Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

## Reni Kusumowardhani
Asosiasi Psikologi Forensi (Apsifor) E-mail: kusumowardhani@gmail.com
Abstract
Sexual  violence to child is a serious crime, but on the other side, the case of sexual violence to child often difficult to proved. The Supreme Court of United States have perceived that sexual  violence to child is one of the most difficult crime to detected and  claimed  because  most  of  the  case  have  not  eyewitness  except  the  victim. (Pennsylvania  v.  Ritchie,  480  U.S.  39,  60.  1987).  In  many  cases,  witness  of eyewitness is very  important matter. It  become very  ironic because children  in one side as  victim because the weakness of them, but strength of children as eyewitness is the best expectation for them to get law protection.
Kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan  kejahatan  serius,  namun  di  sisi  lain kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap kali sulit dibuktikan. Mahkamah Agung AS  telah  mengamati  bahwa  kekerasan  seksual  terhadap  anak  adalah  salah  satu kejahatan yang paling sulit untuk dideteksi dan dituntut karena kebanyakan tidak ada saksi  kecuali  korban  (Pennsylvania  v.    Ritchie,    480   U.S.   39,   60.   1987).  Dalam banyak    kasus    kesaksian    saksi  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Ini  menjadi sangat  ironis  karena  anak  di  satu  sisi  sebagai  korban  karena  kelemahan  mereka, namun  kekuatan  anak  sebagai  saksi    merupakan  harapan  terbaik  mereka  untuk mendapatkan  perlindungan hukum.
Keywords: psikoviktimologi, perlindungan anak, kekerasan seksual

## Pendahuluan
Dari  aspek  etimologi,  viktimologi  berasal  dari  kata victim yang  berarti  korban,  dan logos yang  berarti  ilmu  pengetahuan.  Terminologi  viktimologi  dimaknai  sebagai  ilmu  yang mempelajari  tentang  korban,  termasuk  di  dalamnya  mempelajari  dan  mengkaji  penyebab terjadinya  atau  timbulnya  korban  dan  akibat-akibat  penimbulan  korban  yang  dalam  konteks kenyataan  sosial  merupakan  masalah  manusia.    Pendekatan      viktimologi      ini      membawa konsekuensi  logis  terhadap  peran  psikologi  sebagai  ilmu  yang  mempelajari  perilaku.  Adalah psikologi yang secara strategis dapat dilibatkan sebagai salah satu unsur penting dalam peran- peran   prevensi   terhadap   kemungkinan   terjadinya   viktimisasi,   peran-peran   penegakan diagnosis  viktimisasi,  dan  peran-peran  rehabilitatif  pada  saat  korban  mengalami defungsionalisasi  dalam  kehidupan  sehari-hari  akibat  kejadian  penimbulan  korban (Kusumowardhani, 2014).
Viktimologi lahir setelah kriminologi yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh seperti Hans von Hentig,  Benjamin  Mendelsohn,  Stephen  Schafer  (O’Connell,  2013).  Hal  tersebut  karena dalam  kriminologi  fokus  dan  orientasi  lebih  pada  pelaku  tindak  pidana,  kurang  diperhatikan hak-hak  korban  dan  pengembangan  sistem  untuk  mengurangi  penderitaan  korban.  Dalam kenyataannya korban seringkali memegang peranan  yang penting dalam terjadinya kejahatan. Juga adanya sebuah paradigma baru bahwa Negara turut bersalah dalam terjadinya korban.
Dengan   adanya   orientasi   dan   perhatian   terhadap   korban,   maka  telaah   mengenai korban  juga  dapat  memberikan  manfaat  dalam  sistem  peradilan  pidana,  khususnya  bagi penegak hukum:
1.  Bagi    aparat    kepolisian,    viktimologi    sangat    membantu    dalam    upaya penanggulangan  kejahatan.  Melalui  viktimologi  akan  mudah  diketahui  latar belakang    yang  mendorong  terjadinya  kejahatan,  seberapa  besar  peranan  korban  pada terjadinya  kejahatan,  bagaimana  modus  operandi  yang  biasanya  dilakukan  oleh pelaku  dalam  menjalankan  aksinya  serta aspek aspek lainnya yang terkait.
2.  Bagi    Kejaksaan,    khususnya    dalam    proses    penuntutan    perkara    pidana    di pengadilan,  viktimologi    dapat    dipergunakan    sebagai    bahan    pertimbangan    dalam menentukan  berat ringannya tuntutan  yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam  praktiknya  sering  dijumpai  korban  kejahatan  turut  menjadi  pemicu  terjadinya kejahatan.
3.  Bagi  hakim  tidak  hanya  menempatkan  korban  sebagai  saksi  dalam  persidangan suatu  perkara  pidana,  tetapi  juga  turut  memahami  kepentingan  dan  penderitaan korban  akibat  dari  sebuah  kejahatan  atau  tindak  pidana,  sehingga  apa  yang  menjadi harapan  dari  korban  terhadap pelaku  sedikit  banyak  dapat dikonkritkan  dalam  putusan hakim (Mansur dan Gultom, 2006).
Mengacu pada manfaat yang ditimbu n  oleh  berkembangnya  viktimologi,  dalam praktiknya peran psikologi mendapatkan ruang   yang  luas, khususnya psikologi forensik. Hal ini sesuai dengan  amanat  UU  nomor 13 tahun 2006 tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban. Peran-peran kunci yang dapat diberikan oleh psikologi forensik adalah:
1.  Dalam  tataran  mikro  yang  langsung  terkait  dengan  pelayanan  atau  pendampingan terhadap  korban,  yaitu  advokasi  kasus,  maupun  dalam  tataran  makro  yang  terkait dengan kebijakan, yaitu advokasi sistem (Dussich, 2013). Dalam perspektif viktimologi pada  tataran  fungsi  mikro,  psikologi  forensik  dibutuhkan  untuk  memberikan  layanan psikologis  terhadap  korban  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  korban  agar  dapat berfungsi  seperti  sebelum  timbulnya  viktimisasi,  namun  tentu  saja  psikologi  juga dibutuhkan  untuk  memenuhi  keberfungsian  dari  sistem  peradilan  pidana  sehingga peradilan pidana dapat memenuhi pemberian hak para korban.
2.  Dari aspek  kajian   keilmuan, maupun dalam lingkup praktis. Dengan keberfungsian pada  aspek  mikro  dan  makro,  maka  di  samping  bagaimana  praktik  psikologi  ini  dapat dimanfaatkan,    kajian  psikologi  juga  sangat  dibutuhkan  untuk  membantu  proses peradilan  pidana  agar  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  aturan perundangan  atau hukum  yang  berlaku.  Di  sini  mengandung  makna preventif sebelum terjadinya  sebuah  tindak  kriminal,  pada  saat  sudah  ada  tindak  pidana  yang  berproses mulai  dari  kepolisian,  kejaksaan  sampai  ke  hakim  di  pengadilan,  dan  bagaimana kemudian  berlanjut  pada  proses  rehabilitasinya.  Kajian  psikologi  dapat  membantu dalam  pembuatan  kebijakan,  program-  program  pada  institusi  terkait  sampai  pada sumbangan pemikiran mengenai hukum positif yang berlaku.
Pengertian    korban    itu    sendiri    pada    dasarnya    secara    umum    dapat    dikategorikan menjadi dua. Pertama, Korban dalam arti sacrifice artinya korban  adalah untuk pengorbanan, yang  dikaitkan  dengan  hal-hal  yang  bersifat  metafisik,  supranatural,  misalnya  korban  dalam upacara  keagamaan  dan  atau  sejenisnya  yang  biasanya  dimaksudkan      untuk  persembahan dewa,  pengampunan,  penghormatan,  ungkapan  terimakasih,  penebusan  dosa,  dan  sejenisnya (O’Connell, 2013).
Dalam  perundang-undangan  di  Indonesia  juga  sudah  dirumuskan  tentang  pengertian korban antara lain:
1.  PP  No.  2  tahun  2002  tentang  Tata  Cara  Perlindungan  Terhadap  Korban  dan  Saksi dalam  Pelanggaran  HAM  Berat  :  “korban  adalah  orang  perseorangan  atau  kelompok orang  yang mengalami penderitaan  sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia  yang berat  yang  memerlukan  perlindungan  fisik,  dan  mental  dari  ancaman,gangguan,  teror, dan kekerasan dari pihak manapun”.
2.  PP  No.  3  tahun  2002  tentang  Kompensasi,  Restitusi,  dan      Rehabilitasi  terhadap korban  HAM  berat  :  “korban  adalah  orang  perseorangan  atau  kelompok  orang  yang mengalami  penderitaan  baik  fisik,    mental  maupun  emosional,  kerugian    ekonomi, atau  mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat,  termasuk  korban  adalah  ahli warisnya”.
3.  UU  no.  23  Tahun  2004    tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (PKDRT):  “korban  adalah  orang  yang  mengalami  kekerasan  dan/atau  ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”
4.  UU  No.  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban:  “korban  adalah seseorang  yang  mengalami  penderitaan  fisik, mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
5.  UU  No.  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana  Penjualan  Orang  (TPPO):  “korban adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  psikis,  mental,  fisik,  seksual,  ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan oleh TPPO”.
6.  UU  No. 24  Tahun 2007 tentang  Penanggulangan  Bencana:  “korban  bencana  adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana”
7.  UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Anak: ”korban atau Anak Korban adalah anak yang berusia kurang dari 18 tahun yang menjadi korban tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi”
Dalam  perkembangannya,  berdasarkan  jenis  kejahatan  yang  terjadi  terdapat  dua kategori  korban,  yaitu:  (1)  Korban  konvensional  adalah  korban  tindak  pidana  yang  tindak pidananya  tersebut      diatur  dalam  KUHP  seperti  pencurian,      pembunuhan,      pembunuhan dengan  mutilasi,  penganiayaan,  perkosaan,  penipuan,  pemerasan,  ,  penghinaan,  pemalsuan, pencemaran  nama  baik,  pencabulan;  (2)  Korban  unkonvensional  adalah  berbagai  bentuk korban  baru  sebagai  akibat  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  UU,  antara  lain:  Korban  akibat dari  kejahatan  komputer  atau cybercrime seperti hacker yang  diatur  dalam  UU  IT;  Korban kejahatan  politik  (korbannya  lebih  besar  dari  korban  kejahatan  konvensional),  diatur  dalam UU  Politik;  Korban  kejahatan  terhadap  lingkungan  seperti  kerusakan  ekologi,     polusi, Bophal,  Chernobyl,  Cilincing,  Buyat,  yang  diatur  dalam  UU  Lingkungan;  Korban  kejahatan di  bursa  efek      seperti  saham  palsu,  internal  trader;  Korban  kejahatan  terhadap  konsumen barang   seperti   kosmetik   ,   obat,   vcd/dvd     palsu   yang   diatur   dalam   UU   Perlindungan Konsumen; Korban kejahatan perdagangan senjata baik senjata  konvensional maupun nuklir; Korban  kejahatan  perdagangan  orang  diatur  dalam  UU  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang dan  UU Pengadilan  HAM;  Korban  kejahatan  narkotik,  zat  adiktif diatur dalam  UU Narkotik dan  Zat  Adiktif;      Korban  kejahatan  pajak  dan  perbankan  diatur  dalam  UU  Pajak,  UU Perbankan;  Korban  kejahatan  terorganisir  seperti  Triad,  Yakuza,  Mafia;  Korban  kejahatan penularan  HIV/AIDS,  penyakit  menular  diatur  dalam  UU  Kesehatan;  Korban  kejahatan “merokok”  diatur  oleh  PERDA;  Korban  kejahatan  perdagangan  bebas;  Korban  kejahatan terhadap  penggunaan  dana  bantuan,  JPS,  BBM,  bencana,  keuangan  negara  diatur  dalam  UU Anti  Korpsi;  Korban  yg  bertalian  dg  modernisasi  seperti  korban  lalulintas  diatur  dalam  UU Lalulintas,  UU  Penerbangan,  Hukum  Laut;      Korban  media  elektronik  seperti  TV  global  , internet,VCD, DVD porno yg  merusak moral bangsa diatur dalam UU Pers, Multimedia, UU Anti  Pornografi;  Korban  senjata  api  diatur  dalam  UU  senjata  api;  Korban  obat-obatan
(thalidomit)  zat  pewarna,  penyedap  makanan  diatur  dalam  UU  Kesehatan  dan  UU  Farmasi; Korban White  Collar  Crime dan Abuse  of  Power.Civil  Service ;  Korban  Malpraktek,  Aborsi diatur dalam  UU Praktek  Kedokteran; Korban Teroris, Korban perang diatur dalam UU Anti Teoris, UU Humaniter;  korban bencana   diatur dalam  UU Penanggulangan Bencana; Korban anak    akibat  kejahatan  Pedofilia  diatur dalam  UU  Perlindungan  Anak,  UU  PKDRT;  Korban Budaya  diatur  dalam  UU  HAM;  Korban  Lansia  diatur  dalam  UU  Lansia;  Korban mutilasi/sunat  untuk  perempuan  diatur  dalam  UU  Kesehatan,  ,  UU  Perlindungan  anak; Korban Eutanasia/bunuh diri diatur dalam UU kesehatan dan UU Kedokteran (Bey, 2013) Ada beberapa jenis korban, yaitu: (1) korban ganda, (2) korban murni, (3) korban semu, (4)  korban  lemah  mental,  (5)  korban  lemah  ekonomi,  (6)  korban  lemah  fisik,  (7) korban lemah sosial, (8) korban anak (Bey, 2013). Mendelsohn membagi korban ke dalam 6 tipologi, yaitu: (1) the completely innocent victim sebagai korban “ideal”,   cenderung terjadi pada anak, (2) the  victim  with  minor  guilt  and  the  victim  due  to  his  ignorance ,  (3) the  victim as  guilty as  the  offender  and  voluntary  victim ,  (4) the  victim  more  guilty   than  the  offender , (5) the most guilty victim and the victim as is guilty alone . (6) the simulating victim and the image  as victim (O’Connell,  2013).   Sedangkan  kedudukan  korban  dalam  terjadinya  suatu kejahatan dalam    analisa    viktimologi    baik    dalam    tindak    kriminal    maupun    non-kriminal  menurut Wolfgang  adalah:    (1) Unrelated  victims ,  yaitu  korban  yang  tidak  ada  hubungannya  sama sekali  dengan  terjadinya  korban,  misalnya  pada  kasus  kecelakaan  pesawat.  Dalam  hal  ini tanggungjawab  sepenuhnya  terletak  pada  pelaku.  (2) Provocative  Victims ,  yaitu  seseorang yang  secara  aktif  mendorong  dan  berperan  hingga  ada penimbulan  korban,  (3) Participating Victims ,  yaitu  seseorang  yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya  justru mendorong dirinya menjadi  korban,  (4) Biologically  Weak  Victims ,  yaitu  mereka  yang  secara  fisik  memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang  tidak  mampu berbuat  apa-apa,  (5) Socially Weak  Victims ,  Yaitu  mereka  yang  memiliki kedudukan  sosial  yang  lemah  yang  menyebabkan  mereka  menjadi  korban,  misalnya  korban perdagangan  perempuan,  dan  sebagainya,  (6) Self  Victimizing  Victims ,  yaitu  mereka  yang menjadi korban karena kejahatan  yang dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.
Dengan  memahami  berbagai  jenis  dan  tipe  korban  serta  kedudukan  korban  dalam terjadinya  viktimisasi,  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  psikologi  forensik  untuk  dapat menjalankan perannya. Peran keilmuan psikologi untuk dapat membantu penegakan diagnosa korban,  memberikan  sumbangan  bagi  penegakan  keadilan  bagi  korban,  mencegah  terjadinya reviktimisasi,  sampai  kepada  rekomendasi  bagi  kebijakan  atau  perundangan  yang  sudah  ada. Adapun  untuk  peran  psikolog  forensik  menjadi  sangat  dibutuhkan  untuk  dapat  membantu korban  mampu  melakukan coping terhadap  tindak  pidana  yang  mengakibatkan  penimbulan korban  atas  dirinya,  mampu  berfungsi  dalam  kehidupan  kesehariannya,  membantu  korban untuk  dapat  menjalankan  fungsinya  dalam  proses  peradilan  yang  berjalan,  menjaga  segala kemungkinan   terjadinya   reviktimisasi   atas   diri    korban,   sampai   pada   memberikan rekomendasi  kepada kepolisian,  kejaksaan  dan  hakim dalam proses  penegakan  keadilan bagi korban.
Bahkan  apabila  UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dicermati  lebih  jauh,  khususnya mengenai  hak-hak  korban,  maka  peran psikologi  forensik  tidak  berhenti  sampai  pada  proses pengadilan  oleh  hakim,  tetapi  sampai  ke  proses  setelah  pelaku  akan  bebas  dari  masa hukumannya,  psikologi  forensik  baik  dalam  keilmuannya  oleh  ilmuwan  psikologi  forensik maupun  praktik  psikolog  forensik  berperan  pada bagaimana  pemenuhan  hak  korban  tersebut dapat  dipenuhi  oleh  sistem.  Ini  adalah  tantangan  yang  tidak  mudah  karena  Psikologi  di Indonesia  khususnya  Psikologi  Forensik  belum  secara  konsisten  dilibatkan  di  dalam  sistem, tetapi masih berada di luar sistem dan dapat menjalankan perannya hanya jika ada permintaan
dari  pelaku  hukum.  Masih  banyak  pekerjaan  rumah  yang  harus  diperjuangkan  agar  peran psikologi  forensik  yang  sebetulnya  sangat  strategis  dalam  konteks  viktimologi  ini  mendapat tempat dan kepercayaan yang lebih proporsional.

## Memahami Anak sebagai Korban dan Saksi Kekerasan Seksual
Tercantum  dalam  UU  No.  11  tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  bahwa anak  merupakan  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  memiliki  harkat  dan martabat  sebagai  manusia  seutuhnya  dan  berhak  mendapatkan  perlindungan  khusus  untuk menjaga harkat dan martabatnya, terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan. Seperti telah  disebutkan  di  atas  dalam  Pasal  1  UU  Sistem  Peradilan  Anak  tercantum  bahwa  anak yang  menjadi  korban  Tindak Pidana atau  Anak  Korban  adalah anak  yang belum berumur 18 (delapan  belas)  tahun  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana.    Berdasarkan  definisi  korban  dalam  viktimologi,  Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, terlebih jika pada usia kanak-kanak  yang lebih awal, merupakan the completely Innocent victim ,  yang  menjadi  korban karena memiliki  kelemahan secara  fisik  biologis,  termasuk  sebagai  korban  non  konvensional  yang  diatur  dalam  UU Perlindungan anak, UU PKDRT jika pelakunya adalah orang  yang tinggal dalam satu rumah, dan  UU  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  jika  anak  diperjual  belikan,  serta  UU  tentang Peradilan  Anak  jika  pelakunya  sama-sama  anak.  Dari  jenisnya,  Anak  sebagai  korban kekerasan  seksual  merupakan  Korban  Anak   yang  dianggap  karena  kelemahannya  maka rentan menjadi korban dan kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan.
Memahami anak sebagai  korban tentu saja tidak  dapat terlepas dari  ciri perkembangan anak  secara  umum.  Pada  masing-masing  tahapan  perkembangan  itu,  termasuk  di  dalamnya adalah  perkembangan  emosi  anak,  perkembangan  psikososial,  perkembangan  psikoseksual, dan  perkembangan  kognitif  yang  perkembangannya    sangat    dipengaruhi    oleh    interaksi antara    faktor    bawaan    ( Nature )    dan  belajar  dari  lingkungan  ( nurture ).    Tentu  saja  pada perkembangan  yang  lebih  awal,  anak-anak  tersebut  belum  sampai    pada  perkembangan yang  stabil  pada  setiap  aspek.  Apabila  anak kemudian  mendapatkan  pengalaman   buruk menjadi    korban    kekerasan    seksual,    maka  peristiwa  tersebut  beserta  konsekuensi keterlibatan anak dalam proses hukum akan mempengaruhi perkembangannya dan sebaliknya, kondisi psikologis anak dalam menjalani proses hukum juga mempengaruhi kompetensi Anak jika  dibutuhkan  sebagai  Anak  Saksi.  Jangankan  pada  Anak,    pada  orang  dewasa  yang diminta  menjadi  saksi  pun  akan  sangat mungkin merasa tidak nyaman.
Kekerasan  seksual terhadap anak merupakan  kejahatan serius, namun di sisi  lain kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  kerap  kali  sulit  dibuktikan.  Mahkamah  Agung  AS  telah mengamati  bahwa  kekerasan  seksual  terhadap  anak  adalah  salah  satu  kejahatan  yang  paling sulit  untuk  dideteksi  dan  dituntut  karena  kebanyakan  tidak  ada  saksi  kecuali  korban (Pennsylvania  v.  Ritchie,  480  U.S.  39,  60.  1987).  Dalam  banyak  kasus  kesaksian  saksi merupakan hal  yang sangat penting. Ini menjadi sangat ironis karena anak di satu sisi sebagai korban  karena  kelemahan  mereka,  namun  kekuatan  anak  sebagai  saksi    merupakan  harapan terbaik mereka untuk mendapatkan  perlindungan hukum.
Salah  satu  simtom  yang  mungkin  terjadi  pada  orang  yang  mengalami  trauma  adalah menolak  membicarakan  materi  traumanya  karena  mengekspos  kembali  peristiwa  traumatik berisiko  terbangkitkannya  memori  negatif  lengkap  dengan  pikiran-pikiran  negatif,  emosi yang  meluap-luap  dan  sensasi  fisik  yang  terasa  tidak  nyaman  seolah  masih  atau  kembali mengalami  kejadian  tersebut  (Leeds,  2008).  Oleh  karena  itu  sangat  dapat  dimengerti  bila pada beberapa kasus korban dengan trauma  yang  berat, menolak  menceritakan kejadian  yang dialaminya  (Constanzo,  2006).  Dalam  hal  ini  Psikolog  Forensik  dapat  membantu  Anak Korban  untuk  mengatasi  dan  memulihkan  traumanya,  di  samping  juga  membantu  polisi,
jaksa  dan  hakim  dalam  mendapatkan  kesaksian  korban  sebagai  Anak  Saksi  dengan  tetap memperhatikan  kondisi  psikologis  anak  serta  hak  anak  dan  menjaga  agar  tidak  terjadi reviktimisasi (Kusumowardhani, 2014).
Sebagai  korban,  anak  sudah  mengalami  sebuah  situasi  yang  sangat  berat.  Terutama pada anak-anak  yang usianya lebih muda, dapat terjadi  kebingungan didalam memahami dan mempersepsi  sebuah  relasi  sosial  sehingga  sangat  potensial  mengganggu  perkembangan psikososialnya. Respon orang dewasa di sekitarnya,   respon teman-temannya, belum lagi jika ada media  yang meliput  tanpa memperhatikan psikologis anak dapat mengganggu kestabilan emosinya,  sehingga  banyak  Anak  Korban  kemudian  berubah  perilakunya  menjadi  tidak seperti  biasa.  Pada  sebagian  Anak  Korban  mengalami  ketakutan,  kecemasan  dan ketidakpercayaan diri.
Setiap orang bereaksi  secara berbeda  terhadap stres dan situasi krisis berdasarkan  pada kemampuan  mereka  sendiri  atau  kebiasaan,  kemampuan  untuk  mengatasi,  serta  tingkat kematangan,  dan  kepribadian.  Bagi  sebagian  orang,  situasi  krisis  dapat  muncul  bersamaan dengan  perubahan  perilaku  seperti  sulit  tidur  atau  makan  yang  berlebihan.  Bagi  yang  lain, krisis  dapat  mencakup  penolakan,  ketidakpercayaan,  dan  ketidakmampuan  untuk  mengatasi psikisnya  atau  mungkin  ada  yang  mengalami  perubahan  fisiologis  seperti  peningkatan  detak jantung, berkeringat, keluhan lambung, dan keluhan fisik lainnya (Mundy, 2013). Pada anak- anak dengan tingkat  kemampuan pemahaman  yang masih  rendah  mengenai apa  yang terjadi, bahkan  untuk  kasus  kejahatan  seksual  yang  kebanyakan  dilakukan    melalui  bujuk  rayu  dan dilakukan   oleh   orang    yang   dia   kenal   sehari-hari,   awalnya   anak   hanya   mengalami kebingungan dan pada akhirnya merasa takut justru karena reaksi orang dewasa di sekitarnya, oleh  proses  hukum  yang  menuntut  keterlibatannya,  dan  karena  dibicarakan  oleh  banyak pihak.  Anak  yang  bingung  atas  apa  yang  terjadi  pada  dirinya,  banyak  yang  menyimpan sendiri    berbagai    pikiran    dan    perasaannya    secara    subyektif    mengenai    peristiwa    yang dialaminya dan bereaksi dengan caranya sendiri (Kusumowardhani, 2012).
Diagnosa  PTSD  pada  anak-anak  menurut    Perrin,  P.  Smith  dan  W.  Yule  (2000)  ada beberapa kriteria:
1.  Kriteria  A:  Mengalami  Kejadian  Traumatik,  yaitu  mengalami,  menyaksikan  atau terpapar pada kejadian  yang menyebabkan kematian, terancam mati, cidera serius atau ancaman terhadap diri anak mau pun orang lain.
2.  Kriteria  B:  Gejala      Intrusif,  seperti  munculnya  permainan  pasca  traumatik  atau kegiatan  bermain  yang  terdorong  untuk  dilakukan  dan  berulang  tanpa  ada penyimpangan  reaksi,  mencoba  atau  terus  berkembang,  pengulangan  bagian-bagian trauma dalam bermain, ingatan-ingatan  yang  muncul  kembali,  adanya  mimpi-mimpi buruk,  episode flashbacks atau disosiasi.
3.  Kriteria  C:  Sikap  Menghindar,  seperti  perilaku  bermain  yang  terbatas, meningkatnya sikap menarik diri dalam hubungan sosial, rentang emosi  yang terbatas, hilangnya  proses  perkembangan  terutama  dalam  hal  perolehan  bahasa  dan  perilaku kebersihan.
4.  Kriteria  D:  Kegelisahan  berlebihan  seperti  terjaga  pada  malam  hari  dan berteriak,  sulit tidur,   ketakutan   terhadap   gelap   atau   takut   akan   mimpi   buruk, somnambulism , berkurangnya  konsentrasi dan perhatian, sering terjaga, sangat mudah terkejut.
Dalam  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dimungkinkan  Anak  Korban  menjadi  Anak Saksi  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  yang dalam  pelaksanaannya  semua  pihak  yang  terlibat  wajib  mempertimbangkan  kepentingan terbaik  bagi  anak.  Hak  Anak  Korban  dan  Anak  Saksi  dilindungi  dan  dijamin  keamanannya baik  secara  fisik,  psikologis  dan  sosial  secara  proporsional,  yaitu  memperhatikan  batas
keperluan,  umur  dan  kondisi  anak.  Bahkan  di  dalam  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  juga sudah  diatur  persyaratan  para  petugas  hukum  mulai  dari  polisi  sebagai    penyidik,  jaksa sebagai  penuntut  dan  hakim  di  pengadilan  harus  memahami  kebutuhan  perkembangan  anak serta peka terhadap kondisi anak agar tidak terjadi reviktimisasi pada anak.
UU Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU Perlindungan Anak sangat memperhatikan hak  Anak  baik  sebagai  pelaku,  korban  dan  saksi.  Permasalahannya  adalah  bagaimana mengintegrasikan semua pihak  yang terkait agar dapat mengemban amanat UU tersebut  pada saat    bekerja    dengan    Anak    Korban    dan    Anak    Saksi.    Hal    ini    merupakan  tantangan psikologi  forensik  untuk  dapat  berperan  maksimal.  Anak  Saksi  yang  juga  merupakan  Anak Korban  mengalami  beban  psikologis  ganda  atas  apa  yang  terjadi.  Anak Saksi  tidak  hanya perlu  didampingi  agar  mampu  melakukan coping atas  peristiwa  negatif  yang      terjadi pada   dirinya,   tetapi   juga   perlu   memberikan    keterangan   sebagai   saksi. Kompetensi anak  untuk  memberikan  kesaksian  mensyaratkan  kemampuan  dasar  kognitif  dan  kapasitas moral    anak.    Secara    kognitif,    anak    harus    mampu   melakukan    observasi   dan  mengingat kejadian-kejadian,  harus  mampu  memahami  perbedaan  antara  benar  dan  salah,  serta memahami  bahwa  ia  punya  tugas  untuk  menyampaikan  kebenaran  baik  di  kepolisian saat penyidikan,    di    kejaksaan    dan    di    pengadilan.    Khususnya    di    pengadilan,    pada    saat kesaksian  anak  diambil  di  bawah  sumpah,  perlu  dipertimbangkan  untuk  memastikan  apakah anak memadai untuk hal tersebut. (Myers, 1994).
Dapat  dibayangkan  apabila  seorang  anak  menjadi  korban  pelecehan  atau kekerasan seksual  yang  peristiwanyapun  belum  dapat  sepenuhnya  dipahami,  kemudian  Anak  Korban tersebut  harus  menjadi  Anak  Saksi,  maka  perlu  dipertimbangkan  level  kompetensi  kognitif anak  tersebut  dalam  menjalankan  perannya  sebagai  Anak  Saksi,  disamping  juga  bagaimana cara  atau  teknik  yang  paling  ideal  untuk   mengungkap  kesaksian  anak  tersebut agar pelaku hukum    dalam  hal  ini  polisi,  jaksa  atau  hakim  berhasil  mendapatkan  keterangan  yang memadai dari Anak Saksi.
Perlindungan  untuk  kepentingan  terbaik  anak  perlu  diupayakan  tidak  hanya  untuk dampak  jangka  pendek  dan  jangka  panjang  dari  viktimisasi  seksual  yang  sudah  terjadi  atas dirinya,  tetapi  juga  pencegahan  terhadap  kemungkinan  reviktimisasi  akibat  dari  masih terbatasnya  kognisi  anak  dan  penalaran  moralnya,  terutama  apabila  anak  masih  di  masa kanak-kanak  awal,  atau  kanak-kanak  akhir,  bahkan  juga  pada  masa  remaja.  Karakteristik perkembangan  psikososial  serta  psikoseksual  anak  juga  saling  berinteraksi  membawa implikasi  bahwa  perlu  dibuat  sebuah  rancangan  dalam  perspektif  psikoviktimologi  sebagai model  pendampingan  Anak  Korban  kekerasan  seksual  yang  sekaligus      juga  sebagai  Anak Saksi

## Peran Psikologi Forensik dengan Perspektif Psikoviktimologi: Model Mikro dan Makro
Berdasarkan    perspektif    psikoviktimologi,    banyak    peran    psikologi    forensik    yang sangat  relevan  turut  serta  mengemban  amanat  UU  tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  UU tentang Perlindungan Anak,  UU tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam Rumah Tangga,  UU tentang  perdagangan  manusia,  UU  tentang  Perlindungan  Saksi  Korban  ,  baik  pada  tataran Mikro maupun Makro dalam kasus Anak Korban Kekerasan Seksual.
1.   Advokasi Kasus: Model Mikro
Definisi  pelayanan  korban  dalam  advokasi  kasus  menurut  Dussich  (2013)  adalah  rangkaian kegiatan  yang  dapat  diberikan  kepada  para  korban  dalam  menanggapi  keadaan  penimbulan korban  atas  diri  mereka  dengan  tujuan  meringankan  penderitaan, memberikan      bimbingan, menawarkan     perlindungan,     mencegah     terulangnya viktimisasi oleh berbagai pihak  dan memfasilitasi pemulihan.
a. Intervensi Krisis
Pada  dasarnya  situasi  krisis  memiliki      3  elemen  kunci:  (1)  peristiwa  luar  biasa,  (2) persepsi  dari  peristiwa  itu,  dan  (3)  kemampuan  korban  untuk  mengatasi  peristiwa  tersebut. Intervensi  krisis  adalah  pemberian  perawatan psikologis darurat singkat kepada para korban yang  mengalami  kejadian  traumatis  untuk  mengembalikan  mereka  ke  tingkat  fungsi  adaptif dan  untuk  mencegah  reviktimisasi,  serta  mengurangi  dampak  negatif  jangka  pendek  dan panjang.    Pemberian Psychological    First    Aids    (PFA) pada    fase    awal    akan  sangat mungkin  meningkatkan  kestabilan  Anak  Korban.  Dalam  hal  ini,  Ilmuwan  Psikologi  yang memiliki  ketrampilan  menjalankan PFA dapat  melaksanakan  program  intervensi  krisis  baik bersama maupun tanpa Psikolog Forensik.
b.   Melakukan Asesmen
Semua  intervensi,  tidak  peduli  seberapa  sederhana  atau  kompleks,  memerlukan penilaian  yang  komprehensif  sebelum  memberikan  layanan.  Ini  harus  menjadi  evaluasi psikososial  yang  lengkap,  baik  dengan  tes  atau  wawancara  korban  segera  setelah memungkinkan  pasca  viktimisasi.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana cidera  psikologis  dan  trauma  yang  dialami  Anak  Korban.  Atas  dasar  hasil  asesmen  tersebut dapat disusun dan diusulkan rencana  intervensi  yang bertujuan  meringankan penderitaan dan memfasilitasi pemulihan agar sesuai dengan  kebutuhan  korban. Perlu dipilih teknik  asesmen yang  bersifat  terapeutik  di  samping  teknik-teknik  asesmen  yang      umum      digunakan. Ilmuwan      Psikologi      dapat      bekerjasama      dengan  Psikolog  Forensik  (Kusumowardhani, 2014).
c.   Intervensi Individual: Memberikan layanan psikologis bagi Anak Korban
Intervensi psikologis individual diarahkan untuk mengembangkan strategi coping dan meningkatkan   keterampilan   Anak   Korban   dalam menangani gejala fisik, emosional dari stres  dan  trauma.  Berpotensi  menghilangkan  sebanyak  mungkin  penderitaan  serta mempercepat  kembali  ke fungsi  normal  atau  pemulihan.  Pemulihan  harus  menjadi  hasil akhir    dari  semua  intervensi  dan  harus  didefinisikan  sebagai  kriteria  yang  diakui  serta disepakati  oleh  semua  pendukung  program.  Hal  dasar  yang  biasa  dialami  korban  adalah:  (1) terjadinya pelanggaran atas haknya sebagai manusia sekaligus hak-haknya sebagai korban; (2) mereka  telah  merasa  kehilangan  dan  sakit  (kadang  secara  fisik,  kadang  secara  emosional, kadang  keduanya);  (3)  dalam  banyak  kasus,  jika  ini  adalah  pertama  kalinya  terjadi  pada mereka  dan  mereka  bingung  tentang  apa  yang  harus  dilakukan,  di  mana  tempat  untuk mendapatkan layanan dan bagaimana cara mengatasi situasi mereka; (4) jika mereka memiliki trauma  parah  dapat  menyebabkan  berbagai  gejala:  kecemasan  terus  menerus,  respon ketakutan,  kewaspadaan  berlebihan,  insomnia,  gangguan  pola  makan, flashback ,  dan  pikiran irasional.  Trauma  terjadi  ketika  jiwa  tiba-tiba  dihadapkan  pada  hal  yang  tidak  terduga, paksaan  fisik  dan  psikologis  yang  intens  menyebabkan  sakit  atau  cidera  emosional  dan fisik.  Cidera  secara  emosional  adalah  respon  normal  terhadap  peristiwa  abnormal. Pembentukan ingatan yang berhubungan dengan emosi yang menyakitkan dapat menghasilkan fobia  yang  kuat.  Makin  langsung/intens  paksaan,  makin  besar  risiko  trauma,  makin  banyak cidera, dan berlangsung makin lama . Mekanisme coping yang normal biasanya tidak mampu menangani    serangan    yang    kuat  ini    sehingga  orang    sering  menjadi  bingung,  sangat disfungsional  dan  sangat  membutuhkan dukungan psikososial serta bantuan  terapi.  Terutama apabila  korbannya  adalah  anak-anak  dengan  segala  karakteristik    perkembangannya, diperlukan  sebuah  pendekatan  yang mempertimbangkan  kepentingan terbaik untuk anak. Perlu  diupayakan  pemenuhan  kebutuhan  psikologis  Anak  Korban  seperti:  (1)  Toleransi  afek yang memadai, (2) Keadaan kehidupan yang aman, (3) Kesediaan untuk menerima keadaan tak nyaman  untuk  sementara,  (4)  Kekuatan  ego    yang  memadai,  (5)  Dukungan  sosial  atau resource lain,  (6)  Kerjasama  yang  baik  sesuai  pengalaman,  (7)  Kejelasan  tentang  bentuk trauma  yang    dialami    (Eckers,    2007).    Psikolog    Forensik    dapat    merancang    rencana
intervensi   individual   untuk   Anak   Korban   sesuai   kebutuhan   unik   masing- masing Anak Korban.
d.   Intervensi Kelompok
Perlu  pula  dipertimbangkan  program-program  intervensi  dengan  kelompok-kelompok yang  efisien,  misalnya  dengan  keluarga,  bersama  teman-  teman  yang  signifikan,  atau  dalam kelompok bersama Anak Korban lain bila Anak Korban lebih dari satu. Pada beberapa korban akan  merasa  lebih  nyaman  dalam  intervensi  kelompok  (Dussich,  2013).  Dapat  pula memanfaatkan  kelompok-kelompok  yang  sudah  pernah  ada  misalnya  kelompok  yang  ada  di sekolah,  di  Rumah  Sakit  atau  lainnya.  Keuntungan  memanfaatkan  sinergi  dari  sistem kelompok  yang  ada sering dapat memfasilitasi pemulihan dibanding secara individual. Untuk semua kerja kelompok perlu dipikirkan siapa yang dapat  menjadi  fasilitator  dan  koordinator yang  tentunya  harus  orang  yang terlatih. Psikolog Forensik dapat menerapkan teknik-teknik intervensi kelompok dalam bentuk terapi psikologis, dan Ilmuwan Psikologi dapat mendesain bentuk-bentuk aktivitas kelompok untuk memfasilitasi kebutuhan psikososial Anak Korban
e.   Memberikan layanan psikologis bagi Keluarga Anak Korban
Keluarga,  terutama  orangtua  Anak  Korban,  pada  umumnya  juga  mengalami ketidaknyamanan  psikologis, shock ,  krisis  sampai  dengan  kemungkinan  terjadinya  trauma sekunder. Oleh karena itu keluarga terutama orangtua juga perlu mendapatkan perhatian untuk mendapatkan  intervensi  mulai    dari    asesmen,    edukasi,    sampai    ke    intervensi    dan pemulihan    sesuai  dengan  kebutuhan  psikologis  keluarga.  Psikolog  Forensik  dapat melaksanakan  psikoterapi  sekaligus  menginisiasi  dampingan  psikososial  bersama  Ilmuwan Psikologi.
f.    Pemulihan
Begitu keselamatan terjamin, pemulihan korban  adalah tujuan utama, yaitu  kembali  ke normal  dan   kepercayaan  diri  yang  didefinisikan  sebagai kembalinya  ke  tingkat  yang  sama atau  lebih  baik  dari  hal  keberfungsiannya  sebelum  viktimisasi,  atau  secara  signifikan memiliki gejala  yang lebih sedikit, dan meningkatkan harga diri.
Tingkat  normal  diukur  dengan  mengikuti  karakteristik:  adanya  kepercayaan,  kembali menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya termasuk menjalin kedekatan atau keintiman dengan orang lain, kembali pada kemandirian dan    inisiatif    yang pernah dimiliki, memiliki kompetensi  mengatasi  gejala  jika  muncul,  serta  punya  pengetahuan  dan  bekal  untuk menangkal ancaman potensial (misalnya jika terjadi situasi potensial  viktimisasi seperti  yang pernah  di  alami).  Kepercayaan  Diri  diukur  dengan:  adanya  citra  diri  yang  positif,  dengan emosi yang adaptif, bisa merasakan kembali kebahagiaan/kesejahteraan psikologis.
g.   Penyediaan informasi
Informasi  merupakan  kebutuhan  utama  yang  sering  diabaikan.  Anak  Korban  perlu mendapatkan  informasi  tentang  apa  yang  terjadi  pada  mereka,  apa  yang  mungkin  akan terjadi,  peran  apa  yang  kemungkinan  besar  harus  dijalani  seperti  menjadi  Saksi  Korban  dan bagaimana  menghadapinya,  serta  bagaimana  Anak  Korban  itu  dapat  mencapai  pemulihan, siapa  saja  yang  akan  terlibat  dalam  pendampingan  dan  proses  intervensi  psikologis  serta pemulihannya  tersebut.  Hak  mendapatkan  informasi  ini  idealnya  termasuk  informasi  pada saat  pelaku  akan    dibebaskan  dari  hukumannya,    agar  Anak  Korban  dapat  menyiapkan psikologisnya  untuk  menghadapi  kenyataan  bebasnya  pelaku.  Hasil  Ideal  dari      advokasi kasus  adalah  adanya  program  integratif  sebagai tools yang bisa digunakan untuk membawa Anak  Korban  kembali  pada  dirinya,  mendapatkan  keadilan  dan  pemulihan  lengkap,  dapat menjadi  Anak  Saksi  yang  lebih  kooperatif  dan  mampu  memberikan  kesaksian  secara maksimal,  kecil  kemungkinan atau  terjadinya  reviktimisasi,  risiko  minimal  pada  gangguan perkembangannya  kini dan masa depannya.
2.   Interseksi antara Advokasi Kasus dan Advokasi Sistem
Advokasi   Kasus   memperhatikan   pentingnya   memahami   perilaku   Anak Korban, sekaligus apresiasi terhadap sistem peradilan pidana dan dampaknya bagi Anak Korban, serta kepekaan  terhadap  kebutuhan  manusiawi      dari  Anak  korban.  Pengetahuan  ini  dapat  sebagai dasar  untuk  mengurangi  kemungkinan  adanya  kesenjangan  dan  tumpang  tindih  dalam pemberian  layanan  baik  dari  aspek  hukum  atau  kebijakannya.  Oleh  karena  itu  perlu  ada mekanisme  informasi  untuk  kebijakan  yang  berorientasi  pada  meminimalkan  penderitaan korban  dan  memaksimalkan  pemulihan  korban  .  Perlu  diinisiasi  berbagai  kegiatan pendampingan  Anak  Korban  yang  menjadi  Saksi  untuk  memberikan  perlindungan  sekaligus menghindari  reviktimisasi  yang  dapat  menambah  penderitaan  Anak  Korban  dan  menggangu proses pemulihan. Kegiatan-kegiatan layanan dimaksud antara lain:

## a.   Mendampingi Anak Korban yang sekaligus sebagai Anak Saksi
1)   Di Kepolisian
Berurusan  dengan  polisi  merupakan  hal  yang  pada  umumnya  menimbulkan  rasa  takut pada  anak-anak.  Oleh  karenanya,  Ilmuwan  Psikologi  dan    Psikolog    Forensik    dapat berkoordinasi    dengan    pihak  kepolisian    untuk  bersama-sama  menjaga  kondisi  psikologis Anak  Korban.  Sesuai  dengan  UU  Perlindungan  Anak  dan  UU  Sistem  Peradilan  Anak,  polisi yang bertugas perlu memiliki pengetahuan dan ketrampilan menghadapi anak-anak, dan tidak menggunakan atribut-atribut formal yang membuat Anak Saksi takut, memperhatikan  tempat, waktu  dengan  menyesuaikan  kebiasaan  rutinitas harian Anak Saksi. Anak juga perlu diberi informasi  mengenai  hak-hak  anak  sebagai    Saksi    Korban    bahwa  Anak    Saksi    boleh menjawab    tidak    tahu  jika  memang  tidak  tahu  dan  mendorong  anak  agar  sebaiknya menyampaikan kesaksian hanya atas apa  yang betul-betul mereka alami dan saksikan. Dalam hal  ini    akan  lebih  menguntungkan  jika  penggalian  informasi  Anak  Saksi melalui teknik wawancara  kognitif  agar  didapatkan  keterangan  yang  minim  bias.  Jika  dibutuhkan,  Psikolog Forensik dapat membantu polisi dalam menggali  informasi  dari  Anak  Saksi.  Orangtua  dan pihak-pihak  di    sekitar  Anak  Saksi  perlu  untuk  menjaga  kemurnian  kesaksian  anak  dengan tidak  melakukan    arahan    terutama    arahan    yang    terkait    dengan    konten    kesaksian.  Anak yang  masih  memiliki  keterbatasan  dalam  perkembangan  kognitif  dan  perkembangan moralnya,  perlu  mendapatkan  dukungan  yang  menenangkan.  Intervensi  berupa  arahan terhadap  konten  kesaksian  berisiko  terjadinya  bias  dan  menambah  kebingungan  anak sampai ke  kemungkinan  kecemasan  akibat konflik  antara  apa  yang  Anak  Saksi  ingat dengan persepsi Anak Saksi atas harapan orang-orang di sekitarnya.
2) Di Kejaksaan
Kesaksian  Anak  Saksi  sangat  penting  bagi  jaksa  dalam  menyusun  dakwaan  dan tuntutan  bagi  pelaku.  Hampir  sama  seperti  dalam  pengambilan  keterangan  di  kepolisian, hanya  saja  di  sini  merupakan  proses  pengulangan  yang  kesekian  kali.    Kesejahteraan psikologis  Anak  Saksi  perlu  diperhatikan  dan  sebaiknya  jaksa  juga  menggunakan  prinsip- prinsip  seperti  yang  diamanatkan  oleh  UU  Perlindungan  Anak  dan  UU  Sistem  Peradilan Anak.  Peran  Psikolog  Forensik  membantu  Anak  Saksi  mendapatkan  hak-hak  seperti  yang diamanatkan    oleh    UU    yang    berlaku,    di    samping    juga    mendampingi  proses  pemulihan melalui langkah-langkah advokasi kasus.
3) Di Pengadilan
Berada di ruang pengadilan kerap menjadi hal yang sangat tidak menyenangkan bahkan bagi orang dewasa sekalipun, terlebih bagi anak-anak. Kompetensi Anak Saksi untuk bersaksi di  pengadilan  terutama  jika  harus  diambil  sumpah  perlu  diukur  kembali.  Dengan pertimbangan usia perkembangan   Anak   Saksi   terutama   pada   perkembangan   kognitif dan  penalaran  moralnya,  serta  banyaknya  kejadian  yang  sudah  dialami  Anak  Saksi  sejak menjadi Anak Korban kemudian turut serta dalam proses hukum mulai dari tahap penyidikan di  kepolisian,  lalu  di  kejaksaan,  kemudian  masih  harus  bersaksi  di  pengadilan  dapat
merupakan  rentetan  peristiwa  yang  sangat  melelahkan  bagi  Anak  Saksi  yang  sekaligus adalah  Anak  Korban.  Berbagai cara bersaksi dapat dipertimbangkan untuk direkomendasikan sesuai dengan kompetensi  Anak  Saksi  untuk  bersaksi.  Hakim  memiliki  kewenangan  untuk melindungi anak2 dari gangguan atau intimidasi, dan kewenangan ini berlaku dalam jalannya perkara  kriminal  dan  umum.  Hakimpun  sangat  disarankan  menggunakan  teknik  wawancara kognitif untuk mengurangi kemungkinan banyaknya bias  yang terjadi. dalam membantu anak menjelaskan  ingatannya.  Psikolog  Forensik  dapat  melakukan  asesmen  terhadap  kondisi psikologis  Anak  Saksi  terkini  dan  memberikan  rekomendasi  model  kesaksian  yang  juga dimungkinkan  oleh  UU  kepada  Hakim  berdasarkan  temuan  hasil  asesmen.  Peran  lain  dari Psikolog  Forensik  adalah  kemungkinan  diminta  sebagai  saksi  ahli  yang  menjelaskan  kondisi psikologis  Anak  Korban  dan  Anak  Saksi,  baik  sebagai  saksi  ahli  yang  melakukan pemeriksaan atas anak maupun tidak.

## b.   Mempersiapkan Anak Korban pada saat Pelaku akan bebas
Salah  satu  hak  Korban  adalah  mendapat  informasi,  termasuk  informasi  bebasnya pelaku.  Hal  ini  penting  agar  tidak  terjadi  retraumatisasi  pada  Anak  Korban  setelah  pelaku hadir kembali di tengah  kehidupannya, terutama jika pelaku adalah orang dekat atau keluarga Anak  Korban.    Anak  perlu  disiapkan  agar  mampu  melakukan  perilaku coping atas  situasi yang  akan  dihadapinya.  Psikolog  Forensik  juga  dapat  berperan  untuk  memediasi  hubungan antara pelaku dengan keluarga Anak Korban, untuk kepentingan terbaik anak, baik saat Anak Korban  sudah  beranjak  dewasa  maupun  mungkin  masih  dalam  usia  anak-anak  pada  saat pelaku bebas.
3.   Advokasi Sistem
Bentuk  berikutnya  Advokasi  Sistem,  yaitu  advokasi  sosial  sebagai  “wakil”  dari  Anak Korban;    mempromosikan    Undang-Undang    dan    kebijakan    advokasi   yang    berpihak  pada hak Anak, yaitu:
a.   Bekerjasama dengan profesi terkait dan  lembaga terkait proses  Perlindungan Anak, dan        Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Hal  ini  penting  karena  dalam  memberikan layanan  bagi  Anak  Korban  dan  Anak  Saksi  tidak  mungkin  dilakukan  sendiri  secara terpisah  dari  proses  yang  berjalan  dan  lembaga-  lembaga    yang    terkait.    Menurut Meliala   (2013)   integrasi   perlindungan   dan pelayanan terhadap korban  dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hal penting dan menjadi kebutuhan jika ingin menjalankan prinsip- prinsip viktimologi.
b.      Memberi  edukasi  kepada  media  agar  tidak  melakukan  pemberitaan  yang  dapat menimbulkan dampak buruk dan viktimisasi pada Anak Korban c.      Melakukan  mediasi  jika  dibutuhkan  untuk  kepentingan  terbaik  Anak  Korban. Perspektif  korban  dalam  sistem  peradilan  pidana  masih  relatif  muda  dan  baru.  Oleh karenanya kesadaran komprehensif tentang jenis korban dan permasalahan korban masih belum  sepenuhnya  terlaksana  secara  sinergis.  Menurut  Meliala  (2013)  masih  terdapat ego sektoral dan ego profesi dalam memberikan perlindungan bagi korban.
d.   Membuat  Kajian-kajian  dan  Pengembangan  Program  serta  Model  Layanan Anak Korban,seperti :
1)  Melakukan    berbagai    kajian    dan    evaluasi    mengenai    program    layanan psikologis  untuk  Anak  Korban  dan  Anak  Saksi  yang  sudah  berlangsung, melakukan  inventarisasi  layanan  yang  sudah  ada,  melakukan  survey  dari pengalaman  advokasi  kasus,  melakukan  penilaian  kebutuhan,  membuat pedoman- pedoman  atau  protokol  layanan,  mengevaluasi  dan  merancang  MOU    yang dibutuhkan    antar    lembaga,    membangun    proses    monitoring.  Peran  ini  dapat dilakukan baik oleh Psikolog Forensik maupun ilmuwan Psikologi Forensik.
2)  Beberapa    pengembangan    dapat    dilakukan    misalnya,    Program    Advokasi Anak Korban dan Anak Saksi Berkebutuhan Khusus.
3)  Secara        aktif        merancang        pelatihan-pelatihan        untuk        meningkatkan pemahaman  pelaku  atau  aparat  hukum  mengenai  anak-anak  serta  berbagai  teknik wawancara  seperti  wawancara  kognitif  untuk  digunakan  dalam  menggali  ingatan Anak Korban yang menjadi Anak Saksi.

## Tantangan dalam Layanan Anak Korban Kekerasan Seksual
Meskipun  psikoviktimologi  memberi  ruang  yang  sangat  luas  terhadap  peran  psikologi dan  peran  psikologi  sudah  diakomodasi  dalam  UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  namun dalam  praktiknya,  peran  Psikologi  Forensik  belum  maksimal.  Beberapa  faktor  yang  menjadi latar belakang kurang maksimalnya peran Psikologi Forensik sebagai berikut:
1.   Institusi   hukum   dan   pelaku   hukum   belum   secara   konsistem   memanfaatkan jasa Ilmuwan Psikologi   maupun Psikolog Forensik dalam mendampingi Anak  Korban kekerasan seksual.
2.   Kalaupun dilibatkan, belum ada bangunan sistem dengan konsep yang terintegrasi
3.      Masih    terbatasnya    pengetahuan    para    pelaku    hukum    mengenai    fungsi    dan peran  Ilmuwan      Psikologi      dan      Psikolog      Forensik.      Kebanyakan      pengetahuan mereka  mengenai  peran  serta  psikolog  hanya  di  dalam  pelaksanaan  pemberian konseling dan psikoterapi.
4.      Masih  sedikitnya  Psikolog  di  Indonesia  yang  meminati  bidang  Forensik khususnya dalam praktik pendampingan Anak Korban.
5.   Kompetensi Psikolog bidang Forensik belum terstandardisasi
6.  Ada  kendala  khususnya  dalam  pemeriksaan  kesehatan  jiwa  dengan  terbitnya  UU Kesehatan Jiwa yang baru saja disahkan tahun 2014
7.      Meskipun  sudah  makin  banyak  dilakukan,  secara  kualitatif  dan  juga  kuantitatif belum banyak  kajian-kajian Psikologi Forensik  mengenai  Sistem  Peradilan  Anak  yang berlaku  di  Indonesia,  baik  dari  aspek  Undang-undangnya  sendiri,      evaluasi  terkait pemberian  dampingan  psikososial  dan  perlindungan  anak  dalam  proses    hukum  di Indonesia,  kajian  atas  kebijakan-kebijakan  yang  mendukung  maupun  dalam  evaluasi terhadap praktik Psikologi Forensik bagi anak Korban dan Anak Saksi
8.      Terkait  kendala  terbatasnya  dukungan  dana  operasional  bagi  peran  serta Psikolog Forensik. Oleh karena itu penting untuk dipikirkan langkah-langkah terobosan menjalin  kerjasama  dengan  Lembaga-lembaga  terkait  seperti  Lembaga  Perlindungan Saksi Korban dan meningkatkan kemungkinan layanan melalui BPJS

## Penutup
Dengan  adanya  orientasi  dan  perhatian  terhadap  korban,  maka  membuka  peluang yang  lebar  bagi  peran  ilmu-ilmu   perilaku  seperti  Psikologi.  Namun  demikian  mendukung korban  bukanlah  hal  mudah.  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  juga  masih  mencari bentuk  terbaik  perihal  perlindungan  dan  pelayanan  bagi  korban.  Asosiasi  Psikologi  Forensik bersama  organisasi  induknya  Himpunan  Psikologi  Indonesia,  aktif  mengikuti  proses koordinasi  guna  mendapatkan  format  layanan  yang  paling  memadai.  Beberapa  hal   yang masih dan harus terus diupayakan adalah:
1.   Mendorong  dan  mendukung  LPSK  sebagai  institusi  Negara  yang  khusus  dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban termasuk di dalamnya Anak Saksi dan Anak Korban dalam perspektif psikoviktimologi.
2.   Mendorong pengembangan  keilmuan  dan  praktik  Psikologi  Forensik  di  Indonesia, termasuk  program  pendidikan  berkesinambungan  untuk  meningkatkan  kompetensi Ilmuwan  Psikologi  dan  Psikolog  Forensik  guna  mendukung  ketersediaan  tenaga professional psikologi forensik.
3.   Mengupayakan  agar Psikologi  Forensik  dapat terlibat  aktif  secara  konsisten dalam sistem  peradilan  pidana,  khususnya  dalam  hal  ini  adalah  perlindungan  Anak  Korban dan  Saksi  kasus  Kekerasan  seksual,  bersinergi  dengan  bidang-bidang  keilmuan  dan profesi lain yang terkait.
Bagaimanapun  juga,  Psikologi  memiliki  tanggungjawab  moral  untuk  berperan  dalam memberikan  perlindungan  bagi  anak-anak,  termasuk  Anak  Korban  kekerasan  seksual  demi menjalankan amanat Undang-undang menjamin kepentingan terbaik untuk anak.
Daftar Pustaka
Atkinson,  R.L.,  Atkinson,  R.C.,  dan  Hilgard,  E.R.  (1999). Pengantar  Psikologi. Edisi  ke delapan      Jilid 2. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Berk,  Laura.E.  (1997). Child  Development Fourth  Edition.  Masschusetts:  Allyn  and  Bacon. Bey,    F. The    Development    of    Victimology    in    Indonesia .    Materi    Training    of Trainers  on
Victimology   and   Victim   Assistance.   Lembaga   Perlindungan   Saksi   dan   Korban (LPSK). 18 – 28 Maret 2013.
Constanzo,  M.  (2006). Aplikasi  Psikologi  dalam  Sistem  Hukum .  (H.P.  Soetjipto  dan  S.M. Soetjipto, Alih Bahasa). Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom (2006). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan , antara norma dan realita, Bandung.
Dussich,  J.P.J.  (Tokiwa  International  Victimology  Institute). Concepts  dan  Forms  of  Victim Services – Micro . Materi Training of Trainers on Victimology and Victim Assistance. Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK).  18  –  28  Maret  2013.
Dussich,  J.P.J.(Tokiwa  International  Victimology  Institute). Concepts  dan  Forms  of  Victim Services – Macro . Materi Training of Trainers on Victimology and Victim Assistance. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 18 – 28 Maret 2013.
Eckers,D.  (2008). Emotional  Stabilization  and  Regulation .  Handout  of  Psychotraumatology and Eye Movement Desensitization Reprocessing
http://www.citizensinformation.ie/en/justice/witnesses/witnesses_under_17_yea Error!Hyperl ink reference not valid.
Pelatihan. RSUD Cilacap. Kusumowardhani, R. (2014). Asesmen  Terapeutik Anak  Korban Kekerasan Seksual . Makalah Pelatihan. Klinik Terpadu UI. Jakarta. Kusumowardhani, R. Viktimologi dan Model Layanan Psikologis dalam Pendampingan Saksi dan Korban . Workshop Temu Ilmiah Nasional V Apsifor Himpsi. Bali. 1 Maret 2014 Leeds,  A.M.  (2009).  A  Guide  to The  Standard  EMDR  Protocols  for  Clinicians,  Supervisors, and Consultants. New York: Springer Publishing Company.
Meliala,    A. Integrasi    Perlindungan    dan    Pelayanan    Terhadap    Korban    Dalam    Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Materi Training of  Trainers on  Victimology and Victim Assistance. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 18 – 28 Maret 2013. Mundy,  K.G.,  (Tokiwa  International  Victimology  Institute). Crisis  Intervention .  Materi Training  of  Trainers  on  Victimology  and  Victim  Assistance.  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 18 – 28 Maret 2013.
Mundy,    K.G.,(Tokiwa    International    Victimology    Institute). Psychological Intervention .Materi    Training    of    Trainers    on    Victimology    and    Victim Assistance.   Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 18 – 28 Maret 2013. Myers,JEB.,  (1994). Adjudication  of  Child  Sexual  Abuse  Cases .  Article  on  The  Future  of Children. www. Princeton.edu.
O’Connell,M.  (Commissioner  for  Victims’  Rights.  Government  of  South  Australia). History of  Victimology .  Materi  Training  of  Trainers  on  Victimology  and  Victim  Assistance. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 18 – 28 Maret 2013.
Papalia,  D.E.,  Olds,  S.W.,  dan  Feldman,  R.D.  2001. Human  Development eighth  edition. New York: McGraw – Hill.
PP  No.  2  tahun  2002  tentang  Tata  Cara  Perlindungan  Terhadap  Korban  dan  Saksi  dalam Pelanggaran HAM Berat
PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan  Rehabilitasi terhadap korban HAM berat
UU no. 23 Tahun 2004  tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Penjualan Orang UU NO 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak