Volume 1 Issue 01
January 2019
JALREV 1 (1) 2019
ISSN (Print): 2654-9266
ISSN (Online): xxxx-xxxx

## Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ( Presidential
Threshold ) Dalam Pemilu Serentak
“Re-conceptualizing the Presidential Threshold in Concurrent Election”
Rahmat Teguh Santoso Gobel 1
1 Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia. E-mail : rtsg@iaingorontalo.ac.id

## Info Artikel
Abstrak
Keywords: Rekonseptualiasi ; Presidential Threshold; ; Pemilu Serentak ; .
How to cite (APA Citation Style) :
Teguh Santoso Gobel, Rahmat. (2019). “Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidetial Threshold) Dalam Pemilu Serentak.” Jambura Law Review . UNG . Vol 1 No (1):
Penerapan  ambang  batas  pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden ( presidential threshold ) pada pemilu serentak tahun 2019 menimbulkan krisis legitimasi, dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan  Umum  masih  mengakomodir presidential  threshold sebagai syarat mutlak untuk pencalonan presiden yang merujuk pada perolehan hasil  suara  pemilihan  umum  2014.  Pengaturan  tersebut  tidak  sejalan dengan logika pemilu serentak yang menghendaki semua partai politik peserta pemilu berhak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Artikel ini akan menjawab 2 (dua) pertanyaan yaitu pertama, bagaimana pengaturan presidential  threshold dalam  Undang-Undang  Pemilu  dan Putusan Mahkamah Konstitusi? dan Kedua, bagaimana rekonseptualisasi presidential  threshold dalam  pemilu  serentak?  Kedua  pertanyaan tersebut  akan  dijawab  secara  metodeologis  dengan  menggunakan penelitian hukum normatif, dikarenakan fokusnya adalah mengkaji studi literatur,  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  MK  yang berhubungan dengan objek penelitian.  Berdasarkan kajian penulis dapat disimpulkan  bahwa pertama, UUD  NRI  Tahun  1945  telah mengamanatkan  bahwa  pengajuan  calon  presiden  dan  wakil  presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Ambang batas harus mengikuti secara otomatis dengan sistem pemilu  yang  diterapkan.  Artinya  koalisi  hanya  bersifat  pilihan,  bukan kewajiban  demi  memenuhi  syarat  ambang  batas  pencalonan. Kedua, rekonseptualisasi  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  harus memberikan daya dukung kepada menguatnya sistem presidensial. Hal ini  dapat  dilakukan  apabila  presiden  tidak  merasa  ketergantungan dengan  partai  politik.  Koalisi  alamiah  semestinya  terjadi  sehingga kekuatan koalisi murni untuk kepentingan strategis dan jangka Panjang. Koalisi  alamiah  akan  terpenuhi  apabila  tidak  mensyaratkan  ambang batas  pencalonan.  Atas  dasar  itulah,  sistem  presidensil  akan  kohesif dengan  mencairnya  partai  politik  untuk  membangun  koalisi  yang strategis dan jangka Panjang.

## Article Info

## Abstract

## Keywords:
Re-conceptualization ; Presidential Threshold; ; Concurrent Election ; .
How to cite (APA Citation Style) : Teguh Santoso Gobel, Rahmat. (2019).
“ Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidetial Threshold) Dalam Pemilu Serentak.” Jambura Law Review . UNG . Vol 1 No (1):
The  implementation  of  the  presidential  threshold  in  the  upcoming concurrent election 2019 leads to a crisis of legitimacy since the Act No. 7 of 2017 Considering General Election still accommodate presidential threshold as the requirement for nominating president candidate. This act is based on the vote results of the general election in 2014. However, this regulation is not in line with the principle of concurrent elections in which all political parties have their right to nominate president and vice president candidate.  This article will answer 2 (two) questions: first, how is  the  presidential  threshold  setting  in  the  Election  Law  and  the Constitutional  Court  Decision?  and  Second,  how  to  reconcile  the presidential threshold in simultaneous elections? Both of these questions will  be  answered  methodologically  using  normative  legal  research, because the focus is to review the study of literature, legislation and MK decisions related to the object of research.  This study concludes that first, the mandate of the 1945 Constitution states that political parties and a coalition of these parties are allowed to nominate the president and vice president  candidate.  The  threshold  should  follow  the  system  of  the election, meaning that coalition is, by nature, optional. It is not perceived as  the  obligation  of  the  threshold  nomination.  Second,  re- conceptualization  of  the  presidential  election  should  strengthen  the presidential system by eliminating the dependency of the president on the political parties. It is expected that coalition, where all the involved parties are on an agreement to achieve a common goal, can be achieved if there is no obligation in the nomination threshold. As a result, a more cohesive  presidential  system  emerges  since  the  parties  collaborate  to create a strategic, long-term coalition.
© 2019–Gobel, R.,T.,S. Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan
Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbagai elemen masyarakat mengajukan jucial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat salah satu pasal yang kontroversial yang telah lama menjadi isu perdebatan lintas periode pemilu berlangsung yaitu mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak tahun 2019. Pengaturan syarat pencalonan mengenai  dukungan  20%  melalui  hasil  pemilu  sebelumnya  menjadi  permasalahan yang tidak dapat diterima oleh para pihak yang mengalami kerugian hak konstitusional pemberlakuan  ambang  batas  pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden  ( presidential threshold ) pada pemilu 2019.
Mulai  dari  Rhoma  Irama 1 dan  Effendi  Ghazali 2 ,  mengajukan  permohonan  uji  materi ( judicial  review )  ke  Mahkamah  Konstitusi  yang  mempersoalkan  bunyi  Pasal  222 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  yang  berbunyi: “Pasangan  Calon  diusulkan  oleh  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan  kursi paling sedikit 20% (dua puluh
1 CNN Indonesia. “Partai Rhoma Irama Gugat UU Pemilu ke MK Hari Ini”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170809071140-32-233384/partai-rhoma-irama-gugat-uu-pemilu- ke-mk-hari-ini, diakses 30/6/2018.  Adapun salah satu substansi posita yang tertuang dalam pokok permohonan adalah bahwa ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden ( Presidential Treshold ) sebagaimana dimaksud Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017, sudah pernah digunakan pada Pemilu Tahun 2014 sehingga sangat tidak relevan dan daluwarsa  ketika  diterapkan  sebagai  prasyarat  pencalonan  Presiden  dan  Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak bersamaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.
2 Menurut Effendi, jika bicara pilihan politik dan sistem demokrasi, maka sedianya masyarakat disuguhkan berbagai  macam  calon  pemimpin.  Sehingga,  masyarakat  bisa  memilih  calon  pemimpin  yang  dianggap  memiliki kapasitas mumpuni. Ambang batas pilpres juga tidak tepat karena Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak. Jika dipaksakan dengan cara mengacu pada hasil perolehan pemilu sebelumnya, yakni pemilu 2014, maka hal ini pun melanggar hak politik publik. Sebab pada Pemilu 2014 lalu publik tidak pernah tahu bahwa hak politiknya saat itu akan  digunakan  juga  untuk  kepentingan  politik  2019.  Lihat  Kompas.  "Effendi  Ghazali  Ajukan  Uji  Materi  soal "Presidential  Threshold"",  https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/23255461/effendi-ghazali-ajukan- uji-materi-soal-presidential-threshold, diakses 25/6/2018
persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan karena presidential threshold adalah ranah open  legal  policy (kebijakan  hukum  terbuka)  pembentuk  undang-undang. 3 Putusan  MK  tersebut  dilatarbelakangi  oleh presidential  threshold dimaknai  sebagai garansi presiden untuk mendapatkan dukungan di parlemen apabila presiden tersebut terpilih dan menjalankan roda pemerintahan. Maksudnya bahwa adanya presidential threshold akan menghindari terpilihnya presiden minoritas, dimana basis dukungan partai koalisinya rendah yang akan berimplikasi negatif pada program pemerintahan yang dibahas dan disetujui di parlemen.
Secara konseptual, mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebenarnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kontrak sosial  antara  pemilih  dan  yang  dipilih  di  dalamnya.  Presiden  dan  Wakil  Presiden Presiden  yang  dipilih  melalui  pemilihan  langsung  akan  mendapat  mandat  dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat dan kemauan pemilih (volonte generate) akan menjadi pegangan Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya dalam mengelola negara. 4
Menurut  Saldi  Isra,  ada  beberapa  alasan ( raison  d’etre ) yang  sangat  mendasar dilakukannya pemilihan secara langsung, yaitu:
1) Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan  dukungan  yang  lebih  riil  rakyat  sebagai  wujud  kontrak  sosial  antara pemilih  dengan  tokoh  yang  dipilih.  Kemauan  orang-orang  yang  memilih ( volontegenerate ) akan  menjadi  pegangan  bagi  Presiden  dalam melaksanakan kekuasaannya.
2) Pemilihan Presiden langsung secara otomatis akan menghindari intrik-intrik politik dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan. Intrik politik akan dengan  mudah  terjadi  dalam  sistem  multipartai.  Apalagi  kalau  pemilihan umum tidak menghasilkan  partai pemenang mayoritas, maka  tawar-tawar
3 Berita Satu. “MK Tolak Gugatan Presidential Threshold”, http://www.beritasatu.com/nasional/472807-mk-tolak-gugatan-presidential-threshold.html , diakses
28/6/2018
4 Thaib,  Dahlan.  (2009). Ketatanegaraan  Indonesia:  Perspektif  Konstitusional. Yogyakarta:  Total Media. p. 115.
politik menjadi sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan.
3) Pemilihan  Presiden  langsung  akan  memberikan  kesempatan  yang  luas kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa mewakilkan kepada  orang  lain.  Kecenderungan  dalam  sistem  perwakilan  adalah terjadinya  penyimpangan  antara  aspirasi  rakyat  dengan  wakilnya.  Ini semakin  diperparah  oleh  dominannya  pengaruh  partai  politik  yang  telah mengubah fungsi wakil rakyat menjadi wakil partai politik ( political party representation ).
4) Pemilihan  langsung  dapat  menciptakan  perimbangan  antara  berbagai kekuatan  dalam penyelenggaraan negara  terutama  dalam  menciptakan mekanisme checks and balances antara Presiden dengan lembaga perwakilan karena sama-sama dipilih oleh rakyat. 5
Lebih lanjut Mahfud MD menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara umum memang dapat dikatakan lebih bersifat demokratis jika  dibandingkan  dengan  pengangkatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan rakyat  secara  langsung,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  hal  ini  mendapatkan mandat langsung serta dukungan yang nyata sebagai satu bentuk interaksi langsung antara  pemilih  dan  yang  dipilih.  Di  sisi  lain  untuk  menguatkan  pandangan  tersebut setidaknya  terdapat  2  (dua)  alasan  mengapa  pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil Presiden perlu untuk dilaksanakan. Pertama, pemilihan langsung lebih membuka pintu bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang berlaku di dalam sistem presidensial. 6
Sejak  dulu  selalu  dikatakan  bahwa  UUD  1945  menganut  sistem  pemerintahan presidensil.  Sekurang-kurangnya  sistem  demikian  itulah  yang  semula  dibayangkan ideal  oleh  kalangan  para  perancang  Undang-Undang  Dasar  1945. 7 Semangat  sistem
5 Isra, Saldi. (2009). “ Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial ”, Jurnal Konstitusi , 2 (1): p. 108-109 6 MD,  Mahfud.  (2011). Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press. p.137-139.
7 Asshiddiqie, Jimly. (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press. p. 108.
presidensial yang dianut oleh Indonesia tidak relevan dengan sistem pemilu saat ini. Parahnya lagi, sistem pemilu serentak yang mulai diterapkan pada pemilu 2019 masih mensyaratkan  ambang  batas  pengajuan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden berdasarkan  total  jumlah  perolehan  pemilu  legislatif.  Hal  ini  mungkin  menjadi fenomena baru sepanjang rute perjalanan demokrasi di Indonesia. Namun, kohesivitas sistem presidensial dan pemilu presiden mengalami “gap” sehingga keseriusan untuk membangun sistem yang murni cukup kompleks.
Kondisi ambang batas menghendaki presiden untuk selalu tergantung pada dukungan suara parlemen yang berpotensi membuka politik transaksional. Hal ini disebabkan karena dukungan perolehan suara parlemen tidak mencerminkan koalisi yang murni, melainkan koalisi yang berisi tarik menarik kepentingan yang memenjarakan langkah presiden untuk menentukan pilihan politik terhadap penentuan calon wakil presiden yang mendampinginya. Salah satu faktor yang mendasar langkah presiden terpenjara adalah  masih  diterapkannya  ambang  batas  yang  mengharuskan  presiden  untuk tunduk  pada  aturan  main  koalisi  partai  politik.  Celah  tersebut  yang  bisa menghempitkan  keleluasan  presiden  untuk  menentukan  pilihan  hingga  pada  saat menjalankan  pemerintahan  yang  serba  ketergantungan.  Gambaran  inilah  yang memastikan  bahwa  Indonesia  belum  mampu  menerapkan  sistem  presidensil  yang murni.
Menurut  Saldi  Isra  bahwa  ketidakseriusan  dan  inkonsistensi  dalam  pelembagaan sistem  demokrasi  presidensial  itu  tak  hanya  terekam  dalam  materi  atau  substansi perundang-undangan yang seringkali tumpang tindih satu sama lain, melainkan juga terlihat dari skema penyelenggaraan pemilu, terutama sejak 2004, yakni ketika amanat konstitusi hasil amandemen terkait pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat mulai diimplementasikan. Seperti diketahui,  penyelenggaraan pemilu legislatif pada 2004  dan  2009  mendahului  pemilu  presiden  (dan  wakil  presiden),  padahal  arah konstitusi  hasil  amandemen  adalah  penguatan  sistem  presidensial.  Sebagai konsekuensi  logis  dari  pilihan  atas  sistem  demokrasi  presidensial,  seharusnya penyelenggaraan pemilu presiden mendahului pelaksanaan pemilu legislatif. Jika pun tidak,  penyelenggaraan  pemilu  presiden  sekurang-kurangnya  dilakukan  secara simultan  atau bersamaan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, terutama  pemilihan
anggota legislatif di tingkat nasional, DPR dan DPD. 8
Lebih  lanjut  Saldi  berpendapat  bahwa  konsekuensi  logis  dari  pemilu  legislatif  yang mendahului pemilu presiden adalah terciptanya ketergantungan partai-partai politik terhadap hasil Pemilu DPR dalam mempersiapkan pencalonan presiden dan wakilnya. Ketergantungan  itu  bahkan  kemudian  dilembagakan  melalui  prasyarat  mekanisme ambang  batas  pencalonan  presiden.  Sebagaimana  diamanatkan  oleh  UU  Pemilu Presiden 2004 dan 2009, parpol dan atau gabungan parpol harus memperoleh total perolehan suara atau kursi tertentu secara nasional di DPR sebagai syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres.
Disadari atau tidak, persyaratan mekanisme ambang batas pencalonan presiden ini tak hanya  menjadi  penjara  bagi  kalangan  parpol  sendiri,  melainkan  juga  merefleksikan praktik  presidensial  yang  bernuansa  parlementer.  Padahal,  sesuai  skema  sistem presidensial,  lembaga  presiden  dan  DPR  merupakan  dua  institusi  terpisah  yang memiliki basis legitimasi politik yang berbeda, serta tidak saling tergantung satu sama lain,  sehingga  tidak  seharusnya  pencalonan  presiden  didikte  atau  ditentukan  oleh formasi politik parlemen nasional hasil pemilu legislatif. 9
Syarat pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta pemilihan  umum  sebelum  pelaksanaan  pemilihan  umum”.  Rumusan  pasal  ini mengisyaratkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat  menjadi peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, jika diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah disahkan menjadi peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sederhananya, semua partai politik tidak mengenal klaster (lama atau baru) untuk menjadi partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sepanjang partai politik telah dinyatakan sebagai peserta pemilu oleh KPU, maka berhak untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
8 Isra,  Saldi,  et.al.  (2014). Pemilu  Nasional  Serentak  2019. Jakarta:  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia. p. 11
9 ibid , p. 12
Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diperluas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu Pasal 222 yaitu Pasangan Calon diusulkan  oleh  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  peserta  pemilu  yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah  kursi  DPR  atau  memperoleh  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  suara  sah nasional  pada  pemilu  anggota  DPR  sebelumnya. 10 Bunyi  pasal  ini  jelas  memangkas kesempatan  partai  politik  yang  telah  dinyatakan  sebagai  peserta  pemilu  oleh  KPU untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki secara opsional bahwa semua partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (koalisi).
Salah kaprah ambang batas pencalonan pun diperparah dengan frasa “ …….pada pemilu anggota DPR sebelumnya ” yang berarti bahwa hasil perolehan pemilu legislatif 2014 akan menjadi syarat dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak 2019. Padahal perolehan hasil pemilu secara periodik selalu berubah-ubah (fluktuatif) sehingga menggunakan perolehan suara pemilu 2014 tidaklah dikehendaki oleh sistem pemilu serentak sebagaiaman di praktekan di berbagai negara demokrasi lainnya.  Kondisi  inilah  yang  dikatakan  sebagai  krisis  konstitusional  ( constitutional crisis ),  dimana  menempatkan  hasil  perolehan  pemilu  2014  sebagai  rujukan  mutlak pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden  pada  pemilu  2019  adalah  kekeliruan  yang mendasar.

## 2. Rumusan Masalah
Artikel ini berjudul Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ( Presidential Threshold ) Pada Pemilu Serentak yang akan menjawab 2 (dua) pertanyaan  yaitu pertama, bagaimana  pengaturan presidential  threshold dalam Undang-Undang  Pemilu  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi?  dan Kedua, bagaimana rekonseptualisasi presidential  threshold dalam  pemilu  serentak?  Kedua  pertanyaan tersebut akan dijawab secara metodeologis dengan menggunakan penelitian hukum normatif,  karena  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif ( normative  legal  research) dikarenakan  fokusnya  adalah  mengkaji
10 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
studi  literatur,  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  MK  yang  berhubungan dengan objek penelitian.

## 3. Metode
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif ( normative legal research) dikarenakan  fokusnya  adalah  mengkaji  studi  literatur,  peraturan  perundang- undangan dan putusan MK yang berhubungan dengan objek penelitian. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan  konsep  dan  pendekatan  komparasi.  Adapun  uraian  pendekatan  yang digunakan yaitu:
1. Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penelitian yang diteliti.
2. Pendekatan  sejarah  dilakukan  untuk  menelusuri  praktek  pemilihan  presiden dan  wakil  presiden  sejak  dilaksanakan  pemilihan  presiden  secara  langsung yang dijadikan analisis dalam penelitian ini.
3. Pendekatan  konseptual  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
4. Pendekatan  komparasi  digunakan  untuk  membandingkan  praktek  pemilihan presiden yang dilakukan di negara lain.

## 4. Pembahasan
4.1. Pengaturan presidential  threshold dalam  Undang-Undang  Pilpres  dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Landasan hukum pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu telah tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang sebenarnya sudah sangat jelas maksudnya dan tidak  memberi  peluang  bagi  pembentuk  undang-undang  untuk  membuat  kebijakan hukum  ( legal  policy )  dengan  melegitmasi presidential  threshold sebagai  basis dukungan  dari  parlemen.  Demikian  pula  argumentasi  bahwa presidential  threshold dimaksudkan  agar  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  memang  mempunyai  basis dukungan  rakyat  yang  kuat  dan  luas,  sebab  dukungan  yang  luas  akan  diwujudkan dengan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  langsung  oleh  rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (1) juncto Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
mengenai keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang harus meraih suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di sedikitnya setengah jumlah provinsi di Indonesia. 11
Ketentuan presidential threshold dapat dibedah pada penyelenggaraan pemilu tahun 2004 12 , 2009 13 , dan 2014 14 , dimana penetapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menjadi satu hal yang mudah untuk diketahui karena pada periode ini pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah  pemilihan  umum  legislatif.  Artinya  bahwa  untuk  melihat  terpenuhi  atau tidaknya presidential threshold hanya tinggal dilihat saja perolehan suara partai politik atau  gabungan  partai  politik  di  pemilihan  umum  legislatif  yang  telah  memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua  puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Angka ini pun nantinya akan mempengaruhi pengambilan sikap partai politik peserta pemilu apakah akan mengajukan pasangan calon presiden dan wakil  presiden  tanpa  koalisi  atau  harus  menjalin  koalisi  dengan  partai  politik  lain supaya terpenuhinya presidential threshold .
Penetapan ambang batas jelas menganggu keinginan publik memantik para negarawan untuk maju dalam kompetisi pilpres. Hal ini didasari oleh semakin banyak calon akan membuat  masyrakat  selektif  memilih  presiden  yang  mampu  menjawab  tantangan bangsa.  Oleh  karena  itu,  ambang  batas  pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden sengaja  membatasi  hak  publik  untuk  membuka  partisipasi  kepada  figur-figur
11 Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 5 ayat (4) menjelaskan bahwa pasangan calon Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang memperoleh minimum 15% kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.
13 Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 9 menjelaskan  bahwa  pasangan  calon Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pilpres.
14 Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 tetap merujuk pada UU No 42 Tahun 2008
alternatif.
Jimly  menjelaskan  bahwa  implikasi  dan  konsekuensi  hukum  dari  pengisian  jabatan Presiden  melalui  pemilihan  langsung  terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  adalah sistem pemilu dan sistem kepartaian. Jika sistem kepartaian yang dipraktekkan adalah “multipartai”, dan pemilihan presiden langsung oleh rakyat, maka dapat terjadi bahwa seorang  presiden  hanya  didukung  oleh  suara  mayoritas  sangat  relatif.  Untuk menghindarkan  seorang  presiden  hanya  didukung  oleh  suara  dibawah  50%,  maka sebaiknya diatur pemilihan putaran kedua oleh electoral college . 15
Hemat penulis bahwa calon presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilu tidak memiliki standar baku yang jelas terkait syarat keterpilihan. Disatu sisi, Pasal 6A ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  menghendaki  adanya  gabungan  partai  politik, sedangkan  disisi  lain  Pasal  6A  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  menginginkan keterpilihan calon presiden dan wakil presiden minimal mendapatkan dukungan dari daerah sebanyak 20% (dua puluh persen). Dari kedua sisi itulah, pembentuk undang- undang harus legowo menilai bahwa apabila partai politik secara tunggal mencalonkan presiden  dan  wakil  presiden  (tanpa  koalisi),  calon  yang  diusung  tersebut  harus mendapatkan  dukungan  20%  (dua  puluh  persen)  dari  rakyat  di  masing-masing provinsi. Sehingga dukungan rill masyarakat akan menjadi syarat murni keterpilihan presiden  sebagaimana  konsep  pemilihan  presiden  dalam  sistem  pemerintahan presidensial.
Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum mengatur  ambang  batas  pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden.  Sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  221  berbunyi  bahwa  “Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”. Kemudian pada Pasal 222 menjelaskan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  yang  memenuhi  persyaratan perolehan  kursi  paling  sedikit  20%  (dua  puluh  persen)  dari  jumlah  kursi  DPR  atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu
15 Asshiddiqie,  Jimly,  et.al.  (2006). Gagasan  Amandemen  UUD  1945  Dan  Pemilihan  Presiden  Secara Langsung . Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI. p. 45.
anggota DPR sebelumnya. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 223 yaitu:
1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
2) Partai  Politik  dapat  melakukan  kesepakatan  dengan  Partai  Politik  lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
3) Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusannya  Nomor  50/PUU-XII/2014  memberikan pendapat bahwa Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyepakati pasangan calon  presiden  dan  wakil  presiden  hanya  dapat  diajukan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  peserta  pemilu,  dengan  pertimbangan  bahwa  siapa  yang hendak menjadi calon presiden dan wakil presiden dapat mengajukan dirinya melalui partai politik, atau mendirikan partai politik yang menjadi peserta pemilu. Hal itu juga dimaksudkan untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan batas maksimum sejumlah partai politik peserta pemilihan umum, dan tidak dimungkinkan adanya calon perseorangan yang diajukan oleh kelompok masyarakat. Jika jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden hendak dikurangi lagi maka dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah partai politik peserta pemilihan umum. Dengan konstruksi berpikir demikianlah melahirkan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,  yaitu  mengakomodasi  banyak  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden, karena seluruh partai politik peserta pemilihan umum diasumsikan dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. 16
16 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014. p. 36-37.
Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat dalam sistem koalisi multipartai, dapat  dikatakan  sulit  akan  berhasil  memilih  seorang  presiden  dan  wakil  presiden dengan  dukungan  suara  mayoritas  dari  satu  partai  politik.  Pemilihan  presiden  dan wakil presiden hasil pemilihan umum 2004 yang memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang tidak didukung oleh  suara  mayoritas,  dapat  dipandang  sebagai  pengingkaran  terhadap  realitas empirik demokrasi. Secara realitas menunjukkan bahwa sebagian rakyat yang tidak puas dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Namun, secara  teoritik  sistem  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  secara  langsung merupakan konsekuensi dari penggunaan sistem presidensial. Oleh karena itu, dengan sistem ini belum ada jaminan pula akan terpilih presiden dan wakil presiden dengan dukungan mayoritas mutlak, tetapi setidak-tidaknya akan terpilih atas dukungan suara mayoritas yang menggambarkan aspirasi rakyat. 17
Bagan I. Ritme Presidential Threshold (2004-2019)
Pemilu 2004 :
- Pemilu tidak serentak
- PT berasal dari perolehan Suara legislative 5% suara nasional Pemilu 2009 : PT naik menjadi 20% kursi parlemen/25% suara nasional PERUBAHAN Stagnan Pemilu 2019 : - Pemilu serentak
- PT merujuk pada hasil pemilu sebelumnya Pemilu 2014 :
PT tidak berubah 20% kursi parlemen/25% suara nasional RUJUKAN Catatan :
a. Persentase pileg 2014 merupakan hasil dari serangkaian proses pemilu (pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, DPT yang berbeda).
b. Preferensi  politik  masyarakat  cenderung  fluktuatif, sehingga  perolehan  pileg  2014 tidak menjadi garansi untuk hasil pileg 2019
c. Pemilu 2019 akan mengalami perubahan DPT dan basis kekuatan (hukum alamiah pemilu)
d. Hasil pilpres 2019 akan mengalami krisis legitimasi, sebab rasionalisasinya presiden terpilih adalah produk pemilu 2014.
Penulis menilai bahwa format pemilihan yang terkonstruksi dalam hajatan pemilihan presiden selama ini adalah hasil perolehan suara pemilihan DPR akan mempengaruhi proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Praktek ini dilakukan pada perhelatan pemilu 2004-2014, regulasi yang mengatur adanya ambang batas pemilihan presiden menyebabkan jalan partai politik untuk melakukan koalisi adalah pilihan politi k yang tidak bisa ditawar lagi.
Pilihan politik yang dilakukan partai politik sebagaimana dijamin oleh Pasal 6A ayat (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  adalah pertama, apabila  partai  politik  yang  memperoleh persentase  jumlah  suara  yang  melebihi  ketentuan presidential  threshold, maka membuka kemungkinan untuk mengajukan satu paket pasangan calon tanpa koalisi dengan partai politik lain. Kedua, jika perolehan suara pemilu legislatif tidak mampu memenuhi ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden, maka partai politik  peserta  pemilu  akan  melakukan  koalisi  atau  penggabungan  kekuatan  untuk memenuhi syarat presidential threshold yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Praktek  yang  dilakukan  selama  ini,  belum  ada  satu  partai  politik  yang  berhasil mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara tunggal atau tanpa koalisi. Hal ini terjadi karena partai politik selalu terganjal dengan ambang batas pencalonan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR.
Menurut  Qadari  sebagaimana  dikutip  oleh  Koirudin,  mengemukakan  adanya  empat hukum  koalisi  presiden  dan  wakilnya. Pertama, calon  dari  partai  dengan  perolehan kursi (atau persentase suara) lebih besar akan menjadi capres dan calon dari partai dengan kursi lebih kecil harus puas dengan posisi calon wapres. Kedua, tiap partai dan calon akan berusaha berkoalisi dengan partai calon lain yang punya perolehan kursi yang signifikan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Itu adalah koalisi yang berusaha mengupayakan  penguatan  kaki  di  DPR.  Penguatan  diperlukan  untuk  menjamin dukungan  politik  terhadap  pembuatan  kebijakan  pemerintah,  yaitu  kebijakan  yang ditelurkan oleh presiden dan wakil presiden yang berkuasa. Partai dan calon sebisa mungkin  berusaha  mencari  partai  dan  calon  yang  kombinasi  koalisinya  mencapai minimal 184 kursi. Angka 184 adalah hasil 550 kursi DPR kali sepertiga.
Alasannya karena menurut Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, usulan pemberhentian terhadap presiden dan/atau wakil presiden hanya bisa diajukan pada
Mahkamah Konstitusi, sebelum diteruskan ke Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), jika  diterima,  akan  diputuskan  dalam  sidang  paripurna  yang  dihadiri  sekurang- kurangnya dua pertiga anggota DPR. Ketiga, partai dan calon akan mencari calon lain yang  tinggi  popularitas  individualnya. Keempat, partai  dan  calon  akan  berkoalisi dengan  partai  dan  calon  lain  yang  dekat  ideologi  dan  platformnya.  Meski  ada kebutuhan  menciptakan  pasangan  yang  mewakili  berbagai  spektrum  ideologis  dan demografis. 18
Penulis  mengamati  bahwa  proses  koalisi  yang  dibangun  selama  ini  bergeser  dari dimensi hukum dan politik yang sesungguhnya. Pertama, UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pengajuan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Ambang batas harus mengikuti secara otomatis dengan sistem pemilu yang diterapkan. Manakala  sistem pemilu  tidak  serentak,  maka  ambang  batas  menjadi  penting  sebagaimana  praktik pemilihan presiden yang dilakukan selama pemilu 2004, 2009 dan 2014. Sebaliknya, pemilu  2019  menghendaki  pemilihan  serentak  dengan  sendirinya  ambang  batas menjadi  tidak  relevan  lagi.  Artinya  koalisi  hanya  bersifat  pilihan,  bukan  kewajiban demi memenuhi syarat ambang batas pencalonan.
Dengan kata lain, ambang batas tidak menjadi patokan dasar dalam ketentuan Pasal 6A ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Sekecil apapun perolehan suara partai politik peserta pemilu, partai tersebut berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, dalam  praktik  ketatanegaraan  format  koalisi  hanya  ada  pada  sistem  parlementer, bukan  pada  sistem  presidensial.  Sebab  perolehan  suara  pemilu  legislatif  tidak berpengaruh  secara  mutlak  terhadap  pemilihan  presiden,  bahkan  ketika  presiden terpilih menjalankan pemerintahan. Legitimasi secara kelembagaan berbeda, olehnya koalisi  bukanlah  keniscayaan  dalam  sistem  presidensial  sebagaimana  praktek ketatanegaraan yang dilakukan selama ini.
4.2. Rekonseptualisasi Presidential threshold Dalam Pemilu Serentak
Menurut  Ramlan Surbakti, setidaknya  ada tujuh kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan  pemilu  yang  adil  dan  berintegritas.  Tujuh  kriteria  yang  dimaksud
18 Koirudin. (2004). Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004 , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. p. 220.
adalah: 19
1) Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan;
2) Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis;
3) Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu;
4) Partisipasi  seluruh  pemangku  kepengtingan  dalam  seluruh  rangkaian tahapan penyelenggaraan tahap pemilu;
5) Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan imparsial;
6) Integritas  pemungutan,  penghitungan,  tabulasi  dan  pelaporan  suara pemilu;
7) Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.
Menurut  Jimly  Ashidiqqie  berpendapat  bahwa  salah  satu  pembaharuan  dalam kerangka  sistem  UUD  NRI  Tahun  1945  dilakukan  dengan  pengembangan  praktik ketatanegaraan  baik  dalam  bentuk  kebiasaan  ketatanegaraan  maupun  melalui berbagai  peraturan  perundang-undangan  biasa  yang  dapat  dilakukan  yaitu  calon Presiden dan Wakil Presiden) menjadi subsistem pemilihan umum anggota MPR, DPR, dan DPRD (apabila dipilih serentak) Setiap partai yang ikut dalam pemilihan umum sekaligus  menyertakan  secara  terbuka  calon  Presiden  (dan  Wakil  Presiden)  yang memimpin  kampanye  untuk  memenangkan  partai  pendukungnya.  Dengan  cara  ini, rakyat  sekaligus  mendukung  calon  Presiden  (dan  Wakil  Presiden)  dari  partai bersangkutan.  Kemenangan  partai  sekaligus  mencerminkan  kemenangan  calon Presiden dan Wakil Presiden. 20
Lebih lanjut  Jimly berpendapat bahwa  pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Pasal  6A  ayat  (1)  tersebut  diusulkan  oleh  partai  politik  peserta  pemilihan  umum; partai  politik  peserta  pemilihan  umum  itu  dapat  mengadakan  kerja  sama  atau “gabungan partai politik” untuk membantu presiden dan wakil presiden membentuk
19 Ramlan Surbakti, Pemilu Berintegritas dan Adil, Harian Kompas edisi 14 Februari 2014, p. 6.
20 Asshiddiqie,  Jimly,  et.al.  (2006). Amandemen  UUD  1945  Dan  Pemilihan  Presiden  Secara  Langsung . Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.  p. 41-42.
pemerintahan  dan  kabinet;  dan  pengusulan  pasangan  calon  presiden  dan  wakil presiden  dilakukan sebelum pelaksanaan  pemilihan umum. Dari rumusan demikian dapat timbul penafsiran bahwa:
1) Calon  presiden  dan  wakil  presiden  sebagai  satu  kesatuan  pasangan diusulkan oleh partai politik  peserta  pemilu. Artinya, partai politik mana saja  yang  telah  memenuhi  syarat  sebagai  peserta  pemilu  diberi  hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden;
2) Partai  politik  peserta  pemilihan  umum  dapat  mengadakan  kerja  sama gabungan  untuk  (a)  memenangkan  pemilihan  presiden  dan  (b)  bekerja sama  untuk  mendukung  presiden/wakil  presiden  dalam  membentuk pemerintahan  atau  kabinet,  dan  (c)  gabungan  partai  politik  yang membentuk pemerintahan dapat pula mengorganisasikan gabungan partai politik tersebut di forum DPR dan MPR; dan
3) Pengusulan pasangan calon dapat dilakukan pada tiga kemungkinan waktu yaitu  (a)  sebelum  pelaksanaan  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD;  (b)  sebelum  pelaksanaan  pemilihan  umum untuk  memilih  presiden  dan  wakil  presiden,  tapi  sesudah  pelaksanaan pemilihan  umum  anggoata  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD;  atau  (c)  sebelum pelaksanaan  pemilihan  umum  yang  dilakukan  serentak  untuk  memilih anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 21
Sesuai  Pasal  6A  ayat  (3)  bahwa  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dari rumusan ini terdapat dua persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang, yaitu perolehan suara 50% + 1 jumlah provinsi seluruh Indonesia. Jika kedua syarat itu tidak terpenuhi, maka pemilihan dilanjutkan ke tahap atau ronde kedua sebagaimana diatur
21 Asshiddiqie, Jimly. (2013). Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta : Sinar Grafika. p. 28.
dalam ayat berikutnya. 22
Pasal 6A ayat (4) menentukan, bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil  presiden  terpilih,  dua  pasangan  calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh secara rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil  presiden.  Berbeda  dari  ketentuan  pemilihan  untuk  rode  pertama  yang ditetapkan pada 2001 (perubahan ketiga), ketentuan ini disepakati pada tahun 2002 (perubahan  keempat).  Dari  rumusan  ini  dapat  diketahui  bahwa  konsep  pemilihan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 memang disediakan dua tahap atau dua ronde. Jika pada ronde pertama sudah berhasil dipilih pasangan calon yang memenuhi dua syarat  seperti  dimaksud  dalam  Pasal  6A  ayat  (3),  maka  pemilihannya  cukup  satu ronde, jika tidak, berarti pemilihan dilakukan dalam dua ronde yang diikuti oleh dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Oleh sebab itu, meskipun dengan alasan efisiensi ataupun alasan rasional dan luhur lainnya, UU tidak boleh menentukan bahwa  pemilihan presiden hanya  dilakukan untuk satu ronde ataupun menentukan persyaratan sedemikian rupa sehingga desain pemilihan itu seakan-akan hanya untuk satu ronde saja.
Desain konseptual yang asli menurut UUD NRI Tahun 1945 memang dua ronde, bukan satu ronde. Misalnya, jika persyaratan partai politik yang berhak untuk mengusulkan calon ditentukan sekurang-kurangnya  30%, berarti  pemilihan presiden itu  didesain hanya diikuti oleh dua pasangan calon saja, dan karena itu secara otomatis pemilihan presiden dilakukan hanya dalam satu ronde. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena desain konseptualnya berubah dari dua ronde menjadi hanya satu  ronde.  Pemilihan  itu  dapat  saja  dilaksanakan  hanya  dalam  satu  ronde  apabila persyaratan  yang  ditentukan  oleh  Pasal  6A  ayat  (3)  terpenuhi.  Artinya,  penentuan persyaratan tambahan dalam UU tidak boleh meniadakan makna ketentuan Pasal 6A ayat (4). 23
Pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden  mestinya  bersandar  pada  beberapa  hal:
22 Ibid., p. 29. 23 Ibid . , p. 30-31.
pertama, pemilu serentak harus memberikan daya dukung kepada menguatnya sistem presidensial. Hal ini dapat dilakukan apabila presiden tidak merasa  ketergantungan dengan  partai  politik.  Koalisi  alamiah  semestinya  terjadi  sehingga  kekuatan  koalisi murni  untuk  kepentingan  strategis  dan  jangka  Panjang.  Dengan  demikian,  sistem presidensil akan kohesif dengan mencairnya partai politik untuk membangun koalisi yang strategis dan jangka Panjang. Kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden akan semakin  banyak  calon  alternatif  sehingga  masyarakat  disuguhkan  dengan  calon presiden  dan  wakil  presiden  yang  sengaja  untuk  disodorkan  agar  masyarakat  lebih selektif memilik pemimpin dari berbagai macam kandidat yang ada.
Format koalisi yang dibangun pada saat sebelum pemilihan umum menunjukan geliat partai politik untuk mengerucutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki daya jual elektoral yang sangat tinggi agar pemilihan dapat dilaksanakan satu putaran.  Biasanya,  pemilihan  satu  putaran  hanya  dapat  diraih  ketika  jumlah  calon presiden dan wakil presiden berjumlah 2 (dua) pasangan, sementara 3 (tiga) pasangan pun sangat berpotensi untuk satu putaran tergantung pada siapa yang akan dicalonkan sebagai  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Misalnya,  kemenangan  SBY  pada perhelatan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  pada  tahun  2009.  Untuk  kedua kalinya SBY terpilih sebagai presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat, hal ini dipengaruhi oleh elektabilitas SBY sepanjang 2004-2009 memimpin Indonesia.
Pemilihan presiden dan wakil presiden 2 putaran terjadi pada saat pemilu 2004. Dari 5 (lima) pasangan calon yang bertarung pada putaran pertama, maka KPU menetapkan 2  (dua)  pasangan  calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak  untuk  bertarung  pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2004-2009. Akhirnya KPU  menetapkan  pasangan  Mega-Hasyim  dan  SBY-Kalla  sebagai  pasangan  calon presiden dan wakil presiden yang bertarung pada putaran kedua. Pemilihan presiden 2 (dua) putaran mendorong partai lain yang kalah dalam putaran pertama terpaksa harus melakukan koalisi dengan partai pengusung calon presiden dan wakil presiden yang lolos ke putaran kedua. Hal ini dilakukan oleh Partai Golkar yang menggerakan kekuasannya  untuk  memenangkan  pasangan  Mega-Hasyim  pada  putaran  kedua pemilihan  presiden  2004.  Walaupun  pasangan  Mega-Hasyim  didukung  oleh  Partai Golkar dan PPP, pada akhirnya SBY-Kalla yang memenangkan pertarungan pemilihan presiden dan wakil presiden 2004.
Penulis  meyakini  bahwa  meskipun  pemilihan  2  (dua)  putaran  dilaksanakan,  hal  ini dapat menciptakan legitimasi keterpilihan presiden dan wakil presiden sangat kuat. Basis legitimasi rakyat akan menjadi penentu apabila pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan 2 (dua) putaran.
Bahkan  pada  pemilu  serentak  tahun  2019,  dapat  dipastikan  dilaksanakan  2  (dua) putaran apabila semua partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan calon presiden  dan  wakil  presiden.  Dengan  kata  lain,  partai  politik  peserta  pemilu  akan didorong untuk menyeleksi secara ketat dan terukur terkait calon presiden dan wakil presiden  yang  akan diusung  agar  bisa  menyelesaikan  persoalan  bangsa.  Kontestasi akan  diisi  oleh  calon  yang  bervariasi  dari  berbagai  sumber.  Artinya  semua  partai politik peserta pemilu berlomba-lomba untuk mendesain visi dan misi pasangan calon untuk mendulang suara sebanyak mungkin agar lolos pada putaran kedua.
Menurut  Fery  Amsari  bahwa  sebenarnya  di  dalam  UUD  1945  tidak  terdapat persyaratan yang khusus atau  lebih rigid dalam hal  pengusulan calon Presiden  dan Wakil  Presiden  oleh  partai  tersebut.  Ketentuan  pengusulan  calon  ini  harus  benar- benar dibedakan dengan ketentuan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Presiden. Ketentuan mengenai syarat-syarat itu  kerap disalah-artikan oleh sebagian kalangan dengan  menafsirkan  secara  tidak  tepat  ketentuan  Pasal  6  ayat  (2)  UUD  1945  yang berbunyi sebagai berikut: “ Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur  lebih  lanjut  dengan  undang-undang .”  Ketentuan  tersebut  menjadi open  legal policy bagi pembentuk undang- undang dalam hal mengatur syarat menjadi Presiden dan  Wakil  Presiden  sepanjang  tidak  berseberangan  dengan  ketentuan  UUD  1945. Ketentuan  itu  tidak  mengatur  tata  cara  pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden. Pembuat  undang-undang  tidak  saja  mengatur  mengenai  syarat-syarat  menjadi Presiden tetapi juga telah mengatur tata cara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik. 24
Sistem presidensial yang berkombinasi dengan multipartai, dengan fragmentasi politik dan  polarisasi  ideologi  yang  tinggi,  berpotensi  kelumpuhan  akibat  kebuntuan eksekutif-legislatif.  Ujungnya:  instabilitas  politik.  Pemilu  nasional  serentak  atau
pemilu  konkuren  ( concurrent  election )  diharapkan  mampu  memunculkan  efek konkurensi  atau  lazim  disebut coattail  effect sehingga  terhindar  dari  fenomena “pemerintahan  yang  terbelah”.  Kendatipun  sama-sama  serentak,  pemilu  konkuren berbeda  dengan  pemilu  serentak  dengan  pemilu  sela,  dan  model  pemilu  sinkronis ( syncronized election ). Model Amerika Latin Jenis pemilu konkuren dipahami karena coattail  effect yang  ditimbulkannya.  Dibayangkan  bahwa  kandidat  presiden  atau sebaliknya  partai  politik  akan  saling  “menarik  kerah”  pencoblos  sehingga  pilihan mereka relevan. Efek itu berasumsi tidak mungkin pemilih mencoblos pasangan capres yang diajukan koalisi parpol tertentu, tetapi lantas memilih calon anggota legislatif dari partai  di  luar  koalisi  pengusung  capres  tersebut.  Jenis  pemilu  konkuren  lazim diterapkan  di  beberapa  negara  Amerika  Latin  seperti  di  Pemilu  Serentak  di  Brazil tahun 2014, Bolivia tahun 2014, dan Peru tahun 2016. 25
Menurut  Syamsudin  Haris  sebagaimana  dikutip  oleh  Koirudin,  menyatakan  bahwa Terciptanya  koalisi  sebenarnya  diperuntukkan  hanya  dalam  menggalang  dukungan dalam  membentuk  pemerintahan  oleh  partai  pemenang  pemilu,  serta  dibutuhkan dalam  rangka  membangun  dan  memperkuat  oposisi  bagi  partai-partai  yang mempunyai kursi di parlemen namun tidak ikut memerintah. Seperti yang kita ketahui, sistem presidensial cenderung dianut oleh UUD 1945 produk amandemen. Pemerintah dan DPR merupakan dua lembaga terpisah yang tidak bisa saling berkuasa dan paling unggul satu sama lain. 26
Ketika  berbagai  elemen  masyarakat  tengah  mencari  peluang  munculnya  calon presiden alternatif di luar nama-nama capres yang dikampanyekan melalui berbagai media, para politisi partai politik justru sibuk mengutak-atik angka presentase ambang batas pencalonan presiden ( presidential threshold ). Seolah-olah kualitas Presiden dan efektivitas sistem presidensial hanya ditentukan oleh besar kecilnya dukungan parpol dan/atau  gabungan  atas  para  capres.  Padahal,  legitimasi  presiden  dalam  skema presidensial  tidak  berasal  dari  parlemen,  melainkan  dari  rakyat  yang  memilihnya secara langsung melalui pemilu demokratis. Perdebatan yang cenderung sia-sia dan
26 Koirudin, Op. Cit, p. 221
menguras energi kalangan parpol ini sebenarnya tidak perlu terjadi.
Persoalannya,  pemberlakuan  ambang  batas  dengan  presentase  tertentu  dalam pencalonan presiden sebenarnya tidak lazim, apalagi jika dikaitkan dengan perolehan suara atau kursi parpol di parlemen. Secara teoritis, basis legitimasi seorang presiden dalam  skema  sistem  presidensial  tidak  ditentukan  formasi  politik  parlemen  hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem presidensial adalah dua  institusi  terpisah  yang  memiliki  basis  legitimasi  berbeda  serta  tidak  saling tergantung  satu  sama  lain.  Presiden  dan  pemerintahan  yang  dipimpinnya  pada dasarnya  tetap  dapat  bekerja  efektif  tanpa  harus  bergantung  sepenuhnya  pada dukungan politik parlemen. 27
Oleh sebab itu, hendaknya tidak dapat dijadikan alasan yang mendasar bahwa dengan penegasian presidential  threshold akan  mengganggu  sistem  presidensial,  justru sebaliknya  keinginan  meneguhkan  sistem  presidensial  murni  yang  dicita-citakan bersama akan tercapai apabila presidential threshold dihapuskan dalam skema pemilu serentak. Dengan kata lain, Indonesia akan betul-betul kembali kepada marwah dan konsep  pemilu  serentak  yang  sesungguhnya.  Adapun  yang  menjadi  model rekonseptualisasi pemilu presiden sebagai berikut:
27 Haris, Syamsudin, et.al. (2016). Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung Di Indonesia . Yogyakarta :Pustaka Pelajar. p. 251

## Bagan 2. Model Rekonseptualisasi Pemilihan Presiden
Penulis berpendapat bahwa rekonseptualisasi pemilihan presiden dan wakil presiden dalam  mekanisme  pemilu  serentak  harus  berdasar  pada  beberapa  hal: pertama, penghapusan presidential  threshold menjadi  nol  persen  adalah  mekanisme konstitusional yang rasional sesuai dengan praktek pemilu serentak. Konsep tersebut akan  memperkuat  posisi  calon  presiden  dan  wakil  presiden  yang  tidak  akan ketergantungan  lagi  dengan  dukungan  partai  politik  yang  hingga  saat  ini  masih menjalankan pola lama yaitu koalisi pragmatis dan jangka pendek. Adanya kebijakan nol  persen  akan  memberikan  daya  dukung  kepada  menguatnya  sistem  presidensial sebagaimana  diinginkan  oleh  UUD  NRI  Tahun  1945.  Dengan  begitu,  presiden  akan relatif menjadi kuat dan terhindar dari politik transaksional dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, semua partai politik peserta pemilu dibuka kran partisipasi  seluas-luasnya  untuk  dapat  mengajukan  paket  pasangan  calon  presiden
Pi liha n Poli ti k Koalisi Tunggal A B C D E Partai Lolos Partai Kalah Koalisi Permanen •Konsolidasi Pilpres A •Konsolidasi Pilpres B C,D,E B A Catatan : a. Pada putaran pertama cenderung akan terjadi koalisi dan/atau tunggal. Dengan kata lain, masing-masing  parpol  atau  gabungan  parpol  akan  mengusung  calon  presiden  dan  wakil presiden.
b. Pada  putaran  kedua,  seluruh  partai  yang  kalah  dalam  putaran  pertama  wajib  untuk bergabung dengan partai pengusung pada putaran kedua.
dan wakil presiden. Artinya, kontestasi pemilihan presiden dapat menawarkan calon sebanyak  mungkin  untuk  beradu  gagasan  pembangunan  Indonesia  ke  depan berdasarkan  kepentingan  umat  dan  bukan  atas  dasar  kepentingan  politik  praktis. Dengan  semakin  banyak  calon  akan  memperkuat  sistem  konsolidasi  politik  untuk memantik partisipasi masyarakat dalam rangka menyukseskan pemilu serentak.

## 5.  Kesimpulan
Berdasarkan kajian penulis disimpulkan bahwa pertama, UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pengajuan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Ambang batas harus mengikuti secara otomatis dengan sistem pemilu yang diterapkan. Manakala sistem pemilu  tidak  serentak,  maka  ambang  batas  menjadi  penting  sebagaimana  praktik pemilihan  presiden  yang  dilakukan  selama  pemilu  2004,  2009  dan  2014.  Artinya koalisi hanya bersifat pilihan, bukan kewajiban demi memenuhi syarat ambang batas pencalonan. Kedua, rekonseptualisasi  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden mengarah harus memberikan daya dukung kepada menguatnya sistem presidensial. Hal ini dapat dilakukan apabila presiden tidak merasa ketergantungan dengan partai politik.  Koalisi  alamiah  semestinya  terjadi  sehingga  kekuatan  koalisi  murni  untuk kepentingan  strategis  dan  jangka  Panjang.  Koalisi  alamiah  akan  terpenuhi  apabila tidak mensyaratkan ambang batas pencalonan. Atas dasar itulah, sistem presidensil akan  kohesif  dengan  mencairnya  partai  politik  untuk  membangun  koalisi  yang strategis dan jangka Panjang.

## Referensi

## Buku
Asshiddiqie, Jimly. 2009. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, cetakan kedua.
Jakarta: Konstitusi Press.
Asshiddiqie, Jimly, et.al. 2006. Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung , Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.
Asshiddiqie,  Jimly.  2013. Komentar  Atas  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta: Sinar Grafika.
Haris,  Syamsudin  et.al.  2016. Evaluasi  Pemilihan  Presiden  Langsung  Di  Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Isra,  Saldi,  et.al.  2014. Pemilu  Nasional  Serentak  2019, Jakarta:  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Koirudin. 2004. Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004 , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mahfud,  MD.  2011. Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi, cetakan kedua. Jakarta: Rajawali Press.
Thaib, Dahlan. 2009. Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional, Yogyakarta:
Total Media.
Jurnal
Latif, Abdul. 2009. “ Pilpres Dalam Perspektif Koalisi Multipartai ”. Jurnal Konstitusi, 6 (3). Isra, Saldi, 2009. “ Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial ”, Jurnal Konstitusi , 2 (1).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Undang-undang  Nomor  42  tahun  2008  Tentang  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014
Putusan MK Nomor 59/PUU-XV/2017

## Koran
Alfian, Alfan. Mencari Model Pemilu Serentak , Kompas, Edisi Senin 10 Oktober 2016 Surbakti, Ramlan. Pemilu Berintegritas dan Adil , Harian Kompas edisi 14 Februari 2014

## Media Online
Berita Satu. “MK Tolak
Gugatan Presidential Threshold”, http://www.beritasatu.com/nasional/472807-mk-tolak-gugatan-presidential- threshold.html, diakses 28/6/2018
CNN  Indonesia.  “Partai  Rhoma  Irama  Gugat  UU  Pemilu  ke  MK  Hari  Ini”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170809071140-32-233384/partai- rhoma-irama-gugat-uu-pemilu-ke-mk-hari-ini, diakses 30/6/2018.
Kompas. "Effendi
Ghazali Ajukan
Uji Materi soal Presidential
Threshold", https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/23255461/effendi- ghazali-ajukan-uji-materi-soal-presidential-threshold, diakses 25/6/2018