TRANSFORMASI PENDIDIKAN KEPOLISIAN MELALUI PENGEMBANGAN STIK LEMDIKLAT POLRI MENJADI UNIVERSITAS
1 Vita Mayastinasari, 2 Novi Indah Earlyanti, 3 Arnapi 1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK PTIK) Jakarta 12160 e-mail: noviindahearlyanti@stik-ptik.ac.id

## Abstrak
Transformasi  pendidikan  merupakan  hal  penting  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas pendidikan guna  mencetak  sumber  daya  manusia  yang berkualitas . Transformasi  pendidikan memerlukan  penguatan  kapasitas  kelembagaan  pendidikan  tinggi  berupa  transformasi kelembagaan,  restrukturisasi,  dan  peningkatan  kualitas  komposisi  tenaga  pengajar,  yang menjadi bagian dari program prioritas Kapolri. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis minat  masyarakat  dan  personel  Polri  untuk  mengikuti  pendidikan  dan  pengembangangn struktur Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menjadi Universitas Kepolisian. Didukung oleh teori education management , evaluasi dari Kirkpatrick, struktur manajemen dari Colquitt, penelitian ini menggunakan mix method research dengan sumber informen penelitian adalah: masyarakat, personel  Polri,  dan  civitas  akademik.  Masyarakat  dikategorisasikan  pada  3  segmen,  yaitu: pelajar, mahasiswa (S1, S2, dan S3), dan orang yang sudah bekerja dengan berbagai profesi, selain profesi Polisi atau ASN Polri. Hasil penelitian diketahui bahwa minat masyarakat dan anggota Polri mengikuti pendidikan didominasi oleh minat prefensial dan transaksional dengan mengharapkan  kepastian  pekerjaan,  karier,  kesetaraan,  jabatan  setelah  lulus  dari  Universitas Kepolisian. Dapat disimpulkan minat masyarakat dan anggota Polri untuk ikut pendidikan akan menjadi  pertimbangan  keberlangsungan  Universitas  Kepolisian.  Bentuk  yang  paling  relevan untuk melakukan transformasi pendidikan adalah Perguruan Tinggi Kementrian Lain (PTKL). Untuk pengoperasionalan angaran dapat dilakukan pada tahap jangka menengah dan panjang, serta  harus  memperhatikan  regulasi  penetapan  jalur  karir  yang  terintegrasi,  sistemik  dan sistematik,  termasuk  perhatian  terhadap  jalur  karier  dosen  yang  meliputi  peningkatan kompetensi dan pengembangan jabatan akademik.

## Kata kunci: transformasi pendidikan, pengembangan organisasi, evaluasi, SDM

## Abstract
Educational  transformation  is  important  in  improving  the  quality  of  education  to  produce quality human resources. Educational transformation requires strengthening the institutional capacity  of  higher  education  in  the  form  of  institutional  transformation,  restructuring,  and improving the quality of the composition of teaching staff, which is part of the National Police Chief's priority program. The aim of this research is to analyze the interests of the public and National Police personnel to participate in education and develop the structure of the Police Science  College  into  a  Police  University.  Supported  by  education  management  theory, evaluation from Kirkpatrick, management structure from Colquitt This research employs mixed method research with the sources of research informants being: the community, National Police personnel, and the academic community. The community is categorized into  three segments: students,  university  students  (S1,  S2,  and  S3),  and  people  who  have  worked  in  various
professions, other than the profession of Police or ASN Polri. The research results tells that the interest of the public and members of the National Police in pursuing education is dominated by  preferential  and  transactional  interests  in  the  hope  of  job  security,  career,  equality  and position  after  graduating  from  the  Police  University.  It  is  concluded  that  such  interests  to participate in education will be a consideration for the sustainability of the Police University. And  the  most  relevant  form  for  carrying  out  educational  transformation  is  Other  Ministry Higher Education (PTKL). Budget operations can be carried out in the medium and long term stages. They must also pay attention to the regulations for determining integrated, systemic and systematic career paths, including attention to lecturer career paths which include increasing competence and developing academic positions.

## Keywords:  educational  transformation,  organizational  development,  evaluation,  human resources

## Pendahuluan
Peningkatan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  merupakan  konsekuensi  dan  tuntutan dalam menghadapi abad ke-21. Transformasi pendidikan merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan  kualitas  pendidikan  guna  mencetak  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  yang berkualitas.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi merupakan perubahan rupa dalam wujud bentuk dan sifat. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai proses belajar  manusia  seutuhnya  dengan  mempelajari  dan  mengembangkan  kehidupan  sepanjang hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka transformasi pendidikan merupakan berbagai perubahan yang  dilakukan  manusia  dalam  mempelajari  dan  mengembangkan  kehidupan  selama  waktu hidupnya.  Transformasi  pendidikan  adalah  sebuah  siklus,  proses  yang  terus  berjalan,  untuk memastikan bahwa perubahan yang dibuat relevan dan efektif dalam meningkatkan kualitas hasil capaian peserta didik. Transformasi pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai metode, bentuk dan cara, baik secara formal maupun informal. Salah satu institusi yang mengemban tanggung  jawab  melakukan  transformasi  pendidikan  secara  formal  adalah  perguruan  tinggi, tidak terkecuali STIK.
Sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas, dan terbagi menjadi beberapa jurusan yang  berkaitan  dengan  fakultas  tersebut,  Universitas  menyediakan  pendidikan  berbasis akademik, dan vokasi. Universitas juga terdiri dari beberapa fakultas yang menyelengggarakan pendidikan  akademik,  dan,  atau  pendidikan  vokasi  dengan  sejumlah  ilmu  pengetahuan, teknologi,  dan  seni.  Berdasarkan  hal  tersebut  dan  kesadaran  yang  tinggi  terhadap  tanggung jawab untuk mentransformasikan pendidikan secara optimal, serta mewujudkan “Polri Presisi”, maka STIK berupaya untuk meredesain struktur kelembagaannya, dari sekolah tinggi menjadi universitas.
Transformasi  pendidikan  memerlukan  penguatan  kapasitas  kelembagaan  pendidikan tinggi berupa transformasi kelembagaan, restrukturisasi, dan peningkatan kualitas komposisi tenaga  pengajar.  Transformasi  pendidikan  menjadi  bagian  dari  program  prioritas  Kapolri nomor 3: “Menjadikan SDM Polri yang Unggul di Era Police 4,0). Selain itu menjadi bagian rencana aksi nomor 13: “Penataan kurikulum pada pendidikan pengembangan spesialisasi dan pengembangan  umum,”  dan  rencana  aksi  nomor  14:  “Meningkatkan  mutu  pendidikan  dan pelatihan menuju pendidikan berkelas dunia (word class standard)”. Penguatan transformasi pendidikan kepolisian melalui transformasi kelembagaan, juga menjadi salah satu bagian dari
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
13  program  prioritas  Lemdiklat  Polri,  yaitu  program  nomor  9:  “Mengembangkan  STIK Lemdiklat  Polri  menjadi  Universitas  Keamanan.”  STIK  merasa  pengembangan  kapasitas kelembagaan  merupakan  hal  penting,  sehingga  STIK  berupaya  mewujudkan  Universitas Kepolisian (Unipol). Beberapa hal yang merupakan urgensi Unipol adalah:
1. Tuntutan  kompetensi  dalam  pelaksanaan  kerja—Transformasi  STIK  menjadi Unipol dapat: (1) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada personel kepolisian; (2) mengembangkan program studi yang lebih beragam sesuai  dengan  kebutuhan  kompetensi  personel  yang  beragam;  (3)  meningkatkan kompetensi  personel  kepolisian  dalam  berbagai  aspek  pekerjaan  di  bidang kepolisian; (4) menyediakan program pelatihan yang lebih luas dan lebih mendalam dalam  bidang-bidang    pekerjaan  yang  dibutuhkan;  (5)  meningkatkan  pengakuan internasional  terhadap  institusi  pendidikan  Polri  yang  dapat  menghasilkan  kerja sama internasional dalam pelatihan, pertukaran pengetahuan, dan berbagai program lainnya;  dan  (6)  membantu  institusi  pendidikan  kepolisian  untuk  lebih  siap menghadapi  tantangan  global  yang  berkaitan  dengan  keamanan  dan  penegakan hukum. Transformasi merupakan upaya untuk menjawab perubahan dalam tuntutan pekerjaan dan lingkungan kerja, serta untuk memastikan bahwa personel kepolisian dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan saat ini dan masa depan. Transformasi ini juga dapat membantu meningkatkan citra dan profesionalisme kepolisian di mata masyarakat dan dunia internasional.
2. Pemerataan  penguasaan  kompetensi—Transformasi  STIK  menjadi  Unipol memiliki beberapa  alasan dan manfaat  yang berkaitan dengan tujuan pemerataan kompetensi  anggota  Polri,  yaitu:  (1)  meningkatkan  aksesibilitas  pendidikan  dan pelatihan di bidang kepolisian yang  memberi peluang bagi personel kepolisian dari berbagai wilayah; (2) memungkinkan personel kepolisian untuk memilih program yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka, sehingga pemerataan kompetensi dapat terjadi dalam berbagai bidang; (3) memberikan  kesempatan kepada personel kepolisian  untuk  memperoleh  pendidikan  tinggi  yang  tidak  hanya  meningkatkan kompetensi,    tetapi  juga  meningkatkan  mobilitas  karier;  dan  (4)  memberikan dukungan  yang  lebih  besar  untuk  penelitian  dan  pengembangan  dalam  bidang kepolisian  yang  dapat    membantu  meningkatkan    pengetahuan,  inovasi,  dan penguasaan kompetensi yang lebih mendalam.
3. Peningkatan jenjang karir—Transformasi STIK menjadi Unipol berperan penting dalam  peningkatan  jenjang  karir  personel  kepolisian,  di  antaranya  dapat:  (1) menyediakan program pendidikan tinggi lebih beragam dalam membuka peluang personel  kepolisian  untuk  memperoleh    pendidikan  tinggi  guna  meningkatkan prospek  karir  mereka;  (2)  menyediakan  pelatihan  dan  pendidikan  lanjutan  yang berfokus  pada  pengembangan  keahlian  dan  kompetensi  khusus  yang memungkinkan dapat mengembangkan keahlian yang diperlukan dalam tugas dan karir  mereka;  (3)  mendukung  penelitian  dan  pengembangan  bidang  kepolisian
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
sehingga  mampu  berkontribusi  terhadap  pengembangan  kebijakan;  (4) menyediakan  pelatihan  kepemimpinan  yang  lebih  baik  bagi  personel  kepolisian dalam    mempersiapkan  peran  kepemimpinan  yang  lebih  tinggi  dalam  hierarki kepolisian;  (5)  mengembangkan  kompetensi  yang  berkelanjutan  yang  dapat meningkatkan  kredibilitas  dan  profesionalisme  personel  kepolisian,  sehingga menjadi  lebih  berkualifikasi  dan  lebih  siap  dalam  melaksanakan  tugas-tugas penting mereka.
4. Inklusi dalam penguasaan kompetensi—Transformasi STIK menjadi Unipol secara positif memengaruhi inklusi dalam penguasaan kompetensi, yaitu: (1)  memperluas akses pendidikan dan pelatihan  dari berbagai  latar belakang  wilayah, etnis, dan gender yang beragam; (2) memungkinkan penguasaan isu-isu inklusi dan keadilan dalam  menghadapi  tantangan  yang  berkaitan  dengan  diskriminasi,  bias,  dan pelanggaran  hak  asasi  manusia;  (3)  memungkinkan  penyelenggaraan  pelatihan sensitivitas kultural yang lebih baik kepada personel kepolisian  dalam memastikan bahwa mereka dapat berinteraksi secara efektif dengan masyarakat yang beragam budaya;  dan  (4)  mendorong  diversifikasi  personel  kepolisian  dengan  menarik individu dari beragam latar belakang.
5. Memberi  peluang  pergaulan  akademik—Transformasi  STIK  menjadi  Unipol memberikan peluang pergaulan akademik yang lebih luas, yaitu: (1)  memanfaatkan pengetahuan  dan  pengalaman  dosen-dosen  dengan  berinteraksi  langsung    dalam kelas,  seminar,  dan  kegiatan  akademik  lainnya;  (2)  personil  Polri  dapat  memilih untuk mengikuti program akademik yang ditawarkan oleh universitas tersebut; (3) menyelenggarakan  seminar, konferensi, dan diskusi ilmiah tentang berbagai topik yang  dapat  memperluas  pengetahuan  dan  berbagi  pengalaman  para  personil kepolisian; (4)  menyelenggarakan pelatihan khusus dan kursus singkat yang sesuai dengan  kebutuhan  personel  kepolisian;  dan  (5)  membantu  personel  kepolisian membangun  jaringan  rekan-rekan  akademis,  mahasiswa,  dan  profesional  dari berbagai bidang, yang dapat bermanfaat dalam pekerjaan dan perkembangan karir mereka.
6. Pemanfaan  lulusan  pada  bidang  yang  tepat—Pemanfaatan  lulusan  dari  institusi pendidikan kepolisian yang telah bertransformasi  menjadi  universitas merupakan bagian penting  untuk: (1) memastikan bahwa lulusan ditempatkan sesuai  dengan latar  belakang  pendidikan  mereka;  (2)  mendapatkan  pelatihan  lanjutan  dalam mengasah  keterampilan  yang  sesuai  dengan  tugas-tugas  yang  akan  mereka jalankan;  (3)  menempatkan  lulusan  dalam  posisi  manajemen  atau  kepemimpinan yang  berperan  dalam  mengelola  sumber  daya,  mengkoordinasikan  operasi,  dan mengambil keputusan strategis; (4) latar lulusan dengan  ragam kompetensi dapat digunakan  untuk  mengembangkan  kebijakan  dan  membantu  perumusan  strategi kepolisian yang lebih efektif (5) lulusan  dapat dijadikan instruktur atau dosen yang dapat  berbagi  pengetahuan  dan  pengalamana  pada  generasi  berikutnya;  dan  (6)
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024 ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
lulusan  dengan  keahlian  khusus,  seperti  forensik  atau  keamanan cyber ,  dapat digunakan  sebagai  konsultan  dalam  kasus-kasus  yang  memerlukan  keahlian khusus.
Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar penetapan struktur dan pengelolaan pendidikan  kepolisian  secara  komprehensif,  sistemik,  dan  sistematis  guna  mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas kepolisian. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana minat masyarakat dan personel Polri untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian? (2) Bagaimana pengembangan struktur STIK menjadi Universitas Kepolisian? dan (3)  Bagaimana  pengembangan  SDM  STIK  menjadi  Universitas  Kepolisian?  Adapun  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk:  (1)  menganalisis  minat  masyarakat  dan  personel  Polri  untuk mengikuti  pendidikan  di  Universitas  Kepolisian;  (2)  menganalisis  pengembangan  struktur STIK  menjadi  Universitas  Kepolisian;  dan  (3)  menganalisis  pengembangan  SDM  STIK menjadi Universitas Kepolisian.

## Tinjauan Literatur Transformasi Pendidikan
Pendidikan merupakan proses secara sistematis guna mengubah tingkah laku seseorang untuk  mencapai  tujuan  organisasi,  berkaitan  dengan  keahlian,  dan  kemampuan  untuk melaksanakan  pekerjaan  saat  ini.  Pendidikan  memiliki  prinsip-prinsip  pembelajaran  sebagai berikut:
1. Personel yang diberikan pendidikan ( trainee ) harus dapat dimotivasi untuk belajar.
2. Trainee harus memiliki kemampuan belajar.
3. Terwujud penguatan proses pembelajaran.
4. Tersedia bahan-bahan praktik terkait pendidikan.
5. Materi yang diajarkan harus memiliki arti yang lengkap, dan memenuhi kebutuhan.
Pendidikan itu berasal dari bahasa latin, yaitu “ ducare ”, yang memiliki arti “menuntun, mengarahkan,  atau  memimpin”  dan  awalan  e,  berarti  “keluar”.  Jadi,  pendidikan  berarti kegiatan  “menuntun  ke  luar”.  Pendidikan  merupakan  pembelajaran  pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.  Setiap pengalaman yang memiliki efek  formatif  pada  cara  orang  berpikir,  merasa,  atau  tindakan  dapat  dianggap  pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk:
1. memperbaiki kinerja dengan meningkatkan kuantita, dan kualitas output;
2. mengurangi waktu belajar;
3. mengurangi/ menurunkan biaya akibat kesalahan kerja;
4. mengurangi kecelakaan kerja;
5. menurunkan turnover , dan ketidakhadiran kerja;
6. meningkatkan  kepuasan  kerja,  mencegah  atau  mengurangi  antipati  personel organisasi;
7. meningkatkan pertumbuhan pribadi;
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025
E-ISSN : 2621-8410
8. menentukan efektivitas, dan efisiensi organisasi;
9. mengubah tingkah laku.
Perubahan tingkah laku dalam tiga (3) aspek, yaitu:
1. Psikomotorik, mengarah pada keterampilan fisik tertentu.
2. Afektif, mencakup: perasaan, nilai, sikap.
3. Kognitif.
Pendidikan dalam konsep sistem diawali dengan identifikasi kebutuhan pendidikan, dan dilanjutkan  dengan  tahapan  secara  berurutan:  penetapan  sasaran,  merancang  program, pelaksanaan  program,  dan  evaluasi  pendidikan.  Secara  skematis,  pendidikan  dalam  konsep sistem diilustrasikan pada Gambar 1.

## Sumber: Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, 2020.
Education Management, Analisis Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, p.2.

## Gambar 1 Konsep Pendidikan Sistem
Pelaksanaan  pendidikan  didasarkan  pada  analisis  kebutuhan,  agar  program  yang ditetapkan  efektif,  dan  efisien.  Pegembangan  kompetensi  melalui  pendidikan  selayaknya dilakukan melalui analisis kebutuhan yang secara skematis diilustrasikan pada Gambar 2 pada halaman berikut.
Analisis kebutuhan dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan merupakan solusi yang  tepat  untuk  mengatasi  masalah  kinerja.  Beberapa  masalah  kinerja  dapat  diklasifikan menjadi  beberapa  hal,  antara  lain  adalah  personel  yang  tidak  memperlihatkan  kinerja  baik, walaupun  memiliki  kompetensi.  Masalah  lain  adalah  personel  memiliki  kompetensi,  namun tidak  memiliki  fasilitas  kerja  yang  memadai.  Tidak  adanya Standart  Operating  Procedure (SOP) juga menjadi masalah, walaupun personel berkompetensi baik. Selain itu masalah juga akan timbul jika personel tidak tahu, dan tidak terampil dalam melakukan pekerjaan. Secara skematis diilustrasikan pada Gambar 3 dan Gambar 4 pada halaman berikut.
1 Identifikasi Kebutuhan Pendidikan 2 Penetapan Sasaran 5 Evaluasi Pendidikan 4
Pelaksanaan Program 3 Merancang Program
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
Analisis  kebutuhan  pendidikan  dilakukan  guna  menghindari  terjadinya  kesalahan pengambilan  keputusan.  Analisis  kebutuhan  merupakan  prosedur  yang  sistemik,  sistematik, dan holistik yang dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:
1. Melakukan klarifikasi terhadap masalah kinerja.
2. Mencermati kesenjangan kinerja.
3. Menyusun rencana pengumpulan data, mencakup: menetapkan metode, responden, dan instrumen pengumpulan data.
Sumber: Noe Raymond, John Hollenbeck, Barry Gerhart and Patrick Wright, 2021. Human Resource Management, Gaining A Competitive Advantage, 12e. New York: McGraw-Hill Education, p. 283.

## Gambar 2. The Needs Assessment Process
Evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan model Kirkpatrick, yang didasarkan pada evaluasi empat (4) tingkat, meliputi:
1. Reaction (reaksi)  peserta  beasiswa  terhadap  kepuasaan  penyelenggaraan pendidikan;
2. Learning (pembelajaran) dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap setelah mengikuti pendidikan;
3. Behavior (perilaku)  dalam  mengimplementasikan  hasil  dari  pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimilikinya ketika kembali ke unit kerjanya;
4. Result (hasil)  dari  implementasi  learning,  dan  behavior  terhadap  kerja,  dan kinerjanya  dalam  peningkatan  moral,  produktivitas,  dan  kepuasan  pengguna layanan (Kirkpatrick, 2006).

## Struktur
Struktur  organisasi  menurut  Nelson  dan  Quick  (2006,  494)  adalah  “ the  linking  of departemens and jobs within an organization,” (hubungan antara departemen dan pekerjaan di dalam organisasi). Menurut  Nelson dan Quick, struktur organisasi terdapat 6 dimensi, yaitu:
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
(1) formalisasi ( formalization ) yang merupakan derajat peran karyawan berupa dokumentasi formal seperti prosedur-prosedur, deskripsi pekerjaan, pedoman-pedoman dan aturan-aturan; (2) sentralisasi ( centralization ) merupakan tingkat keputusan dibuat oleh pimpinan organisasi; (3) spesialisasi ( specialization ) yang merupakan tingkatan pekerjaan ditentukan secara sempit dan tergantung kepada keunikan keahlian ( unique expertise ); (4) standarisasi ( standarization ) yang merupakan derajat aktivitas kerja diselesaikan dalam cara yang rutin; (5) kompleksitas ( complexity ); dan (6) hirarki kekuasaan ( hierarchy of authority ) (Nelson 2006, 500).
Sumber: Benny A. Pribadi, 2020. Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, Implementasi Model ADDIE. Jakarta: Kencana, halaman 52.
Gambar 3. Diagram Klasifikasi Masalah Kinerja
Sumber: Benny A. Pribadi, 2020. Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, Implementasi Model ADDIE.  Jakarta: Kencana, halaman 57.

## Gambar 4. Klasifikasi Alternatif Solusi Masalah Kinerja
Shani at al., (2009: 368) mengemukakan bahwa, ”istilah struktur mempunyai banyak arti,  studi  penelitian  pada  organisasi  telah  mengenal  variabel  struktur  seperti:  sejumlah tingkatan  hirarki, formalisasi (sejumlah dokumen yang tertulis, kebijakan dan prosedur secara
➢ SOSIALISASI DAN PENERAPAN SOP/ PROSEDUR KERIA ➢ PELATIHAN ➢ PENGADAAN DAN PEREMAJAAN ALAT KERJA
➢ PERBAIKAN MANAJEMEN Fasilitas pendukung kerja tidak memadai Kompeten tapi tidak berkinerja
Tidak kompeten dan tidak terampil Tidak mengenal atau lupa SOP
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
manual,  uraian  pekerjaan  dan  sejenisnya),  standarisasi  (tingkat  yang  mana  aktifitas  harus menjadi berperan di dalam sikap prilaku yang menjadi seragam) dan sentralisasi (pada level apakah yang membuat keputusan). Struktur organisasi memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja  sebagaimana  dijabarkan  oleh  Shani  at  al.,  (2009:  367)    seperti  pada  Gambar  5  pada halaman berikut.
Menurut Schemerhorn, Hunt dan Osborn (1994: 26), suatu  organisasi  pada dasarnya mempunyai lima komponen. Struktur organisasi menetapkan pembagian tugas, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Hal ini mengingat bahwa struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokan, dan dikoordinasikan di dalam suatu organisasi. Menurut Colquitt, LePine dan Wesson (2009, 517) struktur organisasi adalah ” An organizational structure formally dictates how jobs  and tasks are  divided and coordinated between individuals and groups  within  the company ”  (suatu  struktur  organisasi  memerintahkan  bagaimana  pekerjaan  dan  tugas  secara formal dibagi dan dikoordinasikan antara individu dengan kelompok dalam suatu perusahaan). Struktur  organisasi  menggambarkan  bahwa  perwakilan  setiap  pekerjaan  dalam  sebuah organisasi dan hubungan pelaporan resmi di antara pekerjaan tersebut.
Sumber: A. B. Shani, at. al., 2009. Behavior in Organizations: Experimental Approach. Singapore: McGraw-Hill/Irwin, p. 367.

## Gambar 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi
Ada  lima  elemen  kunci  struktur  organisasi  untuk  menggambarkan  bagaimana  tugas- tugas dikerjakan, hubungan kewenangan, dan tanggung jawab pengambilan keputusan, yaitu: (1) spesialisasi  pekerjaan ( work specialization) ;  2) rantai komando ( chain  of  command ); (3) rentang  kendali (span  of  control );  (4)  sentralisasi  ( centralization );  dan  (5)  formalisasi ( formalization ). Disamping itu, terdapat elemen kunci yang dibutuhkan manajer saat mendisain
Management Support Processes Planning Budgeting Recruitment and Placement Training Project management Stucture From of structure Design for global competition Context External environment Size Technology Organization Performance Productivity Quality Satisfaction Growth Care Transformation Process Inputs Throughput Control variances People Members’ attributes Demographic characteristics Members’ needs Purpose Mission Vision goal strategies annual objective tactics
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
struktur organisasi mereka, yaitu: spesialisasi pekerjaan ( work specialization) , departementalisasi (departementalization ), rantai komando ( chain of commando ), sentralisasi dan desentralisasi ( centralization and decentralization ), dan formalisasi ( formalization ).
Rancangan struktur organisasi yang ada menurut Robbins dan Judge dikelompokkan ke  dalam  dua  kelompok,  yaitu:  rancangan  yang  umum  digunakan  (struktur  sederhana, birokrasi,  dan  struktur  matriks)  dan  pilihan-pilihan  rancangan  yang  baru  (struktur  tim, organisasi  virtual,  organisasi  tanpa  batas).  Struktur  organisasi  yang  kuat  sesuai  dengan kebutuhan organisasi dan sejalan dengan situasi dan kondisi yang ada berpengaruh langsung pada kinerja organisasi seperti yang diuraikan oleh Robbins dan Judge seperti pada gambar 6.
Pendapat  lain,  yang  dikemukakan  oleh  Greenberg  (2010:  371)  menyatakan  bahwa struktur organisasi adalah “ the formal configuration of individuals and groups with respect to the  allocation  of  tasks,  responsibilities,  and  authority  within  organization,” (konfigurasi formal  dari  individu  dan  kelompok  dalam  hal  alokasi  tugas,  tanggung  jawab  dan  otoritas didalam  organisasi).  Shane  dan  Glinow  (2009:  394)  menyatakan  bahwa  struktur  organisasi diartikan sebagai “ the division of labor as wel as the patters of coordination, communication, workflow, and formal power that direct organizational activities,” (divisi dari pekerja dan pola koordinasi, komunikasi, jalur kerja dan kekuasaan formal yang berhubungan dengan aktivitas organisasi).  Menurut  McShane  dan  Von  Glinow  (2009:  255)  struktur  organisasi  diartikan sebagai  pembagian  kerja  sebaik  seperti  pola  koordinasi,  komunikasi,  aliran  kerja,  dan kekuasaan  formal  yang  berhubungan  langsung  dengan  aktivitas  organisasi.  Adapun  elemen struktur  organisasi  adalah:  (1)  jenjang  pengawasan,  (2)  sentralisasi,  (3)  formalisasi,  dan  (4) departementalisasi. Struktur organisasi merupakan pola pekerjaan dan kelompok pekerjaan di dalam  organisasi,  merupakan  suatu  penyebab  penting  dari  perilaku  individu  dan  kelompok (Gibson at al., 2009: 394).
Sumber: Stephen P. Robbins and Thimoty Judge, 2009. Organization Behavior,
13 th Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc., p. 576.
Gambar 6. Penentu dan Hasil Struktur Organisasi
Kompetensi Dalam Pengembangan SDM
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024 ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
Kompetensi  berasal  dari  kata competence  y ang  berarti  kemampuan  atau  kapabilitas. Kompetensi  dapat  dibedakan  menjadi  empat  tingkatan,  yaitu:  (1) Unconcious  incompetence (seseorang  tidak  menyadari  bahwa  dirinya  tidak  mampu  melakukan  sesuatu;  (2) Conscious incompetence (seseorang  menyadari  bahwa  dirinya  tidak  mampu  melakukan  sesuatu;  (3) Conscious competence (seseorang mampu mengerjakan sesuatu dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi; dan (4) Unconscious competence (seseorang dapat melakukan pekerjaan dengan mahir sehinggga dirinya dapat melakukannya dengan sistematis. Kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi pada umumnya mencakup:
1. Hard Competence
Pengetahuan dan kemampuan teknis dalam bidang tugas.
2. Soft Competence
Pengetahuan  dan  keterampilan  yang  terkait  dengan  hubungan  manusia,  seperti kepemimpinan, kemampuan negosiasi dan lain sebagainya.
3. Kompetensi Pendukung
Meliputi pendidikan, lama bekerja, prestasi masa lalu dan sebagainya.
Kompetensi  diperlukan  agar  pelaksanaan  tugas  optimal.  Kompetensi  merupakan “kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas  keterampilan  dan  pengetahuan  serta  didukung  oleh  sikap  kerja  yang  dituntut  oleh pekerjaan tersebut” (Wibowo, 2007: 110). Dijelaskan klasifikasi kompetensi, yaitu:
1. Core Competencies , merupakan kompetensi inti yang dihubungkan dengan strategi organisasi sehingga harus dimiliki oleh semua karyawan dalam organisasi;
2. Managerial  Competencies ,  merupakan  kompetensi  yang  mencerminkan  aktivitas manajerial dan kinerja yang diperlukan dalam peran tertentu;
3. Functional  Competencies ,  merupakan  kompetensi  yang  menjelaskan  tentang kemampuan  peran  tertentu  yang  diperlukan  dan  biasanya  dihubungkan  dengan keterampilan professional atau teknis (Wibowo, 2007: 121).
Kompetensi  juga  dapat  diklasifikasikan  menjadi  kompetensi  kerjasama  tim, kompetensi  komunikasi,  kompetensi  adaptasi  terhadap  perbuatan,  kompetensi  kepuasan pelanggan,  kompetensi  pemecahan  masalah,  kompetensi  kepemimpinan,  kompetensi pencapaian tujuan, kompetensi teknis operasional dan kompetensi efektivitas pribadi. Selain itu, kompetensi juga dapat diklasifikasikan menjadi:
1. Kompetensi  teknis  ( technical  competence ),  yaitu  kompetensi  mengenai  bidang yang menjadi tugas pokok organisasi;
2. Kompetensi manajerial ( managerial competence ), kompetensi terkait kemampuan manajerial
3. Kompetensi sosial ( social competence ), kemampuan dalam melakukan komunikasi yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya;
4. Kompetensi intelektual/ stratejik ( intelectual / strategic competence ), kemampuan untuk berpikir secara stratejik dengan visi kedepan.
Kompetensi  berpengaruh  terhadap  hasil  kinerja  individu,  seperti  yang  diilustrasikan
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
pada Gambar 7 dan 8.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan mix  method  research ,  di  mana  pendekatan  kuantitatif dilakukan  dengan  tujuan  mengidentifikasi  minat  mengikuti  pendidikan,  mengidentifikasi pandangan  tentang  pengembangan  struktur,  dan  SDM  Universitas  Kepolisian.  Pendekatan kualitatif  dilakukan  dengan  bertujuan  menggali  informasi  lebih  spesifik  tentang  minat masyarakat  dan  personel  Polri  untuk  mengikuti  pendidikan.  Pendekatan  ini  juga  bertujuan mendapatkan  berbagai  pandangan  yang  komprehensif  tentang  pengembangan  struktur,  dan SDM Universitas Kepolisian. Responden penelitian ini adalah: masyarakat, personel Polri, dan civitas akademik. Masyarakat dikategorisasikan pada 3 segmen, yaitu: pelajar, mahasiswa (S1, S2, dan S3), dan orang yang sudah bekerja dengan berbagai profesi, selain profesi polisi atau ASN Polri. Personel Polri diklasifikasikan menjadi 3 segmen, yaitu: polisi alumni Akpol, polisi alumni  non  Akpol,  dan  ASN  Polri.  Informan  penelitian  adalah  personel  Polri  dan  civitas akademik pada beberapa perguruan tinggi. Civitas akademik mencakup Dosen pada beberapa perguruan  tinggi  yang  sebagian  juga  menduduki  jabatan  struktural  pada  perguruan  tinggi. Jumlah  responden  yang  mengisi  kuesioner  minat  mengikuti  pendidikan  di  Universitas Kepolisian adalah 10.109 orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner melalui google form kepada  masyarakat,  personel  Polri,  dosen,  dan  pengelola  pendidikan,  dan  wawancara (wawancara mendalam dan Focus Group Discussion / FGD). Wilayah penelitian meliputi Polda Jawa Tengah (Jateng), Polda Jawa Timur (Jatim), Polda Sumatera Selatan (Sumsel), dan Polda Metro Jaya (PMJ).

## Feedback
Sumber:  James  L.  Gibson,  John  M.  Ivancevich,  James  H.  Donnelly,  Jr.  and  Robert  Konopaske,  2009. Organizations.  Behavior,  Structure,  Processes.  Thirteenth  Edition.  New  York:  McGraw-Hill  Companies, Inc., p. 177.
Gambar 7. The Reward Process Ability and skill Motivatio n to exert Performanc e evaluation Experience Intrins ic rewar Satisfaction Extrinsic rewards Performanc e results: Individual
ISSN : 2620-5025
E-ISSN : 2621-8410
Sumber:  Jerald  Greenberg  and  Robert  A.  Baron,  2008.  Behavior  in  Organizations.  Ninth  Edition.  New Jersey: Pearson Education, Inc., p. 270.

## Gambar 8. Expectancy Theory

## Hasil dan Pembahasan.
Minat  Masyarakat  dan  Personel  Polri  untuk  Mengikuti  Pendidikan  di  Universitas Kepolisian (Minat Masyarakat, Minat Pelajar SMA/ SMK)
Sebanyak 683 responden pelajar tingkat SMA/ SMK wilayah Kepolisan Daerah Jawa Tengah  (Polda  Jateng)  cenderung  memiliki  minat  mengikuti  pendidikan  di  Universitas Kepolisian. Minat responden cenderung terkait untuk mendapatkan pekerjaan, peluang kerja, dan  peluang  memperluas  jaringan.  Selain  itu,  responden  memiliki  keyakinan  bahwa Universitas Kepolisian memiliki reputasi bagus, kualitas sesuai dengan yang diharapkan, serta alumninya  akan  memiliki  kompetensi,  dan  keunggulan.  Minat  pelajar  tingkat  SMA/ SMKdiilustrasikan pada Diagram 1
.

## Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner
Diagram 1. Minat Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Tengah untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian
Pelajar SMA/ SMK di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), sebanyak 991  responden,  cenderung  memiliki  minat  mengikuti  pendidikan  di  Universitas  Kepolisian. Minat  tersebut  dipacu  oleh  peluang  kerja,  dan  peluang  memperluas  jaringan.  Responden
Effort Performance Rewards Instrumentality Expectancy Valence of rewards Motivation Skills and abilities Job Performance Role perceptions and opportunities
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
memiliki  keyakinan  bahwa  Universitas  Kepolisian  memiliki  reputasi  bagus,  kualitas  sesuai dengan yang diharapkan, serta alumninya akan memiliki kompetensi, dan keunggulan. Minat pelajar  tingkat  SMA/  SMK    yang  diidentifikasi  memiliki  berbagai  indikasi,  yaitu:  motivasi, minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, minat eksploratit, persepsi integritas, persepsi kebaikan, persepsi kompetensi, dan sikap, diilustrasikan pada Diagram 2.
Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

## Diagram 2. Minat Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Timur untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian
Pelajar SMA/ SMK di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel), sebanyak 334 responden juga memiliki minat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Peluang  kerja,  dan  peluang  memperluas  jaringan  merupakan  penyebab  motivasi  yang  lazim dimiliki pelajar SMA/ SMK wilayah Polda Sumsel untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Responden memiliki keyakinan bahwa Universitas Kepolisian memiliki reputasi bagus,  kualitas  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  serta  alumninya  akan  memiliki  kompetensi, dan  keunggulan.  Proporsi  pilihan  jawaban  minat  pelajar  SMA/  SMK,  diilustrasikan  pada Diagram 3.
Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner
Diagram  3. Minat Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Sumatera Selatan untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian
Responden  pelajar  SMA/  SMK  di  wilayah  Polda  Metro  Jaya  (PMJ)  berjumlah  200
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
orang.  Sebanyak  89,89%  pelajar  SMA/  SMK  di  wilayah  Polda  Metro  Jaya  yang  menjadi responden  penelitian  memiliki  kecenderungan  tertarik  mengikuti  pendidikan  di  Universitas Kepolisian. Variasi jawaban diilustrasikan pada Diagram 4.
Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

## Diagram 4. Minat Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Metro Jaya untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian
Kecenderungan  minat  pelajar  SMA/  SMK  pada  empat  Polda  yang  menjadi  wilayah penelitian memiliki kecenderungan tertarik mengikuti  pendidikan di  Universitas Kepolisian. Pelajar SMA/ SMK Polda Jatim memiliki minat terbesar mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian diantara pelajar SMA/ SMK pada 3 Polda lainnya, yaitu sebanyak 97,47%. Pelajar SMA/ SMK Polda Jateng memiliki minat terendah sebesar 69,70%. Sedangkan pelajar SMA/ SMK Polda Sumsel, dan PMJ memiliki minat sebesar 92,04%, dan 90,56%. Rata-rata minat pelajar SMA/ SMK pada empat Polda diilustrasikan pada diagram 5.

## Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner
Diagram 5. Minat Pelajar SMA/ SMK Pada Empat Polda Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian
Komposisi minat transaksional pelajar SMA/ SMK Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Sumsel, dan Polda Metro Jaya diilustrasikan pada Diagram 6 sampai dengan Diagram 9.
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

## Diagram 6. Minat Transaksional Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Tengah untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian
Minat  transaksional  pelajar  SMA/  SMK,  untuk  mengikuti  pendidikan  di  Universitas Kepolisian, jika setelah lulus:
1. Menjadi polisi, dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 95,9%.
2. Mendapatkan  pekerjaan.secara,  dinyatakan  oleh  responden  secara  berurutan sebanyak 97,7%.
3. Memiliki  peluang  kerja  yang  luas,  dinyatakan  oleh  responden  secara  berurutan sebanyak 97,8%.
4. Memiliki  peluang  memperluas  jaringan,  dinyatakan  oleh  responden  secara berurutan sebanyak 98,9%.
Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

## Diagram 7. Minat Transaksional Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Timur Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian
Responden pelajar SMA/ SMK di wilayah Polda Sumsel sebanyak 91,91% memiliki minat transaksional untuk mengikuti pendidikan   di Universitas Kepolisian. Komposisi pilihan jawaban  responden  tentang  minat  transaksional  diilustrasikan  pada  diagram  4.8.  Minat transaksional pelajar SMA/ SMK untuk  mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian, jika setelah lulus:
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025
E-ISSN : 2621-8410
1. Menjadi polisi, dinyatakan oleh responden sebanyak 88,80%.
2. Mendapatkan pekerjaan, dinyatakan oleh responden sebanyak 92,50%.
3. Memiliki peluang kerja yang luas, dinyatakan oleh responden sebanyak 92,50%.
4. Memiliki  peluang  memperluas  jaringan,  dinyatakan  oleh  responden  sebanyak 93,8%.
Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

## Diagram 8. Minat Transaksional Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Sumatera Selatan untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian
Responden  pelajar  SMA/  SMK  di  wilayah  Polda  Metro  Jaya  sebanyak  92,01% memiliki  minat  transaksional  untuk  mengikuti  pendidikan  di  Universitas  Kepolisian. Komposisi pilihan jawaban responden tentang minat transaksional diilustrasikan pada diagram 9.  Minat  transaksional  pelajar  SMA/  SMK,  untuk  mengikuti  pendidikan  di  Universitas Kepolisian, jika setelah lulus:
1. Menjadi polisi, dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 87,6%.
2. Mendapatkan  pekerjaan  dinyatakan  oleh  responden  secara  berurutan  sebanyak 93,8%.
3. Memiliki  peluang  kerja  yang  luas,  dinyatakan  oleh  responden  secara  berurutan sebanyak 93,8%.
4. Memiliki  peluang  memperluas  jaringan,  dinyatakan  oleh  responden  secara berurutan sebanyak 92,8%.
Sumber: Olah Data Jawaban K uesioner
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Diagram 9. Minat Transaksional Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Metro Jaya Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian
Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

## Diagram 10. Minat Transaksional Pelajar SMA/ SMK Pada Empat Polda Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian
Komposisi  jawaban  responden  wilayah  Polda  Jateng  terkait  minat  preferensial mengikuti  pendidikan  di  Universitas  Kepolisian  diilustrasikan  pada  Diagram  11.  Sementara minat  preferensial  pelajar  SMA/  SMK  wilayah  Polda  Jatim  untuk  mengikuti  pendidikan  di Universitas Kepolisian jika:
1. Terdapat  jaminan  menjadi  personel  Polri  ketika  lulus,  walaupun  dengan  biaya sendiri, sebanyak: 93,6%.
2. Kuliah gratis (tanpa biaya), walaupun tanpa adanya jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak:  90,2%.
3. Kuliah gratis (tanpa biaya), dan diberikan jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak:  95,1%.
4. Biaya  sendiri,  dan  tanpa  adanya  jaminan  menjadi  personel  Polri  ketika  lulus, sebanyak: 88,7%.
Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Diagram 11. Minat Preferensial Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Tengah Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian
Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

## Diagram 12. Minat Preferensial Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Timur Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian
Minat  preferensial  pelajar  SMA/  SMK  wilayah  Polda  Sumsel  untuk  mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian jika:
1. Terdapat  jaminan  menjadi  personel  Polri  ketika  lulus,  walaupun  dengan  biaya sendiri, sebanyak 80,8%.
2. Kuliah gratis (tanpa biaya), walaupun tanpa adanya jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak 88,8%.
3. Kuliah gratis (tanpa biaya), dan diberikan jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak 93,2%.
4. Biaya  sendiri,  dan  tanpa  adanya  jaminan  menjadi  personel  Polri  ketika  lulus, sebanyak 77,0%.
Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner
Diagram 13. Minat Preferensial Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Sumatera Selatan
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian
Minat preferensial pelajar SMA/ SMK di wilayah Polda Metro Jaya untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian jika:
1. Terdapat  jaminan  menjadi  personel  Polri  ketika  lulus,  walaupun  dengan  biaya sendiri, sebanyak 75,0%.
2. Kuliah gratis (tanpa biaya), walaupun tanpa adanya jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak 87,5%.
3. Kuliah  gratis  (tanpa  biaya),  dan  diberikan  jaminan  menjadi  personel  Polri  ketika lulus, sebanyak 81,3%.
4. Biaya  sendiri,  dan  tanpa  adanya  jaminan  menjadi  personel  Polri  ketika  lulus, sebanyak 87,5%.
Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

## Diagram 14
Minat Preferensial Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Metro Jaya

## Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian
Minat  masyarakat  dan  personel  Polri  untuk  mengikuti  pendidikan  di  Universitas Kepolisian  merupakan  salah  satu  aspek  yang  perlu  dipertimbangkan  secara  tepat  guna keberlangsungan  Universitas  Kepolisian.  Identifikasi  minat  transaksional,  dan  minat preferensial merupakan hal penting yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menjadi Universitas Kepolisian. Minat transaksional mengilustrasikan kecenderungan konsumen membeli suatu produk atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian. Minat transaksional dalam penelitian ini berkaitan dengan beberapa faktor yang mendorong minat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian.
Minat  preferensial  memberikan  gambaran  tentang  pilihan  yang  dipilih  dari  berbagai macam  pilihan  yang  tersedia.  Minat  preferensial  merupakan  awal  dari  tahap  loyalitas  calon mahasiswa Universitas kepolisian. Minat preferensial responden personel Polri wilayah Polda Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Sumatera  Selatan,  dan  Polda  Metro  Jaya  untuk  mengikuti pendidikan  di  Universitas  Kepolisian,  yaitu  untuk  alumni  Akpol,  dan  ASN  Polri  cenderung
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
memilih  kuliah  di  Universitas  Kepolisian  walaupun  dengan  biaya  sendiri,  asalkan/  dengan syarat adanya previlage terkait karier. Sedangkan polisi alumni non Akpol cenderung memilih kuliah di Universitas Kepolisian, walaupun biaya sendiri, dan tanpa adanya previlage terkait karier.
Sedangkan minat transaksional masyarakat untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian  cenderung  disebabkan  peluang  memperluas  jaringan.  Minat  transaksional  polisi alumni  Akpol  untuk  mengikuti  Pendidikan  di  Universitas  Kepolisian  cenderung  dikaitkan dengan penyetaraan pendidikan pengembangan (Sespim/ PKN/ Lemhanas). Sedangkan polisi alumni non Akpol, dan ASN Polri memiliki minat transaksional berupa kenaikan pangkat. Saat ini,  mayoritas  polisi  alumni  Akpol  menyatakan  antusias,  dan  berupaya  keras  untuk  dapat mengikuti pendidikan program Strata 1 (S1) di STIK (S1) karena terkait dengan pengembangan karier. Namun minat untuk mengikuti pendidikan S2 atau S3 tidak sebanyak S1, bahkan minim karena  belum  secara  optimal  terkait  dengan  karier.  Selain  itu  memiliki  peluang  besar terkendala,  khususnya  S3  karena  pembatasan  usia  dalam  mengikuti  Sespim,  sedangkan penyetaraan belum optimal.

## Pertimbangan Pengembangan Struktur STIK Menjadi  Universitas Kepolisian
Pengembangan  struktur  STIK  (STIK)  menjadi  Universitas  Kepolisian  (Unipol) mencakup:
1. Otonomi pengelolaan Universitas Kepolisian;
2. Pengembangan Prodi Universitas Kepolisian;
3. Penyelenggaraan perkuliahan di Universitas Kepolisian;
4. Rekrutmen mahasiswa Universitas Kepolisian;
5. Jalur karier alumni Universitas Kepolisian;
6. Jalur karier dosen Universitas Kepolisian.
Pengembangan struktur STIK (STIK) menjadi Universitas Kepolisian dapat dilakukan dengan:
1. Pemberian  otonomi  pengelolaan  Universitas  Kepolisian.  Otonomi  juga  disertai pengelolaan kompetensi rektor, dan pengelola Universitas Kepolisian. Oleh sebab itu,  maka  penetapan  pimpinan    sepatutnya,  selain  didasarkan  pada  kepangkatan, juga  didasarkan  pada  gelar  akademik,  sertifikasi,  jabatan  akademik,  serta pemahaman, dan pengalaman dalam mengelola lembaga pendidikan.
2. Pengembangan  Program  Studi  (Prodi)  Universitas  Kepolisian inline dengan kebutuhan  pelaksanaan  tugas  kepolisian,  dan  kebutuhan  bidang  tugas  pada  era digital. Universitas Kepolisian harus memiliki “penciri”, sehingga pengembangan Prodi  merujuk  kepada  “penciri”.  Selain  itu  pengembangan  Prodi  perlu scientific fashion yang berbasis penciri Universitas Kepolisian.
3. Penyelenggaraan perkuliahan di Universitas Kepolisian memilki fleksibilitas dalam proses perkuliahan dengan mengembangkan blended learning . Salah satu alternatif yang diusulkan adalah kombinasi kelas, baik kelas campuran antara personel Polri,
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
dan masyarakat umum, dan kelas khusus personel Polri. Penetapan kelas didasarkan pada penetapan regulasi. Penyelenggaraan perkuliahan juga memerlukan kolaborasi dengan  berbagai  Universitas  dengan  beberapa  pilihan  kerjasama,  antara  lain: Kampus Merdeka Merdeka Belajar.
4. Penguatan  pola  pengelolaan  dan  tata  kelola,  mencakup  keuangan;  organisasi; Statuta. Organisasi paling sedikit terdiri atas unsur: penyusun kebijakan; pelaksana akademik;  pengawasan  penjaminan  mutu;  penunjang  akademik  atau  sumber belajar; pelaksana administrasi atau tata usaha; akuntabilitas publik.
Pengembangan  STIK  (STIK)  menjadi  Universitas  Kepolisian  (Unipol)  harus berorientasi  terhadap  penetapan  pilihan  Unipol  sebagai  perguruan  tinggi  kedinasan  atau perguruan  tinggi  non  kedinasan.  Penetapan  tersebut  memberikan  konsekuensi  penting  bagi otonomi  manajemen  Unipol.  Otonomi  manajemen  berimplikasi  terhadap  pengambilan keputusan  yang  mandiri.  Saat  ini  pengambilan  keputusan  STIK  tidak  terlepas  dari pertimbangan  Lembaga  Pendidikan  Pelatihan  (Lemdiklat)  Polri.  Ketika  Unipol  ditetapkan sebagai  perguruan  tinggi  non  kedinasan,  maka  konsekuensinya  adalah  otonomi  manajemen dengan kewenangan pengambilan keputusan akademik pada Rektor Unipol, serta tunduk pada aturan Dikti.
Pengembangan struktur Unipol sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) non kedinasan memiliki  konsekuensi  dalam  hal  penganggaran,  yaitu  sebagai  PTN  Satker  (klasifikasi  PTN Satker, PTN BLU atau PTN BH). PTN Satker merupakan satuan kerja kementerian dan seluruh pendapatannya harus masuk terlebih dulu ke rekening negara sebelum digunakan. PTN Satker tidak diberikan kepemilikan aset-asetnya sendiri. Contoh PTN Satker: Polibatam, Universitas Jember  (UNEJ),  Politeknik  Pertanian  Negeri  Pangkep  (PPNP),  Universitas  Siliwangi, Politeknik  Negeri  Batam,  Politeknik  Pertanian  Negeri  Samarinda,  Universitas  Teuku  Umar, dan lain-lainnya. PTN BLU merupakan institusi yang berada di level dua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non-pajak dikelola secara otonomi dan dilaporkan ke negara. PTN BH memiliki kepanjangan Perguruan Tinggi  Negeri  Berbadan  Hukum.  Sedangkan  PTN  BH  adalah  perguruan  tinggi  negeri  yang didirikan  oleh  pemerintah  dengan  status  berbadan  hukum  yang  otonom.  PTN  BH  oleh pemerintah melalui Kemendikbud sudah diberi hak otonom agar lebih mandiri. Hak otonom yang  diberikan  berkaitan  dengan  kemandirian  dalam  tata  kelola  keuangan.  PTN  BH  berhak mengatur  keuangan  pribadi  institusinya,  tanpa  ada  campur  tangan  pemerintah  bersama Kemendikbud.  Status  hukum  PTN  BH  menunjukan  kualitas  PTN  tersebut  sudah  mumpuni sehingga sudah dilepas oleh pemerintah. Bentuk Universitas Kepolisian yang paling relevan adalah  Perguruan  Tinggi  Kementerian  Lain  (PTKL).  Hal  ini  merujuk  pada  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  57  Tahun  2022  Tentang  Penyelenggaraan  Perguruan  Tinggi  oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah  Non Kementerian:
1. Pasal 1 Nomor 13: “Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian, yang selanjutnya disingkat PTKL, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  selain  kementerian  yang  menyelenggarakan
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama”.
2. Pasal  2  ayat  (1):  “Kementerian  Lain  atau  LPNK  dapat  menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui PTKL.”
Pemilihan  program  studi  juga  harus  dapat  menjadi  penciri  Universitas  Kepolisian. Penciri  merupakan  hal  utama  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam  pengembangan  Prodi, sehingga  Universitas  Kepolisian  memiliki  “ brand ”,  misalnya  alumni  yang  memiliki keunggulan kompetensi bidang security .  Diperlukan kesesuaian antara prodi dengan visi, misi, dan  tujuan  Universitas  Kepolisian,  sehingga  akan  menunjukkan  arah  yang  jelas  dari pengembangan  Universitas.  Prodi  Universitas  Kepolisian  merujuk  profil  lulusan.  Pemilihan Prodi  mempedomani  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  57  Tahun  2022  yang  mencabut sebagian PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. PP ini mencabut  ketentuan Pasal 5 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010. Adapun pasal 5 PP No. 14 Tahun 2010, sebagai berikut:
(6) Penjurusan pada pendidikan kedinasan dilaksanakan dalam bentuk program spesialisasi  yang ditetapkan oleh Kementerian, kementerian lain,  atau LPNK terkait.
(8) Penataan  dan  pengembangan  program  studi  dilakukan  oleh  Kementerian, kementerian  lain,  atau  LPNK  yang  bersangkutan  setelah  mendapat  masukan dari asosiasi profesi, dunia kerja/industri terkait, dan masyarakat.
(9) Penjurusan dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
Adapun  empat  (4)  Fakultas,  dan  sebelas  (11)  Prodi  Universitas  Kepolisian  yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Fakultas Ilmu Kepolisian dengan tiga (3) Prodi, yaitu: a. Prodi S1 Ilmu Kepolisian; b. Prodi S2 Ilmu Kepolisian; c. Prodi S3 Ilmu Kepolisian.
2. Fakultas Ilmu Forensik, meliputi dua (2) Prodi, yaitu: a. Prodi S1 Ilmu Forensik; b. Prodi S2 Keamanan Siber dan Forensik.
3. Fakultas  Keamanan  Publik,  mencakup  empat  (4)  Prodi,  yaitu:  a.  Prodi  S1 Keamanan  Publik;  b.  Prodi  S1  Manajemen  Keamanan  &  Kedaruratan  Dalam Negeri;  c.  Prodi  S2  Studi  Keamanan  dan  Terorisme;  d.  Prodi  S2  Manajemen Keamanan Industrial.
4. Fakultas  Keselamatan  Transportasi,  meliputi  dua  (2)  Prodi,  yaitu:  a.  Prodi  S1 Rekayasa Lalu Lintas; b. Prodi S2 Rekayasa Keselamatan Lalu Lintas.
Untuk  penyelenggaraan  perkuliahan  dapat  dipertimbangkan  dengan  metode blended learning .  Hal  ini  untuk  meminimalisasi  kendala  keterbatasan  waktu,  dan  biaya  bagi  calon mahasiswa yang bersumber polisi. Blended learning adalah perpaduan antara dua unsur utama. Kedua  unsur  tersebut  yaitu  belajar  di  kelas  dan online ,  atau  pembelajaran  dengan memanfaatkan jaringan internet dan berbasis website . Selain itu, terdapat beberapa teknologi media yang diterapkan. Misalnya email, streaming video, kelas virtual, dan sebagainya. Selain
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
metode blended learning alternatif lain adalah menyediakan kelas perkuliahan yang online , dan memungkinkan mahasiswa tidak meninggalkan pekerjaannya. Namun demikian hal ini harus disesuaikan dengan regulasi yang ada.
Regulasi  rekrutmen  mahasiswa  memerlukan  pertimbangan  yang  cermat,  apabila memposisikan sebagai perguruan tinggi negeri/ perguruan tinggi umum, maka jalur rekrutmen, dan seleksi memiliki 3 (tiga) alternatif, yaitu:
1. Seleksi nasional berdasarkan prestasi.
2. Seleksi nasional berdasarkan tes.
3. Seleksi secara mandiri oleh PTN.
Ketiga  jalur  tersebut  memiliki  keterbatasan  untuk  pelibatan  lebih  banyak  mahasiswa polisi mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian karena keterbatasan kuota. Jalur karier alumni merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dan ditetapkan secara cermat, karena  terkait  dengan  motivasi  mengikuti  pendididikan.  Penetapan carier  path harus ditetapkan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu: alumni yang berprofesi sebagai polisi, dan alumni yang  tidak  berprofesi  polisi.  Market/  bursa  kerja  juga  harus  diinformasikan,  bahkan  dijalin kemitraan agar alumni mendapatkan peluang kerja di institusi atau organisasi mitra Polri.
Jalur karier dosen juga patut dipertimbangkan, karena hal ini menjadi penting di mana dosen  merupakan  salah  satu  ujung  tombak  keunggulan  bersaing  berkesinambungan  bagi perguruan  tinggi.  Perhatian  karier  dosen  mencakup  peningkatan  kompetensi,  dan pengembangan jabatan akademik. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan SDM Universitas Kepolisian yang dapat dilakukan dengan:
1. Pengelolaan kompetensi dosen.
2. Pengelolaan kompetensi pengelola kegiatan akademik, dan non akademik.
3. Reskilling kompetensi manajerial pengelola.
4. Keikutsertaan  dalam  kegiatan  pelatihan  yang  relevan  dengan  tugas/  bidang keilmuan.
5. Keterlibatan dosen dalam berbagai forum akademis (nasional, dan internasional.
6. Keaktifan dosen dalam publikasi ilmiah (nasional, dan internasional).
7. Lingkungan akademis dengan budaya etik akademis.
8. Proporsionalitas dalam penetapan, dan implementasi pemberian hak dan kewajiban dosen.
9. Perhatian  terhadap  karier  dosen,  karena  unsur  penggerak  utama  dalam keberlangsungan Universitas Kepolisian.
10. Support terhadap berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup Pendidikan, dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat diperlukan dengan penyediaan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
Penyelenggaraan anggaran operasionalisasi Universitas Kepolisian pada tahap jangka menengah, dan panjang, bersumber dari:
1. Anggaran institusi Polri untuk personel Polri pada pendidikan kedinasan (dibiayai dinas/ beasiswa).
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
2. Anggaran  KL,  BUMN,  perusahaan  swasta  yang  memiliki  kerjasama  pendidikan dengan institusi Polri (pegawainya disekolahkan di Universitas Kepolisian).
3. Anggaran  pemerintah  yang  diperuntukkan  untuk  beasiswa  pendidikan  bagi mahasiswa yang mengikuti program beasiswa tersebut.
4. Biaya  semester  (UKT)  untuk  mahasiswa  pada  pendidikan  tinggi  non  kedinasan. Mahasiswa  yang  dimaksudkan  adalah:  personel  Polri,  ASN,  pegawai  BUMN, pegawai swasta, dan masyarakat umum yang mengikuti pendidikan di universitas kepolisian dengan biaya sendiri (bukan biaya dinas/ beasiswa).
Sedangkan pada tahap jangka pendek bersumber dari point 1 atau point 1 dan 2. Pada tahap  jangka  pendek,  sumber  anggaran  pada  point  1,  dan  2  karena  mahasiswa  pada  tahap jangka pendek adalah personel Polri dengan biaya dinas serta ASN dan pegawai BUMN atau pegawai  perusahaan  swasta  yang  dibiayai  oleh  institusi/  organisasi/  perusahaan  tempatnya bekerja. Pada tahap jangka panjang, sumber anggaran pada point 1 sampai dengan 4 karena mahasiswa terbuka dari berbagai sumber.

## Kesimpulan dan Saran
Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah minat masyarakat dan personel Polri untuk mengikuti  pendidikan,  merupakan  salah  satu  aspek  yang  perlu  dipertimbangkan  guna keberlangsungan  Universitas  Kepolisian.  Minat  transaksional,  dan  minat  preferensial merupakan  hal  penting  yang  perlu  dipertimbangkan  untuk  pengembangan  STIK  menjadi Universitas  Kepolisian.  Minat  transaksional  mengilustrasikan  kecenderungan  konsumen membeli  suatu  produk  atau  mengambil  tindakan  yang  berhubungan  dengan  pembelian  dan berkaitan dengan beberapa faktor yang mendorong minat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian.  Minat  preferensial  memberikan  gambaran  tentang  pilihan  yang  dipilih  dari berbagai macam pilihan yang tersedia, merupakan awal dari tahap loyalitas calon mahasiswa. Berdasarkan  hasil survey terhadap  6.063  orang  masyarakat  yang  terdiri  dari:  2.188  pelajar, 1.838 mahasiswa, dan 2.037 masyarakat berbagai profesi, maka dapat diidentifikasi antusiasme masyarakat  mengikuti  pendidikan  di  Universitas  Kepolisian  didominasi  oleh  pertimbangan: peluang  memperluas  jaringan,  peluang  kerja  setelah  lulus,  mendapatkan  pekerjaan,  menjadi polisi,  mendapatkan  beasiswa,  biaya  terjangkau.  Menyikapi  hal  tersebut  selayaknya  perlu dilakukan: a. penetapan profil profesi, dan bidang pekerjaan yang dapat dijadikan peluang kerja bagi alumni; b. kemitraan dengan berbagai stakeholder , dan berbagai unit usaha yang memiliki korelasi  dengan  Program  Studi  (Prodi),  agar  terwujud  peluang  kerja;  c.  Publikasi,  dan sosialisasi  tentang  Universitas  Kepolisian.  Untuk  kesediaan  personel  Polri  mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian diidentifikasi dari hasil survey terhadap 4.026 personel Polri yang terdiri dari: 569 personel alumni Akpol, 2.829 personel alumni Akpol, dan 628 ASN Polri,  dan  didalami  dengan  FGD  ( Focus  Group  Discussion ),  maka  diketahui  bahwa pertimbangan  untuk  mengikuti  pendidikan  karena:  Penyetaraan  dengan  pendidikan pengembangan yang berlaku/ diakui di lingkungan Polri (Sespim/ PKN/ Lemhanas), kenaikan pangkat,  mendapatkan  jabatan,  biaya  dinas/  beasiswa,  tidak  meninggalkan  jabatan,  prodi
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024 ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
diminati, blended learning . Hal ini dapat terwujud dan memberikan motivasi kepada personel Polri  bila:  (a)  terdapat  sinkronisasi  regulasi  jalur  karier  dengan  prestasi  kerja  dan  jenjang pendidikan; (b) penghitungan anggaran untuk beasiswa pendidikan di Universitas Kepolisian; dan (c) sinkronisasi keilmuan dan penugasan pada fungsi kepolisian.
Untuk pengembangan struktur STIK menjadi Universitas Kepolisian dapat dilakukan dengan:  (1)  pemberian  otonomi  pengelolaan  Universitas  disertai  pengelolaan  kompetensi rektor Universitas Kepolisian, di mana penetapan pimpinan sepatutnya, selain didasarkan pada kepangkatan,  juga  didasarkan  pada  gelar  akademik,  sertifikasi,  jabatan  akademik,  serta pemahaman,  dan  pengalaman  dalam  mengelola  lembaga  pendidikan;  (2)  pengembangan Program  Studi  (Prodi)  Universitas  Kepolisian inline dengan  kebutuhan  pelaksanaan  tugas kepolisian,  dan  kebutuhan  bidang  tugas  pada  era  digital  dengan  memiliki scientific  fashion yang  berbasis  “penciri”  Universitas  Kepolisian;  (3)  penyelenggaraan  perkuliahan  memilki fleksibilitas  dengan  mengembangkan blended  learning dan  kolaborasi  dengan  berbagai universitas  dengan  beberapa  pilihan  kerjasama,  antara  lain:  Kampus  Merdeka  Merdeka Belajar; dan (4) penguatan pola pengelolaan dan tata kelola, mencakup keuangan, organisasi, dan statuta.
Bentuk  Universitas  Kepolisian  yang  paling  relevan  adalah  Perguruan  Tinggi Kementerian Lain (PTKL), merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Pasal 1 Nomor 13 dan Pasal 2 ayat (1).
Program Studi (Prodi) yang dipilih harus dapat menjadi penciri Universitas Kepolisian dan diperlukan kesesuaian antara Prodi dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Kepolisian, sehingga akan menunjukkan arah yang jelas dari pengembangan Universitas. Prodi Universitas Kepolisian merujuk profil lulusan. Pemilihan Prodi mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 yang mencabut sebagian PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. PP ini mencabut ketentuan Pasal 5 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010. Adapun pasal 5 PP No. 14 Tahun 2010. Akan ada empat (4) fakultas, dan sebelas (11) prodi Universitas Kepolisian yang ditetapkan.
Ketersediaan  anggaran  operasionalisasi  Universitas  Kepolisian  pada  tahap  jangka menengah, dan panjang, bersumber dari: (1) anggaran institusi Polri untuk personel Polri pada pendidikan kedinasan (dibiayai dinas/ beasiswa); (2) anggaran KL, BUMN, perusahaan swasta yang  memiliki  kerjasama  pendidikan  dengan  institusi  Polri  (pegawainya  disekolahkan  di Universitas  Kepolisian);  (3)  anggaran  pemerintah  yang  diperuntukkan  untuk  beasiswa pendidikan bagi mahasiswa yang mengikuti program beasiswa tersebut; dan (4) biaya semester (UKT) untuk mahasiswa pada pendidikan tinggi non kedinasan. (personel Polri, ASN, pegawai BUMN,  pegawai  swasta,  dan  masyarakat  umum  yang  mengikuti  pendidikan  di  universitas kepolisian  dengan  biaya  sendiri  bukan  biaya  dinas/  beasiswa).  Untuk  tahap  jangka  pendek bersumber dari point 1 atau point 1, dan 2. Pada tahap jangka pendek, sumber anggaran pada point 1, dan 2 karena mahasiswa pada tahap jangka pendek adalah personel Polri dengan biaya dinas  serta  ASN  dan  pegawai  BUMN  atau  pegawai  perusahaan  swasta  yang  dibiayai  oleh
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
institusi/  organisasi/  perusahaan  tempatnya  bekerja.  Pada  tahap  jangka  panjang,  sumber anggaran pada point 1 sampai dengan 4 karena mahasiswa terbuka dari berbagai sumber.
Komposisi dosen merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 dan  komposisi  mahasiswa  pada  tiap-tiap  fakultas  di  Universitas  Kepolisian  adalah:  khusus Fakultas  Ilmu  Kepolisian,  mahasiswanya  adalah  personel  Polri  alumni  Akpol    dan  Fakultas selain  Ilmu  Kepolisian,  mahasiswanya  adalah:  1.  Polisi;  2.  ASN  Polri;  3.  ASN  non  Polri, pegawai  BUMN, pegawai  swasta dengan biaya  dari institusinya, dan memiliki MOU antara Polri  dengan  institusinya;  4.  Masyarakat  umum  (pada  tahap  jangka  panjang).  Komposisi mahasiswa tersebut merujuk penyelenggaraan Pendidikan PTKL, yaitu:
1. Pendidikan  Kedinasan  pada  Jalur  Pendidikan  Formal  dengan  Fakultas  Ilmu Kepolisian; Prodi S1, S2, S3 Ilmu Kepolisian.
2. Pendidikan Tinggi Nonkedinasan dengan Fakultas, dan Prodi:
a. Fakultas Ilmu Forensik, meliputi dua (2) Prodi, yaitu: Prodi S1 Ilmu Forensik; Prodi S2 Keamanan Siber dan Forensik.
b. Fakultas  Keamanan  Publik,  meliputi  empat  (4)  Prodi,  yaitu:  Prodi  S1 Keamanan Publik; Prodi S1 Manajemen Keamanan dan Kedaruratan Dalam Negeri;  Prodi  S2  Studi  Keamanan  dan  Terorisme;  Prodi  S2  Manajemen Keamanan Industrial.
c. Fakultas  Keselamatan  Transportasi,  meliputi  dua  (2)  Prodi,  yaitu:  Prodi  S1 Rekayasa Lalu Lintas; Prodi S2 Rekayasa Keselamatan Lalu Lintas.
Peneliti menyarankan agar dilakukan percepatan finishing penyusunan, dan penetapan statuta,  kebijakan,  pelaksanaan  akademik,  pengawasan  penjaminan  mutu,  etika  akademik, penunjang  akademik  atau  sumber  belajar,  pelaksana  administrasi  atau  tata  usaha,  dokumen terkait akuntabilitas publik. Untuk tahap awal pembukaan Universitas Kepolisian, seyogyanya mahasiswa difokuskan pada:
1. Personel Polri pada pendidikan kedinasan pada jalur pendidikan formal dan kriteria mahasiswa ditetapkan secara internal Polri.
2. Pegawai  Kementerian  Lembaga,  pegawai  BUMN,  pegawai  swasta  yang institusinya  memiliki  MOU  kerjasama  pendidikan  dengan  institusi  Polri  dengan biaya kuliah dari institusi masing-masing.
Dilain  pihak  perlu  melakukan  penguatan support sarana  prasarana,  dan  anggaran kepada  dosen    terkait  percepatan  karier  akademik  dosen  tetap.  Penyusunan  aturan  tentang integrasi  karier  personel  Polri  dengan  pendidikan  Universitas  Kepolisian  setelah  personel tersebut  lulus.  Hal  ini  harus  dilakukan  secara  tepat  karena  berpengaruh  terhadap  motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja  personel Polri yang berdampak terhadap kinerja dan citra positif institusi  Polri.  Kerjasama  dengan  berbagai  pihak  yang  terkait  dengan  peluang  kerja  alumni, khususnya  bagi  alumni  non  Polri.  Selain  itu  regulasi  penetapan  jalur  karier  harus  dilakukan secara terintegrasi,  sistemik, dan sistematis, agar tidak terjadi tumpang tindih,  dan terwujud konsistensi  antara  regulasi  dengan  implementasi,  sehingga  terwujud  kepercayaan,  keadilan, dan etika yang berdampak signifikan dengan kinerja positif institusi Polri. Untuk profil profesi
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
dan  bidang  pekerjaan  yang  dapat  dijadikan  peluang  kerja  bagi  alumni  yang  bersumber masyarakat  (bukan  personel  Polri)  perlu  ditetapkan  secara  spesifik,  guna  mendorong  minat mengikuti pendidikan, serta membangun kemitraan dengan berbagai stakeholder , dan berbagai unit  usaha  yang  memiliki  korelasi  dengan  Prodi  yang  diselenggarakan  di  Universitas Kepolisian, agar terwujud peluang kerja alumni yang bersumber masyarakat.

## Daftar Pustaka.
Colquitt,  Jason  A.,  Jeffery  A.  LePine&  Michael  J.  Wesson,  2009. Organizational  Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace . New York: McGraw Hill.
Gibson, James L., John M. Ivancevich, James H. Donnelly, Jr. and Robert Konopaske, 2009. Organizations. Behavior, Structure, Processes , Thirteenth Edition. New York: McGraw- Hill Companies, Inc.
Greenberg, Jerald, 2010. Managing Behavior in Organization, 5 th Edition . New Jersey: Pearson Education, Inc.
Greenberg, Jerald and Robert A. Baron, 2008. Behavior in Organizations . Ninth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
Jr. Schemerhorn, Jhon R Hunt, Richard N Osborn, 1994. Managing Organizational Behavior . USA: John Willey & Sons, Inc.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kirkpatrick,  D.L.  and  Kirkpatrick,  J.D.,  2006. Evaluating  Training  Programs : The  Four Levels . Berrett-Koehler Publishers.
McShane, Steven L. and Mary Ann Von Glinow, 2009. Organizational Behavior [Essential],
2 nd Editio n. New York: McGraw-Hill/Irwin.
McShane  and  Von  Glinow,  2008. Organizational  Behavior ,  Fourth  Edition.  New  York: McGraw Hill.
Nelson,  Debra  L,  James  Campbell  Quick,  2006. Organizational  Behavior,  Foundations, Realities and Challenges, 5 th edition . USA: Thomson South Western.
Pribadi, Benny A., 2020. Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi , Implementasi Model ADDIE . Jakarta: Kencana.
Raymond,  Noe, John  Hollenbeck, Barry Gerhart &  Patrick Wright, 2021. Human Resource Management,  Gaining  A  Competitive  Advantage,  12e.  New  York:  McGraw-Hill Education.
Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni, 2020. Education Management , Analisis Teori dan Praktik . Jakarta: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada.
Robbins,  Stephen  P.,  and  Thimoty  Judge , 2009. Organization  Behavior, 13 th Edition.  New Jersey: Pearson Education, Inc.
Shani, A.B., at.al., 2009. Behavior in Organizations: An Experimental Approach . Singapore: McGraw-Hill/Irwin.
Wibowo, 2007. Manajemen Kinerja ,EdisiKedua. Jakarta: PT RajagrafindoPersada.
Volume 18 / Nomor 1 / April 2024
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410