## ZAKAT PROFESI DALAM ERA KONTEMPORER
A. INTAN CAHYANI

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstract
Professional  zakat  is  issued  from  professional  income  when  it  reaches the  nisab.  In  the  case  of  professional  zakat,  the  Indonesian  Ulema  Council regulates it in income zakat. The Indonesian Ulema Council has issued its fatwa with  the  "Decree  of  the  Fatwa  of  the  Indonesian  Ulema  Council"  Number  3  of 2003  concerning  Income  Zakat.  Although  many  scholars  agree  with  the application of professional zakat in today's contemporary era, on the other hand there are those who don’t approve of its application. They base the view that the issue  of  zakat  is  entirely  an  'ubudiyah  problem.  So  that  all  kinds  of  rules  and regulations  may  only  be  carried  out  if  there  are  clear  and  firm  instructions  or direct examples from the Prophet and if there are none, then there is no need to make new rules.
Keywords: Contemporary, Profession, Zakat.

## Abstrak
Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi/pekerjaan)  bila  telah  mencapai  nisab.  Terhadap  kasus  zakat  profesi, Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mengaturnya  dalam  zakat  penghasilan.  MUI telah  mengeluarkan  fatwanya  dengan  “Keputusan  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia”  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Zakat  Penghasilan.  Walaupun  banyak ulama yang sependapat dengan diberlakukannya zakat profesi di era kontemporer dewasa  ini,  namun  di  pihak  lain  ada  pula  yang  tidak  menyetujui pemberlakuannya.  Mereka  mendasarkan  pandangan  bahwa  masalah  zakat sepenuhnya  masalah 'ubudiyah. Sehingga  segala  macam  bentuk  aturan  dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh  langsung  dari  Rasulullah  saw  dan  bila  tidak  ada,  maka  tidak  perlu membuat-buat aturan baru.
Kata Kunci : Kontemporer, Profesi, Zakat.

## PENDAHULUAN
Secara  sosiologis,  zakat  adalah  refleksi  dari  rasa  kemanusiaan,  keadilan, keimanan, dan ketaqwaan yang mendalam yang harus  muncul dalam sikap orang kaya.  Tidaklah  etis  sebagai  seorang  makhluk  social    mau  hidup  sendiri  tanpa memperhatikan kesulitan orang lain.
El-Iqtishady | Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Zakat  adalah  ibadah mliyah  ijtima’iyyah yang  memiliki  posisi  yang  sangat penting,  strategis,  dan  menentukan,  baik  dari  sisi  ajaran  maupun  dari  sisi pembangunan  kesejahteraan  ummat. 1 Jadi , disamping  merupakan  ibadah  yang berdimensi mahdhah, zakat juga berdimensi sosial.
Dalam  sejarah  perjalanan  masyarakat  Islam,  ajaran  Islam  sudah  mulai disempitkan  dan  dilupakan  artinya,  zakat  seolah-olah  hanya  kewajiban  individu dan  dilaksanakan  dalam    rangka  menggugurkan  kewajiban  individu  terhadap perintah  Allah,  sehingga  lupa  kalau  zakat  sebenarnya  juga  bertujuan  untuk membantu  hamba  Allah  yang  masih  membutuhkan  pertolongan.  Hal  ini disebabkan karena  mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu, dan peradaban.
Salah  satu  indikator  dari  kurangnya  kesadaran  umat  muslim  mengenai  zakat tersebut,  dapat  dilihat  dengan  masih  tingginya  angka  dan  grafik  kemiskinan  di dunia  Islam,  khususnya  di  lingkungan  umat  Islam  di  Indonesia.  Hal  ini  terjadi karena  belum  akuratnya  pemahaman  sebagian  umat  Islam  tentang  konsep  zakat, baik pada konsep teoritik maupun pada konsep operasionalnya.
Secara teoritik, dalam fikih klasik dikenal ada dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat harta.  Kedua jenis zakat inilah yang selama ratusan tahun dipraktekkan oleh  ummat  muslim  di  seluruh  dunia  yang  merujuk  pada  kitab-kitab  fikih  hasil ciptaan ulama terdahulu.
Terkait  dengan  jenis  zakat  harta  di  atas,  di  zaman  moderen  sekarang  ini, dikenal  sebuah  wacana  zakat  profesi.  Yaitu  berupaya  untuk  mengembangkan jenis-jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Wacana zakat profesi tersebut merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang nampaknya berangkat dari ijtihad yang  cukup  memiliki  alasan  dan  dasar  yang  juga  cukup  kuat.    Salah  satu alasannya adalah rasa keadilan.
Wacana  inilah  yang  kemudian  menimbulkan  pertanyaan  di  kalangan  umat muslim sebab diketahui bahwa dewasa ini muncul berbagai jenis kasus yang tidak mempunyai  kepastian  hukum,  sehingga  umat  muslim  kebingungan  dalam mengambil  sikap  tegas  atas  persoalan  yang  sedang  mereka  hadapi.  Salah  satu pertanyaan yang masih menggelayut dalam benak umat muslim adalah persoalan penghasilan  dari  profesi  seseorang,  apakah  persoalan  tersebut  termasuk  kategori yang  harus  dikeluarkan  zakatnya  atau  tidak.  Hal  ini  wajar  saja  terjadi  sebab persoalan  tersebut  tidak  ditemukan  aturannya  secara  jelas  dalam  berbagai  kitab- kitab fikih klasik dari ulama-ulama terdahulu.
1 Yusuf Qardhawi, al-Ibadah fi al-Islam  (t.t., t.p., 1993), h. 235.
Untuk  itulah  penulis  kemudian  tertarik  untuk  menulis  ini  sebagai  bahan masukan  dan  bisa  menjadi referensi bagi umat muslim yang membutuhkannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  studi  pustaka  dengan  berbagai  referensi jurnal  dan  buku  serta  beberapa  artikel  terbaik  dan  terupdate.  Penelitian  Pustaka ( library research )  yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan  teoritis  dengan  mempelajari  buku,  karya  ilmiah,  hasil  penelitian terdahulu,  jurnal-jurnal  terkait,  artikel-artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber yang  terkait  dengan  penelitian  sesuai  dengan  penelitian  yang  diteliti.  Setelah semua  data  telah  diperoleh  berhasil  dikumpulkan  selama  proses  penelitian  baik data  primer  dan  data  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarakan permasalahan yang berkaitan dengan zakar profesi dalam era kontemporer.

## PEMBAHASAN

## A. Kontemporernya Zakat Profesi
Profesi/pekerjaan  adalah  merupakan  salah  satu  bagian  dari  beragam  hal  yang mendatangkan  penghasilan.  Hal  ini  sebagaimana  yang  dapat    ditemukan  dalam defenisi income (penghasilan), ialah: periodic (usually annual) receips from one’s business,  lands,  works,  investments,  etc .,  artinya:  penerimaan-penerimaan  yang diperoleh  dari  hasil,  bisnis,  tanah,  pekerjaan/pofesi,  investasi,  dan  sebagainya dalam  waktu  tertentu  (biasanya  dihitung  pertahun). 2 Jadi,  berdasar  pada  defenisi tersebut di atas, maka dapatlah dipahami bahwa profesi hanyalah merupakan salah satu  bagian  dari  berbagai  jenis  bentuk-bxentuk  yang  mendatangkan  penghasilan dan mesti dikeluarkan zakatnya.
Sedangkan  zakat  profesi  adalah  zakat  yang  dikeluarkan  dari  penghasilan profesi  (hasil  profesi/pekerjaan)  bila  telah  mencapai  nisab.  Profesi  dimaksud mencakup  profesi  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  swasta,  konsultan,  dokter,  notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dll. 3
Barangkali bentuk  penghasilan  yang  paling  menyolok  pada zaman  sekarang ini  adalah  apa  yang  diperoleh  dari  pekerjaan  dan  profesinya.  Pekerjaan  yang menghasilkan    uang    ada    dua    macam. Pertama adalah    pekerjaan    yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat  kecekatan  tangan
2 H.W. Fowler dan F.G. Fowler, The Concise Oxford Dictionary of Current English (London: Oxford, 1952), h. 603.
3 Panduan  Zakat  Profesi,  dalam  http://www.pkpu.or.id/Panduan.php?id=3,  diakses tanggal 12 April 2009.
ataupun    otak.  Penghasilan      yang      diperoleh    dengan    cara    ini    merupakan penghasilan  profesional,  seperti  penghasilan  seorang  dokter,  insinyur,      advokat, seniman,  penjahit,  tukang  kayu  dan lain-lainnya.  Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang  buat pihak  lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan  dengan  memperoleh  upah,  yang  diberikan,  dengan  tangan,  otak, ataupun  kedua-duanya.  Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji,  upah, ataupun honorarium. 4
Harus  diingat  bahwa  meski  di  zaman  Rosulullah  saw.  telah  ada  beragam profesi, namun kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilan. Di  zaman  itu  penghasilan  yang  cukup  besar  dan  dapat  membuat  seseorang menjadi  kaya  berbeda  dengan  zaman  sekarang.  Diantaranya  adalah  berdagang, bertani,  dan  berternak.  Sebaliknya,  di  zaman  sekarang  ini  berdagang  tidak otomatis  membuat  pelakunya  menjadi  kaya,  sebagaimana  juga  bertani  dan berternak.  Bahkan  umumnya  petani  dan  peternak  di  negeri  kita  ini  termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya masih kekurangan.
Sebaliknya,  profesi-profesi  tertentu  yang  dahulu  sudah  ada,    tapi  dari  sisi pendapatan saat itu tidaklah merupakan kerja yang mendatangkan materi besar. Di zaman  sekarang  ini  justru  profesi-profesi  inilah  yang  mendatangkan  sejumlah besar  harta  dalam  waktu  yang  singkat.  Seperti  Dokter  Spesialis,  Arsitek, Komputer Programer, Pengacara, dan sebagainya. Nilainya bisa ratusan kali lipat dari  petani  dan  peternak  miskin  di  desa-desa. 5 Namun  profesi  tersebut  masih dalam bentuk yang sangat sederhana.
Perubahan  Sosial  inilah  yang  mendasari  ijtihad  para  ulama  hari  ini  untuk melihat kembali cara pandang kita dalam menentukan : siapakah orang kaya dan siapakah orang miskin, intinya zakat itu adalah mengumpulkan harta orang kaya untuk diberikan pada orang miskin. Di zaman dahulu, orang kaya identik dengan Pedagang,  Petani,  dan  Peternak.  Tapi  di  zaman  sekarang  ini,  orang  kaya  adalah para  profesional  yang  bergaji  besar.  Zaman  berubah  namun  prinsip  zakat  tidak berubah.  Yang  berubah  adalah  realitas  di  masyarakat.  Tapi  intinya  orang  kaya menyisihkan uangnya untuk orang miskin. Dan itu adalah intisari zakat.
4 Zakat    menurut     Pandangan      Yusuf            Qardhawi,                          dalam http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Zakat/Profesi/01.html#Pandangan,  diakses  tanggal  12 April 2009.
5 Zakat Profesi Wajib Atau Tidak, dalam http:///naqsh
abandibatam.org/keagamaan/artikel/message-dan  tulisan-Islam/zakat-profesi-wajib-atau-tidak- .html, diakses tanggal 12 Apri 2009.
Dengan  demikian,  zakat  profesi  merupakan  ijtihad  pada  ulama  di  masa  kini yang  nampaknya  berangkat  dari  ijtihad  yang  cukup  memiliki  alasan  dan  dasar yang juga cukup kuat. Akan tetapi tidak semua ulama sepakat dengan hal tersebut.
Kemungkinan tersebut bisa saja terjadi sebab sebagaimana yang dipahami dalam kaedah ushul fikih bahwa: 6

## ةينلاو دئوعلاو ناكملااو لاوحلااو  نمزلاا ريغت بسحب اهف لاتخاو ىوتفلاريغت
Artinya:
Hukum akan berubah seiring dengan berubahnya waktu, keadaan, tempat, adat istiadat, dan juga niat.
Berdasarkan pada kaedah ushul fikih tersebut, sehingga menjadi suatu hal yang mungkin  terjadi  ketika  persoalan  zakat  profesi  tersebut  muncul  ke  permukaan menjadi sebuah wacana untuk kemudian didiskusikan bersama. Meskipun kiranya masalah  zakat  profesi  tidak  sedikitpun  disinggung  dalam  berbagai  kitab-kitab fikih klasik oleh ulama-ulama terdahulu.
Hal  ini  menjadi  mungkin  lagi  sebab  persoalan  zakat  tersebut maliyah ijtima’iyyah yang  memang  Allah  swt.  memberi  peluang  yang  seluas-luasnya kepada  umat  muslim  untuk  berijtihad  karena  tergolong  persoalan  mu’amalat selama  tetap  berpegang  teguh  pada  prinsip-prinsip  ajaran  Islam  yang  telah ditentukan.

## B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Zakat Profesi
Terkait  dengan  pandangan  hukum  Islam,  setidaknya  ada  empat  produk pemikiran  hukum  Islam  yang  ada  di  Indonesia  yang  dapat  meninjau  eksistensi zakat  profesi.  Keempat  produk  pemikiran  hukum  Islam  tersebut  adalah,  fatwa, fikih, keputusan Pengadilan/yurisprudensi, dan Undang-Undang. 7
6 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lm al-Muw±qi’in  ‘an Rabb al-‘²lam³n (Juz III, Beirut: Dr al-Jail, t.th.), h. 3.
7 UU  yaitu  peraturan  yang  dibuat  oleh  suatu  badan  legislative  yang  mengikat  kepada setiap warga Negara dimana UU itu diberlakukan, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Fatwa  adalah  suatu  jawaban  resmi  terhadap  (a)  pertanyaan  atau  (b)  persoalan  penting menyangkut  dogma  atau  hokum,  yang  diberikan  oleh  seseorang/lembaga  yang  mempunyai otoritas  untuk  melakukannya.  Merupakan  keputusan  hakim  di  Pengadilan  berdasarkan pemeriksaan  perkara  di  depan  persidangan.  Ahmad  Rofiq,  Hukum  Islam  di  Indonesia,  cet.  II (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 8-9. Lihat pula: MB. Hooker,  Islam Mazhab Indonesia: Fatwa- Fatwa dan Perubahan Sosial (Jakarta: Teraju, 2002), h. 21.
Untuk  kasus  zakat  profesi,  akan  dicoba  untuk  ditinjau  dari  tiga  produk pemikiran  hukum  Islam  di  atas.  Ketiganya  itu  adalah  fikih  (yang  dalam  hal  ini pandangan  ulama  kontemporer),  Fatwa  ulama  (MUI),  dan  Undang-Undang  (UU no. 38  tahun 1999  tentang pengelolaan zakat).
1. Fatwa Ulama
Terhadap kasus zakat profesi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaturnya dalam  zakat  penghasilan.  MUI    telah  mengeluarkan  fatwanya  dengan “Keputusan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia”  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Zakat Penghasilan. Adapun penetapannya dilakukan  di Jakarta  pada tanggal 7 Juni  2002  M  bertepatan  dengan  tanggal  6  Rabiul  Akhir  1423  H. 8 Meskipun sebagian  kecil  masyarakat  masih  mempertanyakan  legalitas  zakat  profesi tersebut.  Mereka  yang  menentang  penerapan  syariat  zakat  profesi  ini beranggapan  bahwa  zakat  profesi  tidak  pernah  dikenal  sebelumnya  di  dalam syariat Islam dan merupakan hal baru yang diada-adakan. 9
Adapun  keputusan  yang  telah  diambil  oleh  MUI  dalam  hal  ini  terdapat dalam empat poin, yaitu:
Pertama ,  dalam  poin  ini  MUI  menetapkan  apa  yang  menjadi  defenisi  dari penghasilan  yang  akhirnya  di  keluarkan dalam  bentuk   zakat  profesi  tersebut, menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “penghasilan”  adalah  setiap pendapatan  seperti  gaji,  honorarium,  upah,  jasa,  dan  lain-lain  yang  diperoleh dengan  cara  halal,  baik  rutin  maupun  tidak  rutin  seperti  dokter,  pengacara, konsultan,  dan  sejenisnya,  serta  pendapatan  yang  diperoleh  dari  pekerjaan bebas lainnya. Kedua ,  yang menjadi hukum dari zakat profesi tersebut adalah semua  bentuk  penghasilan  halal  wajib  dikeluarkan  zakatnya  dengan  syarat telah mencapai  nishab  dalam  satu tahun, yakni  senilai  emas  85  gram. Ketiga , terkait  dengan  waktu  mengeluarkan  zakat.  Dalam  hal  ini  MUI  membuat  dua ketetapan untuk berzakat: 1) Dikeluarkan pada saat menerima penghasilan, jika penghasilan yang diterima tersebut sudah cukup nishab. 2) Jika tidak mencapai nishab,  maka  semua  penghasilan  dikumpulkan  dalam  satu  tahun;  kemudian zakat  dikeluarkan  jika  penghasilan  bersihnya  sudah  cukup  nishab. Keempat ,
8 Lihat:  Departemen  Agama  RI,  Himpunan  Fatwa  MUI  (Jakarta:  DIRJEN  BIMAS  Islam  & Penyelenggaraan Haji DEPAG RI, 2003), h. 87-91.
9 Istilah zakat profesi adalah baru, sebelumnya tidak pernah ada seorang ulamapun yang mengungkapkan dari dahulu hingga saat ini, kecuali Syaikh Yusuf Qaradhowy menuliskan masalah ini dalam kitab Zakat-nya, kemudian di taklid (diikuti tanpa mengkaji kembali kepada nash yang syar’i)  oleh  para  pendukungnya,  termasuk  di  Indonesia  ini.  Lihat:  Seputar  Zakat  Profesi,  dalam http://www. pesantren virtual.com/index.php/seputar-zakat/1180-zakat-profesi, diakses tanggal 12 April 2009. Bandingkan pula dengan: Zakat Profesi, adakah?, dalam
http://aliph.wordpress.com/2007/02/08/zakat-profesi-adakah/, diakses tanggal 12 April 2009.
terkait  dengan  kadar  zakatnya.  Kadar  zakat  penghasilan  yang  ditetapkan  oleh MUI adalah sebesar 2,5 %. 10
Dari  keempat  poin  tersebut  di  atas,  tampak  MUI  sangat  serius  dalam menyikapi  permintaan  masyarakat  luas  dan  juga  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  yang  meminta  fatwa  terkait  dengan  zakat  profesi  tersebut. Sehingga  berdasar  pada  ketentuan  yang  berkewajiban  mengeluarkan  zakat, dapat diketahui jika siapapun yang memiliki penghasilan yang sudah mencapai nishab  dan  haulnya,  baik  itu  PNS,  dokter,  pengacara,  konsultan,  dll.,  wajib mengeluarkan 2,5 % dari keseluruhan penghasilannya.
Fatwa  MUI  yang  mewajibkan  zakat  profesi  tersebut  sejalan  dengan beberapa  dalil  syar’i  yang  merupakan  landasan  normatif  pelaksanaan  zakat, yaitu:
1. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 267.
Terjemahannya:
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik…
Demikian juga dalam QS. Al-Taubah: 60.
Terjemahannya:
Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan dan mensucikan mereka…
Dari  dua  ayat  tersebut  di  atas,  tampak  jelas  bagaimana  Majelis  Ulama Indonesia  berdasar  pada    ungkapan  ayat  di  atas  yang  menggunakan  bentuk fi’il  amr (  اوقفنا    dan دخ ),  sehingga  dapat  dipahami  bahwa  Allah  swt. memerintahkan  ummatnya  untuk  menyisihkan  sebagian  dari  hartanya  untuk dizakatkan kepada mereka yang sangat menbutuhkannya.
Kata  “ام”  dalam  QS.  al-Baqarah:  267  di  atas,  adalah  termasuk  kata  yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya    “apa saja”.    Jadi امم"
10 Departemen Agama RI, op.cit., h. 90-91.
"متبسكartinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik- baik”.   Maka
jelaslah,  berdasar  pada  apa  yang  tersirat dari ayat  tersebut, mengisyaratkan  untuk  mengeluarkan  zakat  dari  segala  yang  merupakan pendapatan  umat  muslim,    dengan  syarat  jika  sudah  terpenuhi  nishab  dan haulnya.
Kiranya  sangatlah  mendasar  sekiranya  penghasilan  dari  hasil  pekerjaan apapun  jika  memenuhi  nishab  dan  haulnya  agar  dikeluarkan  zakatnya.  Sebab seiring  dengan  perubahan  tempat  dan  waktu    maka  persoalan  zakat  tersebut bisa saja  berubah. Jenis-jenis yang dizakatkan pada zaman kitab fikih tersebut dibuat  belum  menjadikan  profesi  sebagai    jenis  penghasilan  yang  harus dikeluarkan  zakatnya.  Hal  itu  disebabkan  karena  profesi  tersebut  belum  bisa menjadikan seseorang menjadi kaya. Sedangkan pada zaman sekarang muncul beragam  jenis  profesi  yang  sangat  memungkinkan  untuk  dizakatkan  karena menghasilkan  pendapatan  yang  berpuluh  kali  bahkan  ribuan  kali  lebih  besar dibandingkan dengan jenis-jenis yang dizakatkan  lainnya.
2. Al-Hadis
هسرف لاو هدبع ىف ملسملا ىلع سيل لاق م ص الله لوسر نا لصا ثيدحلا ده يوونلا لاقف
لاوما نا يف اهيف ةاكز لا ةينقلا
Terjemahannya:
Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: “Hadis ini adalah dalil  bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk  keperluan  pemakaian,  bukan  untuk  dikembangkan)  tidak  dikenakan zakat.
لوحلا هيلع لوحي ىتح لام ىف ةاكز لا لاق هنا م ص يبنلا نع رمع نبا ثيدح نم اعوفرم يور
Terjemahannya:
Diriwayatkan secara marfu’ hadis Ibn Umar, dari Nabi saw. beliau berkata: “Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun”.
Dari  hadis  tersebut,  tampak  jika  Rasulullah  saw.  sangat  memperhatikan persoalan  zakat.  Mengingat  zakat  merupakan  barometer  akan  keimanan seseorang  baik  itu  secara  vertikal,  yaitu  hubungannya  dengan  Allah  swt. maupun secara horizontal, yaitu hubungannya dengan sesama manusia.
2. Fikih Kontemporer
Fatwa  MUI  terkait  dengan  keempat  poin  dari  keputusan  di  atas  itu didasarkan  pada  yang  telah  dikemukakan  oleh  salah  seorang  ulama  fikih kontemporer, yaitu Yusuf Qardhawi.
Pandangan  Yusuf  Qardhawi  yang  terkait  dengan  hukum  zakat profesi/penghasilan  itu  didasarkan  pada  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Muhammad  Ghazali  dalam  bukunya Islam  wa  al-Audza’  al-Iqtishadiyyah . Lebih  dari  dua  puluh  tahun  yang  lalu.  Ghazali  menyebutkan  bahwa  dasar penetapan zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah  lewat  setahun,  seperti  zakat  uang,  dan  perdagangan  yang  zakatnya seperempat puluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti  zakat  pertanian  dan  buah-buahan  yang  zakatnya  sepersepuluh  atau seperdua  puluh,  maka  Ghazali  mengatakan:  “Dari  sini  kita  mengambil kesimpulan,  bahwa  siapa  yang  mempunyai  pendapatan  tidak  kurang  dari pendapatan  seorang  petani  yang  wajib  zakat,  maka  ia  wajib  mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali  keadaan  modal  dan  persyaratan-persyaratannya.  Berdasarkan  hal  itu, seorang  dokter,  advokat,  pengusaha,  pekerja,  karyawan,  pegawai,  dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. 11
Pandangan  tersebut  sangat  sejalan  dengan  firman  Allah  swt.  yang  terdapat dalam QS. al-Baqarah: 267  yang menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian dari hasil  usaha yang halal untuk diberikan kepada mereka yang masih sangat membutuhkannya.  Sehingga  dari  sini,  tampaklah  bahwa  zakat  itu  juga mempunyai fungsi sosial disamping merupakan ibadhah mahdhah.
Selanjutnya  yang  berkaitan  dengan  nishab  zakat  profesi,   bahwa  nishab  85 gram emas yang menjadi ukuran minimal yang harus dikeluarkan zakatnya itu didasarkan  pada  kesamaan  dua  puluh misqal hasil  pertanian  yang  disebutkan oleh banyak hadis. Sehingga, karena banyak orang yang memperoleh gaji dan pendapatan  dalam  bentuk  uang,  maka  yang  paling  baik  adalah  menetapkan nishab  gaji  itu  berdasarkan  nishab  uang. 12 Berdasar  pada  pandangan  Yusuf Qardawi  tersebut,  tampak  jika  Yusuf  Qardawi  mencoba  berdasar  pada  nishab zakat tanaman dan buah-buahan yang dikeluarkan zakatnya setiap habis panen, tetapi  karena  yang  menjadi  obyek  zakat  adalah  uang  (berupa  gaji/honorarium atau  penghasilan  lainnya),    maka  Yusuf  Qardawi  berijtihad  dengan
11 Yusuf  Qardawi,  Fiqh  az-Zak±t,  diterjemahkan  oleh  Salman  Harun,  Didi  Hafidhuddin, dan  Hasanuddin,  dalam  Hukum  zakat:  Studi  Komparatif  Mengenai  Status  dan  filsafat  Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis, cet. IV  (Jakarta: Mizan, 1996),h. 480.
12 Ibid., h. 482.
menggunakan nishab uang yang ukurannya telah ada sebelumnya yaitu sebesar 85 gram emas.
Adapun  mengenai  waktu  pengeluaran  zakat  yang  terdapat  pada  fatwa tersebut di atas, oleh Yusuf Qardhawi didasarkan pada kenyataan bahwa orang- orang yang memiliki profesi itu memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak  teratur,  kadang-kadang  setiap  hari  seperti  pendapatan  seorang  dokter, kadang-kadang  pada  saat-saat  tertentu  seperti  advokat  dan  kontraktor  serta penjahit  atau  sejenisnya.  Sebagian  pekerja  menerima  upah  mereka  setiap minggu  atau  dua  minggu,  dan  kebanyakan  pegawai  menerima  gaji  mereka setiap bulan. Sehingga keputusan yang diambil tergantung pada cukup tidaknya nishab dari pendapatan yang diterima serta sudah bersih dari hutang dan lebih dari kebutuhan pokok. 13
Pada  dasarnya  penetapan  syarat/ketentuan  harta  yang  harus  dikeluarkan zakatnya  tersebut  adalah  untuk  memperjelas  mereka-mereka  yang  tergolong orang  kaya  dan  wajib  berzakat  ( muzakki )  dan  mereka  yang  tergolong  orang miskin  dan  berhak  menerima  zakat  ( mustahik ).    Dari  sini  maka  menjadi jelaslah  apa  yang  menjadi  tujuan  disyari’atkannya  zakat  yaitu  untuk membersihkan  hati/harta  orang-orang  kaya,  serta  untuk  meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang tidak mampu.
Selanjutnya,  adapun  yang  menjadi    dasar  penetapan  jumlah  2,5  %  yang harus  dikeluarkan  zakatnya  itu,  oleh  penulis  berasumsi  pada  ketetapan  yang didasarkan pada nishab uang yaitu sebesar 85 gram emas tersebut.
Tampak  betul  bagaimana  Yusuf  Qardhawi  sebagai  salah  seorang  ulama kontemporer  telah  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  membuat  keputusan hukum  ( ijtihad )  terhadap  persoalan  ini.  Pandangan  seorang  ulama  terhadap sebuah kasus  itu bisa berbeda dengan pandangan ulama lainnya sehingga oleh Ibnu  Hazm  menganggap  para  ulama  hanya  menduga-duga. 14 Hal  ini menjadi sesuatu yang lumrah terjadi mengingat persoalan zakat profesi adalah masalah baru di era kontemporer dewasa ini  dan tidak ditemukan penjelasannya secara rinci dalam sumber hukum kita, yang dalam hal ini al-Qur’an dan al-Hadis.
Di  sinilah    letak  pembenaran  sebuah  teori  dalam  filsafat  ilmu,  bahwa kebenaran itu adalah relatif, apa yang dianggap benar oleh seseorang itu belum tentu benar bagi orang lain. Demikian pula apa yang di anggap benar kemarin belum  tentu  benar  hari  ini,  dan  apa  yang  dianggap  benar  hari  ini  belum  tentu benar  di  hari  esok.  Akhirnya  kita  harus  mengakui  bahwa  kebenaran  yang hakiki  hanya  ada  dalam  al-Qur’an.  Namun  ketika  sudah  dalam  bentuk
13 Ibid.
14 Ibid. h. 475.
pemahaman  seseorang,      kebenaran  itu    tidak  mutlak    lagi  tapi  sudah  dalam bentuk interpretasi yang bisa  terbantahkan oleh orang lain.
3. Undang-Undang
zakat  adalah  merupakan    persoalan  yang  sangat  krusial  dan  membutuhkan aturan  yang  tegas,  sehingga  oleh  pemerintah  menuangkannya  dalam  sebuah perundang-undangan,  yaitu  Undang-Undang  no.  38  tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat yang terdiri atas 10 bab, 25 pasal dan   35  ayat.
Meskipun UU pengelolaan zakat ini tidak mengatur secara khusus mengenai persoalan  zakat  profesi,  namun  dalam  salah  satu  babnya,  yaitu  pada  bab  IV pasal  11  ayat  2,  tertuang  mengenai  jenis-jenis  harta  yang  dikenai  zakat,    dan salah satu jenis diantaranya adalah  hasil pendapatan dan jasa. 15
Sehingga  secara  tidak  langsung  persoalan  zakat  profesi  sudah  mempunyai aturan  yang  kuat  dan  mengikat  untuk  diperpegangi.  Sebagaimana  diketahui bersama  bahwa  meskipun  zakat  profesi  sudah  diatur  secara  khusus  dalam Fatwa Majelis Ulama, namun persoalannya kemudian bahwa fatwa merupakan produk pemikiran hukum Islam yang bersifat kasuistik dan tidak mengikat bagi umat muslim secara umum, namun hanya mengikat  bagi pihak yang meminta fatwa tersebut.
Hal yang sangat disayangkan adalah disebabkan karena dari keseluruhan isi UU  tersebut  tidak  ada  pasal  yang  membicarakan  mengenai  sanksi  bagi  pihak yang  tidak  mengeluarkan  zakat,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU Perpajakan.  Namun  sanksi  tersebut  hanyalah  diperuntukkan  bagi  Badan  atau Lembaga yang mengelola zakat.
Dengan demikian, sangatlah memungkinkan jika kemudian persoalan zakat, dan zakat profesi secara khusus,  kurang  mencapai tujuan yang dicita-citakan yaitu  untuk  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  luas. Meskipun sudah ada aturan yang secara khusus mengaturnya.
Meskipun  demikian,    pandangan  tersebut  di  atas  tidak  berlaku  secara mutlak,  sebab  tidak  sedikit  pihak  yang  berupaya  untuk  menerapkan  zakat profesi  sebagai  upaya  untuk  mengatasi  persoalan  kemiskinan  di  daerahnya. 16
15 Kanwil  Departemen  Agama  Prop.  Sul-Sel,  Undang-Undang  RI  no.  38  tahun  1999 tentang Pengelolaan Zakat (Ujungpandang: 1999), h. 7.
16 Contoh  yang  patut  ditiru  datang  dari  Camat  Karangampel  Teguh  Budiarso  SSos  MSi., Kabupaten  Indramayu,  yang  mencoba  memaksimalkan  zakat  profesi  dan  mendapat  respons positif dari para PNS. Hal ini bisa dilihat dari jumlah zaprof yang terkumpul yang terus mengalami peningkatan baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Di Kecamatan Karangampel misalnya, zaprof yang terkumpul selama tahun 2008 mencapai  Rp145 juta  dan telah diberdayakan untuk membantu rehab rumah warga miskin. Selain itu juga untuk membantu siswa-siswi dari keluarga miskin  dari  berbagai  tingkatan.  Lihat:  Bentuk-  yayasan-    gempur-  Gakin-  hingga-  zakat-  profesi,
Namun, yang harus diakui bahwa persoalan zakat  masih sangat jauh dari yang diharapkan,  dengan  melihat  masih  tingginya  angka  kemiskinan  di  berbagai daerah.
Sehingga,  akhirnya  pemakalah  ingin  mengatakan  bahwa  setidaknya  ada  5 hal  yang  memungkinkan    zakat    terlebih  lagi  dengan  zakat  profesi  secara khusus   tidak terlaksana dengan maksimal:
1) Kurang kesadaran dan  menganggap hanya  sebagai ibadah ubudiyah
2) Regulasi / Undang-Undang zakat yang tidak berjalan efektif
3) Pemahaman yang kaku terhadap perubahan
4) Kurang percaya dengan pengelola zakat
5) Kultur / budaya masyarakat yang enggan untuk bershedeqah

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Zakat  profesi  adalah  merupakan  persoalan  kontemporer  yang  membutuhkan pemikiran  yang  serius  untuk  bisa  menetapkan  dasar  hukumnya.  Dikatakan kontemporer, sebab persoalan tersebut tidak terdapat aturan hukumnya dalam kitab-kitab  fikih  klasik.  Dimana  pada  zaman  Rasulullah  saw.  beserta  ulama- ulama  salaf  belum  dianggap  perlu  untuk  memberlakukan  zakat  profesi disebabkan  karena  profesi-profesi  yang  ada    pada  waktu  itu    baru  sebatas bertani, beternak dan berdagang yang pengaturannya tentang zakat sudah ada dalam kitab-kitab fikih klasik . Namun saat ini, Profesi yang ada itu semakin beragam  dan  bisa  menghasilkan  pendapatan  yang  puluhan  kali  lebih  besar dibandingkan dengan profesi sebagai seorang petani, peternak dan pedagang.
2. Hukum  Islam  di  Indonesia  merespon  dengan  baik  persoalan  zakat  profesi tersebut.  Hal ini dibuktikan dengan lahirnya fatwa ulama yang dalam hal ini Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mengenai  wajibnya  untuk  mengeluarkan zakat  profesi.  Di  samping  itu,  terbentuknya  UU  no  38  tahun  1999  tentang pengelolaan zakat yang mendahului lahirnya fatwa wajib zakat profesi, serta pembahasan  fikih  ala  Yusuf  Qardhawi  meskipun  dibantah  oleh  ulama lainnya.
dalam http://www.radarcirebon.com/index.php/2009031211/061/Radar-Indramayu/Bentuk- yayasan-gempur-Gakin-hingga-zakat-profesi.html, diakses tanggal 12 April 2009.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syarifuddin, Zakat Profesi, Jakarta: PT. Mayo Segoro, 2003.
Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, I’lam al-Muwaqi’in  ‘an Rabb al-‘²lam³n, Juz   III, Beirut: Dar al-Jail, t.th.
Departemen  Agama  RI, Himpunan  Fatwa  MUI (Jakarta:  DIRJEN  BIMAS  Islam & Penyelenggaraan Haji DEPAG RI, 2003.
Fowler,  HW.,dan  F.G.  Fowler, The  Concise  Oxford  Dictionary  of  Current English , London, Oxford, 1952.
Panduan Zakat Profesi, dalam http://www.pkpu.or.id/Panduan.php?id=3 Pandanga Yusuf Qardawi mengenai Zakat Profesi , dalam http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Zakat/Profesi/01.html#Pandan gan Zakat Profesi Wajib atau Tidak?, dalam http:///naqshabandibatam.org/keagamaan/artikel/message-dan tulisan- Islam/zakat-profesi-wajib-atau-tidak-.html Seputar Zakat Profesi, dalam http://www. pesantren virtual.com/index.php/seputar-zakat/1180-zakat-profesi. Zakat profesi, Adakah?, dalam http://aliph.wordpress.com/2007/02/08/zakat-profesi-adakah/ Yayasan Gempur Gakin Hingga Zakat Profesi, dalam http://www.radarcirebon.com/index.php/2009031211/061/Radar- Indramayu/Bentuk-yayasan-gempur-Gakin-hingga-zakat-profesi.html
Hooker,    MB., Islam  Mazhab  Indonesia:  Fatwa-Fatwa  dan  Perubahan  Sosial, Jakarta: Terju, 2002.
Kanwil Departemen Agama Prop. Sul-Sel, Undang-Undang RI no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Ujungpandang: 1999), h. 7.
Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, cet. II , Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Qardhawi,Yusuf, al-Ibadah  fi  al-Islam, t.t.,  t.p.,  1993, Fiqh  az-Zakat , diterjemahkan oleh Salman Harun, Didi Hafidhuddin, dan Hasanuddin, dalam Hukum  zakat:  Studi  Komparatif  Mengenai  Status  dan  filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis , cet. IV, Jakarta: Mizan, 1996.