## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1. 3991/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Peran Dinas Sosial PPPA Dalam  Menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo
Veronica Sri Astuti N 1 , Eko Yudianto Y 2 , Feri Apriliansah 3
1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Panca Marga Probolinggo
Article Info Abstract Article history: Received : 18 Oktober 2022 Publish : 3 Januari 2023 The problem of homeless and beggars is currently still a concern of the local government. Not  only  in  big  cities,  even  in  small  towns  there  are  still  many  homeless  beggars (GEPENG)  such as in Probolinggo  City.  Many  motives  are  carried out  by someone  to make the culture of begging and the homeless as a profession. In dealing with this problem,
the Probolinggo city government through the Social Service for Women's Empowerment and  Child  Protection  (PPPA)  continues  to  make  efforts  to  minimize  the  presence  of homeless beggars on the streets. This research aims to find out and obtain an overview of the  role  and  strategy  of  the  PPPA  service  in  dealing  with  the  GEPENG  problem  in Probolinggo  City.  This research  uses  a qualitative  descriptive  method.  Data  collection techniques  are  carried  out  through  observation,  interviews  and  documentation.  The selection of informants is selected according to the criteria that are considered to be able to provide answers that are in accordance with the problem. This research uses role theory according to J. Dwi Narwoko and Bagong Suyanto (2010:160) as an analysis material.
The results of this research show that the PPPA Social Service in dealing with Homeless Beggars  (GEPENG)  in  Probolinggo  City  is  in  accordance  with  Probolinggo  Mayor regulation number 38 of 2019 with the availability of temporary shelter houses (Shelters) including  their  managers  as  a  place  for  fostering  Homeless  Beggars  (GEPENG), coordination with Satpol PP. The obstacle in dealing with the GEPENG problem is the limited temporary shelter (Shelter) for Homeless Beggars (GEPENG) so that the capacity is inadequate.
Keywords:
GEPENG Handling Probolinggo City
Role Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 18 Oktober 2022 Publish : 3 Januari 2023 Masalah gelandangan dan pengemis saat ini masih menjadi perhatian pemerintah daerah setempat.  Bukan  saja  di  kota-kota  besar,  bahkan  di  kota-kota  kecil  pun  masih  banyak ditemukan gelandangan pengemis (GEPENG) seperti di Kota Probolinggo. Banyak motif yang  dilakukan  oleh  sesorang  untuk  menjadikan  budaya  mengemis  dan  gelandangan sebagai  profesi.    Dalam  menangani  masalah  ini,  pemerintah  kota  Probolinggo  melalui Dinas  Sosial  PPPA  terus  melakukan  upaya  untuk  meminamalisir  adanya  gelandangan pengemis  di  jalanan.  Riset  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memeproleh  gambaran peran,  strategi  dinas  PPPA  dalam  menangani  masalah  GEPENG  di  Kota  Probolinggo. Riset  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dalam dilakukan  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Pemilihan  informan  dipilih sesuai  dengan  kriteria  yang  dianggap  dapat  memeberikan  jawaban  yang  sesuai  dengan permasalahan. Riset ini menggunakan teori peran menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) sebagai bahan analisis. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial PPPA dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo sudah  sesuai  dengan  peraturan  Walikota  Probolinggo  nomor  38  tahun  2019  dengan tersedianya  rumah  singgah  sementara  (Shelter)  termasuk  pengelolanya  sebagai  tempat pembinaan  para  Gelandangan  Pengemis  (GEPENG),  koordinasi  bersama  Satpol  PP. Adapun hambatan dalam menangani masalah GEPENG yaitu terbatasnya rumah singgah sementara (Shelter) bagi para Gelandangan Pengemis (GEPENG) sehingga daya tampung yang kurang memadai.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Feri Apriliansah Program Studi Administrasi Publik, Universitas Panca Marga Probolinggo Email: feriapriliansah@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dampak  dari  pertumbuhan  penduduk  yang  tidak  terkontrol  secara  efektik  akan menimbulkan  masalah  kemiskinan.  Kemiskinan  merupakan  kondisi  yang menunjukkan  bahwa ketidakmampuan individu dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya baik ekonomi, sosial budaya dan  partisipasi  masyarakat  yang  beriringan  dengan  jumlah  lapangan  pekerjaan  yang  kecil.
Kemiskinan  yang  menjadi  isu  penting  pemerintah  memunculkaan  keberadaan  gelandangan pengemis (GEPENG). Fakta di lapangan memang menyatakan bahwa sebagian besar GEPENG berasal  dari  masyarakat  miskin  yang  memicu  melakukan  kegiatan  di  jalanan  dengan  cara mengemis  maupun  mengamen.  Gelandangan  dan  Pengemis  (GEPENG)  adalah  seorang  yang hidup  menggelandang  dan  sekaligus  mengemis.  Oleh  karena  tidak  mempunyai  tempat  tinggal tetap  dan  berdasarkan  berbagai  alasan  harus  tinggal  di  bawah  kolong  jembatan,  taman  umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan  kehidupan  sehari-hari  (Fadri,  2019).  Gaya  hidup  gelandangan  dan  pengemis (GEPENG) menjadi sebuah subkultur dan sebagian orang menjadikannya sebagai profesi tetap yang khas dari sebuah kehidupan jalanan. Sampai saat ini penanganan dan upaya terus di lakukan oleh pemerintah terhadap masalah gelandangan dan pengemis, namun dapat dilihat masih sering kalin  tidak  tepat  dalam  penangannya.  Hal  ini  menyebabkan  permasalahan  sosial  yang melingkupinya  tidak  pernah  selesai  bahkan  cenderung  terus  meningkat.  Untuk  itu  dalam menangani  gelandangan  pengemis  sebaiknya  dilakukan  upaya  pendekatan  ke  arah  kehidupan yang normal, yaitu dengan mengarahkan mereka untuk memahami norma-norma umum di tengah masyarakat.
Masalah gelandangan dan pengemis (GEPENG) bukan saja menjadi masalah pemerintah di kota-kota besar, bahkan di kota kecil sekalipun masih menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menangani  masalah  GEPENG  di  jalanan  yang  disebabkan  oleh  kemiskinan  dan  kesenjangan sosial.  Kegiatan  mengemis  dapat  dipicu  karena  terlilit  masalah  ekonomi.  Tuntutan  kebutuhan ekonomi, mendesak masyarakat untuk mencari solusi penyelesaiannya, meskipun harus menjadi pengemis (Zamharira & Arantika, 2018). Salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki masalah gelandangan  dan  pengemis  cukup  memperhatikan  adalah  Kota  Probolinggo.  Keberadaan pengemis  di  Kota  Probolinggo  semakin  hari  kian  bertambah.  Mereka  dapat  dijumpai  pada persimpangan  lampu  lalu  lintas,  warung  kopi,  terminal,  pusat  perbelanjaan  dan  keramaian lainnya. Secara fisik,  gelandangan pengemis  juga berinteraksi langsung dengan masyarakat di sekitarnya  tetapi  sebenarnya  mereka  terisolasi  karena  tidak  bisa  mencapai  fasilitas  yang  ada. Banyak sebagian gelandangan pengemis di Kota Probolinggo yang sesungguhnya masih dalam keadaan sehat tetapi memilih untuk menjadi seorang  gelandangan pengemis, hal ini di pengaruhi oleh  faktor  kemiskinan,  terbatasnya  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia,  kurangnya  ilmu pengetahuan dan keterampilan, arus urbanisasi.
Kurangnya   keterampilan masyarakat  urban,  tuntutan persaingan  yang  ketat,  membuat mereka    akhirnya  memilih    menjadi    pengemis    dan    gelandangan    di    Kota    Probolinggo. Gelandangan  pengemis  masih  sangat  mudah  di  temukan  pada  beberapa  tempat  di  Kota Probolinggo  seperti  latar  pusat  perbelanjaan  seperti  di  Graha  Mall  (GM),  Karunia  Damai Sejahtera  (KDS)  dan  Sinar  Terang,  lahan  parkir  umum,  serta  di  pasar  bahkan  di  depan  pintu indomaret  masih  saja  digunakan  sebagai  tempat  untuk  mengemis    dan  juga  yang  menjadi keresahan  masyarakat  terhadap  kehadiran  gelandangan  pengemis  yaitu  cara  mereka  ketika meminta minta, tidak jarang gelandangan pengemis yang tidak diberi uang namun tetap memaksa dan  sukar  pergi  ketika  mereka  belum  mendapatkan  apa  yang  mereka  inginkan.  Dampak  dari bertambahnya  jumlah  gelandangan  pengemis  yaitu  muncul  beberapa  ketidakteraturan  sosial, ketidaknyamanan, ketidaktertiban, dan menganggu keindahan kota.
Salah  satu  lembaga  pemerintah  yang  menangani  masalah  gelandangan  dan  pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo adalah Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo. Salah satu fungsi dari  keberadaan  dinas  sosial  adalah  mencakup  kegiatan  mensejahterakan  masyarakat.  Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak dinas sosial terkait pemberantasan pengemis di Kota  Probolinggo  yaitu  sosialisasi  larangan  memberikan  uang  kepada  pengemis  melalui himbauan lewat tulisan yang dipajang di beberapa titik pusat keramaian. Selain itu, dilakukan razia  terhadap  pengemis  dan  selanjutnya  memulangkan  mereka  ke  tempat  asalnya.  Namun langkah ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, dikarenakan masih banyaknya masyarakat memebrikan uang kepada pengemis dan gelandangan karena tidak tega melihat keadaanyya dan
merupakan bagian dari sedekah. dan mereka yang terjaring razia setelah dipulangkan, tidak lama kemudian kembali lagi melakukan kegiatan mengemis.
Penelitian terdahulu terkait Peran Dinas Sosial PPPA. Salah satunya dengan judul “Peranan Dinas  Sosial  Dalam  Memberikan  Pembinaan  Terhadap  Anak  Jalanan  Di  Medan” yang  ditulis oleh Rita Vinolia Aruan (2019). Dengan hasil penelitian  mendeskripsikan bahwa peran Dinas Sosial sangatlah penting dalam  memberikan pembinaan terhadap anak jalanan  di  Kota  Medan. Dinas Sosial dalam memberikan  pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Medan yaitu berupa pembinaan  dalam  bentuk  pemberian  keterampilan  (seperti  pelatihan  keterampilan  membuat sablon,  membuat  papan  bunga,  dan  membuat  tempat  tisu)  dan  pembinaan  pendidikan  moral. Adapun  Kendala  yaitu  seperti  masih  kurangnya  sarana  dan  prasarana  terutama  penampungan anak  jalanan,  dan      anggaran  dana  yang  masih  kurang  dalam  program  pemberdayaan  dan pembinaan anak jalanan Di kota Medan (Aruan & Halawa, 2019).
Penelitian terdahulu lainnya yaitu dengan judul “Kebijakan Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta” yang ditulis oleh Ferdinand  Maniawasi  (2018).  Dengan  hasil  penelitian  Kebijakan  kebijakan  penanganan gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Yogyakarta  belum  memiliki  pengaruh  terhadap  jumlah penanganan terhadap anak jalanan dan gelandangan, Hal tersebut dikarenakan keluarga  maupun anak  jalanan  tidak  semuanya  mendukung   kebijakan dan  memiliki  motivasi  untuk  berubah serta  belum  optimalnya  komunikasi  dan  koordinasi  antara  Dinas  Sosial  dengan  Perangkat Daerah/Unit  Kerja  terkait.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Sosial  dalam  Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta adalah: keterbatasan anggaran, keterbasan SDM pelaksana, belum optimalnya koordinasi antara Dinas Sosial dengan TKPK, lingkungan sosial dan ekonomi yang mendorong anak-anak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma- norma (FERDINAND MANIAWASI, 2019).
Tujuan    penelitian    ini  adalah  untuk  menjawab  permasalahan-permasalahan  tentang bagaimana Peran Dinas Sosial PPPA Dalam Menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo. Secara khusus  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  kebijakan dari Dinas Sosial PPPA yang diimplementasikan di Kota Probolinggo serta mengetahui bagaimana efektivitas  implementasi  kebijakan  tersebut,  termasuk  mengidentifikasi    faktor    pendukung maupun  penghambatnya. Penelitian  ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan alternatif solutif  bagi  perumus  kebijakan  untuk  melakukan  upaya-upaya  perbaikan  atas  permasalahan- permasalahan yang ada, yaitu berguna untuk formulasi kebijakan berikutnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penggunaan  metode  dalam  riset  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  yang  mana pengumpulan  data  melalui observasi,  wawancara  dan  telaah  dokumentasi.  Teknik  penentuan informan  dilakukan  secara  purposive,  diamana  informan  yang  dipillih  merupakan  pihak  yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini Informan penelitian ini adalah gelandangan dan pengemis di jalanan serta dinas sosial sebagai wadah yang menangani masalah GEPENG di Kota Probolinggo. Selain itu sumber data dalam riset ini adalah kajian literatur yang berasal dari sumber tertulis seperti laman jurnal ilmiah dan buku-buku, hasil penelitian, dan arsip-arsip resmi yang terkait masalah penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ini berupa dokumen-dokumen yang menyangkut penelitian terkait, dan sejenisnya. Data sekunder,  Sebagian Pegawai Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo yang menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo. Data yang telah terkumpul di analisis dengan data reduction,  data display, dan conclusion  drawing/verification yang  mencapai  kesimpulan  yang relevan dari hasil temuan dalam riset di lapangan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  akan  memberikan  gambaran  mengenai  Peran  Dinas  Sosial  dalam penanganan  pengemis  dan  gelandangan  di  Kota  Probolinggo.  Persoalan  gelandangan  dan pengemis (GEPENG) bukan menjadi persoalan hal yang baru, karena pemerintah sendiri telah
memberikan  perhatian  khusus  terhadap  masalah  ini.  Tidak  mudah  dalam  menangani  masalah gelandangan dan pengemis (GEPENG), banyak program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Probolinggo namun belum dapat berhasil secara efktif dan maksimal. Tentu hal ini terjadi diakibatkan  oleh  beberapa  faktor  yang  membuat  kegiatan  atau  program  dalam  penanganan masalah gelandangan dan pengemis (GEPENG) baik dari pemerintah maupn dari gelandangan dan pengemis itu sendiri sehingga menjadikanny sebagai profesi menetap untuk dirinya sendiri. Menjadi suatu tanggung jawab yang sangat bermakna bagi Dinas Sosial Kota Probolinggo untuk selalu  menjaga  dan  melindungi  masyarakatnya  dari  ancaman  dari  dalam  maupun  dari  luar, misalnya  ancaman  bagi  anak  jalanan  yang  selalu  melakukan  pekerjaan  yang  tidak  sewajarnya harus dia kerjakan tapi desakan ekonomi dalam keluarga yang membuat mereka harus melakukan hal itu. Melihat dari aspek sosalisasi dimana realitas itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Kota probolinggo. Keberadaan gelandnagan dan pengemis di sebuah perkotaan menjadi salah satu masalah klasik yang di hadapi oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah anak jalanan. Dinas Sosial Kota Probolinggo yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan anak jalanan dimana pemerintah Dinas Soial, yang telah melakukan berbagai upaya dalam proses penyelesaian  penanganan  gelandangan  dan  pengemis  (GEPENG)  yang  merupakan  fenomena sosial yang tidak bisa di hindari keberadaannya (Syaharuddin dkk., 2021).
Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dalam pelaksanaan menangani masalah gelandangan  dan  pengemis  (GEPENG)  di  Kota  Probolinggo  maka  Dinas  Sosial    (PPPA) disasarkan  pada  Peraturan  Walikota  Probolinggo  Nomor  38  Tahun  2019  Tentang  Sistem Layananan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan bahwa  untuk  meningkatkan  pelayanan,  penanganan  serta  penanggulangan  kemiskinan  serta efektivitas  dan  efisiensi  sistem  perlindungan  sosial  di  Kota  Probolinggo  melalui  peningkatan akses rumah tangga miskin maupun penyandang masalah sosial lainnya, program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlu pengintegrasian diberbagain layanan program agar lebih responsif. Peran Dinas Sosial disini lebih kepada mendata, pemantauan, pengendalian, dan pengawasan  terhadap  gelandangan  dan  pengemis  (GEPENG)  yang  nantinya  akan  diberikan pembinaan kegiatan khusus agar memiliki keterampilan.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  maka  diperoleh  beberapa  peran  Dinas  Sosial dalam penanganan pengemis dan gelandangan (GEPENG) dalam perspektif teori peran menurut J. Dwi Narwoko  dan  Bagong  Suyanto  (2010:160)  terdapat  beberapa  indikator  untuk  mengukur  peran diantaranya,  Memberi arah pada proses sosialisasi  , Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma  dan  pengetahuan,  Dapat  mempersatukan  kelompok  atau  masyarakatdan Menghidupkan  sistem  pengendalian  dan  control,  sehingga  dapat  melestarikan  kehidupan masyarakat. Hasil analisis dan interpretasi data terhadap wawancara informan dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Memberikan Arah Pada Proses Sosialisasi : Yang dimaksud memberikan arah pada proses sosialisasi  yaitu  memberikan  arah  terhadap  Gelandangan  Pengemis  (GEPENG)  terhadap tindakan serta perilaku Gelandangan Pengemis (GEPENG). Beberapa strategi yang dilakukan Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo guna menggugah  rasa iba targetnya, antara lain: dari pintu ke pintu, menggendong bayi, membawa proposal fiktif, menunggu di warung-warung, berkeliling di seputaran mesjid, terminal, persimpangan  lampu   lalu lintas, berpura-pura cacat, bahkan  ada  yang   nekat  memanfaatkan  momen tertentu  seperti  bencana alam,  dengan  membawa  kardus  seolah  sedang  melakukan  penggalangan  dana.  Tujuan  dari pemberian  arahan  pada  proses  sosialisasi  adalah  untuk  memberikan  kesadaran  kepada pengemis dan memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat kepada para pengemis agar dapat dijadikan sebagai pengetahuan.
Selain itu setelah   proses   pendataan,   langkah   selanjutnya   yang   telah  dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA kota  Probolinggo dalam   program   penanggulangan   pengemis  adalah pelayanan  rehabilitasi  kesejahteraan sosial,  yang   terdiri  dari   beberapa  program berikut:
a. Program  komunikasi  informasi  edukasi  (KIE)  dan  kampanye  sosial    bagi    PMKS, khusunya Gelandangan Pengemis (GEPENG). Bentuknya adalah  kampanye memajang larangan tentang memberi uang kepada pengemis.
b. Peningkatan  kualitas  pelayanan,  sarana  dan  prasarana  rehabilitas  kesejahteraan  sosial PMKS. Dilakukan melalui pendekatan dengan Gelandangan Pengemis (GEPENG)  untuk mengetahui  latar  belakang  mereka  mengemis   dan   meningkatkan sarana   yang   ada di rumah singgah,  yang  merupakan   tempat   dilakukannya pembinaan  mental,  fisik dan  religi  kepada    Gelandangan Pengemis (GEPENG),    agar   tidak   kembali turun di jalan.
c. Penanganan   masalah-masalah   strategis   yang   cepat   tanggap. Ini merupakan tindak lanjut, jika terdapat pengemis yang  memiliki  kelainan  masalah, seperti  adanya tekanan dari pihak tertentu.
Dinas  Sosial  PPPA  dan  tenaga    kerja    Kota  Probolinggo    telah    berupaya    menerbitkan aturan  yang  melarang    warga    memberikan    sumbangan    kepada    Gelandangan  Pengemis. Seruan  ini  dipasang  di  berbagai  lokasi  para  pelaku  Gelandangan  Pengemis  melakukan aksinya.    Himbauan  ini  memuat  beberapa  point,  yaitu:  warga  diingatkan  agar  tidak memberikan fasilitas dan ruang aktifitas kepada gelandangan dan pengemis di tempat-tempat usaha.  Jika  pemilik  usaha  atau      masyarakat      mengalami      kendala      dalam      upaya mempertegas      larangan  ini,  maka  pemilik  usaha  dan  masyarakat  diminta  melapor  kepada Satpol PP, WH atau  Disnaker Kota Probolinggo. Selain itu,  masyarakat   juga   dihimbau untuk  tidak melayani gelandangan  pengemis di jalanan, perempatan  lampu lalu  lintas untuk menertibkan para pengemis.
Untuk  alokasi  waktu  pembinaan  bagi  pengemis  adalah   selama 3 hari. Setelah   itu, mereka  membuat  perjanjian   dengan   pihak  dinas sosial  untuk  tidak mengulangi  kegiatan mengemis  kembali. Jika  mereka terjaring  kembali, maka masa pembinaannya akan dilipat gandakan.  Lemahnya sanksi yang diberikan juga membuat  pengemis tidak   khawatir   jika ia  kembali  mengemis  dan  tertangkap kembali.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan Lemahnya  payung  hukum  yang  mengatur  tentang  larangan  mengemis,  membuat masyarakat  menjadikan  kegiatan  mengemis  sebagai  profesi.  Sehingga  tidak    menimbulkan efek  jera bagi mereka yang sudah pernah   terjaring   razia. Setelah dipulangkan  ke daerah masing-masing,  banyak  juga      yang  kemudian  kembali  ke  Probolinggo  untuk  melanjutkan aktifitas  mengemisnya  lagi.  Alasan  lain  adalah,  penghasilan  pengemis  ternyata  cukup menggiurkan.
Fenomena  ini  menegaskan  bahwa  suburnya  kegiatan  mengemis  merupakan  hasil    dari hubungan   timbal   balik   (ada   yang   meminta   dan   ada   yang    memberi). Pada saat peneliti mengikuti kegiatan dari program pemberian sembako untuk PMKS di Shelter pada hari  Rabu  29  juni  2022  peneliti    mewawancarai    salah  satu    Gelandangan  Pengemis (GEPENG)  Gelandangan  Pengemis  yang  peneliti  wawancarai,  beliau  mengaku  sering mengemis setiap harinya di beberapa wilayah kota Probolinggo demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya namun penampilan beliau dapat dikatakan jauh dari kata “kekurangan” dengan beberapa perhiasan yang beliau  kenakan  ketika  menghadiri  program  bantuan  beliau menceritakan  bahwa  setiap  harinya  beliau  berkelililing,  mendatangi  dari  rumah  ke  rumah dengan  membawa  anak  kecil  yang  beliau  sebut  ialah  cucunya,    beliau  juga  mengatakan memiliki pendapatan perharinya paling sedikit 100 ribu dari mengemis  tersebut. Kebiasan tersebut  tentu  menjadi  tradisi  yang  membuat  pengemis  malas  untuk  melakukan  pekerjaan yang lain.
Ketertiban  Umum  Kota  Probolinggo  kepada  pengamen  dan  pengemis  yang  di  latar belakangi  oleh  maraknya  anak  jalanan,  gelandangan  pengemis  dan  pengamen  yang  ada  di Kota  Probolinggo.  Regulasi      ini  menyebutkan      bahwa      gelandangan      dan      pengemis termasuk   golongan   tuna   susila, penyalahgunaan NAPZA, ODHA dan bekas   warga  binaan lembaga pemasyarakatan. Pemerintah  kota Probolinggo   dan pemerintahan  kabupaten/kota
berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan. Caranya, dengan memberikan bimbingan agama, mental,  fisik  dan  sosial.  Berupa  pelayanan    pendidikan,  pelatihan,  kesehatan,  kesempatan berusaha, pemulangan ke daerah  asal  dan  pendampingan sosial. Melalui koordinasi bersama instansi  terkait, ulama, aparat kecamatan, desa dan tokoh masyarakat.
3. Dapat mempersatukan kelompok maupun masyarakat
Peran Dinas Sosial PPPA dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo  yakni  untu  mempersatukan  kelompok  maupun  masyarakat  dengan  melalui koordinasi pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini Gelandangan Pengemis (GEPENG) sangat sulit diterima maupun membaur dengan masyarakat sekitar, oleh karena itu Dinas Sosial PPPA  dapat  menyatukan  Gelandangan  Pengemis  (GEPENG)  dengan  masyarakat  melalui program-programnya. Dengan adanya harapan melalui pembinaan dan proses sosialisasi yang dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  PPPA  Kota  Probolinggo  dan  dukungan  dari  pemerintah  daerah serta masyarakat terkait dengan Gelandangan Pengamis (GEPENG) yang perlu terus dilakukan, agar kemandirian dan kesejahteraan dalam kehidupan khususnya mereka para pengemis yang bersangkutan agar tercipta kemampuan dan kekuasaan akan dirinya untuk aktif dan ikut serta dalam  kehidupan  bermasyarakat  melalui  penguatan  kapasitas  diri  dengan  memanfaatkan kemampuan  yang  pernah  di  berikan  oleh  Dinas  Sosial  PPPA  Kota  Probolinggo  sehingga tercipta kemandirian.
Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo baik melalui program maupun upaya-upaya pemberdayaan dilakukan untuk mewujudkan taraf hidup yang lebih baik bagi  mereka  yang  terjaring  razia.  Semua  hal  kegiatan  maupun  porgram-program  yang diciptakan tersebut untuk membantu dan merubah kehidupan para pengemis dan gelandangan dari yang belum memiliki pengetahuan dan kemampuan menjadi memiliki kemampuan. Hal tersebut akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat yang diberdayakan dan pemerintah sebagai  aktor  pemberdaya  turut  berpartisipasi  aktif  untuk  melakukan  perubahan  yang  nyata dalam kehidupannya.
4. Menghidupkan  sistem  pengendalian  dan  kontrol,  sehingga  dapat  melestarikan kehidupan masyarakat
Dinas  Sosial  juga  memiliki  peran  menghidupkan  sistem  pengendalian  dan  kontrol, sehingga  dapat  melestarikan  kehidupan  masyarakat  banyak  cara  serta  program  yang  sampai saat  ini  masih  dikembangkan  oleh  Dinas  Sosiala  PPPA  Kota  Probolinggo,  usaha  represif dimaksudkan  untuk  mengurangi  dan  atau  meniadakan  gelandangan  dan  pengemis  yang ditujukan untuk mengurangi gelandangan dan pengemis di jalan raya.
Ketika upaya yang dilakukan mungkin masih dihiraukan maka Dinas Sosial PPPA dapat menegakkan  peraturan  daerah  melalui  upaya  koersif.  Pelaksanaan  penertiban  maupun pengaduan dimana untuk melestarikan kehidupan masyarakat dilakukan pada hari-hari besar rutin  dilakukan  operasi  penertiban/razia  dan  penjangkauan  gelandangan  dan  pengemis  yang mana gelandangan pengemis kerap muncul. Dengan tuntasnya serta keefektifan program dari Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo dapat melestarikan kehidupan di masyarakat terutama di Kota Probolinggo.
Upaya Preventif, Upaya Koersif, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial  perlu sama-sama di gerakkan  beriiringan  untuk  mewujudkan  program  dan  jumlah  pengemis  dan  gelandangan menurun.    Menurut  Sari  (2020),  salah  satu  hal  yang  membuat  belum  berperan  sepenuhnya pemerintah  dalam  penanganan  pengemis  dikarenakan  hukuman  yang  diberikan  atas pelanggaran mengemis tidak membuat jera pengemis karena kurang tegasnya peraturan yang diberikan dan kurangnya dukungan masyarakat dalam upaya penanggulangan pengemis.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil riset dan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:
1. Peran  Dinas  Sosial  PPPA  dalam  menangani  Gelandangan  Pengemis  (GEPENG)  di  Kota Probolinggo  sudah  sesuai  dengan  peraturan  Walikota  Probolinggo  nomor  38  tahun  2019. Dalam menjalankan perannya, dinas sosial setidaknya sudah memperoleh beberapa dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat, antar lain: tersedianya rumah singgah sementara (Shelter)  termasuk  pengelolanya  sebagai  tempat  pembinaan  para  Gelandangan  Pengemis (GEPENG), koordinasi bersama Satpol PP.
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo dalam penanganan Gelandangan  Pengemis  (GEPENG)  adalah,  Masih  banyak  masyarakat  yang  tidak mengindahkan himbaun larangan memberikan sedekah kepada pengemis, Sehingga membuat semakin  menjamurnya  para  Gelandangan  Pengemis  (GEPENG)  di  kota  Probolinggo. Terbatasnya rumah singgah sementara (Shelter) bagi para Gelandangan Pengemis (GEPENG) sehingga  daya  tampung  yang  kurang  memadai  dari  pada  jumlah  Gelandangan  Pengemis (GEPENG) itu sendiri.
Penulis menyampaikan beberapa masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat,  Diharapkan  bagi  Dinas  Sosial  PPPA  Kota  Probolinggo  untuk  mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak meberi uang kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  terutama  Gelandangan  Pengemis  (GEPENG)  karena  selain  membuat  Gelandangan Pengemis  (GEPENG)  Semakin marak  dan  hal  tersebut  juga membuat  segala  upaya  yang  telah dilakukan serta dioptimalkan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo menjadi suatu hal yang sia-sia, selain itu hal yang mungkin dapat diperhatikan kurangnya pengelola yang berada di rumah singgah  sementara  (Shelter)  dilihat  dari  banyak  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial (PMKS) selain Gelandangan Pengemis (GEPENG) yang harus di tangani bahwa hal tersebut juga perlu  diperhatikan  oleh  Pemerintah  Kota  Probolinggo,  dan  tidak  lupa  juga  masih  kurangnya sarana  dan  prasarana,  rumah  singgah  sementara  (Shelter)  memiliki  kapasitas  yang  terbatas sehingga  hal  ini  juga  dapat  mempengaruhi  dalam  hal  memaksimalkan  upaya  penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo.
Untuk masyarakat diharapkan agar lebih bijak terhadap peraturan yang telah di buat oleh dinas sosial dan juga pemerintah kota terhadap pengendalian Gelandangan Pengemis (GEPENG) dan permasalahan PMKS lainnya seperti tidak memberikan uang kepada Gelandangan Pengemis agar mereka tidak terlalu bergantung terhadap masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari- hari mereka sehingga mereka dapat mengembangkan potensi lain dalam setiap individunya.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)  Kota  Probolinggo  terimakasih  peneliti  ucapkan  kepada  seluruh  kepala  dinas  dan jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan riset  mengenai  peran  dinas  sosial  dalam  menanganai  gelandangan  dan  pengemis  (GEPENG) beserta para pengemis dan gelandangan atas kontribusinya dalam mengumpulkan data sehingga riset  ini  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  mampu  menjawab  rumusan  masalah  yang  telah dirancang.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Jurnal:
ANISA,  R.,  Thamrin,  M.  H.,  &  Nengyanti,  N.  (2021). EVALUASI  KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
Aruan, R. V., & Halawa, R. F. (2019). PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN  TERHADAP  ANAK  JALANAN  DI  KOTA  MEDAN. Jurnal  Darma Agung , 27 (3), 1173–1178. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.380
Fadri,  Z.  (2019).  UPAYA  PENANGGULANGAN  GELANDANGAN  DAN  PENGEMIS (GEPENG)  SEBAGAI  PENYANDANG  MASALAH  KESEJAHTERAAN  SOSIAL
(PMKS) DI

## YOGYAKARTA.
KOMUNITAS , 10 (1), 1–19.
https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1070 FERDINAND  MANIAWASI,  F.  (2019,  Mei). KEBIJAKAN  DINAS  SOSIAL  DALAM PENANGANAN  GELANDANGAN  DAN  PENGEMIS  DI  KOTA  YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA [Experiment]. http://repo.apmd.ac.id/751/ Safira,  R.,  &  Pura,  M.  H.  (2022).  ANALISIS  PENGATURAN  PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  KARWANG  TERHADAP  ANAK TERLANTAR  BERDASARKAN  PERATURAN  DAERAH  NO.  8  TAHUN  2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. JURNAL ILMIAH LIVING LAW , 14 (1), 32–41. https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.4564
Syaharuddin, S., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (4), Article 4. https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2582 Zamharira,  C.,  &  Arantika,  D.  P.  (2018).  PERAN  DINAS  SOSIAL  DALAM MENANGGULANGI  PENGEMIS  DI  KOTA  BANDA  ACEH. Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science , 4 (1), 115–128
Skripsi:
Farnandez, A., Jonny, S., & P. E.Suryaningsih, P. E. S. (2020). PERAN DINAS SOSIAL DALAM
MENANGANI PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  NOMOR  07  TAHUN  2017  TENTANG  PENANGANAN  ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS [Ut, Universitas
Bengkulu]. http://repository.unib.ac.id/22473/
Sari,  N.  (2020). Peran  Dinas  Sosial  dalam  Penanganan  Pengemis  di  Kota  Banjarbaru . Universitas Islam Kalimantan MAB.
Sari,  R.  F.  S.  (2015). Studi  Deskriptif  tentang  Efektivitas  Pemberdayaan  dalam  Meningkatkan Kemandirian  Anak  Jalanan  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  Kampung  Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya . Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik , 3 (1). Internet:
Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo . (n.d.). Retrieved August 20, 2022, from https://probolinggokota.bps.go.id/publication/2021/02/26/02042336549812a18e6f9 b3e/kota-probolinggo-dalam-angka-2021.html
Diksi.  (n.d.). PERANAN  DINAS  SOSIAL  DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA  DALAM REHABILITASI  GELANDANGAN  DAN  PENGEMIS  BERDASARKAN  PERATURAN DAERAH  DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA  NOMOR  1  TAHUN  2014  TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS – BIMAWA-UAD . Retrieved August 20, 2022, from https://bimawa.uad.ac.id/category-prosiding-seminar-nasional-ucms- peranan-dinas-sosial-daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-rehabilitasi-gelandangan-dan- pengemis-berdasarkan-peraturan-daerah-daerah-istimewa-yogyakarta-oleh-reynal/ JAROD  ARDYASA  KUSUMA,  12209173097.  (2021,  October  28). Peranan  Dinas  Sosial Terhadap Penanganan
Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung [Skripsi]. UIN SATU Tulungagung. https://doi.org/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
Beranda . (n.d.). Retrieved August 20, 2022, from https://dinsospppa.probolinggokota.go.id/