El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Peran Mediasi Dalam Upaya Rekonsiliasi Rumah Tangga Pada Pengadilan Agama Cianjur
Naila Salsabila Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: nailasalsabila1991@gmail.com ,
Usep Saepullah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: usepSaepullah@uinsgd.ac.id

## Abstrak
Kajian  ini  menguraikan  peran  mediasi  dalam  rekonsiliasi  sebuah  rumah  tangga. Keterlibatan beberapa pihak juga menjadi bahasan dalam kajia ini. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pihak-pihak yang berpengaruh dalam pelaksanaan mediasi dan peranan  mediasi  dalam  upaya  rekonsiliasi  rumah  tangga.  Kajian  ini  mencoba menganalisis data dengan cara pengorganisasian catatan lapangan dan data-data terkait mediasi di Pengadilan Agama Cianjur. Hasil dari penelitian Keberhasilan mediasi sebagai upaya  rekonsiliasi  rumah  tangga  di  Pengadilan  Agama  Cianjur  sangat  rendah  karena faktor penjatuhan talak diluar pengadilan, perselisihan yang berkepanjangan dan berlarut- larut, meninggalkan salahsatu pasangan selama bertahun-tahun tanpa kejelasan dan faktor ekonomi atau kurangnya nafkah, serta tidak adanya iktikad baik dari para pihak.

## Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Rumah Tangga

## Pendahuluan
Dalam perkembangannya institusi keluarga pada era globalisasi ini menghadapi deras dan lajunya  perubahan  nilai,  yang  menyebabkan  nilai  agama  yang  mengandung  kebenaran  yang mestinya diyakini dan abadi telah bergeser sehingga batas antara halal dan haram tidak jelas lagi sehingga menjadi abu-abu, tak sedikit pasangan suami istri yang semula bercita-cita dan mendambakan  keluarga  bahagia  akhirnya  mengalami  disharmonisasi  dan  disorganisasi. Banyak  faktor  yang  menjadi  timbulnya  perselisihan  didalam  rumah  tangga  baik  itu  yang bersifat  internal  maupun eksternal.  Faktor yang  biasa menyebabkan perselisihan diantaranya yaitu ekonomi, sosial, pihak ketiga, tingginya ego antara para pihak, perbedaan budaya dan lain sebagainya
Permasalahan didalam rumah tangga sering terjadi baik itu permasalahan yang bersifat kecil ataupun besar, bahkan sebagian orang mengatakan bahwa rumah tangga tanpa masalah bagaikan sayur tanpa garam, tidak ada rasanya atau hambar. Tapi permasalahan tersebut jika terus menerus hadir ditengah kehidupan rumah tangga akan menyebabkan disharmonisasi antar pasangan  didalam  rumah  tangga,  cara  pasangan  menyikapi  permasalahan  yang  datang  pun beragam  ada  yang  terlihat  biasa-biasa  saja  ada  pula  yang  menganggap  hal  tersebut  menjadi boomerang  dalam  rumah  tangga  dan  akan  menjadi  masalah  yang  sangat  serius,  tentu  hal tersebut membutuhkan peranan mediator dalam upaya mediasi antar para pihak.
Sejarah  historis  penyelesaian  sengketa  melalui  cara  mediasi  telah  lama  dikenal  dalam praktik hukum islam, dan sebenarnya merupakan istilah baru dalam tradisi hukum islam yang disebut dengan tahkim . Tahkim berasal dari bahasa arab yang berarti menyerahkan putusan pada seseorang  dan  menerima  putusan  itu.  Selain  itu,  tahkim  dimaksudkan  untuk  menyelesaikan sengketa  antara  para  pihak,  dengan  kebebasan  untuk  memilih  seorang hakam (mediator)
sebagai penengah atau sebagai orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa itu. 1
Di  Indonesia  sendiri,  penyelesaian  sengketa  antar  orang-orang  yang  beragama  Islam diluar pengadilan telah lama dikenal sejak sekitar abad ke-13 Masehi, karena itu sampai dengan saat  ini  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia  dikenal  melalui  dua  cara  yaitu  litigasi  dan  non litigasi. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sedangkan non  litigasi  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  contoh  dari penyelesaian sengketa non litigasi berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, persidangan mini dan ombudsman. Sedangkan  mediasi  pun  ada  yang  melalui  pengadilan  dan  ada  pula  yang  diluar pengadilan.
Penyelesaian sengketa rumah tangga non litigasi atau dalam hal ini disebut juga dengan upaya  mediasi  dapat  dilakukan  melalui  Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian Perkawinan (BP4) yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, karena BP4 hadir dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap tingginya angka perceraian, perkawinan anak dibawah umur, dan dalam rangka mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah sebagaimana yang dicita-citakan dalam Q.S Ar-Rum: 21, dan pengamalan Q.S At-Tahrim : 6 dalam penyelesaian sengketa dalam rumah tangga. Penyelesaian sengketa ini dilakukan di BP4 sebelum  perkara  tersebut  didaftarkan  di  Pengadilan  Agama,  karena  pada  dasarnya  litigasi adalah jalan terakhir dalam penyelesian sengketa.
Dimulai  dengan  lahirnya  PERMA  No.  2  Tahun  2003  tentang  prosedur  mediasi  di pengadilan dan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2003 dan diperbaharui oleh PERMA  NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di  Pengadilan menjadikan kekuatan baru bagi lembaga damai di Indonesia serta menjadikan sinergitas yang kuat antara Lembaga damai dengan peradilan. Karena secara spesifik didukung oleh UU No 7 Tahun 1989 jo. UU NO 3 Tahun 2006 jo UU No 48 Tahun 2009. 2
Tingginya angka perceraian di Indonesia dapat dilihat dari data laporan per tahun, Badan Pusat  Statistik  (BPS)  menyebutkan  bahwa  pada  tahun  2020  mencapai  291.677  perkara perceraian, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 53,50 % dari tahun sebelumnya yakni  447.743  kasus,  Sebanyak  337.343  kasus  atau  75,34%  perceraian  terjadi  karena  cerai gugat,  yakni  perkara  yang  gugatannya  diajukan  oleh  pihak  istri  yang  telah  diputus  oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada 2021 berada di Jawa Barat, yakni  sebanyak  98.088  kasus.  Diikuti  oleh  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah,  masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus.
Berdasarkan  laporan  pelaksanaan  kegiatan  di  Pengadilan  Agama  Cianjur  tahun  2020, menyebutkan bahwa terjadi 3.901 kasus perceraian, dengan rincian 666 perkara cerai talak dan 3.235 cerai gugat, dan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 menyebutkan  3.942 perkara perceraian dengan rincian 616 cerai talak, 3.027 cerai gugat yang telah diputus, sementara yang masih dalam proses di tahun 2021 diantaranya 26 perkara cerai talak 273 perkara cerai gugat. Artinya, di Kabupaten Cianjur pun angka perceraian meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi terjadi peningkatan keberhasilan mediasi karena di tahun 2020 hanya 3 perkara yang berhasil mediasi sedangkan di tahun 2021 perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 14 perkara.
Berdasarkan  data  Dirjen  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung,  terdapat  delapan penyebab  utama  perceraian  di  negeri  ini,  yakni:   pertengkaran  (46,6%);  masalah  ekonomi (28,2%);  meninggalkan  pasangan  (18,2%);  KDRT  (2,1%);  mabuk,  madat,  judi,  dan  zina (2,1%),  poligami  (0,3%),  kawin  paksa  (0,2%),  dan  lain-lain  (2,2%).Data  Dirjen  Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung selaras dengan data laporan Pengadilan Agama Cianjur
1 Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 234
2 Lihat Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
pada  tahun  2021  yakni  penyebab  utama  perceraian  karena  perselisihan  dan  pertengkaran (2.317), masalah ekonomi (1.203), meninggalkan salahsatu pihak (36), KDRT (12), dihukum penjara  (10),  murtad  (3),  poligami  (3),  dan  mabuk  (1).  Hal  ini  menarik  penulis  untuk  untuk menjadikan  sebuah  kajian  untuk  kemudian  menjadi  sebuah  sumber  kajian  para  akademisi khususnya  pada  bidang  hukum  keluarga  islam  terhadap  pihak  mana  saja  yang  berpengaruh dalam pelaksanaan mediasi serta peran mediasi dalam upaya rekonsiliasi rumah tangga. Kajian ini menggunakan tehnik literatur atau library research dengan mengumpulkan teori-teori yang bersumber  dari  buku,  jurnal,  skripsi,  dan  artikel  juga  Teknik  analisis  data  dengan  cara pengorganisasian catatan lapangan dan data-data terkait mediasi di Pengadilan Agama Cianjur.

## Pengertian Mediasi
Mediasi  pada  dasarnya  adalah  negosiasi  yang  melibatkan  pihak  ketiga  yang  memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar bila tidak  ada  negosiasi  tidak  ada  mediasi. 3 pengertian  mediasi  dikemukakan  oleh  Christopher Moore sebagai “ Mediation is the intervention into a dispute or negotiation by an acceptable, impartial,  and  neutral  third  party  who  has  a  authoritative  decision-making  power  to  assist disputing parties in voluntarily reaching their own mutually acceptable settlement of issues in dispute”.  Accceptability diartikan  bahwa  para  pihak  yang  bersengketa  mengizinkan  pihak ketiga  untuk  terlibat  didalam  sengketa  dan  membantu  para  pihak  untuk  mencapai penyelesaian. 4
Adapun  pengertian  mediasi  menurut  Retnowulan  yang  dipaparkan  dalam  lokakarya terbatas mengenai arbitrase dan mediasi yang diselenggarakan oleh pusdiklat MA-RI bersama Pusat  Pengkajian  Hukum  “Mediasi  adalah  pemberian  jasa  baik  dalam  bentuk  saran  untuk menyelesaikan  sengketa  para  pihak  oleh  seorang  ahli  atau  beberapa  ahli  yang  diangkat  oleh para pihak sebagai mediator.” 5 Menurut Munir Fuady mediasi  adalah suatu  proses negosiasi untuk  memecahkan  masalah  melalui  pihak  luar  yang  tidak  memihak  dan  netral  yang  akan bekerja  dengan  pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  menemukan  solusi  dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. 6
Menurut Rachmadi Usman dalam bukunya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non- intervensi)  dan  tidak  berpihak (impartial) kepada  pihak-pihak  yang  bersengketa. 7 Adapun dalam Pasal 1 Ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2008 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh mediator” 8 dan Pasal 1 Ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan dibantu  oleh  mediator. 9 Kedua  pengertian  mediasi  dalam  kedua  Perma  tersebut  memiliki kesamaan karena tidak ada perubahan dalam segi pengertian mediasi secara khusus.
Dari  banyaknya  definisi  dan  rumusan  mengenai  mediasi  yang  telah  dipaparkan  diatas ahirnya penulis dapat mengambil kesimpulan dari beberapa unsur penting sebagai berikut:
1. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan;
3 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 28
4 Ibid , hlm.60
5 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.53
6 Abdurrahman Konoras, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan , (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.50
7 Rachmadi Usman, 2013, hlm. 98
8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
2. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak ketiga (mediator);
3. Mediator  adalah  orang  luar  yang  tidak  mempunyai  kepentingan,  tidak  memihak,  dan bersifat netral;
4. Tugas mediator adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak;
5. Kesepakatan antara para pihak adalah tujuan akhir upaya mediasi
Dalam islam, istilah mediasi dikenal dengan as-sulh yang secara bahasa artinya qath al- niza ,  yakni  menyelesaikan  pertengkaran,  dan as-sulh sendiri  berarti  akad  yang  mengakhiri persengketaan antara dua pihak, as-sulh terdapat didalam Q.S Al-Hujurat: 10 yang berbunyi:
َنوُمَح ْرُت ْمُكَّلَعَل َ َّللَّٱ ۟اوُقَّتٱ َو ۚ ْمُكْي َوَخَأ َنْيَب  ۟۟ اوُحِلْصَأَف ٌة َوْخِإ َنوُنِمْؤُمْلٱ اَمَّنِإ Artinya: “Orang-orang  beriman itu sesungguhnya bersaudara sebab itu  damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S Al-Hujurat: 10)
Dan Q.S An-Nisa: 28 yang berbunyi:
ُحْلُّصلا َو رْيَخ Artinya : “Perdamaian itu amat baik” (Q.S An-Nisa : 28) 10
Serta didalam Q.s Annisa: 35 dijelaskan cara menyelesaikan persengketaan rumah tangga adalah sebagai berikut:
اًميِلَع َناَك َ هاللّ َّنِإ اَمُهَنْيَب ُ هاللّ ِقِهف َوُي اًحَلاْصِإ اَدي ِرُي نِإ اَهِلْهَأ  ْنِهم اًمَكَح َو ِهِلْهَأ  ْنِهم اًمَكَح ْاوُثَعْباَف اَمِهِنْيَب َقاَقِش ْمُتْف ِخ  ْنِإ َو ﴾٣٥﴿ ا ًريِبَخ
Artinya: “Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  maka kirimlah  seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari  keluarga perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal .”
Hal  tersebut  digambarkan  didalam  filsafat  hukum  sebagai  hakikat  hukum  karena  Al- Quran adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan menjadi kitab suci  umat  islam  sebagai  pedoman dan  petunjuk  hidup  artinya didalam  teori  imperative  (asal mula  hukum)  hukum  tersebut  bersumber  dari  Tuhan  yang  disebut  dengan  teokrasi. Sebagaimana  dalil-dalil  mengenai  perdamaian  dan  tata  cara  penyelesaian  sengketa  rumah tangga  diatas  yang  telah  mengatur  mengenai  penyelesaian  lebih  dulu  dibandingkan  dengan hukum negara yang baru-baru ini dibuat.

## Pihak-pihak yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Mediasi
Ada beberapa pihak yang terlibat langsung dan sangat berpengaruh dalam  pelaksanaan mediasi sebagai upaya rekonsiliasi rumah tangga diantaranya yaitu:

## 1. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  adalah  badan  yang dibentuk  oleh  Departemen  Agama,  untuk  mendamaikan  para  pihak  yang  beragama  islam 11 berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agama  No.3  Tahun  1975  yang  menyebutkan  bahwa: “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan
10 https://www.bacaanmadani.com/2018/01/pengertian-sulhu-perdamaian-hukum-rukun.html
11 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 134
kepada  Badan  Penasihat  Perkawinan,  Perselisihan,  dan  Perceraian  (BP4)  agar  menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga.” 12
Sebelum  sengketa  rumah  tangga  tersebut  diajukan  gugatannya  ke  pengadilan  maka perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dapat di konsultasikan melalui Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  setempat  untuk  mendapatkan  layanan  mediasi  dari  seksi  konsultasi/konseling, mediasi,  advokasi  dan  penasihatan  perkawinan  dan  keluarga.  sebagaimana  tujuan  Badan Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  yang  terdapat  dalam  (Anggaran Dasar dalam Keputusan MUNAS XVI BP4 Tahun 2019) yaitu mempertinggi mutu perkawinan guna  mewujudkan  keluarga  Sakinah  menurut  ajaran  islam  untuk  mencapai  masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil dengan meningkatkan pelayanan  terhadap  keluarga  yang  bermasalah  melalui  kegiatan  konseling,  mediasi,  dan advokasi.
Peran  BP4  diantaranya  adalah  untuk  dapat  mencermati  dan  merespon  persoalan- persoalan yang muncul terkait dengan pembinaan perkawinan antara lain menekan tingginya angka  perceraian,  meminimalisir  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  dengan memberikan  pembinaan  dan  bimbingan  perkawinan  terhadap  suami  istri.  Juga  menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai lembaga edukasi, mediasi, dan advokasi sekaligus meningkatkan peran  serta  Lembaga  yang  lebih  konsen  dengan  persoalan  bangsa  terutama  yang  berkaitan dengan  kualitas  dan  ketahanan  keluarga.  Karena  bangsa  yang  besar  dimulai  dari  kualitas keluarga  yang  baik  dengan  argumen  keluarga  adalah  organisasi  terkecil  dalam  masyarakat, keluarga  yang  baik  akan  melahirkan  generasi  penerus  bangsa  yang  baik  pula  dalam  rangka mewujudkan cita-cita bangsa sebagai bangsa yang besar. 13
Terdapat beberapa poin yang menjadi titik utama rujukan pihak yang berpengaruh dalam pelaksanaan mediasi dipaparkan dalam Bab III AD/ART BP4 (Tim Perumus AD/ART) bahwa untuk tujuan BP4 mempunyai upaya dan usaha dalam (1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, dan konsultasi/konseling perkawinan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk dan waris kepada  masyarakat  baik  perorangan  maupun  kelompok,  secara  langsung  atau  melalui  media massa  dan  media  elektronik,  (2)  Memberikan  bantuan  mediasi  kepada  para  pihak  yang berperkara di pengadilan agama, (3) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama.
Upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  lembaga  ini  dinilai  lebih  efektif  dan  mengena pada objek yang dituju karena bersifat memberi edukasi hukum perkawinan Islam. BP4 dapat melakukan  upaya  ini  dengan  bermitra  dengan  organisasi  kemasyarakatan,  KUA,  pemuda karangtaruna, dan tokoh daerah. Selain itu BP4 juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan non formal seperti PKBM dan pesantren, dimana kedua lembaga tersebut memiliki titik kesamaan dalam pemberdayaan masyarakat  di  bidang sosial  keagamaan, Upaya Kuratif adalah  upaya  yang  dilakukan  BP4  dalam  menengahi  perselisihan  pasangan  suami-istri  yang dapat mengakibatkan perceraian. 14
12 Lihat Pasal 28 ayat 3 Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah  dan  Tata  Kerja  Peradilan Agama dalam  melaksanakan Peraturan Perundang-undangan  Perkawinan  bagi yang beragama Islam
13 Keputusan MUNAS XVI BP4 Tahun 2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 14 Sifa Mulya Nurani, “Negosiasi Kooperatif Dalam Proses Mediasi Guna Menjamin Keberlangsungan Rumah Tangga” , Vol. 9 No.2, Desember 2021, http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/download/4363/3300/  ,  diakses  30  Juni 2022

## 2. Hakim Pemeriksa Perkara
Landasan  yang  sangat  penting  dalam  peradilan  agama  yakni  dengan  adanya  asas sederhana, cepat, dan biaya ringan 15 Tiga asas yang terkandung didalam bunyi pasal tersebut secara  substansial  meletakan  lembaga  damai  yang  dianggap  sebagai  lembaga  yang  krusial untuk  menekan tingginya angka perceraian  khususnya  yang diajukan  ke  Pengadilan Agama. Setiap  perkara  yang  masuk  ke  Pengadilan  wajib  untuk  diterima,  diperiksa,  dan  diadili  oleh pengadilan,  namun  setiap  perkara  yang  bersifat  gugatan  dalam  proses  nya  wajib  melewati proses  perdamaian  ketika  kedua  belah  pihak  hadir  yang  dilakukan  pada  hari  pertama persidangan.
Anjuran  dan  dorongan  perdamaian  harus  tetap  diusahakan  selama  proses  persidangan berlangsung sampai dengan sebelum pembacaan putusan oleh hakim pemeriksa perkara, karena semakin  lama  sidang  dilaksanakan  pada  setiap  tahapannya  hakim  akan  memperoleh pemahaman  yang  mendalam  terkait  kasus  yang  sedang  ditanganinya,  sehingga  dalam menjalankan fungsinya majelis hakim mempunyai peranan yang sangat sentral mendorong para pihak untuk mencabut gugatan dan melaksanakan perdamaian.
Selain disiplin ilmu  hukum  yang menjadi  landasan majelis hakim, ilmu  psikologi juga ternyata  dibutuhkan  sebagai  sarana  pendukung  dalam  upaya  menyelami  suasana  batin  para pihak sehingga hakim dapat secara aktif mendorong para pihak untuk berdamai. Adapun tugas hakim  pemeriksa  perkara  pada  hari  pertama  sidang  digelar  mewajibkan  para  pihak  untuk menempuh upaya mediasi dengan membacakan prosedur mediasi yang tertuang dalam Pasal 17 Ayat 7 Perma No.1 Tahun 2016 sebagai berikut: 16
a. Pengertian mediasi;
b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi;
c. Biaya  yang  mungkin  timbul  akibat  penggunaan  mediator  non-hakim  atau  bukan pegawai pengadilan;
d. Pilihan  menindaklanjuti  kesepakatan  perdamaian  melalui  akta  perdamaian  atau pencabutan gugatan;
e. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.
Adapun  setelah  para  pihak  menandatangani  formulir  penjelasan  mediasi  maka  hakim pemeriksa  perkara  memberikan  waktu  maksimal  2  hari  setelah  penandatanganan  formulir penjelasan mediasi untuk menentukan mediator yang akan dipilih oleh para pihak, apakah akan menggunakan jasa mediator hakim yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama setempat atau akan memilih mediator non-hakim atau bukan pegawai Pengadilan Agama tersebut. Jika yang dipilih adalah mediator yang berasal dari Pengadilan Agama setempat maka tidak dikenakan biaya, namun jika para pihak menggunakan jasa mediator dari luar maka biaya ditanggung oleh para pihak berperkara.
Para pihak dapat memilih mediator yaitu: (a) Hakim yang bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, (b) Advokat atau akademisi hukum, (c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, (d) Hakim majelis pemeriksa perkara, (e) Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d atau gabungan butir c dan d. 17

## 3. Kuasa Hukum
Kuasa  hukum  merupakan  salahsatu  profesi  penegak  hukum  yang  mempunyai  bidang- bidang tugas sesuai dengan yang tertera didalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang
15 Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
17 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 148
Advokat.  Kuasa  hukum  memiliki  posisi  yang  sangat  strategis  dalam  membela  kepentingan client. Karena  posisi  kuasa  hukum  lebih  dekat  dengan client atau  salahsatu  pihak  yang menggunakan jasanya maka kuasa hukum dapat memberikan penjelasan terkait keuntungan dan kerugian meneruskan proses persidangan. 18
Adapun tugas advokat/  kuasa hukum  untuk  mendamaikan para pihak tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi: “Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai”. 19 selain dari pada itu kuasa hukum juga memiliki tugas yang sama seperti hakim pemeriksa perkara yaitu menyampaikan dan menjelaskan terkait dengan Pasal 17 Ayat 7 Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 20
Namun, dalam hal para pihak yang diwakili oleh penasihat hukum biasanya menyerahkan semua proses dalam tahapan litigasi sepenuhnya kepada kuasa hukum, mulai dari pendaftaran bahkan  sampai  dengan  putusan.  Dengan  demikian,  karena  kuasa  hukum  akan  lebih mementingkan kehendak atau kepentingan client nya 21 karena sesuai dengan yang tercantum dalam  Pasal  7  Ayat  1  Kode  Etik  Advokat  “Dalam  menjalankan  tugas  advokat  wajib mendahulukan kepentingan klient daripada mementingkan kepentingan pribadinya.” 22
Tidak  sedikit  pihak  yang  mengajukan  gugatan  adalah  yang  benar-benar  ingin  proses pengadilan  terus  berjalan  sampai  dengan  ketuk  palu  putusan  dibacakan  oleh  majelis  hakim pemeriksa perkara, dan mengabaikan proses mediasi yang harus dilakukan karena tekad yang sudah bulat ingin berpisah. Maka dari itu, kuasa hukum/advokat mewakili kepentingan kliennya jika  klien  sudah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  maka  kuasa  hukum  pun  akan  mengikuti kehendak klien. 23

## 4. Mediator
Yang  dimaksud  mediator  adalah  pihak  ketiga  yang  bersikap  netral  dan  tidak  berpihak kepada salah satu pihak dalam penyelesaian sengketa, mediator dalam upaya rekonsiliasi rumah tangga  dapat  berasal  dari  Pengadilan  Agama  setempat  atau  biasa  disebut  sebagai  mediator hakim, ataupun para pihak dapat menggunakan jasa mediator non-hakim dari luar Pengadilan yang telah bersertifikat.
Mediator  berperan  mendorong  para  pihak  untuk  bersikap  aktif,  mendorong  para  pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian sengketa mediator juga harus mempunyai keahlian bagaimana para pihak dapat membuka diri untuk selanjutnya dapat mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak. artinya bahwa hal tersebut  sesuai  dengan  konsep  taadul  (adil)  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  kedua belah pihak untuk sama-sama didengar pendapatnya oleh mediator. Dan juga musawah yaitu konsep  kesetaraan  hak  antar  sesama  manusia.  Baik  itu  penggugat  maupun  tergugat  dapat didengar pendapat nya untuk kemudian digali akar permasalahan yang menjadi sengketa dalam rumah tangga. karena pada dasarnya hak manusia itu sama didepan hukum.
Mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing- masing  dan  mencari  hal-hal  yang  dianggap  penting  oleh  mereka,  mempermudah  pertukaran
18 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
19 Kode Etik Advokat Indonesia
20 Tarmizi, Kode Etik Profesi Tentang Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.62
21 Sihabudin Mukhlis, “Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dalam Perspektif Gender”, Vol. 14 No. 2, Desember 2020
22 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.131
23 Opcit
informasi,  mendorong  diskusi  mengenai  perbedaan-perbedaan  kepentingan,  persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan juga mengatur pengungkapan emosi. 24
Seorang  mediator  tidak  hanya  bertindak  sebagai  penengah  tetapi  juga  sebagai penyelenggara  dan  pemimpin  diskusi  serta  membantu  para  pihak  mendesain  penyelesaian sengketa  sehingga  dapat  menghasilkan  kesepakatan  bersama.  Diagnosis  sengketa  untuk membantu  para  pihak  mencapai  mufakat:  (1)  Melakukan  diagnosis  konflik,  (2)  Identifikasi masalah  serta  kepentingan-kepentingan  kritis,  (3)  Menyusun  agenda,  (4)  Memperlancar  dan mengendalikan  komunikasi,  (5)  Mengajak  para  pihak  dalam  proses  keterampilan  tawar- menawar,  (6)  Membantu  para  pihak  mengumpulkan  informasi  penting,  (7)  Penyelesaian masalah  untuk  menyampaikan  pilihan-pilihan  (8)  Diagnosis  sengketa  untuk  memudahkan penyelesaian sengketa.
Demikian peran mediator dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pihak netral antara para pihak yang bersengketa.

## Peran Mediasi Dalam Upaya Rekonsiliasi Rumah Tangga
Di Indonesia, tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dilakukan dan biasa dipakai oleh kepala adat sebagai penengah dan pemberi keputusan, terlebih asas musyawarah mufakat menjadi salahsatu falsafah negara Indonesia. Maka dari itu mediasi menjadi culture bangsa Indonesia baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara Pancasila. Salahsatu  alasan  dibutuhkan  nya  Lembaga  damai  di  Indonesia  karena  litigasi  akan menimbulkan suasana permusuhan bagi yang berperkara secara berkepanjangan. Terlebih lagi permasalahan  rumah  tangga/keluarga  yang  membutuhkan  hubungan  Kerjasama  jangka panjang. 25
Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukaan oleh Savigny yakni hakikat dari sistem hukum adalah sebagai pencerminan jiwa rakyat yang mengembangkan hukum tersebut, Adapun  hukum  yang  dibentuk  berasal  dari  adat  istiadat,  karena  pada  dasarnya  tata  cara penyelesaian  sengketa  secara  damai  telah  terlebih  dahulu  dilakukan  oleh  kepala  adat  dalam hukum  adat  sebelum  pada  ahirnya  mediasi  mendapatkan  payung  hukum  dari  Mahkamah Agung. 26
Jika  kita  melihat  kasus  yang  terjadi  Pada  tahun  2020  Pengadilan  Agama  Cianjur menerima sebanyak 5.741  perkara yang terdiri  dari 4.434 perkara Gugatan (Contensius) dan 1.307 perkara Permohonan (Voluntair). Dari total 5.741 perkara yang masuk terdapat perkara cerai  gugat  sebanyak  3.235  dan  cerai  talak  sebanyak  666  perkara.  Jika  dijumlahkan  total perceraian  yang  masuk  sebanyak  3.901  perkara.  Dari  jumlah  perkara  tersebut  yang  berhasil mediasi  hanya  3  perkara.  Berikut  tabel  laporan  mediasi  tahun  2020  di  Pengadilan  Agama Cianjur. 27
Tabel 1: Laporan Mediasi Tahun 2020 No Bulan Mediasi Berhasil Tidak Berhasil 1 Januari 31 - 31 2 Februari 20 - 20 3 Maret 39 - 39 4 April 2 - 2 5 Mei 8 - 8
24 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 56
25 Ibid, hlm.149
26 Otje Salman Soemadiningrat, Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah , (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 51
27 Website Pengadilan Agama Cianjur
6 Juni 31 1 30 7 Juli 45 1 44 8 Agustus 28 - 28 9 September 37 1 36 10 Oktober 24 - 24 11 November 41 - 41 12 Desember 20 - 20 Sumber: Website Pengadilan Agama Cianjur
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  keberhasilan  mediasi  masih  belum maksimal, dari 326 perkara perceraian yang melalui proses mediasi hanya 3 perkara saja atau 0,92 % yang berhasil mencapai kesepakatan untuk damai.
Mediasi dapat terlaksana dengan baik sebagai upaya rekonsiliasi rumahtangga manakala faktor pendukung ikut berpartisipasi hadir. Beberapa diantaranya adalah: (1) iktikad baik, para pihak yang berselisih harus mempunyai niat dan tujuan yang sama untuk mencapai perdamaian melalui  mediasi,  karena  perdamaian  hanya  akan  dapat  dicapai  jika  keduanya  mempunyai kepentingan yang sama seperti yang tertuang dalam pasal 7 PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi  dengan  iktikad  baik.  (2)  belum  terjadi  penjatuhan  talak  diluar  pengadilan,  artinya perkara gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan memang murni belum melakukan penjatuhan talak oleh suami diluar Pengadilan, karena dalam  banyak kasus perkara yang didaftarkan ke Pengadilan  hanya  ingin  mendapatkan  akta  cerai  yang  sah  namun  perselisihan  atau  konflik bahkan  penjatuhan  talak  sudah  terjadi  lama  sebelum  perkara  didaftarkan.  (3)  Intelektualitas kedua belah pihak, dengan mempunyai pengetahuan yang baik terhadap agama, psikologi anak, dan  dampak  negative  dari  perceraian  menjadi  salahsatu  faktor  pendukung  bagi  keberhasilan mediasi, (4) Moral dan kerohanian, pemahaman dan penghayatan terhadap perkawinan sebagai Mitsaqan Ghalidzan yang harus dijaga dengan sangat erat karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan suci. 28
Dari  total  pendaftaran  perkara  perceraian  ke  Pengadilan  Agama  Cianjur,  mayoritas perkaranya  adalah  telah  dilakukan  penjatuhan  talak  diluar  Pengadilan  oleh  suami,  karena konflik atau perselisihan berkepanjangan yang tidak ada harapan lagi untuk bersatu, salahsatu pihak  meninggalkan  pihak  lain  tanpa  ada  kabar  dan  kejelasan  selama  bertahun-tahun,  dan permasalahan  kurang  nafkah  yang  banyak  diajukan  sebagai  posita  gugatan  dalam  perkara perceraian.  Salahsatu  pihak  sengaja  tidak  hadir  agar  tidak  dilakukan  upaya  mediasi  dan mengharapkan verstek. Artinya tidak ada iktikad baik dari para pihak membuat upaya mediasi menjadi gagal tidak dilaksanakan dan hanya sedikit tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cianjur.

## Kesimpulan
Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dalam upaya  rekonsiliasi  rumah  tangga,  dengan  memperhatikan  pihak-pihak  yang  berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi seperti peran BP4, hakim pemeriksa perkara, penasihat hukum dan  mediator  harus  dioptimalkan  lagi  peran  dan  fungsi  nya  untuk  melakukan  dorongan perdamaian pada para pihak, peran BP4 sangat sentral untuk melakukan penasihatan kepada pasangan  suami  istri  dalam  membina  rumah  tangga  supaya  tidak  menemukan  celah  untuk berpisah. Keberhasilan mediasi sebagai upaya rekonsiliasi rumah tangga di Pengadilan Agama Cianjur  sangat  rendah  karena  faktor  penjatuhan  talak  diluar  pengadilan,  perselisihan  yang berkepanjangan  dan  berlarut-larut,  meninggalkan  salahsatu  pasangan  selama  bertahun-tahun
28 Wawancara Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Cianjur, Adam Murtaqi, Maret 2019
tanpa kejelasan dan faktor ekonomi atau kurangnya nafkah, serta tidak adanya iktikad baik dari para pihak.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman Konoras, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan , Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
Keputusan  MUNAS  XVI  BP4  Tahun  2019  tentang  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga BP4
Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi, Jakarta: Kencana, 2016. Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
Otje  Salman  Soemadiningrat, Filsafat  Hukum  Perkembangan  dan  Dinamika  Masalah , Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam , Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Rachmadi Usman, 2013.
Sifa  Mulya  Nurani, “Negosiasi  Kooperatif  Dalam  Proses  Mediasi  Guna  Menjamin Keberlangsungan Rumah Tangga” , Vol. 9 No.2, Desember 2021, http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/download/4363 /3300/ , diakses 30 Juni 2022
Sihabudin  Mukhlis, “Peran  Mediasi  Dalam  Rekonsiliasi  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif Gender”, Vol. 14 No. 2, Desember 2020 Susanti  Adi  Nugroho, Manfaat  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, Jakarta: Kencana, 2019.
Tarmizi, Kode Etik Profesi Tentang Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal  28  ayat  3  Peraturan  Menteri  Agama  No.3  Tahun  1975  tentang  Kewajiban  Pegawai
Pencatat Nikah dan
Tata Kerja
Peradilan Agama dalam
melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Wawancara Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Cianjur, Adam Murtaqi, Maret 2019 Website Pengadilan Agama Cianjur https://www.bacaanmadani.com/2018/01/pengertian-sulhu-perdamaian-hukum-rukun.html