## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.302

## Kajian Hukum Kualifkasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia

## Tantimin
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia Correspondence email: tantimin@gmail.com
Abstrak. Sanksi  kebiri merupakan  tindakan  yang  diberikan  kepada  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak,  di  samping pengenaan sanksi pidana penjara dan denda.  Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui perbedaan mendasar antara sanksi  pidana  dengan  sanksi  tindakan,  mengetahui  kedudukan  sanksi  kebiri  sebagai  sanksi  tindakan  dalam  hukum  pidana  serta menganalisa sanksi kebiri tidak berlaku bagi anak sebagai pelaku kejahatan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal.  Sumber  informasi  hukum  menggunakan  bahan  hukum  primer  (peraturan  dan  dokumen  relevan)  untuk  selanjutnya dilakukan  analisis  secara  kualitatif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  perundang-undangan,  konseptual,  dan  analisis  dalam membantu pemecahan rumusan masalah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, sanksi pidana dan sanksi tindakan sekilas sering samar  untuk  dibedakan,  namun  dalam  tataran  ide  dasar,  sangat  jelas  perbedaannya  diantara  kedua  jenis  sanksi  tersebut.  Sifat reaktif terhadap suatu perbuatan terdapat pada sanksi pidana yang berkonotasi pada pemberian suatu pernderitaan, sedangkan sifat antisipatif  terhadap  pelaku  perbuatan  terdapat  pada  sanksi  tindakan  yang  berkonotasi  pada  pemberian  suatu  pemulihan. Kedudukan sanksi kebiri dalam sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai pidana pokok, tambahan maupun pemberatan, namun termasuk sanksi tindakan. Tindakan berupa kebiri kimia dikecualikan bagi pelaku anak.
Kata kunci : Kualifikasi; Sanksi Kebiri; Sanksi Tindakan; Hukum Pidana
Abstract. Castration is an action given to perpetrators of sexual crimes against children, in addition to imprisonment and fines. The  purpose  of  this  article  is  to  find  out  the  basic  differences  between  criminal  sanctions  and  action  sanctions,  to  know  the position  of  castration as an action sanction in  criminal law and to  analyze  the castration penalty does not  apply to  children as perpetrators  of  sexual  crimes.  This  research  uses  doctrinal  legal  research.  Sources  of  legal  information  use  primary  legal materials (regulations and relevant documents) for further qualitative analysis. The approach used is statutory, conceptual, and analysis  to  help  solve  the  problem  formulation.  The  results  of  the  research  show  that,  at  first  glance,  criminal  sanctions  and sanctions are often vague to distinguish, but at the level of basic ideas, there are very clear differences between the two types of sanctions.  The  reactive  nature  of  an  act  is  contained  in  the  criminal  sanction  which  connotes  giving  an  affliction,  while  the anticipatory  nature  of  the  perpetrator  of  the  act  is  contained  in  the  sanction  of  action  which  connotes  giving  a  remedy.  The position  of castration in  the  criminal  system in  Indonesia  is not  a principal, additional or a burden, but  includes a sanction of action. Actions in the form of chemical castration are exempted for child offenders.

## Keywords: Qualifications; Castration Sanctions; Action Sanctions; Criminal Law

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945),  disebutkan bahwa  negara  menjamin  hak  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Seiring  dengan  cepatnya  laju  perkembangan  zaman  dan  dampak  negatif  dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tindak pidana kekerasan terhadap anak semakin meningkat tajam khususnya kekerasan seksual. 1
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  telah  diubah  melalui  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  yang  salah  satu  perubahannya  memfokuskan  kepada  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak dengan adanya pemberatan sanksi pidana.  Akan tetapi, adanya perubahan dari undang-undang tersebut masih belum bisa  menurunkan  tingkat  kekerasan  seksual  terhadap  anak  secara  berarti.  Maka  dari  itu,  Negara  diharuskan  dapat mengambil  suatu  langkah  ataupun  strategi  yang  dinilai  optimal  dan  komprehensif  dengan  tidak  hanya  memberikan pemberatan  sanksi  pidana  saja  kepada  pelaku,  tetapi  juga  melaksanakan  bentuk  pencegahan  (preventif)  dengan memberikan tindakan berupa sanksi kebiri kimia, yaitu dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. 2
1 Sri Sutatiek, Rekonstruksi  Sistem Sanksi  dalam  Hukum Pidana  Anak di  Indonesia , (Yogyakarta:  Pressindo, 2013), hlm. 59.
2 Nur Hafizal  Hasanah, &  Eko Soponyono. “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi  Kebiri  Kimia dalam  Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol.7, No.3 (2018): 305-317, hlm. 307.
Tantimin, Kajian Hukum Kualifkasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia
Menanggapi fenomena atau gejala kekerasan seksual terhadap anak dengan adanya pemberian efek jera kepada pelaku,  serta  dapat  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Presiden  telah  menetapkan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak”  yang  selanjutnya  disahkan  menjadi  Undang-Undang  melalui “Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak Menjadi Undang-Undang” (UU Perlindungan Anak). 3
Materi muatan undang-undang ini sejatinya memuat beberapa hal yakni adanya suatu ketentuan sanksi tindakan berupa kebiri  kimiawi  yangdiatur dalam Pasal 81 ayat  (7) UU Perlindungan Anak, dengan tujuan untuk mengurangi tingkat  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dan  membuat  efek  jera  bagi  pelaku.  Undang-undang  ini  juga mengatur tentang  pemberatan  terhadap  hukuman  pelaku  kejahatan  seksual,  khususnya  terhadap  anak.  dalam  undang-undang tersebut  mengatur  adanya  pidana  dan  tindakan.  Penulis  berfokus  kepada  sanksi  tindakan.  Tindakan  yang  dimaksud dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana  bisa diberi sanksi  tindakan berupa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. ”
Sanksi  kebiri  kimia  merupakan  suatu  tindakan  dengan  menyuntikan  suatu  zat  anti-testosteron  ke  dalam  tubuh pria agar dapat menurunkan kadar hormon testosteron, “Testosteron itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi,  salah  satunya  fungsi  seksual”.  Maksudnya,  hormon  testosteron  akan  berakibat  pada  gairah  seksual  seorang pria. Berdasarkan keterangan dari Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar,  Wimpie  Pangkahila  menyampaikan,  istilah  kebiri  di  dalam  dunia  kedokteran  itu  dikenal  dengan  nama kastrasi. Kebiri dinilai tidak lagi dilakukan dengan cara membuang testi, namun bisa dilakukan secara kimia. Adapun prosesnya dapat dilakukan dengan  cara memberikan pil maupun menyuntikan anti  andarogen. Hormon antiandrogen itu  artinya  anti-hormon  laki-laki  dengan  memberikan  obat  antiandrogen  ini  dapat  menyebabkab  pria  kekurangan hormon testosteron, sehingga berakibat pada tidak adanya keinginan seksual. 4
Pengkualifikasian  kebiri  kimiawi  sebagai  sanksi  tindakan  menimbulkan  konsekuensi  yakni  memulihkan  (efek positif)  dan  bukan  menderitakan  (efek  negatif)  yang  sesungguhnya  merupakan  ciri  khas  dari  sanksi  pidana.  Namun dalam kenyataannya kebiri kimiawi malah menimbulkan efek negatif pada diri pelaku setelah menerima sanksi kebiri kimiawi tersebut. Kekeliruan pengkualifikasian sanksi tindakan kebiri kimiawi ini berimplikasi pada kekaburan dalam memandang apakah tujuan dari sanksi tindakan kebiri kimiawi memberikan pemulihan atau penderitaan.
Kebiri  kimia  sudah  dinilai  sebagai  tindakan  kekerasan  dan  dianggap  bertentangan  dengan  UUD  NRI 1945, “ yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya  sebagai  manusia.  Bukan  itu  saja,  pemberlakuan tindakan  kebiri  kimia  hanya  berpusat  pada  pembalasan pelaku  bukan  kepada  perbaikan  atau  pemulihan.  Tindakan  kebiri  seolah-olah  kembali  kepada  zaman  kolonial  yang berorientasi  pada  pembalasan,  padahal  Indonesia  sudah  lama  meninggalkan  teori  pembalasan,  Indonesia  saat  ini berorientasi  pada  tujuan  pemidanaan  yaitu  untuk  memperbaiki  pribadi  pelaku  itu  sendiri,  selain  memperhatikan kepentingan korban. ”

## METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer  (peraturan  dan  dokumen  relevan)  untuk  selanjutnya  dilakukan  analisis  secara  kualitatif. 5 “ Pendekatan  yang digunakan  adalah  perundang-undangan,  konseptual  dan  analisis  dalam  membantu  pemecahan  rumusan  masalah. 6 Sumber  data  penelitian  ini,  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  untuk  dilanjutkan  dengan menganalisis  secara  keseluruhan,  terhadap  peraturan  perundang-undangan, ” literatur,  data,  dan  beberapa  dokumen yang  terkait,  serta  bahan  hukum  tersier  untuk  menjelaskan  dan  membantu  dalam  menganalisis  bahan  hukum  primer maupun sekunder. 7
3 Fitriani  Aulia  Rizka, Peringatan  30  Tahun  Ratifikasi  Konvensi  Hak  Anak ,  https://www.tagar.id/peringatan-30-tahun- ratifikasi-konvensi-hak-anak, Diakses pada Tanggal 13 Desember 2020.
4 Nur Hafizal Hasanah & Eko Soponyono. Op.Cit. , hlm. 309.
5 Febri  Jaya.  “Urgensi  Pembatasan  Pemilikan  dan  Penguasaan  Tanah  Untuk  Rumah  Tinggal.” Legalitas:  Jurnal  Hukum 12.2 (2020): 198-209, hlm. 200.
6 Sahuri Lasmadi, dkk. “Islamic Criminal  Law Review on the Duality of Principles of Legality  in the Draft of Indonesia Criminal Law Code”, International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol. 14. No.2, (2020): 942-958, hlm. 947.
7 Syukri  Kurniawan, Hari Sutra Disemadi,  &  Ani  Purwanti. “Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi.” Halu Oleo Law Review Vol.4, No.1 (2020): 38-53, hlm. 39.
Tantimin, Kajian Hukum Kualifkasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbedaan antara Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia ”
Disebut  sebagai  hukum  yang  sesungguhnya,  berasal  dari  kata straf (Belanda),  pidana  pada  hakekatnya merupakan kerugian dalam bentuk penderitaan istimewa ( bijzonder leed ) yang ditimpakan negara atau lembaga negara secara  sengaja  (sifat  negatif) 8 ,  terhadap  individu  yang  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  hukum.  Pelanggaran yang  dimaksud  dilakukan  kepada  mereka  yang  lemah  secara  fisik,  pikiran,  ataupun  pengalaman. 9 Dikatakan  bahwa hukum pidana sendiri memiliki 2 (dua) fungsi yakni pertama fungsi umum untuk menjaga ketertiban umum dan yang kedua fungsi khusus untuk melindungi kepentingan hukum. 10
Menentukan  tujuan  penjatuhan  sanksi  dalam  hukum  pidana  (pemidanaan),  hal  itu  merupakan  suatu  yang dilematis  terkhusus  dalam  menentukan  pemidanaan  sebagai  suatu  pembalasan  ataukah  sebagai  pencegahan sosial.Berkaitan dengan itu,  terdapat dua  teori yang memiliki pengaruh moral  yang berbeda antara satu dengan yang lainnya,  yaitu  teori  retributif  yang  melihat  pemidanaan  atas  suatu  dasar  tanggung  jawab  moral  dari  prilaku  yang menyimpang,  dan  teori  ultilitarian  yang  melihat  pemidanaan  atas  dasar  perbaikan  sikap  serta  pencegahan kemungkinan melakukan perbuatan serupa. 11
Perkembangannya,  orientasi  pemidanaan  dipengaruhi  oleh  adanya  3  (tiga)  jenis  aliran  yakni  berawal  dari munculnya  aliran  klasik  yang  berkembang  pada  abad  XVIII  yang  memiliki  paham  indeterminisme. 12 Aliran  klasik mengenal adanya sebutan sanksi pidana yang diidentikkan sebagai sebuah sarana pembalasan yang sebanding dengan “berat atau ringannya suatu perbuatan yang dilakukan ( backward looking )”, dengan berorientasi “pada perbuatan dan bukan pada pelakunya ( daad-strafrecht )”. 13 Aliran klasik kemudian bergeser dengan hadirnya paradigma pemidanaan baru  yang  memiliki  paham  determinisme.  Aliran  ini  dikenal  dengan  aliran  modern  yang  mengenal  adanya  sebutan sanksi  tindakan  yang  menitikberatkan  pada  faktor  pemulihan,  rehabilitasi  serta  perbaikan  karakter  dari  seorang manusia ( forward looking ), dengan berorientasi pada pelaku ( daderstrafrech t). Selanjutnya aliran Modern digantikan dengan  aliran  neoklasik  yang  menegaskan  proses  pemidanaan  berbasis  pembalasan  serta  rehabilitasi  yang  dikenal dengan  istilah double  track  system atau  sistem  dua  jalur,  yang  mengenal  adanya  sebutan  sanksi  pidana  dan  sanksi tindakan, dengan berorientasi pada pelaku dan perbuatannya ( daad-dader strafrecht ). 14
Terdapat  beberapa  pengaturan  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia diantaranya “Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak”, “Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup” dan  “Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”  serta  “Rancangan  Undang-undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana”  (RUU  KUHP).  Berdasarkan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pengaturan  tentang  sanksi  pidana  pada  Pasal  10  KUHP  yang mencakup  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.  Pidana  pokok  yang  terdiri  dari  pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana kurungan,  pidana  denda  dan  pidana  tutupan.  Sedangkan,  pidana  tambahan  yang  terdiri  dari  pencabutan  hak-hak tertentu,  perampasan  barang-barang  tertentu  dan  pengumuman  putusan  hakim.  Adapun,  sanksi  tindakan  diatur  di dalam Pasal 44 KUHP yang hanya dapat dikenakan kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena cacat jiwanya. Maka dari itu, dikenakan tindakan berupa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. ”
Pengaturan mengenai “sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP”, diantaranya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) menganut  konsep double  track  system dalam  stelsel  sanksinya.  Disebutkan  di  dalam  Pasal  22  UU  Pengadilan  Anak bahwa anak nakal bisa dijatuhi pidana maupun tindakan menurut undang-undang ini. UU Pengadilan Anak mengenal konsep double track system dalam stelsel sanksinya. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 23 UU Pengadilan anak yang mencakup  pidana  penjara,  pidana  kurungan  dan  pidana  denda  serta  pidana  pengawasan  untuk  pidana  tambahan terhadap  anak  nakal.  Kemudian,  bisa  juga  dijatuhkan  berupa  perampasan  barang-barang  tertentu  atau  pembayaran ganti  rugi.  Terhadap  pelaku  anak  tidak  ada  pidana  mati  dan  pidana  seumur  hidup,  sedangkan  sanksi  tindakan  untuk pelaku anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan  Ayat  (2)  UU Pengadilan  Anak  yaitu “berupa  mengembalikan  kepada  orang  tua  wali  atau  orang  tua  asuh,  menyerahkan  kepada  negara  untuk  mengikuti pendidikan,  pembinaan,  dan  latihan  kerja”.  Tindakan  dapat  disertai  dengan  teguran  dan  syarat  tambahan  yang
8 Febri Jaya. “Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Omnibus Law.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8.12 (2020): 1886-1897, hlm. 1889.
9 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi , (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 28.
10 Phyllis B. Gerstenfeld, Crime & Punishment in The United States, Salem Press, Inc, Prasedana, (New Jersey: California Hackensack, 2008), hlm. 743.
11 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 35.
12 Eddy O.S Hiariej. Op.Cit., hlm. 29.
13 Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar  Double Track System  & Implementasinya , (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.
14 Sholehuddin. Ibid ., hlm. 27.
Tantimin, Kajian Hukum Kualifkasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia
ditetapkan  oleh  hakim.  Berdasarkan  UU  Pengadilan  anak,  untuk  anak  nakal  yang  melakukan  tindak  pidana  maka penerapan sanksi tindakan lebih didahulukan.
Berdasarkan RUU KUHP juga menganut konsep double track system dalam stelsel sanksinya. Hal ini dapat kita lihat dari pejelasan Pasal 101 RUU KUHP yang mengatakan bahwa dalam undang-undang ini menganut double track system .  Berdasarkan  RUU  KUHP  lebih  mempertegas  “batasan  antara  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  dalam penerapannya.  Pengaturan  mengenai  sanksi  dalam  RUU  KUHP  diatur  dalam  Pasal  65  RUU  KUHP  yang  mengatur tentang pidana pokok berupa pidana penjara, pidana pengawasan, pidana denda, ganti rugi, pidana kerja sosial”.
Pada ranah praktis, sanksi pidana dan sanksi tindakan sekilas sering samar untuk dibedakan,  akan tetapi dalam tataran  ide  dasar,  sangat  jelas  perbedaannya  diantara  kedua  jenis  sanksi  tersebut.  Sanksi  pidana  beranjak  dari  ide dasar; “Mengapa pemidanaan diadakan?”, sedangkan sanksi tindakan beranjak dari ide dasar; “Untuk apa pemidanaan diadakan?”.  Dalam  hal  ini,  dapat  dikatakan  sifat  reaktif  terhadap  suatu  perbuatan  terdapat  pada  sanksi  pidana  yang berkonotasi  pada  pemberian  suatu  pernderitaan,  sedangkan  sifat  antisipatif  terhadap  pelaku  perbuatan  terdapat  pada sanksi tindakan yang berkonotasi pada pemberian suatu pemulihan.

## Kedudukan Sanksi Kebiri sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana
Hukuman kebiri ini dikenal ada 2 (dua) bentuknya yakni kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik adalah jenis kebiri  berupa  pemotongan  secara  total  alat  kelamin  laki-laki  sedangkan  kebiri  kimia  adalah  dengan  memasukkan sejenis  obat  dan  disuntikkan  kepada  pelaku  kejahatan  seksual,  dimana  obat  ini  akan  menurunkan  hasrat  libido  dari pelaku. 15
Kebiri  kimia  merupakan  suatu  tindakan  dengan  memasukkan  bahan  kimia  antiandrogen,  baik  melalui  pil  atau suntikan  ke  dalam  tubuh  pria.  Maksud  daripada  suntikan  dalam  hukum  kebiri  kimia  adalah  untuk  memperlemah “hormon testosterone”,  untuk menghilangkan fungsi  hormon sekunder  laki-laki. Suntikan  bahan kimia  antiandrogen oleh  Dokter  Eka  Viora,  Wakil  Ketua  Pengurus  Pusat  Perhimpunan  Dokter  Spesialis  Kesehatan  Jiwa  Indonesia (PDSKJI) dikatakan bahwa tidak lain untuk menghilangkan fungsi hormon sekunder laki-laki, selanjutnya dijelaskan bahwa:  “Diantaranya  akan  berpengaruh  pada  fungsi  hormon  sekunder  laki-lakinya  akan  jadi  hilang,  dia  akan  jadi seperti  perempuan.  Kalau  waria  biasanya  senang,  karena  akan  muncul  sifat-sifat  perempuannya.  Misalnya  payudara bisa membesar, namun tulangnya mudah keropos”. 16
Pengaruh  dari  zat  anti-testosteron  hanya  bersifat  sementara,  begitu  juga  dengan  obat-obat  kimia  lainnya.  Zat anti-testosteron  tergantung  oleh  batas  waktu.  Berdasarkan  keterangan  dari  Dokter  Nugroho  mengatakan,  orang mungkin beranggapan bahwa kebiri kimia sekali suntik selesai, seperti halnya orang yang dikebiri secara fisik dimana mereka  harus  mendapatkan  terus  menerus.  Selanjutnya,  dikatakan  bahwa  dengan  memberikan  lebih  banyak  hormon perempuan  ke tubuh pria, produksi  hormon testosteron akan menurun dan kehilangan fungsinya. Zat  anti-testosteron jika diberikan  secara rutin  kepada pria yang  kadar  testosteronnya  normal,  diprediksi akan mengakibatkan penurunan gairah  seksual pria tersebut. Penurunan hormon testosteron  tersebut  akan berpengaruh ke  otak sehingga suasana  hati menjadi  tidak  nyaman  serta  pemarah.  Lalu,  dampaknya  ke  kulit  sehingga  kulit  menjadi  kering.  Kemudian,  otot menjadi mengecil, tulang mudah keropos, serta orang tersebut juga akan sangat lemah. 17
Pengebirian bedah sudah dikenal sejak abad ke-18 dan 19 di Amerika, dimana seorang pria bernama Dr. Harry Sharp mengebiri hampir 200 (dua ratus) tahanan dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan bahwa  mereka akan melakukan kejahatan seksual lagi. Tetapi baru pada tahun 1944 penggunaan terapi hormon muncul sebagai cara untuk menurunkan  testosteron  dan  mengurangi  perilaku  seksual  patogis  pada  pria.  Sanksi  kebiri  kimia  sudah  ada  di  Eropa sejak abad pertengahan. Sampai sekarang sanksi kebiri masih diberlakukan dibeberapa negara seperti Korea Selatan, Rusia,  Selandia  Baru,  Australia,  Israel,  Ceko,  Moldova,  Jerman,  Estonia,  Argentia  dan  beberapa  negara  bagian Amerika Serikat 18
Di  Indonesia,  dalam  penerapan  kebiri  dilakukan  secara  kimiawi  yang  tercantum  di  dalam  “Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak”  yang  telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai berikut:
Pasal  81  mengatur:  “(1)  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”; “(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
15 Ratih  Probosiwi  &  Daud  Bahransyaf.  “Pedofilia  dan  Kekerasan  Seksual:  Masalah  dan  Perlindungan  Terhadap  Anak”, Sosio Informa Vol.1, No.1, (2015): 29-40, hlm. 36.
16 Ratih Probosiwi & Daud Bahransyaf . Ibid ., hlm. 37.
17 Ratih Probosiwi & Daud Bahransyaf . Ibid ., hlm. 39.
18 Mike C. Materni.  “Criminal Punishment and the Pursuit of  Justice”, British Journal  of American Legal  Studies Vol.2, No.1, (2013): 263-304, hlm. 271.
Tantimin, Kajian Hukum Kualifkasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia
pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain”;  “(3)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  orang  tua,  wali,  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga,  pengasuh  anak, pendidik, tenaga  kependidikan,  aparat yang  menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari  satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; “(4)  Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga  dikenakan  kepada  pelaku  yang  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 76D”; “(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu)  orang,  mengakibatkan  luka  berat,  gangguan  jiwa,  penyakit  menular,  terganggu  atau  hilangnya  fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10  (sepuluh)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun”;  “(6)  Selain  dikenai  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  ayat  (3),  ayat  (4),  dan  ayat  (5),  pelaku  dapat  dikenai  pidana  tambahan  berupa  pengumuman  identitas pelaku”; “(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia  dan  pemasangan  cip”;  “(8)  Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7)  diputuskan  bersama-sama  dengan pidana  pokok  dengan  memuat  jangka  waktu  pelaksanaan  tindakan”;  dan  “(9)  Pidana  tambahan  dan  tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”.
Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 diselipkan 1 (satu) pasal  yaitu Pasal 81A. Pasal 81A mengatur:  “(1)  Tindakan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  81  ayat  (7)  dikenakan  untuk  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”;  “(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  di  bawah  pengawasan  secara  berkala  oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang hukum, sosial, dan  kesehatan”; “(3) Pelaksanaan  kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”; dan “(4) Ketentuan  lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Ketentuan  Pasal  82  diubah  sehingga  mengatur:  “(1)  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  76E  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Catatan: Bunyi pasal 76E dalam UU 23/2004 berbunyi: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  Anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan cabul”)”; “(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga,  pengasuh  anak,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat  yang menangani  perlindungan  anak,  atau  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  secara  bersama-sama,  pidananya  ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; “(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76E”; “(4)  Dalam  hal  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76E  menimbulkan  korban  lebih  dari  1  (satu)  orang,  mengakibatkan  luka  berat, gangguan  jiwa,  penyakit  menular,  terganggu  atau  hilangnya  fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal  dunia, pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)”;  “(5)  Selain  dikenai pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (4),  pelaku  dapat  dikenai  pidana  tambahan  berupa pengumuman  identitas  pelaku”;  “(6)  Terhadap  pelaku  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  sampai  dengan  ayat  (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip”; “(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan  bersama-sama  dengan  pidana  pokok  dengan  memuat  jangka  waktu  pelaksanaan  tindakan”;    dan  “(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak”.
Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Tindakan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  82  ayat  (6)  dilaksanakan  selama  dan/atau  setelah  terpidana  menjalani pidana pokok”; “(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum,  sosial,  dan  kesehatan”;  dan “(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  81  ayat  (7)  UU  Perlindungan  Anak,  adanya  memuat  sanksi  kebiri  kimiawi sebagai  tindakan  medis  yang  tergolong  jenis  penghukuman  terhadap  badan  ( corporal  punishment ).  Nyatanya penjatuhan sanksi kebiri kimiawi tersebut hanyalah menghilangkan dorongan seksual secara sementara (temporer) dan tidak  bersifat  menyembuhkan.  Penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  dr.  Boyke  menjelaskan  bahwa  sanksi  kebiri kimiawi  malah  akan  menimbulkan  perubahan  karakter  tubuh  yang  menyerupai  perempuan,  perontokan  bulu,  yang selanjutnya berdampak pada melemahnya organ vital lainnya sehingga dapat terjadi osteoforosis, badan membungkuk, pompa  darah  jantung  yang  melemah,  dan  kemungkinan  timbulnya  serangan  jantung.  Tidak  hanya  berdampak  pada fisik, tetapi efek dari kebiri kimiawi juga ternyata akan mempengaruhi mental orang tersebut. Dampak psikologis ini
Tantimin, Kajian Hukum Kualifkasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia
disebabkan  karena  memikirkan  perubahan  yang  terjadi  pada  dirinya  yang  bisa  berakibat  pada  kondisi  depresi, sehingga memunculkan suatu kemungkinan untuk membuat keputusan melakukan bunuh diri. 19
Dalam  hal  ini,  terlihat  bahwa  sanksi  kebiri  kimiawi  seakan  sebagai  upaya  balas  dendam  dan  dijatuhkan berdasarkan  pertimbangan  biologis  semata  dengan  mengatasnamakan  kepentingan  korban  dan  agar  tidak menimbulkan  korban  lainnya,  tetapi  tidak  memikirkan  bagaimana  efek  berlanjutnya  dan  seakan  menjadi  boomerang yang  menimbulkan  adanya  korban-korban  baru  yakni  dalam  hal  ini  pelaku  pedofilia  itu  sendiri.  Penjatuhan  sanksi kebiri kimiawi juga tidak menjamin bahwa agresifitas yang dimiliki oleh pelaku pedofilia akan hilang atau berkurang, selama  tidak  diobatinya  kondisi  mental  pelaku  pedofilia.  Sanksi  kebiri  kimiawi  malah  kemungkinan  besar menimbulkan rasa dendam dan perilaku lebih nekat karena penyiksaan yang dialami oleh pelaku pedofilia. Kejahatan seksual bukanlah hanya soal penetrasi. 20 Pelaku bisa saja menggunakan cara lain untuk memenuhi hastrat seksual dan dendamnya, bisa dengan menggunakan botol, kayu, dan alat bantu seksual lainnya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  81  ayat  (8)  UU  Perlindungan  Anak  menentukan  bahwa  sanksi  tindakan  kebiri kimiawi diputuskan secara “bersama-sama” dengan pidana pokoknya. Frasa bersama-sama dalam ketentuan tersebut seakan  membuktikan  tambah  amat  rentan  dimuatnya  sanksi  kebiri  kimiawi  dalam  penerapannya  terutama  dalam mengantisipasi  terjadinya double  punishment yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip double  track  system ,  dikarenakan secara  esensial  sanksi  tindakan  kebiri  kimiawi  telah  berbeda  dengan  alasan  utama  ( ratio  d’  etre )  tindakan  dalam hukum pidana. Tindakan bertujuan untuk memberikan keuntungan/memperbaiki yang bersangkutan, sedangkan sanksi kebiri  kimiawi  bukanlah  merupakan  suatu  bentuk  sarana  rehabilitasi  yang  bisa  menyembuhkan  pedofilia  yang merupakan penyimpangan seksualitas. 21
Hal  lainnya  lagi  yakni  bahwa  pemidanaan  bukan  hanya  upaya  menyadarkan  pelaku  agar  menyesali perbuatannya, tetapi juga agar dapat mengembalikan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik, dengan taat dengan hukum  dan  menjungjung  tinggi  adanya  nilai-niai  moral,  sosial  dan  keagamaan,  guna  menuju  kehidupan  masyarakat yang  diinginkan  yakni  aman,  tertib,  dan  damai.  Sejalan  dengan  itu,  perlu  diingat  kembali  bahwa  paradigma  baru pemidanaan  di  Indonesia  sudah  mengalami  pergeseran  yang  awalnya  dari  retributif  sekarang  kearah  restoratif  atau model keseimbagan kepentingan. 22 Konsep restoratif justice ini pada hakikatnya tetap memberikan penegakan hukum (“ law  enforcement” )  kepada  pelaku  tetapi  yang  mengandung  anasir  mendidik  sehingga  menghasilkan  manfaat  baik kepada pelaku, korban, dan masyarakat dalam arti yang luas. 23
Apabila ditinjau dari teori kebijakan hukum pidana, selain dalam menjalankan suatu politik (kebijakan) hukum pidana  atau  istilah  lainnya  sering  disebut  “ penal  policy” ,  juga  mengadakan  pemilihan  dalam  membuat  dan merumuskan  guna  mencapai  hasil  dari  perundangan-undangan  pidana  yang  paling  baik  dimasa  yang  akan  datang seperti  apa  yang  dicita-citakan  ( ius  constituendum )  dengan  melakukan  pembaharuan  hukum,  yang  mana  dalam  arti agar memenuhi syarat keadilan serta daya  guna. 24 Hal ini hendak melibatkan hukum pidana dalam usaha menangani segi  negatif  dari  adanya  perkembangan  masyarakat,  maka  dari  hubungan  keseluruhan  kebijakan  kriminal  harus merupakan  bagian  integral  dari  suatu  rencana  perlindungan  masyarakat  (“ social  defence” )  yang  merupakan  upaya menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  (“ social  walfare” ).  Pembaharuan  hukum  pidana  tidaklah  dapat  dibenarkan, apabila  suatu  pembaharuan  hukum  pidana  yang  pada  dasarnya  merupakan  upaya  mengefektifkan  penegakan  hukum dengan  memperbaharui  substansi  hukumnya  ( legal  substance ).  Jika  tujuan  nilai  dari  hukum  pidana  yang  di  cita- citakan tetap sama dengan tujuan dari hukum pidana yang terdahulu. 25

## Sanksi Kebiri Tidak Berlaku Bagi Anak Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dinilai  merupakan  suatu  bentuk  ancaman  yang  berarti  dalam menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak.  Kekerasan  ( Violence )  adalah  serangan  atau  invasi  ( assault )
19 Maria Amanda. Penjelasan Dokter Boyke tentang Dampak Kebiri Kimiawi , https://lifestyle.okezone.com/read/2016/06/01/481/1403478/penjelasandokter-boyke-tentang-dampak-kebiri-kimia,  Diakses  Pada Tanggal 14 Desember 2020.
20 Supriyadi Widodo, dkk., Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Costration) bagi Pelaku kejahatan Seksual Anak di Indonesia , (Jakarta Selatan: Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri 2016), hlm. 22.
21 Gusti Ngurah Yulio. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak”, Jurnal Kertha Wicara Vol.7, No.2, (2018): 1-15, hlm. 9.
22 Eva Achjani Zulfa, “Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol.36, No.3,
(2006): 389-403, hlm. 399.
23 Amboro,  Yudhi  Priyo,  and  Fandias  Fandias.  “Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi di Indonesia.” Journal of Judicial Review 16.1 (2017): 74-89., hlm. 75.
24 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 19.
25 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  baru , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 30.
Tantimin, Kajian Hukum Kualifkasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia
terhadap  fisik  maupun  integritas  mental  psikologis  seseorang. 26 Perkara  tindak  pidana  kekerasan  seksual  berupa pemerkosaan  terhadap  anak,  perlu  mendapatkan  perhatian  dari  berbagai  pihak.  Mengingat  usia  anak  yang  relatif sangat muda, kebanyakan dari  mereka  yang  menjadi  korban pemerkosaan belum mengetahui  atau mengerti terhadap perbuatan  yang  menimpa  dirinya.  Tanpa  disadari  bahkan  mereka  telah  menjadi  korban  dari  suatu  tindak  pidana pemerkosaan,  karena  anak  tidak  menyadari  dan  tidak  mengerti  mengenai  arti  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku pemerkosaan terhadap mereka. 27
Berdasarkan undang-undang, tidak ada terminologi “Pelaku kejahatan di bawah umur”, yang ada adalah “anak yang  berkonflik  dengan  hukum”. “ Sebagaimana  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (UU  SPPA),  disebutkan  bahwa  “Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  atau  yang disebut  anak  adalah  anak  yang telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Kemudian mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak. Sanksi kebiri ini diberikan sebagai bentuk tindakan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, di samping pengenaan sanksi pidana penjara dan denda, yang diatur dalam Pasal 81 jo . Pasal 76D UU Perlindungan Anak. ” Selengkapnya  Pasal  81  yang  mengatur  mengenai  sanksi  kebiri  adalah  sebagai  berikut: “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”; “(2) Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi  setiap  Orang  yang  dengan  sengaja melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  Anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan orang lain”; “(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga,  pengasuh  anak,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat  yang menangani  perlindungan  anak,  atau  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  secara  bersama-sama,  pidananya  ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; “(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D”;  “(5)  Dalam  hal  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D  menimbulkan  korban  lebih  dari  1  (satu)  orang,  mengakibatkan  luka  berat, gangguan  jiwa,  penyakit  menular,  terganggu  atau  hilangnya  fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal  dunia, pelaku dipidana mati,  seumur  hidup, atau pidana penjara paling  singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”; “(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”; “(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  dapat  dikenai  tindakan  berupa  kebiri  kimia  dan  pemasangan  cip”;  “(8)Tindakan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7)  diputuskan  bersama-sama  dengan  pidana  pokok  dengan  memuat  jangka  waktu pelaksanaan Tindakan”; dan “(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”.
Mengenai  apakah  kepada  pelaku  kejahatan  yang  masih  tergolong  anak  akan  dikenakan  tindakan  kebiri  juga. Jika kita merujuk pada pasal di atas jelas bahwa tindakan berupa kebiri kimia  dikecualikan bagi pelaku anak. Pidana tambahan  ini  melengkapi  pemberatan  pidana  pokok  bagi  pelaku  kejaahtan  seksual  pada  anak,  dengan  dampak  berat terhadap  korban  atau  jumlah  korban  lebih  dari  satu.  Pidana  pokok  tersebut:  pidana  mati,  atau  penjara  minimal  10 (sepuluh) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun.
Tindak Pidana kekerasan seksual dan pemerkosan terhadap anak merupakan perbuatan keji yang tidak beradab sehingga dapat merusak kehidupan anak. Pemerintah “ diharuskan dapat mengambil kebijakan atau tindakan yang tepat dan  optimal  dalam  memberikan  hukuman  kepada  pelaku,  agar  dapat  memberikan  pemulihan  kepada  korban  secara menyeluruh  serta  dapat  mencegah  kekerasan  seksual  kepada  anak  terus  berlanjut. ” Walaupun  demikian,  kebijakan pencegahan  itu  harus  relevan  dengan  prinsip  hak  asasi  manusia  serta  menggambarkan  penerapan  yang  tepat  supaya kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif. 28

## SIMPULAN
Secara  esensial,  perbedaan  mendasar  antara  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  yakni  apabila  sanksi  pidana mengarah  pada  suatu  penderitaan  ( backward  looking )  dengan  sifat  reaktif  yang  beranjak  dari  ide  dasar;  “Mengapa pemidanaan  diadakan?”,  sedangkan  sanksi  tindakan  mengarah  pada  pemulihan  ( forward  looking )  dengan  sifat antisipatif  yang  beranjak  dari  ide  dasar;  “Untuk  apa  pemidanaan  diadakan?”.  Kedudukan  pidana  kebiri  di  dalam
26 Rusmilawati  Windari,  &  Azmi  Syahputra.  “Menakar  Aspek  Kemanfaatan  dan  Keadilan  Pada  Sanksi  Kebiri  Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia.” Soumatera Law Review Vol.3, No.2 (2020): 247-264, hlm. 252.
27 I  Nyoman  Ngurah  Suwarnatha, Tujuan  Pemidanaan  Sanksi  Tindakan  Kebiri  Kimia  Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual Terhadap Anak , Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke-2, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, 2018), hlm. 9.
28 Imelda  Yulita  Onsu.  “Kajian  Yuridis  Hukum  Kebiri  Dalam  Perspektif  Negara  Yang  Berdasarkan  Pancasila”, Lex Privatum Vol.3, No.3, (2020): 65-75, hlm. 70.
Tantimin, Kajian Hukum Kualifkasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia
sistem  pemidanaan  Indonesia  bukanlah  sebagai  pidana  pokok,  tambahan  maupun  pemberatan,  namun  termasuk sebagai tindakan. Sanksi kebiri merupakan tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, di samping  pengenaan  sanksi  pidana  penjara  dan  denda.  Tindakan  kebiri  kimia  kepada  pelaku  kekerasan  seksual dilakukan  sebagai  upaya  pemulihan  gangguan  seksual  pelaku,  sehingga  bukan  sebagai  penyiksaan  terhadap  pelaku. Tindakan berupa kebiri kimia dikecualikan bagi pelaku anak.
Pemerintah melakukan rekonstruksi ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak dengan menghilangkan sanksi kebiri kimiawi dengan  alasan pertama, tidak sesuai dengan  konsepsi sanksi tindakan dan  kedua,  apabila tetap dipertahankan  akan  terjadi  “ double  punhisment” yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  “ double  track  system” .  Sanksi kebiri lebih tepat dikelompokan sebagai pidana pokok  saja. Jika pidana  kebiri ditempatkan sebagai pidana  tindakan, lalu ditambahkan dengan pidana pokok tentu  akan merusak filosofi dari pemidanaan antara bermaksud memberi efek jera atau hendak memulihkan sikap dan keadaan mental pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  baru , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Gerstenfeld,  Phyllis  B. Crime  &  Punishment  in  The  United  States,  Salem  Press,  Inc,  Prasedana, New  Jersey: California Hackensack, 2008. Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016. Sholehuddin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, 1983. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 2005. Sutatiek, Sri. Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia , Yogyakarta: Pressindo, 2013. Suwarnatha,  I Nyoman Ngurah. Tujuan Pemidanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap  Anak ,  Seminar  Nasional  Hukum  Dan  Ilmu  Sosial  Ke-2,  Denpasar:  Fakultas  Hukum  Universitas Pendidikan Nasional, 2018.
Widodo,  Supriyadi.  dkk., Menguji  Euforia  Kebiri:  Catatan  Kritis  atas  Rencana  Kebijakan  Kebiri  (Chemical Costration) bagi Pelaku kejahatan Seksual Anak di Indonesia , Jakarta Selatan: Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, 2016.

## Jurnal
Amboro, Yudhi Priyo, and Fandias Fandias. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” Journal of Judicial Review 16.1 (2017): 74-89.
Hasanah, Nur Hafizal., & Eko Soponyono. “Kebijakan Hukum Pidana  Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana  Indonesia.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol.7, No.3 (2018): 305-317.
Jaya, Febri. “Urgensi Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Untuk Rumah Tinggal.” Legalitas: Jurnal Hukum 12.2 (2020): 198-209.
Jaya,  Febri.  “Perlindungan  Hak-Hak  Pekerja  Perempuan  Pasca  Revisi  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Dalam Omnibus Law.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8.12 (2020): 1886-1897.
Kurniawan,  Syukri,  Hari  Sutra  Disemadi,  &  Ani  Purwanti.  “Urgensi  Pencegahan  Tindak  Pidana  Curang  (Fraud) Dalam Klaim Asuransi.” Halu Oleo Law Review Vol.4, No.1 (2020): 38-53, hlm. 39.
Lasmadi,  Sahuri.,  dkk.  “Islamic  Criminal  Law  Review  on  the  Duality  of  Principles  of  Legality  in  the  Draft  of Indonesia  Criminal  Law  Code”, International  Journal  of  Innovation,  Creativity  and  Change Vol.  14.  No.2, (2020): 942-958.
Materni, Mike C. “Criminal Punishment and the Pursuit of Justice”, British Journal of American Legal Studies Vol.2, No.1, (2013): 263-304.
Onsu,  Imelda  Yulita.  “Kajian  Yuridis  Hukum  Kebiri  Dalam  Perspektif  Negara  Yang  Berdasarkan  Pancasila”, Lex Privatum Vol.3, No.3, (2020): 65-75.
Probosiwi,  Ratih.,  &  Daud  Bahransyaf.  “Pedofilia  dan  Kekerasan  Seksual:  Masalah  dan  Perlindungan  Terhadap Anak”, Sosio Informa Vol.1, No.1, (2015): 29-40.
Windari,  Rusmilawati.,  &  Azmi  Syahputra.  “Menakar  Aspek  Kemanfaatan  dan  Keadilan  Pada  Sanksi  Kebiri  Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia.” Soumatera Law Review Vol.3, No.2 (2020): 247-264. Yulio,  Gusti  Ngurah.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Hukuman  Kebiri  Terhadap  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Kepada Anak”, Jurnal Kertha Wicara Vol.7, No.2, (2018): 1-15.
Tantimin, Kajian Hukum Kualifkasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia
Zulfa,  Eva  Achjani.  “Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan  Di  Indonesia”, Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan Vol.36, No.3, (2006): 389-403.

## Website
Amanda, Maria. Penjelasan Dokter Boyke tentang Dampak Kebiri Kimiawi , https://lifestyle.okezone.com/read/2016/06/01/481/1403478/penjelasandokter-boyke-tentang-dampak-kebiri- kimia, Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2020.
Rizka, Fitriani Aulia. Peringatan 30 Tahun Ratifikasi Konvensi Hak Anak , https://www.tagar.id/peringatan-30-tahun- ratifikasi-konvensi-hak-anak, Diakses pada Tanggal 13 Desember 2020 .