## PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN MELALUI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

## Sri Wahyuni
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember younaiy@yahoo.com

## Isti Fadah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember istifadah1966@gmail.com

## Diana Sulianti Tobing

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dskltse@yahoo.com
Abstract:  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  influence  of  human  resource competency and utilization of information technology on the financial statement quality mediated by the local property management in the Government of Bondowoso Regency. This is a quantitative research with the population consists of all property administrators, operators  of  Local  Management  Information  System  (SIMDA)/financial  report  makers, and  Financial  Administration  Officials  (PPK).  Sampling  method  used  is  saturated sampling  (census).  Data  used  were  collected  from  questionnaires  distribution  and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). Results of the research prove that human resource competency affects local property management and financial statement quality, while utilization of information technology only affects financial statement quality, but  it  has  no  effect  on  local  property  management.  In  addition,  local  property management  affects  financial  statement  quality.  These  mean  that  local  property management  partially  mediates  the  influence  of  human  resource  competency  on financial  statement  quality,  but  it  does  not  mediate  the  influence  of  utilization  of information technology on financial statement quality.
Keywords:   Human  Resource  Competency,  Utilization  of  Information  Technology, Management of Local Property, and Quality of Financial Statement.
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan  yang  dimediasi  oleh  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.  Penelitian ini merupakan penelitian  kuantitatif dengan populasi  seluruh  pengurus/penyimpan  barang,  operator  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah  (SIMDA)/pembuat  laporan  keuangan,  dan  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan (PPK).  Pengambilan  sampel  menggunakan sampling jenuh  (sensus).  Data  yang digunakan adalah data primer dari hasil penyebaran kuesioner dan diolah menggunakan SEM.  Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah dan kualitas laporan keuangan, sedangkan  pemanfaatan  teknologi  informasi  hanya  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan  dan  tidak  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  barang  milik  daerah. Selain  itu,  pengelolaan  barang  milik  daerah  terbukti  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan. Ini berarti bahwa pengelolaan barang milik daerah memediasi secara parsial  pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan keuangan, tetapi tidak memediasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
Kata  Kunci: Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Kualitas Laporan Keuangan.

## Pendahuluan
Wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat dilihat dari penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi  prinsip-prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  dengan  mengikuti  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yang  diterima  secara  umum  (Nordiawan et  al ., 2012:15).  Laporan  keuangan  pemerintah  diaudit  dan  mendapatkan  penilaian berupa pendapat atau opini dari BPK (Nordiawan et al ., 2012:173). Ada empat jenis opini  yang  dapat  diberikan  oleh  pemeriksa  menurut  UU  RI  No.  15  Tahun  2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, yakni opini: wajar tanpa pengecualian/ unqualified  opinion ,  wajar  dengan  pengecualian/ qualified  opinion , tidak wajar/ adverse  opinion ,  pernyataan menolak  memberikan  opini/ disclaimer  of opinion (UU  15,  2004).  Penilaian  tertinggi  diberikan  oleh  BPK  terhadap  kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  berupa  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP),  menunjukkan  bahwa  LKPD  tersebut  sudah  disajikan  dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  sebagai  salah  satu  entitas pelaporan  berkewajiban  untuk  menyusun  dan  menyajikan  LKPD  (Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah)  dalam rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah).  Salah  satu  indikasi terwujudnya akuntabilitas dapat dilihat dari opini atas LKPD yang diperoleh. Dasar pertimbangan  utama  BPK  (Badan  Pemeriksa  keuangan)  memberikan  opini  atas LKPD adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP (Standar  Akuntansi  Pemerintah).  Permasalahan  dalam  pengelolaan  barang  milik daerah  disinyalir  merupakan  salah  satu  indikator  tercapainya  LKPD  yang berkualitas.  Pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  andal  membutuhkan sinkronisasi dari kompetensi sumber  daya  manusia  dan pemanfaaatan  teknologi informasi.  Dengan  demikian,  penting  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan barang milik daerah demi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas tersebut.
Berbagai fenomena terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Kompetensi  sumber  daya  manusia  ini  berperan  sangat  penting  dan  layak diperhitungkan, namun faktanya tidak lebih dari 10 orang pelaksana yang mengurus barang  milik  daerah  memiliki  latar  belakang  pendidikan  di  bidang  akuntansi. Keberadaan  sistem  aplikasi  dinilai  belum efisien dan  efektif karena  SIMDA  BMD
versi  2.0.2  belum  sepenuhnya  menyajikan  laporan  BMD  secara  utuh (komprehensif)  dan  masih  terbatas  dalam  menyajikan  penyusutan  aset  tetap. Pengelolaan  barang  milik  daerah  juga  masih  memunculkan  permasalahan  yang terjadi pada tahun 2012-2015, seperti: nilai aset belum seluruhnya dapat diuji; aset tidak  dilengkapi  dokumen  pendukung  bukti  kepemilikan;  pengamanan  aset  yang belum memadai dan sebagainya seperti termuat dalam LHP BPK RI (2013-2016). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan barang milik daerah. Namun di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun  2012, 2014, dan  2015  yang  mengindikasikan  bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah cukup berkualitas.
Hipotesis  yang  dibangun  pada  penelitian  ini  yaitu  (1)  Apakah  kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah? ;(2) Apakah  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap  pengelolaan barang milik daerah?; (3) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?; (4) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?; (5) Apakah pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

## Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  dengan pendekatan explanatory  research .  Populasinya  adalah  pengurus/penyimpan barang, operator SIMDA/pembuat laporan keuangan, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan  (PPK)  di  seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bondowoso.  Pengambilan  sampel  menggunakan  sampling jenuh  (sensus).  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dari  hasil  penyebaran kuesioner,  dan  diolah  menggunakan Structural  Equational  Modelling (SEM). Sebaran populasi responden dan definisi operasional variabel disajikan pada tabel berikut.
Tabel 1. Sebaran Populasi di OPD Pemkab. Bondowoso
Jenis OPD Jumlah OPD Jumlah Populasi Badan 7 7 x 3 = 21 Dinas 15 15 x 3 = 45 Kecamatan 23 23 x 3 = 69 Inspektorat 1 1 x 3 =   3 RSUD 1 1 x 3 =   3 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 x 3 =   3 Sekretariat DPRD 1 1 x 3 =   3 Sekretariat Daerah (8 Bagian) 1 1+ (8 x 2 = 16) = 17 Jumlah 50 164
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso, 2017 (diolah)

## Hasil dan Pembahasan

## Uji Instrumen Penelitian
Pengujian pertama dilakukan melalui pilot test pada 20 sampel responden terpilih  secara  acak  dengan  36  indikator.  Uji  validitas  dilakukan  dengan korelasi bivariate masing-masing skor indikator dengan skor konstruk (Ghozali, 2011:52-54). Hasil perhitungan uji validitas dengan membandingkan nilai r hitung > r tabel, dan nilai p-value < α (0,05) menunjukkan bahwa item indikator X2.7 memiliki nilai r hitung sebesar 0,408 dan p-value 0,217; dan Z.7 memiliki nilai r hitung 0,462 dan p-value 0,074 dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, dilakukan pengujian reliabilitas pada item indikator  lainnya  yang  dinyatakan  valid.  Pengujian  reliabilitas  dilakukan  dengan membandingkan  nilai  koefisien Cronbach’s  Alpha >  0,7  (Ghozali,  2011:47-48 sebagaimana  Nunnally,  1994)  diperoleh  hasil  bahwa  seluruh  variabel  penelitian menunjukkan  nilai  koefisien Cronbach’s  Alpha berkisar  antara  0,848  sampai dengan  0,924  yang  berarti  lebih  dari  0,700  dengan  jumlah  pertanyaan  34  butir sehingga dinyatakan reliabel.
Pengujian  akhir ( final test )  dilakukan  pada  seluruh  populasi  sejumlah  157 responden yang mengembalikan kuesioner dan dapat diolah dengan 34 indikator. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item indikator dinyatakan valid. Uji reliabiltas menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel penelitian dinyatakan reliabel.
Uji Structural Equation Modelling
Uji  normalitas  multivariat  dengan  menggunakan  tingkat  signifikansi  5%, maka nilai Critical Ratio (CR) yang berada diantara -1,96 sampai dengan 1,96 (- 1,96 ≤ CR ≤ 1,96) dikatakan data berdistribusi normal, baik secara univariat maupun secara  multivariat  (Dimyati,  2009:135  mengutip  pernyataan  Ghozali,  2005:128).
Hasil uji normalitas diperoleh nilai absolut CR sebesar -0,281 yang berarti lebih kecil dari  nilai  1,960  dengan  tingkat  kepercayaan  95%  (α  5%),  data  dinyatakan memenuhi asumsi normalitas dan data terdistribusi normal.
Uji multikolinieritas melihat nilai Condition Number (CN). Nilai CN yang besar atau melebihi 30 menunjukkan indikasi terdapatnya masalah multikolinearitas atau singularitas, nilai CN > 30 menunjukkan adanya kolinieritas moderat hingga berat (Kuntoro,  2014:104).  Hasil  pengujian  diperoleh  nilai  CN  sebesar  20,080  yang bernilai  lebih  kecil  dari  30,  sehingga  disimpulkan  tidak  terdapat  gejala multikolinieritas dalam data penelitian.
Uji outliers menggunakan kriteria berdasarkan nilai Chi-square pada derajat kebebasan  ( degree  of  freedom )  pada  tingkat  signifikansi  p  <  0,01.  Kasus  yang mempunyai  nilai mahalanobis  distance lebih  besar  dari  yang  diisyaratkan,  maka kasus  tersebut  adalah  multivariate  outliers  (Ghozali,  2014:227).  Penelitian  ini menggunakan nilai Chi-square dengan derajat bebas 34 (jumlah indikator variabel) pada  tingkat  signifikansi  1%,  sehingga  diperoleh  nilai mahalanobis  distance  2=CHIINV(0,05;34)  adalah  56,061.  Hasil  pengujian  outliers khususnya  pada  10 observasi  dengan  nilai Mahalanobis  d-squared menunjukkan  bahwa  nilai Mahalanobis d-squared terbesar adalah 54,457, sedangkan pada kolom p1 dan p2 tidak terdapat observasi yang mempunyai nilai kurang dari 0,01. Nilai Mahalanobis d-squared terbesar  54,457  <  nilai Chi-square ( Chi-square  Distribution  Table ) sebesar  56,061,  yang  berarti  bahwa  data  dalam  penelitian  tidak  mengandung outlier.
Hasil uji kesesuaian model disajikan pada tabel 2 berikut:

## Tabel 2. Hasil Uji Kesesuaian Model
Goodness of Fit Index Cut of Value Hasil Keteranga n Chi-square ≤ 575,208 (nilai tabel untuk α = 5%, df = 521) 573,607 Baik Probability > 0,05 0,055 Baik CMIN/DF ≤ 2,00 1,101 Baik GFI ≥ 0,90 0,832 Marginal AGFI ≥ 0,90 0,808 Marginal TLI ≥ 0,90 0,927 Baik CFI ≥ 0,90 0,932 Baik RMSEA ≤ 0,08 0,025 Baik Sumber: Output SEM
Model  persamaan  struktural  yang  menunjukkan  hubungan  antar  variabel laten disajikan pada gambar 1 berikut:

## Gambar 1. Hasil Analisis Model SEM
Sumber: Output SEM
Gambar  1  menunjukkan  hasil  uji  konstruk  model  yang  dievaluasi  berdasarkan goodness of fit index . Berdasarkan nilai yang diperoleh pada tabel 3, diperoleh nilai- nilai:  ² = 573,607, p = 0,055, CMIN/DF = 1,101, GFI = 0,832, AGFI = 0,808, TLI = 0,927, CFI = 0,932 dan RMSEA = 0,025. Dari delapan kriteria yang digunakan untuk menilai  layak/tidaknya  suatu  model,  terdapat  enam  kriteria  terpenuhi  dan  dua kriteria  marginal.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai  yang  menjadi  acuan persamaan  model  struktural  sudah  sesuai.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  model  struktural  dapat  diterima  karena  ada  kesesuaian  antara  model dengan data.
,24 Kompetensi Sumber Daya Manusia X1.1 ,58 e1 1 X1.2 ,63 e2 1 X1.3 ,60 e3 1 X1.4 ,59 e4 1 X1.5 ,46 e5 1 X1.6 ,46 e6 1 X1.7 ,48 e7 1 X1.8 ,60 e8 1 Kualitas Laporan Keuangan X1.9 ,47 e9 1 X1.10 ,56 e10 1 ,21 Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah ,12 e36 ,20 e35 X2.6 ,47 e16 1,00 1 X2.5 ,60 e15 1 X2.4 ,48 e14 1 X2.3 ,59 e13 1 X2.2 ,50 e12 1 X2.1 ,47 e11 1,38 1 Y.1 ,41 e26 1 Y.2 ,49 e27 1 Y.3 ,55 e28 1 Y.4 ,43 e29 1 Y.5 ,46 e30 ,93 1 Y.6 ,52
e31 1 Y.7 ,52 e32 1 Y.8 ,57 e33 1 Y.9 ,47 e34 1 Z.10 ,42 e25 1 Z.9 ,56 e24 1 Z.8 ,59 e23 1 Z.6 ,37 e22 ,56 1 Z.5 ,53 e21 ,72 1 Z.4 ,51 e20 1 Z.3 ,50 e19 1 Z.2 ,38 e18 1 Z.1 ,52 e17 1 GFI: ,832
Chi-square: 573,607
Probability: ,055 Degree of Freedom: 521 CMIN/DF: 1,101 AGFI: ,808 RMSEA: ,025 TLI: ,927 CFI: ,932 ,68 ,30 ,16 1,00 1,02 ,75 ,80 ,95
,69 ,65 ,23 1 1,15 1,00 1,27 ,99 ,86 ,69 ,95 ,87 ,21 1,03 1,02 1,21 1,12 1 ,86 ,79 ,90 ,66 ,89 ,90 ,53 ,67 1,00 ,08 ,21
Hasil uji kausalitas disajikan pada tabel 3 berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Kausalitas
Variabel Koefisien Keterangan Estimasi C.R. p-value Kompetensi Sumber Daya Manusia (X 1 ) → Pengelolaan Barang Milik Daerah (Z) 0,297 2,398 0,016 Signifikan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 2 ) → Pengelolaan Barang Milik Daerah (Z) 0,163 1,327 0,185 Tidak Signifikan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X 1 ) → Kualitas Laporan Keuangan (Y) 0,208 2,016 0,044 Signifikan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 2 ) → Kualitas Laporan Keuangan (Y) 0,206 1,973 0,049 Signifikan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Z) → Kualitas Laporan Keuangan (Y) 0,227 2,234 0,026 Signifikan

## Sumber: Ouput SEM
Pengujian  hipotesis  ini  adalah  dengan  menganalisis  nilai  C.R  dan  nilai p-value dengan batasan statistik yang disyaratkan, yaitu nilai CR > 1,96, dan nilai p-value < 0,05, maka hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima.
Penelitian  ini  mengajukan  lima  hipotesis.  Hasil  uji  dari  tiap-tiap  hipotesis disajikan secara ringkas pada tabel 5 berikut:

## Tabel 4. Kesimpulan Hipotesis
Hipotesis Hasil Uji H 1 Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah. Diterima H 2 Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah. Ditolak H 3 Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Diterima H 4 Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Diterima H 5 Pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Diterima

## Sumber: Output SEM, diolah
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap  pengelolaan barang  milik daerah.  Hal  ini  berarti bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia akan mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah, dan sebaliknya semakin rendah
kompetensi sumber daya manusia yang ada akan menurunkan pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Haryanto (2013) bahwa terdapat  pengaruh  positif  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas pelaporan  aset  daerah.  Simamora et.al .  (2012)  yang  menyimpulkan  bahwa sumber  daya  manusia  yang  berpengetahuan  dan  bertanggung  jawab mempengaruhi pengelolaan aset di daerah pasca pemekaran.
Pengelolaan  barang  milik  daerah  dilaksanakan  oleh  aparatur  pelaksana yaitu pengurus barang dibantu dengan penyimpan barang, dan didampingi Pejabat Pengelola Keuangan (PPK). Diketahui sebesar 51,59% responden bergelar S1 dan S2 dari berbagai latar belakang pendidikan. Sebesar 49,8% responden juga sering dan  sangat  sering  membekali  dirinya  dengan  mengikuti  kursus/bimtek/pelatihan tentang  pengelolaan  BMD/keuangan.  Temuan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa aparatur  pelaksana  telah  sering  melakukan  konsultasi,  koordinasi,  dan  evaluasi apabila mengalami kesulitan dalam pengelolaan barang milik daerah dengan dinas pengelola  yaitu  Bagian  Aset  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso. Hal inilah yang meminimalisasi tingkat kesalahan sekaligus mengoptimalkan peran sumber daya manusia dalam mengelola barang milik daerah di Kabupaten Bondowoso.
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah. Hal ini berarti bahwa dengan  meningkatnya  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  ada  maka pengelolaan  barang  milik  daerah  semakin  memburuk,  sebaliknya  dengan menurunnya  pemanfaatan  teknologi  informasi  maka  pengelolaan  barang  milik daerah  semakin  membaik.  Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan  penelitian Darno  (2012)  yang  membuktikan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh  positif terhadap terhadap  kualitas laporan  barang kuasa  pengguna. Demikian  juga  penelitian  Nuryamin  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  wujud  dari pemanfaatan  teknologi  informasi  adalah  menggunakan  SIMDA  untuk  mengatasi permasalahan pengelolaan barang milik daerah.
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7. yang  digunakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  masih  belum termanfaatkan  secara  maksimal.  Peneliti  berpendapat,  kendala  pertama  adalah terbatasnya  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  mengelolanya.  Hal  ini dikarenakan tidak semua pengurus barang/yang mengoperasikan sistem tersebut
benar-benar  mampu  dan  memahami  aplikasi  yang  ada,  akibatnya  penerapan aplikasi ini justru memperlambat ( output ) pelaporan dalam pengelolaan barang milik daerah.  Kendala  kedua,  aplikasi  ini  masih  terus-menerus  diperbarui,  sehingga membingungkan dalam pengoperasiannya. Kendala ketiga, lemahnya kesadaran dan  niat  dari  sumber  daya  manusia  itu  sendiri  untuk  memanfaatkan  teknologi informasi  yang  ada.  Adanya  keterbatasan  teknologi  informasi  tersebut mengakibatkan  seringnya  digunakan  program  manual  dalam  mengelola  barang milik daerah.
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini  berarti  bahwa  semakin tinggi  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  sumber  daya  manusia  akan  meningkatkan kualitas  laporan  keuangan,  dan  sebaliknya  semakin  rendah  kompetensi  sumber daya  manusia  yang  ada  akan  menurunkan  kualitas  laporan  keuangan.  Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti Nuryanto et al .  (2013)  dan  Indriasih et  al .  (2014)  yang  membuktikan  bahwa  kompetensi sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Operator SIMDA/penyusun laporan keuangan adalah sumber daya manusia yang  bertugas  dalam  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Latar  belakang pendidikan  di  bidang  ekonomi  tentunya  sangat  membantu  dalam  proses penyusunan  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Data  responden  menunjukkan hanya 24,20% yang berlatar pendidikan di bidang ekonomi/akuntansi/manajemen, namun 51,59% responden diketahui bergelar S1 ataupun S2. Artinya, responden telah cukup mampu mengerti dan memahami berbagai tuntutan akuntansi dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Semua lini menyadari pentingnya akuntansi  dalam  mewujudkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Di  pihak pengelola, yaitu Bagian Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso telah sering mengadakan sosialisasi, bimbingan dan  pelatihan  teknis,  serta  forum-forum  terbuka  lainnya  bagi  para  operator SIMDA/penyusun  laporan  keuangan  guna  mengatasi  ketidakpahaman  dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan di instansi terkait, yaitu masing-masing Organisasi  Perangkat  Daerah  juga  mendukung  para  operator  SIMDA/penyusun laporan  keuangan  untuk  ikut  serta  dalam  pelatihan-pelatihan  yang  berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini  berarti  bahwa  dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi yang ada maka laporan keuangan akan semakin berkualitas, sebaliknya dengan menurunnya pemanfaatan teknologi informasi  maka  kualitas  laporan  keuangan  menurun  juga.    Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  Nuryanto et  al .  (2013)  yang  membuktikan  bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap  keterandalan pelaporan  keuangan.  Penelitian  Suwanda  (2014)  juga  mendukung  bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso menggunakan aplikasi SIMDA KEU  Versi  2.7.0.11.  dalam  memanfaatkan teknologi  informasi  untuk  mendukung pelaporan keuangan pemerintah daerah. Aplikasi ini digunakan untuk membantu menghasilkan  laporan  keuangan,  mulai  dari  penganggaran,  penatausahaan, akuntansi,  sampai  dengan  pelaporannya.  Temuan  di  lapangan  menunjukkan bahwa  sampai  dengan  sejauh  ini  tidak  ada  permasalahan  berarti  dalam penggunaan program ini. Berbagai kesulitan yang ada mampu diatasi pengguna dengan  bantuan  dari  pihak  pengelola.  Perkembangan  selanjutnya,  Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso juga telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2015 sesuai dengan amanat  PP  No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  barang  milik  daerah berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini  berarti  bahwa  apabila pengelolaan barang milik daerah sudah baik maka laporan keuangan akan semakin berkualitas, sebaliknya pengelolaan barang milik daerah tidak optimal maka kualitas laporan keuangan akan menurun juga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anshari  dan  Efrizal  (2016)  yang  membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif pengelolaan  aset  daerah  terhadap  laporan  keuangan.  Simamora et  al .  (2012) menemukan  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  aset  pasca pemekaran  wilayah,  dan  faktor-faktor  tersebut  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Bangun  (2015)  mengungkapkan  bahwa pengelolaan  barang  milik  daerah  dapat  memediasi  hubungan  antara  sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso telah melakukan berbagai upaya untuk terus membenahi kondisi aset, seperti: pengamanan atas aset tanah berupa pengurusan  sertifikat  kepemilikan  tanah,  penelusuran  bangunan  yang  menjadi  hak pemerintah  daerah,  penelusuran  aset  kendaraan  dinas  baik  secara  fisik  maupun dokumen,  ataupun  menindaklanjuti  usulan  penghapusan  atas  aset-aset  yang  tidak layak  dioperasikan.  Pengelolaan  barang  milik  daerah  sudah  menerapakan penyusutan aset tetap sejak penerapan akuntansi berbasis akrual diberlakukan pada tahun  2015.  Baik  buruknya  pengelolaan  barang  milik  daerah  akan  mempengaruhi Badan Pemeriksa Keuangan dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Hal ini dapat  dilihat  dari  indikator  ketika  permasalahan  aset  menjadi  salah  satu  penyebab opini  laporan  keuangan  untuk  tidak  wajar  dan  tidak  memberikan  pendapat. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  telah  memperoleh  opini  WTP  (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2012, 2014, 2015, dan yang terbaru di tahun 2016. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  terus  berupaya  untuk  menciptakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang tertib demi memutakhirkan informasi dalam penyajian aset tetap di neraca pada laporan keuangan pemerintah daerah.
Peran  mediasi  dapat  dilihat  berdasarkan  nilai variance  account  for (VAF). Pemediasi  full  ( full  mediation )  apabila  nilai  VAF  >  80%,  pemediasi  parsial  ( partial mediation ) apabila nilai VAF berkisar antara 20% - 80 %, sedangkan jika nilai VAF < 20% hampir tidak ada efek mediasi (Hair et . al ., 2013 dalam Sholihin et . al ., 2014:82). Nilai VAF dapat dihitung sebagai berikut:
VAF = pengaruh tidak langsung
------------------------------------------------------- pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung
Berdasarkan formula di atas, dapat diketahui bahwa:
1.  nilai VAF antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan  melalui  pengelolaan  barang  milik  daerah  adalah  sebesar  24,36% menunjukkan peran sebagai pemediasi parsial ( partial mediation ).
2.  nilai  VAF  antara  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan keuangan  melalui  pengelolaan  barang  milik  daerah  adalah  sebesar  15,23% menunjukkan bahwa tidak ada efek mediasi.
Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah hanya  memediasi pengaruh (berperan  sebagai pemediasi parsial)  antara kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan,  namun  tidak
memediasi  pengaruh  antara  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas laporan keuangan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan sebelumnya,  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  (a)  Kompetensi  sumber daya  manusia  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  barang  milik  daerah,  semakin tinggi  tingkat  kompetensi  sumber  daya  manusia  maka  pengelolaan  barang  milik daerah  semakin  baik;  (b)  Pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah, artinya semakin tingginya pemanfaatan teknologi  informasi tidak berdampak dalam  pengelolaan  barang  milik  daerah;  (c) Kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan,  sehingga  semakin  tinggi  tingkat  kompetensi  sumber  daya  manusia maka  laporan  keuangan  akan  semakin  berkualitas;  (d)  Pemanfaatan  teknologi informasi  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  artinya  semakin dimanfaatkannya  teknologi  informasi  maka  laporan  keuangan  akan  semakin berkualitas;  (e)  Pengelolaan  barang  milik  daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan, sehingga dengan semakin baik pengelolaan barang milik daerah maka  kualitas  laporan  keuangan  akan  meningkat;  (f)  Pengelolaan  barang  milik daerah  merupakan  mediasi  parsial  ( partial  mediation )  dalam  pengaruh kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  tetapi bukan  mediator  dalam  pengaruh  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap kualitas laporan keuangan.

## Saran
Peneliti memberikan saran antara lain:
1.  Bagi pengurus dan/atau penyimpan barang, serta operator SIMDA/penyusun laporan  keuangan:  disarankan  untuk  lebih  intensif  dalam  mengikuti  kursus, sosialisasi, bimbingan dan pelatihan teknis, serta forum-forum terbuka lainnya di bidang keuangan atau pengelolaan barang milik daerah, ataupun teknologi informasi.
2.  Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, peneliti menyarankan untuk:
a.  memberikan rewards khusus  kepada  pengurus  dan/atau  penyimpan barang,  serta  operator  SIMDA/penyusun  laporan  keuangan  di  luar honor/insentif yang sudah diterima selama ini.
b.  menjadikan  SIMDA  BMD  lebih  lengkap,  akurat,  dan  komprehensif  agar memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya, sekaligus mengkondisikan  pentingnya  integrasi  antara  aplikasi  SIMBA  BMD  serta SIMDA KEU.
3.  Bagi  peneliti  selanjutnya,  disarankan  untuk  menambahkan  variabel  dan indikator-indikator  baru  untuk  menguji  pengaruh  kompetensi  sumber  daya manusia  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan keuangan dengan mediasi pengelolaan barang milik daerah.

## Daftar Referensi
Anshari,  dan  Efrizal  Syofyan.  2016.  Pengaruh  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Padang. Jurnal  Riset Manajemen Bisnis dan Publik Vol. 4 No. 1 (2016) Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Bangun,  Variana.  2015.  Analisis  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP)  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Tebing  Tinggi dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai Variabel Intervening. Tesis .
Magister  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Sumatera  Utara Medan.
BPK  RI.  2013-2016. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik  Indonesia  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bondowoso.
Darno.  2012.  Analisis  Pengaruh  Kemampuan  Sumber  Daya  Manusia  dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  terhadap  Kualitas  Laporan  Barang  Kuasa Pengguna  (Studi  pada  Satuan  Kerja  di  Wilayah  Kerja  KPPN  Malang). Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  FEB Universitas  Brawijaya  Malang. Vol.  1  No.  1:  Semester Ganjil 2012/2013.
Dimyati,  Mohamad.  2009. Analisis  SEM  dalam  Uji  Pengaruh  Beberapa  Variabel terhadap  Loyalitas  Kajian  Berbasis  Riset  pada  Debitur  Kredit  Usaha  Kecil . Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Medika.
Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  19 Edisi 5 . Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  Imam.  2014. Model  Persamaan  Struktural  Konsep  dan  Aplikasi  dengan Program Amos 22.0 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Haryanto.  2013. Pengelolaan  dan  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Semarang:  UNDIP Press Semarang.
Indriasih,  Dewi,  dan  Poppy  Sofia  Koeswayo.  2014.  The  Effect  of  Government Apparatus Competence and The Effectiveness of Government Internal Control Toward The Quality of Financial Reporting and Its Impact on The Performance Accountability  in  Local  Government  (Survey  of  All  Units  Local  Government  in Tegal City – Central Java Province – Indonesian). South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law , Vol.5, Issue 1 (Des) ISSN 2289- 1560.
Kuntoro, H. 2014. Teori dan Aplikasi Analisis Multivariat Lanjut . Surabaya: Zifatama Publisher.
Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. 2012. Akuntansi Pemerintahan . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Nuryamin,  Syufri.  2016.  Pengelolaan  Aset/Barang  Milik  Daerah  di  Dinas  Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul  Tahun 2014-2015. Jurnal Naskah Publikasi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Nuryanto,  Muhamad,  and  Nunuy  Nur  Afiah.  2013.  The  Impact  of  Apparatus Competence,  Information  Technology  Utilization  and  Internal  Control  on
Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province – Indonesia). World Review of Business Research Vol. 3. No. 4. November 2013 Issue. Pp. 157- 171.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016. Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010. Standar  Akuntansi  Pemerintah . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
Sholihin,  Mahfud,    Dwi  Ratmono.  2014. Analisis  SEM  -  PLS  dengan  WarpPLS  3.0 untuk  Hubungan  Nonlinier  dalam  Penelitian  Sosial  dan  Bisnis  Edisi  1 . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Simamora,  Rudianto,  dan  Abdul  Halim.  2012.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Pengelolaan  Aset  Pasca  Pemekaran  Wilayah  dan  Pengaruhnya  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis . Volume 10. Nomor 01. Maret 2012.
Suwanda,  Dadang.  2014.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Mendapatkan Opini WTP dari BPL (Survey pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta di Wilayah Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat). Tesis . Program Studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004. Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggungjawab  Keuangan  Negara .  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.