## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 13 (2) (2021): 1-15 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online)
Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia

## Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan India dan Nepal di Wilayah Kalapani

## Indah Meliana Handayani*
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 15412, Indonesia
Submitted : 29 November 2020 Revision : 02 Februari 2021 Accepted : 19 Juli 2021

## Abstrak
Sengketa perbatasan wilayah Kalapani menjadi hambatan tersendiri bagi hubungan India dan Nepal. Sengketa ini berjalan sangat sengit dan panjang. Sejak 1814,  Perang Anglo-Nepal telah dimulai dan berakhir pada 1816 dengan penandatangan perjanjian Sugauli. Perjanjian ini berisi bahwa Sungai Kali sebagai penentu perbatasan. Namun,  kedua  negara  masih  memiliki  interpretasi  yang  berbeda  mengenai  perjanjian  tersebut  serta membenarkan bukti-bukti yang mereka miliki hingga saat ini. Hal ini tentunya sangat mengganggu hubungan bilateral  kedua  negara  tersebut  terutama  pada  bidang  ekonomi  dan  keamanan  lintas  batas.  Di  sisi  lain, keberadaan Tiongkok juga berpengaruh dalam perdebatan ini. Pasalnya, Tiongkok dan India merupakan dua kekuatan  besar  yang  ada  di  Asia.  Maka,  jika  India  dan  Nepal  gagal  untuk  mencapai  resolusi  terkait  dengan masalah  ini,  hal  tersebut  bisa  memberikan  peluang  bagi  Tiongkok  seiring  dengan  aktivitasnya  yang  semakin agresif.  Sehingga,  Tiongkok  dapat  memperkeruh  hubungan  antara  India  dan  Nepal.  Ini  jelas  membuktikan bahwa  terdapat  banyak  hambatan  baik  internal  maupun  eksternal  dalam  penyelesaian  konflik  perbatasan Kalapani.  Penelitian  ini  mengadopsi  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  serta  analisis konsep dari teori realisme.
Kata Kunci: Sengketa Kalapani, Perbatasan, Bilateral, Tiongkok

## Abstract
The  Kalapani  border  dispute  has  become  an  obstacle  to  relations  between  India  and  Nepal.  This  dispute  was  very complicated and long. Since 1814, the Anglo-Nepal War had started and ended in 1816 with the signing of the Sugauli treaty. This agreement states that the Kali river as determinant of the border. However, the two countries still have different interpretations of the agreement and confirm the evidences they have even until now. This is of course very disruptive to bilateral  relations  between  the  two  countries,  especially  in  the  economic  and  cross-border  security  sectors.  On  the  other hand, the presence of China is also influential in this dispute. Because of China and India are the two major powers in Asia. Therefore, if India and Nepal fail to reach a resolution on this issue, it could provide opportunities for China as its activities become more aggressive. Thus, China can cloud the relationship between India and Nepal. This clearly proves that there are many internal and external obstacles in resolving the Kalapani border conflict. This study uses qualitative methods using secondary data and conceptual analysis of realism theory.
Password: Kalapani Dispute, Border, Bilateral, China
How to Cite: Handayani, I, M . ( 2021). Hambatan dalam penyelesaian sengketa Perbatasan India dan Nepal di Wilayah Kalapani. Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 13 (2): 1-15.
*Correspondingauthor: E-mail: Indahmeliana.handayani18@mhs.uinjkt.ac.id

## PENDAHULUAN
Batasan negara merupakan perwujudan  dari  identitas  suatu negara.  Perjanjian  dalam  menentukan perbatasan  merupakan  langkah  utama diakuinya  perbatasan,  tetapi  sifatnya pun  sangat  terbatas.  Banyak  dari perbatasan  internasional  yang  tidak terlihat  jelas  di  lapangan.  Bahkan banyak pula yang telah dibatasi, tetapi pemeliharaannya  tidak  maksimal  dari rezim  yang  bersangkutan.  Setiap negara  pasti  memiliki  banyak  arsip terkait dengan batas negaranya dengan negara  lain.  Namun,  bukan  berarti banyaknya
arsip tersebut memudahkan  penentuan  batas  yang sebenarnya. Itulah konflik yang banyak terjadi di berbagai negara, salah satu di antaranya  yaitu  konflik  India  dan Nepal terkait dengan Kalapani.
Nepal  merupakan  negara  yang diapit  oleh  dua  negara  besar  di  Asia yaitu  India  di  bagian  selatan,  timur, dan  barat.  Kemudian,  Tiongkok  di bagian  utara.  Sebelumnya,  Nepal  dan East  India  Company sebagai penguasa India  saat  itu  berseteru  terkait  dengan perbatasan. Pada akhirnya, perwakilan
dari  Nepal  terpaksa  menandatangani perjanjian  Sugauli  pada  tahun  1816. Karena  merasa  tidak  puas  dengan perjanjian  tersebut,  maka  bukan  raja maupun  perdana  menteri  Nepal  yang menandatangani  perjanjian  tersebut secara  langsung,  melainkan  hanya seorang  perwakilannya  saja.  Dalam perjanjian  tersebut  ditetapkan  bahwa
"Sungai Kali" akan menandai perbatasan barat Nepal.
Gambar 1 : Peta Sengketa Perbatasan di Wilayah Kalapani. Sumber : https://www.bbc.com/news/world- asia-52967452
Hingga  saat  ini,  kunci  dari ketidaksepakatan  perbatasan  Kalapani yakni  asal  muasal  dari  Sungai  Kali. Ada  berbagai  macam  pandangan  dan sumber  terkait  dengan  sungai  ini. Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Buddhi Narayan  Shrestha  sebagai  mantan Direktur  Jenderal  departemen  Survei
Tanah  Nepal,  telah mengklasifikasikan perdebatan ini menjadi dua kelompok.
Kelompok pertama yakni para cendekiawan  dan  peneliti  beserta pemerintah. Mereka berpendapat bahwa sungai yang mengalir di sebelah barat  Kalapani  adalah  Sungai  Kali utama, yang berasal dari
Limpiyadhura  atau  celah  Lipulekh  di dekatnya,  yang  keduanya  berada  di dalam  wilayah  Nepal.  Sehingga membenarkan  daerah  tersebut  sebagai bagian  dari  Nepal.  Kelompok  kedua terdiri  dari  Kelompok  Kerja  Batas Bersama  Tingkat  Teknis  Nepal-India dan  pejabat dari  Kedutaan  Besar  India di  Nepal  (Shrestha,  2003).  Pihak tersebut  berpendapat  bahwa  Sungai Kali  berasal  dari  anak  sungai  yang lebih  kecil  bernama  Pankhagad, terletak di bagian selatan Kalapani, dan bukit  selanjutnya  yang  berada  di bagian timur ini merupakan perbatasan yang  sebenarnya.  Hal  ini  menjadikan wilayah  itu  bagian  dari  India  (Baral,
2018).  Hingga  saat  ini,  Sungai  Kali memang belum memiliki batasan yang jelas.  Selain  itu,  meskipun  dikenal sebagai  “Kali”  di  hulu,  bagian  tengah dis ebut “Mahakali”  dan  bagian  bawah
disebut  “Sarjoo”  atau  “Gogra”  justru menambah  kebingungan  terhadap tempat tersebut.
Pada  Agustus  2019,  pemerintah India  mencabut  Pasal  370  dan  35A yang  terdapat  dalam  Konstitusi  India. Dalam hal ini, telah memberikan status khusus  kepada  Negara  bagian  Jammu dan  Kashmir.  Pemerintah  membagi dua negara bagian, akibatnya membutuhkan  peta  baru  secepatnya. Peta  yang  sama  tersebut  juga menunjukkan bahwa wilayah Kalapani yang  disengketakan  di  Himalaya berada  di  dalam  perbatasan  India (Mustafa, 2019). Nepal segera mengeluarkan  keberatan  atas  peta tersebut. Karena peta tersebut mengidentifikasi  wilayah  itu  sebagai wilayah  yang  tidak  stabil  di  distrik Darchula  di  provinsi  Sudurpashchim (Ranjan,  2019).    Sebagai  tanggapan, India  telah  menyatakan  bahwa  peta tersebut "akurat". Munculnya peta baru tersebut menimbulkan sengketa
perbatasan  yang  belum  terselesaikan antara kedua negara. Ketidaksepakatan ini  melibatkan  tidak  hanya  Kalapani, tetapi  juga  area  seperti  Lipulekh, Limpiyadhura, dan Susta.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat
lebih jauh seberapa kompleks
hambatan  yang  dihadapi  oleh  India dan  Nepal  untuk  menyelesaikan sengketa  perbatasan  Kalapani.  Maka dari  itu,  muncul  pertanyaan  yakni sejauh  mana  hambatan  yang  muncul baik  internal  maupun  eksternal  dalam konflik  tersebut?  Penelitian  ini  juga menggunakan  konsep-konsep  dari teori  realisme  yakni national  interest, security  dilemma,  dan  balance  of  power yang  lebih  memungkinkan  untuk menganalisis  konflik  tersebut . Sebab, masalah  ini  sejak  dulu  sangat  sulit diselesaikan.  Sementara  itu,  negara- negara  yang  terlibat  adalah  negara yang  bertetangga.  Sehingga,  konflik tersebut  sangat  berpengaruh  pada stabilitas kawasan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  kualitatif  dalam menjelaskan faktor-faktor internal
maupun  eksternal  dalam  perseteruan yang  terjadi  antara  Nepal  dan  India terkait  dengan  klaim  Kalapani.  Seperti yang kita tahu bahwa dalam pengumpulan data penelitian
kualitatif,  lebih  menekankan  pada
“Kata” dibandingkan dengan “Angka” (Puskapol, 2014). Penelitian ini didukung oleh data-data yang
memberikan  fakta  sosial  maupun politik  serta  dihasilkan  dari  beberapa konsep.  Data  yang  diciptakan  dari metode  penelitian  ini  juga  membantu untuk  menunjukkan  fakta  yang  tidak tetap serta dapat memberikan pemahaman baru untuk mengembangkan  penelitian.  Selain itu, penelitian  kualitatif  memiliki  tujuan bagaimana  memahami  suatu  keadaan yang dapat berpengaruh pada perilaku pembaca  maupun  penulis  (Hancok, 2002).  Pola  yang  digunakan  dalam penelitian  kualitatif  ini  menggunakan pola  deduktif.  Pola  deduktif  ini menggambarkan  keseluruhan  masalah yang  terjadi  secara  umum,  setelah  itu dapat  ditarik  kesimpulan  secara khusus. Pola deduktif ini dipilih karena akan mempermudah dalam memahami penelitian  ini  dengan  teknik  umum- khusus.
Penelitian  ini  juga  bersifat
deskriptif-analitik yang bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana  cara  menentukan  keadaan maupun gejala yang dapat menimbulkan  gejala  baru.  Teknik
pengumpulan  data  yang  digunakan yakni  melalui  studi  literatur  yang termasuk  sumber  sekunder  dalam teknik  pengumpulan  data  tersebut. Teknik  ini  dilaksanakan  melalui pencarian  data  dari  berbagai  literatur yang  memiliki  keterkaitan  dengan masalah yang akan dibahas serta dapat dianalisa  oleh  penulis.  Literatur  yang digunakan  berupa  jurnal,  dokumen, buku, dan surat kabar yang
berhubungan  dengan  topik  yang diteliti.  Tentunya  sumber  dan  data tersebut  sangat  penting  dan  tidak dapat  dipisahkan  dalam  penelitian. Maka,  metode  tersebut  memang  yang paling memungkinkan
dalam penelitian  ini.  Karena  lebih  mudah diakses sumber maupun datanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan
jenis  penelitian  kualitatif  dalam menjelaskan faktor-faktor internal maupun  eksternal  dalam  perseteruan yang  terjadi  antara  Nepal  dan  India terkait  dengan  klaim  Kalapani.  Seperti yang kita tahu bahwa dalam pengumpulan data penelitian
kualitatif,  lebih  menekankan  pada
“Kata” dibandingkan dengan “Angka” (Puskapol, 2014). Penelitian ini didukung oleh data-data yang
memberikan  fakta  sosial  maupun politik  serta  dihasilkan  dari  beberapa konsep.  Data  yang  diciptakan  dari metode  penelitian  ini  juga  membantu untuk  menunjukkan  fakta  yang  tidak tetap serta dapat memberikan pemahaman baru untuk mengembangkan  penelitian.  Selain itu, penelitian  kualitatif  memiliki  tujuan bagaimana  memahami  suatu  keadaan yang dapat berpengaruh pada perilaku pembaca  maupun  penulis  (Hancok, 2002).  Pola  yang  digunakan  dalam penelitian  kualitatif  ini  menggunakan pola  deduktif.  Pola  deduktif  ini menggambarkan  keseluruhan  masalah yang  terjadi  secara  umum,  setelah  itu dapat  ditarik  kesimpulan  secara khusus. Pola deduktif ini dipilih karena akan mempermudah dalam memahami penelitian  ini  dengan  teknik  umum- khusus.
Penelitian  ini  juga  bersifat deskriptif-analitik yang bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana  cara  menentukan  keadaan maupun gejala yang dapat
menimbulkan  gejala  baru.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan yakni  melalui  studi  literatur  yang termasuk  sumber  sekunder  dalam teknik  pengumpulan  data  tersebut. Teknik  ini  dilaksanakan  melalui pencarian  data  dari  berbagai  literatur yang  memiliki  keterkaitan  dengan masalah yang akan dibahas serta dapat dianalisa  oleh  penulis.  Literatur  yang digunakan  berupa  jurnal,  dokumen, buku, dan surat kabar yang
berhubungan  dengan  topik  yang diteliti.  Tentunya  sumber  dan  data tersebut  sangat  penting  dan  tidak dapat  dipisahkan  dalam  penelitian.
Maka,  metode  tersebut  memang  yang paling memungkinkan dalam penelitian  ini.  Karena  lebih  mudah diakses sumber maupun datanya. Hubungan  Kerja  Sama  India  dan Nepal Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan tahun 1950 ditandatangani  oleh  India  dan  Nepal, menciptakan  "Perbatasan  Terbuka"
yang  demikian  diartikan  dengan adanya  pergerakan  orang  yang  bebas dan  tidak  dibatasi  dari  kedua  sisi. Pergerakan  melewati  demarkasi  fisik relatif  mudah  yang  mengarah  pada
konektivitas  sosial  dan  perdagangan yang  lebih  baik  antara  kedua  negara, meskipun  terdapat  pos  pemeriksaan perbatasan  serta  penempatan  pasukan keamanan  di  perbatasan  (Kansakar, 2012).    Bagi  India  dan  Nepal, perbatasan  yang  terbuka  ini  sering dilukiskan  sebagai  "batu  loncatan peluang"  demi  kepentingan  kedua negara (Kumar, 2016).
Dengan  adanya  perbatasan terbuka,  diperoleh  analisis  yang membuat  hubungan  kedua  negara menjadi  khusus. Pun  hal  ini  didukung oleh  Joseph  Carens  seorang  ahli  teori liberal  menyatakan  bahwa  perbatasan terbuka  yang  dijalankan  oleh  kedua negara  akan  membuat  lingkungan menjadi  kondusif  dan  bermanfaat khususnya  bagi  masyarakat  yang tinggal  di  daerah  perbatasan  kedua negara tersebut. Kendati demikian, hal ini  menjadi  sebuah  dilema  ketika perbatasan  terbuka  tersebut  akan menimbulkan  ancaman  baru  terhadap politik  maupun  komunitas  teritorial liberal  dari  entitas  non-negara  seperti teroris, penipuan, perdagangan manusia, dan bentuk kejahatan lainnya
(Bauder, 2015).
Upaya Penyelesaian Sengketa Kalapani Setelah kedua negara menciptakan  peta  baru  sebagai  klaim atas  kepemilikan  wilayah  tersebut, berbagai upaya juga telah dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa
perbatasan Nepal dan India di wilayah
Kalapani.  Nepal-India Joint  Technical Level  Boundary  Committee  (JTBC) beroperasi  selama  sekitar  26  tahun serta telah menyelesaikan 97% masalah perbatasan  yang  mungkin  tergolong relatif  kecil.  Sisa  3%  yang  diklaim berada di luar kemampuan dan kendali mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kawasan tersebut  yaitu  Kalapani-Limpiyadhura yang  merupakan  perambahan  terbesar seluas 370 km, Susta seluas 24 km, dan berbagai titik lainnya yang menempati sekitar  15  km.  Salah  satu  alasan terpenting di balik keberlanjutan status tersebut  adalah  tidak  tersedianya  peta dan  dokumen  lama  untuk  demarkasi. Komentar  yang  tepat  dilontarkan  oleh Bernardo  Michael  dalam The  Natural environment  and  the  Shifting  Borders  of Nepal yakni  permasalahan  perbatasan antara  Nepal  dan  India  menunjukkan
bahwa  bentuk  penyelesaian  yang dilakukan  sebelumnya  tidak  akan pernah selesai. Hal itu disebabkan oleh tindakan  manusia  yang  tidak  bisa dibatasi  hanya  dengan  sebuah  garis yang  digambarkan  di  atas  peta (Shrestha,  2013).  Dalam  konteks  ini, kita  dapat  melihat  bahwa  terdapat keegoisan  dari  masing-masing  negara dalam memperjuangkan
national interest.

## Keterlibatan  India  dalam  Politik Domestik Nepal
India memiliki keterlibatan yang cukup besar terhadap politik domestik Nepal  sejak  menganut  sistem  monarki hingga  pada  akhirnya  bertransformasi menjadi sistem demokrasi multi-partai. India  memainkan  peran  utama  dalam penghapusan  Dinasti  Rana  yang berusia 104 tahun di Nepal pada tahun 1951,  kelanjutan  dari  kekuasaan monarki tanpa partai selama 30 tahun, dan  pemulihan  demokrasi  multipartai pada  tahun  1990.  Penting  untuk memahami  bahwa  krisis  politik  Nepal yang  terjadi  saat  ini  dipengaruhi  oleh konteks  sejarah  peran  India  dalam politik  Nepal.  Jadi,  bukan  hanya sebagai  fenomena  yang  dipelihara  di
dalam negeri oleh faktor-faktor politik, sosial,  maupun  ekonomi,  tetapi  juga terdapat  intervensi  yang  dilakukan oleh  India  untuk  menyebarluaskan pengaruhnya di Nepal.
Pada  tahun  1989,  krisis  nyata bagi  rezim  pun  muncul  ketika  India memberlakukan  embargo  ekonomi terhadap  Nepal  setelah  kedua  negara gagal  mencapai  kesepakatan  tentang pembaruan  perjanjian  perdagangan dan  transit.  India  menutup  19  dari  21 rute  perdagangan  dan  juga  13  dari  15 rute  transit  melalui  India  yang digunakan  oleh  Nepal.  Hal  ini berdampak  buruk  pada  kehidupan sehari-hari masyarakat Nepal. Penyebab utama dari embargo tersebut adalah langkah Nepal yang tampaknya keras  untuk  menjauhkan  diri  dari pengaruh India. Nepal membeli senjata yang  dikirim  langsung  melalui  darat dari  Tiongkok.  India  berargumen bahwa Nepal seharusnya berkonsultasi dengan India terlebih dahulu
berdasarkan  perjanjian  1950.  Namun, Nepal  bersikeras  bahwa  ketentuan perjanjian  itu  tidak  memerlukan konsultasi  apapun  kecuali  impor senjata  dilakukan  dalam  perjalanan melalui  India.  Tanggapan  ini  sangat
tidak  memuaskan,  sehingga  membuat India  murka  dengan  memberlakukan embargo ekonomi terhadap Nepal.
Dalam  hal  ini,  India  mengalami Security  Dilemma dengan  Nepal  atas pembelian  senjata  dari  Tiongkok . Konsep Security  Dilemma merupakan salah satu premis dalam teori realisme. Konsep  ini  menjelaskan  bahwa  hal tersebut  bisa  menimbulkan  konflik yang  dipicu  oleh  rasa  tidak  aman terhadap  negara  sekitarnya  yang ditandai dengan peningkatan
keamanan  sehingga  menjadi  ancaman keamanan negara lain (O. Kanji, 2003). Maka,  unsur  penting  dalam security dilemma yakni peningkatan kemampuan  militer  dalam  bentuk peningkatan anggaran militer,
persenjataan,  dan  keterlibatan  dalam konflik  internasional  yang  secara  jelas menunjukkan  kapabilitias  negara  di bidang  militer.  India  terlihat  jelas mengalami security dilemma yang mana Tiongkok  memiliki  kekuatan  yang besar  sebagai  rivalnya  serta  Nepal berusaha  meningkatkan  kemampuan militernya  dalam  persenjataan.  Maka, India  membalasnya  dengan  embargo ekonomi terhadap Nepal.
Partai  politik  di  Nepal  dengan gencar  melaksanakan  gerakan  massa untuk  menentang  sistem  Panchayat
monarki, menyalahkan “embargo ekonomi” dan kesulitan yang diakibatkannya  pada  warga  negara karena kesalahan kebijakan
pemerintah.  Tentunya  gerakan  ini sangat  didukung  oleh  India  sebagai balasan  atas  tanggapan  yang  tidak memuaskan  dari  Nepal  saat  itu. Padahal  sebelumnya,  India  sangat mendukung  sistem  monarki  karena dinilai  kondusif  untuk  mendukung
India. Namun setelah adanya pertentangan,  maka  India  dengan senang  hati  menawarkan  beberapa bentuk  dukungan  yakni  207  anggota Parlemen India mengimbau Pemerintah  India  untuk  membantu pemulihan  demokrasi  di  Nepal  serta dana  Nepal  semua  partai  dibentuk untuk  mendukung  gerakan  pro- demokrasi. Pada tanggal 5 Januari 1990 dalam  pidatonya  di  konvensi  partai oposisi  di  Kathmandu,  Chandra Shekhar  seorang  pemimpin  senior Janata  Dal  yang  kemudian  menjadi perdana  menteri  India,  menyatakan bahwa  sementara  India  tidak  dapat
memberikan  demokrasi  kepada Nepal, India  akan  mendukung  orang-orang Nepal  tentang masalah  demokrasi  dan hak  asasi  manusia  (Mishra,  2004). Namun  sekali  lagi,  komitmen  India terhadap  demokrasi  Nepal  tampaknya merupakan cadar idealis yang
dimaksudkan  untuk  menutupi  tujuan sebenarnya,  yang  difokuskan  untuk mengamankan  kesepakatan  penting lainnya  dengan  Nepal.  Bahkan  setelah pemulihan  demokrasi  multipartai  di
Nepal, sikap India terhadap tetangganya di Nepal tetap sama sekali tidak  berubah  dan  masih  terus mengukir  jalur  politik  Nepal  seperti yang dicontohkan oleh kasus
kontemporer pemberontakan Maois.

## Hubungan Partai Komunis Nepal dan India
Sejak  tahun  1996,  ketika  Partai Komunis  Nepal-Maois  (CPN-Maois) melancarkan  “Perang  Rakyat” di Nepal,  ada  kekhawatiran  tersendiri  di lembaga  keamanan  India  tentang hubungan subversif antara CPN Maois dan  Naxalite  India,  yang  secara  resmi dikenal  sebagai  Partai  Komunis  India- Maois (CPI-Maois). Keduanya memiliki tujuan  yang  sama  yakni  untuk
melawa n  “ekspansionisme  India  dan
imperialisme  AS”.  Perdana  Menteri India, Dr. Manmohan Singh, memperingatkan  bahwa  hubungan lintas  batas  Maois  (India)  merupakan ancaman  yang  sangat  besar.  Perdana Menteri  kembali  menekankan  pada tahun  2006  bahwa  masalah  Naxalite adalah  “tantangan  keamanan  internal terbesar” bagi negara.

## Munculnya Retorika Anti-India
Muncul  kecurigaan  dari  publik, pers,  dan  politisi  mengenai  adanya hubungan  antara  India  dan  Maois dalam  sengketa  perbatasan  Kalapani yang menjadi pusat perhatian nasional pada 1998. Sentimen kebangsaan Nepal digunakan  sebagai  modal  politik  oleh beberapa  partai  politik,  tetapi  tidak oleh  Maois.  Hingga  saat  itu,  kaum Maois  justru  secara  mencolok  absen dari keseluruhan hikayat. Ini memunculkan kecurigaan bahwa kepemimpinan Maois telah berlindung di India serta tidak dalam posisi untuk terlibat dalam aktivitas anti-India. Selama beberapa dekade,
terutama  sejak  rezim  Raja  Mahendra, retorika  anti-India  telah  menjadi  alat politik  bagi  para  elit  Nepal  untuk memajukan karir politik dan melanggengkan
kekuasaannya.
Berkaitan  dengan  itu,  persetujuan kabinet  Nepal  atas  peta  baru  dan imbauan  PM  Oli  kepada  warga  untuk merayakan masuknya wilayah sengketa hanya menyoroti keputusannya  untuk  menyelamatkan pemerintah. Sengketa perbatasan Kalapani  membawa  beban  nasionalis
dan populis yang sangat besar.
Bagi warga Nepal, semakin kuat permusuhan seseorang terhadap India, semakin baik seorang nasionalis Nepal. Rasa  oposisi  nasionalisme  ini  juga tercermin  dalam  pers  Nepal.  Persis seperti  pers  arus  utama  India  yang hanya  melaporkan  keprihatinan  India terhadap  Nepal,  sementara  pers  arus utama Nepal berfokus pada keprihatinan  Nepal  terhadap  India. Sikap  anti-India  di  antara  para pemimpin Nepal bahkan lebih mengkhawatirkan.  Mereka  mencoba untuk mendapatkan dukungan dengan secara terang-terangan
menarik sentimen anti-India di publik.

## Gejolak Politik Domestik Nepal
Penting  untuk  diingat  bahwa NCP (Nepal Communist Party) didirikan hanya  beberapa  tahun  yang  lalu melalui  penggabungan  dua  aliran
utama  gerakan  komunis  di  negara  ini yakni  aliran  yang  bersekutu  dengan kaum  liberal  untuk  menggulingkan monarki dan mengantarkan demokrasi multi-partai  di  Nepal  yaitu  Partai Komunis Nepal-Bersatu Marxis Leninis (NCP/UML)  dan  lainnya  yang  telah
melancarkan pemberontakan
bersenjata  melawan  aliansi  demokratis yaitu  Partai  Komunis  Nepal-Pusat Maois, atau yang lebih dikenal dengan sebutan  Maois.  Perselisihan  partai antara  dua  faksi  yaitu  pertama dipimpin oleh Perdana Menteri saat ini KP Sharma Oli (NCP/UML)  dan yang lainnya  dipimpin  oleh  Pushpa  Kamal Dahal (juga dikenal sebagai Prachanda) dan Madhav Kumar Nepal, dari Partai Komunis  Nepal  (NCP/Maois)  yang berkuasa  menawarkan  solusi  yang lebih  baik.  Itu  merupakan  gambaran tentang  krisis  saat  ini.  Sharma  Oli menghadapi  oposisi  yang  kuat  di dalam  NCP.  Karena  kelompok  Dahal-
Nepal berusaha untuk menggulingkannya  dari  pemerintahan dan  partai.  Perdana  Menteri  Sharma Oli  menghadapi  tuduhan  serius  yakni manipulasi kekuatan politiknya,
kinerja yang tidak baik, dan membawa
peraturan  untuk  membubarkan  partai politik Madheshi untuk menggabungkan mereka dengan NCP.

## Retorika  Anti-India  Meningkat  Saat Pandemi
Keadaan  menjadi  lebih  parah ditandai  dengan  adanya  COVID-19. Tidak  ada  upaya  bersama  dari masyarakat  sipil  termasuk  serikat pekerja  untuk  membantu  pekerja migran  dalam  perjalanan  pulang mereka yang sangat berbahaya menuju Nepal.  Ketika  kelas  menengah  borjuis menutup mata terhadap hal ini, negara dengan mudah mengabaikan
kesengsaraan  buruh  migran  sebagai "kejahatan  yang  diperlukan"  untuk menyelamatkan  negara  dari  virus COVID-19.  Media  menyoroti  beberapa kasus  positif  yang  tertular  COVID-19 berasal dari para migran yang kembali dari  India.  Sehingga,  pengawasan  di perbatasan dilakukan sangat ketat. PM Oli  berkomentar  di  Parlemen  bahwa 85%  kasus  virus  COVID-19  di  Nepal berasal  dari  India.  Beberapa  rekaman beredar  tentang beberapa orang Nepal yang  menyelinap  ke  desa  mereka dengan  melintasi  perbatasan  India melalui ladang hijau dan  sungai  tanpa
memberi tahu pihak berwenang. Lebih lanjut,  narasi  media  global  juga menyebutkan    tentang  "Penyebar Super"  terkait  penyebaran  COVID-19 yang  berasal  dari  luar  menambah stigma  dan  ketakutan  akan  "orang asing yang kembali" di Nepal (Shrestha
2020).  Stigma  tersebut  membuat retorika anti-India semakin meningkat.
Tentunya ini akan semakin menghambat  penyelesaian  konflik
perbatasan tersebut.
Dalam  konflik  perbatasan  India  dan Nepal  terkait klaim Kalapani diartikan bahwa  kepentingan  nasional  dari kedua  negara  tak  dapat  dipisahkan. Dengan  demikian,  penjelasan  tersebut didukung  oleh  salah  satu  tokoh  realis ternama  pada  abad  ke-20  yaitu Morgenthau  (Sorensen,  2013).  Hans Morgenthau  dikenal  sebagai  “Bapak Pencetus”  aliran  realis  ini  melahirkan karya  yang  luar  biasa  lewat  bukunya yaitu Politic  Among  Nations .  Dalam buku ini, penekanan terhadap kepentingan  nasional  merupakan  hal yang  sangat  penting  bagi  negara.
Selanjutnya  juga  dikatakan  bahwa kenyataan  yang  terjadi  sekarang  ini merupakan perseteruan untuk
memperoleh  kekuasaan  “ Struggle  of
power ”.  Pada  dasarnya,  manusia memiliki  sifat  dasar  yang  ingin berkuasa.
Teori realisme juga menyampaikan  bahwa  kepentingan adalah  sebuah  kekuasaan.  Sehingga, bagaimana  pun  caranya  untuk  bisa mendapatkan  kepentingan  nasional yang berbeda sekalipun, bisa menggunakan  cara  yang  konfliktual atau  bahkan  bertentangan  dari  yang semestinya. Kedua negara sama-sama
memiliki  kepentingan  dalam  sengketa perbatasan  Kalapani.  Bagi  Nepal wilayah  ini  penting,  sebab  sumber daya  alam  yang  melimpah  dapat membantu  perekonomian  Nepal  yang mana  sumber  perekonomian  Nepal yaitu agrikultur. Sedangkan, India juga tidak ingin kalah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Perbatasan tersebut memberikan  banyak  manfaat  bagi
India  dalam  mempermudah  akses  ke negara  tetangganya.  Selain  itu,  India juga  memiliki  kepentingan  untuk memperluas  pengaruhnya  di  Nepal. Hingga  saat  ini,  India  mengintervensi
politik domestik Nepal serta menjadikan hubungan keduanya maupun perjanjian yang telah
ditandatangani  bersama    semata-mata hanya  sebagai  alat  politik  untuk  bisa memperluas kekuasaanya.
Hubungan  Kerja  Sama  Nepal  dan Tiongkok
Hubungan  kedekatan  antara
Nepal  dan  Tiongkok  semakin  hari nampak erat. Nepal dan Tiongkok juga telah menandatangani
perjanjian perbatasan setelah banyak perselisihan pada  tanggal  21  Maret  1960.  Ada masalah  yang  berkaitan  dengan Gunung  Everest  yang  akhirnya  secara resmi  diselesaikan  ketika  Perdana Menteri  Tiongkok  yang  berkunjung saat itu Chou En-Lai menyatakan pada tahun  1960  bahwa  Gunung  Everest adalah  milik  Nepal  (Shrestha.  2007). Selain  itu,  Nepal  juga  merupakan bagian  integral  dari Belt  and  Road Initiative (BRI)  Tiongkok.  Kondisi
geografis  Nepal  yang  terjebak  dalam daratan  atau  jauh  dari  lautan,  serta Nepal  yang  merasa  dipermainkan
India akibat sengketa Kalapani membuat  Nepal  menyepakati  tawaran Tiongkok untuk menggunakan
sebagian  pelabuhan  lautnya  (Sahu,
2015).
India  menduga  bahwa  selama ini  Tiongkok  telah  memprovokasi Nepal  untuk  menentangnya.  Pada  18 Mei  2020,  kabinet  Nepal  menyetujui peta  politik  baru  yang  mengklaim kedaulatannya  di  atas  jalur  seluas  335 km  persegi  yang  mencakup  Kalapani, Limpiyadhura, dan  Lipu  Lek.  Masalah ini  diangkat  oleh  beberapa  media setelah Panglima Angkatan Darat India mengisyaratkan kemungkinan terdapat keterlibatan  Tiongkok.  Tiongkok  pun telah  menyebarkan  propaganda  anti- India  lewat  stasiun  radio  FM  lokal China Radio International di Kathmandu dan Nepal-China  Mutual  Cooperation Society  (NCMCS) ,  yang  didanai  oleh Kedutaan  Besar  Tiongkok  di  Nepal (Ranade, 2010).
Keterlibatan  Tiongkok  di  Nepal selain fokus pada ekonomi, tetapi juga berorientasi  pada  keamanan  yang berdasarkan  pada  konsep Balance  of Power. Menurut  Kenneth  Waltz  ada beberapa  faktor  yang  berpengaruh terhadap tindakan  suatu  negara  untuk melakukan balancing yaitu  kedekatan geografis  ( proximity ),  kekuatan  ofensif, intensi  ofensif,  dan  kekuatan  agregat yakni  menandai  bahwa  semakin  kuat
dan  meningkat  sumber  daya  yang dimiliki  oleh  suatu  negara,  maka  itu akan  menjadi  sebuah  ancaman  bagi negara  lain  (Walt  S.  1985).  Tiongkok melakukan balance  of  power dengan Nepal  dipengaruhi  atas  kedekatan geografis.  Negara  yang  lebih  dekat akan menjadi ancaman terbesar. Selain itu, kekuatan India yang semakin kuat juga  merupakan  alasan  Tiongkok melakukan  kerja  sama  dengan  Nepal yang  termasuk  ke  dalam  faktor agreggate  power. Sehingga,  negara  akan melakukan balance  of  power dengan membentuk aliansi untuk menciptakan sphere  of  influence (Lestari,  2009).
Tiongkok juga mulai menjalani misinya dengan  menjalin  kerja  sama  dengan Pakistan  yang  juga  memiliki  konflik dengan  India.  Di  sini  terlihat  bahwa Tiongkok  memiliki  keinginan  untuk menjadi hegemon di kawasan tersebut. Maka,  hambatan  yang  dialami  India dan  Nepal  untuk  menyelesaikan konflik perbatasan kian pelik.
Ketegangan  geopolitik  di  kawasan tersebut juga semakin meningkat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  temuan  dalam penelitian  di  atas,  dapat  dilihat
seberapa  kompleks  hambatan  yang dihadapi  India  dan  Nepal  untuk menyelesaikan  sengketa  perbatasan
Kalapani. Berdasarkan perspektif realisme, kepentingan nasional merupakan hal yang harus diperjuangkan.  Negara  ingin  terus berkuasa  dengan  mencari  kekuatan sebesar-besarnya.  Faktor  internal  yang dimainkan  oleh  para  penguasa  di Nepal  mencerminkan  sikap  yang sangat  buruk  dengan  meningkatkan retorika anti-India dan juga pengkhianatan  yang  dilakukan  oleh kelompok  Maois.  Kemudian,  faktor eksternal dilihat dari kepentingan India mengintervensi dan melakukan ekspansi  di  Nepal  tidak  dapat dihindarkan sejak Nepal masih menganut  sistem  monarki  sampai demokrasi.  Kehadiran  Tiongkok  juga tidak  kalah  penting  pengaruhnya terhadap  ketegangan  kedua  negara tersebut.  Maka,  seharusnya  India  dan Nepal  bisa  melakukan  perundingan dan  berkomitmen  untuk  menjaga hubungan  kedua  negara  atas  dasar saling  membutuhkan  serta  kesamaan budaya  yang  telah  melekat  di  antara keduanya  sejak  dulu.  Pilihan  lainnya yakni kedua negara sepakat membawa
konflik  ini  ke International  Court  of Justice (ICJ).  Sikap  Nepal  harus  bijak dan  netral  agar  masalah  ini  tidak mengganggu  stabilitas  kawasan  Asia Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahadur Ayadi, Arjun. (2018).  Dilemma and Factionalism  in  the  Maoist  Politics  of Nepal. Journal of Political Science Vol.18
Cowan, Sam. (2015). Resolution to The Disputed Territory  Along  Nepal’s  Northern Boundary. Diunduh di http://recordNepal.com/wire/Indian -checkposts-lipu-lekh-and-kalapani Dhungel, D. Jagat, B. & Narendra, K. (2020).
North-Western  Boundary  of  Nepal. Journal  of  International  Affairs Vol.  3:1- 41,Doi: https://doi.org/10.3126/joia.v3i1.290 77 Kumar Sahu, Arun. (2015). Future of India Nepal  Relations:  Is  China  a  Factor? Strategic  Analysis, 39(2):  197-204,  DOI: 10.1080/09700161.2014.1000670 Manish, Dabhade. & Harsh V. Pant. (2004).
Coping with Challenges
to Sovereignty:  Sino  Indian  Rivalry  and Nepal's  Foreign  Policy. Contemporary South Asia, 13(2):157-169, Mishra, Rabindra. (2004). India's Role in Nepal's  Maoist  Insurgency. Asian Survey, Vol. 44(5): 627-646 Mustafa, Faizan. (2019). On dilution, bifurcation and  special  status .  Diunduh  di https://www.thehindu.com/opinion /d/on-dilution-bifurcation-and- special-status/article 29291747.ece. Nath Baral, Toya. (2018). Border Disputes and Its  Impact  on  Bilateral  Relation:  A Case  of  Nepal-India  International Border  Management. Journal  of  APF Command and Staff College Nayak, Nihar. (2008). Maoists in Nepal and
India: Tactical Alliances and Ideological Differences. Strategic Analysis, 32(3): 459-475,
Nayak, Sohini. (2020). India and Nepal’s
Kalapani Border Dispute: An Explainer. ORF Issue Brief No.356, April 2020, Observer Research Foundation. Paudyal, Gyanendra. (2013). Border Dispute Between  Nepal  and  India. Tribhuvan University. Ranade, Jayadeva. (2010). China’s Increasing Inroads  Into  Nepal. Centre  for  Air Power Studies.
Shakya, Mallika. (2020). The Politics of Border and  Nation  in  Nepal  in  The  Time  of Pandemic. SpringerNature Sigdel, Anil. (2018). China's Growing Footprint in Nepal: Challenges and Opportunities  for  India.ORF  ISSUE BRIEF  No.  260.  Observer  Research
Foundation.
Walt, S. (1985). Alliance Formation and the Balance  of  World  Power. International Security, 9 (4): 3- 43.DOI:10.2307/2538540