## EFEKTIVITAS PUTUSAN SERTA MERTA TERHADAP EKSEKUSI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB
Oleh : I Komang Merta Ardiasa 1 dan Ketut Wetan Sastrawan 2
(wetan.sastrawan@unipas.ac.id.)
Abstrak: Lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian suatu pekara secara litigasi  bila  seseorang  merasa  haknya  dirugikan  oleh  orang  lain.  Dalam  putusan Pengadilan akan diketahui  siapa  yang menang dan siapa  yang kalah, beserta hak dan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  para  pihak  yang  berperkara.
Eksekusi  merupakan  realisasi  dari  putusan  Pengadilan.  Putusan  serta  merta merupakan  putusan  yang  dapat  dijalankan  terlebih  dahulu  meskipun  belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi kebanyakan eksekusi baru dapat dijalankan  setelah  putusan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Sehingga efektivitas  putusan serta  merta perlu diteliti. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi kepustakaan  dan  wawancara.  Kemudian  data  diolah  dan  di  analisis  secara kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  putusan  serta  merta  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  tidak  efektif,  adapun  hambatan-hambatan dalam  proses  eksekusi  terhadap  putusan  serta  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas  IB  adalah  karena  sebelum  eksekusi  dijalankan  memerlukan  jaminan  dari Penggugat yang nilainya sama dengan obyek sengketa dan ijin tertulis dari Ketua Pengadilan  Tinggi.  Disatu  sisi  upaya  hukum  dari  lawan  telah  diputus  oleh Pengadilan  Tinggi  maupun  Mahkamah  Agung.  Sehingga  yang  nantinya  akan dieksekusi  adalah  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap, bukan putusan serta merta.
Kata Kunci : Efektivitas, Putusan Serta Merta, Eksekusi

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  setiap  manusia  pasti  mempunyai kepentingan,  dimana  antara  kepentingan  setiap  orang  berbeda-beda.  Dalam menjalankan  kegiatan  sehari-hari  untuk  memenuhi  kepentingan  tersebut,  tidak jarang antara kepentingan individu yang satu dengan individu yang lainnya saling terjadi  benturan,  hal  ini  karena  perbedaan  kepentingan  antar  individu  yang mengakibatkan  kerugian  di  salah  satu  pihak,  baik  kerugian  materiil  maupun inmateriil.  Untuk  menjamin  kepentingan  antara  individu  hendaknya  setiap  orang
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
saling  menghormati  kepentingan  orang  lain.  Dalam  hubungan  bermasyarakat antara  pihak  yang  satu  dengan  pihak  yang  lainnya  diperlukan  adanya  suatu peraturan atau kaidah agar tercipta adanya ketertiban (Sarwono, 2012:  3). Untuk menjamin  hak  dan  kewajiban  masing-masing  individu  sekaligus  untuk  mengatur tingkah  laku  manusia  dalam  hidup  bermasyarakat  diciptakanlah  norma  atau kaidah.  Norma  atau  kaidah  adalah  petunjuk  hidup,  yaitu  petunjuk  bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat (Yulies Tiena Masriani, 2014: 1).
Guna  norma  itu  ialah  untuk  memberi  petunjuk  kepada  manusia  bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan  mana yang harus  dijalankan  dan  perbuatan  -  perbuatan  mana  pula  yang  harus  dihindari (Kansil, C.S.T., 2007: 2). Norma itu ada bermacam-macam salah satunya adalah norma  hukum,  yaitu  peraturan  hidup  yang  bersifat  memaksa  dan  mempunyai sanksi  yang  tegas.  Pada  dasarnya  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata) (Salim, 2009: 5). Hukum perdata terdiri dari dua macam,  yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.  Hukum  perdata  ialah  aturan  -  aturan  hukum  yang  mengatur  tingkah  laku setiap orang terhadap orang lain  yang berkaitan  dengan hak dan kewajiban  yang timbul  dalam  pergaulan  masyarakat  maupun  pergaulan  keluarga  (Yulies  Tiena Masriani, 2014: 72). Sedangkan hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah  peraturan  hukum  yang  mengatur  bagaimana  caranya  menjamin  ditaatinya hukum  perdata  materiil  dengan  perantaraan  Hakim  (Pengadilan)  (Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, 2013: 2).
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  manusia  sebagai  makhluk  sosial  sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti jual beli, sewa - menyewa, tukar - menukar, dan sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak  selamanya  berakhir  dengan  baik,  terkadang  tidak  jarang  berakhir  dengan konflik  atau  sengketa  yang  berujung  di  Pengadilan.  Untuk  menuntut  hak  -  hak yang  lahir  dari  hubungan  hukum  itu  diperlukan  tata  cara  dan  pengaturan  agar tuntutan  hak  tersebut  berjalan  sesuai  dengan  hukum.  Hukum  yang  mengatur  hal itu biasa disebut hukum acara perdata ( Zainal Asikin,  2016: 1). Penegakan hukum
acara itu dilakukan karena terjadi persengketaan antara pihak - pihak atau adanya perselisihan  hukum  antara  para  pihak,  yang  dikatakan  sebagai  syarat  materiil suatu gugatan ( Harlen Sinaga, V. 2015: 3).
Untuk  menyelesaikan  sengketa  perdata  bisa  ditempuh  melalui  jalur  non litigasi  maupun  jalur  litigasi  (mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan).  Pihak  yang merasa  haknya  dilanggar  oleh  pihak  lain  dapat  membuat  surat  gugatan  dan diajukan  ke  Pengadilan.  Setelah  surat  gugatan  didaftarkan  di  Kepaniteraan Pengadilan  Negeri,  maka  Ketua  Pengadilan  Negeri  akan  menetapkan  Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Kemudian petugas dari Pengadilan Negeri  yang  biasa  disebut  Jurusita  atau Jurusita Pengganti  akan  memanggil  para pihak  yang  berperkara  untuk  mengikuti  persidangan  sesuai  jadwal  yang  telah ditetapkan oleh majelis Hakim. Setelah melalui beberapa proses persidangan yang dilalui oleh para pihak, maka akan sampailah pada proses akhir persidangan yaitu putusan.  Setelah  pembacaan  putusan  maka  akan  diketahui  siapa  pihak  yang menang  dan  siapa  pihak  yang  kalah.  Semua  proses  persidangan  itu  dilalui  tentu cukup menyita waktu, biaya, tenaga, dan pikiran dari para pihak yang berperkara. Namun  semua  proses  itu  sebisa  mungkin  akan  diselenggarakan  oleh  pihak Pengadilan dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai SOP yang telah diatur oleh Mahkamah Agung sehingga tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah acara yang  jelas,  mudah  dipahami,  dan  tidak  berbelit  -  belit.  Kata  cepat  menunjukkan kepada  jalannya  peradilan.  Terlalu  banyak  formalitas  merupakan  hambatan  bagi jalannya  peradilan.  Sedangkan  ditentukan  biaya  ringan  agar  dapat  terpikul  oleh rakyat,  biaya  perkara  yang  tinggi  biasanya  menyebabkan  pihak  yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan (Elfrida R. Gultom, 2017: 6).
Penyelesaian  suatu  perkara  perdata  dimulai  dari  tingkat  pertama  pada  saat diajukannya  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  kemudian  banding  pada  Pengadilan Tinggi  dan  Kasasi  kepada  Mahkamah  Agung.  Terakhir  dengan  diajukannya permohonan eksekusi oleh pihak  yang menang dalam perkara itu,  yang biasanya memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  bahkan  sampai  bertahun-tahun.  Hal  ini
sangat  merugikan  bagi  para  pencari  keadilan,  ditambah  lagi  dengan  masalah biaya-biaya  perkara  yang  harus  dikeluarkan  selama  proses  perkara  itu berlangsung,  belum  lagi  beban  psikologis  yang  dialami  oleh  pihak-pihak  yang berperkara itu. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan  dijatuhkan  putusan  saja  belumlah  selesai  persoalannya.  Putusan  tersebut harus  bisa  dilaksanakan  atau  dijalankan,  oleh  karena  itu  putusan  Hakim mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  yaitu  kekuatan  untuk  dilaksanakan  apa  yang ditetapkan  dalam  putusan  itu  secara  paksa  oleh  alat-alat  negara.  Adapun  yang memberi kekuatan eksekutorial pada Hakim adalah kepala putusan yang berbunyi "Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa"  (Elfrida  R.  Gultom, 2017: 103). Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah mempunya kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ).
Pada  prinsipnya  eksekusi  perkara  perdata  berarti  melaksanakan  putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  karena  pihak  yang  tereksekusi  tidak  bisa  melaksanakan  dengan sukarela.  Eksekusi  merupakan  realisasi  kewajiban  pihak  yang  dikalahkan  dalam putusan  Hakim  untuk  memenuhi  prestasi  yang  tercantum  dalam  putusan  Hakim. Dengan  kata  lain  eksekusi  terhadap  putusan  Hakim  yang  sudah  berkekuatan hukum  tetap  ( in  kracht  van  gewijsde )  merupakan  proses  terakhir  dalam  proses perkara perdata maupun pidana di Pengadilan.
Eksekusi,  terutama  dalam  perkara  perdata  merupakan  proses  yang  cukup panjang  dan  melelahkan  bagi  pihak-pihak  berperkara.  Selain  menyita  waktu, energi, biaya, dan pikiran, putusan Hakim belum bermakna apa-apa bila hasilnya sebatas  kemenangan  hitam  di  atas  putih  saja.  Kemenangan  yang  sudah  di  depan mata  kadang  masih  memerlukan  proses  panjang  untuk  mendapatkannya  secara nyata/konkret. Hal ini karena dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui  banyak  kendala.  Terutama  dari  pihak  yang  kalah  umumnya  sulit menerima  kekalahan  dan  cenderung  menolak  putusan  Hakim  yang  sudah berkekuatan  hukum  tetap  ( in  kracht  van  gewijsde )  sekalipun.  Dengan  bermacam cara  para  pihak  yang  kalah  akan  menunda  atau  menghambat  proses  eksekusi
sehingga  kadang  Ketua  Pengadilan  Negeri  harus  turun  tangan  untuk memperlancar jalannya eksekusi.
Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ) dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang menang, dengan catatan apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela mau melaksanakan amar putusan yang bersangkutan. Putusan  yang  dapat  dimintakan  eksekusi  adalah  hanya  putusan  yang  amarnya menghukum  ( condemnatoir ),  sementara  putusan declaratoir dan constitutif tidak dimintakan eksekusi (Elfrida R. Gultom, 2017: 104).
Adapun  putusan  Hakim  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  ( in kracht van gewijsde ) tersebut dapat berupa (Elfrida R. Gultom, 2017: 6):
1. Putusan  Pengadilan  tingkat  pertama  yang  tidak  dimintakan  banding/kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak.
2. Putusan  Pengadilan  tingkat  banding  yang  tidak  dimintakan  kasasi  ke Mahkamah Agung.
3. Putusan Mahkamah Agung atau putusan Peninjauan Kembali (PK).
4. Putusan verstek dan Pengadilan tingkat pertama yang tidak diverset.
5. Putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.
Melihat  dari  segi  proses  dan  waktu  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan sebuah eksekusi, seakan-akan asas hukum acara perdata yang menyatakan proses sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  terasa  tidak  tepat.  Akan  tetapi  ada  sebuah ketentuan  yang  merupakan  penyimpangan  dalam  hal  ini,  yaitu  terdapat  dalam Pasal  180  ayat  (1)  HIR  dan  Pasal  191  ayat  (1)  RBg  yaitu  ketentuan  mengenai putusan  yang  pelaksanaannya  dapat  dijalankan  terlebih  dahulu  meskipun  ada upaya  hukum  dari  lawan,  dengan  kata  lain  putusan  itu  dapat  dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lembaga ini dikenal dengan nama uitvoerbaar bij voorraad atau putusan serta merta . Adapun syarat-syarat uitvoerbaar  bij  voorraad adalah  sebagai  berikut  (Bambang  Sugeng A.S. dan Sujayadi, 2013: 88):
1. Adanya  surat  (akta)  otentik  atau  tulisan  tangan  ( hand  schrift )  yang  menurut undang-undang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.
2. Adanya  putusan  Hakim  yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( in kracht van gewijsde ) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
3. Adanya gugatan provisionil yang dikabulkan oleh Hakim.
4. Dalam sengketa-sengketa mengenai hak menguasai ( bezitsrecht).
Apabila  dilihat  dan  diamati  dalam  praktek  di  Pengadilan  melalui  beberapa buku  dan  media  internet,  eksekusi  dari  putusan  serta  merta  ( uitvoerbaar  bij voorraad )  sangatlah  menimbulkan  suasana  yang  dilematis,  Pengadilan  Negeri berani mengabulkan gugatan dengan putusan serta merta tetapi enggan dan tidak berani  untuk  melaksanakan  eksekusinya.  Sehingga  Mahkamah  Agung  sebagai badan  yang  berwenang  mengawasi  jalannya  penerapan  peraturan  hukum  sesuai dengan kewenangan  yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Agung  untuk  mengawasi  badan  peradilan  dibawahnya,  telah  banyak  menaruh perhatian  terhadap  putusan  serta-merta  ( uitvoerbaar  bij  voorraad )  yang  sering menimbulkan banyak kesulitan.
Oleh  karena  itu  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  instruksi  dan  beberapa surat edaran yang ditujukan kepada Hakim Pengadilan Negeri agar jangan secara mudah menjatuhkan putusan serta merta ( uitvoerbaar bij voorraad ). Untuk dapat mengabulkan  tuntutan  permohonan  putusan  serta  merta  ( uitvoerbaar  bij voorraad ),  para  Hakim  wajib  memperhatikan  beberapa  Surat  Edaran  Mahkamah Agung,  tetapi  disamping  itu  juga  perlu  dipenuhinya  syarat-syarat  seperti  yang tercantum  dalam  pasal  180  ayat  (1)  HIR  dan  pasal  191  ayat  (1)  RBg.  Dari pengeluaran SEMA demi SEMA dan untuk membatasi Hakim Pengadilan Negeri dalam  mengabulkan  tuntutan  serta  merta  ( uitvoerbaar  bij  voorraad ),  maka dikeluarkanlah  SEMA  Nomor  3  Tahun  2000  tentang  putusan  serta  merta ( uitvoerbaar bij voorraad ) dan putusan provisionil dengan alasan:
1. Putusan  serta  merta  ( uitvoerbaar  bij  voorraad )  dikabulkan  berdasar  bukti yang keotentikannya dibantah oleh tergugat dengan bukti yang juga otentik.
2. Pertimbangan  hukum  untuk  mengabulkan  tuntutan  serta  merta  ( uitvoerbaar bij voorraad ) tidak jelas.
3. Hampir  setiap  jenis  perkara  dijatuhkan  putusan  serta  merta  sehingga menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg.
4. Permohonan  persetujuan  untuk  melaksanakan  putusan  serta  merta ( uitvoerbaar  bij  voorraad )  kepada  Ketua  Pengadilan  Tinggi  tanpa  disertai data atau dokumen pendukung.
5. Ketua  Pengadilan  Tinggi  dengan  mudah  mengabulkan  permohonan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.
6. Ketua  Pengadilan  Tinggi  dan  Para  Hakim  tidak  mengindahkan  SEMA- SEMA  terdahulu  yaitu  SEMA  Nomor  13  Tahun  1964,  SEMA  Nomor  5 Tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, dan SEMA Nomor 3 Tahun 1978. Disatu sisi putusan serta merta juga berguna untuk mengurangi perkara yang menumpuk  di  tingkat  banding,  kasasi,  dan  peninjauan  kembali,  di  samping  itu Hakim  juga  dapat  melaksanakan  penegakan  “ rule  of  law ”  yang  seadil-adilnya sesuai dengan asas peradilan yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi para  pencari  keadilan  yang  betul-betul  membutuhkannya  (Sarwono,  2012:  136). Dalam pelaksanaan di  Pengadilan pihak Penggugat  maupun kuasanya sering  ada yang mencantumkan petitum putusan serta merta dalam surat gugatannya. Hal itu tentu  dilakukan  agar  Penggugat  secepatnya  dapat  menikmati  hak-haknya. Sepanjang  pihak  Penggugat  maupun  kuasanya  mampu  membuktikan  dalil gugatannya, dan syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBg,  serta  SEMA  Nomor  3  Tahun  2000  dan  SEMA  Nomor  4  Tahun  2001 terpenuhi,  kemudian  pihak  Pengadilan  akan  mengabulkan  gugatannya.  Masalah baru  akan  muncul  setelah  pihak  Penggugat  maupun  kuasanya  mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan serta merta tersebut.
Walaupun dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBg putusan tersebut  dapat  dieksekusi  terlebih  dahulu  meskipun  lawan  mengajukan  upaya hukum verset ,  banding,  maupun  kasasi,  namun  dalam  kenyataannya  Pengadilan Negeri tidak berani melaksanakan eksekusi tersebut. Karena dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 diatur lebih mendalam mengenai pelaksanaan  putusan  serta  merta.  Pengadilan  Negeri  terlebih  dahulu  harus
meminta  ijin  kepada  Ketua  Pengadilan  Tinggi  untuk  melaksanakan  eksekusi tersebut.  Ijin  dari  Pengadilan  Tinggi  diperlukan  dalam  rangka  pengawasan terhadap  Pengadilan  Negeri.  Disamping  itu  juga  harus  ada  jaminan  dari Penggugat  yang  nilainya  sama  dengan  obyek  sengketa.  Saat  Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, syarat-syarat dalam  SEMA  Nomor  3  Tahun  2000  dan  SEMA  Nomor  4  Tahun  2001    harus dipenuhi sebelum putusan tersebut dilaksanakan. Hal ini guna mencegah kerugian dari  pihak  tergugat  jikalau  putusan  di  Pengadilan  Negeri  dibatalkan  oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
Dengan demikian tentu pelaksaan eksekusi putusan serta-merta ( uitvoerbaar bij voorraad ) ini sangat  lama dan tidak sesuai  dengan amanat Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg. Hal ini disebabkan karena disatu sisi harus ada penyerahan  jaminan  yang  nilainya  sama  dengan  obyek  sengketa  dan  Ketua Pengadilan  Negeri  harus  mendapat  ijin  dari  Ketua  Pengadilan  Tingi  sebelum melaksanakan  putusan  serta  merta.  Disatu  sisi  pihak  tergugat  yang  dikalahkan pasti mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi. Kalau pelaksanaan eksekusi  baru  bisa  dilaksanakan  setelah  putusan  mempunyai  kekuatan  hukum yang  tetap,  tentu  putusan  serta  merta  ( uitvoerbaar  bij  voorraad )  tersebut  berarti tidak  terlaksana.  Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  lembaga  putusan  serta  merta ( uitvorebaar bij voorraad ) ternyata banyak menimbulkan masalah dalam praktik, sehingga  penerapannya  sedapat  mungkin  untuk  dihindari  oleh  Hakim  walaupun lembaga  itu  membantu  pelaksanaan  putusan  dengan  cepat,  apabila  dihubungkan hal tersebut dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara teori putusan  serta  merta  dapat  dilaksanakan  meskipun  lawan  mengajukan  upaya hukum  baik verset, banding,  maupun  kasasi,  namun  secara  umum  praktik  di lapangan penerapannya sering tidak sesuai dengan teori.
Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  efektivitas  putusan  serta  merta  terhadap  eksekusi  di  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB ?
2. Apa hambatan-hambatan dalam proses eksekusi terhadap putusan serta merta di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB ?

## METODE PENELITIAN
Pembahasan tentang Efektivitas Putusan Serta Merta Terhadap Eksekusi Di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  adalah  merupakan  jenis  penelitian  hukum empiris.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat deskriptif (menggambarkan).
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas IB  yang beralamat di Jalan Kartini No. 2 Singaraja.   Data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data-data sebagai berikut :
1.   Data Primer
2.  Data Sekunder, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum  positif),  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan maupun aturan pelaksananya.
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  meliputi  bahan-bahan  bacaan  yang  ada hubungannya  dengan  materi  hukum  acara  perdata  maupun  materi metode penilitian hukum.
c. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder  yaitu  kamus  hukum,  ensiklopedia,  dan  Kamus  Besar Bahasa Indonesia.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk menggali data ada 2, yaitu:
1. Teknik studi dokumentasi atau kepustakaan.
2. Teknik wawancara berencana atau terstruktur.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  analisis  kualitatif  yang bersifat  deskriptif.  bersumber  dari  kepustakaan  yang  berhubungan  dengan  judul penelitian.  Seluruh  data  ini  peneliti  analisis  kemudian  diolah  dan  dihubungkan antara  satu  dengan  yang  lainnnya  untuk  peneliti  simpulkan  secara  deskriptif
kualitatif  bagaimana  efektivitas  putusan  serta  merta  terhadap  eksekusi  dan hambatan-hambatan dalam proses eksekusi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1  Efektivitas  Putusan  Serta  Merta  Terhadap  Eksekusi  Di  Pengadilan

## Negeri  Singaraja Kelas IB
Pada prinsipnmya putusan serta merta adalah langka untuk dikabulkan, penuh resiko,  oleh  sebab  secara  asasnya  putusan  Pengadilan  baru  secara  efektif  dapat dilaksanakan  bilamana  putusan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap  ( in  kracht  van  gewijsde )  (http://www.hukum-hukum.com/2016/05/ pemulihan-hak-tergugat-atas-putusan.html).  Meskipun  putusan  serta  merta mempunyai  manfaat  yang  baik  terutama  berkaitan  dengan  asas  peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tapi seringkali putusan ini dapat menimbulkan masalah  di  kemudian  hari  jika  putusan  tingkat  pertama  dibatalkan  oleh  putusan tingkat  banding  maupun  kasasi.  Dapat  dibayangkan  betapa  sulit  dilakukannya pemulihan  eksekusi  seandainya  obyek  sengketa  telah  dipindah  tangankan  oleh Penggugat,  apalagi  kalau  dalam  eksekusi  ada  proses  pembongkaran  terhadap bangunan di atasnya.
Walaupun  bisa  mendatangkan  kesulitan  jika  putusan  serta  merta  terlanjur dilaksanakan namun putusan tersebut kemudian dibatalkan dalam tingkat banding atau  kasasi,  namun  sebenarnya  putusan  serta  merta  mempunyai  manfaat  yang positif  bagi  Penggugat,  seperti  misalnya  pihak  Penggugat  dapat  menikmati kemenangnnya  lebih  cepat,  sehingga  sesuai  dengan  asas  peradilan  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan.  Mengingat  sulitnya  memenuhi  pesyaratan  sebelum putusan  serta  merta  dijalankan,  meskipun  putusan  tersebut  dikabulkan  oleh Hakim,  dan  di  satu  sisi  upaya  hukum  yang  diajukan  oleh  pihak  lawan  telah diputus,  baik  oleh  Pengadilan  Tinggi  maupun  Mahkamah  Agung,  menandakan bahwa  putusan  serta  merta  tidak  efektif  terhadap  eksekusi.  Artinya  disatu  sisi Hakim  mengabulkan  putusan  serta  merta  yang  diajukan  oleh  Penggugat,  namun putusan  tersebut  tidak  terlaksana  (tidak  dieksekusi).  Karena  dalam  proses  untuk
melaksanakan putusan serta merta harus ada jaminan yang nilainya sama dengan obyek sengketa, dan juga harus ada ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi. Di satu sisi upaya  hukum  dari  pihak  yang  dikalahkan  telah  diputus  baik  oleh  Pengadilan Tinggi  maupun  Mahkamah  Agung.  Sehingga  putusan  yang  nantinya  akan dieksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( in kracht van gewijsde ) bukan putusan serta merta ( uitvoerbaar bij voorraad).

## 4.2  Hambatan-Hambatan  Dalam  Proses  Eksekusi  Terhadap  Putusan  Serta Merta Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB
Pelaksanaan  putusan serta merta berbeda dengan pelaksanaan putusan biasa pada umumnya. Jika dalam putusan biasa eksekusi baru dapat dimohonkan setelah putusan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  ( in  kracht  van  gewijsde ),  akan tetapi  untuk  putusan  serta  merta  dapat  dimohonkan  eksekusi  meskipun  putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( in kracht van gewijsde ).
Begitu  putusan  serta  merta  dikabulkan  oleh  Hakim,  maka  pihak  Penggugat atau  kuasanya  dapat  langsung  mengajukan  permohonan  eksekusi  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri.  Sebelum  proses  eksekusi  dijalankan,  terlebih  dahulu  akan dilakukan  panggilan  teguran  ( aan  maning )  kepada  para  pihak  agar  mau menjalankan  putusan  pengadilan  secara  sukarela.  Jika  dalam  proses aan  maning pihak  yang  kalah  tidak  mau  menjalankan  putusan  secara  sukarela,  maka  pihak Penggugat  maupun  kuasanya  dapat  mengajukan  permohonan  eksekusi  lanjutan. Jika  dalam  pelaksanaan  putusan  biasa  pada  umumnya,  eksekusi  dapat dilaksanakan  jika  dalam aan  maning pihak  yang  kalah  tidak  mau  melaksanakan isi  putusan  secara  sukarela.  Namun  untuk  putusan  serta  merta,  sebelum pelaksanaan putusan maka harus ada jaminan dari pihak Penggugat yang nilainya sama dengan obyek sengketa dan juga harus ada ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan serta merta.
Ketua Pengadilan Negeri akan bersurat kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar diberikan  ijin  untuk  melaksanakan  putusan  serta  merta.  Sebelum  ijin  dari  Ketua Pengadilan Tinggi didapatkan, Ketua Pengadilan Negeri tidak akan melaksanakan putusan serta merta. Hal ini sesuai dengan petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah
Agung  Nomor  3  Tahun  2000  Tentang  Putusan  Serta  Merta  ( Uitvoerbaar  Bij Voorraad ) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta ( Uitvoerbaar Bij Voorraad ) dan Provisionil. Selain  itu  harus  ada  penyerahan  jaminan  dari  pihak  Penggugat  yang nilainya sama dengan obyek sengketa. Jika tidak ada jaminan, eksekusi juga tidak akan dijalankan. Disinilah letak hambatan dalam proses pelaksanaan putusan serta merta.  Dapat  dibayangkan  bahwa  tidak  mungkin  pihak  Penggugat  yang ekonominya  lemah  dapat  menikmati  putusan  serta  merta  dengan  cepat.  Hal  ini karena pihak Penggugat sudah tentu karena ekonominya lemah tidak akan mampu memberikan  jaminan  yang  nilainya  sama  dengan  obyek  sengketa.  Tanpa  adanya jaminan, sudah barang tentu putusan tersebut tidak akan dijalankan.
Begitu  juga  ijin  dari  Ketua  Pengadilan  Tinggi  harus  didapatkan  sebelum putusan  serta  merta  dijalankan.  Hal  ini  sebagai  bentuk  pengawasan  dari Pengadilan  Tinggi  sebagai  garda  terdepan  dari  Mahkamah  Agung  dalam mengawasi  lembaga  peradilan  di  bawahnya.  Karena  lamanya  proses  yang diperlukan  untuk  mendapatkan  ijin  dari  Ketua  Pengadilan  Tinggi  dan  juga penyerahan  jaminan  dari  pihak  Penggugat,  seringkali  mengakibatkan  disatu  sisi putusan  serta  merta  belum  terlaksana  disatu  sisi  upaya  hukum  dari  lawan  yang dikalahkan  telah  diputus  baik  oleh  Pengadilan  Tinggi  ataupun  oleh  Mahkamah Agung sehingga nantinya putusan yang akan dieksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatann hukum yang tetap ( in kracht van gewijsde ) bukan putusan serta merta.

## PENUTUP

## 5.1 Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  maka  peneliti  dapat  mengambil simpulan sebagai berikut :
1. Putusan  serta  merta  yang  dikabulkan  oleh  Hakim  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  IB  Kelas  IB  tidak  efektif,  hal  ini  dikarenakan  sebelum menjalankan  putusan  serta  merta,  ada  syarat  tambahan  yang  harus  dipenuhi sesuai  ketentuan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2000
Tentang  Putusan  Serta  Merta  ( Uitvoerbaar  Bij  Voorraad )  dan Provisionil serta  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2001  Tentang Permasalahan  Putusan  Serta  Merta  ( Uitvoerbaar  Bij  Voorraad )  dan Provisionil. Dimana dalam melengkapi syarat tambahan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, di satu sisi upaya hukum yang diajukan oleh lawan telah diputus baik oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.
2. Adapun  hambatan-hambatan  dalam  proses  eksekusi  terhadap  putusan  serta merta  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  adalah  karena  memerlukan jaminan  dari  pihak  Penggugat  yang  nilainya  sama  dengan  obyek  sengketa dan  juga  harus  ada  ijin  dari  Ketua  Pengadilan  Tinggi  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  sebelum  putusan  serta  merta dijalankan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000  Tentang  Putusan  Serta  Merta (Uitvoerbaar  Bij  Voorraad )  dan Provisionil serta  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2001
Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad ) dan Provisionil ,  dimana  semuanya  itu  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama, disatu sisi upaya hukum dari lawan telah diputus baik oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

## 5.2 Saran-Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :
1. Untuk  para  Hakim  sebaiknya  lebih  teliti  dalam  memeriksa  dan  memutus perkara yang petitumnya ada tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun lawan mengajukan upaya hukum baik banding, perlawanan, maupun kasasi, agar tidak menyimpang dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal  180 ayat  (1)  HIR dan Pasal  191 ayat  (1) RBg serta Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2000  Tentang  Putusan  Serta  Merta ( Uitvoerbaar  Bij  Voorraad )  dan Provisionil dan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  4  Tahun  2001  Tentang  Permasalahan  Putusan  Serta  Merta ( Uitvoerbaar Bij Voorraad ) dan Provisionil. Sehingga nantinya putusan yang
dijatuhkan  dapat  dilaksanakan  (dieksekusi).  Bila  perlu  Hakim  baiknya menghindari  menjatuhkan  putusan  serta  merta,  kecuali  atas  situasi  yang sangat eksepsional. Untuk masyarakat luas maupun para advokat hendaknya lebih memahami ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal  191 ayat  (1) RBg serta Surat  Edaran  Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun  2000  Tentang  Putusan  Serta  Merta  ( Uitvoerbaar  Bij  Voorraad )  dan Provisionil dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta ( Uitvoerbaar Bij Voorraad ) dan Provisionil. Hal ini perlu dipahami agar nantinya putusan yang dimenangkan tidak hanya kemenangan di atas kertas, tapi betul-betul dapat dijalankan.
2. Bagi Penggugat yang menuntut agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun  lawan  mengajukan  upaya  hukum  baik  banding,  perlawanan, maupun  kasasi,  sebelum  mengajukan  permohonan  eksekusi  hendaknya segera menyiapkan jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek sengketa. Hal  ini  dilakukan  seandainya  jika  nanti  putusan  serta  merta  yang  sudah dijalankan oleh Pengadilan Negeri kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan  Tinggi  atau  Mahkamah  Agung,  pemulihan  eksekusi  dapat dilakukan  salah  satunya  dengan  menyerahkan  jaminan  tersebut,  sehingga tidak  ada  pihak  yang  dirugikan.  Untuk  para  Hakim  dan  Ketua  Pengadilan Negeri  hendaknya  segera  berkoordinasi  dengan  Pengadilan  Tinggi  ketika akan  memutus  suatu  perkara  dimana  pihak  Penggugat  mengajukan permohonan  putusan  serta  merta,  hal  ini  dilakukan  agar  setelah  perkara diputus  persyaratan  untuk  menjalankan  putusan  serta  merta  berupa  ijin  dari Ketua Pengadilan Tinggi dapat terpenuhi, sehingga putusan serta merta dapat dijalankan  dimana  nantinya  pihak  Penggugat  dapat  segera  menikmati kemenangannya, sehingga sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## DAFTAR PUSTAKA
Elfrida R. Gultom. 2017. Hukum Acara Perdata . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Bambang  Sugeng  A.S.  dan  Sujayadi.  2013. PengantarHukum  Acara  Perdata  & Contoh Dokumen Litigasi . Jakarta: Kencana.
Harlen  Sinaga,  V.  2015. Hukum  Acara  Perdata  Dengan  Pemahaman  Hukum Materiil . Jakarta: Erlangga.
Kansil, C.S.T. 2007. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Salim. 2009. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika.
Sarwono. 2012. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik . Jakarta: Sinar Grafika.
Yulies Tiena Masriani. 2014. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika
Zainal Asikin. 2016. Hukum Acara Perdata di Indonesia . Jakarta: Kencana. .