PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 512

## INOVASI PELAYANAN KTP DIGITAL MELALUI APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN BOJONEGORO
Laila Oktaviani 1 , Esa Septian 2 , Junadi 3
Universitas Bojonegoro lailaoktaviani133@gmail.com 1 , esaseptian28@gmail.com 2 , junadiunigoro2017@gmail.com 3

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan inovasi pelayanan publik  melalui aplikasi IKD yang diberikan oleh Pemerintah bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  jenis pendekatan studi kasus. Pengumpulan data primer dan sekunder dari hasil wawancara,observasi,dokumentasi  kemudian  dianalisis  dan  ditarik  keseimpulan  dari  masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini menunujukan bahwa pelaksanaan inovasi KTP Digital sejauh ini  telah  dilaksanakan  sesuai  arahan  ,dengan  adanya  aplikasi  pada  pembuatan  identitas kependudukan yaitu mudah,cepat tidak peelu menunggu lama,praktis,data lebih aman dan dapat menghemat  anggaran  blangko  KTP-el,  namun  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  berbagai permasalahan yaitu pada jaringan internet,aplikasinya sering error, device tidak mendukung dan rendahnya kesadaran masyarakat.
Kata Kunci : Inovasi Pelayanan, IKD, KTP Digital

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  extent  of  the  implementation  of  public  service innovation  through  the  IKD  application  provided  by  the  government  together  with  the Population and Civil Registration Office.  The research method used is qualitative descriptive with  a  case  study  type  approach. Primary  and  secondary  data  collection  from  interviews, observations, documentation are then analyzed and conclusions are drawn from the research problem. The results of this study show that the implementation of Digital KTP innovation has so far been carried out as directed, with the application in making population identity, which is easy, fast does not need to wait long, practical, data is safer and can save the budget for the KTP-el stamp, but in its implementation there are still various problems, namely on the internet network, the application often errors, the device does not support and low public awareness. Keywords : Service Innovation, IKD, KTP Digital

## PENDAHULUAN
Upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  menjadi kepentingan nasional untuk memberikan berbagai jenis pelayanan bagi masyarakat. Pada dasarnya,  pelayanan  publik  mencakup  aspek  kegiatan  yang  luas.  Menurut  (Abraham, 2020), Public  service  is  a  collection  of  tasks  that  the  general  public  needs  but  cannot obtain on the open market without the government's resource allocation. Sesuai dengan itu,  pelayanan  publik  merupakan  sesuatu  yang  dibutuhkan  masyarakat  dimana  dalam pemberian  pelayanan  ditunjang  oleh  alokasi  sumber  daya  dari  pemerintah.  Pemerintah
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 513
juga  berperan penting dalam memberi pelayanan publik kepada masyarakat, mulai dari regulasi  pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  utilitas,  dan  lainnya  (Dilla  &  Hany,  2022). Dalam praktiknya, ada banyak masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang menghasilkan  rasa  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Di  sisi  lain, keberhasilan pelayanan publik  yang diberikan pemerintah  dapat  diukur  dengan  melihat seberapa  puas  masyarakat  dengan  layanan  tersebut  (Rauf  et  al.,  2023).  Seberapa  baik pelayanan  publik,  jika  masyarakat  tidak  puas,  pelayanan  publik  dapat  dianggap  tidak efektif.
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik,  Ombudsman  RI  telah  melakukan  penilaian  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat  kementerian,  lembaga,  provinsi,  dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Tabel 1. Perbandingan Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Tahun 2021 dan 2022 Jumlah Hasil Kepatuhan 2021 2022 Total % Total % Hijau 179 30.49 272 46.42 Kuning 316 53.83 250 42. 66 Merah 92 15.67 64 10.92 Grand Total 587 100.00 586 100.00
Sumber : Ombudsman.go.id 2023
Dari  hasil  penilaian  tahun  2021  dan  2022  menunjukkan  bahwa  lebih  banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di tahun 2022 masuk ke dalam zona hijau dengan  konsep  lebih  disempurnakan,  akan  tetapi  hasil  penilaian  pada  tahun  2021  dan 2022  yang  dilakukan  oleh  Ombudsman  RI  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan pelayanan  publik  belum  menyentuh  pelayanan  dasar  yang  masyarakat  harapkan. Bersumber  dari  penilaian  Ombudsman  terkait  kepatuhan  penyelenggaraan  pelayanan publik menempatkan Kabupaten Bojonegoro di dalam zona kuning, baik di tahun 2021 maupun 2022. Di tahun 2021 Kabupaten Bojonegoro berada di urutan 248 dengan nilai kepatuhan  62,80  dan  mengalami  peningkatan  sebesar  8,41  menjadi  71,21  pada  tahun 2022.  Dengan  adanya  penilaian  kepatuhan  tersebut  membuat  pemerintah  beserta organisasi penyelenggaraan pelayanan publik berusaha berkomitmen dengan membenahi pelayanan yang  disesuaikan  dengan  standar  pelayanan yang lebih baik. (ombudsman.go.id, 2023)
E-government adalah cara utama bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik yang berasal dari kombinasi teknologi informasi dan komunikasi.  (Nadila et al., 2021).    Teknologi  informasi  sangat  membantu  proses  pelayanan  publik  dalam
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 514
perkembangan  elektronik pemerintah atau e-Government (Septian, 2021).  Pemanfaatan teknologi  informasi  pada  pelayanan  publik  dapat  memberikan  pelayanan  prima  bagi masyarakat (Tui et al., 2022). Melalui e-government , dapat menghilangkan birokrasi dan pelayanan yang kaku, sehingga layanan publik menjadi lebih fleksibel dan berfokus pada pengguna.  Layanan  publik  yang  melalui e-government bisa  diakses  kapan  saja  dan  di mana  saja,  meningkatkan  efesiensi  (Syaputra,  2021).  Selain  itu,  menurut  (Nookhao  & Kiattisin, 2023) However, e-government is more advanced than NPM because it can lead to  better  governance  through  ICT  and  government  applications,  which  are  important tools  to  support  government  administration . E-government dapat  dijadikan  alat  dalam mendukung  administrasi  pemerintahan  guna  menunjang  penerapan  pemerintahan  yang baik ( good governance) demi meningkatkan kelancaran kualitas pelayanan publik untuk masyarakat.
KTP digital merupakan hasil transformasi dari KTP-el (KTP Elektronik) melalui pelayanan digital dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KTP digital merupakan bukti identitas seseorang yang sudah dipadukan dengan hand phone baik dalam bentuk foto maupun QR (Quick Response) code (Putri &  Reviandani, 2023). Diberlakukannya transformasi KTP-el ke KTP digital salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjawab permasalahan  yang  timbul  di  tengah  masyarakat.  Berdasarkan  data  Ombudsman  RI terkait pelayanan KTP-el ditemukannya ada sejumlah masalah yang dihadapi, beberapa di  antaranya  adalah  pengadaan  blangko  yang  tertunda,  ketersediaan  mesin  cetak  untuk KTP-el, ketersediaan sumber daya manusia, prioritas penduduk yang diberikan KTP-el, dan bukti gratifikasi selama proses pembuatan, perekaman, dan pencetakan.
Berdasarkan  pernyataan  Direktur  Jendral  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  Zudan  Arif  Fakrulloh  adapun  manfaat  yang diberikan  KTP digital  yaitu  lebih simpel untuk digunakan, tidak  memerlukan  blangko, KTP  tersedia  didalam HandPhone ,mengurangi foto  copy KTP  sebagai,  mengindari pemalsuan  data  dan  meminimalisir  kehilangan  KTP.  Adapun  kelebihan  menggunakan KTP  digital  adalah  lebih  praktis  dan  cepat,  dan  menghemat  APBN  karena  proses pembuatan KTP digital tidak lagi memerlukan pengadaan blangko e-KTP, ribbon , film , dan cleaning  kit ,  serta  printer  pencetakan  e-KTP.  Selain  itu,  KTP  digital  dalam  sistem pengelolaan administrasi dapat mengurangi atau menghilangkan penggunaan kertas dan beralih  ke  teknologi  tanpa  kertas.  Namun,  karena  data  penduduk  menjadi  digital, pengamanan  data  harus  terus  diperkuat  untuk  menghindari  pencurian  dan penyalahgunaan. (Kompas, 2023)
Inovasi  merupakan  upaya  organisasi  penyelenggara  pelayanan  publik  dalam meningkatkan  pelayanan  dari  segi  kualitas  dan  memberikan  pelayanan  prima  serta mengoptimalkan  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  menciptakan  suatu  kebaruan  dalam pelayanan publik (Apriliana & Fanida, 2018). Inovasi pelayanan publik adalah gagasan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 515
inovatif  untuk  mengubah  layanan  sebelumnya  dan  memilih  strategi  yang  tepat  untuk menyediakan layanan dengan cepat (Sari & Mardhiah, 2022). Selain itu, adapula kriteria yang  menunjang  keberhasilan  inovasi  pelayanan  publik  juga  dapat  berhasil  jika memenuhi  syarat-syarat  berikut:  inovatif,  efektif,  bermanfaat,  dapat  ditransfer,  dan berkelanjutan.  (Pramesti  et  al.,  2022).  Pada  penelitian  (Syaputra,  2021)  penerapan e- government mampu  mengoptimalkan  pelayanan  administrasi  kelurahan  yang  prima berdasarkan  pengembangan  sistem  secara  bertahap  ( System  Development  Life  Cycle (SDLC), seperti analisa kebutuhan penelitian, desain sistem, pembuatan kode program, dan pengujian. Pelayanan administrasi kependudukan adalah salah satu jenis pelayanan publik  yang  membutuhkan  inovasi  layanan  dari  penerapan e-government dimana membantu masyarakat dalam mengurus dan membuat identitas. Pelayanan administrasi kependudukan  adalah  bidang  pelayanan  publik  yang  berfokus  pada  pembuatan, penerbitan, pencatatan dokumen identitas dan mengelola informasi yang hasilnya nanti dipergunakan  untuk  urusan  pribadi  dengan  pemerintahan.  (Dukcapil.kalbarprov.go.id, 2023)
Adanya  inovasi  pelayanan  di  bidang  pelayanan  administrasi  kependudukan, Pemerintah  bersama  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  meluncurkan  aplikasi digital  bernama  Identitas  Kependudukan  Digital.  Penelitian  (Sasongko,  2023) bahwasanya  Identitas  Kependudukan  Digital  menjadi  sebuah  inovasi  pelayanan  yang dipersiapkan dengan matang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari struktur organisasi  dan  struktur  kerja  yang  jelas  dan  didukung  oleh  sumber  daya  manusia, finansial,  dan  sarana  kerja  yang  mencukupi.  Data  identitas  kependudukan  diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan. (Aulia & Rahmadanik, 2023). Pada penelitian (Hasan et  al.,  2022)  penerapan  inovasi  pelayanan  di  bidang  pelayanan  administrasi kependudukan dapat dilihat dari sisi efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan.  Pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  dikombinasikan  dengan basis  teknologi  akan  menciptakan  pandangan  atau  citra  yang  berasal  dari  kepuasan masyarakat  dalam  semakin  mudah  mendapatkan  pelayanan  dimana  dapat  diakses dimananpun  dan  kapanpun  tanpa  harus  meluangkan  waktu  untuk  mengurus  secara langsung di tempat.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  72  Tahun  2022,  Identitas Kependudukan  Digital  (IKD)  adalah  informasi  elektronik  yang  digunakan  untuk menggambarkan data balikan dan dokumen kependudukan dalam aplikasi digital melalui HandPhone yang  menampilkan  data  pribadi  sebagai  identitas  yang  relevan.  Dengan adanya digitalisasi, data kependudukan dapat diintegrasikan sesuai kebutuhan di berbagai sektor baik pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan logistik. (Alfarizi, 2023). Adapun  tujuan  dari  adanya  inovasi  pelayanan  berupa  Identitas  Kependudukan  Digital, meliputi:  mengikuti  perkembangan  digitalisasi  kependudukan  dan  teknologi  informasi
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 516
dan  komunikasi,  meningkatnya  manfaat  digitalisasi  kependudukan  bagi  masyarakat, mudah  dan  cepat  dalam  transaksi  digital  dengan  pelayanan  publik  atau  privat,  dan menjaga keamanan data kependudukan melalui sistem (Widiyarya & Humaidah, 2023).
Aplikasi Identitas Kependudukan Digital menjadi jawaban atas inovasi pelayanan publik di era digitalisasi pelayanan yang memiliki variasi fitur didalamnya, diantaranya: (1) Menu Data Keluarga terdapat informasi anggota keluarga pada Kartu Keliarga(KK), (2) Menu Dokumen ada dua yaitu Kependudukan dan Lainnya, di menu Kependudukan tersedia  file  KTP-el  dan  Kartu  Keluarga  digital,  sedangkan  di  menu  Lainnya  memiliki informasi  berupa  rekaman  vaksin  Covid-19,  NPWP,  SIM,  daftar  pemilih  tetap  tahun 2024, dan informasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN). (3) Menu KTP Digital, akan muncul  kode  QR  jika  mau  memberikan  data  diri  kepada  orang  lain.  (4)  Menu  Pindai, digunakan  jika  ingin  melihat  data  diri  orang  lain  dengan  memindai  kode  QR.  (5)  Dan menu  Kunci  untuk  mengunci  aplikasi.  untuk  keamanan,  IKD  telah  dilengkapi  sistem pencegahan screenshot yang  dapat  mengurangi  penyalahgunaan  biodata  diri  (Aulia  & Rahmadanik, 2023).
Identitas  Kependudukan  Digital  dalam  penerapannya  memiliki  persyaratan utama,  seperti:  memiliki smartphone ,  memiliki  KTP-el  atau  belum  memilikinya,  tapi sudah  perekaman  data  dan  mempunyai  email  (Sasongko,  2023).  Dalam  penerapannya, seperti aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini memiliki kendala diantaranya: tidak semua  masyarakat  mempunyai  ponsel  yang  dapat  digunakan  untuk  aplikasi  IKD, masyarakat  banyak  yang  belum  tau  mengenai  aplikasi  IKD,  tidak  semua  wilayah terkoneksi ke internet, dan kurangnya sosialisasi. (Permadi & Rokhman, 2023).
Penelitian  yang  dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana  inovasi  pelayanan  KTP digital melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital berdasarkan teori inovasi Rogers (2003) dalam (Made, 2023) dimana memiliki atribut inovasi, yaitu 1) Relative advantages (keunggulan  relative) merujuk  sejauh  mana  sebuah  inovasi  yang  diterapkan  dapat menguntungkan penerimanya. 2) Compatibility (kesesuaian) menggambarkan bagaimana inovasi diterima berdasarkan kesesuaian dengan nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan saat ini 3) Complexity (kerumitan) mengacu pada tingkat kesulitan dalam memahami dan menggunakan inovasi baik pengguna maupun pembuatnya 4) Trialability (kemungkinan untuk  dicoba)  merujuk  pada  pengujian  terhadap  inovasi  pelayanan  tersebut,  dimana penerima  dapat  mencoba  atau  tidak  suatu  inovasi.  5) Observability (dapat  diamati) merujuk pada seberapa mudah inovasi tersebut dapat diamati yang dimana hasilnya lebih cepat diterima oleh masyarakat, sedangkan inovasi yang hasilnya sulit diamati akan lebih lama untuk diterima.
Berdasarkan pemaparan diatas dalam penelitian ini memiliki kebaruan ( novelty ) dari  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  dicantumkan,  yaitu  lebih  menekankan dengan  penggunaan  teori  inovasi  terhadap  pengaplikasian  Identitas  Kependudukan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 517
Digital  dalam  pelayanan  KTP  digital  bagi  masyarakat.  Selain  itu,  pada  umumnya penelitian terhadap pelayanan administrasi kependudukan pada penggunaan, penerapan, pengimplementasian,  evaluasi  KTP-el  (KTP  Elektronik).  Dengan  itu  penelitian  ini dilakukan  bertujuan untuk  melihat sejauh  mana  inovasi pelayanan  KTP digital  melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bojonegoro.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian  ini adalah deskriptif kualitatif  dengan  jenis pendekatan  studi kasus. Penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  di  mana  fokusnya  adalah  menemukan informasi  yang  mendalam,  bermakna,  asli  atau  nyata  untuk  menjelaskan  fenomena  (Sari  & Mardhiah, 2022)
Menurut Bungin (2013) dalam (Septian, 2021) sumber data adalah salah satu hal terpenting  dalam  penelitian,  yaitu  1).  Data  primer,  kontak  secara  langsung  antara pengumpul  data  dan  responden  melalui  metode  seperti  wawancara  dan  observasi  .  2). Data sekunder, data ini  berasal dari sumber kedua, yang didapat  secara tidak  langsung oleh  peneliti  melalui  media  perantara,digunakan  untuk  mendukung  data  primer,  yang diperoleh melalui dokumentasi, yakni data data jumlah masyarakat yang menggunakan aplikasi dan data sekunder yang diperoleh melalui ulasan masyarakat pengguna aplikasi Identitas Kependudukan Digital.
Dalam memperoleh data sebagai penunjang penelitian teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi langsung ke lapangan. Wawancara  yang  dilakukan  dalam  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara terstruktur dimana  Pengambilan Informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive  sampling  yaitu  sesuai  kriteria  kriteria  tertentu  yang  diterapkan  untuk  tujuan penelitian.  yang  menjadi subyek pada penelitian  ini adalah , Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  Kota  Bojonegoro,  Masyarakat  yang  menggunakan  pelayanan  melalui aplikasi  Identitas  Kependudukan  Digital.  Kemudian  peneliti  melakukan  analisis  data dengan  teknik  analisis  data  kualitatif  dimana  dalam  tahap  ini  diperlukannya  reduksi data,display atau penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  inovasi  pelayanan  KTP  melalui  aplikasi  Identitas  Kependudukan  Digital (IKD) oleh Pemerintah bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satunya yaitu di  Kabupaten Bojonegoro, yang ditinjau berdasarkan teori  inovasi  Rogers (2003) dalam  (Made,  2023)  dimana  memiliki  atribut  inovasi  antara  lain  Relative  advantages (keunggulan  relative),  Compatibility  (kesesuaian),  Complexity  (kerumitan),  Triability (kemungkinan untuk dicoba) Observability (dapat diamati).
Relative Advantages (Keunggulan Relative)
Keunggulan relatif adalah atribut inovasi  pelayanan publik  mengarah pada  sifat yang  memungkinkan  untuk  menjelaskan  bagaimana  inovasi  baru  memliki  keuntungan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 518
dan  nilai  kegunaan  yang  berbeda  daripada  inovasi  lama.  Oleh  karena  itu  keuntungan relatif  digunakan  untuk  menunjukkan  nilai  dan  keuntungan  dari  inovasi.  pada  atribut inovasi relative advantages (keuntungan relative ) peneliti akan melihat keunggulan atau nilai lebih dari sebuah inovasi yang diterapkan pada pelayanan KTP melalui aplikasi IKD di Kabupaten Bojonegoro, Dalam hal ini keunggulan atau nilai lebih penerapan inovasi pelayanan KTP melalui aplikasi IKD yaitu melihat sejauh mana inovasi yang diterapkan dapat memberikan keuntungan dan nilai lebih bagi penerimanya.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan Ibu Tutik Agustin  selaku  Kasi  Identitas  Kependudukan  Dukcapil  Kab.  Bojonegoro  “ Adanya perubahan  dari  KTP fisik  ke  KTP  Digital  ini  merujuk  pada  efesiensi  waktu  dan  biaya ,pembuatan jadi cepat  tidak perlu  menunggu berhari  hari  dan penghematan anggaran karena  tidak  perlu  pengadaan  blangko  KTP’’ ini    juga  sejalan  dengan  pernyataan informan  Mas  Widodo  selaku  pengguna  layanan  “ pelayanan  KTP  Digital  melalui aplikasi  IKD  ini  menurut  saya  lebih  cepat,tidak  perlu  menunggu  lama  dalam pembuatannya ”  Peralihan  ke  digital  ini  semua  data  yang  berkaitan  dengan  dokumen kependudukan,  salah  satunya  adalah  KTP  dapat  terintegrasi  kedalam  satu  aplikasi ,dengan  begitu  masyarakat  juga  semakin  dimudahkan  datanya  update,  tidak  lagi  ada masalah KTP hilang,ketinggalan,rusak.
Compatibility (Kesesuaian)
Kesesuaian  menjadi  atribut  inovasi  pelayanan  publik  yaitu  kesesuaian  inovasi yang sudah ada sebelumnya dengan inovasi yang baru. pada atribut inovasi compatibility (kesesuaian) peneliti akan melihat kesesuaian antara inovasi pelayanan dalam pembuatan KTP  dengan  sebelum  adanya  inovasi  aplikasi  IKD  dan  kesesuaian  dengan  nilai masyarakat.
Pelayanan  pembuatan  KTP  digital  melalui  aplikasi  IKD  ini  mulai  diterapkan untuk  masyarakat  umum  awal  tahun  2023.Inovasi  ini  disesuaikan  dengan  kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemajuan teknologi. Diharapkan bahwa inovasi teknologi ini akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih bermanfaat ,salah satunya lebih efesien dan efektif.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan Ibu Tutik  Agustin  selaku  Kasi  Identitas  Kependudukan  Dukcapil  Kab.  Bojonegoro “ Pelayanan pembuatan KTP Digital melalui Aplikasi IKD persyaratannya adalah sudah perekaman  KTP-el  atau  memiliki  KTP-el  fisik,memiliki  handphone,email,dan internet ” Dari hal tersebut persyaratan pembuatan KTP Digital masih sama dengan KTP-el yang dimana  masih  memerlukan  data  dari  orang  yang  bersangkutan,  masih  memerlukan perekaman  sidik  jari  dan  iris  mata.  dalam  aktivasi  KTP  Digital  ini  harus  pemindahan (scan)  kode  QR  bertujuan  untuk  menghindari  adanya  kebocoran  data.  Informan  Mas Bima selaku Tim IT Dinas Dukcapil  Bojonegoro “aktivasi  melalui  IKD yang awalnya
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 519
harus  datang  ke  Dinas  Dukcapil,sekarang    di  Kabupaten  Bojonegoro  sudah  bisa melakukan  aktivasi  di  setiap  Kantor  Kecamatan’’ .  hal  ini  tentunya  memudahkan masyarakat  dalam  pengurusan  KTP  Digital,  masyarakat  tidak  perlu  datang  ke  Kantor Dinas Dukcapil.
Pengurusan KTP sebelum ada inovasi melalui aplikasi IKD yaitu terjadi beberapa hambatan yaitu seperti blangko KTP habis, Server Dukcapil Eror dan alat pencetak KTP rusak sehingga KTP tidak bisa langsung jadi dan harus menunggu berhari-hari.  dengan adanya  inovasi  IKD  ini  memberikan  kesesuaian  dengan  kebutuhan  masyarakat  ketika masyarakat ingin  membutuhkan  KTP tersebut dengan cepat atau dalam kondisi urgent bisa langsung mengurus KTP Digital melalui aplikasi IKD dengan bisa akses aplikasi ini jadi lebih praktis dan mudah tanpa membawa KTP fisik.
Inovasi  yang  diterapkan  ini  sebenarnya  sudah  cukup  memenuhi  kebutuhan masyarakat  berdasarkan  fitur  yang  diberikan,  namun  sejauh  ini  pada  penggunaan aplikasinya  belum  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan informan Mas Ahmad selaku pengguna “Fitur yang disediakan di dalam IKD ini sudah lengkap dengan akses administrasi kependudukan, akan tetapi masih ada kendala error yang sering terjadi atau sedang maintenance ketika ingin membuka fitur dokumen’’ ini juga sejalan dengan pernyataan informan Mas Widodo selaku pengguna “KTP Digital ini menurut saya lebih praktis daripada KTP fisik,tetapi pada saat saya membuka menu dokumen itu lama sekali sering error”. Hal  ini tentunya  masyarakat menjadi  bingung dan  kesusahan  pada  saat  mereka  membutuhkan  dokumen  tersebut  dan  saat  ini  belum semua Lembaga melakukan kerja sama dengan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti KTP-el ,masyarakat masih perlu membawa KTP fisik ,foto copy KTP  untuk  melakukan  pemenuhan  persyaratan  pelayanan  publik.  Dari  informasi  yang didapat  oleh  peneliti  lembaga  yang  sudah  menggunakan  aplikasi  IKD  sebagai  syarat utama  untuk  membuat  rekening  baru  maupun  mengurus  persoalan  keuangan  di  Bank yaitu Bank Jatim dan Bank BNI. Tetapi untuk Kabupaten Bojonegoro Perbankan  yang bekerjasama dengan IKD saat ini adalah Bank Jatim.

## Complexity (Kerumitan)
Kompleksitas  atau  kerumitan  merujuk  pada  tingkat  kesulitan  memahami  dan menggunakan  suatu  inovasi,  baik  bagi  pengguna  maupun  pembuatnya.  Dengan  sistem baru  cenderung  biasanya  akan  lebih  sulit  dipahami  dibandingkan  inovasi  sebelumnya. Berdasarkan  hasil wawancara  yang dilakukan oleh peneliti dengan  informan Ibu Tutik Agustin selaku Kasi Identitas Kependudukan Dukcapil Kab. Bojonegoro “Tidak terdapat kerumitan  pada  pelayanan  pembuatan  KTP  Digital  melalui  aplikasi  IKD  fitur  mudah dipahami  tetapi  masih  ada  kendala,  kendala  yang  dialami  dari  sisi  pemohon  yaitu Handphone android versinya 6 , sedangkan yang dibutuhkan untuk aplikasi IKD ini versi androidnya diatas 6 selain itu kendala yang sering dihadapi adalah jaringan” . Berikut
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 520
langkah-langkah dalam pembuatan Identitas Kependudukan Digital.
Gambar 1. Validasi dalam pembuatan Identitas Kependudukan Digital
Gambar 2. Verifikasi dalam pembuatan Identitas Kependudukan Digital
Sumber: https://disdukcapil.baritoutarakab.go.id (2023)
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Mbak Najwa selaku pengguna “ proses aktivasi KTP Digital ini menurut saya mudah dipahami dan tidak rumit ”  ini juga sejalan dengan pernyataan infroman Mbak Alin selaku pengguna, “saya tidak mengalami kesulitan,langkah-langkah pembuatannya mudah dimengerti’’
Peralihan  KTP-el  ke  KTP  digital  melalui  aplikasi  IKD,  pemerintah  tidak mewajibkan  seluruh  masyarakat  terutama  masyarakat  lansia.  hal  tersebut  dikarenakan membutuhkan handphone sebagai alat utama dalam membuat dan mengakses KTP digital di  aplikasi  IKD.  faktanya,  dimana  kebanyakan  masyarakat  lansia  tidak  memiliki handphone  dan  kebanyakan  tergolong  tidak  mengenal  teknologi.  apabila  masyarakat lansia  sudah  memenuhi  syarat  utama  untuk  pembuatan  KTP  digital  akan  mengalami kesulitan maupun kerumitan ketika mengaksesnya karena berhubungan langsung dengan teknologi.
Triability (Kemungkinan Untuk Dicoba)
Kemungkinan  untuk  diuji  coba  menunjukkan  bahwa  sebuah  inovasi  dapat diterapkan  dan  diterima  masyarakat.  Sebuah  inovasi  harus  melewati  uji  publik  untuk
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 521
memastikan  kualitasnya  dapat  dipertanggung  jawabkan  dan  sesuai  tujuan  awal  inovasi tersebut.  Dalam  peluncuran  inovasi,  aspek  keberlanjutan  menjadi  aspek  yang  sangat penting  agar  inovasi  yang  diterapkan  dapat  berfungsi  dengan  optimal  dan  akan  terus berkelanjutan.
Uji coba penerapan IKD di seluruh Indonesia dan khususnya di Jawa Timur pada tahap  awal  dilaksanakan  oleh  internal  yang  terbatas  dari  Ditjen  Dukcapil  dan  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dinas  Dukcapil)  Kabupaten/Kota  yang  telah menerapkan SIAK Terpusat, dan berkerja sama dengan Tim IKD Provinsi dan Tim IKD Kabupaten/Kota  setempat.  Ujicoba  tersebut  akan  dilakukan  secara  bertahap  serta terjadwal melalui Himbauan Surat Sekda Provinsi Jawa Timur Nomor
470/1280/109.6/2022  tanggal  5  Oktober  2022  mengenai  Ujicoba  Penerapan  IKD, ASN,PNS maupun non PNS.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan Ibu Tutik Agustin selaku Kasi Identitas Kependudukan Dukcapil Kab. Bojonegoro terkait uji coba  penerapan  Identitas  Kependudukan  Digital  (IKD) “Dinas  Dukcapil  Kabupaten Bojonegoro  sudah  melaksanakan  uji  coba  Inovasi  ini  sesuai  dengan  arahan pemerintah,yang diwajibkan pertama kali adalah pegawai dari Dinas Dukcapil, Kepala Instansi, keluarga dari pegawai itu, dan yang diprioritaskan awal adalah pegawai ,jadi pihak Dinas Dukcapil mendatangi instansi instansi tersebut”.

## Observability (Dapat Diamati)
Observability  atau  yang  mudah  diamati  adalah  tentang  kemampuan  untuk mengamati hasil dari suatu inovasi. Suatu inovasi harus dapat diamati dengan jelas dalam hal  cara kerjanya dan kemampuannya untuk memberikan hasil  yang  lebih  baik. Dalam penerapannya  inovasi  harus  mudah  diamati  dalam  proses  penggunaan  layanan.  Untuk mencapai  hal  tersebut  pentingnya  memperkenalkan  dan  menyosialisasikan  cara penggunaan  inovasi  kepada  masyarakat  sehingga  para  pengguna  layanan  dapat merasakan manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh inovasi tersebut. Inovasi yang hasilnya  dapat  diamati  akan  lebih  cepat  diterima  masyarakat,  sementara  inovasi  yang hasilnya sulit diamati akan lebih lama diterima.
Berdasarkan  hasil wawancara  yang dilakukan oleh peneliti dengan  informan  Ibu Tutik Agustin selaku Kasi Identitas Kependudukan Dukcapil Kab. Bojonegoro Dinas Dukcapil Kabupaten  Bojonegoro  memberikan  sosialisasi  baik  itu  langsung  ataupun  lewat  media sosial kepada masyarakat tentang bagaimana cara proses pembuatannya,bagaimana cara penggunaannya,bagaimana  manfaat  dan  keuntunganya ‘’kami  melakukan  sosialiasi dengan  mendatangi  instansi  instansi,  sosialisasi  dimasing-masing  kecamatan,  media sosial  dan  sekolah-sekolah  SMA/SMK,  di  sekolah  Dinas  Dukcapil  sudah  melakukan perekaman pencetakan KTP dan proses pembutan,jadi sistemnya jemput bola anak usia 17  dilakukan  perekaman  kemudian  dicetak,dibagikan  dan  di  proses  melalui  aplikasi
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 522
IKD’’ Adanya sosialiasi ini dapat memberikan informasi tentang Identitas Kependudukan Digital  sesuai  dengan  pernyataan  informan  Mas  Ahmad  selaku  pengguna “saya mengetahui  tentang  IKD  ini  dari  media  sosial,  menurut  saya  IKD  memudahkan kepengurusan KTP, fiturnya mudah dipahami” .
Tabel 1.2 Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 NO Bulan Jumlah aktivasi IKD 1 Januari 709 2 Februari 2.372 3 Maret 2.701 4 April 1.496 5 Mei 1.869 6 Juni 1.485 7 Juli 2.172 8 Agustus 1.691 9 September 2.616 10 Oktober 3.434 11 November 3.329 12 Desember 2.553 Jumlah 26.427

## Sumber: Data Laporan Bulanan aktivasi IKD
Berdasarkan  Tabel  1.2  Data  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Bojonegoro  Tahun  2023  pendudukan  yang  melakukan  aktivasi  IKD  ini sejumlah 26.427 Jiwa sedangkan  jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro yang sudah memiliki dokumen KTP tahun 2023 sejumlah 1.053.986 Jiwa. Dari jumlah data tersebut presentase  aktivasi  IKD  baru  mencapai  2,5%.  Presentase  tersebut  masih  sangat  jauh dengan target pemerintah yaitu 25%. ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat masih rendah,  masih  banyak  lembaga  yang  belum  menggunakan aplikasi IKD, Device tidak mendukung dan seringkali aplikasinya eror.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  dapat  disimpulkan bahwasanya  inovasi  pelayanan  KTP  digital  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  dan bekerja sama langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DisDukcapil) menjadi  sebuah  terobosan  terkait  pengurusan  maupun  pembuatan  administrasi kependudukan.  Inovasi  pelayanan  KTP  digital  yang  dimana  memiliki  paradigma  baru dengan  memaksimalkan  adanya  kemajuan  dan  kebaruan  dunia  teknologi  dalam  sektor pelayanan  e-government.  Pemanfaatan  teknologi  yang  digunakan  pemerintah  bersama
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 523
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (DisDukcapil)  dengan  membuat  aplikasi bernama  IKD  (Identitas  Kependudukan  Digital)  untuk  memfasilitasi  transformasi pelayanan KTP-el menjadi KTP digital.
Adanya  inovasi  pelayanan  KTP  digital  melalui  aplikasi  IKD  memberikan kemudahan  dan  kecepatan  dalam  pembuatan  KTP  digital  serta  memberikan  keamanan privasi data  masyarakat. Dengan kelebihan  yang dimiliki  menjadikan  masyarakat tidak perlu  takut,  bingung,  ketika  hendak  membutuhkan  pelayanan  lain  dimana  perlu digunakannya administrasi kependudukan didalamnya terutama KTP digital. Akan tetapi, pada kenyataannya masih juga ditemukan beberapa kekurangan seperti, 1) Masih sering terjadinya  error  dalam  pengoperasian  aplikasinya,  dimana  lebih  mengarah  kepada masalah  jaringan  operator  provider  yang  digunakan  masyarakat  dan  juga  maintenance pada aplikasi IKD. 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat, dimana kebanyakan sering sekali  menyepelekan  atau  menggampangkan  inovasi  pelayanan  KTP  digital  ini  serta kurang  melihat  adanya  sisi  efektif  dan  efisien.  3)  Tidak  semua  masyrakat  mempunyai HandPhone yang kompatibel dengan aplikasi IKD,  dimana fitur didalamnya juga harus menyesuaikan  dengan  sistem  yang  memadai.  4)  Kurang  bisa  dipahami  dan  dimengerti masyarakat lansia, dimana dengan inovasi pelayanan KTP digital berbasis teknologi yang digunakan  menjadikan  munculnya  kesulitan  untuk  dipahami,  dimengerti  serta dioperasionalkan oleh masyarakat lansia dikarenakan adanya ketertinggalan zaman yang cukup jauh.
Inovasi  pelayanan  KTP  digital  melalui  aplikasi  IKD  sangat  membantu  dan semakin  memudahkan  masyarakat  untuk  mendorong  pencapaian  target  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 25% untuk tahun 2023 dalam penggunaan KTP digital. Selain  itu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (DisDukcapil)  harus  terus  mengupayakan keberhasilan inovasi pelayanan KTP digital ini sesuai target capaian dikarenakan masih banyak  kekurangan  yang  ditemukan  apabila  dibandingkan  dengan  kelebihan  yang dimiliki.  Dari  permasalahan  yang  ada,  peneliti  memberi  masukan  berupa  mengatasi permasalahan yaitu dengan cara 1) Perlu dilakukannya sosialisasi secara terus menerus agar masyarakat mengetahi manfaat dalam menggunakan IKD salah satunya KTP Digital, tidak  hanya  ke  masyarakat  saja  tetapi  ke  lembaga,  instansi-instansi,semua bank,perusahaan dapat menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) jadi ketika masyarakat  melakukan  proses  pelayanan  ,pada  pelayanan  tersebut  dibutuhkan  adanya persyaratan  KTP  dan  masyarakat  bisa  menggunakan  KTP  Digital  tidak  perlu  KTP-el/ KTP fisik untuk di fotokopi. 2) Perbaikan sistem pada aplikasi IKD agar tidak sering error ketika menu dokumen dibuka. Bagi peneliti selanjutnya ,saran yang dapat diberikan yang berkaitan dengan penelitian  ini agar dapat  memperluas penelitian pada pelayanan  yang ada pada Identitas Kependudukan Digital (IKD) menggunakan teori yang berbeda yaitu
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 524
Efektivitas agar dapat dianalisis dengan luas dan mendalam sehingga dapat melengkapi kekurangan pada penelitian ini, serta bisa memperbanyak informan agar mendapat data yang lebih relevan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abraham. (2020). Importance of the Public Service in Achieving the UN SDGS . 101806 , 1–11. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71058-7_20-2
Alfarizi, M. (2023). Digitalisasi  Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi  Millenial-Gen Z :  Investigasi  Penerimaan  Tranzsformasi  Digital  dalam  Kebijakan Kependudukan  Indonesia  Digitalization  of  Indonesian  Identity  Card  and  Mil- lennial  Participation :  Investigation  of  Receiving . 2 (February),  41–54. https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.41-54
Apriliana, A., &  Fanida, H. (2018). Inovasi Pelayanan “ Joss Banget Mas ” ( Jemput Online Single Submission Bersama Instansi Terkait Dan Malam Hari Bisa ) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar . https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26740/publika.v9n1.p63-76
Aulia,  N.  N.,  &  Rahmadanik,  D.  (2023). Pelayanan  Identitas  Kependudukan  Digital Kelurahan  Kalirungkut  Kota  Surabaya  Jawa  Timur . 3 (4),  137–143. https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1008/692
Dilla,  &  Hany.  (2022). Inovasi  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  (ADMINDUK) Melalui Aplikasi Kependudukan Cepat Akurat Terintregrasi (PANDU CAKTI) Di Kantor Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung . 487–498. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p487-498
Dukcapil Kalimantan Barat. (2023) Tentang Administrasi Kependudukan Oktober 2023. https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023
Hasan,  W.  S.,  Kumalasari,  A.,  &  Taufiq,  A.  (n.d.).  Evaluasi  Aplikasi  (SI  N’DUK)  Di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bojonegoro  Di  Masa Pandemi COVID 19. 2022 , 44–50.
Kompas.(2023). Manfaat KTP Digital Oktober 2023 https://nasional.kompas.com/read/2023/02/21/05420091/manfaat-ktp-digital.
Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 Made, J. I. (2023). Sistem Pelayanan Kepolisian Melalui Aplikasi Polri SUPER APP Di Polda Lampung Sebagai Inovasi Pelayanan Publik . 3 (1), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.572349/socialogica.v3i1.338 Nadila, Eliyusnadi, & Septiani, E. (2021). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Smart City . 3 (3), 72–83. https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/download/429/215
Nookhao,  S.,  &  Kiattisin,  S.  (2023).  Heliyon  Achieving  a  successful  e-government : Determinants of behavioral  intention  from Thai citizens ’ perspective. Heliyon ,
9 (8), e18944. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18944 Ombudsman RI. (2023). Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik https://ombudsman.go.id/produk/lihat/751/LP_file_20221223_090605.pdf. Diakses pada tanggal   24 Oktober 2023
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 525
Permadi,  I.  B.,  &  Rokhman,  A.  (2023). Implementasi  Identitas  Kependudukan  Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi . 4 , 80–88.
https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199
Pramesti, S. J., Handoko, R., & Widodo, J. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui SI WHAPIK  Pada  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sidoarjo .  https://conference.untag- sby.ac.id/index.php/snhs/article/view/994
Putri,  B.,  &  Reviandani,  O.  (2023). Penerepan  E-goverment  Melalui  Pelaksanaan Program  KTP  Digital  Di  Kelurahan  Dr.  Soetomo  Kota  Surabaya . 09 ,  78–96.
https://doi.org/https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6829 Rauf,  R.,  Saputra,  M.  R.,  &  Maulidiah,  S.  (2023). Inovasi  Pelayanan  Publik  pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau . 5 (2), 178–186. https://doi.org/htps://doi.org/10.15575/jbpd.v5i2.26442.g9090
Sari, J., & Mardhiah, N. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bukittinggi . IX , 754–765. Sasongko,  R.  W.  (2023). Impementasi  Identitas  Kependudukan  Digital  Di  Kabupaten
Bandung . 5 (April), 69–86. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148 Septian, E. (2021). Penerapan Sistem Pelayanan Aplikasi Pendaftaran Online di Rumah Sakit Umum Pusat Dr . Sardjito Yogyakarta . 5 , 53–64. https://doi.org/https://doi.org/10.21787/mp.5.2021.53-64 Syaputra, A. (2021). Aplikasi E-Kelurahan untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi dalam  Mendukung  Penerapan  E-Government  E-Kelurahan  Application  for Administrative Service Improvement in Supporting E-Government
Implementation . 20 (2), 379–388. https://doi.org/10.30812/matrik. Tui,  F.  P.,  Ilato,  R.,  &  Katili,  A.  Y.  (2022).  Inovasi  Pelayanan  Publik  Melalui  E- Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 9 (2), 254–263. https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.338 Widiyarya, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi  Aktivasi  Identitas Kependudukan
Digital  (Ikd)  Dalam  Mendorong  Digitalisasi  Di  Kelurahan  Jepara  Kota Surabaya . 9 (September), 43–51. https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.41-54