## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 5, No. 1, Juni 2020 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Strategi  Pemerintah  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Kabupaten Karawang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

## Evi Priyanti
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id

## Haura Athahara
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: haura.athahara@fisip.unsika.ac.id

## Abstrak
Penelitian  in  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  Strategi  Pemerintah  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  dan  pengelolaaan  alokasi  dana  desa.  Fokus  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  strategi  pemerintah  dalam  menyelesaikan  factor penghambat dalam alokasi dana desa di Kabupaten Karawang yakni dari sebanyak 297 Desa yang ada di Kabupaten Karawang, tercatat hanya 65 desa yang bisa menyerap Alokasi Dana Desa  (ADD),  maupun  bantuan  dari  Gubernur.  Selain  itu  juga  berdasarkan  pernyataan  dari Wakil  Bupati  Karawang  ada  tiga  masalah  dasar  yang  menyebabkan  penyerapan  anggaran kurang  maksimal  yakni  sumber  daya  manusia,  factor  teknis  semisal  salahnya  pembuatan Surat  pertanggungjawaban  dan  yang  terakhir  adalah  karena  Kades-Kades  yang  nakal. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Wawancara dilakukan terhadap informan yang di tentukan secara purposive sampling . Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Strategi pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  dalam  pengelolan  alokasi  dana  desa  berdasarkan  proses  manajemen  strategis  dapat dilihat dari dimensi  analisis  lingkungan bahwa  kondisi  sumber daya  manusia  masih  adanya kekurangan  dari  perangkat  desa  dalam  memahami  regulasi  yang  berkaitan  dengan keuangan  desa  sehingga  diperlukannya  bimbingan  teknis  bagi  aparatur  desa  desa  di Kabupaten Karawang sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Alokasi Dana Desa

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  and  describe  the  Government  Strategy  of  the  Office  of Community  and  Village  Empowerment  and  management  of  the  allocation  of  village  funds. The focus in this study is how the government's strategy in resolving the inhibiting factors in the allocation of village funds in the Karawang regency, namely from a total of 297 villages in the Karawang regency, only 65 villages were recorded that could absorb the Village Fund Allocation (ADD), as well as assistance from the Governor. Based on the statement from the Deputy Regent of Karawang, there are three basic problems that cause the absorption of the budget is less than the maximum, namely human resources, technical factors such as making mistakes  in  the  accountability  letter  and  the  last  is  because  the  village  heads  are  naughty.
This  research  uses  descriptive  method  with  a  qualitative  approach.  Interviews  were conducted  with  informants  determined  by  purposive  sampling.  Based  on  the  results  of  the study it can be seen that the government's strategy of the Office of Community and Village Empowerment  in  managing  the  allocation  of  village  funds  based  on  the  strategic management  process  can  be  seen  from  the  dimension  of  environmental  analysis  that  the condition  of  human  resources  is  still  lacking  from  the  village  apparatus  in  understanding regulations relating to village finance so that guidance is needed technical for village officials in the Karawang regency so as to improve the quality of human resources.

## Keywords: Government Strategy, Village Fund Allocation

## PENDAHULUAN
Dana  desa  merupakan  bagian  dari  belanja  pemerintah  pusat  dalam  rangka mempercepat  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  perdesaan.  Menurut  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  72  Tahun  2005  Tentang  Desa,  alokasi  dana  desa merupakan  bagian  dari dana perimbangan  keuangan  pusat dan daerah yang  diterima  oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa  secara  proporsional.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun 2007  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  disebutkan  bahwa  alokasi  dana  desa berasal  dari  APBD  kabupaten/kota  yang  bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 %  (sepuluh  persen).  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima kabupaten/kota  paling  sedikit  10%  (sepuluh  perseratus)  dalam  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
Dari  pengertian  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) merupakan  bagian  keuangan  desa  yang  diperoleh  dari  bagi  hasil  pajak  daerah  dan  bagian dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten/kota untuk  desa  yang  dibagikan  secara  proporsional.  Dari  sebanyak  297  Desa  yang  ada  di  Kab. Karawang,  tercatat  hanya  65  desa  yang  bisa  menyerap  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  maupun bantuan  dari  Gubernur.  Berdasarkan  pernyataan  dari  Wakil  Bupati  Karawang  ada  tiga masalah  dasar  yang  menyebabkan  penyerapan  anggaran  kurang  maksimal  yakni  SDM, faktor teknis semisal salahnya pembuatan SPJ dan yang terakhir adalah karena Kades-Kades yang  nakal  (Sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3700168/selewengkan- dana-desa-oknum-kades-di-karawang-jadi-tersangka diakses 15 Feb. 2019 ).
Selain itu juga meski Presiden Joko Widodo memastikan dana desa bisa cair sejak 1 Januari  2018  lalu.  Namun  hingga  saat  ini  ,  di  wilayah  Kecamatan  Cikampek  Kabupaten Karawang  baru  satu  desa  yang  mencairkan  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yakni  Desa Kamojing,  sedangka  untuk  semibilan  desa  lainnya  ada  yang  harus  menyelesaikan  surat pertanggungjawaban  (SPJ)-nya  terlebih  dahulu  ada  juga  yang  berkas  pengajuannya  sudah sampai  ke  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  Kabupaten  Karawang Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul,  “Strategi  Pemerintah  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten Karawang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan penelitian  Kualitatif.  Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  dengan  pendekatan  penelitian  kualitatif  yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Strategi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karawang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat  induktif  yaitu  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ditemukan  di  lapangan  dan  hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna,  makna  yang  dimaksud  adalah  data  yang sebenarnya, data  yang pasti  yang  merupakan  suatu nilai dibalik  data  yang  nampak.  Waktu dilakukannya penelitian ini antara bulan Maret 2019 hingga November 2019. Penelitian ini dilakukan  di  Kantor  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Karawang. Penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan  istilah  populasi,  tetapi  oleh  Spradley  (dalam Sugiyono,  2011:  297)  dinamakan social  situation atau  situasi  sosial  yang  terdiri  atas  tiga elemen  yaitu:  tempat  ( place ),  pelaku  ( actors ),  dan  aktivitas  ( activity )  yang  berinteraksi secara sinergis.
Situasi sosial tersebut, dapat dirumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang- orang  disudut  jalan  yang  sedang  ngobrol,  atau  tempat  kerja,  di  kota,  desa,  atau  wilayah suatu  Negara.  Situasi  sosial  tersebut,  dapat  dinyatakan  sebagai  objek  penelitian  yang  ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini peneliti dapat  mengamati  secara  mendalam  aktivitas  orang-orang  yang  ada  pada  tempat  tertentu. Pada  peneliti  kualitatif, peneliti  memasuki  lingkungan  sosial  tertentu, melakukan  observasi
dan  wawancara  kepada  orang-orang  yang  dipandang  tahu  tentang  situasi  sosial  tersebut. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan sebagai berikut:
1. Kepala  Bidang Desa  di  Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Karawang (1 Orang).
2. Staff Bidang Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang (1 Orang)

## HASIL PENELITIAN
Strategi  Pemerintah  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  Kabupaten  Karawang terdapat  hambatan  pada  tahun  2018  ada  tujuh  desa  yang  tidak  menyerap  Alokasi  Dana Desa yakni:

## Tabel 1. Desa yang tidak menyerap ADD Tahun 2018
No Kecamatan Desa 1 Klari Pancawati 2 Klari Belendung 3 Rengasdengklok Kertasari 4 Tirtajaya Sabajaya 5 Pedes Karangjaya 6 Majalaya Majalaya 7 Telukjambe barat Karangmulya
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang
Berdasarkan tabel diatas penyebab tidak terserapnya Alokasi Dana Desa dari 7 desa tersebut  karena  pergantian  pemerintahan  desa  sebelumnya  belum  beres  sehingga  Desa belum bisa mengajukan alokasi dana desa. Selain itu juga karrena ketidaktahuan aparat desa dalam  memahami  alokasi  dana  desa  disebabkan  kemalasan  mereka  dalam  memahami regulasi sehingga ada keterbatasan dalam petugas keuangan desa. Solusi dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membereskan terlebih dahulu surat pertanggungjawaban  atau  SPJ  nya  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  desa  yang bersangkutan  sehingga  untuk  kedepannya  dapat  diajukan  alokasi  dana  desa  yang bersangkutan.
Dari  tujuh  desa  tersebut  pada  2018  tinggal  satu  desa  yakni  Desa  Karangmulya  di Kecamatan Telukjambe barat yang belum bisa mengajukan Alokasi Dana Desa karena belum
beres  laporan  dari  pergantian  pemerintahan  sebelumnya  ketika  pada  Tahap  II  ada pengnggaran  APBD  murni  belum  teranggarkan  di  Kabupaten  karena  dalam  pergeseran Anggaran APBDKarawang.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti  mendapatkan  data  dan  informasi  bahwa analisis  lingkungan  internal  dalam  hal  sumber  daya  manusia  bahwa  masih  ada ketidaktahuan  aparat  desa  dalam  memahami  alokasi  dana  desa  disebabkan  kemalasan mereka  dalam  memahami  regulasi  sehingga  ada  keterbatasan  dalam  petugas  keuangan desa.  Hal tersebut  seperti  yang  dikemukakan oleh  Bapak  Nunu  selaku  staff  Bidang Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang yang  diwawancarai pada tanggal 4 September 2019 mengatakan bahwa :
“Para aparatur di pemerintahan desa itu seringkali malas dalam memahami regulasi tentang keuangan desa”.
Hal  tersebut  juga  diperkuat  oleh  Kepala  Bidang  Desa  di  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengatakan bahwa:
“Keterbatasan  dalam  petugas  keuangan  desa  menyebabkan  ketidaktahuan  aparat desa dalam memahami alokasi dana desa”.
Lebih  lanjut  mengenai  kewenangan  pemerintah  dalam  mengelola  alokasi  dan  desa berdasarkan  dasar  hukum  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  Kabupaten  Karawang berdasarkan  peraturan  bupati  karawang  nomor  1  Tahun  2009  yakni  tentang  tata  cara penyaluran alokasi dana desa.
Maksud  penyaluran  ADD  adalah  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaaan kewenangan  Desa  di  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Pengalokasian  Alokasi  Dana Desa  yaitu  Pemerintah  Daerah  mengalokasikan  ADD  dalam  APBD  setiap  tahun  anggaran. Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana  perimbangan  yang  diterima  Daerah  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
Adapun proses pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari:
1. Perencanaan ADD dibahas dengan mengacu pada hasil Musrenbangdes yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan.
2. Pelaksanaan Musrenbangdes bertujuan didasarkan atproses perencanaan partisipatif.
3. Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangka Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
4. Hasil musrenbangdes sebagaimana dimaksud dituangkan dalam RKPDesa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintah Desa yakni bapak H. Eko  pada  tanggal  4  September  2019  mengatakan  bahwa  kewenangan  dalam  strategi pengelolaan alokasi dana desa yaitu:
“Strategi  pemerintah  kabupaten  karawang  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa memiliki  dasar  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yakni  Peraturan  Bupati Karawang  No  1  tahun  2019  tentang  penyaluran  alokasi  dana  desa,  yang  kedua Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  nomor  20  tahun  2018  tentang  pengelolaan keuangan desa, yang ketiga adaa aplikasi siskeudes atau system keuangan desa, dan yang  keempat  ada  surat  HIMBAUAN  KPK  terkait Pengelolaan  Keuangan Desa/  Dana Desa Nomor B 7508/01-16/08/2016.”
Hal  tersebut  diperkuat  oleh  Bapak  Nunu  selaku  staff  bidang  desa  di  Dinas Pembedayaan  Masyarakat  dan  Desa  yang  mengatakan  bahwa  dalam  kewenangan  desa dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun struktur organisasi dalam pengelolaaan alokasi dana desa dapat dilihat melalui mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa yaitu:
1) Kepala  Desa  mengajukan  surat  permohonan  Penyaluran  ADD  yang  dilengkapi  dengan dokumen  persyaratan  permohonan  penyaluran  kepada  Bupati  melalui  Camat  selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan.
2) Camat  memeriksa  kelengkapan  dokumen  persyaratan  permohonan  Penyaluran  ADD sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dan  menyampaikan  lembar  hasil  pemeriksaan kelengkapan  beserta  dokumen  persyaratan  permohonan  penyaluran  kepada  Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Karawang selaku Ketua Tim Koordinasi ADD tingkat Kabupaten.
3) Kepala  Dinas  PMD  meneruskan  lembar  hasil  pemeriksaan  kelengkapan  dan  dokumen persyaratan  permohonan  penyaluran  sebagaimana  dimaksud  kepada  Kepala  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4) Setelah  seluruh  persyaratan  permohonan  penyaluran  dipenuhi,  Kepala  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  memproses  penyaluran  dana  ADD  sesuai peraturan perundang-undangan.
5) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dilakuka melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
6) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tahap I meliputi:
1. 25 % (Dua puluh lima perseratus) dari besaran Siltap, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif ketua RT/RW dan Anggota Linmas; dan
2. Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan  desa  pada  kegiatan  Penyediaan  Operasional  Pemerintah  Desa, antara lain belanja ATK serta Honor PKPKD dan PPKD; atau
3. Sub  Bidang  Pengelolaan  administrasi  kependudukan,  catatan  sipil,  statistik  dan kearsipan; atau
4. Sub Bidang Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; atau
5. Sub bidang pertanahan.
b. Tahap II meliputi:
1. 25 % (Dua puluh lima perseratus) dari besaran Siltap, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif ketua RT/RW dan Anggota Linmas; dan
2. Penyediaan  Operasional  BPD,  antara  lain  belanja  rapat,  ATK,  makan  minum  dan pakaian seragam.
c. Tahap III meliputi:
1. 25 % (Dua puluh lima perseratus) dari besaran Siltap, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif ketua RT/RW dan Anggota Linmas; dan
2. Sub  Bidang  Kepemudaan  dan  olahraga  untuk  peruntukan  kegiatan  pembinaan Karang  Taruna/Klub  Kepemudaan/Olahraga  tingkat  Desa,  antara  lain  belanja  ATK, Pengadaan seragam dan Pengadaan buku administrasi; atau
3. Sub Bidang Kelembagaan Desa untuk peruntukan kegiatan:
a) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD, antara lain belanja ATK dan makan minum.
b) Pembinaan  PKK,  antara  lain  belanja  ATK,  makan  minum,  pakaian  seragam  dan perjalanan dinas.
d. Tahap  IV  meliputi  25  %  (Dua  puluh  lima  perseratus)  dari  besaran  Siltap,  Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif ketua RT/RW dan Anggota Linmas.
Berdasarkan analisis lingkungan yang dilihat dari sub dimensi nya yakni sumber daya manusia,  struktur  organisasi,  dan  kewenangan  maka  dapat  dianalisis  bahwa  dapat diketahui:
1. Kekurangan  dalam  hal  Sumber  Daya  Manusia  dalam  hal  aparatu  desa  belum  mau mempelajari atau memahami regulasi tentang keuangan desa.
2. Kekuatan  dalam pengelolaan  alokasi  dana desa memiliki  aturan  atau  dasar  hukum  yang kuat  mulai  dari  Undang  Undang  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa.
3. Peluang  dalam  meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia  agar  lebih  handal  dan  melek teknologi informasi dalam memahami regulasi tentang keuangan desa.
4. Ancaman  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  yakni  terjadinya  KKN  oleh  karena  itu diperlukan pengawasan yang kuat dalam memanta pengelolaan alokasi dana desa.
Setelah  melakukan  analisis  terhadap  lingkungan  dan  mengetahui  kekurangan, kekuatan,  peluang,  dan  ancaman,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  menentukan  arah organisasi.  Hal  tersebut  tercermin  dari  visi  misi  organisasi.  Pada  organsasi  public  hal tersebut semuanya ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal menentukan  arah  organisasi  sesuai  dengan  struktur  organisasi  dan  tata  kerja  di  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  bahwa  Bidang  Desa  yang  memiliki  tugas  pokok  dan fungsi yang berkaitan dengan hal hal yang menjadi penyelenggaraan pemerintahan di desa desa di Kabupaten Karawang.
Proses  selanjutnya  adalah  formulasi  strategi  yakni  menyusun  rencana-rencana strategis  guna  mencapai  tujuan  organisasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  data bahwa rencana strategis dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  yakni  menggunakan  aplikasi  SISKEUDES  2.0.  Adapun dalam  aplikasi  SISKEUDES  2.0  telah  disesuaikan  dengan  Permendagri  20/2018  bahwa  ada transparansi akuntabilitas keuangan desa yaitu:
1. Sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Memudahkan tata kelola keuangan desa.
3. Kemudahan Penggunaan Aplikasi ( User Friendly ).
4. Bulit-in internal control.
5. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.
6. Kesinambungan maintenance .
7. Menatausahakan seluruh sumber dana yang dikelola oleh desa
Dengan adanya aplikasi tersebut maka Output Aplikasi Siskeudes 2.0 yakni:
a) RPJM DESA dan RKP DESA.
b) Perdes APB Desa.
c) Perkedes Penjabaran APB Desa.
d) Buku/Dokumen Penata-usahaan Keu Desa (BKU, Bank, Pajak, SPP, DLL).
e) Laporan Realisasi APB Desa.
f) Laporan Realisasi per sumber dana.
g) Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda.
Rencana-rencana strategis pada tahapan sebelumnya dijabarkan secara teknis dalam bentuk  tindakan-tindakan.  Tindak  lanjut  penyesuaian  SISKEUDES terhadap  permendagri  20 Tahun 2018 yakni adanya output aplikasi SISKEUDES tersebut:
1. RPJM Desa dan RKP Desa.
2. Perdes APB Desa.
3. Perkedes Penjabaran APB Desa.
4. Buku/Dokumen penata-usahaan Ke Desa (BKU, Pajak, SPP, dll).
5. Laporan Realisasi APB Desa.
6. Laporan Realisasi per sumber dana.
7. Laporan Kompilasi di Tigkat Pemda.
Selain itu juga tedapat sasaran rencana strategis yang terdapat rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:
a) Peningkatan kualitas dan pemberdayaan SDM perangkat desa dan masyarakat perdesaan secara optimal;
b) Mengoptimalkan  sistem  pelaksanaan  musyawarah  pembangunan  mulai  dari  tingkat RT/RW, desa, kecamatan dan kabupaten;
c) Mengoptimalkan  pelaksanaan  koordinasi  antar  SKPD,  lembaga  pemerintah  desa, pemangku  kepentigan,  dan  masyarakat  perdesaan  terkait  bidang  perencanaan pembangunan;
d) Mengoptimalkan  pelaksanaan  penelitian  dan  kajian  untuk  kepentingan  perencanaan pembangunan;
e) Mengoptimalkan  pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  sebagai  masukan  bagi  proses perencanaan berikutnya atau pemutusan kebijakan diberbagai bidang;
f) Mengupayakan  terlaksananya  penegasan  lainnya  dalam  kaitan  dengan  kebijakan pembangunan daerah dengan tingkat keberhasilan yang optimal;
g) Mengoptimalkan  peran  DPMD  selaku  ketua  tim  koordinasi  dan  fasilitasi  diberbagai program terpadu yang akan dilaksanakan pada tingkat desa.
Rencana-Rencana  strategis  pada  tahapan  sebelumnya  kemudiam  dijabarkan  secara teknis  dalam  bentuk  tindakan-tindakan  dalam  langkah  peningkatan  kulitas  pengelolaan keuangan desa:
1. Bimtek Keuangan Desa dan Siskeudes ke Satgas Pemda/Kecamatan (Admin).
2. Bimtek Keuangan dan Siskeudes ke perangkat Desa (Operator).
3. Konsultasi di Pemda permasalahan keuangan desa.
4. Monitoring Berkala ke Desa
Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa kendala dalam pengelolaan dana desa  yaitu  ,  pemahaman  regulasi,  kurangnya  fungsi  pembinaan  dari  Pemda/Kecamatan, Kekhawatiran  /  Ketakutan  dari  Aparat  Desa,  pergantian  Aparat  Desa  seiring  pilkades serentak,  kurangnya  disiplin  dalam  pelaporan  Hal  tersebut  dapat  menjadi    evaluasi  untuk pengelolaan  alokasi  dana  desa  ke  depan  nya  agar  bisa  diperbaiki  lebih  baik  lagi  daripada tahun  tahun  sebelumnya  sehingga  dapat  mensejahterakan  pemerintah  maupun masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Strategi  Pemerintah  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Desa  Kabupaten Karawang  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  memiliki  Kekuatan  landasan  hukum  yakni Peraturan  Bupati  Karawang  No  1  Tahun  2019  tentang  penyaluran  alokasi  dana  desa, Peraturan  Menteri  Dalam  Negri  No  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes, serta Surat Himbauan KPK. Adapun kelemahan dalam strategi nya dikarenaan keterbatasan aparatur desa dalam memahami regulasi desa dalam pengelolan  alokasi  dana  desa  sehingga  dapat  menjadi  hambatan  dalam  pengelolaan keuangan  desa  yakni  sumber  daya  manusia  atau  SDM  nya  bukan  karena  tidak  ada  nya pembinaan  dari  pemerintah  Kabupaten  Karawang  dalam  pengembangan  Sumber  Daya
Manusianya.Peluang  untuk  kedepannya  yakni  dapat  dilakukan  dengan  pemanfaatan teknologi  dalam  bidang  pemerintahan  yakni  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  di  tiap  Desa dalam pengelolaan keuangan desa sehingga ada transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

## Saran
Dalam  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kabupaten  Karawang  hendaknya  pemerintah melakukan  pembinaan  dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia  aparatur  desa  dalam meningkatkan  kompetensinya  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  sehingga  dapat menjadikan tata kelola keuangan desa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
Creswell,  John.  W.  (  2013). Reseach  Design ( Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed ) Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Nurcholis,  Hanif. (2011) .  Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa .  Jakarta: Erlangga.
David,  Fred  R.  (2011). Strategic  Management:  Concepts  and  Cases .  13th  ed.  New  Jersey: Prentice Hall.
Supriatna, Tjahya. (2012). Manajemen Pemerintahan Daerah . Bandung: Alfabeta.
Nugraha,  M.  Qudrot.  (2019). Manajemen  Strategis  Pemerintah .  Universitas  Terbuka: Jakarta.

## Internet
https://www.sidaknews.com/kucuran-alokasi-dana-desa-di-karawang-kurang-maksimal diakses 15 Februari 2019
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3700168/selewengkan-dana-desa-oknum- kades-di-karawang-jadi-tersangka diakses 15 Februari 2019
https://jabar.pojoksatu.id/pantura/2018/05/14/baru-satu-desa-di-karawang-yang-sudah- cairkan-dana-desa/ diakses 15 Februari 2019