## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 231-243 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Dana Desa: Kasus Partisipasi Masyarakat Desa di Kabupaten Luwu Timur
Village Development and Community Welfare Through the Village Fund Policy: A Case of Village Community Participation in East Luwu Regency

## Rabina Yunus
Department of Gender and Development, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
E-mail Korespondensi: rabina_yunus@yahoo.com
Diterima: 29 Oktober 2022 Direvisi: 28 November 2022 Disetujui: 30 Desember 2022 DOI: 10.35967/njip.v21i2.359
Abstrak: Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan  partisipatif  di  lokasi  penelitian.  penelitian  ini  berfokus  pada  belum  diketahuinya  tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, serta  belum  adanya  strategi  peningkatan  partisipasi  masyarakat  yang  ditawarkan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  tingkatan  partisipasi  masyarakat  dan  merumuskan  strategi peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan  desa  pada  wilayah  tersebut. Partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  dari  program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk  mewujudkan  pembangunan  desa  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  desa  itu  sendiri.  Keterlibatan masyarakat  tidak  hanya  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  tentang  setiap program  pembangunan,  tetapi  juga  melibatkan  masyarakat  dalam  menemukan  masalah  dan  peluang yang ada di masyarakat. Setiap kegiatan pembangunan akan gagal jika tidak ada partisipasi masyarakat. Dengan cara yang sama, masyarakat harus terlibat dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa agar penggunaan  dan  pengelolaannya  lebih  tepat  sasaran  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  secara keseluruhan. Di Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dana  desa  masih  digunakan  dengan  buruk  dan  masyarakat  tidak  terlibat.  Hal  ini  berdampak  pada dukungan masyarakat untuk berbagai inisiatif yang akan dilaksanakan dengan dana desa.
Kata Kunci: Kebijakan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa
Abstract: This research was conducted to identify the level of community participation in participatory activities  at  the  research  location.  This  research  focuses  on  the  unknown  story  of  community participation in village development in East Luwu Regency, South Sulawesi Province, and the lack of strategies to increase community participation offered. This study aims to identify the level of community participation  and  formulate  strategies  to  increase  community  participation  in  village  development activities  in  the  region.  Community  participation  is  one  of  the  factors  that  influence  the  success  of development programs and rural community development. Community participation is needed to realize village development by the needs of the village itself. Community involvement does not only involve the community in the process of making decisions about each development program but also involves the community in identifying problems and opportunities that exist in the community. Every development activity will fail if there is no community participation. In the same way, the community must be involved in the use and management of village funds so that their use and management are more targeted and beneficial to society. In Solo Village, Angkona District, East Luwu Regency, South Sulawesi Province, village funds are still poorly used and the community is not involved. This has an impact on community support for various initiatives that will be implemented with village funds.
Keywords: Village Fund Policy, Community Participation, Village Development

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 231-243 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Kebijakan dana desa yang digulirkan pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah akan memberikan dana desa sebesar 10% dari APBN pada tahun 2015. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang telah beberapa kali diubah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan diberikan kepada desa pada tahun 2015. Dana ini disebut Dana Desa (Gohori & van der Merwe, 2022; Subiyakto et al., 2022).
Di  Indonesia,  Program  Inovasi  Desa  (PID)  adalah  upaya  pemerintah  untuk memaksimalkan  penggunaan  dana  desa  dengan  membantu  desa  menjadi  lebih  baik  melalui peningkatan kemampuan mereka untuk membuat rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Program  ini  berfokus  pada  tiga  sasaran,  yaitu  pengembangan  wirausaha,  peningkatan  sumber daya manusia, dan pembelian infrastruktur desa (Nurwanda, A., & Badriah, E., 2020; Henriyani, E., 2019 ). Menurut KepmenDesa PDTT No. 48 Tahun 2018, Program Inovasi Desa bertujuan untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas, efektif, dan efisien melalui berbagai kegiatan  pembangunan  &amp;  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  lebih  inovatif  dan  peka terhadap  kebutuhan  masyarakat  desa.  Dengan  demikian,  program  ini  dapat  meningkatkan kesejahteraan  sosial-ekonomi  masyarakat  pedesaan  dan  meningkatkan  produktivitas  dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan (Nurwanda, A., & Badriah, E., 2020; Henriyani, E., 2019).
Demikian  juga  subjek  pembangunan  desa  sebagaimana  termuat  dalam  Pada  pasal  78 Undang-Undang  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Desa  menyatakan  bahwa:  a)  Tujuan pembangunan  desa  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas manusia  serta  pengentasan  kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan  lingkungan  secara  berkelanjutan.  b)  Pembangunan  desa  mencakup  tahapan  perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Abdillah, A., Prastio, L. O., & Effendi, 2021; Ayu & Nurjaman, 2022; Luhur & Abdillah, 2020; Sudirman & Saidin, 2022).
Ketentuan  tersebut  di  atas,  pada  intinya,  menuntut  partisipasi  masyarakat  untuk menjembatani  keduanya.  Partisipasi  masyarakat  adalah  kunci  keberhasilan  pelaksanaan pembangunan (Abdillah, D., et  al., 2020; Bednarz et al., 2008; Mayger & Provinzano, 2022). Keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan sangat penting karena orang-oranglah yang  mengetahui  semua  seluk  beluk  masalah  yang  ada,  serta  cara  untuk  mengatasi  masalah tersebut (Abdillah, A., Prastio, L. O., & Effendi, 2021; Bicchieri & Dimant, 2022; Robinson et al.,  2022). Salah  satu  tahap  pelaksanaan  pembangunan  dimulai  dari  tahap  perencanaan pembangunan (Leicht-Deobald  et  al.,  2022;  Luhur  &  Abdillah,  2020). Pemerintah mengupayakan  partisipasi  publik  dengan  menggelar  Musyawarah  Rencana  Pembangunan (Musrenbang).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Desa  Solo,  Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan keterlibatan masyarakat dalam musrenbang tersebut masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari persentase kehadiran publik dalam pertemuan tersebut, yaitu sekitar 30% -40%. Sekretaris Desa, Tri Banjir Adiwijoyo juga membenarkan hal tersebut dengan pandangan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat didorong oleh menjamurnya sikap apatis masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat (Amiruddin et al., 2022; Handayani, 2006; Paraswati et al., 2021).
Jika  tingkat  partisipasi  masyarakat  di  suatu  daerah  dianggap  lemah,  maka  tujuan  dan manfaat dari kegiatan partisipasi tersebut tidak akan tercapai secara optimal (Baquedano-López et al., 2013; Mansuri, 2004; Sieber, 2006). Tujuan dan keuntungan dari partisipasi masyarakat,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 231-243 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
seperti  proses  belajar  masyarakat  dan  mengarahkan  masyarakat  ke  arah  masyarakat  yang bertanggung  jawab,  sangat  abstrak.  Oleh  karena  itu,  sulit  untuk  menentukan  keberhasilan pencapaian beberapa tujuan dan keuntungan dari partisipasi masyarakat (Brown & Kyttä, 2014; Forrest & Wiek, 2015; Scardamalia & Bereiter, 1994; Simpson, 2008).
Di  lokasi  penelitian,  masalah  berikut  dapat  ditemukan  dari  uraian  di  atas:  a.  Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa belum diketahui secara pasti. Berdasarkan data awal,  disebutkan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan  desa dikategorikan  rendah,  bahwa  parameter  kehadiran  masyarakat  adalah  satu-satunya  cara  untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. c. Tidak ada pendekatan yang disediakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menentukan seberapa aktif masyarakat di lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Luwu Timur yang belum diketahui.

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Creswell & Poth, 2016). Metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati khususnya proses dalam pelaksanaan kebijakan program dana desa. Jenis pengumpulan data menggunakan triangulasi data yang dilakukan dengan menggabungkan wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka/dokumentasi, yaitu: a) Wawancara, dengan menanyakan  secara  langsung  dan  mendalam (in  depth  interview) kepada  informan,  di  mana peneliti  menyiapkan  daftar  pertanyaan  yang  akan  disampaikan  kepada  informan  yang  telah ditentukan;  dan  b)  Pengamatan,  yaitu  kajian  yang  disengaja  dan  sistematis  dalam  mengamati fenomena sosial dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah dan respons masyarakat terhadap program  dana  desa.  Sumber  data  sekunder  (kajian  pustaka  dan  data  diambil  dari  lembaga bersama)  sebagai  data  primer  untuk  mendukung  data  yang  diperoleh  dari  informan.  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat yang diukur melalui lima indikator, yaitu inisiatif, pembiayaan, pengambilan keputusan, kemampuan memobilisasi personil, pelaksanaan operasional pembangunan, sedangkan untuk indikator penelitian diambil dari lima jenis kegiatan yang ada di masyarakat  yaitu musyawarah, perencanaan, pelaksanaan pembangunan,  pengawasan  dan  pemeliharaan.  Dalam  penelitian  ini  langkah-langkah  analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif. Menurut Miles, Habermas dan Saldana (2018) disebutkan  bahwa  kegiatan  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung terus menerus sampai lengkap, sehingga data jenuh. Kegiatan tersebut terdiri dari reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Solo,  Kecamatan  Angkona,  Kabupaten  Luwu  Timur, Desa  Solo  dipilih  karena  merupakan  miniatur  Indonesia  di  Kabupaten Luwu  Timur ,  selain  itu Desa Solo terletak di ibu kota Kecamatan Angkona. Proses pendataan dilakukan melalui teknik wawancara  (wawancara  mendalam)  dengan  menggunakan  media  rekaman  dan  buku  harian, selain itu peneliti mengikuti musyawarah  yang diadakan baik di dusun maupun di Desa Solo. Berbagai data atau fakta yang direkam dan dicatat serta yang diserap oleh ingatan pikiran peneliti kemudian dipindahkan ke dalam suatu tinjauan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori yang digunakan
Untuk memperoleh nilai kebenaran atau keabsahan data serta kredibilitas data, kegiatan yang dilakukan dengan cara: a) Terlibat langsung karena peneliti merupakan instrumen utama, juga memilih responden sesuai dengan teknik yang digunakan; b) Pengumpulan data informan secara detail untuk mempertajam kedalaman dan validitas penelitian atau objektivitas fakta sosial sebagai paradigma etnometodologi. c) Melakukan pemeriksaan anggota, yaitu upaya konfirmasi kembali  (berulang)  kepada  termohon  sebagai  upaya  memperbaiki  informan  yang  diberikan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 231-243 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kesalahan  atau  menambah  informasi;  d)  Membuat  catatan  bagi  peneliti  sebagai  alat  kontrol dalam  mengeksplorasi  metode  wawancara  serta  hasil  dan  kesimpulan  yang  dibuat;  dan  e) Triangulasi data yang merupakan panduan praktis untuk melakukan validasi data.
Jenis  data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data sekunder. Data primer dikumpulkan meliputi informasi dari masyarakat di Desa Solo serta yang terlibat  dan  berpartisipasi  dalam  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  dan jajarannya,  sedangkan  data  sekunder  dikumpulkan  melalui  kebijakan  Pemerintah  tentang bantuan Dana Desa, baik dalam bentuk peraturan maupun ketentuan lainnya mengenai masalah tersebut. Data yang telah dianalisis secara deskriptif perlu dilakukan reduksi data, penyajian data secara sistematis dalam bentuk kata-kata sehingga dapat dipahami dan dipahami oleh orang lain. Reduksi data dalam analisis kualitatif adalah proses pemilihan data kualitatif, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan.
Kesimpulan dan verifikasi adalah bagian analisis penting dan final. Dalam penelitian ini digunakan  teknik  analisis  dengan  tiga  kondisi  yaitu,  objektivitas,  sistematis  dan  generalisasi. Proses  pengolahan  data  merupakan  tindak  lanjut  setelah  dilakukan  pengumpulan  data  dengan tahapan  akuisisi  data,  reduksi  data,  penyajian  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi,  apabila kesimpulan masih dirasa kurang maka data diganti kembali. Hasil penelitian ini diuraikan dalam bentuk uraian. Karena itu kekuatan peneliti sangat menentukan keberhasilan penelitian Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam penelitian ini dilakukan deskripsi multidimensi, dialogis dan interpretatif.  Model  interpretatif  didasarkan  pada  kaidah-kaidah  baku,  sehingga  dicari  lebih banyak  pemahaman  tentang  penafsiran  sehingga  masyarakat  dapat  dianalisis  dengan menggunakan pendekatan partisipatif untuk mencapai pemahaman dasar dan komprehensif. Di samping itu dilakukan wawancara mendalam dan mengamati perilaku masyarakat Desa Solo.

## Hasil dan Pembahasan Peran dan Partisipasi Masyarakat Desa
Indikator  empat  adalah  peran  dan  partisipasi  masyarakat  desa:  musyawarah, perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pemeliharaan. Terutama partisipasi masyarakat dalam  musyawarah.  Konsep  yang  digunakan  menurut  Adisasmita, (2006) Keterlibatan  dan keterlibatan  anggota  masyarakat  dalam  pembangunan,  termasuk  kegiatan  dalam  perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, disebut partisipasi masyarakat. Selain itu, Adisasmita menyatakan bahwa salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) adalah peningkatan  partisipasi  masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  untuk memanfaatkan  dan  mengelola  sumber  daya  masyarakat  (SDM)  secara  lebih  aktif  dan  efisien untuk mencapai hasil pembangunan yang dilakukan di masyarakat rural.
Pengamatan  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  banyak  program  pembangunan  yang digagas pemerintah kota gagal melibatkan masyarakat secara efektif dalam proses perencanaan dan  evaluasi  pembangunan  desa.  Akibatnya,  ada  perbedaan  persepsi  antara  masyarakat  dan pemerintah. Ini menghasilkan rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri, yang pada gilirannya mengakibatkan  rendahnya  pemberdayaan  masyarakat.  Ini  dapat  dilihat  dengan  rendahnya partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan,  karena  tanpa  disadari  peran pemerintah masih lebih besar dalam bentuk regulasi yang menghambat kebebasan masyarakat.
Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat Desa Solo untuk berpartisipasi dalam  pelaksanaan  pembangunan,  di  mana  masyarakat  belum  memahami  apa  yang  harus dilakukan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan. Sehingga sebagian besar masyarakat memahami bahwa keterlibatan mereka harus diukur dengan uang, karena program Dana Desa merupakan program yang mendapat bantuan keuangan yang sangat besar dari Pemerintah Pusat, sehingga sikap dan perilaku gotong royong sudah mulai pudar.
Menurut  Adisasmita (2006) Partisipasi  anggota  masyarakat  dalam  pembangunan,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 231-243 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
termasuk  kegiatan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  pembangunan,  disebut partisipasi  masyarakat.  Selain  itu,  Adisasmita  menyatakan  bahwa  salah  satu  bentuk pemberdayaan masyarakat aktif, atau pemberdayaan masyarakat, adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Jenis pemberdayaan ini berfokus pada pencapaian hasil pembangunan yang dicapai di  masyarakat  (pedesaan).  Pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  untuk  memanfaatkan  dan mengelola sumber daya masyarakat perdesaan (SDM) secara lebih aktif dan efisien dalam hal- hal berikut: a) Aspek input atau input (dana, SDM, peralatan atau fasilitas, data, rencana, dan teknologi); b) Aspek proses (pelaksanaan, pengawasan, dan pengawasan); dan c) Aspek output atau keluar (pencapaian tujuan, efisiensi, dan efektivitas).
Partisipasi  masyarakat  merupakan  bagian  dari  keterlibatan  anggota  masyarakat  untuk meningkatkan pembangunan, intinya masyarakat umum atau sebanyak-banyaknya masyarakat yang  berpartisipasi  dengan  pemerintah  untuk  memberikan  bantuan  untuk  meningkatkan, memfasilitasi,  mempercepat,  dan  menjamin  keberhasilan  upaya  pembangunan.  Jadi  secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai  “partisipasi” atau mengambil bagian dalam kegiatan bersama. Menurut Tjokromidjojo (Safi I, 2007:  104) Tiga tahap partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan:  a)  Berpartisipasi  atau  terlibat  dalam  proses  penentuan  kebijakan,  strategi,  dan arah pembangunan oleh pemerintah; b) Berpartisipasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan;  dan  c)  Berpartisipasi  dalam pemilihan dan pemanfaatan pembangunan yang adil.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  merupakan  kegiatan  integral  yang  harus dikembangkan,  yang  pada  akhirnya  menumbuhkan  rasa  memiliki,  rasa  tanggung  jawab  dari masyarakat secara sadar, bergairah dan bertanggung jawab.
Indikator  yang  perlu  dilakukan  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan, adalah bagaimana mengawasi program infrastruktur yang ada, karena bagian dari pembangunan jalan Tani Desa, Dranaise dan dinas jalan serta pasar Desa perlu pengawasan dan pemeliharaan oleh masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan hasil observasi para peneliti, bahwa untuk pembangunan Infrastruktur Desa Solo  yang  telah  dilakukan  dari  anggaran  Dana  Desa  yang  diperoleh  cukup  mendapat  respons yang baik dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan peneliti di lapangan bahwa Program prioritas  pembangunan  yang  telah  dilaksanakan  selama  ini,  bagi  Desa  Solo  terdapat  70% program  pembangunan  infrastruktur  pada  tahun  anggaran  2017,  antara  lain  jalan  Desa,  Pasar Desa dan pengembangan Kantor Desa dan Dranaise, serta pengembangan sumber daya manusia, program  yang  dilaksanakan  adalah  bimbingan  pembuatan  keterampilan  sahutan  kelapa  untuk dijadikan  oleh-oleh  sekaligus  keterampilan  kerajinan  bagi  kelompok  pemberdayaan  ibu-ibu desa.
Sebagaimana diusulkan oleh Aliasar (1992) indikator-indikator berikut dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program: a) penurunan jumlah orang yang termasuk dalam kategori miskin; b) pengembangan upaya untuk meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia; c) peningkatan kesadaran masyarakat  terhadap  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga  miskin  di lingkungannya; dan d) peningkatan jumlah orang yang tinggal di lingkungan mereka.
Berdasarkan  indikator-indikator  yang  dikemukakan  di  atas,  jika  dikaitkan  dengan masyarakat di Desa Solo masih dikategorikan sebagai kelompok tipologi desa berkembang. Hal ini  juga  berkaitan  dengan  tingkat  sumber  daya  yang  dimiliki  masyarakat  yang  masih  rendah, apalagi jika dikaitkan dengan jenjang pendidikan, Desa Solo masyarakatnya kurang lebih 65% yang belum pernah bersekolah secara formal (lulus SD), 25% sudah bersekolah di SMP dan 10% bergelar sarjana.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  dan  dari  data  yang  diperoleh  baik  dari  informan maupun responden dipandang perlu untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 231-243 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Solo, sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan ekonominya dengan lebih baik, sehingga program  yang  diusulkan  akan  lebih  banyak  dilaksanakan  pada  pembangunan  sosial  dengan pertimbangan  khusus  Program  infrastruktur  memiliki  beberapa  usulan  program  yang  telah dilaksanakan melalui anggaran Dana Desa.

## Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan  adalah  suatu  upaya  untuk  membangun  kekuatan  pada  manusia  dengan mendorong, memotivasi dan meningkatkan kesadaran akan potensi mereka dan berusaha untuk berkembang (Sabri,  2021). Dalam  kamus  bahasa  Indonesia,  kata  &quot;kekuatan&quot; didefinisikan sebagai (1) cakap, kuat; (2) memiliki pemahaman tentang cara mengatasi masalah, dan  sebagainya.  Istilah  &quot;komunitas&quot;  sering  digunakan  dalam  kehidupan  manusia, terutama dalam hubungan negara. Namun, para ahli berbagi pendapat tentang istilah komunitas (Lizzo & Liechty, 2022; Sabri, 2021; Southwick et al., 2014).
Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan memberi mereka inspirasi, motivasi, dan kesadaran akan potensi mereka dan keinginan untuk berkembang (Sabri, 2021). Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan dua kelompok yang saling terkait, yaitu  masyarakat  sebagai  pihak  yang  peduli  sebagai  pihak  yang  memberdayakan  dalam (Abdillah, A., Prastio, L. O., & Effendi, 2021; Abdillah & Ahmadi, 2022;  Luhur & Abdillah, 2020;  Prastio  et  al.,  2021;  Sabri,  2021) menegaskan  bahwa  hal  itu  erat  kaitannya  dengan pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan.  Dalam  proses  pemberdayaan  masyarakat  diarahkan  pada pengembangan  sumber  daya  manusia  (di  pedesaan),  menciptakan  peluang  usaha  yang  sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi daerah yang pada gilirannya dapat menciptakan dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk terlibat  dalam  pembangunan.  Peran  serta  masyarakat  Desa  Solo  untuk  berpartisipasi  apabila proposal program yang akan dilaksanakan berada di lokasinya.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  Desa  Solo,  peneliti  menemukan  bahwa ada  beberapa  faktor  internal  yang  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan kebijakan Dana Desa, yaitu: a) Faktor internal: usia, tingkat pendidikan, dan jumlah pengeluuhan adalah  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan. Karakteristik  individu  termasuk  usia,  tingkat  pendidikan,  pengeluaran  keluarga,  total pendapatan, dan pengalaman kelompok; b) Faktor eksternal, termasuk hubungan yang ada antara manajer  proyek  dan  target,  yang  dapat  mempengaruhi  partisipasi  karena  target  akan  terlibat secara sukarela dalam proyek jika respons manajer positif dan menguntungkan mereka, dan jika mereka didukung dengan layanan manajemen kegiatan yang positif dan tepat yang dibutuhkan oleh target.
Hasil  penelitian  yang  menunjukkan  respons  responden  terhadap  karakteristik  program pelaksana  program  dari  usulan  program  penggunaan  Dana  Desa  ada  12  orang  (13,34%) menyatakan  sangat  baik,  38  orang  (42,23%)  menyatakan  baik,  dan  40  orang  (44,45%), menyatakan  tidak  baik.  Data  ini  menunjukkan  singkong  dengan  hasil  wawancara  yang diungkapkan oleh Bapak Syarifuddin selaku sekretaris dusun Sidodadi.
Selain  itu,  ada  juga  faktor-faktor  yang  menghambat  partisipasi  masyarakat  dalam meningkatkan  pembangunan,  baik  dalam  pembangunan  infrastruktur  maupun  pembangunan sosial  (sumber  daya  manusia).  Faktor-faktor  ini  termasuk  tantangan  yang  berasal  dari kepribadian individu, salah satunya adalah ketergantungan, yang menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
Berdasarkan pengamatan peneliti  yang melakukan pengamatan langsung  di  desa Solo, bahwa yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi adalah gender. Laki-laki lebih banyak terlibat di desa daripada perempuan, masalahnya karena bagi perempuan desa mereka

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 231-243 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
cenderung mengurus rumah tangga sampai selesai.
Hasil wawancara dengan kepala dusun RT 2 Sidodadi menunjukkan bahwa ibu-ibu sulit terlibat dalam meningkatkan pembangunan, terutama dalam kebijakan Dana Desa. Ini terutama berlaku bagi ibu-ibu di pedesaan karena peran mereka masih di dalam rumah, berbeda dengan ibu-ibu di ibu kota kecamatan atau kabupaten karena mereka tahu peran mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Kelompok ini telah diberi pengetahuan dan instruksi tentang keterampilan perempuan serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.
Hasil  penelitian  keterlibatan  perempuan  dalam  program  kebijakan  Dana  Desa menunjukkan  bahwa  24  (26,67%)  orang  menyatakan  bahwa  perempuan  terlibat,  63  (70%) memilih perempuan untuk mengurus rumah tangganya, dan 3 (3,33%) tidak memahami.  Data menunjukkan  bahwa  partisipasi  perempuan  dalam  kegiatan  di  pedesaan  memang  minim, sehingga  partisipasi  laki-laki  lebih  tinggi  dibandingkan  perempuan.  Begitu  juga  dengan  usia, usia  orang  dengan  usia  paruh  baya  ke  atas  cenderung  berpartisipasi  lebih  banyak  daripada kelompok usia lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian  yang diperoleh,  faktor pendidikan juga dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi, dengan pertimbangan bahwa tingkat pendidikan sangat  mendukung  masyarakat  untuk  berpartisipasi  karena  dapat  memahami  apa  yang  akan dilaksanakan dan menjadi kebutuhan masyarakat di dusun tersebut. Selain hal di atas, pekerjaan yang baik  dan penghasilan  yang  cukup dapat  mendorong partisipasi,  dalam  hal  ini partisipasi tidak hanya berarti partisipasi untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan secara fisik,  tetapi  partisipasi  masyarakat  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  pembangunan  bantuan material, atau dalam bentuk dana.
Hasil  penelitian  pelibatan  masyarakat  dalam  pembangunan  Desa  Solo  diperoleh  20 (22,23%) jiwa yang berpartisipasi dalam bentuk tenaga kerja, 33 (36,67%) dalam bentuk bahan bangunan, 37 (41,12%) dalam bentuk makanan dan minuman. Bentuk partisipasi ini merupakan bagian dari keterlibatan sebagian masyarakat di Desa Solo. Indikator partisipasi lainnya adalah lama  tinggal  dan  lamanya  waktu  seseorang  berinteraksi  dengan  lingkungan  sekitar,  sehingga kepemilikan terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam berpartisipasi.
Pemberdayaan  masyarakat  desa  merupakan  perwujudan  kemandirian  desa,  sehingga tingkat  partisipasi  masyarakat  di  desa  berpengaruh  besar  terhadap  sistem  pemerintahan  desa (Abdillah, Deliarnoor, et al., 2020; Amiruddin et al., 2022; Luhur & Abdillah, 2020; Prastio et al., 2021), organisasi masyarakat desa, dan kelembagaan tradisional, serta kesatuan ekonomi dan lingkungan,  karena  pemberdayaan  masyarakat  desa  dilakukan  melalui  upaya  pembangunan mandiri dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,  sikap, keterampilan, perilaku,  kemampuan,  kesadaran  dan  pemanfaatan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan program, kegiatan dan pelibatan masyarakat dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

## Tujuan Program Penelitian
Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  Perdesaan  (Pembangunan  Desa  dan

## Kesejahteraan Masyarakat)
Diharapkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam proses pembangunan dapat membantu mengurangi  perbedaan  pembangunan  antara  desa  dan  kota (Teo,  2022;  Zhou  et  al.,  2022). Pembangunan  yang  dituntut  berarti  pembangunan  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dan  melibatkan  masyarakat  sebagai  objek  pembangunan.  Agar  pembangunan memenuhi kebutuhan masyarakat, setiap elemen masyarakat harus terlibat.
Dalam  proses  pembangunan  di  Desa  Solo,  tahapan  perencanaan  sering  kali  tumpang tindih, sehingga pertemuan dengan warga dapat terjadi secara bersamaan selama beberapa tahap, seperti  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pemanfaatan,  dan  evaluasi.  Karena  terlalu  banyak informasi  yang  harus  diterima  dan  dipahami  oleh  masyarakat,  serta  topik  diskusi  yang  tidak

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 231-243 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
teratur,  yang  menyulitkan  masyarakat  untuk  memilah  informasi  yang  tepat,  keunikan  ini tentunya dapat mengurangi efektivitas pertemuan.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dusun  Mekar  Sari  menunjukkan  bahwa  kurangnya transparansi  dalam  pemerintahan  desa  adalah  faktor  lain  yang  menyebabkan  partisipasi masyarakat yang rendah. Akibatnya, masyarakat menjadi apatis terhadap kegiatan pembangunan karena  mereka  merasa  tidak  terlibat.  Pemerintah  Desa  Solo  membagi  tanggung  jawab  untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM.  Salah satu indikator yang perlu dianalisis lebih  dalam  adalah  perilaku  pelaksana  program  mengenai  sikap,  di  mana  persepsi,  tanggapan dan tindakan merupakan kesiapan mental bagi pelaksana program Dana Desa. Perilaku individu berasal  dari  dorongan  yang  ada  pada  manusia,  sedangkan  dorongan  adalah  upaya  untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada manusia.
Pada  prinsipnya,  persepsi,  tanggapan  dan  tindakan  yang  diambil  dalam  pelaksanaan program  telah  dilakukan,  namun  hasilnya  belum  memuaskan.  Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa  terdapat  kurangnya  respons  terhadap  berbagai  keluhan  dari  masyarakat,  sehingga reformasi  dari  segala  aspek  melalui  tindakan  sadar  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  bahwa: sebagai  kecenderungan  pelaksanaan  tanggung  jawab  kebijakan  yang  meliputi  kesadaran,  arah dan intensitas kebijakan publik menjadi penting (Chalhoub, 2018; Rahman et al., 2020; Sururi, 2020).
Peran penting penerapan sikap dalam implementasi dalam suatu kebijakan (Boyland et al., 2017; Pradana et al., 2020), yaitu: apabila pelaksana memperhatikan suatu kebijakan tertentu, maka  dimungkinkan  pelaksana  untuk  melakukan  sebagaimana  dimaksud  oleh  pengambil keputusan. Tetapi ketika sikap atau perspektif pelaksana berbeda dengan pengambil keputusan, proses  penerapan  kebijakan  menjadi  pasti  lebih  sulit.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, ketika pelaksana tidak menyetujui kebijakan tersebut, maka akan berujung pada tidak melakukannya.
Terkait dengan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa, salah satu faktor yang menghambat masyarakat adalah kurangnya transparansi pelaksana Dana  Desa,  selain  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Kepala  Desa  dan  aparaturnya,  sehingga masyarakat  menjadi  apatis  terhadap  program  apa  yang  direncanakan.  Oleh  karena  itu perencanaan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  melihat  bagaimana  partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Dana Desa.

## Dukungan/Partisipasi Masyarakat
Pembangunan  Nasional  dan  pembangunan  desa  pada  umumnya  bergantung  pada pemerintah dan aparaturnya, tetapi juga partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Ini terutama berlaku  dalam  pelaksanaan  kebijakan  program  Dana  Desa.  Partisipasi  publik  penting  untuk pembangunan, dan bahkan menjadi tujuan pembangunan itu sendiri.
Level keterlibatan anggota masyarakat Desa Solo pada tahap perencanaan adalah tingkat partisipasi  mereka  dalam  pertemuan  untuk  merumuskan  kegiatan  pembangunan  desa  melalui penggunaan  dana  desa.  Tingkat  partisipasi  ini  dinilai  berdasarkan  tingkat  perencanaan, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan sehingga menjadi motivasi  bagi  masyarakat  desa  untuk  berpartisipasi  dalam  program  pembangunan  yang  telah ditentukan.
Keputusan  tentang  perencanaan  pembangunan  harus  diambil  dari  prioritas  terpenting yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, yang tentunya berasal dari berbagai usulan yang telah diajukan oleh masyarakat. Perencanaan pembangunan utama yang menurut masyarakat paling mendesak harus dipercepat dengan mempertimbangkan anggaran yang telah diberikan oleh Dana Desa. Rencana program  pembangunan ini harus  berasal dari usulan seluruh masyarakat—dan bukan hanya pemangku kepentingan—dan kemudian dilanjutkan dengan keputusan perencanaan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 231-243 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
yang paling penting.
Data lapangan menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih bahagia dan dihargai jika mereka  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Mereka  merasa  lebih  dihargai  sebagai anggota masyarakat  karena mereka terlibat  dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, karena masyarakat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, mereka menjadi apatis tentang apa yang harus dilakukan.
Hasil wawancara dengan ketua Bada Permusyawaratan Desa Solo (BPD) menunjukkan bahwa  masyarakat  belum  terlibat  sepenuhnya  dalam  proses  pengambilan  keputusan  tentang rencana  program  pengembangan  dana  desa.  Akibatnya,  ukuran  kinerja  pemerintah  desa  Solo tidak memenuhi aspirasi masyarakat sepenuhnya.

## Tahap Pemanfaatan Hasil Pembangunan (Supervisi)
Untuk  memastikan  bahwa  pembangunan  yang  direncanakan  dilakukan  sesuai  dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, pengawasan adalah serangkaian kegiatan dan tindak lanjut yang dilakukan. Mengawasi pelaksanaan rencana pembangunan dan menemukan masalah adalah bagian dari pengawasan. Semua pihak yang terlibat dalam program harus memantau aktivitasnya dan memastikan bahwa tujuan program telah tercapai dengan tepat sasaran dan sesuai jadwal. Pemerintah  desa,  dengan  bantuan  masyarakat,  menjalankan  program,  tetapi  pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab secara khusus untuk mengelola Dana Desa.
Pengawasan  perlu  dilakukan,  karena  hal  ini  menyangkut  dana  desa  yang  harus dipertanggungjawabkan, permasalahan yang terjadi di banyak desa di mana penggunaan Dana Desa  ditemukan  dalam  banyak  kasus  penyelewengan  Dana  Desa,  beberapa  di  antaranya ditemukan untuk memperkaya yang bersangkutan, bahkan ada yang hanya melakukan sebagian kecil program pembangunan dan sisanya Dana Desa digunakan untuk berbagi  antar pengelola program dan bahkan tidak di sesuai dengan program yang telah diusulkan.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat program Dana Desa dijalankan. Pertama, hasil  akhir  dari  pembangunan  adalah  masyarakat  diharapkan  menerima  hasil  pembangunan seolah-olah  itu  milik  mereka  sendiri,  sehingga  masyarakat  dapat  menjaga  dan  memanfaatkan hasil pembangunan untuk kemajuan bersama. Kedua, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari manfaat  yang  dapat  diambil  dari  pembangunan,  yang  juga  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat secara langsung karena  mereka telah diberikan oleh pemerintah. Dengan  cara ini, masyarakat dapat  memanfaatkan  air  bersih  dengan  mudah  dan  dapat  mengakses  jalan  taman,  dan  karena renovasi pipa, masyarakat dapat mendapatkan air bersih kembali dari air pegunungan. Ketiga, partisipasi  masyarakat  dalam  pemanfaatan  pemeliharaan  dapat  dilihat  dari  masyarakat  yang mengatur dan mengamankan setiap program yang telah dilaksanakan.
Pada tahap pelaksanaan hasil pembangunan, tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan seberapa  banyak  hasil  pembangunan  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  pembangunan  desa digunakan, baik  infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat  desa. Masyarakat  Desa Solo melihat manfaat dari pembangunan infrastruktur, yaitu jalan yang menghubungkan dusun lain. Pasar  Desa  dan  jalan  raya  yang  melintasi  hamparan  sawah  Selain  itu,  ada  juga  gedung  yang berfungsi  untuk  desa,  pendidikan,  dan  kesehatan.  Masyarakat  desa  Solo  biasanya  aktif mengawasi,  seperti  menjadi  budaya  baru  di  Indonesia  di  mana  masyarakat  lebih  aktif memberikan  kritik  atau  masukan  kepada  pemerintah  daripada  melakukan  pekerjaan  fisik  di lapangan.  Masyarakat  desa  biasanya  mengawasi  kinerja  pekerjaan  dan  menikmati  hasil pembangunan bersama.

## Tahap Evaluasi Hasil Pembangunan
Tingkat  partisipasi  dalam  tahap  evaluasi  hasil  pembangunan  ditentukan  oleh  seberapa banyak masyarakat berpartisipasi dalam menilai keberhasilan hasil pembangunan yang diperoleh

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 231-243 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dari bantuan dana Desa yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Daerah  Transmigrasi  setiap tahun. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk membiayai program dan kegiatan  yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, agar desa dapat lebih maju dan berkembang  dalam  meningkatkan  pembangunan  khususnya  di  Desa  Solo  bantuan  pendanaan telah diperoleh sejak tahun 2015 hingga saat ini.
Penilaian hasil pembangunan bertujuan untuk melihat sejauh mana tujuan yang dicapai dan apakah telah dilaksanakan berdasarkan usulan dan program yang dilakukan oleh masyarakat Desa Solo dapat tercapai, dalam hal ini pembangunan desa. Begitu juga pada tahap pengawasan, begitu  juga  dengan  apa  yang  terjadi  pada  tahap  evaluasi,  tampaknya  tidak  dapat  dipungkiri bahwa budaya memberikan kritik terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan ke dalam budaya masyarakat Indonesia (Abdillah et al., 2021; Abdillah & Ahmadi, 2022; Amiruddin et al., 2022).
Begitu juga dengan budaya gotong royong yang ada di masyarakat Desa Solo, di mana setiap  kegiatan  program  yang  telah  dan  akan  dilaksanakan  mendapat  berbagai  respons  dari masyarakat,  partisipasi  dalam  berpartisipasi  mulai  terkikis  dengan  berbagai  respons  yang disampaikan kepada pelaksana program, sehingga ungkapan sekretaris Desa dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh tim peneliti menyatakan bahwa menjadi masyarakat yang baik warga, memberikan yang terbaik kepada Desa tercinta karena masyarakat juga telah memperoleh dan menikmati hasil pembangunan.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya sehingga dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  a)  Bahwa  proses  pelaksanaan  dalam  pelaksanaan program  Dana Desa di  Desa Solo  telah terimplementasi dengan baik,  namun  tingkat  partisipasi masyarakat  untuk  terlibat  dalam  pembangunan  belum  sepenuhnya  terlibat  karena  berbagai kendala,    bahkan  partisipasi  masyarakat  lebih  cenderung  didominasi  oleh  laki-laki  daripada perempuan/Ibu; b) Pada tahap pelaksanaan program Dana Desa di 5 (lima) dusun di Desa Solo pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan, karena menyangkut kekurangan anggaran, sehingga tingkat partisipasi tidak hanya berdasarkan Dana Desa itu sendiri, tetapi masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam swadaya yang baik dalam bentuk material (pasir,  batu dan konsumsi makanan dan minuman) dari warga; c) Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk  menentukan program  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan berdasarkan anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan, masyarakat hanya dilibatkan dalam pelaksanaan usulan program di tingkat musyawarah dusun, sehingga sebagian masyarakat menjadi apatis karena keterlibatannya dibatasi oleh  pemerintah  desa  selaku  pengambil  kebijakan;  d)  Tingkat  partisipasi  masyarakat  dapat dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Penelitian  dengan  studi  kasus  Desa  Solo menunjukkan bahwa faktor tingkat kemauan dan kemampuan serta faktor peluang yang diberikan oleh  pemerintah  desa  sebagai  pengelola  program  kegiatan  tidak  berjalan  optimal,  membuat masyarakat  apatis  dan  berbagai  alasan  yang  dikemukakan;  dan  e)  Pelaksanaan  usulan  program telah dilaksanakan dengan baik, di mana pada tingkat dusun diadakan rapat tingkat desa, namun pada  Musrenbang  Rapat  Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Musrenbang)  desa  yang  diusulkan tidak dilaksanakan sesuai dengan program yang diusulkan, karena pengambilan keputusan masih dilakukan  oleh  pengelola  program  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  Desa  (BPD) pemerintah beserta aparaturnya.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 231-243 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Daftar Pustaka
Abdillah, A., Prastio, L. O., & Effendi, S. N. (2021). Analisis Alienasi Sosial Karl Marx dalam Kebijakan  Sistem  Pemagangan  Nasional  Indonesia. Jurnal  Identitas , 1 (2),  48–61. https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.155
Abdillah,  A.,  &  Ahmadi,  Z.  (2022).  Tata  Kelola  Berkelanjutan:  Studi  Tentang  Idealitas  Model Tata  Kelola  Daerah  Sulawesi  Selatan,  Indonesia. Kybernology :  Journal  of  Government Studies , 2 (1), 44–69. https://doi.org/10.26618/kjgs.v2i1.8433
Abdillah,  A.,  Deliarnoor,  N.  A.,  Yuningsih,  N.  Y.,  &  Fatmawati,  F.  (2020).  The  Position  of Auxiliary  Organ  in  Government  System  of  West  Java  Provincial  Government. Journal  of Contemporary Governance and Public Policy , 1 (2), 67–81.
https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i2.11
Abdillah, A., Oka Prastio, L., & Nur Effendi, S. (2021). Analisis Alienasi Sosial Karl Marx dalam Kebijakan  Sistem  Pemagangan  Nasional  Indonesia. Jurnal  Identitas , 1 (2),  48–61. https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.155
Abdillah, D., N. A., Yuningsih, N. Y., & Fatmawati. (2020). The Position of Auxiliary Organ in Government  System  of  West  Java  Provincial  Government. Journal  of  Contemporary Governance and Public Policy , 1 (2), 67–81. https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i2.11
Adisasmita, R. (2006). Membangun Desa Partisipatif . Graha Ilmu. Aliasar, A. (1992). Tolok Ukur Keberhasilan Suatu Program . IKIP PADANG. Amiruddin, I., Hartaman, N., & Abdillah, A. (2022). RETHINKING GOVERNANCE: KRITIK TERHADAP TATA KELOLA PENANGANAN COVID19 DI KOTA MAKASSAR. Jurnal
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) , 3 (1), 200.
https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.7314
Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 20 (2), 26–37. https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225
Ayu,  N.,  &  Nurjaman,  A.  (2022).  Implementasi  Pelaksanaan  Pengawasan  Pembangunan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 21 (1), 59– 69. https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.287
Baquedano-López, P., Alexander, R. A., & Hernandez, S. J. (2013). Equity Issues in Parental and Community  Involvement  in  Schools. Review  of  Research  in  Education , 37 (1),  149–182. https://doi.org/10.3102/0091732X12459718
Bednarz, S. W., Chalkley, B., Fletcher, S., Hay, I., Heron, E. Le, Mohan, A., & Trafford, J. (2008). Community  Engagement  for  Student  Learning  in  Geography. Journal  of  Geography  in Higher Education , 32 (1), 87–100. https://doi.org/10.1080/03098260701731553 Bicchieri, C., & Dimant, E. (2022). Nudging with care: the risks and benefits of social information. Public Choice , 191 (3–4), 443–464. https://doi.org/10.1007/s11127-019-00684-6 Boyland,  M.,  Nugroho,  A.,  &  Thomalla,  F.  (2017).  The  Role  of  the  Panglima  Laot  Customary Institution in the 2004 Indian Ocean Tsunami Recovery in Aceh. In Disaster Risk Reduction in  Indonesia:  Progress,  Challenges,  and  Issues (pp.  357–376).  Springer  International Publishing AG.
Brown, G.,  & Kyttä, M. (2014). Key issues and  research priorities for public participation  GIS (PPGIS):  A  synthesis  based  on  empirical  research. Applied  Geography , 46 ,  122–136. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.11.004
Cahyadi  Kurniawan,  R.,  Maulida,  K.,  &  Hertanto,  H.  (2021).  Networking  Institutionalism  oleh Kaukus  Perempuan  Parlemen  Lampung  dalam  Mengoptimalkan  Kebijakan  Gender. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 20 (2), 46–57. https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.158 Chalhoub,  M.  S.  (2018).  Public  policy  and  technology  choices  for  municipal  solid  waste management a recent case in Lebanon. Cogent Environmental Science .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 231-243 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
https://doi.org/10.1080/23311843.2018.1529853 Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches . Sage publications.
Forrest,  N.,  &  Wiek,  A.  (2015).  Success  factors  and  strategies  for  sustainability  transitions  of small-scale communities – Evidence from a cross-case analysis. Environmental Innovation and Societal Transitions , 17 , 22–40. https://doi.org/10.1016/j.eist.2015.05.005 Gohori,  O.,  &  van  der  Merwe,  P.  (2022).  Tourism  and  Community  Empowerment:  The Perspectives  of  Local  People  in  Manicaland  Province,  Zimbabwe. Tourism  Planning  & Development , 19 (2), 81–99. https://doi.org/10.1080/21568316.2021.1873838 Handayani, S. (2006). Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi . Kompik Solo.
Henriyani,  E.  (2019).  Program  inovasi  desa;  antara  peluang  dan  tantangan.  Dinamika:  Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(4), 66-70.
Leicht-Deobald, U., Busch, T., Schank, C., Weibel, A., Schafheitle, S., Wildhaber, I., & Kasper, G. (2022). The Challenges of Algorithm-Based HR Decision-Making for Personal Integrity. In Business  and  the  Ethical  Implications  of  Technology (pp.  71–86).  Springer  Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-18794-0_5
Lizzo,  R.,  &  Liechty,  T.  (2022).  The  Hogwarts  Running  Club  and  Sense  of  Community:  A Netnography of a Virtual Community. Leisure Sciences , 44 (7), 959–976. https://doi.org/10.1080/01490400.2020.1755751
Luhur,  A.,  &  Abdillah,  A.  (2020).  Dekolonisasi  dan  Indegenisasi  Ilmu  Pemerintahan.
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) , 1 (2), 164–186. https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i2.86
Mansuri, G. (2004). Community-Based and -Driven Development: A Critical Review. The World Bank Research Observer , 19 (1), 1–39. https://doi.org/10.1093/wbro/lkh012 Mayger,  L.,  &  Provinzano,  K.  (2022).  Leadership  for  Family  and  Community  Engagement:  A Qualitative  Policy  Analysis  of  State  Principal  Evaluation  Processes. Educational Administration Quarterly , 58 (1), 141–177. https://doi.org/10.1177/0013161X211052501 Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldaña,  J.  (2018). Qualitative  data  analysis:  A  methods sourcebook. age publications.
Nurwanda,  A.,  &  Badriah,  E.  (2020).  Analisis  Program  Inovasi  Desa  Dalam  Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (Pid) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 7(1), 68-75.
Paraswati,  R.,  Merthawan,  G.,  &  Yasini,  K.  (2021).  PERSEPSI  MASYARAKAT  HINDU TERHADAP TERHADAP NGABEN MASSAL. Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu , 12 (3), 177–187.
https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v12i3.336
Pradana, A. E., Astuti, R. S., & Priyadi, B. P. (2020). Public-Private Partnership in the Framework of Waste Management into Electrical Energy in Jatibarang Landfill, Semarang City. Journal of Local … . https://ejournal.umm.ac.id/index.php/LOGOS/article/view/11809 Prastio,  L.  O.,  Abdillah,  A.,  Nurlia,  E.,  &  Tati,  T.  (2021).  Kepemimpinan  Perempuan  di Pemerintah Daerah: Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan. Journal of Governance and Local Politics (JGLP) , 3 (2), 103–114. https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.261
Rahman, A., Myrna, R., & Karlina, N. (2020). Policy Implementation of Solid Waste Management by  The  Environmental  Office  of  Bekasi  Regency. Jurnal  Administrasi  Publik:  Public  … . http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/3601
Rani, F., Ismandianto, I., & Kirana, K. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak  di  Indonesia. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 231-243 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Pemerintahan , 20 (2), 14–25. https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.202
Robinson, A., Sile, L., Govind, T., Guraya, H. K., O’Brien, N., Harris, V., Pilkington, G., Todd, A., & Husband, A. (2022). ‘He or she maybe doesn’t know there is such a thing as a review’: A qualitative investigation exploring barriers and facilitators to accessing medication reviews from  the  perspective  of  people  from  ethnic  minority  communities. Health  Expectations , 25 (4), 1432–1443. https://doi.org/10.1111/hex.13482 Sabri, S. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. In Ekonomi Lingkungan (Joniswan, pp. 33–60). Media Sains Indonesia.
Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1994). Computer Support for Knowledge-Building Communities.
Journal of the Learning Sciences , 3 (3), 265–283.
https://doi.org/10.1207/s15327809jls0303_3
Sieber, R. (2006). Public Participation Geographic Information Systems: A Literature Review and Framework. Annals  of  the  Association  of  American  Geographers , 96 (3),  491–507. https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.2006.00702.x
Simpson,  M.  C.  (2008).  Community  Benefit  Tourism  Initiatives—A  conceptual  oxymoron? Tourism Management , 29 (1), 1–18. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.06.005 Southwick,  S.  M.,  Bonanno,  G.  A.,  Masten,  A.  S.,  Panter-Brick,  C.,  &  Yehuda,  R.  (2014). Resilience  definitions,  theory,  and  challenges:  interdisciplinary  perspectives. European Journal of Psychotraumatology , 5 (1). https://doi.org/10.3402/ejpt.v5.25338 Subiyakto, B., Jumriani, J., Abbas, E. W., Muhaimin, M., & Rusmaniah, R. (2022). Community Economic  Empowerment  Through  The  Existence  of  Thematic  Village. The  Innovation  of Social Studies Journal , 4 (1), 01. https://doi.org/10.20527/iis.v4i1.6368
Sudirman,  F.  A.,  &  Saidin,  S.  (2022).  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (E-Government)  dan Pembangunan  Berkelanjutan:  Reviu  Literatur  Sistematis. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 21 (1), 44–58. https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.269
Sururi,  A.  (2020).  Kinerja  Implementasi  Pelayanan  Publik  Pemerintah  Kecamatan  di  Kota Cilegon. Aristo , 8 (1), 129. https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2266
Teo,  S.  S.  (2022).  Shared  projects  and  symbiotic  collaborations:  Shenzhen  and  London  in comparative conversation. Urban Studies , 59 (8), 1694–1714.
https://doi.org/10.1177/00420980211048675
Zhou,  Y.,  Chen,  T.,  Feng,  Z.,  &  Wu,  K.  (2022).  Identifying  the  contradiction  between  the cultivated land  fragmentation  and the construction land expansion from the perspective of urban-rural differences. Ecological Informatics , 71 , 101826.
https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101826