagamaan  yang  disudut teungku  meunasah dan  para  orang  tua  kampung    yang disebut ureung tuha. Dalam buku A. Rani Usman disebutkan, gampong merupakan sistem kemasyarakatan yang dapat mengatur diri sendiri sekaligus suatu kesatuan yang mengorganisasikan masyarakat yang berdomisili di lingkungan administrasi atau lingkungan hukum desa.
Pada  masa  kemerdekaan,  Muhammad  Gade  Ismail  mengatakan,  sebelum berlakunya  Undang-undang  nomor  5  tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa, lembaga tuha  peut ini  berfungsi  secara  optimal  dalam  struktur  pemerintahan gampong sebagai  lembaga  pengontrol  (legislatif),  hukum,  adat,  dan  peradilan (yudikatif)  bagi  setiap  lapisan  masyarakat.  Dalam  tulisan  yang  lain  Muhammad Gade, menyebutkan tuha peut adalah empat unsur kepemimpinan yaitu; (1) unsur pemerintahan  desa  (geuchik),  dan  seketaris  desa,  (2)    unsur  ulama  ( teungku
gampong ),  (3)  cerdik  pandai  atau  pemuka  masyarakat gampong,  (4) pemuka  adat ( keujruen blang dan seulangkee atau perantara dalam sebuah proses perkawinan).
Dalam  perkembangan  berikutnya  terjadi  perubahan setelah  keluar Undang- undang  nomor  5  tahun  1979  dan  Intrusksi  Mendagri  Nomor  8  tahun  1980,  maka para  Gubernur/Kepala  Daerah  Tk  I  di  seluruh  Indonesia  melaksanakan pembentukan  pemerintahan  Desa  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang tersebut.  Pemerintah  memperkenalkan  Lembaga  Musyawarah  Desa  (LMD)  yang difungsikan  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat,  dan  Lembaga  Ketahanan Masyarakat  Desa  (LKMD) sebagai  penyalur  aspirasi  masyarakat  kepada pemerintahan desa. Dengan berlakunya Peraturan tersebut maka lembaga gampong mulai  terhapus  dan  fungsi tuha  peut mulai  tergeser  dalam  roda  pemerintahan gampong , karena segalanya harus diseragamkan dengan struktur pemerintah desa berdasarkan undang-undang yang ada.
Tuha  peut setelah  lama  tidak  eksis  dalam  perputaran  roda  pemerintahan gampong, maka sebagai wujud pelaksanaan otonomi di gampong dan sesuai dengan pasal  115  UUPA  tahun  2006  tentang gampong maka  dibentuk  Badan Permusyawaratan  Desa,  di  Aceh  dikenal  dengan  nama tuha  peut yang  berfungsi sebagai lembaga legislasi gampong . Tuha peut sejajar dengan keuchik dan tidak dapat dijalankan suatu pemerintahan gampong tanpa adanya lembaga tuha peut gampong . Saat  ini tuha  peut sebagai  sebuah  lembaga  tertentu  memiliki  keanggotaan.
Jumlah  keanggotaan  antara  satu gampong dengan gampong lain  dapat  saja  tidak sama, karena sesuai dengan jumlah penduduk. Pada dasarnya setiap warga negara yang  menjadi  penduduk  suatu gampong dapat  menjadi  anggota tuha  peut bila  ia memenuhi persyarakatan  yang telah ditentukan, tidak terkecuali apakah laki-laki atau  perempuan  semua  memiliki  hak  yang  sama  untuk  terpilih  sebagai tuha  peut gampong .  Jumlah tuha  peut tidaklah  berjumlah  4  (empat)  orang  tetapi  harus berjumlah  ganjil,  paling  sedikit  5  (lima)  orang  dan  paling  banyak  11  (sebelas) orang,  dengan  keterwakilan  perempuan  sekurang-kurangnya  30%  dari  jumlah Tuha  Peut ,  misalnya  jika  jumlah tuha  peut 5  (lima)  orang  ,  maka  jumlah tuha  peut perempuan antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang.
Gambaran di atas menarik untuk dicermati, keterlibatan perempuan sebagai anggota tuha  peut dalam  hal  ini  terkait  dengan  sistem  sosial  budaya  masyarakat Aceh  yang  didominasi  oleh  budaya  patriarkhi.  Artinya  masih  ditemui  adanya
Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan  Kesejahteraan  Masyarakat di Kecamatan Meureudu
pembatasan terhadap perempuan dengan pelabelan perempuan ranahnya lebih ke sektor  domestik  bukan  ranah  publik.  Padahal  perempuan  memiliki  akses  dan kesempatan  yang  sama  untuk  berperan  sebagai  lembaga  adat  dalam  struktur pemerintahan gampong untuk  kesejahteraan  masyarakat gampong itu. Di  satu  sisi, adaya  amanat  dari  UU  PA  dan  Qanun  mengharuskan  semua gampong ada keterwakilan  perempuan  dalam tuha  peut. Di  sisi  lain,  dari  lampiran  Surat Keputusan Camat Meureudu dari 30 (tiga puluh) gampong di kecamatan Meureudu yang  ada  perempuan  hanya  13  (tiga  belas) gampong .  Bila  diperhatikan  lampiran tersebut  terdapat gampong yang  jumlah  anggota tuha  peut 9  (sembilan)  orang, perempuan  tetap  1(satu)  orang.  Bahkan    9  (sembilan)  orang,  tetapi  tidak  ada perempuan  seorangpun.  Realitas  ini  menarik  untuk  ditelusuri  lebih  lanjut, kendatipun tidak ada dalam SK peran perempuan tetap diakomudir oleh gampong tersebut.  Bahkan  sebaliknya,  perempuan  ada  dalam  SK  namun  dalam  aplikasi belum  berperan  secara  optimal  karena  berbagai  alasan.    Kondisi  sekarang keberadaan Tuha  Peut perempuan  di  Kecamatan  Meureudu  menunjukkan peningkatan  terhadap  posisi  perempuan  dalam  pandangan  sosial  budaya  dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tulisan ini memaparkan tentang partisipasi perempuan sebagai anggota tuha peut  gampong dan  kesejahteraan  masyarakat,  informasi  diperoleh  melalui  telaah dokumentasi dan wawancara dengan anggota tuha peu t perempuan, anggota tuha peut laki-laki, keuchik gampong, tokoh masyarakat, unsur pemuda, dengan lokasi di Kecamtan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

## B. Pembahasan
Perbedaan  peran  laki-laki  dan  perempuan  di  dalam  masyarakat  dibahas dalam berbagai teori yang secara umum, namun dalam kajian ini mengacu pada  3 (tiga)  teori  yaitu; pertama teori nature atau  teori  alam, kedua teori nurture atau kebudayaan dan ketiga teori peran.
Teori nature atau  teori  alam,  yang  menyatakan  bahwa  perbedaan  laki-laki dan  perempuan  ditentukan  oleh faktor biologis.  Menurut  teori  ini,  perbedaan biologis  antara  laki-laki  dan  perempuan  menjadi  faktor  utama  dalam  penentuan peran  sosial  kedua  jenis  ini.  Perbedaan  “peran”  laki-laki  dan  perempuan  bersifat kodrati  ( nature), karena  secara  fisik  laki-laki  dianggap  lebih  kuat,  lebih  potensial,
dan  lebih  produktif.  Sementara  perempuan  bersifat  keibuan,  memiliki  kesabaran yang  lebih,  kasih  sayang  lembut  dan  sebagainya.  Anggapan-anggapan  seperti  itu telah mengakibatkan pada berkembangnya stereotype bahwa laki-laki sebagai aktor utama  yang  memainkan  peranan  utama  dalam  masyarakat.  Perkembangan selanjutnya  terkondisilah  bahwa  peran  publik  adalah  peran  yang  sesuai    untuk laki-laki sedangkan domestik peran yang sesuai untuk perempuan.
Teori  kedua  yaitu  teori nurture atau  kebudayaan  yang  mengungkapkan bahwa perbedaan peran sosial lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh  faktor  biologis,  melainkan  dikonstruksikan  oleh  budaya  masyarakat.  Lebih lanjut  Arif  Budiman  menyatakan  usaha  untuk  membagi  manusia  menjadi  dua golongan,  laki-laki  dan  perempuan  dan  usaha  untuk  membedakan  keduanya dalam  posisi  dan  peranan  sosial  yang  berbeda  merupakan  suatu  tindakan  yang direncanakan.
Di sisi lain, pendidikan yang direncanakan berpihak pada laki-laki, sehingga mengakibatkan  laki-laki  lebih  berpotensi  untuk  memiliki  kekuasaan  lebih    tinggi terhadap sumber daya ekonomi, termasuk kelangsungan hidup rumah tangga dan keluarganya.  Pandangan  ini  lahir  pemilahan  peran  dan  posisi  laki-laki  dan perempuan.  Laki-laki  memiliki  akses  lebih  besar  pada  benda-benda  produktif sehingga  laki-laki  berperan  di  sektor  publik,  sebaliknya  perempuan  yang kebutuhan ekonominya dipenuhi oleh laki-laki, cukup berperan melayani laki-laki di sekitar domestik.
Nasaruddin Umar mengungkapkan “peran public” ( public role ) atau “sector public”  ( public  sphere ),  seringkali  diperhadapkan  dengan  “peran  domestic”
( domestic role ) atau “sektor domestik” ( domestic sphere ). Istilah yang pertama “ peran public” biasanya diasumsikan sebagai wilayah aktualisasi diri dari kaum laki-laki, sementara  yang  kedua,  “peran  domestic”,  dianggap  sebagai  dunia  kaum perempuan. Para feminis selama ini berjuang untuk menghilangkan sekat budaya semacam  ini  karena  dianggap  sebagi  warisan  cultural  dari    masyarakat  primitive yang  menempatkan  laki-laki  pemburu  ( hunter )  dan  perempuan  sebagai  peramu ( gatherer ), yang diteruskan kepada masyarakat agraris yang menempatkan laki-laki di luar rumah untuk mengelola pertanian dan perempuan di dalam rumah untuk mengurus  keluarga.  Sekat  budaya  seperti  ini  masih  cenderung  diakomodir    di
Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan  Kesejahteraan  Masyarakat di Kecamatan Meureudu
dalam masyarkat modern, terutama di dalam sistem kapitalis. Pada hal pembagian kerja  seperti  ini  bukan  saja  merugikan  perempuan  itu  sendiri  juga  tidak  relevan lagi untuk diterapkan di era sains dan teknologi yang serba modern ini.
Disamping  teori nature atau  teori  alam  dan teori nurture atau  kebudayaan, secara khusus kajian tentang kontribusi tuha peut perempuan , penting untuk dapat dijadikan acuan yaitu teori peran yang dikembangkan oleh Rober Linton seorang antropolog.  Teori  peran  merupakan  hal  yang  menjelaskan  bagaimana  seseorang melakukan perannya dalam suatu komunitas, peran tersebut adalah suatu tuntutan yang  harus  dijalankan.  Seseorang  diharapkan  harus  mampu  memikul  tanggung jawab sesuai dengan tuntutan perannya.
Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau  tempatnya  dalam  pergaulan  kemasyarakatan.  Posisi  atau  tempat  seseorang dalam  masyarakat  (yaitu social-position )  merupakan  unsur  yang  statis  yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk  pada  fungsi,  penyesuaian  diri  dan  sebagai  suatu  proses.  Dapat dikatakan  bahwa  setiap  orang  menduduki  suatu  posisi  atau  tempat  dalam masyarakat  serta  menjalankan  suatu  peranan.  Suatu  peranan  mencakup  paling sedikit tiga hal, yaitu:
a.  Peranan  meliputi  norma-norma  yang  dihubungkan  dengan  posisi  atau  tempat seseorang dalam masyarakat.
b.  Peranan  adalah  suatu  konsep  perihal  apa  yang  dapat  dilakukan  oleh  individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c.  Peranan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  perilaku  individu  yang  penting  bagi struktur sosial masyarakat.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu pula disinggung perihal fasilitas-fasilitas  bagi  peranan  individu role  facilities .  Oleh  masyarakat  biasanya diberikan fasilitas-fasilitas bagi individu untuk mendapatkannya dia menjalankan peranannya.  Lembaga-lembaga  kemasyarakatan  merupakan  bagian  masyarakat yang  banyak  menyediakan  peluang-peluang  untuk  pelaksanaan  peranan  salah satunya yaitu lembaga Tuha Peut gampong . Kajian ini, melihat bentuk-bentuk peran yang  dilakukan  perempuan  sebagai  anggota Tuha  Peut  gampong dalam  rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat.

## 1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
Letak  geografis  kabupaten  Pidie  Jaya  berada  pada  4 o 54’15.702”N  sampai  5 o 18’2.244” dan 96 o 1’13.656”E sampai 96 o 22’1.007”E. Luas wilayahnya yaitu 1.073,6 Km 2 , dengan batas wilayah; sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecam atan Tangse, Geumpang dan Mane (Kabupaten Pidie);  sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Kecamatan  Glumpang  Tiga,  Glumpang Baro,  dan  Kembang  Tanjong  (Kabupaten  Pidie);  dan  sebelah  Timur  berbatasan dengan  Kecamatan  Samalanga  (Kabupaten  Bireuen).  Pembagian  administrasi Kabupaten  Pidie  Jaya  terdiri  dari  8  (delapan)  kecamatan,  34  (tiga  puluh  empat) mukim dan 222 (dua ratus dua puluh dua) kelurahan/ gampong .
Kabupaten  Pidie  Jaya  yang  beribu  kota  Meureudu,  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  No.  7  tahun  2007  pada  tanggal  2  Januari  2007.  Kabupaten  Pidie Jaya diresmikan oleh Menteri Dalam negeri (Mendagri) Ad Interim, Widodo As di gedung Anjong Monmata Banda Aceh Provinsi Aceh pada hari Jum’at tanggal 15  Juni  2007.    Dibentuknya  Kabupaten  Pidie  Jaya  bertujuan  untuk meningkatkan  pelayanan  pemerintahan  kepada  masyarakat  di  bidang pemerintahan,  pembangunan,  dan  kemasyarakatan.  Di  samping  itu,  untuk mewujudkan aspirasi 140.000 jiwa masyarakat di 8 (delapan) kecamatan yaitu; Kecamatan  Bandar  Baru,  Panteraja,  Trienggadeng,  Meureudu,  Meurah  Dua, Ulim, Jangka Buya, dan Bandar Dua.
Kecamatan  Meureudu  yang  menjadi  lokasi  penelitian  ini  dalam  lintas sejarah Aceh dikenal dengan nama negeri Meureudu, negeri ini memiliki kisah istimewa  bagi  Kerajaan  Aceh  Darussalam.  Negeri  Meureudu  pernah dicalonkan  sebagai  ibu  kota  Kerajaan  Aceh,  tetapi  konspirasi  politik  kerajaan menggagalkannya.  Pada  masa  pemerintahan  Sultan  Iskandar  Muda  (1607- 1636)  negeri  Meureudu  menjadi  negeri  satu-satu  yang  terbebas  dari  aturan kerajaan.  Sultan  hanya  mewajibkan  satu  kewajiban  bagi  kerajaan  dari  negeri Meureudu  yaitu  menyediakan  persedian  logistik  (beras)  untuk  kebutuhan kerajaan.  Pada  saat  Sultan  Iskandar  Muda  akan  melakukan  ekspansi  ke Semenanjung  Melayu,  sultan  mengangkat  Malem  Dagang  dari  Meureudu sebagai Panglima Perang.
Saat  ini  dalam  Kecamatan  Meureudu  terdapat  30 gampong yang  terdiri dari; gampong Meunasah  Mulieng,  Lampoh  Lada,  Glumpang  Tutong,
Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan  Kesejahteraan  Masyarakat di Kecamatan Meureudu
Rungkom,  Blang  Awe,  Manyang  Lancok,  Pohroh,  Kudrang,  Meunasah  Hagu, Dayah Tuha, Rumpuen, Meunasah Kulam Beuracan, Rambong, Grong-gronng, Kuta  Trienng,  Pulo U, Manyang Cut,  Beurawang,  Dayah  Timu,  Bunot,  teupin Peraho,  Geulidah,  Meunasah  Lhok,  Mesjid  Tuha,  Rhing  Blang,  Meuraksa, Meunasah Balek, dan Kota Meureudu.

## 2. Perempuan dan  Lembaga Tuha Peut Gampong
Proses  pembentukan  lembaga tuha  peu t gampong yang  terdapat  dalam Kecamatan  Meureudu  kabupaten  Pidie  Jaya  sama  sebagaimana  pembentukan lembaga tuha  peut di  Provinsi  Aceh  pada  umumnya.  Pembentukan  lembaga iuha  peut setiap  kabupaten  sudah  diatur  dalam  undang-undang  pemerintah Aceh maka setiap kabupaten hanya mengintruksikan kepada setiap kecamatan, agar  lembaga tuha  peut setiap  gampong  dapat  diwujudkan.  Bagi  masyarakat kecamatan  Meureudu  keberadaan tuha  peut gampong merupakan  suatu kebutuhan.  Lembaga tuha  peut  gampong bagi  mereka  adalah  tempat  dimana masyarakat  dapat  tersaring  segala  persoalan  yang  sedang  dihadapi,  dan menemukan  solusi  dari  permasalahan  mereka,  lembaga  tuha  peut  juga dipandang sebagai tempat pengambilan (merumuskan) kebijkan penyelenggaraan pemerintahan gampong .
Dalam  peraturan  pemerintah  telah  disebutkan  bahwa  diwajibkan keterlibatan perempuan dalam keanggotaan lembaga tuha peut gampong . Tetapi di  kecamatan  Meureudu  pada  awal  pembentukan  lembaga tuha  peut ,  tidak setiap gampong terdapat  perwakilan  dari  perempuan  yang  ikut  bersanding bersama laki-laki untuk duduk dalam keanggotaan lembaga tuha peut .  Seperti halnya gampong Rhieng  Krueng,  perempuan  tidak  dilibatkan  dalam  lembaga tuha  peut ,  dikarenakan  lembaga tuha  peut setiap  melakukan  kegaitan  duduk bersama  dalam  merumuskan  kebijakan,  atau  dalam  menyelesaikan permasalahan gampong, kegiatan  tersebut  selalu  dilakukan  pada  malam  hari. Budaya masyarakat kecamatan Meureudu tidak baik perempuan berada diluar rumah  pada  malam  hari.  Sifat  atau  karakter  perempuan  juga  menjadi pertimbangan,  perempuan  masih  sianggap  lemah  sebagai  pengambil kebijakan,  perempuan  dianggap  tidak  tegas,  dan  tidak  tegar  dalam menyelesaikan masalah yang mungkin akan terjadi di gampong .

## Munawiah & Kamaliah
Seiring  dengan  banyaknya  permasalahan  yang  terjadi  di gampong ,  dan kebanyakan  adalah  persoalan  rumah  tangga.  Banyak  perempuan  yang  tidak tahu  harus  mengadu  kemana  untuk  mendapatkan  solusi,  karena  persoalan demi  persoalan  yang  terjadi  banyak  melibatkan  perempuan  dan  dianggap perempuan  lebih  memahami  sesama.  Oleh  karena  itu  pemerintahan gampong mengambil  kebijakan  untuk  melibatkan  perempuan  dalam  lembaga tuha  peut gampong ,  agar  dapat  menampung  segala  persoalan  perempuan  di gampong.
Sejak  saat  itu,  jasa  perempuan  mulai  diperhitungkan  dalam  setiap pengambilan  kebijakan,  dan  penyelesaian  setiap  persoalan  yang  terjadi  di setiap gampong dalam kecamatan Meureudu.

## 3. Perempuan  sebagai  Anggota  Tuha  Peut  Gampong  dan  Kesejahteraan Masyarakat
Berdasarkan  hasil  telaah  dokumentasi  dan  hasil  wawancara  dengan narasumber  berkenaan  dengan  partisipasi  perempuan  sebagai  anggota tuha peut gampong dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Meureudu”. Hasil penelitian  menunjukkan  proses  keterlibatan  perempuan  sebagai tuha  peut gampong dan  kontribusinya  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat tidak  terlepas  dari  Qanun gampong Pidie  Jaya  yaitu  fungsi,  wewenang, kewajiban,  hak  dan larangan tuha  peut gampong .  Dalam Fasal 47 ayat  (1) Tuha peut  gampong mempunyai  fungsi  dan  wewenang;  a.  Mengayomi  adat  istiadat; b.  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat;  c.  Membentuk  Qanun gampong bersama  keuchik;  d.  Membentuk  panitia  pemilihan  keuchik;  e. Mengusulkan  pengangkatan  dan  pemberhentian  keuchik;  f.  Mengawasi penyelenggaraan pemerintah gampong; dan g. Mengawasi pelaksanaan syariat Islam.
Dalam  proses  keterlibatan  perempuan  sebagai  anggota tuha  peut gampong , keuchik Rumpuen  mengatakan    pada  saat    Bupati  datang  ke  Desa Rumpuen  secara  langsung  mengintruksikan  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan gampong ,  pelaksanaan  pembangunan  dan  pembinaan kemasyarkatan harus dilibatkan perempuan. Perempuan yang terpilih ini hasil dari musyawarah dengan masyarakat dengan melihat kapasitas perempuan itu sendiri sangat membantu keuchik dan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat
Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan  Kesejahteraan  Masyarakat di Kecamatan Meureudu
itu  sendiri  terutama  perempuan. Tuhat  peut  gampong sangat  penting  terutama dalam  penyusunan  anggaran  desa,  pembangunan gampong dan  lain-lain  harus mendapat persetujuan tuha peut . Sama halnya dengan salah seorang tuhat peut laki- laki  Mns.  Kulam  menyebutkan  dalam  UUPA  dan  Qanun  memang  harus  ada keterwakilan  perempuan,  dipilihnya  selama  ini tuha  peut  perempuan banyak berkontribusi dalam masyarakat baik keterlibatan dalam acara adat maupun dalam kegiatan keagamaan.
Menurut keuchik gampong Beurawang, keterlibatan perempuan dalam anggota tuha  peut  gampong sudah  beberapa  periode  di  Kecamatan  Meureudu.  Sekarang hampir semua gampong ada unsur perempuan.  proses pemilihan tuha peut utusan dari  dusun  masing-masing  tergantung  jumlah  penduduknya.  Demikian  juga dengan  perempuan  hasil  dari  musyawarah  dengan  masyarakat.  Tentunya  yang dipilih  adalah  orang  yang  memiliki  pengetahuan  keagamaan  dan  mengetahui hukum  Islam  serta  adat  dan  berpengalaman  dalam  penyelesaian  ketika  ada permasalahan di gampong selama ini.
Ibu Saudah sebagai t uha peut perempuan Geuledah mengatakan keterlibtannya dalam tuha peut ketika pergantian keuchik sekarang, sebelumnya orang lain. Selama ini  dia  mengatakan  dekat  dengan  anak-anak  muda  dan  sering  meminta pendapatnya dalam pengembangan desa. Suatu hal dia upayakan dalam anggaran desa  2016  perlunya  pembangunan  Rumah  Bidan  Desa,  sekarang  hampir  selesai. Menurut dia ini sangat penting demi kesehatan masyarakat agar mudah dan cepat mendapat  pertolongan kepada masyarakat  jika Bidannya tinggal bersama mereka. Lebih-lebih untuk kesehatan reproduksi perempuan.
Disamping  itu  juga  dia  sebagai  pengelola  uang  SIMPAN  PINJAM PEREMPUAN. Ada beberapa kelompok yang mengambil uang ini, proses awal buat proposal  tentang  usaha  yang  akan  dikembangkan  oleh  masyarakat.  Kebanyakan uang itu dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian mulai dari bibit, pupuk dan lain- lain. Pengembalian setelah panen dengan penambahan uang jasa.
Salah  seorang  anggota tuha  peut perempuan gampong Kudrang  mengatakan kertelibatan dalam tuha peut gampong, karena sebelumnya aktif dalam kegiatan PKK baik  di  tingkat gampong maupun  di  tingkat  kecamatan.  Sebagai  anggota tuha  peut mulai  pak keuchik sebelumnya,  saat  perubahan keuchik baru  awalnya  tidak  dipilih lagi namun ada intruksi dari kecamatan  Ibu  Tihasanah  harus  diikutkan  dalam

## Munawiah & Kamaliah
tuha  peut  gampong karena  sudah    mendapat  juara  tingkat  provinsi kontribusinya  sebagai tuha  peut  gampong mewakili  Pidie  Jaya.  Kemudian masuklah  kembali  sebagai  anggota tuha  peut dengan  pertimbangan  dari aktivitas yang dilakukan selama ini. Dia juga aktif mengikuti rapat gampong , contoh  pada  anggaran  tahun  2016  pembangunan  tanggul,  dari  proses  awal sampai selesai selalu ikut dalam pengawasan. Lebih lanjut dia menambahkan, ada kasus rumah tangga, Suami yang sudah menikah dengan perempuan lain dan isterinya sudah ditalak tiga, mereka memikili tiga orang anak.
Ketika  mantan  isterinya  mau  menikah  lagi,  pihak  laki-laki  (suami)  ini menjumpai  ibu  Tihasanah  dan  meminta  untuk  dapat  membatalkan pernikahan  mantan  istrinya  dengan  laki-laki  lain  yang  akan  dilangsungkan beberapa  hari  kemudian.  Ibu  Tihasanah  ini  negosiasi  dengan  sang  mantan istri,  ia  mengatakan;  “ayah  dari  anak-anak  kamu  ada  di  rumah  saya  dan meminta  kamu  tidak  menikah  dengan  calon  suami  baru  karena  dia  mau kembali  dengan  kamu,  bagaiman  menurut  kamu  ?”.  Dengan  nada  tinggi perempuan  ini  mengatakan  “bagaimana  kembali  lagi,  saya  sudah  dicerai dengan  talak  tiga”.  Lebih  lanjut  ibu  Tihasanah  mengatakan  “kalian  kembali dengan  “cina  buta”  asal  kamu  setuju”.  Lebih  lanjut,  Ibu  Tihasanah  sedikit memberi  nasehat  dengan  mengatakan  “Hai  nyak  ma,  ma  drou;  ayah;  ayah drou”  artinya  ibu  dari  seorang  anak  adalah  ibu  kandung  demikian  juga dengan  ayah,  ayah  kandung.  Betapa  pun  baik  dari  orang  lain  yang  terbaik adalah ibu dan ayah dari anak tersebut. Setelah sang mantan istri menyetujui, akhirnya terjadilah proses perkawinan kembali, setelah isterinya bercerai dari nikah    “cina  buta”  dan    pernikahan  kedua  mereka  sudah  dikarunia  seorang anak lagi.
Berbeda  dengan  di  atas,  umi  Salamiyah tuha  peut Mns  Kulam, mengungkapkan  menjadi  anggota  selama keuchik sekarang  dengan  alasam selama  ini  umi  banyak  berperan  dalam  kegiatan  adat  kampung  kita,  baik diundang secara pribadi maupun atas nama gampong.
Misalnya  ada  “peusijuk”  jamaah  haji  aparatur  desa,  umi  datang  atas nama kampung dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan bisanya tidak dibayar gaji  Ketika  acara  pernikahhan  selalu  umi  yang  terima  tamu  mawakili  orang tua gampong . Kegiatan yang dilakukan bisanya tidak dibayar, kata Umi maka
Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan  Kesejahteraan  Masyarakat di Kecamatan Meureudu
pak keuchik dan  atas  persetujuan  masyarakat  dicantumkan  namanya  agar mendapat  jeri  payah  yang  dilakukan,  karena  ada  insentif  dalam  tiga  bulan sekali. Disamping itu, Umi Salamiya, sebagai Penda’i pernah menyampaikan ceramah di kabupaten lain pada masyarakat baik dalam rangka Maulid Nabi, Israk  Mi’rat  dan  lain-lain,  baik  di  desa  maupun  kantor  pemerintahan.  Kalau kantor  pemerintahan  sering  dalam  acara  arisan  atau  peusijuk  jamaah  haji. Bahkan pernah dicalonkan  untuk DPRA  dari  Partai  Persatuan Pembangunan pada pilkada tahun 2012. Sekarang membina pengajian utuk anak, remaja dan dewasa.
Informasi  dari gampong Dayah  Timu,  ibu  Hj.  Syaribanun  mengatakan menjadi tuha peut sudah dua periode kepemimpinan, keuchik sebelumnya dan keuchik sekarang.  Ibu  Syaribanun  sejak  dari  muda  sudah  beraktiftas  di gampong ,  dalam  kegiatan  PKK  aktif  ikut  simulasi  dalam  beberapa  kegiatan PKK  baik  tingkat gampong ,  kecamatan  maupun  provinsi.  Dulu  dia  dikenal sebagai ibu Halimah yaitu penyaluran Pil KB untuk gampong
Dayah  Timu  dan  sekitarnya.  Sekarang  berperan  dalam  acara  adat perkawinan  seperti  menyambut  tamu  pengantin,  “peusijuk”  pengantin  dan lain-lain.  Di  samping  itu,  juga  berkontribusi  pada  peristiwa  kematian  dalam memandikan  dan  menkafani  jenazah  dan  lain-lain.  Suatu  hal  yang  sangat menarik  yang  berhasil  diselesaikan  persoalan  perselisihan  antara  orang  tua, anak  dengan  ibu  tiri. Tuha  peut laki-laki  tidak  berani  mendatangi  mereka karena  persoalan  keluarga  namun  berkat    mediasi  dari  ibu  Syaribanun mereka bisa damai kembali.
Hampir  semua  anggota tuha  peut perempuan  yang  diwawancarai mengatakan  mereka  dipilih  menjadi  anggota tuha  peut karena  aktvitas  yang dilakukan di gampong dalam membantu menyarakat baik dalan kegiatan adat istiadat, acara kematian maupun dalam pengolaan simpan pinjam perempuan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
Di  pihak  lain,  ketika  peneliti  menayakan  pada  seorang  tokoh masyarakat  Grong-grong  yang  tidak  ada  unsur  perempuan  dalam  anggota tuha  peut  gampong mengatakan,  tidak  baik  anggota  perempuan  menjadi tuha peut karena  rapat  sering  malam,  bagi  yang  ada  suami,  tidak  mungkin isterinya yang ikut rapat lebih baik suami.

## Munawiah & Kamaliah
Hal yang berbeda, dikemukakan oleh salah seorang dari unsur pemuda gampong Grong-grong  juga.  Pernah  dia  beri  saran  untuk  dilibatkan perempuan  dalam  anggota tuha  peut karena  ada  amanat  dari  Qanun  dan UUPA  akan  tetapi  hingga  saat  ini  belum  ada.    Dalam  kegiatan  PKK  itu memang sudah khusus ada ibu-ibu, demikian juga dalam kegiatan pengajian ibu –ibu itu sendiri.

## C. Kesimpulan
Dari  paparan  sebelumnya  tentang  partisipasi  perempuan  sebagai anggota tuha peut gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan  Meureudu  terdapat  beberapa  kesimpulan  dan  saran  adalah sebagai berikut.
1. Proses  keterlibatan  perempuan  sebagai tuha  peut  gampong dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  tidak  terlepas  dari  Qanun gampong Pidie Jaya, yaitu fungsi, wewenang, kewajiban, hak dan larangan tuha peut gampong.
2. Anggota tuha  peut  gampong ,  pada  dasarnya  mereka  dipilih  karena  aktif dalam  setiap  aktivitas  yang  mereka  lakukan  di gampong ,  baik  dalam kegiatan adat istiadat, acara kematian maupun dalam pengelolaan simpan pinjam  perempuan  dengan  tujuan  mensejahterakan  masyarakat,  dan  ada juga yang diintruksikan langsung oleh kepala desa, dengan tujuan adanya pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat gampong .
3. Tuha  peut  gampong sebagai  badan  legislatif gampong ,  setiap  kebijakan diambil  berdasarkan  hasil  musyarakah  lembaga tuha  peut. Keterlibatan perempuan  dalam  lembaga tuha  peut  gampong ,  memberikan  ruang  bagi perempuan di Kecamatan Meureudu  untuk mendapatkan hak yang setara dengan  laki-laki  dalam  setiap  kebijakan  yang  diambi.  Baik  dari  sisi pembuatan  peraturan gampong ,  pembangunan  inspratruktur gampong , peningkatan  ekonomi,  kegiatan  sosil  kemasyarakatan,  pelestarian  adat istiadat, dan lain sebagainya.
Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan  Kesejahteraan  Masyarakat di Kecamatan Meureudu
4. Perempuan sebagai tuha peut gampong juga dipercayakan  untuk mengelola keuangan gampong ,  baik  untuk  pembangunan  gampong  maupun  untuk pemberdayaan ekonomi  masyarakat dengan  membentuk koperasi. Mereka juga  difungsikan  sebagai  mediator  dan  negosiator  dari  setiap permasalahan  yang  terjadi  antar  warga  di gampong ,  baik  persoalan  rumah tangga,  persoalan  orang  tua  dengan  anak,  dan  banyak  persoalan  lainnya yang terjadi dalam masyarakat.

## Munawiah & Kamaliah

## Daftar Pustaka
Arif Budiman, Pembagian Kerja secara Seksual; Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peranan Wanita di dalam Masyarakat , Jakarta: Gramedia, 1985.
A.  Rani  Usman, Sejarah  Peradaban  Aceh:  Suatu  Analisis  Interaksionis,  Intergrasi  Dan Konflik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003
Hasbi  Amiruddin,  (et  al), Aceh  Serambi  Mekah , Banda  Aceh:  Pemerintah  Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah; Perang Aceh 1873-1912, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosda Karya, 1997. Muhammad  Gade  Ismail, Sejarah  Daerah  Provinsi  Aceh ,  Banda  Aceh:  Badan Perencanaan Daerah, 1992.
-------, “Ulama dalam Lintsan Sejarah”, Makalah , Seminar Sehari, Banda Aceh,1998. Muhammad  Ibrahim,  (et  al), Sejarah  Daerah  Propinsi  Istimewa  Aceh, Jakarta: Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Direktorat  Sejarah  dan  Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1991.
M.  Mansyur  Amin,  (et  al), Kelompok  Elit  dan  Hubungan  Sosial  di  Pedesaan, Jakarta: Pustaka Pustaka, 1988.
Nota  Kesepahaman  Antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh Merdeka. Milik Tim Sosialisasi Aceh Damai.
Raihan  Putri, Kepemimpinan  Perempuan  dalam  Islam  Antara  Konsep  dan  Realita, Yogyakarta: AK Group-Ar-Raniry Press, 2006.
Rasyidah,  dkk., Potret  Kesetaraan  Gender  di  Kampus, Banda  Aceh:  PSW  iAIN  Ar- Raniry, 2008.
Rusdi Sufi, ”Struktur Pemerinthan Desa/ Gampong di Aceh Dulu dan sekarang”, Makalah, Pelatihan  Pemangku  Adat,  Banda  Aceh  LAKA  Nanggroe  Aceh Darussalam, 2002.
Sanusi M. Syarif, Gampong dan Mukim di Aceh; Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami,
Bogor: Pustaka Latin, 2005.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta: Rajawali, 1986.
Surat  Keputusan  Camat  Meureudu  Kabupaten  Pidie  Jaya  Nomor  67  tahun  2006, Tentang  Pengangkatan  Anggota  Tuha  Peut  Gampong  dalam  Kecamatan Meureudu kabupaten Pidie Jaya.
Tim  Advokasi  Penguatan  Tuha  Peut  dan  Penyusunan  Qanun  Gampong  , buku Pedoman  Tuha  Peut  Gampong,  memperkuat  Tuha  Peut  membangun  gampong
Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan  Kesejahteraan  Masyarakat di Kecamatan Meureudu
mandiri ,  Sumut:  Institut  Pembaharuan  Desa  (IPD),  dan  mitra  lokal  LPPM Aceh, 2007.
Vleer  J.A., Kedudukan “Tuha  Peut” dalam  Susunan  Pemerintah  Negeri  di  Aceh ,  terj.
Aboe. Bakar, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Inormasi Aceh, 1978.
Waryono  Abdul  Ghafur  &  Muh. Isnanto,  (ed.), Gender  dan  Islam  Teks  dan  Konteks , Yogyakarta: PSW Suanan Kalijaga, 2002
Zakaria Ahmad, Sekitar Kerajaan Aceh dalam tahun 1520-1675 , Medan: Manora,
1972.