Rachman  Priyanto,  Kajian  Komparatif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pada  Ketentuan  Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213

## KAJIAN KOMPARATIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PADA KETENTUAN UMUM DALAM SANKSI PIDANA

## Rachman Priyanto
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa E-mail: rpriyanto8@gmail.com

## Abstract
Criminal law functions in the context of preventing the occurrence of a criminal act and as a resolution.  This  research  examines  the  comparison  between  the  old  Criminal  Code  and  the latest provisions in Law Number 1 of 2023. The renewal of the Criminal Code in Law Number 1 of 2023 leads to adaptation and harmonization of various legal developments that occur. In substance,  there  are  differences  between  the  old  and  the  new  Criminal  Code,  in  that  the provisions of the old Criminal Code consist of Main Criminal and Additional Criminal, while in  Law  Number  1  of  2023 concerning the  Criminal  Code  which  consists  of:  Basic  Criminal, Additional Criminal and Special Criminal.
Keywords: Criminal Code; Criminal sanctions

## Abstrak
Hukum  pidana  berfungsi  dalam  rangka  pencegahan  akan  terjadinya  suatu  tindak  pidana maupun sebagai penyelesaiannya. Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan antara KUHP lama  dengan  ketentuan  terbaru  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023.  Pembaruan KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengarah pada adaptasi dan harmonisasi terhadap  berbagai  perkembangan  hukum  yang  terjadi.    Secara  substansi  terdapat  perbedaan antara KUHP lama dengan yang baru,, dalam ketentuan KUHP lama terdiri dari Pidana Pokok dan    Pidana  Tambahan,  sedangkan  dalam  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang KUHP yang terdiri dari : Pidana Pokok , Pidana Tambahan dan Pidana yang  bersifat khusus. Kata Kunci : KUHP; Sanksi Pidana

## PENDAHULUAN
Hukum
memiliki fungsi melindungi kepentingan manusia, hukum  harus  dilaksanakan  agar  dapat terlindunginya  kepentingan  manusia.. Pelaksanaan  hukum  dapat  berjalan dengan  normal,  namun  juga  karena adanya  pelanggaran  hukum  yakni hukum itu sendiri yang dilanggar maka harus  ditegakkan.  Pada  kenyataanny penegakan  hukum  harus  dilakukan.
Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan  dalam  penegakan  hukum,
yaitu pertama, kepastian hukum ( rechssicherheit ),  kedua  kemanfaatan ( zweckmassigheir )  dan  ketiga  keadilan
( gerechtigheit ). 1
Tercapainya  kepastian  hukum, kemanfaatan  dan  keadilan  khususnya dalam ranah hukum pidana maka perlu terus dilakukannya pembaharuan. Pembaharuan  hukum  pidana  nasional di  Indonesia  dilakukan  dalam  rangka
1 Barda  Nawawi  Arief, Penetapan  Pidana Penjara  Dalam  Perundang-  undangan  dalam Rangka  Usaha  Penanggulangan  Kejahatan (Bandung: Gramedia, 1986).
Rachman  Priyanto,  Kajian  Komparatif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pada  Ketentuan  Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213
mewujudkan  hukum  yang  adil  bagi masyarakat.  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  sebelumnya sebagai  hasil  dari  warisan  zaman kolonial  Belanda  memiliki  sifat  yang individualisme dan kolonialisme hal itu sudah  tidak  sesuai  dengan  ideologi bangsa. Oleh karenanya generasi sebelumnya menginginkan KUHP warisan kolonial hanya bersifat sementara  dalam  mengatur  hukum pidana di Indonesia, akan tetapi KUHP tersebut masih digunakan dalam jangka waktu yang lama. 2
Hukum  pidana  memiliki  fungsi untuk  pencegahan  akan  terjadinya suatu  tindak  pidana  maupun  sebagai penyelesaian  dari  suatu  tindak  pidana. Hukum  pidana  adalah  penyelesaian atas  suatu  tindak  pidana  yang  terbukti bersalah di pengadilan sehingga adanya pemberian sanksi pidana bagi pelaku.
Sanksi  pidana  sebagai  hal  yang penting  dalam  sistem  peradilan  pidana untuk memberikan putusan pemidanaan  kepada  pelaku  tindak pidana.  Sanksi  pidana    dalam  Kitab
Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)  yang  berlaku  sejak  1  Januari 1918  terdapat  dua  jenis  yakni  sanksi
2 https://eprints.umm.ac.id/37818/2/jiptummpp- gdl-kurniasand-48573-2-babi.pdf,
pidana  pokok  dan  sanksi  pidana tambahan,  dalam  perkembangannya terdapat perubahan dalam sanksi pidana  pada  KUHP  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (  KUHP) disahkan  pada  tanggal   6  Desember tahun  2022.  Dalam  Penjelasan  Atas Undang  Undang  RI  Nomor  1  Tahun 2023  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  menyatakan bahwa penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Wetboek  van  Strafrecht atau  yang disebut  dengan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum Pidana  yang  telah  beberapa  kali diubah. Penggantian tersebut merupakan  salah  satu  usaha  dalam rangka  pembangunan  hukum  nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional  di  berbagai  bidang  sesuai denga  tuntutan  pembangunan  serta
Rachman  Priyanto,  Kajian  Komparatif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pada  Ketentuan  Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213
tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. 3
Pembaruan KUHP dalam Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2023 mengarah pada misi yaitu: rekodifikasi hukum  pidana;  demokratisasi  hukum pidana;  konsolidasi  hukum  pidana; serta adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai  perkembangan  hukum  yang terjadi.  KUHP  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2023  ke  depannya diharapkan  dapat  terwujudnya  usaha pembangunan  hukum  nasional  yang terarah, terpadu, dan terencana. Harapan  tersebut  dapat  mendukung pembangunan  nasional  pada  segala bidang  yang  mengikuti  perkembangan zaman,  juga  diharapkan  meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. 4
Penelitian  ini  akan  membahas tentang  rumusan  pada  aturan  umum ketentuan sanksi pidana yang membandingkan  KUHP  Lama  dengan KUHP  yang  baru  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023.
3 Ainal  Mardhiah,  “Mengenal  Buku  Kesatu Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana,”
https://www.pt- nad.go.id/new/content/artikel/.html.
4 UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  https://jdih.maritim.go.id/uu- 12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana- kuhp.

## PEMBAHASAN

## A. Sanksi Pidana
Hakim dalam memberikan suatu putusan pemidanaan pada perkara pidana akan  memberikan Terdakwa  sanksi  pidana  ( straffen ) berupa  sanksi  pidana  pokok  dengan disertai sanksi pidana tambahan (ataupun dengan tindakan/ maatregelen ).  Sanksi  pidana  pokok merupakan  hukuman  dalam  hukum pidana  yang  tidak  dapat  digabung  di antara  sejenisnya  (terkecuali  diatur secara  khusus  pada  ketentuan  pidana yang  relevan)  serta  memiliki  sifat mandiri  (dapat  dijatuhkan  tanpa  ada sanksi  pidana  tambahan). 5 Berbeda dengan  sanksi  pidana   tambahan  yang merupakan  hukuman  dalam  hukum pidana  yang  memiliki  sifat  fakultatif (pilihan yang dapat diberikan atau tidak diberikan oleh Hakim) serta tidak dapat berdiri  sendiri  dalam  penjatuhannya, hal  itu  dikarenakan  harus  diberikan dengan adanya sanksi pidana pokok. 6
Adanya perbedaan diantara macam-macam  sanksi  pidana  didalam KUHP  yang  lama  dan  KUHP  dalam
5 Maria  Ulfa, Sanksi  Pidana  Pokok  dalam KUHP dan RKUHP 2019, Sub tema Tulisan: Sistem  Perumusan  Sanksi  Pidana  dalam RKUHP ,  Prosiding  Seminar  Nasional  dan Call  For  Papers  Arah  Kebijakan  Hukum Pidana Nasional.
6 Maria Ulfa
Rachman  Priyanto,  Kajian  Komparatif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pada  Ketentuan  Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213
Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1. Sanksi  Pidana  dalam  KUHP
lama  terdapat  di  Pasal  10  yang terdiri dari :
a. Pidana  Pokok  yakni  terdiri dari:  pidana  mati,  pidana penjara,  pidana  kurungan, pidana  denda  dan  pidana tutupan.
b. Pidana  Tambahan  yakni terdiri dari: pencabutan hak- hak tertentu, penyitaan benda-benda    tertentu  dan pengumuman  dari  putusan
Hakim.
2. Sanksi  Pidana  dalam  KUHP pada  UndangUndang  Nomor  1 Tahun 2023 yang terdiri dari:
a. Pidana Pokok yang terdapat
dalam  Pasal  65,  yakni:
pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan , pidana  denda  dan  pidana kerja sosial .
b. Pidana Tambahan yang terdapat  dalam  Pasal  66, yakni: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu  dan/atau  tagihan, pengumuman putusan Hakim, pembayaran  ganti    rugi,
pencabutan izin tertentu dan pemenuhan  kewajiban  adat setempat.
c. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak
Pidana Tertentu  yang  Ditentukan dalam Undang-Undang terdapat  dalam  Pasal  67, dalam  hal  ini  merupakan pidana  mati  yang  selalu diancamkan secara alternatif   yang  lebih  lanjut diatur  dalam  Pasal  98-Pasal 102.
Keseluruhan  dalam  sanksi pidana  maupun  tindakan  KUHP  di atas,  untuk  pemberiannya  kepada pelaku harus memperhatikan ketentuan:
1. Tujuan Pemidanaan
Adapun tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, yakni:
a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan  norma  hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
b. memasyaralatkan  terpidana dengan mengadalan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi  orang  yang  baik
Rachman  Priyanto,  Kajian  Komparatif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pada  Ketentuan  Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213
dan berguna;
c. menyelesaikan konflik
yang  ditimbulkan  akibat Tindak Pidana, memulihkan  keseimbangan,
serta  mendatangkan  rasa aman  dan  damai  dalam masyarakat;
d. dan  menumbuhkan  rasa penyesalan dan
membebaskan rasa bersalah
pada terpidana.
2. Pedoman Pemidanaan
Pedoman Pemidanaan
terkandung  dalam  Pasal  53  -
Pasal 56. Pada Pasal 53 dinyatakan bahwa dalam mengadili  suatu  perkara  pidana,
hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan  terdapat  pertentangan antara  kepastian  hukum  dan keadilan,  maka  hakim  wajib mengutamakan keadilan. Sedangkan  dalam  Pasal  54
menyatakan bahwa dalam
pemidanaan
wajib
dipertimbangkan:
a. bentuk  kesalahan  pelaku Tindak Pidana;
b. motif dan tujuan melakukan
Tindak Pidana;
c. sikap  batin  pelaku  Tindak Pidana;
d. Tindak  Pidana  dilakukan dengan  direncanakan  atau tidak direncanakan;
e. cara melakukan Tindak
Pidana;
f. sikap  dan  tindakan  pelaku sesudah  melakukan  Tindak Pidana;
g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelalu Tindak
Pidana;
h. pengaruh  pidana  terhadap masa  depan  pelaku  Tindak Pidana;
i. pengaruh  Tindak  Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban.
3. Pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif .
4. Pemberatan Pidana
Ketentuan  pemberatan  pidana terkandung  dalam  pasal  58, bahwa faktor yang memperberat pidana meliputi:
a. Pejabat yang melakukan
Rachman  Priyanto,  Kajian  Komparatif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pada  Ketentuan  Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213
Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus  atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau  sarana  yang  diberikan kepadanya karena jabatan;
b. Penggunaan bendera kebangsaan,
lagu
kebangsaan,  atau  lambang negara Indonesia pada waktu melakukan  Tindak  Pidana; atau
c. Pengulangan Tindak Pidana.
Pada  pemberatan  pidana  dapat ditambah  paling  banyak  1/3
(satu  per  tiga)  dari  maksimum ancaman pidana.
5. Ketentuan lain tentang pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 60-Pasal 63.

## B. Ketentuan Pidana Mati
Pidana  mati  merupakan ketentuan  akan  sanksi  yang dilakukan  dengan  suatu  pilihan
perbuatan mematikan (oleh
negara)  kepada  pelaku  tindak
pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetap. Sanksi  pidana  ini  telah  dikenal
sejak    zaman kerajaan di Indonesia, sebelum masa penjajahan.  Sanksi  ini  juga bersifat khas dikarenakan setelah eksekusinya  dilaksanakan,  maka Terpidana yang sudah kehilangan  nyawa  tersebut  tidak dapat  hidup  kembali  (apabila ternyata  muncul  kekeliruan  atas perkara  yang  bersangkutan).  Hal inilah yang merupakan salah satu alasan  banyak  pihak    menolak (kontra) sanksi pidana mati. 7
Pidana mati
didefinisikan sebagai suatu nestapa  atau  penyiksaan  yang memberikan  penderitaan  kepada manusia  dan  melanggar  norma- norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan  dengan  pidana  dan pemidanaan.  Secara  substansial, hukuman  mati  itu  merupakan salah  satu  bentuk  sanksi  yang diberlakukan  pada  pelanggar hukum,  khususnya  pelanggaran berat. 8
7 Maria Ulfa.
8 Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Keberadaan Pidana  Mati  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),” Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan
Ganesha Vol. 6 No 1, Februari 2020: 104-114
Rachman  Priyanto,  Kajian  Komparatif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pada  Ketentuan  Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213
Pidana  mati  di  dalam KUHP  dikenal  sebagai  jenis sanksi  pidana  pokok  dengan urutan pertama (urutan ini bermakna  susunan  berdasarkan berat  ringannya  sanksi  pidana), sedangkan  pengaturan  pidana mati  di  dalam  KUHP  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  tidak  lagi    sebagai  jenis pidana  pokok,  akan  tetapi  diatur sebagai  pidana  yang  bersifat khusus  untuk  tindak  pidana tertentu  berdasarkan  ketentuan dalam Undang-Undang.
Terdapat  perbandingan  di antara  pengaturan  pidana  mati dari kedua aturan tersebut:
1. KUHP Lama terdapat beberapa ketentuan yakni:
a. Awalnya  diatur  dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara leher Terpidana digantung
dengan  tali  oleh  algojo di  tiang  gantungan  dan beberapa  waktu  berlalu papan  tempat  berdiri Terpidana dijatuhkan b. Kemudian mengalami perubahan cara pelaksanaan  pidana  mati menjadi ditembak sampai  meninggal  sejak adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964.  Lalu  dirinci  lebih lanjut di dalam Peraturan Kapolri Nomor 12
Tahun 2010.
c. Pidana  mati  diancamkan alternatif  dalam  pasal relevan  dengan  pidana penjara  seumur  hidup dan  pidana  penjara  20 tahun.
d. Tidak ada kejelasan kepastian  jangka  waktu pelaksanaan  pidana  mati bagi  Terpidana  setelah adanya putusan in kracht . e. Tidak  adanya  kewajiban bagi Hakim untuk memperhatikan mengenai tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan  tunggal  dan perumusan alternatif, pemberatan  pidana, serta ketentuan  lain  tentang pemidanaan
Rachman  Priyanto,  Kajian  Komparatif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pada  Ketentuan  Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213
2. KUHP dalam Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun 2023 a. Pidana  mati  langsung diatur dengan cara
ditembak  sampai  mati kepada Terpidana karena dianggap cara yang paling  manusiawi  dan dapat disesuaikan dengan perkembangan apabila  terdapat  cara  lain yang lebih manusiawi.
b. Pidana  mati  bagi  orang yang sakit jiwa, dilakukan apabila Terpidana  tersebut  telah sembuh.
c. Pidana  mati  diancamkan alternatif  dalam  pasal relevan  dengan  pidana penjara  seumur  hidup dan  pidana  penjara  20
tahun.
d. Telah ada kejelasan kepastian  jangka  waktu
pelaksanaan  pidana  mati bagi  Terpidana.  Diatur secara tegas dalam Pasal 101 bahwa “Jika permohonan grasi terpidana  mati  ditolak
dan  pidana  mati  tidak dilaksanakan  selama  10
(sepuluh)  tahun  sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan  diri,  pidana mati dapat diubah menjadi  pidana  seumur hidup dengan  Keputusan Presiden”.
e. Selain  itu,  pada  Pasal 100 diatur bahwa Hakim di dalam putusan pengadilannya
dimungkinkan
memberikan pidana mati dengan  masa  percobaan selama 10
tahun
(dimulai sejak hari pertama  setelah  putusan in  kracht )  apabila  (i) Terdakwa  menunjukkan penyesalan  dan  harapan diperbaiki  menjadi  lebih baik, (ii) Terdakwa tidak terlalu  penting  berperan dalam tindak pidana relevan,  (iii)  terdapat alasan meringankan.
f. Diatur pula bahwa
selama  masa  percobaan, apabila Terpidana
Rachman  Priyanto,  Kajian  Komparatif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pada  Ketentuan  Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213
menunjukkan  sikap  dan perbuatan  terpuji,  maka pidananya  dapat  diubah menjadi  pidana  penjara seumur  hidup  dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung.
g. Begitu  pun  sebaliknya, apabila  Terpidana  tidak menunjukkan  sikap  dan perbuatan  terpuji,  tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidananya dapat dilaksanakan atas
perintah Jaksa Agung. Tujuan pemidanaan yang diatur dalam  Pasal  51-52  KUHP  pada Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia di masa mendatang  akan  menggunakan  teori utilitarian  (teori  kegunaan  atau  teori relatif) yang bertujuan bahwa pelaksanaan sanksi pidana bukan untuk merendahkan  martabat  manusia  dan berorientasi pada
pencegahan
terjadinya tindak
pidana, pemasyarakatan  pelaku  tindak  pidana,
pemulihan
keseimbangan di masyarakat, serta penjeraan bagi
pelakunya.  Berlandaskan  pada  tujuan pemidanaan tersebut, maka pidana mati memang  tidak  sejalan  dengan  tujuan tersebut  karena  pelaksanaan  pidana mati lebih berorientasi pada pembalasan  atas  tindak  pidananya  di masa  lampau  sehingga  tidak  ada individualisasi  pidana  bagi  Terpidana tersebut.
C. Ketentuan Pidana Penjara, Kurungan, Denda dan Tutupan Pidana penjara merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan/ bergerak yang diberikan kepada Terpidana dan yang bersangkutan telah didaftarkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan. Sanksi pidana ini baru dikenal  sejak  adanya  masa  penjajahan. Sanksi  ini  bersifat  istimewa  karena memberikan  kesempatan  kedua  bagi pelaku  agar  menjadi  lebih  baik  secara pribadi  dan  di  kemudian  hari  bagi masyarakat  sekitar  (prevensi  khusus) serta  diharapkan  tercapainya  pula prevensi umum.
Pidana penjara di dalam KUHP dikenal  sebagai  jenis  sanksi  pidana pokok dengan urutan kedua, sedangkan pengaturan  pidana  penjara  di  dalam KUHP pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2023  diatur  sebagai  pidana pokok dengan urutan pertama.
Rachman  Priyanto,  Kajian  Komparatif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pada  Ketentuan  Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213
Perbandingan  pada  ketentuan  pidana penjara dari kedua aturan tersebut: 1. KUHP Lama
a. Jenis  pidana  penjara  diatur untuk  seumur  hidup  maupun selama  waktu  tertentu.  Dimulai dari  1  hari  dan  paling  lama  15
tahun berturut-turut, serta
dimungkinkan  maksimal  20 tahun  yang  berturut-turut  juga untuk  alternatif  dari  pidana mati/  pidana  penjara  seumur hidup/ pengulangan tindak pidana  (dalam  hitungan  hari, minggu,  bulan,  atau  tahun  dan bukan dengan pecahan).
b. Diiringi dengan adanya kewajiban- kewajiban yang harus diikuti.
c. Dapat  dilakukan  di  wilayah
Lembaga Pemasyarakatan manapun, sebagaimana peruntukannya  (tidka  terbatas pada wilayah Terpidana penjara saja).
d. Dikenal untuk kejahatan saja.
e. Dimungkinkan  pidana  penjara dengan pidana bersyarat berdasarkan  Pasal  14  a  hingga
Pasal  14  f  dengan  ketentuan dapat  diberikan  apabila  Hakim memberikan pidana penjara paling  lama  satu  tahun  atau pidana kurungan.
f. Diatur pelepasan bersyarat setelah  menjalani  2/3  dari  yang dijatuhkan  (pengaturan  lebih lanjut  tentang  hal  ini  dan  hal penting  lainnya  terdapat  di dalam  Undang-Undang  Nomor
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan
peraturan pelaksana lainnya).
g. Tidak  adanya  kewajiban  bagi
Hakim  untuk  memperhatikan mengenai  tujuan  pemidanaan, pedoman pemidanaan, pedoman penerapan pidana penjara dengan  perumusan  tunggal  dan perumusan
alternatif, pemberatan pidana, serta ketentuan lain tentang pemidanaan.
2. KUHP dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023
a. Jenis  pidana  penjara  diatur untuk  seumur  hidup  maupun selama  waktu tertentu  (dimulai dari  1  hari  dan  paling  lama  15 tahun berturut-turut,serta dimungkinkan  maksimal  20 tahun  yang  berturut-turut  juga untuk  alternatif  dari  pidana mati/  pidana  penjara  seumur hidup).
b. Diiringi dengan adanya kewajiban kerja.
c. Dapat  dilakukan  di  wilayah
Lembaga Pemasyarakatan manapun, sebagaimana peruntukannya  (tidka  terbatas pada wilayah Terpidana
penjara saja).
d. Dikenal  untuk  tindak  pidana (karena tidak dikenal lagi istilah kejahatan dan pelanggaran).
e. Tidak  diaturnya  pidana  penjara dengan  pidana  bersyarat,  lalu yang  dikenal  ialah  pidana pengawasan  (yang  dijelaskan
Rachman  Priyanto,  Kajian  Komparatif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pada  Ketentuan  Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213
pada poin C.7).
f. Adanya pengaturan dalam Pasal
69 bahwa perubahan atas narapidana yang menjalani pidana  penjara  seumur  hidup telah  menjalani  pidana  penjara paling  singkat  15  tahun,  pidana penjara  seumur  hidup  dapat diubah  menjadi  pidana  penjara 20  tahun  dengan  Keputusan Presiden  setelah  mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
g. Diatur  pembebasan  bersyarat setelah  menjalani  2/3  dari yang dijatuhkan.
h. Adanya pengaturan dalam Pasal 70 bahwa pidana penjara sebisa mungkin  tidak  diberikan  atas situasi-  situasi  tertentu  (antara lain:  Terdakwa  adalah  Anak/
berusia  di  atas  75  tahun,  dan lainnya.
i. Dikenal pidana penjara minimum  khusus  untuk  pasal- pasal  tindak  pidana  tertentu (yang  telah  berkembang  di dalam  peraturan  pidana  di  luar KUHP).
j. Semakin banyak alternatif pengganti  dari  pidana  penjara yang diberikan di bawah 5 tahun.
k. Adanya  kewajiban  bagi  Hakim untuk  memperhatikan:  tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pedoman penerapan pidana penjara dengan  perumusan  tunggal  dan perumusan alternatif , pemberatan
pidana dan
ketentuan lainnya.
Berdasarkan pada tujuan pemidanaan Pasal 51-52 dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2023,  maka  pidana  penjara  adalah jenis  sanksi  pidana  pokok  yang  dapat memenuhinya. Pidana penjara dengan pidana  bersyarat  di  dalam  KUHP belum  banyak  digunakan  secara berkelanjutan  di  Indonesia.  Sejalan dengan  itu,  Barda  Nawawi  Arief berpendapat      bahwa  hal  itu  terjadi karena  pidana  penjara  dengan  pidana bersyarat: 9
a) tidak bersifat mengikat
(imperatif);
b) memunculkan  ketidakpercayaan Hakim atas pelaksanaannya;
c) memunculkan reaksi di masyarakat  sebagai  dampak  dari pemberiannya  kepada  pelaku tindak pidana.
Pidana  bersyarat  ini  dihapuskan  di dalam  KUHP  pada  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan memunculkan pidana pengawasan.
Selanjutnya pada pidana kurungan merupakan sanksi
9 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana Penjara (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
Rachman  Priyanto,  Kajian  Komparatif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pada  Ketentuan  Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213
pembatasan  kemerdekaan/  bergerak yang  lebih  ringan  daripada  pidana penjara  kepada  Terpidana  dan  telah didaftarkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan yang sewilayah dengan  pengadilan  yang  memberikan putusan  pemidanaan in  kracht (dan sewilayah  dengan  domisili  Terpidana kurungan).  Sanksi  pidana  ini  baru dikenal  sejak  adanya  masa  penjajahan. Sanksi  ini  bersifat  istimewa  karena memberikan  kesempatan  kedua  bagi pelaku  agar  menjadi  lebih  baik  secara pribadi  dan  di  kemudian  hari  bagi masyarakat  sekitar  (prevensi  khusus) serta  diharapkan  tercapainya  pula prevensi umum.
Pidana  kurungan  di  dalam KUHP  dikenal  sebagai  jenis  sanksi pidana  pokok  dengan  urutan  ketiga, sedangkan pengaturan pidana kurungan di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2023  dihapuskan.
Pidana  kurungan  di  KUHP  ini jarang  digunakan  dalam  penyelesaian suatu  kasus  pidana.  Kalaupun  pernah ada  yang  diberikan  pidana  kurungan, dalam pelaksanaannya Terpidana kurungan dipersamakan dengan mereka  yang  menjalani  pidana  penjara (minimalnya fasilitas untuk
melaksanakan pidana kurungan
sehingga  pada  prakteknya  ditempatkan di  Lembaga  Pemasyarakatan,  dengan sel/ kamar yang sama dengan Terpidana penjara). 10
Dalam ketentuan Pidana Denda yang  merupakan  hukuman  berupa wajib  membayarkan  sejumlah  uang  ke kas  negara  dari  Terpidana.  Sanksi pidana  ini  baru  dikenal  sejak  adanya masa  penjajahan.  Sanksi  ini  bersifat istimewa karena memberikan kesempatan  kedua  bagi  pelaku  untuk menjadi  lebih  baik  serta  jika  diberikan secara  mandiri  (tanpa  pidana  penjara), maka  pelakunya  akan  terbebas  dari stigma  masyarakat  dan  tidak  dibatasi kebebasan bergeraknya.
Pidana  denda  di  dalam  KUHP dikenal  sebagai  jenis  sanksi  pidana pokok dengan urutan ketiga, sedangkan pengaturan  pidana  denda  di  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023 diatur  sebagai  pidana  pokok  dengan urutan keempat.
Pidana tutupan merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan/ bergerak  (atas  tindak    pidana  dengan didorong maksud yang patut dihormati) kepada Terpidana yang telah didaftarkan  ke  suatu  Rumah  Tutupan.
10 Maria  Ulfa, Sanksi  Pidana  Pokok  dalam KUHP dan RKUHP 2019 .
Rachman  Priyanto,  Kajian  Komparatif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pada  Ketentuan  Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213
Sanksi  pidana  ini  baru  dikenal  setelah
masa kemerdekaan
Indonesia berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  1946  tentang  Hukuman Tutupan juncto Peraturan  Pemerintah Nomor  8  Tahun  1948  tentang  Rumah Tutupan. Sanksi ini bersifat istimewa karena  memberikan  kesempatan  kedua bagi  pelaku  agar  menjadi  lebih  baik secara  pribadi  dan  di  kemudian  hari bagi  masyarakat  sekitar  (prevensi khusus)  serta  diharapkan  tercapainya pula prevensi umum.
Pidana  tutupan  yang  dikenal  di luar KUHP sebagai jenis sanksi pidana pokok  yang  dianggap  sebagai  pidana pokok dengan urutan kelima, sedangkan  pengaturan  pidana  tutupan di  dalam  Pasal  65  ayat   1  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2023    diatur sebagai  pidana  pokok  dengan  urutan kedua.
Pidana tutupan memiliki keistimewaan  yang  berbeda  dengan pidana  penjara,  beberapa  diantaranya dapat  dilihat  pada  tabel  di  atas. Pelaksanaan  pidana  tutupan  bukan  di Lembaga  Pemasyarakatan,  tetapi  di Rumah  Tutupan  yang  hampir  tidak terdengar  lagi  eksistensinya.  Andi Hamzah  berpendapat  bahwa  pidana tutupan  ada  untuk  politisi  yang
melakukan tindak pidana karena ideologi  yang  dianutnya. 11 Dalam penjelasan  pasal  74    Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2023  memberika pertimbangan  penjatuhan  pidana  tutupan didasarkan  pada  motif  pelaku  tindak pidana  yang  terdorong  maksud  patut dihormati, yakni dilakukan karena alasan Tindak Pidana Politik.
Terdapat pengelompokkan sebagai  tindak  pidana  politik  sebagai suatu    kategori  pada  tindak  pidana terhadap  keamanan  negara.  Tindak pidana ini dibagi lagi menjadi beberapa kelompok tindak pidana, yaitu: 12
1. Tindak  Pidana  terhadap  Ideologi Negara, yang terdiri dari penyebaran  ajaran  Komunisme Marxisme-Leninisme,  juga  karena Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila.
2. Tindak Pidana Makar, yakni Makar  terhadap  Presiden  dan Wakil  Presiden,  Makar  terhadap
Negara Kesatuan Republik
Indonesia,
Makar terhadap
11 Andi  Hamza,  Asas-Asas  Hukum  Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta).
12 Lidya  Suryani  Widayati,  “  Pidana  Tutupan dalam  RUU  KUHP:  dari  Perspektif  Tujuan Pemidanaan,  Dapatkah  Tercapai?Undisclosed Penitentier  in  Criminal  Code  Bill:  From  the Purpose  of  Punishment’s  Perspective,  Can  It Be  Achieved?” NEGARA  HUKUM :  Vol.  10, No. 2, November 2019: 245-246
Rachman  Priyanto,  Kajian  Komparatif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pada  Ketentuan  Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213
Pemerintah yang sah.
3. Tindak
Pidana terhadap Pertahanan Negara.
Terkait  dengan  pidana  tutupan  pada khususnya  dan  sanksi  pidana  pada umumnya maka sebaga ikhtiar pemerintah  untuk  menjatuhkan  atau mengenakan  derita  terhadap  seseorang yang  dianggap  bersalah  melanggar
aturan perilaku terhadap pelanggarannya  diancamkan  sanksi pidana.

## KESIMPULAN
Perbandingan antara sanksi pidana  didalam  KUHP  yang  lama  dan KUHP  dalam  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2023 terdapat perbedaan yang secara  substansi  diatur  dalam  Pasal  10 Sanksi  Pidana  dalam  KUHP  lama terdiri  dari  Pidana  Pokok,  Pidana Tambahan.  Pidana  Pokok  yakni  terdiri dari:  pidana  mati,  pidana  penjara, pidana  kurungan,  pidana  denda  dan pidana  tutupan.  Sedangkan  Pidana Tambahan yakni terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda  tertentu dan pengumuman dari putusan   Hakim. Ketentuan dalam Sanksi  Pidana  pada  UndangUndang Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP yang  terdiri  dari:  Pidana  Pokok  ,
Pidana  Tambahan  dan  Pidana  yang bersifat  khusus.  Pidana  Pokok  terdapat dalam Pasal 65 yang terdiri dari  pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan ,  pidana  denda  dan  pidana kerja  sosial  .  Pidana  Tambahan  yang terdapat  dalam  Pasal  66,  yakni: pencabutan  hak  tertentu,  perampasan barang    tertentu  dan/atau  tagihan, pengumuman putusan Hakim, pembayaran ganti  rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat.  Sedangkan  Pidana  yang bersifat  khusus  untuk  Tindak  Pidana Tertentu yang Ditentukan dalam Undang-Undang  terdapat  dalam  Pasal 67,  dalam  hal  ini  merupakan  pidana mati  yang  selalu  diancamkan  secara alternatif  yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 98-Pasal 102.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamza, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
Ainal  Mardhiah,  “Mengenal  Buku
Kesatu Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana,” https://www.pt- nad.go.id/new/content/artikel/.
html.
Barda Nawawi Arief, Penetapan
Pidana Penjara
Dalam Perundang-  undangan  dalam
Rachman  Priyanto,  Kajian  Komparatif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pada  Ketentuan  Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213
Rangka Usaha Penanggulangan  Kejahatan , Bandung: Gramedia, 1986. Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , Yogyakarta: Genta Publishing,
2010. https://eprints.umm.ac.id/37818/2/jiptu mmpp-gdl-kurniasand-48573- 2-babi.pdf,
Lidya  Suryani  Widayati,  “  Pidana
Tutupan  dalam  RUU  KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?Undisclosed Penitentier  in  Criminal  Code Bill:  From  the  Purpose  of Punishment’s Perspective, Can It Be Achieved?”
NEGARA  HUKUM :  Vol.  10,
No.  2,  November  2019:  245- 246
Maria  Ulfa, Sanksi  Pidana  Pokok
dalam  KUHP  dan  RKUHP 2019,  Sub  tema  Tulisan: Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP , Prosiding  Seminar  Nasional dan  Call  For  Papers  Arah Kebijakan Hukum Pidana
Nasional .
Ni  Komang  Ratih  Kumala  Dewi, “Keberadaan  Pidana  Mati dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),”
Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH)  Universitas  Pendidikan Ganesha Vol.  6  No  1,
Februari 2020: 104-114.
UU  1/2023:  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) https://jdih.maritim.go.id/uu- 12023-kitab-undang-undang-
hukum-pidana-kuhp.