p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT KLAUSULA PEMBAYARAN

## Tanti Rachmawati ,  Sihabudin, Reka Dewantara
Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, e-mail: tantirachmawati.mkn@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis mengenai  rasio  decidendi  dalam  dasar  pertimbangan  hakim  pada  putusan nomor  604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel  jo.  605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel  mengenai akta hibah saham yang disertai dengan klausula pembayaran dan juga untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  keabsahan  akta  hibah  saham  dalam  hal terdapat  klausula  pembayaran.  Untuk  kegunaan  pembahasan,  jenis penelitian  hukum  normatif  ini  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  (statute  approach),  pendekаtаn  kasus  (case  аpproаch),  serta pendekatan  analisis  (analytical  approach).  Bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder  dianalisa  dengan  menggunakan  metode  penafsiran gramatikal  dan  sistematis.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  diperoleh kesimpulan bahwa rasio  decidendi dalam dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan putusan nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel  adalah  adanya  kesalahan  materiil  pada  akta hibah  saham  dimana  suatu  perbuatan  hibah  harus  memenuhi  unsur-unsur Cuma-Cuma sebagaimana diatur dalam pasal 1666 KUHPerdata yang mana unsur Cuma-Cuma merupakan esensi utama dalam hibah. Sementara dalam perkara ini diketahui bahwa terdapat perjanjian lain dibalik perjanjian hibah yang  dilakukan,  yaitu  perjanjian  investasi  yang  didalamnya  memuat mengenai  pembayaran  sejumlah  uang  tertentu  atas  hibah  yang  telah diberikan.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  hakim  memutus  perkara  ini sebagai  sebuah  perbuatan  melawan  hukum  dikarenakan  telah  terpenuhinya unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  berdasarkan  Pasal  1365 KUHPerdata  dan  menyatakan  perbuatan  hibah  tersebut  batal  demi  hukum. Mengenai  keabsahan  akta  hibah,  dalam  perkara  ini,  pengalihan  hak  atas saham  antara  Nyonya  Ani  Setiawan  dan  Nyonya  Florita  selaku  pemegang saham  lama  dalam  RTM  kepada  TCUP  dilakukan  atas  dasar  akta  hibah saham,  namun  terdapat  cacat  hukum  dalam  akta  hibah  ini  dan  perbuatan hibah  ini  batal  demi  hukum  sehingga  pengalihan hak  atas  saham  dianggap tidak pernah terjadi.

## KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT
KLAUSULA PEMBAYARAN ( Tanti Rachmawati ,  Sihabudin, Reka Dewantara)
Kata Kunci: Akta Hibah, Pembatalan, Keabsahan

## Abstract
The purpose of this writing is to describe and analyze the ratio decidendi in the judge's consideration in the decision number 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo.  605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel  regarding  the  deed  of  gift  of  shares accompanied  by  a  payment  clause,  as  well  as  to  describe  and  analyze  the validity  of  the  deed  of  gift  of  shares  in  case  of  a  payment  clause.  For  the purpose  of  this  legal  research,  a  normative  approach  using  the  statute approach,  case  approach,  and  analytical  approach  is  used.  Primary  and secondary  legal  materials  are  analyzed  using  grammatical  and  systematic interpretation  methods.  Based  on  the  results  of  the  discussion,  it  is concluded  that  the  ratio  decidendi  in  the  judge's consideration  in  deciding the  case  based  on  decision  number  604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel  jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel is the material error in the deed of gift of shares where a gift must meet the elements of "Cuma-Cuma" as regulated in article 1666 of the Indonesian Civil Code. The "Cuma-Cuma" element is the main essence of a gift. In this case, it is known that there was another agreement behind  the  gift  agreement,  namely  an  investment  agreement  which contained  the  payment  of  a  certain  amount  of  money  for  the  gift  that  had been given. Based on these considerations, the judge ruled that this was an unlawful act because the elements of an unlawful act under article 1365 of the Indonesian Civil Code had been fulfilled, and declared the gift deed null and void. Regarding the validity of the deed of gift, in this case, the transfer of  rights  to  shares  between  Mrs.  Ani  Setiawan  and  Mrs.  Florita  as  the  old shareholders in RTM to TCUP was carried out based on the deed of gift of shares, but there was a legal defect in this deed of gift, and therefore the gift was  considered  null  and  void,  so  the  transfer  of  rights  to  shares  is considered never to have occurred.
Keywords : Deed of Gift, Cancellation, Validity

## PENDAHULUAN
Perekonomian  Indonesia  yang  semakin  berkembang  secara  nyata dibuktikan  dengan  munculnya  banyak  subjek-subjek  hukum  yang melakukan  perbuatan  hukum,  salah  satu  diantaranya  adalah  Perseroan Terbatas. Saat ini, Perseroan Terbatas telah diakui secara tegas oleh hukum sebagai  salah  satu  badan  hukum  serta  sebagai  subjek  hukum  yang  cakap melaksanakan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan
berbagai  pihak  seperti  halnya  yang  dilakukan  manusia. 1 Perseroan  terbatas merupakan “ arficial person”, yaitu badan yang sengaja di ciptakan. Dengan demikian, peseroan terbatas adalah suatu subjek hukum yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia. 2
Perseroan  terbatas  merupakan  badan  hukum  yang  melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang telah terbagi atas saham-saham di dalamnya dan didirikan berdasarkan atas perjanjian serta syarat-syarat yang telah  diatur  oleh  undang-undang. 3 Perseroan  terbatas  sendiri  dikatakan sebagai  badan hukum  yang mandiri  dikarenakan terdapat  pemisahan antara harta dan kewajiban secara pribadi dari para direksi, dewan komisaris, serta pemegang  saham  yang  ada  didalamnya. 4 Oleh  karena  itu,  Perseroan Terbatas  (yang  selanjutnya  akan  disebut  dengan  “Perseroan”)  memiliki keunggulan  tersendiri  dikarenakan  terdapat  tanggung  jawab  dari  para pemegang  yang  hanya  terbatas  hanya  pada  besaran    modal  saham  yang kemudian diambil dan disetorkan  dalam perseroan. 5 Berdasarkan dari hal- hal  tersebut,  maka  segala  akibat  yang  timbul  dikemudian  oleh  Perseroan akan  menjadi  tanggung  jawab  dari  Perseroan  itu  sendiri,  dikarenakan pertanggungjawaban  Perseroan  yang  hanya  terbatas  hanya  pada  harta kekayaan  Perseroan  yang  bersangkutan  saja. 6 Kemudian,  para  pemegang saham  pun juga tidak akan ikut  bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan melebihi jumlah saham yang diambilnya.
Hal-hal yang terkait dengan Perseroan tersebut nyatanya telah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (yang  selanjutnya  akan  disebut  dengan  “UUPT”).  Pernyataan  mengenai Perseroan  Terbatas  adalah  badan  hukum  juga  telah  dijelaskan  secara  jelas dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UUPT. 7 Dengan  demikian,  sebagai  suatu  badan hukum  yang merupakan persekutuan modal, Perseroan tidak akan mungkin dapat  bertindak  atas  dirinya  sendiri. 8 Untuk  itu,  dalam  hal  ini    diperlukan
1 Azizah, Hukum Perseroan Terbatas , Malang, Intimedia, 2015, Hlm. 2 2 Alya  Hapsari  Nuraini,  dkk,  Pemberian  Akta  Hibah  Wasiat  Atas  Seluruh  Saham Perseroan Terbatas PT. LNI, Jurnal Universitas Indonesia, 2019.
3 Indonesia  (a),  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas , Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007, LN. No.106 TLN No. 4756, Pasal 1.
4 H.  M.  N.  Purwosutjipto,  Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia,  Jakarta, Penerbit Djambatan, 1999, Hlm. 87
5 Freddy  Harris  dan  Teddy  Anggoro,  Hukum  Perseroan  Terbatas , Bogor,  Ghalia Indonesia, 2010, Hlm. 14
6 Agus  Budiarto,  Kedudukan  Hukum  dan  Tanggung  Jawab  Pendirian  Perseroan Terbatas , Bogor, Ghalia Indonesia, 2002, Hlm. 27
7 Ibid.
8 Perseroan  memiliki  status  badan  hukum  segera  setelah  akta  pendirian  perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

## KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT
KLAUSULA PEMBAYARAN ( Tanti Rachmawati ,  Sihabudin, Reka Dewantara)
beberapa  orang  yang  nantinya  akan  menjalankan  Perseroan  yang dilembagakan  yang  terbagi  dalam  organ-organ  perseroan. 9 Di  dalam Perseroan Terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya akan disebut dengan “RUPS”). 10 Direksi  merupakan  organ  yang  bertanggung  jawab  untuk mengurus serta mewakili Perseroan. 11 Dewan Komisaris adalah organ yang berwenang  untuk  melakukan  pengawasan  dan  juga  memberikan  nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Sementara RUPS merupakan organ  yang  memegang  tanggung  jawab    lain  yang  tidak  diberikan  baik kepada Direksi  maupun Dewan Komisaris dengan batasan yang diatur oleh Undang-Undang maupun Anggaran Dasar. 12
RUPS  merupakan  organ  dari  Perseroan  Terbatas  yang  dapat  dan berhak memberikan keputusan yang mengikat dan membawa akibat hukum yang  wajib  untuk  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  Perseroan.  RUPS  berperan sebagai  penghubung  antara  para  Pemegang  Saham  dengan  Direksi  dan Komisaris  dalam  Perseroan.  RUPS  merupakan  organ  yang  memegang wewenang  untuk  menentukan  garis  besar  kebijaksanaan  Perseroan  serta berhak meminta pertanggungjawaban kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS  diselenggarakan  oleh  Direksi  melalui  tata  cara  yang telah diatur dalam  UUPT  dan  Anggaran  Dasar  Perseroan.  Pelaksanaan  RUPS  harus didahului dengan  pemanggilan  RUPS.  Direksi  menyelenggarakan  RUPS Tahunan  dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS. Direksi melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
Bagi  Perseroan  Terbuka,  sebelum  pemanggilan  RUPS  dilakukan wajib  didahului  dengan  pengumuman  mengenai  akan  diadakannya pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan  di  bidang  pasar  modal.  Direksi  wajib  melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak
(selanjutnya disebut “Menkumham RI”), meskipun Direksi dan Komisaris belum memiliki sifat  pertanggungjawaban  terbatas.  Pengesahan  hanya  melahirkan  pertanggungjawaban terbatas pada para pendiri, yang dengan pengesahan menjadi pemegang saham perseroan.
9 Teori  ini  disebut  dengan organ  theory. Teori  ini  merupakan  salah  satu  teori mengenai kewenangan bertindak badan hukum yang paling banyak dianut dewasa ini. Teori lainnya  adalah teori tentang  perwakilan,  yang  menyatakan bahwa  badan  hukum  bertindak melalui suatu sistem perwakilan yang ada pada tangan pengurusnya.
10 Indonesia (a), Op. Cit . , Pasal 1 ayat (2).
11 Indonesia (a), Op. Cit . , Pasal 92 ayat (1).
12 Indonesia (a), Op. Cit. , Pasal 78 ayat (2)
tanggal permintaan penyelenggaran RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka: 13
a. Dalam  hal  permintaan  penyelenggaraan  RUPS  dilakukan  oleh Pemegang  Saham,  maka  harus  diajukan  kembali  kepada Dewan Komisaris; atau
b. Dalam  hal  permintaan  penyelenggaraan  RUPS  dilakukan  oleh Dewan  Komisaris,  maka  Dewan  Komisaris  melakukan pemanggilan  sendiri  RUPS,  dalam  jangka  waktu  15  (lima belas) hari terhitung  sejak tanggal  permintaan penyelenggaran RUPS diterima.
Dalam  hal  Direksi  atau  Dewan  Komisaris  tidak  melakukan pemanggilan  RUPS  dalam  jangka  waktu  tersebut  diatas,  Pemegang  Saham yang  meminta  penyelenggaraan  RUPS  dapat  mengajukan  permohonan kepada  Ketua  Pengadian  Negeri  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat kedudukan  Perseroan  untuk  menetapkan  pemberian  izin  kepada  Pemegang Saham  selaku  pemohon  untuk  melakukan  sendiri  pemanggilan  RUPS tersebut. RUPS yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadian Negeri,  hanya  diperbolehkan  membicarakan  mata  acara  rapat  sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadian Negeri.
Direksi  dalam  tugasnya  mengurus  Perseroan  harus  menjalankan fungsi  pengurusan  Perseroan  dengan  iktikad  baik  dan  penuh  tanggung jawab.  Direksi  Perseroan  bertindak  mewakili  dan  mengurus  jalannya Perseroan, untuk kepentingan Perseroan itu sendiri. Perseroan sebagai badan hukum  tidak  akan  dapat  berfungsi  tanpa  adanya  pengurus  Perseroan. Ketergantungan  Perseroan  terhadap  Direksi  menjadi  sebab  mengapa  antara Perseroan  dan  Direksi  terdapat  hubungan  kepercayaan,  dimana  Direksi menjadi  pihak    yang  dipercaya  bertindak  dan  menggunakan  wewenangnya dengan iktikad baik untuk kepentingan Perseroan semata. 14
Demikian  pula  halnya  dengan  tanggung  jawab  Dewan  Komisaris  dalam menjalankan fungsinya sebagai  badan pengawas dalam Perseroan, haruslah memegang teguh prinsip  iktikad baik. Tanggung jawab yang diemban oleh Direksi  dan  Dewan  Komisaris  disebut  sebagai fiduciary  duty . 15 Prinsip
13 Irene  Karina  Dewi,  Pemindahan  Hak  Atas  Saham  Tanpa  Persetujuan  Organ Perseroan  Terbatas,  Jurnal  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Surabaya,
2020.
14 Ridwan  Khairandy,  Perseroan  Terbatas,  Doktrin  Peraturan  Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2009, Hlm. 205
15 Fiduciary Duty, menurut Black’s Law Dictionary , diartikan sebagai “ A duty to act with  the  highest  degree  of  honesty  and  loyalty  toward  another  person  and  in  the  best interest  of  other  person  (such  as  the  duty  that  one  partner  owes  to  each  other) ”.  Dikutip dari  Bryan  A.  Garner, Black’s  Law  Dictionary, 8 th Edition,  St.  Paul,  Minnesota,  West Publishing Co., 2004, Hlm. 545.

## KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT
KLAUSULA PEMBAYARAN ( Tanti Rachmawati ,  Sihabudin, Reka Dewantara)
fiduciary  duty ini  tercermin  pada  ketentuan  mengenai  tugas  dan  tanggung jawab  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  dalam  Pasal  1  ayat  (5)  dan  ayat  (6) UUPT.  Perseroan  Terbatas  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  sehingga terdapat  hubungan  hukum  antara  para  pendiri  Perseroan  yang  kemudian menjadi  Pemegang  Saham  dalam  Perseroan  dengan  Perseroan  sendiri sebagai suatu badan hukum yang melahirkan suatu hak dan kewajiban.
Pemegang  Saham  dalam  Perseroan  memiliki  kewajiban  untuk melakukan  penyetoran  atas  bagian  saham  yang  diambilnya  dalam  suatu Perseroan,  kemudian  hak  yang  dimilikinya,  yaitu  antara  lain  berupa perlindungan  terhadap  hak  atas  sahamnya,  perlakuan  yang  adil  antar Pemegang  Saham,  keterbukaan  dan  transparansi,  serta  peranan  Direksi perusahaan untuk menjalankan Perseroan dengan jalan terbaik.
Salah  satu  prinsip  yang  terkait  langsung  dengan  kepentingan pemegang Saham yaitu berupa hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat  Umum  Pemegang Saham (RUPS). 16 RUPS merupakan wadah untuk menentukan arah tujuan perseroan dan untuk melindungi kepentingan Perseroan.  Pemegang  Saham  hanya  dapat  bertindak  dalam  Perseroan melalui  mekanisme  RUPS. 17 Salah  satu  hal  yang  paling  sering  menjadi agenda dalam RUPS adalah mengenai pengalihan hak atas saham.
Pengalihan  hak  saham  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara, diantara  alas  hukum  yang  paling  umum  adalah  melalui  jual  beli  dan  hibah saham.  Kedua  bentuk  ini  merupakan  sebuah  perjanjian  yang  tunduk  pada ketentuan Burgerlijk  Wetboek (selanjutnya  disebut  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata atau “KUHPerdata”). Jual beli tunduk pada ketentuan Pasal 1457 – 1540 KUHPerdata, sementara hibah diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan  Pasal  1693  pada  Bab  X  Buku  Ketiga  KUHPerdata.  Pasal  1666 KUHPerdata menyebutkan:
“Hibah  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  si  penghibah,  di  waktu hidupnya,  dengan  cuma-cuma  dan  dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali, menyerahkan  sesuatu  benda,  guna  keperluan  si  penerima  hibah  yang menerima penyerahan itu.”
Esensi  dari  hibah  adalah  suatu  persetujuan,  dengan  mana  seorang penghibah  menyerahkan  suatu  barang  secara  cuma-cuma,  tanpa  dapat menariknya  kembali,  untuk  kepentingan  seseorang  yang  menerima penyerahan  barang  itu.  Unsur  cuma-cuma  merupakan  unsur  yang
16 Indonesia (a), Loc. Cit . , Pasal 60 ayat (4).
17 Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 43
membedakan  hibah  dari  perbuatan  hukum  lainnya.  KUHPerdata  mengatur bahwa suatu hibah harus dibuat dengan suatu akta Notaris. 18 Perikatan hibah yang dibuat selain dalam bentuk akta  Notaris adalah batal demi hukum.
Hibah  merupakan  suatu  perjanjian,  sehingga  pelaksanaan  Hibah tetap  tunduk  pada  ketentuan  mengenai  syarat  sah  perjanjian  dalam  Pasal 1320  KUHPerdata.  Suatu  perjanjian  harus  memenuhi  syarat  subjektif  dan objektif, antara lain kesepakatan, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, mengenai  hal  tertentu  dan  sebab  yang  halal.  Lebih  lanjut,  KUHPerdata mengatur  bahwa  suatu  hibah  dapat  dibatalkan.  Pasal  1688  KUH  Perdata mengatur  mengenai  syarat-  syarat  pembatalan  Hibah,  antara  lain  sebagai berikut:
1. jika  syarat-syarat  penghibahan  itu  tidak  dipenuhi  oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika  penghibah  jatuh  miskin  sedang  yang  diberi  hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.
Profesi  Notaris  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  sebagai pejabat  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  terkait  segala hubungan  hukum  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan pula  bahwa  profesi  Notaris  merupakan  sebuah  profesi  yang  memiliki peranan fiduciary  duty dalam  masyarakat.  Notaris  adalah  pengemban kepercayaan  dalam  masyarakat  karena  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris merupakan akta otentik yang berfungsi alat bukti yang terkuat dan sempurna atas setiap perbuatan hukum. 19
Fungsi Notaris dalam suatu Perseroan terdapat pada proses legalisasi Perseroan  sebagai  badan  hukum,  sebagaimana  prinsip  dasar  Perseroan didirikan  berdasarkan  Perjanjian.  Fungsi  Notaris  dalam  Perseroan  yaitu diantaranya  dalam  pembuatan  Akta  Pendirian,  pembuatan  Akta  Perubahan Anggaran  Dasar,  Akta  Pemindahan  Hak  atas  Saham,  termasuk  Jual  Beli Saham  dan  Hibah  Saham,  Akta  Risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham, Akta  Pernyataan  Keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  dan  lain sebagainya.
Fungsi  Notaris  sangat  penting  dalam  menjamin  kepastian  hukum terhadap  segala  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Perseroan  karena  hanya
18 Indonesia  (b),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgerlijk  Wetboek], diterjemahkan  oleh  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  Jakarta,  Pradnya  Paramita,  2008,  Pasal 1682.
19 Tan  Thong  Kie,  Studi  Notariat  dan  Serba-Serbi  Praktik  Notaris , Jakarta,  Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, Hlm 442

## KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT
KLAUSULA PEMBAYARAN ( Tanti Rachmawati ,  Sihabudin, Reka Dewantara)
melalui  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  selaku  pejabat  umum  yang berwenang, suatu kebenaran formil dan materiil atas suatu perbuatan hukum dapat  dijamin  hakikat  kebenarannya. 20 Akta  Notaris  memiliki  kekuatan pembuktian  yang  sempurna  yang  menjamin  kepastian,  ketertiban  dan perlindungan hukum, yang dikehendaki oleh pihak. 21
Studi  kasus  yang  penulis  gunakan  adalah  mengenai  sengketa kepemilikan  saham  dalam  PT.  Ridlatama  Tambang  Mineral  (selanjutnya disebut  “RTM”).  Sengketa  ini  terjadi  antara  para  pemegang  saham  lama, yaitu Nyonya Ani Setiawan dan Nyonya Florita melawan PT. Techno Coal Utama  Prima  (selanjutnya  disebut  “TCUP”)  selaku  Tergugat  I  dan  PT. Indonesia Coal Development (selanjutnya disebut “ICD”) selaku Tergugat II dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.  jo.  605Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.  Dalam  perkara ini,  terjadi  pemindahan  hak  atas  saham  yang  dilakukan  dengan  jalan  hibah dan  telah  dibuat  dalam  suatu  Akta  Hibah  Saham  yang  telah  dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Negeri.
Nyonya  Ani  Setiawati  dan  Nyonya  Florita  selaku  pemegang  saham lama,  secara  bersama-sama  memiliki  100%  (seratus  persen)  saham  pada RTM. Selanjutnya, dengan  diadakannya rencana kerjasama investasi  antara RTM dengan ICD, kemudian ICD meminta kepada pemegang saham RTM untuk mengalihkan 75% (tujuh puluh lima persen) bagian sahamnya dengan cara hibah kepada pihak yang ditunjuk oleh ICD, yaitu TCUP. Selanjutnya diketahui  bahwa  ICD  telah  menjanjikan  pembayaran  kepada  pemegang saham lama atas sejumlah saham yang dihibahkan kepada TCUP tersebut. TCUP, selaku pihak penerima hibah atas sejumlah saham dalam perkara ini, merupakan  Perseroan  yang  bergerak  di  bidang  usaha  pertambangan.  Sejak tahun 2010, sebagian besar saham TCUP yaitu sebesar 99% (sembilanpuluh sembulan  persen)  telah  dimiliki  oleh  ICD,  sebuah  anak  perusahaan ( subsidiary )  dari  Churcill  Mining  PLC.  yang  terdaftar  pada  Bursa  Efek London di Inggris. 22
Pengalihan  hak  atas  saham  tersebut  dibuat  berdasarkan  Akta  Hibah Nomor  12,  13,  20,  21  dan  22  tertanggal  26  Nopember  2007,  yang seluruhnya  dibuat  dihadapan  Karin  Christina  Basoeki,  Notaris  di  Jakarta.
20 Gatot  Supramono,  Hukum  Perseroan  Terbatas , Jakarta,  PT  Penerbit Djambatan,2009, Hlm. 24
21 Herlien  Budiono,  Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015, Hlm. 244
22
Status  TCUP  selaku  pemilik  75%  saham  dalam  RTM,  telah  dicatatkan dalam  Surat  Pemberitahuan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut  “Menkumham RI”) Nomor AHU- AH.01.10-1041  tentang  Perubahan  Susunan  Pengurus  dan  Pengalihan Saham  tertanggal  12  Desember  2007.  Selanjutnya,  pada  tanggal  24  Juni 2008,  RTM  melakukan  Perubahan  Anggaran  Dasar  sebagai  penyesuaian atas  UUPT  2007,  yang  telah  memperoleh  persetujuan  Menkumham  RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-
47725.AH.01.02  Tahun  2008  tentang  Persetujuan  Akta  Perubahan Anggaran  Dasar  Perseroan.  Dalam  perubahan  Anggaran  Dasar  tersebut, TCUP telah tercatat selaku pemegang saham yang sah dalam RTM.
Hibah  dalam  konstruksi  hukum  perdata  haruslah  diadakan  secara cuma-  cuma,  namun  dalam  perkara  ini,  diketahui  telah  terdapat  janji  dari ICD  atas  pembayaran  sejumlah  saham  yang  telah  dihibahkan  tersebut kepada  TCUP.  Atas  dasar  hukum  hibah,  TCUP  kemudian  menyangkal keabsahan janji pembayaran tersebut.
Permasalahan  yang  kemudian  timbul  adalah  apakah  yang  menjadi rasio  decidendi  hakim  dalam  memutus  perkara  dalam  hal  pembatalan  akta hibah  yang  memuat  klausula  pembayaran  sehingga  di  dapat  putusan  yang memiliki  nilai  keadilan  bagi  para  pihak.  Kemudian  dengan  diputuskannya perkara  tersebut  akan  menimbulkan  sebuah  implikasi  yuridis  pada  produk hukum  yaitu  Anggaran  Dasar  Perseroan  dan  Surat  Keputusan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Dari  latar  belakang  tersebut,  maka  dapat  ditentukan  rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa rasio decidendi dalam dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel  mengenai  akta  hibah  saham yang disertai dengan klausula pembayaran?
2. Bagaimana  keabsahan  akta  hibah  saham  dalam  hal terdapat klausula pembayaran ?
PEMBAHASAN

## KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT
KLAUSULA PEMBAYARAN ( Tanti Rachmawati ,  Sihabudin, Reka Dewantara)
1. Rasio  Decidendi  Hakim  dalam  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Pada Putusan Nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo.
605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel  Mengenai  Akta  Hibah  Saham  yang Disertai dengan Klausula Pembayaran.
Kasus  Pembatalan  akta  hibah  saham  berdasarkan  putusan  nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel  jo.  605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel  yang  diajukan oleh  Nyonya  Ani  Setiawan  dan  juga  Nyonya Florita  sebagai  penggugat  ini pada dasarnya memiliki substansi  gugatan yang berupa perbuatan melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  para  tergugat  dengan  melakukan  pengalihan saham  saham  milik  para  penggugat  pada  turut  tergugat  (RTM)  kepada tergugat  I  (TCUP)  atas  keinginan  tergugat  II  (ICD).  Perbuatan  hukum  ini didasarkan  adanya  rencana  tergugat  II  akan  membeli  saham  saham  milik para  penggugat,  sementara  pengalihan  saham  yang  didasarkan  adanya pembelian saham  oleh  tergugat  II kepada para penggugat  tersebut  haruslah didasarkan  adanya  realisasi  pembayaran,  namun  ternyata  pembelian  saham tersebut  dilakukan  dengan  cara  hibah,  sementara  Hibah  adalah  merupakan pemberian secara cuma-cuma, sehingga dengan dituangkanya perjanjian jual beli  yang  seharusnya  dilakukan  adanya  pembayaran  yang  ternyata dituangkan  kedalam  akta  hibah  tersebut,  maka  Akta  Hibah  tersebut  adalah bertentangan  dengan  ketentuan  Undang  undang,  dan  oleh  karenanya  para penggugat menuntut agar akta Hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum.
Pertimbangan  hakim  untuk  membatalkan  akta  hibah  saham  tersebut didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata, bahwa pihak TCUP dan ICD telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Pasal  1365  KUHPerdata menyatakan bahwa :
“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”
Selanjutnya, Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa:
“Setiap  orang  bertanggungjawab,  bukan  hanya  kerugian  yang disebabkan  perbuatan-perbuatannya,  melainkan  juga  atas  kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1365  KUH  Perdata  tersebut,  unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
a. Adanya Perbuatan;
Maksud  dari  adanya  perbuatan  yaitu  suatu  perbuatan  dari  si pelaku  atau  sesuatu  hal  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  baik  berbuat sesuatu  (dalam  arti  aktif),  maupun  tidak  berbuat  sesuatu  (dalam  arti pasif),  atau  juga  perbuatan  yang  timbul  dari  kewajiban  dan/atau hukum yang berlaku;
Sebagaimana diatur Pasal 1666 ayat KUH Perdata bahwa : “Hibah  adalah  suatu  persetujuan  dimana  si  penghibah,  pada waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik  kembali  menyerahkan  suatu  benda  guna  keperluan  si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”
Bahwa  Tergugat  II  mempunyai  maksud  untuk  membeli  75% saham  atau  sebanyak  7.500  lembar  saham  yang  dimiliki  oleh  Para Penggugat  pada  Turut  Tergugat  dengan  cara  hibah  dan  Tergugat  I telah menjanjikan untuk membayar kepada Para Penggugat untuk 75% saham  pada  Turut  Tergugat  yaitu  USD$  375,000  (tiga  ratus  tujuh puluh lima Dolar Amerika Serikat) sesuai dengan Perjanjian Investasi 2007.  Bahwa  kemudian  Para  Penggugat  diminta  oleh  Tergugat  II untuk  mengalihkan  saham-saham  tersebut  dengan  cara  hibah  kepada pihak  yang  ditunjuk  oleh  Tergugat  II  yaitu  Tergugat  I  sebagai  pihak yang  ditunjuknya  untuk  menguasai  dan  memiliki  saham-saham  para penggugat tersebut.
Melihat  Tergugat  II  yang  merupakan  anak  perusahaan  dari Churchill  Mining  yang  merupakan  investor  asing  yang  juga  terdaftar di  bursa  pasar  modal  Inggris  sehingga  dianggap  sebagai  investor bonafide,  Para  Penggugat  menyetujui  hibah  yang  diminta  oleh Tergugat  II  dengan  janji  akan  membayar  kepada  Para  Penggugat meskipun  Para  Penggugat  belum  menerima  pembayaran  apapun  atas saham  tersebut,  untuk  pengalihan  saham-saham  sebesar  75%  saham milik  Para  Penggugat  di  Turut  Tergugat  sehinga  saham-saham  dari Para Penggugat beralih kepada Tergugat I.
Kemudian  pada  tanggal  26  Nopember  2007  Para  Penggugat melakukan  hibah  saham  berdasarkan  Akta  Hibah  Saham  No.  12,  13, 21  dan  No.  22  tertanggal  26  Nopember  2007  (Akta  Hibah  Saham) sehingga 75% saham milik Para Penggugat  di Turut Tergugat beralih kepada Tergugat II, yaitu sebagai berikut:
• Saham  milik Penggugat I sebesar 3.500 lembar saham  kepada Tergugat II; dan
• Saham milik Penggugat II sebesar 4.000 lembar saham kepada Tergugat II.

## KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT
KLAUSULA PEMBAYARAN ( Tanti Rachmawati ,  Sihabudin, Reka Dewantara)
Pada  tanggal  28  Nopember  2007  ditandatangani  Perjanjian Investasi  2007  antara  Para  Penggugat,  Tergugat  I  Tergugat  II  dan Turut  Tergugat  untuk  mengesahkan  kembali  janji-janji  Tergugat  I kepada Para Penggugat sehubungan dengan minat investasi Tergugat I pada Konsesi Pertambangan Para Penggugat.
Dalam Investor Agreement 2007, secara khusus untuk 75% saham milik Para Penggugat di Turut Tergugat disebutkan Pada Pasal 3.1 (2) :
“3.1 In consideration of the transfer 75% of the share capital in each of the KP Holders to a party approved by ICD being TCUP, ICD has made the following payments:
… (2) in respect of RTM:
(1) a fist instalment of USD$ 175,000 was paid to TCUP after relevant KP was validly issued to RTM;
(2) a second and final instalment of USD$ 200,000 was paid to TCUP on the 10th October 2007;
For 75% of the share capital of RTM; and…”
Terjemahan tidak resmi dalam bahasa Indonesia: “3.1 Sehubungan dengan pemindahan 75% dari modal saham dalam masing-masing Pemegang KP kepada TCUP, maka ICD harus melakukan pembayaran sebagai berikut:
… (2) terkait dengan RTM:
(1) Cicilan pertama sebesar USD$ 175,000 akan dibayarkan kepada TCUP setelah KP yang bersangkutan dikeluarkan secara sah kepada RTM;
(2) Cicilan kedua dan terakhir sebesar USD$ 200,000 akan dibayarkan kepada TCUP pada 10 Oktober 2007;
Untuk 75% modal saham dari RTM;dan…”
b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
Perbuatan tersebut melawan hukum, dalam arti bahwa perbuatan yang  dilakukan  pelaku  tersebut  melanggar  atau  melawan  hukum.
Unsur  melanggar  atau  melawan  hukum  ini  diartikan  seluas-luasnya yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
1) Melanggar undang-undang yang berlaku;
2) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4) Bertentangan dengan kesusilaan, atau;
5) Bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat,untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
Dalam pasal 1666 KUHPerdata yang mengatur mengenai hibah, diatur  bahwa  suatu  perbuatan  hibah  adalah  dengan  Cuma-Cuma sehingga  tanpa  adanya  suatu  pembayaran.  Oleh  karena  dalam  kasus ini pengalihan saham  melalui hibah namun  kemudian yang dilakukan oleh  tergugat  bukanlah  secara  Cuma-Cuma  namun  adanya pembayaran yang dijanjikan untuk dilakukan oleh para tergugat maka hibah  yang  diadakan  berdasarkan  akta  hibah  saham  tidak  memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah.
Apabila memang diperkenankan untuk diadakannya
pembayaran  Tergugat  I  pun  tidak  pernah  memberikan  pembayaran sampai  dengan  saat  ini  dan  bahkan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II melakukan  tindakan-tindakan  untuk  menguasai  seluruh  saham  Turut Tergugat  secara  tidak  patut  dengan  meminta  Para  Penggugat  untuk menandatangani  Perjanjian  Pembatalan  dan  Pelepasan  ( Deed  of Termination  and Release )  yang  pada  intinya  membatalkan  Perjanjian Investor  2007,  mengesampingkan  hak  Para  Penggugat  untuk menerima  pembayaran  apapun  dari  Tergugat  I  yang  menjanjikan pembayaran  sehubungan  dengan  pengambilan  saham  Para Penggugat sebesar 75% di Turut Tergugat.
Selanjutnya,  menurut  pasal  1688  KUH  Perdata,  dinyatakan bahwa:
“Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1 . Jika  syarat-syarat  penghibahan  itu  tidak  dipenuhi  oleh penerima hibah;”
Bahwa  tindakan-tindakan  Para  Tergugat  dengan  mendasarkan adanya  janji  pembayaran  sebagaimana  diatur  dalam  Investor Agreement Pasal 3.1 mengenai pmbayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat  II  untuk  75%  saham  milik  Para  Penggugat  pada  Turut Tergugat menyebabkan Akta Hibah Saham yang diadakan antara Para Penggugat  dengan  Tergugat  I  tidak  memenuhi  syarat-syarat penghibahan  sebagaimana  telah  diuraikan  oleh  Para  Penggugat sebelumnya diatas sehingga secara hukum sepatutnya dinyatakan batal demi hukum.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat I  dan  II  dalam  memiliki  dan  mengalilhkan  saham  Para  Penggugat melalui  hibah  dengan  adanya  suatu  syarat  pembayaran  telah melanggar hukum yaitu dengan tidak memenuhi peraturan perundang-

## KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT
KLAUSULA PEMBAYARAN ( Tanti Rachmawati ,  Sihabudin, Reka Dewantara)
undangan  dalam  pengalihan  75%  saham  milik  Para  Penggugat  pada
Turut Tergugat.
Pelanggaran  hukum  tersebut  diatas  jelas  membuktikan  adanya perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  I  dan Tergugat  II.  Dengan  terbuktinya  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  maka  Akta  Hibah  Saham layak  secara  hukum  untuk  dinyatakan  tidak  sah  dan  dinyatakan  batal demi hukum. c. terdapat kesalahan;
Adanya  kesalahan  dari  pihak  pelaku,  dalam  arti  bahwa  karena Pasal  1365  KUH  Perdata  mensyaratkan  adanya  unsur  “kesalahan” ( schuld ) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka suatu tindakan tersebut dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat  dimintakan  tanggung  jawabnya  secara  hukum  jika  memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1) Ada unsur kesengajaan, atau
2) Ada unsur kelalaian, dan
3) Tidak  ada  alasan  pembenar  atau  alasan  pemaaf,  seperti keadaan overmacht ,  membela  diri,  tidak  waras,  ataupun  dari peraturan perundang-undangan;
Dalam  kasus  tersebut  telah  nyata  bahwa  para  pihak  sengaja untuk  saling  mengikatkan  dirinya  untuk  melakukan  peralihan  saham melalui  mekanisme  hibah  dengan  adanya  janji  pembayaran  sejumlah uang  terhadap  para  penggugat  sebagai  pemberi  hibah  sebagai  nilai tukar  atas beralihnya sejumlah saham tersebut kepada para tergugat. d. terdapat kerugian;
Perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  Para  Tergugat dengan mengalihkan saham-saham Para Penggugat melalui hibah dan diikuti  adanya  perjanjian  yang  menyebabkan  beralihnya  75%  saham milik Para Penggugat pada Turut Tergugat secara nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yaitu kehilangan kepemilikan atas 75% saham pada Turut Tergugat. e. terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan  causal  antara  perbuatan  dengan  kerugian  yaitu hubungan  sebab  akibat  secara  faktual  yang  dapat  diartikan  tidak  ada hasil  kerugian  tanpa  ada  penyebabnya.  Dalam  kasus  ini,  telah  terjadi perbuatan hukum berupa peralihan hak atas saham melalui mekanisme hibah, namun terjadi pelanggaran esensi hibah yang telah secara nyata diatur  dalam  pasal  1666  KUHPerdata  bahwa  hibah  harus  dilakukan
secara  Cuma-Cuma  namun  dalam  kasus  ini,  hibah  dilakukan  dengan adanya  mekanisme  pembayaran.  Berdasarkan  hal  tersebut,  timbul hubungan  sebab  akibat  secara  faktual  yakni  hilangnya  kepemilikan hak  atas  saham  atas  75%  saham  dari  para  penggugat  kepada  turut tergugat.
Berdasarkan  pertimbangan  hakim,  maka  dalam  perkara  ini terdapat cacat hukum pada akta hibah saham yang disebabkan adanya kesalahan  materiil.  Hal  tersebut  sesuai  yang  telah  ternyata  dalam aturan  mengenai  hibah  yang  diatur  dalam  KUHPerdata,  bahwa  suatu perbuatan  hibah  harus  memenuhi  unsur-unsur  sebagaimana  diatur dalam  pasal  1666  KUHPerdata  yang  mana  unsur  Cuma-Cuma merupakan  unsur  utama  dalam  hibah.  Sementara  dalam  perkara  ini diketahui bahwa terdapat perjanjian lain dibalik perjanjian hibah yang dilakukan,  yaitu  perjanjian  investasi  yang  didalamnya  memuat mengenai  pembayaran  sejumlah  uang  tertentu  atas  hibah  yang  telah diberikan. Perbuatan hibah tersebut batal demi hukum dan memenuhi unsur  cacat  hukum  atas  akta  hibah  yang  telah  dibuat.  Keputusan Majelis  Hakim  untuk  membatalkan  akta  hibah  ini  sudah  tepat  dan telah memenuhi unsur keadilan bagi para pihak.
Unsur  cacat  hukum  terhadap  hibah  ini  disebabkan  adanya ketidakjujuran  dan  kesalahan  kehendak  atau  berupa  kesalahan materiil,  sehingga  akta  hibah  ini  dapat  dibatalkan.  Secara  teori, Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  menurut  pasal  1338  KUHPerdata akan  mengikat  sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang membuatnya  dan  mengikat  kedua  belah  pihak.  Pada  kenyataan  yang ada, salah satu pertimbangan Hakim yang meyakini bahwa perjanjian investor  lahir  dengan  dilatarbelakangi  oleh  akta  hibah  saham  dan adanya  suatu  syarat  pembayaran  yang  tercantum  dalam  perjanjian investor, membuat  hal  tersebut  sudah jelas bertentangan dengan teori hibah.  Pasal  1666  KUHPerdata  mengatakan  bahwa  hibah  dilakukan dengan cuma-cuma sedangkan perjanjian investor tersebut mencantumkan adanya suatu syarat pembayaran sehingga tidak sesuai dengan  teori  Hibah  yang  ada.  Perjanjian  Hibah  sendiri  apabila dikembalikan  ke  dalam  konstruksi  hukum  perdata  merupakan  sebuah perjanjian  yang  tunduk  pada  ketentuan  buku  ketiga  KUHPerdata. Pasal  1320 KUHPerdata mengatur ketentuan mengenai  syarat  sahnya perjanjian  yang  terdiri  dari  syarat  Subjektif  dan  Objektif.  Apabila suatu syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya adalah batal demi  hukum  (null  and  void).  Unsur  keempat  dari  Pasal  1320 KHPerdata  yaitu  unsur  sebab  yang  halal  merupakan  unsur  objektif. Dalam  hal  ini,  unsur  sebab  yang  halal  tersebut  telah  gagal  terpenuhi

## KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT
KLAUSULA PEMBAYARAN ( Tanti Rachmawati ,  Sihabudin, Reka Dewantara)
karena  terdapat  sebab  yang  mengandung  suatu  cacat  materiil  dalam pembuatan akta hibah ini.
Suatu  perbuatan  hibah  mempunyai  3  unsur,  yang  pertama berkaitan dengan adanya barang atau uang, yang kedua adalah terjadi peralihan hak milik, dan yang ketiga adalah tanpa adanya prestasi dari pihak  penerima  hibah.  Satu  unsur  penting  dari  hibah  yaitu  dengan cuma-cuma  artinya  hibah  dibedakan  dari  jenis-jenis  perjanjian lainnya,  sehingga  perikatan  hibah  adalah  perikatan  tanpa  beban,  jadi pada saat si pemberi hibah melakukan prestasinya yaitu menyerahkan sesuatu  kepada  penerima  hibah,  penerima  hibah  tidak  mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu sebagai kontraprestasi. Walaupun  akta  hibah  saham  tersebut  merupakan  suatu  akta otentik  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna,  namun apabila dalam pembuatan   akta   otentik   tersebut    terdapat   unsur yang      tidak      sesuai  dengan  ketentuan    Peraturan    Perundang- undangan,  maka  mengakibatkan  akta  tersebut batal demi hukum.
Selanjutnya,  Pemegang  Saham  lama  selaku  para  Penggugat menyatakan bahwa akibat batalnya Perjanjian Investasi menyebabkan Akta  Hibah  batal  secara  serta  merta.  Dalam  hal  ini,  Penulis berpendapat  bahwa  Perjanjian  Investasi  merupakan  perjanjian  yang sepenuhnya terpisah dari Akta hibah tersebut.
Perjanjian  Investasi  tersebut  merupakan  perjanjian  yang  berdiri sendiri  dan  ditandatangani  oleh  pihak  yang  berbeda  dengan  akta hibah. Selain itu, dalam perjanjian ini tidak disebutkan terdapat kaitan dengan  hibah  saham  yang  telah  dilakukan,  sehingga  terdapat kesalahan  makna  dan  kehendak  atas  isinya.  Disebabkan  Perjanjian Investasi  ini  bukan  bersifat  akta  otentik  dan  terdapat  pihak  yang mengingkari isinya, maka Perjanjian Investasi ini tidak dapat diajukan sebagai  alat  bukti  karena  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian sempurna.  Selain  itu,  pernyataan  Penggugat  bahwa  akibat  batalnya Perjanjian  Investasi  menjadikan  Akta  Hibah  serta  merta  batal  adalah salah, karena tidak ada keterkaitan antara keduanya. Suatu akta otentik tidak  dapat  serta  merta  dibatalkan,  apabila  para  pihak  setuju  untuk membatalkan akta otentik harus dibuat pembatalan dalam bentuk Akta Pembatalan yang juga dibuat otentik di hadapan Notaris.

## 2. Keabsahan  Akta  Hibah  Saham  dalam  Hal  Terdapat  Klausula Pembayaran
Sebelumnya  ditekankan  bahwa  hibah  saham  dalam  perkara  ini telah memenuhi syarat formil, yaitu telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdata, yaitu dituangkan dalam bentuk akta  Notaris.  Pemberian  hibah  ini  dituangkan  dalam  Akta  Notaris dibuat dihadapan Notaris Karin Christiana Basoeki, Notaris di Jakarta. Pengaturan  oleh  undang-undang  tentang  formalitas  tertentu  yang harus  dipenuhi  untuk  perjanjian  formil  ini  merupakan  pengecualian dari asas konsensualisme dalam hukum perjanjian yang berlaku secara umum. 34 Menurut  asas  konsensualisme,  suatu  perjanjian  sudah terbentuk  dengan  adanya  kesepakatan  dari  para  pihak  yang membuatnya.  Kemudian,  agar  perjanjian  itu  sah  adanya  harus memenuhi  persyaratan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.  Namun,  asas tersebut  tidak  cukup  untuk  perjanjian  formil  karena  masih  ada formalitas lain yang diatur dalam undang-undang yang harus dipenuhi.
Hibah dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPerdata tentang sahnya perjanjian:
a. Sepakat
Para Pihak telah setuju dengan hibah yang dilakukan, yang    dibuktikan  dari  tanda-tangan  mereka  yang  telah dibubuhkan  di  dalam  akta  hibah  tersebut  dengan  sukarela tanpa adanya suatu paksaan,  kekhilafan  atau penipuan.
b. Cakap
Para  pihak  merupakan  pihak  yang  cakap  untuk melakukan  perjanjian  hibah  tersebut.  Para  pemilik  saham lama selaku para penggugat bertindak untuk dirinya sendiri, sedangkan  TCUP  selaku  Tergugt  I  merupakan  subjek hukum  perseroan  terbatas  yang  pada  saat  itu  diwakili  oleh Tuan Andreas Rinaldi, selaku Direktur utama.
Walaupun  dalam  fakta  hukum  diketahui  bahwa  Tuan Andreas  Rinaldi  merupakan  suami  dari  pemegang  saham lama  RTM,  yaitu  Nyonya  Ani  Setiawan,  hal  tidak melanggar  ketentuan  Pasal  1678  KUHPerdata  mengenai hibah  yang  dilarang  antara  suami-isteri  dalam  perkawinan, karena dalam hal ini, Tuan Andreas Rinaldi bertindak dalan jabatannya  selaku  Direksi  dari  TCUP.  Hibah  ini  dilakukan antara  Nyonya  Ani  Setiawan  selaku  subjek  hukum  pribadi dengan TCUP selaku subjek hukum badan hukum.
c. Suatu Hal Tertentu

## KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT
KLAUSULA PEMBAYARAN ( Tanti Rachmawati ,  Sihabudin, Reka Dewantara)
Akta  hibah  tersebut  secara  khusus  menunjukkan bahwa  objek  hibah  adalah  saham  dalam  RTM.  Saham adalah  benda  bergerak  tak  berwujud  yang  dapat dikategorikan  sebagai  piutang  atau  hak  tagih  dari pemegangnya terhadap perseroan terbatas yang menerbitkan saham tersebut.
d. Sebab yang halal
Pasal 1337 KUHPerdata mengatur bahwa suatu sebab
adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila  berlawanan  dengan  kesusilaan  baik  atau  ketertiban umum.
Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa akta hibah tersebut  batal  demi  hukum.  Batal  demi  hukum  berarti  bahwa  sesuatu dianggap tidak pernah berlaku karena berdasarkan hukum, atau dalam arti  sempit  berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan.  Dengan demikian, “batal demi hukum” menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu  tersebut  terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal  demi  hukum  itu  terpenuhi.  Sementara  “dapat  dibatalkan” memiliki  makna  yang  berbeda  dengan  “batal  demi  hukum”.  “Dapat dibatalkan”  menyiratkan  makna  perlunya  suatu  tindakan  aktif  untuk membatalkan  sesuatu  atau  harus  dimintakan  agar  hal  tersebut dibatalkan. 23
Suatu perjanjian dapat menjadi batal demi hukum karena hal-hal berikut:
a. Syarat perjanjian formil tidak terpenuhi;
b. Syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi;
c. Dibuat  oleh  orang  yang  tidak  berwenang melakukan  perbuatan hukum;
d. Adanya syarat batal yang terpenuhi.
Para  ahli  hukum  sepakat  untuk  memaknai  bahwa  unsur  “sebab yang  halal”  bukan  hanya  dinilai  dari  penyebab  atau  motif  dibuatnya perjanjian. 24 Perjanjian  yang  dibuat  tanpa  adanya  sebab  yang  halal, maka  perjanjian  tersebut  tidak  sah    dan  tidak  berkekuatan  hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal  1335 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal  1337  KUHPerdata  dinyatakan  bahwa,  kausa  suatu  perjanjian bukan  merupakan  sebab  yang  halal  sehingga  terlarang  apabila  kausa
23 Herlien Budiono, Op. Cit ., Hlm. 4. 24 Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta, Intermasa, 1978, Hlm. 19.
tersebut  dilarang  oleh  undang-undang,  kesusilaan,  maupun  ketertiban umum.
Perbuatan  hukum  hibah  ini  memenuhi  ketentuan  batal  demi hukum  karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi, yaitu melanggar  kausa  yang  halal.  Adanya  pembayaran  dalam  suatu  hibah merupakan  suatu  hal  yang  dilarang  oleh  undang-undang,  dengan demikian  perjanjian  hibah  ini  batal  demi  hukum.  Adanya  unsur pembataran  ditunjukan  pada  Pasal  3.1  (2)  Investor  Agreement  2007 tersebut berbunyi sebagai berikut:
“3.1  In  consideration  of  the  transfer  75%  of  the share  capital  in  each  of  the  KP  Holders  to  a  party approved  by  ICD  being  TCUP,  ICD  has  made  the following payments: ... (2) in respect of RTM:
1.  a  first  instalment  of  USD$  175,000  was  paid  to TCUP  after  relevant  KP  was  validly  issued  to RTM;
2.  a  second  and  final  instalment  of  USD$  200,000 was paid to TCUP on the 10th October 2007;
For 75% of the share capital of RTM; and...”
Namun,  terjemahan  yang  diberikan  pada  Putusan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor  604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel,  memiliki arti yang berbeda, yaitu:
“3.1  Sehubungan  dengan  pemindahan  75%  dari modal saham dalam masing-masing Pemegang KP kepada TCUP,  maka  ICD  harus  melakukan  pembayaran  sebagai berikut: ... (2) terkait dengan RTM:
1.  Cicilan pertama sebesar USD$ 175,000 akan dibayarkan kepada TCUP setelah KP yang bersangkutan dikeluarkan secara sah kepada RTM;
2.  Cicilan  kedua dan terakhir sebesar USD$  200,000 akan dibayarkan kepada TCUP pada 10 Oktober 2007;
Untuk 75% modal saham dari RTM; dan...”
Selanjutnya,  hibah  ini  pun  memenuhi  pula  syarat  “perjanjian dapat  dibatalkan”  atau  disebut  pula voidable atau vernietigbaar. hal ini  terjadi  apabila  perjanjian  tidak  memenuhi  unsur  subjektif  untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam perkara ini, unsur kesepakatan telah tidak terpenuhi.
Dalam  perjanjian  angka  9  ,  juga  telah  dicantumkan  adanya jaminan  janji  janji  yaitu  dalam  angka  9.1  yang  menyatakan  bahwa

## KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT
KLAUSULA PEMBAYARAN ( Tanti Rachmawati ,  Sihabudin, Reka Dewantara)
masing  masing  pemegang  saham  yang  dalam  hal  ini  termasuk  para Penggugat menjamin, menyatakan dan berjanji kepada ICD ( tergugat II  )  yang  dalam  angka  (1)  menyatakan  bahwa  pengalihan  saham saham  terkait  berlaku  efektif  pada  tanggal  ketika  jumlah  akhir  telah dibayar  seperti  ditetapkan  dalam  pasal  3.1  (1)  hingga  angka  3.1  (3) dan  pemegang  saham  terkait  akan  menanda  tangani  dokumen- dokumen  selanjutnya  sesuai  yang  diminta  untuk  memastikan  bahwa pengalihan  saham  berlaku  efektif  pada  tanggal  penyelesaian.  Namun pada  kenyataannya  hingga  sampai  Putusan  dikeluarkan,  tidak  ada pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Dalam  perkara  ini,  unsur  tidak  adanya  kesepakatan  para  pihak dipenuhi  karena  adanya  cacat  kehendak  diantara  para  pihak. KUHPerdata  tidak  menjelaskan  tentang  apa  yang  diartikan  dengan sepakat,  tetapi  mengatur  tentang  kondisi  yang  menyebabkan  tidak adanya  kata  sepakat. 25 Pasal-pasal  tersebut  antara  lain  Pasal  1321, 1322,  1323,  1324,  1325,  dan  1328,  yang  mengatur  mengenai perjanjian yang disebabkan oleh kehilafan, paksaan, dan penipuan.
Dalam  pembuatan  akta  hibah  ini  terdapat  kesalahan  dalam kesepakatan para pihak, yaitu adanya perbedaan yang mencolok antara kehendak  pemberi  hibah  dengan  ketentuan  hukum  mengenai  hibah. Pemberian  secara  cuma-cuma  merupakan  unsur  esensialia  dari  hibah yang dinyatakan dalam akta ini, hal ini tidak sesuai dengan kehendak pemberi  hibah  yang  menghendaki  pembayaran  atas  pengalihan  hak atas  sahamnya.  Perbedaan  antara  kehendak  dengan  ketentuan  umum tersebut  dapat  disebabkan  karena  adanya  pengaruh  pandangan  yang salah tentang pemahaman pada situasi perjanjian ini.
Pandangan  atau  penilaian  yang  keliru  terhadap  situasi  dalam suatu  perjanjian  dapat  menyebabkan  “perjanjian  dapat  dibatalkan”.
Adanya  kehendak  merupakan  unsur  utama  adanya  suatu  perbuatan hukum, sehingga adanya kehendak yang berbeda dapat mengakibatkan  cacat  hukum  atas  perbuatan  hukum  tersebut.  Dalam menentukan  unsur  kesalahan  kehendak  ini  harus  diketahui  apakah salah  satu  pihak  berada  dibawah  pengaruh  tekanan  dan  pandangan yang  keliru  mengenai  situasi.  Dalam  perkara  ini  dapat  dilihat  dari, apakah  pemegang  saham  lama  dari  RTM  mengetahui  bahwa  akibat ditandatanganinya hibah adalah beralihnya kepemilikan saham  secara cuma-cuma,  serta  apakah  pemegang  saham  lama  berada  dibawah
25 Herlien Budiono, Op. Cit ., Hlm. 15.
tekanan  Direksi,  Dewan  Komisaris  maupun  ICD  selaku  calon investor.
Dalam  pembuatan  hibah  ini  terdapat  pula  ketentuan  prinsip- prinsip hukum umum dalam hukum perjanjian yang telah memberikan batas  dalam  pembuatan  kontrak,  salah  satu  diantaranya  adalah konsekuensi yang dapat diperkirakan dan motivasi yang diketahui dari kedua  belah  pihak  atau  pemaknaan  kontrak.  Kedua  belah  pihak penting  untuk  menyadari  apakah  akibat  dari  perikatan  yang  mereka buat.  Notaris  selaku  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta otentik terkait perbuatan hukum para pihak wajib menjelaskan kepada para  pihak  akibat-akibat  yang  dapat  terjadi  atas  akta  yang  mereka buat.
Dari  sudut  pandang  pembuatan  akta  Notaris,  akta  hibah  saham ini  telah  dibuat  sesuai  ketentuan  yang  ditentukan  oleh  UUJN  dan KUHPerdata,  namun  karena  adanya  unsur  kesalahan  pada  kebenaran materiil yang bertentangan dengan ketentuan hibah dalam hal terdapat klausula  pembayaran  pada  hibah  yang  seharusnya  dilakukan  secara Cuma-cuma, maka sesuai ketentuan Pasal 1670 KUHPerdata hibah ini adalah batal. Pembatalan perjanjian akan menjadikan keadaan kembali seperti  perjanjian  tersebut  tidak  pernah  ada.  Sehingga  posisi pemegang saham kembali seperti semula.
Terkait  dengan  pembuatan  akta  hibah  ini,  pertanggungjawaban Notaris dilihat dari ada tidaknya itikad buruk pada Notaris dan apakah Notaris  telah  menjalankan  kewajibannya  pada  pembuatan  akta  ini sesuai  ketentuan  UUJN  dan  Kode  Etik  Notaris,  yaitu  salah  satunya untuk memberikan penyuluhan hukum terkait perbuatan hukum dalam akta.
Dalam  perkara  ini,  Notaris  yang  bersangkutan  wajib menjelaskan kepada para pihak mengenai  ketentuan hibah dan akibat hukum  ditandatanganinya  akta  hibah  tersebut,  serta  kewajiban  bagi para pihak setelah akta hibah ditandatangani. Notaris Karin Christiana Basoeki  menyatakan  bahwa  ia  telah  menjalankan  pembuatan  akta sesuai  ketentuan  UUJN  dan  Kode  Etik  dan  tidak  mengetahui  adanya janji untuk pembayaran dibalik hibah tersebut, sehingga ia tidak dapat dipersalahkan  karena  peranan  Notaris  dalam  pembuatan  akta  ini adalah  untuk  mengkonstantir  perbuatan  para  pihak  kedalam  akta. Terdapat pandangan bahwa Notaris tidak dapat turut campur ke dalam perbuatan  hukum  yang  dilakukan  para  pihak  karena  Notaris merupakan pihak yang netral.
Notaris  dapat  menolak  untuk  membuat  suatu  akta,  bahkan Notaris  wajib  menolak  membuat  suatu  akta  dalam  hal  terdapat  cacat

## KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT
KLAUSULA PEMBAYARAN ( Tanti Rachmawati ,  Sihabudin, Reka Dewantara)
hukum  dalam  perbuatan  hukum  tersebut.  Dalam  perkara  ini,  pada dasarnya  Notaris  dapat  menolak  pembuatan  akta  hibah  saham  ini, karena  terdapat  kejanggalan  antara  tujuan  dan  alas  hukum.  Latar belakang  peralihan  hak  atas  saham  adalah  investasi  antara  RTM dengan ICD, dimana tujuan dari adanya investasi  adalah memperoleh keuntungan,  sementara  dalam  hibah  tidak  terdapat  keuntungan  yang dihasilkan  karena  pemberian  dilakukan  secara  cuma-cuma.  Namun, apabila  Notaris  tetap  membuat  akta  sebagaimana  diminta  para  pihak tersebut,  dan  Notaris  telah  memberikan  penjelasan  hukum  kepada para  pihak  sehingga  para  pihak  memahami  dengan  pasti  hak, kewajiban  dan  akibat  yang  ditimbulkan,  maka  Notaris  tidak  dapat dibebankan  pertanggungjawaban  baik  secara  pidana  maupun  perdata atas sengketa yang terjadi.

## Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Saham terhadap
Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia yang Telah Terbit.
Pada Perkara Nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel  mengenai  sengketa  kepemilikan  saham ini,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  telah membatalkan  akta  hibah  saham.  Kemudian  berdasarkan  pembatalan yang  telah  dinyatakan  dengan  putusan  tersebut,  maka  akan menimbulkan  adanya  akibat  hukum  terhadap  anggradan  dasar perseroan  dan  juga  keputusan  menteri  hukum  dan  hak  asasi  manusia berdasarkan dibuatnya akta hibah saham tersebut. Akibat hukum yang lahir  dengan  dibatalkannya  akta  hibah  hibah  tersebut  menimbulkan adanya hak, kewajiban, serta hubungan hukum tersendiri.
Terkait  SK  Menkumham  tersebut  tidak  dapat  diberlakukan Perubahan  Anggaran  Dasar  karena  yang  harus  dilakukan  adalah memposisikan  TCUP  kedalam  posisi  tidak  pernah  tampil  sebagai pemegang saham. Perubahan AD sama  saja  mengakui  bahwa  TCUP pernah  memiliki  hak  atas  saham  dalam  RTM.  Akibat  hukum  dari pembatalan  adalah  hak  dan  kewajiban  dikembalikan  kepada  keadaan semula dan hibah dianggap tidak pernah ada.
Berdasarkan  pembatalan  akta  hibah  saham  tersbut,  prosedur yang  dapat  ditempuh  agar  pembatalan  SK  Menkumham  dapat dilakukan  adalah  Notaris  harus  membuat  kembali  Akta  Pembatalan
Hibah  Saham  disertai  putusan  pengadilan  Negeri  yang  membatalkan Akta Hibah Saham  tersebut. Selanjutnya  dikarenakan telah dibuatnya Akta  Nomor  27  tanggal  24  Juni    2008  tentang  Perubahan   Anggaran Dasar    yang  mencantumkan    kedudukan  TCUP  sebagai  pemegang saham  maka perlu  dibuat pula Akta Pembatalan atas Akta Nomor 27 tanggal 24 Juni 2008 tersebut.
Prosedur lainnya adalah dengan mengadakan RUPS Luar Biasa dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri tentang Pembatalan Hibah  Saham  tersebut,  sehingga  pemegang  saham  yang  hadir  adalah pemegang saham lama, dengan Agenda membatalkan seluruh putusan Rapat  Umum  Pemegang  Saham  di  Tahun  2007,  2008,  2010,  dan termasuk  segala  Keputusan  Rapat  Direksi.  Seluruh  dokumen  Akta Pembatalan  maupun  risalah  Rapat  tersebut  disertai  putusan Pengadilan  Negeri  untuk  kemudian  diserahkan  guna  permohonan pembatalan SK ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Apabila  Menkumham  menolak  melakukan  pencabutan  atau pembatalan atas SK tersebut, maka jalur yang dapat  ditempuh adalah melalui  jalur  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (selanjutnya  disebut “PTUN”),  karena  SK  Menkumham  adalah  suatu  produk  pemerintah yang konkrit, individual, dan final.

## KESIMPULAN
1. Rasio  decidendi  dalam  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus perkara  berdasarkan  putusan  nomor  604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel  jo.
605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel  adalah  adanya  kesalahan  materiil  pada akta  hibah  saham  dimana  suatu  perbuatan  hibah  harus  memenuhi unsur-unsur  Cuma-Cuma  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1666 KUHPerdata yang mana unsur Cuma-Cuma merupakan esensi  utama dalam  hibah.  Sementara  dalam  perkara  ini  diketahui  bahwa  terdapat perjanjian  lain  dibalik  perjanjian  hibah  yang  dilakukan,  yaitu perjanjian  investasi  yang  didalamnya  memuat  mengenai  pembayaran sejumlah  uang  tertentu  atas  hibah  yang  telah  diberikan.  Berdasarkan pertimbangan  tersebut,  hakim  memutus  perkara  ini  sebagai  sebuah perbuatan  melawan  hukum  dikarenakan  telah  terpenuhinya  unsur- unsur  perbuatan  melawan  hukum  berdasarkan  Pasal  1365 KUHPerdata  dan  menyatakan  perbuatan  hibah  tersebut  batal  demi hukum.
2. Dalam  perkara  ini,  pengalihan  hak  atas  saham  antara  Nyonya  Ani Setiawan  dan  Nyonya  Florita  selaku  pemegang  saham  lama  dalam RTM  kepada  TCUP  dilakukan  atas  dasar  akta  hibah  saham,  namun

## KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT
KLAUSULA PEMBAYARAN ( Tanti Rachmawati ,  Sihabudin, Reka Dewantara)
terdapat  cacat  hukum  dalam  akta  hibah  ini  dan  perbuatan  hibah  ini batal demi hukum sehingga pengalihan hak atas saham dianggap tidak pernah  terjadi.  Akta  hibah  saham  ini  telah  dibuat  sesuai  ketentuan pembuatan  akta  yang  diatur  dalam  UUJN,  namun  karena  terdapat kebenaran  materiil  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  hibah, sehingga  dengan  demikian  sesuai  ketentuan  Pasal  1670  KUHPerdata hibah ini adalah batal.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Agus  Budiarto,  Kedudukan  Hukum  dan  Tanggung  Jawab  Pendirian Perseroan Terbatas, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002.
Alya  Hapsari  Nuraini,  dkk,  Pemberian  Akta  Hibah  Wasiat  Atas  Seluruh Saham  Perseroan  Terbatas  PT.  LNI,  Jurnal  Universitas  Indonesia,
2019.
Andrew Hicks & SH Goo, Cases & Materials On Company Law, ISE, 1994. Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Malang, Intimedia, 2015.
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 8th Edition, St. Paul, Minnesota,
West Publishing Co., 2004.
H.  M.  N.  Purwosutjipto,  Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia,
Jakarta,  Penerbit Djambatan, 1999.
Freddy  Harris  dan  Teddy  Anggoro,  Hukum  Perseroan  Terbatas,  Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
Gatot  Supramono,  Hukum  Perseroan  Terbatas,  Jakarta,  PT  Penerbit Djambatan,2009.
Herlien  Budiono,  Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang
Kenotariatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015. Irene Karina Dewi, Pemindahan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Organ Perseroan  Terbatas,  Jurnal  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum
Universitas Surabaya, 2020.
Munir  Fuady,  Hukum  Perusahaan  Dalam  Paradigma  Hukum  Bisnis,
Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
Ridwan  Khairandy,  Perseroan  Terbatas,  Doktrin  Peraturan  Perundang- undangan dan Yurisprudensi, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2009,
Hlm. 205 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1978. Tan  Thong  Kie,  Studi  Notariat  dan  Serba-Serbi  Praktik  Notaris,  Jakarta,
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

## Undang-Undang
Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, LN. No.106 TLN No. 4756. ________,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgerlijk  Wetboek], diterjemahkan  oleh  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  Jakarta,  Pradnya Paramita, 2008.