## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4170/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Menuju Ekonomi Hijau: Skema Pembiayaan Perusahaan Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

## Binsar Daniel Panjaitan

## Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 7 Desember 2022 Publish : 10 Januari 2023 This article analyses the importance of applying the green economy principles as the guideline for regulating corporate finance in Indonesia. The corporate finance regulation which applied the green economy principle, is still a new thing in Indonesia, currently regulated in POJK No. 51 of 2017 and POJK No. 60 of 2017, so it has not touched many aspects and needs to be developed further. Furthermore, this article aims to explain the regulation of Indonesian corporate financing, which is based on the green economy principle nowadays. Afterwards, this article was compiled using the juridical-normative  research  method,  which  found  the  need  for  developing  the  regulation  which related to green economy. In addition to the need for the regulation improvement, it is also necessary to promulgate and establish the Green Taxonomy as a guideline for drafting the regulations.
Keywords: Green economy
Green financing Corporate finance
Forest and land fire
Info Artikel ABSTRACT Article history: Received : 7 Desember 2022 Publish : 10 Januari 2023 Artikel ini menganalisis pentingnya penerapan prinsip ekonomi hijau sebagai pedoman pengaturan keuangan korporasi di Indonesia. Pengaturan mengenai pembiayaan perusahaan yang menerapkan prinsip ekonomi hijau masih merupakan hal yang baru di Indonesia yang saat ini diatur dalam POJK No 51 Tahun 2017 dan POJK No 60 Tahun 2017, sehingga belum menyentuh banyak aspek dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Lebih lanjut, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan pembiayaan korporasi Indonesia yang saat ini didasarkan pada prinsip ekonomi hijau. Selanjutnya, artikel  ini  disusun  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis-normatif,  yang  menemukan perlunya mengembangkan regulasi terkait ekonomi hijau. Selain perlunya penyempurnaan regulasi, perlu juga diundangkan dan ditetapkan Taksonomi Hijau sebagai pedoman penyusunan regulasi
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0
Internasional
Corresponding Author:

## Binsar Daniel Panjaitan
Magister Hukum, Universitas Indonesia Email: binsardp25@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia tidak terlepas dari kebakaran hutan dan lahan  (karhutla)  yang  sering  terjadi.  Kebakaran  tersebut  kerap  terjadi  pada  beberapa  daerah  di Indonesia.  Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  amanat  Presiden  Joko  Widodo  untuk  memperkuat komitmen  perekonomian  Indonesia  agar  beralih  dari  pendekatan  ekonomi  konvensional  menuju pendekatan  ekonomi  hijau.  Pada  dasarnya,  penyebab  kebakaran  hutan  terdiri  dari  dua  faktor  yakni faktor alam dan manusia. Salah satu faktor alam yang kerap menyebabkan karhutla adalah fenomena pemasanasan  suhu  muka  laut  yang  kerap  disebut  sebagai  El  Niño.  Naiknya  suhu  muka  laut  yang disebabkan oleh naiknya suhu permukaan laut di Samudera Pasifik menyebabkan munculnya angin panas menuju daratan di Indonesia, sehingga mendorong kemungkinan terjadinya karhutla. Selain itu, penyebab karhutla dari faktor manusia tidak terlepas dari sumber pembiayaan atas suatu perusahaan yang terutama bergerak di bidang sumber daya alam.
Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan wawasan lingkungan sebagai salah satu prinsip pada perekonomian nasional, sehingga
UUD  NRI  1945  mengakui  pelaksanaan  ekonomi  hijau  sebagai  bagian  dalam  pelaksanaan perekonomian  di  Indonesia.  Sejalan  dengan  hal  itu,  Penjelasan  UU  No.  32  Tahun  2009/  UUPPLH disebutkan  bahwa  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  berkelanjutan  sebagai  salah  satu  kewajiban yang  dimiliki  negara.  Lebih  lanjut,  undang-undang  tersebut  mengatur  bagaimana  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  baik  harus  berdampak  kepada  kemajuan  kondisi  perekonomian  sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep tersebut erat kaitannya dengan ekonomi hijau yang menciptakan pemakaian energi bersih sehingga tercipta pembangunan secara berkelanjutan.
Kontribusi  perusakan  lingkungan  karena  terjadinya  karhutla  di  Indonesia  bertambah  pada  masa rentang  tahun  2013  hingga  2018  lalu.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pernyataan  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Indonesia  (KLHK)  melalui  data  yang  menyampaikan  adanya peningkatan terjadinya kebakaran padaluasan hingga 366.978,37 ha dimana puncak tingginta luasan karhutla terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 328,457,00 ha. Sejalan dengan hal itu, luasan karhutla pada saat ini berpotensi meningkat karena adanya peningkatan terjadinya fenomena La Nina tersebut. Korporasi menjadi salah satu pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran tersebut seiring dengan penguasaan area hutan dan lahan yang luas. Misalnya, titik kebakaran yang menyelimuti area hutan  konsesi  PT.  Bumi  Mekar  Hijau  di  Desa  Riding,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  Provinsi Sumatera Selatan. Luasan karhutla perusahaan penyedia bahan baku kertas tersebut mencapai enam kali luas Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kebakaran tersebut terjadi akibat lalainya korporasi itu  dalam  mengantisipasi  pengendalian  dan  pemadaman  karhutla  di  areanya,  seperti  ketiadaan  alat pemadam kebakaran di area konsesi tersebut. Di samping itu, keterlibatan korporasi dengan maraknya karhutla  juga  berdasarkan  fakta  bahwa  terjadi  kebakaran  lebih  dari  454  titik  pada  area  konsesi korporasi tersebut.
Pendekatan ekonomi hijau pada dasarnya menekankan pihak perbankan selaku investor pada suatu perusahaan dengan tolok ukur seberapa besar inovasi efisiensi perusahaan dalam menggunakan energi yang ramah lingkungan. Sehingga, pemakaian energi bersih menjadi salah satu pertimbangan investor untuk membiayai suatu perusahaan. Selama ini, aliran dana dari penanam modal (investor) menjadi salah  satu  penyebab  terjadinya  karhutla  di  Indonesia.  Perbankan  merupakan  salah  satu  pihak pembiayaan perusahaan di bidang industri kehutanan dan perkebunan di Indonesia.
Taksonomi Hijau yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu pedoman bagi penyusunan  peraturan  maupun  pelaksanaan  bagi  pelaku  pembiayaan  perusahaan  yang  akan dikeluarkan pada beberapa waktu seiring kebutuhan. Terkait hal tersebut, Uni Eropa pihak pertama yang  berhasil  menyusun  taksonomi  hijau  tersebut  ( Taxonomy  Regulation  No.  852/  2020 )  dan mengundangkannya. Namun demikian, negara seperti Amerika Serikat masih menyusun taksonomi hijau sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan taksonomi negara itu. Lembaga Jasa Keuangan, emiten,  dan  perusahaan  publik,  diwajibkan  untuk  melaporkan  rencana  kerja  berdasarkan  prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/ POJK.03/ 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (POJK No. 51 Tahun 2017) yang mana jika tidak dilaporkan terdapat sanksi yang terbatas pada teguran atau peringatan tertulis. Walaupun demikian, pada kenyataannya masih banyak perusahaan perbankan di Indonesia yang tidak melaksanakan peraturan tersebut, sebagai contoh  terdapat  lima  perusahaan  perbankan  sepanjang  tahun  2015  hingga  2019  yang  memberikan investasinya  terhadap  beberapa  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  industri  kehutanan  dan perkebunan sehingga menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat temuan bahwa adanya grup perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan pada tahun 2019, telah  menerima  pembiayaan  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  perubahan  pengaturan  terkait penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pihak terkait dalam pembiayaan perusahaan. POJK No. 51 Tahun 2017 tampak masih memberi celah bagi lembaga  perbankan  untuk  membiayai  perusahaan  yang  sebenarnya  masih  melakukan  praktik perusakan lingkungan, terutama karhutla. Tidak seperti yang ada di Uni Eropa, Taksonomi Hijau di Indonesia pada kenyataannya belum memiliki klasifikasi mengenai ukuran sejauh mana kegiatan suatu
perusahaan dikatakan sebagai sesuatu yang ramah lingkungan.
Susunan pada tulisan ini terbagi menjadi empat bagian yang diawali dengan pendahuluan timbulnya permasalahan  mengenai  pembiayaan  perusahaan  terhadap  karhutla  di  Indonesia.  Bagian  kedua  (b) pada tulisan ini berisi pembahasan pembiayaan perusahaan dan karhutla di Indonesia yang terdiri atas definisi  dan  konsep  mengenai  kebakaran  hutan,  serta  hubungan  antara  pembiayaan  perusahaan terhadap terjadinya karhutla di Indonesia. Selanjutnya, bagian ketiga (c) berisi pembahasan mengenai bagaimana skema dalam pembiayaan perusahaan agar tidak terjadinya karhutla yang dibuka dengan pembahasan mengenai tinjauan umum mengenai ekonomi hijau dan dilanjutkan dengan bagian terkait bagaimana pengaturan pembiayaan perusahaan yang diperlukan untuk menjaga lingkungan. Setelah itu, tulisan ditutup dengan kesimpulan terhadap hal yang telah dibahas sebelumnya.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 2.1. PEMBIAYAAN  PERUSAHAAN  DAN  KEBAKARAN  HUTAN  DAN  LAHAN  DI INDONESIA
2.1.1 Tinjauan Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia
Penyebab karhutla dapat dianalisis dari beberapa faktor dan terdiri pula atas beberapa sebab. Disamping  ditinjau  dari  faktor  lingkungan,  terjadinya  suatu  kebakaran  pada  hutan  dan  lahan dapat  ditinjau  dari  masalah  ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Salah  satu  faktor  lingkungan  yang menyebabkan  kebakaran  disamping  lemahnya  penegakan  hukum  adalah  adanya  praktik pembukaan  lahan  dengan  cara  dibakar.  Tingginya  angka  karhutla  di  Indonesia  sudah  terjadi sejak  pemerintahan  Presiden  Soeharto  tepatnya  pada  tahun  1997  hingga  1998  yang  kembali terjadi lagi di tahun 2013 dan 2015 lalu. Sejalan dengan hal tersebut, Tacconi berpendapat bahwa kebakaran  hutan  disebabkan  oleh  ulah  manusia  dalam  pembukaan  lahan  menggunakan  cara pembakaran  hutan  sehingga  menyebabkan  kerugian  bagi  lingkungan,  kesehatan,  dan perekonomian masyarakat sekitarnya dimana penyebab kebakaran tersebut juga dapat ditinjau menurut  teori  segitiga  api  yang  menjelaskan  bahwa  adanya  bahan  bakar,  panas,  dan  oksigen menjadi tiga pemicu.
UU No. 41 Tahun 1999 memandang upaya untuk mencegah adanya kebakaran hutan sebagai upaya untuk melindungi hutan. Hutan menurut peraturan tersebut tidak hanya dipandang sebagai hal  yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan  masyarakat  dan  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa, namun  hutan juga dapat dipandang sebagai sesuatu yang dikuasai oleh negara sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat.
Terdapat  berbagai  peraturan  mengenai  larangan  pengelolaan  lahan  yang  menimbulkan kebakaran. Pasal 49 jo. 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang orang maupun badan usaha untuk membakar hutan disertai sanksi pidana penjara dan denda. Sejalan dengan hal itu, PP No. 45 Tahun 2004 juga menjelaskan bagaimana perlindungan hutan harus sesuai dan erat kaitannya dengan segala ketentuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Di samping itu, larangan pembukaan hutan dengan metode pembakaran juga diatur dalam Pasal 108 UU No. 39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  larangan  untuk  melakukan perbuatan yang menyebabkan karhutla juga diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 50 jo. Pasal 50A UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja. Demikian pula Pasal 52 PP No. 4 Tahun 2001 mengatur mengenai larangan perbuatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan.
2.2. Pembiayaan Perusahaan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia
Hubungan pembiayaan perusahaan dalam konteks kebakaran hutan dimulai dari inisiasi OJK melalui Peta Jalan ( Roadmap) Keuangan Berkelanjutan Tahap I dan II yang dimulai sejak tahun 2015 lalu. Tindak lanjut dari roadmap tersebut adalah dikeluarkannya POJK No. 51 Tahun 2017 yang  mengatur  tentang  penerapan  keuangan  berkelanjutan  yang  ramah  lingkungan.  Pada dasarnya,  peraturan  tersebut  dikenakan  kepada  Lembaga  Jasa  Keuangan,  Emiten,  dan Perusahaan Publik berdasarkan prinsip ekonomi yang ramah lingkungan. Laporan berkelanjutan
yang  dimaksud  pada  dasarnya  berisi  Rencana  Aksi  Keuangan  Berkelanjutan  sebagai pemberitahuan  suatu  perusahaan  mengenai  apakah  tindakan  usaha  mereka  akan  berdasarkan prinsip perlindungan lingkungan hidup atau tidak. Menariknya, POJK No. 51 Tahun 2017 masih memberikan  celah  bagi  perusahaan  terkait  pembiayaan  perusahaan  untuk  melanggar  prinsip pembangunan  berkelanjutan,  dengan  ditemukannya    beberapa  lembaga  usaha  di  bidang perbankan  yang  masih  membiayai  beberapa  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  industri kehutanan  dan  perkebunan  sehingga  menyebabkan  dampak  buruk  terhadap  lingkungan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan perusahaan lainnya  belum  dapat  didorong  secara  maksimal  untuk  memperhatikan  lebih  lanjut  mengenai keterkaitan pihak yang menerima pinjaman dengan aspek perlindungan lingkungan hidup.
Gambar 1 . Alur Pembiayaan oleh Perbankan di Indonesia dan Luar Negeri Terhadap Perusahaan yang Terkait dengan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Tahun 2019.
Pada dasarnya, sarana pembiayaan perusahaan merupakan salah satu wahana untuk mendapat suntikan dana bagi suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya, terutama bagi perusahaan yang bergerak di industi perkebunan dan kehutanan. Sejak ditetapkannya POJK No.  51 Tahun 2017,  masih  terdapat  beberapa  lembaga pembiayaan  perusahaan  tidak  menyesuaikan  langkah usahanya  dengan  peraturan  tersebut.  Sedikitnya  terdapat  tiga  lembaga  usaha  perbankan  yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang membiayai perusahaan pada bidang usaha yang berisiko untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Sehubungan  dengan  penerapan  investasi  ramah  lingkungan,  terdapat  gabungan  para  pihak terkait  perbankan  yang  bertujuan  untuk  menerapkan  prinsip  ekonomi  yang  lebih  mendukung kepada  terciptanya  ramah  lingkungan  (prinsip  keuangan  berkelanjutan)  seperti  investasi  pada kegiatan  usaha  yang  tidak  menimbulkan  pencemaran  lingkungan.  Di  samping  itu,  terdapat Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)  sebagai  suatu  istilah  yang  mencakup  17  tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan yang telah disepakati dalam UN Conference  on  Sustainable  Development  Goals dan  Perpres  No.  59  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menariknya, kelima perusahaan perbankan tersebut tergabung dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) sebagai tindak  lanjut  dari  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB).  Investasi  tersebut  bermasalah karena perusahaan perbankan tersebut tidak menganalisis risiko perusakan lingkungan karena ditemukannya karhutla yang disengaja di area perusahaan penerima investasi. Oleh karena itu, lembaga perbankan butuh mendukung upaya perbaikan lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut,
terdapat  upaya  dimulainya  pembatasan  penyaluran  kredit  bagi  sektor  usaha  yang  merusak lingkungan di luar bidang kehutanan dan perkebunan sebagai contoh, Bank Central Asia (BCA) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai dua bank yang menduduki peringkat 15 besar bank terbaik di Indonesia versi majalah Forbes , telah memutuskan untuk membatasi penyaluran kredit ke bidang usaha yang bergerak di sektor energi dan pertambangan batu bara. Dua bank besar tersebut mendasari pembatasan kredit ke sektor usaha yang dianggap tidak ramah lingkungan berdasarkan aspek ESG ( Environment , Social , and Governance ).
2.3. PENGATURAN  TERKAIT  PEMBIAYAAN  PERUSAHAAN  MENUJU  EKONOMI HIJAU
2.3.1. Definisi dan Konsep Ekonomi Hijau
Konsep ekonomi hijau tidak terlepas dari fungsi pembiayaan perusahaan sebagai salah satu faktor  yang  mendorong  percepatan  pemulihan  dan  perlindungan  lingkungan  hidup  melalui kegiatan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, konsep ekonomi hijau sering dihubungkan dengan kajian yang membahas mengenai pentingnya prinsip wawasan lingkungan hidup. Sejalan dengan hal  tersebut,  dorongan  untuk  melaksanakan  konsep  ekonomi  hijau  mulai  muncul  seiring dikeluarkannya inisiatif oleh United Nations Environment Program (UNEP) pada tahun 2008 lalu yang menjelaskan bahwa pembangunan harus menjadi salah satu wadah untuk melindungi lingkungan  hidup.  Oleh  karena  itu,  konsep  ekonomi  hijau  erat  kaitannya  dengan  pembiayaan perusahaan.  Pelaksanaan  ekonomi  hijau  dalam  fungsi  pembiayaan  perusahaan  membutuhkan biaya  yang  cukup  besar.  Ünüvar  menilai  setidaknya  diperlukan  US$  90.000.000.000.000,00 (sembilan  puluh  triliun  dolar  Amerika  Serikat)  untuk  membiayai  pelaksanaan  konsep pembiayaan  yang  ramah  lingkungan  di  skala  dunia,  yang  salah  satunya  didominasi  untuk menutupi beban restrukturisasi perusahaan. Dalam kaitannya di Indonesia, perkiraan biaya yang dibutuhkan  untuk  melaksanakan  prinsip  tersebut  hinnga  tahun  2030  adalah  sebesar  Rp 745.000.000.000.000,00  (tujuh  ratus  empat  puluh  lima  triliun  rupiah).  Jumlah  biaya  yang dibutuhkan tersebut dikeluarkan dari alokasi insentif yang bertujuan untuk mendorong industri ramah lingkunan, misalnya pemberian suku bunga rendah kepada penyaluran kredit usaha ramah lingkungan, serta pemberian rendahnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap pembelian kendaraan bermotor bertenaga listrik.
Kepastian hukum atas pelaksanaan ekonomi hijau diperlukan Indonesia sebagai negara yang yang  telah  diamanatkan  untuk  melaksanakan  pembangunan  yang  berkelanjutan  sebagaimana diatur  pada  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  NRI  1945  serta  sebagai  komitmen  atas  perjanjian  terkait perlindungan lingkungan yang telah disepakati. Namun, sayangnya konsep mengenai ekonomi hijau  belum  diatur  dalam  undang-undang.  Namun  demikian  istilah  ekonomi  hijau  telah digunakan  pada  Keputusan  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  704/K- 1/HKM.02.2/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Peraturan tersebut menilai ekonomi hijau bukan hanya bertumpu kepada ekosistem lingkungan saja namun juga  ekoistem  ekonomi  dan  sosial.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  UNEP  menilai  pelaksanaan ekonomi  hijau  diperlukan  sebagai  kegiatan  ekonomi  yang  menyebabkan  pengurangan  emisi, karbon, dan polusi. Sejalan dengan hal tersebut, UNEP berpandangan bahwa faktor lingkungan hidup bukan semata tujuan yang ingin diperhatikan dalam konsep ekonomi hijau karena terdapat tujuan mengenai pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan serta faktor sosial lainnya yang ingin  dicapai.  Oleh  sebab  itu,  pandangan  terkait  ekonomi  hijau  terintegrasi  mulai  dari  faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Pengabaian prinsip ekonomi hijau dalam pelaksanaannya di Indonesia, dapat mengakibatkan semakin bertambahnya beban lingkungan yang juga menyebabkan semakin meningkatnya beban ekonomi  yang  harus  ditanggung,  dimana  salah  satu  beban  tersebut  berkaitan  dengan  kualitas udara yang menurun akibat karhutla atau disebut sebagai biaya kualitas udara. Suatu usaha yang tidak  mengedepankan  kegiatan  yang  ramah  lingkungan  dapat  menyebabkan  polusi  udara, misalnya usaha yang berisiko menyebabkan kebakaran hutan. Sehubungan dengan hal tersebut,
Bappenas  menilai  bahwa  polusi  tidak  hanya  dapat  mengakibatkan  penurunan  kualitas  udara, melainkan  juga  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  yang  kemudian  turut  menyumbangkan  beban pengeluaran sebesar 3% dari PDB Indonesia pada tahun 2010 akibat polusi.
Perkiraan  penggunaan  konsep  ekonomi  hijau  dalam  perekonomian  tidak  dapat  dirasakan begitu saja karena hal itu akan terjadi dalam jangka panjang. Sejalan dengan hal itu, Bappenas memperkirakan adanya keuntungan yang akan diperoleh Indonesia dalam penggunaan konsep ekonomi  hijau  sepanjang  tahun  2013  hingga  2039  berdasarkan  beberapa  indeks.  Penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  dengan  nilai  PDB  yang  sama  pola  penggunaan  kedua  konsep ekonomi (konsep ekonomi hijau dan ekonomi biasa) akan mengalami perbedaan disisi indeks produktivitas energi, penggunaan energi, dan polusi udara yang dihasilkan. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat penelitian menyimpulkan bahwa dengan jumlah PDB yang sama, konsep penggunaan  ekonomi  hijau  akan  menghasilkan  dampak  yang  lebih  baik  dan  cepat  terhadap terwujudnya kondisi ramah lingkungan.
Gambar 2 . Perbandingan Mengenai Perkiraan Antara Biaya dan Hasil Menurut Konsep Ekonomi Umum (Grafik Sebelah Kiri) dan Konsep Ekonomi Hijau (Grafik Sebelah Kanan)
Sepanjang Tahun 2013 Hingga 2039 di Indonesia.
2.3.2. Menuju  Ekonomi  Hijau  di  Indonesia: Pengaturan  Pembiayaan Perusahaan  yang Ramah Lingkungan
Kemauan  Indonesia  untuk  melaksanakan  prinsip  ekonomi  hijau  dimulai  pada  tahun  2007, dimana Indonesia menjadi tuan rumah bagi konferensi ketigabelas negara yang terlibat dalam United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change (UNFCC).  Salah  satu  wujud pelaksanaan  pemerintah  Indonesia  terhadap  konvensi  tersebut  adalah  menetapkan  Strategi Perencanaan dan Penganggaran Hijau untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia  ( Green Planning and Budgetting /GPB).
Pengaturan terkait pembiayaan perusahaan berdasarkan ekonomi hijau di Indonesia mengacu kepada sebuah Taksonomi Hijau sebagai gagasan dan konsep umum terkait penyusunan aturan mengenai pembiayaan perusahaan berdasarkan ekonomi hijau tersebut. Sejalan dengan hal itu, pengaturan taksonomi hijau di beberapa negara mengatur dua hal yaitu mengenai penyusunan peraturan  teknis  maupun  tindakan  pelaku  pembiayaan  perusahaan  yang  tidak  diatur  dalam peraturan  terknis.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  pengaturan  taksonomi  hijau ( Regulation of European Union No. 852 ) diawali di Uni Eropa dan memiliki daya pelaksana. Di samping itu, regulasi tersebut telah mengatur mengenai ukuran secara rinci terkait bagaimana sebuah kegiatan usaha dinyatakan ramah lingkungan.
Tentunya terdapat perbedaan pengaturan pada taksonomi hijau antara di Indonesia dan Uni Eropa.  Di  Indonesia,  taksonomi  hijau  masih  berbentuk  pedoman  umum  berbeda  dengan taksonomi hijau yang ada di Uni Eropa. Di Uni Eropa, taksonomi hijau telah menjadi peraturan bagi negara anggota, sehingga memiliki daya keberlakuan. Disamping itu, pengaturan taksonomi Uni  Eropa  sudah  mengatur  beberapa  hal  teknis  secara  rinci  dibandingkan  dengan  taksonomi
hijau yang ada di Indonesia.
Terdapat 4 prinsip yang diatur dalam taksonomi hijau di Indonesia yakni: (i) investasi yang bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  faktor  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  hidup;  (ii) strategi dan praktik bisnis berkelanjutan sebagai hal yang perlu diterapkan dalam pengambilan sebuah keputusan; (iii) pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup sebagai salah satu ukuran dalam  pengambilan  sebuah  keputusan;  dan  (iv)  tata  kelola  berdasarkan  manajemen  yang bertanggungjawab.
Upaya  pembiayaan  perusahaan  menuju  ekonomi  hijau  berkaitan  dengan  seberapa  besar kemauan  lembaga  pembiayaan  perusahaan  untuk  menaati  dan  berpandangan  sesuai  dengan POJK  No.  51  Tahun  2017.  Kemauan  tersebut  tampak  sudah  dimulai  dengan  dimulainya pembatasan  pembiayaan  kredit  yang  dilakukan  dua  bank  yakni  BRI  dan  BCA  yang menghentikan  penyaluran  kredit  pada  sektor  usaha  batubara  dan  minyak  bumi.  Meskipun demikian  peraturan  tersebut  belum  bisa  menghentikan  upaya  perbankan  untuk  membiayai perusahaan  baik  yang  akan  atau  sudah  melakukan  pembakaran  hutan.  Selain  itu,  dalam mengeluarkan  peraturan  terkait  pembiayaan  perusahaan  berdasarkan  konsep  ekonomi  hijau tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.
Sachs, dkk, menilai bahwa terdapat dua hal yang dapat dilakukan untuk mendorong maraknya pembiayaan perusahaan berdasarkan ekonomi hijau. Pertama, mewajibkan lembaga keuangan non-  bank  seperti  dana  pensiun  dan  perasuransian  untuk  menginvestasikan  asetnya  ke  usaha ramah  lingkungan.  Kedua,  mewajibkan  lembaga  perbankan  untuk  mendukung  upaya pelaksanaan ekonomi hijau melalui pembiayaan perusahaan.
Kewajiban  agar  pelaku  pembiayaan  perusahaan  menyusun  suatu  Rencana  Aksi  Keuangan Berkelanjutan oleh POJK No. 51 Tahun 2017, pada praktiknya masih menghambat pelaksanaan prinsip  ekonomi  hijau  karena  masih  memberikan  celah  bagi  pelaku  pembiayaan  perusahaan untuk  mengabaikan  upaya  pembiayaan  perusahaan  yang  mendukung  ekonomi  hijau.    Sistem laporan yang diawali mulai dari uraian umum mengenai prinsip rencana kerja tersebut diakhiri dengan  laporan  mengenai  uraian  atas  evaluasi  hasil  pelaksanaan  rencana  aksi  yang  telah dilaksanakan  sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  kewajiban  bagi  pelaku  pembiayaan perusahaan untuk mengurangi porsi pembiayaan perusahaan bagi pelaku di bidang usaha yang berisiko menimbulkan kebakaran hutan. Di samping itu, ketiadaan mengenai kewajiban untuk menetapkan peningkatan program pembiayaan perusahaan di bidang usaha ramah lingkungan sebagai  salah  satu  rencana  aksi.  Sehingga,  diperlukan  peraturan  yang  mewajibkan  pelaku pembiayaan perusahaan untuk mengurangi pembiayaannya kepada usaha yang berisiko merusak lingkungan  dan  sebaliknya,  menambah  pembiayaan  tersebut  kepada  usaha  yang  ramah lingkungan.
Pengawasan yang dilakukan OJK menurut POJK No. 51 Tahun 2017 hanya sampai kepada dibuat  atau  tidak  dibuatnya  Rencana  Aksi  Keuangan  Berkelanjutan  oleh  pelaku  pembiayaan perusahaan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  tampak  pihak  berwenang  perlu  memperhatikan mengenai ukuran untuk menentukan sejauh mana sebuah perusahaan dikatakan melaksanakan kegiatan  usaha  yang  ramah  lingkungan.  Hal  ini  diperlukan  sebab  sebuah  perusahaan  dapat melakukan tindakan yang dianggap ramah lingkungan namun berskala kecil dan tidak menjadi inti dari kegiatan yang dilakukan.
Pelaporan penggunaan investasi hijau yang ditanamkan oleh sebuah  lembaga pembiayaan perusahaan, tentunya harus diikuti dengan laporan penggunaan dana investasi tersebut sebagai sebuah  bentuk  pertanggungjawaban  oleh  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  usaha  ramah lingkungan  tersebut.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  60/POJK.04/2017  tentang Penerbitan  dan  Persyaratan Efek  Bersifat  Utang  Berwawasan  Lingkungan  ( Green Bond )  atau POJK  No.  60  Tahun  2017  yang  salah  satunya  mengatur  mengenai  pelaporan pertanggungjawaban dana investasi melalui saham berwawasan lingkungan ( green bond ) yang diterima oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan ramah lingkungan. Disamping itu, telah
diatur  pula  mengenai  keterlibatan  ahli  lingkungan  sebagai  pihak  penentu  apakah  sebuah perusahaan layak dikatakan sebagai pihak yang dapat menerima green bond . Berkaitan dengan hal  tersebut,  tampak  diperlukan  peraturan  yang  dapat  mengatur  hal  yang  sama terhadap  jenis pembiayaan perusahaan disamping green bond .

## 3. KESIMPULAN
Tentunya, pola pembiayaan perusahaan berdasarkan ekonomi hijau masih menjadi hal yang baru untuk  diatur  di  Indonesia.  Selama  ini  pengaturan  mengenai  pembiayaan  perusahaan  berdasarkan ekonomi hijau di Indonesia, masih diatur oleh POJK No. 51 Tahun 2017dan POJK No. 60 Tahun 2017. Di samping itu, penjabaran konsep pelaksanaan ekonomi hijau melalui Taksonomi Hijau yang disusun oleh OJK hanya berupa pedoman bagi pelaku pembiayaan perusahaan. Oleh karena itu, sesuai dengan pernyataan  OJK,  pengaturan  terkait  penerapan  pembiayaan  perusahaan  berdasarkan  ekonomi  hijau masih  harus  dikembangkan.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  penyusunan  peraturan  terkait  pembiayaan perusahaan  berdasarkan  ekonomi  hijau.  Diperlukan  konsep  penyusunan  taksonomi  yang  mampu mengatur beberapa hal secara rinci dan memiliki daya berlaku yang jelas, sehingga pedoman tersebut tidak diabaikan begitu saja oleh pelaku pembiayaan perusahaan. Tentunya, peraturan tersebut disusun berdasarkan kekurangan yang ada pada POJK No. 51 Tahun 2017dan POJK  No. 60 Tahun 2017 dan tetap  berpedoman  kepada  Taksonomi  Hijau  karena  tigkat  pembiayaan  perusahaan  akan  tumbuh beriringan  dengan  kepercayaan  pelaku  pembiayaan  perusahaan  untuk  menanamkan  dananya  seiring meningkatnya kepastian hukum.

## 4. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Global  Green  Growth  Institute,  “Mewujudkan  Pertumbuhan  Ekonomi  Hijau  untuk  Indonesia  yang Sejahtera,” Global Green Growth Institute: Jakarta, 2015.
Luca Tacconi, “Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan,” Center for International Forestry Research (CIFOR): Bogor, 2003.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021- 2025),” Otoritas
Jasa Keuangan: Jakarta, 2021.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  “Taksonomi  Hijau  Indonesia:  Edisi  1.0  –  2022,”  Otoritas  Jasa Keuangan: Jakarta, 2022.
Rainforest  Action  Network,  et.al., “Tinjauan  Atas  Reformasi  Keuangan  Berkelanjutan  di  Indonesia:
Bagaimana  Sektor  Jasa  Keuangan  Dapat  Mengatasi  Masalah  Legalitas  dan  Masalah Keberlanjutan Pada Industri Kehutanan dan Perkebunan,” Jakarta: Rainforest Action Network,
2019.
Sevil Acar dan Erinç Yeldan, (ed.), “Handbook of Green Economics,” Academic Press: Cambridge, 2019.

## Internet
Anggraeni,  Rika.  “Pengembangan  Ekonomi  Hijau,  BOS  OJK:  RI  Butuh  Dana  Rp  745  Triliun  Tiap Tahun,”  https://finansial.bisnis.com/read/20211228/90/1482614/pengembangan-ekonomi-hijau- bos-ojk-ri-butuh-dana-rp745-triliun-tiap-tahun/. [Diunduh10 Juni 2022].
Auliansyah, Novri. “Bank- bank BUMN, Swasta Asing dan Nasional Terungkap Mendanai Perusahaan yang Menjadi Tersangka Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan,” https://www.tuk.or.id/2019/10/bank-bank-bumn-swasta-asing-dan-nasional-mendanai- perusahaan-kebakaran-hutan/. [Diunduh 10 Juni 2022]. Fajri, Dwi Lifatul. “Daftar 15 Bank Terbaik Indonesia 2022 Versi Forbes,”
https://katadata.co.id/agung/berita/625e7c17a1af8/daftar-15-bank-terbaik-di-indonesia-2022- versi-forbes. [Diunduh 06 April 2022].
Faradiba.  Nadia.  “Apa  Itu  El  Nino,  Fenomena  yang  Menyebabkan  Panas  di  Indonesia,” https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/25/190200823/apa-itu-el-nino-fenomena-yang- menyebabkan-panas-di-indonesia?page=all. [Diakses 9 Juli 2022].
Otoritas Jasa Keuangan. “Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015- 2019: Pencapaian 2015- 2017 dan
Rencana Implementasi 2017- 2019,”
https://www.ojk.go.id/sustainable- finance/id/Lists/Agenda%20Nasional/Attachments/43/01.%20Roadmap%20Keuangan%20Berk elanjutan.pdf. [Diunduh 12 Juni 2022].
Pranita,  Ellyvon.  “Mengenal  Fenomena La  Nina,  Proses  Terjadinya  Hingga  Dampaknya  Bagi  Kita.” https://www.kompas.com/sains/read/2022/05/31/093200823/mengenal-fenomena-la-nina- proses-terjadinya-hingga-dampaknya-bagi- kita?page=all#:~:text=Proses%20terjadinya%20fenomena%20La%20Nina,awan%20di%20Sam udra%20Pasifik%20tengah. [Diakses 9 Juli 2022].
Richard,  M.  “BCA  Fokus  Pada  Keuangan  Berkelanjutan,  Batasi  Kredit  Sektor  Tambang,” https://finansial.bisnis.com/read/20201203/90/1326044/bca-fokus-pada-keuangan- berkelanjutan-batasi-kredit-sektor-tambang, [Diunduh 06 April 2022].
Sidik, Syahrizal. “BRI Batasi Penyaluran Kredit ke Sektor Batu Bara.”
https://katadata.co.id/syahrizalsidik/finansial/6299a95137b39/bri-batasi-penyaluran-kredit-ke- sektor-batu-bara. [Diunduh 06 April 2022].
Tim Kolaborasi Media. “Jejak Korporasi Penyulut Api,” https://www.mongabay.co.id/2020/09/14/jejak- korporasi-penyulut-api/. [Diunduh 12 Juni 2022].
Tim  Redaksi  CNN.com.  “LSM  Lingkungan  Catat  4  Bank  Besar  RI  Masih  Biayai  Batu  Bara,” https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220120152147-85-749139/lsm-lingkungan-catat-4- bank-besar-ri-masih-biayai-batu-bara. [Diunduh 11 Juni 2022].
Tim  Redaksi  Ekon.go.id.  “Green  Economy  Mendorong  Terciptanya  Pembangunan  Ekonomi  yang Inklusif dan Berkelanjutan,” https://ekon.go.id/publikasi/detail/4024/green-economy- mendorong-terciptanya-pembangunan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan.  [Diunduh  12 Juni 2022].
Tim  Redaksi  Greengrowth.bappenas.go.id.  “FAQ,”  http://greengrowth.bappenas.go.id/faq-id/.
[Diunduh 9 Juli 2022]. Tim Redaksi Ikbi.org. “Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia.”
http://ikbi.org/#:~:text=IKBI%20(Inisiatif%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Indonesia,berkel anjutan%20di%20Indonesia%20secara%20inklusif.. [Diunduh 15 Juni 2022].
Tim  Redaksi  Reuters.  “U.S.  Regulators  See  Developing  ‘Green  Taxonomy’  to  Provide  Guidance  to Financial  Firms,”  https://www.reuters.com/legal/transactional/us-regulators-seen-developing- green-taxonomy-provide-guidance-financial-firms-2021-07-
14/#:~:text=The%20six%20environmental%20objectives%20of,and%20restoration%20of%20bi odiversity%20and. [Diunduh 11 Juni 2022]. Tim Redaksi Sdgs.bappeda.jatengprov.go.id. “Sekilas SGDS.”
https://sdgs.bappeda.jatengprov.go.id/tentang-sdgs/sekilas-sgds/. [Diunduh 15 Juni 2022].
Tim Redaksi UNEP.com. “Green  Economy,” https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-
initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy. [Diunduh 10 Juni 2022]. Winarno, Suryo. “Peran Perbankan Era Ekonomi Hijau,” https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/25/peran-perbankan-era-ekonomi-hijau. [Diunduh
26 Maret 2022].

## Jurnal
Adi Subiyanto, “Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan dari Sisi Faktor Pemicu dan Ekologi Politik,” Jurnal Manajemen Bencana, vol. 6, hlm. 8, November 2020, 6 (1): 8.
Andika Raka Dianjaya dan Pretti Epira, “Indonesia Green Economy Implementation Readiness of
Greenhouse Gas Emissions Reduction,” Journal of Contemporary Governance and Public Policy, vol. 1, hlm. 28, 2020.
Emir Falah Azhari dan Savitri Nur Setyorini, “Risk Sharing Agreement: Sebuah Ide Awal Mengenai Bentuk Alternatif Pendanaan Pemulihan Kerusakan Lahan Gambut Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Indonesia,” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, vol. 6, hlm. 211- 212, 2020.
Ryan B Edwards,  et. al.,. “Causes of Indonesia’s Forest Fires,” World Development, vol. 127, hlm. 2,
2020.
S. M. Juárez-Orozco, C. Siebe, dan Fernández y Fernández, “Causes and Effects of Forest Fires in Tropical Rainforests: A Bibliometric Approach,” Tropical Conservation Science, vol. 10, hlm. 6, 2017.
Volker Bruhl, “Green Finance in Europe – Strategy, Regulation and Instruments,” Intereconomics, vol. 56, hlm. 323- 330, 2021.
Z. D. Tan, L. R. Carrasco, dan D. Taylor, “Spatial Correlates of Forest and Land Fires in Indonesia,” International Journal of Wildland Fire, vol. 29, hlm. 1089, Agustus 2020.

## Majalah
Tim Redaksi Majalah Tempo, “Memperkuat Komitmen Indonesia Menuju Ekonomi Hijau,” Tempo, 25- 31 Januari 2020, hlm. 5.
Aisha Shaidra, “Peta Buta Bank Hijau.” Tempo, 14- 20 September 2020, hlm.. 82- 83.

## Makalah Ilmiah
Jeffrey D. Sachs, et. al . “Why Is Green Finance Important?” dalam ADBI Working Paper Series ), 2019, hlm. 5- 7.

## Peraturan
Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  704/K-1/HKM.02/2019.  7  September  2019. Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pertumbuhan Ekonomi Hijau . Jakarta.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor 51/POJK.03/2017,  27  Juli  2017, Penerapan Keuangan  Berkelanjutan  bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan,  Emiten,  dan  Perusahaan  Publik , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169. Jakarta.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60/POJK.04/2017. 22 Desember 2017. Penerbitan Efek  Bersifat  Utang  Berwawasan  Lingkungan  (Green  Bond) .  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 281.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2001. 5 Februari 2001. Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan . Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10. Jakarta.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004. 18 Oktober 2004. Perlindungan Hutan . Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147. Jakarta.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  (Perpres)  Nomor  59  Tahun 2017.  4  Juli  2017. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136. Jakarta.
Regulation  of  Europe  Union  No.  852  (2020). Regulation  On  the  Establishment  of  a  Framework  to Sustainable  Investment,  and  Amending  Regulation  (EU)  2019/2088 .  Europe  Union.  Belgia, Brussels.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. 2 November 2020. Cipta Kerja . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014. 17 Oktober 2014. Perkebunan . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 308. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 . 30 September 1999. Kehutanan , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Jakarta.

## Putusan
Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Nomor 24/ Pdt.G/ 2015/ PN. Plg.