## PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA KARANG TUNGGAL KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM HAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)
Andreas Hary Susanto Marbun dan Dinny Wirawan Pratiwie Marbuna052@gmail.com, dinnipratiwie@uwgm.ac.id Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Negara  Kesatuan  Repulik  Indonesia  dalam  menyelenggarakan  sistem  pemerintahan menganut  asas  Desentralisasi  dengan  memberikan  kesempatan  dan  keleluasan  kepada  daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Indonesia merupakan sebuah kesatuan wilayah yang terdiri  dari  pemerintahan  pusat  dan  pemerintahan  daerah,  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyebutkan  bahwa  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas kabupaten  dan  kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan  kota itu  mempunyai pemerintahan daerah,  yang  diatur  dengan  undang-undang.  Pemerintahan  daerah  Kabupaten/  Kota  terdiri  dari wilayah kecamatan, dan setiap kecamatan memilki kelurahan/ desa didalamnya, wajah baru desa menjadi harapan mengiringi pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya  supaya  desa  bisa  bertenaga  secara  sosial  dan  berdaulat  secara  politik  sebagai  fondasi demokrasi  desa,  serta  berdaya  secara  ekonomi  dan  bermartabat  secara  budaya  sebagai  wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Pada Pasal 26 telah memberikan kesempatan Kepala Desa untuk mengelola keuangan dan aset yang dimiliki desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut  telah  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur tata cara pengelolaan aset  desa.  Pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa  tidak  lepas  dari  kemampuan  Kepala  Desa  dan perangkat  desa  lainnya.  Pertanggungjawaban  Kepala  Desa  dalam  hal  mengelola  keuangan  dan aset desa secara baik, benar, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat diperlukan untuk memajukan pembangunan dan perekonomian di desa, termasuk desa  Karang  Tunggal  sebagai  salah  satu  pemerintahan  yang  berada  dibawah  Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kepala Desa, Pengelolaan, Keuangan Desa, Aset Desa.

## ABSTRACT
The  Unitary  Republic  of  Indonesia's  Republic  of  Indonesia  in  organizing  the  system  of government embraces the principle of Decentralization by providing opportunities and freedom to the regions to organize Regional Autonomy. Indonesia is a regional entity consisting of central government and local government, as regulated in the provisions of Article 18 paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that the Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into provinces and provinces are divided into districts and city, where each province, district, and city  have  local  government,  which  is  regulated  by  law.  The  district  /  municipality  government comprises the subdistrict area, and each sub-district has village / village in it, the village's new face becomes the hope of accompanying the establishment of Law No. 6 of 2014 on the Village which becomes the starting point of the village's hope to be able to determine the position, role and  authority  over  himself  so  that  the  village  can  be  politically  and  politically  swayed  as  the foundation of village democracy, as well as economically and culturally dignified as the face of village self-reliance and rural development. Article 26 has given the village chief the opportunity to  manage  the  finances  and  assets  owned  by  the  village.  The  stages  of  the  village  financial management have been regulated by the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 on Village  Financial  Management,  and  the  Regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  of  the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 on Village Asset Management regulates the procedures for managing village assets. The management of village finances and assets can’t be separated from the ability of the Village Head and other village apparatus. The responsibility of the Village Head in  managing  village  finances  and  assets  properly,  transparently  and  in  accordance  with applicable  laws  and  regulations  is  necessary  to  promote  the  development  and  economy  of  the village, including Karang Tunggal village as one of government under Kutai Kartanegara.
Keywords: Accountability, Village Head, Management, Village Finance, Village Assets .

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Negara  Kesatuan  Repulik  Indonesia dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan menganut asas Desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.
Indonesia  merupakan  sebuah  kesatuan wilayah yang terdiri dari pemerintahan pusat dan  pemerintahan  daerah,  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)
Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyebutkan  bahwa  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah- daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu dibagi
atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang diatur  dengan  undang-undang. Daerah- daerah  yang  bersifat  otonomi  diberi kewenangan untuk mengurus dan menjalankan otonomi seluas-luasnya
berdasarkan  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat di daerah, melalui pemerintahan daerah kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang  ditentukan  sebagai  urusan Pemerintah Pusat.
Otonomi daerah tumbuh karena adanya beberapa  tuntutan  dari  berbagai  pihak mampu untuk mengubah sistem pemerintahan  yang  ada  sebelumnya.  Desa
sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan  dengan  masyarakat  menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah,  hal  ini  dikarenakan  sebagian besar  wilayah  Indonesia  ada  di  perdesaan. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  menyatakan penatausahaan  keuangan  pemerintah  desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten.  Desa  memerlukan  posisi  yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya Perhatian yang serimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. 1 Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota  terdiri  dari  wilayah  kecamatan,  dan setiap  kecamatan  memilki  kelurahan/  desa didalamnya,  Pemerintahan  yang  berada dibawah  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/ Kota  sendiri  adalah  Pemerintahan  Desa, wajah baru desa menjadi harapan mengiringi pembentukan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  dengan  posisi, peran  dan  kewenangan  desa  yang  baru sebagai  sektor  pemerintahan  yang  paling bawah  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut  dengan  UU  Desa,  menjadi  sebuah titik  awal  harapan  desa  untuk  bisa menentukan  posisi,  peran  dan  kewenangan atas  dirinya.  Harapan  supaya  desa  bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya  secara  ekonomi  dan  bermartabat secara  budaya  sebagai  wajah  kemandirian desa  dan  pembangunan  desa.  Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul
1 Dewi Risnawati, Pengelolaan Aset Desa Dalam  Upaya  Meningkatkan  Kesejahteraan  Di Desa  Krayan  Bahagia  Kecamatan  Long  Ikis Kabupaten Paser , e-Journal Ilmu Pemerintahan,
Volume 5, Nomor 1, 2017: 199-212, hal. 200.
2 M. Silahuddin, Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa , Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
kombinasi  antara  asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai  asas  utama  yang menjadi ruh Undang-Undang ini. 2 Pembangunan desa bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan lingkungan secara berkelanjutan.
Desa  sebagaimana  pada  konstitusi sebelumnya  menggunakan  norma  yang  ada dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  5  tahun  1979  tentang  Pemerintahan
Desa dan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah adalah struktur pemerintahan  terendah  dibawah  kabupaten. Desa  menerima  tugas  perbantuan  dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota. Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem  pemerintahan  kabupaten/  kota  maka kedudukan desa sebagai local state government . 3
Sistem  pengelolaan  pemerintahan desa  sebagaimana  yang  dijelaskan  diatas, desa  tak  lebih  hanya  sekedar  menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah  desa lebih  banyak  hanya  bertugas  sebagai pelaksana pembangunan yang telah didesain oleh  pemerintah  diatasnya.    Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat,
Cet. I Maret 2015, hal. 8.
3 Mochammad Zaini Mustakim, Kepemimpinan Desa , Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Cet. I Maret 2015, hal. 9.
masyarakat  Desa.  Sekarang  ini  regulasi tentang  desa  telah  diatur  khusus,  terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan desa bukan  lagi local  state  goverment tapi  Desa sebagai  pemerintahan  masyarakat, hybrid antara self  governing  community dan local self government . 4 Desa dalam UU Desa telah hadir  dengan  asas  atau  prinsip  umum Rekognisi-subsidiaritas . Rekognisi merupakan  pengakuan  dan  penghormatan terhadap  Desa,  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat
2  yang memberikan  pengakuan  dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya.  Dengan  dua  azas  utama “ rekognisi ”  dan  “ subdidiaritas ”  UU  Desa mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan azas “ desentralisasi ” dan
“ residualitas ”.  Dengan  mendasarkan  pada azas desentralisasi dan residualitas ,  desa hanya  menjadi  bagian  dari  daerah,  sebab desentralisasi hanya  berhenti  di  kabupaten/ kota.  Disamping  itu,  desa  hanya  menerima pelimpahan  sebagian  kewenangan  dari kabupaten/  kota.  Sehingga  desa  hanya menerima sisa-sisa lebihan daerah, baik sisa kewenangan  maupun  sisa  keuangan  dalam bentuk Alokasi Dana Desa. 5
Pedesaan  merupakan  bagian  integral dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, membangun desa berarti membangun sebagian  besar  penduduk  Indonesia,  hal  ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa  seluruh  Indonesia.  Desa  sebagai pemerintahan  yang  langsung  bersentuhan dengan  masyarakat  menjadi  fokus  utama dalam  pembangunan  pemerintah,  hal  ini dikarenakan sebagian besar wilayah
Indonesia  ada  di  perdesaan.  UU  Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah  desa  terpisah  dari  keuangan
4 Ibid.
pemerintah  kabupaten/  kota.  Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari Kepala Desa dan  perangkat  desa  lainnya.  Kemampuan desa  untuk  mengelola  pembangunan  lebih mandiri  yang  didukung  oleh  semua  unsur dan  sumber  daya  desa  sangat  penting  bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih  bagi  masyarakat  miskin  di  desa. Desa  yang  dapat  menjalankan  pengelolaan pembangunan  secara  mandiri  bukan  hanya mampu  menggerakkan  seluruh  aset  sumber daya  yang  dimiliki  desa,  tetapi  desa  juga akan mampu  memperbaiki  kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan  hak  warga  dan  menata kehidupan secara berkelanjutan.
Pada  masa  sekarang  ini,  peranan pemerintahan  desa sangatlah penting  dalam perkembagan sistem administrasi di Indonesia, bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  desa telah  berkembang  dalam  berbagai  bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan demokratis, untuk dapat menciptakan landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan pemerintahan  dan  pembangunan  menuju masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan sejahtera.  Pembentukan  UU  Desa  tersebut, membuka ruang bagi pemerintah desa untuk membuat atau menentukan kebijakan untuk memajukan desa, salah satu kebijakan yang dapat  dilakukan  pemerintah  desa  misalnya dalam  hal  mengelola  keuangan  dan  aset desa.
Pertanggungjawaban  Kepala  Desa dalam  mengelola  keuangan  dan  aset  desa secara  baik,  benar  dan  transparan  sangat diperlukan untuk memajukan pembangunan dan perekonomian di desa sebagai salah satu pemerintahan yang berada dibawah Pemerintahan Kabupaten/Kota. Secara khusus Kabupaten Kutai Kartanegara
memiliki desa-desa yang termasuk memiliki
5 M. Silahuddin, Op.Cit .
kewenangan  dalam  pengelolaan  keuangan dan aset desa, Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri  dari  18  wilayah  kecamatan  dan  225 desa/  kelurahan,  salah  satunya  adalah Kecamatan  Tenggarong  Seberang  yang memiliki 18 desa, salah satunya desa Karang Tunggal,  pembangunan  didesa  Karang Tunggal  ini  termasuk  desa  yang  memiliki kemajuan  pembangunan  yang  cukup  pesat dan  memiliki  potensi-potensi  yang  dapat meningkatkan  kemajuan  desa  yang  perlu dikelola dan diberdayagunakan oleh
pemerintahan desa.

## B. Rumusan Masalah
Adapun  perumusan  masalah  dalam penelitian ini antara lain : 1. Bagaimana pertanggungjawaban Kepala Desa Karang Tunggal Kecamatan  Tenggarong  Seberang Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam hal  pengelolaan  keuangan  dan  aset desa  ditinjau  dari  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun
2014 tentang Desa? 2. Apa  yang  menjadi  kendala-kendala pertanggungjawaban  Kepala  Desa Karang Tunggal dalam hal pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa di  Desa  Karang  Tunggal  Kecamatan Tenggarong  Seberang  Kabupaten
Kutai Kartanegara?

## C. Tujuan  dan Manfaat Penelitian
Adapun  Tujuan  Penelitian  ini  untuk Pertanggungjawaban  Kepala  Desa  Karang Tunggal  dalam  hal  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Desa  di  Desa  Karang  Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan Kendala apa saja dalam Pertanggungjawaban Kepala
Desa  Karang  Tunggal  dalam  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Desa  di  Kecamatan Ternggarong  Sebrang  Kabupaten  Kutai Kartanegara.
Penelitian  ini  diharapkan  mampu
memberikan  manfaat  baik  secara  teoritis yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran pada perkembangan ilmu hukum secara  umum,  serta  ilmu  pengetahuan  di bidang  hukum  khususnya  dalam  ilmu Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan  obyek  penelitian,  yaitu  mengenai pertanggungjawaban Kepala Desa dalam hal pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa.  Dan secara  Praktis  diharapkan  Sebagai  bahan informasi  kepada  masyarakat  khususnya kepada masyarakat di Desa Karang Tunggal
Kecamatan  Tenggarong  Seberang  Kab. Kutai Kartanegara mengenai pertanggungjawaban Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian dan Sumber Data
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  yuridis  normatif,  dengan menggunakan sumber hukum bahan primer, berupa  Undang  Undang  Dasar  1945 Amandemen IV, Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5495, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5539, Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47 Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5717,  Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  4 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Kekayaan  Desa,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,  Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Aset Desa,  Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 53.
Adapun bahan sekunder dalam penelitian  ini  adalah  data  pendukung  atau penunjang pembahasan
daripada permasalahan  yang  akan  diteliti,  bahan hukum  sekunder  yang  terutama  adalah buku-buku  hukum  termasuk  Skripsi,  tesis, dan  disertasi  hukum  serta  jurnal-jurnal hukum 6 ,  Bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  untuk  membantu  memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer, analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari  berbagai  sumber  baik  jurnal,  buku- buku, serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.
Penelitian  ini  juga  menggunakan  bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder, seperti  kamus  (hukum),  ensiklopedia. 7 Bahan  hukum  tersier  yang  digunakan berupaka internet yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.

## B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  akan digunakan  dalam  penelitian  ini  berupak Studi  Kepustakaan  ( Bibliograophy  study ) yaitu  dengan  mengkaji  buku-buku  yang relevan  dengan  permasalahan  yang  penulis
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 195-196
angkat dan yang relevan dengan  objek, dan Studi  Lapangan,  yaitu  dengan  melakukan Wawancara kepada narasumber yang berkompeten  di  bidang  yang  sesuai  dengan objek  yang  diteliti  dan  menghimpun  data hasil  dari  wawancara  itu  disajikan  dengan cermat dan akurat supaya mudah dipahami.

## C. Analisis Data
Suatu  analisis  yuridis  normatif  pada hakikatnya  menekan  pada  metode  deduktif sebagai  pegangan  utama,  dan  metode induktif  sebagai  tata  kerja  penunjang. Analisis  normatif  terutama  menggunakan bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  sumber penelitiannya.  Adapun  tahap    dari  analisis yuridis normatif adalah :
a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data  sosial  maupun  dari  data  hukum positif;
b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
c. pembentukan  standar-standar  hukum; dan
d. perumusan kaidah-kaidah hukum; Data  yang  diperoleh  disusun  secara sistematis  untuk  mendapatkan  gambaran umum yang jelas mengenai objek penelitian, analisis  yang  digunakan  terhadap  data-data yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah Diskriptif  Kualitatif,  maksudnya  data  yang diperoleh,  disajikan  secara  diskiptif  dan analisis secara kualitatif ( content analysis ).

## PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban  Kepala  Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong  Seberang  Kabupaten Kutai  Kartanegara  dalam  hal pengelolaan  keuangan  dan  aset desa ditinjau dari Undang-Undang
7 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.cit , hal. 32.
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada hakikatnya pertanggung
jawaban  pengelolaan  keuangan  dan  aset desa  adalah  pelaksanaan  tanggungjawab Kepala  Desa  kepada  masyarakat/  rakyat desa  atas  kewenangan  yang  dimilikinya dalam  hal  pengelolaan  keuangan  dan  aset desa untuk kepentingan masyarakat di desa, sebagaimana  yang  menjadi  komitmen politik  dan  konstitusional  dalam  UU  Desa,
bahwa Negara melindungi dan
memberdayakan  desa  agar  menjadi  kuat, maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga dapat  menciptakan  landasan  yang  kokoh dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur,  dan  sejahtera,  sehingga  rasa tanggungjawab  dari  Kepala  Desa  mutlak dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan  aset  desa  adalah  Kepala  Desa,  yang karena jabatannya  mempunyai  kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan  dan  aset  desa  sebagaimana dimaksud  Pasal  26  Ayat  (2)  huruf  c  UU
Desa. Kepala Desa sebagai kepala
pemerintahan  desa  dan  sebagai  pemegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan  dan  aset desa mewakili pemerintah desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan dan aset  desa  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Desa dari  perangkat  desa  untuk  melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa sebagai unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa, atau yang disebut dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD), yaitu  Sekretaris  Desa;  dan  perangkat  desa lainnya.  Sekretaris  Desa  berkedudukan selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan  dan  aset  desa,  dan  juga  berperan selaku  kuasa  penggunaan  anggaran/  barang desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.  Sekretaris  Desa  membantu  Kepala
Desa menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam hal  ini  kewenangan  pengelolaan  keuangan dan  aset  desa  Karang  Tunggal  ada  pada Kepala Desa Karang Tunggal dan sekretaris desa  Karang  Tunggal  bertindak  sebagai koordinator,  tetapi  pertanggungjawaban pelaksanaannya tetap ada pada Kepala Desa Karang Tunggal.
Pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa sendiri  telah  diatur  mekanisme/  prosedur pengelolaannya
dengan
peraturan perundang-undangan,  yaitu  pengelolaan keuangan  desa  menurut  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa,  dan  pengelolaan  aset  desa menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

## 1. Pertanggungjawaban  Kepala  Desa dalam  hal  Pengelolaan  Keuangan Desa Karang Tunggal
Pengertian  keuangan  desa  menurut Pasal  1  Ayat  (10)  UU  Desa  adalah  semua hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa.  Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  yang perlu  diatur  dalam  pengelolaan  keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban,  dengan  periodisasi  1 (satu)  tahun  anggaran,  terhitung  mulai tanggal  1  Januari  sampai  dengan  31 Desember  setiap  tahun  berjalan  sesuai tahapan  yang  telah  diatur  menurut  Pasal  1 Ayat  (6)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.
Keuangan  desa  Karang  Tunggal  sendiri yang  tetap  dan  pasti  ada  untuk  setiap tahunnya adalah bersumber dari Dana Desa yang dianggarkan dari Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan Anggaran  Dana  Desa  dari  Pemerintah Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Pengelolaan pemerintah  desa  Karang  Tunggal  terhadap sumber  keuangan  desa  Karang  Tunggal (Dana  Desa  dan  Anggaran  Dana  Desa) tersebut  dilakukan  melalui  tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Perencanaan Perencanaan  pengelolaan  keuangan desa Karang Tunggal meliputi perencanaan fisik (infrastruktur), belanja pegawai,  dan  kesejahteraan  masyarakat desa Karang Tunggal. Dokumen perencanaan pengelolaan  keuangan  desa Karang Tunggal antara lain meliputi: 1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Karang  Tunggal  yang  ditetapkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai  masa  jabatan  Kepala  Desa Karang  Tunggal  terpilih,  seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa  (RPJMDesa)  dari Januari  2017  sampai  Desember 2022  yang  telah  ditetapkan  dengan Peraturan  Desa  Karang  Tunggal Nomor  07  Tahun  2016  Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa  Tahun  2017-2022. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Karang Tunggal memuat penjabaran visi  dan  misi  Kepala  Desa  Karang Tunggal terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Karang Tunggal yang mengacu pada Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Kutai Kartanegara dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan  daerah  Kabupaten Kutai Kartanegara.
2). Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa (RKPDesa)  Karang  Tunggal  yang ditetapkan  untuk  jangka  waktu  1 (satu) tahun sebagai Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), seperti  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa  (RKPDes)  Tahun  2017  yang ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa Karang  Tunggal  Nomor  8  Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah  Desa  (RKPDes)  Tahun 2017  tanggal  15  Desember  2016 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Desa  (RPJMDesa)  Januari  2017 sampai Desember 2022 untuk tahun
2017.
Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa
(RKPDesa)  ini  memuat  rencana penyelenggaraan pemerintahan desa misalnya untuk penghasilan aparatur  pemerintah  desa  (seperti penghasilan  tetap  kepala  desa), pelaksanaan  pembangunan  (seperti semenisasi jalan, pembangunan lapangan  sepak  bola),  pembinaan kemasyarakatan  (seperti  Pelatihan bola volley, dan Pelaksanaan MTQ), dan pemberdayaan masyarakat desa (seperti Kegiatan PKK, dan Karang taruna).  Rencana  Kerja  Pemerintah
Desa  (RKPDesa)  menjadi  dasar menyusun Rencana Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa (RAPBDesa)  yang  akan  ditetapkan menjadi  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Desa  (APBDesa)  untuk menjamin kepastian rencana kegiatan,  dalam  arti  mengikat pemerintah  desa  dan  semua  pihak yang  terkait,  untuk  melaksanakan kegiatan  sesuai  rencana  yang  telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya  anggaran  dalam  jumlah yang  tertentu  untuk  melaksanakan kegiatan  pemerintah  desa  Karang
Tunggal.
3). Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Desa  (APBDesa)  Karang  Tunggal, seperti  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDesa)  Karang Tunggal Tahun 2017 yang ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa Karang  Tunggal  Nomor  9  Tahun
2016 tentang  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  Tahun  2017 tanggal  30  Desember  2016  dengan perinciannya yang ditetapkan
dengan  Peraturan  Kepala  Desa Karang  Tunggal  Nomor  3  Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran  2017  tanggal  22  Mei 2017. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Desa  (RPJMDesa)  dan  Rencana Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDesa)  Karang
Tunggal  berpedoman  kepada  perencanaan pembangunan desa dan disusun berdasarkan hasil  kesepakatan  dalam  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa)  Karang  Tunggal  yang melibatkan Pemerintah Desa Karang
Tunggal,  Badan  Permusyawaratan  Desa Karang Tunggal dan unsur masyarakat desa Karang  Tunggal.  Dana  Desa  dan  Anggaran Dana Desa serta sumber pendapatan lainnya yang  dimiliki  desa  Karang  Tunggal  setiap tahun  yang  disusun  dan  ditetapkan  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa) Karang Tunggal akan digunakan untuk  melaksanakan  kegiatan  Rencana
Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes)  Karang Tunggal  setiap  tahun  berkenaan,  seperti Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa Tahun  Anggaran  2017  yang  ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Karang Tunggal Nomor  9  Tahun  2016  berjumlah  Rp. 2.100.147.036,-  (Dua  Miliar  seratus  juta seratus  empat  puluh  tujuh  ribu  tiga  puluh enam rupiah) untuk membiayai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Karang  Tunggal  untuk  Tahun  2017  yang ditetapkan  berdasarkan  Peraturan  Desa Karang  Tunggal  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa (RKPDes) Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2016.
b. Pelaksanaan
Mekanisme  Pelaksanaan  pengelolaan
keuangan desa dijelaskan menurut ketentuan Pasal  24  s/d  Pasal  34  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa.  Kepala  Desa  Karang
Tunggal melaksanakan pengelolaan keuangan  desa  Karang  Tunggal  yaitu pelaksanaan terhadap Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDesa)  yang  telah  telah  dijabarkan dengan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa (RKPDes)  yang  dibiayai  dengan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa) Karang  Tunggal  yang  telah  ditetapkan. Pelaksanaan  dilakukan  setelah  pencairan Dana  Desa  maupun  Anggaran  Dana  Desa sebagai  sumber  keuangan  desa  Karang Tunggal  dari  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Kartanegara,  pelaksanaan  pencairan  Dana Desa tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu  tahap  I  (pertama)  sebesar  60  %  dan tahap  2  (kedua)  sebesar  40  %,  sedangkan untuk  Alokasi  Dana  Desa  pencairannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap I (pertama)  sebesar  40  %,  tahap  2  (kedua) sebesar 30 %, dan tahap III (ketiga) sebesar 30 %.
Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Karang Tunggal setelah dicairkan Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara, maka dalam pelaksanaannya akan dilakukan dengan membentuk Tim Pengelola
Kegiatan,  setiap  Tim  Pengelola  Kegiatan tersebut  ditetapkan  dengan  Keputusan Kepala  Desa  Karang  Tunggal,  misalnya Keputusan  Kepala  Desa  Karang  Tunggal No.64.02.16.2017/40/KT/SK/I/2017 Tanggal  09  Januari  2017  yang  menetapkan
Sekretaris  Desa  Karang  Tunggal  Bapak Suratmin  sebagai  koordinator  pengelola keuangan desa Karang Tunggal, selanjutnya Tim Pengelola Kegiatan untuk melaksanakan masing-masing kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan ditetapkan Ketua dan Anggota pelaksananya. Tim Pengelola Kegiatan ini melaksanakan  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa (RKPDesa), dimana dalam pelaksanaannya setiap Ketua Tim Pengelola Kegiatan akan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,  misalnya  Ketua  Tim  Pengelola Kegiatan  semenisasi  Jalan  mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) semenisasi Jalan,  dan  lain  sebagainya  sesuai  dengan kegiatan  yang  telah  disepakati  didalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Karang  Tunggal  tahun  berkenaan.  Menurut Pasal  28  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, bahwa  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB) tersebut  menjadi  dasar  masing-masing Ketua  Tim  Pengelola  Kegiatan  untuk mengajukan  Surat  Permintaan  Pembayaran (SPP) atas kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Tim Pengelola Kegiatan.
c. Penatausahaan
Penatausahaan  keuangan  desa  telah diatur dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  113 Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa penatausahaan  dilakukan  Bendaharan  Desa dalam  Buku  Kas  Umum,  Buku  Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank, penatausahaan  keuangan  desa  tersebut selanjutnya  akan  dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa. Desa Karang Tunggal melakukan penatausahaan keuangan terhadap  seluruh  transaksi  yang  ada  berupa penerimaan dan pengeluaran keuangan desa Karang  Tunggal  dilakukan  oleh  Kepala Urusan  Keuangan  melalui  Bendahara  Desa yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa, akan tetapi  beban  tanggungjawabnya  tetap  ada pada  Kepala  Desa  desa  Karang  Tunggal,
misalnya apabila Bendahara Desa menyampaikan laporan mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan desa dalam  satu  bulan  kepada  Kepala  Desa, dalam  hal  ini  Kepala  Desa  harus  meneliti/ mengevaluasi  kebenaran  data-data  yang disampaikan Bendahara Desa, karena apabila  ada  kesalahan-kesalahan  yang dikenai pertanggungjawaban adalah Kepala Desa Karang Tunggal sendiri. Penatausahaan keuangan desa menyangkut seluruh penganggaran yang ada di  desa  Karang  Tunggal  yang  meliputi  3
(tiga) bagian yaitu:
1). Penatausahaan  pendapatan/  penerimaan desa,  yaitu  pencatatan  atau  pembukuan semua  penerimaan  baik  yang  bersifat tunai maupun yang bersifat transfer (non tunai)  yang  masuk  menjadi  keuangan desa Karang Tunggal;
2). Penatausahaan belanja desa, yaitu semua belanja  kegiatan  yang  dikeluarkan  oleh
Bendahara Desa dibuatkan bukti
pengeluaran  dan  dicatat  oleh  Bendahara Desa; dan
3). Penatausahaan  pembiayaan  desa,  yaitu pencatatan  atau  pembukuan  semua realisasi penerimaan pembiayaan maupun  pengeluran  pembiayaan  dengan tujuan  agar  dapat  dilaporkan  ke  dalam laporan realisasi APBDesa. Penataausahaan Keuangan Desa Karang  Tunggal  yang  dilakukan  oleh Bendahara  Desa  atas  penerimaan,  belanja, dan  pembiayaan  desa  Karang  Tunggal tersebut wajib dilaporkan/ dipertanggungjawabkan  oleh  Bendahara Desa  Karang  Tunggal  melalui  laporan pertanggungjawaban yang disampaikan
setiap  bulan  kepada  Kepala  Desa  agar
Kepala  Desa  Karang  Tunggal  mengetahui dan dapat mengevaluasi administrasi pemasukan dan pengeluaran keuangan desa Karang Tunggal. Penataausahaan Keuangan Desa  Karang  Tunggal  yang  dilakukan  oleh Bendahara  Desa  atas  penerimaan,  belanja, dan  pembiayaan  desa  Karang  Tunggal tersebut wajib dilaporkan/ dipertanggungjawabkan  oleh  Bendahara Desa  Karang  Tunggal  melalui  laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap  bulan  kepada  Kepala  Desa  agar Kepala  Desa  Karang  Tunggal  mengetahui dan dapat mengevaluasi administrasi
pemasukan dan pengeluaran keuangan desa Karang Tunggal.
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Berdasarkan  Pasal  37  Ayat  (1) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  113 Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa  menyampaikan  laporan  realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota  berupa  laporan  semester pertama;  dan  laporan  semester  akhir  tahun,
selanjutnya  Pasal  38  Ayat  (1)  mewajibkan Kepala Desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan
APBDesa  kepada  Bupati/  Walikota  setiap akhir  tahun  anggaran.  Pelaksanaan  dari
tugas,  kewenangan,  hak,  dan  kewajiban yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  Karang Tunggal selaku kepala pemerintahan di Desa
Karang Tunggal dalam pengelolaan keuangan desa, maka kepala desa berkewajiban untuk  menyampaikan  laporan dan  pertanggungjawaban  bersifat  periodik semesteran  dan  tahunan,  proses  Pelaporan dan  pertanggungjawaban  ini  merupakan tahapan terakhir dalam pengelolaan keuangan  desa,  setelah  seluruh  kegiatan selesai  dilakukan  pemerintah  desa  Karang Tunggal,  pemerintah  desa  Karang  Tunggal melalui  Sekretaris  Desa  Karang  Tunggal selaku  koordinator  dalam  hal  pelaksanaan kegiatan di desa Karang Tunggal menyusun laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  desa  Karang  Tunggal  untuk dievaluasi  dan  disetujui  oleh  Kepala  Desa Karang Tunggal.
Laporan pertanggung jawaban
pengelolaan keuangan desa tersebut sebelum disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai  Kartanegara,  diperiksa/  diverifikasi terlebih  dahulu  oleh  pihak  Kecamatan Tenggarong  Seberang  dengan  membuat Berita Acaranya dan Surat Pengantar untuk disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara  melalui  Badan  Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdes). Laporan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan desa  yang  disampaikan  sebagai  laporan semesteran  realiasasi  penggunaan  Dana Desa  dan  Anggaran  Dana  Desa  terhadap pelaksanaan dari APBDesa Karang Tunggal, yaitu pelaporan Dana Desa Karang Tunggal dilakukan dalam 2 (dua) tahap dan Anggaran Dana Desa Karang Tunggal dilaporkan oleh Kepala  Desa  dalam  3  (tiga)  tahap  untuk setiap tahunnya. Dana Desa Karang Tunggal dilaporkan  2  (dua)  tahap  karena  pencairan Dana  Desa  itu  sendiri  dilakukan  dalam  2 (dua)  tahap,  setelah  Dana  Desa  tahap pertama selesai dilaksanakan oleh
pemerintah  desa  Karang  Tunggal,  maka
penggunaannya  harus  langsung  dilaporkan sebagai syarat untuk dapat mencairkan Dana Desa tahap ke-2 (dua), dan terhadap realisasi penggunaan  Dana  Desa  tahap  ke-2  (dua)
dilaporkan  pada  akhir  tahun  berjalan bersamaan dengan laporan
pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa)  Karang  Tunggal  yang  tidak terpisahkan  dari  laporan  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  Kepala  Desa  juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa Karang Tunggal. Laporan pertanggungjawaban realisasi  penggunaan  dari  Anggaran  Dana Desa Karang Tunggal yang dilakukan dalam 3  (tiga)  tahap  mekanismenya  sama  dengan laporan dan
pertanggungjawaban penggunaan  Dana  Desa,  selain  daripada  itu Kepala Desa Karang Tunggal juga memiliki kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  pada akhir  masa  jabatan  kepada  Bupati  Kutai Kartanegara setelah masa jabatannya
berakhir. Pertanggungjawaban  Kepala  Desa Karang  Tunggal  dalam  hal  pengelolaan keuangan desa telah terlaksana dan terealisasi  dengan  baik,  secara  umum keuangan  desa  Karang  Tunggal  dapat diserap dan terealisasi 90 % penggunaannya dengan baik, realisasi pelaksanaan keuangan tersebut  dapat  dilihat  dari  data  penyerapan penggunaan  Anggaran  Dana  Desa  yang dimuat dalam Laporan Realisasi
Pelaksanaan  Anggaran  Dana  Desa  (ADD) Desa  Karang  Tunggal  Semester  Pertama Tahun  2017  bahwa  Anggaran  Dana  Desa tahun 2017 tahap I (pertama) yang dicairkan sebesar  Rp.  353.538.103,-  (tiga  ratus  lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga rupiah), dengan  dana  yang terealisasi  sebesar  Rp.  350.694.364,-  (tiga ratus  lima  puluh  juta  enam  ratus  sembilan
puluh  empat  ribu  tiga  ratus  enam  puluh empat  rupiah),  dan  Anggaran  Dana  Desa yang sisa hanya sebesar Rp. 2.843.739,- (dua juta  delapan  ratus  empat  puluh  tiga  ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
Sumber keuangan desa Karang Tunggal yang diperoleh dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tersebut pengelolaannya  paling  sedikit  70  %  (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk mendanai  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,
pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa;  dan  paling banyak  30%  (tiga  puluh  perseratus) digunakan  untuk  penghasilan  tetap  dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa; operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional  Badan  Permusyawaratan  Desa; dan  Insentif  rukun  tetangga  dan  rukun warga. Anggaran Dana Desa lebih dominan digunakan untuk Penyelenggaraan pemerintahan  desa,  sedangkan  penggunaan Dana  Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  desa  Karang  Tunggal.  Hal  ini dapat dilihat dari Rencana Kerja Pemerintah Desa  (RKPDes)  dan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  Karang Tunggal.

## 2. Pertanggungjawaban  Kepala  Desa dalam  hal  Pengelolaan  Aset  Desa Karang Tunggal
UU  Desa  pada  Pasal  77  ayat  (1) menyebutkan  bahwa  pengelolaan  kekayaan milik  desa  dilakukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  taraf  hidup  masyarakat desa  serta  meningkatkan  pendapatan  desa. Tahapan  Pengelolaan  aset  desa  dilakukan mulai dari kegiatan perencanaan,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,  pemeliharaan,  penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan  dan  pengendalian  aset  desa
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (6)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
Adapun pengelolaan aset desa Karang
Tunggal yang dilaksanakan pemerintah desa
Karang  Tunggal  yaitu  dengan  tahapan sebagai berikut:
a). Perencanaan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan Aset Desa pada Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan  bahwa  perencanaan  aset  desa dituangkan  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDesa),
selanjutnya Ayat (2) menjelaskan perencanaan  kebutuhan  aset  desa  untuk kebutuhan  1  (satu)  tahun  dituangkan  dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa
setelah  memperhatikan  ketersediaan  aset desa yang ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan  Aset  Desa  tersebut,  maka perencanaan  pengelolaan  aset  desa  Karang Tunggal  merupakan  bagian  dari  rangkaian pengelolaan  keuangan  desa  dalam  tahap perencanaan. Artinya dalam hal perencanaan, baik dalam pengelolaan keuangan  maupun  pengelolaan  aset  desa, sama-sama dilakukan dalam Musrenbangdesa  Karang  Tunggal  yang dihadiri  oleh  seluruh  pemerintah  desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Perencanaan aset desa Karang Tunggal  ini  juga  ditetapkan  bersama didalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  (RPJMDesa),  Rencana Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDesa)  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Karang Tunggal tahun berjalan, seperti  perencanaan  aset  desa  Karang
Tunggal  yang  telah  ditetapkan  dalam
dokumen  perencanaan  keuangan  desa Karang Tunggal yaitu Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDesa)  Karang  Tunggal  Tahun  2017-
2022,  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa (RKPDes)  Tahun  2017,  dan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Tahun  2017, dimana  perencanaan  aset  desa  Karang Tunggal  yang  telah  ditetapkan  didalam perencanaan keuangan desa Karang Tunggal tersebut yaitu pada angka 2 huruf c dan huruf f Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  (RPJMDesa)  Karang  Tunggal  Tahun 2017-2022 tersebut diatas, bahwa Perencanaan aset desa Karang Tunggal dari tahun 2017 s/d tahun 2022 antara lain:
1). Pembangunan gedung SMP
2). Pembangunan gedung PAUD
3). Pembangunan pagar sekolah
4). Pembangunan TK
5). Pembangunan gedung TK/TPA
6). Pembangunan TK
7). Pengadaan alat sinoman
8). Pengadaan terop dan sound system
9). Pengadaan sound system
10). Pengembangan usaha ekonomi, dan
11). Pembuatan gedung futsal.
b) Pengadaan Pengadaan aset desa Karang Tunggal dilakukan dengan melaksanakan perencanaan aset desa Karang Tunggal yang telah ditetapkan didalam Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDesa),  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  (APBDesa)  Karang  Tunggal. Sebagian besar barang dan aset desa Karang Tunggal  diadakan  melalui  pembelian  atau pengadaan  langsung  oleh  pemerintah  desa Karang  Tunggal  menggunakan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa) Karang Tunggal tersebut.
c) Penggunaan
Berdasarkan ketentuan Pasal  10 Ayat (1)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016
Tentang  Pengelolaan  Aset  Desa,  bahwa penggunaan  aset  desa  ditetapkan  dalam
rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Aset  desa  Karang  Tunggal  yang digunakan secara langsung oleh pemerintah desa Karang Tunggal pada dasarnya adalah barang  inventaris  pada  kantor  desa  Karang Tunggal,  seperti  :  Kantor  Desa  Karang Tunggal,  Gedung  Badan  Permusyawaratan Desa,  Komputer,  Laptop,  Mesin  Fotocopy, dan inventaris desa lainnya yang digunakan untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  desa Karang Tunggal.
d) Pemanfaatan
Pemanfaatan  aset  desa  sebagaimana
dimaksud  Pasal    11  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan Aset Desa, adalah dilaksanakan sepanjang  tidak  dipergunakan  langsung untuk menunjang
penyelenggaraan pemerintahan    desa,  yaitu  berupa  :  sewa, pinjam  paka,  kerjasama  pemanfaatan,  dan bangun guna serah atau bangun serah guna.
Pemanfaatan  terhadap  aset  desa Karang Tunggal yang dilakukan pemerintah desa  Karang  Tunggal  misalnya  adalah pemanfaatan lahan persawahan milik pemerintah  desa  Karang  Tunggal  yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola sendiri  dan  hasilnya  dinikmati  sendiri  oleh masyarakat  desa  Karang  Tunggal,  akan tetapi lahan persawahan itu tetap atas nama pemerintah  desa  Karang  Tunggal  dan  tidak boleh  menjadi  milik  masyarakat itu sendiri, pemerintah  desa  Karang  Tunggal  selalu melakukan pengecekannya  mengenai status aset  desa  Karang  Tunggal  karena  menjadi salah satu bagian dalam laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan  Kepala  Desa  kepada  Bupati Kutai Kartanegara bersamaan dengan laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan desa Karang Tunggal setiap akhir tahun anggaran.
e) Pengamanan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Pengelolaan  Aset  Desa  pada Pasal 19 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) menyebutkan pengamanan  aset  desa  adalah  sebagai berikut:
1). Pengamanan  aset  desa  wajib  dilakukan oleh Kepala Desa  dan  Perangkat Desa;
2). Pengamanan aset desa meliputi:
2.1 Pengamanan  administrasi  antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; 2.2 Pengamanan  Fisik  untuk  mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan  jumlah  barang  dan hilangnya barang;
2.3 Pengamanan  fisik  untuk  tanah  dan bangunan  dilakukan  dengan  cara pemagaran  dan  pemasangan  tanda batas; 2.4 Selain tanah dan bangunan, pengamanan fisik dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan 2.5 Pengamanan  hukum  antara  lain dengan  melengkapi  bukti  status kepemilikan. 2.6 Biaya pengamanan aset desa dibebankan pada APBDesa.
Pemerintah  desa  Karang  Tunggal sendiri  telah  melaksanakan  pengamanan terhadap  aset  yang  dimiliki  desa  Karang Tunggal,  baik  terhadap  aset  desa  yang bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak, pengamanan  aset  desa  Karang  Tunggal seperti terhadap tanah desa Karang Tunggal yang  telah  dimintakan  pengukurannya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai
Kartanegara  dan  disertifikatkan  atas  nama pemerintah desa Karang Tunggal.
Pengamanan  aset  desa  Karang  Tunggal lainnya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa  Karang  Tunggal  yaitu  setiap  tahun pemerintah  desa  Karang  Tunggal  selalu melakukan  pengecekan  dan  pencatatan terhadap  daftar-daftar  aset  yang  dimiliki desa  Karang  Tunggal  untuk  menjadi  data aset desa Karang Tunggal pada laporan data Kepala  Urusan  Umum  dan  Tata  Usaha pemerintahan desa Karang Tunggal.
f) Pemeliharaan
Pemeliharaan    aset  desa  wajib dilakukan oleh Kepala Desa  dan  perangkat desa,  dengan  biaya  pemeliharaan  yang dibebankan  pada  APBDesa,  sebagaimana dimaksud  Pasal    20  Ayat  (1)  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  1 Tahun  2016 Tentang  Pengelolaan Aset  Desa.  Pemerintah  Desa  Karang Tunggal  melakukan pemeliharaan aset desa Karang  Tunggal  yaitu  terhadap  barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian  tanpa  mengubah,  menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asalnya, dana anggaran untuk pemeliharaan aset  desa  Karang  Tunggal  dianggarkan dalam  APBDesa  Karang  Tunggal  setiap tahun  berjalan,  misalnya  untuk  perawatan/ pemeliharaan kendaraan, alat-alat elektronik,  lapangan  bola,  lapangan  Volly, dan  lain  sebagainya  selalu  direncanakan pemeliharaannya  didalam  Rencana  Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan dianggarkan setiap tahunnya didalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa) Karang Tunggal.
Pemeliharaan  aset  desa  Karang Tunggal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa  Karang  Tunggal  untuk  tahun  2017 dapat  dilihat  pada  dokumen  Rencana  Kerja
Pemerintah Desa (RKPDesa) Karang
Tunggal  Tahun  2017  dan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa) Karang Tunggal Tahun 2017.
g) Penatausahaan Penatausahaan  aset  desa  Karang
Tunggal  dilakukan  oleh  Kepala  Urusan Umum dan Tata Usaha melalui petugas aset yang dibentuk/ ditetapkan oleh Kepala Desa Karang  Tunggal,  penatausahaan  aset  desa yang  dilakukan  pemerintah  desa  Karang
Tunggal meliputi pembukuan dan inventarisasi terhadap aset desa,
Penatausahaan  aset  desa  ini  memuat  data- data aset desa tentang  kategori aset, jumlah aset, tahun perolehan aset, nilai aset, sumber perolehan aset, dan keterangan lainnya yang berhubungan  dengan  aset  desa  tersebut sebagaimana  data  aset  desa  tahun  2015  s/d tahun  2016  sebagai  lampiran  dalam  skripsi ini.
h) Pelaporan Pelaporan  aset  desa  Karang  Tunggal dilakukan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Karang Tunggal setiap tahun berjalan, salah satu lampiran dari laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa  akhir  tahun  adalah  laporan  aset desa  Karang  Tunggal.  Laporan  aset  desa
Karang Tunggal ini mengambarkan akumulasi  aset  desa  Karang  Tunggal  yang dibuat  secara  komparatif  dengan  tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan/ penurunannya.  Tahapan  penghapusan  dan pemindahtanganan  aset  desa  belum  pernah dilakukan  oleh  pemerintah  desa  Karang Tunggal,  hal  ini  disebabkan  tidak  adanya alasan  menghapus/  meniadakan  aset  desa dari  buku  data  daftar  aset  desa  Karang Tunggal  seperti  alasan-alasan  penghapusan yang  diatur  dalam  Pasal  21  s/d  Pasal  24 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan Aset Desa. Sedangkan tahapan pengelolaan  aset  desa  lainnya  yang  diatur
menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Pengelolaan  Aset  Desa  tidak dilakukan  oleh  pemerintah  desa  Karang Tunggal  karena  tahapan  pengelolaan  itu bukan  kewenangan  dari  pemerintah  desa Karang  Tunggal,  tetapi  ada  yang  menjadi kewenangan  dari  pemerintah  Kabupaten, pemerintah  Provinsi  dan  juga  kewenangan dari  Kementerian  terkait  seperti  tahapan pengelolaan sebagai berikut:
1. Penilaian
Penilaian  terhadap  aset  desa  diatur menurut  ketentuan  Pasal  29  dan  Pasal  30 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyebutkan: Pasal 29 : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah  Desa  melakukan inventarisasi  dan  penilaian aset  Desa  sesuai  ketentuan peraturan perundang- undangan; Pasal 30 : Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
2. Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan  aset  desa  menurut  Pasal  46
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu dilakukan oleh:
a. Menteri  melalui  Direktur  Jenderal  Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa; b. Gubernur  melakukan  pembinaan  dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa;
c. Bupati/  Walikota  melakukan  pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa;
d. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati/ Walikota dapat melimpahkan kepada Camat. Pertanggungjawaban  Kepala  Desa
Karang  Tunggal  dalam  hal  pengelolaan keuangan dan aset desa telah sesuai dengan amanat dan ketentuan UU Desa, pengelolaan keuangan  dan  aset  desa  yang  dilaksanakan Kepala  Desa  bersama  aparatur  pemerintah desa  lainnya  yang  ditunjuk  dan  ditetapkan oleh  Kepala  Desa  Karang  Tunggal  telah mencerminkan  asas  Kepastian  Hukum dalam  pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa sebagai  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu bahwa:
1. Prosedur  dan  mekanisme  pengelolaan keuangan  desa  yang  dilaksanakan pemerintah desa Karang Tunggal telah sesuai dengan tahapan-tahapan pengelolaan  keuangan desa  yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan  pertanggungjawaban  sebagaimana yang diatur menurut Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan
2. Mekanisme  pengelolaan  aset  desa Karang Tunggal yang dilakukan kepala desa Karang Tunggal bersama perangkat  desa  lainnya  hanya  meliputi tahapan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,
penatausahaan,  dan  pelaporan  yang merupakan  kewenangan  Kepala  Desa berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa,  sedangkan  tahapan  penilaian,
pembinaan  dan  pengawasan  tidak dilaksanakan  pemerintah  desa  Karang Tunggal karena bukan kewenangan dari kepala desa.
Pertanggungjawaban kepala desa Karang Tunggal merupakan tahapan terakhir yang harus dilaksanakan kepala desa Karang Tunggal  dalam  hal  pengelolaan  keuangan dan  aset  desa,  yaitu  kepala  desa  Karang Tunggal harus melakukan pertanggungjawaban  dari  semua  aspek pelaksanaan  dari  kegiatan  pengelolaan keuangan dan aset desa, Pertanggungjawaban  kepala  desa  Karang Tunggal tersebut merupakan Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada  Bupati  dalam  hal  ini  Bupati  Kutai Kartanegara  melalui  Camat  yaitu  Camat Tenggarong  Seberang  setiap  akhir  tahun anggaran  paling  lambat  1  (satu)  bulan setelah  akhir  tahun  anggaran  berkenaan. Laporan  Pertanggungjawaban  kepala  desa dalam  hal  pengelolaan  keuangan  dan  aset desa  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa tentang laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan desa, dengan dilampiri:
1). Format  laporan  pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan  APBDesa  tahun anggaran berkenaan;
2). Format  laporan  kekayaan  milik  desa per  31  Desember  tahun  anggaran berkenaan; dan
3). Format  laporan  program  pemerintah dan  pemerintah  daerah  yang  masuk  ke desa. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDesa  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, disampaikan juga laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis  kepada  Badan  Permusyawaratan Desa  setiap  akhir  tahun  anggaran,  dan
kemudian
diinformasikan kepada
masyarakat  desa  secara  tertulis  dan  dengan media  informasi  yang  mudah  diakses  oleh masyarakat  seperti  pengumuman,  radio komunitas,  dan  media  informasi  lainnya. Selain  dari  Laporan  pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap tahun berjalan Kepala Desa juga harus menyampaikan  laporan  penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada  Bupati  yaitu  kepada  Bupati  Kutai Kartanegara.
B. Kendala-kendala pertanggung jawaban Kepada Desa Karang Tunggal  dalam  hal  pengelolaan keuangan asset desa
Kegiatan  pengelolaan  keuangan  desa dan  aset  desa  dapat  dilaksanakan  dengan baik  tentunya  harus  didukung  diantaranya oleh  sumber  daya  manusia  yang  kompeten dan  berkualitas  serta  sistem  dan  prosedur pengelolaan yang baik dan memadai. Dalam pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa tentunya tidak selalu berjalan secara mulus, tetapi  ada  kendala-kendala  yang  dihadapi baik  kendala  dari  Internal  pelaksana pengelola  itu  sendiri  maupun  kendala  yang sifatnya datang dari luar (Eksternal).
Adapun  kendala-kendala  pertanggung jawaban  Kepala  Desa  Karang  Tunggal dalam  hal  pengelolaan  keuangan  dan  aset desa antara lain sebagai berikut:
1. Faktor Internal , yaitu masih rendahnya kapasitas  dan  personalia  perangkat  desa dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa.  Mengelola  keuangan  desa  tidak hanya  mengandalkan  kuasa  kepala  desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan  berbagai stakeholders yang ada  di  desa.  Apalagi  saat  ini  desa  telah mengelola  dana  dalam  jumlah  besar. Untuk itu, desa perlu memiliki perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  desa  yang  mahir  dan
berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Faktor Eksternal
a. Anggaran  seringkali  terlambat  proses pencairannya dari Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara Pencairan  anggaran  baik  Dana  Desa maupun  Anggaran  Dana  Desa  tidak  tepat waktu bahkan ada yang tertunda pencairannya  menjadi  tahun  berikutnya, sehingga  perencanaan  yang  ditetapkan didalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa (RKPDesa)  Karang  Tunggal  yang  dibiayai dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDesa)  tahun  berjalan  tidak terealisasi secara keseluruhan;
b. Birokrasi  yang  terlalu  rumit/  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  terlalu banyak yang harus dilalui;
Pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa
yang  dilaksanakan  mulai  dari  tahapan perencanaan sampai tahapan pertanggungjawaban, dalam pelaksanaannya terlalu banyak prosedurnya yang  harus  dilalui  oleh  pemerintah  desa
Karang  Tunggal,  sehingga  terkadang  target atau capaian yang diharapkan oleh pemerintah desa untuk jangka waktu tertentu tidak berjalan sesuai harapan.
c. Aturan  dan  ketentuan  atau  kebijakan yang selalu berubah-ubah;
Regulasi  dalam  hal  pengelolaan keuangan  dan  aset  desa  sendiri  yang ditetapkan  pemerintah  dari  tahun  ke  tahun selalu  berubah-ubah,  hal  ini  menyebabkan ketentuan yang telah dilaksanakan
pemerintah  desa  Karang  Tunggal  tahun sebelumnya berbeda dengan tahun berikutnya, sehingga pemerintah desa harus membuat atau menyusun Standar
Operasional  yang  baru  sesuai  regulasi  baru yang ditetapkan.
d. Sering  terjadi  ketidak  sinkronan  antara Pihak  Pemeriksa  dari  Inspektorat  atau Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) dengan  Pemerintah  Desa  selaku  pihak penyelenggara; yaitu maksud  dan tujuan yang  diharapkan  oleh  pemerintah  desa Karang  Tunggal  untuk  kepentingan masyarakat  desa  Karang  Tunggal  sering berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Pihak  Pemeriksa,  sehingga  pemerintah desa  Karang  Tunggal  harus  mengikuti apa yang menjadi masukan dan rekomendasi  dari  Pihak  Pemeriksa, karena kalau tidak dilaksanakan tentunya berdampak kepada realisasi pelaksanaan Re ncana Kerja Pemerintah desa.
e. Kendala cuaca yang sering tidak terduga, sehingga pembangunan yang
dilaksanakan  oleh  desa  Karang  Tunggal yang  ditetapkan  dalam  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  (RKPDesa)  Karang Tunggal tahun berkenaan terkadang tidak selesai dilaksanakan dengan tepat waktu.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun  kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Kepala Desa Karang  Tunggal  dalam  hal  pengelolaan keuangan  dan  aset  desa  disusun  dalam bentuk  Peraturan  Desa  tentang  laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa tahun berkenaan, yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan  melampirkan  :  format  laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa  sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  laporan  penyelenggaraan pemerintahan desa; format laporan kekayaan milik  desa  per  31  Desember;  dan  format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah  yang  masuk  ke  desa  setiap  tahun berkenaan  dan  disampaikan  kepada  Bupati
Kutai Kartanegara melalui Camat
Tenggarong Seberang paling lambat 1 bulan setelah  tahun  anggaran  berkenaan,  laporan keterangan  penyelenggaraan  pemerintahan
secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan  Desa  setiap  akhir  tahun anggaran dan diinformasikan kepada masyarakat  desa  karang  tunggal  secara tertulis  dan  dengan  media  informasi  yang mudah diakses oleh masyarakat.
Kendala-kendal  pertanggungjawaban Kepala  Desa  Karang  Tunggal  dalam  hal pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa  antara lain:  Faktor  Internal  yaitu  masih  rendahnya kapasitas  dan/  atau  personalia  perangkat desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa;  dan  Faktor  Eksternal  yaitu  Anggaran seringkali  terlambat  proses  pencairannya
dari Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara;  Birokrasi  yang  terlalu  rumit/
Standar Operasional Prosedur (SOP) terlalu banyak  yang  harus  dilalui;  Aturan  dan ketentuan  atau  kebijakan  yang  selalu berubah-ubah; Sering terjadi ketidak sinkronan  antara  Pihak  Pemeriksa  dari Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  dengan  Pemerintah  Desa  selaku Pihak  Penyelenggara;  serta  Kendala  cuaca yang sering tidak terduga.
Adapun  saran  dalam  penelitian  ini diharapkan  agar  pemerintah  Kabupaten Kutai Kartanegara/ Dinas terkait untuk dapat kiranya  meningkatkan  kapasitas  aparat/ perangkat desa, khususnya
yang
berkompeten  dalam  pengelolaan  keuangan dan aset desa, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar, pelatihan, dan pembinaan terhadap aparat/ perangkat desa, dan  pengelolaan  semua  aset  desa  perlu secara  terus  menerus  diupayakan  perbaikan dan peningkatan melalui penataan kelembagaan,  penertiban  administrasi  dan penyusunan pedoman pengelolaan aset-aset desa,  yang  dilakukan  secara  simultan, sehingga  desa  tidak  bergantung  pada  dana transfer  dari  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku/ Literatur Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum ,  PT.  Raja Grafindo  Persada,  Jakarta,  Cet.  ke-6
Januari 2012. Arenawati, Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia , Graha Ilmu, Yogjakarta, 2014. Chabib  Soleh  dan  Heru  Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa , Fokusmedia, Bandung, 2015. Dian Bakti Setiawan, Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya  Menurut  Sistem Pemerintahan di Indonesia , PT. Raja Grafindo  Persada,  Jakarta,  Cet.  I Agustus 2011. Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Erlangga, Jakarta, 2011.
HAW.  Widjaja, Otonomi  Desa  Merupakan Otonomi  Yang  Asli,  Bulat  dan  Utuh , PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
Cet. ke-5 Mei 2010. Mochammad Zaini Mustakim, Kepemimpinan  Desa ,  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik  Indonesia,  Jakarta  Pusat, Cet. I Maret 2015.
M.  Silahuddin, Kewenangan  Desa  Dan Regulasi  Desa ,  Kementerian  Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Republik  Indonesia, Jakarta Pusat, Cet. I Maret 2015.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum Edisi  Revisi, Prenada  Media  Group, Jakarta, 2016.
Pipin  Syarifin  dan  Dedah  Jubaedah,
Pemerintah  Daerah  di  Indonesia Dilegkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , Pustaka Setia, Bandung,
2005.
Riduwan, Metode  dan  Teknik  Penyusunan Proposal Penelitian , Alfabeta,
Bandung, Cet. ke-5 Februari 2013.
Suratman  dan  Philips  Dillah, Metode Penelitian Hukum , Alfabeta, Bandung, 2013. Sutaryono,  dkk., Buku  Pintar  Pengelolaan Aset  Desa, Forum  Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, Cet. I Februari 2014. Sutoro  Eko,  dkk., Desa  Membangun Indonesia , Forum Pembaharuan Desa, Yogyakarta, 2014.
Sutoro Eko, Regulasi Baru, Desa Baru, Ide,
Misi,  dan  Semangat  UU  Desa ,
Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi
Republik  Indonesia,  Jakarta,  Cet.  I
Maret 2015.
Titiek Sri Djatmiati, Maladministrasi dalam
Konteks  Kesalahan  Pribadi  dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan,  dalam  Philipus  M  Hadjon, et, al, Hukum Administrasi dan Good Governance ,  Universitas  Trisakti,
Jakarta, 2010.
Tri Widodo W. Utomo, dkk., Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Pengembangan Pelayanan  di  Tingkat  Desa ,  Pusat Kajian  dan  Pendidikan  dan  Pelatihan Aparatur  III  Lembaga  Administrasi Negara (PKP2A III LAN), Samarinda, 2009.
Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian  Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## Perundang-undangan
Undang  Undang  Dasar  Tahun  1945 Amandemen IV;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6  Tahun  2014  Tentang  Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495; Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2014  Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  123,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5539;
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  47  Tahun  2015  Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang  Desa,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2015
Nomor  157,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5717;
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Pengelolaan  Aset  Desa, Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 53.

## Disertasi
Tumbur Ompu Sunggu, Disertasi, Keberadaan  Komisi  Pemberantasan
Korupsi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, 2011

## Jurnal
Dewi Risnawati, Pengelolaan Aset Desa
Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan  Di  Desa  Krayan Bahagia  Kecamatan  Long  Ikis Kabupaten  Paser ,  e-Journal  Ilmu Pemerintahan,  Volume  5,  Nomor 1, 2017: 199-212.
Internet
http://agunkzzthea.blogspot.co.id/2009/02/p engertian-pemerintahan-desa.html
http://kbbi.web.id/kelola
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepaldesa https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_D esa
Periode  Maksimal  Jabatan  Kepala  Desa". hukumonline.com/klinik.
http://bppkpd.com/wpcontent/uploads/2016 /12/Permendagri-1-th-2016-ttg- Pengelolaan-Aset-Desa.pdf.