## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 04, Nomor 02, November 2022

## BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI: IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HAK-HAK KONSUMEN
Nurma Khusna Khanifa *1 , Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah 2
1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sains Al Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo Jl. KH. Hasyim Asy'ari KM. 03 Kalibeber, Kec. Mojotengah, Wonosobo 56351 Jawa Tengah, Indonesia
2 FHISIP, Universitas Terbuka UPBJJJ UT Semarang, Jl. Pantura Semarang - Kendal Km 14.5, Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Semarang, Jawa Tengah 50156, Indonesia nurmakhusna@unsiq.ac.id

## Abstract
Various consumer protection issues in Indonesia are relatively low. This is contradictory to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Moreover, the consumer problem does not underlie the mandate of the 45th Constitution. So it takes goodwill through consumer education to  realize  the  constitution  conscious.  The  purpose  of  this  study  is  to  control  the  Indonesian economy based on the Constitution45 Article 3 and Pancasila in order to realize social welfare. The  research  methodology  uses  a  normative  approach  with  descriptive  analysis  through secondary  sources.  The  result  of  his  research  is  that  the  Indonesian  economy  is  regulated  in Pancasila  and  the  Constitution45.  Thus  it  is  necessary  to  be  aware  of  constituting  through consumer education. This education helps strengthen the position of consumers in understanding consumer rights in Article 4 of the PK Law. Article 4 itself is part of the constitutional rights and the form of a prosperous state in the Constitution45 Article 27 paragraph 2 and Article 33.
Keywords : Constitution; Consumer; State

## Abstrak
Berbagai  masalah  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  terbilang  rendah.  Hal  ini  kontradiktif dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Terlebih masalah  konsumen  tidak  mendasari  amanat  UUD  45.  Sehingga  dibutuhkan  goodwill  melalui pendidikan  konsumen  mewujudkan  sadar  konstitusi.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  mengkawal ekonomi  Indonesia  berdasar  UUD45  Pasal  3  dan  Pancasila  demi  mewujudkan  kesejahteraan sosial.  Metodologi  penelitian  menggunakan  pendekatan  normative  dengan  analisis  deskriptif melalui sumber sekunder. Hasil  penelitiannya ialah ekonomi Indonesia diatur dalam Pancasila dan  UUD45.  Dengan  demikian  diperlukan  sadar  berkonstitusi  melalui  pendidikan  konsumen. Pendidikan ini membantu menguatkan posisi konsumen dalam memahami hak-hak konsumen pada Pasal 4 UU PK. Pasal 4 sendiri bagian dari hak konstitusi dan wujud negara sejahtera yang ada dalam UUD45 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 33.
Kata Kunci : Konstitusi; Konsumen; Negara

## A. Pendahuluan
Seringkali  posisi  konsumen  di  Indonesia  disalahgunakan  oleh  pelaku  usaha  yang  tidak memiliki  iktikad  baik.  Hal  ini  terlihat  ketika  pelaku  usaha  melancarkan  aksi  usahanya  dengan mengeruk keuntungan setinggi-tingginya, apalagi dengan sumber daya yang minim. Maka dari
itu  bisa  disimpulkan  bahwa  masyarakat  masih  memiliki  tingkat  kesadaran  dan  pengetahuan terbilang cukup rendah di bidang konsumen. 1 Melihat mirisnya kenyataan tersebut, tidak heran jika  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  permasalahan  kepentingan  konsumen  selalu  dan seringkali  disetir  oleh  kekuatan  luar  yang  berasal  dari  Pemerintah  maupun  pelaku  usaha. Biasanya suara konsumen terdengar lirih , ketimbang suara pelaku usaha yang mudah didengar dan  memiliki  gaung  di  hadapan  Pemerintah.  Padahal  pertumbuhan  ekonomi  dalam  sebuah negara  harus  memiliki  konsep  intergral.  Maksudnya  ialah  ekonomi  bertujuan  untuk memakmurkan rakyat (konsumen) bukan kemakmuran segelintir rakyat. 2
Hal ini, tertuang di dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954 (UUD 45). Sejatinya Amandemen ini membawa dampak yang signifikan terkait perubahan mendasar dan fundamental terkait system ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut  ialah  memunculkan  adanya  konstitusi  yang  berasal  dari  kesepakatan  pendiri  bangsa dalam merumuskan kebijakan bahkan tujuan negara. 3
Dengan kata lain, konstitusi dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi bahkan dasar dalam penyelenggaraan negara. Fungsi konstitusi sendiri digunakan untuk membatasi kekuasaan serta terjaminnya  hak  asasi  dan  menjamin  kebebasan  rakyat.  Indonesia  sendiri  mendeklarasikan sebagai negara  hukum yang didasarkan pada  Pasal 1 ayat 3 UUD45.  Melihat ini  secara tidak langsung terdapat transformasi yang memiliki prinsip dan orientasi semakin jelas, yaitu negara hukum dibalut dengan demokrasi. 4
Salah satu cara dalam menegakkan hak-hak konstitusial dibutuhkan wadah yang memadai. Baik itu dari sisi kelembagaan maupun peraturan. Dalam hal ini permasalahan konsumen harus didukung  dengan  Lembaga  konsumen  dan  aturan  konsumen.  Sampai  saat  ini  kelembagaan advokasi  konsumen  terdapat  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI),  dan  peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). 5
1 David Oughton dan John Lowry. (1997). Textbook on Consumer Law . London: Blackstore Press Ltd. Hal. 10-11.
2 Pasal  1  angka  1  UU  No.8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan kepada konsumen.
3 Ahmad Fadhil Sumad. Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Aktualisasi Konstitusi dalam Praksis Kenegaraan . Malang: Setara Press. 2013. Hal. 3.
4 Satya  Arinanto  dan  Nunik  Triyanti.  (2009).  (ed). Memahami  Hukum  dari  Konstruksi  sampai Implementasi. Jakarta:  Rajawali  Press.Hal.222.Dalam  Bachtiar.  (2015). Problematika  Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD . Jakarta: Raih Asa Sukses.Hal. 21.
5 Hadirnya  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  menjadi  tonggak sejarah  perkembangan  hukum  perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Lihat  Abdul  Hallim  Barkatulah. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen “Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran”. Banjarmasin: FH Unlam Press.Hal. 4.
Guna  mendukung  konstitusi  dan  meminimalisir  masalah  terkait  konsumen  terlebih perlindungannya yang terjadi di berbagai Daerah bisa dikatakan berawal dari pedesaan hingga perkotaan. Menurut hasil penelitian Sarah Selfina Kuahaty 6 kejadian ini disebabkan para pihak (konsumen ataupun pelaku usaha) tidak memahami hak dan kewajiban sebagai mana tertuang dalam  UU  PK.  Maka  dibutuhkan  pendidikan  konsumen  yang  bisa  membantu  meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban serta sengketa konsumen.
Rendahnya  pendidikan  konsumen  menjadi factor utama  kelemahan  dan  kesadaran konsumen.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Budi  Sutrisno 7 dalam  hasil  penelitiannya.  Seharusnya adanya UU PK sebagai landasan hukum serta advokasi lembaga dimanfaatkan sebagai fasilitas pembinaan, pendidikan dan pemberdayaan konsumen.
Melihat  hasil  penelitian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  masalah  konsumen  terkait pelindungannya memang masih rendah. Padahal negara sudah memiliki kebijakan perlindungan (UU  PK)  bisa  dibilang  kontradiktif.  Apabila  melihat  lebih  jauh  berdasar  UUD  45  terkait  aturan sebelum  diamandemen  maka  fenomena  ini  sangat  tidak  berdasar.  Seyogyanya  ekonomi berasaskan kekeluargaan. Sehingga peneliti ingin memberikan sumbangsih pemikiran sebagai tujuan  penelitian  untuk  mengkawal  perekonomian  dengan  berpedoman  kesejahteraan  sosial sebagai hakikatnya. Pilot project ini didasarkan UUD 45 Pasal 3 dan Pacasila sebagai filososi bangsa.
Oleh karena itu, Pasal 33 UUD 45 perlu dikontrol maka diperlukan goodwill dalam sebuah penyelenggaraan  negara  guna  mewujudkan  Indonesia  sejahtera  berdikari  di  masa  depan. Embanan  konstitusi  pun  perlu  dijalankan  sebagai  landasan  berasaskan  kekeluargaan  serta dijalankan menyeluruh ( bottom up ). Dengan demikian perlu penumbuhan budaya sadar konstitusi masyarakat melalui Pendidikan hak-hak konsumen. Maka dari itu masalah yang akan dikaji ialah bagaimana  implementasi  pendidikan  hak-hak  konsumen  dalam  membangun  budaya  sadar berkonstitusi. Hal ini diangkat dikarenakan perlindungan konsumen di Indonesia terbilang cukup rendah. Sehingga penelitian ini menjadi pembeda dengan penelitian lainnya, dimana kebanyakan peneliti  menggangkat  masalah  pendidikan  konsumen  melalui  kegiatan  pemberdayaan masyarakat.
6 Kuahaty, S.S., Berlianty, T., Pesulima, T.L., Balik, A., & Lesnussa, M. (2021). Pendidikan Perlindungan Konsumen  Kepada  Masyarakat  Desa  Di  Kecamatan  Teon  Nila  Serua  Kabupaten  Maluku  Tengah. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 1 (2),. Hal. 63 – 72. DOI:
https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.656.
7 Sutrisno,  B.,  Kurniawan,  K.,  Martini,  D.,  &  Haq,  L.  H.  U.  (2020).  Penyuluhan  Hukum  Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat. Jurnal Kompilasi Hukum , 5 (1),. Hal. 226-240.

## B. Metode Penelitian
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  ialah  berjenis  penelitian  studi kepustakaan  ( library  research )  dengan  pendekatan normative .  Sumber  data  berasal  dari  data sekunder  berasal  dari  karya  tulis  ilmiah,  artikel  jurnal,  buku  serta  hasil  penelitian  yang  sesuai dengan penelitian ini. Sedangkan hasil analisisnya berasal dari analisis deskriptif.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Ekonomi Indonesia
Secara  umum,  negara  sebagai  Lembaga  resmi  pemerintahan  memiliki  rujukan  berupa naskah yang biasa dijadikan sumber utama dalam berkonstitusi. Indonesia sendiri memilikinya berupa  UUD  45.  Sebagai  konstititusi  tentunya  UUD  45  dijadikan  hukum  mengikat  terlebih kekuasaan negara paling tinggi. Maka tidak heran jika Indonesia memiliki kedaulatan. Kedaulatan disini  diartikan  sebaga  sumber  legitimasi  konstitusi  yang  berasal  dari  rakyat.  Memposisikan rakyat merupakan cermin negara demokrasi terlebih rakyat menentukan berjalannya konstitusi. 8 Ketika  konstitusi  berjalan  tidak  boleh  meninggalkan  UUD  45  yang  dikatakan  sebagai hukum. Salah satu kebijakan berdasar konstitusi adalah merumuskan strategi ekonomi otomatis UUD 45 mendasarinya. Oleh karenanya setiap kebijakan berbau ekonomi bertentangan dengan konstitusi dapat segera dibatalkan bahkan tidak berlaku. Terdapat prosedur konstitusional guna membatalkannya melalui Mahkamah Konstitusi (MK) biasanya dilakukan judicial review .
Namun UUD 45 dikatakan tonggak awal harus merujuk pada Pancasila. Penafsiran lima sila  yang ada dalam Pancasila sudah seharusnya diamalkan dan dijalankan  di berbagai  lintas kehidupan salah satunya ekonomi. Butir-butir Pancasila mengandung arti kedalaman yang luhur dan  berisi  nilai-nilai  kebaikan. Maka  sektor  ekonomi  negara  harus  hadir menerapkannya  tidak boleh tumpang tindih. 9
Gambaran  kehidupan  berekonomi  yang  berlandaskan  Pancasila  dan  UUD  45  sebagai aturan  dasar  konstitusi  Indonesia  ada  dalam  Pasal  27,  33  dan  34.  Biarpun  memiliki  landasan yang  kuat  seringkali  ekonomi  Indonesia  terbawa  arus  deras  perubahan  ekonomi  global  yang berbau  kapitalis  maupun  sosialis.  Sebagai  bangsa  yang  besar  seharusnya  Indonesia  bisa memfilter  gerakan  ekonomi  tersebut.  Tujuannya  tidak  lain  ekonomi  sejalan  dengan  pribadi bangsa.  Bahkan  Indonesia  memiliki  tujuan  mulia  dalam  ikut  serta  menjaga  dan  memelihara ketertiban dunia. Sangat diharapkan rakyat negara benar-benar hadir memberikan perhatian di
8 John  Rawls.  (2006). Teori  Keadilan:  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik  Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan Sosial  Dalam  Negara  (A  Theory  of  Justisce ),  diterjemahkan  oleh  Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Hal. 280-288.
9 Bernhard  Limbong.  (2011). Ekonomi  Kerakyatan  dan  Nasionalisme  Ekonomi .  Jakarta:  Margaretha Pustaka. Hal. 45.
tengah dinamika politik melalui hukum perlindungan konsumen. 10 Hal ini menandakan adanya sumbangsih  negara  mewujudkan  ekonomi  sejahtera  yang  berpijak  UUD45.  UUD  45  sendiri memiliki muatan materi ditegaskan dan dinyakatan dalam tujuan negara tersirat dalam alinea IV Pembukaan UUD 45 berbunyi:
… Untuk  membentuk  suatu  Pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum… 11
Ide kesejahteraan dan perlindungan tersebut, diderivasikan melalui berbagai regulasi dan intervensi  negara,  untuk  menyejahterakan  dan  melindungi  warganya,  tentu  saja  negara  harus mengantisipasi  dan  mengoreksi  terhadap  ancaman  kegagalan  pasar  ( market  failure ),  karena dapat  meruntuhkan  ekonomi  rakyat  sekaligus  ekonomi  negara. 12 Mewujudkan  kesejahteraan signifikasi  di  Indonesia  aslinya diatur  dalam  UU PK.  Undang-Undang  ini hadir menjadi  bagian pengejawantahan amanat UUD 45 sebagai konsep negara sejahtera. Walaupun UUD 45 sebagai hasil  konstitusi  berbau  politik  namun  dapat  dikatakan  sebagai  konstitusi  ekonomi.  Maksudnya ialah konstitusi yang memiliki kandungan berbagai ide negara sejahtera guna tumbuh kembang terpengaruh system ekonomi sosialis dan kapitalis sejak abad ke 19. 13
Gambaran  konstitusi  sejatinya  masuk  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen sejatinya mengandung asas hukum. Asas hukum merupakan nadi dari sebuah peraturan hukum. Salah  satu  asas  kepastian  hukum.  Asas  kepastian  hukum,  sejatinya  keberadaan  asas  ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. 14

## 2. Implementasi Pendidikan Hak-Hak Konsumen sebagai Budaya Sadar Berkonstitusi
Perlindungan  konsumen  yang  memihak  rakyat  sangat  diperlukan,  oleh  karenanya dibutuhkan  adanya  pemahaman  isi  dari  perlindungan  tersebut  melalui  Pendidikan  konsumen.
10 Soedimani  Kartohadiprodjo.  (1993). Tata  Hukum  di  Indonesia. Cetakan  ke-12.  Jakarta:  Ghalia Indonesia. Hal. 37.
11 Mariam Budiarjo. (2001). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001. Hal. 45.
12 Nurma  Khusna  Khanifa,  Imam  Ariono,  Handoyo  Handoyo.  (2020).  "PERLINDUNGAN  KONSUMEN: PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKAT MUI PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH." Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam 20, No. 2. Hal. 147-166.
13 Jimly Asshiddiqie. (1998). “Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitasi Masa  Depan” ,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Tetap  Madya. Jakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia. Hal. 1-2. Konsep Negara Kesejahteraan ini dinamakan oleh Muhammad Hatta sebagai  konsep  Negara  “pengurus”.  Lihat.  Muhammad  Yamin.  (1960). Naskah  Persiapan  Undang- Undang Dasar 1945. Jakarta: Jajasan Prapantja. Hal. 298.
14 M. Julyano, and A. Y. Sulistyawan, (2019). "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI  KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM," CREPIDO , vol.  1, no.  1,  pp.  13-22, Jul. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.
Pendidikan konsumen dijabarkan oleh Knapp 15 diartikan sebagai managing consumer resources requires  knowledge  and  skills  processes  and  consumer  decision  initiatives .  Sedangkan Bannister 16 mendefinisikan Participation in determining political, social and economic decisions is  strongly  influenced  by  the  welfare  of  each  individual  and  the  public  interest.  Therefore,  it requires skills and knowledge to process it .
Melihat dua pendapat di atas dapat dikerucutkan bahwa Pendidikan konsumen dilakukan guna  mendapatkan  ilmu  pengetahuan  dan  keterampilan  melalui  proses  yang  tidak  singkat. Tujuannya  bisa melakukan  tindakan berupa  keputusan  konsumen dan  wujud  dari rakyat  yang patuh. 17 Maka  konsep  Pendidikan  konsumen  harus  bisa  melibatkan  tindakan  berupa  :  1) mengatur keuangan pribadi; 2) memilih dan memutusan; 3) partisipasi public (warga negara). 18
Manfaat  Pendidikan  konsumen  ini  diharapkan  konsumen  memiliki  posisi  lebih  kuat  dan tidak  direndahkan  kembali.  Karena  konsumen  acapkali  menjadi  objek  aktivitas  bisnis  guna mendapatkan profit melalui  cara-cara  tidak  baik.  Selain  itu  pendidikan  konsumen  dapat meningkatkan  pemahaman  perlindungan  konsumen  bagi  konsumen  yang  memiliki  pendidikan rendah.  Disinilah  pentingnya  konsumen  mengenali  dirinya  dengan  cara  menjadi  konsumen cerdas. Hal ini bisa meminimalisis kasus konsumen seperti penipuan, kecewa dan tidak puas. Dengan demikian konsumen mengetahui posis harkat martabat serta penjalanan yang konsisten mewujudkan hak dan kewajiban melalui perlindungan konsumen.
Dengan demikian, Pendidikan konsumen sejatinya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Karenanya nilai ini sejatinya sesuatu hal yang diciptakan guna melahirkan perbuatan diri seseorang berdasar pilihan. Nilai yang ada ialah nilai yang mengandung etika terkait moral. Baik-buruk otomatis menyatu dengan tindakan maka diperlukan tanggung jawab social . 19 Nilai- nilai  moral  yang  ada  dalam  pendidikan  konsumen  sejatinya  diambil  dari  falsafah  Pancasila, penjabarannya pada Tabel 1. 20
Melihat  konsep  pada  Tabel  1  dapat  disampaikan  bahwa  pendidikan  konsumen  memiliki kandungan  tinggi  terkait  nilai  moral.  Sehingga  secara  tidak  langsung  dapat  membantu masyarakat  mewujudkan  sikap  dan  tingkah  laku  sebagai  mana  mestinya  konsumen.  Bahkan didorong  untuk  lebih  bijaksana  sesuai  karakter  pribadi  bangsa.  Maka  sikapnya  harus  sejalan
15 Jhon. P. Knapp. (1991). The  Benefits of Consumer Education A Survey Report. Michigan Consumer Education Center. p. 18.
16 Rosella Bannister. (1996). Consumer Education In The United States: A Historical Perspective . National Institute for Consumer Education.p . 101.
17 Tantri. (1995). Gerakan Organisasi Konsumen . Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Hal. 65.
18 A Ahmad. (1993). Pendidikan Konsumen . Diktat Kuliah. PKK. FIP Univ. Syiah Kuala Darussalam. Aceh. Hal. 30.
19 Dasim Budimansyah. (2009). Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Masyarakat Multikultural. Cetakan ke-2 . Bandung: PT. Genesindo. Hal. 92.
20 JT Darmanto. dan PH. Sudharto. (1990). Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Erlangga. Hal. 79.
dengan pandangan bangsa. Dengan demikian masyarakat Indonesia harus bisa mencerminkan pribadi dan pandangan bangsa dalam menjalankan kegiatan ekonominya khususnya konsumen.
Sehingga  tujuan  dan  nilai  yang  terkandung  dalam  pendidikan  konsumen  sejatinya mendukung  masyarakat  memahami  UU  PK  sebagai  regulasi  perlindungan  konsumen  di Indonesia. Salah satu Pasal yang harus  dipahami ialah Pasal 4. Dimana Pasal 4 ini berisikan hak-hak konsumen, di antaranya: 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2) Haki untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;  4)  Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan; 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut; 6) Hak untuk  mendapatkan  pembinaan  dan  pendidikan  konsumen;  7)  Hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8) Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya;  dan,  9)  Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 4 merupakan hak-hak fundamental serta memiliki ciri sebagai negara kesejahteraan serta sebagai wujud hak konstitusi bagi rakyat Indonesia. Maka Pasal 4 ini memiliki sangkut paut dengan  Pasal  27  ayat  2 21 dan  Pasal  33 22 UUD  45 23. Disinilah  pentingnya  hak-hak  konsumen, bahkan  bagian  dari  konsepsi  hak  asasi  manusia    dalam  perkembangan  zaman  di  masa  akan datang. 24
21 Pasal 27 ayat (2) ini berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
22 Pasal  33  ini  berbunyi:  “(1)  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
23 Lihat  Ketentuan  konsiderans  “Mengingat”  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  42.  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
24 Lihat Jimly Asshiddiqie. (2000) “Dimensi Konseptual dan Prosedural Kemajuan Hak-Hak Asasi Manusia Dewasa ini, Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat ”, Paper Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia, Institute for Democracy dan Human Rights, Jakarta: The Habibi Center. Hal. 12. Dasar pemikiran adanya generasi keempat hak- hak asasi manusia adalah bahwa untuk masa yang akan datang konsep hak asasi manusia tidak saja dalam  konteks  hubungan  vertikal  antara  rakyat  dengan  negara,  tetapi dalam  hubungan  horizontal, sesama warga masyarakat, dalam hal ini antara konsumen dan pelaku usaha, karena praktik eksploitasi tidak saja dalam hubungan vertikal tetapi juga dalam hubungan horizontal.

## Tabel 1. Nilai-Nilai Moral dan Tujuan Pendidikan Konsumen
Konsep Pendidikan Konsumen Nilai Moral Tujuan 1. Mengatur Keuangan Pribadi 1.  Kesadaran diri sendiri Tumbuh kesadaran tinggi guna membedakan  kebutuhan  dan  keinginan terhadap barang yang akan dikonsumsi. 2.  Hemat Hidup hemat jauh dari pemborosan dan berperilaku sederhana lebih mengutamakan saving serta efisien. 3.  Bijaksana Memiliki  kemampuan  analisa  dalam  melihat jangkauan harga dan mutu yang disesuaikan dengan kebutuhan 4.  Bertujuan Menjadi lebih bijaksana dalam pembelanjaan anggaran 5.  Berusaha/ produktifitas Kreatif dengan mendayagunakan kemampuan  memanfaatkan  barang  bekas guna meminimalisir biaya 6.  Menghargai nilai uang Menumbuhkan  sikap  sayang  terhadap barang dengan benar-benar merawat 7.  Sederhana Hidup biasa kecukupan 2. Memilih dan Memutuskan 1.  Teliti Teliti sebelum membeli 2.  Berusaha cari informasi Mencari  tambahan  informasi  sebelum membeli 3.  Kritis Waspada  dan  kritis  terhadap  barang/jasa yang dipakai 4.  Peka Cermat dalam perubahan gerakan pasar 3. Partisipasi Public 1.  Tanggung Jawab Taat  terhadap  aturan  negara  untuk kehidupan sosial 2.  Toleransi sosial Waspada dengan lingkungan sekitar 3.  Peduli Membuat  perhimpunan  (advokasi)  konsen terhadap konsumen 4.  Keadilan Menciptakan suasanan terbuka, rasional dan berperilaku adil 5.  Sadar lingkungan Menjaga  sumber  daya  alam  untuk  generasi berikut 6.  Nasionalisme Menumbuhkan cinta produk dalam negeri Sumber: Peneliti 2022

## D. Simpulan
Pancasila  dan  UUD  45  merupakan  cerminan system ekonomi  di  Indonesia.  Adanya Undang-Undang  terkait  perlindungan  konsumen  serta  Pasal  hak-hak  konsumen  merupakan implementasi mewujudkan negara yang sejahtera. Hakikatnya UUD45 selain sebagai konstitusi politik  juga  sebagai  konstitusi  ekonomi.  Maka  diperlukan  bangunan  yang  kokoh  untuk mewujudkan  sadar  konstitusi  dengan  menjalankan  pendidikan  konsumen.  Paling  tidak melibatkan:  1)  mengatur  keuangan  pribadi;  2)  memilih  dan  memutusan;  3)  partisipasi public (warga  negara).  Dengan  demikian  pendidikan  konsumen  menjadi  langkah  awal  mengguatkan
posisi konsumen. Paling sedikitnya masyarakat bisa memahami hak-haknya sebagai konsumen yang termaktub dalam Pasal 4 UUPK.  Hak-hak konsumen ini bagian deskripisi Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 33 UUD 45 sekaligus sebagai hak konstitusional dan ciri negara sejahtera.

## DAFTARI PUSTAKA
Buku:
Ahmad, A. (1993) Pendidikan Konsumen . Diktat kuliah. PKK. FIP Univ. Syiah Kuala Darussalam. Aceh.
Arinanto,  Satya  dan  Nunik  Triyanti.  (ed).2009. Memahami  Hukum  dari  Konstruksi  sampai Implementasi . Jakarta: Rajawali Press.
Asshiddiqie,  Jimly.  (2000). “Dimensi  Konseptual  dan  Prosedural  Kemajuan  Hak-Hak  Asasi Manusia  Dewasa  ini,  Perkembangan  ke  Arah  Pengertian  Hak  Asasi  Manusia  Generasi Keempat ”, Paper Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia, Institute for Democracy dan Human Rights, Jakarta: The Habibi Center. Asshiddiqie,  Jimly. (1998) Undang-Undang  Dasar  1945:  Konstitusi  Negara  Kesejahteraan  dan Realitas  Masa  Depan, Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Tetap  Madya . Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Bachtiar. (2015). Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD . Jakarta: Raih Asa Sukses.
Barkatulah,  Abdul  Hallim.  (2008). Hukum  Perlindungan  Konsumen  “Kajian  Teoritis  dan Perkembangan Pemikiran”. Banjarmasin: FH Unlam Press.
Budiarjo, Mariam. (2001). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Budimansyah,  Dasim.  (2009) Pembelajaran  Pendidikan  Kesadaran  Masyarakat  Multikultural. Cetakan ke-2 . Bandung: PT.Genesindo.
Darmanto, JT. idan PH. Sudharto. (1990) Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Erlangga.
Kartohadiprodjo,  Soediman.  (1993) Tata  Hukum  di  Indonesia. Cetakan  ke-12.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Limbong,  Bernhard.  (2011). Ekonomi  Kerakyatan  dan  Nasionalisme  Ekonomi .  Jakarta: Margaretha Pustaka.
Oughton, David dan John Lowry. (1997). Textbook on Consumer Law . London: Blackstore Press Ltd.
Rawls,  John.  (2006). Teori  Keadilan:  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik  Untuk  Mewujudkan Kesejahteraan  Sosial  Dalam  Negara  (A  Theory  of  Justisce ),  diterjemahkan  oleh  Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sumadi, Ahmad Fadhil. (2013). Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Aktualisasi Konstitusii dalam Praksis Kenegaraan . Malang: Setara Press.
Tantri.  (1995). Gerakan  Organisasi  Konsumen .  Jakarta:  Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia.
Yamin,  Muhammad.  (1960) Naskah  Persiapan  Undang-Undang  Dasar  1945. Jakarta:  Jajasan Prapantja.
Jurnal:
Bannister, Rosella. (1996). Consumer Education In The United States: A Historical Perspective . National Institute for Consumer Education. p. 101.
Julyano,  M.,  and  A.  Y.  Sulistyawan,  (2019)  "PEMAHAMAN  TERHADAP  ASAS  KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM," CREPIDO , vol. 1, no. 1, pp. 13-22, Jul. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.
Khanifa,  Nurma  Khusna.  Imam  Ariono,  Handoyo  Handoyo.  (2020).  "PERLINDUNGAN KONSUMEN:  PENCANTUMAN  LABEL  HALAL TANPA  SERTIFIKAT  MUI  PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH." Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam 20, No. 2. p. 147-166. Knapp.  Jhon.  P.  (1991). The  Benefits  of  Consumer  Education  A  Survey  Report. Michigan Consumer Education Center. p. 18.
Kuahaty,  S.S.,  Berlianty,  T.,  Pesulima,  T.L.,  Balik,  A.,  &  Lesnussa,  M.  (2021).  Pendidikan Perlindungan  Konsumen  Kepada  Masyarakat  Desa  Di  Kecamatan  Teon  Nila  Serua Kabupaten Maluku Tengah. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 1 (2), p. 63 – 72. DOI: https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.656.
Sutrisno, B., Kurniawan, K., Martini, D., & Haq, L. H.  U. (2020). (Penyuluhan  Hukum Tentang Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Di  Desa  Gelogor  Kecamatan  Kediri  Lombok Barat. Jurnal Kompilasi Hukum , 5 (1), p.226-240.

## Undang-Undang:
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.