## Praktik Politik Gubernur Provinsi Gorontalo Dalam Pembahasan Program di DPRD Provinsi Gorontalo
Political Practices of the Governor of Gorontalo Province in the Discussion of Programs in the Gorontalo Provincial Parliament
Arifin H. Jakani * , Ansar Arifin, Mahmud Tang, Muh. Akmal Ibrahim
Email: arifinjaka@gmail.com
Departmen Anthropologi Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
Diterima: 06 Februari 2023 / Disetujui: 30 April 2023

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) intervensi gubernur dalam pembahasan program di DPRD  Provinsi  Gorontalo,  dan  (2)  siapa  aktor  atau  relasi  politik  yang  selalu  menopang  atau memuluskan  program  gubernur.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif  dengan  pendekatan  etnografi.  Informan  penelitian  ini  adalah  semua  anggota  legislatif Provinsi  Gorontalo.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  mendalam,  observasi terlibat, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik tiga langkah yaitu reduksi, kategorisasi,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  adalah  (1)  intervensi  gubernur  dalam pembahasan  program  di  DPRD  Provinsi  Gorontalo  adalah  Gubernur  mempraktik  politik  yang berasaskan sinergisitas, kemitraan, kebersamaan/ konsolidasi, kekeluargaan, partisipatif, demokratis, harmonisasi, dengan mengedepankan berbagai prinsip yaitu otonomi nyata, tanggung jawab, otonomi daerah  seluas-luasnya,  dinamis,  kesatuan,  penyebaran,  keserasian,  demokrasi,  dan  pemberdayaan dengan  menggunakan  regulasi  formal  mulai  dari  Undang-Undang  Dasar  1945  hasil  amandemen hingga  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah.  (2)  Aktor  atau  relasi  politik  yang  selalu menopang  atau  memuluskan  program  gubernur  adalah  partai  koalisi  dan  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD).  Kesimpulan  penelitian  adalah  dalam  pembahasan  program  pembangunan  di  DPRD Provinsi  Gorontalo  gubernur  mempraktekkan  politik  berdasarkan  azas  sinergitas  dan  kebersamaan dengan memperhitungkan partai koalisi dan OPD.
Kata Kunci: Aktor, Gubernur, Legislatif, Politik.

## ABSTRACT
The aims of this study were to find out (1) the governor's intervention in program discussions at the Gorontalo  Provincial  DPRD,  and  (2)  which  actors  or  political  relations  have  always  supported or smoothed  the  governor's  programs.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  method  with  an ethnographic approach. The informants of this research are all members of the Gorontalo Province legislature.  Data  collection  techniques  using  in-depth  interviews,  involved  observation,  and documentation  studies.  The  data  analysis  technique  uses  a  three-step  technique,  namely  reduction, categorization, and drawing conclusions. The results of this study are (1) the governor's intervention in program discussions at the Gorontalo Provincial DPRD is the governor practicing politics based on synergy, partnership, togetherness/consolidation, kinship, participatory, democratic, harmonization,  by  prioritizing  various  principles  namely  real  autonomy,  responsibility,  autonomy area  as  wide  as  possible,  dynamic,  unity,  distribution,  harmony,  democracy,  and  empowerment  by using formal regulations starting from the 1945 Constitution as a result of amendments to the  Law on  Regional  Government.  (2)  Political  actors  or  relations  that  always  support  or  smooth  the governor's  program  are  coalition  parties  and  Regional  Apparatus  Organizations  (OPD).  The conclusion of the research is that in discussing development programs in the Gorontalo Provincial DPRD the governor practices politics based on the principles of synergy and togetherness by taking into account coalition parties and OPD.
Keywords : Actor, Governor, Legislative, Politic
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Kekuatan  politik  dapat  diartikan secara  individual  maupun  kelembagaan (Solia & Magriasti, 2020), dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-kekuatan  politik  yaitu  aktor- aktor  politik  atau  orang-orang  yang memainkan  peranan  dalam  kehidupan politik  yang  terdiri  dari  pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan  keputusan  politik.  Dan secara kelembagaan merupakan kekuatan- kekuatan  politik  yang  berupa  lembaga ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan  untuk  mempengaruhi  proses pengambilan  keputusan  politik  dalam sistem  politik.  Dalam  kekuatan  politik  di era reformasi terdiri dari beberapa sumber yaitu  sarana  paksaan  fisik  seperti  senjata dan teknologi,  kekayaan seperti  uang dan tanah,  normatif  seperti  pemimpin  agama dan  kepala  suku,  popularitas  pribadi, jabatan keahlian, massa yang terorganisir, dan  informasi  (Thoha  2012).  Perilaku politik  adalah  kegiatan  yang  berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Perilaku politik pada dasarnya  merupakan  perwujudan  dari sikap  politik  seseorang  (Yunus  et  al, 2021; Arniti, 2020).
Menurut  Rondinelli  (1981)  Ada beberapa  faktor  yang  mempengaruhi perilaku politik seseorang, yaitu lingkungan  sosial  politik  tidak  langsung seperti  sistem  politik,  sistem  ekonomi, dan  media  massa.  Lingkungan  sosial politik tidak langsung mempengaruhi dan membentuk  kepribadian  setiap  individu seperti  keluarga,  agama,  sekolah  dan kelompok  bermain.  Kepribadian  yang tercermin dalam sikap setiap individu, dan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu seperti  keadaan  keluarga,  suasana  ruang, suasana  kelompok,  dan  politik  seseorang. Intervensi  politik  memang  sudah  bukan lagi  rahasia  umum  (Halim  dkk.  2014) Dengan dalih untuk kepentingan masyarakat,  berbagai  pihak  seringkali dengan  kekuasaan  yang  dimilikinya memaksakan suatu kegiatan untuk dimasukkan  ke  dalam  APBD.  Terkadang berakibat pada hilangnya usulan masyarakat berdasarkan Musrenbang yang  tidak  hanya  terjadi  pada  proses pengusulan RAPBD, tetapi juga pada saat pembahasan  dilakukan,  padahal  jika dikaji  tidak  semua  kegiatan  tersebut penting  dan  menggambarkan  kebutuhan masyarakat atau manfaatnya tidak dirasakan  secara  luas  oleh  masyarakat (Azhar 2012, Mardiasmo 2004).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  iintervensi  gubernur  dalam pembahasan  program  di  DPRD  Provinsi Gorontalo  dan  siapa  aktor  atau  relasi politik  yang  selalu  menopang  atau memuluskan program gubernur.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan  jenis  penelitian  etnografi  yang berupaya  mempelajari  peristiwa  kultural dan menyajikan perubahan sikap, perilaku dan  cara  berpikir  (Brodjonegoro,  2013) pemerintah  daerah  terhadap  otonomi daerah  dan  praktik  politik  di  DPRD provinsi  Gorontalo.  Metode  etnografi menjadi  sangat  menarik  dan  dapat memberikan  nilai  tambah  dalam  kajian imiah karena mendeskripsikan kenekaragaman  struktur  konseptual  yang kompleks dari fenomena politik di DPRD Provinsi  Gorontalo  sebagaimana  adanya. Metode etnografi sangat efektif digunakan dan menggali peristiwa atau konteks yang direpresentasikan  dalam  narasi  yang merupakan  situasi  yang  benar-benar terjadi,  atau  dengan  kata  lain,  bersifat kontekstual yang bertujuan untuk menguraikan  budaya  secara  holistik mengenai  perubahan  sikap,  perilaku politik  dan  cara  berpikir  penguasa  dalam
mengkondisikan  kesadaran  dan  tindakan anggota DPRD.
Penelitian ini dilaksanakan di DPRD  provinsi  Gorontalo.  Lokasi  ini dipilih karena begitu besarnya ketegangan politik  saat  pembahasan  anggaran.  Akan tetapi,  terdapat  program  yang  tumpang tindih,  sehingga  program  yang  ingin dilakukan oleh anggota DPRD di wilayahnya selalu tidak terlaksana karena lebih  mengedepankan  politik  patronase oleh  Gubernur,  yang  memaksa  agar pimpinan  partai  politik  mengarahkan bawahannya  yang  berada  dalam  struktur DPRD  untuk  mengikuti  dan  menyetujui program Gubernur.
Data penelitian ini didukung dengan data  yang  berasal  dari  dari  data  primer melalui observasi dan wawancara mendalam (in-depth  interview). Pertama, observasi dilakukan dengan cara pengamatan  langsung  dan  pencatatan secara  sistematis  terhadap  objek  yang akan  diteliti.  Saat  melakukan  observasi, instrument berupa kamera untuk memotret  aktifitas  anggota  DPRD  dalam pembahasan  anggaran  dan  melahirkan keputusan  politik.  Kedua,  wawancara mendalam  dilakukan  untuk  mengetahui cara  berpikir,  sikap  dan  perilaku  politik anggota DPRD. Wawancara menggunakan beragam instrumen
pengumpulan data berupa pedoman wawancara  yang  berbentuk  pertanyaan- pertanyaan  yang  dikembangkan  saat penelitian, merekam perbincangan menggunakan  telepon  genggam (hand phone) dan menggunakan catatan lapangan (field note) untuk
mendeskripsikan  secara  singkat  konteks perilaku, perasaan informan, reaksi terhadap  pengalaman  yang  dilalui  dan refleksi singkat mengenai makna personal dan  arti  kejadian  tersebut.  Selain  data primer,  penelitian  ini  juga  menggunakan data  sekunder  sebagai  data  pendukung untuk  memahami  persoalan  penelitian yang  berkaitan  dengan  cara  berpikir, sikap,  perilaku  politik  anggota  DPRD yang  bersumber  dari  buku  dan  jurnal penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh peneliti  sebelumnya  dan  dipublikasikan secara online
maupun
yang
dipublikasikan dalam bentuk cetak.
Data  yang  telah  didapatkan  dan dikonseptualisasikan oleh informan dilakukan  dengan  cara  etnografi  yang memiliki 4 langkah. (1)
Mentranskripsikan  data  yang  diperoleh dari  wawancara  mendalam  dan focus group  discussion (FGD)  yang  tersimpan dalam  rekaman  wawancara  dan  catatan lapangan.  (2)  Membaca  keseluruhan  data tersebut  kemudian  mendeteksi  tema-tema
yang  muncul  dan  memilahnya  kedalam bagian-bagian yang telah dikonseptualisasikan oleh informan untuk dijadikan  topik  pembahasan.  (3)  Analisis secara  mendetail  segmen-megmen  tema yang  merujuk  pada  pengujian  sistematis untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan  antara  bagian-bagian  dengan keseluruhannya  dan  menginterpretasikan untuk menemukan berbagai permasalahan dan  menemukan  makna  budaya  politik yang  digunakan  oleh  anggota  DPRD terkait  dengan  topik  yang  diteliti.  (4) Mendeskripsikan  secara  holistik  dan integratif  dalam  rangka  mendapatkan native’s  point  of  view dari  segala  yang ditemukan mengenai topik, fokus penelitian dan memadukan dengan domain gagasan teoritik yang relevan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Intervensi gubernur dalam
pembahasan  program  di  DPRD Provinsi Gorontalo Intervensi merupakan sebuah istilah dalam  dunia  politik.  Intervensi  di  dalam dunia  pemerintahan  memiliki  banyak makna karena ulasannya yang sangat luas. Pengertian  intervensi  pemerintah  ialah beberapa  usaha  dan  tindakan  untuk menekan pihak-pihak tertentu yang dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  sebuah perancangan  kerja  yang  tujuannya  untuk sesuatu  pencapaian  yang  lebih  baik  lagi
(Ismail  2001).  Pada  dasarnya  intervensi diadakan  untuk  mengambil  keputusan akhir atau final pada sebuah pertikaian.
Berdasarkan  wawancara  mendalam dengan  Bapak  “JD”  selaku  Ketua  Fraksi PKS  tentang  intervensi  gubernur  dalam pembahasan  program  di  DPRD  Provinsi Gorontalo.  Hasil  wawancaranya,  sebagai berikut:
“Sepertinya beliau tidak
mengintervensi,  tapi  beliau  juga berkepentingan  untuk  menjalankan visi  dan  misi  yang  telah  beliau canangkan,  sehingga  perlu  ada penyesuaian  antara  program  beliau dan aspirasi DPRD.”
Hasil wawancara di atas menunjukkan  bahwa  antara  gubernur dengan  anggota  DPRD  di  Provinsi Gorontalo,  tidak  saling  mengintervensi dalam pembahasan program pembangunan  termasuk  APBD,  akan tetapi  mengakomodasi.  Interaksi  atau relasi  saling  mendikte  di  antara  eksekutif dengan  legislatif  yang  salah  satunya muncul  dalam  bentuk  akomodasi  dalam pembahasan  APBD.  Proses  akomodati oleh  DPRD  terhadap  pihak  eksekutif (SKPD) pada realitasnya terjadi pada saat proses  pembahasan  anggaran  di  tingkat komisi (Wance, 2017; 2021).
Ketika tim anggaran  yang sekaligus sebagai aktor-aktor pembangunan melakukan kerjasama memungkinkan muncul konflik/pertentangan diantara mereka.  Sehingga  dalam  menyelesaikan konflik  diperlukan  strategi  penyelesaian seperti mengakomodi aktor-aktor pembangunan yang terlibat konflik dengan  memberi  mereka  perilaku  yang fleksibel.  Akomodasi  adalah  alternatif yang sering ditempuh para aktor pembangunan (Anderson 2008). Akomodasi  adalah  suatu  proses  dalam hubungan-hubungan yang mengarah kepada  adaptasi  sehingga  antar  individu atau  kelompok  terjadi  hubungan  saling menyesuaikan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan  (Djaenuri  2012). Akomodasi  dapat  dimaknai  sebagai  suatu keadaan  dan  suatu  proses.  Sebagai  suatu keadaan, akomodasi berarti adanya kenyataan  suatu  keseimbangan  hubungan antar  individu  atau  kelompok  dalam berinteraksi  sehubungan  dengan  norma- norma  sosial  dan  kebudayaan  yang berlaku  (Fakrulloh  2018,  Foucault  1972). Sebagai  suatu  proses,  akomodasi  berarti sebagai  usaha  manusia  untuk  meredakan atau  menghindari  konflik  dalam  rangka mencapai  kestabilan.  Lebih  jauh  menurut Asshiddiqie  (2012).  Akomodasi  adalah tidak  asertip  dan  tidak  kooperatif.  Jika
menggunakan  gaya  ini,  orang  cenderung untuk  mengenyampingkan  kepentingan dirinya  demi  memuaskan  kepentingan orang  lain.  Akomodasi  mengandung unsur pengorbanan diri. Akomodasi dapat berbentuk  kemurahan  hati  tanpa  pamrih, dapat  menerima  petunjuk  orang  lain  atau mengikuti pandangan orang lain. Akomodasi  akan  efektif  diterapkan  jika permasalahannya  lebih  penting  untuk pihak yang lain,  kompetisi berkelanjutan, merusakan kepentingan, atau untuk memupuk keharmonisan.
2. Aktor  atau  relasi  politik  yang selalu menopang atau memuluskan program gubernur Hubungan  antara  aktor  politik  dan
kepentingan dapat beraneka ragam bentuk.  Salah  satunya  adalah  pengaruh kepentingan  terhadap  aktor  politik  yang bekerja. Sebagai contoh, pengurus sebuah partai politik dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk merumuskan  dan  menentukan  siapa  saja orang  yang  dicalonkan  untuk  mengisi jabatan  politik  dan  ikut  dalam  pemilu dengan  memperhatikan  kepentingan  dari partai  politik  tersebut.  Salah  satu  aktor yang  selalu  menopang  atau  memuluskan program  gubernur  yaitu  aktor  formulasi (Hikam  1999)  yaitu  orang-orang  atau kelompok  yang  terlibat  dalam  suatu proses  kebijakan  publik  dan  memiliki
pengaruh  terhadap  kebijakan  tersebut. Kajian terhadap para aktor dalam formulasi  kebijakan  sangatlah  penting. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan  dan  pemberi  warna  dinamika tahap-tahap proses kebijakan.
Berdasarkan  wawancara  mendalam dengan  Bapak  “EI”  sebagai  Ketua  Fraksi Demokrat Nurani Bangsa tentang siapakah  aktor  atau  relasi  politik  yang selalu menopang atau memuluskan program  gubernur.  Hasil  wawancaranya, sebagai berikut:
“Kalau  aktor  politik  tentu  partai politik yang sama dengan gubernur. Tapi  kalau  aktor  birokrasi  tentu adalah pimpinan OPD beliau.”
Hasil wawancara di atas menunjukkan  bahwa  aktor  politik  yang selalu menopang atau memuluskan program  gubernur  adalah  partai  politik yang berkoalisi dengan gubernur. Sedangkan  aktor  birokrasi  yang  selalu menopang  atau  memuluskan  program gubernur  adalah  pimpinan  OPD.  Koalisi merupakan  suatu  keniscayaan  yang  tidak bisa dihindari oleh berbagai pelaku politik dalam proses politik bangsa yang menganut sistem multipartai (Ilmar 2014). Menurut  Jati,  (2012)  koalisi  adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa  unsur  yang  masing-masing
memiliki  kepentingan.  Sedang  menurut Kambo (2015), aliansi seperti ini mungkin bersifat  sementara  atau  berasas  manfaat. Dalam  pemerintahan  dengan  sistem parlementer,  sebuah  pemerintahan  koalisi adalah  pemerintahan  yang  tersusun  dari koalisi  beberapa  partai.  Koalisi  adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing  untuk  bekerja  secara  bersama, atau  pengakuan  bahwa  tujuan  mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah (Bryant dan White 1989, Conyers 1983).  Koalisi  dapat  dimaknai  secara sederhana  yakni  kerjasama  antara  dua atau  lebih  pihak  dalam  mencapai  suatu tujuan  yang sama  yakni  kekuasaan dalam konteks politik. Sifat koalisi bisa kerjasama  dan  tentu  dengan  sudut pandang  yang  simpel  dan  ideal.  Koalisi politik  dapat  tercipta  secara  utuh  dan dapat  berubah  setiap  saat  (Norton  1997, Sen  2011).  Koalisi  juga  dapat  terbentuk secara insindental dengan beberapa persetujuan  tertentu,  sehingga  setelah beberapa tujuan tercapai dengan sendirinya  koalisi  yang  terbentuk  akan hilang  atau  pecah.  Menurut  (Smith  1985) koalisi  adalah  penggabungan  sekelompok partai  politik  yang  berkompetisi,  secara bersama-sama  memiliki  persepsi  tentang kepentingan,  atau  dalam  menghadapi ancaman serta dalam penggalangan energi
kolektif.  Koalisi  di  dunia  politik  terdiri dari  dua  partai  atau  lebih  dengan  tujuan membentuk pemerintahan bersama. Koalisi  merupakan  partai  atau  gabungan partai  yang  dibentuk  dalam  periode tertentu  untuk  tujuan  politik  bersama. Koalisi ini sifatnya bekerja dalam periode tertentu,  misalnya  koalisi  dibangun  saat pemilu untuk mencalonkan dan mendukung  kandidat  dalam  pemilihan presiden  atau  kepala  daerah.  Koalisi pemerintah  dibentuk  dalam  satu  periode pemerintahan  untuk  mendukung  kerja pemerintahan  khususnya  dukungan  dari dalam parlemen saat pembuatan kebijakan.  Hal  ini  ditujukan  agar  kerja pemerintah  menjadi  lebih  efektif  karena mendapatkan dukungan parlemen.
Keuntungan  menjadi  bagian  dari koalisi  pemerintah  adalah  bisa  terlibat lebih jauh mempengaruhi arah dan bentuk kebijakan.  Kemampuan  memengaruhi kebijakan dalam hal ini, khususnya dalam konteks  Indonesia,  bisa  dilakukan  oleh menteri  yang  memiliki  latar  belakang kader  partai  (Wicaksono  et  al,  2020). Namun,  partai  koalisi  masih  memiliki keterbatasan  untuk  mengkritisi  lebih  jauh kebijakan-kebijakan  pemerintah  karena komitmen  koalisi  sebagai  pendukung pemerintah  atau  keterlibatannya  yang lebih  dalam  dalam  kebijakan  pemerintah.
Agar  pemerintah  kuat  perlu  membentuk koalisi.  Hal  ini  disebabkan  karena  partai yang  mendominasi  eksekutif  harus  juga mendominasi  legislatif.  Idealnya  hanya ada  satu  partai  yang  mendominasi  baik eksekutif  maupun  legislatif.  Pemerintah yang  ada  haruslah  pemerintah  koalisi antar partai, yang total koalisi itu melebihi lima  puluh  persen  parlemen.  Selain  itu, koalisi  tidak  diserahkan  secara  bebas kepada  negosiasi  dan  inisiatif  partai  yang bisa menyebabkan kelebihan dan ketidakadilan  politik  karena  partai  yang menang  pemilu  dapat  saja  tersingkir karena  kurang  pandai  melobi  atau dijadikan  musuh  bersama.  Konstitusi harus mengatur koalisi itu secara bertingkat dan aturan itu menjadi the rule of the game.
Koalisi akan memberikan argumentasi pada sisi pelaksanaan demokrasi. Koalisi dalam sistem pemerintahan  menjadi  penting  ketika lembaga  eksekutif  dan  lembaga  legislatif memiliki  ruang  intervensi  terhadap  kerja pemerintah.  Pemerintah  merasa  perlu membangun koalisi yang mampu menstabilkan  dan  memuluskan  kebijakan dan  kerja  pemerintahan.  Ada  banyak alasan  bagi  partai  politik  melakukan koalisi. Alasan koalisi lantas dikualifikasi menjadi  dua  bagian  utama  yaitu  koalisi
taktis  dan  koalisi  strategis.  Koalisi  taktis dibangun tidak untuk memenuhi kepentingan  visi  dan  ideologis  dari  partai politik  yang  bergabung.  Koalisi  ini dibangun  tidak  berdasarkan  pada  asas keseimbangan  sehingga  sangat  terlihat dominasi kekuasaan berada dan ditentukan  oleh  partai  politik  yang  lebih besar.  Terbentuknya  koalisi  taktis  karena sangat  kentalnya  keputusan  oligarki  elit kekuasaan  yang  memegang  kekuasaan tertinggi  partai,  dan  tidak  menutup kemungkinan  jika  dalam  koalisi  taktis  ini akan  cenderung  menyampingkan  aspirasi konstituen  partai  dibasis  massa.  Karena kuatnya dominasi kekuasaan yang dipegang  oleh  partai  politik  yang  lebih besar  akan  bertindak/mengontrol  anggota yang  lebih  lemah,  dan  selalu  akan berusaha  untuk  melakukan  hal  tersebut. Terciptanya  koalisi  lebih  dikarenakan kentalnya keputusan oligarki elit kekuasaan  tertinggi  partai  dan  cenderung menyampingkan aspirasi konstituen partai di  basis  massa.  Koalisi  taktis  ini  sangat tidak  konsisten  untuk  berpikir  dan bertindak  dalam  memenuhi  harapan- harapan rakyat
Koalisi  strategis  dibentuk  untuk pemenuhan kepentingan  visi dan ideologi parpol  dengan  tujuan  secara  bersama- sama membentuk satu pemerintahan yang
kuat  dan  tahan  lama.  Dengan  membagi kekuasaan  yang  adil  dan  demokratis  agar harapan-harapan rakyat terpenuhi. Koalisi strategis dibentuk lebih kepada kepentingan partai politik secara kelembagaan serta keputusan yang dilakukan  secara  bersama-sama  dengan anggota koalisi lainnya. Pembagian kekuasaan dilakukan atas  dasar nilai-nilai politik  yang  strategis  dan  proses  yang terbilang cukup panjang serta sangat hati- hati.  Pada  koalisi  strategis  bukan  fokus pada  siapa  yang  akan  menjadi  pimpinan penguasa, tetapi  lebih kepada pemenuhan harapan-harapan rakyat serta kesejahteraan  rakyat  setelah  memegang kekuasaan.  Diakui  atau  tidak,  motivasi koalisi sangat pragmatis.
Otonomi  daerah  adalah  amanat reformasi  yang  harus  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan  adanya  otonomi,  pemerintah daerah  berkesempatan  untuk  menyusun organisasi  perangkat  daerah.  Dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan berhak membuat
penyusunan  perangkat  daerah  dalam bentuk organisasi daerah untuk membentuk  struktur  pemerintahan  agar menjadi pemerintahan yang baik. Organisasi  perangkat  daerah  tersebut bermaksud untuk menyelenggarakan
jalannya pemerintahan daerah yang memiliki  misi  serta  peranan  masing- masing sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap kepala daerahnya. Dan pada kenyataannya banyak  lembaga  pemerintahan  daerah yang  mementingkan  pendekatan  secara struktural dibandingkan pendekatan fungsional,  berangkat  dari  hal  tersebut terdapat  kekeliruan  dan  juga  struktur organisasi  daerah  yang  terlalu  gemuk sehingga tugas dan fungsinya tidak efisien dan efektif.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  Dalam  pembahasan  program pembangunan di DPRD Provinsi Gorontalo,  Gubernur  mempraktik  politik yang  berasaskan  sinergisitas,  kemitraan, kebersamaan/konsolidasi,  kekeluargaan, partisipatif, demokratis, harmonisasi, dengan  mengedepankan  prinsip  otonomi nyata,  prinsip  tanggung  jawab,  prinsip otonomi  daerah  seluas-luasnya,  prinsip dinamis, prinsip kesatuan, prinsip penyebaran,  prinsip  keserasian,  prinsip demokrasi, prinsip pemberdayaan (struktur/skema dominasi); dengan
menggunakan  regulasi  formal  mulai  dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Undang-Undang tentang
Pemerintahan  Daerah,  Undang-undang
tentang Perencanaan
Pembangunan Nasional,  Undang-undang  tentang  Desa, Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri, hingga Peraturan Daerah) (struktur/skema legalitas);  dan  melibatkan  para  aktor pembangunan,  baik  legislatif,  eksekutif (gubernur dan organisasi perangkat daerah),  stakeholder,  elite  lokal,  elite informan, dan masyarakat umum (struktur/skema signifikasi).

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, Benedict. 2008. Imagined Communities  (Komunitas-Komunitas Terbayaang). Yogyakarta: Insist Press. Arniti,  N.  K.  (2020).  Partisipasi  Politik Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Umum
Legislatif  Di  Kota  Denpasar.  Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(2), 329-348. Asshiddiqie,  Jimly.  2012.  Hukum  Tata Negara  Dan  Pilar-Pilar  Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Azhar,  Muhammad  Ali.  2012.  Desentralisasi Dan Konflik Kewenangan (Studi kasus konflik  kewenangan  antara  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dengan Pemerintah  Kota  Kendari  dalam  kasus pemberian  izin  investasi  PT.  Artha Graha  Group).  Jurnal  Administrasi
Negara  (JAN).  Volume  III,  Nomor  1,
Juni 2012.
Brodjonegoro, Bambang, 2013.  Risiko Fiskal Daerah, Menjaga Kesehatan Fiskal dan
Kesinambungan  Pembangunan.  Solo:
Era Adicitra Intermedia.
Bryant,  Corolie  dan  Louise.  G.  White.  1989.
Manajemen  Pembangunan.  Jakarta: LP3ES. Conyers,  D.  1983.  Decentralization:  The Latest Fashion In Development Administration?, Public Administration and Development,vol. 3, 97 -109. Djaenuri,  Aries,  2012.  Hubungan  Keuangan
Pusat-Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia. Fakrulloh,  Zudan  Arif. 2018.  Tertib  Regulasi dalam  Pembentukan  Produk  Hukum
Daerah”.  Lex  Librum:  Jurnal  Ilmu Hukum,  Vol.  4,  No.  2,  Juni  2018,  hal. 714-725.
Foucault,  Michel.  1972.  Power  Knowledge. New York: Pantheon Books. Gramsci, Antonio. 1971.  Selection From The Prison Notebooks. New York: International Publisher. Halim, H, Rahmansyah, Roslinawati,
Iskandar,  A.M.I.  2014.  Latar  Belakang Individu dan Perilaku Politik. Prosiding Konferensi  Nasional  Sosiologi  III
“Transformasi  Demokrasi  Indonesia Menuju Perubahan Bermakna” hal 255- 274.
Hikam,  Muhammad  AS.  1999.  Demokrasi Dan  Civil  Society.  Jakarta:  Pustaka. Hoessein, B. 2001. Transparansi Pemerintahan:  Mencari  Format  dan Konsep Transparansi dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang Baik. Forum lnovasi. Vol 1. November. Ilmar.  Aminuddin.  2014.  Hukum  Tata Pemerintahan.  Jakarta:  Prenada  Media Group. Ismail,  Munawar.  2001.  Peranan  PAD  dalam Penerimaan Daerah. Jurnal, http://www.fe-unibraw.ac.id. Jati,  Wasisto  Raharjo.  2012.  Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia:  Dilema  Sentralisasi  atau Desentralisasi. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012. Kambo,  Gustiana  A.  2015.  Etnisitas  dalam Otonomi  Daerah.  The  POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas  Hasanuddin  Volume  1, Number 1, January 2015. Mardiasmo, M., 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. Norton,  Alan.  1997.  Internatonal  Handbook of Local and Reginonal Government. A Comparative  Analysis  of  Advanced
Democracies. UK: Edward Elgar.
Rondinelli,  Dennis  A.  1981.  Government Desentralization in Comparative Perspective:  Theory  and  Practice  in Developing  Countries.  International
Review  of  Administration  Technical Cooperation Economic Assistance. No. 2/1982.
Sen,  Amartya;  Stiglitz,  Joseph  E;  Fitoussi
Jean Paul, 2011. Mengukur Kesejahteraan. Marjin Kiri. Smith,  B.C.  1985.  Decentralization:  The Territorial  Dimension  of  the  State. London: George Allen & Unwin.
Solia,  R.  A.,  &  Magriasti,  L.  (2020).
Partisipasi Politik Mahasiswa Universitas  Negeri  Padang  sebagai Bagian  dari  Kekuatan  Politik  dalam Mempengaruhi Kebijakan Rkuhp. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 2(4), 10- 19. Thoha,  Miftah,  2012.  Birokrasi  Pemerintah dan
Kekuasaan di Indonesia.
Yogyakarta: Thafa Media. Tjandra, W. Riawan, 2014. Hukum Keuangan Negara.  Jakarta:  Gramedia  Widia Sarana Indonesia.
Wance, M. (2017). Politik Anggaran Eksekutif Dan Legislatif Pada Pembahasan  APBD  Kabupaten  Buru Selatan  2015.  Journal  Of  Government (Kajian  Manajemen  Pemerintahan  dan
Otonomi Daerah), 2(2), 178-204.
Wance, M. (2021). Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif  Pada  Penyusunan  Legislasi Daerah  (Studi  Di  Pembahasan  APBD Kabupaten  Buru  Selatan  2015).  Jurnal Pemerintahan,  Politik  Anggaran  dan Adimistrasi Publik, 1(1), 42-66. Wicaksono,  Dian  Agung  dan  Rahman,  Faiz.
2020. Penafsiran terhadap Kewenangan
Mengatur  Pemerintahan  Daerah  dalam
Melaksanakan  Urusan  Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah.  Negara  Hukum:  Vol.  11,  No. 2, November 2020. Yunus,  A.,  Tamma,  S.,  &  Ekawaty,  D. (2021).  Kebijakan  Pendidikan  dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih  Pemula  di  Kota  Makassar. JAKPP  (Jurnal  Analisis  Kebijakan  &
Pelayanan Publik), 65-80.