## Jurnal Akuntansi dan Governance
http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago

## Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah
Riska, Nina Yusnita Yamin, Jurana*
Universitas Tadulako, Palu *jurananurdin@gmail.com
Informasi Artikel

## ABSTRACT
Terima     24/03/2022 This study aims to analyze the determinants of financial reporting transparency implementation in Regional Apparatus Organizations  (RAO).  The  study  employs  quantitative  approach with population of RAO in Pasangkayu Regency, West Sulawesi; with  saturation  sampling  technique,  we  explore  respondents which are the head of finance and program sub-division. We use multiple  linear  regression  to  analyze  our  data.  The  results  show that external pressure, environmental uncertainty, and management commitment have positive effect on the implementation of financial reporting transparency.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  determinan  pelaksanaan transparansi  pelaporan  keuangan  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD).  Penelitian  menggunkan  pendekatan  kuantitatif  dengan populasi  berupa  OPD  di  Kabupaten  Pasangkayu,  Provinsi Sulawesi  Barat;  menggunakan  teknik  sampling  jenuh  dengan responden  kepala  sub  bagian  keuangan  dan  bagian  program.
Analisis  data  menggunakan  regresi  linear  berganda.  Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tekanan eksternal,
ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen berpengaruh  positif  terhadap  pelaksanaan  transparansi  pelaporan keuangan . Revisi      07/08/2022 Disetujui 16/08/2022 DOI: 10.24853/jago.3.1.77-86 Keyword: External Pressures, Environmental Uncertainties, Management
Commitments, Implementation of Transparency, Financial Reporting.
Kata Kunci: Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen
Manajemen, Pelaksanaan
Transparansi, Pelaporan Keuangan .

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  pemerintah,  termasuk  pemerintah  daerah  (Pemda),  harus memenuhi  sifat  transparan.  Pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  rangkaian  dari aktivitas  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan pengawasan  keuangan  atas  suatu  daerah.  Berdasarkan  Undang-Undang  (UU)  No.  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah pada  pasal  66  ayat  1,  keuangan  daerah  wajib  dikelola  secara  tertib,  sesuai  peraturan,
efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggungjawab  dengan  memenuhi  nilai keadilan,  kepatuhan,  dan  manfaat  kepada  rakyat.  Adanya  transparansi  dari  pemerintah daerah  dapat  menciptakan  efisiensi  dan  efektivitas  mengenai  pengelolaan  sumber  daya daerah,  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  serta  memudahkan  rakyat  untuk  ikut  serta dalam pembangunan (Mardiasmo, 2002).
Transparansi,  bagi  pemerintah  daerah,  diartikan  sebagai  keterbukaan  informasi dalam  mengelola  sumber  daya  publik  kepada  pihak  yang  memerlukan  informasi  dan menjadi  bagian  pelayanan  publik  (Tuasikal,  2008).  Untuk  itu,  Pemda  wajib menginformasikan  kondisi  keuangan  dan  kegiatan  lain  yang  dapat  digunakan  sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak berkepentingan. Jika tidak  ada  transparansi  maka  akan  terjadi  penyalahgunaan  wewenang,  penyimpangan distribusi sumber daya, menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat serta peningkatan tindak korupsi.
Berdasarkan rilis Coruption Perceptions Index (CPI), Indonesia menduduki tingkat korupsi  pada  posisi  96  dari  180  negara  dan  memperoleh  skor  38/100  (https://sustain.id, 2022).  Ini  menjadi  bukti  bahwa  tindakan  korupsi  di  Indonesia  masih  relatif  tinggi  dan salah  satu  faktor  yang  melatarbelakangi  tindakan  ini  adalah  rendahnya  pelaksanaan transparansi keuangan pemerintah (Pradita et al., 2019).
Khususnya  di  Pemerintah  Daerah  (Pemda),  rendahnya  transparansi  pengelolaan keuangan  disebabkan  sebagian  besar  Pemda  lebih  menitikberatkan  pertanggungjawaban kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dibandingkan  kepada  masyarakat. Sebagai  contoh,  adanya  dugaan  korupsi  terstruktur  di  OPD  Sekretariat  Dewan  Provinsi Sulawesi  Selatan  terkait  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Tahun Anggaran 2019 senilai Rp 20,54 miliar lebih dan tidak kunjung mendapati kejelasan dan keterbukaan  informasi  kepada  rakyat  hingga  tahun  2021  (Darmansyah,  2021).  Komisi Informasi  Provinsi  Sulawesi  Selatan  juga  melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi terhadap  Badan  Publik  Pemerintah  kabupaten/kota  dan  OPD  di  lingkup  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  untuk  tahun  2019  dan  didapati  bahwa  sebagian  besar  belum melaksanakan  kewajiban  keterbukaan  informasi    sesuai  amanah  UU  No.14  tahun  2008 dan Peraturan Komisi  Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik  (https://kominfo.sulselprov.go.id,  2020).  Padahal,  menurut  Mardiasmo  (2002), pertanggungjawaban  Pemda  seharusnya  kepada  DPRD  dan  rakyat  luas  ( dual  horizontal accountability ).  Namun  dalam  praktik  yang  terjadi  terdapat  informasi  yang  tidak seimbang  mengenai  pengelolaan  dana  sehingga  hak  rakyat  untuk  mengetahui transparansi  pengelolaan  keuangan  tidak  tercapai,  khususnya  pada  tingkat  Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Transparansi  pelaporan  keuangan  pada  tingkat  OPD  dapat  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  yaitu  tekanan  eksternal,  ketidakpastian  lingkungan  dan  komitmen manajemen.  Pertama,  tekanan  eksternal  merupakan  tekanan  yang  timbul  dari  luar organisasi,  seperti  regulasi  pemerintah  untuk  mengendalikan  suatu  kelompok,  lembaga atau organisasi  dan  rakyat untuk  mencapai  tujuan kehidupan bersama.  Riset oleh Ridha &  Basuki  (2012),  Lubis  (2017)  dan  pradita  et  al.  (2019)  mendapati  bahwa  tekanan eksternal mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan transparansi laporan keuangan.
Kedua,  ketidakpastian  lingkungan  merupakan  faktor  yang  membuat  suatu  OPD mampu  menyesuaikan  diri  atau  tidak  terhadap  beragam  perubahan  baik  dari  sisi lingkungan  (termasuk  teknologi  informasi)  maupun  peraturan  sehingga  menentukan transparansi  pada  pelaporan  keuangan.  Riset  Lubis  (2017)  dan  Pradita  et  al.  (2019) mendapati  bahwa  ketidakpastian  lingkungan  mempengaruhi  transparansi  pelaporan keuangan.
Ketiga,  komitmen  manajemen  merupakan  suatu  kondisi  seseorang  yang  memihak kepada  organisasi,  tujuan  dan  memiliki  keinginan  untuk  mempertahankan  keanggotaan organisasi.  Komitmen  manajemen  dapat  diartikan  loyalitas  pada  organisasi  tempat seseorang  bekerja  melalui  kinerja  yang  dihasilkan  dalam  mencapai  tujuan  organisasi (Robbins &  Judge, 2018).  Jika pemerintah memiliki  komitmen manajemen tentu  terjadi transparansi pada pelaporan keuangan.  Riset Ridha & Basuki (2012), Dewi et al. (2015) dan Pradita  et  al.  (2019)  mendapati  bahwa komitmen manajemen  mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.
Penelitian  ini  adalah  replikasi  dari  penelitian  Pradita  et  al.  (2019)  dan  bertujuan untuk  menganalisis  pengaruh  tekanan  eksternal,  ketidakpastian  lingkungan  dan komitmen  manajemen  terhadap  pelaksanaan  transparansi  pelaporan  keuangan  yang dilakukan pada tingkat OPD dengan perbedaan berupa lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten Pasangkayu dan periode penelitian pada tahun 2020. Permasalahan yang ada di  Kabupaten  Pasangkayu  adalah  transparansi  atas  informasi  dan  pelaporan  keuangan kepada  rakyat  yang  belum  memadai  akibat  terbatasnya  sarana  dan  media  untuk mempublikasi setiap informasi pengelolaan dan pelaporan keuangan.

## KAJIAN LITERATUR

## Teori Agensi (Agency Theory)
Grand  theory yang  mendasari  penelitian  ini  adalah agency  theory ,  dikenalkan  oleh Jensen  &  Meckling  (1976)  membahas  tentang  hubungan  keagenan  antara  suatu  pihak tertentu ( principal ) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain ( agent )  berupa  kontrak kerja  sama.  Moe  (1984)  menjelaskan  konsep  ekonomi  organisasi  sektor  publik  dengan menggunakan agency theory untuk menilai hubungan pemerintah ( agent ) dengan rakyat ( pricipal ).  Berdasarkan agency  theory terdapat  asimetris  informasi  antara  pemerintah dengan  rakyat,  khususnya  pemerintah  daerah.  Sebagai  konsekuensi,  pemerintah  daerah harus  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  mereka  sebagai  mekanisme checks  and balances sehingga  mampu  mengurangi  asimetris  informasi  dan  melaksanakan transparansi pengelolaan keuangan daerah .

## Tekanan Eksternal
Tekanan  eksternal  berupa  tekanan  yang  muncul  dari  luar  OPD  seperti  regulasi, eksekutif,  rakyat,  dan  sebagainya.  Setiap  jajaran  pimpinan  organisasi  harus  senantiasa memperhatikan  kekuatan  perubahan  seperti  persaingan,  perkembangan  tehknologi, peraturan  perundang  undangan  dan  perkembangan  isu-isu  global  agar  dapat  beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Chatab, 2009).
Tekanan  eksternal  memberi  pengaruh  pada  tingkat  kapabilitas  tata  kelola pemerintahan  menjadi  lebih  rendah  (Frumkin  &  Galaskiewicz,  2004),  terutama  pada pelaksanaan suatu kebijakan (Ridha & Basuki, 2012). Tekanan eksternal dapat membuat pelaksanaan  transparansi  pelaporan  keuangan  OPD  terbatas  untuk  memenuhi  formalitas saja demi mendapatkan legitimasi (Ridha & Basuki, 2012) .

## Ketidakpastian Lingkungan
Ketidakpastian lingkungan ialah rasa ketidakmampuan individu untuk memprediksi sesuatu  secara  akurat.  Ketidakpastian  lingkungan  yang  meningkat  akan  membuat organisasi  cenderung  menjadi  lebih  organik  dimana  lebih  mendensentralisasi kewenangan  dan  tanggung  jawab  pada  tingkat  yang  lebih  rendah  (Chatab,  2009). Ketidakpastian  lingkungan  dalam  OPD  dapat  disebabkan  oleh  perubahan  peraturan, ketidakcocokan  antar  peraturan,  mutasi  staf  dalam  waktu  cepat,  dan  lain-lain  sehingga OPD harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang  terus mengalami perubahan agar dapat melaksanakan pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.

## Komitmen Manajemen
Komitmen  manajemen  merupakan  integritas  manajemen  dalam  pelaksanaan transparansi  pelaporan  keuangan.  Komitmen  organisasional  mencakup  kebanggaan, kesetiaan,  dan  kemauan  anggota  pada  organisasi  (Bashaw  &  Grant,  1994).  Robbins  & Judge  (2018)  juga  menjelaskan  bahwa  komitmen  organisasional  merupakan  suatu  sikap yang  menggambarkan perasaan suka atau tidak suka dari pegawai terhadap organisasi.

## HIPOTESIS

## Tekanan Eksternal Terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan
Setyowati (2017) menjelaskan bahwa tekanan eksternal umumnya berupa regulasi, Lembaga  Swadya  Rakyat  (LSM),  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  serta  lembaga formal  dan  nonformal  lain.  Berdasarkan agency  theory ,  pemerintah  ( agent )  dalam menjalankan aktivitas tata kelola pemerintahan dipengaruhi oleh faktor tekanan eksternal baik  yang  berasal  dari  tekanan  peraturan  maupun  tekanan  sosial  dari  rakyat  ( principal ) sehingga  memerlukan  transparansi  pelaporan  keuangan  sebagai  akuntabilitas  publik. Ridha  &  Basuki  (2012),  Lubis  (2017)  dan  Pradita  et  al.  (2019)  menjelaskan  tekanan eksternal mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan transparansi laporan keuangan. H 1 :  Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.

## Ketidakpastian  Lingkungan  Terhadap  Pelaksanaan  Transparansi  Pelaporan Keuangan
Setyowati  (2017)  menjelaskan  bahwa  ketidakpastian  lingkungan  terdiri  dari perubahan  peraturan,  dinamika  rakyat,  dan  suatu  kegiatan  organisasi.  Sejalan  dengan agency  theory dimana  pemerintah  ( agent )  dalam  menjalankan  aktivitas  tata  kelola pemerintahan  saat  ini  penuh  dengan  ketidakpastian  lingkungan,  sehingga  rakyat ( principal ) membutuhkan transparansi pelaporan keuangan untuk mengetahui kinerja dan pengambilan  keputusan  oleh  pemerintah.  Lubis  (2017)  dan  Pradita  et  al.  (2019) menjelaskan  ketidakpastian  lingkungan  mempunyai  pengaruh  terhadap  pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.
H 2 :  Ketidakpastian  lingkungan  berpengaruh  positif  terhadap  pelaksanaan  transparansi pelaporan keuangan.

## Komitmen Manajemen terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan
Hamdi  (2017)  menjelaskan  bahwa  komitmen  manajemen  berhubungan  dengan bagaimana  cara  seseorang  mencapai  keberhasilan  tujuan  suatu  organisasi  melalui mengutamakan  kepentingan  organisasi  dibandingkan  kepentingan  pribadi.  Sejalan dengan agency theory dimana pemerintah ( agent ) dalam menjalankan aktivitas tata kelola pemerintahan  harus  didukung  oleh  komitmen  manajemen  yang  utuh,  sehingga  rakyat ( principal ) membutuhkan transparansi pelaporan keuangan untuk mengetahui kinerja dan pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk menilai komitmen manajemen pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan publik. Ridha & Basuki (2012), Dewi et al. (2015) dan Pradita  et  al.  (2019)  mendapati  bahwa  komitmen  manajemen  mempunyai  pengaruh terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.
H 3 :  Komitmen  Manajemen  berpengaruh  positif  terhadap  pelaksanaan  transparansi pelaporan keuangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kuantitatif.  Populasi  berupa  OPD  di  Kabupaten  Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah sebanyak 36 OPD. Teknik pengambilan sampel yang  dilakukan  adalah  teknik  sampling  jenuh  dengan  responden  yang  dijadikan  sampel adalah  kepala  sub  bagian  keuangan  dan  kepala  sub  bagian  program.  Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  kuantitatif  dengan  melakukan  uji  hipotesis,  yang bersumber  dari  data  primer  dan  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan memberi kuesioner kepada responden. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

## Tabel 1
Operasional Variabel Variabel Indikator Skala pengukuran Tekanan Eksternal (X 1 ) a. Terbit  regulasi  berupa  UU  dan peraturan tentang transparansi b. Desakan pihak terkait untuk meningkatkan  transparansi  pelaporan keuangan c. Meningkatnya  kritik  dari  rakyat  dan perhatian dari LSM terhadap pelaksanaan  transparansi  pelaporan keuangan Ordinal Ketidakpastian Lingkungan (X 2 ) a. OPD memiliki hubungan stabil dengan lingkungan sekitar b. OPD  memperbaiki  legitimasi  untuk mendapat dukungan rakyat c. Terdapat informasi keuangan berdampak positif bagi OPD d. Pelaksanaan transparansi dalam OPD Ordinal
e-ISSN: 2745-4711 Lanjutan Tabel 1 Variabel Indikator Skala pengukuran Komitmen Manajemen (X 3 ) a. Keinginan pegawai b. Loyalitas pegawai c. Kebanggaan karyawan pada organisasi atau lembaga tempat ia bekerja Ordinal Transparansi Pelaporan Keuangan (Y) a. Tersedia informasi tentang kesuksesan dan ketidaksuksesan pencapaian laporan keuangan OPD b. Tersedia informasi dan laporan keuangan  yang  akurat,  tepat  waktu dan terbuka. c. Tersedia  akses  kepada  pemangku kepentingan atas laporan keuangan Ordinal
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  linear  berganda  yang  terdiri  dari beberapa  tahap  pengujian,  yaitu:  uji  validitas  dan  reliabilitas,  uji  asumsi  klasik,  uji korefisien determinasi, uji analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Alat analisis data yang digunakan adalah SPSS Versi 26.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, setiap butir pernyataan dari indikator variabel  telah  terpenuhi  sehingga  dapat  diuji  lebih  lanjut.  Selanjutnya,  hasil  uji  asumsi klasik  berupa  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji  heteroskedastisitas  dan  uji autokorelasi  juga  telah  terpenuhi  sehingga  dapat  dilanjutkan  dengan  uji  analisis  regresi linear berganda dan uji hipotesis.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Tabel  2  menyajikan  hasil  uji  koefisien  determinasi  yang  memperlihatkan  pengaruh tekanan  eksternal  (X 1 ),  ketidakpastian  lingkungan  (X 2 ),  komitmen  manajemen  (X 3 ) terhadap  pelaksanaan  transparansi  pelaporan  keuangan  (Y)  sebesar  28,9%  ( Adjusted  R Square ) sedangkan sisanya sebesar 71,1% ditentukan oleh variabel lain.
Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

## Hasil Uji Hipotesis
Tabel  3  adalah  hasil  uji  hipotesis  secara  simultan  (uji  F)  untuk  menentukan kelayakan model regresi. Berdasarkan hasil uji F (Tabel 3) didapati bahwa nilai f-hitung > f-tabel  (4,916>2,63)  dan  memiliki  nilai  sig.  sebesar  0,006  <  0,05.  Hasil  ini  menandakan bahwa tekanan eksternal (X 1 ), ketidakpastian lingkungan (X 2 ), komitmen manajemen (X 3 ) memiliki pengaruh secara simultan terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan (Y) sehingga model dinyatakan layak untuk dilakukan pengujian hipotesis secara parsial.
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,590 a .348 .289 3,56833
a. Dependent Variabel: PTPK_Y
b. Predictor: (Constant), TE_X1, KL_X2, KM_X3
Tabel 3 Hasil Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 179,425 3 59,808 4,916 ,006 b Residual 401,448 33 12,165 Total 580,873 36 c.  Dependent Variabel: PTPK_Y
d.  Predictor: (Constant), TE_X1, KL_X2, KM _X3
Hasil  uji  hipotesis  secara  parsial  dinilai  berdasarkan  hasil  t  hitung  dan  nilai signifikansi  yang  diperoleh,  jika  nilai  t  hitung  >  t  tabel  dan  nilai    signifikansi  yang dihasilkan  lebih  kecil  dari    0,05  maka  variabel  independen  berpengaruh  signifikan terhadap  variabel  dependen  dan  sebaliknya.  Hasil  uji  hipotesis  secara  parsial  (uji  t) tersaji dalam Tabel 4. Hasil pada Tabel 4 juga dijadikan sebagai dasar dalam membentuk persamaan:
Y= 4,380+ 0,227X 1 + 0,288X 2 +0,338X 3
Tabel 4 Hasil Uji t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4,380 6,892 0,838 0,529 TE_X1 0,275 0,209 0,227 2,319 0,020 KL_X2 0,372 0,213 0,288 2,747 0,009 KM_X3 0,485 0,271 0,338 2,228 0,033 a. Dependent Variable : PTPK _Y
Pembahasan
Tekanan Eksternal Terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan Tekanan  eksternal  (X 1 )  memperoleh  nilai  t-hitung>t-tabel  (2,319>1,687)  dan tingkat  sig.<taraf  nyata  (0.020<0,05)  (Lihat  Tabel  4).  Ini  diartikan  bahwa  tekanan eksternal  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pelaksanaan  transparansi  pelaporan keuangan.  Artinya,  tekanan  eksternal  yang  tinggi  akan  meningkatkan  pelaksanaan transparansi  pelaporan  keuangan.  Hasil  ini  diperoleh  dari  tanggapan  responden  yang menyatakan  terdapat  tuntutan  kepada  pemerintah  untuk  menerapkan  transparansi pelaporan  keuangan  melalui  undang-undang  dan  peraturan  tentang  transparansi, meningkatnya  kritik  dari  rakyat  dan  perhatian  dari  LSM  terhadap  pelaksanaan transparansi  pelaporan  keuangan.  Hal  ini  sejalan  dengan agency  theory dimana pemerintah  ( agent )  dalam  menjalankan  aktivitas  tata  kelola  pemerintahan  dipengaruhi oleh faktor tekanan eksternal baik yang berasal dari tekanan peraturan maupun tekanan sosial  dari  rakyat  ( principal )  sehingga  memerlukan  transparansi  pelaporan  keuangan sebagai  akuntabilitas  publik.  Hasil  ini  mendukung  temuan  Ridha  &  Basuki  (2012), Lubis  (2017)  dan  Pradita  et  al.  (2019)  mendapati  bahwa  tekanan  eksternal  mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan transparansi laporan keuangan.
Ketidakpastian  Lingkungan  Terhadap  Pelaksanaan  Transparansi  Pelaporan Keuangan
Ketidakpastian  lingkungan  (X 2 )  memperoleh  nilai  t-hitung>t-tabel  (2,747>1,687) dan  tingkat  sig.<  taraf  nyata  (0,009<0,05) (Lihat  Tabel  4).  Ini  diartikan  bahwa ketidakpastian  lingkungan  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  pelaksanaan transparansi  pelaporan  keuangan.  Ini  menandakan  bahwa  ketidakpastian  lingkungan yang tinggi akan meningkat pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini sesuai dengan  tanggapan  responden  bahwa  dalam  memperbaiki  legitimasi  OPD  perlu mendapatkan  dukungan  dari  rakyat  dan  memperbaiki  suatu  hubungan  sosial  antara pemerintah dan rakyat akibat ketidakpastian lingkungan. Hal ini sejalan dengan agency theory dimana pemerintah ( agent ) dalam menjalankan aktivitas tata kelola pemerintahan saat  ini  penuh  dengan  ketidakpastian  lingkungan,  sehingga  rakyat  ( principal ) membutuhkan  transparansi  pelaporan  keuangan  untuk  mengetahui  kinerja  dan pengambilan  keputusan  oleh  pemerintah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Penelitian Lubis  (2017)  dan  Pradita  et  al.  (2019)  mendapati  bahwa  ketidakpastian  lingkungan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.
Komitmen Manajemen Terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan Komitmen Manajemen (X 3 ) memperoleh nilai t-hitung>t-tabel (2,226>1,687) dan tingkat  sig.<taraf  nyata  (0,033<0,05)  (Lihat  Tabel  4).  Ini  diartikan  bahwa  komitmen manajemen  berpengaruh positif signifikan terhadap  pelaksanaan transparansi  pelaporan keuangan. Ini menandakan bahwa komitmen manajemen yang tinggi akan meningkatkan pelaksanaan  transparansi  pelaporan  keuangan.  Komitmen  manajemen  tentang  perlunya pendidikan  yang  berkelanjutan  dalam  internal  OPD  untuk  menghadapi  perubahan lingkungan  yang  semakin  kompleks.  Hal  ini  sesuai  tanggapan  responden  bahwa perlunya  pendidikan  yang  berkelanjutan  agar  pegawai  tetap  komitmen  di  tempat  dia bekerja  dan  siap  dalam  menghadapi  perubahan  lingkungan  yang  ada.  Sejalan  dengan agency  theory dimana  pemerintah  ( agent )  dalam  menjalankan  aktivitas  tata  kelola pemerintahan  harus  didukung  oleh  komitmen  manajemen  yang  utuh,  sehingga  rakyat ( principal )  membutuhkan  transparansi  pelaporan  keuangan  untuk  mengetahui  kinerja dan  pengambilan  keputusan  oleh  pemerintah  untuk  menilai  komitmen  manajemen pemerintah  yang  dituangkan  dalam  kebijakan  publik  (Ridha  &  Basuki,  2012;  Dewi  et al., 2015; Pradita et al.; 2019).
i

## KESIMPULAN
Tekanan i eksternal, i ketidakpastian i lingkungan i dan i komitmen i manajemen baik secara  simultan  maupun  parsial  berpengaruh i terhadap i pelaksanaan i transparansi i pelaporan keuangan.  Pertama,  tekanan  eksternal  yang  muncul  dari  luar  OPD  seperti tuntutan  regulasi  dan  pihak  berkepentingan  menjadi  pendorong  untuk  melakukan transparansi  pelaporan  keuangan.  Kedua,  faktor  ketidakpastian  lingkungan  menjadi  hal yang  penting  dalam  transparansi  pelaporan  keuangan,  karena  adanya  persaingan  untuk mendapatkan  pengakuan  dari  rakyat  untuk  OPD  yang  dimana  para  pegawai  yang didalamnya harus menunjukkan hal terbaik yang ada di OPD tempat dia bekerja. Ketiga, adanya  komitmen  organisasi  yang  tinggi  menjadikan  seseorang  peduli  akan  nasib organisasi  dan  berusaha  menjadikan  organisasi  menuju  lebih  baik.  Implikasi  riset  ini
adalah  peningkatan  transparansi  pelaporan  keuangan  pada  tingkat  pemerintah  daerah juga  dipengaruhi  oleh  tekanan  eksternal,  ketidakpastian  lingkungan  dan  komitmen manajemen  sehingga  masing-masing  daerah  dapat  membuka  diri  untuk  mendengar aspirasi  rakyat,  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan,  dan  meningkatkan  kemampuan baik  secara  teoritis  maupun  praktis  agar  terbentuk  komitmen  manajemen  untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Keterbatasan  penelitian  adalah  jumlah  sampel  penelitian  yang  relatif  sedikit karena  menyesuaikan  dengan  jumlah  OPD  di  Kabupaten  Pasangkayu  dan  variabel independen  yang  dianalisis  terbatas  pada  tekanan  eksternal  (X 1 ),  ketidakpastian lingkungan  (X 2 )  dan  komitmen  manajemen  (X 3 )  sebagai  determinan  pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan (Y). Oleh karena itu, Saran kepada peneliti selanjutnya diharapkan  dapat  melakukan  penelitian  pada  Kabupaten  lain  yang  lebih  besar  dan menambahkan  variabel  lain  terkait  determinan  pelaksanaan  transparansi  pelaporan keuangan seperti faktor politik dan sumber daya manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bashaw,  R.,  &  Grant,  E.  S.  (1994).  Exploring  the  distinctive  nature  of  work commitments:  Their  relationship  with  personal  characteristics,  job  performance, and propensity to leave. Journal of Personal Selling and Sales Management, 14 (2), 41 – 56.
Chatab, N. (2009). Mengawal Pilihan Rancangan Organisasi . Bandung: Alfabeta
Darmansyah.  (2021).  Polisi  Diminta  Serius  Usut  Kasus  Dugaan  Korupsi  Di  Sulsel. Diakses  melalui  https://nusantara.rmol.id/read/2021/03/04/477431/polisi-diminta- serius-usut-kasus-dugaan-korupsi-di-sulsel
Dewi,  N.  W.  S.,  Sujana,  E.,  &  Sinarwati,  N.  K.  (2015).  Pengaruh  Tekanan  Eksternal, Faktor  Politik,  dan  Komitmen  Manajemen  Terhadap  Pelaksanaan  Transparansi Pelaporan  Keuangan  (Studi  Kasus  Pada  SKPD  Kabupaten  Karangasem).  JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 3(1).
Hamdi,  F.  (2017).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Tekanan  Eksternal,  Komitmen  Manajemen, Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Pelaksanaan  Transparansi Pelaporan  Keuangan. Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Universitas Riau , 4(1), 3514-3528.
https://kominfo.sulselprov.go.id.  (2020).  Sekprov  Sebut  Keterbukaan  informasi  Badan
Publik Upaya Mencegah Korupsi. Diakses melalui https://kominfo.sulselprov.go.id/post/sekprov-sebut-keterbukaan-informasi-badan- publik-upaya-mencegah-korupsi
https://sustain.id.  (2022).  Naik  1,  Skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  (CPI)  Indonesia  Tahun 2021 Masih Dibawah Rata-rata. Diakses melalui https://sustain.id/2022/02/03/naik- 1-skor-indeks-persepsi-korupsi-cpi-indonesia-tahun-2021-masih-dibawah-rata-rata/ Lubis,  N.  K.  (2017).  Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Ketidakpastian,  Lingkungan  dan Komitmen  Manajemen  terhadap  Transparansi  Pelaporan  Keuangan. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi), 1 (1),  62-71.
Mardiasmo. (2002). Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah .  Jurnal  Ekonomi  Rakyat.
Moe , T. M. (1984) . The new economics of organizations. American Journal of political science , 28 (5), 739-777.
Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah  Telah  Memberikan  Hak,  Wewenang,  Dan  Kewajiban  Daerah  Otonom. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah  Indonesia.  (2004).  Undang-Undang  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah.  Sekretariat  Negara. Jakarta.
Pradita,  K.  D.,  Hartono,  A.,  &  Mustofa,  A.  F.  (2019).  Pengaruh  Tekanan  Eksternal, Ketidakpastian  Lingkungan,  dan  Komitmen  Manajemen  Terhadap  Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan. ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 3 (2), 87–100.
Ridha,  M.  A.,  &  Basuki,  H.  (2012).  Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Ketidakpastian Lingkungan,  Dan  Komitmen  Manajemen  Terhadap  Pelaksanaan  Transparansi Pelaporan Keuangan. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 3 (2). Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2018). Organizational behavior. (18th Edition) . England: Pearson Education.
Setyowati,  D.  F.  (2017).  Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Sumber  Daya  Manusia, Komitmen  Manajemen,  dan  Ketidakpastian  Lingkungan  Terhadap  Pelaksanaan Transparansi  Pelaporan  Keuangan.  Repository  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta.
Tuasikal,  A.  (2008).  Pengaruh  Pengawasan,  Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Keuangan dan  Pengelolaan  Keuangan  Terhadap  Kinerja  Unit  Satuan  Kerja  Pemerintah Daerah. Finance and Banking Journal , 10 (1), 66-88.