## Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia

## Baerin Octaviani
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang rierin_elvhiyani@yahoo.com

## Abstract:
The purpose of this study is to discover the concept of sharia factoring in fatwa of DSN-MUI with the concept of Hiwalah contract in Bank Indonesia Circular Letter as  well  as  the  similarities  and  the  differences  between  the  concept  of  sharia factoring  in fatwa of  DSN-MUI  with  the  concept  of Hiwalah contract  in  Bank Indonesia  Circular  Letter.  This  study  uses  normative  juridical  research  with conceptual  approach  and  statute  approach.  The  concept  of  sharia  factoring  in fatwa of DSN-MUI uses wakalah bil ujrah , and the concept of Hiwalah contract in  Bank  Indonesia  Circular  Letter  is  the  concept  of  debt  transfer  with Hiwalah muthlaqah and Hiwalah muqayyadah . There are similarities between the concept of sharia factoring in fatwa of DSN-MUI with the concept of Hiwalah contract in Bank Indonesia Circular Letter. Those are from the aspect definition, object, other types, agreement form to give a bailout ( qardh ) and get ujrah /fees, and its term in the  Civil  Code  is cessie and  subrogation.  While  the  differences  between  the concept  of  sharia  factoring  in fatwa of  DSN-MUI  with  the  concept  of Hiwalah contract  in  Bank  Indonesia  Circular  Letter  are  the  form  of  debt  transfer  and receivable transfer, the assignor, related institutions, object of transaction, and the differences  with Hiwalah  muqayyadah are  not  provide  bailout  and  get ujrah ,  as well as the settlement of dispute.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan konsep anjak syariah di fatwa DSN-MUI  dengan  konsep  kontrak  Hiwalah  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia serta  persamaan  dan  perbedaan  antara  konsep  anjak  syariah  di  fatwa  DSN-MUI dengan  konsep  kontrak  Hiwalah  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia.  Penelitian ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  konseptual  dan pendekatan  undang-undang.  Konsep  anjak  syariah  di  fatwa  DSN-MUI menggunakan wakalah bil ujrah, dan konsep kontrak Hiwalah dalam Surat Edaran Bank  Indonesia  adalah  konsep  transfer  utang  dengan  Hiwalah  muthlaqah  dan Hiwalah muqayyadah. Ada kesamaan antara konsep anjak syariah di fatwa DSN- MUI  dengan  konsep  kontrak  Hiwalah  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia. Mereka adalah dari definisi aspek, objek, jenis lainnya, bentuk kesepakatan untuk memberikan  bailout  (qardh)  dan  mendapatkan  ujrah  /  biaya,  dan  jangka  dalam KUHPerdata  adalah  cessie  dan  subrogasi.  Sedangkan  perbedaan  antara  konsep anjak  syariah  di  fatwa  DSN-MUI  dengan  konsep  kontrak  Hiwalah  dalam  Surat Edaran  Bank  Indonesia  adalah  bentuk  transfer  utang  dan  pengalihan  piutang, pemberi  tugas,  instansi  terkait,  objek  transaksi,  dan  perbedaan  dengan  Hiwalah muqayyadah tidak memberikan bailout dan ujrah, serta penyelesaian sengketa.
Kata Kunci: anjak piutang; DSN-MUI; hiwalah

## Pendahuluan
Manusia tidak bisa lepas dari kegiatan akad atau transaksi dengan sesama. Di antara transaksi yang populer di kalangan manusia adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan transaksi dalam bidang bisnis demi kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling suka rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. 1 Sistem jual beli yang ada di masyarakat dalam hal pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tunai dan secara kredit atau angsuran.  Jual  beli  kredit  atau  angsuran  ( Bai’u  At - Taqsith )  yaitu  suatu  pembelian  yang dilakukan terhadap suatu barang  yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara  berangsur-angsur  sesuai  dengan  tahapan  pembayaran  yang  telah  disepakati  kedua belah pihak  yakni  penjual dan pembeli. 2 Jual  beli secara angsuran banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap kebutuhan konsumtif. Selain  dengan  cara  angsuran,  jual  beli  juga  dilakukan  dengan  cara  berhutang  terlebih dahulu kepada pembeli yang kemudian pembayarannya dilakukan secara cicilan. Kegiatan jual  beli  tidak  hanya  dilakukan  oleh  kalangan  masyarakat,  namun  di  lingkungan perusahaan juga melakukan kegiatan jual beli dalam bentuk perdagangan barang atau jasa. Pada  umumnya,  setiap  perusahaan  memiliki  suatu  aktivitas  operasional  perusahaan. Perusahaan  harus  mengelola  aktivitas  dalam  melakukan  penjualan  barang  atau  jasa  baik dilakukan  secara  tunai  maupun  kredit  agar  pengelolaan  tersebut  berjalan  dengan  baik. Apabila  transaksi  pembayaran  dilakukan  secara  tunai,  maka  perusahaan  akan  langsung menerima  keuntungan  secara  tunai.  Sedangkan  apabila  transaksi  dilakukan  secara  kredit, maka  perusahaan  akan  mempunyai  piutang  dari  pihak  lain  sehingga  sumber  pendapatan perusahaan  belum  terbayarkan.  Apabila  dalam  penagihan  piutang  dagang  kepada  pihak lain  mengalami  kemacetan,  maka  secara  otomatis  perusahaan  mengalami  kerugian. Sehingga  solusinya  adalah  pihak  perusahaan  akan  mengalihkan  atau  menjual  piutangnya kepada pihak lain atau kepada lembaga yang memberikan jasa pengalihan piutang .
Adapun  lembaga  yang  memberikan  jasa  pengalihan  piutang  yaitu  lembaga pembiayaan.  Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk  penyediaan  dana  atau  barang  modal. 3 Lembaga  pembiayaan  meliputi  perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur Menurut Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor.  84/PMK.012/2006,  badan  usaha  di  luar  bank  dan lembaga  keuangan  bukan  bank  yang  khusus  didirikan  untuk  melakukan  kegiatan  yang termasuk  lembaga  pembiayaan  disebut  Perusahaan  Pembiayaan. 4 Kegiatan  usaha  yang merupakan  bagian  dari  perusahaan  pembiayaan  di  antaranya  sewa  guna  usaha  ( leasing ), anjak  piutang  ( factoring ),  usaha  kartu  kredit  dan  pembiayaan  konsumen.  Salah  satu kegiatan  usaha  dari  perusahaan  pembiayaan  yang  memberikan  jasa  pengalihan  piutang adalah anjak piutang ( factoring ). Anjak piutang ( factoring ) didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan  dalam  bentuk  pembelian  piutang  dagang  jangka  pendek  suatu  perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. 5 Sedangkan perusahaan anjak piutang merupakan lembaga  yang  memberikan  jasa  pengalihan  piutang,  yaitu  perusahaan  yang  kegiatannya
1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 45.
2 Chairuman  Pasaribu  and  Suhrawardi  K  Lubis, Hukum  perjanjian  dalam  Islam (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2004), 50.
3 Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
4 Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
5 Pasal 1 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
melakukan  penagihan  atau  pembelian,  pengambilalihan  atau  pengelolaan  hutang  piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. 6
Adanya  perusahaan  pembiayaan  yang  memberikan  jasa  pengalihan  piutang  dengan konsep anjak piutang ( factoring ) bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk  menyelesaikan  piutangnya  tersebut  terkait  dengan  transaksi  penjualannya  secara kerdit, di samping itu, agar terhindar dari risiko yang tidak diharapkan serta tidak merasa dirugikan  karena  adanya  wanprestasi  dari  pihak  lain  atau  debitur.  Selain  dipraktikkan  di perusahaan  pembiayaan  konvensional,  anjak  piutang  juga  dipraktikkan  di  perusahaan pembiayaan  yang  berdasarkan  prinsip  syariah.  Konsep  anjak  piutang  ( factoring )  yang berdasarkan  prinsip  syariah  sering  dikatakan  sama  dengan  istilah  hiwâlah,  karena  secara operasional mirip dengan pelaksanaan hiwâlah di perbankan syariah. Perjanjian pengalihan piutang  atau  anjak  piutang  (factoring)  dalam  fiqh  muamalah  disebut  dengan  istilah hiwâlah. 7 Akan tetapi, hal ini sangat bertentangan dengan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  67  Tahun  2008  tentang Anjak  Piutang  Syariah.  Dalam  Fatwa  DSN-MUI  Nomor.  67  Tahun  2008  tentang  Anjak Piutang ditegaskan bahwa akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang secara syariah adalah wakâlah bil ujrah . 8
Wakâlah atau wikâlah berarti  penyerahan,  pendelegasian,  atau  pemberian  mandat. Dalam bahasa arab hal ini dapat dipahami sebagai at-Tafwîd. Akan tetapi  yang dimaksud sebagai  al-wakâlah  karena  manusia  membutuhkannya.  Tidak  setiap  orang  mempunyai kemampuan  atau  kesempatan  untuk  menyelesaikan  segala  urusan  sendiri.  Pada  suatu waktu, seseorang perlu mendelegesikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. 9 Sedangkan akad hiwâlah yang menjadi salah satu produk jasa perbankan syariah memiliki definisi yaitu pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib  menanggungnya.  Dalam  istilah  Islam  merupakan  pemindahan  beban  hutang  dari muhîl  (orang  yang  berutang)  menjadi  tanggungan muhâl  ‘alaih atau  orang  yang berkewajiban  membayar  hutang. 10 Tujuan hiwâlah adalah  membantu  pemasok mendapatkan modal modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya, karena ia memiliki piutang  usaha  sebelum  dibayar  oleh  pembeli  sehingga  tidak  memiliki  cukup  dana  untuk memulai  pekerjaan  berikutnya.  Landasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  akad hiwâlah yaitu terdapat dalam sebuah hadits riwayat al-Bukhari:
َة َرْي َرُه ىِبَأ  ْنَع ِجَرْعَلأا  ِنَع ِداَن ِ زلا ىِبَأ  ْنَع  ٌكِلاَم اَن َرَبْخَأ  َفُسوُي  ُنْب ِ َّاللَّ ُدْبَع اَنَثَّدَح
- هنع الله ىضر - َّنَأ َِّاللَّ َلوُس َر - ملسو هيلع الله ىلص - َلاَق « ْعَبْتَيْلَف ٍّ ىِلَم ىَلَع ْمُكُدَحَأ َعِبْتُأ اَذِإَف ، ٌمْلُظ ِ ىِنَغْلا ُلْطَم
»
Artinya:  “Menunda  pembayaran  bagi  yang  mampu  adalah  kezaliman.  Dan  jika  seorang dari kamu diikutkan (di- hawalah- kan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah.” 11
Pada  hadis  ini  tampak  bahwa  Rasulullah  memberitahukan  kepada  orang  yang menguntungkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hiwâlah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang  meng  hiwâlahkan  (muhâl  alaih).  Dengan  demikian  haknya  terpenuhi.  Konsep  akad hiwâlah  dalam  perbankan  syariah  diatur  dalam  SEBI  Nomor.  10/14/DPBS  disebutkan bahwa  salah  satu  produk  jasa  perbankan  syariah  adalah  hiwâlah.  Menurut  SEBI  tersebut,
6 Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 286–287.
7 Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 75.
8 Burhanuddin S, Aspek hukum lembaga keuangan syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 198.
9 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Jakarta: IBFIM, 2010), 40.
10 Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah , 67.
11 Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 325.
pemberian  jasa  pengalihan  utang  atas  dasar  hiwâlah  terdiri  atas hawâlah  muthlaqah dan hawâlah  muqayyadah . Hawâlah  muthlaqah ialah  transaksi  yang  berfungsi  untuk pengalihan  utang  dari  pihak  yang  menimbulkan  adanya  dana  keluar  ( cash  out )  bank. Hawâlah muqayyadah  ialah  transaksi  yang  berfungsi  untuk  melakukan  set  off (penyelesaian)  utang  piutang  diantara  tiga  pihak  yang  memiliki  hubungan  muamalah (hutang piutang) melalui transaksi pengalihan utang serta tidak menimbulkan adanya dana keluar  (cash  out).12  Dengan  demikian,  anggapan  bahwa  konsep  anjak  piutang  yang berdasarkan  syariah  bukanlah  menggunakan  akad  hiwâlah  melainkan  menggunakan  akad wakâlah bil ujrah karena akad hiwâlah dan akad wakâlah merupakan akad yang berbeda.
Mengacu  pada  uraian  di  atas  dapat  ditegaskan  bahwa  terkait  dengan  pengalihan piutang  yakni  dapat  dilakukan  dengan  konsep  anjak  piutang  syariah  dalam  Fatwa  DSN- MUI  yang  menggunakan  prinsip  wakâlah  bil  ujrah  dengan  konsep  akad  hiwâlah  dalam Surat Edaran Bank Indonesia, dinyatakan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan konsep anjak  piutang  syariah  dalam  Fatwa  DSN-MUI  yang  menggunakan  prinsip  wakâlah  bil ujrah,  maupun  konsep  akad  hiwâlah  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia.  Dalam  konteks penelitian  hukum  normatif,  perbedaan  tersebut  memunculkan  isu  hukum,  yaitu pertentangan  hukum  (conflict  of  norm).  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  isu  hukum diawali  karena  masalah  timbul  karena  adanya  dua  proposisi  yang  mempunyai  hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lainnya. Isu hukum  juga  timbul  karena  adannya  dua  proposisi  hukum  yang  saling  berhubungan  satu terhadap  lainnya.13  berdasarkan  berbagai  persoalan  di  atas,  artikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui  konsep  anjak  piutang  syariah  dalam  Fatwa  DSN-MUI  dengan  konsep  akad hiwâlah dalam Surat Edaran Bank Indonesia. selain itu, penulis bertujuan untuk menggali persamaan  dan  perbedaan  antara  konsep  anjak  piutang  syariah  dalam  Fatwa  DSN-MUI dengan konsep akad hiwâlah dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  berkala  dapat  dikatakan  dengan penelitian atau penelitian hukum normatif. 12 Karena penelitian ini berupaya membandingkan konsep anjak piutang syariah dengan akad hiwâlah yang ditinjau dari peraturan Fatwa DSN- MUI  dengan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia.  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  konsep. untuk  untuk  memahami  perbandingan  antara  konsep  anjak  piutang  syariah  dengan  konsep akad  hiwâlah. 13 Selain  itu  penelitian  ini  menggunakan  pendeketan  perundang-undangan ( statue  approach )  untuk  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti,  yaitu  konsep  anjak  piutang  syariah  dalam Fatwa  DSN-MUI  Nomor.  67  Tahun  2008  dengan  konsep  akad  hiwâlah  dalam  Surat  Edaran Bank  Indonesia  Nomor.  10/14/DPBS. 14 Di  samping  itu,  penulis  juga  menggunakan pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach )  untuk  mengetahui  perbandingan  dari aturan  fatwa  DSN-MUI  tentang  anjak  piutang  syariah  dengan  aturan  Surat  Edaran  Bank Indonesia  tentang  akad  hiwâlah. 15 Bahan  hukum  primer 16 penelitian  ini  terdiri  atas:  1) Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  2)  Peraturan  Menteri
12 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 13.
13 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 306.
14 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), 133.
16 Marzuki, Penelitian Hukum , 138.

## Baerin Octaviani
Keuangan  Nomor.  84/PMK.012/2006  tentang  Perusahaan  Pembiayaan  3)  Peraturan  Ketua Badan  Pengawas  Pasar  Modal  Dan  Lembaga  Keuangan  Nomor:  Per-03/bl/2007  tentang Kegiatan  Perusahaan  Pembiayaan  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  4)  SEBI  Nomor. 10/14/DPBS,  Jakarta  17  Maret  2008.  Surat  Edaran  Kepada  Seluruh  Bank  Syariah  Di Indonesia,  Perihal:  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan  Jasa  Bank  Syariah.  5)  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  67/DSN- MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah. Sedangkan bahan hukum sekundernya 17 terdiri dari: a) Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika,2004;  b)  Nur  Rianto,  Dasar-Dasar  Pemasaran  Bank  Syariah,  Bandung:  Afabeta, 2010;  c)  Sayyid  Sabiq,  Fiqh  Sunnah,  Bandung:  Al-Ma’arif,  1987;  d)  Achmat  Syafei¸Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2000; e) Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2005  f)  Irma  Devita  Purnamasari,  Suswinarno,  Panduan Lengkap  Hukum  Praktisi  Populer  Kiat-kiat  Cerdas,  Mudah,  dan  Bijak  Memahami  Masalah Akad  Syariah,  Bandung:  PT  Mizan  Pustaka,  2011;  g)  Burhanuddin,  S,  Hukum  Kontrak Syariah,  Yogyakarta:  BPEE  Yogyakarta,  2009;  h)  Burhanuddin,  S,  Aspek  Hukum  Lembaga Keuangan  Syariah,  Yogyakarta:  Graha  Ilmu,  2010;  i)  Andri  Soemitro,  Bank  &  Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.

## Hasil dan Pembahasan

## Konsep Anjak Piutang Syariah dalam Fatwa DSN-MUI
Pada  awalnya  perkembangan  usaha  anjak  piutang  di  Indonesia  belum  begitu  popular. Namun  sejak  adanya  Keputusan  Presiden  Nomor  61  Tahun  1988  dan  Keputusan  Menteri Keuangan No. 1251/KMK.13/1988 tanggal 20 Desember 1988. Peraturan ini diterapkan untuk memberikan  alternatif  pembiayaan  usaha  dari  berbagai  macam  jenis  lembaga  keuangan, termasuk  perusahaan  anjak  piutang.  Pembiayaan  usaha  tidak  hanya  diberikan  keleluasaan untuk  mengembangkan  usaha  dengan  modal  yang  tidak  hanya  bersumber  dari  lembaga perbankan  saja.  Jasa  anjak  piutang  dapat  diberikan  oleh  suatu  lembaga  keuangan  sebagai salah satu kegiatan usahanya yang secara khusus memberikan jasa anjak piutang yaitu sebagai pengalihan  piutang.  Setelah  dikeluarkannya  Keppres  No.  61  Tahun  1988  tentang  Lembaga Pembiayaan  dan  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  1251/KMK.013/1988  tanggal  20 Desember  1988  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Lembaga  Pembiayaan, kemudian  disusun  beberapa  peraturan  lain  yakni  di  antaranya  Keputusan  Menteri  Keuangan No.  448/KMK.017/2000  tentang  Perusahaan  Pembiayaan.  Kemudian  Keputusan  Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan terakhir  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  84/PMK.012/2006  tentang  Peraturan  Pembiayaan. Selain beberapa peraturan di atas, terdapat peraturan lain mengenai lembaga pembiayaan yang memberikan  definisi  anjak  piutang,  bahwa  yang  dimaksud  anjak  piutang  ( factoring )  adalah kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  pembelian  piutang  dagang  jangka  pendek  suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. 18
Dapat  diketahui  dari  pengertian  di  atas,  bahwa  perusahaan  anjak  piutang  merupakan perusahaan  yang bergerak di bidang pengalihan piutang  yang mana kegiatannya tidak hanya dilakukan dengan cara mengalihkan utang saja, akan tetapi dilakukan dengan cara pembelian serta pengurusan piutang yang berasal dari transaksi perdagangan jangka pendek baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun para pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang di antaranya yaitu perusahaan factoring , pihak penjual piutang (klien), dan nasabah. Mekanisme kegiatan anjak piutang diatur dalam Pasal  4 PMK No. 84/2006 dijelaskan sebagai  berikut: 19 (1) Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek
17 Marzuki, Penelitian Hukum , 155.
18 Pasal 1 ayat 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
19 Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
suatu  perusahaan  berikut  pengurusan  atas  piutang  dagang  tersebut;  (2)  Kegiatan  Anjak Piutang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  Anjak  Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang ( without recourse ) dan Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual  Piutang  ( with  recourse );  (3)  Anjak  Piutang  tanpa  jaminan  dari  Penjual  Piutang ( without  recourse )  adalah  kegiatan  Anjak  Piutang  di  mana  Perusahaan  Pembiayaan menanggung seluruh risiko tidak tertagihnya piutang; (4) Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual  Piutang  ( with  recourse )  adalah  kegiatan  Anjak  Piutang  di  mana  Penjual  Piutang menanggung  risiko  tidak  tertagihnya  sebagian  atau  seluruh  piutang  yang  dijual  kepada Perusahaan Pembiayaan; (5) Piutang dagang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah  piutang  dagang  yang  jatuh  tempo  selama-lamanya  1  (satu)  tahun.  Dengan demikian,  adanya  anjak  piutang  bertujuan  menghindari  terjadinya  kredit  macet  dari  pihak debitur yang akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi pihak klien atau perusahaan klien, sehingga  solusinya  adalah  pihak  klien  menjual  piutang  atau  mengalihkan  piutang  kepada perusahaan factoring untuk memperlancar kegiatan penyelesaian utang piutang dan membantu pihak  klien  dalam  mengelola  penjualannya  secara  kredit  agar  teratur  yang  timbul  dari transaksi perdagangan.
Konsep anjak piutang menurut Fatwa DSN-MUI merupakan konsep anjak piutang yang berdasarkan  prinsip  syariah,  yang  bertujuan  untuk  menghindari  dari  praktik  yang  dilarang oleh hukum Islam seperti riba, gharar , dan maisir . Hal ini juga memberikan kemudahan bagi para  pelaku  kegiatan  anjak  piutang  untuk  melaksanakan  kegiatan  anjak  piutang  berdasarkan prinsipprinsip  syariah,  sebagaimana  dalam  kaidah  fiqh  yang  berbunyi:  “ Pada  dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya .” Kaidah di  atas,  menunjukan  bahwa  kegiatan  anjak  piutang  diperbolehkan  selama  tidak  bertentangan dengan  prinsip  syariah.  Maka  dari  itu,  untuk  menghindari  dari  hal-hal  yang  dilarang  oleh syara’, maka DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang  Syariah.  Anjak  piutang  secara  syariah  yang  diatur  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  67 Tahun  2008  merupakan  peraturan  yang  berdasarkan  prinsip  syariah  dengan  menggunakan akad wakâlah  bil  ujrah .  Penggunaan  akad wakâlah  bil  ujrah tersebut  untuk  membedakan anjak  piutang  syariah  dengan  anjak  piutang  konvensional.  Adapun  ketentuan  akad  dalam anjak  piutang  syariah  yang  diatur  dalam  Fatwa  DSN-MUI  yaitu  sebagai  berikut: 20 (a)  Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Syariah adalah wakâlah bil ujrah ; (b) Pihak yang berpiutang  mewakilkan  kepada  pihak  lain  untuk  melakukan  pengurusan  dokumen-dokumen penjualan  kemudian  menagih  piutang  kepada  yang  berutang  atau  pihak  lain  yang  ditunjuk oleh pihak yang berutang; (c) Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan ( collection ) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh  pihak  yang  berutang  untuk  membayar;  (d)  Pihak  yang  ditunjuk  menjadi  wakil  dapat memberikan  dana  talangan  ( qardh )  kepada  pihak  yang  berpiutang  sebesar  nilai  piutang;  (e) Atas jasanya untuk melakukan penagihan tersebut, pihak  yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujrah/fee ; (f) Besar ujrah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk  nominal,  bukan  dalam  bentuk  presentase  yang  dihitung  dari  pokok  piutang;  (g) Pembayaran  ujrah  dapat  diambil  dapat  diambil  dari  dana  talangan  atau  sesuai  kesepakatan dalam  akad;  (h)  Antara  akad wakâlah  bil  ujrah dan  akad qardh ,  tidak  dibolehkan  adanya keterkaitan ( ta’alluq ).
Dalam  obyek  wakâlah  haruslah  sesuatu  yang  dapat  dijadikan  objek  akad  atau  yang dapat  dikerjakan  orang  lain,  perkara-perkara  yang  mubah  dan  dibenarkan  oleh  syara’, memiliki  identitas  yang  jelas,  serta  milik  sah  dari  almuwakkil.  Misalnya,  jual  beli,  sewa menyewa,  pemindahan  utang,  tanggungan,  kerja  sama  usaha,  penukaran  mata  uang,
20 Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah

## Baerin Octaviani
pemberian  gaji,  akad  bagi  hasil,  perdamaian  dan  sebagainya. 21 Atas  dasar  ketentuan  di  atas, maka anjak piutang menggunakan akad wakâlah bil ujrah karena di dalamnya terdapat suatu perwakilan  yang  mana  pihak  klien  mewakilkan  pengurusan  maupun  penagihan  piutangnya kepada  perusahaan  factoring,  sehingga  perusahaan  factoring  melakukan  urusan  pihak  klien dalam  hal  pengurusan  dokumen-dokumen  dan  penagihan  piutang  kepada  pihak  yang berutang,  sehingga  hal  itu  diperbolehkan  oleh  syara’.  Selain  diatur  dalam  Fatwa  DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 tentang  Anjak Piutang Syariah, anjak piutang secara  syariah juga diatur dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  yang  memberikan definisi  yang  sama  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No.  67  Tahun  2008  mengenai  anjak  piutang yang  disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  1  yang  berbunyi:  “Anjak  Piutang  ( factoring )  adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah”. 22
Perjanjian  anjak  piutang  ini  memberikan  hak  dan  kewajiban  bak  bagi  pihak  klien, perusahaan  factoring  maupun costumer .  Hak  dan  kewajiban  tersebut  telah  diatur  dalam Peraturan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan.  Adapun  penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut: Pertama, Hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan ( wakil ) antara lain: 23 1) Menagih piutang pengalih piutang ( muwakkil ) kepada pihak yang berutang ( muwakkil’alaih ); 2) Dapat memperoleh upah ( ujrah ) atas  jasa  penagihan  piutang  pengalih  piutang  ( muwakkil )  dalam  hal  dapat  dijanjikan;  3) Meminta  jaminan  dari  pengalih  piutang  ( muwakkil )  ( with  recourse )  atau  tidak  meminta jaminan dari pengalih piutang ( muwakkil ) ( without recourse ); dan 4) Membayar atau melunasi hutang pihak yang berhutang ( muwakkal ‘alaih ) kepada pengalih piutang ( muwakkil );
Kedua , Hak dan Kewajiban Pengalih Piutang ( Muwakkil ) antara lain: 24 1) Memperoleh pelunasan piutang dari Perusahaan Pembiayaan selaku wakil; 2) Membayar upah ( ujrah ) atas jasa  pemindahan  piutang  sesuai  yang  diperjanjikan;  3)  Dapat  menyediakan  jaminan  kepada Perusahaan  Pembiayaan  selaku  wakil  dalam  hal  diperjanjikan,  dan  4)  Memberitahukan kepada  pihak  yang  berhutang  ( muwakkil  ‘alaih )  mengenai  transaksi  pemindahan  piutang kepada  Perusahaan  Pembiayaan  selaku  wakil. Ketiga ,  Hak  dan  Kewajiban  Pihak  yang Berhutang  ( muwakkal  ‘alaih )  antara  lain: 25 1)  Memperoleh  informasi  yang  jelas  mengenai transaksi  pemindahan  hutangnya  dari  pengalih  piutang  ( muwakkil )  kepada  Perusahaan Pembiayaan  selaku  wakil,  dan  2)  Membayar  atau  melunasi  hutang  kepada  Perusahaan Pembiayaan  selaku  wakil.  Piutang  ( muwakkil  bih )  yang  menjadi  obyek wakâlah  bil  ujrah adalah piutang jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun yang memenuhi ketentuan  sebagai  berikut: 26 a)  Piutang  pengalih  piutang  (muwakkil)  yang  dipindahkan kepada  Perusahaan  Pembiayaan  selaku  wakil  harus  dipastikan  oleh  para  pihak  belum  jatuh tempo dan tidak dalam kategori macet. b) Piutang yang dialihkan bukan berasal dari transaksi yang  diharamkan  oleh  syariah  Islam.  c)  Piutang  pengalih  piutang  (muwakkil)  harus dibuktikan dengan dokumen tagihan dan dipastikan keasliannya oleh para pihak.
21 Fathurrahman  Djamil, Penerapan  Hukum  Perjanjian  Dalam  Transaksi  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 192.
22 Pasal  1  ayat  1,  Salinan  Peraturan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  Dan  Lembaga  Keuangan  Nomor. Per.03/BL/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
23 Pasal 17 Salinan Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
24 Pasal 18 Salinan Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
25 Pasal 19 Salinan Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
26 Pasal 20 Salinan Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

## Konsep Akad Hiwâlah dalam Surat Edaran Bank Indonesia
Akad hiwâlah merupakan salah satu produk pelayanan jasa perbankan syariah dalam hal pengalihan  utang  dari  pihak  yang  berhutang.  yang  bertujuan  memberikan  kemudahan  bagi seseorang  yang  tidak  mampu  membayar  hutangnya,  sehingga  dapat  dialihkan  kepada  pihak lain ataupun kepada suatu lembaga seperti lembaga perbankan syariah. Akad hiwâlah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  memberikan  arti bahwa: “Yang dimaksud dengan akad hiwâlah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.” 27 Adapun setiap produk bank  syariah,  termasuk  produk  pelayanan  jasa  perbankan  syariah  tidak  terlepas  dari  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  yang  mengeluarkan  fatwa  terkait produk  dalam  perbankan  syariah,  agar  suatu  produk  yang  dikeluarkannya  berlandaskan prinsip syariah, salah satunya produk pelayanan jasa perbankan syariah dengan akad hiwâlah. Dikeluarkannya  produk  pelayanan  jasa  dengan  akad  hiwâlah  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa  terkadang  seseorang  tidak  mampu  untuk  membayar  hutang  kepada  orang  lain  secara tunai, oleh karena itu, agar pihak  yang memberi hutang tidak merasa dirugikan, maka pihak yang  berhutang  mengalihkan  hutangnya  kepada  pihak  lain  atau  kepada  bank  syariah.  Atas dasar  itulah,  maka  DSN-MUI  mengeluarkan  fatwa  terkait  dengan  akad  hiwâlah  yaitu  Fatwa DSN-MUI  Nomor  12/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Hawâlah.  Landasan  hukum  yang  menjadi dasar dikeluarkannya fatwa hiwâlah yaitu pada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi: “Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah kezaliman. Dan jika seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang yang mampu, terimalah hawâlah itu. 28
Hadis  ini  merujuk  pada  keabsahan  akad  hiwâlah.  Pada  hadis  tersebut,  Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang meng hiwâlah- kan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima hiwâlah tersebut dan hendaklah ia  menagih  kepada  orang  yang  berutang  (muhâl  )  sehingga  haknya  dapat  terpenuhi.  Jumhur ulama  berpendapat  bahwa  perintah  untuk  menerima  hiwâlah  dalam  hadis  tersebut menunjukan  sunnah  dan  tidak  wajib  untuk  menerima  hiwâlah  tersebut.  Imam  Daud  dan Ahmad  berpendapat  bahwa  perintah  dalam  hadis  itu  menunjukan  wajib,  jadi  wajib  untuk menerima  hiwâlah  tersebut.  Hadis  ini  menunjukan  bahwa  akad  hiwâlah  adalah  sah  dan diperbolehkan oleh syariah. 29 Penjelasan hadis di atas, menunjukan bahwa produk pelayanan jasa dengan akad hiwâlah dalam perbankan syariah diperbolehkan sesuai prinsip syariah, yang mana  nasabah  akan  mengalihkan  hutangnya  kepada  bank  syariah,  dan  bank  syariah  harus menerima pengalihan hutang tersebut untuk menanggung atau membayarkan hutang tersebut kepada pihak lain. Setiap produk perbankan syariah tidak hanya diatur melalui beberapa fatwa DSN-MUI,  namun  Bank  Indonesia  juga  mengatur  terkait  dengan  pelaksanaan  kegiatan operasional  perbankan  syariah  baik  yang  berhubungan  dengan  penghimpunan  dana,  dan penyaluran  dana,  serta  pelayanan  jasa  perbankan  syariah  yaitu  dengan  dikeluarkannya. Adanya  peraturan  Bank  Indonesia  terhadap  produk-produk  perbankan  syariah,  karena  Bank Indonesia merupakan bank sentral yang memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. 30
Namun, setelah dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas  bank  Indonesia  dalam  hal  pengaturan  dan  pengawasan  perbankan  di  Indonesia  beralih ke  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan,  karena  pengaturan  dan  pengawasan  tersebut  sudah
27 Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
28 Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Bukhary, Shahih Al Bukhary (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 118.
29 Rachmadi  Usman, Produk  Dan  Akad  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia,  Implementasi  Dan  Aspek  Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 280.
30 “Bank Indonesia,” accessed April 19, 2015, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia.
menjadi kewenangan dari otoritas jasa keuangan. Sebagaimana dalam UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya  disingkat  OJK,  adalah  lembaga  yang  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang,  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  ini. 31 Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah  lembaga  negara  yang  dibentuk berdasarkan  UU nomor  21 tahun 2011  yang berfungsi  menyelenggarakan sistem pengaturan dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan.  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yang  selanjutnya  disingkat  OJK,  adalah  lembaga  yang independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan.  OJK  didirikan  untuk menggantikan  peran  Bapepam-LK  dalam  pengaturan  dan  pengawasan  pasar  modal  dan lembaga  keuangan,  dan  menggantikan  peran  Bank  Indonesia  dalam  pengaturan  dan pengawasan  bank,  serta  untuk  melindungi  konsumen  industri  jasa  keuangan. 32 Walaupun pengaturan  dan  pengawasan  tersebut  sudah  menjadi  kewenangan  OJK,  tetapi,  dalam  hal pengaturan  produk  suatu  perbankan  masih  tetap  menjadi  tugas  Bank  Indonesia,  misalnya, pengaturan produk-produk dalam perbankan syariah, terhadap produk pelayanan jasa dengan akad hiwâlah dalam perbankan syariah  yang diatur dalam peraturan bank  Indonesia, dimana peraturan tersebut menyerap peraturan atau pedoman dari Fatwa DSN-MUI.
Fatwa  MUI  sebagai  pedoman  bagi  operasional  perbankan  syariah  pada  tahun  2005 sebagian  besar  dijadikan  substansi  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI).  Hal  ini  terlihat dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Adapun  tujuan dikeluarkannya  PBI  ini  adalah  untuk  mewujudkan  kesamaan  cara  pandang  pelaku  industri perbankan  syariah,  termasuk  pengelola  bank/pemilik  dana/pengguna  dana,  serta  otoritas pengawas  terhadap  akad-akad  produk  penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana  bank syariah. 33 Dalam  perkembangannya  PBI  No.  7/46/PBI/2005  dicabut  dengan  PBI  No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Materi muatan fatwa tidak lagi terdapat dalam  PBI  No.  9/19/PBI/2007,  namun  dimasukkan  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia (SEBI)  No.  10/14/DPbs  Jakarta  17  Maret  2008  Perihal  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan  Jasa  Bank  Syariah. 34 Adapun terkait dengan akad hiwâlah sebagai produk pelayanan jasa perbankan syariah, dalam Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007  menjelaskan  bahwa  “ hiwâlah adalah transaksi  pengalihan  utang  dari  satu  pihak  yang  berutang  kepada  pihak  lain  yang  wajib menanggung  atau  membayar”. 35 PBI  No.9/19/PBI/2007  merupakan  PBI  yang  hanya menjelaskan  hal-hal  umum  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  prinsip  syariah  baik  pada karakteristik  produk  maupun  operasional  bank  syariah,  sedangkan  teknis  pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS.
Teknis  pelaksanaan  akad hiwâlah yang  diatur  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia No.10/14/DPbS  menjelaskan  teknis  pengalihan  utang  atas  dasar hiwâlah  muthlaqah dan hiwâlah  muqayyadah yang  keduanya  merupakan  bentuk  dari  akad hiwâlah .  Pelaksanaan hiwâlah muthlaqah yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS berlaku
31 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
32 “Otoritas Jasa Keuangan,” accessed April 19, 2015, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan.
33 Lihat  Butir  b  PBI  No.  7/46/PBI/2005  tentang  Akad  Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4563)
34 Khotibul  Umam,  “Legislasi  Fiqh  Ekonomi  Perbankan:  Sinkronisasi  Peran  Dewan  Syariah  Nasional  Dan Komite Perbankan Syariah,” Mimbar Hukum 24, no. 2 (June 2012): 369.
35 Pasal  3  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007  Tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
persyaratan  sebagai  berikut:  a.  Bank  bertindak  sebagai  pihak  yang  menerima  pengalihan utang  atas  utang  nasabah  kepada  pihak  ketiga.  b.  Bank  wajib  menjelaskan  kepada  nasabah mengenai  karakteristik  pemberian  jasa  pengalihan  utang  atas  dasar  akad hiwâlah ,  serta  hak dan  kewajiban  nasabah  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Bank  Indonesia  mengenai transparansi  informasi  produk  bank  dan  penggunaan  data  pribadi  nasabah.  c.  Bank  wajib melakukan  analisis  atas  rencana  pemberian  jasa  pengalihan  utang  atas  dasar  akad  hiwâlah bagi  nasabah  yang  antara  lain  meliputi  aspek  personal  berupa  analisis  karakter  ( character ) dan/atau  aspek  usaha  antara  lain  meliputi  analisis  kapasitas  usaha  ( capacity ),  keuangan ( capital ), dan prospek usaha ( condition ). d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  berupa  akad  pengalihan  utang  atas  dasar hiwâlah .  e.  Nilai pengalihan  utang  harus  sebesar  nilai  nominal.  f.  Bank  menyediakan  dana  talangan  ( qardh ) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga. g. Bank dapat meminta imbalan ( ujrah )  atau fee batas  kewajaran  pada  nasabah,  dan  h.  Bank  dapat  mengenakan  biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.
Sedangkan  pelaksanaan hiwâlah  muqayyadah dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia Nomor  10/14/Dpbs  berlaku  persyaratan  sebagai  berikut:  a.  Ketentuan  kegiatan  penyaluran dana  dalam  bentuk  pemberian  jasa  pengalihan  utang  atas  dasar  akad  hiwâlah  muthlaqah sebagaimana  dimaksud  di  atas,  kecuali  huruf  a,  huruf  f,  dan  huruf  g.  b.  Bank  bertindak sebagai  pihak  yang  menerima  pengalihan  utang  atas  utang  nasabah  kepada  pihak  ketiga,  di mana sebelumnya bank memiliki utang kepada nasabah, dan c. Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh bank, paling besar sebanyak nilai utang bank kepada nasabah. 36 Akan  tetapi,  pelaksanaan  akad  hiwâlah  dalam  praktik  perbankan  syariah  yaitu menggunakan  akad  hiwâlah  muqayyadah  karena  memiliki  hubungan  yang  saling  terikat  dan memiliki  kejelasan  risiko.  Sedangkan  dalam hiwâlah  muthlaqah sangat  rentan  sekali  akan risiko yang ditimbulkan dari pihak yang berutang ( muhîl ) karena adanya wanprestasi.
Persamaan  antara  konsep  anjak  piutang  syariah  dalam  Fatwa  DSN-MUI  dengan konsep akad hiwâlah dalam Surat Edaran Bank Indonesia
Konsep anjak piutang syariah dengan konsep akad hiwâlah merupakan pengalihan utang piutang,  yang  mana,  keduanya  untuk  memberikan  kemudahan  dari  adanya  transaksi  utang piutang yang terkadang seseorang tidak mampu membayarnya secara langsung kepada pihak yang  memberikan  pinjaman.  Oleh  sebab  itu,  ia  memindakan  hutangnya  kepada  pihak  lain untuk menanggung atau membayarnya. Definisi anjak piutang secara syariah yaitu pengalihan penyelesaian  piutang  atau  tagihan  jangka  pendek  dari  pihak  yang  berpiutang  kepada  pihak lain  yang  kemudian  menagih  piutang  tersebut  kepada  pihak  yang  berutang  atau  pihak  yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip  syariah. 37 Sedangkan definisi akad hiwâlah yaitu  akad  pengalihan  utang  dari  satu  pihak  yang  berutang  kepada  pihak  lain  yang  wajib menanggung atau membayarnya. 38 Dari definisi di atas, konsep anjak piutang syariah dengan konsep  akad  hiwâlah  memiliki  persamaan  yakni  sebagai  konsep  pengalihan.  Konsep pengalihan  tersebut  atas  utang  piutang  sebagai  solusi  bagi  pihak  debitur  atau  pihak  yang berhutang  untuk  mengalihkan  kepada  lembaga  anjak  piutang  atau  lembaga  perbankan  yang memberikan jasa pengalihan utang dengan akad hiwâlah. Jika ditinjau dari segi obyek terdiri dari dua jenis yaitu hiwâlah dayn dan hiwâlah haqq. Hiwâlah dayn adalah pemindahan hutang atau  kewajiban  membayar/melunasi  utang  yang  dimiliki  seseorang  atau  satu  pihak  kepada orang  atau  pihak  lain.  Sedangkan hiwâlah  haqq adalah  pemindahan  hak  atau  piutang  atau tagihan yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain. 39
36 Usman, Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia , 283–285.
37 Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah
38 Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah
39 Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian , 207.

## Baerin Octaviani
Hiwâlah  dayn dan hiwâlah  haqq sesungguhnya  sama  saja,  tergantung  dari  sisi  mana melihatnya.  Disebut hiwâlah  dayn jika  kita  memandangnya  sebagai  pengalihan  utang, sedangkan  sebutan hiwâlah  haqq jika  kita  memandangnya  sebagai  pengalihan  piutang. Berdasarkan  definisi  ini,  maka  anjak  piutang  syariah  termasuk  ke  dalam  kelompok hiwâlah haqq karena  adanya  kesamaan  obyek  yaitu  berupa  piutang.  Selain  itu,  konsep  anjak  piutang juga memiliki kesamaan dengan jenis akad hiwâlah dari jenis lain yaitu hiwâlah muthlaqah . Hiwâlah ini di mana muhîl adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhâl ‘alaih . 40 Sebagaimana  dalam  anjak  piutang  syariah,  pihak  wakil  sebelumnya  tidak  memiliki hutang  kepada  pihak  yang  berutang  ( muwakkal  ‘alaih ),  dan  pihak  pengalih  piutang  hanya mengalihkan  piutang  tersebut  kepada  perusahaan factor (sebagai  wakil)  untuk  membayar hutang  pihak  nasabah  kepada  klien,  sehingga  perusahaan  factor  hanya  bersifat  mewakilkan untuk  membayar  sejumlah  hutang  nasabah  kepada  pihak  klien  tanpa  mempunyai  hutang kepada nasabah. Dengan demikian, pihak perusahaan factor atau wakil tidak memiliki hutang terlebih  dahulu  kepada  pihak  nasabah,  sehingga  hal  ini  dikatakan  sama  dengan hiwâlah muthlaqah  sebagai  pemindahan  hutang  yang  tidak  ditegaskan  sebagai  ganti  rugi  dari pembayaran  hutang  pihak  pertama  kepada  pihak  kedua.  Ini  terjadi  jika  seseorang memindahkan  hutangnya  agar  ditanggung muhâl ‘alaih ,  sedangkan  ia  tidak  mengaitkannya dengan utang piutang mereka, sementara muhâl ‘alaih menerima hiwâlah tersebut.
Selain  itu,  pengaturan  konsep  anjak  piutang  syariah  dalam  Fatwa  DSN-MUI  juga memiliki  titik  kesamaan  dengan  konsep  hiwâlah  muthlaqah  dalam  Surat  Edaran  Bank Indonesia.  Titik  persamaan  tersebut  bahwa  keduanya  dapat  memberikan  dana  talangan ( qardh ) dan dapat mengambil ujrah atau fee .  Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan akad anjak  piutang  syariah  dalam  Fatwa  DSN-MUI  yang  terdapat  pada  point  (d)  menyebutkan bahwa “pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang,” dan dalam point (e) menyebutkan bahwa “atas jasanya  untuk  melakukan  penagihan  tersebut,  pihak  yang  ditunjuk  menjadi  wakil  dapat memperoleh ujrah/fee .”  Dalam  akad hiwâlah  muthlaqah juga  menyebutkan  salah  satu persyaratan  dalam  point  (f)  bahwa  “bank  menyediakan  dana  talangan  ( qardh )  sebesar  nilai pengalihan  utang  nasabah  kepada  pihak  ketiga,  dan  point  (g)  bahwa  bank  dapat  meminta imbalan  ( ujrah )  atau fee batas  kewajaran  pada  nasabah.  Dengan  demikian,  anjak  piutang syariah  maupun hiwâlah  muthlaqah berhak  mendapatkan ujrah/fee atas  jasanya,  walaupun dalam hal  ini,  anjak piutang syariah mendapatkan ujrah/fee tersebut  didasarkan  atas jasanya dalam menagih utang kepada pihak  yang berutang.  Sedangkan hiwâlah  muthlaqah ujrah/fee tersebut  didasarkan  atas  jasanya  yang  menerima  pengalihan  utang  tersebut  untuk membayarkan hutangnya muhîl . Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihah piutang, yaitu yang disebut hiwâlah . Tetapi untuk fasilitas ini pun bank tidak dibenarkan  meminta  imbalan  kecuali  biaya  layanan  atau  biaya  administrasi  dan  biaya penagihan. Dengan demikian, bank syariah meminjamkan uang ( qardh ) sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (wesel tagih atau promes) yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Hal itu adalah bila ternyata pada saat jatuh tempo hasil tagihan itu digunakan untuk melunasi  hutang  nasabah  kepada  bank.  Tetapi  bila  ternyata  piutang  tersebut  tidak  ditagih, maka  nasabah  harus  membayar  kembali  hutangnya  itu  kepada  bank.  Selain  itu,  sebagian ulama memberikan jalan keluar berupa pembelian surat hutang ( bai’ al dayn ), tetapi sebagian ulama melarangnya. 41
Baik anjak piutang syariah maupun akad hiwâlah dapat memberikan atau meminjamkan uang  berupa  dana  talangan  (qardh)  untuk  membayarkan  piutangnya  tersebut  sesuai  dengan jumlah  piutangnya  dan  bank  berhak  mendapatkan  ujrah/fee  atas  jasa  pemindahan  piutang
40 Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah
41 “Mengenal Lembaga Pembiayaan Syariah,” March 2015,
http://alimuhayatsyahbloger.blogspot.com/2011/01/mengenal-lembaga pembiayaan-syariah.html,.
tersebut. Mengenai proses pengalihan piutang dalam transaksi anjak piutang syariah, memiliki persamaan  dengan  istilah  cessie  yang  diatur  dalam  KUH  Perdata.  Istilah  cessie  adalah  cara pengalihan  dan/atau  penyerahan  piutang  atas  nama  sebagaimana  yang  dimaksud  di  dalam Pasal  613  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata).  Adapun  Pasal  613  KUH Perdata berbunyi: “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau  secara  tertulis  disetujui  dan  diakuinya.  Penyerahan  tiap-tiap  piutang  karena  surat  bawa dilakukan  dengan  penyerahan  surat  itu,  penyerahan  tiap-tiap  piutang  karena  surat  tunjuk dilakukan  dengan  penyerahan  surat  disertai  dengan  endorsemen” 42 Apabila  memperhatikan ketentuan  Pasal  613  KUH  Perdata,  pengaturan  di  dalam  Pasal  613  KUH  Perdata  adalah mengenai penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya. Sehubungan dengan  kata  “piutang”  di  dalam  Pasal  613  KUH  Perdata,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  yang dapat  dialihkan  adalah  suatu  piutang  dan  bukanlah  suatu  hutang.  Sehubungan  dengan  itu, maka  hanya  kreditur  yang  dapat  melakukan  pengalihan  atas  piutangnya  sedangkan  debitur tidak berhak untuk melakukan pengalihan atas hutangnya. 43
Penerapan  ketentuan  dalam  Pasal  613  tersebut  terhadap  suatu  transaksi  factoring menimbulkan  konsekuensi  antara  lain  bahwa  setiap  transaksi  factoring  haruslah  diikuti dengan  penyerahan  hak  lewat  suatu  akta  khusus  (outentik  atau  akta  dibawah  tangan),  yakni yang disebut dengan “akta cessie” dan adanya salah satu di antara hal berikut, yaitu adanya notifikasi oleh kreditur lama kepada debitur, atau persetujuan tertulis ataupun pengakuan dari debitur  tentang  adanya  pengalihan  piutang. 44 Dalam  konsep  hukum  perdata,  hiwâlah  serupa dengan lembaga pengambilalihan hutang ( schuldoverneming ), atau lembaga pelepasan hutang atau penjualan utang ( debt sale ), atau lembaga penggantian kreditur atau penggantian debitur. Dalam  hukum  perdata,  dikenal  lembaga  yang  disebut  subrogasi  atau  novasi,  yaitu  lembaga hukum  yang  memungkinkan  terjadinya  penggantian  kreditur  atau  debitur.  Menurut  penulis, konsep  hiwâlah  lebih  mirip  dengan  subrogasi,  karena  konsep  hiwâlah  sebagai  penggantian kreditur, dikatakan sebagai penggantian kreditur karena pihak nasabah (muhîl) memindahkan atau  mengalihkan  hutangnya  kepada  bank  syariah  ( muhâl  ‘alaih ),  yang  mana  bank  syariah berkedudukan  sebagai  kreditur  baru  menggantikan  nasabah  lain  ( muhâl )  yang  memberikan pinjaman kepada nasabah pertama ( muhîl ). Sesuai dengan Pasal 1400 KUHPerdata, subrogasi adalah  suatu  pergantian  hak-hak  dari  kreditur  oleh  seorang  pihak  ketiga,  yang  membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undangundang. 45 Dengan adanya subrogasi, salah satu akibat hukum yang penting adalah bahwa kreditur baru  menempati  kedudukan  kreditur  lama,  sehingga  pihak  kreditur  baru  dapat  menagih langsung piutangnya dari pihak debitur. Maka dari itu, pergantian yang ada pada akad hiwâlah sama  dengan  pergantian  yang  ada  pada  subrogasi  yaitu  pihak  bank  yang  menanggung  atau membayar utang berkedudukan sebagai kreditur baru menggantikan kedudukan kreditur lama atau nasabah lain yang memberikan pinjaman utang kepada debitur.
42 Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
43 Pengalihan Piutang, http://131027-T%2027405-Pengalihan%20piutang-Analisis_2 , 1 Maret 2015
44 Munir  Fuady, Hukum  Tentang  Pembiayaan  Dalam  Teori  Dan  Praktek  (Leasing,  Factoring,  Modal  Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 91.
45 Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

## Baerin Octaviani

## Tabel 1. Persamaan Anjak Piutang Syariah dengan Akad Hiwâlah
No Unsur Persamaan Anjak Piutang Akad Hiwâlah 1 Definisi Konsep Pengalahan Konsep Pengalahan 2 Obyek Piutang Piutang 3 Jenis lain Para pihak tidak terikat Hiwâlah muthlaqah 4 Bentuk akad Dalam  Fatwa  DSN  MUI terdapat  dalam  point  d “Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana  talangan (qardh)  kepada  pihak  yang berpiutang  sebesar  nilai piutang”.  Pada  point  e “Atas  jasanya  melakukan penagihan  tersebut,  pihak yang ditunjuk menjadi wakil  dapat  memperoleh ujrah/fee. Dalam  SEBI  syarat hiwâlah muthlaqah terdapat  dalam  point f “Bank menyediakan dana talangan (qardh) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak  ketiga”.  pada point  g  “Bank  dapat meminta imbalan (ujrah) atau fee batas kewajaran pada nasabah”. 5 Dalam  KUHPerdata kaitannya dengan cessie dan subrogasi Sebagai  bentuk  pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama Penggantian  kreditur lama kepada kreditur baru
Perbedaan  antara  konsep  anjak  piutang  syariah  dalam  Fatwa  DSN-MUI dengan konsep akad hiwâlah dalam Surat Edaran Bank Indonesia
Konsep  anjak  piutang  syariah  dengan  akad hiwâlah dibandingkan  dalam  skripsi  ini untuk  menemukan  perbedaan  antara  anjak  piutang  syariah  dengan  akad hiwâlah yang memiliki  konsep  dasar  yang  sama  yaitu  konsep  pengalihan,  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  di  atas.  Dalam  Pasal  1  ayat  1  yang  berbunyi:  “Anjak  Piutang  ( factoring )  adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang  tersebut  sesuai  dengan  Prinsip  Syariah.” 46 Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  akad hiwâlah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung  atau  membayar.” 47 Melihat  definisi  di  atas,  selain  memiliki  persamaan,  juga memiliki perbedaan yang terlihat sangat jelas, bahwa anjak piutang syariah berupa pengalihan piutang beserta pengurusan piutang.  Dengan demikian transaksi  tersebut  menggunakan akad wakâlah bil ujrah . Akad wakâlah bil ujrah bisa dilaksanakan dengan atau tanpa upah. Ketika akad wakâlah telah  sempurna  maka  akad  tersebut  bersifat  mengikat.  Dalam  artian  wakil dihukumi  layaknya ajir (orang  yang  disewa  tenaganya)  yang  memiliki  kewajiban  untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan  yang bersifat syar’i. Jika dalam akad wakâlah tersebut  upah  tidak  disebutkan  secara  jelas,  maka  wakil  berhak  atas ujrah  mitsil
46 Pasal  1  ayat  1,  Salinan  Peraturan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  Dan  Lembaga  Keuangan  Nomor. Per.03/BL/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
47 Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
(upah  sepadan),  atau  sesuai  dengan  adat  kebiasaan  yang  berlaku.  Jika  memang  dalam  adat tersebut tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang bersifat tabarru’ ( charity program).  Jika  demikian  halnya,  akad  tidak  bersifat  mengikat  dan  wakil memiliki  hak  untuk  membatalkan  kapan  saja.  Ini  menurut  pendapat  Hanafiyah,  Malikiyyah dan  Hanabilah.  Menurut  Syafi’iyah,  walaupun  akad wakâlah dijalankan  dengan  adanya pemberian upah, akad tersebut tetap tidak bersifat mengikat. 48
Namun  dalam  kegiatannya,  transaksi  anjak  piutang  menggunakan  akad  wakâlah  bil ujrah  karena  pihak  klien  mengalihkan  kepada  perusahaan  anjak  piutang  serta  melakukan pengurusan piutang, sehingga dalam hal ini, pihak perusahaan factoring sebagai wakil dalam pengurusan piutang tersebut  dan berhak mendapatkan ujrah atas pengurusan piutang.  Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 dijelaskan bahwa kegiatan usaha Anjak Piutang  dilakukan  dalam  bentuk:  1.  Pembelian  atau  penagihan  2.  Pengurusan  piutang  atau tagihan  3.  Perdagangan  dalam  atau  luar  negeri. 49 Sedangkan  akad  hiwâlah  hanya  berupa pengalihan  utang  tanpa  adanya  pengurusan  piutang.  Perbedaan  lain  antara  konsep  anjak piutang  syariah  dengan  konsep  akad  hiwâlah  dilihat  dari  pihak  yang  mengalihkan  (subyek). Jika  dalam  anjak  piutang,  pihak  yang  mengalihkan  adalah  dari  pihak  klien.  Di  karenakan berupa pengalihan piutang, maka  yang mengalihkan piutang tersebut adalah dari pihak klien atau muwakkil sebagai pengalih piutang kepada perusahaan factoring. Sedangkan dalam akad hiwâlah pihak yang mengalihkan yaitu pihak muhîl atau orang yang berutang, karena memang pihak muhîl lah yang meminta kepada bank syariah atau muhâl ‘alaih untuk menanggung atau membayar  utang  muhîl.  Adapun  terkait  dengan  lembaga  baik  yang  bergerak  di  bidang perusahaan  anjak  piutang  dan  pengalihan  utang  berdasarkan  akad  hiwâlah.  Perusahaan  yang bergerak  di  bidang  anjak  piutang  yakni  sebagai  pengalihan  piutang  adalah  perusahaan pembiayaan.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  2  huruf  b  bahwa  salah  satu  perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan usaha anjak piutang. 50
Selain  itu,  dalam  Pasal  5  Peraturan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan  menyebutkan  bahwa  “Setiap  Perusahaan  Pembiayaan  yang  melakukan  kegiatan usaha  berdasarkan  Prinsip  Syariah  wajib  menyalurkan  dana  untuk  kegiatan  pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.” 51 Dan dalam Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan salah satu Kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  adalah:  Anjak  Piutang,  yang  dilakukan  berdasarkan akad Wakâlah bil Ujrah. 52 Jadi, lembaga yang memiliki otoritas untuk menjalankan kegiatan anjak  piutang  yakni  perusahaan  pembiayaan  yang  khusus  bergerak  di  bidang  anjak  piutang berupa badan usaha yang berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas. Berbeda dengan akad hiwâlah,  akad  hiwâlah  merupakan  salah  satu  produk  jasa  perbankan  syariah  yakni  sebagai pengalihan  utang.  Dalam  Pasal  19  huruf  g  Undang-Udang  Perbankan  Syariah  disebutkan bahwa  kegiatan  usaha  bank  umum  syariah  meliputi  melakukan  pengambilalihan  utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. 53 Dengan demikian, sudah jelas bahwa akad hiwâlah menjadi salah satu kegiatan bank syariah. Selain  menjadi  bagian  dari  produk  pelayanan  jasa  perbankan  syariah,  akad  hiwâlah  juga diaplikasikan  kepada  lembaga  selain  perbankan  syariah  yaitu  lembaga  keuangan  syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT).
48 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 240–241.
49 Wiroso, Produk  Perbankan  Syariah,  (Dilengkapi  Dengan  UU  No.  21/2008-Perbankan  Syariah  Kodifikasi Produk Bank Indonesia (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 24.
50 Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
51 Pasal  5  Salinan  Peraturan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Nomor.  PER- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
52 Pasal 6 huruf b Salinan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor. PER- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
53 Pasal 19 huruf g Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

## Baerin Octaviani
Dilihat  dari  obyek  yang  menjadi  transaksi  antara  anjak  piutang  syariah  dengan  akad hiwâlah, hal ini sangat berbeda. Apabila dalam anjak piutang, obyek yang dijadikan transaksi adalah  piutang.  Piutang  yang  merupakan  objek  bisnis factoring adalah  apa  yang  disebut dengan  piutang  dagang.  Yaitu  tagihantagihan  bisnis  yang  belum  jatuh  tempo  (account receivable), baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga, seperti promisorry notes , atau  hanya  berupa  tagihan  invoice  dagang  biasa.  Jadi  factoring  bukan  ditujukan  terhadap piutang  yang  sudah  macet.  Adapun  piutang  dagang,  yang  seperti  biasanya  merupakan  objek bisnis factoring , dapat disebutkan sebagai berikut: a. Piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan invoice-invoice dari suatu  perusahaan  yang belum  jatuh tempo. b. Piutang  yang timbul  dari  surat-surat  berharga  yang  belum  jatuh  tempo.  c.  Piutang  yang  timbul  dari  suatu proses  pengiriman  barang,  jadi  sebagai  pengganti  LC.  d.  Piutang  yang  merupakan  tagihan- tagihan tertentu yang belum jatuh tempo. Misalnya yang terbit dari penggunaan kartu kredit, biro perjalanan, dan sebagainya. 54
Sedangkan  obyek  yang  menjadi  transaksi  dalam  akad  hiwâlah  yakni  obyek  utang ( muhâl bih ). Menurut mayoritas ulama, syarat muhâl bih ada dua, yaitu adanya utang muhâl ‘alaih kepada muhîl .  Kalau  tidak  ada  utang  maka  akad  yang  dilakukan  adalah  sebagai wakâlah  bukan  sebagai  hiwâlah,  dan  utang  harus  sesuatu  yang  lazim  atau  mengikat. Sementara  itu,  menurut  ulama  madzhab  Hanafi,  adanya  utang muhâl  ‘alaih kepada  muhîl sebelum akad tidak dianggap sebagai syarat sah hiwâlah . Menurutnya, hiwâlah dianggap sah, baik  ada  utang muhâl  ‘alaih kepada muhîl ataupun  tidak,  baik hiwâlah  muthlaqah (umum) maupun hiwâlah  muqayyadah (khusus). 55 Sehingga  obyek  yang  ada  pada  transaksi  anjak piutang maupun akad hiwâlah adalah obyek yang bebeda, karena obyek yang ada pada anjak piutang syariah berupa obyek yang timbul dari transaksi perdagangan baik dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan obyek dalam akad hiwâlah hanya berupa utang nasabah kepada  pihak  lain  agar  pihak  bank  membayarkan  utangnya  tersebut,  baik  sebelumnya  bank mempunyai  utang  terlebih  dahulu  kepada  nasabah  ataupun  tidak.  Mekanisme  anjak  piutang memiliki  perbedaan  dengan  jenis  akad  hiwâlah  berupa hiwâlah  muqayyadah .  Dijelaskan bahwa  dalam  konsep  anjak  piutang  syariah  pihak  wakil  atau  perusahaan factoring tidak memiliki hutang terlebih dahulu kepada pihak yang berhutang/ muwakkal ‘alaih.
Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  konsep hiwâlah  muqayyadah di  mana  orang  yang berutang  mengalihkan  utangnya  kepada muhâl  ‘alaih dengan  mengaitkannya  pada  utang muhâl  ‘alaih padanya  ( muhîl ).  Sehingga  pihak  bank  sebelumnya  memiliki  hutang  kepada nasabah. Oleh karena itu dalam praktik bisnis  yang dilaksanakan adalah pemindahan hutang secara  terikat  atau hiwâlah  muqayyadah (pemindahan  hutang  atas  hutang  yang  dimiliki sebagai  gantinya)  karena  kejelasannya  dan  risiko  yang  dapat  dipagari. 56 Sebagaimana  salah satu  persyaratan  akad  hiwâlah  muqayyadah  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 10/14/Dpbs  tanggal  17  Maret  2008  point  b  disebutkan  bahwa  Bank  bertindak  sebagai  pihak yang  menerima  pengalihan  utang  atas  utang  nasabah  kepada  pihak  ketiga,  di  mana sebelumnya  bank  memiliki  utang  kepada  nasabah.  Di  samping  itu,  konsep  anjak  piutang syariah  dalam  Fatwa  DSN-MUI  membolehkan  memberikan  dana  talangan  ( qardh )  serta memperoleh ujrah/fee sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan akad anjak piutang syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI, akan tetapi berbeda dengan konsep akad hiwâlah muqayyadah  tidak  mensyaratkan  adanya  dana  talangan  (qardh)  serta  memperoleh  ujrah/fee karena  di  antara  tiga  pihak  tersebut  saling  memiliki  hubungan  muamalat  (utang  piutang) melalui  transaksi  pengalihan  utang.  Hal  lain  yang  menjadi  aspek  perbedaan  antara  anjak piutang  syariah  dalam  Fatwa  DSN-MUI  dengan  akad  hiwâlah  dalam  Surat  Edaran  Bank
54 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 72.
55 Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian , 207.
56 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 156.
Indonesia  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa.  Dalam  Fatwa  DSN-MUI  tentang  anjak piutang  syariah  disebutkan  dalam  ketentuan  penutup  Fatwa  tersebut  bahwa  Jika  salah  satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  atau  Pengadilan  Agama  setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 57
Berbeda  dengan  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  yang  tidak  menyebutkan  secara tegas  mengenai  penyelesaian  sengketa,  karena  Surat  Edaran  No.  10/14/DPbS  ini  adalah merupakan penjelasan dan panduan teknis dari PBI No. 9/19/PBI/2008 tanggal 17 Desember 2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan  jasa  Bank  Syariah,  dimana  PBI  ini  merupakan penyempurnaan/perubahan  dari  PBI  No.  7/46/PBI  2006  tanggal  14  November  2005  tentang Akad  Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana  bagi  Bank  yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan  Prinsip  Syariah. 58 Dengan  demikian,  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  hanya merupakan surat edaran yang menjelaskan secara teknis terkait dengan kegiatan akad hiwâlah, baik hiwâlah muthaqlah maupun hiwâlah muqayyadah.
Tabel 2. Perbedaan Anjak Piutang Syariah dengan Akad Hiwâlah
No Unsur Perbedaan Anjak Piutang Akad Hiwâlah 1 Definisi Pengalihan  piutang  dan pengurusan piutang Hanya pengalihan utang 2 Pihak yang mengalihkan (subyek) Pihak klien (muwakkil) Pihak  yang  berutang (muhîl) 3 Lembaga Perusahaan  pembiayaan maupun bank syariah Bank syariah 4 Obyek transaksi Piutang dagang dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri Berupa  utang  nasabah kepada pihak lain 5 Pendanaan Adanya  dana  talangan (qardh)dan  memperoleh ujrah/fee Tidak ada dana talangan  dan  ujrah/fee dalam hiwâlah muqayyadah,  terdapat dalam  point  b  dalam SEBI 6 Penyelesaian sengketa  Dalam  Fatwa  DSN-MUI disebutkan  dengan  jelas penyelesaian sengketa melalui  Badan  Arbitrase Syariah  atau  Pengadilan Agama Dalam SEBI tidak menyebutkan penyelesaian sengketa
57 Ketentuan Penutup Fatwa DSN-MUI Nomor. 67/DSN-MUI/III/2008
58 Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  10/14/DPbS,  16  Maret  2015,  http://www.ojk.go.id/surat-edaran-bank- indonesia-nomor-10-14-dpbs,

## Baerin Octaviani

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan: Pertama ,  Konsep  anjak  piutang menurut Fatwa DSN-MUI merupakan konsep anjak piutang yang berdasarkan prinsip syariah, yang bertujuan untuk menghindari dari praktik  yang dilarang oleh hukum Islam seperti riba, gharar, dan maisir. Anjak piutang secara syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun  2008  merupakan  peraturan  yang  berdasarkan  prinsip  syariah  dengan  menggunakan akad wakâlah bil ujrah. Sedangkan konsep akad hiwâlah diatur dalam dalam Peraturan Bank Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007  menjelaskan  bahwa  “hiwâlah  adalah  transaksi  pengalihan utang  dari  satu  pihak  yang  berutang  kepada  pihak  lain  yang  wajib  menanggung  atau membayar.  Adapun  teknis  pelaksanaannya  diatur  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia No.10/14/DPbS.  Teknis  pelaksanaan  akad  hiwâlah  yang  diatur  dalam  Surat  Edaran  Bank Indonesia No.10/14/DPbS menjelaskan teknis pengalihan utang atas dasar hiwâlah muthlaqah dan hiwâlah muqayyadah yang keduanya merupakan bentuk dari akad hiwâlah . Kedua , Anjak piutang  syariah  dalam  fatwa  DSN-MUI  dengan  akad  hiwâlah  dalam  Surat  Edaran  Bank Indonesia  memiliki  beberapa  persamaan  antara  lain  dalam  aspek  definisi  dan  mekanisme. Sedangkan  perbedaan  di  antara  keduanya  berkaitan  dengan  pengurusan  piutang,  pihak  yang mengalihkan  hutang,  lembaga  pelaksana,  obyek  transaksi,  pemberian  dana  talangan  ( qardh ) dan fee, dan lembaga penyelesaian sengketa.

## Daftar Pustaka
Al Arif, M. Nur Rianto. Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. Jakarta: IBFIM, 2010. Anshori,  Abdul  Ghofur.  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2009.
“Bank Indonesia.” Accessed April 19, 2015. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia. Bukhary,  Muhammad  bin  Ismail  bin  Ibrahim  bin  Mughirah  al.  Shahih  Al  Bukhary.  5  vols.
Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
Burhanuddin S. Aspek hukum lembaga keuangan syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. ———. Hukum Kontrak Syariah. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
Djamil, Fathurrahman. Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Fuady, Munir. Hukum Tentang Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
———. Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit). Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
Ibrahim,  Johnny.  Teori  Dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang:  Bayu  Media Publishing, 2006.
Kasmir. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010. “Mengenal Lembaga Pembiayaan Syariah,” March 2015. http://alimuhayatsyahbloger.blogspot.com/2011/01/mengenal-lembaga pembiayaan- syariah.html,. Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008. “Otoritas Jasa Keuangan.” Accessed April 19, 2015.
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan.
Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi K Lubis. Hukum perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
Soekanto,  Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
Umam,  Khotibul.  “Legislasi  Fiqh  Ekonomi  Perbankan:  Sinkronisasi  Peran  Dewan  Syariah Nasional Dan Komite Perbankan Syariah.” Mimbar Hukum 24, no. 2 (June 2012). Usman,  Rachmadi.  Produk  Dan  Akad  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia,  Implementasi  Dan Aspek Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
Wiroso. Produk Perbankan Syariah, (Dilengkapi Dengan UU No. 21/2008-Perbankan Syariah Kodifikasi Produk Bank Indonesia. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.
Peraturan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Nomor.  PER- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Ketentuan Penutup Fatwa DSN-MUI Nomor. 67/DSN-MUI/III/2008 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS, 16 Maret 2015, http://www.ojk.go.id/surat- edaran-bank-indonesia-nomor-10-14-dpbs,