Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani
e-ISSN : 2621-4105

## Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak

## Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia endah.pujiastuti@usm.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri, serta  akibat  hukum  dari  penerbitan  kartu  keluarga  bagi  pasangan  nikah  siri  dalam  perspektif hukum  administrasi  negara.  Dalam  hukum  perkawinan,  kawin  siri  merupakan  perkawinan  tidak tercatat,  seringkali  hanya  memenuhi  rukun  dan  syarat  sahnya  perkawinan  menurut  agama  Islam, namun  dari  sisi  hukum  tidak  memiliki  kekuatan  yuridis,  terlebih  untuk  istri  dan  anaknya  nanti. Salah satu terobosan pemerintah terkait dengan perkawinan siri adalah kebijakan penerbitan kartu keluarga  bagi  pasangan  nikah  siri.  Kebijakan  ini  merupakan  langkah  positif  dalam  konteks memberikan  perlindungan  dan  hak  yang  sama  bagi  warga  negara  namun  problematika  lain  turut menyertai  hadirnya  kebijakan  tersebut.  Artikel  hasil  penelitian  ini  mengulas  tentang  penerbitan kartu  keluarga  bagi  pasangan  kawin  siri  dan  akibat  hukum  penerbitan  kartu  keluarga  bagi pasangan  kawin  siri  dalam  perspektif  hukum  administrasi  negara.  Penelitian  ini  merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, terdapat beberapa  syarat  tambahan  yang  harus  dipenuhi  bagi  pasangan  nikah  siri  untuk  mengajukan permohonan  penerbitan  kartu  keluarga.  Apabila  kartu  keluarga  sudah  terbit,  dimungkinkan  pula timbul  dampak  secara  administratif  terhadap  anak,  istri,  maupun  suami  berkaitan  dengan adminitrasi kependudukan.
Kata kunci : Kartu Keluarga; Perkawinan; Siri

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  issuance  of  family  cards  for  unregistered  married couples,  as  well  as  the  legal  consequences  of  issuing  family  cards  for  unregistered  married couples from the perspective of state administrative law. In marriage law, unregistered marriage is an unregistered marriage, often only fulfilling the pillars and requirements for a valid marriage according  to  the  Islamic  religion,  but  from  a  legal  point  of  view  it  has  no  juridical  power, especially  for  his  wife  and  children  later.  One  of  the  government's  breakthroughs  related  to unregistered marriages is the policy of issuing family cards for unregistered married couples. This policy  is  a  positive  step  in  the  context  of  providing  equal  protection  and  rights  for  citizens,  but other  problems  also  accompany  the  presence  of  this  policy.  This  research  article  reviews  the issuance of family cards for  unregistered married couples and the legal consequences of issuing family  cards  for  unregistered  married  couples  from  the  perspective  of  state  administrative  law. This  research  is  normative  legal  research  with  a  statutory  approach.  The  results  of  this  study, several  additional  requirements  must  be  met  for  unregistered  married  couples  to  apply  for  the issuance  of  a  family  card.  If  the  family  card  has  been  issued,  it  is  also  possible  to  have administrative impacts on children, wives, and husbands related to population administration.
Keywords: Family Card; Marriage; Siri
Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  positif  di  Indonesia  menentukan  bahwa  perkawinan  yang  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya. Disamping itu perkawinan tersebut juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Tujuan  pengaturan  ini  adalah  memberikan kesaksian  legal  terhadap  upaya  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  tersebut melalui  adanya  pencatatan  di  kantor  catatan  sipil  dan  pengakuan  hukum  dari negara atas adanya  prosesi perkawinan. 1
Berdasar  pengaturan  hukum  perkawinan  di  Indonesia,  terlihat  bahwa  ada suatu  hubungan  yang  erat  antara perkawinan dan agama. Agama memiliki  peran yang sangat kuat dalam pembentukan rumah tangga. Pada hakikatnya perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Atas dasar inilah  maka  pengaturan  perkawinan  tidak  hanya  didasarkan  pada  norma  hukum saja, namun yang lebih utama adalah bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Menilik pada keberagaman agama yang diakui di Indonesia, kesemuanya  memiliki  tata  aturan  masing-masing,  tak  terkecuali  dalam  hal perkawinan.
Dalam  perspektif fiqih ,  kawin  siri  ini  merupakan  pernikahan  yang  sah karena  semua  rukun  dan  syarat  yang  ditetapkan  oleh fiqih terpenuhi,  hanya  saja pernikahan  ini  tidak  dicatatkan  secara  resmi  di  instansi  berwenang  menurut hukum  positif  kita.  Pernikahan  siri  atau  yang  kadang  disebut  juga  dengan perkawinan yang dilakukan dibawah tangan maksudnya adalah bahwa perkawinan tersebut  tetap  sah  dilakukan  dengan  baik  sesuai  rukun  maupun  syarat  yang  telah ditentukan  menurut  hukum  Islam,  hanya  saja  dalam  pelaksanaannya  kemudian perkawinan  itu  tidak  dilakukan  suatu  pendaftaran  atau  pencatatan  di  KUA. 2 Pengertian perkawinan siri sendiri sangat beragam dilihat dari sudut pandang ilmu masing-masing.  Adapun  penggolongan  nikah  siri  yang  dikenal  di  masyarakat terpilah  dalam  3  (tiga)  kategori,  yaitu  nikah  siri  yang  pelaksanaannya  dilakukan oleh kiai atau tokoh masyarakat, nikah  yang pelaksanaannya tidak didaftarkan di kantor urusan agama (KUA), atau akad nikahnya tidak dalam pengawasan petugas pencatatan  dari  KUA,  serta  nikah  siri  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan yang  melaksanakan  akadnya  dilaksanakan  sendiri  oleh  walinya. 3 Terdapat  pula pandangan  bahwa  siri  bisa  dianggap  positif  sepanjang  pria  tersebut  belum  atau tidak  memiliki  istri,  namun  jika  sedang  memiliki  istri  maka  inilah  yang  akan menimbulkan dampak pada istri dan anaknya. 4
1 Arief Rachman, “Analisis UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Notarisarief, 2021.
2 Eko Setiawan, “Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” Justicia Islamica 13, no. 1 (October 2016): 135, https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.456.
3 Misbahul Munir, “Nikah Sirri : Studi Tentang Motif Dan Implikasi Hukum Bagi Anak Yang Lahir Akibat Nikah Siri,” Antologi Kajian Islam Seri 10 (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).
4 Munir.
Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani
e-ISSN : 2621-4105
Isu  nikah  siri  merupakan  salah  satu  isu  yang  hangat  dibicarakan  dalam berbagai sudut pandang. Hal ini dikarenakan banyaknya problematika yang timbul setelah perkawinan tersebut terjadi. Problematika yang dihadapi berkaitan dengan permasalahan  yuridis  maupun  permasalahan  administratif  terkait  dengan pencatatan kependudukan. Permasalahan yuridis berkaitan dengan keabsahan dari pernikahan siri di mata negara. Hukum yang berlaku di Indonesia hanya mengakui pernikahan  yang  sah  adalah  yang  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Perkawinan  mengatur  bahwa  tiap-tiap  perkawinan dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Peraturan  tersebut menegaskan  bahwa  setiap  perkawinan  akan  diakui  keabsahannya  apabila dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 5 Manusia yang telah terikat dalam  ikatan perkawinan akan memiliki dimensi yang luas mulai dari sisi sosial, hukum, yang akan dijalanai pada saat menjalani perkawinan. 6
Pemberian kartu keluarga bagi pasangan kawin siri memiliki dampak positif di  bidang  administrasi  kependudukan,  namun  di  sisi  lain  justru  menimbulkan sejumlah  problematika  terhadap  pihak-pihak  dalam  perkawinan  tersebut,  yaitu suami, istri, dan juga anak. Berpijak pada hal tersebut, permasalahan  yang dikaji pada artikel ini adalah bagaimana penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri  serta  apa  akibat  hukum  penerbitan  kartu  keluarga  bagi  pasangan  nikah  siri dalam perspektif hukum administrasi negara.
Penelitian terdahulu mengenai nikah siri, yang pertama penelitian oleh Alfin (2017),  yang  membahas  mengenai  perbedaan  pandangan  mengenai  pencatatan perkawinan. Walaupun aturan pencatatan perkawinan itu sudah termaktub dalam UU No. 1 Tahun  1974 dan Kompilasi  Hukum  Islam, tetapi  sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinan siri. Keyakinan mereka terhadap bolehnya nikah siri  berdasarkan  pendapat  dan  praktik  yang  dilakukan  oleh  ulama-ulama  di Indonesia. 7 Selanjutnya penelitian oleh Waluyo (2020) menjelaskan bahwa suatu perkawinan  menurut  hukum  positif  adalah  sah,  maka  akibat  yang  ditimbulkan oleh  perkawinan  tersebut  juga  sah.    Pencatatan  perkawinan  bukan    merupakan faktor  yang menentukan  sahnya  perkawinan,  tetapi  syarat  pencatatan  ini  juga harus  dilakukan  atau dipenuhi oleh para pihak, sebab pencatatan perkawinan ini merupakan  suatu  bukti  bahwa  negara  telah  mengakui  adanya  perkawinan  yang dilakukan  oleh  para  pihak. 8 Penelitian  selanjutnya  yag  berhubungan  dengan penelitian  ini  adalah  penelitian  dari  Fadli  (2021),  penelitian  ini  menjelaskan tentang  penerbitan  kartu  keluarga  bagi  pasangan  nikah  siri  merupakan  terobosan
5 Fadli  Fadli,  “Implikasi  Yuridis Terhadap  Penerbitan  Kartu  Keluarga  Bagi  Pasangan  Nikah  Siri Di Indonesia,” Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 4, no. 1 (2021): 82–91.
6 Arun Pratama, “Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan  Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama  No :  0189/PDT.G/2017/PA.SMG),” Jurnal  Ius  Constituendum 3, no. 1 (2018): 15, https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.861.
7 Busro  Aidil  Alfin,  “Nikah  Siri  Dalam  Tinjauan  Hukum  Teoritis  Dan  Sosiologi  Hukum  Islam Indonesia,” Al Manahij 11, no. 1 (2017): 62–78, https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1268.
8 Bing  Waluyo,  “Sahnya  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2, no. 1 (2020): 193– 99, https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135.
Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani
e-ISSN : 2621-4105
bagus,  akan  tetapi  terobosan  tersebut  dapat  menimbulkan  persoalan  yaitu  dapat memungkinkan  suburnya  nikah  siri  di  Indonesia,  penelitian  ini  kurang  sepakat dengan  pernyataan  ini  karena  maksud  legalisasi  kartu  keluarga  bagi  perkawinan nikah  siri,  agar  nantinya  pasangan  perkawinan  siri  melanjutkan  untuk mencatatkan perkawinannya. 9
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  meliputi  bahwa  2 penelitian  pertama  belum  mengulas  tentang  penggunaan  kartu  keluarga  bagi pasangan yang telah menikah secara siri dapat mempunyai hak kepemilikan kartu keluarga.  Sedangkan  penelitian  Fadli  lebih  fokus  mengkaji  tentang  konsekuensi hukum  yang  akan  muncul  adalah  dapat  memungkinkan  suburnya  praktik  nikah siri  di  Indonesia  karena  masyarakat  dapat  mengurus  secara istbah nikah. Sedangkan  penelitian  ini  fokus  pada  penerbitan  kartu  keluarga  bagi  pasangan kawin siri, serta akibat hukum dari penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri  dalam  perspektif  hukum  administrasi  negara,  sekaligus  hal  tersebut merupakan tujuan penelitian ini.
2. METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,  penelitian  terhadap  sistematik  hukum,  perbandingan  hukum,  dan  sejarah hukum. 10 Penelitian  hukum  normatif  ini  mengkaji  dokumen  hukum  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ( statute  approach )  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 11 Isu hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri.
Spesifikasi  penelitian  (yang  dipilih  berdasarkan  pada  tujuan  yang  ingin dicapai)  adalah  penelitian  deskriptif  analitis  yaitu  suatu  penelitian  yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  melakukan  analisis  dan  membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 12 Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah  atau  memusatkan  perhatian  kepada  masalah-masalah  sebagaimana adanya  saat  penelitian  dilaksanakan  hasil  penelitian  yang  kemudian  diolah  dan dianalisis  untuk  diambil  kesimpulannya. 13 Spesifikasi  ini  dipergunakan  karena dalam  penelitian  ini  berusaha  menggambarkan  hasil  analisis  tentang  penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dan akibat hukumnya terhadap para pihak dalam perspektif hukum administrasi negara.
9 Fadli,  “Implikasi  Yuridis  Terhadap  Penerbitan  Kartu  Keluarga  Bagi  Pasangan  Nikah  Siri  Di Indonesia.”
10 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013).
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , VII (Jakarta: Prenada Media, 2011).
12 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabetha, 2009).
13 S Maronie, “Penelitian Hukum Sosiologis,” Sekedar Catatan, 2014.
Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani
e-ISSN : 2621-4105
Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  antara  lain mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil  hasil  penelitian  yang berwujud  laporan,  dan  sebagainya.  Data  sekunder  di  bidang  hukum  yang digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan,    Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  RI  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Peraturan  Presiden  RI  No  96  Tahun  2018 tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  109  Tahun  2019 tentang  Formulir dan  Buku  yang  Digunakan dalam  Administrasi  Kependudukan, dan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam. Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah buku, jurnal, artikel ilmiah, dan internet. Adapun untuk mendukung data penelitian kali  ini  dilakukan  pula  wawancara  dengan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Semarang.  Metode  analisis  data  menggunakan  metode  analisis secara  kualitatif.  Data  dianalisis  menggunakan  teori  hukum  maupun  hukum positif  yang  telah  dituangkan  kemudian  ditarik  simpulan  untuk  menjawab permasalahan yang ada. 14

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019,  selanjutnya  disebut  UU  Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 15 Tersirat dari pengertian tersebut bahwa perkawinan tidak hanya ikatan lahir saja, namun  juga  ikatan  batin.  Nampak  pula  dari  pengertian  tersebut  bahwa  asas perkawinan  yang  dianut  adalah  asas  monogami,  yang  artinya  perkawinan  hanya dilakukan dengan satu pasangan saja. 16
Menurut  hukum  Islam,  perkawinan  harus  dilakukan  dengan  akad  antara seorang  laki-laki  dan  perempuan.  Perkawinan  diartikan  sebagai  sebuah  ikatan sehingga  ada  keterikatan  diantara  keduanya.  Perkawinan  merupakan  suatu  akad yang  sangat  kuat  atau mitsaqaan  ghalidzan untuk  menaati  perintah  Allah  dan
14 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020).
15 Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan” (1974). Pasal 1.
16 Avisena  Aulia  Anita,  “Pengaturan  Asas  Monogami  Berdasarkan  Undang-Undang  RI  No  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  Sebagai  Upaya  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Wanita,” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 2016.
Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani
e-ISSN : 2621-4105
melaksanakannya sebagai ibadah. Perkawinan adalah perjanjian suci  yang sangat kuat  antara  laki-laki  dan  perempuan  atas  dasar  kerelaan  dan  saling  suka  yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya sehingga dapat menghalalkan kebutuhan  biologis  antara  keduanya  dan  dapat  untuk  meneruskan  garis keturunan. 17 Perjanjian  suci  dalam  sebuah  perkawinan  dinyatakan  dalam  sebuah ijab  qobul yang  harus  dilakukan  antara  calon  laki-laki  dan  perempuan  yang kedua-duanya berkah atas diri mereka. 18
Perkawinan  siri  atau  perkawianan  yang  hanya  dilakukan  sesuai  dengan hukum agama Islam dengan tanpa melakukan  pencatatan di kantor urusan agama. Perkawinan  poligami  merupakan  salah  satu  bentuk  perkawinan  yang  dilakukan secara siri dengan tidak melakukan pencatatan di kantor urusan agama. 19 Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri, karena para pihak yang terlibat dalam akad nikah  ini  tidak  memberitahukan  bahwa  perkawinan  telah  dilakukan.  Pada dasarnya,  perkawinan  siri  tidak  dianjurkan  karena  dapat  menimbulkan  dampak yang  tidak  baik  di  kemudian  hari.  Hal  ini  menjadi  lebih  jelas  apalagi  dikaitkan dengan  perintah  dari  Nabi  Muhammad  SAW  untuk  memberitahukan  pernikahan itu  melalui walimah  al-ursy (pesta  pernikahan)  walaupun  dengan  cara  yang sederhana  serta  tidak  memberatkan  pihak  yang  melangsungkan  perkawinan. 20 Pengertian kawin siri  dalam realitas masyarakat berbeda dengan konseptual ilmu fiqih .  Pada  tatanan  masyarakat,  nikah  siri  lebih  mengacu  kepada  situasi  dan bentuk  perkawinan  yang  tidak  tercatat  menurut  peraturan  perundang-undangan perkawinan yang berlaku. 21 Pernikahan ini tidak dicatatkan di pemerintah, dalam hal ini adalah kantor urusan agama (KUA). Karena tidak dicatatkan secara resmi maka  nikah  siri  tidak  memiliki  kekuatan  dilihat  dari  segi  hukum,  terlebih  pada istri dan anaknya nanti. 22
Dampak  yang  timbul  dari  nikah  siri  antara  lain,  suami  akan  lebih  mudah melakukan  poligami,  tidak  memberi  nafkah  bulanan  kepada  anak  istri, penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan dari perempuan yang dinikahi secara siri, dan penyelesaian harta bersama menjadi tidak jelas ketika terjadi perceraian. Lalu  dari  segi  hukum  negara  telah  dijelaskan  tentang  hak  waris  dan  hak  asuh anak. Tanpa adanya bukti pernikahan  yang sah sesuai perundang-undangan  yang berlaku maka jika terjadi perceraian akan sulit membuktikan hubungan darah atau
17 Aisyah  Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis  Hukum Islam,” Crepido 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–22, https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122.
18 Muhammad Khoiruddin, “Wali  Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî’ah),”
Al-Fikra :
Jurnal Ilmiah
Keislaman 18, no. 2 (February 10, 2020): 257,
https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760.
19 Ahmad Cholid Fauzi, “Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri,” Jurnal Usm Law Review 1, no. 1 (2018): 94, https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234.
20 Aidil Alfin, “Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia.”
21 Aidil Alfin.
22 Mela Arnani, “Apa Itu Nikah Siri, Pengertian, Dampak, Dan Hukumnya Di Indonesia?,” Kompas , September 2021.
Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani
e-ISSN : 2621-4105
keturunan  dan  hak  waris  antara  harta  anak  dan  orangtua  sehingga  dapat menimbulkan beban psikologis. 23
Pemerintah  telah  menggulirkan  kebijakan  terkait  dengan  administrasi kependudukan  melalui  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Administrasi  kependudukan ini    merupakan  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam  penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan  informasi  penduduk,  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan publik  dan  pembangunan  sektor  lain.  Berdasar  ketentuan  Pasal  2  huruf  a  UU tersebut  diatur  bahwa  semua  penduduk  Indonesia  berhak  memperoleh  dokumen kependudukan.  Dokumen kependudukan  adalah  dokumen resmi  yang diterbitkan oleh  instansi  pelaksana  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti autentik  yang  dihasilkan  dari  pelayanan  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan sipil.  Dokumen  ini  memberikan  manfaat  terkait  dengan  kejelasan  identitas  dan status  bagi  penduduk  (individual  maupun  kelompok),  kepastian  hukum, perlindungan  hukum  dan  kenyamanan  bagi  pemiliknya,  serta  memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya. 24 Dokumen kependudukan  tersebut  salah  satunya  adalah  kartu  keluarga.  Kartu  keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
3.1 Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Kawin Siri
Kartu  keluarga  merupakan  kartu  identitas  keluarga  yang  memuat  data tentang  nama,  susunan  dan  hubungan  dalam  keluarga,  serta  identitas  anggota keluarga.  Pada  kartu  keluarga  tercantum  nomor  kartu  keluarga,  nama  lengkap kepala keluarga dan  anggota keluarga, nomor  induk kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan,  status  hubungan  dalam  keluarga,  kewarganegaraan,  dokumen imigrasi,  serta  nama  orang  tua.  Pengaturan  tersebut  tentunya  tidak  membedakan status perkawinan, atau dengan kata lain, pasangan yang akan maupun yang telah melakukan  perkawinan  siri  berhak  memiliki  kartu  keluarga.  Kartu  keluarga  ini diterbitkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil) Kabupaten/Kota  atau  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil (UPT Disdukcapil) Kabupaten/Kota. Institusi ini memiliki tugas pokok  untuk  melakukan  pencatatan  peristiwa  penting  penduduk  Indonesia  ke dalam  database  kependudukan,  dan  peristiwa  penting  penduduk  itu  diantaranya adalah terkait dengan perkawinan dan kelahiran.
Peraturan  Presiden  RI  No.  96  Tahun  2018  tentang  Persyaratan  dan  Tata Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  mengatur  tentang  persyaratan
23 Eko  Setiawan,  “Fenomena  Nikah  Siri  Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum,” Justicia  Islamica 13, no. 1 (October 21, 2016): 135, https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.456.
24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, “Administrasi Kependudukan,” 2021.
Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani
e-ISSN : 2621-4105
yang  harus  dipenuhi  oleh  penduduk  warga  negara  Indonesia  (WNI)  dalam kaitannya  dengan  penerbitan  kartu  keluarga  (KK). 25 Penerbitan  KK  bagi penduduk WNI terdiri atas penerbitan KK baru, penerbitan KK karena perubahan data,  dan  penerbitan  KK  karena  hilang  atau  rusak.  Pasal  11  ayat  (1)  Peraturan Presiden  RI  tersebut  menentukan  bahwa  penerbitan  KK  baru  untuk  penduduk harus  memenuhi  persyaratan  yang  harus  dilampirkan  yaitu  buku  nikah/kutipan akta  perkawinan  atau  kutipan  akta  perceraian.  Apabila  penduduk  WNI  tersebut pindah  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  maka  ia harus  melampirkan  surat  keterangan  pindah/surat  keterangan  pindah  datang. Demikian pula bila penduduk WNI tersebut datang dari luar wilayah NKRI karena pindah, ia harus melampirkan surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh  Disdukcapil  Kabupaten/Kota.  Bagi  penduduk  rentan  administrasi kependudukan 26 maka  yang  bersangkutan  harus  melampirkan  surat  keterangan pengganti  identitas.  Permohonan  penerbitan  KK  baru  bagi  penduduk  WNI  yang semula  berkewarganegaraan  asing  maka  pemohon  harus  melampirkan  pula Petikan  Keputusan  Presiden  tentang  Kewarganegaraan  dan  berita  acara pengucapan  sumpah  atau  pernyataan  janji  setia  atau  Petikan  Keputusan  Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
Berdasar  ketentuan  tersebut  maka  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk penerbitan  kartu  keluarga  baru  adalah  buku  nikah/kutipan  akta  perkawinan  atau kutipan akta perceraian. Klausul tersebut tidak membedakan terhadap perkawinan siri  maupun  tidak,  maknanya  berarti  bahwa  untuk  keperluan  penerbitan  kartu keluarga  semua  harus  memenuhi  persyaratan  tersebut.  Selanjutnya  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  109  Tahun  2019  tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan mengatur tentang  formulir-formulir  yang  harus  disertakan  untuk  keperluan  pelayanan pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil. 27 Formulir  tersebut  terdiri  dari formulir  pengajuan  pelayanan  (diatur  pada  Pasal  4  ayat  (2))    dan  formulir kelengkapan  persyaratan  pelayanan  (diatur  pada  Pasal  4  ayat  (3)).  Pengajuan permohonan  penerbitan  KK  baru  bagi  pasangan  nikah  siri  (bukan  pindahan  dan bukan dari WNA), formulir pengajuan pelayanan yang harus dipenuhi antara lain form kode F-1.01 Biodata Keluarga dan form kode F-1.02 Pendaftaran Peristiwa Kependudukan.  Adapun  formulir  kelengkapan  persyaratan  pelayanan  yaitu  surat
25 Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,  “Peraturan  Presiden  RI  No.  96  Tahun  2018  Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil” (2018).
26 Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan”  (2006).  Penjelasan  Pasal  25  ayat  (1)  Penduduk  rentan Administrasi  Kependudukan  adalah  Penduduk  yang  mengalami  hambatan  dalam  memperoleh  Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
27 Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,  “Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan” (2019).
Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani
e-ISSN : 2621-4105
pernyataan  tanggung  jawab  mutlak  perkawinan  belum  tercatat  (Form  kode  F- 1.05).
Dijelaskan  lebih  lanjut  pada  Pasal  5  ayat  (2)  huruf  b bahwa  formulir  surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah  satu  persyaratan  pencantuman  status  perkawinan/perceraian  dalam  kartu keluarga  bagi  penduduk  yang  tidak  mempunyai  dokumen  perkawinan  berupa buku  nikah,  akta  perkawinan  atau  kutipan  akta  perceraian.  Pengaturan  tersebut mengisyaratkan bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun  2018  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan  Sipil  berupa  buku  nikah/kutipan  akta  perkawinan  atau  kutipan  akta perceraian  menjadi  lebih  lunak  karena  bisa  diganti  dengan  surat  pernyataan tanggung  jawab  mutlak  perkawinan/perceraian  belum  tercatat.  Jadi  pasangan nikah siri yang tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan, mereka tetap dapat  memiliki  kartu  keluarga  selama  persyaratan  berupa  surat  pernyataan tanggung  jawab  mutlak  perkawinan  belum  tercatat  yang  ditentukan  tersebut dipenuhi.  Surat  pernyataan  tanggung  jawab  mutlak  berisi  data  suami  dan  istri berikut  data  anak  (jika  ada),  tanggal  dilakukannya  perkawinan,  serta  tempat  dan tanggal  surat  pernyataan  tanggung  jawab  mutlak  dibuat.  Surat  pernyataan tanggung  jawab  mutlak  dibuat  rangkap  dua,  ditandatangani  oleh  suami  dan  istri diatas materai, serta dua orang saksi. Saksi harus orang yang melihat/mengetahui/meyakini  kejadian/peristiwa  perkawinan  dan  telah  memiliki NIK.
Berdasar  pada  pengaturan  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut maka  bagi  pasangan  kawin  siri  yang  akan  mengajukan  permohonan  penerbitan kartu keluarga harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan kartu keluarga  yang  nantinya  harus  dilampirkan  saat  mengajukan  permohonan,  antara lain: surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan yang belum dicatatkan (kode  F-1.05),  surat  persetujuan  dari  istri  terdahulu  bilamana  pihak  suami  sudah pernah menikah, kartu keluarga dan kartu tanda  penduduk  lama, pernyataan dari dua  orang  saksi  dengan  melampirkan  identitas  kependudukan.  Adapun  formulir yang  harus  diisi  antara  lain  Formulir  Permohonan  Kartu  Keluarga  (kode  F-1.02) dan Formulir Data Keluarga dan Biodata setiap Anggota Keluarga (kode F-1.01). Apabila  semua  persyaratan  dan  prosedur  terpenuhi  maka  Disdukcapil  atau  UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota setempat akan menerbitkan KK (Form F-1.09) bagi pasangan  nikah  siri.  KK  pasangan  nikah  siri  pada  kolom  status  perkawinan (kolom 11) akan tertulis “kawin belum tercatat”.
3.1 Analisis  Penerbitan  Kartu  Keluarga  bagi  Pasangan  Kawin  Siri  dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
Perkawinan  merupakan  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  setiap  manusia. Perkawinan  yang  terjadi  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  akan menimbulkan  akibat  lahir  maupun  batin  antara  mereka,  terhadap  masyarakat  dan juga  hubungannya  dengan  harta  kekayaan  yang  diperoleh  di  antara  mereka  baik
Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani
e-ISSN : 2621-4105
sebelum  dan  selama  perkawinan. 28 Perkawinan  bukanlah  semata-mata  mengikat suatu  hubungan  antara  satu  orang  laki-laki  dengan  satu  orang  perempuan,  tetapi menimbulkan  konsekuensi  yang  tidak  hanya  bagi  pasangan  suami  istri  tersebut, tetapi  juga  bagi  anak-anaknya  dan  bahkan  mungkin  juga  bagi  masyarakat,  dan negara.  Pernikahan  tidak  dapat  dianggap  selesai  dengan  hanya  berlangsungnya akad  nikah.  Hal  ini  terkait  erat  dengan  dokumen  kependudukan  dalam  perspektif hukum administrasi negara. Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri ini memiliki  dampak  dari  aspek  administratif  bagi  pihak-pihak  terkait,  khususnya anak, istri, dan suami.
Bagi anak, saat ia dilahirkan tidak ada permasalahan yang berarti, karena dia tetap dapat memperoleh akta kelahiran sebagai dokumen kependudukan awal yang dimilikinya.  Meskipun  pada  akta  kelahiran  anak  tersebut  terdapat  keterangan bahwa  si  anak  merupakan  anak  dari  pasangan  suami  istri  yang  perkawinannya belum  tercatat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  memperoleh kartu  tanda  penduduk,  tentunya  tidak  ada  kendala  yang  rumit  karena  ada  kartu keluarga.  Tetapi  satu  hal  yang  harus  dicermati  adalah  ketika  nantinya  si  anak  ini sudah tumbuh dewasa dan akan melangsungkan pernikahan. Karena terdapat salah satu  syarat  yang  harus  dilengkapi  adalah  kutipan  akta  nikah  (buku  nikah)  orang tua.  Anak  dari  pasangan  nikah  siri  yang  memperoleh  kartu  keluarga  akan mengalami  kendala  dalam  pemenuhan  syarat  perkawinan  karena  kedua orangtuanya tidak memiliki akta nikah (salinan buku nikah). Ini akan menimbulkan permasalahan  sendiri  jika  tidak  diikuti  dengan  kebijakan-kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut.
Bagi  istri  yang  dinikah  siri,  secara  administratif  walaupun  di  dalam  kartu keluarga  tercantum  keterangan  kawin  belum  tercatat,  namun  pada  kartu  tanda penduduknya  tercantum  status  kawin.  Hal  ini  akan  menjadi  permasalahan tersendiri  ketika  nantinya  sang  suami  lepas  tanggungjawab  dan  ketika  istri  ingin melangsungkan  perkawinan  dengan  pria  lain.  Terdapat  dua  hal  yang  perlu dicermati  disini  yaitu  terkait  dengan isbat nikah  dan  surat  pernyataan  tanggung jawab  mutlak  perceraian  belum  dicatatkan.  Untuk  merubah  status  perkawinan harus  didasarkan  pada  dokumen  bukti  yang  kuat,  dalam  perkawinan  siri  tersebut harus  diresmikan  melalui isbat terlebih  dahulu  sehingga  perkawinan  tersebut menjadi  perkawinan  yang  resmi  menurut  perundang-undangan.  Terdapat permasalahan lain ketika akan isbat , suami siri menghilang dalam arti tidak dapat dihubungi  dan  tidak  tahu  dimana  keberadaannya.  Walaupun  di  dalam  hukum agama ketika pada masa perkawinan terjadi pertengkaran dan pihak suami menalak istri  sebanyak  3  kali  dapat  dianggap  perkawinan  telah  berakhir,  namun  di  dalam hukum  negara  hal  tersebut  belum  dianggap  sebagai  perceraian.  Sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa “Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  agama  setelah
28 Muhammad  Ridwan,  “Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Agama  Terkait  Nafkah  Iddah  ,  Mut  ’  Ah,” USM Law Review 1, no. 2 (2018): 224–47, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255.
Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani
e-ISSN : 2621-4105
pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.  Sehingga  menurut  KHI  perceraian  yang  dilakukan  di  luar  sidang pengadilan  agama  meskipun  dilakukan  lebih  dari  tiga  kali  dianggap  tidak  sah. 29 Demikian pula halnya  dengan  surat  pernyataan tanggungjawab mutlak  perceraian belum dicatatkan, apabila suami siri menghilang dalam arti tidak dapat dihubungi dan  tidak  tahu  dimana  keberadaannya  maka  surat  pernyataan  tersebut  juga  akan menjadi  sulit  untuk diwujudkan.  Hal  ini  mengakibatkan kesulitan bagi  pihak istri jika hendak menikah lagi dengan pria lain karena kelengkapan administratif yang tidak terpenuhi.
Bagi  suami,  secara  umum  dari  aspek  administratif  tidak  ada  permasalahan yang berarti, hanya saja yang perlu dicermati ketika suami menikah siri dan telah memperoleh kartu keluarga kawin siri dengan istri sirinya, kemudian pihak suami hendak  menikah  lagi  dengan  wanita  lain  yang  memiliki  domisili  yang  berbeda dengan  istri  sirinya  melalui  perkawinan  resmi  menurut  peraturan  perundang- undangan.  Apabila  administrasi  kependudukan  tidak  kuat/rapi  maka  akan menjadikan suatu permasalahan tersendiri dikarenakan memungkinkan data pihak suami  muncul  di  beberapa  kartu  keluarga.  Undang-Undang  RI  Nomor  32  Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  Pasal  62  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa penduduk  Warga  Negara  Indonesia  dan  orang  asing  yang  memiliki  izin  tinggal tetap  hanya  diperbolehkan  terdaftar  dalam  1  (satu)  kartu  keluarga.  Jika  suami tercatat dalam dua atau lebih kartu keluarga yang berbeda menjadikan administrasi kependudukannya tidak valid dan akan menimbulkan kendala tersendiri bagi pihak suami karena terdata di dua domisili yang berbeda.
Agar  permasalahan  tersebut  tertangani  dengan  baik  dan  tidak  membuka ataupun  memunculkan  permasalahan  baru  maka  pemerintah  yang  dalam  hal  ini adalah  Kementerian  Dalam  Negeri  perlu  mengkaji  kembali  kebijakan  ini  agar dalam  praktiknya  dapat  memberikan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  umum,  tidak merugikan pihak tertentu, khususnya anak dan perempuan dalam perkawinan. Oleh karena  diperlukan  kebijakan-kebijakan  lanjutan  dari  pemerintah  untuk mengantisipasi dampak negatif dari penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri  ini,  baik  itu  dampak  bagi  anak,  istri,  suami,  dan  administrasi  kependudukan secara keseluruhan.
4. PENUTUP
Penerbitan  kartu  keluarga  bagi  pasangan  kawin  siri  secara  umum  memiliki persyaratan yang sama sebagaimana menerbitkan kartu keluarga baru. Akan tetapi terdapat  syarat  tambahan  yaitu  surat  persetujuan  dari  istri  terdahulu  bilamana pihak suami sudah pernah menikah,  surat  pertanggungjawaban mutlak (SPTJM). Perkawinan  yang  belum  dicatatkan,  dan  pernyataan  dari  dua  orang  saksi  dengan melampirkan identitas  kependudukan. Penerbitan kartu keluarga pasangan  kawin siri  ini  memiliki  dampak  secara  administratif  bagi  anak,  istri,  dan  juga  suami.
29 Mugiyati, “Status Anak Dan Konsekuensi Hukumnya,” Legal Smart Channel, 2022.
Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani
e-ISSN : 2621-4105
Bagi  anak, dampak tersembut dapat timbul saat  akan melangsungkan pernikahan yang  harus  melampirkan  kutipan/salinan  akta  nikah  (buku  nikah)  orang  tua. Dampak  administratif  bagi  istri  adalah  dalam  hal  terjadi  sang  suami  lepas tanggungjawab dan si istri ingin melangsungkan perkawinan lagi dengan pria lain maka akan mengalami kesulitan, karena prosesnya perkawinan siri tersebut harus diresmikan  melalui isbat terlebih  dahulu  sehingga  perkawinan  tersebut  menjadi perkawinan  yang  resmi  menurut  perundang-undangan.  Ketika isbat sudah dikabulkan barulah sang istri dapat menggugat cerai. Di sisi lain, surat pernyataan tanggung  jawab  mutlak  perceraian  belum  dicatatkan,  apabila  suami  siri menghilang dalam arti tidak dapat dihubungi dan tidak tahu dimana keberadaannya maka  surat  pernyataan  tersebut  juga  akan  menjadi  sulit  untuk  diwujudkan. Selanjutnya, bagi suami secara umum tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun dengan diperolehnya kartu keluarga dari pernikahan siri yang domisilinya berbeda maka data suami kemungkinan akan muncul di beberapa kartu keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Aidil  Alfin,  Busro.  “Nikah  Siri  Dalam  Tinjauan  Hukum  Teoritis  Dan  Sosiologi Hukum  Islam  Indonesia.” Al  Manahij 11,  no.  1  (2017):  62–78. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1268.
Anita, Avisena Aulia. “Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan Undang-Undang RI  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Sebagai  Upaya  Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita.” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 2016.
Arnani,  Mela.  “Apa  Itu  Nikah  Siri,  Pengertian,  Dampak,  Dan  Hukumnya  Di Indonesia?” Kompas . September 2021.
Fadli,  Fadli.  “Implikasi  Yuridis  Terhadap  Penerbitan  Kartu  Keluarga  Bagi Pasangan  Nikah  Siri  Di  Indonesia.” Jurnal  MEDIASAS:  Media  Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 4, no. 1 (2021): 82–91. Fauzi,  Ahmad Cholid. “Kedudukan  Hukum  Itsbat  Nikah Poligami Sirri.” Jurnal Usm Law Review 1, no. 1 (2018): 94. https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234.
Khoiruddin,  Muhammad.  “Wali  Mujbir  Menurut  Imam  Syafi’i  (Tinjauan Maqâshid  Al-Syarî’ah).” Al-Fikra :  Jurnal  Ilmiah  Keislaman 18,  no.  2 (February 2020): 257. https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760.
Kota  Denpasar,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  “Administrasi Kependudukan,” 2021.
Maronie, S. “Penelitian Hukum Sosiologis.” Sekedar Catatan, 2014.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . VII. Jakarta: Prenada Media, 2011.
Mugiyati.  “Status  Anak  Dan  Konsekuensi  Hukumnya.”  Legal  Smart  Channel, 2022.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
Munir, Misbahul. “Nikah Sirri : Studi Tentang Motif Dan Implikasi Hukum Bagi Anak Yang Lahir Akibat Nikah Siri.” Antologi Kajian Islam Seri 10. IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.
Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.”
Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani
e-ISSN : 2621-4105
Jurnal Crepido 2, no. 2 (November 2020): 111–22. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122.
Pratama,  Arun.  “Implementasi  Percampuran  Harta  Bersama  Dan  Harta  Bawaan Dalam  Perkawinan  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama  No : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG).” Jurnal  Ius  Constituendum 3,  no.  1  (2018): 15. https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.861.
Rachman,  Arief.  “Analisis  UU  RI  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.” Notarisarief, 2021.
Ridwan,  Muhammad.  “Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Agama  Terkait  Nafkah Iddah  ,  Mut  ’  Ah.” USM  Law  Review 1,  no.  2  (2018):  224–47. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255.
Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  109  Tahun  2019  tentang  Formulir  dan  Buku  yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (2019).
———. Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (2018).
———.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan (1974).
———.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan (2006).
Setiawan,  Eko.  “Fenomena  Nikah  Siri  Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum.” Justicia Islamica 13, no. 1 (October 2016): 135.
https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.456.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013.
Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabetha, 2009. Waluyo,  Bing.  “Sahnya  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan.” Jurnal  Media  Komunikasi  Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2, no. 1 (2020): 193–99. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135.