EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KARTU NELAYAN KOTA AMBON
(Effectiveness of Fisfermen Card Policies in Ambon City )
Meike Tiven 1 , N. V. Huliselan 2 , Y. Lopulalan 3
1 Program Studi Manajemen Sumberdaya Kelautan Dan Pulau-Pulau Kecil, Pascasarjana Unpatti
2 Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti
3 Program Studi Agribisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti mtv150579@gmail.com
ABSTRAK  : Kartu  Nelayan  adalah  Kartu  Identitas  Nelayan  yang  dapat  membuktikan identitas  diri  sebagai  nelayan. Kartu  Nelayan  merupakan  syarat utama  untuk  nelayan  dapat mengakses  program  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk  nelayan.  Program  pemerintah tersebut antara lain Program Asuransi Nelayan, Program SeHAT Nelayan, Pemberian Sarana dan  Prasarana  Penangkapan  Ikan,  Pemberian  BBM  bersubsidi  dan  Permodalan  yang bekerjasama dengan pihak perbankkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektifitas, dampak  dan  manfaat  serta  kebijakan  pemberian  program  Kartu  Nelayan.  Penelitian dilakukan di Desa Latuhalat, Desa Eri dan Desa Galala, Kota Ambon. Metode analisa data yang    digunakan  adalah  (1)  Metode  Analisis  Trend,  (2)  Analisis  Content/Analisis  Isi,  (3) Analisis  Statistik  Deskriptif,  dan  (4)  Analisis  Jalur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  jumlah kartu nelayan untuk Kota Ambon tahun 2011-2018 berjumlah 1.176 orang atau 19,52% dari jumlah  nelayan  di  Kota  Ambon.  Manfaat  kartu  nelayan  di  Kota  Ambon  antara  lain  telah diserahkan  bantuan  sarana  prasarana  tahun  2015-2017  berjumlah  55  buah,  nelayan  telah memiliki  asuransi  nelayan  yang  berjumlah  1.002  jiwa,  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Nelayan berjumlah 140 bidang tanah. Selain itu, alokasi subsidi BBM dari  Pertamina melalui Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Maluku  sebanyak  70  ton  setiap  bulan  dalam  setahun. Rumusan kebijakan untuk meningkatkan efektifitas kebijakan kartu nelayan di kota Ambon diperoleh  hubungan  kausalitas  dan  koefisien  parameter  antara  Nelayan  dengan  Efektifitas Kebijakan  sebesar  63%,  Pemerintah  dengan  Efektifitas  kebijakan  sebesar  72%, Pemerintah dengan  Nelayan  sebesar  75%,  Pemerintah  dengan Stakeholders sebesar  84%,  dan Stakeholders dengan Efektifitas Kebijakan sebesar 51 %.
Kata Kunci : efektivitas, kartu nelayan, kebijakan, Kota Ambon, program nelayan
ABSTRACT : Fisherman card is the identity card of fisherman in which the fisherman can prove his identity as a fisherman. The card is also the main requirement for the fisherman to access  programs  that issued  by  government.  Those  programs  from  the  government  such  as fisherman insurance program, SeHAT fisherman program, provision of fishing facilities and infrastructure  for  fisherman.  Provision  of  subsidized  fuel  oil  and  capital  were  given  to fisherman  that  corporate  with  bank.  The  purpose  of  the  study  was  to  analyze  the effectiveness, impact, affect, benefits and policies from the programs of provision fisherman card  that  issued  by  the  governmant.  The  research  location  was  conducted  in  Latuhalat,  Eri and Galala villages in Ambon city. Data were analysed by using (1) trend analysis method, (2)  content  analysis,  (3)  descriptive  statistic  analysis,  and  (4)  path  analysis.  The  results showed that there were 1.176 or 19,52%. The impact of using fisherman cards in Ambon city such  as  like  55  facilities  and  infrastructures  given  to  the  fisherman,  1.002  fisherman  who have  already  got  insurance,  there  were  140  certificates  of  rights  to  the  land  of  fisherman. Additionally,  Pertamina  has  allocated  70  tons  of  fuel  every  month  in  a  year.  The  policy formulation to increase the effectiveness of fisherman card policies in Ambon city obtained a
causality  and  parameter  coefficient  relationship  between  Fishermen  with  Policy Effectiveness  of  63%,  Government  with  a  Policy  Effectiveness  of  72%,  Government  with Fishermen  at  75%,  Government  with  Stakeholders  at  84%,  and  Stakeholders  with  Policy Effectiveness of 51%.
Keywords : effectiveness, card of fisherman, policies, Ambon City, fisherman program

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik Nasional  2011,  jumlah  nelayan  miskin  di Indonesia mencapai  7,87 juta orang atau 25,14 %  dari  jumlah  penduduk  miskin  yang  ada  di Indonesia  yang  berjumlah  31,02  juta  orang. Total  jumlah  nelayan  miskin  tersebut  terdiri dari  10.600  desa  nelayan  miskin  yang  berada pada semua wilayah pesisir di Indonesia (BPS, 2011).  Pemanfaatan  sumberdaya  kelautan  dan perikanan  belum  berdampak  secara  optimal terhadap  pengentasan  kemiskinan  masyarakat nelayan.  Kemiskinan  nelayan  ini  sangat berkaitan dengan kondisi sumberdaya perikanan, kualitas  sumberdaya  manusia, sarana  prasarana  dan  fasilitas  akses  terhadap modal,  teknologi  dan  pasar  (Yafiz,    M.., dkk . 2009).  Rustiadi  (2001) dalam Abdurrahman, A,  dkk.,  (2008)  mengemukakan  banyaknya permasalahan  kemiskinan  masyarakat  nelayan dikarenakan  usaha  yang  dijalankan  oleh nelayan mengalami ketidakpastian ( uncertainty )  dan  sangat  tergantung  pada  alam serta fasilitas yang tidak memadai. Hal ini yang mengakibatkan stakeholders seperti  perbankan dan  perusahaan  asuransi  sulit  memberikan pinjaman  modal  bagi  nelayan  untuk  membantu modal kerja, serta tidak ada jaminan keselamatan  kerja  di  laut.  Selain  itu  yang menjadi  akar  kemiskinan  nelayan  adalah ketergantungan  yang  tinggi  dan  dominan terhadap kegiatan penangkapan. Tetapi apabila  ada  kebijakan  pemberdayaan  lain untuk  nelayan  maka  ketergantungan  tersebut bisa  berkurang  baik  di  sektor  perikanan maupun  sektor  lainnya,  sehingga  dapat menguatkan  daya  tahan  nelayan  dalam menghadapi  tekanan-tekanan  ekonomi  yang cukup tinggi (Zuriat, 2016).
Kusnadi (2002), mengemukakan penyebab  utama  timbulnya  kemiskinan  pada masyarakat  nelayan  yaitu  kurangnya  program kebijakan  pembangunan  di  kawasan pesisir dan masyarakat  nelayan  yang  berorientasi  di  antara para pelaku pembangunan, memacu pemerintah untuk  merumuskan  kebijakan  pembangunaan kawasan  pesisir  nelayan  secara  berkelanjutan, masalah  ketertinggalan  masyarakat  nelayan karena  letak  geografis  desa  nelayan,  sehingga mempersulit akses ekonomi, sosial  dan budaya. Lambatnya  laju  dinamika  sosial,  ekonomi,  dan budaya  masyarakat  nelayan,  serta  keterbatasan modal usaha dan investasi sehingga menyulitkan nelayan dalam pergerakan ekonomi perikanan yang maju. Selain itu, masih adanya  sistem  pedagang  perantara  atau  lebih dikenal  dengan  tengkulak  sehingga  berdampak pada  tingkat  pendapatan  masyarakat  nelayan yang  rendah  yang  nantinya  berdampak  pada rendahnya  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan sosial nelayan.
Wilayah Provinsi Maluku secara astronomis terletak antara 2º 30' – 8º 30' Lintang Selatan  dan  124º  00'  –  135º  30'  Bujur  Timur dengan  luas  wilayah  712.479,69  Km 2 terdiri dari  666.139,85  Km 2 lautan  (93,5%).  Provinsi Maluku  memiliki  jumlah  nelayan  sebanyak 190.780  orang  dan  Kota  Ambon  sendiri memiliki  jumlah  nelayan  sebanyak  6.022  orang atau  sekitar  3.15  %  dari  total  jumlah  nelayan. Nelayan di Kota Ambon yang sudah terdaftar di data  base  Aplikasi  PUPI    dan  yang  memiliki Kartu Nelayan sebanyak 1.168 orang dari tahun 2011–2018  atau  hanya  sekitar  19.39%  dari jumlah nelayan di Kota Ambon.
Kartu  Nelayan  adalah  Kartu  Identitas Nelayan  yang  membuktikan  identitas  diri sebagai nelayan. Kartu Nelayan diterbitkan pada tahun  2011  oleh  Kementerian  Kelautan  dan
Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan  Usaha Penangkapan Ikan (Dirjen PUPI). Kartu nelayan bermanfaat bagi nelayan, karena dapat digunakan  sebagai  Identitas  Nelayan.  Kartu Nelayan merupakan syarat utama untuk nelayan dapat  mengakses  program  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  untuk  nelayan  antara  lain Program  Asuransi  Nelayan,    Prorgam  SeHAT Nelayan,  Pemberian  Sarana  dan  Prasarana Penangkapan  Ikan,  Pemberian  BBM  bersubsidi dan  Permodalan  yang  bekerjasama  dengan pihak  perbankkan.  Pemerintah  juga  dapat memperoleh  informasi  tentang  data  nelayan  di seluruh Indonesia ( by name, by address) melalui Kartu Nelayan.
Efektivitas  Kebijakan  Kartu  Nelayan  di Kota  Ambon  diharapkan  mampu  menjawab semua permasalahan masyarakat nelayan. Kartu Nelayan  dengan  begitu  banyak  maanfaat  untuk nelayan  ternyata  belum  dirasakan  sepenuhnya oleh  nelayan  dan  belum  dimiliki  oleh  sebagian besar  nelayan,  pemanfaatan  Kartu  Nelayan belum  maksimal  dan  semua  kebijakan  yang dikeluarkan  dalam  penggunaan  Kartu  Nelayan belum  diketahui  oleh  nelayan.  Manfaat  Kartu Nelayan  bukan  saja  dirasakan  oleh  nelayan tetapi juga Pemerintah dan stakeholders lainnya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)Menganalisis Program  Kartu  Nelayan;  (2)  Menganalisis Efektifitas  Program  Kartu  Nelayan  di  Kota
Ambon;  (3)  Menganalisis  dampak  dan  manfaat Program Kartu Nelayan bagi nelayan; (4)  Merumuskan  Kebijakan  Pemberian  Kartu Nelayan yang efektif dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Oktober- Nopember  2017,  berlokasi  di  Desa  Latuhalat, Desa  Eri  dan  Desa  Galala.  Data  diperoleh  dari hasil wawancara, verifikasi, pengamatan lapangan,  studi  pustaka  dan  penyebaran kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan Metode  Analisa  Trend  untuk  Program  Kartu Nelayan.  Analisis  trend  adalah  analisa  yang digunakan  untuk  mengamati  kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu yang  cukup  panjang.  Analisa  trend  merupakan suatu  metode  analisis  yang  ditujukan  untuk melakukan  suatu  estimasi  atau  peramalan  pada masa  yang  dating.  Dalam  penelitian  ini  analisa trend dipakai untuk menganalisa program Kartu Nelayan yang telah sejak tahun 2011. Hasil data dari  analisa  trend  disajikan  dalam  bentuk  tabel dan  grafik.  Metode  Analisa  Kontent  untuk menganalisa Efektifitas Program Kartu Nelayan. Metode  Analisa  Statistik  Deskriptif  untuk menganalisa  Dampak  Program  Kartu  Nelayan. Metode  Analisa  Jalur  untuk  menganalisa Rumusan Kebijakan Program Kartu Nelayan.
Untuk menganalisis Peran Kartu
Nelayan  dalam  mendukung  usaha  perikanan tangkap  dibutuhkan  data  statistik  berupa  data kualitatif  dan  kuantitatif  untuk  melakukan analisis  jalur.  Analisis  jalur  digunakan  untuk mengetahui  hubungan  yang  disebabkan  oleh pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  dari variabel independen terhadap variabel dependen, mempelajari ketergantungan sejumlah  variabel  dalam  suatu  model  kausal, menganalisis  hubungan  antar  variabel  dari model  kausal  yang  telah  dirumuskan  dengan menggunakan  aplikasi  Lisrel  (Linear  Structural Relationship)  versi  8.80.  Dalam  penelitian  ini yang  tergolong  dalam  Latent  Variabel  adalah: Nelayan  (N),  Pemerintah  (P)  dan  Stakeholder (S).  Sedangkan  yang  tergolong  Observed Variabel  adalah:  Identitas  Nelayan  (X1) Permodalan  (X2),  Rekomendasi  BBM  (X3), Asuransi  Nelayan  (X4),  SeHat  Nelayan  (X5), Bantuan  Sarana  Prasarana  (X6),  Data  Nelayan (X7),  Program  Bantuan  Sarpras  (X8),  Program Asuransi  Nelayan  (X9),  Program  SeHat Nelayan  (X10),  Rekomendasi  BBM  Bersubsidi (X11),  Kantor  Pertanahan  (ATR/BPN)  (X12), PT.  Pertamina  (X13),  PT.  Yasindo  (X14),  dan Perbankan (X15).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Kartu Nelayan
Program Kartu
Nelayan
telah dilaksanakan  sejak  tahun  2011-2018  pada semua  provinsi  di  Indonesia  termasuk  Provinsi Maluku.  Kartu  nelayan  yang  telah  diterbitkan oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Maluku  sebanyak  22.326  buah  dan  untuk  Kota Ambon  sebanyak  1.176  buah  Tabel  1).  Jumlah kartu  nelayan  yang  diinput  paling  rendah  pada tahun  2011  yaitu  0  atau  tidak  ada  sama  sekali, hal  ini  dikarenakan  pada  tahun  2011  program kartu nelayan baru diluncurkan dan disosialisasikan  oleh  semua  kabupaten/kota termasuk  kota  Ambon  sehingga  nelayan  belum terdaftar  dalam  aplikasi  PUPI  KKP  RI. Sedangkan  jumlah  kartu  nelayan  tertinggi  ada pada  tahun  2016,  hal  ini  disebabkan  karena sejak  tahun  2016  kartu  nelayan  dijadikan  salah
satu syarat utama bagi nelayan untuk memperoleh  semua  bantuan  dari  pemerintah baik  itu  berupa  proposal  kelompok  nelayan untuk  mendapatkan  sarana  dan  prasarana, rekomendasi  BBM  bersubsidi,  Sertifikat  Hak Atas Tanah Nelayan, permodalan dari perbankkan nelayan diwajibkan untuk melampirkan  Kartu  Nelayan.  Kartu  Nelayan dikeluarkan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan  Usaha Penangkapan  Ikan  (Dirjen  PUPI)  dan  nelayan yang terinput pada aplikasi PUPI adalah nelayan penangkapan.

## Tabel 1.   Jumlah  Kartu  Nelayan  di  Kota  Ambon Tahun 2011–2018
No Tahun Jumlah kartu nelayan 1 2011 0 2 2012 50 3 2013 297 4 2014 71 5 2015 225 6 2016 353 7 2017 179 8 2018 1 Jumlah 1.176
Sumber : Data Aplikasi PUPI KKP RI

## Efektifitas Program Kartu Nelayan.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Nomor  16  tahun  2016  Bab  III memuat  tentang  Bentuk  dan  Masa  Berlaku Kartu  Nelayan,  pada  pasal  4  ayat  1  kartu nelayan  memuat  informasi  tentang:  Nomor Induk Nelayan, Nama Nelayan, Alamat Nelayan,  Nomor  induk  kependudukan  (NIK), Status  dikapal,  Masa  berlaku  kartu  nelayan, Tanda  tangan  nelayan,  Kode  bar  (barcode)  dan Foto  nelayan.  Nomor  induk  nelayan  yang terdapat  pada  kartu  nelayan  memuat  informasi tentang:  Kode  domisili  nelayan  (provinsi  dan kabupaten/kota), Tahun pembuatan kartu nelayan, dan Nomor urut kartu nelayan.
Kartu  nelayan  sendiri  berwarna  biru, tampilan  kartu  nelayan  memuat  informasi: Nama  Nelayan,  Nomor  Induk  Kependudukan, Alamat  nelayan  (Kecamatan/Desa),  Nama  NIP
dan Tanda tangan masing-masing Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota,
Kode Bar
(Barcode), Nomor Induk Nelayan, Masa berlaku kartu nelayan.
Berdasarkan Aplikasi PUPI KKP RI form F1  yang  harus  diisi  memuat  data  tentang nelayan antara lain:
1. Provinsi
2. Kabupaten
3. Kecamatan
4. Desa
5. Nama Nelayan
6. Nomor Induk Kependudukan
7. Jenis kelamin : (Laki-laki/Perempuan)
8. Tempat dan tanggal lahir
9. Golongan Darah
10. Nelayan PUD
11. Alamat Ringkas
12. Status Perkawinan: (Belum kawin/kawin)
13. Status dalam keluarga: (Kepala Keluarga/Anak/Menantu) 14. Jumlah anggota keluarga: …. Orang
15. Jumlah tangunggan : … orang
16. Pendidikan Terakhir:
- Tidak tamat SD
- SD sederajat
- SLTP sederajat
- SLTA sederajat
- Akademi/diploma
17. Status kenelayanan: (Nelayan tetap/Nelayan sambilan utama)
18. Status di kapal :
- Pemilik
- Pekerja
- Pemilik merangkap pekerja
19. Kelompok alat :
- Jaring
- Pancing
- Pukat
- Alat lainnya
20. Ukuran kapal :
- Tanpa perahu
- 0 < 10 GT
- 10 – 30 GT
- 0 > 30 GT
- Perahu tanpa motor
21. Pendapatan per bulan : Rp….
22. No Telp/HP : ….
Permohonan  pembuatan  kartu  nelayan diatur  dalam  PERMEN  KP  Nomor  16  tahun 2016  Bab  V  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Penerbitan  Kartu  Nelayan  Bagian  Kesatu tentang  Permohonan  Penerbitan  Kartu  Nelayan ayat 1 dan 2 yaitu:
(1)  Setiap  nelayan  untuk  memiliki  kartu nelayan  harus  mengajukan  permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan  domisili  dengan  melampirkan persyaratan:
a.  Formulir  permohonan  penerbitan  kartu nelayan yang telah diisi;
b.  Fotokopi KTP;
c.  Surat      keterangan      dari      kepala desa/lurah      yang  menyatakan  bahwa yang  bersangkutan  bekerja  sebagai nelayan; dan
d.  Pasfoto  ukuran  3x4  cm  sebanyak  2 (dua) lembar.
(2)  Berdasarkan  permohonan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila permohonan  telah  lengkap  dan  sesuai, kepala    dinas    kabupaten/kota  paling  lama 3  (tiga)  hari  kerja  menerbitkan  kartu nelayan.
Dokumen  yang  dipakai  oleh  nelayan untuk  pembuatan  Kartu  Nelayan  adalah  Kartu Tanda  Penduduk  atau  Kartu  Keluarga  yang menerangkan  pekerjaannya  adalah  seorang nelayan. Sehingga tidak ada ukuran atau kriteria lain  untuk  nelayan  dapat  memiliki  Kartu nelayan  dan  mendapatkan  kebijakan  lewat pemanfaatan  Kartu  Nelayan  tersebut.  Akib (2009) dalam Sartika,  I  (2011)  secara  teori, elemen–elemen berupa konsep, prosedur, proses, hasil dan  manfaat  berpengaruh terhadap kebijakan program pemberdayaan kepada masyarakat  nelayan  sehingga  dapat  dirasakan efektif  dalam  pemetaan  kebijakan  apabila semuanya  berjalan  dengan  baik,  sehingga dampak  dari  program  kebijakan  tersebut  dapat memberikan  hasil  yang  signifikan  dalam pencapaian sasaran di setiap kebijakan.
Dampak Program Kartu Nelayan.
Hasil analisis secara kuantitatif menunjukkan bahwa dampak langsung Program Kartu  Nelayan  dapat  dilihat  dalam  beberapa kondisi. Pertama ,  jumlah  bantuan  alat  tangkap atau  sarana  prasarana  yang  telah  diserahkan kepada nelayan di kota Ambon dari tahun 2015– 2017 (Tabel 2).
Tabel  2.  Jumlah  Bantuan  Sarana  Prasarana  di  Kota Ambon dari Tahun 2015–2017
No Nama Alat Tangkap T a h u n 2015 2016 2017 1 Purse Seine 1 2 - 2 Pancing Tonda 2 27 23 J u m l a h 3 29 23
Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku
Dalam  pemberian  bantuan  sarana  dan prasarana  penangkapan  ikan  terjadi  kenaikan pendapatan  dari  nelayan  akibat  dari  sarana penangkapan  yang  lebih  memadai  sehingga adanya  peningkatan  trip  penangkapan  secara langsung  memberikan  dampak  dampak  positif terhadap  peningkatan  volume  produksi  dan peningkatan  penerimaan,  demikian  halnya dengan peningkatan volume produksi memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap  peningkatan  penerimaan  nelayan.
Kedua ,  pada  tahun  2016  terdapat  program kebijakan  pemerintah  berupa  Asuransi  Nelayan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada setiap nelayan.  Nelayan  yang  berhak  mendapatkan Asuransi  Nelayan  adalah  nelayan  yang  telah memiliki Kartu Nelayan direkomendasikan oleh masing-masing Dinas Perikanan Kabupaten/Kota (Tabel 3). Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bekerjasama dengan PT. Yasindo untuk mengakses program kebijakan  pemerintah  yaitu  Asuransi  Nelayan. Jumlah nelayan di Provinsi Maluku yang sudah mendapatkan  Asuransi  nelayan  dari  tahun 2016–2017  sebanyak  15.750  orang  dan  untuk Kota Ambon sebanyak 1.002 orang. Pemerintah Provinsi  Maluku  telah  mengklaim  asuransi kepada nelayan yang terkena musibah kecelakaan  kerja  di  laut  sebanyak  9  orang nelayan dengan total jumlah sebesar 1.328.000.000. Ketiga ,  Rekomendasi  BBM Bersubsidi  diberikan  kepada  nelayan  yang mengajukan  permohonan  kepada  Pemerintah dalam  hal  ini  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi Maluku dengan menyampaikan laporan produksi.  Kerjasama  antara  Pemerintah  dengan PT.  Pertamina  untuk  dapat  mengalokasi  Bahan Bakar  Minyak  Bersubsidi  sebanyak  70  ton  per bulan dalam setahun diperkirakan sebanyak 840 ton.

## Tabel 3. Penerima Asuransi Nelayan dari Tahun 2016-2017
No Kabupaten/Kota Tahun Jumlah Nelayan Klaim Asuransi (orang) Nilai (Rp) 2016 2017 1 Maluku Tengah 2.129 600 2.729 4 680.000.000 2 Maluku Tenggara 1.070 200 1.270 1 8.000.000 3 Maluku Tenggara Barat 613 1.000 1.613 - - 4 Buru 1.080 100 1.180 - - 5 Seram Bagian Timur 1.416 100 1.516 2 320.000.000 6 Seram Bagian Barat 1.467 1.000 2.467 - - 7 Kepulauan Aru 589 700 1.289 2 320.000.000 8 Maluku Barat Daya 956 100 1.056 - - 9 Buru Selatan 287 350 637 - - 10  Kota Ambon 702 300 1.002 - - 11  Kota Tual 491 500 991 - - Jumlah 10.800 4.950 15.750 9 1.328.000.000
Sumber: Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku
Nelayan  kecil  di  Kota  Ambon  belum  dapat merasakan  manfaat  dari  pemberian  BBM bersubsidi  karena  fasilitas  SPDN  di  Kota Ambon  belum  dapat  dioperasikan.  Berdasarkan data  yang  diperoleh  pengisian  BBM  bersubsidi dimanfaatkan  oleh  nelayan  menengah  dengan menggunakan  fasilitas  SPDN  di  Desa  Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Keempat ,  Program  SeHAT  Nelayan atau  Sertifikasi  Hak  Atas  Tanah  Nelayan  untuk mengidentifikasi  setiap  nelayan  pada  suatu daerah  yang  belum  memiliki  sertifikat  tanah sehingga dapat disertifikasi.
Rumusan
Kebijakan
Program Kartu Nelayan.
Analisis jalur digunakan untuk mengetahui  Peran  Kartu  Nelayan  dalam mendukung usaha perikanan tangkap. Untuk itu dibutuhkan  data  statistik  berupa  data  kualitatif dan  kuantitatif  dalam  analisis  ini.  Dengan mengggunakan  analisis  jalur  maka  dapat diketahui  hubungan  yang  disebabkan  oleh pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen dan  mengetahui  variabel–variabel  dalam  suatu model  kausal,  serta  menganalisis  hubungan antar  variabel  dari  model  kausal  yang  telah
dirumuskan  dengan  menggunakan  aplikasi Lisrel  (Linear  Structural  RELationship)  versi 8.80  (Gambar  2).  Hasil  uji  validitas  diagram jalur berdasarkan output algoritma pada gambar 2 juga dapat dilihat pada tabel 4.
Besaran  nilai loading (λ)  menunjukkan bahwa  hubungan  variabel  indikator  IN,  P,  RB, AN,  SN,  dan  BS  dengan  Nelayan,  hubungan variabel  indikator  DN,  PBS,  PAN,  PSN,  dan RBB  dengan  Pemerintah,  hubungan  variabel indikator  KP,  PP,  PY,  PB  dan  EK  dengan Steakholders memiliki  nilai loading (λ)  >0.5 dan  memiliki  nilai  T  Statistik  >1.96  pada  taraf signifikansi  α  =  0.05  (Tabel  4).  Ukuran indikator  dikatakan  valid  jika  memiliki  nilai loading (λ)  dengan  variabel  laten  yang  diukur >0.5  apabila  indikator  yang  diukur  memiliki nilai loading (λ)  <0.5  maka  indikator  tersebut harus  dikeluarkan  karena  mengindikasikan bahwa  indikator  tidak  cukup  baik  sebagai pengukur variabel laten (Ghozali, 2006; Jaya & Sumertajaya,  2008;  Hidayat,  2010).  Pengujian kebaikan  Diagram  Jalur  selanjutnya  dinilai berdasarkan  nilai Composite  Reliability ,  AVE dan Cronbach  Alpha (Tabel  5).  Uji  Kebaikan Diagram  Jalur  dilihat  dari  hubungan  kausalitas antara variabel eksogen dan endogen (Tabel 6).
Gambar 2. Output PLS Algorithm Diagram Jalur Kartu Nelayan

## Tabel 4. Hasil Uji Validitas Indikator Pengukuran
Variabel Loading (λ) Sampel Mean Standart Error T Statistik Nelayan IN 0.834 0.834 0.844 18.763 P 0.527 0.516 0.591 5.668 RB 0.660 0.655 0.612 5.870 AN 0.913 0.918 0.922 41.224 SN 0.819 0.819 0.834 23.808 BS 0.848 0.849 0.854 15.665 Pemerintah DN 0.766 0.775 0.740 19.362 PBS 0.576 0.561 0.516 5.013 PAN 0.827 0.820 0.850 16.419 PSN 0.783 0.777 0.757 13.670 RBB 0.652 0.642 0.680 8.149 Stakeholders KP 0.806 0.794 0.743 18.877 PY 0.884 0.880 0.820 44.343 PP 0.780 0.780 0.542 18.719 PB 0.514 0.515 0.514 5.992 EK 1.000 1.000 0.000 0.000 Sumber: Data Primer 2018 (output SmartPLS)
Tabel 5. Hasil Uji Kebaikan Diagram Jalur
Variabel Composite Reability AVE Cronbach alpha Keterangan Efektifitas Kebijakan 1.000 1.000 1.000 Baik Nelayan 0.846 0.892 0.590 Baik Pemerintah 0.742 0.832 0.505 Baik Stakeholder 0.782 0.779 0,515 Baik
Sumber: Data Primer 2018 (output SmartPLS)
Tabel 6. Hubungan Kausalitas Diagram Jalur
Hubungan Kausalitas Koefisien Parameter Standart Error T Statistik Nelayan-Efektifitas Kebijakan 0.633 0.159 1.986 Pemerintah-Efektifitas Kebijakan 0.722 0.188 2.137 Pemerintah-Nelayan 0.755 0.038 19.979 Pemerintah- Stakeholders 0.841 0.025 33.843 Stakeholders -Efektifitas Kebijakan 0.517 0.142 3.216 Sumber: Data Primer (output SmartPLS)
Pengaruh  hubungan  variabel  laten  eksogen terhadap variabel laten endogen dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Koefisien  parameter  jalur  yang  diperoleh dari  hubungan  antara  variabel  Nelayan dengan Efektifitas Kebijakan sebesar 0.633
dengan  nilai  T-Statistik  1.986  >  1.96  pada taraf  signifikansi  α  =  0.05,  menjelaskan terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara nelayan  dengan  Efektifitas  Kebijakan sehingga  H 0 ditolak.  Berdasarkan  hasil analisis  terdapat  hubungan  antara  variabel Nelayan  dengan  Efektifitas  Kebijakan sebesar  63%.  Hal  ini  berarti  semua indikator  yang  dipergunakan  pada  variabel laten  eksogen  dapat  diterima  karena berdasarkan  data  di  lapangan  Kartu Nelayan  memberikan  kemudahan  bagi nelayan  untuk  dapat  mengakses  semua program pemerintah.
2. Koefisien  parameter  jalur  yang  diperoleh dari  hubungan  antara  variabel  Pemerintah dengan Efektifitas Kebijakan  sebesar 0.722 dengan  nilai  T-Statistik  2.137  >  1.96  pada taraf  signifikansi  α  =  0.05,  menjelaskan terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara Pemerintah  dengan  Efektifitas  Kebijakan sehingga  H 0 ditolak.  Berdasarkan  hasil analisis  terdapat  hubungan  antara  variabel Pemerintah  dengan  Efektifitas  Kebijakan sebesar  72%.  Hal  ini  berarti  semua indikator  yang  dipergunakan  pada  variabel laten  eksogen  dapat  diterima  berdasarkan data  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah melalui Program Kartu Nelayan.
3. Koefisien  parameter  jalur  yang  diperoleh dari  hubungan  antara  variabel  Pemerintah dengan Nelayan sebesar 0.755 dengan nilai T-Statistik  19.979  >  1.96  pada  taraf signifikansi α = 0.05, menjelaskan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemerintah dengan  Nelayan  sehingga  H 0 ditolak.  Hasil analisis  menunjukkan  terdapat  hubungan antara variabel Pemerintah dengan Nelayan sebesar  75%.  Hal  ini  berarti  semua indikator  yang  dipergunakan  pada  variabel laten  eksogen  dapat  diterima  dapat  dilihat semua  program  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  dinilai  sangat  efektif  bagi nelayan.
4. Koefisien  parameter  jalur  yang  diperoleh dari  hubungan  antara  variabel  Pemerintah dengan Stakeholders sebesar  0.841  dengan nilai  T-Statistik  33.843>  1.96  pada  taraf signifikansi α = 0.05, menjelaskan terdapat
pengaruh yang signifikan antara Pemerintah dengan Stakeholders sehingga  H 0 ditolak. Berdasarkan hasil analisis terdapat hubungan antara variabel Pemerintah dengan  Nelayan  sebesar  84%.  Hal  ini berarti  kerjasama  antara  pemerintah  dan stakeholders berjalan baik dan stakeholders sangat  mendukung  program  pemerintah untuk  nelayan  melalui  berbagai  fasilitas yang ada.
5. Koefisien  parameter  jalur  yang  diperoleh dari  hubungan  antara  variabel Stakeholders dengan Efektifitas Kebijakan sebesar 0.517 dengan  nilai  T-Statistik  3.216  >  1.96  pada taraf  signifikansi  α  =  0.05,  menjelaskan terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara Stakeholders dengan  Efektifitas  Kebijakan sehingga  H 0 ditolak.  Berdasarkan  hasil analisis  terdapat  hubungan  antara  variabel Stakeholders dengan  Efektifitas  Kebijakan sebesar  51%.  Hal  ini  berarti stakeholders dapat mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk nelayan dengan baik.
Sesuai  dengan  model  analisis  jalur  yang dikembangkan,  terpetakan  beberapa  hubungan atau dampak langsung, sebagai berikut:
(1) Dampak  langsung  Nelayan  (N)  terhadap Identitas  Nelayan  (IN)  sebesar  0,834  yang mengandung arti pengaruh langsung Nelayan terhadap Identitas Nelayan sebesar 83,4%, sedangkan 16,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
(2) Dampak  langsung  Nelayan  (N)  terhadap Permodalan  (P)  sebesar  0,427  yang mengandung arti pengaruh langsung Nelayan  terhadap  Permodalan  sebesar 42,7%, sedangkan 57,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
(3) Dampak  langsung  Nelayan  (N)  terhadap Rekomendasi BBM Bersubsidi (RB)
sebesar  0,660  yang  mengandung  arti pengaruh langsung Nelayan terhadap Rekomendasi  BBM  Bersubsidi  sebesar 66,0%, sedangkan 34,0% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
(4) Dampak  langsung  Nelayan  (N)  terhadap Asuransi Nelayan (AN) sebesar 0,913 yang mengandung arti pengaruh langsung Nelayan terhadap Asuransi Nelayan sebesar
91,3%, sedangkan 8,7% lainnya
dipengaruhi oleh faktor lain;
(5) Dampak  langsung  Nelayan  (N)  terhadap SeHAT  Nelayan  (SN)  sebesar  0,819  yang mengandung arti pengaruh langsung Nelayan  terhadap  SeHAT  Nelayan  81,9%, sedangkan  18,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
(6) Dampak  langsung  Nelayan  (N)  terhadap Bantuan  Sarpras  (BS)  sebesar  0,848  yang mengandung arti pengaruh langsung Nelayan  terhadap  Bantuan  Sarpras  84,8%, sedangkan  15,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
(7) Dampak  langsung  Pemerintah  (P)  terhadap Data  Nelayan  (DN)  sebesar  0,766  yang mengandung arti pengaruh langsung Pemerintah  terhadap  Data  Nelayan  sebesar 76,6%, sedangkan 23,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
(8) Dampak  langsung  Pemerintah  (P)terhadap Program  Bantuan  Sarpras  (PBS)  sebesar 0,467yang  mengandung  Pemerintah  (P) terhadap  Program  Bantuan  Sarpras  sebesar
46,7%, sedangkan 53,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
(9) Dampak  langsung  Pemerintah  (P)  terhadap Program  Asuransi  Nelayan  (PAN)  sebesar 0,827 yang mengandung Pemerintah terhadap Program  Asuransi  Nelayan82,7%, sedangkan  17,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
(10) Dampak  langsung  Pemerintah  (P)  terhadap Program  SeHAT  Nelayan  (PSN)  sebesar 0,783 yang mengandung Pemerintah terhadap  Program  SeHAT  Nelayan78,3%, sedangkan  21,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
(11) Dampak  langsung  Pemerintah  (P)  terhadap Rekomendasi  BBM  Bersubsidi    (RBB) sebesar
0,652
yang mengandung
Pemerintah  terhadap  Rekomendasi  BBM
Bersubsidi    65,2%,  sedangkan  34,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
(12) Dampak langsung Stakeholders (S) terhadap  Kantor  Pertanahan  (ATR/BPN) (KP)  sebesar  0,806  yang  mengandung Stakeholders terhadap  Kantor  Pertanahan
(ATR/BPN)  80,6%,  sedangkan  19,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain.
(13) Dampak langsung Stakeholders (S) terhadap  PT.  Yasindo  (PY)  sebesar  0,884 yang  mengandung Stakeholders terhadap PT.  Yasindo  88,4%,  sedangkan  11,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
(14) Dampak langsung Stakeholders (S) terhadap  PT.  Pertamina  (PP)  sebesar  0,780 yang  mengandung Stakeholders terhadap PT.  Pertamina  78,0%,  sedangkan  22% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
(15) Dampak langsung Stakeholders (S)
terhadap  Perbankkan  (PB)  sebesar  0,140 yang  mengandung Stakeholders terhadap Perbankkan 14,0%, sedangkan 86% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain.
Berdasarkan hasil yang telah dikemukakan  maka  dapat  dirumuskan  beberapa kebijakan  terhadap  Efektifitas  Penggunaan Kartu Nelayan yang dapat ditingkatkan lagi baik oleh  Pemerintah,  Nelayan  dan Stakeholders di Kota  Ambon  antara  lain: Pertama ,  berdasarkan data  Program  Kartu  Nelayan  jumlah  nelayan kota  Ambon  sebanyak  6.022  orang    yang  telah memiliki Kartu Nelayan adalah sebanyak 1.176 orang  atau  sekitar  19,52%  dari  jumlah  nelayan hal  ini  disebabkan  karena  hanya  nelayan penangkap  yang  diinput  dalam  aplikasi  Kartu Nelayan,  oleh  karena  itu  berdasarkan  Peraturan Menteri  Nomor  39  tahun  2017  tentang  Kartu Pelaku  Usaha  Kelautan  dan  Perikanan  dimana kartu  ini  lebih  dikenal  dengan  Kartu  Kusuka. Kartu  ini  dapat  digunakan  semua  pelaku  usaha kelautan dan perikanan meliputi :
a.  Nelayan terdiri atas nelayan kecil, nelayan tradisional,  nelayan  buruh,  dan  nelayan pemilik;
b.  Pembudidaya ikan terdiri dari pembudidaya  ikan  kecil,  penggarap  lahan, dan pemilik lahan;
c.  Petambak  garam  terdiri  atas  petambak garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam;
d.   Pengolah ikan;
e.   Pemasar perikanan; dan
f.    Penyedia  jasa  pengiriman  produk  kelautan danperikanan,  dan  semua  pelaku  usaha
berbentuk orang perseorangan atau korporasi.
Kedua ,  rekomendasi  BBM  bersubsidi yang  diberikan  belum  secara  menyeluruh kepada semua nelayan kecil. Hal ini dikarenakan  terbatasnya  SPDN  (Solar  Paket Dealer  Nelayan)  untuk  kota  Ambon  sendiri hanya  ada  1  (satu)  dan  belum  dioperasikan. Oleh  karena  itu,  pemerintah  kota  Ambon  dapat bekerjasama dengan Stakeholders PT. Pertamina  untuk  dapat  menambahkan  SPBN  di sentra produksi nelayan.
Ketiga , jaminan resiko nelayan penangkap ikan  dan  pelaku  usaha  dapat  diminimalisir dengan adanya asuransi nelayan yang ditanggung  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  RI. Pemerintah  Kota  Ambon  diharapkan  dapat menjawab  kuota  penerima  asuransi  nelayan yang  telah  ditentukan  dengan  mengajukan nama-nama  nelayan  yang  telah  terinput  dalam aplikasi  PUPI  KKP  RI.  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan  RI  diharapkan  tidak  membatasi kuota  penerima  Asuransi  Nelayan.  Dalam Aplikasi  PUPI,  jumlah  nelayan  Kota  Ambon yang sudah terinput dalan aplikasi PUPI sampai tahun 2018 sebanyak 1.176 nelayan, yang sudah terdaftar pada Asuransi Nelayan sebanyak 1002, diharapkan 174 nelayan yang belum terakomodir  dapat  diikutseratkan  pada  program Asuransi  Nelayan  pada  tahun  berikutnya. Keempat , dari data SeHAT nelayan kota Ambon terdapat  140  bidang  tanah  nelayan  yang    telah tersertifikat. Pemerintah melalui Dinas Perikanan  Kota  Ambon  dapat  mengajukan penambahan jumlah bidang tanah nelayan untuk disertifikasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dibahas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  hasil  data  analisis  Trend, program  Kartu  Nelayan  diminati  oleh masyarakat  nelayan  di  kota  Ambon  sejak tahun  2011  sampai  dengan  2018  dengan jumlah  pemilik  Kartu  Nelayan  sebanyak 1.176  orang  atau  sekitar  19,52%  dari jumlah nelayan di Kota Ambon.
2. Pemanfaatan  Kartu  Nelayan  sangat  efektif untuk  nelayan  dalam  mengakses  berbagai program kebijakan pemerintah dan memuat sejumlah informasi tentang nelayan dengan semua data diri tentang nelayan.
3. Dampak  dan  manfaat  Kartu  Nelayan khususnya  untuk  nelayan  di  kota  Ambon telah  dirasakan  antara  lain  mendapat jaminan keselamatan kerja melalui program Asuransi  Nelayan,  memperoleh  sertifikat tanah  melalui  program  Sertifikat  Hak  Atas Tanah  Nelayan  (SeHAT  Nelayan).  Selain itu  memperoleh  BBM  bersubsidi  hasil kerjasanama Pemerintah dengan PT. Pertamina.
4. Rumusan  kebijakan  untuk  meningkatkan efektifitas  kebijakan  kartu  nelayan  di  kota Ambon berdasarkan hasil analisis hubungan kausalitas  dan  koefisien  parameter  antara Nelayan  dengan  Efektifitas  Kebijakan dengan presentasi sebesar 63%, Pemerintah dengan  Efektifitas  kebijakan  sebesar  72%, Pemerintah  dengan  Nelayan  sebesar  75%, Pemerintah  dengan Stakeholders dengan presentasi  sebesar  84%,  dan Stakeholders dengan Efektifitas Kebijakan dengan presentasi sebesar 51%.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, A., Arifin, A. S., Harjito, D. A. 2008. Model  Kebijakan  Pemberdayaan  Nelayan Bantul  Ditinjau  dari  Perspektif  Ekonomi dan Hukum. Jurnal Fenomena 6(1).
Alimul  Hidayat  A.A.  2010. Metode  Penelitian Kesehatan  Paradigma  Kuantitatif .  Jakarta. Heath Books. Budiardjo,  Miriam,  2008. Dasar-dasar Ilmu Politik , Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia. Dye, Thomas. R. 1981. Understanding Public Policy (4 th edition).Engelwood  Cleff.  Nj.  Prentice- Hall Inc.Ltd.
Ghozali,  I.  2006. Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan  Program  SPSS .  Cetakan  Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro. Hidayat . 1986 .  Teori  Efektifitas  Dalam  Kinerja Karyawan . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Jaya, I Gede Nyoman Mindra., Sumertajaya, I Made.
2008. Pemodelan  Persamaan  Struktural
Dengan  Partial  Least  Square .  Semnas Matematika dan Pendidikan Matematika. Kusnadi.  2000. Nelayan:  Strategi  Adaptasi  dan Jaringan  Sosial .  Bandung:        Humaniora Utama Press.
.  2002. Konflik  Sosial  Nelayan:  Kemiskinan dan  Perebutan  Sumber  Daya  Perikanan.
Yogyakarta: LKiS.
Mahmudi.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah .  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen.Yogyakarta.
.  2010. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik . Jakarta. STIE YKPN.
Masyuri,  I.,  2003.  Kemiskinan  Dalam  Masyarakat Nelayan. Jurnal  Masyarakat  dan  Budaya .
PMB-LIPI.
Mubyarto,  2002. Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat Dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial . Yogyakarta. Mulyadi  S.  2005. Ekonomi  Kelautan .  Jakarta  :  PT. Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan.
Peraturan  Menteri  Nomor  16  tahun  2016  tentang Kartu Nelayan.
Petunjuk Teknis Kartu Nelayan tahun 2016 Rambe.  A.  2004., Alokasi  Pengeluaran  Rumah Tangga  Dan  Tingkat  Kesejahteraan. Tesis.
Pascasarjana IPB .Bogor.
Sartika,  I.  2011. Evaluasi  Kebijakan  Pemberdayaan Nelayan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara 11 (2): 111
-124.
Sastrawidjaya.  2002. Nelayan  Nusantara .  Pusat Riset  Pengolahan  Produk  Sosial  Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Schmidt, F. H dan Ferguson, J. H. A. 1951. Rainfall Types Based On Wet and Dry Period Rations
for  Indonesia  With  Western  New  Guinea . Jakarta: Kementrian Perhubungan Meteorologi dan Geofisika.
Solichin,  A.  W.  1997. Evaluasi  Kebijakan  Publik .
Malang.  Penerbit  FIA.  Universitas  Brawijaya dan IKIP Malang.
Steers R.M. 2005. Efektivitas Organisasi . (Terjemahan). Jakarta: Erlangga Tahir, A. 2014. Kebijakan Publik dan
Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah. Alfabeta. Bandung.
Widodo,  S.  2011.,  “Strategi  Nafkah  Berkelanjutan bagi  Rumah  Tangga  Miskin  Di  Daerah Pesisir” . MAKARA . 15(1). Jakarta: Universitas Indonesia.
Widodo, A. A. 2006. Efisiensi Teknis Kapal Pukat Cincin  di  Laut  Jawa  dan  Sekitarnya  yang Berbasis    di    PPN    Pekalongan. Jurnal Kebijakan    dan    Riset    Sosial  Ekonomi Kelautan dan Perikanan 3(2): 137-158. Wijayanti,    L,  dan  Ihsanudin.  2013.  Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan  Kecamatan  Pademawu  Kabupaten Pamekasan. Jurnal  Agriekonomika 2(2)  :139- 152.
Yafiz,  M.,  Sondita,  M.  F.  A.,  Soemakaryo,  S., Monintja,  D.  R.  2009.  Analisis  Finansial Usaha  Penangkapan  Ikan  Dalam  Model Perbaikan Kesejahteraan Nelayan Di
Kabupaten  Rokan  Hilir  Provinsi  Riau. Jurnal Perikanan Dan Kelautan 14 (1) : 81-92.
Zuriat.,  2016.  Analisis  Pendapatan  Nelayan  Pada Kapal  Motor  5-10  Gt  Di  Kabupaten  Aceh Barat Daya. J urnal Perikanan Tropis Available  online  at:  3(1).  Fakultas  Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar.