Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam Vol 4, No 2, September 2019, Hlmn. 9-15
Equity-based crowdfunding sebagai alternatif penerapan akad mudharabah berbasis non bank
Febrina Nur Ramadhani a,1, *
a Universitas Brawijaya, Jl. Mayjen Haryono 169 Malang, Indonesia 65145
1 febrina.nr94@gmail.com*
* penulis koresponden
10.34202/imanensi.4.2.20019.9-15.

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  lebih  jauh  tentang penggunaan equity-based  crowdfunding sebagai  alternatif penerapan  akad  mudharabah  yang  berbasis  non  bank.  Pada equity-based crowdfunding, penerbit adalah mudarib (wiraswasta) sementara platform  crowdfunding hanya  bertindak  sebagai  agen berdasarkan  konsep  wakalah.  Sehingga,  penerbit  hanya dikenakan  biaya  penggunaan  platform.  Selanjutnya, Shahibul maal (penyedia modal) adalah investor yang telah menyumbangkan  uang  mereka  secara  online  melalui  platform elektronik. Tetapi harus diperhatikan di sini bahwa pada platform penjelasan  tentang  rasio  pembagian  laba  dan  rugi  harus dicantumkan, sehingga sesuai dengan prinsip akad mudharabah.
Kata Kunci: Crowdfunding; Mudharabah; Mudarib; Bank.

## Abstract
This  article  aims  to  further  examine  the  use  of  equity-based crowdfunding  as  an  alternative  to  the  application  of  non-bank- based  mudharabah  agreements.  In  equity-based  crowdfunding, the  publisher  is  mudarib  (entrepreneur)  while  the  crowdfunding platform  only  acts  as  an  agent  based  on  the  concept  of  time. Thus,  publishers  are  only  charged  for  using  the  platform. Furthermore, Shahibul maal (capital provider) is an investor who has  donated  their  money  online  through  an  electronic  platform.
But it must be noted here that on the platform an explanation of the  profit  and  loss  sharing  ratio  must  be  listed,  so  that  it  is  in accordance with the mudharabah contract principle.
Keywords: Crowdfunding, Mudharabah; Mudarib; Bank.
Artikel masuk: 13 Agustus 2019 Artikel diterima: 3 September 2019

## PENDAHULUAN
Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama dimana salah satu pihak  berperan  sebagai  penyedia  dana  (shahibul  maal),  sedang  pihak  yang lain  berperan  sebagai  pengelola  dana  (mudharib)  (Sapuan,  2016;  Shaikh, 2011). Akad ini biasa digunakan dalam Lembaga Keuangan Islam, khususnya bank. Dimana bank berperan sebagai mediator atas dana yang diinvestasikan oleh  nasabah  untuk  disalurkan  kepada  pihak  yang  membutuhkan  dana. Idealnya,  pembagian  hasil  usaha  menggunakan  profit-loss  sharing  system (PLS). Hanya saja, tingginya resiko yang akan ditanggung oleh bank membuat sistem  ini  sulit  diterpakan  sepenuhnya  oleh  bank  syariah  (Hidayah,  Lowe,  & Woods,  2018).  Alternatif  yang  dipilih  kemudian  untuk  mengatasi  hal  ini adalah dengan menggunakan profit sharing system atau net revenue sharing (Nasim  &  Mediawati,  2019).  Terbukti,  The  International  Organization  of Islamic  Banks’  menemukan,  pada  praktiknya  hanya  20%  operasional  bank syariah  yang  menggunakan  PLS  (Kamla,  2009).  Kondisi  ini,  tentu  telah bergeser dari prinsip dasar bermuamalah dalam Islam.
Islam  menganjurkan  untuk  senantiasa  berbuat  adil,  tidak  terkecuali dalam  berbisnis.  Dan  dalam  dunia  bisnis  dikenal  istilah,  “high  risk,  high return”,  prinsip  inilah  yang  sebenarnya  sejalan  dengan  nilai  Islam.  Namun, rendahnya  persentase  penggunaan  PLS  pada  bank  syariah,  menggambarkan bahwa  pada  dasarnya  bank  belum  siap  menanggung  segala  resiko  yang mungkin  muncul  dari  kerjasama  yang  dijalin  (Hidayah  et  al.,  2018).  Kondisi ini  menyebabkan  terjadinya  pelimpahan  resiko  hanya  pada  salah  satu  pihak saja.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  sering  kali  mudharib  menjadi  pihak  yang dirugikan.  Atas  praktik  ini,  bank  memberi  klaim  bahwa  hal  tersebut merupakan  risk  control  atas  dana  nasabah  yang  disalurkan.  Tampak  jelas kesalah pahamanan akan akad mudharabah.
Pada  prinsipnya,  Islam  mengatur  bahwa  kerugian  yang  diperoleh  dari akad  mudharabah  haruslah  ditanggung  oleh  kedua  belah  pihak  yang menjalin perikatan. Dimana, ketika kerugian terjadi, maka pemilik dana akan menanggung kerugian fiannsial, sedangkan pengelola dana akan menanggung kerugian tenaga (Chong & Liu, 2009; Sa’diyah & Arifin, 2013; Sapuan, 2016; Shaikh, 2011). Hanya saja, kondisi yang terjadi pada bank syariah dewasa ini justru  sebaliknya.  Pengelola  dana  menganggung  kerugian  atas  dana  yang digunakannya,  sedangkan  pemilik  dana  berhak  atas  dana  yang diinvestasikannya.  Hal  inilah  yang  merusak  akad  mudharabah  pada  bank syariah,  hingga  memunculkan  keraguan  dikalangan  masyarakat  akan penerapan prinsip Islam pada operasional bank syariah.
Di  Indonesia,  penggunaan  akad  mudharabah  pada  bank  syariah  terus menurun setiap tahunnya. Berdasarkan data statistik OJK (2018), presentase pembiayaan  mudharabah  bank  pembiayaan  syairah  hanya  0,5%  dari keseluruhan  jumlah  pembiayaan  yang  disalurkan,  dan  presentase  ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang berjumlah 0,7%.  Padahal,  Kemenperin  RI  (2019)  melaporkan,  setidaknya  terdapat  59,2 juta  pelaku  UMKM  di  Indonesia.  Dengan  jumlah  itu,  tentu  terdapat  peluang besar dalam penerapan akad ini pada bank syariah. Karena melalui akad ini diharapkan  wirausahawan  Indonesia  dapat  mengembangkan  usahanya, sehingga  cita-cita  besar  perataan  ekonomi  mampu  tercapai.  Namun,  kurang tepatnya sistem yang digunakan dalam mempraktikkan akad ini membuatnya menjadi  sulit  berkembang.  Oleh  karenanya,  diperlukan  alternatif  lain  dalam penerapan akad mudharabah.

## IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam Vol 4, No 2, Maret 2019, Hlmn. 9-15
Seiring  dengan  perkembangan  bisnis  berbasis  digital,  mulai bermunculan  berbagai  inovasi  yang  bertujuan  untuk  memudahkan  proses transaksi,  salah  satunya  adalah crowdfunding.  Crowdfunding merupakan platform  yang  digunakan    sebagai  media  pengadaan  dana  atas  suatu  proyek (Abdullah  &  Oseni,  2017;  Schwienbacher  &  Larralde,  2010).  Secara  garis besar,  crowdfunding  terbagi  atas  beberapa  jenis,  yakni  donasi,  reward,  debt- besed,  dan  equity-based  (Marzban,  Mehmet  Asutay,  &  Adel  Boseli,  2014). Jenis  yang  sering  dimanfaatkan  dalam  dunia  bisnis  adalah  debt-based  dan equity-based.  Crowdfunding  perbedaan  keduanya  terletak  pada  basis pendanaan.  Debt-based  berbasis  utang,  sedangkan  equity-based  berbasis investasi.  Oleh  karenanya,  praktik  equity  based  memiliki  kesamaan  prinsip dengan  mudharabah.  Dimana,  pembagian  keuntungan  didasarkan  pada presentase  yang  telah  disepakati  pada  saat  menjalin  perikatan,  sedangkan kerugian  ditanggung  oleh  investor.  Hal  lain  yang  menarik  dari  jenis crowdfunding ini  adalah  investor  berhak  memilih  dimana  ia  akan menginvestasikan  dana  yang  ia  miliki,  sehingga  ia  dapat  memantau  sejauh mana pengelolaan dana yang ia investasikan. Selain itu, berbeda dengan bank syariah yang merupakan bisnis pada sektor keuangan, bisnis yang tergabung pada  crowdfunding  umumnya  merupakan  bisnis  pada  sektor  riil.  Poin-poin tersebut  tentu  sejalan  dengan  akad  mudharabah  yang  diatur  dalam  Islam. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji lebih  jauh  tentang  penggunaan  equity  based  crowdfunding  sebagai  alternatif penerapan akad mudharabah yang berbasis non bank.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Akad Mudharabah Pada Bank Syariah
Dalam  operasionalnya,  bank  syariah  berpedoman  pada  prinsip-prinsip mualamah dalam Islam, yakni terbebas dari unsur riba, maysir, gharar, dan bathil  (Hidayah  et  al.,  2018;  Sa’diyah  &  Arifin,  2013;  Sapuan,  2016).  Salah satu akad yang sesuai dengan prinsip muamalah Islam, adalah mudharabah. Mudharabah termasuk dalam kategori syirkah atau akad kerjasama. Merujuk pada  fatwa  DSN-MUI  Nomor:  07/DSN  MUI/IV/2000  mengenai  pembiayaan mudharabah,  mudharabah  adalah  akad  kerjasama  suatu  usaha  antara  dua pihak,  dimana  pihak  pertama  sebagai  shahibul  maal  (pemilik  modal)  yang menyediakan  seluruh  modal,  sedangkan  pihak  kedua  adalah  mudharib (pengelola modal) yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal yang diberikan.  Mengenai  jangka  waktu,  mekanisme  pengembalian  modal  pokok serta  pembagian  keuntungan  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  kedua pihak.
Pada  bank  syariah,  penerapan  akad  mudharabah  dapat  dilakukan melalui  dua  jenis,  yakni  bank  berperan  sebagai  pengelola  dana  ( mudharib) dan  bank  berperan  sebagai  pemilik  dana  (shahibul  maal)  (Ascarya  & Yumanita,  2015).  Bank  berperan  sebagai  pengelola  dana  ketika  bank memperoleh  dana  dari  nasabah  yang  menggunakan  akad  mudharabah. Sedangkan,  ketika  bank  memberikan  pembiayaan  kepada  debitur menggunakan  akad  mudharabah,  maka  posisi  bank  adalah  sebagai  pemilik dana.  Keduanya  menggunakan  sistem  bagi  hasil  dalam  hal  pembagian keuntungan/kerugian.  Untuk  memperjelas  dapat  dilihat  pada  Gambar  1 mengenai  proses  pembiayaan  mudharabah  yang  diterpakan  pada  bank syariah.
Gambar 1. Proses pembiayaan mudharabah bank syariah
Mengacu  pada  booklet  Seri  Kebanksentralan  Bank  Indonesia  No.  14 tentang  Gambaran  Umum  Bank  Syariah,  bank  dapat  menghimpun  dana menggunakan  akad  mudharabah  melalui  dua  produk,  yakni  tabungan  dan deposito. Dalam hal ini, kerjasama menggunakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian.  Ketika  nasabah  sebagai  pemilik  modal  ( shahibul  maal ) menyerahkan  uangnya  kepada  bank  sebagai  pengusaha  ( mudharib )  untuk dikelola,  maka  keuntungan  yang  diperoleh  akan  dibagi  sesuai  kesepakatan pada  saat  akad.  Sedangkan  ketika  terjadi  kerugian,  maka  akan  ditanggung oleh  nasabah  selaku  pemilik  dana.  Prinsip  bagi  hasil  ini  sering  disebut dengan  istilah  profit-loss  sharing  (PLS).  Sedangkan,  untuk  penyaluran  dana, bank  menggunakan  akad  mudharabah  melalui  pembiayaan,  dengan  prinsip bagi hasil yang sama dengan tabungan dan deposito. Hanya saja pada produk ini  bank  berperan  sebagai  shahibul  maal  sedangkan  pengusaha  berperan sebagai mudharib.
Prinsip  bagi  hasil  tersebut,  sesuai  dengan  ketentuan  Islam  atas  akad mudharabah. Namun, pada praktiknya bank lebih sering menggunakan profit sharing  system  atau  net  revenue  sharing  (Nasim  &  Mediawati,  2019). Pemilihan metode ini dikarenkan, resiko kerugian yang mungkin terjadi lebih kecil. Ketika bank menggunakan metode PLS dalam bagi hasilnya, maka pada saat  terjadi  kerugian,  bukan  hanya  bank  satu-satunya  pihak  yang  akan menanggung  kerugian,  melainkan  juga  nasabah  selaku  pemilik  dana  yang dikelola  oleh  bank.  Inilah  sebabnya,  penggunaan  metode  tersebut  sering dikatakan sebagai risk control bank atas dana nasabah.
Bila dipandang dari sisi prinsip muamalah dalam Islam, maka ini tidak sesuai  lagi  dengan  akad  mudharabah  yang  seharusnya.  Penggunaan  profit sharing  system  atau  net  revenue  sharing  berarti  pemilik  modal  tidak  siap akan resiko kerugian yang akan dideritanya. Padahal, dalam berbisnis Islam mengharuskan untuk senantiasa berlaku adil.

## B. Crowdfunding
Secara  sederhana, crowdfunding merupakan  salah  satu  teknik pendanaan  atas  proyek  maupun  unit  usaha  oleh  sekelompok  individu  yang bukan  merupakan  pihak  professional  (misalnya,  bank  maupun  pemodal ventura)  (Schwienbacher  &  Larralde,  2010).  Dalam  sistem  operasional  bank, bank  berperan  sebagai  intermedary  antara  pihak  yang  memiliki  dan membutuhkan  dana.  Sebaliknya,  operasional crowdfunding berjalan  tanpa perantara.  Project  owner  mencoba  untuk  memanfaatkan  keramaian  dengan mengumpulkan dana langsung dari individu.
Crowdfunding tampil  dalam  sebuah  platform  website  yang  menjadi tempat  bertemunya  project  owner  dengan  publik  yang  memberikan  dana. Nantinya,  project  owner  akan  memberikan  sebuah  produk  atau  layanannya sebagai  sebagai  timbal  balik.  Marzban  et  al.  (2014),  membagi crowdfunding menjadi  empat  jenis,  yakni;  donasi, reward,  debt-besed,  dan  equity-based . Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelompokkan crowdfunding hanya dalam tiga jenis, yakni:
1. Donation  Based  atau  hadiah  adalah  penggalangan  dana  yang dilakukan  dalam  bentuk  donasi.  Sebagai  feedback,  pihak  yang menyumbang  akan  memperoleh  hadiah  tertentu,  tergantung  pada tingkat sumbangannya. Jenis inilah yang umumnya banyak beroperasi di Indonesia.
2. Debt  Based,  dalam  skema  ini  dana  yang  diserahkan  adalah  pinjaman dari masyarakat yang harus dikembalikan dengan skema tertentu.
3. Equity  Based,  dalam  skema  ini  dana  dari  masyarakat  mendapatkan imbalan  berupa  persentase  saham  dari  proyek  yang  digelar.  Terdapat tiga  pihak  utama  yang  menjadi  pemegang  kepentingan  ( stakeholders) yaitu entrepreneur, platform crowdfunding , dan investor (b ackers ).
C. Penerapan Akad Mudharabah Melalui Equity Based Crowdfunding Dalam  Islam,  mudharabah  dipandang  sebagai  tonggak  ekonomi  yang dapat  mewujudkan  keadilan  masyarakat  melalui  sistem  bagi  hasil.  Proporsi bagi hasil didasarkan pada nisbah yang disepakati pada awal akad (Sa’diyah &  Arifin,  2013).  Penerapan  akad  ini,  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan equity-based crowdfunding yang merupakan kerjsama berbasis modal. Pada  dasarnya, equity-based  crowdfunding dapat  tergolong  dalam mudharabah  maupun  musyarakah.  Hal  ini  diakrenakan  keduanya  tergolong akad  syirkah.  Namun,  Abdullah  &  Oseni,  (2017),  berpendapat  bahwa  pada praktiknya,  penggunaan  akad  mudharabah  lebih  mudah  daripada musyarakah. Terdapat beberapa keuntungan equity-based crowdfunding dari perspektif keuangan Islam yakni:
1. Menggunakan sistem bagi hasil sehingga resiko ditanggung bersama
2. Mengurangi  kesenjangan  pendanaan  karena  akses  modal  disediakan untuk berbagai pengusaha
3. Menjadi peluang investasi baru bagi investor kecil dan menengah
4. Mendorong inovasi
5. Menciptakan  dan  meningkatkan  peluang  kerja  dengan  pendirian perusahaan baru
Secara  sederhana, equity-based  crowdfunding dilakukan  dengan  skema di Gambar 2 (Abdullah & Oseni, 2017):

## Gambar 2. Skema equity-based crowdfunding
Penerbit adalah mudarib (wiraswasta) sementara platform crowdfunding hanya  bertindak  sebagai  agen  berdasarkan  konsep  wakalah.  Sehingga, penerbit hanya dikenakan biaya penggunaan platform. Selanjutnya, Shahibul maal  (penyedia  modal)  adalah  investor  yang  telah  menyumbangkan  uang mereka  secara  online  melalui  platform  elektronik.  Tetapi  harus  diperhatikan di sini bahwa pada platform penjelasan tentang rasio pembagian laba dan rugi harus dicantumkan, sehingga sesuai dengan prinsip akad mudharabah. Skema  ini  tentu  berbeda  dengan  skema  akad  mudharabah  pada  bank, dimana  bank  memiliki  fungsi  ganda  yakni  selaku  shahibul  maal  dan mudharib. Konsep tersebut tentu memiliki resiko yang lebih besar dari pada crowdfunding  yang  berperan  sebagai  wakil.  Pada  operasional  crowdfunding, ketika shahibul maal melakukan investasi, maka ia telah mengetahui dengan jelas  bisnis  apa  yang  ia  danai.  Sedangkan,  ketika  melakukan  investasi  pada bank, maka dana tersebut akan dikelola dengan diinvestasikan kembali pada bisnis  yang  lain.  Sehingga,  penggunaan  crowdfunding  sebagai  sarana penerapan  akad  mudharabah  akan  lebih  sesuai  daripada  penggunaan  bank syariah.
Di Indonesia, praktik ini telah diterpkan pada beberapa platform seperti kerjasama.com. Kerjasama.com merupakan corwdfounding yang memasarkan bisnis pada bidang property. Harapnnya, kedepannya akan lebih banyak lagi platform sejenis yang memasarkan bisnisyang lebih beragam.

## SIMPULAN
Merujuk  pada  fatwa  DSN-MUI  Nomor:  07/DSN  MUI/IV/2000  mengenai pembiayaan  mudharabah,  mudharabah  adalah  akad  kerjasama  suatu  usaha antara  dua  pihak,  dimana  pihak  pertama  sebagai  shahibul  maal  (pemilik modal)  yang  menyediakan  seluruh  modal,  sedangkan  pihak  kedua  adalah mudharib  (pengelola  modal)  yang  bertindak  sebagai  penerima  dan  pengelola modal  yang  diberikan.  Mengenai  jangka  waktu,  mekanisme  pengembalian modal  pokok  serta  pembagian  keuntungan  ditentukan  berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Akad ini dapat dilaksanakan melalui equity-based
crowdfunding. Dimana,  penerbit  adalah  mudarib  (wiraswasta)  sementara platform  crowdfunding  hanya  bertindak  sebagai  agen  berdasarkan  konsep wakalah.  Sehingga,  penerbit  hanya  dikenakan  biaya  penggunaan  platform. Selanjutnya,  Shahibul  maal  (penyedia  modal)  adalah  investor  yang  telah menyumbangkan  uang  mereka  secara  online  melalui  platform  elektronik. Tetapi  harus  diperhatikan  di  sini  bahwa  pada  platform  penjelasan  tentang rasio  pembagian  laba  dan  rugi  harus  dicantumkan,  sehingga  sesuai  dengan prinsip akad mudharabah .

## REFERENSI
Abdullah,  S.,  &  Oseni,  U.  A.  (2017).  Towards  a  shar ī ’ah  compliant  equity- based  crowdfunding  for  the  halal  industry  in  Malaysia.  International Journal of Business and Society.
Ascarya,  &  Yumanita,  D.  (2015).  Bank  Syariah:  Gamabran  Umum  (Seri Keban).  Jakarta:  Pusat  Pendidikan  dan  Studi  Kebanksentralan,  Bank Indonesia.
Chong,  B.  S.,  &  Liu,  M.  H.  (2009).  Islamic  banking:  Interest-free  or  interest- based? Pacific Basin Finance Journal. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003
Hidayah,  N.  N.,  Lowe,  A.,  &  Woods,  M.  (2018).  Accounting  and  pseudo spirituality  in  Islamic  financial  institutions.  Critical  Perspectives  on Accounting. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.09.002
Kamla,  R.  (2009).  Critical  insights  into  contemporary  Islamic  accounting. Critical Perspectives on Accounting. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.01.002 Marzban, S., Mehmet Asutay, & Adel Boseli. (2014). Shariah-compliant Crowd Funding :  An  Efficient  Framework  for  Entrepreneurship  Development  in Islamic Countries. Harvard Islamic Finance Forum. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2696.1760 Nasim,  A.,  &  Mediawati,  E.  (2019).  Critical  Study  the  Application  of  the Principle  of  Profit  Sharing  in  Syirkah  Mudharabah  and  Musyarakah  in Islamic Banking. KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4289
OJK. (2018). Statistik Perbankan Syariah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Sa’diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari’Ah. Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 1(Desember), 302–323. Sapuan, N. M. (2016). An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical  and  Contemporary  Islamic  Scholars.  Procedia  Economics  and
Finance. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00043-5 Schwienbacher,  A.,  &  Larralde,  B.  (2010).  Crowdfunding  of  Small Entrepreneurial Ventures. In SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.1699183 Shaikh, S. A. (2011). A Critical Analysis of Mudarabah & A New Approach to Equity  Financing  in  Islamic  Finance.  Journal  of  Islamic  Banking  & Finance. https://doi.org/10.1017/CBO9780511753756