## Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: nurfikoh0606@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian    ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor yang  menjadi  penyebab  dari  terjadinya  suatu  tindak  pidana pencurian  dengan  pemberatan  dan  mengetahui  bagaimana bentuk  upaya  dari  penanggulangan    terhadap  tindak  pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo. Metode penelitian yang digunakan adalah  yuridis empiris. Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  faktor    yang  menyebabkan terjadinya  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  di Wilayah  Hukum  Polres  Bungo  adalah  sebagai  berikut:  faktor Intern  dari luar, yaitu: Faktor ekonomi, Pengaruh teman, faktor dari dalam diri sendiri yaitu: Adanya niat jahat, kesempatan atau kelalaian  korban.  Serta  upaya  penanggulangan  terhadap terjadinya  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  di Wilayah  Hukum  Polres  Bungo  berupa  upaya  preventif  dan represif. Upaya preventif yaitu patroli pada jam-jam dan daerah- daerah  yang  dianggap  rawan  pencurian  serta  melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat desa, dan upaya  represif  yaitu  dengan  melakukan  penindakan  sesuai dengan  proses  dan  mekanisme  hukum  yang  berlaku  terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo.
Kata Kunci: Faktor penyebab; pencurian dengan pemberatan; upaya penanggulangan ARTICLE HISTORY Submission: 2022-04-08 Accepted: 2022-04-29 Publish: 2022-04-30 KEYWORDS: Causative factors, countermeasures, theft by weight

## ABSTRACT
The purposes of this study are to find out the factors that cause the occurrence of a criminal act of theft with weights and to find out how the form of efforts to overcome the crime of theft by weighting in the Bungo Police Legal Area. The research method used is empirical juridical. The results of this study indicate that the factors that cause the occurrence of the crime of theft with weights in the Bungo Police Legal Area are as follows: Internal factors from outside, namely: Economic factors, The influence of friends, factors from within oneself, namely: The existence of evil intentions,  opportunity  or  negligence  victim.  As  well  as countermeasures against the occurrence of criminal acts of theft with  weights  in  the  Bungo  Police  Legal  Area  in  the  form  of preventive and repressive efforts. Preventive efforts are patrols at hours and areas that are considered prone to theft as well as socialization  or  legal  counseling  to  village  communities,  and repressive efforts, namely by taking action in accordance with legal processes and mechanisms  that apply to perpetrators of theft crime with weight in the Territory Bungo Police Law.

## A. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  berkembangnya  zaman  peralatan  canggih  yang  bisa  membantu manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, maka semakin mudah pula seseorang dalam  melaksanakan  tugasnya,  begitu  juga  dengan  “seorang  polisi  dalam mengungkapkan suatu kejahatan”. 1
Dengan  memperhatikan  kondisi  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, tampaknya sudah terjadi pergesaran nilai- nilai, yaitu dari nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebersamaan ke arah nilai-nilai yang menjunjung  tinggi  perseorangan  ataupun  individu.  Perkembangan  daerah  di  setiap provinsi  di  Indonesia,  terutama  daerah  perkotaan  dan  sekitarnya,  berdampak  bukan hanya terhadap peningkatan arus urbanisasi semata-mata tetapi juga berdampak pada perubahan struktur masyarakat. 2
Dalam  kehidupan  manusia  tanpa  disadari  bahwa  yang  benar,  yang indah yang baik itu memang menyenangkan, membahagiakan, mententramkan dan memuaskan  manusia.  Sebaliknya  yang  salah,  yang  jelek  dan  yang  buruk  itu menyengsarakan, menyusahkan, meresahkan dan membosankan manusia. Berdasarkan dua sisi tersebut yang bertolak belakang ini, manusia adalah sumber penentu dan tahu resiko yang mana mau diambil dan manusia sebelum bertindak bisa menimbang terlebih dahulu, menilai, memutuskan untuk memilih yang paling menguntungkan (nilai moral) atau  merugikan  banyak  orang,  termasuk  dalam  memilih  melakukan  tindak  pidana kejahatan ataukah tidak. 3
Pada zaman yang semakin modern dan gaya hidup yang semakin meningkat, dan membuat  banyak  sekali  pergeseran  dalam  sistem  sosial  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Salah  satu  akibatnya  adalah  perubahan  ekonomi  yang  semakin  hari semakin memburuk  dan dampak dari zaman modern tersebut yaitu terjadinya dampak yang buruk yaitu krisis global yang melanda hampir seluruh dunia, dan tidak terkecuali termasuk di Negara Republik Indonesia. Dengan memburuk perekonomian di Indonesia membuat  banyak  orang  menjadi  tertekan  dengan  perekonomian  dalam  kehidupan, sedangkan mereka harus menuntut memenuhi kehidupan dalam berkeluarga.
Manusia mempunyai sifat yang selalu ingin terpenuhi dalam kehidupan walaupun dengan tekanan ekonomi yang lemah termasuk sandang dan pangan, baik kebutuhan untuk mempertahan kehidupan atau pun hanya untuk pemenuhan hasrat ingin memiliki sesuatu bahkan sebagai meningkat taraf hidup atau status sosial. Untuk terpenuhinya kebutuhan hasrat yang dimaksud adalah manusia harus melakukan usaha apa pun itu untuk mendapatkan dan terpenuhi hasrat tersebut, namun terkadang kemampuan yang dimilikinya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus terpenuhi, namun keadaan seperti ini yang bisa menimbulkan goncangan pada diri manusia itu sendiri dan pada akhirnya tidak terpenuhi hasrat atau meningkat status sosial tersebut, maka dari pada itu tidak jarang mereka melakukan apa saja dalam mempenuhi hasrat. Dalam keadaan tersebut  maka  tidak  dapat  dipungkiri  lagi  dengan  sendirinya  manusia  sanggup melakukan segala cara  apa pun itu macam kejahatan atau tindak pidana.
1 Uswantun  Hasanah,  Yulia  Monita,  “Sidik  Jari  sebagai  Pendukung  Alat  Bukti  dalam  Proses Penyidikan Perkara Pidana,” PAMPAS: Journal Of Criminal , 1, 3, 2020, hlm. 141. https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086
2 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , Refika Aditama, 2013, hlm. 119.
3 Moh  Rosul, “ Peranan  Polri  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pencurian  dengan Pemberatan, ” Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25, 9 ,2019 , hlm. 1.
Dengan demikian jelas bahwa tekanan perkonomian atau dengan kata lain miskin, dengan keadaan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindak-tindakan yang merugikan  orang  lain,  yaitu  dengan  melakukan  tindak  pidana,  terutama  pada  tindak pidana pencurian harta benda seperti tindak pidana pencurian.
Tindak  pidana  yang  paling  sering  terjadi  dikalangan  masyarakat  yaitu  tindak pidana  pencurian.  Dimana  dengan  kondisi  perkonomian  yang  sekarang  ini  sangat memprihatinkan sekali, membuat manusia tersebut menghalalkan segala cara baik itu dengan  cara  melawan  hukum  melakukan    tindak  pidana  pencurian  demi  memenuhi kebutuhan kehidupan. Dari media elektronik dan media-media masa menujukan bahwa sering  terjadinya  tindak  pidana  pencurian  yang  berbagai  jenisnya  dilatar  belakangi karena kebutuhan kehidupan yang tidak terpenuhi.
Pengklasifikasian  terhadap  perbuatan  manusia  yang  dianggap  sebagai  kejahatan didasarkan  atas  sifat  dari  perbuatan  yang  merugikan  masyarakat,  Paul  Meokdikdo merumuskan sebagai berikut:
“Kejahatan  adalah  pelanggaran  hukum  yang  ditafsirkan  atau  patut  ditafsirkan sebagai  perbuatan  yang sangat merugikan,  menjengkelkan dan  tidak  boleh  dibiarkan atau harus ditolak”. 4
Tindak  Pidana  pencurian  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Pasal  362-367.  Sebagian  besar  jenis  tindak  pidana  pencurian  yang  sering dilakukan  adalah  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan.  Tindak  pidana pencurian  dengan  pemberatan  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP) dalam Pasal 363 yang menentukan:
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
(1) pencurian ternak;
(2) pencurian  kecelakaan  kereta  api,  huru-hara  pemberontakan  atau  bahaya perang; pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar;
(3) pencuriaan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang  ada  rumahnya,  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  ada  di  situ  tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
(4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
(5) pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika  pencurian yang  diterangkan dalam  butir  3  disertai  dengan salah  satu  hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Fenomena  yang  sedang  marak  terjadi  di  Kabupaten  Muara  Bungo  yaitu  tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) pembobolan rumah yang marak terjadi ditengah kalangan masyarakat Kabupaten Muara Bungo dikarenakan Kabupaten Muara Bungo adalah Kabupaten yang sedang berkembang dan merupakan Kabupaten Lintasan Sumatra  yang  dilintasi  dari  Kabupaten  lain  dan  antar  provinsi,  yang  kebanyakan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tersebut ialah pendatang yang sebagian dari daerah selatan. Hal ini terjadi dikarenakan terjadinya suatu kesenjangan ekonomi menegah kebawah dan masyarakat miskin. Berkembangnya suatu kejahatan atau  tidaknya,  adalah  sejalan  dengan  kondisi  masyarakat  tersebut.  Seseorang  atau
4 Soedjono, R, Penanggulangan Kejahatan , Alumni, Bandung, 1975,  hlm. 5.
sekelompok orang bisa melakukan suatu tindak pidana kejahatan, yang perilaku ini bisa disebabkan oleh alasan atau  faktor-faktor tertentu.
Tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  diwilayah  hukum  Polres  Bungo Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang masuk kedalam data Polres Bungo meningkat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

## Tabel 1
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo Tahun 2018-2020 No  TAHUN POLRES BUNGO TIDAK SELESAI SELESAI PN  MUARA BUNGO 1 2018 91 43 48 45 2 2019 53 14 39 36 3 2020 62 12 50 44 JUMLAH 206 69 137 125 Sumber Data: Polres Bungo, Pengadilan Negeri Muara Bungo
Berdasarkan  tabel  yang  diatas  terlihat  bahwa    dalam  kurun  waktu  tiga  tahun belakang ini di Kabupaten Muara Bungo jumlah pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan  yang  masuk  kedalam  data  Polres  Bungo  206  (dua  ratus  enam)  pelaku, dengan rincian 91 (sembilan puluh satu) pelaku pada tahun 2018, 53 (lima puluh tiga) pelaku  pada  tahun  2019,  sedangkan  pada  tahun  2020  jumlah  pelaku  tindak  pidana pencurian dengan pemberatan dengan rincian 62 (enam puluh dua) pelaku. Sedangkan kasus  yang  tidak  selesai  dalam  data  Polres  Bungo  69  (enam  puluh  sembilan)  pelaku dengan rincian, yaitu pada tahun 2018, 43 (empat puluh tiga) pelaku, 14 (empat belas) pelaku pada tahun 2019, 12 (dua belas) pelaku pada tahun 2020. Sedangkan kasus yang naik dalam data Polres Bungo 137 (seratus tiga puluh tujuh) dengan rincian, yaitu pada tahun 2018, ada 48 (empat puluh delapan) Pelaku, dan pada tahun 2019, ada 39 (tiga puluh Sembilan) Pelaku, dan pada tahun 2020, ada 50 (lima puluh) pelaku. Sedangkan dalam data Pengadilan Negeri Muara Bungo  sebanyak 125 (seratus dua lima) pelaku, dengan rincian pada tahun 2018, ada  45 (empat puluh lima) pelaku, dan pada tahun 2019, 39 (tiga puluh sembilan) pelaku, dan pada tahun 2020, ada 50 (lima puluh) pelaku.
Adanya  silisih  diantar  jumlah  pelaku  dari  Polres  Bungo,  dan  Pengadilan dikarenakan  ada  jarak  waktu  dalam  proses  hukumannya.  Proses  Penindakan  hukum yang  begitu  panjang  membuat sesuatu  kasus  yang  harusnya  diputus  oleh  Pengadilan Negeri  dalam  tahun  yang  sama  menjadikan  kasus  tersebut  diputuskan  pada  tahun berikutnya.
Lamanya  Proses  Penahanan  yang  dilakukan  untuk  melengakapi  berkas-berkas perkara yang dilakukan Polres Bungo yaitu 20 hari dan bisa meminta perpanjangan 40 hari kepada kejaksaan negeri apabila berkas belum lengkap  dan meminta perpanjangan 60  hari  kepada  Pengadilan  Negeri  Muara  Bungo  apabila  berkas  belum  lengkap.  Dari keterangan tersebut dapat diperkirakan waktu paling lama untuk menyelesaikan kasus sampai putusan Pengadilan Negeri adalah ± 3 bulan. Maka dari itulah terdapat selisih angka  dari  jumlah  pelaku  pencurian  dengan  pemberatan  antara  Polres  Bungo,  dan Pengadilan Negeri Muara Bungo.
Banyak  terjadinya  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  yang  terjadi  di Kabupaten  Muara  Bungo  yang  menarik  perhatian  penulis  untuk  meneliti  di  Wilayah Hukum  Polres  Bungo  yaitu  para  pelaku  kasus  tindak  pidana  pencurian  pembobolan rumah yang paling sering terjadi di Wilayah Hukum Polres Muara Bungo.
Jumlah  pelaku  tindak  pidana  tidak  lepas  dari  faktor-faktor  penyebab.  Namun dengan demikian bukan tidak ada upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, upaya yang dilakukan didalam penanggulangan yaitu berupa preventif (non  penal)  yaitu  dengan  cara  pencegahan,  maupun  penanggulangan  secara  represif (penal) yaitu penindakan dengan cara penangkapan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Faktor  yang  menjadi  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  pencurian  itu. Apakah memang karena adanya bakat dan karakternya jahat atau didorong oleh faktor sosiologi  maupun  ekonomis  atau  ada  sebab-sebab  lain  yang  mendorong  pelaku melakukan  tersebut.  Apabila  faktor  penyebab  itu  sudah  diketahui,  maka  disamping pemidanaan,  dapat  dilakukan tindak-tindakan  baik  secara  preventif  (non penal) atau pecegahan  secara  represif  (penal)  atau  penindakan  dengan  cara  penakapan  dan penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidananya,  agar  orang  tersebut  tidak  lagi melakukan perbuatan jahat atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Pencurian timbul karena lemahnya kewaspadaan yang dimiliki dan daya tangkal dari masyarakat itu sendiri serta gangguan ketertiban. Kejahatan dapat terjadi karena ada niat dan kesempatan dari pelaku kejahatan. Akhir-akhir ini kejahatan yang sering muncul adalah pencurian dengan pemberatan (curat). Pencurian dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan apabila memenuhi lima unsur yakni pencurian ternak, pencurian pada waktu terjadinya bencana, pencurian pada waktu malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih  dan pencurian dengan merusak pintu atau jendela rumah korban. 5
Kejahatan  yang  ditemukan  merupakan  suatu  persoalan  yang  selalu  ada  dalam kehidupan masyarakat. Segala upaya yang dilakukan untuk menghentikan kejahatan itu tidak akan bisa, melainkan kejahatan itu hanya dapat dikurangi dan dicegah. Salah satu kejahatan  yang  paling  sering  terjadi  dilingkungan  masyarakat  adalah  pencurian. Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah yang  harus  mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah.  Masalah  pencurian  ini merupakan  kejahatan  yang  selalu  menimbulkan  gangguan  dan  keamanan  dan ketertiban masyarakat. 6
Maka diperlukannya peranan dari aparat kepolisian menanggulangi tindak pidana pencurian  dengan  pemberatan  (curat).  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)
5 Gilang   Reno   Prakoso, “Optimalisasi Penyelidikan  Intelijen   Dalam    Penanggulangan Tindak Pidana  Pencurian  Dengan  Pemberatan  di  Wilayah  Hukum  Polsek  Purwokerto  Timur”,  Police Studies  Review, Advances  In  Police  Science  Research ,  1,  1,  2017,  hlm.  211.    https://journal. akademikepolisian.com/index.php/psr/article/view/12
6 Yoslinda Prisma , “Optimalisasi Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Pekalongan” Advances Police Science Research  Journal ,  1,  2,  (2017),  hlm.  652.  https://journal.akademikepolisian.com/index.php /apsrj/article/view/31/31
merupakan salah satu institusi pemerintahan yang bergerak dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. 7
Untuk  mencegah  kejahatan  tindak  pidana  pembobolan  rumah  perlu  adanya kerjasama  antara  aparat penegak  hukum  yang  ada  di  Kabupaten  Muara  Bungo,  guna menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana pembobolan rumah.
Menurut Barda Nawawi mengatakan:
Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan bagian terintegral dari upaya perlindungan masyarakat (sosial defence) dan upaya pencapaian  kesejahteraan (sosial  welfare) .  Kebijakan  penanggulangan  kejahatan atau disebut juga dengan politik krimininal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu  “perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat”. Kebijakan  penanggulangan  kejahatan (criminal  policy) itu  sendiri  merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (law enforcement polic) . Kebijakan penegak hukum  merupakan  bagian  dari  sosial (social  policy) dan  termasuk  juga  dalam kebijakan  legislatif (legislative  policy) .  Politik  kriminal  pada  hakikatnya  juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. 8
Dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri Polri memiliki tugas pokok dan fungsi  serta  peran  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, menegakkan  hukum  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan kepada  masyarakat.  Untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan maka  Polri  melakukan pembenahan  melalui  reformasi  birokrasi  Polri  yang  meliputi  bidang  instrumental, struktural dan kultural secara terus menerus. 9
Adanya  tugas  dan  tanggung  jawab  Polri  yang  harus  diemban  sangat  erat  maka untuk  melindungi  para  anggota  Polri  maka  di  undangkan  lah  Undang-Undang  No.  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang lebih tepatnya pada Bab  III  Pasal  13,  yang  berbunyi:  tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia adalah:
a) Memilihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b) Menegakan hukum dan
c) Memberikan perlindungan, pemgayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 10
Maka  masalah  pencurian  ini  merupakan  kejahatan  yang  selalu  menimbulkan gangguan  dan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Diperlukannya  peranan  dari aparat  kepolisian  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  pembobolan  rumah.  Dengan
7 Ardiko   G.M.    Sitompil, Haryadi, Tri Iman     Munandar, “Pen ahanan  Terhadap    Anak Pelaku Tindak  Pidana”, PAMPAS:  Journal    Of  Criminal, 1,  3  (2020),  hlm.  36.  https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090
8 Barda      Nawawi      Arief, Bungai      Rampai  Kebijakan      Hukum        Pidana,          (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), KencanaPrenada Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.
9 Lucky Andreaz, “Optimalisasi Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencur ian Dengan  Pemberatan  di  Wilayah  Hukum  Polres  Klaten” Advance  In  Police    Science Research Journal , 1,  1,  (2017), hlm. 104.  https://journal.akademikepolisian.com/index.php/ apsrj/article/view/19
10 Moh  Rosul,  “Peranan  Polri  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pencurian  dengan Pemberatan” Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25, 9 (2019) , hlm. 4. http://riset.unisma.ac.id /index.php/jdh/article/view/3472
sampainya  kasus  tindak  pidana  pencurian  pembobolan  rumah  di  Polres  Kabupaten Bungo, bukan lah tidak ada suatu usaha atau penaggulangannya yang dilakukan guna mengatasi dan memberantas tindak pidananya, termasuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidananya namun masih adanya suatu permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  Pendekatan  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution pendekatan empiris adalah:  Penelitian  ilmu  hukum  yang  memandang  hukum  sebagai  fakta  yang  dapat  di konstatasi atau diamati dan bebas nilai. Sifat atau ciri-ciri ilmu hukum empiris dapat diamati, antara lain: 1) Membedakan fakta dari norma, 2) Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial, 3) metodologinya, metode ilmu-ilmu empiris, 4) bebas nilai. 11 Dalam penelitian ini penulis membandingkan antara Das sein dan Das Solen yaitu membandingkan  apa  yang  di  harapkan  atau  yang  tertulis  di  dalam  peraturan  atau Undang-Undang  dengan  membandingkan  apa  yang  terjadi  di  lapangan  atau  fakta sebenarnya.  Penelitian  ini  mempelajari  upaya  penanggulangan  tindak  pidana pembobolan rumah di Wilayah Hukum Polres Bungo.

## C. PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  dan  Upaya  Penanggulangan  Terjadinya  Tindak  Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo
Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang digolongkan sebagai kejahatan konvesional, suatu perbuatan yang menyimpang dan membawa dampak yang tidak baik, hal  tersebut  dapat  berupa  rasa  tidak  aman,  keresahan  dan  mengganggu  ketertiban umun.  Kejahatan  dan  pelaku  tindak  pidana  kejahatan  merupakan  suatu  yang  harus ditanggulangi  dengan  cermat  dan  tepat,  sehingga  penanggulangan  dilakukan  secara utuh dan menyeluruh. Sebelum upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan tersebut sebaiknya perlu mengetahui dan mempelajari hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.
Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat  yang  timbul  akibat  rendahnya  kesejahteraan  masyarakat  dan  kesadaran hukum  yang  dimiliki  masyarakat.  Dengan  banyaknya  terjadinya  tindak  pidana pencurian  dengan  pemberatan  tidak  lepas  dari  kondisi  kesejahteraan  dan  kondisi ekonomi  yang  sangat  rendah,  pekerjaan,  dan  kecilnya  upah  kerja,  pendidikan  dan lingkungan masyarakat.
Pada dasarnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangat berkaitan erat dengan  kondisi  masyarakat  tersebut  dan  melatarbelakangi  untuk  melakukan  tindak pidana  pencurian  dengan  pemberatan.  Apabila  dalam  suatu  masyarakat  yang  tingkat pertumbuhan  penduduknya  tinggi,  tingat  pendidikan  yang  rendah,  dan  kurangnya kesejahteraan  masyarakat  biasanya  rentan  akan  terjadi  perbuatan-perbuatan  yang melanggar  hukum.  Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  melanggar  hukum  adalah  yang berhubungan  dengan  harta  benda  atau  milik  orang  lain  adalah  pencurian.  Dimana
11 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81- 82.
seseorang ingin memiliki atau menguasai barang yang bukan miliknya untuk ia miliki sendiri secara ia melawan hukum.
Namun di dalam KUHP tidak begitu jelas mengenai bentuk dari barang tersebut. Padahal dalam hal sekarang ini, bentuk dari barang yang menjadi obyek dari pencurian bisa berwujud dan tidak terwujud. Namun, pada dasarnya apabila seseorang berusaha untuk menguasai barang orang lain yang bukan miliknya untuk memilikinya secara utuh dengan cara melawan dan barang tersebut digunakan selayaknya miliknya sendiri maka dapat dikenalan tindak pidana pencurian.
Mengetahui  perbedaan  antara  tindak  pidana  pencurian  biasa  dan  tindak  pidana pencurian  dengan  pemberatan  serta  dengan  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasaan pada dasarnya sama. Yaitu ingin memiliki dan menguasai barang yang bukan miliknya  dengan  cara  melawan  hukum,  barang  tersebut  digunakan  seperti  miliknya sendiri maka dapat dikenakan tindak pidana pencurian.
Untuk  melakukan  sesuatu  perbuatan  biasanya  di  dasari  alasan  mengapa  orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Begitu juga dengan kasus tindak  pidana  pencurian.  Apa  saja  faktor  yang  melatarbelakangi  suatu  tindak  pidana pencurian dengan pemberatan tersebut bisa terjadi.
Wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan  narapidana,  maka  diuraikan  faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan diwilayah hukum Polres Bungo:
Tabel 2 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo No  Nama Pelaku Pendidikan Terakhir Pelaku Pekerjaan Pelaku Faktor  Penyebab  Pelaku Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan 1 Ade Putra D3 Pengangguran  1. Pengaruh Teman 2. Adanya Kesempatan 2 Eko Ota Dona SMA Pengangguran  1. Adanya Niat 2. Faktor Ekonomi 3 Hartono SMA Pengangguran  1. Faktor Ekonomi 2. Pengaruh Teman 4 Bahri Saputra  SD Tukang Bangunan 1. Faktor Ekonomi 5 Ardian Saputra SMA Petani 1. Faktor Ekonomi 2. 6 Albaniyah SMA Pengangguran  1. Adanya Niat 2. Faktor Ekonomi 7 Andi Arnando  SMA Tukang Bangunan 1. Faktor Ekonomi 8 Hari Tamat SD Pedagang 1. Faktor Ekonomi 2. Adanya Kesempatan 9 M. Efendi Kelas 1 SMP Pedagang 1. Faktor Ekonomi 2. Adanya Kesempatan 10  Al-zahri SMP Pengangguran   1. Faktor Ekonomi 2. Pengaruh Teman 11  Dian Alzuhari SMP Petani 1. Faktor Ekonomi 2. Adanya Kesempatan
12  Canikey Wanda SMA Pengangguran  1. Faktor Ekonomi 13  Heru Setiawan  SMP Pengangguran  1. Faktor Ekonomi 14  Jandra SMP Tukang Bangunan 1. Fakto Ekonomi 2. Adanya Kesempatan 15  Dian Permana  SD Pengangguran  1. Faktor Ekonomi 2. Faktor Teman 16  Hariyanto  Adi Putra Tidak sekolah Pengangguran  1. Faktor Ekonomi 2. Faktor Teman 3. Adanya Niat 17  Albayhaqi SD Pengangguran  1. Faktor Ekonomi 18  Abdulah SMP Pengangguran  1. Faktor Ekonomi 2. Adanya Kesempatan 19  Andi Putra Kelas 3 SD   Petani 1. Faktor Ekonomi 20  Hari Effendy SD Petani 1. Faktor Ekonomi 21  Asep Tedi Spriyadi SMP Tukang Bangunan 1. Faktor Ekonomi 22  Dahri SMP Tukang Bangunan 1. Faktor Ekonomi 23  Awaludin TIDAK TAMAT SD Pengangguran  1. Faktor Ekonomi 2. Faktor Teman 3. Adanya Niat 24  Amri SMP Pengangguran   1. Faktor Ekonomi 25  Harizulyadi SD pedagang 1. Faktor Ekonomi Sumber: Data LP Klas II B Muara Bungo
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 25 pelaku, 12 pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena pengaruh faktor ekonomi, 5 pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena faktor ekonomi dan adanya kesempatan, 3 pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikarenakan faktor ekonomi dan pengaruh  teman,  2  pelaku  tindak pidana  pencurian  dengan  pemberatan  dikarenakan faktor  adanya  niat  dan  faktor  ekonomi,  2  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan dikarenakan faktor ekonomi, faktor teman dan adanya niat, 1 orang pelaku tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  dikarenakan  faktor  teman  dan  adanya kesempatan.
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  beberapa  responden  narapidana,  dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:
a. Faktor Ekonomi
b. Pengaruh Teman
c. Adanya Kesempatan
d. Adanya Niat
2. Upaya  Penanggulangan  Terjadinya  Tindak  Pidana  Pencurian  dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bungo meliputi:
a. Upaya Non Penal
Upaya preventif yang dikenal dengan Upaya sebelum terjadinya   tindak
pidana, digolongkan sebagai langkah dalam kebijakan non penal.
Menurut  Bapak  Hendri  Gunawan,  Penyidik  dibagian  Reskrim  Polres  Muara Bungo menyatakan bahwa:
Kami  dari  pihak  Polres  Muara  Bungo,  melakukan  pencegahan  dengan  cara melakukan patroli pada jam-jam yang rawan sering terjadinya kejahatan, polisi melakukan  patroli  tersebut  mempunyai  tujuan  yaitu  mencegah  terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yaitu suatu kejahatan, patroli dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya pencurian pada khususnya, polisi juga menggalakan  warga  setempat  untuk  mengadakan  ronda  malam,  serta mengadakan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  tentang  pentingnya  menjaga keamanan. Patroli dari pihak kepolisian sangat efektif sekali dalam mencegah sebelum terjadinya kejahatan. 12
Usaha dari aparat kepolisian mengadakan ronda pada jam-jam rawan dan desa- desa yang dianggap rawan memberikan efek ketidak nyamanan kepada si pelaku untuk menjalankan aksi jahatnya, akan ada rasa ketakutan dengan adanya patroli yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Lebih lanjut, beliau mengatakan:
Polres  Bungo,  menyatakan  sebagai    polisi,  kami  secara  preventif  melakukan patroli,  kami  juga  melakukan  penyuluhan  kedesa-desa,  kesekolah-sekolah, kepemuda-pemuda agar mereka memiliki pengetahuan tentang hukum. 13
Menurut Daniel firmansyah selaku dari penyidik di Polsek Muara Bungo, tentang upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan dari hal-hal yang dapat menimbulkan suatu kejahatan tindak pidana pencurian.
3. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat.
4. Pendekatan tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan  yang  baik  antara  polisi  dengan  masyarakat,  agar  apa  yang  telah disosialisasikan dapat diterapkan atau dijalankan dikehidupan bermasyarakat.
5. Memberikan  penerangan  kepada  masyarakat  apabila  terjadi  tindak  pidana pencurian  dihimbaukan  agar  segera  melaporkan  kepada  pihak  yang berwajib. 14
Sedangkan menurut Bapak Novendro, selaku kanit reskrim Polsek Muko-Muko Bathin VII bungo, mengemukakan:
Untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pencurian  oleh  Polsek  Muko-Muko Bathin VII  atau meminimalisirkan dimulai dari kewaspadaan pada diri sendiri.
12 Wawancara dengan Briptu Hendri Gunawan, penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.
13 Wawancara dengan Briptu Hendri Gunawan, penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.
14 Wawancara  dengan  Briptu  Daniel  firmansyah,  Polsek  Bungo,  Penyidik  Polsek  Bungo,  Muara Bungo, Tanggal 26 Juli 2021.
Hal-hal yang yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi tindak pidana adalah sebegai berikut:
1. Meningkatkan keamanan lingkungan dengan mengadakan siskamling.
2. Memperbanyak  pos-pos  penjagaan  polisi  sehingga  polisi  dapat mengamankan, melindungi dan menerima aduan masyarakat.
3. Tidak memancing orang berbuat jahat.
4. Antisipasi diri terhadap tempat-tempat yang rawan kejahatan.
5. Untuk  aparat  kepolisian  sesigap  mungkin  melakukan  operasi  dan  patroli ditempat-tempat rawan terjadinya kejahatan.
6. Sesegera mungkin untuk melaporkan kepolisi apabila terjadi tindak pidana pencurian. 15
Menurut  Bapak  Deki  Junel  Putra,  selaku  Kanit  Reskrim  Polsek  Pelepat,  upaya yang  dilakukan  di  Polsek  Pelepat,  pencegahan  tindak  pidana  pencurian  atau meminimalisir kejahatan pencurian yaitu:
1. Sebelum istirahat tidur memeriksa kembali pintu rumah dan menambahkan kunci ganda.
2. Memberikan  penerangan  kepada  masyarakat  apabila  terjadi  tindak  pidana pembobolan  rumah  sesegera  mungkin  melaporkan  kepada  pihak  yang berwajib.
3. Meningkatkan keamanan lingkungan dengan cara mengadakan siskamling.
4. Menyampaikan  himbauan  kepada  masyarakat  melalui  pertemuan  tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama. 16
Selain  itu,  ada  beberapa  upaya  pencegahan  terhadap  faktor-faktor  penyebab seseorang  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  di  wilayah hukum  Polres  Bungo  yang  perlu  dilakukan  agar  tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan tidak lagi terjadi lagi, sebagai berikut:
a. Upaya Pencegahan terhadap Faktor Ekonomi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hendri  gunawan,  mengatakan bahwa: Dalam mengatasi keadaan perekonomian seperti itu, perlu adanya upaya perbaikan ekonomi yang meliputi:
- Ketersediaan lapangan pekerjaan baru oleh Pemerintah/swasta
- Peningkatan UMR oleh Pemerintah/Swasta
- Penurunan harga kebutuhan hidup oleh Pemerintah 17
b. Upaya Pencegahan terhadap Faktor Lingkungan
Penanggulangan terhadap faktor lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga,  lingkungan  tempat  tinggal,  serta  lingkungan  masyarakat.Ketiga peran  tersebut  sangat  mempengaruhi  prilaku  dan  kepribadian  seseorang.
Seseorang yang kemudian mempengaruhi setiap individu yang berada dalam lingkungan tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hendri  gunawan  mengatakan bahwa:
- Tolakan ajaka teman apabila kita diajak untuk berbuat kejahatan
15 Wawancara dengan Aiptu Novendro, Polsek Muko-Muko Bathin VII, Kanit Reskrim Muko-Muko, Muara Bungo, Tanggal 16 Agustus 2021.
16 Wawancara  dengan  Iptu  Deki  Junel  Putra,  Kanit  Reskrim  Polsek  Pelepat,  Bungo,  tanggal  27 Agustus 2021.
17 Wawancara dengan Hendri Gunawan, Penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.
- Dalam  pergaulan,  kita  harus  berhati-hati  dalam  memilih  teman,  dan menjaga jarak apabila ada teman yang berwatak jahat.
- Lingkungan  masyarakat  harus  memberikan  sanksi  sosial  terhadap warganya yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. 18
c. Upaya Pencegahan terhadap Diri Sendiri
Penanggulangan dari faktor diri sendiri berkaitan dengan pengetahuan tentang  agama,  nilai  dan  moral  serta  pendidikan  pada  diri  seseorang  yang membentuk dan memengaruhi pola pikir dan perilakunya Berdasarkan  wawancara  dengan  Hendri  Gunawan  mengatakan  upaya yang dapat dilakukan oleh diri sendiri yaitu:
- Memiliki iman terhadap Tuhan dan agamanya, yang mana semua  agama melarang  untuk  melakukan  hal-hal  negatif  yang  dapat  merugikan  diri sendiri maupun orang lain.
- Belajar tentang nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. 19

## Tabel 3
Rencana Kegiatan Sosialisasi Polres Bungo Bulan Januari Tahun 2020 Waktu  Tempat Kegiatan Materi Kegiatan  Pemateri Audien  Keterang an 1 10 Januari 2020 Mesjid  Al- Muhajiri Kec. Sungai Pinang Kab. Bungo 1. Peran aktif masyarakat untuk  menjaga keamanan  dan ketertiban masyarakat melalui pamswakarsa agar  tercipta situasi aman dan kondusif Kasat Binmas, 4 personil sat binmas ± 150 Orang Bin Tibmas 2 17 Januari 2020 Mesjid  Al- Falah  Desa Empelu Kec.  Tanah Sepenggal Kab. Bungo SDA Kasat Binops, Kasat Binmas,  4 personil Sat Binmas ±  150 orang SDA 3 24 Januari 2020 Mesjid Baitur- rahim Desa Lubuk Landai Kec.  Tanah Sepenggal Lintas Kab. Bungo SDA Kasat Binmas,  4 personil Sat Binmas ±  200 orang SDA
18 Wawancara dengan Hendri Gunawan, Penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.
19 Wawancara dengan Hendri Gunawan, Penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.
4 31 Januari 2020 Mesjid Jami’ Al - Husna Desa Sungai Gurun Kec. Pelepat Kab. Bungo SDA Kasat Binmas,  4 personil Sat Binmas ±  150 orang SDA 5 9 Januari 2020 SMPN 1 Muara Bungo 1. Keamanan dan ketertiban masyarakat Kasat Binmas,  4 personil Sat Binmas ±150 orang Bin Redawan 6 16 Januari 2020 MAN Negeri Muara Bungo SDA Kasat Binmas,  4 personil Sat Binmas ±100 orang SDA 7 23 Januari 2020 SMAN 1 Muara Bungo SDA Kaur Binops,  4 personil Sat Binmas ±  150 orang SDA 8 30 Januari 2020 Pondok Pesantren Modern Darus- salam Desa  Sei. Tembang Kec.  Tanah Sepenggal Lintas Kab. Bungo SDA Kasat Binmas,  4 personil Sat Binmas ±  150 orang SDA 9 8 Januari 2020 Kantor Dinas Perindustri- an dan perdagang- an Bungo Pembinaan  dan Pengarahan Satpam Kasat Binmas,  4 personil Sat Binmas ± 30 orang Bin Kamsa 10 15 Januari 2020 Kantor  PT. Citra  Sawit Harum Kab. Bungo SDA Kasat Binmas,  4 personil Sat Binmas ± 20 orang SDA 11 22 Januari 2020 Lapangan BPBD Kab. Bungo 1. Pesan-pesan mengenai pemeliharaan dan ketertiban Masyarakat Kasat Binmas, 4  personil Sat Binmas ± 35 orang Bin Korpolsus 12 29 Januari 2020 Terminal pasar atas Bungo SDA Kasat Binmas, 4  personil Sat Binmas ± 65 orang SDA
13 7 Januari 2020 Mesjid Agung Kab. Bungo 1. Peran   aktif masyarakat untuk  menjaga keamanan  dan ketertiban masyarakat melalui pamswakarsa agar  tercipta situasi aman dan kondusif Kasat Binmas, 4  personil Sat Binmas ±  200 orang Bin Polmas 14 14 Januari 2020 Terminal Muara Bungo SDA Kasat Binmas, 4  personil Sat Binmas ± 65 orang SDA

## Sumber Data: Polres Bungo
Pada  Tabel  diatas  terlihat  bahwa  dalam  bulan  Januari  2020  Polres  Bungo melakukan  melakukan  14  kali  kegiatan  sosialisasi  dimana  kegiatan  sosialisasi tersebut  dilakukan  oleh  5  unit  pembinaan  dibawah  satuan  Binmas,  yaitu  sebagai berikut:
1. Bin Tibmas (Pembinaan Ketertiban Masyarakat);
2. Bin Redawan (Pembinaan Remaja, Pemuda dan Perempuan);
3. Bin Kamsa (Pembinaan Keamanan dan Swakarsa);
4. Bin Korpolsus (Pembinaan dan Koordinasi Perpolisian Khusus)
5. Bin Polmas (Pembinaan Perpolisian Masyarakat);
Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum ke masyarakat, membantu memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat yang bertujuan menjadikan warga masyarakat sadar akan hukum dan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum di masa yang akan datang.
Dari  pendapat  yang  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  penanggulangan pencurian kejahatan pencurian dengan pemberatan secara non penal atau preventif adalah:
1. Melakukan patroli pada daerah-daerah dan jam-jam rawan
2. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum pada masyarakat.
b. Upaya Penal
Upaya yang diklasifikasikan sebagai upaya penindakan dalam skala penegakan hukum pidana sebagai upaya akhir. Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan ketertiban  masyarakat  dan  keresahan  yang  pernah  terganggu.  Dalam menyelenggarakan  upaya  penal  pihak  aparat  penegak  hukum,  melakukan penindakan sesuai  dengan prosedur  dan mekanisme  hukum  yang  berlaku.  Upaya penal  terhadap  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  dilakukan  dengan melakukan  tindakan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  didepan sidang pengadilan dan menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum merupakan garda paling depan dalam  memburu  para  penjahat.  Permasalahan  yang  sering  menghambat  kinerja polisi ada 2 macam yaitu sebagai berikut:
1. Hambatan Intern (dari dalam)
1) Minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana
2) Kurangnya jumlah personil
3) Kurangnya teknologi dan teknisi
2. Hambatan Eksteren (dari luar)
1) Saksi enggan menuturkan keterangan
2) Kurangnya peduli terhadap lingkungan yang ada disekitar
3) Kurangnya alat bukti
4) Kegiatan siskakamling tidak aktif
5) Lambatnya masyarakat melapor 20
Berikut  adalah  jumlah  Daerah  Polsek-Polsek  yang  sering  terjadinya  tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai berikut:
Tabel 4
Sample Area Polsek yang Sering Terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Bungo Tahun 2018-2020 Instansi/ Tahun POLSEK BUNGO POLSEK PELEPAT POLSEK MUKO- MUKO BATHIN VII 2018 7 4 1 2019 7 14 1 2020 9 19 3 Jumlah 23 37 5 Sumber Data: Polsek Bungo, Polsek Pelepat, Polsek Muko-Muko VII
Pada  tabel  diatas  terlihat  bahwa  dalam  tiga  tahun  belakang  ini  saja,  jumlah pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang masuk pada Polsek Bungo sebanyak 23 (dua puluh tiga) pelaku, dengan rincian 7 (tujuh) pelaku pada tahun 2018, 7 (tujuh) pelaku dan tahun 2019, dan 9 (sembilan) pelaku pada tahun 2020, sedangkan Polsek Pelepat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pelaku, dengan rincian 4 (empat) pelaku pada tahun 2018, 14 (empat belas) pelaku pada tahun 2019, dan 19 (Sembilan belas) pelaku pada tahun 2020, dalam data Polsek Muko-Muko Bathin VII sebanyak  5  (lima)  pelaku,  dengan  rincian  sebanyak  1  (satu)  pelaku,  pada  tahun 2018, 1 (satu) pelaku pada tahun 2019, dan 3 (tiga) pelaku pada tahun 2020.
Penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, pihak kepolisian telah mengambil tindakan  hukum  yang  berupa  penangkapan,  penahanan  terhadap  pelaku  serta diadakan penyidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan Hendri Gunawan mengenai penindakan yang dilakukan sebagai berikut:
1. Melakukan pemeriksaan TKP
2. Melakukan penyidikan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan
3. Melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan
4. Malakukan proses hukum terhadap pelaku yang ditangkap.
Proses  awalnya  yaitu,  polisi  melakukan  penyelidikan  terhadap  laporan  yang diterima dari masyarakat. Setelah itu dilakukan penyelidik dan menemukan 2 (dua) alat  bukti  yang  cukup  serta  sudah  memenuhi  unsur  Pasal  yang  dilaporkan,  maka
20 Wawancara dengan Hendri Gunawan, Penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.
penyelidik  menegeluarkan  surat  perintah  penangkapan  terhadap  tersangka. Sebelum  memasuki  tahap  penyidikan,  polisi  harus  mengirimkan  Surat  Perintah Dimulainya  Penyidikan  kepada  Kejaksaan  Negeri  dalam  waktu  7  hari.  Setelah tersangka tersebut tertangkap maka dibuatlah berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dan sanksi-saksi, kemudian dibuatlah pemberkasan berupa resume dan surat-surat dari perkara yang sedang diproses disebut BP (Berkas Perkara). Setelah BP (Berkas Perkara) siap, barulah BP diberikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri untuk dilanjutkan ke tahap 1. Jika ada kekurangan maka BP dikembalikan ke penyidik  untuk  dilengakapi  lalu  dikembalikan  lagi,  setelah  semuanya  dianggap lengkap, barulah masuk ketahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan alat bukti. 21
Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa  pidananya,  mereka  kemudian  diadakan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh Lembaga Pemasyarakatan, seperti:
1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah
2. Memberikan penyeluhan dan pendidikan yang bersifat umum
3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam Lembaga Pemasyarakatan
4. Memberikan  keterampilan  sesuai  dengan  bakatnya  masing-masing  yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat, rajutan, kursi, menjahit dan yang lain-lain. 22

## D. SIMPULAN
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bungo adalah sebagai berikut:
Faktor  ( Intern) Dalam  Diri  Sendiri,  Adanya  Niat , Faktor  Pendidikan , Faktor Kurangnya Iman , Faktor ( Ekstern) Dari Luar: Faktor Ekonomi Faktor Kesempatan , faktor Lingkungan/Pengaruh Teman Dari faktor-faktor yang diatas tersebut, faktor ekonomi lah yang paling dominan sering  membuat orang melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lakukan dengan  cara/ upaya  Non  Penal  yaitu: Upaya  pencegahan  dengan  melaksanakan patroli  keliling  pada  jam-jam  rawan  terjadinya  tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan.  Serta  Mengadakan  sosialisasi Upaya  Penal,  yaitu  dengan  cara melakukan penindakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan.  Menerapakan ketentuan hukum yang berlaku secara tegas dan konsekuen, dan memberikan sanksi atau tindakan yan tegas dengan cara menangkap dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku.
21 Wawancara dengan Hendri Gunawan, Penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.
22 Wawancara dengan Hendri Gunawan, Penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## Buku
Arief,  Barda Nawawi. Bungai  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), KencanaPrenada Group, Jakarta, 2008.
Atmasasmita, Romli. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , Refika Aditama, 2013.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008.
Soedjono, R. Penanggulangan Kejahatan , Alumni, Bandung, 1975.

## Jurnal
Andreaz, Lucky. “Optimalisasi Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian  Dengan  Pemberatan  di  Wilayah Hukum  Polres  Klaten” Advance  In Police    Science  Research Journal, 1,  1,  2017.  https://journal.akademi kepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/19
Hasanah ,Uswantun dan Yulia Monita. “Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses  Penyidikan  Perkara  Pidana,” PAMPAS:  Journal  Of  Criminal ,  1,  3,  2020.
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086 Prakoso, Gilang Reno. “Optimalisasi Penyelidikan Intelijen dalam Penanggulangann Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Pemberatan  di  Wilayah Hukum  Polsek  Purwokerto  Timur”,  Police  Studies  Review, Advances  In  Police Science  Research ,  1,  1,  2017  https://journal.akademikepolisian.com/index. php/psr/article/view/12
Prisma , Yoslinda  “Optimalisasi  Patroli  Satuan  Sabhara  Dalam  Mencegah  Terjadinya Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Pemberatan  di  Wilayah  Hukum  Polres Pekalongan” Advances  Police  Science  Research  Journal ,  1,  2,  2017. https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/31/31
Rosul,  Moh.  “Peranan  Polri  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pencurian dengan Pemberatan” Dinamika   Jurnal   Ilmiah Ilmu Hukum , 25, 9, 2019 . http://riset.unisma .ac.id/index.php/jdh/article/view/3472
Sitompul,  Ardiko  G.  M.,  Haryadi,  Tri  Iman  Munandar,  “Penahanan    Terhadap Anak Pelaku  Tindak  Pidana”, PAMPAS:  Journal    Of  Criminal, 1,  3  2020. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090

## Wawancara
Wawancara  dengan  Aiptu  Novendro,  Polsek  Muko-Muko  Bathin  VII,  Kanit  Reskrim Muko-Muko, Muara Bungo, Tanggal 16 Agustus 2021.
Wawancara  dengan  Briptu  Daniel  firmansyah,  Polsek  Bungo,  Penyidik  Polsek  Bungo,
Muara Bungo, Tanggal 26 Juli 2021.
Wawancara  dengan  Briptu  Hendri  Gunawan,  Polres  Bungo,  penyidik  Polres  Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.
Wawancara dengan Iptu Deki Junel Putra, Kanit Reskrim Polsek Pelepat, Muara Bungo, tanggal 27 Agustus 2021.