## KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH KABUPATEN PONOROGO
Ardyan Firdausi Mustoffa Universitas Muhammadiyah Ponorogo ardyanfirdausi@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi masing-masing pos pada pendapatan pajak daerah dan efektivitas masing-masing pos penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo diukur dengan rasio  efektivitas  dan  kontribusi.  Analisis  dilakukan  dengan menggunakan  metode  kualitatif  berupa  analisis rasio,  yaitu  rasio kontribusi  untuk  menghitung  kontribusi  masing-masing  pos daerah terhadap penerimaan pajak daerah dari tahun 2011 sampai dengan  tahun  2015,  dan  rasio  efektifitas  untuk  mengetahui seberapa  efektif  anggaran  dan  realisasi  masing  masing  pos  pajak daerah  Kabupaten  Ponorogo.  Hasil  analisis  data:  Pertama,  Pajak Penerangan  Jalan  memberikan  kontribusi  besar  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  yaitu  rata-rata  9,89%.  Kedua,  efektivitas untuk  masing-masing  pos  pajak  daerah  Kabupaten  Ponorogo masuk dalam kategori sangat efektif sampai lebih dari 100%.
ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 7 No. 1 Hlmn. 1-14 Madiun, April 2018 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995
Artikel masuk: 5 September 2017 Tanggal diterima: 14 Desember 2017
Kata Kunci : Pajak Daerah; Pendapatan Asli Daerah;
Kontribusi; Efektivitas

## ABSTRACT
The purpose of this study to determine the contribution of each post on the income of the Regional Tax and its Effectiveness which is measured by  the  ratio  of  effectiveness  and  contribution.The  analysis  is  done  by using  qualitative  method  in  the  form  of  ratio  analysis.  Contribution ratios are used to calculate the contribution of each regional post to local tax revenues from 2011 to 2015, and the ratio of Effectiveness to find out how  the  Effectiveness  of  the  budget  and  the  realization  of  each  tax  post Ponorogo  regency.  The  results  showed  :  First,  Street  Lighting  Taxes contribute  greatly  to  the  Local  Revenue  is  an  average  of  9.89  percent. Secondly,  the  effectiveness  for  each  tax  heading  of  Ponorogo  regency  is categorized as Highly Effective up to more than 100 percent.
Keywords : Local  tax;  Locally-generated  revenue;  Contribution;
Effectiveness

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  identik  dengan  desentralisasi  dari  pemerintahan pusat  ke  pemerintahan  daerah.  Kabupaten  Ponorogo  merupakan  salah  satu  daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Untuk  menyelenggarakan pemerintahan  dan  merealisasikan  pembangunan  tersebut  dibutuhkan  tersedianya dana cukup besar yang diperoleh dari kekuatan daerahnya sendiri selain bantuan dari pemerintah pusat.
Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  pada  bab  5 paragraf kedua pasal 157 menjelaskan tentang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Komponen sumber pendapatan keuangan pemerintah daerah terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
1) hasil pajak daerah;
2) hasil retribusi daerah;
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4) lain-lain PAD yang sah;
b. Dana perimbangan; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sebagai  hasil  implikasi  otonomi  daerah  Pemerintah  daerah  menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Peraturan Daerah (Perda). Perda tentang APBD selalu memuat ringkasan tentang PAD beserta target yang harus dicapai  dalam  satu  tahun  berjalan  (tahun  kalender).  Berdasarkan  UU  No.  32  dan  33 Tahun 2004 kemudian di perjelas pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  bab  1  pasal  10  menjelaskan  Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya disebut Pajak, merupakan kontribusi  wajib kepada Daerah yang terutang  oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak  Daerah  merupakan  salah  satu sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  kabupaten/kota  terdiri  dari  pajak  hotel,  pajak restoran,  pajak hiburan,  pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak mineral  bukan logam  dan  batuan,  pajak  parkir,  pajak  air  tanah,  pajak  sarang  burung  walet,  pajak bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan,  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan,  sedangkan  retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yani 2009:63 dikutip dari Prameka, 2012).
Menurut  Ahman,  et  al.,  (2013:  43),  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  daerahnya  sendiri  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Menurut Mikha  (2010)  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  merupakan  komponen  PAD, memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  harus  dikelola  secara  profesional  dan  transparan  dalam  rangka optimalisasi  serta  usaha  meningkatkan  kontribusinya  terhadap  PAD.  Sidik  (2002) melalui  penelitian  tentang  optimalisasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dalam rangka  meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah  mengemukakan  bahwa  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  merupakan  komponen  PAD  yang  seharusnya  menjadi komponen  penerimaan  utama  bagi  daerah,  sehingga  ketergantungan  daerah  kepada pemerintah  pusat  (dana  perimbangan)  semakin  berkurang  dan  daerah  diharapkan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal.

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 7 NO 1 APRIL 2018 HLMN. 1-14
Dari  penguraian  beberapa  kutipan  penelitian  sebelumnya,  dapat  disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah komponen PAD yang  diperoleh daerah dari  masyarakat sebagai  suatu  kewajiban  tanpa  adanya  janji  penerimaan  (pengembalian)  manfaat kembali secara langsung oleh masyarakat dari daerah. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  tidak  lepas  dari  efektivitas  dan  efisiensi  serta  kontribusi  terhadap PAD. Efektivitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang  dibandingkan  dengan  target  yang telah  ditentukan  sebelumnya.  Efektivitas  adalah  keberhasilan  atau  kegagalan  dari organisasi dalam mencapai tujuannya (Puspitasari, 2014). Efisiensi adalah biaya yang dipakai  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pelayanan  jasa  dengan  tujuan mendapatkan keuntungan layak pada proses pemungutan.
Analisis  efektivitas  pajak  daerah  yaitu  analisis  yang  menggambarkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  PAD  yang  direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).  Rasio  efektifitas  menurut  Handoko  (2013)  adalah  rasio  yang  menggambarkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  PAD  yang  didapatkan dibandingkan  dengan  anggaran  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah, semakin  tinggi  rasio  efektivitas,  maka  semakin  baik  kinerja  pemerintah.  Analisis kontribusi  adalah  angka  yang  diberikan  oleh  Pajak  Daerah  terhadap  jumlah keseluruhan  pada  angka  PAD  yang  dicapai  maupun  angka  pada  target  yang ditetapkan. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dalam meningkatkan PAD, sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai  tindakan  atau  kebijakan  yang  harus  dilakukan  pemerintah  daerah  dalam usaha meingkatkan peran seluruh penerimaan daerah tersebut (Mikha, 2010).
Kabupaten  Ponorogo  adalah  salah  satu  pemerintah  daerah  yang menyelenggarakan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah sebagai sumber PAD untuk membiayai proses operasional pemerintahan di daerah, dimana proses tersebut membutuhkan  dukungan  sumber  daya  finansial  yang  cukup  besar.  Sumber  daya finansial  tersebut  dapat  diperoleh  melalui  PAD  yang  tergolong  dalam  empat komponen  besar  yaitu  (1)  pajak  daerah,  (2)  retribusi  daerah,  (3)  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain lain PAD yang sah. Kaitannya dengan perumusan dan penerapan komponen PAD dalam hal ini Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  sebagai  komponen  dengan  potensi  yang  cukup  besar  diharapkan  mampu memberikan  kontribusi  yang  optimal  bagi  daerah  itu  sendiri  sehingga  dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

## Tabel 1. Sumber dan Realisasi PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015
Sumber Realisasi (Rp) PAD (Rp) Kontribusi (%) Pajak daerah 50.895.226.786,00    10.695.348.134,82   24,15 % Retribusi daerah 13.035.825.300,00   210.695.348.134,82   6,18 % Hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang dipisahkan 1.001.204.248,56 10.695.348.134,82   0,47 % Lain-lain PAD yang sah 45.763.091.800,26    10.695.348.134,82   69, 81%
Sumber: LKPD Kabupaten Ponorogo 2011-2015
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  memberikan  sumbangan  terbesar kepada Pendapatan Asli Daerah setelah lain-lain PAD yang sah, yakni sebesar 24, 15%. Oleh karena itu, tidaklah heran muncul persepsi di kalangan masyarakat bahwasannya
PAD  identik  dengan  pajak  daerah.  Pajak  daerah  yang  dimaksudkan  di  Kabupaten Ponorogo terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, dan pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2011-2015 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas (%) 2011 59.560.884.804,00 65.936.673.551,92 111 2012 90.298.649.156,74 108.766.406.815,21 120 2013 116.076.194.729,16 134.097.320.780,57 116 2014 166.946.342.772,16 198.730.421.479,94 119 2015 199.120.659.301,16 210.695.348.134,82 106
Sumber: Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)
Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa, jumlah PAD yang diperoleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2011 sebesar Rp  65.936.673.551,92  lalu  meningkat  menjadi  Rp  108.766.406.815,21  di  tahun  2012, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 134.097.320.780,57, lalu pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 198.730.421.479,94 dan pada tahun 2015 PAD menjadi Rp 210.695.348.134,82.  Dilihat  dari  tingkat  efektivitas  antara  target  dan  realisasi penerimaan  PAD  Kabupaten  Ponorogo  selama  5  tahun  terakhir  ini  masuk  dalam kategori efektif.
Adapun  tujuan  penulisan  jurnal  ini  adalah  mengetahui  besar  kontribusi  dan efektifitas masing-masing pos pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  dan  pajak  parkir)  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Ponorogo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
Otonomi  daerah  merupakan  suatu  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah daerah atas hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai  dengan ketentuan umum di Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Daerah otonom merupakan kesatuan hukum yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintah  dan  kepentingan  dari masyarakat  setempat  sesuai  gagasan  sendiri  berdasarkan  dukungan  masyarakat. Penerapan otonomi daerah bertujuan mengembangkan potensi ekonomi yang terdapat di daerah, untuk memicu potensi daerah demi peningkatan perekonomian daerah. Pajak  Daerah  merupakan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  orang  pribadi  atau badan yang bersifat dipaksakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan fungsinya untuk pembangunan daerah.
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  daerah dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang undangan.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  semua  hak  daerah  yang  diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa  analisis  rasio.  Analisis  rasio  yang  diimplementasikan  adalah  rasio  kontribusi dan  rasio efektivitas.  Rasio kontribusi  digunakan untuk mengetahui  besar kontribusi masing-masing  pos  Pajak  Daerah  terhadap  PAD  tiap-tiap  tahun.  Rasio  efektivitas
digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  kemampuan  daerah  kabupaten/kota  dalam merealisasikan target penerimaan masing-masing pos pajak daerah.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh  dari  berbagai  studi  literatur  yang  berhubungan  dengan  materi  penelitian serta  dokumen-dokumen  yang  diperoleh  dari  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan Keuangan  Kabupaten  Ponorogo  meliputi  Jumlah  penerimaan  PAD  Kabupaten Ponorogo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 serta jumlah penerimaan masing- masing  pos  pajak  daerah  meliputi  penerimaan  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak hiburan,  pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  dan  pajak  parkir  dari  tahun  2011 sampai tahun 2015.
Analisis Kontribusi Untuk  mengetahui  kontribusi  yang  dapat  disumbangkan  dari  penerimaan masing-masing pos Pajak Daerah (Mahmudi, 2010: 131):
Sejauh mana pajak daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan baik apabila rasio  yang  dicapai  minimal  50%.  Untuk  mengukur  nilai  kontribusi  secara  lebih  rinci digunakan  kriteria  berdasarkan  Tim  Litbang  Depdagri  UGM  Tahun  1991 mengkategorikan  kriteria  kontribusi  ke  dalam  enam  tingkat  kontribusi  terlihat  pada Tabel 3.
Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Ukuran Kategori 0,00 % - 10 % Sangat Kurang 10,10 % - 20 % Kurang 20,10 % - 30 % Sedang 30,10 % - 40 % Cukup Baik 40,10 % - 50 % Baik Diatas   50 % Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Handoko: 2013)

## Analisis Efektifitas
Untuk  mengetahui  tingkat  efektifitas  yang  dapat  disumbangkan  dari penerimaan masing-masing pos Pajak Daerah (Mahmudi, 2010: 131):
Dalam  perhitungan  efektivitas  apabila  yang  dicapai  minimal  100%  maka  rasio efektivitas  sangat  efektif.  Demikian  pula  sebaliknya,  semakin  kecil  persentase efektivitasnya menunjukkan pajak daerah semakin tidak efektif. Untuk mengukur nilai efektivitas  secara  lebih  rinci  digunakan  kriteria  berdasarkan  Kepmendagri  No.  690. 900-327,  tahun  1996  mengkategorikan  efektivitas  pajak  daerah  kedalam  lima  tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas
Ukuran Kategori >100 % Sangat Efektif 90 % - 100 % Efektif 80 % -   90 % Cukup Efektif 60 % -   80 % Kurang Efektif < 60 % Tidak Efektif
Sumber: Kepmendagri No. 690. 900-327, tahun 1996 (Dwindra: 2008)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kontribusi  dihitung  dengan  membandingkan  antara  besarnya  realisasi  pajak daerah terhadap PAD. Pajak daerah dikatakan memiliki kontribusi besar apabila hasil perhitungan lebih dari 50% Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo
Tahun 2011-2015 Tahun  Pajak Daerah (Rp) PAD (Rp) Kontribusi (%) Kriteria 2011 16.116.664.405,71 65.936.673.551,92 24 Sedang 2012 20.514.781.469,00   108.766.406.815,21 19 Kurang 2013 39.533.040.335,00   134.097.320.780,57 29 Sedang 2014 44.956.557.768,00   198.730.421.479,94 23 Sedang 2015 50.895.226.786,00   210.695.348.134,82 24 Sedang Rata-rata 24 Sedang
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)
Berdasarkan  Tabel  5, kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD  Kabupaten Ponorogo  berfluktuasi,  hal  ini  bisa  dilihat  pada  tahun  2011  kontribusi  pajak  daerah sebesar  24%,  tahun  2012  sebesar  19%,  tahun  2013  mengalami  kenaikan  sebesar  29%, pada  tahun  2014  mengalami  penurunan  menjadi  23%,  akan  tetapi  di  tahun  2015 kembali mengalami peningkatan menjadi 24%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD menembus angka kurang dari 50% tiap tahunnya yaitu dengan rata-rata 24%, hal ini dapat dikatakan bahwa lebih dari 24% penerimaan PAD kabupaten Ponorogo berasal dari pemungutan pajak daerah dan sisanya berasal dari Pemerintah Pusat. Kontribusi pajak  daerah  terbesar  terjadi  pada  tahun  2013  yaitu  sebesar  29%  melebihi  rata-rata kontribusinya  per  tahun  sebesar  24%.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya perkembangan yang menggembirakan di pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame.

## a. Pajak Hotel
Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD berfluktuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,36% dan terendah terjadi di tahun 2012, sebesar 0,13%. Rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 0,23% per tahun.  Sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkanTim  Litbang  Depdagri,  menunjukkan hasil Sangat Kurang dan dapat dikatakan kontribusi pajak hotel terhadap PAD masih rendah.

## Tabel 6. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo
Tahun 2011-2015 Tahun Pajak Hotel (Rp) PAD (Rp) Kontribusi (%) Kriteria 2011 104.370.000,00 65.936.673.551,92 0,16  Sangat Kurang 2012 146.094.000,00   108.766.406.815,21 0,13  Sangat Kurang 2013 350.609.745,00   134.097.320.780,57 0,26  Sangat Kurang 2014 515.728.409,00   198.730.421.479,94 0,26  Sangat Kurang 2015 748.445.988,00   210.695.348.134,82 0,36  Sangat Kurang Total 0,23  Sangat Kurang
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 7 NO 1 APRIL 2018 HLMN. 1-14

## b. Pajak Restoran,
Berdasarkan  Tabel  7,  kontribusi  pajak  restoran  terhadap  PAD  cenderung berfluktuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 1.97% dan terendah terjadi  pada  tahun  2014,  yaitu  sebesar  0.98%.  Rata-rata  kontribusi  pajak  restoran sebesar 1,32% per tahun. Sesuai  dengan standar yang ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri,  menunjukkan  hasil  Sangat  Kurang  dan  dapat  dikatakan  kontribusi  pajak restoran terhadap PAD masih rendah
Tabel 7. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo
Tahun 2011-2015 Tahun  Pajak Restoran (Rp) PAD (Rp) Kontribusi (%) Kriteria 2011 1.297.329.475,71   65.936.673.551,92 1,97  Sangat Kurang 2012 1.390.470.187,00   108.766.406.815,21 1,28  Sangat Kurang 2013 1.571.800.902,00   134.097.320.780,57 1,17  Sangat Kurang 2014 1.949.098.569,00   198.730.421.479,94 0,98  Sangat Kurang 2015 2.548.319.065,00   210.695.348.134,82 1,21  Sangat Kurang Rata-rata 1,32  Sangat Kurang
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

## c. Pajak Hiburan
Berdasarkan  Tabel  8,  kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  PAD  cenderung  tetap. Kontribusi  terbesar  terjadi  pada  tahun  2015  sebesar  0.50%  dan  terendah  terjadi  pada tahun  2011  dan  tahun  2013,    yaitu  sebesar  0.19%.  Rata-rata  kontribusi  pajak  hiburan sebesar 0.24% per tahun. Sesuai standar yang ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri, menunjukkan hasil sangat kurang, dapat dikatakan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD masih sangat rendah.
Tabel 8. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo
Tahun 2011-2015 Tahun  Pajak Hiburan (Rp) PAD (Rp) Kontribusi (%) Kriteria 2011 122.669.750,00   65.936.673.551,92 0,19  Sangat Kurang 2012 182.623.400,00   108.766.406.815,21 0,17  Sangat Kurang 2013 267.841.200,00   134.097.320.780,57 0,20  Sangat Kurang 2014 333.527.350,00   198.730.421.479,94 0,17  Sangat Kurang 2015 1.046.384.346,00   210.695.348.134,82 0,50  Sangat Kurang Rata-rata 0,24  Sangat Kurang
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

## d. Pajak Reklame.
Berdasarkan  Tabel  9,  kontribusi  pajak  reklame  terhadap  PAD  cenderung mengalami penurunan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 1,10% dan terendah  terjadi  pada  tahun  2013  dan  2014  sebesar  0,45%.  Rata-rata  kontribusi  pajak reklame sebesar 0,67% per tahun. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri, menunjukkan hasil Sangat Kurang dan dapat dikatakan kontribusi pajak reklame terhadap PAD masih sangat rendah.
Tabel 9. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo
Tahun 2011-2015 Tahun  Pajak Reklame (Rp) PAD (Rp) Kontribusi (%) Kriteria 2011 723.951.750,00   65.936.673.551,92 1,10  Sangat Kurang 2012 818.441.973,00   108.766.406.815,21 0,75  Sangat Kurang 2013 822.633.351,00   134.097.320.780,57 0,61  Sangat Kurang 2014 887.083.240,00   198.730.421.479,94 0,45  Sangat Kurang 2015 952.327.980,00   210.695.348.134,82 0,45  Sangat Kurang Rata-rata 0,67  Sangat Kurang
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

## e. Pajak Penerangan Jalan
Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap  PAD  mengalami  penurunan.  Kontribusi  terbesar  terjadi  pada  tahun  2011 sebesar  14.92%  dan  terendah  terjadi  pada  tahun  2014  sebesar  7,39%.  Rata-rata kontribusi  pajak  penerangan  jalan  sebesar  9,89%  per  tahun.  Sesuai  dengan  standar yang  ditetapkan  dalam  Tim  Litbang  Depdagri,  menunjukkan  hasil  kurang memberikan kontribusi.
Tabel 10. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo
Tahun 2011-2015 Tahun Pajak Penerangan Jalan (Rp) PAD (Rp) Kontribusi (%) Kriteria 2011 9.838.206.546,00   65.936.673.551,92 14,92 Kurang 2012 10.711.710.070,00   108.766.406.815,21 9,85  Sangat Kurang 2013 12.338.121.696,00   134.097.320.780,57 9,20 Kurang 2014 14.683.762.933,00   198.730.421.479,94 7,39 Kurang 2015 17.092.950.909,00   210.695.348.134,82 8,11 Kurang Rata-rata 9,89 Kurang
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

## f. Pajak Parkir
Berdasarkan  Tabel  11,  kontribusi  pajak  parkir  terhadap  PAD  berfluktuasi. Kontribusi  terbesar  terjadi  pada  tahun  2015  sebesar  0.09%  dan  terendah  terjadi  pada tahun 2012,  yaitu  sebesar  0.02%.  Rata-rata  kontribusi  pajak  parker  sebesar  0.05%  per tahun.  Sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  dalam  Tim  Litbang  Depdagri menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi, dapat dikatakan kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih sangat rendah.
Tabel 11. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo
Tahun 2011-2015 Tahun  Pajak Parkir (Rp) PAD (Rp) Kontribusi (%) Kriteria 2011 23.221.500,00 65.936.673.551,92 0,04  Sangat Kurang 2012 23.668.000,00   108.766.406.815,21 0,02  Sangat Kurang 2013 50.503.600,00   134.097.320.780,57 0,04  Sangat Kurang 2014 149.507.600,00   198.730.421.479,94 0,08  Sangat Kurang 2015 196.384.300,00   210.695.348.134,82 0,09  Sangat Kurang Total 0,05  Sangat Kurang
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)
Berdasarkan  perhitungan  di  atas  menunjukkan  hasil  rata-rata  kontribusi  Pajak Hotel 0,23%, Pajak Restoran 1,32%, Pajak Hiburan 0,24%, Pajak Reklame 0,67%, Pajak Penerangan  Jalan  9,89%  dan  Pajak  Parkir  dengan  nilai  0,05%  serta  memiliki  kriteria sangat  kurang.  Kontribusi  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  dan  Pajak reklame memberikan kontribusi sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah hal tersebut  dikarenakan  Kepala  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah (DPPKAD) dan Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD lemah dalam melakukan pengawasan  terhadap  proses  penetapan  dan  penagihan  pajak  Hotel,  Pajak  Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak reklame.

## Efektivitas Pajak Daerah
Melalui  analisis  efektivitas diketahui seberapa besar realisasi  penerimaan pajak daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu dengan adanya penargetan  realisasi  pajak  daerah  dimaksudkan  agar  mendorong  kinerja  pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Dari tabel 12 dapat diperoleh informasi,  bahwa  tingkat  efektivitas  pemungutan  pajak  daerah  Kabupaten  Ponorogo untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 cenderung menurun.
Tabel 12. Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015 Tahun Realisasi (Rp) Target (Rp) Efektivitas (%) Kriteria 2011 16.116.664.405,71   12.152.100.000,00 133  Sangat efektif 2012 20.514.781.469,00   16.658.750.000,00 123  Sangat efektif 2013 39.533.040.335,00   33.355.000.000,00 119  Sangat efektif 2014 44.956.557.768,00   37.999.700.000,00 118  Sangat efektif 2015 50.895.226.786,00   43.604.700.000,00 117  Sangat efektif Rata-Rata 122  Sangat efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)
Berdasarkan  standar  yang  ditetapkan  dalam  Kepmendagri,  pemungutan  pajak daerah sudah efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 122%. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo cukup berhasil dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Berikut ini adalah perhitungan tingkat efektivitas masing- masing pos pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo:

## a. Pajak Hotel
Berdasarkan  Tabel  13,  efektivitas  pajak  hotel  lima  tahun  terakhir  mengalami fluktuasi. Efektivitas pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 234%. Kemudian efektivitas pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 112%. Sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  dalam  Kepmendagri,  menunjukkan  hasil efektif  dengan  tingkat  efektivitas  rata-rata  pertahun  sebesar  116%,  dapat  dikatakan Pemerintah Kota Ponorogo berhasil dalam memungut pajak hotel.

## Tabel 13. Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015
Tahun Realisasi (Rp) Target (Rp) Efektivitas (%) Kriteria 2011 104,370,000.00 90,000,000.00 116  Sangat efektif 2012 146,094,000.00 130,000,000.00 112  Sangat efektif 2013 350,609,745.00 205,000,000.00 171  Sangat efektif 2014 515,728,409.00 220,000,000.00 234  Sangat efektif 2015 748,445,988.00 440,000,000.00 170  Sangat efektif Rata-Rata 161  Sangat efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

## b. Pajak Restoran
Berdasarkan tabel 14, dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran lima tahun terakhir  mengalami  fluktuasi.  Efektivitas  pajak  restoran  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2014  yaitu  sebesar  176%.  Efektifitas  pajak  restoran  terendah  terjadi  pada  tahun  2012 yaitu  sebesar  138%.  Sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  dalam  Kepmendagri, pemungutan  pajak  restoran  menunjukkan  hasil  sangat  efektif  dengan  tingkat efektivitas  rata-rata  pertahun  sebesar  157%.  Dapat  dikatakan  Pemerintah  Kabupaten Ponorogo berhasil dalam memungut pajak restoran.
Tabel 14. Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015
Tahun Realisasi (Rp) Target (Rp) Efektivitas (%) Kriteria 2011 1.297.329.475,71 787.000.000,00 165 Sangat efektif 2012 1.390.470.187,00 1.008.500.000,00 138 Sangat efektif 2013 1.571.800.902,00 1.080.000.000,00 146 Sangat efektif 2014 1.949.098.569,00 1.105.000.000,00 176 Sangat efektif 2015 2.548.319.065,00 1.575.000.000,00 162 Sangat efektif Rata-Rata 157 Sangat efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

## c. Pajak Hiburan
Berdasarkan Tabel 15, dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan lima tahun terakhir  mengalami  fluktuasi.  Efektivitas  pajak  hiburan  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2015  yaitu  sebesar  181%.  Kemudian  efektivitas  pajak  hiburan  terendah  terjadi  pada tahun  2013  yaitu  sebesar  106%.  Sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  dalam Kepmendagri,  pemungutan  pajak  hiburan  menunjukkan  hasil  efektif  dengan  tingkat efektivitas  rata-rata  pertahun  sebesar  141%,  dapat  dikatakan  Pemerintah  kabupaten Ponorogo berhasil dalam memungut pajak hiburan.
Tabel 15. Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015
Tahun Realisasi (Rp) Target (Rp) Efektivitas (%) Kriteria 2011 122.669.750,00 72.600.000,00 169  Sangat efektif 2012 182.623.400,00 156.500.000,00 117  Sangat efektif 2013 267.841.200,00 252.500.000,00 106  Sangat efektif 2014 333.523.350,00 257.200.000,00 130  Sangat efektif 2015 1.046.384.346,00 577.200.000,00 181  Sangat efektif Rata-Rata 141  Sangat efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

## d. Pajak Reklame
Berdasarkan Tabel 16, efektivitas pajak reklame lima tahun terakhir mengalami penurunan. Efektivitas pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun  2011 yaitu sebesar 128%.  Kemudian  efektivitas  pajak  reklame  terendah  terjadi  pada  tahun  2013  yaitu sebesar  107%.  Sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  dalam  Kepmendagri, pemungutan  pajak  reklame  menunjukkan  hasil  cukup  efektif  dengan  tingkat efektivitas  rata-rata  pertahun  sebesar  117%,  dapat  dikatakan  Pemerintah  Kabupaten Ponorogo cukup berhasil dalam memungut pajak reklame.

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN
VOL 7 NO 1 APRIL 2018 HLMN. 1-14
Tabel 16. Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015 Tahun Realisasi (Rp) Target (Rp) Efektivitas (%) Kriteria 2011 723.951.750,00   565.000.000,00 128 Sangat efektif 2012 818.441.973,00   695.500.000,00 118 Sangat efektif 2013 822.633.351,00   770.000.000,00 107 Sangat efektif 2014 887.083.240,00   770.000.000,00 115 Sangat efektif 2015 952.327.980,00    830.000.000,00 115 Sangat efektif Rata-Rata 117 Sangat efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

## e. Pajak Penerangan Jalan
Berdasarkan  Tabel  17,  efektivitas  pajak  penerangan  jalan  lima  tahun  terakhir mengalami  fluktuasi.  Efektivitas  pajak  penerangan  jalan  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2014  sebesar  122%,  terendah  terjadi  pada  tahun  2011  yaitu  sebesar  109%.  Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak penerangan jalan menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektivitas  rata-rata pertahun sebesar 115%,  dapat  dikatakan  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  berhasil  dalam  memungut pajak penerangan jalan.
Tabel 17. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015
Tahun  Pajak Penerangan Jalan Target Kontribusi (%) Kriteria 2011 9.838.206.546,00   9.000.000.000,00 109  Sangat efektif 2012 10.711.710.070,00   9.650.000.000,00 111  Sangat efektif 2013 12.338.121.696,00   10.600.000.000,00 116  Sangat efektif 2014 14.683.762.933,00   12.000.000.000,00 122  Sangat efektif 2015 17.092.950.909,00   14.750.000.000,00 116  Sangat efektif Rata-rata 115  Sangat efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

## f. Pajak Parkir
Berdasarkan  Tabel  18  dapat  dilihat  bahwa  efektivitas  pajak  parkir  lima  tahun terakhir sangat berfluktuasi. Efektivitas pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu  sebesar  202%,  efektivitas  terendah  terjadi pada  tahun  2012  yaitu  sebesar  102%. Sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  dalam  Kepmendagri,  pemungutan  pajak parkir menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 151%,  dapat  dikatakan  Pemerintah  Kota  Surabaya  berhasil  dalam  memungut  pajak Parkir.
Tabel 18. Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015 Tahun Realisasi (Rp) Target (Rp) Efektivitas (%) Kriteria 2011 23.221.500,00 22.500.000,00 103  Sangat efektif 2012 23.668.000,00 23.250.000,00 102  Sangat efektif 2013 50.503.600,00 25.000.000,00 202  Sangat efektif 2014 149.507.600,00 75.000.000,00 199  Sangat efektif 2015 196.384.300,00 130.000.000,00 151  Sangat efektif Rata-Rata 151  Sangat efektif
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)
Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  efektivitas  pemungutan pajak daerah Kabupaten Ponorogo  pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 masuk dalam kategori sangat efektif. Pada urutan pertama adalah pajak hotel dengan tingkat rata  rata  efektivitas  sebesar  161%.  Dalam  rangka  menunjang  sub  sektor kepariwisataan,  diperlukan  sarana  hotel  dan  penginapan  yang  memadai  untuk  para wisatawan.  Sarana  penunjang  lainnya  dalam  kegiatan  ekonomi,  kepariwisataan maupun  kegiatan  sosial  lainnya  adalah  tesedianya  fasilitas  pemondokan  yaitu  hotel dan  losmen  (penginapan)  yang  cukup  baik  dan  aman.  Jumlah  hotel  dan  losmen  di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 terdapat 47 unit dengan jumlah tamu mencapai 214.613 orang.
Pajak  Restoran  pada  urutan  kedua  dengan  prosentase  157%,  hal  ini mencerminkan  bahwa  Kabupaten  Ponorogo  merupakan  Kabupaten  yang  kondusif dalam  iklim  usaha  dan  perdagangan  serta  didukung  oleh  sarana  prasarana  yang memadai.  Tingkat  efektivitas  pajak  restoran  menduduki  peringkat  kedua  ini mengindikasikan  bahwa  sosialisasi  SUDIN  PP  terhadap  masyarakat  mengenai  pajak cukup  berhasil,  meningkatnya  konsumsi  masyarakat  terhadap  makanan  di  restoran, bertambahnya wajib pajak, dan adanya tunggakan pajak yang dibayarkan pada tahun- tahun tersebut.  Sebaliknya kontribusi  yang minim dapat disebabkan adanya oknum- oknum  yang  tidak  tepat  membayar  pajak,  pailit  atau  tutupnya  bisnis  usaha menjadikan  berhentinya  status  wajib  pajak.  Hal  ini  tentunya  memberikan  kontribusi terhadap penerimaan pajak restoran.
Pada urutan ketiga adalah pajak hiburan dengan prosentase efektivitas sebesar 141%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  penerimaan  dari  pajak  hiburan sangat  sangat  efektif  sehingga  bisa  memberikan  kontribusi  besar  pada  penerimaan pajak  daerah  dan  diharapkan  kondisi  seperti  ini  bisa  dipertahankan  dan  selalu ditingkatkan. Salah satu kesenian yang menjadi daya tarik Kabupaten Ponorogo yaitu kesenian reog Ponorogo yang sudah terkenal hingga mancanegara dan banyak sekali tempat  wisata  yang  bisa  di  datangi  oleh  wisatawan  diantaranya  yaitu  telaga  ngebel, ngembag,  air  terjun  lawe  (coban  lawe),  gunung  beruk,  Gowa  Lowo  yang  semua  itu bisa menjadi daya pikat wisatawan untuk berkunjung ke Ponorogo. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang menambah penerimaan pajak hiburan Kabupaten Ponorogo.
Pada urutan ke empat yaitu pajak reklame dengan prosentase efektivitas sebesar 117%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  penerimaan  pajak  reklame  di Kabupaten Ponorogo sangat efektif. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menggalakkan estetika Kota dengan membongkar papan reklame yang tidak memiliki izin dari pemerintah Kota yang dapat mengganggu nilai estetika  Kabupaten  Ponorogo  itu  merupakan  tindakan  yang  tepat  dan  sangat  efektif untuk diterapkan.
Pada  urutan  ke  lima  dengan  prosentase  efektifitas  115%  adalah  Pajak Penerangan  Jalan.  Pemungutan  pajak  ini  berjalan  dengan  baik,  teratur  dan  disiplin karena  hampir  sebagian  besar  wajib  pajaknya  taat  dan  patuh  dalam  pembayaran rekening  listrik  yang  telah  dikenakan  langsung  Pajak  Penerangan  Jalan  yang dibebankan langsung pada rekening listrik pelanggan. Sehingga apabila terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak, sanksi PLN berjalan sangat tegas.
Efektivitas  pemungutan pajak daerah yang terendah  adalah pajak parkir. Pajak parkir masuk ke dalam urutan terendah dalam realisasinya, hal ini disebabkan karena masih  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak/pengusaha  jasa  parkir  dalam  melunasi kewajiban  membayar  pajak  parkir.  Selain  itu  banyaknya  penyelenggaraan  parkir
secara  liar  tanpa  adanya  izin  terutama  yang  sering  terjadi  pada  parkir  di  tepi  jalan umum (Kaonang, 2010).

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa  kontribusi  dan  efektivitas  pajak  daerah  sebagai  sumber  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:
Tingkat  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten Ponorogo dari tahun 2011-2015 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap  tahun  termasuk  dalam  kriteria  sangat  kurang.    Kontribusi  pajak  penerangan jalan  sangat  tinggi  sedangkan  kontribusi  paling  rendah  adalah  pajak  parkir.  Hal tersebut  dikarenakan  Kepala  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah (DPPKAD) dan Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD lemah dalam melakukan pengawasan  terhadap  penetapan  dan  penagihan  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak hiburan,  dan  pajak  reklame.  Efektivitas  untuk  masing-masing  pos  pajak  daerah Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori  pajak yang  sangat efektif (yang berkisar lebih dari 100%).
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah obyek penelitian yang hanya dilakukan di  DPPKAD  Kabupaten  Ponorogo,  dan  penelitian  hanya  dilakukan  selama  5  tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 saja dan hanya memfokuskan pada pajak  daerah  tanpa  memperhatikan  sumber  pendapatan  daerah  yang  lain  misal retribusi daerah.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, disarankan agar pemerintah Kabupaten  Ponorogo  khususnya  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan Kabupaten  Ponorogo  mengukur  secara  akurat  mengenai  besar  kemampuan  pajak daerah yang dapat digali oleh Kabupaten Ponorogo, supaya dalam menentukan target pajak daerah tidak melebihi besar kemampuan pajak daerah. Hal ini dapat berimbas pada  ketidak  efektifannya  pajak  daerah.  Untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak daerah,  pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  perlu  mencari  solusi  terhadap  penerimaan pajak  daerah  yang  tidak  mencapai  target,  diantaranya  :  (a).  Dengan  menindak  tegas para  pejabat  pemungut  pajak  daerah  yang  menyimpang  dari  ketentuan  yang  ada dengan  menerima  suapan  dari  wajib  pajak  yang  tidak  patuh,  (b).  Dengan  memberi sanksi  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  membayar  atau  telat  membayar  pajak  daerah sehingga  berimbas  terhadap  menurunnya  penerimaan  pajak  daerah,  (c).  Dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak bahwa dengan membayar pajak daerah maka  ikut  serta  dalam  pembangunan  daerah,  dan  (d).  Dengan  meningkatkan pelayanan  petugas  pemungut  pajak  sehingga  wajib  pajak  lebih  mudah  untuk membayar pajak daerah.
Penelitian ini membahas secara umum gambaran tentang kontribusi dan efektivitas pajak  daerah  terhadap  PAD.  Adanya  keterbatasan  dalam  penelitian  ini,  maka diharapkan  kepada  peneliti  selanjutnya  untuk  dapat  melakukan  penelitian  secara mendalam dan berfokus pada upaya dan hasil serta belanja pemerintah daerah dalam usaha  memperoleh  pendapatan  dari  Retribusi  Daerah  untuk  dapat  digeneralisasikan pada wilayah lain yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahman,  Eeng  dan  Epi  Indriani.  2013. Ekonomi  dan  Akuntansi:  Membina  Kompetensi Akuntansi . Jakarta: Grafindo.
Dwindra.  2008.  Efektivitas  Dan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Otonom Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Bali  Tahun  2002-2006.  Jurnal  Akuntansi  Bisnis. Volume III, No. 2 Juli 2008.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Handoko,  Sri  P,  SE.  2013.  Analisis  Tingkat  Efektivitas  Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber Pendapatan  Daerah  Kota  Pontianak.  Jurnal  Ilmiah  Program  Magister  Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak 2013.
Kaonang, Stefani 2010. Tugas PLKH Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 - 2015 Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
Mikha,  Danied.  2010.  Analisis  Kontribusi  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Sleman.  Alumni  UPN  “Veteran” Yogyakarta. Kajian Akuntansi, Volume 5, Nomor 1, Juni 2010.
Prameka,  Adelia  Shabrina  dkk.  2012.  Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kabupaten  Malang).  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Puspitasari,  Elfayang  Rizky  Ayu.  2014.  Analisis  Efektivitas,  Efisiensi,  dan  Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009- 2013.  Skripsi  Strata  satu  (S1)  pada  Program  Sarajana  Fakultas  Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
Sidik, DR. Machfud Msc. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Orasi Ilmiah wisuda XXI STIA LAN Bandung, April Tahun 2002.
Undang–Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah