IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 250 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN ROKAN HULU
Oleh: Armiati
Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia

## Nurman
Dosen Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: nurman07@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dimana pada pasal 3 ayat (2) Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya  merupakan  pendapatan  daerah  dan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  1007/KMK.04/1985  Tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan /atau Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Permasalahan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian: “Bagaimana Implementasi Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 250 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim dan  Sekretariat  Tim  Intensifikasi    Pajak  Bumi  Dan  Bangunan?”Penulis  mencoba  menjawabnya melalui penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  Dalam  implementasi  Pembentukan    Tim  dan  Sekretariat  Tim  Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan ini dapat disimpulkan: 1) Ukuran dan tujuan kebijakan belum dapat tercapai  sesuai  dengan  target,  2)  Sumber-sumber  Kebijakan  sudah  berjalan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  3)  Aspek  Ciri-ciri  sifat  badan/instansi pelaksana  belum  secara  baik  terlaksana  dimana  KPP  Pratama  Bangkinang  belum  mampu memberikan pelayanan khususnya terhadap pemuktahiran data pajak, 4) Komunikasi antar KPP Pratama Bangkinang dan aparat pemerintah kabupaten Rokan Hulu tidak berjalan dengan baik hal ini disebabkan luasnya wilayah kerja KPP Pratama Bangkinang. 5) Sikap aparat pelaksana yang harus  ditingkatkan  dengan  mengadakan  pelatihan  dan  pemotivasian  agar  setiap    staf  dapat melaksanakan    kegiatan  secara  optimal  sesuai    dengan  peran,  tugas    dan  tanggungjawabnya.  6) Tingginya  pengaruh  aspek  sosial,  ekonomi  dan  politik  dalam  implementassinya..  Pelaksanaan sistem perpajakan ini dalam implementasinya belum terlaksana secara optimal.
Keyword: Implementasi, Kebijakan, Pajak Bumi dan Bangunan

## PENDAHULUAN
Lebih  lanjut  dalam  undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  menyebutkan,  bahwa: penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  pemerintahan  daerah  akan  terlaksana  secara  optimal  apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Oleh karena itu Desentralisasi fiskal sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah
seharusnya dilakukan secara proposional,demokratis,adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan setiap daerah.
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih nyata dan luas pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan yang memberi kebijakan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengali sumber-sumber penerimaannya guna pembiayaan public servis kepada masyarakat. Pengalian  penerimaan  yang  potensial  itu  antara  lain  melalui  kegitan  pemungutan  pajak  dan retribusi.
Di Indonesia, salah satu kebijakan pajak dari pemerintah pusat yang mempunyai pengaruh cukup  signifikan  terhadap  APBD  yaitu  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Oleh  karena  itu  dalam merumuskan  kebijakan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah senantiasa melakukannya dengan penuh kehati-hatian karena Pajak Bumi dan Bangunan terkait dengan berbagai aspek lainnya yang sangat sensitif baik secara ekonomi maupun secara politik. Pajak Bumi dan Bangunan jika dirancang baik-baik dapat menjadi sumber penerimaan yang besar, stabil dan elastis. Kadar elastisitas tergantung pada sampai seberapa jauh tanah bersangkutan dapat ditaksir  dengan  teratur  dan  dapat  dinilai  menurut  harga  pasar  yang  berlaku.  Pajak  Bumi  dan Bangunan  dapat  juga  memperkuat  peranan  pemerintah  daerah,  karena  membuka  peluang  dasar pajak yang lebih luas bagi penerimaan pemerintah sendiri. Pajak Bumi dan Bangunan yang efektif akan  menciptakan  sumber  penerimaan  yang  kuat  bagi  pemerintah  daerah  dan  memperkecil kebutuhan akan bantuan dari Pemerintah Pusat 1
Walaupun  kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tidaklah  terlalu  besar  dalam  struktur penerimaan negara, tetapi sangat berarti dan tidak mungkin dihilangkan. Seperti diungkapkan oleh Santoso, bahwa betapapun kecilnya jumlah uang yang akan dapat masuk kedalam kas negara, uang itu  selalu  akan  dapat  dipergunakan  sebagai  sumbangan  untuk  menutupi  biaya-biaya pemerintahannya 2 .
Oleh  sebab  itu  dari  tahun  ke  tahun  pemerintah  terus  berupaya  untuk  mengoptimalkan pemasukan pajak. Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai.
Dengan adanya pemisahan kewenangan kepada instansi yang berbeda Kantor Pelayanan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (KP-PBB  dari  Departemen  Keuangan)  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota.  Untuk    Kabupaten  Rokan  Hulu  pelimpahan  kewenangan  dilaksanakan  oleh Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kabupaten  Rokan  Hulu  melalui  Keputusan Bupati rokan Hulu Nomor Tahun 250 Tahun  2011 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Rokan Hulu .
Sesuai Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas antara lain:
1. Melaksanakan pemantauan penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak
2. Mengadakan  kerjasama  dan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  untuk  mengoptimalkan penerimaan PBB khususnya pedesaan/ perkotaan
1 Kelly, Roy, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia), UI Press, Jakarta. halaman : 120
2 Brotodihardjo, Santoso, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Keempat, Refika Aditama, Bandung. Halaman : 220
Volume 1, Nomor 2
3. Melaksanakan  pengawasan    kepada  petugas  pemungut  PBB  yang  ditujukan  serta melakukan  tindakan  apabila  terbukti  ditemukan  penyelewengan  uang    PBB  sesuai ketentuan yang berlaku
Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan yang terdiri dari Bupati Rokan Hulu sebagai Pelindung, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai Ketua Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai Wakil Ketua dan  Camat  dari  16  kecamatan  sebagai  Anggota  dalam  melaksanakan  tugasnya  dibantu  oleh Sekretariat  Tim  yang  dikoordinir  oleh  Kasi  PBB  dan  BPHTB  beserta  staf  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  sesuai  wilayah  kerja  masing-masing  dengan  dibantu  oleh pemantau yang telah diusulkan dari setiap kecamatan.
Untuk  Kabupaten  Rokan  Hulu  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang    Pajak  Bumi  dan Bangunan ( SPPT PBB ) dicetak oleh Depertemen Keuangan melalui KPP Pratama Bangkinang dan  diserahkan  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Rokan  Hulu  biasanya  pada  akhir  bulan  April. Sehingga SPPT PBB tersebut diserahkan kepada Kepala Desa dan kolektor pada minggu pertama atau kedua Bulan Mei.
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  Pajak Bumi dan Bangunan yang telah disampaikan kepada Kepala Desa dan Kolektor tidak segera sampai kepada wajib pajak. Dengan tenggang waktu yang  relative  singkat  tidak  semua  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang    Pajak  Bumi  dan Bangunan dapat disampai dan diterima oleh wajib pajak.
Gambaran diatas menunjukkan betapa rumitnya mekanisme  penagihan pajak  yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka mengoptimalisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan karena penerimaan pajak ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah.  Itulah  sebabnya  dari  tahun  ke  tahun  tunggakan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  selalu mengalami nilai nominal tunggakan cukup besar yang tentunya berdampak terhadap pelaksanaan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah.  Besarnya  tunggakan  tersebut  dapat  dilihat  pada  table berikut:
Tabel 1 Data Target dan Realisasi dan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2008-2009 dan 2010 No  Tahun Target Realisasi Tunggakan Persentase (%) 1 2008 5.775.587.494 2.987.069.697 2.790.517.797 51,71 % 2 2009 6.792.802.866 3.525.672.353 3.267.130.513 51,90% 3 2010 7.220.563.357 3.721.651.312 3.498.912.045 51,54%
Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu. 2014
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selalu gagal untuk memenuhi target yang telah ditetapkan bahkan dari tahun 2008 sampai  2010  persentase  realisasi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  rata-rata  sebesar  51% dengan  kata  lain  setengah  dari  target  yang  telah  ditetapkan,  sementara  target  Pajak  Bumi  dan Bangunan yang ditetapkan naik setiap tahunnya.
Dalam pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan usaha-usaha yang dilakukan oleh petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan mulai dari penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sampai dengan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk di dalamnya adalah proses administrasi.
Volume 1, Nomor 2
Berdasarkan  fenomena  tersebut  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang implementasi  optimalisasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dengan  judul  penelitian:  “Implementasi Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 250 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rokan Hulu”.

## KERANGKA TEORI

## Konsep Kebijakan Publik
Istilah  ‘kebijakan’  yang  dimaksud  dalam  materi  ini  disepadankan  dengan  kata  bahasa Inggris ‘ policy’ yang dibedakan dari kata ‘wisdom’ yang berarti ‘kebijaksanaan’ atau ‘kearifan’. Karena  kebijakan  adalah  apa  yang  diputuskan  oleh  pemerintah  pusat,sedangkan  kebijaksanaan adalah  bagaimana  penyelenggaraan  oleh  berbagai  pejabat  didaerah..  Untuk  menghindari ambiguitas  istilah  tersebut,  ada  baiknya  kita  diskusikan  terlebih  dahulu  mengenai  pengertian keduanya 3 .
Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu) 4 .  Kamus Webster memberi pengertian kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu 5 .
Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah ( problem-oriented ) dan  berorientasi  kepada  tindakan  ( action-oriented ).  Dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa kebijakan  adalah  suatu  ketetapan  yang  memuat  prinsip-prinsip  untuk  mengarahkan  cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu 6
Berdasarkan  pandangan  para  ahli  mengenai  Kebijakan  Publik  yakni  dapat  disimpulkan: kebijaksanaan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah atau semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijaksanaan publik. Definisi ini melihat kebijakan sebagai decision making .
Proses kebijakan publik melewati empat rangkaian tahap tindakan pemerintah. Pertama, tahap persepsi/definisi agregasi, organisasi, representasi, dan penyusunan agenda, yang merupakan tindakan  membawa  permasalahan  pada  pemerintah. Kedua, tahap  formulasi,  legitimasi,  dan penganggaran,  yang  pada  dasarnya  merupakan  suatu  tindakan  langsung  pemerintah  untuk mengembangkan dan mendanakan sebuah program. Ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan, adalah sebagai tindakan pemerintah untuk kembali pada permasalahan. Keempat, tahap evaluasi dan penyesuaian/terminasi, yang pada dasarnya adalah kembalinya program kepada pemerintah untuk dilakukan peninjauan kembali atau perubahan-perubahan bilamana diperlukan.

## Konsep Implementasi
Pada saat itu disajikan untuk pertama kali secara konseptual tentang proses implementasi kebijakan  sebagai  suatu  fenomena  sosial  politik 7 .  Konsep  tersebut  kemudian  semakin  marak
3 Tri Widodo Wahyu Utomo, 2006. Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta. Hlm. 13
4 Edi Suharto,1997 Materi Latihan: Analisis Kebijakan Sosial.www.policy.hu/suharto/makIndo21.html.
5 Ibid..
6 Ibid..
7 Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.hl.1
dibicarakan  seiring  dengan  banyaknya  pakar  yang  memberikan  kontribusi  pemikiran  mengenai implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan.
Menurut Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan 8 . Oleh karena itu, implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam  proses  kebijakan 9 .  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  Edwards  III 10 bahwa  tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.
Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, implementation  =  F  (Intention,  Output,  Outcome) .  Sesuai  definisi  tersebut,  implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari implementation = F (Policy, Formator, Implementor,  Initiator,  Time) .  Penekanan  utama  kedua  fungsi  ini  adalah  kepada  kebijakan  itu sendiri,  kemudian  hasil  yang  dicapai  dan  dilaksanakan  oleh  implementor  dalam  kurun  waktu tertentu 11 .
Jadi,  implementasi  itu    merupakan  tindakan-tindakan  yang    dilakukan  oleh    pemerintah untuk  mencapai tujuan yang  telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.  Pemerintah  dalam membuat  kebijakan  juga  harus  mengkaji  terlebih dahulu  apakah  kebijakan  tersebut  dapat memberikan  dampak  yang  buruk  atau  tidak  bagi  masyarakat.  Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai mer ugikan masyar akat.
Berdasarkan  pengertian  implementasi  di  atas  Van  Meter  dan  Vanhorn mengemukakan beberapa  hal  yang  dapat  mempengar uhi  keberhasilan  suatu  implementasi yang disebut dengan A Model of  The Policy Implementation , yaitu:
1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;
2. Sumber-sumber kebijakan;
3. Karakteristik badan-badan pelaksana;
4. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik;
5. Sikap para pelaksana; dan
6. Komunikasi  antar  organisasi  terkait  dengan  kegiatan-kegiatan pelaksanaan. 12
Menurut Sabatier 13 terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni  model top  down dan  model bottom  up .  Kedua  model  ini  terdapat  pada  setiap  proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran
8 Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta.hl. 117
9 Ripley  dan  Franklin,  1982,  dalam  Tarigan,  2000:  14;    Wibawa,  Samodra.  1994.  Kebijakan  Publik,  Intermedia Jakarta.hl. 15
10 Loc Cit..
11 Sabatier, Paul. 1986. “Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research” Journal of Public Policy 6, (Jan), h. 21-48.
12 Ibid..
13 Sabatier, Paul. 1986. “Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research” Journal of Public Policy 6, (Jan), h. 21-48.
Volume 1, Nomor 2
pembuatan kebijakan berdasarkan model top down . Sedangkan gambaran model bottom up dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.
Grindle 14 memperkenalkan  model  implementasi  sebagai  proses  politik  dan  administrasi. Model  tersebut  menggambarkan  proses  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat  melalui  proses  pengambilan  keputusan  yang  melibatkan  berbagai  aktor  kebijakan, sedangkan  proses  administrasi  terlihat  melalui  proses  umum  mengenai  aksi  administratif  yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

## Konsep Otonomi dan Pajak
Selama ini pajak merupakan otoritas yang sah dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara daerah  masih  menjadi  kurir  pemerintah  pusat  untuk  memungut  uang  pajak  dari  rakyat  secara langsung.  Pola  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah  yang  didesain  dalam  konteks politik kooperatif selama ini telah menimbulkan sejumlah riak dan protes dari rakyat di daerah terutama  keinginan  masyarakat  memperoleh  keadilan  politik  ekonomi  dan  keadilan  sosial  dari pajak yang telah mereka setorkan ke negara. Untuk menjawab sejumlah protes dan tuntutan daerah, maka negara membuat suatu gebrakan yang dapat dikatakan sebagai gebrakan politik perpajakan dan demokrasi perpajakan, di mana hubungan keuangan pusat dan daerah segera diatur secara lebih jelas menurut kaedah hukum yang disepakati secara politik 15
Keluarnya  Undang-undang  Nomor    32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-undang  Nomor    33  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat-Daerah  Tahun  2004, merupakan  titik  balik  dari  usaha  untuk  mendorong  politik  negara  yang  berpihak  kepada kepentingan publik yang luas terutama kepentingan daerah-daerah yang selama ini terabaikan oleh kuatnya  hegemoni  Negara  atas  rakyat.  Ketentuan  hukum  yang  telah  diterapkan  dalam  undang- undang tersebut, telah memberikan sebagian harapan bagi adanya keadilan politik perpajakan yang dirasakan oleh daerah-daerah terutama daerah yang memiliki sumber kekayaan dan penerimaan daerah yang besar.
Banyak hal yang justru sudah rnenggejala pada awal implementasi otonomi daerah, seperti tarik menarik kewenangan antara pusat-daerah, bermunculannya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan lainnya, daerahisme dan profesionalisme pegawai, sampai kepada wacana untuk menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.
Pajak  merupakan  iuran  yang  dipungut  oleh  negara  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungutan pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. Penerimaan pajak  sangat  perlu  ditingkatkan  sehingga  pembangunan  nasional  dapat  dilaksanakan  dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan fasilitas yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta  pemahaman  akan  hak  dan  kewajiban  dalam  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan
14 Op Cit..
15 Loc Cit ..
perpajakan 16 .
Pajak adalah gejala masyarakat, artinya bahwa pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat, tidak akan ada pajak, karena di dalam masyarakat ada kelangsungan hidup dari  individu  dan  kelompok  masyarakat  tersebut  sebagai  suatu  kelangsungan  hidup  bernegara. Untuk  menjaga  kelangsungan  hidup  itu  diperlukan  biaya.  Di  sinilah  filosofi  pajak  yang sesungguhnya,  bahwa  pajak  digunakan  sebagai  alat  untuk  pembiayaan  kelangsungan  hidup bernegara yang diambil dengan mengurangi penghasilan rakyatnya 17 .
Brotodiharjo 18 memberi  batasan-batasan  dari  Adriani  bahwa  pajak  adalah  iuran  kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

## Konsep Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Sebagaimana telah diketahui, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia merupakan pajak pusat karena pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, walaupun hasil akhirnya yang berupa penerimaan dikembalikan kepada daerah dengan prosentase yang besar. Dalam APBD, penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagian daerah dari bagi hasil pajak ( revenue sharing ) salah satu sumber utama penerimaan daerah.
Imbangan  pembagian  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  diatur  melalui Peraturan Pemerintah  Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  dan  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 82/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pasal 18 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Sampai  saat  ini  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Indonesia  masih menggunakan sistem terpusat karena berbagai pertimbangan yang telah memenuhi tujuan pokok dari perpajakan nasional dan prinsip-prinsip dasar perpajakan internasional. Dan sampai sejauh ini pula bentuk pengelolaan terpusat dalam pengertian bahwa peraturan perundangannya ditetapkan oleh  pemerintah  pusat,  administrasi  dikelola  pada  level  nasional  walaupun  pemerintah  daerah dalam  beberapa  hal  terlibat,  masih  dianggap  layak  dipertahankan  meskipun  dengan  keharusan melakukan berbagai penyempurnaan didalamnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan studi kasus Implementasi Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 250  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Tim  dan  Sekretariat  Tim  Intensifikasi  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga lokasi penelitian adalah di Kabupaten Rokan Hulu Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa  informan  yang  dipilih  adalah  orang  yang  benar-benar  mengetahui  atau  terlibat  langsung
16 Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.3
17 Ibid..
18 Brotodihardjo, Santoso, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Keempat, Refika Aditama, Bandung. Halaman:2
Volume 1, Nomor 2
dengan fokus penelitian yang akan diteliti 19 yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam Tim dan Sekretariat Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:
a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.
b. 5 orang Staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu
c. 2 Orang Camat ( Rambah dan Tambusai )
d. 2 orang Kasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang (KPP)
e. 5 orang Masyarakat Wajib Pajak (WP)

## PEMBAHASAN
Untuk  Kabupaten  Rokan  Hulu  mulai  dari  rencana  penerimaan  sampai  pada  penerbitan SPPT  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  laksanakan  oleh  KPP  Pratama  Bangkinang  di  Pekanbaru. Sedangkan untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.
Agar potensi penarikan atau pemungutan pajak dapat mencapai target realisasi, sehingga tidak  terjadi  tunggakan,  maka  akan  sangat  ideal  dan  positif  dampaknya  bagi  pembangunan ekonomi  daerah  bila  kewenangan  mekanisme  atau  institusi decision  makers dialihkan  kepada Pemerintah  Kabupaten  Rokan  Hulu.  Untuk  itu  hal  yang  saling  terkait  dalam  implementasi kebijakan akan dijelaskan dalam hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 250 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim  dan  Sekretariat  Tim  Intensifikasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  ada  beberapa  tujuan  dari Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 250 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan yang pelaksanaannya masih mengalami hambatan- hambatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  beberapa  informan  yang  disertai dengan data yang diperoleh penulis dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tujuan dari kebijakan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 250 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan  yang belum tercapai secara maksimal yang  berakibat  tingginya  tunggakan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan    di  Kabupaten  Rokan  Hulu, diantaranya tujuan dari point b yakni melaksanakan pemantauan penyampaian SPPT kepada wajib Pajak, kemudian tujuan dari point c yakni mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan penerimaan PBB khususnya pedesaan/perkotaan dan tujuan point d yakni melaksanakan pengawasan kepada petugas pemungut PBB yang di tunjuk serta melakukan tindakan  apabila  terbukti  ditemukan  penyelewengan  uang  PBB  sesuai  dengan  ketentuan    yang berlaku.

## Pelaksanaan Pemantauan Penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak
Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kabupaten  Rokan  Hulu  dapat disimpulkan  bahwa  masih  rendahnya  dan  lemahnya    pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Staf
19 Faisal, Sanapiah,1990, Penelitian Kualitatif, YA3, Malang
Volume 1, Nomor 2
DPPKA  (Pemantau  Penyampaian  SPPT  dan  Penerimaan  PBB  setiap  kecamatan  )  yang mengakibatkan  wajib pajak tidak hanya membayar pajak  dengan jumlah yang harus dibayar tetapi wajib pajak terkena denda karena sudah jatuh tempo pembayaran, hal berikutnya yakni kurangnya tanggung jawab baik dari Lurah maupun Kepala Desa dalam penyerahan SPPT  kepada wajib pajak sebelum jatuh tempo.

## Kerjasama Dan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
Kerjasama  Dan  Koordinasi  Dengan  Instansi  Terkait  sangat  penting  dikarenakan  Tujuan Kebijakan  ketiga  yakni  mengadakan  kerjasama  dan  koordinasi  dengan  instansi  terkait    untuk mengoptimalkan  penerimaan pajak Bumi dan Bangunan.
Kerjasama  dan  koordinasi  antara  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Kabupaten Rokan Hulu dengan KPP Pratama Bangkinang kurang berjalan optimal ini terlihat dari:
1) Apabila  wajib  pajak  merasa  keberatan  atas  pajak  yang  ditetapkan  dalam  SPPT  (Surat Pemberitahuan  Pajak  Terhutang)  wajib  pajak  tidak  mau  membayar  tagihan  pajak  terhutang sebelum  adanya  pengurangan/keringanan  SPPT  sementara  pengurangan  dilakukan  oleh  KPP Pratama Bangkinang;
2) Apabila terdapat kesalahan administrasi seperti pencantuman nama/alamat/luas bangunan/tanah di  SPPT  (Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  )  wajib  pajak  tidak  mau  membayar  tagihan pajak  sebelum  dilakukan  pembetulan  SPPT  tersebut  masih  merupakan  kewenangan  KPP Pratama Bangkinang ;
3) Apabila terdapat Objek Pajak yang sudah tidak ada lagi (baik Tanah yang telah terkena erosi atau  rumah  yang  telah  hanyut  dipinggiran  sungai)  maka  tidak  dapat  dilakukan  penagihan sementara  usulan  pembatalan  tidak  diproses  oleh  KPP  Pratama  Bangkinang  karena  akan mengurangi  penerimaan  Negara  sehingga  tetap  menjadi  target  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan.
4) KPP  Pratama  Bangkinang  yang  terletak  di  Pekanbaru  dengan  wilayah  kerja  yang  meliputi Kabupaten  Kampar  dan  Kabupaten  Rokan  Hulu  memiliki  keterbatasan  kemampuan  dalam pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat.  Terjadinya  kelambatan  pelayanan  dalam  dalam pencetakan  Surat  Pemberitahuaan  Pajak  Terhutang  dan  menyelesaikan  usulan  keringanan maupun  pembetulan  Surat  Pemberitahuaan  Pajak  Terhutang  hal  ini  akan  menghambat  bagi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

## Pelaksanaan  Pengawasan  Terhadap  Petugas  Pemungut  PBB  Serta  Tindakan  Terhadap Peyelewengan Uang PBB
Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kabupaten  Rokan  Hulu  dapat disimpulkan    belum  optimalnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Tim  dan  Sekretariat  Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 250 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Tim  dan  Sekretariat  Tim  Intensifikasi  Pajak  Bumi  dan Bangunan,  diantaranya  terlihat  dari  kurangnya  pengawasan  pada  kolektor  yang  melakukan pemungutan,    lambatnya  pembuatan  laporan  mengenai  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB)  secara  berkala  dalam  tiap  minggu,  sementara  pengawasan  dan  tindakan  tidak  pernah dilakukan dalam khasus penyelewengan uang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh dua orang  kepala  desa,  tidak  adanya  teguran  dan  pemberian  sanksi  kepada  pihak  yang  melakukan tindakan  penyelewengan  terhadap  uang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  akan  berakibat  negative terhadap kelangsungan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

## Sumber -Sumber Kebijakan
Setiap masalah yang terjadi disekitar kita hakekatnya bukan semata terjadi secara alami, atau  karena  proses  perkembangan  yang  normal  semata  tetapi  senantiasa  dari  sumber-sumber kebijakan.

## Ciri-ciri sifat badan/Instansi pelaksana
Ciri-ciri  atau  Sifat  Badan/Instansi  PelaksanaMasing-masing  aktor/institusi  tidak  dapat melepaskan  diri  dari  ciri  instansionalnya.  KPP  Pratama  Bangkinang  sebagai  implementor  dari kebijakan pusat menentukan seluruh alur kebijakan pemungutan, sehingga Pemerintah kabupaten Rokan Hulu hanya melaksanakan kewenangan penagihan. Dengan demikian pengaruh kebijakan institusi  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam peningkatan pemungutan ditentukan dari KPP Pratama Bangkinang.
Dengan  pembagian  tugas  diharapkan  setiap  anggota  organisasi  dapat  meningkatkan keterampilannya  secara  khusus  ( spesialisasi )  dalam  menangani  tugas-tugas  yang  dibebankan. Pengorganisasian  adalah  merupakan  fungsi  kedua  dalam    Manajemen  dan  pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya.

## Kerjasama Dan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
Terkait  dengan  Kegiatan  Pelaksanaan.  Pemungutan  pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Kabupaten Rokan Hulu ada beberapa kegiatan yang meskinya dilakukan dengan baik yang nanti akan  mempengaruhi  keberhasilan  dalam  pencapaian  target  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Kabupaten Rokan Hulu di antaranya:
1) Kegiatan Penyuluhan
2) Kegiatan Pelayanan
3) Kegiatan Pemeriksaan

## Kegiatan Penyuluhan
Pembinaan  masyarakat  Wajib  Pajak  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  upaya,  antara  lain pemberian penyuluhan  pengetahuan  perpajakan  baik  melalui  media  massa  maupun  penerangan langsung  kepada  masyarakat.  Fakta yang kita lihat saat ini, KPP Pratama Bangkinang bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu bersama-sama dengan  desa/ kelurahan  dan  kecamatan telah melakukan penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan .
Penyuluhan atau pembinaan merupakan salah faktor penting  dalam  menciptakan  kesadaran Wajib  Pajak  untuk  melaksanakan  kewajiban  pajaknya.  Seperti yang dikatakan oleh salah seorang informan  dari  staf  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kabupaten  Rokan  Hulu bahwa dengan  penyuluhan Wajib Pajak dapat diingatkan kembali untuk membayar pajak dengan tepat  waktu.  Penyuluhan  tidak  hanya  dapat  dilakukan  dengan  penerangan  secara  langsung, akan    tetapi    dengan    memanfaatkan    media    massa    dan    media    elektronik.  KPP  Pratama Bangkinang dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan  penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Wajib Pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Salah  satu  upaya  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  wajib  pajak oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten  Rokan  Hulu    serta  aparat  terkait  dalam  pemungutan    Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Peningkatan kualitas pelayanan  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepuasan  kepada  wajib  pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.  Paradigma baru yang  menempatkan  aparat  pemerintah  sebagai  abdi  negara  dan  masyarakat  (wajib  pajak)  harus diutamakan agar dapat  meningkatkan  kinerja pelayanan publik.
Dari pernyataan Wajib Pajak, menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan KPP Pratama Bangkinang  dan Aparat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu serta Petugas kolektor Pajak Bumi dan Bangunan  kurang berjalan  dengan  baik.  Pelayanan yang baik merupakan salah satu kunci  tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib  Pajak.  Seperti yang telah  dijelaskan sebelumnya  bahwa  peranan  aparatur  pajak  dalam  Sistem  Pemungutan Pajak adalah memberikan  pelayanan  kepada  Wajib  Pajak,  dilihat dari kenyataan  pada kecamatan Rambah bahwa pemungutan yang  dilakukan  berjalan  dengan  intensif  karena  pelayanan  yang diberikan  oleh  aparatur  memberikan  dampak  positif  pada  Wajib  Pajak  untuk  memenuhi kewajibannya.

## Sikap Aparat Pelaksana
Sikap para pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaksanakan tugasnya harus disertai tanggung jawab dan disiplin. Sikap Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  di  awali  dengan  proses  penyampaian  SPPT  (Surat  Pemberitahuan  Pajak  terhutang) kepada Wajib Pajak yang harus disampaikan tepat waktu sehingga wajib pajak dapat membayar pajak  sebelum  jatuh  tempo  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Sikap  aparat  pelaksana pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sangat  penting  diperhatikan  untuk  itu  diperlukan pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah ditetapkan.
Sikap Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah dapat di kategorikan baik dan memuaskan, hal ini dikarenakan sikap yang disiplin dan bertanggung jawab, dan petugas yang diambil dari kecamatan dan desa yang bersangkutan sehingga hubungan dengan masyrakat wajib  pajak  hubungan  baik  dalam  menyampaikan  atau  mensosialisasikan  Pajak  Bumi  dan Bangunan.

## Aspek Ekonomi, Sosial , dan Politik

## Aspek Ekonomi
Dalam masa krisis ekonomi, laju inflasi perekonomian Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mencapai 1,49% dan incame  perkapita relatif kecil hal tersebut relatif kurang dapat menunjang dan  bahkan  menjamin  penerimaan  pajak.  Posisi  yang  dapat  menolong  kondisi  ini,  hanya  pada sektor lain seperti sektor perkebunan.
Faktor  ekonomi  sangat  menentukan  kemampuan  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Masyarakat yang pajaknya terdiri dari kebun baik sawit ataupun  karet  membayar  pajak  sesuai  sesuai  SPPT  PBB  tapi  masyarakat  yang  SPPT  PBB  nya merupakan perumahan banyak yang tidak mau membayar pajaknya.

## Aspek Sosial
Adanya perbedaan dalam jumlah pajak terhutang dalam SPPT (Surat Pemberitahuan  Pajak Terhutang ) antara wajib pajak dengan jumlah lahan dan lokasi yang sama mengakibatkan adanya kecemburuan social sehingga  Kondisi ini memberi  peluang meningkatnya tunggakan  Pajak Bumi
dan  Bangunan  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  karena  wajib  pajak  yang  menerima  SPPT  (Surat Pemberitahuan  Pajak Terhutang ) Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai yang lebih besar tidak mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

## Aspek Politik
Keinginan  untuk  mendemokratisasikan  kehidupan  politik  daerah  dapat  pula  dilihat  pada hasrat mendorong tumbuhnya prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat berpihak kepada kepentingan masyarakat Rokan Hulu. Sikap Para Pelaksana Bagaimanapun tertariknya seseorang untuk mengerjakan sesuatu, dia tidak akan mampu melakukannya jika tidak memahami akan tujuan daripada tugas yang harus dia emban. Disamping itu keterkaitan seseorang melakukan beban tanggungjawab tidak dapat dilepaskan atas beban  motivasi  yang  mendorongnya  berbuat  lebih  baik,  bahkan  melampaui  secara  relatif kecakapan  yang  dipersyaratkan.Karena  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  terbatas,  maka tanggungjawab petugas lapangan terlihat masih mendua artinya disamping melaksanakan upaya penagihan,  juga  terbentur  pada  problema  kesalahan  administrasi  yang  harus  ditangani  KPP Pratama Bangkinang.
Kemudian menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijaksanaan  dengan  implementasi  dari  suatu  model  konseptual  yang  mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja ( performance ) atau Kinerja Kebijakan.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan Implementasi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa:
1) Ukuran dan tujuan kebijakan belum dapat tercapai terutama terkait pada tujuan dari Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 250 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
2) Sumber-sumber  Kebijakan  sudah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
3) Aspek  Ciri-ciri  sifat  badan/instansi  pelaksana  belum  secara  baik  terlaksana  dimana  KPP Pratama  Bangkinang  belum  mampu  memberikan  pelayanan  khususnya  terhadap  perbaikan data yang salah dari masyarakat wajib pajak.
4) Komunikasi antara KPP Pratama Bangkinang dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan  Aset  Kabupaten  Rokan  Hulu  tidak  berjalan  dengan  baik  hal  ini  disebabkan  luasnya wilayah  kerja  KPP  Pratama  Bangkinang  dan  jauhnya  jarak  antara  Kabupaten  Rokan  Hulu dengan KPP Pratama Bangkinang.
5) Sikap  aparat  pelaksana  yang  harus  ditingkatkan  dengan  mengadakan  pelatihan  dan pemotivasian  agar  setiap    staf  dapat  melaksanakan    kegiatan  secara  optimal  sesuai    dengan peran, tugas  dan tanggungjawabnya.
6) Tingginya pengaruh aspek sosial, ekonomi dan politik dalam Implementasi Keputusan Bupati Rokan  Hulu  Nomor  250  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Tim  dan  Sekretariat  Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agomo, Moh. Ilyas Purwo. 2006 Jaringan pesantren dan kebijakan publik. Studi terhadap Peran Jaringan  Pesantren  dalam  Proses  Kebijakan  Publik  di  Kota  Solo.  Jurusan  Ilmu Pemerintahan, UGM. Yogyakarta
Brotodihardjo,  Santoso,  2003, Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak, Edisi  Keempat,  Refika  Aditama, Bandung
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Zainal,  M.  D.  W.,  Ayu,  A.,  &  Purwati,  M.  L.  H.  (2021).  Effect  of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
Doni, D., Yogia, M. A., & Wedayanti, A. A. P. M. D. (2021, January). Management of Market Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original  Revenue  of  Rokan  Hilir Regency.  In  INCEESS  2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 41). European Alliance for Innovation.Irianto, Edi Slamet, - Syarifuddin Jurdi, 2005, Politik Perpajakan, Membangun Demokrasi Negara , UII Press, Yogyakarta.
Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion, Pekanbaru City.
Ispik, A., Yogia, M. A., Purwati, A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Analysis of Benefits,  Discipline  and  Leadership  Style  in  improving  Employee  Performance  of  the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia.
Karim, Abdul Gaffar, (Amirudin, Mada Sukmajati, Nur Azizah), 2003, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah, Cetakan I, Pustaka Pelajar. Halaman: xviii – xix
Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Andi.Yogyakarta
Moleong, Lexy J, 2000, Metode Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung
Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang Diperankan Oleh Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 6(2), 21-35.
Ndraha, Talizidulu, 2000, Ilmu Pemerintahan I & II, BKU Ilmu Pemerintahan-IIP, Jakarta.
Putri,  H.  Indriyani.  2005.  Implementasi  kebijakan  penataan  ruang  kota  dalam  kerangka pembangunan  perkotaan  (studi  kasus  penataan  penyelenggaraan  media  reklame  luar ruangan kota yogyakarta). Ilmu Administrasi Negara UGM.
Prawoto, Agus. 2011. Penilaian Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. BPFF-Yohyakarta Rajasa, Y. (2021). Good Governance In Structure Belantik Raya People's Market In Siak District.
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics, 11(2), 1-11.
Rasyid,  Muhammad  Ryaas,  2000  Makna  Pemerintahan,  Tinjauan  dari  Segi  Etika  dan Kepemimpinan, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta
Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society’s Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 14 (3), 1030-1046.
Volume 1, Nomor 2
Rauf,  Rahyunir,  Zainal  Zainal,  and  Sri  Maulidiah.  "THE  COMMUNITY  PARTICIPATION DALAM  MENJAGA  KAWASAN  HUTAN  DI  PROVINSI  RIAU." KEMUDI:  Jurnal Ilmu Pemerintahan 5, no. 01 (2020): 60-76.
Riauan,  M.  A.  I.,  Aziz,  A.,  Fitri,  A.,  Mulyani,  O.,  &  Zainal,  Z.  (2020).  Stereotip  Budaya  Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. Inter Komunika: Jurnal Komunikasi, 5(1), 43- 56.
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office in Development of Cultural Heritage at Kuantan Singingi Regency. In INCEESS 2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics  Engineering  and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.
Sidik,  Machfud,  2004, Prospek  dan  Problematika  Pelaksanaan  UU  No.  25/1999  Tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 23 No. l Tahun 2004, YPHB - Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
Siti Resmi. 2007. Perpajakan Teori dan Kasus: Salemba Empat. Jakarta.
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating  the  Administration  of  Peace  and  Order  in  Pangkalan  Kerinci  District Pelalawan Regency.
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  A.  A.  P.  M.  D.,  &  Zainal,  M.  L.  H.  (2021).  Good Governance  in  Maintaining  Peace  and  Order  at  Pangkalan  Kerinci  District,  Pelalawan Regency.
Tri Widodo Wahyu Utomo, 2006. Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta.
Yuza, A. F. (2014). Policy Dynamics on Subdistricts and Various Post-Reformation Implications.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 37(2).
Zainal, Z. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 12 (1), 19-36.