## SOSIALISASI DAN DESIMINASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN(UU NO. 1 TAHUN 1974) DALAM PRAKTEK PERKAWINAN POLIGAMI PADA
MASYARAKAT DESA SONGAN KECAMATAN KINTAMANI
oleh, Ratna Arta Windari
Jurusan Pendidika Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

## ABSTRAK
Kegiatan  Pengabdian  Pada  Masyarakat  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan dan  wawasan  tentang  UU.  No.  1  Tahun  1974  pada  karang  taruna  Desa  Songan Kecamatan  Kintamani.  Program  ini  merupakan  program  yang  bersifat  terminal  dalam rangka  peningkatan  wawasan  dan  pengetahuan  karang  taruna  di  Desa  Songan Kecamaan  Kintamani  dalam  memahami  syarat,  asas,  tujuan  dan  makna  perkawinan sesuai  dengan  UU.  No.  1  Tahun  1974  dengan  sistim  jemput  bola.  Untuk  kepentingan pencapaian  tujuan  program  ini,  maka  rancangan  yang  dipandang  sesuai  untuk dikembangkan  adalah  “RRA  dan  PRA”  ( rural  rapid  appraisal  dan  participant  rapid appraisal ). Setelah diberikan sosialisasi oleh tim Pakar Hukum dari Undiksha Singaraja karang  tarunan  Desa  Sosngan  memiliki  pengetahuan  yang  jelas  dan  utuh  mengenai hakekat  perkawinan,  makna  perkawinan,  dan  syarat-syarat  perkawinan  sesuai  dengan UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,    karang  taruna  peserta  pelatihan memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat perkawinan, termasuk syarat- syarat perkawinan poligami yang selama ini banyak dilangsungkan tidak sesuai dengan asasnya, peserta pelatihan juga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai status dan kedudukan  perempuan  dan  anak-anak  yang  terlahir  dari  perkawinan  yang  sah  dan implikasi hukumnya bagi kaum perempuan dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang  tidak  sah,  dan  karang  tarunan  memperoleh  pengetahuan  yang  jelas  mengenai proses dan prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan, bila tidak memenuhi syarat- syarat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Kata kunci :  sosialisasi, syarat perkawinan.

## 1. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  kelurga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (UU  No.  1  Tahun  1974). Merujuk pengertian perkawinan ini, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pada asasnya dalam  suatu perkawinan seorang pria  hanya boleh  mempunyai  seorang  istri  dan  seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang
suami. Hal ini berarti bahwa asas yang dianut dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah  asas  monogami.  Monogami  secara  konseptual  dimaknai  sebagai  suatu  asas  di mana  seorang  pria  dan  seorang  wanita  hanya  mempunyai  istri  atau  suami  satu  orang (Aidy,  2007  :  3).  Hal  ini  bertujuan  untuk  melindungi,  mensetarakan  dan  mengayomi status, kedudukan, hak dan kewajiban kaum wanita dalam rumah tangga  yang selama ini dimaknai sebagai ”kaum kedua” setelah kaum pria. Walapun demikian bukan berarti asas  perkawinan  monogami  dan  tujuan  yang  dianut  oleh  UU  No.  1  Tahun  1974  yang berlaku  secara  nasional  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  asasnya.  Bahkan  dalam kenyataannya poligami semakin marak di kalangan masyarakat kita yang telah menuju proses moderenisasi secara global.
Kondisi ini tidak terlepas dari adanya ketentuan pasal 3 ayat (2) yang menyatakan Pengadilan  dapat  memberikan  izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristri  lebih  dari seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Hal  ini  merupakan bentuk  pembenar  (legitimasi)  bagi  seorang  pria  untuk  melakukan  poligami.  Walapun dalam realitasnya, ketentuan ini sering disimpangi dengan tampa meminta persetujuan istri  terlebih  dahulu.  Bahkan  yang  lebih  patal  adalah  tanpa  mengajukan  ijin  kepada pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya.  Menurut  Ratna  (2007  :  7)  faktor  yang  lebih dominan  seseorang  melakukan  poligami  adalah  kebutuhan  seksual,  aktualisasi  diri, sikap pengunggulan terhadap perempuan dan lingkungan sosial.
Implikasi  dari  tidak  jelasnya  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  perkawinan poligami  dan  kurangnya  kontrol  sosial  dan  kepedulian  sosial  masyarakat  serta bergesernya  paradigma  perkawinan  dari  budaya  sakral  dan  suci  menuju  pada  hasrat, komersial  dan  kebebasan  mengakibatkan  banyak  kaum  pria  yang  memanfaatkan poligami untuk memenuhi hasrat biologis dengan balutan   kasihan pada kaum wanita atau  karena  alasan  tidak  punya  keturunan  dan  alasan    istri  tidak  bisa  melayani  suami secara  lahir  batin  (Ardika,  1993).  Nasaruddin,  (2008)  mengatakan,  hingga  kini pengadilan  Agama  tetap  membuka  peluang  untuk  memiliki  istri  lebih  dari  satu sepanjang  memenuhi  syarat.  Pada  2004  dari  1016  permohonan,  Pengadilan  Agama mengeluarkan  800  izin  poligami.  Pada  2005,  terdapat  803  izin  dari  989  permohonan, dan  pada  2006  776  izin  dari  1148  permohonan.  “Hampir  80  persen  permohonan dikabulkan,”  ujarnya.  Ini  baru  pada  poligami  yang  mendapat  izin  secara  resmi,
sedangkan  yang lebih banyak sebenarnya adalah  poligami  yang tidak  adanya legalitas hukumnya alias ilegal.
Berbagai persoalan yang berkaitan dengan poligami dan implikasinya sebagaimana digambarkan  di  atas  juga  terjadi  pada  masyarakat  Bali.  Masyarakat  Bali  sebagai komunitas  sosial  yang  menganut  ideologi  patriarhi  memposisikan  kaum  wanita  dalam posisi predana dan  memposisikan  laki-laki  sebagai purusa . Purusa (laki-laki)  adalah kaum yang yang berhak meneruskan garis keluarga dan sebagai penguasa dalam rumah tangga  atas  segala  yang  ada  baik  harta  benda  maupun  warisan  religius  lainnya. Sedangkan pradana hanya berhak atas harta benda orang tuanya semasa muda, setelah dikawinkan dengan pria maka haknya telah hilang. Masyarakat Bali sebagai masyarakat yang  manganut  ideologi  patrilinial  tentunya  menempatkan  status,  kedudukan  dan kewenangan  laki-laki  akan  sangat  besar  jika  dibandingkan  dengan  kaum  wanita. Demikian juga halnya dalam sistem kepengurusan di desa adat , pasti akan dipimpin dan labih  didominasi  oleh  kaum  laki-laki  walapun  secara  kualitas  ada  wanita  yang  lebih mampu.  Hal  ini  menyebabkan  kaum  pria  lebih  leluasa  dalam  menentukan  sikap  dan tindakannya  terhadap  perempuan,  karena  ditempatkan  untuk  mendominasi  dalam keluarga.  Apapun  yang  menjadi  keputusan  dari  kepala  rumah  tangga  merupakan kewajiban  bagi  wanita  untuk  menjalankannya  jika  tidak  ingin  diusir  dari  rumah suaminya, termasuk melakoni ” memadu ” bersama dengan istri muda sang suami.
Desa  Songan  merupakan  salah  satu  desa  yang  sangat  simbolik  dengan  poligami atau  yang  lasim  disebut  “ ngemaduang ”.  Hal  ini  tidak  terlepas  dengan  prilaku masyarakatnya  yang  sebagian  besar  melakoni  poligami.  Data  statistik  Desa  Songan menunjukkan  dari  423  kepala  kelurga  89  keluarga  melakoni  poligami  (Data  Statistik Desa  Songan  Kintamani  Tahun  2010). Ngemaduang bagi  masyarakat  Desa  Songan ibarat  tradisi  yang  mesti  diwariskan  secara  turun  temurun  kepada  anak  cucu  mereka, sehingga  ada  jargon  yang  lasim  diucapkan  oleh  masyarakat  Desa  Soangan  yaitu “ konden  dadi  nak  muani  yan  konden  ngelah  kurenan  lebian  ken  abesik ”,  yang terjemahan bebasnya adalah “belum menjadi laki-laki kalau belum punya istri lebih dari satu”. Bagi masyarakat Desa Songan untuk mengukur dan mengetahui jantan tidaknya laki-laki  adalah  dengan  melihat  berapa  banyak  istri  yang  dia  miliki.  Bahkan  ada persepsi yang sangat unik yang dipercayai oleh masyarakat Desa Soangan yaitu adanya
pembenaran  sosial  bagi  orang  yang  mempunyai  istri  bayak  merupakan  orang  yang memiliki  kekuatan  dan  kemampuan  yang  patut  ditiru.  Selain  itu,  bagi  kaum  pria, mempunyai istri banyak bahkan melebihi laki-laki lainnya merupakan suatu kebanggaan yang seolah-olah menunjukkan keperkasaan dan kekuasaan yang tak terkalahkan.
Penelitian  Purnawati,  (2009)  menemukan  praktek  perkawinan  poligami  yang dilakoni  oleh  kaum  permpuan  di  Desa  Soangan  sebagian  besar  tidak  sesuai  dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya terdaftar dalam catatan  sipil.  Akibatnya,  anak-anak  yang  terlahir  dari  perkawinan  poligami  tidak memiliki hubungan perdata bapaknya. Demikian juga dengan wanita yang dipoligami, tidak  memiliki  posisi  yang  jelas  secara  hukum  nasional,  karena  perkawinannya  tidak diakui  oleh  negara  (tidak  tercatat  pada  Kantor  Catatan  Sipil  Kabupaten  Bangli).  Pada beberapa  kasus  perceraian  yang  terjadi  dalam  perkawinan  poligami  pada  masyarakat Desa  Songan,  juga  menunjukkan  tidak  adanya  pengakuan  hubungan  perdata  antara bapak  dengan  anak  serta  istrinya  setelah  terjadi  perceraian.  Walapun  secara  faktual terjadinya  terlahirnya  anak-anak  dari  perkawinan  tersebut  merupakan  akibat  dari terjadinya proses hubungan antara ayah dengan ibunya. Proses dan praktek perkawinan yang  demikian  disinyalir  akan  terwariskan  terus  pada  generasi  penerus (pemuada/pemudi)  berikutnya.  Kondisi  ini  tentu  sangat  memilukan,  karena  ditengah- tengah  proses  demokratisasi  dan  adanya  kepastian  hukum  terjadi  praktek  perkawinan yang “medeskriminasikan perempuan” karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).Oleh karena itu, pelatihan ini akan  menyasar  karang  taruna  (muda/mudi)  masyarakat  Desa  Songan  yang  simbolik dengan poligaminya.
Beranjak dari kondisi tersebut, tampaknya pengabdian masyarakat ini akan sangat bermanfaat  bagi  karang  taruna  Desa  Songan,  dalam  memberikan  pemahaman  dan pengetahuan tentang praktek perkawinan yang secara legal formal diakui secara yuridis oleh negara. Sehingga, perkawinan yang mereka jalani kelak memiliki kepastian hukum terhadap  status  dan  kedudukannya  serta  status  dan  kedudukan  anak-anaknya  yang dilahirkan, terlebih dalam perkawinan poligami.

## 2. Metode Pelaksanaan Pengabdian
Program ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan karang taruna di Desa Songan Kecamaan Kintamani dalam memahami hukum perkawinan nasional (UU No. 1 Tahun 1974) dengan sistim jemput bola.  Untuk  kepentingan  pencapaian  tujuan  program  ini,  maka  rancangan  yang dipandang sesuai untuk dikembangkan adalah “RRA dan PRA” ( rural rapid appraisal dan participant rapid appraisal ). Di dalam pelaksanaannya, program ini akan mengacu pada pola sinergis antara tenaga pakar dan praktisi dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan  kalangan  birokrasi  dan  administrasi  pemerintah  Kabupaten  Bangli,  khususnya Kantor  Catatan  Sipil  Kabupaten  Bangli.  Di  sisi  lain,  program  ini  juga  diarahkan  pada terciptanya  iklim  kerjasama  yag  kolaboratif  dan  demokratis  dalam  dimensi  mutualis antara  dunia  perguruan  tinggi  dengan  masyarakat  secara  luas  di  bawah  koordinasi pemerintah  Kabupaten  setempat,  khususnya  dalam  rangka  meningkatkan  pengetahuan dan wawasan generasi muda (karang taruna) Desa Songan Kecamatan Kintamani secara cepat  namun  berkualitas  bagi  kepentingan  pembangunan  masyarakat  setempat. Berdasarkan  rasional  tersebut,  maka  program  ini  merupakan  sebuah  langkah  inovatif dalam  kaitannya  dengan dharma ketiga  perguruan  tinggi,  yaitu  pengabdian  kepada masyarakat.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Desa  Songan Kintamani dalam kaitannya dengan perkawinan poligami yang dilakukan dengan tanpa memenuhi syarat-syarat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka program pengabdian masyarakat  ini  dilakukan  dalam  bentuk  sosialisasi  kepada  karang  taruna  masyarakat Desa  Songan  yang  akan  melangsung  perkawinan.  Dipilihnya  sasaran  karang  taruna, selain merupakan kelompok masyarakat yang segera akan melakukan perkawinan, juga merupakan  masyarakat  yang  memiliki  tingkat  produktivitas  mobilisasi  yang  tinggi dalam  penyebar  luasan  informasi,  terutama  yang  berkaitan  dengan  UU  Perkawinan. Sosialisasi  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  bagi  karang  tarunan  Desa  Songan  ini dilaksanakan  pada  bulan  September  di  Balai  Banjar  Toya  Bungkah  Kecamatan Kintamani  dengan  mendatangkan    tim  pakar  hukum  dari  Undiksha  Singraja.  Adapun alur sosialisasi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini dimulai dari, 1) Tahap persiapan,
yang  terdiri  dari  tahap  :  (a)  penyiapan  bahan  administrasi  sesuai  dengan  kebutuhan pelaksanaan  sosialisasi,  (b)  melakukan  koordinasi  dengan  karang  taruna  Desa  Songan Kecamatan  Kintamani,  (c)  menyiapkan  materi  pelatihan,  (d)  menyiapkan  narasumber yang  memiliki  kompetensi  sesuai  dengan  target  dan  tujuan  pelatihan,  dan  (e) menyiapkan jadwal pelatihan selama 1 hari efektif,  2) tahap pelaksanaan, yang terdiri dari  : (a) melakukan sosialisasi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada karang taruna di Desa Songan Kecamatan Kintamani, (b) diskusi terbatas mengenai efek perkawinan yang  tidak  sesuai  dengan  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974,  dan  3)  tahap  evaluasi, yang terdiri dari (a) persentasi kesimpulan sosialisasi oleh peserta, (b) refleksi dan tes dari  pakar,  dan  (c)  memberikan  penilain  terhadap  tes  yang  diberikan  pada  peserta sosialisasi.
Pada proses sosialisasi karang taruna sangat antosias mendengarkan dan memahami UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  yang  menjadi  dasar  dalam  praktek  perkawinan, termasuk  dalam  perkawinan  poligami.  Dalam  sosialisasi  juga  terekam,  bahwa perkawinan poligami yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Songan Kecamatan Kintamani lebih banyak hanya dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Songan.  Proses  perkawinan  pada  masyarakat  Desa  Songan  secara  adat  dilalui  dengan tiga  tahapan,  yaitu  :  (1) ngejuk/memadik ,  (2) mebiakaon/mesakapan ,  dan  (3) megap- gapan/mepamit  di  merajan .  Untuk  tahap  pertama  secara  adat  bisa  dilakukan  dengan cara ngejuk , bila mana orang tua dan keluarga perempuan tidak setuju atau karena calon mempelai perempuan masih ragu-ragu (walaupun ngejuk ini sekarang jarang terjadi). Proses  kawin  dengan  cara ngejuk (memaksa  calon  mempelai  perempuan) ini  mirip dengan  kawin  lari.  Kalau  perkawinan  dilangsungkan  dengan  cara  yang  paling  ideal adalah  dengan  cara memadik (meminang). Memadik ,    yaitu  meminta  calon  mempelai perempuan  oleh  keluarga  laki-laki  dan  biasanya  keluarga  laki-laki  membawa arak berem sebagai  petanda  maksud  dan  tujuan  keluarga  laki-laki.    Dalam  acara  memadik biasaya keluarga laki-laki terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuannya, yang kemudian  ditanggapi  oleh  keluarga  perempuan  dengan  menayakan  pada  anaknya, apakah  menerima  lamaran  mempelai  laki-laki.  Bila  mempelai  perempuan  mengatakan menerima lamaran mempelai laki laki maka akan terjadi minum tuak dan arak bersama antara kelurga perempuan dan laki-laki.
Rangkain  proses  perkawinan  ini  harus  dilalui  dalam  perkawinan,  termasuk  juga dalam  perkawinan  poligami.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  pengakuan  atau legitimasi  secara  adat  bahwa  pasangan  tersebut  memang  sudah  melangsungkan perkawinan. Tahapan-tahapan  yang disyaratkan oleh hukum adat hampir sama dengan UU No. 1 Tahun 1974. Di mana untuk dapat melangsungkan perkawinan harus ada kata sepakat  antara  kedua  calon  mempelai  yang  ditandai  dengan  proses memadik atau meminang ke-keluarga perempuan dan adanya persetujuan dari kedua orang tua, serta disaksikan  oleh  pengurus  adat  dan  kelurga.  Ketentuan  hukum  nasional  yang  tidak diikuti  dalam  perkawinan  menurut  hukum  adat  Desa  Songan  adalah  batasan  usia perkawinan. Dimana dalam perkawinan pada masyarakat Desa Songan tidak mengenal batasan usia perkawinan sebagaimana dalam undang-undang No. 1 tahun 1974. Sehinga banyak perempuan dan laki-laki yang kawin di bawah usia enam belas tahun. Selain itu, dalam  perkawinan  poligami  menurut  hukum  adat  juga  tida  mensyaratkan  adanya persetujuan  dari  istri  atau  istri-istri  sebelumnya  dan  syarat  mendapatkan  ijin  dari Pengadilan Negeri didaerah tempat tinggalnya. Sedangkan proses peporan pada kantor catatan sipil melalui kepala desa atau kepala dusun untuk mendapatkan akte perkawinan hanya  dilakukan  pada  perkawinan  pertama  saja,  sedangkan  untuk  perkawinan berikutnya  tidak  lagi  dilaporkan  pada  kantor  catatan  sipil  (hanya  beberapa  yang melaporkan ke-kantor catatan sipil melalui kepala desa atau kepala dusun).
Perkawinan  poligami  pada  masyarakat  Desa  Songan  yang  hanya  dilalui  dengan proses adat, tidak mendapatkan pengakuan secara hukum nasional, kerana tidak tercatat dikantor catatan sipil. Kondisi ini menyebabkan secara hukum nasional perkawinannya dinggap  tidak  pernah  terjadi  dan  anak  yang  terlahir  dari  hubungan  poligami  tidak mendapatkan  pengakuan  secara  hukum  nasional.  Sehingga,  anak  yang  terlahir  dari poligami  secara  hukum  nasional  tidak  mempunyai  hak  atas  apa  yang  dimiliki  oleh bapaknya.  Hal ini juga berimplikasi pada perempuan yang dipoligami, dimana, ketika terjadi  percerain  mereka  tidak  mendapatkan  haknya,  karena  perkawinannya  dianggap tidak  pernah  terjadi.  Secara  hukum  adat,  perempuan  dan  anak  yang  terlahir  dari hubungan  poligami  tetap  diangkui  sebagaimana  layaknya  anak-anak  dan  perempuan lainnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  perkawinan  poligami  yang  dilangsungkan  sudah sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh desa adat.
Menurut  para  peserta  sosialisasi,  praktek  perkawinan  poligami  yang  dilakukan dengan tanpa memenuhi syarat  UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebabkan karena  beberapa  hal,  yaitu:  (1)  sebagin  besar  masyarakat  tidak  mengetahui  dan memahami aturan perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974, (2) hukum adat perkawinan yang  berlaku  di  Desa  Songan  dianggap  sudah  memenuhi  keadilan  bagi  semua masyarakat, termasuk kaum perepuan yang dipoligami dan anak-anak yang terlahir dari proses  perkawinan  poligami,  (3)  belum  ada  sanksi  tegas  terhadap  pelaku  perkawinan poligami yang tidak memenuhi persyaratan (pelanggar) sebagaimana yang disyaratkan dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  (4)  belum  ada  persoalan  hukum mengenai status dan kedudukan perempuan yang dipoligami dan anak hasil perkawinan poligami  pada  masyarakat  Desa  Songan  Kintamani,  yang  sampai  diajukan  ke Pengadilan  Negeri  Bangli.  Walapun  ada  persoalan  yang  berkaitan  dengan  status  dan kedudukan anak dan perempuan cukup diselesaikan di tingkat desa adat saja, (5) adanya dominasi  yang  kuat  dari  hukum  adat  terhadap  kehidupan  masyarakat  Desa  Songan. Masyarakat  menilai  ketaatan  terhadap  hukum  adat  merupakan  bhakti  kepada  Tuhan, sehingga  ketentuan  yang  berlaku  dalam  hukum  adat  dianggap  sebagai  hukum  yang paling adil.
Setelah  diberikan  sosialisasi  oleh  tim  pakar  hukum  dari  Undiksha  Singaraja, karang  tarunan  di  Desa  Songan  Kecamatan  Kintamani  dapat  memahami  dengan  jelas syarat-syarat  perkawinan  sesuai  dengan  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan. Bahkan  mereka  dapat  mengetahui  bahwa  hukum  nasional  akan  memayungi  dan mengoreksi hukum adat yang tidak relevan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang selama ini banyak terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan oleh pakar hukum Undiksha, terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta sosialisasi. Berdasarkan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan, ditemukan bahwa karang tarunan  di  Desa  Songan  Kintamani  yang  mengikuti  sosialisasi  UU  No. 1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  memiliki  pengetahuan  yang  konsisten  mengenai  syarat-syarat perkawinan,  termasuk  perkawinan  poligami.  Dengan  demikian,  sesuai  dengan  kriteria keberhasilan  program  sosialisasi  ini,  maka  sosialisasi  ini  akan  dinilai  berhasil  apabila mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta sosialisasi tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Berdasarkan hasil evaluasi tidak lanjut juga terekam, beberapa manfaat praktis yang diperoleh oleh karang taruna Desa Songan Kecamatan Kintamani melalui sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: (1) mereka mendapatkan informasi yang jelas  dan  utuh  mengenai  hakekat  perkawinan,  makna  perkawinan,  dan  syarat-syarat perkawinan  sesuai  dengan  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,    (2)    karang taruna  peserta  pelatihan  memperoleh  gambaran  yang  jelas  mengenai  syarat-syarat perkawinan,  termasuk  syarat-syarat  perkawinan  poligami  yang  selama  ini  banyak dilangsungkan  tidak  sesuai  dengan  asasnya,  (3)  peserta  pelatihan  juga  mendapatkan gambaran  yang  jelas  mengenai  status  dan  kedudukan  perempuan  dan  anak-anak  yang terlahir dari perkawinan yang sah dan implikasi hukumnya bagi kaum perempuan dan anak-anak  yang  terlahir  dari  perkawinan  yang  tidak  sah,  dan  (4)  karang  tarunan memperoleh  pengetahuan  yang  jelas  mengenai  proses  dan  prosedur  pelaksanaan pembatalan  perkawinan,  bila  tidak  memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana  yang  diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## 4. Penutup
Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat pada karang taruna di Desa Songan  Kecamatan  Kintamani,  Kabupaten  Bangli  dapat  ditarik  beberapa  konsklusi, yaitu  :    (1)  Karang  taruna  di  Desa  Songan  Kecamatan  Kintamani  Kabupaten  Bangli, belum  memiliki  pengetahuan  yang  jelas  mengenai  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan.  Selama  ini  masyarakat  Desa  Songan  menggunakan  refrensi  hukum  adat sebagai  dasar  dalam  melangsungkan  perkawinan,  termasuk  dalam  melakukan perkawinan  poligami.  Implikasinya,  banyak  perkawinan  poligami  yang  dilangsungkan di  Desa  Songan  tidak  mendapatkan  legalitas  formal/tidak  diakui  negara.  (2)  Setelah diberikan  sosialisasi  oleh  tim  Pakar  Hukum  dari  Undiksha  Singaraja  karang  tarunan Desa  Sosngan  memiliki  pengetahuan  yang  jelas  dan  utuh  mengenai  hakekat perkawinan, makna perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun  1974  tentang  perkawinan,    karang  taruna  peserta  pelatihan  memperoleh gambaran  yang  jelas  mengenai  syarat-syarat  perkawinan,  termasuk  syarat-syarat perkawinan  poligami  yang  selama  ini  banyak  dilangsungkan  tidak  sesuai  dengan asasnya, peserta pelatihan juga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai status dan kedudukan  perempuan  dan  anak-anak  yang  terlahir  dari  perkawinan  yang  sah  dan
implikasi hukumnya bagi kaum perempuan dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang  tidak  sah,  dan  karang  tarunan  memperoleh  pengetahuan  yang  jelas  mengenai proses dan prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan, bila tidak memenuhi syarat- syarat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan (3)  Program  pengabdian  masyarakat  dalam  bentuk  sosialisasi  pada  karang  taruna  di Desa Songan Kecamatan Kintamani berhasil meningkatkan pengetahuan dan wawasan karang  taruna  dalam  memahami  hukum  perkawinan,  syarat-syarat  perkawinan,  asas perkawinan,  dan  sahnya  perkawinan  yang  akan  dijadikan  sebagai  dasar  bagi  mereka untuk melangsungkan perkawinan kelak.
Berdasarkan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada karang taruna di Desa Songan Kecamatan Kintamani, ada beberapa saran yang layak dipertimbangkan, yaitu : (1) Bagi karang taruna sebagai garda depan pembangunan desa, hendaknya mempu memberikan sosialisasi bagi masyarakat tentang pentingnya syarat-syarat perkawinan bagi status dan kedudukan  perempuan  dan  anak-anak.  Di  sisi  lain,  karang  taruna  juga  mesti memberikan masukan dan koreksi terhadap hukum adat yang dinilai sudah tidak mampu memberikan  keadilan  dan  kesetaraan  bagi  kaum  perempuan,  sehingga  pemerataan pembangunan,  khususna  dibidang  hukum  dapat  tercapai,  (2)  Bagi  tokoh  masyarakat, hendaknya  memberikan  sanksi  yang  tegas,  bagi  warga  masyarakat  yang  melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974  tentang  perkawinan.  Bahkan  pembatalan,  sanksi  berupa  pembatalan  perkawinan jika  perlu  mesti  menjadi  pertimbangan  dalam  pelaksanaan  perkawinan,  khususnya perkawinan poligami yang selama ini sering dilakukan tidak sesuai dengan asasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardika, Wayan. (1993). Penelitian Arkeologi di Kawasan Wisata Lovina dan Sekitarnya . Denpasar. Pusat Penelitian UNUD.
Bagus, I.G. Ngurah, (1971). Sistem Pola Menetap Masyarakat Bali : Denpasar : Unud Denpasar.
Bawa Atmaja, Nengah, (1999). Ngaben Ngerit dan Ngaben Individual dengan Biaya Kecil: Suatu Pengamatan dari Kancah. Laporan Tim Pencari Data. Singaraja : FKIP UNUD Bali
Bawa Atmaja, Nengah, (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif : ( Makalah ) disampikan Pada Pelatihan Dosen Muda Lemlit Undiksha Singaraja.
Dantes, Nyoman, (1989). Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Nilai Modern Dikalangan Siswa Remaja Kelas III SMA Negeri di Propinsi Bali 1987/1988 .
Desertasi . Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta.
Daweg, (1968). Babad Desa-desa di Bali. Bangli : Deppen Kabupaten Bangli
Dina. (2008). Poligami Menurut Pandangan Islam dan Siswa-Siswi SMA 38 Jakarta. ( Makalah ). Jakarta
Kaler, I.G.K. (1983) Butir-butir Tercecera tentang Adat Bali . Denpasar Bali Agung.
Lasmawan, Wy. (2002). Saih Nembelas sebagai Lembaga Desa Adat dalam Pemerintahan Desa Tradisional Bali . Singaraja: FKIP UNUD.
Lasmawan, Wy. (1994). Fungsi Lembaga -Lembaga Adat dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Kintamani . Singaraja: STKIP Singaraja.
Ratna. (2007). Negara Wajib Mengatur Poligami. ( Makalah ). Dsarikan dalam Harian Umum Warta Kota 12 Mei 2007
Panetje Gede, (1989) Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali : Denpasar ; Guna Agung.
Pitana, I Gede. (2001). Awig-awig Desa Adat untuk Menangani Pedagang Acung . ( Makalah ). Denpasar: Diparda Bali.
Sadia, Wayan. (2001). Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian. Singaraja : Lembaga Penelitian IKIP Negeri Singaraja
Soehartono. (1995). Metode Penelitian Sosial . Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Sugyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung : Alfabeta
Subekti. (1989). Pokok-pokok Hukum perdata ( Burglejik Wet Book ). Yogyakarta : Grafity
Suastika Nengah. (2008). Prosesi Perkawinan Ala Binatang Sebagai Modal Budaya Untuk Mencegah Poligami dalam Kesetaraan Gender Pada Masyarakat Desa Adat Panglipuran . Singaraja : Undiksha Singaraja.
Sukadi. (2000). Tanah Laba Pura dan Pergeseran Nilai Sosial-Ekonomi Masyarakat Pedesaan . Jepang: The Toyota Foundation-Grant Number 017-Y-1996.
Suyatna I Gede, (1982). Ciri-ciri Kedinamisan Kelompok Sosial Tradisional dan Peranannya dalam Pembangunan : Bogor ( Disertasi ) Fak Pertanian IPB
Wiana, I Ketut. (1993). Palinggih di Pamerajan . Denpasar: Upada Sastra.