Volume 7 Number 1, June 2023, page 73-81
Problematika Ketidakpatuhan Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020
Amir 1* , Hertanto 2 , Tabah Maryanah 3 1 2 3 Universitas Lampung, Indonesia
amiryusuf2910@gmail.com *

## ARTICLE INFO
Article history:
Received February 26, 2023 Revised March 16, 2023 Accepted June 30, 2023

## Abstract
Campaign  funding  is  one  of  the  determining  factors  for  victory  in  the 2020  Lampung  Tengah  district  head  election  competition.  The transparency  and  accountability  of  campaign  finance  reports  greatly determine the integrity of elections in Indonesia. This paper examines the campaign  finance  reports  of  the  candidates  for  the  2020  election  for regent and deputy regent of Central Lampung with a focus on aspects of receiving  campaign  funds,  as  well  as  compliance  with  applicable campaign  finance  regulations.  Through  a  qualitative  method  using secondary data, in the form of a Report on Acceptance of Campaign Fund Contributions  (LPSDK)  it  was  found  that  the  receipt  of  campaign  funds for  the  2020  pair  of  candidates  for  regent  and  deputy  regent  of  Central Lampung  was  dominated  by  donations  from  candidate  pairs  and individual  donations.  The  audit  results  show  that  the  majority  of candidate pairs are still not transparent and do not comply with campaign finance  rules.  Weak  sanctions  are  suspected  to  be  one  of  the  causes,  in addition to campaign finance regulations that have not regulated limits on campaign contributions from political parties and candidate pairs, as well as limits on spending on campaign funds so that the principle of equality and the principles of election justice are violated.
Keywords :  Campaign  Funds,  Candidate  Pairs,  Political  Parties,  2020 Election Published by Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah Website http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Kedaulatan  rakyat  menggambarkan  suatu  sistem  dalam  sebuah  negara  yang menghendaki  kekuasaan  tertinggi  dipegang  oleh  rakyat.Kedaulatan  rakyat  juga menggambarkan  pemenuhan  kehendak  umum  yang  tidak  hanya  berkaitan  dengan  hal- hal penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan  peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan  peraturan,  pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI  Tahun  1945),  yang  mengatur bahwa  “ Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang  Dasar ”.  Konsep  kedaulatan  rakyat  diterjemahkan  melalui  sistem  pemilihan umum (pemilu) (Bachmid, 2020).
Pemilihan  umum  atau  pemilu  merupakan  pesta  demokrasi  yang  harus diselenggarakan  oleh  negara  demokrasi.  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  telah melaksanakan  pemilu  sebagai  kegiatan  rutin  yang  diadakan  setiap  lima  tahun  sekali.

## Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Pelaksanaan  pemilu  di  indonesia  selalu  diikuti  dengan  pembuatan  instrumen  hukum tentang  pemilu.Pemilu  merupakan  suatu  indikasi  bahwa  suatu  negara  yang  demokrasi dan  berkedaulatan  rakyat  telah  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kebenaran  dan  hak-hak rakyatnya  yang  berdasarkan  pancasila  dan  undang-undang  dasar  1945.  Adanya  proses pemilihan kepala daerah yang baik serta luberjurdil (langsung, umum, bebas, jujur, dan adil) (Diniyanto, 2019).
Penyelenggaraan pemilihan umum pada suatu negara pada umumnya berpedoman pada  peraturan,  baik  peraturan  tertulis  maupun  peraturan  tidak  tertulis.  Di  Indonesia penyelenggaraan pemilu sebagian besar beracuan pada peraturan perundang-undangan, yaitu  berbagai  bentuk  peraturan  yang  memiliki  kekuatan  mengikat  yang  dibuat  oleh pejabat  atau  lembaga  yang  berwenang.  Tata  urutan  peraturan  yang  tertinggi  adalah Undang-Undang  Dasar  1945,  penyelengaraan  pemerintahan  diIndonesia  berpijak  dan berpedoman  pada  aturan-aturan  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 (Imansyah, 2012).
Dalam  hubungannya  dengan  demokrasi,  Kampanye  merupakan  tahapan  krusial dalam  pemilu  dimana  pasangan  calon  dan  calon  legislatif  akan  berlomba menawarkan visi  dan  misi  serta  program  kerja  jika  terpilih  kepada  pemilih  sebagai  pemilik kedaulatan  dalam  negara  demokrasi.  Kampanye  sejatinya  adalah  sosialisasi  dan pendidikan  politik  kepada  masyarakat  untuk  mengenal  sosok  calon  pemimpin  dan model  pengelolaan  negara  yang  ditawarkan.  Pendanaan  kampanye  menjadi  penting karena akan menjadi salah satu faktor penentu kemenangan kandidat, disamping faktor- faktor  lainnya.  Karena  kerja-kerja  dalam  kampanye  membutuhkan  pembiayaan  tim sukses, logistik, ongkos sosialisasi kepada pemilih, iklan media dan survei elektabilitas.
Sistem  pemilu  proporsional  terbuka  memaksa  setiap  kandidat  untuk  lebih menawarkan  sosok  dirinya  sebagai  kandidat  daripada  partai  politiknya.  Kandidat akan berlomba  dengan  rekan  separtainya  untuk  memasarkan  dirinya  masing-masing.  Tentu saja  hal  ini  akan  membawa  permasalahan  pada  semakin  besarnya  pembiayaan kampanye  masing-masing  kandidat  dan  pelaporan  dana  kampanyenya.  Karena pengaturan  dana  kampanye  pada  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  sama  seperti  peraturan  terdahulu  menjadikan  partai  politik  sebagai subjek  pelapor  bukan  kandidatnya.  Sumber  dana  kampanye  bisa  datang  dari perseorangan maupun perusahaan/badan usaha non-pemerintah.
Pemilu  Legislatif  di  Indonesia  dalam  hubungannya  dengan  kampanye  beserta pembiayaannya  memunculkan  2  gejala  menarik,  yaitu:  pertama,  peningkatan  jumlah pembiayaan kampanye, dan kedua, menguatnya orientasi kampanye berbasis caleg. Dua gejala  tersebut  pada  akhirnya  membatasi  kontrol  partai  terhadap  agenda  isu,  program, maupun  kualifikasi  caleg,  dan  terbatas  pada  fungsi  nominasi.  Dampak  selanjutnya, muncul  ketergantungan  partai  terhadap  pembiayaan  kampanye  yang  bersumber  dari sumbangan  caleg  dibandingkan  sumber  pembiayaan  dari  partai  politik  (Mellaz,  2019: 26).
Studi  Mellaz  (2018:  64)  dalam  pembiayaan  kampanye  Pemilu  Legislatif  Tahun 2014  menunjukan  oreintasi  personal  kandidat  dalam  kampanye.  Pengeluaran pembiayaan kampanye merupakan cermin dari belanja yang dilakukan oleh setiap caleg di  dapilnya.  Sistem  proporsional  terbuka  linier  dengan  beban  pembiayaan  kampanye yang mayoritas ditanggung oleh caleg. Tidak berbeda dengan Pemilu Legislatif Tahun 2019, pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 penerimaan dana kampanye didominasi oleh sumbangan calon legislatif sebesar 84%, sementara sumbangan dari partai politik hanya 13,3 % saja.
Beberapa  penelitian  mengenai  pendanaan  politik  dan  kampanye  dilakukan: Pertama,  Sukmajati  dan  Dsyacitta  (2019)  meneliti  pendanaan  kampanye  Pemilu Serentak  2019  di  Indonesia  dihubungkan  dengan  penguatan  pola  politik  klientelisme dan patronase serta watak rejim kekuasaaan yang akan lahir dari Pilpres dan Pileg 2019. Kedua,  Mietzhner  (2015)  meneliti  mengenai  disfungional  pendanaan  kampanye  yang menyebabkan  tingkat  korupsi  tinggi  di  Indonesia.  Pendanaan  partai  politik  dari  iuran keanggotaan,  sumbangan,  dan  subsidi  negara  tidak  berjalan  efektif,  hal  ini  disebabkan elit  politik  yang  lebih  menyukai  penggalangan  dana  ilegal  Akibatnya,  korupsi  politik terus  berlanjut,  oligarki  telah  menembus  politik  partai,  dan  anggaran  negara disalahgunakan untuk tujuan politik. Ketiga, Avkiran,  dkk (2015) mengkaji bagaimana pengetahuan tentang peraturan dana kampanye secara substansial mengurangi persepsi warga terhadap korupsi, khususnya pada kepercayaan pada politisi. Pengurangan dalam persepsi  korupsi  politik  melalui  penyebaran  informasi  tentang  peraturan  keuangan kampanye  akan  menjadi  tambahan  bagi  legitimasi  demokrasi.  Keempat,  Mas’oed  & Savarini  (2011)  meneliti  praktik-praktik  pendanaan  politik  dari  perspektif  politik  ke perspektif  sosio-historis.  Penelitiannya  menunjukkaan  pendanaan  politik  tidak  lagi relevan, karena modal budaya, politik dan sosial dapat berkontribusi dalam mendukung karier  politik  sesorang.  Kelima,  Claessens,  dkk  (2008)  mempelajari  hubungan  politik yang  dibeli  oleh  perusahaan  dengan  berkontribusi  pada  kampanye  kandidat  pemilihan dan kemungkinan saluran yang  digunakan politisi untuk membayar kembali kontribusi ini.  Keenam,  Hamm  (2008)  meneliti  pengaruh  peraturan  dana  kampanye  terhadap pencalonan dalam pemilihan legislatif.

## METODE
Metode  yang  penulis  gunakan  dalam    penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan  model  studi  kasus,  dimana  penulis  berusaha  untuk  mengungkapkan  secara empiris problematika laporan dana kampanye pada Pemilihan tahun 2020. Penelitian ini menggunakan  data  sekunder,  berupa  Laporan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  dana Kampanye (LPSDK) dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 dan hasil penelitian lembaga riset dan civil society pemerhati pemilu. Data hasil penelitian dianalisa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaporan Dana Kampanye Tinjauan Teoritis
Falguera  dkk  (2014)  mendefinisikan  pendanaan  politik  sebagai  pendanaan  (legal dan ilegal) kegiatan partai politik yang berkelanjutan dan kampanye pemilu(khususnya kampanye oleh kandidat dan partai politik, tapi juga pihak ketiga.
Reformasi  pendanaan  politik  akan  tergantung  pada  tujuan  politik  dan  konteks perubahan akan dilakukan, yaitu sistem politik dan faktor-faktor teknis serta tantangan pengaturan  uang  dalam  politik  (Ohman,  2014).  Dalam  sistem  proporsional  tertutup, peran  kandidat  sangat  kecil  dalam  kampanye.  Sebaliknya  dalam  sistem  distrik,  fokus kampanye  ada  pada  kandidat.  Faktor  lain  adalah  sistem  pemerintahan.  Partai  politik cenderung  lemah  dalam  sistem  presidensial,  dan  berperan  besar  dalam  sistem parlementer dimana pengaturan pendanaan politik sangat penting dilakukan. Faktor lain yang berperan adalah penetrasi sistem perbankan dan teknologi informasi dalam negeri. Apabila  semua  warga  negara  memiliki  rekening  bank  dan  fasilitas  internet  banking, maka donasi bisa dielektronikan agar memudahkan pengawasan.
Terdapat dua tantangan dalam pendanaan politik, yaitu Pertama, tantangan sistem politik.  Diantaranya  akses  yang  tidak  sama  untuk  mendanai  bagi  aktor  politik, kepentingan  yang  banyak  untuk  mempengaruhi  politik,  masuknya  pendanaan  ilegal  ke dalam politik, kooptasi politik oleh kepentingan bisnis, penyalahgunaan sumber negara, dan  menyebarnya  jual  beli  suara.  Kedua,  adalah  tantangan  untuk  mengendalikan pendanaan politik. Seperti: ketidakcocokan legislasi, kurangnya kemauan politik untuk mengontrol  uang  dalam  politik,  populernya  penerimaan  jual  beli  suara,  kurangnya kemandirian  dari  institusi  penegakkan  aturan,  biasnya  pemberlakuan  pengaturan pendanaan  politik,  dan  kurangnya  sumber  daya  untuk  menegakkan  peraturan  (Ohman, 2014).
Pendanaan  politik  perseorangan  adalah  sejenis  lobi  dimana  seorang  donatur berusaha  mempengaruhi  kebijakan  publik  dengan  menawarkan  dukungan  keuangan kepada  politisi.  Peraturan  pendanaan  politik  dirancang  untuk  melarang  donasi  yang anonim,  membatasi  jumlah  donasi  dan  mewajibkan  para  politisi  untuk  melaporkan semua  keuangan  mereka.  Menurut  Pinto-Duschinsky  (2002)  dan  Leoang  dkk  (2013) peraturan  tersebut  dibuat  untuk  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  kesetaraan politik, serta meminimalkan korupsi (Avkiran dkk, 2015).
Dana kampanye merupakan akumulasi biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan  peserta  pemilu  untuk  membiayai  kegiatan  kampanyenya.  Hampir  semua negara  mewajibkan  partai  politik  dan  calon  untuk  memberikan  laporan  dana  partai politik berdasarkan perintah Undang-Undang, laporan tersebut disampaikan pada badan publik,  parlemen,  atau  badan  khusus  serta  harus  dipublikasikan.  Masalah  utama  yang sering  timbul  adalah  data  dari  organisasi  partai  politik  lokal  dan  regional  tidak dimasukkan.  Masalah  dengan  pemantauan  dan  pengendalian  dana  partai  politik  dan dana  kampanye  telah  mendorong  perubahan  regulasi  dan  meningkatnya  transparansi dibanyak negara (Nassmacher, 2014).
Lebih  spesifik  Van  Biezen  menyebutkan  bahwa  pendanaan  kampanye  sangat terkait  dengan  isu  pembelanjaan  dari  segi  kandidat  dalam  rangka  memobilisasi pencalonannya  dalam  sebuah  pemilu,  di  sana  terdapat  dimensi  penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaannya (Sukmajati & Perdana, 2018).
Peraturan  dana  kampanye  kampanye  yang  terdiri  dari:  batas  kontribusi, pembiayaan  publik,  dan  batas  pengeluaran  memiliki  tujuan  yang  berbeda.  Misalnya batasan  kontribusi,  bertujuan  untuk:  Pertama,  mengurangi  persepsi  publik  terhadap korupsi  dengan  mengurangi  pengaruh  kontributor  besar.  Kedua,  membuat  proses penggalangan  dana  kampanye  lebih  demokratis  dengan  memaksa  calon  untuk mengumpulkan  uang  dari  kontributor  yang  lebih  kecil.  Ketiga,  peningkatan  batas kontribusi akan meningkatkan daya saing dengan mengurangi beban penggalangan dana pada kandidat yang tidak mampu (Gross, 2002).
Menurut  Gross  (2002)  pembiayaan  publik,  tidak  hanya  diciptakan  untuk menghadapi persepsi tentang "politik uang" tetapi juga untuk meningkatkan persaingan pemilu  dengan  memberikan  uang  kepada  penantang,  agar  politik  elektoralnya  sejajar. Dalam  hal  mendistribusikan  dana  publik,  negara-negara  memilih  untuk  memberikan langsung  kepada  kandidat,  ke  partai  politik,  atau  keduanya.  Sedangkan,  batas pembelanjaan membantu mengendalikan biaya kampanye politik dan dalam kombinasi dengan ketentuan pembiayaan publik berfungsi untuk meningkatkan persaingan pemilu.

## Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020
Peraturan dana kampanye di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan terkait  sumber  dan  batasan  sumbangan  dana  kampanye.  Berikut  ini  perbandingan batasan  sumbangan  dana  kampanye  dari  peraturan  yang  pernah  diberlakukan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1:

## Tabel 1 Perbandingan Batasan Sumbangan Dana Kampanye
UU No. 12/2003 UU No. 10/2008 UU No. 8/2012 Perorangan Kelompok Perorangan Kelompok Perorangan Kelompok 100 juta 750 juta 1 Milyar 5 Milyar 1 Milyar 7,5 Milyar
Sumber: (Junaidi, 2012)
Salah satu alasan  legislator menaikan batasan sumbangan dana kampanye adalah agar peserta pemilu jujur dalam melaporkan penerimaan sumber dana kampanye, karena kecilnya  batasan  sumber  dana  kampanye  akan  menyebabkan  paslon  atau  caleg berbohong dalam laporan dana kampanyenya (Salabi, 2018).
Jika  dibandingkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah terdapat kenaikan batasan sumbangan dana kampanye, dari perseorangan  asalnya  1  milyar  menjadi  2,5  milyar,  dan  kelompok/BUNP  asalnya  7,5 milyar  menjadi  25  milyar  (pasal  331).  Larangan  asal  sumbangan  dana  kampanye bertambah  dengan  asal  sumbangan  bukan  hasil  tindak  pidana  (pasal  339).  Ada  juga tambahan aturan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak  benar  dalam  laporan  kampanye  dimana  pidana  kurungan  dan  dendanya  dua  kali lipat dari peserta pemilu (pasal 497).
Hukuman  denda  bagi  setiap  orang,  kelompok,  dan  atau  badan  usaha nonpemerintah  yang  memberikan  dana  kampanye  melebihi  batas  yang  ditentukan  dan bagi  peserta  pemilu  yang  menggunakan  kelebihan  sumbangan,  tidak  melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa Kampanye Pemilu berkurang 4,5 milyar, dari 5 milyar hanya menjadi 500 juta (pasal 525).
Ketiadaan  batas  sumbangan  dana  kampanye  dari  pasangan  calon  memberi  jalan belakang  bagi  perseorangan  dan  perusahaan  untuk  memberi  sumbangan  melampaui batas  yang  ditentukan  dan  membuat  pasangan  calon  berburu  dana  kampanye  kemana saja.  pasangan  calon  dapat  menerima  sumbangan  langsung  dari  perseorangan  dan perusahaan,  untuk  kemudian  diatasnamakan  dirinya  pada  saat  sumbangan  tersebut disetorkan  ke  dana  kampanye  partai  politik  (Supriyanto,  D  &  Wulandari,  L,  2013). Persaingan  tidak  sehat  akan  terjadi  diantara  pasangan  calon,  karena  pasangan  calon yang  dananya  seadanya  akan  berhadapan  dengan  pasangan  calon  yang  dananya berlimpah.
Tidak  adanya  pembatasan  pengeluaran  dana  kampanye  selain  menegasikan prinsip kesetaraan, juga mengakibatkan pasangan calon berlomba-lomba mengumpulkan  dana  kampanye  demi  kemenangan  elektoral  yang  pada  akhirnya menjadi bibit koruptif.
Secara  operasional  KPU  kemudian  mengeluarkan  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018, dan secara teknis  diatur  dalam  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1126/PL.01.6- Kpt/03/KPU/IX/2018  tentang  Pedoman  Teknis  Pelaporan  Dana  Kampanye  Pemilihan Umum  dan  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1781/  PL.01.6- Kpt/03/KPU/XI/2018  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Audit  Laporan  Dana  Kampanye Pemilihan Umum.
Sumber  penerimaan  dana  kampanye  pada  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Lampung  Tengah  tahun  2020,  yang  terdiri  dari  sumbangan  dari  partai  politik, perseorangan, kelompok, dan badan usaha non-pemerintah dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2 Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Lampung Tengah Tahun 2020 N o. Nama Pasangan Calon Waktu Penyampa ian Pribadi Calon Parpol/Gabun gan Parpol Perseoran gan Kelomp ok Bada n Huku m Swast a Total 1 Loekman Djoyosoema nto dan M. Ilyas Hayani Muda, SH. MSi. MM 12:29 WIB 350.000.00 0 - - - - 350.000.00 0 2 H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya 11.14 WIB 600.000.00 0 - 495.000.00 0 - - 1.095.000. 000 3 Hj. Nessy Kalviya, S.T. dan Imam Suhadi 07.49 WIB 100.000.00 0 - 60.000.000 - - 160.000.00 0 Total 1.500.000. 000 555.000.00 0
Sumber: www.lampungtengah.kpu.go.id
Penerimaan dana kampanye didominasi oleh sumbangan  Pasangan Calon sebesar 1,5 Milyar (75%), disusul kemudian sumbangan perseorangan senilai 555 Juta (25%).
Pasangan  H.  Musa  Ahmad,  S.Sos  dan  dr.  H.  Ardito  Wijaya  tampil  sebagai Pasangan  Calon  dengan  penerimaan  sumbangan  dana  kampanye  terbesar  dengan  nilai 1,095  milyar,  mayoritas  sumber  sumbangannya  berasal  dari  pasangan  calon  dengan nilai  600  Juta  atau  55%  dan  sumbangan  perorangan  sebesar  495  juta  atau  45%. Kemudian  pasangan  Loekman  Djoyosoemarto  dan  M.  Ilyas  Hayani  Muda,  SH,  MSi, MM  dengan  total  penerimaan  350  Juta,  mayoritas  sumber  sumbangannya  berasal  dari pasangan  calon  dengan  nilai  350  Juta  atau  100%.  Sedangkan  pasangan  calon  dengan penerimaan dana kampanye terkecil adalah Pasangan Hj. Nessy Calviya, S.T dan Imam Suhadi dengan total penerimaan 160 Juta, mayoritas sumber sumbangannya berasal dari pasangan calon dengan nilai 100 Juta atau 60% dan sumbangan perorangan sebesar 60 juta atau 40%.
Sebagai pasangan petahana Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, SH,  MSi,  MM  dan  pasangan  calon  H.  Musa  Ahmad,  S.Sos  dan  dr.  H.  Ardito  Wijaya
secara  pengalaman  telah  terkonsolidasi  dengan  baik  sampai  ke  pelosok,  dalam menominasikan diri tentu saja mengutamakan modal kapital yang dimiliki  calon untuk menyokong  sumbangan  dana  kampanye  dari  pribadi  mereka  sendiri  dan  menjalankan mesin  politik  atau  tim  suksesnya  untuk  meraup  dukungan  politik.  Seperti  pemilu sebelumnya,  penerimaan  dana  kampanye  pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati  lampung tengah  tahun  2020  mayoritas  berasal  dari  pasangan  calon,  hal  tersebut  disebabkan desain  sistem  pemilu  proporsional-terbuka  yang  memaksa  setiap  calon  untuk mengeluarkan  biaya  berlipat  untuk  memenangkan  kursi.  Mereka  harus  mengeluarkan modal  untuk  melakukan  kampanye  dalam  bentuk  pertemuan  terbatas,  pertemuan  tatap muka,  pembuatan  alat  peraga  kampanye  dan  penyebaran  bahan  kampanye  kepada konstituennya.
Pola pembiayaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati kali ini tidak jauh berbeda dengan pola pembiayaan kampanye di pemilu sebelumnya, yaitu bersifat padat modal.  Selanjutnya  terdapat  indikasi  kuat  bahwa  para  kandidat  juga  mengalokasikan pengeluaran dana kampanye mereka untuk melakukan praktik-praktik pembelian suara dengan bentuk pemberian uang dan sembako semakin gencar dilakukan pada saat hari tenang  dan  menjelang  hari  pemungutan  suara.  Praktik-praktik  tersebut  bersifat  lebih variatif dan masif (Sukmajati, M & Disyacitta, F., 2019).
Peraturan dana kampanye juga tidak memberikan sanksi bagi peserta pemililihan yang  gagal  memperoleh  kursi  yang  tidak  menyampaikan  laporan  dana  kampanye, sehingga prinsip akuntabilitas dan kesetaraan peserta pemilihan terabaikan. Seharusnya sanksi  administratif  diberikan  berupa  larangan  untuk  mengikuti  pemilihan  berikutnya. Jika  hal  ini  tidak  dilakukan  dampaknya  prinsip  akuntabilitas  transparansi  akan  terus tercederai,  pada  ujungnya  praktek  koruptif  dalam  pengelolaan  pemerintahan  terus berjalan dan kepercayaan publik pada politisi dan partai politik akan terus menurun.
Legislator  memiliki  kecendrungan  untuk  melonggarkan  aturan  dana  kampanye, agar tidak membuat mereka repot dalam ketentuan administrasi. Selain itu partai politik sudah  terlanjur  dikuasai  oleh  pemodal  yang  masuk  atau  di  luar  kepengurusan  partai politik.  Mereka  menolak  pengetatan  pengaturan  dana  kampanye  karena  akan mengurangi pengaruhnya di dalam partai politik (Supriyanto & Wulandari, 2013).
Pengetatan  regulasi  dana  kampanye  dapat  mengurangi  persepsi  negatif  publik terhadap  korupsi  politik  dan  meningkatkan  kepercayaan  publik  pada  institusi  partai politik dan legislatornya. Sebenarnya reformasi dana kampanye bisa dilakukan dengan mewajibkan  transaksi  sumbangan  dana  kampanye  melalui  RKDK  peserta  pemilihan dengan  asumsi  sebagian  besar  penyumbang  memiliki  rekening  bank  dan  fasilitas internet banking agar memudahkan pengawasan dan menghindari pencucian uang. Jika dibandingkan dengan negara lain yang menerapkan sistem proporsional daftar terbuka, calon  diwajibkan  untuk menyampaikan  laporan  dana  kampanye.  Hal  seperti ini  terjadi di  Amerika  Serikat,  Inggris  dan  Perancis,  dimana  selain  partai  politik,  para  calon  juga memiliki kewajiban untuk melaporkan dana kampanye (Mellaz, 2018).
Pembatasan  pengeluaran  dana  kampanye  perlu  diterapkan  untuk  mengurangi keuntungan calon yang memiliki banyak uang, terutama bagi para calon yang mendanai kampanye  dengan  uang  sendiri.  Sekitar  30%  dari  semua  negara  membatasi  jumlah pengeluaran  partai  politik,  sementara  lebih  dari  40%  membatasi  pengeluaran  calon. Efektivitas  batas  pengeluaran  bergantung  pada  apakah  batas  tersebut  ditetapkan  pada tingkat  yang  tepat  untuk  mengekang  keuntungan  mereka  yang  memiliki  banyak  uang tanpa menghalangi kampanye yang inklusif dan menarik (Ohman, 2014).
Menurut  Mellaz  untuk  mencegah  potensi  pembiayaan  ilegal  dalam  kampanye perlu  kesadaran  bersama  untuk  mengawasi  pembiayaan  kampanye,  karena  dana  yang disetor calon bisa saja merupakan dana dari sponsor yang di masa depan akan dipenuhi permintaan politiknya. Senada dengan Mellaz, Sukmajati juga mengatakan bahwa selain pelaporan formal sebenarnya ada pula kebutuhan informal yang menguras kocek  calon, minimnya  sumbangan  partai  politik  berpotensi  membuat  calon  mengandalkan pendanaan gelap (Daud, 2019).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa:  regulasi  dana kampanye  tidak  mengatur  tentang  batasan  sumbangan  dana  kampanye  dari  pasangan calon, batasan pengeluaran dana kampanye; penerimaan dana kampanye pasangan calon pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati  lampung  tengah  tahun  2020  didominasi  oleh sumbangan  dari  pasangan  calon;  hasil  audit  KAP  terhadap  LPSDK  pasangan  calon pemilihan bupati dan wakil bupati lampung tengah tahun 2020 memperlihatkan adanya ketidaktransparan  dan  ketidakpatuhan  pada  aturan  dana  kampanye  dari  mayoritas pasangan  calon.  Laporan  dana  kampanye  masih  bersifat  formalitas  dan  KPU  tidak memiliki  kewenangan  lebih  lanjut  mengenai  ketidakpatuhan  pasangan  calon  dalam pelaporan dana kampanye.
Berdasarkan hal tersebut maka: perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum,  dengan  memasukan  aturan  pembatasan  sumbangan dana  kampanye  dari  partai  politik  dan  pasangan  calon,  serta  diberlakukannya  batasan pengeluaran  dana  kampanye.  Ditambahkan  regulasi  yang  mengatur  pasangan  calon menjadi  objek  pelapor  dana  kampanye  dan  adanya  sanksi  larangan  menjadi  peserta pemilu  berikutnya  bagi  pasangan  calon  dan  partai  politik  yang  tidak  melaporkan dana kampanye; untuk transparansi dan akuntabilitas dana kampanye KPU membuat aplikasi dana kampanye yang dapat diakses pemilih untuk melihat sumber dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan bupati dan wakil bupati lampung tengah tahun 2020.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada  seluruh  pihak  yang  telah  berperan  dalam penyelesaian penelitian ini sehingga penelitian ini sampai pada tahap akhir.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Penelitian  ini  dilakukan  oleh  A  selaku  peneliti  pertama  dan  dibantu  oleh  H  dan TM sebagai kontributor peneliti.

## REFERENSI
Akbar,  A.  (2016). Pengaruh  Money  Politics  Terhadap  Partisipasi  Masyrakat  Pada Pilkada  2015  Di  Kabupaten  Bulukumba  (Studi  Kasus  Desa  Barugae  Kec. Bulukumba) . 1–82.
Avkiran,  dkk.  (2015). Knowledge  of campaign  finance  regulation  reduces  perceptions of corruption . Accounting & Finance , 1-23.
Bachmid,  F.  (2020).  Eksistensi  Kedaulatan  Rakyat  dan  Implementasi  Parliamentary Threshold  dalam  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia. SIGn  Jurnal  Hukum , 2 (2), 87–103.
Diniyanto, A. (2019). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (2), 160–172.
Imansyah, T. (2012). Jur na l R ec hts ind ing Jur l R ec hts ind. Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional , 1 (1), 375–395. Junaidi,  V.  (2012). Pengaturan  Dana  Kampanye  Pemilu:  Mau  Dibawa  Kemana  ? . Jurnal Pemilu & Demokrasi, 3, 1-26
Mellaz, A. (2018). Personal Vote, Candidate-Centered Politics, dan Pembiayaan Pileg 2014. Dalam  Sukmajati,  M  &  Perdana,  A  (ed)  (2018).  Pembiayaan  Pemilu  di Indonesia. Jakarta: Bawaslu.
Nassmacher,  K  H  .(2014). Regulasi  Keuangan  Partai .  Dalam  Katz,  RS  &  Crotty,  W. Handbook Partai Politik. Bandung: Nusa Media.
Ohman,  M  (2014).  Getting  the  Political  Finance  System  Right.  Dalam  Falguera  dkk  . Funding  of  Political  Parties  and  Election  Campaigns:  A Handbook  on  Political Finance . Stockholm: IDEA. Supriyanto, D & Wulandari, L (2013). Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu . Jakarta: Yayasan Perludem. Sukmajati,  M  &  Perdana,  A  (2018). Pendahuluan:  Pembiayaan  Pemilu  di  Indonesia . Dalam Sukmajati, M & Perdana, A (ed) (2018). Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Bawaslu.
UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Rencana Umum Energi Nasional 1 (2017).
Copyright Holder:
© Amir Amir, Hertanto Hertanto, Tabah Maryanah, (2023).
First Publication Right: © Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah
This article is under: CC BY SA