JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 90 - 98

## AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA LINGGA KECAMATAN SIMPANG EMPAT DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN KARO
Ivana Hotma Surabina br Purba 1 , Simson Ginting 2
Program Studi Ilmu Adminstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
E-mail: junisimanjuntak210@gmail.com

## ABSTRAK
Desa Wisata Lingga memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karo karena destinasi pariwisata yang ditawarkan adalah destinasi yang sudah mulai jarang ditemui. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang masih menyimpan alat-alat kebudayaan tradisional dan rumah adat seperti Desa Wisata Lingga. Ironisnya hal ini tidak menjadi permasalahan serius bagi pemerintah sehingga pengelolaan yang dilakukan masih sangat minim, diantaranya belum adanya keterbukaan antar aktor terkait dalam penyusunan kebijakan, minimnya tindakan rehabilitasi terhadap rumah adat yang menjadi icon wisata, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terhadap promosi Desa Wisata Lingga, tidak adanya kontrol anggaran yang jelas dan terbuka, serta terdapat kebutuhan dan harapan publik yang tidak terpenuhi oleh Dinas Pariwisata terkait dengan pengelolaan Desa Wisata Lingga. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Desa Wisata Lingga di Dinas Pariwisata Kabupaten Karo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian merujuk pada teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Koppel (2005), yang mencakup transparancy, liabillity, controllability, responsibility, dan responsiveness.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan, Desa Wisata.

## ABSTRACT
Lingga Tourism Village has its own attraction for tourists who visit Karo Regency because the tourism destinations offered are destinations that have begun to be rarely encountered. Only certain places still store traditional cultural tools and traditional houses such as Lingga Tourism Village.  Ironically, this is not a serious problem for the government so that the management carried out is still very minimal, including  the lack of openness between relevant actors in policy formulation, the lack of rehabilitation measures for traditional houses that have become tourist icons, the lack of facilities and infrastructure that support the promotion of the Lingga Tourism Village, the absence of clear and open budget control, and there are public needs and expectations that are not met by the Agency Tourism is related to the management of Lingga Tourism Village. For this reason, this study aims to examine and describe the accountability of the management of Lingga Tourism Village at the Karo Regency Tourism Office. The research method used in this study is qualitative descriptive. The results of the study refer to the accountability theory put forward by Koppel (2004), which includes transparency, liabillity, controllability, responsibility, and responsiveness..
Keywords: Accountability, Management, Tourism Village.

## PENDAHULUAN
Kabupaten Karo telah menetapkan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada pengembangan potensi-potensi pariwisata. Karena selain dari iklim sejuk yang ada di Kabupaten Karo, juga terdapat berbagai destinasi wisata yang terdiri dari wisata alam, buatan,  dan kebudayaan. Hal ini membuat pariwisata menjadi sektor yang menyumbang pendapatan daerah terbesar di Kabupaten Karo.
Berdasarkan Keputusan Bupati Karo tahun 2020 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Karo terdapat 24 desa wisata yang semula hanya tiga objek desa wisata yakni Desa Wisata Sempajaya, Desa Wisata Dokan dan Desa Wisata Lingga. Dari desa wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah maka terlihat bahwa adanya keunikan sebagai icon di masing- masing desa wisata. Namun, saat ini hanya Desa Wisata Dokan dan Desa Wisata Lingga yang memiliki peninggalan sejarah
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 90 - 98
kebudayaan seperti rumah adat dan alat-alat tradisional lainnya.
Dari 28 rumah adat yang dahulu berdiri kokoh di Desa Wisata Lingga, saat ini hanya tersisa 2 rumah adat yang masih dapat digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat dan sebagai destinasi objek wisata. Bencana angin kencang pada tahun 2008-2012 menjadi penyebab keruntuhan 8-10 rumah adat yang ada di Desa Wisata Lingga. Selain itu, beberapa rumah adat lainnya mengalami keruntuhan karena tidak adanya perawatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini menjadi dasar pentingnya pengelolaan yang akuntabel terhadap destinasi wisata yang sudah hampir punah.
Badan Warisan Sumatera (BWS) sebagai perpanjangan tangan dari World Monument Fund (WMF) sudah pernah melakukan upaya perbaikan terhadap beberapa rumah adat dan alat-alat tradisional lainnya yang ada di Desa Wisata Lingga. Namun, dalam kerja sama yang berusaha dibangun ini tidak mendapat respon positif dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah.  Kurangnya partisipasi yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat maupun pelaku kepentingan lainnya sangat berdampak pada kondisi destinasi desa wisata yang ada di Desa Wisata Lingga. Masyarakat yang terlibat dalam perbaikan rumah adat terakhir pada tahun 2012 yang dilansir dari kompas.com (2020). Artinya bahwa kesadaran akan pentingnya potensi pariwisata yang ada di Desa Wisata Lingga masih sangat rendah.
Selain itu juga belum adanya peraturan desa yang dibuat untuk mengatur pengelolaan Desa Wisata Lingga menjadi kendala dalam membuat kebijakan dan program. Karena dengan adanya peraturan desa maka anggaran belanja dan pendapatan juga dapat diatur sesuai dengan prosedur dalam peraturan yang dibuat. Sebaliknya, dengan belum adanya peraturan maka belum ada gambaran terkait dengan kebijakan-kebijakan sampai pada anggaran.
Dari berbagai kendala-kendala yang ada di Desa Wisata Lingga dapat digambarkan bahwa pengelolaan yang dilakukan selama ini masih belum dapat dipertanggung jawabkan  dengan baik kepada publik. Tjokroamidjojo (dalam Arischa, 2023:110) akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang maupun pejabat pemerintah yang sudah diberikan kepercayaan untuk mengelola setiap sumber-sumber daya publik yang bersa ngkutan dengannya agar dapat mempertanggung jawabkannya. Akuntabilitas dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni akuntabilitas vertikal dan horizontal (Syarief, 2022).
Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggung jawaban seseorang terhadap atasan/pimpinan dalam suatu organisasi. Sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggung jawaban yang diberikan terhadap publik ataupun masyarakat. Pentingnya akuntabilitas dalam organisasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang dapat membantu pemerintah maupun masyarakat dapat  mengerti terkait dengan kebijakan dan program yang diambil. Untuk itu, penilaian terhadap akuntabilitas juga harus dilakukan secara objektif agar memberikan hasil yang tepat.
Koppel (dalam Ningrum, 2021:212) mengemukakan pendapatnya tentang akuntabilitas yang secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada eksternal yakni publik. Dalam lingkup pemerintahan maka pemerintah harus mampu mempertanggung jawabkan kinerja sebagai bentuk konsekuensi atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Adapun indikator akuntabilitas yang dijelaskan oleh Koppel terdiri dari 5 sub indikator, yakni transparency, liability, controllability, responsibility, responsiveness. Dengan melihat kelima indikator akuntabilitas dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga maka akan menunjukkan gambaran
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 90 - 98
akuntabilitas dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku kepentingan lainnya. Sehingga penelitiian ini bertujuan untuk membantu memberikan evaluasi kinerja dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga.
Penelitian ini juga didukung oleh studi sebelumnya seperti " Evaluasi Rencana Strategis Pemerintah dalam Pengembangan Agrowisata untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021" yang mengevaluasi rencana strategis pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Selain itu, studi "Opportunities and Challenges dalam Pengelolaan Desa Wisata Pujon Kidul Berbasis Sustainable Tourism" yang menyoroti peluang dan tantangan dalam pengelolaan desa wisata serta pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki sarana dan prasarana untuk mendukung keberlanjutan pariwisata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menentukan informan melalui teknik snowball sampling dan purposive sampling. Adapun alamat lokasi penelitian dilakukan di dua tempat yakni Desa Wisata Lingga dan kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo yang terletak di Jalan Gundaling Nomor 1, Berastagi, Karo. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer  dan sekunder. Berikut tahapan analisis data yang dilakukan.
1. Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara mendalam dengan informan yang dipilih, dan dokumentasi dari sumber-sumber yang relevan.
2. Reduksi Data: Data yang diperoleh kemudian disederhanakan dan
diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Proses ini mencakup penghilangan data yang tidak relevan atau tidak konsisten.
3. Penyajian Data: Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Penyajian data memudahkan peneliti untuk memahami konsep dan pola, serta merencanakan tindakan selanjutnya.
4. Penarikan Kesimpulan: Data yang telah disajikan dianalisis lebih lanjut untuk menemukan pola, hubungan, dan makna. Dalam pendekatan kualitatif, kesimpulan penelitian dapat berupa temuan atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya belum jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan Desa Wisata telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Karo. Regulasi yang dibuat telah memuat tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mengelola Desa Wisata Lingga. Dengan adanya peraturan ini juga akan mendorong pengelolaan dapat dilakukan secara akuntabel.
Pemerintah yang akuntabel merupakan harapan setiap masyarakat. Karena pemerintah dipercayakan dalam mengelola setiap sumber daya ataupun potensi yang ada di suatu daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hopwood dan Tomkins (dalam Syarief, 2022:145) yang mengatakan bahwa akuntabilitas berkaitan dengan perencanaan pengambilan program hingga pelaksanaannya yang dituntut agar mampu dipertanggung jawabkan sampai akhir. Bukan hanya pertanggungjawaban semata, melainkan berbicara tentang kemampuan individu maupun organisasi yang sudah diberikan kepercayaan dalam mengelola sumber daya untuk dapat memastikan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 90 - 98
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga  serta Pariwisata Kabupaten Karo bertanggung jawab dalam mengelola destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Lingga. Secara prosedural, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo wajib memberikan pertanggung jawabannya kepada pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga dari laporan yang dibuat maka pemerintah daerah dan masyarakat dapat melihat perkembangan serta memberikan kritik dan saran yang membangun dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga. Hal ini menunjukkan perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga. Untuk melihat bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga di Dinas Pariwisata Kabupaten Karo maka dapat dilihat menggunakan teori yang dikemukakan oleh Koppel (2005) mencakup lima indikator, yakni: transparancy, liability, controlabillity, responsibillity, dan responsiveness.

## Transparancy (Transparansi)
Transparansi adalah bentuk pengungkapan terkait dengan fakta-fakta kinerja yang terjadi kepada publik dan merujuk pada kemudahan dalam mengakses informasi-informasi terkait (Koppel dalam Wicaksono, 2015:7). Transparansi merupakan salah satu unsur penggerak dalam suatu organisasi. Dimana dengan adanya keterbukaan antar pelaku- pelaku dalam organisasi maka dapat mendorong terjalinnya komunikasi yang memudahkan dalam pencapaian tujuan tertentu. Dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga, transparansi diperlukan untuk mendorong pengembangan destinasi wisata. Untuk melihat transparansi dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga dapat dilihat melalui tiga hal, yakni:
1. Keterbukaan perencanaan dalam membuat kebijakan dan program Dalam merancang kebijakan terkait dengan pengelolaan Desa Wisata Lingga, tentu setiap pelaku- pelaku kepentingan memerlukan
komunikasi, untuk melihat kebutuhan dan keperluan di desa wisata tersebut. Karena selain dari pemerintah daerah, terdapat pelaku yang lebih memahami situasi dalam pengelolaan destinasi wisata selama ini yakni pemandu wisata (guide). Maka dalam hal ini perlu disediakan ruang untuk sesama pelaku kepentingan dapat memberikan pendapat dari sudut pandang masing-masing, kemudian berlanjut kepada tahap menyusun perencanaan guna memenuhi kebutuhan dan keperluan dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga.
Namun, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa belum adanya keterbukaan menyusun kebijakan dan program dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga. Bahkan pemerintah desa tidak mengetahui secara jelas apa saja yang menjadi kebijakan dan program yang sudah direncakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karo. Sedangkan menurut Dinas Pariwisata sendiri, salah satu kendala dalam transparansi ini adalah belum terbentuknya peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan Desa Wisata Lingga sehingga kesulitan dalam membuat kebijakan karena belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas.
2. Keterbukaan informasi pengembangan Desa Wisata Lingga Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan maka memberikan gambaran bahwa informasi-informasi terkait dengan pengembangan Desa Wisata Lingga yang selama ini sudah dilakukan yakni dimulai dari memberikan kebaharuan informasi terutama pada saat adanya acara-acara yang dilakukan di Desa Wisata Lingga. Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan seperti Hari Jadi
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 90 - 98
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Kabupaten Karo, Dinas Pariwisata juga turut serta mendokumentasikan kegiatan yang berlangsung. Karena dengan adanya informasi yang update maka dapat sebagai sarana untuk mempromosikan Desa Wisata Lingga. Namun, informasi- informasi yang dipublikasikan hanya ketika adanya kegiatan ataupun acara tertentu. Selain itu juga, masih sangat minim informasi yang mendeskripsikan destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Lingga baik melalui website maupun media sosial.
3. Akses dalam melihat perkembangan Desa Wisata Lingga Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK) juga turut mendorong kemampuan Dinas Pariwisata agar mampu mengimbangi dan memanfaatkan teknologi. Hal ini terlihat dari akses yang digunakan dalam melihat perkembangan Desa Wisata Lingga dapat diakses melalui website pariwisata.kabkaro.go.id , aplikasi karohighland, dan  media sosial lainnya seperti instagram dan youtube.

## Liabillity (Kewajiban)
Kewajiban menggambarkan bagaimana suatu organisasi dapat bertanggung jawab atas kegagalan dan keberhasilan program serta permasalahan yang timbul. Koppel (dalam Wicaksono, 2015:7) menegaskan bahwa pada praktiknya, individu dan atau organisasi harus mampu bertanggung jawab atas kinerja yang dilakukannya. Kewajiban merupakan hal yang harus ditekankan  dalam suatu organisasi, karena semakin organisasi memenuhi kewajibannya maka dapat dikatakan semakin akuntabel pula organisasi tersebut. Dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Desa Wisata menjelaskan kewajiban oleh Dinas
Pariwisata Kabupaten Karo dalam mengelola Desa Wisata Lingga yakni memenuhi sarana dan prasarana, melakukan pemeliharaan dan perbaikan destinasi wisata dan mengatasi permasalahan yang ada.
1. Sarana dan Prasarana
Dalam meningkatkan pariwisata yang ada di suatu daerah maka perlu memperhatikan 3A, yakni atraksi, amenitas, dan aksesibilitas (Sudibya, 2018). Dengan mengenal ketiga konsep ini maka akan membantu dalam pengelolaan destinasi wisata menjadi lebih maksimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan Desa  Wisata Lingga, kewajiban Dinas Pariwisata sebagai aktor yang bertanggung jawab memfasilitasi dan memenuhi sarana dan prasarana sebagai penunjang pengembangan pariwisata.
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, menggambarkan bahwa kondisi bangunan fisik dari destinasi yang ada sudah sangat memprihatinkan. Dalam hal ini tampak bahwa masih kurangnya keseriusan Dinas Pariwisata dalam menjaga kelestarian peninggalan kebudayaan yang ada di Desa Wisata Lingga. Selain itu, kurangnya keselerasan antara aktor- aktor pendukung juga menjadi tantangan dalam melestarikan kebudayaan yang hampir punah saat ini. Dinas Pariwisata memberikan kepercayaan kepada pemandu wisata untuk bisa memberikan pelayanan yang baik bagi wisatawan. Tentunya dalam melayani wisatawan tidak cukup hanya dengan penjelasan yang cakap dari pemandu wisata melainkan perlunya dukungan dari sarana dan prasarana yang masih memiliki nilai jual wisata yang tinggi. Tidak hanya rumah adat, begitu juga dengan destinasi wisata
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 90 - 98
lainnya yang ada di Desa  Wisata Lingga sudah tidak dapat dimanfaatkan dengan baik seperti museum, dan alat-alat tradisional Karo.
2. Pemeliharaan dan Perbaikan Destinasi Wisata
Untuk menjaga kelestarian destinasi-destinasi wisata yang ada tentunya memerlukan tindakan perbaikan terhadap destinasi yang membutuhkan serta pemeliharaan yang baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Lingga belum sepenuhnya dipelihara dengan baik. Hal ini terlihat dari perbaikan ataupun renovasi terakhir kali dilakukan pada tahun 2012, artinya sudah lebih dari 10 tahun masih belum adanya perbaikan yang dilakukan. Sebagai pemandu wisata juga merasa tidak memiliki kewenangan dalam memperbaiki destinasi wisata melainkan melalui pemerintah desa yang dapat mengajukan perbaikan kepada pemerintah daerah. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa juga tidak berjalan dengan baik. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa untuk melakukan perbaikan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu, kemudian hal ini juga harus disesuaikan dengan anggaran yang mencukupi. Namun karena anggaran masih belum mencukupi, maka untuk menjaga kelestarian dari destinasi wisata yang ada, pemerintah daerah menetapkan petugas kebersihan untuk bertanggung jawab dalam memelihara serta membersihkan lingkungan destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Lingga.
3. Mengatasi permasalahan
Dinas pariwisata sebagai aktor yang berperan mengelola Desa Wisata Lingga tentunya dituntut untuk mampu mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pengelolaan Desa Wisata Lingga. Dalam hal ini, terdapat permasalahan terkait status kepemilikan lahan yang juga menjadi alasan terbatasnya kontribusi yang diberikan pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Masyarakat yang masih memiliki garis keturunan dengan pemilik rumah adat tidak setuju dengan kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, yakni untuk menghibahkan rumah adat. Karena masyarakat sendiri merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut, sedangkan pemerintah daerah juga enggan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perbaikan destinasi wisata yang ada karena tidak tertulis sebagai aset pemerintah dalam regulasi. Hal ini yang kemudian menjadi kendala minimnya perbaikan dan pemeliharaan di Desa Wisata Lingga dan masih belum menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut.

## Controllability (Pengawasan)
Koppel (dalam Wicaksono, 2015:10) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam melaksanakan kebijakakan yang sesuai dengan perintah utamanya. Artinya bahwa sebelum terjun ke lapangan untuk melaksanakan program tentunya hal yang terlebih dahulu dilakukan adalah memastikan kesesuaian kebutuhan dari publik. Maka dari itu penekanan dari indikator pengawasan ini adalah harus memastikan bahwa organisasi telah melakukan sesuai yang diharapkan dengan melakukan kontrol. Untuk melihat pengawasan yang dilakukan oleh
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 90 - 98
pemerintah daerah dalam mengelola Desa Wisata Lingga, diuraikan dari 3 sub indikator dibawah ini:
1. Adanya pemisahan tugas dan wewenang
Dengan adanya pemisahan tugas dan wewenang antar setiap aktor akan mendorong untuk lebih akuntabel terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai Dinas Pariwisata menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertugas untuk memfasilitasi dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga, sedangkan pemerintah desa bertugas untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah terutama dengan meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Selain itu, pemandu wisata bertugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan agar menimbulkan rasa kenyamanan dan harapan untuk ingin kembali lagi.
2. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Dalam hal ini, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Pada praktiknya, hal ini dapat dilihat dari bagaimana program yang selama ini sudah berjalan dan bagaimana pula organisasi dapat tetap memegang kendali atas keberhasilan program tersebut. Misalnya, pada program kebersihan dimana Dinas Pariwisata telah menetapkan petugas kebersihan. Dimana petugas kebersihan wajib melaporkan hasil pekerjaannya setiap hari kepada Dinas Pariwisata melalui media whatsapp.
3. Kontrol anggaran Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Pariwisata
menjelaskan bahwa selama ini anggaran yang dikeluarkan dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga hanya pada saat-saat tertentu saja. Hal ini disebabkan karena beberapa destinasi wisata yang ada bukan merupakan aset pemerintah. Selain itu, masyarakat tidak pernah dilibatkan untuk menanggung biaya-biaya perbaikan maupun pemeliharaan Desa Wisata Lingga. Tidak jauh berbeda dengan pemerintah desa yang tidak secara rutin mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pengelolaan Desa Wisata Lingga.
Saat ini, Dinas Pariwisata tidak mengutip karcis/biaya masuk untuk mengunjungi Desa Wisata Lingga. Hal ini disebabkan karena terjadinya kemerosotan kunjungan wisatawan sejak pandemi Covid-19 sehingga pemandu wisata melalui pemerintah daerah tidak pernah lagi memberikan hasil kepada Dinas Pariwisata. Untuk itu, pada saat wisatawan sudah mulai berkunjung lagi pemandu wisata memberikan keringanan kepada wisatawan yakni dengan tidak menetapkan biaya masuk ke Desa Wisata Lingga dan dapat memberikan secara sukarela. Dalam hal ini, hasil yang diperoleh dari sukarela yang diberikan oleh wisatawan disalurkan kepada pemilik rumah dan pemandu wisata.

## Responsibility (Responsibilitas)
Responsibilitas merupakan prinsip yang ditunjukkan dari perilaku seseorang maupun sekelompok orang dalam menggunakan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Koppel (dalam Jamaluddin, 2017:83) mengatakan bahwa untuk melihat responsibilitas dalam suatu organisasi adalah dengan melihat apakah suatu organisasi telah mengikuti aturan- aturan yang berlaku. Responsibilitas dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga dapat dilihat dari kepatuhan Dinas Pariwisata terhadap hukum. Pengelolaan Desa Wisata Lingga telah diatur dalam Peraturan Bupati
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 90 - 98
Karo nomor 32 tahun 2019 tentang Desa Wisata, dimana dalam regulasi tersebut telah mengatur tentang tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya peraturan yang telah dibuat belum sepenuhnya mampu dipatuhi oleh aktor-aktor tersebut. Salah satunya terlihat dalam perbaikan destinasi-destinasi wisata yang cukup lambat untuk ditangani. Namun, disamping itu Dinas Pariwisata telah membantu dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) rumah adat untuk menjadi cagar budaya yang diakui oleh pemerintah.

## Responsiveness (Responsivitas)
Responsivitas adalah kemampuan organisasi dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan dari publik maupun pihak-pihak yang berkepentingan (Koppel, dalam Syarief, 2022:133). Responsivitas berbicara tentang bagaimana pemerintah menanggapi permintaan-permintaan publik secara responsif yakni cepat dan tepat. Suatu organisasi dapat dikatakan akuntabel apabila mampu memenuhi kebutuhan dan harapan oleh publik. Dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga, responsivitas dilihat dari sejauh mana Dinas Pariwisata mampu menanggapi kebutuhan dari masyarakat.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah desa telah mengikuti prosedur yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata. Bahwasanya dalam permohonan bantuan, pihak masyarakat dan pemerintah desa terlebih dahulu mengajukan proposal. Namun berdasarkan tanggapan dari pemerintah desa bahwa setelah mengajukan proposal tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Lebih lanjut pemerintah desa menjelaskan bahwa permohonan untuk melakukan perbaikan terhadap destinasi-destinasi wisata telah dilakukan beberapa kali namun tidak membuahkan hasil yang baik.
Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata masih kurang responsif dalam memenuhi kebutuhan publik. Disamping
itu juga terlihat belum adanya komunikasi efektif yang dilakukan oleh aktor-aktor terkait. Terdapat beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah desa namun tidak berfokus dalam membahas pengelolaan Desa Wisata Lingga. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata akhirnya ditiru oleh masyarakat, bahwa dengan mengalaskan pemerintah yang merupakan penanggung jawab namun tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga juga dapat dikatakan masih sangat jauh dari kata sempurna.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karo masih belum akuntabel. Hal ini terlihat dari 5 indikator akuntabilitas yang belum dapat dinilai baik. Dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga, transparansi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata belum terlihat dalam penyusunan kebijakan dan program sehingga masyarakat kurang mengetahui terkait target dan capaian oleh Dinas Pariwisata. Selanjutnya, Dinas Pariwisata telah menjalankan kewajiban yakni dengan program adanya petugas kebersihan yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan Desa Wisata Lingga namun masih sangat minim dalam pengadaan sarana dan prasarana serta masih kurang maksimal dalam melakukan perbaikan serta pemeliharaan terhadap destinasi-destinasi yang ada di Desa Wisata Lingga. Ketiga, Dinas Pariwisata masih sangat minim dalam mengontrol pengelolaan anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang perlu untuk ditingkatkan di Desa Wisata Lingga. Selanjutnya, responsibilitas dari Dinas Pariwisata yang menunjukkan bahwa perlunnya membuat kebijakan dalam mengatasi permasalahan- permasalahan yang terjadi dengan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 90 - 98
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
responsibel. Begitu juga responsivitas Dinas Pariwisata belum terlihat dari keinginan dan kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi secara cepat dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arischa, K., Aldri Frinaldi. (2023).
Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Jurnal Tanah Pilih, 3(1) Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(1).
Jamaluddin. (2017). Analisis Terhadap Indikator Pengukuran Akuntabilitas Kementerian Badan Usaha Milik Negara
– 2015. Jurnal Tapis, 14(1)
Koppel, J., GS. (2005). Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of “Multiple Accountabilities Disorder. Maolani, D. Y., Dkk. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance di
Indonesia. Jurnal DIALEKTIKA, 21(2).
Ningrum, E. D., & As'ari, H. (2021). Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Memfungsikan Pasar Model . Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis, 2(2). Pranita, P. A., Sagita, N. A., & Nuryanto, Y. (2024). Evaluasi Rencana Strategis Pemerintah dalam Pengembangan Agrowisata untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021. Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra), 4(1). Rangkuti, M. H. B. (2018). Akuntabilitas Kinerja di Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, 8(2). Sadjiarto, Arja. (2000). Akuntabilitas dan pengukuran Kierja Pemerintah. Jurnal Akuntansi & Keuangan, 2(2).
Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. Jurnal Bappeda Litbang, (1),1 Syarief, F. d. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Widina Bhakti Persada.
Tanjung, W. A., Dkk. (2020). Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Jurnal Papatung, 3(1).
Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik . Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP), 19(1).
Kompas.com. (2020). Masyarakat Terlibat
Perbaikan Rumah Adat Karo https://regional.kompas.com/read/2012/ 10/30/21214625/Masyarakat.Terlibat.P erbaikan.Rumah.Adat.Karo   (diakses pada tanggal 10 Juni 2020).
Keputusan Bupati Karo tahun 2020 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Karo.
Peraturan Bupati Karo  Nomor 32 Tahun 2019 tentang Desa Wisata.