DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 30 Mei 2024, Revised: 5 Juni  2024, Publish: 18 Juni  2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Analisis Yuridis Peristiwa Kebocoran Data Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
Michael 1 , Rasji 2
1 Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, michael.205200111@stu.untar.ac.id 2 Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, rasji@fh.untar.ac.id
Corresponding Author: michael.205200111@stu.untar.ac.id 1
Abstract: Recently,  the  public  was  shocked  by  the  news  of  a  data  breach  involving  240 million entries from the permanent voter list. This data was leaked from the official website of the  General  Elections  Commission  of  the  Republic  of  Indonesia  by  a  hacker  using  the pseudonym  “Jimbo”.  The  data  was  sold  online  on  BreachForums  for  USD  74,000.  This incident has raised serious concerns among the public due to  its broad potential  impact on the  confidentiality  of  citizens'  personal  information  and  has  prompted  new  questions regarding  the  accountability  of  the  General  Elections  Commission  of  the  Republic  of Indonesia  as  the  election  organizer.  In  this  research,  the  researcher  employs  a  normative juridical approach by reviewing secondary data collected through library research and using a case and regulatory approach. Based on the research findings, the protection of personal data by the General Elections Commission of the Republic of Indonesia is not yet optimal, as the regulations held by  the General  Elections Commission of the  Republic of Indonesia  are only  internally  applicable  and  do  not  have  the  legal  strength  equivalent  to  laws.  These  the General Elections Commission of the Republic of Indonesia  regulations are only applicable to  regional  head  elections  and  general  elections.  Furthermore,  it  is  necessary  to  enhance literacy on the importance of data so that all members of the General Elections Commission of  the  Republic  of  Indonesia  understand  the  mechanisms  of  data  processing,  inputting,  and processing.  The  General  Elections  Commission  of  the  Republic  of  Indonesia  members  must determine the types of data that can be published and those that should not be exposed to the public, thus enabling the General Elections Commission of the Republic of Indonesia to fulfill its obligations to protect and be accountable for the data obtained from the public.

## Keyword: Data Leakage, Permanent Voter List, Indonesia’s Election 2024
Abstrak: Baru-baru  ini,  publik  dikejutkan  dengan  berita  tentang  terjadinya  kebocoran  data daftar pemilih tetap sebanyak 240 juta entri. Data ini bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  seorang  peretas  yang  menggunakan  nama samaran  “Jimbo”.  Data  tersebut  dijual  secara online di  situs  BreachForums  dengan  harga 74.000 dollar Amerika. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius di masyarakat karena potensi  dampaknya  yang  luas  terhadap  kerahasiaan  informasi  pribadi  warga  negara  dan menimbulkan  pertanyaan  baru  mengenai  pertanggungjawaban  penyelenggara  pemilu  oleh KPU RI. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menelaah  data  sekunder  yang  dikumpulkan  melalui library  research dan  menggunakan
pendekatan  kasus  dan  peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  hasil  penelitian, perlindungan  data  pribadi  yang  dilakukan  oleh  KPU  RI  belumlah  maksimal  karena  aturan yang dimiliki oleh KPU RI hanya berlaku secara internal dan tidak memiliki kekuatan hukum sekuat  undang-undang.  Peraturan  KPU  RI  tersebut  hanya  berlaku  untuk  pemilihan  kepala daerah  dan  pemilu.  Selain  itu,  literasi  mengenai  pentingnya  data  diperlukan  agar  seluruh anggota KPU  RI memahami mekanisme pengolahan, penginputan, hingga pemrosesan data. Anggota  KPU  RI  harus  menentukan  jenis  data  yang  dapat  dipublikasikan  dan  yang  tidak boleh  diekspos  kepada  masyarakat,  sehingga  KPU  RI  dapat  melaksanakan  kewajiban melindungi dan mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dari masyarakat.
Kata Kunci: Kebocoran Data, Daftar Pemilih Tetap, Pemilihan Umum Indonesia 2024

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara hukum yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan “UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (3)  memberikan  suatu  pernyataan  yang  tegas  bahwa  “ Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum ”.  Pernyataan  tersebut  memberikan  suatu  pernyataan  yang  mana  negara  Indonesia merupakan  suatu  negara  yang  menjungjung  tinggi  hukum  dan  kedaulatannya.  Hal  ini  juga berkaitan  dengan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yang  memberikan  pernyataan  bahwa “ Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar ”. Pendapat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan mengenai kedaulatan yang mana kedaulatan yang  berada  di  tangan  rakyat  dapat  diartikan  bahwa  rakyat  memiliki  kedaulatan,  tanggung jawab,  hak,  dan  kewajiban  untuk  secara  demokratis  memilih  pemimpin  yang  akan membentuk suatu pemerintahan (Mulyadi, 2012).
Kedaulatan  rakyat  ini  diwujudkan  melalui  adanya  pemilihan  umum  (yang  selanjutnya disebut  dengan  “Pemilu”)  yang  merupakan  suatu  unsur  penting  dalam  sistem  demokrasi. Pemilu yang merupakann suatu lambing dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi ini idealnya  diselenggarakan  secara  demokratis  yang  mana  pemilu  ini  diselenggarakan  secara terbuka  dan  memberikan  jaminan  kebebasan  berpendapat  dalam  melaksanakan  pemilu tersebut.  Pemilu  ini  merupakan  ajang  kompetisi  untuk  memberikan  jabatan  politik  di pemerintahan yang didasari oleh pemilihan formal dari warga negara yang sudah memenuhi syarat dalam melaksanakan pemilu tersebut.
Berdasarkan  Pasal  22  E  dalam  UUD  NRI  1945,  Pemilu  ini  bertujuan  untuk  memilih wakil rakyat di tingkat nasional dan daerah, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dengan wakil presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Proses pemilu ini dilakukan secara langsung, yang mana warga negara memberikan suaranya    langsung  kepada  wakil  rakyat  di  tingkat  nasional  dan  daerah  tanpa  melalui perantara.  Hal  ini  juga  dilakukan  secara  umum  sehingga  semua  warga  negara  memiliki  hak atas suaranya masing masing, bebas dari tekanan, bersifat rahasia, jujur dan adil. Pemilu ini dilakukan  setiap  lima  tahun  sekali,  yang  mana  hal  ini  memberikan  pernyataan  bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan.
Menurut  laporan  yang  dirilis  oleh  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  Republik  Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan “BSSN RI”), yang dikutip oleh Nyoman Amie Sandrawati, seiring  dengan  banyaknya  penggunaan  teknologi  di  Indonesia  memiliki  relevansi  terkait meningkatnya  kejahatan  di  dunia cyber ,  yang  salah  satunya  merupakan  peretasan  data (Sandrawati,  2022).  Peretasan  data  ini  merupakan  suatu  kejahatan  dunia  maya  (yang selanjutnya  disebut  dengan  “ Cybercrime ”)  yang  mengakibatkan  terjadinya  kebocoran  data pribadi  warga  negara  di  era  digital  yang  mana  hal  ini  adalah  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan dari kejahatan demokrasi yang berlangung secara masif di era demokrasi seiring berkembangnya teknologi di Indonesia.
Perkembangan teknologi dan internet ini memicu peningkatan pengguna internet yang mana  dalam  hal  ini  memicu  peningkatan  kejahatan  di  dunia  maya  atau cybercrime (Sandrawati,  2022).  Salah  satu  bentuk  dari cybercrime yang  sering  terjadi  adalah  pencurian identitas.  Pencurian  identitas  ini  merupakan  suatu  upaya  yang  untuk  memperoleh  dan menggunakan  identitas  individu  yang  didapatkan  secara  tidak  sah,  hal  ini  biasa  dilakukan seseorang  yang  melakukan cybercrime agar  mendapatkan  keuntungan  finansial.  Dari pernyataan  tersebut,  Donald  J  Rebovich,  Kristy  Allen,  dan  Jared  Platt  memberikan pernyataan  bahwa  pencurian  identitas  dapat  mengakibatkan  kerugian  dari  berbagai  aspek (Rebovich et al., 2015).
Dalam  peristiwa  kebocoran  data  2023,  penyelenggara  pemilu  di  Indonesia  atau  yang kerap disebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan “KPU  RI”)  telah  menjadi  korban  dari cybercrime ini  yang  baru-baru  ini  publik  dikejutkan akan berita terjadinya kebocoran data yang mencakup daftar pemilih tetap sebanyak 240 juta entri. Data tersebut mengalami kebocoran berasal dari situs resmi KPU RI dan dilakukan oleh peretas  yang  menggunakan  nama  samara  “Jimbo”  (Baskhara,  2023).  Merujuk  pada  kasus yang  terjadi  tersebut,  sudah  seharusnya  data  dan  informasi  pribadi  daftar  pemilih  tetap  ini dilindungi  dan  disimpan  secara  ketat  agar  tidak  terjadi  kasus  peratasan  yang  akan mengakibatkan penjualan dan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (R. Aswandi et al., 2020). Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal  28G  ayat  (1)  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri pribadi.
Dampak  dari  bocornya  data  peserta  pemilu  ini  tidak  bisa  dianggap  sebagai  suatu masalah yang sepele. Bocornya data ini akan memberikan dampak negatif bagi KPU RI yang merupakan lembaga yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat  akan tetapi dengan adanya permasalahan tersebut akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPU RI. Dengan  adanya  kebocoran  data  ini  memberikan  peluang  kepada  oknum-oknum  yang  tidak bertanggungjawab  tersebut  akan  menyalahgunakan  data  pribadi  yang  bocor  tersebut  untuk kepentingan  pribadinya.  Kebocoran  data  daftar  pemilih  tetap  Pemilu  di  Indonesia  ini merupakan  suatu  masalah  yang  krusial,  mengingat  bahwa  kejadian  peretasan  data  ini bukanlah peristiwa yang terjadi pertama kali di situs KPU RI. Peretasan data ini melahirkan asumsi-asumsi  mengenai  data  pemilih  yang  tidak  terdata  atau  bahkan  menyasar.  Dengan adanya  asumsi  tersebut  memberikan  rasa  kekhawatiran  kepada  masyarakat  yang  memiliki hak  untuk  memilih  yang  mana  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggungjawab  tersebut  dapat memanfaatkan hal tersebut.
Sebagai  negara  yang  menganut  prinsip  negara  yang  didasarkan  pada  hukum ( rechtsstaat ) dan bukan pada kekuatan atau sewenang-wenang ( machtstaat ), negara memiliki tanggung  jawab  untuk  melindungi  melalui  kepatuhan  terhadap  regulasi  ( legal  compliance ) (B.  Aswandi  &  Roisah,  2019).  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  negara  yang  tercantum  dalam pembukaan  UUD  NRI  1945,  yang  bertujuan  untuk  melindungi  seluruh  bangsa  Indonesia, meningkatkan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  turut  serta menjaga  ketertiban  dunia.  Keterlibatan  Indonesia  sebagai  suatu  negara  dari International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (yang  selanjutnya  disebut  dengan  “ICCPR”),  yang keterlibatan  tersebut  secara  tidak  langsung  memberikan  pengertian  bahwa  pemerintah Indonesia  telah  sepakat  untuk  menghormati  dan  melindungi  hak-hak  sipil  dan  politik  setiap individu, termasuk hak privasi dan kemananan data pribadi.
Dalam  pelaksanaan  pemilu,  KPU  RI  yang  merupakan  lembaga  penyelenggara  pemilu memiliki  peran  yang  krusial  dalam  pertanggungjawaban  kebocoran  data  pribadi  daftar pemilih tetap. Oleh karena itu, KPU RI harus lebih siap dalam melaksanakan pemilu agar isu kebocoran  data  ini  tidak  menjadi  isu  yang  membuat  warga  negara  merasa  khawatir  serta dibutuhkannya  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  untuk  memberikan  rasa aman  kepada  masyarakat.  Menindaklanjuti  permasalahan  mengenai  kebocoran  data  yang
dialami  oleh  masyarakat  daftar  pemilih  tetap,  peneliti  tertarik  untuk  membahas  terkait “Bagaimana  pertanggungjawaban  KPU  RI  dalam  melindungi  data  pribadi  masyarakat  yang menjadi peserta pemilihan umum di Indonesia?”

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif. Berdasarkan  definisinya,  metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  atau  data sekunder  belaka  (Soekanto  &  Mamudji,  2006).  Penelitian  ini  dilakukan  guna  untuk mendapatkan  bahan-bahan  berupa  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta peraturan  hukum  yang  berhubungan  dengan  pokok  bahasan.  Peneliti  menggunakan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  kasus.    Dalam  penelitian  ini,  ruang  lingkup penelitian ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap positif tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 1984). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan materi  yang  mencakup  teori,  konsep,  prinsip-prinsip  hukum,  serta  hukum  yang  berlaku  dan memiliki  keterkaitan  dengan  isu  hukum  yang  akan  diteliti.  Mengenai  ruang  lingkup  pada penelitian  hukum  normatif  menurut  Soerjano  Soekanto  adalah:  “Studi  yang  memiliki keterkaitan  tentang  asas  hukum,  sistematika  hukum,  sinkronisasi  yang  dilakukan  secara vertikan  dan  horizontal,  komparasi  dan  sejarah  hukum”  (Soekanto  &  Mamudji,  2006). Penelitian  hukum  ini  didasarkan  pada  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan hukum tersier.

## 1) Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  mencakup  materi  hukum  yang  memiliki  kewenangan  atau otoritas  dalam  penerapannya  termasuk  di  dalamnya  adalah  peraturan  perundang- undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah  yang  terkait  dengan  pembuatan  peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim (Marzuki, 2019).
2) Bahan Hukum Sekunder
Guna  bahan  hukum  sekunder  lingkupnya  mencakup  berbagai  referensi  yang menjelaskan  mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti  buku  teks  hukum,  hasil  penelitian hukum,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  skripsi,  tesis,  atau  disertasi  hukum, catatan  hasil  wawancara  dari  pakar  hukum,  dan  sejenisnya  yang  relevan  dengan  isu hukum  yang  diangkat  oleh  peneliti,  semua  referensi  tersebut  merupakan  bahan  hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  merupakan  referensi  hukum  yang  fungsinya  adalah memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  tambahan  mengenai  bahan  hukum  primer  dan sekunder.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dan  kamus  hukum  merupakan  salah  satu contoh  dari  bahan  hukum  tersier  yang  akan  digunakan  oleh  peneliti  dalam  meneliti  isu hukum  yang  akan  diteliti  oleh  peneliti  yang  tujuan  dari  bahan  hukum  tersebut  adalah memberikan  pemahaman  dan  pengertian  terhadap  istilah  serta  konsep  hukum  yang terdapat dalam bahan hukum lainnya.
Sehubungan  dengan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  maka teknik  pengumpulan  data  dalam  penlitian  ini  adalah  dengan  studi  kepustakaan  ( library research ).  Teknik  ini  digunakan  untuk  mencari  dan  mendapatkan  data  primer  maupun  data sekunder (Sugiyono, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tanggung Jawab KPU RI Terhadap Kasus Kebocoran DPT
Pelanggaran  terhadap  larangan  tersebut  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Namun  hingga  peraturan  KPU  No.  6  Tahun  2021  terbit,  sanksi terhadap  pihak  yang  melakukan  pelanggaran  tersebut  belum  dapat  diimplementasikan
secara maksimal. Sebab tidak ada kejelasan sanksi serta regulasi yang digunakan dalam menjerat  “oknum”  penyebarluasan  data  tersebut.  Mengingat  bahwa  perlindungan  data pribadi  ini  merupakan  manifestasi  terhadap  pengakuan  dan  perlindungan  atas  hak-hak dasar  manusia  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  (S.A,  2017).  Dalam  konteks perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  peserta  pemilu,  merujuk  pada  UU  PDP, bentuk perlindungan hukum represif dapat dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh KPU RI sebagai Pengendali data pribadi dalam hal (Karim, 2023):
1.  Tidak memiliki dasar dalam melakukan pemrosesan data pribadi;
2.  Tidak memperoleh persetujuan persetujuan pemrosesan data pribadi dari subjek data pribadi;
3.  Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bebas, tidak spesifik dan transparan;
4.  Pemrosesan data pribadi tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya;
5.  Tidak memperbarui, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan data pribadi;
6.  Tidak melakukan perekaman terhadapak kegiatan pemrosesan data pribadi.
Adapun  sanksi  administrasi  yang  dapat  diberlakukan  dengan  melakukan pelanggaran  yang  disebutkan  diatas  dapat  adalah  berupa  peringatan  tertulis, pemberhentian  sementara  kegiatan  pemrosesan  data  pribadi,  penghapusan  atau pemusnahan  data  pribadi,  denda  administratif  yang  setara  dengan  2  (dua)  persen  dari pendapatan  tahunan.  Mengingat  bahwasanya  perlindungan  hukum  terdapat  2  (dua) macam  yaitu  perlindugan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif,  dengan adanya  regulasi  yang  mengatur  mengenai  Perlindungan  Data  Pribadi  ini  memberikan kesan  tercapainya  perlindungan  hukum  preventif  yang  mana  tujuan  dari  perlindungan hukum ini adalah untuk mencegah terjadinya hal serupa. Sedangkan untuk perlindungan hukum  represif  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan  yang  sudah terjadi,  dengan  adanya  beberapa  sanksi  administrasi  yang  diberlakukan,  menjadikan perlindungan hukum represif ini tidak mustahil untuk dicapai.

## 2. Upaya yang Dapat Dilakukan oleh KPU RI
Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu yang merupakan  salah  satu  instrumen  demokrasi  harus  beriringan  dengan  asas  (1)  langsung; (2) umum; (3) bebas; (4) rahasia; (5) jujur; dan (6) adil (yang selanjutnya disebut dengan “Luber Jurdil”). Asas luber jurdil ini didasari oleh  UUD NRI 1945 pada Pasal 22E (1) yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara  langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur  dan  adil  setiap  lima  tahun  sekali  yang  mana  prinsip  tersebut  merupakan pokok-pokok  yang  sangat  penting  sehingga  harus  ada  di  dalam  konstitusi  (Sekretriat Jenderal  dan  Kepaniteraaan  Mahkamah  Konstitusi,  2010).  Pemberian  makna  pada prinsip  ini  juga  berhubungan  erat  dengan  permasalahan  yang  menjadi  penelitian  ini. Mengingat  bahwa  dengan  adanya  prinsip  rahasia  dalam  asas  Luber  Jurdil  memberikan penjelasan  bahwa  bertolak  belakangnya  asas  rahasia  ini  dengan  keadaan  yang  beredar yaitu mengenai kebocoran data pada pemilu di situs KPU RI.
Dalam International Demoracy and Electoral Asistance (yang selanjutnya disebut dengan  “IDEA”),  menegaskan  bahwa  terdapat  tiga  tahapan  dalam  menyelenggarakan pemilu  yang  mana  tahapan  tersebut  adalah  tahapan  pra-pemilu,  tahapan  pemilu,  dan tahapan  pasca  pemilu  (Alfian  Kusnaldi  et  al.,  2022).  Dalam  tahapan  penyelenggaraan pemilu  dapat  dikatakan  bahwa  hampir  di  semua  tahapan  penyelenggaraan  pemilu tersebut  terdapat  data  pribadi  yang  bersalah  dari  data  pemilih,  atau  calon  dan  data pengurus/anggota  partai  politik.  Pada  tahapan  pemutakhiran  data  Pemilih  dan penyusunan  daftar  pemilih  yang  di  dalam  tahapan  ini  data  pribadi  yang  berasal  dari
masyarakat Indonesia yang menjadi daftar pemilih perlu dihimpun KPU dan harus dijaga agar tidak terjadi kebocoran data. Selain itu juga, dalam tahap pendaftaran dan verifikasi peserta  pemilu  serta  penetapan  peserta  pemilu  data  pribadi  dari  para  calon  dan  partai politik  juga  perlu  dihimpun  oleh  KPU  RI.  Penjelasan  tersebut  memberikan  pengertian bahwa  beban  kerja  KPU  RI  dalam  menjaga  data  pribadi  merupakan  pekerjaan  yang krusial  dikarenakan  KPU  RI  harus  menjaga  dan  melindungi  data  pribadi  para  pemilih, peserta pemilu hingga data yang berkaitan dengan partai politik.
Mengingat bahwa pemilu ini dilakukan secara bersamaan, dari pemilihan Presiden dan  Wakil  Presiden,  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota, memberikan  peluang  bagi  oknum  untuk  memanfaatkan  keadaan  tersebut  untuk mengambil  kesempatan  dalam  meretas  data  pribadi  secara  illegal.  Hal  tersebut  menjadi tugas  tambahan  untuk  KPU  RI  dalam  melindungi  data  pribadi  yang  harus  diperhatikan secara  ekstra.  Perlindungan  ini  juga  tetap  harus  dilaksanakan  dari  proses  pengumpulan data  pribadi,  berlangsungnya  pemilu  hingga  sesudah  pemilu.  Mengingat  bahwa kebocoran  data  ini  dapat  terjadi  kapanpun.  Dalam  kasus  yang  beredar  mengenai kebocoran  data  yang  dilakukan  oknum  yang  menggunakan  nama  samara  “Jimbo”, memberikan  kekhawatiran  yang  serius  di  masyarakat  karena  potensi  dampaknya  yang luas.  KPU  RI  merupakan  lembaga  yang  bertanggung  jawab  atas  integritas  proses demokrasi di Indonesia, dan kebocoran data DPT yang sebesar itu merupakan  ancaman serius  terhadap  keamanan  pemilihan  umum  dan  kerahasiaan  informasi  pribadi  warga negara.  Tindakan  peretasan  ini  menunjukkan  rentannya  sistem  keamanan  siber  di Indonesia,  serta  menggugah  pentingnya  langkah-langkah  yang  lebih  ketat  untuk melindungi data sensitif dan infrastruktur digital negara.
Jimbo  mengklaim  bahwa  perbuatan  peretasan  yang  dilakukannya  telah  berhasil mendapatkan  data-data  DPT  dari  situs  resmi  KPU  RI.  Di  dalam  situs  BreachForums, Jimbo  membagikan  500.000  data  contoh  yang  berhasil  diperoleh  melalui  salah  satu unggahan dan membagikan beberapa tangkapan layar dari situs https://cekdptonline.kpu.go.id/  untuk  meyakinkan  kebenaran  data  yang  didapatkan. Dalam  unggahan  tersebut,  Jimbo  juga  mengakui  bahwa  tindakan  peretasan  yang dilakukan pada tahun 2023 berhasil mendapatkan 204.807.203 data unik yang jumlahnya sama dengan jumlah pemilih di dalam DPT KPU RI sebanyak 204.807.203 data pemilih yang  berasal  dari  514  kabupaten/kota  di  Indonesia  serta  128  negara  perwakilan (Purbolaksono, 2024).
Dalam  kebocoran  data  yang  dilakukan  oleh  Jimbo  tersebut,  Jimbo  memperoleh berbagai  macam  data  pribadi,  seperti  Nomor  Induk  Kependudukan  (yang  selanjutnya disebut dengan “NIK”), nomor Kartu Tanda Penduduk (yang selanjutnya disebut dengan “KTP”),  nama  lengkap,  jenis  kelamin,  tanggal  lahir,  tempat  lahir,  status  pernikahan, alamat lengkap, Rukun Tetangga (yang selanjutnya disebut dengan “RT”), Rukun Warga (yang  selanjutnya  disebut  dengan  “RW”),  sampai  kode  kelurahan,  kecamatan,  dan kabupaten,  serta  nomor  Tempat  Pemungutan  Suara  (yang  selanjutnya  disebut  dengan “TPS”).
Menurut  pendapat  Pratama  Persadha,  yang  menjabat  sebagai  Ketua  Lembaga Keamanan Siber Siber Communication and Information System Security Research (yang selanjutnya  disebut  dengan  “CISSReC”),  Pratama  Persadha  menyatakan  bahwa  data yang  diunggah  oleh  peretas  menunjukkan  kemiripan  dengan  data  yang  diterbitkan  oleh KPU  RI.  Data  ini  terdapat  pada  situs  resmi  KPU  RI  yang  digunakan  untuk  memeriksa Daftar  Pemilih  Tetap  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  “DPT”).  Persadha  menjelaskan bahwa  kesamaan  tersebut  mengindikasikan  kemungkinan  bahwa  peretas  telah
mengambil  data  langsung  dari  sumber  resmi  KPU,  mengingat  kemiripan  konten  dan format  yang  ada.  Hal  ini  menimbulkan  kekhawatiran  tentang  keamanan  dan  integritas data pemilih yang dikelola oleh KPU (Subarkah, 2023).
Peristiwa  bocornya  daftar  pemilih  tetap  KPU  RI  yang  mencakup  data  pribadi masyarakat  Indonesia  menunjukkan  bahwa  data  pribadi  masih  sangat  rentan  terhadap kebocoran,  yang  dapat  merugikan  masyarakat.  Kejadian  ini  menyoroti  meningkatnya risiko  kebocoran  data  di  era  digital  saat  ini,  yang  menggarisbawahi  kebutuhan  akan langkah-langkah  lebih  canggih  untuk  menjaga  keamanan  dan  integritas  informasi pribadi.  Dalam  konteks  kebocoran  daftar  pemilih  tetap  KPU  RI,  masyarakat  perlu mempertanyakan  kelemahan  dalam  keamanan  dan  pengawasan  data  pribadi  yang dikelola oleh KPU RI.
Menurut  pendapat  yang  dikemukakan  peneliti  dari  Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat (ELSAM), bocornya data DPT berpotensi memberikan dampak yang serius dalam  penyalahgunaan  informasi.  Para  peneliti  menyatakan  bahwa  ketika  informasi sensitif  seperti  data  DPT  tersebar,  risiko  penyebaran  informasi  yang  salah  atau disinformasi  menjadi  tinggi.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  kebingungan  di  kalangan masyarakat  karena  adanya  informasi  yang  tidak  akurat  atau  palsu.  Misalnya,  dengan akses terhadap data DPT yang bocor, pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah  menyebarkan  informasi  yang  salah  untuk  tujuan  tertentu,  seperti  memengaruhi opini publik atau memanipulasi proses pemilihan (BBC News Indonesia, 2023).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum (untuk  selanjutnya  disebut  dengan  “UU  Pemilu”)  pada  Pasal  14  Huruf  C  memberikan penjelasan  bahwa,  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  KPU  RI  sebagai  lembaga penyelenggara  pemilu  adalah  menyampaikan  semua  informasi  penyelenggaraan  pemilu kepada  masyarat.  Akan  tetapi,  dalam  UU  Pemilu  tersebut  tidak  menjelaskan  terkait informasi apa saja yang boleh disebarluaskan oleh KPU RI kepada Masyarakat. Pemilu yang  merupakan  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  presiden, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  hingga  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana dilaksanakan secara luber judil sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Berdasarkan  permasalahan  yang  dijelaskan  diatas  yang  mana  menjelaskan bahwasanya  terdapat  isu  yang  menjadi  tantangan  untuk  KPU  RI  yang  mana  kebocoran data  ini  mempengaruhi  hak  privasi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  atau  DPT  yang merupakan  peserta  pemilu  di  tahun  2024.  Hak  privasi  adalah  hak  fundamental  yang penting bagi perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak  hak  asasi  manusia  dibangun  di  atasnya  melalui  peraturan  yang  memberikan legitimasi terhadap hak yang masyarakat miliki (Tim Privacy International dan ELSAM, 2015).
Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwasanya  pemilu  merupakan  instrument  atau sarana  untuk  menjalankan  demokrasi,  bahkan  di  negara  demokrasi,  pemilu  ini merupakan suatu hal yang melambangkan demokrasi (Hoesein & Arifudin, 2017). Dalam upaya  melindungi  data  pribadi,  KPU  sebagai  lembaga  penyelenggara  pemilu  telah mengeluarkan beberapa regulasi, salah satunya adalah Peraturan KPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,  di mana data pribadi peserta pemilu secara  jelas  disebut  sebagai  data  pemilih.  Data  pemilih  mencakup  data  perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Data  ini  harus  disimpan,  dirawat,  dijaga  kebenarannya,  dan  dilindungi  kerahasiaannya dalam sebuah big data .
Big  data sering  kali  digambarkan  sebagai  suatu  akumulasi  yang  signifikan  dari bebragai jenis data, yang dihasilkan dengan kecepatan tinggi dari berbagai sumber, yang penanganan dan analisisnya  memerlukan pemrosesan dan algoritma yang baru dan kuat (Ezrachi & Stucke, 2016). Selain  itu  juga, pada dasarnya data pribadi merupakan suatu data yang memiliki relevansi yang sangat erat dengan identitas, kode, simbol, huruf atau angka  yang  merupakan  suatu  tanda  pengenal  seseorang  yang  sifatnya  pribadi. Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UU  PDP  yang  dimaksud  dengan  data  pribadi  adalah  data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik (Matheus & Gunadi, 2024)
Pada  peraturan  KPU  Nomor  6  Tahun  2021  secara  terang-terangan  menyebutkan bahwa  data  pemilih  yang  diperlukan  untuk  proses  pelaksanaan  pemutakhiran  data pemilih  adalah  NIK,  Nomor  KK,  nama  lengkap,  tempat  tanggal  lahir,  jenis  kelamin, status  perwakinan,  Alamat  dan  keterangan  disabilitas  (Alfian  Kusnaldi  et  al.,  2022). Terhadap  data  yang  akan  diterima  oleh  KPU  RI  tersebut,  data  yang  diterima  harus diamankan  dan  dirahasiakan  dikarenakan  data  tersebut  merupakan  data  yang  memuat data  pribadi.  Adapun  bentuk  pelaksanaan  perlindungan  data  pribadi  yang  dilaksanakan oleh  KPU  RI  adalah  mengenai  Pengaturan  mengenai  publikasi  atau  distribusi  Formulir Model  A.3  telah  diubah.  KPU  mengklaim  bahwa  daftar  pemilih  tetap  Pemilu  2014 bersifat  terbuka  dan  dikeluarkan  sesuai  regulasi  untuk  memenuhi  kebutuhan  publik. Namun, pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, pengaturan publikasi DPT dalam Formulir Model A.3-KPU mengalami perubahan.
Salinan  DPT  yang  diberikan  tidak  lagi  menampilkan  informasi  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK)  dan  Nomor  Kartu  Keluarga  (NKK)  pemilih  secara  lengkap. Penyampaian dokumen kepada peserta pemilu dan pengawas pemilu juga harus disertai dengan  berita  acara  (Karim,  2023).  Meskipun  telah  dilaksanakannya  perbaikan,  namun penerbitan dan pendistribusian DPT belum disertai kesadaran penuh terkait perlindungan data  pribadi  seperti  nama  pemilih,  tanggal  lahir,  jenis  kelamin  dan  Alamat  yang memungkinkan  teridentifikasinya  seseorang,  walaupun  NIK  dan  Nomor  KK dirahasiakan. KPU RI tidak dapat hanya mengandalkan regulasi yang memaksa publikasi data pemilih dan mengabaikan perlindungan data pribadi.
Sebagai upaya konkrit dalam melindungi data pribadi DPT, maka penting bagi para pejabat,  atau  petugas  KPU  RI  untuk  tidak  melakukan  manipulasi,  menyebarluaskan, memerintahkan  bahkan  memfasilitasi  penyebaran  data  pribadi  DPT.  Larangan  tersebut tidak  hanya  berlaku  pada  petugas  KPU  RI  melainkan  juga  diberlakukan  untuk  setiap orang yang mana menyebarluaskan data pribadi merupakan suatu hal yang dilarang dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  yang  telah  dikemumkakan  diatas,  peneliti  mendapatkan  suatu kesimpulan  yang  mana  terdapat  tantangan  untuk  KPU  RI  dalam  melakukan  Perlindungan Data Pribadi. Adapun tantangan yang perlu dihadapi oleh KPU RI adalah mengenai peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang mana perlindungan data pribadi tersebut belumlah maksimal. Pada dasarnya, KPU telah memiliki aturan untuk melindungi data pribadi melalui PKPU No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum dan PKPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Namun, aturan tersebut belum sepenuhnya efektif karena sifatnya yang hanya
berlaku  secara  internal  dalam  KPU  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  sekuat  undang- undang. Peraturan KPU hanya berlaku untuk pemilihan kepala daerah dan pemilu. Tantangan lain  adalah  kurangnya  literasi  perlindungan  data  pribadi  di  antara  pemilih,  penyelenggara, dan  peserta.  Literasi  data  diperlukan  agar  seluruh  anggota  KPU  memahami  mekanisme pengolahan,  penginputan,  hingga  pemrosesan  data.  Anggota  KPU  harus  menentukan  jenis data yang dapat dipublikasikan dan yang tidak boleh diekspos kepada masyarakat, sehingga KPU  dapat  melaksanakan  kewajiban  melindungi  dan  mempertanggungjawabkan  data  yang diperoleh dari masyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi harus diadopsi dalam  undang-undang  Pemilu  dan  diselaraskan  dengan  undang-undang  Perlindungan  Data Pribadi.  Meskipun  regulasi  mengenai  perlindungan  data  pribadi  sudah  ada,  perbaikan  dan sosialisasi masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan tersebut di  masa  depan.  Khususnya,  ini  mencakup  pembentukan  lembaga  khusus  dan  mekanisme penyelesaian untuk kasus kegagalan perlindungan data pribadi.

## REFERENSI
Alfian Kusnaldi, M., Fadila Syani, N., & Afifah, Y. (2022). Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran. Jurnal Lex Renaissance , 7 (4), 710– 725. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art3
Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM  KAITANNYA  DENGAN  HAK  ASASI  MANUSIA  (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (1), 128–145. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128- 145
Aswandi,  R.,  Muchin,  P.  R.  N.,  &  Sultan,  M.  (2020).  Perlindungan  Data  dan  Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS). Jurnal Legislatif , 3 (2), 167– 190. https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v3i2.14321
Baskhara,  P.  (2023). Data  DPT  Pemilu  2024  di  Situs  Resmi  KPU  Diretas,  Dijual  Hacker Jimbo Rp1,1 M, Menkominfo: Diselidiki . Wartakotalive.
https://wartakota.tribunnews.com/2023/11/30/data-dpt-pemilu-2024-di-situs-resmi-kpu- diretas-dijual-hacker-jimbo-rp11-m-menkominfo-diselidiki?page=all
BBC News Indonesia. (2023). Ratusan Juta Data  Pemilih Dari Situs KPU Diduga Diretas,
Apa Akibatnya . BBC News Indonesia.
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgxpk9k3ye5o
Ezrachi,  A.,  &  Stucke,  M.  E.  (2016). Virtual  Competition:  The  Promise  and  Perils  of  the Algorithm-Driven Economy . Harvard University Press. Hoesein,  Z.  A.,  &  Arifudin.  (2017). Penetapan  Pemilih  Dalam  Sistem  Pemilihan  Umum (1 ed.). Rajawali Pers.
Karim,  S.  (2023). Akurasi  dan  Pemutakhiran  Data  Pemilih  untuk  Pemilu  2024 .  Prokal.co. https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773947858/akurasi-dan-pemutakhiran-data- pemilih-untuk-pemilu-2024
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum: Edisi Revisi (19 ed.). Prenada Media Group.
Matheus,  J.,  &  Gunadi,  A.  (2024).  Pembentukan  Lembaga  Pengawas  Perlindungan  Data Pribadi  Di  Era  Ekonomi  Digital:  Kajian  Perbandingan  Dengan  KPPU. JUSTISI , 10 (1), 20–35.
Mulyadi,  D.  (2012). Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sanksi  Pidana  Pemilu  Legislatif  di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi (1 ed.). Gramata Publishing. Purbolaksono, A. (2024). Mencegah Kebocoran Data untuk Menjaga Integritas Pemilu 2024 . The  Indonesian  Institute.  https://www.theindonesianinstitute.com/mencegah-kebocoran- data-untuk-menjaga-integritas-pemilu-2024/
Rebovich, D. J., Allen, K., & Platt, J. (2015). The New Face of Identity Theft: An Analysis of Federal Case Data For the Years 2008 Through 2013 .
Sandrawati, N. A. (2022). Antisipasi Cybercrime dan Kesenjangan Digital dalam Penerapan TIK  di  KPU. Electoral  Governance:  Jurnal  Tata  Kelola  Pemilu  Indonesia , 3 (2),  232– 257. https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tkp.v3i2.655
Sekretriat  Jenderal  dan  Kepaniteraaan  Mahkamah  Konstitusi.  (2010). Naskah  Komprehensif Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945:  Latar Belakang,  Proses,  dan  Hasil  Pembahasan  1999-2002 .  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia.
Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Rajawali Press.
Subarkah, T. (2023). Data Pemilih di KPU Diduga Bocor, Pakar: Bahaya Bagi Pemilu 2024 . Media  Indonesia.  https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/633610/data-pemilih- di-kpu-diduga-bocor-pakar-bahaya-bagi-pemilu-2024
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Tim  Privacy  International  dan  ELSAM.  (2015). Privasi  101:  Panduan  Memahami  Privasi, Perlindungan  Data  dan  Surveilans  Komunikasi (1  ed.).  Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat (ELSAM).