## KEBIJAKAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
Implementasi pada Lembaga Pendidikan Berbasis Pesantren di Kabupaten Banyuwangi
Oleh: M. Amir Mahmud IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi amir_klby@yahoo.co.id
Abstract:
This  paper  aims  to  explain that  the  implementation  of  School  Health Unit  (UKS/M)  policy  in  pesantren  based  education  institution  in Banyuwangi Regency is not ideal with what is stated in the decision of 4  Ministers  (SKB  4  Ministers)  namely  Minister  of  Health,  Minister  of
Religious Affairs, Minister of Education and Culture, and the Minister of Home Affairs on the development and development of School Health Unit  (UKS/M).  This  research  is  a  descriptive  research  taken  from qualitative  data  in  the  form  of  field  observation,  interview,  and documentation  as  the  material  of  analysis,  so  that  writer  can  find important  findings.  1)  implementation  of  the  School  Health  Unit (UKS/M)  trias  in  schools  under  the  auspices  of  pesantren  cottages most of them have not been properly implemented; 2) coordination of the  4  elements  of  the  ministry  has  not  been  well  established;  3)  the absence of adequate human resources such as not understanding their duties and obligations, the financial resources of the state budget has not been realized, and equipment resources (facilities required) is not complete  even  there  are  schools  that  do  not  have  at  all;  4)  the willingness for the implementation of UKS/M from the four elements of  the  ministry  is  still  in  the  form  of  planning;  5)  the  organizational structure of the UKS/M facilitation team from the 4 ministries has not been established; 6) the implementation of coaching and development of UKS/M is only done by the health department only.
Keywords: Implementation,  UKS,  UKM,  Educational  Institution,

## Pesantren

## A. Pendahuluan
Sejauh ini studi tentang kebijakan usaha kesehatan sekolah/madrasah (UKS/M) dipandang sebagai sesuatu yang menarik dan sangat seksi, karena pelaksanaanya melibatkan pemangku kebijakan mulai tingkat  pusat  hingga  unit  sekolah  itu  sendiri.  Sementara  itu  dalam pelaksanaannya terkadang tidak senada dengan kebijakannya itu sendiri.
Kebijakan publik dalam pandangan Dunn (2003), diartikan sebagai suatu rangkaian  pilihan-pilihan  yang  saling  berhubungan    yang  dibuat  oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas  pemerintahan,  seperti  pertahanan  keamanan,  energi,  kesehatan, pendidikan,  kesejahteraan  masyarakat,  kriminalitas,  perkotaan  dan  lain- lain 1 .  Sementara  itu  dalam  pandangan  Thomas  R.  Dye    mengungkapkan bahwa  kebijakan  publik  adalah  apapun  juga  yang  dipilih  oleh pemerintahan,  apakah  mengerjakan  sesuatu  itu  atau  tidak  mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu 2 . Tidak jauh berbeda dengan Dunn dan Thomas R. Dye, Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara  sengaja  dilakukan  oleh  seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi, sehingga  dapat  kita  lihat  bahwa  terdapat  kesamaan  dari  ketiga  definisi dari  para  ahli  tersebut.    Ketiga  pakar  diatas  jika  ditarik  benang  merah memiliki  kesamaan  yakni  kebijakan  publik  merupakan  keputusan  yang dibuat  oleh  aparatur  pemerintahan  atau  orang-orang  yang  memiliki wewenang dalam menangani masalah-masalah publik 3 . Dalam setiap kebijakan pastilah akan diikuti dengan implementasi (pelaksanaan)  dalam  mewujudkan  kebijakan  tersebut.  Jones  (dalam Widodo, 2007:86) mengatakan bahwa “ Implementasi sebagai Getting  the job  done  and  doing  it ”.    Selanjutnya  Widodo  (2007:85),  memahami implementasi sebaai suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk  manusia,  dana  dan  kemampuan  organisasional  yang  dilakukan oleh  pemerintahan  maupun  swasta  baik  individu  ataupun  kelompok. Sehingga dapat dikatakan implementasi adalah suatu proses mengerjakan dan melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta  atau  pemerintah.  Implementasi  merupakan  pelaksanakan pengendalian  aksi  -aksi  kebijakan  di  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Jadi Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  wujud  nyata  dari  kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam hal  ini  implementasi  kebijakan  model  Edward  III  dapat  dijadikan  acuan dalam  model  ini  yang  terdapat  4  faktor  yang  berpengaruh  pada keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  kebijakan.  Empat  faktor tersebut  adalah Communication , resources , dispositions dan beureucratic
1 Dunn,  William  N..  Analisis  kebijakan  Publik.  (Gadja  mada  Univesity  press. Yogyakarta: 2003.
2 Inu  Kencana,  Syafiie. Sistem  Administrasi  publik  Republik  Indonesia  (SANKRI) . (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006) 3 Wahab,  Solichin  Abdul. Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . (Jakarta: Bumi Aksara. 2001)
structure 4 . Dapat  dipahami  bersama  bahwa  pendidikan  merupakan  perihal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan pendidikan manusia  dapat  mempunyai  pengetahuan,  kemampuan  dan  sumberdaya manusia  yang  berkualitas,  sehingga  manusia  mampu  mencapai  apa  yang diinginkannya.  Oleh  karena  itu,  tidaklah  salah  jika  pemerintah  Indonesia menganggarkan  41,25%  dari  pagu  anggaran  tahun  2015  sebesar  46,8 triliun    untuk  pendidikan  dengan  harapan  dapat  meningkatkan  prestasi belajar  peserta  didik  yang  mampu  bersaing  di  era  global 5 .  Untuk meningkatkan prestasi belajar dan mutu pendidikan yang berkualitas baik dari segi intelektual, emosional maupun spiritual bagi peserta didik, maka diperlukan  sebuah  pendidikan    yang  memperhatikan  perilaku  dan lingkungan  hidup  sehat,  sehingga  peserta  didik  dapat  melaksanakan kegiatan  pendidikan  dengan  maksimal 6 .  Untuk  mewujudkan  impian  itu, maka  diperlukan  pembinaan  dan  pengembangan  usaha  kesehatan sekolah/madrasah (UKS/M) di setiap sekolah/madrasah. Kegiatan pokok UKS/M  tersebut  dilaksanakan  melalui  Trias  UKS/M  yang  meliputi pendidikan  kesehatan,  pelayanan  kesehatan  dan  pembinaan  lingkungan sekolah  sehat.  Hal  ini  sejalan  dengan  Undang-Undang  tentang  kesehatan bab  V  pasal  45  yang  menyebutkan  bahwa  kesehatan  diselenggarakan untuk  meningkatkan  kemampuan  hidup  sehat  peserta  didik  (anak sekolah)  dalam  lingkungan  hidup  sehat  sehingga  peserta  didik  dapat belajar,  tumbuh  dan  berkembang  secara  harmonis  dan  optimal  untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas 7 . Untuk  menjamin  terlaksananya  kegiatan  pokok  Trias  UKS/M  di sekolah/madrasah  maka  pemerintah  membuat  peraturan  yang diputuskan bersama 4 Menteri yakni Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan  Menteri dalam Negeri tentang pembinaan  dan  pengembangan  usaha  kesehatan  sekolah/madrasah (UKS/M) yang disingkat dengan SKB 4 Menteri. Pertimbangan mendasar dari  semangat  yang  tertuang  dalam  SKB  4  Menteri  dalam  pedoman pelaksanaan  (UKS/M),  diantaranya  bahwa  anak  usia  sekolah  merupakan kelompok umur yang rawan terhadap masalah kesehatan, terutama siswa yang bertempat tinggal di pondok pesantren.
Pesantren  merupakan  lembaga  pendikan  Islam  yang  memiliki
4 Widodo, Joko. Analisis Kebijakan Publik . (Malang: Bayumedia Publishing. 2007)
5 www.  Kemenikbud.gi.id. angaran  pemerintah  untuk  pendidikan. Diakses  pada tanggal 3 mei 2016
6 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No: 20 tahun 2003
7 Undang-undang kesehatan RI No 32 Th 1992

## “Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah”
tradisi dan kultur budaya tersendiri dimana santri menetap selama 24 jam berada  di  dalam  pondok  pesantren.  Para  santri  yang  rata-rata  juga menjadi  siswa  di  lembaga  pendidikan  formal  ikut  andil  besar  dalam menciptakan  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat.  Pembinaan  perlu dilakukan  dengan  tidak  hanya  mengandalkan  peran  guru  dan  ustadz sebagai  seorang  pendidik,  akan  tetapi  diperlukan  keterlibatan  seluruh komponen atau tim khusus yang menangani masalah kesehatan.
Usaha  Kesehatan  Sekolah/Madrasah  (UKS/M)  diselenggarakan untuk  meningkatkan  kemampuan  hidup  sehat  peserta  didik  dalam lingkungan  sehat  sehingga  peserta  didik  dapat  belajar,  tumbuh  dan berkembang  secara  harmonis  serta  optimal,  menjadi  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  disamping  itu  usaha  kesehatan  sekolah  juga diarahkan  untuk  memupuk  kebiasaan  hidup  sehat  agar  memiliki pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  untuk  melaksanakan  hidup  sehat, agar  berperan  serta  dalam  usaha  peningkatan  kesehatan,  baik  sekolah, rumah tangga maupun lingkungan masyarakat.
Dalam kenyataannya  yang terjadi di lembaga pendidikan dibawah naungan pesantren adalah siswa banyak mengalami gangguan kesehatan. Pertanyaanya adalah mengapa kondisi kesehatan siswa di pesantren tetap banyak  mengalami  gangguan  kesehatan?  dimana  peran  pemerintah  yang dalam  hal  ini  telah  mengeluarkan  SKB  4  menteri  tentang  UKS/M?  lantas dimana letak ketimpangan pelaksanaan UKS/M tersebut?
Hal  inilah  yang  mengusik  peneliti  untuk  meneliti  lebih  lanjut tentang  implementasi  kebijakan  SKB  4  Menteri  dilaksanakan  oleh  para pemangku  kebijakan.  Agar  penelitian  ini  lebih  mendalam  peneliti  akan melihat  penerapan  UKS/M  di  tiga  lokasi  sekolah/madrasah  dibawah naungan pondok pesantren yang berbeda yang mewakili etnis jawa, etnis using dan etnis madura.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  yang  diambil dari  data-data  kualitatif  yang  berupa  observasi  lapangan,  wawancara, dan dokumentasi sebagai bahan analisisnya.Peneliti mengumpulkan data berupa cerita respoden dan latar sosial yang ada di lapangan. Pendekatan kualitatif di pilih peneliti karena peneliti akan meneliti sebuah fenomena yang  belum  di  ketahui  sebelumnya  dan  tidak  dapat  di  perhitungkan sebelum  peneliti  terjun  ke  lapangan.  Fokus  penelitian  ini  adalah implementasi  kebijakan  pelaksanaan  UKS/M  ditinjau  dari  SKB  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Menteri  Kesehatan,  Menteri  Agama  dan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:  6/X/PB/2014,  Nomor:  73  tahun  2014,
Nomor: 41 tahun 2014, Nomor: 81 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang  Pembinaan  dan  Pengembangan  UKS/M  tentang  Pembinaan  dan Pengembangan  UKS.  SKB  Menteri  Pendidikan  Nasional,  Menteri Kesehatan,  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor: 2/P/SKB/2003;  Nomor:  1068/Menkes/SKB/VII/  Nomor:  MA/230 B/2003; Nomor: 4415-404 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Tim Pembina UKS/M Pusat 8 . Lokasi penelitian adalah beberapa lembaga pendidikan yang dipilih sebagai  sampel  secara  random  dibawah  lingkungan  pesantren  di Kabupaten  Banyuwangi  dan  memperhatikan  keterwakilan  dari  masing- masing  objek  yang  dikaji.  Tehnik  penentuan  adalah  dengan purposive sampling . Waktu pelaksanaan  penelitian 3 bulan terhitung mulai bulan 5 Oktober s.d. 15 Desember 2015.
Jenis  dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini  dibedakan  kedalam sumber data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh langsung dilapangan  seperti  wawancara  dengan  para  ahli  dan  meninjau  langsung lokasi  penelitian.  Untuk  sumber  data  sekunder  diperoleh  dari  data-data history dari  objek  yang  diteliti  dan  teori-teori  penunjang  penelitian  yang diperoleh  dari  beberapa  buku  maupun  hasil  penelitian  yang  relevan. Informan  dalam  penelitian  yang  kami  teliti  diantaranya  adalah  :  1) Departemen  Agama  Kab.  Banyuwangi,  2)  Dinas  Pendidikan  Kab. Banyuwangi, 3) Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi, 4) Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Banyuwangi,  dan  5)  Kepala  Sekolah yang ada dibawah naungan Pondok Pesantren.
Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data baik  itu  data  primer  maupun  data  sekunder  diantaranya  Observasi  yang merupakan  cara  pengumpulan  data  yang  paling  utama  dalam  penelitian ini.  Hal  yang  akan  diteliti  dengan  metode  ini  adalah  keadaan  Usaha Kesehatan  Sekolah  (UKS)  di  masing-masing  lokasi  pada  saat  penelitian serta individu-individu yang berkaitan langsung dengan lembaga tersebut dan  wawancara  untuk  informasi  dengan  cara  mengajukan  sejumlah pertanyaan  secara  lisan  untuk  dijawab  secara  lisan  pula.  Untuk mendapatkan  data  yang  diinginkan  peneliti  terlebih  dahulu  membuat pokok-pokok pertanyaan terlebih dahulu.
Selain observasi dan wawancara Studi pustaka atau dokumenter ini juga dilakukan di perpustakaan dengan membaca buku-buku rujukan atau referensi,  perundang-undangan,  dokumen-dokumen  pemerintah  serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.
8 Lihat SKB 4 Menteri. 2014. Pembinaan dan Pengembangan UKS/M

## “Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah”
Dalam  penelitian  kualitatif  berdasarkan  kurun  waktunya,  data dianalisis  pada  saat  pengumpulan  data  dan  setelah  selesai  pengumpulan data.Teknik  analisis  yang  dipergunakan  peneliti  adalah  Analisis Taksonomis  ( Taxonomic  Analysis ).  Analisis  Taksonomis  menfokusksan pada  penelitian  yang  lebih  terperinci  dan  mendalam  pada  masalah  atau domain  penelitian.  Dengan  menggunakan  teknik  analisis  ini,  penelitian akan mendeskripsikan tema utama lebih rinci dan mendalam.

## C. Data dan Temuan
1. Sekelumit tentang Sekolah-Sekolah Pesantren di Banyuwangi Pertama, Pondok  Pesantren  Ummul  Quro  adalah  lembaga Pendidikan  Islam  yang  terletak  di  dusun  Krajan  desa  Tegalharjo kecamatan  Glenmore  Kabupaten  Banyuwangi.  Berdiri  diatas  tanah  milik sendiri/wakaf  yang  memiliki  luas  tanah  15.578  m 2 dan  memiliki  aset tanah  sawah  seluas  2  ha  dan  tanah  perkebunan  seluas  1,5  ha.  Pondok Pesantren  Ummul  Quro  merupakan  lembaga  Pendidikan  Islam  yang didirikan oleh KH. Habibullah Ahmad pada tahun 1937. Berdirinya Pondok Pesantren  Ummul  Quro  dilatar  belakangi  oleh  keinginan  untuk:  1)  ikut mencerdaskan  kehidupan  bangsa  khususunya  dalam  bidang  ilmu pengetahuan  agama  Islam,  2)  menegakkan  dan  menyiarkan  agama  Islam di tengah-tengah masyarakat, 3) membantu anak-anak yatim dan keluarga tidak  mampu  (fakir  miskin)  untuk  diasuh  dan  dibina  agar  mendapat pendidikan dan ketrampilan sebagai bekal hidup ( life skill ). Pondok  pesantren  Ummul  Quro  melakukan  kegiatan-kegiatan dalam  bentuk  Pendidikan  Non  Formal  melalui  pengajian  kitab  dan Madrasah  Diniyah,  Pendidikan  Formal  berupa  PAUD,  TK,  MTs  dan  MA, Pendidikan ketrampilan pertukangan, pertanian dan menjahit. Sarana dan prasarana  yang telah dimiliki oleh Yayasan antara lain gedung Madrasah Diniyah sebanyak 6 lokal dan kantor 1 lokal, gedung PAUD Dan TK Amalia Sebanyak  5  Lokal  dan  1  kantor,  MTs  dan  MA  sebanyak  8  Lokal  dan  2 kantor, asrama putra sebanyak 45 lokal, asrama putri 35 lokal, mushalla 3 lokal,    Masjid  1  lokal,  kamar  mandi  dan  WC  untuk  anak  putri  20  Kamar, kamar mandi  dan WC untuk anak putra 30 Kamar.
Kedua ,  Pondok  Pesantren  Ihya  Ulumuddin.  Lembaga  Pendidikan dan Sosial Pondok Pesantren Ihya’ Ulumiddin Banyuwangi didirikan pada Tahun  1965  oleh  KH.  Abdullah  Hasbullah  dengan  misi  menjadikan lembaga  pendidikan  dan  sosial  Pondok  Pesantren  Ihya’  Ulumiddin menjadi  sebuah  lembaga  yang  dapat  menjadi  solusi  umat  berdasarkan nilai-nilai syari’at Islam dan akhlaqul karimah.
Lembaga ini telah mendirikan beberapa pendidikan formal maupun
non-formal yaitu SMK Negeri Ihya’ Ulumiddin, Madrasah Aliyah Unggulan Ihya’  Ulumiddin,  MTs  Al  Mujahidin,  SMK  Ihya’  Ulumiddin,  MADIN  Ihya’ Ulumiddin, dan  Program Tahassus PP. Ihya’ Ulumiddin. Pondok pesantren Ihya’  Ulumiddin  berdiri  diatas  tanah  milik  sendiri/wakaf  dengan  luas tanah 2.250 m 2 dan luas bangunan 2.180 m 2 , memiliki santri mukim laki- laki  sebanyak  155  orang  dan  perempuan  sebanyak  150  orang,  memiliki tiga  pendidikan  formal  yaitu  (SMK  Negeri  Ihya’  Ulumiddin,  MAU  Ihya’ Ulumiddin,  dan  MTs  Al  Mujahidin),  dan  pendidikan  nonformal  yakni (Madrasah  Diniyah  Ihya’  Ulumiddin,  Tahassus  dan  pendidikan  karakter). Sementara  itu  sumber  dana  pondok  pesantren  diperoleh  dari  uang pangkal  santri  baru,  syahriah  (bulanan)  santri,  sumbangan  lembaga pendidikan formal, sumbangan masyarakat dan alumni, dan bantuan dari pemerintah jika ada.
Ketiga, Pondok  Pesantren  Minhajut  Tullab.  Pondok  pesantren Minhajut  Tullab  merupakan  Pondok  pesantren  salafiyah  syafi’iyah  yang didirikan oleh KH. Abdul Mannan pada tahun 1348 H / 1930 M beralamat di jalan KH. Abdul Mannan Km. 02 Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur Kode pos 68472.
Kegiatan  pondok  pesantren  meliputi  kegiatan  harian,  kegiatan mingguan, kegiatan bulanan dan kegiatan tahunan. Dalam kegiatan harian meliputi  Kajian  Kitab  Kuning,  Peserta  seluruh  santri,  musyawarah  Kitab kuning,  Tartilil  Qur’an  yang  harus  diikuti  oleh  seluruh  santri,  sementara kegiatan  Tahfidzil  Qur’an  tidak  diwajibkan  kepada  seluruh  santri  akan tetapi santri yang mengikuti tahfidzil qur’an sampai saat ini berjumlah 100 orang.
Sampai saat ini Ponpes Minhajut Tullab memiliki 5 orang Kyai dan 7  orang  Nyai  sebagai  pengasuh  inti,  dibantu  dengan  ustdz  40  orang  (30 orang  ustdz  dan  10  orang  ustadzah),  dan  memiliki  santri  sejumalah  378 orang (208 santri putra dan 170 santri putri).

## 2. Sekolah di Bawah Naungan Pondok Pesantren
Wawancara  dan  observasi  dilakukan  di  9  sekolah  yang  ada dibawah  naungan  pesantren  yang  ada  di  Kabupaten  Banyuwangi  yang mewakili  beberapa  etnis  yaitu  jawa,  madura  dan  Using  mulai  dari Madrasah Ibtidaiyah, sekolah menengah pertama (SMP)/MTs dan sekolah menengah atas (SMA)/MA baik yang berasal dari sekolah umum, sekolah kejuruan    maupun  sekolah  keagamaan  yang  ada  di  bawah  naungan Pondok  Pesantren.  Sekolah-sekolah  yang  dijadikan  sebagai  obyek penelitian  Sekolah  tersebut  adalah  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  Miftahul Mubtadiien  (Ponpes  Minhajut  Thulab  Sumberberas-Muncar),  Madrasah

## “Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah”
Tsanawiyah  Al  Qur’an  (Ponpes  Minhajut  Thulab  Sumberberas-Muncar), Madrasah  Tsanawiyah  Mujahidin  (Ponpes  Ihya’  Ulumudin  Singojuruh) Madrasah Tsanawiyah Umul Qura (Ponpes Umul Qura Glenmore), Sekolah Menengah  Pertama  Al  Qur’an  (Ponpes  Umul  Quro  Glenmore),  Madrasah Aliyah  Ihya’  Ulumudin  (Ponpes  Ihya’  Ulumudin  Singojuruh),  Madrasah Aliyah  Umul  Qura  (Ponpes  Umul  Qura  Glenmore),  Sekolah  Menengah Kejuruan Negeri (Ponpes Ihya’ Ulumudin Singojuruh) Sekolah Menengah Kejuruan  Minhajut  Thulab  (Ponpes  Minhajut  Thulab  Sumberberas- Muncar), SMA Alhikmah (Ponpes Minhajut Thulab Sumberberas-Muncar).

## 3. Pelaksanaan Trias UKS/M di Sekolah Berbasis Pesantren
Pelaksanaan  pendidikan  kesehatan  yang  sebagaimana  yang tertuang  dalam  SKB  4  menteri  tentang  pembinaan  dan  pengembangan UKS/M  di  sekolah  berbasis  pesantren  telah  dilaksanakan. Pelayanan kesehatan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  SKB  4  menteri  tentang pembinaan  dan  pengembangan  UKS  di  sekolah  berbasis  pesantren  juga sudah  dilaksanakan.  Sementara  kegiatan  pembinaan  lingkungan  sekolah sehat  dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator  sudah  dilakukan.Selain pelaksanaan  Trias  UKS/M  terdapat  aspek  penunjang  kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M di sekolah berbasis pesantren yaitu ketenagaan, pendanaan,  sarana  dan  prasarana  menejemen,  dan  penelitian  dan pengembangan  yang  secara  umum  tidak  dimiliki  oleh  pihak  sekolah- sekolah.

## 4. Pembinaan dan Pengembangan UKS/M
Hasil  wawancara  dengan  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Banyuwangi  menunjukkan  bahwa  Dinas  Pendidikan  dan kebudayaan  selama  ini  belum  memiliki  program  khusus  terkait  dengan UKS/M dan menyadari bahwa selama ini memang vakum. Kevakuman ini terjadi  karena  koordinasi  dengan  Kementerian  Agama,  Kementerian Dalam  Negeri,  dan  Kementerian  Kesehatan  sulit  untuk  dilakukan,  meski secara  teori  itu  mudah,  hal  ini  dikarenakan  banyaknya  pekerjaan kedinasan yang harus diselesaikan.Walaupun demikian, Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  pernah  melakukan  pembinaan  terkait  dengan  program sosialisasi  yang  berasal  dari  pemerintah  atau  lembaga  lainnya.  Seperti sosialisasi bahaya Narkoba dan bahaya merokok terutama bagi anak usia sekolah.
Selanjutnya  dalam  menyikapi  masalah  UKS/M  ini,  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah merencakan terselenggaranya UKS/M dengan baik dan saat ini sudah sampai pada tataran sosialisasi penguatan
kapasitas  dengan  menunjuk  Bapak  Sunari  sebagai  Sekretaris  tetap (Sektap)  UKS/M.  Bapak  Sunari  sendiri  ketika  ditemui  akan  merencakan program-program ke Sektep-an UKS/M dengan baik dan akan membentuk tim Sekretaris tetap, karena menurutnya UKS/M adalah program Nasional yang  wajib  dilaksanakan.    Harapannya  adalah  program  UKS/M  nanti terlaksana tidak hanya karena ada perlombaan yang jika ada lomba terkait dengan UKS/M sekolahan itu bersemangat dan jika tidak ada lomba maka sekolahan  itu  landai-landai  saja.    Selanjutnya  Sunari  mengatakan  bahwa pelaksanaan  UKS/M  haruslah  terukur  yakni  harus  melibatkan  seluruh dinas terkait dan pelaksana teknis di sekolah-sekolah.
Hasil  wawancara  dengan  Kementerian  Agama  kabupaten Banyuwangi  menunjukkan  bahwa  pembinaan  dan  pengembangan  Usaha Kesehatan  Sekolah/Madrasah  (UKS/M)  di  sekolah-sekolah  di  bawah naungan kementerian agama belum pernah dilakukan. Kementrian ini juga belum mengerti tentang adanya SKB 4 Menteri, sehingga tidak melakukan apa-apa terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan di SKB 4 menteri itu.
Hasil  wawancara  dengan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi menunjukkan  bahwa  Dinas  Kesehatan  melakukan  pembinaan  dan pengembangan  UKS/M  seperti  yang  tertuang  di  SKB  4  menteri  berupa pelayanan kesehatan yang dalam pelaksanaannya di tangani langsung dari Puskemas  terdekat  meliputi:  a)  stimulasi  deteksi  dan  intervensi  dini tumbuh kembang (SDIDTK) yang dilakukan setiap ada peserta didik baru, b)  penjaringan  kesehatan  dan  pemeriksaan  kesehatan  berkala  yang dilakukan setiap 7 kali dalam satu tahun, c) pemeriksaan dan perawatan gigi  dan  mulut  yang  dilakukan  setiap  7  kali  dalam  satu  tahun,  d) pembinaan  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat  (PHBS)  dengan  membuat program  cuci  tangan  pakai  sabun  (CTPS),  gerakan  sikat  gigi  pagi  dan malam  (GERSIPAMA),  mengadakan  lomba  lingkungan  sekolah  sehat (LLSS), pembinaan Poskestren, program koin sehat, jajanan sehat, sarana tempat cuci, dan mengubah perilaku hidup sehat, e) pertolongan  pertama pada   kecelakaan    (P3K)/pertolongan    pertama    pada penyakit (P3P), e) pemberian imunisasi dilakukan 7 kali dalam satu tahun, g) pemberantasan sarang  nyamuk  (PSN)  dengan  menggunakan  foging  jika  kondisi-kondisi tertentu semisal di daerah sekitar terdapat beberapa orang yang terserang nyamuk    demam  berdarah,  malaria  ataupun  nyamuk  chikungunya,  h) pemberian  tablet  tambah  darah  kepada  siswa  yang  menginjak  masa menstruasi,  akan  tetapi  siswa  harus  mengambil  sendiri  obatnya  di Puskesmas  terdekat  yang  telah  disediakan  dengan  gratis,  i)  pemberian obat cacing dilakukan ketika ada program dari pemerintah, j) memberikan
penyuluhan  pemanfaatan  halaman  sekolah  sebagai  taman  obat  keluarga (TOGA)/apotek  hidup  yang  pelaksanaannya  diserahkan  kepada  pihak sekolah,  k)  penyuluhan  kesehatan  dan  konseling  dilakukan  7  kali  dalam satu  tahun,  l)  pembinaan  dan  pengawasan  kantin  sehat  dilakukan  7  kali dalam satu tahun,informasi gizi dilakkan 7 kali dalam satu tahun.
Sementara  itu,  hasil  wawancara dengan  Bappeda  (sebagai  wakil dari  Menteri  Dalam  Negeri)  menunjukkan  bahwa  koordinasi  dengan dinas-dinas terkait mengenai UKS/M selama ini belum pernah dilakukan. Alasanya  karena  terlalu  banyaknya  pekerjaan  sehingga  masalah  UKS/M belum di urusi.

## D. Pembahasan
1. Pelaksanaan  Trias  UKS/M  di  Lembaga  Pendidikan  Berbasis Pesantren
Tujuan  UKS/M  menurut  SKB  4  Menteri  (2014)  adalah  untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat  serta  menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan  perkembangan  yang  harmonis  peserta  didik.  Oleh  karena  itu  agar prestasi  peserta  didik  dapat  meningkat  dan  mutu  pendidikan  menjadi berkwalitas  maka  perlu  ditinjau  kembali  pelaksanaan/implementasi UKS/M di sekolah sudah sesuai dengan SKB 4 menteri atau masih belum.
Kegiatan  pokok  UKS/M  dilaksanakan  melalui  Trias  UKS/M  yang meliputi  pendidikan  kesehatan,  pelayanan  kesehatan  dan  pembinaan lingkungan  sekolah  sehat. Pertama ,  pendidikan  kesehatan  yang  meliputi: peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat; penanaman  dan  pembiasaan  hidup  bersih  dan  sehat serta  daya  tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan pembudayaan pola    hidup    sehat    agar    dapat    diimplementasikan  dalam  kehidupan sehari-hari.
Kegiatan  pendidikan  kesehatan  diterapkan  melalui  pembiasaan hidup bersih dan sehat pada masing-masing siswa. Seperti membiasakan makan  makanan  yang  halal  lagi  baik,  membuang  kotoran  (sampah, kencing, BAB ditempat yang telah disediakan), membersihkan diri setelah buang  kotoran,  setiap  satu  minggu  sekali  diadakan  oleh  raga  untuk menjaga  kebugaran  jasmani.  Beberapa  penyakit  yang  sering  menjangkiti santri    di  pesantren  diantaranya  adalah  penyakit  kulit,  Diare,  Tifus, Demam  Berdarah  Dengue,  dan  Malaria  (Anonim,  2007) 9 .  Hal  ini  karena
9 Anonim, Kurikulum  dan  Modul  Pelatihan  Pos  Kesehatan  Pesantren  (Poskestren) .
tidak  semua  siswa-santri  memahami  tentang  kebiasaan  hidup  sehat seperti  masih  seringnya  menggunakan  peralatan  mandi  (handuk)  secara bergantian  dengan  siswa-santri  lainnya  (kebersihan  pakaian  kurang diperhatikan)  sehingga  mempercepat  penularan  mikroba  penyakit  kulit. Disamping  itu  kebiasaan  menggantung  pakaian  di  kamar  menyebabkan nyamuk  bersarang  sehingga  berpotensi  untuk  munculnya  penyakit  yang disebarkan  oleh  nyamuk.  Peralatan  makan  yang  kurang  bersih  juga berpotensi untuk menyebarkan mikroba penyakit diare.
Kedua ,  Pelayanan  kesehatan  merupakan  upaya  peningkatan (promotif),  pencegahan  (preventif),  pengobatan  (kuratif)  dan  pemulihan (rehabilitatif) yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  UKS/M  yang  dilakukan  oleh Dinas  Kesehatan  dan  diwakili  oleh  Puskesmas  dengan  cara  mendatangi langsung  sekolah-sekolah  dan  menjalankan  program  yang  sudah direncanakan  seperti  stimulasi  deteksi  dan  intervensi  dini  tumbuh kembang  (SDIDTK)  yang  dilakukan  setiap  ada  peserta  didik  baru, penjaringan  kesehatan  dan  pemeriksaan  kesehatan  berkala  yang dilakukan setiap 7 kali dalam satu tahun, pemeriksaan dan perawatan gigi dan  mulut  yang  dilakukan  setiap  7  kali  dalam  satu  tahun,  pembinaan perilaku  hidup  bersih  dan  sehat  (PHBS)  dengan  membuat  program  cuci tangan  pakai  sabun  (CTPS),  gerakan  sikat  gigi  pagi  dan  malam (GERSIPAMA),  mengadakan  lomba  lingkungan  sekolah  sehat  (LLSS), pembinaan Poskestren, program koin sehat, jajanan sehat, sarana tempat cuci,  dan  mengubah  perilaku  hidup  sehat,  pertolongan    pertama    pada kecelakaan  (P3K)/pertolongan  pertama  pada penyakit (P3P), pemberian imunisasi  dilakukan  7  kali  dalam  satu  tahun,  pemberantasan  sarang nyamuk (PSN) dengan menggunakan  foging jika kondisi-kondisi tertentu semisal di daerah sekitar terdapat beberapa orang yang terserang nyamuk demam  berdarah,  malaria  ataupun  nyamuk  chikungunya,  pemberian tablet tambah darah kepada siswa yang menginjak masa menstruasi, akan tetapi siswa harus mengambil sendiri obatnya di Puskesmas terdekat yang telah  disediakan  dengan  gratis,  pemberian  obat  cacing  dilakukan  ketika ada  program  dari  pemerintah,  memberikan  penyuluhan  pemanfaatan halaman sekolah sebagai taman obat keluarga (TOGA)/apotek hidup yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak sekolah, penyuluhan kesehatan dan  konseling  dilakukan  7  kali  dalam  satu  tahun,  pembinaan  dan pengawasan kantin sehat dilakukan 7 kali dalam satu tahun, informasi gizi
Departemen Kesehatan. 2007.

## “Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah”
dilakkan  7  kali  dalam  satu  tahun.  Pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  di sekolah selain dilakukan oleh Dinas Kesehatan juga ditangani sendiri oleh sekolah  yang  meliputi  Pertolongan  pertama  pada  Kecelakaan  (P3K)  saja. Namun  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  pihak  sekolah  masih  belum maksimal karena kurangnya pendukung yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana.
Ketiga ,  Pembinaan  lingkungan  sekolah  sehat  menyangkut  sarana fisik sekolah sehat dilakukan dengan penyediaan air bersih, pemeliharaan penampungan  air  bersih,  pengadaan  dan  pemeliharaan  tempat pembuangan  sampah,  pengadaan  dan  pemeliharaan  air  limbah, pemeliharaan  jamban/WC,  pemeliharaan  kamar  mandi,  pemeliharaan kebersihan  dan  kerapihan  ruang  kelas,  ruang  laboratorium,  ruang perpustakaan dan ruang ibadah, pemeliharaan kebersihan dan keindahan halaman  dan  kebun  sekolah,  pengadaan  dan  pemeliharaan  kantin, pengadaan dan pemeliharaan pagar sekolah.
Lingkungan sekolah yang berada di dalam pesantren secara umum sudah  terlihat  bersih.  Ketersediaan  air  bersih  sudah  mencukupi,  sudah terdapat  tempat  sampah.  Setiap  hari  jum’at  dilaksanakan  kerja  bakti (Ponpes  umul  Qura)  untuk  membersihkan  lingkungan.  Akan  tetapi ketersediaan  dan  pemeliharaan  kamar  mandi  dan  WC  masih  belum memenuhi  standar.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  rasio  kamar  mandi/WC dengan jumlah santri rata-rata 1:20.
Ruang  kelas,  ruang  laboratorium  dan  ruang  ibadah  secara  umum sudah  baik.  Ventilasi  sudah  memenuhi  syarat,  sirkulasi  udara  berjalan lancar,  pencahayaan  cukup terang,  tembok bebas dari jamur. Sumber air bersih  berasal  dari  mata  air  (Ponpes  Umul  Qura),  selain  itu  juga  berasal dari sumur gali sehingga kwalitas air bersih terpenuhi.
Untuk  menunjang  kelancaran  pelaksanaan  Trias  UKS/M sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4,  memerlukan  aspek  pendukung yaitu: a) ketenagaan; b) pendanaan; c) sarana  prasarana; d) manajemen; dan  e)  penelitian  dan  pengembangan.  Kelima  unsur  diatas  haruslah terpenuhi  dalam  melaksanakan  kegiatan  trias  UKS/M.  Namun  fakta dilapangan menujukkan bahwa aspek pendukung dari kegiatan ini masih belum  terpenuhi.  Sekolah  yang  memiliki  sarana  dan  prasarana  agak lengkap seperti ruang UKS/M, lemari obat, tandu, tempat tidur pasien dan poster-poster gambar hanya dimiliki SMKN Ihya’ Ulumudin saja, dibawah itu  Madrasah  Tsanawiyah    Miftahul  Mubtadiin,  sementara  di  sekolah- sekolah yang lain sarana dan prasarana tidak ada. Secara umum,  di ruang UKS  hanya  tersedia  kotak  P3K  saja,  untuk  ranjang  hanya  dimiliki  oleh beberapa sekolah (Negeri). Belum ada tenaga khusus yang menangani UKS
secara  profesional,  selama  ini  yang  menjadi  petugas  adalah  siswa/guru yang  memiliki  waktu  senggang.  Untuk  biaya  operasionalnya  semuanya masih berasal dari dana yayasan, pemerintah belum pernah memberikan bantuan untuk pelaksaan Trias UKS/M ini.
Berdasarkan  temuan  di  lapangan,  secara  umum  kegiatan  pokok UKS/M  melalui  Trias  UKS/M  sudah  dilaksanakan  akan  tetapi  belum maksimal.  Kegiatan  trias  UKS/M  di  sekolah-sekolah  berjalan  sebatas kemampuan  dan  kemauan  dari  pihak  sekolah  tanpa  adanya  pembinaan dari dinas-dinas terkait. Pelayanan kesehatan berjalan jika ada kunjungan dari  pihak  Puskesmas.  Jika  tidak  ada  kunjungan,  kegiatan  pelayanan kesehatan dilakukan hanya sebatas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)  karena  keterbatasan  aspek  pendukung  seperti  ketenagaan, pendanaan, sarana dan prasarana.

## 2. Implementasi  Kebijakan  (UKS/M)  di  Lembaga  Pendidikan Berbasis Pesantren
Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa secara umum baik  di  sekolah  tingkat  dasar  (MI)  hingga  sekolah  menegah  (MA,  SMK, SMA) yang berada di bawah naungan pondok pesantren belum pernah ada pembinaan  dan  pengembangan  UKS  yang  dilakukan  oleh  ketiga  lembaga kementerian yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian agama dan  Kementrian  dalam  negeri  sebagi  pihak  yang  berwenang  dalam pembinaan  dan  pengembangan  UKS/M  sebagaimana  yang  terkandung dalam  SKB  4  menteri.  Sementara  itu,  pembinaan  dan  pengembangan UKS/M selama ini hanya dilakukan oleh satu dinas yaitu Dinas Kesehatan yang sudah pernah terjun ke sekolah melalui Puskesmas. Puskesmas yang datang  ke  sekolah  dalam  rangka  memberikan  penyuluhan,  pelayanan kesehatan peserta didik.
Hal  ini  karena  belum  terbentuknya  Tim  Pembina  UKS/M  mulai  di tingkat  Kabupaten  hingga  tingkat  Kecamatan  yang  terdiri  dari  unsur  4 menteri. Padahal seharusnya Tim Pembina UKS/M sudah terbentuk mulai dari  tingkat  pusat  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Menteri  Kesehatan,  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam negeri.  Tim  Pembina  di  tingkat  provinsi  ditunjuk  oleh  Gubernur,  tingkat kabupaten  dibentuk  oleh  Bupati  dan  tingkat  Kecamatan  dibentuk  oleh Camat.
Tim  Pembina  UKS/M  sendiri  memiliki  fungsi  sebagi  pembina, penanggung  jawab  dan  pelaksana  program  UKS/M  didaerah  kerjanya berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Tim  Pembina  UKS/M Kabupaten.  Dengan  belum  terbentuknya  Tim  Pembina  UKS/M  maka

## “Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah”
pelaksanaan  Trias  UKS/M  di  sekolah  juga  belum  dapat  terwujud sepenuhnya.  Menurut  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Winarno  (2002) implementasi  yang  berhasil  seringkali  membutuhkan  lembaga.  Adanya lembaga  dapat  mendorong  pelaksana  kebijakan  untuk  melaksanakan tujuannya. Selama ini belum ada lembaga pembinaan dan pengembangan UKS/M baik yang didirikan di sekolah maupun oleh pihak terkait.
Berdasarkan SKB 4 menteri tentang pembinaan dan pengembangan UKS/M,  tugas  Tim  Pembina  kecamatan  yaitu  menyusun  rencana  kerja pembinaan  dan  pengembangan  UKS/M  yang  melipui  pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, Membina  dan  melaksanakan  UKS/M,  mensosialisasikan  kebijakan pembinaan  dan  pengembangan  UKS/M,  melaksanakan  pembinaan  dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan, melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan Tim Pembina UKS/M dan sekretariat TP UKS/M,  melaksanakan  program  UKS/M  diwilayahnya  sesuai  dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M kabupaten, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara  berkala,  membuat  laporan  pelaksanaan  program  pembinaan  dan pengembangan  UKS/M  pada  TP  UKS/M  kabupaten/kota,  melaksanaan ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan 10 . Berdasarkan  SKB  empat  menteri  tahun  2014  pasal  10  bahwa pelaksanaan  pembinaan  dan  pengembangan  UKS/M  dilakukan  sendiri- sendiri  maupun  bersama-sama  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya.  Pada kenyataannya  tidak  ada  koordinasi  yang  baik  antar  dinas  terkait berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan UKS/M. Hal inilah yang menyebabkan  implementasi  SKB  empat  menteri  tentang  UKS/M  belum terlaksana dengan baik.
Menurut  Teori  George  Edward  III,  terdapat  4  faktor  yang berpengaruh  pada  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  kebijkan. Empat  faktor  itu  adalah Communication , resources , dispositions dan beureucratic structure .
a. Komunikasi,  dalam  hal  ini  komunikasi  antara  instasi  terkait  dalam pembinaan  dan  pengembangan  UKS/M.  Komunikasi  yang  baik  antar dinas-dinas  yang  terkait  masih  belum  terjalin  sehingga  pelaksanaan pembinaan  belum  dapat  terlaksana.  Selama  ini  yang  sudah menjalankan  pembinaan  hanya  dari  Dinas  Kesehatan  melalui Puskesmas  yang  datang  langsung  ke  beberapa  sekolah  untuk
10 Tim Pembina UKS Pusat. (2010). Pedoman Pembinaan dam PengembanganUsaha Kesehatan Sekolah. Jakarta : Pusat pengembangan kualitas jasmani Depdiknas.
memberikan  penyuluhan  dan  sosialisasi  serta  imunisasi.  Hubungan antar  instasi  terkait  dalam  pembinaan  dan  pengembangan  UKS merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Belum  terbentuknya  Tim Pembina  UKS  menjadi  penghambat  implementasi  pembinaan  dan pengembangan UKS/M.
b. Sumber  daya  ( Resources ),  Sumber  daya  yang  disebutkan  meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (gedung,  peralatan,  tanah,  dan  suku  cadang  lain)  yang  diperlukan  di dalam melaksanakan kebijakan. Sumber Daya Manusia baik ditingkat sekolah  maupun  Tim  Pembina  UKS/M  masih  belum  ada.  Selain  itu pendukung  lainnya  seperti  keuangan  dan  peralatan  UKS/M  masih dibiayai sendiri oleh sekolah masing-masing. Padahal menurut SKB 4 Menteri  pembiayaan  pembinaan  dan  pengembangan  UKS/M dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan  dan  belanja  provinsi,  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Di  beberapa  sekolah,  ruang  UKS  hanya  terdapat  ranjang  dan  kotak P3K saja. Untuk sarana dan prasarana lainnya belum tersedia. Hanya di  SMKN  Ihya’  Ulumudin  saja  yang  sudah  memiliki  sarana  dan prasarana yang lebih lengkap (tandu, lemari obat).
c. Disposisi  ( Dispostion ),  Disposisi  merupakan  kemauan,  keinginan  dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi  secara  sungguh-sungguh  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan kebijakan dapat di wujudkan. Jika dilihat dari hasil wawancara dengan dinas  terkait  maka  belum  muncul  keinginana  untuk  melaksanakan kebijakan  secara  sungguh-sungguh.  Sehingga  pembinaan  dan pengembangan  UKS/M  masih  belum  dapat  terlaksana.  Belum terbentuknya  Tim  Pembina  UKS/M  ini  menunjukkan  bahwa komitmen  ke  empat  unsur  kementrian  dalam  menjalankan  SKB  4 menteri belum ada.
d. Struktur Birokrasi, Struktur birokasi mencangkup aspek-aspek seperti struktur organisassi, pembagian  kewenangan,  hubungan antara unit- unit  organisasi  yang  bersangkutan  dan  hubungan  antara  organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Belum adanya komunikasi dan koordinasi  yang  baik  antar  dinas  terkait  menyebabkan  belum terentuknya struktur organisasi Tim Pembina UKS/M sehingga belum ada  pembagian  kewenangan  dan  tugas  untuk  masing-masing  Dinas terkait. Sehingga hubungan antar organisasi juga belum ada.

## E. Simpulan

## “Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah”
Implementasi  kebijakan  UKS/M  di  sekolah-sekolah  yang  berbasis pesantren terlihat bahwa; pertama Pelaksanaan trias UKS/M yang berada di  sekolah-sekolah  dibawah  naungan  pondok  pesantren  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  dari  mereka  sudah  melaksanakan  kegiatan  trias UKS/M,  namun  pelaksanaannya  kurang  maksimal. Kedua ,  Aspek pendukung  pelaksanaan  Trias  UKS/M  (ketenagaan,  pendanaan,  sarana dan  prasarana,  manajemen,  penelitian  dan  pengembangan)  belum tersedia. Ketiga, Koordinasi  dari  ke  4  unsur  kementerian    belum  terjalin dengan  baik. Keempat, Belum  adanya  sumberdaya  yang  memadai mencakup  sumberdaya  manusia  (para  pelaksana  kebijakan)  yang  belum memahami tugas dan kewajibannya masing-masing, sumberdaya kuangan dari APBN yang belum terealisasikan, dan sumberdaya peralatan (fasilitas- fasilitas  yang  dibutuhkan)  belum  lengkap  bahkan  terdapat  sekolah  yang tidak ada sama sekali. Kelima, kemauan demi terlaksananya UKS/M dari ke empat  unsur  kementerian  masih  dalam  bentuk  perencanaan. Keenam, Struktur  organisasi  tim  pembina  UKS/M  dari  ke  4  kementerian  belum terbentuk sementara pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M hanya dilakukan oleh dinas kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, Kurikulum  dan  Modul  Pelatihan  Pos  Kesehatan  Pesantren (Poskestren) . Departemen Kesehatan. 2007.
Abdullah, A dan Monadji, A. Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani. Jakarta : intan perwira. 1994.
Budiono,  Muhammad  Arif.  Peran  UKS  (Usaha  Kesehatan  Sekolah)  Dalam Penyampaian Informasi Kesehatan Reproduksi Terhadap Siswa Smp Negeri X Di Surabaya. Jurnal Promkes Vol. 1 No. 2. ISSN. 1907-9206. 2013.
Depdiknas, Pedoman  Pelatihan  Pembinaan  dan  Pelaksanaan  UKS  diSMP dan MTs. Jakarta : Pusat pengembangan kualitas jasmani depdiknas.
2009.
Dunn,  William  N.  Analisis  kebijakan  Publik.  Gadja  mada  Univesity  press. Yogyakarta. 2003.
Inu  Kencana,  Syafiie. Sistem  Administrasi  publik  Republik  Indonesia (SANKRI) . Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006. Kristianto, Yohanes. Faktor Determinan Pemilihan Makanan Jajanan pada Siswa  Sekolah  Dasar. Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  Nasional Vol.  7,
No. 11, Juni 2013.
Muis  A.Y,  Djonet  Soetatmo  dan  Marjoko. Kesehatan  Sekolah .  Jakarta:
Depdikbud. 1979. Mu’rifah. Pendidikan Kesehatan . Universitas Terbuka. 2001.
Redaksi.  Radar  Banyuwangi.  http://radarbanyuwangi.co.id/.  Edisi  04 Desember 2014.
Redaksi.  Radar  Banyuwangi.  http://radarbanyuwangi.co.id/.  Edisi  10 Oktober 2014.
SKB 4 Menteri. 2014. Pembinaan dan Pengembangan UKS/M Tim  Pembina  UKS  Pusat. Pedoman  Pembinaan  dam  PengembanganUsaha Kesehatan  Sekolah. Jakarta:  Pusat  pengembangan  kualitas  jasmani Depdiknas. 2010.
Undang-undang kesehatan RI No 32 Th 1992. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No: 20 tahun 2003. Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
Widodo,  Joko. Analisis  Kebijakan  Publik .  Malang:  Bayumedia  Publishing.
2007.
Winarno,  Budi.  Teori  dan  praktek  kebijakan  publik.  Media  Pressindo.
Yogyakarta. 2007.
Zuriah,  Nurul. Metode  penelitian  sosial  dan  pendidikan  teori-aplikasi . Jakarta: Bumi Aksara. 2006.