## DAMPAK PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK
(PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR)
1 Muhammad Padel, 2 Fakhry Zamzam, 3 Meita Istianda
1,3 Universitas Terbuka, 2 Universitas Indo Global Mandiri Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan
1 padel.muhammad@gmail.com, 2 fakhry@uigm.ac.id, 3 meita@ecampus.ut.ac.id

## Abstrak
Pengampunan Pajak adalah program yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  pengampunan  pajak terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di KPP Palembang Ilir Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan metode wawancara, observasi serta studi dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pelaporan SPT Tahunan Wajib  Pajak  tahun  pajak  2014  sampai  tahun  pajak  201,  data  pembayaran  wajib  pajak tahun  pajak  2014  sampai  tahun  pajak  2017,  narasumber  pada  penelitian  ini  adalah pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak,  wajib  pajak  dan  konsultan  pajak  serta  kalangan akademisi.  Simpulan  penelitian  ini  adalah  (1)  Program  pengampunan  pajak  belum berhasil  meningkatkan kepatuhan formal  wajib  pajak  (2)  Program  Pengampunan  pajak belum berhasil meningkatkan kepatuhan material wajib pajak (3) Program Pengampunan pajak  berhasil  meningkatkan  penerimaan  pajak  akan  tetapi  belum  mampu  memenuhi target penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Faktor kesadaran wajib pajak yang masih rendah, lemahnya penegakan hukum, keadaan ekonomi, pertumbuhan target yang cukup tinggi, serta akses data yang terbatas menjadi beberapa hal yang mengemuka di dalam penelitian ini.
Kata Kunci : dampak, kepatuhan pajak, pengampunan pajak, penerimaan pajak

## Abstract
Tax  Amnesty  is  a  program  given  by  the  government  to  taxpayers  covering  the abolition  of  taxes  that  should  be  owed,  the  abolition  of  administrative  sanctions  and criminal sanctions in the field of taxation of assets obtained until 2015. This study aims to analyze the impact of tax amnesty on tax compliance and tax revenue at Palembang Ilir Timur tax office. This research is a qualitative, using the method of interview, observation, and study of documents. The data used in this study are the Annual Taxpayer Reporting for taxpayers of 2014 to 2017 tax year, Taxpayers Payment  for 2014 - 2017, the informants in this study were employees of the directorate general of taxes, taxpayers / tax consultants and  the  academics.The  conclusions  of  this  study  are  (1)  the  tax  amnesty  has  not  been successful in increasing formal compliance of taxpayers (2) the tax amnesty  has not been successful  in  increasing  material  compliance  for  taxpayers  (3)  the  tax  amnesty    has succeeded  in  increasing  tax  revenue  but  has  not  been  able  to  meet  the  revenue  targets charged to Palembang Ilir Timur Pratama Tax Office. Factors of awareness of taxpayers, weak law enforcement, economic conditions, high target growth, and limited data access are some of the issues raised in this study.
Keywords : impact, tax amnesty, tax compliance, tax revenue

## PENDAHULUAN
Program pengampunan pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 bertujuan  untuk:  (a).  Mempercepat  pertumbuhan  dan  restrukturisasi  ekonomi  melalui pengalihan  harta,  yang  antara  lain  akan  berdampak  terhadap  peningkatan  likuiditas domestik,  perbaikan  nilai  tukar  rupiah,  penurunan  suku  bunga,  dan  peningkatan investasi; (b). Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan (c). Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk  pembiayaan  pembangunan.  Menurut  Suharno  (2016)  undang-undang  ini  dapat menjembatani  agar  harta  yang  diperoleh  dari  aktivitas  yang  tidak  dilaporkan  dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam  sistem  administrasi  perpajakan  dan  dapat  dimanfaatkan  untuk  pengawasan kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  di  masa  yang  akan  datang.  Tujuan diselenggarakannya  amnesti  pajak  yaitu  untuk  mendorong  pendapatan  negara  dari sektor  pajak  dalam  waktu  dekat,  menumbuhkan  tingkat  kepatuhan  pajak  di  masa mendatang, mendorong agar wajib pajak menginvestasikan asetnya yang berada di luar negeri dipindahkan ke dalam negeri, dan sebagai proses perubahan sistem modernisasi perpajakan (Bimonte & Stabile, 2015). Menurut Ragimun (2014), Pengampunan Pajak juga  bertujuan  untuk  menciptakan  iklim  yang  baik  bagi  pasar  uang  di  Bursa  Efek Indonesia  karena  dapat  mendorong  potensi  penambahan emiten baru  karena perusahaan-perusahaan tidak perlu khawatir atas permasalahan pajak yang telah lewat.
Berdasarkan data dashboard tax amnesty yang disampaikan baik oleh direktorat jenderal  pajak  maupun  oleh  kementrian  keuangan,  total  harta  yang  dilaporkan  terdiri dari deklarasi harta dalam negeri adalah sebesar Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sementara penarikan dana dari luar negeri ( repatriasi ) mencapai Rp 147 triliun.  Secara umum pemerintah dan pengamat menyambut positif hasil yang diperoleh dari program pengampunan pajak ini, meskipun tidak sedikit juga yang  merasa  bahwa  nilai  harta  yang  di repatriasi masih  dirasa  terlalu  kecil  jika dibandingkan dengan perkiraan potensi yang ada.  Pada Tabel 1, terdapat data target dan realisasi penerimaan KPP Pratama Palembang Ilir Timur dari tahun 2014 sampai tahun 2018.

## Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan KPP Palembang Ilir Timur
Tahun Target Realisasi Neto RP % Tahun 2014 1.212,7 1.210,2 99,7% Tahun 2015 1.907,9 1.433,2 75,1% Tahun 2016 2.034,9 1.736,8 85.40% Tahun 2017 2.100,0 1.650,7 78,6% Tahun 2018 2.128,0 1.810,3 85.10%

## Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur
Pada tabel 2 digambarkan capaian pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Palembang Ilir Timur  tahun  2014  –  2018,  dimana  terlihat  bahwa  persentase  capaian  pelaporan  SPT tahunan cenderung mengalami penurunan.
Tabel 2. Capaian Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Palembang Ilir Timur
Tahun 2014 – 2018 Tahun Wajib Pajak 2014 2015 2016 2017 2018 Orang Pribadi 61% 70% 89% 85% 75% Badan 58% 60% 65% 60% 63%
Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur
Kepatuhan dan persentase capaian penerimaan terlihat masih mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menganalisa penyebab penurunan tersebut.

## KERANGKA TEORI
Dalam  Undang-undang  No.  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan, Pajak didefinisikan sebagai “kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Menurut Abuyamin (2015) “Penerimaan pajak adalah penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% (Sembilan puluh persen) untuk pemerintah daerah tingkat II dan pemerintah daerah tingkat I sebagai pendapatan  daerah  yang  bersangkutan”.  Pajak  merupakan  pendapatan  terbesar  bagi negara  karena  hampir  semua  kegiatan  yang  dilakukan  masyarakat  dikenakan  pajak (Hartati & Abdullah 2015), hal ini sejalan dengan pasal 23A UUD 45 yang menyatakan bahwa, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang”.
Menurut  Waluyo  (2011) Tax  Amnesty adalah  kebijakan  pemerintah  di  bidang perpajakan dalam bentuk Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak dalam tahun pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP ( tax compliance ), dan meningkatkan penerimaan  otoritas  pajak  atau  penerimaan  negara.  Pengampunan  pajak  diharapkan menghasilkan  penerimaan  pajak  yang  selama  ini  belum  dibayar  dan  meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak makin akurat (Pramushinta & Siregar, 2011). Selain meningkatkan penerimaan negara pengampunan pajak  diharapkan  juga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  Rahayu (2013) Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan pelaksanaan  perpajakan  yang  berlaku  dalam  suatu  negara.  Dimana  kepatuhan  tersebut tercermin  dalam  situasi  a)  Wajib  pajak  paham  atau  berusaha  untuk  memahami  semua ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Selain meningkatkan penerimaan negara, tujuan lain dari program  pengampunan  pajak  adalah  meningkatnya  kepatuhan  sukarela  wajib  pajak. Pengetahuan  perpajakan  berperan  penting  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak
dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi, 2015).
Salah  satu  teori  yang  dianggap  berkaitan  dengan  fenomena  tingginya  tingkat antusiasme para wajib pajak dalam menyambut program pengampunan pajak adalah teori keagenan ( agency theory ). Salah satu pemicu bagi timbulnya program tax amnesty adalah jumlah Wajib Pajak yang tidak patuh yang telah melakukan penghindaran pajak dengan beragam  modus  dan  trik  sudah  signifikan  dan  tidak  bisa  diabaikan  (Agbonika,  2015). Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis dan melihat dampak dari program pengampunan pajak tahun 2016 setelah berakhirnya program tersebut, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini di KPP Pratama Palembang Ilir Timur adalah sebagai berikut, (1) Untuk mengetahui hasil analisis dampak program pengampunan pajak tahun 2016 terhadap  penerimaan  KPP pratama Palembang ilir timur terhadap pencapaian target penerimaan; (2) Untuk mengetahui hasil analisis dampak program pengampunan pajak tahun 2016 terhadap  peningkatan kepatuhan pelaporan wajib pajak setelah berakhirnya program  pengampunan  pajak;  (3)  Untuk  mengetahui  hasil  analisis    dampak  program pengampunan  pajak  tahun  2016  terhadap    peningkatan  kepatuhan  pembayaran  wajib pajak.
Sejumlah penelitian terdahulu seperti penelitian oleh Heriyati (2018) mengangkat tentang analisis perbedaan kinerja penerimaan pajak sebelum dan sesudah  pelaksanaan amnesti pajak tahun 2016-2017 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jawa Tengah II dan  Yogyakarta.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  yang  bertujuan  untuk melihat pengaruh kebijakan insentif pemerintah dalam bidang perpajakan yakni amnesty pajak apakah berpengaruh terhadap peningkatan  kinerja penerimaan pajak dan melihat ada  tidaknya  deviasi  penerimaan  pajak  di  tahun  2016  dan  2017.  Penelitian  Wulandita (2018) menganalisis perbedaan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax  Amnesty pada  KPP  Pratama  Malang  Selatan.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kuantitatif  yang  bertujuan  untuk  melihat  perbedaan  jumlah  wajib  pajak  dan penerimaan pajak setelah program tax amnesty . Penelitian Adam, Tuli & Husain (2017) tentang pengaruh program pengampunan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Indonesia  adalah  penelitian  kuantitatif.  Penelitian  ini  menguji  pengaruh tax  amnesty terhadap  efektivitas  penerimaan  pajak  KPP  di  Indonesia.  Penelitian  Januri  &  Hanum (2018) menganalisis pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pada KPP  Pratama  Medan  Belawan.  Penelitian  Azyus,  Syahbandir  &  Rahayu  (2017) mengunakan  metode  kualitatif  dan  kuantitatif,  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan gambaran mengenai  kepatuhan pajak di  Aceh dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  di  mana peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan  makna  daripada  generalisasi.  Menurut  Creswell  (2010)  tujuan  penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian deskriptif adalah merupakan  bentuk  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  atau menggambarkan  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik  fenomena  alamiah  maupun rekayasa manusia. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  serta  pada  penelitian  ini  selain
menganalisis  dampak  program  pengampunan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak  seperti pada  penelitian  terdahulu,  penelitian  ini  juga  menganalisis  dampak  program pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  deskriptif, dilakukan  melalui  data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  secara  mendalam  terhadap informan kunci yang mengetahui masalah penelitian ini, observasi langsung di lapangan dan  studi  dokumentasi  pada  kelompok  wajib  pajak  yang  diamati,  penelitian  dilakukan pada tahun 2020 (Januari sampai April), adapun data yang dipakai pada studi dokumen adalah data pembayaran dan data pelaporan wajib pajak. Dalam penelitian ini ditetapkan tiga kategori informan demi mendapatkan sudut pandang dan pemikiran yang utuh dan menyeluruh  mengenai  dampak  program  pengampunan  pajak  terhadap  kepatuhan  dan penerimaan  pajak  yaitu,  (a) Pegawai  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang Ilir  Timur .  Pada  penelitian  ini  yang  menjadi  sumber  informasi  utama  adalah  para pegawai di kantor pelayanan pajak pratama Palembang Ilir Timur serta beberapa mantan pegawai  kantor  pelayanan  pajak  pratama  Palembang  Ilir  Timur,  peneliti  melakukan pengamatan, melakukan wawancara serta studi dokumen/data yang diperoleh dari kantor pelayanan  pajak  tersebut.  Wawancara  akan  dilakukan  terhadap  beberapa  pimpinan  di KPP  Pratama  Palembang  Ilir  timur  serta  beberapa  orang account  representative . Narasumber tersebut dipilih untuk menggali informasi yang dibutuhkan terkait penelitian ini,  di  karenakan  para  informan  tersebut  sebagai  pelaksana  di  lapangan  saat  program tersebut  berlangsung  sekaligus  menjadi  pengawas  terhadap  wajib  pajak  baik  sebelum maupun  setelah  berakhirnya  program  pengampunan  pajak;  (b) Wajib  Pajak  dan Konsultan  Pajak .  Dalam  penelitian  ini,  dilakukan  pula  wawancara  terhadap  beberapa wajib pajak dan konsultan pajak untuk mencoba menggali sikap dan pandangan mereka terhadap  pelaksanaan  program  pengampunan  pajak  jika  dikaitkan  dengan  tingkat kepatuhan dan pembayaran pajak mereka. Diharapkan perspektif praktis dari para wajib pajak  dan  konsultan  pajak  dapat  digunakan  untuk  melengkapi  data  yang  telah  di kumpulkan  dari  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Timur;  (c) Akademisi  pajak .  Untuk mengkonfirmasi  data  yang  telah  dikumpulkan,  peneliti  juga  melakukan  wawancara terhadap beberapa akademisi bidang perpajakan pada perguruan tinggi yang ada di Kota Palembang. Dibutuhkan kalangan netral dengan pemikiran teoritisnya yang bisa menjadi penyeimbang terhadap data ataupun keterangan yang telah diperoleh, peneliti melakukan wawancara  terhadap  beberapa  akademisi  yang  dapat  memberikan  pandangan  secara teoritis dan netral. Pada Tabel 3 disajikan jumlah informan yang terlibat pada penelitian ini.

## Tabel 3. Informan Penelitian
No Informan Jumlah Orang Persen 1 Pegawai Pajak 9 52,94 2 Akademisi Pajak 3 17,65 3 Konsultan Pajak 2 11,76 4 Wajib Pajak 3 17,65 Jumlah 17 100,00
Teknik observasi atau pengamatan  digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari– hari peneliti, dengan terjun langsung terhadap kegiatan yang sedang diteliti diharapkan permasalahan  dapat  segera  diatasi  setelah  memahami  permasalahan  yang  terjadi  di lapangan.  Studi  Dokumen  adalah  berdasarkan  data  yang  diperoleh  baik  dari  kantor pelayanan pajak Palembang ilir timur maupun sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti mengambil data pelaporan dan pembayaran pajak terhadap 275 wajib pajak dengan nominal setoran uang tebusan terbesar (tanpa melihat identitas waib pajak). Sasaran dokumentasi pada penelitian ini adalah seluruh objek dan subjek penelitian dan aktifitas  atau  kegiatan  penyampaian  laporan  pajak  oleh  wajib  pajak  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.
Untuk  selanjutnya  atas  semua  data  yang  diperoleh  selama  periode  pelaksanaan penelitian (Januari  sampai  April 2020) baik  melalui wawancara, pengamatan lapangan serta studi dokumen (data pembayaran dan data pelaporan) tersebut dilakukan langkah– langkah yang diperlukan untuk mengecek keabsahan data, untuk mengurangi bias yang mungkin terjadi dalam proses pengumpulan data maka dilakukan proses triangulasi yaitu triangulasi  sumber  dan  triangulasi  metode.  Triangulasi  sumber  dilakukan  dengan melakukan  uji  silang  dengan  beberapa  informan  (salah  satunya  melalui focus  grup discussion )  serta  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu.  Triangulasi  metode  dilakukan dengan menggunakan beberapa cara dalam proses pengumpulan data yaitu wawancara, pengamatan dan studi dokumen pada wajib pajak yang diamati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Dampak Program Pengampunan Pajak terhadap Capaian Target Penerimaan
Banyak pihak sepakat bahwa pelaksanaan program pengampunan pajak tahun 2016 dan  awal  tahun  2017  berjalan  sukses,  meskipun  dengan  beberapa  kekurangannya (nominal  uang  tebusan  yang  tidak  memenuhi  target  maupun  jumlah  total  harta  yang direpatriasi). Total penerimaan pajak yang diterima negara selama pengampunan pajak tersebut mencapai Rp 135 triliun, yang terdiri dari uang tebusan senilai Rp 114 triliun, pembayaran  tunggakan  sejumlah  Rp  18,6  triliun,  dan  pembayaran  bukti  permulaan sebesar Rp 1,75 triliun. Pada tahun 2017 banyak pengamat yang menilai bahwa kenaikan target  penerimaan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  terlalu  tinggi,  mereka  berpendapat bahwa  pertumbuhan  alami  yang  mungkin  dicapai  hanyalah  dikisaran  9%  dari  realisasi tahun 2016. Sementara itu untuk target KPP Pratama Palembang Ilir Timur mengalami kenaikan sebesar 20% dari realisasi tahun 2016, tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  untuk  memenuhi  target  tersebut  apalagi ditambah dengan kondisi harga komoditas hasil alam yang sedang menurun.
Dari  hasil  wawancara  terhadap  informan  didapat  hasil  bahwa  program pengampunan  pajak  terhadap  capaian  target  penerimaan  pajak  pada  KPP  pratama Palembang ilir timur memang memberikan dampak kenaikan setoran pembayaran pajak dari  para  peserta  program  pengampunan  pajak  akan  tetapi  kenaikan  tersebut  belum mampu untuk membantu dalam pencapaian target penerimaan KPP pratama Palembang ilir  timur.  Adapun  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  capaian  penerimaan  pajak tersebut  adalah  terlalu  tingginya  pertumbuhan  target  yang  diberikan  jika  dibandingkan realisasi tahun 2016 (20%) jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, keadaaan  perekonomian  yang  sedang  lesu  diikuti  penurunan  harga  hasil  komoditi
perkebunan  terutama  karet  dan  kelapa  sawit  serta  pertumbuhan  objek  pajak  baru  hasil program pengampunan pajak yang masih belum signifikan.
Pada  penelitian  ini  peneliti  menemukan  bahwa  terjadi  peningkatan  penerimaan pajak setelah wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak akan tetapi peningkatan tersebut  belum  dapat  membantu  dalam  pencapaian  target  penerimaan  KPP  Pratama Palembang  Ilir  Timur,  hasil  serupa  juga  didapat  pada  penelitian  Heriyati  (2018).  Pada penelitian  tersebut,  Heriyati  berkesimpulan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  antara  hasil penerimaan  pajak  sebelum  dan  sesudah  amnesti  pajak  di  kantor  wilayah  Direktorat Jenderal  Pajak  Yogyakarta  dan  Jawa  Tengah  II,  serta  tidak  ada  perbedaan  deviasi penerimaan  pajak  sebelum  dan  sesudah  amnesti  pajak  di  Kantor  wilayah  Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta dan Jawa Tengah II.

## Dampak Program Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan
Masalah  kepatuhan  wajib  pajak  (terutama  dalam  kepatuhan  pelaporan  SPT Tahunan) masih menjadi masalah bersama di direktorat jenderal pajak dalam beberapa tahun  belakangan,  pada  KPP  Pratama  Palembang  ilir  timur  sendiri, trend kepatuhan pelaporan  SPT  Tahunan  wajib  pajak  pada  tahun  2017  dan  2018  malah  mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016.
Dalam  penelitian  ini  dikemukakan  oleh  informan  bahwa  program  pengampunan pajak tidak berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak.  Menurut  beberapa  informan,  tidak  meningkatnya  kepatuhan  wajib  pajak  setelah program pengampunan pajak salah satunya di sebabkan karena belum adanya efek jera yang  efektif  untuk  diberikan  kepada  wajib  pajak  serta  adanya  kecenderungan  untuk mengulangi kesalahan yang sama sembari menunggu pengampunan pajak berikutnya.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menemukan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  (baik pelaporan  maupun  pembayaran)  tidak  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  setelah mengikuti  program  pengampunan  pajak  hal  ini  terlihat  dari  masih  rendah  nya  jumlah pelaporan SPT Tahunan, masih tingginya jumlah SPT yang terlambat lapor serta masih tingginya  jumlah  setoran  yang  terlambat  bayar.  Hasil  serupa  juga  didapat  Irwansyah, Syahbandir  &  Rahayu  (2017)  pada  penelitiannya  mengenai  implementasi  kebijakan pengampunan pajak kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak di Aceh. Hasil penelitian ini  menemukan  kebijakan  pengampunan  pajak  secara  umum  tidak  berpengaruh  bagi kesadaran  maupun  kepatuhan  wajib  pajak,  hal  ini  dapat  terlihat  dari  2  (dua)  indikator yang dapat menjelaskan hal tersebut yaitu, dalam hal rasio kepatuhan wajib pajak di Aceh dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 2017 bagi wajib pajak Orang Pribadi Non-Karyawan dan wajib pajak Badan yang belum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

## Dampak Program Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran
Bimonte  &  Stabile  (2015)  menyatakan  bahwa  tujuan  diselenggarakannya pengampunan pajak adalah untuk mendorong pendapatan negara dari sektor pajak dalam waktu  dekat,  menumbuhkan  tingkat  kepatuhan  pajak  di  masa  mendatang,  mendorong agar  wajib  pajak  menginvestasikan  asetnya  yang  berada  di  luar  negeri  dipindahkan  ke dalam negeri, dan sebagai proses perubahan sistem modernisasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang  berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajaknnya (Zuhdi, 2015). Diharapkan  setelah  berakhirnya  program  pengampunan  pajak  tersebut  akan  mampu
meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  baik  kepatuhan  pelaporan  maupun  kepatuhan pembayaran, akan tetapi masalah kesadaran dan ketaatan wajib pajak yang rendah masih menjadi  masalah. Menurut  para informan program  pengampunan pajak belum berhasil memberikan dampak dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran sukarela wajib pajak, hampir sebagian besar pembayaran dilakukan setelah dilakukan himbauan/teguran terkait adanya  kekurangan  pembayaran  pajak,  dengan  kata  lain  peran  petugas  pajak  menjadi sangat penting dalam mengawasi kepatuhan pembayaran wajib pajak. Terdapat beberapa faktor  yang  mempengaruhi  dampak  program  pengampunan  pajak  terhadap  kepatuhan pembayaran  (material)  pada  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  diantaranya:  Masih rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak yang diantaranya disebabkan oleh belum adanya  efek  jera  yang  cukup  untuk  membuat  kepatuhan  wajib  pajak  meningkat, pengawasan  yang  belum  optimal  dikarenakan  banyaknya  jumlah  wajib  pajak  yang diawasi  serta  adanya  anggapan  bahwa  program  pengampunan  pajak  seperti  program “pemutihan”  yang  mengakibatkan  wajib  pajak  cenderung  melakukan  kesalahan  yang sama.
Pada  penelitian  ini,  ditemukan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  (baik  pelaporan maupun  pembayaran)  tidak  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  setelah  mengikuti program pengampunan pajak hal ini terlihat dari masih rendahnya jumlah pelaporan SPT Tahunan, masih tingginya jumlah SPT yang terlambat lapor serta masih tingginya jumlah setoran yang terlambat bayar. Begitu pula dengan penelitian Adam, Tuli & Husain (2017) tentang pengaruh program pengampunan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  program  pengampunan  pajak  ( tax amnesty )  tidak  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  efektivitas  penerimaan pajak  KPP  di  Indonesia.  Begitu  pula  pada  penelitian  Januri  &  Hanum  (2018)  tentang pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan. Hasil penelitian ini menemukan permasalahan bahwa penerimaan pajak setelah tax amnesty cenderung menurun, selain itu penerapan Tax amnesty pada  KPP Pratama Medan Belawan dianggap belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak.

## Pembahasan

## Dampak Terhadap Penerimaan Pajak
Melalui  hasil  wawancara,  sebagian  besar  informan  berpendapat  bahwa  memang terdapat  peningkatan  penerimaan  pajak  setelah  wajib  pajak  mengikuti  program pengampunan pajak, untuk melengkapi dan mengkonfirmasi data hasil wawancara maka peneliti  melakukan  pengamatan  dan  studi  dokumen  terhadap  beberapa  wajib  pajak peserta program pengampunan pajak dengan nominal uang tebusan terbesar (275 wajib pajak). Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada 4 jenis pajak yaitu Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, Pajak penghasilan (PPh)  pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan, serta Pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas wajib pajak yang memiliki Peredaran bruto (omset penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1  tahun  masa  pajak  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  nomor  Peraturan Pemerintah    nomor  46  tahun  2013  sebagaimana  telah  diubah  dengan      Peraturan Pemerintah nomor  23 tahun 2018  serta  pajak pertambahan nilai.
Penelitian  ini  juga  melakukan  pengamatan  dan  studi  dokumen  (dokumentasi) terhadap  275  wajib  pajak  yang  mengikuti  program  pengampunan  pajak  terkait  data pelaporan SPT dan data pembayaran pajaknya, dimana hasil pengamatan tersebut tersaji pada Gambar 1 berikut.

## Gambar 1. Grafik Rekap Data Pembayaran WP yang diamati (Rp)
Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur (data diolah)
Pada Gambar 1 tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan pembayaran pajak sebagai dampak dari program pengampunan pajak, dari ke empat jenis pembayaran yang diamati semuanya mengalami kenaikan, dimana peningkatan pembayaran tertinggi terjadi pada jenis  Pajak  PPN  dan  PPh  pasal  25,  dimana  kenaikan  terbesar  terjadi  pada  tahun  2016, akan  tetapi  kenaikan  tersebut  masih  belum  bisa  membantu  dalam  pencapaian  target penerimaan.
Melalui hasil wawancara (diakhiri dengan FGD ), pengamatan dan studi dokumen yang telah dilakukan didapat kesimpulan bahwa program pengampunan pajak berdampak pada kenaikan penerimaan pajak, akan tetapi belum cukup signifikan dalam memenuhi target  penerimaan.  Ada  beberapa  faktor  yang  memengaruhi  dampak  program pengampunan  pajak  terhadap  capaian  penerimaan  pada  KPP  Pratama  Palembang  Ilir Timur  diantaranya:  Pertumbuhan  target  dari  realisasi  tahun  sebelumnya,  kondisi perekonomian, serta pertumbuhan objek pajak baru hasil program  pengampunan pajak yang masih belum signifikan.

## Dampak terhadap Kepatuhan Pelaporan
Dalam undang–undang nomor 6 tahun 1983 stdd Undang–undang nomor 28 tahun 2007  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  dijelaskan  bahwa  surat pemberitahuan  adalah  surat  yang  oleh  Wajib  Pajak  digunakan  untuk  melaporkan penghitungan  dan/atau  pembayaran  pajak,  objek  pajak  dan/atau  bukan  objek  pajak, dan/atau  harta  dan  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang–undangan perpajakan. Sementara surat  pemberitahuan tahunan adalah surat  pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Sementara itu yang dimaksud dengan mengisi surat pemberitahuan adalah mengisi formulir surat pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau  dalam  bentuk  elektronik,  dengan  benar,  lengkap,  dan  jelas  sesuai  dengan petunjuk  pengisian  yang  diberikan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang– undangan  perpajakan.  Sementara  itu  yang  dimaksud  dengan  benar,  lengkap,  dan  jelas dalam mengisi surat pemberitahuan adalah, (1) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan   ketentuan peraturan  perundang–undangan perpajakan, dalam  penulisan,  dan  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya;  (2)  Lengkap  adalah
0 2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 10,000,000,000 12,000,000,000 2014 2015 2016 2017 2018 PPh 25 PPh Sewa PPh Fina PPN
memuat  semua  unsur–unsur  yang  berkaitan  dengan  objek    pajak  dan  unsur–unsur  lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan; dan (3) Jelas adalah melaporkan asal– usul atau sumber dari objek pajak dan unsur–unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan.  Surat  pemberitahuan  yang  telah  diisi  dengan  benar,  lengkap,  dan  jelas tersebut  wajib  disampaikan  ke  kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  tempat  Wajib  Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan baik secara manual maupun secara elektronik.
Gambar 2. Grafik Data Pelaporan SPT Tahunan WP yang diamati
Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur (data diolah)
Gambar 2. menunjukkan bahwa terjadi penurunan ketidakpatuhan wajib pajak dari yang  semula  22.9%  di  tahun  pajak  2014  menjadi  hanya  10.9%  di  tahun  pajak  2017. Melalui hasil wawancara, pengamatan dan studi dokumen yang telah dilakukan diketahui bahwa  program  pengampunan  pajak  tidak  memiliki  dampak  yang  signifikan  dalam meningkatkan  kepatuhan  pelaporan  wajib  pajak.  Ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  dampak  program  pengampunan  pajak  terhadap  kepatuhan  pelaporan (formal) pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur diantaranya, masih rendahnya tingkat kepatuhan  para  wajib  pajak  yang  diantaranya  disebabkan  oleh  belum  adanya  efek  jera yang cukup untuk membuat kepatuhan wajib pajak meningkat, pengawasan yang belum optimal  dikarenakan  banyaknya  jumlah  wajib  pajak  yang  diawasi  serta  adanya kecenderungan dari wajib pajak untuk mengulangi kesalahan yang sama dengan sebelum mengikuti program pengampunan pajak.

## Dampak terhadap Kepatuhan Pembayaran
Berdasarkan  pengamatan  dan  studi  dokumen  terhadap  wajib  pajak  yang  diamati peneliti menemukan hasil sebagaimana pada Tabel 4 berikut ini.
Tabel 4. Data Setoran Terlambat bayar WP yang diamati
Tahun Pajak 2014 2015 2016 2017 Jumlah 835 649 902 710 Nilai Rupiah 4.846.944.139 2.545.902.664 5.342.308.330 4.298.600.678
Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur (data diolah)
Jumlah setoran terlambat tahun 2017 masih lebih tinggi jika dibadingkan dengan tahun 2015.  Hal  ini  mengkonfirmasi  hasil  wawancara  dengan  informan  yang  sebagian  besar
0 50 100 150 200 250 300 Tepat Waktu Terlambat Lapor Tidak Lapor 2014
2105 2016 2017
menyatakan  bahwa  program  pengampunan  pajak  belum  berhasil  memberikan  dampak yang  signifikan  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pembayaran  sukarela  wajib  pajak, hampir sebagian besar pembayaran dilakukan setelah dilakukan himbauan terkait adanya kekurangan  pembayaran  pajak.  Dari  hasil  wawancara,  pengamatan  dan  studi  dokumen yang telah dilakukan ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi dampak program pengampunan  pajak  terhadap  kepatuhan  pembayaran  (material)  pada  KPP  Pratama Palembang Ilir Timur diantaranya: Masih rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak yang diantaranya disebabkan oleh belum adanya efek jera  yang cukup untuk membuat kepatuhan wajib pajak meningkat serta rendahnya pengetahuan perpajakan wajib pajak, pengawasan  yang  belum  optimal  dikarenakan  banyaknya  jumlah  wajib  pajak  yang diawasi  serta  adanya  anggapan  bahwa  program  pengampunan  pajak  seperti  program “pemutihan”  yang  mengakibatkan  wajib  pajak  cenderung  melakukan  kesalahan  yang sama.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengolahan data, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa program pengampunan pajak berhasil meningkatkan penerimaan pajak, meskipun masih belum  berhasil  untuk  membantu  tercapainya  target  penerimaan  KPP  Palembang  Ilir timur. Keterbatasan dan validitas data, kondisi perekonomian serta pertumbuhan target yang cukup tinggi diatas pertumbuhan ekonomi disinyalir berpengaruh terhadap capaian penerimaan KPP, sekalipun telah ada peningkatan pembayaran dari para peserta program pengampunan pajak. Terkait dampak program pengampunan pajak terhadap kepatuhan pelaporan  wajib  pajak,  penelitian  ini  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  program pengampunan pajak belum  berhasil meningkatkan  kepatuhan pelaporan (formal) wajib pajak  pada  tahun  pajak  2016  dan  tahun  pajak  2017  (tahun  2018),  dengan  kata  lain dibutuhkan  waktu  untuk  dapat  meningkatkan  kepatuhan  formal  wajib  pajak  tersebut. Pada  penelitian  ini  berdasarkan  data  dan  informasi  yang  berhasil  dikumpulkan,  dapat disimpulkan bahwa program pengampunan pajak belum berhasil meningkatan kepatuhan material wajib pajak secara sukarela, peningkatan terjadi setalah adanya pengawasan oleh petugas  pajak.    Kesadaran  akan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, artinya penanaman kesadaran kepada wajib pajak menjadi penting, semakin sadar wajib pajak maka akan semakin taat wajib pajak tersebut, begitupun sebaliknya kesadaran ini akan berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.
Account  representative sebagai  ujung  tombak  pengawasan  terhadap  wajib  pajak harus  dapat  mengikuti  perkembangan  teknologi  sehingga  mampu  untuk  melakukan penggalian potensi yang merambah kegiatan ekonomi di dunia digital. Penggalian potensi kepada kelas menengah keatas juga patut di pertimbangan melalui pendekatan harta dan biaya hidup yang umumnya bisa terlihat pada akun media sosial mereka. Melaksanakan mapping, profiling dan benchmarking wajib pajak serta pemanfaatan data yang diperoleh dari instansi lain diharapkan dapat membantu menemukan potensi pajak yang selama ini disembunyikan. Segera lakukan tindakan terhadap para wajib pajak yang telah dilakukan himbauan berdasarkan data-data yang dimiliki oleh direktorat jenderal pajak namun tidak mendapatkan respon/memberikan respon tetapi tidak mengakui data-data tersebut tanpa pembuktian. Tindakan yang diambil dapat berupa pemeriksaan pajak, penyidikan pajak maupun penagihan pajak (terutama terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak)
Penanaman kesadaran dan kepatuhan terhadap wajib pajak sebaiknya dimulai sejak wajib  pajak  mendaftarkan  diri  menjadi  wajib  pajak,  diharapkan  wajib  pajak  telah memahami akan hak dan kewajiban perpajakannya sejak awal, hal ini juga perlu diikuti dengan  sosialisasi  dan  kegiatan  penyuluhan  rutin  untuk  menyasar  jumlah  wajib  pajak yang lebih besar. Sistem pelaporan dipermudah, dapat menjadi solusi terkait kepatuhan wajib  pajak  yang  rendah,  termasuk  dengan  meningkatkan  jumlah  nilai  sanksi  tidak melaporkan  SPT  Tahunan  maupun  SPT  masa.  Minimnya  pengawasan  yang  dilakukan oleh  petugas  pajak  akan  membuka  ruang  penyimpangan  oleh  wajib  pajak.  Salah  satu kendala  pengawasan  terhadap  wajib  pajak  adalah  banyaknya  jumlah  wajib  pajak  yang harus diawasi oleh satu orang account representative . Pengawasan akan lebih efektif dan efisien  jika  jumlah  WP  yang  diawasi  tidak  terlalu  banyak.  Pengawasan  dengan menerapkan compliance  risk  management atau  CRM  juga  bisa  dijadikan  solusi  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan CRM  pengawasan menjadi  lebih terarah dan tepat sasaran serta diharapkan mendapatkan hasil yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abuyamin, O. (2015). Dasar-dasar perpajakan, KUP, PPN & PPnBM, PBB, BM, pajak daerah  dan  retribusi  daerah,  PPSP,  pengadilan  pajak,  pengantar  perpajakan internasional . Bandung: Mega Rancage.
Agbonika, J. (2015). Tax amnesty for delinquent taxpayers: A cliché in Nigeria. Global Journal of Politics and Law Research , 3 (3), 105–120.
Azyus,  D.I.,  Syahbandir,  M.,  &  Rahayu,  S.W.  (2017).  Implementasi  kebijakan pengampunan pajak kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak di Aceh. Syah Kuala Law Jurnal, 1 (1), 17 – 39.
Bimonte, S., & Stabile, A. (2015). Local taxation and urban development: Testing for the side-effects of the Italian property tax. Ecological Economics , 120 (2015), 100-107. https://doi.org/10. 1016/j.ecolecon.2015.09.025
Creswell,  J.W.  (2010).  Research  design:  pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,  dan  mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
Hartati & Abdullah, (2015). Pengantar perpajakan . Bandung: Pustaka Setia.
Heriyati,  C.  F.  (2018). Analisis  perbedaan  kinerja  penerimaan  pajak  sebelum  dan sesudah  pelaksanaan  amnesti  pajak  tahun  2016-2017  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  di  Jawa  Tengah  II  dan  Yogyakarta (Master’s  thesis).  Program Magister  Manajemen,  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis,  Universitas  Gajah  Mada, Yogyakarta.
Januri & Hanum. (2018). Pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan . Prosiding Seminar Nasional dan the 5th Call for Syariah Paper, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Olivia,  A.,  Hartati,  T.,  &  Pratiwi,  H.  (2017)  Pengaruh  program  pengampunan  pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Indonesia. Jurnal Ilmu Akuntansi , 10 (1), 61-70.
Pramushinta,  &  Siregar,  B.  (2011).  Pengaruh  layanan  fiskus  dan  pelaksanaan  sunset policy  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  upaya  peningkatan  pajak. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 5 (2), 173-189.
Ragimun. (2014). Analisis implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia . Diperoleh dari  https://www.kemenkeu.go.id/.
Rahayu,  S.  K.  (2013). Perpajakan  Indonesia  konsep  &  aspek  formal. Graha  Ilmu. Yogyakarta. Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suharno.  (2016) Panduan  praktis  amnesti  pajak  Indonesia .  Jakarta:  Kompas  Media Nusantara.
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia (ed.10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat. Wulandita, A. P.  (2018). Analisis perbedaan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pada KPP Pratama Malang Selatan (Master’s thesis). Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang.
Zuhdi,  A.  F.,  Topowijono,  &  Azizah,  D.  F  (2015).  Pengaruh  penerapan  E-SPT  dan pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Studi  pada  pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari). Jurnal Perpajakan (JEJAK),
7 (1), 1-7.