Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI DATA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PBB DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK DI KOTA SERANG
Dini Martinda Lestari 1 , Sari Putri Pertiwi 2 , Eka Ratna Sulistiowaty 3 1,2,3 Universitas Bina Bangsa Email : dmartinda77@gmail.com , puput.sariputripertiwi@gmail.com , ekaratna271@gmail.com

## ABSTRAK
Sumber pendapatan Negara bisa dari beberapa sumber salah satunya berasal dari pajak, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pendapatan daerah biasanya diperoleh dari pajak, salah satu pendapatan yang berpangaruh yaitu pajak bumi dan bangunan, yang hak pemungutannya diserahkan  langsung  kepada  pemerintah  kota/kabupaten.  Namun  dalam  proses  pendataan  serta pemungutannya masih terdapat beberapa kesalahan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  sistem  administrasi  data  dan prosedur pemungutan pbb dalam peningkatan kualitas pelayan pajak di Kota Serang Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara  secara  langsung  kepada  pihak  instansi,  selanjutnya  dilakukan  analisis  atas  penerapan sistem administrasi data dan prosedur pemungutan pbb dalam  peningkatan kualitas pelayanan pajak di Kota Serang dengan beberapa sumber data dan peraturan yang berlaku.
Sistem administrasi data yang digunakan oleh pemerintah Kota Serang yaitu aplikasi SISMIOP, sistem ini sudah diterapkan atau digunakan dalam proses pendataan dan pencetakan masal pbb dikota serang sejak  tahun  2013,  prosedur  pemungutan  pbb  di  kota  serang  memberlakukan  proses  pemungutan diserahkan langsung kepada kepala kelurahan dan petugas pajak yang berada dikelurahan.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem pendataan dan prosedur pemungutan pbb di Kota Serang masih kurang maksimal dikarenakan masih banyak kesalahan data dan kurangnya koordinasi dalam proses pemungutan.
Kata Kunci: Sistem Administrasi Data, Prosedur Pemungutan, Kualitas Pelayanan Pajak

## ABSTRACT
The source of state revenue can be from several sources, one of  which comes from taxes, taxes are divided into two, namely Central Taxes and  Regional Taxes. Regional revenues are usually obtained from taxes, one of the  influential revenues  is  the  land  and  building  tax,  whose  collection  rights  are handed over directly to the city/regency government. However, in the process of data collection and collection, there are still some errors. This  study aims to  determine how  the application  of the  data administration system and UN collection procedures in improving the quality of tax servants in Serang City The research method used is qualitative research method. This research was conducted by direct interviews  with  the  agency,  then  an  analysis  was  carried  out  on  the  application  of  the  data administration system and UN collection procedures in improving the quality of tax services in Serang City with several data sources and applicable regulations. The data administration system used by the Serang City government is the SISMIOP application, this system has been implemented or used in the process of UN data collection and mass printing in Serang City since 2013, the UN collection procedure in Serang City applies the collection process to be handed over directly to the head of the village and tax officers in the kelurahan. The conclusion  of this study is  that the UN data collection system and voting procedures in Serang City are still not optimal because there are still many data errors and lack of coordination in the collection process.
Keywords: Data Administration System, Collection Procedure, Quality of Tax Service

## PENDAHULUAN
Pembiayaan pembangunan suatu Negara bersumber dari pendapatan Negara yang dicatatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa pendapatan Negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan  hibah  dari  dalam  dan  luar  negeri.  Adapun  Undang-undang  Pasal  1  ayat  11 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 menyebutkan bahwa penerimaan daerah adalah uang yang  masuk  ke  kas  daerah  dan  pasal  10  ayat  2  huruf  C  memberikan  kewenangan  kepada daerah  yang  telah  ditetapkan  dengan  peraturan  Daerah.  Jenis  pemungutan  pendapatan daerah antara lain Pajak Daerah, Retribusi, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Salah  satu  jenis  pajak  yang  potensial  untuk  dikelola  sebagai  sumber  pendapatan  daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten  atau  Pemerintah  Kota  memiliki  wewenang  dalam  melakukan  pemungutan  atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sektor Perdesaan dan Perkotaan. PBB merupakan pajak yang potensial, karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib pajak PBB lebih besar dibanding pajak- pajak lainnya. Di provinsi Banten khusunya di Kota serang kualitas pelayanan pajak masih banyak kekurangan,  masih  terdapat  berbagai  permaslahan  di  dalamnya,  salah  satunya  yaitu kesalahan data yang membuat wajib pajak merasa dirugikan.
Pengolahan data yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA Kota Serang juga menjadi salah satu faktor penting untuk pengolahan data dan proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
1, 2 3 5 1 30
2 5
0,8
2 0
0,6 1 5 0, 4 1 0
0, 2 5 0 0 WP sudah membayar pajak tapi masuk kedalam tunggakan WP yang mengalami double SPPT WP yang NOP nya tidak  WP yang komplain SPPT terbit/hilang dibuku DHKP nya belum terbit dari awal pengajuan
Column1
Ser ies 1
Berikut data rekapitulasi hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak
Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009, dimana pemungutan PBB- P2  dialihkan  ke  daerah maka  aplikasi SISMIOP  juga  digunakan  di  daerah  karena aplikasi  ini mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB. Di Kota Serang penerapan SISMIOP dan pelaksanaan  pemungutan  PBB-P2  telah  dilakukan  pada  tahun  2013  dan  pengoperasian aplikasi  SISMIOP  di  dikelola  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Serang.  Sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang PBB-P2 ibu Jahniar Rachmawati Azhari, S.Sos. ( 09 Juni 2023, di BAPENDA Kota Serang). Pengoperasian SISMIOP di Bapenda Kota  Serang  membantu  segala  kegiatan  terkait  PBB-P2  salah  satu  manfaat  yang  sangat membantu dari aplikasi tersebut adalah pencetakan massal SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Prosedur pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang maksimal sehingga  masih ada  warga  atau  wajib pajak  yang  menunggak  dan enggan  membayar  pajak tersebut.  Minimnya  pengetahuan  dan  kurangnya  sosialisai  yang  dilakukan  pemerintah sehingga  masih  banyak  prosedur  pemungutan  yang  kurang  maksimal  sehingga  membuat presentase perolehan pajak masih kurang maksimal dilansir dari PPID Kota Serang Walikota Serang Bapak H. Syafrudin, S.Sos, M.Si karena realisasi PBB pada tahun 2022 pada golongan buku ketetapan 1,2,3 yang merupakan tanggung jawab camat dan lurah dirasa masih kurang optimal yaitu sebesar 5,7 miliar atau 47 persen dari pokok ketetapan sebesar 12 miliar.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  dimasyarakat  sangat  berpengaruh  terhadap  kepercayaan masyarakat  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  sehingga  bisa  menurunnya presentase  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  yang  akan  berpengaruh  terhadap
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
pendapatan  daerah.  Berikut  ini  data  realisasi  penerimaan  pajak  selama  5  tahun  di  Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.
Tabel 1.1 Rekapitulasi data Realisasi PBB-P2 Kota Serang Tahun 2018- 2022

## REKAPITULASI DATA REALISASI PBB-P2 KOTA SERANG

## NO TAHUN

## POKOK
KETETAPAN JMLH SPPT TARGET REALISASI MURNI PERUBAHAN 1 2018 28.020.095.80 1 236.638  22.900.000.00 0 - 20.247.331.93 1 2 2019 27.808.056.63 3 240.446  23.265.500.00 0 21.000.000.00 0 21.546.889.39 1 3 2020 37.918.155.32 1 246.863  28.500.000.00 0 20.262.500.00 0 22.729.382.62 4 4 2021 37.613.947.46 2 251.780  26.650.000.00 0 23.000.000.00 0 24.403.043.06 5 5 2022 36.497.000.07 5 209.074  36.500.000.00 0 - 36.781.046.33 8
Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang
Dilihat dari tabel diatas bahwa setiap tahun pemerintah Kota Serang selalu mencapai target walaupun  ada  mengalami  perubahan  target  tetapi  pemerintah  Kota  Serang  bisa  melalui dengan target realisasi yang lebih tiap tahunnya.

## Kajian Teoritik Studi Kasus
Studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah  kejadian  atau  masalah  yang  telah  terjadi  dengan  mengumpulkan  berbagai  macam informasi  yang  kemudian  diolah  untuk  mendapatkan  sebuah  solusi  agar  masalah  yang diungkap dapat terselesaikan. Susilo Rahardjo & Gudnanto pada tahun 2010 juga menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Dalam penelitian ini dalam mendapatkan informasi peneliti melakukan wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi mengenai Pajak bumi dan bangunan Peneliti pun melakukan observasi lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai pajak bumi dan bangunan sehingga dapat diperoleh inti dari permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat atau wajib pajak.

## Pajak
Menurut Prof Dr. P.J.A. Andrian Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat diPaksakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan umum  (undang-undang)  Dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  di tunjuk  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Mardiasmo jenis pajak  dibagi  menjadi  tiga  yaitu  menurut  golongan,  menurut  sifat  dan  menurut  lembaga pemungut. Pajak bumi dan bangunan masuk ke dalam jenis pajak menurut lembaga pemungut yaitu pajak daerah.

## Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan  pertambangan.  Bumi  adalah  permukaan  bumi  dan  tubuh  bumi  yang  ada  dibawahnya. Permukaan  bumi  meliputi  tanah  dan  perairan  pedalaman  (termasuk  rawa-rawa,  tambak, perairan)  serta  laut  wilayah  Republik  Indonesia.  Bangunan  adalah  konstruksi  teknik  yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

## Kualitas Pelayanan Pajak PBB
Kualitas pelayanan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap presentase perolehan pajak di Kota Serang, oleh sebab itu kualitas pelayanan yang baik menjadi salah satu hal penting bagi petugas pajak untuk menarik perhatian wajib pajak atau warga agar merasa nyaman dan rajin dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk mengukur kualitas jasa pelayanan sedikitnya  terdapat  5  dimensi  yang  dapat  digunakan,  untuk  mengukur  kualitas  dari  jasa pelayanan, dalam pelayanan prima perpajakan (Boediono, 2003: 114), Tangibles atau bukti langsung, Reliability atau kehandalan, Responsiveness Assurance atau jaminan, Empathy atau
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024

## empati.

## Sistem Administrasi Data
Data  adalah  sekumpulan  komponen utama  yang  berisikan  fakta  yang  menjadi penghubung antara  mesin  (Komputer/Laptop)  dengan  manusia  dan  diolah  kembali  sehingga  berisi informasi  yang  dapat  disampaikan  kepada  khalayak  umum.  System  data  administrasi  yang digunakan  dalam  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  aplikasi  Sistem  Manajemen  Informasi Objek Pajak atau yang disingkat dengan SISMIOP, yang merupakan ujung tombak pada Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pengolahan data Pajak bumi dan bangunan ada dua sistem yang biasa digunakan yaitu SISMIOP dan basis data SIG PBB.

## Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Adapun sistem pemungutan perpajakan yang sering kita temui dikalangan masyarakat dalam membayar  pajak.  Sistem  perpajakan  dapat  disebut  sebagai  metode  atau  cara  bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas Negara, sistem pemungutan  pajak  menurut  Mardiasmo,  yaitu  Official  assesment  system,  Self  assesment system, With holding System.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  yang memberikan  gambaran  mengenai  penjelasan  penerapan  sistem  administrasi  data  dan prosedur pemungutan PBB dalam peningkatan kualitas pelayanan pajak di Kota Serang. Dalam gambaran tersebut peneliti mengamati aspek-aspek yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang menunjang penyusunan laporan penelitian untuk dianalisis
.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penerapan Sistem Administrasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Serang.
Berdasarkan hasil penelitian  yang  telah penulis  lakukan  dan hasil  wawancara dengan salah satu  pegawai  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kota  Serang  Ibu  Jahniar  Rachmawati Azhari, S.Sos menjelaskan bahwa penerapan sistem administrasi data yang digunakan dalam
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
pencatatan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kota  Serang  menggunakan  sistem  data  SISMIOP. Menurut pengakuan dari BAPENDA masih banyak komplain dari masyarakat mengenai Pajak Bumi  dan  Bangunan,  namun  sampai  sekarang  belum  ada  solusi  yang  efektif  untuk permasalahan tersebut. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu dari sistem administrasi data,  dilapangan  banyak  ditemukan  permasalahan  mengenai  PBB  ini,  diantaranya  yaitu permasalahan  terjadinya  double  SPPT,  Wajib  pajak  sudah  membayar  tagihan  PBB  namun ternyata  ketika penerbitan SPPT  tahun berikutnya  masuk  ke  dalam  tunggakan,  kejadian  ini dirasakan  bukan  hanya  satu  atau  dua  warga  tapi  hampir  tiap  Kelurahan  mengalami permasalahan seperti ini, solusi yang dilakukan dari BAPENDA yaitu wajib pajak melaporkan ke  kantor  BAPENDA  lalu  meminta  surat  formulir  INJECT  dengan  menyertakan  dokumen persyaratan lainnya yaitu Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Kartu Keluarga, dan KTP, namun untuk penghapusan tunggakan tersebut baru bisa terlihat tahun depan, menurut peneliti cara ini kurang efektif karena banyak warga yang kurang paham mengenai PBB.

## Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Serang
Dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Serang masih kurang maksimal, hal  ini  dikarenakan  dari  pemerintah  khususnya  Badan  Pendapatan  Daerah  menyerahkan langsung  proses  pemungutan  tersebut  kepada  Kepala  Kelurahan  yang  ada  di  Kota  Serang, sehingga  proses  pemungutan  kurang  maksimal  dan  kurangnya  kendaraan  mobil  PEPELING (Pelayanan  Pembayaran  Pajak  Keliling)  yang  berjadwal  hanya  di  tempat  yang  ditentukan, biasanya berpusat di  kantor  Kecamatan, dan untuk petugas  pajak  yang  berada  dikelurahan jika ingin mobil PEPELING berada dilingkungan kelurahan maka harus melakukan pengajuan dengan mengirimkan surat kepada BAPENDA setelah itu pihak BAPENDA akan menghubungi dan membuat jadwal, namun prosesnya cukup lama sehingga petugas pajak dikelurahan harus memutar  strategi  agar  wajib  pajak  bisa  membayar  pajak  tanpa  harus  pergi  dan  mengeluh mengantri di bank.

## Pembahasan Temuan
Penerapan Sistem Administrasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Pemerintah Kota Serang diharapkan lebih fokus untuk melakukan evaluasi terhadap sistem SISMIOP yang digunakan dalam proses pemungutan dan penginputan data PBB-P2 sehingga
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
aplikasi  ini  selalu  termonitoring  dengan  baik  dan  melihat  apakah  tiap  tahun  terdapat kesalahan  yang  dapat  merugikan,  sehingga  peningkatan  dalam  sistem  data  ini  bisa  selalu melakukan  pembaharuan,  sehingga  sistem  yang  digunakan  bisa  lebih  baik  tiap  tahunnya. Kesalahan  di  lapangan  yaitu  wajib  pajak  sudah  membayar  pajak  namun  ternyata  tahun berikutnya pajak tersebut masuk ke dalam tunggakan. BAPENDA Kota Serang memberi solusi dengan  mengajukan  permohonan  surat  inject,  permohonan  ini  dilengkapi  dengan  syarat- syarat membawa kelengkapan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun yang masuk ke dalam tunggakan,  Fotocopy  Kartu  keluarga,  dan  Fotocopy  KTP,  lalu  diarahkan  terlebih  dahulu mengisi  formulir  inject  tersebut,  setelah  itu  memberikan  semua  persyaratan  kepada  pihak BAPENDA.  Namun  proses  penghapusan  ini  cukup  memakan  waktu  yang  lama,  sebelum melakukan  penghapusan  pihak  BAPENDA  akan  melakukan  pengecekan  terlebih  dahulu melalui  sistem  apakah  kesalahan  ini  berada  pada  sistem  atau  berada  pada  Bank  tempat pembayaran  pajak  dilakukan.  Setelah  melakukan  pengecekan  dan  mengetahui permasalahannya  pihak  dari  BAPENDA  akan  menghapus  tunggakan  tersebut  namun penghapusan tunggakan tersebut baru bisa dilihat sudah hilang atau masih ada pada tahun terbit SPPT berikutnya, atau tahun depan.

## Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)
Pemerintah  Kota  Serang  dalam  upaya  pemungutan  pajak  PBB  diserahkan  langsung  kepada tiap  Kepala  Kelurahan  yang  berada  di  Kota  Serang,  Walikota  Serang  selalu  menghimbau kepada  para  lurah  untuk  selalu  optimal  dalam  melakukan  pemungutan  pajak  PBB diwilayahnya. Dan tiap tahun diadakan evaluasi pendapatan pajak PBB, perolehan tertinggi akan diberikan penghargaan dan hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada Kepala Kelurahan agar  tiap  tahun  bisa  meningkatkan  terus  perolehan  pajak  diwilayahnya.  Sedangkan  untuk kepala  kelurahan  yang  mendapatkan  presentase  terendah  akan  diberikan  teguran  dan dikenakan selendang hitam di depan para tamu yang menghadiri acara evaluasi PBB tersebut, dan  akan  lebih  diperhatikan  kembali  agar  tahun  depan  bisa  meningkatkan  presentase perolehan pajaknya. Adapun alur.

## Prosedur Yang Baik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak
Pelayanan yang baik berasal dari prosedur yang diterapkan sesuai dengan ketentuan. Dalam meningkatkan  pelayanan  pemerintah  Kota  Serang  selalu  melakukan  evaluasi  terhadap
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
pelayanan  pajak.  Walaupun  masih  ada  beberapa  prosedur  yang  belum  diterapkan  namun pemerintah Kota Serang selalu memonitor pelayanan khususnya di pajak PBB agar wajib pajak merasa puas dengan kinerja pemerintah Kota Serang. Strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan yaitu pemerintah Kota Serang memberikan fasilitas pembayaran PBB melalui mobil PEPELING  yang  memudahkan  masyarakat  dalam  membayar  pajak,  namun  masih  kurang maksimal dikarenakan fasilitas mobil PEPELING hanya ada satu unit untuk memberi pelayanan kepada  66  kelurahan.  Adapun  alur  yang baik  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan pajak sebagai berikut :

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dari hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
Analisis  Penerapan  Sistem  Administrasi  Data  PBB  yang  digunakan  di  Badan  Pendapatan Daerah Kota Serang Sebaiknya dilakukan pembaruan sistem agar tidak terjadi kesalahan data yang  merugikan  wajib  pajak,  pemerintah  Kota  Serang  pun  harus  terus  melakukan  evaluasi terhadap  sistem  administrasi  yang  digunakan  dalam  pengolahan  data  PBB  di  Badan Pendapatan Daerah.
Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Sebaiknya melakukan pendataan terhadap komplain yang dilakukan wajib pajak baik itu kesalahan sistem, bank maupun kesalahan lainnya yang merugikan wajib pajak, agar tiap tahun bisa dilihat presentase komplain yang dilakukan wajib pajak sehingga bisa menjadi acuan evaluasi tiap tahunnya untuk meningkatkan sistem yang lebih baik lagi, dan menemukan titik solusi terhadap permasalahan tersebut
Dalam proses pemungutan pajak PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Serang harus mengawal dan  terjun  langsung  untuk  mengetahui  permasalahan  apa  saja  yang  terjadi  dilapangan sehingga  jika  ada  wajib  pajak  yang  mengeluh  bisa  langsung  teratasi  dengan  memberikan pengertian kepada wajib pajak tersebut.
Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Serang  harus  meningkatkan  kualitas  pelayanan  terhadap Pajak Bumi dan Bangunan, karena pajak PBB sangat berpengaruh besar terhadap Pendaptan Asli Daerah, sehingga realisasi tiap tahun terhadap PBB ini selalu mangalami peningkatan yang signifikan.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Permasalahan  yang  terjadi  dilapangan  yang  dialami  masyarakat  terhadap  Pajak  Bumi  dan Bangunan  sangat  berpengaruh  terhadap  kepercayaan  masyarakat  dalam  membayar  pajak PBB,  pola  pikir  dan  tingkat  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  PBB  masih  minim  sehingga masih  banyak  masyarakat  yang  enggan  membayar  pajak  PBB,  upaya  yang  harus  dilakukan Pemerintah  Kota  Serang  terutama  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Serang  melakukan penyuluhan  secara  berkala  terhadap  wajib  pajak,  sehingga  tidak  adalagi  wajib  pajak  yang minim pengetahuan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrian Agus Trianto , ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya).
Albert Veresius Dian Sano, S.T, M.Kom Beberapa Definisi Tentang Data, Informasi dan Sistem Informasi Menurut Para Ahli. (Universitas Binus). Doni Sapriadi (2013) Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. Jurnal Akuntansi, Vol 1 No 1.
Su’fatul  Ulum  Mutatun  Afia,  Cecep  Wahyu  Hoerudin  (2020). Evaluasi  Sistem  manajemen informasi  objek  pajak  dalam  pemungutan  PBB-P2  Di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Bekasi. Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan daerah. Vol 2 No 2.
Banis  Husaeni,  Inovasi  Pelayanan,  Pembayaran  PBB-P2  Telah  Diterapkan,  ASN  Yang Mempunyai Objek Pajak PBB-P2 Di Kota Serang Untuk membayar Tepat Waktu, PPID Kota Serang  diakses  dari https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/inovasi-  pelayanan- pembayaran-pbb-p-2-telah-di-terapkan-asn-yang-mempunyai-objek-  pajak-pbb-p-2-di- kota-serang-untuk-membayar-tepat-waktu. (10 Juni 2023)
Biro  Perencanaan,  Administrasi  Kerja  sama  Dan  Hubungan  Masyarakat  (Universitas  Negeri Padang). Konsep Dasar Dan Pengertin Sistem diakses dari http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/. (26 Juni 2023)
Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009.
Vanya Karunia Mulia Putri. (Kompas.com). ‘Administrasi: Pengertian, Tujuan, ciri -ciri, fungsi,
dan jenisnya’ diakses dari https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/18/154901669/administrasi- pengertian-tujuan-ciri-ciri-fungsi-dan-jenisnya , (16 Juni 2023)
Sekretariat  Badan,  (Kementrian  Keuaangan  Badan  Pendidikan  Dan  Pelatihan  Keuangan).  4 Pilar  Pengelolaan  PBB-P2  Oleh  Pemerintah  Kota  Atau  Kabupaten  diakses  dari https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/4-pilar-pengelolaan-pbb-p2- oleh-pemerintah-kota-kabupaten-636827 (27 Juni 2023)
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (5 Juni 2023) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 (5 Juni 2023) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (20 Juni 2023)