## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN PENERAPAN PASAL 1320 KUH PERDATA

## Indira Jamal, Muhammad Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : Idr.Jml@gmail.com

## Abstrak
Transaksi  jual  beli  online  diperbolehkan  dalam  Hukum  Islam  tetapi  harus  memenuhi rukun  dan  syarat  sesuai  yang  diatur  dalam  QS  al-Baqarah/2:  282  dan  Hadis  Riwayat Muslim.  Para  ulama  pun  sepakat  menghalalkan  transaksi  ini  jika  tidak  mengandung gharar didalamnya.  Syarat  keabsahan jual  beli  online menurut  Hukum  Islam  dan Pasal 1320 KUH Perdata masing-masing memiliki persamaan, dalam hukum Islam para pihak yang  membuat  akad  yaitu tamyiz dan  di  dalam  KUH  Perdata  yaitu  kecakapan  hukum.
Perbedaan dalam hukum Islam para pihak yang membuat akad yaitu berdasarkan urf , dan didalam KUH Perdata yaitu sbatasan kecakapan hukum seseorang 21 tahun. Didalamnya mempunyai  dasar  hukum  tersendiri  dan juga  aturan  bagaimana  baik  dan  buruknya  bagi penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1)  Diharapkan  kepada  masyarakat,  hendaknya  memanfaatkan  kecanggihan  teknologi yang  semakin  tahun  semakin  canggih  karena  dalam  Hukum  Islam  diperbolehkan melakukan  transaksi  jual  beli  online  jika  tidak  mengandung gharar atau  penipuan didalamnya  dan  adanya  kejelasan  spesifik  objek  dari  transaksi  tersebut.  2)  Diharapkan kepada  masyarakat,  hendaknya  mengetahui  syarat  diperbolehkannya  menurut  Hukum Islam dan Pasal 1320 KUH Perdata dalam aturan atau dasar hukum yang ada, agar tidak menimbulkan  kerugian  didalamnya,  transaksi  tersebut  bisa  aman  dan  tentram  jika  para pihak patuh terhadap aturan yang ada mengenai transaksi jual beli online.
Kata Kunci: Jual Beli Online, Hukum Islam, KUH Perdata.

## Abstract
Online  buying  and  selling  transactions  are  allowed  in  Islamic  law  but  must  meet  the pillars and conditions as stipulated in QS al-Baqarah/2: 282 and the Hadith of Muslim History. The scholars also agreed to justify this transaction if it doesn’t contain gharar in it. The requirements for the validity of buying and selling online according to Islamic Law and Article 1320 of the Civil Code each have similarities, in Islamic law the parties making the contract are tamyiz and in the Civil Code, namely legal skills. The difference in Islamic law is that the parties who make the contract are based on urf, and in the Civil Code, the legal skill limit of a person is 21 years. It has its own legal basis and also rules on  how  good  and  bad  it  is  for  sellers  and  buyers  in  online  buying  and  selling transactions.  The  implications  of  this  research  are:  1)  It  is  hoped  that  the  community should  take  advantage  of  technological  sophistication  which  is  increasingly sophisticated  because  in  Islamic  law  it  is  permissible  to  conduct  online  buying  and selling transactions if it doesn’t contain gharar or fraud in it and there is clarity on the specific  object  of  the  transaction.  2)  It  is  hoped  that  the  public  should  know  the conditions for allowing it according to Islamic law and Article 1320 of the Civil Code in the existing rules or legal basis, so as not to cause harm in it, the transaction can be safe
and  peaceful  if  the  parties  comply  with the  existing  rules  regarding  buying  and  selling transactions. on line.
Keywords: Buying and Selling Online, Islamic Law, Civil Code.

## A. PENDAHULUAN
Menurut hukum Islam, pelaksanaan transaksi jual beli online sama dengan transaksi bai’  al-salam  dalam  hal  pembayaran  dan  penyerahan  barang.  Maka  untuk  mengetahui apakah  transaksi  jual  beli  online  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dapat ditinjau kembali melalui rukun dan syarat-syarat sah bai’ al-salam. Pelaksanaan bai’ al- salam dalam Islam yang terjadi biasanya antara pelaku transaksi jual beli saling bertemu, penyerahan  uang  dimuka,  dan  penyerahan  barang  ditangguhkan  pada  masa  tertentu. Namun,  pada  jual  beli  online  pelaku  transaksi  jual  beli  tidak  saling  bertemu  dan penyerahan  barang  dilakukan  melalui  jasa  pengiriman  barang  seperti  via  JNE  (Jalur Nugraha Ekakurir) dan Pos. 1
Perjanjian  jual  beli  melalui  internet  pada  dasarnya  tidak  berbeda  dengan perdagangan atau jual beli yang dilakukan menurut hukum perdata. Dalam ajaran Islam jual  beli  dasar  hukumnya  boleh  atau  mubah  selama  perbuatan  tersebut  tidak  dilarang oleh  Al-Quran  dan  Sunnah.  Transaksi  jual  beli  online  juga  harus  berasaskan  sukarela antara  kedua  belah  pihak  yaitu  tanpa  adanya  unsur  paksaan  dan  dinyatakan  sah  secara hukum.
Di  dalam  Al-Qur’an,  Allah  telah  menetapkan  bahwa  jual  beli  merupakan  praktek yang halal dilakukan, sedangkan  praktek riba merupakan transaksi yang termasuk dosa. Sebab dihalalkannya jual beli adalah dikarenakan dalam transaksi jual beli terlaksananya perputaran  perdagangan  sesuai  dengan  kebutuhan,  sedangkan  diharamkannya  riba dikarenakan  didalam  riba  terjadi  pengambilan  hak  berupa  harta  orang  lain  tanpa  ada imbalan yang sesuai.
Kebiasaan  masyarakat  yang  sebelumnya  melakukan  transaksi  jual  beli  secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi  jual  beli  melalui  internet  atau  transaksi  online.  Transaksi  online  merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.  Transaksi  jual  beli  online  berkembang  dimasyarakat  sebagai  dampak  dari adanya perkembangan teknologi serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. 2
Faktor  yang  mendorong  konsumen  melakukan  transaksi  jual  beli  online  karena melalui transaksi tersebut konsumen mendapatkan manfaat serta kemudahan antara lain dapat memilih beragam barang yang diinginkan selain itu konsumen tidak perlu pergi ke toko  untuk  sekedar membeli  barang  yang  dibutuhkan,  apalagi  jika  toko  tersebut  berada jauh dari konsumen, tentu hal ini sangat membantu konsumen karena dapat menghemat waktu sekaligus mempermudah konsumen.
Bentuk  kegiatan  jual  beli  ini  tentu  mempunyai  banyak  nilai  positif,  diantaranya kemudahan  dalam  melakukan  transaksi  karena  penjual  dan  pembeli  tak  perlu  repot bertemu  untuk  melakukan  transaksi.  Online  shop  biasanya  menawarkan  barang,  harga, dan  gambar.  Dari  situ  pembeli  memilih  dan  kemudian  memesan  barang  yang  biasanya
1 Nurmasyithahziauddin,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Perlindungan  Konsumen  Pada Transaksi Jual Beli Online”, Petita 2 no 1 (2017), h. 107.
2 Rifan Adi Nugraha dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Tranksaksi Online”, Serambi Hukum 08, no. 02 (2014), h. 91.
akan  dikirim  setelah  pembeli  mentransfer  uang.  Namun  ada  juga  dampak  negatif  dari kegiatan  jual  beli  online  seperti,  adanya  penipuan  dalam  melakukan  transaksi  yakni barang  tidak  dikirim,  barang  yang  dipesan  tidak  sesuai  dari  awal  pemesanan  yang tersedia pada toko online tersebut.
Maraknya terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti penipuan pada transaksi jual beli  online  yang  seharusnya  diperhatikan  sebelum  melakukan  transaksi  tersebut.  Di dalam jual beli terdapat adanya kesepakatan antara konsumen dan produsen. Pada pasal 1320  KUH  Perdata  mengatur  bahwa  perjanjian  harus  memenuhi  persyaratan  syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang sah. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah  dan  mengikat  bagi  para  pihak.  Jika  melihat  salah  satunya  syarat  sahnya  perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka menjadi permasalahan jika pihak  dalam  jual  beli  melalui  internet  adalah  anak  di  bawah  umur,  hal  ini  mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif  dengan  menggunakan  studi  kepustakaan  yaitu  penelitian  hukum  yang meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Penelitian  pustaka  dalam judul ini bagaimana hukum Islam dan Hukum Perdata dalam pembahasan jual beli secara online,  yaitu  dengan  cara  meninjau  dan  meneliti  secara  pustaka.  dengan  menggunakan pendekatan  normative  syar’i  dan  pendekatan  yuridis  normative.  Sumber  primer  Fiqih Mumalah & KUH Perdata dalam pasal 1320, sumber sekunder buku, jurnal, skripsi, situs internet  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data dilakukan  dengan  mengumpulkan  data,  mengklarifikasi,  menganalisis,  kemudian menguraikan data, dan pengambilan kesimpulan dengan cara deduksi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Syarat Keabsahan Jual Beli Online Menurut Hukum Islam Dan Pasal 1320 Kuh Perdata
A. Syarat Keabsahan Jual Beli Online Menurut Hukum Islam Transaksi jual beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli,
yaitu: 3
1. Adanya  dua  pihak  yang  melakukan  transaksi  jual  beli,  yaitu  penjual  dan pembeli.
a. Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat, dan dapat membedakan (memilih).
b. Dengan  kehendaknya  sendiri,  keduanya  saling  merelakan,  bukan  karena terpaksa.
2. Adanya  sesuatu  atau  barang  yang  dipindahtangankan  dari  penjual  kepada pembeli.
Syarat-syarat  yang  harus  ada  pada  barang  yang  dijadikan  objek  jual  beli sebagai berikut :
a. Bersih atau suci barangnya. Tidak sah menjual barang yang najis.
b. Ada manfaatnya. Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang  tidak ada manfaatnya tidak sah.
3 Muhammad Yunus, Nadhirah Naimi, Fiqh Muamalah (Medan: CV Ratu Jaya, 2011), h. 104.
c. Milik sendiri. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau  barang  yang  hanya  baru  akan  dimilikinya  atau  baru  akan  menjadi miliknya.
d. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya saja dalam janji, maka hukumnya boleh.
3. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli. Ijab  kabul  selain  diucapkan  juga  ada  cara  lain  yang  dapat  menggambarkan kehendak  untuk  berakad.  Para  ulama  menerangkan  beberapa  cara  yang ditempuh dalam akad diantaranya : 4
a. Dengan  cara  tulisan,  misalnya  ketika  dua  orang  yang  terjadi  transaksi  jual beli yang berjauhan maka ijab kabul dengan cara tulisan.
b. Dengan  cara  ta’ahi  (saling  memberi),  misalnya  seseorang  melakukan pemberian  kepada  orang  lain,  dan  orang  yang  diberi  tersebut  memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
B. Syarat Keabsahan Jual Beli Online Menurut Pasal 1320 KUH Perdata Menurut pasal 1320 KUH Perdata, isi suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut: 5
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang tidak terlarang
Sedangkan pada jual beli secara online, proses transaksi yang terjadi memerlukan sutu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung atau face to face antar para pihak.
1) Syarat Perjanjian Jual Beli Online
a) Syarat Subjektif
1. Kesepakatan mereka yang melakukan perjanjian jual beli online Dalam  jual  beli  online,  pihak  yang  memberikan  penawaran  adalah pihak  penjual  dalam  hal  ini  adalah  yang  menawarkan  barang  melalui website  maupun  situs  online  lainnya.  Semua  pengguna  internet  dapat dengan  bebas  masuk  untuk  melihat  penawaran  tersebut  untuk  membeli barang  yang  ditawarkan  tersebut.  Jika  pembeli  tertarik  untuk  membeli suatu  barang  maka  pembeli  hanya  perlu  mengklik  barang  yang  sesuai dengan  keinginannya,  biasanya  setelah  pesanan  sampai  kepada  penjual maka  penjual  akan  mengirim  chat  atau  melalui  telpon  untuk mengkomfirmasikan pesanan tersebut terhadap customer.
2. Kecakapan  bagi  para  pihak  yang  melangsungkan  perjanjian  jual  beli online
Dalam  hubungan  jual  beli  online  yang  mana  kedua  belah  pihak (penjual  dan  pembeli)  tidak  bertemu  secara  fisik  (face  to  face),  maka memang  agak  kesulitan  melihat  secara  langsung  kondisi  kecakapan  bagi penjual maupun pembeli. Karena mungkin saja pembeli yang melakukan pembelian  suatu  produk  yang  ditawarkan  oleh  penjual  ternyata  ia  belum
4 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis, dan lain- lain (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 49.
5 Kartini  Muljadi, Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2004), h. 93.
cakap, misalnya usia yang belum tergolong dewasa, atau juga ternyata ia seorang yang berada dibawa atau perwalian. 6
b) Syarat Objektif
1. Suatu hal tertentu Dalam transaksi jual beli online dimana penjual menawarkan barang- barang  yang  diperdagangkan  di  situs  online  selalu  menyampaikan  atau memaparkan  jenis  barang  serta  keterangan  lainnya  mengenai  barang tersebut  baik  kualitas  maupun  jenis  dan  ukurannya.  Tentunya  dalam keadaan  yang  demikian  berarti  syarat  obyektif  untuk  sahnya  perjanjian termasuk  perjanjian  jual  beli  menurut  KUH  Perdata  dalam  hal  ini  telah terpenuhi dalam perjanjian jual beli online. 7
2. Suatu Sebab Yang Halal
Dalam  jual  beli  online  penjual  melakukan  perjanjian  kepada  pembeli dengan  menawarkan  barang  ke  situs  internet  yang  pastinya  tidak  boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum agar perjanjian jual beli ini bisa lancar dan tidak menimbulkan kekacauan yang  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan,  dan  kepentingan umum.
2) Syarat  Subjektif  Sahnya  Perjanjian  Dikaitkan  Yang  Dilakukan  Oleh  Subjek Hukum Belum Dewasa
Praktiknya,  jual  beli  online  tidak  dibatasi  oleh  umur.  Semua  kalangan  dapat melakukan jual beli online. Tidak hanya praktik jual beli dengan tatap muka yang mengadakan  perjanjian  sebelum  melakukan  jual  beli,  dalam  kegiatan  jual  beli online  pun  terdapat  perjanjian  antara  pembeli  dan  penjual.  Biasanya  perjanjian tersebut dituangkan dalam “Term and Condition”. Term and condition ini dapat dikatakan  sebagai  perjanjian  baku  karena  dibuat  secara  sepihak  yaitu  oleh pembuat aplikasi.  Dengan  kata  lain,  pembeli  dan  penjual  ketika  melakukan  klik dalam  melakukan  jual  beli  online  dalam  aplikasi  tersebut,  artinya  mereka  telah menyetujui perjanjian itu.
Perjanjian  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur  dalam  bertransaksi  jual beli  online  pun  masih  dapat  dikatakan  sah.  Namun,  hal  tersebut  dapat menimbulkan  permasalahan  hukum  kelak  kepada  anak  di  bawah  umur  yang melakukan  jual  beli  online  dikarenakan  kekuatan  hukum  perjanjiannya  lemah karena  tidak  memenuhi  syarat  sah  perjanjian  berdasarkan  Pasal  1320  KUH Perdata secara utuh. 8
Ketika  melakukan  transaksi  jual  beli  online  tidak  dipermasalahkan  apakah objek  perjanjian  adalah  barang  yang  akan  bermanfaat  bagi  pembelinya,  karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam e-commerce. Setelah mengetahui  syarat  sah  perjanjian  dan  menerapkannya  dalam  proses  jual  beli dengan e-commerce, ternyata masih terdapat banyak kekurangan, terutama dalam penerapan  syarat  yang  berupa  kecakapan  bertindak,  seperti  halnya  transaksi
6 Rahmida  Erliyani,  Keabsahan  Perjanjian  Jual  Beli  Online  Menurut  KUH  Perdata”, Laporan Penelitian (Mandiri) (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkukkrat, 2010), h. 24-25.
7 Rahmida  Erliyani,  Keabsahan  Perjanjian  Jual  Beli  Online  Menurut  KUH  Perdata”, Laporan Penelitian (Mandiri) (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkukkrat, 2010), h. 26.
8 Sena  Lingga  Saputra,  “Status  Kekuatan  Hukum  Terhadap  Perjanjian  Dalam  Jual  Beli  Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”, h. 212.
belanja  online  oleh  anak  di  bawah  umur  di  Indonesia.  Maka  akibat  hukumnya dalam praktik e-commerce ini, syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi secara utuh. 9
Apabila  dikaitkan  dengan  fakta  yang  ada,  maka  apabila  transaksi  jual  beli online  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur,  maka  perjanjian  transaksi  tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Sehingga, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum,  melainkan  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan atas  kehendak  salah  satu pihak.  Kemudian  perjanjian  tersebut  bisa  saja  dilanjutkan  apabila  para  pihak berkehendak untuk melanjutkannya.
3) Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online Adapun  bentuk  yang  diberikan  sebagai  pertanggung  jawaban  oleh  pengingat usaha atau yang menawarkan barang seandainya terjadi kesalahan ataupun barang yang dikirim cacat ataupun rusak dapat dilakukan dengan :
a) Pengembalian  uang atau  penggantian  barang  yang  baru itupun  tergantung dari keputusan konsumen yang bersangkutan.
b) Menanggung  semua  perbuatan  yang  diakibatkan  merupakan  definisi  dari sebuah arti kata tanggung jawab.
c) Terjadinya  unsur  kesalahan  atau  kesengajaan  melakukan  sesuatu  yang merugikan  dan membahayakan  seseorang  ataupun  atas  kehilangan  barang atau sebagainya.
d) Terjadinya  kesalahan  dalam  pemakaian  oleh  pengguna  menyebabkan kerugian  yang  dialami  harus  memperoleh  tanggung  jawab  atas  kegagalan suatu produk yang dihasilkan.
4) Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Namun  terdapat  banyak  masalah  yang  terjadi  karena  tidak  semua  orang mempunyai  itikad  baik  dalam  melakukan  atau  menggunakan  media  sosial  yang ada.  Banyak  kasus  penipuan  yang  terjadi  terutama  dalam  bidang  transaksi perdagangan  yang  melibatkan  si  penjual  dengan  pembelinya.  Maraknya  kasus penipuan  yang  terjadi  di  media  internet  saat  ini  lumayan  meresahkan  pengguna yang  memang  ingin  berbuat  baik.  Berikut  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak dalam melakukan jual beli: 10
a) Diterbitkannya  UU  mengenai  perlindungan  konsumen  diharapkan  bisa memberi solusi terhadap kejadian yang ada saat ini. UU tersebut dijadikan pelindung bagi konsumen yang dirugikan namun dalam hal ini diharapkan UU dapat menjadi keadilan bagi kedua belah pihak. Disini konsumen lebih dititik  beratkan  karena  dalam  posisi  ini  konsumen  mempunyai  kukuatan yang sangat lemah dibandingkan produsen atau pelaku usaha yang ada.
b) Secara  umum  memberikan  rasa  aman,  tentram  dan  sejahtera  dan pengayoman  baik  hak  dari  setiap  warga  dan  merupakan  kewajiban  yang dilaksanakan pemerintah yang berwenang demi menjaga negara agar tetap aman.  Dalam  hal  ini  UU  dimaksudkan  bukan  untuk  mematikan  posisi
9 Ni  Kadek  Diah  Miantari,  Ratna  Artha  Windari,  dan  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  “Perlindungan Hukum  Dalam  Transaksi  Belanja  Online  (E-Commerce)  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Dibawah  Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga”, Jurnal  Komunitas Yustisia  Universitas Pendidikan Ganesha 1, no. 2 (2018), h. 9.
10 I Komang Mahesa Putra, dkk, “Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Barang  Melalui  Media  Internet”, Jurnal  Analogi  Hukum 2,  no.  1 (2020), h. 75-76.
pelaku  usaha  atau  penggiat  usaha,  namun  ini  diharapkan  agar  menjadi sebuah  transaksi  yang  sehat  dan  tidak  bersifat  monopoli  atau  menipu dikarenakan  adanya  beberapa  oknum  yang  hanya  ingin  mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli dengan apa yang dirasakan oleh konsumennya.
c) Konsumen  harus  pintar-pintar  memilih  dan  jeli  dalam  proses  pembelian secara  tidak  langsung  ini.  Harus  dipikirkan  secara  perlahan  jangan  hanya karena tergoda dengan potongan harga lalu langsung asal pesan saja tanpa memikirkan  resiko  yang  terjadi,  biasanya  bila  berbelanja  secara  tidak langsung  atau  memesan  dalam  media  sosial  konsumen  diharuskan membayar terlebih dahulu apabila konsumen sudah mentransfer uang yang sesuai  dengan  harga  barang  yang  dibeli  tersebut  maka  produes  atau  si penjual  akan  mengirimkan  barang  sesuai  tempat  alamat  di  pemesan tersebut. Suatu cara menghindarkan diri dari penipuan.

## 2. Perbandingan Syarat Keabsahan Jual Beli Online Menurut Hukum Islam Dan Pasal 1320 KUH Perdata
Untuk  membandingkan  antara  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  dan  momentum terjadinya  akad  menurut  hukum  Islam  dan  menurut  KUH  Perdata,  maka  berikut  ini  di kemukakan perbedaan dan persamaan antara keduanya, yaitu: 11
1. Persamaan
Seperti  pada  uraian  perbedaan  syarat  akad  menurut  hukum  Islam  dengan  syarat perjanjian  menurut  KUH  Perdata  juga  akan  dilihat  beberapa  segi  sebagaimana berikut:
a. Dari segi para pihak yang membuat akad Syarat  kecakapan  hukum  dalam  KUH  Perdata  sama  dengan  Tamyiz  dalam hukum  Islam.  Artinya,  orang-orang  yang  akan  mengadakan  perjanjian  haruslah oorang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.  Dalam  hukum  Islam  disebut  Mukallaf,  yang  meliputi  ‘aqil,  baligh, berakal sehat, dan dewasa atau cakap hukum.
b. Dari segi pernyataan kehendak Sighat  (formulasi)  ijab-qabul  dapat  diwujudkan  dengan  lisan,  tulisan,  isyarat bagi  mereka  yang  tidak  mampu  berbicara  atau  menulis,  sarana  komunikasi modern, bahkan dengan perbuatan (bukan ucapan), tulisan, maupun isyarat). Hal ini juga diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.
2. Perbedaan
Untuk  mengetahui  perbedaan  antara  rukun  atau  unsur  dan  syarat-syarat terbentuknya  perjanjian  menurut  KUH  Perdata  dan  Akad  menurut  hukum  Islam dapat dilihat dari segi-segi berikut ini :
a. Dari segi para pihak yang membuat akad Apabila dilihat dari segi para pihak yang membuat akad atau perjanjian, maka perbedaannya adalah :
1) Para  pihak  yang  membuat  akad  yang  dalam  KUH  Perdata  merupakan syarat sah perjanjian namun dalam Hukum Islam hal ini merupakan rukun
11 Marilang, Hukum  Perikatan  (Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian) (Makassar,  Alauddin University Press, 2013), h. 197-200.
dalam  akad,  dan  masih  memerlukan  syarat  penyempurna  yaitu  Tamyiz yang dalam KUH Perdata disebut dengan kecakapan hukum para pihak.
2) Perbedaan  juga  terdapat  pada  batasan  atau  ukuran  kecakapan  hukum seseorang.  Dalam  hukum  Islam  batasan  umur  berlaku  untuk  keabsahan akad  diserahkan  kepada  ‘urf  atau  peraturan  perundang-undangan  yang dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Sementara ukuran kedewasaan (kecakapan  hukum)  seseorang  menurut  KUH  Perdata  adalah  telah berumur  21  tahun  atau  sudah  kawin.  Dibeberapa  negara  bagian  di Amerika  Serikat  ada  yang  menentukan  batasan  umur  bagi  wanita  adalah 18 tahun.
b. Dari segi kehendak Dalam  hukum  Islam  disebut  dengan  ijab-qabul.  Secara  umum  dalam  hal pernyataan  kehendak    antara  KUH  Perdata  dan  hukum  Islam  memiliki  kriteria yang  sama,  namun  dalam  hukum  Islam  hal  ini  masih  memerlukan  syarat penyempurnaan yang tidak disebutkan dalam KUH Perdata yaitu :
1) Ijab dan qabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak.
2) Antara ijab dan qabul harus selaras, dan
3) Antara  ijab  dan  qabul  harus  muttasbil  (nyambung,  connect),  yakni dilakukan dalam satu majlis’ aqad (tempat kontrak).

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Dalam  fiqih  muamalah,  jual  beli  online  ada  kesamaan  dengan  jual  beli  salam  atau bisa disebut dengan jual beli barang pesanan. Dimana penjual menjual sesuatu yang tidak  dilihat  zatnya,  hanya  ditentukan  dengan  sifat  barang  itu  ada  didalam pengakuan  (tanggungan)  si  penjual.  Dalam  hukum  Islam  juga  diperbolehkan  jual beli online dengan mengikuti seluruh rukun dan syarat sebelum melakukan transaksi tersebut  yang  sudah  diatur  berdasarkan  sumber  hukum  yang  ada  yaitu  QS  al- Baqarah/2  :  282  dan  Hadis  Riwayat  Muslim.  Dalam  jual    beli  online  yang  dimana pihak penjual sebagai penyedia aplikasi disebut ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah di isi oleh pembeli disebut qabul. Setelah terjadinya akad pihak penjual  dan  pembeli  melaksanakan  dengan  baik  kewajibannya.  Para  ulama  pun sepakat  menghalalkannya  selama  tidak  ada  unsur  gharar  atau  penipuan  dan  juga selama  adanya  spesifikasi  yang  jelas  terhadap  objek  maka  transaksi  tersebut diperbolehkan.
2. Syarat  keabsahan  jual  beli  online  menurut  Hukum  Islam  didalam  kemajuan teknologi  tidak  boleh  dijadikan  celah  sesorang  untuk  melakukan  hal-hal  yang merugikan  antar  sesama.  Untuk  menilai  aktivitas  jual  beli  online  harus  dinilai apakah  sesuai  dengan  syariat  Islam  atau  tidak  bisa  dinilai  dari  konsep  halal,  tidak mengandung  gharar  didalamnya,  maka  syarat  keabsahan  tersebut  sah  dan  tidak menyimpang  menurut  aturan  yang  ada.  Sedangkan  keabsahan  jual  beli  online menurut  Pasal  1320  KUH  Perdata  dinilai  dari  adanya  kesepakatan,  kecakapan, adanya objek yang diperjanjikan, dan adanya suatu sebab yang halal dari perjanjian tersebut.  Semuanya  diatur  agar  transaksi  jual  beli  online  ini  tidak  menimbulkan kerugian  didalamnya,  transaksi  tersebut  aman  tentram  serta  patuh  terhadap  aturan yang ada mengenai transaksi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asyhadie, Zaeni,  Hukum  Keperdataan  (Dalam  Perspektif  Hukum  Nasional  KUH Perdata  (BW),  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Adat)  Jilid  Ketiga .  Depok:  PT Rajagrafindo Persada, 2018.
Basyir,  Ahmad  Azhar, Asas-Asas  Hukum  Muamalat (Hukum  Perdata  Islam) . Yogyakarta: UII Press, 2000.
Erliyani,  Rahmida,  Keabsahan  Perjanjian  Jual  Beli  Online  Menurut  KUH  Perdata”,
Laporan Penelitian (Mandiri) (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkukkrat, 2010), h. 24-26.
Fitria,  Tira  Nur,  “Bisnis  Jual  Beli  Online  (Online  Shop)  Dalam  Hukum  Islam  Dan Hukum Negara”, Ekonomi Islam 3, no. 1 (2017), h. 56-60.
Idris, Abdul Fatah, dan Abu Ahmadi. Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap . Jakarta: Rineka Cipta, 1990. Karim,  Ardiwarman  Aswar, Ekonomi  Islam  Suatu  Kajian  Kontemporer .  Jakarta:  Gema Insani Press, 2019.
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya .  Jakarta:  CV. Kathoda, 2012.
Marilang, Hukum  Perikatan  (Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian) .  Makassar, Alauddin University Press, 2013.
Miantari,  Ni  Kadek  Diah,  Ratna  Artha  Windari,  dan  Ni  Putu  Rai  Yuliartini, “Perlindungan  Hukum  Dalam  Transaksi  Belanja  Online  (E-Commerce)  Yang Dilakukan  Oleh  Anak  Dibawah  Umur  Melalui  Media  Sosial  Di  Desa Baktiseraga”, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 1, no. 2 (2018), h. 9.
Misbahuddin, E-commerce  dan  Hukum  Islam Cet  1:  Gowa:  Alauddin  University Press, 2012.
Muhammad, Model-model  Akad  Pembiayaan  di  Bank  Syariah  (panduan  Teknis Pembuatan  Akad  atau  Perjanjian  Pembiayaan  Pada  Bank  Syariah) . Yogyakarta: UII Press, 2009.
Muhammad, Abu Ja’far, Tafsir Ath-Thabari . Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. Muljadi,  Kartini. Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2004.
Muslim,  Abi  al-Husain,  bin  al-Hajjaj  al-Qusyairi  al  Naisaburi, At-Tajrid  ash-sharib  li Ahadits al-Jaami’ ash-shahib mukhtashar shahib al-Bukhari , terj.Abdurrahman Nuryaman, Mukhtashar Shahis Al-Bukhari . Jakarta: Darul Haq, 2017. Nugraha, Rifan Adi dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Tranksaksi Online”, Serambi Hukum 08, no. 02 (2014), h. 91.
Nurmalia, “Jual-Beli Salam (Pesanan) Secara On-Line Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan  (Tinjauan  Menurut  Syafi’iyah)”, Skripsi (Medan:  Fakultas  Syariah  dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018), h. 54-55.
Nurmasyithahziauddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online”, Petita 2 no 1 (2017), h. 107.
Pasaribu, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
Purkon, Arip, Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
Putra, I Komang Mahesa, dkk, “Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab  Penjual  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Barang  Melalui  Media  Internet”, Jurnal Analogi Hukum 2, no. 1 (2020), h. 75-76.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  RI  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, Bab I, Bab II
Salim, Munir, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, Al-Daulah 6 no. 2 (2017), h. 379-384.
Saputra,  Sena  Lingga,  “Status  Kekuatan  Hukum  Terhadap  Perjanjian  Dalam  Jual  Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”, Jurnal Wawasan Yuridika 3, no. 2 (2019), h. 211-212.
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an Jilid 1, h. 733.
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah . Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
Suhendi,  Hendi, Fiqh  Muamalah:  Membahas  Ekonomi  Islam  Kedudukan  Harta,  Hak Milik,  Jual  Beli,  Bunga  Bank  dan  Riba,  Musyarakah,  Ijarah,  Mudayanah, Koperasi,  Asuransi,  Etika  Bisnis,  dan  lain-lain .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2007.
Syaf’I Rahmat, Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
Yunus, Muhammad, Nadhirah Naimi, Fiqh Muamalah . Medan: CV Ratu Jaya, 2011.