## PENGUATAN KELEMBAGAAN PESANTREN DI PROVINSI BENGKULU (Analisis Partisipasi Dan Kontribusi Masyarakat)

## Qolbi Khoiri
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, Indonesia, Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu, 38112 E-mail: qolbikhoiri@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  start  from  the  phenomenon  of  pesantren  that  grows  and  develops  in  the  midst  of society, especially Bengkulu province. The existence of the pesantren is managed independently by the  community.  With  regard  to  this  matter,  it  is  important  to  examine  the  community's participation  and  contribution  in  the context  of  strengthening  the existing  pesantren  institutions. This research was conducted using qualitative research, where the source of research consisted of leaders  of  pesantren,  teachers  and  students.  Data  is  processed  in  several  stages,  namely tabulation, coding and conclusion analysis based on needs by referring to the research problem. The  results  showed  that  pesantren  in  Bengkulu  Province  involved  the  community  in  various activities, such activities were in the form of routine programs and programs that were carried out regularly.  The  leadership  of  the  pesantren  also  involves  the  community  in  the  form  of  material contributions, this is to support the funding of the pesantren management and in order to complete the pesantren's facilities and infrastructure. The pesantren that carried out the participation and contribution  models  were  the  Hidyatullah  Islamic  Boarding  School  in  Bengkulu  City,  Bengkulu City  Pancasila Boarding  School,  South  Bengkulu Alquraniyah Boarding School, South Bengkulu Makrifatul  Ilmi  Islamic  Boarding  School,  Raudah  Seluma  Boarding  School,  and  Jaal  Haq Boarding School in Bengkulu City, dus Hasanah Islamic Boarding School in Central Of Bengkulu.
Keywords: Strengthening Pesantren Institutions; Participation; Contributions; Society

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berangkat  dari  fenomena  pesantren  yang tumbuh  dan  berkembang  ditengah-tengah masyarakat khususnya provinsi Bengkulu. Keberadaan pesantren tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Berkenan dengan hal tersebut, maka penting untuk diteliti mengenai bagaimana partisipasi  dan  kontribusi masyarakat  dalam rangka  penguatan  kelembagaan  pesantren  yang ada. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  kualitatif,  dimana  sumber  penelitian terdiri  dari  pimpinan  pesantren,  pengajar  dan  santri.  Data  diolah  dengan  beberapa  tahapan,  yaitu tabulasi,  koding  dan  analisis  simpulan  berdasarkan  kebutuhan  dengan  merujuk  pada  masalah penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pesantren  yang  ada  di  Provinsi  Bengkulu melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatannya, kegiatan tersebut dalam bentuk program rutin dan  program  yang  dilakukan  secara  berkala.  Pimpinan  pesantren  juga  melibatkan  masyarakat dalam  bentuk  kontribusi  materi,  hal  ini  guna  menopang  pembiayaan  pengelolaan  pesantren  dan dalam  rangka  melengkapi  sarana  dan  prasarana  Pesantren.  Adapun  pesantren  yang  melakukan model partisipasi dan kontribusi tersebut adalah Pesantren Hidyatullah Kota Bengkulu, Pesantren Pancasila  Kota  Bengkulu,  Pesantren  Alquraniyah  Bengkulu  Selatan,  Pesantren  Makrifatul  Ilmi Bengkulu  Selatan,  Pesantren  Raudah  Seluma,  dan  Pesantren  Jaal  Haq  Kota  Bengkulu  serta Pesantren Hasanah bengkulu Tengah.
Kata kunci: Penguatan Kelembagaan Pesantren; Partisipasi, Kontribusi; Masyarakat
Potret Pemikiran Vol. 24, No. 1 (2020): 1-11 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)

## PENDAHULUAN
Upaya  untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan  mutu  pendidikan dibutuhkan  berbagai  aspek  dan  pendekatan,  kunci  utama  dari  usaha  tersebut adalah  berangkat  dari  pola  manajerial  yang  dalam  hal  ini  sangat  ditentukan  oleh kepemimpinan  pendidikan  yang  diformulasikan  dalam  bentuk  manajemen strategis.
Manajemen strategis menurut Igor Ansoff & Edward J. Mc Donnell  (1990) adalah  suatu  pendekatan  yang  dilakukan  manajer  dalam  menempatkan  dan menyesuaikan  organisasinya  agar  dapat  berhasil  dalam  menyesuaikan  diri  dalam lingkungan  yang  mengalami  perubahan  secara  progresif,  tujuan  utama  dari manajemen strategis yang dilakukan oleh manajer adalah agar organisasinya dapat bertahan  dalam  berbagai  situasi.  Hubungan  dengan  upaya  tersebut,  dalam organisasinya  dibuat  dan  disusun  oleh  manajer  dalam  bentuk formulating , implementing ,  dan evaluating yang  diorientasikan  agar  dapat  mencapai  tujuan- tujuan  dari  organisasinya  dan  dapat  mengambil  keputusan  strategis  pada  situasi tertentu.
Unsur  lainnya  yang  dapat  mendukung  manajemen  strategis  adalah kerjasama  kemitraan  ( collaboration  parthernship )  (Suryadi  &  Budimansyah,
2009).  Kerjasama  kemitraan  ( collaboration  parthernship )  difahami  sebagai formula  yang  dibangun  suatu  organisasi  untuk  melibatkan  pihak  lain  dan  atau dilibatkan  pihak  lain  agar  dapat  bersama-sama  berupaya  untuk  menggerakkan organisasi  agar  dapat  mencapai  tujuan  dengan  efektif  dan  efesien.  Kemitraan dengan intra organisasi dan juga extra organisasi dapat dilakukan melalui berbagai macam bentuk, bisa sejak perencanaan atau sebatas pelaksanaan.
Merujuk  pandangan  Tracey  Allen  dan  Marilyn  J.  Amey  (2007),  bahwa kemitraan  strategis  dalam  organisasi  pendidikan  diharapkan  dapat  menghasilkan outcome dan output yang disusun berdasarkan tujuan bersama pada tingkat sejajar dan atau juga mengandung nilai saling menguntungkan. Jika lembaga pendidikan dalam  hal  ini  sekolah/madrasah  dapat  melakukan  kemitraan  strategis  ini,  maka diperlukan seperangkat regulasi  yang  berhubungan dengan  legalitas dalam upaya mendukung hasil yang diharapkan.
Rosalind Foskett (2005) mendefenisikan secara sederhana mengenai hal ini, ia  menjelaskan  bahwa  kemitraan  strategis  adalah  ikatan  kerja  sama  yang dilakukan personal dan atau organisasi dalam mewujudkan tujuan secara bersama- sama sebagai upaya peningkatan kapasitas dan produktifitas.
Berkenaan  dengan  kelembagaan  pendidikan  Islam  dalam  hal  ini  pesantren, jika dirujuk dalam dimensi sejarah, terlihat bahwa Pesantren merupakan salah satu lembaga  pendidikan  Islam  tertua  di  Indonesia  yang  memiliki  kontribusi  penting dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Pesantren  dalam  perjalanan  sejarah kebangsaan memiliki  kontribusi yang  sangat  besar,  terutama  dalam mempersiapkan  generasi  bangsa  dalam  pendidikan  dan  pengkajian  ilmu-ilmu
agama.  Dilihat  secara  historis,  pesantren  memiliki  pengalaman  luar  biasa  dalam membina,  mencerdaskan  dan  mengembangkan  masyarakat  disekelilingnya (Rofieq, 2004).
Pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan  yang  unik,  tidak  karena keberadaannya  yang  sudah  lama,  tetapi  juga  kultur,  metode  dan  jaringan  yang ditetapkan  oleh  lembaga  agama  tersebut.  Karena  keunikan  tersebut,  Clifford Geertz  (1960)  menyebutnya sebagai sub-kultur  masyarakat Indonesia (khususnya Jawa).  Menurut  Nurcholish  Madjid,  secara  historis  pesantren  tidak  hanya mengandung  makna  ke-Islaman,  tetapi  juga  memuat  makna    keaslian  Indonesia (Madjid,  1985).  Sebab  cikal  bakal  lembaga  yang  dikenal  pesantren  dewasa  ini sebenarnya  sudah  ada  pada  masa  Hindu-Buddha,  dan  Islam  tinggal  meneruskan, melestarikan dan meng-Islamkan.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  semakin  menjamurnya  lembaga pendidikan  Islam  dalam  corak  lain  seperti  Madrasah-madrasah  unggul,  sekolah Islam terpadu, Pesantren seperti mulai tertinggal dan ditinggalkan masyarakat. Hal ini  dapat  dilihat  dari  sedikitnya  minat  masyarakat  di  Provinsi  Bengkulu  yang menyekolahkan  anaknya  di  Pondok  Pesantren,  juga  ditemukan  pesantren  yang hampir ditutup karena ketiadaan santri. Persoalan yang muncul juga adalah dalam bentuk  kurangnya  partisipasi  dan  kontribusi  masyarakat  terhadap  kelembagaan pesantren  yang  dibuktikan  dengan  lambanya  proses  pembangunan  fisik  pondok pesantren dan juga rendahnya kesejahteraan ustad yang mengajar.
Berangkat  dari  persoalan  tersebut,  maka  perlu  kiranya  untuk  diteliti bagaimana  partisipasi  dan  kontribusi  masyarakat  terhadap  kelembagaan pendidikan  Islam  yang  ada  di  Provinsi  bengkulu,  khususnya  terhadap  pondok pesantren.

## METODE PENELITIAN
Dilihat dari segi tujuannya, penelitian  ini  mempunyai dua tujuan  pokok, yaitu: Pertama, berusaha  menganalisis  dan  menemukan  konsep  tentang penguatan  lembaga  pendidikan  Islam  melalui  penelitian  historis  faktual, sehingga  dapat  diperoleh singularitas konsep  pemikiran  pendidikan  Islam (Bakker & Zubair, 1990). Kedua, bertujuan untuk dapat menjelaskan bagaimana bentuk  kelembagaan  pesantren  yang  ada  dari  dulu  hingga  saat  ini  melalui penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan postpositivisme  rasionalisti (Muhadjir, 2002). Peneliti   mendeskripsikan   data  yang  telah  diperoleh  baik   yang berupa dokumen  atau  tulisan-tulisan  yang  bersifat  kualitatif.  Dalam  hal  ini,  peneliti menjadi faktor kunci dalam memperoleh data secara kualitatif, sehingga data yang diperoleh  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  metodologis,  dan  dalam pendekatan  kualitatif  ini  proses  penelitian  sangat  menentukan  hasil  penelitian yang diharapkan.
Potret Pemikiran Vol. 24, No. 1 (2020): 1-11 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Memahami  partisipasi,  sesungguhnya  menjelaskan  tentang  tindakan  yang diambil  dan  atau  keikutsertaan  terhadap  sesuatu.  Secara  khusus  Juliantara menjelaskan bahwa partisipasi  diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui  intermediasi  institusi  legitimasi  yang  mewakili  kepentingannya, partisipasi  masyarakat  merupakan  kebebasan  dan  berbicara  dan  berpartisipasi secara  konstruktif  (Juliantara,  2004).  Sementara  Partisipasi  masyarakat  menurut Isbandi  (2007)  adalah  keikutsertaan  masyarakat  dalam  proses  pengidentifikasian masalah  dan  potensi  yang  ada  di  masyarakat,  pemilihan  dan  pengambilan keputusan tentang alternatif  solusi untuk menangani  masalah, pelaksanaan upaya mengatasi  masalah,  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  mengevaluasi perubahan yang terjadi.
Partisipasi  melibatkan  lebih  banyak  mental  dan  emosi  daripada  fisik seseorang,  sehingga  pribadinya  diharapkan  lebih  banyak  terlibat  dari  pada fisiknya sendiri. Partisipasi  yang didorong oleh  mental dan emosi  yang demikian itu,  disebut  sebagai  partisipasi  "sukarela".  Sedangkan  partisipasi  dengan  paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong orang untuk ikut bertanggung  jawab di dalam  suatu  kegiatan,  karena  apa  yang  disumbangkannya  adalah  atas  dasar kesukarelaan sehingga timbul rasa bertanggung  jawab kepada organisasi. Bentuk Partisipasi Masyarakat.
Terdapat  beberapa  bentuk  partisipasi  yang  dapat  diberikan  masyarakat dalam suatu program pembangunan, dapat dikelompokkan  menjadi 2  jenis,  yaitu bentuk partisipasi  yang diberikan dalam  bentuk nyata (memiliki wujud) dan  juga bentuk  partisipasi  yang  diberikan  dalam  bentuk  tidak  nyata  (abstrak).  Bentuk partisipasi  yang  nyata  misalnya  uang,  harta  benda,  tenaga  sedangkan  bentuk partisipasi  yang  tidak  nyata  adalah  partisipasi  buah  pikiran,  pengambilan keputusan dan partisipasi representatif (Deviyanti, 2013).
Menurut  Holil  dalam  Isbandi  (2007)  mengemukakan  adanya  beberapa bentuk  partisipasi,  antara  lain:  (a)  Partisipasi  dalam  bentuk  tenaga  adalah partisipasi  masyarakat  yang  diberikan  dalam  bentuk  tenaga  untuk  pelaksanaan usaha-usaha  yang  dapat  menunjang  keberhasilan  suatu  program.  (b)  Partisipasi dalam  bentuk  uang  adalah  bentuk  partisipasi  masyarakat  yang  diberikan  untuk memperlancar  usaha-usaha  bagi  pencapaian  suatu  program  pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang tetapi tidak dipaksakan yang diberikan  oleh  sebagian  atau  seluruh  masyarakat  untuk  suatu  kegiatan  atau program pembangunan. (c) Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat  yang  diberikan  dalam  bentuk  menyumbang  harta  benda,  biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
Berdasarkan  tingkat  partisipasi,  maka  dapat  dikelompokkan  pada  empat kelompok  besar,  yaitu:  (a)  Partisipasi  dalam  perencanaan  yang  diwujudkan dengan  keikutsertaan  masyarakat  dalam  rapat-rapat.  Sejauh  mana  masyarakat
dilibatkan  dalam  proses  penyusunan  dan  penetapan  program  pembangunan  dan sejauh  mana  masyarakat  memberikan  sumbangan  pemikiran  dalam  bentuk  saran untuk  pembangunan.  (b)  Partisipasi  dalam  pelaksanaan  dengan  wujud  nyata partisipasi berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi  dalam  bentuk  harta  benda.  (c)  Partisipasi  dalam  pemanfaatan  hasil, yang  diwujudkan  keterlibatan  seseorang  pada  tahap  pemanfaatan  suatu  proyek setelah  proyek  tersebut  selesai  dikerjakan.  Partisipasi  masyarakat  pada  tingkatan ini  berupa  tenaga  dan  uang  untuk  mengoperasikan  dan  memelihara  proyek  yang telah  dibangun.  (d)  Partisipasi  dalam  evaluasi,  yang  diwujudkan  dalam  bentuk keikutsertaan  masyarakat dalam  menilai serta  mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta  dalam  mengawasi  dan  menilai  atau  secara  tidak  langsung,  misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes (Soetomo, 2008).
Menurut Diana Conyers (1954), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama , Partisipasi masyarakat merupakan suatu  alat  guna  memperoleh  informasi  mengenai  kondisi,  kebutuhan,  dan  sikap masyarakat  setempat,  yang  tanpa  kehadirannya  program  pembangunan  serta proyek-proyek  akan  gagal. Kedua .  Bahwa  masyarakat  akan  lebih  mempercayai proyek  atau  program  pembangunan  jika  dilibatkan  dalam  proses  persiapan  dan perencanaannya.  Karena  mereka  akan  lebih  mengetahui  seluk-beluk  proyek tersebut,  dan  akan  mempunyai  rasa  memiliki  terhadap  proyek  tersebut. Ketiga . Partisipasi  menjadi  urgen  karena  timbul  anggapan  bahwa  merupakan  suatu  hak demokrasi  jika  masyarakat  dilibatkan  dalam  pembangunan  masyarakat.  Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka
Sementara  kontribusi  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu contribute, contribution ,  maknanya  adalah  keikutsertaan,  keterlibatan,  melibatkan  diri maupun  sumbangan.  Berarti  dalam  hal  ini  kontribusi  dapat  berupa  materi  atau tindakan.  Sebagai  contoh,  seseorang  melakukan  kerja  bakti  di  daerah  rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak  positif  bagi  penduduk  maupun  pendatang  (Ahira,  2012).  Dengan kontribusi  berarti  individu  tersebut  juga  berusaha  meningkatkan  efisisensi  dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu  yang  kemudian  menjadi  bidang  spesialis,  agar  lebih  tepat  sesuai  dengan kompetensi.  Kontribusi  dapat  diberikan  dalam  berbagai  bidang  yaitu  pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.
Menurut Dani  (2006)  dalam kamus Ilmiah Populer,  “Kontribusi diartikan sebagai  uang  sumbangan  atau  sokongan.”  Sementara  menurut  Kamus  Umum Bahasa Indonesia, sementara Yandianto (2000) mengartikan “Sebagai uang iuran pada  perkumpulan,  sumbangan.  Rumusan  pengertian  kontribusi  tersebut  akan difahami  dalam  tulisan  ini  yaitu  berkenaan  dengan  suatu  keterlibatan  yang
Potret Pemikiran Vol. 24, No. 1 (2020): 1-11 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
dilakukan  oleh  seseorang  baik  kyang  bersifat  ekonomi  material  maupun  bersifat ide dan gagasan
Dari  penelusuran  sementara  penulis  mengenai  judul  yang  peneliti kemukakan,  ada  beberapa  kajian  yang  pernah  membahasnya.  Namun  demikian, kajian  dan  analisis  pada  penelitian  tersebut  belum  secara  khusus  membahas mengenai  partisipasi  dan  kontribusi  masyarakat  terhadap  keberadaan  pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.
Diantara  kajian    dan  penelitian  tersebut  adalah  penelitian  yang  dilakukan oleh:  (1)  Zainal  Arifin dengan  judul Implementasi  Manajemen Stratejik Berbasis Kemitraan  Dalam  meningkatkan  mutu  SMK  (Studi  Pada  SMK  Kelompok Teknologi Bidang  Otomotif  di  Kota  Yogyakarta) ;  (2) Harry Firman dengan  judul makalah Permasalahan  Komunikasi  Dan  Kemitraan  Antara  LPTK  Dengan Sekolah ;  (3)  Bujang  Rahman  dalam  penelitiannya  yang  berjudul Kemitraan Orang Tua Dengan Sekolah Dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Siswa; (4) Idrus  Usman  (2013), Pesantren  Sebagai  Lembaga  Pendidikan  Islam  (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini), Jurnal  Al Hikmah Vol.  XIV  Nomor  1/2013;  (5)  Ahmad  Damanhuri,  Endin  Mujahidin,  Didin Hafidhuddin , Inovasi  Pengelolaan  Pesantren  dalam  Menghadapi  Persaingan  di Era  Globalisasi ,  Jurnal  Pendidikan  Islam.  Ta’dibuna,  Vol.  2,  No.  1,  April  2013;
(6) Penelitian Sembodo Ardi Widodo (2005), Pendidikan Islam Pesantren: (Studi Komparatif  Struktur  Keilmuan  Kitab-Kitab  Kuning  dan  Implementasinya  di Pondok  Pesantren  Tebuireng  Jombang  dan  Mu'allimin  Muhammadiyah Yogyakarta, 2005;  (7)  Penelitian  Tasman  Hamam  (2006) Pemikiran  Pendidikan Islam:  Telaah  tentang  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah  Umum, 2006; (7) Penelitian Yunus Abu Bakar (2007) Konsep Pemikiran Pendidikan KH. Imam Zarkasyi dan Implementasinya pada Pondok Pesantren Alumni.

## Pesantren di Provinsi Bengkulu
Eksistensi  pesantren  di  Provinsi  Bengkulu  sesungguhnya  dimulai  sejak hadirnya  Islam  di  Provinsi  Bengkulu,  namun  tidak  ditemukan  data  yang  pasti kapan  mulanya  pendirian  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  yang melakukan kegiatan pendidikan sebagaimana layaknya pesantren dalam teori yang dikemukakan  oleh  Dhofier,  yang  menyebutkan  bahwa  pondok  pesantren  berasal dari  dua  suku  kata,  yaitu pondok dan pesantren .  Dua  kata  tersebut  tidak  bisa dipisahkan  dalam  pembahasannya  sebab  setiap  membahas  pesantren  berarti  juga membahas  konsep  pondok.  Istilah pondok ,  berasal  dari  kata  dalam  bahasa  Arab, yaitu funduk ,  yang  berarti  rumah  penginapan,  ruang  tidur,  asrama,  atau  wisma sederhana.  Dalam  konteks  keindonesiaan,  kata  pondok  sering  dipahami  sebagai tempat penampungan sederhana bagi para pelajar atau santri yang jauh dari tempat asalnya  (Dofier,  2011)  Pondok  juga  berarti  “asrama”  dan  tempat  murid-murid belajar mengaji (Dofier, 2011).
Selanjutnya,  dari  segi  bahasa  terdapat  ragam  pengertian  mengenai  kata pesantren.  Dhofier  mendefenisikan  kata  peantren berasal  dari  kata  ‘ pe’ di  depan
dan  akhiran  ‘ an ’  yang  berarti  tempat  tinggal  para  santri.  Mengutip  pendapat Jhons,  pesantren  adalah  berasal  dari  bahasa  Tamil  yang  berarti  guru  mengaji. Sedangkan  C.C.  Berg  berpendapat  bahwa  istilah  tersebut  berasal  dari  istilah shastri yang dalam  bahasa India  berarti orang yang tahun  buku-buku suci  agama Hindu (Dofier, 2011).
Dalam  upaya  membangun  masyarakat  yang  maju  dalam  konteks globalisasi  yang  ditandai  oleh  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi (Jamaluddin,  2012), maka pesantren di provinsi  Bengkulu  menyadari pentingnya beradabtasi  terhadap  fenomena  tersebut.  Salah  satu  bentuk  adabtasinya  adalah berinovasi  dengan  menciptakan  sistem  kelas  dan  pembakuan  kurikulum.  Bentuk yang  paling  lazim  adalah  dengan  membuat    sistem  kelas  dengan  penjenjangan madrasah  diniyah, ûlâ dan wusthâ, dan  masing-masing  jenjang  ini  dibagi  ke dalam  beberapa  kelas.  Model  ini  ditemukan  di  Pesantren  Pancasila  Kota Bengkulu,  yang  perlu  dicatat  bahwa  antar  pesantren  terdapat  sistem  kelas  yang berbeda,  begitu  juga  materi  pelajaran  dan  jenjang  pendidikannya.  Madrasah diniyah yang dikelola secara klasikal dan berjenjang tidak menyurutkan terjadinya perubahan  di  pesantren.  Minat  masyarakat  terhadap  pendidikan  formal mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di pesantren.
Guna  mengakomodasi  minat  tersebut,  sebagian  pesantren  mulai mendirikan  sekolah  formal  dengan  membuat  sistem  klasikal  sebagaimana layaknya  lembaga  pendidikan  sejenis  Madrasah  dan  atau  Sekolah  yang mendapatkan  lisensi  dari  Pemerintah.    Contoh  yang  menggunakan  model  seperti ini  yang  ditemukan  dalam  penelitian  yang  penulis  lakukan  adalah  Pesantren Pancasila Kota  Bengkulu,  Pesantren Raudhah Seluma,  Pesantren Hidayatullah Kota  Bengkulu,  Pesantren Makrifatul  Ilmi Kabupaten  Bengkulu  Selatan, Pesantren   dan Pesantren Jaal Haq Kota Bengkulu.
Dua kondisi di atas menggambarkan bahwa sebagian pesantren di Provinsi Bengkulu tetap mempertahankan pola dan gaya pendidikan pesantren salaf, tetapi sebagian  yang  lain  bersikap  kooperatif  terhadap  perubahan.  Untuk  itu,  ada  dua macam  pondok  pesantren  dari  sudut  pandang  ilmu  pengetahuan  yang  diajarkan, yaitu (1) salaf , dan (2) khalaf (Bachtiar, 1990).
Pemahaman  mengenai  Pesantren salaf adalah  pesantren  yang  menganut sistem  tradisional  dan  menekankan  pada  pengajaran  kitab  kuning,  sedangkan pesantren khalaf adalah pesantren modern yang sudah mengadopsi perkembangan kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Namun,  baik salaf maupun khalaf , memiliki  fungsi  yang  sama,  yaitu  fungsi  dakwah  Islam  yang  membawa  rahmat bagi seluruh alam (Jamaluddin, 2012).
Potret Pemikiran Vol. 24, No. 1 (2020): 1-11 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)

## Partisipasi dan Kontribusi Masyarakat pada Pesantren Di Provinsi Bengkulu
Berdasarkan hasil penelitiain melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan, guna mengatasi persoalan pendanaan guna melengkapi fasilitas, sarana dan  prasarana,  dan  kebutuhan  lainnya  dari  pesantren.  Selain  berasal  dari sumbangan  pendidikan  dari  santri,  pesantren  di  Provinsi  Bengkulu  sebagaimana yang  menjadi  objek  penelitian  ini  juga  berupaya  melakukan  pengumpulan    dana melalui  berbagai  cara,  salah  satunya  adalah  melibatkan  partisipasi  masyarakat. Sebagaimana  yang telah dijelaskan di awal tulisan  ini, partisipasi  yang dimaksud adalah  keterlibatan  masyarakat  secara  emosi  dan  daya  finansial  guna keberlangsungan operasional pesantren.
Temuan lain dalam penelitian ini adalah terdapatnya pesantren yang masih bergantung  pada  subsidi  pemerintah  yang  termuat  dalam  program  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  dan  Bantuan  Operasioanl  dan  Pemeliharaan  (BOP). BOP  ini  membuat  kemandirian  pesantren  terdistorsi,  hal  ini  menurut  pimpinan pesantren di Provinsi Bengkulu menjadi kendala bagi pesantren untuk dapat eksis dengan  ciri  khasnya,  sebab  dengan  Petujnuk  Teknis  yang  mengatur  tentang ketentuan dan syarat-syarat penerima BOP (RI, 2019).
Jika  ditelaah  lebih  jauh,  maka  problem  utama  dari  BOS  dan  BOP  ini adalah rumitnya prosedur dan pertanggungjawaban atas dana yang telah diberikan oleh  pemerintah  tersebut,  akibatnya  maka  terdapat  beberapa  pesantren  yang kemudian  tidak  memanfaatkan  bantuan  pemerintah  dalam  bentuk  BOP  dan  BOS tersebut,  salah  satunya  yang  pernah  menolak  bantuan  pemerintah  ini  adalah Pesantren Jaal Haq Kota Bengkulu.
Jika telisik lebih jauh, maka bentuk partisipasi masyarakat yang ada adalah dalam  bentuk  perencanaan  dimana  masyarakat  diundang  dan  diajak  untuk membuat  Rencana  pengembangan  dan  Pembangunan  Pesantren  yang  terdiri  dari Wali  Santri,  Tokoh  Masyarakat,  Ulama  dan  Akademisi.  Hal  ini  sesuai  dengan konsep  partisipasi  yang  dikemukakan  oleh  Holil  dalam  Isbandi  (2007)  yang menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dapat  berupa  perencanaan  yang diwujudkan  dengan  keikutsertaan  masyarakat  dalam  rapat-rapat.  Guna penyusunan  dan  penetapan  program  pembangunan  serta  sumbangan  pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan.
Selain  itu,  bentuk  partipasi  masyarakat  juga  diwujudkan  dalam pelaksanaan  berupa:  partisipasi  dalam  bentuk  tenaga,  partisipasi  dalam  bentuk uang,  partisipasi  dalam  bentuk  harta  benda.  Model  partisipasi  ini  dilakukan disetiap pesantren  yang ada di provinsi  Bengkulu, dimana pesantren  mengajukan permohoan  bantuan  dana  dalam  bentuk  Zakat,  Infak  dan  Shadaqah  dan  terdapat pula bantuan berupa Wakaf Tanah dan Benda.
Model partisipasi selanjutnya adalah pemanfaatan hasil,  yang diwujudkan dengan pendistribusian alumni pesantren ke desa-desa yang membutuhkan tenaga dibidang keagamaan sebagai Guru ngaji, penjaga Masjid ( Marbot ) (Ayyub, et.al.,
1996),  tenga  pengajar  di  MDA  dan  TPA.  Model  partisipasi  dalam  bentuk pemanfaatan hasil ini dilakukan oleh pesantren Hidayatullah dengan mengirimkan santrinya  ke  beberapa  Kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu,  diantaranya  kabupaten bengkulu Selatan, kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong.
Partisipasi  dalam  evaluasi,  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  keikutsertaan masyarakat  dalam  menilai  serta  mengawasi  kegiatan  pembangunan  serta  hasil- hasilnya.  Penilaian  ini  dilakukan  secara  langsung,  misalnya  dengan  ikut  serta dalam  mengawasi dan  menilai atau secara tidak  langsung,  misalnya  memberikan saran-saran, kritikan atau protes.
Sementara  itu,  strategi  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  partisipasi dan  kontribusi  masyarakat  pada  pesantren  di  Provinsi  Bengkulu  adalah  melalui kegiatan-kegiatan  yang  diadakan  di  Pesantren  yang  berbentuk:  memberikan dorongan  agara  masyarakat  turut  serta  berperan  dalam  program-program Pesantren,  seperti  kegiatan  wali  santri,  Peringatan  Hari  Besar  Islam  (PHBI), Peringatan  Hari  Besar  Nasional  (PHBN),  pendampingan  keagamaan  pada masyarakat,  mengadakan  pentas  seni,  memberdayakan  organisasi  perkumpulan alumni dan Komite sekolah.

## KESIMPULAN
Partisipasi  dan  Kontribusi  Masyarakat  pada  pesantren  di  Provinsi Bengkulu,  ada  empat  bentuk,  yaitu:  pada  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, pemanfaatan  hasil,  dan  evaluasi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif, dan  sesungguhnya  masih  dirasakan  terdapat  banyak  kekurangan,  oleh  karena  itu diharapkan  masukan  dan  saran  baik  secara  metodologis  maupun  substantive. Pesantren  tersebut  adalah  Pesantren  Hidyatullah  Kota  Bengkulu,  Pesantren Pancasila  Kota  Bengkulu,  Pesantren  Alquraniyah  Bengkulu  Selatan,  Pesantren Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan, Pesantren Raudah Seluma, dan Pesantren Jaal Haq Kota Bengkulu seta Pesantren Hasanah bengkulu Tengah. Berkenaan dengan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Rektor IAIN  Bengkulu  atas  kesempatan  dan  kontribusinya  sehingga  penelitian  ini  dapat diselesaikan,  selain  itu  penulis  juga  ucapkan  terima  kasih  kepada  direktur Pascasarjana  yang  memberikan  kesempatan  kepada  penulis  untuk  dapat  fokus dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  I.  R.  (2007). Perencanaan  Partisipatoris  Berbasis  Aset  Komunitas:  dari Pemikiran Menuju Penerapan . Depok: FISIP IU Press. Ahira, A. (2012). Terminologi Kosa Kata . Jakarta: Aksara.
Potret Pemikiran Vol. 24, No. 1 (2020): 1-11 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Allen,  T.  (2007).  Building  successful  partnerships:  lessonsfrom  the  Specialist Schools  Achievement  Programme  (SSAP). School  Leadership  and Anagement Journal , 27 (3). Ansoff,  I.,  &  McDonnell,  E.  J.  (1990). Implanting  Strategic  Management . Prentice Hall International.
Arifin,  Z.  (2012).  Implementasi  manajemen  stratejik  berbasis  kemitraan  dalam meningkatkan  mutu  SMK  (Studi  pada  SMK  kelompok  teknologi  bidang otomotif di Kota Yogyakarta). Jurnal Administrasi Pendidikan , 14 (1), 60-70. Ayyub,  M.,  et.al.,  (1996). Manajemen  Masjid:  Petunjuk  Praktis  Bagi  Para Pengurus . Jakarta: Gema Insani Press. Bachtiar,  W.  (1990). Perkembangan  Pesantren  di  Jawa  Barat .  Bandung:  Balai Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati.
Bakar,  Y.  A.  (2007). Konsep  Pemikiran  Pendidikan  KH.  Imam  Zarkasyi  dan Implementasinya  pada  Pondok  Pesantren  Alumni .  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta.
Bakker, A., & Zubair, A. C. (1990). Metodologi Penelitian Filsafat . Yogyakarta: Karnikus.
Damanhuri,  A.,  Mujahidin,  E.,  &  Hafidhuddin,  D.  (2013).  Inovasi  pengelolaan pesantren dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam , 2 (1), 17-37. Dani. (2006). Kamus Ilmiah Populer . Surabaya: Gita Media Press. Deviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di  Kelurahan  Karang  Jati  Kecamatan  Balikpapan  Tengah. Jurnal Administrasi Negara , 1 (2). Diana, C. (1954). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Dofier, Z. (2011). Tradisi  Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia . Jakarta: LP3S.
Firman, H. (2000). Permasalahan komunikasi dan kemitraan antara LPTK dengan sekolah.  In Makalah  Proceeding  National  Science  Education  Seminar, Universitas Malang, Malang .
Foskett,  R.  (2005).  Collaborative  artnership  between  HE  and  employers:  a  study of workforcedevelopment. Journal of Further and Higher Education , 29 (3). Geertz,  C. (1960).  The  Javanese  Kyai:  The  Changing  Role  of  a  Cultural  Broker. Comparative Studies in Society and History , 2 (2). Hamami,  T.  (2006). Pemikiran  Pendidikan  Islam:  Telaah  Tentang  Kurikulum Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah  Umum (Doctoral  dissertation, Dissertation
Jamaluddin,  M.  (2012).  Metamorfosis  Pesantren  Di  Era  Globalisasi. Jurnal KARSA , 20 (1). Juliantara,  D.  (2004). Pembaharuan  Kabupaten  Mewujudkan  Kabupaten Partisipatif Mewujudkan Kabupaten Partisipatif . Yogyakarta: Pembaharuan. Madjid,  N.  (1985).  Merumuskan  Kembali  Tujuan  Pendidikan  Islam.  In  D. Rahardjo  (Ed.), Pergulatan  Dunia  Pesantren:  Membangun  dari  Bawah . Jakarta: P3M.
Muhadjir,  N.  (2002). Ilmu  pendidikan  dan  perubahan  sosial,  teori  pendidikan
Potret Pemikiran Vol. 24, No. 1 (2020): 1-11 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
pelaku sosial kreatif . Yogyakarta: Rake Sarasin.
RI,  K.  A.  (2019). Petunjuk  Teknis  bantuan  Operasioanl  Sekolah  Pada  Pondok Pesantren . Direktorat Diniyyah dan Pesantren Kementerian Agama RI. Rofieq,  A.  (2004). Profil  Umum  Beberapa  Aspek  Pendidikan  ormal  yang diselenggarakan  Pesantren  se-Karesidenan  Malang,  dalam  Mendongkrak Mutu Pendidikan . Malang: FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Soetomo.  (2008). Strategi-Strategi  Pembangunan  Masyarakat .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suryadi, & Budimansyah. (2009). Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional (Konsep  Teori  dan  Aplikasi  dalam  Analisis  Kebijakan  Publik) .  Bandung: Widya Aksara Press.
Usman,  I.  (2013).  Pesantren  Sebagai  Lembaga  Pendidikan  Islam  (Sejarah  Lahir, Sistem  Pendidikan,  dan  Perkembangannya  Masa  Kini). Jurnal  Al  Hikmah , 14 (1). Widodo,  S.  A.  (2005). Pendidikan  Islam  Pesantren:  (Studi  Komparatif  Struktur Keilmuan  Kitab-Kitab  Kuning  dan  Implementasinya  di  Pondok  Pesantren Tebuireng  Jombang  dan  Mu’allimin  Muhammadiyah  Yogyakarta .  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Yandianto. (2000). Kamus Umum Bahasa Indonesia . Bandung: CV M2S.