## ASPEK HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONORASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
Nila Trisna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar nilatrisna76@gmail.com

## Abstract
Credit  agreements  commonly  used  by  banking  companies  in  Indonesia  in  lending  are  standard agreements or standard agreements whose clauses have been previously prepared by the bank with the  intention  of  being  used  repeatedly  with  various  parties  and  not  open  the  possibility  to  be negotiated  to  the  customer,  and  partly  deliberately  empty  to  be  given  the  opportunity  to  negotiate with  the  customer,  which  is  new  in  content  after  obtained  agreement  by  both  parties.  Since  such circumstances  constitute  a  violation  of  the  principle  of  responsible  contracting  freedom  which results in an unbalanced bargaining power between the bank / creditor and the client / debtor, which then  places  the  client  in  a  weak  position,  the  bank  freely  formulates  clauses  this  exemption  may harm the interests of the customer. In an agreement there is an important legal principle relating to the enactment of the contract is the principle of freedom of contract, meaning that parties are free to determine what contracts are already existing arrangements as well  as that.  Thus the customer has only  the  choice  between  accepting  all  contents  or  contract  clauses  or  unwilling  to  accept  the contract clauses either partly or wholly, for to amend the clause or content of the treaty completely absent  or  closed.  This  study  uses  the  normative  juridical  method,  which  is  the  approach  done  by examining the legislation relevant to the problem under  study or looking from the normative legal aspects.  Technique  of  data  collecting  done  by  Research  of  Library  (Library  Research),  that  is  by studying book and literature relevant with writing.
Keyword : Exonoration Clauses, Agreements, Credits, Banking

## 1. PENDAHULUAN
Perjanjian  yang  lazim  digunakan  oleh  perusahaan  perbankan  diIndonesia  dalam  penyaluran kredit  adalah  perjanjian  baku  atau  perjanjian  standar  yang  klausul-klausulnya  telah  disusun sebelumnya oleh pihak bank dengan maksud digunakan berulang-ulang dengan berbagai pihak dan tidak  membuka  kemungkinan  untuk  dinegosiasikan  kepada  pihak  nasabah,  dan  sebahagian  lagi sengaja  di  kosongkan  untuk  diberikan  kesempatan  untuk  dinegosiasi  dengan  pihak  nasabah,  yang baru di isi setelah diperoleh kesepakatan oleh kedua belahpihak. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat  1 Undang-Undang  No.10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  perubahan  atas  Undang-Undang  No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menentukan bahwa, perbankan dan segala sesuatu yang menyangkut tentang  bank,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan kegiatan  usaha,  salah  satunya  adalah  pengerahan  dana  dari  masyarakat  berupa  kredit.Dalam  suatu perjanjian terdapat suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya kontrak adalah asas kebebasan  berkontrak,  artinya  pihak-pihak  bebas  untuk  menentukan  kontrak  apa  saja  baik  yang sudah ada pengaturannya maupun yang Dengan demikian nasabah hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul-klausul kontrak itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul kontrak  itu  baik  sebagian  maupun  seluruhnya,  karena  untuk  mengubah  klausul  atau  isi  perjanjian sama sekali tidak ada atau tertutup.
Dalam  praktek  perjanjian  baku  tumbuh  menjadi  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  dalam  bentuk formulir. Perbuatan hukum yang sejenis selalu terjadi berulang-ulang dan teratur dengan frekuensi yang  relatif  tinggi  dan  melibatkan  banyak  orang.  Hal  tersebut  menimbulkan  kebutuhan  untuk menyiapkan  isi  dari  perjanjian    terlebih  dahulu  yang  kemudian  dibakukan  dan  seterusnya  dicetak dalam  jumlah  yang  banyak,  sehingga  sudah  tersedia  apabila  diperlukan  setiap  saat.Klausul eksenorasi  ini  membebankan  kepada  nasabah  /  debitur  sejumlah  syarat  yang  harus  dipenuhi  dan melalui  klausul  ini  tanggung  jawab  dari  pihak  bank  beralih  kepada  pihak  nasabah,  bahkan adakalanya  klausul  ini  merupakan  kekuatan  monopoli  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  tidak hanya menimbulkan masalah pada nasabah perbankan tetapi juga seluruh masyarakat.

## Perjanjian Kredit  Perbankan.
Pengertian  perjanjian  menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah : Suatu  perjanjian  dimana 1 orang  atau lebih mengikatkan diri dengan  satu pihak lain atau lebih. Namun  rumusan   Pasal ini dirasakan  kurang lengkap, seolah – olah hanya satu pihak saja yang ingin mengikatkan diri dengan pihak lain, sedangkan pihak lain tidak. Jadi yang timbul adalah perjanjian sepihak. Para Ahli hukum memberikan koreksi terhadap terhadap   Pasal  1313  ini, sehingga  pengertian  perjanjian  menjadi lebih  lengkap.
Menurut  Subekti  (1990:22),  Perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  suatu  hal. Sementara  pengertian    Perjanjian menurut    M. Yahya Harahap (1983:15), adalah suatu hubungan yang hukum kekayaan / harta   benda   antara dua   orang atau lebih yang   memberikan    kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan   sekaligus   mewajibkan   pihak  lain  untuk menunaikan    prestasi.  Dalam  suatu  perjanjian  Kredit  Perbankan  sama  halnya  dengan  perjanjian pada  umumnya  dimana  terdapat  suatu  asas  hukum  yang  penting  berkaitan  dengan  berlakunya Perjanjian  (kontrak)    adalah      asas  kebebasan    berkontrak,  artinya  pihak-pihak  bebas  untuk menentukan  kontrak  apa  saja  baik  yang  sudah  ada  pengaturannya  maupun  yang  belum  ada pengaturannya dalam KUH Perdata dan bebas menentukan isi kontrak.
Kata   kredit   berasal dari bahasa  latin  yaitu “ Credere “ yang berarti kepercayaan, dengan makna  kepercayaan  yang  terkandung      dalam      perkreditan    antara  si  pemberi  dan  si  penerima kredit.  Dimana      si  pemberi  kredit      percaya      bahwa  kredit  yang    disalurkan    pasti  akan
dikembalikan    sesuai    perjanjian.  Sedangkan  bagi    si  penerima  kredit  merupakan  penerimaan kepercayaan   sehingga   mempunyai kewajiban  untuk membayar sesuai jangka waktu.Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah :
“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam untuk  melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari  ketentuan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  istilah  kredit  memiliki  arti  yang  khusus,  yaitu meminjamkan “uang“, Undang-undang Perbankan menunjuk perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan  dari  perjanjian  kredit.  Mengenai  perjanjian  pinjam  meminjam  ini  diatur  dalam  pasal  1754 KUH Perdata, yang berbunyi :
“Perjanjian  pinjam  meminjam  adalah  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan  syarat  bahwa  pihak  yang  belakangan  ini  akan  mengembalikan  seumlah  yang  sama  dari macam  dan  keadaan  yang  sama  pula”.Dalam  suatu  perjanjian  Kredit  Perbankan  sama  halnya dengan perjanjian pada umumnya dimana terdapat suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya  Perjanjian  (kontrak)    adalah      asas  kebebasan    berkontrak,  artinya  pihak-pihak  bebas untuk  menentukan  kontrak  apa  saja  baik  yang  sudah  ada  pengaturannya  maupun  yang  belum  ada pengaturannya  dalam  KUH  Perdata  dan  bebas  menentukan  isi  kontrak.Bila  dihubungkan  dengan bank,  maka  terkandung  pengertian  bahwa  bank  selaku  kreditur  percaya  meminjamkan  sejumlah uang  kepada  nasabah  /  debitur,  karena  debitur  dapat  dipercaya  kemampuannya  untuk  membayar lunas pinjamannya selama jangka waktu yang ditentukan.

## Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian Kredit Perbankan.
Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Persetujuan  -  persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik kembali  selain  sepakat  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh  undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pasal 1338 KUH Perdata ini memberikan suatu pengertian bahwa siapa saja  yang  telah  mengadakan  perjanjian,  maka  mereka  akan  terikat  untuk  mematuhi  segala  sesuatu yang  telah  mereka  sepakati  tersebut,  dan  hal  ini  sama  halnya  dengan mentaati suatuketentuan peraturan perundang- undangan. Jadi, semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian wajib ditaati oleh para  pihak  asalkan  pembuatannya  memenuhi  syarat  sah  nya  suatu  perjanjian,  dan  asalkan pembuatannya sama seperti peraturan perundang-undangan.
Perjanjian Kredit Perbankan sama halnya dari segi berlakunya sama juga dengan berlakunya perjanjian  pada  umumnya.Dimana  terdapat  suatu  asas  hukum  yang  penting  berkaitan  dengan berlakunya  Perjanjian  (kontrak)  adalah  asas  kebebasan  berkontrak  ( Pacta  Sunt  Servanda ),  artinya pihak-pihak  bebas  untuk  menentukan  dan  membuat  kontrak  apa  saja  baik  yang  sudah  ada pengaturannya  maupun  yang  belum  ada  pengaturannya,  baik  yang  sudah  bernama  atau  belum bernama,  sertapara  pihak  juga  bebas  dalam  menentukan  isi  kontrak.Namun,  supaya  sahnya  suatu pembuatan perjanjian.
Perjanjian  kredit  perbankan  harus  mempedomani    ketentuan  yang  terdapat  didalam  Pasal 1320 KUH Perdata  yang mengatur  mengenai  syarat- syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.
Kedua  syarat  yang  pertama  dinamakan  syarat  subyektif,  karena  syarat  –  syarat  tersebut menyangkut  subyek  perjanjian.  Sedang  yang  kedua  terakhir  disebut  syarat  obyektif  karena menyangkut obyek perjanjian.Mengenai kesepakatan yang umumnya dikaitkan pada saat terjadinya perjanjian dikenal tiga teori yaitu :
1) Teori Kehendak ( wilstheorie )
Teori  ini  menyatakan  bahwa  kesepakatan  lahir  pada  saat  kehendak  dari  pihak  penerima dinyatakan.  Kehendak  itu  harus  dinyatakan  dengan  sesuatu  cara  agar  terjadi  hubungan  alamiah antara  kehendak  dan  pernyataan.  Namun,  pada  hakikatnya  kehendak  yang  menciptakan perjanjian.Konsekuensi  dari  ajaran  ini  adalah  bilamana  pernyataan  dari  orang  –  orang  yang bertindak tidak sesuai dengan kehendaknya tidak tercipta suatu perjanjian.
2) Teori Pengiriman ( Verzentheori )
Teori  ini  mengajarkan  bahwa  kesepakatan  terjadi  pada  saat  kehendak  yang  dinyatakan  itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3) Teori Pengetahuan ( vernemingstheori )
Teori  ini  mengajarkan  bahwa  pihak  yang  menawarkan  seharusnya  sudah  mengetahui  bahwa tawarannya diterima.
4) Teori Kepercayaan ( Verthrowenstheori )
Teori  ini  mengajarkan  bahwa  kesepakatan  itu  terjadi  pada  saat  pernyataan  kehendak  dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan ( R. Subekti, 1990 : hlm. 24 ). Disamping itu perjanjian dikuasai oleh beberapa asas yaitu :
1. Asas kebebasan berkontrak
Suatu  asas  yang  meliputi  kebebasan  para  pihak  dalam  membuat  perjanjian.  Dalam  hal  ini  mereka bebas  menentukan    sendiri  isi  dari  perjanjian  maupun  dengan  siapa  ia  ingin  atau  tidak  ingin membuat perjanjian.
2. Asas konsensualisme
Asas  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  orang  diberi  kesempatan  untuk  menyatakan  kehendaknya yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian .
3. Asas kepercayaan
Asas  yang  menyatakan  bahwa  setiap  perjanjian  yang  dibuat  oleh  kedua  pihak  harus  dapat menumbuhkan kepercayaan bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.
4. Asas  kekuatan mengikat
Asas  yang  menyatakan  bahwa  setiap  perjanjian  yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  mempunyai kekuatan  mengikat  sebagai  Undang  –  Undang.  Terikatnya  para  pihak  pada  apa  yang diperjanjikan, dan juga oleh kebiasaan dan kepatutan.
5. Asas  persamaan hak
Asas ini menempatkan para pihak  dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan dan lain – lain.
6. Asaskeseimbangan
Asas  yang    mengehendaki      para  pihak    memenuhi  dan  melaksanakan    prestasi secara  seimbang.
7. Asas moral
Asas  yang  menghendaki  para  pihak  dalam  melakukan  sesuatu    perbuatan  hukum  dalam berdasarkan pada kesusilaan ( moral ) sebagai penggalian dari hati nurani.
8. Asas kepatutan
Asas  yang  berkaitan  dengan  ketentuan  mengenai  isi  perjanjian.Dimana  suatu  perjanjian  tidak hanya mengikat hal – hal yang dinyatakan dalam perjanjian, tetapi hal – hal juga yang menurut perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang – undang.
9. Asas kebiasaan
Suatu  perjanjian  tidak  hanya  mengikat  untuk  hal  –  hal  yang  secara  tegas,  tetapi  juga  hal  –  hal yang dalam keadaan kebiasan yang diikuti.
10. Asas kepastian hukum
Perjanjian  sebagai  suatu  figur  hukum  harus  mengandung  kepastian  hukum.  Kepastian  ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian  itu yaitu sebagai  undang   –   undang    bagi  para pihak (Mariam Darus Badrulzaman, 2001:83-84).
Tujuan   mengadakan   perjanjian   terutama untuk   memenuhi   kebutuhan    para pihak. Para pihak  bebas      menetapkan  apa  yang      menjadi  tujuan        dari      perjanjian  mereka  buat,  asal      saja tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidakdilarangoleh  Undang-Undang.

## Pengertian Perjanjian Baku
Praktek  perbankan  di  Indonesia  dalam  penyaluran  kredit  lazimnya  menggunakan  perjanjian baku  atau  perjanjian  standar  yang  klausul-klausulnya  telah  disusun  sebelumnya  oleh  pihak  bank dengan maksud digunakan berulang-ulang dengan berbagai pihak dan tidak membuka kemungkinan untuk  dinegosiasikan  kepada  pihak  nasabah,dan  sebagian  lagi  sengaja  dikosongkan  untuk memberikan  kesempatan  dinegosiasikan  dengan  pihak  nasabah,yang  baru  diisi  setelah  diperoleh kesepakatan  oleh  ke  dua  belah  pihak.Dalam  praktek  perjanjian  baku  tumbuh  menjadi  perjanjian tertulis  yang  dibuat  formulir.  Perbuatan  hukum  yang  sejenis  selalu  terjadi  berulang-ulang  dan teratur  dengan  frekuensi  yang  relative  tinggi  dan  melibatkan  banyak  orang.  Hal  tersebut menimbulkan  kebutuhan  untuk  menyiapkan  isi  dari  perjanjian  terlebih  dahulu  yang  kemudian dibakukan  dan  seterusnya  dicetak  dalam  jumlah  yang  banyak,  sehingga  sudah  tersedia  apabila diperlukan setiap saat.
Klausul  eksenorasi  ini  membebankan  kepada  nasabah  /  debitur  sejumlah  syarat  yang  harus dipenuhi  dan  melalui  klausul  ini  tanggung  jawab  dari  pihak  bank  beralih  kepada  pihak  nasabah, bahkan adakalanya klausul ini merupakan kekuatan monopoli untuk memperoleh keuntungan yang tidak  hanya  menimbulkan  masalah  pada  nasabah  perbankan  tetapi  juga  seluruh  masyarakat.  Oleh karena  keadaan  yang  demikian  merupakan  pelanggaran  terhadap  asas  kebebasan  berkontrak  yang bertanggung jawab yang mengakibatkan tidak seimbangnya kekuatan tawar menawar antara pihak bank/kreditur dengan pihak nasabah/debitur, yang  kemudian  menempatkan  pihak  nasabah  pada posisi  yang lemah,  pihak  bank   dengan leluasa merumuskan klausul-klausul pembebasan ini yang dapat merugikan  kepentingan pihak nasabah.
Mariam  Darus  Badrulzaman,  (1980:137),Perjanjian  baku  adalah  perjanjian    standar  yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. sedangkan perjanjian baku  menurut Sutan Remi Sjahdeni(1993:66)adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya telah telah dibakukan  oleh  pemakainya  dan  pihak  lain  yang  pada  dasarnya  tidak  mempunyai  peluang  untuk merundingkan  atau  menerima  perubahan.  Yang  belum  dibakukan  hanyalah  beberapa  hal  saja, misalnya yang menyangkut jenis harga, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.
Menurut  Hondius  sebagaimana  dikutip  Mariam  Darus  Badrulzaman  (  1980  :  24), merumuskan  perjanjian  baku  adalah  konsep  –  konsep  janji  tertulis,  disusun  tanpa  membicarakan isinya dan  lain dituangkan dalam  jumlah  yang tidak terbatas.Sedangkan pitlo sebagaimana  dikutip
Sutan Remi  Sjahdeni (1993:68), menyatakan  bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian paksa  ( dwangcontract ).Mengenai perjanjian baku pada umumnya memiliki ciri – ciri sebagai berikut :
1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya lebih kuat.
2) Masyarakat ( debitur ) sama sekali tidak ikut menentukan isi pertjanjian.
3) Terdorong oleh kebutuhan debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4) Bentuknya tertulis.
5) Dipersiapkan terlebih dahulu  secara missal ( Mariam Darus Badrulzaman, 1980 : 50 ).
Kemudian  Mariam  Darus  Badrulzaman  membagi  kontrak  baku  atau  beberapa  jenis  dilihat dari segi pembuatannya yaitu :
1) Perjanjian baku sepihak.
2) Perjanjian baku timbal balik.
3) Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah.
4) Perjanjian baku yang ditentukan dalam lingkungan notaris dan advokat.
1 ) Perjanjian Baku Sepihak
Perjanjian  yang  isinya  ditentukan  oleh  pihak  yang  kuat  kedudukannnya  dalam  perjanjian  itu. Kreditur  umumnya  merupakan  pihak  yang  lebih  kuat  kedudukannya  dibandingkan  debitur. Perjanjian  semacam  ini  dapat  ditemui  misalnya  dalam  perjanjian  kredit  perbankan,  perjanjian asuransi dan lain – lain kontrak sejenis yang umumnya merupakan transaksi kontrak komersial.
2) Perjanjian  Baku Timbal Balik.
Perjanjian  baku  yang  isinya  ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak,  misalnya  perjanjian  baku  yang antara kreditur dan debiturnya terikat dalm suatu organisasi, seperti perjanjian buruh kolektif.
3) Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah Perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan – perbuatan hukum tertentu.  Dapat  ditemui  pada  perjanjian  –  perjanjian  yang  mempunyai  obyek  hak  –  hak  tanah, misalnya akta peralihan hak atau pembebanan suatu hak lain atas tanah.
4) Perjanjian baku yang ditentukan dalam lingkungan notaris dan advokat. Perjanjian-perjanjian  yang  konsepnya  sejak  semula  telah  disediakan  untuk  memenuhi permintaan  dari  anggota  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan  notaris  atau  advokat  yang bersangkutan.
Penyusunan  perjanjian  baku  memang  kadang  kala  semata-mata  bertujuan  memenuhi kepentingan  pihak  pembuat  kontrak  yang  merupakan  kekuatan  ekonomis,  bahkan  kekuatan monopoli, setiap pengikatan diri melalui kontrak baku, pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi lemah  berada  pada  posisi  yang  kurang  menguntungkan,  dimana  dalam  perjanjian  itu  hanya  atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja ( yaitu pihak yang membuat kontrak ) tanpa mencantumkan  apa  yang  menjadi  kewajiban-kewajiban  pihaknya  dan  sebaliknya  hanya  atau terutama  menyebutkan  kewajiban-kewajiban  pihak  lainnya    sedangkan      apa  yang  menjadi  hak  – hak  pihak  lainnya    itu      tidak      disebutkan.Menurut    Stein  sebagaimana  dikutip  Mariam  Darus Badrulzaman (1980:70), mengemukakan  pendapat bahwa :
“  Perjanjian  baku  dapat  diterima  sebagai  perjanjian,  berdasarkan  fiksi  adanya  kemauan  dan kepercayan  yang membangkitkan  kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu.  Jika  debitur  menerima  dokumen  perjanjian  itu,  berarti  ia  secara  sukarela  setuju  pada  isi perjanjian itu “.
Menurut  Hondius  sebagaimana  dikutip  oleh  Mariam  Darus  Badrulzaman(1980:69),  dalam disertasinya      bahwaperjanjian  baku  mempunyai      kekuatan  mengikat        berdasarka  “  kebiasaan  “ yang   berlaku   di lingkungan  masyarakat  dan   lalu  lintas  perdagangan.Walaupun  secara  yuridis perjanjian  baku  tidak  sepenuhnya  mengikuti  syarat  yang    ditetapkan  undang  –  undang    tetapi
kebutuhan masyarakat telah membuat perjanjianbaku semakin memasuki semua bidang kehidupan. Oleh  karena  itu,  perjanjian  baku  sampai  sekarang  masih      tetap  diterima  sebagai  suatu  perjanjian yangsah      sebagaimana      perjanjian  yang  lain.  Hal    ini  disebabkan    adanya  kebutuhan  untuk melayani      serta    memenuhikepentingan    masyarakatyang  semakin  cepat  bergerakdan menghendakiefisiensi   waktu,biaya dan tenaga.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang diteliti  atau  melihat  dari  aspek  hukum  normatif.  Tehnik  pengumpulan  data  dilakukan    dengan Penelitian  Kepustakan (Library  Research) ,  yaitu  dengan  mempelajari  buku  dan  literature  yang relevan  dengan  penulisan.Dalam  penelitian  ini  jenis-jenis  data  dan  bahan  hukum  yang  digunakan, adalah:
- Bahan Hukum Primer
Bahan  Hukum  Primer  terdiri  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
- Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, artikel.
- Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus hukum dan politik .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Pencantuman Klausula Perjanjian Baku pada Perjanjian Kredit Perbankan.
Isi  dari  perjanjian  baku  yang  sangat  menonjol  dan  mendapat  perhatian  khusus  dalam  setiap pembahasan  mengenai  perjanjian  baku( standard  contract )  adalah  yang  berkaitan  dengan pembebanan,  pembatasan,  pengalihan,  pembebasan,  dan  oleh  salah  satu  pihak  kepada  pihak  yang lainnya.  Syarat  tersebut  dalam  kepustakaan  Belanda  dinamakan  exenoration  klausul  dan  dalam bahasa  inggris  disebut  dengan exoneration  clause,  exemption  clause,  atau  exclutian  clause ,  yang diartikan dalam bahasa Indonesia dengan klausula penyampingan atau klausula eksenorasi. Pengusaha  memasukan    klausula  eksenorasi  dalam  kontrak  baku,  antara  lain  bertujuan  untuk menghindari  segala  resiko  yang  mungkin  timbul  dari  pelaksanaan  perjanjian  yang bersangkutan.Berdasarkan  pendapat  diatas  tujuan  dari  klausula  ini  tidak  lain  adalah  memperbesar keuntungan  dengan  cara  menghindari  resiko  yang  mungkin  timbul  dan  pembebanan  kepada  pihak lawan.Mengenai  definisi  atau  batasan  dari  klausula  eksenorasi  ini  menurut,  Rijkern,  sebagaimana dikutip Mariam Darus Badrulzaman (1980:50), yaitu :
Bahwa klausula eksenorasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana  suatau  pihak  menghindarkan  diri    untuk  memenuhi  kewajibannya  dengan  membayar  ganti rugi  seluruhnya  atau  terbatas  yang  terjadi    karena  ingkar  janji  atau  perbuatan  melawan  hukum. bentuk-bentuk klausula eksenorasisebagai berikut :
1. Klausula Pembebanan Tanggung Jawab
Dalam  suatu  perjanjian  baku  sering  kita  temukan  klausul-klausul  yang  sifatnya  berat    sebelah, dalam arti pihak yang membuat isi dari perjanjian tersebut hanya atau terutama mencantumkan hak-hak  pihaknya  saja  tanpa  mencantumkan  hak-apa  yang  menjadi  kewajibannya.  Klausul tersebut  secara  tidak  wajar  sangat  memberatkan  bagi  pihak  lainnya,  dikarenakan  tidak seimbangnya pengaturan hak dan kewajiban antara pembuat perjanjian dengan pihak yang turut
serta  dalam  perjanjian  tersebut.  Mengenai  pembebanan  tanggung  jawab  ini  abdul  kadir Muhammad berpendapat :
Dalam  perjanjian  sering  juga  dibuat  ketentuan-ketentuan  sebagai  syarat  yang  disebut  klausula penyampingan.  Adapun  maksud  dari  klausula  penyampingan  ini  adalah  untuk  membatasi tanggung  jawab  salah  satu  pihak,  atau  dengan  ungkapan  umum  pihak  yang  lebih  kuat membebankan kewajiban kepada pihak yang lebih lemah.
2. Klausula Pembatasan Tanggung Jawab
Pihak  yang  terlibat  langsung  dengan  klausula  pembatasan  tanggung  jawab  ini  adalah  debitur sebagai  pihak  yang  mempunyai  kedudukan  lemah  dalam  menghadapi  perjanjian  baku  yang disodorkan oleh pihak kreditur. Klausul pembatasan tanggung jawab ini  dapat berbentuk jumlah ganti  rugi  yang  dapat  dituntut,  atau  dapat  pula  berbentuk  pembatasan  waktu  bagi  orang  yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Dalam hal ini batas waktu tersebut sering kali  lebih  pendek  dari  batas  waktu  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  bagi  seseorang  untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.
3. Klausula pembebasan tanggung jawab
Klausul pembebasan tanggung jawab ini dapat berbentuk pembebasan jumlah ganti rugi
4. yang  dapat  dituntut  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  diatas.  Kreditur  dalam  hal  ini  telah mengatur terlebih dahulu dalam perjanjian kredit mengenai pembebasan ganti rugi tersebut.
5. Klausul pengalihan tanggung jawab
Klausul ini  hampir  sama  dengan  bentuk-bentuk  klausul diatas, yang padaintinya membebankan suatu tanggung jawab kepada pihak lain, yang dalam hal ini debitur, kemudian juga membatasi dan membebaskan untuk bertanggung jawab atas kemungkinan resiko yang akan diperoleh oleh sipembuat perjanjian dengan cara mengalihkan segala tanggung jawab kepada pihak debitur atau yang  menyetujui  kredit.  Klausul  ini  sering  kita  jumpai  pada  perjanjian  kredit  perbankan, misalnya saja klausul mengenai pengaturan segala biaya dan ongkos-ongkos pada saat membuka kredit menjadi tanggung jawab debitur. Tidak ada ditemui suatu biaya atau ongkos-ongkos  baik sebagian maupun seluruhnya yang menjadi tanggung jawab kreditur.
Pada  dasarnya  perlindungan  terhadap  debitur  sudah  diawali  dengan  adanya  asas keseimbangan dan keselarasan dalam norma yang tercantum dalam norma dasar Negara kita, yaitu Pancasilakhususnya sila ke lima yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berdasarkan asas  keseimbangan  ini  maka  tidak  dikehendaki  adanya  hubungan  yang  timpang  diantara  sesama manusia Indonesia dimana yang satu lebih kuat dan mendominasi yang lainnya. Asas ini kemudian dituangkan  dalam  batang  tubuh  UUD  1945  yaitu  pasal  27,  mengatur  bahwa  segala  warga  Negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak  ada  kecualinya.  Ini berarti bahwa  tidak ada  seorang warga  negarapun yang  memiliki kedudukan  istimewa  dihadapan  hukum.Begitu  pula  halnya  terhadap  debitur  dan  kreditur  yang  ada dalam  perjanjian  kredit  bank.  Semua  adalah  sederajat  dan  memiliki  hak-hak  yang  seimbang  satu sama lain.
Namun  demikian  mengingat  kedudukannya  sebagai  dasar  Negara  UUD,  perlindungan  yang diberikannya masih bersifat umum dan abstrak, sehingga masih memerlukan peraturan perundangan yang  dibawahnya.  Secara  garis  besar,  perlindungan  hukum  terhadap  debitur  atas  penggunaan klausula  eksonorasi  dalam  perjanjian  kredit  dikarenakan  posisinya  sebagai  pihak  dalam  perjanjian kredit dapat diambil dari beberapa sumber hukum, anatar lain :
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
b) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998.
c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun1999.

## a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Secara substansi, hukum keperdataan di Indonesia secara umum diatur dalam KUH Perdata, merupakan area   hukum yang sangat luas dan paling dinamis. Khususnya dalam lapangan Hukum Perjanjian yang bersifat terbuka  sehingga memberi kesempatan kepada para pihak untuk membuat jenis  perjanjian  baru  yang  sebelumnya  tidak  pernah  ada  dan  tidak  diatur  dalam  KUH  Perdata  itu sendiri.  Salah  satu  jenis  perjanjian  tersebut  adalah  kredit  bank.Walaupun  demikian,  bukan  berarti bahwa perjanjian kredit yang tidak terdapat dalam KUH Perdata tersebut dapat membebaskan para pihak untuk tidak tidak tunduk pada ketentuan KUH Perdata.KUH Perdata terus berlaku sepanjang mengenai azas dan prinsip dasar dari perjanjian itu tetap mengacu kepada ketentuan KUH Perdata itu  masih  tetap  digunakan.Hal  ini  berarti  bahwa  perjanjian  kredit  bank  dalam  bentuk  standart contract  secara  umum  juga  tunduk  pada  ketentuan  yang  berlaku  dalam  hukum  perjanjian  yang terdapat  dalam  buku  III  KUH  Perdata.  Perlindungan  tersebut  terdapat  dalam  ketentuan  dari  pasal- pasal :
1) Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian
Suatu  perjanjian  akan  dikatakan  sah  apabila  memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat-syarat tersebut terdiri dari :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.
Apabila semua syarat telah terpenuhi, maka sesuai dengan 1338 (1) KUH Perdata, perjanjian itupun menjadi sah, dan berlaku sebagai Undang-undang para pihak yang membuatnya.
Dalam  Perjanjian  kredit  untuk  dapat  berlaku  sah  dan  mengikat  diantara  para  pihak  yang membuatnya,  maka  terpenuhinya  ketentuan  pasal  1320  KUH  Perdata  menjadi  suatu  syrat  mutlak. Berkaitan  dengan  adanya  kesepakatan,  ini  berarti  para  pihak  harus  melalui  proses  penyesuaian kehendak,  yakni  proses  “tawar  menawari”  keinginan  yang  selanjutnya  disepakati  dalam  suatu perjanjian. Proses kesesuaian kehendak ini harus terjadi secara bebas dan tidak boleh mengandung paksaan, kesesatan atau penipuan dari salah satu pihak tetrhadap pihak lainnya, ataupun dari pihak ketiga.  (pasal  1321  BW).  Sesuai  dengan  pasal  1324  (1)  KUH  Perdata,  maka  paksaan  itu  dapat dianggap  terjadi  bila  terdapat  suatu  perbuatan  yang  menimbulkan  ketakutan  pada  seseorang  yag berpikiran sehat bahwa ditinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.
Paksaan  tidak  hanya  dilakukan  pada  pihak  yang  membuat  perjanjian,  akan  tetapi  juga terhadap  istri/suami  dari  pihak  yang  membuat  perjanjian  ataupun  keturunannya  dalam  garis  lurus keatas  maupun  kebawah.  Sedangkan  yang  melakukan  paksaan  haruslah  salah  satu  pihak  dalam perjanjian  atau  pihak  ketiga  yang  memiliki  kepentingan  atas  perjanjian  tersebut.  Paksaan  tidak dianggap ada apabila ancaman itu ditujukan kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan darah ataupun  hubungan  perkawinan  dengan  pihak  yang  membuat  perjanjian  walaupun  hubungan hubungan tersebut sudah sangat dekat.
Dalam  pencantuman  klausula  eksonorasi  dalam  perjanjian,  bank  sering  kali  tidak mengindahkan  syarat  yang  terdapat  dalam  pasal  1320  KUH  Perdata.Khususnya  mengenai  hal tertentu.  Salah  satu  klausula  eksonorasi  dalam  perjanjian  kredit  menyebutkan  :  “  Berdasarkan kesepakatan  kedua  belah  pihak  jangka  waktu  perjanjian  kredit  dapat  dilakukan  perpanjangan dengan  kewajiban  debitur  dibebani  kembali  dengan  kewajiban  membayar  biaya  provisi  dan supervition  fee, biaya  legalisasi  serta  biaya  lainnya  yang  ditentukan  oleh  bank  dan  perpanjangan jangka waktu dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak  terpisahkan  dalam  perjanjian  ini”.  Klausula  tersebut  juga  bertentangan  dengan  azas kepatutan.Kepatutan adalah sesuatu yang oleh masyarakat dianggap layak dan patut sehingga harus diperhatikan.Dalam suatu perjanjian, memperhatikan sesuatu yang belum pasti adalah sesuatu yang tidak  patut.Ini  berarti  para  pihak  yang  menjanjikan  sesuatu  yang  salah  satu  pihak  belum  mengerti dan memahaminya.
Ditinjau dari sisi debitur, tentu saja  dapat merugikan dikarenakan ketentuan-ketentuan yang ada  dikemudian  hari  itu  akan  sanagat  memberatkan  posisinya.  Sementara  bank  hanya  dengan berdalih  pada  klausula  yang  sama  hana  menghendaki  perjanjian  terus  dilaksanakan.  Walaupun perjanjian  ini  akhirnya  disepakati  oleh  para  pihak,  namun  tetap  saja  mengandung  konsekwensi yuridis perjanjian dikarenakan batal demi hukum, disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat objektif dalam perjanjian, akan tetapi dalam prakteknya tidak ada suatu perjanjian yang batal demi hukum. 2) Pasal 1338 (3) tentang adanya itikad baik
Itikad  baik  dalam  suatu  perjanjian  dianggap  ada  apabila  perjanjian  itu  dibuat  dan dilaksanakan  menurut  kepatutan  dan  keadilan.  Artinya  itikad  baik  itu  tidak  dapat  diartikan  secara sempit,  yakni  hanya  pada  saat  membuat  perjanjian  saja,  akan  tetapi  juga  termasuk  rangkaian rangkaian  dari  proses  hubungan  timbal  balik  yang  terjadi  antara  para  pihak-pihak  yang  terlibat didalamnya.  Saat  pelaksanaan  perjanjian  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  saat  pembuatan  atau penandatanganan  perjanjian.Demikian  pula  dengan  saat  penandatanganan  perjanjian  tidak  bisa dipisahkan  dengan  periode  negosiasi  yang  mendahuluinya.Oleh  karena  itu  itikad  baik  tidak  hanya disyaratkan  pada  pelaksanaan  melainkan  juga  pada  saat  pembuatan  dan  bahkan  pada  periode negosiasi  yang  mendahului  lahirnya  suatu  perjanjian.Adapun  itikad  baik  dalam  pasal  1338  ayat  3 KUH  Perdata  berlaku  secara  mutlak  dan  tidak  dapat  disimpangi.Ini  berarti  walaupun  para  pihak telah bersepakat mencantumkan klausula eksonorasi yang berat sebelah.
Menurut Sutan Remi Sjahdeni (1993:121), mengemukakan bahwa itikad baik adalah niat dari pihak  yang  satu  dalam  suatu  perjanjian  untuk  tidak  merugikan  mitra  janjinya  maupun  untuk  tidak merugikan kepentingan umum. Meskipun ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, namun dalam prakteknya ada saja klausula eksonorasi dalam perjanjian kredit  yang  mengenyampingkan  azas  tersebut.  Misalnya  adanya  klausula  eksonorasi  yang memberikan hak begitu besar kepada bank untuk dapat menuntut pembayaran secara sekaligus atas kredit  kepada  debitur  tanpa  alasan  apapun.Tampak  disini  bahwa  bank  tidak  beritikad  baik  dalam membuat  perjanjian  dikarenakan  begitu  besarnya  wewenang  yang  ada  padanya,  sehingga menimbulkan  kerugian  besar  bagi  debitur.Dengan  adanya  klausula  eksonorasi  yang  berat  sebelah tersebut, walaupun para pihak telah sama-sama menyetujui maka undang-undang tetap memberikan perlindungan  kepada  debitur  dengan  menerapkan  azas  itikad  baik  ini  sebagai  lasan  untuk  tidak diberlakukan klausula eksonorasi itu dalam suatu perjanjian.
Dikaitkan  dengan  pasal  1337  KUH  Perdata,  menetapkan  sebagai  berikut  :”  Suatu  causa adalah  terlarang  apabila  causa  itu  dilarang  oleh  undang-undang  atau  bertentangan  dengan  moral atau  dengan  ketertiban  umum”,  maka  ini  berarti  undang-undang  juga  memberikan  perlindungan terhadap debitur dari adanya klausula eksonorasi dalam perjanjian kredit yang bertentangan dengan undang-undang, moral, dan atau ketertiban umum. Secara tegas pasal ini membatasi klausula seperti apa yang boleh dicantumkan dalam perjanjian, sehingga  sacara yuridis  keseimbangan posisi  tawar dapat diwujudkan.

## 3) Pasal 1339 KUH Perdata
Perlindungan  yang  diberikan  dalam  KUH  Perdata  pasal  1339,  adalah  :  “  Suatu  perjanjian tidak  hanya  mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan  tegas  dinyatakan  didalamnya,  tetapi  juga  untuk segala  sesuatu  yang  menurut  sifat  perjanjian  diharuskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan  atau  undang- undang”.  Pasal  ini  mengandung  arti  bahwa  bukan  hanya  ketentuan  yang  diperjanjikan  oleh  para pihak  saja  yang  mengikat  diantara  mereka,  tetapi  juga  ketentuan  yang  ada  dalam  peraturan perundang-undangan,  maupun  kepatutan  dan  kebiasaan  yang  hidup  didalam  masyarakat.Pasal  ini hanya bersifat melengkapi untuk hal yang tidak ditulis dalam perjanjian.
Dalam ;perjanjian kredit bank, salaah satu  ketentuan yang harus diperhatikan adalah adanya azas-azas perkreditan yang sehat dalam memberikan  kredit, dimana azas ini menjadi sesuatu  yang mutlak  harus  dipertimbangkan  oleh  bank  sebelum  menyetujui  permohonan  kredit  oleh  para nasabahnya.

## b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Dalam Undang-undang ini perlindungan terhadap debitur dibagi dua, yakni bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif  adalah perlindungan yang  sifatnya mencegah terjadinya  suatu permasalahan, yaitu permasalahan yang mungkin timbul akibat ditandatanganinya perjanjian kredit bank.Perlindungan  ini  lazimnya  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  mekanisme yang  menuntun  pihak  bank  maupun  debitur  agar  pada  saat  pelaksanaan  perjanjian  tidak menimbulkan permasalahan. Perlindungan yang bersifat preventif  terdapat dalam ketentuan pasal : 1) Pasal 8 Undang-Undang Perbankan
Perjanjian  kredit  yang  terjadi  antara  bank  dan  debitur  memuat  unsur  yang  terpenting  yaitu kepercayaan,  yakni  kepercayaan  antara  bank  sebagai  kreditur  terhadap  debiturnya,  begitu  pula sebaliknya.  Bank  percaya  bahwa  debitur  akan  bertanggung  jawab  atas  kredit  yang  diberikan, termasuk untuk mengembalikannya beserta seluruh bunganya tepat waktu. Dan debitur pun percaya bahwa  bank  dapat  memberikan  kredit  yang  dibutuhkan  dengan  syarat-syarat  yang  tidak memberatkan.Untuk  memperoleh  kepercayaan  dan  keyakinan  itu  maka  bank  berkewajiban  untuk melakukan  penilaian  dan  analisi  yang  mendalam  mengenai  berbagai  aspek  itikad  baik  debitur, maupun  kesanggupan  dan  kemampuan  debitur  untuk  melunasi  kreditnya.Aturan  ini  amat  wajar disebabkan  pemberian  kredit  yang  diberikan  oleh  bank  mengandung  banyak  resiko  seperti  tidak kembalinya kredit atau yang lazim disebut dengat kredit macet.
Salah  satu  ketentuan  dalam  pasal  8  ayat  1  UUP  yang  paling  berkaitan  langsung  dengan debitur  dan  harus  benar-benar  diperhatikan  oleh  bank  pada  saat  membuat  perjanjian  kredit  adalah perihal agunan. Bahwa agunan yang harus diberikan oleh debitur sebagai jaminan hutang pada bank dapat  hanya  berupa  proyek  atau  hak  tagih  yang  dibiayai  oleh  kredit  tersebut  asalkan  menurut penilaian  bank,  debitur  telah  memperoleh  keyakinan  atas  kemampuan  debitur  dalam mengembalikan  keseluruhan  kreditnya.Ini  berarti  bahwa  bank  tidak  berkewajiban  untuk  meminta agunan tambahan berupa barang - barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang biayai. Ketentuan  tentang  agunan  ini  sangat  menguntungkan  dan  melindungi  kepentingan  debitur,  karena dalam  membuat  perjanjian  kredit,bank  dibatasinkewenangannya  untuk  menentukan  jenis  dan jumlah agunan oleh undang-undang. Pembatasan kewenangan ini dimaksudkan untuk menghindari
adanya  kemungkinan  bank  menentukan  jenis  dan  jumlah  agunan  yang  terlampau  besar dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan sehingga akan memberatkan debitur (collateral oriented).
Dalam  pasal  8  ayat  2  UUP  juga  memberikan  perlindungan  hukum,  dimana  pasal  ini menegaskan  bahwa  bank  dalam  memberikan  kredit  harus  pula  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
b. Bank  harus  memiliki  keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah/debitur  yang diperoleh dari penilaian watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.
c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit.
d. Kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas megenai prosedur dan persyaratan kredit.
e. Larangan  bank  untuk  memberikan  kredit  dengan  persyaratan  yang  berbeda  kepada  nasabah debitur atau pihak yang terafiliasi.
2) Pasal 11UUP
Pasal  ini  menegaskan  bahwa  Bank  Indonesia  membatasi  pemberian  kredit  secara  umum, ataupun  terhadap  debitur-debitur  yang  masih  satu  grup  dengan  bank  yang  bersangkutan.Besar maksimum  yang  dimaksud  adalah  tidak  boleh  melebihi  dari  30%  dari  modal  bank  yang  sesuai ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia.Pembatasan  kredit  ini  dimaksudkan  agar  tidak  menutup kemungkinan  antara  bank  dengan  direktur  memiliki  suatu  hubungan  khusus  (seperti  hubungan keluarga  maupun  hubungan  politis).  Sehingga  kredit  akan  diberikan  dengan  prosedur  yang cendrung  dipermudah,  dalam  jumlah  besar,  dan  tidak  memenuhi  prinsip-prinsip  pemberian  kredit yang sehat.
Dengan  adanya  pembatasan  kredit  maksimum,  yang  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia,  secara tidak  langsung  melindungi  nasabah  kredit.Pembatasan  ini  mencegah  debitur  dari  himpitan  hutang bank  yang  jumlahnya  terus  membengkak  dari  hari  ke  hari,  dikarenakan  pemberian  kredit  dalam jumlah besar, tidak diimbangi dengan kemampuan debitur.
3) Pasal 12 A ayat 1
Bank  umum  dapat  membeli  sebagian  atau  seluruh  agunan  baik  didalam  pelelangan  maupun diluar  pelelangan  berdasarkan  penyerahan  sukarela  oleh  pemilik  agunan  atau  berdasarkan  kuasa untuk  menjual  diluar  lelang  dari  pemilik  agunan  dalam  hal  nasabah  debitur  tidak  memenuhi kewajibannya  kepada  pihak  bank,  dengan  ketentuan  agunan  yang  dibeli  tersebut  wajib  dicairkan secepatnya.
Dengan  ketentuan ini maka dalam perjanjian kredit bank  tidak dapat lagi membuat klausula eksonorasi  yang  dapat  menekan  debitur  untuk  menyerahkan  barang-barang  agunannya  apabila  ia tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  mengingat  kesukarelaan  debitur  telah  menjadi  syarat mutlak  yang  diatur  oleh  undang-undang.  Bank  jugatidak  dapat  menggunakan  lembaga  penagih (debt  collector), untuk  memaksa  debitur.  Disisi  kreditur,  tidak  dapat  dipungkiri  lagi  ketentuan  ini sangat memberatkan, apalagi bila debitur yang dihadapi adalah debitur dengan itikad baik, sehingga diperlukan  ketentuan  pelaksana  seperti  peraturan  pemerintah  yang  kiranya  dapat  memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur.
4) Pasal 29 UUP
Pasal  ini  mengandung  makna  bahwa  sebelum  melakukan  transaksi,  baik  terhadap  nasabah penyimpan  dana  maupun  debitur,  bank  diwajibkan  untuk  memberitahukan  kemungkinan  resiko yang  akan  timbul  akibat  transaksi  tersebut.  Dilihat  dari  sisi  debitur  maka  adanya  ketentuan  ini sebenarnya dapat mewujudkan keseimbangan posisi tawar diantara para pihak pada saat perjanjian
kredit  disepakati  asalkan  benar-benar  dilaksanakan.Namun  dalam  praktek  perbankan,  perjanjian kredit  bank  masih  saja  belum  dijalankan  dengan  sebagaimana  mestinya.Bank  masih  cendrung menutup-nutupi, terutama mengenai adanya klausula eksonorasi dalam perjanjian kredit bank yang umumnya  membebani  tanggung  jawab  lebih  besar  kepada  debitur.  Seharusnya  bank  secara  jelas memberikan keterangan tentang segala kemungkinan resiko kerugian yang akan timbul dari adanya klausula  eksonorasi  perjanjian  tersebut  mengingat  bank  membuatnya  dalam  bentuk standart contract dan tentunya lebih memahaminya dibandingkan dengan debitur.
5) Pasal 42 Ayat 2 UUP
Pemberian fasilitas kredit sangat rawan korupsi,kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu untuk melindungi  debitur  yang  jujur  dan  beritikad  baik,  Undang-undang  memberikan  sanksi  yang  tegas kepada  anggota  dewan  direksi,  direksi,  komisaris,  direksi  atau  pegawai  bank  lainnya  yang  dengan sengaja  tidak  menerapkan  prinsip-prinsip  pemberian  kredit  yang  sehat  dengan  ancaman  pidana penjara paling lama delapan tahun, serta denda paling banyak seratus milyar rupiah. Sanksi ini juga diberikan  terhadap  anggota  dewan  direksi,  direksi,  komisaris,  direksi  atau  pegawai  bank  lainnya yang  meminta,  menerima,  mengizinkan,  atau  memberikan  persetujuan  untuk  menerima  suap  dari debitur atas pemberian fasilitas kredit.
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  ini,  tidak  pernah  menyebutkan  dan memberikan definisi baku dari standart contract perjanjian kredit, yang ada hanyalah klausula baku dan secara singkat diatur dalam pasal 18. Namun demikian bukan berarti UUPK tidak memberikan perlindungan  terhadap  debitur  atas  adanya standart  contract tersebut.Perlindungan  itu  tetap  ada walaupun  bersifat  umum  dan  tidak  secara  tegas  ditujukan  pada  debitur-debitur  dalam  perjanjian kredit bank. Perlindungan umum yang dimaksud dalam pasal 2 UUPK, yang menyebutkan adanya lima azas perlindungan konsumen yaitu :
1) Azas  manfaat,  mengandung  makna  bahwa  segala  upaya  dalam  penyelenggaraan  dalam perlindungan konsemen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha.
2) Azas  keadilan,  baik  konsumen  maupun  pelaku  usaha  diberikan  kesempatan  untuk  memperoleh hak melaksanakan kewajibannya secara adil.
3) Azas  keseimbangan  mengandung  makna  bahwa  Negara  memberikan  keseimbangan  antara kepentingan konsumen pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun sprituil.
4) Azas Keamanan dan Keselamatan, mengandung makna bahwa Negara memberikan jaminan atas keselamatan keamanan konsumen dalam pemanfaatan barang dan/ atau jasa  yang digunakan.
5) Azas  Kepastian  Hukum,  mengandung  makna  bahwa  Negara  menjamin  adanya  suatu  kepastian hukum  kepada  konsumen  maupun  pelaku  usaha  dalam  penyelenggaraan  perlindungan konsumen.
Dalam  UUPK  bank  tidak  diperkenankan  menawarkan  jasanya  dengan  cara-cara  pemaksaan ataupun  cara-cara  lain  yang  dapat  menimbulkan  gangguan  fisik  maupu  psikis  terhadap debitur.Dikaitkan dengan standart contract kredit bank, maka adanya klausula-klausula eksonorasi merupakan  salah  satu  bentuk  pemaksaan  pihak  bank  kepada  debitur  atas  jasa  fasilitas  kredit  yang ditawarkan.  Hal  ini  disebabkan  karena  klausula-klausula  tersebut  menekan  seminimal  mungkin
kewajiban  bank,  sementara  disisi  lain  justru  memperbesar  kewajiban  debitur.  Belum  lagi  debitur tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari dan memahaminya. Sementara jika debitur menolak dia  akan  dihadapkan  pada  situasi “Take  it  or  leave  it” ,  dan  yang  lebih  memprihatinkan  ,  ketika debitur  mencoba  untuk  bertransaksi  dengan  bank  yang  lain,  situasi  yang  sama  akan  muncul kembali.
Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, maka UUPK memberikan pembatasan dalam pasal 18 ayat 1,  yang  intinya  melarang  pelaku  usaha  dalam  menawarkan  produk  barang  dan/atau  jasa  untuk membuat atau mencantumkan klausula baku, dalam setiap perjanjianapabila :
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli oleh konsumen,
c. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  uang  yang  telah dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen,
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak  langsung  untuk  melakukan  segala  tindakan  sepihak  yang  berkaitan  dengan  barang  yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
e. Mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau  pemanfaatan  jasa  atau mengurangi  harta  kekayaan  konsumen  yang  menjadi  objek  jual  beli  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen.
f. Memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa  atau  mengurangi  harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa,
g. Menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan  baru,  tambahan, lanjutan  yang  dibuat  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa  konsumen  memanfaatkan jasa yang dibelinya.
h. Menyatakan  bahwa  konsumen  memberikan  kuasa  kepada  pelaku  usaha  untuk  pembebanan  hak tanggungan,  hak  gadai  atau  hak  jaminan  terhadap  barang  yang  dibeli  oleh  konsumen  secara angsuran.
Adapun  maksud  pembatasan  pencantuman  klausula  baku  dalam standart  contract ini  adalah untuk  menempatkan  kedudukan  konsumen  setara  dengan  pelaku  usaha  berdasarkan  prinsip kebebasan  berkontrak.  Tethadap  bank  maupun  pelaku  usaha  pada  umumnya  yang  tidak mengindahkan ketentuan ini dan masih saja mencantumkan klausula baku yang berat sebelah, maka perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum. Untuk itu, mereka wajib menyesuaikan klausuala baku yang ada dalam perjanjian mereka dengan ketentuan UUPK ini.
UUPK  juga  memberikan  ancaman  sanksi  yang  lebih  tegas  terhadap  bank  maupun  pelaku  usaha lainnya,  yakni  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  denda  sebesar  dua  milyar  rupiah  (pasal 62  ayat  1  UUPK).  Anacam  ini  juga  diberikan  terhadap  bank  maupun  pelaku  usaha  lainnya  yang melakukan paksaan dalam menawarkan jasa seperti yang disebut dalam Pasal 15 UUPK.Dapat pula dijatuhkan  sanksi  tambahan,  yaitu  pengumuman  putusan  hakim,  pembayaran  ganti  rugi,  perintah penghentian  kegiatan  tertentu,  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  konsumen,  ataupun  pencabutan izin usaha (pasa 63 UUPK).

## 4 . SIMPULAN
Perjanjian kredit sebagai dasar tumbuhnya hubungan perjanjian antara kreditur dan debitur memuat  2  bentuk  klausula  eksenorasi  yang  memberatkan  pihak  debitur.Dimana  klausulnya telahdipersiapkan  oleh  kreditur  terlebih  dahulu.  Oleh  karena  itu  eksistensi  dan  ruang  lingkup  asas kebebasan  berkontrak  menjadi  terbatas,  karena bargaining  position yang  tidak  seimbang  antara kreditur  dan  debitur,  tidak  adanya  proses  negosiasi,  isi  perjanjin  teah  dibuat  terlebih  dahulu  dan dicetak  dalam  bentuk  formulir  oleh  kreditur,  tidak  adanya  kebebasan  debitur  untuk  menentukan atau  memilih  causa  dari  perjanjian  yang  akan  dibuatnya,  tidak  adanya  kebebasan  debitur  untuk menentukan suatu bentuk perjanjian.Demikian juga terhadap pengaturan hak dan kewajiban antara kreditur  dan  debitur  ternyata  kurang  seimbang,  karena  kewajiban  debitur  jauh  lebih  banyak daripada  kewajiban  kreditur.  Demikian  juga  halnya  terhadap  hak  yang  dimiliki  oleh  kreditur  jauh lebih  banyak  dari  hak  yang  diperoleh  debitur  dari  perjanjian  kredit  ini.  Hal  tersebut  sebagai konsekuensi  dari  adanya  klausula  eksenorasi  sehingga  perjanjian  kredit  bukanlah  merupakan perjanjian yang seimbang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku Badrulzaman, Mariam Darus,1980, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan jaminan Hypoteek serta Hambatannya dalam praktek di Medan , Bandung, Alumni. Gatot  Supramono,  1995, Perbankan  dan  Masalah  Kredit  Suatu  Tinjauan  Yuridis ,  Jakarta Djambatan. Harahap, Yahya.M,1983, Segi - Segi Hukum Perjanjian , Bandung,Alumni. --------------, Hukum Perjanjian , 1987, Jakarta PT. Intermasa. Subekti, R,1990, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata , Jakarta, PT. Pradnya Paramitha. Sjahdeni  Sutan  Remi,  1993, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi  Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia , Jakarta, Institut Bank Indonesia Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.