## PERAN PENDIDIKAN SEKSUAL “SEX EDUCATION” ANAK USIA DINI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF ATAS TINDAK PIDANA SEKSUAL
Erna Muchlis 1 , St. Nurjannah 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar erhnamuchlis@gmail.com

## Abstrak
Dalam  penulisan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  (1).  Bagaimana  Peran Pendidikan  Seksual  sebagai  Preventif  dalam  Perlindungan  Anak  Usia  Dini  dari  Kejahatan  Seksual  di  Daerah Kabupaten  Luwu  Timur  (2).  Bagaimana  Ketentuan  Hukum  Tentang  Kejahatan  Seksual  pada  Anak  Usia  Dini dalam  Hukum  Positif.  Penelitian  ini  tergolong  penelitian  lapangan  atau  yuridis  empiris.  Adapun  sumber  data penelitian ini sumber data primer dan data sekunder dengan melakukan wawancara  di Polres Luwu Timur  dan dokumentasi.  Teknik  analisa  data  yang  digunakan  adalah  analisis  secara  kualitatif  yakni  menganalisis  data dengan  menjabarkan  secara  rinci  keadaan  atau  kenyataan  atas  suatu  objek  dalam  bentuk  kalimat  guna memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas  dan  mudah  untuk  ditarik  suatu  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  (1).  Peran  pendidikan  seksual  sebagai  preventif  dalam  perlindungan  anak  usia  dini  dari kejahatan seksual berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar anak (2). Ketentuan hukum tentang  kejahatan  seksual  pada  anak  usia  dini  dalam  hukum  positif  telah  diatur  Pengaturan  Hukum  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor.  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak  dan  juga  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual Terhadap Anak.
Kata Kunci: Pendidikan Seksual, Anak, Tindak Pidana Seksual.

## Abstract
In this research is carried out with the aim of knowing (1). What is the Role of Sexual  Education as a Preventive  in  Early  Childhood  Protection  from  Sexual  Crime  in  the  East  Luwu  District  (2).  How  the  Legal Provisions About Sexual Crimes in Early Childhood in Positive Law. This research is classified as an empirical juridical or field research. The data source of this research is primary data and secondary data by conducting interviews at the East Luwu Police and documentation. The data analysis technique used is qualitative analysis, namely analyzing data by describing in detail the state or reality of an object in the form of a sentence in order to provide a clearer picture and it is easy to draw a conclusion. The results showed that (1). The role of sexual education as a preventive in protecting early childhood from sexual crimes comes from the family environment, school,  and  the  environment  around  the  child  (2).  The  legal  provisions  regarding  sexual  crimes  in  early childhood  in  positive  law  have  been  regulated  by  the  Law  on  the  Criminal  Act  of  Sexual  Violence  against Children in terms of Law Number. 35 of 2014 concerning Child Protection and also the Application of Criminal Sanctions against Perpetrators of Sexual Violence Against Children.
Keywords: Sexual Education, Children, Sexual Offenses.

## PENDAHULUAN
Manusia  sejak  lahir  sudah  memiliki  potensi  dasar  berupa  kemampuan  untuk membedakan  mana  yang  baik  dan  buruk,  mampu  dan  memiliki  kebebasan  untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan perangainya dan juga cita-citanya, kemampuan dalam berinteraksi  dengan  orang  lain,  serta  ciri  tertentu  yang  mampu  membedakan  antara  dirinya dengan  orang  lain. 1 Oleh  karena  itu,  pendidikan  juga  dipandang  memiliki  peranan  pokok dalam  membentuk  generasi  penerus  yang  unggul,  agar  bangsa  tidak  kehilangan  budaya, tradisi  dan  nilai-nilai  yang  mereka  pegang  selama  ini  atau  tidak  terhambat  intelektualnya dalam arti senantiasa terjaga dan sadar akan berbagai perkembangan segala jenis cabang ilmu pengetahuan.  Dengan  pendidikan  diharapkan  dapat  menghasilkan  manusia  yang  berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu mengantisipasi masa depan.
Demikian  strategisnya  peranan  pendidikan  tersebut,  sehingga  umat  manusia senantiasa  peduli  terhadap  masalah  pendidikan.  Bagi  umat  Islam,  menyiapkan  generasi penerus yang berkualitas dan bertanggung jawab lewat upaya pendidikan itu merupakan suatu tuntutan dan keharusan, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S An-Nisa/4: 9: 2
Terjemahnya:  “Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang  seandainya meninggalkan  dibelakang  mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  mereka  khawatir  terhadap (kesejahteraan)  mereka.  Oleh  sebab  itu  hendaklah  mereka  bertakwa  kepada  Allah  dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S An-nisa/4: 9).
Hakekatnya  pendidikan  itu  adalah  proses  awal  yang  diberikan  kepada  anak  didik sampai  dirinya  beranjak  remaja  sebagai  bentuk  persiapan  dalam  menghadapi  tantangan  di kehidupan  masa  depan  serta  lebih  bertanggung  jawab  terhadap  beban  kehidupan  yang dipikulnya. 3
Sehingga  dalam  hal  ini,  mengajarkan  pendidikan  seks  pada  anak  juga  sangat  penting.
1 Tim Dosen FIP-IKIP Malang, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1998).
2 Kemenag, Alquran Dan Terjemahannya (Jakarta: Tehazed, 2009).
3 Muhaimin, Konsep Pendidikan Islam (Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum) (Solo: CV. Ramadhan, 1991).
Membahas masalah seks pada anak memang tidak mudah. Namun, mengajarkan pendidikan seks pada anak harus diberikan agar anak tidak salah melangkah dalam hidupnya. Pendidikan seks wajib diberikan orangtua pada anaknya sedini mungkin. Tepatnya dimulai saat anak usia 3-4  tahun,  karena  pada  usia ini  anak  sudah  bisa  melakukan  komunikasi  dua arah dan  dapat mengerti mengenai organ tubuh mereka dan dapat pula dilanjutkan pengenalan organ tubuh internal. Pendidikan seks untuk anak usia dini berbeda dengan pendidikan seks untuk remaja. Pendidikan seks untuk remaja lebih pada seputar gambaran biologi mengenai seks dan organ reproduksi,  masalah  hubungan,  seksualitas,  kesehatan  reproduksi  serta  penyakit  menular seksual,  sedangkan  pada  anak  usia  dini  lebih  pada  pengenalan  peran  jenis  kelamin  dan pengenalan  anatomi  tubuh  secara  sederhana.  Dampak  dari  pemberian  pendidikan  seks  akan utuh  apabila  disesuaikan  dengan  orang  tua  sehingga  anak  memiliki  pemahaman  yang  baik dan tidak salah dalam mengartikan. 4
Apalagi di era perkembangan zaman yang semakin maju mengakibatkan berbagai arus informasi  semakin  tidak terkendali.  Berbagai informasi  tersebut masuk melalui  media cetak maupun  elektronik.  Penyalahgunaan  media  tersebut  dapat  mengakibatkan  hal  buruk  bagi penggunanya sehingga perlu adanya pemilihan terhadap informasi yang diakses.
Seperti  yang  kita  saksikan  di  berbagai  berita,  kasus  asusila  sering  sekali  terjadi  di beberapa daerah. Kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi trending topic dalam berita tersebut.  Berdasarkan  data  dari  KPAI  tahun  2010-  2014  menyebutkan  bahwa,  sekitar  42%- 62% dari seluruh KtA merupakan kasus kekerasan seksual dan tempat kejadian terbanyak ada dirumah dan sekolah, sehingga rumah dan sekolah bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi anak. Data KPAI, periode 2011-2014 mencatat tahun 2014 diproyeksi terjadi sebanyak 1380 kasus kejahatan seksual, sedangkan pada tahun 2013 tercatat sebanyak 525 kasus, tahun 2012 sebanyak 746 kasus, dan tahun 2011 sebanyak 329 kasus kekerasan seksual pada anak. sejak tahun 2013 telah terjadi lebih dari 3.200 kasus kekerasan pada anak di Indonesia, sementara 50%  di  antaranya  adalah  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Kebanyakan  kekerasan terjadi di lingkungan terdekat anak, seperti di rumah dan sekolah. Data (KPAI, 2013) kasus kekerasan  seksual  pada  anak  paling  banyak  terjadi  di  tiga  wilayah  di  Indonesia,  yaitu DKI, Medan  dan  daerah  provinsi  Jawa  Barat.  Tercatat  pelanggaran  hak  anak  sejak  oktober  2013 sebanyak 2.792 kasus masuk laporan, bahkan 1.424 kasus kekerasan (52% kekerasan seksual
4 Kursistin. P, Studi Deskriptif Mengenai Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Dari Perspektif Pendidik PAUD (Jakarta: INSIGHT, 2016).
anak).  Sementara  pada  tahun  2017  terdapat  81  kasus  dan  pada  tahun  2018  mengalami peningkatan  luar  biasa  yaitu  sebanyak  206  kasus.  Dari laporan  yang masuk,  terbukti  bahwa sebagian  besar  pelakunya  adalah  orang  terdekat.  Yakni  dengan  presentasi  80.23  persen  dan sisanya sebanyak 19.77  persen dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. 5
Pertimbangan  lain,  pendidikan  seks  diberikan  lebih  awal  disebabkan  karakter  dasar manusia itu dibentuk pada masa kanak-kanak. Ahli psikoanalisa telah membuktikan tentang pengaruh  yang  baik  atau  tidak  baik  pada  tahun-  tahun  pertama  terhadap  pertumbuhan karakter  dasar  anak.  Pendidikan  yang  salah  dapat  mempengaruhi  perkembangan  berbagai bentuk  penyimpangan  seksual  pada  masa-masa  berikutnya.Pendidikan  seks  pada  anak  usia dini dimungkinkan dapat meluruskan pemahaman dan perilaku seks anak-anak sehingga bisa lebih positif.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau yuridis empiris. Adapun sumber  data  penelitian  ini  sumber  data  primer  dan  data  sekunder  dengan  melakukan wawancara  di  Polres  Luwu  Timur  dan  dokumentasi.  Teknik  analisa  data  yang  digunakan adalah  analisis  secara  kualitatif  yakni  menganalisis  data  dengan  menjabarkan  secara  rinci keadaan atau kenyataan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah untuk ditarik suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peran  Pendidikan  Seksual  Sebagai  Preventif  dalam  Perlindungan  Anak  dari Kejahatan Seksual
Polisi  yang  merupakan  aparat  hukum  memiliki  tugas  dan  wewenang  yang  diberikan oleh  undang-undang.  (Kartika  Sari  Wahyu  Ningrum,  dkk,  2020)  Berdasarkan  hasil wawancara  Bapak  IPTU  Eli  Kendek,  S.H  mengatakan  dilihat  dari  segi  pemerintahan  upaya preventif  telah cukup  giat  dilakukan  dalam  mencegah  terjadinya  kejahatan  seksual  terhadap anak,  mulai  dari  dibentuknya  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI),  berdasarkan Keputusan  Presiden  Nomor  77  Tahun  2003  tentang  Komisi  perlindungan  anak  Indonesia yang  sebelumnya  telah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak hingga upaya penegasan supermasi hukum baik  dari  segi  pengaturan  yang  semakin  bertaring  maupun  penerapan  hukum  yang  semakin
5 ‘Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)’.
tegas,  sampai  yang  terbaru  ini  munculnya  Instruksi  Presiden  (INPRES)  mengenai  Gerakan Nasional  Anti  Kekerasan  Seksual  Anak  (GNAKSA).  Namun  sekali  lagi  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  tersebut  tidaklah  begitu  efektif  hal  ini  dibuktikan  dengan  data yang diterima  kasus kejahatan seksual terhadap anak kian berkembang di Kabupaten Luwu Timur  dalam  kurun  waktu  2020  saja  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  sebanyak  13 kasus terhitung dari bulan Januari-Juni. 6
Penjelasan  diatas  bukanlah  tak  berdasar,  melalui  hasil  wawancara  dengan  Bapak AIPTU Kasman, S.H mengatakan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan banyaklah dari orang-orang terdekat korban seperti keluarga terdekat, guru, kerabat di sekitar lingkungan bermain, hingga akhir-akhir ini ditemukan ayah kandung yang menjadi  pelaku  pemerkosaan  terhadap  anaknya  sendiri.  Permasalahan  ini  tidaklah  bisa dianggap enteng anak sebagai aset bangsa layaknya permata berharga yang akan melanjutkan estafet  kemajuan  suatu  negara  haruslah  dilindungi  secara  serius  dimulai  dari  lingkungan keluarganya. Sangat perlu ditekankan dalam permasalahan ini adalah peran orang tua dalam mendidik  serta  memberikan  kasih  sayang  kepada  anak-anaknya,  kebanyakan  orang  tua  di Indonesia  hanya  menerapkan  apa  yang  ia  dapatkan  dari  orang  tuanya  terdahulu  dalam mendidik  anak-anaknya, 7 berdasarkan  data  KPAI  60  %  orang  tua  di  Indonesia  hanya memperhatikan permasalahan umum yang terjadi kepada anak mereka seperti permasalahan pendidikan  anak,  permasalahan  nilai  di  sekolah  dan  permasalahan  peringkat  di  kelas. Kecenderungan  seperti  ini  dalam  mendidik  anak  yang  hanya  berorientasi  pada  sistem pendidikan akademik bukannya pada pendidikan mental dan persoalan sosial yang dihadapi anak  tidak  sesuai  lagi  diterapkan  seiring  perkembangan  zaman  yang  terjadi  pada  saat  ini, 8 jarang sekali ditemukan orang tua yang menanyakan anak mengenai persoalan sosial mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan, soal hobi, permasalahan dengan teman, status media sosial, apalagi soal reproduksi. 9
Menjalankan  suatau  kegiatan  maupun  pekerjaan  tidak  selamanya  berjalan  lancar. Selalu  ada  kendala  atau  halangan  yang  menghampiri  baik  itu  dari  dalam  maupun  dari  luar. (Nur Indah Sari, 2020) Begitupun dalam mendidik seorang anak.
6 ‘Hasil Wawancara Bapak IPTU Eli Kendek, S.H, Hari Rabu Pada Tanggal 9 September 2020 Pukul 09.30 WITA’.
7 ‘Hasil Wawancara Bapak AIPTU Kasman, S.H, Hari Rabu Tanggal 9 September 2020 Pukul 10.50 WITA’.
8 ‘Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)’.
9 ‘Hasil Wawancara Bapak AIPTU Kasman, S.H, Hari Rabu Tanggal 9 September 2020 Pukul 10.50 WITA’.
Pendidikan  seks  juga  memiliki  peran  dalam  hal  pencegahan  kejahatan  utamanya kejahatan  seksual  yang  biasanya  sering  terjadi  pada  anak  usia  dini.  Guna  meminimalisir setidaknya  mengurangi tindak  kekerasan seksual  terhadap anak  karena  sejatinya  pendidikan seksual  merupakan  suatu  upaya  pengajaran,  mendidik  dan  mengarahkan  perilaku  seksual secara  baik  dan  benar,  selain  dari  itu  peran  orang  tua  sangatlah  besar  yaitu  sebagai  sumber informasi yang paling baik bagi anak terutama yang berkaitan dengan pengetahuan seks.
Upaya  preventif  atau  upaya  pencegahan  dalam  hal  ini  merupakan  upaya  awal  yang dilakukan  baik  dari  orang  tua  sebagai  pendidik  pertama  seorang  anak  maupun  dari  pihak pemerintah. Peran pendidikan seksual sebagai upaya preventif dalam perlindungan anak dari kejahatan seksual sebagai berikut:

## a. Di lingkungan Keluarga
Anak  mengalami  proses  sosialisasi  yang  paling  pertama  adalah  di  dalam  keluarga. Dari  sini  anak  pertama  kali  mengenal  lingkungan  sosial  budayanya,  juga  mengenal  seluruh anggota  keluarganya  seperti  ayah,  ibu,  dan  saudara-saudaranya  sampai  akhirnya  anak  itu mengenal  dirinya  sendiri.  Dalam  pembentukan  sikap  dan  kepribadian  anak  sangat  di pengaruhi  oleh  cara  dan  corak  orangtua  dalam  memberikan  pendidikan  anak-anaknya  baik melalui  kebiasaan,  teguran,  nasihat,  perintah,  atau  larangan.  Keluarga  merupakan  institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi manusia hal ini di mungkinkan karena berbagai kondisi yang dimiliki keluarga. 10
Berdasarkan hasil wawancara Bapak AIPTU Kasman, S.H mengatakan orangtua tidak hanya  mempunyai  peranan  penting  terhadap  proses  sosialisasi  anak  akan  tetapi  juga  pada pemenuhan  hak  anak  dan  perlindungan  yang  baik  terhadap  segala  bentuk  kekeresan  pada anak.  Peran  orangtua  juga  tidak  hanya  berkutat  pada  pemenuhan  kebutuhan  anak-anaknya. Akan tetapi lebih dari itu, memproteksi sejak dini pencegahan-pencegahan kekerasan seksual perlu  di  tingkatkan  dengan  semakin  mudahnya  pornografi  yang  mudah  di  akses  melalui internet,  gambar-gambar  dan  obrolan  obrolan  dari  orang  dewasa  yang  mengandung  unsur pornografi.  Semakin  mudahnya  akses  pornografi  semakin  memudahkan  siapa  saja  untuk mengkonsumsi  dan  lama  kelamaan  akan  melampiaskan  nafsunya  kepada  mereka  yang dianggap  lemah  dan  mudah  di  bujuk  rayu  yaitu  anak-anak.  dari  beberapa  orangtua  yang anaknya menjadi korban pastilah upaya pencegahan dilakukan dengan sebaik mungkin, agar
10 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak , ed. by PT. Bumi Aksara (Jambi, 2008).
kejadian serupa tak terjadi lagi pada anaknya, bahkan orangtua yang anaknya tidak menjadi korban  sekalipun  ikut  khawatir  dengan  semakin  maraknya  kekerasan  seksual. 11 Berikut beberapa  upaya  pencegahan  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  pihak  keluarga  pada  anak- anaknya:
a. Membantu anak agar ia merasa nyaman dengan tubuhnya.
b. Memberikan sentuhan dan pelukan kepada anak agar mereka merasakan kasih sayang dari orangtuanya secara tulus. 12
c. Membantu  anak  memahami  perbedaan  perilaku  yang  boleh  dan  yang  tidak  boleh dilakukan di depan umum seperti anak selesai mandi harus mengenakan baju kembali di dalam kamar mandi atau di dalam kamar. Anak diberi tahu tentang hal-hal pribadi, tidak boleh disentuh, dan dilihat orang lain. 13
d. Mengajar anak untuk mengetahui perbedaan anatomi tubuh laki-laki dan perempuan. 14
e. Memberikan  penjelasan  tentang  proses  perkembangan  tubuh  seperti  hamil  dan melahirkan dalam kalimat  yang sederhana, bagaimana bayi bisa dalam kandungan ibu sesuai  tingkat  kognitif anak. Tidak diperkenankan berbohong kepada anak seperti “adik datang dari langit atau  dibawa  burung”.  Penjelasan  disesuaikan  dengan  keingintahuan atau pertanyaan anak misalnya dengan contoh yang terjadi pada binatang.
f. Memberikan  pemahaman  tentang  fungsi  anggota  tubuh  secara  wajar  yang  mampu menghindarkan diri dari perasaan malu dan bersalah atas bentuk serta fungsi tubuhnya sendiri. 15
11 ‘Hasil Wawancara Bapak AIPTU Kasman, S.H, Hari Jumat Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 10.00 WITA’.
12 Terkait  dengan  sentuhan  dan  pelukan  terhadap  anak  (bayi)  ini  pendapat  Erich  Fromm  bisa  dijadikan perbandingan.Menurutnya  kepedihan manusia itu disebabkan karena problem keterpisahan dengan alam, karenanya kalau anak menangis maka  ibu  bisa  mengantisipasinya  dengan  suara,  sentuhan,  atau  pelukan  untuk  mengatasi  priblem  keterpisahan itu. Selanjutnya  baca Erich Fromm, The Art of Love (Gaya Seni Bercinta) Ed. A. Setiono Mangoenprasodjo.  Dyatmika Wulan Merwati (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2004).
13 ‘Hasil Wawancara Ibu Jumriani (36), Hari Sabtu Pada Tanggal 12 September 2020 Pukul 16.00 WITA’.
14 Bisa  dengan  permainan  berupa  kertas  bergambar  orang  dengan  anggota-anggota  tubuh  yang  terpotong-potong,  kemudian anak diajak untuk menyatukan kembali dengan disertai penjelasan akan fungsinya.
15 Kepada  anak  perempuan,  diberikan  penjelasan  yang  cukup  misalnya,  saat  ia  merasa  iri  karena  tidak  memiliki  penis sebagaimana  yang dimiliki oleh kakak laki-lakinya. Bahwa setiap jenis kelamin memiliki anggota tubuh yang memiliki fungsi berbeda, khususnya yang terkait alat reproduksi.  Penjelasan  ini disampaikan  dengan pernyataan yang sederhana sesuai tingkat pemahaman atau pertanyaan anak.
g. Mengajarkan  anak  untuk  mengetahui  nama-nama  yang  benar  pada  setiap  bagian tubuh  dan fungsinya.  Vagina  adalah  nama  alat  kelamin  perempuan  dan  penis  adalah alat kelamin pria, daripada mengatakan dompet atau burung. 16
h. Membantu   anak   memahami   konsep   pribadi   dan   mengajarkan   kepada   mereka kalau pembicaraan seks adalah pribadi. 17
i. Memberi dukungan dan suasana kondusif agar anak mau berkonsultasi kepada orangtua untuk setiap pertanyaan tentang seks.
j. Membiasakan  dengan pakaian  yang  sesuai  dengan jenis  kelaminnya  dalam kehidupan sehari- hari dan juga saat melaksanakan salat akan mempermudah anak memahami dan menghormati anggota tubuhnya. 18
Pada  hal  ini,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  AIPTU  Kasman,  S.H mengatakan  orang  tua  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mendidik  anak  agar  memiliki pengetahuan  yang  benar  dan  menjaga  diri  bila  ada  orang  sekitar  yang  hendak  melakukan kejahatan seksual padanya. Orang tua harus jeli dalam melihat apa-apa saja yang dialami oleh anaknya, harus lebih peka jika terjadi perubahan sikap ataupun perlilaku anak, dan orang tua harus  mampu  mendekatkan  diri  kepada  anak  sehingga  anak  sudah  terlatih  dari  dini  untuk dapat  bercerita  tentang  semua  yang  dialaminya  diluar  rumah.  Apabila  hal  ini  dapat terjelankan  maka  sedikit  banyaknya  kita telah  dapat  mencegah  terjadinya  kejahatan  seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga kecil. 19

## b. Di Lingkungan Sekolah
Sekolah  merupakan  rumah  kedua  bagi  anak-anak,  dan  guru  adalah  orangtua  mereka selama berada di sekolah. Sekolah merupakan media sosialisasi yang lebih luas dari keluarga. Sekolah  mempunyai  potensi  yang  mempengaruhi  dalam  pembentukan  sikap  dan  perilaku seorang anak, serta mempersiapkannya untuk penguasaan peranan-peranan baru di kemudian hari  di  kala  anak  atau  orang  tidak  menggantungkan  hidupnya  pada  orangtua  atau
16 Mengatakan vagina dan penis atau farji dan dzakar biasanya lebih mudah dilakukan oleh orang Jawa dibandingkan dengan menyebut  nama  aslinya  dalam  bahasa  Jawa.  Hal  ini  dikarenakan  kedua  istilah  ini  berasal  dari  bahasa  Inggris  dan  Arab. Dalam bahasa  Jawa,  alat kelamin tersebut  disebut (maaf!)  “tempek” dan “turuk” untuk perempuan,  sedangkan  istilah “peli” dan “konthol” untuk laki-laki. Perasaan yang halus untuk orang Jawa ini yang menyebabkan pengucapan terhadap istilah  ini menjadi kendala dan berat untuk diucapkan.
17 ‘Hasil Wawancara Ibu Dian (25), Hari Sabtu Pada Tanggal 12 September 2020 Pukul 10.00 WITA.’
18 ‘Hasil Wawancara Ibu Jumriani (36), Hari Sabtu Pada Tanggal 12 September 2020 Pukul 16.00 WITA’.
19 ‘Hasil Wawancara Bapak  AIPTU Kasman, S.H, Hari  Kamis Pada Tanggal  10 September 2020 Pukul  13.00 WITA’.
keluarganya.  Berbeda  dengan  sosialisasi dalam  keluarga  dimana  anak  masih  mengharapkan bantuan  dari  orangtua  dan  selalu  memperoleh  perlakuan  khusus  di  sekolah  anak  di  tuntut untuk  bisa  bersikap  mandiri  dan  senantiasa  memperoleh  perlakuan  yang  tidak  berbeda  dari teman-temannya. 20
Pertama ,  sosialisasi  kepada  orangtua  murid.  Sekolah  mempunyai  peranan  penting dalam  upaya  pencegahan  kekerasan  seksual,  karena  sekolah  mempunyai  akses  langsung dengan anak-anak dan mempunyai tanggungjawab dalam keamanan dan keselamatan peserta didiknya. 21 Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Pelindungan Anak pasal 9 ayat 1 yang berbunyi  ”setiap  anak  berhak  mendapat  perlindungan  di  satuan  pendidikan  dari  kejahatan seksual  dan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama  peserta didik  dan  atau  pihak  lain”. 22 Setelah  kasus  pencabulan  anak  mencuak  di  Sekolah  SMK  1 Tomoni  Kabupaten  Luwu  Timur  pihak  sekolah  pun  ikut  andil  dalam  upaya  pencegahan kekerasan  pada  anak.  Sepekan  setelah  kasus  pencabulan  muncul  pihak  sekolah  memanggil para  orangtua  murid  untuk  membahas  mengenai  kasus  tersebut.  Pihak  sekolah  memberikan sosialisasi  kepada  orangtua  untuk  bersama-sama  menjaga  anak-anak  mareka  khususnya setelah mereka meninggalkan sekolah. 23
Kedua, mengarahkan masa. Peran sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual tidak  hanya  semata-mata  kewajiban  guru,  akan  tetapi  pihak  sekolah  khususnya  bisa mengerahkan  masa  di  lingkungan  sekolah  untuk  bersama-sama  memiliki  rasa  kepekaan terhadap  anak-anak,  terlebih  ketika  mereka  berada  di  lingkungan  sekolah.  Kepala  sekolah, Guru (wali kelas), staf-staf, penjaga sekolah, para pedagang di lingkungan sekolah. 24 Ketiga, memberikan pendidikan karakter.

## c. Di lingkungan Masyarakat
Tanggungjawab  anak-anak  bukan  hanya  di  pegang  oleh  orangtua  masing-masing. Dalam Undang-Undang Pelindungan Anak semua lapisan masyarakat di tuntut ikut berperan aktif  dalam  melindungi  anak-anak  Indonesia  tak  terkecuali  pihak  sekolah  dan  lapisan
20 Ahmadi Abu dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
21 Hasil  Wawancara  Bapak  IPTU Eli  Kendek,  S.H.,  Hari  Jumat  pada Tanggal  11  September  2020  pukul  13.00 WITA.
22 ‘UUPA Pasal 9 Ayat 1’.
23 ‘Hasil  Wawancara  Bapak  AIPTU  Kasman,  S.H, Hari  Jumat  Pada  Tanggal  11  September  2020  Pukul  10.00 WITA’.
24 Suyanto Bagong, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
masyarakat  luas.  Terlebih  bagi  lingkungan  yang  memiliki  riwayat  kekerasan  seksual  pada anak. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 45B ayat 1 yang berbunyi pemerintah, pemerintah  daerah,  masyarakat  dan  orangtua  wajib  menlindungi  anak  dari  perbuatan  yang mengganggu  kesehatan  dan  tumbuh  kembang  anak,  begitu  pun  dalam  pasal  2  dalam menjalankan  kewajibannya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  pemerintah,  pemerintah daerah,  masyarakat,  dan  orangtua  harus  melakukan  aktivitas  yang  melindungi  anak. Masyarakat  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Pelindungan  Anak  adalah  perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. 25
Masyarakat  mempunyai  andil  yang  sangat  kuat  dalam  upaya  pencegahan  kekerasan seksual  pada  anak.  Dalam  Undang-Undang  Pelindungan  Anak  pasal  25  ayat  1  disebutkan bahwa  masyarakat  mempunyai  kewajiban  dan  tanggungjawab  terhadap  perlindungan  anak yang  dilaksanakan melalui  kegiatan  peran  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  perlindungan anak.  Lingkungan  yang  di  anggap  aman  bagi  anak-anak  belum  tentu  sebenarnya  aman, karena  kejahatan  bisa  dilakukan  karena  adanya  kesempatan,  untuk  itu  masyarakat  secara bersamasama harus mempersempit ruang gerak para calon pelaku kejahatan seksual, dengan sama-sama  peduli  dan  mau  membuka  suara  ketika  melihat  hal-hal  menyimpang  terjadi. Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur khususnya di Kota Malili masih memiliki solidaritas yang  tinggi,  hal  ini  dapat  di  buktikan  ketika  ada  salah  satu  tetangganya  yang  sakit,  mereka masih berbondong-bondong untuk menengok dan hal ini masih dilakukan hingga kini. 26
Beberapa bentuk kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak  diantaranya: pertama ,  aktif  melakukan  kajian  seputar  anak  di  majelis-majelis  ta’lim. 27 Kedua , meningkatkan kegiatan keagamaan guna meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Dalam bentuk penyediaan fasilitas mengaji dan belajar agama di rumah masing-masing dan juga  di  masjid-masjid  setempat. 28 Ketiga,  pihak  dari  kepolisian  sendiri  yakni  melakukan upaya  pengaktifan  kembali  kontrol  lingkungan,  dengan  menyisir  tempat-tempat  sepi  seperti
25 ‘Hasil  Wawancara  Bapak  AIPTU  Kasman,  S.H, Hari  Jumat  Pada  Tanggal  11  September  2020  Pukul  10.00 WITA’.
26 ‘Hasil Wawancara Bapak IPTU Eli Kendek, S.H, Hari Jumat Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 13.00 WITA’.
27 ‘Hasil Wawancara Ibu Jumriani (36), Hari Sabtu Pada Tanggal 12 September 2020 Pukul 16.00 WITA’.
28 ‘Hasil Wawancara Ibu Dian (25), Hari Sabtu Pada Tanggal 12 September 2020 Pukul 10.00 WITA.’
perkebunan dan persawahan. 29

## 2. Ketentuan  Hukum  Tentang  Kejahatan  Seksual  Terhadap  Anak  Usia  Dini  dalam Hukum Positif
Negara Indonesia secara jelas menyebutkan dirinya sebagai Negara hukum yang  mana  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahu  hukum”. Menjaga  negara  yang  berbasis  hukum  dibutuh  suatu lembga  yaitu  Kepolisian.  (Kartika  Sari Wahyu  Ningrum,  dkk,  2020).  Oleh  karena  itu  ketentuan  hukum  positif  mengenai  pelaku kejahatan seksual pada anak usia dini diatur sebagai berikut:
a. Pengaturan  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor.  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan Anak
Persetubuhan  dalam  Buku  II  Bab  XIV  KUH  Pidana  tentang  Kejahatan  Terhadap Kesusilaan.  Kejahatan  ini  diartikan  sebagai  perbuatan  pidana  berkaitan  dengan  seksualitas yang  dapat  dilakukan  terhadap  laki-laki  ataupun  perempuan.  Persetubuhan  dibagi  menjadi beberapa macam yaitu :
a. Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana.
b. Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana.
c. Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana. 30
Berdasarkan  hasil  wawancara  Bapak  IPTU  Eli  Kendek,  S.H  mengatakan  pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  pada  Pasal  81  dan  82  yang  menyebutkan  bahwa  : hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak  minimal  5  tahun  dan  maksimal  15 tahun  penjara  serta  denda  minimal  maksimal  sebesar  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal  5  tahun  (pasal  292)  hal  ini  menunjukan  bahwa  53  undang-undang  perlindungan anak  sebagai lex  specialis memberikan  ancaman  yang  lebih  besar  dibanding  dengan  yang
29 ‘Hasil  Wawancara  Bapak  AIPTU  Kasman,  S.H,  Hari  Jumat  Pada  Tanggal  11  September  2020  Pukul  10.00 WITA’.
30 ‘Buku II Bab XIV KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan’.
diatur dalam KUHP. 31
Ketentuan  tersebut  terdapat  di  dalam  Pasal  80  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  sebagaimana tersebut di bawah ini:
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C yang berbunyi :
1) Setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  kekerasan  terhadap  anak.  Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2) Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  luka  berat,  maka  pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 32
Dalam  Pasal  80  ayat  (4)  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak juga mengatur secara khusus mengenai tidak pidana penganiayaan terhadap anak dalam keluarga  disertai  sanksi  pidana  yaitu  pidana  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  apabila  yang  melakukan penganiayaan  tersebut  adalah  orang  tuanya.  Adapun  kewajiban  dan  tanggung  jawab  negara dan  pemerintah  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  ditegaskan  dalam  Pasal  21 sampai  Pasal  25  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  meliputi kewajiban dan tanggungjawab. 33
Bentuk  perlindungan  anak  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Anak dan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dan  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  merupakan adopsi,  kompilasi,  atau  reformulasi  dari  bentuk  perlindungan  anak yang  sudah  diatur  dalam  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana.  Dalam  KUHP  terdapat beberapa  pasal  yang  memberikan  perlindungan  bagi  anak  terhadap  kekerasan  seksual,
31 ‘Hasil Wawancara Bapak IPTU Eli Kendek, S.H, Hari Jumat Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 13.00 WITA’.
32 ‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)’.
33 M Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Grafindo Persada, 2004).
perlindungan  terhadap  anak  ditunjukkan  dengan  pemberian  hukuman  (sanksi)  pidana  bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:
a) Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
b) Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295,

## Pasal 298. 34
Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual  merupakan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku,  bukanlah  pertanggung jawaban  terhadap  kerugian/penderitaan  korban  secara  langsung  dan  konkret,  tetapi  lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. 35
Berikutnya  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  UndangUndang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  juga memberikan  perlindungan  bagi  anak  yang  diatur.  Undang-undang  ini  berfungsi  untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. 36
Secara  tegas  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menyebutkan bahwa: “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan” dari:
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata ;
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial ;
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan ;
e. Pelibatan dalam peperangan ; dan
f. Kejahatan seksual. 37
34 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual (Bandung:  Refika Aditama, 2011).
35 ‘Hasil  Wawancara  Bapak  AIPTU  Kasman,  S.H, Hari  Jumat  Pada  Tanggal  11  September  2020  Pukul  10.00 WITA’.
36 Irfan.
37 ‘Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’.
Bentuk-  bentuk  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  seksual  pada  anak  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman  yang  setimpal.  Maksud  dan  tujuannya  agar  dengan  dijatuhkan  hukuman  kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak. 38
Meskipun sudah ada produk hukum yang dikeluarkan pemerintah untuk menjerat para pelaku kejahatan seksual pada anak usia dini (Iot Wiwik Harpikasari, 2020)

## b. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Pasal 81 berbunyi :
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  paling  singkat  3  (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Pasal 82 berbunyi :
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancama  kekerasan, memaksa,  melakukan,  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 39
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan  masalah  yang  sangat
38 ‘Hasil Wawancara Bapak IPTU Eli Kendek, S.H, Hari Jumat Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 13.00 WITA’.
39 ‘Pasal 81 Dan Pasal 82 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak’.
serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu  lama  untuk  mengobatinya,  tetapi  dampak  secara  mental  bias  membutuhkan  waktu bertahuntahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah  kejiwaan  atau  depresi  bahkan  sampai  memutuskan  bunuh  diri  dikarena  tidak  kuat menahan penderitaan dan rasa maluakibat pelecehan seksual yang dialaminya. 40
Polisi  selaku  penyidik  melakukan  penyidikan  termasuk  penyelidikan,  penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jaksaselaku penuntutumum melakukan penuntutan berdasarkan  hasil  penyidikan  yang  disampaikan  oleh  penyidik.  Hakim  atas  dasar  dakwaan penuntut umum mengadili dalam persidangan. 41
Setiap  anak  yang  menjadi  korban  dalam  tindak  pidana  kekerasan  seksual  atau perkosaan,  pada tahap  persidangan anak yang  menjadi  korban  tersebut  harus  menjadi  saksi. Si  korban  harus  mengulangi  cerita  atau  kejadian  yang  telah  dialaminya  dihadapan  majelis hakim,  jaksa  dari  pengacara  terdakwa  serta  terdakwa  itu  sendiri.  Si  korban  tidak  boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya. Pada saat korban menjadi saksi,  korban  tersebut  diperlakukan  dengan  sebaik  mungkin,  dalam  arti  dia  tidak  boleh ditakuti  oleh  pihak  luar  baik  psikologis  maupun  psikisnya.  Ketika  korban  itu  berangkat  ke Pengadilan, apabila ada upaya melakukan intimidasi terhadap pihak korban maupun keluarga korban. Korban ditempatkan diruangan tersendiri, yang nantinya tidak boleh ada pihak-pihak yang  menakutiatau  melakukan  intimidasi  kepada  korban,  bilamana  perlu  ada  pengawasan dari petugas pengadilan, kejaksaan, kepolisian. 42
Pada  kenyataannya  Islam  juga  mengajarkan  konsep  perlindungan  anak.  Isyarat perlindungan  anak  yang  dikehendaki  Allah  SWT  tertuang  dalam  firman-Nya  yakni  dalam Q.S Al-Maidah: 8 yang berbunyi: 43
40 ‘Hasil  Wawancara  Bapak  AIPTU  Kasman,  S.H, Hari  Jumat  Pada  Tanggal  11  September  2020  Pukul  10.00 WITA’.
41 ‘Hasil Wawancara Bapak IPTU Eli Kendek, S.H, Hari Jumat Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 13.00 WITA’.
42 ‘Hasil  Wawancara  Bapak  AIPTU  Muh.  Asdar,  Hari  Jumat  Pada  Tanggal  11  September  2020  Pukul  09.30 WITA’.
43 Kemenag.
Terjemahnya:  Hai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  jadi  orang-orang  yang  selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu  untuk  berlaku  tidak  adil.  Berlaku adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Maidah: 8).

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  hasil  penelitian  mengenai  Peran Pendidikan Seksual ” sex education” Anak  Usia  Dini  Sebagai  Preventif  Atas  Tindak  Pidana Seksual:
1. Adapun  peran  pendidikan  seksual  sebagai  preventif  dalam  perlindungan  anak  dari kejahatan seksual sesuai dengan hasil penelitian di Polres Luwu Timur ditinjau dari 3 aspek  yaitu: pertama, di  lingkungan  keluarga. Kedua, di  lingkungan  sekolah  yakni dengan sosialisasi kepada orangtua murid, mengarahkan masa, dan juga menerapkan pendidikan karakter. Ketiga , di lingkungan masyarakat..
2. Adapun  ketentuan  hukum  tentang  kejahatan  seksual  terhadap  anak  usia  dini  dalam hukum  positif  diatur  dalam  Pengaturan  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual Terhadap  Anak  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor.  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak  dan  juga  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Irfan,  Abdul  Wahid  dan  Muhammad, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual (Bandung: Refika Aditama, 2011)
Malang,  Tim  Dosen  FIP-IKIP, Pengantar  Dasar-Dasar  Kependidikan (Surabaya:  Usaha Nasional, 1998)
Muhaimin, Konsep  Pendidikan  Islam  (Sebuah  Telaah  Komponen  Dasar  Kurikulum) (Solo: CV. Ramadhan, 1991)
P,  Kursistin., Studi  Deskriptif  Mengenai  Pendidikan  Seks  Pada  Anak  Usia  Dini  Dari Perspektif Pendidik PAUD (Jakarta: INSIGHT, 2016)
Sholehuddin, M, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Grafindo Persada, 2004)
Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak , ed. by PT. Bumi Aksara (Jambi, 2008)
Uhbiyati, Ahmadi Abu dan Nur, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
Baharuddin,  Hamza  dan  Masalukddin. Konstruktivisme  Kepolisian (Makassar:  Refleksi Pustaka.
Kunarto. Perilaku Organisasi Polri. Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.
Kursistin,  P. Studi  Deskriptif  Mengenai  Pendidikan  Seks  Pada  Anak  Usia  Dini  Dari Perspektif Pendidik PAUD. INSIGHT, 2016.
Muhaimin. Konsep  Pendidikan  Islam  (Sebuah  Telaah  Komponen  Dasar  Kurikulum. Solo: CV. Ramadhan, 1991.
Prakoso,  Abintoro. Pembaruan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak .  Yogyakarta:  Aswaja Pressindo,2016.
Surviani,  Istana. Membangun  Anak  Memahami  Seks:  Panduan  Praktis  Untuk  Orang  Tua. Bandung: Pustaka Alimuddin, 2004.
Wahid Abdul dan    Muhammad    Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual .

## Bandung: Refika Aditama,2011
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady,  M.  I.  N.,  Arbani,  T.  S.,  Ishak,  N.,  Yaasiin,  M.,  &  Raya,  A.  D.  B.  (2021).  The Fundamental  Rights  to  Freedom  of  Expression  and  Its  Limits  in  the  Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Iot  Wiwik  Harpikasari.  (2020).  Analisis  Hukum  Tentang  Tindak  Pidana  Begal  Pemotong Tangan. Alauddin Law Development Journal (ALDEV) , 197.
Kartika Sari Wahyu Ningrum, dkk. (2020). Perlindungan Hak-Hak Penyidik Kepolisian yang
Dituduh Melakukan Penganiayaan Kepada Tersangka. Jurisprudentie , 47.
Kartika  Sari  Wahyuningrum,  dkk.  (2020).  Perlindungan  Hak-hak  Penyidik  Kepolisian  yang
Dituduh Melakukan Penganiayaan Kepada Tersangka. Jurisprudentie , 48.
Nur  Indah  Sari.  (2020).  Penyelesaian  Ganti  Kerugian  Asuransi  Kecelakaan  Terhadap Penumpang Kendaraan Umum . Alauddin Law Development Journal (ALDEV).
Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
Pasal  15  Undang - Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang  Nomor.1  Tahun  1946  tentang    Kitab    Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP).
UUPA Pasal 9 Ayat 1.
Kemenag, Al-quran dan Terjemahannya (Jakarta: Tehazed, 2009), h. 101.
Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Wawancara  dengan  Bapak  AIPTU  Kasman,  S.H  (Kanit  PPA  Polres  Luwu  Timur)  Rabu  9
September 2020, Pukul 10.50 WITA.
Wawancara dengan Bapak IPTU Eli Kendek, S.H (Kasat Reskrim Polres Luwu Timur) Rabu 9 September 2020, Pukul 09.30 WITA.
Wawancara Ibu Dian (25), Hari Sabtu  pada Tanggal 12 September 2020 pukul 10.00 WITA. Wawancara  Ibu  Jumriani  (36),  Hari  Sabtu  pada  Tanggal  12  September  2020  pukul  16.00 WITA.
Artikel,  situs https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Timur .  Diakses  pada  Tanggal 17 September 2020 pada Pukul 19:47