## K e l o l a
Jurnal Manajemen Pendidikan
Magister Manajemen Pendidikan
FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com
ISSN 2549-9661
Volume: 4, No. 1, Januari-Juni 2017 Halaman: 109-120

## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM INKLUSI SEKOLAH DASAR

## Rika Widyawati
SDN Cukilan 01 Kabupaten Semarang-Jawa Tengah rikawidyawati82@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  evaluate  the implementation  of  inclusive  program  in  Public Elementary School 2 Klero (SD Negeri 2 Klero), Tengaran, Semarang. This study is an evaluation  research  with  descriptive  qualitative  approach  with  CIPP  model.  The  data source  consisted  of  teachers,  headmaster, and  school  committee.  The  data  were collected  through  interview,  observation  and  documentation.  The  results  of  this  study: on Context evaluation showed that the school already has got the permission as well as the guidance in order to implement the inclusive program; on Input evaluation showed that  the  special  infrastructures  were  inadequate,  the  curriculum  had  already  been modified,  special  trainings  had  not  been  spread  evenly,  and  there  was  no  special assistant  in  school;  on  Process  evaluation  showed  that the  results  of  teachers’ competency  were  acceptable  in  dealing  with  children  with  special  needs,  individual treatment,  but  BOS  fund  is  the  only  financial  support  and  there  was  no  continual monitoring  from  government;  and  on  Product  evaluation  the  result  showed  that  the academic and non academic achievements of children with special needs were average.
Keyword: Inclusive Education, Evaluation Program, CIPP Model

## PENDAHULUAN
Pendidikan adalah usaha sadar terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa,  dan negara (UU Sisdiknas, 2003). Dalam Undang- Undang  Dasar  1945  pasal  31  ayat  1  dan  UU No.  20  tahun  2003  tentang  Sitem  Pendidikan Nasional  Bab  IV  pasal  5  ayat  1  dinyatakan bahwa  setiap  warga  negara  mempunyai  hak yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan yang  bermutu.  Warga  negara  yang  memiliki kelainan  fisik,  emosional,  mental,  intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  anak yang  memiliki  kelainan  dan/atau  memiliki kecerdasan  dan  bakat  istimewa  berhak  pula memperoleh  kesempatan  yang  sama  dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan.
Pendidikan inklusi dinilai dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan  untuk  semua  (education for all), tanpa  ada  seorangpun  yang  tertinggal  dari layanan  pendidikan  (Kemendikbud,  2012). Menurut  Smart  (2010),  pendidikan  inklusi adalah  pendidikan  pada  sekolah  umum  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  siswa  yang memerlukan  pendidikan  khusus  pada  sekolah umum  dalam  satu  kesatuan  yang  sistemik. Sekolah inklusi menyediakan program pendidikan  yang  layak,  menantang,  tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan  setiap  murid  maupun  bantuan  dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Nashokha, tth.).
Sekolah  pelaksana  pendidikan  inklusi dengan  berbagai  keragaman  karakteristik peserta  didik  dan  kondisi  lingkungan  maka sekolah  perlu  melakukan  penyesuaian  untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kondisi ini memerlukan  upaya  yang  sungguh-sungguh,
agar anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan  akses  pendidikan  yang  layak. Hal yang tidak boleh dilupakan sebagai bagian dari  upaya  pembudayaan  pendidikan  inklusi adalah  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi pelaksanaan  dan  pengembangan  pendidikan inklusi  dari  waktu  ke  waktu  (Kemendikbud, 2013).
Evaluasi  merupakan  hal  yang  harus dilakukan  dalam  sebuah  program.  Sebuah kegiatan  evaluasi  akan  diketahui  bagaimana keberlangsungan  program,  kendala yang dihadapi dalam sebuah program, dan mendapatkan masukan bagi kelanjutan program  tersebut.  Evaluasi  merupakan  suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan meng¬interpretasi-kan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan  pelaksanaan  pendidikan  inklusi dengan  kriteria  tertentu  yang  telah  ditetapkan untuk pengambilan suatu keputusan (Kustawan,  2012).  Salah  model  evaluasi program  yang  tepat  yaitu  model  CIPP.  Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program  yang  dievaluasi  sebagai  sebuah system  (Arikunto,  2010).  Melalui  kegiatan evaluasi  ini diharapkan  dapat  dirumuskan strategi  untuk  memperbaiki  program  kedepan sehingga  pendidikan  inklusi  dapat  berjalan secara baik dari sebelumnya.
Di  Kabupaten  Semarang  terdapat delapan SD  yang ditunjuk sebagai SD inklusi. Salah  satunya  adalah  SD  Negeri  Klero 02 Kecamatan Tengaran. SD tersebut menjadi SD Inkusi  mulai  tahun  2010  dan  merupakan  satu- satunya  SD  inklusi  di  Kecamatan  Tengaran. SD  Negeri  Klero  02  telah  menerima  peserta didik  yang  memiliki  kebutuhan  khusus  sejak tahun  ajaran  2010/2011.  SD  Negeri  Klero 02 telah  menangani  peserta  didik  yang  memiliki kebutuhan  khusus  seperti  kesulitan  belajar, tuna netra dan tuna wicara. Dalam pelaksanaannya  SD  Negeri  Klero  02  masih mengalami  banyak  hambatan  sehingga  dalam pembelajarannya  kurang  maksimal.  Untuk
mengetahui bagaimana  pelaksanaan  program inklusi  di  SD  Negeri  Klero  02,  maka  peneliti tertarik  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan program inklusi di sekolah tersebut.
Pendidikan  inklusi  merupakan  konsep pendidikan yang tidak membeda-bedakan latar belakang  kehidupan  anak kerena  keterbatasan fisik  maupun  mental  (Ilahi,  2013).  Menurut Kustawan (2012; Kamalfuadi, 2011) pendidikan  inklusi  adalah  sistem  pendidikan yang  terbuka  bagi  semua  individu  serta mengakomodasi  semua  kebutuhan  sesuai dengan  kondisi  masing-masing  individu. Konsep  inklusi  memberikan  pemahaman mengenai  pentingnya  penerimaan  anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan,  dan  interaksi  sosial  yang  ada  di sekolah  (Smith,  2006).  Dalam  konteks  yang lebih  luas,  pendidikan  inklusif  juga  dapat dimaknai  sebagai  satu  bentuk  reformasi pendidikan  yang  menekankan  sikap  anti diskriminasi,  perjuangan  persamaan  hak  dan kesempatan,  keadilan  dan  perluasan  akses pendidikan  bagi  semua,  peningkatan  mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan  wajib  belajar  9 tahun,  serta upaya  mengubah  sikap  masyarakat  terhadap anak  berkebutuhan  khusus  (Ilahi,  2013; Shabillah, 2015).
Pendidikan inklusi dinilai dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan  untuk  semua  (education  for  all), tanpa  ada  seorangpun  yang  tertinggal  dari layanan  pendidikan  (Kemendikbud,  2012). Tujuan  dari  pendidikan  inklusi  adalah  agar semua  anak  memperoleh  pendidikan  yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya  serta  untuk  mewujudkan penyelenggaraan pendidikan  yang menghargai keanekaragaman dan diskriminatif bagi semua anak (Kustawan, 2012). Sekolah yang ditunjuk mengadakan layanan pendidikan inklusi berhak  melakukan  berbagai  modifikasi  atau penyesuaian, baik dalam hal kurikulum, sarana dan  prasarana,  tenaga  pendidikan,  sistem
pembelajaran serta sistem penilaiannya (Sulihandari, 2013).
Dari  uraian  diatas  pendidikan  inklusi merujuk  pada  suatu  sistem  pendidikan  yang memberikan  kesempatan  kepada  semua  anak tanpa  membeda-bedakan  latar  belakang  anak karena keterbatasan fisik ataupun mental untuk mengikuti  pendidikan  atau  pembelajaran dalam lingkungan pendidikan pada umumnya. Jadi, pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan  yang  mengakomodasi  semua  anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah- sekolah  umum  agar  dapat  belajar  bersama teman seusianya.  Anak  berkebutuhan  khusus yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  yaitu anak-anak  yang  mengalami  kekurangan  atau ketunaan  dalam  fisik  ataupun  mental  pada kategori ringan, bukan anak yang berkebutuhan khusus yang cerdas istimewa.
Menurut  Widoyoko  (2014)  evaluasi program  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang dilakukan  dengan  sengaja  dan  secara  cermat untuk  mengetahui  tingkat  keterlaksanaan  atau keberhasilan  suatu  program  dengan  cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya,  baik  terhadap  program  yang sedang  berjalan  maupun  program  yang  telah berlalu (Nuraeni, 2013). Selanjutnya Suharsimi  Arikunto  (2004)  menambahkan evaluasi  program  adalah  proses  penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas  atau  kecocokan  sesuatu  sesuai dengan  kriteria  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Evaluasi  program adalah  upaya  untuk  mengetahui  tingkat keterlaksanaan  suatu  kebijaksanaan  secara cermat  dengan  cara  mengetahui  efektivitas masing-masing komponennya (Arikunto, 2010).  Evaluasi  program  dilakukan untuk mengetahui  seberapa  jauh  tujuan  yang  sudah tercapai, dan bagian mana yang belum tercapai serta apa penyebabnya.
Wirawan (2012) mengungkapkan evaluasi  program  adalah  evaluasi  dengan objeknya  program  pendidikan,  yaitu  aktivitas
yang  dilaksanakan  untuk  waktu  yang  tidak terbatas. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi  berbagai  aspek  pendidikan misalnya,  kurikulum,  proses  dan  metode pembelajaran mata pelajaran, layanan pendidikan,  tenaga  pendidik,  dan  sebagainya. Tayibnapis  (2008)  menjelaskan  suatu  evaluasi program harus mengumpulkan informasi  yang valid,  informasi yang  dapat  dipercaya, informasi  yang  berguna  untuk  program  yang dievaluasi.  Informasi  dari  program  yang  ingin dievaluasi  haruslah  jelas  dan  berdasarkan kondisi nyata sehingga evaluasi dapat berjalan sesuai  dengan  tujuan  dan  mendapatkan  hasil yang maksimal.
Dari  uraian  diatas  bahwa  evaluasi program  merujuk  pada  suatu  kegiatan  yang dilakukan  untuk  mengumpulkan  informasi terhadap jalannya suatu program guna mengetahui efektivitas masing-masing komponennya.  Evaluasi  program  berguna untuk  mengetahui  tujuan  yang  sudah  tercapai, dan  bagian  mana  yang  belum  tercapai  serta apa  penyebabnya.  Dari  hasil  evaluasi  dapat sebagi bahan pertimbangan untuk menentukan alternatif kebijakan yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan.
Menurut  Arikunto  dan  Cepi  (2010) model  CIPP  adalah  model  evaluasi  yang memandang  program  yang  dievaluasi  sebagai sebuah  sistem.  Dengan  demikian,  jika  tim evaluator  sudah  menentukan  model  CIPP sebagai  model  yang  akan  digunakan  untuk mengevaluasi  program  maka  harus  dianalisis terlebih dahulu berdasarkan komponen- komponennya.  Evaluasi  model  CIPP  dapat diterapkan  dalam  berbagai  bidang,  seperti pendidikan,  manajemen,  perusahaan,  dan sebagainya  serta  dalam  berbagai  jenjang  baik itu proyek, program maupun institusi (Anggun, 2013). Model CIPP yang dikenalkan oleh  Stufflebeam  ini  meliputi  hal-hal  sebagai berikut:
a) Evaluasi  Konteks  (Context  Evaluation), merupakan  penggambaran  dan  spesifikasi
tentang  lingkungan  program,  kebutuhan yang belum dipenuhi, karakteristik populasi  dan  sampel  dari  individu  yang dilayani  dan  tujuan  program.  Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan,  menentukan  kebutuhan  yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.
b) Evaluasi  Masukan  (Input  Evaluation), membantu mengatur keputusan, menentukan  sumber-sumber  yang  ada, alternatif  apa  yang  diambil,  apa  rencana dan  strategi  untuk  mencapai  tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.  Informasi  yang  terkumpul selama tahap penilaian hendaknya digunakan  untuk  menentukan  sumber  dan strategi  di  dalam  keterbatasan  dan hambatan yang ada.
c) Evaluasi  Proses  (Process  Evaluation) digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi  rancangan  prosedur  atau rancangan  implementasi  selama  tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan  program  dan  sebagai rekaman  atau  arsip  prosedur  yang  telah terjadi.  Pada  dasarnya  evaluasi  proses untuk  mengetahui  sampai  sejauh  mana rencana  telah  diterapkan  dan  komponen apa yang perlu diperbaiki.
d) Evaluasi Produk/Hasil (Product
Evaluation),  merupakan  penilaian  yang dilakukan  untuk  mengukur  keberhasilan dalam  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Dari  hasil  evaluasi  proses diharapkan dapat membantu untuk membuat  keputusan  yang  berkenaan dengan kelanjutan, akhir maupun modifikasi  program,  karena  data  yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah  program  diteruskan,  dimodifikasi, atau dihentikan (Widoyoko, 2011).
Arikunto  (2008)  menjelaskan  secara  rinci terkait  evaluasi  model  CIPP,  evaluasi  context adalah  upaya  untuk  menggambarkan  dan
merinci  lingkungan,  kebutuhan  yang  tidak terpenuhi,  populasi  dan  sampel  yang  dilayani, dan tujuan. Evaluasi masukan (input), merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan  informasi  untuk  menentukan bagaimana  menggunakan  sumber  daya  yang tersedia  dalam  mencapai  tujuan program. Evaluasi  proses  menunjuk  pada  apa  kegiatan yang  dilakukan  dalam  program,  siapa  orang yang  ditunjuk  sebagai  penanggungjawab program, kapan kegiatan akan selesai dilksanakan.  Evaluasi  product  merupakan kumpulan  deskripsi  dan  “jugement  outcomes” dalam  hubungannya  dengan  context,  input, dan  process,  terkait  dengan  perencanaan, pelaksanaan,  dan  keber¬hasilan  program sekolah inklusi (Keyla, 2011).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka perumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan program inklusi di SD Negeri Klero 02 Kecamatan Tengaran Kabupaten  Semarang.  Tujuan  dari  penelitian ini  adalah  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan program  inklusi  SD  Negeri  Klero  02 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian evaluasi ditujukan untuk mengevaluasi  pelaksanaan  program  inklusi  di SD  Negeri  Klero  02  Kecamatan  Tengaran Kabupaten  Semarang.  Pendekatan  kualitatif diharapkan  dapat  menghasilkan  informasi yang mendalam dan rinci tentang pelaksanaan program inklusi.
Lokasi  pada  penelitian  ini  yaitu  di  SD Negeri Klero 02 Kecamatan Tengaran
Kabupaten Semarang. Subjek dalam penelitian ini  yaitu  kepala  sekolah,  guru,  dan  komite sekolah.  Data  penelitian  diperoleh  melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Dimana  peneliti  menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.  Untuk  melengkapi  hasil  wawancara
tersebut  dilakukan  studi  dokumentasi  dan observasi.
Uji  keabsahan  yang  digunakan  adalah triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk mendukung hasil wawancara. Hasil wawancara  guru  dicocokan  (cross  check) dengan  hasil  wawancara  kepala  sekolah,  guru dan komite sekolah dengan instrumen pertanyaan  yang  sama.  Triangulasi  teknik digunakan  untuk  mencocokan  data  yang diperoleh  dari  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian kualitatif dilakukan sebelum penelitian, selama penelitian  dan  sesudah  penelitian.  Analisis data selama dilapangan  dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh dan memperoleh  hasil  yang  di  inginkan.  Aktivitas tersebut meliputi reduksi data, display data dan kesimpulan  atau  verifikasi  yang  kemudian akan di bawa untuk analisis setelah penelitian.

## HASIL PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi
pelaksanaan program pendidikan  inklusi  di  SD  Negeri  Klero  02 Kecamatan  Tengaran  Kabupaten  Semarang. Hasil dari evaluasi diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan rekomendasi  dalam  pelaksanaan  program pendidikan inklusi di SD Negeri Klero 02. Hal tersebut  sejalan  dengan  pengertian  evaluasi (Widoyoko, 2014)  yaitu  penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Penelitian dimulai dari proses mengumpulkan data, menilai, dan menyimpulkannya.  Berbagai  latar  belakang dan  kemungkinan  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang akan  diketahui  keberlangsungan  pelaksanaan program  inklusi  SD  Negeri  Klero  02 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
Konteks
Evaluasi konteks terhadap pelaksanaan program  inklusi  di  SD  Negeri  Klero  02 meliputi  unsur  penilaian  terhadap  latar belakang, tujuan pendidikan inklusi, kerjasama terhadap instansi lain, dan penerimaan peserta didik.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa  SD  Negeri  Klero  02 melaksanakan  progam  inklusi  karena  adanya penunjukan  dari  dinas  pendidikan  kabupaten. Selain  itu  juga  adanya  anak-anak  di  sekitar sekolah  yang  masuk  dalam  kategori  ABK namun  orang  tuanya  belum  memunyai kesadaran menyekolahkan di SLB. SD Negeri Klero  02  ditunjuk  dan  dicanangkan  sebagai sekolah  pilot  project  pelaksana  program pendidikan  inklusi  di  Kecamatan  Tengaran. Hasil  temuan  ini  sudah  sesuai  dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1 dimana “pemerintah kabupaten/kota menunjuk  minimal  satu  sekolah  dasar,  dan satu  sekolah  menengah  pertama  pada  setiap kecamatan  dan  satu  satuan  pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan  inklusi  yang  wajib  menerima peserta didik” dengan kebutuhan khusus.
Sekolah mendapat manfaat atas kepercayaan  dan  apresiasi  dari  masyarakat khususnya  orang  tua  ABK.  Tujuan  dalam dalam penyelenggaraan program inklusi di SD Negeri  Klero  02  adalah  pemerataan  akses pendidikan  yang  ramah  dan  adil  tanpa diskriminatif.  ABK  yang  berada  dilingkungan sekitar  agar  bisa bersekolah  seperti  anak-anak normal  seusianya.  Hal  ini  sesuai  yang  dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 3 ayat 1  dimana  peserta  didik  dengan  kelainan  fisik, emosional,  mental,  sosial  atau  memiliki potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa berhak  mengikuti  pendidikan  inklusif  pada satuan  pendidikan  tertentu  sesuai  dengan kebutuhan dan kemampuannya.
Izin  penyelenggaraan  program  inklusi disekolah  ini  sudah  ada  karena  sekolah ditunjuk dinas untuk menyelenggarakan
program  inklusi.  Namun  sampai  sekarang sekolah belum mendapatkan SK yang menerangkan  sebagai  sekolah  penyelenggara program inklusi.
Sekolah  dalam  melaksanakan  program inklusi  berdasarkan  pedoman  yang  diberikan dinas.  Untuk  menunjang  berjalannya  program tersebut sekolah melakukan kerjasama dengan lembaga  lain.  Sekolah  menjalin  kerjasama dengan  SLB  Salatiga.  Kerjasama  dilakukan untuk memberikan bimbingan dalam pelayanan  terhadap  ABK.  Temuan  ini  sudah sesuai  dengan  Direktorat  Pembinaan  PKLK Pendidikan Dasar Tahun 2012 dan Permendiknas  No.  70  Tahun  2009  pasal  11 ayat  1-5.  Sejalan  dengan  penelitian  Sunardi (2011)  bahwa  dalam  hal  manajemen  institusi, mayoritas sekolah-sekolah ini telah mengembangkan  rencana  strategis  (untuk program inklusif), secara sah mengangkat para koordinator,  melibatkan  beberapa  kelompok terkait,  dan  menyelenggarakan  serangkaian rapat koordinasi rutin.
Sasaran  program  inklusi  di  SD  Negeri Klero 02 yaitu anak usia sekolah yang terdapat disekitar  sekolah.  Dalam  penerimaan  peserta didik  baru  sekolah  tidak  melakukan  proses seleksi.  ABK yang  diterima  secara  umum masih  bisa  mengikuti  pelajaran  atau  arahan guru, mandiri, percaya diri, dan bisa mengikuti proses  pembelajaran  dengan  anak  normal. ABK yang dilayani ada 12 anak yang tersebar dari  kelas  I  sampai  keas  V.  ABK  yang  ada terdiri dari 5 anak tuna Grahita, 3 anak autis, 2 anak  lamban  belajar,  1  anak  tuna  laras,  dan  1 anak tuna daksa.
Pada  proses  penerimaan  peserta  didik baru sekolah biasanya melakukan pengamatan ketika  peserta  didik  mendaftar  sekolah. Sekolah menerima ABK dengan menyesuaikan  pada  jenis  kebutuhan  atau kelainan  yaitu  kategori  ringan,  dan  dimana ABK  berdomisili  dekat  lingkungan  sekolah. Hasil  temuan  ini  sesuai  dengan  Permendiknas No.  70  Tahun  2009  pasal  5  ayat  1  sekolah
menerima  peserta  didik  dengan  kelainan dan/atau  potensi kecerdasan  dan/atau  bakat istimewa  atas  pertimbangan  terhadap  sumber daya yang dimiliki sekolah tersebut.
a. Input
Evaluasi
input terhadap penyelenggaraan  program  pendidikan  inklusi di  SD  Negeri  Klero  02  meliputi  sarana prasarana,  kurikulum,  dan  sumber  daya manusia.
Sekolah menggunakan sarana prasarana yang sudah ada sebelumnya. Sarpras umumnya digunakan secara merata baik siswa reguler  maupun  ABK.  Hal  ini  sesuai  dengan Direktorat  Pembinaan  SLB  (2007)  dimana sarana  dan  prasarana  umum  yang  dibutuhkan sekolah penyelenggara  program  pendidikan inklusi  cenderung  sama  dengan  sekolah reguler pada umumnya.
Ketersediaan  sarana  dan  prasarana yang ada di sekolah masih terbatas. Selama ini sekolah  telah  mendapatkan  bantuan  sarana berupa  alat  musik,  alat  memasak,  drum  band, alat  menjahit,  dan  berbagai  alat  lainnya  yang menunjang untuk mengembangkan keterampilan siswa. Bantuan tersebut diberikan oleh Pemerintah provinsi pada tahun 2010  sebesar  Rp.  50.000.000,00.  Selain  itu, sekolah  belum  didukung  dengan  prasarana yang memadai seperti ruang atau kelas khusus guna melayani ABK. Sejalan dengan pendapat Mitiku  et  all.  (2014)  ada  beberapa  peluang yang  mendukung  penddidikan  inklusif  tidak dapat diambil sebagai jaminan karena kurangnya kesadaran, komitmen, dan kolaborasi  serta  ada tantangan  nyata  yang menghambat implementasi penuh dari pendidikan inklusi.
Kurikulum  yang  digunakan  adalah kurikulum  nasional  dan  dimodifikasi  sesuai dengan ABK yang ada. Sekolah mengacu pada kurikulum SLB dengan melakukan penyesuaian  di  berbagai  komponen sesuai
karakteristik peserta didik. Sekolah melakukan modifikasi  mulai  dari  materi  pembelajaran, media  pembelajaran,  penilaian,  pelayanan tambahan jam belajar, remedial, atau pembimbingan khusus diluar jam sekolah. Hal ini  diperkuat  dalam  Permendiknas  No. 70 Tahun  2009  pasal  7  bahwa  kurikulum  yang digunakan  adalah  kurikulum  tingkat  satuan pendidikan  yang  mengakomodasi  kebutuhan dan kemampuan ABK sesuai bakat, minat dan potensinya. Sejalan dengan penelitian Mohammed  (2014)  yang  menyatakan  bahwa guru  bersikap  positif  terhadap  inklusi  tetapi memiliki  sedikit  pengetahuan  tentang  praktek inklusi.  Hal  ini  terbukti  dalam  pengunaan adaptasi  pembelajaran  yang  terbatas  untuk memenuhi kebutuhan individu
Sebagian guru di sekolah belum pernah mendapatkan  workshop, diklat,  sosialisasi dan/atau pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi.  Temuan  ini  tidak  sesuai  dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 10 ayat  3,  yang  menjelaskan  bahwa  pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi  di  bidang  pendidikan  khusus  bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan  pendidikan  penyelenggara  pendidikan inklusif  (Pokja  Pendidikan  Inklusif  Kota Metro,  2015).  Maka  dari  itu,  pemerataan dalam  keikutsertaan  atau  keterlibatan  guru dalam  workshop,  diklat,  sosialisasi/pelatihan khusus  perlu  ditingkatkan  karena  berpengaruh terhadap  kompetensi  guru  dalam  menangani ABK.
Sementara  dalam  hal  sumber  daya manusia  (SDM)  yaitu  guru  pendamping khusus  (GPK),  SD  Negeri  Klero  02  belum memiliki GPK yang berlatar belakang pendidikan khusus atau  pendidikan luar biasa. Sekolah  mengangkat  guru  umum  untuk menjadi GPK. Temuan ini tidak sesuai dengan Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 10 ayat 1  dimana  “pemerintah  kabupaten/kota  wajib menyediakan  paling  sedikit  satu  orang  GPK pada  satuan  pendidikan  yang  ditunjuk  untuk
menyelenggarakan pendidikan inklusif”. Penanganan  ABK  ditangani  oleh  guru  kelas. Hasil temuan ini belum sesuai karena idealnya selain  guru  kelas  dan  guru  mata  pelajaran, sekolah  harus  memiliki  guru  pendidikan khusus  yang memiliki  kompetensi  sesuai keahlian  dalam  pelaksanaan  kegiatan  belajar mengajar (Direktorat Pembinaan SLB 2007).
b. Process
Evaluasi
Proses terhadap penyelenggaraan  program  pendidikan  inklusif di SD Negeri Klero 02 meliputi pembelajaran, pelayanan ABK, pembiayaan, dan monitoring. Dalam  proses  pembelajaran  di  dalam  kelas, menunjukkan  bahwa  guru  telah  memiliki kompetensi  yang  cukup  memadai.  Hal  ini terbukti  dari  penyusunan  RPP,  pemberian materi  dan  bahan  ajar  kepada  ABK  dengan menggunakan  kurikulum  dan  materi/bahan ajar yang sama atau reguler.
Guru  tidak  membedakan  kurikulum dan  materi/bahan  ajar  secara  terstruktur.  Guru menggunakan  RPP  reguler  yang  diberikan secara  merata  kepada  semua  siswa.  Hasil temuan ini sesuai Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan  Dasar  (2012)  kurikulum  yang digunakan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan inklusif  pada  dasarnya  adalah  kurikulum standar  nasional  yang  berlaku  di  sekolah umum.  Akan  tetapi  karena  ragam  hambatan ABK sangat bervariasi, maka dalam implementasinya harus ada modifikasi kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  yang sesuai  dengan  standar  nasional  dan  kebutuhan ABK.
Hasil  temuan  menunjukkan  sekolah melakukan  penyesuaian  (modifikasi)  dengan meringankan  materi,  dan  pemberian  atau pelayanan  tambahan  terhadap  ABK.  Dalam penggunaan  kurikulum  dan  pemberian  soal latihan  tetap  sama  tapi  penyesuaian  dilakukan secara  individu  dalam  hal  evaluasi  dan pelayanan lainnya. Bagi ABK biasanya standar nilai dibedakan dan disesuaikan yaitu
diturunkan  dari  standar  KKM  siswa  normal pada  umumnya.  Hasil temuan  tidak  sesuai dengan  hasil  penelitian  Winda  (2013)  bahwa pelaksanaan  inklusi  tidak  berjalan  sebagai mana mestinya dalam mengidentifikasi, asesmen,  RPP,  PPI,  tanggung  jawab  dan peranan guru.
ABK  akan  mendapatkan  pelayanan lebih apabila dianggap perlu untuk remedi baik di  saat  jam  istirahat  maupun  di  luar  jam sekolah.  Hasil  temuan  ini  sesuai  menurut Direktorat  Pembinaan  PKLK  Pendidikan Dasar  (2012)  tentang  salah  satu  prinsip pembelajaran  sekolah  inklusif  yaitu  prinsip individual,  dimana  “guru  perlu  meng enal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara  mendalam,  baik  dari  segi  kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing- masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai” (Ulfia Rahmi, 2011).
Pada pelaksanaan pembelajaran dikelas guru  melakukan  pengaturan  tempat  duduk. Biasanya  anak  yang  berkebutuhan  khusus ditempatkan  didepan.  Hal  itu  dilakukan  agar guru  mudah  memberikan  perhatian  pada  anak ABK.  Pendampingan  pembelajaran  dilakukan terhadap  ABK  pada  saat  pembelajaran berlangsung  namun  belum  sepenuhnya  karena keterbatasan  kemampuan  guru  dan  belum adanya guru pendamping khusus. Pendampingan  pembelajaran  dilakukan  diluar pelajaran disaat jam tambahan.
Evaluasi  dilakukan  untuk  mengetahui tingkat kemampuan atau prestasi  yang dicapai oleh peserta didik berkebutuhan khusus setelah menjalani proses pembelajaran. Penilaian yang dilakukan  oleh  GPK  terhadap  peserta  didik berkebutuhan khusus. GPK melakukan modifikasi  sistem  evaluasi  terhadap  peserta didik  berkebutuhan  khusus  dengan  bekerja sama dengan guru kelas.
Dalam penyelenggaraan program pendidikan  inklusi  di  SD  Negeri  Klero  02, sumber  dana  khusus  untuk  melayani  dan membantu ABK belum ada yang diterima dari pemerintah. Sekolah mengambil dan menggunakan  dana  BOS  untuk  memenuhi kebutuhan  dalam  penyelenggaran  program inklusi. Hal tersebut tidak sesuai PP nomor 48 Tahun  2008  Bab  V  pasal  51  ayat  2 menegaskan  bahwa  seharusnya  pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memberikan  kontribusi  terhadap  pembiayaan pendidikan inklusi agar lebih efektif.
Dalam penyelenggaraan program inklusi  di  SD  Negeri  Klero  02  belum  ada monitoring  langsung  dari  dinas.  Padahal  dari pihak  sekolah  sangat  membutuhkan  adanya monitoring dan pendampingan terhadap penyelenggaraan  program  inklusi  ini.  Temuan ini  tidak  sesuai  dengan  Permendiknas  No.  70 Tahun  2009  pasal  12  dimana  “pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota  melakukan  pembinaan  dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya”. Sekolah SD Negeri Klero 02 sangat  mendukung  pelaksanaan  program inklusi  ini  namun  harus  dibarengi  dengan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait.
c. Product
Evaluasi
produk terhadap penyelenggaraan  program  pendidikan  inklusi di  SD  Negeri  Klero  02  berupaya  untuk melakukan penilaian terhadap dampak prestasi peserta  didik  dan  hambatan  penyelenggaraan program inklusi. Sehubungan dengan penerimaan  ABK  yang  sudah  berjalan  cukup lama  sejak  2010,  maka  dampak  penerapan program  tersebut  dapat  dilihat  khususnya  dari perkembangan maupun prestasi ABK. Sebagian  besar  ABK  memiliki  perkembangan akademik  dibawah  rerata  atau  standar.  Dalam hal  ini  ABK  belum  mampu  mencapai  nilai standar  sesuai  KKMnya  sehingga  ada  yang tidak naik kelas.
Sementara perkembangan non akademik  ABK  cukup  baik  atau  rata-rata. Terdapat  peserta  didik  ABK  yang  pandai dalam  menggambar  walaupun  belum  pernah menang dalam perlombaan. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan atau prestasi  ABK  secara  garis  besar  cukup  baik dan  rata-rata  prestasi  baik  akademik  maupun akademiknya cukup mengalami perkembangan. Hasil temuan ini sesuai dengan Mudjito  (2012)  yang  menjelaskan  bahwa setidaknya ada 4 ranah pendidikan yang harus diberikan  dalam  proses belajar  mengajar  yang mencakup ranah kognitif (pembentukan kemampuan ilmu atau daya nalar), psikomotorik (pembentukan bakat keterampilan), soft skills (pembentukan intrapersonality, interpersonality, karakter pribadi  untuk  dirinya,  sosial  dan  dengan  sang Pencipta),  dan  karakter  (pembentukan  hard skills dan soft skills).
Pendukung  program  inklusi  disekolah ini  adalah  adanya  dukungan  dari  masyarakat. Dukungan  itu  berupa  antusias  masyarakat sekitar yang mempunyai ABK untuk menyekolahkan  anaknya  di  SD  Negeri  Klero 02.  Dengan  adanya  dukungam  masyarakat tersebut diharapkan membantu penyelenggaraan  program  inklusi  agar  lebih baik.
Terdapat  berbagai  hambatan  dalam pelaksanaan  program  inklusi  ini.  Sekolah belum  mempunyai  guru  pendamping  khusus yang  benar-benar  ahli dalam  menangai  anak ABK.  Sarana  prasarana  disekolah  yang  ada belum mampu melayani kebutuhan anak ABK. Pendanaan  dalam  pelaksaaan  program  inklusi hanya  mengandalkan  dari  dana  BOS  saja. Keterbatasan  guru  dalam  menangani  anak ABK  juga  menambah  deretan  hambatan  yang ada  (bandingkan  dengan  Dwi  Sartica  dan Bambang Ismanto, 2016).
Terkait dengan hambatan yang dialami, sekolah telah melakukan beberapa usaha untuk menanggulanginya. Sekolah mengangkat
seorang  guru  umum  untuk  menjadi  seorang guru GPK. Sekolah juga melakukan kerjasama dengan  instasi  atau  lembaga  untuk  menangani ABK.
Dengan  adanya  program  inklusi  di  SD Negeri  Klero  02  berharap  sekolah  dapat  ikut andil  dalam  menyukseskan  wajib  belajar  9 tahun  untuk  semua  anak  pada  usia sekolah. Selain  itu  adanya  perhatian  pemerintah  dan menindak  lanjuti  dengan  memberikan  tenaga GPK,  dana,  sarana  dan  prasarana  yang memadai  merupakan  harapan  terbesar  yang dinanti oleh pihak sekolah.
Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat  bagi  pengembangan  program  yang ada  di  SD  Negeri  Klero  02  yang  telah menyelenggarakan  program  selama  6  tahun. Sesuai  dengan  pendapat  Arikunto  (2010) bahwa kegiatan evaluasi program dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan  tindak  lanjut  dari  program  yang telah  dilaksanakan.  Hasil  dari  penelitian  ini bagi  guru  dapat  digunakan  sebagai  masukan dalam  rangka  memecahkan  masalah  yang selama  ini  dihadapi  dalam  pelaksanaan program inklusi.
Manfaat  bagi  kepala  sekolah  dengan hasil penelitian ini diperoleh gambaran tentang penyelenggaraan program inklusi yang selama ini  telah  berjalan  sehingga  dapat  mengambil keputusan untuk meningkatkan program pendidikan  inklusi.  Bagi  dinas  pendidikan penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi masukan  dalam  rangka  pembinaan  dan peningkatan  kualitas  program  pendidikan inklusi.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya maka  disimpulkan  bahwa:  1)  Berdasarkan evaluasi  terhadap  komponen  context,  bahwa pelaksanaan  program  inklusi  disekolah  ini adanya  penunjukan  dari  dinas.  Sekolah  sudah
mempunyai ijin dan pedoman dalam melaksanakan  program  inklusi.  Sekolah  telah bekerjasama dengan lembaga lain yang terkait. Populasi  yang  dilayani  sudah  sesuai  dengan Permendiknas  No.  70/2009  pasal  3 ayat  1, dimana  ABK  yang  dimaksud  adalah  anak dengan  kebutuhan  khusus  dalam  kategori ringan hingga sedang serta bisa ditangani oleh sekolah.  2)  Berdasarkan  evaluasi  terhadap komponen  input,  menunjukkan  ketersediaan sarpras  secara  umum  sudah  memenuhi kebutuhan  semua  siswa.  Namun  ketersediaan sarpras  khusus  bagi  ABK  belum  memadai. Kurikulum sudah dimodifikasi sesuai karakteristik  peserta  didik.  Pelatihan  khusus bagi  guru  yang  ada  di  sekolah  belum  merata. Sekolah  juga  belum  memiliki  GPK  yang sesuai  dengan  kompetensinya.  3)  Berdasarkan evaluasi terhadap komponen process, Kompetensi  guru  cukup  memadai  dalam menangani ABK, penanganan diberikan secara individual.  Pembiayaan  pelaksanaan  program di  sekolah  masih  diambil  dari  alokasi  dana BOS.  Selain  itu  belum  ada  monitoring  lebih lanjut  dari  dinas  terkait.  4)  Berdasarkan evaluasi  terhadap  komponen  product,  dampak dari  pelaksanaan  program  terletak  pada perkembangan  prestasi  ABK.  Perkembangan akademik dan non akademik ABK cukup baik. Sementara,  jumlah  ABK  yang  terlayani tergolong  variatif  dan  semua  ABK  dilayani sekolah dengan menyesuaikan terhadap keadaan dan kemampuan sekolah. 5) Pendukung  penyelenggaraan  program  inklusi yaitu  antusias  masyarakat  sekitar  yang mempunyai  ABK  menyekolahkan  anaknya  di SD Negeri Klero 02. Selain pendukung masih banyak faktor penghambat dalam penyelenggaraan  program  pendidikan  inklusi yaitu  belum  ada  GPK  yang  sesuai  dengan kompetensi, keterbatasan guru dalam menangani ABK, kesadaran orang tua mengenai  program  inklusi,  sarpras  yang kurang  memadai  bagi  ABK,  pendanaan, monitoring dan evaluasi dari dinas.
Saran Beberapa temuan yang dapat direkomendasikan  adalah:  1)  Guru  dan  kepala sekolah perlu mengikuti kegiatan diklat dalam penanganan  ABK,  pelatihan  khusus  dan sejenisnya. Saling berbagi pengalaman dengan guru lain baik dalam perencanaan pembelajaran, penanganan ABK, dan evaluasi. 2) Sekolah perlu melibatkan dan bekerja sama dengan orang tua ABK dalam hal penyampaian  evaluasi,  perkembangan  atau pencapaian  prestasi  ABK  baik  di  kelas maupun di luar kelas. Dengan demikian, orang tua  bisa  berkontribusi  terhadap  perkembangan ABK. Sekolah mengusulkan untuk memperoleh  bantuan  dana  dan  sarpras  khusus bagi  ABK.  3)  Dinas  perlu  melakukan monitoring  dan  evaluasi  secara  seksama  dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan program inklusi. Program yang sudah direncanakan  apakah  sudah  sesuai  tujuan. Selanjutnya  dinas  pendidikan  dapat  membuat kebijakan  perbaikan  atau  keputusan  lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggun. 2013. Evaluasi Peserta dan Instruktur Pelatihan. https://goenable.wordpress.com/ tag/evaluasi-peserta-dan-instruktur- pelatihan/
Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safruddin
Abdul. 2010. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
Direktorat  Pembinaan  PKLK  Pendidikan
Dasar.  2012.  Permendiknas  Nomor 70 Tahun 2009. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Direktorat  Pembinaan  SLB.  2007. Pedoman Umum  Penyelenggaraan  Pendidikan Inklusif. Jakarta: Depdiknas.
Dwi  Sartica  dan  Bambang  Ismanto,  2016. Evaluasi  Penyelenggaraan  Program Pendidikan  Inklusif  di  Kota  Palangka Raya, Kelola Jurnal Manajemen Pendidikan Magister Manajemen
Pendidikan. Volume:  3,  No.  1,  2016, halaman: 49-66

## Ilahi,  Muhammad  Takdir.  2013. Pendidikan
Inklusif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
Kamalfuadi. 2011. Pengertian  Pendidikan Inklusif.
https://fuadinotkamal.wordpress.com/ 2011/04/12/pendidikan-inklusif/
Keyla F.W. 2011. Ilmu Pengetahuan.
http://ulankeyla.blogspot.co.id/2011_1 1_01_archive. html
Kustawan, Dedy. 2012. Pendidikan Inklusif  & Upaya Implementasinya. Jakarta:  PT. Luxima Metro Media.
Mitiku et all. 2014. Challenges and Opportunities  to  Implement  Inclusive Education.  Asian Jurnal  of  Humanity, Art and Literature (AJHAL). Vol 1, no 2,  2014,  hal  118-136.  Ethiophia: Unervisity of Gondar.
Mohammed, A. Alhassan. 2014.
Implementation  of  Inclusive  Education in  Ghanaian  Primary  Schools:  A  Look at Teachers’ Attitudes. American Jurnal  of  Educational  Research 2014, vol 2 no 3, hal 142-148.
Mudjito,  dkk.  2012. Pendidikan  Inklusif.
Editor: Wardi. Jakarta: Baduose Media.
Nashokha,  Imam.  Tth. Pendidik  Saatnya Menjadikan Pendidikan Inklusi sebagai Alternatif  Model  Pendidikan  untuk Semua.
https://www.academia.edu/5078049/
Nuraeni. 2013. Permasalahan Program Evaluasi Pendidikan. http://nuraeni68.blogspot.co.id/2013/03
/permasalahan-evaluasi-program- pendidikan.html
Pokja  Pendidikan  Inklusif  Kota  Metro.  2015.
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kota Metro.
Disdikbud  Pemuda  dan  Olah  Raga Kota Metro.
Shabillah, D.A. 2015. Pendidikan Inklusif bagi
Penyandang Disabilitas. http://indonesiana.tempo.co/read/40111 /2015/04/22/Pendidikan-Inklusif-Bagi-
Penyandang-Disabillitas
Sulihandari, Hartanti. 2013. Pendidikan
Agama  Islam  Berbasis  Inklusi  Bagi
Siswa  Tunanetra  Di  SMA  Negeri  1 sewon Bantul. Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga
Sunardi, Mucawir Yusuf, Gunarhadi, Priyono,
John L. Yeager. 2011. The
Implementation  of  Inclusive  Education for  Students  with  Special  Needs  in Indonesia.
https://ehe.pitt.edu/ojs/index.php/ehe/ar ticle/view/27
Smart, Aqila. 2010. Anak Cacat Bukan Kiamat (Metode  Pembelajaran  Terapi  untuk
Anak
Berkebutuhan
Khusus).
Jogjakarta: Kata Hati.
Smith, J. David. 2006. Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua. Bandung: Nuansa.

## Toyibnapis,  Farida  Yusuf.  2008.  Evaluasi
Program  dan  Instrumen  Evaluasi.
Untuk Program Pendidikan dan penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
Ulfia Rahmi. 2011. Kegiatan Belajar
Mengajar.
https://tepenr06.wordpress.com/2011/1
1/04/kegiatan-belajar-mengajar/
Undang Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional
Nomor 20 Tahun 2003. Jakarta. Widoyoko, Eko Putro. 2014. Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan
Praktis  Bagi  Pendidik  dan  Calon Pendidik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Windasari, Quinda. 2012. Pelaksanaan Inklusif di  Sekolah  Dasar  Negeri  14  Pakan Sinayan  Payakumbuh. Jurnal  Ilmiah Pendidikan  Khusus (Online),  Vol.1, No.1.
Wirawan.  2012. Evaluasi:  Teori,  model, standar,  aplikasi  dan  profesi.  Jakarta: Rajawali Pers.