## PERSEPSI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP UU PKDRT NO 23 TAHUN 2004

## Jamilah

## Akmal Adicahya
Fakultas Syariah  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang zhenit79@yahoo.com

## Abstract
The  Domestic  Violence  Act  of  Indonesia  has  been  applied  for  10  years.  However,  it seems this act does not reduce significantly the practice of domestic violence. Lawrence Friedman emphasizes that  there is  legal  culture  that influences legal system. It means that the acceptance of citizen influences the quality of legal system. This research shows that the offenders  of  domestic violence accept  the regulation.  Moreover, they consider this regulation as good act to implement. However, there are several factors that make them still practice violence toward their family. Less knowledge, public acceptance and psychological condition contribute to the level of obedience before the law. Therefore, citizens need a good and massive socialization from government about this regulation.
Sudah  10  tahun  lebih  undang-undang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  disahkan  dan diterapkan  di  Negara  Indonesia.  Akan  tetapi  praktik  kekerasan  dalam  rumah  tangga masih  terjadi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  permasalahan  dalam  tataran implementasinya.  Lawrence  Friedman  mengungkapkan  bahwa  terdapat  unsur  budaya hukum yang sangat berpengaruh dalam tegaknya sistem hukum. Hal ini berarti bahwa penerimaan  masyarakat  terhadap aturan mempengaruhi penegakan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku kekerasan dalam rumah tangga menerima bahkan menganggap  undang-undang  ini  sangat  baik.  Akan  tetapi  ada  banyak  hal  yang menyebabkan  mereka  melakukan  kekerasan.  Ketidaktahuan,  penerimaan  publik,  serta kondisi  psikologis  pelaku  sangat  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan.  Oleh  karenanya, sosialisasi yang baik massif dan sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah.
Kata Kunci: Budaya hukum, perilaku hukum, KDRT, UU-PKDRT
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT) merupakan  salah  satu  isu  hukum  yang berkembang  di  Indonesia.  Perbuatan  tersebut merupakan  fenomena  umum  yang  terus berkembang  dari  ranah  domestic  kearah public  dan  menyentuh  berbagai  aspek kehidupan seperti hukum, sosial dan ekonomi dari  pelaku  dan  korban  yang  terdapat  dalam suatu  rumah  tangga.  Kekerasan  dalam  rumah tangga  merupakan  hal  yang  dialami  oleh semua  lapisan  masyarakat.  Mulai  dari kelompok  elit  politik,  pelaku  seni  atau  yang lebih  di  kenal  dengan  selebriti  hingga masyarakat  di  kelas  bawah  seperti  pedagang asongan  baik  mereka  sebagai  pelaku  atau korban  dari  kekerasan  tersebut.  Sebagian
besar  kasus  memunculkan  laki-laki  sebagai pelaku  sementara  perempuan  dan  anak sebagai  korban.  Dalam  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  No  23  Tahun  2004,  kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT)  diartikan  sebagai setiap  perbuatan  terhadap  seseorang,  yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 1 Oleh  karena  itu,  artikel  ini  mengkaji
1 Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1
persepsi  dan  respon  para  pelaku  kekerasan dalam rumah tangga terhadap UU PKDRT.
Sejak  disahkannya  UU  PKDRT  nomor  23 tahun  2004  beberapa  pihak  menyatakan bahwa jumlah kasus KDRT semakin menurun sementara  pihak  lain  menerima  pengaduan dengan  jumlah  lebih  dibanding  sebelum keberadaan  UU  PKDRT.  Seperti  LBH  APIK (Lembaga Bantuan Hukum
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Jakarta pada  tahun  2004  telah  menerima  817 pengaduan kasus KDRT. Jumlah ini meningkat  secara  signifikan  dimana  pada tahun  sebelumnya  yayasan  ini  menerima  627 pengaduan. 2 Hal  ini  dapat  dikatakan  sebagai bukti dari meningkatnya kesadaran masyarakat atas pemahaman mereka terhadap kasus  KDRT.  Sementara  di  sisi  yang  lain, lembaga  berbeda  dalam  naungan  yayasan yang  sama,  LBH  Jakarta  pada  tahun  2005 menyatakan  bahwa  kasus  KDRT  menurun sebanyak  57  kasus.  Penurunan  jumlah  ini disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat atas  UU  PKDRT  sehingga  para  pelaku berfikir ulang untuk melakukan perbuatannya. 3 Jumlah  kasus  yang  menurun berdasarkan data tersebut memberikan gambaran  bahwa  adanya  serta  implementasi UU  PKDRT  memberikan  konsekuensi  atau dampak kepada perilaku hukum masyarakat.
Dalam  konteks  kabupaten  Malang,  KDRT merupakan salah satu isu bidang hukum yang cukup signifikan untuk diperhatikan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencatat  jumlah  tindak  KDRT  sebagai penyebab perceraian meningkat dari tahun ke tahun.  Apabila  pada  tahun  2012,  ditemukan 958  perceraian  yang  dipicu  oleh  tindak KDRT, maka pada Tahun 2013 -hingga bulan agustus-  telah  tercatat  1151  kasus  perceraian yang dipicu oleh KDRT. Tindakan kekerasan dalam  rumah  tangga  tersebut  antara  lain berbentuk Poligami yang tidak sehat, Ketidak cukupan  ekonomi,  tidak  adanya  tanggung jawab,  kekejaman  jasmani,  dan  kekejaman Mental.
Dari  272  kasus  yang  ditangani  oleh  unit Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)
2 La  Jamaa  dan  Hadidjah, Hukum  Islam  dan Undang-Undang  Anti  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), h. 40 3 La Jamaa dan Hadidjah, Hukum.. . h. 40
Polresta  Malang,  256  kasus  lain  merupakan kasus  kekerasan  suami  terhadap  istri. 4
Sementara  itu,  Kantor  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang
mengungkapakan  bahwa  pada  tahun  2012, telah  terjadi  350  kasus  kekerasan  terhadap perempuan. 5 data  tersebut  menunjukkan bahwa  suami  atau  laki-laki  menjadi  jenis kelamin  atau  pihak  yang  mendominasi sebagai pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Malang.
Apabila beberapa data menunjukkan bahwa  terjadi  peningkatan  pelaporan  kasus KDRT  sebagai  bukti  peningkatan  kesadaran korban KDRT yang sebagian besar merupakan  perempuan,  maka  yang  menjadi pertanyaan  adalah    apakah  keberadaaan  dan implementasi UU PKDRT berhasil menyadarkan  para  suami  atau  pelaku  (bagi sebagian  pelaku  selain  suami  seperti  istri, majikan,dan lain-lain) yang seringkali berposisi  sebagai  pelaku  akan  buruknya tindakan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. LBH Jakarta menyatakan bahwa jumlah kasus KDRT  telah  menurun,  akan  tetapi  tetap  saja pelaku  yang  muncul  didominasi  oleh  para lelaki  atau  suami.  Hal  ini  perlu  diperhatikan mengingat  UU  PKDRT  telah  disahkan  dan diberlakukan hampir 10 tahun lamanya.
Zulkarnain 6 , mengutip pendapat Friedman, menjelaskan bahwa proses penegakan hukum membutuhkan  kerjasama  dan  penguatan terhadap  3  unsur  dalam  sistem  hukum. Pertama ,  struktur  hukum  (legal  structure) berupa  keberadaan  lembaga-lembaga  yang bertugas  dalam  pembentukan  dan  penegakan hukum.  Dalam  hal  ini  Indonesia  memiliki banyak  institusi  dan  lembaga  yang  berperan
4 Pelaporan  Kasus  KDRT  Minim ,  (Online),
( http://surabayapagi.com/index.php?read=Pelaporan- Kasus-KDRT Minim;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296214d3e93 2d0fee042d571bcf8c163a9f5 diakses pada 18 Agustus 2013)
5 350  Kasus  Kekerasan  Terjadi  di  Malang , (Online),
( http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/.../20 13-02- 12/161569/350_Kasus_Kekerasan_Perempuan_Terjad i_di_Malang diakses pada 24 Agustus 2013)
6 Zulkarnain, Praktik  Peradilan  Pidana ,  (Malang: Setara Press, 2013) h. 7
150 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 148-156 dalam  advokasi  kasus  KDRT.  Terlepas  dari kualitas  kinerjanya,  lembaga  negara  seperti komnas perempuan, BKBPM (Badan Keluarga  Berencana  dan  Pemberdayaan Masyarakat,  atau  unit  PPA  (Pelayanan Perempuan dan Anak) di kepolisian merupakan  bentuk  dari  keberadaan  struktur hukum di Indonesia. Kedua , substansi hukum (legal  substance)  berupa  keberadaan  norma dan aturan baik secara lokal maupun nasional. Undang-undang  PKDRT  nomor  23  tahun 2004  merupakan  bukti  dari  terpenuhinya unsur  ini  dalam  sistem  hukum  Indonesia. Ketiga ,  Budaya  hukum  (legal  culture)  yang berupa  pandangan  dan  perilaku  masyarakat atas  sistem  hukum  tersebut.  Bila  pemenuhan kedua  unsur  sebelumnya  sebagian  besar dipengaruhi  oleh  peran  pemerintah,  maka unsur ketiga lebih dipengaruhi pemenuhannya oleh  sikap  masyarakat  dalam  merespond  dan mematuhi hukum itu sendiri.
Soerjono  Soekanto  mengingatkan  bahwa sebuah  sistem  hukum  atau  aturan  hukum harus  memperhatikan  beberapa  hal  dalam perumusannya  agar  dapat  dipatuhi  dan direspon  secara  positif  oleh  masyarakat.  Hal ini berkaitan erat dengan fungsi hukum dalam mengubah  masyarakat. Pertama ,  hukum tersebut harus bersifat tetap dan bukan ad-hoc atau  sementara. Kedua ,  hukum  harus  jelas dan  diketahui  oleh  warga  masyarakat  yang kepentingan-kepentingannya  diatur  dalam hukum tersebut. Ketiga , menghindari pembuatan  aturan  yang  bersifat  retreoaktif. Keempat ,  harus  dimengerti  oleh  umum. Kelima ,  tidak  ada  peraturan  yang  saling bertentangan. Keenam ,  pembentukan  hukum harus  memperhatikan  kemampuan  warga masyarakat  untuk  mematuhi  aturan  tersebut. Ketujuh ,  menghindari  perubahan-perubahan yang  terlalu  banyak. Kedelapan ,  adanya korelasi antara hukum dan penerapannya. 7
Pemenuhan  kedelapan  hal  tersebut  tentu bergantung  kepada  kinerja  dari  pemerintah selaku  struktur  hukum  dalam  merumuskan dan  mensosialisasikan  perundang-undangan. Kampanye  dan  tindakan  advokasi    terhadap isu  KDRT  telah  dilakukan.  Tidak  hanya  oleh pemerintah,  berbagai  organisasi  masyarakat
7 Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi
Hukum ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2007)  h. 149
sipil  pun  turut  serta  bahkan  memiliki  andil yang sangat signifikan dalam usaha mengatasi KDRT.  Sosialisasi  serta  penyuluhan  kepada masyarakat kerapkali diklaim telah dilakukan. Penyiaran  kasus  KDRT  di  berbagai  media pun  kerapkali  ditampilkan.  Melalui  berbagai sarana tersebut diharapkan seluruh masyarakat  paham  atas  isu  kekerasan  dalam rumah tangga.
Akan  tetapi,  seperti  telah  dijelaskan sebelumnya,  bahwa  jumlah  kasus  KDRT masih  terbilang  cukup  banyak  dan  masih didominasi oleh pelaku laki-laki. Bukan tidak mungkin apabila UU PKDRT tidak sepenuhnya  dipahami  bahkan  tidak  diterima oleh seluruh masyarakat utamanya kaum laki- laki. Hal ini dikuatkan dengan sejarah bangsa Indonesia  yang  sebagian  besar  merupakan masyarakat patriarkal. Dimana laki-laki selalu ditempatkan  superior  daripada  perempuan. Sehingga  ketika  muncul  UU  PKDRT  yang memiliki  semangat  untuk  merubah  budaya tersebut,  masyarakat  utamanya  laki-laki  tidak dapat  sepenuhnya  menerima.  Bahkan,  sangat dimungkinkan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan UU PKDRT.
Sehingga mereka tidak mengetahui konsekuensi  apa  yang  mereka  terima  ketika melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Hal-hal  tersebut  tentu  akan  memperlambat perwujudan  budaya  hukum  yang  berkualitas. Latar  belakang  lain  yang  penting  untuk diperhatikan juga terhadap konteks penelitian ini  adalah  bagaimana  pelaku  memahami  dan memandang  UU  PKDRT  sebagai  sebuah payung  hukum  yang  mengatur  perilaku mereka  untuk  tidak  melakukan  KDRT.  Oleh karena  itu,  maka  penting  untuk  melihat  dan menganalisa bagaimana persepsi atau pendapat pelaku KDRT terhadap UU PKDRT sendiri.  Hal  tersebut  yang  melatar  belakangi penelitian ini dilakukan.
Metode Penelitian penelitian  ini  tergolong  sebagai  penelitian empiris  yang  mengungkapkan  implementasi hukum  yang  hidup  (living  law)  dalam masyarakat. 8 Dalam  hal  ini  ialah  respon  atau persepsi  masyarakat  Kabupaten  Malang khususnya suami atau pelaku KDRT terhadap UU  PKDRT.  Pendekatan  penelitian  ini
8 Pedoman  Penulisan  Karya  Ilmiah ,  (Malang: Fakultas Syariah, 2012), h. 44
menggunakan  pendekatan  kajian  hukum sosiologis (Socio-legal Reserach). Pendekatan ini  menempatkan  hukum  sebagai  variable bebas yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada  aspek kehidupan sosial. 9 Pendekatan ini digunakan untuk melihat respon dan pemahaman  suami  terhadap  keberadaan  UU PKDRT no 23 tahun 2004.
Penelitian  ini  bertempat  di  Kabupaten Malang  Provinsi  Jawa  Timur.  Pemilihan lokasi  penelitian  mempertimbangkan  bahwa Kabupaten Malang memiliki tingkat perceraian  dengan  kategori  cerai  gugat  yang cukup  tinggi  di  Jawa  timur  bahkan  di Indonesia.  Dengan  tingginya  angka  cerai gugat,  maka  diasumsikan  bahwa  banyak  istri yang  kecewa  dengan  sang  suami  dengan berbagai  faktor  yang  berbeda-beda.  Seperti dijelaskan  sebelumnya,  pada  tahun  2012, sebagian  besar  kekecewaan  tersebut  masuk dalam kategori kekerasan ekonomi dan psikis dalam  rumah  tangga.  Selain  itu  begitu banyaknya laporan KDRT dari tahun ke tahun yang diterima oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PLTP2A) Kabupaten Malang.
Alasan  lain  pemilihan  Kabupaten  Malang adalah  status  kabupaten  Malang  sebagai  kota pendidikan.  Malang  dikenal  sebagai  kota pendidikan  dengan  jumlah  perguruan  tinggi negeri  maupun  swasta  yang  cukup  banyak. Kabupaten  Malang  juga  menjadi  lokal  kerja bagi  begitu  banyak  lembaga  yang  concern pada  advokasi  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Sebut  saja  seperti  Woman  Crisis Center (WCC), Pusat Studi Gender (PSG UIN Malang),  LBH  Malang,  Kantor  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PLTP2A)  Kabupaten  Malang,  dan  lembaga- lembaga  lainnya.  Kondisi  ini  secara  kasat mata  tentu  akan  sangat  membantu  dalam memaksimalkan  kampanye  UU  PKDRT. Lebih  tepatnya,  penelitian  ini  mengambil lokasi  Lembaga  Pemasyarakatan  Lowokwaru Malang  sebagai  tempat  pengambilan  sample atau  informan. Lowokwaru adalah  sebuah kecamatan di Kota Malang, Jawa Timur.
Penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis sumber  data.  Pertama,  sumber  data  primer berupa informasi langsung dari para
9 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h. 133
informan.  Para  informan  ini  merupakan  para pelaku  KDRT  yang  menyebabkan  sang  istri menjadikannya sebagai alasan perceraian atau terpidana KDRT. Pada penelitian ini, peneliti melakukan teknik purposive random sampling dalam  memilih  informan  untuk kebutuhan  pengumpulan  data.  4  orang narapidana dengan kasus atau dakwan pelaku KDRT  dipilih  sebagai  informan  berdasarkan rekomendasi petugas lapas berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh Lapas Lowokwaru
Kedua, sumber data sekunder yang terbagi kepada  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer berupa aturan-aturan pemerintah yang berkaitan  dengan  penghapusan  kekerasan dalam rumah tangga. Bahan hukum  sekunder berupa  hasil  penelitian  serta  buku-buku  yang menjelaskan tentang tindak kekerasan, khususnya yang terjadi dalam rumah tangga. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberadaan UU PKDRT no 23 tahun 2004 merupakan  sebuah  refleksi  atas  penderitaan berkepanjangan  para  kaum  perempuan  dan anak  dalam  rumah  tangga.  Pada  tahun  2000,
Kementrian Negara Pemberdayaan
Perempuan  mencatat  bahwa  lebih  dari  10% wanita,  atau  24  juta  wanita  di  Indonesia pernah  mengalami  tindak  kekerasan.  Bentuk kekerasan tersebut didominasi oleh kekerasan dalam  rumah  tangga. 11 Perserikatan  bangsa- bangsa  merilis bahwa  satu dari  tiga perempuan  pernah  mengalami  kekerasan. Sementara  itu,  57%  kekerasan  di  Turki dilakukan  oleh  pasangannya.  Bahkan  di negara seperti Inggris, satu dari empat wanita pernah  mengalami  kekerasan  oleh  pasangan intimnya. 12
Sementara secara teoritis dijelaskan bahwa perilaku  kekerasan  merupakan  potensi  yang dimiliki  oleh  semua  orang.  Erich  Form mengaitkan  perilaku  kekerasan  dengan  rasa frustasi.  Frustasi  diartikan  sebagai  perasaan yang  muncul  ketika  keinginan  atau  suatu harapan tidak tercapai. Perasaan semacam ini akan mengarahkan si perasa untuk melakukan
10 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , (Jakarta: UI-Press, 2006) h. 52
11 La Jamaa dan Hadidjah, Hukum.., h.23
12 La Jamaa dan Hadidjah, Hukum.., h.24
152 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 148-156 kekerasan  (aggression). 13 Konsep  ini  sangat cocok  untuk  kemudian  menjelaskan  kasus- kasus  di  mana  suami  menganiyaya  istri karena tidak menuruti perintahnya.
Selain  itu,  Albert  Bandura  seperti  dikutip oleh  La  Jamaa,  mengajukan  penjelasan lainnya  yang  dikenal  sebagai  teori  Social- Learning. Sesuai namanya, teori ini mengaitkan tindak kekerasan seseorang dengan lingkungan atau role model si pelaku. Ketika  lingkungannya  menunjukkan  begitu banyak aksi kekerasan, ditambah dengan role model  si  pelaku  yang  menjadi  salah  satu pelakunya, maka sangat dimungkinkan bagi si pelaku  untuk  menirunya. 14 Harus  menjadi koreksi  serius  bagi  kita  semua  untuk  tidak melakukan  atau  mempertontonkan  tindak kekerasan. Karena berpotensi menjadi contoh bagi orang-orang disekitar kita.
Michel  Foucault  mengaitkan  antara  tindak kekerasan  dengan  relasi  kekuasaan.  Ketika seseorang merasa menguasai seseorang, maka ia merasa berhak untuk melakukan segala hal kepada  orang  tersebut. 15 Konsep  inilah  yang sering  dijadikan  penjelasan  mengapa  marak terjadi  kekerasan  di  dalam  rumah  tangga. Budaya  parthriarkal  bangsa  Indonesia  dan dunia telah menempatkan lelaki untuk merasa bahwa  dia  memiliki  wanita  dan  berhak melakukan apapun kepadanya.
Semua  teori  tersebut  menuntut  adanya perubahan  sistem  sosial  masyarakat  untuk mengurangi  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Mindset  bahwa  wanita  adalah makhluk  nomor  dua,  bahwa  wanita  adalah milik  laki-laki,  harus  segera  dirubah.  Untuk melakukan  perubahan  tersebut  dibutuhkan suatu sistem hukum yang memaksa masyarakat  untuk  melakukan  perubahan. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam  rumah  tangga  hadir  untuk  memenuhi kebutuhan tersebut.
Hukum  Sebagai  Alat  untuk  Mengubah Masyarakat
Soerjono  Soekanto  membuktikan  bahwa selama  ini  hukum  telah  berhasil  mengubah masyarakat. Seperti kehadiran Undang- Undang  No  22  Tahun  1961  tentang  jumlah
13 Form, The  Anatomy  of  Human  destructiveness . (Holt, Rinehart, and Winston : 1973) h. 67
14 La Jamaa dan Hadidjah, Hukum..., h.57
15 La Jamaa dan Hadidjah, Hukum..., h.61
universitas  dan  mahasiswa  di  Indonesia. Setelah  kehadiran  undang-undang  ini,  jumlah perguruan  tinggi  serta  jumlah  mahasiswa melonjak  naik.  Dari  yang  awalnya  hanya  14 universitas,  kemudian  meningkat  menjadi  35 universitas  setelah  kemunculan  peraturan tersebut. 16
Meski  demikian,  bukan  berarti  hukum kemudian  akan  dengan  pasti  diterima  dan ditaati  oleh  masyarakat.  Ada  beberapa  faktor yang  memungkinkan  untuk  hukum  tersebut tertolak  oleh  masyarakat.  Pertama,  tidak mengerti  kegunaan  unsur-unsur  baru  tersebut (hukum/aturan). Kedua, perubahan itu sendiri (yang  diinginkan  oleh  hukum)  bertentangan dengan  kaidah  dan  nilai-niliainya  yang  ada dan berlaku. Ketiga, ada kepentingan masyarakat  yang  berkuasa  untuk  menolak proses  pembaharuan.  Keempat,  resiko  untuk melakukan  perubahan  lebih  besar  dari mempertahankan keadaan sebelumnya. Kelima, masyarakat tidak mengakui wewenang  pelopor  perubahan  (pembuat hukum). 17
Sangat terlihat kemudian, bahwa pemahaman  masyarakat  atas  sebuah  aturan sangatlah penting untuk melakukan perubahan  yang  dimaksud.  Bila  masyarakat tidak  mengerti  manfaat  yang  akan  mereka terima dari aturan tersebut, maka sangat kecil kemungkinan bagi mereka untuk mematuhinya.  Akan  lebih  parah  lagi  jika mereka  bukan  tidak  paham  mengenai  aturan tersebut,  akan  tetapi  justru  tidak  mengetahui keberadaan  aturan  tersebut.  Bagaimana  akan paham bila aturannya saja tidak tahu.
Oleh karenanya, Prof. Soerjono menegaskan  kepada  para  pembuat  kebijakan untuk memperhatikan 8 poin penting berkaitan dengan pembuatan dan implementasi hukum. Pertama, hukum tersebut harus bersifat tetap dan bukan ad-hoc atau sementara. Kedua, hukum harus jelas dan diketahui  oleh  warga  masyarakat  yang kepentingan-kepentingannya  diatur  dalam hukum tersebut. Ketiga, menghindari pembuatan  aturan  yang  bersifat  retreoaktif. Keempat,  harus  dimengerti  oleh  umum. Kelima,  tidak  ada  peraturan  yang  saling
16 Soerjono Soekanto, Pokok..., h.123
17 Soerjono Soekanto, Pokok..., h.128-129
bertentangan.  Keenam,  pembentukan  hukum harus  memperhatikan  kemampuan  warga masyarakat  untuk  mematuhi  aturan  tersebut. Ketujuh,  menghindari  perubahan-perubahan yang  terlalu  banyak.  Kedelapan,  adanya korelasi antara hukum dan penerapannya.18
Meski  bukan  satu-satunya  konsep  untuk membuat  hukum  diterima  oleh  masyarakat, kedelapan poin ini haruslah diperhatikan oleh struktur  hukum.  Sehingga  hukum  yang dirumuskan  benar-benar  dapat  menjadi  alat untuk melakukan perubahan sosial.

## UU PKDRT menurut pelaku KDRT
Apabila  melihat  hasil  wawancara  di  atas, maka dapat kita lihat bahwa seluruh informan mengakui  bahwa  UU  PKDRT  sudah  cukup baik.  Bahkan  beberapa  menyesal  tidak mengetahui keberadaan undang-undang tersebut.  Seperti  informan  I  yang  mengaku sama sekali tidak mengetahui keberadaan UU PKDRT menyatakan menyesal. Seandainya Ia tahu bahwa ada UU PKDRT, sangat mungkin baginya untuk tidak melakukan perselingkuhan  tersebut.  Hal  ini  tergambar dari  pernyataan  informan  I  sebagai  berikut “Enggeh pun bagus pak, kulo niku khilaf, lek kulo  pung  ngertos,  gag  mungkin  kulo selingkuh,” ujar informan.
Begitu  juga  dengan  informan  IV  yang
18 Soerjono Soekanto, Pokok, h. 149
mengaku menyesal dengan ketidak tahuannya tentang  UU  PKDRT.  Bahkan  seandainya  Ia nanti  diberi  kesempatan  untuk  membangun rumah tangga lagi, tentu dia akan menghindari  untuk  melakukan  tindakan KDRT.
Sementara  itu,  dua  informan  lainnya mengaku  telah  tahu,  akan  tetapi  ada  kondisi- kondisi  di  mana  UU  tersebut  tidak  lagi dipikirkan. Seperti yang dialami oleh informan  II  di  mana  Ia  memergoki  sang  istri tengah  berduaan  dengan  laki-laki  lain  di dalam  kamarnya.  Parahnya,  si  laki-laki  tidak menggunakan  pakaian  atas.  Hal  ini  tentu mengakibatkan  kemarahan  serta  kekalapan informan II. Sehingga Ia bergegeas mengambil  parang  dan  kemudian  menyerang si  laki-laki.  Hanya  sayang  meleset  dan  justru terkena sang anak yang baru berumur 40 hari.
Sementara  itu,  bagi  informan  III,  Ia  sudah mengetahui keberadaan UU PKDRT. Bahkan Ia  menyatakan  bahwa  UU  PKDRT  cukup bagus.  Akan  tetapi,  Ia  tidak  merasa  telah melakukan sebuah kekerasan. Karena perselingkuhan  yang  Ia  lakukan  sejatinya telah  diijinkan  oleh  sang  istri  dan  si selingkuhan. Keduanya bersedia untuk dimadu oleh informan III. Jika dikategorikan, didapat informasi seperti pada tabel di bawah ini:
154 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 148-156
Implementasi  UU  PKDRT  di  Kabupaten Malang
Soerjono  Soekanto  mensyaratkan  apabila sebuah  hokum  ditujukan  untuk  mengubah perilaku  masyarakat.  Maka  setidaknya  Ia harus memenuhi beberapa persyaratan. Soerjono  memberikan  setidaknya  delapan syarat. 19 Pertama , Hukum merupakan aturan- aturan  umum  yang  tetap,  jadi  bukan merupakan  aturan  yang  bersifat ad-hoc. Hal ini  diwujudkan  dengan  keberadaan  Undang- Udang PKDRT yang telah lama disahkan dan diberlakukan.  Setidaknya  undang-undang  ini telah  diberlakukan  selama  kurang  lebih  9 tahun  lamanya.  Jadi,  dapat  dikatergorikan sebagai  undang-undang  atau  aturan  umum yang  bersifat  tetap.  Selain  itu,  beberapa peraturan  perundangan  lainnya  juga  turut mendukung  rigiditas  dari  undang-undang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga ini. Seperti undang-undang hak asasi manusia, bahkan  undang-undang  dasar  1945. Kedua, hukum tersebut harus jelas dan diketahui oleh warga masyarakat yang kepentingan- kepentingannya  diatur  oleh  hukum  tersebut. Pada point ini, dapat kita lihat bahwa undang- undang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga  menggunakan  bahasa  indonesia  yang dalam  hal  ini  merupakan  bahasa  nasional Indonesia. Sehingga selayaknya dapat diketahui  oelh  masyarakat  seluruhnya.  UU PKDRT  juga  telah  disosialisasikan  melalui berbagai  media  baik  secara  sengaja  maupun tidak. Seperti melalui seminar-seminar, ataupun sebatas tayangan infotaiment.
Ketiga, menghindari  penerapan  aturan- aturan  yang  retreoaktif  .Salah  satu  asas hukum  ialah  asas  legalitas  atau  asas  non- retroaktif  yang  berarti  bahwa  suatu  tindakan dihukumi  dengan  peraturan  yang  telah  ada sebelum  atau  saat  tindakan  itu  dilakukan. Sehingga,  tidak  bisa  apabila  aturan  yang dibuat  pada  tahun  2012,  digunakan  untuk menghukum  perbuatan  yang  dilakukan  pada tahun 2000. Karena hal ini akan menimbulkan kerancuan. Siapa yang akan tahu apa saja hal yang  dilaranga  pada  aturan  di  tahun  2015. Sementara  kita  masih  hidup  di  tahun  2013. Keempat, Hukum  tersebut  harus  dimengerti oleh  umum.  Pengetahuan  dan  pemahaman
19 Soerjono, Pokok..., 149
masyarakat  atau  umum  tentu  akan  sangat mempengaruhi  dipatuhi  atau  tidaknya  suatu aturan tersebut. Bagaimana bisa sebuah aturan akan dilaksanakan sementara yang diatur atau masyarakat umum tidak paham apa isi aturan itu sebenarnya. Kelima, t idak ada aturan yang saling  bertentangan  apabila  terdapat  aturan- aturan  yang  saling  bertentangan,  maka tentunya  akan  mengakibatkan  kebingungan dalam penerapannya. Meski kedua aturan atau bebrapa  aturan  tersebut  diketahui  oleh masyarakat umum, akan tetapi akan menimbulkan kebingungan aturan mana  yang harus  digunakan.  Dalam  hal  ini  UU  PKDRT tampaknya  tidak  memiliki  pertentangan  vital dengan beberapa perundangan lainnya.
Keenam, Pembentukan  hukum  harus memperhatikan kemampan warga masyarakat untuk  mematuhi  hukum  tersebut  Undang- Undang  PKDRT  tampaknya  sudah  cukup baik melihat  kondisi  dan  kemampuan masyarakat.  Tidak  ada  aturan  yang  disusun yang  mustahil  untuk  dilakukan.  Tinggal bagaimana peran negara membantu masyarakat  untuk  memenuhi  kesemua  itu. Ketujuh, perlu dihindarkan terlalu banyaknya perubahan-perubahan  pada  hukum,  oleh karena  warga  masyarakat  dapat  kehilangan ukuran dan pegangan bagi kegiatan- kegiatannya.  Hal  ini  tidak  jauh  berbeda dengan  point  pertama  yang  mensyaratkan keberadaan  aturan-aturan  yang  tetap  dan bukan ad-hoc .  Begitu  pula  aturan  atau undang-undang  PKDRT  harus  disusun  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat.  Sehingga, tidak  perlu  dilakukan  perubahan-perubahan dipertengahan  yang  mengakibatkan  kaburnya aturan hukum itu sendiri. Kedelapan, adanya korelasi  antara  hukum  dengan  pelaksanaan atau  penerapan  hukum  tersebut.  Dapat  juga dikatakan  bahwa  pelaksanaan  aturan  dengan aturan  yang  ada  haruslah  sesuai  dan  tidak bertentangan.  Jangan  sampai  UU  PKDRT telah  menjamin  hak  untuk  mendapatkan pelayanan  khusus  terhadap  korban,  akan tetapi  nyatanya  tidak  terjadi  pelaksanaannya di  lapangan.  Hal-hal  semacam  ini  harus diperhatikan  oleh  aparatur  negara  yang berfungsi sebagai the guardian of law .
Proses  Penegakan  Hukum  Dalam  Konteks Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga di Kabupaten Malang
Lawrence
Friedman mensyaratkan kehadiran  3  unsur  demi  tegaknya  atau berjalannya  suatu  hukum.  Pertama,  adanya struktur  hukum  atau  lembaga-lembaga  serta aparatur  negara  yang  bertugas  melaksanakan dan  mengawasi  berjalannya  aturan  tersebut. Kedua, sbstansi hukum atau aturan itu sendiri yang  akan  digubakan  sebagai  acuan  dalam pelaksanaan. Ketiga, legal culture atau budaya hukum yang tercakup di dalamnya pengetahuan  serta  sikap  masyarakat  atas keberadaan aturan tersebut.
Malang  raya  sejatinya  memiiki  beberapa lembaga  yang  berfokus  dalam  advokasi kasus-kasus  KDRT,  baik  lembaga  tersebut berada  dalam  naungan  pemerintahan  ataupun independen. Seperti kepolisian yang memiliki unit  khusus  Pelayanan  Perempuan  Anak (PPA), atau Komnas Perempuan dan BKBPM
(Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat. Sementara
lembaga  independen  seperti  Women  Crisis Center, P2TP2A, dan Pusat Studi Gender UIN malang    juga  mengambil  peran  dalam penegakan UU PKDRT.
Setelah penyampaian beberapa data di atas, dapat  kita  lihat  dan  ketemukan  bahwa  masih ada kelemahan-kelemahan baik dari segi legal structure, legal substantion, dan legal culture dalam  implementasi  UU  PKDRT.  Dari  segi aparatur  penegak  hukum  tampaknya  tidak melakukan  sosialisasi  secara  merata  kepada masyarakat.  Terbukti  2  dari  4  informan  tidak mengetahui  tentang  keberadaan  UU  PKDRT. Bahkan  Informan  III  meski  tahu,  tetapi  tidak menganggap  apa  yang  dia  lakukan  sebagai sebuah tindak kekerasan. Padahal perselingkuhan  tentu  merupakan  sebuah bentuk  kekerasan  psikis  yang  sangat  dalam bagi  siapapun.  Baik  itu  wanita  maupun  pria tidak  akan  rela  atau  paling  tidak  akan berusaha  untuk  memiliki  pasangannya  dan tidak ingin membaginya dengan siapa pun.
Terlihat bahwa pemerintah tidak menggunakan  tokoh-tokoh  masyarakat  dalam mendukung terealisasinya UU PKDRT. Akan sangat efektif tampaknya untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan  dengan  skala  kecil memanfaatkan  PKK,  Forum  Tahlilan,  atau
khutbah  subuh  untuk  mensosialisasikan  UU PKDRT atau aturan-aturan lainnya. selama ini pemerintah  sebagai  legal  structure  terkesan lebih  nyaman  ‘menunggu  bola’.  Artinya hanya  menunggu  laporan  masuk,  baru bertindak. Harusnya, pemerintah menggunakan berbagai media yang ada untuk lebih mensosialisasikan UU PKDRT. Berkenaan  dengan  substansi  hukum,  masih belum  ditemukan  masalah  yang  fatal  di dalamnya.  Hanya  saja  akan  sangat  baik apabila setiap daerah memiliki aturan PKDRT masing-masing  yang  sesuai  dengan  kondisi daerahnya.  Tentu  tanpa  menafikan  UU PKDRT yang telah ada di atasnya.
Berkenaan  dengan  legal  culture  atau budaya  hukum  yang  sangat  erat  kaitannya dengan penegtahuan masyarakat, dapat terlihat  bahwa  masih  ada  mereka-mereka yang berkepentingan tidak mengetahui tentang  keberadaan  aturan  ini.  Padahal, menurut  Soejono  Soekanto,  agar  aturan tersebut  dapat  terlaksana,  aturan  tersebut harus  diketahui  warga  masyarakat  yang berkepentingan.
Bagi  para  pelaku  KDRT  yang  dalam penelitian  ini  direpresentasikan  oleh  para narapidana  Lapas  Lowokwaru,  Malang.  UU PKDRT  bagi  mereka  sudah  sangat  baik  dan bagus.  Mereka  pun  bersikap  menerima  dan mendukung  keberadaan  UU  tersebut.  Mari kita lihat pernyataan-pernyataan mereka Meski  demikian,  sangat  disayangkan bahwa  pemahaman  atas  UU  PKDRT  mereka masihlah  berbeda-berbeda.  ada  yang  paham cukup dalam, ada pula yang tampaknya hanya paham  dalam  tataran  permukaan.  Seperti informan  III  yang  tidak  memahami  bahwa perselingkuhan yang Ia lakukan dapt dikategorikan  sebagai  KDRT  secara  psikis meski  akhirnya  mendapat  izin  dari  kedua belah  pihak  yaitu  sang  istri  dan  si selingkuhan.  Sementara  bagi  informan  IV, tampaknya setelah didakwa atas tindak pidana KDRT  Ia  telah  mulai  paham  bahwa percekcokan juga merupakan kategori KDRT, yakni kekerasan verbal.  Hal  ini  diindikasikan dengan pernyataan kapoknya dan keengganannya  utuk  kembali  cekcok  apabila memiliki istri lagi di masa depan.
156 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 148-156

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut,  ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti  yaitu  sebagai  berikut;  Pertama, Pandangan  dan  sikap  pelaku  KDRT  terhadap UU  PKDRT  dibentuk  atau  dipengaruhi berdasarkan  pengetahuan  pelaku  terhadap adanya UU PKDRT yang mengatur persoalan kekerasan  dalam  rumah  tangga  baik  jenis maupun  sanksi  atau  hukuman  yang  akan didapat. Kedua, jika pelaku sudah mengetahui  adanya  UU  KDRT,  pelaku bersikap respek dan cenderung mau mentaati. Pada  tingkat  yang  lebih  serius  lagi  informan pada  umumnya  memiliki  rasa  taat  terhadap UU PKDRT dan mereka memiliki rasa cemas jika  melakukan  tindak  KDRT.  Ketiga, berdasarkan  hasil  analisa  data,  penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  pada  umumnya  pelaku memiliki  pandangan  positif  terhadap  adanya serta  isi  dari  UU  PKDRT  dengan  alasan bahwa  keberadaan  sebuah  aturan  pada dasarnya  baik  dan  tujuan  mengatur  kebaikan masyarakat.
Keempat,  sosialisasi  UU  PKDRT  masih membutuhkan  model  dan  cara  yang  dapat dijangkau  sehingga  subtansi  UU  PKDRT dapat  dipahami.  Isi  materi  dari  UU  PKDRT kadangkala  tidak  difahami  secara  subtantif dan teknis oleh pelaku KDRT. Kadangkala di masyarakat masih terjadi perbedaan interpretasi  terhadap  butir-butir  atau  poin- poin  dari  KDRT  tersebut  sehingga  pelaku masih  melakukan  tindak  KDRT  karena menurut  mereka  apa  yang  mereka  telah lakukan bukan bagian dari tindak KDRT.
Penelitian  ini  juga  merekomendasikan adanya  sosialisasi  dari  pemerintah  dengan menggunakan  berbagai  media  yang  dapat diakses  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat terkait  dengan  tindak  kekerasan  dalam  rmah tangga  serta  konsekuensi  hokumnya.  Selain itu,  dibutuhkan  peran  serta  masyarakat  atau keluarga  terdekat  dari  korban  atau  pelaku KDRT  dalam  mengontrol  terjadainya  KDRT atau berlakunya UU PKDRT.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Amiruddin,  Pengantar  Metode  Penelitian Hukum,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2010
Form,  Erich.  The  Anatomy  of  Human destructiveness.  Holt,  Rinehart,  and Winston : 1973
La  Jamaa  dan  Hadidjah,  Hukum  Islam  dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah  Tangga,  Surabaya:  PT.  Bina Ilmu, 2008
Soekanto,  Soerjono.  Pokok-Pokok  Sosiologi Hukum,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2007
Soekanto,  Soerjono.  Pengantar  Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2006 Zulkarnain, Praktik Peradilan
Pidana,
Malang: Setara Press, 2013

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun
2004

## WEBSITE
Pelaporan  Kasus  KDRT  Minim,  (Online) ( http://surabayapagi.com/index.php?rea d=-Pelaporan-Kasus-KDRT- Minim;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129 8296214d3e932d0fee042d571bcf8c163 a9f5 diakses pada 18 Agustus 2013)
350  Kasus  Kekerasan  Terjadi  di  Malang,
(Online)
( http://www.beritajatim.com/detailnews
.php/4/.../2013-02- 12/161569/350_Kasus_Kekerasan_Pere mpuan_Terjadi_di_Malang diakses
pada 24 Agustus 2013)