## KINERJA PEGAWAI  DAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK PADA BADAN PENGELOAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

## Ade Sudrajat
Universitas Nurtanio Bandung Email: sudrajatade128@gmail.com

## Abstrak
Kinerja  pegawai  merupakan  instrumen  yang  sangat  penting  dan  sebagai  barometer  dalam sebuah  organisasi  untuk  mendapatkan  penilaian  apakah  organisasi  itu  maju  atau  mundur. Kinerja pegawai juga ditentukan oleh kuantitas, kualitas, performa dari sumber daya manusia dalam  organisasi  tersebut,  karena  sumber  daya  manusia  adalah  sebagai  faktor  yang  sangat menentukan  dalam  menjalankan  sebuah  organisasi.  Badan  Pengeloaan  Pendapatan  Daerah Kota  Bandung  mempunyai  sumber  daya  manusia  yang  cukup  berkualitas  untuk  dapat meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu, sehingga target dan realisasi pajak dari tahun ke tahun dapat ditingkatkan sesuai dengan potensi yang ada.
Kata Kunci: Kinerja Pegawai,  Realisasi Pajak, Kota Bandung.

## Abstract
Employee performance is a very important instrument and as a barometer in an organization to  get  an  assessment  of  whether  the  organization  is  forward  or  backward.  Employee performance is also determined by the quantity, quality, performance of human resources in the  organization,  because  human  resources  are  a  very  decisive  factor  in  running  an organization.  The  Regional  Revenue  Management  Agency  of  the  City  of  Bandung  has sufficient  quality human resources  to  be able to  improve performance from time to  time, so that the tax target and realization from year to year can be increased in accordance with the existing potential.
Keywords: Employee Performance, Tax Realization, Bandung City.

## A. PENDAHULUAN
Untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  pemerintah  dalam  hal  ini  perangkat  daerah memerlukan  perencanaan  pembangunan  mulai  dari  arah  kebijakan  yang  disusun  dalam perencanaan  jangka  panjang  hingga  perencanaan  jangka  pendek  yang  substansinya  saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi rencana pembangunan serta strategi dengan cara pencapaiannya. Oleh karena itu  berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  yang  memberikan  landasan  bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.
Perencanaan  pembangunan  daerah  adalah  suatu  proses  penyusunan  tahapan-tahapan kegiatan  yang  melibatkan  berbagai  unsur  pemangku  kepentingan  di  dalamnya,  guna pemanfaatan  dan  pengalokasian    sumber  daya  yang  ada  dalam  rangka  meningkatkan
kesejahteraan  sosial  dalam  suatu  lingkungan  wilayah/daerah  dalam  jangka  waktu  tertentu yang  meliputi:  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD),  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional,    Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  Tentang  Tahapan,  Tatacara Penyusunan,  Pengendalian,  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah  yang ditindaklanjuti  dengan  terbitnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,  Pengendalian,  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah,  pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode  5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis SKPD.
Dalam  perkembangannya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010 telah  mengalami  perubahan  dengan  hadirnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata  cara  evaluasi  Raperda  tentang  RPJPD  dan  RPJMD  serta  tata  cara  perubahan  RPJPD, RPJMD dan RKPD. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  Pasal  260  bahwa  daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Pemerintah  Kota  Bandung  saat  ini  telah  memiliki  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah  (RPJPD)  Kota  Bandung  Tahun  2005-2025  (Perda  Nomor  08  Tahun  2008) serta  Rancangan  Akhir  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kota Bandung  Tahun  2018-2023.  Perangkat  Daerah  melakukan  penyusunan  Rencana  Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Perarutan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Penyusunan  Rencana  Strategis  Badan  Pengelolaaan  Pendapatan  Daerah  Kota Bandung  2018-2023  dilakukan  melalui  beberapa  langkah  perencanaan  dan  dirumuskan penyusunannya  melalui  suatu  proses  partisipatif  dengan  melibatkan  unsur-unsur  pada  tiap bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, sehingga dalam perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana yang dapat:
1. Menjawab pertanyaan-pertanyaan What,Which, Why, When, Where, How dan Who ;
2. Dengan pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan-perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
3. Operasional,  yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
4. Ambisius tetapi sesuai dengan realita;
5. Berkelangsungan/berkelanjutan,  yaitu  sesuatu  yang  telah  dimulai,  hendaknya  dapat terus dilaksanakan sampai selesai;
6. Fleksibel,  yaitu  sewaktu-waktu  dapat  diadakan  penyesuaian  dengan  tuntutan  dan kondisi di lapangan tanpa  mengurangi pencapaian sasaran;
7. Komprehensif;
8. Berdasarkan skala prioritas.
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  daerah  pada  umumnya  adalah  berkaitan  dengan penggalian  sumber-sumber  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  belum  memberikan kontribusi  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  daerah  secara  keseluruhan.  Untuk  itu dibutuhkan  Rencana  Strategis  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  dalam  peranannya sebagai  pengelola  pendapatan  daerah  untuk  mendukung  pembangunan  Kota  Bandung. Dengan  tujan,  dan  sasaran  strategis  yang  jelas  maka  diharapkan  Badan  Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.
Rencana  Strategis  bersama  dengan  pengukuran  kinerja  serta  evaluasinya  merupakan rangkaian  sistem  akuntabilitas  kinerja  yang  penting.  Disamping  itu,    rencana  strategis merupakan  salah  satu  tahapan  dan  sekaligus  menjadi  bagian  integral  dari  upaya  Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam membangun suatu sistem manajemen kepemerintahan yang  transparan,  efektif,  efisien  dan  akuntabel.  Penyusunan  rencana  strategis  tersebut didasarkan  pada  pendekatan  analisis  lingkungan  strategis,  isu-isu  strategis  dan  sejumlah faktor kunci keberhasilan.
Kebijakan  Pemerintah  Kota  Bandung  periode  tahun  2018-2023  tertuang  di  dalam Rancangan  Akhir  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  Rancangan Akhir  RPJMD  dimaksud  merupakan  dasar  dari  penyusunan  Rencana  Strategis  Badan Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  yang  kemudian  diterjemahkan  ke  dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, RENSTRA dan  RENJA  tersebut  saling  terkait  dan  menghasilkan  sinergi  yang  cukup  kuat  dalam menciptakan  pedoman  strategis  bagi  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung terutama  dalam  mendukung  pencapaian  dari  Visi  Kota  Bandung  yaitu:  “Mewujudkan  Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”.
Terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah yang kemudian ditindaklanjuti  dengan hadirnya  Peraturan Daerah Kota  Bandung Nomor 08 Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kota  Bandung,  maka Perangkat  Daerah  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Bandung  mengalami  perubahan  baik  itu perubahan  nomenklatur,  penggabungan/peleburan  perangkat  daerah  maupun  penghapusan perangkat  daerah.  Dinas  Pelayanan  Pajak  menjadi  salah  satu  perangkat  daerah  yang mengalami  perubahan  nomeklatur  menjadi  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota Bandung yang disingkat BPPD.
Berdasarkan  Peraturan  Wali  Kota  Bandung  Nomor  1405  Tahun  2016  tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta    Tata  Kerja  Badan  Pengelolaan Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung.  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung berkedudukan  sebagai  unsur  pelaksanaan  Pemerintah  Kota  Bandung  di  bidang  Pendapatan Daerah  dan  memiliki  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  (PPD) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : Bandung Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Tengah dan Bandung  Timur sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160  Tahun  2017  tentang  Pembentukan,  Kedudukan,  Tugas  dan  Fungsi,  Susunan  Organisasi Serta  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  pada  Dinas  dan  Badan  di  Lingkungan  Pemerintah Kota Bandung.
Sesuai  dengan  Peraturan  Wali  Kota  Bandung  Nomor  1405    Tahun  2016,  Badan Pengelolaan Pendapatan  Daerah Kota  Bandung  memiliki tugas  membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan  fungsi  penunjang  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Daerah  bidang  pengelolaan  pajak,  retribusi  dan  pendapatan  daerah.  Adapun  fungsi  Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu:
1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan  tugas  dukungan  teknis  lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pembinaan  teknis  penyelenggaraan  fungsi-fungsi  penunjang  Urusan  Pemerintahan Daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah; dan
5. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Wali  Kota  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.
Sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota Bandung  yang  memepunyai  tanggungjawab  di  bidang  pendapatan  daerah  dalam  hal  ini Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Target  dan  realisasi  pajak  daerah  dari  tahun  ke  tahun
seyogyanya  meningkat  seiring  dengan  pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  yang harus  di  imbangi  dengan  pembangunan  yang  merata  di  segala  bidang,  dan  untuk melaksanakan pembangunan pemerintah Kota Bandung memerlukan biaya yang sangat besar, salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri yang salah satunya adalah pajak daerah yang merupakan penyumbang  Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kota Bandung.
Tahun  2018  dan  Tahun  2019  realisasi  pendapatan  pajak  daerah  fluktuasi,  karena dipengaruhi  oleh  perkembangan  ekonomi  yang  kurang  stabil,  sehingga  ada  yang  naik  ada juga yang turun dari pendapatan tahun sebelumnya, perbandingannya dapat di lihat pada tabel berikut:
Tabel 1 Realisasi Pendapatan Per Jenis Pajak Tahun 2018 dan Tahun 2019
Jenis Pajak Tahun 2018 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Selisih (Rp) Hotel 300.755.546.433 314.143.877.831 + 13. 388. 331.398 Restoran 325.361.592.033 368.552.256.050 + 43.190.664.017 Hiburan 88.856.425.387 88.704.010.525 - 152.414.862 Parkir 43.748.946.680 45.271.125.039 + 1.522.178.359 PPJ 201.170.794.196 204.101.851.307 + 2.931.057.111 BPHTB 589.916.701.824 511.182.179.626 - 78.734.522.198 PBB 552.686.400.078 558.191.770.146 + 5.505.370.068 Reklame 24.255.043.196 29.538.510.277 + 5. 283.467.081 PAT 33.398.826.889 33.846.573.676 + 449.746.787 Jumlah 2.160.150.276.716 2.153.534.154.477 - 6.616.122.239
Dari tabel 1 diatas dapat dilihat, terdapat kenaikan realisasi  pendapatan pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak PPJ, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan  Pajak  Air  Tanah  (PAT),  tetapi  ada  penurunan  pada  dua  mata  pajak,  yaitu  Pajak  Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dan  Pajak  Hiburan,  ini  terjadi  karena dipengaruhi oleh beberapa faktor baik kondisi masyarakat wajib pajak, kebijakan pengalihan penerbangan pesawat domestik dari Bandara Husein Sastra Negara  ke Bandara Internasional Kertajati, maupun kinerja pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

## B. PEMBAHASAN
Pegawai adalah aset utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari  setiap  aktivitas  organisasi  dan  berperan  penting  dalam  mendukung  tercapainya  tujuan organisasi,  pegawai  berfungsi  untuk  mengoperasikan  peralatan,  melakukan  tugas  dan tanggung jawabnya sesuai dengan uraian tugas ( job description) .
Dalam  melaksanakan  tanggungjawab  pekerjaannya,  pegawai  Badan  Pengelolaan Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  dituntut  untuk  dapat  meningkatkan  kinerjanya  sehingga
dapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya.  Dalam  suatu  organisasi  peranan seorang  pimpinan  tidak  dapat  dipisahkan,  karena  pimpinan  atau  manajer  yang  baik  adalah yang mampu menciptakan suatu kondisi sehingga orang secara individu atau kelompok dapat bekerja  dan  mencapai  kinerja  yang  tinggi,  untuk  itu  Sub.  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  telah  merekap  pegawai  berdasarkan pendidikan, kepangkatan dan pendidikan struktural dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota
Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Bulan April 2019 No Unit Kerja Pendidikan Jumlah SD  SMP  SMA  D1  D3 D4 S1 S2  S3
1 Sekretariat 1 1 7 0 3 1 17 10 0 40 2 Bidang Perencanaan 0 0 2 0 0 1 10 3 0 16 3 Bidang Pengendalian 0 0 9 0 3 1 25 6 0 44 4 Bidang PAD 1 1 0 22 1 5 2 35 9 0 76 5 Bidang PAD 2 0 1 11 0 4 0 17 3 0 36 6 UPT Bandung Timur 0 1 6 0 2 0 6 4 0 19 7 UPT Bandung Utara 2 1 6 0 1 0 9 2 0 21 8 UPT Bandung Barat 0 0 4 0 2 0 8 2 0 17 9 UPT Bandung Selatan 0 0 12 0 0 0 3 3 0 18 10  UPT Bandung Tengah 0 1 10 0 0 1 3 0 0 15 TOTAL PEGAWAI 4 5 89 1 20 6 133  42 0 300
Sumber: Sub Bag. Umum dan Kepegawaian BPPD (2019)
Berdasarkan  data  pegawai  seperti  yang  diuraikan  pada  tabel  2,  secara  umum  sekitar 58,14  %  tingkat  pendidikan  pegawai  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  berpendidikan Sarjana  dan  Pasca  Sarjana  (Strata  1  dan  Strata  2)  sebanyak  175  orang  dan  di  pimpin  oleh seorang  Kepala  Badan  yang  berpendidikan  Magister  (S2).  Dengan  berdasarkan  tingkat pendidikan  tersebut,  hal  ini  merupakan  sebuah  potensi  yang  perlu  untuk  terus  ditumbuh kembangkan  dari  segi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  sebagai  salah  satu  upaya  dalam optimalisasi  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah dalam  meningkatkan  pelayanan  pajak  dan  mengoptimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dari sektor pajak daerah.
Untuk  mendukung  tugas  pokok  dan  fungsi  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah juga  melakukan  pengiriman  para  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  nya  untuk  mengikuti Pendidikan  Teknis,  diantaranya  yaitu  Diklat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS),  Diklat Pemeriksa Pajak dan Diklat Penilai Pajak Bumi dan Bangunan P-2.
Fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota  Bandung  antara  lain  fasilitas  online  sistem  perpajakan  daerah  serta  server  sebagai penyimpan data perpajakan daerah.
Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  memiliki  beberapa  sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi yaitu :
1. Sistem  pelaporan  secara online yang  menghubungkan  Bank  Jabar  Banten  (BJB) dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
2. Web  Service yang  digunakan  untuk  menjadi  sistem  perantara/penghubung  antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan instansi vertikal lainnya (host to host dengan  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Perizinan  Terpadu  Satu  Atap  (DPMPTSP), Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  dan  Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (IPPAT);
3. Penerapan  Sistem  pengawasan  transaksi  wajib  pajak  daerah  secara online ( Tapping Modem );
4. Penerapan  sistem  pelaporan  pajak  daerah  secara online melalui  aplikasi  e-SATRIA dan  penerapan  aplikasi  pelayanan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  secara online melalui SIPP.
Hal-hal  di  atas  menandakan  bahwa  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota Bandung  telah  berupaya  mengoptimalkan  pemanfaatan  Informasi  Teknologi  (IT)  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  sehingga  akan  terlihat  tingkat  pencapaian  kinerjanya. Usaha  untuk  mendapatkan  kinerja  pegawai  yang  optimal,  seorang  pimpinan  tidak  cukup hanya  dengan  meyakinkan  bahwa  pegawai  bersangkutan  mempunyai  pengetahuan  dan keterampilan,  tetapi  disamping  itu  seorang  pimpinan  juga  harus  dapat  memahami  motivasi kerja pegawai, mendorong dan mengarahkan potensi-potensi  yang ada serta memahami hal- hal yang dapat melahirkan kepuasan kerja. Untuk itu diperlukan pendekatan yang relevan dan pembinaan-pembinaan secara lebih manusiawi.
Temuan  dari  beberapa  literatur  selain  istilah  job  performance,  ada  pula  istilah  yang mempunyai arti yang sama, seperti performance, penampilan kerja, kinerja, pencapaian kerja, prestasi  kerja.  Karena  adanya  beberapa  istilah  yang  digunakan,  maka  definisi  kinerjapun beragam,  tetapi  secara  garis  besarnya  pengertian  kinerja  dapat  dilihat  dari  dua  pendekatan, yaitu pendekatan proses, dan pendekatan hasil.
Pengukuran  kinerja  merupakan  suatu  metode  untuk  menilai  kemajuan  yang  telah dicapai  dibandingkan  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pengukuran  kinerja  tidak dimaksudkan  untuk  berperan  sebagai  mekanisme  untuk  memberikan  penghargaan/hukum
(reward/punisment),  akan  tetapi  pengukuran  kinerja  berperan  sebagai  alat  komunikasi  dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Terlepas  dari  jenis  sektor  atau  spesialisasinya,  setiap  organisasi  biasanya  cenderung untuk  tertarik  pada  aspek-aspek  pengukuran  kinerja,  seperti  yang  dikemukakan  Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam buku Pengukuran Kinerja Pegawai Pemerintah (2000:7), sebagai berikut :
1. Aspek finansial
2. Kepuasan pelanggan
3. Operasi bisnis internal
4. Kepuasan pegawai
5. Kepuasan komunitas dan stakeholders
6. Waktu.
Menurut Husein Umar (2003:266), ukuran kinerja pegawai adalah sebagai berikut:
1. Mutu kerja
2. Kejujuran pegawai
3. Inisiatif
4. Kehadiran
5. Sikap
6. Keandalan
7. Kerjasama
8. Pengetahuan tentang pekerjaan
9. Tanggung jawab
10. Ketepatan waktu
Alat ukur tersebut diatas, dapat penulis jelaskan, sebagai berikut:
1. Mutu  kerja,  yaitu  Mutu  yang  harus  dihasilkan  baik  atau  tidaknya  melibatkan perhitungan dari keluaran dan proses atau pelaksanaan kegiatan dari pegawai terutama dalam kaitannya dengan keluaran ( output ).
2. Kejujuran  pegawai,  yaitu  Merupakan  ketulusan  hati  dari  seorang  pegawai  dalam melaksanakan  tugasnya  dan  mampu  untuk  tidak  menyalahgunakan  wewenang  yang diberikan.
3. Inisiatif,  yaitu  Kemampuan  untuk  bertindak  tidak  bergantung  kepada  orang  lain  dan mampu mengembangkan serangkaian kegiatan serta dapat menemukan cara-cara yang baru atau mampu berinovasi.
4. Kehadiran,  yaitu  Kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pegawai  dalam  setiap pekerjaan  dimana  kehadiran  merupakan  hal  utama  yang  harus  dilaksanakan  oleh setiap pegawai.
5. Sikap,  yaitu  Suatu  kesediaan  untuk  bereaksi  didalam  menghadapi  suatu  situasi  atau keadaan tertentu secara normal.
6. Keandalan,  yaitu  Total  dari  semua  keahlian  yang  diperlukan  untuk  mencapai  hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.
7. Kerjasama,  yaitu  Kemampuan seorang pegawai  untuk  bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna  yang sebesar-besarnya. Kesediaan pegawai  dalam berpartisipasi dan bekerjasama dengan pegawai lain secara vertikal dan horizontal didalam maupun diluar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan meningkat.
8. Pengetahuan tentang pekerjaan, yaitu Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pegawai dalam  melaksanakan  suatu  pekerjaan  sehingga  dapat  berjalan  secara  efiktif  dan efisien.
9. Tanggung  jawab,  yaitu  Tanggung  jawab  merupakan  kesanggupan  dari  seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan sebaik- baiknya.
10. Ketepatan  waktu,  yaitu  Pengukuran  ketepatan  waktu  ialah  jenis  khusus  dari pengukuran  kuantitatif  untuk  menentukan  ketepatan  waktu  penyelesaian  suatu kegiatan.
Istilah  lain  untuk  penilaian  kinerja  yaitu  pengukuran  kinerja.  Pengukuran  kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan  dan  akuntabilitas.  Pengukuran  kinerja  juga  dapat  digunakan  untuk  menilai pencapaian tujuan dan sasaran.
Ciri-ciri utama organisasi berkinerja tinggi menurut Siagian (2002:27), antara lain:
1. Organisasi  berkinerja  tinggi  mempunyai  arah  yang  jelas  untuk  ditempuhnya.  Arah tersebut tercermin pada visi yang dimiliki oleh para manajer dalam organisasi tentang mau kemana organisasi mau dibawa dimasa depan.\
2. Manajemen  yang  berhasil  menjadikan  organisasi  berkinerja  tinggi  selalu  berupaya agar  dalam  organisasi  tersedia  tenaga-tenaga  berpengetahuan  dan  ketrampilan  tinggi disertai oleh semangat kewirausahaan.
3. Pada  organisasi  berkinerja  tinggi,  para  manajernya  membuat  komitmen  kuat  pada suatu  rencana  aksi  stratejik,  yaitu  rencana  aksi  yang  diharapkan  membuahkan
keuntungan finansial yang memuaskan dan yang menempatkan organisasi pada posisi bersaing yang dapat diandalkan.
4. Orientasi  organisasi  berkinerja  adalah  “hasil”  dan  memiliki  kesadaran  yang  tinggi tentang pentingnya efektifitas yang meningkat.
5. Adanya komitmen yang mendalam pada strategi yang telah ditentukan dan berupaya agar strategi tersebut membuahkan hasil yang diharapkan.
Mengamati pendapat beberapa para ahli diatas, bahwa kinerja pegawai erat kaitannya dengan  hasil  pekerjaan  seseorang  didalam  suatu  organisasi,  hasil  pekerjaan  tersebut  dapat menyangkut  kualitas, kuantitas dan hasil produksi.  Namun  yang menjadi  masalah pada saat ini  yaitu  apa  yang  menjadi  alat  ukur  dari  suatu  kinerja  pegawai  Badan  pengelolaan Pendapatan Daerah itu sendiri. Menurut Gomes (2003:142), dimensi-dimensi kinerja pegawai adalah sebagai berikut:
1. Kuantitas kerja ( quantity of work ); jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan
2. Kualitas kerja ( quality of work ); kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya
3. Pengetahuan  tentang  pekerjaan  ( job  knowledge );  luasnya  pengetahuan  mengenai keterampilan dan pekerjaannya
4. Kreativitas ( creativeness ); keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan- tindakan untuk menyelesiakan persoalan-persoalan yang timbul
5. Kerjasama  ( cooperation );  kesediaan  untuk  bekerjasama  dengan  orang  lain  (sesama anggota organisasi)
6. Bisa diandalkan ( dependability ); kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesian kerja
7. Inisiatif  ( initiative );  semangat  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  baru  dan  dalam memperbesar tanggungjawabnya
8. Kualitas  pegawai  ( personal  qualities );  menyangkut  kepribadian,  kepemimpinan, keramah tamahan, dan integritas pribadi.

## C. KESIMPULAN
Kinerja Pegawai merupakan instrumen yang sangat penting pada Badan Pengelolaan Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  yang  ditopang  oleh  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang berkualitas,  disiplin,  berintegritas,  yang  dapat  meningkatkan  pelayanan  yang  prima  kepada wajib  pajak  dan  tercapainya    target  dan  realisasi  pendapatan  pajak    yang  tinggi.  Badan
Pengelolaan Pendapatan daerah Kota Bandung  yang mempunyai tugas Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan fungsi  penunjang  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan daerah  di  bidang  pengelolaan  pajak,  retribusi  dan  pendapatan  daerah,  merupakan  organisasi perangkat  daerah  yang  dapat  mempengaruhi  maju  dan  mundurnya  pemerintah  dan masyarakat  Kota  Bandung,  karena  berkaitan  dengan  Pendapatan  Asli  daerah  (PAD)  yang menjadi  tulang  punggung  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  dan pembangunan,  sehingga  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  harus  dapat menunjukkan kinerjanya yang baik, ini dapat tercipta apabila sumber daya manusianya dapat berkinerja baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Gomes, F. C. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: Andi Offset.
Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2000). Pengukuran Kinerja Pegawai Pemerintah .
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang SOTK Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  Tentang  Tahapan,  Tatacara  Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  Tentang  Tahapan,  Tatacara  Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  tata  cara  perencanaan, pengendalian  dan  evaluasi  pembangunan  daerah,  tata  cara  evaluasi  Raperda  tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Renstra BBP Kota Bandung, 2018-2023.
Siagian, S. P. (2002). Manajemen Stratejik . Jakarta: Bumi Aksara.
Umar, H. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.