KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DAN MASYARAKAT INFORMASI (Studi Kasus Kontribusi Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mewujudkan  Masyarakat
Informasi di Kota Magelang)

## COMMUNITY INFORMATION GROUPS AND THE INFORMATION SOCIYETY
(Case Study of the Contribution of Community Information Groups in Creating an Information Society in Magelang City)
Ari Mukti 1*
Rizza Arge Winanta 2
*1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia
email: arimukti@untidar.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  ingin  menguraikan  kontribusi  Kelompok  Informasi  Masyarakat  (KIM) dalam  pengembangan  masyarakat  informasi  di  Kota  Magelang.  Pengembangan kota  jasa  yang  berbasis  teknologi  informasi  perlu  didukung  dengan  kesiapan masyarakat  berkarakteristik  sebagai  masyarakat  informasi.  Mereka  adalah  entitas yang memiliki kebutuhan informasi tinggi, mampu menerapkan teknologi informasi pada berbagai bidang, dan mampu bertukar data digital secara cepat dalam jarak jauh.  Saat  ini  Pemerintah  Kota  Magelang  tengah  berkomitmen  dalam  penerapan smart city , didukung dengan sebuah Aplikasi Magelang Cerdas yang memudahkan masyarakat  untuk  mengakses  informasi  dan  pelayanan.  Namun  demikian  respon masyarakat  masih  rendah,  sehingga  perlu  dukungan  KIM  dalam  mendorong keberhasilan  program  pemerintah  daerah.  Persoalan  dikaji  secara  deskriptif kualitatif,  dengan  mengambil  lokasi  di  Kota  Magelang.  Informan  merupakan pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan pengurus KIM yang dipilih secara  purposif.  Temuan  penelitian  menyatakan  bahwa  KIM  berkontribusi  dalam mendiseminasikan  program  pemerintah  kepada  masyarakat.  Namun  demikian upaya  yang  dilakukan  kurang  optimal  disebabkan  oleh  faktor  koordinasi,    sumber daya manusia, prioritas kegiatan, dan anggaran.

## Kata Kunci:
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Masyarakat Informasi
Keywords :
Community Information Group Information Society

## Accepted
June 2021

## Published
October 2021

## Abstract
This  paper  aims  to  describe  the  contribution  of  Community  Information  Group  in the  development  of  the  information  society.  The  development  of  an  information technology based service city, needs to be supported by community readiness. They are entities who have high information needs, able to apply information technology in  various  fields,  and  able  to  exchange  digital  data  quickly  over  long  distances. Currently,  the  Magelang  City  Government  is  committed  to  implementing  a  Smart City, supported by Magelang Cerdas Application, that makes it easier for the public to  access  local  information  and  public  services.  However,  community  response  is still low, so community information groups need support in encouraging the success of local government programs. The problem is studied descriptively qualitatively, by taking the location in Magelang City. Informants are officials of the Communication Informatics dan Statictics Agency and also management of Community Information Group  who  were  chosen  purposively.  Research  findings  state  that  Community Information  Group  contributes  in  disseminating  government  programs  to  the community. However, the efforts made were less than optimal due to coordination factors, lack of human resources commpetence, priority issue, and budget issue.

## PENDAHULUAN
Era  informasi  membawa  sebuah  tatanan  kehidupan yang mengedepankan teknologi dan informasi sebagai komponen  utama  dalam  segala  aspek  kehidupan (Webster, 2006). Kualitas hidup, perubahan sosial, dan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada tinggi rendahnya  pemanfaatan  informasi.  Standar  hidup, pola kerja, sistem pendidikan, serta pemasaran barang dan  jasa  sangat  dipengaruhi  oleh  akumulasi peningkatan  informasi.  Sehingga  informasi  dapat dikatakan  sebagai  “ruh”  dari  roda  kehidupan (Damanik,  2012).  Masyarakat  informasi  dicirikan dengan  adanya  kebutuhan  informasi  yang  tinggi, mampu  menerapkan  Teknologi  Informasi  (TI)  pada berbagai  bidang,  dan  mampu  bertukar  data  digital secara  cepat  dalam jarak jauh   (Straubhaar  & LaRose, 2006).
Tumbuhnya  masyarakat  informasi  di  Kota  Magelang diharapkan  dapat  mendukung  tercapainya  visi
Magelang Sebagai  Kota  Jasa  Yang  Berbudaya,  Maju dan  Berdaya  Saing  Dalam  Masyarakat  Madani sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  Kota  Magelang  Tahun  2005  – 2025.  Arah  kebijakan  visi  ini  yaitu  pemberlakukan mekanisme  kerja  berbasis  teknologi  informasi  di lingkup  internal  dan  membuka  akses  yang  luas  bagi masyarakat  untuk  pengembangan  informasi,  ilmu pengetahuan, media usaha (promosi), kolaborasi, dan integrasi  di  tingkat  lokal,  regional,  nasional,  maupun internasional  melalui  fasilitas  internet.  Visi  tersebut didukung  oleh  keberadaan  sektor  teknologi  dan telematika  sebagai  salah  satu  sektor  andalan  Kota Magelang  berdasarkan  pemetaan  daya  saing  daerah tahun 2020 (Sakti & Arifin, 2021).
Upaya  mewujudkan terciptanya masyarakat informasi di  Kota  Magelang  dilakukan  melalui  penerapan  e- government  dalam  bentuk  website  dan  aplikasi
Magelang  Cerdas  (Hariyanto,  2017;  Kurniasih  &
Wismaningtyas,  2020).  Fitur  yang  disediakan  antara lain  pelayanan  pengaduan,  pajak  daerah,  perizinan, informasi publik, akses data, administrasi kependudukan,  pengurusan  surat  izin  mengemudi, konsultasi  dokter,  BPJS,  internet  banking,  berita daerah,  produk  lokal,  dan  informasi  harga  kebutuhan pokok. Kota Magelang juga memiliki komitmen dalam penerapan smart  city yang  dibuktikan  dengan berbagai  penghargaan  sebagai  Kota  Cerdas  dalam Indeks  Kota  Cerdas  Indonesia  (IKCI)  tahun  2015, penghargaan  atas  berbagai  rating  kesiapan  Kota Cerdas  tahun  2017,  dan  peringkat  25  besar  Kota Cerdas di Indonesia tahun 2019.
Meskipun e-government dan smart  city sudah berjalan,  masih  terdapat  persoalan  yaitu  belum optimalnya  dukungan  dari  masyarakat  terhadap sarana prasarana yang disediakan. Hasil riset terhadap penggunaan  Aplikasi  Magelang  Cerdas  menunjukkan adanya  penggunaan  pada  tingkatan  rendah  karena kebanyakan pengguna hanya didorong oleh keingintahunan saja, meski sudah dilakukan sosialisasi melalui  media  cetak  maupun  radio  (Hardi  & Mahendradi, 2020; Pangestiningrum et al., 2019).
Keberhasilan  pengembangan  TI  perlu  ditopang  oleh kesiapan  masyarakat  (Straubhaar  &  LaRose,  2006; Webster, 2006; Damanik, 2012). Pemanfaatan TI yang ada  juga  harus  berada  pada  taraf  yang  tinggi  agar tidak menjadi problematika jika tingkat pemanfaatanya rendah (Ragnedda & Muschert, 2017). Oleh  karena  itulah  peran  KIM  sangat  krusial  untuk mendorong  terwujudnya  masyarakat  informasi. Sesuai  dengan Permenkominfo Nomor 8 Tahun  2019, KIM dikembangkan dan diberdayakan sebagai jejaring dalam  diseminasi  informasi  publik.  Keberadaan  KIM berperan  sebagai  fasilitator  untuk  menjembatani kesenjangan  komunikasi  dan  informasi  yang  terjadi dalam  masyarakat  (Sunuantari  et  al.,  2015).  Kota
Magelang memiliki 18 KIM yang meliputi 1 KIM tingkat kota  17  KIM  tingkat  kelurahan.  Berdasarkan  kondisi tersebut,  tulisan  ini  akan  mengulas  sejauh  apa kontribusi  KIM  dalam  mendukung  pengembangan masyarakat informasi di Kota Magelang.
Beberapa  penelitian  terdahulu  telah  dilakukan  untuk mengkaji  aktivitas  KIM  yang  dikaitkan  pada  peran sebagai sumber informasi  (Faris & Muyasaroh, 2015), perwujudan desa mandiri (Kasiatik & Nasution, 2015), pembentukan  etika  dan  pembentukan  potensi  desa (Alfianti & Darajat, 2018), pola komunikasi
(Budhirianto,  2015;  Herdono  &  Mutqiyyah,  2019) implementasi  kebijakan  (Kasiyanto,  2017;  Siraj  &
Maulidina, 2018) pemberdayaan kelompok (Maryatun
&  HS,  2015;  Julika  &  Irawati,  2016;  Makkarana  et  al.,
2017;  Hidayattullah  et  al.,  2019),  proses  komunikasi
(Chernova  &  Rinawati,  2016),  analisis  jaringan komunikasi  (Din,  2018)  dan  literasi  jurnalisme (Saepullah  &  Rustandi,  2020).  Sementara  penelitian sejenis  yang  mengkaitkan  antara  KIM  dengan pencapaian masyarakat informasi telah dilakukan oleh Sunuantari  et  al.,  (2015)  dan  Sari  (2017)  namun  pada lokasi  yang  berbeda  yaitu  di  Kota  Pekalongan  dan Provinsi Jawa Timur.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif.  Lokasi  penelitian  adalah  Kota  Magelang.
Informan  ditentukan  secara  purposive  dengan memilih informan yang dianggap memiliki keterkaitan serta  memahami  akan  persoalan  yang  diteliti.  Para informan  tersebut  diantaranya  yaitu  Kepala  Bidang Komunikasi  dan  Informasi  Publik  dan  Kepala  Bidang Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  pada  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominsta)  Kota Magelang,  ketua  dan sekretaris KIM tingkat kota, dan ketua KIM dari 17 kelurahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tugas dan Fungsi KIM
Peran  KIM  dalam  mengembangkan  masyarakat informasi dikaji dikarenakan latar belakang pembentukan KIM memang diarahkan pada pemberdayaan  bidang  informasi.  Keberadaan  KIM diharapkan mampu berfungsi sebagai agen perubahan dan  jaringan  informasi  masyarakat.  Sesuai  dengan tugas  dan  fungsinya,  KIM  memiliki  peluang menghasilkan  daya  dukung  yang  optimal  bagi terwujudnya  masyarakat  informasi.  Mereka  dapat mengakses  berbagai  media  untuk  memperoleh informasi  yang  dibutuhkan.  Dalam  hal  ini  KIM  tidak hanya  mengakses  informasi  dari  berbagai  sumber tetapi  juga  melakukan  pengolahan  informasi,  yaitu memilih  dan  memilah  informasi  yang  baik  dan bermanfaat.  Proses  pengolahan  informasi  yang dimaksud  meliputi  pencarian  informasi  dari  beragam media, mengolah informasi melalui diskusi, mengembangkan  jaringan  sosial,  menyebarluaskan informasi  yang  telah  diolah,  dan  melaksanakan advokasi  masyarakat  ke  lembaga  terkait  baik pemerintah  maupun  swasta  (Puslitbang  Aptika  &  IKP, 2015).
Keseluruhan  rangkaian  tersebut  terangkum  dalam aktivitas  ADINDA  yang  meluputi  1)  Akses  informasi, dari  berbagai  sumber  secara  langsung  maupun  tidak langsung,  2)  Diskusi,  untuk  saling  bertukar  informasi dalam memecahkan masalah 3) Implementasi, melalui penerapan  dan  pendayagunaan  informasi  yang diperoleh,  4)  Networking,  dengan  membangun jaringan dengan kelompok/ lembaga / instansi sebagai sarana  pertukaran  informasi,  5)  Diseminasi  informasi, dengan  menyebarluaskan  informasi  yang  telah  diolah kepada  lingkungan  sekitar,  dan  6)  Aspirasi,  melalui aktivitas  penyerapan  dan  penyaluran  aspirasi masyarakat (Puslitbang Aptika & IKP, 2015).

## Aktivitas KIM Kota Magelang
Berdasarkan  dimensi  ADINDA,  pemberdayaan  KIM diarahkan  untuk  berkontribusi  dalam  mencari  solusi atas  berbagai  persoalan  di  dalam  masyarakat  melalui pengolahan  informasi  sehingga  tersedia  untuk dimanfaatkan  oleh  masyarakat.  Lebih  dari  itu,  KIM dapat memberikan filter atas derasnya arus informasi yang  masuk  ke  masyarakat.  Para  pengurus  KIM  Kota Magelang  memahami  tugas  dan  fungsi  tersebut sebagai  “Corong  Informasi  Masyarakat”.  Berangkat dari hal itulah maka aktivitas KIM Kota Magelang lebih cenderung  berupa  sosialisasi  terhadap  berbagai bidang  yang  dirasa  perlu  untuk  disampaikan  kepada masyarakat.  Disamping  itu  juga  dilakukan  aktivitas yang bersifat internal untuk mengembangan kapasitas pengurus.  Beberapa kegiatan yang  telah dilaksanakan KIM selama kurun waktu 2016 – 2020 antara lain :
Tabel 1. Aktivitas KIM No Kegiatan Bidang 1 Sosialisasi Anti Narkoba Kesehatan 2 Sosialisasi HIV AIDS Kesehatan 3 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Kesehatan 4 Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Kesehatan
5 Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid Kesehatan 6 Sosialisasi Parenting Ketahanan Keluarga 7 Sosio drama Penanggulangan KDRT Ketahanan Keluarga 8 Sosialisasi  Pengurusan  PIRT  bagi UMKM UMKM 9 Bazar  UMKM  Perwakilan  Kelurahan dalam acara jalan sehat UMKM 10 Studi  banding  KIM  Kampung  Organik ke Boyolali Lingkungan 11 Pelatihan Pembuatan Vlog Teknologi Informasi 12 Pelatihan Blogger Teknologi Informasi 13 Kepesertaan  Sosialisasi  Masyarakat Informasi Teknologi Informasi 14 Sosialisasi Pemilu Politik
Sumber : Wawancara dan Dokumentasi
Semua  kegiatan  tersebut    dilakukan  sebagai  wujud dari penerapan ADINDA, meskipun pada aspek Apirasi belum  dapat  terlaksana.  Pengurus  KIM  secara  umum telah  memahami  fungsi  utamanya  untuk  melakukan diseminasi  informasi.  Oleh  karenanya  beberapa
bidang  sosialisasi  tersebut  dipilih  berdasarkan  atas diskusi  pengurus,  dengan  memperhatikan  kebutuhan dan urgensi yang ada di Kota Magelang.
Dalam  usahanya  melaksanakan  fungsi  diseminasi informasi  kepengurusan  KIM  juga  membangun networking dengan pihak – pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Diskominsta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana (DP4KB),  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Penanaman  Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP),  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan,  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU),  Lembaga  Konsultan  Keluarga  PAM Coach,  serta  Pengurus  KIM  Kabupaten  Boyolali. Pengurus  KIM  juga  aktif  dalam  kegiatan  sosial kemasyarakatan  pada  lingkungan  masing-masing. Umumnya mereka merangkap sebagai pengurus pada lembaga di tingkat kelurahan seperti RT, RW, LPM, dan PKK,  sehingga  pengurus  KIM  lebih  dekat  kepada masyarakat disekitarnya.

## Peran  KIM  Dalam  Pengembangan  Masyarakat

## Informasi
Sebagai  komunitas  binaan  Diskominsta,  keterlibatan KIM  dalam  membangun  masyarakat  informasi  Kota Magelang  diwujudkan  melalui  edukasi  penggunaan Aplikasi Magelang City dan perkembangan masyarakat informasi kepada masyarakat Kota Magelang. Aktivitas ini  diawali  dengan    keikutsertaan  pengurus  KIM  baik tingkat  kota  maupun  kelurahan  dalam  sosialisasi perkembangan  masyarakat  informasi  pada  bulan September  2019  di  Gunung  Tidar.  Penyelenggaraan kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pembekalan kepada  pengurus  KIM  mengenai  perkembangan teknologi  informasi.  Beberapa  hal  yang  diulas  dalam pertemuan  tersebut  antara  lain  perkembangan masyarakat  informasi  terkini,  perubahan  tatanan sosial  menuju  era  informasi,  serta  penyediaan  dan
pemanfaatan Aplikasi Magelang Cerdas oleh pemerintah kota.
Berkembangnya  masyarakat  informasi  di  Kota Magelang  dalam  waktu  dekat  diharapkan  mampu mendukung  program smart  city, dimana  Aplikasi
Magelang  Cerdas  merupakan  bagian  dari  penerapan smart governence yang menyediakan akses pelayanan publik  secara  online  bagi  user.  Disamping  itu Diskoimsta  merasa  perlu  melaksanakan  sosialisasi  ini dikarenakan  melihat  rendahnya  animo  masyarakat untuk  mengakses  aplikasi  tersebut.  Hingga  saat  ini jumlah  pengunduh  melalui  Google  Play  Store  baru mencapai  5.000  kali  (Hardi  &  Mahendradi,  2020), belum  sebanding  dengan  jumlah  penduduk  serta penggunan smart phone di Kota Magelang.
Langkah  berikutnya,  KIM  melakukan  diseminasi informasi  dalam  bentuk  edukasi  kepada  masyarakat atas  seluruh  materi  yang  disampaikan  oleh Diskominsta.  Secara  teknis,  KIM  tingkat  kota menghimbau  kepada  pengurus  di  tingkat  kelurahan untuk  menyampaikan  hasil  sosialisasi  tersebut  pada forum-forum  pertemuan  warga.  Selanjutnya  KIM kelurahan secara personal melaksanakan edukasi pada pertemuan PKK maupun rapat RT yang mereka ikuti di lingkungan masing – masing.
Hasil telaah lapangan menemukan adanya kelemahan dari  metode  diseminasi  informasi  yang  telah dijalankan,  yaitu  ketika  kegiatan follow  up sosialisasi berhenti  di  lingkungan  masing-masing.  Pengurus hanya  menyampaikan  informasi  pada  pertemuan  RT atau  PKK  yang  diikutinya,  namun  kemudian  tidak menyampaikan  pada  wilayah  RT  lain.  Sebagaimana diketahui  jumlah  pengurus  KIM  di  tingkat  kelurahan tidak  sebanding  dengan  jumlah  wilayah  RT,  seperti ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel  2 .  Perbandingan  Jumlah  Pengurus  KIM  dan
Jumlah RT
No Kelurahan Jumlah Pengurus KIM Wilayah RT 1 Jurangombo Utara 8 37 2 Jurangombo Selatan 8 47 3 Magersari 8 75 4 Tidar Utara 8 55 5 Tidar Selatan 8 45 6 Rejowinangun Selatan 8 67 7 Magelang 8 52 8 Kemirirejo 8 57 9 Cacaban 8 74 10 Rejowinangun Utara 8 91 11 Panjang 8 59 12 Gelangan 8 64 13 Wates 8 80 14 Potrobangsan 8 64 15 Kedungsari 8 58 16 Kramat Utara 8 39 17 Kramat Selatan 8 52
Sumber : wawancara dan dokumentasi
Ketika  diseminasi  hanya  dilakukan  pada  lingkungan masing  –  masing,  maka  terdapat  beberapa  kelompok masyarakat  di  wilayah  lain  yang  tidak  mendapatkan informasi  tersebut.  Bahkan  terdapat  pengurus  KIM kelurahan  yang  tidak  mengetahui  perihal  kegiatan sosialisasi  bersama  Diskominsta  di  Gunung  Tidar karena  tidak  menghadiri  undangan.  Monitoring  dan evaluasi  atas  kegiatan  edukasi  juga  belum  dilakukan oleh  pengurus  KIM  kota  maupun  kelurahan  sehingga tidak dapat diketahui tingkat keterjangkauan informasi yang disampaikan. Selain itu juga ditemukan persoalan lain  dimana  terdapat  kepengurusan  KIM  di  beberapa kelurahan  mengalami  kevakuman,  seperti  pada kelurahan  Tidar  Utara,  Tidar  Selatan,  Jurang  Ombo Utara, Rejo Winangun Utara.

## Faktor Penghambat
Terlepas  dari  berbagai  persoalan  di  atas,  terdapat beberapa faktor internal yang menghambat ergerakan KIM sebagai berikut :
a. Kurangnya Koordinasi
Persoalan ini bermula dari pola hubungan antara KIM  tingkat  kota  dengan  kelurahan,  dimana keduanya  tidak  memiliki  garis  komando  secara hierarkis,  karena  keduanya  terpisah  secara kelembagaan.  Hal  ini  terlihat  pada  struktur organisasi  KIM  tingkat  kota  yang  tidak mencantumkan kepengurusan di tingkat kelurahan.  Pengurus  KIM  kota  dibentuk  oleh walikota  dengan  pengelolaan  berada  di  bawah koordinasi  Diskoinsta,  sementara  KIM  tingkat kelurahan berada di bawah koordinasi kelurahan.
Meskipun  beberapa  pengurus  KIM  kota  juga merangkap sebagai pengurus di tingkat kelurahan,  namun  keduanya  tidak  berada  dalam satu  kesatuan  organisasi.  Dengan  demikian hubungan  keduanya  hanya  bersifat  koordinatif.
Pemisahan  ini  sebetulnya  ditujukan  untuk mewujudkan  KIM  yang  otonom  agar  mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat  di  wilayah  masing-masing,  akan tetapi  juga  dapat  menjadi  penghambat  dalam upaya  penyikapan  terhadap  isu-isu  strategis tingkat kota sehingga menjadi kurang efektif.
b. Persoalan Sumber Daya Manusia
Sebagai  sebuah  komunitas,  sebetulnya  KIM diharapkan    mampu  berfungsi  secara  efektif sebagai agen perubahan masyarakat dan jaringan diseminasi  informasi.  Bahkan  KIM  memiliki peluang menghasilkan daya dukung optimal bagi terwujudnya  masyarakat  informasi  (Puslitbang Aptika dan IKP Kominfo, 2015). Arah
kelembagaan  yang  demikian  menuntut  adanya personal KIM yang memiliki kemampuan tinggi di
bidang TI. Akan tetapi kondisi yang ada, baik KIM kota maupun kelurahan belum memiliki pengurus yang handal di bidang tersebut. Hingga saat  ini  pemanfaatan  TI  masih  sebatas  pada penggunaan  media  sosial  whatsapp,  dan youtube.  Sebetulnya  KIM  sangat  menginginkan keberadaan pengurus yang masih usia muda atau setidaknya  lancar  TI,  namun  hal  ini  sulit ditemukan. Prosentase pengurus lebih cenderung  didominasi  oleh  usia  senior,  sedang jumlah kaum muda hampir tidak ada.
c. Prioritas Kegiatan
Fungsi  utama  KIM  sebagai  pengelola  informasi dilakukan melalui penggalian informasi, pemrosesan,  dan  diseminasi.  Informasi  dipilih sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  sehingga KIM akan memilih informasi berdasarkan tingkat urgensi.  Diseminasi  informasi  yang  kurang terkoordinir  dikarenakan  memang  bidang  TI belum  menjadi  prioritas  program  kerja.  Selama beberapa  tahun  belakangan  KIM  Kota  Magelang lebih  banyak  menangani  diseminasi  informasi bidang kesehatan dan UMKM. Sebagaimana yang dilakukanya  pada  tahun  2016,    KIM  Kota Magelang  menampilkan  stand  UMKM  pada kegiatan  jalan  sehat.  Kemudian  di  tahun  2017 dilaksanakan  sosialisasi  kesehatan  reproduksi remaja  dan  HIV-AIDS  bagi  siswa  sekolah menengah, sosialisasi bidang ketahanan keluarga melalui  sosiodrama,  serta  capacity  building pengurus.  KIM  Kota  juga  bekerjasama  dengan Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD) menyelenggarakan  sosialisasi  pemilu  legislatif dan  pemilihan  presiden  tahun  2019.  Sementara kegiatan  yang  mengarah  pada  penguasaan  IT maupun  pengelolaan  informasi  belum  banyak dilakukan,  kecuali  satu kegiatan pembuatan  vlog (video  dokumenter  pendek)  pada  saat  studi
banding ke KIM Kabupaten Boyolali. Pada tingkat
kelurahan,  KIM  belum  banyak  melaksanakan kegiatan. Aktivitasnya cenderung kepada menghadiri  undangan  pertemuan  atau  kegiatan dari  Pemerintah  Kota  Magelang  maupun  KIM Kota.
d. Anggaran
Program  kerja  dan  kegiatan  KIM  Kota  Magelang selama  ini  bergerak  berdasarkan  atas  anggaran pemerintah  daerah  yang  diberikan  melalui
Diskominsta.  Kegiatan  edukasi  penggunaan Aplikasi  Magelang  Cerdas  belum  masuk  dalam pengajuan  anggaran  kegiatan  KIM  tahun  2020,
sehingga  diseminasi  informasi  tersebut  belum menjadi kegiatan yang diutamakan.
Beberapa  persoalan  tersebut  sebetulnya  tidak  hanya dialami  oleh  kepengurusan  KIM  di  Kota  Magelang.
Sebagaimana  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh (Sari,  2017),  penilaian  atas  keterkaitan  aktivitas  KIM terhadap  tingkat  pencapaian  masyarakat  informasi  di Provinsi  Jawa  Timur  melaporkan  bahwa  ternyata kondisi  masyarakat  masih  jauh  dari  harapan terwujudnya  masyarakat  informasi,  baik  di  wilayah urban  maupun  rural.  Hal  ini  dikarenakan  KIM  masih kurang  maksimal  dan  masih  mendapatkan  banyak kendala.  Kondisi  yang  sama  juga  dilaporkan  dalam penelitian  tentang  KIM  di  daerah  lain.  Berbagai persoalan  yang  ditemui  antara  lain  masih  dikelolanya KIM secara konvensional sehingga belum memanfaatkan  perangkat  teknologi  informasi  secara optimal  (Yalia,  2015;  Kasiyanto,  2017;  Sari,  2017), belum  adanya  program  kerja  yang  spesifik  dan berkelanjutan  (Julika  &  Irawati,  2016),  belum  mampu melakukan  pengelolaan  informasi  sesuai  tahapan ADINDA  (Makkarana  et  al.,  2017),  kurangnya pemahaman  pengurus  terkait  tugas  dan  fungsinya (Siraj  &  Maulidina,  2018),  dan  adanya  persepsi  di kalangan  pengurus  bahwa  KIM  berfungsi  sebagai
perpanjangan  tangan  dan  penerus  informasi  dari pemerintah (Puslitbang Aptika & IKP, 2015).
Melihat  semakin  derasnya  arus  informasi  saat  ini, maka  peran  KIM  akan  semakin  dibutuhkan.  Bukan tidak  mungkin  KIM  dapat  menjadi  kelompok masyarakat  unggulan.  Suraji  (1983)  menyatakan bahwa  model  kelompok  masyarakat  memiliki kelebihan  tersendiri,  yaitu  mereka  akan  selalu berfasilitas untuk diskusi, sehingga dapat memberikan benefit  bagi  anggotanya.  Bahkan  kelompok  – kelompok  masyarakat  tersebut  sangat  berguna  untuk berbagai  hal,  tidak  hanya  di  bidang  garapnya,  namun juga  menyangkut  berbagai  hal  lain  yang  berkaitan dengan  nasib  kelompok  tersebut.  Kebermanfaatan kelompok  masyarakat  terhadap  anggotanya  dapat ditemukan pada berbagai bidang, seperti peningkatan kesehatan  (Yadav  et  al.,  2013;  Umiasih  &  Handayani, 2017;  Zaitsu  et  al.,  2018;  Solnes  Miltenburg  et  al., 2019;  Hayashi  et  al.,  2021;  Lee  &  Nakamura,  2021) peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  (Lyons  et  al., 2016;  Sarjiyanto,  2017;  Mafruhah  &  Istiqomah,  2017; Lindsay-Smith  et  al.,  2018),  peningkatan  kualitas lingkungan  (Martuti  et  al.,  2018;  Sun  et  al.,  2019), peningkatan kesadaran hukum (Hardiana et al., 2020), peningkatan kesiapan mitigasi bencana
(Wardyaningrum, 2015), hingga peningkatan kesiapan menghadapi masa pensiun (Stancliffe et al., 2015).
Kontribusi positif KIM dalam pengembangan masyarakat  informasi  telah  dicontohkan  oleh (Sunuantari  et  al.,  2015).  Dalam  kajianya  di  Kraton Kidul  Kota  Pekalongan  KIM  tingkat  kelurahan  telah mampu  menjembatani  kesenjangan  informasi  di masyarakat  dengan  cara  menformulasikan  semua informasi  yang  dibutuhkan  dan  mendiseminasikan kepada masyarakat melalui sarana musik Islam, woro- woro , koran kampung, radio lokal, internet, selebaran, pameran,  dan  perpustakaan  kampung.  Masyarakat
sekitar  telah  merasakan  kebermanfaatan  KIM  dalam menyajikan  info-info up  to  date ,  berdasarkan  100
responden yang disurvey.

## KESIMPULAN
Kontribusi  KIM  terhadap  pengembangan  masyarakat informasi  di  Kota  Magelang  telah  dikaji.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  KIM  berperan  dalam diseminasi  informasi  dalam  bentuk  edukasi  Aplikasi Magelang  Cerdas  yang  disampaikan  melalui  forum pertemuan  RT  dan  PKK.  Namun  demikian  kegiatan tersebut  tidak  berjalan  optimal.  Pengurus  KIM  hanya melakukan  diseminasi  secara  personal  di  lingkungan masing-masing  sehingga  tidak  semua  wilayah memperoleh  informasi.  Selain  itu  juga  terdapat beberapa  kendala  internal  yang  dihadapi  KIM,  antara lain kurangnya koordinasi, pengurus belum menguasai TI,  serta  belum  adanya  prioritas  dan  penganggaran kegiatan di bidang TI. Perlu adanya kajian lebih lanjut untuk menyusun model pengelolaan dan pemberdayaan  KIM.  Keberadaan  model  / framework
sangat penting sebagai acuan pengelolaan KIM secara nasional,  mengingat  ketidakoptimalan  aktivitas  KIM tidak  hanya  di  Kota  Magelang,  namun  juga  terjadi  di berbagai wilayah di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  Universitas  Tidar  yang  telah memberikan anggaran penelitian, dan Dinas
Komunikasi  Informatika  dan  Statistik  Kota  Magelang, serta KIM Kota Magelang yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.

## REFERENSI
Alfianti,  M.  D.,  &  Darajat,  A.  H.  (2018).  Peran
Kelompok Informasi Masyarakat Dalam
Pembentukan Etika  Dan Pengembangan  Potensi Masyarakat  Desa  Karangsono. Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media , 5 (1),
47–60.
Budhirianto,  S.  (2015).  Pola  Komunikasi  untuk Pemberdayaan  Kelompok  Informasi  Masyarakat dalam  Menyukseskan  Program  Swasembada Pangan Patterns of Communication for Empowerment  Group  Information  Society  in Food Self Sufficiency Program in The Successful.
Jurnal Pekommas , 18 (2), 127–138.
Chernova, R., & Rinawati, R. (2016). Proses Komunikasi Kelompok  Informasi  Masyarakat  (KIM)  Sebagai Agen Informasi Kota Bandung . 179–182.
Damanik,  F.  N.  S.  (2012).  Menjadi  Masyarakat Informasi. JSM (Jurnal SIFO Mikroskil) , 13 (1), 73– 82.
Din,  N.  I.  (2018).  Analisis  Jaringan  Komunikasi Kelompok  Informasi  Masyarakat  (KIM)  Mojo Kota Surabaya. Commercium , 02 (02), 1–4.
Faris,  &  Muyasaroh,  S.  (2015).  Peran  Kelompok Informasi  Masyarakat  (KIM)  Sebagai  Sumber Informasi  Potensi  Lokal  Dan  Kearifan  Budaya Kabupaten Pasuruan. Heritage , 3 (01), 1–12.
Hardi,  W.,  &  Mahendradi.  (2020).  Peningkatan Kapasitas  Aplikasi  Mobile  “Magelang  Cerdas” dalam  Rangka  Peningkatan  Pelayanan  Publik. JPALG  (Journal  of  Public  Administration  and Local Governance) , 4 (2), 124–140.
Hardiana, I., Nurmalisa, Y., & Putri, D. S. (2020). Peran
Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dalam Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat Pada  Program  PTSL  di  Desa  Mekar  Jaya Kecamatan  Tanjung  Raja  Kabupaten  Lampung Utara Tahun 2019. Jurnal Kultur Demokrasi , 9 (1).
Hariyanto, B. A. I. S. (2017). The Implementation of E- Government  at  Local  Government  in  Magelang City  2017  (Case  Study:  Magelang  Cerdas Application). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , Thesis .
Hayashi,  C.,  Ogata,  S.,  Okano,  T.,  Toyoda,  H.,  & Mashino,  S.  (2021).  Long-term  participation  in community  group  exercise  improves  lower extremity  muscle  strength  and  delays  age- related  declines  in  walking  speed  and  physical function  in  older  adults. European  Review  of Aging and Physical Activity , 18 (1), 1–10.
Herdono,  I.,  &  Mutqiyyah, R. (2019). Pola  Komunikasi Kelompok  Informasi  Masyarakat  (KIM)  Prigen Pasuruan  Dalam  Penyebaran  Informasi  Ke
Masyarakat. Mediakom , 3 (1).
Hidayattullah,  M.  F.,  Abidin,  T.,  Wijayanto,  S.,  & Hapsari,  Y.  (2019).  Pemberdayaan  Kelompok Masyarakat  Paguyuban  Turah  Runtah  Di  Sumur Panggang  Melalui  Pemanfaatan  Teknologi Informasi. Adimas :  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 3 (2).
Julika,  S.,  &  Irawati,  I.  (2016).  Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mendorong  Pembangunan  Desa. Public  Corner ,
11 (2).
Kasiatik,  &  Nasution,  I.  (2015).  Peranan  Kelompok Informasi  Masyarakat  dalam  Mewujudkan  Desa
Mandiri di Deli Serdang. Jurnal Ilmu
Pemerintahan Dan Sosial Politik , 3 (2), 103–115.
Kasiyanto  .(2017).  Implementasi  Kebijakan  Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) Daerah Tertinggal Di Jawa  Timur  Dalam  Penyebarluasan  Informasi.
Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika , 5 (2).
Kurniasih,  Y.,  &  Wismaningtyas,  T.  A.  (2020).  Smart City  Kota  Magelang :  Perubahan  Manajemen
Pemerintahan Daerah dalam Penerapan Electronic  Governance. JIAP  (Jurnal  Ilmu Administrasi Publik) , 8 (2).
Lee,  A.,  &  Nakamura,  K.  (2021).  Engaging  diverse community  groups  to  promote  population health  through  healthy  city  approach:  Analysis of  successful  cases  in  western  pacific  region.
International Journal of Environmental Research and Public Health , 18 (12).
Lindsay-Smith, G., O’Sullivan, G., Eime, R., Harvey, J., & Van  Uffelen,  J.  G.  Z.  (2018).  A  mixed  methods case  study  exploring  the  impact  of  membership of a multi-activity, multicentre community group on  social  wellbeing  of  older  adults. BMC Geriatrics , 18 (1), 1–15.
Lyons,  A.,  Fletcher,  G.,  Farmer,  J.,  Kenny,  A.,  Bourke, L., Carra, K., & Bariola, E. (2016). Participation in rural  community  groups  and  links  with psychological well-being and  resilience: A cross- sectional community-based study.
BMC
Psychology , 4 (1), 1–11.
Mafruhah,  I.,  &  Istiqomah,  N.  (2017).  The  Analysis  of Community  Empowerment  Process  through Poor Community Group (The Comparative Study of Pilot and  Replication  Areas). GATR Journal  of Management and Marketing Review , 2 (3), 148–
153.
Makkarana,  A.,  Cangara,  H.,  &  Ali,  S.  A.  (2017).
Pemberdayaan  Kelompok  Informasi  Masyarakat Sebagai  Saluran Berbagi  Informasi  Penangkapan Telur  Ikan  Terbang  Di  Kabupaten  Majene  Dan Polman. KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi , 6 (2).
Martuti, N. K. T., Susilowati, S. M. E., Sidiq, W. A. B. N.,
&  Mutiatari,  D.  P.  (2018).  Peran  Kelompok Masyarakat dalam Rehabilitasi Ekosistem Mangrove  di  Pesisir  Kota  Semarang. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan , 6 (2).
Maryatun,  M.,  &  Hs,  L.  (2015).  Pemberdayaan Kelompok  Informasi  Masyarakat  (Studi  Kasus: Kecamatan  Turi  Dan  Kecamatan  Gamping, Kabupaten. Berkala  Ilmu  Perpustakaan  Dan Informasi , 5 (1).
Pangestiningrum, K. P., Nugraha, J. T., & Mahendradi. (2019).  Manajemen  Aplikasi  “Magelang  Cerdas” Sebagai Salah Satu Inovasi Sektor Publik menuju Snart  City  di  Kota  Magelang. Jurnal  Komunikasi Dan Kajiam Media , 3 (1), 24–36.
Puslitbang  Aptika  &  IKP.  (2015).  Kelompok  Informasi Masyarakat  : Potret,  Inspirasi,  Jejaring. Jakarta  : Kominfo.
Ragnedda,  M.,  &  Muschert,  G.  W.  (2017).
Introduction. In Theorizing Digital Divides .
Saepullah,  U.,  &  Rustandi,  D.  (2020).  Literasi Jurnalisme  Kelompok  Informasi  Masyarakat Kabupaten Bandung. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi , 4 (1), 25–46.
Sakti, A. B., & Arifin, M. Z. (2021). Menakar Daya Saing Daerah  Kota  Magelang  Tahun  2020. Jendela Inovasi Daerah , IV (1), 17–35.
Sari,  R.  P.  (2017).  Pencapaian  Masyarakat  Informasi
Ditinjau Melalui Implementasi Program
Kelompok  Informasi  Masyarakat  (  KIM  ):  Studi Kasus Implementasi Program KIM Di Jawa Timur. Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi , 13 (1),
Sarjiyanto. (2017). Peran Kelompok Masyarakat (Kube
Lumbung Sinergi) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan  Warga  Desa  Bulakan  Sukoharjo Jawa Tengah. JIEP , 17 (1), 41–54.
Siraj,  N.,  &  Maulidina,  N.  A.  (2018).  Implementasi Kebijakan  Pengembangan  dan  Pemberdayaan Komunikasi Sosial di Dinas Komunikasi, Informatika  dan  Statistik  Kota  Cirebon  (Studi
Pada  Kelompok  Informasi  Masyarakat  di
Kelurahan  Kejaksan  Kota  Cirebon). Journal  of
Chemical Information and Modeling , 3 (11), 129– 137.
Solnes  Miltenburg,  A.,  van  Pelt,  S.,  de  Bruin,  W.,  &
Shields-Zeeman, L. (2019). Mobilizing community action to improve maternal health in a rural district in Tanzania: lessons learned from two years of community group activities. Global Health Action , 12 (1).
Stancliffe, R. J., Bigby, C., Balandin, S., Wilson, N. J., & Craig,  D.  (2015).  Transition  to  retirement  and participation  in  mainstream  community  groups using  active  mentoring:  A  feasibility  and outcomes evaluation with a matched comparison  group. Journal  of  Intellectual Disability Research , 59 (8), 703–718.
Sun, C.-Y., Chen, Y.-A., & Zhang, X. (2019). Key Factors in  the  Success  of  Eco-Communities  in  Taiwan’s Countryside:  The  Role  of  Government,  Partner, and  Community  Group. Sustainability , 11 (4), 1208.
Sunuantari, M.,  Bajari,  A.,  Damayani,  N.  A.,  &  Hubeis, M.  (2015).  Membangun  Masyarakat  Informasi Berbasis Kelompok. Wacana , XIV (4), 355–371.
Umiasih, S., & Handayani, O. W. K. (2017). Peran Serta Kelompok  Masyarakat  Peduli  Paru  Sehat  Dalam Program  Pengendalian  Penyakit  Tuberkulosis. Higeia Journal of Public Health , 1 (1), 1–7.
Wardyaningrum,  D.  (2015).  Fungsi  Komunikasi Kelompok  Dalam  Menghadapi  Potensi  Bencana Alam (Studi pada Anggota Kelompok Masyarakat di  Wilayah  Rawan  Bencana  Gunung  Berapi). Communication , 6 (2).
Webster,  F.  (2006).  Theories  of  The  Information Society. In Routledge (3rd ed.).
Yadav,
D., Ramanathan,
S., Goswami, P., Ramakrishnan,  L.,  Saggurti,  N.,  Sen,  S.,  George,
B.,  &  Paranjape,  R.  (2013).  Role  of  Community
Group Exposure
in Reducing Sexually
Transmitted  Infection-Related  Risk  among Female  Sex  Workers  in  India. PLoS  ONE , 8 (10), 1–8.
Yalia,
M. (2015). Implementasi
Kebijakan
Pengembangan  Dan  Pemberdayaan  Lembaga Komunikasi  Sosial  (Studi  Pada  Kelompok Informasi  Masyarakat  (KIM)  Di  Kabupaten Pangandaran  Jawa  Barat). Jurnal  Penelitian
Komunikasi dan Opini Publik , 19 (1).
Zaitsu, M., Kawachi, I., Ashida, T., Kondo, K., & Kondo, N.  (2018).  Participation  in  Community  Group Activities  Among  Older  Adults:  Is  Diversity  of Group Membership Associated With Better Self- rated  Health? Journal  of  Epidemiology , 28 (11),
1–6.