## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Indra Wijayanti 1 , Elsa Rina Maya Toule 2, Sherly Adam 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: indrawij7501@gmail.com 1
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Info Artikel Abstract Keywords: Case Settlement; Torture Crime; Childr.
Introductioan: Cases  of  criminal  abuse  with  child  offenders,  the  form  of settlement is a restorative justice approach through diversion, which is an initial step in the settlement process before proceeding to the next legal process. Purposes of the Research: This study aims to analyze and discuss the form of settlement  of  cases  of  criminal  abuse  with  child  offenders  according  to  Law Number 11 of 2012.
Methods  of  the  Research: The  type  of  research  used  in  this  research  is Normative Juridical. Approach the problem using a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and a case approach (Case approach).  Sources  of  legal  materials  include  primary  legal  materials  and secondary  legal  materials.  The  technique  of  collecting  legal  materials  through documentation studies and analysis of legal materials uses qualitative analysis. Results of the Research: The research results show In if the settlement of a criminal case of persecution through diversion is successful in peace between the parties, the report will be withdrawn because there has been a mutual agreement in the settlement that has been carried out. Not all of these settlement processes with  diversion  can  run  smoothly  and  have  succeeded  in  reaching  a  peace agreement between the parties. If in the event that the diversion process does not result in a peace agreement or the diversion agreement is not implemented, the juvenile criminal justice process will proceed to the Court and the settlement of cases of criminal abuse with child perpetrators is in accordance with Law No. 11 of 2012. However, in the settlement of cases of criminal abuse with child offenders there  are  still  obstacles  faced  by  law  enforcement  officials  and  the  parties  in litigation. Abstrak Kata Kunci: Penyelesaian Perkara;
Tindak Pidana Penganiyaan; Anak.
Latar  Belakang: Perkara  tindak  pidana  penganiayaan  dengan  pelaku anak,  bentuk  penyelesaiannya  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif melalui  diversi  yang  merupakan  suatu  langkah  awal  dalam  proses penyelesaian sebelum melanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Tujuan  Penelitian: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  dan membahas  bentuk  penyelesaian  Perkara  tindak  pidana  penganiayaan dengan pelaku Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan  (statute  approach),  pendekatan  konseptual (conceptual  approach)  dan  pendekatan  kasus  (Case  approach).  Sumber bahan  hukum  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  melalui  studi

## Pattimura Magister Law Review
Volume 1 Nomor 2, September 2021: h. 73 – 89 E-ISSN: 2775 - 5649
dokumentasi  dan  analisa  bahan  hokum  dengan  menggunakan  analisa kualitatif.
Hasil  Penelitian: Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  apabila penyelesaian  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  melalui  diversi berhasil damai antara para pihak maka akan dicabut laporannya karena telah adanya kesepakatan bersama dalam perdamaian yang dilakukan. Proses  penyelesaian  dengan  diversi  ini  tidak  semuanya  dapat  berjalan dengan  lancar  dan  berhasil  mencapai  kesepakatan  damai  antara  para pihak. Apabila dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan damai  atau  kesepakatan  diversi  tidak  dilaksanakan  maka  proses peradilan  pidana  anak  dilanjutkan  ke  Pengadilan  dan  penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak sudah sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 .  Namun  dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak masih  terdapat  kendala-kendala yang  dihadapi  oleh  aparat  penegak hukum dan para pihak yang berperkara.

## 1. Pendahuluan
Salah satu persoalan yang sering muncul dalam persoalan masyarakat ialah tentang kejahatan  pada  umumnya,  terutama  kejahatan  dengan  kekerasan.  Masalah  kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan  tingkat  peradaban  umat  manusia.  Sejarah  perkembangan  masyarakat  sejak sebelum, selama dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh pelbagai usaha manusia untuk  mempertahankan  kehidupannya,  dan  hampir  sebagian  besar  memiliki  unsur kekerasan  sebagai  fenomena  dalam  dunia  realita 1 .  Masing-masing  anggota  masyarakat mempunyai  berbagai  kepentingan,  sehingga  anggota-anggota  masyarakat  dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang  diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. 2
Anak adalah bagian dari generasi muda dan salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita bangsa. Anak wajib untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan anak tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  jo.  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Alasan yang paling mendasar pada anak adanya  kesepakatan Perserikatan Bangsa- Bangsa  (PBB)  dimana  pada  Tahun  1948  PBB  membuat  deklarasi  yang  dikenal  dengan Universal  Declaration  of  Human  Rights  Anak  (Convention  on  the  Rights  of  the  Child)  yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan  prinsip-prinsip  umum  perlindungan  anak,  yaitu  non  diskriminasi
1 Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 63.
2 Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 3.
kepentingan  terbaik  bagi  anak,  kelangsungan  hidup  yang  menghargai  dan  tumbuh berkembang.  Hadirnya  perangkat  peraturan  tersebut  telah  merumuskan  perlindungan terhadap  hak-hak  anak  (UDHR),  dengan  salah  satu  rumusannya  adalah  bahwa  setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dengan demikian, anak  dijamin  hak-haknya  untuk  hidup  dan  berkembang  sesuai  dengan  kemampuannya dan harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam: 1959 UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child; (2)1966 International Covenant on Civil and Rights of the Child; (3)1966 International Covenant on Economic, Social & Cultural Right; (4)1989 UN Convention on the Rights of the Child. 3
Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (equality before the law) 4 . Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child). Peradilan  pidana  anak  seringkali  merupakan  proses  yang  hanya  berorientasi  pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak 5 .
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak  nya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpastisipasi  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi. Mengingat hal tersebut, segala kegiatan berupa perlindungan hukum adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.  Selain  itu,  anak  perlu  pula  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Tidak jarang anak mengalami kekerasan berupa penganiayaan, namun dapat ditemukan pula anak menjadi pelaku penganiayaan.
Pengaturan  mengenai  penganiayaan  harus  selalu  mengacu  pada  hakasasi  manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan.
Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku  tindak  pidana  penganiayaan.  Apabila  anak  melanggar  hukum  maka,  anak  wajib mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  namun  anak  tersebut  harus  dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat,
3 Muhammad Azil Maskur, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia,” Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 7, no. 2 (2012): 171–81.
4 Syamsul Haling et al., “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum  Nasional  Dan  Konvensi  Internasional,”  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan  48,  no.  2  (2018):  361–78, https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668.
5 Achmad Ratomi, “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak,”  Arena  Hukum  6,  no.  3  (2013):  394–407, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6.
pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak 6 .
Praktek  peradilan  anak  di  Indonesia  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai  tahap  penyidikan  sampai  dengan  tahap  pembimbingan  setelah  menjalani  pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan  untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh  menjamin  perlindungan  terbaik  terhadap  kepentingan  anak  yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan  pidana  anak  dalam  Pasal  2  UU  SPPA  yaitu  perlindungan.  Adapun  tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas bentuk penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Yuridis  Normatif. Pendekatan  masalah  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Sumber bahan  hukum  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumentasi dan analisa bahan hukum dengan menggunakan analisa kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Mekanisme dan Prosedur Pemeriksaan Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak.
Adapun  mekanisme  dan  prosedur  pemeriksaan  perkara  anak,  dengan  tahapan- tahapannya sebagai berikut:

## 1. Tingkat Penyidikan
Penyidik yang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana  anak  adalah  penyidik  anak.  Artinya  undang-undang  telah  merumuskan  bahwa terhadap  anak  penyidikan  dilakukan  oleh  seorang  penyidik  yang  khusus  melakukan penyidikan  terhadap  anak  nakal.  Dengan  demikian,  penyidik  anak  mempunyai  ruang lingkup tugas melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan tata  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti
6 Fitriani Rini, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak- Hak Anak,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–358.
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Penaganan  proses  penyidikan  perkara  anak  nakal  wajib  dirahasiakan.  Hal  ini dipertegas  dalam  Pasal  42  ayat  (3)  Undang-Undang  Pengadilan  Anak.  Namun sayangnya, undang-undang tidak merumuskan sanksi apabila terjadi pelanggaan terhadap Pasal ini. Artinya, apabila penyidik tidak merahasiakan atau memberi penjelasan terhadap pers atau pihak manapun terkait dengan kasus anak  yang masih dalam penyidikan, Undang-Undang Pngadilan Anak tidak memberi sanksi apabila  terjadi  pelanggaran.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  Gatot  Supramono beranggapan bahwa ada cara dengan melakukan pengajuan keberatan terhadap tindakan penyidikan tersebut. Ketika perkara anak itu disidangkan di Pengadilan, terdakwa  atau  penasiat  hukum  mengambil  kesempatan  untuk  menyampaikan keberatan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP) terhadap surat dakwaan penuntut umum. Pihak terdakwa dapat menyampaikan keberatan bahwa surat dakwaan itu tidak memiliki landasan hukum karena dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah.  Ketidaksahannya  disebabkan  pada  waktu  proses  penyidikan  tidak dirahasiakan  oleh  penyidik  (padahal  dalam  Undang-Undang  Pengadilan  Anak dikatakan  “wajib”  dirahasiakan).  Keberatan  tersebut  sedapat  mungkin  disertai dengan bukti-buktinya, sehingga dapat meyakinkan hakim dalam putusan (sela)- nya.
Kalau  hakim  sependapat  dengan  pihak  terdakwa  tentang  keberatan  tersebut, maka dalam putusan (sela) akan dinyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat  diterima  dan  berkas  perkara  dikembalikan  kepada  kejaksaan.  Pada prinsipnya memang surat dakwaan harus dibuat dengan hasil penyidikan yang sah.  Kalau  penyidikannya  dilakukan  tanpa  mengindahkan  ketentuan  dalam undang-undang,  maka  penyidikannya  telah  cacat  hukum.Penyidikan  yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili terdakwa.Dan penyidikannya harus diulang.
2) Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 ayat  (1).  Secara  autentik,  dalam  penjelasan  Pasal  dirumuskan  bahwa  suasana kekeluargaan  antara  lain  pada  waktu  memeriksa  tersangka,  penyidik  tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif  dapat  diartikan  bahwa  pemeriksaannya  tidak  memakan  waktu  lama, dengan  menggunakan  bahasa  yang  mudah  dimengerti  oleh  anak  dan  dapat mengajak  tersangka  untuk  memberikan  keterangan  yang  sejelas-jelasnya. Sedangkan  simpatik  dapat  diartkan  bahwa  pada  waktu  pemeriksaan  penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak membuat takut si tersangka anak. Suasana kekeluargan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya dalam penyidikan. Dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak, pada Pasal 51 ayat (1) merumuskan bahwa setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan wajib mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama
dalam  waktu  dan  pada  saat  setiap  tingkatan  pemeriksaan.  Sungguh  sayang ketentuan  ini  kemudian  hilang  dan  diganti  dengan  kalimat  dapat  didampingi Penasihat  Hukum.  Padahal  salah  sau  jaminan  terlaksananya  suasana kekeluargaan adalah kehadiran dari Penasihat Hukum.
3) Dalam  melakukan  penyidikan,  Penyidik  wajib  meminta  pertimbangan  dari Pembimbing  Kemasyarakatan  (Pasal  42  ayat  (2)  Undang-Undang  Pengadilan Anak).
4) Dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana bersama dengan orang dewasa, maka berkasnya dipisah. Hal ini sesuai dengan Pasal  17  ayat  (19)  Undang-Undang  Pengadilan  Anak,  bahwa  anak  yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, anak diajukan ke sidang anak sedangkan orang dewasa diajukan kepada sidang orang dewasa. Mengapa pemeriksaan harus dipisah? Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara anak penyidiknya  tidak  sama  dengan  penyidik  apabila  tindak  pidana  itu  dilakukan olehorang  dewasa.  Konsekuensinya,  pada  tingkat  penyidikanpun  demikian, perkara anak dan perkara orang dewasa harus dipisah meskipun tindak pidana yang disangkakan dilakukan secara bersama-sama.
5) Pemberkasan perkara oleh penyidik anak berdasarkan ketentuan KUHAP, karena dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Pengadilan Anak, tidak mengatur sedikitpun  tetang  pemberkasan  perkara  anak.  Artinya,  ketentuan  tentang pemberkasan  perkara  anak  dikembalikan  kepada  ketentuan  KUHAP  sebagai ketentuan umunya.
Berita  acara  tersebut  dibuat  oleh  pejabat  pemeriksaan  (dalam  perkara  anak  adalah penyidik  anak)  dan  pembuatannya  atas  kekuatan  sumpah  jabatan.  Setelah  pemberasan selesai, selanjutnya penyidik anak menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Menurut  ketentuan  Pasal  8  ayat  (3)  KUHAP,  penyerahan  berkas  perkara  (anak)  kepada penuntut umum dilakukan sebagai berikut:
a) Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
b) Dalam hal penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

## 2. Tingkat Penuntutan
Proses  peradilan  anak,  struktur  pidana  yang  selanjutnya  berperan  adalah Jaksa/Penuntut Umum anak. Artinya, yang berwenang melakukan penuntutan terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Penuntut Umum anak.Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 53 UU SPPA, pada prinsipnya, UU SPPA menghendaki agar setiap kejaksaan  negeri  memilik  penuntut  umum  anak  untuk  menangani  perkara  anak  nakal. Akan  tetapi  apabila  pada  suatu  kantor  kejaksaan  negeri  sementara  tidak  mempunyai Jaksa/Penuntut Umum anak, karena alasan tertentu, maka menurut Pasal 53 ayat (3) UU SPPA penuntutan perkara anak nakal dibebankan kepada peuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
Dalam sistem peradilan pidana, peranan kejaksaan sangat sentral, karena kejaksaan merupakan  lembaga  yang  menentukan  apakah  seorag  tersangkaakan  dijatuhi  hukuman atau tidak melalui kualitas Surat Dakwaan dan Tuntutan yang dibuat. Dengan kata lain, Kejaksaan  sebagai  pengendali  proses  perkara  atau  dominus  litis  mempunyai  kedudukan sentral dalam penegakan hukum, Oleh karena  itu, hanya institusi kejaksaan yang  dapat menentukan  apakah  suatu  kasus  dapat  diajukan  ke  sidang  pengadilan  atau  tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai dominus litis 7 . Kejaksaan juga juga merupakan satu-satunya instansi pelaksanaan putusan pidana (executive ambtenaar) 8 .
Terkait dengan proses penuntutan terhadap anak nakal, ada beberapa hal yang harus di perhatikan:

## 1) Kewajiban Meneliti Hasil Penyidikan
Tugas  penuntut  umum  setelah  menerima  hasil  penyidikan  dari  penyidik  anak, harus segra mempelajari dan menelitinya, dan dalam tempo 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan yang dilakukan telah cukup  ataukah  tidak.Jika  ternyata  hasil  penyidikan  belum  lengkap,  maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik anak dengan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Pasal 138 ayat (2) KUHAP menyebutkan dalam kurung waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyerahkan kembali berkas perkara  tersebut  kepada  penuntut  umum.Apabila  setelah  berkas  perkara disampaikan kembali oleh penyidik tersebut ternyata menurut penuntut umum masih  belum  lengkap,  makaberkas  dapat  kembali  diserahkan  kepada  penyidik untuk dilengkapinya, dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.
KUHAP  tidak  mengatur  mengenai  jangka  waktu  perbaikan  berkas  perkara. Namun,  sebaiknya  demi  pelaksanaan  tugas  yang  baik,  penyidik  dapat menanyakan  secara  langsung  kepada  penuntut  umum  terkait  dengan kekurangan-lengkapan  tersebut.  Artinya,  koordinasi  antara  penyidik  dan penuntut  umum  sebaiknya  bukanlah  hanya  dalam  bentuk  formil  saja,  tetapi dalam hubungan langsung, sehingga dapat diketahui dimana ketidaklengkapan yang dimaksud oleh penuntut umum.
2) Lamanya Penahanan
Dalam proses peuntutan, penuntut umum anak diberi wewenang untuk menahan (atau penahanan lanjutan) guna kepentingan penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari.  Hal  ini  telah  ditegaskan  didalam  Pasal  46  ayat  (2)  UU  SPPA.Untuk penahanan lanjutan dilakukan penuntut umum sejak perkara dilimpahkan oleh penyidik,  karena  sejak  saat  itu  wewenang  pemeriksaan  perkara  dilimpahkan kepada penuntut umum, walaupun masa penahanan di tingkat penyidikan belum selesai. Oleh karena itu, saat itu pula penuntut umum harus segera mengeluarkan
7 I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.
8 Marwan  Effendi,  Kejaksaan,  Posisi  Dan  Fungsinya  Dari  Prespektif  Hukum  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2005), h. 105.
surat perintah penahanan, dalam menahan tersangka khususnya anak, penuntut umum  wajib  mempertimbangkan  dengan  sungguh-sungguh  bahwa  penahanan tersebut  dilakukan  untuk  kepentingan  anak  dan  kepentingan  masyarakat  dan pernyataan  tersebut  harus  secara  tegas  dicantumkan  dalam  SuratPerintah Penahanan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA.
Apabila  dalam  masa  penahanan  tersebut  penuntut  umum  belum  dapat menyelesikan  tugasnya,  maka  atas  permintaa  penuntut  umum  kepada  Ketua Pegadilan  Negeri,  penahanan  dapat  diperpanjang  untuk  paling  lama  15  (lima belas) hari. Artinya, apabila seorang anak yang telah melewati masa penahanan 25  (dua  puluh  lima)  hari  sementara  penuntut  umum  belum  menyelesaikan tugasnya, maka si anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
3. Membuat Surat Dakwaan
Dalam proses penyelasaian perkara pidana, salah satu tugas jaksa sebagai penuntut umum  adalah  membuat  surat  dakwaan.  Surat  dakwaan  ini  sangat  penting  dalam pemeriksaan  perkara  pidana,  karena  surat  dakwaan  inilah  yang  merupakan  dasar  dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim terhadap perkara pidana yang diajukan kepadanya. Dalam sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia, pengadilan hanya memeriksa  dan  memutuskan  perkara  pidana  atas  dasar  surat  dakwaan  yag  dibuat  oleh penuntut umum 9 . Tidak ada perkara pidana yang dapa diadili di pengadilan tanpa perkara itu diajukan jasa penuntut umum dan hanya jaksa penuntut umum satu-satunya pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 14, 15 KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kejaksaan.
Perkara anak nakal, setelah menerima berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik dan penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyidikan telah cukup (P-21) dan dapat dilakukan  penuntutan,  maka  berdasarkan  Pasal  54  UU  SPPA,  maka  wajib  dalam  waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Ketentuan Pasal 54 tersebut  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  140  ayat  (1)  KUHAP  yang  juga  menharuskan penuntut umum secepatya membuat surat dakwaan apabila penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah lengkap, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum anak harus berpedoman pada Pasal 143 KUHAP, terutama ayat (2) dan ayat (3) yang secara lengkap, menyebutkan:
Ayat (2)
Penuntut  umum  membuat  surat  dakwaan  yang  diberi  tanggal  dan  ditandatangani serta berisi:
a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai indak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Ayat (3)
9 Osman Simanjuntak, Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 30.
Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud   dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
Ayat (2) huruf a dan b Pasal 143 KUHAP tersebut adalah merupakan syarat formil dan syarat  materil  dalam  surat  dakwaan.  Ayat  (2)  butir  a  merupakan  syarat  formil, sementara ayat (2) butir b merupakan syarat materil dalam suatu surat dakwaan 10 .
4. Melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan
Penuntut  umum  anak  yang  diberi  tugas  untuk  melakukan  penuntutan  terhadap tersangka  anak  nakal,  selanjutnya  melimpahkan  berkas  perkara  ke  pengadilan  negeri disertai  dengan  surat  dakwaan.  Pelimpahan  berkas  perkara  pidana  dilakukan  penuntut umum dengan surat Pelimpahan Perkara dengan permintaan agar pengadilan negeri segera mengadili  perkara  tersebut.  Dalam  pelimpahan  itu  penuntut  umum  juga  menyerahkan barang  bukti  ke  pengadilan.Setelah  perkara  dilimpahkan  penuntut  umum  menunggu penetapan  hakim  tentang  hari  sidang  perkara  tersebut  yang  segera  akan  dikirim  ke pengadilan.

## 5. Tingkat Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Dalam proses penerapan hukum, struktur peradilan pidana anak yang terakhir adalah Hakim  pemutus  perkara  anak  nakal,  dimana  UU  SPPA  menentukan  bahwa  hakim pemutusnya  adalah Hakim Anak. Sesuai Pasal 55 UU SPPA,  dalam perkara anak  nakal, penuntut  umum,  penasihat  hukum,  pembimbing  kemasyarakata  (PK),  orang tua/wali/orang tua asuh, dan saksi wajib hadir di sidang anak.  Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
Tata  ruang  sidang  pengadilan  anak  ditata  berdasarkan  ketentuan  sebagaimana ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP sebagai berikut:
1) Tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, dan pengunjung;
2) Tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
3) Tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan hakim;
4) Tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
5) Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak dibelakang kursi pemeriksaan;
6) Tempat pengujung terletak dibelakang tempat saksi yang telah didengar;
7) Bendera  nasional  ditempatkan  di  sebelah  kanan  meja  hakim  dan  panji pengayoman ditemptakan diseblah kiri meja hakim, sedangkan Lambang Negara ditempatkan didinding bagian atas di belakang meja hakim;
8) Tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
9) Tempat  sebagaimana  dimaksud  angka  1  sampai  angka  8  diatas  diberi  tanda pengenal;
10) Tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.
10 Gatot Supramono, Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 12.
Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PW. 07. 10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang, bahwa ruang sidang pengadilan anak dibagi atas tiga bagian, yaitu:
1) Ruangan untuk tempat hakim, panitera, dan rohaniwan;
2) Ruangan  untuk  tempat  penuntut  umum,  penasihat  hukum,  pembimbing kemasyarakatan, terdakwa, saksi, dan orang tua, wali atau orang tua asuhnya;
3) Ruangan untuk umum.
Dalam pemeriksaan sidang anak nakal, para pejabat pemeriksa yaitu hakim penuntut umum,  dan  penasihat  hukum  tidak  memaai  toga.  Juga  panitera  yang  bertugas  juga membantu  hakim  tidak  memakai  jas.Semua  pakaian  kebesaran  tersebut  tidak  dipakai pejabat  pemeriksa,  dimaksudkan  agar  dalam  persidangan  tidak  menimbulkan  kesan menakutkan  atau  meyeramkan  terhadap  anak  yang  diperiksa.  Selain  itu  agar  dengan pakian biasa dapat menajdikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.
Pada  bab  sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  dalam  sidang  anak,  hakim  yang memimpin  perkara  adalah  hakim  anak,  yang  ditetapkan  berdasarkan  surat  keputusan ketua  Mahkamah  Agung  atas  usul  ketua  pengadilan  negeri  yang  bersangkutan  melalui ketua Pengadilan Tinggi. Untuk menjadi hakim anak, harus memenuhi syarat-syarat yang telah  ditentukan  oleh  UU  SPPA  (Pasal  10  UU  SPPA).  Dalam  konteks  ini  menurut  Lilik Mulyadi bahwa mengandung arti agar Hakim Anak memahami:
1) Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik;
2) Pertumbuhan dan perkembangan anak;
3) Berbagai tata nilai yang hidup di masyrakat yang mempengaruhi kehidupan anak.
Pemeriksaan sidang anak pada dasarnya dilakukan dengan hakim tunggal (Pasal 11 ayat (1) UU SPPA) dengan sidang tertutup.Dengan hakim tunggal, bertujuan agar sidang anak  dapat  diselesaikan  dengan  cepat.Memang  pada  prinsipnya  bahwa  penyelasian perkara anak dapat dilakukan dengan waktu singkat/cepat agar anak tidak berlama-lama mendapat  perlakuan  terkait  pemberian  sanksi  terhadap  kenakalan  yang  telah dilakukannya.
Sesuai  Pasal  56  UU  SPPA,  sebelum  sidang  dibuka,  hakim  memerintahkan  kepada pembimbing  kemasyarakatan  agar  menyampaikan  laporan  hasil  penelitian kemasyarakatan  (Litmas)  mengenai  anak  yang  bersangkutan.  Artinya  pembimbing kemasyarakatan  menyampaikan  laporannya  secara  tertulisdan  kelak  bila  diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di depan pengadilan anak.
Maksud diberikannya laporan sebelum sidang dibuka adalah agar cukup waktu bagi hakim  untuk  mempelajari  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  itu.  Oleh  karena  itu, laporan tidak diberikan pada saat sidang berlangsung, tetapi beberapa waktu sebelumnya.
Adapun  hasil  penelitian  kemasyarakatan  sekurang-kurangnya  memuat  hal-hal sebagai berikut:
1) Data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan;
2) Kesimpulan  atau  pendapat  dari  pembimbing  kemasyarakatan  yang  membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
Selanjutnya hakim membuka sidang terbuka untuk umum (Pasal 8 ayat (1) UU SPPA). Tersakwa lalu dipanggil masuk ke ruangan sidang bersama orang tua, wali atau orang tua asuh,  penasihat  hukum  dan  pembimbing  kemasyarakatan.Selama  dalam  persidangan, terdakwa di  dampingi oleh orang  tua, wali  atau orang  tua asuh,  penasihat hukum dam pembimbing kemasyarakatan. Menurut praktik, hakim lalu memeriksa identitas terdakwa dan  setelah  itu  hakim  mempersilahkan  jaksa  penuntut  umum  membacakan  surat dakwaannya.  Setelah  itu,  kalau  ada  kepada  terdakwa  atau  penasihat  hukumnya  diberi kesempatan  untuk  mengajukan  tangkisan  atau  eksepsi  atas  dakwaan  jaksa  penuntut umum.
Pada dasanya setiap saksi didengar di persidanagan dihadiri oleh terdakwa, dengan maksud  agar  terdakwa  mengetahui  apa  yang  diterangkan  oleh  saksi  dalam mengungkapkan  terjadinya  peristiwa  pidana  dimana  terdakwa  yang  didakwa  sebagai pelakunya. Sehubungan dengan itu, terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah keterangan  saksi  tentang  hal-hal  yang  tidak  benar  dari  keterangan  itu.  Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada orang tua,wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak (Pasal 59 ayat (1) UU SPPA).
Dalam  putusannya,  hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  hasil  penelitian kemasyarakatan  yang  dilakukan  oleh  pembimbing  kemasyarakatan,  dan  putusan  harus diucapkan  dalam  sidang  yang  terbuka  untuk  umum.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk mengedepankan sikap objektif dari suatu peradilan. Dengan sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat mengahadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, adalah batal demi hukum.

## 3.2 Bentuk Penyelesaian Perkaran Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak
Dalam  perkembangan  hukum  pidana,  telah  terjadi  pergeseran  paradigm  dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah retributive justice, kemudian berubah menjadi  rehabilitation,  lalu  yang  terakhir  menjadi  restorative  justice 11 .  Pengalihan penyelesaian perkara anak keluar jalur formal peradilan melalui diversi yang diatur dalam instrument  internasional  anak  membawa  implikasi  yuridis  bagi  Indonesia  untuk mengakomodir  ketentuan  diversi  dalam  peraturan  perundang-undangan  anak  di Indonesia 12 .
Tindak pidana yang terjadi saat ini dimasyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan  terjadi  kecenderungan  pelakunya  adalah  masih  tergolong  usia  anak-anak.  Oleh karena  itu,  berbagai  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kenakalan  anak  terus dilakukan.  Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  melakukan  pencegahan  dan
11 Pancar  Chandra  Purnama,  Johny  Krisnan,  and  Yulia  Kurniaty,  “Pelaksanaan  Diversi  Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Uundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Varia Justicia 12, no. 2 (2016): 222–34.
12 Nurini Aprilianda, “Implikasi Yuridis Dari Kententuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia,” Arena Hukum 5, no. 1 (2012): 31–41.
penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (Juvenile  Justice  System)  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dengan  tujuan  agar  dapat  terwujud  peradilan  yang  benar-benar menjamin  perlindungan  kepentingan  terbaik  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum sebagai penerus bangsa.
Di dalam Teori Restoratif Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang  terjadi  dilakukan  dengan  membawa  korban  dan  pelaku  (tersangka)  bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya 13 . Keadilan restorative adalah suatu  proses  dimana  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu bersama-sama  memecahkan  masalah  bagaimana  menangani  akibat  dimasa  yang  akan datang 14 .
Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi. Model diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan  secara  formal  sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak  yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan social secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Diversi dalam keadilan restorative merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan  menentramkan  hati  yang  tidak  berdasarkan pembalasan.  Pelaksanaan  diversi  dilator  belakangi  keinginan  untuk  menghindari  efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui system peradilan pidana.
Mewujudkan  konsep  Diversi  sebagai  instrument  dalam  Restorative  Justice  pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/keluarga  korban  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan  pembalasan.  Penanganan  perkara  anak  berkonflik  dengan  hukum  yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan.
Mewujudkan  konsep  Diversi  sebagai  instrument  dalam  Restorative  Justice  pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/keluarga  korban  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan
13 Arfan  Kaimuddin,  “Perlindungan  Hukum  Korban  Tindak  Pidana  Pencurian  Ringan  Pada  Proses Diversi Tingkat Penyidikan,” Arena Hukum 8, no. 2 (2016): 258–79.
14 N  Edyanto,  “Restorative  Justice  Untuk  Menyelesaikan  Kasus  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum,” Jurnal Ilmu Kepolisian 11, no. 3 (2017).
bukan  pembalasan.  Penanganan  perkara  anak  berkonflik  dengan  hukum  yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan.
Penerapan  ketentuan  diversi  merupakan  hal  yang  penting,  karena  dengan  diversi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan  hukum  dari  stigma  sebagai  anak  nakal,  karena  tindak  pidana  yang  diduga melibatkan  seorang  anak  sebagai  pelaku  dapat  ditangani  tanpa  perlu  melalui  proses hukum.  Menurut  Levine  konsep  diversi  dimulai  dengan  pendirian  peradilan  anak  pada abad ke 19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.
Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasive atau pendekatan non- penal  dan  memberikan  kesempatan  kepada  seorang  untuk  memperbaiki  kesalahan. Adanya  pendekatan  seperti  ini,  diharapkan  tidak  terjadi  lagi  penyiksaan,  pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversi. Melalui diversi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan  dengan  member  kesempatan  kepada  seseorang  untuk  memperbaiki kesalahannya  tanpa  melalui  hukuman  pidana  oleh  Negara  yang  mempunyai  otoritas penuh.
Peradilan anak dengan menggunakan diversi dalam restorative justice berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya  kerja  sama  dan  keterlibatan  dari  korban,  pelaku,  dan  masyarakat.  Prinsip  yang menjadi  dasar  adalah  keadilan  paling  baik  terlayani,  apabila  setiap  pihak  menerima perhatian  secara  adil  dan  seimbang,  aktif  dilibatkan  dalam  proses  peradilan  dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.  Diversi  dilakukan  untuk  memberikan  sanksi  yang  bersifat  lebih  mendidik,  tidak membalas guna menciptakan pencegahan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum 15 .
Adapun  dasar  hukum  dari  penerapan  diversi  dan  penjatuhan  hukuman  sanksi tindakan terhadap pelaku anak adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  4  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Persyaratan  agar dapat  dilakukan  diversi  terhadap  pelaku  anak  yang  melakukan  tindak  pidana penganiayaan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak,  ayat  (1)  yang  menyatakan  :  (1)  Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a.Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b.Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Jadi, setiap pelaku anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, apakah itu penganiayan ringan, penganiayaan yang menyebabkan luka-luka, maupun penganiayaan yang menyebabkan kematian, maka pelaku anak dapat
15 Rr. Putri A Priamsari, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi,” Law Reform 14, no. 2 (2018): 220–35.
diupayakan  diversi.  Hal  ini  dikarenakan  tindak  pidana  penganiayaan,  pidana  penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sementara pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mensyaratkan diversi dapat  dilakukan  jika  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  pengulangan tindak pidana. Dengan kata lain, tindak pidana penganiayan terhadap pelaku anak dapat diupayakan  diversi  disemua  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di pengadilan.
Tahap-tahap pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain: 16

## 1) Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan
Ketika  penyidik  menerima  laporan  adanya  tindak  pidana,  maka  langkah  yang diambil  adalah  melakukan  penyelidikan  serta  penyidikan.  Kemudian  penyidik akan  menghubungi  pihak  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  untuk  berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversi.
2) Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penuntutan Pada  tahap  penuntutan,  penuntut  umum  wajib  mengupayakan  diversi  paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversi akan  dilaksanakan  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari.  Pada  proses  diversi,  akan dilakukan  musyawarah  antara  anak  beserta  orang  tua  atau  walinya,  korban beserta  orang  tua  atau  walinya,  pembimbing  masyarakat,  dan  pekerja  sosial profesional.
3) Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Persidangan Dalam  tahap  persidangan,  ketua  pengadilan  wajib  menetapkan  Hakim  atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima  berkas  perkara  dari  penuntut  umum.  Hakim  wajib  mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak,  bentuk penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi yang merupakan suatu langkah awal dalam  proses  penyelesaian  sebelum  melanjutkan  ke  proses  hukum  selanjutnya.  Apabila penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui diversi berhasil damai antara para pihak maka akan dicabut laporannya karena telah adanya kesepakatan bersama dalam perdamaian yang dilakukan. Proses penyelesaian dengan diversi ini tidak semuanya dapat berjalan  dengan  lancar  dan  berhasil  mencapai  kesepakatan  damai  antara  para  pihak. Apabila dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan damai atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan ke Pengadilan. Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  dengan  pelaku  anak  sudah  sesuai dengan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012.  Undang-Undang  Sistem  Perdilan  Pidana Anak yang mengatur prosedur penyelesaian tindak pidana secara formal yang dilakukan
16 Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya,  Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 70.
anak  dimulai  dari  tahap  penyidikan  dan  penyelidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman pada dasarnya telah mengatur perlakuan khusus yang  harus  diterapkan  pada  anak  demi  kepentingan  terbaik  anak.  Sedangkan diversi dan restorative  justice merupakan  penyelesaian  tindak  pidana  secara  tidak  formal untuk  menghindari  trauma  bagi  anak  selama  proses  peradilan.  Namun  dalam penyelesaiannya  masih  terdapat  kendala-kendala  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh aparat penegak hukum dan para pihak yang berperkara.
Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam melekat harkat dan martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Hak  hak  setiap  anak  mempunyai  wajib  dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah  kasus  kasus  yang  serius  saja,  itu  juga  harus  selalu  mengutamakan  prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif  yang  dapat  diselesaikan  dengan  mewajibkan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa  terjadi  penghukuman  hak  hak  anak  tidak  boleh  diabaikan.  Sehingga  pada akhirnya  penanganan  nonformal  dapat  terlaksana  dengan  baik  jika  diimbangi  dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.
Sesungguhnya,  diversi  dapat  juga  digambarkan  sebagai  suatu  sistem  dimana fasilitator  mengatur  proses  penyelesaian  pihak-pihak  yang  bertikai  untuk  mencapai penyelesaian  yang  memuaskan  sebagai  keadilan  restoratif.  Tradisi  dan  mekanisme musyawarah  mufakat  merupakan  wujud  nyata  dalam  memperkuat  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  sejak  dulu.  Dengan  demikian,  inti  dari  keadilan  restoratif  adalah penyembuhan,  pembelajaran  moral,  partisipasi  dan  perhatian  masyarakat,  dialog,  rasa memaafkan,  tanggungjawab  dan  membuat  perubahan,  yang  semuanya  itu  merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

## 4. Kesimpulan
Dalam  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  dengan  pelaku  anak,  bentuk penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi yang merupakan suatu  langkah  awal  dalam  proses  penyelesaian  sebelum  melanjutkan  ke  proses  hukum selanjutnya.  Apabila  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  melalui  diversi berhasil  damai  antara  para  pihak  maka  akan  dicabut  laporannya  karena  telah  adanya kesepakatan  bersama  dalam  perdamaian  yang  dilakukan.  Proses  penyelesaian  dengan diversi  ini  tidak  semuanya  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  berhasil  mencapai kesepakatan damai antara para pihak. Apabila dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan  damai  atau  kesepakatan  diversi  tidak  dilaksanakan  maka  proses  peradilan pidana  anak  dilanjutkan  ke  Pengadilan  dan  penyelesaian  perkara  tindak  pidana penganiayaan dengan pelaku anak  sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun
2012. Namun dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan para pihak yang berperkara.

## Referensi
Aprilianda,  Nurini.  “Implikasi  Yuridis  Dari  Kententuan  Diversi  Dalam  Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia.” Arena Hukum 5, no. 1 (2012): 31–41.
Atmasasmita, Romli. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Revisi. Bandung: Refika Aditama,
2013.
Edyanto,  N.  “Restorative  Justice  Untuk  Menyelesaikan  Kasus  Anak  Yang  Berhadapan Dengan Hukum.” Jurnal Ilmu Kepolisian 11, no. 3 (2017).
Effendi, Marwan. Kejaksaan, Posisi Dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Haling,  Syamsul,  Paisal  Halim,  Syamsiah  Badruddin,  and  Hardianto  Djanggih.
“Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional.” Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 2 (2018): 361–78. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668.
Kaimuddin, Arfan. “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan.” Arena Hukum 8, no. 2 (2016): 258–79.
Maidin, Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2010.
Maskur,  Muhammad  Azil.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Nakal  (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia.” Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 7, no. 2 (2012): 171–81.
Pramukti, Angger Sigit, and Fuady Primaharsya. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
Priamsari, Rr. Putri A. “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi.” Law Reform 14, no. 2 (2018): 220–35.
Purnama,  Pancar  Chandra,  Johny  Krisnan,  and  Yulia  Kurniaty.  “Pelaksanaan  Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Uundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Varia Justicia 12, no. 2 (2016): 222–34.
Ranuhandoko, I.P.M. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
Ratomi, Achmad. “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.” Arena Hukum 6, no. 3 (2013): 394–407. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6.
Rini,  Fitriani.  “Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–358.
Simanjuntak, Osman. Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum. Jakarta: Grasindo, 2005.
Supramono,  Gatot.  Surat  Dakwaan  Dan  Putusan  Hakim,  Yang  Batal  Demi  Hukum.  Jakarta: Djambatan, 1999.