## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

## Farah Nur Laily
Universitas Sebelas Maret, farahnl22@student.uns.ac.id
Fatma Ulfatun Najicha Universitas Sebelas Maret, fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

## ABSTRAK
Lingkungan  hidup  merupakan  anugerah  yang  diberikan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  kepada makhluknya untuk selalu dijaga dan dilestarikan sebagai penunjang kehidupannya. Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  mengamanatkan  bahwa  setiap  warga  negara Indonesia  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Disampung  itu, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup agar dapat menikmati dan memanfaatkannya dengan layak.  Salah  satu  aspek  penting  dalam  rangka  mengatasi  permasalahan  lingkungan  hidup  adalah penegakan  hukumnya.  Penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses  dilaksanakannya  upaya  untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Jurnal  ini  mengkaji mengenai Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di  Indonesia  baik  dari  sisi  hukum  administrasi,  hukum  perdata,  maupun  hukum  pidana.  Selain  itu, jurnal  ini  juga  akan  mengkaji  tentang  hambatan  yang  dialami  dalam  rangka  penegakan  hukum tersebut.

## Kata Kunci: Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, Permasalahan Lingkungan

## PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  merupakan  anugerah  yang  diberikan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa kepada  rakyat  dan  bangsa  Indonesia  yang  wajib  dilestarikan  dan  dikembangkan  sebagai penunjang kehidupan negara. Lingkungan merupakan aspek fundamental bagi kelangsungan hidup  makhluk  di  muka  bumi.  Kehidupan  makhluk  hidup,  khususnya  manusia,  sangat bergantung  pada  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  lingkungan  harus  senantiasa  dipelihara  dan dijaga kelestariannya untuk keberlangsungan hidup makhluk yang ada di  bumi. Lingkungan hidup  juga  merupakan  tempat  di  mana  makhluk  hidup  berada  dan  melakukan  aktivitasnya. Lingkungan  hidup  merupakan  segala  sesuatu  yang  ada  di  sekitar  manusia  dan  berhubungan timbal balik.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  landasan konstitusional negara mewajibkan agar sumber daya yang ada di Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Selain itu, Pasal 28H  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah mengamanatkan  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia  memiliki  hak  untuk  mendapatkan
1 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
lingkungan hidup  yang baik  dan sehat. 2 Indonesia memiliki potensi sumber daya  alam yang sangat  luar  biasa.  Sumber  daya  alam  tersebut  harus  senantiasa  dijaga  dan  dilestarikan  agar dapat  menghidupi  kehidupan  manusia.  Oleh  karena  itu,  setiap  masyarakat  juga  memiliki kewajiban  untuk  menjaga  dan  melindungi  lingkungan  hidup  agar  dapat  menikmati  dan memanfaatkannya dengan layak.
Permasalahan lingkungan hidup yang ada sekarang ini semakin kompleks dan beragam seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi,  penduduk  dan  juga  teknologi.  Dari  tahun  ke  tahun, permasalahan lingkungan selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali. Hal tersebut menandakan  bahwa  lingkungan  hidup  semakin  rusak. 3 Kondisi  lingkungan  saat  ini  semakin memprihatinkan karena pencemaran semakin tidak dapat dikontrol. Permasaahan lingkungan di negara berkembang seperti Indonesia berbeda dengan permasalahan lingkungan di negara maju. Permasalahan lingkungan di Indonesia disebabkan keterbelakangan pembangunan. 4 Di Indonesia sendiri kerusakan lingkungan yang terjadi sudah sangat memperihatinkan, bahkan dapat  mengakibatkan  kerusakan  yang  terjadi  pada  generasi  yang  akan  datang. 5 Berbagai masalah  lingkungan  di  Indonesia  berakibat  pada  penurunan  kualitas  lingkungan  baik  secara langsung maupun tidak langsung. 6
Upaya  untuk  menangani  segala  macam  permasalahan  lingkungan  di  Indonesia  masih sangat  minim  baik  dari  segi  ilmu  maupun  kesadaran  dari  para  pihak  yang  terkait  secara langsung maupun tidak dengan lingkungan. Dari segi ilmu tentunya kita dapat memahami cara- cara  yang  lazim  digunakan  masyarakat  di  dalam  memanfaatkan  alam  Indonesia.  Sedangkan dari  segi  kesadaran  para  pihak,  pola  pikir  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  hanya memikirkan  kepentingan  pribadi  maupun  sesaat.  Kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya kelestarian lingkungan hidup masih sangat kurang.
Salah satu aspek penting dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah penegakan  hukumnya.  Penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses  dilaksanakannya  upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku  dalam  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Tugas  utama  dari  penegakan  hukum  yaitu  mewujudkan  keadilan,  sehingga  dengan  adanya penegakan hukum, hukum menjadi kenyataan. Tanpa adanya penegakan hukum, maka hukum hanyalah rumusan tekstual yang tidak benyali (hukum yang mati).
Keberhasilan  suatu  peraturan  perundang-undangan  dapat  dilihat  dari  bagaimana penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan  bagaimanapun  sempurnanya  tidak  atau  kurang  berarti  sesuai  dengan tujuannya.  Penegakan  hukum  merupakan  dinamisator  peraturan  perundang-undangan. 7 Penerapan dan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata “sempurna”. Kelemahan utama dari hukum di Indonesia bukan terletak pada sistem hukum maupun produk hukum yang ada, akan tetapi pada penegakan hukumnya.
2 Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3 Absori. (2005). Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi . Jurnal Ilmu Hukum. Hlm 221.
4 Adharani,  Y.  Penataan  dan  Penegakan  Lingkungan  Pada  Pembangunan  Infrastruktur  dalam  Mewujudkan  Pembangunan Berkelanjutan,  (Studi  Kasus  Pembangunan  PLTU  II  Di  Kecamatan  Mundu  Kabupaten  Cirebon),  Padjajaran  Jurnal  Ilmu Hukum , 2017, 4(4), 61-83
5 Eric Rahmatul Hakim. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. MEDIA KEADILAN: Jurnal Ilmu Hukum. Hlm 46.
6 Rochmani.  Perlindungan  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Yang  Baik  dan  Sehat  Di  Era  Globalisasi,  Jurnal  Masalah-Masalah Hukum, 2015. , 44 (1), 18-25.
7 Bagir Manan, “Pembinaan Hukum Nasional”, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997, hlm. 8
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti yaitu terkait Bagaimanakah  penerapan  sanksi  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia  serta hambatan dalam penegakan hukum lingkungan tersebut.

## PEMBAHASAN

## 1. PENERAPAN  SANKSI  DALAM  PENEGAKAN  HUKUM  LINGKUNGAN  DI INDONESIA
Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya demi tegak atau berfungsinya aturan hukum secara nyata untuk pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Penegakan hukum adalah rangkaian proses dalam rangka menjabarkan nilai, ide, cita abstrak yang menjadi tujuan hukum. Cita-cita atau tujuan hukum memuat nilai-nilai moral, seperti kebenaran dan keadilan. Sebagai suatu proses, penegakan hukum merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum  lingkungan  erat  kaitannya  dengan  kemampuan  aparatur  dan  kepatuhan  warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
Penegakan  hukum  lingkungan  dapat  dilakukan  secara  preventif  maupun  represif. Penegakan  hukum  preventif  berarti  pengawasan  aktif  dilakukan  terhadap  kepatuhan  atas peraturan  tanpa  kejadian  langsung  yang  menyangkut  peristiwa  konkrit  yang  menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan  penggunaan  kewenangan  yang  bersifat  pengawasan.  Penegakan  hukum  represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung  perbuatan  terlarang  tersebut.  sanksi  merupakan  akibat  dari  sesuatu  perbuatan  atau suatu reaksi dari pihak lain, baik manusia maupun lembaga sosial atas perbuatan manusia. 8 Pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH)  jo.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja, dikenal 3 (tiga) instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu instrumen hukum  administrasi,  hukum  perdata,  dan  hukum  pidana.  Adapun  beberapa  sanksi  yang diterapkan dalam rangka penegakan hukum lingkungan yaitu:
1) Sanksi Administratif
Sanksi  Administratif  adalah  perangkat  sarana  hukum  administrasi  yang  bersifat pembebanan  kewajiban/perintah  dan/atau  penarikan  kembali  keputusan  tata  usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan. 9 Penerapan sanksi administratif berkaitan dan tidak dapat lepas dari kebijakan secara umum yang bertujuan  menciptakan  ketertiban,  mewujudkan  kepastian  hukum  serta  jaminan perlindungan  atas  hak  setiap  orang  dari  segala  sesuatu  yang  mengganggu. 10 Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan  terhadap pelanggaran administrasi atau  ketentuan  UU  yang  bersifat  administrasi  seperti  kegiatan  yang  menyangkut
8 Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1992), hlm. 17.
9 Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor 0 2  Tahun  2013  Tentang  Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10 Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparisi, Administrative Law & Governance Journal, 2 (1), 2019.
perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan sebagainya. Sanksi  administrasi  merupakan  tindakan  hukum  pertama  yang  diberikan  terhadap perusahaan  yang  melakukan  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan.  Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. 11
Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam UU PPLH diatur di dalam Bab XII Bagian Kedua yaitu Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU PPLH, sanksi administratif terdiri atas: 12
a) Teguran tertulis;
b) Paksaan pemerintah;
c) Pembekuan izin lingkungan; atau
d) Pencabutan izin lingkungan.
Menteri  dapat  menerapkan  sanksi  administratif  terhadap  penanggungjawab  usaha dan/atau kegiatan apabila pemerintah menganggap pemerintah daerah dengan sengaja tidak  menerapkan  sanksi  terhadap  pelanggaran  serius  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup. 13 Meskipun  begitu,  sanksi  administratif  tidak membebaskan  penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  dari  tanggungjawab terhadap  pemulihan  dan  pidana.  Hal  ini  sebagainana  diatur  di  dalam  Pasal  78  UU PPLH.  Pemberian  sanksi  administrasi  dilakukan  oleh  menteri,  gubernur, bupati/walikota  kepada  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  jika  dalam pengawasan ditemukan pelanggaran izin lingkungan.
Ketentuan  atau  pedoman  dalam  penerapan  sanksi  administratif    sebagai  upaya mengatasi  permasalahan  lingkungan  hidup  juga  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun  2013  Tentang  Pedoman Penerapan  Sanksi  Administratif  di  Bidang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Ketentuan  atau  pedoman  tersebut  di  antaranya  yaitu  sebagai berikut: 14
a) Pasal 4 ayat (2) mengatur tentang teguran tertulis diterapkan untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran persyaratan serta izin kewajiban  yang  ada  dalam  izin  lingkungan  dan/atau  izin  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup yang belum menyumbangkan dampak buruk bagi lingkungan.
b) Pasal 4 ayat (3) mengatur tentang paksaan yang dilakukan pemerintah diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- Melanggar  kewajiban  dan  persyaratan  yang  termuat  dalam  izin  lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
11 Martiyah, dkk. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Lex Suprema. 2(1). Hlm  136.
12 Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
13 Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
14 Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun  2013  Tentang  Pedoman  Penerapan  Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
c) Pasal  4  ayat  (4)  mengatur  tentang  pembekuan  izin  lingkungan  dan/atau  izin perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  diterapkan  jika  penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- Tidak melakukan paksaan pemerintah.
- Melaksanakan  kegiatan  selain  dari  kegiatan  yang  termuat  dalam  izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- Dugaan  dipalsukannya  dokumen  persyaratan  izin  lingkungan  dan/atau  izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
d) Pasal  4  ayat  (5)  mengatur  tentang  pencabutan  izin  lingkungan  dan/atau  izin perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  diterapkan  jika  pennaggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- Memindahkan  izin  terhadap  usahanya  pada  pihak  lain  tanpa  adanya persetujuan tertulis oleh pemberi izin usaha.
- Tidak melakukan seluruh atau sebagian besar paksaan dari pemerintah yang sudah diterapkan pada waktu tertentu.
- Telah mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang berbahaya bagi Kesehatan serta keselamatan hidup manusia.
Di  samping  pengawasan  administratif,  kepada  pengusaha  hendaknya  ditanamkan konsep pencegahan pencemaran menguntungkan (Polition Provention Pays) . Konsep ini  yaitu  menekankan  kepada  upaya  pencegahan  pencemaran  atau  perusakan lingkungan hidup dalam proses produksi dengan penerapkan teknologi lebih bersih sehingga  tercapai  peningkatan  efisiensi  dan  efektifitas  produksi  yang  kemudian meningkatkan keuntungan perusahaan disamping ikut menjaga lingkungan hidup.
2) Sanksi Perdata Sanksi  perdata  merupakan  tindakan  hukum  kedua  yang  diberikan  terhadap perusahaan  yang  melakukan  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan.  Dalam penerapan  sanksi  perdata,  perlu  dibedakan  antara  penerapan  hukum  perdata  oleh instansi  yang  berwenang  melaksanakan  kebijaksaan  lingkungan  dan  penerapan hukum  perdata  untuk  memaksakan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan lingkungan 15
Pada  Pasal  84  UU  PPLH,  menjelaskan  bahwa  terhadap  penyelesaian  sengketa lingkungan  hidup  untuk  menggugat  ganti  kerugian  dan  atau  biaya  pemulihan lingkungan hidup, yaitu:
a) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diatur di dalam Pasal 85  dan  Pasal  86  UU  PPLH.  Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar pengadilan dilakukan untuk  mencapai  kesepakatan terkait bentuk  dan besarnya ganti  kerugian  dan/mengenai  tindakan  tertentu  guna  menjamin  tidak  terjadinya atau  terulangnya  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  hidup.  Penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  tidak  berlaku  terhadap  tindak pidana  lingkungan  hidup.  Penyelesaian  ini  dilakukan  dengan  cara  mediasi lingkungan  secara  sukarela  oleh  pihak  yang  berkepentingan,  yaitu  pihak  yang dirugikan  dan  yang  mengakibatkan  kerugian,  instansi  pemerintah  terkait  serta
15 Aji  Pratama.  (2020).  Penegakan  Hukum  terhadap  Pencemaran  Lingkungan  Limbah  Industri  di  Perairan  Karawang,  Jawa Barat. Logika: Journal of Multidisciplinary Studies . 11(1). Hlm 30.
dapat pula melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
b) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur dalam Pasal 87  sampai  dengan  Pasal  93  UU  PPLH.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  melalui  pengadilan  diselenggarkan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, Tenggang  kadaluwarsa  untuk  pengajuan  gugatan,  hak  gugat  pemerintah  dan pemerintah daerah, hak gugat masyrakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, gugatan administratif.
3) Sanksi Pidana Sanksi pidana merupakan tindakan hukum yang terakhir (ultimum remedium) . Sanksi pidana diberikan terhadap setiap pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Salah satu fungsi dari diterapkannya sanksi pidana yaitu untuk mencegah atau menghalangi pelaku yang berpotensi melakuka perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.  Penerapan sanksi  pidana merupakan salah satu sarana represif dalam penegakan hukum lingkungan. Ketentuan sanksi pidana diatur di dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU PPLH. Terdapat 2  (dua)  jenis  sanksi  pidana  yaitu  delik  materiil  dan  delik  formil.  Delik  materiil terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH. Pada delik materiil, yang dilarang yaitu  akibat  dari  perbuatan  tersebut.  Sedangkan,  delik  formil  terdapat  dalam  Pasal 100-115 UU PPLH. Pada delik formil, yang harus dibuktikan yaitu perbuatannya saja, apakah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Sanksi  pidana  terhadap  pelanggar  merupakan  upaya  terakhir (ultimum  remidium) . Namun,  sekarang  ini  sanksi  pidana  mulai  bergeser  menjadi  sanksi  utama (primum remidium) .
Selain itu, terdapat sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha dalam Pasal 119 yaitu berupa:
a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan / atau kegiatan;
c) Perbaikan akibat tindak pidana;
d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
e) Penempatan Perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

## 2. HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
Hukum  tidak  identik  dengan  keadilan,  hukum  bersifat  umum,  mengikat  setiap  orang, menyamaratakan.  Barangsiapa  merusak  lingkungan  harus  dihukum.  Setiap  orang  yang merusak lingkungan harus dihukum tanpa membeda-bedakan orangnya. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Penegakan hukum bukan hanya pelaksanaan  perundang-undangan  saja,  melainkan  juga  terdapat  faktor-faktor  yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanro, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 16
a) Faktor  hukum  itu  sendiri.  Praktek  penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh
16 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Press. 1983. Jakarta. hal. 4-5
konsepsi keadilan bersifat abtrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative.
b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam upaya penegakan hukum yaitu mentalitas dari penegak hukum itu sendiri.
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan, professional, dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sebagainya. Penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila sarana atau fasilitas yang diperlukan tidak memadai.
d) Faktor  masyarakat,  yaitu  lingkungan  hidup  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan. Masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap penerapan penegakan hukum.  Hal  ini  dikarenakan  penegakan  hukum  itu  berasal  dari  masyarakat  dan bertujuan  untuk  mencapai  dalam  masyarakat.  Semakin  tinggi  kesaran  hukum masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai  hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Dalam  penegakan  hukum,  sangat  mungkin  terdapat  hambatan-hambatan  yang mempengaruhi  pelaksanaannya  di  lapangan.  Hambatan  sendiri  merupakan  halangan, rintangan,  atau  suatu  keadaan  yang  tidak  diinginkan  dan  tidak  disukai  kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang atau kegiatan, menimbulkan kesulitan sehingga perlu dihilangkan. 17 Pada  penegakan  hukum  lingkungan  juga  ada  hambatan-hambatan  yang  perlu dihadapi.  Meski  banyak  peraturan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  tetapi  dalam pelaksanaanya tetap saja ada hambatan yang ditemui, di antaranya:
a) Sarana Hukum
Sarana  hukum  termasuk  faktor  hambatan  dalam  penegakan  hukum  lingkungan. Kebijakan-kebijakan  operasional  yang  dikeluarkan  seringkali  tidak  sesuai  dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam UU PPLH maupun  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  lingkungan  hidup lainnya.  Dalam  upaya  penegakan  hukum  lingkungan,  faktor  manusia  akan  lebih banyak  berpengaruh  pada  keberhasilan  penegakan  hukum  dibandingkan  dengan faktor hukum itu sendiri.
b) Aparat Penegak Hukum
Banyak  kasus-kasus  lingkungan  terhambat  karena  jumlah  aparat  penegak  hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus tersebut masih sangat terbatas. Di samping  itu,  sepertinya  tidak  mungkin  mengharapkan  para  penegak  hukum  dapat menguasai  berbagai  aspek  lingkungan.  Seperti  yang  diketahui,  lingkungan  hidup mencakup  aspek  yang  sangat  luas  dan  kompleks  yang  berkenaan  dengan  berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman penegak hukum  terhadap aspek-aspek lingkungan menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya menciptakan kesamaan presepsi penanganan perkara lingkungan.
c) Fasilitas dan Sarana
17 W. J. S. Poerwandarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).
Fasilitas dan sarana merupakan alat dalam rangka mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan.  Keterbatasan  atau  ketiadaan  fasilitas  dan  sarana  penunjang,  termasuk dana akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Menurut realitanya, dalam penanganan kasus-kasus lingkungan melibatkan berbagai perangkat  berteknologi  canggih  yang  untuk  kepentingan  operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal.
d) Perizinan Perizinan  adalah  salah  satu  hal  yang  lebih  banyak  memberikan  peluang  bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Hal itu karena Pasal 36  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  masih  dapat  dilewati  begitu  saja  oleh pengusaha,  terlebih  jika  izin  yang  dimaksud  adalah  izin  yang  diberikan  oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan siap berproduksi.
e) Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam praktiknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada subtantifnya. Pesatnya permintaan AMDAL adalah mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan pada suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk  mendapatkan  akad  kredit  atau  izin  investasi.  Proses  transparansi  dan mekanisme  keterbukaan  dokumen  AMDAL  bagi  masyarakat  tidak  berjalan  sesuai harapan,  bahkan  masyarakat  yang  terkena  dampak  tidak  mengetahui  dengan  pasti adanya suatu aktivitas kegiatan.
f) Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan Kepatutan dan ketaatan pada ketentuan hukum menjadi indikator kesadaran hukum masyarakat. Menurut UU PPLH, peran serta masyarakat adalah komponen utama di samping keberadaan penegak hukum untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan  hukum  dengan  cara  melakukan  penegakan  hukum  lingkungan  hidup. Rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  pada  lingkungan  disebabkan  oleh keawaman  masyarakat  terhadap  aspek  lingkungan  dan  kurangnya  pengetahuan tentang  akibat  yang  ditimbulkan  jika  melakukan  pencemaran  dan  perusakan lingkungan. Maka dari itu, diperlukan usaha-usaha, seperti penyuluhan, bimbingan, dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  penanggulangan  masalah  lingkungan. Peningkatan  kegiatan  penegakan  hukum  yang  berdimensi  edukatif-persuasif  dan preventif perlu ditingkatkan lagi.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Penegakan hukum merupakan suatu proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya  suatu  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan hidup.  Penegakan  hukum  lingkungan  telah  diatur  di  dalam  UU  PPLH,  melalui  3  (tiga) instrumen penegakan hukum, yaitu instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata, dan instrumen hukum pidana. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai penegakan hukum  untuk  mengatasi  permasalahan lingkungan, akan tetapi  dalam  realitasnya penegakan hukum  tersebut  masih  mengalami  kendala  atau  hambatan.  Hambatan  tersebut  diantaranya disebabkan  karena  sarana  hukum  yang  kurang  memadai  dan  seringkali  tidak  sesuai  dengan
prinsip-perinsip  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  jumlah  aparat  penegak hukum    yang  professional  terbatas,  fasilitas  dan  sarana  yang  dibutuhkan  kurang  memadai, instrumen perizinan yang kurang ditaati oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, sistem AMDAL yang mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya, serta  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  lingkungan  yang  masih  kurang.  Faktor-faktor hambatan tersebut harus dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan agar dapat berjalan dengan baik, sehingga lingkungan hidup dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

## SARAN
Dalam rangka penegakan hukum lingkungan, diperlukan adanya regulasi yang lebih luas dan tegas untuk mengakomodasi semua permasalahan mengenai likungan hidup yang ada di masyarakat.  Hal  tersebut  dinilai  sangat  perlu  karena  perusakan  serta  pencemaran  terhadap lingkungan hidup dapat berdampak luas kepada masyarakat dan menimbulkan kerugian yang besar.
Selain  itu,  pentingnya  penyuluhan  pun  harus  disadari  sejak  dini.  Banyak  terjadinya pelanggaran dapat disebabkan karena kurangnya kepahaman masyarakat terhadap aturan serta akibat yang ditimbulkan dari pencemaran. Penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana juga  perlu  digalakan  kembali.  Pemerintah  bisa  mengadakan  program-program  peduli lingkungan  supaya  masyarakat  lebih  menyadari  betapa  berharga  dan  pentingnya  kesehatan lingkungan bagi kehidupan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU:
Poerwandarminta, W. J. 1991. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Soekanto, S. 1983. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press. Utrecht. 1992. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Ichtiar.

## SUMBER LAIN:
Absori, 2005. Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi , Jurnal Ilmu Hukum . 221.
Adharani,  Y,  2017. Penataan  dan  Penegakan  Lingkungan  Pada  Pembangunan  Infrastruktur  dalam Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan,  (Studi  Kasus  Pembangunan  PLTU  II  Di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) , Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 4(4). 61-83. Hakim,  E.  R,  2020. Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  Dalam  Aspek  Kepidanaan , MEDIA KEADILAN: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1). 43-54.
Manan,  Bagir,  1997.  “ Pembinaan  Hukum  Nasional ”,  disampaikan  untuk  kuliah  umum  di  Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997.
Martiyah, dkk, 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Jurnal Lex Suprema , 2(1). 147- 167.
Pratama A, 2020. Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat . Logika: Journal of Multidisciplinary Studies , 11(1). 24-31. Rochmani, 2015. Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Era Globalisasi , Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 18-25.
Susanto,  S.  N,  2019. Karakter  Yuridis  Sanksi  Hukum  Administrasi:  Suatu  Pendekatan  Komparisi . Administrative Law & Governance Journal, 2(1).

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.