## PERSEPSI ANAK JALANAN TERHADAP PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA CIREBON

## Syaeful Bakhri
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Cirebon E-mail: sultan01aulia@yahoo.com

## Wardah Nuroniah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Cirebon
E-mail: wardah.faza@yahoo.com Diterima:November , 2020 Direvisi : Mei, 2021 Diterbitkan:September , 2021
Abstract: The phenomenon of street children is not only a problem in national development in Indonesia. There is another problem with this phenomenon, namely the possibility of spreading HIV / AIDS to street children. The purpose of this study was to determine the description of street children handling the potential spread of HIV / AIDS in the city of Cirebon. The research method used qualitative methods with the Sustainable Livelihoods (SL) approach. The results showed that some street children did not know the characteristics of people with HIV / AIDS; Not all people can act naturally towards HIV / AIDS. The community believes that the Cirebon government and its people support HIV / AIDS prevention and management; Changing partners is a dominant factor  in  the  spread  of  HIV  /  AIDS  and  socialization  is  the  most  appropriate  strategy  to  accelerate  the realization of HIV / AIDS prevention and management. The results of this study also indicate the need for several policies and strategies to tackle street children to cut the spread of HIV / AID through several policies such as economic, food, health, education, housing, and sanitation infrastructure, politics and institutions, as well as regional development and development policies.
Keywords: Street children; Prevention and Treatment; HIV / AIDS.
Abstrak: Fenomena anak jalanan bukan hanya satu permasalahan dalam pembangunan nasional di  Indonesia.  Terdapat  permasalahan  lain  pada  fenomena  tersebut  yakni  berpeluangnya penyebaran  HIV/AIDS  pada  anak  jalanan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana gambaran penanggulangan anak jalanan terhadap potensi penyebaran HIV/AIDS di Kota Cirebon. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Sustainable Livelihoods (SL). Hasil penelitian menunjukkan sebagian anak jalanan tidak mengetahui ciri-ciri pengidap  HIV/AIDS;  Tidak  semua  masyarakat  dapat  bersikap  wajar  terhadap  pengidap HIV/AIDS;  Masyarakat  menilai  bahwa  Pemerintah  Cirebon  dan  masyarakatnya  mendukung pencegahan dan penanganan HIV/AIDS; Berganti pasangan merupakan faktor dominan dalam penyebaran  penyakit  HIV/AIDS  dan  Sosialisasi  merupakan  strategi  yang  paling  tepat  guna mempercepat  terwujudnya  pencegahan  dan  penanganan  HIV/AIDS.  Hasil  penelitian  ini  juga menunjukkan  akan  perlunya  dilakukan  beberapa  kebijakan  dan  startegi  penanggulangan  anak jalanan  untuk  memutus  persebaran  HIV/AID  melalui  beberapa  kebijakan  seperti  kebijakan ekonomi,  pangan,  kesehatan,  pendidikan,  infrastruktur  perumahan  dan  sanitasi,  politik  dan kelembagaan, serta kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah.
Kata kunci: Anak jalanan; Pencegahan dan penanganan; HIV/AIDS.

## A. Pendahuluan
Fenomena anak jalanan merupakan salah satu masalaah sosial ekonomi global yang juga terjadi di Indonesia dan sampai kini masih menjadi permasalahan kompleks dan perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak.  Mengingat, kesejahteraan anak merupakan salah satu upaya  dari  penciptaan  generasi  penerus  bangsa  yang  berkualitas.  Anak  perlu  mendapatkan  hak dan perlindungan sosial sebagai salah satu pilar bangsa, tak terkecuali anak jalanan.
Apabila dicermati dengan baik, ternyata anak jalanan sangat mudah ditemukan pada kota- kota besar. Mulai dari perempatan lampu merah, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, bahkan  mall,  menjadi  tempat-tempat  anak  jalanan  melakukan  aktivitasnya.  Permasalahan  yang kerap terjadi pada anak jalanan adalah tidak dapat dipungkiri terjadinya koordinir oleh kelompok kelompok  yang  rapi  dan  profesional,  yang  saat  ini  sering  disebut  sebagai  mafia  anak  jalanan. Setiap  anggota  kelompok  tersebut  memiliki  tugasnya  masing-masing.  Ada  yang  melakukan mapping di setiap perempatan jalan, ada yang mengatur antarjemput, dan lain-lain. Di sini, terjadi eksploitasi terhadap anak dan menjadikan mereka sebagai ladang bisnis. Sangat memprihatinkan, hal  ini  terjadi  justru  atas  persetujuan  orang  tua  mereka  sendiri,  yang  juga  tak  jarang  berperan sebagai bagian dari mafia anak jalanan. 1
Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang menjadi anak jalanan 2 . Penyebab munculnya fenomena  anak  jalanan  dapat  disebabkan  karena;  a).  Sejumlah  kebijakan  makro  dalam  bidang sosial  ekonomi  yang  kurang  mendukung  penanggulangan  anak  jalanan;  b).  Modernisasi, industrialisasi, migrasi, dan urbanisasi membuat dukungan sosial dan perlindungan terhadap anak menjadi  berkurang;  c).  Kekerasan  dalam  keluarga  yang  umumnya  terjadi  dalam  keluarga  yang mengalami  tekanan  ekonomi  dan  jumlah  anggota  keluarga  yang  besar;  d).  Kondisi  kemiskinan yang  memaksa  anak  untuk  ikut  membantu  orang  tua  dengan  bekerja  di  jalanan;  e).  Orang  tua “mengkaryakan” sebagai sumber ekonomi keluarga pengganti peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. 3
Di  Indonesia,  terhitung  masih  banyak  ditemukan  anak  jalanan.  Berdasarkan  data Kementerian  Sosial  dalam  (Kompas.id,  2019)  masih  ada  12.000  anak  Indonesia  yang  masuk kategori anak jalanan dan Jawa Barat termasuk dalam lima provinsi dengan jumlah anak jalanan tertinggi  di  Indonesia.  Fenomena  anak  jalanan  juga  terjadi  di  Kota  Cirebon  sebagai  salah  satu wilayah  industrialisasi  yang  telah  banyak  terjadi  pertumbuhan  urbanisasi  dan  migrasi. 4 Berdasarkan data pada Cirebon Satu Data, jumlah anak jalanan di Kota Cirebon mencapai 334
1 Astri  Herlina,  “Kehidupan  anak  jalanan  di  Indonesia :  faktor  penyebab,  tatanan  hidup  dan  kerentanan berperilaku  menyimpang”, Pusat  Pengkajian,  Pengolahan  Data  Dan  Informasi  (P3DI)  Sekretariat ,  No.  5 (Desember 2014): 145–155.
2 Isti Rochatun, Suprayogi, dan Hamonangan Sigalingging, (2012). “Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang”, Unnes Civic Educational Journal , No. 1, Volume 1, (2012): 22–29. Retrieved from http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej%0APENGEMBANGAN
3 Sugianto,  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Jalanan  dalam  Perspektif  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon)”, De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum , No. 5, Volume.2, (Desember, 2013): 146–153.
4 Kompas.id,  Anak  Jalanan  Masih  Terabaikan,  https://kompas.id/baca/humaniora/2019/11/25/anak-jalanan- masih-terabaikan/ (diakses Desember, 2019)
anak  yang  mana  angka  tersebut  mengalami  peningkatan  dari  jumlah  tahun  sebelumnya  yaitu tahun 2018 yang hanya 224 anak. 5
Permasalahan  lain  yang  kerap  terjadi  pada  anak  jalanan  adalah  terkait  penularan HIV/AIDS.  Menurut  Harjanti  &  Wongso,  anak  jalanan  merupakan  salah  satu  populasi  yang rentan  terhadap  terjadinya  penularan  HIV/AIDS.  Hal  ini  dikarenakan  kehidupan  jalanan  yang memberikan kemudahan dan berpeluang melakukan perilaku seksual, situasi sosial dan ekonomi yang ada di lingkungan mereka sangat menguntungkan dalam penyalahgunaan narkoba, NAPZA dan  alkohol.  Anak  jalanan  selama  ini  tidak  dimasukkan  dalam  kategori  populasi  kunci  dalam penanggulangan  AIDS  sehingga  memperoleh  perhatian  yang  sangat  minimal  dalam  program AIDS  di  Indonesia.  Sementara  itu  pemerintah  lebih  melihat  penyelesaian  permasalahan  ini dengan  pendekatan  yang  bersifat  jangka  pendek  yaitu  dengan  menghalau  mereka  dari  jalan melalui razia-razia di jalanan dan mengirimkannya ke panti-panti sosial. 6
Jumlah  penderita  HIV/AIDS  di  Kota  Cirebon  sendiri  pada  Tahun  2018  ditemukan terdapat 115 penderita yang tersebar pada wilayah Kota Cirebon dan paling banyak ditemukan di Kecamatan  Harjamukti  dan  cara  penyebarannya  didominasi  oleh  perilaku  seks  bebas  atau  seks beresiko.  Kemudian  hingga  Oktober  tahun  2019,  ditemukan  70  penderita  baru.  Menurut Sekretaris  KPAIDS  Sri  Maryati  dalam  Ciremaitoday.com,  Kota  Cirebon  kini  telah  menjadi daerah  tujuan  baik  wisata  maupun  bisnis  sehingga  perlu  untuk  melakukan  sosialisasi,  edukasi, untuk mengurangi kerentanan penyebaran epidemi AIDS di Kota Cirebon. 7
Penanganan  masalah  anak  jalanan  sangat  penting  untuk  dilakukan  dan  diperhatikan, disamping  hak  anak  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesejahteraan  yang  telah  dilindungi  oleh UUD 1945 pasal 34, yang menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pemerintah juga telah mengeluarkan UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Melihat  Undang-undang  tersebut  yang  terdapat  adanya  jaminan  atas  hak  anak, penanganan  masalah  anak  jalanan  sangat  penting untuk  dilakukan  dan  diperhatikan,  disamping hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan yang telah dilindungi oleh undang-undang, juga  untuk  menghindari  dampak  negatif  apabila  masalah  anak  marjinal  ini  tidak  dapat terpecahkan.  Kita  harus  menyadari  bahwa  terhambatnya  pemenuhan  hak-hak  anak  jalanan terutama bagi yang mengalami HIV/AIDS akan berdampak pada kelangsungan hidup anak itu sendiri,  bangsa  dan  negara  Indonesia  (Putra,  Hasanah,  &  Nuriyah,  2015).  Berdasarkan  uraian tersebut,  peneliti  merasa  perlu  untuk  melakukan  telaah  lebih  dalam  terkait  dengan penanggulangan  anak  jalanan  terhadap  potensi  penyebaran  HIV/AIDS  pada  anak  jalanan  di Kota Cirebon.

## B. Metodologi Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk melakukan review dan identifikasi penanggulangan anak jalanan di Kota Cirebon, menyusun arah strategi,  kebijakan, dan program  penanggulangan potensi penyebaran HIV/AIDS  pada anak
5 Cirebon Satu Data, Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, https://satin.cirebonkota.go.id/dokumen/2792d82d-03fb-5b7b-b4ac-d846ae33944f (diakses November, 2020)
6 Kekek  Apriana  Dwi  Harjanti  dan  Lydia  Verina  Wongso,  “Apakah  anak  jalanan  perlu  diperhatikan  dalam penanggulangan AIDS ?”, Seri Policy Brief - Pusat Penelitian HIV & AIDS Unika Atma Jaya , (2017): 1–7.
7 Ciremaitoday.com,  Jumlah  Kasus  HIV?AIDS  di  Kota  Cirebon,  https://kumparan.com/ciremaitoday/jumlah- kasus-hiv-aids-di-kota-cirebon-menurun-1sMpQTuPZyx (diakses, Desember 2019).
jalanan di Kota Cirebon. Berdasarkan Pendekatan Sustainable Livelihoods (SL), jika kita hanya mengkaji  aset  masyarakat  kita  tidak  mampu  mengungkap  banyak  hal  tentang  dinamika kemiskinan. Tingkat kerentanan terhadap sumber-sumber kehidupan juga di pelajari dan dikaji. Oleh karena itu pandangan mengenai aspek kerentanan juga harus dimunculkan di antarannya ;
a) Kependudukan meliputi aspek demografi, keluarga berencana, pengangguran dan migrasi baik dalam dan luar kota.
b) Sumber daya meliputi jumlah kepemilikan rumah tinggal dan perubahan-perubahan pada faktor alam yang mempengaruhi lingkungan.
c) Ekonomi akses dalam memperoleh kelayakan ekonomi, terutama terhadap barang pokok, subsidi, ketahanan pangan dan kesempatan dalam memperoleh pendidikan.
d) Lingkungan  Sosial  meliputi,  kenyamanan  dalam  berinteraksi  sosial,  konflik  sosial, pandangan terhadap keamanan dalam lingkungan keluarganya.
Dalam  prinsip  SL  ini,  dibuat  sebuah  pedoman  untuk  rancangan  penelitian. Pendekatan pertama adalah melakukan metode partisipatif dalam pengumpulan data dan analisa. Dalam hal ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat umum dan masyarakat miskin  Kota bahwa mereka memiliki  kesempatan  untuk  menyatakan  fakta  secara  obyektif  terhadap  sebab-sebab  kenapa banyak sekali anak jalanan yang ada di Kota Cirebon. Pendekatan kedua adalah untuk memilih masyarakat mana dari tanggapan tersebut yang mempunyai kemungkinan dilaksanakan program dari  Pemerintah.  Dapat  di  asumsikan  ada  keterkaitan  antara  asumsi  yang  dibuat  pemerintah daerah dengan kebutuhan masyrakat dalam menjalankan program penanggulangan anak jalanan. Pendekatan  ketiga,  Dengan  melakukan  survey  terhadap  anak  jalanan  di  beberapa  tempat  yang memang  di  identifikasikan  sebagai  kantong  anak  jalanan  dalam  mencari  penghasilan  serta diharapkan munculnya variasi program yang memang berkenaan langsung dengan kebutuhan riil anak jalanan.
Adapun  teknik  yang  penulis  gunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah  antara  lain;  a). Data  sekunder  yakni  melalui  pengumpulan  data  dan  informasi  dari  Badan Pusat  Statistik  Kota Cirebon,  Bappeda  Kota  Cirebon,  Dinas  Sosial  Kota  Cirebon,  BKKBN  Kota  Cirebon,  Dinas Kesehatan,  Satpol  PP  serta  Kecamatan  dan  kelurahan  terkait.  Serta  b).  Data  primer,  berupa observasi lapangan dan wawancara secara langsung.
Populasi  dan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  didapat  berdasarkan  metode purposive  sampling.  Purposive  sampling  adalah  mengambil  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan  tertentu,  dalam  hal  ini  adalah  orang  yang  mengalami  atau  yang  paling  mengerti tentang  persoalan  yang  diteliti.  Sementara  itu,  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  anak  jalanan yang mencari nafkah di jalanan di lingkungan Kota Cirebon. Tentunya responden dibatasi pada usia anak yang berumur maksimal 18 tahun dan tersebar di seluruh Kecamatan, yakni Kecamatan Lemahwungkuk,  Kecamatan  Kesambi,  Kecamatan  Kejaksan,  Kecamatan  Pekalipan  dan Kecamatan  Harjamukti.  Dalam  hal  ini,  tidak  ada  ketentuan  jumlah  sampel  yang  digunakan dikarenakan  terbatasnya  data  real  terkait  jumlah  anak  jalanan  yang  cenderung  mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu.
Teknik  pengolahan  data  yang  didapat  melalui  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder adalah  dengan  cara;  editing,  interprestasi,  pengkodean,  tabulasi  data,  klasifikasi  dan  analisis. Kemudian untuk teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis normatif dan analisis spasial.

## C. Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian ini berasal dari 60 responden dengan metode pengumpulan data wawancara dan dilaksanakan di perempatan jalan serta lokasi lain yang menjadi tempat aktivitas anak jalanan di lingkungan  Kota  Cirebon.  Berikut  merupakan  gambaran  penilaian  masyarakat  terkait  dengan pencegahan dan penanganan HIV/AID di Kota Cirebon.
Tabel 1. Persepsi anak jalanan terkait pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Kota Cirebon
No Pertanyaan Jawaban Persen 1. Apakah Saudara mengetahui ciri-ciri orang yang terkena HIV/AIDS a) Ya 25 42% b) Tidak 35 58% 60 100% 2. Menurut saudara bagaimana kita bersikap terhadap orang yang terkena HIV/AIDS a) Seperti Biasa  20 33% b) Membatasi 24 40% c)  Menjauhi 12 20% d) Lainnya 4 7% 60 100% 3. Bagaimana pelaksanaan program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Kota Cirebon a) Baik 18 30% b) Tidak Baik 14 23% c) Belum baik 27 45% d) Lainnya 1 2% 60 100% 4. Apakah Pemerintah Kota Cirebon memberi dukungan yang cukup untuk pencegahan dan penanganan HIV/AIDS a) Ya 38 63% b) Tidak 22 37% 60 100% 5. Apakah Pemerintah Kota Cirebon memberi Anggaran yang cukup untuk pencegahan dan penanganan masalah HIV/AIDS a) Ya 27 45% b) Tidak 33 55% 60 100% 6. Apakah masyarakat mendukung a) Mendukung 51 85%
No Pertanyaan Jawaban Persen program pencegahan dan penanganan masalah penyakit HIV/AIDS b) Tdk Mendukung 9 15% 60 100% 7. Apakah fasilitas sarana dan prasarana kesehatan di Kota Cirebon sudah memadai dalam menunjang program penanganan HIV/AIDS a)  Memadai 14 23% b)  Cukup memadai 26 43% c)  Tdk memadai 20 33% 60 100% 8. Sepengetahuan saudara apakah penderita HIV/AIDS mendapat kemudahan akses dalam pengobatan a) Ya 30 50% b) Tidak 30 50% 60 100% 9. Menurut saudara faktor apakah yang menjadi pendorong paling dominan dalam penyebaran penyakit HIV/AIDS a) Berganti pasangan 30 50% b) Alat suntik 9 15% c)  Pergaulan bebas 20 33% d) Lainnya 1 2% 60 100% 10. Menurut saudara faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pencegahan dan penanganan penyakit HIV/AIDS a)  Sosial budaya 21 35% b)  Ekonomi 33 55% c) Transportasi 6 10% d) Lainnya 0 0% 60 100% 11. Strategi  apa  yang  dianggap  paling tepat guna mempercepat terwujudnya capaian  target  MDGs  terutama  pada a)  Sosialisasi 38 63% b) Pemberdayaan 2 3%
No Pertanyaan Jawaban Persen pencegahan dan penangananan penyakit menular HIV/AIDS pada masyarakat c)  Bantuan dana 3 5% d)  Peningkatan pelayanan masyarakat 3 5% e)  Pelayanan kesehatan gratis 14 23%

## Sumber: Data Olahan Penelitian (2018)
1. Ketika masyarakat ditanya tentang apakah mengetahui ciri-ciri tentang orang yang terkena HIV/AIDS,  sebagian  besar  mengatakan  tidak  tahu  ,  yaitu  sebesar  35  reponden  (58%) sementara 25 responden (42%) mengatakan mengetahui.
2. Tidak  semua  masyarakat  yang  bersikap  wajar  dan  biasa  ketika  mengetahui  seseorang sudah  terjangkit  HIV/AIDS,  walaupun  sebagian  reponden  mengatakan  biasa  20 responden  (33%)  tapi  sebagian  besar  lainnya  yaitu    24  responden  (40%)  membatasi pergaulan dengan orang yang diketahuinya sudah terkena HIV/AIDS.
3. Melalui  media  massa  dan  informasi  yang  didapat,  masyarakat  mengetahui  bahwa  Kota Cirebon sekarang mengalami peningkatan jumlah terhadap penderita AIDS, maka dari itu ketika ditanyakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sebagian besar menjawab  belum  baik  sebanyak  27  responden  (45%),  sementara  14  responden  (23%) mengatakan tidak baik, dan yang mengatakan baik hanya 18 responden (30%) sementara 1 responden (2%) menjawab lainnya karena tidak mengetahui.
4. Masyarakat  sangat  mengapresiasi  dalam  melihat  pemerintah  Kota  Cirebon  yang  sudah cukup responsif dengan mendukung Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Hal itu  terbukti  dengan  adanya  38  responden  (63%)    menjawab  Pemerintah  kota  sangat mendukung  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  HIV/AIDS.  Dan  terdapat  22 responden  yang  mengatakan  tidak  cukup  mendukung  pencegahan  dan  penanganan masalah HIV/AIDS.
5. Sebagian masyarakat mengatakan Pemerintah belum memberi anggaran yang cukup, hal ini dibuktikan dengan adanya 33 responden (55%) yang menyatakan demikian, sementara 27  responden  (45%)  lainnya  mengatakan  pemerintah  telah  memberikan  anggaran  yang cukup bagi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Cirebon.
6. Dengan  tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  semakin  tinggi  terhadap  pentingnya lingkungan  yang  sehat,  maka  ketika  ditanyakan  dukungannya  terhadap  Program pencegahan  dan  Penanggulangan  HIV/AIDS,  maka  mayoritas  responden  ,  sebesar  51 responden  (85%)  mengatakan  mendukung,  hanya  sebagian  kecil  karena  kemungkinan kesulitan mencerna pertanyaan menjawab tidak mendukung (15%).
7. Terkait dengan fasilitas kesehatan di Kota Cirebon terutama pada sarana dan prasarana kesehatan  pada  Program  pencegahan  dan  Penanggulangan  HIV/AIDS,  sebagian  besar
responden  26  orang  (43%)  mengatakan  cukup  memadai  dan  14  responden  (23%) mengatakan memadai, dan 20 responden (33%) lainnya menjawab tidak memadai.
8. Terkait dengan akses pengobatan yang diterima penderita  HIV/AIDS di Kota Cirebon, dari  sejumlah  60  masyarakat  yang  menjadi  responden,  terdapat  sebagian  (50%) menyatakan  sudah  cukup  baik.  Dan  sebagian  masyarakat  lainnya  (50%)  menyatakan belum cukup baik karena dinilai belum memberikan kemudahan dalam hal pengobatan.
9. Terkait  dengan  faktor  pendorong  yang  paling  dominan  dalam  penyebaran  penyakit HIV/AIDS  di  Kota  Cirebon,  berganti  pasangan  menjadi  faktor  yang  paling  dominan dalam  penyebaran  HIV/AIDS,  hal  ini  sebagaimana  hasil  dari  jawaban  responden  yang menjawab  berganti  pasangan  sebanyak  30  responden  (50%),  sebagian  masyarakat  yang menjawab  pergaulan  bebas  sebanyak  20  responden  (33%),  sebagian  masyarakat  yang menjawab  alat  suntik  terdapat  9  responden  (9%)  dan  sebagian  (2%)  lain  mnejawab lainnya.
10. Untuk  faktor  penghambat  pencegahan  dan  penanganan  penyakit  HIV/AIDS  di  Kota Cirebon, responden yang menjawab faktor ekonomi sebanyak  33 responden (55%), dan yang menjawab faktor sosial budaya sebanyak 21 responden (35%).
11. Sosialisasi  merupakan  strategi  yang  paling  tepat,  guna  mempercepat  terwujudnya Pencapaian  MDGs  khususnya  pada  pencegahan  dan  penanganan  HIV/AIDS  di  Kota Cirebon, terbukti dengan responden yang menjawab sosialisasi sebanyak  38 responden (63%), dan yang menjawab bantuan dana sebanyak  3 responden (5%), kesehatan gratis sebanyak  14 reponden (23%) dan yang menjawab pemberdayaan masyarakat sebanyak 2 responden (3%).
Dalam upaya percepatan penanggulangan anak jalanan dirumuskan empat strategi utama :
1. Perluasan  kesempatan.  Strategi  ini  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  ekonomi, politik,  dan  sosial  yang  memungkinkan  masyarakat  terutama  anak-anak  dapat memperoleh  kesempatan  seluas-luasnya  dalam  pemenuhan  hak-hak  dasar  dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
2. Pemberdayaan terhadap kemampuan anak-anak. Strategi ini dilakukan untuk memperkuat kelembagaan  sosial  ekonomi  dan  budaya,  dan  memperluas  partisipasi  anak-anak  dalam sendi sendi kehidupan bermasyarakat.
3. Peningkatan  kapasitas.  Strategi  ini  dilakukan  untuk  mengembangkan  kemampuan  dasar dan kemampuan anak-anak, terutama anak jalanan.
4. Perlindungan  sosial.  Strategi  ini  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  dan  rasa aman  bagi  kelompok  rentan  (fakir  miskin,  orang  jompo,  anak  terlantar,  kemampuan berbeda/penyandang cacat) dan masyarakat miskin lainnya.
Berbagai  kebijakan  akan  dilaksanakan  secara  terencana,  terpadu,  terukur,  dan  sinergis  dengan komitmen dan keterlibatan berbagai pihak sebagai suatu gerakan bersama Penanggulangan anak jalanan.

## 1. Kebijakan Bidang Ekonomi
Kebijakan bidang ekonomi merupakan landasan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan  hak-hak  dasar.  Kebijakan  ekonomi  makro  diarahkan  pada  terwujudnya lingkungan  yang  kondusif  bagi  pengembangan  usaha,  dan  terbukanya  kesempatan  yang luas  bagi  peningkatan  kapabilitas  masyarakat  miskin.  Stabilitas  ekonomi  akan meningkatkan  kepastian  berusaha  yang  merupakan  syarat  utama  bagi  pertumbuhan ekonomi  yang  berkelanjutan.  Stabilitas  ekonomi  diperlukan  untuk  menjaga  dan
meningkatkan  pendapatan  riil  masyarakat  miskin.  Beberapa  kebijakan  ekonomi  yang dapat dilakukan adalah :
a. Peningakatan akses masyarakat miskin terhadap permodalan.
b. Peningkatan  Pertumbuhan  dan  pemerataan  Ekonomi.  Upaya  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  dilakukan  melalui  berbagai  kebijakan  yang  diarahkan  untuk mengembangkan  investasi,  meningkatkan  produktivitas,  memperluas  perdagangan, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Investasi pemerintah yang diarahkan pada pengembangan prasarana social dasar dan infrastruktur  perdesaan merupakan prasayarat bagi peningkatan investasi swasta.
c. Perluasan  Kesempatan  Kerja  dan  Berusaha.  Upaya  perluasan  kesempatan  kerja dilakukan  melalui  berbagai  kebijakan  yang  diarahkan  untuk  menciptakan  lapangan kerja,  meningkatkan  produktivitas  usaha  dan  tenaga  kerja.  Langkah  kebijakan  yang dilakukan  untuk  meningkatkan  akses  permodalan  bagi  masyarakat  miskin, mengembangkan  usaha,  dan  meningkatkan  kesempatan  kerja  masyarakat  miskin, pengembangan  kewirausahaan,  meningkatkan  kapasitas  kerja  masyarakat  miskin, meningkatkan  kepastian  kerja,  mengembangkan  usaha  masyarakat  miskin, meningkatkan  akses  sumberdaya  produktif  masyarakat  miskin,  pengembangan kapasitas  kewirausahaan  dan  pelatihan  manajemen  bagi  masyarakat  miskin, meningkatkan  keberdayaan  masyarakat  dalam  melaksanakan  usaha/berusaha, meningkatkan  kapasitas  masyarakat  miskin  sehingga  siap  memasuki  pasar  kerja, menegakkan hubungan industrial yang manusiawi dan harmonis, menjamin kepastian kerja bagi usia kerja yang berasal dari keluarga miskin, mengembangkan Usaha Mikro dan  Kecil,  dan  Koperasi,  dan  meningkatkan  kemitraan  global  dalam  rangka memperluas kesempatan dan perlindungan kerja.
2. Kebijakan Bidang Pangan
Kebijakan  Pemenuhan  Hak  atas  Pangan.  Kebijakan  yang  akan  dilakukan  untuk menghormati,  melindungi,  dan  memenuhi  hak  atas  pangan  adalah  meningkatkan produksi  dan  distribusi  pangan  secara  merata,  meningkatan  ketahanan  pangan  local, meningkatkan pendapatan petani pangan, meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang diversifikasi pangan yang bermutu, dan meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan
3. Kebijakan Bidang Kesehatan
Kebijakan  Pemenuhan  Hak  atas  Layanan  Kesehatan.  Kebijakan  yang  akan  dilakukan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan adalah meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  penyediaan  pelayanan  kesehatan,  menyediakan  pelayanan kesehatan  yang  bermutu  dan  terjangkau  bagi  masyarakat  miskin,  meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang kesehatan terutama ibu, bayi dan balita.
4. Kebijakan Bidang Pendidikan
Kebijakan  Pemenuhan  Hak  atas  Layanan  Pendidikan.  Kebijakan  yang  akan  dilakukan untuk  menghormati,  melindungi,  dan  memenuhi  hak  atas  layanan  pendidikan  adalah meningkatkan  partisipasi  pendidikan  penduduk  miskin  pada  jalur  pendidikan  formal maupun  non  formal,  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan  formal  dan  non  formal  bagi  masyarakat  miskin,  meningkatkan  mutu pendidikan formal dan non formal, memberikan kesempatan bagi anak berprestasi dari
keluarga miskin untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.
5. Kebijakan Bidang Infrastruktur Perumahan dan Sanitasi
a. Kebijakan Pemenuhan Hak atas Perumahan. Kebijakan yang akan dilakukan untuk menghormati,  melindungi,  dan  memenuhi  hak  atas  pekerjaan  dan  berusaha  adalah menyediakan  rumah  yang  layak  dan  sehat  yang  terjangkau  bagi  masyarakat  miskin, meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan  dan  penyediaan  rumah yang layak dan sehat, meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan rakyat.
b. Kebijakan Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sanitasi yang Baik. Kebijakan yang akan dilakukan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air bersih dan  aman,  serta  sanitasi  yang  baik  adalah  meningkatkan  keterlibatan  pemerintah daerah,  masyarakat  dan  swasta  dalam  penyediaan  dan  pengelolaan  air  bersih    dan sanitasi  dasar  bagi  masyarakat  miskin,  meningkatkan  ketersediaan  air  bersih  dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin.
6. Kebijakan Bidang Politik dan Kelembagaan Kebijakan  Pemenuhan  Hak  untuk  Berpartisipasi.  Kebijakan  yang  akan  dilakukan  untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak untuk berpartisipasi adalah meningkatkan kapasitas  kelembagaan  masyarakat  miskin,  mengembangkan  ruang  partisipasi  bagi masyarakat dan mekanisme transparansi dalam proses pembangunan.
7. Kebijakan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Wilayah
a. Kebijakan  Pengembangan  Wilayah  Mendukung  Percepatan  Pembangunan Perdesaan.  Kebijakan  yang  akan  dilakukan  untuk  percepatan  pembangunan perdesaan adalah memperluas lapangan kerja di luar sektor pertanian, mempercepat pembangunan  sarana  dan  prasarana  penunjang  pengembangan  ekonomi  dan pelayanan  dasar,  mendorong  pengembangan  ekonomi  lokal  di  daerah  pesisir, meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, terutama petani.
b. Kebijakan  Pembangunan  Perkotaan.  Kebijakan  yang  akan  dilakukan  untuk percepatan  pembangunan  perkotaan  adalah  memperluas  pelayanan  publik  bagi masyarakat  miskin,  memperluas  ruang  berusaha  bagi  masyarakat  miskin, meningkatkan  kepastian  penguasaan  dan  pemilikan  permukiman  yang  layak  bagi masyarakat  miskin,  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan  masyarakat  miskin perkotaan, meningkatkan rasa aman dari tindak kekerasan, terutama perempuan dan anak.
c. Kebijakan  Pengembangan  Kawasan  Pesisir.  Kebijakan  yang  akan  dilakukan  untuk pengembangan  kawasan  pesisir  adalah  mempercepat  pembangunan  sarana  dan prasarana  penunjang  pengembangan  ekonomi  dan  pelayanan  dasar,  mendorong pengembangan  ekonomi  lokal  di  daerah  pesisir,  meningkatkan  keberdayaan masyarakat pesisir.

## D. Simpulan
Dalam Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan beberapa kesimpulan, meliputi; a). sebagian anak jalanan tidak mengetahui ciri-ciri pengidap HIV/AIDS; Tidak semua masyarakat dapat bersikap wajar terhadap pengidap HIV/AIDS;  Masyarakat menilai program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS belum baik namun fasilitas sarana dan prasarana kesehatan sudah
cukup memadai. Masyarakat menilai bahwa Pemerintah Cirebon dan masyarakatnya mendukung pencegahan dan penanganan HIV/AIDS; Berganti pasangan dan pergaulan bebas dinilai sebagai dua faktor dominan dalam penyebaran penyakit HIV/AIDS dan Sosialisasi merupakan strategi yang paling tepat, guna mempercepat terwujudnya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS. b). Hasil penelitian ini juga menunjukkan akan perlunya dilakukan beberapa kebijakan dan startegi penanggulangan anak jalanan untuk memutus persebaran HIV/AID melalui beberapa kebijakan seperti  kebijakan  ekonomi,  kebijakan  pangan,  kebijakan  kesehatan,  kebijakan  pendidikan, kebijakan  infrastruktur  perumahan  dan  sanitasi,  kebijakan  politik  dan  kelembagaan,  serta kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah.

## REFERENSI
Cirebon Satu Data. (2019). Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial . Kota Cirebon.
Ciremaitoday. (2019). Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kota Cirebon Menurun . Cirebon.
Harjanti,  K.  A.  D.,  &  Wongso,  L.  V.  (2017).  Apakah  anak  jalanan  perlu  diperhatikan  dalam penanggulangan AIDS ? Seri Policy Brief - Pusat Penelitian HIV & AIDS Unika Atma Jaya , 1– 7.
Herlina,  A.  (2014).  Kehidupan  anak  jalanan  di  Indonesia :  faktor  penyebab, tatanan  hidup  dan kerentanan berperilaku menyimpang. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat , 5 , 145–155.
Kompas.id. (2019). Anak Jalanan Masih Terabaikan. TIM KOMPAS .
Putra, F., Hasanah, D., & Nuriyah, E. (2015). Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah.
Share : Social Work Journal , 5 (1). https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13118
Rochatun, I., Suprayogi, & Sigalingging, H. (2012). Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan  Simpang  Lima  Semarang. Unnes  Civic  Educational  Journal , 1 (1),  22–29.  Retrieved from http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej%0APENGEMBANGAN
Sugianto. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon). De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum , 5 (2), 146–153.