## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol 9 No. 3 Agustus  2023 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.58258/jime.v9i1.5692/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Efektivitas Penerapan Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Bunguran Timur
Agino Riko, Tjahjo Suprajogo dan Made Yudhi

## Program Magister Administrasi Publik,Universitas Terbuka
Article Info Abstrak Article history: Accepted: 14 Juli 2023 Publish: 01 Agustus 2023 Pelayanan  publik  adalah  segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  adalah Penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  kecamatan  yang  proses  pengelolaannya,  mulai  dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pemerintah Natuna pun terus berproses meningkatkan pelaksanaan penerapan PATEN agar dapat terselenggara secara maksimal di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas  penerapan  PATEN  di  Kecamatan  Bunguran  Timur.  Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  eksploratif.  Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  yang  diambil  dari  informan.  Hasil  studi  menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Ketersediaan sudah baik dilihat dari sumber daya, sarana dan prasarana, dan mekanisme proses yang sudah mendukung. Selain itu, pencapaian tujuan penerapan pelayanan PATEN ditemukan dapat memberikan waktu yang sesuai dengan kebutuhan permintaan masyarakat. Keywords: effectiveness, public service, PATEN, Natuna Regency Article Info
Abstract Article history: Diterima: 14 July 2023 Terbit: 01 Agustus 2023 Public services encompass all service activities performed by public service providers to satisfy public  needs  and  implement  statutory  provisions.  District  Integrated  Administrative  Services (PATEN)  is  the  implementation  of  public services  in sub-districts  where  the  entire  management process, from application to document issuance, occurs in a single location. The government of Natuna  is  also continuing  to  improve  the  implementation  of  PATEN  so  that  it  can  be  optimally implemented in all subdistricts of Natuna Regency. This study's objective was to assess the efficacy of PATEN applications in East Bunguran District. The type of research employed in this study is qualitative exploratory research. The primary data source utilized in this study is collected from informants. The results of the study indicate that the District Integrated Administrative Services (PATEN)  implementation  in  Bunguran  Timur  District,  Natuna  Regency,  was  successful.  The availability  of  resources,  infrastructure,  and  supporting  mechanisms  has  been  excellent.  In addition, it was determined that achieving the objectives of implementing PATEN services could free up time to accommodate the requests of the community.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Agino Riko, Tjahjo Suprajogo dan Made Yudhi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Email : rikoagino@gmail.com

## 1.  PENDAHULUAN
Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  publik  dan  pelaksanaan  ketentuan peraturan perundang-undangan (Mahsun et al., 2017). Pasal 34 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yakni “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak.”  Oleh  karena  itu,  pelayanan  masyarakat  harus ditekankan dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah agar tujuan negara yang terdapat dalam Pembukaan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945  Alinea  ke  4,  yang  berbunyi  “memajukan kesejahteraan umum” dapat sungguh terlaksana.
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah Penyelenggaraan pelayanan publik  di  kecamatan  yang  proses  pengelolaannya,  mulai  dari  permohonan  sampai  ke  tahap terbitnya  dokumen  dilakukan  dalam  satu  tempat.  Sistem  PATEN  ini  memposisikan  warga masyarakat  hanya  berhubungan  dengan  petugas  meja/loket  pelayanan  di  kecamatan.  Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi badan/kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kabupaten/kota bagi kecamatan yang secara geografis daerah akan lebih efektif dan efisien dilayani melalui kecamatan.
Berdasarkan  penjelasan  yang  peneliti  peroleh  dari  Kepala  Bagian  Tata  Pemerintahan Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Natuna,  Penerapan  PATEN  merupakan  amanat  dari  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 (Permendagri No. 4 Tahun 2010) tentang Pedoman Umum Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang seyogyanya diterapkan pada setiap  kecamatan  yang  ada.  Untuk  itu,  pihaknya  terus  berupaya  agar  pelaksanaan  penerapan PATEN  dapat  terselenggara  secara  maksimal  disemua  kecamatan  di  Kabupaten  Natuna. Kabupaten  Natuna  yang  merupakan  wilayah  kepulauan  yang  terdiri  dari  15  kecamatan  yang sebagian  besar  memiliki  jarak  yang  jauh  dan  terpisah  dari  ibukota  kabupaten,  namun  dari  15 kecamatan  tersebut  hanya  Bunguran  Timur  yang  melaksanakan  PATEN.  Oleh  karena  itu, penerapan  PATEN  agar  dapat  terlaksana  secara  optimal  perlu  diperhatikan  keefektifan  sumber daya  manusia  dan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana,  prosedur  dan  proses  pelaksanaan  serta jumlah pelayanan dan kepuasan masyarakat harus diperhatikan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti telah melakukan pengamatan yang lebih mendalam terkait  dengan  ketersediaan  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana,  prosedur  dan  proses pelaksanaan,  jumlah  pelayanan  serta  tingkat  kepuasan  masyarakat  sehingga  keefektivan pelaksanaan  pelayanan  betul-betul  dapat  dilihat.  Untuk  itu,  maka  peneliti  mengkaji  studi  ini dengan judul “Efektivitas Penerapan PATEN di Kecamatan Bunguran Timur”.

## 2 . METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif. Penelitian kualitatif eksploratif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati dan mampu memberikan penjelasan yang eksploratif kepada para pembaca (Moleong, 2010, p. 4). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diambil dari informan.

## 3.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Informan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  9  orang  dengan  menggunakan kode     informan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

## Tabel 1. Daftar Informan
No Nama Jabatan Kode Informan 1 Hamid Asnan, S. Pd, MA Camat Bunguran Timur I 1-1 2 Izhar, S. Sos Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna selaku koordinator camat se-Kabupaten Natuna I 1-2 3 Wan Ridwan, S. IP Sekretaris Kecamatan Bunguran Timur I 1-3 4 Kasmawati, S. IP Kepala Seksi Pemerintahan Kec Bunguran Timur I 1-4 5 Suharni Petugas Pelayanan PATEN I 1-5 6 Hermanto Nelayan (Masyarakat 1) I 2-1
7 Saiul Ketua RT (Masyaratak 2) I 2-2 8 Febby Hardian Wiraswasta (Masyarakat 3) I 2-3 9 Fredy Nelayan (Masyarakat 4) I 2-4
Sumber: Data Peneliti Tahun 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  seluruh  informan  yang  ada memberikan informasi dan pengalaman yang terjadi selama menjadi masyarakat yang ada di Kecamatan Bunguran Timur. Informan penelitian juga memberikan bukti dokumentasi untuk menambah analisis penelitian agar dapat disesuaikan dengan observasi yang ada di lapangan.

## Pembahasan

## Efektivitas  Penerapan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di Kecamatan Bunguran Timur
Pelayanan  publik  yang  berkualitas  merupakan  hal  yang  diperlukan  masyarakat.  Dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya  (Mardiasmo,  2015).  Terdapat  beberapa  pendekatan  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur efektivitas pelayanan publik menurut Martani dan Lubis (1987, p. 55) adalah sebagai berikut:
a. Pendekatan Sumber (Resiurce Approach)
1. Sumber Daya Manusia
Kecamatan Bunguran Timur berada dalam wilayah Kabupaten Natuna berusaha untuk melakukan  secara  maksimal  pekerjaannya.  Berdasarkan  pemantauan  lapangan  pegawai memaksimalkan setiap kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan pelayanan yang baik. Namun  kekurangan  sumber  daya  yang  miliki  untuk  pelayanan  administrasi  terpadu kecamatan (PATEN) tetap dirasakan oleh masyarakat yang sedang melakukan pelayanan. Hal ini diperlihatkan sebagai berikut.
“ Petugas  pelayanan  di  Kecamatan  Bunguran  Timur  menurut  saya  masih  kurang. Kadang saya merasa kasian melihat petugas itu bekerja kejar sana kejar sini. Memang pekerjaan  yang  menjadi  tugasnya  selesai  tapi  terkadang  membutuhkan  tambahan waktu diluar jam kerja. ” (Wawancara dengan Masyarakat Bunguran Timur, Informan
I 2-2 pada tanggal 2 Februari 2022 jam 14.09 WIB.)
Keterbatasan  sumber  daya  di  rasakan  oleh  masyarakat  dalam  menerima  pelayanan. Masyarakat merasakan empati jika melihat pegawai banyak pekerjaan. Menurut Martani dan Lubis (1987, p. 55) sumber daya menjadi kekuatan utama dalam menghasilkan efektivitas pelayanan  publik.  Berdasarkan  terori  tersebut  pemerintah  Kecamatan  harus  menambah sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Bunguran Timut dicatat sebagai inventaris kecamatan  guna  memaksimalkan  pelayanan  yang  ada.  Pengamatan  yang  dilakukan  peneliti hanya  terdapat  satu  komputer  yang  digunakan  oleh  petugas.  Berdasarkan  teori  Martani  dan Lubis (1987, p. 55) sarana prasarana merupakan pendekatan sumber yang menjadi hal utama untuk memaksimalkan pelayanan.
Hasil yang didapatkan Kecamatan Bunguran Timur sesuai dengan teori yang ada yang menyebutkan jika sarnana dan prasarana harus diberikan secara maksimal untuk memberikan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). Semangat tersebut terlihat dari informan berikut. Hal tersebut disebutkan berikut ini.
“Iya, seluruh sarana dan prasarana yang ada dicatat sebagai asset Kecamatan Bunguran Timur  termasuk  didalamnya  Sarana  dan  Prasarana  untuk  penunjang  pelaksanaan  PATEN. Kalau memperhatikan standar minimum, sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang terlaksanaya PATEN sudah memadai. Namun demikian terdapat beberapa barang dan peralatan yang  sudah  mesti  diperbaharui  ataupun  ditambah.  Sejak  disediakannya  fasilitas  untuk
penunjang PATEN belum ada penambahan ataupun pembaruan atas fasiltas tersebut. Misalnya kesediaan  mubiler  untuk  ruang  tunggu  dan  perangkat  computer.  Dengan  meninkatnya pelayanan  saat  ini  perlu  dilakukan  penambahan”  (Wawancara  dengan  Sekretaris Kecamatan Bunguran Timur, Informan I1-3 pada tanggal 17 Januari 2022 jam 11,42 WIB.)
b. Pendekatan Proses (Process Approach)
1. Aturan
Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) adalah pelayanan yang dilakukan oleh  Kecamatan  Bunguran  Timur  untuk  masyarakat.  Kecamatan  memberikan  pelayanan terpadu untuk dapat memberikan pelayanan administrasi masyarakat lebih mudah dan baik lagi.  Pelayanan  tersebut  harus  dilaksanakan  dengan  aturan  yang  jelas  dan  terperinci  agar tidak  menjadi  kesalahan  atau  kekeliruan  di  masa  depan.  Aturan  PATEN  di  Kecamatan Bunguran Timur diungkapkan sebagai berikut.
“Permendagri  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pelayanan  Administrasi Terpadu  Kecamatan,  Keputusan  Bupati    Natuna  Nomor  80  Tahun  2014  Tentang Penetapan  Kecamatan  Sebagai  Penyelenggara  PATEN  se-  Kabupaten  Natuna  dan Keputusan Camat Bunguran Timur Nomor  42 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Bunguran Timur.” (Wawancara dengan Camat Bunguran Timur, Informan I 1-1 pada tanggal 02 Februari 2022 jam 15.04 WIB.)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Camat  Bunguran  Timur  peraturan  yang diterapkan  adalah  peraturan  yang  sesuai  dengan  keperluan  dalam  kegiatan  yang  sedang dijalankan  yaitu  pelayanan  PATEN  di  Kecamatan  Bunguran  Timur.  Observasi  peneliti dalam aturan kegiatan ini adalah Dasar hukum yang digunakan dalam melaksanakan PATEN di Kecamatan Bunguran Timur adalah:
• Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
• Keputusan  Bupati  Nomor  80  Tahun  2014  Tentang  Penetapan  Kecamatan  Sebagai Penyelenggara PATEN se-Kabupaten Natuna
• Keputusan  Camat  Nomr  42  Tahun  2020  tentang  Standar  Pelayanan  Di  Lingkungan Kecamaan Bunguran Timur.
Teori  yang  dikemukan  Martini  dan Lubis  (1987,  p.  55)  menjelaskan  jika  dalam proses  harus  diseleraskan  dengan  aturan  yang  diterapkan  dan  disosialisasikan  dengan baik.  Hal  ini  harus  dilakukan  oleh  Kecamatan  Bunguran  Timur  kepada  masyarakat. Sosialisasi ini harus dilaksanakan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat.
2. SOP
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah  Kabupaten  Natuna  selaku  koordinator  camat  se-kabupaten  Natuna,  SOP  yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada. SOP yang ada dijalankan oleh seluruh petugas dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesusi dengan pernyataan informan berikut
“Saya  terlibat  dalam  SOP  Pelayanan  PATEN.  SOP  berjalan  sesuai  dengan  yang semestinya” (Wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Pemerintahan  Kecamatan  Bunguran Timur, Informan I 1-4 pada tanggal 3 Februari 2022 jam 14,28 WIB.)
SOP  yang  dijalankan  sesuai  dan  diterapkan  oleh  seluruh  pekerja  di  Kecamatan Bunguran  Timur.  Dikarenakan  SOP  yang  diterapkan  oleh  Kecamatan  Bunguran  Timur dalam kegiatan PATEN menghasilkan pelayanan lebih mudah dan tidak disulitkan. Sejalan dengan  observasi  yang  dilakukan  peneliti  petugas  akan  membantu  dengan  maksimal  dan sesuai  dengan  SOP.  SOP  yang  dijalankan  sesuai  dengan  teoi  yang  disampaiakan  oleh Martani  dan Lubis  (1987,  p.  55)  dimana dalam  pelaksanaan  kegiatan  proses  internal  atau mekanisma organisasi sangat penting dalam efektivitas pelaksanaan program.
3. Biaya
Anggaran  yang  diperoleh  guna  operasional  PATEN  didapatkan  dari  anggaran  yang disediakan oleh Kecamatan sendiri. Hal ini diperkuat oleh informan berikut.
“Saya  tidak  pernah  melakukan  pungutan  kepada  masyarakat  atas  layanan  yang diberikan.” (Wawancara dengan Petugas Pelayanan PATEN, Informan I1-5 pada tanggal 17 Januari 2022 jam 13.27 WIB.)
Petugas yang bertugas dalam pelayanan yang diberikan menguatkan informasi yang sebelumnya.  Petugas  menginformasikan  jika  memang  tidak  ada  yang  namnaya  pungutan kepada  masyarakat.  masyarakat  tidak  dikenakan  biaya  apapun  dalam  mendapatkan pelayanan.  Kegiatan  yang  dilakukan  tanpa  menerapkan  biaya  Syarat  yang  diberikan  oleh petugas sangat mudah diterapkan oleh seluruh masyarakat dan petugas memberi arahan jika masyarakat tidak mengetahui persyaratan tersebut. Teori yang dikemukan Martini dan Lubis (1987,  p.  55)  sangat  sesuai  dengan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Kecamatan  Bunguran Timur dalam proses pelayanan dalam hal ini biaya.
c. Pendekatan Sasaran (Goals Approach)
1. Jumlah Pelayanan
Sejalan  dengan  hal  tersebut  masyarakat  mempunyai  tujuan  yang  jelas  dan  dapat ditangani oleh pelayanan PATEN. Masyarakat belum mendapatkan pelayanan yang cukup mudah.  Syarat  yang  diberikan  oleh  petugas  sangat  mudah  diterapkan  oleh  seluruh masyarakat  dan  petugas  memberi  arahan  jika  masyarakat  tidak  mengetahui  persyaratan tersebut. Hal ini sesuai dengan informan berikut.
“Saya  hanya  melakukan  pengurusan  Surat  Keterangan  Domisili untuk  Kantor  Partai  yang  saya  urus” (Wawancara  dengan masyarakat, Informan I 1-6 pada tanggal 17 Januari 2022 jam 13.27 WIB.)
Informan  berikut  menjelaskan  keperluan  sesuai  dengan  tujuan  dan  pelayanan  yang diterapkan oleh pelayanan PATEN dalam kegiatan di Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan ini  harusnya  dilaporakan  dengan  jelas  sehingga  dapat  dievaluasi  dan  diperbaiki  untuk maksimal pelayanan. Kegiatan ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Martani dan Lubis  (1987,  p.  55)  dimana  kegiatan  harus  menghasilkan  output,  untuk  mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil ( output ) yang sesuai dengan rencana.
2. Tingkat Kepuasan
Berdasarkan SOP yang ada, persyaratan pengurusan di Kecamatan Bunguran Timur mensyaratkan  persyaratan  yang  dapat  dipenuhi  dan  tidak  menyulitkan  masyarakat. Demikian juga proses pelaksanaan pelayanan, gampang untuk dilaksanakan dengan waktu yang maksimal. Sepanjang persyaratan yang diminta terpenuhi, maka petugas akan sesegera mungkin  memproses  pelayanan  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan informan berikut
“Saya  merasa  cukup  puas  dengan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas  di Kecamatan Bunguran Timur. Saya masukkan kelengkapan persyaratan setelah itu saya  menunggu  ditelpon  kalo  berkas  saya  sudah  selesai” (Wawancara  dengan Masyarakat, Informan I 2-3 pada tanggal 3 Februari 2022 jam 14,28 WIB.) Tingkat  kepuasan  ini  juga  dirasakan  oleh  masyarakat  dalam  pelayanan  PATEN  di Kecamatan  Bunguran  Timur.  Tingkat  kepuasan  ini  dikarenakan  masyarakat  merasakan kemudahan. Persyaratan yang di terapkan sangat mudah diterapkan dan dilengkapi sehingga dapat memberikan output yang maksimal sesuai dengan teori menurut Martani dan Lubis (1987, p. 55). Jika pelayanannya baik, masyarakat akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan.  Kepuasan  masyarakat  menjadi  acuan  baik  atau  buruknya  pelayanan  publik (Louise, 2019).
Upaya  Peningkatan  Efektivitas  Penerapan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bunguran Timur a. Efektivitas
Efektivitas pelayanan publik berfungsi untuk memberikan arah bertindak bagi institusi penyedia  pelayanan  publik.  Standar  pelayanan  merupakan  ukuran  yang  dibakukan  dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan (Lufunyo, 2018). Ketepatan juga dirasakan oleh masyarakat seperti yang diungkapkan sebagai berikut.
“Penyelesaian  pelayanan  di  Kecamatan Bunguran  Timur  selalu  dilaksanakan  dengan baik.” (Wawancara dengan Masyarakat, Informan I 2-1 pada tanggal 3 Februari 2022 jam 14,28 WIB.)
Efektivitas  pelayanan  publik  yang  tepat  akan  memberikan  kepercayaan  terhadap masyarakat. Kecamatan Bunguran Timur harus mempertahankan ketepatan waktu yang sudah di  terapkan.  Selain  itu  ditambah  dengan  perbaikan-perbaikan  lainnya  yang  belum  sempurna seperti SDM keterbatan dan sarana prasarana yang masih terbatas. Standar pelayanan publik dapat digunakan sebagai cerminan untuk selalu mengingatkan mutu pelayanan.

## b. Efisiensi
Efisiensi  mengandung  pengertian  perbandingan  antara  biaya  dan  hasil,  sedangkan efektivitas  secara  langsung  dihubungkan  dengan  pencapaian  tujuan  (Pasolong,  2007,  p.  4). Pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan  (PATEN)  adalah  pelayanan  yang  dilakukan  oleh Kecamatan Bunguran Timur untuk masyarakat. Dalam pelayanan PATEN tingkat ketercapaian atau  efisiensi  harus  dilihat  dan  diukur  untuk  mendapatkan  output  yang  maksimal.  Sehingga dapat dievaluasi dengan baik dan dapat diperbaiki yang salah sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil PATEN bisa dilihat dari waktu penyelesaian kemudian pemberian pelayanan. Tingkat efisiensi yang dihasilkan dapat dilihat sebagai berikut.
“Saat  ini  Kecamatan  yang  masih  aktif  memberikan  pelayanan  dengan  menerapkan PATEN  adalah  Kecamatan  Bunguran  Timur.  Berdasarkan  pengamatan  yang  kami lakukan  pada  tahun tahun  sebelumnya  Penerapan  pelayanan  di  Kecamatan  Bunguran Timur  telah  mengikuti  standar  pelayanan  yang  ada.  Apabila  dilihat  dari  jumlah penduduk  dan  jumlah  pelayanan  yang  dilaksanakan  di  Bunguran  Timur  berdasarkan data  tahun  tahun  sebelumnya,  di  Kecamatan  Bunguran  Timur  penarapan  pelayanan dengan  pola  PATEN  merupakan  suatu  yang  efektif  untuk  dilaksanakan” (Wawancara dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna selaku koordinator camat se-Kabupaten Natuna, Informan I 1-2 pada tanggal 02 Februari 2022 jam 15.04 WIB.)
Efektivitas  dirasakan  dengan  standar  pelayanan  dalam  penerapan  kegiatan  pelayanan PATEN.  Berdasarkan  hasil  observasi  dilihat  jika  petugas  menerapkan  PATEN  dengan  SOP yang  tepat  sehingga  masyarakat  mendapatkan  yang  maksimal  dan  terpuasakan  dengan pelayanan  yang  diberikan.  Petugas  di  Kecamatan  memperlihatkan  pelayanan  yang  sesuai dengan aturan dan SOP yang diberikan dan diterapkan oleh kecamatan.
Kekurangan yang ada adalah sumber daya manusia yang kurang, komputer sebagai sarana prasarana  kurang  dalam  pelayanan,  aturan  dan  SOP  tidak  tersosialisasi  dengan  baik  ke masyarakat,  tidak  ada  anggaran  untuk  sosialisasi  ke  masyarakat.  tidak  ada  pelaporan  secara jelas setiap tahunnya.
Kelebihan  dan  upaya  yang  bisa  di  pertahankan  dalam  PATEN  kecamatan  Burungan Timur  adalah  ketepatan  waktu  dan  pelayanan  yang  diberikan  dengan  ramah  memberikan masyarakat terpuaskan. Kegiatan PATEN sudah dilaksanakan dengan standar pelayanan yang ada.  Masyarakat  memberikan  waktu  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  permintaan.  Berikut  ini adalah  perbandingan  prosedur  pelayanan  PATEN  dan  PTSP  yang  berfungsi  untuk menyederhanakan proses pelayanan dan birokrasi yang meningkatkan efektivitas pelayanan.
Dari faktor pendukung yang disebutkan diatas terlihat sudah berjalannya proses kegitan PATEN  yang  dilakukan.  pembinaan  dan  pengarahan  serta  bantuan  langsung  dirasakan  oleh masyarakat  hal  ini  membuat  sistem  pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan  (PATEN)  di Bunguran  Timur  sebakin  membaik.  Sistem  pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan (PATEN) ini tidak lepas dari SOP yang ada seperti yang dijelaskan diatas juga dirasakan oleh
semua pihak. Faktor yang paling dirasakan adalah ketepatan waktu yang tepat. Selain itu faktor lainnya  adalah  belum  adanya  sosialisasi  aturan  dan  SOP  yang  dijelaskan  lengkap  kepada masyarakat.    Namun  setiap  faktor  penghambat  tersebut  berupaya  diperbaiki  oleh  seluruh pemerintahan di Kabupaten Natuna dan Kecamatan Bunguran Timur.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  penelitian  mengenai  analisis  efektivitas  penerapan  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di wilayah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Menganalisis efektivitas penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang disimpulkan lebih spesifik yaitu:
a. Ketersediaan  sumber  daya  sarana  dan  prasarana  sudah  mendukung  penerapan  pelayanan PATEN di Kecamatan Bunguran Timur
b. Mekanisme proses yang ada sudah mendukung penerapan pelayanan PATEN.
c. Pencapaian  tujuan  penerapan  pelayanan  PATEN  adalah  memberikan  waktu  yang  sesuai dengan kebutuhan permintaan masyarakat .
2. Memberikan  rekomendasi  terhadap  upaya  peningkatan  efektivitas  penerapan  PATEN  di Kecamatan Bunguran Timur, seperti belum adanya sosialisasi aturan dan SOP yang dijelaskan lengkap kepada masyarakat sehingga perbaikan tersebut dapat meningkatkan efektivitas yang ada.

## 6.   DAFTAR PUSTAKA
Louise,  D.  (2019). Post-New  Public  Management  (NPM)  and  the  Reconfiguration  of  Health Services in England . 1–3. https://doi.org/10.4000/osb.1714
Lufunyo, H. (2018). Impact of public sector reforms on service delivery in Tanzania. Journal of Public Administration and Policy Research , 5 (2), 26–49. https://doi.org/10.5897/jpapr12.014
Mahsun,  M.,  Sulistyowati,  F.,  &  Heribertus,  A.  P.  (2017). Akuntansi  Sektor Publik (2nd  ed.). BPFE.
Mardiasmo. (2015). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta:Andi. Martani, H., & Lubis, H. (1987). Teori Organisasi. Jakarta : Pusat antar Univesitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya. Pasolong, H. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Umum  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 34 ayat (3)