APRESIASI  ESTETIKA DAN  ETNIS MULTIKULTUR DI INDONESIA: MENCEGAH DISHARMONI, MENJAGA KEBERTAHANAN NKRI

## Ketut Sumadi
Jurusan Pedalangan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar, Indonesia
Abstract :  The  goal  of  this  article  is  to  reinforce  the  existence  of  the Republic of Indonesia (NKRI), by promoting a multicultural awareness and  essential  understanding  of  national  diversity  or  heterogeneity. Every  sort  of  culture  and  the  living  method  stand  in  the  same  level. Therefore, there is no more cultural superiority and cultural inferiority . Attempt  to  appreciate  every  single  ethnic  art  throughout  the  country must  be  a  priority  in  keeping  the  existence  of  the  ethnicity  and appreciating the local culture. However, this racial protection must not create  exclusive  attitude  that  trivializes  or  undermines  other  tribal culture. Every single tradition or tribal culture in Indonesia has its own distinctive  meaning  and  relevant  value  that  contribute  toward  solving problems of the local people.
Keywords : Multikultural, kesenian, and kesatuan.
Indonesia termasuk negara besar di kawasan Asia Tenggara yang terdiri atas ratusan  pulau,  memiliki  beragam  etnik  (suku)  yang  hidup  dan  berkembang dengan  tradisi  serta  keyakinan  religius  yang  unik  sehingga  lahir  corak budaya  berbeda  satu  sama  lain.  Kemajemukan  budaya  atau  multibudaya dalam  pandangan  Posmodernisme  dikenal  dengan  istilah  multikulturalisme. Paham    multikulturalisme  diperkirakan  diwacanakan  pertama  kali  pada tahun  1960  oleh  ahli  Sosiologi  Kanada,  Charles  Hobart  ketika dilangsungkannya konferensi tentang Dewan Kanada tentang agama Kristen dan  Yesus  di  Winnipeg  (Manitoba)  Kanada,  namun  sebagai  wacana  politik yang resmi berkembang di Kanada tahun 1997 dan di Australia tahun 1977- 1978  (Ardhana,2001:3),  konsep  multikulturalisme  ini  diterjemahkan  Edi Sedyawati sebagai konsep “aneka budaya” (Bagus, 2001:8).
Keunikan  dan  keanekaragaman  kultur  masing-masing  etnis  itu,  baik dalam  bentuk  seni  sastra,  seni  pertunjukkan,  seni  suara/musik,  seni  kriya, maupun  seni  lukis,  memiliki  estetika  yang  berbeda  pula..  Di  Eropa
perumusan tentang  estetika baru terjadi tahun 1648 oleh  Baumgarten, tetapi baru dapat diakui secara umum setelah Immanuel Kant (1724-1804), seorang Filsuf Jerman,  memakainya dalam tulisan-tulisan falsafinya (Jelantik, 1994: 15).  Estetika sebagai filsafat keindahan memang berkaitan erat dengan seni (Wurianto, 2006 dalam Suastika, 2006:vii). Mengutif Plato (dalam Sutrisno, 1999;107), Wurianto  menguraikan, keindahan  dapat ditengarai dari dua hal, yaitu  benda-benda/hal-hal  indah  merupakan  kelompok  objek  yang  dilihat, dinikmati  dan  didengar  yang  berada  di  sekeliling  manusia.  Selain  itu keindahan  ada tanpa melekat  dalam dunia objek-objek indera, tetapi berada dalam  “the  intelligible  world”,  yaitu  dunia  nontemporal,  nonspesial,  tetapi dalam  dunia  forma  yang  berisi  sari-sari  pokok  dan  abadi  dari  pengetahuan. Keindahan  mengatasi  dunia  indera,  pengalaman,  yaitu  pengalaman  akan keindahan  merupakan  hal  yang  khusus,  tidak  dapat  tuntas  dideskripsikan, dipaparkan.  Sementara  itu,    Thomas  Aquinas    memberikan  syarat-syarat mengenai  keindahan  dengan  ciri:  (a)  Indah  itu  sekaligus  sempurna,  tidak terpecah  dan  tidak  tersamai;  (b)  Berciri  harmoni,  selaras,  bermakna proporsional; (c) Jelas, terang,  dan  jernih. Sedangkan  G.W.F. Hegel (dalam Woryomartono,  2001:39)  menyatakan  bahwa  letak  dan  kedudukan  karya seni  yang  dalam  hal  ini  disebut  dengan “fina  art” adalah  usaha  dan manifestasi  dari  manusia  untuk  membawa  keindahan  alam  raya  ke  dalam ranah budaya.
Dalam  perspektif  kajian  budaya  ( culture  study )  di  Indonesia,  masing- masing  kultur etnis di Indonesia memiliki estetika yang sarat muatan untuk membangun kehidupan harmonis dan  selaras dalam ranah budaya Nusantara yang bhineka tunggal ika . Karena itu,  tidak berlebihan  kiranya, jika kajian pengetahuan tentang estetika dan  etnis multikultur di Indonesia  diharapkan dapat    mengangkat  nilai  relevansi  dan  makna  dari  keragaman  budaya tersebut, sehingga akan melahirkan pemahaman tentang seni budaya sebagai upaya  mencegah  disharmoni  berbangsa  dan  bernegara,  yang  pada  akhirnya bermuara pada kebertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di sinilah diperlukan adanya kemauan yang tulus dari seluruh etnis di Indonesia  untuk  melangkah  seiring  seirama  dalam  mengapresiasi  estetika dalam  kandungan budaya yang beragam itu. Konsep   apresiasi sangat dekat dengan penikmatan. Dalam apresiasi terdapat proses yang melibatkan aspek pemahaman,  sikap,  dan  penilaian  Pemahaman  terkait  dengan  pengalaman pribadi  yang berhubungan  dengan  ingatan, penerapan, analisis,  kemampuan mensintesis  dan  unsur-unsur  kritis.  Di  tengah  gegap  gempitanya  kreativitas para  seniman  melahirkan  karya-karya  seni,    menurut  Jelantik  (1994:7), pembicaraan  tentang  estetika  menjadi  semakin  penting,  karena    karya  seni yang dilahirkan itu tidak bisa lepas dari  rasa kepedulian atas bobot dan mutu estetik,  serta    kepedulian  atas  arah  kemana  dibawanya  kesenian  itu.    Oleh karena  itu,    wahana  yang    besar  untuk  menumbuhkan    iklim  apresiasi
estetika  itu    adalah  melalui  bangku  pendidikan,  baik  formal  maupun nonformal.
Secara  formal  pengenalan  dan  kajian  apresiasi  estetika  diberikan  di sekolah  dari  tingkat  Taman  Kanak-kanak  sampai  di  Perguruan  Tinggi, terlebih pada Perguruan Tinggi Seni seperti di Institut Seni Indonesia (ISI) di seluruh  Indonesia,  kajian  estetika  tidak  cukup  di  atas  kertas  semata,  tetapi lebih  pada  usaha  membawa  keindahan  itu  dalam  ranah  budaya  yang mengantar  setiap  orang  menemukan  jati  dirinya  dan  kesadaran  sebagai warga negara Indonesia yang bersatu serta berdaulat.
Sedangkan secara nonformal, pengenalan dan kajian apresiasi estetika kultural multietnis di Indonesia bisa diberikan lewat  aktivitas berkesenian di bale  banjar atau  di  sanggar-sanggar  kesenian  yang  kini  tumbuh  subur  di tengah  masyarakat,  seperti  yang  dilakukan  Sanggar  Tari  “Lokananta”  dari Banjar  Mukti  Singapadu,  Sukawati  Gianyar  (Bali  Post,    4  Februari  2007). Pesta  Kesenian  Bali  (PKB)  juga  bisa  menjadi  studi  kasus  menarik,  karena selama  sebulan  berlangsungnya    PKB  setiap  tahun,  banyak  menampilkan seniman dari berbagai etnis di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Demikian pula  para  seniman  kini  mulai  menampilkan  karya-karya  seni  yang menggabungkan  berbagai  elemen  budaya  etnis  di  Indonesia  sebagai  wujud usaha  mereka    membangun  semangat  kebersamaan  dan  persatuan  bangsa melalui estetika.
Tulisan singkat ini  memang dimaksudkan untuk  menggugah apresiasi masyarakat terhadap estetika seni multietnis itu dari perspektif kajian budaya dalam  rangka  mencegah    disharmoni  dan  menjaga  kebertahanan  NKRI  di tengah  krisis  multidimensi  yang,  salah  satunya  diwarnai  dengan  terjadinya konflik  etnis di beberapa daerah di Indonesia, sampai saat ini.

## TEORI ETNIS DAN MEMBANGUN RUANG APRESIASI ESTETIKA
Theories  of  Ethnicity atau  Teori  Etnik  (Schefold,  1998:259), menggariskan  bahwa    keberadaan  etnis-etnis  di  dunia  memiliki  perjalanan sejarah  yang  panjang  berkaitan  dengan    penjajahan.  Etnis-etnis  di  negara kawasan  Asia  Tenggara  termasuk  Indonesia  yang  merupakan  negara  bekas dijajah  misalnya,  dalam  perjalanan  sejarah,  keberadaan  etnik  yang  beragam itu  pada  zaman  penjajahan  sering  dijadikan  isu  dan  alat  untuk  memecah belah  persatuan.  Politik  kolonial  yang  terkenal  dengan    istilah  politik memecah  belah  atau  politik  adu  domba  merupakan  senjata  ampuh  untuk menaklukkan  etnis  yang  memberontak  kepada  penjajah.  (Koentjaraninggrat 1993:3  dalam  Schefold,  1998:259-260).  Boleh  jadi,  pemahaman  estetika sengaja disumbat agar terjadi pengaburan atau pemusnahan ciri-ciri harmoni, selaras dan kebersamaan dalam estetika..
Setelah  zaman  kolonial,  keberadaan  etnik  di  seluruh  dunia,  termasuk di  Indonesia  memang  tidak  lagi  berurusan  dengan  penjajah,  tetapi  justru masalah  muncul  kerena  tekanan  politik  penguasa,  ekonomi  dan  pengaruh modernisasi/globalisasi  yang  merangsek  dengan  teknologi  canggih. Mengutif  pendapat  Glazer  dan  Moynihan  (1963),    Clifford  Geertz  (1973), Schefold menyatakan bahwa masalah etnik secara psikologis menjadi sangat kuat  mempengaruhi  seseorang    karena  munculnya  kesadaran  akan persamaan    asal-usul,  tempat  kelahiran,  bahasa,  dan  pandangan  hidup. Munculnya  kesadaran  etnik  ini    di  mata  para  penguasa  secara  politis  bisa dimanfaatkan  sebagai  kekuatan    untuk  menekan  sikap  primodial  dan dijadikan  wahana  pemersatu  dalam  proses  modernisasi,  serta  meningkatkan kualitas  hubungan  sosial.  Di  Negara-negara  Dunia  ke-Tiga,  termasuk Indonesia,    kesadaran  menumbuhkan  sikap  solideritas  antar  etnik  yang berbeda  ini  terus  dipelihara  demi  memperkukuh  persatuan  nasional.  Seperti pendapat  Geertz,    keunggulan  domestik  dari  etnik  harus  mampu  memberi kontribusi  terhadap  negara,  bukan  sebaliknya  malah  menimbulkan  sikap primordial berlebihan.
Kelemahan  sikap  primordial    adalah  adanya  anggapan  sifat  otomatis, di  mana  primordialisme  dalam  perkembanganya    tidak  hanya  menyangkut orang  tertentu,  tetapi  menyangkut    identitas  suatu  masyarakat  yang  sangat cepat terbentuk  melalui suatu persahabatan yang sering tidak  disadari. Oleh karena  itu,  sikap  primodial    menunjukkan  kecintaan  terhadap  etnik    lebih bersifat eksklusif. Sekalipun demikian, dalam perkembangan  dunia menjadi “desa  global”,    di  mana    kebudayaan  dunia  berbasis  pada    canggihnya teknologi  komunikasi  massa  lintas  negara  tanpa  batas  sehingga  keberadaan etnik  semakin  kabur.  Namun  ikatan  emosional  etnik    yang  kuat  masih bertahan dalam hubungan kekeluargaan meskipun  dalam tataran yang  lebih simpel  dan  bentuk  baru  yang  dipercaya  memiliki  makna  mendalam    untuk membangun kesejahteraan hidup  mereka. Karena itu, memang perlu adanya penelitian  yang  lebih  komprehensif  tentang  keberadaan  etnik  untuk merespon  dan  mengaktualisasikan  nilai-nilai  kehidupan  yang  dimiliki, sehingga  di  antara aneka  ragam    etnik  itu  dapat  menumbuhkan    rasa  saling menyayangi dan menghindari terjadinya konflik.
Setiap  etnik  seharusnya  tidak  tampil  atau  mengelompokan  diri  secara eksklusif.  Mengutif  pendapat  Liddle  (1970:16),  Schefold  menyatakan, dalam  kaitannya  dengan  kompleksitas  hubungan  antar  negara,  keragaman etnik  dengan  budaya yang berbeda bisa menjadi kekuatan sosial. Perbedaan agama  atau  pandangan  hidup  misalnya,  menjadi  ikatan  etnik  yang  kuat  dan mempengaruhi suatu negara secara nasional. Karena itulah, dalam era global saat ini, perlu digalang sikap loyalitas dan menjaga hubungan harmonis antar etnik.  Terlebih  di  kawasan  Asia  Tenggara  yang    multietnik  dan  memiliki struktur  yang  kuat,  sehingga  setiap  negara  semestinya  mendukung keberadaan  etnik  tersebut  untuk  menjaga  keutuhan  negara  itu  sendiri.
Sebaliknya,  setiap  etnik  juga  harus  aktif  dan  berpartisipasi  penuh membangun sikap nasionalisme.
Belajar dari perjalanan sejarah itu, semestinya kini dibuka ruang-ruang yang  luas  dan  pemerintah  memberikan  fasilitas  yang  memadai  untuk membangun  apresiasi  estetika  etnis  multikultural,  sehingga  bisa  ditarik jalinan benang merah guna menghindarkan Bangsa Indonesia dari krisis dan konflik antar etnis.

## INDONESIA, NEGARA MULTIETNIS DI ERA GLOBAL
Giddens (2001: 8), menyatakan bahwa etnis-etnis di dunia, termasuk Indonesia,  dengan  kebudayaannya  masing-masing  memperoleh  momentum untuk  bangkit  pada  era  global.  Kebijakan  penerapan  Otonomi  Daerah  (UU No. 32/2004) sebagai respon terhadap globalisasi  memberi angin segar bagi tumbuhnya rasa percaya diri etnis di berbagai daerah di Indonesia.
Penerapan  Otonomi  Daerah  tersebut,  seperti  diingatkan  Giddens, juga  mengindikasikan  bahwa  globalisasi  tidak  hanya  berkaitan    dengan sistem-sistem  besar,  seperti  tatanan  keuangan  dunia.  Globalisasi  bukan sekadar soal apa yang terjadi di “luar sana”, terpisah dan jauh dari orang per orang,  tetapi  juga  merupakan  fenomena  “di  sini”,  yang  mempengaruhi aspek-aspek    kehidupan  kita  yang  intim  dan  pribadi  dari  masing-masing etnis.
Apa  yang  disampaikan  oleh  Giddens  tersebut  tampaknya  sudah terbaca jauh sebelumnya oleh raja-raja di Nusantara dan para pendiri Bangsa Indonesia  sebelum  memproklamirkan  kemerdekaan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Nilai-nilai  luhur  dari  pandangan  hidup,  tradisi,  atau budaya  masing-masing  etnis  di  Nusantara  dijadikan  dasar  negara  dan undang-undang  dasar  negara.  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 merupakan  wujud  dari nilai  luhur tersebut dan sebagai tali pengikat seluruh etnis menjadi Bangsa  Indonesia.  Pancasila merupakan ideologi negara yang memuat  kebudayaan  normatif  yang  ideal,  terkait  dengan  sistem  berpikir, sistem  kepercayaan,  dan  praktek-praktek  simbolik  yang  bertalian  dengan tindakan sosial dan politik (Atmaja:2006).  Jiwa kebangsaan terus dibangun oleh    tokoh-tokoh  Bangsa  Indonesia  seperti  dirangkum  oleh  Maya  Safira Muchtar  (2005)  dalam  bukunya “Tiga  Generasi  Satu  Visi.  Dialog Kebangsaan  Lintas  Zaman  Bersama  Sastrawan  Achdiat  K.  Mihardja  dan Spiritualis Anand Krishna”. Di antara banyak ungkapan tokoh yang dikutif, salah satu pernyataan Sukarno patut direnungkan dalam membangun bangsa yang kuat di atas beragam etnis, sebagai berikut:
“Apakah  yang  mengikat  manusia  itu  menjadi  satu  jiwa?  Kalau menurut  Ernest  Renan,  yang  menjadi  pengikat  itu  ialah  kehendak untuk  hidup  bersama  …….  artinya  kehendak  supaya  berkumpul bersama.  Jadi  gerombolan  manusia  meskipun  agamanya  berwarna
macam-macam,  meskipun  bahasanya  bermacam-macam,  meskipun asal  turunannya  bermacam-macam,  asal  gerombolan  manusia  itu mempunyai kehendak untuk hidup bersama, itu adalah bangsa”
Ungkapan  Sukarno  tersebut  memang  bisa  menjadi  peringatan  dini terhadap  munculnya  resiko  mayarakat  multietnis  di  era  global,  di  mana adanya   kecenderungan  dominasi satu kebudayaan di  atas kebudayaan  yang lainya,  dalam  konteks  pemahaman  budaya    mayoritas  dan  minoritas  antar etnis.  Titik-titik  persinggungan  budaya  antaretnis  memiliki  peluang  besar untuk  menjadi  konflik  etnis,  karena  sebagian  besar  konflik  antaretnis  yang terjadi  bermula  dari  munculnya  rasa  ketidakpuasan  yang  dialami  oleh kelompok  masyarakat  etnis  minoritas  atas  perlakuan  kelompok  mayoritas dalam  negara  yang  terdiri  dari  kelompok  masyarakat  yang  majemuk (Perwita, 1996:150).
Pemberlakuan UU RI No. 22/1999 Jo UU RI No 32/2004 memberikan peluang  yang  besar  bagi  kemultikulturan  di  Indonesia.  Dengan  penerapan UU  ini  diharapkan  dapat  mengantar  masyarakat  ke  dalam  suasana  rukun, damai,  egaliter,  saling  menghargai,  saling  menghormati,  tanpa  ada  konflik dan kekerasan tanpa mesti meghilangkan kompleksitas perbedaan yang ada. Akan tetapi pemberian ruang gerak bagi kemultikulturan pada era reformasi yang  ditandai  dengan  otonomi  daerah,  ternyata  menimbulkan  masalah, karena  yang  muncul  pada    masa  otonomi  adalah  perlombaan  untuk menciptakan kebijakan yang dalam perspektif pluralisme menjadi paradoksal (  Gunawan,  2005:xi  dalam  Atmaja:2006).  Hal  ini  terlihat  dari  munculnya nasionalisme  kesukubangsaan  (etnonasionalisme)  seperti  Gerakan  Aceh Merdeka,  Gerakan  Papua  Merdeka.  Begitu  pula  hubungan  antaretnik  pada suatu ruang yang semula damai, tiba-tiba berkonflik seperti di Poso, Ambon, atau  di  Kalimantan.  Bisa  juga  dicermati  kasus-kasus  “adat”  di  Bali,  seperti terjadi  konflik antar desa pakraman atau banjar yang  memperebutkan tapal batas desa, rebutan setra dan pura .
Konflik  etnis  mudah  terjadi  apabila  tidak  ada  perasaan  saling menghormati  keberadaan  budaya  etnis  masing-masing.  Para  provokator dengan mudah merancang taktik adudomba untuk memecah belah persatuan bangsa melalui sentimen egois etnis. Muchtar (2005: 43), menyatakan bahwa rencana  yang  matang,  canggih,  dan  teratur  untuk  memecah  belah  Bangsa Indonesia terus berlangsung. Beberapa kekuatan  dari  luar, baik perorangan maupun  yang  disponsori  oleh  negara  secara  langsung  maupun  tidak langsung,  sedang  bekerja  untuk  memecah  belah  bangsa  Indonesia.  Di antaranya  Kelompok  Bin  Ladin  yang  jelas-jelas  memiliki  kaki  tangan  di negeri  kita. Kelompok  ini  memiliki  hubungan  dengan  beberapa oknum  dari Kerajaan  Saudi  yang  ingin  menguasai  kepulauan  kita.  Lagi-lagi  budaya asing dan agama dijadikan alat untuk mencapai tujuan mereka itu.

## APRESIASI  ESTETIKA    ETNIS  MULTIKULTUR:  STUDI  KASUS SANGGAR TARI  LOKANANTA, SINGAPADU
Keanekaragaman  kebudayaan  Indonesia  yang  didukung  oleh  931 etnik, 600-an bahasa daerah dan ribuan aspirasi kultural (Mulyana, 2005 : 9), maka dalam proses interaksi sebagai bagian dari negara kesatuan antar etnik tersebut  diperlukan  sebuah  toleransi  yang  tinggi  terhadap  keberadaan kebudayaan  satu  etnis  dengan  etnis  yang  lainnya  dalam  kerangka nasionalisme  kebangsaan,  sebuah  ideologi  transetnis  yang  menjadi  cita-cita bersama.  Toleransi  inilah  yang  nantinya  bermuara  pada  konsep  adaptasi budaya sebagai sebuah out put yang bijaksana dan bebas konflik.
Konsep  adaptasi  sangat  berkaitan  dengan  persoalan  lingkungan sebagai  kunci  dalam  orientasi  ekologi  budaya.  Adaptasi  sering  diartikan sebagai proses  yang  menghubungkan sistem budaya dengan  lingkungannya. Mustahil  berpikir  tentang  adaptasi  tanpa  mengacu  pada  sesuatu  lingkungan tertentu (Kaplan,1999:112). Dalam masyarakat multietnik maka kecenderungan  proses  adaptasi  budaya  ini  semakin  tinggi,  sebab  mobilitas penduduk antaretnis sangat tinggi. Konsep adaptasi ini adalah sebuah proses penyesuaian  suatu  budaya  terhadap  budaya  lainnya,  dalam  rentang  waktu yang cukup panjang.
Pada  tahap  pertama  atau struggle  for  life terjadi  persaingan  untuk membentuk  jatidiri  di  antara  budaya  yang  beranekaragam,  pada  tahap berikutnya  keungulan  merupakan  kekuatan  ( power )  untuk  menentukan kebertahanan  budaya  bersangkutan  dalam  menghadapi  tantangan  ( the survival of the fittest ). Bagi budaya yang tidak mampu mempertahankan diri atau  lemah  akan  lenyap  dengan  sendirinya  seiring  dengan  perjalanan  sang waktu ( natural selection ), Jika mampu melewati seleksi alam ini, maka hasil dari  proses  seleksi  alamiah  ini  akan  dapat  menunjukan  hasil  yaitu  sebuah kemajuan  ( progress ).  Barangkali  ini  dapat  dikatakan  sebagai  hakikat  dari adaptasi  budaya  sebuah  masyarakat,  yang  prosesnya  memerlukan  waktu yang cukup panjang dan bertahap ( evolution ).
Adaptasi  budaya  antaretnis  di  Indonesia,  saat  ini  mengharuskan  kita untuk  melihat perspektif  kemajemukan  dan adaptasi tersebut dalam  konteks daerah  atau  lokal,  nasional  dan  internasional  atau  lintas  negara. Kemajemukan  dan  adaptasi  antaretnis  pada  tingkat  lokal  pada  umumnya terdapat di daerah perkotaan, khsususnya kota-kota besar. Kemajemukan ini disebabkan  oleh  terpusatnya  kegiatan  ekonomi,  politik,  industri  terutama industri  berteknologi  tinggi,  pusat  kekuasaan/pemerintahan  dan  sebagainya. Sebagai konsekuensi dari tersentralisasinya segala kegiatan seperti itu, maka jumlah urbanisasi  menjadi sangat tinggi  dan sulit untuk  membendungnya di samping  itu  kota  juga  merupakan  tempat  berbagai  hal  yang  saling bertentangan  (kontras).  Kota  merupakan  pusat  pendidikan,  seni,  ilmu pengetahuan  dan  pengobatan,  kegembiraan,  daya  tarik  dan  “kemajuan”;
sebaliknya  daerah  pedesaan  dipandang  sebagai  tempat  cara  pandang kedaerahan,  takhayul,  kebodohan  dan  kefanatikan  (Horton  dan  Chester  L. Hunt,1989:151 dalam Dwija, 2007: 20).
Meningkatnya  jumlah  urban  ke  kota,  baik  dari  satu  etnis  ke  wilayah kota  etnis  lain,  maupun  berasal  dari  etnis  yang  sama,  menyebabkan  di wilayah  atau  kota  yang  bersangkutan  berkumpul  berbagai  etnis  dengan kebudayaannya  sendiri-sendiri.  Satu  contoh  kota  Jakarta  sebagai  Ibukota Negara,  atau  Kota  Denpasar  sebagai  ibukota  Provinsi  Bali,  hampir  seluruh etnis  yang  ada  di  Indonesia  terwakili  keberadaannya  di  Jakarta  atau Denpasar  ini.  Di  Jakarta  atau  Denpasar  telah  berdiri  berbagai  peguyuban etnis  yang  berusaha  mengembangkan  kebudayaannya  melalui    solidaritas keetnisannya.  Kemajemukan  budaya  seperti  ini  memang  bagaikan  pisau bermata  dua,  di  satu  sisi  akan  mampu  menjadi  alat  perekat  persatuan  dan kesatuan  bangsa,  lewat  adaptasinya,  meskipun  tidak  sepenuhnya  mampu meleburkan  diri  dalam  budaya  lokal  di  daerah  bersangkutan,  sedangkan  di sisi lain merupakan sumber konflik yang laten, jika konsep
multikulturalisme tidak sesuai dengan proporsinya.
Fenomena  ini  seirama  dengan  fenomena  tahun  1980-an  di  mana lembaga-lembaga pengkajian  atau studi etnismekultural, seperti Javanologi, Sundanologi,  Baliologi,  dan  lain-lain  tumbuh  subur  dengan    berbagai aktivitasnya.  Namun  justru  pada  saat  itu  muncul  tundingan  dan  kontroversi yang  cukup  meresahkan.  Pihak  yang  bersebrangan  menganggap  pemekaran aktivitas etnisme  kultural memungkinkan tumbuhnya ideologi  etnisme  yang sempit dan berbahaya ( Mulyana, 2005:8).
Dalam  upaya  memperkuat  keberadaan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI),  maka  kesadaran  multikulturalisme  harus  ditumbuhkan dengan  membuka  pemahaman  dasar  tentang  sisi  heterogenitas  bangsa, bahwa  segala  macam  budaya  dan  cara  hidup  adalah  sama  derajatnya. Dengan  demikian,  tidak  ada  lagi  budaya  lebih  tinggi  ( superiority )  dan budaya lebih rendah ( inferiority ).
Pemikiran  posmodernisme,  yang  memberi  perhatian  dan  menghargai kearifan lokal,  maka banyak harapan yang ditumpukan kepada pemahaman tentang  prinsip  multikultural  (Ardika:  2006)  untuk  bisa  mengantar  bangsa Indonesia  keluar  dari  berbagai  krisis,  baik  yang  menyangkut  ideologi, politik, sosial, ekonomi, lingkungan, agama maupun  kebudayaan itu sendiri. Pasal  32  Undang  -  Undang  Dasar  (UUD)  1945  juga  menyatakan:  “Negara memajukan    kebudayaan  nasional  Indonesia  di  tengah  peradaban  dunia dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam  memelihara  dan mengembangkan  nilai-nilai  budayanya”.  Presiden    Susilo  Bambang Yudhoyono (2006) pun  menegaskan, bahwa  kebudayaan  merupakan bagian mendasar  dari  kehidupan  setiap  orang  dan  setiap  kelompok  masyarakat. Deklarasi  UNESCO  tentang  Culturl  Diversity  (Keragaman  Budaya-red) memberi rumusan bahwa keragaman kebudayaan merupakan bagian integral
dari  hak  asasi  manusia.  Karena  itu,  pembangunan  yang  diarahkan  untuk pertumbuhan  dan  pemuliaan  martabat  manusia  haruslah  memiliki  dimensi kebudayaan.
Semboyan Bhineka  Tunggal  Ika dalam  Pancasila,  lambang  Negara Indonesia,  tidak  bisa  terbantahkan  keampuhannya  mengukuhkan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Budayawan Muji Sutrisno dan Taufik Rahzen    dalam  Dialog  Budaya  (Metro  TV:  2006)  yang  selalu  menjadikan Bali sebagai contoh studi  kasus dalam pembicaraannya tentang multiculture dan culture studies . Muji Sutrisno misalnya, menyebut konsep kearifan lokal desa, kala, patra dari Bali sebagai konsep tentang tempat, ruang dan waktu, bisa  sejalan  dengan  pemikiran culture  studies yang  melahirkan  sikap  saling menghargai  keragaman  budaya  dan  mengembangkan    sikap  toleransi  untuk saling  memahami  makna  budaya  masing-masing  daerah.  Selain  itu,  orang Bali  juga  memiliki  beberapa  konsep  untuk  menjalin  hidup  bersama,  saling menghormati,  dan  menghargai  satu  sama  lain, seperti  tat  twam  asi, menyama  braya,    sagilik  saguluk  salunglung  sabayantaka,  paras  paros sarpanaya.
Taufik  Rahzen    lebih  berani  menyebut  Bali  sebagai  model  tempat persemaian  budaya  global  tanpa  menggilas  budaya  lokal.  Pendapatnya  ini didasari  atas    hasil  pengamatannya    tentang  teguhnya  masyarakat  Bali mempertahankan  tradisi  seperti  ritual  yang  hampir  tiada  putus-putusnya. Disamping  mengutif  hasil  penelitian  orang  asing  yang  mengadakan penelitian  di    tiga  tempat    yakni  New  York,  Papua,  dan  Bali,  dalam kaitannya  dengan    teroris  dan  tragedi  bom  di  Bali  Oktober  2002. Ternyata, dibanding New York dan Papua,  masyarakat Bali memiliki respons budaya yang  sangat  unik  untuk  bangkit  dari  tragedi,  yakni  bangkit  dengan  kearifan lokalnya,    dalam  bentuk  ritual,  perenungan  ke  dalam  diri  dan  tidak  balas dendam.  Sedangkan  masyarakat  New  York  dan  Papua  lebih  memilih membela  diri  dengan  balas  dendam  lewat  invasi  perang.  Ini  terlihat  dari invasi militer Amerika dan sekutunya ke negara-negara yang diduga sebagai sarang teroris,  sedangkan di Papua  terjadi perang suku.
Kasus  menarik  patut  dilirik  aktivitas    Sanggar  Tari  Lokananta  di Banjar  Mukti  Singapadu,  Sukawati,  Gianyar  yang  berdiri  tahun  2001. Jumlah  anak-anak  yang  belajar  menari  di  sanggar  ini  tercatat  180  orang, namun  yang  aktif  bisa  mengikuti  pelatihan  setiap  minggu  dua  kali  yakni pada hari Jumat dan Minggu sore sekitar 100 orang. Yang tidak aktif karena banyak  ikut  kegiatan  di  sekolah,  tapi  jika  mereka  akan  pentas  atau ngayah menari, biasanya mereka minta jadwal berlatih secara khusus.
Di  Sanggar  Tari  Lokananta  ternyata  tidak  hanya  diberikan  pelatihan menari  Bali,  tetapi  juga  diberikan  pelatihan  tari-tarian  etnis  dari  berbagai daerah  di  Nusantara.  Menurut  Ketua  Sanggar  Tari  Lokananta,  I  Wayan Sutirtha, SSn, apresiasi seni etnis multikultur itu diberikan kepada anak-anak agar mereka lebih  mengenal seni budaya  yang beranekaragam di Indonesia.
“Kami sejak dini  ingin menanamkan  semangat multikulturalisme, semangat saling  menghormati  dan  menghargai  seni  budaya  berbagai  daerah  di  Tanah Air,  sebagai  ilmpelementasi  dari  konsep  “Ajeg  Bali”  dan  memperteguh Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Sutirtha yang juga dosen ISI Denpasar ini. (Bali Post, 4 Februari 2007).
Kondisi  bangsa  yang  memprihatinkan  ini  memang  telah  menjadi wacana  hangat  belakangan  ini.  Banyak  orang,  para  seniman    termasuk Wayan  Sutirtha,  tergerak  melakukan  sesuatu  untuk  menyelematkan  bangsa dengan cara dan kemampuannya masing-masing. Sebagai seniman tari yang telah  beberapa  kali  mengantar  Kabupaten  Gianyar  meraih  juara  satu  dalam bidang tari kreasi pada Pesta Kesenian Bali, I Wayan Sutirtha kini mengajak anak-anak yang tergabung di Sanggar Tari Lokananta mencintai kebudayaan bangsanya melalui seni tari. “Kekayaan budaya Nusantara itu harus dikuasai oleh  anak-anak  kita,  agar  mereka  menjadi  insan  yang  mampu  hidup  penuh toleransi  dan  saling  menghormati,  menembus  batas  etnis    serta  lapisan sosial,” katanya.
Namun  untuk  menumbuhkan  semangat  multikulturalisme    dan memahami  budaya  orang  lain  di  kalangan  anak-anak  melalui  kegiatan berkesenian,  memang  tidak  mudah.  “Diperlukan  kesabaran  dan  ketekunan melatih  mereka, karena olah tubuh  dalam  gerakan tarian itu  masih asing, di samping itu mereka belum memahami nilai-nilai luhur yang ada dalam tarian itu,”  ungkap  Sutirtha    serius.    Syukurnya,  anak-anak  memiliki  talenta  seni yang bagus, sehingga gerakan tarian akhirnya bisa dikuasai meskipun kurang sempurna, seperti penari dewasa.
Dalam tahap awal pengenalan tari Nusantara itu, Wayan Sutirtha yang mendirikan  sanggar  tari  sejak  enam  tahun  yang  lalu  bersama  istrinya,    Dwi Wahyuning  Kristiansanti,  S.Sn,    anak-anak  diberikan  Tari  Saman,  sebuah tarian  dari  Daerah  Aceh  yang  gerakannya    sangat  dinamis  dengan  suasana ceria. “Tarian ini  sangaja dipilih, sekaligus  kita ingin  mengajak anak-anak memberi  dukungan  semangat  dan  moral  kepada  anak-anak  di  Aceh  yang ditimpa  bencana  gempa  dan  tsunami,”  ungkap  Sutirtha.  Di  samping    itu, anak-anak dilatih Tari Rantak, sebuah tarian daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini mendapat inspirasi dari gerakan Pencaksilat  yang tangkas, cekatan,  dan  penuh  sukaria,    sehingga  cocok  bagi  perkembangan  dan  jiwa anak-anak  gemar  bermain dan periang. “Untuk  melatih  dua tarian ini perlu waktu cukup panjang, agar mereka tidak hanya hafal gerakannya, tetapi juga memahami  budaya  Aceh  dan  Minangkabau  untuk  menambah  pengetahuan budaya  yang  mereka  dapatkan  di  bangku  sekolah,”  ujar Sutirtha,  ayah  dua putra ini.
Tari  Saman  dari  Daerah  Aceh,  dan  Tari  Rantak  dari  daerah Minangkabau, Sumatera Barat, yang dipersembahkan pada  puncak perayaan Hari Ulang Tahun Sanggar Tari Lokananta ke-6, tanggal 28 Januari 2007,  di samping  tari  Bali  berupa Tari  Kukus  Arum  dan  Tari Cak  Sunda-Upasunda,
merupakan  salah  satu  wujud    dari  proses  belajar  anak-anak  yang  panjang dalam mengapresiasi estetika etnis multikultur di Indonesia. Karena itu, tema yang diusung pada  peringatan pada Hut ke – 6  Sanggar Tari Lokananta  itu yaitu  “Dengan  Semangat  Multikultural,  Kita  Bersatu  dalam  Aktivitas  Seni Budaya Menuju  Ajeg Bali dan Keutuhan NKRI “. Tema ini kedengarannya memang sangat bombastis, tetapi dalam perspektif kajian budaya, kita patut memberikan  dukungan  dan  semangat,  bahwa  Sutirtha  dan  anak  didiknya telah  berbuat  yang  terbaik  demi  bangsa  dan  negara.  Meski  belum  berjalan sempurna,  proses  belajar  apresiasi  estetika  model  Sanggar  Tari  Lokananta ini patut ditiru dan disebarluaskan.

## MENCEGAH DISHARMONI DAN  MEMPERKUAT KEBERTAHANAN NKRI
Fenomena yang diungkap oleh Safira Muchtar dan kasus Sanggar Tari Lokananta  menggelitik  untuk  dicermati  secara  mendalam  dikaitkan  dengan pemahaman  teori  etnik  yang  dikemukakan  oleh  Schefold.    Perlu  kejelian melihat  bagaimana  reaksi  dan  kreasi  masyarakat  dalam  kemajemukan budaya,  sehingga  persinggungan  budaya  etnis  ini  tidak  mengarah  pada bentuk  konflik  etnis,  tetapi  menuju  sebuah  “peleburan”  yang  berbentuk adaptasi dan  mencegah  disharmoni  dalam  hubungan antaretnis. Pemahaman estetika kultural dalam hal ini menjadi sangat penting, karena menurut Geria (1997:  55),    kesenian  bisa  berfungsi  sebagai  media  diplomasi.  Potensi- potensi kunci yang dimiliki kesenian sehingga dapat berperan sebagai media diplomasi  adalah:  (1)  Kesenian  memiliki  variasi  dan  keanekaragaman  yang besar;  (2)  Memiliki  wujud  yang  kongkret  dan  mudah  mengkhalayak;  (3) Mudah  menggugah  apresiasi  dan  menumbuhkan  sikap  saling  menghormati dan  saling  menghargai;  (4)    Memiliki  dasar-dasar  estetika  yang  asasi  dan dapat  merupakan  bahasa  universal  yang    mampu  menembus  berbagai  batas dan  perbedaan  geografis,  politik,  ras,  ideology,  sehingga  efektif  sebagai media komunikasi dan diplomasi.
Dalam  konteks  mencegah  disharmoni  dan  memperkuat  kebertahanan NKRI,  fungsi  komunikasi  dan  diplomasi  kesenian  antar  etnis  di  Indonesia menjadi  sangat  strategis.  Dalam  menyikapi  disharmoni,  menurut  Dwija (2007:  15-16),  setidak-tidaknya  ada  dua  konsep  yang  perlu  mendapat perhatian  mendalam,  karena  kedua  konsep  tersebut  dapat  menimbulkan konsekuensi  yang  berbeda  jika  tidak  dijelaskan  secara  dialektik.  Kedua konsep  itu  adalah  masalah  kemajemukan  budaya  atau  masyarakat  dan adaptasi budaya antaretnis. Meskipun kedua konsep ini tampaknya memiliki makna  yang  berbeda,  namun  korelasinya  bersifat  dialektik,  artinya  kedua konsep  tersebut  bagaikan  dua  sisi  mata  uang,  sehingga  diperlukan pemahaman yang utuh.
Masyarakat  tidak  dapat  dibayangkan  tanpa  kebudayaan,  dan sebaliknya, kebudayaan hanya relevan karena masyarakat yang
menciptakannya.  Masyarakat  majemuk  dapat  dimaknai  sebagai  jalan memahami kemajemukan kebudayaan masyarakat Inidonesia, yang memang dari  segi  geografis  telah  membentuk  lapis-lapis  budaya  secara  horizontal. Faktor  geografis  ini  merupakan  salah  satu  pembentuk  struktur  masyarakat Indonesia  sebagai  sebuah  sistem  kemasyarakatan  dan  kebudayaan  nasional. Struktur  masyarakat  Indonesia  ditandai  oleh  dua  cirinya  yang  bersifat  unik. Secara  horizontal,  ia  ditandai  oleh  kenyataan  adanya  kesatuan-kesatuan sosial  berdasarkan  perbedaan-perbedaan  suku  bangsa,  agama,  adat  istiadat, kedaerahan.  Secara  vertikal  struktur  masyarakat  Indonesia  ditandai  oleh adanya  perbedaan-perbedaan  vertikal  antara  lapisan  atas  dan  lapisan  bawah yang  cukup  tajam.  Perbedaan  suku  bangsa,  agama,  adat  dan  kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, suatu  istilah  yang  mula-mula  diperkenalkan  oleh  Furnivall  untuk menggambarkan  masyarakat  Indonesia  pada  masa  Hindia  Belanda (Nasikun,1995:28).  Masyarakat  Indonesia  dan  kompleks  kebudayaannya masing-masing  adalah  plural  (jamak)  dan  sekaligus  juga  heterogen  (aneka ragam).  Pluralitas  sebagai  kontraposisi  dari  singularitas  mengindikasikan adanya  suatu  situasi  yang  terdiri  dari  kejamakan  dan  bukan  ketunggalan, artinya  dalam  masyarakat  Indonesia  dapat  dijumpai  berbagai  sub  kelompok masyarakat  yang  tidak  bisa  disatukelompokkan  satu  dengan  yang  lainnya. Masing-masing  subkelompok  masyarakat  itu  berserta  kebudayaannya  bisa sungguh-sungguh berbeda satu dari yang lainnya.
Young  dalam  bukunya The  Politics  of  Cultural  Pluralism (1979) sebagaimana dikutip Usman Pelly dan Asih Menanti (1994:94 dalam Dwija: 2007),  memberikan  definisi  oprasional  mengenai  masyarakat  atau kebudayaan  majemuk  yang  terdiri  dari  tiga  komponen  dasar  yaitu:  (1) Kemajemukan  berkaitan  dengan  suatu  kekuasaan  atau  pemerintahan  yang menguasai  suatu  teritorial  tertentu  yang  mengatur  atau  memberikan  batas- batas wilayah yang jelas terhadap masing-masing kelompok masyarakatnya, di  mana  mereka dapat  melakukan  interaksi satu sama  lainnya; (2) Dua atau lebih kumpulan (agregasi)  masyarakat yang secara kultural dapat dibedakan baik dari sistem budaya maupun politik yang masing-masing mereka miliki. Perbedaan  ini    dapat  diidentifikasi  oleh  orang  lain  atau  aktor  (anggota masyarakat  itu  sendiri).  Perbedaan  tersebut  merupakan  faktor  yang berpengaruh  dalam  kehidupan  masyarakat  secara  keseluruhan  terutama dalam  kompetisi,  interaksi  dan  konflik  yang  terjadi  dalam  berbagai  bentuk transaksi  dalam pemerintahan ; (3) Dasar solidaritas pengelompokan adalah kebersamaan  komunal,  atau  perkawinan/persaudaraan  antaretnis,  bahasa kesatuan, kesamaan ras, kasta, kesatuan hubungan  darah yang  diasumsikan, adat kebiasaan ( costum ) dan wilayah (teritorial) kenegaraan ( state ).
Kemajemukan  masyarakat  Indonesia  telah  mengindikasikan  adanya kemajemukan  budaya,  baik  pada  tataran  lokal  maupun  nasional  bahkan gelobal.  Dalam  masyarakat  majemuk  sangat  sulit  mengingkari  munculnya kemajemukan  budaya,  oleh  karena  masing-masing  subkelompok  memiliki identitas  budaya  yang  sulit  untuk  ditunggalkan,  meskipun  dalam  konteks kebudayaan nasional sebagai ciri identitas kebangsaan.
Brian Pay (2002) dalam bukunya “Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer”
juga memberi pemikiran berdasarkan perspektif multikultural, menjembatani    berbagai  perbedaan  pandangan  dan  menembus  batas-batas dualisme    dalam  ilmu  sosial    yang  sudah  ada.    Baginya  dalam  pendekatan multikultural,  ilmu  sosial  tidak  sekedar  mengenal,  menghargai,    dan menyambut  perbedaan,  tetapi  harus    terlibat,    mempertanyakan,  dan mempelajari  perbedaan.  Untuk  memahami  orang  lain  tidak  diperlukan kemampuan  untuk  menyatu  secara  psikologis  pada  tahap  awal,  namun diperlukan  kemampuan  untuk    menginterpretasi  makna  berbagai  macam keadaan,  relasi  dan  proses  yang  membentuk  kehidupan  kita.  Interpretasi makna  membutuhkan adanya suatu kesamaan yang  dipahami  secara umum dan abstrak antara para penafsir dengan yang ditafsirkan.
Budayawan  Muji  Sutrisno  memandang  pemahaman  multikultur  di Indonesia  harus  ditingkatkan,  karena  masing-  masing  tradisi  atau  budaya daerah  memiliki  “makna”  dan  “nilai  relevansi”  yang  bisa  disumbangkan untuk  mengatasi  masalah  yang  muncul  di  tengah  masyarakat.  “Kekayaan tradisi  atau  budaya  untuk  menyelesaikan  masalah,  bukan  untuk  menyulut masalah,”  katanya  dalam  dialog  pagi  di  stasiun  Metro  TV,  hari  Sabtu,  16 September 2006, dengan tema “Tradisi Antara Beban dan Tantangan”.
Pandangan  Muji  Sutrisno  ini    tampaknya  sejalan  dengan  pendapat Bernard  T.  Adeney  (2000:  7  ),      yang  mengakui    kebudayaan,  kelas  sosial dan ras mempengaruhi jati diri dan nilai-nilai pribadi seseorang. Ia berusaha memahami  mengapa  orang  dengan  latar  belakang  budaya  yang  berlainan melihat  baik  dan  buruk  secara  berbeda.      Di  sini,  seperti  pemikiran  Brian Pay,    perlu  ada  pemahaman    bagaimana  kita  menanggapi  situasi-situasi  di mana nilai-nilai kita tidak cocok dengan nilai-nilai kebudayaan lain sehingga tidak  terjadi  benturan  budaya.  Adeney  kemudian  menganjurkan  agar dibangun  etika  sosial  lintas  budaya  agar  makna  dan  nilai  budaya  yang beragam  itu  bisa  kontekstual  dengan  perkembangan  zaman.    Untuk memperkuat  pendapatnya,    Adeney    mengutif  pemikiran    Charles  Taylor yang  menyatakan  bahwa    tindakan-tindakan  kultural  kita  bukan  hanya bersifat pribadi atau subyektif, melainkan dibentuk secara sosial. “Tindakan- tindakan  kultural  kita  bersifat  “intersubyektif”,  artinya  kita  tidak  pernah bertindak sendirian. Makna tindakan  kita adalah suatu  makna yang dihayati bersama  oleh  orang  lain;    makna  ini  didasarkan  pada  asumsi-asumsi  dan tindakan-tindakan  kultural  kita.  Asumsi-asumsi  yang  berlainan  mengenai bagaimana  kebenaran  harus  dinyatakan  oleh  seorang  yang  memiliki
kebajikan  di  dalam  kehidupan  bersama”.    Selain  itu,    ia  juga    sependapat dengan  Pierre Casse yang menyatakan  bahwa tidak ada kebenaran mutlak, apa  yang  benar  bagi  seseorang  tidak  mesti  demikian  bagi  seorang  lainnya. Karena  itulah    I  Wayan  Sutirtha  dengan  Sanggar  Tari  Lokananta  bisa menjadi  acuan  tepat,  betapa  panjangnya  proses  yang  harus  dilalui  untuk mengapresiasi  estetika  kesenian  berbagai  etnis,  sehingga  lewat  aktivitas berkesenian  bisa  ditemukan  nilai  “kebenaran”  yang  bisa  disumbangkan kepada  negara  demi  mencegah  terjadinya  disharmoni  dalam  kehidupan berbangsa dan menjaga kebertahanan NKRI.
Dengan demikian melalui aktivitas apresiasi  estetika etnis multikultur yang  mendalam,  diharapkan    tidak  muncul  rasa  ego  kedaerahan,  tidak  ada pemikiran  mayoritas  dan  minoritas;  yang  ada    semestinya  “kami  bangsa Indonesia”, rasa nasionalisme yang kuat.

## SIMPULAN
Pengenalan  dan  kajian  apresiasi  estetika  diberikan  di  sekolah  dari tingkat  Taman  Kanak-kanak  sampai  di  Perguruan  Tinggi,  terlebih  pada Perguruan  Tinggi  Seni  seperti  di  Institut  Seni  Indonesia  (ISI)  di  seluruh Indonesia.  Sedangkan  secara  nonformal,  pengenalan  dan  kajian  apresiasi estetika  kultural  multietnis  di  Indonesia  bisa  diberikan  lewat    aktivitas berkesenian  di bale  banjar atau  di  sanggar-sanggar  kesenian  yang  kini tumbuh  subur  di  tengah  masyarakat,  seperti  yang  dilakukan  Sanggar  Tari “Lokananta” dari Banjar Mukti, Singapadu, Sukawati Gianyar.
Para  seniman  kini  mulai  menampilkan  karya-karya  seni  yang menggabungkan  berbagai  elemen  budaya  etnis  di  Indonesia  sebagai  wujud usaha  mereka    membangun  semangat  kebersamaan  dan  persatuan  bangsa melalui  estetika.  Aktivitas  berkesenian  di  Sanggar  Tari  Lokananta  patut mendapat  perhatian,  karena  I  Wayan  Sutirtha  dan  anak  didiknya  telah berbuat  yang  terbaik  demi  bangsa  dan  negara.  Meski  belum  berjalan sempurna,  proses  belajar  apresiasi  estetika  model  Sanggar  Tari  Lokananta ini patut ditiru dan disebarluaskan.
Upaya-upaya  mengapresiasi  etetika  kesenian  dari  berbagai  etnis    di Tanah  Air  perlu  didorong  dalam  rangka  menjaga  eksistensi  etnis  dan menghargai budaya  lokal,   namun sikap penjagaan  diri  itu semestinya tidak melahirkan  sikap  eksklusif,    merendahkan  atau  mematikan  budaya  etnis yang  lain.  Masing-  masing  tradisi  atau  budaya  etnis  di  Indonesia  memiliki “makna”  dan  “nilai  relevansi”  yang  bisa  disumbangkan  untuk  mengatasi masalah  yang  muncul  di  tengah  masyarakat.  Kekayaan  tradisi  atau  budaya tersebut  untuk  menyelesaikan  masalah,  bukan  untuk  menyulut  disharmoni. Dengan demikian NKRI akan  kuat berdiri sepanjang zaman  dengan fundasi multikultur.

## DAFTAR RUJUKAN
Adeney, Bernard T, 2000, Etika Sosial Lintas Budaya , Kanisius, Yogyakarta Ardika,    I  Wayan,  2006,    “Prinsip  Multikultural  dan  Implementasinya”, naskah  lengkap  Materi  kuliah  Anfulen,  Denpasar,  Universitas Udayana, 22-29 Agustus.
Atmaja,  Nengah  Bawa,  2006,  “Pemulihan  Krisis  Kebangsaan  dan Multikulturalisme  dalam  Perspektif  Kajian  Budaya”,    makalah  pada Seminar  Nasional  Program  Kajian  Budaya  Universitas  Udayana,  di Denpasar, 18 Nopember.
Bagus,  I  Gusti  Ngurah,  2001.  Reformasi,  Multikulturalisme,  Dan  Masalah Politik  Bahasa  di  Indonesia.  Makalah  disampaikan  pada  Kongres Bahasa Jawa III. Yogyakarta: Badan Pekerja Kongres Bahasa Jawa.
Bekker,  SJ,  JWM,  1984,  Filsafat Kebudayaan  Sebuah  Pengantar ,
Yogyakarta, Kanisius Cassirer,  Ernst,  1990,  Manusia dan  Kebudayaan,  Sebuah  Esei  Tentang Manusia , Jakarta, Gramedia
Dwija,  I  Nengah,  2007, Ideologi    dan  Politik  Kebudayaan  d  Era  Global , Denpasar, Sari Kahyangan
Fay, Brian, 2002, Filsafat Sosial Kontemporer , Yogyakarta, Jendela
Geriya,  I  Wayan,  1997,  “Potensi  dan  Peranan  Kesenian  dalam  Diplomasi
Kebudayaan  dan Hubungan Antarbangsa serta Implikasinya Terhadap Pengembangan  Kreativitas  Seni”,  artikel  dalam  MUDRA  Jurnal  Seni Budaya, No.5 Tahun V,  Maret,  Denpasar, STSI.
Giddens,  Anthony,  2000, Runaway  World,  Bagaimana  Globalisasi Merombak  Kehidupan  Kita, Terjemahan  Andry  Kristiawan  S  dan Yustina Koen S, Jakarta, Gramedia
Jelantik,  A.A.M,  1994,  “Peranan  Estetika  dalam  Perkembangan  Kesenian Masa Kini”, artikel dalam  MUDRA Jurnal Seni Budaya, No.2 Tahun II, Februari,  Denpasar, STSI.
Kaplan, David dan Albert A. Manner, 1999, Teori Kebudayaan , Penerjemah Landung Simatupang, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Muchtar,  Maya  Safira,  2005,  Tiga  Generasi  Satu  Visi,  Dialog  Kebangsaan
Lintas  Zaman  Bersama  Sastrawan  Achdiat  K.  Miharja  &  Spiritualis Anand Krisna, Yogyakarta, One Earth Media.
Mulyana,  2005,  “Identitas  Kejawen:  Mengurai  Benang  Kusut”,    artikel lengkap  dalam Kejawen Jurnal  Kebudayaan  Jawa,    Vol.1,  No.1,
September, Yogyakarta.
Nasikun,1995, Sistem Sosial Indonesia , Jakarta, Grafinso Persada Parimartha, I Gde, 2006, “Filsafat Kebudayaan Indonesia”, naskah lengkap Materi  kuliah  Anfulen,  Denpasar,  Universitas  Udayana,  22-29 Agustus.
Perwita,  A.A  Banyu,1996.  “Konflik  Antaretnis  dalam  Masyarakat  Global Dan  Relevansinya  Bagi  Indonesia”  dalam Analisis  CSIS tahun  XXV No.2 Maret-April. Jakarta: CSIS.
Rahzen,  Taufik  ,  2006,  “Ancaman  Globalisasi  Terhadap  Budaya  Lokal”, dialog budaya di Metro TV, Jakarta, 7 Oktober, pukul 07.30 Wita. Redig, I Wayan, 2006, “Filsafat Kebudayaan”, naskah lengkap Materi kuliah
Anfulen, Denpasar, Universitas Udayana,  22-29 Agustus Schefold, Reimar, 1998, “The Domestication of Culture Nation-building and
Ethnic Diversity in Indonesia”, dalam Globalization, Localization and Indonesia ,  Editor:  Peter  J.M.Nas,  Leiden,  Koninklijk  Instituut  Voor
Taal  Land-En  Volkenkunde  (KITLV)  Royal  Institute  Of  Linguistics And Anthropology.
Suastika,  I  Made,  2006, Estetika  Kreativitas  Penulisan  Sastra  dan  Nilai Budaya  Bali ,  Denpasar,    Program  Studi  Magister  S2  dan  S3    Kajian Budaya  dan  Jurusan  Sastra  Daerah    Fakultas  Sastra  Universitas Udayana
Sutrisno,  Slamet,  2006,    “Tradisi  Antara  Beban  dan  Tantangan”,  dialog budaya di Metro TV, Jakarta, 16 September, pukul 07.30 Wita.
Yudhoyono, Susilo Bambang, 2006, Pidato saat Pembukaan Pesta Kesenian Bali XXVIII, 17 Juni 2006 di Denpasar.
_____.  2007,  “Menari  Bali,  Mencintai  Indonesia”,  berita  Bali  Post,  4 Februari, hal.1