## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENANGANAN PERNIKAHAN DI INDIA DAN JEPANG
Lathifa Nurul Fadilah 1 , Haura Atthahara 2 e-mail: nurul.f2001@gmail.com

## RINGKASAN
India mengalami problematika pernikahan yang disebabkan oleh tingginya perkawinan anak. Hal ini terjadi karena India memiliki budaya, dimana anak bisa bisa menjadi penyelamat dan orangtua terlepas dari beban bila anak tersebut  segera  dinikahkan.  Disertai  pula  oleh  bias  gender  sehingga perempuan  lebih  dominan  dipaksa  menikah.  Lain  dengan  jepang,  yang mana  mengalami  krisis  pernikahan  alias  mayoritas  masyarakatnya  tidak berkeinginan untuk menikah. Masyarakat Jepang lebih ingin fokus berkarir, karena orientasi hidupnya untuk membahagiakan diri sendiri. Alhasil angka kelahiran penduduk di Jepang semakin menurun tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tindakan yang dilakukan pemerintah India dan Jepang  dalam  mengatasi  fenomena  pernikahan.  Untuk  melihat implementasi kebijakan dari pemerintahnya, maka digunakanlah teori dari Paul  Sabatier  &  Daniel  Mazmanian  (1983)  dengan  metode  pendekatan penelitian  kualitatif  yang  diperoleh  dari  studi  literatur  dan  bersifat  studi komparatif. Pemerintah India dan Jepang mengeluarkan inovasi kebijakan berbasis  teknologi  dan  amandemen  undang-undang  batas  pernikahan. Pemerintah  India  membuat  aplikasi Childline sebagai  sarana  pengaduan, sedangkan  Pemerintah  Jepang  membuat  aplikasi Konkatsu sebagai  alat untuk  mencari  jodoh.  Dalam  pengimplementasiannya,  berbagai  kebijakan yang  dibuat  oleh  pemerintah  India  dan  Jepang  masih  belum  berjalan dengan  efektif,  karena  masyarakat  masih  berpegang  teguh  terhadap pendiriannya.  Pemerintah  masih  perlu  meningkatkan  kualitas  inovasi kebijakannya agar masyarakat lebih tertarik, terutama terkait sosialisasi.
Kata  Kunci:  Budaya,  India  dan  Jepang,  Kebijakan,  Pemerintah, Pernikahan.

## PENDAHULUAN
Setiap  negara  memiliki  kebijakan  dan  aturan  yang  beragam. Kebijakan disesuaikan dari keadaan daerah dan sumber dayanya. Sebab, kebijakan  diterapkan  untuk  mengatur  hidup  penduduk  dan  kondisi daerahnya  agar  tercipta  kesejahteraan  serta  kedamaian.  Di  dalam kebijakan tidak hanya mengatur tentang hal besar yang berkaitan langsung dengan  keuangan  dan  situasi  negara,  tetapi  juga  mengatur  tentang kehidupan dan perilaku masyarakat agar sejalan dengan norma atau pun
Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
tidak merugikan masyarakat maupun negaranya. Peraturan yang mengatur terkait  masyarakatnya,  salah  satunya  pernikahan.  Mungkin  banyak  yang menganggap  bahwa  pernikahan  adalah  hal  yang  berkaitan  dengan  hak asasi  manusia.  Namun  di  beberapa  negara,  pernikahan    memunculkan masalah yang tidak dapat dikatakan sepele karena mempengaruhi keadaan dan  citra  dari  suatu  negara.  Jika  banyak  masalah  yang  muncul  maka negara  tersebut  akan  mengalami  penurunan  penilaian,  bahkan  bisa dipandang buruk oleh negara lain.
Pernikahan  atau  perkawinan  adalah  upacara  pengikatan/peresmian dua  orang  pria  dan  wanita  secara  hukum,  agama,  maupun  sosial  yang berasal  dari  lingkungan  berbeda.  Sejatinya,  pernikahan  perlu  adanya persetujuan  dari  kedua  belah  pihak,  dalam  kata  lain  tidak  ada  unsur paksaan dari pihak lain, termasuk keluarga 1 . Aturan pernikahan dibuat oleh pemerintah agar sesuai dengan ketentuan negara dan tidak menimbulkan masalah.  Maka  dari  itu,  dua  negara  yang  dijadikan  objek  penelitian  ini membuat  pemerintahnya  mengeluarkan  kebijakan  yang  tegas  dan  unik, karena pernikahan dianggap sebagai hal yang memunculkan masalah bagi negara tersebut, bahkan terkenal hingga negara lain.
Jika mendengar negara India, pasti yang muncul pertama kali dalam pikiran  yakni  negara  yang  jumlah  penduduknya  banyak.  India  menjadi negara  terpadat  peringkat  ke-4  di  dunia.  India  merupakan  negara berkembang  dengan  total  penduduk  sebanyak  1.380.004.385  jiwa  per tahun 2021, berdasarkan penilaian Worldmeters.info . Padatnya penduduk India memicu timbulnya masalah mengenai pernikahan yang sudah terjadi sebelum  tahun  1880-an 2 .  Masalah  utama  pernikahan  di  India  yaitu perkawinan anak. Alhasil banyak anak di India, terutama perempuan sering
1 Rosramadhana and Nofriani Taufan, ‘Fenomena Perkawinan Dini Di Kalangan Perempuan Jawa Deli-Deli Serdang’, ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya, 2.1 (2016), 62– 75.
2Elvira  Graner,  ‘Governing  Childhood  in  India:  The  up-Hill  Battle  to  Abolish  Child Marriage’, Studi Sosiologi Anak Dan Remaja, 25 (2019), 149–69.
mendapat  kekerasan 3 dan  tidak  mendapatkan  pendidikan 4 .  Adanya pandemi Covid-19 menjadikan jumlah pernikahan anak di India mengalami lonjakan. Berdasarkan hasil laporan UNICEF pada tahun 2020 bahwa India mengalami peningkatan perkawinan anak sebanyak 17 persen sejak bulan Juli  2019 5 .  Masalah  utama  dari  adanya  pernikahan  dini  di  India  karena budaya  yang  mengakar  di  masyarakat,  yakni  bias  gender 6 .  Tentunya menikah  dibawah  usia  20  tahun  banyak  resiko  yang  mengkhawatirkan, lantaran  belum  siap  secara  mental  dan  materil.  Pada  kenyataannya  di lapangan  pun  yang  melakukan  pernikahan  dini  cenderung  mengalami kegagalan  rumah  tangga.  Pasti  mereka  terkejut  ketika  harus  dihadapkan dalam situasi mengurus rumah tangga, perdebatan, hingga menjadi ibu di usia belia 7 .
Perihal  pernikahan,  Jepang  yang  terkenal  sebagai  negara  maju dengan  segudang  teknologinya,  tidak  lantas  terbebas  dari  masalah  yang berkaitan  dengan  pernikahan.  Jepang  dinyatakan  mengalami  penurunan penduduk sebesar 0,7 persen atau setara dengan 868.177 jiwa. Penurunan jumlah penduduk di Jepang sudah dimulai sejak tahun 1920 8 . Hal ini timbul karena tingkat kelahiran di Jepang menurun, akibatnya penduduk dengan usia 65 tahun lebih banyak dibandingkan 0-14 tahun. Masalah ini membawa Jepang kepada krisis demografi, karena adanya ketimpangan antara lansia dengan  usia  produktif.  Bukan  seperti  negara  India  yang  penduduknya dipaksa nikah ketika usia masih di bawah umur, tetapi masyarakat Jepang
3 Mariam  Ouattara,  Purna  Sen,  and  Marilyn  Thomson,  ‘Forced  Marriage,  Forced Sex: The Perils of Chil dhood for Girls’, Gender and Development , 6.3 (1998), 27 –33.
4 Shantanu  Sharma  and others,  ‘Early  Marriage  and  Spousal  Age  Difference: Predictors of Preconception Health of Young Married Women in Delhi, India’, Journal of Health Research , 2021.
5 Lynda Hasibuan, ‘Sad! Pandemi Dorong Pernikahan Dini Anak Di India Meningkat’, CNBC Indonesia, 2021.
6 Indah Fatmawati, ‘Pernikahan Anak Di India’, Hubungan Internasional , 6.1 (2020), 12.
7 Anwar  Zainul  and  Rahmah  Maulida,  ‘PSIKOEDUKASI  TENTANG  RISIKO PERKAWINAN USIA MUDA UNTUK MENURUNKAN INTENSI PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA’, Psikologia (Jurnal Psikologi) , 1.July (2016).
8 Julkifli Sinuhaji, ‘Populasi Terus Turun, Jepang Keluar Dari 10 Negara Terpadat Di Dunia’, Pikiran Rakyat , 2021, https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr- 012112776/populasi-terus-turun-jepang-keluar-dari-10-negara-terpadat-di-dunia.
tidak  memprioritaskan  pernikahan.  Dengan  begitu,  menjadikan  tingkat kelahiran semakin menurun, sementara tingkat kematian meningkat karena usia terus meningkat namun tidak ada generasi baru (tidak ada perputaran kehidupan).
Pernikahan  seperti  apa  yang  mengharuskan  pemerintah  India  dan Jepang harus segera bertindak?, Bagaimana Pemerintah India dan Jepang harus  bertindak  terhadap  pernikahan  warganya  agar  tetap  membuat negaranya  bertumbuh  menjadi  lebih  baik?,  Apa  solusi  yang  harus  dibuat oleh  pemerintah  India  dan  Jepang  supaya  hasilnya  efektif?.  Tujuan menyelesaikan  masalah  ini  supaya  kedua  negara  tersebut  dapat  berada pada  kondisi  yang  stabil  dan  adanya  keadilan  bagi  masyarakat.  Melalui tulisan  ini  dapat  mengetahui  perbandingan  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah terkait masalah pernikahan di India dan Jepang yang didasari oleh  Budaya.  Pemerintah  India  dan  Jepang  membuat  kebijakan  terkait penanganan pernikahan berbasis teknologi serta melakukan amandemen Undang-Undang  pernikahan.  Penelitian  ini  akan  melihat  efektifitas  dalam impelementasi  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  India  dan  Jepang untuk mengatasi masalah pernikahan, sehingga dari sini kita dapat melihat seberapa  berhasil  reformasi  birokrasi  pernikahan  yang  dibuat  oleh pemerintah India dan Jepang. Melihat implementasi kebijakan termasuk hal yang  sangat  penting,  salah  satunya  untuk  sesegera  mungkin  dilakukan penanganan jika terjadi kendala dan tingkat kesesuaian dengan lingkungan yang diterapkan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India dan Jepang berdasarkan  keadaan  maupun  pilihan  masyarakat,  sebagai  tanda pemerintah yang melayani rakyat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa pendekatan  kualitatif  dengan  tipe  analisis  deskriptif  (menggambarkan
langsung fenomena yang terjadi) 9 atau sering dikenal dengan studi literatur. Studi  literatur  merupakan  peneltian  yang  dilakukan  peneliti  dengan  cara mengumpulkan  referensi  ilmiah  yang  sesuai  dengan  masalah  dan  tujuan penelitian.  Dalam  penelitian  ini  berfokus  terhadap  kebijakan  publik,  dan sosial-budaya  masyarakat.  Negara  yang  menjadi  objek  penelitian,  yakni India  dan  Jepang.  Mengangkat  tentang  penerapan  kebijakan  terkini pemerintah India dan Jepang untuk menangani permasalahan pernikahan, juga  meminimalisir  ketimpangan  di  kedua  negara  tersebut.  Pihak  yang menjadi  subjek  penelitian  yaitu  pemerintah    India  dan  Jepang  sebagai pembuat  kebijakan  penanganan  pernikahan,  serta  masyarakat  sebagai pihak  yang  memunculkan  gap  terkait  pernikahan  dan  mencoba  inovasi kebijakan yang dibuat  oleh pemerintah. Pengumpulan  data  dan  informasi diperoleh dari data sekunder, dengan menggunakan studi literatur/dokumen tertulis (jurnal dan artikel).
Penelitian  ini  bersifat  studi  komparatif,  di  mana  membandingkan antara satu lokasi atau objek penelitian dengan objek penelitian lain. Selain itu,  jenis  penelitian  yang  digunakan  berupa  studi  kasus,  karena  ingin memahami latar belakang fenomena serta kebijakan pemerintah India dan Jepang untuk menangani masalah ini. Kekhasan dari penelitian ini yaitu ada dua  negara  (India  dan  Jepang)  yang  memiliki  tema  masalah  yang  sama, namun  faktor  yang  mempengaruhinya  berbeda.  Tipe  studi  kasus  yang digunakan yakni collective case study , ada lebih dari satu kasus dijadikan objek penelitian .
Penelitian  ini  menggunakan  landasan  pendukung  berupa  teori implementasi dari Paul Sabatier & Daniel Mazmanian (1983). Implementasi menurut  Mazmanian  dan  Sebastier  yakni  suatu  pelaksanaan  kebijakan dasar  yang  berbentuk  undang-undang,  perintah,  maupun  keputusan penting.  Proses  implementasi  berlangsung  setelah  melalui  sejumlah
9 Kolne  Yakobus,  ‘IMPLEMENTASI  PERJANJIAN  PERBATASAN  RI  –  RDTL DALAM UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN (Studi Kasus Di Kabupaten TTU – RI Dengan Distrik Oecusse-RDTL)’, Politika: Jurnal Ilmu Politik , 5.1 (2015), 100 – 114.
tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, setelah itu ada  output  kebijakan  dalam  bentuk  pelaksanaan.  Dalam  proses implementasi  disarankan  untuk  dilakukan  perbaikan  kebijakan  agar  tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat 10 .
Teori  Sabatier  &  Mazmanian  memiliki  tiga  variabel,  pada  variabel pertama berupa Karakteristik Masalah ( Tractability of the Problems ) yang berisi  tingkat  kesulitan  dalam  menangani  masalah  yang  terjadi,  kondisi keragaman  kelompok  sasaran,  proporsi  kelompok  sasaran  terhadap  total populasi, dan perubahan perilaku atau lingkungan yang diharapkan. Kedua, Karakteristik Kebijakan atau Undang-Undang ( Ability of Statue to Structure Implementation )  mencakup  konsistensi  isi  kebijakan,  ukuran  kebijakan dalam  teori  kaualitas,  alokasi  sumber  daya  finansial  terhadap  kebijakan, keterkaitan  dan  dukungan  antar  organisasi,  konsistensi  aturan  badan pelaksana,  komitmen  Aparat  terhadap  tujuan  kebijakan,  serta  akses kelompok  eksternal  untuk  berpartisipasi  dalam  mengimplementasikan kebijakan.  Ketiga,  Variabel  Lingkungan  ( Nonstatutory  Variables  Affecting Implementation )  terdapat  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  yang  dituju, tingkat kemajuan teknologi sebagai media implementasi, dukungan publik terhadap  kebijakan,  sikap  dari  kelompok  berpengaruh,  juga  tingkat komitmen dan keahlian Implementor 11 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Masalah Pernikahan India dan Jepang
Pernikahan  sebetulnya  tidak  akan  menimbulkan  masalah,  jika  tidak berdampak  fatal  bagi  negara  maupun  diri  masyarakatnya.  Namun  suatu pernikahan di India dan Jepang malah mengakibatkan dampak negatif bagi negara.  Pernikahan  sejatinya  memang  berkaitan  dengan  Hak  Asasi
10 Rio  Renaldi  Pebriyanto  and  others ,  ‘IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN’, Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1.August (2016), 250.
11 Paul  A.  Sabatier,  ‘Top-Down  and  Bottom-Up  Approaches  to  Implementation Research :  A  Critical  Analysis  and  Suggested  Synthesis’, Journal  of  Public  Policy ,  6.1 (1986), 21 –48.
Manusia, sehingga untuk melakukan hal ini tergantung setiap pribadi. Jika ada  pengekangan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  tentunya  masyarakat bagaikan terkekang di negara sendiri. Walaupun pernikahan termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia, tetapi kurang berlaku di negara India jika dilihat dari  sisi  pernikahan  penduduknya.  Sedangkan,  di  Jepang  justru menimbulkan  ketimpangan  karena  adanya  krisis  pernikahan.  Situasi mendesak  yang  mengharuskan  pemerintah  atau  organisasi  melakukan respon untuk mencari jalan keluar, karena telah terjadi penekanan terhadap situasi normal 12 .
Negara  India  seringkali  dibahas  oleh  khalayak  umum  selain negaranya  yang  padat  penduduk,  tapi  juga  terkait  pernikahannya. Pernikahan di negara India sebenarnya tidak akan terjadi kontra, jika sesuai dengan syarat pernikahan. Namun yang menjadi permasalahan pernikahan di India karena adanya perkawinan anak alias pernikahan pasangan yang umurnya  masih  di  bawah  18  tahun,  dimana  berdasarkan  kebijakan  yang berlaku di India bahwa batas usia menikah untuk perempuan yakni 18 tahun dan laki-laki yakni 21 tahun. Tentu perkawinan anak bukanlah hal yang baik untuk  dilakukan,  akan  banyak  menimbulkan  dampak  buruk  bagi  anak tersebut. Yang menjadi masalah besar dari adanya pernikahan dini, yakni anak  perempuan  maupun  laki-laki  yang  menikah  ketika  masih  di  bawah umur  belum  mempunyai  pengetahuan  tentang  kesehatan  reproduksi  dan belum  memiliki  pendirian  yang  matang,  sehingga  masih  sulit  untuk mengambil  keputusan.  Jika  melakukan  pernikahan  ketika  usia  masih  di bawah  umur,  seringkali  dalam  hal  pendidikan  akan  terhenti.  Di  India terdapat dua pertiga anak perempuan yang mengalami buta hutuf atau pun hanya sekadar mendapatkan pendidikan hingga sekolah dasar 13 . Padahal generasi  muda  adalah  penerus  negara  agar  di  masa  depan  keadaannya menjadi  lebih  baik.    Seringkali  problematika  ini  diangkat  ke  dalam  serial
12 Laila Kholid Alfirdaus and others, ‘Pandemi Covid-19 Dan Pendekatan Kebijakan Multikrisis: Sebuah Refleksi Teoritis’, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 5 (2020), 2019.
13 Sharma and others. Early marriage and spousal age difference: predictors of preconception health of young married women in Delhi, India, Journal of Health Research , 2021, 10-11.
India,  contohnya  Gangaa.  Serial  tersebut  menggambarkan  kehidupan masyarakat India yang menikahkan anaknya ketika masih di bawah umur.
Perkawinan anak di India sudah menjadi budaya turun-temurun yang mengakar. Bahkan para anak sudah dijodohkan oleh orangtuanya sebelum mereka  lahir,  dan  sang  anak  tidak  boleh  menolak  perjodohan  tersebut dikarenakan sudah ada perjanjian antar kedua belah keluarga. Tidak peduli apakah  anak  tersebut  menyukai  pasangannya  atau  tidak,  tetapi pernikahannya  tetap  harus  dilaksanakan  ketika  sang  anak  sudah  masuk usia sekolah dasar. Jika mereka berusaha menentang, maka anak itu akan diculik atau dibawa paksa oleh orangtuanya untuk diantarkan kepada pihak suami 14 .  Perkawinan  anak  ini  mulai  menjadi  perdebatan  pemerintah  dan tokoh  India  sejak  tahun  1880-an.  Namun  Undang-Undang  Pembatasan Perkawinan  Anak  ( Child  Marriage  Restraint  Act )  baru  bisa  diterbitkan setelah satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1929. Undang-Undang tersebut  menimbulkan  kontroversi  karena  dianggap  memiliki  nama  yang kurang  sopan,  sehingga  pada  tahun  2000-an  diubah  menjadi  Undang- Undang  Larangan  Pernikahan  Anak  ( the  Prohibition  of  Child  Marriage Act ) 15 .  Pernikahan  dini  di  India  didasari  oleh  adanya  bias  gender,  yang mana menganut sistem budaya patriarki atau posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini menjadikan anak perempuan lebih baik dinikahkan dari pada harus mendapatkan pendidikan 16 .
Jika  perempuan  bersekolah  akan  dianggap  sia-sia  karena  ujung- ujungnya  hanya  mengurus  rumah  tangga,  terlebih  dalam  kepercayaan  di India bahwa anak perempuan menjadi penyelamat bagi sang Ayah. Dalam budaya  India  disebut dengan  “ Kanyadaan  mahadaan ”  yang  memiliki  arti menyerahkan  anak  perempuan  merupakan  persembahan  terbesar  yang dapat  laki-laki  lakukan.  Arti  persembahan  disini  yaitu  memberikan  anak
14 Ouattara, Sen, and Thomson. Forced marriage, forced sex: the perils of childhood for girls, Gender and Development , 6.3 (1998), 27-33.
15 Graner. Governing childhood in India: the up-hill battle to abolish child marriage, Jurnal Studi Sosiologi Anak dan Remaja , 25 (2019), 149-169.
16 Indah Fatmawati. Pernikahan Anak Di India, Jurnal Hubungan Internasional , 6.1 (2020), 12.
perempuannya  kepada  pihak  lain.  Selain  itu,  ada  sebutan  “ pitridai  theke mukti ”  artinya  agar  seorang  Ayah  dapat  terbebas  dari  kewajiban,  maka harus  menikahkan  anak  perempuannya.  Ini  pun  dianggap  sebagai kebebasan  sang  Ayah  agar  dapat  langsung  masuk  surga  setelah kematiannya 17 .  Oleh  karena  itu,  masyarakat  ingin  menikahkan  anak perempuannya  ketika  masih  di  bawah  umur  agar  beban  mereka  bisa dilepaskan.  Perjodohan  di  India  ini  tidak  hanya  diberikan  kepada  laki-laki yang seusia dengan perempuan tersebut, tapi juga bisa dinikahkan kepada laki-laki dengan rentang usia cukup jauh dengan sang perempuan.
Kekerasan  pun  seringkali  terjadi,  karena  mereka  masih  belum  bisa mengontrol  emosinya.  Apalagi  dengan  sistem  perjodohan  terpaksa, semakin  meningkatkan  emosi  dalam  diri  anak  tersebut.  Biasanya  yang menjadi  pelaku  kekerasan  adalah  pihak  laki-laki,  sedangkan  perempuan hanya korban saja. Laki-laki memiliki prioritas karena dianggap derajatnya lebih tinggi dan mampu berpendidikan tinggi. Dengan begitu, ketika istrinya tidak  mendapat  pendidikan  tinggi  akan  mudahnya  untuk  diperlakukan semaunya  agar  segala  keingian  dapat  terpenuhi.  Sementara  pihak perempuan  hanya  bisa  patuh  dan  tidak  boleh  melawan,  karena beranggapan  bahwa  segala  kebaikan  berada  ketika  ia  patuh  terhadap suaminya,  terlebih  lagi  tidak  memiliki  prioritas  untuk  mengutarakan pendapat 18 . Hal ini tentunya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia di India  bagi  perempuan,  termasuk  usia  anak-anak.  Selain  karena  budaya, perkawinan  anak  juga  dilakukan  oleh  pihak  keluarga  yang  memiliki keterbatasan  ekonomi.  Mereka  menganggap  jika  sang  anak  sudah dinikahkan, maka beban ekonomi berkurang lantaran anak yang menikah tersebut  dituntut  untuk  mencari  pekerjaan  atau  pun  mengandalkan  pihak laki-laki (jika dari kalangan mampu) 19 . Tentunya masalah ini termasuk juga
17 Sonali  Mukherjee,  Domestic  Violence,  and  Untuk  Penulis,  ‘Kekerasan  Dan  Kejahatan Dalam Keluarga : Pola ’, Gender , 9 (2016), 73–94.
18 Indah Fatmawati. Pernikahan Anak Di India, Jurnal Hubungan Internasional , 6.1 (2020), 12.
19 Ouattara, Sen, and Thomson. Forced marriage, forced sex: the perils of childhood for girls, Gender and Development , 6.3 (1998), 27-33.
ke dalam eksploitasi anak, ketika seharusnya usia sekolah digunakan untuk mereka  belajar  dan  bermain  bersama  teman-temannya,  justru  dipaksa untuk mengurus rumah tangga. Tanggungjawab ini memerlukan kesiapan secara psikis maupun fisik, tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan emosi semata.
Ketika  selesai  menikah,  pasangan  di  bawah  umur  tidak  boleh menunda  untuk  memiliki  anak.  Hal  ini  terkait  keyakinan  yang  dianut,  jika melakukan penundaan maka akan dianggap menentang norma agama dan sosial. Bahkan ketika anak pertama sudah lahir, tidak boleh menunda untuk memiliki anak berikutnya. Dan bila sang perempuan masih belum berhenti dari bangku pendidikan ketika menikah, maka dituntut harus berhenti agar fokus  terhadap  rumah  tangganya 20 .  Kurang  efektifnya  peraturan  dan kebijakan  pemerintah  India  terkait  pelarangan  pernikahan  anak,  bukan karena  jumlah  penduduk  yang  padat  saja,  tetapi  juga  menganut kepercayaan  terhadap  budayanya  sangat  tinggi.  Dalam  kata  lain,  masih banyak masyarakat India yang pikirannya belum terbuka untuk masa depan dan dampak yang ditimbulkan. Namun untuk masalah dilarang memunda memiliki  anak,  saat  ini  sudah  mulai  diminimalisasi,  karena  sebagian masyarakatnya  perlahan  mulai  memahami  keadaan  dan  dampaknya. Kondisi ini didukung dengan adanya kemajuan teknologi.
Pandemi Covid-19 kembali memicu lonjakan perkawinan anak secara pesat. Pernikahan dini (jumlah anak yang melaporkan) meningkat sebesar 17%  dibanding  tahun  2019,  yang  dihitung  mulai  Juli  2020  berdasarkan survei yang dilakukan oleh UNICEF. Hal tersebut lantaran para orang tua di  India  kehilangan  pekerjaan  selama  karantina.  Selain  itu,  sekolah  pun ditutup  sehingga  membuat  anak-anak  harus  belajar  dari  rumah.  Sekolah inilah  yang  sebenarnya  menjadi  tempat  pengaduan  anak  ketika  dipaksa menikah  oleh  orangtuanya.  Namun  akibat  pandemi  terpaksa  harus  di
20 Katherine  A.  McClendon  and  others,  ‘Intersections  of  Girl  Child  Marriage  and Family  Planning  Beliefs  and  Use:  Qualitative  Findings from Ethiopia and India’, Culture,
Health and Sexuality, 20.7 (2018), 799 –814.
rumahkan,  menjadikan  anak-anak  tidak  memiliki  perlindungan.  Ketika  di rumah  para  orangtua  memaksakan  anaknya  untuk  menikah  dengan harapan bisa menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga. Para orangtua ini melakukan  berbagai  cara,  salah  satunya  dengan  berdalih  sakit  agar anaknya  mau  untuk  dijodohkan.  Sebelum  pandemi  pun  berdasarkan sensus India 2011 menyatakan bahwa terdapat 10 juta anak dari 260 juta penduduk memiliki status pekerja 21 .

## Gambar 1.1
Data Negara dengan Jumlah Pernikahan Dini Terbanyak ( United Nations , 2019)
Berbeda  dengan  negara  India  dimana  tingkat  pernikahan  sangat tinggi,  Jepang  justru  terjadi  sebaliknya.  Masalah  pernikahan  di  Jepang adalah pemikiran masyarakatnya yang “tidak mau menikah”. Jika kembali dilihat  dari  sudut  pandang  negara  India  pastinya  angka  pernikahan  perlu ditekan,  karena  menyebabkan  angka  kelahiran  meningkat  sehingga negaranya semakin padat. Akan tetapi, di Jepang masyarakatnya banyak yang  berpikiran  tidak  mau  menikah  akibatnya  angka  kelahiran  semakin menurun.  Bahkan,  penduduk  Jepang  dengan  usia  65  tahun  lebih  banyak
21 BBC, ‘Pa ndemi Covid-19 Di India Memicu Lonjakan Pernikahan Anak Dan Pekerja Anak, “Saya Terpaksa Menyerahkan Anak Saya”’, Bbc.Com , 2020, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54196001.
dari pada usia 0-14 tahun. Seharusnya dalam penduduk suatu negara perlu adanya generasi muda sebagai bentuk perputaran generasi.
Gambar 1.2
Demografi Jepang ( Immigration Services Agency of Japan , 2020)
Dapat dilihat dari grafik di atas yang menunjukkan pada tahun 2020 bahwa penduduk usia 65 tahun totalnya diatas 40%, sedangkan usia 0-14 tahun maupun 15-64 tahun hanya berjumlah kurang dari 40%, dan semakin berjalannya  waktu  jumlahnya  malah  semakin  menurun.  Hal  ini menimbulkan  keresahan  pada  pemerintah  Jepang  karena  dikhawatirkan nantinya  Jepang  mengalami  ketimpangan.  Saat  ini  saja  total  jumlah penduduk Jepang sebanyak 126.226.586 jiwa per 2020 berdasarkan survei Bank  Dunia.  Dari  hasil  survei  tersebut  menyatakan  bahwa  Jepang mengalami  penurunan  penduduk sebesar 0,7  persen atau setara  dengan 868.177  jiwa  dibanding  sensus  penduduk  5  tahun  terakhir.  Bahkan,  hasil perhitungan kelahiran pada tahun 2019 hanya sebanyak 1,36 persen 22 .
Sebetulnya  antara  Jepang  dengan  India  memiliki  latar  belakang masalah  pernikahan  yang  sama,  yakni  budaya.  Namun  yang  dimaksud dengan  “budaya”  disini  ingin  fokus  bekerja  dibandingkan  menikah. Masyarakat  Jepang  lebih  banyak  mendapatkan  pendidikan  hingga  ke
22 Happy Amanda Amalia, ‘Tingkatkan Angka Kelahiran, Jepang Tambah Dana AI’, Investor.Id, 2020, https://investor.id/international/230505/tingkatkan-angka-kelahiran- jepang-tambah-dana-ai.
Perguruan Tinggi, dengan begitu mudah untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan sesuai dengan minatnya. Hal itu menumbuhkan kemandirian dari segi  mendapatkan  finansial.  Dengan  mudahnya  mereka  memenuhi kebutuan  hidupnya  sendiri  tanpa  harus  ada  pendamping.  Bagi  beberapa perempuan  Jepang,  tidak  ingin  menikah  bukanlah  keputusan  yang permanen. Keputusan tersebut mereka lakukan untuk membebaskan dari pernikahan tradisional yang masih menganggap bahwa perempuan hanya diperkenankan mengurus rumah saja. Adanya pemikiran stagnan membuat perempuan  Jepang  sulit  untuk  melakukan  kegiatan  apapun,  bahkan seringkali kebutuhan kurang terpenuhi karena kondisi ekonomi yang tidak baik. Akan tetapi, kemajuan pendidikan membuat masyarakat Jepang ingin mengubah  persepsi  tersebut  agar  kaum  perempuan  bebas  bekerja  dan mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung kepada orang lain 23 .
Dominasi pemikiran masyarakat Jepang yang lebih ingin berkarir dari pada menikah, karena kehidupan pernikahan tidaklah mudah. Apalagi jika harus memiliki keturunan, maka banyak sekali hal yang harus dipersiapkan seperti  ilmu  parenting  dan  bertanggung  jawab  kepada  manusia  lain, sedangkan  untuk  diri  sendiri  tidak  mendapatkan  waktu.  Maka  dari  itu, masyarakat    Jepang  memilih  fokus  berkarir  agar  bisa  meluangkan  waktu untuk  dirinya  sendiri.  Jika  dilihat  dari  penurunan  kelahiran,  pemerintah Jepang  membuat  larangan  kepada  masyarakatnya  untuk      tidak  boleh melakukan aborsi. Sebab, sebelumnya seringkali ada masyarakat Jepang yang memiliki anak di luar nikah, karena dahulu dianggap legal (seringkali aborsi)  dan  kelahiran  ditingkatkan  oleh  pihak  tersebut.  Akan  tetapi, pemerintah sudah mengeluarkan larangan memiliki anak sebelum menikah, salah  satunya  sangat  berdampak  terhadap  kesehatan.  Oleh  karena  itu, pemerintah  Jepang  memberikan  arahan  kepada  masyarakatnya  untuk segara menikah, demi meningkatkan populasi penduduk di Jepang 24 .
23 Vincent  Mirza, ‘Young Women and Social Change in  Japan:  Family  and Marriage in  a Time of Upheaval’, Japanese Studies, 36.1 (2016), 21–37.
24 Budi  Mulyadi,  ‘Fenomena  Penurunan  Angka  Pernikahan  Dan  Perkembangan  Budaya Omiai Di Jepang’, Kiryoku, 2.2 (2018), 65.

## Gambar 1.3
Populasi Status Masyarakat Jepang ( Institute for Population and Social Security Research , 2018)
Kurangnya  minat  untuk  menikah  membuat  perumahan  di  Jepang  di dominasi oleh masyarakat berstatus lajang. Biasanya rumah diperuntukkan bagi  warga  yang  sudah  berkeluarga,  namun  budaya  saat  ini  yang mementingkan  karir  menjadikan  dominasi  tersebut  berbalik  arah.  Mereka memanfaatkan uang yang didapat untuk membeli rumah sendiri di daerah perkotaan 25 . Masyarakat Jepang memiliki pikiran bahwa dengan menikah belum tentu mendapat segala kepuasan bagi pribadinya. Dari prioritas inilah pemerintah  Jepang  membuat  beberapa  kebijakan  agar  masyarakatnya yang  sudah  cukup  umur  dan  mampu  secara  finansial  bersedia  untuk menikah.  Penurunan  jumlah  pernikahan  berdasarkan  survei  Kementerian Kesehatan Jepang ( Kōsei-rōdō-shō ) per tahun 2020 yakni sebesar 525.490 pernikahan, artinya terjadi penurunan 12,3 persen dari tahun sebelumnya.
Kebijakan Pemerintah India dan Jepang dalam Menangani Pernikahan Sebetulnya  pemerintah  India  sudah  memiliki  Undang-Undang Larangan  Pernikahan  Dini  tahun  2006,  peraturan  tersebut  merupakan amandemen  dari  Undang-Undang  Pembatasan  Perkawinan  Anak  yang
25 Richard Ronald and Lynne Nakano, ‘Single Women and Housing Choices in Urban Japan’,
Gender , Place and Culture , 20.4 (2013), 451 –69.
dibuat  pada  tahun  1929.  Akan  tetapi,  adanya  peraturan  tersebut  tidak menurunkan tingkat perkawinan anak. Terlebih dalam hal perjodohan yang dipaksakan oleh orangtuanya. Fenomena perkawinan anak di India sampai membuat  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  turun  tangan  untuk mengatasi keadaan tersebut 26 . Sebab yang menjadi korban adalah anak- anak,  hak  asasi  yang  semestinya  menjadi  hal  yang  fundamental  dalam hidupnya tidak bisa mereka raih.
India  menetapkan  minimal  usia  menikah  adalah  18  tahun  bagi perempuan dan 21 bagi laki-laki, namun adanya Undang-Undang tersebut tidak  diindahkan  oleh  masyarakat.  Mereka  lebih  patuh  terhadap  budaya, alasannya  karena  warisan  turun-temurun  dan  jika  melestarikannya dianggap menghargai leluhur. Juga berdalih bahwa menikahkan anaknya akan terbebas dari beban karena dianggap dapat mencari nafkah sendiri. Padahal pemerintah India mengeluarkan aturan bahwa yang mempekerjakan anak maka akan dikenakan sanksi pidana, sebab seperti memperjual-belikan  anak.  Tidak  hanya  itu,  sebenarnya  jika  menikahkan anak di bawah umur maka termasuk tindak pidana kekerasan. Akan tetapi, masyarakat  India  bagai  menutup  telinga  terhadap  aturan  yang  diberikan oleh  pemerintah.  Bahkan  kini,  Undang-Undang  Anti  Kekerasan  Seksual Dalam Rumah Tangga menjadi kontroversial tatkala para laki-laki di India melakukan  kampanye  sebagai  protes  kepada  Pemerintah  yang  telah memberlakukan  Undang-Undang  ini.  Hal  ini  didasarkan  oleh  isi  Undang- Undang Anti Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, yang mana akan disebut  sebagai  kekerasan/pemerkosaan  jika  tidak  ada  persetujuan  dari pihak  perempuan  atau  pernikahan  di  bawah  umur,  dan  pemerintah  pun sepakat  bahwa  akan  tetap  dinyatakan  sebagai  kekerasan  terlepas  dari statu snya “menikah”. Namun bagi para laki-laki di India, Undang-Undang ini
26 Graner. Governing childhood in India: the up-hill battle to abolish child marriage, Jurnal Studi Sosiologi Anak dan Remaja , 25 (2019), 149-169.
dirasa  menjadi  ancaman  dalam  sebuah  pernikahan  dan  beban  untuk menghadapi tindak pidana 27 .
Untuk  meminimalisir  masalah  perkawinan  anak,  Pemerintah  India membuat  kebijakan  yang  selaras  dengan  revolusi  4.0  atau  biasa  disebut dengan e-government . Inovasi kebijakan tersebut berupa aplikasi bagi para anak  di  India.  Aplikasi  ini  diberi  nama Childline ,  yang  bertujuan  untuk mengendalikan perkawinan anak. Childline diresmikan oleh Wakil Menteri Utama,  Sushil  Kumar  Modi.  Pembuatan  aplikasi  bekerja  sama  dengan Aliansi Gender sebagai pihak yang mengembangkan aplikasi, PBB sebagai pihak  donatur  sebagian  dana  (dana  populasi),  dan  aktivis  sebagai  pihak yang mengkampanyekan aplikasi. Childline dikampanyekan terlebih dahulu ke  desa-desa,  karena  di  sinilah  tempat  banyak  terjadi  perkawinan  anak. Aplikasi Childline berisikan fitur untuk aduan dan konsultasi 28 . Fitur aduan digunakan ketika adanya paksaan untuk menikah, maka nantinya lembaga terkait  yang  dekat  dengan  wilayah  tersebut  akan  mendatangi  lokasi. Sedangkan  fitur  konsultasi  digunakan  untuk  mengkonsultasikan  apakah anak tersebut sudah mampu  untuk menikah atau belum. Sebab ada saja yang  menikah  bukan  karena  paksaan.  Aplikasi  ini  cukup  efektif  dipakai ketika  pandemi  Covid-19,  dengan  anak-anak  di  rumahkan  sangat  mudah untuk dipaksakan perjodohan, apalagi tidak ada bantuan dari pihak sekolah. Dengan begitu, para anak dapat melakukan pengaduan pada fitur aplikasi untuk meminta bantuan agar aparat setempat dapat membantu, walaupun tingkat efektifnya belum maksimal.
Dikarenakan  Undang-Undang  terkait  pernikahan  dini  selalu  tidak efektif,  pemerintah  India  melakukan  revisi  pada  Undang-Undang Pernikahan bahwa  batas minimal menikah  di India  dari  18 tahun menjadi 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dibuat agar perempuan
27 Seerat  Chabba,  ‘Mengapa  Sekelompok  Lelaki  India  Lakukan  “Mogok  Menikah”?’, Dw.Com, 2022, https://www.dw.com/id/mengapa-sekelompok-lelaki-india-lakukan-mogok- menikah/a-60588029.
28VoA,  ‘Aplikasi  Ponsel  Bantu  Akhiri  Pernikahan  Anak  Di  India’,  Voaindonesia,  2017, https://www.voaindonesia.com/a/aplikasi-ponsel-bantu-akhiri-pernikahananak-di- india/4038046.html.
memiliki hak yang sama seperti laki-laki (kesetaraan) dan diberikan waktu untuk berpendidikan, bekerja, dan melatih kesiapan emosional. Sebab jika terus dibiarkan akan memicu tingkat kematian ibu dan anak. Efektivitas dari implementasi  Undang-  Undang  baru  ini  belum  terlihat  karena  masih  baru diterapkan pada bulan Desember 2021, bahkan masih banyak perdebatan dari beberapa pihak, termasuk politisi 29 . Perdebatannya perihal usia yang dinaikkan  karena  dianggap  akan  memunculkan  kriminalitas  pemaksaan menikah  oleh  orangtua,  tidak  mencegah  anemia,  dan  tidak  membahas faktor partiarki. Alhasil, banyak protes dari aktivis untuk usianya diturunkan kembali menjadi 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan usianya perlu disamakan  menjadi  18  tahun.  Namun  hingga  saat  ini  pemerintah  India masih  mencoba  untuk  menerapkan  Undang-Undang  yang  baru  agar mengetahui  tingkat  keefektifannya,  sekaligus  terus  mengkampanyekan aplikasi Childline .
Lain dari itu, usia legal pernikahan di Jepang yakni ketika mereka sudah dianggap mencapai usia  dewasa. Pada tahun 1876, Jepang menetapkan usia  dewasa  masyarakatnya  sekitar  16  tahun.  Dengan  begitu,  Undang- undang  terkait  batas  usia  menikah  di  Jepang  pun  minimal  16  tahun, sehingga  jika  ingin  menikah  tidak  perlu  lagi  meminta  surat  persetujuan orangtua. Akan tetapi, lama-kelamaan minimal usia ini menjadi perdebatan para aktivis politik. Sebab standar di berbagai negara jika ingin menetapkan usia  dewasa  adalah  18  tahun.  Hal  itu  membuat  pemerintah  Jepang melakukan  revisi  terhadap  Undang-undang  pernikahan,  yang  mana minimal  usia  laki-laki  dan  perempuan  Jepang  yakni  20  tahun.  Revisi tersebut berdasarkan saran dari Dewan Legislatif Kementerian Kehakiman Jepang ( Hōmu-shō ).
Masalah  kembali  hadir  ketika  Jepang  dinyatakan  mengalami penurunan kelahiran, dan yang menjadi faktor utamanya adalah sedikitnya
29 VoA, ‘UU India Naikkan Batasan Usia Menikah Bagi Perempuan Jadi 21 Tahun’, Voaindonesia ,  2021,  https://www.voaindonesia.com/a/ruu-india-akan-naikkanbatasan- usia-menikah-bagi-perempuan-jadi-21-tahun/6365848.html.
minat masyarakat untuk menikah. Maka anggota Partai  Demokrat Liberal menyarankan  kepada  pemerintah  untuk  menurunkan  usia  pernikahan. Sejalan  juga  dengan  minimal  usia  pemilih/pemilu.  Pemerintah  Jepang kembali  melakukan  revisi  terhadap  Undang-undang  terkait  batas  usia minimal  menikah  di  Jepang,  yakni  di  turunkan  menjadi  18  tahun.  Alhasil minimal  usia  untuk  melakukan  pemilu  pun  menjadi  18  tahun.  Namun, peraturan ini baru saja diterapkan pada bulan April 2022 30 , sehingga saat ini dampaknya  belum terlihat. Tidak hanya itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jepang agar menarik minat masyarakatnya untuk menikah. Di tahun  2014,  Perdana  Menteri  Jepang,  Shinzo  Abe  mengalokasikan  dana sebesar tiga miliyar yen untuk membuat program sebagai dukungan strategi peningkatan  angka  kelahiran.  Inovasi  yang  dibuat  berupa Konkatsu yang berasal  dari kekkon  katsudHai ,  artinya  kegiatan  mencari  jodoh 31 . Masyarakat  Jepang  sendiri  tidak  ada  waktu  untuk  mencari  pasangan, mereka  fokus  terhadap  kemajuan  karirnya.  Bahkan  jika  terpaksa  harus menikah,  karena  tidak  ingin  repot  mereka  sampai  rela  menikah  dengan temannya dengan alasan sudah lebih mengenal 32 .
Inovasi perjodohan Konkatsu ini terinsipirasi dari budaya omiai , yang dipelopori  sejak  tahun  1960-an  oleh  para  samurai  yang  melakukan perjodohan untuk mendapatkan garis keturunan yang memiliki tahta kuat. Dari situlah kemudian di adaptasi ke zaman modern menggunakan sistem yang banyak digunakan oleh generasi saat ini, tidak lain adalah teknologi. Ada  sedikit  perbedaan  antara  Konkatsu  dan Omiai ,  yakni konkatsu tidak formal dan memiliki orientasi yang luas, sedangkan omiai sangat formal dan spesifik. Lain halnya dengan aplikasi perjodohan yang melakukan kencan
30 Dyah Ratna Meta Novia, ‘Permudah Pernikahan, Jepang Ubah Usia Dewasa Jadi 18 Tahun’, Jawa Pos , 2018, https://www.jawapos.com/internasional/14/06/2018/permudah-pernikahan-jepang-ubah- usia-dewasa-jadi-18-tahun/.
31 Emma  Dalton  and  Laura  Dales,  ‘Online  Konkatsu  and  the  Gendered  Ideals  of Marriage in Contemporary Japan’, Japanese Studies , 36.1 (2016), 1 –19.
32 Mulyadi.  Fenomena  Penurunan  Angka  Pernikahan  Dan  Perkembangan  Budaya Omiai Di Jepang, Jurnal Kiryoku , 2.2 (2018), 65.
romantis, Konkatsu ini  lebih  ke  arah  interaksi  mediasi  sebagai  cara mengurangi rasa cemas dalam berkenalan dengan orang asing. Konkatsu sendiri ada yang berbentuk literatur, namun hanya berisi penjelasan tentang kehidupan  rumah  tangga  dan  nantinya  diarahkan  pada  situs  perjodohan. Dibalik  itu,  masyarakat  masih  mengkhawatirkan  penggunaan  situs pejodohan, dikhawatirkan terjadi kejahatan seperti pelecehan secara online yang dikaitkan dengan prostitusi 33 .
Penurunan tingkat kelahiran pada tahun 2019 semakin merosot tajam sebesar  5,8  persen  dari  sebelumnya,  membuat  Pemerintah  Jepang mengalokasikan  dana  sekitar  sebesar  US$  19  juta  atau  setara  Rp  268 Miliar.  Dana  tersebut  dialokasikan  untuk  pengembangan  aplikasi perjodohan dengan menggunakan sistem Artificial Intellegence
(Kecerdasan buatan). Sistem ini akan mempertemukan satu sama lainnya bergantung  dari  pendapatan  dan  usia  saja,  sebab  hal  itu  yang  sangat dipertimbangkan oleh masyarakat Jepang terkait jodoh. Kecerdasan buatan ini  sudah  banyak  digunakan  oleh  aplikasi  perjodohan  universal  untuk memperbaiki sistem agar lebih cocok dari segi usia, latar belakang, maupun tempat  tinggal.  Kecanggihan  ini  sudah  direncanakan  pemerintah  Jepang bahwa bisa jadi yang ada diaplikasi, latar belakangnya tidak sesuai dengan yang  diinginkan,  tetapi  masyarakatnya  juga  harus  berusaha  berkenalan agar  tidak  hanya  memandang  latar  belakang  saja.  Sebetulnya  aplikasi perjodohan berbasis Al sudah diterapkan di setengah prefektur Jepang (dari total  47  prefektur),  yang  mencantumkan  hobi  dan  lainnya 34 .  Akan  tetapi, biaya  yang  dikeluarkan  terbilang  lebih  mahal.  Pemerintah  daerah  Tokyo menghabiskan hingga 15 juta yen yang setara dengan Rp 2 Miliar, namun tidak  sebanding  dengan  hasilnya  yang  hanya  mampu  menikahkan  21 pasangan  saja.  Dari  Pemerintah  Pusat  optimis  inovasinya  ini  berhasil,
33 Dalton and Dales. Online Konkatsu and the Gendered Ideals of Marriage in Contemporary Japan, Journal Japanese Studies , 36.1 (2016), 1-19.
34 Amalia.  ‘Tingkatkan  Angka  Kelahiran,  Jepang  Tambah  Dana  AI’, Investor.Id ,  2020, https://investor.id/international/230505/tingkatkan-angka-kelahiran-jepang-tambah-dana-ai.
walaupun hingga saat ini belum terlihat. Karena sistem ini pun masih baru diterapkan sehingga belum banyak yang mencoba.
Pemerintah  Jepang  juga  membiayai  hidup  para  pengantin  baru sebesar 600.000 yen atau setara Rp 85 juta. Namun ada syarat yang perlu dipenuhi oleh masyarakat, yakni ketika menikah minimal berusia 40 tahun dan memiliki pendapatan gabungan kurang dari 5,4 juta yen atau setara Rp 768  juta 35 .  Menurut  survei National  Institute  of  Population  and  Social Security  Research ,  bahwa  kebijakan  pemerintah  Jepang  dengan memberikan dana pernikahan dianggap efektif karena meningkatkan 29,1 persen laki-laki dan 17,8 persen perempuan Jepang untuk menikah, sebab salah satu faktornya ada pada masalah ekonomi.

## Lingkungan  Negara  India  dan  Jepang  dalam  Penerapan  Kebijakan Pernikahan
Lingkungan  di  negara  India  masih  kental  dengan  budaya,  saking kentalnya  sampai  perkawinan  anak  terus  dilakukan  hingga  angkanya mengalami pelonjakkan. Walaupun ada Undang-Undang, tetapi masyarakatnya  masih  sulit  untuk  taat  karena  ingin  melestarikan  budaya leluhur dan terbebas dari masalah ekonomi. Sedangkan, anak-anak di India ingin  sekali  terbebas  dari  adanya  pernikahan  dini  yang  dipaksakan  oleh orangtuanya.  Ketika  pemerintah  India  membuat  inovasi  kebijakan  berupa aplikasi Childline sebagai media pengaduan jika terjadi perjodohan paksa, aplikasi ini disambut antusias oleh anak-anak. Aplikasi ini efektif digunakan ketika  pandemi,  buktinya  pada  pertengahan  tahun  2019  mengalami peningkatan  sebesar  17%  aduan  pada  aplikasi Chlidline .  Sebab  banyak yang  dipaksa  untuk  menikah  agar  bisa  membantu  perekonomian  ketika pandemi.
35 N  Yuniar,  ‘Pengantin  Baru  Di  Jepang  Bisa  Dapat  Uang  Rp85  Juta  Dari Pemerintah’,
Antaranews , 2020, https://www.antaranews.com/berita/1738817/pengantinbaru-di-jepang-bisa-dapat-uang- rp85-juta-dari-pemerintah#mobile-src.
Beberapa  kelompok,  seperti  aktivis,  UNICEF,  Aliansi  Gender,  dan PBB membantu pemerintah India untuk mengembangkan aplikasi tersebut agar setiap anak memiliki aplikasinya dan diharapkan kedepannya tingkat pernikahan dini semakin menurun. Terutama untuk membuka pikiran para orangtua  terhadap  dampak  yang  akan  terjadi  jika  melakukan  pernikahan dini pada anaknya. Pemerintah India meminta bantuan dalam pembuatan dan  pengembangan  aplikasi  kepada  Aliansi  Gender,  sebab  pembuatan aplikasi perlu  adanya pihak yang ahli dalam software . Dibalik  perdebatan terkait revisi Undang-Undang Larangan Pernikahan Anak yang menaikkan usia batas minimal pernikahan menjadi 21 tahun, revisi ini sangat didukung oleh  anak-anak  di  India  karena  membawa  angin  segar  terhadap kebebasan.
Jika  melihat  dari  sisi  negara  Jepang,  keunggulan  teknologi  Jepang membuat  pemerintahnya  berinovasi  berupa  aplikasi  perjodohan  dengan basis Artificial Intellegent (kecerdasan buatan), agar sesuai dengan kriteria yang  diinginkan  masyarakat  Jepang,  juga  pemerintah  melakukan  revisi terhadap  minimal  usia  menikah,  yakni  menjadi  18  tahun  (sebelumnya  20 tahun). Namun kedua kebijakan tersebut masih belum terlalu efektif untuk meningkatkan pernikahan maupun kelahiran di Jepang. Masyarakat masih tetap fokus pada karir untuk memenuhi kebutuhannya. Sebab pernikahan merupakan keputusan yang harus diambil dari diri sendiri, sehingga masih minim minat masyarakat Jepang untuk mencari jodoh melalui aplikasi.
Penerapan  kebijakan  berbasis  aplikasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah pusat  Jepang  dibantu  oleh Zenkoku  Nakodo  Rengokai (Asosiasi Perjodohan  Nasional)  untuk  mengajak  masyarakatnya  ikut  dalam perjodohan. Jika melalui lembaga ini akan ada penasihat untuk menasihati para  kliennya  terkait  pernikahan.  Perbedaan  mengakses  aplikasi  secara langsung  dengan  melalui  perantara  lembaga,  yakni  jika  melalui  lembaga harus  membayar  100.000  yen  untuk  biaya  pendaftaran  dan  200.000  yen dibayarkan  setelah  pernikahan.  Akan  tetapi,  jika  mengakses  aplikasinya sendiri tidak dipungut biaya karena sudah didanai oleh pemerintah Jepang.
Masyarakat Jepang masih lebih tertarik dengan Kousai Zero Nichikon , yakni menikah  dengan  orang  yang  mereka  kenal 36 .  Bila  melalui  aplikasi  harus bertemu dengan orang baru, dan itu yang menimbulkan ke khawatiran takut adanya tindak kriminal. Namun sistem ini juga sangat sedikit meningkatkan kelahiran,  sebab  hanya  memilih  pernikahannya  saja  dan  memutuskan children free (tidak memiliki anak) karena ingin berkarir.

## KESIMPULAN
− Perbandingan antar negara India dan Jepang, yakni keduanya memiliki faktor  pemicu  masalah  yang  sama  yaitu  budaya  turun-temurun. Pernikahan  di  suatu  negara  dapat  dikatakan  baik,  jika  jumlahnya seimbang dan bukan berupa pernikahan di bawah umur. Sebaliknya, jika terlalu  berlebihan  akan  malah  menimbulkan  masalah  seperti  India  dan Jepang.
− Pemerintah India melakukan sosialisasi kepada para orang tua, terlebih yang  tinggal  di  Desa  terkait  dampak  yang  ditimbulkan  dari  perkawinan anak.  Minimal  bisa  membuka  pikiran  orangtua  untuk  tidak  mencoba melakukan  perjodohan  paksa  kepada  anaknya.  Hal  ini  dilakukan sekaligus mengenalkan aplikasi Childline kepada masyarakat.
− Semua anak di India harus memiliki aplikasi ini agar bisa mengadu jika terjadi  paksaan.  Sosialisasi  dibantu  oleh  aparat  dan  warga  setempat (kontra perkawinan anak), sehingga ketika ada paksaan untuk menikah dan  sang  anak  tidak  memiliki  ponsel,  maka  dapat  langsung melaporkannya kepada pihak tersebut.
− Pemerintah India sebaiknya memberikan sanksi (sanksi penahanan dan denda, karena dianggap menjadi aktor dibalik kekerasan terhadap anak) kepada orangtua yang memaksakan anaknya untuk menikah agar patuh terhadap aturan yang berlaku.
36 Mulyadi. Fenomena Penurunan Angka Pernikahan Dan Perkembangan Budaya Omiai Di Jepang, Jurnal Kiryoku , 2.2 (2018), 65.
− Pemerintah  Jepang  dapat  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat yang sibuk berkarir seperti bimbingan konseling terkait pernikahan, agar menumbuhkan  minat  masyarakat  untuk  menikah  dan  memiliki  anak. Sosialiasi ini bisa diawali melalui iklan dalam situs yang sering di akses oleh  warga.  Akan  tetapi,  pemerintah  Jepang  juga  tidak  boleh  terlalu memaksakan warganya untuk cepat menikah, karena urusannya dengan kesiapan mental masyarakat tersebut.
− Aplikasi Konkatsu agar lebih diminati masyarakatnya, bisa ditambahkan fitur game sederhana  supaya  sistem  perjodohannya  tidak  hanya berdasarkan  kriteria  saja,  dan  dilengkapi  fitur  obrolan  ketika game tersebut  berlangsung,  sehingga  masyarakatnya  bisa  saling  mengenal dari hal ini (kesan perkenalan tidak terlalu kaku).

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan,  Moh,  ‘Citizens  Preferences  Kajian  Kebijakan  Kesehatan  Di Kabupaten  Semarang’, JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan ,  1.1 (2015), 93 –98 <https://doi.org/10.14710/jiip.v1i1.794>
Alfirdaus,  Laila  Kholid,  Teguh  Yuwono,  Prodi  Ilmu  Pemerintahan,  and Universitas  Diponegoro,  ‘Pandemi  Covid-19  Dan  Pendekatan Kebijakan Multikrisis: Sebuah Refleksi Teoritis’, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 5 (2020), 2019 <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8699> Amalia,  Happy  Amanda,  ‘Tingkatkan  Angka  Kelahiran,  Jepang  Tambah Dana AI’, Investor.Id , 2020 <https://investor.id/international/230505/tingkatkan-angka-kelahiran- jepang-tambah-dana-ai>
BBC, ‘Pandemi Covid-19 Di India Memicu Lonjakan Pernikahan Anak Dan Pekerja Anak, “Saya Terpaksa Menyerahkan Anak Saya”’, Bbc.Com , 2020 <ttps://www.bbc.com/indonesia/dunia-54196001>
Chabba,  Seerat,  ‘Mengapa  Sekelompok  Lelaki  India  Lakukan  “Mogok Menikah”?’, Dw.Com , 2022 <https://www.dw.com/id/mengapa- sekelompok-lelaki-india-lakukan-mogok-menikah/a-60588029>
Dalton, Emma, and Laura Dales, ‘Online Konkatsu and the Gendered Ideals of Marriage in Contemporary Japan’, Japanese Studies , 36.1 (2016),
1 –19 <https://doi.org/10.1080/10371397.2016.1148556>
Graner, Elvira, ‘Governing Childhood in India: The up-Hill Battle to Abolish
Child Marriage’, Studi Sosiologi Anak Dan Remaja , 25 (2019), 149 –69 <https://doi.org/10.1108/s1537-466120190000025009>
Hasibuan,  Lynda,  ‘Sad!  Pandemi  Dorong  Pernikahan  Dini  Anak  Di  India
Meningka t’, CNBC Indonesia , 2021 <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20210420094735-33-
239152/sad-pandemi-dorong-pernikahan-dini-anak-di-india- meningkat>
Indah Fatmawati, ‘Pernikahan Anak Di India’, Hubungan Internasional , 6.1 (2020), 12
McClendon, Katherine A., Lotus McDougal, Sankari Ayyaluru, Yemeserach Belayneh, Anand Sinha, Jay G. Silverman, and others, ‘Intersections of Girl  Child  Marriage  and  Family  Planning  Beliefs  and  Use:  Qualitative Findings from Ethiopia and India’, Culture, Health and Sexuality , 20.7 (2018), 799 –814 <https://doi.org/10.1080/13691058.2017.1383513> Mirza,  Vincent,  ‘Young  Women  and  Social  Change  in  Japan:  Family  and Marriage in a Time of Upheaval’, Japanese Studies , 36.1 (2016), 21 – 37 <https://doi.org/10.1080/10371397.2016.1143331>
Mu kherjee, Sonali, Domestic Violence, and Untuk Penulis, ‘Kekerasan Dan Kejahatan  Dalam  Keluarga :  Pola  ’, Gender ,  9  (2016),  73 –94 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/S1530-
353520150000009004>
Mulyadi,  Budi,  ‘Fenomena  Penurunan  Angka  Pernikahan  Dan Pe rkembangan  Budaya  Omiai  Di  Jepang’, Kiryoku ,  2.2  (2018),  65
<https://doi.org/10.14710/kiryoku.v2i2.65-71> Novia,  Dyah  Ratna  Meta,  ‘Permudah  Pernikahan,  Jepang  Ubah  Usia Dewasa Jadi 18 Tahun’, Jawa Pos , 2018 <https://www.jawapos.com/internasional/14/06/2018/permudah- pernikahan-jepang-ubah-usia-dewasa-jadi-18-tahun/>
Ouattara,  Mariam,  Purna  Sen,  and  Marilyn  Thom son,  ‘Forced  Marriage, Forced  Sex:  The  Perils  of  Childhood  for  Girls’, Gender  and Development , 6.3 (1998), 27 –33 <https://doi.org/10.1080/741922829> Pebriyanto, Rio Renaldi, Universitas Padjadjaran, Ilmu Pemerintahan, and Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ‘IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG  PENERBITAN  SURAT  PERSETUJUAN’, Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 1.August (2016), 250
Ronald, Richard, and Lynne Nakano, ‘Single Women and Housing Choices in  Urban  Japan’, Gender,  Place  and  Culture ,  20.4  (2013),  451 –69 <https://doi.org/10.1080/0966369X.2012.694357>
Rosramadhana,  and  Nofriani  Taufan,  ‘Fenomena  Perkawinan  Dini  Di Kalangan Perempuan Jawa Deli- Deli Serdang’, ANTHROPOS: Jurnal
Antropologi Sosial Dan Budaya , 2.1 (2016), 62 –75
<https://doi.org/https://doi.org/10.24114/antro.v2i1.5274>
Sabatier,  Paul  A.,  ‘Top-Down  and  Bottom-Up  Approaches  to Implementation  Research :  A  Critical  Analysis  and  Suggested Synthesis’, Journal of Public Policy , 6.1 (1986), 21 –48 <http://www.jstor.org/stable/3998354>
Sharma, Shantanu, Faiyaz Akhtar, Rajesh Kumar Singh, and Sunil Mehra, ‘Early  Marriage  and  Spousal  Age  Difference:  Predictors  of Preconception Health of Young Married Women in Delhi, India’, Journal of  Health  Research ,  2021  <https://doi.org/10.1108/JHR-01-2021- 0062>
Sinuhaji,  Julkifli,  ‘Populasi  Terus  Turun,  Jepang  Keluar  Dari  10  Negara Terpadat  Di  Dunia’, Pikiran  Rakyat ,  2021  <https://www.pikiran- rakyat.com/internasional/pr-012112776/populasi-terus-turun-jepang- keluar-dari-10-negara-terpadat-di-dunia>
VoA,  ‘Aplikasi  Ponsel  Bantu  Akhiri  Pernikahan  Anak  Di  India’, Voaindonesia , 2017 <https://www.voaindonesia.com/a/aplikasi- ponsel-bantu-akhiri-pernikahananak-di-india/4038046.html>
———, ‘UU India Naikkan Batasan Usia Menikah Bagi Perempuan Jadi 21 Tahun’, Voaindonesia ,  2021  <https://www.voaindonesia.com/a/ruu- india-akan-naikkanbatasan-usia-menikah-bagi-perempuan-jadi-21- tahun/6365848.html>
Yakobus,  Kolne,  ‘IMPLEMENTASI  PERJANJIAN  PERBATASAN  RI  – RDTL  DALAM  UPAYA  PENYELESAIAN  MASALAH  PERBATASAN (Studi Kasus Di Kabupaten TTU – RI Dengan Distrik Oecusse-RDTL)’, Politika: Jurnal Ilmu Politik , 5.1 (2015), 100 –114
<https://doi.org/10.14710/politika.5.1.2014.100-114>
Yuniar,  N,  ‘Pengantin  Baru  Di  Jepang  Bisa  Dapat  Uang  Rp85  Juta  Dari Peme rintah’, Antaranews , 2020 <https://www.antaranews.com/berita/1738817/pengantinbaru-di- jepang-bisa-dapat-uang-rp85-juta-dari-pemerintah#mobile-src>

## Zainul, Anwar, and Rahmah Maulida, ‘PSIKOEDUKASI TENTANG RISIKO
PERKAWINAN  USIA  MUDA  UNTUK  MENURUNKAN  INTENSI PERNIKAHAN  DINI  PADA  REMAJA’, Psikologia  (Jurnal  Psikologi) , 1.July (2016), 1 –14 <https://doi.org/10.21070/psikologia.v1i1.749>