## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN LABEL HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Wiwik Sri Widiarty
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

## Abstrak
Perlindungan hukum yang harus diperoleh konsumen khususnya untuk pengemasan produk pangan berlabel halal, pangan yang dihasilkan dihadapkan pada berbagai kendala baik dari segi pelaku usaha yang tidak mematuhi prosedur maupun dari sisi pelaksanaan. Bagi konsumen, hal ini sangat dirugikan  jika  pelaku  usaha  yang  telah  memperoleh  sertifikasi  halal  tidak  mencantumkan  label halal dalam kemasan pangan. Peraturan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  atas  Perlindungan  Konsumen,  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat  yang merasa dirugikan sebagai  haknya, khususnya untuk produk makanan kemasan. label  halal.  Bagi  para  pelaku  usaha  penting  untuk  mengajukan  sertifikasi  halal,  apalagi  dengan masuknya berbagai produk pangan impor yang diperdagangkan dan beredar di masyarakat yang tidak  mencantumkan  label  halal  dalam  kemasan  produknya,  sehingga  masyarakat  sebagai pengguna  barang/jasa  merasa  dirugikan,  dan  ketidaktahuan  masyarakat  dapat  membahayakan kesehatan  dalam  mengkonsumsi  makanan  yang  tidak  mencantumkan  label  halal  dalam  kemasan produknya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa haknya dirugikan oleh produsen khususnya produsen makanan, dapat mengadu ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)  untuk  menampung  pengaduan  konsumen  untuk  mendapatkan  informasi  yang  jelas khususnya pada produk pangan dengan kemasan label halal. . Selain itu, masyarakat juga dapat mengadukan  produsen  pangan  kepada  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  jika produknya tidak mencantumkan label halal atau bisa juga melalui pengadilan Sengketa Konsumen dengan mengajukan permohonan ke Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK). . Sanksi pidana bagi yang  melanggar  produsen  yang  memiliki  sertifikasi  halal  tidak  mencantumkan  label  halal  pada kemasan produknya, jika terbukti dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

## Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Pangan, Label Halal

## Abstract
Legal  protection  must  be  obtained  by  consumers,  especially  for  the  packaging  of  food  products labeled halal, food that is faced with various obstacles both from the point of view of business actors who do not comply with procedures and from an implementation standpoint. For consumers, this is very detrimental if business actors who have obtained halal certification do not include a halal label on food packaging. Regulations through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection for Consumer Protection and Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products aim  to  provide  legal  certainty  to  people  who  feel  aggrieved  about  their  rights,  especially  for packaged  food  products  halal  labeled.  For  business  actors,  it  is  important  to  apply  for  halal certification, especially by including various imported food products that are issued and circulated in the community that do not include a halal label on their product packaging so that the community is the user of the goods/services imposed, and public ignorance can endanger health in consuming
them. . food that does not include a halal label on its product packaging. Legal remedies that can be  taken  by  consumers  who  feel  their  rights  have  been  harmed  by  producers,  especially  food producers,  can  complain  to  the  Food  and  Drug  Supervisory  Agency  (BPOM)  to  accommodate consumer complaints to obtain clear information, especially on food products with a halal label. . In  addition,  the  public  can  also  complain  about  food  producers  to  the  Indonesian  Consumers Foundation (YLKI) if their products do not carry a halal label or can also go through the Consumer Dispute Court by submitting an application to the Consumer Settlement Agency (BPSK). . Criminal sanctions for those who violate producers who have halal certification do not include the halal label on their product packaging, if proven guilty, they will be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years and administrative sanctions in the form of revocation of business licenses.

## Keywords: Consumer Protection, Food Products, Halal Labels

## A. Pendahuluan
Adanya  globalisasi  dan  perdagangan  bebas, menyebabkan meningkatnya peredaran produk pangan, khususnya masyarakat Indonesia yang tidak  lain  adalah  konsumen  yang  paling dirugikan yang banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi.  Konsumen  memiliki  resiko  yang lebih besar dari pelaku usaha, dengan kata lain hak  konsumen  sangat  rentan,  karena  posisi tawar  konsumen  yang  lemah,  sehingga  hak konsumen sangat sering dan mudah dilanggar. Konsumen  menempati  posisi  yang  sangat penting yang harus mendapatkan perlindungan hukum. 1 Lemahnya  posisi  konsumen  di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perlindungan konsumen. Sejarah perlindungan konsumen  baru  benar-benar  dipopulerkan dalam  dua  dekade  terakhir,  yaitu  berdirinya lembaga swadaya masyarakat bernama Yasasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI). 2 Kemudian  disusul  oleh  beberapa organisasi sejenis diantaranya Lembaga Pembinaan  dan  Perlindungan  Konsumen (LP2K)  di  Semarang  yang  didirikan  pada Februari 1988, dan pada tahun 1990 bergabung sebagai anggota International Consumers. 3
Pada  awal  tahun  1999  lahir  Undang- Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen yang bertujuan untuk memberikan kepastian  hukum  kepada  konsumen.  Dalam Undang-Undang  ini  juga  dijelaskan  tentang
1 Gunawan Wijaya Ahmad Yani, and Gunawan Widjaja.
Hukum  tentang  Perlindungan  Konsumen .  Bandung: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
tanggung  jawab  pelaku  usaha  yang  tentunya diatur untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi  hak-hak  konsumen  tersebut.  Hal seperti  ini  sangat  perlu  diatur  karena  untuk menghindari  sikap  negatif  para  pelaku  usaha terhadap konsumen.
Perlindungan  konsumen  ini  merupakan jaminan  yang  harus  diperoleh  konsumen  atas setiap produk pangan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya  seolah-olah  dibesarkan  oleh produsen  atau  pelaku  usaha.  Undang-undang tentang  perlindungan  konsumen  ini  telah diterbitkan, namun dalam proses pelaksanaannya atau  dengan  kata  lain peraturan-peraturan  dalam  undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.
Dalam beberapa kasus ditemukan pelanggaran yang merugikan konsumen, yang tentunya  terkait  dengan  tanggung  jawab produsen  (pelaku  usaha)  pada  tingkat  yang dianggap  membahayakan  kesehatan  bahkan nyawa  konsumen.  Beberapa  contoh  makanan tanpa label Halal adalah sebagai berikut: a. Baru-baru  ini,  Madiun  ditemukan  petugas Dinas  Perdagangan,  Koperasi  dan  Usaha Mikro  Kabupaten  Madiun  menemukan sejumlah  makanan  kemasan  yang  tidak berlabel Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Makanan tersebut ditemukan  saat  melakukan  razia  di  toko- toko  ritel  di  wilayah  setempat.  Makanan tersebut antara lain: mie instan merk “Shin
2 Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: Grasindo, 2000.
3 Ibid .,
Ramyun”, kemudian snack merk “Tao Kae Noi”  dan  “Big  Sheet”  yang  semuanya merupakan produk kemasan produk impor. Selain  itu,  petugas  juga  menemukan  ada makanan  yang  rusak.  Dikhawatirkan  ada bahan  yang  diharamkan  seperti  unsur  babi dalam mi instan.
b. Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI) Sumatera Utara dan Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  menemukan  bahwa  ada produk makanan yang dikenal sebagai salah satu  makanan  khas  Medan  yang  belum memiliki sertifikat Halal. Sebelum membeli makanan  yang  dipajang  di  toko,  ada baiknya  meneliti  terlebih  dahulu  untuk menjaga  hal-hal  yang  tidak  diinginkan. Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM)  menemukan  produk  mie  Korea terkenal  mengandung  babi  positif.  Hal  itu diketahui setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan sampling dan pengujian  terhadap  beberapa  mie  instan Korea.  Beberapa  produk  yang  diuji  oleh BPOM,  ada  empat  produk  mi  instan  yang positif  terdeteksi  mengandung  DNA  babi. Empat  produk  Korea  yang  mengandung babi  adalah  Samyang  (mi  instan  U-Dong), Samyang (mie instan Kimchi), Ottogi (mie instan  Yeul  Ramen),  dan  Nongshim  (mie instan  Shin  Ramyun  Black).  Badan Pengawas Obat dan Makanan meminta agar mi instan yang diimpor oleh PT. Koin Bumi segera ditarik dari pasar. 4 c. Di Jawa Timur ditemukan dipasaran Produk tidak halal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bersama dengan
Departemen Agama dan Lembaga Penelitian  POM-Ulama  Indonesia  yaitu kasus  Ajinomoto  tahun  2001  pembuatan bahan baku dicampur lemak babi . Kasus ini sangat  menghebohkan masyarakat  muslim, dengan  kasus  ini  Ajinomoto  segera  ditarik dari  peredaran.  PT.  Ajinomoto  Indonesia menderita  kerugian  dengan  memberikan kompensasi kepada pedagang dan pengecer.
4 Yantina Debora. Kontroversi Label Halal Pada Produk Makanan Korea . tirto.id, 2017.
https://tirto.id/kontroversi-label-halal-pada-produk- makanan-korea-cq7l.
d. Di Purwokerto razia pangan yang dilakukan gabungan  beberapa  instansi,  mulai  dari kepolisian,  Satpol  PP,  dan  Kepala  Seksi Perlindungan Konsumen Dinas
Perindustrian  dan  Perdagangan  Banyumas Purwokerto,  Jawa  Tengah,  ditemukan daging bayi dalam kemasan yang dicampur dengan kemasan halal. babi campur daging sapi, menggunakan label halal. 5
Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis produk, terutama produk  pangan  yang  dapat  dikonsumsi  oleh masyarakat. Apalagi di era perdagangan bebas ini,  semakin  terbuka  ruang  bagi  para  pelaku usaha  untuk  memproduksi  dan  memasarkan produknya,  serta  mempermudah  masuknya produk luar ke Indonesia. Pelaku usaha sebagai pemasok atau produsen barang saat ini produk yang dihasilkan sudah banyak beredar. Dengan produk  yang  beragam  seperti  abon,  bakso, sosis,  daging  sapi  kemasan,  dll.  Produknya belum bisa dipastikan kehalalannya, karena di dalam kemasannya tidak ada label  halal yang menunjukkan  kurangnya  pengawasan  pihak berwenang  terhadap  produk  pangan  olahan. Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  pengawasan terhadap  semua  industri,  baik  kecil  maupun besar,  karena  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan yang  jelas  –  jelas  konsumen,  khususnya konsumen muslim, dengan telah mengeluarkan biaya  yang  mahal  untuk  membeli  makanan yang  baik  dan  dijamin  akan  mendapatkan makanan yang haram.
Berbagai jenis produk makanan semakin membuat  konsumen  memilih  berbagai  jenis dan  kualitas  produk  sesuai  dengan  kebutuhan dan  keinginannya.  Di  sisi  lain,  tidak  ada jaminan  yang  pasti  untuk  produk  tersebut, sehingga  timbul  masalah  bagi  konsumen muslim  yang merupakan  mayoritas  penduduk Indonesia.  Sebagai  salah  satu  negara  dengan mayoritas  penduduk  muslim,  masyarakat Indonesia  menuntut  tanggung  jawab  yang besar  dari  Pemerintah  dalam  menjaga  produk pangan  yang  unggul.  Baik  dari  segi  rasa,
5 Chandra Iswinarno. Di Purwokerto ditemukan Daging Babi  Dijual  Dalam  Kemasan  Halal .  Merdeka.com, 2013. https://www.merdeka.com/peristiwa/di- purwokerto-ditemukan-daging-babi-dijual-rak- kemasan-halal.html.
higienitas  sanitasi,  kandungan  nutrisi  yang baik  dan  tidak  membahayakan  tubuh  serta dapat dipastikan kehalalannya.

## 1. Formulasi Masalah
1. Bagaimana  pengaturan  produk  pangan berlabel  halal  dalam  kaitannya  dengan perlindungan konsumen?
2. Upaya  hukum  apa  yang  dapat  dilakukan konsumen untuk memperoleh perlindungan  terhadap  pelanggaran  hak oleh  pelaku  usaha  akibat  mengkonsumsi pangan  tanpa  label  halal  pada  kemasan pangan.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder  dan  didukung  oleh  data  primer tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek hukum Perlindungan konsumen produk  pangan  dalam  kemasan  label  halal  di Indonesia. 6
Sesuai  dengan  bidang  kajian  hukum, pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan fokus studi literatur  untuk  mengkaji  makna  dan  tujuan serta adanya perlindungan konsumen terhadap produk  pangan  dalam  kemasan  label  halal  di Indonesia.  Penelitian  ini  didukung  oleh perbandingan hukum di negara lain. 7
Metode perbandingan hukum ini dimaksudkan  untuk  memperoleh  gambaran tentang pengaturan label halal kemasan produk pangan.  Perbandingan  ini  membandingkan pengaturan Label Halal pada kemasan produk pangan  di  negara-negara  yang  menggunakan sistem Anglo dengan sistem Civil law.
Penelitian  ini  menggunakan  bahan hukum.  baik  bahan  hukum  primer  maupun sekunder  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer, yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat  mengikat berupa norma-norma atau kaidah-kaidah dasar sebagaimana  tertuang  dalam  batang  tubuh UUD  1945,  dan  peraturan  perundang-
6 Hartono  Sunaryati. Penelitian  Hukum  di  Indonesia pada akhir Abad ke-20 . Bandung: Alumni, 2006.
7 Ibid.,
undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  Tahun Tentang  Pangan  ,  Undang-Undang  Nomor Tentang Label Halal. 8
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  memberikan  penjelasan  tentang bahan  hukum  primer  yang  dapat  membantu menganalisis  dan  memahami  bahan  hukum primer berupa hasil penelitian, tulisan para ahli di  bidang  hukum  baik  nasional  maupun internasional,  dan  jurnal  yang  diperoleh melalui  literatur  terkait.  kajian  dengan perlindungan  konsumen,  produk  pangan,  dan hukum label halal.
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk  dan keterangan tentang hukum primer dan hukum sekunder yaitu kamus hukum.
Teknik pengumpulan data menggunakan tahapan  penelitian  kepustakaan  (Library research),  hal  ini  meliputi  inventarisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan negara lain sebagai  pembanding yang berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti,  dan literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian  lapangan  dilakukan  untuk mendapatkan  data  primer  sebagai  data pendukung  untuk  melengkapi  penelitian kepustakaan.  Penelitian  ini  diperlukan  untuk mendapatkan  data  tentang  pentingnya  label halal pada kemasan makanan.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  dan  yuridis dengan  menggunakan  kekuatan  abstraksi  dan interpretasi  hukum,  yang  kemudian  hasil analisis  dimaksud  dituangkan  dalam  uraian (deskripsi).  Selain  itu,  pendekatan  analisis ekonomi juga akan digunakan. Kajian ini juga menganalisis data inventarisasi tingkat sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan yang  ada  dengan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Penelitian  kepustakaan  secara  khusus dilakukan antara lain di Perpustakaan Nasional Jakarta  Pusat,  perpustakaan  Ditjen  Pangan, perpustakaan  Badan  Pembinaan  Hukum
8 Soerjono  Soekanto. Pengantar  penelitian  hukum . Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI-Press), 2006.
Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  dengan  permasalahan  yang  dikaji dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan
Negara berkewajiban melindungi  warga negaranya,  salah  satunya  melalui  undang- undang perlindungan konsumen, agar masyarakat berhati-hati dalam mengkonsumsi pangan  yang  tidak  mencantumkan  label  halal pada  kemasan  pangan,  terlebih  bagi  setiap pelaku  usaha  yang  memproduksi  pangan  di dalam  negeri  untuk  diperdagangkan  wajib melabeli label secara transparan. pada kemasan pangan,  secara  terbuka,  dan  jelas  sehingga tampak  itikad  baik  dari  produsen  untuk mengembalikan  hak  konsumen.  Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian  hukum  untuk  memberikan  hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Konsumen,  dalam  Pasal  8  ayat  1  huruf  (h), menyatakan:
(1). Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (h). “Tidak mengikuti ketentuan  halal  produksi,  sebagaimana tercantum  dalam  pernyataan  “Halal” tertera  pada  label”.  (Undang  –  undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang
Perlindungan
Konsumen, Cetakan Kedua, ( Jakarta, Penerbit:Sinar
Grafika, 2001), hal.215.)
Menurut  Undang-undang,  konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk  kepentingan  dirinya  sendiri,  keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan bukan  untuk  diperdagangkan.  Pelaku  Usaha adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan
9 Inosentius Samsul. Perlindungan konsumen: kemungkinan  penerapan  tanggung  jawab  mutlak . Jakarta: Fakultas Hukum,  Universitas Indonesia, 2004;
Republik  Indonesia,  baik  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian untuk  melakukan  kegiatan  usaha  dalam berbagai  bidang  ekonomi.  Pangan  adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, dimaksudkan sebagai makanan atau minuman untuk  konsumsi  manusia,  termasuk  bahan tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan,  dan bahan  lain  yang  digunakan  dalam  proses penyiapan,  pengolahan,  dan/atau  pembuatan pangan, dan minuman.
Label  Pangan  adalah  setiap  keterangan tentang  pangan  yang  berupa  gambar,  tulisan, kombinasi  keduanya  atau  bentuk  lain  yang dimasukkan ke dalam pangan, dimasukkan ke dalam,  ditempelkan  pada,  atau  merupakan bagian  dari  kemasan  pangan.  Tulisan  atau Label Halal  adalah  pencantuman  atau keterangan  halal  pada  kemasan  produk  untuk menunjukkan  bahwa  produk  tersebut  disebut sebagai  produk  halal.  Produk  halal  adalah barang  dan/atau  jasa  yang  berkaitan  dengan makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetika,  produk  kimia,  produk  biologi, produk  rekayasa  genetika,  serta  barang  yang digunakan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH  berdasarkan  fatwa  halal  tertulis  yang dikeluarkan oleh MUI.
Mengacu pada teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Friedman tentang Tanggung Jawab Produk, ada tiga (3) substansi hukum  tanggung  jawab  produk  yang  menjadi dasar  tuntutan  ganti  rugi  konsumen.  Tiga tuntutan  dasar  tersebut  adalah,  kelalaian, tuntutan  wanprestasi,  dan  prinsip  tanggung jawab mutlak. 9
Teori  sistem  hukum  (Legal  system Theory)  yang  dikembangkan  oleh  Lawrence Friedman,  yaitu  tentang  tanggung  jawab produk ada 3 (tiga), komponen sistem hukum, yaitu: a. Struktur hukum, b. Substansi hukum, dan  c.  Budaya  hukum.  Struktur  hukum mengacu  pada  bentuk  dan  lembaga  hukum yang terdapat dalam sistem hukum. Komponen struktural  suatu  sistem  hukum  meliputi
Az Nasution. "Sekilas hukum perlindungan konsumen." Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 16,  no.  6 (2017): 568-581.
berbagai  lembaga  (institusi)  yang  diciptakan oleh  sistem  hukum  dengan  berbagai  fungsi dalam mendukung berjalannya sistem hukum. Salah satu lembaga tersebut adalah pengadilan dengan berbagai peralatan. 10
Sedangkan  substansinya  terdiri  dari aturan  dan  ketentuan  tentang  bagaimana lembaga  harus  berlaku.  Substansi  hukum meliputi  aturan-aturan  hukum,  norma-norma dan  pola-pola  perilaku  nyata  manusia  dalam sistem,  yang  meliputi  keputusan-keputusan yang dikeluarkan atau aturan-aturan yang baru saja  disusun.  Komponen  substansi  hukum  ini relevan  dengan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak  konsumen  untuk  memperoleh  ganti  rugi dan  sebagai  pelaku  usaha  bertanggung  jawab untuk memberikan ganti rugi atas kelalaian dan kerugian konsumen. 11
Budaya  hukum,  meliputi  nilai-nilai dalam masyarakat yang melandasi hukum yang berlaku. Budaya hukum juga dapat mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yaitu sikap mengenai apakah harus dipandang benar atau salah, berguna atau sia- sia  jika  pergi  ke  pengadilan.  Beberapa konsumen takut menggunakan haknya. Seperti budaya hukum produk makanan kemasan dan label  halal.  Kesadaran  hukum  konsumen kemasan  label  halal  masih  sangat  rendah, karena  undang-undang  melindungi  hak-hak konsumen  yang  lemah,  tidak  ada  mekanisme pengaduan  yang  mudah  bagi  konsumen  yang dirugikan.  Konsumen  tidak  mengerti  kemana harus mengadu. 12
Dalam  UU  Perlindungan  Konsumen yang termuat dalam pasal 65 disebutkan:
1. Hak dan kewajiban konsumen,
2. Hak dan kewajiban pelaku usaha,
3. Perbuatan  yang  dilarang  oleh  Pelaku Usaha,
4. Tanggung jawab pelaku usaha,
5. Badan-badan yang akan dibentuk,
6. Penyelesaian sengketa.
10 Lawrence  M. Friedman. Sistem  Hukum:  Perspektif Ilmu Sosial . Bandung: Nusamedia, 2019.
11 Ibid .,
12 Ibid ., 13 Az Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar . Jakarta: Diadit Media, 2002; Liauw Regina
Banyaknya  pasal  yang  dimuat  dalam beberapa  peraturan  menunjukkan  bahwa kedudukan  atau  kedudukan  konsumen  secara alamiah  tidak  sama  dengan  produsen  atau pelaku usaha. Sedangkan hukum Perlindungan Konsumen timbul karena kedudukan konsumen  yang  sangat  lemah,  sehingga  perlu perlindungan  hukum.  Salah  satu  ciri  atau tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan perlindungan kepada masyarakat.  Hukum  perlindungan  konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  yang bersifat  mengatur  dan  juga  mengandung  sifat melindungi  konsumen. 13 Ketidakseimbangan antara produsen dan konsumen perlu diimbangi  dengan  berbagai  upaya,  baik melalui  lembaga  perlindungan  konsumen, perangkat  hukum  dan  kelembagaan,  serta berbagai  upaya  lain  agar  konsumen  dapat mengkonsumsi  barang  atau  jasa  khususnya pangan  yang  diinginkan  dengan  lebih  aman. Perlindungan terhadap sejumlah besar konsumen  dalam  usaha  produksi  pangan seperti  ini  adalah  suatu  keharusan,  karena perkembangan  ekonomi  dan  industri  yang maju membawa implikasi negatif lainnya.
Pengaturan hukum terkait produk pangan dalam kemasan label halal diatur dalam Pasal  8  ayat  (1)  huruf  h,  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, menyatakan: “Pelaku  usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa. yang tidak  mengikuti  ketentuan  memproduksi secara  halal,  seperti  pada  keterangan  “halal” yang  tertera  pada  label”.  Pelaku  usaha  yang telah memiliki sertifikasi halal wajib mencantumkan  label  halal  pada  kemasan produknya,  agar  masyarakat  mengetahui kandungan  yang  terkandung  dalam  makanan tersebut.  Sedangkan  bagi  pelaku  usaha  yang melanggar  ketentuan  yang  telah  ditetapkan, apabila  terbukti,  dikenakan  sanksi  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan sanksi
Mulia  Wijaya,  Susilowati  S.  Dajaan,  and  Agus Suwandono.  "Perlindungan  Konsumen  Dalam  Pre Project  Selling  Apartemen  Melalui  Iklan  Dalam Perspektf Perbandingan di Indonesia dan
Tiongkok." Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 1, no. 2 (2018): 204-221.
administratif  berupa  pencabutan  izin  usaha. Upaya hukum yang dilakukan konsumen yang merasa haknya dirugikan dapat  dilaporkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI),  dan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK),  dengan  mengajukan konsumen klaim sengketa.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan  bahwa,  Hak  Konsumen  adalah hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap  konsumen  termasuk  konsumen  muslim berhak  mendapatkan  barang  dan  jasa  yang nyaman untuk dikonsumsi, tujuan kemudahan ini bagi konsumen adalah agar produk tersebut halal  menurut  hukum  Islam.  Pangan  dan  non pangan,  dan  jasa  merupakan  kebutuhan  dasar manusia. 14
Dalam  hal  ini  Indonesia  memiliki Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang  Pangan,  dimana  setiap  orang  yang memproduksi  atau  memasukkan  ke  dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan  wajib  mencantumkan  label halal bagi yang dipersyaratkan pada, atau pada kemasan pangan.
Beberapa  ketentuan  yang  mengatur kehalalan  produk  berupa  undang-undang  dari hasil inventarisasi adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen,
2. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal,
3. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan,
4. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang Pangan.
Namun  undang-undang  ini  nampaknya belum  berjalan  dengan  baik,  sehingga  belum memberikan kepastian hukum untuk mengenal produk pangan lain yang berlabel halal.
Adapun  pengaturan  sanksi  bagi  pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal dan
14 Suryana Achmad. "Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan." Yogyakarta: FE UGM (2003).; Armawi, Armaidy. "Memaknai Kembali Ketahanan Pangan." Jurnal Ketahanan Nasional 14, no.
tidak mencantumkan label halal pada kemasan produk, sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut: 15
Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang: a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dan ketentuan perundang- undangan yang dipersyaratkan;
b. Tidak  sesuai  dengan  berat  bersih  atau berat  bersih,  dan  jumlah  dalam  hitungan sebagaimana  tercantum  dalam  label  atau label barang;
c. Tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran, takaran  dan  jumlah  dalam  perhitungan menurut ukuran sebenarnya;
d. Tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  jaminan, keistimewaan  atau  khasiat  sebagaimana tercantum  dalam  label,  etiket  atau keterangan barang dan/atau jasa;
e. Tidak  sesuai  dengan  mutu,  kadar, komposisi,  pengolahan,  gaya,  cara,  atau penggunaan tertentu sebagaimana tercantum  dalam  label  atau  keterangan barang dan/atau jasa;
f. Tidak  sesuai  dengan  janji  yang  tertera pada  label,  etiket,  pernyataan,  iklan  atau promosi penjualan barang dan/atau jasa;
g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa  atau  jangka  waktu  terbaik penggunaan/pemanfaatan barang tertentu;
h. Tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi secara  halal,  sebagaimana  pernyataan halal yang tertera pada label;
i. Tidak mencantumkan label atau membuat penjelasan  barang  yang  memuat  nama barang, ukuran, berat bersih/isi, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,  efek  samping,  nama  dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk digunakan yang harus dibuat;
j. Tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau petunjuk  penggunaan  barang  dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1  (2009): 77-87;  Rachmat  Safa’at. Rekonstruksi  politik hukum  pangan:  dari  ketahanan  pangan  ke  kedaulatan pangan . Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
15 Ibid.,
Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar  pasal  8  huruf  (h)  sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Pasal  62  UU  Perlindungan  Konsumen  yaitu dalam  perkara  pidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp.  2.000.000.000  oo  (dua  miliar rupiah).  Selain  sanksi  pidana,  juga  dikenakan sanksi  administratif  berupa  pencabutan  izin usaha.
Bahwa sanksi yang terdapat dalam Pasal 56  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal  adalah  sanksi sebagaimana  disebutkan,  bagi  pelaku  usaha yang  telah  memperoleh  sertifikat  halal,  bagi yang  tidak  mencantumkan  label  halal  dalam kemasan  produk  dipidana  dengan  pidana paling lama pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar. 16
Adapun  bagi  pelaku  usaha  yang  ingin melakukan  sertifikasi  halal  atas  produknya, dengan  mengajukan  permohonan  sertifikasi halal  yang  diajukan  secara  tertulis  kepada Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH)  yang  harus  dilengkapi  dengan dokumen sebagai berikut: 17 a. Data pelaku usaha;
b. Nama dan jenis produk;
c. Daftar produk dan bahan yang digunakan, dan
d. Pemrosesan produk.
Bagi  para  pelaku  usaha  penting  untuk mengajukan  sertifikasi  halal,  apalagi  dengan masuknya berbagai produk pangan impor yang diperdagangkan  dan  beredar  di  masyarakat yang  tidak  mencantumkan  label  halal  dalam kemasan  produknya,  sehingga  masyarakat sebagai pengguna barang/jasa merasa dirugikan, dan ketidaktahuan masyarakat dapat membahayakan kesehatan
dalam mengkonsumsi makanan yang tidak mencantumkan  label  halal  dalam  kemasan produknya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa haknya dirugikan  oleh  produsen  khususnya  produsen makanan, dapat mengadu ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk
16 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999).
menampung  pengaduan  konsumen  untuk mendapatkan  informasi  yang  jelas  khususnya pada  produk  pangan  dengan  kemasan  label halal.  .  Selain  itu,  masyarakat  juga  dapat mengadukan produsen pangan kepada Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI)  jika  produknya  tidak  mencantumkan label  halal  atau  bisa  juga  melalui  pengadilan Sengketa  Konsumen  dengan  mengajukan permohonan ke Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK). . Sanksi pidana bagi yang melanggar produsen yang memiliki sertifikasi halal  tidak  mencantumkan  label  halal  pada kemasan  produknya,  jika  terbukti  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan konsumen untuk mendapatkan haknya, karena konsumen seringkali tidak tahu kemana harus mengadu  ketika  dirugikan  oleh  produsen, untuk mengatasi hal tersebut Badan Pengawas Obat  dan  Makanan  (BPOM)  membuka  unit pelayanan yang menampung semua pengaduan konsumen,  yang  disebut  Unit  Layanan Pengaduan  Konsumen  (ULPK).  Melalui  unit pelayanan ini diharapkan masyarakat mendapatkan informasi khusus terkait pangan yang beredar di masyarakat. Lembaga Yayasan Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI), sebagai  wadah  pengaduan  konsumen  bagi masyarakat  yang  merasa  dirugikan  oleh produsen  untuk  melindungi  konsumen  atas hak-haknya.  Melalui  Badan  Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang berkedudukan  di  Jakarta  memiliki  fungsi memberikan nasehat dan pertimbangan kepada pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan. Selain itu, masyarakat  dapat  mengajukan  gugatan  ke pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Berdasarkan Pasal  45  UU  Perlindungan  Konsumen,  setiap konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat pelaku  usaha  melalui  suatu  Lembaga  yang bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara
17 Undang-Uundang  No.  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan Produk Halal.
Konsumen  dengan  pelaku  usaha  atau  melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum. 18

## D. Kesimpulan
Peraturan melalui Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  atas  Perlindungan  Konsumen,  dan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada masyarakat  yang  merasa  dirugikan  sebagai haknya,  khususnya  untuk  produk  makanan kemasan label halal. Pengaturan hukum terkait produk  pangan  dalam  kemasan  label  halal diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa. yang
tidak  mengikuti  ketentuan  memproduksi secara  halal,  seperti  pada  keterangan  “halal” yang  tertera  pada  label”.  Pelaku  usaha  yang telah memiliki sertifikasi halal wajib mencantumkan  label  halal  pada  kemasan produknya,  agar  masyarakat  mengetahui kandungan  yang  terkandung  dalam  makanan tersebut.  Sedangkan  bagi  pelaku  usaha  yang melanggar  ketentuan  yang  telah  ditetapkan, apabila  terbukti,  dikenakan  sanksi  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan sanksi administratif  berupa  pencabutan  izin  usaha. Upaya hukum yang dilakukan konsumen yang merasa haknya dirugikan dapat  dilaporkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI),  dan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK),  dengan  mengajukan konsumen klaim sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Armawi, Armaidy. “Memaknai Kembali Ketahanan Pangan.” Jurnal Ketahanan Nasional 14, no. 1 (2009): 77-87.
Az Nasution. “Sekilas hukum perlindungan konsumen.” Jurnal Hukum & Pembangunan 16, no. 6 (2017): 568-581.
Az Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar . Jakarta: Diadit Media, 2002. Chandra  Iswinarno. Di  Purwokerto  ditemukan  Daging  Babi  Dijual  Dalam  Kemasan  Halal . Merdeka.com,  2013.  https://www.merdeka.com/peristiwa/di-purwokerto-ditemukan-daging- babi-dijual-rak-kemasan-halal.html.
Gunawan Wijaya Ahmad Yani, and Gunawan Widjaja. Hukum tentang Perlindungan Konsumen .
Bandung: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Hartono Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20 . Bandung: Alumni, 2006. Inosentius  Samsul. Perlindungan  konsumen:  kemungkinan  penerapan  tanggung  jawab  mutlak . Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004. Lawrence M. Friedman. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial . Bandung: Nusamedia, 2019. Liauw  Regina  Mulia  Wijaya,  Susilowati  S.  Dajaan,  and  Agus  Suwandono.  “Perlindungan Konsumen  Dalam  Pre  Project  Selling  Apartemen  Melalui  Iklan  Dalam  Perspektf Perbandingan di Indonesia dan Tiongkok.” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 1, no. 2 (2018): 204-221.
Rachmat  Safa’at. Rekonstruksi  politik  hukum  pangan:  dari  ketahanan  pangan  ke  kedaulatan pangan . Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: Grasindo, 2000. Soerjono  Soekanto. Pengantar  penelitian  hukum .  Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI- Press), 2006.
18 Yani,  Gunawan  Wijaya  Ahmad,  and  Gunawan Widjaja.  "Hukum  tentang  Perlindungan  Konsumen, PT." Gramedia Pustaka Utama. Bandung (2000).
Suryana Achmad. “Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan.” Yogyakarta: FE UGM (2003).
Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999).
Undang-Uundang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
Yani, Gunawan Wijaya Ahmad, and Gunawan Widjaja. “Hukum tentang Perlindungan Konsumen,
PT.” Gramedia Pustaka Utama. Bandung (2000).
Yantina  Debora. Kontroversi  Label  Halal  Pada  Produk  Makanan  Korea .  tirto.id,  2017. https://tirto.id/kontroversi-label-halal-pada-produk-makanan-korea-cq7l.