## Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep
The  Role  of  the  Study  Program  in  Addressing  the  Problem  of  Child  Marriage  in Pangkep Regency
Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: farahdiba.rahma@uin-alauddin.ac.id Info Artikel Abstract Diterima* 1 Agustus 2020 Revisi I* 15 September 2020 Revisi II* 20 Oktober 2020 Disetujui* 15 Desember 2020
Penelitian ini berfokus kepada kerjasama Program Studi dengan Sekolah.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  membangun  sinergitas  antara  prodi HKI  dan  sekolah  di  kabupaten  terkait  pencegahan  pernikahan  anak  dan mengubah  pola  pikir  masyarakat  terkait  dengan  isu  pernikahan  anak. Penelitian  ini  mengambil  data  siswa  perempuan  di  SMPN  2  Balocci. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan rancangan  penelitian  participatory  action  research  (PAR).  Data  yang diperoleh  berasal  dari  instrumen  angket.  Selain  itu  penelitian  ini membuat  focus  group  dicsussion  (FGD)  dan  penyuluhan  guna membangun  kesadaran  siswa  dan  pandangannya  mengenai  pernikahan. Hasilnya kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan memetakan  kecenderungan  siswa  dalam  memahami  pernikahan  anak. Hasilnya adalah siswa-siswa perempuan SMPN 2 Balocci telah memiliki kesadaran  awal  yang  tinggi  terkait  dengan  hak-haknya  sebagai  manusia merdeka  dan  di  saat  yang  sama  mengenai  pentingnya  mereka berpendidikan  dan  berkeinginan  untuk  mengenyam  pendidikan  tinggi  di masa  depan.  Meski  demikian  mereka  belum  memahami  dengan  jelas terkait pernikahan anak dan dampaknya meskipun kasus pernikahan anak terjadi  di  daerah  tersebut.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  berupa pembentukan  peer  group  untuk  membangun  lingkungan  yang  supportif bagi anak-anak dengan teman sebayanya.
Kata  Kunci: pernikahan  anak,  peran  universitas,  participatory action research
This  research focuses  on  the  collaboration  between  Study  Programs  and Schools.  The  purpose  of  this  research  is  to  build  synergy  between  IPR study  programs  and  schools  in  the  district  regarding  the  prevention  of child marriage and to change the mindset of the community regarding the issue  of  child  marriage.  This  study  took  data  from  female  students  at SMPN  2  Balocci.  This  study  used  a  qualitative  research  method  with  a participatory  action  research  (PAR)  research  design.  The  data  obtained came  from  a  questionnaire  instrument.  In  addition,  this  study  created  a focus  group  discussion  (FGD)  in  order  to  build  students'  awareness  and views about marriage. The results were then analyzed using a qualitative
Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D
approach  by  mapping  student  trends  in  understanding  child  marriage. The  result  is  that  the  female  students  of  SMPN  2  Balocci  already  have high  initial  awareness  of  their  rights  as  free  human  beings  and  at  the same  time  the  importance  of  being  educated  and  having  the  desire  to receive higher education in the future. However, they do not have a clear understanding  of  child  marriage  and  its  impact  even  thoughdespite  the fact  that  child  marriage  cases  occur  in  the  area.  The  result  of  this research  then  drives  the  creation  of  peer  groups  to  build  a  supportive environment for children and their peers.
Keywords:  child  marriage,  the  role  of  university,  participatory  action research

## A. PENDAHULUAN
Penikahan  anak  merupakan  salah  satu  masalah  paling  kompleks  yang  dihadapi oleh  Indonesia.  Pada tahun 2018 di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan  berusia 20-24 tahun  menikah  sebelum  usia  18  tahun 1 .  Sulawesi  Selatan  termasuk  dalam  sepuluh provinsi  dengan  jumlah  perkawinan  anak  terbesar  di  Indonesia.  Berdasarkan  data Unicef,  di  Sulsel  ada  sekitar  14  persen  perempuan  usia  20-24  tahun  yang  sudah menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun. Jumlah ini bahkan lebih tinggi dari jumlah rata-rata nasional 12 persen 2 .
Perempuan  menjadi  pihak  paling  rentan  dalam  kasus  ini.  Ini  dianggap  sebagai refleksi  atas  ketimpangan  gender  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  di  mana  perempuan dicerminkan  sebagai  pihak  yang  hanya  berperan  di  wilayah  domestik.  Perempuan menjadi  rentan  terhadap  kasus  pernikahan  anak  dikarenakan  sulitnya  akses  mereka terhadap  pendidikan,  informasi  dan  sumberdaya.  Banyak  dari  kasus  pernikahan  anak disebabkan oleh faktor akses tersebut baik secara langsung maupun tidak.  Oleh karena itu adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan upaya universitas dalam mengatasi pernikahan anak yang masih terus terjadi? Dalam kasus ini, pernikahan anak yang terjadi di Sulawesi Selatan.
Oleh  sebab  itu,  Prodi  Hukum  Keluarga  Islam  menginisiasi  kerjasama  dengan Pemerintah  Daerah  (Pemda)  terkait  integrasi  keilmuan  Hukum  Keluarga  Islam  dalam konteks  ini  dikhususkan  kepada  kasus  pernikahan  anak.  Berbagai  penelitian  telah dilakukan  dalam  mengkaji  masalah  tingginya  pernikahan  pada  anak.  Sayangnya, kasusnya  sendiri  masih  cukup  tinggi  dan  belum  mampu  diatasi  dikarenakan  persoalan stigma  dan  budaya  lokal  dalam  masyarakat  serta  adanya  mispersepsi  mengenai  ajaran agama  Islam  terkait  pernikahan  yang  dijadikan  dalih  bagi  pihak-pihak  berkepentingan untuk memaksakan terjadinya pernikahan anak. Oleh karena itu, menjadi sangat  krusial bagi prodi Hukum Keluarga Islam untuk  membuka wawasan dan pola pikir masyarakat mengenai  pernikahan  dalam  konteks  Islam  dan  praktik  cerdas  dalam  mengatasinya. Lebih  jauh,  penelitian  ini  berfokus  pada  studi  kasus  pernikahan  anak  di  Kabupaten Pangkajene  dan  Kepulauan  (Pangkep).  Kabupaten  Pangkep  sendiri  merupakan  daerah atau  kabupaten  yang  masuk  dalam  wilayah  dengan  tingkat  kemiskinan  tertinggi  di
1 Bappenas, Pencegahan Perkawinan Anak , Jakarta: Bappenas, 2020, h. iii.
2 Bappenas, h. 11.
Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D
Provinsi Sulawesi Selatan 3 dan jumlah pernikahan anak yang cukup tinggi. Berdasarkan data BPS, tercatat ditemukan 45.32% penduduk yang usia menikah pertamanya berada di rentang 10 – 20 tahun 4 .

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  rancangan  penelitian participatory  action  research (PAR).Tujuannya  adalah  membangun  kesadaran masyarakat  dan  berharap  masyarakat  mampu  berdaya  untuk  menentukan  apa  yang dikehendakinya 5 termasuk dalam hal ini anak-anak perempuan. PAR sendiri merupakan penelitian  yang  melibatkan  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  yang  menjadi  target penelitian  dalam  menemukan  masalah  dan  sekaligus  solusinya.  Proses  yang  dilakukan di  dalam  penelitian  ini  merupakan  proses  transformatif,  dimana  masyarakat  tidak  lagi sekedar  menjadi  objek  penelitian  tetapi  berperan  aktif  dalam  melakukan  peruabahan hidup. Selain itu, peneliti tidak memiliki peran yang dominan dan lebih berperan dalam menjadi  fasilitator  yang  mendorong  masyarakat  untuk  menemukan  akar  masalahnya sendiri dan menggunakan kearifan lokal atau pengetahuan mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Adapun  metode  pengambilan  data  yang  dilakukan  didasarkan  pada  data  primer dan  sekunder.  Untuk  data  primer,  prodi  Hukum  Keluarga  Islam  memilih  salah  satu sekolah  di  Kabupaten  Pangkep  -  SMPN  2  Balocci.  Sekolah  ini  sendiri  berada  cukup jauh  dari  kota  kabupaten  dan  termasuk  dalam  wilayah  yang  terpencil.  Balocci  secara geografis  mencakup  lima  desa  termasuk  Tompo  Bolu  yang  merupakan  daerah pegunungan.  SMPN  2  Balocci  sendiri  meskipun  berada  di  kota  kecamatan  namun letaknya  cukup  jauh  dari  kota  kabupaten  dan  termasuk  terpencil  karena  akses transportasi  publik  yang  sulit  meskipun  infrastuktur  jalannya  cukup  baik.  Metode pengumpulan  data  dilakukan  dengan  penyebaran  kuisioner  kepada  anak  usia  Sekolah Menengah  Pertama.  Informan  merupakan  anak  perempuan  berusia  12-17  tahun  yang secara  undang-undang  belum  bersyarat  atau  legal  untuk  mengajukan  permohonan pernikahan  dengan  jumlah  50  orang.  Pemilihan  peserta  dilakukan  dengan  pendekatan purposive sampling yang memenuhi syarat yakni perempuan usia anak dan remaja (12- 17 tahun), masih bersekolah di bangku SMP dan menetap atau terdata sebagai penduduk di  Kabupaten  Pangkep.  Metode  pengambilan  data  berikutnya  dilakukan  dengan focus group  discussion (FGD)  dan  penyuluhan  terkait  dengan  edukasi  terkait sex kepada siswa dan dampak pernikahan anak terhadap kesehatan reproduksi mereka.

## C. PEMBAHASAN
3 Widjajanti  Isdijoso  and  others, Ketertinggalan  Dalam  Kemakmuran:  Tantangan  Kemiskinan  Di Kabupaten Pangkep , Jakarta: Smeru, 2019, h. 10.
4 Widjajanti Isdijoso dkk, h. xi.
5 Rudi  Saprudin  Darwis, Membangun  Desain  Dan  Model  Action  Research  Dalam  Studi  Dan  Aksi Pemberdayaan Masyarakat , Ejournal.Iainpurwokerto.Ac.Id , 2016, X , h. 143 <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/komunika/article/view/869> [diakses 6 September 2020].
Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D

## Konsep Pernikahan Anak dan Implikasinya
Pernikahan  anak  didefinisikan  sebagai  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  baik perempuan  maupun  laki-laki di  bawah usia  yang  disyaratkan oleh  aturan atau undang- undang. Dalam aturan hukum di Indonesia, menurut UU Pernikahan yang telah direvisi usia  menikah  bagi  laki-laki  dan  perempuan  adalah  sama  yakni  19  tahun 6 .  Batas  usia tersebut telah dinaikkan dari sebelumnya yakni 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menjadi UU No.16 Tahun 2019 dan berlaku sejak Oktober 2019 7 .
Perubahan  ini  sebagai  konsekuensi  dari  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  pada Desember 2018 terkait usia minimum pernikahan yang diskriminatif antara laki-laki dan perempuan.  Perkara judicial  review terkait  usia  pernikahan  ini  diajukan  oleh  Endang Wasrinah,  Maryanti,  dan  Rasminah  kepada  MK  dalam  kasus  No.22/PUU-XV/2017. MK  kemudian  menyetujui  permohonan  tersebut  dengan  memandang  bahwa pemberlakukan  usia  pernikahan  dianggap  bersifat  tidak  adil  karena  perlakuan  hukum yang berbeda
Meski  UU  Pernikahan  terbaru  2019  menunjukkan  perbaikan  dalam  sistem hukum Indonesia  yang  menjadi dasar dalam  melindungi  hak-hak anak terutama terkait dengan  pernikahan,  namun  celah  terhadap  praktik  pernikahan  anak  masih  ada  dan  hal ini menjadi jalan bagi pihak-pihak tertentu untuk tetap menjalankan praktik pernikahan anak. UU yang baru tersebut tetap membolehkan pernikahan di bawah usia dewasa jika melakukan apa yang disebut sebagai dispensasi nikah dengan syarat adanya izin orang tua dan keadaan terpaksa.
Pada  aturan  dispensasi  nikah  sebelumnya  pernikahan  hanya  dilakukan berdasarkan  aturan  agama  atau  adat  istiadat  serta  perkawinannya  tidak  dicatatkan  di Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  bagi  yang  beragama  Islam  dan  di  Kantor  Catatan  Sipil bagi  yang  beragama  Non-Islam 8 .  Pernikahan  anak  ini  tentu  saja  akan  melanggar Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dan Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak 9 karena  banyak  dari kasus pernikahan anak dilakukan dengan paksaan. Selain itu, anak juga belum memiliki daya atau kesadaran dalam menentukan masa depannya.
Pemerintah  Indonesia  sendiri  tengah  menjadikan  kebijakan  yang  ramah  anak termasuk  dengan  mendorong  pendewasaan  usia  anak  dalam  Rencana  Pembangunan
6 Bappenas, h. 46.
7 Hukum Online, „Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan Yang Baru‟, 2019 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi- perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/> [diakses 3 September 2020].
8 Mai Jessica Tiara, „Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974‟, Ejournal.Unsrat.Ac.Id , Vol. VIII/ (2019), h. 116 <https://media.neliti.com/media/publications/16> [diakses 3 September 2020].
9 Jessica Tiara, h. 114.
Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D
Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019 10 .    Penolakan  terhadap  pernikahan anak terutama di Indonesia disebabkan oleh berbagai alasan 11 :
Tujuan  dari  pernikahan  kehidupan  yang  rukun  dan  keturunan  yang  baik,  oleh sebab  itu  calon  mempelai  diharapkan  memiliki  kematangan  dan  kedewasaan  fisik  dan psikis dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini agar tidak terjadi perceraian di kemudian hari atau masalah. Angka perceraian yang tinggi berdampak pada masyarakat secara luas. Persoalan rumah tangga akibat perceraian akan menimbulkan trickle down effect yang  meluas  ke  berbagai  hal  semisal  angka  putus  sekolah,  rendahnya  indeks pembangunan manusia, stabilitas negara dan sebagainya.
Pernikahan  erat  kaitannya  dengan  kependudukan.  Jika  usia  menikah  penduduk lebih  cepat  maka  laju  kelahiran  menjadi  lebih  besar.  Hal  ini  tentu  akan  menyebabkan baby  boom dalam  jangka  waktu  lama  dan  mempengaruhi  kondisi  masyarakat  secara luas.  Lebih  dari  setengah  penduduk  Indonesia  saat  ini  adalah  kaum  muda  yang  masih produktif,  di  perkirakan  di  tahun  2045  jumlahnya  akan  menjadi  jumlah  tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Oleh karena itu anak-anak Indonesia menjadi aset penting negara  yang  akan  menentukan  bagaimana  masa  depannya  ke  depan 12 .  Lemahnya generasi  muda  Indonesia  akan  berdampak  langsung  terhadap  ketahanan  bangsa  dan negara  serta  kemampuannya  untuk  bertahan  dalam  persaingan  global.  Jika  masalah seperti  pernikahan  anak  masih  masif  terjadi,  maka  kaum  muda  sebagai  bonus demografis akan malah menjadi kutukan demografis.
Secara  teoritis,  pernikahan  anak  dianggap  sebagai  tindakan  kekerasan  terhadap anak.  Sehingga  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  karena  dampaknya  yang  krusial terhadap  masa  depan  dan  kebebasan  anak  untuk  tumbuh  dan  berkembang 13 .  Adapun pernikahan  anak  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  yakni  adanya  ketimpangan  gender dalam  masyarakat  yang  menempatkan  perempuan  sebagai  masyarakat  kelas  dua 14 . Indonesia  sendiri  masuk  dalam  negara  dengan  ketimpangan  gender  yang  besar 15 .
10 Bappenas, h. 46.
11 Khoiruddin  Manahan  Siregar,  „Paradoks  Penetapan  Usia  Perkawinan  Dalam  Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif‟, Jurnal Hukum Ekonomi , 5.2 (2019)
<http://194.31.53.129/index.php/yurisprudentia/article/view/2161>  [diakses  3  September  2020];  Jessica Tiara;  Bappenas;    Agoes  Dariyo,  Mia  Hadiati,  and  R  Rahaditya,  „Perkawinan  Usia  Dini  Di  Indonesia‟,
Journal An-Nafs:
Kajian
Penelitian Psikologi , 5 Juni (2020), 25–37 <https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.928>.
12 UNICEF  Indonesia, Situasi  Anak  Di  Indonesia  –  Tren,  Peluang,  Dan  Tantangan  Dalam  Memenuhi Hak-Hak Anak (Jakarta, 2020), h. 1.
13 Bappenas, h. iii; Jessica Tiara, h. 114.
14 Musdah  Mulia,  „Mengapa  Perkawinan  Anak  Harus  Dilarang‟, 11  Desember  2018 ,  2018 <https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817> [diakses 4 Juli 2020].
15 UNICEF Indonesia, h. 7.
Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D
Dimana perempuan dianggap perawan tua jika tidak dinikahkan muda 16 . Kesimpulan ini ditemukan  dari  hasil  penelitian  Credos  Institute  yang  mengklaim  bahwa  stigma masyarakat  mengenai  perempuan  yang  menikah  bukan  di  usia  muda  mendorong pernikahan anak menjadi popular 17 . Selain bahwa perempuan tidak boleh menolak jika sudah  dilamar  atau  ingin  dinikahkan.  Berdasarkan 18 hal  ini  lebih  banyak  terjadi  di pedesaan  dibandingkan  perkotaan.  Ini  karena  ketimpangan  gender  di  pedesaan  lebih besar dibandingkan di kota.
Kurang  pahamnya  atau  rendahnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  bahaya pernikahan  anak  termasuk  bagi  reproduksi  mereka 19 .  Kemiskinan  menyebabkan masyarakat mengambil  jalan pintas 20 . Pola pikir  yang  menganggap pernikahan adalah penyelesaian  masalah  satu-satunya  guna  meringankan  beban  keluarga  menimbulkan dorongan  yang  besar  untuk  menikahkan  anak  meskipun  masih  di  bawah  umur 21 .  Di samping itu, dari penelitian yang dilakukan, 90 persen dari anak dan remaja perempuan di Indonesia pernah mengalami bentuk kemiskinan dalam hidupnya. Bentuk kemiskinan disini  terkait  dengan  berbagai  hal  seperti  gizi,  keamanan,  akses  pendidik  dan  dan sebagainya 22 .
Adanya  pemahaman  budaya  dan  nilai  agama  yang  kurang  tepat  atau  salah kaprah. Alih-alih mengajarkan anak untuk memutuskan masa depannya secara bijak dan dewasa,  orang  tua  mendorong  anak  yang  diketahuinya  telah  berpacaran  untuk menikah 23 .  Menolak  mudarat  juga  menjadi  alasan  dispensasi  nikah  banyak  diberikan. Nilai  Islam  dianggap  harus  ditegakkan  dengan  menikahkan  anak  sesegera  mungkin demi menghindari mereka dari zina.
Namun  pernikahan  anak  memiliki  berbagai  resiko.  Lembaga  baik  pemerintah maupun  non  pemerintah,  luar  maupun  dalam  negeri  mendorong  untuk  mengatasi persoalan ini disebabkan dampaknya yang luas 24 , yakni pertama, meningkatnya jumlah kasus  perceraian  di  Indonesia  sebagai  akibat  kurang  siapnya  pasangan  anak  yang menikah  di  bawah  umur  dalam  mempersiapkan  diri  berumahtangga.  Sehingga  timbul berbagai masalah 25 . Kedua, kerentanan anak terhadap penyakit reproduksi atau masalah
16 Maisuri  Tadjuddin  Chalid,  „Perkawinan  Anak  Dan  Ketidaksetaraan  Gender  Memperbesar  Risiko Kematian Ibu‟, 2018  <https://theconversation.com/perkawinan-anak-dan-ketidaksetaraan-gender- memperbesar-risiko-kematian-ibu-92599>; Bappenas, h. 45.
17 Bappenas, h. 45.
18 Bappenas, 2020, h. 44
19 Mulia, 2018.
20 Bappenas, 2020, h. 44.
21 Mulia,2018
22 UNICEF Indonesia, h. 7.
23 Bappenas, h. 45.
24 Jessica Tiara; BBC Indonesia, „Covid-19: “Ratusan Kasus Pernikahan Anak Terjadi Selama Pandemi”, Orang  Tua  “menyesal  Sekali”  Dan  Berharap  ‟Anak  Kembali  Sekolah‟, 25  Agustus ,  2020 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619>  [diakses  3  September  2020];  Bappenas;  Mulia; Siregar.
25 Mulia, 2018.
Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D
kesehatan.  Menurut  data  yang  dikutip  oleh 26 lebih  dari  seperempat  perempuan melahirkan  di  usia  di  bawah  20  tahun.  Hal  ini  berkorelasi  langsung  dengan  tingginya kematian  ibu  dan  bayi  di  Indonesia  yang  paling  tinggi  di  ASEAN.  Menurut  pakar kesehatan, usia kehamilan harus memperhatikan prinsip “3 terlalu” yakni terlalu muda, terlalu  dekat  dan  terlalu  banyak 27 .    Di  sisi  lain,  anak-anak  terutama  di  pedesaan, memiliki  jaminan  kesehatan  yang  terbatas 28 .  Ketiga,  anak  menjadi  rentan  terhadap kemiskinan  termasuk  kemiskinan  antar  generasi.  Kemiskinan  bukan  hanya  menjadi penyebab pernikahan anak namun juga akibat. Dengan menikah di bawah umur, anak- anak yang putus sekolah akan bergantung secara ekonomi kepada suaminya. Kondisi ini kemudian dirasakan oleh keturunannya. Menurut data UNICEF, sekitar 12 persen anak Indonesia  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan 29 .  Keempat,  anak  rentan  terhadap kekerasan baik psikologis maupun fisik 30 . Dengan menikah muda perempuan terutama akan  memiliki  ketergantungan  kepada  suaminya  baik  secara  ekonomi  maupun hubungan  kekuasaan.  Hal  ini  memberi  celah  kepada  suami  untuk  bertindak  semena- mena.
Resiko  kelima,  terbatasnya  akses  anak  kepada  pendidikan 31 .  Pernikahan menimbulkan lebih tingginya angka putus sekolah. Sehingga, anak-anak tersebut harus meninggalkan  bangku  sekolah  untuk  mengurus  rumah  tangga.  Data  UNICEF menunjukkan  bahwa  pada  2018,ada  4,2  juta  atau  sekitar  7,6  persen  anak  dan  remaja (usia 7-18 tahun) tidak  bersekolah atau tidak  memiliki  akses pendidikan dalam  bentuk apapun 32 .  Terbatasnya  akses  kepada  pendidikan  berkorelasi  dengan  resiko  sulitnya mendapatkan  pekerjaan.  Karena  pendidikan  yang  rendah  dan  kurangnya  keterampilan, anak-anak yang menikah muda menjadi buruh murah karena posisi tawar mereka yang rendah. Biasanya mereka bekerja di sektor pertanian atau industri dengan perlindungan ketenagakerjaan  yang  minim,  berbeda  dengan  teman-temannya  yang  mengenyam pendidikan  formal.  Hal  ini  telah  diteliti  oleh  World  Bank  dalam  penelitian  berjudul Economic Impatcs of Child Marriage 33 .

## Pernikahan Anak dalam Islam
Islam  tidak  secara  langsung  menjelaskan  mengenai  pernikahan  anak.  Seluruh kaidah  terkait  dengan  pernikahan  dibahas  dalam fiqh  munakahat .  Pernikahan  dalam
26 Chalid, 2018
27 Chalid,2018
28 UNICEF Indonesia, h. 9.
29 UNICEF Indonesia, h. 7.
30 Mulia,2018.
31 Chalid, 2018.
32 UNICEF Indonesia, h. 37.
33 Bappenas, h. 47.
Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D
pandangan  Islam  merupakan  perintah  Allah  dan  Sunnah  Rasul.  Hal  ini  sesuai  dengan surah An-Nur ayat 32 (dalam terjemahannya) 34 :
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka  miskin  Allah  akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuaniaNya.
Namun,  terdapat  perbedaan  dalam  menentukan  hukum  asal  pernikahan  di kalangan  ulama.  Dalam  hadis  dan  ayat  Al  Quran  ada  banyak  perintah  untuk melaksanakan  pernikahan,  namun  tidak  ada  kandungan  dari  keduanya  yang mewajibkannya.  Meskipun  Rasulullah  SAW  melarang  adanya  umat  muslim  yang menolak perkawinan. Rasulullah sendiri sebagaimana Anas bin Malik 35 meriwayatkannya mengatakan bahwa:
Tetapi  aku  sendiri  melakukan  salat,  tidur,  aku  berpuasa  dan  juga  aku berbuka,aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku , maka ia bukanlah dari kelompokku.
Bagi  golongan  ulama  Zhahariyah,  hukum  pernikahan  adalah  wajib  atau  fardu. Namun bagi ulama Syafi‟iyah , hukum pernikahan harus dilihat dulu konteksnya. Akan menjadi  Sunnah  jika  yang  menikah  adalah  yang  berkeinginan,  pantas  dan  memiliki perlengkapan  untuk  melangsungkan  pernikahan.  Menjadi  makruh  bagi  yang  belum pantas  untuk  menikah,  belum  berkeinginan  dan  belum  memiliki  perlengkapan  atau fisiknya belum mampu.
Bagi  ulama  hanafiyah,  pernikahan  menjadi  wajib  jika  dia  sudah  pantas  untuk menikah, memiliki keinginan untuk menikah, memiliki perlengkapan, dan takut berzina jika tidak menikah. Sedangkan makruh bagi yang pada  dasarnya mampu namun jika ia menikah, ia akan berlaku curang 36 .
Lebih jauh, terkait dengan pernikahan anak perbedaan hukum asal sebagaimana dijelaskan sebelumnya  menimbulkan pula persepsi  yang berbeda-beda  mengenai  boleh tidaknya  pernikahan  dilakukan  oleh  anak.  Terjadi  dualisme  dalam  memahami  hukum Islam  terkait  dengan  hal  ini.  Pandangan  pertama,  menyetujui  pernikahan  anak  dengan landasan  bahwa  sejak  lama  pernikahan  di  zaman  nabi  telah  dipraktikkan  oleh  mereka yang  berusia  anak.  Bahkan  Rasulullah  SAW  sendiri  menikahi  Aisyah  di  usia  enam tahun. Meskipun baru bercampur dengan Rasulullah ketika usia sembilan tahun 37 . Hal ini memberi pemahaman kepada yang setuju dengan pernikahan anak bahwa tidak ada kaidah dalam Islam yang membantah atau melarang pernikahan pada usia anak. Adapun yang  menjadi  tanda  atau  indikator  dalam  menikah  bagi  perempuan  terutama  adalah masa  menstruasi.  Ketika  telah  mengalami  menstruasi,  perempuan  dianggap  telah dewasa secara fisik.  Sedangkan bagi laki-laki adalah mimpi basah.
34 A Syarifuddin, „Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan‟, 2006, h. 43.
35 Syarifuddin, h. 42–43.
36 Syarifuddin, h. 43–46.
37 Siregar, h. 226.
Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D
Indikator tersebut pun masih menjadi perbedaan diantara mazhab –mazhab yang ada. Sebagaimana dikutip dari 38 :
Syaf‟i dan Hanbali menyatakan usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15  tahun,  sedangkan  Mâliki  menetapkannya  tujuh  belas.  Sementara  itu,  Hanafi menetapkan  usia  baligh  bagi  anak-anak  adalah  delapan  belas  tahun,  sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.
Namun,  jika  kembali  kepada  penjelasan  mengenai  hukum  asal  pernikahan. Pendapat  yang  mengatakan  bahwa  pernikahan  bisa  menjadi  makruh  bagi  yang  belum pantas  untuk  menikah,  belum  berkeinginan  dan  belum  memiliki  perlengkapan  atau fisiknya belum mampu maka dapat dikatakan bahwa anak termasuk dalam kategorisasi tersebut. Pemaknaan pantas di sini luas cakupannya, demikian pula dengan frase belum memiliki perlengkapan atau secara fisik belum mampu. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan anak bisa dikategorisasikan ke dalam hukum tersebut.
Hal  ini  sejalan  dengan  petunjuk  dalam  Al  Quran  mengenai  kapan  pernikahan dapat  dilaksanakan  yakni  Surah  An  Nisa  ayat  6  yang  berbunyi,”Ujilah  anak  yatim  itu sampai  mereka  cukup  umur  untuk  kawin”  (Syarifuddin  2014:67).  Ini  karena  menikah berarti  menyempurnakan  agama  dan  merupakan  ibadah  (Syarifuddin  2014:41).  Islam sendiri memiliki aturan mengenai pernikahan, mulai dari hukumnya  hingga rukun adab dan  sunah  menikah.  Namun  demikian,  menikah  tidak  serta  merta  dapat  dilakukan dengan mudah. Oleh karena itu, pernikahan merupakan lembaga suci. Islam mendorong umatnya  untuk  menikah.  Hal  ini  dapat  dipahami  dari  ayat  yang  berbunyi,  "Dan kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian  di  antara  kamu  dan  orang-orang  yang  layak dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  yang  perempuan  (QS  an-Nur  [24]:32)”. Meski demikian, ayat tersebut juga menyebutkan kata layak. Layak dalam ayat tersebut memiliki  makna  bahwa  permikahan  harus  dilakukan  oleh  mereka  yang  sudah  mampu (Republika 2016).
Mampu  disini  berarti  sanggup  secara  lahir  dan  batin  termasuk  mental  dan ekonomi,  dalam  hal  ini  menafkahi.  Hal  ini  sesuai  Al  Baqarah  ayat  233  yang diterjemahkan,”  Kewajiban  suami  untuk  memberi  belanja  dan  pakaian  untuk  istri  dan anaknya  secara  patut”  (Syarifuddin  2014:  7).  Mampu  juga  terkait  dengan  usia  baligh pada  calon  laki-laki  dan  perempuan.  Hal  ini  karena  pernikahan  dalam  Islam  dianggap sebagai ikatan suci yang dilakukan dengan tujuan mulia yakni mencapai keluarga yang sakinah  dan  menghasilkan  keturunan  (Republika  2016).  Bagi  MUI  pernikahan  dalam syariah  tidak  terbatas  pada  usia  karena  pernah  dilakukan  oleh  Rasulullah.  Sehingga selama  syarat  dan  rukun  nikah  terpenuhi  hal  tersebut  dapat  dilakukan.  Namun,  MUI juga  menegaskan  bahwa  jika  pernikahan  tersebut  menimbulkan  madharat  yang  lebih besar maka tidak diperbolehkan (Republika 2016).
Selain  itu,  pernikahan  meskipun  tidak  secara  jelas  diatur,  namun  banyak  hadis yang berbicara mengenai hal tersebut. Bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari pihak perempuan atau dengan kata lain tidak dapat dilakukan dengan paksaan. Sebagaimana diriwayatkan oleh  HR Muslim,”Perempuan  janda  lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perempuan bikir diminta izinnya sedangkan izinnya adalah diamnya” (Syarifuddin 2014: 65).
38 Siregar, h. 226.
Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D
Berdasarkan  aturan  hukum  di  Indonesia  sendiri  yakni  Undang-Undang  Nomor 1/1974  mendefinisikan  bahwa pernikahan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Aturan ini mengalami revisi  pada  2019,  di  mana  jika  ingin  menikah  di  luar  aturan  baru  UU  maka  harus meminta  izin  ke  pengadilan.  Pemohon  harus  memberikan  alasan  sangat  mendesak disertai bukti-bukti pendukung (Maharani 2019).
Di  luar  itu,  batas  menikah  yang  disyaratkan  Revisi  UU  Nomor  1/1974  tentang Perkawinan  tersebut  juga  mengalami  perubahan  dengan  menyamakan  usia  laki–laki  dan perempuan  yakni  19  tahun.  Sebelumnya  usia  perempuan  menikah  adalah  usia  16  tahun (Hukum  Online  2019).  Perubahan  ini  mengalami  proses  panjang.  Perdebatan  mengenai usia calon suami atau istri menjadi kajian  mendalam  berbagai pihak.

## Kasus Pernikahan Anak di Sulawesi Selatan
Kenyataannya, kasus pernikahan anak di Indonesia tetap terjadi meskipun revisi UU  pernikahan  telah  diterbitkan.  Data  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (SUSENAS) pada 2018 menunjukkan bahwa pernikahan anak mencapai 1,2 juta kasus. Dimana ada sekitar 11,21 persen anak perempuan dari seluruh anak Indonesia  telah menikah di usia sebelum  18  tahun 39 .  Hal  ini  memposisikan  Indonesia  ke  dalam  10  negara  dengan jumlah pernikahan anak tertinggi di dunia 40 .
Dalam  praktiknya,  pernikahan  anak  terus  dilakukan  hingga  kini  dan  meskipun secara  data  jumlahnya  mengalami  penurunan  secara  nasional  namun  progres  yang dicapai  sangat  lamban  dari  target  yang  diharapkan  oleh  pihak  terkait  terutama pemerintah.  Padahal  salah  satu  upaya  selain  menaikkan  batas  minimum  pernikahan anak  adalah  dengan  adanya  revisi  UU  terkait  dengan  dispensasi  menikah  yang seringkali  dilakukan  sebagai  upaya  alternatif  dalam  mencari  celah  UU.  Adanya  revisi ini  memang  cukup  progresif,  karena  ada  mekanisme  yang  lebih  jelas  terkait  dengan permohonan  pengajuannya.  Namun  persoalan  di  lapangan  memang  masih membutuhkan  upaya  holistik  dan  komprehensif.  Banyak  dari  kasus  pernikahan  anak masih  terjadi  bahkan  setelah  aturan  tersebut  dikeluarkan.  Menurut  berita  BBC  dalam periode  Januari  hingga  Juni  2020  Peradilan  Agama  Indonesia  telah  menerima  34.000 dispensasi nikah yang diajukan oleh anak dibawah usia 19 tahun 41 .
Kasus pernikahan anak di Sulawesi Selatan sendiri meskipun bukan di kategori paling tinggi, namun masuk dalam kategori sedang 42 ). Meski di bawah provinsi lain di Pulau  Sulawesi,  namun  angkanya  menembus  14,10  persen.  Di  Sulawesi  Selatan, Direktur  Lembaga  Bantuan  Hukum  Asosiasi  Perempuan  Indonesia  untuk  Keadilan
39 Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  RI,  „“Stop  Perkawinan  Anak,  Kita Mulai Sekarang”‟, 4 Februaru 2020 , 2020 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2569/stop-perkawinan-anak-kita-mulai- sekarang> [diakses 9 Juni 2020].
40 Bappenas, h. x.
41 BBC Indonesia.
42 Bappenas, h. 11.
Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D
(LBH  APIK)  Makassar,  Rosmiati  Sain,  mengatakan  selama  pandemi  ada  sekitar sembilan  kasus  yang  diterima  LBH  APIK  dari  tiga  daerah,  yakni  Kota  Makassar, Kabupaten Gowa, dan Pangkep 43 .

## Peran Perguruan Tinggi dalam Mengatasi Pernikahan Anak
Perguruan  tinggi  terutama  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  (PTKIN)  memiliki peran  krusial  dalam  melakukan  kampanye  dan  advokasi  terkait  dengan  isu  pernikahan anak.  Dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  bahwa Perguruan  Tinggi  memiliki  tugas  Tridharma  yakni  pendidikan,  penelitian  dan pengabdian  kepada  masyarakat.  Peran  penelitian  dan  pengabdian  masyarakat  ini menjadi harus dijalankan oleh PTKIN dalam mendorong pembangunan dan  mendorong kesejahteraan  masyarakat.  PTKIN  sebagai  lembaga  pendidikan  memiliki  keunggulan dalam  mengubah  pola  pikir  masyarakat  melalui  pendidikan.  Hal  ini  menurut  mantan Menteri PPPA karena tantangan terbesar menghentikan pernikahan anak adalah praktik ini telah menjadi bagian dari tradisi, budaya dan masalah ekonomi 44 .
Seperti  halnya  dalam  dalam  tradisi  yang  biasa  dijadikan  alasan  sebagai penerimaan  terhadap  praktik  pernikahan  anak  seperti  yang  terjadi  di  NTB 45 ,  alasan ajaran agama juga sering kali menjadi pembenaran bagi orang tua atau pun pihak anak sendiri  untuk  melakukan  pernikahan  di  bawah  umur.  Padahal  baik  budaya  ataupun agama memiliki filosofi yang sangat luhur mengenai pernikahan. Praktik pernikahan di masa lalu yang membolehkan pernikahan anak dilakukan secara kontekstual. Hal inilah yang  seringkali  tidak  dipahami  ataupun  dipahami  namun  dijadikan  dalih  untuk mencapai kepentingan tertentu.
Dengan kata lain, persoalan pernikahan anak bukan hanya erat kaitannya dengan sistem hukum tetapi juga pola pikir. Pola pikir yang tepat dan terbuka akan membangun kesadaran akan bahaya pernikahan anak dan pentingnya anak-anak memperoleh haknya sebagai manusia bebas. Sehingga penting untuk terus melakukan upaya edukasi kepada masyarakat dan  mendorong  lebih  banyak pihak untuk terlibat aktif dalam  membangun kesadaran tersebut.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah  secara  langsung  dan  mengajak  sekolah  berkolaborasi  untuk menjadikannya  sebagai safe  space .  Kedua  praktik  cerdas  tersebut  bukan  hanya memaksimalkan  peran  perguruan  tinggi  atau  institusi  pendidikan  untuk  berperan  aktif dan menunjukkan bahwa mereka tidak semata hidup di menara gadingnya. Namun, ada gerakan-gerakan  advokasi  lagsung  yang  dilakukan  sebagai  bentuk  pengabdian  kepada masyarakat  sebagai  pengguna  layanannya  dan  yang  utama  sebagai  tugas  Tridharma yang menjadi tujuan akhirnya.
Adapun prodi Hukum Keluarga Islam berhasil melakukan FGD dengan 50 orang anak  perempuan  sekaligus  memberikan  penyuluhan  seputar  informasi  mengenai Pernikahan  Anak  baik  secara  hukum  dan  dari  sudut  pandang  Islam  dan  dampak
43 BBC Indonesia.
44 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
45 BBC Indonesia.
Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D
pernikahan  anak  terhadap  kesehatan  reproduksi  serta  pemaparan  mengenai  pendidikan seks.  Materi  yang  diberikan  bersiat  interaktif,  dimana  dipaparkan  penjelasan  beserta audiovisual  berupa  gambar  dan  video  yang  ramah  anak.  Hal  ini  demi  memberikan gambaran  yang  jelas  kepada  peserta  terkait  dengan  mengapa  mereka  belum  cukup mampu untuk menikah secara fisik dan fisiologi.
Adapun  hasil  dari  lembaran  angket  yang  diberikan  menunjukkan  bahwa  anak- anak  tersebut  memiliki  pengetahuan  yang  masih  rendah  atau  minim  terkait  dengan pernikahan  anak.  Padahal  mereka  memiliki  teman  yang  telah  melakukan  pernikahan anak atau dengan kata lain pernikahan anak bukan sesuatu yang baru di lingkungannya. Pengetahuan mereka yang minim tersebut menjadikan mereka kurang paham mengenai dampak atau bahaya pernikahan anak. Mereka bahkan juga belum tahu mengenai aturan hukum  dan  pandangan  Islam  terkait  dengan  isu  tersebut.  Mereka  juga  tidak  paham dengan  dampak  pernikahan  anak  terhadap  sistem  reproduksinya.  Namun  setelah dilakukan  penyuluhan,  anak-anak  tersebut  kemudian  menjadi  lebih  paham  dan berpikiran lebih terbuka terhadap masalah pernikahan anak.
Ke depan ada tindaklanjut yang dilakukan dengan membuat peer group sebagai upaya  untuk  mencegah  terjadinya  pernikahan  anak  dan  menjadikan  mereka  agen perubahan  yang  mampu  mengubah  pola  pikir  sempit  yang  ada  di  dalam  masyarakat terkait  dengan  mengapa  pernikahan  anak  tidak  boleh  dilakukan.  Anak-anak  yang tergabung  dalam  peer  group  inilah  yang  diharapkan  memantau  teman-teman  dan sekaligus  secara  produktif  mendorong  kegiatan-kegiatan  produktif  di  lingkungan mereka.

## D.   PENUTUP Kesimpulan
Pernikahan anak masih dan akan terus terjadi. Pembenaran melalui tradisi, nilai budaya,  perintah  agama  dan  alasan-alasan  lainnya  harus  diluruskan.  Karena  pada akhirnya  upaya  pencegahan  pernikahan  anak  berkorelasi  langsung  dengan  upaya perlindungan  anak.  Dengan  mencegah  anak  menikah,  berarti  juga  melindungi  hak-hak asasi  mereka  sebagai  manusia  merdeka  dan  berdaya.  Indonesia  sendiri  sebagaimana UUD  1945  menjamin  hak-hak  anak  untuk  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembangnya  serta  bebas  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Jaminan  tersebut sayangnya  tidak  akan  bisa  terwujud  jika  tidak  adanya  sinergi  yang  kuat  antar  semua pihak  termasuk  keterlibatan  aktif  perguruan  tinggi  secara  umum  dan  prodi  secara khusus.
Upaya  prodi  Hukum  Keluarga  Islam  untuk  membangun  kesadaran  dan partisipasi  aktif  siswa  di  daerah  menjadi  salah  satu  strategi  kunci  untuk  mencegah praktik  kekerasan  tersebut  terus  terjadi.  Kerjasama  dalam  bentuk  penelitian Participatory  Action  Research (PAR)  antara  Prodi  HKI  dan  SMPN  2  Balocci menunjukkan adanya upaya kolektif yang harus berkesinambungan di masa mendatang. Upaya membangun praktik cerdas berupa dibentuknya peer group atau kelompok rekan sebaya  menjadi  upaya  untuk  mengatasi  persoalan  pernikahan  anak  dengan  melibatkan anak  sendiri.  Sehingga  mereka  saling  mendukung  dan  menemukan  pemecahan  yang paling efektif dalam konteks situasi dan kondisi yang mereka hadapi.
Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D

## Saran
Keberadaan  program peer  group menjadi  penting  untuk  terus  dilakukan  dalam konteks  mengatasi  pernikahan  anak  di  daerah  termasuk  di  Kabupaten  Pangkep.  Oleh karena  itu ke depan, perlu adanya sinergitas  yang  lebih kuat antara pemerintah daerah (Pemda)  dengan  prodi  untuk  memastikan  bahwa  upaya  mencari  solusi  dengan partisipasi langsung masyarakat meluas dan berkelanjutan. Penting pula untuk membuat pelatihan  keterampilan  seperti  pelatihan  komputer  atau  menjahit.  Dewi  dan  Hartanto sebagaimana dikutip oleh 46 mendorong pelatihan keterampilan selain pendidikan untuk mengurangi timbulnya pernikahan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Bappenas, Pencegahan Perkawinan Anak, (Jakarta: Bappenas, 2020)
BBC  Indonesia,  „Covid-19:  “Ratusan  Kasus  Pernikahan  Anak  Terjadi  Selama Pandemi”,  Orang  Tua  “menyesal  Sekali”  Dan  Berharap  ‟Anak  Kembali Sekolah‟, 25  Agustus ,  2020  <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-
53719619> [diakses 3 September 2020] Chalid,  Maisuri  Tadjuddin,  „Perkawinan  Anak  Dan  Ketidaksetaraan  Gender Memperbesar Risiko Kematian Ibu‟, 2018 <https://theconversation.com/perkawinan-anak-dan-ketidaksetaraan-gender-
memperbesar-risiko-kematian-ibu-92599> [diakses 12 May 2020]
Dariyo,  Agoes,  Mia  Hadiati,  and  R  Rahaditya,  „Perkawinan  Usia  Dini  Di  Indonesia‟,
Journal  An-Nafs:  Kajian  Penelitian  Psikologi ,  5.Juni  (2020),  25–37 <https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.928>
Darwis, Rudi Saprudin, Membangun Desain  Dan Model Action Research Dalam Studi Dan  Aksi  Pemberdayaan  Masyarakat , Ejournal.Iainpurwokerto.Ac.Id ,  2016, X
<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/komunika/article/view/869>
[diakses 6 September 2020]
Hukum  Online,  „Dispensasi  Perkawinan  Tetap  Dimungkinkan,  Begini  Syaratnya Menurut UU Perkawinan Yang Baru‟, 2019 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi- perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-
yang-baru/> [diakses 3 September 2020]
Jessica Tiara, Mai, „Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak  Di Bawah Umur Di
Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974‟,
Ejournal.Unsrat.Ac.Id , Vol. VIII (2019)
46 Bappenas (2020, p.43)
Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, „“Stop Perkawinan Anak, Kita Mulai Sekarang”‟, 4 Februaru 2020 , 2020 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2569/stop-perkawinan-anak-
kita-mulai-sekarang> [diakses 9 June 2020] Mulia, Musdah, „Mengapa Perkawinan Anak Harus Dilarang‟, 11 Desember 2018 , 2018 <https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang- 107817> [diakses 4 Juli 2020]
Siregar,  Khoiruddin  Manahan,  „PARADOKS  PENETAPAN  USIA  PERKAWINAN
DALAM  UNDANG-UNDANG  PERKAWINAN  SECARA  HUKUM  NORMATIF‟, Jurnal Hukum Ekonomi , 5.2 (2019) <http://194.31.53.129/index.php/yurisprudentia/article/view/2161> [diakses 3 September 2020]
Syarifuddin, A, Hukum Perkawinan  Islam Di Indonesia: Antara Fiqh  Munakahat  Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007)
UNICEF Indonesia, Situasi Anak Di Indonesia – Tren, Peluang, Dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak (Jakarta: UNICEF, 2020)
Widjajanti  Isdijoso,  Mayang  Rizky,  Veto  Tyas  Indrio,  and  Ana  Rosidha  Tamyis, Ketertinggalan  Dalam  Kemakmuran:  Tantangan  Kemiskinan  Di  Kabupaten  Pangkep (Jakarta: Smeru, 2019)