PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah, 8 (1) (2023): 148-154 DOI: 10.24114/ph.v8i1.44639
PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph

## SOEDIRMAN-OERIP: DWITUNGGAL PIMPINAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 1945-1948
Lucky Rohadi Nurohman 1 , Ismi Novianti 2
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta 1 , Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2 luckyrohadi@gmail.com 1 , isminoviantii@gmail.com 2
Accepted: 26 Januari 2023             Published: 28 Januari 2023

## Abstract
This study aims to examine the concept of Dwitunggal which in terminology is defined as a very close and strong pair between two figures, in this case, Soedirman and Oerip Soemohardjo as the first supreme leaders  of  the  Indonesian  National  Armed  Forces  in  1945-1948.  The  research  method  used  in  this research  is  library  research.  Data  and  information  collection  is  carried  out  through  books,  scientific journals, and other research results that are worthy of being used as sources for research and have been critically  and  in-depth  analyzed  so  that  they  can  be  used  to  support  ideas  in  research.  The  findings obtained  in  this  study  are  that  differences  in  background  are  not  always  a  barrier  in  building  good relationships  to  achieve  a  goal,  as  seen  in  the  story  of  Dwitunggal  Soedirman-Oerip.  It  is  known  that Soedirman and Oerip had different backgrounds, namely Soedirman came from PETA while Oerip came from the KNIL, which at that time was considered a Dutch colonial army. Even so, the two can still work together and complement each other. Soedirman handled military politics while Oerip handled military techniques. This shows that Soedirman and Oerip did not see differences in one another's backgrounds as a barrier, but instead as a strength in building good relations to achieve common goals.
Key words: Dwitunggal, Soedirman, Oerip Soemohardjo, Indonesian National Armed Forces.
How to Cite: Nurohman. L. R., Novianti. I. (2023). Soedirman-Oerip: Dwitunggal Pimpinan Tentara Nasional Indonesia Tahun 1945-1948. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (148-154)
* Corresponding author: luckyrohadi@gmail.com ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## INTRODUCTION
Angkatan  perang  merupakan  suatu pondasi  dasar  yang  harus  dimiliki  oleh  sebuah bangsa. Keberadaannya sangat diperlukan dalam menjaga  kedaulatan  dan  keutuhan  bangsa. Secara  harfiah,  Angkatan  Perang  adalah  satuan dan organisasi pertahanan maupun penyerangan yang dibentuk oleh pemerintah dari suatu negara yang  umumnya  berfungsi  sebagai  alat pertahanan  negara,  yaitu  penangkal  segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata lain  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar  negeri yang  dapat  mengancam  kedaulatan,  keutuhan wilayah,  dan  keselamatan  bangsa  (Suherman, 2009,  p.  8).  Di  negeri  kita  Indonesia,  Angkatan Perang  dikenal  dengan  nama  Tentara  Nasional Indonesia yang disingkat menjadi TNI. Pada awal kemerdekaan, Indonesia sama sekali  tidak  mempunyai  Angkatan  perang. Keamanan  dan  pertahanan  bangsa  saat  itu diserahkan  kepada  Badan  Keamanan  Rakyat (BKR)  yang  dibentuk  dalam  rapat  Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  pada tanggal  22  Agustus  1945  dan  diresmikan  pada keesokan harinya 23 Agustus 1945. BKR sebagai bagian  dari  Badan  Penolong  Keluarga  Korban Perang  (BPKKP)  hanya  bertugas  untuk memelihara  keamanan  dan  ketertiban  umum (Djaja, 2018, p. 21). Sebetulnya pada rapat 19 Agustus 1945 telah  diputuskan  untuk  membentuk  kesatuan tentara  kebangsaan.    Akan  tetapi,  dalam  rapat PPKI  tanggal  22  Agustus  1945  timbul  suatu pendapat  bahwa  jika  dibentuk  tentara kebangsaan maka akan mengundang pertempuran,  yaitu  serangan  dari  Sekutu  dan Jepang  yang  saat  itu  telah  sepakat  untuk mempertahankan status quo .  Sementara  itu, kekuatan  kesatuan  tentara  yang  akan  dibentuk belum  cukup  untuk  mengatasi  serangan  yang akan  datang  dari  pihak  Sekutu  dan  Jepang (Nugrahanto & Adyawardhina, 2018, p. 79). Oleh sebab itu terjadi perubahan terhadap keputusan untuk  membentuk  dan  membangun  kesatuan tentara  kebangsaan  menjadi  pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang kemudian disebut BKR.  Pembentukan  BKR  ini  diharapkan  dapat menghilangkan  minat  Sekutu  dan  Jepang  untuk mengobarkan pertempuran.
Pada 5 Oktober 1945, BKR resmi diubah menjadi  TKR  melalui  maklumat  pemerintah Indonesia  yang  menyatakan  berdirinya  tentara nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR)  (Poesponegoro  &  Notosusanto,  2010,  p. 181).    TKR  kemudian  berganti  nama  sebanyak tiga  kali. Pertama ,  Tentara  Keselamatan  Rakyat
pada  7  Januari  1946. Kedua ,  Tentara  Republik Indonesia  (TRI)  pada  24  Januari  1946. Ketiga , Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  pada  3  Juni 1947 (Matanasi, 2011, pp. 116-117).
Sejarah  berdirinya  Tentara  Nasional Indonesia (TNI) tentu tidak bisa dilepaskan dari peran  organisasi  ketentaraan  yang  sudah  ada sejak  zaman  penjajahan  Belanda  ( Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger ) maupun
Pendudukan  Jepang  (Pembela  Tanah  Air). Organisasi-organisasi  tersebut  telah  melahirkan bibit-bibit  militer  di  Indonesia  yang  kemudian menjadi  aktor  utama  dalam  pembentukan Tentara  Nasional  Indonesia  sebut  saja  Panglima Besar  Jenderal  Soedirman  dan  Letnan  Jenderal Oerip  Soemohardjo  sebagai  Kepala  Staf  Umum TNI. Soedirman  dan  Oerip  Soemohardjo sebagai  Pimpinan  tertinggi  Tentara  Nasional Indonesia  yang  pertama  tersebut  berasal  dari latar belakang yang berbeda. Jenderal Soedirman sebagai  Panglima  Besar  TNI  yang  pertama berlatar  belakang  PETA  (Pembela  Tanah  Air). Sementara itu, Oerip Soemohardjo yang menjadi Kepala Staf Umum TNI yang pertama berasal dari KNIL  ( Koninklijk  Nederlandsch-Indisch  Leger ). Sebagaimana  Dwitunggal  Soekarno-Hatta  dalam memimpin  negara,  perbedaan  latar  belakang Soedirman  dan  Oerip  tidak  menjadi  halangan dalam membangun hubungan yang baik maupun bekerja  sama.  Keduanya  dikenal  saling menghormati dan saling melengkapi dalam usaha menyempurnakan pembentukan Tentara Nasional Indonesia.
Penelitian ini akan menelaah lebih lanjut mengenai  konsep  Dwitunggal  yang  secara terminologi  diartikan  sebagai  pasangan  yang sangat erat dan kokoh antara dua tokoh dalam hal ini  adalah  Soedirman  dan  Oerip  Soemohardjo selaku  pimpinan  tertinggi  Tentara  Nasional Indonesia yang pertama pada tahun 1945-1948. Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini, yakni (1) Bagaimana proses lahirnya Dwitunggal Soedirman-Oerip  dalam  Kepemimpinan  Tentara Nasional  Indonesia?  (2)  Bagaimana  Peran Soedirman  dan  Oerip  Soemohardjo  dalam pembentukan  Tentara  Nasional  Indonesia?  (3) Makna  apa  yang  dapat  kita  ambil  dari  kisah Dwitunggal  Soedirman-Oerip  untuk  kehidupan sehari-hari?

## METHODOLOGY
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan kegunaan  tertentu  (Sugiyono,  2019,  p.  2). Terdapat  berbagai  jenis  metode  penelitian  yang bisa digunakan dalam bidang ilmu sosial. Dalam
penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode penelitian  kepustakaan  ( library  research ). Menurut  Mestika  Zed,  metode  penelitian kepustakaan  yang  disebut  juga  dengan  studi pustaka  adalah  serangkaian  kegiatan  yang berkaitan  dengan  metode  pengumpulan  data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan  penelitian  (Zed,  2017,  p.  3).  Secara sederhana,  Metode  penelitian  kepustakaan adalah  kegiatan  untuk  menghimpun  data  dan informasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti.  Adapun  data  dan  informasi  yang dihimpun  tersebut  berasal  dari  buku,  jurnal- jurnal  ilmiah,  dan  hasil  penelitian  lainnya  yang layak  dijadikan  sumber  untuk  penelitian  dan telah  dianalisis  secara  kritis  serta  mendalam sehingga  dapat  digunakan  untuk  mendukung gagasan  dalam  penelitian.  Metode  penelitian kepustakaan ini memiliki empat tahapan, antara lain:  (1)  Menyiapkan  Alat  Perlengkapan.  (2) Menyusun Bibliografi Kerja. (3) Mengatur Waktu. (4)  Membaca  dan  Membuat  Catatan  Penelitian (Zed, 2017, pp. 16–23).

## DISCUSSION
1. Dwitunggal Pimpinan Tentara
Nasional Indonesia
Soedirman  dan  Oerip  Soemohardjo adalah  pimpinan  tertinggi  Tentara  Nasional Indonesia  yang  pertama.  Soedirman  menjadi orang  nomor  satu  dalam  pucuk  pimpinan  TNI sebagai  Panglima  Besar.  Sementara  Oerip Soemohardjo  sebagai  orang  nomor  dua  dengan jabatan  Kepala  Staf  Umum.  Keduanya  sangat berjasa  dalam  membentuk,  membangun,  dan menyempurnakan  Angkatan  perang  Indonesia khususnya  di  masa  Revolusi  Nasional.  Dalam sejarah  pimpinan  Tentara  Nasional  Indonesia, keduanya dikenal sebagai Dwitunggal.
Pimpinan dalam organisasi atau lembaga dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang  bertanggung  jawab  dalam  menentukan arah  dan  tujuan  organisasi,  memimpin  dan mengkoordinasi kegiatan, serta memotivasi dan mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai  tujuan  bersama.  Menurut  Djadjuli, pimpinan  dapat  dimaknai  juga  sebagai “Kumpulan  para  pemimpin”  (Djadjuli,  2017,  p. 567).  Dalam  konteks  kepemimpinan  nasional, kita mengenal istilah Dwitunggal Soekarno-Hatta sebagai pimpinan bangsa Indonesia.
Dalam  penelusuran  sejarah,  istilah Dwitunggal dapat ditemui sejak awal kemerdekaan.  Kala  itu  dalam  rapat  pertama Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia
(PPKI)  pada  18  Agustus  1945  Soekardjo Wirjopranoto  mengusulkan  jika  Presiden  dan Wakil Presiden harus merupakan satu
Dwitunggal  (Hatta,  2011,  pp.  98-99).  Soekardjo Wirjopranoto  sendiri  dikenal  sebagai  seorang pejuang kemerdekaan yang aktif dalam organisasi Boedi Oetomo yang kemudian menjadi Pahlawan Nasional Indonesia.
Sementara  itu,  Menurut  Soediro,  mantan Gubernur  Jakarta  tahun  1950-an,  istilah Dwitunggal  Soekarno-Hatta  mulai  dipopulerkan oleh dirinya dan Soepeno (Menteri Pembangunan dan  Pemuda  Indonesia  ke-2)  saat  menjelang Proklamasi  (Tugiyono,  Kutoyo,  &  Evy,  2000,  p. 144).  Secara  konsep,  Dwitunggal  pada  dasarnya adalah  tentang  memanfaatkan  potensi  yang  ada dalam  perbedaan  yang  kita  miliki,  dengan memadukan kemampuan dan sumber daya yang berbeda,  sehingga  tercipta  kehidupan  yang harmonis  secara  jasmani  dan  rohani  (Yudha, 2006, p. 3).
Proses  awal  dari  lahirnya  Dwitunggal Pimpinan Tentara Nasional Indonesia ini bermula ketika pemerintah mengeluarkan maklumat yang menyatakan  berdirinya  tentara  nasional  yang saat itu disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada  tanggal  5  Oktober  1945.  Selanjutnya, diputuskan untuk mengangkat Soeprijadi seorang anggota PETA yang memimpin pemberontakan di Blitar  sebagai  Menteri  Keamanan  Rakyat sekaligus  sebagai  Panglima  Tentara  Keamanan Rakyat.  Moehamad  Soeljoadikoesoemo,  mantan daidanco  Peta  diangkat  sebagai  Menteri Keamanan  Rakyat  ad  interim  dan  Oerip Soemohardjo  sebagai  Kepala  Staf  Umum (Nugrahanto & Adyawardhina, 2018, p. 80).
Akan  tetapi,  timbul  masalah  di  kalangan tentara  saat  itu.  Soeprijadi  sebagai  Panglima terpilih  tidak  pernah  hadir,  datang,  dan menunjukkan  keberadaannya  di  Jakarta  atau  di daerah  lain.  Hal  tersebut  kemudian  melahirkan desas-desus  bahwa  ia  sudah  gugur  setelah pemberontakan  yang  dipimpinnya  di  Blitar mengalami kegagalan (Poesponegoro & Notosusanto,  2010,  p.  181).  Oerip  Soemohardjo kemudian  membentuk  Markas  Tertinggi  TKR yang  berkedudukan  di  Yogyakarta.  Selanjutnya, pada  tanggal  12  November  1945  Oerip memanggil  semua  panglima  divisi  dan  resimen TKR  untuk  sebuah  rapat  besar.  Rapat  yang dilaksanakan  di  Markas  Tertinggi  TKR, Yogyakarta  itu  kemudian  melahirkan  sebuah peristiwa  bersejarah,  yaitu  pemilihan  Panglima Tentara Keamanan Rakyat Pertama.
Pemilihan dilakukan secara langsung dan
demokratis melalui pemungutan suara. Terdapat delapan  nama  calon  Panglima  TKR,  yaitu  Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Sultan Yogyakarta),  Widjoyo  Soejokoesomo,  GPH Poerbonegoro (Bangsawan Jawa), Oerip Soemohardjo  (Mantan  Perwira  KNIL  yang kemudian  menjabat  sebagai  Kepala  Staf  Umum TKR), Soedirman (Mantan PETA yang kemudian menjabat  sebagai  Komandan  Resimen  TKR Banyumas),  Soejadharma  (Mantan  Perwira Angkatan  Udara  KNIL),  Pardi  (Laksamana  TKR Laut), dan Nazir.
Pemungutan suara berlangsung sebanyak tiga kali. Pada sesi pertama, dua calon gugur. Berikutnya, dua calon gugur lagi. Barulah pada pemilihan ketiga tersisa empat nama, yaitu Soedirman,  Oerip  Soemohardjo,  Sri  Sultan Hamengkubuwono IX dan Soejadharma. Selanjutnya, Hasil
pemungutan suara menunjukkan  Soedirman  unggul  tipis  terhadap Oerip Soemohardjo. Soedirman meraih 22 suara sementara Oerip 21 suara (Tim Historia, 2019, p. 90).  Hal  tersebut  membuat  Soedirman  terpilih menjadi  Panglima  Tentara  Keamanan  Rakyat yang  pertama.  Selanjutnya,  pada  tanggal  18 Desember  1945  Presiden  Soekarno  resmi melantik Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dengan  pangkat  Jenderal.  Sementara  itu,  Oerip Soemohardjo tetap menduduki jabatan lamanya sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan  Jenderal  (Poesponegoro  &  Notosusanto, 2010, p. 181).  Setelah pelantikan, Soedirman dan Oerip segera bekerja sama untuk menyempurnakan organisasi Tentara Keamanan Rakyat (Tim Historia, 2019, p. 101). 2. Jenderal Soedirman
dalam
Mempersatukan Tentara Sebagai  seorang  Panglima  Besar  tentu
Jenderal  Soedirman  mengemban  tugas  yang sangat berat. Setelah resmi dilantik pada tanggal 18 Desember 1945, Soedirman harus mempersatukan seluruh elemen pejuang baik itu eks-KNIL, eks-PETA maupun organisasi bersenjata  di  luar  Tentara  Keamanan  Rakyat (TKR) misalnya laskar-laskar dari barisan rakyat. Soedirman
bersama rekannya
Oerip
Soemohardjo menyadari bahwa perjuangan yang kuat  menghendaki  dipersatukannya  seluruh kemampuan  baik  itu  tenaga  dan  materi.  Jika masing-masing  pihak  fokus  bertindak  sendiri tanpa  mengingat  kedudukan  dan  wewenang pucuk  pimpinan  maka  sangat  riskan  sekali terhadap  nafas  perjuangan  bangsa.  Kita  akan mudah diadu domba oleh pihak-pihak yang ingin
memutuskan  semangat  perjuangan  bangsa Indonesia.
Soedirman  juga  berpandangan  bahwa tentara tidak hanya merupakan alat teknis militer saja,  tetapi  juga  mempunyai  kewajiban  untuk mempertahankan ideologi negara, yaitu Pancasila (Soekamto,  2011,  p.  94).  Oleh  sebab  itu, Soedirman  sangat  menginginkan  persatuan  di tubuh Tentara Indonesia sesuai dengan sila ketiga Pancasila  yang  berbunyi  Persatuan  Indonesia. Proses  awal  dari  perjalanan  panjang  penyatuan organisasi  bersenjata,  yaitu  ketika  dikeluarkan Maklumat  Markas  Besar  Umum  TKR  pada  30 Oktober  1945  mengenai  laskar  rakyat  sebagai penolong  dan  pembantu  Tentara  Keamanan Rakyat  (Soekamto,  2011,  p.  92).  Maklumat tersebut memuat keterkaitan antara TKR dengan Laskar  Rakyat.  Inti  dari  isi  Maklumat  tersebut adalah  bahwa  Tentara  Keamanan  rakyat  pada masa  itu  belum  sempurna  baik  dalam  hal persenjataan maupun personil sehingga dibutuhkan organisasi bersenjata di luar tentara sebagai  penolong  dan  pembantu  Tentara Keamanan Rakyat.
Pimpinan  sipil  dalam  hal  ini  Soekarno menyadari  bahwa  persatuan  harus  ada  dalam setiap unsur bangsa Indonesia termasuk tentara. Pada  tanggal  24  Januari  1946,  Soekarno mengeluarkan dekrit bahwa nama tentara harus diubah  menjadi  Tentara  Republik  Indonesia (TRI).  Perubahan  nama  itu  merupakan  upaya untuk menunjukkan bahwa TRI merupakan satu- satunya organisasi bersenjata yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soekamto, 2011, p. 98).
Perubahan  nama  TKR  menjadi  TRI tentunya  memberikan  motivasi  dan  penyatuan dalam tubuh tentara Indonesia sebagai semangat dalam  memperjuangkan  kemerdekaan.  Menurut Soedirman,  TRI  adalah  tentara  nasional  dan tentara  rakyat  yang  percaya  kepada  kekuatan sendiri,  tanpa  mengharapkan  bantuan  dari  luar negeri  (Poesponegoro  &  Notosusanto,  2010,  p. 181).  Akan  tetapi,  perubahan  nama  itu  tidak menegaskan  dan  tidak  menentukan  bagaimana status  dan  kedudukan  organisasi  bersenjata  di luar  TRI  seperti  laskar-laskar  perjuangan  dari barisan rakyat (Midaanzasari, 2011, p. 60). Untuk menyempurnakan  koordinasi  antara  pucuk Pimpinan  Tentara  dengan  para  Laskar  Rakyat, Panglima  Besar  TRI  Jenderal  Soedirman mengangkat  7  orang  tokoh  kelaskaran  untuk duduk  dalam  Dewan  Penasihat  Pucuk  Pimpinan Tentara. Di antara mereka terdapat nama Sayuti Melik  dari  Dewan  Perjuangan  Jawa  Tengah,
Tirwan dari Dewan Perjuangan Jawa Barat, dan Sutomo dari Pusat BPRI (Barisan
Pemberontakan  Rakyat  Indonesia)  (Soekamto, 2011, p. 100).
Pada  kenyataannya  masih  terdapat laskar  rakyat  yang  keberatan  untuk  dilebur  ke dalam Tentara Republik Indonesia. Pada tanggal 25 Mei 1946, Panglima Soedirman mengeluarkan pernyataan untuk menekankan persatuan dalam menghadapi  keadaan  yang  semakin  genting (Soekamto,  2011,  p.  106).    Presiden  Soekarno kemudian  membentuk  panitia  yang  dipimpin oleh  Presiden  sendiri  dan  salah  seorang wakilnya,  yaitu  Jenderal  Soedirman.  Akhirnya pada  tanggal  3  Juni  1947  resmi  ditetapkan berdirinya  Tentara  Nasional  Indonesia  yang merupakan  gabungan  antara  TRI  dan  Laskar Bersenjata (Midaanzasari, 2011, p. 60).
Terpilihnya Soedirman sebagai Panglima Besar  merupakan  awal  dari  perkembangan organisasi  pertahanan  dan  keamanan  bangsa Indonesia.  Panglima  Besar  Jenderal  Soedirman telah meletakkan dasar yang sangat kuat dalam pembentukan  Tentara  Nasional  Indonesia.  Ia berhasil mempersatukan semua elemen bersenjata  ke  dalam  satu  wadah  sehingga tercipta  kekuatan  militer  yang  tangguh  untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa.

## 3. Oerip
Soemohardjo dalam Pembentukan Akademi Militer Oerip  Soemohardjo  memiliki  peran penting  dalam  membentuk,  membangun,  dan menyempurnakan  Tentara  Nasional  Indonesia. Sebagai  salah  satu  pribumi  dengan  pangkat tertinggi dalam kesatuan KNIL, yakni berpangkat Mayor tentunya Oerip memiliki pengalaman dan pemahaman  yang  luas  dalam  bidang  militer. Salah  satu  upaya  Oerip  dalam  membentuk, membangun,  dan  menyempurnakan  Tentara Nasional Indonesia adalah dengan memprakarsai  pembentukan  akademi  militer agar tercipta tentara Indonesia yang tangguh dan profesional.  Secara  khusus,  tujuan  akademi militer itu adalah untuk memberikan pendidikan militer dalam waktu yang cukup singkat, di mana sekurang-kurangnya akan diberikan pengetahuan dasar mengenai praktik kemiliteran (Britton, 1996, p. 59).  Pengumuman pembukaan  akademi  militer  dan  sekolah  kader kemudian dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Oerip Soemohardjo,  selaku  Kepala  Markas  Besar Umum  TKR  (Kuswono,  2016,  p.  91).    Akademi militer  itu  kemudian  dibentuk  di  daerah
Yogyakarta  dengan  Mayor  Jenderal  Soewardi sebagai pimpinannya.
Pembentukan akademi militer ini umumnya  didasari  oleh  pandangan  Oerip  dan mantan  perwira  KNIL  lainnya  yang  memiliki tujuan  untuk  menanamkan  profesionalisme dalam  tentara  sehingga  tercipta  tentara  yang benar-benar  berjuang  untuk  persatuan  dan kesatuan  bangsa.  Oerip  sendiri  memiliki ketakutan dengan keberadaan laskar yang diluar kendali  tentara  serta  tidak  memiliki  disiplin, latihan, dan pengalaman militer yang cukup. Hal tersebut  tentunya  akan  berdampak  buruk  pada perkembangan  terbentuknya  tentara  reguler yang profesional (Matanasi, 2011, p. 145).
Oerip  dan  mantan  perwira  KNIL  pada umumnya  mendefinisikan  tentara  profesional sebagai  tentara  yang  tidak  mencampuri  urusan sipil  sekaligus  menghindari  dunia  politik.  Tugas tentara hanya bertempur di medan pertempuran melawan penjajah maupun pemberontak. Setelah pertempuran  berhasil  dimenangkan,  maka tentara akan kembali ke barak dengan tenang. Pembukaan dan pendaftaran calon taruna akademi  militer  kemudian  diumumkan  melalui Radio  Republik  Indonesia  (RRI)  serta  berbagai surat  kabar  seperti  harian  Kedaulatan  Rakyat Yogyakarta  pada  1  November  1945  dan  koran Merdeka  pada  2  November  1945.  Pendaftaran calon  taruna  akademi  itu  dibatasi  paling  lambat sampai  tanggal  7  November  1945.  Adapun kriteria calon taruna meliputi, anak laki-laki umur 18  sampai  20  tahun,  sehat  jasmani  dan  rohani, mempunyai tekad yang kuat untuk mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia,  dan untuk  sekolah  kader  harus  tamatan  sekolah rakyat kelas 6 atau sederajat (Kuswono, 2016, p. 91).
Kelahiran Akademi militer di Yogyakarta yang  diprakarsai  oleh  Oerip  Soemohardjo kemudian menjadi awal dari terciptanya tentara profesional.    Akademi  militer  adalah  langkah penting  dalam  menjadikan  TKR  sebagai  tentara profesional  yang  tidak  mencampuri  urusan  sipil dan  berfokus  untuk  menjaga  serta  memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

## CONCLUSION
Sebagai  seorang  pemimpin,  Soedirman dan  Oerip  saling  berbagi  peran  dan  melengkapi kekurangan masing-masing. Soedirman mengatasi  politik  militer  sedangkan  Oerip menangani  teknis  militer.  Perbedaan  latar belakang keduanya tidak menjadi halangan dalam membina  hubungan  yang  baik.  Sebelumnya,
diketahui bahwa terkadang terjadi konflik dalam tubuh  TNI  terkait  perbedaan  latar  belakang. Mereka  yang  merupakan  mantan  anggota  KNIL termasuk  Oerip  Soemohardjo  sering  kali mendapatkan  prasangka  buruk  sebagai  mata- mata  Belanda  (Matanasi,  2011,  p.  139).
Soedirman
sendiri tidak pernah mempermasalahkan background para  mantan KNIL  yang  dianggap  sebagai  tentara  kolonial Belanda  (Matanasi,  2011,  p.  141).  Bahkan, Soedirman  pun  mengakui  bahwa  Oerip merupakan  sosok  yang  lebih  berpengalaman dibanding dirinya. Soedirman sangat menghormati Oerip karena pengalaman, keahlian,  dan  umurnya  yang  lebih  tua  (Tim Historia, 2019, p. 104). Oleh sebab itu, Soedirman memercayakan  penataan  organisasi  tentara kepada Oerip (Tim Historia, 2019, p. 101).
Sementara  itu,  Oerip  Soemohardjo sebagai  mantan  KNIL  yang  bisa  dikatakan sebagai  salah  satu  pribumi  dengan  pangkat tertinggi  dalam  kesatuan  tersebut  legowo  dan berbesar hati menerima kepemimpinan Soedirman.  Oerip  menyadari  dan  menghormati Soedirman karena
pengalaman kemasyarakatannya  yang  diperlukan  dalam masa itu (Tim Historia, 2019, p. 104). Diketahui, pada  masa  awal  kemerdekaan  sebagian  besar tentara  kita  adalah  mantan  anggota  PETA termasuk Soedirman.
Sekiranya dari kisah Dwitunggal Soedirman-Oerip dalam Kepemimpinan Tentara Nasional  Indonesia  kita  dapat  mengambil beberapa  makna  yang  dapat  diterapkan  dalam kehidupan  sehari-hari,  yakni  sebagai  berikut. Pertama ,  perbedaan  latar  belakang  tidak  selalu menjadi penghalang dalam membangun hubungan  yang  baik  untuk  mencapai  suatu tujuan. Diketahui, Soedirman dan Oerip memiliki latar  belakang  yang  berbeda,  yaitu  Soedirman berasal dari PETA sedangkan Oerip berasal dari KNIL,  yang  pada  masa  itu  dianggap  sebagai tentara  kolonial  Belanda.  Meskipun  demikian, keduanya  tetap  bisa  bekerja  sama  dan  saling melengkapi. Soedirman mengatasi politik militer sedangkan  Oerip  menangani  teknis  militer. Soedirman bahkan mengakui bahwa Oerip lebih berpengalaman dibanding dirinya dan memercayakan  penataan  organisasi  tentara kepada Oerip.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa Soedirman  dan  Oerip  saling  menghargai, mengakui  kelebihan  dan  kekurangan,  serta saling  melengkapi  untuk  mencapai  tujuan bersama. Soedirman
dan Oerip tidak
memandang perbedaan latar belakang satu sama lain  sebagai  penghalang,  tetapi  justru  sebagai kekuatan  dalam  membangun  hubungan  yang baik.  Dalam  kehidupan  sehari-hari,  perbedaan latar  belakang  seringkali  muncul  di  dalam  tim atau  organisasi.  Akan  tetapi,  jika  kita  bisa menghargai  keberagaman  tersebut  dan  terbuka untuk  memahami  perspektif  orang  lain,  maka perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan bersama.
Kedua ,  Sikap  rendah  hati  terhadap keputusan  demokratis  sangat  penting  dalam menjaga  kestabilan  dan  kesatuan  suatu organisasi.  Diketahui,  Hasil  pemungutan  suara menunjukkan  Soedirman  unggul  tipis  terhadap Oerip Soemohardjo. Soedirman meraih 22 suara sementara Oerip 21 suara. Soedirman pun terpilih menjadi  panglima  Tentara  Keamanan  Rakyat yang pertama. Disisi lain kita mengetahui bahwa Oerip  lebih  senior  dan  berpengalaman  dalam bidang  militer  dibandingkan  dengan  siapapun ketika  itu  termasuk  Soedirman  sendiri.  Akan tetapi,  Oerip  Soemohardjo  yang  bisa  dikatakan sebagai  salah  satu  pribumi  dengan  pangkat tertinggi  dalam  kesatuan  KNIL  tersebut  legowo dan  berbesar  hati  menerima  kepemimpinan Soedirman.
Oerip bahkan menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan
Soedirman dengan tetap berkontribusi penuh dan bekerja  sama  dalam  upaya  menyempurnakan organisasi Tentara Keamanan Rakyat. Hal di atas dapat  menjadi  contoh  tentang  bagaimana  sikap yang baik, seperti legowo dan berbesar hati, dapat memengaruhi sebuah situasi yang mungkin bisa menjadi sumber konflik atau ketidaksepahaman.
Ketiga , dari kisah di atas, kita juga dapat mengambil  makna  bahwa  sikap  dan  tindakan yang mengutamakan kepentingan organisasi dan kebersamaan di atas kepentingan pribadi adalah hal yang penting dalam suatu organisasi, terlepas dari  konteks  politik  atau  tidak.  Meskipun  Oerip Soemohardjo  kalah  dalam  pemilihan  panglima TKR dan bisa saja merasa tidak puas atau kecewa, ia  tetap  mengutamakan  kepentingan  organisasi dan  bersedia  bekerja  sama  dengan  pemimpin yang  terpilih  untuk  mencapai  tujuan  bersama. Tentunya hal ini dapat menjadi contoh yang baik khususnya  bagi  para  politikus  di  Indonesia maupun  di  negara  lainnya.  Diketahui,  dalam politik terkadang persaingan antar kandidat atau partai  dapat  memunculkan  ketegangan  dan konflik  yang  berpotensi  mengancam  stabilitas organisasi atau negara.

## REFERENCES
Djadjuli,  D.  (2017).  Pelaksanaan  Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Negara , 4 (4), 565–573. Kuswono. (2016). Pembentukan Akademi Militer Yogyakarta  1945-1950. ISTORIA:  Jurnal Pendidikan Dan Sejarah , 12 (1), 88–99. Nugrahanto,  W.,  &  Adyawardhina,  R.  (2018).
DEMOKRASI  DALAM  SEJARAH  MILITER INDONESIA:  Kajian  Historis  Tentang Pemilihan  Panglima  Tentara  Pertama  Pada 1945. Sosiohumaniora:  Jurnal  Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora , 20 (1), 78–85.
Yudha, I. M. B. (2006). Dwitunggal dalam Dimensi
Lontar:  Dualisme  dalam  Penciptaan  Seni Lukis. Imaji: JURNAL SENI DAN PENDIDIKAN SENI , 4 (1), 1–19. Britton,  P.  (1996). Profesionalisme  dan  Ideologi Militer  Indonesia:  Perspektif  Tradisi-Tradisi Jawa dan Barat (Tim Redaksi LP3ES, Trans.). Jakarta: LP3ES. Djaja,  W.  (2018). TNI  Masa  Revolusi .  Klaten: Cempaka Putih. Hatta,  M.  (2011). Untuk  Negeriku:  Sebuah Otobiografi . Jakarta. Kompas Media Nusantara. Matanasi,  P.  (2011). SEJARAH  TENTARA:
Munculnya  Bibit-bibit  Militer  di  Indonesia Masa  Hindia  Belanda  sampai  Awal Kemerdekaan Indonesia . Yogyakarta: Narasi. Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2010).
Sejarah  Nasional  Indonesia  Jilid  VI  Zaman Jepang  dan  Zaman  Republik .  Jakarta:  Balai
Pustaka. Soekamto,  R.  E.  (2011). Panglima  Besar  Tidak Pernah  Sakit  (Biografi  Pangsar  Jenderal Besar Soedirman) . Yogyakarta: Narasi. Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suherman,  C.  (2009). Bangga  Menjadi  Tentara Nasional  Indonesia .  Jakarta:  Buana  Cipta Pustaka. Tim  Historia.  (2019). Oerip  Soemohardjo  Bapak Tentara Yang Dilupakan . Jakarta: Kompas.
Tugiyono,  Kutoyo,  S.,  &  Evy,  R.  (2000).
Dwitunggal Soekarno-Hatta Pahlawan Proklamator Kemerdekaan Indonesia . Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
Zed,  M.  (2017). Metode  Penelitian  Kepustakaan .
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Midaanzasari.
(2011). Peranan Jenderal Soedirman Pada Masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 (Undergraduate Thesis). Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.