## URGENSI AKUNTANSI PENGANGGARAN DI PEMERINTAHAN INDONESIA
Ghina Fitri Ariesta Susilo 1) , Risma Wira Bharata 2) , email: ghinafitri.ariesta@untidar.ac.id, email: rismawirab@untidar.ac.id
1), 2 Akuntansi, Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116 Email : ekonomi@untidar.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  understand  a  deeper  understanding  of  the  importance  of  budget  accounting  in  the  Indonesian Government.  This  research  is  categorized  as  a  qualitative  study.  This  study  narrates  the  history  of  Government Accounting  in  Indonesia  and  explains  the  process  of  its  development.  There  have  been  several  reforms  and transformations  of  government  accounting  with  the  times.  Along  with  changes  that  occur  in  the  globalized  world, budgeting accounting creates a better process for the planning-control-accountability cycle in government accounting. The  need  for  transparency  of  government  organizations  is  also  different  from  business  organizations.  Control  of  the budget in government is in the hands of the people, while control of the budget in business organizations is in the hands of  the  executive,  this  is  back again  because  the  funds  obtained  by  the  government come  from  public  money  which is used evenly to meet common needs. Budget accounting appears as a report on the implementation of activities carried out by the government after the existence of a contract between the public and the government. Thus, the existence of budget accounting is important to help better government accounting in Indonesia.
Keywords: budget accounting; government accounting; Indonesian government.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencapai  pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  pentingnya  akuntansi  anggaran  di Pemerintah  Indonesia.  Penelitian  ini  dikategorikan  sebagai  studi  kualitatif.  Penelitian  ini  menarasikan  sejarah Akuntansi  Pemerintahan  di  Indonesia  dan  menjelaskan  proses  perkembangannya.  Terjadi  beberapa  reformasi  dan transformasi akuntansi pemerintahan mengikuti perkembangan jaman. Seiring dengan perubahan yang terjadi di dunia global,  akuntansi  anggaran  tampaknya  menciptakan  proses  yang  lebih  baik  untuk  siklus  perencanaan-pengendalian- akuntabilitas dalam akuntansi pemerintahan. Kebutuhan transparansi anggaran di organisasi pemerintah juga berbeda dengan  organisasi  bisnis.  Penguasaan  anggaran  di  pemerintahan  ada  di  tangan  rakyat,  sedangkan  penguasaan anggaran di organisasi bisnis berada di tangan eksekutif, hal ini kembali lagi karena dana yang diperoleh pemerintah berasal  dari  uang  rakyat  yang  digunakan  secara  merata  untuk  memenuhi  kebutuhan  bersama.  Akuntansi  anggaran muncul  sebagai  laporan  atas  pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  setelah  adanya  kontrak  antara masyarakat  dengan  pemerintah.  Dengan  demikian,  keberadaan  akuntansi  anggaran  menjadi  hal  yang  penting  untuk membantu akuntansi pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.
Kata kunci: akuntansi anggaran; akuntansi pemerintahan; pemerintah Indonesia.

## 1. Pendahuluan
Semenjak  reformasi  dilaksanakan  pada  tahun 1998,  akuntansi  pemerintahan  semakin  berkembang dengan  pesat.  Tuntutan  transparansi  dan  akuntabilitas publik  semakin  besar  yang  membawa  konsekuensi  pada menyediaan  informasi  publik  kepada  masyarakat,  salah satunya  informasi  anggaran  dan  laporan  keuangan (Kawatu,  dkk.,  2019).  Hal  itu,  menuntut  adanya perbaikan-perbaikan  didalam  pelaksanaan  akuntansi pemerintahan,  salah  satunya  mengenai  penganggaran. Kebutuhan  masyarakat  ditentukan  oleh  anggaran  sektor publik  yang  dibuat  oleh  pemerintah  sehingga  anggaran merupakan blueprint keberadaan sebuah Negara dan
arah untuk masa depan (Mahsun, 2006). Oleh karena itu, perbaikan penganggaran pemerintahan  yang  sedang  kita nantikan  bersama.  Birokrasi  yang  dimainkan  oleh pemerintah,  dari  pemerintah  pusat  hingga  pemerintah daerah,  sering  mendapatkan  kritikan  yang  pedas  dari masyarakat.  Pemerintah  bertujuan  untuk  menyediakan layanan  kepada  mayarakat  yang  merupakan  stakeholder dari beban pajak yang dibayarkan. Sayangnya, masih ada pelayanan yang diberikan pemerintah belum memuaskan masyarakat.  Hal  ini  dapat  kita  jumpai  dimana-mana, misalnya:  durasi  waktu  tunggu  yang  sangat  lama, administrasi yang berbelit-belit, kecadisan pegawai yang melayani,  dan  masih  banyak  lagi.  Semua  itu  dapat
mengecewakan  masyarakat  yang  sangat  tergantung dengan pelayanan yang diberikan.
Pemerintah  sekarang  ini  harus  mulai  berbenah, supaya  kepercayaan  masyarakat  tidak  memudar. Pembenahan  pemerintah  sudah  mulai  nampak  dengan adanya reformasi  birokrasi.  Awal munculnya reforrmasi birokrasi  ini  ditandai  dengan  adanya  pergeseran  dari pengganggaran  sektor  publik  dari  tradisional  ke New Publik  Management (NPM).  Perubahan  ini  terjadi dipemerintahan  karena  manajemen  pemerintah  yang masih  kurang  baik.  Dengan  adanya  NPM,  maka diharapkan  manajemen  pemerintah  akan  mengalami perbaikan  sehingga  pemerintahan  yang  dikenal  dengan tidak  efektif,  tidak  efisien,  kualitasnya  rendah,  akan berangsur-angsur  membaik.  NPM  merupakan  suatu  ala perencanaan  anggaran  sektor  publik  yang  lebih sistematis karena pendekatan ini mempunyai karakteristik,  antara  lain:  komprehensif,  terintegrasi dan lintas  departemen,  proses  pengambilan  keputusan  yang rasional,  berjangka  panjang,  adanya  spesifikasi  tujuan dan  perangkingan  prioritas,  mengunakan  analisis  total cost dan benefit, berorientasi input, output, dan outcome , serta  adanya  pengawasan  kinerja  (Nurkholis  dan Khusaini, 2019).
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penelitian  ini akan  melihat  urgensi  akuntansi  penganggaran  di pemerintahan  Indonesia  yang  dimulai  dari  teori  yang melandasi, sejarah akuntansi pemerintahan di Indonesia.

## 2. Pembahasan
Sebagai  sebuah  negara,  Indonesia  terdiri  dari rakyat,  wilayah,  dan  pemerintahan  yang  berdaulat. Pemerintahan  ini  adalah  aktivitas  badan-badan  publik yang  terdiri  dari  kegiatan-kegiatan  eksekutif,  legislatif dan yuridis dalam upaya mencapai tujuan sebuah negara. (C.F. Strong, 1930). Pemerintahan yang berdaulat berarti kekuasaan  penuh  yang  dimiliki  pemerintah  untuk memerintah baik ke dalam maupun ke luar.
Kegiatan  yang  terjadi  di  pemerintahan  harus mewakili  seluruh  kepentingan  rakyat  di  sebuah  negara. Keuangan  adalah  aspek  penting  yang  ada  di  dalam sebuah  organisasi  sebagai  pendukung  berjalannya kegiatan  di  organisasi.  Dalam  pemerintahan,  kegiatan pengelolaan  keuangan  ini  menjadi  aspek  yang  sangat penting  agar  pelaksanaan  aktivitas-aktivitas  publik  yang membutuhkan  dana  bisa  teralokasi  dengan  baik. Kegiatan  pengelolaan  keuangan  ini  terdiri  dari  proses akuntansi  khusus  pemerintahan  yang  pastinya  memiliki sifat  yang  sangat  berbeda  dari  proses  akuntansi  di organisasi bisnis.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi  literatur. Studi  literatur  merupakan  salah  satu  metode  dari penelitian  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  memperoleh dasar-dasar  dan  pendapat  secara  tertulis  dengan  cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah  yang  diteliti  (Nazir,  2013).  Sejarah  akuntansi pemerintahan  Indonesia  akan  dibahas  di  penelitian  ini dan  dihubungkan  dengan  akuntansi  penganggaran. Proses pemahaman tersebut menggunakan studi literatur agar pemahaman tentang urgensi akuntansi
penganggaran di pemerintahan Indonesia bisa didapatkan secara mendalam.
Indonesia  merupakan  negara  merdeka  dan melaksanakan  praktik  akuntansi  secara  jelas  dimulai tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Amphioen  Socitet  yang  berkedudukan  di  Jakarta (Soemarso,  dkk.  1995).  Era  ini  termasuk  dalam  era dimana  Belanda  mengenalkan  sistem  pembukuan berpasangan  (double-entry  bookkeeping)  sesuai  sistem yang dikembangkan oleh Luca Pacioli.
Praktik akuntansi Model Belanda masih digunakan  hingga  tahun  1950an,  setelah  itu  dilakukan nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki Belanda dan pindahnya  orang  orang  Belanda  dari  Indonesia  pada tahun  1958  menyebabkan  kelangkaan  akuntan  dan tenaga ahli (Diga dan Yunus 1997).
Praktik  akuntansi  pemerintahan  di  Indonesia dimulai  dari  tahun  1974.  Tahap  pertama  yang  dimulai dari  1974-1999  disebut  sebagai  masa  akuntansi tradisional,  tahap  kedua  yang  disebut  sebagai  masa reformasi  akuntansi  tahap  pertama  (2000-2005),  tahap ketiga (2005-2010) disebut sebagai masa reformasi tahap ketiga,  dan  tahap  keempat  (2010-2014)  disebut  sebagai masa  reformasi  tahap  keempat  (Ritonga  dan  Suhartono, 2012).
Regulasi  yang  menjadi  acuan  utama  dimulainya akuntansi pemerintahan Indonesia yaitu Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- Pokok  Pemerintahan  di  daerah,  Peraturan  Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan  Perhitungan  Anggaran  dan  Belanja  Daerah, serta Manual Adminsitrasi Keuangan Daerah
(MAKUDA) Tahun 1981.
Reformasi  dan  bidang  akuntansi  pemerintahan tahun  1998  yang  terjadi  di  Indonesia  menyebabkan banyak  perubahan  terjadi.  Peraturan  perundangan  yang diubah dilakukan untuk mempersiapkan perubahan besar yang  berkaitan  dengan  perbaikan  dalam  pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999  kemudian  muncul  setelah  era  reformasi.  UU  ini mengatur tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.
Undang-  Undang  No.  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  dan  Undang-Undang  No.  1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selanjutnya dibuat. Kedua UU tersebut berfungsi sebagai tonggak reformasi pengelolaan  keuangan  negara  mulai  dijalankan.  Selain itu,  Undang-  Undang  No.  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara juga ditetapkan untuk melengkapi dua UU sebagai tonggak reformasi sebelumnya.
Informasi  keuangan  yang  dihasilkan  dari  proses akuntansi  membantu  perubahan  besar  di  bidang akuntansi  pemerintahan.  Informasi  tersebut  sangat esensial  untuk  berbagai  pihak  dan  digunakan  sesuai dengan  tujuan  mereka  masing-masing.  Karena  begitu eratnya  keterkaitan  antara  keuangan  pemerintahan  dan akuntansi pemerintahan Perkembangan Akuntansi Pemerintahan  Di  Indonesia,  maka  sistem  dan  proses yang  lama  dalam  akuntansi  pemerintahan  banyak menimbulkan berbagai kendala sehingga tidak mendukung  terwujudnya  tata  Kelola pemerintahan  yang baik dalam
penyelenggaraan pemerintahan (Simanjuntak, 2012).
Penyusunan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan akhirnya  dilakukan  oleh  Komite  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (KSAP)  yang  dibentuk  oleh  Menteri Keuangan.  KSAP  melakukan  penyusunan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  atas  dasar  konsep-konsep  yang berlaku  umum  dan  berlaku  secara  internasional disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  ditetapkan dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2005 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Peraturan tersebut  kemudian  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  yang  terdiri  dari  12  Pernyataan  Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Isi dari PSAP, yaitu:
PSAP 01  : Penyajian Laporan Keuangan;
PSAP 02  : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis
Kas;
PSAP 03  : Laporan Arus Kas; PSAP 04  : Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP 05  : Akuntansi Persediaan; PSAP 06  : Akuntansi Investasi; PSAP 07  : Akuntansi Aset Tetap; PSAP 08  : Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
PSAP 09  : Akuntansi Kewajiban; PSAP 10  : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
PSAP 11  : Laporan Keuangan Konsolidasian.
PSAP 12  : Laporan Operasional Anggaran  adalah  sebuah  penyusunan  rencana secara  sistematis  yang  meliputi  seluruh  kegiatan organisasi,  yang  dinyatakan  dalam  unit  atau  kesatuan moneter  yang  berlaku  untuk  jangka  waktu  yang  akan datang  (Munandar,  2001).  Adanya  anggaran  dalam sebuah  organisasi  membantu  pengelolaan  keuangan  di perusahaan tersebut menjadi lebih teratur dan transparan.
Pembentukan anggaran di organisasi pemerintahan tidak terlepas dari adanya kebutuhan untuk mengatur  pengelolaan  keuangan  suatu  negara  yang
tujuannya  untuk  kesejahteraan  rakyatnya.  Proses pengelolaan  keuangan  negara  ini  harus  dilaksanakan dengan  sistematis  dan  transparan  agar  rakyat  sebagai pemilik  kekuasaan  tertinggi  di  dalam  suatu  negara  bisa mengetahui jalannya proses tersebut dan ikut mengawasi pelaksanaan  dari  kegiatan-kegiatan  yang  membutuhkan dana yang tentunya tidak sedikit.
American
Acounting Association (AAA) menyatakan  bahwa  akuntansi  adalah  sebuah proses  pengidentifikasian,  pengukur  dan  melaporkan informasi  ekonomi  untuk  memungkinkan  adanya penilaian-penilaian, keputusan yang jelas dan tegas bagi semua yang menggunakan informasi tersebut. Anggaran di dalam pemerintahan diproses melalui proses akuntansi agar informasi yang dihasilkan bisa relevan.
Menurut  Jones  dan  Pendlebury  (2000), akuntansi penganggaran merupakan kegiatan yang merujuk kepada praktik  dari  organisasi  sektor  publik,  dan pemerintahan, dengan  menetapkan  dan  menampilkan  akun  operasi mereka  di  dalam  format  yang  sama  dan  sejalan  dengan anggaran.  Tujuan  utama  dari  praktik  akuntansi penganggaran  adalah  untuk  memperhatikan  peran anggaran  di  dalam  siklus  perencanaan-pengendalian- akuntabilitas.
Anthony  (1978)  membedakan  organisasi  bisnis dan  non-bisnis  untuk  tujuan  penyusunan  standar akuntansi yang dibagi menjadi tiga kategori:
• Profit-oriented –  organisasi  yang  tujuan utamanya adalah mencari laba
• Type  A  non-profit –  organisasi  nirlaba  yang sumber  keuangannya  seluruhnya  diperoleh  dari pendapatan dari penjualan barang dan jasa
• Type  B  non-profit –  organisasi  nirlaba  yang memperoleh  pendapatan  utamanya  dari  sumber selain penjualan barang dan jasa
Dari  pengkategorian  tersebut,  sudah  jelas  bahwa organisasi sektor publik termasuk di dalam kategori type non-profit, baik A dan B, karena tujuannya tidak seperti organisasi  bisnis  yang  berorientasi  pada  laba  namun lebih kepada pelayanan pelanggannya (dalam pemerintahan  yaitu rakyat).  Selain itu,  perbedaan  utama antara  akuntansi  publik  dan  akuntansi  bisnis  terletak pada  adanya  akuntansi  penganggaran  di  akuntansi publik.
Proses  akuntansi  penganggaran  dilandasi  oleh teori  yang  bernama Fund  Theory (teori  pendanaan). Fund  theory  (teori  dana)  dikembangkan  oleh  Vatter (1947) dalam konteks bisnis. Vatter mengusulkan bahwa unit  pelaporan  seharusnya  didefinisikan  sebagai  dana ( fund ) dan organisasi harus dilihat sebagai satu dana atau serangkaian  dana.  Ini  berarti  jika  sebuah  organisasi dipandang  sebagai  serangkaian  dana,  maka  laporan keuangan  untuk  organisasi  akan  menjadi  agregasi  dari laporan keuangan  dana konstituen.  Teori dana memberikan  penjelasan  dalam  pelaporan  yang  dibuat akuntan  tentang  fleksibilitas  untuk  menentukan  unit
pelaporan  di  mana  pendefinisian  merupakan  hal  yang paling berguna.
Fund Theory memiliki hubungan dengan penganggaran  karena  penganggaran  merupakan  proses pengorganisasian  serangkaian  dana  agar  dana  tersebut bisa  disusun  dalam  laporan  keuangan  secara  sistematis dan kegiatan yang dirancang di dalam penganggaran bisa mendapatkan pengalokasian dana yang sesuai.
Akuntansi  penganggaran  dimiliki  oleh  organisasi sektor  publik.  Kebutuhan  akan  adanya  akuntansi penganggaran  ini  karena  organisasi  sektor  publik memiliki  hulu  yang  berbeda  dari  organisasi  bisnis. Perbedaan  sumber  dana,  tujuan,  fungsi  dan  pelaksanaan yang berbeda antaran organisasi bisnis dan sektor publik menyebabkan jenis akuntansi nya pun berbeda.
Dalam  UUD  1945  pasal  1  berbunyi  bahwa Negara  Indonesia  negara  kesatuan  yang  berbentuk republik. Pemerintahanya menggunakan sistem pemerintah  presidensial  dimana  kekuasaan  eksekutifnya adalah seorang presiden yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat  secara  langsung.  Selain  eksekutif,  rakyat  juga memilih  wakilnya  untuk  berada  di  legislatif  agar  bisa mewakili  keinginan  mereka.  DPR/DPRD  adalah  wakil rakyat  yang  telah  dipilih  oleh  rakyat  sebagai  tangan panjang  aspirasi  rakyat.  Dalam  membuat  keputusan, DPR  harus  mempertimbangkan  usul  dari  rakyat  dan menentukan  hal-hal  prioritas  apa  saja  yang  sebaiknya dilakukan terlebih dahulu.
Terkait  anggaran,  pada  DPR  terdapat  fungsi anggaran, yang tugas dan wewenangnya adalah:
 Memberikan  persetujuan  atas  RUU  tentang APBN (yang diajukan Presiden)
 Memperhatikan  pertimbangan  DPD  atas  RUU tentang  APBN  dan  RUU  terkait  pajak, pendidikan dan agama
 Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
 Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap  perjanjian  yang  berdampak  luas  bagi kehidupan  rakyat  yang  terkait  dengan  beban keuangan negara
UU  RI  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara  dijelaskan  bahwa  anggaran  adalah  alat akuntabilitas,  manajemen  dan  kebijakan  ekonomi. Sebagai  kebijakan  ekonomi  anggaran  berfungsi  untuk mewujudkan  pertumbuhan  dan  stabilitas  perekonomian serta  pemerataan  pendapatan  dalam  rangka  mencapai tujuan  bernegara.  Anggaran  di  Indonesia  terdiri  dari APBN dan APBD yang memiliki 4 fungsi, yaitu:
a. Fungsi  Otorisasi,  yang  berarti  bahwa  anggaran negara  dan  daerah  menjadi  dasar  untuk
melaksanakan  pendapatan  dan  belanja  pada tahun yang bersangkutan.
b. Fungsi  Perencanaan,  yang  berarti  bahwa anggaran  negara  dan  daerah  menjadi  pedoman bagi manajemen dalam  merencanakan  kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
c. Fungsi  Pengawasan,  yang  berarti  bahwa anggaran  negara  dan  daerah  menjadi  pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan  negara  sesuai  dengan  ketentuan yang telah ditetapkan.
d. Fungsi  Alokasi,  yang  berarti  bahwa  anggaran negara  dan  daerah  harus  diarahkan  untuk mengurangi  pengangguran  dan  pemborosan sumber  daya,  serta  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas perekonomian.

## 3. Kesimpulan
Dalam  upaya  untuk  meluruskan  kembali  tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara  jelas  peran  DPR/DPRD  dan  pemerintah  dalam proses  penyusunan  dan  penetapan  anggaran  sebagai penjabaran  aturan  pokok  yang  telah  ditetapkan  dalam Undang-Undang  Dasar  1945.  Sehubungan  dengan  itu, dalam  Undang-Undang  ini  disebutkan  bahwa  belanja negara/belanja  daerah  dirinci  sampai  dengan  unit organisasi,  fungsi,  program,  kegiatan  dan  jenis  belanja. Hal  tersebut  dikarenakan  bahwa  setiap  pergeseran anggaran antar  unit  organisasi, antar  kegiatan,  dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.
Berdasarkan telaah literatur dan sejarah akuntansi pemerintahan  di  Indonesia,  kegiatan  mengakuntasikan anggaran  di  pemerintahan  merupakan  hal  yang  penting karena  mengingat  pentingnya  fungsi  anggaran  bagi sebuah  negara.  Motivasi  pemerintahan  yang  berlatar belakang  kesamaan  ideologi  bertolak  belakang  dengan motivasi  dari  organisasi  bisnis  dalam  mendirikan organisasi.  Kebutuhan  untuk  melakukan  transparansi anggaran  di  organisasi  pemerintahan  juga  berbeda dengan organisasi bisnis. Kontrol  anggaran di pemerintahan  terdapat  pada  rakyat  sedangkan  kontrol anggaran di organisasi bisnis terdapat pada eksekutifnya, hal  ini  balik  lagi  karena  dana  yang  didapat  pemerintah berasal dari uang rakyat yang dipukul rata pemanfaatannya  demi terpenuhinya  kebutuhan  bersama. Akuntansi anggaran muncul sebagai laporan pelaksanaan kegiatan  yang  dijalankan  pemerintah  setelah  kontrak yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah.

## Daftar Pustaka
[1]. Anthony,  Robert  N.  (1978). Financial  Accounting in  Nonbusiness  Organization:  An  Exploratory
Study  of  Conceptual  Issues. UK: Financial Executives Res Found
[2]. Diga,  J.  and  Yunus  H.  (1997), Accounting  in Indonesia,  in Nabil Baydoun and Akira  Nishimura and  Roger  Willet  (eds)  Accounting  in  the  Asia Pacific Region . John Wiley & Sons, p 282-302.
[3]. Jones,  Rowan.,  Pandlebury,  Maurice.  (2000). Public  Sector  Accounting .  Harlow,  England: Pearson Education
[4]. Kawatu,  R.  O.,  Ilat,  V.,  &  Wangkar,  A.  (2019). Analisis  Pengakuan  Pendapatan dan  Beban Berdasarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas
Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP)  pada Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI) Dinas  Pendidikan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara. Jurnal  Emba:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 7 (3).
[5]. Soemarso, Hutapea, Bunbunan E.J,
Hartini, Supadi, Sutiman. (1995). Kamus Keuangan . Jakarta: Rineka Cipta
[6]. Mahsun.  (2006). Pengukuran  Kinerja  Sektor Publik . BPFE-Yogyakarta [7]. Munandar,  A,  S.  (2001).  Psikologi  Industri  dan Organisasi. Jakarta: UI.
[8]. Nazir, M. (2013). Metode Penelitian . Bogor: Ghala Indonesia.
[9]. Nurkholis dan Khusaini, M. (2019). Penganggaran Sektor Publik . Universitas Brawijaya Press.
[10]. Peraturan  Pemerintah  No.  5  Tahun  1975  tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah
[11]. Peraturan  Pemerintah  No.  6  Tahun  1975  tentang Cara  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
[12]. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
[13]. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  yang terdiri  dari  12  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
[14]. Ritonga,  IT,  Suhartono  E.  (2012). Akuntansi Keuangan  Daerah  Edisi  I. Yogyakarta:  Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah
[15]. Simanjuntak,  R.  (2012).  Persepsi  Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Koperasi PDAM Tirtanadi Medan.
[16]. Strong, C. F. (1930). Modern political constitutions:  an  introduction  to  the  comparative study of their history and existing form . London GP Putnam's sons.
[17]. Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia Pasal 1 Tahun 1945
[18]. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  5  Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di daerah.
[19]. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003
[20]. Vatter, W. J. (1947). The fund theory of accounting and  its  implications  for  financial  reports . University of Chicago Press.
[21]. www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang