e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)

## EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA BAGI PECANDU NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA
Nurul Widhanita Y. Badilla

## Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke
e-mail : { badila_hukum@unmus.ac.id }

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan “Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika di Lingkungan  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Klas IIA Jayapura”. Permasalahan  yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah efektivitas pidana penjara bagi pecandu narkotika di Lapas Narkotika  Klas  IIA  Jayapura  dan  Faktor-faktor  apa  saja  yang  menghambat  tidak  efektivnya  pidana penjara bagi pecandu narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jika efektivitas dilihat dari perlindungan masyarakat terjadi penurunan angka terpidana kasus narkotika dari tahun 2021-2022, disini berarti pembinaan dapat dikatakan berhasil. Sementara dilihat dari sisi pelaku residivis ada beberapa orang yang mengulang dari jumlah presentase 10,99%-12,24% tiap bulannya, faktor-faktor  yang  menghambat  pembinaan  terpidana  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika  Klas  IIA  Jayapura,  antara  lain:  a.  tidak  seimbangya  kapasitas  ruangan  dengan  penghuni lembaga pemasyarakatan; b. tidak adanya fasilitas rehabilitasi medis, sosial, dan psikis.

## Kata Kunci: Efektivitas Pidana Penjara, Pecandu Narkotika

## Abstract
This study aims to describe "The Effectiveness of Imprisonment for Narcotics Addicts in the Class IIA Jayapura  Narcotics  Correctional  Institution".  The  problems  raised  in  this  study,  namely:  How  is  the effectiveness  of  imprisonment  for  narcotics  addicts  in  the  Class  IIA  Jayapura  Narcotics  Prison  and what are the factors that hinder the ineffectiveness of imprisonment for narcotics addicts in the Class IIA Narcotics Prison in Jayapura. To answer this  question, the researcher used qualitative research methods. The results of this study indicate that if the effectiveness is seen from the protection of the community,  there  is  a  decrease  in  the  number  of  convicted  narcotics  cases  from  2021-2022,  here means that coaching can be said to be successful. Meanwhile, from a recidivist perspective, there are several people who repeat from a percentage of 10.99%-12.24% every month, the factors that hinder the  development  of  narcotics  convicts  at  the  Jayapura  Class  IIA  Narcotics  Correctional  Institution, among  others:  a.  imbalance  in  the  capacity  of  the  room  with  the  occupants  of  the  correctional institution; b. the absence of medical, social, and psychological rehabilitation facilities.

## Keywords:  effectiveness of Prison Criminal, Narcotics addict

## PENDAHULUAN
Cicero,  menyatakan Ubi  societas  ibi ius (di  mana  ada masyarakat,  di  situ  ada hukum)  (Rado,  2020).  Maka,  dapat dikatakan  manusia  di  manapun  berada
tidak  akan  bisa  hidup  tanpa  adanya hukum. Hukum itu sendiri bersifat mengatur sendi-sendi kehidupan
masyarakat, karena manusia pada hakikatnya  adalah  makhluk  sosial  yang selalu  ingin  berkumpul  dan  berhubungan
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk  yang  selalu  ingin  berinteraksi tentu  diperlukan  suatu  kaidah  bersama untuk dipatuhi sebagai pedoman bersama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kaidah  itu  dapat  saja  berupa  tertulis ataupun tidak.
Dalam mencapai kenyamanan  dan  ketenangan  hidup bersama sudah barang tentu ada kesatuan aturan untuk dipatuhi dan ditaati secara  bersama.  Hukum  adalah  suatu kebutuhan  untuk  menjaga  ketentraman dan  melindungi  hak-hak  masyarakat lainnya.  Dengan  adanya  hukum  maka masyarakat  akan  merasa  aman  tanpa adanya  ancaman  dan  gangguan  dari masyarakat lainnya.
Perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  tidak  selalu  memberikan dampak  yang  positif  bagi  masyarakat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan  ini  sering  kali  membuat persoalan  baru  di  tengah  masyarakat. Hukum terkadang belum mampu menyelesaikan  persoalan  baru  yang muncul  akibat  kemajuan  zaman.  Salah satu  permasalahan  yang  sangat  krusial dalam  masyarakat  dewasa  ini  adalah penyalahgunaan narkotika.
penyalagunaan  narkotika  untuk  diri sendiri adalah pelaku kriminal yang harus dipenjarakan  karena  dianggap  telah melakukan  tindak  pidana.  Pendapat  itu benar  jika  dikaji  dan  ditinjau  dalam kacamata legal positivistik (hukum positiv) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat  (1)  UU  35  tahun  2009  tentang Narkotika  (Larasati,  Afif,  &  Gunawan, 2013).  Pandangan yang lain mengatakan bahwa  korban  penyalahgunaan  narkotika untuk diri sendiri adalah korban dan bukan pelaku kriminal atau penjahat yang harus dipenjarakan. Sehingga harus diobati agar sembuh,  pendapat  seperti  itu  menurut penulis sah-sah saja jika hukum dilihat dari
segi kemanfaatan dan keadilannya.
Menurut teori Gustav Radbruch
mengajarkan  adanya  skala  prioritas  yang harus  dijalankan,  di  mana  prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian  hukum  (Rado,  Alputila,  &
Badilla, 2022).
Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan  yang  baru,  namun sampai  saat  ini  belum  ada  wujud  yang nyata  di  dalam  peraturan  tersebut  untuk menempatkan  pengguna  narkotika  untuk diri  sendiri  tidak  hanya  sebagai  pelaku kriminal tetapi juga menitikberatkan bahwa pengguna adalah korban yang juga harus dipulihkan.  Ilmu  hukum  pada  umumnya dan  praktiknya  seringkali  menimbulkan masalah  yang  menyangkut  keberadaan kaidah  hukum,  dan  efektivitas  kaidah- kaidah  hukum  dengan  mengetengahkan efektivitas  hukum.  Artinya  efektvititas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai.
Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan  yang  dirumuskan  dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  efektivitas  pidana penjara  bagi  pecandu  narkotika  di Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura ?
2.  Faktor-faktor apa saja yang menghambat tidak efektivnya
pidana penjara bagi pecandu narkotika  di  Lapas  Narkotika  Klas IIA Jayapura?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  merupakan  tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini diambil  karena  metode  dan  pendekatan dalam  penelitian  ini  sasaran  atau  objek penelitian  dibatasi  agar  data-data  yang diambil  dapat  digali  sebanyak  mungkin
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
serta  agar  dalam  penelitian  ini  tidak dimungkinkan  adanya  pelebaran  objek penelitian.  Penelitian  dilakukan  langsung di  lapangan,  rumusan  masalah  juga ditemukan di lapangan, juga memungkinkan berubah-ubah sesuai data yang  ada  sehingga  akan  ditemukan sebuah teori baru di tengah lapangan.
Dalam  penelitian  kualitatif,  peneliti sendiri  atau  dengan  bantuan  orang  lain merupakan  alat  pengumpul  data  utama. Hal itu dilakukan karena jika memanfaatkan  alat  yang  non-manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu  sebagai  yang  lazim  digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap  kenyataan-kenyataan  yang  ada di lapangan. Dalam penelitian ini, dijabarkan  kondisi  konkret  dari  objek penelitian.  Menghubungkan  satu  variabel atau kondisi dengan variabel atau kondisi lainnya,  dan  selanjutnya  akan  dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian.

## Pembahasan
1. Efektifitas Pidana Penjara Bagi Pecandu  Narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Klas  II  A Jayapura Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas  pidana  penjara  dapat  ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku (Barda Nawawi Arief, 2018).
a.  Efektivitas  Pidana  Penjara  Dilihat  dari Aspek Perlindungan Masyarakat.
Apabila dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan  masyarakat maka pidana penjara dikatakan efektif apabila pidana penjara sejauh mungkin dapat  mencegah  atau  mengurangi terjadinya kejahatan.
Mengetahui pengaruh bekerjanya pidana  penjara  ini  memang    tidak mudah karena seperti yang di katakan oleh  J.  Andenaes,  bekerjanya  hukum pidana  selamanya  harus  dilihat  dari keseluruhan  konteks  kulturalnya.  Ada saling  pengaruh  antara  hukum  dan faktor-faktor sikap dan tindakan- tindakan kita (Andenaes, 1974).
Donald R. Taft dan Ralph W. England juga  menyatakan,  efektivitas  hukum pidana  tidak  dapat  diukur  secara akurat.  Malahan  ditegaskan  oleh mereka,  hukum  hanya  merupakan salah  satu  sarana  kontrol  sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan  dan  pencelaan  kelompok, penekanan  dari  kelompok-kelompok interest,  dan  pengaruh  dari  pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih  efisien  dalam  mengatur  tingkah laku  manusia  daripada  sanksi  hukum (Taft, 1950).
Indikator  naik  turunnya  frekuensi kejahatan  tidak  dapat  begitu  saja digunakan  sebagai  ukuran  untuk menentukan  efektif  tidaknya  pidana penjara.  Tetapi  indikator  yang  dapat digunakan untuk mengukur efektivitasnya  pidana  penjara  dalam memulihkan keseimbangan
masyarakat  antara  lain:  telah  ada penyelesaian konflik, telah ada kedamaian  dan  rasa  aman  dalam masyarakat, telah hilang noda-noda di masyarakat atau pulihnya telah pulihnya kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Demikian, berdasarkan teori Barda  Nawawi  Arief  dengan  melihat dari sisi aspek
pelindungan masyarakat, peneliti menemukan pada Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika Klas  IIA  Jayapura  diperoleh  data bahwa  dilihat  dari  segi  prevensi
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
general  ada  pengaruh  positif  dari pidana penjara bagi pecandu narkotika terhadap masyarakat.
b.  Efektivitas  Pidana  Penjara  Dilihat  dari
Aspek Perbaikan si Pelaku.
Apabila dilihat dari aspek perbaikan  si  pelaku,  maka  ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus ( special prevention ) dan pidana. Jadi, ukurannya  terletak  pada  masalah seberapa jauh pidana penjara
mempunyai  pengaruh  terhadap  si pelaku/terpidana.  Dilihat  dari  data residivis pelaku penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika  Klas  IIA  Jayapura  mulai bulan januari 2021 s/d Juni 2022 yang presentase  peningkatan  jumlahnya berkisar  antara  11,99%-12,24%  pada setiap bulan.
Tetapi hal tersebut tentunya tidak
menjamin karena kemungkinan kembalinya seorang mantan narapidana Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika  Jayapura  menjadi  pelaku penyalahguna narkotika sangatlah besar,  termasuk  mereka  yang  telah bebas tapi tetap menggunakan narkotika namun belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib.
Roger  Hood  menyatakan  bahwa pencegahan  residivisme  bukan  satu-
satunya  tujuan  dari  pidana  dan  oleh karena itu tidak mungkin mengahapuskan pidana penjara secara  lengkap  sebagai  suatu  sarana untuk mengahadapi kejahatan. Pidana penjara sekurang-kurangnya memisahkan penjahat dari
masyarakat,  sehingga  menghilangkan kesempatan baginya untuk melakukan tindak  pidana  lagi.  Jadi  mencegah penghukuman  kembali  ( reconviction ),
walaupun  tidak  selamanya  mencegah (Hood & Hoyle, 2015).
Menurut Wolf Middendorf mengemukakan  bahwa  kita  masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang  membuat  seorang  terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan kejahatan.
Dengan demikian  indikator  melakukan  atau tidak  melakukan  lagi  tindak  pidana dalam  tenggang  waktu  tertentu  itu masih  merupakan  suatu  problem metodologi untuk menyatakan berhasil atau  tidaknya  suatu  jenis  pidana mempengaruhi sikap dan tingkah laku si terpidana.
Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan diatas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian- penelitian  selama  ini  belum  dapat membuktikan  secara  pasti  apakah pidana  penjara  itu  efektiv  atau  tidak. Terlebih  masalah  efektivitas  pidana sebenarnya  berkaitan  dengan  banyak faktor.
Menurut Aswanto, “Masalah penyalahgunaan narkotika bukan hanya  masalah  hukum  tetapi  juga adalah  masalah  kemanusiaan,  oleh karenanya  pengguna  dan  pecandu narkotika  harus  direhabilitasi  secara multi  perspektif.  Sedangkan  menurut Noor  Bahri  Noor,  “Pengguna  dan pecandu  harus  direhabilitasi  secara agama  dan  semangat  kekeluargaan, olehnya  itu  peran  alim  ulama  dan keluarga  sangat  penting”.  Dengan demikian tidak hanya sebatas memasyarakatkan  para  narapidana seperti  di  lembaga  pemasyarakatan umum, di dalam
lermbaga pemasyarakatan  narkotika  diperlukan berbagai  program  khusus  ataupun treatment terhadap  seorang  pelaku penyalahgunaan  narkotika.  Berbagai
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
macam  program  tersebut  tentunya perlu dukungan sarana maupun fasilitas  yang  ada  di  dalam  lembaga pemasyarakatan  narkotika.  Hal  yang menjadi  kendala  bila  ternyata  fasilitas maupun sarana yang ada sangat tidak memadai  seperti  yang  dialami  di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika Klas II A Jayapura.
Standarisasi pengrehabilitasian oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika  juga  belum  ada  dan  hanya sebatas  penanganan  biasa  di  dalam blok  hunian  oleh  petugas  terhadap warga  binaan  yang  sedang  sakau. Sekali lagi hal tersebut juga dikarenakan  permasalahan  lahan  dan fasilitas yang kurang memadai.
Menurut  Kepala  Seksi  Pembinaan Naraparidana,: “Mungkin bila membandingkan Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika Jayapura dengan Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika yang lain di luar  sana,  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika Jayapura adalah yang paling tidak  memiliki  fasilitas  yang  memadai sebagai  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika.  Esensi  UU  35  tahun  2009 sendiri  dapat  dilihat  bahwa  apabila seseorang benar-benar hanya sebagai pengguna murni sebaiknya direhabilitasi. Pihak Lembaga Pemasyarakatan  sendiri  tidak  tahu berapa jumlah putusan untuk direhabilitasi  dan  berapa  putusan untuk  dipidana  dari  100%  kasus narkotika  yang  diputus  di  pengadilan,
Pihak Lembaga Pemasyarakatan
hanya sebatas menerima warga binaan untuk menjalani pidananya dan sebisa mungkin dilaksanakan program pembinaan yang memang seharusnya berbeda dengan Lembaga
Pemasyarakatan umum lainnya”.
Meskipun pada dasarnya
Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika hanya memfokuskan pemidanaan narapidana  akan  tetapi  hal  yang  tidak bisa  dilupakan  adalah  perlu  adanya program  serius  untuk  menekan  sifat ketergantungan seorang pelaku penyalahgunaan  narkotika  ataupun pengguna  narkotika.  Tidak  hanya  itu kerjasama antara Lembaga
Pemasyarakatan  Narkotika  Klas  II  A Jayapura  dengan  pihak  BNN  Kota Jayapura belum pernah diadakan. Hal ini  sesuai  penjelasan  yang  diperoleh penulis dari pihak BNN Kota Jayapura yakni  Muhammad  Safei  Kasenda selaku  Kepala  Bidang  Brantas  BNN Provinsi Papua sebagai berikut:
“Hingga  saat  ini  kami  dari  pihak  BNN belum  pernah  menandatangani  MOU untuk  mengadakan  kerjasama  dalam bentuk penyuluhan terhadap narapidana  ataupun  kerjasama  dalam hal  memberikan  masukan  perihal standarisasi  pengrehabilitasian  dan penanganan  bagi  pengguna  narkotika pada pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika  Klas  II  A  Jayapura.  Hal  ini dikarenakan pihak
Lembaga Pemasyarakatan hingga saat ini belum pernah mengirim permohonan kepada kami.  Selain  itu  kami  dari  pihak  BNN sendiri tidak dapat mendatangi Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika tanpa  MOU  terlebih  dahulu  karena segala  hal  yang  berada  di  dalam lingkup lembaga pemasyarakatan adalah diluar dari kewenangan kami” . Dengan  demikian  berdasarkan segala macam faktor penghambat dan permasalahan  yang  dihadapi  pihak Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika yang penulis temukan dalam penelitian ini, maka dari itu penulis berpandangan bahwa  proses  pelaksanaan  pidana
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
terhadap pecandu narkotika di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika
Jayapura belum efektif.
2. Faktor-faktor yang menghambat tidak  efektifnya  pidana  penjara  bagi pecandu narkotika di Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Klas  II  A Jayapura Berbagai program-program penunjang yang ditujukan untuk menekan  ketergantungan  narkotika terhadap  warga  binaan,  Kepala  Seksi Pembinaan Narapidana dalam wawancara  mengakui  mengahadapi banyak  faktor  yang  mempengaruhi kinerja pihak lembaga
pemasyarakatan khususnya untuk
menjalankan  esensi  dari  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  itu  sendiri sebagai  wadah  pemasyarakatan  dan pembinaan  bagi  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika.  Dari  hasil pengamatan langsung maupun
wawancara yang diperoleh penulis dari pihak lembaga pemasyarakatan, berbagai  faktor  yang  dihadapi  antara lain  menyangkut  fasilitas  maupun jumlah tenaga Petugas dalam Lembaga  Pemasyarakatan.  Berikut merupakan uraiannya antara lain:
a) Luas Lahan Persoalan kurangnya lahan
menjadi  kendala  yang  cukup  rumit, saat  ini  total  keseluruhan  luas  lahan adalah  ±  2  hektar  yang  merupakan tempat bagi Lembaga Pemasyarakatan khusus narkotika dan Lembaga Pemasyarakatan wanita yang bangunannya saling berdekatan. b) Daya Tampung Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Klas  II  A
Jayapura  dirancang  untuk  dihuni kurang lebih 200 orang warga binaan,
dan  kemudian  dibuatlah  kawasan Lembaga  Pemasyarakatan  dengan daya  tampung  308.  Akan  tetapi  pada akhirnya seiring perkembangan zaman di era globalisasi, jumlah warga binaan Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika membludak  dan  melebihi  kapasitas daya  tampung  dan  saat  ini  warga binaan berjumlah 336 orang pada. Hal ini  diperparah  oleh  Rutan  yang  sudah mendesak untuk mengalihkan narapidana kasus narkotika yang telah divonis untuk dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika.  Jumlah narapidana  yang  siap  untuk  dialihkan tidaklah  sedikit  namun  berjumlah kurang lebih 300 orang.
c)  Jumlah Blok Hunian
Kapasitas  untuk  setiap  kamar  di blok hunian untuk warga binaan adalah berjumlah  10  orang  namun  dalam kenyataannya  tak  dapat  dihindari bahwa  blok  hunian  tersebut  dengan terpaksa di isi hingga 20 orang. Hal ini sangat mempengaruhi upaya pemisahan  dan  penggolongan  warga binaan  berdasarkan  jenis  narkotika yang  digunakan  demi  membantu mengurangi  tingkat  ketergantungan dan  memudahkan  proses  rehabilitasi, akan tetapi sekali lagi persoalan lahan menjadi  kendala  bagi  pihak  Lembaga Pemasyarakatan.
d) Kapasitas Klinik Kesehatan
Klinik Kesehatan sangat berperan penting  pada  tahapan  penyembuhan warga binaan yang sedang mengalami sakit atau gangguan kesehatan. Namun  sangat  disayangkan  karena Klinik  kesehatan  yang  berada  di Lembaga Pemasyarakatan pun sangat kecil dan tidak mempunyai ruang rawat inap. Kondisi darurat yang tidak dapat dihindari salah satunya bila ada warga binaan  yang  sakit,  penanganan  untuk
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
rawat  inap  hanya  dilakukan  di  ruang klinik dokter yang juga berfungsi ganda sebagai ruang pemeriksaan dan hanya memiliki 2 tempat tidur.
e)  Ruang Rehabilitasi dan ruang isolasi
Pihak Lembaga Pemasyarakatan mengaku tidak memiliki ruangan rehabilitasi  yang  seharusnya  dapat digunakan untuk program penanggulangan narapidana ketergantungan  narkotika.  Pentingnya ruangan tersebut adalah untuk digunakan  dalam  menangani  warga binaan yang sedang mengalami sakau. Begitu  pula  dengan  ruangan  isolasi yang juga tak ada padahal keberadaan ruangan  tersebut  dapat  digunakan untuk  mengisolasi  warga  binaan  yang mengalami perkelahian ataupun berbuat  pelanggaran  yang  dapat membahayakan penghuni lainnya.
f)  Jumlah Petugas/Tenaga Kesehatan
Keberadaan petugas/tenaga kesehatan  hanya  terdiri  dari  2  orang perawat. Kondisi ini diperparah dengan kekurangan  tenaga  medis  khusus dokter dan juga salah seorang perawat yang  tidak  aktif  sehingga  hanya seorang perawat lainnya yang melakukan pelayanan di Lapas Narkotika  Klas  IIA  Jayapura.  Tidak hanya  itu,  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika  ini  sendiri  tidak  memiliki tenaga  psikolog  maupun  psikiater sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan lainnya memiliki fasilitas tersebut.
g)  Jumlah Petugas Keamanan dan Persenjataan di Lembaga
Pemasyarakatan
Salah  satu  kendala  yang  cukup memprihatinkan  adalah  kurangnya petugas keamanan Lembaga
Pemasyarakatan. Pihak Lembaga
Pemasyarakatan  Narkotika  mengaku sangat  kekurangan  personil.  Hal  ini dapat dilihat dari jumlah petugas untuk satu  regu  jaga  hanya  berjumlah  9 orang yang sudah termasuk di dalamnya adalah Komandan Jaga dan Wakil  Komandan  Jaga  yang  bertugas di  pos  keamanan  pusat,  2  orang bertugas untuk berjaga di pintu masuk, 2 orang lagi masing-masing bertugas di pos  kanan  dan  kiri.  sehingga  hanya tersisa  3  orang  petugas  yang  berjaga untuk  pos-pos  di  setiap  blok  hunian. Hal ini sangat tidak mendukung kinerja pihak Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika untuk mengawasi keamanan dan  ketertiban  serta  ketaatan  warga binaan yang berjumlah 336 orang.
Demikian  pula  ditambahkan  oleh Irwanto  Malong  selaku  Kepala  Subsi Keamanan  dalam  wawancara  jumlah perbandingan ideal petugas keamanan dengan  warga  binaan  adalah  1:20 untuk  kemanan  Lapas,  selain  itu kendala  yang  lain  adalah  kurangnya jumlah  peralatan  persenjataan  bagi anggota pengamanan lembaga pemasyaraktan  narkotika.  hingga  sat ini  persenjataan  hanya  berjumlah  2 buah dan hanya petugas yang berjaga di pintu utama dan komandan jaga saja yang  ditugaskan  untuk  memegang senjata tersebut. Hal ini dirasa kurang mampu mendukung proses keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

## Simpulan
Bertolak dari perumusan masalah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1.  Jika efektivitas dilihat dari perlindungan  masyarakat  terjadi penurunan  angka  terpidana  kasus
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
narkotika  dari  tahun  2021-2022, disini  berarti  pembinaan  dapat dikatakan berhasil. Sementara dilihat dari sisi pelaku residivis ada beberapa  orang  yang  mengulang dari  jumlah  presentase  10,99%- 12,24% tiap bulannya.
2.  Faktor-faktor  yang  menghambat pembinaan  terpidana  narkotika  di
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jayapura, antara lain:  tidak  seimbangya  kapasitas ruangan dengan penghuni lembaga pemasyarakatan;
serta tidak adanya  fasilitas  rehabilitasi  medis, sosial, dan psikis.

## Daftar Pustaka
Andenaes,  J.  (1974). Punishment  and deterrence .  University  of  Michigan Press Ann Arbor.
Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan  hukum  dan  kebijakan hukum pidana dalam
penanggulangan  kejahatan .  Prenada
Media.
Hood,  R.,  &  Hoyle,  C.  (2015). The  death penalty:  A  worldwide  perspective . OUP Oxford.
Larasati,  A.,  Afif,  M.,  &  Gunawan,  R. (2013). Mengurai  Undang-Undang Narkotika . Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarkat.
Rado, R. H. (2020). Customary Institutions in  the  Kei  Indigenous  Community Against  Criminal  Case  Resolution.
Musamus Law Review , 3 (1), 26 –35.
Rado,  R.  H.,  Alputila, M.  J.,  &  Badilla,  N.
W.  Y.  (2022). Buku  Ajar  Pengantar Ilmu Hukum (PIH) . Penerbit NEM.
Taft, D. R. (1950). Criminology: a cultural interpretation.