## Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang UMKM Di Kabupaten Serang Dalam Pengembangan Kerajinan Gerabah Di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas
Rizki Amilia * ), Abdul Hamid ** ), Rd. Nia Kania Kurniawati *** )
Magister Administrasi Publik Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang-Banten, 42122
Email: amiliarusyana123@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  Implementation  of  Regional  Regulation  No.  8  of 2015  concerning  SMEs  in  Serang  Regency  in  the  Development  of  Pottery Crafts in Bumi Jaya Village, Ciruas District. The purpose of this study was to  determine  the  implementation  efforts  made  by  the  Serang  District Government  through  the  Department  of  Cooperatives,  Industry  and  Trade for  micro  pottery  businesses  in  Desa  Bumi  Jaya,  Ciruas  District.  This research  uses  a  descriptive  method  with  a  qualitative  approach. Determination  of  informants  in  this  study  using  purposive  sampling technique. Data collection techniques are done through observation, direct interviews and documentation. Testing the validity of the data in this study was carried out by triangulating data sources and member checks associated with  the  theory  of  public  policy  implementation Van  Metter  &  Van  Horn, Deddy  Mulyadi  2016 . Which  consists  of  six  indicators  namely  policy standards and targets, resources, communication between organizations and strengthening activists, implementing agent characteristics, socio-economic and  political  conditions,  and  implementor  disposition.  The  data  analysis technique uses the concept proposed by Miles and Hubberman. The results showed  that  the  effort  to  implement  Perda  Number  8  of  2015  concerning MSMEs  in  Serang  Regency  in  the  Development  of  Pottery  Crafts  in  Bumi Jaya  Village,  Ciruas  District  was  still  not  optimal.  This  refers  to  the implementation  efforts  made  by  the  Department  of  Cooperatives,  Industry and Trade of Serang Regency which are still nature thorough in and are more oriented to routine government work. These conditions ultimately hindered the process of implementation for pottery artisans in Desa Bumi Jaya. The researcher  recommends  that  the  Department  of  Industry  and  Trade Cooperatives of Serang Regency to provide assistance in the form of capital for each pottery SME group in Bumi Jaya Village for the implementation of the perda, has integrity to the MSME pottery actors in Bumi Jaya Village to
more  intensely  provide  an  understanding  of  based  marketing  ways  e- commerce  to  improve  better  product  competitiveness  by  making  existing earthenware  vessels  in  Bumi  Jaya  Village  become  icons  or  landmarks  in Serang Regency that prioritize the potential of the region and provide new innovations that will increase the knowledge of the craftsmen to technology literacy.

## Keywords: implementation, development , potter

## 1. Pendahuluan
Sebagai  salah  satu  negara  yang tengah  berkembang,  Indonesia  memiliki dinamika  sosial  yang  begitu  tinggi, diantaranya  adalah  kesenjangan  sosial, mentalitas penduduk, tingkat pengangguran masyarakat, indeks pembangunan  manusia  yang  masih  belum baik, angka kemiskinan yang tinggi, jumlah pengangguran  yang  besar  dan  persoalan- persoalan  sosial  lainnya.  Kemiskinan  dan pengangguran  merupakan  hal  yang  tidak bisa  dipisahkan  dari  masalah  yang  ada  di Indonesia.  Sumber  daya  manusia  yang masih dikategorikan minim lifeskill sehingga sulit mendapatkan sumber penghasilan  serta  pertumbuhan  ekonomi yang mendesak menjadikan perekonomian masyarakat  menjadi  sangat  lemah.  Setiap tahun,  anggaran  selalu  dilontarkan  oleh Pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat.
Dalam
merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi harus digali, dikembangkan  dan  dimanfaatkan  sebaik- baiknya.
Untuk  menanggulangi  persoalan mengenai angka pengangguran yang tinggi, Pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan perkembangan  industri  yang  saat  ini tumbuh  cukup  baik  di  wilayahnya.  Salah satu sektor industri yang dapat dimanfaatkan  oleh  Pemerintah  adalah industri kreatif dan ekonomi kreatif .Salah satu  bentuk  industri  kreatif  yang  umum adalah  pengembangan  usaha  di  setiap wilayah sebagai basis pembangunan ekonomi  kerakyatan.  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  (UMKM)  merupakan amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi  ekonomi.  Sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2014  Tentang  Perindustrian  dan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  Tahun  2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, dimana
UMKM
diselenggarakan secara menyeluruh,
optimal berkesinambungan serta
memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha.
Kegiatan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berekembang dan konsisten  dalam  perekonomian  UMKM menjadi  wadah  yang  baik  bagi  penciptaan lapangan  kerjaan  yang  produktif.  UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya tidak membutuhkan persyaratan- persyaratan tertentu. Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  BAB  IV
Pasal 6 tentang UMKM diperoleh pengertian  bahwa  Usaha  Mikro  adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi kreiteria  Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  ini.  Usaha  Kecil adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang berdiri  sendiri  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Pengembangan
usaha beserta permasalahannya juga terjadi di Kabupaten
Serang, Provinsi Banten jumlah pengangguran  yang  masih  cukup  banyak memberikan  dampak  yang  tidak  baik  di bagian  wilayah  Kabupaten  serang  guna mengetahui  jumlah  pengangguran  terbuka di  Kabupaten  Serang  secara  holistik, berikut Peneliti sajikan tabel  yang memuat
data  dari  Badan  Pusat  Statistik  sebagai berikut  :
Tabel JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA
DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2015-
2019
No Tahun Jumlah Pengangguran Terbuka (Dalam Jiwa) Laki- Laki Perempua n Total 1. 2015 6.252. 876 1.307.124 7.560.000 2 2016 5.762. 491 1.267.509 7.030.000 3. 2017 5.808. 704 1.231.296 7.040.000 4. 2018 5.788. 300 1.211.700 7.000.000 5. 2019 5.860. 665 1.189.335 7.050.000
Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui  bahwa  angka  pengangguran terbuka masih relatif tinggi karena rata-rata jumlah  pengangguran  dalam  kurun  waktu tahun  2015-2019  jumlahnya  berada  di angka  7  juta  jiwa.  Meskipun  demikian, jumlah tersebut sebenarnya terus mengalami  penurunan  sehingga  kinerja Pemerintah  dalam  mengurangi  angka pengangguran  patut  di  apresiasi.    Akan tetapi  penurunan  sebesar  510  ribu  jiwa selama kurun waktu 4 tahun tersebut masih dapat  dikategorikan  tidak  signifikan. Pemerintah  Provinsi  Banten  masuk  dalam
empat besar Provinsi pilihan Penananaman Modal  Asing  (PMA)  setelah  Jawa  Barat, DKI  Jakarta  dan  Kalimantan  Timur.  Saat ini, pelaku UMKM di Banten yang tengah berkembang  antara  lain  usaha  kerajinan tangan,  logam,  aneka  jenis  makanan  dan minuman.  Selain  itu  juga  hasil  produksi pertanian, perkebunan, serta pertambangan. Begitu  pula  kerajinan  khas  Baduy,  seperti kain tenun, tas, dompet, cendera mata, dan madu  hitam.  Berdasarkan  data  Dinas Koperasi  dan  UMKM  Provinsi  Banten, jumlah  UMKM  pada  2016  sebanyak 34.781.867  unit  (BPS,  2017:  386). Mayoritas  UMKM  bergerak  di  bidang perdagangan sekitar 47,37%. Secara pendapatan, UMKM di Banten
menyumbang sekitar 8% dari perekonomian di Banten (BPS, 2017: 387). Untuk  dapat  melihat  jumlah  usaha  mikro dan  menengah  yang  ada  di  Kecamatan Ciruas peneliti menyajikan data.

## Tabel
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kecamatan Ciruas Tahun 2017-2019 No. Tingkat Usaha Jumlah UMKM Tahun 2017 2018 2019 1. Usaha Mikro 132 unit 657 unit 1004 unit 2. Usaha Kecil   52 unit 90 unit 82 unit 3. Usaha Menengah 0 unit 3 unit   7 unit Jumlah 184 750 1.093
Merujuk  pada  tabel  diatas  jumlah usaha mikro,kecil dan menengah yang ada di  Kecamatan  ciruas  mengalami  kenaikan yang cukup baik ditahun 2017 sampai 2019 di  setiap  kategori  tingkat  usaha  mikro, sedangkan untuk kategori usaha kecil naik di  tahun  2017  dengan  jumkah  UMKM  90 dari  52  unit  ditahun  2019  mengalami penurunan sebesar 82 unit jumlah UMKM untuk kategori usaha menengah sedikit ada peningkatan ditahun 2019. Potensi ekonomi  yang  dimiliki  sebagian  besar penduduk yang berada di Desa Bumi Jaya Kecamatan  Ciruas  Kabupaten  Serang bekerja pada sektor perdagangan dan salah satunya adalah pedagang gerabah, selain itu juga  terdapat  pengrajin  gerabah.  Namun tidak  semua  penduduk  mempunyai  usaha yang berhubungan dengan kerajinan gerabah,  mereka  bergerak  pada  kegiatan usaha  perdagangan  kecil  lainnya  seperti toko  kelontong,warung  makan  lainnya. Namun  demikian  dengan  perkembangan jaman  yang  begitu  cepat  menyusutnya pelaku  usaha  kerajinan  gerabah  seperti yang terjadi pada saat ini akibat banyaknya masyarakat  yang  lebih  memilih  produk impor dari pada produk dalam negeri. Desa Bumi  Jaya  Kecamatan  Ciruas  Kabupaten
Serang  yang  memiliki  kerajinan  gerabah dan  juga  masyarakat  sering  menyebutnya kampung  gerabah  yang  merupakan  suatu bentuk hiasan atau suatu tempat yang dapat dipakai oleh sebagian orang dalam sebuah ruang  atau  lainnya.  Gerabah  Bumi  Jaya tumbuh dan berkembang, mengikuti sejarah  sejak  tahun  1640  M.  Berawal  dari tanah liat yang diolah sedemikian rupa oleh warga setempat juga menjadikan kerajinan rakyat secara turun temurun yang menjadi warisan.  Gerabah  menjadi  penopang perekonomian warga kampung  pada masa lampau. Aktivitas pengrajin gerabah hanya ada  satu  di  wilayah  Banten  dan  terkenal dengan kekuatannya karena tanah lempung sebagai  bahan  memiliki  kualitas  yang sangat  baik  dari  dulu  hingga  saat  ini, gerabah  bumi  jaya  tidak  hanya  menyebar luas  ke  pasar  lokal,  namun  menjadi komoditas  ekspor.  Para  pengrajin  gerabah yang  turun  temurun  membuat  salah  satu faktor  kualitas  gerabah  bumi  jaya  terjaga, keunikan  lain  dari  gerabah  bumi  jaya  ini tetap  mempertahankan  nuansa  klasik, Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan  pengrajin  perlu  dilakukan pembinaan  secara  bertelanjutan  sehingga produk  yang  dihasilkan  mempunyai  nilai inovasi.
Pertama, Pengrajin gerabah kesulitan  mengakses  permodalan  pada
lembaga keuangan (bank) yang seharusnya dapat  dijadikan  sumber  daya  produktif ketika  para  perajin  membutuhkan  modal tambahan  untuk  mengkomodir  kebutuhan konsumen,  aksesibilitas  menuju  lembaga keuangan  masih  cukup  sulit  untuk  dicapai oleh para pengrajin karena hanya sebagian pengrajin  yang  dapat  menikmati  layanan dari lembaga keuangan perbankkan, meskipun demikian bukan berarti tidak ada pengrajin gerabah untuk mengkases pelayanan  perbankkan  hanya  segelintir orang saja yang mampu mengambil resiko. Kedua  ,tidak  adanya  pengelompokkan didalam UMKM Gerabah Desa Bumi Jaya sehingga menyulitkan Pemerintah Kabupaten  Serang  dalam  memberdayakan Umkm  gerabah  tersebut,  cenderung  akses pemerintah sulit dirasakan oleh masyarakat Desa Bumi Jaya. Sehingga ketika memndaptkan  bantuan  berupa  alat  tidak semua  para  perajin  gerabah  merasakan karena  Pemerintah  bingung  tidak  adanya pengelompokkan didalam UMKM gerabah tersebut. Ketiga, Sosialisasi yang dilakukan oleh  Dinas  Koperasi  Perindustrian  dan Perdagangan  masih  belum  efektif.  Masih banyak  para  pelaku  UMKM  Gerabah  di Kabupaten Serang khususnya di Desa Bumi Jaya  Kecamatan  Ciruas  yang  belum memahami prosedur pembuatan ijin usaha yang berada di Desa Bumi Jaya dan masih banyak  bahkan  hampir  semua  UMKM
Gerabah  tidak  memiliki  sertifikat  atau Brand.  Kendalanya  karena  biaya  yang cukup mahal juga membuthkan waktu yang lama  untuk  mengurus  prosedur  sertifikat, masalah  yang  dimiliki  ini  sangat  penting karena  sebuah  brand  memiliki  nilai  jual yang  cukup  mampu  membuat  produk tersebut bertahan dalam tataran global dan hak  kepemilikan  sebuah  produk  yang  di produksi  dari  sebuah  brand  konsumen dapat  mengetahui  asal  muasal  produk gerabah  tersebut.  Keempat,  Fasilitas  yang diberikan oleh Pemerintah berupa bantuan alat  yang  digunakan  untuk  memproduksi gerabah  pendistribusian  bantuannya  tidak merata  hanya  golongan  pengrajin  gerabah tertentu  yang  dapat  memperoleh  bantuan tersebut  karena  fasilitas  hanya  dirasakan oleh sebagaian pengrajin gerabah, sehingga para pelaku pengrajin gerabah yang lainnya banyak  yang tidak tercover untuk alat-alat pengrajin. Kelima, pemasaran hasil produksi gerabah masih bersifat konfensional  tidak  adanya  pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana kita ketahui bawasannya arus globalisasi  membawa  dampak  masiv terhadap kehidupan umat manusia diseluruh dunia dimana keberadaan teknologi informasi dan komunikasi membuat  jarak  dan  waktu  seakan  tidak berarti.  Namun  demikian,  para  pengrajin gerabah  di  Desa  Bumi  Jaya  tidak  melihat
hal  tersebut  sebagai  peluang  untuk  proses pemasaran produk gerabah dari Desa Bumi Jaya, yang sebagaimana diketahui aktivitas produksi  gerabah  Desa  Bumi  Jaya  hingga saat ini masih belum melakukan treatment terkait  penjualan  konvensional.  Keenam para  pengrajin  lebih  berorientasi  pada pekerjaan  yang  bersifat  individualistis sehingga tidak dapat diketahui secara pasti jumlah pengrajin gerabah yang masih aktif dengan yang sudah tidak menekuni profesi tersebut  hingga  saat  ini.  Karena  Aparatur Pemerintah  Desa  bingung  mengenai  total jumlah  pengrajin  gerabah  yang  tidak konsisten  dengan  profesinya.  Hal  tersebut diperburuk dengan lemahnya integritas dari Pemerintah  untuk  serius  memperhatikan para pengrajin gerabah di Desa Bumi Jaya, padahal  potensi  Desa  Bumi  Jaya  sebagai Lendmark  bagi  Kabupaten  Serang  cukup tinggi  namun  pemerintah  Kabupaten Serang  justru  lebih  berorientasi  kepada dunia industri yang secara modal memiliki jual tinggi.
Tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai oleh penulis di dalam penelitian ini, diantaranya yaitu untuk mengetahui Implementasi  Perda  Nomor  8  tahun  2015 Tentang  UMKM  Di  Kabupaten  Serang Dalam  Pengembangan  Kerajinan  Gerabah Di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas dan untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang
mendukung dan menghambat Implementasi  Perda  Nomor  8  tahun  2015 Tentang  UMKM  Di  Kabupaten  Serang Dalam  Pengembangan  Kerajinan  Gerabah Di  Desa  Bumi  Jaya  Kecamatan  Ciruas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  teori  dari  Implementasi Kebijakan Publik  Van Metter &Van Horn (2016)  Deddy  Mulyadi  (72:2016)  yang meliputi enam indikator yaitu, standar dan sasaran kebijkan, sumberdaya, komunikasi antar  organisasi  dan  penguatan  aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi  dan  politik,  dan  disposisi implementor.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif juga karena pertimbangan metode  ini  menyajikan  secara  langsung hakikat  hubungan  antara  peneliti  dengan informan sehingga diharapkan dapat memperoleh  gambaran  yang  lengkap tentang fenomena yang akan diteliti.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  deskriptif  yang  berfokus  pada gambaran  aktivitas  Implementasi  Perda Nomor  8  Tahun  2015  Tentang  UMKM  di Kabupaten  Serang  Dalam  Pengembangan Kerajinan  Gerabah  di  Desa  Bumi  Jaya kecamatann Ciruas. Untuk tujuan penelitian berupa pertanyaan yang ditanyakan melalui proses wawancara data
yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasi secara  kualitatif  dengan  studi  literature melalui  tahap  pengumpulan  data,  reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dalam penelitian ini, yakni mengenai  Implementasi  Perda  Nomor  8 Tahun 2015 Tentang UMKM di Kabupaten Serang  Dalam  Pengembangan  Kerajinan Gerabah  di  Desa  Bumi  Jaya  Kecamatan Ciruas, dengan menggunakan teori implementasi  kebijakan  publik  menurut Van  Metter  &  Van  Horn,  Deddy  Mulyadi (72:2016).  Teori  tersebut  memberikan gambaran  mengenai  ukuran  keberhasilan implementasi  yang  harus  memperhatikan beberapa  indikator  yang  satu  dengan indikator  lain  sehingga  saling  memiliki keterkaitan  guna  mencapai  keberhasilan proses  implementasi  secara  baik.  Adapun deskripsi  data  dalam  penelitian  ini bermaksud  untuk  menjadi  jembatan  bagi peneliti dalam menjawab rumusan masalah yakni  bagaimana  upaya    implementasi perda nomor 8 tahun 2015 tentang umkm di kabupaten  serang  dalam  pengembangan kerajinan  gerabah  di  desa  bumi  jaya kecamatan ciruas dan apa saja faktor yang mendukung dan menghambat upaya implementasi  perda  nomor  8  tahun  2015 tentang  umkm  di  kabupaten  serang  dalam
pengembangan  kerajinan  gerabah  di  desa bumi jaya kecamatan ciruas.
Rumusan masalah dalam penelitian ini  menggunakan  beberapa  indikator  yang dapat menjawab rumusan masalah. Adapun indikator-indikator  yang  dimaksud  yaitu standar  dan  kebijakan  (harus  jelas  dan terukur,sehingga tidak menimbulkan interprestasi  yang  dapat  menyebabkan terjadinya  konflik  diantara  para  agen implementasi).  Sumber  daya  (kebijakan perlu  didukung  oleh  sumber  daya,baik  itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia). Komunikasi antar organisasi dan  penguatan  aktivis  (implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan  dikoordinasikan  dengan  instansi  lain agar  dapat  tercapai  keberhasilan  yang diinginkan.  Karakteristik  agen  pelaksana (sejauhmana kelompok kepentingan memberikan  dukungan  bagi  implementasi kebijakan, termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung  atau  menolak  kemudian  juga bagaimana  sifat  opini  publik  yang  ada dilingkungan  dan  apakah  elite  politik mendukung implementasi kebijakan).
Kondisi sosial,ekonomi dan politik (mencakup  pada  sumber  daya  ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan).
Disposisi  implementor  mencakup  tiga  hal
penting yaitu respon implementor (terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan).  Kognisi  (pemahaman  terhadap suatu  kebijakan).  Intensitas  (disposisi implementor  yakni  preferensi  nilai  yang dimiliki oleh implementor).
Merujuk  pada  hasil  penelitian, dalam  konteks  standar  dan  sasaran kebijakan  maka  secara  menyeluruh  dapat diketahui  bahwa  standarisasi  kebijakan dalam  implementasi  perda  nomor  8  tahun 2015  tentang  umkm  di  kabupaten  serang dalam  mengembangkan  kerajinan  gerabah di  desa  bumi  jaya  kecamatan  ciruas sesungguhnya  telah  dituangkan  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang UMKM.
Merujuk pada hasil penelitian untuk sumber  daya  saat  ini  para  pelaku  UMKM gerabah  di  desa  bumi  jaya  mereka  belum mampu  meminimalisir  ketergantungan dengan  pihak  Pemerintah  Daerah,.  Untuk sumber  daya  material  yang  ada  di  Desa Bumi Jaya saat ini mereka mampu bertahan tidak  hanya  pada  bidang  pembuatan kerajinan  gerabah  saja,  masyarakat  desa bumi jaya memiliki mata pencaharian yang lain  seperti  berdagang,  buruh  tani,  buruh pabrik  dan  lain  sebagainya,  karena keberlangsungan hidup mereka tidak hanya bergantung pada proses pembuatan
gerabah  yang  pada  umumnya  akan  lebih lama menghasilkan pendapatan.
Pendapatan  tersebut  diputar  balik  untuk keberlangsungan hidup mereka dan membeli  posokan  alat  dan  bahan  untuk pembuatan gerabah.
Sejauh  ini  masih  banyak  dan kurangnya  pemanfaatan  sumber  daya manusia  dibidang  UMKM  pembuatan kerajinan  gerabah  sendiri  tidak  adanya regenerasi  milenial  untuk  melanjutkan produksi  gerabah  karena  kaum  milenial lebih  condong  mencari  pekerjaan  diluar desa  bumi  jaya  seperti  buruh  pabrik  dan hanya  beberapa  golongan  milenial  yang justru  menjadi  pengepul  atau  pengantar hasil  produksi  gerabah  ke  setiap  wilayah daerah  maupun  luar  kota.  Dari  metode pemasaran  produksi  gerabah  desa  bumi jaya  masih  bersifat  konfensional  hanya beberapa  segelintir  orang  yang  memiliki orderan  dan  akses  yang  kuat  untuk memasarkan barang produksinya.
Lemahnya  penggunaan  jejaring  teknologi yang  membuat  para  pelaku  UMKM gerabah  tidak  melek  teknologi  dan  tidak melihat  adanya  peluang  besar  sehingga berdampak  pada  potensi  wilayah  yang tertinggal sejauh ini upaya yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan  Kabupaten  Serang  telah mengupayakan akses penggunaan
teknologi  namun  sulitnya  pemahaman masyarakat  yang  belum  mampu  memiliki daya tanggap dan terbuka akan pemahaman tentang  teknologi  karena  sebagian  besar dari  masyarakat  desa  bumi  jaya  benar- benar  tertinggal.  Untuk  mensiasati  proses pemasarannya  pihak  Dinas  Koperasi Perindustrian  dan  Perdagangan  selalu mengupayakan di setiap acara menampilkan  hasil-hasil  produksi  gerabah dari  desa  bumi  jaya  di  setiap  kegiatan pameran.  Sebagian  besar  masyarakat  desa bumi  jaya  mengenyam  pendidikan  hanya sampai  sekolah menengah  pertama  (SMP) kecenderungan tersebut menyebabkan dampak dan hambatan dan proses implementasi  perda  nomor  8  tahun  2015 tentang  umkm  sehingga  masyarakat  Desa Bumi Jaya kurang mengerti dan memahami sosialisasi atau segala kegiatan yang sudah di  upayakan  oleh  Pemerintah  Daerah mengenai pengembangan kerajinan gerabah ini.
Dapat diketahui bahwa komunikasi yang  terjalin  antara  pihak  Dinas  Koperasi Perindustrian  dan  Perdagangan  dengan pihak  Desa  Bumi  Jaya  Kecamatan  Ciruas menunjukkan  bahwa  seluruh  instansi terkait  melakukan  koordinasi  satu  sama lain. Dapat diketahui bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi yang intens dengan seluruh  perangkat  pemerintah  dan  juga
masyarakat di Desa Bumi Jaya dalam upaya mengembangkan  produk  gerabah  dengan membuat  gerai  di  wilayah  Ciruas,  Terkait dengan sosialisasi yang membuka pemahaman serta wawasan akan mengenai jejaring  sosial  daya  guna  untuk  suatu pemasaran  hingga  saat  ini.  Pihak  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten Serang  merasa  bingung  karena  di  setiap program yang berjalan setiap UMKM harus berkelompok  tidak  adanya  pemerataan pembagian  alat  dan  bahan  menjadikan konflik  di  tengah-tengah  masyarakat perajin  gerabah  dan  penulis  menemukan fakta bahwa perajin gerabah di Desa Bumi Jaya  telah  antipati  terhadap  Pemerintah Kabupaten Serang, sehingga untuk menyampaikan gagasan, ide atau pendapat karena  para  perajin  sudah  jenuh  dengan bantuan-bantuan  yang  diberikan  oleh pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten  Serang  perlu  melakukan  suatu pemetaan  terhadap  perajin  gerabah  yang benar-benar membutuhkan bantuan berupa material ataupun secara moral.
Selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian dalam konteks karakteristik agen pelaksana,  maka  dapat  disampaikan  Dinas Koperasi  Perindustrian  dan  Perdagangan Kabupaten  Serang  sebagai  salah  satu organisasi pemerintah daerah lebih bertindak sebagai regulator bagi
implementasi  perda  nomor  8  tahun  2015 tentang  umkm  di  kabupaten  serang  dalam pengembangan  kerajinan  gerabah  di  desa bumi jaya kecamatan ciruas. Sementara itu, pihak Desa Bumi Jaya, memiliki karakteristik  agen  pelaksana  yang  lebih cenderung mengikuti keterlibatan apa yang Diskoperindag  lakukan  dan  mendukung setiap kegiatan yang di berikan Pemerintah Daerah. Diskoperindag sejauh ini menyadari bahwa keberadaan industri besar di  sekitar  wilayah  Desa  Bumi  Jaya  yang notabene  terdapat  UMKM  gerabah  yang memiliki fungsi sama dengan produk yang dihasilkan  oleh  industri  besar  dapat mengakibatkan hilangnya UMKM gerabah di  Desa  Bumi  Jaya  apabila  tidak  segera dicarikan solusi alternatif guna membangun kembali  UMKM  produk  gerabah  di  Desa Bumi Jaya. Pembangunan UMKM gerabah tersebut  tentu  memiliki  sebuah  pondasi yang harus terlebih dahulu yakni pemberdayaan dimana salah satu pemberian  daya  tersebut  adalah  dengan memberikan  pengetahuan  agar  pihak UMKM  gerabah  selaku  pihak  yang  tidak berdaya dapat bertambah keberdayaannya.
Para  pelaku  UMKM  gerabah  Desa Bumi  Jaya  belum  memiliki  pengetahuan yang  cukup  terkait  dengan  aktivitas produksi gerabah. Keadaan Kondisi ekonomi,  sosial  dan  politik  yang  tidak
stabil  di  Desa  Bumi  Jaya,  menjadikan wilayah  tersebut  sebagai  salah  satu  alasan dari  beberapa  perajin  gerabah  yang bermigrasi  ke  Bali  untuk  mendapatkan penghasilan  yang  dapat  menumbuhkan taraf ekonomi keluarganya masing-masing. Potensi  ekonomi  yang  dimiliki  sebagian besar penduduk yang berada di Desa Bumi Jaya  Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang bekerja pada sektor perdagangan dan salah satunya adalah pedagang gerabah, selain itu mereka  bergerak  pada  kegiatan  usaha perdagangan  kecil  lainnya  seperti  toko kelontong,warung  makan,buruh  tani,buruh pabrik  dan    lainnya.  Namun  demikian dengan  perkembangan  jaman  yang  begitu cepat menyusutnya pelaku usaha kerajinan gerabah  seperti  yang  terjadi  pada  saat  ini akibat  banyaknya  masyarakat  yang  lebih memilih  untuk  bekerja  sebagai  buruh pabrik  dengan  jumlah  226  orang,  fakta tersebut  membuktikan  semakin  rendahnya pendapatan  perekonomian  di    Desa  Bumi Jaya  karena  gerabah  bukan  merupakan sumber mata pencaharian utama, mayoritas penduduk  Desa  Bumi  Jaya  adalah  buruh pabrik.  Dari  beberapa  pengrajin  gerabah yang  tetap  menekuni  profesinya  mereka mempertahankan tetap memajukan produksi  gerabah  dengan  berdiri  sendiri yaitu mengandalkan peminjaman modal ke Bank,  karena  kegiatan  produksi  gerabah
yang  ada  di  Desa  Bumi  Jaya  bersifat individu.
Dalam kontek kondisi sosial ekonomi  dan  politik,  terdapat  indikator yang cukup vital dalam upaya implementasi  perda  nomor  8  tahun  2015 tentang  umkm  di  kabupaten  serang  dalam mengembangkan kerajinan gerabah di desa bumi jaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada  para  pelaku  UMKM  gerabah  di Desa Bumi Jaya, yakni kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang. Selaku otoritas yang  memiliki  wewenang  untuk  mengatur seluruh dinamika pemerintahan di wilayahnya,  sudah  sepatutnya  Pemerintah Kabupaten Serang dapat membaca kemampuan  para  perajin  gerabah  Desa Bumi Jaya dalam melihat dan memanfaatkan  peluang.  Namun  faktanya dalam temuan penelitian seperti yang telah peneliti  deskripsikan  di  atas,  Pemerintah Kabupaten  Serang  terlihat  tidak  mampu membaca keadaan tersebut.
Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan oleh  Dinas  Koperasi,  Perindustrian  dan Perdagangan Kabupaten Serang yang rutin dilakukan  adalah  kegiatan  sosialisasi  baik secara  formal  maupun  informal.  Dalam upaya sosialisasi tersebut, pihak Pemerintah  Daerah  mengakui  bahwa  ada indikasi yang menuju ke arah yang positif. Upaya Pemerintah menjadikan Desa Bumi
Jaya  sebagai  destinasi  wisata  kebudayaan dan sentra kerajinan gerabah yang menjadikan  icon  di  Provinsi  Banten  tentu membutuhkan  suatu  branding  yang  dapat menarik pasar agar setidaknya melirik Desa Bumi Jaya untuk minimal sekedar mengunjungi  untuk  menyaksikan  secara langsung  pembuatan  gerabah  tanpa  harus membeli  produk  gerabah  itu  sendiri. Kejanggalan narasi pada kalimat sebelumnya  merupakan  representasi  dari nilai jual produk gerabah Desa Bumi Jaya yang  masih  berbentuk  setengah  jadi, sehingga berbanding lurus dengan nilai jual produk  yang  kurang  baik.  Sesuai  dengan temuan  penelitian  yang  telah  penulis sampaikan  sebelumnya  bahwa  di  daerah lain  seperti  Klaten,  Jawa  Tengah  dan hampir  di  seluruh  Provinsi  Bali  produk gerabah  yang  dihasilkan  sudah  berbentuk gerabah  yang  memiliki  nilai  estetika  yang baik,  sehingga  pasar  akan  lebih  mudah tertarik  dengan  produk-produk  gerabah tersebut.

## 4. Simpulan
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh  dari  penelitian  Implementasi Perda  Nomor  8  Tahun  2015  Tentang UMKM  di  Kabupaten  Serang  Dalam Pengembangan Kerajinan Gerabah di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas masih belum optimal.  Hal  ini  mengacu  kepada  upaya-
upaya  implementasi  yang  dilakukan  oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  Kabupaten  Serang  yang masih  bersifat  menyeluruh  dan  lebih kepada orientasi rutinitas kerja pemerintahan.  Kondisi  tersebut  pada akhirnya menghambat proses implementasi kepada perajin gerabah di Desa Bumi Jaya yang  seharusnya  secara  konsisten  dan berkelanjutan,  maka  sasaran  kebijakan yang hendak dituju akan dengan sendirinya tercapai dan keberlangsungan implementasi UMKM di Kabupaten Serang pun  dapat  berjalan  sesuai  dengan  harapan para pihak yang terlibat di dalamnya.
Proses  implementasi  juga  pasti memiliki  faktor  yang  dapat  mendukung jalannya  proses  tersebut  atau  dapat dikatakan  sebagai  protagonista,  kepada perajin  gerabah  di  Desa  Bumi  Jaya  antara lain, komunikasi dengan pihak Dinas yang berbeda  dari  biasanya  telah  mulai  tumbuh dalam  hati  nurani  para  perajin  gerabah seiring dengan intensitas kegiatan sosialisasi  yang  terus  mendorong  para pelaku UMKM gerabah di Desa Bumi Jaya agar  mambuat  produk  gerabah  sampai dengan finishing touch agar memiliki nilai jual dan daya saing dengan produk sejenis yang  berasal  dari  daerah  lain  dan  adanya usaha  perajin  melepaskan  diri  dari ketergantungan terhadap pihak-pihak yang
memiliki andil dan campur tangan terhadap aktivitas produksi hingga penjualan produk gerabah sampai ke tangan konsumen.
Sementara  itu  untuk  faktor  yang menghambat jalannya proses implementasi dapat  dikatakan  sebagai  antagonista  salah satunya  adalah  gerabah  Desa  Bumi  Jaya tidak memiliki permodalan yang memadai dikarenakan dana bantuan dari pemerintah tidak  ada  dan  sifatnya  menggunakan permodalan  individu  seperti  meminjam  di Bank. Selanjutnya gerabah Desa Bumi Jaya tidak  memiliki  Brand  sebagai  entitas produk  gerabah  sehingga  produk  gerabah tidak  dikenal  di  kalangan  masyarakat  luas dan  konsumenpun  tidak  mengenal  asal muasal  produk  gerabah  tersebut,  yang seharusnya  dapat  menjadi  icon  Kabupaten Serang  dari  sentra  kerajinan  gerabah  ini tidak perhatikan oleh pemerintah daerah.
Tidak  ada  pemanfaatan  peluang melakukan pemasaran berbasis e- commerce  tentu  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang kian  mempermudah  aktivitas  manusia. Peralatan  yang  dibutuhkan  saat  ini  untuk mengakses  e-commerce  sendiri  dapat dikatakatan bukan barang tersier yang sulit diperoleh  dengan  harga  yang  mahal, melainkan telah melekat secara erat dalam tatanan  masyarakat  di  mana  saja,  karena telah  banyak  digunakan  oleh  anak-anak
hingga  orang  lanjut  usia.  Adapun  tingkat sumber  daya  para  perajin  gerabah  yang notabene  sebagian  besar  hanya  lulusan Sekolah  Dasar  (SD)  atau  bahkan  tidak pernah  mengenyam  bangku  pendidikan sama sekali, dengan kondisi tersebut, maka komunikasi yang terjalin antara Diskoperindag  Kabupaten  Serang  dengan para  perajin  gerabah  di  Desa  Bumi  Jaya sedikit “tidak nyambung”.

## Daftar Pustaka
Abidin,  Said  Zainal.  2004,  Kebijakan Publik, Jakarta, Salemba Humanika.
AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik
.  2005.  (Konsep,  Teori  dan Aplikasi),  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar.
Agustino,
Leo. 2012, Dasar-dasar
Kebijakan Publik; Alfabeta: Bandung. Anderson, Benedict. Imagined
Communities:  Reflections  on  the origin  and  Spred  of  Nationalism. Revised  Edition.  Newyork:  Verso 2006.
Bungin,  B.  2001.  Metodologi  Penelitian
Kualitatif dan Kuantitatif.
Yogyakarta: Gadjah Mada
University.
D.  Riant,  Nugroho.  2009,  Kebijakan Publik,  Formulasi  Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
Dedy  Mulyadi.  2016.  Studi  Kebijakan Publik  dan  Pelayanan  Publik. Bandung: Alfabeta.
Dubois,  Brenda  &  Karla  K.  Miley  .1997.
Social  Work  :  An  Empowering Profession.  Boston  :  Allyn  and Bacon.
Dunn N, William.2000. Analisis Kebijakan Publik,  Yogyakarta:  Gadjahmada University Press.
Edward  III,  1980.  Implemention  Public Policy. Washington DC:
Congresional Quarter Press.
Friedrich,  Carl  J.  1963.  Man  and  His Government.  Newyork:  McGraw- Hill.
Friedrich,  Carl  J.  .  2014.  Man  and  His Government.  Newyork:  McGraw- Hill.
Grindle,Merilees.  1980.  Politic  and  policy implementasi  In  the  Trihd  World New Jersey : Princeston University Press.
Hubeis, Musa. 2009. Prospek Usaha Kecil Dalam  Wadah  Inkubator  Bisnis  : Bogor; Ghalia Indonesia Mazmanian,  Daniel  H,  dan  Paul  A.
Sabatier. 1983. Implementation and public policy : New York:
HarperCollins.
Marx,  Melvin  H.  dan  Felix  E.  Goodson. 1976.  Theories  in  Contemporary Phycology.  Ed.  Ke-2.  New  York  : Macmillan Publishing Co.
Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan  Kebijakan  Publik  .  Malang: Averroes Press.
Meter,  Donald  Van,  dan  Van  Horn.  1975.
The Policy Implementation Process:  A  Conceptual  Framework Administration  and  Society  6. London : Sage.
Miles,  M.B  &  Huberman  A.M.  1984,
Analisis Data
Kualitatif.
Terjemahan oleh Tjetjep.
Rohendi  Rohidi.  1992.  Jakarta  :  Penerbit Universitas Indonesia.
Moleong,  Lexy  J.  2002.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Moleong,  Lexy  J.  2006.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
Patton,  M.Q.  2006.  Metode  Evaluasi Kualitatif.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Sjafari, Agus. 2007. Pembangunan
Masyarakat : Teori dan
Implementasi  di  Era  Otonomi
Daerah. Bogor : CDI Press.
Snelbecker,  G.E.  1974.  Learning  Theory
Instructional
Theory and
Psychoeducational  Design.  New York : McGraw Hill Book Co. Sugiyono.  2014.  Memahami  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung : Alfabeta. Sugiyono.  2005.  Memahami  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung : Alfabeta. Sugiyono.  2008.  Memahami  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung :  Alfabeta.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung : Alfabeta. Sumodinigrat, Gunawan & Ari Wulandari.
2015. Menuju Ekonomi Berdikari :
Pemberdayaan dengan Konsep
OPOP-OVOP-OVOC. Yogyakarta:
Media Pressindo.
Wahab,Solichin Abdul.2002. Analisis
Kebijaksanaan  Dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua, Jakarta; Bumi Aksara.
Wahab,Solichin
Abdul.2012. Analisis Kebijakan;  dari  Formulasi  ke Penyusunan Model- Model
Implementasi  Kebijakan  Publik.
Jakarta ; PT. Bumi Aksara.
Sumber Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2008.  Usaha
Mikro, Kecil  dan  Menengah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2008.  Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014. Perindustrian. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor  8  Tahun  2015.  Tentang UMKM di Kabupaten Serang.