## Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
Iva Yulia Munawarah 1* , Sudarno 2 1 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia
2 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia E-mail: iva@stih-awanglong.ac.id *1 , sudarno@stih-awanglong.ac.id 2 Submission   2019-11-04 Review 2019-12-05 Publication 2019-27-06

## ABSTRAK
Perlunya  ada  pemberian  pemahaman  terhadap  masyarakat  Desa  Bhuana  Jaya Kecamatan  Tenggarong  Seberang  mengenai  penyelesaian  sengketa  tanah  atau  lahan melalui jalur non litigasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Bhuana Jaya  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum  yang bertemakan “Penyuluhan  Hukum  Mengenai  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  atau  Lahan Melalui  Jalur  Non  Litigasi  di  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan  Tenggarong  Seberang” diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi di Desa Bhuana Jaya  Kecamatan  Tenggarong  Seberang.  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini bekerjasama  dengan stakeholder terkait  yaitu  dari  aparatur  perangkat  Desa  Bhuana Jaya  Kecamatan  Tenggarong  Seberang.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan metode  ceramah,  dan  diskusi  antara  peserta  penyuluhan  hukum.  Peserta  penyuluhan hukum  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  ialah  masyarakat  Desa Bhuana  Jaya  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  serta  pihak  aparatur  perangkat  Desa Bhuana  Jaya  yang  ikut  mensukseskan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini. Hasilnya  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  telah  berjalan  dengan  baik  dan seluruh  peserta  penyuluhan  hukum  antusias  dengan  adanya  kegiatan  pengabdian masyarakat ini.
Kata Kunci: Desa Bhuana Jaya, Penyuluhan Hukum, Non Litigasi

## Pendahuluan
Desa  Bhuana  Jaya  terletak  di  Kecamatan  Tenggarong  Seberang,  Kabupaten  Kutai Kartanegara. Desa Bhuana Jaya dihuni oleh 5.442 jiwa dengan 1.355 KK memiliki luas lahan  3.805  hektar  dengan  luas  lahan  pertanian  825  hektar,  lahan  perkebunan  50 hektar dan lahan pemukiman 175 hektar, hutan 350 hektar dan lainnya 2.405 hektar. Desa  ini  terbagi  menjadi  4  dusun  dengan  mayoritas  mata  pencaharian  penduduknya adalah petani tanaman pangan yang mencapai angka 74 persen, pedagang sebesar 21 persen  dan  sisanya  bekerja  di  perkebunan  dan  peternakan.  Berdasarkan  wawancara dengan stakeholder terkait  yaitu  Kepala  Desa  Bhuana  Jaya,  Kecamatan  Tenggarong Seberang  menyatakan  bahwa  salah  satu  permasalahan  yang  ada  pada  Desa  Bhuana Jaya,  Kecamatan  Tenggarong  ialah  administrasi  pertanahan  pada  masyarakat  Desa Bhuana  Jaya,  Kecamatan  Tenggarong,  sehingga  rentan  menimbulkan  konflik  antara masyarakat Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong itu sendiri, sehingga diperlukan penyuluhan  hukum  terkait  penyelesaian  sengketa  tanah  atau  lahan  yang  dapat dilakukan melalui jalur non litigasi.
Berdasarkan hal tersebut maka Tim Pengabdi dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda berinisiatif  menyelenggarakan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  tema “Penyuluhan  Hukum  Mengenai  Peraturan  Bupati    Nomor  36  Tahun  2013    Tentang Penyelenggaraan  Administrasi  Penguasaan  Tanah  atas  Tanah  Negara  di  Kabupaten Kutai Kartanegara” . Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Tim Pengabdi dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bekerjasama dengan stakeholder terkait dari pihak  aparatur  Desa  Bhuana  Jaya,  Kecamatan  Tenggarong  untuk  mensinergikan pelaksanaan  pengadministrasian  tanah  di  wilayah  Desa  Bhuana  Jaya,  Kecamatan Tenggarong  serta mengundang masyarakat, Ketua RT, serta tokoh masyarakat untuk menjadi  target  sasaran  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  sebagai peserta  penyuluhan  hukum  dengan  harapan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat ini  mampu  memberikan  sumbangsih  perubahan  kepada  tertibnya  administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## Metode
Dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  analisis  dan  pengkajian  data  mengguanakn  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Informasi  dan  data  diperoleh  dengan melakukan  pengamatan  langsung  melalui  pemberian  ceramah,  dan  sesi  diskusi,  serta wawancara  dengan  target  sasaran  yang  di  selenggarakan  melalui  pelaksanaan penyuluhan  hukum  yang  dilaksanakan  di  Kantor  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan Tenggarong  Seberang  dengan  tema “Penyuluhan  Hukum  Mengenai  Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong  Seberang”. Target  sasaran  dalam  pengabdian  masyarakat  ini  adalah masyarakat  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  serta  aparatur  Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang.
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap luaran  peserta  yang  mendukung  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  melalui  metode ceramah,  dan  diskusi  interaktif  kepada  masing-masing  peserta  terkait  pemahaman peserta  terhadap “Penyuluhan  Hukum  Mengenai  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang” yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdi dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.

## Hasil dan Pembahasan

## Profil Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
Berdasarkan  hasil  Pemetaan  Proyek  Peta  Batas  Desa  tahun  1999  yang  berbatasan dengan :
§ Sebelah utara : Desa Mulawarman dan Desa Sukamaju
§ Sebelah timur : Desa Bukit Pariaman
§ Sebelah selatan : Desa Bukit Pariaman
§ Sebelah Barat : Desa Separi
Tipologi tanah berbukit sedang, ketinggian rata rata 30 m sampai 52 m dari permukaan laut  sehingga  dengan  letak  geografis  tersebut  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  Desa Bhuana  Jaya  beriklim  tropis  basah,  sebab  berada  di  sekitar  garis  katulistiwa  yang kondisi iklimnya selalu berubah-ubah. Curah hujan rata-rata 1930,10 mm/tahun terjadi merata  sepanjang  tahun  sehingga  kelembaban  rata-rata  tertinggi  93,0  %  terjadi  pada bulan Januari dan rata-rata kelembaban terrendah  86,9% terjadi pada bulan Juni, suhu maximum rata rata 32,2 ° C  dan rata-rata minimum 21,0° C.  Jenis dan tekstur tanah di Wilayah Desa Bhuana Jaya dapat  diklasifikasikan sebagai berikut : tanah yang berada relatif  rendah  (exs  rawa-rawa)  dan  tepi  sungai  bertekstur  lempung  yang  merupakan jenis  Alluvial  Organosal    sedangkan  yang  berada  pada  lahan  kering  (tegalan) merupakan tanah Potsolit Merah Kuning dengan tekstur lempung berpasir.
Orbitrasi dan lama tempuh (Jarak dan waktu tempuh dari pusat Pemerintahan Desa) sebagai berikut :
§ Jarak dari kantor Kecamatan
: 20 Km waktu tempuh 0.5 Jam
§ Jarak dari Ibukota Kabupaten : 45 Km waktu tempuh 1.5 Jam
§ Jarak dari Ibukota Provinsi
: 43 Km waktu tempuh 1.0 Jam
Berdasarkan SK. Bupati No.180.188/HK-14/2004 tentang Penetapan Batas antar Desa di  kecamatan  Tenggarong  seberang  dan  hingga  saat  ini  belum  ada  pembaharuan  SK tersebut,  harapannya  satu  Desa  satu  Keputusan  Bupati  sehingga  masing  masing  desa akan konsekwen dengan keberadaan geografis maupun topografis wilayahnya sebagai potensi desa yang dikelola berdasarkan kewenangan Desa.
Selain itu kondisi infrastruktur desa, semenjak diterimanya bagian dana perimbangan yang  diterima  dari  Kabupaten  yang  minimal  10%  dialokasikan  ke  Pemerintah  Desa berupa  ADD,  perkembangan  infrastruktur  desa  relatif  sama  di  desa-desa  zona  tengah Kabupaten Kutai Kartanegara, kondisi jalan tanah di antar pemukiman sudah tidak ada lagi  rata  rata  aspal  dan  rabat  beton,  hal  ini  meningkat  drastis  dengan  hadirnya  Dana Desa  (DD)  yang  bersumber  dari  APBN.  Rata  rata  perkembangan  Infrastuktur  desa
mengalami peningkatan, adanya jaringan irigasi, sarana olahraga, gedung perkantoran, pasar Desa, posyandu, TK Paud dan lain lain. Namun kerusakan infrastruktur terjadi di mana  mana  akibat  kurang  sadarnya  masyarakat  untuk  saling  merawat,  hal  ini  perlu adanya  gerakan  gotong  royong  masyarakat  agar  jalan  yang  dibangun  oleh Negara/Pemerintah Desa dapat bermanfaat lebih lama.
Gambaran pemerintahan desa juga terlihat dari Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOTK)  sebagaimana  diatur  dalam  Permendagri  Nomor  84  Tahun  2015  tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6) serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang  hal  tersebut  diatas  bahwa  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintah  Desa  terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis (Bab II pasal 2 ayat 1 dan 2 Perbub No.7 Tahun 2016). Dalam hal ini  sesuai  IDM  (Indexs  Desa  Membangun)  Desa  Bhuana  Jaya  termasuk  kriteria  desa maju sehingga memakai Pola 3 Kepala Urusan dan 3 Kepala Seksi ditambah beberapa staf dan unsur kewilayahan (Kepala Dusun).
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  peserta  penyuluhan  hukum  diharapkan  mampu memahami  profil  desa  mereka  sendiri,  sehingga  setelah  masyarakat  lebih  mengenal desa  tempat  tinggal  merek,  maka  kedepannya  diharapkan  dapat  lebih  tertib administrasi  lagi  dalam  hal  pengurusan  penertiban  legalitas  tanah.  Mengingat pentingnya  profil  ini  menjadi  bahan  pemateri  untuk  pengantar  ceramah  penyuluhan hukum sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.

## Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

## Kesadaran  Hukum  Pada  Masyarakat  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan  Tenggarong Seberang
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  bertemakan “Penyuluhan  Hukum Mengenai  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  atau  Lahan  Melalui  Jalur  Non  Litigasi  di  Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang” telah berjalan dengan baik dan lancar.
Para  peserta  penyuluhan  hukum  sangat  antusias  menyimak  pemaparan  materi  serta diskusi  interaktif  yang  menghangatkan  suasana  pengabdian  kepada  masyarakat berlangsung.
Dalam hal penyuluhan hukum ini, para peserta penyuluhan hukum dihadiri oleh semua pihak  yang  diundang  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat.  Para  peserta  penyuluhan  hukum  antusias  dan  bertanya  terkait  masalah penyelesaian  kasus  yang  ada  pada  masyarakat  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan Tenggarong Seberang, sehingga ditemukan ada beberapa yang belum selesai,dan  masih ada  ketidak  cocokan  atau  permasalahan  terhadap  kasus  tersebut  yaitu  antara  Pihak sekolah dan Karang Taruna khususnya karang taruna Dusun Sido Makmur.
Selanjutnya,  setelah  ada  rembukan  antara  pihak  yang  bersengketa  dan  ditengahi  oleh aparatur  desa  dan  Tim  Pengabdi  STIH  Awang  Long,  Samarinda,  maka  terdapat kesepakatan  bahwa  berdasarkan  hasil  pengecekan  lapangan  dan  melihat  dari  sisi  dan langkah  terbaik  maka  pemisahan  antara  tanah  Sekolah  SD  020  dan  tanah  Aset  Desa yang dikelola   Karang Taruna  yaitu :
• Tanah  Sekolah  SD  020  Seluas  :  24.200  M2  (Dua  Puluh  Empat  Ribu  Dua  Ratus Meter Persegi)
• Tanah Aset Desa yang dikelola Karang Taruna khususnya Karang Taruna Dusun Sido Makmur rencana Pembuatan Lapangan Sepak Bola seluas:13.000 M2 (Tiga Belas Ribu Meter Persegi)
Setelah dari hasil yang sudah disetujui, dan disepakati bersama maka kedua belah pihak sudah  tidak  mempermasalahkan  lagi  hal-hal  yang  menyangkut  Tanah  tersebut  diatas.
Jika dikemudian hari timbul permasalahan terkait dengan Tanah yang disebutkan diatas maka  akan  diselesaikan  secara  Musyawarah  dan  secara  Non  Litigasi  atau  disebut dengan  (ADR)  Alternatif  Dispuite  Resulation  sesuai  amanah  Undang-undang  UU  30 Tahun  1999  yaitu:  “Sengketa  /Beda  pendapat  perdata  dapat  diselesaikan  oleh  Para Pihak  melalui  Alternatif,  Penyelesaian  sengketa  yang  didasarkan  pada  Itikad  baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara Litigasi / Dipengadilan Negeri”
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  tergambar  bahwa  hampir  sebagian  besar  masyarakat Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  tidak  mengetahui  keberadaaan penyelesaian  sengketa  tanah  atau  lahan  melalui  jalur  non  litigasi,  sehingga  tidak memahami    bahwa  kasus  sengketa  tanah  atau  lahan  juga  dapat  diselesaikan  melalui jalur  non  litigasi.  Oleh  karenanya  diharapkan  keberadaan “Penyuluhan  Hukum Mengenai  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  atau  Lahan  Melalui  Jalur  Non  Litigasi  di  Desa
Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang” mampu menjadi solusi bagi masyarakat Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  dalam  meningkatkan  kesadaran hukum masyarakat terhadap sengketa tanah atau lahan juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi.  Kedepannya, diharapkan pendampingan hukum seperti ini dilakukan tidak  cukup  sekali,  namun  secara  berkala  baik  kepada  masyarakat  maupun  aparatur desa sehingga terjadi penyelesaian yang konsisten bila ada permasalahan serupa, serta antusias  masyarakat  yang  terus  bertumbuh  dalam  mencari  kata  mufakat  untuk menyelesaikan  sengketa  tanah  antar  masyarakat.  Oleh  karenanya  diperlukan kesinergian  antara  aparatur  desa,  masyarakat,  dan  Ketua  RT  sebagai  representatif masyarakat  dalam  menegakkan  penyelesaian  sengketa  tanah  atau  lahan  melalui  jalur non litigasi.
Lebih lanjut, kegiatan pengabdian masyarakat mengenai “Penyuluhan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang” telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan tujuan dari  kegiatan  pengabdian  tersebut  tercapai  dengan  sendirinya.  Hal  ini  terlihat  dari masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai target sasaran sangat  antusias  terhadap  pemaparan  materi  dan  adanya  diskusi  interaktif  yang menarik  terkait  wawasan  masyarakat  Desa  Bhuana  Jaya  Kecamatan  Tenggarong Seberang,  sehingga  tujuan  untuk  mencapai  kesadaran  hukum  pada  masyarakat  Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang mengenai penyelesaian sengketa tanah atau  lahan  melalui  jalur  non  litigasi  telah  tercapai,  maka  dengan  tercapainya  tujuan tersebut dapat meminimalisir permasalahan konflik antar sesama masyarakat desa.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  mengenai “Penyuluhan  Hukum Mengenai  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  atau  Lahan  Melalui  Jalur  Non  Litigasi  di  Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang” merupakan wujud kepedulian Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum  (STIH)  Awang  Long,  Samarinda  dalam  menciptakan  kesadaran hukum  pada  masyarakat  Desa  Bhuana  Jaya,  Kecamatan  Tenggarong  Seberang khususnya  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  atau  lahan  melalui  jalur  non  litigasi. Selain itu, tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini agar perangkat desa maupun  tokoh  masyarakat,  dan  Ketua  RT  Desa  Bhuana  Jaya,  Kecamatan  Tenggarong Seberang    juga  memahami  mengenai  penyelesaian  sengketa  tanah  atau  lahan  melalui jalur non litigasi sehingga tercipta koordinasi yang bersinergi antar semua pihak terkait, sehingga  harapan  kedepannya  masyarakat  Desa  Bhuana  Jaya,  Kecamatan  Tenggarong Seberang memiliki legalitas atas tanah yang sudah memiliki histori sejak lama sehingga tidak  menimbulkan  konflik  antar  sesama  masyarakat.  Hasil  yang  didapatkan  selama kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  mengenai “Penyuluhan  Hukum  Mengenai
Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang” berlangsung adalah meningkatnya kesadaran hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui jalur non litigasi. Hal ini terlihat  dari  antusiasnya  para  peserta  penyuluhan  hukum  dalam  berdiskusi  terkait materi  yang  disampaikan  mengenai  penyelesaian  sengketa  tanah  yang  juga  dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi.

## Pengakuan
Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda  merupakan  implementasi  dan  sinergitas lembaga  perguruan  tinggi  bersama  masyarakat.  Diharapkan  hasil  dari  kegiatan  ini mampu  memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat  untuk  menjadi  acuan  bagi  para pihak  yang  berkepentingan  terkait “Penyuluhan  Hukum  Mengenai  Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong  Seberang” .  Ucapan  terimakasih  kami  sampaikan  kepada  Ketua  Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan  pada  kegiatan  pengabdian  ini,  serta stakeholder terlibat  didalamnya  baik akademisi,  aparatur  pemerintah  daerah  setempat,  serta  mahasiswa/i  Sekolah  Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## Daftar Referensi
Angga,  L.  O.  (2018).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  di  Luar Pengadilan  (Non  Litigasi).  Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan  Keadilan,  Volume  6 Nomor 2.
Arikunto, S. (2014). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Muhammad  Syaifuddin,  A.  N.  (2017).  Analisa  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Non- Litigasi  Antara  Perusahaan  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Dengan  Warga  Desa Sidomulyo  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir.  Jurnal  Manusia  dan  Lingkungan Volume 24 Nomor 1.
Pujianti,  N.  Y.  (2014).  Upaya  Non  Litigasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Penyerobotan Tanah  (Studi  Implementasi  Pasal  1  (10)  UU  No  30  Tahun  1999  Di  Desa Rogojampi,  Kecamatan  Rogo  Jampi,  Kabupaten  Banyuwangi.  Jurnal  Hukum, Februari.
Harsono,  B.  (2008). Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.