Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, 1-12
Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil
DOI: 10.22225/jn.2.1.151.1-12
Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No.69/PUU-xii/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)*
I Nyoman Putu Budiartha Universitas Warmadewa budiartha@warmadewa.ac.id

## Abstrak
Perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  sebelum  perkawinan  atau  pada  saat  perkawinan  berlangsung, sudah  diatur  dalam  perundang-undangan.  Adapun  perjanjian  perkawinan  selama  dalam  ikatan perkawinan belum diatur. Terhadap hal ini, diperlukan instrumen hukum agar dapat mengakomodir permasalahan  yang  terjadi.  Oleh  karena  itu,  persoalan  ini  harus  direspon  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya.  Tujuan  hal  ini  dilakukan  adalah  menjamin adanya  kepastian  hukum.  Mahkamah  Konstitusi  telah  memberikan  jalan  keluar  mengenai permasalahan  ini  atas  gugatan  yang  disampaikan  kepada  mahkamah  melalui  putusan  Mahkamah Konstitusi  No.69/PUU-III/2015.  Putusan  tersebut  secara  eksplisif  menyatakan  bahwa  perjanjian perkawinan  dapat  dilakukan  selama  dalam  ikatan  perkawinan  bahkan  dapat  dilakukan  perubahan atau  dicabut  sepanjang  disepakati  kedua  belah  pihak  suami  istri.  Putusan  tersebut  dilandasi  oleh pertimbangan hukum dimana pengaturan Pasal 21 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Perkawinan  (Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974)  dinyatakan  bertentangan  dengan  Pasal  28  H Ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1645,  terutama  adanya pembatasan  atau  menghilangkan  hak-hak  konstitusional  warga  negara  Indonesia  yang  melakukan perkawinan  campuran,  dimana  perkawinan  campuran  tersebut  tetap  mempertahankan kewarganegaraannya dalam hal memiliki hak milik/hak guna bangunan atas tanah di Indonesia.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perjanjian Kawin, Perkawinan Campuran.

## Abstract
Marriage  agreements  made  before  marriage  or  at  the  time  of  marriage  take  place  are  already subject to legislation. The marriage agreement during the marriage bond has not been set. Against this,  legal  instruments  are  needed  to  accommodate  the  problems.  Therefore,  this  issue  must  be responded  with  the  provisions  of  the  laws  and  regulations  governing  it.  The  purpose  of  this  is  to ensure legal certainty. The Constitutional Court has provided a solution to this matter on the lawsuit submitted to the court through the decision of the Constitutional Court No.69 / PUU-III / 2015. The ruling  explicitly  states  that  a  marriage  agreement  may  be  made  during  marriage  bonds  and  may even  be  amended  or  revoked  as  long  as  both  parties  agree.  The  ruling  is  based  on  the  legal considerations in which the provisions of Article 21 Paragraph (1), Paragraph (3) and Paragraph (4) of Marriage Law (Law Number 1 Year 1974) are stated contrary to Article 28 H Paragraph (4) Basis of the Republic of Indonesia Year 1645, in particular the existence of restriction or elimination of the constitutional rights of Indonesian citizens who make a mixed marriage, where the mixed marriage still retains its citizenship in the case of having the right of ownership / land use rights to land in Indonesia.
Keywords : Law Enforcement, Constitutional Court Decision, Marriage Agreement, Mixed Marriage
* Makalah  ini  pernah  disampaikan  pada  Seminar  Nasional  “Dilema  Perjanjian  Kawin  Pasca Putusan  MK  No.69/PUU-XII/2015  yang  diselenggarakan  Program  Studi  Magister  Kenotariatan Pascasarjana Universitas Warmadewa di Denpasar Tanggal 20 Januari 2017.

## 1. PENDAHULUAN
Penyusunan  Undang-Undang  (UU) sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) dan pasal  20  ayat  (1)  UUDNRI  1945  yaitu  di lakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) bersama Presiden. Pembentukan UU t ersebut  baik  dari  segi  cara pembentukannya  maupun  materiil  hasil penyusunannya  dapat  menimbulkan problema. Oleh karena, itu proses dan tata cara  pembentukan  UU  membutuhkan kamar  lain  dalam  internal  kekuasaan legislatif,  juga  membutuhkan checks  and balances dengan kekuasaan eksekutif agar tidak  terjadi  monopoli  dalam  proses penyusunan  UU  di  satu  kamar  legislatif tertentu 1 .
Dari  perspektif  hubungan  UU  secara vertikal  dengan  konstitusi  (UUDNRI), diupayakan adanya pengujian UU baik dari sisi  fungsional  maupun  material  terhadap konstitusi.  Hal  ini  penting  untuk  menilai konstitusionalitas  kecurigaan  adanya kesewenang-wenangan  penyusunan  UU dalam  menyusun  suatu  UU.  Untuk  itulah dibutuhkan yudicial  review,  yaitu mekanisme  pengujian  peraturan perundang-undangan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Dalam  konteks  pengujian  UU  untuk menjalankan  prinsip  konstitualisme  dan suprepuasi  konstitusi  dilakukan  dengan cara Constutional  review.  Dalam Constutional  review  yang  menyangkut pengujian  konstitusionalisme  lebih  sempit daripada indicial  review  karena  hanya menguji UU terhadap UUD (Konstitusi) 2 . Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut UU  Perkawinan)  sejak  dibentuknya  sering kali dipersoalkan setidaknya sudah tiga kali dimohonkan  pengujian (Judicial  review)  di
Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pihak yang merasa  dirugikan 3 .  Sekarang  sudah  lima kali  terakhir  dengan  putusan  MK  No.69/ PUU-XI/2015.  Putusan  MK  tersebut mempunyai akibat hukum sebagai implikasi dari  dinamika  masyarakat  yang menyatakan  mengalami  kerugian konstitusional  dengan  diberlakukannya  UU Perkawinan tersebut.
Putusan  MK  No.69/PUU-XI/2015,  yang berkenaan  dengan  persoalan  perkawinan campuran  tanpa  perjanjian  kawin  atau perjanjian  perkawinan  atas  Harta  Bersama bagi  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang menikah  dengan  Warga  Negara  Asing (WNA).  Dalam  hal  ini  dilakukan  pengujian pasal  29  ayat  (1),  ayat  (3)  ayat  (4),  dan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terhadap pasal  28  H  ayat  (4)  UUDNRI  1945. Ketentuan pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan membatasi  waktu  pembuatan  perjanjian perkawinan, yaitu hanya  dapat  dilakukan  “pada  waktu“ atau ”sebelum” perkawinan dilangsungkan. Ketentuan  tersebut  membatasi  hak  suami istri yang masih atau sedang terikat dalam perkawinan,  termasuk  WNI  yang  menikah dengan  WNA,  untuk  membuat  perjanjian perkawinan.  Hal  ini  tentu  tidak  sesuai dengan  ketentuan  psal  28  H  ayat  (4) UUDNRI  1945  yang  mengatakan  :  setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan  hak  milik  tersebut  tidak  boleh  diambil alih  secara  sewenang-wenang  oleh siapapun.  Pada  prinsipnya,  perubahan terhadap  perjanjian  perkawinan  adalah dimungkinkan  menurut  pasal  29  ayat  (4) UU  Perkawinan  atas  dasar  “persetujuan” suami  istri  bersangkutan,  termasuk perubahan terhadap perjanjian perkawinan mengenai  harta  yang  diperoleh  selama dalam  perkawinan,  baik atas usaha  suami,
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 2
1.  Galdi  Isra,  2010,    Pergeseran  Fungsi  Legislasi  :  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  Dalam  Sistem Presidentil Indonesia, Raya Grafika Prasada Jakarta, h.292.
2.  Jhinly  Asshiddiqie,  2006,  Model-Model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai  Negara,  Konstitusi  Press, Jakarta, h.7.
3.  Taufiqurrohman  Syahuri,2013,  Legislasi  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia  Pro-Kontra  Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Kencana, Jakrta, h.2
atau  usaha  istri,  atau  usaha  suami  istri, yang disebut harta bersama.
Berdasarkan  pasal  35  ayat  (1)  UU Perkawinan  bahwa  harta  bersama  terjadi sebagai  akibat  dari  diselenggarakannya perkawinan.  Jadi  karena  UU-lah  maka terbentuk  harta  bersama,  kecuali  suami- istri  bersangkutan  membuat  “perjanjian perkawinan”  mengenai  “pemisahan  harta bersama”  pada  waktu  atau  sebelum diselenggarakannya  perkawinan,  maka harta  yang  diperoleh  oleh  masing-masing suami  istri  atas  usaha  masing-masing selama perkawinan menjadi harta terpisah. Apabila  pada  waktu  atau  sebelum dilangsungkannya  perkawinan  tidak  dibuat perjanjian  perkawinan  mengenai pemisahan  harta  yang  akan  diperoleh selama  perkawinan  kelak  maka terbentuklah  harta  bersama.  Dengan demikian terhadap harta bersama tersebut dianggap  tidak  dilakukan  perjanjian perkawinan,  karena  penyatuan  harta menjadi harta bersama adalah berdasarkan UU,  bahkan  atas  dasar  perjanjian perkawinan  ant ara  suami  ist ri bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  terhadap harta  bersama  tersebut,  suami  istri  tidak dapat  melakukan  perubahan  dari penggabungan  harta  (harta  bersama) menjadi  harta  yang  terpisah.  Jadi, terhadap  harta  yang  diperoleh  atas  hasil usaha  suami  dan  atas  hasil  usaha  istri selama  dalam  perkawinan  tidak  dapat dilakukan  perubahan  menjadi  harta terpisah  karena  tidak  ada  perjanjian perkawinan.  Jika  tidak  ada  perjanjian perkawinan,  maka  tidak  ada  perjanjian yang  dapat  diubah.  Dengan  demikian penerapan  pasal  29  ayat  (4)  UU Perkawinan  terhadap  harta  bersama  tidak dapat dilakukan karena dianggap tidak ada perjanjian perkawinan.
Berpangkal  tolak  dari  beberapa  uraian diatas,  maka  permasalahan  yang  hendak dikaji  dalam  hal  ini  adalah  (1)  Bagaimana perjanjian  perkawinan  dan  dasar pertimbangan  putusan  MK  No.69/PUU-
XIII/2015  yang  menyatakan  pasal  29  ayat (1),  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  bertentangan terhadap pasal 28 H ayat (4) UUDNRI 1945 dan  (2)  Bagaimana  dilema  penegakan hukum  putusan  MK  No.69/PUU-XIII/2015 terhadap  pembuatan  dan  pelaksanaan perjanjian  perkawinan  agar  WNI  yang melakukan  perkawinan  campuran  dapat memiliki Hak Milik dan HGB atas tanah.

## 2. PEMBAHASAN
Pengujian Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat  (4)  Dan  Pasal  35  Ayat  (1)  UU Perkawinan Terhadap Pasal 28 H Ayat (4) UUDNRI 1945
Pemohon  Nyonya  Ike  Farida  yang beralamat  di  Perum  Gd.  Asri  No.  A-6/1, Jalan Raya, Tengah Gedong, Jakarta Timur dalam  permohonannya  mengajukan pengujian UU Perkawinan, khususnya Pasal 29  ayat  (1),  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  yang menyatakan :
(1)Pada  waktu  sebelum  perkawinan dilangsungkan  kedua  pihak  atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
(2)Perjanjian  tersebut  mulai  berlaku  sejak perkawinan dilangsungkan.
(3)Selama  perkawinan  berlangsung perjanjian  tersebut  tidak  dapat  dirubah kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada persetujuan  untuk  merubah  dan perubahan  tidak  merugikan  pihak ketiga.
Selain  itu  pemohon  juga  mengajukan penguji  pasal  35  ayat  (1)  UU  Perkawinan yang menyatakan :
“(1)
Harta  benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  menjadi  harta bersama” terhadap  pasal  28  D  ayat  (1),  pasal  27 ayat (1), pasal 28 E ayat (1), serta pasal 28 H ayat (1) dan ayat (4) UUDNRI 1945.
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

## Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 3
Jadi, dari ketentuan pasal 29 ayat (1), ayat (3)  dan  ayat  (4)  UU  Perkawinan  pemohon merasa  dirugikan  hak  konstitusionalnya terutama sesuai ketentuan  pasal 28 H ayat (4)  UUDNRI  1945  dimana  seorang  WNI karena  kawin  campuran  dengan  seorang WNA,  yang  tidak  mengadakan  perjanjian perkawinan  akhirnya  tidak  dapat  memiliki harta  bersama  khususnya  berkaitan dengan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah walaupun WNI yang melakukan p e r k a w i n a n c a m p u r a n t e t a p mempertahankan  kewarganegaraannya yaitu WNI.
Terhadap  dalil  dari  Pemohon  tersebut, Pemerintah  memberikan  keterangan  yang pada  dasarnya  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1) Bahwa  ketentuan  Pasal  29  ayat  (1)  UU Perkawinan,  menurut  Pemerintah  justru memberikan  kepastian  hukum  bagi pihak-pihak  yang  mengikatkan  dirinya dalam  sebuah  perkawinan  untuk mencegah hal-hal yang pada waktu atau sebelum  perkawinan  dilangsungkan terjadi  yang  tidak  diinginkan.  Misalkan terhadap  pelaku  perkawinan  campuran yang  tidak  mempunyai  perjanjian pemisahan  harta  yang  dibuat  sebelum perkawinan,  maka  mereka  tidak  dapat memiliki  hak  atas  tanah  yang  berupa Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha  atau  Hak Guna  Bangunan,  akan  tetapi  mereka bisa menjadi pemegang Hak Pakai;
2) Bahwa  larangan  bagi  warga  negara asing  untuk  memiliki  tanah  dan bangunan  tersebut  telah  sesuai  tujuan pembentukan  hukum  tanah  nasional, selain itu juga memberikan perlindungan dan  kepastian  hukum  kepada  segenap bangsa  Indonesia  agar  dapat memanfaatkan tanah hak miliknya untuk menunjang  kehidupannya  serta mencegah  dimanfaatkannya  salah  satu pasangan  istri/suami  (warga  negara Indonesia) untuk penyelundupan hukum bagi  penguasaan  tanah  oleh  warga negara asing;
3) Bahwa UU Perkawinan dan UUPA sudah sesuai  dan  sejalan  dengan  amanat UUDNRI  1945,  sehingga  terkait  dengan permasalahan  yang  dialami  oleh Pemohon,  perlu  untuk  dipikirkan instrumen  hukum  agar  dapat mengakomodir kasus-kasus yang terjadi agar  masyarakat  tidak  dirugikan  baik material  maupun  imaterial.  Dengan demikian,  atas  dasar  tersebut  diatas, Pemerintah sangat menghargai.
Selain  itu,  Pemohon  juga  mengajukan pengujian Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan 1/1947  yang  menyatakan  :  “(1)  Harta benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan menjadi harta bersama.” terhadap Pasal 28 D  ayat  (1),  pasal  27  ayat  (1),  pasal  28  E ayat  (1),    serta  pasal  28  H  ayat  (1),  dan ayat  (4)  UUDNRI  1945.Bahwa  terhadap pengujian  konstitusionalitas  Pasal  29  ayat (1),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  serta  Pasal  35 ayat  (1)  UU  Perkawinan,  Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :
Bahwa  perkawinan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU 1/1974 adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Sebagai  sebuah  ikatan  lahir  dan  batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi  agar  masing-masing  dapat mengembangkan  kepribadiannya  dan membantu  mencapai  kesejahteraan spiritual  dan  materiil.  Bahwa  hak  dan kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan hak  dan  kedudukan  suami,  baik  dalam kehidupan  rumah  tangga  maupun  dalam pergaulan  masyarakat,  sehingga  dengan demikian  segala  sesuatu  dalam  keluarga dapat  dimusyawarahkan  dan  diputuskan bersama  antara  suami  dan  istri. Kesepakatan  atau  perjanjian  yang dilakukan  dengan  cara  musyawarah tersebut  dapat  dilakukan  oleh  suami  istri,
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

## Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 4
sebagaimana  ditegaskan  dalam  pasal  29 ayat  (1)  UU  Perkawinan,  pada  waktu  atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak  (seorang  pria  dan  wanita)  atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan bilamana  melanggar  batas-batas  hukum, agama, dan kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian.
Bahwa  di  dalam  kehidupan  suatu keluarga  atau  rumah  tangga,  selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan  istri,  masalah  harta  benda  juga merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat menyebabkan  timbulnya  berbagai perselisihan  atau  ketegangan  dalam  suatu perkawinan,  bahkan  dapat  menghilangkan kerukunan  antara  suami  dan  istri  dalam kehidupan  suatu  keluarga.  Untuk menghindari  hal  tersebut  maka  dibuatlah perjanjian  perkawinan  antara  calon  suami dan  istri,  sebelum  mereka  melangsungkan perkawinan.
Perjanjian  perkawinan  tersebut  harus dibuat  atas  persetujuan  bersama,  dengan perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh Petugas  Pencatat  Perkawinan,  sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan  berlangsung  dan  perjanjian perkawinan  tersebut  mulai  berlaku  sejak perkawinan  itu  dilangsungkan.  Perjanjian semacam  ini  biasanya  berisi  janji  tentang harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan  berlangsung,  lazimnya  berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing -masing  pihak  memperoleh  apa  yang diperoleh  atau  didapatkan  selama perkawinan  itu  termasuk  keuntungan  dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya,  juga  berlaku  bagi  pihak ketiga  yang  memiliki  kepentingan terhadapnya.
Alasan  yang  umumnya  dijadikan landasan  dibuatnya  perjanjian  setelah perkawinan  adalah  adanya  kealpaan  dan
ketidaktahuan  bahwa  dalam  UU Perkawinan ada ketentuaan yang mengatur mengenai  Perjanjian  Perkawinan  sebelum pernikahan  dilangsungkan.  Menurut  Pasal 29  UU  Perkawinan,  Perjanjian  perkawinan dapat  dibuat  pada  waktu  atau  sebelum perkawinan  dilangsungkan.  Alasan  lainnya adalah  adanya  risiko  yang  mungkin  timbul dari  harta  bersama  dalam  perkawinan karena pekerjaan suami dan isteri memiliki konsekuensi  dan  tanggung  jawab  pada harta  pribadi,  sehingga  masing-masing harta  yang  diperoleh  dapat  tetap  menjadi milik pribadi.
Dalam  UU  No.  5  tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA)  dan  peraturan  pelaksanaannya dinyatakan  bahwa  hanya  warga  negara indonesia yang dapat mempunyai sertifikat dengan  hak  milik  atas  tanah  dan  apabila yang  bersangkutan,  setelah  memperoleh sertifikat  Hak  Milik,  kemudian  menikah dengan  ekspatriat  (bukan  WNI)  maka dalam  waktu  1  (satu)  tahun  setelah pernikahannya  itu,  ia  harus  melepaskan hak  milik  atas  tanah  tersebut,  kepada subjek  hukum  lain  yang  berhak.  Bahwa tujuan  dibuatnya  Perjanjian  Perkawinan adalah:
(1)Memisahkan  harta  kekayaan  antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta  kekayaan  mereka  tidak bercampur.  Oleh  karena  itu,  jika  suatu saat mereka bercerai, harta dari masing- masing  pihak  terlindungi,  tidak  ada perbuatan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
(2)Atas  hutang  masing-masing  pihak  pun yang  mereka  buat  dalam  perkawinan mereka,  masing-masing  bertanggung jawab sendiri-sendiri.
(3)Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan  mereka  tidak  perlu  meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
(4)Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka  ajukan,  tidak  lagi  harus meminta  ijin  terlebih  dahulu  dari
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

## Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 5
pasangan  hidupnya  (suami/istri)  dalam hal  menjaminkan  aset  yang  terdaftar atas nama salah satu dari mereka. Tegasnya,  ketentuan  yang  ada  saat  ini hanya  mengatur  perjanjian  perkawinan yang  dibuat  sebelum  atau  pada  saat perkawinan  dilangsungkan,  padahal  dalam kenyataannya  ada  fenomena  suami  istri yang  karena  alasan  tertentu  baru merasakan  adanya  kebutuhan  untuk membuat  Perjanjian  Perkawinan  selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan  dilangsungkan  dan  harus diletakkan  dalam  suatu  akta  notaris. Perjanjian  perkawinan  ini  mulai  berlaku antara  suami  dan  isteri  sejak  perkawinan dilangsungkan.  Isi  yang  diatur  di  dalam perjanjian  perkawinan  tergantung  pada kesepakatan  pihak-pihak  calon  suami  dan isteri,  asal  tidak  bertentangan  dengan Undang-Undang,  agama,  dan  kepatutan atau  kesusilaan.  Adapun  terhadap  bentuk dan  isi  perjanjian  perkawinan,  kepada kedua  belah  pihak  diberikan  kebebasan atau  kemerdekaan  seluas-luasnya  (sesuai d e ng a n  a sa s   huk u m”k eb e ba s a n berkontrak”).
Frasa  “pada  waktu”  atau  “sebelum” perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat  (1),  frasa  “...  sejak  perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan  membatasi  kebebasan  2 (dua) orang  individu  untuk  melakukan  atau kapan  akan  melakukan  “perjanjian”, sehingga  bertentangan  dengan  Pasal  28  E ayat  (2)  UUDNRI  1945  sebagaimana didalilkan  Pemohon.  Dengan  demikian, frasa  “pada  waktu  atau  sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat  (4)  UU  Perkawinan  adalah bertentangan  dengan  UUD  1945  secara bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai termasuk  pula  selama  dalam  ikatan perkawinan.
Sementara  itu,  terhadap  dalil  Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat
(1)  UU  Perkawinan,  Mahkamah mempertimbangkan  bahwa  dengan dinyatakannya Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan  dengan  UUD  1945  secara bersyarat  maka  ketentuan  Pasal  35  ayat (1)  UU  Perkawinan  harus  dipahami  dalam kaitannya  dengan  Pasal  29  ayat  (1)  UU Perkawinan  dimaksud.  Dengan  kata  lain, t i d a k t e r d a p a t p e r s o a l a n inkonstitusionalitas  terhadap  Pasal  35  ayat (1) UU Perkawinan. Hanya saja bagi pihak- pihak  yang  membuat  perjanjian perkawinan,  terhadap  harta  bersama sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35 ayat  (1)  UU  Perkawinan  tersebut  berlaku ketentuan  tentang  perjanjian  perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29  ayat  (1)  UU  Perkawinan  sebagaimana disebutkan  dalam  amar  putusan  ini. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1)  UU  Perkawinan  tidak  beralasan menurut hukum.
Berdasarkan  seluruh  pertimbangan tersebut  di  atas,  menurut  Mahkamah, permohonan  Pemohon  sepanjang menyangkut  Pasal  29  ayat  (1),  ayat  (3), dan  ayat  (4)  UU  Perkawinan  beralasan menurut  hukum  untuk  sebagian, sedangkan  menyangkut  Pasal  35  ayat  (1) UU  Perkawinan  tidak  beralasan  menurut hukum. Dari pertimbangan hukum tersebut di  atas  dalam  Amar  Putusan  MK  No.  69/ PUU-XIII/2015    mengabulkan  permohonan pemohon untuk sebagian yaitu:
(1)Pasal  29  ayat  (1)  UU  Perkawinan bertentangan  dengan  UUDNRI  1945, karena  itu  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  tidak dimaknai “pada  waktu,  sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan  kedua  belah  pihak  atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan  atau notaris,  selama  isinya  berlaku  juga terhadap  pihak  ke tiga sepanjang  pihak
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

## Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 6
ketiga tersangkut”.
(2)Pasal  29  ayat  (3)  UU  Perkawinan bertentangan  dengan  UUDNRI  1945 karena  itu  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  tidak dimaknai “Perjanjian  tersebut  mulai berlaku  mulai  sejak  perkawinan dilangsungkan,  kecuali  ditentukan  lain dalam perjanjian kawin”.
(3)Pasal  29  ayat  (4)  UU  Perkawinan  juga bertentangan dengan UUDNRI 1945 dan karena  itu  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  tidak dimaknai “selama  perkawinan berlangsung,  perjanjian  perkawinan dapat  mengenai  harta  perkawinan  atau perjanjian  lainnya,  tidak  dapat  diubah atau  dicabut,  kecuali  bila  dari  kedua belah  pihak  ada  persetujuan  untuk mengubah  atau  mencabut,  dan perubahan  atau  pencabutan  itu  tidak merugikan pihak ketiga”.
Esensi  Amar  Putusan  MK  tersebut  di atas dapat dikatakan bahwa : 1) perjanjian perkawinan  dapat  dibuat  pada  waktu dilangsungkan  perkawinan,  sebelum dilangsungkan  perkawinan,  dan  selama dalam  ikatan  perkawinan;  2).  Perjanjian perkawinan  dapat  berlaku  sejak dilangsungkan  perkawinan  atau  sesuai yang  ditentukan  dalam  perjanjian perkawinan;  3)  perjanjian  perkawinan dapat  diubah/dicabut  selama  perkawinan berlangsung  atas persetujuan  kedua  belah pihak  sepanjang  tidak  merugikan  pihak ketiga.
Mencermati  putusan  MK  sebagaimana tersebut di atas secara yuridis formal dapat dikatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi telah  melakukan  tugasnya  memeriksa permohonan pemohon sehubungan dengan terpenuhinya  persyaratan  formal  yaitu:1) MK  memiliki  kompetensi  mengadili permohonan  pemohon  sesuai  undang- undang;  2)  pemohon  mempunyai kedudukan hukum (legal stending); dan 3) permohonan  pemohon  sebagian  beralasan secara hukum.
Secara  materiil  putusan  MK  tersebut  di atas  merupakan  putusan  hukum  yang responsif hal ini jika dikaitkan dengan teori hukum  Sellnic  Nonet yang  menyatakan bahwa hukum yang baik dalam masyarakat moderen  adalah  hukum  yang  merespon keinginan warga masyarakatnya. Dalam hal ini,  terkait  dengan  permohonan  pemohon dimana hak konstitusional WNI yang kawin campuran  tanpa  perjanjian  kawin kehilangan  hak  konstitusionalnnya  untuk memiliki  Hak  Milik  atau  HGB  (Hak  Guna Bangunan) atas tanah karena dengan tidak ada  perjanjian  perkawinan  berarti  demi hukum  sesuai  pasal  35  ayat  (1)  UU Perkawinan terjadi harta bersama. Dengan demikian,  jika  WNI  yang  melakukan perkawinan  campuran  tanpa  perjanjian perkawinan  ketika  membeli  Hak  Milik/HGB atas  tanah  akan  dimiliki  juga  oleh  WNA pasangan  suami  atau  isteri  WNI  tersebut, padahal  Hak  Milik/HGB  atas  tanah  tidak dapat  diberikan  kepada  WNA  sesuai  pasal 21  ayat  (3) dan  26  ayat  (1) UUPA. Hal ini jelas  akan  merugikan  WNI  yang  kawin campuran  tersebut  karena  walaupun sebagai WNI ternyata terhalang selamanya untuk memiliki Hak Milik/HGB atas tanah.
D e n g a n   p u t u s a n   M K   y a n g memperbolehkan  adanya  perjanjian  kawin selama  ikatan  perkawinan  berlangsung yang notabene juga perjanjian kawin dapat berlaku  setelah  perkawinan  dilangsungkan dan  bahkan  dapat  dilakukan  perubahan atau  pencabutan  sepanjang  kedua  belah pihak  (suami  istri)  menyetujui  dan  tidak merugikan  pihak  ketiga.  Tentu  putusan hukum  ini  merupakan  instrumen  hukum baru  yang  memberi  angin  segar  kepada WNI  yang  melakukan  perkawinan campuran  dengan  tetap  mempertahankan WNI-nya akan dapat dan berpeluang untuk memiliki  Hak  Milik/HGB  atas  tanah,  hal  ini tidak  bertentangan  lagi  atau  telah  sesuai d e n g a n   H a k   K o n s t i t u s i o n a l n y a sebagaimana diatur dalam pasal 28 H ayat (4) UUDNRI 1945.
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

## Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 7
Bilamana  putusan  MK  tersebut  di  atas dibandingkan  dengan  pengaturan perjanjian  kawin  di  beberapa  negara seperti  Amerika  Serikat,  Rusia,  Belanda, dan  Prancis,  memang  putusan  tersebut termasuk  putusan  yang  kontroversial karena  di  negara-negara  tersebut pengaturan  perjanjian  kawin  masih  sama seperti  ketentuan  UU  Perkawinan  sebelum putusan  MK  No.69/PUU-XII/2015  berlaku. Namun,  di  Inggris  yang  diatur  dalam Matrimonial  Causes  Act  1973 , memperbolehkan  perjanjian  kawin  dibuat sebelum  atau  setelah  perkawinan berlangsung  bahkan  juga  bisa  dilakukan perubahan  setelah/selama  dalam perkawinan  atas  persetujuan  kedua  belah pihak suami istri 4 .
Jika  dilihat  dari  segi  hukum  adat, putusan  MK  telah  bersesuaian  atau  dapat dibenarkan  dimana  dalam  hal  ini  hukum adat  sebagai  sumber  hukum  bagi ketentuan  harta  bersama  dalam  pasal  35 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana juga diungkapkan  oleh  beberapa  ahli  hukum adat  seperti  B.  Ter  Har  Bzn,  Soepomo, Imam  Sudiyat,  dan  Suroyo  Wignjodipoero, yang  berpendapat  bahwa  terhadap  harta bersama  dimungkinkan  untuk  dilakukan “pemisahan  harta”  ketika  perkawinan suami  istri  sedang  berlangsung.  Maka ketentuan  harta  bersama  yang  diatur dalam  pasal  35  ayat  (1)  UU  Perkawinan hendaknya  tidak  mengenyampingkan  nilai- nilai  hukum  adat,  karena  nilai-nilai  hukum adat yang mengandung asas kekeluargaan tidak  bertentangan  dengan  Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara,  sebagai  mana  ditentukan  dalam pasal  2  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang pembentukan  peraturan  perundang- undangan.  Karena  itu,  nilai-nilai  hukum adat  tentang  harta  bersama  hendaknya tetap mewarnai UU Perkawinan. Berkenaan dengan  hal  tersebut,  maka  pasal  29  ayat
(1) UU Perkawinan yang membatasi waktu pembuatan  perjanjian  perkawinan  hanya “pada  waktu”  atau  “sebelum”  perkawinan diselenggarakan,  sehingga  membatasi  hak suami  istri,  termasuk  suami  istri  yang melakukan  perkawinan  campuran  antara WNI  dan  WNA,  untuk  membuat  perjanjian kawin  dikala  mereka  dalam  ikatan perkawinan.  Jadi  hak  untuk  membuat perjanjian  perkawinan  bagi  suami  istri hendaknya  tidak  dibatasi  hanya  “pada waktu”  atau  “sebelum”  perkawinan dilangsungkan tetapi perjanjian perkawinan hendaknya  juga  dapat  dilakukan  pada “selama  perkawinan  berlangsung”,  sesuai dengan  hukum  adat  sebagai  salah  satu sumber  pembentukan  hukum  di  Indonesia khususnya mengenai harta bersama.
Penegakan  Hukum  Atas  Putusan  Mk No.69/Puu-Xiii/2015
Putusan  MK  No.  69/PUU-XIII/2015 sebagaimana  pertimbangan  hukum  dan Amar  Putusan  telah  terurai  di  atas, nampaknya  terdapat  pandangan  yang  pro dan kontra di masyarakat, bahkan putusan i n i   m e r u p a k a n   p u t u s a n   y a n g dilematis.Dilema  putusan  MK  ini  dapat dilihat  dimana  disatu  sisi  keterangan pemerintah  dalam  persidangan  di Mahkamah  sebagai  pembuat  undang- undang  termasuk  UU  Perkawinan  dimana pasal  29  ayat  (1),  ayat  (3),  dan  ayat  (4) tetap  dinyatakan  tidak  ada  pertentangan dengan  UUDNRI  1945  dalam  hal  ini  pasal 28  H  ayat  (4)  karena  justru  dengan ketentuan  pasal  29  dan  pasal  35  UU Perkawinan  berkenaan  dengan  perjanjian kawin dan harta bersama dipandang sudah tepat  bahkan  dimaksudkan  untuk  adanya kepastian  hukum  bagi  suami-istri  tentang harta benda perkawinannya dan justru jika diadakan  perubahan  sesuai  permohonan pemohon  akan  dapat  menimbulkan ketidakpastian  termasuk  dimungkinkan
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 8
4.  H.salim HS dan Erlies Septina Nurbani;2014,Perbandingan Hukum Perdata (Comparatipe Civil Law), PT Raja Grafindo Prasada, Jakarta, h.131.
adanya  penyelundupan  hukum  berkenaan dengan  perkawinan  campuran  dalam memperoleh  Hak  Milik/HGB  atas  tanah  di Indonesia.
Kepentingan  dibuatnya  perjanjian perkawinan  sesungguhnya  dapat meliputi:1)  Melindung  harta  bawaan masing-masing  suami-istri;  2)  Menjamin pengamanan  aset  dan  kondisi  ekonomi keluarga dari kepentingan pihak ketiga; 3) Melindungi kaum perempuan akan hak-hak dan keadilannya sebagai istri 5 . Kepentingan dibuatnya  perjanjian  kawin  sesungguhnya memberikan  kesempatan  kepada  calon mempelai  atau  suami-istri  termasuk  dalam hal  terjadinya  perkawinan  campuran  guna menentukan sikap seperti apa harta benda yang  diperoleh  sebelum  perkawinan maupun yang diperoleh setelah perkawinan itu  diatur  oleh  suami-istri  kelak  agar  tidak terjadi  ketidak  pastian  atau  tidak terlindunginya  hak-hak  masing-masing pihak  suami-istri.  Terlebih  lagi,  ketika perkawinan  suami-istri  itu  putus  atau berakhir  baik  karena  cerai  ataupun  karna salah satu meninggal dunia.
Posisi  pemerintah  yang  tidak sependapat  terhadap  pasal  29  ayat  (1), ayat  (3),  dan  ayat  (4)  UU  Perkawinan bertentangan  dengan  pasal  28  H  ayat  (4) UUDNRI  1945  dapat  dipahami  karena posisi  pemerintah  sebagai  pihak  yang membuat  undang-undang  sebagaimana ketentuan  pasal  5  ayat  (1)  dan  pasal  20 ayat  (1)  UUDNRI  1945  bersama  dengan DPR berwenang membuat undang-undang. Sudah tentu kepentingan pemerintah tidak saja  dalam  rangka  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum bagi warga negaranya termasuk  yang  melakukan  kawin campuran,  tetapi  yang  tidak kalah  penting adalah  kepentingan  negara  yang  harus diletakkan  di  atas  kepentingan  pribadi maupun golongan. Dalam kaitan ini dimana terhadap  perjanjian  perkawinan  dalam  hal
terjadinya  perkawinan  campuran  secara konstitusional  perlu  dicegah  untuk  tidak terjadi  penyelundupan  hukum  yaitu  dalam kepemilikan Hak Milik/HGB atas tanah yang berdasarkan  perinsip  nasionalitas  yang dianut  UU  Perkawinan  hanya  WNI  yang berhak  memiliki  Hak  Milik/HGB  atas  tanah sebagaimana pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (1)  UUPA.  Kalaupun  demikian  dalam keterangan  pemerintah  pada  bagian  akhir petitum  pemerintah  menyerahkan  kepada majelis  hakim  MK  untuk  memberi  putusan yang seadil-adilnya.
Mahk amah  Konst it usi  set ela h memperhatikan  keterangan  pemerintah, keterangan  ahli  dan  beberapa  keterangan saksi  terkait  dengan  alasan  permohonan pemohon,  ternyata  MK  sesuai  putusannya No.69/PUU-XIII/2015  memberi  amar putusan yang berbeda dengan pemerintah. Tetapi  sesuai dengan persyaratan putusan MK  agar  mengikat  setiap  warganegara termasuk pemerintah telah memerintahkan agar  putusan  MK  tersebut  dimuat  dalam berita  negara  Republik  Indonesia sebagaimana  mestinya.  Dengan  demikian kalaupun  dalam  penegakan  hukum penerapan  hukum  bagi  permohonan pemohon  untuk  pengujian  pasal  29  ayat (1), ayat  (3),  dan  ayat (4) UU  Perkawinan terhadap  UUDNRI  1945  mengalami  dilema karena  perbedaan  pandangan  dan kepentingan  pemerintah,  pihak  pemohon, maupun majelis hakim, namun hal itu telah menjadi putusan hukum yang harus ditaati oleh  semua  pihak  termasuk  oleh pemerintah.
Sebagai  implikasi  dari  putusan  MK tersebut  dalam  pelaksanaannya  kemudian di  masyarakat  juga  akan  dilematis.  Hal  ini dimungkinkan  akan  terjadinya  pembuatan maupun  perubahan  terhadap  perjanjian kawin  dari  pasangan  suami  istri  yang selama  ini  telah  menentukan  sikap terhadap  harta  perkawinannya  terjadi
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 9
5.  Happy susanto;2008, Pembagian harta gono gini saat terjadi perceraian pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono gini, Visimedia, Jakarta, h. 86-87.
perpisahan  karena  ada  perjanjian  kawin atau  persatuan  harta  karena  tidak  ada perjanjian  kawin.  Kondisi  ini  tentu menimbulkan  ketidak  pastian  hukum  bagi para  pihak  suami  istri  tentang kedudukannya terhadap harta perkawinan. Namun  disisi  lain  merupakan  hal  yang menyenangkan bagi suami istri perkawinan campuran  yang  masih  mempertahankan status  WNI-nya  untuk  mendapatkan kepastian  dan  perlindungan  hukum  dalam kepemilikan  Hak  Milik/HGB  atas  tanah  di Indonesia.  Karena  itu,  justru  akan m e n i a d a k a n   k e s a n   m u n c u l n y a penyelundupan  hukum  berkenaan  dengan perkawinan campuran.
Perjanjian  perkawinan  dikaitkan  dengan harta  bersama  yang  tersangkut  dengan tanah,  maka  Arie  Suskanti  Hutagalung 6 dalam  keterangannya  sebagai  saksi  ahli antara  lain  mengatakan  bahwa  pengertian “harta  bersama”,khususnya  mengenai tanah  inilah  yang  kemudian  menjadi masalah  dalam  praktek.  Banyak  pihak beranggapan, bahwa karena menjadi harta bersama,  maka  penguasaan  dan kepemilikannya  baik  fisik  maupun  yuridis menjadi  “milik  bersama”,sehingga berakibat  bagi  pelaku  perkawinan campuran,  sekalipun  tanah  Hak  Milik ataupun  HGB  yang  dimiliki  terdaftar  atas n a m a   s i - W N I   m e n j a d i   “ m i l i k bersama”,dengan  WNA.  Hal  ini  berakibat ketentuan  pasal  21  ayat  (3)  UUPA  tetap berlaku  dan  akhirnya  berdampak  pada hilangnya  hak  konstitusional  seorang  WNI untuk  mempunyai  tanah  dengan  status Hak  Milik  dan  HGB  di  Indonesia.  Oleh k a r e n a n y a   a h l i   s e t u j u   b a h w a dikeluarkannya  Hak  Milik  dan  HGB  dari harta  bersama  oleh  WNI  yang  melakukan kawin  campur.  Dengan  adanya pengawasan yang diperketat apabila terjadi peristiwa  hukum  yang  menyebabkan  Hak
Milik  dan  HGB  tersebut  jatuh  ketangan orang asing”.
Berbeda  yang  diungkapkan  oleh  Yusril Ihza  Mahendra  dalam  keterangan  saksi ahlinya  menyatakan  bahwa  Mahkamah a k a n s a n g a t b i j a k u n t u k mempertimbangkan  penafsiran  harta benda  yang  akan  diperoleh  dalam perkawinan sebagai harta bersama tidaklah dalam  konteks  artinya  hak  milik,  tetapi memang  dia  sebagai  perkongsian  atas harta  itu,  tetapi  bukan  dalam  pengertian yang yuridis. Dengan demikian, harta tanah dan/ atau rumah beralih menjadi hak milik apabila memang perkawinan terputus, baik cerai  hidup  maupun  cerai  mati.  Disitulah ketentuan pasal 21 ayat (3) UUPA berlaku. Oleh  karena  itu,  penafsiran  tersebut menjadikan  hak-hak  konstitusional  warga negara  tidak  menjadi hilang.  Menurut  ahli, sangatlah  aneh  apabila  seorang  WNI haknya  berkurang  karena  melakukan perkawinan  dengan  WNA yang disebabkan oleh larangan untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.
Dari  pro-kontra  pandangan  yang diungkapkan  tersebut  diatas  memang nampak  penegakan  hukum  atas  putusan MK  No.  69/PUU-XIII/2015  merupakan penegakan  hukum  yang  dilematis 7 ,  namun demikian  perlu  disadari  bahwa  selalu  ada romantika  dan  dinamika  dalam  kehidupan berumah  tangga.  Dinamika  kehidupan merupakan  siklus  yang  akan  dilewati selama mengarungi bahtera rumah tangga. Dinamika  t ersebut  antara  lain memunculkan  adanya  kebutuhan  untuk membuat  perjanjian  perkawinan  bukan hanya  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat sebelum  atau  pada  saat  perkawinan berlangsung,  tetapi  juga  perjanjian perkawinan  selama  dalam  ikatan perkawinan.
Perjanjian  perkawinan  yang  dibuat
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 10
6.  Majalah  Mahkamah  Konstitusi  No.117  Edisi  November  2016,  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Jakarta,2016, h.14. Lihat juga Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 Hlm. 98-105
7. Ibid. Lihat juga Putusan MK No.69/PUU-XII/2015 hlm. 92-98
sebelum  atau  pada  saat  perkawinan berlangsung sudah diatur dalam perundang -undangan.  Sedangkan  perjanjian perkawinan  selama  dalam  ikatan perkawinan,  belum  diatur.  Tentu diperlukan  instrumen  hukum  agar  dapat mengakomodir  permasalahan  ini. Permasalahan  ini  harus  direspon  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  mengaturnya  sehingga  menjamin kepastian  hukum.  Mahkamah  Konstitusi telah  memberikan  jalan  keluar  mengenai permasalahan  ini  melalui  putusan  MK  No. 69/PUU-XIII/2015  yang  secara  eksplisit menyatakan  perjanjian  perkawinan  dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan.

## 3. SIMPULAN
Dari seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.69/PUU-XIII/2015  menyatakan bahwa  perjanjian  perkawinan  dapat dibuat  sebelum  perkawinan,  pada  saat perkawinan  berlangsung  dan  selama dalam  ikatan  perkawinan,  sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan  dapat  berlaku  sejak perkawinan dilangsungkan atau menurut isi  perjanjian  perkawinan  yang ditentukan  kedua  belah  pihak  suami istri.  Begitu  juga  perjanjian  perkawinan dapat  diubah  atau  dicabut  atas persetujuan  suami  istri  selama  dalam ikatan  perkawinan.  Putusan  mahkamah tersebut  dilandasi  oleh  pertimbangan hukum  dimana  pengaturan  pasal  21 ayat  (1),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  UU Perkawinan  bertentangan  dengan  pasal 28  H  ayat  (4)  UUDNRI  1945  terutama adanya  pembatasan  atau  bahkan menghilangkan  hak-hak  konstitusional WNI  yang  melakukan  perkawinan c a m p u r a n d e n g a n t e t a p mempertahankan  kewarganegaraannya dalam  hal  memiliki  Hak  Milik/HGB  atas tanah di Indonesia.
2) Putusan  MK  No.69/PUU-XIII/2015 merupakan  penegakan  hukum  yang dilematis  karena  adanya  berbagai pandangan  pro-kontra  baik  oleh  para saksi  ahli,  pemerintah,  organisasi perkawinan campuran Indonesia (PERCA Indonesia)  dan  masyarakat  luas  yang berkepentingan  baik  dalam  masa persidangan  maupun  pasca  putusan Mahkamah  terutama  implikasinya terhadap  kepemilikan  Hak  Milik  dan/ atau  HGB  atas  tanah  bagi  WNI  yang melakukan perkawinan campuran.
3) Agar  setiap  WNI  mengetahui  dan memahami  adanya  perubahan instrumen  hukum  perihal  perjanjian kawin  dan  implikasinya  dalam kepemilikan  Hak  Milik/HGB  atas  tanah sebagaimana pasal 21 ayat (1) ayat (3), ayat (4) UU Perkawinan melalui putusan MK  No.69/PUU-XIII/2015  maka  perlu diadakan  disiminasi  atau  sosialisasi melalui media elektronik maupun media cetak  termasuk  sosialisasi  langsung  ke setiap provinsi di seluruh Indonesia. Terkait  putusan  MK  No.69/PUU- XIII/2015, penulis menyarankan  agar lebih memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  terhadap  setiap  WNI berkenaan  dengan  adanya  perubahan makna  terhadap  perjanjian  kawin  yang diatur  pasal  21  ayat  (1)  ayat  (3),  ayat  (4) UU  Perkawinan  Pemerintah  bersama  DPR perlu  melakukan  perubahan  terhadap  UU Perkawinan  agar  memenuhi  tuntutan jaman  tanpa  tercabut  dari  nilai-nilai  dan asas-asas  hukum  yang  berlandaskan Pancasila.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih kepada  Mitra  Bestari  atas  masukan- masukan  yang  telah  diberikan  untuk perbaikan substansi artikel saya ini.
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 11

## DAFTAR PUSTAKA
Galdi Isra, 2010,  Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Mode Legislasi  Parlementer  Dalam  Sistem Presidentil  Indonesia,  Raya  Grafika Prasada Jakarta.
H . S a l i m   H S   d a n   E r l i e s   S e p t i n a Nurbani;2014,Perbandingan  Hukum Perdata (Comparatipe Civil Law), PT Raja Grafindo Prasada, Jakarta. Happy  Susanto;2008, Pembagian  harta  gono gini  saat  terjadi  perceraian  pentingnya p e r j a n j i a n   p e r k a w i n a n   u n t u k mengantisipasi  masalah  harta  gono  gini, Visimedia, Jakarta. Jhinly  Asshiddiqie,  2006,  Model-Model Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta. Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, “Perjanjian  Perkawinan  Dapat  Dilakukan Pada  Masa  Perkawinan”  Majalah Mahkamah  Konstitusi  No.117  Edisi November  2016,  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,
Syahuri,Taufiqurrohman,2013,Legislasi  Hukum Perkawinan  Di  Indonesia  Pro-Kontra Pembentukannya  Hingga  Putusan Mahkamah Konstitusi, Kencana : Jakarta.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA).
Undang-Uandang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 12