## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PRAKTIK GELAP PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) YANG MENJADI SOROTAN DUNIA)

## I Kadek Adi Wira Utama, Ni Putu Rai Yuliartini
Fakultas Hukm  dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : adi.wira.utama@undiksha.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Human Trafficking, International Law Human  trafficking  is  not  only  a  black  record  for Indonesia, but has become a global issue. The rise of this practice and the increasing number of cases from time to time finally led the United Nations Office on Drugs  and  Crime  (UNODC)  as  an  agency  or organization  that  focuses  on  dealing  with  these polemics and also initiated a series of international convention to discuss issue related to this. It’s quite crucial. According to the PBB itself, human trafficking is  categorized  as  one  of  the  third  largest  illicit companies  in  the  world.  This  is  also  proven  by  the fantastic income, which is 9.6 million USD. Not only that,  but  Human  Trafficking  is  one  of  the  darkest companies  that  is  closely  related to  other  elements. Such  as  money  laundering,  document  falsification, drug  trafficking  (Drugs),  and  also  immigrant smuggling (smuggling). Based on the quote above, it can  be  said  that  until  now  the  practice  of  human trafficking  is  still  rampant  in  the  life  of  the  world. These actions are very contradictory and at the same time  contrary  to  the  noble  teaching  and  values  of human  rights  (HAM).  Because  human  trafficking  is how  someone  is  deprived  of  their  rights  and  also cannot be souvereign like humans in general. This is a  very  serious  matter  and  should  not  be  left  alone. There  is  a  need  for  firm  preventif  measures  to overcome these problems.

## Abstrak
Kata kunci: Perdagangan Manusia, Hukum Internasional
Corresponding Author: I Kadek Adi Wira Utama, e- mail :
adi.wira.utama@undiksha.ac.i d Perdagangan manusia bukan hanya menjadi catatan hitam  bagi  Indonesia,  tetapi  telah  menjadi  isu global.  Maraknya  praktik  ini  dan  meningkatnya jumlah  kasus  dari  masa  ke  masa  akhirnya membawa  United  Nations  Office  on  Drugs  and Crime  (UNODC)  sebagai  lembaga  atau  organisasi yang  fokus  menangani  polemik  tersebut  dan  juga menginisiasi  serangkaian  konvensi  internasional untuk  membahasnya.  masalah  yang  berkaitan dengan ini. Ini cukup penting. Menurut PBB sendiri, perdagangan  manusia dikategorikan  sebagai  salah satu perusahaan gelap terbesar ketiga di dunia. Hal ini  juga  dibuktikan  dengan  pendapatan  yang fantastis, yaitu 9,6 juta USD. Tidak hanya itu, Human Trafficking  merupakan  salah  satu  perusahaan tergelap  yang  erat  kaitannya  dengan  elemen lainnya.  Seperti  pencucian  uang,  pemalsuan dokumen, peredaran narkoba (Narkoba), dan juga penyelundupan  imigran  (smuggling).  Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa sampai saat ini praktik perdagangan manusia masih merajalela dan masih diteruskan dalam kehidupan dunia. Tindakan tersebut  sangat  kontradiktif  dan  sekaligus bertentangan  dengan  ajaran  luhur  dan  nilai-nilai hak  asasi  manusia  (HAM).  Karena  perdagangan manusia  adalah  bagaimana  seseorang  dirampas haknya  dan  juga  tidak  dapat  berdaulat  seperti manusia  pada  umumnya.  Jadi  ini  adalah  masalah yang sangat serius dan tidak boleh dibiarkan begitu saja.  Diperlukan  tindakan  pencegahan  yang  tegas untuk mengatasi masalah tersebut
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Banyak  sekali  terdengar  berita  mengenai  perdagangan  manusia  yang  bis akita lihat di media social maupun di siaran televisi atau media berita lainnya yang dimana  kasus  ini  tidak  memandang  umur,  banyak  perdagangan  manusia  ini melibatkan  anak  berumur  kurang  dari  18  tahun  yang  menjadi  korban  praktik perdagangan manusia ini. Secara singkat Perdagangan manusia atau perdagangan orang atau dalam Bahasa inggris disebut human trafficking adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut lembaga non-pemerintahan yang menangani kasus perdagangan manusia di amerika serikat National Human Trafficking Hotline yang dimaksud perdagangan orang yaitu: Perdagangan manusia merupakan salah satu  kasus  kejahatan  yang  terjadi  di  antar  negara  saat  pelaku  memakai  cara
kekerasan,  penipuan,  atau  paksaan  untuk  mengendalikan  orang  lain  untuk melakukan  Tindakan  seksual  atau  meminta  tenaga  kerja  atau  layanan  yang bertentangan  dengan  keinginannya.  Untuk  kasus  pekerja  seks  dibawah  umur  18 tahun,  tidak  diperlukan  unsur  kekerasan,  penipuan  atau  paksaan  tetapi  tetap dianggap sebagai tindak pidana perdagangan manusia.
Berdasarkan  kutipan  diatas  maka  dapat  dirumuskan  masalahnya  sebagai berikut:
1.  Bagaimana  upaya  negara  kita  INDONESIA  dalam  mengatasi  masalah perdagangan manusia / human trafficking ini?
2.  Apa  pandangan  HAM  dalam  menilai  anak-anak  yang  menjadi  korban kasus perdagangan manusia/human trafficking?
3.  Bagaimana perspektif hukum international terkait human trafficking?
Pada  penulisan  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif yaitu  penelitian  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  (data  sekunder) yang datanya diperoleh dari penelitian, jurnal, buku, maupun berita media massa baik  meida cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan praktik-praktik perdagangan  manusia  atau  human  trafficking.    Sehingga  perlu  melakukan pendekatan  dengan  jalan  menelaah  dan  memahami  norma-norma  hukum  dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kejahatan perdagangan orang atau human trafficking.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 definisi perdagangan manusia adalah sebagai Tindakan perekrutan, transportasi, perlindungan, dan pemindahan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,  penangkapan,  pemalsuan,  penipuan,  dan  penyalahgunaan  kekuasaan atau posisi rentan atau manfaat sehingga untuk mendapat persetujuan dari orang yang  mengendalikan  orang  lain,  baik  yang  dilakukan  dalam  negara  maupun  luar negara  yang  bertujuan  untuk  eksploitasi  orang.  Bentuk-bentuk  perdagangan manusia  yang  sering  dijumpai  adalah  eksploitasi  sexual  baik  anak-anak  maupun dewasa,  menjadi  pekerja  migran,  distribusi  obat,  perdagangan  organ,    sebagai penari, pengantin Wanita-wanita sing, serta bentuk lainnya.
Dalam masa perkembangan kejahatan, perdagangan perempuan dan anak- anak termasuk kedalam kejahatan terorganisir atau dapat dikatakan kejahatan yang telah  diatur  bahkan  melibatkan  kejahatan  transnasional  terorganisir.  Apabila praktik  gelap perdagangan manusia sudah transnasional, maka mitigasi juga harus transnasional  dalam  bentuk  kerja  sama  komprehensif  antar  negara  (Baik  secara internasional, regional, bilateral dan multilateral), baik preventif maupun represif. Indonesia menjadi negara asal sebagai korban utama dalam perdagangan manusia pada tahun 2012 di dunia. Perairan territorial Indonesia juga rentan sebagai rute perdagangan manusia yaitu selat malaka.
Upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani/mengatasi perdagangan manusia  sudah  dilakukan  beberapa  cara  sebagai  berikut:  Implementasi  dalam strategis  against  human  trafficking  diartikan  sebagai  kebijakan  yang  telah  dibuat suatu  negara  dalam  mengadopsi  hukum  internasional  ke  dalam  hukum  nasional. Pada  strategi  implementasi  maka  dapat  melihat  upaya  Indonesia  seperti mengadopsi  hukum  internasional  ke  dalam  hukum  nasional,  menandatangani
konvensi,  dan  membuat  rencana  aksi  nasional  dalam  penanggulangan  human trafficking.  Bentuk  implementasi  dari  upaya  Indonesia  dalam  menanggulangi human  trafficking  telah  ditetapkan  perundang-undangan  seperti  undang-undan nomor 21 Tahun 2007, selain itu Indonesia juga sudah melakukan beberapa aksi nasional  dan  Indonesia  juga  meratifikasi  deklarasi  ASEAN  menentang  human trafficking khususnya perempuan dan anak-anak.
Upaya kedua yaitu Kerjasama pada strategi ini dalam upaya penanggulanagn perdagangan  manusia  (human  trafficking)  Indonesia  telah  menajalin  kerja  sama dengan berbagai pihak. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan 3 negara pantai yaitu Malaysia, Singapore, selain itu Indonesia juga bekerjasama dengan user state seperti  Amerika  Serikat.  Tidak  bekerjasama  antar  negara  saja,  Indonesia  juga bekerja sama dengan International Maritime Organization (IMO) dan bekerja sama antar sector keamanan. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia berkaitan dengan masalah hak-hak  anak  yang  diatur  dalam  instrument  HAM  internasional  seperti  UDHR, Konvenan hak anak, hingga produk yuridis Indonesia. Adapun hak-hak anak yang harus  mendapat  perhatian  diantaranya  adalah  mendapat  bantuan  fisik (Pertolongan pertama Kesehatan, pakaian dan sebagainya) Ketika awal ditemukan harus mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (Melapor, penasihat hukum, pembelaan), mendapat kembali hak miliknya, mendapat pembinaan dan rehabilitasi dan lain sebagainya.
International  Organization  for  Migration  atau  IOM,  Organisasi  tersebut bergerak di kancah internasional dalam bidang migrasi. Pada tanggal 8 april 2021 lalu telah melakukan webinar bertemakan "Tren, Pola, dan Mekanisme penanganan tindak pidana perdagangan  orang  (TPPO).  Kegiatan  tersebut  merupakan  respons atas  kecemasan  terhadap  maraknya  perdagangan  orang  yang  terjadi  Indonesia, karena  polemic  ini  tidak  bisa  dibiarkan  begitu  saja  karena  jika  dibiarkan  akan menganggapnya sebuah hal kecil. Jika dilihat dari tahun ke tahun bahwa kasus ini menjadi penyakit yang mandarah daging di negara Indonesia, beberapa pihak justru menganggap  ini  menjadi  sebuah  peluang  yang  meraup  keuntungan  semata.  Dari praktik ini Indonesia ditetapkan menetapkan peringkat ke-2 perdagangan manusia yang langsung dilaporkan oleh amerika serikat pada laporan perdagangan manusia tahun  2021.  Kasus  demi  kasus  yang  terjadi  pun  melibatkan  banyak  pihak  dan tentunya  pelaku  menyesiasatkan  korban  dengan  modus  yang  beragam  modus, seperti diiming-imingkan seperti menjadi sopir, pembantu rumah tangga dan sector pekerjaan lainnya sehingga korban tergiur dengan iming-imingan tersebut.
Adapun data terakhir ialah sebanyak 1.962 anak menjadi korban kekerasan seksual,  50  anak  menjadi  korban  eksploitasi.  Sedangkan  data  dari  Imigration Organization  for  Migration  (IOM)  Sejak  maret  2005  hingga  januari  2008  telah mencatat perdagangan manusia 3.024 dengan rincian 5 bayi, 132 anak laki-laki, 651 anak  perempuan  dan  2.504  orang  dewasa.  Dari  data  tersebut  55%  diantaranya sebagai korban eksploitasi di sector pekerja rumah tangga, 21% di sector pegawai sex paksa, 18,4% di sector pekerja formal, 5% eksploitasi Ketika transit, dan 0,6% adalah bayi. Ironisnya dari data tersebut hanya 1% yang baru dapat ditangani oleh meja  peradilan.  Indonesia  sendiri  sejatinya  memiliki  Undang-Undang  nomor  21 tahun  2007  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  (TPPO),
namun  belum  dapat  berjalan  efektif,  maka  dibutuhkan  peran  dari  Hukum Internasional untuk saling menguatkan.
Pandangan PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) dalam melihat praktik gelap ini ,merupakan  adalah  praktik  gelap  terbesar  dan  merupakan  praktik  yang  sangat menyakitkan didunia karena menrut PBB praktik ini yang menjadi korban adalah manusia  bukan  barang  seperti  narkoba  dan  pastinya  mereka  si  para  korban merasakan  tekanan  bahkan  bisa  menjadikan  gangguan  mental  kedepannya dikarenakan  paksaan  pelaku  atau  ketidakmampuan  diri  untuk  menerima keadaannya  yang  diperjual  belikan  yang  dimana  pelaku  meraup  keuntungan semata.  Pada  tahun  2017,  kementrian  PPN/Bappenas  menandatangani  lembar dokumen  kerja  sama  dengan  pihak  United  Nation  Office  on  Drugs  and  Crime (UNODC).  Program  tersebut  sebagai  pertanda  bahwa  pemerintah  Indonesia berkomitmen  penuh  dalam  mendukung  penuh  untuk  meratifikasi  serta mempersiapkan penyelenggaraan perjanjian hukum internasional.
Pemerintah  Indonesia  berkomitmen  penuh  dalam  upaya  maksimal  guna melawan  praktik  perdagangan  manusia.  Hal  tersebut  terbukti  dari  beberapa Tindakan  seperti  kementrian  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak yang  membentuk  beberapa  gugus  di  setiap  provinsi,  menandatangani  perjanjian hukum  internasional,  menjalin  kerja  sama  antar  negara,  ikut  serta  konvensi- konvensi  internasional  yang  diselenggarakan  oleh  negara-negara,  serta menetapkan UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 Yang dalam undang-undang tersebut  membahas  mengenai  tindak  pidana  perdagangan  orang  (TPPO).  Hingga saat ini maraknya praktik perdagangan orang masih belum tuntas dan terus hinggap pada kehidupan didunia. Perbuatan ini sangat bertolak belakang dengan Hak Asasi Manusia  (HAM)  dan  ajaran  luhur  yang  terdapat  pada  HAM.  Karena  human trafficking atau perdagangan mansusia mengakibatkan hak seseorang dirampas dan juga tidak dapat kedaulatan sebagaimana manusia pada umumnya.
Beberapa  penelitian  yang  didapat  berdasarkan  data  hasil  internet menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  mendapat  informasi  tentang perdagangan  manusia  melalui  televisi  yaitu  acara  berita  dan  tayangan  sinetron. Orang  yang  memberikan  tanggapan  pun  hanya  mengetahui  bahwa  jenis  dari perdagangan  manusia  adalah  dipekerjakan  sebagai  prostitusi.  Pemahaman masyarakat  terhadap  perdagangan  manusia  juga  cukup  beragam,  di  antaranya pemahaman bahwa perdagangan manusia adalah aktivitas jual beli manusia disertai kekerasan/perlakuan  buruk,  aktivitas  jual  beli  manusia  saja,  pemaksaan,  dan prostitusi.  Jika  disimpulkan  keterangan  diatas  bahwa  masih  cukup  banyak masyarakat yang  hingga saat ini belum sepenuhnya mengetahui berbagai bentuk dari  perdagangan  manusia  ini.  Padahal  dari  perdagangan  manusiaini  tidak hanyadalam bentuk prostitusi dan perdagangan tenaga kerja saja, melainkan juga perbudakan manusia, kerja paksa anak di bawah umur, pekerja migran yang ilegal, bahkan perdagangan organ.
Dalam  hal  ini  sebenarnya  bisa  ditangani  secara  mudah  apalagi  dengan bantuan masyarakat tetapi faktanya jika dilihat secara langsung di lingkungan kasus ini sangat sulit dideteksi karena modusnya yang banyak, dan orang yang menjadi korban sulit dibedakan dengan orang pada umumnya sehingga mendeteksi praktik perdagangan  manusia  ini  sulit  untuk  dilaporkan  oleh  masyarakat.  Sehingga  jika
dikatakan  penegakan  hukum  yang  kurang  kuat  dengan  keadaan  ini  tidak sepenuhnya dapat disalahkan dengan alasan:
1. Beberapa  masyarakat  yang  mengetahui  praktik  perdagangan  manusia  ini takut untuk melaporkan ke pihak terkait.
2. Berbagai  maca  modus  yang  dilakukan  pelaku  sehingga  sulit  untuk tertangkap basah.
3. Kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar.
4. Korban yang belum memahami isyarat SOS.
Sehingga  alasan-alasan  tersebut  juga  dapat  menyebabkan  praktik  perdagangan manusia yang marak terjadi sulit ditangani. Pada dasarnya sebuah kejahatan pasti ada factor yang mempengaruhi atau menjadikan pelaku harus berbuat praktik gelap ini (Human Trafficking) antara lain:
1. Ekonomi
Factor  ekonomi  ini  sering  sekali  menjadi  factor  pemicu  perdagangan manusia/human trafficking ini karena korban akan rela melakukan  apapun demi menghidupi  keekonomiannya  walaupun  tidak  semua  seperti  itu  tetapi  ekonomi yang dapat dikatakan "Sangat kekurangan" menjadi factor pertama peraktik gelap ini.

## 2. Perpindahan Penduduk
Perpindahan  penduduk  juga  dapat  menjadi  sebab  angka  perdagangan manusia ini terus meningkat, yang dimana penduduk dari negara asalnya pindah ke negara baru. Biasanya ini terjadi di negara-negara berkembang.

## 3. Deskriminasi
Banyaknya  perempuan  dan  anak-anak  yang  menjadi  korban  perdagangan orang  disebabkan  oleh  deskriminasi  terutama  dalam  kaitannya  dengan  akses terhadap  harta  keluarga  dan  Pendidikan.  Biasanya  perempuan  yang  biasanya memiliki  keterbatasan  akses  harta  keluarga  akan  memilih  alternatif  lain  seperti pekerja seks
4. Budaya Patriaki
Budaya  patriaki  adalah  budaya  yang  menganggap  bahwa  anak  laki-laki memiliki  kelebihan  dan  dianggap  yang  utama  dibandingkan  anak  perempuan terutama kaitannya dengan harta dan warisan keluarga serta Pendidikan.
Dalam  pandangan  international,  berbagai  instrumen  internasional  yang berkaitan dengan masalah perdagangan orang atau human trafficking.  Instrumen- instrumen tersebut adalah:
1) Universal Declaration of Human Rights;
2) International Covenant on Civil and Political Rights
Pasal 10 Konvensi Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families ini menegaskan bahwa pekerja migran dan keluarganya wajib dibebaskan dari segala macam bentuk siksaan, hambatan, dan perilaku  yang  tidak  manusiawi,  termasuk  di  dalamnya  larangan  untuk memperbudak, perlakuan yang tidak manusiawi. Hal tersebut merupakan Hukum International yang dimana tujuannya untuk melindungi para pekerja migran atau orang yang bekerja diluar negara asalnya.
Kemudian  Convention  Against  Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman  or Degrading  Treatment  or  Punishment  (Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan
Perlakuan  atau  Hukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  dan  Merendahkan Martabat Manusia), mengatur tentang larangan memperlakukan seseorang  menjadi sasaran    penyiksaan,    dan    perlakuan  hukuman    lain    yang    kejam    dan    tidak manusiawi    atau    merendahkan    martabat  manusia.  South  Asian  Association  for Regional Cooperation (SAARC) Convention on Preventing and Combating Traffiking in Women and Children for Prostitution. SAARC dimaksudkan untuk mencegah dan membasmi  perdagangan  wanita  dan  anak,  dengan  tujuan  untuk  prostitusi  di wilayah  Asia  Selatan  yang  memang  menjadi  wilayah  dengan  banyak  kasus perdagangan wanita dan anak.
Perdangangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang- undang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  manusia  dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Sesuai dengan bunyi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: "Tiada  seorangpun  boleh diperbudak  atau  diperhamba;  Perbudakan  atau perhambaan,  perdagangan  budak,  perdagangan  wanita,  dan  segala  perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang".
Di  Indonesia  tindak  pidana  perdagangan  manusia  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (TPPO).    Pelaku  dari  tindak  pidana  ini  dapat  dijerat  dengan Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam pasal tersebut berbunyi:  "Bahwa  setiap  orang yang  melakukan    perekrutan,  pengangkutan,    penampungan,  pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan    seseorang    dengan  ancaman    kekerasan, penggunaan  kekerasan,    penculikan,    penyekapan,  pemalsuan,    penipuan, penyalahgunaan    kekuasaan    atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran    atau    manfaat  walaupun    memperoleh    persetujuan  dari    orang    yang memegang  kendali atas  orang  lain,  untuk  tujuan mengeksploitasi  orang  tersebut di wilayah  negara  Republik  Indonesia, dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat  tiga (3) tahun  dan paling  lama  15  (lima  belas)  tahun dan  pidana  denda paling    sedikit  Rp.120.000.000,00    (Seratus  Dua  Puluh  Juta  Rupiah)  dan  paling banyak  Rp.  600.000.000  (Enam  Ratus  Juta  Rupiah)".  Sanksi  yang  sama  ini  juga berlaku  untuk  dikenakan  pada  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  yang mengakibatkan orang tereksploitasi.
Di samping ketentuan khusus Undang-Undang Trafficking diatas, pengaturan perdagangan manusia juga dapat dilihat sanksinya dalam: Pasal 297 KUHP yang berbunyi:
"Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun".
Pasal 324 KUHP yang berbunyi:
"Barangsiapa dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan perniagaan budak  belian  atau  melakukan  perbuatan  perdagangan  budak  belian  atau dengan  sengaja  turut  campur  dalam  hal  itu,  baik  langsung  maupun  tidak langsung, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun".
Selain orang dewasa yang menjadi korban perdagangan manusia, tidak lupa juga dengan anak-anak yang dimana mereka harusnya menikmati waktu bermain mereka sekrang malah menjadi korban juga dalam perdagangan manusia. Maka dari
itu selain dalam UU Nomor 21 tahun 2007 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.    Undang-Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memuat ketentuan mengenai perdagangan anak dalam beberapa pasalnya, antara lain:
Pasal 78 yang berbunyi:
"Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60,  anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  anak  dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak  yang tereksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual,  anak  yang diperdagangkan,  anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika, alkohol,  psikotropika,  dan  zat    adiktif  lainnya  (napza),  anak  korban penculikan,  anak  korban  perdagangan,  atau  anak  korban  kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan  dan  harus  dibantu,  dipidana    dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak    Rp  100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)."
Pasal 83 menyatakan bahwa:
"Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak  Rp.  300.000.000  (Tiga  Ratus  Juta  Rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) ”
Dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan The International Covemant on Civil and Political Rights (ICCPR), tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan  perbudakan  (slavery).  Pengertian  perbudakan  (slavery),  menurut Convention of Slavery (1926) adalah "the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the rights of ownership are exercised" atau dalam  Bahasa  Indonesia  yang  artinya  "status  atau  kondisi  seseorang  yang kepadanya sebagian atau seluruh kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan dijalankan".  Dalam  artian  termasuk  membeli,  menjual,  dan  mengadakan transportasi  terhadap  orang  dengan  maksud  untuk  melakukan  eksploitasi,  guna memperoleh keuntungan.
Hukum  Humaniter  Internasional,  menentang  dan  melarang  segala  bentuk perbudakan.  Masalah  yang  berkaitan  dengan  perbudakan  dianggap  sebagai kejahatan  internasional.  Oleh  karena  itulah,  masalah  ini  menjadi  masalah  yang penting bagi setiap negara untuk melakukan pelarangan dalam hukum nasionalnya dalam negaranya, sekalipun dalam keadaan darurat. Permasalahan yang berkaitan dengan  anak,  tidak  lepas  dari  perhatian  masyarakat-masyarakat  internasional. Pasal  32  konvensi  hak  anak  menegaskan  bahwa  setiap  negara  wajib mengedepankan  perlindungan  anak  dari  segala  macam  bentuk  eksploitasi  atau pekerjaan yang mengakibatkan kerusakan atau mengganggu pendidikan anak, atau yang  mengancam  kesehatan  fisik,  mental.  Pasal  35  konvensi  hak  anak  juga mewajibkan  pemerintah  membuat  langkah-langkah  yang  lebih  untuk  mencegah penculikan  dan  perdagangan  anak  untuk  tujuan  apapun,  serta  memberikan  pula pelayanan program social, menyediakan dukungan yang sesuai dengan anak.

## PENUTUP
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa perdagangan manusia adalah praktik gelap terbesar di dunia yang dipandang serius terhadap  negara-negara  yang  ada  termasuk  Indonesia  yang  dimana  merupakan negara  terbesar  yang  melakukan  praktik  gelap  tersebut,  berbagai  macam  modus dilakukan oleh pelaku terhadap korban perdagangan manusia ini seperti diiming- imingkan pekerjaan bagus di luar negeri, dan memperkeja paksakan sebagai pekerja seksual atau menjadi istri bayaran. Selain itu dalam praktik ini tidak pelaku tidak memandang umur si korban, dengan kata lain anak berusia dibawah 18 tahun pun kerap  menjadi  korban  perdagangan  manusia  ini  sehingga  hal  ini  merupakan  hal serius  dan  harus  ditangani.  Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  lain  hal  ini  juga  bisa terjadi  dikarenakan  beberapa  factor  seperti  factor  ekonomi  yang  menjadikan mereka  terpaksa  melakukan  perdagangan  manusia,  factor  budaya  patriaki  yang dimana  factor  ini  tidak  terlalu  suka  dengan  anak  perempuan,  fakor  deskriminasi hingga  perpindahan  penduduk  dapat  menjadi  sebab  tumbuhnya  angka perdagangan manusia ini.
Berbagai upaya telah dilakukan baik secara nasional maupun internasional, Indonesia sendiri telah melakukan upaya kerja sama dengan pihak negara lain dan Indonesia  telah  melakukan  Tindakan  tegas  dalam  menangani  hal  ini  seperti diUndang-Undangkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  dan  dalam hal perlindungan korban juga dilindungi oleh HAM dan Perlindungan perempuan dan  anak.  Selain  itu  dalam  penanganan  kasus  perdagangan  manusia  atau  sering disebut human trafficking ini dari perspektif hukum international juga dengan tegas memberikan sanksi terhadap pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dan juga secara international telah membentuk rangkaian konvensi international untuk mengatasi krusial tersebut seperti: Asean Convention Agains Trafficking in Persons, Conventionon  the  Elimination  of  All  Form  of  Discrimination  Agains  Woman, International  Convention  for  the  Suppression  of  Traffic  in  Woman  of  Full  Age, International  Convention  for  the  Suppression  of  Traffic in  Woman  and  Chilldren, dan International Convention for the Suppression of White Slave Traffic.

## DAFTAR PUSTAKA
Deypend  Tommy  Sibuea.  (2018,  March  29).  PEMBERANTASAN  PERDAGANGAN ORANG  MELALUI  INSTRUMEN  HUKUM  NASIONAL  DAN  HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA.
M GilangRamadhan. Human Trafficking dalam Perspektif Hukum Internasional. Maslihati Nur Hidayati, 2012, Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia, Jurnal Al- Azha.
Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Yuliartini, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Legal protection for women victims  of  trafficking  in  Indonesia  in  an  international  human  rights perspective." International Journal of Criminology and Sociology 9 (2020): 1397-1404.