## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang

## Rahdiansyah
Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia rahdiansyah@law.uir.ac.id

## ABSTRAK
Kebutuhan  masyarakat  akan  air  bersih, sehat  dan  higienis  dari  waktu  ke  waktu semakin  meningkat,  seiring  meningkatnya jumlah  konsumen,  jumlah  depot  air minumpun  semakin  banyak.  Apalagi  harga yang  ditawarkan  oleh  air  minum  isi  ulang pun  lebih  murah  dibandingkan  dengan  air minum  dalam  kemasan,  sehingga  depot air  minum  yang  terletak  dipinggir  jalan banyak  yang  diminati  oleh  konsumen karena alasan yang lebih irit dan ekonomis. Pendirian Depot Air isi ulang harus melalui proses sesuai dengan ketentuan perundang- undangan  yang  berlaku,  mulai  dari  izin tempat  usaha,  tanda  daftar  perusahaan, izin  usaha  perdagangan,  rekomendasi  laik sehat,  dan  pemeriksaan/uji  sampel  air. Pengawasan terhadap berdirinya Depot air minum isi ulang harus melalui pengawasan Dinas  Kesehatan  Kota,  dengan  melakukan pengamatan  lapangan,  inspeksi  sanitasi, pengambilan  sampel  air  minum  untuk diperiksa.  Disperindagtamben,  melakukan pengawsan teknik izin usaha, teknis mesin/ peralatan,  legalitas  usaha,  pendaftaran. Balai POM, melakukan pengawasan bila air yang dikonsumsi menyebabkan sakit bahkan keracunan,  dan  balai  POM  sebagai  labo- ratorium  yang  ditunjuk  dan  terakreditasi. Ketentuan  Perundangan-undangan  yang mengatur  tentang  perlindungan  hukum
konsumen hendaknya dapat memberikan kepastian hukum terhadap pegguna air isi ulang sehingga konsumen terlindungi, baik kesehatan dan terhadap pelayanan/jasa yang diberikan oleh pemilik Depot air isi ulang.

## Abstrack
Community needs for clean, healthy and hygienic water from time to time increasing, as the number of consumers increases, the number of  water  depots  minumpun  more  and  more.  Moreover,  the  price offered by refill drinking water is also cheaper compared to bottled drinking water, so the drinking water depots are located on the side of the road much in demand by consumers for more economical and economical reasons. Establishment of Refill Depots shall be processed in  accordance  with  applicable  laws  and  regulations,  ranging  from business  permit,  sign  of  company  list,  business  permit,  healthy recomendation  recommendation,  and  examination  /  test  of  water samples. Supervision of the stands The drinking water refill depots must  be  through  the  supervision  of  the  Municipal  Health  Service, by  conducting  field  observations,  sanitary  inspections,  sampling of  drinking  water  for  inspection.  Disperindagtamben,  conducting technical  permit  engineering,  technical  machinery  /  equipment, business  legality,  registration.  Hall  of  POM,  supervise  if  the  water consumed  causes  illness  and  even  poisoning,  and  POM  Hall  as  a designated  and  accredited  laboratory.Provisions  Legislation  that regulates the protection of consumer law should be able to provide legal  certainty  to  users  of  water  refills  so  that  consumers  are protected, both health and services / services provided by the owner of water refill Depot.
Keywords : Water Refill, Refill Depots, Consumers.

## 1.  Pendahuluan
A ir  merupakan  kebutuhan  hidup  yang  paling  mendasar bagi  kelangsungan  hidup  manusia,  manusia  tidak  dapat hidup tanpa air, kebutuhan manusia akan air tidak lah sedikit
melainkan terus menerus selama manusia itu sendiri hidup  diatas  bumi,  air  yang  diperlukan  haruslah bersih tiak berbau dan tidak tercemar serta berwarna bening.
Membuka  usaha  dibidang  jasa  pelayanan pengisian  air  minum  isi  ulang  turut  membantu perekonomian  terutama  dibidang  pembangunan ekonomi.  Depot  pengisian  air  isi  ulang  merupakan suatu  bentuk  usaha  perusahaan  yang  terdapat  di berbagai  daerah  di  Indonesia.  Menurut  Soekardono tujuan dari perusahaan daerah (Pasal 5 UU Perusahaan Daerah)  adalah  :  “untuk  mempercepat  terwujudnya masyarakat adil dan makmur dengan jalan ikut serta :
a.  Melaksankan  pembangunan  daerah  khususnya dan  pembangunan  ekonomi  nasional  umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk,
b.  Memenuhi kebutuhan rakyat,
c.  Dengan  mengutamakan  industrialisasi  serta ketentraman  dan  kesenangan  kerja  dalam perusahaan
Memandang  sangat  pentingnya  air  minum bagi  kebutuhan  masyarakat,  tidak  terlepas  dari  jasa pelayanan depot pengisian air minum isi ulang, didalam menyediakan air minum untuk para konsumen, para pemilik depot haruslah menyediakan air minum yang layak  untuk  dikonsumsi  serta  memenuhi  standar kesehatan dan dipenuhi sesuai syarat syarat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam perlindungan konsumen.
Konsumen  perlu  mengetahui  ketentuan  per- janjian,  perjanjian  yang  dibuat  antara  para  pihak dituangkan  dalam  perjanjian  tertulis dalam  setiap dokumen  atau  perjanjian  yang  dibuat  oleh  pelaku usaha.  Perjanjian  yang  dibuat  antara  Pelaku  Usaha dengan konsumen berazaskan itikat terbaik Undang- undang  Perlindungan  Konsumen  tidak  memberikan defenisi  tentang  perjanjian,  tetapi  merumuskan sebagai  “Setiap  aturan  atau  ketentuan  hokum  dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan telebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
R, Soekardono.99, Hukum Dagang Indonesia,Jilid  (bagian ) Cetakan ke-4, Penerbit CV Rajawali Pers, Jakarta, Hal.
Jurnal UIR Law Riview, Voi 0 Nomor , Halaman -50 April 08, Rahdiansyah, SH< MH
Jurnal UIR Law Riview, Vol 0 No. 0 Hal. 0-0, April 07 “Selvi Harvia Santri, SH, M.H
dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” 4
Pada  umumnya  pihak  konsumen  tidak  dapat berbuat  apa-apa  dimana  mereka  harus  menerima perjanjian  tersebut,  mereka  harus  bersedia  tidak memperoleh  barang,  pelayanan,  dan  jasa  yang  di- inginkan. Sehingga adalah penting pemerintah untuk melindungi hak hak prinsipil konsumen sebagaimana yang  diamanatkan  dalam  Pembukaan  UUD  Negara RI  Tahun  945  yaitu  melindungi  segenap  bangsa Indonesia.
Perlindungan  Konsumen  merupakan  masalah kepentingan  manusia  dan  menjadi  harapan  bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan  perlindungan  konsumen  adalah mewujudkan  hubungan  berbagai  dimensi  yang satu  sama  lain  mempunyai  keterkaitan  saling ketergantungan  antara  konsumen,  pengusaha  san pemerintah. 5

## 2.  Tujuan Penelitian
a.  Untuk  mengetahui  Tinjauan  Umum  Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 999.
b.  Untuk  mengetahui  Bentuk  Perlindungan  hokum sebagai Pengawasan terhadap Usaha Air Minum Isi Ulang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.
c.  Untuk  mengetahui  Proses  Pengawasan  Depot- depot Usaha Air Minum oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi.

## 3.  Metode Penelitian
a.  Jenis  Penelitian  hukum  normatif,  dan  sifat penelitian deskriptif analitis yaitu penjabaran data  dan  informasi  yang  diperoleh  berda- sarkan kaedah kaedah teoritis maupun praktis yang kemudian di analisi, sifat penelitian ini adalah normatif data yang diperoleh adalah
4 Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  00,  Hukum  Tentang Perlindungan  Konsumen,  Cetakan  ke-  Penerbit  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 54
5 Husni  Syawali  dan  Neni  Sri  Imaniyati,  2000,  hokum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, Hal.7
Rahdiansyah . Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang
secara  tidak  langsung  yaitu  kepustakaan berupa buku dan peraturan.
b.  Data  dan  Sumber  Data.  Sehubung  dengan sifat  penelitian  normatif  bahan  hukum digunakan.
)  Bahan hukum Primer. Bahan hukum pri- mer merupakan bahan utama yang dija- dikan penelitian ini yaitu peraturan yang berkaitan. UU No.8 Tahun 999. UU No.8 Tahun 999. )  Bahan  Hukum  Sekunder.  Bahan  hukum sekunder  merupakan  bahan  hukum yang mempunyai fungsi untuk menam- bah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum pri- mer.  Adapun  bahan  hukum  sekunder dalam  penelitian  ini  adalah  buku  buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur. )  Bahan  Hukum  Tersier.  Bahan  hukum tersier  merupakan  bahan  yang  meme- berikan  petunjuk  mauoun  penjelasan, seperti  kamus  besar  bahasa  indonesia, artikel ilmiah.
c.  Penarikan kesimpulan. Setelah data terkum- pul, maka data tersebut diolah dengan cara mengorganisaskan  data  berdasarkan  sifat dan  jenis  data  tersebut  dengan  masalah pokok penelitian ini. Selanjutnya pembahsan dilakukan  dengan  memberikan  penafsiran dengan  menghubungkan  pada  teori  teoru berupa  pendapat  para  ahli  serta  peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudi- an  dari  pembahasan  tersebut  penulis  me- ngambil kesimpulan secara umum ke khusus

## 4.  Pembahasan
a.   Tinjauan  Umum  Tentang  Hukum  Perlindungan Konsumen
1)  Pengertian  Konsumen  dan  Perlindungan Konsumen
Konsumen  berasal  dari  “Consume”  yang  secara harfiah berarti “seseorang yang membeli barang” atau “seseorang  atau  sesuatu  perusahaan  yang  membeli barang  tertentu  atau  pengguna  jasa  tertentu”  juga
“seseorang  atau  sesuatu  perusahaan  yang  membeli barang  tertentu  atau  pengguna  jasa  tertentu“  juga ”sesuatu  atau  seseorang  menggunakan  persediaan atau sejumlah barang”.
Undang-undang perlindungan konsumen mendefinisikan  konsumen  sebagai  “setiap  orang pemakai  barang  atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
Pengertian  konsumen  menurut  UU  No.8  Tahun 999  tentang  Hukum  Perlindungan  Konsumen dalam  pasal    ayat  ()  yakni  :  konsumen  adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Pengertian  konsumen  menurut  A.Z  Nasution, konsumen  adalah  Setiap  orang  yang  mendapatkan barang kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga, dan  tidak  untuk  keperluan  komersial. menurut  A.Z. Nasution,  berdasarkan  pengertian  diatas,  terdapat beberapa pengertian Konsumen 7 .
a.  konsumen merupakan orang yang menggunakan barang atau jasa bertujuan membuat barang atau jasa  lain,  atau  diperdagangkan  kembali,  disebut konsumen antara.
b.  Konsumen merupakan orang yang menggunakan produk akhir yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup,  keluarga,  atau  rumah  tangga,  dan  tidak untuk diperdagangkan, disebut konsumen akhir.
Dalam  upaya  perlindungan  konsumen,  yang menjadi  perhatian  utama  adalah  kepentingan- kepentingan konsumen secara tidak langsung dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  kita menyebut keamanan dan keslamatan rakyat, atas hak dan  pekerjaan  dan  pengidupan  layak,  kemerdekaan berserikat  dan  berkumpul,  dan  sebagainya  (UUD 945 Pasal 7 dan 8). Akan tetapi secara tegas hak dan  kepentingan  konsumen  telah  diatur  dalam  UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 999.
A.Z. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Sinar Harapan, Jakarta, Hal 7
7 A.Z. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan KonsumenSuatu Pengantar, Media Jakarta, Hal

## Rahdiansyah . Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang
Untuk  memudahkan  pada  pemahaman  umum masyarakat  tentang  kepentingan  mereka  sebagai konsumen,  maka  kepentingan  konsumen  dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk :
a.  kepentingan fidik konsumen b.  kepentingan social ekonomi c.  kepentingan perlidungan hokum.
Berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut:
a.  Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  kesela- matan dalam mengonsumsi barang/jasa.
b.  Hak  untuk  memilih  dan  mendapatkan  barang/ jasa  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang dijanjikan.
c.  Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
d.  Hak  untuk  didengar  pendapat  keluhannya atas  barang/jasa  yang  digunakan.  Hak  untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.
e.  Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendi- dikan konsumen.
f.  Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara benar dan jujur serta tidak diskrimainatif.
g.  Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya.
h.  Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Kewajiban  Konsumen  Sesuai  dengan  Pasal  5 Undang-undang Perlindungan  Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :
a.  Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan  barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b.  Beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi  pem- belian barang dan/atau jasa;
c.  Membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang disepakati;
d.  Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Berdasarkan pasal  dan 7 undang-undang no 8 tahun 999 hak dan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :
a.  hak pelaku usaha b.  hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
c.  Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum dari  tindakan  konsumen  yang  beritikad  tidak baik.
d.  Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatut- nya  di  dalam  penyelesaian  hukun  sengketa konsumen.
e.  Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara  hukum  bahwa  kerugian  konsumen tidak  diakibatkan  oleh  barang  atau  jasa  yang diperdagangkan.
f.  Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU No 8 Tahun 999 Tentang Perlindungan Konsumen : a.  Bertikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan usahanya.
b.  Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta
c.  memberi penjelasan penggunaan, perbaika, dan pemeliharaan
d.  Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; pelaku usaha  dilarang  membeda-bedakan  konsumen dalam  memberikan  pelayanan;  pelaku  usaha dilarang  membeda-bedakan  mutu  pelayanan kepada konsumen.
e.  Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau  diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
f.  Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi .
g.  Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan manfaat barang atau jasa yang diperdagangkan.
h.  Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila  berang  atau  jasa  yang  diterima  atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Rahdiansyah . Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang
2)  Bentuk  Perlindungan  sebagai  Pengawasan terhadap  Usaha  Air  Minum  Isi  Ulang  dalam Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen
Sebelum Depot berdiri, para pelaku usaha harus memenuhi  ketentuan  Keputusan  Mentri  Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/00 tentang syarat dan Pengawasan  Kualitas  Air  minum.  Depot  Air  minum isi  ulang  telah/haruslah  mempunyai  izin  dari  kantor walikota  berupa  SITU  (Surat  Izin  Tempat  Usaha) yang  diperoleh  pada  bagian  perekonomian,  tahap selanjutnya  baru  mendapat  rekomendasi  laik  sehat air  minum  dari  Dinas  Kesehatan  setelah  sampel  air diuji,  pengurusan  selanjutnya  untuk  mendaftarkan ke  disperindagtamben  berupa  TDP  (Tanda  Daftar Perusahaan)  untuk  memperoleh  dan  mendapatkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), barulah Depot bisa berdiri melakukan penjualan.
Dinas  kesehatan  berwenang  memeriksa  semua kelengkapan  untuk  mendirikan  sebuah  Depot  air minum,  apabila  Depot  air  minum  tidak  memliki kelengkapan seperti pengurusan ke dsperindagtamben, maka  Dinas  Kesehatan  memberitahukan  kepada Disperindagtamben (berkoordinasi) agar pelaku usaha segera untuk mengurus TDP dan SIUP.
Berdasarkan  Lampiran  II  Keputusan  Mentri Kesehatan  RI  No  907/MENKES/SK/VII/00  tentang syarat-syarat Pengawasan kualitas Air minum, kegiatan pengawasan kualitas air minum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota meliputi :
a.  Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi.
Pengamatan  lapangan  atau  inspeksi  sanitasi dilakukan  pada  air  minum  perpipaan  maupun air minum dalam kemasan, yang dilakukan pada seluruh  unit  pengolahan  air  minum,  mulai  dari sumebr  air  baku,  instalasi  pengolahan  proses pengemasan  air  minum  dalam  kemasan,  dan jaringan  distribusi,  serta  sambungan  air  minum perpipaan.
b.  Pengambilan Sampel
Jumlah,  frekuensi,  dan  titik  sampel  air  minum harus  dilakukan  sesuai  kebutuhan,  dengan ketentuan  untuk  penyediaan  air  minum  dalam kemasan  dan  atau/isi  ulang  adalah  sebagai
berikut : )  Pemeriksaan kualitas bakteriologi )  Pemeriksaan kualitas kimiawi )  Pemeriksaan kualitas air minum 4)  Hasil pemeriksaan laboratorium
5)  Pengambilan  dan  pemeriksaan  sampel  air minum
)  Parameter kualitas air yang diperiksa
7)  Hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota setempat secara rutin, minimal 3 (tiga) bulan sekali.
b.  Proses  Pengawasan  Depot-depot  Usah z Air Minum  oleh  Dinas  Perindustrian  Perdagangan Pertambangan dan Energi
Kewenangan  Disperindagtamben  terhadap pengawasan  depot  air  minum  isi  ulang  pada  waktu proses  pendirian  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih dalam  melakukan  pengawasan  dengan  Dinas Kesehatan  Kota,  pelaksanaanya  dilakukan  sesuai dengan  bidang  masing-masing,  dan  sesuai  dengan keputusan  masing  instansi.  Pada  Kepmenperindag Bab V Pasal 8 tentang pengawasan depot air minum meliputi  penggunaan  air  baku,  proses  produksi, mesin/peralatan  dilakukan  secara  berkala  (ayat  ), pengawasan terhadap mutu produk depot air minum dilaksanakan oleh laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kota yang terakreditasi (ayat ).
Disperindagtamben  berhak  untuk  memerintah- kan  kepemilik  depot  air  minum  sebelum  depot  air minum berdiri, unuk memiliki rekomendasi laik sehat dari Dinas Kesahatan. Kewenangan Disperindagtamben terlihat jelas adalah menegnai perizinan, perdagangan, dan teknis-teknis lainnya.
Selain  Keputusan  Mentri  Kesehatan  RI  No  907/ MENKES/SK/VII/00  tentang  syarat-syarat  dan pengawasan kualitas air, terdapat Keputusan Mentri Perindustrian  dan  Perdagangan  Np  5/MPP/ Kep/0/004  tentang  persyaratan  Teknis  Depot  Air Minum  dan  Perdagangannya  yang  ditetapkan  pada tanggal 8 Oktober 004 yang berlaku sejak tanggal

## Rahdiansyah . Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang
ditetapkan.  Tujuan  keberadaan  Keputusan  Mentri Perindustrian dan Perdagangan tersebut adalah untuk menjamin mutu produk yang dihasilkan.
Pasal  9  Keputusan  mentri  Perindustrian dan  Perdagangan  No  5/MPP/Kep/0/004 pengawasan  Depot  air  minum  dilakukan  oleh Mentri  yang  dilimpahkan  kepada  Gubernur,  dari gubernur dilimpahkan kepada Bupati/Walikota untuk melaksanakan  pegawasan  didaerah  Kabupaten/ kota  sesuai  wilayah  kerjanya.,  Pasal  0  nya  mentri, Gubernur,  Bupati,/Walikota  dapat  mengambil tindakan  administrative  terhadap  pelanggaran beupa teguran lisan/tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin usaha.

## c.  Proses  Pengawasan  Depot-depot  Air  Minum oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan
Prosedur yang dilakukan oleh pemilik Depot Air minum pada Balai pengawasan Obat dan Makanan :
a.  Pemilik  Depot  atau  pelaku  usaha  membawa sampel air minum sebanyak empat gallon.
b.  Pemilik  Depot  atau  pelaku  usaha  membayar uang sebesar (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke  rekening  Badan  Pengawasan  Obat  Makanan RI  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No  7 Tahun 00 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada  Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan.  Yang  terdiri dari  biaya  evaluasi,  dan  pendaftaran,  biaya sertifikasi  dan  biaya  pengujian,  Pasal  1  ayat  1 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 00 tetang tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Obat dan makanan.
Lampiran  Keputusan mentri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/00  tentang  syarat-syarat  dan Pengawasan  kualitas  Air minum,  bahwa persyaratan kualitas  air  minum  harus  memenuhi  persyaratan pengujian :
a.  Bakteriologis
b.  Kimiawi
)  Bahan-bahan  Inorganik  yang  memiliki pengaruh langsung pada kesehatan.
)  Bahan-bahan  Inorganik  yang  kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada konsumen.
)  Bahan-bahan organic yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan.
4)  Bahan-bahan  organic  yang  kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada konsumen.
5)  Pestisida.
)  Desinfektan dan efek sampingannya
c.  Air  minum  yang  memenuhi  persyaratan  akan dikelurkan hasilnya dalam bentuk sertifikat.
d.  Setelah  mendapatkan  serftifikat,  Depot  air minum  yang  bersangkutan  masih  mendapatkan pengawasan  dari  Balai  Pengawasan  Obat  dan Makanan tetapi sifatnya insidentil.
Sesuai  dengan  lampiran  II  Keputusan  Mentri Kesehatan RI no. 907/MENKES /SK/00 tentang syarat dan  Pengawasan  Kualitas  Air,  kegiatan  pengawasan dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kaupaten/Kota. Pengawasan  kualitas  air  minum  dalam  hal  ini meliputi:
a.  Air  minum  yang  diproduksi  oleh  suatu perusahaan,  baik  pemerintah  maupun  swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan sistim perpipaan.
b.  Air  minum  tang  diproduksi  oleh  suatu perusahaan,  baik  pemerintah  maupun  swasta yang  didistribusikan  kepada  masyarakat  dengan kemasan atau isi ulang.
Kewenangan balai pengawasan Obat dan Makanan dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  Depot  air minum selain Dinas Kesehatan Kota yang melakukan pengawasan  sanitasi  secara  langsung,  masalah kualitas  air,  dan  Dinas  Perindustrian  Perdagangan Pertambangan  dan  Energi  yang  memberikan  izin pendirian Usaha , dan leegalitas Usaha.
Balai  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  kewe- nangannya  disini  ialah  apabila  air  pada  Depot  air minum isi ulang ternyata, apabila ia diindikasi terdapat bakteri,  virus,  kuman-kuman  yang  berbahaya  dan mungkin  air  dapat  menyebabkan  keracunan  atau air  menjadi  penyebab  konsumen  keracunan,  maka disinilah peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan
Rahdiansyah . Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang
yaitu  meriksa  sampel  air  dan  melakukan  pengujian terhadap  air  yang  dikirim  ole  Dinas  Kesehatan  kota yang  menunjukan  Balai  POM  sebagai  laboratorium yang teraktreditasi.
Konfirmasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota  kepada  Balai  Pengawasan  Obat  dan  Makanan dilakukan secara lisan/laporan lisan, Dinas Kesehatan Kota  mengirim  sampel  air  yang  ada  pada  depot  air minum kepada Balai POM, lalu air dikirim oleh Dinas Kesehatan Kota, merupakan air yang diambil,diperiksa, diuji  juga  oleh  Dinas  Kota.  Balai  Pengawasan  Obat dan  Makanan  melakukan  pengujian  selama  kurang lebih dua minggu, setelah itu hasil laporan uji akhir diserahkan  kembali  kepada  Dinas  Kesehatan  Kota barulah bisa dnyatakan bahwa air itu berbahaya, atau tidak  berbahaya  yang  dinamakan  dengan  analisis bahaya.

## 5.  Kesimpulan & Saran
Proses  pendirian  usaha  air  minum  haruslah memenuhi  prosedur  yang  telah  ditentukan  oleh Pemerintah diantaranya mengurus Surat Izin Tempat Usaha kekantor Walikota, menguji Sampel air untuk mendapatkan  Rekomendasi  Laik  Sehat  dar  Dinas Kesehatan  Kota,  Mendaftarkan  Disperindagtamben berupa  Tanda  Datar  Perusahaan  dan  memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.
Bentuk  perlindungan  sebagai  Pengawasan Terhadap  Usaha  Air  Minum  Isi  Ulang  dalam Memberikan Perlindungan Hukum:
a.  Melakukan pengamatan Lapangan atau Inspeksi sanitasi,  pegambilan  sampel  air  minum  yang dilakukan  secara  berkala  oleh  Dinas  Kesehatan Kota.
b.  Melakukan  pengawasan  teknis  tentang  izin, legalitas  usaha  dan  pendaftaran  oleh  Dinas Perindustrian  Perdagangan  Pertambangan  dan Energi.
c.  Balai  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  tidak mempunyai  wewenang  secara  langsung  dalam melakukan  pengawasan  karena  pengawasan yang dilakukan bersifat insidentil, dimana/apabila terjadi  hal  yang  menyebabkan  oleh  air  yang
dikonsumsi  bahkan  keracunan  barulah  meriksa sampel  air  dan  melakukan  pengujian  terhadap air  yang  dikirim  ole  Dinas  Kesehatan  kota  yang menunjukan  Balai  POM  sebagai  laboratorium yang teraktreditasi.

## Daftar Kepustakaan Buku
A.Z.  Nasution,  1995, Konsumen  dan  Hukum ,  Sinar Harapan, Jakarta.
A.Z. Nasution, 2001 , Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar , Media Jakarta,
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  00, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen , Cetakan ke- Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Husni  Syawali  dan  Neni  Sri  Imaniyati,  2000, hokum Perlindungan  Konsumenn ,  CV  Mandar  Maju, Bandung.
R, Soekardono.99, Hukum Dagang Indonesia ,Jilid (bbagian ) Cetakan ke-4, Penerbit CV Rajawali Pers, Jakarta.

## Jurnal
Selvi Harvia Santri, Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian  Asuransi Kerugian,  UIR  Law  Riview, Vol 0 No. 0, April 08
Rahdiansyah, Aspek  Hukum  Perjanjian  Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usha Milik  Negara  Kepada  Usaha  Mikro  Kecil ,  UIR Law Riview, Vol 0 Nomor 0, April 08

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  999  Tentang Perlindungan Konsumen
Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/ SK/VII/00  tentang  Syarat-syarat  dan Pengawasan Kualitas Air Keputusan  Mentri  Perindustrian  dan  Perdagangan Nomor 5/MPP/Kep/0/004 Tentang persyaratan  Teknis  Depot  Air  Minum  dan Perdagangan.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  7  Tahun  00, Tentang  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan POM.

## Rahdiansyah . Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang