Kontektualisasi Shurā dalam Demokrasi
(Studi Terhadap Pandangan dan Praktik Demokrasi Kiai dan Santri di Madura)
Zainuddin Syarif
IAIN Madura
Jamiah.duba@gmail.com

## Abstrak
Kontektualisasi syura dalam demokrasi dapat dilihat dari kegiatan ekstra kurikuler  santri  dalam  pemilihan  Ketua  OSIS  di  lembaga  pendidikan  dibawa naungan  pondok  pesantren  di  Madura.  Secara  umum,  santri  telah  mengenal dan mengimplementasikan sistem demokrasi dan menggunakan halnya dalam memilih pemimpin di lembaga pendidikan. Pesta demorasi ini telah mendidik santri untuk menerima dan mengikuti segala program yang direncanakan oleh pemenang  kontestan  pada  pesta  demokrasi  di  lembaga  pendidikan  yang dilaksanakan  setiap  tahun.  Kaintannya  dengan  hal  tersebut,  santri  telah melaksanakan  syarat-syarat  untuk  menjadi  pemimpin  dimana  salah  satunya adalah  melalui  proses  pemilihan  dengan  adanya  perwakilan  dari  masih  kelas dan  juran  yang  telah  tunjutk  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  kontestan. Disinilah proses ahl al hal wal al aqd diimplentasikan dalam kehidapan santri di pesantren untuk menentukan pemimpin dalam organisasi.
Key Word: Shura, Demokrasi, dan Kontektuasasi
The  contextualization  of  shura  in  democracy  can  be  seen  from  the extra-curricular activities of the students in the election of the Student Council Chair in educational institutions under the auspices of Islamic boarding schools in Madura. In general, students have recognized and implemented a democratic system  and  used  this  in  electing  leaders  in  educational  institutions.  This demonstration  party  has  educated  students  to  accept  and  participate  in  all programs  planned  by  the  winning  contestants  at  the  democratic  party  at educational institutions which are held every year. The kaintan with this is that the students have carried out the requirements to become leaders, one of which is through the selection process with representatives from still classes and juran who have shown themselves to run as contestants. This is where the process of ahl al hal wal al aqd is implemented in the life of students in Islamic boarding schools to determine the leader in the organization.

## Pendahuluan
Secara konsep penulis tidak menafikan bahwa Shurā dan demokrasi berada  dalam  bentangan  yang  berbeda.  Tentu  saja  banyak  penulis  yang menyatakan  bahwa shura dan  demokrasi  berbeda  baik  secara  konsep maupun  praktik.  Begitu  juga  banyak  tulisan  yang  menyatakan  bahwa shura  dan  demokrasi  secara  subtansial  mempunyai  tujuan  yang  sama. Beberapa  tulisan  sebagai  kajian  terdahulu  yang  memperkuat  pernyataan tersebut,  diantaranya  adalah;  tulisan  Bambang  Arif  Rahman  ,” Debating shura and democracy among British Muslim organizations ,” 1 . Dalam penelitian Rahman menyebutkan bahwa ada tiga tipologi kelompok besar di Inggris yang  dapat  memberikan  pengaruh  kepada  masyarakat  Islam  dalam memberikan pandangan dan sikap terhadap shura dan demokrasi. Hizbut Tahrir  bersikukuh  dalam  pandangannya  bahwa Shurā sebagai  acuan dalam  memberikan  pandangan  dan  sikap  dalam  menentukan  kebijakan dan  politik.  Berbeda  dengan  kelompok  Jama‟ah  tabligh, 2 merupakan kelompok dari awal berdirinya sangat menutup diri terhadap hiruk-pikuk politik,  gerakannya  berfokus  pada  ibadah  kepada  Allah  dan  anggotanya dilarang  mengikuti  dunia  perpolitikan.  Sementara  kelompok  yang terakhir,  Muslim  Concil  of  Britain  merupakan  kelompok  moderat  yang mengakomodir terhadap sistem demokrasi.
Bertolak dari kedua pandagan yang menyatakan bahwa Shurā dan demokrasi  berbeda,  dan  di  sisi  lain  menyatakan  sama  dalam  subtansi praktik,  tentu  saja  kedua  pandangan  inilah  yang  menjadi  pijakan  awal sebagai  kegelisahan  akademik  penulis  untuk  melakukan  kajian mendalam.    Bagaimana  pandangan  kiai  dan  santri  di  Madura  dalam mempraktikkan Shurā dalam  pusaran  praktik  demokrasi?  Bagaimana meleburya  praktik Shurā sebagai  proses  praktik  demokrasi  dalam
1 Lihat  Bambang  arif  Rahman, Debating  shura  and  democracy  among  British  Muslim organizations ,  dalam  Indonesian  Journal  of  Islam  and  Muslim  Societis,  P.ISSN2089-14901/e- ISSN 240-825 X, Vol I, No.2 (2011),  229-252.
2 Nasiri, Dkk, Kapila Selekta Dakwah, (Surabaya: Kopertai VI. 2016), hlm. 166-167.
beberapa  penentuan  pilihan  pimpinan  organisasi  dan  politik  kyai  dan santri di Madura?
Teropong  teori  dalam  kajian  ini  menggunakan  “ Melting  Pot ” sebuah  teori  sosial  yang  lazim  digunakan  dalam  peleburan  budaya sebagaimana  pembentukan  awal  masyarakat  Amerika  yang  terdiri  dari berbagai  unsur  etnis  emigrant  yang  datang  dari  berbagai  belahan  dunia yang berbeda-beda ras, suku, budaya dan agama kemudian melebur diri menjadi  satu-kesatuan  kelompok  masyarakat  baru  yang  dikenal  dengan masyrakat  Amerika.  Teori  ini  penulis  adopsi  untuk  melihat  peleburan pemahaman dan praktik system demokrasi yang dilaksanakan di pondok pesantren    sebagai  konstektualisasi  dari  sistem  shura  dalam  praktik demokrasi
Shurā dan Demokrasi dalam Lintas Pemahaman .
Shurā secara  etimologi,  barasal  dari  kata shāwara-yushāwiru ,  yang mempunyai  arti  “mengeluarkan  madu  dari  sarang  lebah” 3 ,atau  tepatnya bisa  diartikan  menjelaskan,  menyatakan,  atau  mengajukan  dan mengambil  sesuatu.  Bentuk  lain  yang  berasal  kata  kerja shāwara adalah ashāra (memberi  isyarat), tashāwara (saling  bertukar  pendapat  atau berunding).  Kata shurā itu  sendiri  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa Indonesia, yaitu musyawarah. Dengan demikian shurā atau musyawarah mempunyai  pengertian  saling  menjelaskan,  merunding  dan  tukar pendapat mengenai suatu hal.
Di  dalam  al  Qur‟an  kata shurā disebutkan  hanya  dalam  dua  ayat, yaitu  dalam  surat  al shurā ,  42:38  dan  Ali  „Imran  ,3:159.  Sementara Muhammad  Iqbal  dalam  karyanya  “  Fiqh  Siyasah  Kontekstualisasi Doktrin  Politik  Islam”  selain  dua  ayat  tersebut  memasukkan  surat  al Baqarah,  2:233 4 sebagai  bagian  yang  menjelaskan  tentang shurā. Tetapi pendapat secara umum menyatakan bahwa shurā dalam al Qur‟an hanya
3 Lihat, Ibnu Manzur, Lisan al „Arab, Jilid 4,1 434.
4 Muhammad  Iqbal, Fiqih  Siyasah  Kontektualisasi  Doktrin  Politik  Islam ,  (Jakarta:  Gaya Media Pratama,2007) 185
disebutkan  dalam    dua  surat,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  „Akram Diya‟  al  Umary,  dalam  kitabnya,  „ s ru  al  Khilāfah  al  Rāshidah  Muhāwalah linaqdi al Riwāyah al Tārihiyyat wafaqa manāhij al Muhaddithīna , merupakan sebuah prinsip hidup yang menjadi ciri dan sifat dari perilaku umat Islam. Hal  itu  tercermin  dari  perilaku  Rasulullah  yang  selalu  mengedepankan musyawarah  dalam  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  urusan  dan persoalan dunia. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Turmidi;
صلى الله عليه وسلم الله لوسرلا نم هباحصلا ةرواشم رثكا دحا نكي لم ى  مذلارت (
(Aku tidak pernah melihat orang yang banyak melakukan musyawarah melebihi para sahabat Rasulullah Saw).
„Akram Diya‟ al Umary, lebih tegas  lagi menyatakan bahwa shurā (musyawarah)  merupakan  sebuah  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh umat  Islam,  karena  pada  dasarnya  tidak  ada  ketentuan  berdasarkan analisis  sejarah  yang  menyatakan  bahwa  musyawarah  adalah  sunnah, baik  yang  telah  dipraktikkan  secara  langsung  oleh  nabi  maupun  para sahabatnya. 5 Akan  tetapi  „Akram  menjelaskan  kewajiban  tentang shurā tentunya tidak akan diterima oleh mayoritas masyarakat, karena memang tidak  ada  ketentuan  secara  pasti  yang  menyatakan  tentang  kewajiban shurā .  Sehingga  musyawarah  merupakan  sebuah  tuntunan  yang  telah dipraktikkan  oleh  Rasulullah  untuk  senantiasa  diikuti  dan  lakukan  oleh umat  Islam  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Contoh  kongkrit  bahwa Rasulullah  selalu  mengedepankan  asas  musyawarah  seperti  dalam memutuskan  strategi  pada  perang  Uhud.  Bahwa  pada  saat  itu  Rasullah memenuhi  keputusan  musyawarah  walaupun  beliau  sendiri  berbeda pendapat dengan para sahabat mengenai strategi tersebut. 6
5 „Akram Diya‟ al Umary, āfah al Rāshidah Muhāwalah linaqdi al Riwāyah al Tārihiyyat wafaqa manāhij al Muhaddithīna , (Riyad: Maktabah al „Abikan, 1998) 97 6 Ahmad  Syafi‟i  Maarif, Islam  dalam  Bingkai  Keindonesian  dan  Kemanusian  Sebuah Refleksi Sejarah , (Bandung: Mizan, 2009), 159

## Kontektualisasi  Shurā dalam Demokrasi (Studi Terhadap Pandangan dan Praktik

## Muhammad  Abid  al  Jabiri
7 ,  menjelaskan  bahwa shurā (musyawarah)  di  satu  sisi  bersifat  ungkapan  deskriptif,  tetapi  secara implisit bersifat imperatif, hal itu ditunjukkan dalam surat al Shurā . Di sisi lain shurā merupakan perintah eksplisit yang diarahkan langsung kepada diri  nabi.  Al  Jabiri  lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa  posisi  musyawarah dalam  Islam  merupakan  kewajiban  bagi  penguasa  dan  hak  bagi  rakyat, bahkan  paling  utama  adalah  hak  rakyat,  karena  para  khalifah  di  masa Khulafā  al  Rāshidīn tidak  akan  diangkat  kecuali  dengan  adanya  proses musyawarah.  Musyawarah  dalam  perkembangan  pelaksanaannya bervariatif sesuai dengan kondisi dan konteks perkembangan masyarakat itu  sendiri,  karena  musyawarah  dilaksanakan  oleh  Rasulullah  bersama para sahabatnya tidak berdasarkan pola dan bentuk tertentu.
Hal  itu  dapat  dilihat  dalam  bentuk  pengangkatan Khulafā  al Rāshidīn dari  Abu  Bakar  sampai  Ali  bin  Abi  Talib,  masing-masing mempunyai pola dan bentuk yang berbeda. Fenomena perbedaan tersebut menghasilkan sebuah konsep tentang sistem pengangkatan pimpinan atau kepala  negara  dalam  Islam.  Al  Mawardi  memberikan  batasan  bahwa sahnya  pengangkatan  kepala  negara  dengan  dua  cara: 8 Pertama ,  dengan cara  dipilih  melalui  proses ahl  al  hāl  wa  al’aqd . Kedua ,  diangkat  atau diberikan  mandat  dari  pimpinan  sebelumnya.  Terangkatnya  Abu  Bakar sebagai  khalifah  yang  pertama  dikategorikan  sebagai  hasil  proses musyawarah yang dilakukan oleh ahl al hāl wa al’aqd terbatas yang terdiri dari lima orang, kemudian diikuti oleh masyarakat pada saat itu. Proses bai’at khalifah tersebut dianggap sah walaupun sebagian dari masyarakat tersebut  tidak  mengikuti  proses  pemilihan  tersebut.  Berbeda  dengan Umar bin Khattab, diangkat berdasarkan penunjukkan atau mandat dari khalifah Abu Bakar. Utsman bin Affan diangkat melalui proses pemilihan
7 Muhammad  Abid  al  Jabiri ,Syura  Tradisi  Partikularitas  Universalitas ,(Terjemah: Mujiburrahman), (Yogyakarta: LkiS, 2003),164
8 Lihat, Abi al Hasan bin Muhammad bin Habib al Basari al Baghdadi al Mawardi, al Ahkām ā 7
yang  dipersiapkan  oleh  khalifah  Umar  dengan  cara  membentuk  tim formatur  yang  terdiri  dari  enam  orang.  Tim  formatur  tersebut  sekaligus berhak  menjadi  kandidat  dalam  pemilihan,  sehingga  satu  berpeluang sebagai  yang  terpilih,  dan  lima  orang  lainnya  yang  menentukan  dan memilihnya.  Realitas  ini  kemudian  menjadikan  batasan  minimal  dalam proses  pemilihan ahl  al  hāl  wa  al  ‘aqd 9 bagi  kalangan  mayoritas  ulama Basrah.  Walaupun  batasan  minimal  ini  dibantah  oleh  mayoritas  ulama kalangan  Kufah  yang  menyatakan  bahwa  batasan  minimal  dalam pemilihan  kepala  negara  bisa  dilakukan  oleh  tiga  orang.  Satu  sebagai kandidat yang berpeluang sebagai kepala negara dua orang lain memilih dan  menyetujuinya.  Proses  ini  sama  halnya  dengan  proses  akad pernikahan, satu sebagai wali, dua orang lainnya sebagai saksi.
Konsep  s hurā (musyawarah)  dalam  perkembangan  berikutnya dihadapkan  dengan  model  demokrasi  sebagai  sistem  pemilihan  dalam pemerintahan yang dianut dalam beberapa negara tidak terkecuali negara yang  terdiri  dari  mayoritas  umat  Islam.  Kenyataan  ini  kemudian memunculkan  beberapa  pandangan.  Pandangan  yang pertama , menyatakan  bahwa  sistem shurā dan  demokrasi  berbeda  satu  sama  lain.
Pandangan lainnya menyatakan bahwa shurā dan demokrasi merupakan sistem  yang  secara  subtansial  mempunyai  kesamaan.  Dalam  pandangan penulis,  bahwa  musyawarah  dan  demokrasi  merupakan  sistem  yang berbeda,  tetapi  mempunyai  titik  temu  yang  sama.  Musyawarah mempunyai  dasar  normatif  yang  bersumber  dari  al  Qur‟an  yaitu  dalam surat al shurā , 42:38 10 dan Ali „Imran ,3:159 11 , pada dasarnya menekankan
9 Abi al Hasan, ibid, 7 10 al  Imām  al  Jalīl  „Imād  al  dīn  „Abī  al  Fidā‟  Ismaīl  ibn  Umar  ibn  Kathīr  al  Qurshiyyi  al Dimashqiyyi, Tafsī       Q  ’        ‘ īm     M ’ ūf ,  Cetakan  ke  VIII,  Jilid  4.(  D ā r  al  Sal ā m  li  al Nashri  wa  al  Tauzī‟,  2004),  2526.  Ibn  Kathīr  menjelaskan  bahwa  mereka  (para  sahabat)  tidak melaksanakan  suatu  perkara  kecuali  dengan  putusan  musyawarah,  sehingga  mereka  bisa  saling dukung-mendukung melalui pendapat mereka. Seperti putusan musyawarah mengenai peperangan dan urusan lain yang tersurat dalam firman Allah ; “ Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu ”. Maka dari itu Rasulullah bersama para sahabatnya dalam menentukan peperangan dan urusan  sejenisnya  agar  hati  mereka  menjadi  baik.  Begitu  juga  dalam  pergantian  kepemimpinan khalifah  Umar  bin  Khattab,  setelah  beliau  ditusuk  oleh  seseorang,  maka  beliau  membetuk  tim
adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  memutuskan  suatu  dengan  cara musyawarah  dan  mufakat  (konsensus).  Walaupun  musyawarah  dan mufakat  dilakukan  dengan  cara  keterwakilan ahl  al  hāl  wa  al  aqd ,  baru kemudian  diikuti  oleh  masyarakat  secara  umum.  Demokrasi  itu  sendiri pada  hakikatnya  merupakan  kreasi  manusia  yang  disepakati  sebagai konsep  dan  pemikiran  dalam  memandang  hak  dan  kewajiban  manusia, yang  menekankan  adanya  otoritas  sepenuhnya  berada  ditangan  rakyat sebagai sebuah keputusan dan sumber hukum.
Peleburan Kontekstualisasi Shurā dalam Praktik Demokrasi
Peleburan  sistem shurā dan  demokrasi karena  adanya  kesamaan semangat  untuk  menegakkan  keadilan  dan  persamaan  hak.  Konsep demokrasi pada dasarnya memberika perhatian besar terhadap masalah- masalah  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia,  kebebasan,  dan keadilan  sosial.  Sebagai  sistem  yang  mengatur  kemaslahatan bermasyarakat  dan  bernegara, demokrasi  mempunyai  titik  temu  dengan konsep shurā yang  di  dalamnya  menjunjung  tinggi  keadilan,  persamaan hak dan prinsip-prinsip kebebasan masyarakat.
Muhammad  Abid  al-Jabiri,  yang  menyatakan  peleburan  sistem shurā dan demokrasi harus melalui  aktualisasi konsep shurā dalam sistem demokrasi.  Hal  itu  didasari  bahwa  bangunan  politik  adalah  etika  Islam dalam  pemerintahan  yang  menjalankan  tiga  prinsip  dasar  sebagaimana yang telah dilakukan Nabi, yaitu adanya musyawarah, adanya tanggung jawab  dan  pembagiannya  dalam  satu  struktur  masyarakat,  dan  yang terakhir  pernyataan  Nabi  mengenai,  “Kamu  lebih  mengetahui  urusan-
formatur yang terdiri dari enam orang untuk melakukan musyawarah. Tim formatur tersebut terdiri dari:  Utsman  bin  Affan,  Talhah,  Zubair,  Sa‟ad  dan  Abdurrahman  bin  Auf,  kemudian  mereka sepakat Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab.
11 Ibid,  Jilid  1,  575  “Dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu”.  Berkaitan dengan  ayat  ini  Rasulullah  senantiasa  mengajak  para  sahabatnya  untuk  melakukan  musyawarah mengenai  persoalan  yang  terjadi,  agar  hati  mereka  senang  dan  lebih  bersemangat  dalam beraktifitas. Hal itu dibuktikan dengan sabda Nabi; امكتفلاخ ام ةروشم ىف انعمتجاول : رمعو ركب ىبلا لاق Bersabda  Nabi  kepada  Abu  Bakar  dan  Umar;  Jika  kami  berkumpul  untuk  bermusyawarah,  saya tidak pernah berbeda pendapat dengan kalian berdua (Abu Bakar al  iddiq dan Umar bin Khattab). Hadith  ini    diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad,  diceritakan    Waqi‟  ,  dan  diceritakan  oleh  Abd  al Hamid bin Shahir bin Haushab dari Abd al Rahman bin Ghanam.
urusan  duniamu 12 .  Tiga  dasar  inilah  dalam  pandangan  al-Jabiri  yang menjadi  pijakan  etika  Islam  dalam  urusan  pemerintahan  dan  politik. Implementasi  musyawarah  tersebut,  kata  al-Jabiri  harus  dilakukan melalui  proses  pemilu  yang  bebas  dan  demokratis,  adanya  pembatasan kepala  negara,  disamping  juga  perlunya  eksekutif  bertanggung  jawab terhadap  parlemen  baik  dalam  sistem  kerajaan  maupun  republik.  Serta adanya pembatasan wewenang kepala negara, pemerintah, dan parlemen, sehingga parlemen menjadi satu-satunya sumber kekuasaan.
Al-Jabiri  lebih  lanjut  menegaskan  bahwa  prinsip  model musyawarah ini yang harus dilakasanakan pada masa sekarang. Dengan demikian  al  Jabiri  menolak  pendapat  al  Mawardi  dan  tokoh-tokoh tradisionalis  lainnya  sebagai  rujukan  dalam  pembentukan  kembali pemikiran  politik  Islam,  sebab  pendapat  mereka  dibentuk  dan  diterpa oleh kondisi zaman mereka 13 . Kondisi sekarang menuntut Islam mampu membingkai  secara  etik  dalam  berbagai  aspek  persoalan  kehidupan manusia  termasuk  di  dalamnya  ekonomi,  sosial  budaya  dan  politik pemerintahan. Inilah yang disebut Islam sebagai cerminan dari s ālih likulli makān wa zamān .
Lebih tegas lagi titik temu yang ditawarkan Abdillah, bahwa perlu adanya sinergisitas antara Islam dan demokrasi. Tawaran ini yang dikenal dengan konsepnya demokrasi religious . Dalam pandangannya demokrasi sebagai  sistem  nilai  tidak  cukup  dibingkai  dalam frame paham sekularisme  tapi  juga  dalam  bingkai  yang relegious ,  yang  menghormati nilai-nilai  agama  dan  budaya  lokal 14 .  Lebih  lanjut  ia  menyatakan demokrasi  yang religious adalah  memberikan  “kebebasan  dan  toleransi, sebagai  nilai-nilai  dasar  demokrasi,  disamping  persamaan  dan  keadilan. Oleh  sebab  itu  karena  Indonesia  bukan  negara  agama,  maka  hubungan
12 Lihat, Muhammad Abid al-Jabiri, Agama, Negara dan Penerapan Syariah , (Terj:Mujiburrahman)   (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001) 85
13 Ibid, 88
14 Masykuri  Abdillah, Menuju  Demokrasi  Yang  Religius ,  dalam http://www.nu.or.id/page. php?lang=id&news_view_id=1253 (20 Februari 2004)
antara agama dan politik tidak bisa bersifat formal-legal, tetapi yang lebih sesuai  adalah  hubungan  yang  bersifat  subtantifistik 15 .  Ia  melihat kesinergisan sistem demokrasi khususnya di Indonesia karena dua hal; 16
Pertama ,  nilai-nilai  demokrasi  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam  tentang masyarakat. Kedua , cara yang tepat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan-kepentingan  Islam.  Karena  umat  Islam  di  Indonesia  adalah mayoritas,  sementara  sistem  yang  demokratis  pada  dasarnya  adalah sistem  kekuasaan  mayoritas.  Mengacu  pada  konsep  Masykuri  Abdillah tersebut, maka keinginan menjalankan nilai-nilai Islam melalui bangunan sistem  kenegaraan  yang  dianut  dalam  hal  ini  demokrasi.  Karena demokrasi  yang  diterapkan  di  Indonesia  telah  mengakomodir  nilai-nilai dan tujuan agama.
Aktualisasi shurā dalam Praktik Demokrasi di Pondok Pesantren .
Pondok  pesantren  sebagai  komunitas  yang  terdiri    dari  Kiai, Ustadz  dan  santri,  menempatkan  Kiai  sebagai  posisi  sentral  dalam memberikan kebijakan dan keputusan dalam berbagai hal. Seiring dengan pembaharuan  pendidikan  yang  dilakukan  pondok  pesantren  dengan berpijak  kepada  al muhafadzah  ala  qadim  al  shaleh,  wa  al  akhdu  ‘ala  jadid al ashdalalah , dengan mengadopsi pendidikan formal baik madrasah, sekolah dan  perguruan  tinggi  memberikan  dampak  perubahan  terhadap pengelolaan  dan  sistem  kepemimpinan  yang  diterapkannya.  Pergeseran dan dinamisasi  sistem yang awalnya pemilihan ketua OSIS di madrasah dan sekolah di lingkungan pondok pesantren melalui proses musyawarah terbatas dalam menentukan beberapa kandidat yang dipilih oleh Ustadz. Selanjutnya  para  kandidat  diajukan  kepada  Kiai    melalui munajat dan ketentuan (istikhara ).  Pola  ini  merupakan  kecenderungan  gaya kepemimpinan religio-patenalistik, Kiai  diakui  sebagai  orang  yang
15 Ibid
16 Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna;  Respon  Intelektual  Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) , (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999) 76.
mempunyai kekasyfan 17 keilmuan  sehingga  segala  keputusan  yang dilakukukannya  merupakan  kebenaran  petunjuk  Tuhan.  Sementara ustadz  dan  santri  menerima  hasil  keputusan  sebagai  sebuah  prinsip kepatuhan ( sami’na wa atha’na ) ciri khas tradisi pesantren. Saat ini proses pemilihan  OSIS  dan  pemilihan  organisasi  lainnya  merupakan  wilayah wewenang  yang  dilakukan  oleh  siswa  sendiri  melalui  proses  pemilihan sistem demokrasi.
Pemilihan  ketua  OSIS  (Organisasi  Intra  Sekolah)  di  Madrasah Aliyah  Pondok  Pesantren  Darul  Ulum  Banyuanyar  merupakan merupakan  peleburan  kontektualisasi shurā dalam  sistem  demokrasi, seperti  yang  digambarkan  Syamsul  Satrana 18 ,  bahwa  calon  dari perwakilan  masing-masing  program  jurusan;  IPA,  IPS  dan  Bahasa merupakan satu paket yang terdiri dari calon ketua dan wakil ketua OSIS sekaligus.  Calon dari perwakilan tersebut sebelum dipilih langsung oleh seluruh  siswa  Madrasah  Aliyah,  mengikuti  tahapan  fit  and  proper  test yang  dilakukan  oleh  pembina  OSIS  dan  ustadz  yang  ditunjuk.  Tahapan ini  hampir  sama  dengan ahl  al  hal  wa  al  aqd ,  hanya  saja  perbedaan mendasar dari tahapan fit and proper test ini dilakukan oleh tim  panelis khusus  untuk  mengukur  kompetensi  kepemimpinan  masing-masing kandidat yang diusung.  Sementara ahl al hal wa al aqd pada masa Khulafā al Rāshidīn dalam proses pemilihan Khalifah Utsman bin Affan, terdiri 6 tim yaitu; Utsman bin Affan, Alin bin Abi Thalib, Abdurrahman bin „Auf, Saad  bin  Abi  Waqas,  Thalhah  bin  Ubaidillah,  Zubair  bin  al  Awam,  dan Abdullah  bin  Umar  putra  dari  Khalifah  Umar  bin  Khattab 19 ,  selain berfungsi  untuk  mengukur  kapasitan  dan  kualitas  calon  pemipimpin melalui  dialoq  dan  jajak  pendapat,  mereka  otomatis  sebagai  konstestan dari pemilihan tersebut.
17 Zainuddin  Syarif,  Dinamisasi  Manajemen  Pendidikan  Pesantren:  Dari  Tradisional  Hingga Modern, (Edisi Revisi), (Pamekasan: Mega Media, 2017), 124
18 Wakil Kepala bidang kesiswaan, 12 Mei, 2019
19 Lihat, Akram Diya‟ al Umary, āfah..56-57.
Pemilihan  OSIS,  merupakan  kontestasi  politik  santri,  sebagai wadah  aspirasi  politik  santri  yang  memenuhi  aspek  “ al  musyawa  wa  al muadalah bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  dasar-dasar  pemerintahan dalam Islam yang di dalamnya juga disebutkan pertalian dan persaudaran Islam,  dan  gerakan  sosial 20 ,  tidak  hanya  sebagai  wadah  untuk  memilih ketua dan wakil ketua OSIS, tetapi merupakan proses pembelajaran bagi santri  sebagai  bagian  dari  warga  Negara  yang  mempunyai  pemahaman terhadap  demokrasi  yang  membutuhkan  pola  hubungan  yang  sehat 21 , hormat, dan saling menghargai antara pemimpin dan yang dipimpin.
Pengenalan  terhadap  konsep  kepemimpinan  dalam  pondok pesantren  tidak  melalui  kajian  secara  khusus,  sehingga    sebagian  dari mereka merasa asing dengan istilah-istilah dalam konsep kepempimpinan tersebut.  Hal  ini    ditegaskan  oleh  Ustadz  Fauzi 22 selaku  guru  mata pelajaran fiqih, bahwa rata-rata siswa  asing terhadap konsep dan sistem shurā ,  termasuk  juga  tentang  sistem  perpolitikan  yang  berkembang  saat ini.  Kedangkalan  pengetahuan  santri  terhadap  sistem shurā dan perpolitikan,  disebabkan  karena  transmisi  keilmuan  pada  bidang  fiqih lebih dominan kepada persoalan fiqih ubudiah dan muamalah, sementara persoalan fiqih jinayah dan siyasah cenderung terabaikan. Sekalipun dalam kitab  fiqih  terdapat  pembahasan  tentang jinayah dan siyasah ditelaah tidak  secara  mendalam  dan  serius  hanya  sekedar  menjadi  ulasan  teks semata.
Secara  subtabsi  kiai  Abdul  Mukti  Tabrani 23 mengakui  bahwa demokrasi  merupakan  peleburan  dari shurā yang  tidak  terpisahkan. walaupun  pada  dasarnya  antara shurā dan  demokrasi  masing-masing berbeda  baik  pada  tataran  teoritis  maupun  secara  praktis. Shurā dalam
20 Muhammad Syaltut, Al Islam Aqidah wa Syariah,  (Mesir: Dar al Qalam, 1966) Cet ke-3, 441.
21 Lihat, A.A. Said Gatara, Moh.Dzulkiah Said, Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, (Bandung: Pustaka Setia, 2007, 199.
22 Wawancara, 28 Juni, 2019.
23 Tenaga pengajar senior di SMA Isbatiah Pondok pesantren Banyuanyar, wawancara, 08 Maret, 2019.
praktiknya  merupakan  proses    pilihan  melalui  perwakalin  yang ditentukan  yaitu ahl  al  hal  wa  al  aqd. Sementara  proses  demokrasi merupakan  suara  rakyat  melalui  proses  pmilihan  langsung  dari  rakyat tanpa  adanya  perantara  perwakilan.  Proses  pemilihan  demokrasi    ini dikenal  dengan one  man  one  vote .  Kontekstualisasi wa  amruhum  shura bainahum dalam  praktiknya  terjadi  dinamika  perbedaan  dalam penerapannya,  seperti  yang  digambarkan  dalam  praktik  khulafa  al Rasyidiin.  Naiknya  Abu  Bakar  Al  Siddik  sebagai  khalifah  pertama, melalui  proses al  ta ’yin (penunjukan)  oleh  Umar  bin  Khattab,  yang dilanjutkan  proses bai’ah 24 kepada  mayarakat  secara  luas.  Pemilihan khalifah  Utsman  bin  Affan  melului  proses  pembentukan  formatur  atau perwakilan (ahl al hal wa al aqd ) untuk memilih para kontestan yang yang salah satunya adalah putra dari khalifah Umar bin Khattab. Umar sebagai khalifah  pada  saat  itu  mewanti  wanti  keikutsertaan  putranya  hanya sebagai konstestan saja tidak untuk dipilih.
Menurut  kiai  Abdul  Mukti  Thabrani  ada  dua    faktor    yang mendasari  terjadinya  peleburan  kontekstualisasi shurā dalam  praktik demokrasi  dalam  pesantren  yaitu; Pertama secara  normatif  mereka memahami  teks  hadits  al mu’minuna  ‘ala  syrutihim ,  sebagai  bentuk kepatuhan dari warga negara untuk mengikuti apa yang menjadi pilihan dan kesepakatan sistem politik yang  dianut dalam suatu negara. Karena Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem negara maka, sebagai warga negara yang baik wajib mengikutinya. Kedua, atiullah wa atiu al rasul wa ulil  amri  minkum ” 25 ,  merupakan  bentuk  pemahaman  yang  mengikat,
24 Baiáh merupakan proses sumpah setia masyarakat kepada khalifah yang dipilih selagi  khalifah masih bersikukuh dan tidak melanggar terhadap hukum syariah.  Tentu saja proses baiáh berbeda dengan sumpah janji jabatan Presiden yang terpilh malalui  proses demokrasi. Pesiden bersumpah dan  berjanji  sebagai  amanah  rakyat  untuk  melaksanakan  sesuai  dengan  undang-undang  yang berlaku.
25 Menurut Mohammad Imarah, Ulil Amri Minkum, merupakan kelompok atau bagian dari ahl al hal  wa  al  aqd yang  terdiri  pemerintah  baik  eksekutif  maupun  legislatif  termasuk  di  dalamnya kekuasan yudikatif,  dimana kekuasaan dan kebijakannya merupakan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat secara umum, Islam al Siyasah al Raddu „Ala Syibhati al „Ilmaniyyin, (Mesir: Dar al Tauzii‟ wa al Nushur al Islamiyah, 2007) 33.
bahwa  bentuk  kepatuhan  kepada  Allah  dan  rasulnya  adalah  mengikuti dan mematuhi pemerintah dan ketetapannya. Imarah menegaskan bahwa kepatuhan  terhadah  pemerintah  yang  dimaksud  adalah  peraturan  atau regulasinya  tidak  mengarahkan  kepada  kemaksiatan  dan  pelanggaran kepada syariat.

## Kesimpulan
Peleburan shurā dan  demokrasi  di  pondok  pesantren  Darul  Ulum Banyuanyar dapat ditemukan dalam kontestasi politik santri pada pilihan OSIS  karena  mereka  (santri)  sebagai  representasi,  memahami  praktik demokrasi  sebagai  satu-satunya  sistem  yang  cocok  baik  dalam  aspek agama dan sosial politik. Hal itu disebabkan karena mereka lebih familiar atau  mengenal  sistem  demokrasi  daripada shurā. Bagi  kalangan  kiai  dan Ustadz peleburan shurā dan demokrasi karena mereka merasakan secara subtansi  baik shurā dan  demokrasi  berorientasi  pada  tegaknyan al muadalah wal al musyawa (keadilan dan persamaan hak), sehingga mereka mempunyanyai  pemahaman  bahwa  praktik  demokrasi  sesungguhnya merupakan kontekstualisasi shurā.

## Kontektualisasi  Shurā dalam Demokrasi (Studi Terhadap Pandangan dan Praktik

## Daftar Pustaka
Bambang arif Rahman, Debating shura and democracy among British Muslim organizations ,  dalam  Indonesian  Journal  of  Islam  and  Muslim  Societis, P.ISSN2089-14901/e-ISSN 240-825 X, Vol I, No.2 (2011)
Nasiri,  Dkk,  Kapila  Selekta  Dakwah,  (Surabaya:  Kopertai  VI.  2016),  hlm. 166-167.
Ibnu Manzur, Lisan al „Arab, Jilid 4,1 434.
Muhammad  Iqbal, Fiqih  Siyasah  Kontektualisasi  Doktrin  Politik  Islam , (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007)
„Akram Diya‟ al Umary, s ru al Khilāfah al Rāshidah Muhāwalah linaqdi al Riwāyah  al  Tārihiyyat  wafaqa  manāhij  al  Muhaddithīna ,  (Riyad:  Maktabah  al „Abikan, 1998)
Ahmad  Syafi‟i  Maarif, Islam  dalam  Bingkai  Keindonesian  dan  Kemanusian Sebuah Refleksi Sejarah , (Bandung: Mizan, 2009) Muhammad Abid al Jabiri ,Syura Tradisi Partikularitas Universalitas ,(Terjemah: Mujiburrahman), (Yogyakarta: LkiS, 2003)
Abi  al  Hasan  bin  Muhammad  bin  Habib  al  Basari  al  Baghdadi  al Mawardi, al  hkām al Sult āniyyah...
al Imām al Jalīl „Imād al dīn „Abī al Fidā‟ Ismaīl ibn Umar ibn Kathīr al Qurshiyyi al Dimashqiyyi, Tafsīr al Qur’an al ‘ z īm al Ma’rūf , Cetakan ke VIII, Jilid 4.( D ā r al Sal ā m li al Nashri wa al Tauzī‟, 2004) Muhammad  Abid  al-Jabiri, Agama,  Negara  dan  Penerapan  Syariah , (Terj:Mujiburrahman)   (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001) Masykuri  Abdillah, Menuju  Demokrasi  Yang  Religius ,  dalam http://www.nu.or.id/page.  php?lang=id&news_view_id=1253 (20  Februari 2004) Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna;  Respon  Intelektual Muslim  Indonesia  terhadap  Konsep  Demokrasi  (1966-1993) ,  (Yogyakarta:  Tiara Wacana, 1999).
Zainuddin  Syarif,  Dinamisasi  Manajemen  Pendidikan  Pesantren:  Dari Tradisional Hingga Modern, (Edisi Revisi), (Pamekasan: Mega Media, 2017).
Muhammad Syaltut, Al Islam Aqidah wa Syariah,  (Mesir: Dar al Qalam, 1966) Cet ke-3, 441.
A.A.  Said  Gatara,  Moh.Dzulkiah  Said,  Sosiologi  Politik  Konsep  dan Dinamika Perkembangan Kajian, (Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Mohammad Imarah, Islam al Siyasah al Raddu ‘ la Syibhati al ‘Ilmaniyyin , (Mesir: Dar al Tauzii‟ wa al Nushur al Islamiyah, 2007).