## ETIKA BERKOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PANCASILA
Muhammad Ardhi Razaq Abqa 1
Anisa Setya Arifina 2
Universitas Tidar 1,2
Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsan, Magelang 1,2
E-mail: muhammadardhi@untidar.ac.id 1 , anisaarifina@untidar.ac.id 2
Abstract:  This  research  is  motivated  by  the  persistence  of  legal  violations, especially the ethics of communicating on social media as regulated in the ITE Law and  the  Criminal  Code.  Social  media  should  be  utilised  properly  in  the  era  of Revolution 5.0. This research aims to analyse the ethics of communicating on social media in the perspective of Pancasila. The method in this research uses a normative juridical method with a literature study approach by researching library materials or  secondary  data.  The  data  analysis  technique  uses  qualitative  processing techniques and data presentation is done descriptively. The results showed that the ethics of communication in social media has not optimally applied the noble values of Pancasila. Law enforcement has been carried out and several cases of violations have  been  given  punishment.  The  concept  of  internalising  the  noble  values  of Pancasila as the ideology of the nation and state must be applied in every life of the nation and state. Preventive efforts and wise social media education are no less important  than  just  focusing  on  repressive  efforts.  All  stakeholders  must  remain consistent in grounding Pancasila as the basis for ethical communication on social media so that it provides more benefits than sin.

## Keywords: communication ethics, social media, pancasila
Abstrak:  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  masih  adanya  pelanggaran- pelanggaran hukum khususnya etika berkomunikasi di media sosial yang diatur di dalam  Undang-Undang  ITE  dan  KUHP.  Media  sosial  seharusnya  dimanfaatkan dengan baik di era Revolusi 5.0. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis etika  berkomunikasi  di  media  sosial  dalam  perspektif  Pancasila.  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  studi  kepustakaan dengan  cara  melakukan  penelitian  bahan-bahan  pustaka  atau  data  sekunder. Teknik  analisis  data  menggunakan  teknik  pengolahan  secara  kualitatif  dan penyajian data dilakukan secara diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika berkomunikasi di  media sosial belum optimal menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Penegakan hukum sudah dilakukan dan beberapa kasus  pelanggaran sudah  diberikan  hukuman.  Konsep  internalisasi  nilai  luhur  Pancasila  sebagai ideologi bangsa dan negara harus diterapkan di setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya preventif dan edukasi bijak bermedia sosial tidak kalah penting daripada hanya sekedar focus kepada upaya represif. Seluruh stakeholder harus tetap  konsisten  membumikan  Pancasila  sebagai  pijakan  etika  berkomunikasi  di media sosial supaya lebih memberikan manfaat daripada maksiat.

## Kata kunci: etika komunikasi, media sosial, pancasila

## Pendahuluan
Sosial  media  sangat  penting  di  era industri  teknologi  yang  saat  ini  semakin berkembang.  Hal  ini  menjadi  peluang sekaligus  tantangan.  Di  era  globalisasi sosial  media  tidak  hanya  sebagai  sarana memberikan informasi semata. Namun juga sebagai  alat  untuk  berkomunikasi  antar anak bangsa (Reisach 2021:18). Kemajuan teknologi  bidang  komunikasi  juga  telah menciptakan banyak inovasi dan kreatifitas baru. Sisi positifnya masyarakat akan lebih efektif  berkomunikasi.  Beberapa  aplikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antara  lain;  facebook,  line,  path,  twitter, Instagram, tiktok, telegram, dan sebagainya.  Interval  tahun  2009  media sosial bertransformasi menjadi alat informasi  dan  komunikasi  yang  canggih dan  sangat  potensial  untuk  dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Masyarakat tidak  dapat  lepas  dari  media  sosial (Jacobson,  Gruzd,  and  Hernández-García 2020:4).
Berdasarkan  data We  Are  Social pada  Januari  2022  pengguna  aktif  media sosial  Indonesia  mencapai  191  juta pengguna. Adapun peringkat pertama yang paling banyak digunakan adalah Whatsapp yaitu  88,7  persen,  kedua Instagram 84,8 persen,  ketiga Facebook 81,3  persen, keempat Tiktok 63,1  persen  dan  terakhir Telegram 62,8 persen (Mahdi. 2022:1).
Berdasarkan
data Internet Worldstat.com pada  tahun  2021  lalu menempatkan  Indonesia  rangking  empat (4)  dunia  terbanyak  pengguna  internet yakni  171.260.000  pengguna.  Peringkat pertama  yakni  China,  kedua  India  dan ketiga adalah Amerika Serikat (Schoolmedia 2022:1).
Sayangnya peringkat Indonesia
tersebut dinodai dengan tingkat penyelewengan atau peyimpangan- peyimpangan yang terjadi. Hal ini diungkapkan oleh Asisten Deputi Ketahanan  dan  Kesejahteraan  Keluarga (Kemenko  PMK)  Indah  Suwarni;  bahwa penyimpangan  penggunaan  internet  justru sebagai alat untuk menyebarluaskan informasi  hoax  (kabar  bohong),  menipu, perjudian online, mengakses konten dewasa (pornografi), kekerasan seksual, penculikan dan sebagainya (Schoolmedia 2022:1).
Berdasarkan  data Microsoft tahun 2019 menempatkan Indonesia rangking 11 dari  25  negara  dan  memiliki  skor  Indeks
Keadaban Digital (Digital Civility Index/DCI) yakni  sebesar  67.  Tahun  2020 Indonesia  mengalami  penurunan  rangking yakni  rangking  29  dari  32  negara.  Dalam zona  Asia-Pasifik  Indonesia  terburuk diantara  9  negara  lain;  India,  Filipina, Taiwan,  Singapura,  Thailand,  Vietnam,
Malaysia, Australia, Indonesia (Schoolmedia 2022:1).
Berdasarkan  data  Kemenkominfo merilis  ada  3.640  konten  yang  diblokir karena menciptakan kebencian serta permusuhan  berbau  SARA  dan  selama 2021  Kemenkominfo  menangani  1.170 kabar  hoax  yang  bermunculan  di  sosial media (Saputra 2022:1).
Fakta  yuridis  sejatinya  Indonesia sudah  memiliki  peraturan  hukum  yang berlaku  berkaitan  dengan  sosial  media yakni  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE).
Masyarakat seharusnya mengerti konsekuensi  jika  melakukan  pelanggaran- pelanggaran dalam bersosial media.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu berkaitan  dengan  etika  komunikasi  di media  sosial  antara  lain  penelitian;  Etika Komunikasi  Netizen  Di  Media  Sosial Instagram  Dalam  Pandangan  Islam  (Iko 2021),    Etika  Komunikasi  Dalam  Media Sosial: Saring Sebelum Sharing (Ginting et al.  2021)  dan  Etika  Komunikasi  dalam Veda  (Tinjauan  Fenomenologi  pada  Era Globalisasi ) (Suhardi  2018).  Melihat  dari state  of  the  art belum  ada  yang  spesifik membahas etika komunikasi di sosial media dalam perspektif Pancasila.
Peneliti juga menggunakan aplikasi Publish  or  Perish dan VosViewer untuk menemukan  kebaharuan  dan  mengambil
artikel dari website scholar.google.com dan sciencedirect.com Jumlah total artikel yang dimasukkan total 300 artikel.
Gambar 1. Hasil visualiasi VosViewer
Gambar 1. menunjukkan bahwa belum ada penelitian berkaitan dengan etika berkomunikasi  di  sosial  media  yang dikaitkan  dengan  Pancasila.  Sehingga research  gab dari  hasil  visualisasi  sangat terlihat . Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan  sebagai  sumbangsih  pemikiran dan  menambah  literasi  untuk  khalayak sekaligus  memberikan  pengetahuan  bagi masyarakat supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan  dalam  etika komunikasi di sosial media.
Pancasila  sebagai  dasar  negara sekaligus ideologi bangsa seharusnya dapat diinternalisasikan oleh seluruh masyarakat. Budaya  bangsa  yang  menjunjung  tinggi nilai-nilai  luhur,  norma  agama  dan  adab budaya ketimuran harus tetap kita lestarikan sebagai upaya membentengi diri dari budaya-budaya barat yang tidak selaras dengan  jiwa  bangsa.  Hal  ini  juga  harus
diimplementasikan
melalui etika komunikasi di sosial media secara arif dan bijaksana.

## Metode Penelitian
Metode dalam penelitian ini menggunakan  metode  yuridis  normatif dengan  pendekatan  studi  kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan- bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka yakni  mempelajari  literatur  jurnal,  dan peraturan  perundang-undangan.  Teknik analisis data menggunakan teknik pengolahan secara kualitatif dan penyajian data dilakukan secara diskriptif.
Hasil dan Pembahasan Etika Berkomunikasi
Kata  etika  berasal  dari  bahasa Yunani  yaitu  ethicos  (kebiasaan,  norma, nilai, kaidah). Secara aksiologi berarti ilmu terkait  dengan  nilai  yang  mengfokuskan pada pencarian salah dan benar dalam  arti moral atau immoral. Etika juga didefinisikan sebagai ilmu terkait kesusilaan yang memberikan aturan bagaimana  sewajarnya  manusia  hidup  di lingkungan  masyarakat  dengan  prinsip untuk  menentukan  baik  dan  buruk  atau kewajiban dan tanggung jawab (Medvecky and Leach 2019:45).
Etika  dapat  digolongkan  menjadi tiga  definisi  yakni  (Priest,  Goodwin,  and Dahlstrom 2018:56);
1. Ilmu untuk menentukan baik dan buruk dan  tentang  hak  dan  kewajiban  moral (akhlak)
2. Akhlak yakni kumpulan asas dan nilai luhur.
3. Nilai  untuk  menentukan  benar  dan salah yang dipatuhi oleh golongan atau masyarakat.
Tugas etika yakni untuk memahami hal yang baik dan buruk. Sedangkan tujuan etika  yakni  untuk  mengetahui  serta menjalankan  perilaku  yang  baik.  Etika berkaitan dengan nilai dan norma dibedakan  menjadi  dua  macam  yaitu (Scherling and DeRosa 2020:24);
1. Etika  deskriptif  yaitu  mendalami secara  kritis,  logis  dan  rasional  pola perbuatan  manusia  dan  apa  yang ditarget oleh manusia dalam kehidupan sebagai suatu yang memiliki nilai.
2. Etika  normative  yaitu  sesuatu  yang seharusnya  dijalankan  oleh  manusia serta  sesuatu  yang  diambil  dalam rangka  untuk  mencapai  suatu  yang bernilai.
Secara  umum  norma  dapat  digolongkan menjadi tiga macam;
a. Norma  sopan  dan  santun  yaitu  norma yang  mengatur  perbuatan  dan  sikap secara lahiriah.
b. Norma hukum yaitu norma yang harus dipatuhi  oleh  masyarakat  karena  hasil
kesepakatan untuk mewujudkan sebuah keteraturan dan ketertiban.
c. Norma moral yaitu sikap dan perbuatan manusia  berkaitan  dengan  baik  dan buruknya dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab.
Komunikasi  yaitu  aktifitas  saling berhubungan  satu  sama  lain.  Manusia sebagai makhluk sosial artinya tidak dapat hidup  sendiri  tanpa  campur  tangan  orang lain. Beberapa komponen dasar komunikasi antara  lain  (Verderber,  Verderber,  and Sellnow 2013:34);
a. Pengirim  pesan  yaitu  individu  secara person  yang  memberikan  kiriman pesan sesuai pikiran (otak) pengirim.
b. Pesan  yaitu  pesan  verbal  atau  non verbal yang dikirim oleh pengirim.
c. Saluran yaitu instrument yang digunakan  untuk  mengirim  pesan  dari pengirim ke penerima pesan.
d. Penerima pesan yaitu pihak yang dapat menterjemahkan sekaligus menganalisis pesan yang diterima.
e. Balikan  yaitu  respon  untuk  membalas pesan yang diterima ke pada pengirim pesan pertama.
Jika disimpulkan bahwa komunikasi  yaitu  proses  aktifitas  melalui individu, kelompok, organisasi atau masyarakat secara umum untuk mengirimkan sekaligus menggunakan
informasi dengan tujuan untuk mengkordinasikan lingkungannya.
Dari  penjelasan  etimologis  etika dan komunikasi maka etika berkomunikasi secara terminologis yaitu berkaitan dengan watak  atau  kesusilaan  yang  menentukan benar atau tidak dalam tata cara penyampaian pesan kepada orang lain yang dapat  merubah  perilaku  (sikap),  pendapat, baik  secara langsung  (lisan) maupun  tidak langsung.  Etika  komunikasi  harus  benar- benar diperhatikan supaya tidak mengalami prasangka  buruk  dan  tidak  berakibat negative  terhadap  orang  lain  (Priest  et  al. 2018:76).
Standar  etika  berkomunikasi  untuk meningkatkan  komunikasi  secara  etis antara  lain;  berpegang  teguh,  terbuka  atau transparan,  lemah  lebut  dan  keharuan. Selain  dari  itu  ada  beberapa  standar  yang harus  dijalankan  antara  lain  (Hartono 2021:5);
1. Prinsip
kehati-hatian yaitu berkomunikasi harus memiliki kemampuan persuasive untuk
melakukan penilaian secara komprehensif terkait pesan-pesan yang jelas dan tersembunyi. Supaya terhindar dari pandangan konvensional dan tanpa berpikir.
2. Mudah  untuk  dicapai  yaitu  dalam berkomunikasi harus transparan
terhadap kemungkinan perubahan pesan yang terjadi.
3. Prinsip  tidak  melakukan  kekerasan, penipuan terhadap orang lain.
4. Sikap  empati,  berkomunikasi  dengan mendengarkan secara seksama argumentasi,  pendapat  (opini),  nilai, dan  berpikir  terbuka  untuk  menerima pendapat  serta  menghargai  hak  orang lain.

## Pancasila sebagai landasan Etika Bangsa Indonesia
Pancasila secara etimologis berasal dari  bahasa  Sansekerta.  Kata  Panca  dapat didefinisikan  menjadi  dua  yaitu;  asas  atau dasar  dan  peraturan  berkaitan  dengan tingkah laku (perilaku). Kedudukan Pancasila di Indonesia sebagai dasar negara sekaligus ideologi  bangsa. Sehingga wajib untuk diinternalisasikan nilai-nilainya oleh seluruh masyarakat. Jika ada yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila,  sebagai  negara  hukum  maka seseorang akan mendapatkan hukuman atau sanksi menurut hukum positif (Pertiwi and Dewi 2021:12).
Pancasila  dalam  perspektif  hukum tata  negara  berkedudukan  sebagai  sumber hukum  tata  negara  materiil.  Sedangkan sumber hukum formil yang ditujukan untuk menegakkan  hukum  materillnya  yakni peraturan  perundang-undangan;  1)  UUD 1945,  2)  Tap  MPR,  3)  Undang-Undang/
Perppu,  4)  Peraturan  Pemerintah,  5) Peraturan  Presiden,  6)  Peraturan  Daerah (Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota).  Semua peraturan  hukum  tersebut  tidak  boleh bertentangan dengan Pancasila.
Nilai-nilai  luhur  Pancasila  sendiri dapat  dijabarkan  dengan  merujuk  dari setiap  sila  Pancasila  (Damanhuri  et  al. 2016;  Hariyanto  2018;  Savitri  and  Dewi 2021; Yudhanegara 2015)
1. Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang mengandung nilai religious.
a. Yakin,  percaya  dan  bertaqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa sesuai  dengan  keyakinan  agama masing-masing.
b. Menghormati  serta  bekerjasama antar  pemeluk  agama  lain  untuk tetap melestarikan kerukunan bangsa dan negara.
c. Menghormati dan memberikan kebebasan  melaksanakan  ibadah sesuai  dengan  keyakinan  agama masing-masing.
d. Tidak melakukan pemaksaan untuk memeluk  agama  tertentu  kepada orang lain
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
a. Memberikan  pengakuan  terhadap persamaan (derajat, hak dan kewajiban terhadap semua manusia).
b. Saling  mencintai,  tenggang  rasa,
tidak berperilaku sewenang- wenang. menjunjung nilai
kemanusiaan,  berani  menegakkan kebenaran.
3. Persatuan Indonesia
a. Menempatkan persatuan dan kesatuan  serta  kepentingan  bangsa diatas  kepentingan  pribadi  atau golongan.
b. Rela  berkorban,  cinta  tanah  air, bangga  sebagai  bangsa  Indonesia, menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan.
a. Memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara.
b. Menghormati dan tidak memaksakan kehendak sendiri.
c. Musyawarah  mufakat  menjadi  hal yang diutamakan.
d. Menerima  dan  melaksanakan  hasil keputusan dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab.
e. Musyawarah  dengan  menggunakan akal sehat dan berhati nurani.
f. Menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat  serta  melaksanakan  nilai kebenaran dan keadilan.
5. Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia
a. Melaksanakan  sikap  kekeluargaan dan gotong-royong.
b. Berperilaku  adil  dengan  menjaga keseimbangan  hak  dan  kewajiban, menghormati orang lain
(memberikan bantuan, tidak
melakukan pemerasan, tidak bergaya kemewahan, tidak merugikan  orang  lain),  bekerja keras  demi  kemajuan  bangsa  dan negara,  berjuang  bersama-sama mewujudkan kemampuan.
Etika  Berkomunikasi  di  Media  Sosial dalam Perspektif Pancasila
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Berkomunikasi melalui media sosial  dengan  baik  tidak  diperkenankan melakukan  penghinaan,  penodaan  dan penistaan  terhadap  agama  lain.  Prinsip menghormati  keyakinan  antar  pemeluk agama menjadi sangat penting.
Berdasarkan keterangan dari YLBHI  menemukan  total  67  kasus penodaan agama selama tahun 2020 dan 43 kasus  terjadi  di  sosial  media  (Habibie 2021:1). Berdasarkan data Amnesty pelaku penistaan agama sudah mendapatkan vonis (Rahman 2019:1);

## Diagram 1. Jumlah kasus penistaan agama
Diagram  1  menunjukkan  bahwa  kasus penistaan  agama  banyak  terjadi  di  pulau Jawa,  kedua  adalah  pulau  Sumatera selebihnya  Kalimantan,  Nusa  Tenggara, Bali dan Jayapura masing-masing 1 kasus.
Diagram 2. Hukuman penjara dalam kasus-kasus ujaran kebencian
Diagram  2  menunjukkan  bahwa  hukuman penjara  2  tahun  paling  banyak  diberikan kepada pelaku penistaan agama.
Diagram 3. Pasal-Pasal yang digunakan dalam memberikan hukuman
Diagram 3 menunjukkan bahwa Pasal 45 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 156 A KUHP tentang  penodaan  agama  paling  banyak digunakan  untuk  memberikan  hukuman kepada pelaku penistaan agama.
Hal  ini  tentu  menjadi  keprihatinan  dan menjadi  tanggung  jawab  bersama  bahwa kasus-kasus  penghinaan,  penodaan  dan penistaan  menjadi  ancaman  serius  bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Berkomunikasi di media sosial harus lebih berhati-hati  sebab  jika  tidak  maka  jejak digital  bisa  ditelusuri  dan  dijadikan  alat bukti  seseorang  melakukan  pelanggaran etika  berkomunikasi  yang  melanggar Pancasila.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Berkomunikasi melalui media sosial dengan  baik  harus  saling  memberikan hormat  terhadap  segala  bentuk  perbedaan adat istiadat dan etika yang mulia. Artinya masyarakat  tidak  diperkenankan  untuk melakukan perbuatan yang melanggar nilai luhur  Pancasila  seperti;  pencemaran  nama baik dan perundungan (bullying).
Peraturan  yang  dapat  diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik  dan perundungan (bullying) adalah salah satunya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  dengan  hukuman pidana  terlama  4  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp.  750  juta.  Kemudian
Pasal  310  KUHP  yang  memberikan ancaman hukuman terlama 9 bulan atau Rp.
4500 (Fakihudin 2022:1). Universal
Declaration  of  Human  Rights  (Duham) Pasal  29  juga  menjelaskan  pentingnya untuk  menjalankan  hak  dan  kebebasan namun tetap harus patuh kepada peraturan hukum  yang  berlaku.  Selain  itu  juga konstitusi  menjelaskan  dalam  Pasal  28J ayat  2  UUD  1945  untuk  senantiasa menjalankan  hak  dan  kebebasannya  harus tunduk  pada  peraturan  hukum.  Pasal  19 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005 tentang  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil Politik  mengamanatkan  untuk  senantiasa menghormati haka tau nama baik orang lain dan  tidak  menebar  ancaman  terhadap keamanan dan ketertiban nasional (Fakihudin 2022:1).
Kemudian kasus perundangan, berdasarkan  data  Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia  (KPAI)  memberikan catatan  total  ada  361  korban  perundungan di  media  sosial  selama  tahun  2016-2020 (Pahlevi 2022:1).
Diagram 4. Jumlah kasus bullying 2016-2020
Diagram  4.  Menunjukkan  bahwa  tahun 2019 paling banyak ditemukan pelanggaran terkait  perundungan  namun  mengalami penurunan signifikan di tahun 2020. Hal ini pemerintah  dan  apparat  penegak  hukum harus terus berupaya meminimalisir kejahatan  serta  stake  holder  harus  mampu membumikan nilai luhur Pancasila di setiap jenjang pendidikan.
3. Persatuan Indonesia
Bhineka  Tunggal  Ika  adalah  semboyan bangsa  Indonesia  yang  memiliki  makna bahwa  berbeda-beda  tetapi  tetap  satu  jua. Dengan keberagaman budaya, adat istiadat, dan kebudayaan yang bermacam- macam  saling  menghargai  budaya,  suku, adat  istiadat  budaya  lain  serta  tidak diperkenankan untuk menjatuhkan budaya satu sama lain termasuk ujaran kebencian.
Ujaran  kebencian  memiliki  potensi memecah  belah  bangsa  dan  merusak persatuan  dan  kesatuan.  Hukuman  untuk pelaku  ujaran  kebencian  SARA  dapat dijerat  dengan  Pasal  14  ayat  (1)  dan  (2) Peraturan  hukum  Pidana  Nomor  1  Tahun 1946, Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang  ITE  dengan  ancaman hukuman  maksimal  10  tahun  penjara (Heriani 2022:1).
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan Perwakilan.
Berkomunikasi melalui media sosial harus
tetap menghargai perbedaan dalam berpendapat  karena  setiap  warga  negara memiliki  kedudukan,  hak  dan  kewajiban yang  setara.  Indonesia  adalah  negara demokrasi yang setiap warga memiliki hak konstitusional  yaitu  hak  berpendapat. Sebagai  contoh  ketika  pemilihan  umum setiap warga memiliki hak untuk berpendapat dan memilih siapa yang berhak untuk dipilih. Maka sikap masyarakat harus mampu  saling  menghargai  setiap  pilihan. Pemilu  sendiri  memiliki  asas  yaitu; langsung; umum; bebas; rahasia; jujur dan; adil (Luber-Jurdil).
Bentuk-bentuk memaksakan kehendak salah  satunya  melalui  Intimidasi.    Secara langsung  maupun  melalui  media  sosial, intimidasi  tetap  menjadi  persoalan  serius yang  harus  disikapi  dengan  bijaksana. Intimidasi diartikan sebagai bentuk mempengaruhi  dan  menekan  orang  lain supaya memilih atau tidak memilih dengan beragam bentuk baik secara halus ataupun agresif.  Intimidasi  dapat  melalui  pesan singkat  (sms,  whatsapp,  Instagram  dll) dengan  memberikan  ancaman  dan  terror yang  tidak  menyenangkan.  Pasal  terkait intimidasi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti  dapat  dijerat  Pasal  29  dan Pasal  45B  Undang-Undang  ITE  dengan hukuman  pidana  paling  lama  4  tahun  dan /atau denda paling banyak Rp. 750 juta.
5. Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia
Berkomunikasi melalui media sosial harus tetap menghargai hak orang lain, menumbuhkan  persamaan  dan  keadilan serta  menghargai  karya  orang  lain.  Etika berkomunikasi dengan memberikan penghargaan  kepada  orang  lain  di  media sosial  dapat  memberikan;  1)  saran  dan komentar  yang  tujuannya  membangun supaya  lebih  baik.  Kekurangan  pasti  ada disetiap karya, namun tetaplah berilah saran yang tatap menjunjung nilai kesopanan dan memberikan  apresiasi  positif.  2)  memilih bersikap  diam,  jika  memberikan  komentar dengan  cara  menjelekkan  dan  provokatif alangkah  baiknya  diam  untuk  tidak menyinggung perasaan orang lain. Merendahkan karya orang lain justru akan berdampak  buruk  bagi  kreatifitas  anak bangsa.  3)  Tidak  melakukan  plagiarisme terhadap karya orang lain. Boleh terinspirasi  karya  seseorang  namu  jangan melakukan  penjimplakan.  Jadikan  karya orang  lain  sebagai  rujukan  atau  referensi karya kita.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  etika berkomunikasi  di  media  sosial  dalam perspektif  Pancasila,  masyarakat  belum optimal dalam menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang
dilarang  oleh  hukum  yang  berlaku. Undang-Undang  ITE  dan  KUHP  menjadi peraturan  hukum  yang  dapat  digunakan untuk memberikan hukuman kepada masyarakat  yang  melanggar.  Namun  yang sangat  penting  adalah  internalisasi  nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara harus diterapkan di setiap kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Upaya  preventif dan  edukasi  bijak  bermedia  sosial  akan sangat  efektif  diterapkan  daripada  focus kepada  upaya  represif.  Negara  harus  tetap konsisten untuk melindungi segenap bangsa sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa yang Pancasilais.

## Daftar Pustaka
Damanhuri,  D.,  F.  A.  Bahrudin,  W.  H.
Legiani,  and  ...  2016.  “Implementasi
Nilai-Nilai  Pancasila  Sebagai  Upaya Pembangunan  Karakter  Bangsa.” Untirta Civic … .
Fakihudin,  Rifki.  2022.  “Maraknya  Kasus
Pencemaran  Nama  Baik  Di  Media Sosial,  Bagaimana  Mengatasinya?”
Heylawedu.Id .
Ginting, R., A. Yulistiyono, A. Rauf, S. O.
Manullang,  and  ...  2021. Etika
Komunikasi  Dalam  Media  Sosial:
Saring Sebelum
Sharing . books.google.com.
Habibie, Nur. 2021. “YLBHI Temukan 67
Kasus Penodaan Agama Selama 2020: 43  Kasus  Terjadi  Di  Media  Sosial.”
Merdeka.Com .
Hariyanto,  H.  2018.  “Pembangunan Hukum  Nasional  Berdasarkan  Nilai-
Nilai  Pancasila.” Volksgeist:  Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi .
Hartono,  M.  F.  2021.  “Etika  Dalam Berkomunikasi  Di  Media  Sosial.”
Teknologi .
Heriani,  Fitri  Novia.  2022.  “Sebar  Hate Speech  Berbau  SARA  Di  Media Sosial,  Begini  Jerat  Hukumnya.”
Hukumonline.Com .
Iko, C. H. 2021. Etika Komunikasi Netizen
Di  Media  Sosial  Instagram  Dalam
Pandangan Islam . repository.radenintan.ac.id. Jacobson,  Jenna,  Anatoliy  Gruzd,  and Ángel Hernández-García. 2020.
“Social  Media  Marketing:  Who  Is
Watching  the  Watchers?” Journal  of
Retailing  and  Consumer  Services
53:101774.
doi:
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.20
19.03.001.
Mahdi.,  M.  Ivan.  2022.  “Pengguna  Media Sosial  Di  Indonesia  Capai  191  Juta Pada 2022.” Dataindonesia.Id .
Medvecky,  F.,  and  J.  Leach.  2019. An Ethics  of  Science  Communication . books.google.com.
Pahlevi,  Reza.  2022.  “Ratusan  Anak  Jadi
Korban  Bullying  Di  Media  Sosial Sejak 2016.” Databoks.Katadata.Co.Id . Pertiwi,  A.  D.,  and  D.  A.  Dewi.  2021. “Implementasi Nilai Pancasila
Sebagai  Landasan  Bhinneka  Tunggal Ika.” Jurnal Kewarganegaraan .
Priest,  S.,  J.  Goodwin,  and  M.  F.
Dahlstrom. 2018. Ethics and Practice in Science Communication .
books.google.com. Rahman,  Vanny  El.  2019.  “Ahok  Hingga Meliana,  Ini  Daftar  17  Orang  Yang Divonis
Menista Agama.” Idntimes.Com .
Reisach, Ulrike. 2021. “The Responsibility of  Social  Media  in  Times  of  Societal and Political Manipulation.” European  Journal  of  Operational Research 291(3):906–17.
doi:
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.09. 020. Saputra, Andrian. 2022. “Fenomena Ujaran Kebencian Di Medsos.” Republika.Co.Id . Savitri,  A.  S.,  and  D.  A.  Dewi.  2021. “Implementasi  Nilai-Nilai  Pancasila Dalam Kehidupan Di Era Globalisasi.” … :  Jurnal  Pendidikan
Guru Sekolah Dasar .
Scherling,  L.,  and  A.  DeRosa.  2020.
“Ethics in Design and Communication: Critical Perspectives.” Schoolmedia,  Eko.  2022.  “Indonesia Peringkat  Empat  Pengguna  Internet Dunia Namun Banyak Penyalahgunaan.”
Https://News.Schoolmedia.Id/ .
Suhardi,  U.  2018.  “Etika  Komunikasi
Dalam Veda (Tinjauan Fenomenologi
Pada  Era  Globalisasi).” Jurnal
Pasupati .
Verderber, K. S., R. F. Verderber, and D. D.
Sellnow. 2013. Communicate!
books.google.com.
Yudhanegara,  H.  F.  2015.  “Pancasila
Sebagai  Filter  Pengaruh  Globalisasi Terhadap  Nilai-Nilai  Nasionalisme.”
Cendekia:  Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara .