## KESIAPAN INSTANSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENGHADAPI PERATURAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

## BANGUNAN GEDUNG
Nur Fithriani Fatma Cholida 1* , Hani Purwanti 2 , Bambang Sudarmanto 3 , Lila Anggraini 4
1,2 ,3,4 Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Semarang *e-mail : nurfatma@usm.ac.id

## ABSTRACT
In  the  context  of  realizing  an  orderly  building  administratively  or  technically,  each  region  is required to hold a Functionality Certificate. Even though it is a new policy, it is mandatory to be implemented considering the function of the building is to guarantee safety, health, comfort and convenience for its residents in accordance with Law no. 28 of 2002 regarding buildings and the Law is reinforced in PP. 36 of 2005 regarding the implementing regulations of the law above, but its nature is still in standard building regulations  in general,  it  does not specifically lead to the Building Proper Function Certification . Then in 2007 a regulation issued by the Minister of Public Works No. 25 / PRT / M / 2007 concerning Building Proper Function Certification, specifically. Then followed by a more recent regulation is the Minister of Public Works Regulation No. 27 of 2018  concerning  Building  Function  Proper  Certification.  What  was  greeted  by  the  Regional Regulation of the City of Semarang No.5 of  2009 concerning  Buildings and  Mayor Regulation No.38 of 2012 concerning Supervision and Issuance of Building Management, which underlies that  the  implementation  of  Building  Proper  Function  Certification  must  be  implemented  in Semarang City. The purpose of this study is to determine the reliability of a building as evidence of the reliability of the building, a Certificate of Acceptable Function will be issued by the city / regency government.
Key Words: Government Regulation; Certificate of Worthy of Function; building.

## ABSTRAK
Dalam rangka mewujudkan bangunan gedung yang tertib secara administrasi atau teknis, maka setiap  daerah  diwajibkan  untuk  menyelenggarakan  Sertifkat  Laik  Fungsi  (SLF).  Meskipun merupakan  kebijakan  baru  namun  wajib  untuk  dilaksanakan  mengingat  fungsi  dari  bangunan gedung  adalah  menjamin  keselamatan,  kesehatan,  kenyamanan  dan  kemudahan  bagi penghuninya sesuai dengan UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan UU tersebut dipertegas lagi dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan UU diatas, namun sifatnya masih dalam standart peraturan gedung secara umum belum spesifik mengarah pada Sertifikasi  Laik  Fungsi  (SLF)  Bangunan  Gedung.  Kemudian  pada  tahun  2007  munculah peraturan yang dibuat oleh Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, secara spesifik. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan yang lebih baru ialah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 27 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Laik Fungsi  Bangunan  Gedung.  Yang  disambut  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  No.5 tahun  2009  tentang  Bangunan  Gedung  dan  Peraturan  Walikota  No.38  tahun  2012  tentang Pengawasan  dan  Penerbitan  Penyelenggaraan  Bangunan  Gedung,  yang  mendasari  bahwa penerapan  Sertifikasi  Laik  Fungsi  (SLF)  Bangunan  Gedung  harus  dilaksanakan  di  Kota Semarang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  keandalan  suatu  bangunan  gedung sebagai bukti keandalan bangunan gedung maka akan diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh pemerintah kota /kabupaten.
Kata kunci : Peraturan Pemerintah; Sertifikat Laik Fungsi (SLF); bangunan gedung.

## PENDAHULUAN
Gedung merupakan bangunan tempat proses penyelenggaraan pemerintahan, layanan masyarakat ataupun kegiatan masyarakat atau individu yang mempunyai nilai ekonomis dan sosial. Untuk itu bangunan gedung perlu dalam kondisi andal yang berarti dapat memberikan
keselamatan,  kesehatan,  kenyamanan  dan  kemudahan  bagi  penghuninya,  sehingga  perlu adanya suatu peraturan yang mengatur tentang keandalan suatu bangunan gedung. Secara hukum telah diamanatkan dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Juga diamatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Petunjuk Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 tahun 2002, bahwa bangunan gedung harus selalu dalam kondisi Laik Fungsi yaitu memenuhi persyaratan  administratif  dan  teknis  sesuai  dengan  fungsi  bangunan  gedung  yang  telah ditetapkan.  Dan  dilanjutkan  dengan  peraturan  terbaru  oleh  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum No. 27 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung, saat ini masih dalam pembahasan dan pengkajian lebih lanjut untuk menindak lanjutkan kedalam peraturan daerah
Saat ini di kota Semarang telah diterbitkan Perda Kota Semarang No.  5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Walikota No. 38 tahun 2012 tentang Pengawasan dan  Penertiban  Penyelenggaraan  bangunan  gedung.  Sertifikat  laik  fungsi  merupakan sertifikat  yang  diberikan pemerintah  daerah  terhadap  bangunan gedung  yang telah  selesai dibangun. Dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan  fungsi  bangunan  gedung  sebagai  syarat  untuk  dapat  dimanfaatkan.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  mengetahui  seberapa  kesiapan  Pemerintah  Kota  Semarang  terhadap Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari aspek pengetahuan, kesiapan sebelum dilakukannya SLF, kesiapan saat dilakukan SLF, dan kesiapan setelah dilakukan SLF.

## METODE PENELITIAN
Secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama yaitu pengumpulan  data,  hal  tersebut  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dan tahap kedua yaitu dengan angket / kuesioner kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sasaran penelitian, dimana hal ini merupakan owner atau  pengguna  gedung –  gedung  pemerintahan.  Kemudian  data  yang  diperoleh  dianalisis dengan  menggunakan  metode  penelitian  analisis  kuantitatif  ke  kualitatif  menggunakan software SPSS ( Statical Package for The Social Sciences ) yang berfungsi sebagai aplikasi software untuk melakukan analisis statik yang dieksport ke program Ms. Excel. A. Analisis dari setiap pertanyaan
Pertanyaan dengan jumlah 13 tersebut masing – masing memiliki skala penilaian yang sama serta sudah dijelaskan dan ditentukan dalam lembar kuesioner yaitu nilai 1 (tidak siap), 2 (kurang siap), 3 (siap), 4 (sangat siap). Yang wajib diberikan jawaban atau tanda checklist oleh masing – masing responden. Keterangan klasifikasi penilaian ditunjukkan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Klasifikasi Penilaian
Sumber : Peneliti, 2019

## B. Analisis dari jenis pertanyaan
Untuk  mendukung  dasar  sejauh  mana  kesiapan  dari  instansi  kedinasan  maka didasarkan  pada  4  jenis  pertanyaan  yaitu  pertanyaan  tentang  pengetahuan  SLF,  kesiapan saat pra SLF, kesiapan saat pengujian / action SLF, kesiapan saat paska SLF. Yang dimana
dapat  mewakili  ungkapan  dari  kesiapan  dari  suatu  responden.  Keterangan  notasi  jenis pertanyaan dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Notasi Jenis Pertanyaan
Sumber : Peneliti, 2019

## C. Analisis global kesiapan penerapan SLF pada dinas
Setelah  seluruh  sampel  dikumpulkan  dari  10  responden  didapatkanlah  data  untuk dianalisis  pada  tahapan  kuantitatif  dari  tiap  penilaian  yang  yang  diisi  di  masing –  masing pertanyaan  kuesioner  tersebut.  Sehingga  didapatkan  hasil  form  dari  program  SSP  yang dieksport ke program Ms. Excel seperti pada Gambar 3.
Gambar 3. Form Program SPSS Sumber : Peneliti, 2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Statistik Deskriptif
Pengumpulan  data  pada  penelitian  dilaksanakan  dengan  menyebarkan  kuesioner dengan mengambil sampel pada responden berupa instansi-instansi yang menempati gedung milik Pemerintah Kota Semarang, yang diambil beberapa bagian di wilayah Semarang untuk mencakup  dari  Semarang  bagian  utara,  timur,  selatan,  barat,  dan  tengah  yang  diwakili minimal 1 sampel gedung milik instansi yang ada di Pemerintahan Kota Semarang sejumlah 407 instansi dimana terbagi menjadi 2 bagian ialah 55 instansi menempati gedung bersama milik  Pemerintah  Kota  Semarang  dan  352  instansi  menempati  gedung  pribadi  atau  sendiri milik Pemerintah Kota Semarang. Deskripsi kepemilikan jumlah Gedung Pemerintahan Kota Semarang ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Deskripsi Kepemilikan Jumlah Gedung Pemerintahan Kota Semarang
No. Status Gedung Jumlah Gedung Jumlah Instansi 1. Gedung Bersama 8 55 2. Gedung Pribadi 352 352 Jumlah keseluruhan = 375 407
Sumber : Peneliti, 2019
Berdasarkan zonasi wilayah instansi di Kota Semarang ialah Semarang bagian Utara, Semarang  bagian  Timur,  Semarang  bagian  Selatan,  Semarang  bagian  Barat,  dan  bagian Semarang  Tengah  dijadikan  patokan  dalam  penentuan  jumlah  sampel  gedung.  Serta didasarkan pada aspek waktu penelitian, biaya penelitian, dan tenaga peneliti sehingga agar
lebih  memaksimalkan  hasil  penelitian  dan  sesuai  dengan  3  aspek  tersebut  dikarenakan dilapangan muncul standar birokrasi di Pemerintah Kota Semarang yang membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang sudah direncanakan. Sehingga diambil sampel sejumlah 10 instansi agar tidak mengurangi mutu dan kualitas dari penelitian ini. Lokasi sampel responden tertera pada Tabel 2.
Tabel 2. Lokasi Sampel Responden No. Nama Sampel Instansi Zonasi wilayah Alamat 1. Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Semarang bagian Tengah Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang (Gedung B Lantai II dan Lantai III) 2. Inspektorat Semarang bagian Tengah Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang (Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai VI) 3. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Semarang bagian Barat Jl. Madukoro Raya Nomor 6 Semarang 4. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Semarang bagian Tengah Jl. Ki Mangunsarkoro Nomor 21 Semarang 5. Dinas Pendidikan (Disdik) Semarang bagian Selatan Jl. Dr. Wahidin Nomor 118 Semarang 6. Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Semarang bagian Tengah Jl. Pemuda Nomor 175 Semarang (Gedung Pandanaran Lantai I dan Lantai II) 7. Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang bagian Utara Jl. Tlogosari Raya Nomor 18 Semarang 8. Dinas Perdagangan Semarang bagian Timur Jl. Dr. Cipto Nomor 115 Semarang 9. Dinas Kesehatan Semarang bagian Tengah Jl. Pandanaran Nomor 79 Semarang 10. Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Semarang bagian Tengah Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang (Gedung C Lantai I dan Lantai II)
Sumber : Peneliti, 2019
Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa pengambilan sampel terbanyak adalah di Semarang bagian Tengah  dikarenakan  jumlah  gedung  milik  Pemerintah  Kota  Semarang  dominan  berada  di Semarang  bagian  Tengah.  Peta  pembagian  zonasi  wilayah  dapat  dilihat  pada  Gambar  4, sedangkan jumlah gedung tertera pada Tabel 3.
Gambar 4. Peta Pembagian Zonasi Wilayah Sumber : Peneliti, 2019
Tabel 3. Jumlah Gedung di Zonasi wilayah No. Zonasi wilayah Kecamatan Jumlah Gedung Jumlah Instansi 1. Semarang bagian Tengah Gajahmungkur, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Candisari 93 116 2. Semarang bagian Utara Genuk, Semarang Utara 41 41
3. Semarang bagian Timur Gayamsari, Pedurungan, Semarang Timur 65 65 4. Semarang bagian Selatan Banyumanik, Tembalang, Gunungpati 78 79 5. Semarang bagian Barat Tugu, Semarang Barat, Mijen, Ngaliyan 83 106 Total = 16 Kecamatan 360 Gedung 407 stansi
B. Data Hasil Kesiapan Tiap Responden
Untuk  menjelaskan  sejauh  mana  tentang  kesiapan  tiap  sampel  dinas  dalam menanggapi penerapan setelah dilakukannya penyebaran kuesioner pada sampel instansi di Kota Semarang, didapatkan hasil sesuai form pada Gambar 5 dan 6.
Gambar 5. Hasil Kuisioner Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 6. Grafik Hasil Kesiapan Tiap Responden Sumber : Peneliti, 2019
Berdasarkan  Gambar  6  di  atas  disimpulkan  bahwa  dinas  yang  paling  siap  dengan penerapan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung di Kota Semarang ialah dari Dinas Perumahan  dan  Permukiman  (Disperkim)  Kota  Semarang.  Dimana  angka  kesiapannya mendekati nilai 4 yaitu tepatnya 3,62 yang mengindikasikan bahwa instansi tersebut dalam keadaan sangat siap dari segi pengetahuan SLF, kesiapan pra SLF, kesiapan saat pengujian SLF, kesiapan paska SLF.
C. Data Hasil Kesiapan Instansi di Tiap Pertanyaan
Setiap  pertanyaan  yang  muncul  dan  dijawab  oleh  responden  memiliki  rata –  rata kesiapan  yang  bervariatif,  tergantung  oleh  masing –  masing  responden  menanggapinya terhadap bangunan miliknya. Sehingga apabila pertanyaan tersebut muncul dapat dianalisis rata – rata kesiapan pada masing – masing sampel instansi. Berikut grafik kesiapannya seperti Gambar 7 sampai 20.
Gambar 7. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 1 Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 8. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 2 Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 9. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 3 Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 10. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 4 Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 11. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 5 Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 12. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 6 Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 13. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 7 Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 14. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 8 Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 15. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 9 Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 16. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 10 Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 17. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 11 Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 18. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 12 Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 19. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 13 Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 20. Grafik Hasil Kesiapan Global pada Tiap Pertanyaan Sumber : Peneliti, 2019
Berdasarkan 13 pertanyaan kuesioner yang diajukan pada 10 sampel instansi, muncul jawaban sangat siap paling tinggi ialah pada pertanyaan nomor 5 yang membahas kesiapan apabila  didasarkan  pada  pengetahuan  UU  No.  28  tahun  2002  dengan  prosentase  30%. Kemudian disusul jawaban siap yang paling tinggi pada pertanyaan nomor 3 yang membahas kesiapan SLF yang mengacu pada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pertanyaan nomor 13 membahas tentang kesiapan sertifikasi berkala 5 tahun sekali dengan prosentase 90%. Pada jawaban kurang siap yang paling tinggi pada pertanyaan nomor 4 tentang kesiapan terhadap kelengkapan dokumen pengawasan untuk bahan kajian SLF dengan prosentase 40%. Untuk jawaban tidak siap yang paling tinggi prosentasenya ialah pada pertanyaan nomor 12 yang membahas kesiapan apabila gedung dikatakan tidak layak dengan prosentase 40%.

## D. Data Hasil Kesiapan Instansi Terhadap Jenis Pertanyaan
Dalam  membuat  pertanyaan  masing – masing pertanyaan kuesioner memiliki makna atau dasar yang berbeda – beda tergantung tujuan yang ingin ditanyakan oleh peneliti. Agar penelitian  kali  ini  memiliki  ragam  jenis  pertanyaan  yang  mewakili  dari  kesiapan  sampel instansi maka dapat dibagi menjadi 4 jenis pertanyaan antara lain seperti Gambar 21.

## Gambar 21. 4 Jenis Pertanyaan Sumber : Peneliti, 2019
Setelah  masing –  masing  petanyaan  diklasifikasikan  berdasarkan  jenis  tujuan pertanyaan,  kemudian  dapat  disimpulkan  menjadi  grafik  tanggapan  dari  para  responden mengenai pengetahuannya tantang SLF, kesiapannya sebelum dilakukan SLF, kesiapannya saat dilakukan SLF, kesiapannya setelah dilakukan SLF dapat diketahui seperti Gambar 22 sampai 25.
Gambar 22. Grafik Kesiapan dari Aspek Pengetahuan SLF
Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 23. Grafik Kesiapan Sebelum Dilakukan SLF Sumber : Peneliti, 2019
Gambar 24. Grafik Kesiapan Saat Dilakukan SLF Sumber : Peneliti, 2019

## Sumber : Peneliti, 2019
Setelah diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan jenis pertanyaannya dari 13 pertanyaan menjadi  4  aspek  jenis  pertanyaan  yang  membahas  pengetahuan  tentang  SLF,  kesiapan sebelum dilakukan SLF, kesiapan saat dilakukan SLF, kesiapan paska dilakukan SLF. Maka dapat disimpulkan bahwa dari ke 4 jenis pertanyaan tersebut kesiapan sebelum dilakukannya pengujian SLF merupakan nilai kesiapan tertinggi terbukti dengan kondisi sangat siap 10%, siap 80%, kurang siap 10%, tidak siap 0%. Dan jenis pertanyaan yang memiliki nilai terendah ialah pada jenis pertanyaan tentang pengetahuan SLF dan kesiapan paska dilakukannya SLF dengan kondisi sangat siap 10%, siap 50%, kurang siap 40%, tidak siap 0%.

## E. Kesiapan Global Penerapan Sertifikasi Laik Fungsi
Setelah dilakukannya penjumlahan dan dirata – rata hasil dari kesiapan di 10 sampel instansi didapatkan data bahwa ada 1 sampel instansi yang sangat siap terhadap penerapan SLF, 5 sampel instansi yang siap terhadap penerapan SLF, 4 sampel  instansi yang kurang siap  terhadap  penerapan  SLF,  dan  tidak  ada  instansi  yang  tidak  siap  terhadap  penerapan SLF seperti Gambar 26.
Gambar 21. Grafik Kesiapan Global Penerapan SLF Semua Sampel Sumber : Peneliti, 2019

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Setelah diteliti secara mendalam dengan program SPSS yang dieksport ke program Ms. Excel didapatkan bahwa nilai rata – rata dari 10 sampel tersebut menjawab dengan skor 2,81 yang memiliki arti bahwa dalam kondisi siap. Berdasarkan 13 pertanyaan kuesioner yang diajukan pada 10 sampel ialah dalam kondisi siap mengenai penerapan SLF di Kota Semarang  khususnya  menurut  pandangan  instansi  di  Pemeritah  Kota  Semarang. Sehingga bukan hal baru lagi untuk Pemerintah Kota Semarang dalam hal penerapan SLF.
2. Disimpulkan  bahwa  dari ke  4  jenis  pertanyaan tersebut kesiapan  sebelum  dilakukannya pengujian SLF merupakan nilai kesiapan tertinggi terbukti dengan kondisi sangat siap 10%, siap  80%,  kurang  siap  10%,  tidak  siap  0%.  Dan  jenis  pertanyaan  yang  memiliki  nilai terendah  ialah  pada  jenis  pertanyaan  tentang  pengetahuan  SLF  dan  kesiapan  paska dilakukannya SLF dengan kondisi sangat siap 10%, siap 50%, kurang siap 40%, tidak siap 0%.

## Saran
Di  dalam  pengambilan  sampel  dan  jumlah  sampel  yang  kurang  banyak  merupakan kekurangan  yang  perlu  adanya  penyempurnaan  serta  penelitian  yang  berkelanjutan  agar seluruh  instansi  Pemerintah  Kota  Semarang  dapat  mengemukakan  pendapatnya  dan kesiapannya  terhadap  penerapan  SLF.  Untuk  kota –  kota  kecil  lainnya  yang  masih  dalam
tahapan  merintis  tentang  penegakan  ataupun  penerapan  SLF  dapat  dijadikan  acuan  dan laporan  penelitian  ini  dapat  memberikan  sedikit  gambaran  singkat  apa  itu  Sertifikasi  laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

## DAFTAR PUSTAKA
Pemeriksaan  Keandalan  dan  Kelaikan  Bangunan  Gedung  Di  Kota  Semarang  Tahun  2010, Jawa Tengah.
PP No. 36 Tahun 2006, Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002. Penerbit Direktorat Jendral Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2009, Tentang Bangunan Gedung. Penerbit Pemerintah Kota Semarang. Jawa Tengah.
Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2006, Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. Penerbit  Direktorat  Jendral  Cipta  Karya.  Departemen  Pekerjaan  Umum. Jakarta.
Peraturan Menteri PU 25/PRT/M/2007, Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung  Negara. Penerbit  Direktorat  Jendral  Cipta  Karya.  Departemen  Pekerjaan Umum. Jakarta.
Peraturan  Menteri  PU  45/PRT/M/2007, Tentang Pedoman  Sertifikat  Laik Fungsi  Bangunan Gedung. Penerbit  Direktorat  Jendral  Cipta  Karya.  Departemen  Pekerjaan  Umum. Jakarta.
Peraturan  Menteri  PU  24/PRT/M/2008,  Tentang Pedoman  Pemeliharaan  Dan  Perawatan Bangunan  Gedung. Penerbit  Direktorat  Jendral  Cipta  Karya.  Departemen  Pekerjaan Umum. Jakarta.
Peraturan  Walikota  Semarang  No.  38  Tahun  2012,  Tentang  Pengawasan  Dan  Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Semarang. Jawa Tengah.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  27  Tahun  2018  tentang  Sertifikasi  Laik  Fungsi Bangunan  Gedung.  Penerbit  Direktorat  Jendral  Cipta  Karya.  Departemen  Pekerjaan Umum. Jakarta.
UU No. 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung. Penerbit Pemerintah Republk Indonesia. Jakarta.