 Corresponding author: Email Address: nurlailaindahs27@gmail.com Received: March 9, 2022; Accepted: June 27, 2022; Published: June 30, 2022 Copyright © 2022 Nurlaila Indah Setiyoningrum, Raden Cecep Lukman Yasin DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.12842

## PERCERAIAN  AKIBAT  DISABILITAS  MENTAL PERSPEKTIF  SURAH  AN-NUR  AYAT  61  DAN  HAK ASASI MANUSIA NASUTION
Nurlaila Indah Setiyoningrum*  , Raden Cecep Lukman Yasin**
*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: nurlailaindahs27@gmail.com
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: lukmanyasin@yahoo.com

## Abstract
Divorce is the release of marriage bonds through the Religious Courts. Divorce with mental disabilities is a divorce carried out by the plaintiff against a defendant with a mental disability. The purpose of this study is to analyze divorce due to mental disability from the human rights perspective  of  Adnan  Buyung  Nasution  and  to  analyze  divorce  from  mental  disability perspective from Surah An-Nur verse 61. This research method is a normative research with a case  approach.  The  results  of  this  study  are  that  law  enforcement  on  the  rights  of  mental disabilities should also be supported by the government and law enforcement. Divorce for mental disabilities should not be granted, because it is increasingly painful and difficult to recover. In Surah An-Nur verse 61 it is stated that the rights of persons with mental disabilities are the same as normal humans, so that in treating persons with disabilities they are the same in the eyes of Allah and Islam strongly rejects discrimination against anyone.
Keywords:  Divorce; Mental Disability; Human Rights.

## Abstrak
Perceraian  merupakan  terlepasnya  ikatan  pernikahan  melalui  peradilan  Agama. Perceraian disabilitas mental merupakan perceraian yang dilakukan oleh penguggat terhadap tergugat yang penyandang disabilitas mental. Tujuan dalam penelitian ini yaitu  untuk  menganalisis  perceraian  akibat  disbilitas  mental  perspektif  hak  asasi manusia  Adnan  Buyung  Nasution  dan  untuk  menganalisis  perceraian  disabilitas mental  perspektif  surah  An-Nur  ayat  61.  Metode  penelitian  ini  yaitu  penelitian normatif  dengan  pendekatan  kasus.  Hasil  dalam  penelitian  ini  yaitu  penegakan hukum  terhadap  hak-hak  disabilitas  mental  sebaiknya  didukung  pula  oleh pemerintah dan penegak hukum. Perceraian terhadap disabilitas mental sebaiknya tidak dikabulkan, sebab semakin menderita dan sukar untuk sembuh. Dalam surah An-Nur  ayat  61  menyatakan  bahwa  hak  penyandang  disabilitas  mental  itu  sama seperti manusia normal, sehingga dalam memperlakukan penyandang disabilitas-pun sama di mata Allah dan Islam sangat menolak diskriminasi terhadap siapapun.
Kata Kunci: Perceraian; Disabilitas Mental; Hak Asasi Manusia.

## PENDAHULUAN
Perceraian merupakan suatu hal yang sangat komprehensif dari semua alasan gugatan yang diajukan ke peradilan. Sebab syarat dalam mengajukan gugatan perceraian sangatlah mudah dan bahkan di zaman sekarang ini banyak sekali yang mempermainkan pernikahan tanpa memandang efek dari perceraian, seperti mental seorang anak dan istri. 1
Apabila suatu perceraian itu dikarenakan istrinya mempunyai suati penyakit mental dalam dirinya pasca pernikahan berlangsung. Dalam sebuah rumah tangga haruslah bisa saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya. Bahkan ketika sakit pun wajib hukumnya  untuk  merawat  pasangannya.  Karena  pernikahan  merupakan  suatu  bentuk ikatan  janji  suci  antara  manusia  dengan  Allah  Swt.  Sehingga  haruslah  saling  menerima kekurangan dan kelebihan masing masing baik itu sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan  berlangsung.  Sayangnya,  kebanyakan  manusia  itu  selalu  ingin  memuaskan dirinya sendiri, seperti halnya dalam kasus yang akan kita bahas yaitu perceraian akibat disabilitas mental pasca pernikahan. Ketika awal menikah sama-sama sehat lahir dan batin, namun  ketika  berjalannya  sebuah  rumah  tangga  dan  di  pertengahan  berjalannya kehidupan berumah tangga terjadi suatu goncangan dalam jiwa pada salah satu suami atau
1 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 54.
istri,  dan  jatuhlah  sakit  mental  yang  di  derita  pasangannya.  Maka  mereka  mengajukan perceraian tanpa ada usaha untuk membawa psangan yang sakit mental itu berobat. 2
Goncangan  diri  seseorang  bisa  terjadi  akibat  suatu  tekanan  yang  menyerang  pada dirinya. Jatuhlah sakit terkena bipolar, yang mana bipolar ini termasuk dalam disabilitas mental dalam kategori undang-undang disabilitas mental itu psikososial. Seseorang yang terkena sakit mental itu bisa disembuhkan dan bahkan bisa melakukan kegiatan sehari- hari. Hanya saja mentalnya naik dan turun, tak  menentu tergantung pada suasana  hati seseorang yang terkena bipolar. 3
Adapun firman Allah yang menjelaskan bahwa tidak ada yang salah ketika seseorang bergaul  dengan  orang  yang  mempunyai  disabilitas  mental,  sebagai  berikut  firman  Allah dalam surah An-Nur ayat 61:
ۡمُكِسُفن َّ أ  ٰٰٓىَّلَّع اَّلَّو ٞجَّرَّح  ِضيِرَّم ۡ لٱ ىَّلَّع اَّلَّو ٞجَّرَّح  ِجَّرۡع َّ أۡلٱ ىَّلَّع اَّلَّو ٞجَّرَّح  ٰىَّمۡع َّ أۡلٱ ىَّلَّع  َّسۡي َّ ل …
١٦
Artinya: “ Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri ...”. (QS. An-Nur [24]: 61).
Penyandang disabilitas dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa mereka mempunyai hak yang sama selayaknya manusia normal pada umumnya. Allah tidak pernah membeda- bedakan hamba ciptaannya. Karena Allah dalam menciptakan semua manusia itu dalam bentuk  sebaik-baiknya  makhluk  dan  mempunyai  nilai  kemashlahatan  dalam  setiap ciptaannya.  Penyandang  disabilitas  pun  mempunyai  hak  yang  sama  selayaknya  orang normal.  Hak  untuk  berkeluarga  dan  bahagiapun  mereka  mempunyai  hak  atas  itu. Perlakuan  mendapatkan  suatu  keadilan  ketika  berhadapan  dengan  hukum  mereka mempunyai hak, bahkan mendapatkan perlakuan khusus dalam ruang lingkup peradilan. 4
Penyandang disabilitas dalam kasus Bapak Suprobo dan Ibu Dewi merupakan kasus perceraian yang dilakukan setelah mereka terkena mental, akibatnya diceraikan oleh suami maupun istri. Kasus tersebut sangatlah prihatin, sebab ketika memulai kehidupan berumah tangga, mereka dalam keadaan baik dan ketika sudah berumah tangga lebih dari 10 tahun
2 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 87.
3 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: Out Setia, 2013), hlm. 76.
4 Ali Yusuf Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 187.
mereka  diceraikan  dengan  alasan  sakit  mental.  Bukankah  tidak  adil  bagi  mereka  para penyandang disabilitas mental ini. Padahal mereka sakit mental yang dimaksudkan dalam pokok  perkara  yang  diajukan  pasangannya  itu  masih  dalam  kategori  rendah  dan  bisa disembuhkan dengan melalui psikolog. Penyandang disabilitas mental bukanlah orang gila, melainkan mereka mentalnya terganggu akibat keadaan tertentu saja. Kehidupan mereka pun normal selayaknya orang sehat pada umumnya, hanya perlu mengontrol emosionalnya saja.
Adapun dalam originalitas penelitian ini dengan penelitian yang telah lalu antara lain sebagai berikut: Konsep Perceraian dan Penyebabnya (Analisis Kasus Perceraian Akibat Gangguan jiwa), ditulis oleh Eka Tiara. Penelitian ini memiliki kaitan dengan penelitian penulis,  yakni  sama-sama  membahas  terkait  perceraian,  sedangkan  yang  membedakan adalah objek kajiannya. Penelitian tersebut juga membahas tentang perceraian akibat gila, namun  dalam  penelitian  penulis  membahas  tentang  hak  penyandang  disabilitas  untuk berkeluarga dengan tidak menjadikannya sebagai sebuah objek atas disabilitas mentalnya. 5
Selanjutnya,  Konflik  Perceraian  Sebab  Istri  Gangguan  Jiwa,  ditulis  oleh  Iis  Linawati. Penelitian  ini  ada  kaitannya  dengan  penelitian  penulis,  yakni  sama-sama  membahas tentang perceraian. Perbedaannya adalah jenis penelitian ini adalah normatif. Sedangkan penelitian  penulis  membahas  tentang  penyandang  disabilitas  mental  itu  berhak  untuk berkeluarga dan berumah tangga. 6
Konflik  Perceraian  Alasan  Kriteria  Cacat  Badan  dan  Sakit,  ditulis  oleh  Husni. Adapun  kaitannya  dengan  penelitian  penulis  adalah  sama-sama  meneliti  tentang perceraian  dengan  alasan  sakit,  sedangkan  perbedaannya  adalah  lebih  merujuk  pada hukum Islam dan pendapat 4 imam madzhab. Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu membahas tentang rentannya penyandang disabilitas mental dalam berumah tangga sebab menjadi  dasar  alasan  perceraian. 7 Kontekstualisasi  Hukum  Perkawinan  Penyandang Disabilitas dan Korelasi Antara Hukum Islam, Undang-undang Disabilitas dan Undang- undang  Perkawinan,  ditulis  oleh  yayuk  (2020).  Kaitannya  dengan  penelitian  ini  yaitu
5 Eka Tiara, Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Cerai Akibat Gangguan Jiwa, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2018).
6 Iis Linawati, Perceraian Perkawinan Karena Istri Gangguan Jiwa: Studi Putusan Pengadilan Agama. Jurnal Humani Vol. 7 No 3 Desember, 2017.
7 Husni. Pandangan  Hukum  Islam  mengenai  Kriteria  Cacat  Badan  dan  Sakit  Sebagai  Alasan  Perceraia, (Makassar: UIN Alauddin, 2020).
sangkut pautnya dengan pernikahan disabilitas mental. Perbedaanya yakni penelitian ini fokus  pada  hukum-hukum  pernikahan  penyandang  disabilits  mental  dan  haknya  dalam berkeluarga,  sedangkan  dalam  penelitian  penulis  berfokus  pada  perceraian  penyandang disabilitas mental pasca pernikahan. 8
Beberapa penelitian terdahulu di atas tidak ada yang membahas tentang perceraian akibat  disabilitas  mental  perspektif  hak  asasi  manusia.  Berbicara  tentang  gugatan perceraian  akibat  disabilitas  mental  inilah  yang  menjadikan  penulis  tertarik  untuk mengkajinya. Karena kebanyakan mereka menganggap bahwa ketika dalam sebuah rumah tangga terjadi suatu pertengkaran itu hal yang sangat wajar jika terjadi perceraian. Namun bagaimanakah  jika  pengajuan  gugatan  perceraian  dengan  alasan  tergugat  penyandang disabilitas  mental,  dan  bagaimana  jika  dikupas  kasus  perceraian  disabilitas  mental  ini menggunakan  pisau  analisis  teori  hak  asasi  manusia.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  yaitu untuk menganalisis perceraian penyandang disabilitas perspektif Surah An-Nur Ayat 61 dan untuk menganalisis kasus perceraian disabilitas mental perspektif hak asasi manusia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  normatif. 9 Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kasus,  yang  berkaitan  dengan  perceraian  akibat  disabilitas mental  pasca  pernikahan  perspektif  surah  An-Nur  ayat  61  dan  teori  hak  asasi  manusia Adnan Buyung Nasution. 10
Sumber  data  primer  penelitian  ini  yaitu  dari  tafsir  Al-Qur’an,  undang-undang perkawinan,  dan  undang-undang  disabilitas  mental  serta  undang-undang  HAM. Sedangkan  sumber  data  sekunder  diambil  dari  buku-buku  dan  artikel  yang  membahas tentang perceraian, dan penyandang disabilitas mental serta hak asasi manusia.
Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan cara menelaah terhadap dokumen yang sesuai dengan tema penelitian. 11 Peneliti mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan perceraian, disabilitas mental dan juga hak asasi manusia.
8 Yayuk Afiyanah, Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-undang, Jurnal Syntax Admiration Vol 1, No 7, November, 2020.
9 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 118.
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119.
11 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.
Analisis  data  peneliti  melakukan  dengan  mengambil  data  yang  diperlukan,  lalu menklasifikasinya, dengan cara mengolah data yang sudah diedit dan menklasifikasi sesuai dengan  rumusan  masalah  saja,  selanjutnya  menganalisis  data  sesuai  dengan  yang  sudah diklasifikasi  dianalisis  dengan  menggunakan  teori  hak  asasi  manusia,  selanjutnya  yaitu kesimpulan dari sebuah analisis. 12
Pengecekan  bahan  hukum  akan  dilakukan  peneliti  pada  bahan  hukum  yang berkaitan  dengan  peceraian  dalam  Undang-undang  Perkawinan,  hak-hak  disabilitas mental, disabilitas mental dalam hak asasi manusia. Yang akan dilakukan  peneliti yaitu menguji  validitas  internal,  validitas  eksternal,  reabilitas,  dan  objektifitas  bahan  hukum tersebut. Penulis akan menguji kevalidan bahan hukum yang berkenaan dengan hukum perceraian  akibat  disabilitas  mental  yang  kemudian  di  telaah  dengan  peraturan  tentang disabilitas.  Kemudian  keberlakuannya  suatu  aturan  itu  apakah  sistem  peradilan  bagi penyandang  disabilitas  itu  diskriminasi/non-diskriminasi,  Selanjutnya  mengecek kemasukakalannya  dan  keobjektiftasnya  suatu  aturan  hukum  yang  sesuai  dengan  tema dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Pernikahan
Pernikahan  merupakan  peristiwa  hukum  yang  di  dalamnya  terkandung  hak  dan kewajiban  antara  suami  dan  istri.  Pernikahan  dalam  perspektif  hukum  Islam  disebut dengan nikah, yang secara bahasa berarti “ al-jam`u dan al-dhamu yang artinya kumpul”. 13
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan diartikan sebagai “akad yang sangat kuat  atau mitssaqan  ghalidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan ibadah”. 14
Pernikahan  dalam  perspektif  Islam  dipandang  sebagai  cara  yang  bermartabat  dan halal  bagi  upaya  penyaluran  kebutuhan  biologis  dan  psikologis  manusia.  Sesuatu  yang secara alamiah merupakan bagian dari kebutuhan manusia, dalam pandangan Islam tidak seharusnya dilenyapkan atau dibiarkan tanpa pengendalian, tetapi dituntun dan disalurkan
12 Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 76.
13 Mohamad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan  Islam, Suatu  Analisis dari Undang-Undng No 1 Tahun 1974 , (Jakarta, Bumi Aksara, 2004), hlm. 7.
14 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
melalui cara yang suci dan halal. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga,  karena  keluarga  seperti  gambaran  kecil  dalam  kehidupan  stabil  yang  menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. 15
Tuntatan pemenuhan kebutuhan alamiah manusia tersebut dalam perspektif Islam dipandang sebagai sesuatu yang alami dan sesuai dengan tabiat penciptaan manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, Allah Swt telah menetapkan pernikahan sebagai cara yang mulia dan bermartabat, sesuai dengan ketinggian derajat manusia sebagai khalifah Allah di muka  bumi.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  BAB  II  Pasal  3  disebutkan  tujuan pernikahan sebagai berikut “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

## Konsep Perceraian
Kata perceraian diambil dari kata Talak, yang artinya melepaskan. Talak/cerai berarti memutuskan ikatan perkawinan yang sah, baik ketika atau di masa mendatang oleh pihak suami yang mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggunakan kedudukan kata tersebut.
Hukum cerai/talak itu makruh, karena tidak semua yang halal di mata agama Islam itu disukai oleh Allah. Islam sangat berkeinginan berumah tangga itu tentram, damai, dan bahagia.  Kalaupun  Allah  menghalalkan  talak/cerai,  dia  jadikan  sebagai  obat  yang  pahit rasanya. Bagi kehidupan suatu rumah tangga yang tak bisa diharapkan lagi untuk kembali rukun. 16
Peraturan dalam Perundang-undangan Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyatakan dalam  pasal  39  huruf  c,  menyatakan  bahwa  perkawinan  bisa  putus  disebabkan  oleh perceraian  melalui  pengadilan.  Sehingga  di  Indonesia  ketika  ada  permasalahan  tentang perkawinan  terutama  dalam  hal  perceraian  diajukannya  ke  Pengadilan  Agama  sesuai dengan domisili penggugat.

## Konsep Disabilitas
Disabilitas berasal dari kata different people are able, yang artinya yaitu manusia itu bebeda dalam hal dapat, kemampuan, bisa dan kesanggupan dalam melakukan suatu hal
15 Ali yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga , alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.
16 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2017), hlm. 109.
yang berbeda. Disabilitas merupakan seseorang yang menyandang kelainan pada fisik atau mentalnya yang mengakibatkan gangguan hingga hambatan pada dirinya dalam keseharian. Penyandang disabilitas yaitu seseorang yang kehilangan atau tidak normal dalam dirinya baik  secara  fisiologis,  psikologis,  maupun  kelainan  structural  atau  fungsi  anatomis. Sedangkan  CRBD  (konvensi  hak  penyandang  disabilitas)  menjelaskan  disabilitas merupakan  ketidakseimbangan  interaksi  antara  kondisi  biologis  dengan  lingkungan sosial. 17
Dalam  peraturan  perundang-undangan  No  8  Tahun  2016  tentang  disabilitas menjelaskan bahwa ada empat macam jenis penyandang disabilitas, sebagai berikut: 18
1) Penyandang Disabilitas Fisik;
2) Penyandang Disabilitas Intelektual;
3) Penyandang Disabilitas Mental; dan
4) Penyandang Disabilitas Sensorik.
Sedangkan penyebabnya itu ada beberapa hal, di antaranya yaitu:
1) Disabilitas sejak lahir;
2) Disabilitas disebabkan karena penyakit;
3) Disabilitas disebabkan kecelakaan; dan
4) Disabilitas sebab faktor psikologi.
Disabilitas mental merupakan gangguan yang terjadi pda seseorang akibat tekanan mental yang dialami seseorang dan kondisi seseorang tersebut dalam keadaan tidak stabil, sehingga mentalnya tertekan dan mengalami disabilitas mental tersebut. Disabilitas mental selayaknya orang normal, hanya saja dalam hal emosiaonalnya tidak stabil dan naik turun. Emosinya yang sangat labi, selalu mengalami kekecewaan dan selalu tidak merasa bahagia, bahkan seseorang yang terkena disabilitas mental kerap sekali ingin melakukan bunuh diri. Disabilitas mental itu bisa disembuhkan dengan melalui pengobatan pada psikologisnya melalui psikiater atau pengobatan pada dokter kejiwaan.
17 Ramayulis, Psikologi Agama, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm. 69.
18 Undang undang No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.

## Analisis Perceraian Akibat Disabilitas Mental Pasca Pernikahan Perspektif Hak Asasi Manusia Adnan Buyung Nasution
Perceraian akibat disabilitas mental pasca pernikahan merupakan sebuah perceraian yang terjadi dengan alasan gugatan yang diajukan ke pengadilan sebab salah satu dari suami atau istri mengalami disabilitas mental setelah pernikahan, yang sebelum pernikahan suami atau  istri  dalam  keadaan  sehat  secara  lahir  dan  batinnya.  Tekanan  yang  terjadi  hingga mengakibatkan  terguncangnya  mental  suami  maupun  istri,  biasanya  disebabkan  karena percekcokan yang terjadi hingga kesehatan mental suami atau istri itu tidak bisa menahan emosionalnya.  Mengakibatkan  emosional  yang  meledak  hingga  masuk  dalam  kategori disabilitas mental dalam ranah psikososial.
Penyandang  disabilitas  mental  dalam  psikososial  itu  masih  bisa  disembuhkan. Karena  penyandang  disablititas  mental  itu  masih  bisa  melakukan  kegiatan  sehari  hari. Hanya  saja  emosional  dalam  dirinya  naik  turun  kapan  saja,  ketika  masih  dalam  proses penyembuhan. 19
Dalam kehidupan rumah tangga haruslah saling berusaha mempertahankan ikatan pernikahan  yang  sudah  terjalin.  Penyakit  yang  mengenai  pasangan  suami  ataupun  istri haruslah ada usaha untuk membawa berobat. Seperti penyandang disabilitas mental yang diderita  seorang  istri  dalam  kasus  ini,  seorang  suami  haruslah  membawanya  berobat  ke psikiater atau ke dokter gangguan kejiwaan. Agar istrinya bisa sembuh dan bisa menjalani kehidupan  dalam  rumah  tangga  secara  normal  seperti  awal  hubungan  pernikahan berlangsung. Namun, pada kenyataannya ketika seorang istri menderita disabilitas mental malah diceraikan. Bukankah syarat untuk bercerai dalam peraturan perundang-undangan mengatur  bahwa  seseorang  bisa  bercerai  dengan  alasan  sakit  yang  susah  disembuhkan. Disailitas mental ini suatu penyakit mental yang sangat besar kemungkinan untuk sehat kembali dengan penanganan seorang psikiater atau dokter kejiwaan. Proses kesembuhan- pun antara waktu 3 minggu hingga 3 bulan saja. 20
Perceraian  yang  terjadi  pada  penyandang  disabilitas  mental  sering  terjadi.  Mereka sangat memperihatinkan, sebab ketika sehat mau tapi ketika sakit di ceraikan. Bukankah
19 Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, (Depok: MaPPI FHUI, 2019), hlm. 76.
20 Fajri Nursyamsi, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), hlm. 113.
ini  termasuk  dalam  diskriminasi  terhadap  kaum  minoritas,  yang  salah  satunya  yaitu penyandang  disabilitas  mental.  Perceraian  yang  terjadi  mengakibatkan  tekanan  dalam jiwanya semakin tinggi dan dalam sebuah perceraian bukan hanya istri atau suami saja, ada anak yang lahir dalam sebuah pernikahan. 21
Dalam undang-undang perkawinan sudah jelas bahwa perceraian itu sah, jika terucap talak di depan majelis hakim dan telah diputus oleh majelis hakim di Pengadilan Agama. Dilihat  kembali  pada  alasan-alasan  perceraian  yang  telah  ditulis  dalam  surat  gugatan. Sangat jelas bahwa tidak semua alasan perceraian itu ditelaah kembali oleh para penggugat. Persidangan perihal perceraian itu selalu ada nasihat yang diberikan oleh hakim kepada penggugat agar rukun kembali. Sayangnya para penggugat dalam kasus ini sangatlah tega untuk menceraikan suami/istrinya yang terkena penyandang disabilitas mental. Padahal kebanyakan dalam kasus disabilitas mental yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu disebabkan oleh pasangannya sendiri. Akibat dari tekanan yang terjadi, hingga mentalnya sakit dan menjadi penyandang disabilitas mental. 22
Berbicara tentang hak seorang penyandang disabilitas mental. Mereka penyandang disabilitas mental mempunyai hak yang sama selayaknya manusia normal. Bahkan mereka mempunyai perlakuan khusus di manapun dalam peraturan perundang-undang disabilitas. Namun,  kebanyakan  manusia  sering  mendikriminasi  penyandang  disabilitas  mental. Mengapa  demikian  bisa  terjadi,  sebab  pemerintahan  tidak  andil  dalam  menegakkan peraturan perundang-undangan tentang disabilitas.
Undang-undang  Disabilitas  No  8  tahun  2016  telah  menjamin  hak-hak  para penyandang disabilitas. Seperti hak untuk berkeluarga dan mendapatkan perawatan dari keluarga.  Ada  kesempatan  untuk  mengobatkan  istri/suami  yang  terkena  penyandang disabilitas.  Seharusnya  sebagai  suami  istri  haruslah  ada  usaha  untuk  mengobatkan suami/istrinya yang sakit, baik sakit secara fisik atau mental. Karena pada hakikatnya dalam kehidupan rumah tangga terikat janji suci. 23
21 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 2016), hlm. 123.
22 Arif  Maftuhin,  “Mengikat  Makna  Diskriminasi:  Penyandang  Cacat,  Difabel,  dan  Penyandang Disabilitas”, Jurnal Inklusi, (Yogyakarta) , Vol. 3 Nomor 2, hlm. 201.
23 Muhammad  Julijanto,  “Politik  Hukum  Disabilitas:  Studi  Kasus  Perda  No.  8  Tahun  2013  di Wonogiri”, Jurnal Inklusi, (Yogyakarta), Vol. 6 Nomor 1, 2019.
Hak  asasi  manusia  merupakan  sebuah  instrumen  untuk  melindungi  setiap  hak manusia.  Dalam  hak  asasi  menusia  itu  setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  membentuk keluarga  dan  melangsungkan  hidupnya  bersama  keluarga.  Begitupun  orang-orang  yang menyandang  disabilitas  mental  (gangguan  mental)  mempunyai  hak  untuk  berkeluarga. Dalam  proposal  tesis  ini  akan  dibahas  tentang  akibat  disabilitas  mental  seorang  suami maupun seorang istri setelah pernikahan. 24
Dalam direktorat putusan Mahkamah Agung, ada + 4189 kasus tentang perceraian akibat gangguan mental. 25 Gangguan mental atau biasa disebut dengan disabilitas mental merupakan  penyakit  mental  kejiwaan  seseorang  yang  bisa  disembuhkan  dengan penanganan tepat oleh seorang professional dalam penanganan gangguan mental. Sehingga dalam  hal  ini  perlu  dipertegas  lagi  bahwa  seseorang  yang  disabilitas  mental  itu  bisa disembuhkan. Perundang-undangan perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam yang  membolehkan  seseorang  bercerai  atau  berpoligami  dengan  sebab  cacat  tidaklah condong  pada  seseorang  yang  disabilitas  mental,  karena  disabilitas  mental  bisa disembuhkan.
Penyandang disabilitas mempunyai peraturan khusus atau les specialis, yaitu Undang- undang  No.  8  tahun  2016  sangat  komprehensif  dalam  mengatur  hak  penyandang disabilitas.  Namun  Undang-undang  tersebut  tidak  cukup  menjamin  sistem  hukum penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, khususnya terkait dengan kebutuhan prosedur  beracara  dalam  sistem  peradilan.  Pada  kenyataannya  dalam  sistem  peradilan masih  bersifat  diskriminatif  terhadap  penyandang  disabilitas,  terutama  penyandang disabilitas mental. Termasuk dalam kasus Putusan nomor 2352/pdt.g/2020/pa.kab.mlg dan putusan nomor 733/pdt.g/2021/pa.sda merupakan putusan perceraian. Yang mana, para tergugat dalam dua putusan itu tidak hadir dengan alasan tidak layak untuk dimintai keterangan  dan  tidak  bisa  mengikuti  persidangan  dikarenakan  penyandang  disabilitas mental. Padahal orang yang menyandang disabilitas mental yang masih dalam tingkatan
24 Tri Abdullah Wahyudi, “Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1, 2016.
25 Direktorat Putusan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, https://putusan3.mahkamahagung .go.id/search.html?q=gangguan%20mental&jenis_doc=putusan&tp=0&t_upl=2021&cat=72ad007bdb08c 14033b593604e8b2cdf, diakeses pada tanggal 7 Mei 2021.
ringan  itu  masih  bisa  berkomunikasi  dengan  baik  dan  bisa  dimintai  keterangan  atau pertanyaan-pertanyaan dari para hakim.
Pasal 28D Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama  di  hadapan  hukum.”  Namun  pada  kenyataannya,  masyarakat  masih  belum  bisa mengakui  hak-hak  orang  disabilitas  dan  masih  bersikap  diskriminasi  pada  penyandang disabilitas. Padahal pasal 28D UUD 1945 menyatakan larangan praktik diskriminasi atas nama apapun dan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia.
Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan jaminan  terhadap  peradilan  yang fair ,  penyediaan  sarana  prasarana  yang  aksesibel  dan pengakuan  kesetaraan  disabilitas  berhadapan  denga  hukum.  Semua  itu  merupakan tanggungjawab negara untuk memenuhinya.
Menurut Adnan Buyung Nasution bahwa prinsip-prinsip mendasar dalam HAM itu tidak dapat diingkari. Karena prinsip-prinsip hak asasi manusia itu sangat mendasar namun tidak seragam dalam pelaksanaannya. 26 Sehingga dalam hal ini, prinsip-prinsip HAM sangat diperlukan  penerimaan  dan  pengakuan.  Dalam  prinsip-prinsip  haruslah  terpenuhinya prinsip-prinsip hak asasi  manusia sesuai dengan instrument hukum HAM internasional ada empat, yaitu universal, tak berbagi, saling bergantung dan saling terkait. Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution hal terpenting dalam HAM ada tiga prinsip, yakni:
1. Prinsip Kesetaraan
HAM  merupakan  kesetaraan,  kesepadanan  dan  kesejajaran.  Prinsip  HAM  yaitu individu yang berstatus sejajar harkat serta martabatnya. Manusia  mempunyai kesejajaran dalam  HAM.  Berbagai  macam  diskrepansi  yang  menempel  pada  diri  manusia  tidak menyebabkan kedudukan manusia tidak sejajar. Kesejajaran dimaknai dengan perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama itu patut diperlakukan dengan keselarasan. Kesetaraan selaku prasyarat absolut dalam negeri demokrasi. Kesetaraan didepan hukum, kesetaraan  kemungkinan,  kesestaraan  pembelajaran,  kesetaraan  dalam  mengakses peradilan yang fair serta perihal bernilai dalam hak asasi manusia. 27
26 Adnan Buyung Nasution, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 31.
27 Adnan Buyung Nasution, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 35.
2. Prinsip Non Diskriminasi
Pelarangan terhadap diskriminasi atau non diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip  kesetaraan.  Jika  semua  orang  setara,  maka  seharusnya  tidak  ada  perlakuan  yang diskriminatif.  Akibatnya  diskriminasi  merupakan  sebuah  kesenjangan  perbedaan perlakuan  yang  seharusnya  setara.  Prinsip  ini  menjadi  sangat  penting  dalam  hak  asasi manusia. Dalam hal ini diskriminasi ada dua bentuk, yaitu:
a) Diskriminasi  langsung,  yakni  ketika  seseorang  langsung  ataupun  tidak  langsung diperlakukan dengan cara tidak adil dari lainnya.
b) Diskriminasi  tidak  langsung,  yaitu  ketika  dampak  praktis  dari  hukum  dan  atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. 28

## 3. Prinsip Kewajiban Positif Negara
Prinsip peranan positif negara garis bagi hukum HAM internasional jika seseorang yakni  pihak  yang  melakukan  diskriminasi  dengan  melanggar  HAM  sebaliknya  negera berposisi  didepan  sebagai  pelindung  serta  peranan  pada  HAM,  yaitu  peranan  buat memelihara, menjamin serta menggenapi HAM tiap pribadi. Prinsip peranan positif negera buat  memelihara  hak-hak  spesifik.  Sebuah  negara  tidak  dapat  dengan  cara  berencana melalaikan  hak-hak  serta  kemandirian-kebebasan.  Negara  diasumsikan  mempunyai peranan buat memelihara dengan cara aktif serta meyakinkan terpenuhinya hak-hak serta kebebasan-kebebasan.  Negara  dapat  memberikan  kebebasan  serta  sedikit  memberikan penyekatan. Negara harus membuat sebuah peraturan hukum serta mengambil langkah- langkah buat memelihara dengan cara penegakan hukum aturan hak-hak serta kebebasan- kebebasan yang sanggup diperoleh oleh negeri. 29
Dapat disimpulkan bahwa dalam hal penegakan hukum serta pemenuhan hak-hak asasi  manusia  pemerintah  dan  penegak  hukum  wajib  melakukan  harmonisasi  hukum peraturan  perundang-undangan  perkawinan  dan  undang-undang  pemenuhan  hak-hak disabilitas. Sebab dalam kasus ini semakin banyak orang yang terkena mentalnya akibat
28 Adnan Buyung Nasution, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 38.
29 Adnan Buyung Nasution, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 41.
perlakuan  dalam  rumah  tangga  yang  tidak  harmonis,  hingga  terkena  disabilitas  mental. Apalagi  dalam  hal  perceraian  yang  sangat  mudah,  menjadikan  kebanyakan  orang mempermainkan pernikahan.
Dalam hal penegakan hukum atas pemenuhan hak-hak disabilitas pun sangat perlu harmonisasi  juga  kepada  masyarakat.  Agar  tidak  ada  lagi  orang  yang  melakukan diskriminasi  terharap  para  penyandang  disabilitas  mental.  Sebab,  semakin  penyandang disabilitas mental terdiskriminasi semakin mereka sukar untuk sembuh. Karena mereka penyandang disabilitas mental bisa cepat sembuh itu dikarenakan banyaknya dukungan dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Maka dari itu ketika dalam kehidupan berumah tangga terjadi konflik dan salah satu terkena mentalnya. Lebih baik segera dibawa ke osikiater atau dokter kejiwaan. Karena dari situ terlihat bahwa ada rasa usaha sebagai suami/istri untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sedang di uji atas sebuah kesabaran dalam hadapi ujian kehidupan rumah tangga.

## Analisis Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 61
Dalam Surah An-Nur menjelaskan tentang perolehan hak yang sama di mata Allah. Termasuk  penyandang  disabilitas  mempunyai  hak  yang  sama.  Dengan  adanya  hak  yang sama sehingga menyerukan kepada masyarakat bahwa tidak boleh membeda bedakan antar sesama umat manusia, memperlakukan sama terhadap setiap manusia. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah semata mata tujuannya yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt dan berbuat baik kepada sesama ciptaan Allah. Firman Allah yang membahas memperoleh hak yang sama di mata Allah dalam Surah An-Nur ayat 61.
Selama  ini  penyandnag  disabilitas  sering  mendapatkan  diskriminasi.  Baik  secara eksplisit  maupun  implisit. Judge ini  muncul  akibat  pengaruh  dari  golongan  bahwa penyandang disabilitas memiliki  kekurangan dan  tidak mampu melakukan berbgaia  hal dengan baik.  Bahkan penyandang disabilitas itu  masuk dalam kaum minoritas marjinal menurut  masyarakat.  Padahal  mereka  mempunyai  hak  yang  sama  di  mata  Allah  dan  di mata hukum Allah.
Islam  mengajarkan  bahwa  setiap  tindakan  diskriminasi  tidak  dibenarkan  dalam ajaran Islam. Karena Rasulullah di utus oleh Allah untuk membawa nilai-nilai kesamaan dan  kesetaraan  antar  sesama  makhluk  Allah  Swt.  Allah  Swt  ingin  menunjukkan  bahwa setiap  orang  berhak  diperhatikan,  termasuk  penyandang  disabilitas  mental.  Islam  juga
mengajarkan  setiap  orang  terlepas  dari  warna  kulit,  kesukuan,  bahasa,  kebangsaan  dan kemampuan semuanya memiliki hak yang sama. Hak yang sama atas hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, dan hak untuk hidup damai serta bahagia. Dikarenakan banyak sekali judge  negative terhadap  disabilitas  mental,  menyebabkan  hak-hak  yang  seharausnya didapatkan oleh mereka itu tidak terealisasikan yang mengakibatkan mencederai nilai-nilai ajaran Islam. 30
Menurut  Quraish  Shihab,  kandungan  surah  An-Nur  ayat  61  menyatakan  bahwa: “ Tidak  ada  halangan  dan  dosa  bagi  orang  buta  untuk  tidak  melaksanakan  secara  sempurna kewajiban  kewajibannya  yang  menuntut  penggunaan  pandangan  mata,  tidak  pula  bagi  orang pincang untuk kewajiban yang mengharuskannya menggunakan kaki yang sehat, tidak pula bagi orang sakit melakukan kewajibannya orang sehat yang penyakitnya itu menjadi penghalang atau memberatkan dia melakukan sesuatu seperti berpuasa dan shalat .” 31
Dalam  ayat  ini  menegaskan  bahwa  setiap  kewajibannya  orang  disabilitas  fisik, disabilitas  psikis,  disabilitas  sensorik  dan  disabilitas  mental  itu  wajib  melakukan kewajibannya.  Mereka  diberikan  keringanan  oleh  Allah  dalam  hal  melakukan kewajibannya.  Karena  dianggap  dalam  keadaan  sakit  oleh  Allah,  sehingga  diberikan keringanan dalam setiap kewajiban dalam hal-hal beribadah.
Mereka  penyandang  disabilitas  mental  yang  masih  rendah  tingkatannya  mereka masih bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami/istri. Sehingga ketika dianalisis menggunakan  ayat  ini  mereka  termasuk  orang-orang  yang  sangat  kuat.  Karena  dalam keadaan  sakit  mental  pun  mereka  masih  bisa  melakukan  kewajibannya  sebagai  seorang suami/istri. Hanya saja mereka akan kembali sakit ketika mental mereka tertekan akibat tekanan  dari  ruang  lingkup  penyandang  disabilitas  yang  tidak  bisa  mendukung  atas kesembuhannya.  Karena  kebanyakan  disabilitas  mental  itu  sering  diganggu  oleh  ruang lingkupnya  sendiri,  salah  satunya  yaitu  ruang  lingkup  keluarga  yang  masih  kurang memperhatikan  dan  sabar  dalam  merawat  penyandang  disabilitas  mental.  Padahal disabilitas mental itu bisa cepat sembuh jika ada dukungan dari ruang lingkup terdekatnya. Termasuk suami/istrinya dan ruang lingkup keluarga terdekat lainnya.
30 Syaikh  Al-‘Allamah,  Muhammad, Fiqih  Empat  Mazhab”, Terj.  ‘Abdullah  Zaki  Alkaf,  (Bandung: Hasyimi, 2017).
31 Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 61.
Surah An-Nur ayat 61 ini menegaskan pula bahwa “ tidak ada pula halangan bagi diri kamu sendiri, untuk makan bersama-sama mereka yang memiliki udzur itu, karena mereka tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah, baik itu di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudaramu yang laki-laki, dir umah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu laki-laki atau di rumah manapun yang telah diizinkan .” 32
Lanjutan  penjelasan  dalam  ayat  tersebut  mengartikan  bahwa  ketika  orang  normal dan  orang  yang  sakit  itu  bisa  makan  bersama-sama.  Termasuk  orang  yang  mengalami disabilitas  mental  pun  bisa  berkumpul  dengan  keluarganya  tanpa  ada  jarak  dan  tanpa membeda-bedakan antara orang normal dan orang yang sakit disabilitas mental. Bahkan, kebersamaan dalam keluarga itulah yang bisa meningkatkan penyandang disabilitas mental itu cepat sehat kembali seperti semula.
Dari penjelasan Surah An-Nur ayat 6 mempunyai 3 poin, yaitu:
1) Tidak  ada  dosa  bagi  penyandang  disabilitas  mental,  disabilitas  fisik,  disabilitas sensorik atau orang yang sakit lainnya, jika tidak mampu untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna karena kesulitas yang diakibatkan oleh disabilitasnya atau sebab sakitnya.
2) Tidak berdosa seseorang  yang makan bersama dengan penyandang disabilitas dan orang yang sakit di manapun dan bagaimanapun keadaannya bisa makan bersama.
3) Ketika seseorang masuk ke rumahnya sendiri maupun masuk ke rumah orang lain sebaiknya mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum memasuki rumah tersebut.
Asbabun Nuzul dalam ayat ini bahwa pada zaman jahiliyah kebanyakan orang-orang tidak mau makan bersama dengan orang penyandang disabilitas mental dan orang sakit. Karena  mereka  khawatir  jika  penyakit  yang  diderita  itu  menular  dan  merasa  terganggu ketika bersama-sama makan dalam tempat dan waktu yang bersamaan dengan penyandang disabilitas. 33
Orang-orang  yang  sungkan  makan  bersama  penyandang  disabilitas  karena  takut mendzalimi  mereka.  Sehingga  Allah  menurunkan  ayat  ini  sebagai  isyarat  bahwa diperbolehkannya  makan  bersama-sama  dengan  orang  yang  sakit  dan  penyandang
32 Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2012).
33 Quraish Shihab, Mencintai Al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 77.
disabilitas. Allah juga memerintahkan agar seseorang tidak sungkan untuk makan di rumah keluarga maupun kerabatnya. 34
Menurut Al-Maghribi dalam tafsirnya, ayat Allah dalam Surah An-Nur ayat 61 ini menjelaskan bahwa orang buta, orang pincang, orang disabilitas mental dan orang yang sakit lainnya itu tidak berdosa jika makan bersama-sama dengan orang yang sehat. Tidak dosa pula makan di rumah keluarga dan kerabatnya. 35
Penulis  menyimpulkan  bahwa  penyandang  disabilitas  memiliki  hak  yang  sama dengan  manusia  pada  umumnya.  Sehingga  jangan  mempunyai  pemikiran  yang  negatif terhadap  mereka  yang  penyandang  disabilitas,  terutama  disabilitas  mental.  Dalam  hal perceraian pun sebaiknya ada usaha untuk mengobatkan suami/istri yang sakit disabilitas mental. Agar tidak menjadikannya semakin menderita dan semakin tertekan mentalnya. Karena  mereka  penyandang  disabilitas  itu  sangat  membutuhkan  dukungan  dari  ruang lingkungannya  sendiri,  termasuk  ruang  lingkup  keluarga  dan  ruang  lingkup  masyarakat sekitarnya. Semakin mereka merasa mendapat dukungan untuk sembuh, maka semakin membaik dan cepat sembuh pula mereka. Perlu diingat kembali bahwa Islam datang untuk merubah semua pola pikir yang negatif dan buruk. Islam datang membawa kesataraan dan sangat menentang segala bentuk diskriminasi.

## SIMPULAN
Pernikahan mempunyai tujuan untuk sakinah dan mendapatkan ridha Allah Swt. Sehingga dalam pernikahan para penyandang disabilitas itu sah sesuai dengan rukun dan syarat  dalam  pernikahan  sesuai  dengan  regulasi  hukum  positif  dan  hukum  Islam. Perceraian pun memang diperbolehkan jika mashlahat jauh lebih baik diambil ketimbang kemudharatan. Namun, konteks permasalahan di awal bahwa ketika menjadi suami istri haruslah saling menerima. Bukan menceraikan ketika pasangan dalam keadaan sakit, sebab dalam pernikahan haruslah saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan.
Penegakan hukum serta pemenuhan hak-hak asasi manusia pemerintah dan penegak hukum wajib melakukan harmonisasi hukum peraturan perundang-undangan perkawinan dan  undang-undang  pemenuhan  hak-hak  disabilitas.  Sebab  dalam  kasus  ini  semakin
34 Quraish Shihab, M akna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surat-surat Al-Qur’an, ( Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 87.
35 Abdul Aziz, Buku Daras Fiqh Munakahat, ( Surakarta: Fakultas Syari’ah, 2014), hlm. 92.
banyak orang yang terkena mentalnya akibat perlakuan dalam rumah tangga yang tidak harmonis,  hingga  terkena  disabilitas  mental.  Apalagi  dalam  hal  perceraian  yang  sangat mudah, menjadikan kebanyakan orang mempermainkan pernikahan.
Dalam Surah An-Nur ayat 61 menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia pada umumnya. Sehingga jangan mempunyai pemikiran yang negative terhadap mereka yang penyandang disabilitas, terutama disabilitas mental. Perceraian  yang  dialami  penyandang  disabilitas  mental  itu  menjadikan  mereka  semakin terbebani mentalnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiyanah,  Yayuk.  2020. Hukum  Perkawinan  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Mental  Menurut Undang-undang, Jurnal Syntax Admiration Vol 1, No 7, November.
Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 61.
Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada.
Arikunto,  Suharsini.  2013. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta:  Rineka Cipta.
As-Subki, Ali yusuf, Fiqih Keluarga , alih bahasa Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
Aziz, Abdul. 2014. Buku Daras Fiqh Munakahat. Surakarta: Fakultas Syari’ah.
Direktorat Putusan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=gangguan%20mental&jen is_doc=putusan&tp=0&t_upl=2021&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf, diakeses pada tanggal 7 Maret 2022.
Ghozali, Abdul Rahman. 2010. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
Husni. 2020. Pandangan Hukum Islam mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian. Makassar: UIN Alauddin.
Idris, Mohammad. 2014. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Julijanto, Muhammad. 2019.  “Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri”, Jurnal Inklusi, (Yogyakarta), Vol. 6 Nomor 1.
Linawati,  Iis.  2017. Perceraian  Perkawinan  Karena  Istri  Gangguan  Jiwa:  Studi  Putusan Pengadilan Agama. Jurnal Humani Vol. 7 No 3 Desember.
Maftuhin,  Arif,  2010  “Mengikat  Makna  Diskriminasi:  Penyandang  Cacat,  Difabel,  dan Penyandang Disabilitas”, Jurnal Inklusi, (Yogyakarta) , Vol. 3 Nomor 2.
Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2019.
Panduan  Penanganan  Perkara  Penyandang  Disabilitas  Berhadapan  Dengan  Hukum. Depok: MaPPI FHUI.
Nasution, Adnan Buyung. 2006. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Nasution. 2012. Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara.
Nursyamsi, Fajri. 2015. Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
Ramayulis. 2012. Psikologi Agama. Jakarta: Kalam Mulia.
Ramulyo, Mohamad Idris, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undng No 1 Tahun 1974 . Jakarta, Bumi Aksara, 2004.
Rusyd, Ibnu. 2017. Bidayatul Mujtahid. Jakarta: Pustaka Amani.
Shihab, Quraish. 2017. Perempuan, Mencintai Al Qur’an, Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surat-surat Al Qur’an , Jakarta: Lentera Hati.
Sobur, Alex. 2013. Psikologi Umum. Bandung: Out Setia.
Soemiyati.  2016. Hukum  Perkawinan  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.
Subki, Ali Yusuf. 2013. Fiqih Keluarga. Jakarta: Kencana.
Syaikh al-‘Allamah, Muhammad. 2017. Fiqih Empat Mazhab”, Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi.
Tiara, Eka.2018. Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Cerai Akibat Gangguan Jiwa. Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin.
Tihami. 2009. Fiqih Munakahat. Jakarta: Rajawali Pers.
Undang undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Wahyudi, Tri Abdullah. 2016. “Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Jurnal  Al-Ahkam, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1.