## INFO ARTIKEL

## Kata kunci:
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Pangan

## ARTICLE INFO
Keyword : consumer protection against food products that do not include food labels

## UNES Journal of Swara Justisia
Volume 2, Issue 1, April 2018
P-ISSN 2579-4701 E-ISSN 2579-4919

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KEMASAN PELAKU UMKM YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PANGAN

## PROTECTION OF CONSUMERS ON FOOD PRODUCTS PACKAGING SMALL
AND MEDIUM MICRO BUSINESS ENTERPRISES WHO DO NOT

## SPECIFY FOOD LABELBASED

## Hendri
Kementerian Agama IAIN Bukittinggi e-mail: hendripialang04@yahoo.com

## Neneng Oktarina
Pasca Sarjana Universitas Ekasakti e-mail: nenengoktarina@rocketmail.com

## ABSTRAK
Pada dasarnya konsumen membutuhkan perawatan hukum secara universal. Perhatian  terhadap  konsumen  secara  material  dan  formal  sangat  penting, karena kemajuan sains dan teknologi menjadi acuan pada produktivitas dan efisiensi produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam mencapai tujuan usaha.
Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  Pertama,  bagaimana  perawatan  konsumen terhadap produk makanan oleh agen usaha kecil dan menengah (UMKM) yang tidak diberi  label  makanan  berdasarkan  BPOM  di  Kota  Bukittinggi? Kedua,  bagaimana tanggung  jawab  UMKM  yang  tidak  berlabel  makanan  berdasarkan  BPOM  kepada konsumen di Kota Bukittinggi?
Spesifikasi  dari  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitik. Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  empiris  normatif  dan  yuridis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan mewawancarai data primer dan  studi  pustaka  untuk  data  sekunder. Kemudian  data  dianalisis  secara  kualitatif dalam bentuk analisis deskriptif. .
Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan: Pertama, perawatan konsumen terhadap  produk  makanan  oleh  agen  usaha  kecil  dan  menengah  (UMKM)  yang makanan  yang  tidak  berlabel  berdasarkan  BPOM  di  Kota  Bukittinggi  dapat dilakukan  dengan  banyak  instrumen,  seperti  instrumen  hukum  perdata,  instrumen hukum  pidana  dan  juga  instrumen  administrasi. Kedua,  tanggung  jawab  UMKM yang tidak berlabel makanan berbasis BPOM kepada konsumen di Kota Bukittinggi siap diberi sanksi sebaliknya dilakukan. Sebaliknya oleh agen usaha penentuan label dapat  diberikan  sanksi  atau  sanksi  kecukupan,  sanksi  pidana,  dan  sanksi administrasi. Sanksi  sipil  dan  kriminal  terkadang  tidak  efektif  tanpa  sanksi administrasi

## ABSTRACT
Basically, consumers need law care universally. The care to consumers materially and  formally  is  very  important,  because  the  progress  of  science  and  technology
become  rule  on  productivity  and  efficiency  of  producing  on  goods  and  service produced in reaching the purposes of effort.
The  problem  in  this  study  are:  First,  how  is  the  care  of  consumers  to  products  of food  by  agents  of  small  and  middle  effort  (UMKM)  who  unlabelled  food  based  on BPOM  in  Bukittinggi  City?  Second,  how  is  the  responsibility  of  UMKM  who unlabelled food based on BPOM to consumers in Bukittinggi City?
The  specification  of  this  research  is  descriptive  analytic.  The  method  uses  in  this research is the normative and juridical empiric method. The techniques of collecting data uses are field study by interviewing for the primary data and library study for the  secondary  data.  Then,  the  data  analyzed  qualitatively  in  descriptive  analysis form..
From the research results obtained several conclusions: First, the care of consumers to  products  of  food  by  agents  of  small  and  middle  effort  (UMKM)  who  unlabelled food based on BPOM in Bukittinggi City can be done with many instruments, such as  civil  law  instruments,  criminal  law  instruments  and  also  administration instruments.  Second,  the  responsibility  of  UMKM  who  unlabelled  food  based  on BPOM  to  consumers  in  Bukittinggi  City  is  ready  to  be  given  sanction  on  the contrary done. The contrary by the agents of effort on the determination of label can be  given  responsibly  or  sanction  civilly,  criminal  sanction,  and  administration sanction.  The  sanction  of  civil  and  criminal  sometimes  ineffectively  without administration sanctions.

## A. Pendahuluan
Secara
mendasar konsumen membutuh  kan  perlindungan  hukum  yang sifatnya  universal.  Mengingat  lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan  dengan  kedudukan  produsen yang  lebih  kuat  dalam  banyak  hal,  maka pembahasan  perlindungan  konsumen  akan selalu  terasa  aktual  dan  selalu  penting  untuk dikaji.(Yusuf Sofie, 2007 :  17)  Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil  maupun  formal  makin  terasa  sangat penting,  mengingat  makin  majunya  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  merupakan motor  penggerak  bagi  produktivitas  dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran  usaha.  Dalam  rangka  mengejar  dan mencapai  kedua  hal  tersebut,  akhirnya  baik
langsung atau tidak langsung, maka konsumen  lah  yang  pada  umumnya  akan merasakan dampaknya.(Happy Susanto, 2008 : 39)
Konsumen  yang  keberadaannya  sangat  tidak terbatas  dengan  strata  yang  sangat  bervariasi menyebabkan  produsen  melakukan  kegiatan pemasaran  dan  distribusi  produk  barang  atau jasa  dengan  cara  seefektif  mungkin  agar  dapat mencapai  konsumen  yang  sangat  majemuk tersebut.  Untuk  itu  semua  cara  pendekatan diupayakan  sehingga  mungkin  menimbulkan berbagai  dampak  termasuk  keadaan  yang menjurus  pada  tindakan  yang  bersifat  negatif bahkan  tidak  terpuji  yang  berawal    dari  itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain  menyangkut  kualitas,  atau  mutu  barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan,
pemalsuan  dan  sebagainya.  ( Zumroetin,  1996  : 12)
Sementara itu, pangan merupakan kebutuhan  dasar  manusia  yang  juga  merupakan komoditas perdagangan,  memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggung  jawab  sehingga  terjangkau  oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk makanan dan minuman  adalah  salah  satu  kebutuhan  pokok manusia  yang  diperlukan  untuk  hidup,  tumbuh, berkembang  biak,  dan  reproduksi.  (Endrah, 2017).
Pengaturan  pencantuman  label  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun 1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan.  Sebelum Peraturan  Pemerintah  tersebut  lahir,  pengaturan pelabelan  secara  singkat  ada  dalam  Undang Undang  Nomor  7  Tahun  1996  tentang  Pangan. Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  dari  Peraturan Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1999  tentang Label dan Iklan Pangan ditentukan bahwa  yang dimaksud dengan label pangan adalah :
“Setiap  keterangan  mengenai  pangan  yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya  atau  bentuk  lain  yang  disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan  pada  atau  merupakan  bagian kemasan  pangan  yang  selanjutnya  dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.”
Aturan  Badan  POM  RI  tersebut mewajibkan  setiap  usaha  pangan  baik  itu UMKM  atau  IRTP  untuk  mencantum  label yang  akan  memberikan  informasi  kepada konsumen  mengenai  produk  pangan  yang diperdagangkan.  Pengusaha  UMKM  atau IRTP  yang  ingin  mendapatkan  nomor
registrasi  dari  Badan  POM  RI  berarti  juga harus  mencantumkan  ketentuan  dan  syarat seperti yang telah diatur dalam PerKa Badan POM RI) No. HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diuraikan.
Dampak  dari  fakta  hukum  bahwa banyak  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  di Kota  Bukittinggi  yang  memproduksi  produk pangan  tanpa  mencantumkan  label,  maka sangat  sulit  bagi  BPOM  untuk  bisa melakukan  tindakan  penegakan  hukum, BPOM  hanya  bisa  melakukan  tindakan berupa pemberian peringatan dan saran untuk mengurus nomor pendaftaran pangan terhadap  mereka-mereka  yang  menjual, mengedarkan  atau  mendistribusikan  produk pangan kemasan.
Penelitian ini akan mengkaji mengenai: a. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap  produk  pangan  kemasan  pelaku Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  yang  tidak  mencantumkan label  pangan  berdasarkan  ketentuan Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan (BPOM) di Kota Bukittinggi?
b. Bagaimana tanggung jawab pelaku Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) yang  tidak  mencantumkan  label  pangan berdasarkan  ketentuan  Badan  Pengawas- an  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  terhadap konsumen di Kota Bukittinggi?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  analitis  yaitu  penelitian  yang
berusaha untuk menggambarkan
permasalahan  dari  objek  yang  sedang diteliti.
Pendekatan  yang  digunakan  adalah yuridis normatif, yang didukung pendekatan  yuridis  empiris.  adua  macam yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris. Termasuk  ke  dalam  penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  azaz-azaz hukum,  kajian  hukum  positif  seperti Undang  Undang  Dasar  (UUD)  dan Undang Undang (UU), sistimatika hukum, taraf  sinkronisasi  hukum,  sejarah  hukum, dan  perbandingan  hukum.  (Soerjono Soekanto, 1986 : 51)
Sedangkan  pendekatan  penelitian empiris  atas  hukum  akan  menghasilkan teori-teori  tentang  eksistensi  dan  fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam proses-proses  perubahan  sosial.  Teori- teori  inilah  yang  kemudian  lebih  dikenal dengan  “ the  social  theories  of  law ”.
Peneliitian-penelitian  empirisnya  lazim disebut “ Socio  legal  research ”  yang pada hakikatnya merupakan bagian dari penelitian sosial atau penelitian sosiologis. (Bambang  Sunggono,  1986  :  78)  Dengan demikian, metode pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kombinasi  metode  pendekatan  yuridis normatif dan yuridis sosiologis.
Pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan dengan  cara  mempelajari  bahan-bahan hukum  primer  dan  sekunder  berupa  teori- teori hukum, doktrin, pendapat hukum dan analisa  hukum.  Sedangkan  pendekatan yuridis  sosiologis    dilakukan  dengan  cara melihat pelaksanaan lapangan atau bentuk perilaku dari masyarakat lalu dihubungkan dengan  teori  dan  doktrin  yang  dipelajari pada pendekatan yuridis normatif. Kongritnya  penelitian  ini  akan  berusaha mengurai  permasalahan  penelitian  dari sudut  teori  untuk  kemudian  dibandingkan pelaksanaannya  pada  tataran  kehidupan sehari-hari.

## C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1. Pengertian  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah
Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal  dengan  usaha  kecil  menengah merupakan  sebuah  istilah  yang  mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi  dan  memiliki  kekayaan  bersih paling  banyak  Rp  200.000.000,00  (belum termasuk  tanah  dan  bangunan  Akifa  P. (Nayla, 2014 : 12) Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing  dan  Charles  R.  Kuel  dalam bukunya Entrepreneurship adalah tindakan  kreatif  yang  membangun  suatu value  dari  sesuatu  yang  tidak  ada.
Entrepreneurship merupakan proses untuk
menangkap dan mewujudkan suatu peluang  terlepas  dari  sumber  daya  yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil  risiko  yang  telah  diperhitung- kan (Tejo Nurseto, 2004 : 3).

## 2. Ruang Lingkup Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian  di  Indonesia.  UMKM memiliki  proporsi  sebesar  99,99%  dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia  atau  sebanyak  56,54  juta  unit. Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian  di  Indonesia.  Ketika  badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998  usaha  berskala  kecil  dan  menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan  perusahaan  besar.  Karena mayoritas  usaha  berskala  kecil  tidak terlalu  tergantung  pada  modal  besar  atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga,  ketika  ada  fluktuasi  nilai  tukar, perusahaan  berskala  besar  yang  secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing  adalah  yang  paling  berpotensi mengalami imbas krisis. 1
1 Tim  Peneliti, Profil  Bisnis  Usaha  mikro,  kecil dan  menengah  (UMKM) , Lembaga  Pengembangan Perbankan  Indonesia  &  Bank  Indonesia,  Jakarta, 2015, hlm. 5
D. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kemasan Pelaku UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Pangan
Menurut Pasal 1 sub (b) UU  Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  pengertian  dari  Konsumen adalah  setiap  orang  pemakai  barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan. Selanjutnya, dalam realitas  bisnis  tidak  jarang  dibedakan antara Consumer (konsumen) dan Costumer (pelanggan).  Konsumen  adalah semua  orang  atau  masyarakat  termasuk pelanggan.  Sedangkan  pelanggan  adalah konsumen  yang  telah  mengkonsumsi suatu  produk  yang  di  produksi  oleh produsen tertentu. (UPN, 2008)
Dalam Resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985. kepentingan konsumen  yang harus  dilindungi  meliputi:  ( Husni  Syawali, 2008 : 5)
1. Perlindungan  konsumen  dari  bahaya- bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
3. Tersedianya  informasi  yang  memadai bagi konsumen untuk emberikan kemampuan  mereka  dalam  melakukan pilihan  yang  tepat  sesuai  denga kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya  upaya  ganti  rugi  yang efektif;
6. Kebebasan  untuk  membentuk  organi- sasi konsumen.
Pangan  atau  makanan  adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan. Dewasa ini produk makanan, baik  berupa  bahan  mentah  maupun  siap saji  ( instant ),  telah  beredar  luas  di pasaran.  Pangan  merupakan  kebutuhan dasar  manusia  yang  juga  merupakan komoditas  perdagangan,  memerlukan dukungan  sistem  perdagangan  pangan yang  etis,  jujur,  dan  bertanggung  jawab sehingga  terjangkau  oleh  masyarakat. Pangan  dalam  bentuk  makanan  dan minuman  adalah  salah  satu  kebutuhan pokok  manusia  yang  diperlukan  untuk hidup,  tumbuh,  berkembang  biak,  dan reproduksi. (Endrah,2017)
Di samping hak-hak dalam Pasal 4 UUPK, juga terdapat hak-hak konsumen yang  dirumuskan  dalam  pasal-pasal berikutnya,  khususnya  dalam  Pasal  7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha.  Kewajiban  dan  hak  merupakan antinomy dalam hukum, sehingga kewajiban  pelaku  usaha  dapat  dilihat sebagai hak konsumen. (Shidarta, 2000 : 18)
Banyak  produk  makanan  dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi  tidak  sampai  ke  konsumen, karena  menggunakan  bahasa  yang  tidak dipahami  konsumen.  Akhir-akhir  ini,  di pasaran dengan mudah ditemukan
produk impor dengan pelabelan menggunakan bahasa negara asal produk tersebut,  seperti  Cina  dan  Jepang. (Sudaryatmo, 1999 : 15)
Berat  bersih  (isi  bersih)  adalah pernyataan yang memberikan keterangan mengenai  kuantitas  atau  jumlah  produk pangan  yang  terdapat  di  dalam  kemasan atau  wadah.  Dari  beberapa  produk pangan yang diproduksi di Kota Bukittinggi  masih  ada  yang  tidak mencantumkan  ketentuan  berat  bersih, sehingga  tidak  sesuai  dengan  peraturan Pasal 111 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf  (i)  UU  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan Pangan, karena peraturan tersebut mewajibkan pencantuman ketentuan berat bersih.

## E. Tanggung Jawab Pelaku UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Pangan
Hukum  hidup,  tumbuh  dan  ber- kembang  di  dalam  masyarakat  sebagai sarana  menciptakan  ketentraman  dan ketertiban  bagi  kedamaian  dalam  hidup sesama  warga  masyarakat.  Hukum  akan tumbuh dan berkembang bila masyarakat menyadari  makna  kehidupan  hukum dalam  kehidupannya.  Sedangkan  tujuan hukum  sendiri  ialah  untuk  mencapai
kedamaian di dalam masyarakat (Soejono  Soekanto,  1986  :  13).  Hukum juga dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar  hukum  yang  meliputi  keadilan, kerugian/  kemanfaatan  dan  kepastian hukum. Hukum yang mengatur perlindungan konsumen tentu saja dituntut  pula  untuk  memenuhi  nilai keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian hukum,  walaupun  kadang-kadang  bila salah  satu  nilai  tersebut  tercapai  nilai yang lain menjadi terabaikan.
Pada hakekatnya perlindungan hukum  itu  berkaitan  bagaimana  hukum memberikan  keadilan  yaitu  memberikan atau  mengatur  hak-hak  terhadap  subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadila n terhadap  subyek  hukum  yang  dilanggar haknya.
Perlindungan  konsumen  adalah merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan  bagi  semua  bangsa  di  dunia untuk  dapat  mewujudkannya.  Mewujud- kan  perlindungan  konsumen  adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan  dan  saling  ketergantungan
antara konsumen, pengusaha, dan Pemerintah.
Berdasarkan uraian tersebut,
maka  dimensi  perlindungan  hukum  bagi konsumen dapat meliputi berbagai aspek
dan  dapat  dilakukan  dengan  berbagai instrumen, yaitu instrumen hukum perdata,  instrumen  hukum  pidana  dan juga instrumen hukum administrasi.

## 1. Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha dalam Pelanggaran Label Pangan
Produsen  sebagai  pelaku  usaha mempunyai  tugas  dan  kewajiban  untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha  yang  sehat  yang  menunjang  bagi pembangunan perekonomian nasional secara  keseluruhan.  Karena  itu,  kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui  penerapan  norma-norma  hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan  yang berlaku di kalangan dunia usaha.

## 2. Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Dalam Pelanggaran Label Pangan
Selain  mempunyai  aspek  keperdata- an,  hukum  perlindungan  konsumen  juga mempunyai  aspek  pidana.  Karena  itu, hukum  perlindungan  konsumen  adalah juga  bagian  dari  hukum  pidana.  Jelasnya, hak-hak  konsumen  sebagaimana  disebut- kan  di  atas  ada  yang  bernuansa  publik sehingga  dapat  dipertahankan  melalui hukum  pidana.  Perbuatan  produsen  yang menimbulkan  kerugian  kepada  konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan. Artinya, perbuatan produsen yang merugikan/melanggar hak konsumen yang
bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana,  karena  itu  diselesaikan  dengan hukum  pidana  dan  memakai  instrument pidana.

## F. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis pada  bab  sebelumya,  penulis  memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Perlindungan  konsumen  terhadap  produk pangan  kemasan  pelaku  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mencantumkan  label  pangan  berdasarkan ketentuan  Badan  Pengawasan  Obat  dan Makanan  (BPOM)  di  Kota  Bukittinggi dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, yaitu instrumen hukum perdata, instrumen hukum pidana dan juga instrumen hukum administrasi.
2. Tanggung  jawab  pelaku  usaha  Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mencantumkan  label  pangan  berdasarkan Ketentuan  Badan  Pengawasan  Obat  dan Makanan (BPOM) Terhadap Konsumen di Kota Bukittinggi bersedia diberikan sanksi terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan. Pelanggaran  oleh  pelaku  usaha  terhadap ketentuan  label  pangan  dapat  dikenakan pertanggungjawaban  atau  sanksi  secara perdata,  pidana  dan  administratif.  Sanksi secara  perdata  dan  pidana  seringkali
kurang  efektif  jika  tidak  disertai  sanksi administratif.

## 2. Saran-Saran
Mengacu  pada  beberapa  hal  yang telah diuraikan sebelumnya, penulis member- kan saran-saran sebagai berikut:
1. Untuk  lebih  memberikan  perlindungan hukum terhadap konsumen dalam masalah pencantuman label, maka pertanggung  jawaban    pelaku  usaha khusunya  usaha  kecil  terhadap  konsumen harus  ditingkatkan    dengan  memberikan informasi  produk  terkait  label  dengan benar,  jelas    dan  jujur.  Kepada  konsumen harus teliti terlebih dahulu dalam membeli produk  khususnya  produk  yang  tertera pada  kemasan  demi  keamanan  dan keselamatan konsumen.
3. Disarankan  kepada  pelaku  usaha  yang belum  mencantumkan  label  alangkah lebih baiknya segera mencantumkan label yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UU Perlindungan Konsumen dan harus mempunyai izin edar oleh Dinas Kesehatan  Kota  Bukittinggi.  Hal  itu dimaksudkan agar memberikan keamanan pangan  yang  sesuai  standarnya  kepada konsumennya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
A.Z.  Nasution, Konsumen  dan  Hukum , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian Hukum ,  PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 1996.
Celine Tri Siwi Kristianti, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Erman  Raja  Guguk  (et.  al), Hukum Perlindungan Konsumen , Mandar
Maju, Jakarta, 2003.
Happy  Susanto, Hak-hak  Konsumen  jika dirugikan , Visimedia, Jakarta, 2008.
Shidarta, Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia , Grasindo, Jakarta, 2000.
---------------------, Hukum Perlindungan Konsumen  Indonesia ,  Edisi  Revisi,
Gramedia Widiasarana Indonesia,
Jakarta, 2006.
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian, Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
Sudaryatmo, Hukum  &  Advokasi  Konsumen , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Yusuf Sofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ghalia  Indonesia,  Jakarta,
2007.
Zumroetin  K.  Soesilo, Penyambung  Lidah
Konsumen , Swadaya, Jakarta, 1996.
Fakultas  Hukum  UPN ,  Hukum  Perlindungan
Konsumen ,  Slide  Show  Power  Point, bahan  ajar,  Fakultas  Hukum  UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2008,

## B. Peraturan Perundang-Undangan
UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen
UU  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun
1999 tentang Label danIklan Pangan. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  924/ Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan  Atas  Keputusan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/ SK/I/1996 tentang PencantumanTulisan  “Halal“  pada Label Makanan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  180/ Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa yang telah Dirubah  dengan  Keputusan  Dirjen POM Nomor 02591/B/ SK/VIII/91.

## C. Hasil Penelitian dan Jurnal Ilmiah
Fence M. Wantu, Antiomi Dalam Penegakkan  Hukum  Oleh  Hakim , Jurnal  Berkala  Mimbar  Hukum,  Vol. 19  No.  3  Oktober  2007,  FH- Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  2007. Muchsin, Perlindungan  dan  Kepastian
Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia ,
Tesis  Magister  Ilmu Hukum  Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.