## ANALISIS HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR MUZAKI MEMBAYAR ZIS MELALUI LEMBAGA ZAKAT TRADISIONAL
Fadoilul Umam, 1 Mik Imbah Arbaina, 2 Moh. Kholilur Rahman 3
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: fadloilulumam99@gmail.com, 1 arbainahn@gmail.com, 2 moh.holilurrahaman99@gmail.com. 3

## Abstrak
Zakat memiliki potensi luar biasa untuk mengurangi  kesulitan masyarakat karena meluasnya  kemiskinan  ataupun  ketimpangan  sosial.  Oleh  karena  itu,  sudah seharusnya sumber daya domestik dialokasikan melalui zakat untuk membiayai dan mendanai berbagai program pembangunan dalam berbagai lini, seperti kesehatan, pendidikan,  tenaga  kerja,  dan  kesejahteraan  sosial.  Perkembangan  zakat  di Indonesia secara nasional dimulai sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Pemerintah  membentuk  lembaga  resmi yang  akan  mengelola  zakat  baik  secara  nasional  maupun  di  tingkat  Provinsi, Kabupaten  dan  Kota.  Namun  ironisnya,  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak memilih lembaga zakat tersebut dalam membayar zakat. Adapun  problem dalam penelitian  ini  yaitu, faktor  yang  melatarbelakangi  muzaki  membayar  zakat  infak dan  sedekah  (ZIS)  melalui  lembaga  zakat  tradisional.  Penelitian  ini  bersifat kualitatif.  Sedangkan  metode  analisis  yang  digunakan  yaitu  kualitatif-deskriptif. Hasil  dari  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa,  masyarakat  masih  sangat  rendah pemahamannya  terhadap  zakat,  kepercayaannya  masih  sangat  rendah  terhadap lembaga  zakat  formal,  dan  pendapatan  yang  reratif  rendah  juga  menjadi  faktor masyarakat tidak menyalurkan zakat terhadap lembaga formal.

## Kata Kunci: Hukum, faktor-faktor, Lembaga Zakat Tradisional

## Abstrac
Zakat has extraordinary potential to reduce people's difficulties due to widespread poverty  or  social  inequality.  Therefore,  domestic  resources  should  be  allocated through zakat to finance and fund various development programs in various lines, such as health, education, labor and social welfare. The development of zakat in Indonesia  nationally  began  when  law  nomor  38  of  1999  concerning  zakat management. The government has formed an official institution that will manage zakat  both  nationally  and  at  the  provincial,  district  and  city  levels.  However, ironically, there are still many people who do not choose the Zakat Institution to pay zakat. The problem in this research is the factors behind muzaki paying zakat infaq  and  alms  (ZIS)  through  traditional  zakat  institutions.  This  research  is qualitative  in  nature.  Meanwhile,  the  analysis  method  used  is  qualitative- descriptive.  The  results  of  this  research conclude that  society  still  has  very little understanding of zakat, and trust is still very low in formal zakat institutions and relatively  low  income  is  also  a  factor  in  society  not  distributing  zakat  to  formal institutions.
Keywords: Law, factors, Traditional Zakat Institutions

## A. Pendahuluan
Zakat  merupakan  ibadah  yang  aturan  implementasinya  telah  ditentukan  dan diatur dalam nas Al-Quran dan Hadis. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun- rukun  Islam.  Zakat  juga  merupakan  ibadah  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan otoritas kepemilikan harta seorang muslim dan memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Dalam kacamata Islam, zakat tidak hanya ditujukan dan dimaksudkan sebagai ibadah vertikal, akan tetapi juga sebagai ibadah horizontal, yaitu terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam ekonomi Islam, zakat setidaknya memiliki tiga fungsi utama dalam kebijakan fiskal, yaitu sebagai sarana redistribusi pendapatan dan kekayaan harta, sebagai stabilisator atau penyeimbang perekonomian, dan juga zakat sebagai sarana untuk mengembangkan serta meningkatkan pengaruh perekonomian umat manusia.
Zakat pada masa Rasulullah Saw. merupakan sumber harta yang dominan yang dikumpulkan dan diperuntukkan pada perkembangan serta kesejahteraan ekonomi umat  yang  dikelola  di  sebuah  lembaga  yang  bernama  baitulmal.  Baitulmal  yaitu sebuah  lembaga  yang  bertanggung  jawab  atas  pemeliharaan  harta  milik  umum (public  property) serta  proses  alokasi  harta  benda  tersebut  kepada  yang  berhak.
Selain zakat, baitulmal juga mengelola harta benda lain yang didapatkan dari infak, sadaqah, ganīmah dan lain-lain. Sebagian dari harta benda tersebut digunakan dan dialokasikan  untuk  membayar  upah  atau  gaji  para  pegawai  negara.  Sedangkan sebagian  lainnya  digunakan  untuk  kesejahteraan  umat  Islam  di  masa  itu  sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
Sementara itu, dalam perspektif perekonomian modern, khususnya di negara- negara  yang  mayoritas  penduduknya  muslim,  zakat  memiliki  potensi  yang  luar biasa untuk mengurangi kesulitan masyarakat karena meluasnya kemiskinan atau ketimpangan  sosial.  Oleh  sebab  itu,  negara-negara  yang  mayoritas  penduduknya Islam  seperti  di  negara  Indonesia  ini,  harus  mengalokasikan  sumber  daya domestiknya  melalui  zakat  untuk  membiayai  dan  mendanai  berbagai  program pembangunan dalam berbagai lini, seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial. 1
Perkembangan zakat di Indonesia secara nasional dimulai sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diterbitkan oleh pemerintah. Undang-undang ini disosialisasikan kepada semua masyarakat muslim di  Indonesia  dan  diikuti  oleh  pembantukan  lembaga  resmi  yang  akan  mengelola zakat  baik  secara  nasional  maupun  di  tingkat  provinsi,  kabupaten  dan  kota. Lembaga-lembaga  tersebut  sesuai  dengan  kegunaannya,  yang  mana  proaktifnya memberi penyuluhan, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat itu kepada yang
1 Muhammad Zaki, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki untuk Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Bungo Propinsi Jambi,” Tesis, Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan , 2012, hlm. 03
berhak  menerimanya.  Saat  ini  amil  zakat  di  daerah-daerah  sudah  berhasil mengumpul  milyaran  rupiah  zakat  dari  para  muzaki,  apalagi  gerakan  zakat dikalangan PNS sudah dikoordinir oleh  badan amil zakat masing-masing daerah. Jumlah itu cukup signifikan dalam  mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Keadaan ini tidak terlepas dari semakin tingginya kesadaran muzaki menyalurkan zakatnya  ke  badan  amil  zakat.  Meskipun  diakui  masih  banyak  mereka  yang mengalokasikan zakatnya secara langsung ke mustahik-mustahik yang dia inginkan atau diserahkan kepada lembaga tradisional atau tokoh masyarakat seperti masjid, kiai, guru ngaji dan lain-lain.
Adapun lembaga pengelola zakat yang telah beroprasi dan sudah mendapatkan legalitas  oleh  negara  antara  lain  yaitu  lembaga  perantara  ZIS  (Zakat,  Infak  dan Sedekah)  antara  pemberi  ZIS  dengan  penerimanya.  Organisasi  Pengelola  Zakat terdiri  dari  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  yang  didirikan  oleh  pemerintah  atau  biasa dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.
Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa pembayaran zakat melalui lembaga-lembaga  formal  telah  banyak  diimplementasikan  secara  luas  oleh masyarakat  yang  dikenakan  kewajiban  untuk  membayar  zakat.  Hal  ini  bisa berdampak  positif  terhadap  lembaga-lembaga  formal,  juga  dengan  adanya  hal tersebut  lembaga-lembaga  formal  bisa  lebih  berkembang,  lebih  menjangkau  dan saling berlomba-lomba dalam menarik lebih banyak pembayar zakat (muzaki), juga meningkatkan jumlah pendapatan, serta mendistribusikannya dengan lebih efisien kepada  pihak  yang  berhak  ( Aṣnāf ).  Namun  kenyataannya,  masih  banyak masyarakat yang tidak memilih lembaga zakat formal dalam pembayaran zakatnya, hal  ini  terjadi  diakibatkan  oleh  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  sistem pelayanan  lembaga  zakat  sehingga  masyarakat  lebih  memilih  membayarkan zakatnya  secara  langsung  kepada Aṣnāf yang  berhak  atau  melalui  lembaga tradisional  (non-formal)  seperti  masjid,  tokoh  masyarakat  dan  lain-lain  daripada melalui lembaga zakat sebagai perantara.
Beberapa  problem  besar  yang  dihadapi  oleh  lembaga-lembaga  pendistribusi zakat  antara  lain  yaitu  problem  kelembagaan,  problem  sumber  daya  manusia (SDM), problem sistem kinerja organisasi, kelemahan pengelolaan zakat dari aspek Yuridis (tidak adanya pemisahan yang jelas antara fungsi regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan  dalam  pengelolaan  zakat),  sosiologis  (rendahnya  kepercayaan pembayar  zakat  kepada  lembaga  zakat),  dan  institusi  (adanya  dualism  didalam institusi pengelola zakat dalam menjalankan proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat). Dari problem tersebut memberikan dampak negatif terhadap pembayar zakat.
Problem-problem tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan pembayar zakat (muzaki) yang nantinya dapat mempengaruhi terhadap pola pembayaran zakat dan
dapat  memicu  keengganan  pembayar  zakat  (muzaki)  sehingga  mereka  lebih memilih  untuk  memberikan  langsung  kepada Aṣnāf yang  berhak  atau  melalui lembaga  tradisional  yang  memang  mereka  percayai.  Disamping  itu,  masyarakat khususnya yang tinggal di pedesaan masih nyaman dan merasa leluasa dan puasa dengan  langsung  mengalokasikan  zakatnya  kepada  orang  yang  berhak  atau diserahkan  kepada  pihak  lembaga  kemasyarakatan  seperti  masjid  yang  fokus mengurusi zakat, shadaqah dan infak.
Dampak  dari  pada  muzaki  menyalurkan  zakat  secara  langsung  kepada mustahik yaitu kurangnya efektifitas dalam penyalurannya karena harta zakat yang diterimanya tidak akan berkembang, bahkan akan habis dalam satu malam, artinya jika zakat disalurkan langsung kepada mustahik, maka ia akan menjadi konsumtif dalam menggunakan harta zakat yang telah disalurkan kepadanya. Oleh karena itu, akan  lebih  efektif  jika  zakat  disalurkan  kepada  lembaga  amil  zakat  yang bersangkutan  agar  harta  zakat  dapat  diolah  secara  profesional  dan  tercapainya tujuan zakat yang diinginkan sesuai syariat Islam.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  membahas  lebih  lanjut tentang  faktor-faktor  yang  mengakibatkan  seorang  muzaki  tidak  membayarkan zakatnya  ke  lembaga  formal  yang  disediakan  oleh  pemerintah  dengan  judul “Analisis  Hukum  Dan  Faktor-Faktor  Muzaki  Membayar  ZIS  Melalui  Lembaga Zakat Tradisional”.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  yaitu  metode  penelitian  kualitatif yang menggunakan penelitian pustaka ( library research ). 2 Data pada penelitian ini bersumber dari buku-buku fikih, karya ilmiah, jurnal, artikel, website, dan lain-lain yang  masih  berkaitan  dengan  topik  pembahasan  ini. 3 Adapun  metode  yang digunakan  untuk  menganalisis  data  yang  telah  diperoleh  yaitu  menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persoalan faktor-faktor muzaki Membayar ZIS tidak melalui lembaga zakat formal melainkan lembaga-lembaga tradisional bahkan secara langsung. 4

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sadakah
a. Zakat
Dalam  kamus  al-Munjid,  kata  zakat  (ةاكزلا)  berasal  dari  akar  kata zakā (ىكز)  yang  memiliki  beberapa  makna,  yaitu:   رهط  ،داز  ،معنت  ،امن  ،حلص  ،قدص (berkembang, bertambah, baik, benar, menikmati, dan suci). Sedangkan secara
2 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.
3 Muhammad Natsir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 111.
4 E.  Ktisti  Poerwandari, Pendekatan  Kualitatif  dalam  Penelitian ,  (Jakarta:  Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), hlm. 34
terminologi, zakat berarti هب رهظتل كلام نم همدقت ام “segala sesuatu yang engkau berikan dari hartamu untuk mensucikannya (harta tersebut).”
Kata  zakat  merupakan  bentuk  atau ṣigah masdar  dari  kata zakā yang berarti  berkah,  tumbuh,  bersih,  dan  baik.  Dalam  istilah  ilmu  fikih,  zakat merupakan sebuah sebutan atau nama bagi sejumlah harta benda tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik). 5
Adapun  rukun  zakat  yaitu  orang  yang  berzakat  (muzaki),  harta  yang dizakatkan,  dan  orang  yang  menerima  zakat  (mustahik).  Sedangkan  yang dimaksud dengan rukun disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam ruang lingkup zakat. Adapun syarat orang yang mengeluarkan zakat (syarat wajib) yaitu  harus  beragama  Islam,  merdeka,  telah  baligh,  dan  berakal  sehat  serta memiliki  harta  atau  kekayaan  yang  memenuhi  syarat  untuk  dizakatkan. Sedangkan  syarat  harta  yang  dizakatkan  yaitu  hartanya  baik,  milik  pribadi secara sempurna dari yang berzakat, mencapai satu nisab atau lebih dan telah tersimpan  selama  satu  tahun  qamariyah  atau ḥaul .  Sedangkan  syarat  sahnya yaitu niat dan penyerahan kepemilikan.
Hukum dasar zakat yaitu  fardu ‘ain, artinya kewajiban yang  dibebankan untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaan dan pendistribusiannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Adapun dalil kewajiban zakat yang bersumber dari al-Quran sangat banyak dan uniknya  setiap  dalil  yang  menjelaskan  tentang  zakat  itu  bersamaan  dengan kewajiban mendirikan  shalat  sebagaimana  firman  Allah  Swt.  dalam  Q.S.  al- Baqarah ayat 43 berikut:
ْْوُمْيِقَاَو ْْا ْْوُ تٰاَوَْةوٰلَّصلا َْْيِعِكاَّرلاَْعَمْاْوُعَكْراَوَْةوٰكَّزلاْا
“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang ruku’.”
Secara universal syariat membagi zakat terhadap dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat harta ( māl ). Perintah ( khiṭāb ) dari kedua macam zakat tersebut tidak bersamaan walaupun sama-sama disyariatkan pada tahun kedua hijriah. Kedua  macam  zakat  ini  juga  tidak  sama  dari  segi  teori  dan  waktu pelaksanaannya. Adapun kedua macam-macam zakat tersebut yaitu:
1) Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua hijriah, yaitu bertepatan dengan tahun  diwajibkannya  puasa  Ramadan  untuk  mensucikan  orang  yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, yang mana zakat ini bertujuan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin dan
5 Dewan  Redaksi  Ensiklopedia  Islam, Ensiklopedia  Islam, Jilid  V,  (Jakarta:  PT.  Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 224.
mencukupkan mereka dari kebutuhannya serta tidak meminta-minta pada saat hari raya.
2) Zakat  Harta  (Zakat māl )  yaitu  zakat  kekayaan  (properti),  artinya  zakat yang dikeluarkan bersumber dari kekayaan atau properti yang dimilikinya. Di antara dalil yang menjadi dasar atas perintah zakat māl yaitu khutbah yang  disampaikan  oleh  Rasulullah  Saw.  pada  saat khuṭbāh  al-wada’ .
Dalam  al-Quran  dan  Hadis  Rasulullah  Saw.  telah  menyebutkan  secara eksplisit tentang tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan tujuh jenis  harta  tersebut  disertai  dengan  keterangan  yang  cukup  terperinci terkait  batas  minimum  dan  nominal  yang  harus  dikeluarkannya,  kecuali zakat dagangan ( tijārah ). Ketujuh jenis harta tersebut yaitu emas, perak, hasil pertanian, barang dan jasa, hasil tambang, binatang ternak dan barang temuan ( rikaz ). 6
Adapun  harta  atau  kekayaan  yang  wajib dizakati  yaitu  harus  memenuhi syarat-syarat berupa hak milik pribadi, berkembang, mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan mencapai satu tahun ( ḥaul ). Sedangkan  macam-macam  zakat  harta  ( māl )  dibedakan  atas  objek zakatnya  yaitu  hewan  ternak,  emas  dan  perak,  barang  dagangan,  barang tambang  atau rikaz, tanaman,  dan  buah-buahan.  Semuanya  itu  telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. 7
b. Infak
Infak  adalah  menggunakan  atau  membelanjakan  harta  benda  untuk berbagai  kebaikan,  seperti  untuk  pergi  haji,  umrah,  menafkahi  keluarga, menunaikan  zakat,  dan  lain  sebagainya.  Oleh  karena  itu  orang  yang menghambur-hamburkan atau yang menyia-nyiakan harta bendanya tidak bisa disebut munfiq (orang yang berinfak). 8 Pengertian Infak ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Fahruddin ar-Razī berikut:
“Ketahuilah bahwa Infak adalah membelanjakan harta-benda untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu orang yang menyia-nyiakan harta bendanya tidak bisa disebut sebagai munfiq (orang yang berinfak).” 9 Dalil dasar infak itu sangat banyak, baik itu bersumber dari nas al-Qur’an atau Hadis. Diantara dalilnya yaitu firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isra’ ayat 100 berikut:
ْْ نَاْْوَّلْْلُق ْْمُت َْخَْنْوُكِلَْتَ َْزِْئا ْ نْ ْ ذِاْ ِِبَّرِْةَْحَْر ََّْلّْا ْ ِقاَفنِْلْاَْةَيْشَخْْمُتْكَسْم َْناَكَو ْْْْلا ُْ تَ قُْناَسْنِلا ْا رْو 6 Muhammad Zaki, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi…, hlm. 41
7 Ahmadi Sutarmadi, Zakat Upaya Penggalangan Dana Kesejahteraan Ummat , (Jakarta: Kaldera, 2001), hlm. 9-13.
8 Nu  Online, https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/apa-beda-zakat-infak-shadaqah-dan- wakaf-uang, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023
9 Fakhruddin ar-Rāzī, Mafātih al-Gāib, juz, 5, (Bairut: Dār al-Ihya’ at-Turāṡ al-‘Arabī, t.t), hlm. 293
“Katakanlah  (Muhammad),  “Sekiranya  kamu  menguasai  perbendaharaan rahmat  Tuhanku,  niscaya  (perbendaharaan)  itu  kamu  tahan,  karena  takut membelanjakannya.” Dan manusia itu memang sangat kikir.”
c. Sedekah
Menurut ar-Rāgib al-Iṣfanī sedekah adalah harta benda yang dikeluarkan oleh  seseorang  dengan  tujuan  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah.  Beliau menyatakan sebagai berikut:
“Sedekah  adalah  harta-benda  yang  dikeluarkan  seseorang  dengan  tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Namun pada dasarnya sedekah itu digunakan untuk sesuatu yang disunnahkan”. 10
Dalil dasar hukum bersedekah sangat banyak baik itu berupa nas al-Qur’an ataupun Hadis. Diantara dalilnya yaitu firman Allah yang termaktub dalam al- Qur’an surah al-Ḥadīd ayat 18:
َْوِْتٰقِِدَّصُمْلاَوَْْيِقِِدَّصُمْلاَّْنِا َْأ ْْوُضَرْ ق َِْٰللّاْا
ْ ْيِرَكْ رْجَاْْمَُلََوْْمَُلَُْفَعٰضُّيْا نَسَحْا ضْرَ ق
“Sesungguhnya  orang-orang  yang  bersedekah  baik  laki-laki  maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.”
Sedangkan  nas  yang  berdasarkan  Hadis  Rasullah  Saw.  yaitu  sebagai berikut:
ْنع ْاللهْلوسرْلاقْ:لاقْةريرهْبّأ ﷺ ْ: نم ْ ْقدصت ْ دَعب ْْلْإْاللهْلبقيْلْوْبيطْبسكْنمْةرتَْل بيطلا ْ- ْ ْْاللهْنإف ْ

## ْْمكدحأْبّريْامكْاهبحاصلْاهيبريْثمْهنيميبْاهلبقي
لبلجاْلثمْنوكتْتىحْهَّوُلف ْ. “Diriwayatkan  dari  Abu  Hurairah  Ra.,  Rasulullah  Saw.  bersabda: Barangsiapa bersedekah dengan senilai sebuah kurma, yang dikeluarkannya dari harta yang baik (halal) dan Allah tidak menerima melainkan barang yang baik,  maka  Allah  akan  menerima  sedekah  itu  dengan  kanan-Nya,  lalu dipeliharanya seperti salah seorang daripada kamu memelihara anak ontanya sampai menjadi besar dan gunung.”
d. Orang yang berhak menerima ZIS
Dalam  penerimaan  ZIS  itu  dipetakan  karena  mustahik  zakat  hanya ditentukan  terhadap  delapan  golongan,  sedangkan  untuk  mustahik  infak  dan sedekah  tidak  hanya  diperuntukkan  delapan  golongan  saja,  siapapun  bisa menerimnya.  Namun  yang  lebih  utama  memang  diberikan  kepada  yang membutuhkan  seperti  orang-orang  yang  tidak  mampu,  yatim  paitu,  dan  lain sebagainya  atau  lembaga-lembaga  yang  membutuhkan  dana  seperti  masjid, madrasah, dan lain-lain.
10 Abdurra’uf al-Manāwī , at-Tauqīf fi Muhimmāt at-Ta’arif, cet ke-1, (Bairut: Dār al-Fikr, 1410), hlm. 453
Dalam al-Qur’an sudah dijelaskan secara rinci terkait golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 berikut:
ِْْفَوْْمُُبُْوُلُ قِْةَفَّلَؤُمْلاَوْاَهْ يَلَعَْْيِلِماَعْلاَوِْْيِكٰسَمْلاَوِْء ۤاَرَقُفْلِلُْتٰقَدَّصلاْاََّنَِّا ْ ِْْفَوَْْيِمِراَغْلاَوْ ِباَقِِرلا
ِْْلْيِبَس
ِِْٰللّاَْنِِمْ ةَضْيِرَفِْلْيِبَّسلاِْنْباَوِِْٰللّا ْ مْيِكَحْ مْيِلَعُِْٰللّاَو
“Sesungguhnya  zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang  miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya,  untuk  (membebaskan)  orang yang  berhutang,  untuk jalan  Allah  Swt dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Swt, dan Allah Swt Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”
e. Tujuan dan Manfaat ZIS
ZIS  merupakan  bukti  keimanan  seseorang  kepada  Allah,  sekaligus kepedulian  kepada  sesama  muslim  yang  membutuhkan.  Secara  fungsional, zakat,  infak,  dan  sedekah  mempunyai  makna  yang  mencakup  hal-hal  yang berbeda dan berkaitan, yaitu sebagai berikut:
1) Zakat,  infak,  dan  sedekah  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan para mustahik, terutama untuk fakir miskin yang dapat membantu di bidang pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
2) Zakat,  infak,  dan  sedekah  dalam  hal  aktualisasi  potensi  dana  yaitu untuk  membangun  umat,  baik  membangun  sarana  pendidikan  yang unggul  tetapi  murah,  sarana  kesehatan,  institusi  ekonomi,  institusi publikasi dan komunikasi, serta lain sebagainya.
3) Zakat,  infak,  dan  sedekah  bertujuan  untuk  kecerdasan  intektual, emosional, spiritual, dan sosial. Artiya kesediaan berzakat,  berinfak, dan bersedekah ini dapat mencerdaskan dalam mencintai sesamanya, khususnya terhadap kaum duafa.
4) Zakat,  infak,  dan  sedekah  akan  berdamapak  terhadap  ketenangan, kebahagiaan, keamanan, dan kesejahteraan hidup.
5) Zakat infak, dan sedekah upaya menumbuh-kembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya.
6) Zakat,  infak,  dan  sedekah  mencerminkan  semangat  berbagi  yang diyakini akan menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah ekonomi.
7) Zakat,  infak,  dan  sedekah  juga  sangat  berguna  untuk  mengatasi berbagai  macam  musibah  yang  terjadi,  seperti  bencana  alam,  biaya perawatan di rumah sakit, dan lain sebagainya. 11
f. Strategi Penyaluran dan pendistribusian ZIS
11 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, ter, Kamran As’at Irsyady, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 347
Metode yang digunakan oleh BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat, infak,  dan  sedekah  khususnya  pada  program  pemberdayaan  ekonomi  yaitu dengan menggunakan cara metode menyalurkan secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
1) Metode  Penyaluran  langsung  adalah  metode  yang  menggunakan  teknik atau  cara  yang  bersifat  konsumtif,  manfaatnya  langsung  diterima  oleh mustahik,  model  ini  misalnya  dilakukan  melalui  cara  layanan  konter mustahik,  layanan  kesehatan  cuma-cuma  bagi  mustahik,  dan  layanan beasiswa untuk 1 keluarga 1 sarjana.
2) Metode  penyaluran  tidak  langsung  adalah  suatu  model  metode  yang menggunakan teknik yang bersifat tidak konsumtif dimana para penerima ZIS (mustahik) diberikan pelatihan pemberdayaan oleh lembaga-lembaga formal,  model  ini  misalnya  dilakukan  dengan  memberikan  kepelatihan kewirausahaan,  memberikan  pelatihan  kepada  para  petani,  memberikan pelatihan  kepada  pemulung  sampah  melalui  program  lapak  sampah terpadu,  memberikan  pelatihan  terhadap  para  nelayan  agar  mereka  bisa meng- upgrade pengetahuan  tentang  nelayan,  mampu  memaksimalkan potensi  diri  dan  lingkunganya  serta  pemberdayaaan  perempuan  yang terfokuskan pada tiga tujuan yaitu pemberdayaan wanita melalui kegiatan ekonomi produktif, pemberdayaan wanita melalui kegiatan kesehatan, dan pemberdayaan wanita melalui kegiatan pendidikan.
g. Peran dan Fungsi Lembaga Pengelola Zakat
Lembaga  amil  zakat  diakui  oleh  Undang-undang  sebagai  bentuk partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah  di Indonesia.  Dalam  pasal  1  poin  1  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  terhadap  pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan ketentuan di atas terdapat tiga peran yang dioprasikan dalam pengelolaan zakat, yaitu operator, pengawas, dan regulator.
Peran  yang  dioprasikan  LAZ  hanya  sebagian  kecil  saja,  yaitu  sebagai operator. Sedangkan peran-peran yang lain menjadi kewenangan pemerintah. Peran ini diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan badan amil zakat sebagaimana yang  dimaksud  pada  Pasal  6  dan  lembaga  amil  zakat  sebagaimana  yang dimaksud  pada  Pasal  7  memiliki  tugas  pokok  untuk  mengumpulkan, mendistribusikan,  dan  mendayagunakan  zakat  sesuai  dengan  ketentuan agama. 12
12 Fakhruddin, Fiqh  dan  Manajemen  Zakat  di  Indonesia, (Malang:  UIN  Malang  Press, 2008), hlm. 253-254
LAZ maupun BAZNAS memiliki peran dan kedudukan yang sama, yaitu membantu  pemerintah  mengelola  zakat.  Keduanya  berdiri  sendiri  dalam melakukan  aset  zakat.  Keberadaan  LAZ  maupun  BAZNAS  harus  mampu mewujudkan  tujuan  besar  dilaksanakannya  pengelolaan  zakat,  seperti meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam  penunaian  zakat,  meningkatkan fungsi  nilai  keagamaan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat,  dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat yang  baru,  membawa  perubahan  terhadap  peran  LAZ  dalam  menjalankan fungsi  pengelolaan  zakat.  Pasal  17  menyebutkan  bahwa  untuk  membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat juga dapat membentuk LAZ.
Jika dalam Undang-undang yang lama posisi keduanya dipandang sejajar dan  seimbang  dalam  menjalankan  fungsi  pengelolaan  zakat,  maka  dalam Undang-undang yang baru ini peran LAZ menjadi dikerdilkan dan diposisikan sebagai subordinat dari BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah. Pergeseran inilah  yang  ditentang  oleh LAZ  yang  tergabung  dalam  forum  Zakat,  bahkan ada  wacana  untuk  melakukan judicial  review kepada  Mahkamah  Konstitusi, maskipun instrumen yang keberlakuannya, yaitu Peraturan Pemerintah diberi tenggat satu tahun. 13
h. Lembaga Penghimpun Zakat
1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
BAZNAS merupakan badan amil zakat resmi dan satu-satunya yang dibentuk  oleh  pemerintah  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2001  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi menghimpun dan menyalurkan ZIS pada tingkat nasional.
Dibuat  dan  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat  semakin  mengukuhkan  peran  BAZNAS sebagai  lembaga  yang  berwenang  melakukan  pengelolaan  zakat  secara nasional.  Dalam  undang-undang  tersebut,  BAZNAS  dinyatakan  sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab  kepada  Presiden  melalui  Menteri  Agama.  Dengan  demikian, BAZNAS  bersama  Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  mengawal pengelolaan  zakat  yang  berasaskan:  syariat  Islam,  amanah,  keadilan, kemanfaatan, terintegrasi, kepastian hukum dan akuntabilitas. 14
13 Ramadhita,  “Optimalisasi  Peran  Lembaga  Amil  Zakat  Dalam  Kehidupan  Sosial,” Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 3, No. 1, Juni 2012, hlm. 31
14 Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kabupaten Gianyar, “Baznas Sebagai
Lembaga Pemerintah Non Struktural harus kuat dan Berintegritas,” https://bali.kemenag.go.id/gianyar/berita/13161/baznas-sebagai-lembaga-pemerintah-non- struktural-harus-kuat-dan-berintegritas, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023
Selain menerima zakat, BAZNAS juga bisa menerima infak, sedekah, dan  dana  sosial  keagamaan lainnya.  Pendistribusian  dan  pendayagunaan infak,  sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya  tersebut diimplementasikan  sesuai  dengan  aturan  syariat  dan  dilakukan  sesuai dengan  peruntukan  yang  diikrarkan  oleh  pemberi  dan  harus  dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.
Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  BAZNAS  dibiayai  oleh  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  hak  amil.  Sedangkan BAZNAS  provinsi  dan  kabupaten/kota  dibiayai  dengan  Anggaran Pendapatan  dan  belanja  Daerah  (APBD)  dan  hak  amil,  serta  juga  dapat dibiayai dengan Anggaran pendapatan dan belanja Negara.
2) Lembaga Amil Zakat Tradisional
Penyaluran  zakat  oleh  amil  zakat  tradisional  seperti  amil  zakat perseorangan atau perkumpulan orang khususnya di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ menurut hukum diperbolehkan sepanjang  diberitahukan  kepada  pejabat  berwenang  sebagaimana  yang tertuang  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Amil  zakat  perseorangan  atau  perkumpulan  orang  yang  melakukan pengelolaan  zakat  itu  wajib  melakukan  pemberitahuan  secara  tertulis kepada pejabat berwenang yakni kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,  memang  secara  eksplisit  tidak  menyebutkan  mengenai  legalitas lembaga  amil  zakat  tradisional.  Namun,  berdasarkan  penelusuran penelitian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 dapat dilihat bahwa, amil zakat tradisional merupakan penyebutan istilah antara  lain  pengelolaan  zakat  oleh  amil  zakat  perseorangan  atau perkumpulan seperti yang terdapat di masjid-masjid atau tempat lainnya yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang.
Perlu  diketahui  bahwa,  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  5 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi  Administratif  Dalam Pengelolaan Zakat mengatur mengenai pengelolaan zakat oleh amil zakat perseorangan atau perkumpulan sebagai berikut:
a) Amil  zakat  perseorangan  atau  perkumpulan  orang  yang  melakukan pengelolaan  zakat  wajib  memberitahukan  secara  tertulis  kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.
b) Dalam  melakukan  pengelolaan  zakat,  amil  zakat  perseorangan  atau perkumpulan orang wajib:
(1) Melakukan  pencatatan  dan  pembukuan  terhadap  pengelolaan zakat.
(2) Melakukan  pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat,  infak, sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya  sesuai  dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. 15

## 2. Faktor  yang  Mempengaruhi  Muzaki  Dalam  Membayar  Zakat  Melalui Lembaga tradisional
Kesadaran  pelaksanaan  zakat  masih  belum  seimbang  dengan  tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, terlebih jika dibandingkan dengan  ibadah  wajib  lainnya  seperti  salat  dan  puasa.  Kurangnya  pemahaman tentang  jenis  harta  yang  wajib  dizakati  dan  mekanisme  pembayaran  yang dituntunkan  oleh  syariat  Islam  menyebabkan  pelaksanaan  zakat  menjadi  sangat tergantung  pada  masing-masing  individu.  Hal  tersebut  mempengaruhi perkembangan institusi atau  lembaga zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan zakat secara kolektif agar pelaksanaan zakat menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemasyarakatan zakat yang dituntunkan oleh syariat Islam perlu ditingkatkan.
Problem  yang  sering  muncul  di  tengah masyarakat  yaitu  kepada  siapa  zakat harus  didistribusikan,  apakah  lebih  utama  didistribusikan  langsung  oleh  muzaki kepada  mustahik,  atau  melalui  amil  zakat.  Jika  langsung  didistribusikan  kepada mustahiknya, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya  sudah  disalurkan  kepada  mereka  yang  dianggap  berhak  menerimanya. Namun pendistribusian langsung yang dilakukan oleh muzaki terkadang tidak tepat sasaran. Terkadang muzaki sudah merasa menyalurkan zakatnya kepada mustahik, padahal  nyatanya  yang  menerima  bukan  mustahik  yang  sesungguhnya,  hanya karena  kedekatan  secara  emosional  ia  memberikan  zakat  kepadanya.  Di  sisi  lain tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  atau  institusi  pemerintah  dan pengelola  zakat  masih  sangat  rendah  apalagi  masyarakat  pelosok  yang  memang sulit terjangkau oleh lembaga atau institusi amil zakat. 16 Berikut faktor-faktor yang melatarbelakangi  masyarakat  masih  enggan  menyalurkan  zakatnya  melalui lembaga formal:
a. Religiusitas atau Pemahaman
Kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  agama  khususnya  tentang zakat  merupakan  salah  satu  faktor  utama  bagi  orang-orang  memiliki  banyak harta yang tidak terlalu paham agama. Yang dimaksud dengan pemahaman di
15 Sumber:    https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-amil-zakat-tradisional- lt58eb72130707b/, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023
16 Nurul Huda, dkk., Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 128-129.
sini  yaitu  pemahaman  masyarakat  tentang  lembaga  zakat.  Pemahamanan mereka  sangat  terbatas  jika  dibanding  dengan  pemahaman  mereka  terhadap salat dan puasa. 17
Dengan  demikian,  pemahaman  seorang  terhadap  norma-norma  syariah khususnya  tentang  kewajiban  zakat,  sangat  mempengaruhi  kesadaran seseorang  untuk  mengeluarkan  zakat  kepada  mustahiknya,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  semakin  baik  sikap  seseorang  terhadap  suatu  objek (kewajiban  zakat),  maka  juga  akan  semakin  baik  dan  tinggi  kemungkinan seseorang  untuk  melakukan  hal-hal  yang  sesuai  atau  yang  berkaitan  dengan objek tersebut.
b. Kepercayaan
Kepercayaan  merupakan  penilaian  atas  kredibilitas  dan  integritas  dari pihak  yang  mempercayai  atas  kemampuan  pihak  yang  dipercayai  dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Dalam membangun sebuah kepercayaan  diperlukan  tujuh core  values yaitu  keterbukaan,  kejujuran, kompeten, integritas, akuntabilitas, sharing , dan penghargaan. 18
Penyaluran  dan  pendistribusian  zakat  yang  dilakukan  oleh  LAZ merupakan  salah  satu  bukti  penting  terhadap  kepercayaan  suatu  Lembaga, sehingga  muzaki  merasa  aman  menitipkan  uangnya  atau  menyalurkan zakatnya  kepada  LAZ.  Kepercayaan  terhadap  lembaga  zakat  dalam pembahasan  ini  didefinisikan  sebagai  kemauan muzaki  untuk  mengandalkan lembaga zakat dalam menyalurkan zakatnya kepada mustahik, karena muzaki yakin lembaga tersebut profesional, amanah, dan transparan. Disamping akan menumbuhkan  rasa  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  zakat,  zakat yang  terkumpul  juga  akan  lebih  optimal  dalam  segi  pendistribusiannya. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen dan percaya terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakatnya.
c. Pendapatan
Pendapatan ialah tambahan harta benda yang didapatkan dari sumber yang diketahui  dan  bersifat  tetap.  Sumber  pendapatan  juga  dapat  bersifat material seperti  tanah  atau  non-material  seperti  pekerjaan  atau  bisa  dari  keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji atau upah, dan keuntungan. Pendapatan  pada  dasarnya  merupakan  balas  jasa  yang  diterima  pemilik produksi atas pengorbanan dan kerja kerasnya dalam proses produksi. Masing- masing  faktor  produksi  tersebut  seperti  tanah  akan  memperoleh  balas  jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji
17 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf , (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 53
18 Wibowo, Manajemen Perubahan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 380
atau  upah  dan  keahlian  termasuk  para enterpreneur atau  pembisnis  akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba. 19
Islam  mewajibkan  zakat  atas  harta  kekayaan  dan  juga  zakat  atas pendapatan  seperti  kewajiban  zakat  atas  pendapatan  hasil  pertanian,  hasil barang  tambang,  dan  hasil  pekerjaan  bebas,  termasuk  juga  gaji/upah, honorarium, dan pendapatan lain yang diperoleh melalui berbagai profesi atau usaha,  dengan  demikian  pendapatan  seseorang  sangat  berpengaruh  dalam mengeluarkan zakat, sebab pendapatan memiliki hubungan erat apakah harta tersebut sudah mencapai nisab atau belum serta pendapatan juga berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzaki.
D. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  yang  melatar  belakangi  masyarakat  masih  menyalurkan zakat terhadap lembaga zakat tradisional atau secara langsung yaitu:
a. Masyarakat  masih  sangat  rendah  pemahamannya  tentang  zakat, artinya pemahaman masyarakat tentang lembaga zakat masih sangat minim khususnya di pelosok-pelosok desa yang sulit terjangkau oleh lembaga amil zakat formal.
b. Kepercayaan masyarakat masih sangat rendah terhadap lembaga zakat formal  sehingga  kepercayaan  tersebut  menjadi  penilaian  atas kredibilitas  dan  integritas  dari  pihak  yang  mempercayai  atas kemampuan pihak yang dipercayai dalam menyelesaikan tanggungjawab untuk membangun sebuah keprcayaan, oleh karena itu lembaga  zakat  formal  harus  ada  keterbukaan,  Kejujuran  dalam mengelola, Kompeten dalam menyalurkan, Integritas yang tinggi, dan akuntabilitas dalam mengemban amanah yang telah dibebankan.
c. Pendapatan  juga  menjadi  faktor  masyarakat  tidak  menyalurkannya terhadap lembaga formal. Mereka menganggap bahwa dana ZIS yang nominalnya  relatif  kecil  cukup  disalurkan  langsung  kepada mustahiknya  atau  melalui  lembaga  tradisional  yanga  ada  ditempat tersebut.
19 Sandono  Sukirno, Pengantar  Makro  Ekonomi, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1995), hlm. 35

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, ter, Kamran As’at Irsyady, Jakarta: Amzah, 2013.
Abdullah  Muḥammad  ibn  Isma’il  al-Bukhārī, al-Jami’  as-Sahīh:  al-Musnad  min Ḥadīsi Rasulillāhi wa Sunnatihī wa Ayyāmihī, al-Qāhirah: al-Maṭba’ah as- Salāfiah wa Maktabatuhā, t.t.
Abdurra’uf al-Manāwi , at-Tauqif fi Muhimmāt at-Ta’ārif, cet ke-1, Bairut: Dār al- Fikr, 1410 H.
Ahmadi  Sutarmadi, Zakat  Upaya  Penggalangan  Dana  Kesejahteraan  Ummat , Jakarta: Kaldera, 2001
Al-Imam al-Hafiẓ Muḥammad ibn Isā ibn Saurah at-Tirmiżī, Sunan at-Tirmiżī, cet. Ke-1, ar-Riyāḍ: Maktabah al-Ma’arif, t.t.
Dewan  Redaksi  Ensiklopedia  Islam, Ensiklopedia  Islam, Jilid  V,  Jakarta:  PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
E. Ktisti Poerwandari, Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian , Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998.
Fakhruddin  ar-Razi, Mafātih  al-Gāib, juz,  5,  Bairut:  Dār  al-Iḥya’  at-Turāṡ  al- ‘Arabī, t.t.
Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Himah:  Al-Qur'an  20  Baris  dan Terjemah 2 Muka, Jakarta: Oasis Terrace Recident, 2013.
Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan , Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf , Jakarta: UI Press, 1988.
Muhammad Natsir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. Nurul  Huda,  dkk., “Zakat  Perspektif  Mikro-Makro:  Pendekatan  Riset”, Jakarta: Kencana, 2015.
Sandono Sukirno, Pengantar Makro Ekonomi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
Wahbah Az-Zuḥailī , al-Fiqhul-Islamī wa Adillatuhū, terj. KH. A. Aziz Masyhuri, Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern, Surabaya: Penerbit Bintang, 2001.
Wibowo, Manajemen Perubahan, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.

## Jurnal
Andi Triyawan dan Siti Aisyah, “Analisis faktor-faktor yang mepengaruhi muzaki membayar  zakat  di  BAZNAS  Yogyakarta”, Islamic  Economics  Journal, Vol. 2, Nomor 1 Juli 2016.
Ramadhita, “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial”,
Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2012.

## Skripsi/Tesis/Desertasi
Muhammad Zaki, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakkiuntuk Membayar Zakat  Melalui  Badan  Amil  Zakat  Daerah  (BAZDA)  Kabupaten  Bungo Propinsi Jambi”, Tesis , Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2012.
Ngain  Naini  Nangimah,  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Muzakki  Dalam Membayar  Zakat  (Studi  Kasus  Di  Panti  Asuhan  Budi  Utomo  16c  Kota Metro )”, Skripsi, Jurusan  Ekonomi  Syariah  (Esy)  Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

## Wibsate
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  Kantor  Kabupaten  Gianyar,  “Baznas Sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural harus kuat dan Berintegritas”, https://bali.kemenag.go.id/gianyar/berita/13161/baznas-sebagai-lembaga- pemerintah-non-struktural-harus-kuat-dan-berintegritas, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023. NU  Online,  https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/apa-beda-zakat-infak-shadaqah- dan-wakaf-uang, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.
Sumber: https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-amil-zakat- tradisional-lt58eb72130707b/, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.
Sumber:https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Za kat_Digital/531, diakses tanggal 10 Agustus 2023.

## Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.