## Keamanan Negara dalam Kegiatan Antariksa Nasional: Perspektif Realis Ofensif

## Totok Sudjatmiko
Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

## ABSTRAK
Antariksa adalah kawasan yang dapat dikolaborasikan dengan penggunaan hard dan soft power dalam konteks keamanan negara. Perkembangan dalam satu kawasan ini akan dapat berdampak langsung pada kawasan lain. Nilai strategis tersebut membuat keamanan negara dalam kegiatan antariksa saat ini  menjadi  penting  dalam  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara.  Sehingga kebutuhan akan rasa aman bangsa dan negara dari gangguan dan ancaman pihak  lain  dapat  terpenuhi.  Untuk  itu  keamanan  negara  terkait  kegiatan antariksa  harus  menempati  prioritas  utama  dalam  kebijakan  luar  negeri. Dimana kemudian Indonesia menuangkan aspek keamanan itu dalam Pasal 1 Ayat 12 dan Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan. Adapun yang  menjadi  permasalahan  penelitian  adalah  apakah  keamanan  Indonesia dari  antariksa  telah  tercermin  dalam  Pasal  1  ayat  12  dan  Pasal  8  Undang- Undang  No.  21  Tahun  2013  Tentang  Keantariksaan  yang  memuat  materi tentang keamanan apabila ditinjau dari kebijakan luar negeri realis ofensif.
Kata-Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri, Kegiatan Antariksa, Keamanan.
Space  is  an  area  that  has  flexibility  to  be  collaborated  with  both  soft  and power in term of national security. This strategic postion of space makes it has influencial strategic value over state’s security. State security in space activity is becoming important in a state foreign policy. Thus the need for security of the nation and the state of disruption and threat of another party can be met. To  the  state  security  related  space  activities  should  occupy  top  priority  in foreign policy. Where then Indonesia decant the security aspect in Space Act, Article 1 Section 12 and Article 8 of Law No.21 Year 2013. As for the problem of research is what the Indonesian security from space has been already reflected in Article 1 Section 12 and Article 8 of Law No. 21 Year 2013 which containing material about security if reviewed from the foreign policy realists offensive.
Keywords : Foreign Policy,  Space Activity,  Security.
Pada  saat  ini  dan  juga  di  masa  depan  nanti  lingkungan  strategis diwarnai  dengan  tiga  tren  yang  sangat  signifikan,  yaitu  antariksa  akan semakin  padat,  sehingga  diperebutkan,  dan  oleh  sebab  itu  menjadi  hal yang  kompetitif.  Kondisi  tersebut  akan  terus  bergulir  dan  tentu  saja akan  mendorong  negara-negara  untuk  melakukan  upaya-upaya meningkatkan  kapasitas  dalam  hal  kegiatan  antariksanya.    Menjadi suatu  hal  yang  wajar  pada  saat  disadari  bahwa  peran  antariksa  dalam kehidupan  manusia  saat  ini  maupun  dimasa  datang  sangatlah  besar. Hampir  seluruh  aspek  kehidupan  akan  dapat  didukung  penuh  oleh kegiatan antariksa. Secara khusus dapat ditemui pada aspek keamanan. Apabila berbicara aspek keamanan maka tidak akan pernah atau dapat dikatakan  satu  hal  yang  tidak  boleh  luput  adalah  keamanan  nasional. Keamanan  nasional  merupakan  urat  nadi  kebutuhan  hidup  bagi  suatu bangsa.  Kebutuhan  akan  rasa  aman  dalam  kehidupan  berbangsa  dan khususnya bernegara pada saat melihat lingkungan strategis keberadaan kita ditengah-tengah masyarakat internasional.
Oleh sebab itu dalam memenuhi kebutuhan keamanan nasional saat ini dan  di  masa  depan  akan  sangat  tergantung  kepada  kemampuan  suatu negara  dalam  kegiatan  antariksanya.  Antariksa  menjadi  hal  yang  kritis bagi  keamanan  suatu  negara.  Hal  ini  disebabkan  karena  antariksa merupakan  satu-satunya  kawasan  fisik  yang  memiliki  kemampuan dalam  mencakup  seluruh  permukaan  bumi.  Antariksa  bahkan  telah menjadi  suatu  sumber  dalam  mendapatkan  akses  kemampuan  militer yang  mumpuni  yaitu  kemampuan  tingkat  peralatan  yang  cerdas  dan mampu mengendalikan serta mengirimkan senjata. Tantangan terhadap peningkatan teknologi persenjataan sangat terbuka luas ketika berada di kawasan antariksa, seperti misil balistik  dan satelit militer  yang sangat memiliki  kekuatan  luar  biasa  dan  dapat  disebarkan  penggunaannnya oleh negara-negara.
Terkait dengan lingkungan strategis kondisi dunia yang diwarnai 3 tren yaitu  antariksa  semakin  padat,  diperebutkan  dan  digunakan  untuk kompetisi  tersebut,  maka  pertanyaan  penelitiannya  adalah,  apakah keamanan  Indonesia  dari  antariksa  telah  tercermin  dalam  Pasal  1  ayat 12  dan  Pasal  8  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2013  Tentang Keantariksaan yang memuat materi tentang keamanan apabila ditinjau dari kebijakan luar negeri realis ofensif.
Kemampuan mencapai antariksa memberikan akses  pada suatu negara untuk  mengembangkan  persenjataan,  antara  lain  adalah  wahana peluncur  antariksa  yang  berupa  misil  balistik  yang  sangat  kuat  dengan kemampuan jelajah antar benua dan mampu dimuati hulu ledak tinggi dan  penggunaan  satelit  militer  yang  digunakan  untuk  memata-matai lawan. Sehingga meskipun digunakan di masa damai, tetapi daya rusak
senjata  yang  menggunakan  teknologi  antariksa  akan  mampu menimbulkan kerusakan yang luar biasa pada target musuh yang ada.
Dari  sudut  pandang  hubungan  internasional  dalam kondisi  dunia  yang diwarnai ke-3 tren tersebut diatas maka kepemilikian atau mendapatkan power sebesar  mungkin  merupakan  langkah  yang  sangat  strategis. Untuk  itulah  pemikiran  terhadap  perlunya  kemampuan  keantariksaan yang harus dimiliki yang ditujukan untuk memenuhi keamanan nasional sangat krusial dan pendekatan realis ofensif melihat itu sebagai sebuah kepentingan  mendasar.  Karena  pada  hakekatnya  keagresifan  suatu negara seringkali didorong oleh kondisi baik eksternal maupun internal yang  kondusif  terhadap  tumbuhnya  sikap  agresif  negara  dalam mempersenjatai dirinya. Sikap negara tersebut merupakan pencerminan tanggung jawab dan tugas negara sejalan dengan pendapat Adam Smith yang  menyatakan  bahwa  tugas  pertama  dari  negara  berdaulat  adalah melindungi  masyarakatnya  dari  kekerasan  dan  invasi  dari  masyarakat berdaulat  lainnya,  dan  hal  itu  dapat  dilakukan  hanya  dengan  kekuatan militer. Bahkan Piagam PBB pun melarang penggunaan kekuatan yang agresif,  meskipun  peluang  besar  masih  diberikan  untuk  kepentingan membela  diri  dan  menggunakan  kekuatan  bersenjata  melalui  sanksi dewan  keamanan.  Demikian  juga  dengan  kegiatan  antariksa  yang diarahkan  untuk  kepentingan  keamanan,  dimana  keamanan  dalam  hal ini adalah terkait dengan efek dari kegiatan antariksa yang mengandung muatan  militer  meskipun  dalam  kondisi  damai  tetapi  tetap  dapat digunakan.  Penggunaan  antariksa  dalam  aspek  keamanan  nasional secara  sederhana  juga  tercermin  dalam Space  Treaty yang  melarang penggunaan  kekuatan  agresif.  Tetapi  pelarangan  penggunaan  kekuatan agresif  ini  tidak  dapat  dibaca  dalam  arti  benar-benar  menghalangi penggunaannya  di  antariksa.  Hal  ini  dalam  prakteknya  pun  dilakukan oleh  negara-negara  dengan  pengembangan  kekuatan  militer  berbasis teknologi  antariksa  dalam  postur  sikap  defensif.  Sikap  defensif kemudian  dimaknakan  sebagai  perilaku  awal  yang  kemudian  dengan kondisi  yang  kondusif  dari  eksternal  maupun  internal  mendorong negara untuk mengembangkan sikap ofensif.
Kebijakan luar negeri suatu negara pada konteks pemenuhan keamanan nasional di era antariksa juga dengan berdasar kepada kondisi eksternal dan  internal  yang  lebih  kompleks  pada  aplikasinya  tetapi  lebih  terlihat sederhana  dari  sisi  logika.  Artinya  adalah  dengan  menguasai  antariksa maka  satu  negara  dalam  kebijakan  luar  negerinya  lebih  mudah memenuhi  kebutuhan  keamanan  nasional  khususnya  keamanan  fisik dari  gangguan  dan  ancaman  negara  lain.  Selanjutnya,  keamanan  fisik dari  gangguan  dan  ancaman  itu  akan    tercermin  atau  dirumuskan  ke dalam  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara.  Dalam  konteks  itu  pula Indonesia  sebagai  negara  yang  berdaulat  dan  memiliki  lingkungan geopolitik dan geostrategi yang dinamis dengan potensi ancaman tinggi
perlu  untuk  memiliki  kemampuan  antariksa  bagi  kegiatan  keamanan nasional.  Keamanan  di  bidang  keantariksaan  Indo-nesia  dapat  ditemui di  dalam  perangkat  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur kegiatan antariksa dalam UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, khususnya  terkait  definisi  keamanan  diatur  dalam  pasal  1  ayat  12, sedangkan persepsi ancaman atau potensi ancaman diatur pasal 8.
Kebijakan  Luar  Negeri  yang  bersifat  realis  ofensif  ini  dicetuskan  oleh Mearsheimer. Karakteristik dari realis ofensif yang mewarnai kebijakan luar  negari  ini  adalah  mendapatkan power sebesar  mungkin  adalah langkah  strategis  terutama  bila  keadaan  memungkinkan  untuk mendapatkan  hegemoni.  Sedangkan  tujuan  dari  mendapatkan power sebesar mungkin ini adalah bukan untuk menaklukkan atau melakukan dominasi  tetapi  bahwa  memiliki  kekuasaan  yang  melimpah  itu  adalah satu  cara  yang  paling  baik  untuk  menjamin  pertahanan  diri  dan kelangsungan  hidup.  Sehingga  apabila  negara  tersebut  harus berhadapan  dengan  negara  lain  atau  bahkan  negara  lawannya  maka dengan  keunggulan  militer  akan  dapat  mendorong  rasa  aman.  Karena kondisi  dunia  yang  anarki  maka  pandangan  terhadap  peningkatan  dan pengembangan  kekuatan  yang  relatif  haruslah  terus  ditingkatkan meskipun ada ancaman ataupun tidak.
Kemudian  yang  dimaksud  dengan  dunia  dalam  kondisi  anarki  dalam hubungan  internasional  adalah  merujuk  kepada  fakta  bahwa  tidak  ada badan  diatas  negara  yang  berdaulat  didalam  masyarakat  internasional. Untuk  itu  maka  tidak  ada  harapan  untuk  menegakkan  hukum internasional  atau  menegakkan  kode  etik  moral  universal  yang memandu  tindakan  dari  para  pemimpin.  Selanjutnya,  selama  struktur sistem internasional tetap anarki maka negara harus melanjutkan upaya menjamin  pertahanan  dan  kekuatan  mereka  sendiri,  atau  ancaman  itu akan terus berlanjut sebagai hasil dari suatu interaksi internasional.
Secara  tegas  disampaikan  oleh  Frankel,  bahwa  bagi  realisme  ofensif, bukanlah  sifat  negara-negara  itu  yang  agresif,  tetapi  ciri-ciri  yang sistemik  dari  sistem  yang  memaksa  negara-negara  terlepas  dari motifnya  untuk  melakukan  strategi  ofensif  dalam  mengejar  keamanan mereka.  Sistem  yang  terbentuk  di  dunia  internasional  berupa  struktur politik  internasional  merupakan  kunci  dalam  memahami  keadaan  dan secara  eksklusif  adalah  perilaku  negara.  Struktur  politik  internasional oleh Mearsheimer diasumsikan dalam 5 asumsi utama, yaitu : Pertama , bahwa  politik  internasional  itu  diaplikasikan  pada  kondisi  dunia  yang anarkis,  yang  berarti  bahwa  tidak  ada  pemerintah  dari  pemerintahan yang  dapat  menegakkan  aturan  dan  memberikan  hukuman  kepada pelakunya.
Kedua ,  tidak  ada  negara  yang  dapat  benar-benar  yakin  terhadap  niat dari  masing-masing  atau  memastikan  apakah  negara-negara  lain  tidak akan  menggunakan  kekuatan  bersenjata  terhadap  mereka.  Selain  itu negara  juga  kurang  mendapat  informasi  yang  tepat  atas  niat  masing- masing negara, apakah niat itu baik atau dengan cepat berubah menjadi destruktif atau sebaliknya.
Ketiga ,  kelangsungan  hidup  merupakan  motivasi  utama  dari  seluruh negara di dalam sistem internasional. Kelangsungan hidup harus berada dalam prioritas utama sejak negara tersebut berdiri atau otonom dan itu menjadi  prasyarat  bagi  semua  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  negara tersebut.
Keempat, negara  adalah  entitas  rasional  dan  mereka  berpikir  secara strategis  tentang  situasi  eksternal  dan  pilihan  strategi  yang  dapat digunakan untuk memaksimalkan tujuan dasar negara itu untuk hidup. Dan  yang  terakhir  adalah,  bahwa  setiap  negara  akan  selalu  memiliki beberapa kemampuan militer yang mampu digunakan untuk melakukan penyerangan dan memungkinkan untuk saling menghancurkan.
Dengan lima asumsi tersebut maka Mearshemeir berupaya menekankan bahwa  pada  konteks  hegemoni  yang  ingin  dicapai  suatu  negara dimaknakan sebagai upaya suatu negara yang tidak selalu berada pada kondisi fisik menguasai negara lain. Melainkan dengan kemampuannya yang powerful maka  negara  tersebut  akan  mendominasi  sistem internasional,  dimana  negara-negara  akan  tunduk  terhadap  sistem tersebut,  hal  itu  berlaku  baik  pada  tataran  global  maupun  regional. Kemudian  Mearshemeir  menjelaskan  bahwa  hubungan  antara kekuatan-kekuatan  besar  dunia  yang  ada  dalam  sistem  negara  modern memiliki  kecenderungan  penuh  konflik.  Hal  ini  dikarenakan  kondisi dunia  yang  diwarnai  dengan  tingkat  persaingan  yang  cukup  tinggi. Sejalan  dengan  tingkat  persaingan  yang  cukup  tinggi  itulah,  maka kekuatan  militer  kemudian  menjadi  hal  terpenting  ketika  menganalisa politik  dunia  karena  hal  tersebut  adalah  rasio  tertinggi  dari  politik internasional.
Dalam kondisi dunia yang selalu berisikan keadaan persaingan tersebut maka  akan  selalu  ada  negara  yang  revisionis  dan  yang  ingin  menjadi hegemon  serta  terus  berusaha  memperbaiki  posisinya  di  dunia internasional.  Maka  secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa pendekatan  realis  ofensif  ini  meletakkan  lingkup  perhatiannya  kepada hal-hal  yang  berkaitan  sebagai  berikut,  bahwa  keamanan  adalah  suatu hal  yang  langka,  sehingga  menyerang  atau  bertahan  tidak  dapat dibedakan,  kemudian  semua  itu  didukung  oleh  teknologi  atau  geografi yang kondusif terhadap penyerangan.

## Definisi Keamanan yang terkandung pada Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan
Sebagai  pintu  masuk  dalam  memahami  keamanan  khususnya  dari  sisi politik adalah dengan melihat kepada makna keamanan. Keamanan saat ini  dipandang  sebagai  sebuah  nilai  politik.  Kemudian  dalam pemahaman  konsepnya  memiliki  beberapa  pengertian,  dan  salah satunya  disampaikan  oleh  H.G.  Brauch  dari  Wolfers.  Menurut H.G.Brauch keamanan dibagi dalam dua arti, yaitu: pertama, keamanan dalam arti obyektif, yang dimaksud adalah mengukur adanya ancaman terhadap  nilai-nilai  yang  dimiliki.  Kedua,  keamanan  dalam  arti subyektif,  yang  dimaksud  adalah  adanya  ketakutan  bahwa  akan  terjadi penyerangan terhadap nilai-nilai tersebut.
Kemudian  jika  dikaitkan  dengan  keamanan  antariksa,  maka  dapat dilihat pada pemahaman dari dua negara besar misalnya,  Amerika dan China.  Amerika  melalui  departemen  pertahanannya  menunjukkan  hal yang  sangat  bernuansa  kompetitif.  Pemahaman  tersebut  menekankan pada pandangan bahwa keamanan antariksa secara strategis merupakan suatu  kawasan  yang  padat,  diperebutkan  dan  bersifat  kompetitif. Selanjutnya bila dilihat kepada pandangan China,   keamanan antariksa menduduki  posisi  sangat  strategis,  hal  ini  karena  bagi  China  secara strategis  menganggap  bahwa  antariksa  adalah  sebagai  medan pertempuran yang krusial pada perang di masa depan.
Melihat  kepada  pasal  1  Ayat  12  Tahun  2013  Tentang  Keantariksaan, Keamanan  dimaknakan  sebagai  segala  upaya  dan  komitmen  secara internasional  bagi  setiap  Penyelenggara  Keantariksaan  untuk memelihara  dan/atau  menjamin  pemanfaatan  Antariksa  dan  benda- benda  langit  lainnya  untuk  maksud-maksud  damai  dan  tidak menimbulkan  kerusakan  bagi  lingkungan  bumi  dan  Antariksa  melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
Dua  hal  yang  sangat  bertolak  belakang  apabila  dilihat  dari  makna keamanan antariksa. Di satu sisi, pada negara-negara maju memandang antariksa sangat potensial terhadap kepentingan keamanan bangsa dan negara  mereka.  Di  sisi  lain  bersifat  sangat  lunak,  dengan mengesampingkan kuatnya kepentingan keamanan bangsa dan negara.

## Persepsi Ancaman yang terkandung pada
Pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 Tentang

## Keantariksaan
Persepsi ancaman bisa dipahami dengan melihat kepada sebuah negara mengidentifikasi suatu obyek atau fenomena sebagai suatu bahaya bagi keamanannya,  maka  negara  tersebut  menganggapnya  sebagai  sebuah ancaman.  Kemudian  dalam  kerangka  mengantisipasi  dan  menghadapi obyek  atau  fenomena  yang  dianggap  sebagai  sebuah  ancaman  tersebut maka  suatu  negara  akan  mengedepankan  kebijakan  terkait  cara-cara menghentikan, menghindari, dan membalas ancaman yang diidentifikasi  tersebut.  Di  dalam  literatur  Hubungan  Internasional ancaman  ini  didefinisikan  sebagai  situasi  dimana  satu  agen  atau kelompok  memiliki  kemampuan  atau  keinginan  untuk  menimbulkan konsekuensi negatif terhadap agen atau kelompok yang lain.
Kemudian  pada  konteks  ancaman  ini  H.G.Brauch  juga  menyampaikan dari  Ullman,  bahwa  ancaman  terhadap  keamanan  nasional  adalah sebagai  suatu  tindakan  atau  urutan  peristiwa,  yaitu:  pertama,  secara drastis  mengancam  dan  selama  rentang  waktu  yang  relatif  singkat menurunkan kualitas hidup bagi penduduk suatu negara. Kedua, secara signifikan mengancam dalam mempersempit berbagai pilihan kebijakan yang  tersedia  bagi  pemerintah  suatu  negara  atau  entitas  non-negara dalam  satu  negara.  Pada  konteks  ancaman  ini,  Indonesia  juga  tidak luput akan mengalami hal serupa sehingga akan melemahkan keamanan dan  pertahanan  Indonesia  sebagai  satu  entitas  negara.  Ancaman  yang dapat menurunkan kualitas hidup dan mempersempit pilihan kebijakan bagi  pemerintah  suatu  negara  tentu  akan  sangat  melemahkan keberadaan negara tersebut.
Sehingga  menjadi  suatu  konsekuensi  logis  bagi  suatu  negara    untuk mengembangkan suatu daya tangkal dengan mengaplikasikan teknologi yang  mumpuni.  Teknologi  itu  adalah  teknologi  antariksa,  dimana kemampuan  yang  dimiliki  sangatlah  luas  dalam  melingkupi  keamanan dan  pertahanan  suatu  negara.  Menjadi  logis  bagi  suatu  negara  untuk mengembangkan teknologi antariksa semaksimal mungkin ketika harus menangkal  segala  ancaman  yang  datang.  Khususnya  Indonesia, mengingat  keunikan  Indonesia  yang  memiliki  karakteristik  yang demikian  strategis,  karena  wilayah  laut  Indonesia  adalah “the  largest body  of  water  in  the  world” dan  ditambah  dengan  kondisi  perbatasan kepulauan  Indonesia  dengan  berbagai  negara  yang  meliputi  wilayah luarnya  (perbatasan  wilayah  luar  Indonesia  terkait  dengan  10  negara lainnya), perlu  diikat dengan satu untaian “life-line” (garis hidup) yang solid dan terpadu dengan wilayah daratnya yang demikian luas.
Tetapi  apabila  melihat  kepada  muatan  Pasal  8  UU  No.  21  Tahun  2013 Tentang  Keantariksaan  adalah  setiap  kegiatan  keantariksaan  dilarang: (a)  Menempatkan,  mengorbitkan,  atau  mengoperasikan  senjata  nuklir dan  senjata  perusak  massal  lainnya  di  Antariksa;  (b)  Melakukan  uji senjata  nuklir  dan  senjata  perusak  massal  lainnya  di  Antariksa;  (c) Menggunakan  bulan  dan  Benda  Antariksa  alam  lainnya  untuk  tujuan militer  atau  tujuan  lain  yang  mencelakakan  umat  manusia;  (d) Melakukan  kegiatan  yang  dapat  mengancam  Keamanan  dan Keselamatan  Penyelenggaraan  Keantariksaan  termasuk  keamanan Benda  Antariksa,  perseorangan,  dan  kepentingan  umum;  atau  (e) Melakukan  kegiatan  yang  dapat  mengakibatkan  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup  bumi  dan  Antariksa  serta  membahayakan kegiatan Keantariksaan termasuk penghancuran Benda Antariksa.
Maka  hal  ini  menjadi  kontraproduktif,  karena  muatannya mengisyaratkan  tingkat  kemajuan  teknologi  antariksa  yang  telah dimiliki  oleh  negara-negara  maju  dan  sekaligus  menjadi  ancaman  bagi negara  lain.  Sehingga  ancaman  itu  selain  memang  menjadi  ancaman dalam arti sesungguhnya tetapi di sisi lain telah menjadi halangan bagi negara atau pihak lain yang ingin mengembangkan, termasuk Indonesia.

## Distribusi Kapabilitas di dalam Struktur Internasional
Dalam  memahami  dan  menjelaskan  struktur  internasional  terlebih dahulu  perlu  dilihat  tatanan  internasional.  Tatanan  internasional  ini memiliki  fokus  perhatian  kepada  dua  hal  penting,  yaitu  struktur  yang berupa  distribusi power dan  fungsi  yang  berupa  penyeimbang  atau dominasi.  Oleh  karena  itu  tatanan  internasional  merupakan  sebuah konsekuensi  dari  lingkungan  internasional  yang  berupaya  untuk memenuhi  kebutuhannya  sendiri  dan  harus  berjuang  untuk  bertahan hidup.  Tatanan  internasional  yang  sudah  ada  juga  merupakan manifestasi dari distribusi power . Artinya, jumlah negara yang muncul sebagai negara yang terkuat akan sangat berpotensi membentuk sistem yang berlaku dalam tatanan internasional.

## Sistem Bipolar
Sistem  ini  terbentuk  dengan  kemunculan  dua  kekuatan  yang teraktualisasi  di  dalam  dua  negara  dan  kemudian  lebih  lanjut membentuk dua kutub negara. Satu kutub merupakan satu negara atau sekumpulan  negara  dimana  satu  negara  yang  memimpin  blok  tersebut dan  kemudian  beberapa  negara  yang  bersekutu  dengan  negara pemimpin  blok.  Periode  terjadinya  sistem  bipolar  ini  yaitu  pada  tahun 1945  sampai  dengan  1990.  Tatanan  dalam  sistem  ini  oleh  pemikiran banyak para sejarawan dan para pemikir politik dianggap sebagai suatu
sistem  yang  sangat  aman  dan  stabil,  sehingga  tidak  rentan  terhadap perubahan  dan  memiliki  kemungkinan  yang  sedikit  untuk  terjadinya pertempuran  yang  mematikan,  terkait  keanggotaan  akan  selalu  sama dalam  satu  periode.  Karena  keanggotaan  yang  sama  tersebut  maka kekuatan masing-masing pihak yang berpotensi melakukan agresi akan dikoreksi secara langsung oleh pihak yang lain.

## Sistem Multipolar dan Unipolar
Dalam  sistem  ini  sebaran  kekuasaan  dan  kekuatan  didistribusikan setidaknya  pada  tiga  negara,  tetapi  pada  kenyataannya  kekuatan biasanya tersebar pada 4, 5, 6 atau bahkan lebih. Pada sisi sejarah dapat dilihat  sistem  ini  berlaku  sebagai  sistem  internasional  pada  periode 1648-1945  dengan  pelaku  utama  adalah  Austria,  Prussia,  Italia, Perancis, Rusia dan Inggris. Setelah periode tersebut berlaku kemudian sistem  bipolar  dan  seiring  waktu  semenjak  kejatuhan  Uni  Soviet  pada tahun  1992  Amerika  memegang  kendali  utama  pelaku  sistem internasional  sehingga  dunia  internasional  memasuki  sistem  yang sangat rapuh yaitu unipolar.
Kerapuhan  sistem  ini  karena  kekuasaan  dan  kekuatan  terpusat  pada satu  pihak  yaitu  Amerika,  sedangkan  seiring  waktu  setiap  negara  akan mengejar kepentingan nasionalnya dengan memperkuat pertahanan dan keamanan  nasional,  dan  pada  gilirannya  akan  mengancam  dominasi Amerika.  Keadaan  ini  berkembang  hingga  sekarang  dan  kemudian kekuatan terpecah dalam banyak kutub dan menjadi multipolar. Tetapi kecenderungan  multipolar  yang  ditandai  dengan  kebijakan-kebijakan unilateral  Amerika  ini  pun  dilihat  telah  bergeser  secara  signifikan.  Hal ini  ditengarai  oleh  Yan  Xuetong,  bahwa  Amerika  telah  kehilangan statusnya  sebagai  super power yang  terkuat  sejak  berakhirnya  perang dingin.  Dinamika  kekuatan  super power internasional  saat  ini  telah masuk  era  transisi  dari  sistem  unipolar  dengan  Amerika  sebagai pusatnya  ke  sistem  bipolar  dengan  China  yang  menguasai  kutub  yang lain.

## Unipolarisme Kegiatan Antariksa Dalam Keamanan Nasional
Unipolaritas  kegiatan  antariksa  sulit  dilepaskan  dari  kepentingan nasional  satu  negara,  baik  itu  untuk  kepentingan  sipil  maupun  militer. Khususnya  negara  kuat  seperti  Amerika.Amerika  diketahui  sangat mendominasi  kegiatan  antariksa,  bahkan  Amerika  adalah  satu  negara yang  meletakkan  kekuatan  nasionalnya  dengan  berbasiskan  kekuatan antariksa.  Dalam  visi  2020  yang  dimiliki  Amerika  sangat  jelas  terlihat bahwa  Amerika  sangat  menginginkan  dominasi  yang  kuat.  Pada  visi 2020  tersebut  ditetapkan  dua  tema  yang  menjadi  prinsip  dominasi, yaitu:  pertama,  mendominasi  dimensi  antariksa  dalam  operasi  militer
untuk  melindungi  kepentingan  Amerika  dan  Investasinya  dan  yang kedua  mengintegrasikan  kekuatan  antariksa  kedalam  kemampuan berperang yang mampu melintasi seluruh spektrum konflik.
Dari  dua  tema  prinsip  dalam  visi  Amerika  tersebut  mewajibkan beberapa  hal,  meliputi:  (1)  Pengendalian  Antariksa;  (2)  Keterlibatan secara global (Kepekaan kondisi situasional dunia, pertahanan terhadap misil  balistik,  dan  kemampuan  untuk  menahan  resiko  dari  Antariksa terhadap beberapa target bernilai tinggi); (3) Integrasi kekuatan secara penuh  (Integrasi  kekuatan  Antariksa  dengan  kekuatan  darat,  laut,  dan udara,  dimana  para  prajurit  mampu  mengambil  keuntungan  dari kemampuan  Antariksa  sebagai  satu  bagian  khusus  yang  tidak terpisahkan, dan mengkombinasikan dengan menggabungkan peperangan darat, laut dan udara)
Kemudian  dalam  kegiatan  antariksa  untuk  kepentingan  sipil  pun Amerika  jelas  mendominasi,  seperti  dominasi  yang  dilakukan  oleh pesawat  antariksa  NASA  dan  kegiatan  Stasiun  Antariksa  Internasional. Selain itu di dalam pengoperasian satelit pun didominasi Amerika. Pada konteks ini banyak satelit komersil yang dapat digunakan untuk tujuan militer dan sipil, termasuk penggunaan satelit dalam GPS yang didesain dan  dikendalikan  oleh  Departemen  Pertahanan  Amerika.  Sistem  ini dalam waktu perang digunakan untuk mengindentifikasikan target dan menyediakan pemandu senjata untuk menembak target dengan akurasi yang tepat. Kemudian wakil menteri pertahanan Amerika Robert Work mengumumkan  dalam  simposium  konferensi  tahunan  GEOINT  tahun 2015, bahwa Pentagon akan membangun pusat komando gabungan yang mengkoodinasikan  respon  terhadap  serangan  aset  militer  antariksa Amerika. Pusat komando tersebut dalam waktu enam bulan akan segera berfungsi  penuh  dan  pusat  itu  digunakan  untuk  mempertahankan Amerika sebagai kekuatan global.
Robert  Work  secara  terbuka  juga  mengakui  bahwa  langkah  tersebut dilakukan  sebagai  upaya  Pentagon  dalam  mempertahankan  dominasi Amerika  dan  menghadapi  dugaan  serangan  dari  China  dan  Rusia. Fungsi yang paling menonjol dari  pusat ini adalah  dimaksudkan untuk mendeteksi    satelit  militer  dan  lintasannya  pada  saat  yang  sama sehingga intelijen AS dan militer dapat bekerja sama untuk menciptakan pertahanan  yang  terbaik  terutama  terhadap  serangan  pada  sistem satelit.  Pertahanan  tersebut  adalah  dengan    mengembangkan  taktik, teknik, prosedur, aturan yang memungkinkan Amerika untuk melawan dan  melindungi  diri  ketika  mendapatkan  serangan.  Karena  kenyataan terburuk yang harus dihadapi adalah apabila lawan mampu mengambil alih atau merebut antariksa dari dominasi Amerika, dimana hal itu akan melemahkan  kemampuan  Amerika  khususnya  dalam  memproyeksikan kekuatan yang menentukan.
Pendekatan Realis Offensif dalam melihat Kebijakan Luar Negeri Keantariksaan Indonesia di bidang keamanan yang tertuang dalam UU RI No. 21 Tahun 2013 Tentang

## Keantariksaan
Analisis ini diawali dengan pendapat dari Thucydides, yang mengatakan bahwa di dalam sistem internasional, negara kuat melakukan apa yang mereka dapat lakukan, dan pihak yang lemah akan menderita atas apa yang tidak dapat mereka lakukan. Pada konteks ini maka nampak bahwa negara  kuat  akan  selalu  dapat  dengan  bebas  melakukan  apa  yang mereka kehendaki. Termasuk didalamnya kepemilikan, penguasaan dan penggunaan  teknologi  antariksa.  Mengapa  demikian,  karena  Antariksa pada  abad  21  telah  menjadi  hal  yang  utama  dalam  menentukan  suatu sistem  persenjataan  yang  mampu  bergerak  bebas  dan  memiliki ketepatan  dengan  sifat  yang  sulit  dideteksi  atau  bekerja  secara  diam- diam  ( stealth ).  Sehingga  sangat  mendukung  dalam  pengendalian  dan penguasaan pada kegiatan pengumpulan data dan informasi intelijen.
Strategi  untuk  pencegahan  di  bidang  keamanan  dalam  abad  21  ini sangat  tergantung  kepada  penggelaran  kemampuan  di  antariksa. Antariksa  menjadi  bagian  yang  sangat  esensial  sebagai  sebuah keseluruhan operasi strategis, dan keseluruhan operasi strategis itu akan menjadi  suatu  strategi  yang  utuh.  Hal  itu  kemudian  dijelaskan  oleh Daoed  Joesoef,  bahwa  strategi  merupakan  keseluruhan  operasi intelektual dan fisik yang diniscayakan untuk menanggapi, menyiapkan, dan mengendalikan setiap kegiatan kolektif di tengah-tengah konflik.
Kekuatan  antariksa  sebagai  bagian  dari  strategi  yang  utuh  memiliki pemahaman  bahwa  kekuatan  antariksa  telah memperluas  wilayah  atau matra dalam konfigurasi geografi tradisional. Adapun wujud konfigurasi geografi tradisional adalah horizontal diatas bumi yaitu berupa daratan dan  laut  yang  kemudian  berkembang  dengan  arah  vertikal  yang memanjang dari wilayah udara sampai ke antariksa. Sehingga antariksa sebagai  kekuatan  memiliki  keniscayaan  untuk  diaplikasikan  dan ditingkatkan penggunaannya sebagai instrumen untuk meraih, menjaga dan memelihara keamanan nasional.
Memahami keamanan negara atau keamanan nasional dalam perspektif realis  ofensif  ini  dapat  dimulai  dengan  mengetahui  definisi  ofensif tersebut.  Operasi  ofensif  adalah  suatu  tindakan  dimana  suatu  negara menggunakan  kekuatan  untuk  menyerang  negara  lain  secara  militer atau  menyerang  aset  non  militer  untuk  menaklukan  wilayahnya  atau memaksa  untuk  patuh  dengan  perintah  (memaksakan  kehendaknya kepada  negara  lain).  Penggunaan  kekuatan  untuk  menyerang  negara lain  itu  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  yang  dalam  pemahaman keamanan  nasional  pada  konteks  modern  adalah  suatu  persyaratan
dasar  untuk  menjaga  kelangsungan  hidup  suatu  negara  ( state )  dengan mempergunakan  instrumen  ekonomi,  diplomasi,  kekuatan  militer,  dan kekuatan  politik.  Kelangsungan  hidup  ini  merupakan  esensi  dari  ruh kehidupan  negara  yang  harus  diwujudkan  dan  dipertahankan bagaimanapun  caranya.  Seluruh  instrumen  yang  terhimpun  tersebut selanjutnya  menjadi  daya  gentar  yang  sangat  efektif,  sedangkan  dari seluruh  instrumen  itu  yang  dominan  yaitu  kekuatan  militer  yang fully loaded atau  terisi  penuh  dengan  kekuatan  antariksa.  Definisi  operasi ofensif ini menguatkan kondisi struktur politik internasional yang telah diasumsikan oleh Mearsheimer ke dalam 5 (lima) asumsi utama.
Apabila  melihat  kepada  kondisi  alami  strategis  negara  Indonesia  maka perlu  disadari  kondisi  keberadaan  wilayah  Indonesia  di  bumi  ini. Sebagai negara yang memiliki kawasan perairan yang luas dan strategis, maka  Indonesia  saat  ini  berada  dalam  posisi  berada  ditengah  atau dikelilingi  oleh  kutub-kutub  kekuatan  politik  internasional  baik  dalam skala  global  maupun  regional.  Untuk  itu  konsekuensi  logis  yang  harus ditanggung  oleh  Indonesia  adalah  bahwa  keamanan  wilayah  laut  dan wilayah  dirgantara  termasuk  antariksa  menduduki  posisi  vital  pada tataran  strategi  pertahanan  negara.  Sehingga  dalam  kebijakan keamanan  nasional,  hal  tersebut  termasuk  Ring  I  kebijakan  keamanan nasional,  yang  meliputi  Kebijakan  pertahanan,  kebijakan  luar  negeri, kebijakan ketertiban nasional, kebijakan politik nasional, dan kebijakan keamanan informasi dan telekomunikasi. Berbasiskan kondisi geografis kelautan  ini  maka  kekuatan  laut  atau  maritim  yang  dikuatkan  dengan keantariksaan  melahirkan  geostrategi  yang  melekat  bagaikan  dua  sisi keping mata uang, yaitu kekuatan antariksa dan maritim.
Melihat  kepada  perkembangan  tekno-nasionalisme  yang  begitu  agresif di  kawasan  regional  hal  ini  menyebabkan  Indonesia  menjadi  negara yang berada di kawasan geografis yang sangat strategis. Oleh sebab itu Indonesia  memerlukan  suatu  politik  luar  negeri  yang  betul-betul mengedepankan  pertimbangan  pertahanan  dan  keamanan.  Jika  tidak terpenuhi maka Indonesia akan terancam kepentingan pertahanan  dan keamanannya  dari  potensi  gejolak  yang  muncul  di  kawasan  sebagai akibat dari perkembangan tekno-nasionalisme tersebut. Sehingga perlu kemudian dilihat definisi Politik Luar Negeri. Politik Luar Negeri secara umum adalah suatu perangkat formula, nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk  mempertahankan,  mengamankan,  dan  memajukan  kepentingan nasional. Beranjak dari definisi itu, maka kegiatan antariksa khususnya aspek keamanannya tentu saja harus sejalan dengan pemahaman Politik Luar  Negeri  secara  umum.  Khususnya  terkait  dengan  aspek  keamanan yang  menyangkut  masalah  mempertahankan,  mengamankan,  dan memajukan  kepentingan  nasional.  Dimana  keamanan  bangsa  dan negara  Indonesia  merupakan  jantung  dari  kepentingan  nasional Indonesia.  Kemudian  dengan  kondisi  sistem  internasional  yang  anarki
akan semakin mempertegas perlunya mengejar, meraih, mengamankan dan  mempertahankan  kepentingan  nasional.  Dalam  konteks  hubungan internasional  sistem  internasional  dikatakan  anarki  bukan  berarti adanya  kekacauan,  kurangnya  aturan,  atau  tidak  ada  pola  yang  dapat dijadikan  dasar  dalam  mengaturnya.  Tetapi  lebih  kepada  tidak  adanya penguasa  yang  terpusat.  Artinya,  tidak  ada  otoritas  tertinggi  diatas kedaulatan negara. Maka sistem Internasional dalam interaksinya akan melibatkan  banyak  negara  dengan  tidak  ada  pemerintahan  yang mengatur dari pemerintah-pemerintah negara berdaulat itu. Tentu saja ini membawa kon-sekuensi minimal bahwa kepercayaan negara-negara yang  hidup  dalam  kondisi  ini  akan  lemah  dan  menimbulkan  keragu- raguan dalam berinteraksi antara satu negara dengan negara lain.
Melihat  kepada  kebijakan  Antariksa  Indonesia  dalam  aspek  keamanan yang dise-but dalam pasal 1 ayat 12 dan pasal 8  Undang-Undang No. 21 Tahun  2013  Tentang  Keantariksaan  pada  hakekatnya  harus menekankan  kepada  mengejar  dan  mempromosikan  kepentingan nasional Indonesia di panggung antar negara-bangsa. Karena Antariksa merupakan batas kawasan baru yang dimanfaatkan sebagai bagian dari tujuan    perjuangan  abadi  untuk  memperoleh  kekuatan  dan  kekuasaan yang  sulit  terelakkan.  Sehingga  jika  suatu  negara  mampu mengembangkan  kemampuan  antariksa  tentu  akan  semakin memperluas  jangkauan  negara  hingga  ke  antariksa,  dimana  tujuan negara  dalam  memelihara  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  akan dapat terwujud.
Dalam  pasal  1  Ayat  12  tahun  2013  tentang  keantariksaan,  Keamanan dimaknakan  sebagai  segala  upaya  dan  komitmen  secara  internasional bagi  setiap  Penyelenggara  Keantariksaan  untuk  memelihara  dan/atau menjamin pemanfaatan antariksa dan benda-benda langit lainnya untuk maksud-maksud  damai  dan  tidak  menimbulkan  kerusakan  bagi lingkungan  bumi  dan  antariksa  melalui  keterpaduan  pemanfaatan sumber  daya  manusia,  fasilitas,  dan  prosedur.  Selanjutnya  di  pasal  8 yang  berisi  kegiatan  antariksa  yang  dilarang,  dimana  makna  kegiatan yang  dilarang  tersebut  sebenarnya  mengandung  kemampuan  dan kepemilikan  teknologi  antariksa  yang  sangat  tinggi,  dimana  Indonesia belum  sampai  pada  tingkat  tersebut.  Dengan  demikian  maka  secara normatif  Indonesia  akan  dapat  diterima  oleh  komunitas  internasional karena  dalam  menterjemahkan  pertahanan  dan  keamanan  berbasis antariksa masih sangat lunak, dan kegiatan yang dilarang itu kemudian menjadi hambatan.
Tetapi dilihat dari perspektif realis ofensif ini merupakan satu hal yang kontradiktif  dengan  upaya  pemenuhan  rasa  keamanan  khususnya terkait  pertahanan  militer.  Jika  dikaitkan  dengan  pendapat Mearsheimer  yang  secara  persuasif  mengatakan  bahwa  dalam  sistem
internasional  terdapat  tiga  hal,  yaitu:  (1)  Tidak  adanya  otoritas  sentral diatas negara yang mampu melindungi satu pihak dari pihak yang lain, (2) Kenyataan bahwa negara selalu memiliki kemampuan militer ofensif, (3) Fakta bahwa negara tidak pernah bisa yakin tentang niat negara lain dan  kekuatan  besar  dipastikan  tak  henti-hentinya  akan  mengejar kekuasaan.
Kemudian  sejalan  dengan  5  (lima)  asumsi  realis  ofensif  oleh Mearshemeir,  maka  akan  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  pertama, keadaan  anarkis  dimana  tidak  ada  pemerintah  internasional  yang berada  di  atas  negara  yang  berdaulat.  Untuk  jaminan  keamanan  tentu saja  tidak  ada  pihak  manapun  di  dunia  internasional  yang  memiliki otoritas  mengatur  pemerintahan  negara  berdaulat,  termasuk  pada konteks melihat suatu ancaman atau persepsi ancaman. Melihat kepada muatan pasal 8, dimana persepsi ancaman dimaknakan dengan kegiatan antariksa yang dilarang, tentu saja hal ini membawa konsekuensi politik bahwa  Indonesia  tidak  diperbolehkan  melakukan  hal  itu,  tetapi  esensi dari  persepsi  ancaman  itu  hendaknya  diantisipasi  dengan  kesiapan teknologi yang mumpuni oleh Indonesia.
Kedua,  tidak  adanya  keyakinan  dari  masing-masing  negara  atau  pihak terhadap  niat  dari  negara  atau  pihak  lain.  Asumsi  ini  sangat  relevan dalam  melihat  kondisi  dunia  internasional  terkini.  Karena pengembangan  teknologi  yang  bersifat  strategis  seperti  teknologi antariksa  pada  awalnya  dikonstruksikan  sebagai  upaya  antisipasi terhadap  ancaman  keamanan  dari  negara  atau  pihak  lain.  Sehingga banyak  negara-negara  besar  berlomba-lomba  untuk  membangun pertahanan  dan  keamanannya  dengan  berbasis  keantariksaan. Sedangkan Indonesia masih jauh tertinggal.
Ketiga,  keberlangsungan  hidup  suatu  organisme  negara  menjadi motivasi  utama  yang  harus  diraih,  sehingga  keberadaan  dari  tujuan- tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  negara  tersebut  dapat  diwujudkan. Terkait  dengan  itu  persepsi  ancaman  yang  ditransformasikan  kedalam muatan  pasal  8  ini  menjadi  kontradiktif  dengan  perjuangan mewujudkan  keberlangsungan  hidup  negara  yang  pada  gilirannya menghambat  dan  mengancam  pelaksanaan  dan  implementasi  dari tujuan-tujuan  dan  nilai-nilai  yang  diyakini  dan  disepakati  oleh  seluruh komponen bangsa.
Keempat,  negara  sebagai  entitas  yang  berpikir  rasional  untuk memaksimalkan tujuan dasar negara itu hidup dengan mempertimbangkan  secara  strategis  lingkungan  eksternal.  Persepsi ancaman  yang  dibangun  dalam  muatan  pasal  8  tersebut  sejatinya mengandung  muatan  tingginya  kemampuan  teknologi  antariksa  yang telah dicapai suatu negara. Oleh sebab itu hendaknya Indonesia sebagai
entitas  yang  berpikir  rasional  harus  mengembangkan  kemampuan keantariksaannya  terlebih  dahulu  pada  tataran  atau  tingkat  tersebut, sebagai  antisipasi  terhadap  lingkungan  eksternal  yang  berkembang agresif dengan tekno-nasional-ismenya.
Kelima,  melihat  kepada  dinamika  internasional  saat  ini  yang berbasiskan  tekno-nasionalisme,  maka  setiap  negara  akan  memiliki potensi untuk melakukan penyerangan dengan kemampuan militer yang dimiliki.  Sehingga  wajib  dan  perlu  bagi  Indonesia  mengembangkan kemampuan  antariksanya  dengan  maksimal  untuk  tujuan  menghadapi dinamika tersebut.
Keamanan dan Pertahanan merupakan dua bidang yang bagi Indonesia sangat  terikat  atau  tidak  dapat  bebas  dari  dinamika  perubahan  agresif yang  terjadi  di  lingkungan  tersebut.  Oleh  sebab  itu  sebagai  sebuah tindakan  yang  antisipatif  terhadap  perubahan  itu,  maka  negara  dalam hal ini Indonesia haruslah melakukan tiga tindakan, yaitu: merumuskan, memutuskan  dan  melaksanakan  program  pembangunan  di  kedua bidang  yang  melibatkan  keantariksaan.  Tindakan-tindakan  ini  diambil oleh  Indonesia  dengan  berdasarkan  kepada  kepentingan  nasional  yang tersirat  dan  inheren  yaitu  kelangsungan  hidup.  Terkait  dengan kelangsungan  hidup  ini  ditegaskan  oleh  Morgenthau  bahwa  syarat minimum  yang  harus  dipenuhi  oleh  suatu  negara  adalah  kemampuan untuk  melindungi  identitas  fisik,  politik  dan  budaya  dari  gangguan negara atau pihak lain.
Adapun  bidang  antariksa  merupakan  satu  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  dinamika  perubahan  lingkungan  yang  agresif  tersebut. Ini  disebabkan  karena  antariksa  merupakan  teknologi  strategis  yang hendaknya  menjadi  bagian  dari  pemikiran  atau  kebijakan  strategis. Sehingga tingkat agresivitas perubahan lingkungan strategis yang terjadi dimana aspek keamanan Indonesia harusnya mampu diperjuangkan dan dilindungi.  Sebagai  sebuah  teknologi  strategis  maka  pengembangan antariksa harus didayagunakan semaksimal mungkin. Hal ini tentu saja untuk  mengantisipasi  keguncangan-keguncangan  yang  timbul  dari perubahan lingkungan baik yang berasal dari domestik atau khususnya dari  internasional  dan  secara  lebih  signifikan  adalah  perubahan  yang berdampak  kepada  aspek  keamanan  Indonesia.  Seperti  kasus penyadapan  yang  dilakukan  pihak  Amerika  dan  Australia  dimana  hal tersebut  membuktikan  lemahnya  sistem  keamanan  nasional  Indonesia di bidang teknologi informasi.
Kemudian Indonesia sebagai negara yang berdaulat hendaknya memiliki tugas  untuk  mempertahankan  integritas  wilayah  Republik  Indonesia terhadap  tantangan,  ancaman,  gangguan  dan  hambatan  baik  yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Tugas ini apabila dikaitkan
dengan  perubahan  lingkungan  yang  agresif  tentu  saja  membutuhkan penajaman strategi yang merupakan bagian dari tindakan merumuskan, memutuskan  dan  melaksanakan  program  pembangunan  di  bidang keamanan  dan  pertahanan  dengan  mengedepankan  antariksa  sebagai perangkat  utama.  Kemampuan  antariksa  di  dalam  perjuangan mempertahankan  integritas  wilayah  NKRI  tidak  dapat  dibantah  lagi  di era globalisasi yang memiliki muatan ketidakpastian ini. Pengembangan dan  penajaman  strategi  keamanan  hendaknya  didukung  dan  diwarnai oleh keantariksaan yang dikembangkan dengan sangat progresif, massif dan bebas dari kungkungan, baik teknis maupun psikologis. Dimana hal ini nampak dari muatan pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2013  Tentang  Keantariksaan  yang  lunak  dalam  mendefinisikan keamanan,  kemudian  pasal  8  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2013 Tentang Keantariksaan yang melarang beberapa kegiatan antariksa yang sesungguhnya  menjadi  pembatas  dalam  pengembangan  keantariksaan nasional,  dimana  hingga  saat  ini  sesungguhnya  Indonesia  belum  atau jauh menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam keantariksaan.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa persepsi atau potensi ancaman seperti  yang  disinyalkan  dalam  pasal  8  jika  dikonstruksikan  ke  dalam kondisi struktur politik internasional maka akan terbaca sebagai sebuah barrier atau  hambatan  bagi  kemajuan  Indonesia  dalam  mencapai teknologi itu sendiri, sementara di sisi lain Indonesia masih sangat jauh pencapaiannya.  Sedangkan  melihat  kepada  yang  sudah  dilakukan  oleh negara maju  pemilik teknologi seperti Amerika,  maka akan terlihat hal itu  tidak  murni  dipenuhi,  melainkan  menjadi  subordinat  dari kepentingan  Amerika  terhadap  dunia  global.  Perilaku  bertanggung jawab  dan  selalu  memposisikan  diri  menjadi  negara  baik “good  boy” merupakan  hal  yang  bersifat  naif  yang  sebenarnya  merupakan hambatan  yang  diciptakan  secara  psikologis  oleh  masyarakat  negara maju  terhadap  negara  berkembang  untuk  membelenggu  agar  tidak secara  agresif  mengembangkan  kemampuan  antariksanya.  Karena negara  berkembang  seperti  Indonesia  yang  secara  geopolitik  adalah negara  kepulauan  dan  memiliki  banyak  potensi  konflik  dengan  negara tetanggga,  seperti  pelanggaran  wilayah,  klaim  batas  wilayah, penyadapan  dan  intervensi  politik.  Maka  untuk  mengatasi  hal  itu pengaplikasian  satelit  militer  merupakan  pilihan  utama  selain  dapat mengantisipasi  permasalahan  tersebut,  di  sisi  lain  dapat  juga  menjadi efek  penggentar  bagi  pihak  atau  negara  lain  yang  ingin  mengganggu. Seperti  disadari  bahwa  kondisi  terkini  pertempuran  adalah  terlibatnya secara  penuh  teknologi  informasi  yang  berbasis  satelit  atau cyber warfare .
Dari  sisi  pemikiran  strategis,  hendaknya muatan  dalam  pasal  1  ayat  12 dan pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan harus  menunjukkan  manifestasi  dari  kesiapan  negara  untuk  mengatasi
masalah-masalah baru di bidang keamanan negara. Dimana keamanan negara ini akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan lingkungan  strategis  Indonesia  yang  masih  akan  berlangsung  terus tanpa  mengenal  batas  waktu  dan  kemungkinan  dampaknya  terhadap keamanan  nasional.  Pada  konteks  ini,  Daoed  Joesoef  menyebutkan bahwa  tuntutan  yang  harus  dilakukan  adalah  upaya  menerjemahkan perubahan  menjadi  sebuah  prediksi  dan  kemudian  menjadi  sebuah tindakan.  Muatan  kedua  Pasal  tersebut  hendaknya  lebih  ditujukan untuk  aspek  keamanan  Indonesia  dalam  koridor  keniscayaan ketidakpastian  dalam  sistem  internasional,  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  pemikiran  strategis  dalam  muatan  kedua  pasal  tersebut  harus dapat berorientasi kepada keamanan Indonesia, harus mampu menjadi alat untuk mengantisipasi terhadap ancaman keamanan Indonesia, dan harus  mampu  membuat  perkiraan-perkiraan  akan  ancaman  yang ditujukan kepada Indonesia.
Sehingga  muatan  kedua  pasal  tersebut  hendaknya  mencerminkan kebutuhan  Indonesia  akan  sebuah  teknologi  strategis  yang  mampu  di dayagunakan sebagai bagian dari strategi keamanan nasional Indonesia secara komprehensif. Adapun teknologi strategis yang harus di bangun, dikembangkan  dan  diaplikasikan  adalah  satelit  militer  dan  roket peluncur satelit yang sebenarnya adalah roket balistik.
Dalam  pandangan  realis  ofensif,  Aspek  kegiatan  keamanan  Antariksa yang disebut dalam pasal 1 Ayat 12 dan pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun  2013  Tentang  Keantariksaan  masih  sangat  mengedepankan keberadaan  Indonesia  sebagai “good  boy” dalam  struktur  dan  sistem internasional. Hal ini sangat kontraproduktif dengan tindakan menjaga integritas keutuhan wilayah NKRI, karena untuk menjaga itu diperlukan suatu  keamanan  yang  maksimum  di  satu  sisi,  sedangkan  sisi  yang  lain jelas bahwa keamanan menurut realis ofensif merupakan suatu hal yang sangat langka dalam sistem internasional. Oleh sebab itu pengembangan antariksa  haruslah  bersifat  agresif,  progresif  dan  masif  sehingga  akan mampu  memenuhi  keamanan  negara  sebagai  wujud  dari  kepentingan nasional  memperjuangkan  kelangsungan  hidup  atau “survival”. Selanjutnya  jika  suatu  negara  menginginkan  untuk  dapat  bertahan hidup  di  era  antariksa  maka  harus  melakukan  pembangunan  dan pengembangan  kemampuan  antariksa  secara  maksimal  tanpa terbelenggu oleh pemikiran menjadi negara yang baik atau “good boy”. Sehingga  dengan  demikian  maka  prestise  dan  kewibawaan  Republik Indonesia  akan  semakin  bertambah,  dan  pada  gilirannya  Indonesia menjadi  negara  berdaulat  yang  utuh  karena  memiliki  daya  gentar  bagi negara lain.

## Simpulan
Dari  pemaparan  tulisan  tersebut  di  atas,  secara  sederhana  dapat dikatakan  bahwa  perkembangan  kegiatan  antariksa  hari  ini  semakin progresif  dan  masif.  Tentu  saja  menjadi  suatu  keharusan  bagi  suatu negara  untuk  mengembangkan  dan  memiliki  teknologi  antariksa, dimana hal itu harus dilakukan dengan progresif dan masif pula. Hal ini dikarenakan  kemampuan  dan  aplikasi  yang  dimiliki  oleh  teknologi antariksa sangatlah luas. Bidang yang menduduki posisi prioritas utama yang sangat membutuhkan adalah berkenaan dengan bidang keamanan dan  pertahanan,  khususnya  militer.  Penerapan  teknologi  ini  sangatlah signifikan  di  bidang  keamanan  dan  pertahanan  suatu  negara.  Banyak negara besar seperti Amerika dan China misalnya yang sangat progresif dan masif mengembangkan serta memilikinya.
Konsekuensi logisnya adalah suatu negara akan memacu pengembangan dan  kepemilikan  teknologi  ini  hingga  tidak  terbatas.  Hal  tersebut terbukti  dengan  pandangan  dari  Amerika  maupun  China  dalam membangun  keantariksaannya,  yaitu  bahwa  antariksa  memiliki  nilai strategis  yang  sangat  tinggi.  Oleh  sebab  itu  apabila  dikaitkan  dengan pendekatan realis ofensif, maka kita akan melihat bahwa ketidakpastian keamanan  pada  struktur  dan  sistem  internasional  yang  dihadapi  oleh Indonesia  hendaknya  menjadi  fundamental  utama  pengembangan  dan pemilikan kemampuan antariksa ini. Mengingat Indonesia saat ini telah mendapatkan  serangan  ancaman  melalui  teknologi  berbasis  antariksa seperti satelit mata-mata, maka segala bentuk hambatan atau halangan yang muncul bagi pengembangan strategis keantariksaan harus dihadapi dengan  progresif.  Maka  hendaknya  materi  dalam  pasal  1  Ayat  12  dan pasal  8  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2013  Tentang  Keantariksaan dapat  lebih  progresif  dan  mencerminkan  ketegasan  kebutuhan keamanan  negara  Indonesia.  Karena  sesungghuhnya  kemampuan Indonesia  dalam  pengembangan  keantariksaannya  masih  jauh  dari tingkatan kegiatan antariksa yang dilarang tersebut.

## Daftar  Pustaka

## Buku dan Artikel dalam Buku
Bandoro, Bantarto, 2014. Indonesia dalam Lingkungan Strategis yang Berubah . Graha Ilmu. Yogyakarta. Djafar, Zainuddin & Robby Aulia Fadila, 2013. Menuju Peran Strategis Indonesia  Di  Lingkungan  Regional  dan  Global.Politik  Luar  Negeri Indonesia  Di  ba-wah  Pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono. Bandung: Pustaka Jaya.
Donnelly, Jack, 2000. Realism and International Relation . Cambridge. University Press. Hara, Abubakar Eby, 2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Konstruktivisme . Nuansa. Bandung. Hollis,  Martin  And  Steve  Smith,  1990. Explaining  And  Understanding Internati-onal Relations . Clarendon Press. Oxford. Joesoef, Daoed. 1991. Renungan Tentang Studi Strategi dan Hubungan Interna-sional di CSIS . Jakarta.
___________,  2014. Studi  Strategi.  Logika  Ketahanan  dan Pembangunan Nasional. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
Mearsheimer,  J.J,  2007.  “Structural  Realism”,  dalam  T.  Dunne,  M. Kurki & S.Smith (eds.), International Relations Theorise: Discipline and Diversity. Oxford: Oxford University Press.
Mearsheimer, John J., 2001. The Tragedy of Great Power Politics . New York: Norton.
Morgenthau,  Hans  J.,  1973. Politics  Among  Nations.  The  Struggle  for Power and Peace . New York:Alfred A. Knopf Inc. Nugroho,  Riant,  2013. National  Security  Policy.  Sebuah  Pengantar.
Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2013  Tentang Keantarik-saan.

## Artikel Jurnal
Adams,  Karen  Ruth,  2003.  “Attack  and  Conquer?  Ainternational Anarchy and the Offense-Defense-Deterrence Balance.” International Security 28 (3): 45. Frankel,  B.,  1996.  “Restating  the  Realist  Case:  An  Introduction”, Security Studies 5 (3): 9-20. Granoff, Jonathan and Craig Eisendrath, 2005. United States—Masters of  Space?,  The  US  Space  Command’s  “Vision  for  2020” .  Global Security Institute.
Muhibat,  Shafiah  F.,  2013.  “Pergeseran  Kekuatan  di  Asia  Timur  dan Konsekuensi  bagi  ASEAN:  Persepsi  Ancaman  dan  Kerja  Sama Keamanan Regional .” Analisis CSIS 42 (3). Rousseau, David L. dan Rocio Garcia-Retamero, 2007. “Identity, Power , and  Thre-at  Perception  A  Cross-National  Experimental  Study.” Journal of Conflict Resolution 51 (5).

## Artikel Online
Chase,  Michael  S.  2011. Defense  and  Deterrence  in  China’s  Military Space  Stra-tegy. Publication:  China  Brief  11  (5)  [online]  dalam http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/
Defense,  2011. National  Security  Space  Strategy  Unclassified Summary . [online] dalam http://www.defense.gov/home/features/2011/0111_nsss/docs/Natio nalSecurity SpaceStrategyUnclassifiedSummary_Jan2011.pdf The Environmental Anarchy.
http://faculty.washington.edu/caporaso/courses/203/notes/w1paradig ms_of_ir.html.
Finch, James P., 2011. Finding Space in Deterrence Toward a General Frame-work for “Space Deterrence”. Director Shawn Steene, Deputy
Director  Space  Policy  and  Strategy  Development  Office  of  the Undersecretary  of  Defense  for  Policy.  Strategic  Studies  Quarterly. Winter[online] dalam www.au.af.mil/au/ssq/2011/winter/finchsteene.pdf. Hans  Günter  Brauch,  2011. Concepts  of  Security  Threats,  Challenges, Vulnerabi-lities and Risks [online] dalam www.springer.com/.../9783642177750-c1.pdf Pike,  John,  1998. American  Control  of  Outer  Space  in  the  Third Millennium [online] dalam http://www.fas.org/spp/eprint/space9811.html Rear  Admiral  Simon  Williams  OBE,  2012. The  Role  of  the  National
Interest  in  the  National  Security  Debate .  [online]  dalam www.da.mod.uk/.../SHP-2012-Williams.pdf The  Butcher,  2015. Pentagon  Rushing  to  Open  Space-War  Center  To Counter China, Russia. [online] dalam http: /punditfromanotherplanet.com/2015/06/24/pentagon-rushing-to- open-space-war-center-to-counter-china-russia
Toft, Peter, 2005. “John J. Mearshemeir: An Offensive Realist Between Geopolitics  And Power .” Journal  Of  International  Relations  and Development. 8  (4)  [online]  dalam  http://www.palgrave- journals.com/jird/journal/v8/n4/full/1800065a.html. Wedler,  Carey.  2015. The  Final  Frontier:  US  Building  War  Command Center  to  Take  Foreign  Policy  to  Space [online]  dalam http://theantimedia.org/pentagon-building- warcentermachineapparatus-space Xuetong, Yan, 2011. From a Unipolar to a Bipolar Superpower System: The  Futu-re  of  the  Global  Power  Dynamic [online]  dalam http://carnegie  tsinghua.org/2011/12/30/from-unipolar-to-bipolar- super power -system-future-of-global- power -dynamic