PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 140-148 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1

## BENTUK PELANGGARAN DIREKSI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PT. PLUIT MAS SEJAHTERA BAHAGIA)
M. Iqbal Riza Prakasa 1 ; Mohamad Fajri Mekka Putra 2 .
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Depok, 16424
Email: iqbalrizap@gmail.com Naskah diterima : 04/11/2022, revisi : 22/12/2022, disetujui :01/01/2023.

## ABSTRAK
Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran Direksi ditinjau menurut Un- dang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam kasus PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera dan bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap pelanggaran yang dil- akukannya  dalam  kasus  PT.  Pluit  Mas  Bahagia  Sejahtera.    Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan  sumber  data  sekunder atau  bahan  pustaka yang  mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan berupa Direksi PT. Pluit Mas Ba- hagia Sejahtera melanggar Pasal 43, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tidak menawarkan saham ter- lebih dahulu kepada pemegang saham dalam rangka meningkatkan modal perseroan, tidak menyelenggarakan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  tahunan  selama  2  tahun,  dan  tidak memberikan laporan keuangan yang teraudit serta Direksi bertanggung jawab melakukan ganti rugi kepada pemegang saham PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera karena perbuatannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum Perdata.
Kata Kunci: Kewajiban Direksi, Bentuk Pelanggaran, dan Tanggung jawab Direksi.

## ABSTRACT
The Board of Directors is obliged to carry out in good faith as regulated by Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. The main problem in this study is how the form of viola- tion of the Board of Directors is reviewed according to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and what is the responsibility of the Board of Directors for the violations committed in the case of PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera. The research method used in this study is a
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 140-148 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
normative juridical research method using secondary data sources or library materials that include primary and secondary legal materials. The results of the study can be concluded that the Board of Directors of PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera violates Article 43, Article 79 para- graph (1), and Article 97 paragraph (2) Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company by not first offering shares to shareholders in order to increase the company's capital, not hold- ing an annual General Meeting of Shareholders for 2 years, and not providing audited finan- cial reports. The Board of Directors is responsible for providing compensation to the share- holders of PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera because his actions fulfilled the elements of an un- lawful act as regulated in Article 1365 Indonesian Civil Code.
Keywords: Obligations of the Board of Directors, Forms of Violation, and Responsibilities of the Board of Directors Pendahuluan

## A. Pendahuluan
Menurut  Kurniawan,  Perseroan  Terbatas  (PT)  merupakan  sebuah  persekutuan  untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan terbatas, akta nama wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sedangkan un- tuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai sa- ham atau lebih. Dari pengertian PT tersebut, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa PT memiliki lima karakteristik berupa Pertama, badan hukum. Kedua, tanggung jawab terbatas. Ketiga, saham dapat dialihkan. Keempat, manajemen terpusat. Kelima, pemilikan saham oleh pemasok modal. 1
PT  juga  sebuah  subyek  hukum  (pendukung  hak  dan  kewajiban)  dalam  bentuk  "badan hukum" ( rechtspersoon ), 2 yaitu subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai badan ciptaan manu- sia berdasarkan hukum namun tidak memiliki akal, perasaan dan lainnya termasuk tidak dapat menerima  warisan. 3 Lebih  lanjut,  PT  termasuk  dalam  jenis  badan  hukum  yang  diakui pemerintah  disamping  koperasi  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1653  Kitab  Un- dang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 4
PT memiliki salah satu organ PT yaitu  Direksi. Pengertian Direksi diatur dalam Pasal  1 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yaitu sa- lah satu organ perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk  kepentingan  Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan  serta  mewakili
1 Kurniawan, Hukum Perusahaan: Karateristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 59.
2 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 51.
3 Yulia, Hukum Perdata , (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 25.
4 Nindyo Pramono, Hukum Bisnis Edisi 2 , (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), hlm. I. 10.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 140-148 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 5 Atas wewenang dan tanggung jawab tersebut, Direksi dibebankan fiduciary duty untuk mem- berikan perlindungan bagi Pemegang saham dalam pelaksanaan pengurusan Perseroan, karena hanya Direksi yang bertindak atas nama perusahaan dan pemegang saham. Selain itu, fiduciary duty bertujuan agar menghindari penyalahgunaan aset-aset perusahaan dan wewenang yang dilakukan oleh Direksi. 6
Fiduciary duty (tugas fiduciary ) berasal dari Bahasa Latin yaitu fiduciaries yang dimaknai kepercayaan. Fiduciary secara istilah digambarkan sebagai seseorang yang memegang sesuatu dalam  kepercayaan  untuk  kepentingan  orang  lain.  Seseorang  memiliki fiduciary  duty dia mempunyai fiduciary capacity jika dia melakukan bisnis yang dan menguasai harta benda atau kekayaan  untuk  kepentingan  orang  lain,  bukan  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri. Fiduciary Duty terjadi  bila  salah  satu  pihak  berbuat  sesuatu  bagi  kepentingan  pihak  lain  dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. 7
Fiduciary Duty secara umum terbagi atas dua komponen utama, yaitu:
1. Duty  of  Care ,  yaitu  direksi  harus  bertindak  dengan  kehati-hatian  dalam  membuat segala keputusan dan kebijakan suatu perusahaan dengan tetap mempertimbangkan segala informasi yang ada secara patut dan wajar.
2. Duty of Loyalty , yaitu direksi harus bertanggung jawab untuk selalu berpihak kepada kepentingan  perseroan  yang  dipimpinnya,  harus  bertindak  untuk  kepentingan pemegang saham, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadi. 8 Direksi dalam menjalankan fiduciary duty harus memperhatikan unsur itikad baik ( good faith ), memenuhi unsur tujuan yang layak ( proper of purpose ), kebebasan yang penuh tanggung jawab, dan tidak memiliki benturan kepentingan ( conflict of duty and interest ). 9 Itikad baik ter- sebut berupa patuh menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10
Namun  pada  kenyataannya,  masih  ada  Direksi  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya dengan  itikad  baik.  Salah  satunya  terjadi  pada  Direksi  PT.  Pluit  Mas  Bahagia  Sejahtera  yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya yaitu Direksi tidak menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dalam rangka meningkatkan modal perseroan, tidak menye- lenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan selama 2 tahun dan tidak menye- rahkan laporan keuangan teraudit kepada pemegang saham
5 Danang Wahyu Muhammad et. al, Buku Ajar Hukum Bisnis , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm.  93-95.
6 Shinta  Ikayani  Kusumawardani,  “Pengaturan  Kewenangan,  dan  Tanggung  Jawab  Direksi  Dalam  Perseroan  Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)”, Jurnal Magister Hukum Udayana , (2013), hlm. 13,
7 Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 33.
8 Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan ke-1 , (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 108.
9 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 82.
10 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 345.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 140-148 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup ba- han hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dengan melakukan penelusuran bahan hukum sekunder di perpustakaan dan penelusuran melalui internet. Analisis data dalam penenelitian ini menggunakan metode ana- lisis kualitatif, karena bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sehingga data-data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan data-data kepustakaan dan tidak dalam berbentuk angka. 11

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kasus berawal ketika Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Pluit Mas Bahagia  Sejahtera  (PT.  PMBS)  yang  digelar  di  Swissotel  Jakarta,  PIK  Avenue,  Jakarta  Utara pada Kamis 9 Juni 2022, dibatalkan oleh Perseroan. RUPSLB PT. PMBS berlangsung dalam dua sesi dengan agenda RUPSLB antara lain sesi pertama mengenai pengambilalihan atau akuisisi saham PT. PMBS oleh PT. Dua Bersaudara Bahagia (PT. DBB) dan sesi kedua mengenai pen- ingkatan  modal  dasar  PT.  PMBS  hingga  8  Triliun  Rupiah.  Sesi  kedua  RUPSLB  bermasalah mengingat Direksi PT. PMBS sudah dua tahun tidak mengagendakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan tidak menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham. 12
Selain itu, Pengambilalihan atau akuisisi saham PT. PMBS oleh PT. Dua Bersaudara Ba- hagia (PT. DBB) yang terjadi pada tahun 2020, Jonny Herman selaku Direksi PT. PMBS tidak melaksanakan hak pre-emptive para pemegang saham PT. PMBS karena tidak menawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham PT. PMBS sebelum menjual saham PT. PMBS kepada  pihak  luar  yaitu  PT  DBB.  Para  pemegang  saham  juga  sudah  meminta  dokumen Perseroan maupun Laporan Keuangan teraudit mengingat telah terjadi peningkatan modal da- sar PT. PMBS hingga 8 Triliun Rupiah, namun tidak pernah diberikan oleh Direksi PT. PMBS.
13
1. Bagaimana  bentuk  pelanggaran  Direksi  ditinjau  menurut  Undang-undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam kasus PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera? Direksi memiliki tugas berupa melakukan pengurusan Perseroan Terbatas ( man- aging ) serta bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila salah atau lalai menjalan- kan  tugasnya  untuk  kepentingan  dan  usaha  Perseroan  Terbatas. 14 Dalam
11 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum , (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), hlm. 66.
12 https://industri.kontan.co.id/news/diliputi-masalah-rupslb-pengelola-rsia-family-pluit-urung-digelar  diakses  26  Sep- tember 2022.
13 https://www.neraca.co.id/article/163868/ilegal-mayoritas-pemegang-saham-menolak-rupslb-rsia-family-pt-pluit-mas- sejahtera-bahagia diakses 26 September 2022.
14 Paramita Prananingtyas, Buku Ajar Hukum Perusahaan , (Semarang: Yoga Pratama, 2019), hlm. 82-83.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 140-148 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
melaksanakan jabatannya, direksi memiliki salah satu kewajiban berupa menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan Terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. 15 Kewajiban Direksi berkaitan dengan kasus PT. PMBS terdapat dalam Pasal 43, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 97 UU PT.
Dalam kasus PT. PMBS, Direksi PT. PMBS melanggar Pasal 43 UU PT dalam bentuk Direksi tidak menawarkan saham terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan modal perseroan kepada pemegang saham, tetapi Direksi malah langsung menjualnya kepada pihak luar perseroan, yaitu PT. DBB.
Kedua , Direksi PT. PMBS melanggar Pasal 79 ayat (1) UU PT, yaitu Direksi tidak menyelenggarakan  RUPS  tahunan  selama  2  tahun  yang  seharusnya  RUPS  wajib  dil- akukan  minimal  sekali  dalam  setahun  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kinerja perseroan kepada pemegang saham.
Ketiga , dalam kaitannya kinerja Direksi berupa tidak menawarkan saham terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan modal perseroan, tidak diselenggarakannya RUPS, dan  tidak  menyerahkan  laporan  keuangan  teraudit  kepada  pemegang  saham,  maka Direksi tidak beritikad baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakan jabatan dan fungsinya sebagai Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT.
2. Bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap pelanggaran yang dilakukannya dalam ka- sus PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera?
UU  PT  menjelaskan  bahwa  Direksi  dan  Komisaris  melaksanakan  kewajibannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Keduanya dapat digugat ke pengadilan jika atas dasar kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT. anggota Direksi dapat dituntut per- tanggungjawaban penuh secara pribadi jika melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan  kewajiban  dalam  jabatannya. 16 Dalam  kasus  PT.  PMBS,  perbuatan Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan pemegang saham sebagai korban dan sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk menggantikan kerugian tersebut”
Dalam pasal tersebut, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri atas Per- tama ,  adanya  suatu  perbuatan. Kedua ,  perbuatan  tersebut  melawan  hukum. Ketiga , adanya kesalahan dari pihak pelaku. Keempat ,  adanya kerugian bagi korban. Kelima , adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 17
15 Ibid.
16 Suparji, Transformasi Badan Hukum di Indonesia , (Jakarta: UAI Press, 2015), hlm. 68.
17 Prihati Yuniarlin, “Penerapan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap  Kreditur yang  Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia”, Jurnal Media Hukum , (Juni 2012): 6-9.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 140-148 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
a. Adanya  suatu  perbuatan  dari  pelaku,  salah  satunya  berupa  tidak  berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya 18 Da- lam  kasus  PT.  PMBS,  Direksi  PT.  PMBS  memiliki  kewajiban  berupa  mena- warkan saham terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan modal perseroan kepada  pemegang  saham  dan  menyelenggarakan  RUPS.  Tetapi  pada  ken- yataannya Direksi tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan itikad baik dan bertanggung jawab.
b. Adanya  perbuatan  melawan  hukum,  yaitu  melanggar  undang-undang  yang berlaku. 19 Dalam  kasus  PT.  PMBS,  Direksi  PT.  PMBS  melanggar  Pasal  43 berupa tidak menawarkan saham terlebih dahulu dalam rangka meningkat- kan  modal  perseroan  kepada  pemegang  saham,  tetapi  malah  langsung menjualnya kepada pihak luar yaitu PT. DBB. Direksi juga melanggar Pasal 79 ayat (1) UU PT yaitu Direksi tidak menyelenggarakan RUPS selama 2 tahun.
c. Adanya kesalahan dari pelaku, salah satunya berupa unsur kelalaian ( negli- gence,  culpa ). 20 Dalam  kasus  PT.  PMBS,  Direksi  PT.  PMBS  lalai  dalam melaksanakan kewajibannya dalam perseroan sebagaimana diatur dalam UU PT, yaitu tidak menawarkan saham terlebih dahulu dalam rangka meningkat- kan  modal  perseroan  kepada  pemegang  saham,  tetapi  malah  langsung menjualnya kepada pihak luar yaitu PT. DBB, serta tidak menyelenggarakan RUPS selama 2 tahun.
d. Adanya kerugian yang dialami korban, baik secara materil dan kerugian im- materil, yang juga akan dinilai dengan uang. 21 Dalam kasus PT.  PMBS, per- buatan Direksi PT. PMBS berupa tidak menawarkan saham terlebih dahulu dalam  rangka  meningkatkan  modal  perseroan  kepada  pemegang  saham, tetapi malah langsung menjualnya kepada pihak luar yaitu PT. DBB, telah me- rugikan  pemegang  saham  sebagai  korban  secara  materil  berupa  tidak mendapatkan saham perseroan.
Sedangkan, perbuatan Direksi yang tidak menyelenggarakan RUPS selama 2 tahun, telah merugikan pemegang saham sebagai korban secara immaterial berupa tidak mendapatkan laporan tahunan serta keuangan dalam RUPS ta- hunan selama 2 tahun.
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 22 Dalam kasus PT. PMBS, perbuatan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 43
18 Indah  Sari,  “Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  dalam  Hukum  Pidana  dan  Hukum  Perdata”, Jurnal  Ilmiah  Hukum Dirgantara , (September 2020): hlm. 67.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid. , hlm. 68.
22 Ibid. , hlm. 69.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 140-148 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
dan  Pasal  79  ayat  (1)  UU  PT  yang  dilakukan  Direksi  telah  merugikan pemegang saham sebagai korban secara materil berupa tidak mendapatkan saham perseroan dan secara imateril berupa tidak mendapatkan laporan ta- hunan serta keuangan dalam RUPS tahunan selama 2 tahun.
Dengan  demikian,  Direksi  PT.  PMBS  wajib  bertanggung  jawab  dengan melakukan ganti rugi kepada pemegang saham karena perbuatannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUHPerdata.

## D. Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan pertama bahwa bentuk pelang- garan yang dilakukan oleh Direksi dalam kasus PT. PMBS ditinjau menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Direksi melanggar Pasal 43 UU PT berupa Pertama ,  tidak  menawarkan  saham  terlebih  dahulu  dalam  rangka  meningkatkan modal perseroan kepada pemegang saham, tetapi malah langsung menjualnya kepada pihak luar yaitu PT. DBB. Kedua , Direksi PT. PMBS melanggar Pasal 79 ayat (1) UU PT, yaitu Direksi tidak menyelenggarakan RUPS tahunan selama 2 tahun. Ketiga , Direksi melanggar Pasal 97 ayat (2) UU PT karena Direksi tidak beritikad baik dengan tidak menawarkan saham terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan modal perseroan, tidak diselenggarakannya RUPS, dan tidak menyerahkan laporan keuangan teraudit kepada pemegang saham, Simpulan kedua ada- lah Direksi PT. PMBS wajib bertanggung jawab dengan mengganti kerugian karena memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.  Per- buatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi pemegang saham sebagai korban, sehingga korban berhak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat untuk meminta kerugian yang timbul.
Untuk mencegah dalam hal Direksi melakukan perbuatan melawan hukum, pemegang saham harus mencari calon Direksi baru yang professional dan berpengalaman, sehingga me- mahami  UU  PT  dan  ketentuan  hukum  lainnya  yang  berlaku.  Pemegang  saham  juga  harus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat yang wilayahnya sama dengan kediaman Direksi, agar pemegang saham bisa mendapatkan kerugian yang timbul  baik secara materil maupun immaterial atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 140-148 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata ________,  Undang-undang  tentang  Perseroan  Terbatas,  UU  No.  40  Tahun  2007 , LN  Nomor 106, TLN No .4756.

## B. Buku
Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019. Danang Wahyu Muhammad et. al, Buku Ajar Hukum Bisnis, Yogyakarta: Pustaka Pela- jar, 2018.
Kurniawan,  Hukum  Perusahaan:  Karateristik  Badan  Usaha  Berbadan  Hukum  dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
__________, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003. Nindyo  Pramono,  Hukum  Bisnis  Edisi  2,  Tangerang  Selatan:  Universitas  Terbuka, 2020.
Paramita  Prananingtyas,  Buku  Ajar  Hukum  Perusahaan,  Semarang:  Yoga  Pratama, 2019
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas  Hukum Perdata, Bandung: PT. Alumni, 2013.
Ridwan  Khairandy,  Pokok-Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia,  Cetakan  ke-1,  Yogya- karta: FH UII Press, 2013.
Suparji, Transformasi Badan Hukum di Indonesia, Jakarta: UAI Press, 2015. Yulia, Hukum Perdata, Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015.

## C. Jurnal
Indah  Sari,  “Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  dalam  Hukum  Pidana  dan  Hukum Perdata”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, (September 2020): 67.
Shinta  Ikayani  Kusumawardani,  “Pengaturan  Kewenangan,  dan  Tanggung  Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)”, Jurnal Magister Hukum Udayana, (2013): 13.
Prihati  Yuniarlin,  “Penerapan  Unsur-unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum  terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia”, Jurnal Media Hukum, (Juni 2012): 6- 9.

## D. Lainnya
https://industri.kontan.co.id/news/diliputi-masalah-rupslb-pengelola-rsia-family- pluit-urung-digelar diakses 26 September 2022 https://www.neraca.co.id/article/163868/ilegal-mayoritas-pemegang-saham-me- nolak-rupslb-rsia-family-pt-pluit-mas-sejahtera-bahagia diakses 26 September 2022.