## Aplikasi Go Sigap sebagai wujud peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dengan berbasis teknologi informasi

## Go Sigap application as a request for improving public services easier for communities based on information technology
Engkos Sarkosi
Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail: engkos.sarkosi-2015@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Penyelenggaraan kebijakan dengan berbasis teknologi informasi (TI) melalui aplikasi yang bisa diakses langsung melalui  ponsel  adalah  sesuatu  yang  tidak  bisa  dihindari  serta  harus  dilaksanakan  oleh  setiap  instansi pemerintahan.  Kepolisian  Resor  Gresik  melakukan  inovasi  pelayanan  publik  dalam  rangka  mewujudkan program  Promoter  dari  Kapolri  dan  melaksanakan  reformasi  birokrasi  dengan  memanfaatkan  kecanggihan teknologi  informasi  melalui  program  yang  bernama  “Go  Sigap”.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menyiapkan aplikasi go sigap sebagai wujud peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dengan  berbasis  teknologi  infomasi.  Peneliti  menggunakan  metode  desktiptif  kualitatif  dengan  melakukan wawancara, observasi maupun dokumentasi secara mendalam agar mampu mendapat data yang valid. Hasilnya, pembentukan go sigap sebagai inovasi kebijakan berbasis teknologi dan informasi telah sesuai dengan tahapan pada  pembentukan  kebijakan  berbasis  inovasi  teknologi  informasi  yakni  melalui  tahapan  (1)  pengetahuan ( knowledge );  (2)  bujukan  ( persuasion );  (3)  keputusan  ( decision );  (4)  pelaksanaan  ( implementation );  dan  (5) konfirmasi  ( confirmation ).  Ada  beberapa  kendala  dalam  mempersiapkan  go  sigap  mulai  dari  anggaran, penyiapan teknologi bahkan SDM.
Kata kunci: polisi; pelayanan publik; teknologi
Abstract
Implementation  of  policies  based  on  information  technology  (IT)  through  applications that  can  be  accessed directly via  mobile  phones  is  something  that cannot  be  avoided  and  must  be carried  out  by every  government agency because the number of active cellular telephones in Indonesia is now 320 million with more integrated cellular  internet  networks  from  100  million  users.  Gresik  Resort  Police  is  one  of  the  innovators  for  IT-based public services in the East Java Regional Police. In order to create a safe and conducive situation of Security and Public Order (Kamtibmas) with excellent technology-based services, the Gresik Regional Police has made many public service innovations in order to realize the Promoter program of the National Police and carry out bureaucratic  reforms  that  are  more  reliably  utilizing  information  technology  sophistication  by  carrying  out information technology sophistication by carrying out public services through a program called "Go Spry". The purpose of this study is to prepare a spry go application as a form of improving public services that are easier for the community based on information technology. Researchers use qualitative descriptive methods because of complex problems and require an understanding of meaning in depth, so it needs to be done in-depth interviews, observations and documentation in order to be able to get valid data. As a result, the formation of alacrity as an innovation  in  technology  and  information-based  policies  is  in  accordance  with  the  stages  in  the  formation  of policies based on information technology innovation through stages (1) knowledge, (2) persuasion, (3) decision (Decision), (4) Implementation, and (5) confirmation (Confirmation). There are some obstacles in preparing to go swiftly starting from the budget, preparing technology and even human resources.
Keywords: police; public policy; technology

## Pendahuluan
Kepolisian Resor Gresik merupakan salah satu inovator untuk pelayanan publik berbasis TI di lingkup Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur.  Dalam  rangka  menciptakan  situasi  Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif dengan pelayanan prima berbasis teknologi, Polres Gresik  telah  melakukan  banyak  inovasi  pelayanan  publik  dalam  rangka  mewujudkan  program Promoter  dari  Kapolri  dan  melaksanakan  reformasi  birokrasi  layanan  yang  lebih  terpercaya memanfaatkan  kecanggihan  teknologi  informasi  dengan  mengusung  pelayanan  publik  melalui
program  yang  bernama  “Go  Sigap”.  Dasar  pembentukan  dari  program  Go  Sigap  ini  berdasarkan Rencana  Kerja  Polres  Gresik  Tahun  Anggaran  2016  serta  didasakan  pada  program  inovasi  Kapolres Gresik  AKBP  Adex  Yudiswan  terkait  Pelayanan  Publik  berbasis  IT.  Go  Sigap  secara  resmi  telah dirilis oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Sidoarjo pada hari Kamis 1 September 2016.
Penyelenggaraan  kebijakan  dengan  berbasis  teknologi  informasi  (TI)  melalui  aplikasi  yang  bisa diakses langsung melalui ponsel adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari serta harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintahan dikarenakan jumlah telepon seluler aktif di Indonesia saat ini sebesar 320 juta  dengan  telepon  seluler  yang  terintegrasi  jaringan  internet  lebih  dari  100  juta  pengguna. Sedangkan  dari  data  statistik  yang  dirilis  Asosiasi  Penyelenggara  Jaringan  Internet  menyebutkan bahwa 65% pengguna internet ada di Pulau Jawa.
Ada  beberapa  fitur  yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  tanpa  harus  melakukan  registrasi  terlebih dahulu,  di  antaranya  informasi  terkini,  berita  nasional,  informasi  lokasi  kantor  polisi,  lokasi  kantor pemerintahan,  tempat  wisata,  nomor-nomor  penting,  lokasi  pelayanan  SIM  keliling  dan  berbagai informasi lain  yang bermanfaat bagi penggunanya. Sedangkan untuk  fitur utama seperti panic button (tombol bantuan  darurat), pengaduan, laporan polisi, layanan surat kehilangan, pengajuan  pembuatan SIM  baru  /  perpanjangan  dan  pengajuan  SKCK  baru/perpanjangan,  pengguna  harus  melakukan registrasi  dengan  data  yang  valid  terlebih  dahulu.  Data  yang  dimaksud  antara  lain  Kartu  Identitas Penduduk (KTP), SIM, Pasport, nomor telepon dan foto. Data yang dimasukkan oleh masyarakat akan diverifikasi  kebenarannya  dengan  data  yang  ada  pada dukcapil  maupun  data registrasi  perdana  kartu SIM pada telepon seluler.
Dampak kebijakan yang ditimbulkan dengan adanya pelayanan berbasis aplikasi melalui program Go Sigap memiliki dampak kebijakan yang ditimbulkan. Antara lain dampak organisasional serta dampak pada  masyarakat.  Dampak  organisasional  adalah  dari  suatu  kebijakan  dapat  dirasakan  oleh  suatu organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dampak kebijakan pada  masyarakat  menunjukkan  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  mempengaruhi  kapasitas  masyarakat dalam melayani anggotanya, karena masyarakat merupakan suatu unit yang melayani para anggotanya (Wibawa 1994).
Peresmian  Go  Sigap  merupakan  bentuk  difusi  inovasi.  Difusi  inovasi  terdiri  dari  dua  padanan  kata yaitu  difusi  dan  inovasi.  Rogers  (1983)  mendefinisikan  difusi  sebagai  proses  dimana  suatu  inovasi dikomunikasikan  melalui  saluran  tertentu  dalam  jangka  waktu  tertentu  di  antara  para  anggota  suatu sistem sosial ( the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system ). Di samping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan  sosial  yaitu  suatu  proses  perubahan  yang  terjadi  dalam  struktur  dan  fungsi  sistem  sosial. Sedangkan inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap/dirasa baru oleh individu atau  kelompok  masyarakat.  Ungkapan  dianggap/dirasa  baru  terhadap  suatu  ide,  praktek  atau  benda oleh  sebagian  orang,  belum  tentu  juga  pada  sebagian  yang  lain.  Kesemuanya  tergantung  apa  yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktek atau benda tersebut.
Dari  kedua  padanan  kata  tersebut,  maka  difusi  inovasi  adalah  suatu  proses  penyebar  serapan  ide-ide atau  hal-hal  yang  baru  dalam  upaya  untuk  merubah  suatu  masyarakat  yang  terjadi  secara  terus menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikut, dari  suatu  bidang  tertentu  ke  bidang  yang  lainnya  kepada  sekelompok  anggota  dari  sistem  sosial. Tujuan  utama  dari  difusi  inovasi  adalah  diadopsinya  suatu  inovasi  (ilmu  pengetahuan,  tekhnologi, bidang  pengembangan  masyarakat)  oleh  anggota  sistem  sosial  tertentu.  Menurut  Ibrahim  (1988), proses  difusi  inovasi  terdiri  dari  5  tahap,  yaitu:  pengetahuan,  bujukan,  keputusan,  implementasi,  dan konfirmasi.
Sementara  itu,  secara  etimologis,  pelayanan  berasal  dari  kata  layan  yang  berarti  membantu menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang. Pelayanan merupakan aktivitas yang diberikan untuk membantu,  menyiapkan  dan  mengurus baik  itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak
lain  (Hardiyansyah  2011).  Menurut  Ivancevich,  Lorenzi,  Skinner  dan  Crosby,  pelayanan  adalah “produk-produk  yang  tidak  kasat  mata  (tidak  dapat  diraba)  yang  melibatkan  usaha  –  usaha  manusia dan  menggunakan  peralatan”  (Ratminto  2013;  Nina  2013).  Sedangkan  pelayanan  publik  menurut Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  pada  ayat  1  menyatakan  bahwa: Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundangundangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  public (Sahya 2014).
Dalam  menilai  kualitas  layanan  menurut  Fandy  &  Anastasia  (2003)  mendasarkan  pada  lima  dimensi pokok  yang  berkaitan  dengan  kualitas  layanan  untuk  membentuk  fokus  pengguna.  Kelima  dimensi kualitas  layanan  tersebut  sebagai  berikut  :Penampilan  ( tangible ),  yaitu  penampilan  fisik  pelayanan (fasilitas fisik, peralatan), personel  dan  media komunikasi akan  memberikan  warna dalam pelayanan. Tingkat  kelengkapan  peralatan/teknologi  yang  digunakan  dapat  berpengaruh  pada  pandangan pelanggan  atau  kesiapan  perusahaan  dalam  memberikan  pelayanan.  Kehandalan  ( reliability ),  yaitu kemampuan  dalam  memenuhi  janji,  tepat  waktu,  konsisten  dan  kecepatan  pelayanan  merupakan  hal yang penting  dalam pelayanan. Daya tanggap ( responsiveness ), yaitu  kepedulian  dan  kemauan untuk membantu  pelanggan  dan  memberikan  pelayanan  yang  baik  adalah  bagian  dari  pelayanan.  Tingkat kepedulian  dan  ketanggapan  ini  dilihat  dari  sejauh  mana  pihak  perusahaan  bersedia  membantu pelanggan. Kesediaan menerima kritik, saran dan komentar yang bersifat pertanyaan maupun keluhan, adanya  sarana  komunikasi  yang  tersedia  dan  memudahkan  pelanggan  mengetahui  informasi  tentang layanan  yang  disediakan  perusahaan,  misalnya:  internet  ( website/on-line  service ),  dan  papan informasi. Jaminan ( assurance ), yaitu pengetahuan dan sikap (sopan, ramah, tanggap, bersahabat) dari pegawai  serta  kemampuan  mereka  dalam  menanamkan  kepercayaan  dan  keyakinan.  Kepedulian ( empathy ),  yaitu  tingkat  kepedulian  dan  perhatian  perusahaan  pada  pelanggannya  secara  individu. Empati pada pelanggan misalnya: tanggap terhadap permasalahan pelanggan berkaitan dengan layanan yang  diberikan  oleh  perusahaan,  menyediakan  waktu  untuk  mendengarkan  keluhan,  memperlakukan pelanggan yang komplain atas layanan dengan baik.
Model  implementasi  kebijakan  publik  yang  dikembangkan  oleh  Brian  W  Hogwood  dan  Lewis  A. Gunn  dalam  Wahab  (2014)  mensyaratkan  implementasi  suatu  kebijakan  publik  dapat  dilaksanakan jika: Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius.,  untuk  pelaksanaan  program,  tersedia  waktu  dan  sumber-sumber  yang  cukup  memadai, perpaduan  sumber-sumber  yang  diperlukan  benar-benar  tersedia,  kebijakan  yang  akan diimplementasikan  didasari  oleh  suatu  hubungan  kausalitas  yang  andal,  hubungan  kausalitas  bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, hubungan saling ketergantungan harus kecil, pemahaman  yang  mendalam  dan  kesepakatan terhadap tujuan, tugas-tugas diperinci  dan  ditempatkan dalam  urutan  yang  tepat,  komunikasi  dan  koordinasi  yang  sempurna,  pihak-pihak  yang  memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
Teknologi  Informasi  menurut Australian  National Training  Atuhority adalah  pengembangan  aplikasi komputer  dan  teknologi  berbasis  komunikasi  untuk  memproses  penyajian,  mengelola  data  dan informasi.  Teknologi  informasi  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  mengolah  data,  termasuk memproses,  mendapatkan,  menyusun,  menyimpan,  memanipulasi  data  dalam  berbagai  cara  untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan  untuk  keperluan  pribadi,  bisnis  dan  pemerintahan.  Dalam  pemerintahan  dan  merupakan informasi yang strategis dalam mengambil keputusan. (Supriyanto 2005).
Menurut  Wibawa  (1994)  manfaat  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  proses  administrasi, pengelolaan  dan  pengurusan  negara  adalah  sebagai  berikut  pertama,  transparansi.  Politik  dan administrasi  (dalam  arti  sempit)  menjadi  lebih  terbuka,  kecurigaan  antar  aktor  berkurang,  meskipun kemudian  pertengkaran  antar  aktor  juga  dapat  leluasa  ditonton  (secara  berulang-ulang)  melalui televisi.  Kedua,  partisipasi.  Tersampaikannya  informasi  secara  cepat  di  antara  pemerintah  dan masyarakat, baik pengusaha atau konsumen ataupun warga biasa. Pers atau media  massa dapat lebih leluasa  bekerja.  Kebebasan  berpendapat,  bersuara,  dan  berorganisasi  juga  lebih  terekspresikan.
Masyarakat mempunyai power yang lebih tinggi, menjadi lebih berdaya. Ketiga, efisiensi. dengan arus informasi  yang  lancar,  maka  proses  pelayanan  masyarakat  juga  dapat  lebih  cepat.  Proses  kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkas.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  pemerintahan  masih  menemui  banyak  kendala.  Berdasarkan hasil  survei  Bappenas,  terdapat  empat  kendala  penerapan  teknologi  informasi  dalam  pemerintahan yaitu  belum  siapnya  departemen  atau  institusi  dalam  memanfaatkan  teknologi  informasi  untuk menyelenggarakan  kepemerintahan  yang  baik,  Informasi  yang  dapat  diakses  oleh  publik  masih  amat terbatas, Infrastruktur teknologi dalam suatu institusi belum baik, SDM dalam menjalankan teknologi informasi belum tersedia dengan baik dilihat dari kualitas ataupun kuantitasnya (Akadun 2009; Jimmy 2008).

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  desktiptif  kualitatif  karena  permasalahan  yang kompleks  serta  membutuhkan  pengertian  makna  secara  mendalam,  sehingga  perlu  dilakukan wawancara, observasi maupun dokumentasi secara mendalam agar mampu mendapat data yang valid. Dalam  penelitian  ini,  wawancara  dan  observasi  dilakukan  di  Polres  Gresik.  Untuk  subjek  dalam penelitian  ini  adalah  sesorang  yang  dinilai  mengetahui  bagaimana  penerapan  Go  Sigap  di  Polres Gresik.  Berikut  merupakan  daftar  subjek  penelitian  yang  dijadikan  narasumber  meliputi  bagian operasional polres, seksi teknologi dan informasi, keuangan, dan operator Go Sigap.
Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer,  yang  merupakan  kata-kata  dan  tindakan  dan  data sekunder yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber data  arsip,  dokumen  pribadi,  dan  dokumen  resmi  Polres  Gresik.  Mengenai  teknik  pengumpulan  data yaitu sebagai berikut melalui wawancara atau menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya  jawab  secara  lisan  secara  sepihak  berhadapan  muka,  dan  dengan  arah  serta  tujuan  yang  telah ditetapkan (Sudijono 2006). Selain wawancara digunakan pula metode dokumentasi atau mencari data yang  berupa  catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  notulen  rapat,  legger,  agenda  dan sebagainya.  Dalam  melakukan  analisis  data,  peneliti  menggunakan  analisis  interaktif  yaitu  meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## Penerapan aplikasi Go Sigap di wilayah hukum Polres Gresik
Gresik  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  menjadi  penyangga  perekonomian  Jawa  Timur. Perekonomian Kabupaten Gresik ditopang sebagian besar oleh menjamurnya berbagai macam industri. Menurut  data  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Gresik,  perkembangan  industri  di  Gresik  dari tahun 2002 hingga 2006 mencapai 761 unit dengan nilai investasi Rp1,23 triliun dan mampu menyerap tenaga  kerja  30.429.  Produk  industri  Gresik  yang  dipasarkan  ke  luar  negeri  antara  tahun  2003 sampai 2007 sebesar 891,29 ton dengan nilai perputaran uang Rp1,423 triliun.
Keberadaan  beberapa  industri  di  Gresik  menjadikan  kota  itu  sebagai  sebuah  kota  dengan  potensi ekonomi  yang  besar  dan  mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat.  Secara  ekonomis,  kehadiran industri-industri besar di Gresik menjadi sarana penting dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah  ini.  Para  pedagang  bermunculan  di  sekitar  pabrik,  demikian  juga  dengan  jasa  pemondokan (kos) bagi para pekerja  dan pegawai pabrik  menjadi  lahan  yang  cukup  menguntungkan. Keterlibatan pabrik  untuk  ikut  serta  berperan  dalam  menjaga  kondisi  sosial  dan  berperan  aktif  dalam  usaha mensejahterakan  masyarakat  sekitar  menjadi  tujuan  dari  pemerintah  untuk  terlibat  dalam  mengawasi berjalannya  industrialisasi  di  Gresik.  Industri-industri  di  Gresik  juga  mendirikan  beberapa infrastruktur  sosial  Gresik,  seperti  pabrik  semen  yang  mendirikan  rumah  sakit,  sekolah,  sarana pertokoan, dan sebagainya (Nora 2016).
Masyarakat  Gresik  saat  ini  secara  sekilas  akan  didapat  gambaran  bahwa  sedang  terjadi  proses industrialisasi.  Industri  merupakan  salah  satu  variabel  pendorong  perubahan  sosial  yang  dominan dalam abad-abad terakhir, sehingga kehadiran industri tersebut  menemukan apa yang disebut sebagai masyarakat industri yang berbeda dengan masyarakat agraris (Kuntowijoyo 1991).
Perubahan  sosial  masyarakat  Gresik  akibat  industrialisasi  yang  menjadikan  masyarakat  menjadi masyarakat  modern  dengan  pikiran  terbuka  berpengaruh  pula  pada  bagaimana  orientasi  pemikiran mereka  terhadap  perubahan.  Dalam  masyarakat  pra-modern  (tradisional),  perubahan  berjalan  lambat. Makin  maju  masyarakat  makin  cepat  perubahannya.  Masyarakat  modern  adalah  masyarakat  yang senantiasa  berubah  cepat,  bahkan  perubahan  itu  melembaga.  Perubahan  ini  merupakan  ciri  yang senantiasa  dihadapi  masyarakat  modern,  dan  perubahan  itu  didorong  dan  dipercepat  oleh perkembangan  ilmu pengetahuan  dan teknologi, yang  roda percepatannya bergerak  dengan intensitas yang makin tinggi.
Terkait penelitian mengenai adanya inovasi Go Sigap yang mengubah budaya konvensional dalam hal pelayanan mejadi berbasis teknologi informasi, berdasarkan analisis penulis akan bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat Gresik karena tipikal heterogenistas masyarakat Gresik saat ini memiliki sikap hidup  yang  dapat  menerima  hal-hal  baru  dan  terbuka  untuk  perubahan.  Dari  segi  keunggulan  fitur yang terdapat dalam aplikasi Go Sigap ini adalah registrasi online, informasi dini, laporan masyarakat, alamat penting, pelayanan online, panic button . Untuk proses pembentukan Go Sigap sebagai inovasi kebijakan  berbasis  teknologi  dan  informasi,  maka  dalam  penelitian  ini  proses  tahapan  pembentukan kebijakan  baru  terkait  implementasi  inovasi  teknologi  dijelaskan  berdasarkan  teori  “inovation- decision  prosess”  yang  dinyatakan  oleh  Rogers  menggunakan  lima  langkah  atau  tahapan  berikut  ini: (1)  pengetahuan  ( knowledge ),  (2)  bujukan  ( persuasion ),  (3)  keputusan  ( decision ),  (4)  pelaksanaan ( implementation ),  dan  (5)  konfirmasi  ( confirmation ).  langkah-langkah  tersebut  di  atas  dijelaskan secara lebih detail sebagai berikut:
Tahap  pengetahuan  ( knowledge  stage ),  adalah  tahap  ketika  penggagas  kebijakan  yakni  Kapolres Gresik  Adex  Yudiswan  menelaah  Rencana  Aksi  100  hari  penjabaran  Program  Prioritas  Promoter tentang  modenisasi  pelayanan  umum  dengan  mewujudkannya  melalui  inovasi  berbasis  teknologi informasi  dan  komunikasi. Setelah proses penelaahan  rencana kebijakan tersebut, kemudian  kapolres berusaha  mencari  informasi,  berkomunikasi  dengan  berbagai  pihak  dan  kemudian  mendapatkan pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  inovasi  pelayanan  publik  berbasis  teknologi  informasi  dan komunikasi.
Tahap bujukan ( persuasion stage ), pada penelitian ini, inovasi aplikasi Go Sigap dilatarbelakangi oleh adanya  perubahan  era  digital  dalam  pelayanan  kepolisian  adalah  adanya  aplikasi  Go  Sigap.  Aplikasi Go  Sigap  merupakan  aplikasi  dengan  sistem  operasi  berbasis  android  yang  dirancang  dan  dibangun oleh Polres Gresik pada September tahun 2016  yang  lalu. Aplikasi Go Sigap  merupakan bagian  dari sistem  informasi  manajemen  layanan  elektronik  kepolisian.  Inovasi  aplikasi  Go  Sigap  saat  proses penyusunan  kebijakan  diprediksikan  dapat  diterima  oleh  sebagian  besar  masyarakat  dan  aparat kepolisian  oleh  karena  mudah  untuk  digunakan  dan  praktis  serta  dapat  membantu  mereka  dalam menanggapi  tindakan  kriminalitas  yang  terjadi  sehingga  “penawaran”  kemudahaan  operasional program  serta  kemudahan  pelayanan  publik  merupakan  kunci  persuasif  yang  baik  pada  masyarakat untuk menerima program ini.
Tahap  Keputusan  ( decision  stage ),  munculnya  inovasi  Go  Sigap  merupakan  dorongan  secara  politis dari  pusat  yaitu  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  melalui  Program  Promoter  Kapolri.  Adanya Go Sigap  merupakan  dari program peningkatan pelayanan publik yang lebih  mudah  bagi  masyarakat dan  berbasis  TI.  Hal  tersebut  yang  mendorong  Kapolres  untuk  memutuskan  membuat  inovasi pelayanan  berbasis  aplikasi  android  yang  terintegrasi  dan  terhubung  dengan  seluruh  Polres  Gresik yaitu Go Sigap. Keyakinan pembuatan keputusan untuk meluncurkan program ini juga karena adanya dukungan  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  lembaga  negara  lainnya  turut  mendukung adanya  inovasi  Go  Sigap  baik  secara  moril,  materiil  maupun  mebantu  dalam  hal  sosialisasi  kepada masyarakat.  Dukungan  secara  moril  diberikan  oleh  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi  Birokrasi  yang  hadir  pada  saat  launching  inovasi  Go  Sigap.  Dukungan  dalam  membantu sosialisasi  Go  Sigap  kepada  masyarakat  dilakukan  oleh  humas  instansi  pemerintah  lainnya  dengan saling membantu menginformasikan melalui sosial media.
Tahap  pelaksanaan  ( implementation  stage ),  pada  tahap  penerapan  aplikasi  ini,  aparat  kepolisian dilapangan  merasa  perlu  untuk  menggunakannya  dan  dapat  menemukan  manfaatnya,  terutama  untuk tetap  siaga  dalam  bertugas.  Hasil  obeservasi  penulis  menjelaskan  bahwa  implementasi  inovasi  Go Sigap tidak hanya memiliki keunggulan relatif, kompabillitas, triabillity dan observabillity tetapi juga kompleksitas. Faktor  pendorong  inovasi  Go  Sigap  adalah  dorongan  politik  dan  peningkatan  efisiensi dan tekanan untuk meningkatkan layanan.
Tahap  konfirmasi  ( confirmation  stage ),  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  menyimpulkan bahwa  anggota  kepolisian  setempat  mengadopsi  atau menerima  adanya  aplikasi  Go  Sigap.  Tentunya anggota  kepolisian  setempat  sudah  mempertimbangkan  setelah  mengalami  tahapan-tahapan  seperti yang telah dijelaskan di atas, barulah mereka memutuskan untuk menerima aplikasi tersebut.
Selain  dari  internal  kepolisian,  masyarakat  juga  menerima  kehadiran  dari  program  ini.  Untuk  total download  aplikasi  di  playstore  mencapai  angka  lebih  dari  10  ribu  download  dan  untuk  masyarakat yang  melakukan registrasi tercatat mencapai angka 5650. Selain  itu banyaknya  penghargan terhadap program ini menandakan diterimanya program ini di masyarakat. Beberapa penghargaan Go Sigap ini antara  lain  apresiasi  dari  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  yang diberikan  dalam  Gelar  Inovasi  Pelayanan  Publik  di  Polda  Jatim.  Dalam  acara  tersebut  Go  Sigap diajukan  oleh  Polres  Gresik  sebagai  bentuk  inovasi  pengayoman,  perlindungan  dan  pelayanan  bagi masyarakat.
Kemudian, penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk inovasi aplikasi Go Sigap sebagai inovator dalam forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik dalam  acara Pameran  dan  Workshop  yang  diselenggarakan  di  Bandung  tanggal  26-27  Oktober  2016 dan penghargaan dari Kapolri terhadap Go Sigap sebagai Program PROMOTER terbaik. Di samping itu,  penghargaan  dari  Kapolri  terhadap  Polres  Gresik  atas  prestasinya  berupa  kinerja  dengan  Indeks Tata Kelola Polri (ITK) mencapai Nilai 5,764.
Jika  dilihat  dari  keunggulannya,  aplikasi  ini  jelas  berfungsi  sebagai  penunjang  efisensi  administrasi kepolisian.  Fitur  pemberitahuan  SP2HP  melalui  aplikasi  Go  Sigap  merupakan  bentuk  transparansi Polri  dengan  menggunakan  Sistem  Informasi  Manajemen  khususnya  Sistem  Informasi  Penyidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011  tentang  Sistem  Informasi  Penyidikan  Tata  Cara  Penyampaian  Informasi  Penyidikan,  Pasal  10 yang mengatur mengenai penyampaian informasi penyidikan dilakukan melalui surat, website, telepon atau  SMS  gateway,  dan  media  cetak  dan  elektronik.  Efisiensi  pada  mekanisme  administratif  juga didapatkan  pada  masyarakat  yang  melakukan  pembuatan  atau  perpanjangan  SIM.  Dengan menggunakan  aplikasi  Go  Sigap  maka  akan  tercipta  efisiensi  waktu  pemohon  pembuat  atau perpanjangan  SIM  karena  hanya  dengan  memasukkan  booking  code  atau  scan  QR  code  yang  untuk berikutnya formulir pengajuan SIM tersebut akan tercetak secara otomatis.
Dalam  lingkup  internal  Go  Sigap  secara  administratif  memberikan  solusi  pengadministrasian  secara elektronik.  Dalam  hal  laporan  polisi  melalui  Go  Sigap,  maka  petugas  polisi  piket  bagian  reserse krimininal  dan  SPKT  dengan  mudah  mendapatkan  informasi  pelapor  tanpa  harus  mengetik  ulang karena  setelah  scan  QR  code  atau  memasukkan  booking  code,  data  yang  diisi  oleh  pengguna  “Go Sigap Masyarakat” akan otomatis terisi sesuai dengan form laporan polisi. Petugas piket hanya perlu pengecekan  ulang  dan  merevisi  apabila  ada  kesalahan  kemudian  dicetak,  dan  data  tersebut  otomatis tersimpan pada bank data Go Sigap. Dengan administrasi elektronik ini pula pimpinan yakni kapolres pun  dapat  dengan  mudah  memantau  jumlah  laporan  yang  masuk  menggunakan  menu  laporan  dalam aplikasi  ini  jika  login  sebagai  “admin”.  Menu  yang  bisa  ditampilkan  berisi  laporan  data  periodik dengan  memasukkan  tanggal  awal  dan  tanggal  akhir  pada  form  periode  serta  dapat  melihat  jumlah laporan yang masuk melalui aplikasi go Sigap.
Keunggulan  lain  adalah  Aplikasi  Go  Sigap  ini  berfungsi  sebagai  program  yang  mengutamakan kualitas  pelayanan.  Dalam  menilai  kualitas  layanan  dari  implementasi  Aplikasi  Go  Sigap,  penulis mendasarkan pada indikator yang dikemukakan dalam Zeithmal dan Berry yang memberikan batasan pada  lima  dimensi  pokok  yang  berkaitan  dengan  kualitas  layanan.  Kelima  dimensi  kualitas  layanan tersebut  antara  lain  penampilan,  kehandalan,  daya  tanggap,  jaminan  (Tjiptono  2003)  Analisis mengenai kelima dimensi tersebut dipaparkan sebagai berikut :
Penampilan  ( tangible ),  penampilan  fisik  terdiri  dari  beberapa  elemen  yang  jika  dikaitkan  dengan dukungan terhadap aplikasi Go Sigap adalah sebagai berikut:
Beroperasi  secara  penuh  7  x  24  jam,  perencanaan  terhadap  kapasitas  secara  fisik  optimal,  memiliki cukup  ruangan  untuk  ekspansi,  memiliki  sumber power yang  terpisah,  memiliki back-up generator tersendiri,  UPS  memiliki  kapasitas  yang  cukup,  dan sistem pendingin  yang  beroperasi  secara  penuh, menggunakan sistem pemadam  kebakaran  sendiri  dan  automatis,  bahan  dinding  ruangan  memiliki ketahanan  terhadap  api,  rak server tertutup  dan  terkunci,  terdapat  petunjuk  evakuasi  ketika  kondisi darurat,  kamera  CCTV  terletak  di  dalam  maupun  luar  data  center dan  sistem  perkabelan  yang termanage dan memiliki label.
Kehandalan  ( reliability )  yaitu,  kemampuan  dalam  memenuhi  janji,  tepat  waktu,  konsisten  dan kecepatan  pelayanan  merupakan  hal  yang  penting  dalam  pelayanan.  Berdasarkan  wawancara  dengan operator  Go  Sigap,  mengenai  kehandalan  petugas  dalam  maka  didapatkan  fakta  bahwa  Sistem  Go Sigap  seperti  gojek.  Jadi  masyarakat  yang  meminta  bantuan  akan  didatangi  polisi  terdekat  datang. Fungsi operator disini adalah melakukan pengawasan. Jika polisi terdekat tidak mendatangi TKP maka disinilah  operator  bergerak  untuk  menghubungi  Polisi  yang  terdekat  dengan  TKP.  Jika  terjadi kebakaran  membutuhkan  kehadiran  back  up  dari  mitra  Polri  (PMK  ambulance)  maka  polisi  terdekat TKP yang melakukannya.
Daya  tanggap  ( responsiveness )  yaitu,  kepedulian  dan  kemauan  untuk  membantu  masyarakat  dan memberikan pelayanan yang baik adalah bagian dari pelayanan. Tingkat kepedulian dan ketanggapan ini  dilihat  dari  sejauh  mana  pihak  kepolisian  bersedia  membantu  masyarakat. Pada  indikator  ini  jika dikaitkan  dengan  daya  tanggap  petugas  pada  layanan  aplikasi  Go  Sigap,  maka  fitur panic  button menjembatani  mengenai  hal  ini.  Pada  fitur  ini  jika  masyarakat  menekan  “panic  button”  maka  dalam hitungan  menit  Polisi  bisa  tiba  di  TKP.  Untuk  menghindari  berpindahnya  lokasi  TKP  maka  tiap  1 menit  sekali  HP  pengguna  fitur  ini  akan  mengirim  sinyal  lokasi  (lokasi  terkini)  pada  operator  dan Kepolisian yang ditugaskan menuju lokasi pelapor.
Jaminan ( assurance ), Zeithaml menyatakan bahwa kualitas pelayanan pada indikator assurance dapat diukur dari 3  dimensi, yaitu :  Jaminan tepat waktu pelayanan, untuk  menjamin  operasionalisasi tepat waktu pelayanan Go Sigap pada fitur Panic Button , maka dilibatkanlah beberapa piket fungsi di Polres Gresik  dan  Polsek  jajaran  setiap  hari  1  x  24  jam.  Jaminan  kepastian  dalam  pelayanan,  mengenai kepastian pelayanan ini diketahui dari wawancara informan yang menyatakan bahwa Pelayanan public sebelumnya  dilakukan  dengan  datang  langsung  mengisi  berkas-berkas  yang  bersangkutan  dengan kasus  kemudian  menunggu  konfirmasi  baru  ditindak  lanjuti  dan  proses  ini  memburtuhkan  waktu yang lama sehingga adanya aplikasi Go Sigap ini lebih efisien  oleh karena tidak  memerlukan  banyak waktu atau lebih cepat. Pegawai memiliki pengetahuan yang luas tentang pelayanan, sebagai operator dituntut  untuk  menguasai  semua  layanan  di  kepolisian.  Sehingga  jika  ada  masyarakat  yang menanyakan mengenai suatu permasalahan akan dapat dijawab dengan detail.
Kepedulian  ( empathy ),  tingkat  kepedulian  dan  perhatian  organisasi  pada  pelanggannya  secara individu.  Empati  pada  pelanggan  misalnya  :  tanggap  terhadap  permasalahan  pelanggan  berkaitan dengan  layanan  yang  diberikan  oleh  perusahaan,  menyediakan  waktu  untuk  mendengarkan  keluhan, memperlakukan pelanggan yang komplain atas layanan dengan baik. Hal inilah yang menjadi landasan dari  pelayanan  Go  Sigap.  Fitur Chat  room dengan  operator  bagi  pengguna  layanan  Go  Sigap  adalah berguna untuk membicarakan lebih intens apa yang menjadi keluhan masyarakat.

## Kendala penerapan aplikasi Go Sigap Di wilayah hukum Polres Gresik

## Anggaran jangka panjang serta maintenance aplikasi Go Sigap
Salah satu faktor yang menjadi penghambat sebuah inovasi adalah anggaran jangka pendek. Jika suatu instansi  dalam  mengelola  inovasi  masih  mengandalkan  anggaran  jangka  pendek  dan  tidak  memilki perencanaan yang baik berkaitan dengan anggaran jangka pendek maka bisa menghambat inovasi. Go Sigap  saat  ini  belum  memilki  pos  anggaran  tersendiri  sehingga  masih  harus  berbagi  dengan  pos anggaran  lain  dan  mendapat  bantuan  dari  dana  hibah  PT  Jaya  Shakti  Barutama.  Mengenai  input anggaran operasional terkait anggaran Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi Go Sigap yang tidak dimasukkan oleh Polda Jatim pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2017 dan tahun 2018  menyebabkan  operasional  khususnya  pada maintenance aplikasi  menjadi  terkendala.  Saat  ini memang  ada  solusi  jangka  pendek  yakni  didapatkannya  dana  hibah  dari  PT  Jaya  Shakti  Barutama tetapi  untuk  menjadikan  program  ini  secara  kontinyu  mendapatkan  plotting  bantuan  anggaran,  maka menjadikan Apliksi Go Sigap sebagai Program Nasional harus dilakukan.

## Kendala masalah teknologi informasi dan komunikasi
Untuk  masalah  keamanan  aplikasi  berdasarkan  obeservasi  penulis,  saat  ini  komputer  baik  untuk operasional, server sebagai penyimpanan  data telah  memiliki sistem anti  virus, tetapi anti  virus yang digunakan  masih  konvensional  atau  manajemen  anti  virus  dilakukan  dilokal  PC  atau server saja. Potensi  adanya  anti  virus  yang  tidak up  to  date sehingga  berpotensi  terserang  virus  sangatlah  besar. Anti  virus yang  digunakan pun tidak terstandar dari Pusat sehingga penanganan  jika terjadi serangan virus pun dilakukan tanpa SOP dari pusat tetapi hanya berdasarkan pengalaman anggota atau jika ada kesulitan  penanganan  maka  akan  memanggil  pihak  ketiga  sebagai  pembuat  aplikasi  Go  Sigap  untuk menyelesaikan  permasalahan  serangan  virus.  Sudah  seharusnya  untuk  mengatasi  hal  ini  Divisi  TIK Polri  melakukan standardisasi penggunaan anti  virus sehingga bisa mempersempit penggunaan pihak ketiga  untuk  melakukan  maintenance  terhadap  sistem  komputer  Polri  yang  berisi  berbagai  informasi penting. Untuk mengatasi kendala tersebut seharusnya Polri seharusnya mengimplementasikan sistem teknologi  keamanan  jaringan  dari  Mabes  hingga  ke  Satuan  Kewilayahan.  Sehinga  sistem  keamanan jaringan akan  memenuhi standar keamanan TIK yang  telah  dibuat dan  hanya  memiliki 1 gateway ke internet.

## Kendala penguasaan SDM terhadap teknologi dan informasi
Terkait  dengan  kompetensi  SDM  di  Polres  Gresik,  yang  salah  satu  bagian  yang  bertanggung  jawab terhadap  Teknologi  Informasi  Go  Sigap  Polres  Gresik  adalah  Seksi  Teknologi  Informasi  Polri  yang selanjutnya  disingkat  Sitipol.  Kendala  yang  ada  pada  Sitipol  Polres  Gresik  berdasarkan  observasi penulis  adalah  :Tidak  ada  SDM  di  Polres  Gresik  yang  mempunyai  kompetensi  yang  cukup  dibidang Maintenance aplikasi Go Sigap. Hal ini berpotensi terjadinya pemborosan anggaran serta asset SDM bila  kualifikasi  SDM  tentang  maintenance  aplikasi  tidak  di- upgrade untuk  penguasaan  maintenance program-program aplikasi berbasis android; Sitipol Polres Gresik belum memiliki job description dan job spesification yang jelas mengenai penanganan dan pengembangan Go Sigap.
Maka dari itu perlu  dilakukan job analysis yaitu perumusan job description dan job specification job description dan job  spesification untuk  setiap  jabatan  SDM  Sitipol  yang  belum memiliki  sertifikasi TIK. Seharusnya perlu disusun terlebih dahulu daftar sertifikasi TIK yang harus dimiliki SDM Sitipol; Belum  memiliki  perencanaan  pelatihan  dan  kurikulum  pelatihan  TI.  Sehingga  perlu  dilakukan  Perlu disusun  perencanaan  pelatihan  dan  kurikulum  pelatihan  termasuk  e -  learning. Seharusnya  untuk meningkatkan  kompetensi  TI  diperlukan  berbagai  pelatihan  antara  lain:  Pelatihan  Pemrograman, Pelatihan  Jaringan  TIK,  Pelatihan  Keamanan  TIK,  Pelatihan  Radio  Komunikasi,  serta  Pelatihan Manajemen  TIK.  Mengenai  kurikulum  e-learning  (e-lab  untuk  pelatihan  SDM  Sitipol)  yang memungkinkan dengan e-learning adalah terlebih dahulu melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai  kurikulum e-learning yang  ada  di  lingkungan  POLRI,  kemudian  menyusun  modul  e- learning  (e-lab),  melakukan  analisis  kesiapan  teknologi  dalam  implementasi  e-learning  (e-lab),  Uji
coba  modul e-learning (e-lab)  juga  perlu  dilakukan  untuk  kemudian  melakukan  koordinasi  dengan Lemdikpol  mengenai  modul e-learning untuk  memperoleh  masukan dan  menyusun pedoman final e- learning (e-lab).
Tidak adanya sertifikasi terhadap aplikasi Go Sigap sebagai bentuk jaminan perlindungan data pribadi masyarakat pengguna aplikasi
Aplikasi Go Sigap adalah suatu kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik karena terdapat perangkat keras  berupa  komputer  sebagai  pengoperasi  perangkat  lunak  yakni  aplikasi  atau software Go  Sigap yang  dikendalikan  oleh  tenaga  ahli  untuk  mengelola  informasi  elektronik  berupa  berbagai  macam informasi,  pendaftaran  online  serta  pengumpulan  informasi  masyarakat  dari  mekanisme  login  atau registrasi  pengguna.  (Pasal  4  PP  PSTE).  Jadi  Sebagai  penyelenggara  negara  apapun  produk  layanan Kepolisian terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik wajib untuk didaftarkan termasuk sistem  elektronik  Go  Sigap.  Polres  Gresik  seharusnya  mendaftarkan  aplikasi  tersebut  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  5  ayat  1  PP  PSTE  yang  menyebutkan  bahwa  Penyelenggara  Sistem  Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran.
Pendaftaran aplikasi Go Sigap tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban jaminan keamanan data  masyarakat.  Sebagaimana  diketahui  Go  Sigap  juga  mengumpulkan  data  pribadi  masyarakat sehingga  jaminan  keamanan  sistem  harus  tersertifikasi  pula.  Tanpa  dilakukan  pendaftaran  maka sertifikasi  kelaikan  sistem  elektronik  guna  menjamin  keamanan  data  masyarakat  juga  tidak  bisa dilakukan.

## Cepatnya pergantian kepemimpinan dalam kepolisian
Tidak  dapat  lamanya  seorang  pimpinan  Polri  di  daerah  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota  atau kecamatan, karena adanya kebijakan Tour of duty atau mutasi anggota berdasarkan penugasan jabatan. Hal  mendasar  dengan  adanya  pergantian  kepemimpinan  adalah  adanya  perubahan  organisasi.  Setiap pergantian  kepemimpinan  di  jajaran  Polres  Gresik,  Kapolres  baru  pasti  akan  membawa  perubahan- perubahan  baru  dalam  institusi  maupun  di  luar  institusi  yang  berpengaruh  langsung  terhadap masyarakat.
Dalam  teori  kepemimpinan,  bagi  pimpinan  yang  memasuki  organisasi  baru  dan  akan  melakukan perubahan  di  dalamnya  sementara  dalam  organisasi  tersebut  terdapat  program  kerja  pimpinan  lama yang telah berjalan dengan bagus dan mendapat apresiasi kinerjanya, maka yang harus dilakukan oleh pimpinan  baru  adalah    dengan  melakukan  evaluasi  dan  pengembangan  terhadap  kebijakan  lama. (Winarno 2008).
Artinya  kebijakan  lama  akan  bisa  tidak  diteruskan  atau  kurang  berjalan  maksimal  jika  terjadi perubahan  kepemimpinan.  Maka  seharinya  saat  pergantian  kepemimpinan,  kapolres  baru  harus melakukan evaluasi terhadap program Go Sigap, para Pimpinan atau Kapolres dalam masa transisi ini melakukan  analisis  dengan  model  integratif  (Suharto,  2012).  Dengan  melakukan  evaluasi  kebijakan model  integratif  tersebut  akan  memberikan  gambaran  bagi  kapolres  baru  mengenai  Go  Sigap  terkait empat hal sebagaimana dalam teori Riant Nugroho (2003) yakni eksplanasi.
Melalui  evaluasi  dapat  dipotret  realitas  pelaksanaan  program  dan  dapat  dibuat  suatu  generalisasi tentang  pola-pola  hubungan  antar  berbagai  dimensi  realitas  yang  diamatinya;  Kepatuhan.  Melalui evaluasi ini dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan anggota Polres Gresik, Mitra Polisi sudah sesuai  dengan  standar  dan      prosedur  yang  ditetapkan  atau  tidak;  Audit.  Dengan  mengaudit pelaksanaan  Go  Sigap  maka  dapat  diketahui  mengenai  total  anggaran  saat  rancang  bangun  serta angaran untuk melakukan maintenance program. Dari sini dapat diketahui pula mengenai strategi yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalah dalam hal perencanaan dan pengeluaran keuangan dalam pelaksanaan Go Sigap; Akunting.  Dengan  evaluasi  dapat  diketahui  apa  akibat  sosial ekonomi dari kebijakan Go Sigap tersebut terhadap masyarakat dan kemudian merumuskan arah kebijakan dinamis yang bisa lebih meningkatkan arah sosial ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan Go Sigap.

## Potensi terjadinya tumpang tindih kebijakan
Pada saat Aplilkasi Go Sigap sudah berjalan, pada tanggal 18 Desember 2016 Divisi TIK Mabes Polri membuat aplikasi  yang  hampir  sama  dan  bersifat  nasional  yang  nantinya  akan  diterapkan  ke  seluruh Indonesia. Aplikasi ini disebut dengan aplikasi “PolisiKu”. Aplikasi ini bisa ditanam / di-install pada smartphone Android  atau  iOS  (Apple  Phone)  sehingga  masyarakat  dengan  mudah  dapat  men- download dari  PlayStore  dan  AppleStore.  Fungsi  dari  program  ini  adalah  agar  masyarakat  merasa nyaman  dan  mudah  berinteraksi  dengan  polisi,  di  manapun  sedang  berada.  Program  ini  memiliki  6 (enam)  menu  utama  pada  program  “PolisiKu”  yakni  mencari  Layanan  Polisi  Terdekat;  mencari Layanan  Polisi  di  Kota  Lain;  Pengaduan  Masyarakat;  Info  Humas  mencari  bantuan;  Halo  Polisiku (Keluhan  dan  Apresiasi  kepada  Polisi);  Layanan  Lain  (  SKCK,SAMSAT,SIM  ONLINE).  Terkait dengan  adanya  aplikasi  Polisiku  dan  Aplikasi  Go  Sigap  yang  secara  bersama-sama  eksis  sebagai aplikasi penyedia layanan berbasis teknologi informasi dari instansi Polri, maka hal ini pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang ada dalam Rencana Aksi 100 hari penjabaran Program Prioritas Promoter.
Tidak dikomunikasinnya program Polisiku dengan masing-masing KOD atau satuan kewilayahan serta sikap  keterburu-buruan  dalam  pengambilan  kebijakan  juga  membuat  terjadinya  tumpang  tindih kebijakan  yang  saat  ini  ada  yakni  Go  Sigap.  Pada  kasus-kasus  implementasi  kebijakan  demikian diperlukan  petunjuk  pelaksanaan  dan  SOP  yang  jelas  dan  terperinci,  selain  pengawasan  yang  ketat agar  implementasi  kebijakan  berjalan  sesuai  dengan  struktur  yang  telah  ditentukan.  Dengan  adanya tumpang tindih kebijakan pelayanan publik dengan dipakainya aplikasi yang sama antara Mabes Polri (aplikasi  Polisiku)  dan  Polres  Gresik  (Aplikasi  Go  Sigap)  maka  akan  bisa  membuat  masyarakat menjadi  bingung  mengunakan  aplikasi  mana  yang  ia  harus  gunakan  untuk  mendapatkan  pelayanan publik  dari  Polri  di  wilayahnya.  Selain  itu  sosialisasi  yang  dilakukan  masing-masing  KOD  melalui media sosial, Bhabinkamtibmas atau melalui berbagai forum kemasyarakatan pun akan menjadi tidak terfokus  lagi.  Yang  mana  sebelumnya  misalnya  mensosialisasikan  Go  Sigap,  kemudian  harus mensosialisasikan  aplikasi  yang  sama  yakni  Polisiku,  sementara  aplikasi  Go  Sigap  masih  berjalan sampai saat ini.

## Simpulan
Masyarakat  Kabupaten  Gresik  diyakini  dapat  menerima  adanya  aplikasi  Go  Sigap,  dikarenakan masyarakat  Gresik  saat  ini  terjadi  perubahan  sosial  masyarakat  Gresik  akibat  industrialisasi  yang menjadikan  masyarakat  menjadi  masyarakat  modern  dengan  pikiran  terbuka.  Pembentukan  go  sigap sebagai  inovasi  kebijakan  berbasis  teknologi  dan  informasi  telah  sesuai  dengan  tahapan  pada pembentukan  kebijakan  berbasis  inovasi  teknologi  informasi  yakni  melalui  tahapan  yaitu:  (1) pengetahuan  ( knowledge );  (2)  bujukan  ( persuasion );  (3)  keputusan  ( decision );  (4)  pelaksanaan ( implementation );  dan  (5)  konfirmasi  ( confirmation ).  Keunggulan  Aplikasi  Go  Sigap  ini  antara  lain adalah  yang pertama dari fitur  menunya  menjadikan aplikasi ini berguna sebagai penyedia informasi dini mengenai suatu kondisi tertentu dalam masyarakat berpotensi bagi munculnya gejolak sosial atau tidak;  adanya  laporan  polisi  online;  sebagai  sumber  informasi  berbagai  alamat  penting;  pelayanan online untuk pengurusan SIM dan SKCK; serta digunakan sebagai panic button yang menandakan ada bahaya  yang  sedang  terjadi  pada  pengguna  aplikasi.  Kedua,  keunggulan  aplikasi  ini  adalah  sebagai penunjang  efisiensi  administrasi  kepolisian.  Ketiga,  terjaminnya  kualitas  pelayanan  dari  Go  Sigap yang dibuktikan dengan telah terpenuhinya 5 dimensi kualitas pelayanan mulai dari aspek penampilan ( tangible ),  kehandalan  ( reliability ),  daya  tanggap  ( responsiveness ),  jaminan  ( assurance ),  serta kepedulian ( empathy ).
Mengenai  kendala  penerapan  aplikasi  Go  Sigap  di  wilayah  hukum  Polres  Gresik  antara  lain  kendala anggaran jangka panjang dan maintenance aplikasi go sigap. Kendala kedua adalah masalah teknologi informasi  dan  komunikasi  yakni  dengan  belum  optimalnya  sistem  manajemen  dan  jaringan komunikasi data wireless di seluruh satuan kewilayahan termasuk di Polres Gresik, keamanan aplikasi sistem  anti  virus  yang  digunakan  masih  konvensional  atau  manajemen  anti  virus  hanya  dilakukan dilokal PC atau server saja serta tidak terstandar dari pusat. Kendala ketiga adalah kendala penguasaan SDM Polres Gresik terhadap teknologi  dan informasi  misalnya tidak ada SDM di Polres Gresik yang
mempunyai  kompetensi  yang  cukup  dibidang Maintenance aplikasi  Go  Sigap,  Sitipol  Polres  Gresik belum  memiliki job  description dan job  spesification yang  jelas  mengenai  penanganan  dan pengembangan  Go  Sigap,  SDM  Sitipol  belum memiliki  sertifikasi  TIK  serta  belum  adanya perencanaan  pelatihan  dan  kurikulum  pelatihan  TI.  Kendala  keempat  adalah  tidak  adanya  sertifikasi terhadap aplikasi Go Sigap. Kendala kelima, adalah cepatnya pergantian kepemimpinan dalam Polres gresik  yang  mengakibatkan  tidak  optimalnya  kinerja  Go  Sigap  sebagai  aplikasi  layanan  publik. Kendala terakhir yakni adanya potensi terjadinya tumpang tindak  kebijakan pada aplikasi  yang sama yakni aplikasi Polisi yang dikeluarkan oleh Div TIK Mabes Polri.

## Daftar Pustaka
Akadun (2009) Teknologi Informasi Administrasi. Bandung: Alfabeta. Fandy T & Anastasia D (2003) Total Quality Management. Yogyakarta: Yogyakarta Press. Hardiyansyah (2011) Kualitas  Pelayanan  Publik  Konsep,  Dimensi,  Indilator  dan Implementasinya. Yogyakarta: Gaya Media.
Ibrahim (1988) Inovasi Pendidikan, Proyek Pengembangan LPTK Depdikbud. Jakarta: Dikti. Jimmy  LG  &  Chr  (2008)  Sistem  Informasi  Manajemen  Pemahaman  dan  Aplikasi.  Jakarta:    PT.
Grasindo.
Kuntowijoyo (1991) Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Mizan. Moleong LJ (2010) Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nina R (2013) Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Nora  F  (2016)  Identitas  Masyarakat  Kabupaten  Gresik  Pasca-Industrialisasi  (Studi  atas  Perubahan Sosial di Kota Santri). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Ratminto & Atik (2013) Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pusaka Pelajar. Sahya A (2014) Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia. Sudijono A (2006) Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sugiono (2011) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta Suprianto A (2005) Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta:  Salemba Infotek. Wahab  SA  (2014)  Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-Model  Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Wibawa S (1994) Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.