## Studi Kritis Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq
Agung Prawoto *
Program Kaderisasi Ulama Universitas Darussalam UNIDA Gontor Email: agoengp.12@gmail.com

## Abstract
This paper examines the political thought of Ali Abdul Raziq, a Egyptian Muslim ﬁ gure. His political idea convinces a controversy between Muslim and Western scholars. Back in his country, he is opposed by a number of Muslim scholars because his thought bothered some parties. His idea, particularly arguing that politic and religion are indeed two diﬀ erent things; politic is substantially khila > fah, qad } a’ and governmental task ma! ers which derived from mundane perspectives, while religion, in the other hands underlies merely the issue of Muslim faith. His thought is highly appreciated by Westerners and even considered as a crucial progress of politic in Islam. Antony Black, for instance.  He praised Ali as the revolutionist. In spite of it, it is crucial for readers to realize that the essence of argument given by Ali is anemic and contrast to Islam. Therefore, it is a need to examine Ali’s political discussion with further empirical evidences. After examining his work, researcher ﬁ nds at least there are four fundamental arguments inﬂ uencing his thought. First, the absence of hujjah syar’iyyah that upholds the concept imamate. Second, the concept of khila > fah is not required by Muslims. Third, the treatise accomplished by Prophet Muhammad is purely based on religious aspect. And the last, politic is an independent concept that should be drifted apart from religious elements. Consequently, Ali’s bias toward secularism is clear; particularly in his approval separating state from any religion institutions. This assumption is also built up by the fact that he was a student of two orientalists, Mallino and Sentillana, who taught him during his study at the University of Egypt (al-Ja > mi’ah al-Mis } riyyah).
Keywords : Ali Abdul Raziq, Politics, Islam, Religion, World.

## Abstrak
Artikel ini akan mengkaji pemikiran politik Ali Abdul Raziq, seorang tokoh Muslim dari Mesir. Pendapatnya tentang politik melahirkan kontroversial antara tokoh-tokoh Muslim dan Barat. Di negaranya, ia ditentang banyak ulama karena pemikirannya meresahkan banyak pihak. Ali berpendapat bahwa antara politik dan agama dua hal yang berbeda. Politik murni
 Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471.
mengajarkan urusan seperti khilāfah, qad } a’, dan tugas-tugas pemerintahan dalam sudut pandangan dunia saja. Sementara agama hanya mengurus bagian keimanan dari seorang Muslim. Lain lagi di Barat, pemikirannya justru mendapatkan apresiasi dan dianggap sangat penting untuk kemajuan politik dalam Islam. Antony Black misalkan, menilai apa yang disampaikan Ali adalah sebuah ide yang sangat revolusioner untuk kemajuan politik Islam. bagaimanapun Barat membela Ali, namun pada hakikatnya argumen yang disampaikan Ali sangatlah lemah dan bertentangan dengan Islam. Sehingga perlu dikritisi dengan bukti-bukti yang akurat. Setelah menelaah hasil karya Ali, ditemukan setidaknya ada empat argumen inti dalam pemikiran politiknya, pertama, tidak ada hujjah syar’iyyah untuk menegakkan imamah,  kedua,  khilāfah  tidak  dibutuhkan  umat  Islam,  ketiga,  risalah  Nabi  Muhammad murni  risalah  keagamaan,  dan  keempat  politik  terbebas  dari  unsur  agama.  Pendapat  ini cenderung sekuler, Ali jelas-jelas ingin memisahkan urusan agama dengan urusan politik. Dari penelusuran terhadap karir pendidikannya juga ditemukan benang merah yang menyebabkan Ali berpendapat demikian. Ia sempat belajar langsung dari seorang orientalis yang mengajar di  Universitas  Mesir  (al-Ja > mi’ah  al-Mis } riyyah),  Mallino  dan  dengan  Sentillana.  Wacana pemikirannya  sudah  mulai  dikembangkan  setelah  ia  kembali  dari  Inggris  dan  menjabat sebagai hakim agama. Hal ini berdasarkan pada pernyataannya dalam mukadimah buku hasil kajiannya.
Kata Kunci : Ali Abdul Raziq, Politik, Islam, Agama, Dunia.

## Pendahuluan
A li Abdul Raziq mengenalkan pemikiran politiknya dengan proposisi hubungan antara politik dengan agama. Menurutnya, segala  urusan  politik  seperti khilāfah,  qada’, tugas-tugas pemerintahan serta pusat-pusat dawlah murni sebagai rencana politik dan  dibangun  dari  sudut  pandang  duniawi  semata.  Sedangkan agama murni sebagai rencana keagamaan, yang hanya mengajarkan keimanan ruhani manusia. 1 Selain itu risalah yang  dibawa oleh para Nabi dan Rasul tidak berkaitan dengan politik. Karena menurutnya risālah mempunyai maqām tersendiri  begitu  juga  politik , sehingga politik yang dilakukan oleh para nabi dan rasul merupakan tugas terpisah  dari  dakwah  agama. 2 Lebih  jauh, Ali  berpendapat  Islam juga  tidak  mengajarkan  kepada  umatnya  untuk  berpolitik.  Sebab tidak adanya dalil al-Qur`an maupun Sunnah yang menunjukkan umat Islam untuk berpolitik. Sehingga politik yang dilakukan umat Islam murni sebagai rencana keduniawian yang disandarkan kepada standar-standar logika manusia, pengalaman umat-umat lain serta
1 Ali Abdul Raziq, al-Islām wa Us } ūl al-H { ukm, Bah } ts ﬁ > al-Khilāfah wa al-H { ukūmah ﬁ > al-Islām, (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misri, 1925), 137.
2 Ibid., 88.
kepada kaidah-kaidah politik. 3 Artinya politik harus terbebas dari agama.
Perlu diketahui bahwa pemikiran Ali ini telah menimbulkan keresahan  di  Mesir  maupun  di  negara  Islam  lainnya.  Sehingga banyak  ulama-ulama  Islam  yang  menentang  pemikirannya. Akan tetapi banyak juga orang yang mengaminkan pemikirannya, bahkan menganggap  pemikiran Ali  sangat  penting  pada  abad  dua  puluh di Dunia Islam. 4 Antony Black, memandang pemikiran Ali sebagai gerakan revolusi dalam politik Islam. Karena menurutnya Ali telah melakukan  sesuatu  yang  sudah  menjadi  kebutuhan  mendesak negara-negara modern terhadap pemisahan antara politik dan agama. Hal ini disebabkan tantangan-tantangan perkembangan ilmu sains dan perkembangan materi di Eropa. Bagi Antony, Ali telah berani menyatakan  sesuatu  yang  belum  pernah  dinyatakan  oleh  politisi di  dunia  Islam  pada  abad  ke  dua  puluh,  walaupun  menurutnya mayoritas politisi di dunia Islam pada abad itu telah menjalankan urusan-urusan politiknya tanpa dipengaruhi unsur agama. 5 Makalah ini  akan  menguraikan  secara  jelas  kritik  atas  argumen Ali Abdul Raziq yang menyatakan bahwa politik terpisah dari agama.

## Asas Politik dalam Islam
Politik  dalam  Islam  dikenal  dengan  istilah al-siyāsah  al- syar’iyyah. Menurut  Abdul  Wahab  Khalaf al-siyāsah  al-syar’iyyah adalah  “pengelolaan  masalah-masalah  umum  bagi  pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan bagi kaum Muslim, dan tidak bertentangan dengan ketentuan  syariat  Islam  serta  prinsip-prinsipnya  yang  umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para mujtahid”. 6
Adapun al-siyāsah al-syar’iyyah menurut mayoritas fuqaha ialah “keputusan  seorang  hakim  yang  menurutnya  mengandung  nilai maslahat walaupun tidak jelas dan terperinci disebutkan dalam al- Qur`an, sunnah, ijma’ dan qiyas.” 7
3 Ibid., 137. 4 Muhammad Dhia’uddin al-Rayis, al-Islām wa al-Khilāfah ﬁ  al-‘Ar al-H { adīts. Terj. Alwi As, Islam dan  Khilafah di Zaman Modern , (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), 20.
5 Antony  Black, The  History  of  Islamic  Political  Thought. Terj. Abdullah Ali  dan Mariana Ariestyawati, Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 572.
6 ‘Abdul Wahab Khalaf, al-Siyāsah al-Syar’iyyah, (TK: Darul Qalam, 1988), 20.
7 Manahij  Jamiah  al-Madinah  al-‘Alamiah, al-Siyāsah  al-Syar’iyyah  Jāmiah  al- Madīnah, (Madinah: Jamiah al-Madinah al-‘Alamiah), 9.
Dari dua deﬁ nisi di atas dapat disimpulkan bahwa al-siyāsah al- shar’iyyah adalah pengaturan pemerintahan Isl am guna mewujudkan kemaslahatan  ummat dan  menghindari  kemudharatannya , serta tidak  bertentangan  dengan  syari’at  Islam . Adapun,  pemikiran politik merupakan aplikasi rasio manusia, seperti halnya pemikiran lain yang dilakukan untuk mengatur urusan-urusan kehidupan. Ia dihasilkan  dari  penyusunan  premis-premis  yang  diketahui  untuk mendapatkan konklusi-konklusi yang belum diketahui. 8
Selain itu, dalam peletakan asas pemerintahan sebuah negara, Mohammad  Natsir  membaginya  menjadi  dua  alternatif  yang berdasarkan  pengalaman  sejarah  manusia  pada  umumnya,  yaitu: paham  sekulerisme (lā-dīniyyah) atau  paham  agama (dīniyyah). 9
Pertama, paham  sekuler  merupakan  suatu  cara  hidup  yang mengandung paham, tujuan dan sikap hanya di dalam batas hidup keduniaan. 10 Menurut kaum sekularis agama hanya mengurus soal ibadah kepada Tuhan, sedangkan negara mengurus masalah-masalah sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan pengurangan kemiskinan, penderitaan masyarakat dan seterusnya. Apabila agama mengurus negara  atau  sebaliknya,  maka  akan  terjadi  distorsi  fungsi-fungsi sehingga  tidak  jalan. 11 Kedua, paham  agama  yaitu  paham  yang menghendaki  adanya  dasar  agama  di  dalam  sistem  bernegara. 12 Paham ini memberikan dasar agama yang tetap, yang tidak berubah. Semua hal yang bergerak dan berubah harus mempunyai dasar yang tetap, harus mempunyai apa yang dinamakan point of reference, titik tempat  mengembalikan  segala  sesuatu.  Jika  tidak  ada  dasar  yang tetap, maka niscaya krisis atau bencana akan timbul. 13
Menurut  Zuly  Qodir  setidaknya  ada  tiga  mazhab-mazhab pemikiran Islam dan politik yang berkembang. Petama, Formalisme Islam,  yaitu  pandangan  yang  menghendaki  adanya  dasar  Islam. Kedua, Substansialisme Islam, yaitu pandangan yang menganggap bahwa  negara  tidak  perlu  secara  resmi  menjadi  negara  agama (negara Islam) tetapi lebih pada etika agama (Islam) memberikan sumbangan pada peran-peran kenegaraan. Ketiga, Sekularisme Islam,
8 Tijani Abd Qadir Hamid, Us } ūl al-Fikr al-Siyāsi ﬁ > al-Qur`a > n al-Makki. Terj. Abdul Hayyi al-Ka" ani, Pemikiran Politik dalam al-Qur`an , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 4.
9 Mohammad Natsir, Islam Sebagai Dasar Negara, (Bandung: Sega Arsy, 2014), 58. 10 Ibid.
11 Zuly Qodir, Sosiologi Politik Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 51. 12 Ibid, 9. 13 Mohammad Natsir, Islam Sebagai... , 77.
yaitu pandangan yang secara tegas memisahkan antara Islam dengan masalah-masalah kenegaraan. 14

## Genealogi Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq
Sumber pemikiran seseorang termasuk Ali Abdul Raziq (1888- 1966)  tidak terlepas dari faktor sosial yang mempengaruhinya, baik lingkungan maupun pendidikan. Menurut Jean Peaget, perkembangan merupakan  proses  spontan  dimana  organisme  memainkan  peran aktif. Perkembangan dihasilkan dari kombinasi antara pertumbuhan biologis,  aktivitas  atau  pengalaman  yang  terarah,  pembelajaran informasi  yang  ditransmisikan  secara  sosial,  dan  kecenderungan bawaan individu untuk mengusahakan keseimbangan. 15 Di samping itu, Urie Bronfenbrenner mengembangkan ekologi perkembangan manusia ( ecology of human development ) melalui pengkajian pentingnya peran lingkungan bagi perkembangan dengan tidak mengabaikan keunikan individu. Dengan model ini ia menekankan pentingnya pribadi yang berkembang dalam lingkungan yang mengitarinya. 16 Jadi faktor sosial memiliki peran yang besar terhadap perkembangan individu seseorang, baik sikap, mental maupun pemikiran.
Nasab Ali Abdul Raziq bermuara pada ‘Abdurraziq, seorang hakim di Bahnasa 17 sekitar tahun 1798. Kakeknya bernama Ahmad ‘Abdurraziq  juga  seorang  hakim  di  daerah Abu  Jarj.  Begitupula ayahnya Hasan ‘Abdurraziq mempunyai peran besar dalam gerakan reformasi agama di Mesir antara akhir abad 19 dan awal abad 20. 18
Tahun 1907 ayahnya menjabat sebagai anggota parlemen dari h } izb al-Ummah (Partai  Rakyat),  yaitu  partai  yang  memiliki  hubungan erat  dengan  Inggris  yang  dibentuk  untuk  melawan al-h } izb  al-Wat } ani (partai  Nasional). 19 Ayahnya  juga  merupakan  wakil  rakyat  di parlemen ( Majlis al-Nuwāb )  pada masa pemerintahan al-Khadyuwi Isma’il.  Setelah  itu  ayahnya  duduk  di Majlis  Syūra yang  bertugas
14 Zuly Qodir, Sosiologi Politik..., 9. 15 Jean Peaget, Science and Education and the Psychologhy of the Child, (New York: Orion, 1970), 56.
16 Urie Bronfenbrenner, Toward an Experimental Psychologhy of Human Development, 1977, 519.
17 Bahnasa adalah daerah yang berada di wilayah Bahr Yusuf. Daerah tersebut sangat  luas  dan  mempunyai  kaitan  erat  dengan  rentetan  sejarah  klasik,  dimulai  dari sejarah kerajaan Fir’aun, sejarah Kristen hingga sejarah masuknya Islam.
18 Kamil Sa’fan, Ali Abdul Raziq al-Islām wa Us } ūl al-H { ukm. Terj. Arif Chasanul Muna, Kontroversi  Khilafah dan Negara Islam, (Jakarta: Erlangga, 2006), 5. 19 Muhammad Dhia’uddin al-Rayis, al-Islām wa al-Khilāfah... , 44.
membahas  undang-undang  negara  selama  delapan  belas  tahun. 20 Keluarganya  dikenal  dengan  keluarga feodal yang  memiliki  lahan pertanian yang luas, merupakan keluarga yang terkenal dan memiliki pengaruh sangat besar di daerah Sha’id , provinsi Min’ya. 21 Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa Ali Abdul  Raziq  berasal  dari  keluarga berpengaruh di Mesir, khususnya dalam ranah politik, yang memiliki hubungan erat dengan kolonial Inggris.
Riwayat  pendidikan  Ali  Abdul  Raziq  dimulai  dari  belajar di Ku! āb yang  berada  di  desa  untuk  belajar  membaca,  menulis, menghitung, dan menghafal al-Qur`an. Setelah tamat, ketika berumur sepuluh  tahun,  ia  bersama  saudaranya  Musthofa  Abdurraziq melanjutkan belajar agama di Universitas al-Azhar, karena itu sudah menjadi  harapan  ayahnya  untuk  menyekolahkan  anak-anaknya di  al-Azhar.  Ia  dengan  teman-temannya  rajin  mengikuti h } alaqah Syekh  Muhammad  ‘Abduh. 22 Di  sela-sela  belajarnya, Ali  bersama mahasiswa-mahasiswa  al-Azhar  lainnya,  semisal  Thaha  Husain, al-Zayyat dan al-Zinati rajin pergi ke Universitas Mesir ( al-Ja > mi’ah al-Mis } riyyah ),  untuk  belajar  kepada  para  orientalis,  yaitu  dengan Mallino pada mata kuliah sejarah kesusastraan Arab, dan dengan Prof.  Sentillana  pada  mata  kulian  ﬁ lsafat. 23 Tahun  1911 Ali Abdul Raziq  memperoleh  gelar  “ al-‘A < limiah ”  dari  Universitas  al-Azhar Mesir, kemudian tahun 1912 ia melanjutkan belajarnya di Universitas Oxford  Inggris  dengan  jurusan  politik  dan  ekonomi. Akan  tetapi tahun  1914  ia  terpaksa  kembali  ke  tanah  air  dikarenakan  terjadi perang dunia pertama. 24
Sejak 1333 H (1915 M) Ali Abdul Raziq menjabat sebagai al- qāi  al-syar’i (hakim  agama)  di  pemerintahan  Mesir.  Hal  itu  yang mendorongnya  untuk  membahas  tentang qad } a’ (peradilan) syar’i. Menurutnya qad } a’ dengan segala macamnya merupakan salah satu dari  pemerintahan,  sedangkan  peradilan  syar’i  merupakan  salah satu pilar dan cabang dari pemerintahan Islam. Sehingga orang yang menekuni  sejarah qad } a’ semestinya  memulai  kajiannya  terhadap
20 Kamil Sa’fan, Ali Abdul Raziq..., 5. 21 Muhammad Dhia’uddin al-Rayis, al-Islām wa al-Khilāfah..., 43. 22 Muhammad Abduh adalah ulama besar alumni al-Azhar Mesir yang terkenal sebagai muja > hid (pejuang), mujaddid (pembaharu, reformer) . Ide pembaharuannya adalah teologi  rasional,  yang  bercorak  dinamis  dan  mempunyai  arti  penting  bagi  kemajuan umat Islam pada zaman modern. Lihat: Ris’an Rusli, Pembaharuan Pemikiran dalam Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 103.
23 Kamil Sa’fan, Ali Abdul Raziq..., 10-14. 24 Muhammad Azhar, Filsafat Politik..., 112.
pemerintahan dalam Islam, atau yang sering disebut dengan khila > fah, tegasnya . 25 Sejak saat itulah ia merencanakan untuk memfokuskan kajiannya pada masalah “pemerintahan dalam Islam atau khila > fah” .
Sehingga pada 1925 kajiannya dapat terselesaikan. 26
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ali Abdul Raziq  tidak  bisa  dipisahkan  dari  pengaruh  kolonial  Inggris,  yang mana keluarganya memiliki hubungan erat dengannya. Selain itu, pengalaman pendidikan yang ia peroleh dari orang-orang orientalis semasa belajar di al-Azhar, dan pendidikan di Universitas Oxford Inggris, nampaknya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemikirannya.  Ditambah  pengakuan  yang  ia  nyatakan  dalam pendahuluan buku yang menjadi fokus kajiannya, bahwa kajiannya ini sudah ia rencanakan sejak pertama kali ia diangkat sebagai hakim agama pada 1915 yaitu sekembalinya dari Inggris.

## Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq
Dalam  pandangan  Ali  Abdul  Raziq,  politik  merupakan urusan  keduniawian  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat, tanpa  dipengaruhi  ajaran  agama.  Menurutnya Agama  yang  sejak diturunkannya  kepada  Rasulullah  Muhammad  dan  Rasul-Rasul sebelumnya  tidak  pernah  mengajarkan  politik,  sehingga  politik yang berkembang setelah wafatnya Rasulullah SAW murni urusan keduniawian.
Dalam hal ini, sebagaimana yang telah dijelaskan Mohammad Natsir  di  atas,  ia  membagi  asas  dalam  berpolitik  atau  dalam meletakkan  dasar  negara  menjadi  dua  yaitu  paham  sekulerisme (la > -dīniyyah) dan paham agama (dīniyyah). 27 Berdasarkan pembagain Natsir tersebut, nampaknya pemikiran Ali Abdul Raziq cenderung ke  paham  sekularisme  daripada  paham  agama.  Berikut  beberapa argumen Ali terkait pemikiran politiknya.

## Tidak Ada Hujjah Syar’iyyah untuk Menegakkan Imamah
Argumen Ali Abdul Raziq diawali dengan mendekonstruksi hukum penegakan imamah, atau yang dalam Islam dikenal dengan khilāfah. Ia  menyatakan  tidak  ada hujjah syar’iyyah dari  al-Qur`an
25 Ali Abdul Raziq, al-Islām wa Us } ūl..., 3. 26 Muhammad Dhia’uddin al-Rayis, al-Islām wa al-Khilāfah... , 20. 27 Mohammad Natsir, Islam Sebagai..., 58.
maupun Sunnah yang mewajibkan penegakan khilāfah , kecuali hanya ijma’ sahabat. 28 Yaitu ijma’ yang dilakukan Abu Bakar dan para sahabat lainnya pasca wafatnya Nabi SAW, 29 guna menghindari kekosongan dari adanya pemimpin. 30 Menurut Ali, para ulama yang mewajibkan pendirian khilāfah ,  tidak  ada  yang  menunjukkan  dalil-dalil  ke fard } u- annya  dari  al-Qur’an.  Kalaupun  ada,  tentunya  para  ulama  tidak akan ragu untuk mengemukakan dalil tersebut. Atau jika dalam al- Qur`an terdapat dalil yang serupa, tentu mereka akan menemukannya. Tetapi  mereka  tidak  sanggup  menemukan hujjah dari  al-Qur`an untuk mendukung pandangannya. 31 Bagi Ali tidak hanya al-Qur`an yang mengabaikan persoalan khilāfah tetapi juga Sunnah. Akibatnya, para ulama bersandar pada ijma’ dan kadang-kadang menggunakan standar-standar logika atau qiyas. 32 Sehingga tidak ada dalil sebagai dasar untuk mendirikan Imamah atau khilāfah .
Perlu  dipahami  terlebih  dahulu,  bahwa khilāfah tidak  akan berdiri  tanpa  adanya  khalifah,  keduanya  tidak  dapat  dipisahkan, sehingga  adanya  dalil  tentang  pengangkatan  seorang  khalifah merupakan salah satu dalil dalam mendirikan khilāfah . Tidak bisa dipungkiri bahwa al-Qur`an dan Sunnah tidak menjelaskan secara eksplisit tentang kewajiban menegakkan khilāfah bagi umat Islam, kecuali hanya dalil-dalil yang menunjukkan tentang pengangkatan pemimpin,  ketaatan  kepada  pemimpin,  sifat-sifat  pemimpin, musyawarah dan lain-lain.
Walaupun demikian umat Islam tidak seharusnya meragukan ijma’ sebagai  dasar  dalam  meletakkan  hukum  syari’at  termasuk hukum  penegakkan  imamah  atau khila > fah ,  terlebih  ijma’  yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Karena jumhu > r al-ulama > telah sepakat bahwa ijma > ’ merupakan salah satu hujjah syar’iyyah untuk
28 Ali Abdul Raziq, al-Islām wa Us } ūl..., 25. 29 Setelah  wafatnya  Rasulullah  Muhammad  SAW,  terjadi  perdebatan  terkait pengganti kepemimpinannya. Mengingat beliau tidak pernah menunjuk siapa yang akan menggantikan kepemimpinannya. Akhirnya berkumpullah kaum Anshar di Tsaqifah Bani Sa’idah untuk menentukan khalifah pengganti Rasulullah. Disaat terjadi perdebatan siapa yang layak menjadi khalifah , terdengarlah berita tersebut di telinga Umar Bin Khatab. Akhirnya Umar, Abu Bakar dan Abu ‘Ubaidah mendatangi perkumpulan kaum Anshar tersebut.  Hingga  akhirnya  terpilihlah Abu  Bakar  al-Shidiq  untuk  menjadi  khalifah . Umarlah yang pertama melakukan baiat terhadap Abu Bakar diikuti Abu ‘Ubaidah dan kaum Muslimin lainnya. Lihat, Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 50-52.
30 Ali Abdul Raziq, al-Islām wa Us } ūl..., 34. 31 Ibid., 24. 32 Ibid., 27.
menentukan sebuah hukum syari’ah. Syaikh Wahbah Zuhaili dalam al-Waji > z ﬁ > Us } u > l al-Fiqh menjelaskan bahwa ijma’ merupakan salah satu dalīl syar’i yang telah disepakati jumhu > r al-ulama’ dan wajib untuk diikuti. 33 Sehingga adanya dalil dari salah satu sumber itu, sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum tanpa memerlukan dalil lain dari al-Qur`an dan Sunnah. Allah SWT berﬁ rman, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di  antara  kamu.” 34 Allah  menyuruh  orang-orang  Mukmin  untuk mentaati-Nya, mentaati Rasul-Nya dan u > li > al-amri. U < li al-amr dalam politik  dan  kekuasaan  adalah  hakim,  dalam ijtihad fatwa  agama adalah  ‘ ulama > mujtahid. Apabila u > li > al-amr telah  bersepakat  dalam ijtihad yang sesuai syari’at , maka hukum yang dihasilkan wajib untuk diterapkan dan diikuti . 35 Ketika ada suatu permasalahan agama dan hal itu telah ditetapkan dalam Ijma’ maka umat Islam tidak perlu mencari dalil yang lain. Begitu juga dengan khilāfah , selama telah ditetapkan hukum pendiriannya berdasarkan ijma’, maka tidak perlu dicari sumber yang lain.
Kemudian,  Allah  juga  berfirman, “ Dan  barangsiapa  yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia  ke  dalam  Jahannam,  dan  Jahannam  itu  seburuk-buruk  tempat kembali” 36 Ayat ini merupakan dalil bahwa ijma’ adalah bukti yang tidak boleh diingkari, seperti tidak bolehnya mengingkari al-Qur`an dan Sunnah. Karena ulama mujtahid adalah pewaris Rasulullah SAW. 37
Sehingga dapat dipahami bahwa melaksanakan syari’at yang telah ditetapkan dalam Ijma’ hukumnya wajib, karena hukum dalam ijma’ seperti hukum dalam al-Qur`an dan Sunnah.
Selain  itu,  Allah  SWT  berfirman,  “Hai  orang-orang  yang beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nya),  dan  ulil  amri di  antara  kamu”. 38 Ayat  ini  merupakan  salah  satu  dalil  dalam penegakkan khilāfah . Hamka dalam tafsir al-Azharnya menyatakan bahwa ayat di atas merupakan dasar dan pokok dalam mendirikan
33 Wahbah Zuhaili, al-Wajīz ﬁ > Us } u > l al-Fiqh, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’as } iroh, 1999), 51. 34 Surat al-Nisa’ : 59.
35 Wahbah Zuhaili, al-Waji > z ﬁ > Us } u > l al-Fiqh, 51. 36 Surat al-Nisa’ : 115.
37 Zamaksyari, Tafsīr al-Kasyāf, Jilid II, (Riyādh: Maktabah Al-‘Abikan, 1998), 149. 38 Surat al-Nisa ayat 59.
suatu kekuasaan atau suatu pemerintahan, yang mana kepemimpinan pemerintahannya  wajib  diserahkan  kepada  ahlinya  yang  mampu memegang amanah tersebut, serta selalu menjalankan al-Qur’an dan Sunnah dan Ijtihadnya tidak terlepas dari al-Qur`an dan Sunnah. 39
Kata u > li > al-amr dalam ayat tersebut dapat dimaknai sebagai amir, raja, khalifah,  komandan  perang  dan  ulama  agama,  yang  kesemuanya wajib untuk mentaati Allah dan Rasul-nya, perbuatannya harus sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya serta selalu mementingkan keadilan dan kebenaran. 40
Lebih dari itu, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang mati  dalam  keadaan  tidak  ada  ikatan  baiat  di  lehernya  maka  dia mati sebagaimananya matinya orang jahiliyyah (yang tidak memiliki penguasa).”  Menurut  Syekh  Sulaiman  Damiji  dalam  bukunya al-Imāmah  al-Uzma ,  hadis  ini  merupakan  salah  satu  hadis  tentang diwajibkannya mengangkat imam atau pemimpin, karena jika baiat diwajibkan bagi setiap Muslim, dan baiat tidak akan terjadi kecuali untuk imam, maka pengangkatan seorang imam adalah wajib. 41 Jadi mengangkat Imam bagi seorang Muslim adalah wajib.
Di  samping  itu,  sunah  yang  dilakukan  Rasulullah  dalam mendirikan pemerintahan di Madinah, sehingga Rasulullah menjadi imam pertama dalam pemerintahan itu, merupakan salah satu bukti bahwa  mendirikan  pemerintahan  bagi  umat  Islam  adalah  wajib. Dalam pemerintahannya Rasulullah memulainya dengan menyusun dasar-dasar pemerintahan, kemudian memperbaiki permasalahan di antara suku Aus dan Khazraj, mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajir, mengatur pasukan bersenjata untuk menyebarkan agama Islam, mengutus utusannya ke pemimpin-pemimpin negara tetangga untuk  menyeru  ke  agama  Islam,  mengadakan  perjanjian  dengan orang-orang  Yahudi,  menerangkan  atauran-aturan  kekeluargaan, aturan  peperangan  dan ahl  z } immah ,  mendirikan bait  al-ma > l untuk orang-orang Muslim dan membaginya seperti yang diperintahkan Allah,  menentukan  hakim-hakim  untuk  mengatur  urusan  kaum Muslimin dan untuk menegakkan hukum-hukum syari’at. 42 Artinya Rasulullah  telah  mencontohkan  kepada  umat  Muslim  dalam menegakkan pemerintahan Islam.
39 Hamka, Tafsīr al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 136. 40 Zamakhsyari, al-Kasyāf , Jilid II, (Riyād: Maktabah, 1998), 93.
41 Abdullah Bin Umar Bin Sulaiman al-Damiji, al-Imāmah al-Uz } ma , (Riyadh: Dār Toyyibah, 1408 H), 50.
42 Ibid., 52.
Khila > fah tidak Dibutuhkan Umat Islam
Pembahasan selanjutnya, Ali Abdul Raziq menyatakan bahwa umat Islam tidak membutuhkan khilāfah . Menurutnya khilāfah hanya berpusat kepada kekuatan ﬁ sik bersenjata. 43 Ali juga berpendapat, dari segi sejarah telah menunjukkan kepada umat Islam bahwa pada masa khilāfah terdapat pasukan dan kekuatan bersenjata yang kuat, tombak-tombak dan pedang-pedang yang selalu terhunus. 44 Ia juga menegaskan, realitas telah menunjukkan bahwa khilāfah dalam Islam tidak  berpusat  kecuali  pada  asas  kekuatan  ﬁ sik  bersenjata,  posisi khalifah dikelilingi oleh tombak dan pedang, pasukan bersenjata dan kekuatan yang kuat, dan hanya dengan itu posisi khalifah menjadi aman dan urusan-urusannya diselesaikan. Sehingga bagi Ali khilāfah merupakan  pemicu  malapetaka,  sumber  bencana  dan  kerusakan. Sampai  ia  berkesimpulan  bahwa  umat  Islam  tidak  memerlukan khilāfah dalam urusan-urusan dunia maupun agama. 45
Umat  Islam  tidak  memungkiri  adanya  sejarah  yang menunjukkan  pertumpahan  darah  pada  masa khilāfah ,  seperti peperangan  antara  pasukan  ‘Aisyah  dengan  pasukan Ali  bin Abi Thalib  yang  dikenal  dengan  perang  Jamal . Atau  perang  antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Mu’awiyah yang dikenal dengan  perang  Shiﬁ n  dan  lain-lain.  Tetapi  perlu  digaris  bawahi adanya  suatu  kejadian  termasuk  pertumpahan  darah  pada  masa khila > fah tidak  lantas  membatalkan  hukum  yang  telah  ditetapkan Allah.  Sistem  pemerintahan khilāfah selalu  berasaskan  kepada  al- Qur’an dan Sunnah. Karena syarat seseorang dapat diangkat atau dibai’at  menjadi  khalifah  selain  Muslim,  laki-laki,  baligh,  berakal, adil dan merdeka, tetapi seorang khalifah juga harus sanggup untuk mengemban  urusan  umat  (amanat khilāfah )  yang  berdasarkan  al- Qur`an dan Sunnah. 46 Jadi sistem pemerintahannya dijalankan sesuai dengan syari’at Islam.
Selain itu, bagi umat Islam pemerintahan Islam atau khilāfah diperlukan untuk menjaga tegaknya syari’at Allah dan perdamaian hidup  manusia.  Ibnu  Taimiyah  menyatakan  bahwa  umat  Islam wajib untuk menegakkan kepemimpinan sebagai realisasi spiritual
43 Ali Abdul Raziq, al-Islām wa Us } ūl..., 40. 44 Ibid., 38. 45 Ibid., 50. 46 Taqiyuddin an-Nabhani, Niz } ām al-H { ukm ﬁ > al-Islām, (Hizb Tahrir, 2002), 53.
dan  mendekatkan  diri  kepada Allah. 47 Juga  untuk  menjamin  jiwa dan harta masyarakat serta  menjamin berjalannya hukum-hukum Allah. 48 Secara  sederhana  dapat  diartikan  bahwa  pemerintahan Islam  sebagai wasīlah atau  perantara    untuk  menegakkan  syari’at Islam  dan  menjaga  jiwa  dan  harta  umat  Islam.  Adapun  hukum pelembagaan  negara  menurut  al-Mawardi  adalah fard } u  kifāyah, hal  ini  berdasarkan ijma’. Dibentuk  sebagai  pengganti  sosok nabi,  dalam  rangka  melindungi  agama  dan  mengatur  kehidupan dunia. 49 Karena iqāmatuddīn tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya “kepemimpinan”. Seluruh anak Adam tidak akan mencapai  kemaslahatan  optimal  kalau  tidak  ada  perkumpulan yang  mengikat  dan  memecahkan  permasalahan  mereka,  dan sudah  pasti  perkumpulan  itu  membutuhkan  seorang  pemimpin untuk mengendalikannya. 50 Dalam hal ini diperlukan pengelolaan pemerintahan  Islam  yang  menjamin  terciptanya  kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan bagi masyarakat Islam, yang tidak bertentangan dengan ketentuan syari’at Islam dan prinsip-prinsipnya yang  umum,  seperti  pengaturan  perundang-undangan,  keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan  international. 51 Sedangkan  sumber-sumber  pokoknya adalah wahyu al-Qur`an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi  acuan  bagi  pemegang  pemerintahan  untuk  menciptakan peraturan  perundang-undangan  dan  mengatur  kehidupan bernegara. 52 Dengan  demikian  kemaslahatan kaum  Muslimin bergantung  kepada  pemimpin,  untuk  menjamin  jiwa  dan  harta masyarakat serta menjamin berjalannya hukum-hukum Allah. Juga sebagai realisasi spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah.
Di samping itu adanya kekuatan ﬁ sik bersenjata pada masa khilāfah merupakan  salah  satu  bentuk  jihad  umat  Islam  untuk melindungi negara, jiwa, dan agamanya serta untuk mendakwahkan agama Islam. Akan tetapi menurut Ali, jihad yang dilakukan umat Islam seperti memerangi orang-orang Arab yang menentang agama Islam, memerangi dan mengalahkan negeri, merampas harta benda
47 Ibnu Taimiyah, al-Siyāsah al-Syar’iyyah ﬁ > Is } lāh } al-Rā’i wa al-Rā’iyyah, (Mesir: Dār Al-Kitab al-‘Arabi, 1969), 235.
48 Ibid., 162. 49 Abu al-Hasan al-Mawardi, al-Ah } kām al-Sult } āniah , (Beirut: Dār al Fikr), 5.
50 Ibnu Taimiyah, al-Siyāsah al-Syar’iyyah ﬁ > ..., 232. 51 Abdul Wahab Khalaf, al-Siyāsah al-Syar’iyyah, (Dārul Qalam, 1988), 20.
52 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyāsah, (Jakarta: Prenadamedia, 2014) , 6.
dan  menawan  laki-laki  dan  perempuan  musuh,  juga  meluaskan wilayah-wilayah kekuasaannya di luar Semenanjung Arab, bukan dilakukan  demi  mendakwahkan  agama,  bukan  juga  mengajak manusia ke dalam iman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dilakukan untuk  mengokohkan  sendi  dan  memperluas  daerah  kekuasaan . 53
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa Ali  tidak  memandang jihad yang dilakukan umat Islam , kecuali sesuatu yang menakutkan dan  selalu  dikelilingi  oleh  kekuatan  bersenjata  untuk  meluaskan dan melindungi wilayah kekuasaannya. Sehingga ia sampai pada kesimpulan bahwa khilāfah tidak diperlukan umat Islam. Pemahaman yang demikian jelas keliru.
Seandainya Ali memahami hakikat jihad Islam , maka ia akan tahu  bahwa  jihad merupakan  syari’at  lslam  yang  sangat  mulia. Menurut Abu al-A’la al-Maududi jihad Islam bukanlah jihad yang tanpa orientasi. Melainkan jihad yang dilakukan pada jalan Allah ( fī sabīlillah ) . 54 Karena Allah tidak akan mengakui amalan jihad kecuali bila itu dilakukan secara ikhlas demi mendapatkan balasan (melihat) wajah Allah yang Mulia dan dalam rangka meraih keridhaan-Nya. 55
Menurutnya  jihad yang  dikehendaki  Islam  adalah  jihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok Muslim dengan mengerahkan segenap usahanya dan mengerahkan segala kemampuannya dalam rangka  meruntuhkan  rezim-rezim  penguasa  yang  zalim  untuk diganti  dengan  sistem  baru  yang  adil  dan  sesuai  dengan  syari’at Islam. Untuk itu, tegas Maududi, para mujāhid harus bebas tendensi dan jauh dari segala ambisi atau kepentingan yang bersifat pribadi, dan  dalam  upaya-upayanya,  tidak  dikehendaki  sesuatu  kecuali terciptanya  sistem  adil  yang  mampu  menegakkan  keadilan  dan kebenaran di tengah-tengah manusia. 56
Allah  SWT  berﬁ rman,  “Dan  jika  mereka  condong  kepada perdamaian,  maka  condonglah  kepadanya  dan  bertawakkallah kepada Allah.  Sesungguhnya  Dialah  Yang  Maha  Mendengar  lagi Maha  Mengetahui”. 57 Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  Allah  SWT mewajibkan  jihad  bagi  kaum  Muslimin  bukan  sebagai  media untuk  bertindak  sewenang-wenang,  bukan  pula  sebagai  sarana
53 Ali Abdul Raziq, al-Islām wa Us } ūl..., 74-75. 54 Abul-A’la  al-Maududi, al-Jihād  fī  Sabīlillah. Terj , Mahmud  H.  Muchtarom, Penggetar Iman di Medan Jihad, (Yogyakarta: Uswah, 2009), 22. 55 Ibid. , 29. 56 Ibid. , 24. 57 Surat al-Anfal : 61.
untuk  meraih  ambisi-ambisi  pribadi,  melainkan  untuk  menjamin keberlangsungan  dakwah,  menjaga  stabilitas  keamanan,  dan membumikan risālah agung  yang  diemban  oleh  kaum  Muslimin, yakni sebuah risālah petunjuk ilahi bagi manusia menuju kebenaran dan  keadilan. Adanya  kewajiban  perang  ini,  sesungguhnya  Islam bermaksud menjadi penegak perdamaian dunia. 58
Di samping itu, Allah tidak hanya mewajibkan pelaksanaan jihad , akan tetapi juga mengajarkan adab-adab dalam berjihad. Yang demikian berdasarkan Firman Allah SWT, “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 59
Ayat tersebut mengajarkan orang-orang Islam supaya mereka senantiasa  menanamkan  pada  dada  mereka  sifat  belas  kasihan terhadap musuh selama melancarkan jihad di jalan Allah ( fī sabīlillah ). Ketika melakukan jihad hendaknya mereka jangan berlaku kejam, membunuh orang dengan semaunya, menyerang tanpa belas kasihan, dilarang mencuri, merampas harta benda orang-orang yang tidak terlibat di dalam peperangan dan dilarang pula merusak kehormatan kaum wanita. Karena yang demikian dalam syari‘at Islam dianggap sebagai  penganiayaan. Adapun  terhadap  orang-orang  yang  tidak bersalah hendaknya berlaku adil dan seksama, layani mereka seperti dalam rasa aman. 60
Allah  SWT  juga  berﬁ rman,  “Dan  perangilah  di  jalan Allah orang-orang  yang  memerangi  kamu,  (tetapi)  janganlah  kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang melampaui batas”. 61 Allah memerintahkan supaya umat Muslim senantiasa berlaku adil walaupun terhadap musuh. Tidak membunuh  orang-orang  awam  yang  tidak  terlibat  dalam  suatu peperangan, seperti perempuan-perempuan, anak-anak, orang-orang tua, orang sakit, atau orang-orang yang telah mengaku kalah dengan menyerah  diri,  dan  dilarang  merusak  bangunan,  tempat  tinggal,
58 Hasan al-Banna, Risalah Jihad. Terj, International Islamic federation of Student Organizations, 40.
59 Surat al-Ma’idah : 8.
60 Hasan al-Banna, Risālah..., 44. 61 Surat al-Baqarah : 190.
pohon-pohon dan sebaginya. 62
Dari  sini  dapat  dipahami  bahwa jihad Islam  tidak  seperti yang  dituduhkan  Ali  Abdul  Raziq.  Karena  jihad  Islam  bukan semata-mata  untuk  melanggengkan  kekuasaan  dan  memuaskan ambisi  atau  kepentingan  pribadi.  Melaikan jihād  fī  sabīlillah yang dilakukan dengan keikhlasan untuk mendapatkan ridha Ilahi . Untuk meruntuhkan rezim-rezim penguasa yang z } alīm, demi menegakkan keadilan  dan  kebenaran,  menjamin  keberlangsungan  dakwah, menjaga stabilitas keamanan, dan menyebarkan risalah Allah. Selain itu,  Islam  juga  telah  mengatur  adab-adab  dalam  berjihad,  seperti memiliki rasa belas kasihan, tidak berlaku kejam, tidak mengambil harta orang yang tidak terlibat dalam perang, menjaga kehormatan wanita,  tidak  membunuh  orang  awam,  wanita,  anak-anak,  orang tua, orang sakit, orang yang menyerah dan tidak merusak bangunan, tempat tinggal dan pohon-pohon.

## Risalah Nabi Muhammad SAW Murni Risalah Keagamaan
Selain  dari  pada  pembahasan  di  atas,  Ali  Abdul  Raziq memandang risalah yang dibawa Muhammad SAW murni sebagai risalah  keagamaan,  dan  wilayah  kepemimpinannya  atas  kaum Muslimin  merupakan  wilayah risalah keagamaan yang  tidak dicampuri oleh tendensi pemerintahan. 63 Menurutnya semua yang disyariatkan Islam, seperti aturan-aturan, etika dan kaidah-kaidah yang  diajarkan  nabi  kepada  kaum  Muslimin,  sedikitpun  bukan bentuk  pemerintahan  politik,  juga  bukan  aturan  kemasyarakatan. Karena  baginya  semua  yang  dibawa  oleh  Islam  yaitu  akidah, muamalah,  etika  dan  sanksi,  sesungguhnya  hanya  murni  aturan agama dan demi kemaslahatan religius manusia, bukan yang lain. 64 Sehingga  ia  berkesimpulan  bahwa  kepemimpinan  Rasulullah SAW  atas  bangsa Arab  adalah  kepemimpinan  keagamaan  bukan kemasyarakatan,  ketundukannya  pada  Rasul  adalah  ketundukan akidah dan iman, bukan ketundukan pemerintahan dan kekuasaan. Rasulullah  juga  tidak  menunjuk  seseorang  sebagai  penggantinya, juga  tidak  memberi  isyarat  ada  umatnya  yang  akan  menduduki posisinya. 65 Sedangkan  eksistensi  kepemimpinan  pasca  Nabi
62 Hasan al-Banna, Risalah.., 43. 63 Ibid. , 105. 64 Ibid., 113. 65 Ibid., 115.
Muhammad, bagi Ali adalah jenis kepemimpinan baru, bukan yang berkaitan dengan risalah dan tidak berlandaskan agama, ia hanya kepemimpinan politik, kepemimpinan pemerintahan dan kesultanan, bukan kepemimpinan agama. 66 Sehingga secara sederhana, risalah yang dibawa Nabi Muhammad adalah risalah keagamaan yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan manusia, termasuk politik dan pemerintahan.
Perlu diketahui, Agama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad maupun kepada rasul-rasul sebelumnya adalah sebuah anugerah dari Allah kepada semua manusia yang berada di dunia ini. Bahwa agama mengandung ajaran yang jelas dan menjadi landasan- landasan  pokok  perbuatan  hamba-Nya. 67 Terlebih  agama  Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, merupakan agama paripurna yang  tidak  hanya  mengatur  dimensi  hubungan  manusia  dengan Tuhannya,  tetapi  juga  aspek  hubungan  antara  manusia  dengan sesama, yang tidak dapat diubah, dipalsukan, ditambah berdasarkan akal  manusia  dan  gejala-gejala  perkembangan  manusia. 68 Agama Islam tidak akan padam dan terus bersinar menjadi pedoman hidup manusia sampai kapanpun. 69 Serta risalah yang diturunkan kepada Muhammad SAW yaitu al-Qur’an, bukan hanya mengandung tata cara dalam melakukan pengabdian dan peribadatan kepada Allah, tetapi juga mengemukakan persoalan-persoalan sekitar hubungan antara manusia dengan manusia, kehidupan sosial-politik, lembaga- lembaga perkawinan, perceraian dan persoalan waris, pembagian kekayaan,  hubungan  kerja  dan  modal,  tata  laksana  peradilan, organisasi militer, damai dan perang, keuangan nasional, dan beribu persoalan  lainnya. 70 Dengan  demikian  risalah yang  dibawa  Nabi Muhammad  dan  rasul-rasul  sebelumnya,  merupakan  pedoman hidup manusia dalam ‘ibadah maupun mu’amalah .
Dalam  hal  ini Allah  SWT  Berﬁ rman,  “Dan  Kami  turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan  petunjuk  serta  rahmat  dan  kabar  gembira  bagi  orang-orang yang berserah diri” 71
66 Ibid., 121. 67 Akmal Hamawi, Dasar-Dasar Studi Islam, (Depok: Rajawali Press, 2014), 6. 68 Syed  Muhammad  Naquib Al-A" as, Risalah  Untuk  Kaum  Muslimin, (Kuala Lumpur : ISTAC, 2001), 5.
69 Ibid., 8. 70 Ibid.
71 Surat al-Nahl : 89.
Al-Qur`an merupakan pedoman hidup manusia. Dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur’an meliputi semua bidang  ilmu,  sesuatu  yang  halal  dan  haram,  dan  al-Qur`an  juga meliputi segala ilmu yang bermanfaat, berita masa lalu, berita yang akan datang, dan segala apa yang dibutuhkan manusia dalam urusan dunia dan agamanya. 72 Sedangkan dalam Tafsir al-Thabari dijelaskan bahwa  al-Qur`an  merupakan  penjelas  semua  yang  dibutuhkan manusia,  dari  pengetahuan  halal  dan  haram,  pahala  dan  dosa, petunjuk  dari  kesesatan,  rahmat  bagi  yang  mempercayainya,  dan untuk mengamalkan rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah dari perintah-Nya dan larangan-Nya, menghalalkan yang dihalalkan-Nya dan mengharamkan apa yang diharamkan-Nya. 73 Oleh karena itu al-Qur`an merupakan petunjuk kehidupan umat Islam.

## Politik Terbebas dari Unsur Agama
Setelah  Ali  Abdul  Raziq  menyatakan  ketiadaan  dalil khilāfah, ketidak butuhan umat Islam terhadap sistem khilāfah dan ketidakterkaitan  risalah dengan  kerajaan,  ia  menyatakan  bahwa urusan politik tidak berkaitan dengan agama. Atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa politik tidak dipengaruhi unsur keagamaan. Menurut Ali khilāfah,  qada’, tugas-tugas  pemerintahan  dan  pusat- pusat dawlah bukan bagian dari rencana keagamaan, semua murni rencana  politik.  Ia  menegaskan  bahwa  agama  menyerahkan  semua urusan  politik  kepada  standar-standar  logika  manusia,  pengalaman umat-umat lain serta kepada kaidah-kaidah politik. 74 Seperti dawlah yang  dibangun  oleh  orang-orang Arab  adalah  dawlah Arab  yang diperkuat  oleh  kekuasaan  bangsa Arab  dan  dimaksudkan  untuk kepentingan-kepentingan bangsa Arab sendiri. 75 Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa menurut Ali semua urusan politik yang bersifat keduniaan, murni rencana politik yang tidak dipengaruhi agama.
Perlu  diketahui  bahwa  Agama  Islam  adalah  agama  yang sempurna.  Memberikan  dasar-dasar  pokok  yang  sesuai  dengan ﬁ trah manusia, yang abadi dan tidak berubah, yang bisa berlaku di semua tempat dan semua zaman. 76 Islam juga memberikan nilai-nilai
72 Ibn Katsir, Tafsīr al-Qur’an al-‘Az } im, Juz 4, (Dar Thoyyibah: 1999), 594.
73 Abu Ja’far at-Thobari, Jāmi’u al-Bayān fī Ta’wīli al-Qur`an, Juz 17, (Muassasah al-Risālah, 2000), 278.
74 Ali Abdul Raziq, al-Islām wa  Us } ūl..., 137. 75 Ibid., 124. 76 Mohammad Natsir, Islam Sebagai..., 89.
yang  positif  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  seperti  nilai  tolong menolong, nilai musyawarah, nilai mencintai tanah air, nilai cinta kemerdekaan, anjuran membela yang lemah, nilai jihād fī sabīlillah, nilai toleransi antar pemeluk-pemeluk agama. 77 Selain itu, Islam juga telah  mengajarkan  berpolitik  kepada  umat  Islam.  Ketika  pertama kali  Islam  didakwahkan,  nuansa-nuansa  politik  sudah  menyertai perjalanan  agama  yang  dibawa  Nabi  Muhammad  ini. 78 Pendirian negara yang dilakukan oleh Rasulullah beserta kaum Muslimin di Madinah  merupakan  salah  satu  tindakan  politik. 79 Artinya  Islam telah mencontohkan berpolitik kepada umatnya.
Di  samping  itu,  Islam  juga  merupakan  sebuah  ideologi dalam  berpolitik,  yang  berasaskan  pada  al-Qur`an  dan  Sunnah. Karena  kekuatan  politik  Islam  ada  di  dalam  ideologi  ini  dan dengannya eksistensi dan ketinggian martabat Islam akan kokoh. 80
Hal ini merupakan salah satu wadah untuk merealisasikan tujuan diciptakan dan misi penciptaan manusia, yaitu kesejahteraan lahir dan  batin,  dunia  dan  akhirat. Adapun  tujuan  politik  umat  Islam bersifat kemasyarakatan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. 81 Sebagaimana ﬁ rman Allah  dalam  surat Ali  Imran  104,  “Dan  hendaklah  ada  di antara  kamu  segolongan  umat  yang  menyeru  kepada  kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa seluruh urusan politik tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Dan Islam juga merupakan salah satu ideologi politik yang  berasaskan  pada  al-Qur’an  dan  Sunnah  untuk  mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.
77 Ibid. ,  91. 78 Bahtiar Efendy, Jalan Tengah Politik Islam, (Jakarta: Ushul Press, 2005), 3. 79 Fuad Mohd Fachruddin, Pemikiran Politik islam, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), 28.
80 Taqiyuddīn al-Nabhani , Dawlah Islāmiyyah , (Beirut : Dārul Ummah, cet. VII, 2002), 168.
81 Abu Ridha, Negara dan Cita-Cita Politik, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2004), 15.

## Penutup
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  argumen- argumen  Ali  Abdul  Raziq  lebih  cenderung  kepada  pemikiran sekuler. Hal ini ditandai dengan keinginannya untuk membebaskan unsur-unsur agama dalam politik. Yang menurutnya politik murni urusan  keduniawian  dan  agama  murni  urusan  keimanan  ruhani. Kemudian,  ijma’ yang  oleh jumhu > r  al-ulamā’ disepakati  sebagai salah satu hujjah syar’iyyah tidak diakui Ali sebagai hujjah yang kuat. Jika dipahami secara mendalam, pemikiran Ali tidak terlepas dari pengaruh pendidikan yang ia peroleh dari orientalis di Universitas Mesir dan dari pendidikannya di Universitas Oxford Inggris. Karena sekembalinya dari Inggris dan menjabat sebagai hakim agama, ia sudah memiliki wacana atau pemikiran sebagaimana di atas, hal ini berdasarkan pernyataannya pada mukadimah buku hasil kajiannya.[]

## Daftar Pustaka
Al-Attas,  Syed  Muhammad  Naquib.  2001. Risalah  Untuk  Kaum Muslimin. Kuala Lumpur : ISTAC.
Azhar, Muhammad. 1996. Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat. Jakarta: Raja Graﬁ ndo.
Al-Banna,  Hasan.  T.Th. Risalah  Jihad. Terj.,  International  Islamic federation of Student Organizations.
Black, Antony.  2006. The  History  of  Islamic  Political  Thought. Terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati. Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
Bronfenbrenner,  Urie.  1977. Toward  an  Experimental  Psychologhy  of Human Development.
Al-Damiji, Abdullah  Bin  Umar  Bin  Sulaiman.  1408  H. al-Imāmah al-Uz } ma . Riyadh: Dar Toyyibah.
Efendy, Bahtiar. 2005. Jalan Tengah Politik Islam. Jakarta: Ushul Press.
Fachruddin,  Fuad  Mohd.  1988. Pemikiran  Politik  Islam. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
Hamawi, Akmal.  2014. Dasar-Dasar  Studi  Islam. Depok:  Rajawali
Press.
Hamid,  Tijani Abd  Qadir.  2001. Pemikiran  Politik  dalam  al-Qur`an . Jakarta: Gema Insani Press.
Hamka. 1983. Tafsir al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas.
Ibnu Katsir. 1999. Tafsīr al-Qur’an al-Az } īm. Jilid II. Dar Thayyibah.
Ibnu  Taimiyah.  1969. al-Siyāsah  al-Syar’iyyah  ﬁ > Is } la > h } al-Ra > ’i  wa  al- Ra’iyyah. Mesir: Dar al-Kitab al-`Arabi.
Iqbal, Muhammad. 2014. Fiqh Siyasah. Jakarta: Prenadamedia.
Khalaf, Abdul Wahab. 1988. al-Siyasah al-Syar’iyyah. Darul Qalam.
Manahiju  Jamiati  al-Madinah  al-Alamiah. al-Siyāsah  al-Syar’iyyah Jāmiatu al-Madīnah. Madinah: Jamiati al-Madinah al-Alamiah.
Al-Maududi,  Abul-A’la. al-Jihād  fī > Sabīlillah. Terj . Mahmud  H. Muchtarom. 2009. Penggetar Iman di Medan Jihad .Yogyakarta: Uswah.
Al-Mawardi, Abu al-Hasan. al-Ah } kām al-Sult } a > niyah . Beirut: Dar al Fikr.
Al-Nabhani, Taqiyuddin . 2002. Daulah Islāmiah . Beirut: Darul Ummah.
Al-Naim, Abdullah Ahmed. 2007. Islam and Secular State. Terj., Sri Murniati. Islam dan Negara Sekuler. Bandung: Mizan.
Natsir, Mohammad. 2014. Islam Sebagai Dasar Negara. Bandung: Sega Arsy.
Peaget, Jean. 1970. Science And Education And The Psychologhy Of The Child. New York: Orion
Qodir, Zuly. 2012. Sosiologi Politik Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Al-Qurtubi,  Syamsuddin.  1964. al-Ja > mi’  li Alfāz } al-Qur`an .  Jilid  13. Al-Qohiroh: Darul Kutub al-Misriah.
Al-Rayis, Muhammad Dhia’uddin. al-Islām wa al-Khilāfah ﬁ > al-As } r al- H { adī > ts. Terj. Alwi As. 2002. Jakarta: Lentera Basritama.
Al-Raziq, Ali ‘Abdul. 1925. al-Islām wa Us } ul al-H } ukm, Bah } s ﬁ > al-Khilāfah wa al-H } ukūmah ﬁ > al-Islām. Al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misri.
Ridha, Abu. 2004. Negara dan Cita-Cita Politik. Bandung: Syamil Cipta Media.
Rusli,  Ris’an.  2014. Pembaharuan  Pemikiran  dalam  Islam. Jakarta:
Rajawali Press.
Sa’fan,  Kamil. Ali Abdul  Raziq  al-Islām  wa  Us } ūl  al-H } ukm. Terj. Arif Chasanul  Muna.  2006. Kontroversi    khilafah  dan  Negara  Islam. Jakarta: Erlangga.
Scruton,  Roger.  2013. The  Palgrave  Macmillan  Dictionary  of  Political Thought. Terj.  Ahmad  Lintang  Lazuardi. Kamus  Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Al-Thabari, Abu Ja’far. 2000. Jāmi’ al-Bayān ﬁ > Ta’wīl al-Qur’a > n. Juz 17. Muassasah al-Risalah.
Zamaksyari.  1998. Tafsīr  al-Kasyāf. Juz  II.  Riyadh:  Maktabah  al- ‘Abikan.
Zuhaili, Wahbah. 1999. al- Wajīz ﬁ > Us } ul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asirah.