## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, 580-585 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v20i2.905
Persepsi Masyarakat Desa Bomo Blimbingsari Banyuwangi Tentang Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
Harjianto 1* , Sri Sedar Mahaeni 2 , Leni Widiyanti 3
1,2,3 Universitas PGRI Banyuwangi
* Correspondence email: hr.bwin@gmail.com 1* ; sridedar1956@gmail.com 2 ; leniwidiyanti97@gmail.com 3
Abstrak. Sistem  penyelenggaran  pemerintahan  desa  berfungsi  sebagai  pengayom,  pembina,  penggerak  dan  pelayanan. Masyarakat desa  memerlukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat di penuhi sendiri.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat  terhadap kinerja pemerintahan desa Bomo Blimbingsari Banyuwangi  dalam memberikan pelayanan  kepada  warga  masyarakat.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomologis.  Subjek dalam penelitian ini  terdiri dari pemerintahan desa dan warga masyarakat desa Bomo. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi,  teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian menarik  suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bawah persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa Bomo kecamatan Blimbingsari Banyuwangi  dalam memberikan pelayanan  kepada  warga  masyarakat  76  persen  menganggap  cukup  baik  dan  memuaskan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat waktu, sedangkan 24 persen menganggap kurang memuaskan dikarenakan mereka harus bolak-balik dalam melengkapi berkas. Adapun jenis layanan yang diberikan yaitu 1) Surat Keterangan Kematian; 2) Surat Pengantar SKCK; 3)  Surat  Keterangan  Kelahiran;  4)  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM);  5)  Surat  Pengantar  Kartu  Keluarga;  6)  Surat Keterangan  Penganti  Nama;  7)  Surat  Keterangan  Pemasangan  Listrik,  Mampu  Masyarakat  Yang  Kurang  Mampu;  8)  Surat Keterangan  Pindah  Alamat  Rumah  dan    Surat  Keterangan  Datang;  9)  Surat  Keterangan    Untuk  Nikah  (SKUN);  10)  Surat Mendirikan Banggunan;  11) Surat Pengantar KTP.
Kata Kunci :  Persepsi Masyarakat; Kinerja; Pelayanan
Abstract. The village administration system functions as a guard, guide, mobilizer and service. Village communities need services to  meet  needs that cannot  be fulfilled by themselves. This study aims to  determine public perceptions of the performance of the village government  of Bomo Blimbingsari  Banyuwangi  in  providing services to  community  members. This type of research is a qualitative  descriptive  with  a  phenomological  approach.  The  subjects  in  this  study  consisted  of  the  village  administration  and members  of  the  Bomo  village  community.  Data  collection  is  done  by  observation  techniques,  interview  techniques,  and documentation  techniques.  Data  analysis  technique  used  is  interactive  analysis  techniques  including  data  collection,  data reduction,  data  presentation,  then  drawing  conclusions.  The  results  of  this  study  indicate  that  community  perceptions  of  the performance  of  the  village  government  of  Bomo,  Blimbingsari  Banyuwangi  sub-district  in  providing  services  to  residents  76 percent of people consider that it is good enough and satisfying. This is evidenced by friendly, fast, and timely services, while 24 percent consider it less satisfactory because they must go back and forth in completing the file. The types of services provided are 1)  Death  Certificate;  2)  SKCK  Cover  Letter;  3)  Birth  Certificate;  4)  Certificate  of  Disability  (SKTM);  5)  Family  Card  Cover Letter;  6)  Certificate  of  Change  of  Name;  7)  Electricity  Installation  Certificate,  Capable  of  Disadvantaged  Communities;  8) Certificate of  Moving  House Address and Coming Certificate; 9) Certificate of Marriage (SKUN); 10) Letter of  Establishment; 11) KTP Cover Letter
Keywords: Community Perception; Performance; Service

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaran  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (UU NO.6 2014 pasal 1 ayat 2). Pemerintahan desa  merupakan  sub  sistem  dari  sistem  penyelenggaran pemerintahan  nasional  yang  langsung  berada  di  bawah pemerintahan  kabupaten.  Aspek  terpenting  dalam penyelenggaran  pemerintahan  desa  adalah  kedudukan kepala  desa  sebagai  pemimpin  dan  dibantu  oleh perangkat desa pada saat melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya (Solekhan, 2014).
Pemerintahan  desa  dipimpin  oleh  seorang  kepala desa  dan  di  bantu  oleh  perangkat  desa  yang  dalam menjalankan  tugasnya  terdapat  pembatasan  wewenang. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa  lainya,  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kondisi budaya masing-masing desa. Pemerintah desa mempunyai  tugas  membina  kehidupan  masyarakat, pembinan  perekonomian,  memelihara  kesejahteraan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
Sistem penyelenggaran pemerintahan desa berfungsi  sebagai  pengayom,  pembina,  pelayanan,  dan pengerak  partisipasi  masyarakat.  Kehidupan  masyarakat desa baik secara kelompok maupun individu
Harjianto  et  al,  Persepsi  Masyarakat  Desa  Bomo  Blimbingsari  Banyuwangi  Tentang  Kinerja  Pemerintahan  Desa  Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
memerlukan  pelayanan  untuk  memenuhi  kebutuhan yang  tidak  dapat  di  penuhi  sendiri,  seperti  pelayanan dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, warisan,  kelahiran  dan  perizinan.  Penyelenggaraan pemerintahan  desa  harus  bersadarkan  pada  asas, kepastian,  tertib  penyelenggaraan  pemerintahan,  tertib kepetingan umum, keterbukaan proposioanlitas, akuntabilitas, efesiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif (UU No. 6 tahun 2014 pasal 24). Masyarakat setiap waktu selalu menutut pelayanan yang   berkualitas dari pemerintah.
Dalam  lingkungan  pemerintah  desa,  kepala  desa dan  seluruh  perangkat  desa  sebagai  pelaksana  tugas masih  banyak  jumpai  keluhan  dari  warga  masyarakat. Keluhan  tersebut  didapat  dari  warga  masyarakat  desa yang  akan  mengurus  surat-surat  keterangan  di  kantor desa.  Di  era  reformasi  ini,  masyarakat  terbuka  dalam memberikan  kritikan  dan  saran  kepada  pemerintah dalam  mengatur  dan  mengarahkan  seluruh  kegiatan untuk mencapai tujuan. Pada saat ini pelayanan publik di desa banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi dan kebebasan masyarakat  menyampaikan  pendapat  sering  ditemukan kritikan  terhadap  kinerja  pelayanan  aparat  pemerintah desa,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Hal ini  terjadi  karana  masih  rendahnya  produktifitas  kerja dan  disiplin  dari  aparat  pemerintahan  desa,  serta  masih kurangnya sarana kerja yang memadai
Pelayanan secara umum adalah rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala kebutuhanya.  Pelayanan  adalah  suatu  bentuk  sistem, prosedur  atau  metode  tertentu  yang  diberikan  kepada orang  lain  agar  memenuhi  kebutuhannya  sesuai  dengan harapan (Suwardi, 2011).
Tuntutan  masyarakat  kepada  pemerintah  desa untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintah  yang baik  adalah  dengan  meningkatnya  tingkat  pengetahuan dan  pendidikan  masyarakat,  selain  adanya  pengaruh globalisasi. Oleh karena itu tuntutan merupakan hal yang wajar  dan  sudah  seharusnya  direspon  oleh  pemerintah desa  dengan  melakukan  perubahan  yang  terarah  pada terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik. Oleh  karena  itu  bidang  pelayanan  umum  masih  perlu pembenahan  sungguh-sungguh  dalam  berbagai  sektor yang  menjadi  pendukung  terhadap  pelayanan  umum yang baik. Munculnya pelayanan umum disebabkan oleh adanya  kepentingan  umum  di  masyarakat.  Pelayanan umum  itu  sendiri  bukanlah  sasaran  suatu  kegiatan melainkan  suatu  proses  yang  harus  dilalui  untuk mencapai sasaran  tertentu yang telah ditetapkan.
Pelayanan  pemerintah  desa  tergolong  dalam  jenis pelayanan  publik  karena  adanya  kepentingan  umum dalam  masyarakat  yang  dilayani di  kantor  desa. Kepentingan  umum  yang  ada  di  masyarakat  merupakan sasaran utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Aparat  pemerintah  sebagai  birokrat  ditingkat  kelurahan
dituntut  untuk mampu menangani kendala-kendala  yang dihadapi  dalam  usaha-usaha  pembangunan yang pemerintah.  Aparat  pemerintah  desa  harus  mampu melaksanakan  tugas  dan  fungsi  utamanya  yaitu memberikan  pelayanan  kepada  warga  masyarakat dengan baik, cekatan, efektif dan efisien.
UU No. 25 tahun 2009  tentang  pelayanan publik menjelaskan  bahwa  pelayanan  publik  adalah  kegiatan atau  rangkaian  kegiatan  dalam  angka  pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan  bagi  setiap  warga  Negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa  dan  atau  pelayanan administratif    yang  disediakan    oleh  penyelenggara pelayanan  publik.    Pelayanan  umum    yang    terkait dengan    kinerja    perangkat  desa  dalam  memberikan pelayanan di masyarakat.
Perkembangan  yang  ada  di  desa  Bomo  sangat maju  sekali  dibandingakan  dulu  sebelum  tahun  2014. Seiring  dengan  kemajuan  tersebut  pemerintahan  desa berusaha  untuk  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik kepada  warga  masyarakat.  Salah  satunya  memberikan kemudahan  kepada  warga  masyarkat  desa  dalam membuat  surat  keterangan  dan  juga  surat  menyurat lainnya.
Pelayanan  bisa  dikatakan  dapat  memuaskan  jika telah  memenuhi  harapan  penerima  layanan  tersebut. Adapun harapan pelayanan tersebut dapat diukur dengan melihat  terpenuhi  atau  tidaknya  pelayanan  yang diberikan  perangkat  desa  dengan  berdasarkan  sepuluh (10)  prinsip  pelayanan  umum  yang  telah  diperjelas dengan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003.
Kinerja  berasal  dari  kata “performance”, yang mengandung  arti  daya  guna,  prestasi  atau  hasil.  Kinerja adalah  hasil  atau  tingkat  keberhasilan  seseorang  secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan  tugas  dibandingkan  dengan  berbagai kemungkinan,  seperti  standard  hasil  kerja,  target  atau sasaran  atau  kriteria  yang  telah  ditentukan  terlebih dahulu  dan  telah  disepakati  bersama  (Schermerhorn, Hunt, dan Osborn dalam Ponijan, 2012) . Kinerja  atau performance adalah sebagai sesuatu yang  harus  dicapai,  prestasi  yang  diperlihatkan  dan kemauan  kerja.  Pengertian performance dalam  arti  luas selalu  dipergunakan  dengan  kata-kata job  performance atau work  performance yang  berarti  hasil  kerja  atau prestasi. Pelayanan kepada masyarakat bisa dikategorikan  efektif  jika  masyarakat  mendapatkan kemudahan  pelayanan  dengan  prosedur  yang  singkat, cepat, tepat, dan memuaskan. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan  kepada  public masyarakat dengan  sebaik-baiknya  dalam  upaya  peningkatan efektivitas    pelayanan.    Masalah    nyata    yang  masih sering  terjadi  pada  proses  pelayanan  umum/public  yaitu mengenai  lambatnya  aparatur    pemerintah  dalam memberikan      pelayanan,  prosedur    pelayanan  yang berbelit-belit,  sarana  prasarana  pendukung  pelayanan
Harjianto  et  al,  Persepsi  Masyarakat  Desa  Bomo  Blimbingsari  Banyuwangi  Tentang  Kinerja  Pemerintahan  Desa  Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
yang  masih  kurang  dan  masih  banyak  lagi.  Peran pemerintah    yang    strategis,  akan  banyak  ditopang  oleh kemampuan    aparatur    pemerintah  dalam  melaksanakan tugas  dan  fungsinya.  Salah  satu  tantangan  besar  yang dihadapi oleh pemerintah adalah kemampuan melaksanakan  kegiatan    secara    efektif    dan    efisien, (Mulyadi, 2012).
Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui  persepsi  masyarakat  terhadap  pelayanan publik.  Salahsatunya  penelitian  yang  dilakukan  oleh Heriyanto  (2015),  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  persepsi  masyarakat  terhadap  kualitas pelayanan publik pada bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul,  yang  selama  ini  belum  diketahui, menyangkut  kesederhanaan,  kejelasan,  kepastian  waktu penyelesaian,  tanggungjawab  pegawai,  kemudahan akses,  kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  perilaku pegawai,  serta  kenyamanan. Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  persepsi warga masyarakat pengguna pelayanan pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul  menyatakan  penyelenggaraan  pelayanan masih  kurang  memuaskan  pada  beberapa  aspek. Beberapa  aspek  yang  mempengaruhi  kualitas  pelayanan publik  pada  Bagian  Administrasi  Kesejahteraan  Rakyat Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul,  yaitu  aspek kejelasan (kurang jelasnya syarat teknis dan admnistratif),  aspek  sarana  dan  prasarana  yang  masih kurang,  aspek  kemudahan  akses  (website  yang  masih kurang  informative  dan  pembaruan),  aspek  keindahan (penataan ruang yang terkesan sempit) .
Peningkatan    pelayanan  umum  setiap  wilayah mempunyai  strategi  untuk  melaksanakan  pelayanan umum  dengan  baik  dengan  selalu  meningkatkan  kinerja perangkat desa. Salah satu desa yang selalu meningkatkan  pelayanan    umum  kepada    masyarakat adalah  desa  Bomo.  Desa  Bomo  sendiri  bertempat  di kecamatan  Blimbingsari  Kabupaten  Banyuwangi  Jawa timur.
Pelayanan  umum  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  desa  bomo  melibatkan  seluruh  aparat  yang ada  didesa.  Pelayanan  menjadi  suatu  hak  masyarakat, yaitu  hak  atas  pelayanan.  Namun  ternyata  hak masyarakat atau perorangan untuk memperoleh pelayaan dari  aparat  pemerintah  desa  terasa  belum  dapat memenuhi  harapan  semua  pihak,  baik  masyarakat  itu sendiri  maupun  pemerintah.  Masih  banyak    ditemui kelemahan-kelemahan yang dampaknya sering merugikan  warga  masyarakat  yang  menerima  layanan tersebut. Maka dari itu pemerintah
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah    Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintahan  desa  Bomo  Blimbingsari  Banyuwangi dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriftif, dengan  pendekatan  fenomenologis  dengan  subjek  yaitu pemerintahan  desa  dan  warga  masyarakat  Bomo Kecamatan  Blimbingsari  Banyuwangi.  Pendekatan fenomenologi merupakan suatu pendekatan filsafat yang berpusat  pada  analisis  terhadap  gejala  yang  membanjiri kesadaran manusia (Hasbiansyah, 2005). Tujuan dengan pendekatan  ini  Untuk  mengetahui  persepsi  masyarakat tentang  kinerja  pemerintahan  desa  Bomo  Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi dalam memberikan pelayanan kepada  warga  masyarakat  desa  secara  sistematis  dari suatu fakta secara faktual dan cermat.
Adapun teknik Pengumpulan Data yang digunakan  peneliti  yaitu  teknik  wawancara,  teknik observasi,  dan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu  diperoleh  dari  interaksi  bersama  warga  yang terlibat  langsung  dalam  penelitian.  Observasi  yang dilakukan  peneliti  yaitu  observasi  partisipan  dimana peneliti  terlibat  dan  datang  secara  langsung  ditengah- tengah kegiatan subjek penelitian. Wawancara dilakukan secara  langsung  dimana  peneliti  berhadapan  langsung dengan narasumber dan menggunakan teknik wawancara terstruktur.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  model  Miles  and  Huberman  yang mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung secara  terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya sudah  jenuh.  Aktivitas  dalam  analisis  data,  yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.
Pengecekan  keabsahan  data  merupakan  uji kepercayaan  terhadap  data  dan  bertujuan  untuk  menguji kebenaran  data  atau  informasi  yang  diperoleh.  Dalam penelitian  kualitatif  dapat  dilakukan  dengan  cara triangulasi.  Triangulasi  dalam  pengujian  kredibilitas  ini diartikan  sebagai  pengecekan  data  dari  berbagai  sumber dengan  berbagai  cara,  dan  berbagai  waktu.  (Sugiyono, 2017).
Teknik  triangulasi  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  membandingkan  data antara hasil wawancara  dengan  observasi,hasil  observasi  dengan dokumentasi,  serta  hasil  dokumentasi  dengan  hasil wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wilayah desa Bomo secara geografis terletak pada dataran  tinggi  dan  sebagian  terletak  di  dataran  rendah yang berjarak ± 10 Km arah timur dari pusat kecamatan dan  memiliki  potensi  yang  cukup  strategis  dengan  luas wilayah  569.666  Ha  yang  terbagi  menjadi  3  Dusun, yakni:  Dusun  Kedunen,  Dusun  Jatisari,  Dusun  Krajan, dengan perbatasan wilayah sebagai berikut:
Harjianto  et  al,  Persepsi  Masyarakat  Desa  Bomo  Blimbingsari  Banyuwangi  Tentang  Kinerja  Pemerintahan  Desa  Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
Gambar 1 . Peta Wilayah Desa Bomo
Utara : Berbatasan dengan Desa Watukebo Kecamatan Rogojampi Barat :  Berbatasan  dengan  Desa Gintangan  dan Karangrejo Kecamatan Rogojampi
Selatan  :  Berbatasan  dengan  Desa  Kumendung
Kecamatan
Timur : Berbatasan dengan Selat Bali Sejarah  Desa  Bomo  dimulai  sebelum  abad  ke-18, yaitu  suatu  wilayah  yang  berbatasan  antara  Kecamatan Rogojampi  dengan  Kecamatan  Muncar  dan  berdirilah desa  yang  diberi  nama  Bomo.  Adapun  asal  mula  Desa Bomo  tersebut  konon  ceritanya  adalah  sebagai  berikut. Pada  zaman  dahulu  kala  masih  hutan  belantara  nama Bomo  belum  ada  sedangkan penduduk  yang  menghuni wilayah  tersebut  masih  sedikit  sekali.  Pada    suatu  saat datanglah  5  (lima)  ekor  kerbau  ( bahasa  jawanya  kebo limo )  datang  di  wilayah  tersebut  dan  mengamuk. Sedangkan  untuk  keselamatan  orang-orang  yang menghuni  di  daerah  itu  maka  Kelima  Kerbau  tersebut harus  dimusnahkan  (dibunuh),  dan  pada  saat  itu dibukalah  sayembara  yang  isinya  :  “ Barang  siapa  yang bisa membunuh lima kerbau (kebo limo) tersebut, maka dialah yang berhak mempunyai Wilayah Desa tersebut”.
Pada  saat  itu  datanglah  sekelompok  orang  dari wilayah selatan, dan mengikuti sayembara dan kemudian mereka  berhasil  membunuh  lima  Kerbau  ( limo  kebo ) tersebut, dan pada akhirnya pada waktu itu Desa tersebut diberi nama BOMO, diambil dari kata :
Bo : dari Kebo
Mo : dari Limo
Desa  Bomo  Kecamatan  Blimbingsari  memiliki jumlah  penduduk  sebanyak  ±  5.  941  jiwa  yang  terdiri dari  2.795  jiwa  penduduk  laki-laki  dan  2.755  jiwa penduduk perempuan. Potensi Desa Bomo  sangat besar, baik  potensi  yang  sudah  dimanfaatkan  oleh  warga masyarakat  ,  maupun  yang  belum  dimanfaatkan  secara maksimal.  Potensi  yang  adadi  desa  Bomo  baik  sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk memwujudkan kemakmuran masyarakat secara umum.
Sebagian besar penduduk Desa Bomo berpendidikan  SD/MI  yaitu  sebesar 2.775 orang  atau 46,71%,  sedangkan  sebanyak 1.664 orang  atau  28,01% SMP/MTs, sebanyak 1.053 orang atau 17,72%
SMA/MA, sebanyak 99 orang atau 1,67% berpendidikan
Perguruan  Tinggi/  Akademi,  dan  sisanya  yaitu sebanyak 350 orang atau 5,89% tidak sekolah.
Penduduk  desa  Bomo  Kecamatan  Blimbingsari bermata  pencaharian  sebagai  petani  dan  buruh  tani sebanyak 2.950 orang (59,00%), sebagai pegawai swasta sebanyak 270 orang  (5,38%),  bekerja  sebagai  Pegawai Negeri  Sipil  sebanyak 13 orang  (0.26 %),  bekerja dibidang  perdagangan  sebanyak 14 orang  (0,28 %), sebagai  Pengrajin  Batik  sebanyak 9 orang  (0,18 %), dan di bidang Nelayan sebanyak 498 orang (9,91%).
Pelayanan  desa  adalah  bentuk  kegiatan  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  dasar  sesuai  dengan  hak- hak  dasar  setiap  warga  Negara  dan  penduduk  yang berkaitan dengan semua pelayanan. Pelayanan desa tidak terlepas  dari  keadaan  kedisiplinan,  kesopanan  dan keramahan  dalam  memberikan  pelayanan.  Kedisiplinan berpengaruh  dalam  penyelesaian  tugas  yang  diemban aparat desa. Bentuk-bentuk pelayanan administrasi yang ada di desa Bomo meliputi:
1. Surat Pengantar KTP
2. Surat Keterangan Kematian
3. Surat Pengantar SKCK
4. Surat Keterangan Kelahiran
5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6. Surat Pengantar Kartu Keluarga
7. Surat Keterangan Penganti Nama
8. Surat  Keterangan  Pemasangan  Listrik,  Mampu Masyarakat Yang Kurang Mampu
9. Surat  Keterangan  Pindah  Alamat  Rumah  dan    Surat Keterangan Datang
10. Surat Keterangan  Untuk Nikah (SKUN) 11. Surat Keterangan Mendirikan Banggunan Kementrian  Dalam  Negeri  RI  menerbitkan Permendagri  Nomor  2  tahun  2017  tentang  Standar Pelayanan  Minimal  Desa  pada  3  Januari  2017  dan diundangkan  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia tahun  2017  Nomor  156  pada  23  Januari  2017. Permendagri  dengan  10  bab  dan  29  Pasal  ini  mengatur tentang  urusan  pemerintahan  desa  dalam  melayani kepentingan  masyarakat  desa.  Sebagaimana  wajah  desa adalah wajah negara, Pelayanan Desa akhirnya memiliki Standar Pelayanan Desa Minimal yang bisa mempermudah masyarakat dalam berdesa.
Standar  Pelayanan  Minimal  Desa  yang  disingkat menjadi SPM Desa memiliki maksud untuk mendekatkan,  mempermudah,  transparansi,  dan  efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).  SPM  Desa  bertujuan  untuk  mendorong  percepatan pelayanan  kepada  masyarakat,  memberikan  pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, dan menjadi  alat  kontrol  masyarakat  kepada  Pemerintah Desa (Pasal 3)
Standar  Pelayanan  Minimal  Desa,  SPM  Desa ditetapkan  dan  diputuskan  oleh  Kepala  Desa  (Pasal  4). Ruang  lingkup  SPM  Desa  meliputi  penyediaan  dan penyebaran  informasi  pelayanan,  penyediaan  data  dan informasi  kependudukan  dan  pertanahan,  pemberian
Harjianto  et  al,  Persepsi  Masyarakat  Desa  Bomo  Blimbingsari  Banyuwangi  Tentang  Kinerja  Pemerintahan  Desa  Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
surat  keterangan,  penyederhanaan  pelayanan,  dan pengaduan masyarakat (Pasal 5).
Dalam  Pasal  11  ayat  4,  Desa  harus  memiliki sarana dan prasarana Minimal sebagai berikut: 1. tempat/loket pendaftaran
2. tempat pemasukan berkas/dokumen
3. tempat pembayaran
4. tempat penyerahan dokumen
5. tempat pelayanan pengaduan
6. ruang tunggu, dan
7. perangkat pendukung lainnya
Kehidupan  bermasyarakat  tidak  akan  lepas  dari persepsi  masyarakat  itu  sendiri.  Persepsi  merupakan tanggapan  atau  penerimaan  langsung  dari  seseorang. Menurut  Jalaludin  Rachmat  (2011)  persepsi  merupakan pengalaman  tentang  obyek,  peristiwa,  atau  hubungan- hubungan  yang  diperoleh  dengan  menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
Dedi Mulyana  (2005) menyebutkan bahwa secara garis besar persepsi manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
a) Persepsi terhadap obyek (lingkungan fisik); sifat-sifat luar,  sedangkan  persepsi  terhadap  orang  menaggapi sifat-sifat  luar  dan  dalam  (perasaan,  motif,  harapan, dan sebagainya). Orang akan mempersepsi anda pada saat  anda  mempersepsi  mereka.  Dengan  kata  lain, persepsi terhadap manusia bersifat interaktif.
b) Persepsi terhadap manusia; melalui lambang-lambang fisik,  sedangkan  persepsi  terhadap  orang  melalui lambang-lambang  verbal  dan  nonverbal.  Orang  lebih aktif  daripada  kebanyakan  obyek  dan  lebih  sulit diramalkan.
Masyarakat desa Bomo berhak untuk menyampaikan  pendapat  tentang  persepsi  mereka terhadap  kinerja  pemerintahan  desa  terhadap  pelayanan kepada masyarakat
Layanan kepada masyarakat di desa Bomo di buka mulai  jam  08.00  pagi.  Secara  keseluruhan  pelayanan yang  diberikan  pegawai  desa  kepada  masyarakat dianggap  sangat  baik  dan  memuaskan  masyarakat biarpun sebagian kecil masyarakat mengatakan sebaliknya.  Hal  terlihat  dari  sikap  pegawai  desa  kepada masyarakat  ramah  dan  dan  sopan.  Sehingga  masyarakat desa  Bomo  sangat  puas  dengan  pelayanan  yang diberikan pegawai desa kepada masyarakat. Hal tersebut ditunjukan dari hasil penelitian ini
Peneliti  telah  melakukan  wawancara  kepada subjek penelitian yang berjumlah 26 orang. Berdasarkan pendapat  dari  26  orang  yang  di  wawancarai  diperoleh data  yaitu  76  persen  masyarakat  merasa  puas  dengan pelayanan  yang  diberikan  pegawai  desa  Bomo  kepada masyarakat karena mereka dianggap sangat baik, ramah, sopan,  dan  cepat  dalam  memberikan  pelayanan. Sedangkan  24  persen  kurang  puas  dengan  pelayanan yang diberikan pegawai desa. Mayarakat yang tidak puas dengan  pelayanan  yang  diberikan  pegawai  desa dikarenakan mereka harus bolak-balik dalam melengkapi
berkas.  Menurut  pegawai  desa  masyarakat  yang  bolak- balik  dalam  melengkapi  berkas  dikarenakan  mereka tidak  memahami  dan  memperhatikan  informasi  yang telah diberikan.
Namun demikian komitmen daripada Pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  sangat baik. Berbagai  upaya telah dilakukan agar  pegawai  desa  bisa  professional  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  yaitu  salahsatunya mengirim  pegawai  desa  untuk  menghadiri  seminar  dan pelatihan-pelatihan  untuk  mengembangkan  kemampuan pegawai  dalam  rangka  meningkatan  keprofesionalnya dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
Pelayanan  dapat  dikatakan  memuaskan  jika  dapat memenuhi  harapan  penerima  layanan.  Adapun  harapan pelayanan  tersebut  dapat  diukur  dengan  melihat terpenuhi  atau  tidaknya  pelayanan  yang  diberikan  oleh perangkat  desa  kepada  masyarakat  dengan  mengacu kepada sepuluh prinsip pelayanan umum yang diperjelas dalam  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003,  yang  terdiri dari:
1. Kesederhanaan yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan
2. Kejelasan:
a. Persyaratan  teknis  dan  administratif  pelayanan publik.
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung  jawab    dalam  kelurahan/  persoalan/ sengketa untuk pelayanan publik.
3. Kepastian  waktu  yaitu pelaksanaan pelayanan publik yang tepat waktu.
4. Akurasi,  yaitu  produk  pelayanan  publik  diterima dengan benar, tepat, dah sah
5. Keamanan yaitu, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab, pempinan penyelenggara pelayanan publik  atau  pejabat  yang  ditunjuk  bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesai  yang tepat
7. Kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  yaitu  tersedianya sarana  dan  prasarana  kerja  Peralatan  kerja  dan pendukung lainya yang memadai termasuk penyedian saranan.
8. Kemudahan  akses,  yaitu  tempat  dan  lokasi  serta sarana pelayanan
9. Kedisiplinan, yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin    sopan  dan  santun  dan  memberikan pelayanan yang ikhlas
10. Kenyamanan yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,    disediakan    ruang  tunggu  yang  nyaman, bersih,  rapi,  lingkungan  yang  indah  dan  sehat  serta dilengkapi  dengan  fasilitas  pendukung  seperti parker,toilet dan lain-lain.
Harjianto  et  al,  Persepsi  Masyarakat  Desa  Bomo  Blimbingsari  Banyuwangi  Tentang  Kinerja  Pemerintahan  Desa  Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

## SIMPULAN
Persepsi  masyarakat  desa  Bomo  Kecamatan
Blimbingsari Banyuwangi
terhadap kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada warga  masyarakat,  76  persen  menganggap  cukup  baik dan  memuaskan  hal  ini  dibuktikan  dengan  pelayanan yang  ramah,  cepat,  dan  tepat  waktu,  sedangkan  24 persen  menganggap  kurang  memuaskan  dikarenakan mereka harus bolak-balik dalam melengkapi berkas
Rekomendasi  yang  dapat  diberikan  peneliti kepada  pemerintahan  desa  agar  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dapat  berjalan  dengan baik  dan  maksimal  yaitu  dengan  membuat  dan mengembangkan  pelayanan  terpadu  berbasis  aplikasi  IT desa,  sehingga  warga  masyarakat  lebih  mudah mendapatkan akses informasi dan pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Dwiyanto  (ed).  (2010).  Mewujudkan  Good
Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Deddy  Mulyana.  (2005).  Ilmu  Komunikasi:  Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Heriyanto,  (2015).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap Kualitas  Pelayanan  Publik  Bagian  Administrasi Kesejahteraan  Rakyat    Pemerintahan  Kabupaten
Gunungkidul. Thesis. Falkultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
http://bomo.desa.id/web/detailnews/sejarahdesa.  Diakses 9 Februari 2020 http://pemerintahdesabomo.blogspot.com/2015/10/profil -desa.html. Diakses 9 Februari 2020 Jalaludin  Rakhmat,  (2011).  Psikologi  Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003  tentang  Pedoman Umum Penyelenggaraaan Pelayanan Publik Moch. Solekhan, M. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.
Permendagri  Nomor  2  tahun  2017  Tentang  Standar
Pelayanan Minimal Desa
Ponijan  (2012).  Penilain  Kinerja  dan  Komitmen  Dalam
Etika Pemerintahan. Universitas Satyagama.
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Solekhan, D. M. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat.Setara Press.
Suhardi. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Pendudukan Kota  Batam.  Benefita  Vol  3(1)  februari.  Hal:  53- 63 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang No. 25 tahun 2009  Tentang  Pelayanan publik