INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 384-392 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Transformasi Kebijakan Pengadaan Tanah: Menegakkan Keadilan dan Hak Asasi Manusia
Noor Rahmat
Universitas Widya Mataram, Yogyakarta Email: rohmatnoor81@gmail.com

## Abstrak
Pengadaan tanah untuk  proyek pembangunan sering memunculkan konflik  di  wilayah-wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat di Asia Tenggara. Komunitas adat di Indonesia, Malaysia, dan Filipina kerap menjadi korban kebijakan pengadaan tanah yang sering tidak memperhatikan hak-hak mereka serta keberlanjutan  lingkungan  tempat  tinggal  mereka.  Penelitian  ini  menginvestigasi  dampak  kebijakan pengadaan tanah terhadap komunitas adat dengan pendekatan multidisiplin yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan lingkungan. Proyek-proyek pembangunan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat dapat mengancam warisan budaya, merusak lingkungan, dan menyebabkan hilangnya sumber daya alam yang tak tergantikan. Dalam menangani konflik, diperlukan pendekatan berbasis hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, dengan reformasi kebijakan yang inklusif serta  peningkatan  kesadaran  akan  hak-hak  masyarakat  adat.  Dengan  demikian,  penelitian  ini berkontribusi  pada  pemahaman  tentang  dinamika  dan  tantangan  pengadaan  tanah  untuk pembangunan,  memberikan  wawasan  bagi  pembuat  kebijakan  dan  aktivis  dalam  mempromosikan keadilan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan di Asia Tenggara.
Kata  Kunci: Hak  Asasi  Manusia,  Keadilan  Sosial,  Komunitas  Adat,  Pembangunan  Berkelanjutan,
Pengadaan Tanah

## Abstract
Land acquisition for  development projects often sparks conflicts in regions inhabited by indigenous communities in Southeast Asia. Indigenous communities in Indonesia, Malaysia, and the Philippines are frequently victims of land acquisition policies that often disregard their  rights and the environmental sustainability  of  their  habitats.  This  research  investigates  the  impact  of  land  acquisition  policies  on indigenous communities using a multidisciplinary approach that encompasses legal, social, cultural, and environmental  aspects.  Development  projects  that  overlook  the  rights  of  indigenous  peoples  can endanger cultural heritage, degrade the environment, and result in irreparable loss of natural resources. Addressing these conflicts requires a human rights-based, socially just, and environmentally sustainable approach,  necessitating  inclusive  policy  reforms  and  heightened  awareness  of  indigenous  peoples' rights. Thus, this study contributes to understanding the dynamics and challenges of land acquisition for development, offering insights for policymakers and activists to promote justice, human rights, and sustainability in Southeast Asia.
Keywords: Acquisition  of  Land,  Indigenous  Communities,  Human  Rights,  Social  Justice,  Sustainable Development

## PENDAHULUAN
Pengadaan tanah untuk proyek pembangunan sering kali menjadi sumber konflik dan ketegangan karena seringkali berpotensi mengancam keberlangsungan hidup dan budaya masyarakat  yang  mendiami  wilayah  tersebut  (Arditha,  2023).  Terutama,  proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, industri, dan pariwisata sering memerlukan luas tanah yang besar, yang sering kali bertabrakan dengan wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat di Asia Tenggara.
Masyarakat adat, yang seringkali bergantung pada tanah dan sumber daya alam di sekitarnya untuk kehidupan mereka, menjadi sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari kebijakan  pengadaan  tanah  yang  tidak  mempertimbangkan  hak-hak  mereka.  Wilayah- wilayah yang mereka tinggali juga sering memiliki nilai budaya, spiritual, dan ekologis yang tinggi, yang tidak selalu tercermin dalam kebijakan pengadaan tanah yang diterapkan oleh pemerintah (Keizar Arrasyid et al., 2022).
Di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, di mana masyarakat adat memiliki keberadaan yang  signifikan,  mereka  sering  menghadapi  tekanan  besar  dari  proyek-proyek pembangunan  yang  dipandang  sebagai  motor  pertumbuhan  ekonomi  (Muhasan  & Riandoko,  2023).  Namun,  seringkali  kompensasi  yang  mereka  terima  tidak  sebanding dengan kerugian yang mereka alami, baik dari segi material maupun imaterial.
Kebijakan pengadaan tanah yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat juga bisa  berdampak  negatif  terhadap  keberlanjutan  lingkungan.  Tanah  yang  dihuni  oleh masyarakat adat sering kali merupakan kawasan hutan, pegunungan, atau lahan pertanian yang  sangat  penting  untuk  menjaga  keseimbangan  ekosistem  lokal  (Egi  et  al.,  2023). Pembangunan besar-besaran dapat mengakibatkan deforestasi, kerusakan lingkungan, dan perubahan  iklim,  yang  pada  gilirannya  dapat  membahayakan  kelangsungan  hidup  tidak hanya bagi masyarakat adat, tetapi juga bagi populasi luas dan keberlanjutan planet kita secara keseluruhan.
Dalam konteks ini, penelitian tentang dampak kebijakan pengadaan tanah terhadap komunitas adat sangat penting untuk memahami konflik yang terjadi dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan dinamika  yang  terlibat,  diharapkan  dapat  ditemukan  cara  untuk  mengakomodasi kepentingan  semua  pihak  dan  menjaga  keseimbangan  antara  pembangunan  ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat (Khalda Berlian & Anggraeni Dewi, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan campuran  atau  mixed-methods,  yang  menggabungkan  analisis  data  kualitatif  dan kuantitatif. Pendekatan campuran memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing pendekatan.
Pertama, penelitian ini melakukan analisis dokumen kebijakan dan literatur terkait. Analisis  dokumen  dilakukan  untuk  memahami  kerangka  hukum  dan  kebijakan  yang mengatur pengadaan tanah di masing-masing negara yang menjadi fokus penelitian, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Melalui analisis dokumen, peneliti dapat mengidentifikasi peraturan-peraturan  yang  terkait  dengan  pengadaan  tanah,  termasuk  prosedur,  kriteria, dan mekanisme kompensasi yang diberlakukan oleh pemerintah.
Kedua, penelitian ini juga melibatkan studi kasus di beberapa lokasi di ketiga negara tersebut.  Studi  kasus  dilakukan  untuk  mengeksplorasi  pengalaman  langsung  komunitas adat  dalam  menghadapi  proses  pengadaan  tanah.  Para  peneliti  melakukan  wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen internal komunitas untuk memahami dampak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dari kebijakan pengadaan tanah. Pendekatan studi
kasus memberikan wawasan yang mendalam tentang realitas lokal dan pengalaman praktis yang dialami oleh komunitas adat di tengah proses pengadaan tanah.
Dengan  menggabungkan  analisis  dokumen  dan  studi  kasus,  penelitian  ini  dapat menyajikan  gambaran yang komprehensif tentang kerangka hukum  dan kebijakan serta dampak  yang  dirasakan  oleh  komunitas  adat  terkait  dengan  pengadaan  tanah  untuk proyek-proyek pembangunan. Kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif memperkuat validitas dan kedalaman analisis dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Land  Dispossession  and  Cultural  Marginalization  (Perampasan  Tanah  dan  Marginalisasi Budaya)
Dalam konteks kebijakan pengadaan tanah, komunitas adat seringkali menjadi korban utama dari pengosongan tanah yang  tidak  diinginkan. Tanah bukan hanya sekadar aset ekonomi bagi komunitas adat, melainkan juga landasan budaya, spiritual, dan sosial yang fundamental bagi keberadaan mereka. Tanah adalah tempat di mana tradisi, kepercayaan, dan  praktik  budaya  mereka  berkembang  (Pengkuh  Wedhono  Jati,  2023).  Kebijakan pengadaan tanah yang tidak mempertimbangkan hak-hak mereka sering mengakibatkan penghilangan akses terhadap sumber daya alam yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup.  Ini  mencakup  akses  ke  tempat-tempat  suci,  hutan  yang  mereka  gunakan  untuk berburu dan mengumpulkan makanan, serta tanah leluhur yang mengandung nilai historis yang tak ternilai. Akibatnya, komunitas adat tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga mengalami ancaman terhadap keberlangsungan identitas dan budaya mereka. Sistem nilai  dan  praktik  tradisional  mereka  sering  terpinggirkan  atau  diabaikan,  menyebabkan perasaan marginalisasi yang mendalam di antara anggota komunitas.
Pengosongan tanah juga seringkali disertai dengan proses yang tidak adil dan tidak transparan,  di  mana  komunitas  adat  sering  kali  tidak  memiliki  suara  dalam  proses pengambilan  keputusan  yang  mempengaruhi  mereka  secara  langsung.  Kebijakan pengadaan tanah sering kali diterapkan tanpa konsultasi yang memadai dengan komunitas yang terkena dampaknya. Hal ini tidak hanya melanggar hak-hak asasi manusia komunitas adat,  tetapi  juga  menimbulkan  ketidakpastian  dan  kecemasan  yang  signifikan  di  antara mereka. Selain itu, pengosongan tanah seringkali dipercepat oleh kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar, seperti perusahaan besar atau pemerintah pusat, yang mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan lokal dan tradisional komunitas adat.
Dampak sosial dari pengosongan tanah tidak hanya terbatas pada kehilangan sumber daya alam, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental komunitas adat secara keseluruhan.  Banyak  anggota  komunitas  adat  mengalami  tekanan  psikologis  dan  stres akibat  kehilangan  tanah  dan  lingkungan  mereka  yang  merupakan  bagian  integral  dari identitas  dan  kesejahteraan  mereka.  Banyak  di  antara  mereka  juga  mengalami  kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang tiba-tiba dalam gaya hidup dan mata pencaharian mereka. Ini dapat mengakibatkan krisis kesehatan mental dan emosional yang serius di antara individu dan keluarga dalam komunitas adat.
Environmental Degradation and Loss of Livelihoods (Degradasi Lingkungan dan Hilangnya Mata Pencaharian)
Pengadaan  tanah  seringkali  juga  mengakibatkan  degradasi  lingkungan  yang signifikan.  Pembangunan  infrastruktur  besar  dan  proyek  ekstraktif  dapat  menyebabkan deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran air dan udara. Dampak lingkungan ini tidak hanya  mempengaruhi  kehidupan  komunitas  adat,  tetapi  juga  mengancam keberlangsungan  ekosistem  yang  lebih  luas  dan  keseimbangan  alam.  Ekosistem  yang terganggu dapat mengarah pada hilangnya keanekaragaman hayati, gangguan siklus air, dan  kerusakan  habitat  satwa  liar.  Ini  mengganggu  rantai  makanan  dan  ekosistem, menyebabkan ketidakstabilan lingkungan yang pada akhirnya merugikan semua makhluk yang hidup di dalamnya (Riski, 2023). Mata pencaharian tradisional yang bergantung pada sumber  daya  alam,  seperti  pertanian  subsisten,  berburu,  dan  pengumpulan  hasil  hutan, menjadi  tidak  berkelanjutan  karena  hilangnya  akses  terhadap  sumber  daya  alam  yang penting. Akibatnya, komunitas adat sering mengalami kerugian ekonomi dan sosial yang serius, memperburuk ketidakpastian dan ketegangan di antara anggota masyarakat.
Proses pengadaan tanah juga seringkali menimbulkan konflik antara komunitas adat dan pemerintah atau perusahaan yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Komunitas adat sering kali merasa tidak didengar atau dihargai dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan tanah dan lingkungan mereka. Kurangnya partisipasi dan konsultasi yang efektif dengan komunitas adat dapat memperburuk konflik dan meningkatkan ketegangan di  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Hal  ini  juga  dapat  mengakibatkan  peningkatan kekerasan dan penindasan terhadap komunitas adat yang berusaha melindungi tanah dan lingkungan mereka dari pengosongan dan degradasi.

## Legal and Policy Reform (Reformasi Hukum dan Kebijakan)
Analisis  ini  menyoroti  kebutuhan  mendesak  akan  perubahan  dalam  kebijakan  dan hukum terkait pengadaan tanah. Reformasi harus mengarah pada kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, memperhitungkan hak-hak tradisional dan kebutuhan komunitas adat serta  prinsip-prinsip  keberlanjutan  lingkungan.  Kebijakan  pengadaan  tanah  harus menyediakan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak tanah adat, mengakui secara  resmi  keberadaan  dan  hak-hak  komunitas  adat,  serta  menghargai  keberagaman budaya  dan  tradisi  lokal  (Sabika  et  al.,  2022).  Perlindungan  hukum  semacam  ini  akan memberikan fondasi yang kokoh bagi keberlangsungan kehidupan tradisional komunitas adat dan pemeliharaan lingkungan alam yang mereka jaga.
Pendekatan yang mengutamakan hak asasi manusia dan partisipasi aktif komunitas adat dalam proses pembuatan keputusan menjadi penting dalam merumuskan kebijakan baru (Yoseph Palenewen, 2023) Komunitas adat harus dilibatkan secara langsung dalam setiap  tahap  perencanaan  dan  implementasi  kebijakan  yang  mempengaruhi  mereka  . Partisipasi aktif komunitas adat dalam proses  pengambilan keputusan akan  memastikan bahwa  kebijakan  yang  dibuat  mencerminkan  kebutuhan  dan  aspirasi  mereka.  Selain  itu, pendekatan  ini  juga  akan  meningkatkan  legitimasi  kebijakan  di  mata  masyarakat  dan meminimalkan potensi konflik antara pihak-pihak yang terlibat.
Dengan memperkuat hak-hak komunitas adat dan memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dalam setiap keputusan, kita dapat mencapai perubahan positif yang signifikan dalam  memastikan  keadilan  dan  keberlanjutan  bagi  komunitas  adat  dan  lingkungan mereka. Ini tidak hanya akan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang, tetapi juga akan membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik bagi  semua pihak  yang terlibat. Reformasi kebijakan  dan hukum ini merupakan langkah yang penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan, di mana hak- hak semua orang dihormati dan lingkungan alam dijaga dengan baik.
Development  of  Effective  Dispute  Resolution  Mechanisms  (Pengembangan  Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif)
1) Dengan  Peningkatan  Aksesibilitas  dan  Transparansi:  Mekanisme  penyelesaian sengketa yang efektif harus menjamin aksesibilitas yang lebih besar bagi komunitas adat.  Ini  berarti  bahwa  komunitas  adat  harus  dapat  dengan  mudah  mengakses informasi tentang proses penyelesaian sengketa, hak-hak mereka, dan prosedur yang harus diikuti. Selain itu, transparansi dalam proses penyelesaian sengketa juga sangat penting.  Komunitas  adat  harus  diberi  akses  ke  informasi  tentang  status  sengketa,
proses yang dilakukan, dan keputusan yang dibuat (Sarjito, 2023). Dengan demikian, mereka dapat memahami secara jelas bagaimana hak-hak mereka dipertimbangkan dan diputuskan.
2) Melakukan Partisipasi Aktif Komunitas Adat: Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif  harus  mendorong  partisipasi  aktif  dari  komunitas  adat  dalam  setiap  tahap proses  penyelesaian  sengketa  (Ramadhani,  2020).  Ini  mencakup  memberi  mereka kesempatan  untuk  menyampaikan  pandangan,  argumen,  dan  bukti-bukti  mereka secara langsung kepada pengambil keputusan. Komunitas adat juga harus didorong untuk  terlibat  dalam  dialog  yang  konstruktif  dengan  pihak-pihak  terkait,  seperti pemerintah  dan  perusahaan,  untuk  mencapai  solusi  yang  saling  menguntungkan. Dengan memperkuat partisipasi komunitas adat, mekanisme penyelesaian sengketa dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka.
Keadilan Proses  dan Keputusan: Aspek yang tak kalah penting adalah memastikan bahwa proses  penyelesaian sengketa  dan keputusan yang  diambil benar-benar adil dan berkeadilan  bagi  komunitas  adat.  Hal  ini  memerlukan  keberadaan  mekanisme  yang independen, netral, dan berintegritas tinggi untuk menangani sengketa tanah. Selain itu, keputusan  yang  dihasilkan  harus  didasarkan  pada  hukum,  prinsip-prinsip  keadilan,  dan pertimbangan yang cermat terhadap kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat (Julia  Anggraeni,  2023).  Dengan  memastikan  bahwa  proses  penyelesaian  sengketa  dan keputusan yang diambil merupakan hasil dari proses yang adil dan transparan, mekanisme tersebut dapat memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari komunitas adat serta pihak lainnya  yang  terlibat.  Dengan  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  ini,  mekanisme penyelesaian sengketa dapat menjadi  instrumen  yang kuat  dalam menegakkan keadilan dan  hak  asasi  manusia  dalam  konteks  pengadaan  tanah,  dan  dengan  demikian, memperkuat hak-hak komunitas adat dan mencegah konflik yang lebih besar.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  kebijakan  pengadaan  tanah  untuk  proyek pembangunan sering mengakibatkan konflik dan ketegangan di wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat di Asia Tenggara. Komunitas adat di Indonesia, Malaysia, dan Filipina rentan  menjadi  korban  kebijakan  yang  tidak  memperhatikan  hak-hak  mereka  serta keberlanjutan lingkungan tempat tinggal mereka. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kehilangan  sumber  daya  alam,  tetapi  juga  mengancam  warisan  budaya,  merusak lingkungan, dan menyebabkan hilangnya mata pencaharian tradisional masyarakat adat.
Reformasi kebijakan dan hukum yang bersifat inklusif dan berkelanjutan diperlukan untuk melindungi hak-hak komunitas adat dan memastikan keberlanjutan lingkungan di masa depan. Hal ini mencakup perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak tanah adat,  pengakuan  resmi  terhadap  keberadaan  dan  hak-hak  komunitas  adat,  serta peningkatan kesadaran akan hak-hak masyarakat adat.

## Saran
1) Perluasan Konsultasi dan Partisipasi Komunitas Adat: Pemerintah dan perusahaan yang terlibat dalam proyek pengadaan tanah harus memprioritaskan konsultasi dan partisipasi aktif komunitas adat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan.  Ini  akan  memastikan  bahwa  kepentingan  dan  aspirasi  komunitas  adat dipertimbangkan dengan baik dalam pengambilan keputusan.
2) Reformasi Kebijakan: Perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi manusia dalam pengadaan tanah. Kebijakan baru harus memperhitungkan hak-hak  tradisional  dan  kebutuhan  komunitas  adat  serta  prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.
3) Penguatan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa**:  Diperlukan  pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan transparan yang memungkinkan komunitas adat untuk menyuarakan keluhan mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka secara adil. Mekanisme ini harus memastikan keadilan proses dan keputusan serta melibatkan partisipasi aktif dari komunitas adat.
4) Peningkatan  Kesadaran:  Pentingnya  meningkatkan  kesadaran  akan  hak-hak masyarakat adat dan pentingnya mempertahankan lingkungan alam yang sehat dan lestari. Pendidikan dan advokasi publik dapat membantu membangun pemahaman yang  lebih  baik  tentang  tantangan  yang  dihadapi  oleh  komunitas  adat  dan pentingnya melindungi hak-hak mereka.
Dengan menerapkan  langkah-langkah ini,  diharapkan dapat terwujud  perubahan positif yang signifikan dalam memastikan keadilan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan bagi komunitas adat dan lingkungan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Arditha,  H.  A.  (2023).  Affiliator  Judi  Online  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Indonesia.
ALADALAH:  Jurnal  Politik,  Sosial,  Hukum  Dan  Humaniora,  1(4),  01 – 08. https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.496
Egi,  A.,  Afifah  Salsabila,  N.,  &  Lubis,  F.  (2023).  Integritas  Advokat  Dalam  Peradilan:
Perspektif Hak Asasi Manusia. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journa, 5(6), 2860 – 2865. https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i6.2640
Julia Anggraeni, E. (2023). Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana, 2(1), 27 – 38.
Keizar Arrasyid, M. W., Zahra, A., Rizka, R., & Yuda Hasevi, H. (2022). Analisis Yuridis UU Omnibuslaw Ketenagakerjaan Klaster  Pengadaan Tanah Terkait Dengan Ibu Kota Negara. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral, 1(1), 1 – 25. https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx
Khalda Berlian, R., & Anggraeni Dewi,  D. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Negara Demokratis Dan Mewujudkan Hak Asasi Manusia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Undiksha, 9(2), 486 – 498. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Muhasan, I., & Riandoko, R. (2023). Pendampingan Pengadaan Lahan Untuk Pembebasan Pada Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol. PENGMASKU, 3(2), 128 – 135.
Pengkuh Wedhono Jati, M. (2023). Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(7), 2837 – 2844.
Ramadhani,  R.  (2020).  Peran  Poltik  Terhadap  Pembangunan  Hukum  Agraria  Nasional.
Sosek:Jurnal Sosial Dan Ekonomi, 1(1), 1 – 6.
Riski, N. (2023). PENTINGNYA PERLINDUNGAN  HAK ASASI MANUSIA DALAM  SISTEM
HUKUM KENEGARAAN. Mandalika Law Journal,
1(1), 1 – 8. https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542
Sabika, S., Kafia El-Saif, S., Ardi, C. M., & Santoso, G. (2022). Melangkah Bersama Menuju Masyarakat yang Adil dan Beradab : Menegakkan Hak Asasi Manusia dan Rule of
Law. Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra), 1(2), 77 – 88.
Sarjito, A. (2023). Oktober 2023 Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan dalam Operasi Militer dengan Hak Asasi Manusia. Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI), 3(2),
17 – 41.
Yoseph Palenewen, J. (2023). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Vol.
1). www.freepik.com.