## JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik
Vol. 7 No. 1 Maret 2019, Hal. 1-12
Efektivitas Pelayanan Digital Program Samsat Keliling Di Kota Mataram
Muhammad Ali 1 , M. Awaluddin 2 , Abdul Salam 3
1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram , Indonesia
2 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Riwayat Artikel:
Diterima: 12-02-2019 Disetujui: 15-02-2019
Abstrak : Efektivitas pelayanan digital program SAMSAT keliling merupakan  keberhasilan  dalam  meningkatkan  pendapatan  daerah  melalui Samsat  keliling.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  efektivitas pelayanan  digital  pada  program  SAMSAT  keliling  di  kota  Mataram  dan hal-hal  apa  saja  yang  menjadi  faktor  pendukung  dan  penghambat pelayanan  digital  program  SAMSAT  keliling  di  kota  Mataram.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif dengan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  wawancara,  observasi,  studi pustaka,  dan  dokumentasi.  Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif, dilakukan  pada  saat  pengumpulan  data  berlangsung  yaitu  data  reduksi, data display, dan menarik kesimpulan.
Hasil  penelitian  adalah  efektivitas  pelayanan  digital  program SAMSAT  keliling  di  kota  Mataram  sejauh  ini  pelayanan  yang  dilakukan oleh  SAMSAT  keliling  sudah  berjalan  efektif  hal  ini  dibuktikan  dari jumlah orang yang sudah membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tahun  2017,  SAMSAT  keliling  1  yang  beroperasi  di  taman  sangkareang dan  kantor  kelurahan  mayure,  jumlah  yang  sudah  membayar  PKB sebanyak 7.507 kendaraan dan jumlah uang sebanyak RP. 3.542.442.111. sedangkan  SAMSAT  keliling  2  yang  beroperasi  di  kanntor  kelurahan cakra dan perempatan gebang, jumlah yang sudah mebayar PKB sebayak 2.382  kendaraan  dan  jumlah  uang  sebanyak  RP.  1.236.041.341.  yang terakhir SAMSAT keliling 3 yang beroperasi di pasar sindu dan bundaran udayana,  jumlah  yang  sudah  membayar  PKB  sebanyak  2.538  kendaraan dan jumlah uang sebanyak RP. 913.443.402. dan yang membayar PKB di tahun  2018,  SAMSAT  keliling  1  yang  beroperasi  di  taman  sangkareang dan  kantor  kelurahan  mayure,  jumlah  yang  sudah  membayar  PKB sebanyak 10.522 kendaraan dan jumlah uang sebanyak RP. 6.627.326.321. sedangkan  SAMSAT  keliling  2  yang  beroperasi  di  kanntor  kelurahan cakra dan perempatan gebang, jumlah yang sudah mebayar PKB sebayak 6.603  kendaraan  dan  jumlah  uang  sebanyak  RP.  3.708.124.026.  yang terakhir SAMSAT keliling 3 yang beroperasi di pasar sindu dan bundaran udayana,  jumlah  yang  sudah  membayar  PKB  sebanyak  3.617  kendaraan dan  jumlah  uang  sebanyak  RP.  2.740.330.200.  dilihat  dari  peningkatan jumlah  orang  yang  telah  membayar  PKB  dari  tahun  2017-2018,  sesuai dengan  skala  penilai  yang  di  buat  maka  bisa  disimpulkan  bahwa efektivitas  pelayanan  digital  pada  program  SAMSAT  keliling    di  Kota Mataram sudah efektif.

## Abstract
The effectiveness of the digital SAMSAT mobile service program is a success  in  improving  the  welfare  of  its  members  and  the  community  in

## Kata Kunci:
1. Efektivitas
2. Pelayanan Digital
3. Samsat Keliling
4. Program
Keyword:
1. effectiveness
2. Digital services
3. SAMSAT mobile
4. Program
general  with the  aim  of  research to  determine  the  effectiveness  of  digital services on the SAMSAT mobile program in the city of Mataram and what are the supporting factors and obstacles the city of Mataram. The method used  in  this  study  is  descriptive  qualitative  method  with  data  collection techniques,  namely  interviews,  observation,  literature  study,  and documentation.  Data  analysis  in  qualitative  research,  carried  out  at  the time  of  data  collection  takes  place,  namely  reduction  data,  display  data, and draw conclusions.
The results of this study are the effectiveness of the mobile SAMSAT digital service program in the city of Mataram. So far the services carried out by mobile SAMSAT have been effective. the number that has paid PKB as  many  as  7.507  vehicles  and  the  amount  of  money  as  much  as  Rp. 3,542,442,111. while SAMSAT mobile 2 operates in the cakra and gebang sub-district  offices,  the  number  of  which  has  paid  PKB  is  2,382  vehicles and  the  amount  of  money  is  Rp.  1,236,041,341.  the  last  being  SAMSAT mobile 3 which operates in the sindu market and the udayana roundabout, the number of those who have paid PKB is 2,538 vehicles and the amount of money is Rp. 913,443,402. and those who paid PKB in 2018, traveling around  SAMSAT  1  in  Sangkareang  Park  and  Mayure  Village  Office,  the number of those who had paid PKB was 10,522 vehicles and the amount of money  was  Rp.  6,627,326,321.  while  SAMSAT  around  2  operates  in  the cakra and gebang sub-district offices, the number of which has paid PKB as much as 6,603 vehicles and Rp. 3,708,124,026. the last being SAMSAT mobile 3 which operates in the sindu market and the udayana roundabout, the  number  of  which  has  paid  PKB  as  many  as  3,617  vehicles  and  the amount of money as much as Rp. 2,740,330,200. judging from the increase in the number of people who have paid PKB from 2017-2018, according to the scale of the assessment made, it can be concluded that the effectiveness of digital services on the SAMSAT mobile program in the city of Mataram has been effective.

## ——————————  ——————————

## Latar Belakang
Peningkatan jumlah penduduk di indonesia yang  semakin  hari  semakin  bertambah,  saat  ini berpengaruh terhadap jumlah penggunaan kendaraan  bermotor  seperti  mobil  dan  motor pribadi. Penggunaan kendaraan bermotor tersebut  diyakini  oleh  masyarakat  sebagai kebutuhan  yang  penting  dalam  menjalankan aktivitas  seperti  bekerja,  sekolah  dan  aktivitas lainnya  untuk  mempercepat  mobilitas  dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut  Pandiangan  (2007),  pada  tahun 2002,  dengan  adanya  peluncuran  program modernisasi  pajak  yang  diterapkan  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melakukan peraturan sistem elektronik perpajakan, bertujuan untuk terciptanya pelaksanaan good governance , yaitu  dengan  penerapan  sistem  administrasi perpajakan  yang  transparan  dan  akuntabel,
dengan  memanfaatkan  sistem  elektronik  yang handal dan terkini.
Peraturan  membayar  pajak  kendaraan bermotor  (PKB)  merupakan  tugas  organisasi publik  atau  pemerintah.  Berbicara  tentang organisasi  pelayanan  publik  tersebut,  salah  satu wadah  atau  organisasi  publik  yang  berhubungan langsung  dengan  pelayanan  pembayaran  PKB adalah  kantor  bersama  Sistem  Administrasi Manunggal  Satu  Atap  (SAMSAT).  SAMSAT setiap  tahunya  selalu  membuat  inovasi  dalam memberikan pelayanan mengikuti perkembangan yang  semakin  modern  dan  membedakan  dari pelayanan  perusahaan  swasta.  Pada  jaman dahulu, pembayaran PKB dilaksanakan di kantor masing-masing  instansi.  Proses  pembayaran pajak  tersebut  dirasakan  sebagai  proses  yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena  itu,  berdasarkan  keputusan  pemerintah, sejak  tahun  1974-1976  dilakukan  uji  coba
pembayaran PKB dilakukan di satu gedung yang dinamakan kantor bersama SAMSAT.
Hingga  saat  ini  pelayanan  organisasi publik  khusus  kantor  bersama  SAMSAT  sudah melakukan  perubahan  agar  memuaskan  wajib pajak.  Pelayanan  pembayaran  PKB  di  kantor SAMSAT  saat  ini  jauh  lebih  baik  dibanding sebelumnya,  karena  proses  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  tersebut  membutuhkan waktu  cukup  20-30  menit  dan  tidak  perlu mendatangi  kantor  masing-masing  instansi terkait  di  karenakan  berdasarkan  instruksi bersama  tiga  menteri  indonesia,  yaitu  menteri pertahanan dan keamanan (Menhankam), menteri  keuangan  (Menkeu)  dan  menteri  dalam negeri  (Mendagri)  Tahun  1976  SAMSAT merupakan  suatu  sistem  kerjasama  terpadu antara  polri,  dinas  pendapatan  provinsi,  jasa raharja,  dan  bank  BJB  dalam  pelayanan pembayaran  PKB.  Dengan  adanya  kantor SAMSAT  bertujuan  untuk  mempermudah  wajib pajak dalam mebayar PKB.
Pajak  merupakan  sumber  penghasilan penting  negara  yang  berasal  dari  rakyat  karena pajak  merupakan  sumber  pendapatan  negara yang  sangat  penting,  maka  pajak  dipungut  dari warga  negara  indonesia  dan  menjadi  salah  satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. untuk  mewujudkan  sebuah  kenaikan  pendapatan negara,  pemerintah  melakukan  sebagai  upaya untuk  mengoptimalkan  penerimaan  negara  dari sektor  pajak.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan pemerintah  untuk  meningkatkan  penerimaan negara  dari  sektor  pajak  adalah  dengan melakukan  reformasi  perpajakan,  yaitu  dengan melakukan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan  perpajakan  serta  sistem administrasi  perpajakan,  agar  basis  pajak  dapat semakin  diperluas,  sehingga  potensi  penerimaan pajak  yang  tersedia  dapat  di  pungut  secara optimal  dengan  menjunjung  asas  keadilan  sosial dan  memberikan  pelayanan  prima  kepada  wajib pajak.
Sebelum  adanya  reformasi  perpajakan seluruh  kegiatan  perpajakan  dilakukan  secara manual seperti pengisian, pelaporan dan pembayaran  yang  dilakukan  langsung  pada kantor pajak. Kemudahan dalam sistem administrasi  perpajakan  modern  dapat  juga diterapkan  dalam  hal  pelayanan  administrasi perpajakan. Contoh nyata dari kemudahan sistem administrasi perpajakan yaitu:
1. Wajib  pajak  dapat  mendaftarkan  diri  secara online dengan  menggunakan e-Registration
dimanapun  berada  tampa  harus  melalui kantor pajak langsung.
2. Wajib  pajak  dapat  juga  mengisi  Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan memanfaatkan media komputer secara elektronik. dengan adanya e-SPT pengiriman data  SPT  dapat  dilakukan  di  mana  saja  dan kapan  saja  baik  di  dalam  maupun  di  luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tampa kehadiran petugas pajak.
3. Melaporkan  SPT  secara  online  melalui efiling,  dalam  penggunaan e-filing dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas.
4. Pembayaran  elektronik  melalui  e-billing yang  dapat  pula  melakukan  pembayaran melalui  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM), bank maupun kaantor post terdekat.
Menurut  Pujiani  (2012),  Sistem  pelayanan administrasi  pajak  yang  semula  manual  dinilai masih  memiliki  banyak  kelemahan  khususnya bagi  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya,  misalnya  wajib  pajak  yang memiliki  transaksi  cukup  besar  dalam  pelaporan SPT diharuskan melampirkan dokumen (hardcopy) dalam  jumlah  cukup  banyak  kepada kantor  pelayanan  pajak,  sementara  itu  proses perekaman  data  membutuhkan  waktu  yang  lama sehingga  pelaporan  SPT  menjadi  tertunda  dan bahkan  terlambat,  sehingga  dapat  menimbulkan sanksi  denda  akibat  keterlambatan  pelaporan tersebut dan kelemahan lain pada sistem manual yaitu  pada  kesalahan (human  error) dalam proses ulang perekaman data oleh fiskus.
Kelemahan  sistem  pelayanan  administrasi perpajakan  manual  mendorong  DJP  untuk membuat  inovasi  yaitu  merancang  sistem informasi  elektronik  bagi  wajib  pajak.  Inovasi tersebut  dibuat  dengan  merancang  sistem elektronik agar lebih mempermudah wajib pajak untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Sistem  elektronik  perpajakan  yang  menjadi bentuk modernisasi perppajakan tersebut diantaranya  e-SPT, e-Registration dan e-filing. Dengan  penerapan  yang  baik  dari  sistem elektronik  perpajakan tersebut  akan  menunjukan kualitas  pelayanan  administrasi  dan  pelaksanaan kewajiban  perpajakan.  Selain  itu,  modernisasi sistem perpajakan yang direncanakan secara rinci dan  menggunakan  strategi  yang  baik  akan mempengaruhi  besarnya  pendapatan  pajak  yang akan ditterima nantinya.

## 4 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 1, Bulan Maret Tahun 2019 hal 1-12
Adanya  sistem  elektronik  perlu  di  dukung semua  pihak  agar  pelayanan  wajib  pajak  dan kepatuhan wajib pajak terus mengalami peningkatan agar tercapainya administrasi perpajakan yang baik dan modern.
Hal  yang  mendorong  peneliti  tertarik melakukan  menelitian  tentang  hal  ini,  selain karena  minimnya  karya  ilmiah  yang  mengupas tentang pelayanan digital pada program SAMSAT keliling juga peneliti ingin mengetahui sejauh mana efektivitas pelayanan tersebut dalam implementasinya dan mengapa kebijakan tersebut dianggap perlu untuk dilakukan.

## Tinjauan Pustaka
a. Administrasi Publik
Definisi  Administrasi  Publik  menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong, Harbani (2011:7),  mengatakan  bahwa  Administrasi Publik  adalah  proses  dimana  Sumber  Daya dan personel Publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola ( manage )
keputusan-keputusan dalam Kebijakan  Publik. Konsep Administrasi Publik  di  Indonesia  pada  dasarnya  bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi Publik  sudah  ada  sejak  dari  dulu,  hanya  para pakar  yang  mengganti  istilah  Administrasi Publik  menjadi  Administrasi  Negara.  Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul “Public  Adminitration”  diganti  menjadi Administrasi  Negara.  Jika  ada  para  pakar yang mengatakan bahwa Administrasi Negara perlu direformasi menjadi Administrasi Publik,  maka  itu  dapat  dikatakan  kesalahan berfikir,  karena  Administrasi  Publik  sudah ada sejak dari dulu. (Pasolong, 2012:55).
Chandler  &  Plano  dalam  Pasolong (2012:55),  menjelaskan  bahwa  Administrasi Publik  merupakan  Seni  dan  Ilmu  yang ditujukan  untuk  mengatur  “ Publik  Affairs ” dan  melaksanakan  berbagai  tugas  yang ditentukan.  Administrasi  Publik  sebagai disiplin  ilmu  bertujuan  untuk  memecahkan Masalah  Publik  melalui  perbaikan-perbaikan terutama  dibidang  organisasi,  sumberdaya manusia  dan  keuangan.  Menurut  Nicholas Hendry dalam Pasolong (2012:56) mendefinisikan  “Administrasi  Publik  adalah suatu  kombinasi  yang  kompleks  antara  teori dan  praktik,  dengan  tujuan  mempromosikan pemahaman  terhadap  pemerintah  dalam hubungannya dengan masyarakat yang
diperintah,  dan  juga  mendorong  kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.
George  J.  Gordo  dalam  Inu  Kencana, (51:2015) Administrasi Publik dapat
dirumuskan  sebagai  seluruh  proses  yang  baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan  atau  pelaksanaan  hukum  dan peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  badan legislatif, eksekutif serta peradilan. Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami  hubungan  pemerintah  dengan publik  serta  meningkatkan  responbilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan  juga  melembagakan  praktik-praktik manajerial  agar  terbiasa  melaksanakan  suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.
Beberapa  definisi  Administrasi  Publik yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat  dipahami  bahwa  Administrasi  Publik adalah  kerjasama  yang  dilakukan  oleh sekelompok  orang  atau  lembaga  dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam  memenuhi  kebutuhan  publik  secara efesien dan efektif.
b. Pengertian Efektivitas
Menurut  Siagian  (2001),  efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai  kata  efek,  pengaruh,  akibat  atau membawa hasil.jadi efektivitas adalah keaktifan,  daya  guna,  addanya  kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan  tugas  dengan  sasaran  yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukan pada  taraf  tercapainya  hasil,  sering  atau senantiasa    dikaitkan  dengan  pengertian efisien, mekipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya,efektivitas menekankan pada hasil  yang  di  capai,  sedangkan  efisiensi  lebih melihat  pada  bagaimana  cara  mencapai  hasil yang  dicapai  itu  dengan  membandingkan antara input dan outputnya.
Menurut  Sondang  (dalam  Othenk, 2008), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya,  sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah tertentu  yang  secara  sadar  di  tetapkan sebelumnya  untuk  menghasilkan  sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai  tidaknya  sasaran  yang  telah  di tetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati  sasaran,  berarti  makin  tinggi
efektivitasnya, ejalan dengan pendapat tersebut,  Abdurahmat  dalam  Othenk  (2008), efektivitas  adalah  pemanfaatan  sumber  daya, sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah  tertentu yang  sevara  sadar  di  tetapkan  sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada  waktunya.  Dapat  di  simpulkan  bahwa efektivitas  berkaitan  dengan  terlaksananya semua  tugas  pokok,  tercapainya  tujuan, ketepatan  waktu,  dan  partisipasi  aktif  dari anggota  serta  merupakan  keterkaitan  antara tujuan  dan  hasil  yang  dinyatakan,  dan menuunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.
Aspek-aspek  efektivitas  berdasarkan pendapat  Muasaroh,  (2010),  efektivitas  dapat di  jelaskan  bahwa  efetivitas  suatu  program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:
1) Aspek  tugas  atau  fungsi,  yaitu  lembaga dikatakan  efektivitas  jika  melaksanakan tugas  atau  fungsinya,  begitu  juga  suatu program  pembelajaran  akan  efektif  jika tugas  dan  fungsinya  dapat  dilaksanakan dengan  baik  dan  peserta  didik  belajar dengan baik.
2) Aspes rencana  atau program, yang dimaksud  dengan  rencana  atau  program disini  adalah  rencana  pembelajarab  yang terprogram,jika  seluruh  rencana  dapat dilaksanakan  maka  rencana  atau  progran dikatakan afektif.
3) Aspek  ketentuan  dan  peraturan,  efektivitas suatu  program  juga  dapat  dilihat  dari berfungsi  atau  tidaknya  aturan  yang  telah dibuat dalam rangka
menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini  mencakup  aturan-aturan  baik  yang berhubungan  dengan  guru  maupun  yang berhubungan  dengan  peserta  didik,  jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan  atau  aturan  telah  berlaku  secara efektif.
4) Aspek  tujuan  atau  kondisi  ideal,  suatu program  dikatakan  efektif  dari  sudut  hasil jika  tujuan  atau  kondisi  ideal  program tersebut  dapat  dicapai.  Penilaian  aspek  ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.
Ada  beberapa  kriteria  yang  dapat digunakan  untuk  mengukur  efektivitas  kerja suatu  organisasi  yang  memberikan  pelayanan yaitu :

## 1) Waktu
Cepat  tidaknya  satuan  kerja  dalam suatu  organisasi  memberikan  pelayanan kepada pelanggannya jelas merupakan suatu kriteria.  Hanya  saja  penggunaan  ukuran tentang  cepat  tidaknya  pelayanan  itu diberikan  berbeda  dari  satu  orang  ke  orang lain.  Artinya,  seorang  mungkin  saja  merasa ditunjau  dari  segi  waktu,  pelayanan  yang  di terimanya  sudah  memuaskan,  sedangkan bagi  orang  lain  waktu  yang  sama  mungkin masih  dirasakan  terlalu  lama.  Terlepas  dari penilaian  subjektif,  yang  jelas  ialah  bahwa faktor  waktu  dapat  di  jadikan  sebagai  salah satu  ukuran  efektivitas  dan  efesiensi  kerja organisasi.
2) Kecermatan
Kecermatan dapat di jadikan ukuran.
Dalam  hal  ini  yang  di  maksud  ialah misalnya jika menurut pengalaman pelanggan  yang  di  terimanya  kurang  dari yang  seharusnya,  maka  ia  akan  cenderung memberikan  nilai  yang  tidak  terlalu  tinggi terhadap afesiensi dan efektivitas kerjaq dari pihak  yang  bertanggung  jawab  memberikan pelayanan  kepadanya  meskipun  di  berikan dalam waktu singkat.
3) Gaya pemberian layanan.
Gaya  pemberian  layanan  merupakan salah  satu  ukuran  lain  yang  bdapat  dan biasanya digunakan dalam mengukur efesiensi dan efektivitas kerja suatu organisasi.  Yang  di  maksud  dengan  gaya disini  adalah  cara  dan  kebiasaan  para wartawan dalam suatu organisasi memberikan  jasa  kepada  pelanggannya. Tidak  mustahil  bahwa  seorang  pendatang baru  disuatu  tempat  menerima  pelayanan oleh suatu organisasi tertentu merasa bahwa gaya pelayanan dari pihak yang memberikan pelayanan  tidak  sesuai  dengan  seleranya. Perasaan  tidak  sesuai  itu  merupakan  hal yang subjektif sifatnya.
c. Pelayanan Publik
Menurut  Irsan  (2012)  pelayanan  publik dapat  diartikan  sebagai  pemberian  pelayanan (melayani)  orang  atau  masyarakat  yang mempunyai  kepentingan  pada  organisasi  itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan  terdahulu  bahwa  pemerintah pada  hakekatnya  adalah  pelayanan  kepada masyarakat.  Karenanya  birokrasi  publik berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk

## 6 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 1, Bulan Maret Tahun 2019 hal 1-12
memberikan layanan yang baik dan profesional.
Menurut  Moenir  (2001),  pelayanan publik  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  sekelompok  orang  dengan landasan  faktor  material  melalui  sistem, prosedur  dan  mmetode  tertentu  dalam  usaha memenuhi  kepentingan  orang  lain  sesuai dengan  haknya.  Tujuan  pelayanan  publik adalah  mempersiapkan  pelayanan  publik tersebut  yang  dikehendaki  atau  dibutuhkan oleh  publik,  dan  bagaimana  menyatakan dengan  tepat  kepada  publik  mengenai pilihannya  dan  cara  mengaksesnya  yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.
Selanjutnya  menurut  Moenir  (2001), pelayanan  publik  harus  mengandung  unsur- unsur dasar sebagai berikut:
1. Hak  dan  kewajiban  bagi  pemberi  maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan  dan  kemampuan  masyarakat untuk  membayar  berdasarkan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  dengan tetap  berpegang  teguh  pada  efisiensi  dan efektivitas.
3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus  diupayakan  agar  dapat  memberi keamanan,  kenyamanan,  kepastian  hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  terpaksa harus  mahal,  maka  instansi  pemerintah yang  bersangkutan  berkewajiban  memberi peluang  kepada  masyarakat  untuk  ikut menyelenggarakan.
Berkaitan  dengan  layanan  publik  yang profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat,  menurut  thoha  Widodo  (2001), dalam  Tesis  Irsan,  (2012).pelayanan  publik yang  profesional  artinya  pelayanan  publik yang  dicirikan  oleh  adanya  akuntabilitas  dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah), dengan ciri sebagai berikut:
1) Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian  apa  yang  menjadi  tujuan  dan sasaran.
2) Sederhana,mengandung  arti  prosedur/tata cara  pelayanan  diselenggarakan  secara mudah,  cepat,  tepat,  tidak  berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksannakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
3) Kejelasan  dan  kepastian  (transparan) mengandung  akan  arti  adanya  kejelasan dan kepastian mengenai:
a) prosedur/tata cara pelayanan.
b) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif.
c) Unit  kerja  dan  atau  pejabat  yang berwenang  dan  bertanggung  jawab dalam memberikan pelayanan.
d) Rincian  biaya/tarif  pelayanan  dan  tata cara pembayarannya,
e) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
4) keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata  cara  persyaratan  satuan kata/pejabat  penanggung  jawap  pemberi pelayanan,  waktu  penyelesaian,  rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan  12  dengan  proses  pelayanan wajib  diinformasikan  secara  terbuka  agar mudah  diketahui  dan  dipahami  oleh masyarakat,  baik  diminta  maupun  tidak diminta.
5) Efisiensi mengandung arti:
a) Persyaratan  pelayanan  hanya  dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian  sasaran  pelayanan  dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara  persyaratan  dengan  produk pelayanan yang berkaitan.
b) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan  persyaratan,  dalam  hal proses  pelayanan  masyarakat  yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan  persyaratan  dari  satuan kerja/instansi  pemerintah  lain  yang terkait.
6) Ketepatan, waktu, kriteria ini mengandung arti  pelaksanan  pelayanan  masyarakat dapat  di  selesaikan  dalam  kurun  waktu yang telah ditentukan.
7) Responsif,  lebih  mengarah  pada  daya tanggap  dan  cepat  menanggapi  apa  yang menjadi  masalah,  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat yang dilayani.
8) Adaptif, cepat menyelesaikan terhadap apa yang  terjadi  tuntutan,  keinginan  dan aspirasi  masyarakat  yang  dilayani  yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.
d. Digital
Digital  berasal  dari  kata digitus ,  dalam bahasa  yunani  berarti  jari  jemari.  Apabila dihitung  jari  jemari  orang  dewasa,  maka
berjumlah sepuluh (10). Nilai sepuluh tersebut terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0, oleh karena itu  digital  merupakan  penggambaran  dari suatu  keadaan  bilangan  yang  terdiri  dari angka  1  dan    0  atau on dan off (bilangan biner). Semua sistem komputer menggunakan sistem  digital  sebagai  basis  datanya  dapat disebut juga dengan istilah binary digit (BIT). ( https://id.m.wikipedia.org/wiki/digital )
Menurut  Flew  (2002),  faktor  yang menjadi  penggerak  utama  terjadinya  revolusi ini  adalah  ditemukan  dan  dikembangkannya teknologi  digital.  Inti  dari  teknologi  digital adalah  proses  pengubahan  segala  bentuk informasi  (teks,  suara,  dan  gambar)  diencode kedalam kode yang berisi digit 0 dan 1.
Menyebutkan  karakteristik  informasi dalam format digital sebagai berikut:
1) Manipulabe: informasi  digital  mudah  di ubah  dan  disesuaikan  (diadaptasikan) disemua  tahap  penciptaan,  penyimpanan, penyebaran, dan penggunaanya.
2) Networkable: informasi digital bisa digunakan bersama oleh banyak pengguna secara  simultan,  tampa  dibatasi  oleh jarak.
3) Dense:informasi  digital  dalam  jumlah yang sangat besar bisa disimpan di dalam media yang sangat kecil secara fisik.
4) Compressible:  informasi  digital  bisa dikompresi uuntuk menghemat tempat dan waktu,  dan  kemudian  dikompresi  kembali ketika siap untuk digunakan.
5) Impartial: informasi digital yang disebarkan  melalui  suatu  jaringan  tidak bisa dibeda-bedakan berdasarkann bentuk yang  diwakilinya,  siapa  pe milik  atau penciptanya,  dan  bagaimana  informasi  itu digunakan  di  dalam  dunia  digital,  semua informasi itu hanyalah merupakan kombinasi angka 0 dan 1.
Menurut  Negroponte  (1995),  industri yang  pertama  kali  menggunakan  teknologi digital  adalah  industri  permainan  komputer ( computer games ). Kesuksesan industri games ini menarik perhatian industri media tradisional (cetak dan elektronik) untuk mulai mengembangkan  isi  dan  distribusi  dalam format  digital.  Di  sisi  lain,  muncul  tuntutan- tuntutan  baru  terhadap  industri  media  dari pihak  khalayak,  yang  menghendaki  informasi yang  semakin  spesifik  (sesuai  kebutuhan) dalam isinya dan luwes dalam cara dan waktu untuk mengaksesnya. Beberapa CEO
perusahaan telekomunikasi menggunakan istilah  “Anithing,  Anitime,  Sri  Hastjaro  – dunia  digital  dan  dunia  penyiaran  37 anywhere”  untuk  menggambarkan  tuntutan konsumen ini.
Menurut Flew (2002), ada 3 faktor yang menjadi pendorong bagi organisasi-organisasi media  tradisional  untuk  mengembangkan media digital:
1) Penghematan  biaya  untuk  menyimpan  dan mendistribusikan data dan informasi.
2) Pemberian  nilai  tambah  (kualitas  dan kuantitas) pada isi media tradisional.
3) Kemungkinan  untuk  bergeser  dari  sistem distribusi  massal  kepada  sistem  distribusi yang  semakin  berfokus  kepada  kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai individu.

## e. Sistem Administrasi Manunggal Satu  Atap (SAMSAT) Keliling
SAMSAT  keliling  adalah  layanan pengesahan  STNK  setiap  tahun,  pembayaran PKB  dan  SWDKLLJ  didalam  kendaraan dengan  metode  jemput  bola  yaitu  dengan mendatangi  pemilik  kendaraan/wajib  pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat induk. Tujuan  samsat  keliling  adalah  meningkatkan mutu  pelayanan  publik,  khususnya  pelayanan pembayaran PKB.
1) Manfaat pelayanan Samsat keliling
a) Memberikan kemudahan kepada masyarakat (wajib pajak) dalam pengurusan  pengesahan  STNK  setiap tahun, pembayarab PKB dan SWDKLLJ.
b) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat  atau  wajib  pajak  yang berdomisili  jauh  dari  samsat  induk sehingga  dapat  mengurangi  biaya transportasi.
2) Persyaratan pelayanan SAMSAT keliling
a) Identitas pemilik yang sah.
b) STNK asli.
c) Bukti  pelunasan  PKB  dan  SWDKLLJ (SKPD telah divalidasi) tahun terakhir.

## Metode Penelitian
Sebagai  aktifitas  ilmiah  adalah  segala sesuatu  yang  bersifat  keilmuan,  di  dasarkan pada ilmu pengetahuan, atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Segala sesuatu yang dibuat berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan  dapat  disebut  bersifat  ilmiah

## 8 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 1, Bulan Maret Tahun 2019 hal 1-12
seperti metode ilmiah, penelitian ilmiah, karya tulis ilmiah dan sebagainya. Dengan demikian penelitian  dalam  tulisan  ini  menggunakan metode  ilmiah  dalam  mengungkap  masalah yang  ditulis  dengan  pendekatan  metode penelitian  kualitatif  deskriptif.  (Moleong, 2011:6).
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  kantor bersama  SAMSAT  kota  Mataram  dan penelitian  ini  akan  dilakukan  pada  bulan Junuari  2019  sampai  selesai.  Sumber  data dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang merupakan  data  yang  diperoleh  dari  hasil pengamatan  langsung  (observasi)  dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini Masyarakat punia  kota  Mataram  yang  menggunakan aplikasi gojek.
Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini  maka digunakan pengumpulan data sebagai berikut : 1. Penelitian Lapangan ( Field Research )
a. Pengamatan ( Observasi )
b. Wawancara (Interview)
Teknik  analisa  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data kualitatif,  mengikuti  konsep  yang  diberikan Miles  dan  Huberman.  Miles  dan  Huberman dan  Saldana  (2014),  mengemukakan  bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung secara  terus  menerus  pada  setiap  tahapan penelitian  sehingga  sampai  tuntas,  dan datanya  sampai  jenuh.  Aktivitas  dalam analisis  data,  yaitu data  reduction,  data display,  data  reduction,  dan  conclusion drawing/verification.
Hasil dan Pembahasan
a. Efektivitas pelayanan digital program sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Keliling  kota Mataram
Hasil penelitian mengungkapkan Efektivitas  adalah  tingkat  pencapaian  hasil program  dengan  target  yang  ditetapkan. Efektivitas  dalam  Samsat  pemerintah  daerah dapat  diartikan  kegiatan  tepat  pada  waktunya dan  di  dalam  batasa  anggaran/target  yang tersedia,  dapat  berarti  juga  mencapai  suatu tujuan  dan  sasaran  seperti  apa  yang  telah direncanakan.  Namun  demikian,  walaupun ada  yang  dilaksanakan  menyimpang  dari rencana  semula,  tetapi  mempunyai  dampak yang menguntungkan pada kelompok
penerima  sasaran,  manfaat  maka  dapat dikatakan efektif.
Pihak  yang  paling  berperan  dalam capaian target pajak kendaraan bermotor ialah pelayanan  SAMSAT  keliling  wajib  pajak. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  dapat diketahui  bahwa  banyak dari  kalangan masyarakat  mendukung  adanya  SAMSAT keliling karena dianggap efektif baik dari segi waktu  maupun  dari  jarak  lokasi.  Walaupun masih ada masyarakat yang belum mengetahui  secara  jelas  jadwal  SAMSAT keliling  di  kota  Mataram.  Disisi  lain,  adanya pelayanan  dari  SAMSAT  keliling  lebih menguntungkan  bagi  pihak  yang  bekerja  di pagi hari, realitanya sebagian besar penduduk  di  kota  Mataram  banyak  yang bekerja di pagi hari.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik  masih  dihadapkan  pada  kondisi  yang belum sesuai antara penyelenggaran pelayanan  saat  ini  dengan  kebutuhan  dan perubahan  di  berbagai  bidang  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. Sejalan  dengan  persepktif  tujuan  negara, telah  ditertibkan  UU  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik.  Dalam  UU tersebut  disebutkan  bahwa  setiap  institusi penyelenggaraan negara sebagai penyelenggara  pelayanan  publik.  SAMSAT selaku  salah  satu  institusi  penyelenggara negara  berkewajiban  untuk  berkontribusi aktif dalam penyelenggaran pelayanan publik yang  prima  kepada  masyarakat.  Kontribusi tersebut dimimplementasikan melalui pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  sebagai diamanatkan  dalam  PERPRES  dan  Undang- Undang. Salah satu isntansi pemerintah yang mempunyai  tugas  dalam  pelayanan  publik ialah  instansi  pemerintah  dalam  pelayanan pajak  kendaraanm  bermotor,  pemerintah telah  membentuk  kantor  SAMSAT.  Sistem administrasi  Samsat  yang  dibentuk  untuk memperlancar  dan  mempercepat  pelayanan kepentingan  masyarakat  yang  kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. SAMSAT merupakan organisasi publik yang memberikan  pelayanan  dalam  hal  pajak kendaraan  bermotor  dan  pajak  bea  balik nama  kendaraan  bermotor.  Pelayanan  prima pada  Samsat  diatur  pada  pasal  2  Perpres Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap
kendaraan  bermotor  yang  menyebutkan
bahwa  pelayanan  prima  pada  Samsat memiliki  ciri-ciri  layanan  yang  terintegrasi dan  terkoordinasi  secara  cepat,  tepat, transparan, akuntabel dan informatif.
Efektivitas  pelayanan  digital  program SAMSAT  keliling  di  kota  Mataram  sejauh  ini pelayanan  yang  dilakukan  oleh  SAMSAT keliling  sudah  berjalan  efektif  hal  ini dibuktikan  dari  jumlah  orang  yang  sudah membayar  PKB  di  tahun  2017,  SAMSAT keliling  1  yang  beroperasi  di  taman sangkareang  dan  kantor  kelurahan  mayure, jumlah yang sudah membayar PKB sebanyak 7.507  kendaraan  dan  jumlah  uang  sebanyak RP.  3.542.442.111.  sedangkan  SAMSAT keliling  2  yang  beroperasi  di  kanntor kelurahan  cakra  dan  perempatan  gebang, jumlah  yang  sudah  mebayar  PKB  sebayak 2.382  kendaraan  dan  jumlah  uang  sebanyak RP.  1.236.041.341.  yang  terakhir  SAMSAT keliling 3 yang beroperasi di pasar sindu dan bundaran  udayana,  jumlah  yang  sudah membayar  PKB  sebanyak  2.538  kendaraan dan  jumlah  uang  sebanyak  RP.  913.443.402. dan  yang  membayar  PKB  di  tahun  2018, SAMSAT keliling 1 yang beroperasi di taman sangkareang  dan  kantor  kelurahan  mayure, jumlah yang sudah membayar PKB sebanyak 10.522 kendaraan dan jumlah uang sebanyak RP. 6.627.326.321.
SAMSAT keliling ke- 2 yang beroperasi di  kanntor  kelurahan  cakra  dan  perempatan gebang,  jumlah  yang  sudah  mebayar  PKB sebayak  6.603  kendaraan  dan  jumlah  uang sebanyak  RP.  3.708.124.026.  yang  terakhir SAMSAT  keliling  3  yang  beroperasi  di  pasar sindu  dan  bundaran  udayana,  jumlah  yang sudah  membayar  PKB  sebanyak  3.617 kendaraan  dan  jumlah  uang  sebanyak  RP. 2.740.330.200.  dilihat  dari  peningkatan jumlah orang yang telah membayar PKB dari tahun  2017-2018,  sesuai  dengan  skala  penilai yang  di  buat  maka  bisa  disimpulkan  bahwa efektivitas  pelayanan  digital  pada  program SAMSAT  keliling    di  kota  mataram  sudah efektif.
Terkait  efektivitas  program  ini,  adapun faktor  yang  mendukung  program  pelayanan digital SAMSAT keliling di kota mataram ini telah  memadai  hal  ini  dapat  dilihat  dari perangkat (komputer dll), mobil dan sumberdaya  manusia.  Dalam    satu  mobil SAMSAT keliling  yang bertugas ada 3 orang (2  orang  pegawai,  1  orang  polisi).  Biasanya
polisi  bertugas  di  pagi  hari  dan  pegawai bertugas  dari  pagi  sampai  sore.  Sedangkan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program  pelayanan  SAMSAT  keliling  ini adalah  jaringan  yang  eror  sehingga  dengan erornya  jaringan  maka  pelayanan  tidak  bisa dilakukan  karena  harus  terhubung  dengan jaringan  internet  baru  bisa  melakukan pelayanan  seperti  mengecek  berapa  total pembayaran PKB, kurangnya koordinasi pada saat  melaksanakan  tugas,  masyarakat  yang tidak mau repot dalam mengurus pembayaran PKB  sehingga  banyak  masyarakat  yang masih  menggunakan  jasa  calo,  Keberadaan calo menjadi faktor penghambat bagi terciptanya  pelayanan  yang  bersih  dan  sesuai prosedur pelayanan yang diterapkan.
b. Faktor Pendukung Pendukung Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal (SAMSAT) keliling di Kota Mataram
a) Sumberdaya Manusia Pegawai
Sumber daya manusia merupakan faktor penting  dalam  menunjang  kelancaran  proses kerja  organisasi  seperti  pada  SAMSAT keliling  Kota Mataram .  Oleh  karean  itu diperlukan upaya-upaya memingkatkan kualitas sumber daya manusia agar manajemen SAMSAT keliling  Kota  Mataram dapat  menyediakan  dan  mengelola  Sumber Daya  Manusia  dengan  baik.  SDM  yang ttersedia  harus  mempunyai  kompetensi  yang memadai  untuk  menunjuang  pelaksanaan tugas  dan  berpegang  teguh  pada  aturan  yang berlaku.  Untuk  mewujudkan  sumber  daya manusia  yang  profesional  maka  diperlukan upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan, kursus atau study banding. Manajemen SAMSAT Keliling Kota Mataram harus  secara  kontinu  mampu  menyediakan SDM yang profesional.
Dalam  hal  kualitas  Sumber  Daya Manusia  pada  SAMSAT  Keliling  Kota Mataram kondisi yang diharapkan tidak hanya kecerdasan  intelegensia  ( intelegent  quotient) saja,  tetapi  juga  oleh  faktor  kecerdasan emosional (emotional). Kedua  hal  tersebut sangat  diperlukan  dalam  individu  manusia karena  mampu  meningkatkan    kinerja (performance) seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan.
Kecerdasan
intelegensia dapat diperoleh melalui pembelajaran  secara  formal  maupun  informal seperti  pendidikan  umum,  kursus  kejuruan serta  pendidikan  dan  latihan.  Kecerdasan

## 10 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 1, Bulan Maret Tahun 2019 hal 1-12
emosional  berkaitan  dengan  sikap,  mental, dan perilaku. SAMSAT keliling kota Mataram  selaku  institusi  yang  berhubungan langsung  dengan  masyarakat  memerlukan sumber  daya  manusia  yang  menyeimbangkan kemampuan  emosional  dan  kemampuan intelegensia tersebut.
Upaya-upaya dalam meningkatkan sumber  daya  manusia  di  internal  SAMSAT keliling kota Mataram, yang pernah dan terus diupayakan  adalah  berbagi  pengalaman  yang dilakukan  oleh  senior  kepada  anggota  yang lain,  baik  dalam  pelaksanaan  program  secara umum  maupun mengoperasikan kendaraan.
b) Sarana  dan  Prasarana  Samsat  Keliling Kota Mataram
Salah  satu  faktor  komponen  terjadinya proses pelayanan adalah sarana dan prasarana. Keberadaan  sarana  dan  prasarana  dalam menyediakan fasilitas pokok maupun penunjang proses pelayanan merupakan dasar bagi  pelanggan  merasakan  kepuasaan,  karena saranan  dan  prasarana  terlihat  dan  dapat dirasakan  terlebih  dahulu  sebelum  proses pelayanan terjadi.
Samsat  keliling  sudah  memiliki  sarana prasarana  yang  lengkap  sehingga  pada  saat pembayaran dilakukan sudah langsung menerima kwitansi pelunasan pajak kendaraan.  Waktu  yang  di  butuhkan  tidak sampai lima menit untuk satu kali pelayanan.
c. Faktor Penghambat Pelayanan Samsat Keliling
Pajak  kendaraan  bermotor  merupakan salah  satu  pajak  daerah  yang  berpotensi menambah  jumlah  penerimaan  pajak  daerah. Pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  dapat dilakukan  dengan  berbagai  macam  cara    dan pelayanan.  Salah  satu  caranya  yakni  dengan adanya  pelayanan  SAMSAT  keliling  yang mudah ditemui di beberapa lokasi startegis.
Ada  beberapa  serta  hambatan  yang dialami  oleh  SAMSAT  kota  Mataram kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang program  SAMSAT,  walaupun  sudah  ada upaya  untuk  memberikan  informasi  kepada masyakat
lewat sosialisasi
yang berkesinambungan. Informasi
tentang SAMSAT  seyogyanya  dapat  pula  diketahui oleh  masyarakat  lewat  media  sosial,  namun sejauh  ini  informasi  tersebut  belum  banyak yang mengetahuinya. Selain itu, yang menjadi keluhan  warga  masyarakat  adalah  proses
pengadaan  STNK  yang  kadang  berbelit-belit, yang  seharus  dengan  SAMSAT  keliling dimudahkan urusannya dan tidak perlu datang langsung  ke  kantor  SAMSAT.  Selain  itu kadang  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan antara  beberapa  pihak  dalam  melakukan pelayanan kepada masyarakat tentang pengadaan STNK. Bahkan di kantor SAMSAT  masih  ada  pengadaan  yang menggunakan  jasa  calo  untuk  mempercepat proses  yang ada. Walaupun ada upaya bahwa masyarakat  tidak  lagi  menggunakan  jasa calo dalam  pengadaan  STNK,  namun  demikian yang penulis lihat ketika melakukan penelitian ini. Hal ini seharusnya tidak perlu ada, karena birokrasi  harus  menjujung  tinggi  transparansi dan efisiensi pelayanan.
Bagi masyarakat yang ingin melaksanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) atau perpanjangan STNK tahunan, telah hadir SAMSAT keliling. SAMSAT keliling merupakan  salah  satu  upaya  jembut  bola  ke lokasi-lokasi  yang  telah  ditentukan.  Melalui layanan  tersebut  masyarakat  tidak  perlu datang ke kantor SAMSAT, melainkan hanya perlu  mendatangi  mobil  SAMSAT  keliling yang berada disejumlah lokasi dengan jadwal.
Persayaratan tidak terlalu sulit, masyarakat  cukup  membawa  STNK  asli  dan KTP asli yang berlaku untuk keterangan lebih lanjut masyarakat bisa langsung menmghubungi call center Bappenda NTB di nomor:  1500186  atau  langsung  datang menemui  petugas  di  lokasi.  Namun  yang menjadi  faktor  pengambat  dalam  proses pelayanan  yang  dilakukan  oleh  SAMSAT keliling yakni masih ada sebagian masyarakat yang  tidak  mengetahui  jadwal  SAMSAT keliling melakukan pelayanan kepada masyarakat.  Sehingga  sebagian  masyakat masih  saja  datang  untuk  melakukan  proses pembayaran  pajak  kendaraan  di  kantor SAMSAT.  Selain  itu,  di  tempat  SAMSAT keliling  tidak  tersedia  kursi  sebagai  tempat duduk  masyarakat  yang  melakukan  antrian ketika  proses  menunggu  pelayanan  dari SAMSAT keliling di kota Mataram.
Hambatan  lain  yang  terkadang  muncul adalah masalah jaringan yang cukup menghambat  proses  pelayanan  ditambah  lagi kurangnya  petugas  di  SAMSAT  keliling memiliki  latar  belakang  keilmuan  tentang  IT. Sehingga ketika jaringan bermasalah biasanya akan  membutuhkan  waktu  yang  sedikit  lama
untuk memperbaikinya. Sehingga dapat mengganggu  pelayanan  SAMSAT  keliling untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

## Simpulan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari penelitian  ini  dan  hasil  analisis  yang  telah dilakukan  oleh  peneliti  maka  dengan  hal  ini penulis bisa menyimpulkan bahwa :
a) Efektivitas  pelayanan  digital  program SAMSAT keliling di kota Mataram sejauh ini  pelayanan  yang  dilakukan  oleh SAMSAT  keliling  sudah  berjalan  efektif hal ini dibuktikan dari jumlah orang yang sudah  membayar  PKB  di  tahun  2017, SAMSAT  keliling  1  yang  beroperasi  di taman  sangkareang  dan  kantor  kelurahan mayure,  jumlah  yang  sudah  membayar PKB  sebanyak  7.507  kendaraan  dan jumlah uang sebanyak RP. 3.542.442.111. sedangkan  SAMSAT  keliling  2  yang beroperasi  di  kantor  kelurahan  cakra  dan perempatan  gebang,  jumlah  yang  sudah mebayar  PKB  sebayak  2.382  kendaraan dan jumlah uang sebanyak RP. 1.236.041.341.  yang  terakhir  SAMSAT keliling  3  yang  beroperasi  di  pasar  sindu dan  bundaran  udayana,  jumlah  yang sudah  membayar  PKB  sebanyak  2.538 kendaraan dan jumlah uang sebanyak RP. 913.443.402. dan yang membayar PKB di tahun  2018,  SAMSAT  keliling  1  yang beroperasi  di  taman  sangkareang  dan kantor  kelurahan  mayure,  jumlah  yang sudah  membayar  PKB  sebanyak  10.522 kendaraan dan jumlah uang sebanyak RP. 6.627.326.321. sedangkan SAMSAT keliling  2  yang  beroperasi  di  kanntor kelurahan  cakra  dan  perempatan  gebang, jumlah yang sudah mebayar PKB sebayak 6.603  kendaraan  dan  jumlah  uang sebanyak RP. 3.708.124.026. yang terakhir  SAMSAT  keliling  3  yang beroperasi  di  pasar  sindu  dan  bundaran udayana,  jumlah  yang  sudah  membayar PKB  sebanyak  3.617  kendaraan  dan jumlah uang sebanyak RP. 2.740.330.200. dilihat  dari  peningkatan  jumlah  orang yang  telah  membayar  PKB  dari  tahun 2017-2018,  sesuai  dengan  skala  penilai yang  di  buat  maka  bisa  disimpulkan bahwa  efektivitas  pelayanan  digital  pada
program  SAMSAT  keliling    di  kota mataram sudah efektif.
b) Terkait  efektivitas  program  ini,  adapun faktor yang mendukung program pelayanan  digital  SAMSAT  keliling  di kota  mataram  ini  telah  memadai  hal  ini dapat  dilihat  dari  perangkat  (komputer dll),  mobil  dan  sumberdaya  manusia. Dalam    satu  mobil  SAMSAT  keliling yang  bertugas  ada  3  orang  (2  orang pegawai,  1  orang  polisi).  Biasanya  polisi bertugas  di  pagi  hari  dan  pegawai bertugas dari pagi sampai sore. Sedangkan  yang  menjadi  penghambat dalam  pelaksanaan  program  pelayanan SAMSAT  keliling  ini  adalah  jaringan yang  eror  sehingga  dengan  erornya jaringan  maka  pelayanan  tidak  bisa dilakukan karena harus terhubung dengan jaringan  internet  baru  bisa  melakukan pelayanan  seperti  mengecek  berapa  total pembayaran  PKB,  kurangnya  koordinasi pada saat melaksanakan tugas, masyarakat yang  tidak  mau  repot  dalam  mengurus pembayaran PKB sehingga banyak masyarakat  yang    masih  menggunakan jasa calo, Keberadaan calo menjadi faktor penghambat  bagi  terciptanya  pelayanan yang bersih dan sesuai prosedur pelayanan yang diterapkan.

## Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpian di  atas  maka  dapat  diberikan  rekomendasi terkait  efektivitas  pelayanan  digital  program SAMSAT keliling di kota Mataram:
a. Dalam  rangka  menciptakan  pelayanan  yang profesional  dan  memuaskan  wajib  pajak SAMSAT  kota  Mataram  perlu  melakukan rapat koordinasi rutin/berkala agar juga dapat dilakukan  evaluasi  secara  berkala  guna melakukan perbaikan pelayanan yang diberikan dari waktu ke waktu.
b. Untuk  menciptakan  pelayanan  pembayaran pajak  kendaraan  bermotor  yang  transparan dan  bersih  SAMSAT  kota  Mataram  harus membubarkan  jasa  calo  yang  tersebar  di lingkungan kantor SAMSAT kota Mataram.
c. Meningkatkan  sarana  dan  prasarana  seperti memperluas tempat parkir, pengadaan komputer  sebagai  akses  informasi  bagi  wajib pajak yang berguna mengetahui jumlah pajak kendaraan  bermotor  yang  harus  dibayar sehingga  pelayanan  menjadi  lebih  efisien.

## 12 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 1, Bulan Maret Tahun 2019 hal 1-12
Dengan  meningkatkan  sarana  dan  prasarana sebagai  sumber  daya  diharapkan  dapat mewujudkan  kepuasan  wajib  pajak  dan  lebih meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
d. Meningkatkan  sumber  daya  manusia  di internal  kantor  SAMSAT  itu  sendiri  agar tercapainya  pelayanan  yang  sangat  efektif, kantor SAMSAT kota Mataram  perlu mengadakan  pelatihan  atau  seminar  guna meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia tersebut.

## Daftar Pustaka
[1] Fatimah  Siti.  2010. “Pengaruh  Pembayaran Secara  Online  Terhadap  Penerimaan  Pajak Kendaraan  Bermotor  Pada  Dinas  Pendapatan dan  Pemberdayaan  Aset  Daerah  UP3AD  Kota Surakarta  Beserta  Unit  Pelayanan  Sistem Administrasi  Manunggal  Di  Bawah  Satu  Atap (SAMSAT)” .
[2] Flew.
2002. New Media: an Introduction .Oxford  University  press. Mel Bourne.
[3] Inu Kencana Syafel dkk. 1999. Ilmu
Administrasi Publik . Jakarta: PT. Rineka Cipta. [4] Irsan.  2012. “Kualitas  Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Simpur di Bandar Lampung”. Tesis. Universitas Lampung. Bandar Lampung. [5] Irsyad Isyharullah. 2014. “Evaluasi  Atas
Penerapan  Sistem  Online Pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Purwokerto” .
[6] Moenir. 2001. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara.
[7] Muasaroh.  2010 .  Aspek-aspek  Efektivitas  Studi Tentang  Efektivitas  Pelaksanaan  Program
Pelaksanaan PNPM-MP .
Universitas Brawijaya Malang.
[8] Mulyawan  Ali,  &  Novia  Dini.  2016. “Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Online  Berbasis  WEB  (Studi  Kasus  di  Samsat Soreang Kabupaten Bandung)” .
[9] Masruri.  2014. “Analisis  Efektivitas  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri Perkotaan (PNPM) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Tahun
2010)”.
[10] Negroponte.  1995. Being  Digital .  Rydalmere: Hodder & Stoughton.
[11] Pandiangan. 2007. Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan PerpajakanBerdasarkan UU Terbaru . Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
[12] Pujiani.  2012.  Analisis  Efektivitas  Penggunaan e-System Terhadap Penerimaan   Pajak  di  KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
[13] Siagian.  2001. Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
[14] Sugiono, 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.Catatan  ke 19. Bandung:  Alfabeta  Gulo.  2002.  Metode Penelitian. Jakarta: PT.Grasindo.
[15] Widodo.  2002. Bioteknologi  Fermentasi  Susu . Malang: Pusat Pengembangan
Bioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang. [16] Wijayantri Citra. 2010. “Evaluasi Atas Penerapan  Sistem  Online  Payment  Point  Pos (SOPPOS)  Dalam  Kaitannya  Dengan  Efisiensi Kegiatan  Operasional  Pada  PT  Pos  Indonesia (PERSERO)” .
[17] Wulandari  Ika.  2012. “Analisis  Implementasi Samsat  Online  Tiga  Provinsi  Pada  Samsat Jakarta Selatan” .

## Artikel/Modul/Diktat
[1] Bungkaes. 2013. Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud . Journal “Acta Diurna”.di unduhmelalui https://ejournal.unsrat.ac.id (11/21/18).
[2] Othenk, Sondang, Landasan Teori Efektivitas Menurut Para Ahli,
http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/penge rtian-efektivitas-dan-landasa-n.html>. Universitas Islam Negeri Alaudin. Dipublikasikan di http;//resposilori.uin- alauddin.ac.id/3049/(23 februari 2018) Dwijoko,A. & Sterya, H. (2017). Motorcyclesas Public Transport Service Based on Smart Phone Android Applications. MATEC Web of Copferences 138. DOI : 10_1051/matecconf/20171380700. Diunduh melalu https://Scholar.google.com (10 juni
2018)