## Siskawati P. Moha, Cs: Manajemen Aset Daerah di Badan ….           Page. 1428

## MANAJEMEN ASET DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO
Siskawati P. Moha 1 , Arifin Tahir 2 , Fenti Prihatini Tui 3
Universitas Negeri Gorontalo
siskamoha22@gmail.com 1 , arifin_tahir@ung.ac.id 2 , fenti@ung.ac.id 3

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  (1)  Manajemen  Aset Daerah  di  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD)  Kabupaten  Gorontalo.  (2)  Faktor yang  menentukan  pada  Manajemen  Aset  Daerah  di  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Gorontalo. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Manajemen Aset Daerah di Badan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD)  Kabupaten  Gorontalo  sudah  berjalan  dengan  baik sesuai dengan ketetapan yang berlaku, dari awal proses perencanaan, penggunaan hingga dengan  tahap  pengawasan.  Hanya  saja  untuk  pengawasan  yang  dilakukan  dengan  cara menginventarisasikan  aset  sering  terjadi  kesalahan  sehingga  dapat  mempengaruhi  nilai aset  pada  instansi.  (2)  Faktor  yang  menentukan  pada  Manajemen  Aset  Daerah  di  Badan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  dalam  hal  ini  sumber  daya  manusia (SDM),  peraturan  dan  komitmen  pimpinan  sudah  terlaksana  dengan  baik.  Hanya  saja untuk  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  dari  segi  pengetahuan  tentang manajemen aset rendah dikarenakan kurangnya aktivitas pelatihan secara offline.
Kata Kunci: Manajemen Aset Daerah

## ABSTRACT
This study aims to identify and describe (1) Regional Asset Management in the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of Gorontalo  Regency. (2) The determining factor in Regional  Asset  Management  in  the  Regional  Finance  Agency  and  Regional  Assets  of Gorontalo Regency. The approach used is qualitative with descriptive research type. The results  of  this  study  indicate  that  (1)  Regional  Asset  Management  at  the  Gorontalo Regency  Regional  Financial  and  Asset  Management  Agency  (BKAD)  has  been  running well  in  accordance  with  applicable  regulations,  from  the  beginning  of  the  planning process,  usage  to  the  monitoring  stage.  It's  just  that  for  supervision  carried  out  by inventorying  assets,  mistakes  often  occur  so  that  they  can  affect  the  value  of  assets  in agencies.  (2)  The  determining  factor  in  Regional  Asset  Management  in  the  Gorontalo Regency Regional Finance and Asset Management in this case is human resources (HR), regulations and leadership commitment have been implemented properly. It's just that to improve  the  quality  of  human  resources  (HR)  in  terms  of  knowledge  about  asset management is low due to the lack of offline training activities.
Keywords: Regional Asset Management

## PENDAHULUAN
Administrasi  publik  adalah  proses  kolaboratif  yang  dilakukan  oleh sekelompok  orang  yang  tergabung  dalam  organisasi  publik  secara  rasional melakukan  kegitan  perencanaa,  pengorganisasian,  penggerakan,  dan  pengawasan terhadap  orang  dan  infrastruktur  untuk  mencapai  tujuan  publik  yaitu  untuk

## Siskawati P. Moha, Cs: Manajemen Aset Daerah di Badan ….           Page. 1429
memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat (Revida  et  al.,  2020). Menurut Siagian dalam (Djunnu et al.,  2019) administrasi adalah proses pelaksanaan seluruh keputusan, biasanya dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah  ditentukan  sebelumnya.  Publik  adalah  sekelompok  orang  yang  memiliki kebersamaan  pemikiran,  perasaan  harapan,  sikap  dan  tindakan  yang  benar  dan baik  berdasarkan  nilai  dan  norma  mereka.  Hal  ini  sejalan dengan penelitian oleh Muniroh  et  al  ( 2020)  yang  mengemukakan  bahwa  administrasi  publik  dapat diartikan  sebagai  administrasi  pemerintahan,  yang  dilakukan  oleh  aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
Salah  satu  aspek  atau  dimensi  strategis  yang  dibahas  dalam  administrasi publik  atau  yang  paling  berpengaruh  terhadap  dinamika  administrasi  publik adalah  dimensi  manajemen  yang  merespon  secara  tepat  kebutuhan,  kepentingan, dan  aspirasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  atau  pelaksanaan kebijakan publik termasuk yang lain.
Dimensi  Manajemen  merupakan  salah  satu  aspek  administratif  krusial yang harus  menjadi  fokus perhatian. Wahyuni  dan Khoirudin  mengatakan bahwa manajemen  aset  dapat  diartikan  sebagai  rangkaian  keputusan  untuk  mengelola aset dengan sebaik mungkin. Keputusan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan, pembelian,  inventarisasi,  audit  kepemilikan/legal,  penilaian,  pengoperasian, pemeliharaan,  pembuangan,  pemulihan,  pemindahan,  dan  pengawasan  untuk mendukung  pelayanan  masyarakat  yang  terbaik  dan  ramah  lingkungan (Susanto, 2022) .
Di  Indonesia,  Manajemen  Aset  dijalankan  berdasarkan  Undang-undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang  perbendaharaan  Negara.  Derivasi  peraturan  dari undang-undang  tersebut  diatas  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2014  yang  telah  diubah  menjadi  Peraturan  pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020 tentang  pengelolaan  barang  milik  daerah.  Kemudian  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  pedoman  pengelolaan  aset  daerah  yang didalamnya  membahas  tentang  tahapan  pengelolaan/  manajemen  aset  dan peraturan ini  berlaku pada tanggal 11 april 2016. Dengan adanya peraturan  yang disebutkan  di  atas  menjadi  bukti  bahwa  sangat  penting  untuk  mengelola  aset daerah  secara  nyaman  dan  berdayaguna  serta  sesuai  dengan  prinsip  pengelolaan yang efisien dan efektif.
Prinsip  dasar  manajemen  aset  daerah  menurut  Mardiasmo  meliputi  3  hal utama,  yaitu;  Pertama,  Perencanaan.  Untuk  melaksanakan  kewajiban  (tupoksi), pemerintah  memerlukan  barang  atau  kekayaan  untuk  mendukung  pelaksanaan tugas  dan  wewenangnya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  harus  membuat perencanaan  untuk  kebutuhan  properti  yang  digunakan/  dimiliki.  Perencanaan

## Siskawati P. Moha, Cs: Manajemen Aset Daerah di Badan ….           Page. 1430
juga mencakup perencanaan untuk aset yang tidak terpakai atau potensial. Kedua, Pelaksanaan.  Kekayaan  daerah  harus  dikelola  secara  optimal  dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD juga harus mengontrol penggunaan aset daerah agar tidak disalahgunakan.  Manajemen  juga  mencakup  distribusi,  keamanan  dan pemeliharaan.  Pengelolaan  investasi  daerah  yang  profesional  diperlukan  untuk menghindari  duplikasi  tugas  dan  wewenang  dalam  pengelolaan  investasi  daerah. Perlindungan kekayaan daerah harus dilakukan baik secara  fisik  maupun  melalui sistem  akuntansi  (sistem  pengendalian  intern).  Ketiga,  Pengawasan.  pengawasan yang  ketat  harus  dilakukan  dari  tahap  perencanaan  hingga  penghapusan  aset. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dalam perencanaan dan pengelolaan aset yang milik daerah (Zakir, 2021)
Penelitian  ini  akan  mengkaji  tentang  Manajemen  Aset  Daerah  di  Badan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  yang  diatur  dalam  regulasi Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  pedoman pengelolaan  barang  milik  daerah,  mengemukakan  bahwa  seluruh  kegiatan pengelolaan  barang  milik  daerah  meliputi  perencanaa  kebutuhan  dan pengenggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengemanan dan pemeliharaan,  pemusnahan,  penghapusan,  penatausahaan  dan  pembinaan, pengawasan  dan  pengendalian (Agustin  &  Tarigan,  2022) Adapun  aset  di  Badan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  disajikan  pada  Tabel  1.1 sebagai berikut:
Tabel 1.1 : Klasifikasi Aset Tetap Kantor Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Per 31 Desember 2022 NO Jenis Aset Tetap Bergerak Tidak Bergerak 1 KIB A (Tanah) - 1.958.833.200,00 2 KIB B (Peralatan dan Mesin) 7.176.178.317,00 - 3 KIB C (Gedung dan Bangunan) - 6.435.636.800,00 4 KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) - 280.593.075,00 5 KIB E (Aset Tetap Lainnya) 106.382.410,00 - 6 KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) - - Jumlah 7.282.560.727,00 8.675.063.075,00

## Siskawati P. Moha, Cs: Manajemen Aset Daerah di Badan ….           Page. 1431
Total 15.957.623.802,00
Sumber: Bidang Aset Kantor BKAD Kabupaten Gorontalo, 2023.
Data pada Tabel 1.1 di atas menunjukkan pengklasifikasian aset di Badan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  berdasarkan  aset  bergerak  dan tidak  bergerak.  Aset  berupa  peralatan  dan  mesin  memiliki  nilai  aset  tertinggi sebesar  44,9%.  Selanjutnya  gedung  dan  bangunan  sebesar  40,3%,  aset  tanah sebesar  12,2%.  Kemudian  aset  jalan,  irigasi  dan  jaringan  sebesar  1,75%,  yang terakhir yaitu aset tetap lainnya sebesar 0,66%.
Terkait  Manajemen  Aset  Daerah  di  Kabupaten  Gorontalo  banyak ditemukan  permasalahan,  diantaranya:  Perencanaan,  yang  meliputi  perencanaan kebutuhan,  penganggaran  dan  pengadaan,  yaitu  kegiatan  yang  merumuskan rincian  kebutuhan  barang  milik  daerah  dan  menghubungkan  pengadaan  barang masa  lalu  dengan  kondisi  saat  ini  sebagai  dasar  untuk  operasi  masa  depan. Masalah  yang ditemukan dalam  perencanaan  aset  di  Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten Gorontalo berdasarkan observasi awal  yaitu  banyak peralatan dan  mesin  berupa  komputer  dan  printer  yang  sudah  rusak  dan  tidak  dilakukan pengadaan  untuk  menggantinya,  sehingga  berkurangnya  fasilitas  untuk mendukung optimalnya suatu pekerjaan.
Pelaksanaan,  yang  meliputi  penggunaan  dan  pemanfaatan,  yaitu  kegiatan pengguna  dalam  mengelola  dan  menatausahakan  barang  milik  daerah  sesuai dengan tugas dan tanggung jawab SKPD terkait, serta pendayagunaan aset daerah yang  tidak  digunakan  untuk  memenuhi  tugas  dan  kegiatan  SKPD  dan/atau mengoptimalkan  aset  daerah  tanpa  mengubah  status  kepemilikan.  Masalah  yang ditemukan  dalam  pelaksanaan  aset  di  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Gorontalo berdasarkan observasi awal yaitu masih banyak tanah milik pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  yang  tidak  diberi  tanda  hak  kepemilikan, sehingga  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  tanah  tersebut  seenaknya  digunakan sebagai lahan pertanian.
Pengawasan,  yang  meliputi  pengamanan  dan  pemeliharaan  aset  daerah seperti  pengamanan  fisik,  pengamanan  administrasi,  dan  pengamanan  hokum, serta,  bertujuan  untuk  memelihara  dan  memperbaiki  semua  barang  milik  daerah agar  selalu  dalam  keadaan  baik  dan  siap  digunakan  secara  berdaya  guna  dan berhasil  guna.  Masalah  yang  ditemukan  dalam  pengawasan  aset  di  Badan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  berdasarkan  observasi  awal yaitu pengelolaan aset dalam catatan dengan kata lain ada produk tetapi tidak ada catatan,  dan  tidak  ada  produk.  Selain  itu,  masalah  pada  BMD  adalah  tidak

## Siskawati P. Moha, Cs: Manajemen Aset Daerah di Badan ….           Page. 1432
mengetahui  keberadaan  BMD  yang  rusak  parah,  tetapi  tidak  dapat merekomendasikan pembongkaran.
Berbagai  persoalan  yang  berhubungan  dengan  manajemen  aset  daerah  di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo berkaitan dengan faktor- faktor menentukan  yang  belum optimal diantaranya:  Pertama, sumber daya  yang terampil dalam bidang manajemen aset masih terbatas. Kedua, peraturan di dalam manajemen  aset  belum  tersosialisasikan  kepada  seluruh  pegawai  di  lingkungan Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo.  Ketiga,  komitmen pimpinan  yang  nampak  kurang  konsisten  di  dalam  manajemen  aset  yang  lebih optimal.  Dengan  adanya  penjelasan  di  atas  menjadi  alasan  yang  mendorong  dan menjadikan  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  dan  menganalisis  penelitian  dengan judul “Manajemen  Aset  Daerah  di  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo”.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  terdapat  dua  fokus  dalam  penelitian, yaitu 1) Manajemen Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo  yang  dilihat  dari  tahap  Perencanaa,  Pelaksanaan  dan  Pengawasan.  2) Faktor yang Menentukan Manajemen Aset Daerah yang dilihat segi Sumber Daya Manusia,  Peraturan  dan  Komitmen  Pimpinan.  Berdasarkan  fokus  penelitian tersebut  maka  tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  dan  menggambarkan mengenai  Manajemen  Aset  Daerah  dan  Faktor  yang  Menentukan  Manajemen Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  kualitatif,  yaitu  data  yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata,  gambar, bukan angka. Menurut Menurut (Mahmudah,  2021) , tujuan dari  metode deskriptif adalah  untuk  menemukan  teori.  Ciri  utama  dari  metode  penelitian  ini  adalah peneliti  berhubungan  langsung  dengan  lapangan,  bertindak  sebagai  pengamat, membuat  kategori  pelaku,  mengamati  fenomena,  mencatatnya  dalam  buku observasi, tidak memanipulasi variabel, fokus pada observasi alam (Wekke, 2019) . Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan secara  efektif  selama  4  (empat)  bulan  dari  Minggu  Ke-3  Bulan  Februari  sampai dengan Minggu Ke-2 Bulan Juni 2023 yang kegiatannya terdiri dari: a) Perbaikan proposal,  b)  Penyusunan  instrumen,  c)  Pengumpulan  data  penelitian,  d)  Analisis data  penelitian,  e)  Penyusunan  draf  laporan  hasil  penelitian,  f)  Konsultasi bimbingan, dan g) Ujian.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  yaitu  data  yang  dikumpulkan  langsung  oleh  peneliti  dengan  cara

## Siskawati P. Moha, Cs: Manajemen Aset Daerah di Badan ….           Page. 1433
langsung dari sumbernya. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak  langsung  yaitu  mengumpulkan  data  dari  hasil  dokumentasi  berupa  buku, literatur dan majalah yang ada relevansi dengan Kabupaten Gorontalo.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan dua cara,  yaitu:  a.  Pengamatan  ( Observasi) ,  dan  Wawancara  Mendalam  ( In-dept Interview  Analysis) .  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian kualitatif adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Seperti yang jelaskan  oleh  Miles  dan  Hubberman  dalam (Rusdiantoro,  2020) adalah  sebagai berikut: a. Reduksi Data; b. Penyajian Data; c. Penarikan Kesimpulan
HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN Manajemen Aset Daerah Perencanaan
Menurut  Kadji (Sumba  et  al.,  2021) perencanaan  adalah  pengambilan keputusan  tentang  pekerjaan  di  masa  depan  yang  merupakan  tindakan  yang  di ambil  manajemen  organisasi  untuk  memiliki  rencana  yang  lebih  baik  untuk kegiatan  inti  organisasi  dalam  dalam  satu  tahun.  Perencanaan  kebutuhan  adalah kegiatan  merumuskan  rencana  kebutuhan  barang  milik  daerah  yang  terperinci untuk  menghubungkan  pengadaan  barang  masa  lalu  dengan  kondisi  saat  ini sehingga  tindakan  dapat  diambil  untuk  memenuhi  kebutuhan  di  masa  depan (Tjandra & SH, 2022) .
Terkait  dengan  perencanaan  dalam  manajemen  aset  daerah  di  Kantor Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo,  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  informan  ditemukan  bahwa  proses  perencanaan  aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan/ manajemen aset.  Perencanaan  pada  kantor  BKAD  Kabupaten  Gorontslo  dilakukan berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  yang  di  awali  dengan  tahap  penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) oleh pengguna barang yang di  dalamnya  memuat  kebutuhan  aset  apa  saja  yang  akan  di  usulkan  dalam perencanaan  dengan  melihat  kondisi  SKPD.  Kemudian  usulan  tersubut  akan diserahkan  kepada  pengelola  barang  pada  bidang  aet  untuk  di  telaah,  dengan maksud  pengecekkan  kembali  apakah  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
Perencanaan  pada  manajemen  aset  di  Kantor  Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah  tidak  terlepas  dari  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur)  yang  di  jadikan pedoman  pengelolaan/  manajemen  aset,  terutama  pada  proses  perencanaan  aset. Pada proses perencanaan, pengurus barang akan mengajukan Rencana Kebutuhan

## Siskawati P. Moha, Cs: Manajemen Aset Daerah di Badan ….           Page. 1434
Barang Milik Daerah (RK BMD), yang  menyatakan bahwa aset  apa saja  yang di butuhkan oleh SKPD terkait.
Sesuai  dengan  penelitian (Malik  et  al.,  2023) Perencanaan  melibatkan penetapan  tujuan  dan  mencari  tahu  bagaimana  mencapai  tujuan  pengelolaan  aset tersebut.  Perencanaan  telah  dianggap  sebagai  fungsi  utama  manajemen  dan mencakup  semua  yang  dilakukan  manajer.  Pengambilan  keputusan  biasanya merupakan  bagian  dari  perencanaan  karena  setiap  pilihan  dibuat  berdasarkan proses  dari  setiap  rencana.  Perencanaan  penting  karena  memandu  kegiatan manajemen  lainnya.  Maka  dikaitkan  dengan  penelitian  ini  dapat  mengemukakan bahwa perencanaan adalah awal dari semua proses pengelolaan/  manajemen aset. Perencaan dilakukan untuk merencanakan kedepan aset apa saja yang dibutuhkan oleh  SKPD  termasuk  Kantor  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Gorontalo  sesuai  dengan  kebutuhan  SKPD,  dan  aset  apa  saja  yang  akan  di hapuskan karena sudah rusak atau tidak berfungsi lagi.
Sesuai dengan penelitian (Malik  et al., 2023) Tujuan perencanaan kebutuhan aset  adalah  untuk  mengklarifikasi  arah  pengadaan  aset,  memastikan  bahwa operasi terkait aset dilakukan sesuai kebutuhan, memperoleh aset berfungsi secara efisien dan efektif, dan memilih cara yang paling tepat untuk memperoleh aset.

## Pelaksanaan
Pelaksanaan yaitu fungsi yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi SKPD bagi  pengguna  barang  dalam  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  aset  daerah (Ma’ruf,  2022) .  Menurut  Kadji (Sumba  et  al.,  2021) pelaksanaan  adalah  tindakan merealisasikan  rencana  pelaksanaan  kegitan  pelayanan  publik  dalam  organisasi dilaksanakan  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  dokumen  teknis  pelaksanaan sehingga  dapat  dieksekusi  secara  otomatis.  Terkait  dengan  tahap  pelaksanaan dalam  manajemen  aset  daerah  di  Kantor  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Gorontalo,  berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  bahwa  proses pelaksanaan  aset  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  optimalisasi pengelolaan/  manajemen  aset.  Tahap  pelaksanaan  yang  terdiri  dari  penggunaan dan pemanfaatan aset dilakukan setelah tahap penagihan atas barang yang telah di usulkan  pada  tahap  perencanaan.  Setelah  dilakukan  penagihan  akan  diterbitkan Surat Keputusan (SK) pengguna barang oleh Bupati Gorontalo yang di dalamnya memuat klasual pengguna  barang,  surat  perjanjian,  berita  acara  dan  surat pernyataan.
Permendagri  No.  19  Tahun  2016,  sebagai  dasar  pengelolaan  aset  tetap menjelaskan  bahwa  dalam  siklus  penggunaan  Aset  Daerah,  aset tetap  digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD dan bisa digunakan untuk unit lain  untuk  mendukung  pelayanan  publik  sesuai  dengan  prinsip  dan  tugas  SKPD

## Siskawati P. Moha, Cs: Manajemen Aset Daerah di Badan ….           Page. 1435
masing-masing.  Dalam  hal  SKPD  menggunakan  aset  tetap  yang  bertentangan dengan  tupoksi  dan  tugas  SKPD,  status  penggunaannya  dibatalkan  dan  dapat dialihkan  ke  SKPD  lain.  Dalam  siklus  kegiatan  ini,  tanggung  jawab  pengelolaan aset tetap berada dalam kompetensi masing-masing SKPD.
Sesuai dengan penelitian (Rohmah,  2022) penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan  oleh  pengguna  barang  dalam  pengelolaan  dan  menatausahakan  barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Setelah diadakannya  aset  daerah  yang  telah  di  ajukan  dalam  perencanaan,  kepala  SKPD akan  mengajukan  untuk  menetapkan  status  penggunaan  barang  dan  di  catat  di kartu inventarisasi barang. Dasar status dikeluarkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati  untuk  SKPD  sehingga  aset  memang  di  bawah  kewenangan  dan  tanggung jawab pengelolanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan aset masih sesuai dengan peraturan yang di tetapkan yaitu Permendagri No 19 Tahun 2016.

## Pengawasan
Pengawasan aset adalah suatu sistem yang melibatkan kombinasi kegiatan yang  dilengkapi  dengan  berbagai  sumber  daya  untuk  memastikan  bahwa  aset tersebut  berfungsi  seperti  yang  diharapkan.  Pengawasan  aset  daerah  adalah tindakan  pengendalian  dalam  pengelolaan  aset  daerah  baik  yang  berbentuk  fisik, administrasi  maupun  hukum. Terkait dengan pengawasan dalam  manajemen aset daerah  di  Kantor  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo, berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  bahwa  proses  pengawasan  aset  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  optimalisasi  pengelolaan/  manajemen  aset.  Akan tetapi sering juga terjadi permasalahan dalam proses inventarisasi aset, masih ada aset  yang  tidak  tercatat  sehingga  dapat  mempengaruhi  nilai  aset  yang  ada  di instansi. Penerbitan Surat Keputusan (SK) pengguna barang juga termasuk dalam pengaasan  aset  derah,  sehingga  pengguna  barang  mempunyai  tanggaung  jawab atas aset yang digunakan.
Sesuai dengan penelitian (Malik  et  al.,  2023) pengawasan dan pemeliharaan aset adalah bidang pengelolaan yang mencakup kombinasi fungsi yang dilengkapi dengan  berbagai  cara  untuk  memastikan  aset  tersebut  berfungsi  seperti  yang diharapkan. pengawasan barang milik daerah bertujuan untuk menjaga agar semua barang milik daerah tertata dan diperbaiki agar selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna.
Sesuai  dengan  penelitian (Rohmah,  2022) Dalam  pengelolaan  aset,  siklus pengawasan  dan  pemeliharaan  merupakan  hal  yang  sangat urgent ,  karena  jika siklus ini dikelola sedikit lemah saja dapat berakibat fatal bagi aset yang dimiliki SKPD.  Permendagri  No.  19  Tahun  2016  Pasal  296-324  menjelaskan  bahwa

## Siskawati P. Moha, Cs: Manajemen Aset Daerah di Badan ….           Page. 1436
pengelola,  pengguna  dan/atau  kuasa  hukum  pengguna  wajib  melindungi  barang milik  daerah  yang  dikuasainya.  Pengawasan  barang  milik  daerah  itu  sendiri meliputi  pengamanan  administrasi  yang  meliputi  pembukuan,  inventarisasi, pelaporan  dan  penyimpanan  dokumen  kepemilikan.  Kemudian  pengawasan  fisik untuk  mencegah  penurunan  fungsi  barang,  penyusutan  barang  dan  kehilangan barang.  pengawasan  fisik  tanah  juga  dilakukan  dengan  pemagaran  dan pemasangan  patok  batas,  pada  tempat  selain  tanah  dan  bangunan  dilakukan dengan  penyimpanan  dan  pemeliharaan.  Terakhir,  pastikan  kepastian  hukum dengan melengkapi Certificate of Title (bukti status kepemilikan).
Faktor  yang  Menentukan  Manajemen  Aset  Daerah  di  Kantor  Badan Keuagan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

## Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber  daya  manusia  adalah  kemampuan  pegawai  dalam  pelayanan publik  pada  Kantor  Badan  Keuagan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo sebagai  suatu  kapasitas  individu  untuk  mengerjakan  berbagai  tugas  dalam  suatu pekerjaan  dapat  dilihat  dari  tingkat  pendidikan,  pengalaman  dan  pelatihan. Hannon (TuI,  2020a) berpendapat bahwa kemampuan adalah kompetensi seseorang untuk memanfaatkan atau menggunakan keterampilan dan pengetahuan  yang ada dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dinyatakan (TuI,  2020b) bahwa  Kompetensi  individu  adalah  sesuatu  yang  khas  pada  dirinya,  yang  dapat berupa motif, konsep diri, sifat, pengetahuan maupun keterampilan/ keahlian, dan kompetensi  individu  berupa  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  dapat dikembangkan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan,  yang  digunakan  untuk memprediksi tingkat kinerjanya. Sesuai hasil penelitian ditemukan bahwa sumber daya  manusia  di  kantor  Badan  Keuagan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo kurang optimal, karena sudah kurangnya pelatihan secara ofline. Pelatihan terakhir dilaksanakan  pada  tahun  2015,  ditambah  lagi  dengan  kendala  adanya Covid-19 sehingga segala aktivitas di arahkan secara online . Seperti yang di ketahui bahwa pelatihan secara online kurang maksimal karena banyak kendala jaringan dan lain sebagainya.
Sesuai  dengan  penelitian  dalam (Zakaria  et  al.,  2021) Sumber  daya merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  menentukan  proses  keberhasilan  dan pelaksanaan  pengelolaan  barang  milik  daerah.  Begitu  juga  dengan  apa  yang terjadi  saat  ini  dengan  Peralatan  dan  pengelolaan  barang  milik  daerah,  di  mana faktor  sumber  daya  manusialah  menjadi  masalah  utama  BKAD  Kabupaten Gorontalo  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  aset  dan  barang  milik daerah.  Maka  dari  itu  sumber  daya  tersebut  harus  diprioritaskan  untuk  kinerja yang optimal dari peralatan dan pengelolaan barang milik daerah.

## Siskawati P. Moha, Cs: Manajemen Aset Daerah di Badan ….           Page. 1437
Sesuai dengan penelitian (Wahyuningsih,  2021) Staf harus memiliki insentif untuk meningkatkan  motivasi dan semangat untuk pengelolaan/  manajemen aset. Motivasinya  tidak  harus  berupa  uang,  tetapi  bisa  dalam  bentuk  pelatihan  atau studi banding dengan kantor BKAD lain di Indonesia dan negara lain. hal tersebut Dapat meningkatkan wawasan terkait dengan manajemen aset. Dengan demikian, pengelolaan SDM menjadi lebih kompeten dan terampil dalam bidang manajemen aset.  Untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan,  sumber  daya  manusia harus  dikembangkan  melalui  pelatihan  yang  berkesinambungan.  Pelatihan sebaiknya dilakukan secara rutin, atau setahun sekali atau setengah tahun.

## Peraturan
Peraturan  adalah  salah  satu  faktor  yang  menentukan  manajemen  aset daerah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  proses  pengelolaan/  manajemen  aset  tidak terlepas dari Peraturan dijadikan pedoman oleh pengelola aset daerah yang ada di Kantor  Badan  Keuagan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo,  sehingga  pada tahap  manajemen  aset  terhindar  dari  kesalahan  yang  tidak  diinginkan  dan terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.
Penelitian (Yuliana  et  al.,  2021) Dalam pengelolaan aset tetap, selain Sumber Daya  Manusia  (SDM),  juga  perlu  dikaji  apakah  peraturan  tersebut  sudah  efektif sebagai  dasar  pemerintahan  daerah  agar  para  pejabat  tersebut  dapat  mengelola aset  daerah.  Pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  baik  harus  berdasarkan peraturan  yang  berlaku.  Kepatuhan  terhadap  aturan  harus  menyelesaikan  semua masalah  yang  mungkin  timbul  dalam  pengelolaan  Aset  Daerah.  Tanpa  peraturan yang mengatur tentang pengelolaan/ manajemen aset, maka pemerintah pusat dan daerah akan menghadapi kesulitan dalam manajemen aset.
Dalam  penelitian (Mainar  &  Abdullah,  2017) mengemukakan  bahwa peraturan memang menjadi jaminan yang harus ada agar pengelolaan aset  daerah dapat dilakukan dengan benar, yang secara tidak langsung menjamin tidak adanya penyimpangan atau kecurangan dalam pentahapan manajemen aset daerah. Salah satu  unsur  pendukung  terpenting  untuk  menjamin  pengelolaan/  manajemen  aset daerah  adalah  keberadaan  perlindungan  hukum  atas  barang  milik  daerah.  Tidak adanya aturan yang mengatur pengelolaan/ manajemen aset, pemerintah pusat dan daerah  akan  menghadapi  kesulitan  dalam  manajemen  aset.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian (Arlini  &  Darwanis,  2014) yang  menyatakan  peraturan tersebut  berdampak  pada  manajemen  aset  pada  satuan  kerja  BKAD  di  seluruh Indonesia. Penelitian (Wahyuningsih,  2021) bahwa  dengan adanya peraturan dapat memberikan landasan dan arah hukum bagi yang membuat peraturan.
Komitmen Pimpinan

## Siskawati P. Moha, Cs: Manajemen Aset Daerah di Badan ….           Page. 1438
Komitmen  pimpinan  juga  menjadi  faktor  yang  menentukan  manajemen aset  daerah.  Sesuai  dengan  hasil  temuan  penelitian  dengan  adanya  komitmen pimpinan di Kantor Badan Keuagan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo dapat membantu  pegawai  dalam  hal  ini  pada  bidang  aset  dalam  melaksanakan  proses pengelolaan/  manajemen  aset  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Dengan adanya  komitmen  pimpinan  memberikan  dorongan  dan  motovasi  kepada karyawan, dapat meningkatkan semangat dalam bekerja.
Komitmen  pimpinan  untuk  meningkatkan  manajemen  aset  tetap  sangat dibutuhkan.  Selain  kecukupan  aparatur  yang  berkualitas  untuk  mengelola  barang milik  daerah,  juga  diperlukan  komitmen  pimpinan  untuk  memotivasi  pengelola barang agar terus bertindak sesuai visi dan misi yang diharapkan. Pimpinan SKPD harus  menetapkan  kriteria  pelatihan  dan  pengalaman  yang  cukup  untuk  mengisi jabatan pengelola/  penyimpan  barang di  lingkungan SKPD, dan pimpinan SKPD harus memfasilitasi pengurus barang untuk mengikuti pelatihan sesuai ketentuan.
Penelitian (Yuliana  et  al.,  2021) menjalaskan  komitmen  pimpinan  juga diperlukan dalam pelaksanaan peraturan. Keterlibatan pimpinan merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerapan manajemen aset yang efektif dan memiliki dampak terbesar dalam mendukung aturan pengelolaan barang milik daerah yang ada.  Oleh  karena  itu,  mengatur  efisiensi  pengelolaan  aset  tetap  memerlukan komitmen dari pimpinan.
Pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  baik  harus  berdasarkan  peraturan yang  berlaku.  Dengan  adanya  peraturan  tersebut  diharapkan  dapat  memecahkan permasalahan  yang  mungkin  timbul  dalam  perbaikan  pengelolaan/  manajemen aset,  dan  dengan  adanya  komitmen  pimpinan  agar  pengelolaan/  manajemen  aset dapat  dilakukan  dengan  benar  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  terhadap peraturan  saat  ini.  Menurut  Ritha  Belo  menunjukkan  bahwa  Komitmen Kepemimpinan  dapat  memoderasi  variabel  kepatuhan  peraturan  terkait  dengan kualitas pengelolaan/ manajemen BMD. komitmen pimpinan mampu memoderasi hubungan  antara  kepatuhan  terhadap  peraturan  dan  kualitas  pengelolaan/ manajemen aset daerah di SKPD Kabupaten Gorontalo.

## SIMPULAN
Manajemen  Aset  Daerah  di  Kantor  Badan  Keuangan  dan  Aset  daerah Kabupaten Gorontalo dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Sesuai dengan hasil penelitian  manajemen aset dilakukan sesua dengan tahapnya. Pertama  yaitu perencanaan,  dimana  perencanaan  merupakan  tahap  awal  manajemen  aset,  yang dilakukan  untuk  mengajukan  aset  apa  saja  yang  di  butuhkan  oleh  SKPD  dengan alasan  aset  yang  telah  rusak  atau  sudah  tidak  berfungsi,  yang  megakibatkan kurang  efektivnya  semangat  pegawai  dlam  bekerja.  Kedua  pelaksanaan,

## Siskawati P. Moha, Cs: Manajemen Aset Daerah di Badan ….           Page. 1439
pelaksanaan dilakukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD. Setelah diadakannya  aset  daerah  yang  telah  di  ajukan  dalam  perencanaan,  kepala  SKPD akan  mengajukan  untuk  menetapkan  status  penggunaan  barang  dan  di  catat  di kartu  inventarisasi  barang  dan  akan  dikeluarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Bupati untuk  SKPD  sehingga  aset  memang  di  bawah  kewenangan  dan  tanggung  jawab pengelolanya.  Terakhir  yaitu  pengawasan.  Dengan  dikeluarkan  Surat  Keputusan (SK),  pemegang  aset  bertanggung  jawab  atas  aset  tersebut.  Sehingga  disitulah dilakukan  pengawasan  agar  aset  tetap  dalam  keadaan  baik  dan  dapat  berfungsi. Apabila  terjadi  kerusakan  maka  yang  pemegang  aset  itulah  yang  bertanggung jawab dan melaporkan kondisi aset pada pengelola aset.
Faktor  yang  menentukan  manajen  aset  di  Kantor  Badan  Keuangan  dan Aset  daerah  Kabupaten  Gorontalo  yaitu:  pertama  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang  menjadi  faktor  utama  yang  menentukan  manajemen  aset,  karena  manusia menjadi  komponen  sumber  daya  terpenting  karena  kuantitas  dan  kualitas  SDM akan menentukan efektif atau tidaknya manajemen aset. Kedua peraturan, menjadi faktor yang menetukan manajemen aset, karena dengan adanya peraturan menjadi pedoman  dalam  melaksanakan  manajemen  aset.  Dan  yang  ketiga  adalah komitmen  pimpinan.  Komitmen  pimpinan  dibutuhkan  untuk  memberika  arahan kepada para staf SKPD mengenai manajemen aset, dan juga memberikan motivasi kepada para staf agar tetap semangat dalam bekerja.
Untuk  itu  kepada  peneliti  selanjutnya  untuk  dapat  menambah  rincian proses  manajemen  aset  sesuai  dengan  Permendagri  no  19  Tahun  2016. Kantor Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  sebagai  pengguna  aset daerah dapat melakukan optimalisasi aset dengan cara perawatan aset daerah yang sudah ada sehingga masa pakai atau jangka waktu pemakain aset daeah akan lebih panjang  dan  biaya  perawatan  lebih  rendah. Untuk  bidang  aset  agar  sering melakukan  pelatihan  mengenai  pengelolaan/  manajemen  aset  bersama  dengan pengurus barang baik dari dalam maupun luar daerah, sehingga dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan/ manajemen aset daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis pengelolaan aset daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. VISA: Journal of Vision and Ideas , 2 (2), 216–236.
Arlini, M., & Darwanis, S. A. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi, dan Kompensasi Terhadap Manajemen Aset (Studi Pada Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia).
Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah , 3 (4).

## Siskawati P. Moha, Cs: Manajemen Aset Daerah di Badan ….           Page. 1440
Djunnu, H., Posumah, J., & Palar, N. (2019). ADMINISTRASI PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN  (SIPI) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI UTARA .
Mahmudah, F. N. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas. ti Versi 8 . UAD PRESS.
Mainar, D., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Regulasi, Dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset (Studi pada SKPK di Kabupaten Aceh Jaya). Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana
Unsyiah , 6 (1).
Malik, K., Hudaya, K. K., Purnomo, E., & Sya’roni, W. (2023). Sistem Informasi Monitoring Manajemen Penggunaan Aset Pondok Pesantren Nurul Anwar Mengunakan Framework Codeigniter. COREAI: Jurnal Kecerdasan Buatan, Komputasi Dan
Teknologi Informasi , 4 (1).
Ma’ruf, A. E. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU . Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Muniroh, A., Zarkasyi Rahman, A., Sudarto, J. H., & Semarang, T. (n.d.). BEASISWA BIDIKMISI TERHADAP PENCAPAIAN IPK SEBAGAI KINERJA MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO .
Revida, E., Hidayatulloh, A. N., Soetijono, I. K., Hermawansyah, A., Purba, B., Tawakkal, M. I., Bahri, S., Pelu, M. F. A. R., Purba, S., & Asmarianti, A. (2020). Teori Administrasi Publik . Yayasan Kita Menulis.
Rohmah, S. N. M. (2022). ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI. Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa , 7 (02), 96–102.
Rusdiantoro, A. (2020). Identifikasi kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal induksi matematika dengan teknik analisis miles dan hubberman. Jurnal Inovasi Pembelajaran Karakter , 5 (2).
Sumba, P. D., Tui, F. P. D., & Tohopi, R. (2021). Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana. Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara , 3 (1), 6–11.

## Siskawati P. Moha, Cs: Manajemen Aset Daerah di Badan ….           Page. 1441
Susanto, T. B. (2022). Efektivitas pengelolaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik PKBM Imam Nawawi School, Bogor, Jawa Barat .
Institut PTIQ Jakarta.
Tjandra, W. R., & SH, M. (2022). Hukum Pengadaan Barang dan Jasa . Prenada Media.
TuI, F. P. D. (2020a). Kemampuan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila KAbuaten Bone Bolango). PROSIDING , 10 (4781).
TuI, F. P. D. (2020b). Pengembangan Kompetensi Aparatur: Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango. ARTIKEL , 1 (4783).
Wahyuningsih, T. (2021). Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Tetap Badan Layanan Umum (BLU): Studi Kasus pada Politeknik Keuangan Negara STAN. Journal of Applied Managerial Accounting , 5 (2), 142–156.
Wekke, I. S. (2019). dkk, Metode Penelitian Sosial . Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku.
Yuliana, R. E., Taufik, T., & Nasrizal, N. (2021). Pengaruh kualitas aparatur, regulasi, sistem informasi manajemen, sistem pengendalian intern terhadap efektivitas manajemen aset tetap di pemerintah kabupaten bengkalis dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderasi. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 5 (2), 215– 225.
Zakaria, A., Rusli, B., & Nurasa, H. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DAN BARANG MILIK NEGARA DI IPDN KAMPUS JATINANGOR: Array. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 7 (2), 311–325.
Zakir, F. (2021). PENGELOLAAN ASET DAERAH BERBENTUK BANGUNAN DI KOTA
PARIAMAN DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI. Ensiklopedia Social Review , 3 (1), 9–17.