## INDIVIDUALISME DAN LIBERALISME DALAM SEKULARISME MEDIA AMERIKA

## Alia Azmi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang Email : azmialia@gmail.com

## Abstract
Liberal  thoughts  argue  that  men  have  rational  and  logical  ability  to  decide  the rightest  and  best  choice  for  themselves,  which  means  that  men  are  autonomous  in determining their life’s orientation and truth. Therefore men cannot be forced to accept certain  general  truth  from  the  society  because  each  person  have  distinguished  goal, which is incommensurable. The single interpretation of truth is considered incompatible with  human ability to  contemplate  their  objectives.  This  makes  the  basis  of  the secular practice  in  American  society;  the  separation  of  church  (religion)  and  state,  where religion is considered private matters. The amendment of the constitution clearly notes that state should not make any law respecting or against practice of any religion. This practice can be seen in the American mass media, where most hold liberal view and shun away  from  religious  debates.  Media  as  a  public  sphere  play  an  important  role  in facilitating the debate about discourses, therefore refrain from  private matters such as religion.
Key words: liberal self-determinism, secularism, American media

## Pendahuluan
Liberalisme  menempati  posisi  sentral dalam  menjelaskan  tujuan  akhir  individu  dan pencarian  kebenaran  moral.  Pemikir  liberal percaya bahwa manusia mempunyai kemampu- an  rasio  dan  logika  untuk  menentukan  hal-hal yang  benar  dan  terbaik  baginya.  Kemampuan manusia tersebut otonom dan terlepas dari nilai- nilai yang harus ditanamkan oleh kekuatan yang lebih  besar  seperti  penguasa  maupun  keper- cayaan spiritual tertentu. Penteori liberal seperti Isiah  Berlin,  John  Rawls,  dan  Robert  Nozick mengemukakan  pandangan  bahwa  manusia adalah  makhluk  otonom  yang  dapat  menentu- kan  sendiri  arah  dan  tujuan  kebenaran  hidup- nya.
Salah  satu  bahasan  penting  dalam otonomi  individu  ini  adalah  konsep  kebebasan positif dan negatif yang dikemukakan oleh Isiah Berlin.  Walaupun  pembedaan  kebebasan  yang positif  dan  negatif  ini  dapat  ditelusuri  hingga Kant  dan  Rosseau,  Isiah  Berlinlah  yang mengartikulasi  pendapat  ini  lebih  jauh  dalam esainya Two  Concepts  of  Liberty .  Pengertian negatif  kebebasan  adalah  keadaan  di  mana manusia  dapat  menentukan  pilihannya  sendiri tanpa  ada  pembatasan  dan  campur  tangan  dari
pihak luar, termasuk pemerintah atau kelompok penguasa  (Berlin,  2004:  233).  Sedangkan pengertian  positif  kebebasan  adalah  kemampu- an manusia untuk menentukan sendiri nasib dan tujuan  hidupnya,  karena  manusia  merupakan makhluk  rasional  yang  otonomi  dan  dapat memilih  keputusan  yang  terbaik  bagi  dirinya. Kemampuan  rasio  manusia  ini  merupakan  hal penting  yang  membedakannya  dari  makhluk- makhluk  lain,  dan  hanya  dengan  kebebasan manusia  dapat  mengimplementasikan  sepenuh- nya kelebihannya tersebut. (Berlin, 2004: 244).
Maka,  sesuai  dengan  tradisi  liberal, manusia  seharusnya  tidak  dipaksa  untuk menerima suatu kebenaran moral yang digeneralisasi  di  tengah-tengah  masyarakat, karena  setiap  manusia  mempunyai  keinginan dan  tujuan  yang  tidak  dapat  dibandingkan  satu sama  lain  ( incommensurable ).  Dengan  demi- kian, Berlin lebih menekankan pada pentingnya kebebasan  individu  dan  pengakuan  terhadap pluralisme masyarakat daripada bentuk kolektivisme maupun komunitarian.
Hak  otonom  dikemukakan  oleh  penteori liberal lain seperti John Rawls, yang menyatakan  bahwa  kebebasan  pada  dasarnya dapat dijelaskan dengan merujuk pada tiga hal,
Individualisme dan Liberalisme...
yaitu agen yang bebas, restriksi atau pembatasan  yang  tidak  boleh  dikenakan  pada agen  tersebut,  dan  hal-hal  apa  saja  yang  bebas dan tidak bebas  mereka lakukan (Rawls, 1971: 177). Dalam hal ini, Rawls memiliki pandangan negatif  klasik  tentang  kebebasan  yang  hampir sama  dengan  penteori  klasik  seperti  Mill  dan Rosseau. Ia juga mengakui tidak mengindahkan perdebatan  pengertian  positif  dan  negatif kebebasan,  karena  menganggap  hal  tersebut sebagai  hal  yang  tidak  esensial  dan  tidak  perlu dalam pengertian kebebasan.
Namun  pemikiran  yang  paling  penting dalam  tesis  Rawls  bukanlah  mengenai  tiga rujukan tersebut, melainkan pendapatnya mengenai  keadilan,  dalam  keadaan  mana kebebasan  dapat  terpenuhi.  Dalam  teorinya tentang  keadilan,  Rawls  menjelaskan  bahwa prinsip  kebebasan  meliputi  kebebasan  yang sama  bagi  semua  orang,  yang  hanya  dapat dikorbankan  apabila  diyakini  akan  bermanfaat bagi  kebaikan  semua  orang  dan  akan  me- ningkatkan  kualitas  kebebasan  itu  sendiri, seperti pengurangan kemiskinan dan peningkat- an  kesejahteraan  nasional  (dalam  Shapiro, 2006: 221). Prinsip ini merupakan pilihan yang paling  rasional  dipilih  oleh  individu  dalam keadaan  awal  hipotetis  Rawls  yaitu  berada dalam selubung ketidaktahuan ( veil of ignorance ).
Individu-individu  hipotetis  yang  berada dalam selubung ketidaktahuan tersebut haruslah bebas  dari  fakta-fakta  khusus  tentang  diri mereka,  termasuk  posisi  dalam  masyarakat, kelas  ekonomi,  status  sosial,  bakat,  kemampu- an, dan ciri-ciri psikologis (Shapiro, 2006: 223). Kebebasan  dari  fakta-fakta  ini  akan  membuat individu-individu tersebut mempunyai pendapat yang sama tentang keadilan, bahwa setiap orang harus mendapatkan kebebasan yang sama besar. Sebaliknya,  pengetahuan  individu  tentang orang-orang  yang  akan  mendapatkan  pembagi- an  kebebasan  akan  berakibat  pada  kesimpulan lain  yang  tidak  sesuai  dengan  persetujuan mengenai konsensus keadilan tadi.
Tradisi  libertarian  seperti  pandangan Robert  Nozick  juga  mengemukakan  bentuk keadaan hipotetis untuk menjelaskan bagaimana pilihan  kebebasanlah  yang  paling  mungkin diambil  semua  individu.  Menurut  Nozick, individu  dalam  keadaan  alamiah  Locke  akan memilih  bentuk  negara  minimal,  atau  “negara anjing  penjaga”  yang  hanya  bertugas  me- lindungi warga dari kejahatan seperti kekerasan,
pencurian,  penipuan,  dan menegakkan  kontrak. Konsep  negara  minimal  seperti  ini  akan  men- dapat  persetujuan  dari  setiap  individu  karena tidak  melanggar  hak  individu  dan  wilayah pribadi.  Sebuah  lembaga  politik  yang  mungkin akan  mencampuri  urusan  pribadi  atau  mem- batasi hak individu harus mendapat persetujuan dari semua individu (Shapiro, 2006: 163-4).
Keadaan  alamiah  yang  dimaksudkan Nozick  adalah  situasi  di  mana  “individu  pada umumnya  menaati  aturan  moral  dan  umumnya bertingkah  laku  sebagaimana  seharusnya” (Shapiro,  2006:  165).  Kondisi  seperti  ini  me- mungkinkan  untuk  tidak  adanya  pemerintahan yang  dapat  membatasi  hak-hak  individu. Walaupun dapat mengacu pada berbagai bidang kehidupan,  penjelasan  Nozick  ini  banyak berkisar  pada  kegiatan  ekonomi;  bahwa masyarakat  dalam  sistem  libertarian  negatif mempunyai pembagian kerja berdasarkan pasar, uang,  wirausahawan,  dan  kegiatan  usaha sehingga pemerintah tidak perlu campur tangan dalam mengatur perekonomian.
Mengenai  pengertian  negatif  kebebasan yang dikemukakan Nozick, ia menggarisbawahi aturan  yang  sangat  ketat  tentang  hak  individu. Menurutnya  wilayah  pribadi  individu  adalah eksklusif  dan  tidak  boleh  dilanggar  tanpa sepengetahuannya.  Ia  menggambarkan  hak sebagai  garis  dalam  wilayah  moral  yang mengelilingi  individu,  yang  tidak  boleh disentuh  dalam  keadaan  apa  pun  tanpa persetujuan  individu  bersangkutan  (Shapiro, 2006: 169). Dengan keadaan ini, kita dapat saja menduga  individu-individu  ini  adalah  yang paling  egois  dan  individualis,  tetapi  menurut Nozick  keadaan  seperti  itu  dan  penerapan negara  minimal  akan  membentuk  masyarakat yang  paling  baik  dan  paling  mendekati  utopia (Shapiro, 2006: 165).
Berbagai pandangan individualisme liberal  ini  menunjukkan  bahwa  kebebasan individu  mutlak  menjadi  sesuatu  yang  harus dijaga  dan  dilindungi.  Hal  ini  juga  berlaku dalam  hal  penentuan  kebenaran,  di  mana individu  berhak  untuk  menentukan  hal  yang terbaik  baginya,  dan  penilaiannya  itu  harus bebas  dari  paksaan  pihak  lain  maupun  doktrin- doktrin  yang  beredar  di  lingkungan  sekitarnya. Penilaian  individu  haruslah  objektif  dan  netral, serta  terbebas  dari  nilai-nilai  kelompok, terutama yang bersifat paksaan.
Filsuf  liberalis  pada  umumnya  juga membahas tentang pluralisme maupun interaksi
antara  individu-individu  maupun  kelompok- kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini  perlu  karena  pada  dasarnya  manusia menyadari  bahwa  kebebasan  dapat  menimbul- kan  masalah  ketika  berbenturan  dengan  hak kebebasan ataupun kepentingan individu/ kelompok  lain.  Oleh  sebab  itu  para  liberalis sering  berargumen  mengenai  perlunya  tatanan politik  liberal  yang  memberi  perhatian  besar pada pluralisme.
Setiap individu harusnya dipercaya untuk memilih  nilai-nilai  sendiri  sesuai  dengan otonomi  mereka,  dan  dihindari  dari  penekanan pemilihan  kebenaran  yang  ditentukan  oleh orang lain. Seperti yang telah dijelaskan di atas, Berlin  memusatkan  perhatian  pada  kelemahan pengertian  positif  kebebasan  yang  dapat mengakibatkan penguasa atau sekelompok kecil elit menanamkan pandangan moralnya terhadap orang  lain.  Bagi  Berlin,  nilai-nilai  moral  setiap individu  adalah incommensurable ,  yaitu  tidak bisa  dibandingkan  satu  sama  lain.  John  Gray menganalogikan  pandangan  Berlin  ini  dengan selera  seni,  seperti  sastra  karya  Shakespeare yang  tidak  bisa  dibandingkan  dengan  karya klasik Perancis Corneille dan Racine.
Pandangan  Berlin  tentang  etika  sesuai  dengan analogi ini, seperti aliran-aliran dalam kesenian yang  tidak  dapat  diukur  perbandingannya (Gray, 1993: 65).
Pluralisme  yang  digambarkan  tersebut memberikan  kebebasan  pada  masing-masing individu  untuk  mempunyai  nilai  yang  sesuai dengan  kemauan  dan  hati  nuraninya.  Sudut pandang  ini  lebih  bersifat  netral  dalam mengakui penilaian individu yang berbeda-beda dan  tidak  bisa  ditentukan  orang  lain.  Netral dalam  hal  ini  berarti  politik  yang  menoleransi perbedaan,  seperti  yang  diungkapkan  oleh Rawls. Negara liberal tidak berpihak pada salah
satu agama dalam menjawab sebuah pertanyaan kebenaran,  sehingga  aturan  tentang  kebenaran moral  dan  arah  sikap  perilaku  tidak  akan  di- tentukan oleh hukum negara, seperti Mahkamah Agung  di  Amerika  tidak  pernah  memutuskan bagaimana cara meminta pengampunan spiritual (Owen, 2001: 129).
Pluralisme  paling  jelas  dilihat  dalam posisi  pemerintah  dalam  menghadapi  masya- rakat  majemuk  seperti  di  Amerika  Serikat. Kelompok-kelompok  di  Amerika  semakin beragam  sebagai  akibat  dari  posisinya  yang merupakan  negara  tujuan  imigrasi.  Salah  satu bentuk  kemajemukannya  adalah  dari  segi pemeluk  agama.  Walaupun  masih  didominasi pemeluk Protestan, jumlah pemeluk agama lain semakin  bertambah.  Akan  tetapi,  dari  awal berdirinya  pun  Amerika  telah  menerapkan pluralisme  dalam  hal  agama  yaitu  dengan pemisahan yang tegas antara gereja dan negara. Amerika  merupakan  pengejawantahan  negara liberal  yang  disebutkan  Rawls,  yaitu  negara yang  tidak  memihak  pada  satu  agama  dalam menentukan  kebenaran  moral,  karena  agama berada  di  luar  lingkup  penentuan  kebenaran, yang diserahkan pada hukum sekuler negara.

## Sekularisme: Hubungan Negara dengan Agama dari Pandangan Liberal
Hubungan  negara  dengan  agama  telah menjadi  perdebatan  penting  dalam  filsafat politik,  termasuk  dalam  sistem  pemerintahan sekuler  seperti  Amerika  dan  negara-negara Barat  lainnya.  Peningkatan  jumlah  umat beragama dan kelompok-kelompok agama baru pun  menambah  perhatian  masyarakat  dan akademis  dalam  menemukan  susunan  terbaik untuk memfasilitasi keberagaman umat beragama dalam masyarakat.

## Tabel 1. Tipologi Kebijakan dan Institusional Hubungan Negara dan Agama
Constitutional Legal Administrative Political Cultural Monism Strong establishment Legal monism Administrative monism Political monism Religiously monistic nation Institutional pluralism Weak establishment  Legal monism Some administrative pluralism Restricted political pluralism Hesitant religious pluralization of nation Plural establishment Legal pluralism Administrative pluralism Political pluralism Recognized religious pluralism Non-constitutional pluralism Restricted legal pluralism Administrative pluralism Political pluralism Recognized religious pluralism Strict separationist Non-establishment and private pluralism Strict legal separation Strict administrative separation (intended) Strict political separation (intended) None of the state business Sumber: Bader, 2003: 67
Individualisme dan Liberalisme...
Para sosiolog membagi beberapa pandangan  mengenai  hubungan  negara  dengan agama  ke  dalam  beberapa  kategori.  Sosiolog dan  filsuf  politik  Veit  Bader  (2003:  67) membagi bentuk kebijakan politik dan institusional dalam hubungan negara dan agama ke  dalam  lima  kategori,  yaitu  monisme  ( strong establishment );  pluralisme  institusional  yang terbagi  lagi  menjadi  tiga  bentuk  yaitu weak establishment , pluralisme konstitusional ( plural establishment ), dan non-constitutional pluralism ; serta pemisahan tegas ( non- establishment  and  private  pluralism ).  Pemikir lain seperti Carl Esbeck (1985:375-6) membagi kategori  hubungan  negara  dengan  agama  ke dalam  lima  pandangan,  yaitu  pemisahan  tegas, pemisahan pluralistis ( pluralistic separationist ), pemisahan institusional ( institutional separationist ),
nonpreferentialist , dan restorationist .
Dari  penjabaran  tersebut  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  secara  garis  besar,  kategori hubungan  negara  dengan  agama  dibagi  ke dalam  tiga  kelompok  yaitu  pemisahan  yang tegas ( strict separationist ), pluralisme institusional,  dan  monisme.  Pemisahan  yang kaku  me-ngacu  pada  pemisahan  tegas  negara dengan  agama  seperti  yang  diungkapkan  oleh Thomas  Jefferson  “ separation  of  church  and state ”,  bahwa  negara  tidak  ikut  campur  dalam pilihan  agama  masing-masing  individu,  namun individu  berhak  untuk  memeluk  agama  dan beribadah.  Monisme  berarti  mengakui  suatu agama  sebagai  agama  negara,  sehingga  agama tersebut  secara  legal  menjadi  dasar  konstitusi bagi  negara  tersebut.  Pluralisme  institusional berarti  mengakui  kebebasan  dan  keberagaman agama  dalam  masyarakat,  yang  mana  pilihan- pilihan  ini  dilindungi  oleh  institusi  pemerintah yang  tidak  terikat  dengan  satu  agama  tertentu. Bentuk  dan  pelaksanaan  pluralisme  institusi- onal  ini  biasanya  bervariasi,  mulai  dari  adanya pengaruh  nilai-nilai  agama  terhadap  kebijakan pemerintah  dan  peraturan  perundangan  untuk menjaga  ketertiban  masyarakat,  hingga  adanya pengakuan  yang  jelas  oleh  negara  terhadap sebuah  atau  beberapa  agama  dan  bahkan pemberian hak-hak khusus terhadap organisasi- organisasi agama (Bader, 2003, Esbeck, 1985).
Pemisahan yang tegas ( strict separationist )  masih  menjadi  pilihan  utama bagi  golongan  liberal.  Di  negara  demokrasi liberal,  pemerintah  tidak  ikut  campur  dalam kehidupan beragama dan tidak dipengaruhi oleh
agama  dalam  pembuatan  kebijakan  dan peraturan  hukum.  Pilihan  untuk  memeluk agama  dan  beribadah  sepenuhnya  diserahkan kepada  individu,  dan  bukan  merupakan  urusan pemerintah.  Dengan  cara  ini,  pluralisme  dijaga dalam  masyarakat  karena  setiap  individu menghargai  kebebasan  orang  lain  untuk beragama.
Pemisahan yang tegas inilah yang dilihat sebagai  sekularisasi,  yaitu  transformasi  orang, kantor, properti, institusi, atau masalah-masalah eklesiastis  atau  karakter  spiritual  ke  dalam posisi  keduniaan  (Berkes,  1998:  5).  Dengan melihat  istilahnya,  sekularisasi  merupakan proses  di  mana  manusia  mulai  memisahkan nilai-nilai  agama  dari  kehidupan  duniawi  yang rasional,  sehingga  budaya  dan  tradisi  agama menjadi suatu identitas pribadi yang relatif dan tidak  berkaitan  dengan  domain  publik  yang rasional.  Pada  perkembangannya,  sekularisasi menjadi  paham  sekularisme  yang  dominan dalam gaya hidup masyarakat Amerika.

## Pemisahan Negara dan Agama dalam Masyarakat Amerika
Menurut  Pemisahan  negara  dan  agama terutama sekali dapat dilihat dengan jelas dalam pemerintahan  Amerika  dan  hukum  yang mengaturnya.  Walaupun  tidak  disebutkan dalam Konstitusi Amerika, Amandemen Pertama  Konstitusi  yang  diadopsi  pada  tahun 1791  memuat  konsep  kebebasan  beragama dengan  pernyataan  “ Congress  shall  make  no law  respecting  an  establishment  of  religion,  or prohibiting  the  free  exercise  thereof,… ”  yang berarti  pemerintah  tidak  boleh  mengeluarkan peraturan  menyangkut  agama  tertentu,  dan melindungi  hak  masyarakat  dalam  kebebasan beragama.  Pernyataan  ini  kemudian  dikutip oleh Presiden Thomas Jefferson dalam suratnya kepada  Danbury  Baptist  Association  untuk mengingatkan  mereka  akan  pemisahan  negara dan agama di Amerika; “"... I  contemplate  with sovereign  reverence  that  act  of  the  whole American  people  which  declared  that  their legislature  should  'make  no  law  respecting  an establishment  of  religion,  or  prohibiting  the free  exercise  thereof,'  thus  building  a  wall  of separation between Church & State ." Pernyataan “ wall of separation between church and  state ”  menjadi  terkenal  dan  sering  dikutip dalam  pengadilan  dalam  memutuskan  kasus yang  berhubungan  dengan  masalah  agama (Hamburger, 2002: 1). Pernyataan tersebut telah
menjadi  pandangan  umum  dalam  penyelesaian massalah  agama  di  Amerika.  Pengakuan terhadap  hak  berbicara,  otonomi  personal, kebebasan  asosiatif,  dan  hak  kepemilikan mencakup  dan  menjamin  kebebasan  warga negara  untuk  beragama  dan  tumbuhnya berbagai  kelompok  agama  dalam  masyarakat. Bentuk-bentuk  pengakuan  ini  merepresentasi- kan  kesetaraan  kebebasan  yang  menjamin seseorang tidak direndahkan sebagai akibat dari tindakan  dan  kegiatannya  dalam  hal  relijius (Eisgruber  &  Sager,  2007:  4).  Dengan  demi- kian,  kebebasan  beragama  di  Amerika  hingga saat  ini  sering  digambarkan  dengan  “dinding pemisahan gereja dengan negara”.
Pandangan  pemisahan  gereja  dengan agama  ini,  walaupun  dipopulerkan  oleh Jefferson,  bermula  dari  prinsip  yang  diajukan oleh  Roger  Williams  pada  abad  ke-17,  sebagai bagian  dari  penduduk  imigran  awal  Amerika ( early  settlers )  yang  masih  mengingat  dengan jelas  konflik  dan  masalah  yang  agama  yang menyebabkan  perpecahan  di  daratan  Eropa, yang  sebagian  besar  berpandangan  bahwa pemisahan  agama  dengan  negara  sangat penting.  Williams  bahkan  memiliki  pandangan lebih  jauh  mengenai  pemisahan,  yaitu  bahwa suatu  gereja  tidak  hanya  terpisah  dari  gereja nasional  manapun,  baik  yang  berada  di Massachusetts  maupun  kerajaan  Inggris,  tetapi juga  anggota  jemaat  tersebut  harus  bebas  dari bentuk  ketidakmurnian  ( purity )  ajaran  dari berbagai  kelompok  jemaat.  Williams  meng- anggap  bahwa  kekuasaan gereja nasional dapat memengaruhi ajaran suatu jemaat dan berakibat pada  ketidakmurnian  ajaran  tersebut.  Bagi Williams, individu harus bebas beragama tanpa harus  dicampuri  oleh  kekuasaan  pemerintah sipil, karena ia percaya bahwa pemerintah tidak mempunyai  otoritas  terhadap  masalah  spiritual (Hamburger,  2002:  39-42).  Dalam  pandangan Williams  ini  telah  terlihat  pemisahan  antara masalah  spiritual  dengan  keduniawian  yang menjadi landasan pandangan kebebasan beragamanya  yang  juga  menjadi  landasan penting bagi sekularisme Amerika.
Bagi  masyarakat  Amerika,  agama  me- rupakan  hal  pribadi  yang  jarang  dibahas  dalam domain  publik.  Agama  merupakan  urusan individu  dengan  Tuhannya,  dan  negara  harus memfasilitasi hal tersebut dengan tidak campur tangan dalam masalah keagamaan; negara tidak berpihak  pada  agama  tertentu, tetapi juga  tidak melarang warga negaranya untuk memilih suatu
agama  dan  beribadah.  Opresi  dan  penekanan terhadap  masyarakat  dari  penguasa  didasarkan pada  pembenaran  nilai-nilai  agama  seperti Eropa  di  masa  lampau  merupakan  pengalaman yang  harus  dihindari.  Di  sisi  lain,  masyarakat Amerika  juga  tidak  ingin  mengikuti  pengalam- an  negara-negara  komunis  totaliter  yang  men- dorong  ateisme  dan  mengutamakan  larangan beragama  yang  menyebabkan  dinomorduakan- nya  penganut  agama  dalam  masyarakat  (Trigg, 2007: 10-12).
Untuk  menjelaskan  pemisahan  agama dengan negara ini, Trigg  mengontraskan antara agama  dengan  akal  ( faith  and  reason )  dalam kehidupan;  dalam  pandangan  umum,  agama hanya  untuk  mencari  makna  dalam  kehidupan pribadi, sedangkan  akal  dapat  digunakan  untuk mencari  kebenaran  yang  universal.  Hal  ini disebabkan  oleh  pengaruh  “relativism”,  yaitu bahwa  tidak  ada  kebenaran  yang  dapat  dicari dari  berbagai  agama,  karena  agama  terlalu subjektif  (Trigg:  4).  Trigg  mengutip  pendapat Robert  Audi  tentang  perlunya  memisahkan nilai-nilai  agama  dari  publik,  dengan  kata  lain perlu adanya bidang “sekuler” dalam masyarakat yang mengatur nilai-nilai kebenaran bersama.  Dalam  hal  ini,  rasionalitas  harus berperan penting dalam menentukan kebenaran, karena pengaruh nilai-nilai agama yang berbeda tidak  akan  menimbulkan  satu  kesepakatan (Trigg: 36).
Pemisahan  bidang  “sekuler”  dan  ke- agamaan  terutama  sekali  penting  dalam masyarakat  majemuk.  Masyarakat  yang  hete- rogen,  terutama  dalam  hal  agama,  cenderung jatuh  dalam  konflik  yang  berkepanjangan, apabila tidak ada unsur sekularisme. Untuk me- nyelesaikan  masalah-masalah  tersebut,  sangat penting  untuk  membawanya  ke  dalam  arena sekuler,  karena  apabila  semua  masalah  ke- hidupan dipandang dari nilai-nilai agama, maka tidak  akan  ada  kesamaan  pendapat  di  antara masyarakat  (Yinger, 1967: 26-7).
Pada perkembangannya, sekularisme tidak  hanya  merupakan  sebuah  proses  ataupun bentuk  pemerintahan  yang  harus  terpisah  dari campur  tangan  agama  dan  sebaliknya.  Per- kembangan  modernisasi  dan  ilmu  pengetahuan telah  membuat  masyarakat  Barat  memarginali- sasi  agama,  karena  agama  dianggap  sebagai sesuatu  yang  tidak  rasional  dan  sangat  relatif, sehingga  berlawanan  dengan  perkembangan ilmu pengetahuan modern yang serba pasti dan rasional. Graeme Smith menggambarkan
Individualisme dan Liberalisme...
sekularisme  dalam  masyarakat  dapat  dilihat dalam tiga fenomena yaitu:
a. Signifikansi organisasi dan institusi Kristen menurun.  Hal  ini  dilihat  dari  menurunnya jumlah  orang  yang  ke  gereja  dan  menjadi anggota  jemaat.  Selain  itu,  penghormatan terhadap  status  keagamaan  juga  menurun, di mana pemimpin-pemimpin agama sudah jarang  dimintai  pendapat  tentang  masalah publik.  Media  pun  menempatkan  pendapat para  pemimpin  tersebut  tentang  masalah- masalah umum seperti perang, kemiskinan, dan konflik hanya sebagai domain pribadi.
b. Sekularisme  semakin  terlihat  dalam  forum publik,  termasuk  pembicaraan  di  media, sekolah,  dan  universitas,  dan  antara  rekan kerja dan dalam keluarga. Agama dianggap sebagai  pandangan  pribadi,  dan  bukan kebenaran publik. Agama dianggap sebagai sesuatu  yang  relatif,  sehingga  jarang dilibatkan dalam pembicaraan publik mengenai  pencarian  kebenaran  universal, seperti ilmu pengetahuan. Media telah lama mengeluarkan  teologi  dari  pembicaraan publik,  sehingga  pandangan  berdasarkan kepercayaan  pribadi  tidak  lagi  dibahas. Oleh  sebab  itu,  diskusi  di  media  barat adalah  sekuler;  agama  dan  kepercayaan tidak  lagi  dijadikan  dasar  pembahasan  di ruang publik.
c. Kritik  yang  muncul  dari  badan-badan relijius,  baik  dari  Kristen  maupun  Islam, yang menganggap bahwa sekularisme Barat semakin berkembang dan merupakan sesuatu  yang  buruk.  Budaya  dan  tradisi Kristen,  sebaliknya,  malah  bertambah  kuat di  negara-negara  Afrika,  Amerika  Latin, dan  Asia.  Dengan  kata  lain,  sekularisme adalah bentuk nilai-nilai relijius dan budaya yang berkembang di Barat (Smith, 2008: 3- 6).
Beberapa  kalangan  menarik  asal  mula sekularisme  dari  zaman  renaissance  dan pencerahan,  yaitu  pada  saat  munculnya  filsafat liberal  dan  motede  sains  modern.  Pandangan perlunya  membebaskan  diri  dari  batasan- batasan  agama  terhadap  kehidupan  semakin signifikan.  Perbincangan  sehari-hari  pun  telah menghilangkan  agama  sebagai  pokok  bahasan di  antara  masalah-masalah  sosial  seperti kesehatan, kriminalitas, lingkungan, yang dapat diterangkan  dengan  ilmu  pengetahuan  (Smith, 2008: 7-8).
Perkembangan  sekularisme  ini  juga
dilihat  sebagai  perang  budaya,  terutama  di Amerika.  Menurut  Smith,  Amerika  adalah contoh unik dari sekularisme karena perdebatan dalam  penyelesaian  berbagai  masalah  publik masih  terpengaruh  nilai-nilai  agama,  seperti pandangan  tentang  hak  aborsi  dan  perlunya teori evolusi Darwin sebagai alternatif terhadap teori creationist yang berasal dari alkitab, yaitu bahwa dunia dan isinya diciptakan oleh Tuhan. Akan tetapi Smith menganggap bahwa perdebatan  mengenai  hal  ini  hanyalah  suatu bentuk  pengembangan  isu  yang  diperjuangkan oleh  kelompok  Evangelis  menjadi  perdebatan nasional, dan pada dasarnya masyarakat Kristen Amerika  telah  berkembang  menjadi  lebih terbuka terhadap hal-hal rasional dan pengetahuan  sekuler  seperti  teori  evolusi (Smith, 2008: 29).
Susan
Jacoby dalam bukunya
Freethinkers: The History of American Secularism menggambarkan sekularisme sebagai paham yang telah merambat pada setiap aspek  kehidupan,  bahkan  dalam  hal-hal  yang kecil sekalipun. Ia menganggap bahwa sekularisme  berkaitan  dengan  “perang  budaya Amerika”,  dan  menganjurkan  pentingnya pembebasan  dari  efek  buruk  Kristen  terhadap humanisme.  Masyarakat  perlu  dibebaskan  dari batasan-batasan agama dan menawarkan humanisme sebagai alternatif untuk hidup lebih baik  dengan  akal  pikiran.  Dalam  situasi  sosial yang sekuler saat ini, masyarakat Amerika telah menerima rasionalitas sebagai penjelasan fenomena  dan  peristiwa,  seperti  teori  evolusi sebagai  alternatif creationist .  Jacoby  juga menekankan  perlunya  kewaspadaan  terhadap pengaruh  Gereja  yang  dapat  menghambat perubahan  sosial  humanis,  karena  gereja  dapat disamakan  dengan  konservatisme.  Hal  ini dilihat  dari  resistensi  gereja  untuk  mendukung hak-hak  wanita  dan  aborsi  (dalam  Smith, Smith, 2008: 26-8).
Fenomena  sekularisme  di  Amerika  juga dapat  dilihat  dari  pandangan  masyarakat Amerika  secara  umum  bahwa  agama  adalah sesuatu yang privat, bukan  publik, atau dengan kata  lain  terjadinya  privatisasi  agama  di masyarakat  Amerika  dibandingkan  pada  masa berdirinya.  Stephen  Hart  melihat  privatisasi agama di Amerika ini dari beberapa fenomena, yaitu:
a. Agama tanpa gereja. Kecenderungan masyarakat  untuk  melaksanakan  ibadah agama  tanpa  keterlibatan  langsung  dengan
Vol. XII No.1 Th. 2013
gereja dan komunitasnya.
b. Gereja  sebagai  asosiasi  voluntarisme. Pemikiran  yang  berkembang  bahwa  gereja hanyalah  asosiasi  untuk  kegiatan  sukarela yang  tidak  berbeda  dari  institusi  amal lainnya.  Selain  itu,  fungi  gereja  dalam masyarakat  tergantung  pada  pandangan setiap  anggota  masyarakat  terhadapnya; seberapa  besar  otoritas  dan  tugas  apa  yang didelegasikan oleh masyarakat pada gereja, maka  seperti  itulah  definisi  gereja,  yang berarti  bahwa  gereja  tidak  lagi  selalu dianggap sebagai tempat yang suci.
c. Tanggung  jawab  teologi  individu.  Setiap jemaat  bertanggung  jawab  atas  definisinya sendiri  tentang  kepercayaannya,  dan  dapat meyakini berbagai variasi kepercayaan.
d. Subjektivitas  agama.  Kecederungan  untuk berpikir  bahwa  isu  agama  adalah  sesuatu yang  subjektif,  dan  tidak  mungkin  untuk mendiskusikan  isu  tersebut.  Dalam  hal inilah  agama  dianggap  sebagai  masalah pribadi,  dan  setiap  orang  harus  mengikuti kesadarannya sendiri dalam masalah kepercayaan.
e. Pemisahan  agama  dari  masalah  publik. Gagasan  bahwa  agama  hanya  meliputi bagian dalam kehidupan seseorang, ataupun antar  personal  seperti  antar  teman  dan keluarga,  tapi  tidak  untuk  dibahas  di  luar dari  itu  ataupun  di  tengah  masyarakat. Pertanyaan bahwa apakah nilai-nilai Kristen membuat perilaku moral lebih baik, hanya  berkaitan  dengan  perilaku  individu, tidak  perilaku  masyarakat  atau  bahasan sosial. Pemikiran ini bahkan lebih jauh dari konsep pemisahan negara dan agama.
f. Berkembangnya  “pasar  agama”.  Kecende- rungan  penganut  agama  untuk  “belanja gereja”,  yaitu  pentingnya  menjadi  jemaan sebuah  gereja  atau  menyumbang  untuk memaksimalisasi  diri  spiritualnya  di  depan Tuhan. Dalam hal ini, gereja pun berlomba- lomba  untuk  menarik  lebih  banyak  jemaat dengan  berbagai  macam  program  dan ceramah yang menarik (Hart: 1987- 320-1).

## Sekularisme di Media Amerika
Menghilangnya  topik  agama  dan  keper- cayaan  spiritual  dalam  perdebatan publik  dapat dilihat  dari  berita  di  media.  Seperti  yang  telah dijelaskan di atas, media cenderung sekuler dan tidak  membahas  pandangan-pandangan  agama maupun pemimpin agama sebagai sesuatu yang
penting  untuk  publik.  Agama  dan  kepercayaan dianggap  sebagai  masalah  pribadi  dan  tidak untuk  dibahas  di  forum  publik.  Walaupun sebagian  kecil  media  di  Amerika  mempunyai afiliasi  dengan  kelompok  agama  dan  menjadi corong  aspirasi  nilai-nilainya,  media  massa yang  besar  di  Amerika  saat  ini  telah  menjadi sekuler  dan  bebas  dari  representasi  nilai-nilai agama.  Hal  ini juga  seiring  dengan  meningkat- nya  kecurigaan  dan  alienasi  terhadap  denomi- nasi  dan  hierarki  agama  sejak  tahun  1970-an. Pelestarian  agama,  menurut  pandangan  umum, tidak  lagi  merupakan  urusan  institusi,  tetapi individu (Ryan and Switzer, 2009: 103).
Sekularisme  media  juga  terkait  dengan perdebatan antara konservatif dan liberal, dalam hal  ini  antara  Kristen  konservatif  dan  Kristen moderat  maupun  agnostik,  mengenai  isu  sosial dan politik yang memenuhi media Amerika saat ini.  Secara  garis  besar  masyarakat  Amerika terpecah  ke  dalam  kelompok  yang  moderat/ liberal  dan  kalangan  Kristen  konservatif  dalam persoalan legalisasi aborsi, hak dan perkawinan homoseksual,  serta  pendidikan  kontrasepsi maupun  teori  evolusi.  Secara  umum  telah  di- ketahui kecenderungan media untuk memberita- kan  isu-isu  tersebut  dari  sudut  pandang  liberal dan  moderat,  yaitu  dukungan  terhadap  pelak- sanaan  hal-hal  tersebut,  yang  biasanya  justru ditentang oleh kelompok konservatif.
Walaupun  terdapat  bantahan  dari  media maupun  kelompok  liberal  terhadap  bias  liberal media,  yang  menyatakan  bahwa  tuduhan  ter- sebut  hanya  berasal  dari  kelompok  konservatif yang  merasa tidak senang dengan pemberitaan, beberapa  penelitian  memang  menunjukkan bahwa  dalam  30  tahun  terakhir  para  jurnalis, terutama  yang  menduduki  posisi  tinggi,  lebih liberal  dari  masyarakat  Amerika.  Media Research  Center  (MRC),  sebuah  lembaga penelitian  yang  memfokuskan  penelitian  ter- hadap  media,  menemukan  bahwa  jurnalis  dan elit media cenderung memilih kandidat berpandangan  liberal,  menggambarkan  posisi mereka  sebagai  liberal,  dan  cenderung  me- nyetujui  kebijakan  politik  yang  liberal.  Jumlah proporsi jurnalis yang mengaku liberal ini lebih besar daripada sebagian besar masyarakat. Hasil penelitian MRC, Media Bias 101 , menunjukkan bahwa  presentasi  liberal  di  media  memang mendapat  proporsi  lebih  besar,  dan  hal  ini dihasilkan  dari  penelitian  oleh  organisasi media,  kalangan  akademis  dan  profesional, bukan  oleh  kalangan  konservatif  (Media  Bias
Individualisme dan Liberalisme...
101, 2009: 2).
Berbagai  penelitian  juga  menunjukkan sekularisme  media  sebagai  salah  satu  faktor dalam  bias  liberal  media.  Penelitian  Lichter, Rothman,  dan  Lichter  pada  tahun  1981 merupakan  rujukan  klasik  yang  menunjukkan kecenderungan  liberal  para  pelaku  media. Dalam  buku The  Media  Elite ,  mereka  men- jabarkan  hasil  survey  yang  menyebutkan setengah dari kelompok elit media menghindari afiliasi  dengan  organisasi  keagamaan.  Sisanya, 14  persen  mengaku  sebagai  Yahudi,  20  persen mengakui  identitas  Protestan,  dan  satu  dari delapan orang mengaku Katolik. Hanya delapan persen  dari  mereka  yang  ke  gereja  atau synagogue setiap minggu, dan 86 persen jarang atau tidak pernah menghadiri acara keagamaan. Hal  ini  disebabkan  karena  sebagian  besar  elit media  berasal  dari  kota  besar  dan  dibesarkan dalam  keluarga  menengah  ke  atas  yang  ter- pelajar  di  antara  lingkungan  cosmopolitan,  dan jauh  dari  nilai-nilai  tradisi  yang  kental  terlihat di  kota-kota  di  tengah  Amerika  (Lichter, Rothman & Lichter, 1986: 22-3).
Hasil  yang  menunjukkan  bias  liberal media  diikuti  oleh  penelitian-penelitian  lain, bahkan oleh survey yang dilakukan oleh media itu sendiri. Sebuah survey dari L.A. Times pada tahun 1985 menunjukkan bahwa sebagian besar reporter  mempunyai  pandangan  liberal  dalam berbagai  isu  politik,  ekonomi,  dan  sosial. Sebanyak 82 persen mengatakan bahwa mereka menyetujui legalisasi aborsi, 80 persen menentang  peningkatan  anggaran  pertahanan, dan  78  persen  mendukung  perlunya  kontrol peredaran senjata (http://www.mediaresearch.org/realitycheck/20 01/20010814.asp,  para  8).  Dari  isu-isu  yang diteliti  ini,  terlihat  bahwa  dukungan  terhadap legalisasi  aborsi  merupakan  pandangan  yang moderat dan cenderung liberal apabila dibandingkan  dengan  nilai-nilai  keagamaan yang menentang aborsi.
Tudingan  liberalisme  media  ini  bahkan lebih  keras  muncul  dari  kelompok  konservatif ataupun  sebagian  besar  pendukung  partai Republik.  David  Limbaugh  menyatakan  bahwa kampanye  perlunya  hak-hak  homoseksual  dan pengakuan  perkawinan  homoseksual  serta legalisasi aborsi di media merupakan “serangan” terhadap
nilai-nilai Kristen tradisional  masyarakat  Amerika  (2003:  64).  S. E.  Cupp,  seorang  pendukung  Republik  yang mengaku  ateis  bahkan  memberikan  interpretasi
lebih  dalam  lagi  dengan  menunjukkan  bias liberal  media  yang  terlihat  dari  pemberitaan media  yang  sering  menghina  kebijakan  George W.  Bush  yang  konservatif,  pengidolaan terhadap selebriti dan artis yang tidak berkaitan dengan  panutan  keagamaan,  dengan  kata  lain “idola  sekuler”  (2010:  13-4),  mendorong  hak- hak homoseksual dan legalitas perkawinan gay, serta  meremehkan  diloloskannya  Prop  8  di California,  yaitu  undang-undang  yang  me- nyatakan  bahwa  perkawinan  hanya  sah  antara laki-laki  dan  perempuan,  dengan  demikian menentang  perkawinan  homoseksual  (Cupp, 2010:  40).  Ia  menyayangkan  sikap  media tersebut karena belum tentu sesuai dengan opini masyarakat  yang  mayoritas  Kristen,  yaitu hingga  80%,  sehingga  suara  masyarakat beragama  yang  mayoritas  tersebut  jarang direpresentasi oleh media.
Selain itu, Cupp menganggap “serangan” media  terhadap  nilai-nilai  Kristen  sebagai kecenderungan buruk liberal yang tidak objektif terhadap  pandangan-pandangan  lain  yang bertentangan  dengan  liberalisme.  Hal  ini merupakan  salah  satu  kritik  besar  terhadap liberalisme  yang  seharusnya  objektif  dan  dapat memfasilitasi  pandangan  dan  nilai-nilai  yang berbeda-beda.  Ia  menuding  bahwa  objektifitas media hanya sebatas hal-hal yang masih sejalan dengan  ideologi  media.  Nilai-nilai  lain  seperti toleransi  beragama,  nilai-nilai  Judeo-Christian yang  membentuk  Amerika,  serta  perilaku bermoral  yang  muncul  dari  nilai-nilai  agama tidak  diperlukan  ketika  berhadapan  dengan sekularisme (Cupp, 2010: 4).
Sekularisme di Amerika adalah salah satu cara  untuk  menjaga  toleransi  beragama  dan menghindari konflik. Proses sekularisasi memang terjadi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan modernisasi, namun juga diikuti  dengan  paham  sekularisme  di  tengah masyarakat  demokrasi  liberal  yang  mengarah pada  privatisasi  agama.  Nilai-nilai  dan  ke- benaran agama sudah menjadi ranah pribadi dan tidak  patut  dibahas  di  tengah  masyarakat,  serta tidak  boleh  diatur  oleh  pemerintah.  Amerika telah  memulai  tradisi  ini  dari  awal  terbentuk- nya,  dan  hingga  saat  ini  merupakan  karak- teristik  yang  cukup  jelas  terlihat  dalam masyarakat Amerika.

## Simpulan
Peran  media  dalam  masyarakat  sangat sentral  karena  merepresentasikan  ruang  publik
antara  negara  dan  warga  negara  dan  sebagai fasilitas  yang  menampung  wacana  permasalah- an  bersama.  Peran  penting  media  ini  terutama dilihat  dalam  sistem  demokrasi  liberal  yang menjunjung  tinggi  hak  kebebasan  berbicara, berpendapat,  dan  berekspresi.  Media  merupa- kan  lambang  dan  corong  kebebasan  serta merupakan  bukti  bahwa  kebebasan  individu dijamin  dalam  demokrasi.  Maka  itu  negara demokrasi  liberal  menyebabkan  industri  media tumbuh  subur,  begitupun  ideologi  yang  di- usungnya  tidak  dapat  dikekang  dalam  per- tarungan wacana yang bebas.
Tidaklah  mengherankan  bahwa  media tumbuh  paling  pesat  di  negara  Amerika  yang menjunjung  tinggi  kebebasan  dan  hak  asasi manusia. Media yang di banyak negara berawal dari  corong  politik  kelompok  tertentu  ataupun pemerintah,  di  Amerika  banyak  dimiliki pengusaha  independen  dan  hanya  sedikit  yang berafiliasi  dengan  kepentingan  tertentu.  Oleh sebab  itu,  penyebaran  informasi  menjadi industri  yang  berkembang  pesat  di  Amerika, dan  hal  ini  menyebabkan  media  Amerika menjadi acuan dan bahasan menarik bagi media lain di seluruh dunia.
Kebebasan  media  Amerika  terlihat  dari pemberitaan  yang  lebih  bebas  dan  ekspresif dalam  menyuarakan  pendapat  dan  memilih wacana,  walaupun  tentu  bukan  tanpa  aturan. Perebutan  wacana  media menyebabkan  mereka harus  berlandaskan  pada  visi  dan  misi  yang jelas  dalam  mengusung  wacana.  Dengan  kata lain,  media  juga  mempunyai  ideologi  sendiri yang  akan  membimbing  langkah  media  dalam jangka  panjang.  Namun  sangat  wajar  bahwa media  menjunjung  tinggi  kebebasan  berbicara dan hak individu sebagai hal utama yang harus diperjuangkan. Media Amerika dapat dikatakan media  yang  paling  liberal  dan  bebas  dalam mengekspresikan ideologinya.
Akan  tetapi,  kebebasan  dan  liberalisme ini  menimbulkan  tudingan  bahwa  sebagian besar  media  Amerika,  terutama  yang  ber- pengaruh  secara  nasional,  bias  dalam  pem- beritaan, ketika media cenderung memberitakan dengan  menguntungkan  pihak  liberal  kiri  atau Partai  Demokrat  dalam  pemberitaan,  yang kerap  mendukung  program  dan  kebijakan  yang lepas  dari  nilai-nilai  agama  seperti  legalisasi aborsi  dan  perkawinan  homoseksual.  Sebagian besar media bahkan memilih untuk mendukung isu-isu  yang  terbebas  dari  nilai-nilai  agama tertentu,  dan  menghindari  representasi  nilai-
nilai  keagamaan  tertentu.  Dengan  demikian, bagi  masyarakat  yang  berada  di  luar  Amerika, pemisahan  kehidupan  publik  dan  agama  di masyarakat  Amerika  sangat  tercermin  dari pemberitaan  yang  sekuler  di  media  yang  juga tercermin  dalam  pandangan  politik  dan  liberal pelaku media di Amerika.

## Daftar Rujukan
Berkes,  Niyazi.  1998. The  Development  of Secularism  in  Turkey .  New  York: Routledge.
Berlin,  Isiah.  1969. Empat  Esai  Kebebasan . Trans.  A.  Zaim  Rofiqi.  Jakarta:  Pustaka LP3ES  Indonesia,  2004.  Trans.  of Four Essays on Liberty .
Cupp,  S.  E.  2010. Losing  our  Religion:  The Liberal Media’s Attack on Christianity . New York: Treshold Editions.
Eisgruber,  Christopher  L.,  and  Lawrence  G. Sager.  2007. Religious  Freedom  and The  Constitution .  Cambridge:  Harvard University Press.
Hamburger,  Philip.  2002. Separation  of Church  and  State .  Cambridge:  Harvard University Press.
Hart, Stephen.  1987. Privatization in American Religion and Society . Sociological Analysis 47: 4 (Winter, 1987), pp. 319- 334 .
Lichter, Robert S., Stanley Rothman, and Linda S.  Lichter.  1986. The  Media  Elite: America’s  New  Powerbrokers .  New York: Communication Arts Books.
Limbaugh,  David.  2003. Persecution:  How Liberals  are  Waging  War  Against Christianity . Washington  DC:  Regnery Publishing, Inc.
Rawls,  John.  1971. A  Theory  of  Justice . Cambridge: Harvard University Press.
Ryan, Michael, and Les Switzer.  2009. God in the  Corridors  of  Power:  Christian Conservatives,  the  Media,  and  Politics in America . Santa Barbara: ABC CLIO, LLC.
Shapiro,  Ian.  1986. Evolusi  Hak  dalam  Teori Liberal .  Trans.  Masri  Maris.  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. Trans. of The  Evolution  of  Rights  in  Liberal Theory .
Individualisme dan Liberalisme...
Smith,  Graeme.  2008. A  Short  History  of Secularism . London: I.B. Tauris.
Trigg,  Roger.  2007. Religion  in  Public  Life:
Must  Faith  Be  Privatized? Oxford: Oxford University Press.
Bader, Veit.  2003. Religion  and  States:  A  New Typology and a Plea for Non- Constitutional Pluralism . Ethical Theory  and  Moral  Practice  6:  1 ,
Religious  Pluralism,  Politics,  and  the State  (March  2003),  pp.  55-91.  14  April 2010<http://www.jstor.org/stable/275042
62>
Esbeck, Carl. 1985. Five Views of Church-State
Relations  in  Contemporary  American
Thought . Bringham  Young  University Law  Review.  1985 .  25  September
2010<http://lawreview.byu.edu/archives/ 1986/2/esb.pdf>
Media  Bias  101,  www.mediaresearch.org,
Oktober 2009. 2 Maret 2010 <http://www.mrc.org/static/uploads/Medi aBias101.pdf>
Yinger,  J.  Milton.  1967. Pluralism,  Religion, and Secularism . Journal  for  the Scientific  Study  of  Religion  6:  1 (Spring,  1967):  pp.  17-28.  23  Agustus 2010<http://www.jstor.org/stable/138419
0>