## FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

## (Studi Penertiban PKL Di Bandar Lampung)
Municipal Police Functions in the Enforcement of Local Regulations (Study on Street Vendors Control in the Bandar Lampung City)
Herni Susiani
Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung email: herni.susiyani@gmail.com

## Abstract
Sometimes Municipal Police acts reactively or repressively without heed to civil rights in doing their operation. Then, Bandar Lampung government has to  provide  a  proper  place  for  street  vendors  as  per  local  Regulation  (The Law  Number  8  of  2009).  In  order  to  prevent  any  clashes  between  civil service  police  and  people  in  society,  especially  street  vendors,  there  are several  things  which  need  to  be  done:  (1)  quality  of  human  resource  in municipal police unit need to be improved; (2) Municipal Police need to use persuasive  approach  in  performing  their  job;  (3)  local  regulation  needs  to be  aligned;  (4)  local  regulation  has  to  be  enforced  continuously  and appropriately.
Keywords: Civil Service Police Function, Local Regulation Enforcement

## Abstrak
Terkadang layanan polisi pamong praja bertindak reaktif atau represif tanpa mengindahkan  hak-hak  sipil  dalam  melakukan  operasi  mereka.  Kemudian, pemerintah  Bandar  Lampung  harus  menyediakan  tempat  yang  tepat  untuk PKL  sesuai  Peraturan  daerah  (Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2009). Dalam  rangka  untuk  mencegah  bentrokan  antara  polisi  pamong  praja  dan orang-orang di masyarakat, pedagang kaki lima terutama jalan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan: (1) kualitas sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong  Praja  perlu  ditingkatkan;  (2)  Polisi  Pamong  Praja  perlu menggunakan pendekatan persuasif dalam melakukan pekerjaan mereka; (3)
Volume  10  Issue  1,  January-March  2016:  pp.  1-220. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
peraturan daerah perlu selaras; (4) Peraturan Daerah harus ditegakkan secara terus menerus dan tepat.
Kata Kunci: Fungsi Polisi Pamong Praja, Penegakan Peraturan Daerah

## A. Pendahuluan
Negara  pada  hakekatnya  adalah  suatu  organisasi  kekuasaan  yang diciptakan  oleh  sekelompok  manusia  yang  disebut  bangsa.  Penyebab  atau faktor  pertama  terjadinya  Negara  adalah  adanya  sekelompok  manusia  yang disebut  bangsa  yang  berkesadaran  untuk  mendirikan  suatu  organisasi. 1 Pendirian organisasi tersebut dengan tujuan pokok  memelihara kepentingan dari  sekelompok  manusia  tersebut.  Demikian  fungsi  negara  adalah menyelenggarakan  kepentingan  bersama  dari  anggota  sekelompok  yang disebut bangsa.
Fungsi  politik  merupakan  fungsi  dasar  yang  pertama  kali  muncul setelah  negara  lahir  yang  oleh  karenanya,  fungsi  ini  sering  disebut  sebagai fungsi negara yang klasik ( the classical function of government ). Fungsi ini meliputi  dua  aspek  penting  yakni  pemeliharaan  ketenangan  dan  ketertiban ( maintenance of peace and order ) serta pertahanan dan keamanan ( security ). Fungsi  yuridis  mewajibkan  negara  untuk  mengatur  tata  bernegara  dan bermasyarakat,  agar  supaya  konflik-konflik  yang  tejadi  dalam  masyarakat dapat  diselesaikan  menurut  criteria  yang  telah  hidup  dan  diakui kebenarannya  oleh  masyarakat  itu  sendiri,  yakni  hukum.  Fungsi administratif  memberi  kewajiban  kepada  negara  untuk  menata  birokrasinya demi terwujudnya tujuan negara. 2
Sejarah  bangsa  Indonesia  tidak  berjalan  linier  dalam  pilihannya pengutamaan  fungsi  Negara  antara  fungsi  regular  dengan  fungsi pembangunan.  Indonesia  harus  mengutamakan  fungsi  pembangunan daripada fungsi regulernya. Sebaliknya, pada masa yang lain, Indonesia akan mengutamakan  fungsi  regulernya  disbanding  dengan  fungsi  pembangunan, namun  sesuai  dengan  teori  dengan  kenegaraan,  pelaksanaan  kedua  fungsi tersebut lebih tepat dilaksanakan secara selaras dan seimbang. 3
Untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  pada  sebuah  Negara  yang berlandaskan  hukum,  haruslah  didukung  dengan  keberadaan  peraturan perundang-undangan  yang  cukup  memadai  dan  mengakomodir  semua
1 Utrecht, E. (1985). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia . Cetakan Kedelapan, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, p. 42.
2 Muchsan.  (1981). Beberapa  Catatan  tentang  Hukum  Administrasi  Negara  dan  Peradilan Administrasi Negara di Indonesia . Yogyakarta: Liberty, p. 86.
3 Handoyo,  B.  Restu  Cipto.  (2003). Hukum  Tata  Negara , Kewarganegaraan  dan  Hak  Asasi Manusia  (Memahami  Proses  Konsolidasi  Sistem  Demokrasi  di  Indonesia) .  Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, p. 85.
permasalahan dalam bidang hukum. Indonesia saat ini sudah memiliki Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yang  diwariskan  secara  turun temurun  oleh  pemerintah  belanda.  Saat  ini  KUHP  merupakan  substansi hukum  yang  kita  miliki  untuk  mengatur  serta  mengakomodir  semua permasalahan  hukum  terkait  dengan  hal  pidana  yang  terjadi  dalam  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada  masa  krisis  moneter  melanda  indonesia  yang  dimulai  sejak pertengahan  tahun  1998  yang  ditandai  dengan  nilai  tukar  rupiah  yang menurun tajam serta resesi global, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menjadi  sebuah  keniscayaan.  Di  satu  sisi,  negara  akan  disibukkan menjalankan  fungsinya  yang  reguler  untuk  mengembalikan  kepercayaan masyarakat dan dunia internasional.
Di  sisi  lain  masyarakatakan  mencari  pekerjaan  alternatif  untuk menompang  kebutuhan  hidupnya  yang  kian  komplek.  Pada  saat  inilah lapangan kerja informal menjadi pilihannya, salah satunya menjadi pedagang kaku lima (PKL). 4 Munculnya PKL bagai cendawan di musim hujan di saat naiknya  harga-harga  kebutuhan  pokok  serta  sulitnya  memenuhi  kebutuhan hidup.  Kelompok  ini  (PKL)  mencoba  mengais  rezeki  dalam  keterbatasan ilmu  dan  kemampuannya  untuk  mendapat  pekerjaan  yang  lebih  baik. Memanfaatkan celah ruang kosong di jalan ataupun trotoar yang merupakan fasilitas  umum.  Kebanyakan  dari  mereka  melaksanakan  aktifitasnya  di ruang-ruang publik di kawasan perkotaan.
Terpakainya badan jalan atau trotoar sebagai lokasi berjualan tentunya akan  mengganggu  pengguna  jalan  yang  lain.  Sebagai  sesama  warga masyarakat  yang  tentunya  memiliki  hak  yang  sama  dalam  memanfaatkan fasilitas umum, hak pejalan kaki juga mestinya dilindungi oleh pemerintah. Namun  di  sisi  lain,  pemerintah  juga  tidak  dibenarkan  menggunakan kekuasaannya  secara  sewenang-wenang  untuk  mengosongkan  fasilitas umum  tersebut  dari  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  PKL.  Perlu  pengaturan yang  benar-benar  bisa  memihak  dan  menjamin  terwujudnya  kepentingan bersama.
Penertiban  dan  penggusuran  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Bandar  Lampung  kerap  diwarnai  bentok  fisik  antara  polisi  pamong  praja dengan  pedagang  kaki  lima.  Untuk  melegalkan  penertiban  tersebut pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  kemudian  membuat  sebuah  peraturan daerah  yang  ditujukan  kepada  pedagang  kaki  lima.  Peraturan  tersebut  yaitu Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan,  dan  Keapikan  dalam  Wilayah  Kota Bandar Lampung.
4 Manan, Bagir. (1996). “Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang dappat dilakukan oleh Pemerintah Daerah”, Majalah Ilmiah Universitas Padjajaran , 3(14).
Membanjirnya  PKL  membutuhkan  penanganan  yang  baik  agar  tidak menimbulkan  kerugian  pada  kelompok  masyarakat  yang  lain  terutama pengguna  jalan.  Berikut  ini  Pasal  yang  mengatur  tentang  ketertiban  umum yang  menyangkut  masalah  keberadaan  pedagang  kaki  lima.  Perda  No.  8 Tahun  2000  pada  Bab  III  tentang  Larangan  Mempergunakan  Fasilitas Umum, Pasal 16 ayat 1, 2, dan 3 tertulis jelas: 5
1. Dilarang mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan  pertokoan  atau  bangunan  yang  menghadap  pada  jalan  umum oleh  pedagang  kaki  lima  atau  usaha lainnya  kecuali pada  tempat-tempat yang ditentukan atau ditunjuk oleh walikota.
2. Dilarang mempergunakan  pasar atau bangunan komplek pertokoan yang tidak bertingkat atau lantai I (satu) sebagai tempat bermukim.
3. Dilarang mempergunakan halaman pakir pada komplek pasar /pertokoan /plaza  untuk  tempat  mirip  atau  menetap  kendaraan  atau  gerobak dagangan.
Pembuat Perda membatasi definisi pedagang kaki lima (PKL) sebagai “pelaku  usaha  yang  melakukan  kegiatan  usahanya  dalam  jangka  waktu tertentu  dan  bersifat  sementara  di  daerah  milik  jalan  atau  fasilitas  umum, dengan  menggunakan  sarana  berdagang  yang  mudah  dipindahkan  dan dibongkar  pasang”.  Bagi  pembuat  Perda,  salah  satu  upaya  peningkatan kehidupan perekonomian rakyat adalah dengan memberika kesempatan bagi para  pelaku  usaha  di  sektor  informal  untuk  menjalankan  dan mengembangkan kegiatan usahanya secara maksimal dan berkesinambungan.  Pedagang  Kaki  Lima  sebagai  salah  satu  unsur  pelaku usaha  di  sektor  informal,  keberadaannya  mempunyai  pengaruh  yang  cukup besar  bagi  kehidupan  roda  perekonomian  rakyat  di  Kota  Bandar  Lampung. Dalam  perkembangannya,  keberadaan  pedagang  kaki  lima  di  kawasan perkotaan Kota Bandar Lampung telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan  lingkungan,  dan  kelancaran  lalu  lintas  sehingga  perlu  dilakukan upaya  pengaturan  agar  tercipta  tertib  sosial  dan  ketentraman  masyarakat dengan mengikusertakan ketertiban masyarakat. 6
Upaya  pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  dalam  rangka  mengatur keberadaan  pedagang  kaki  lima  adalah  melalui  kegiatan  penataan  lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, dan  pengaturan  mengenai  pemberian  sanksinya  serta  dengan  melaksanakan upaya  pemberdayaan  terhadap  pedagang  kaki  lima  serta  senantiasa
5 Peraturan  Daerah  No.  8  Tahun  2000 tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban,  Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung .
6 Pasaribu,  Iqbal  Tawakkal.  (2006). Melihat  Fenomena  Pedagang  Kaki  Lima  Melalui  Aspek Hukum. Bandung: Universitas Islam Bandung, p. 33.
melaksanakan  pembinaan,  pengawasan,  dan  pengendalian  pedagang  kaki lima secara terpadu dan berkesinambungan.
Dalam  upaya  pengaturan  PKL,  Peraturan  Daerah  mengatur  pula adanya  kewajiban  mengajukan  izin  lokasi  kepada  Pemerintah  Kota  yang disertai  pula  dengan  sanksi  bagi  pedagang  kaki  lima  yang  tidak  memiliki izin.  Salah  satu  sanksi  yang  diberlakukan  adalah  paksaan  pemerintahan ( dwangsom ) berupa pembongkaran dan pengosongan lokasi yang digunakan oleh  pedagang  kaki  lima  yang  tidak  berizin.  Pemerintah  Kota  merupakan Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  menjalankan  fungsi  administrasi.  Sebagai pemerintah,  pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  merupakan  subjek  hukum sekaligus pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pemerintahpun juga diberi  wewenang  untuk  melakukan  berbagai  tindakan,  baik  tindakan  nyata ( feitelijkhandelingen ) maupun tindakan hukum ( rechtshandelingen ). 7
Salah satu tindakan dalam penertiban PKL adalah sanksi kepada PKL yang  tidak  berizin  berupa  paksaan  pemerintahan  ( dwangsom ). 8 Tulisan  ini mengulas  apa  saja  yang  menjadi  prasyarat  bagi  pelaksanaan  paksaan pemerintahan  ( dwangsom ),  implementasi  paksaan  pemerintahan  di  Kota Bandar  Lampung  khususnya  dalam  penertiban  PKL  baru-baru  ini  serta mengapa  terdapat  penolakan  yang  begitu  kuat  dari  kelompok  PKL  atas tindakan  paksaan  pemerintahan  tersebut.  Sekaligus  tulisan  ini  hendak menguji  implementasi  paksaan  pemerintahan  oleh  pemerintah  Kota  Bandar Lampung tersebut berdasarkan prespektif norma Hukum Administrasi.
Peran  satuan  polisi  pamong  praja  tercakup  dalam  tugas  dan  fungsi satuan  polisi  pamong  praja  dalam  rangka  memelihara  ketentraman  dan menyelenggarakan  ketertiban  umum  (trantibum)  serta  menegakkan  produk hukum  daerah (Perda) 9 dan  Peraturan Kepala  Daerah merupakan  salah  satu komponen  penegak  hukum  yang  sangat  penting.  Berdasarkan  Pasal  148 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong  Praja  secara  khusus  disebutkan  bahwa  satuan  polisi  pamong  praja mempunyai  tugas  memelihara  dan  menyelenggarakan  ketenteraman  dan ketertiban  umum,  penegakkan  Peraturan  Daerah  dan  Keputusan  Kepala Daerah.
7 Pudyatmoko,  Y.  Sri  dan  Tjandra,  W.  Ridwan.  (1996), Peradilan  Tata  Usaha  Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah . Yogyakarta: Universitas Atmajaya, p. 64.
8 HR,  Ridwan.  (2006), Hukum  Administrasi  Negara .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada,  p.
78.
9 Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  15  Tahun  2013 tentang  Tugas,  Fungsi,  dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung.
Dalam melaksanakan tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan produk hukum daerah, satuan polisi pamong praja menyelenggarakan fungsi yaitu: 10
1. Penyusunan  program  dan  pelaksanaan  ketenteraman  dan  ketertiban umum, serta penegakan produk hukum daerah;
2. Pelaksanaan  kebijakan  pemeliharaan  dan  penyelenggaraan  ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
4. Pelaksanaan  kordinasi  pemeliharaan  dan  penyelenggaraan  ketenteraman dan  ketertiban  umum  serta  penegakan  hukum  daerah  dengan  aparat kepolisian  negara,  penyidik  pegawai  negeri  sipil  (PPNS)  atau  aparatur lainnya;
5. Pengawasan  terhadap  masyarakat  agar  mematuhi  dan  menaati  produk hukum daerah;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Oleh  karena  itu  anggota  satuan  polisi  pamong  praja  berwenang melakukan  tugas-tugas  dibidang  penegakkan  hukum  khususnya  Peraturan Daerah.
Dengan  adanya  peraturan  perundangan  tersebut,  maka  untuk memelihara tugas-tugas di daerah, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang  Pengaturan  dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima  dan  Peraturan Daerah  (Perda)  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08  Tahun  2000  tentang Pembinaan  Umum,  Ketertiban,  Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  dan Keapikan  dalam  Wilayah  Kota  Bandar  Lampung  serta  Peraturan  Walikota Bandar  Lampung  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Tugas,  Fungsi,  dan  Tata Kerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Banda  Lampung  yang  sangat strategis  dalam  upaya  menumbuhkembangkan  kepatuhan  masyarakat terhadap  Peraturan  Daerah  dan  Keputusan  Kepala  Daerah  yang  sangat berdampak  kepada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagai  penunjang suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Upaya untuk membangun, menjaga ketenteraman  dan  ketertiban  umum  serta  stabilitas  keamanan  memerlukan dukungan,  kerjasama  serta  komitmen  bersama.  Menyadari  kesulitan  yang mungkin  timbul  terutama  dalam  penyatuan  persepsi,  mengatasi  kendala situasi  dan  kondisi  di  lapangan,  kecepatan  dalam  penanganannya,  maka diperlukan koordinasi antar instansi terkait.
Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas satuan polisi pamong praja  Kota  Bandar  Lampung  didukung  sumber  daya  manusia  yang  relatif terbatas dibanding tugas yang diemban, dengan jumlah personil yang terdiri
10 Pasal  4  Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  15  Tahun  2013 tentang  Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung.
dari berstatus pegawai negeri sipil, PPNS yang berjumlah dua orang, tenaga honorer dan tenaga harian lepas. Adapun klasifikasi pindidikan formal yang ada adalah berpendidikan pascasarjana, sarjana, sarjana muda, SLTA, SLTP dan SD.
Pendekatan  masalah  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Adapun jenis dan sumber data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  terdiri  dari  data  primer  yang bersumber  dari  lapangan  dan  data  sekunder  bersumber  dari  perpustakaan. Data  yang  telah  diperoleh kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  yang  pokok bahasan  akhirnya  menuju  pada  suatu  kesimpulan  ditarik  dengan  metode induktif.

## B. Pembahasan

## 1. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pembatasan Kewenangan dalam Penyidikan Notaris
Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (yang selanjutnya disebut  PKL)  merupakan  suatu  fenomena  kegiatan  perekonomian  rakyat kecil.  Akhir-akhir  ini  fenomena  penggusuran  terhadap  para  PKL  marak terjadi.  Para  PKL  digusur  oleh  aparat  pemerintah  seolah-olah  mereka  tidak memiliki  hak  asasi  manusia  dalam  bidang  ekonomi  sosial  dan  budaya (EKOSOB). 11 Melihat PKL ini merupakan fenomena kegiatan perekonomian rakyat  kecil,  yang  mana  mereka  berdagang  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.
Pedagang  Kaki  Lima  ini  timbul  dari  adanya  suatu  kondisi pembangunan  perekonomian  dan  pendidikan  yang  tidak  merata  diseluruh NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia)  ini.  PKL  ini juga  timbul  dari akibat  tidak  tersedianya  lapangan  pekerjaan  bagi  rakyat  kecil  yang  tidak memiliki  kemampuan  dalam  berproduksi.  Pemerintah  dalam  hal  ini sebenarnya  memiliki  tanggung  jawab  didalam  melaksanakan  pembangunan bidang  pendidikan,  bidang  perekonomian  dan  penyediaan  lapangan pekerjaan.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang tertinggi yaitu UUD 1945.
Dengan  adanya  pengaturan  mengenai  tanggung  jawab  pemerintah dalam  UUD  1945,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  negara  kita  adalah  negara hukum.  Segala  hal  yang  berkaitan  dengan  kewenangan,  tanggung  jawab, kewajiban,  dan  hak  serta  sanksi  semuanya  diatur  oleh  hukum.  Peningkatan kemampuan  daerah  untuk  secara  kreatif  dan  optimal  mendayagunakan kewenangan-kewenangan  yang  telah  dilimpahkan  oleh  pemerintah  seperti
11 Pasaribu, Iqbal Tawakkal. Op. Cit ., p.  12.
yang  terinci  dalam  PP  No.  25  Tahun  2000. 12 Ketentuan-ketentuan  yang mengatur  mengenai  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan, perekonomian  dan  penyediaan  lapangan  pekerjaan  belum  pernah  terealisasi secara  sempurna.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  besarnya  jumlah  rakyat miskin  di  indonesia.  Kemiskinan  ini  diakibatkan  oleh  tidak  adanya pemerataan  kemajuan  perekonomian,  peningkatan  kwalitas  pendidikan  dan penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah.
Maraknya  PKL  berbuntut  pada  munculnya  berbagai  persoalan.  Ada anggapan  bahwa  keberdaaan  PKL  yang  semrawut  dan  tidak  teratur mengganggu  ketertiban,  keindahan  serta  kebersihan  lingkungan.  Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu  lalu  lintas  baik  bagi  pejalan  kaki  maupun  pengendara  motor dan mobil. Selain itu, parker kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat  mengganggu  ketertiban.  Selama  ini  para  PKL  belum  sadar  akan pentingnya  kebersihan  sehingga  keindahan  di  lingkungan  pun  sulit diwujudkan.
Selain ruas jalan, beberapa lampu lalu lintas (traffic light) yang sudah tidak  lagi  (kurang  berfungsi)  turut  menjadi  penyebab  meningkatnya  angka kemacetan  di  Bandar  Lampung.  Faktor  lainnya  yang  menyumbang  angka kemacetan  terbesar  yaitu  pedagang  kaki  lima  (PKL).  Tak  bias  dielakkan aktivitas  PKL,  khusunya  yang  ada  di  sekitar  jalan  Protokol  (jalan-jalan  di pusat  kota)  yang  menggunakan  badan  jalan  ikut  menyumbang  kemacetan. Kemacetan terjadi juga terutama didaerah pasar-pasar itu dipenuhi pedagang kaki lima (PKL).
Fenomena  pedagang  kaki  lima  (PKL)  ini  merupakan  imbas  dari semakin  banyaknya  jumlah  rakyat  miskin  di  indonesia.  Mereka  berdagang hanya  karena  tidak  ada  pilihan  lain,  mereka  tidak  memiliki  kemampuan pendidikan yang  memadai, dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang  baik  dan  tidak  adanya  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  buat  mereka. Sehingga  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  sehari-hari  dan  untuk membiayai  keluarganya  ia  harus  bedagang  di  kaki  lima. 13 Mengapa pilihannya  adalah  pedagang  kaki  lima,  karena  pekerjaan  ini  sesuai  dengan kemampuan  mereka,  yaitu  modalnya  tidak  besar,  tidak  membutuhkan pendidikan  yang  tinggi  dan  mudah  untuk  di  kerjakan.  Mereka  punya  naluri dimana kira-kira tempat strategis yang ramai didatangi pembeli. 14
12 Rasyid,  Ryaas.  (2007). Desentralisai  dan  Otonomi  Daerah,  Otonomi  Daerah,  Latar Belakang dan Masa Depannya . Jakarta: Penerbit LIPI Press, p. 12.
13 Rahardjo,  Satjipto  (2009). Masalah  Penehgakkan  Hukum  Dalam  Suatu  Tinjauan
Sosiologis . Bandung: Sinar Baru, p.  8.
14 Pandue,  Marthias  Dusky.  (2010). Jernih  Melihat  Cermat  Mencatat,  Antologi  Karya
Jurnalistik Wartawan Senior Kompas . Jakarta: PT Kompas Media Sarana, p. 300-302.
Di  NKRI  ini  belum  ada  Undang-undang  yang  khusus  mengatur pedagang  kaki  lima  (PKL).  Padahal  fenomena  pedagang  kaki  lima  (PKL) sudah  merupakan  permasalahan  yang  pelik  dan  juga  sudah  merupakan permasalahan  nasional,  karena  disetiap  kota  pasti  ada  pedagang  kaki limanya.  Pengaturan  mengenai  pedagang  kaki  lima  hanya  terdapat  dalam peraturan  daerah  (Perda).  Perda  ini  hanya  mengatur  tentang  pelarangan untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Namun mengenai hak-hak PKL ini tidak diatur didalam perda tersebut. Untuk Kota Bandar  Lampung,  ketentuan  mengenai  PKL  ini  diatur  didalam  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Pedagang kaki Lima (PKL)
Walaupun  tidak  ada  pengaturan  khusus  tentang  hak-hak  pedagang kaki  lima,  namun  kita  dapat  menggunakan  beberapa  produk  hukum  yang dapat  dijadikan  landasan  perlindungan  bagi  pedagang  kaki  lima.  Ketentuan perlindungan hukum bagi para pedagang kaki lima ini adalah : a. Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
b. Pasal  11  UU  Nomor  39  /  1999  mengenai  Hak  Asasi  Manusia  :  “Setiap orang  berhak  atas  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya  untuk  tumbuh  dan berkembang secara layak”.
c. Pasal 38 UU Nomor 39 / 1999 mengenai Hak Asasi Manusia :
1) “Setiap  warga  negara,  sesuai  dengan  bakat,  kecakapan  dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2) Setiap  orang  berhak  dengan  bebas  memilih  pekerjaan  yang  di sukainya dan ……”
d. Pasal  13  UU  Nomor  09  /  1995  tentang  usaha  kecil:  “Pemerintah menumbuhkan  iklim  usaha  dalam  aspek  perlindungan,  dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:
1) Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di  pasar,  ruang  pertokoan,  lokasi  sentra  industri,  lokasi  pertanian rakyat,  lokasi  pertambangan  rakyat,  dan  lokasi  yang  wajar  bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.
2) Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
Dengan  adanya  beberapa  ketentuan  diatas,  pemerintah  dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima, harus lebih mengutamakan penegakan  keadilan  bagi  rakyat  kecil.  Walaupun didalam  Peraturan  Daerah K3  (kebersihan,  keindahan,  dan  ketertiban)  terdapat  pelarangan  pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat  yang  bukan  peruntukkannya,  namun  pemerintah  harus
mampu  menjamin  perlindungan  dan  memenuhi  hak-hak  ekonomi  pedagang kaki lima (PKL). 15

## 3. Hak-Hak Pedagang Kaki Lima Terhadap Pembongkaran
Fenomena  dalam  pembongkaran  para  PKL  ini  sangat  tidak manusiawi.  Pemerintah  selalu  menggunakan  kata  penertiban  dalam melakukan pembongkaran. Sangat disayangkan ternyata didalam melakukan penertiban sering kali terjadi hal-hal yang ternyata tidak mencerminkan kata- kata  tertib  itu  sendiri.  Kalau  kita  menafsirkan  kata  penertiban  itu  adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi rapih dan tertib, tanpa menimbulkan kekacauan atau masalah baru. 16
Pemerintah  dalam  melakukan  penertiban  sering  kali  tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para pedagang kaki lima atas  barang-barang  dagangannya.  Padahal  hak  milik  ini  telah  dijamin  oleh UUD  1945  dan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  mengenai  Hak Asasi Manusia. Diantaranya berbunyi sebagai berikut:
a) Pasal  28  G  ayat  (1)  UUD  1945,  berbunyi  “setiap  orang  berhak  atas perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta benda  yang  dibawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
b) Pasal  28  H  ayat  (4)  UUD  1945,  berbunyi  “setiap  orang  berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang”.
c) Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung jawab negara terutama pemerintah”.
Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM, berbunyi sebagai berikut :
a) Pasal  36  G  ayat  (2)  berbunyi  “tidak  seorang  pun  boleh  dirampas  hak miliknya dengan sewenang-wenang”.
b) Pasal  37  ayat  (1)  berbunyi  “pencabutan  hak  milik  atas  sesuatu  benda demi  kepentingan  umum,  hanya  dapat  diperbolehkan  dengan  mengganti kerugian  yang  wajar  dan  segera  diperbolehkan  dengan  mengganti kerugian  yang  wajar  dan  serta  pelaksanaannya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang ada.
15 Rujukan  pada  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08  Tahun  2000 Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban,  Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.
16 Marbun,  S.F.  (1997). Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di Indonesia , Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty, p.  335.
c) Pasal  37  ayat  (2)  berbunyi  “apabila  ada  sesuatu  benda  berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan  baik  itu  untuk  selama-lamanya  maupun  untuk  sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian.
d) Pasal  40  berbunyi  “setiap  orang  berhak  untuk  bertempat  tinggal  serta berkehidupan yang layak”.
Pemerintah  didalam  melakukan  penertiban  harusnya  memperhatikan dan menjunjung tinggi hak milik para PKL atas barang dagangannya. Ketika pemerintah melakukan pengrusakan terhadap hak milik para PKL ini, maka ia  sudah  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum,  yakni  ketentuan  yang terdapat  dalam  hukum  pidana  dan  juga  ketentuan  yang  terdapat  didalam hukum perdata. Adapun ketentuan yang diatur didalam hukum pidana adalah Pasal  406  ayat  (1)  KUHP  berbunyi  :  “Barang  siapa  dengan  sengaja  dan dengan melawan hak  membinasakan, merusakkan,  membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya  kepunyaan  orang  lain,  dihukum  penjara  selama-lamanya  dua tahun  delapan  bulan.  Sedangkan  ketentuan  yang  diatur  didalam  hukum perdatanya  adalah  Pasal  1365  berbunyi:  “tiap  perbuatan  melanggar  hukum, yang  membawa  kerugian  pada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Menegakkan sesuatu hukum dan  keadilan, ketika cara (metode) yang dipergunakan justru melawan hukum. Adapun alasannya PKL ini tidak dapat disalahkan  secara  mutlak.  Harus  diakui  juga  memang  benar  bahwa  PKL melakukan  suatu  perbuatan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang  ada didalam  perda.  Akan  tetapi  pemerintah  juga  telah  melakukan  suatu perbuatan kejahatan ketika ia melakukan pengrusakan atas hak milik barang dagangan  PKL,  dan  pemerintah juga  harus  mengganti  kerugian  atas  barang dagangan PKL yang dirusak. Sebaliknya kelompok yang kontra berpendapat sektor  informal  ini  sebagai  biang  kemacetan  lalu  lintas,  sumber kesemrawutan  kota,  kumuh,  beperan  dalam  meningkatkan  pencemaran lingkungan kota, dan seterusnya. 17
Pemerintah  belum  pernah  memberikan  suatu  jaminan  yang  pasti bahwa  ketika  para  PKL  ini  di  gusur,  mereka  harus  berjualan  di  tempat seperti apa. Jangan-jangan tempat yang dijadikan relokasi para PKL tersebut, ternyata bukanlah suatu pusat perekonomian. Sekarang ini penguasaan pusat kegiatan  perekonomian  justru  di  berikan  pada  pasar-pasar  hipermart  atau pasar  modern  dengan  gedung  yang  tinggi  serta  ruangan  yang  ber  AC.  Para pedagang  kecil  hanya  mendapatkan  tempat  pada  pinggiran-pinggiran  dari kegiatan perekonomian tersebut.
17 Iwanto,  Sutrisno.  (2001). Kiat  Sukses  berwiraswasta,  Strategi  Baaru  Mengelola  Usaha Kecil dan Menengah . Jakarta: PT Grasindo Grameia Widia sarana, p. 10-11.

## 4. Faktor-Faktor  Penghambat  Dalam  Tegaknya  Pengaturan  terhadap Perda
Dari  segi  hukum  dan  kepentingan  penertiban  tata  kota,  kehadiran pedagang kaki lima (yang selanjutnya disebut PKL) yang sering kali sampai memakan separuh badan jalan dan menduduki tanah-tanah kosong tanpa izin resmi  jelas  melanggar  hukum  dan  menggangu  ketertiban.  Suasana  kumuh, semrawut,  bergelantungan  spanduk  yang  tak  beraturan,  tikar-tikar  yang berserakan,  semuanya  mungkin  terasa  tak  sedap  dipandang  mata.  Tetapi, sekadar  menggusur  PKL  dan  menyita  barang  dagangan  mereka  tanpa ditindaklanjuti  dengan  berbagai  bentuk  pembinaan  dan  penanganan  yang komprehensif,  niscaya  tak  akan  pernah  menyelesaikan  masalah.  Untuk menata  PKL  dengan  baik  dibutuhkan  sebuah  konsep  penanganan  yang benar-benar komprehensif dan menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
Mengingat  segala  keterbatasan  jumlah  personil  untuk  terus-menerus melakukan  penertiban,  keterbatasan  dana  dan  lahan  yang  dimiliki pemerintah  kabupaten/kota  untuk  menampung  PKL,  maka  upaya  untuk menata  PKL  harus  melibatkan  pihak  swasta  atau  kalangan  dunia  usaha, khususnya  pusat-pusat  kegiatan  ekonomi  yang  berskala  besar  seperti  pasar modern,  pusat  perkantoran,  plaza,  atau  mal.Khususnya  untuk  PKL  yang menjual makanan, misalnya, jelas merupakan kebutuhan yang tak terelakkan untuk  melayani  pegawai  atau  orang-orang  yang  bekerja  di  plaza,  pusat perkantoran, atau pusat keramaian yang lain.
Salah  satu  contoh  hubungan  simbiosis-mutualisme  antara  pengelola pusat  keramaian  dan  PKL  biasa  dilihat  di  pasar.  Untuk  mengurangi perkembangan  jumlah  PKL  yang  berlebihan  di  berbagai  wilayah,  ada baiknya  jika  berbagai  dinas  dan  jajaran  aparat  di  lingkungan  pemerintah kabupaten/kota tidak melulu terjebak pada pendekatan yang sifatnya represif dan kuratif. Melainkan juga mencoba mengembangkan semacam mekanisme deteksi  dini  yang  efektif  melalui  keterlibatan  dan  peran  aparat  di  tinggat kelurahan dan kecamatan.
Di Bandar Lampung, kesemrawutan yang terjadi di wilayah kota dan sekitar  pasar  salah  satu  contoh  yangbisa  disebut  dengan  dalih  Peraturan Daerah  (Perda)  Nomor  10  Tahun  1989  tentang  Pengaturan  dan  Pembinaan Pedagang  Kaki  Lima  dan  didukung  oleh  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota Bandar  Lampung  Nomor  08  Tahun  2000  tentang  Pembinaan  Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam Wilayah Kota  Bandar  Lampung  serta  Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung mengeluarkan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Bandar  Lampung  yang  sangat  strategis dalam  upaya  menumbuhkembangkan  kepatuhan  masyarakat  terhadap Peraturan Daerah.
Tantangan  ke  depan  adalah  bagaimana  mengombinasikan  antara kegiatan  pembinaan,  pengawasan,  dan  upaya  preventif,  serta  kegiatan penindakan itu sendiri untuk situasi khusus. 18 Untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan  PKL,  penting  dilakukan  terutama  bagi  para  PKL  yang termasuk  kelompok  binaan  dan  para  PKL  yang  tidak  lagi  diperbolehkan berdagang  di  kawasan  yang  dilarang.  Sedangkan  kegitan  pengawasan  rutin dibutuhkan  untuk  mencegah  agar  daerah  atau  kawasan  yang  sudah ditertibkan dan bersih dari PKL tidak lagi dihuni PKL lama atau PKL baru yang menurut ketentuan memang dilarang berdagang di kawasan itu. 19
Untuk kegiatan yang sifatnya preventif atau pencegahan, maka pihak yang semestinya bertanggung jawab adalah aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan.  Efektivitas  dan  sikap  pro-aktif  pihak  kecamatan  dan  kelurahan dapat  dijamin  kelangsungannya  jika  didukung  oleh  anggaran  rutin operasional  yang  memadai  dan  dukungan  personil  yang  cukup.  Melakukan patroli  mobil  secara  rutin,  misalnya,  tidak  mungkin  dapat  dilakukan  pihak kecamatan  jika  mereka  tidak  memiliki  sarana  dan  dukungan  dana  untuk melakukan hal itu.
Sebagai  sebuah  masalah  sosial,  persoalan  PKL  sebetulnya  adalah masalah  yang  kompleks  dan  sulit  terpecahkan  secara  instan  karena kemunculan  mereka  pada  hakikatnya  adalah  produk  dan  implikasi  dari berbagai  kekeliruan  kebijakan  pembangunan  wilayah  yang  sudah  puluhan tahun berjalan dari elite politik satu ke elite politik berikutnya. Pengalaman telah menunjukkan, berbagai masalah sosial yang muncul di kota besar dan kota  menengah  pada  dasarnya  adalah  imbas  dari  terjadinya  kesengajaan antar wilayah dan arus urbanisasi yang berlebihan (over urbanization).
Keberadaan  sektor  informal,  terutama  PKL,  sesungguhnya  adalah jawaban  spontan  dan  penuh  prakarsa  dari  masyarakat  yang  termarjinalisasi terhadap  tekanan  situasi  dan  faktor-faktor  struktural  yang  mengimpit mereka.  Jika  pemerintah  kabupaten/kota  yang  ada  di  lampung  hanya melakukan tindakan penggusuran dan merampas lapak-lapak tempat mereka menggantungkan hidup, maka bagi para PKL itu sesungguhnya sama dengan membunuh  masa  depan  mereka  dan  sanak  keluarganya.  Tidaklah  kita tergugah untuk mencari solusi yang lebih arif dan empatif bagi para PKL.
18 Surat  harian  Kompas. Penertiban  PKL  di  Surabaya  Parsial  dan  Diskriminatif. Senin,  29 Juli 2013.
19 Pudyatmoko,  Y.  Sri  dan  Tjandra,  W.  Ridwan.  (1996). Peradilan  Tata  Usaha  Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah . Yogyakarta: Universitas Atmajaya, p. 67.

## 5. Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Daerah Kota Bandar Lampung
Dalam  Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  15  Tahun  2013 tentang  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Daerah Kota  Bandar  Lampung  di  jelaskan,  bahwa  Satuan  Polisi  Pamong  Praja merupakan  unsur  penunjang  Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  mendukung pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  dibidang ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat.  Pada  Peraturan  Walikota  Kota Bandar  Lampung  Nomor  15  Tahun 2013  Pasal  2  diatur,  Bahwa  kedudukan seorang  Kepala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  langsung  bertanggung  jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Polisi  Pamong  Praja  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Walikota dalam  menyelenggarakan  tugas  pemerintah  di  bidang  ketentraman  dan ketertiban  masyarakat  dan  Penegakan  Peraturan  produk  hukum  daerah. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja satuan polisi pamong praja daerah Kota  Bandar  Lampung  bahwa  untuk  menyelenggarakan  tugas  pokok tersebut, Fungsi Polisi Pamong Praja:
a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan produk hukum daerah;
b. Pelaksanaan  kebijakan  pemeliharaan  dan  penyelenggaraan  ketentraman dan ketertiban umum di daerah
c. Pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah.
d. Pelaksanaan  koordinasi  pemeliharaan  dan  penyelenggaraan  ketentraman dan  ketertiban  umum  serta  penegakan  hukum  daerah  dengan  aparat kepolisian  negara,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  atau  aparatur lainnya.
e. Pengawasan  terhadap  masyarakat  agar  mematuhi  dan  menaati  produk hukum daerah.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dengan  adanya  kewenangan  yang  diberikan  kepada  satuan  polisi pamong  praja,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  keberadaan  satuan  polisi pamong  praja  sangat  penting  dan  stratrgis  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk di dalamnya penyelenggraan perlindungan masyarakat. Sebagai sebuah masalah sosial di kota  besar,  harus  diakui  bahwa  upaya  menata  pedagang  kaki  lima  dan menertibkan  bangunan  liar  di  Kota  Bandar  Lampung  bukanlah  hal  yang mudah.  Hal  tersebut  yang  dapat  merugikan  satuan  polisi  pamong  praja dimana  dengan  adanya  ppedagang  kaki  lima  yang  kembali  berjualan ditempat semula dapat merugikan nilai positif dari kinerja dan satuan polisi
pamong  praja  dianggap  tidak  professional  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya dalam menjaga ketertiban umum.

## 6. Hambatan-Hambatan  dalam  Tugas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja terhadap Pengaturan  dan  Pembinaan Pedagang Kaki  Lima  di Kota Bandar Lampung
Hasil wawancara dengan Herman Karim Kabid ketertiban umum dan ketentraman  masyarakat  pada  kantor  polisi  pamong  praja  Kota  Bandar Lampung  bahwa  di  dalam  melaksanakan  kegiatan  walaupun  telah direncanakan  dengan  terarah,  pasti  akan  terdapat  hambatan  atau  kendala. Begitu  juga  dengan  polisi  pamong  praja  dalam  menegakkan  Penegakan Hukum  Peraturan  Daerah Nomor  8  Tahun  2000 tentang  Pembinaan  umum, ketertiban,  keamanan,  kebersihan,  kesehatan,  dan  keapikan  dalam  Wilayah Kota  Bandar  Lampung  yang  datangnya  bisa  didalam  ( intern )  maupun  dari luar ( external ).
Polisi  Pamong  Praja dalam  melaksanakan  tugas penegakan  Peraturan Daerah mempunyai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah: a. Kelembagaan:  Meskipun  sudah  ada  program  kerja  tahunan  tentang rencana  operasional  pembinaan  dan  penegakan  Peraturan  Daerah terhadap pedagang kaki lima dan Keputusan Kepala Daerah, namun pada pelaksanaan  masyarakat  di  daerah  cenderung  tidak  taat  pada  peraturan yang berlaku.
b. Sumber Daya Manusia: Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan  oleh  aparat,  namun  kemampuan  dan  keterampilan  teknis operasi terhadap pedagang kaki lima kurang memadai.
c. Jaringan  Kerja:  Kurangnya  kerjasama  dengan  instansi  terkait  dalam rangka  penegakan  Peraturan  Daerah  terhadap  pedagang  kaki  lima  dan kurangnya  peraturan  yang  mendasari  tentang  koordinasi  Polisi  Pamong Praja dengan instansi lainnya.
d. Lingkungan  yang  belum  kondusif:  Saranan  dan  prasarana  pendukung teknis  operasional  pembinaan  ketenteraman  dan  ketertiban  serta penegakan Peraturan Daerah terhadap pedagang kaki lima masih kurang. Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan  masyarakat terhadap peraturan yang berlaku mengenai pedagang kaki lima.
Adapun  materi  yang  dimuat  dalam  peraturan  pemerintah ini  meliputi susunan organisa, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas dan kewajiban satuan polisi pamong praja. Khusus, mengenai  fungsi dan peran dari satuan polisi  pamong  praja  diatur  dalam  beberapa  Pasal,  yaitu:  Pasal  3  yang menyebutkan  “Satuan  Polisi  Pamong  Praja  mempunyai  tugas  memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan
Peraturan  Daerah  dan  Keputusan  Kepala  Daerah”,  Pasal  4 menyebutkan:  “Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarak fungsi:
a. Penyusunan  program  dan  pelaksanaan  ketenteraman  dan  ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
b. Pelaksanaan  kebijakan  pemeliharaan  dan  penyelenggaraan  ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
c. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan  ketertiban  umum  serta  penegakan  Peraturan  Daerah,  Keputusan Kepala  Daerah  dengan  aparat  Kepolisian  Negara,  PPNS  dan  aparatur lainnya;
d. Pengawasan  terhadap  masyarakat  agar  mematuhi  dan  menaati  Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
Pola-pola  preventif  pun dapat diupayakan  guna  menanggulangi  suatu keadaan  yang  pontensial  memunculkan  berbagai  gangguan  kamtibmas. Khusus  berkaitan  dengan  eksistensi  satuan  polisi  pamong  praja  dalam penegakan  hukum  (represif),  sebagai  perangkat  pemerintah  daerah, kontribusi  satuan  polisi  pamong  praja  sangat  diperlukan  guna  mendukung suksesnya  pelaksanaan  Otonomi  Daerah.  Dengan  demikian  aparat  polisi pamong  praja  diharapkan  menjadi  motivator  dalam  menjamin  kepastian pelaksanaan  peraturan  daerah  dan  upaya  menegakannya  ditengah-tengah masyarakat,  sekaligus  membantu  dalam  menindak  segala  bentuk penyelewengan dan penegakkan hukum.
Sedangkan dalam pelaksanaan penjagaan ketertiban, kekurangan yang ada  berupa  minimnya  anggota  polisi  pamong  praja  dalam  berjaga  dan berpatroli  serta  tidak  bertanggung  jawabnya  anggota  polisi  pamong  praja dalam  melakukan  penjagaan.  Kondisi  tersebut  yang  dimanfaatkan  oleh pedagang untuk kembali berjualan ditempat yang dilarang, sehingga keadaan yang tertib masih jauh dari yang diharapkan. Didasarkan kondisi dan situasi yang  berhasil  diamati  dari  observasi  yang  dilakukan  peneliti,  maka  untuk menganalisis  proses  pelaksanaan  penertiban  dan  penjagaan  ketertiban  demi memperoleh  seberapa  besar  kualitas  keprofesionalan  Satuan  polisi  pamong praja  dalam  melaksanakan  kegiatan  tersebut.  Memang  diakui  sampai sekarang manusia meskipun kecewa terhadap hukum bahkan kadang-kadang hukum  membawa  konfrontasi  manusia  dengan  manusia,  manusia  tetap memerlukan  hukum,  karena  hal  itu  merupakan  nilai  dan  kebutuhan  asasi bagi manusia beradab. 20
Dalam  melaksanakan  kewenangannya  guna  menegakkan  peraturan daerah  serta  keputusan  kepala  daerah,  sebagai  salah  satu  tugas  utama  dari
20 Prasetyo,  Teguh.  Disampaikan  dalam  Orasi  Dies  Natalis  UNISRI  ke  XXVI  Surakarta, Webs Universitas Slamet Riyadi, Tanggal 21 Juni 2006.
polisi  pamong  praja,  tentunya  tidak  semudah  membalikkan  telapak  tangan, terlebih  dalam  melaksanakan  kewenangannya  ini  polisi  pamong  praja dibatasi  oleh  kewenangan  represif  yang  sifatnya  non  yustisial.  Karenanya, aparat  polisi  pamong  praja  seringkali  harus  menghadapi  berbagai  kendala ketika  harus  berhadapan  dengan  masyarakat  yang  memiliki  kepentingan tertentu  dalam  memperjuangkan  kehidupannya,  yang  akhirnya  bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).
Hasil wawancara dengan Herman Karim, Kabid ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, satuan polisi pamong praja Kota Bandar Lampung bahwa fungsi polisi pamong paraja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota  Bandar  Lampung  cukup  berperan  karena  polisi  pamong  praja  sudah melaksanakan  tugas  pokok  yaitu  membantu  Walikota  atau  Kepala  Daerah dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan  dibidang  ketenteraman  dan ketertiban  masyarakat  serta  penegakan  Peraturan  Daerah.  Polisi  pamong praja  sudah  cukup  berperan  dalam  rangka  penegakan  peraturan  daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner,  operasi  dengan  system  hunting  (mobill),  mengadakan  patroli- patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan, pembinaan sarana lalu lintas.
Pemerintah  atau  administrasi  Negara  merupakan  subjek  hukum, sebagai drager van de rechten en plichten atau sebagai pendukung hak-hak dan  kewajiban-kewajiban.  Sebagaimana  subjek  hukum  lainnya  perorangan maupun  badan  hukum,  pemerintahpun  melakukan  berbagai  tindakan,  baik tindakan nyata ( feitelijkhandelingen ) maupun tindakan hukum ( rechtshandelingen ).  Pengertian  tindakan  nyata  adalah  tindakan-tindakan yang tidak ada kaitannya dengan hukum sehingga tidak menimbulkan akibat hukum,  sedangkan  tindakan  hukum  adalah  tindakan  yang  berdasar  sifatnya dapat  menimbulkan  akibat  hukum  tertentu  atau  tindakan  tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. 21
Pengertian tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan  oleh  organ  pemerintahan  atau  administrasi  negara  yang dimasudkan  untuk  menimbulkan  akibat  hukum  tertentu  dalam  bidang pemerintahan  atau  administrasi  negara.  Berdasarkan  pengertian  itu Muchsan 22 menyebutkan unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan yaitu: a. Perbuatan  itu  dilakukan  oleh  aparat  pemerintah  dalam  kedudukannya sebagai  penguasa  maupun  sebagai  alat  perlengkapan  pemerintahan
( bestuursorganen ) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
21 HR,  Ridwan.  (2006). Hukum  Administrasi  Negara .  Jakarta: PT  Raja  Grafindo Persada, p.
26.
22 Ibid., p. 98.
b. Perbuatan  tersebut  dilaksanakan  dalam  rangka  menjalankan  fungsi pemerintahan.
c. Perbuatan  tersebut  dimaksudkan  sebagai  sarana  untuk  menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
d. Perbuatan  yang  bersangkutan  dilakukan  dalam  rangka  pemeliharaan kepentingan negara dan masyarakat.
Upaya  penertiban  padagang  kaki  lima  di  Bandar  Lampung  berawal dari  Peraturan  Daerah Kota  Nomor  10 Tahun  1989  tentang  Pengaturan  dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dengan adanya Peraturan Daerah tersebut Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  memberi  perhatian  kembali  pada  tahun 2000  dengan  mengundangkan  Peraturan  Daerah  Nomor  08  Tahun  2000 tentang  Pembinaan,  Ketertiban,  Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung tersebut. Sebagai tindakan Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  terhadap  pedagang  kaki  lima  maka membentuk  tim  penataan pedagang  kaki  lima  dalam  wilayah  daerahBandar Lampung sesuai Keputusan Walikota BandarLampung Nomor 45 / 10 / HK / 2008. Pembentukan Tim tersebut dimaksud untuk tugas sebagai berikut:
a. Melakukan  sosialisasi  /  penyuluhan  terhadap  pedagang  kaki  lima  dalam wilayah Kota Bandar Lampung.
b. Melakukan  Penataan  dan  penempatan  pedagang  kaki  lima  pada  tempat- tempat yang diperkenankan untuk berdagang.
c. Melakukan Pemantauan terhadap proses jalannya relokasi pedagang kaki lima ke tempat-tempat yang telah disediakan dan ditentukan.
d. Melakukan  Pembongkaran  dan  penyimpanan  tempat/alat  berdagang pedagang kaki lima di tempat terlarang.
e. Melaporkan hasil penataan terhadap pedagang kaki lima kepada Walikota Bandar Lampung.
Bagi  pedagang  kaki  lima  di  kota  Bandar  Lampung  yang  tidak memiliki  izin  melakukan  kegiatan  usaha  diluar  lokasi  yang  ditunjuk  oleh Walikota  atau  Kepala  Daerah,  akan  dikenakan  sanksi  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  10  Peraturan  Daerah  Kota  Nomor  10  Tahun  1989  tentang Pengaturan  dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima.  Adapun  prosedur penerapan sanksi tersebut dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:
a. Setiap kegiatan usaha pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.
b. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
c. Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Sementara  Pasal  10  Ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  apabila  yang
bersangkutan  tidak  melaksanakan  ketentuan  yang  berlaku  setelah  melalui proses  peringatan,  lokasi  pedagang  kaki  lima  dibongkar.  Ketentuan  inilah yang  menjadi  dasar  bagi  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  untuk
Volume 10 Issue. 1, January-March 2016 .
melakukan  paksaan  pemerintahan  ( bestuurdwang )  berupa  pengosongan lokasi  yang  digunakan  oleh  pedagang  kaki  lima  untuk  berjualan.  Hukum tidak  akan  bisa  dipisahkan  dari  kehidupan  suatu  masyarakat.  Karena  di dalam  suatu  kehidupan  masyarakat  pasti  ada  suatu  bentuk  peraturan  yang berlaku  di  masyarakat  tersebut  yang  berfungsi  untuk  mengatur  tata  cara bermasyarakat.
Instansi  pelaksana  dalam  penertiban  pedagang  kaki  lima  di  Bandar Lampung  telah  tepat  dan  sesuai  dengan  kewenangannya.  Lembaga  yang ditunjuk  untuk  melakukan  pembongkaran  pedagang  kaki  lima  adalah  yaitu satuan  polisi  pamong  praja  yang  mempunyai  tugas  pokok  untuk melaksanakan  kewenangan  bidang  administrasi  publik  dan  politik  dalam negeri. Dalam struktur organisasi satuan polisi pamong praja terdapat bidang penegakan.  Bidamg  penegakan  peraturan  perundang-undangan  mempunyai tugasmelaksanakan  sebagian  tugas  satuan  polisi  pamong  praja  di  bidang penegakan  peraturan  perundang-undangan,  dan  pembinaan  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS).  Bidang  penegakan  peraturan  perundang- undangan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melakukan  operasi  penegakan  peraturan  daerah  dan  perundang- undangan;
b. Melakukan Pemeriksaan cepat/singkat;
c. Melakukan penyidikan dan penindakan;
d. Melakukan  operasi  penegakan  peraturan  daerah  yang  bersifat pembinaan/non yustisial;
e. Melakukan  koordinasi  dengan  polri  dalam  pelaksanaan  tugas  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
7. Faktor-Faktor  yang  Menghambat  Terjadinya  Penegakan  Hukum Peraturan  Daerah  Tentang  Pengaturan  Dan  Pembinaan  Pedagang

## Kaki Lima Di Bandar Lampung
Hasil wawancara dengan Cik Raden, Kepala kantor pada satuan polisi pamong  praja Kota  Bandar  Lampung  dengan  menjalankan  tugasnya,  dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum, polisi pamong praja Kota Bandar Lampung diharapkan selalu menampilkan performa professional, khususnya dalam menghadapi perkembangan pedagang kaki lima di Bandar Lampung. Maka  dari  itu,  segenap  aparat  polisi  pamong  praja  Kota  Bandar  Lampung diharapkan  menjadi  aparat  yang  handal  dan  mempunyai  kemampuan pemikiran  yang  jernih,  serta  kesehatan  dan  kemampuan  fisik  yang  prima untuk  menunjang  keberhasilan  dalam  tugas-tugas  dilapangan.  Namun  yang lebih  penting  lagi  tentunya  setiap  aparat  satuan  polisi  pamong  praja  harus berupaya menempatkan fungsi pembinaan masyarakat khusus lagi pedagang
kaki  lima  dibandingkan  dengan  penegakan  hukum.  Hal  ini  penting  sebagai usaha  preventif  agar  masyarakat  sadar  hukum  (Perda)  dan  paham  akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, mengingat ada kecenderungan  ketika  penegakan  hukum  lebih  ditonjolkan,  potensial  bagi terjadi konflik.
Penerapan  hukum  selama  ini  terkesan  tidak  konsisten,  tidak  merata dan  tidak  kontinu.  Peraturan  sudah  setumpuk,  tetapi  sistimatika penerapannya  belum  diatur  dengan  baik.  Kasihan  banyak  Korban  gusuran, pembongkaran  karena  penerapan  hukum  yang  tidak  konsisten.  Embrio pedagang  kaki  lima  dibiarkan  menjadi  besar,  ada  yang  dibangun  semi permanen,  dipungut  retribusi,  dimintai  sumbangan  ini,  sumbangan  itu, akhirnya  tetap  digusur,  satu-satunya  sumber  mata  pencarian  lenyap  begitu saja.
Pedagang  kaki  lima  sekecil  apapun,  termasuk  pedagang  asongan. Inilah cikal bakal terjadinya pertumbuhan pedagang kaki lima seperti jamur, dimana-mana,  dari  kota  besar  sampai  kota  kecil.  Sebenarnya  gampang sekali,  kalau  petugas  patroli  ini  digiatkan,  langsung  tindak,  sehingga kerugian  tidak  besar.  Langkah  ini  juga  akan  mendidik  masyarakat  tertib hukum,  taat  hukum.  Pantau  petugas  patroli,  kalau  ada  yang  kerjanya  tidak bagus  termasuk  terima  pungli,  langsung  ganti  atau  pecat.  Ini  langka  kedua mendidik  penegak  hukum  taat  hukum  dan  tertib  hukum.  Kalau  ini dijalankan, dijamin tidak akan pernah lagi kita melihat pedagang kaki lima.
Polisi  pamong  praja  dalam  melaksanakan  tugas  penegakan  peraturan daerah mempunyai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah:
a. Kelembagaan:  Meskipun  sudah  ada  program  kerja  tahunan  tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan peraturan daerah terhadap pedagang  kaki  lima  dan  Keputusan  Kepala  Daerah,  namun  pada pelaksanaan  masyarakat  di  daerah  cenderung  tidak  taat  pada  peraturan yang berlaku.
b. Sumber Daya Manusia: Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan  oleh  aparat,  namun  kemampuan  dan  keterampilan  teknis operasi terhadap pedagang kaki lima kurang memadai.
c. Jaringan  Kerja:  Kurangnya  kerjasama  dengan  instansi  terkait  dalam rangka  penegakan  peraturan  daerah  terhadap  pedagang  kaki  lima  dan kurangnya  peraturan  yang  mendasari  tentang  koordinasi  polisi  pamong praja dengan instansi lainnya.
d. Lingkungan  yang  belum  kondusif  :  Sarana  dan  prasarana  pendukung teknis  operasional  pembinaan  ketentraman  dan  ketertiban  serta penegakan peraturan  daerah terhadap pedagang kaki lima  masih kurang. Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku mengenai pedagang kaki lima.
Pemerintah  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Susunan  dan tata  cara  penyelenggarakan  pemerintahan  daerah diatur  dalam  undang-undang.  Di  dalam  ketentuan  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  ini  dinyatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya, yaitu menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat,  dimana pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP), kecuali:
a. Politik luar negeri
b. Pertahanan
c. Keamanan
d. Yustisi
e. Moneter dan Fiskal Nasional
f. Agama.
Undang-undang  No.  23  Tahun  2014  Pasal  149  pada  ayat  (1) disebutkan  bahwa  Anggota  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dapat  diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 menjadi harus seirama dengan yang diatur pada Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  RI,  serta  Undang-undang  No.  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana.  Dalam  dua  Undang-undang tersebut  ditegaskan  bahwa  penyidik  selain  Polisi  adalah  juga  Penyidik Pegawai  negeri  Sipil.  Ini  artinya  bahwa  dalam  rangka  penyidikan  terhadap pelanggaran  atas  ketentuan  Perda.  Satpol  PP  yang  sudah  diangkat  sebagai PPNS bisa melakukan aktivitas menjalankan hukum negara.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Upaya  yang  dilakukan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  mengatasi hambatan pada saat mengatur ketertiban umum PKL, sejauh ini pemerintah daerah  telah  melakukan  upaya  sosialisasi  Peraturan  Daerah  terhadap  PKL, sosialisasi  ini  dilakukan  terhadap  perwakilan  para  PKL  disetiap  titik,  agar setelah  diberikan  sosialisasi  yang  menjadi  perwakilan  para  PKL  tersebut menjelaskan kepada sesama pedagang yang lainnya.
Hambatan  eksternal  dalam  menegakkan  Peraturan  Daerah  tersebut dikarenakan bahwa adanya ketidakserasian pemikiran antara pedagang  kaki lima  dengan  satuan  polisi  pamong  praja.  Pedagang  kaki  lima  beranggapan bahwa  dengan  diberlakukannya  Peraturan  Daerah  tersebut  keberadaan mereka  semakin  terancam,  sedangkan  di  lain  pihak  pemenuhan  kebutuhan hidup  tidak  bisa  ditunda.  Sehingga  hal  ini  mendorong  mereka  untuk  tetap
nekad  berjualan  di  kawasan  yang  dilarang.  Menurut  mereka  meskipun pemerintah  telah  memberikan  solusi  bagi  mereka  dengan  lokasi  sebagai tempat relokasi para pedagang kaki lima, namun ditolak dengan alasan sepi. Sedangkan hambatan internal yang dialami oleh satuan polisi pamong praja dalam  menegakkan  Peraturan  Daerah  tidak  terlepas  adanya  oknum  yang mengejar  kepentingan  pribadi.  Jika  masih  ada  oknum  yang  melakukan perbuatan tersebut sudah pasti penegakkan Peraturan Daerah untuk kawasan Kota  Bandar  Lampung  tidak  akan  bisa  berjalan  lancar.  Selain  itu  masalah yang  menghambat  penegakkan  Peraturan  Daerah  adalah  dengan  adanya pungutan liar.

## 2. Saran
Saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Agar  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  maka pemerintah harus memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah bentuk dan  isi  kebijakan  tersebut  dengan  dibuatnya  peraturan  daerah  tersebut diharapkan  Bandar  Lampung  menjadi  kota  yang  indah,  bersih  dan  tertib selainitu satuan  polisi pamong  praja sebagai  pelaksana  teknis  harus  bisa menerapkan  peraturan  daerah  tersebut  di  masyarakat  tanpa  melakukan tindakan represif.
b. Kemampuan  suatu  organisasi  dalam  membuat  kebijakan  adalah  sangat besar, sebagai suatu lembaga pemerintah dan demi menciptakan suasana kota  yang  tertib  pemerintah  daerah  harus  bisa  mempelajari  konddisi masyarakat.Pengaruh  lingkungan  memiliki  peran  yang  sangat  kuat  jika masyarakat  menolak  dengan  pemberlakuan  Peraturan  Daerah  tersebut sudah  pasti  masyarakat  tidak  akan  taat  pada  peraturan  daerah  tersebut sehingga menimbulkan ketidak tertiban.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Handoyo,  B.Restu  Cipto.  (2003). Hukum  Tata  Negara,  Kewarganegaraan dan  Hak  Asasi  Manusia ( Memahami  Proses  Konsolidasi  Sistem Demokrasi di Indonesia ). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. HR,  Ridwan.  (2006). Hukum  Administrasi  Negara .  Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada.
Iwanto,  Sutrisni.  (2001). Kiat  Sukses  Berwiraswasta,  Strategi  Baru Mengelola  Usaha  Kecil  dan  Menengah .  Jakarta:  PT.  Grasindo
Gramedia Edia Sarana. Marbun,  S.F.  (1997). Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya Administratif di Indonesia . Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty.
Muchsan.  (1992). Beberapa  Catatan  tentang  Hukum  Administrasi  Negara dan  Peradilan  Administrasi  Negara  di  Indonesia .  Yogyakarta: Liberty. Pandue, Marthias Dusky. (2010). Jernih Melihat Cermat Mencatat, Antologi Karya  Jurnalistik  Wartawan  Senior  Kompas .  Jakarta:  PT.  Kompas Media Sarana. Pasaribu, Iqbal Tawakkal.  (2006). Melihat Fenomena Pedagang Kaki Lima Melalui Aspek Hukum . Bandung: Universitas Islam Bandung. Pudyatmoko, Y. Sri dan Tjandra, W. Ridwan. (1996). Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah . Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Rahardjo,  Satjipto.  (2009), Masalah  Penegakkan  Hukum  Dalam  Suatu Tinjauan Sosiologis . Sinar Baru, Bandung. Rasyid,  Ryas.  (2007). Desentralisasi  dan  otonomi  Daerah,  Latar  Belakang dan masa Depannya . Jakarta: Penerbit LIPI Press. Utrecht,  E.  (1985). Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia . Cetakan Kedelapan, Jakarta: Balai Buku Ichtiar.

## B. Majalah
Manan,  Bagir.  (1996  ).  “Bentuk  –Bentuk  Perbuatan  Keperdataan  Yang Dapat  Dilakukan  Oleh  Pemerintah  Daerah  No.  3  Vol.  14”, Majalah Ilmiah Universitas Padjajaran . 3(14).

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Praturan  Daerah  (Perda)  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08  Tahun  2000 Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban,  Keamanan,  Kebersihan,
Kesehatan dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tugas,
Fungsi,  dan  Tata  Kerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Daerah  Kota Bandar Lampung.