## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## EFFECTIVENESS OF LEGAL REGULATIONS ON ELECTRONIC AUCTION PROCEDURES IN GUARANTEEING LEGAL CERTAINTY IN INDONESIA

## EFEKTIVITAS PENGATURAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR LELANG ELEKTRONIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA
Ummi Maskanah 1 , Wildan 2 , Andhika Wijaya Pratama 3 , Ardisia Rahma Susetyo 4 1,2,3,4 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa
E-mail: ummi.maskanah@unpas.ac.id 1 , wildanbamumin@yahoo.co.id 2 , andhikamknunpas@gmail.com 3 , ardisiarahmas@gmail.com 4 ARTICLE INFO ABSTRACT Correspondent Ummi Maskanah ummi.maskanah@unpas.ac.id
Key words: Electronic Auction, Legal
Certainty, Legal Regulations.
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Page: 863 - 870 In  an  increasingly  advanced  digital  era,  the  application  of technology  in  various  aspects  of  life  has  become  a  necessity, including  in  auction  processes.  In  Indonesia,  traditional auctions,  which  are  usually  conducted  in  person,  are  now shifting to electronic auctions or e-auctions. This system has been adopted  by  the  Directorate  General  of  State  Assets  (DJKN)  to enhance  efficiency,  transparency,  and  accountability  in managing state assets. However, despite being regulated under several  regulations  such  as  PMK  Number  213/PMK.06/2020, the  implementation  of  electronic  auctions  still  faces  various technical  and  regulatory  challenges  that  are  not  yet  adequate. This research aims to analyze the effectiveness of legal regulations on  the  electronic  auction  procedures  in  Indonesia  in  ensuring legal certainty. The research method used is normative juridical with secondary data analyzed qualitatively. The results show that despite the existence of regulations, challenges such as technical disruptions,  lack  of  understanding  of  regulations,  and bureaucracy still hinder the effective implementation of electronic auctions.  Therefore,  it  is  necessary  to  improve  technical infrastructure,  better  understanding  of  regulations,  and transparency in the auction process to achieve the desired legal certainty.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden Ummi Maskanah ummi.maskanah@unpas.ac.id Kata kunci :
Lelang Elektronik, Kepastian Hukum, Pengaturan Hukum
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Hal: 863 - 870
Dalam era digital yang semakin maju, penerapan teknologi dalam  berbagai  aspek  kehidupan  menjadi  suatu keharusan,  termasuk  dalam  proses  lelang.  Di  Indonesia, lelang  tradisional  yang  biasanya  dilakukan  secara langsung  kini  mulai  beralih  ke  lelang  elektronik  atau e-
auction .  Sistem  ini  diadopsi  oleh  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Negara  (DJKN)  untuk  meningkatkan  efisiensi, transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan kekayaan negara. Namun, meskipun sudah diatur dalam beberapa regulasi seperti PMK Nomor 213/PMK.06/2020, pelaksanaan lelang elektronik masih menghadapi berbagai tantangan  teknis  dan  regulasi  yang  belum  memadai. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas pengaturan hukum terhadap prosedur lelang elektronik di Indonesia  dalam  menjamin  kepastian  hukum.  Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan  data  sekunder  yang  dianalisis  secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi  sudah  ada,  tantangan  seperti  gangguan  teknis, kurangnya  pemahaman  regulasi,  dan  birokrasi  masih menghambat  pelaksanaan  lelang  elektronik  yang  efektif.
Untuk  itu,  diperlukan  peningkatan  infrastruktur  teknis, pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  regulasi,  dan transparansi  dalam  proses  lelang  untuk  mencapai kepastian hukum yang diinginkan
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Dalam era digital yang semakin maju, penerapan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan  menjadi  suatu  keharusan.  Salah  satu  bidang  yang  mengalami transformasi  signifikan  akibat  perkembangan  teknologi  adalah  proses  lelang.  Di Indonesia, lelang tradisional yang umumnya dilakukan secara langsung kini mulai bergeser  ke  lelang  elektronik  atau e-auction .  Pemerintah  Indonesia  melalui Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  telah  mengadopsi  sistem  lelang elektronik  untuk  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan kekayaan negara.
Dalam pelaksanaan lelang melalui internet, yang dikenal sebagai e-auction , peserta harus hadir secara online. Meskipun menggunakan aplikasi lelang atau e-auction , sering kali terjadi gangguan jaringan serta kurangnya kesiapan dari penyelenggara dan peserta lelang dalam melakukan lelang online, yang menyebabkan hambatan dan  gangguan  dalam  proses  lelang.  Gangguan  teknis  semacam  ini  juga  bisa menyebabkan  pembatalan  lelang.  Dalam  kasus  tersebut,  pejabat  lelang  dapat mengulangi proses penjualan sebelum akhir hari kerja pada hari lelang yang sama. Hal  tersebut  dapat  mengganggu  kepastian  hukum  dari  peserta  yang  hendak melaksanakan proses lelang secara online.
Saat menggunakan aplikasi lelang atau e-auction untuk penawaran tertutup juga, Kemungkinan penawar memiliki nilai penawaran yang sama tidak dapat dihindari. Penawaran dengan nilai yang sama tidak dapat diajukan lebih dari satu kali, baik dalam  penawaran  tertutup  ( closed  bidding )  maupun  penawaran  terbuka  ( open bidding ).
Kegiatan lelang ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan karena kurang adanya kepastian hukum, ada kalanya pihak-pihak tertentu terhadap hasilnya, yang dapat berujung  pada  pengajuan  gugatan  ke  pengadilan.  Beberapa  alasan  umum  untuk gugatan ini termasuk nilai penawaran yang dianggap terlalu rendah, Kurangnya pemberitahuan  kepada  debitur  tentang  pelaksanaan  lelang  di  Kantor  Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL),  atau  karena  debitur  enggan mengosongkan  propertinya  dan  menyerahkan  jaminannya  karena  merasa dirugikan, menjadi salah satu masalah yang sering terjadi.
Dalam  pengaturan  hukum  terkait  lelang  elektronik  di  Indonesia  diatur  dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas untuk pelaksanaan lelang elektronik, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik penjual maupun pembeli.
Penjualan  di  muka  umum  atau  lelang  adalah  suatu  penjualan  barang  yang dilakukan di depan khalayak ramai di mana harga barang-barang yang ditawarkan kepada  pembeli  setiap  saat  semakin  meningkat.  Menurut  Peraturan  Menteri Keuangan nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1), lelang didefinisikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.  Dari  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  lelang dapat dilakukan baik secara fisik, namun dapat juga melalui media internet.
Namun,  meskipun  regulasi  telah  disusun,  masih  terdapat  beberapa  tantangan dalam implementasi lelang elektronik. Tantangan tersebut meliputi masalah teknis, pemahaman  dan  sosialisasi  regulasi,  serta  birokrasi  yang  dapat  menghambat efisiensi  dan  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  lelang  elektronik.  Kepastian hukum, yang merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum yang baik, terkadang  sulit  dicapai  jika  regulasi  yang  ada  tidak  diimplementasikan  dengan konsisten dan transparan.
Kepastian hukum dalam lelang elektronik sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak terlindungi dengan baik. Tanpa kepastian hukum, proses  lelang  dapat  menimbulkan  sengketa  yang  berlarut-larut,  merugikan  para pihak  yang  terlibat,  dan  mengurangi  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem hukum.
Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas pengaturan hukum terhadap  prosedur  lelang  elektronik  di  Indonesia  dalam  menjamin  kepastian hukum.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  regulasi  yang  ada,  mengevaluasi penerapannya dalam praktik, dan mengidentifikasi masalah serta hambatan yang dihadapi.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan
rekomendasi  untuk  perbaikan  regulasi  dan  praktik  lelang  elektronik,  sehingga dapat menjamin kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.
Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat peran strategis lelang elektronik dalam pengelolaan kekayaan negara dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan  dan  regulasi  yang  lebih  efektif,  serta  mendukung  upaya  pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan di era digital.
Pengaturan  hukum  terkait  lelang  elektronik  di  Indonesia  diatur  dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor  213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang.  Regulasi  ini diharapkan  dapat  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  dan  jelas  untuk pelaksanaan lelang elektronik, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik penjual maupun pembeli.
Namun,  meskipun  regulasi  telah  disusun,  masih  terdapat  beberapa  tantangan dalam implementasi lelang elektronik. Tantangan tersebut meliputi masalah teknis, pemahaman,  dan  sosialisasi  regulasi,  serta  birokrasi  yang  dapat  menghambat efisiensi  dan  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  lelang  elektronik.  Kepastian hukum, yang merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum yang baik, terkadang  sulit  dicapai  jika  regulasi  yang  ada  tidak  diimplementasikan  dengan konsisten dan transparan.
Atas  uraian  diatas,  kegiatan  lelang  ini  sering  kali  menimbulkan  ketidakpuasan karena  kurangnya  kepastian  hukum,  yang  dapat  menghasilkan  gugatan  hukum terhadap  hasil  lelang.  Beberapa  alasan  umum  untuk  gugatan  ini  termasuk penawaran  yang  dianggap  terlalu  rendah,  kurangnya  pemberitahuan  kepada peserta lelang tentang pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), atau debitur yang enggan mengosongkan propertinya dan menyerahkan jaminannya karena merasa dirugikan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif. Data yang  digunakan  merupakan  data  sekunder  yang  berasal  dari  sumber  hukum kepustakaan.  Data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  menghasilkan  data deskriptif  analitis.  Penelitian  ini  melibatkan  penelaahan,  analisis  dan  pengkajian dengan menggunakan analisis kualitatif yang berfokus pada deskripsi dan evaluasi terhadap  implementasi  pengaturan  hukum  mengenai  lelang  elektronik  di Indonesia. Berikut adalah tahapan metode penelitian yang akan dilaksanakan:
1. Studi Literatur: Tahap ini akan mencakup tinjauan pustaka menyeluruh terkait regulasi  lelang  elektronik,  teori-teori  yang  relevan,  dan  studi  empiris  terkait implementasi lelang elektronik baik di Indonesia maupun di negara lain. Studi literatur ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian.
2. Analisis Data: Data kualitatif dari studi literatur, studi kasus, dan wawancara akan  dianalisis  secara  tematik.  Proses  analisis  ini  akan  mencakup pengelompokkan  temuan  berdasarkan  tema  utama,  identifikasi  pola  dan kesamaan, serta evaluasi terhadap implementasi regulasi dan kepastian hukum dalam lelang elektronik.
3. Interpretasi  dan  Kesimpulan:  Tahap  ini  akan  mencakup  interpretasi  hasil analisis  untuk  menarik  kesimpulan  terkait  efektivitas  pengaturan  hukum terhadap  prosedur  lelang  elektronik  di  Indonesia.  Kesimpulan  ini  akan mengarah  pada  rekomendasi  untuk  perbaikan  regulasi  dan  praktik  lelang elektronik guna meningkatkan kepastian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Permasalahan Implementasi Lelang Elektronik
Lelang elektronik, atau e-auction , telah menjadi pilihan utama dalam pengelolaan kekayaan  negara  di  Indonesia  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi. Namun, implementasi e-auction tidaklah tanpa tantangan. Gangguan teknis seperti masalah jaringan dan kurangnya kesiapan baik dari penyelenggara maupun peserta sering  kali  mengganggu  kelancaran  proses  lelang.  Hal  ini  dapat  menyebabkan pembatalan lelang dan mempengaruhi kepastian hukum peserta yang berencana untuk berpartisipasi secara online.
Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 mengenai tahap-tahap pelelangan, terdapat perbedaan antara Sistem Pelelangan Manual dan Sistem LPSE. Dalam Pelelangan Manual, semua kegiatan dilakukan secara manual dan tatap muka. Sebaliknya, dalam Pelelangan LPSE, seluruh proses berlangsung secara  online,  kecuali  pada  saat  pembuktian  kualifikasi  dan  penandatanganan kontrak  yang  dilakukan  secara  tatap  muka.  Sistem  LPSE  menawarkan  efisiensi waktu dan biaya bagi Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi dibandingkan dengan sistem pelelangan manual.
Lelang  elektronik atau e-auction telah  menjadi  metode  utama  dalam  pengelolaan kekayaan  negara  di  Indonesia,  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan transparansi. Namun, implementasi e-auction tidaklah tanpa tantangan. Gangguan teknis  seperti  masalah  jaringan  dan  kurangnya  kesiapan  dari  penyelenggara maupun peserta sering kali menghambat kelancaran proses lelang. Situasi ini dapat menyebabkan pembatalan lelang dan mengganggu kepastian hukum bagi peserta yang ingin berpartisipasi secara online. Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tahap-tahap pelelangan, terdapat perbedaan signifikan  antara  Sistem  Pelelangan  Manual  dan  Sistem  LPSE.  Pada  Pelelangan Manual,  seluruh  kegiatan  dilakukan  secara  manual  dan  tatap  muka,  mulai  dari pengumpulan dokumen hingga penawaran harga. Sebaliknya, dalam Pelelangan LPSE,  semua  proses  dilakukan  secara  online  kecuali  pada  saat  pembuktian kualifikasi  dan  penandatanganan  kontrak  yang  tetap  memerlukan  tatap  muka. Sistem LPSE memberikan efisiensi waktu dan biaya yang lebih besar bagi Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi dibandingkan dengan sistem pelelangan manual, karena seluruh proses dapat dilakukan secara virtual tanpa perlu hadir secara fisik.

## Tantangan Teknis Dan Hukum
Regulasi terkait lelang elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020  yang  menetapkan  kerangka  hukum  untuk  pelaksanaan e- auction .  Meskipun  demikian,  tantangan  dalam  implementasi  masih  terjadi, termasuk masalah teknis, pemahaman yang kurang tentang regulasi, dan birokrasi yang memperlambat proses. Keberhasilan lelang elektronik tidak hanya tergantung pada  kejelasan  regulasi  tetapi  juga  pada  kemampuan  praktis untuk  menerapkan regulasi tersebut dengan konsisten dan transparan.
Regulasi terkait lelang elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020  yang  menetapkan  kerangka  hukum  untuk  pelaksanaan e- auction . Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi masih ada, termasuk masalah  teknis  seperti  ketidakstabilan  jaringan  internet,  kurangnya  pemahaman tentang  regulasi  di  kalangan  pelaksana  dan  peserta  lelang,  serta  birokrasi  yang terkadang memperlambat proses lelang. Selain itu, sistem teknis yang digunakan harus cukup andal untuk menangani volume transaksi dan partisipasi yang tinggi tanpa mengalami downtime atau gangguan lainnya. Keberhasilan lelang elektronik tidak  hanya  bergantung  pada  kejelasan  regulasi,  tetapi  juga  pada  kemampuan praktis  untuk  menerapkan  regulasi  tersebut  dengan  konsisten  dan  transparan. Kemampuan  teknis  yang  memadai  serta  pelatihan  yang  memadai  untuk  semua pihak yang terlibat dalam proses lelang sangat penting untuk memastikan bahwa sistem berjalan lancar dan adil bagi semua peserta.

## Pentingnya Kepastian Hukum
Kepastian hukum dalam lelang elektronik sangat penting untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Tanpa kepastian hukum yang memadai, proses  lelang  dapat  menimbulkan  ketidakpuasan  dan  potensi  sengketa,  seperti gugatan  terhadap  hasil  lelang  yang  dianggap  merugikan  pihak  tertentu.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  sejauh  mana  pengaturan hukum  saat  ini  telah  efektif  dalam  menjamin  kepastian  hukum  dalam  lelang elektronik di Indonesia.
Kepastian  hukum  adalah  jaminan  bahwa  hukum  akan  diterapkan  dengan  benar dan adanya peraturan yang lengkap untuk mencapai keadilan. Penulis berpendapat bahwa  pelaksanaan  lelang  melalui  internet  untuk  aset  BMN  di  KPKNL  Serang belum sepenuhnya memenuhi kepastian hukum. Meskipun prosedur lelang diatur dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2016, namun kepastian mengenai kebenaran objek lelang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan tersebut.
Kepastian hukum dalam lelang elektronik sangat penting untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Tanpa kepastian hukum yang memadai, proses  lelang  dapat  menimbulkan  ketidakpuasan  dan  potensi  sengketa,  seperti gugatan  terhadap  hasil  lelang  yang  dianggap  merugikan  pihak  tertentu.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  sejauh  mana  pengaturan hukum  saat  ini  telah  efektif  dalam  menjamin  kepastian  hukum  dalam  lelang elektronik  di  Indonesia.  Kepastian  hukum  adalah  jaminan  bahwa  hukum  harus diterapkan  dengan  benar  dan  adanya  peraturan  yang  lengkap  untuk  mencapai keadilan.  Penulis  berpendapat  bahwa  pelaksanaan  lelang  melalui  internet  untuk aset BMN di KPKNL Serang belum sepenuhnya memenuhi kepastian hukum yang diharapkan.  Meskipun  prosedur  lelang  diatur  dalam  PMK  Nomor 90/PMK.06/2016,  namun  kepastian  mengenai  kebenaran  objek  lelang  belum sepenuhnya  diatur  dalam  peraturan  tersebut,  sehingga  dapat  menimbulkan ketidakjelasan dan potensi sengketa.
Tujuannya untuk adanya kepastian hukum dari barang-barang yang dijual tersebut dengan melihat adanya peranan Pejabat Lelang selaku Pejabat Umum. Kepastian objek  lelang  melalui  internet  dan  lelang  konvensional  diperlakukan  sama;  calon pembeli  dianggap  telah  melihat  langsung  dan  mengetahui  kondisi  objek  lelang. Pengumuman  lelang  yang  diunggah  oleh  Pejabat  Lelang  merupakan  data  dari Penjual, dan kebenaran data tersebut adalah tanggung jawab Penjual. Aduan dari
pemenang  lelang  terkait  objek  lelang  diterima  oleh  KPKNL,  dan  Pejabat  Lelang memberikan  dua  pilihan:  pemenang  lelang  menerima  kondisi  objek  lelang  apa adanya dan melakukan pelunasan, atau tidak menerima kondisi objek lelang, tidak melunasi kewajiban, dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  lelang  elektronik  di  Indonesia  masih  memerlukan  penyempurnaan untuk memberikan kepastian hukum yang optimal. Tantangan teknis dan regulasi yang belum memadai harus diatasi untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam  lelang  elektronik  terlindungi  dan  mendapatkan  hak  mereka  secara  adil. Pemerintah  perlu  meningkatkan  infrastruktur  teknis  dan  memperjelas  regulasi terkait e-auction untuk  mengurangi  potensi  sengketa  serta  meningkatkan kepercayaan  publik  terhadap  sistem  ini.  Selain  itu,  penyelenggara  lelang  harus memastikan  informasi  tentang  objek  lelang  akurat  dan  transparan  untuk menghindari  ketidakpuasan  peserta.  Implementasi  pelatihan  yang  lebih komprehensif bagi penyelenggara dan peserta lelang juga diperlukan agar mereka memahami proses dan aturan yang berlaku dengan lebih baik. Penting juga untuk meninjau  ulang  dan  memperbarui  regulasi  secara  berkala  agar  sesuai  dengan perkembangan  teknologi  dan  kebutuhan  pasar.  Pemerintah  juga  harus mempertimbangkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan semua  prosedur  diikuti  dengan  benar  dan  tidak  ada  penyalahgunaan  atau pelanggaran selama proses lelang.
Meskipun lelang elektronik memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan  transparansi  dalam  pengelolaan  kekayaan  negara  di  Indonesia, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan hukum. Untuk mencapai  kepastian  hukum  yang  diinginkan,  diperlukan  upaya  peningkatan infrastruktur teknis, pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan transparansi dalam  proses  lelang.  Pemerintah  harus  mengambil  langkah-langkah  untuk memperbaiki regulasi dan memastikan penerapannya yang konsisten agar semua pihak  yang  terlibat  dalam  lelang  elektronik  merasa  terlindungi  dan  adil. Peningkatan pelatihan dan pemahaman tentang proses lelang juga penting untuk memastikan  semua  pihak  dapat  berpartisipasi  dengan  penuh  pengetahuan  dan kepercayaan. Dengan mengatasi tantangan ini, lelang elektronik di Indonesia dapat menjadi  lebih  efektif  dan  mampu  memenuhi  tujuan  utama  yaitu  efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Benny  Riyanto.  2010.  Lelang  Melalui  Internet,  Jurnal  Hukum  Fakultas  Hukum Uninssula, Vol. 15, No. 1.
HS, Salim.  2011. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers) hlm. 239
Martono,  Suhardi.  2019.  Kepastian  Hukum  dalam  Proses  Lelang  di  Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 21, No. 3, pp. 343-355.
Martono,  Suhardi.  2019.  Kepastian  Hukum  dalam  Proses  Lelang  di  Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 21, No. 3, pp. 343-355.
Prasetyo, Bambang. 2021.  Evaluasi  Implementasi  Lelang Elektronik di Indonesia. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 14, No. 1, pp. 101-115.
Satjipto  Rahardjo.  2000.  Ilmu  Hukum.  Alumni  STB  1908  No.189  (Verdure Reglement) Tentang Peraturan Lelang. Ps. 1
Sutrisno, Bambang. 2020. Tantangan dan Peluang Lelang Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 15, No. 2, pp. 213-225.
Sutrisno, Bambang. 2020. Tantangan dan Peluang Lelang Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, vol. 15, no. 2, pp. 213-225.