Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1) (2018): 128-137

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Tinjauan Yuridis terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/KPPU-M/2017

## Alvin Hamzah Nasution
Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia
Diterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/Kppu-M/2017, sesuai dengan Teori Kontrol Sosial dan Teori Keadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif dan analisis  data  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis. Hasil penelitian ini adalah: 1) Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia ataupun badan hukum. Oleh karena itu dalam hal mekanisme pemberitahuan atas penggabungan dan peleburan badan usaha  serta  pengambilalihan  saham  perusahaan  yang  diatur  dalam  PP  Nomor  57  Tahun  2010  merupakan  contoh  nyata  dari fungsi  kontrol  sosial  dari  pada  hukum  yang  tertuang  melalui  suatu  regulasi  cukup  optimal.  2)  Putusan  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  Nomor: 08/KPPU-M/2017  sudah  berjalan  sesuai  dengan  keadilan  normatif  yang  diatur  di  dalam  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Putusan tersebut dibuat dengan pertimbangan yang cukup matang dan berjalan dengan konsep keadilan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang. Berdasarkan putusan tersebut dapat dilihat netralitas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkomitmen untuk menegakan keadilan dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada keberpihakan kepada pengusaha. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

## Abstract
The purpose of this research is to know and review Juridical Review on Decision of Commission of Business Competition Supervisor Number: 08/KPPU-M/2017, in accordance with Social Control Theory and Theory of Justice. This research is analytical descriptive with normative juridical approach method and analytical descriptive data analysis. The results of this study are: 1) Law as a tool of social control gives the meaning that it is something that can determine the behavior of human or legal entity. Therefore, in the case of  the  notification  mechanism  for  the  merger  and  consolidation  of  business  entities  and  the  acquisition  of  shares  of  companies regulated in Government Regulation Number 57 Year 2010 is a tangible example of the social control function of the law set out through a regulation is quite optimal. 2) Decision of the Commission for the Supervision of Business Competition No. 08 / KPPU-M / 2017 has been run in accordance with normative justice regulated in Law Number 5 Year 1999 and Government Regulation Number 57 Year 2010. The decision was made with consideration that is quite mature and walking with the concept of justice meant by the legislator.  Based  on  the  decision,  it  can  be  seen  the  neutrality  of  the  Business  Competition  Supervisory  Commission  which  is committed to uphold justice in the fairest manner in accordance with the prevailing laws and regulations with no partiality to the entrepreneur.
Keywords: Juridical Review of Decision, The Commission For The Supervision of Business Competition
How  to  Cite: Nasution,  A.H. (2018). Tinjauan  Yuridis  terhadap  Keputusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha Nomor: 08/KPPU-M/2017. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1): 128-137.
*Corresponding author: E-mail: nasutionhamzah @gmail.com ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Negara  adalah  organisasi  raksasa  yang mengatur  dan  melindungi  rakyat  dan  wilayah. Perlindungan  terhadap  rakyat  dan  wilayah  adalah konsep  kedaulatan.  Kedaulatan  negara  dilihat  dari kemampuan  penyelenggaraan  negara  untuk menciptakan hukum yang melindungi kepentingan rakyat.  Kedaulatan  negara  dilaksanakan  dengan adil dan tanpa intervensi pihak asing.
Berdasarkan  konvensi  Montevideo  tahun 1933,  negara  memiliki  unsur-unsur  utama  yaitu adanya  wilayah,  rakyat,  dan  pemerintah.  Individu atau  masyarakat  berupaya  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  layak  sebagai  manusia. Pertumbuhan ekonomi nasional dibentuk berdasarkan  kegiatan  transaksi  masyarakat  pada pasar domestik.
Sistem  ekonomi  adalah  seperangkat mekanisme  dan  lembaga  untuk  membuat  dan melaksanakan  keputusan  mengenai  produksi, pendapatan, dan konsumsi di dalam suatu wilayah tertentu.  Sistem  ekonomi  terdiri  atas  sejumlah mekanisme,  pengaturan  organisasi,  dan  peraturan untuk  membuat  dan  melaksanakan  keputusan tentang  alokasi  sumber-sumber  yang  terbatas (Surbakti, 1999).
Kegiatan ekonomi dilaksanakan berdasarkan kegiatan  memproduksi  dan  mendistribusikan barang dan jasa. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan membuat pilihan di antara berbagai alternatif cara untuk  mendayagunakan  sumber-sumber  yang terbatas.
Pengarahan  kebijakan  ekonomi  dari pemerintah  dapat  dilakukan secara  langsung  dan secara tidak langsung. Pengarahan secara langsung berarti pemerintah mengharuskan para pengusaha untuk  melaksanakan  kebijakan  tertentu  seperti yang dilakukan dalam sistem ekonomi perencanaan terpusat. Pengarahan secara tidak langsung berarti pemerintah  tidak  mengharuskan  atau  melarang melakukan  kegiatan  tertentu.  Namun,  kebijakan yang  dibuat  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah akan  mempengaruhi  pola  kegiatan  ekonomi  yang dilaksanakan  oleh  swasta (Surbakti,  1999). Kebijakan  ekonomi  yang  diterbitkan  pemerintah akan mempengaruhi pembangunan nasional.
Pembangunan  nasional  dapat  menghasilkan banyak  kemajuan  yang  dengan  sendirinya  akan meningkatnya  kesejahteraan  rakyat.  Kemajuan pembangunan  tersebut  didorong  oleh  kebijakan
pembangunan  di  berbagai bidang,  termasuk kebijakan  pembangunan  bidang  ekonomi  yang tertuang  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN),  serta  berbagai kebijakan ekonomi lainnya.
Walaupun  banyak  kemajuan  yang  dicapai, banyak  pula  tantangan  dan  masalah,  khususnya dalam  pembangunan  ekonomi  yang  belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan  globalisasi  perekonomian  dan dinamika  dan  perkembangan  sektor  wirausaha sejak awal era reformasi. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi rakyat sejak tiga dasawarsa yang  lalu  belum  dapat  membuat  seluruh masyarakat  mampu  dan  bisa  berpartisipasi  dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi.
Berdasarkan kenyatan tersebut bahwa setiap masyarakat  negara  memiliki  suatu  permasalahan, yaitu    kebutuhan  manusia  yang  semakin meningkat,  jenis  dan  kualitasnya,  sedangkan sumber-sumber yang  tersedia  relatif  terbatas (Surbakti,  1999). Untuk  mengatasi  permasalahan, negara  mengembangkan  sistem  ekonomi  yang sesuai dengan keadaan masyarakatnya.
Dalam melaksanakan tujuan suatu organisasi,  biasanya  dilakukan  suatu  pembagian tugas secara vertikal diantara subunit-subunit dan organisasi  yang  lebih  kecil.  Dalam  organisasi negara,  perusahaan  dan  keluarga  merupakan subunit-subunit  peringkat  bawah,  sedangkan pemerintah  merupakan  subunit  peringkat  atas. Pada  hirarki  ini  terdapat  sejumlah  individu  dalam subunit  peringkat  atas  yang  memberikan  perintah dan  pengarahan  yang  harus  ditaati  dengan  semua anggota organisasi yang menjadi subunit peringkat bawah (Surbakti, 1999).
Perkembangan  usaha  swasta  pada  era  orde baru dalam satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan  Pemerintah  yang  kurang  tepat  sehingga pasar  menjadi  terdistorsi.  Di  lain  sisi, perkembangan  usaha  swasta  dalam  kenyataannya sebagian  besar  merupakan  perwujudan  dari kondisi  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat. Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh  adanya  hubungan  yang  terkait  antara pengambil  keputusan  dengan  para  pelaku  usaha, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan  ekonomi  nasional  kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang
Dasar  1945,  serta  cenderung  menunjukkan  corak yang sangat monopolistik.
Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat (UU  5/1999) merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  Pasal 33  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD 1945)  yang  merupakan  pasal  tambahan  hasil amandemen  UUD  1945, Adanya  penambahan Pasal  33  ayat  (4)  bertujuan  untuk  melengkapi asas  kekeluargaan  yang  tercantum  pada  Pasal 33 ayat
(1) dengan
prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  ke- mandirian,  serta  dengan  menjaga  kese- imbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.
Asas kekeluargaan dan prinsip perekono- mian  nasional  dimaksudkan  sebagai  rambu- rambu yang sangat penting dalam upaya mewu- judkan  demokrasi  ekonomi  di  Indonesia (Nurullah,  2016). Hal  tersebut  dipandang sangat  penting  agar  seluruh  sumber  daya  eko- nomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan  paham  demokrasi  ekonomi  sehingga mendatangkan  manfaat  optimal  bagi  seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.
Pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2), (3),  dan  (4)  dilaksanakan  dengan  memperhatikan prinsip-prinsip  efisiensi  yang  berkeadilan.  Dengan demikian, sumber-sumber  yang  ada  harus dialokasikan  secara  efisien  untuk  mendukung pertumbuhan  ekonomi  nasional  secara  sehat  dan sekaligus  untuk  mencapai  keadilan.  Kemajuan ekonomi  di  seluruh  wilayah  tanah  air  harus diperhatikan  keseimbangannya  dan  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  pula  dijaga kesatuan ekonomi nasional (Nugroho, dkk, 2017).
UU  5/1999 berasaskan  kepada  demokrasi ekonomi  dengan  memperhatikan  keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum  dengan  tujuan  untuk  menjaga  kepentingan umum  dan  melindungi  konsumen;  menumbuhkan iklim  usaha  yang  kondusif  melalui  terciptanya persaingan  usaha  yang  sehat,  dan  menjamin kepastian  kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi setiap  orang  serta  mencegah  praktek-praktek monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat yang  ditimbulkan  pelaku  usaha,  sehingga  dapat menciptakan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam
kegiatan  usaha  dalam  rangka  meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Umumnya  para  pengusaha cenderung mendapatkan kemudahan-kemudahan baik itu dari segi perizinan ataupun kekuatan modal yang dapat menekan  para  wirausahawan  yang  baru  sehingga berdampak  kepada  kesenjangan  sosial.  Banyaknya kelompok  pengusaha  kuat  yang  tidak  didukung oleh  semangat kewirausahaan  menjadi  salah  satu faktor  yang  mengakibatkan  ketahanan  ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.
Dalam  situasi  dan  kondisi  tersebut, pemerintah harus mencermati dan menata kembali kegiatan  usaha  di  Indonesia,  agar  sektor  ekonomi swasta  dapat  tumbuh  serta  berkembang  secara sehat  dan  benar,  juga  menciptakan  nuansa persaingan  usaha  yang  sehat  serta  terhindarnya pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  kelompok tertentu  yang  mengakibatkan  terjadinya  praktek monopoli  usaha  yang  tidak  sehat  dan merugikan masyarakat, serta bertentangan dengan sila kelima Pancasila  yaitu    Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh Rakyat Indonesia (Paendong, 2017).
Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat  diterbitkan  dengan  maksud  untuk menegakkan  aturan  hukum  dan  memberikan perlindungan  yang  sama  bagi  setiap  pelaku  usaha di  dalam  upaya  untuk  menciptakan  persaingan usaha yang sehat. UU 5/1999 memberikan jaminan kepastian  hukum  untuk  lebih  mendorong percepatan  pembangunan  ekonomi  dalam  upaya meningkatkan  kesejahteraan  umum,  serta  sebagai implementasi  dari  semangat  dan  jiwa  Undang- Undang Dasar 1945.
Untuk melaksanakan amanat tersebut, maka dibentuklah  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU)  yang  merupakan  suatu  lembaga  negara independen  yang  terlepas  dari  pengaruh pemerintah  dan  pihak  lain,  yang  berwenang melakukan  pengawasan  persaingan  usaha  dan menjatuhkan  sanksi.  Sanksi  tersebut  berupa tindakan  administratif,  sedangkan  sanksi  pidana adalah wewenang pengadilan. Peran KPPU dapat di implementasikan sebagai pemberi masukan dalam kepada  pemerintah  dalam  menciptakan  kebijakan yang  pro-persaingan  usaha  sehat (Margono, 165). KPPU juga diberi kewenangan pengawasan seperti yang  tercantum  dalam  Pasal  36  dan  Pasal  47  UU
5/1999, baik itu pengawasan secara aktif maupun pengawasan secara pasif (Rokan, 2012).
Terkait dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,  terdapat  putusan  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha yang cukup menarik untuk dikaji lebih  lanjut.  Putusan  tersebut  yakni, Putusan Perkara  Nomor:  08/KPPU-M/2017. Melalui putusan  tersebut,  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  menemukan  pelanggaran atas  Pasal  29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dalam  Perkara  Nomor:  08/KPPU-M/2017. PT Nirvana Development Tbk (NIRO) mengakuisisi PT  Mutiara  Mitra  Bersama  dari  PT  Indah  Nusa Abadi.  Selain  akuisisi,  perseroan  melalui  PT Nirvana  Property  menerima  pengalihan  piutang dari Indah Nusa Abadi. Perseroan mengakuisisi 199 saham Mutiara Mitra Bersama senilai Rp 199 juta. Sedangkan  pengalihan  piutang  sebesar  Rp  127,3 miliar.  Perseroan  melalui  PT  Genta  Nirvana Mahaputra  juga  mengakuisisi  1  saham  Mutiara Mitra  Bersama  dari  PT  Mustika  Agung  Buana senilai  Rp  1  juta.  Transaksi  terjadi  pada  28 Desember dan 29 Desember 2015. Tujuan transaksi ini  untuk  mengembangkan  usaha  pusat perbelanjaan. Sementara itu, Nirvana Development bakal  menambah  7-10  pusat  perbelanjaan  (mal) baru dengan total investasi mencapai Rp 800 miliar hingga  Rp  1  triliun.  Direktur  Investasi  Nirvana Development  Timothy  Alamsyah  mengatakan, ekspansi  itu  dilakukan  melalui  perusahaan patungan  (joint  venture/JV)  bernama  PT  Nirvana Wastu  Pratama  (NWP).  Perseroan  memiliki  65% saham  NWP.  Sisanya  dimiliki  oleh  mitra  strategis perseroan,  Warburg  Pincus  LLC.  Timothy mengatakan, perseroan telah mengakuisisi lahan di 2-3  lokasi  baru  untuk  pembangunan  mal.  Adapun perseroan  akan  kembali  mengakuisisi  lahan  di lokasi  lainnya  pada  awal  tahun  depan,  pasca mendapat  injeksi  dari  Warburg.  Untuk  konstruksi fisik  dan  lahan  satu mal  investasinya  berkisar  Rp 150 miliar. Pembangunan dilaksanakan dalam 6–9 bulan.  Tiga  mal  yang  akan  dibangun  Pertama, Borneo  Citimall  Bontang  dengan  luas  sewa  bersih (net  leasable  area/NLA)  seluas  14.000  meter persegi.  Dua  mal  lainnya  adalah  Citimall Prabumulih  dan  Citimall  Tanjung  Pinang  dengan luasan  NLA  masing-masing  45.000  meter  persegi dan
33.000 meter
persegi. (http://www.beritasatu.com/emiten/337682-
ekspansi-mal-nirvana-akuisisi-mutiara-mitra.html, diakses  22  April  2018).  Dalam  proses  akuisisi tersebut, terjadi pelanggaran atas Pasal 29 Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  juncto  Pasal  5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

## PEMBAHASAN

## Teori Kontrol Sosial
Kontrol  Sosial  ( Social  Control )  biasanya diartikan  sebagai  suatu  proses  baik  yang direncanakan  maupun  tidak  bersifat  mendidik mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar  mematuhi  sistem  kaidah  dan  nilai  yang berlaku.  Setiap  kelompok  masyarakat  selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara  yang  ideal  dan  yang  aktual,  antara  yang standar  dan  yang  praktis,  antara  yang  seharusnya atau  yang  diharapkan  untuk  dilakukan  dan  apa yang dalam kenyataan dilakukan. Standar dan nilai- nilai  kelompok  dalam  masyarakat  mempunyai variasi  sebagai  faktor  yang  menentukan  tingkah laku individu (Prasetyo dan Barkatullah, 2014).
Fungsi hukum
adalah menerapkan mekanisme
kontrol sosial yang akan membersihkan  masyarakat  dari  sampah-sampah masyaraat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai  suatu  fungsi  untuk  mempertahankan eksistensi kelompok itu (Prasetyo dan Barkatullah, 2014).
Menurut  pendapat  Achmad  Ali  yang  dikutip oleh Ashadi  L.  Diab bahwa Dalam memandang hukum  sebagai  alat  kontrol  sosial manusia,  maka hukum  merupakan  salah  satu  alat  pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan  pranata  sosial  lainnya  (misalnya keyakinan,  kesusilaan).  Kontrol  sosial  merupakan aspek  normatif  kehidupan  sosial.  Hal  itu  bahkan dapat dinyatakan  sebagai  pemberi  defenisi tingkahg laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang  ditimbulkannya,  seperti  berbagai  larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi (Diab, 2014).
Lebih  lanjut  dikatakan  oleh  Achmad  Ali bahwa Hukum  sebagai  alat  kontrol  sosial memberikan  arti  bahwa  ia  merupakan  sesuatu yang  dapat  menetapkan  tingkah  laku  manusia. Tingkah  laku  ini  dapat  didefenisikan  sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai  akibatnya,  hukum  dapat  memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena
itu,  hukum  pun  menetapkan  sanksi  yang  harus diterima  oleh  pelakunya.  Hal  ini  berarti  bahwa hukum  mengarahkan  agar  masyarakat  berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud (Diab, 2014).
Sanksi  hukum  terhadap  perilaku  yang menyimpang,  ternyata  terdapat  perbedaan  di kalangan  suatu  masyarakat.  Tampaknya  hal  ini sangat  berkait  dengan  banyak  hal,  seperti keyakinan  agama,  aliran  falsafat  yang  dianut. Dengan  kata  lain,  sanksi  ini  berkaitan  dengan kontrol  sosial.  Ahmad  Ali  menyebutkan  sanksi pezina  berbeda  bagi  masyarakat  penganut  Islam secara konsekuen dengan masyarakat Eropa Barat. Orang  Islam  memberikan  sanksi  yang  lebih  berat, sedangkan orang Eropa Barat memberi sanksi yang ringan saja. Hukum, di samping bukan satusatunya alat  kontrol  sosial,  juga  sebagai  alat  pengendali memainkan  peran  pasif.  Artinya  bahwa  hukum menyesuaikan  diri  dengan  kenyataan  masyarakat yang  dipengaruhi  oleh  keyakinan  dan  ajaran falsafat lain yang diperpeganginya (Diab, 2014).
Fungsi  hukum  sebagai  alat  kontrol  sosial dapat  berjalan  dengan  baik  bila  terdapat  hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan  dengan  materi  hukum  yang  baik  dan jelas.  Selain  itu,  pihak  pelaksana  sangat menentukan.  Orang  yang  akan  melaksanakan hukum  ini  tidak  kalah  peranannya.  Suatu  aturan atau  hukum  yang  sudah  memenuhi  harapan  suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat  berjalan  dengan  baik  bila  tidak  didukung oleh aparat pelaksana yang berkomitmen terhadap pelaksanaan hukum (Diab, 2014).
Teori  kontrol  sosial  dipergunakan  dalam penelitian  ini  karena  para  prinsipnya  bahwa Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999  ditujukan untuk mengontrol prilaku pelaku usaha agar tidak terjadi  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha yang  tidak  sehat.  Dengan  adanya  kontrol  sosial maka jaminan terhadap stabillitas pasar dan usaha sehat akan dapat terwujud.

## Teori Keadilan
Untuk  mengembalikan  tertib  kehidupan bermasyarakat,  keadilan  harus  ditegakkan.  Setiap pelanggaran  akan  mendapatkan  sanksi  sesuai dengan tingkat  pelanggaran  itu  sendiri  (Mahfud, 2009). Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan
terkandung  makna  perlindungan  hak,  persamaan derajat  dan  kedudukan  di  hadapan  hukum,  serta asas proporsional antara kepentingan individu dan kepentingan  sosial.  Sifat  abstrak  dari  keadilan adalah  karena  keadilan  tidak  selalu  dapat dilahirkan  dari  rasionalitas,  tetapi  juga  ditentukan oleh atmosfir sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan  juga  memiliki  sifat  dinamis  yang  kadang- kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif (Nainggolan, tanpa tahun).
Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya  dan memberikan  kepada  siapa  saja  apa  yang  menjadi haknya,  yang  didasarkan  pada  suatu  asas  bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum ( equality  before  the  law ).  Penekanan  yang  lebih cenderung  kepada  asas  keadilan  dapat  berarti harus  mempertimbangkan  hukum  yang  hidup  di masyarakat,  yang  terdiri  dari  kebiasaan  dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat  berupa  kebiasaan  dan  ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan  sebagai  dasar  memutus  perkara  yang dihadapi (Muladi dan Nawawi, 1992).
Hukum  sebagai  pengemban  nilai  keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga  menjadi  dasar  dari  hukum  sebagai  hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar  bagi  tiap hukum  positif  yang  bermartabat (Mangesti & Tanya, 2014).
Lebih  lanjut  Kurt  Wilk  menyatakan  bahwa dengan  berpegang  pada  pandangan  tersebut, Radbruch  lebih  jauh  menyatakan  bahwa  prinsip keadilan  distributif  bukanlah  berkaitan  dengan siapa  yang  diperlakukan  sama  dan  siapa  yang diperlakukan  tidak  sama,  persamaan  atau ketidaksamaan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang  telah  terbentuk.  Akhirnya,  Radbruch  bahwa keadilan distributif hanya bersangkut paut dengan hubungan di antara manusia bukan jenis perlakuan terhadap manusia yang berbeda sehingga keadilan distributif  tidak  bersangkut  paut  dengan pemidanaan,  misalnya  apakah  pencuri  harus digantung dan pembunuh harus digilas sampai mati
atau pencuri cukup didenda sedangkan pembunuh harus dipenjarakan (Mangesti & Tanya, 2014).
Bentuk  kedua  keadilan  menurut  Kurt  Wilk, yaitu  keadilan  komutatif  terdapat  pada  hubungan yang  bersifat  koordinatif  di  antara  para  pihak. Untuk  melihat  bekerjanya  keadilan  ini  diperlukan adanya  dua  pihak  yang  mempunyai  kedudukan yang  sama.  Contoh  keadilan  komutatif  yang diberikan Aristoteles adalah antara kerja dan upah dan  antara  kerugian  dan  ganti  rugi.  Mengenai keadilan  komutatif  ini,  Thomas  Aquinas mengungkapkan  bahwa  dalam  hubungan  antara dua  orang  yang  bersifat  koordinatif  tersebut, persamaan diartikan sebagai ekuivalensi, harmoni, dan keseimbangan (Mangesti & Tanya, 2014).
Meskipun  Aristoteles  menyatakan  bahwa keadilan  bukan  persamaan,  bentuk-bentuk keadilan  yang  dikemukan  olehnya,  yaitu  kedailan distributif dan keadilan komutatif yang dielaborasi lebih  lanjut  oleh  Thomas  Aquinas  dan  Gustav Radbruch mengindikasikan adanya persamaan. Hal ini sangat berbeda dengan konsep ius suum cuique tribuere yang  artinya  memberikan  kepada  setiap orang  apa  yang  menjadi  bagiannya.  Sebenarnya doktrin  itu  pertama  kali  dikemukan  oleh Ulpianus dan  berbunyi: Iustitia  est  perpetua  et constans voluntas  ius  suum  cuiquni  tribuendi ,  yang  kalau diterjemahkan secara bebas keadilan adalah suatu keinginan  yang terus-menerus  dan  tetap  untuk memberikan  kepada  orang  apa  yang menjadi bagiannya.  Jika  konsep  ini  ditelaah,  keadilan  tidak harus berkonotasi dengan persamaan seperti pada keadilan  distributif  dan komutatif  (Mangesti  & Tanya, 2014).

## Tinjauan  Umum  Tentang  Monopoli  Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Kata  “monopoli”  berasal  dari  kata  Yunani yang  berarti  “penjual  tunggal”.  Disamping  istilah monopoli,  di  Amerika  Serikat  sering  digunakan istilah antitrust untuk  pengertian  yang  sepadan dengan  istilah  anti  monopoli  atau  istilah  dominasi yang  dipakai  oleh  masyarakat  Eropa  yang  artinya juga sepadan dengan istilah monopoli. Di samping itu  terdapat  lagi  istilah  yang  artinya  mirip  yaitu istilah  kekuatan  pasar.  Dalam  praktek,  keempat istilah  tersebut  yaitu  istilah  monopoli, antitrust , dominasi, dan kekuatan pasar, saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukan suatu keadaan di
mana  seseorang  menguasai  pasar,  di  mana  pasar tersebut tidak tersedia lagi produksi subtitusi atau produk  substitusi  yang  potensial,  dan  terdapatnya kemampuan  pelaku  pasar  tersebut  untuk menerapkan  harga  produk  tersebut  yang  lebih tinggi,  tanpa  mengikuti  hukum  persaingan  pasar atau  hukum permintaan  dan  penawaran  pasar (Fuady, 1999).
Undang-Undang  5/1999  memberi  arti kepada  monopoli  sebagai  suatu  penguasaan  atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan  jasa  tertentu  oleh  satu  pelaku  usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sementara yang dimaksud  dengan  praktek  monopoli  adalah  suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku  usaha  yang  mengakibatkan  dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu  sehingga  menimbulkan  suatu  persaingan usaha  secara  tidak  sehat  dan  dapat  merugikan kepentingan umum (Fuady, 1999).
Di  samping  itu  ada  juga  yang  mengartikan kepada  tindakan  monopoli  sebagai  suatu keistimewaan  atau  keuntungan  khusus  yang diberikan  kepada  seorang  atau  beberapa  orang atau  perusahaan,  yang  merupakan  hak  atau kekuasaan yang ekslusif untuk menjalankan bisnis atau  perdagangan  tertentu,  atau  memproduksi barang-barang  khusus,  atau  mengontrol  penjualan terhadap  seluruh  suplai  barang  tertentu.  Dalam hukum  Inggris  kuno,  monopoli  diartikan  sebagai suatu izin atau keistimewaan yang dibenarkan oleh raja  untuk  membeli,  menjual,  membuat, mengerjakan  atau  mengunakan  apapun  secara keseluruhan,  dimana  tindakan  monopoli  tersebut secara  umum  dapat  mengekang  kebebasan berproduksi atau trading (Fuady, 1999).
Mekanisme Pemberitahuan Atas Penggabungan Dan Peleburan Badan Usaha
Serta

## Pengambilalihan Saham Perusahaan
Dalam melakukan kegiatan usaha, efektifitas produksi dapat terpenuhi dengan cara merger atau penggabungan  dua  badan  usaha  atau  lebih (Pakpahan, 1995). Menurut  ketentuan  Pasal  28 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat, pelaku  usaha  dilarang  melakukan penggabungan,    peleburan  atau  merger  badan usaha  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat. Pelaku  usaha  dilarang  melakukan pengambilalihan  saham  perusahaan  lain  apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.  Kemudian  pada Pasal  29  UU  5/1999 menegaskan penggabungan  atau  peleburan  badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai  aset  dan  atau  nilai  penjualannya  melebihi jumlah  tertentu,  wajib  diberitahukan  kepada Komisi,  selambat-lambatnya  tiga  puluh  hari  sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan  tersebut.  Akan  tetapi  penetapan nilai  aset  dan  nilai  penjualan  serta  tata  cara pemberitahuan  penggabungan  badan  usaha  tidak diatur dalam undang-undang ini, melainkan diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha  Dan  Pengambilalihan  Saham  Perusahaan Yang  Dapat  Mengakibatkan  Terjadinya  Praktik Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (PP 57/2010).  Berikut  ini  mekanisme  pemberitahuan atas  penggabungan  dan  peleburan  badan  usaha serta  pengambilalihan  saham  perusahaan  yang diatur  dalam  PP  57/2010 Lihat  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:
Pasal 5 Penggabungan  Badan  Usaha,  Peleburan  Badan Usaha,  atau  Pengambilalihan  saham  perusahaan lain  yang  berakibat  nilai  aset  dan/atau nilai penjualannya  melebihi  jumlah  tertentu  wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau
Pengambilalihan saham perusahaan.
Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Nilai  aset  sebesar  Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
Bagi  Pelaku  Usaha  di  bidang  perbankan kewajiban  menyampaikan  pemberitahuan  secara tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
berlaku jika nilai aset
melebihi Rp20.000.000.000.000,00  (dua  puluh  triliun rupiah).
Nilai  aset  dan/atau  nilai  penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dihitung  berdasarkan  penjumlahan  nilai  aset dan/atau nilai penjualan dari:
Badan  Usaha  hasil  Penggabungan,  atau Badan  Usaha  hasil  Peleburan,  atau  Badan  Usaha yang  mengambilalih  saham  perusahaan  lain  dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
Badan  Usaha  yang  secara  langsung  maupun tidak  langsung  mengendalikan  atau  dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha  hasil  Peleburan,  atau  Badan  Usaha  yang mengambilalih  saham  perusahaan  lain  dan  Badan Usaha yang diambilalih.
Pasal 6
Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan
tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat  (3),  Pelaku  Usaha  dikenakan  sanksi  berupa denda  administratif  sebesar  Rp1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah)  untuk  setiap  hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif  secara  keseluruhan  paling  tinggi sebesar  Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima miliar rupiah).
Pasal 7 Kewajiban  menyampaikan  pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  ayat  (1)  dan ayat  (3)  tidak  berlaku  bagi  Pelaku Usaha  yang  melakukan  Penggabungan  Badan Usaha,
Peleburan Badan Usaha, atau
Pengambilalihan  saham  antarperusahaan  yang terafiliasi.
Pasal 8
Pemberitahuan  secara  tertulis  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat (3) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi.
Formulir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) paling sedikit memuat:
Nama, alamat, nama pimpinan atau pengurus Badan  Usaha  yang  melakukan  Penggabungan Badan  Usaha,  Peleburan  Badan Usaha,  atau Pengambilalihan saham perusahaan lain;
Ringkasan  rencana  Penggabungan  Badan Usaha,
Peleburan Badan Usaha,
atau
Pengambilalihan saham perusahaan; dan
Nilai  aset  atau  nilai  hasil  penjualan  Badan Usaha.
Formulir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) wajib:
Ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus Badan  Usaha  yang  melakukan  Penggabungan Badan  Usaha,  Peleburan  Badan  Usaha,  atau Pengambilalihan saham perusahaan lain; dan Dilampiri  dokumen  pendukung  yang berkaitan  dengan  Penggabungan  Badan  Usaha, Peleburan  Badan  Usaha,  atau  Pengambilalihan saham perusahaan.
Pasal 9 Berdasarkan  pemberitahuan  secara  tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat  (3),  Komisi  melakukan  penilaian  untuk memberikan pendapat terhadap ada atau tidaknya dugaan  Praktik  Monopoli  dan/atau  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  akibat  dari  Penggabungan Badan  Usaha,  Peleburan  Badan  Usaha,  atau Pengambilalihan saham perusahaan.
Penilaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen  pemberitahuan  tertulis  diterima  Komisi secara lengkap.
Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) berlaku bagi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam  hal  pendapat  Komisi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  menyatakan  adanya dugaan  Praktik  Monopoli  dan/atau  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat,  Komisi  akan  melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pasal 10
Pelaku  Usaha  yang  akan  melakukan Penggabungan  Badan  Usaha,  Peleburan  Badan Usaha,  atau  Pengambilalihan  saham  perusahaan lain  yang  berakibat  nilai  aset  dan/atau  nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat  (3)  dapat  melakukan  konsultasi  secara  lisan atau tertulis kepada Komisi.
Konsultasi  secara  tertulis  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir  dan  menyampaikan  dokumen  yang disyaratkan oleh Komisi.
Pasal 11
Berdasarkan  formulir  dan  dokumen  yang diterima oleh Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Komisi melakukan penilaian.
Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi memberikan saran,
bimbingan,  dan/atau  pendapat  tertulis  mengenai rencana  Penggabungan  Badan  Usaha,  Peleburan Badan  Usaha,  atau  Pengambilalihan  saham perusahaan lain kepada Pelaku Usaha.
Saran,  bimbingan,  dan/atau  pendapat tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) diberikan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya formulir dan dokumen secara lengkap oleh Komisi.
Penilaian  yang  diberikan  oleh  Komisi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  bukan merupakan  persetujuan  atau  penolakan  terhadap rencana  Penggabungan  Badan  Usaha,  Peleburan Badan  Usaha,  atau  Pengambilalihan  saham perusahaan  lain  yang  akan  dilakukan  oleh  Pelaku Usaha,  dan  tidak  menghapuskan  kewenangan Komisi  untuk  melakukan  penilaian  setelah Penggabungan  Badan  Usaha,  Peleburan  Badan Usaha,  atau  Pengambilalihan  saham  perusahaan lain  yang  bersangkutan  berlaku  efektif  secara yuridis.
Dengan  dilakukannya  merger  dan  akuisisi, akan membuka peluang terjadinya kosentrasi pasar yang  mengakibatkan  terjadi  praktik  usaha  yang dilarang  oleh  UU  5/1999 (Fuady,  2008). Menurut teori Kontrol sosial, setiap kehidupan bermasyarakat  haruslah  memiliki  aspek  normatif yang mengontrol kehidupan sosial. Hal ini menjadi pemberi  defenisi  tingkahlaku  yang  menyimpang dan  akibat-akibat  yang  ditimbulkannya,  seperti berbagai  larangan,  tuntutan,  dan  pemberian  ganti rugi.  Hukum  sebagai  alat kontrol  sosial memberikan  arti  bahwa  ia  merupakan  sesuatu yang  dapat  menetapkan  tingkah  laku  manusia ataupun  badan  hukum.  Oleh  karena  itu  dalam  hal mekanisme pemberitahuan atas penggabungan dan peleburan  badan  usaha  serta  pengambilalihan saham perusahaan yang diatur dalam PP Nomor 57 Tahun  2010  merupakan  contoh  nyata  dari  fungsi kontrol  sosial  dari  pada  hukum  yang  tertuang melalui suatu regulasi cukup optimal.
Efektifitas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/KPPU-M/2017 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/KPPU-M/2017,
Majelis Komisi menyimpulkan  bahwa  terbukti  telah  terjadi pelanggaran  yang  lilakukan  oleh  terlapordengan pertimbangan  Unsur  pengambilalihan  saham
(sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  Undang Undang  Nomor  5  Tahun  1999).  Bahwa  Pasal  28 ayat  (2)  mengatur  ” Pelaku  usaha  dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila  tindakan  tersebut  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha  tidak  sehat” . Bahwa  yang  dimaksud  dengan pengambilalihan  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010 adalah  “Perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  untuk  mengambilalih  saham  badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian  atas  badan  usaha  tersebut”. berdasarkan uraian  tersebut,  pengambilalihan Saham  PT  Mutiara  Mitra  Bersama  oleh  Terlapor (Putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha Perkara Nomor: 08/KPPU-M/2017).
Bahwa  PT.  Mutiara  Mitra  Bersama  dari  PT. Indah  Nusa  Abadi  kepada  Terlapor  sebesar  100 (seratus) saham  berlaku  sejak  29  Desember  2015 berdasarkan surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:  AHU-
AH.01.03- 0991848
perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan  Data  Perseroan  PT. Mutiara Mitra Bersama. Pengambilalihan saham PT. Mutiara Mitra Bersama dari PT. Indah Nusa Abadi kepada  Terlapor  sebesar  99  (sembilan  puluh sembilan)  saham  dan  pengambilalihan  saham  PT. Mutiara  Mitra  Bersama  dari  PT.  Mustika  Agung Buana  kepada  PT.  Genta  Nirvana  Mahaputra sebesar 1 (satu) saham berlaku sejak 29 Desember 2015  berdasarkan  surat  Nomor:  AHU-AH.01.03- 0992086  perihal  Penerimaan  Pemberitahuan Perubahan  Data  Perseroan (Putusan  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  Perkara  Nomor: 08/KPPU-M/2017).
Bahwa
dengan demikian
unsur pengambilalihan saham terpenuhi. Nilai aset badan usaha  hasil  penggabungan  atau  peleburan  atau pengambilalihan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan
atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima  triliun  rupiah).  Menimbang  bahwa berdasarkan  pertimbangan  dan  uraian  di  atas, Majelis  Komisi  sampai  pada  kesimpulan  sebagai berikut.
Bahwa
terbukti
telah terjadi pengambilalihan saham PT Mutiara Mitra Bersama
oleh  Terlapor.  Terbukti  nilai  aset  dan  atau  nilai penjualan Terlapor dan PT Mutiara Mitra Bersama, setelah  pengambilalihan  saham  memenuhi  jumlah tertentu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun 2010.Terbukti  adanya  keterlambatan  melakukan pemberitahuan  kepada  Komisi  setelah  tanggal efektif yuridis yaitu terlambat selama 161 (seratus enam  puluh  satu)  hari  kerja. Berdasarkan  fakta- fakta  persidangan,  penilaian,  analisa  dan kesimpulan  di  atas  serta  dengan  mengingat  Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis  Komisi memutuskan (Putusan  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  Perkara  Nomor: 08/KPPU-M/2017).:
Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah  dan  meyakinkan  melanggar  Pasal  29  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999 juncto Pasal  5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
Menghukum  Terlapor  membayar  denda sebesar  Rp  1.000.000.000,- (Satu  Miliar  Rupiah) yang  harus  disetor  ke  Kas  Negara  sebagai  setoran pendapatan  denda  pelanggaran  di  bidang persaingan  usaha  Satuan  Kerja  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode  penerimaan  423755  (Pendapatan  Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
Bahwa setelah Terlapor melakukan pembayaran denda, maka salinanbukti pembayaran denda tersebut harus dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.
Berdasarkan  teori  Keadilan,  putusan  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha Nomor: 08/KPPU- M/2017  sudah  berjalan  sesuai  dengan  keadilan normatif  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  57  Tahun  2010.  Putusan  tersebut  dibuat dengan  pertimbangan  yang  cukup  matang  dan berjalan  dengan  konsep  keadilan  yang  dimaksud oleh  pembuat  Undang-Undang.  Berdasarkan putusan  tersebut  dapat  dilihat  netralitas  dari Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  yang berkomitmen  untuk  menegakan  keadilan  dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  tanpa  ada  keberpihakan kepada pengusaha.

## SIMPULAN
Hukum  sebagai  alat  kontrol  sosial memberikan  arti  bahwa  ia  merupakan  sesuatu yang  dapat  menetapkan  tingkah  laku  manusia ataupun  badan  hukum.  Oleh  karena  itu  dalam  hal mekanisme pemberitahuan atas penggabungan dan peleburan  badan  usaha  serta  pengambilalihan saham perusahaan yang diatur dalam PP Nomor 57 Tahun  2010  merupakan  contoh  nyata  dari  fungsi kontrol  sosial  dari  pada  hukum  yang  tertuang melalui  suatu  regulasi  cukup  optimal. Putusan Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha Nomor: 08/KPPU-M/2017  sudah  berjalan  sesuai  dengan keadilan  normatif  yang  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010.  Putusan tersebut  dibuat  dengan  pertimbangan  yang  cukup matang dan berjalan dengan konsep keadilan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang. Berdasarkan  putusan  tersebut  dapat  dilihat netralitas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang  berkomitmen  untuk  menegakan  keadilan dengan  seadil-adilnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  tanpa  ada keberpihakan kepada pengusaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Surbakti, R. (1999). Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Grasindo.
Nainggolan, M. (tt.).  Teori-Teori Hukum Pidana, Jakarta:
Universitas Jaya Baya.
Mahfud  MD,  M.  (2009).  Penegakan  Hukum  Dan  Tata Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik,  Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Muladi  dan Nawawi,  B.  (1992).  Teori  dan  Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
Fuady,  M.  (1999).  Hukum  Anti  Monopoli:  Menyongsong
Era  Persaingan  Sehat,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
------------------. (2008). Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis  Modren  Di  Era  Global,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Rokan, M.K. (2012). Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Praktiknya Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers. Pakpahan,  N.S.  (1995).  Hukum  Perusahaan  Indonesia, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Ekonomi Indonesia.
Margono, S. (2009). Hukum Anti Monopoli, Jakarta: Sinar Grafika.
Prasetyo,  T.  &  Barkatullah,  A.H.  (2014).  Filsafat,  Teori Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mangesti,  Y.A.  &  Tanya,  B.L.  (2014).  Moralitas  Hukum, Yogyakarta, Genta Publishing.
Nugroho,  A.  Letarini,  R.  &  Haryati,  T.  (2017).  Analisis Yuridis  Terhadap  Asas  Efisiensi  Berkeadilan Berdasarkan  Pasal  33  Ayat  (4)  Uud  1945  Dalam Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Bidang Ketenagalistrikan,
Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 47 (2).
Diab, A.L. (2014). Peranan Hukum Sebagai Social Control,
Social  Engineering Dan  Social Welfare,  Jurnal  Al- Adl, 7 (2).
Paendong, J.E. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Menurut  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  Jurnal  Lex Privatum, V (4).
Nurullah.  (2016).  Sistem  Ekonomi  Dan  Demokrasi Ekonomi Indonesia, Jurnal Hikamuna, 1 (1).
Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010  tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  Yang  Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Perkara Nomor: 08/KPPU-M/2017.
Internet:
http://www.beritasatu.com/emiten/337682-ekspansi- mal-nirvana-akuisisi-mutiara-mitra.html,  diakses 22 April 2018.