## Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance
Anis Wijayanti, Azhar Kasim Universitas Indonesia Universitas Indonesia
anis.wijayanti@gmail.com, azhar.kasim09@ui.ac.id

## Abstract
Regarding to corruption as an extraordinary crime, Stranas-PK is created by government as an integrated  effort  and  commitment  to  eradicating  corruption.  This  descriptive  research  uses literature  review  to  find  out  the  implementation  of  Stranas-PK  from  the  collaborative governance’s perspective. The results show t hat the implementation of Stranas-PK has started practising collaborative governance. However, by Setnas- PK, NGO’s report and research articles, there are still some obstacles to fix, namely: (1) Adjusting the legal framework; (2) Fulfillment of adequate resources; (3) Civil society participation model; (4) Upgrading the involvement of NGO; (5) Increasing the involvement of K/L/PD and (6) Measure the impact.
Keywords :  Collaborative  Governance,  National  Strategy  Anti-Corruption,  Anti-Corruption, Corruption Prevention.

## Abstrak
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat diberantas oleh satu pihak saja. Peraturan Presiden  No.54  Tahun  2018  tentang  Strategi  Nasional  Pencegahan  Korupsi  (Stranas-PK) merupakan  upaya  terintegrasi  pemerintah  sebagai  komitmen  pemberantasan  korupsi  di Indonesia. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur untuk mengetahui bagaimana implementasi Stranas-PK dari perspektif pemerintahan kolaboratif menggunakan  teori  (Emerson  &  Nabatchi,  2015).  Hasil  analisis,  implementasi  Stranas-PK sudah mulai menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif di sebagian implementasi aksinya. Namun,  berdasarkan  laporan  Setnas-PK,  pengawasan  kelompok  masyarakat  sipil  dan beberapa penelitian masih ditemukan beberapa hambatan yang perlu diperbaiki berupa: (1) Penyesuaian  payung  hukum;  (2)  Pemenuhan  kualitas  dan  kapasitas  sumberdaya;  (3) Membentuk  model  partisipasi  masyarakat  sipil;  (4)  Peningkatan  keterlibatan  aktor  non- pemerintah; (5) Peningkatkan keterlibatan K/L/PD dan (6) Mengukur dampak implementasi.
Kata  Kunci :  Pemerintahan  Kolaboratif,  Strategi  Nasional  Anti-Korupsi,  Anti-Korupsi, Pencegahan Korupsi

## Pendahuluan
Korupsi telah disepakati dunia inter- national sebagai kejahatan luar biasa dan berdampak  sistemik  kepada  kehidupan masyarakat  luas.  Korupsi  merupakan  sa- lah  satu “wicked  problem” yang  dihadapi banyak negara menyangkut masalah sosial yang komplek, rumit dan mengakar dalam arena  politik,  budaya  serta  lingkungan (Ryvkin, 2018). PBB menyatakan gerakan melawan korupsi melalui konvensi UNCAC (United Nations Convention against corrup- tion) pada  Desember  2003  di  Merida- Mexico  (Manandhar,  2014).  Indonesia menjadi salah satu negara yang menyata- kan bergabung melalui komitmennya me- ratifikasi  UNCAC  menjadi  (Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2006  tentang  Pengesahan  United Natlons  Convention  Against  Corruption, 2003  (Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003) (2006).
Selanjutnya  negara  pihak  konvensi harus  melakukan  serangkaian  ketentuan
dalam  melaksanakan  upaya  melawan  ko- rupsi  baik  dari  sisi  pencegahan  maupun penindakan,  serta  berkomitmen  membe- rantas korupsi melalui pembentukan Anti Corruption  Agency (ACA)  sebagai  ujung tombak  pemberantasan  korupsi  negara anggota. Di Indonesia ditandai dengan ber- dirinya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK).
Pemberantasan korupsi tidak bisa ha- nya  dibebankan  kepada  salah  pihak/ins- tansi  saja.  Strategi  menindak  sekaligus mencegah  korupsi  yang massive adalah dengan  menggunakan  tata  kelola  kolabo- ratif  (Abubakar  et  al.,  2017;  Hadilinatih, 2019). Berdasarkan laporan UNDP (United Nation Development Program, 2014) untuk memberantas  korupsi,  14  (empat  belas) negara di kawasan Asia Pasifik telah  me- nyusun  strategi  anti-korupsi  sebagai  do- kumen  kebijakan  anti-korupsi  kompre- hensif  dari  sebuah  negara  untuk  meng- koordinasikan aksi anti-korupsi di tingkat nasional termasuk Idonesia. Strategi terse- but dirangkum pada Tabel 1.
Tabel 1. Strategi Anti Korupsi di Negara-Negara Asia Pasifik Negara Ratifikasi UNCAC Judul dokumen strategi anti korupsi Afganistan 25 Agt 2008 Strategi  dan  kebijakan  anti  korupsi  dan  reformasi administrasi (Azimi report) Australisa 7 Des 2005 Rencana anti korupsi nasional. September 2011 Bhutan Sign 15 Sept 2005 (belum ratifikasi) Strategi integritas nasional dan anti korupsi 2013-2018 India 9 Mei 2011 Strategi nasional anti korupsi 2010 Indonesia 19 Sept 2008 Strategi nasional Pencegahan dan  pemberantasan korupsi tahun 2011-2025 Malaysia 24 Sept 2008 Rencana  transfromasi  Pemerintah-Area  hasil  utama nasional melawan korupsi, 2009 Maldives 22 Mar 2007 Pemberantasan  korupsi  di  bawah  kerangka  nasional pembangunan 2009-2013 Mongolia 11 Jan 2006 Program  nasional  pemberantasan  korupsi  (2002-2010), sedang Menyusun strategi baru Nepal 31 Mar 2011 Rencana aksi melawan korupsi. 2010 Pakistan 31 Agt 2007 Strategi nasional anti korupsi, 2002 Philipina 8 Nov 2006 Rencana tata kelola pemerintah yang baik dan anti korupsi 2012-2016 Papua Nugini  16 Jul 2007 Strategi nasional anti korupsi 2010-2030 Thailand 1 Mar 2011 Strategi  nasional  anti  korupsi,  2007  (strategi  baru  dalam pengembangan) Vietnam 19 Agt 2009 Strategi nasional Pencegahan dan pemberantasan korupsi 2020 Sumber: Laporan UNDP, 2014
Pengalaman dengan berbagai strategi di  kawasan  tersebut  telah  menunjukkan bahwa  strategi  dapat  berguna  untuk mengartikulasi visi jangka panjang dalam memberantas korupsi apabila dikembang- kan melalui konsultasi dengan para stake- holders baik dalam pemerintahan maupun melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintah (non-government) untuk  ber- kolaborasi  melawan  korupsi.  Namun dalam  penyusunan  strategi  anti-korupsi pada  umumnya  negara  peserta  kurang memperhatikan  tahapan  implementasi dan  monitoring  evaluasi  atas  kebijakan yang  telah  dibuat.  Hal  ini  turut  menjadi perhatian  UNDP  dalam  laporannya  yang menyatakan  negara  anggota  hanya
berfokus  pada  pemenuhan  kewajiban internasional  daripada  implementasinya. Rendahnya  implementasi  strategi  anti- korupsi  ini  salah  satunya  berasal  dari faktor politis (Hussmann, 2007).
Data  penindakan  KPK  menunjukkan korupsi  masih  menjadi  masalah  yang serius  sampai  saat  ini.  Data  statistik penanganan kasus oleh KPK menunjukkan korupsi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia  dengan  berbagai  jenis  perkara (modus)  baik  di  tingkat  pusat  maupun pemerintah  daerah  yang  tersaji  dalam Gambar  1.  Sedangkan  berdasarkan  jenis perkara modus korupsi dapat dilihat pada Gambar 2.
(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021)
Gambar 1. Kasus Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Wilayah 2004-2020
(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021)
Gambar 2. Kasus Penindakan Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Jenis Perkara
(Transparency International Indonesia, 2020)
Gambar 3. Skor IPK Indonesia Tahun 2011-2020
Linier  dengan  kasus  penindakan  tin- dak  pidana  korupsi  yang  belum  menam- pakkan perbaikan. Berbagai survei global menilai  upaya  pemberantasan  korupsi belum menunjukkan
perbaikan.
Transparency  International ,  organisasi non-government mengeluarkan  survei yang dirilis setiap tahun berupa corruption percepstion index (CPI) atau dikenal seba- gai  indeks  persepsi  korupsi  (IPK)  yang memberikan gambaran situasi dan kondisi korupsi  di  level  negara  berupa  indeks komposit  dari  sejumlah  survei  bergengsi di  tingkat  global.  Tahun  2019  skor  CPI mencapai 40/100 yang mana merupakan capaian tertinggi sepanjang survei dilaku- kan.  Namun  tahun  2020  skor  tersebut turun signifikan menjadi 37/100. Sebagai gambaran berikut disampaikan IPK Indo- nesia dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.
Analisis turunnya CPI Indonesia di ta- hun 2020 mendapat catatan dari beberapa pihak,  salah  satunya  oleh  (Suyatmiko, 2021)  dalam article yang  ditulisnya  yang menyebutkan  dinamika  skor  capaian  SPI tahun 2020, yaitu: (1) CPI tahun 2020 me- rupakan penurunan signifikan sepanjang 8 (delapan) tahun terakhir, yang berasal da- ri hampir semua indikator penyusun CPI; (2)  Penurunan  indeks  turut  dipengaruhi situasi pandemi Covid-19 yang menghadir- kan krisis ganda yaitu krisis ekonomi dan kesehatan  yang  luar  biasa;  dan  (3)  Indi- kator  ekonomi,  penanaman  modal  dan
demokrasi paling dalam mengalami penu- runan yang menandakan relasi keputusan politik dan kemudahan berusaha serta si- kap negara terhadap ACA (anti-corruption agency) menjadi  salah  satu  faktor  yang berpengaruh terhadap persepsi publik.
Fakta bahwa Indonesia telah memiliki strategi nasional untuk memberantas ko- rupsi  baik  di  Periode  Presiden  Jokowi bahkan  di  periode  sebelumnya,  namun belum mampu menurunkan kasus korupsi secara signifikan. Menurut Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional (2012)  dalam  laporan  evaluasinya  atas implementasi  Stranas-PPK  periode  sebe- lumnya  menyebut  koordinasi  dengan stakeholder baik  Pusat  maupun  Daerah tidak  berjalan  optimal,  selain  itu  konsep pemberantasan  korupsi belum jelas  ditu- runkan menjadi aksi dan target capaian se- hingga program dan rencana aksi Kemen- terian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  ber- asal dari usulan masing-masing K/L/PD.
Jasper  (2014) mengatakan  aksi Stra- nas-PK  belum  sinkron  dengan  program pemberantasan korupsi pada K/L/PD dan minimnya  pelibatan  masyarakat  sipil  da- lam  penyusunan  aksi  sekaligus  monitor- ing-evaluasi program aksinya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah dalam pendahuluan, maka pertanyaan pe- nelitian ini adalah “Bagaimana implemen -
30 32 32 34 36 37 37 38 40 37 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Peringkat Skor
tasi strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) dari perspektif Collaborative Governance?”

## Kerangka Teori: Collaborative
Governance dalam Pemberantasan Korupsi
Dalam  menangani  problem  publik seringkali  tidak  selesai  dengan  mengan- dalkan satu pihak saja. Dalam keterbatas- annya  pemerintah  perlu  melibatkan  lem- baga non-pemerintah seperti sektor swas- ta  dan  masyarakat  sipil  yang  tergabung dalam  organisasi  NGO/LSM  atau  bentuk lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja bersama (cooperation) atau  pada  tingkat yang  lebih  tinggi  dibutuhkan  suatu  kola- borasi (collaboration) .  Kolaborasi  telah menjadi objek penelitian di berbagai sek- tor  dan  disiplin  ilmu  untuk  memecahkan berbagai  permasalahan  seperti  sosiologi, psikologi,  pemasaran  dan  manajemen (Fendt, 2010).
Dalam frasa collaborative governance terdapat  kata governance yang  menurut (Stoker, 2017) adalah mekanisme pemilih- an keputusan yang melibatkan sistem da- lam sebuah  organisasi dan tidak terbatas pada keterlibatan individu. Governance ju- ga merupakan sebuah proses pengambilan kebijakan  dengan  pelibatan  aktor  peme- rintah  (negara),  sektor non-government (privat)  serta  masyarakat  madani  sejak perumusan hingga implementasi kebijak- annya  (Kurniawan,  2007).  Keberhasilan pelaksanaan  pemerintahan  yang  mene- rapkan  prinsip  tata  kelola  kolaboratif  sa- lah  satunya  ditentukan  oleh  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya.
Terkait dengan hal tersebut, menurut Emerson et al. (2012) kepercayaan meru- pakan salah satu elemen dari collaborative dynamics berupa share  motivation dalam membangun  tata  kelola  kolaboratif.  Ke- percayaan  dapat  dibangun  salah  satunya melalui  transparansi  dalam  penyelengga-
raan  pemerintahan  yang  diwujudkan melalui keterbukaan informasi.
Definisi  kolaborasi  diungkap  oleh Kramer  (1990)  yaitu  sebuah  proses  ber- fikir dimana aktor/ stakeholders yang terli- bat melihat dimensi perbedaan dari suatu problemantika yang dihadapi serta mem- peroleh solusi dari adanya perbedaan ter- sebut. Selanjutnya Bardach (1998) menye- butkan kolaborasi sebagai upaya mening- katkan  nilai  dengan  bekerjasama  melalui kemitraan antara dua atau lebih lembaga sedangkan definisi yang lain menyebutkan kolaborasi yang berhasil didasarkan pada nilai timbal balik atau saling ketergantung- an  antar stakeholders baik  sumber  daya, pengetahuan dan keuangan yang disiner- gikan untuk menyelesaikan masalah yang tidak  bisa  diselesaikan  oleh  satu  organi- sasi/pihak saja serta adanya share belief/ common purpose yang menjadi komitmen (Agranoff & McGuire, 2003).
Collaboration berbeda dengan coordi- nation  dan  cooperation (Munt,  2003). Perbedaannya  terletak  pada  sifat  tujuan kerja  sama  dan  bentuk  ketergantungan- nya. Coordination  dan  cooperation meru- pakan  upaya  organisasi  dari  pihak  yang berbeda  untuk  mencapai  tujuan  bersama dengan  tujuan  yang  bersifat  statis  dan hubungan antar-organisasi dalam koordi- nasi  dan  kooperasi  bersifat  independen. Sedangkan pada kolaborasi seluruh pihak bekerja  sama  dengan  kapasitasnya masing-masing  membangun  konsensus untuk  mencapai  suatu  keputusan  dalam penyelesaian masalah serta menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh pihak.
Menurut  Dewi  (2019), collaborative governance adalah  sebuah  proses  dan struktur  yang  melibatkan  banyak  aktor/ para pihak tidak terbatas dalam organisa- sinya  bahkan  melintasi  batas-batas  orga- nisasinya.  Kolaborasi  dijalankan  untuk menggambarkan  bentuk  kerjasama  yang formal,  aktif,  eksplisit  dan  berorientasi kolektif  dalam manajemen  dan  kebijakan
publik.  Nilai-nilai  dasar  dalam collabo- rative governance menjadi kesatuan yang terintegrasi dan melingkupi setiap tahap- an kebijakan publik. Dalam konteks kajian administrasi publik.
Definisi  yang  sangat  popular  oleh Ansell dan Gash (2007) yang menyatakan collaborative governance sebagai:
“A governing arrangement where one or more  public  agencies  directly  engage non-state  stakeholders  in  a  collective decision-making process  that  is  formal, consensus-oriented,  and  deliberative and  that  aims  to  make  or  implement public  policy  or  manage  public  prog- rams or assets” .
Definisi  tersebut  dapat  dirumuskan menjadi  beberapa keyword penting  pen- ting yaitu: (1) Pembentukan tempat/enti- tas yang menjadi media lembaga/institusi publik  dan  aktor-aktor  di  dalamnya;  (2) Peserta  yang menjadi  bagian  dari  kelom- pok tersebut termasuk peserta dari aktor non-government ; (3) Peserta terlibat seca- ra  langsung  untuk  ikut  membuat  dan berperan  dalam  pengambilan  keputusan tidak hanya sebagai tempat berkonsultasi; (4) Wadah/Forum dikelola  secara formal dan melakukan pertemuan secara teratur dan  terstruktur;  (5)  Tujuan  dari  forum adalah  untuk mencapai  kesepakatan  ber- sama (consensus), dan (6) Kolaborasi ber- fokus pada kebijakan publik.
Pakar  lainnya  Emerson  et  al.  (2012) mengemukakan  tindakan  kolaboratif  ha- rus  memiliki drivers untuk  memfasilitasi kerjasama diantara para pihak. Selain itu perlu adanya system contex yang didorong oleh drivers untuk  memastikan  proses kolaborasi berjalan membentuk collabora- tion dynamic . Collaborative governance model Emerson dan Nabatchi (2015) mengalami perkembangan  di  tahun  2015.  Perbaikan yang dilakukan adalah merevisi kerangka
yang dibangun berbentuk kotak yang iden- tik  dengan  kekakuan  dan  hierarkis  men- jadi bulatan oval (ellips) pada Gambar 4. Berdasarkan Gambar 4, kerangka ker- ja integratif dengan tata kelola kolaboratif memiliki  sekumpulan  dimensi  di  mana berbagai komponen dan elemen ditempat- kan  untuk  bekerja  bersama  secara dina- mis , non-linier , dan berulang. Secara khu- sus  bentuk  oval  pada  gambar  mengilus- trasikan bidang multidimensi, system con- tex mencakup  pengaruh  politik (political dynamics) ,  payung  hukum (policy  legal framework) , kondisi sumber daya (resource  condition), jaringan  yang  saling terhubung (network  connectedness) ,  kon- disi  perbedaan  sosial  ekonomi,  lingkung- an,  dan  budaya (socio-economy/cultural diversity) , belajar dari kegagalan/kesalah- an masa lalu (prior failure to address issue) dan  tingkat  konflik/tingkat  kepercayaan (level  of  conflicts/trust) yang  mempenga- ruhi  dan  dipengaruhi oleh  Collaborative Governance Regime (CGR).
Dari kontek sistem ini muncul empat hal  penting  sebagai drivers pada  model digambarkan sebagai irisan segitiga di se- belah  kiri  berupa  ketidakpastian/ uncer- tainty yang  dirasakan,  saling  ketergan- tungan/ interdependence ,  insentif  konse- kuensial/ consequential  incentive ,  dan kepemimpinan/ leadership . Drivers ini membantu  memulai  CGR,  yang  diwakili oleh  bentuk  oval  kedua  dengan  garis putus-putus. Selama dan setelah pemben- tukan  CGR  para  aktor  terlibat  dinamika kolaborasi  yang  terdiri  dari  tiga  kompo- nen dinamis dan saling berinteraksi yaitu: keterlibatan/ principle engangement , moti- vasi bersama/ shared motivation dan kapa- sitas untuk melakukan tindakan bersama/ joint  capacity .  Melalui  siklus  yang  berke- lanjutan para aktor/ stakeholders mengembangkan  tujuan  bersama,  target bersama  dan  perubahan  untuk  mencapai tujuan tersebut.
(Emerson & Nabatchi, 2015)
Gambar 4. Kerangka Integrative Collaborative Governance
Teori  CGR  (Emerson  &  Nabatchi,
2015)  dan collaborative  governance (CG) (Ansell & Gash, 2007) merupakan dua teori CG yang paling populer saat ini. Keduanya memiliki  beberapa  perbedaan  sebagai- mana  disebutkan  oleh  Aptery  (2019) dalam  tesisnya  sebagai  berikut:  (1)  Dari sisi  peserta  dan  aktor  kolaborasi,  teori Emerson  dan  Nabatchi  (2015)  menyata- kan dapat terjadi dalam lintas organisasi, sedangkan Ansell dan Gash (2007) hanya pemerintah  saja  yang  menjadi  inisiator dan menunjuk aktor non-government seca- ra  langsung;  (2)  Dari  sisi  kelembagaan, (Emerson & Nabatchi, 2015) berpendapat pelibatan para pihak bersifat jangka pan- jang dan berkelanjutan sedangkan menu- rut Ansell dan Gash (2007) sifat kelemba- gaan  jangka  pendek/sementara  saja;  dan (3)  Dari  sisi  pola  hubungan/relasi  yang terjalin dalam proses kolaborasi menurut Emerson  dan  Nabatchi  (2015)  bersifat horizontal  dan flexible sedangkan  Ansell dan  Gash  (2007)  bersifat  vertical  dan formal.
Dalam  implementasi  Stranas-PK  ini terdapat  kondisi  dan  permasalahan  yang dipotret  peneliti  menggambarkan  kese- suaian  dengan  komponen  dan  dimensi dalam tata kelola kolaboratif (Emerson & Nabatchi,  2015)  baik  dalam  hal contex system dan drivers- nya  diantaranya:  (1) Kelembagaan yang kuat dan solid sebagai
wadah  strategi  nasional  pencegahan  ko- rupsi dengan pelibatan stakeholders lintas K/L/PD  serta  aktor  diluar  pemerintahan seperti organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan/donor, sektor swasta/pela- ku  usaha,  UKM,  akademisi  untuk  terlibat tidak hanya dalam hal desain awal, tetapi juga di tahapan implementasi dan evalua- sinya meskipun belum sepenuhnya berja- lan;  (2)  Perlu  ada  sinkronisasi  program pencegahan lintas sektor K/L/PD sehingga tumpang  tindih  yang  menjadi  kendala pada  strategi  nasional  pemberantasan korupsi  sebelumnya  mampu  teratasi;  (3) Kondisi  peserta/aktor  kolaborasi  dalam aksi  Stranas-PK  sangat  bervariasi  baik dalam  hal  sosial-budaya-pendidikan-dll misalnya dalam salah satu aksi penguatan barang/jasa  melalui  pengadaan  secara elektronik.  Terdapat  pelibatan  LKPP, K/L/PD  pelaksana,  Kementerian  Keuang- an,  BUMN/BUMD,  Asosiasi,  UMKM, mar- ketplace dan pelaku usaha lainnya dengan kapasitas  masing-masing  sehingga  perlu saling mengisi dan berbagi resource yang dimiliki  serta  saling  percaya  sehingga tidak menghambat berjalannya kolaborasi aksi pada Stranas-PK; (4) Perlu drivers dan kepemimpinan fasilitatif yang tidak hanya memberikan arah kebijakan tapi memfasi- litasi,  menyelesaikan  berbagai  kendala yang  terjadi  pada  berjalannya  dinamika kolaborasi  sehingga  tidak  terhambat  un-
tuk mencapai tujuan bersama; dan kondisi yang  terakhir;  (5)  Mempu  belajar  dari strategi pemberantasan korupsi sebelum- nya  sehingga  menjadi  acuan  perbaikan/ guide aksi selanjutnya.
Kondisi tersebut di atas menjadi latar belakang peneliti memilih dan mengguna- kan teori collaborative governance regime (Emerson  &  Nabatchi,  2015)  sebagai alat analisis tata kelola kolaboratif pada imple- mentasi  Stranas-PK,  dengan  harapan mampu  memetakan  kondisi  saat  ini  dan mengetahui  apa  saja  faktor  pendorong/ penghambat berjalannya
kolaborasi sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan  pelaksanaan  implementasi strategi selanjutnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  dengan  menggunakan  pende- katan kualitatif dan metode pengumpulan data  melalui  studi  literatur (literatur review) terhadap  berbagai  jurnal,  buku, penelitian terdahulu, laporan pelaksanaan program, regulasi dan data sekunder lain- nya terkait tema collaborative governance dan sektor strategis nasional anti-korupsi.
Dengan studi literatur ini diharapkan peneliti dan pembaca mendapatkan gam- baran  awal  dari  tinjauan  teori  dan  hasil penelitian serta pemantauan berbagai pi- hak yang relevan dengan kondisi yang ada untuk  mengatasi  permasalahan,  sehingga dapat  menjadi  rujukan  dalam  melakukan analisis bagaimana strategi nasional pem- berantasan  korupsi  dapat  terimplemen- tasi  dengan  baik  dan  efektif  dalam  per- spektif collaborative governance .
Pisau analisis yang digunakan adalah teori Collaborative  governance (Emerson & Nabatchi, 2015) yang menyatakan bah- wa tindakan kolaborasi merupakan sebu- ah siklus yang terus menerus bergerak dan berinteraksi  secara  dinamis  melalui principles engangement, shared motivation dan capacity for joint action dalam sebuah
system context dan drivers sebagai pendo- rong/penghambat pelaksanaan kolaborasi untuk  mencapai ultimate  goal menurun- kan  tingkat  korupsi  di  Indonesia  pada implementasi Strategi nasional Pencegah- an Korupsi (Stranas-PK) di periode kedua saat ini.

## Pembahasan
Strategi  nasional  pemberantasan korupsi  telah  bergulir  sejak  era  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  55  Tahun  2012  Tentang  Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan  Jangka  Menengah  Tahun  2012-2014 (2012) yang dikenal sebagai Stranas-PPK. Kebijakan  ini  mencantumkan  arah  dan strategi (roadmap) , implementasi, tujuan,
sasaran dan indikator evaluasi serta bagai- mana  koordinasi  dilakukan  baik  jangka pendek  dan  menengah.  Laporan  evaluasi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,  2012)  sebagai leading  sektor
Stranas-PPK saat itu menyebutkan masa- lah utama implementasi strategi ini adalah rendahnya  koordinasi  antar stakeholders terkait dan banyaknya aksi/program yang belum sinkron baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehing- ga  tumpang  tindih  progam  tudak  bisa terhindarkan. Selain itu, terdapat masalah pada  minimnya  keterlibatan  masyarakat sipil dalam memonitor aksi (Jasper, 2014).
Selanjutnya pada masa Pemerintahan Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  Stranas- PPK dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan  kebutuhan  pencegahan korupsi serta sinergi dan kolaborasi para stakeholdersnya yaitu K/L/PD, swasta dan masyarakat  sipil  sehingga  diperlukan upaya yang lebih objektif dan efektif serta pelibatan  langsung  dari anti-corruption agency yaitu  Komisi  Pemberantasan  Ko- rupsi  (KPK)  yang  diberikan  mandat  oleh Undang-Undang  untuk  melakukan  upaya
pencegahan sekaligus penindakan korup- si.  Strategi  tersebut  dituangkan  dalam Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  54  Tahun  2018  Tentang  Strategi Nasional  Pencegahan  Korupsi  (2018) disingkat menjadi Stranas-PK.
Secara lebih rinci Stranas-PK merupa- kan arah kebijakan nasional yang memuat fokus  dan  sasaran  pencegahan  korupsi yang  menjadi  acuan  Kementerian/Lem baga/Pemerintah  Daerah  (K/L/PD)  dan stakeholders terkait lainnya dalam melak- sanakan aksi pencegahan korupsi di Indo- nesia yang terfokus, terukur dan berdam- pak. Untuk memberikan pemahaman ter- hadap  strategi  nasional  pencegahan korupsi dijelaskan lebih detil pada Tabel 2.
Berdasarkan Tabel 2 Stranas-PK pada periode sekarang berbeda dengan strategi sebelumnya. Jika sebelumnya koordinator Stranas-PPK  adalah  Kementerian  PPN- Bappenas  maka  pada  periode  ini  terdiri dari  5  (lima)  lembaga  negara  sekaligus yaitu: Kementerian PAN-RB, Kementerian
Dalam  Negeri,  Kementerian  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (PPN/Bappenas), Kantor  Staf  Presiden  (KSP)  dan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasar- kan pernyataan Deputi bidang Pencegahan KPK  yang  berkedudukan  sebagai  salah satu Timnas-PK, pelibatan kelima lembaga tadi bukan tanpa alasan melainkan memi- liki  peran  strategis  masing-masing  yaitu: (1)  Kementerian  PAN-RB  sebagai  penge- lola Sumber Daya  Manusia (SDM) lemba- ga/instansi  publik,  (2)  Kemdagri  sebagai pembina Pemerintah  Daerah,  (3) Kemen- terian PPN/Bappenas memiliki peran da- lam  perencanaan  program  strategis  dan anggaran  termasuk  sinkronisasi  program antar  lembaga,  (4)  KSP  sebagai  perpan- jangan jalur komunikasi kepada Presiden dan KPK memiliki peran dalam menetap- kan konten desain rencana aksi pada prog- ram  anti-korupsi  yang  terintegrasi  serta menetapkan  target  dan  sasaran  dalam Stranas-PK.  Adapun  struktur  Stranas-PK digambarkanpada Gambar 5.
Tabel 2. Rincian Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), 2021a) Periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Perpres 54 Tahun] 2018 tentang Stranas-PK Fokus 1. Perizinan dan tata niaga 2. Keuangan negara
3. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi Dijabarkan melalui kegiatan/program yaitu aksi PK setiap dua tahun sekali melalui SKB Aksi dan Sub-Aksi • Tahun 2019-2020: 3 Fokus pada 11 Aksi dan 27 rencana aksi • Tahun 2021-2022:3 Fokus pada 12 Aksi Kelembagaan • Implementasi Stranas PK dikelola bersama oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yaitu: Kementerian PPN/Bappenas, Kemdagri, KemPAN-RB, KSP,
KPK
• Timnas-PK dibantu tim pengarah Eselon I dimasing-masing K/L sedangkan operasional dilakukan di Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) yang berkedudukan di KPK
• Komposisi Setnas PK: 1 Koordinator harian, 15 tenaga ahli, 28 tim teknis yang mewakili 5 (lima) anggota Timnas-PK dan 4 (empat) tenaga administrasi
• Pelaporan setiap 3 (tiga) bulan sekali Sasaran/target Pendampingan Monev • Tahun 2019-2020: 52 KL dan 542 Pemda
• Tahun 2021-2022: 46 KL, 34 Provinsi dan 42 Kab/Kota
• Monev dilakukan oleh Setnas-PK secara berjenjang dengan memanfaatkan sistem monitoring melalui platform: (https://jaga.id/jendela-
pencegahan/stranas?vnk=c3bb24c1), Monitoring lapangan untuk verifikasi serta evaluasi outcome dan impact
• Pelibatan CSO dan mitra pembangunan berdasarkan indikator aksim kompetensi dan pengalaman
(Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), 2021a)
Gambar 5. Struktur Stranas-PK
Tim  nasional  (Timnas-PK)  dibentuk sebagai  penyelenggara  Stranas-PK  dan berwenang menyusun langkah dan desain kebijakan penyelesaian permasalahan dan hambatan  pelaksanaan  aksi/program Stranas-PK.  Dalam  melaksanakan  wewe- nangnya, timnas-PK berkoordinasi dengan K/L/PD  dan  pemangku  kepentingan  ter- kait lainnya. Sedangkan untuk membantu tugas Timnas-PK dan selaku fasilitator ser- ta  memberikan  pendampingan  sekaligus monitoring  evaluasi  aksi-PK  atas  target yang  disepakati  dan  diberikan  kepada K/L/PD  melalui platform jaga.id  (Jaga: Jaringan Pencegahan Korupsi, 2021) dilak- sanakan oleh sekretariat nasional (Setnas- PK yang berkedudukan di kantor KPK un- tuk memudahkan koordinasi dan integrasi program pemberantasan korupsi.
Regime Stranas-PK saat ini, fokus pa- da 3 (tiga) sektor utama yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Stranas-PK dan di  detilkan  melalui  Surat  Keputusan Bersama  (SKB)  yang  ditetapkan  setiap  2 (dua)  tahun.  Fokus  tersebut  adalah  (1) Perizinan & tata niaga; (2) Keuangan nega- ra; dan (3) Reformasi birokrasi & penegak- an hukum. Masing-masing fokus tersebut memiliki  aksi/sub  aksi  berbasis output sesuai  indikator  yang  ditetapkan  kepada target  K/L/PD  untuk  diimplementasikan dan  dilaporkan  secara  berkala  kepada
Setnas-PK dan selanjutnya setiap semester kepada Presiden oleh Timnas-PK.
Mengutip  dari  paparan  yang  disam- paikan oleh Timnas-PK pada 15 Desember tahun  2020  berupa resume capaian Stranas-PK 2019-2020 yang menyebutkan bahwa:  (1)  Implementasi  rencana  aksi dipengaruhi  oleh  komitmen  pimpinan masing-masing  K/L/PD  sebagai drivers pelaksanaan  aksi  Stranas-PK;  (2)  Sampai dengan  akhir  periode  pertama  imple- mentasi aksi terdapat 5 K/L dan 60 Peme- rintah  Daerah  yang  belum  melaksanakan rencana  aksi.  Disisi  yang  lain  hanya  4 (empat) K/L yang telah menunjukkan aksi sesuai target secara konsisten; (3) Terda- pat  12  K/L  perlu  mendapat  apresiasi karena  telah  mengimplementasikan  aksi lebih  dari  70%;  (4)  terdapat  13  Peme- rintah  Provinsi  dengan  capaian  di  bawah 50% dan 12 Pemprov lainnya telah menca- pai  penilaian  di  atas  70%;  dan  (5)  Ter- dapat  100  Pemerintah  Kabupaten/Kota dengan  capaian  di  bawah  50%,  385 Pemerintah  Kab/Kota  mencapai  nilai  di atas 70% serta 57 Pemerintahan Kab/Kota memiliki penilaian di kisaran 50-69%.
Selain  catatan  capaian  tersebut, dalam  periode  pertama  Stranas-PK,  juga terdapat sejumlah catatan berupa kendala yang  dihadapi  dalam  implementasi  aksi- PK  di  masing-masing  fokus  yang  terang- kum dalam Tabel 3.
Tabel 3. Rangkuman atas Kendala/Hambatan Stranas-PK Periode Tahun 2019-2020
Fokus Kendala dan Hambatan 1. Perizinan dan Tata Niaga Kendala dan hambatan yang dialami, diantaranaya: 1. Implementasi  OSS  harus disesuaiakan  dengan  UU  Cipta  Kerja  dan pelaksanaan turunannya ;
2. Kendala kompilasi data geospasial pada tahapan integrasi kebijakan satu peta  di  beberapa  daerah  seperti:  Pemprov  Papua,  Kaltim,  Riau  dan Sulbar; 3. Lambatnya  penetapan  Kawasan  hutan  dilihat  dari  penambahan 413.410Ha (0.35%) dari posisi tahun 2018  seluas 88.145.055Ha salah satunya karena ada pembatasan sosial distancing di masa Pandemi ;
4. Utilisasi  NIK  meskipun  meningkat  dari  44%  di  akhir  2018  menjadi 88.9%  di  akhir  Oktober  2020  namun  belum  maksimal  dikarenakan pemutakhiran  data  belum  terintegrasi  antara  data  Adminduk  dengan penerima bantuan. 2. Keuangan Negara Kendala dan hambatan yang dialami, diantaranaya: 1. Integrasi  Perencanaan  dan  Penganggaran:  Perbedaan  konsep  antara pemangku  kepentingan sektor publik yang  berasal dari  Kemdagri  dan Kemkeu tentang rancangan regulasi BAS (bagan akun standar) sebagai basis  data  dalam  perencanaan  dan  penganggaran  di  level  nasional, sedangkan di tingkat daerah telah disepakati menggunakan SIPD namun perlu  dikembangkan  untuk  mencapai  tingkat  kematangan  yang disyaratkan; 2. Pembentukan UKPBJ  dengan level kematangan level 3 dari target 100 K/L/D piloting, hanya tercapai di  4 Kementerian, 12 Pemprov  dan 18 Kab/Kota.  Salah  satu  kendalanya adalah  SDM  fungsional  PBJ  pada UKPBJ masih rendah ;
3. Implementasi e-katalog di tingkat pusat pada 5 K/L besar telah berjalan baik.  Namun,  di  Pemda  dari  34  Provinsi  baru  21  Provinsi  yang dinyatakan layak menjadi pengelola e-catalog lokal dan baru 6 Provinsi di  dalamnya  yang  telah  mengimplementasikan  penggunaan  katalog lokal. Hal ini dikarenakan komitmen Pimpinan dan kesiapan sarana prasarana di masing-masing Pemda. 3. Penegakan hukum dan reformasi birokasi Kendala dan hambatan yang dialami, diantaranaya: 1. Manajemen data ASN dalam percepatan pelaksanaan merit system belum tersedia secara akurat dan terintegrasi secara Nasional;
2. Percepatan  pembangunan  SPBE  dari  3  (tiga)  aplikasi  umum (kepegawaian,  kearsipan  dan  pengaduan  publik)  masih  terhambat  di pembangunan  simpegnas , Penguatan  regulasi  dalam  bentuk
Perpres arsitektur referensi dan domain ; 3. Peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  penanganan  perkara khususnya  pemidanaan  korporasi  hingga  pencabutan  hak  politik  dan jabatan  tertentu  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  masih  perlu kesamaan pemahaman dengan APH lain khususnya di Kejaksaan Agung
Sumber: Laporan TW VIII, 2020 Stranas-PK
Pemantauan dan evaluasi implemen- tasi Stranas-PK tidak hanya dilakukan oleh Setnas-PK, akan tetapi juga dilakukan oleh NGO/LSM  sebagai  organisasi  masyarakat sipil.  Berdasarkan  hasil  laporan  peman- tauan  mandiri  Stranas-PK  periode  perta- ma  2019-2020  oleh  TII (Transparency International Indonesia) sebagai perwakil- an  organisasi  masyarakat  sipil  yang  ikut memantau  capaian  aksi  dengan  pengam-
bilan sampling di  4  (empat)  Pemerintah Daerah yaitu Kota Makassar, Kota Malang, Kota  Semarang  dan  Kota  Pekanbaru menyebutkan korupsi paling rawan terjadi pada  fokus  perizinan  dan  tata  niaga sehingga perlu meningkatkan pengawasan pada  fokus  tersebut,  selanjutnya  partisi- pasi masyarakat paling signifikan terdapat pada  penegakan  hukum  dan  reformasi birokrasi,  meski  demikian  akses  dan
pelibatan  masyarakat  masih  belum  opti- mal dan terakhir dampak yang dirasakan masyarakat  baru  pada  fokus  penegakan hukum  dan  reformasi  birokrasi,  sedang- kan  dampak  pada  fokus  lainnya  belum dirasakan.
Partisipasi  masyarakat  dalam  Stra- nas-PK  merupakan  bentuk  pelibatan  pe- ran serta masyarakat pada setiap tahapan dimulai  dari  penyusunan,  pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Hal tersebut tertuang  dalam  pasal  9  ayat  (1-3) Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  54  Tahun  2018  Tentang  Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, 2018) yang berbunyi:
“ (1)  dalam penyelenggaraan  Stranas- PK, Timnas PK melibatkan peran serta pe- mangku kepentingan lainnya. (2) pelibatan peran  serta  kepentingan  lainnya  sebagai- mana dimaksud ayat (1) dapat dimulai dari tahap  penyusunan,  pelaksanaan,  peman- tauan, evaluasi dan pelaporan Stranas-PK. (3)  Tata  cara  pelibatan pemangku kepen- tingan  lainnya  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diatur  oleh  Tim  nasional pencegahan korupsi”
Awal  periode  implementasi  Stranas- PK  tahun  2018,  TII  bersama  11  CSO melalui  serangkaian  diskusi  lintas stake- holders baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah  untuk  menghimpun  pengalaman, substansi  dan  pembelajaran  dari  penge- lolaan Stranas-PPK periode pemerintahan sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai tin- dak  lanjut  atas  temuan  masih  rendahnya pelibatan masyarakat sipil di daerah serta kurangnya
sosialisasi program Stranas-PK .  Selain  itu  juga  memberikan masukan terkait draft aksi nasional pence- gahna korupsi (ANPK) yang didukung oleh mitra  pembangunan  AIPJ2 (Australia Indonesia Partnership for Justice 2) dalam bentuk kertas kerja Stranas-PK yang men- catat  masukan  berupa:  (a)  Sosialisasi keberadaan  Stranas-PK  di  tingkat  daerah terkait program prioritas/aksi khususnya
kepada  pemda,  organisasi  masyarakat  si- pil  daerah,  kalangan  dunia  usaha/swasta dan  anggota  DPRD;  (b)  Perlunya  segera dikembangkan  model  keterlibatan  para pemangku  kepentingan  dalam  pengelola- an stranas-PK dan program aksinya baik di tingkat  pusat  maupun  daerah;  (c) Perlunya indikator keberhasilan dan peta jalan  sebagai  arah  dan  prioritas  sesuai fokus  aksi  yang  telah  ditetapkan  dan  (d) model  kemitraan  berbasis  isu/sektor strategis dalam bentuk forum komunikasi yang setara untuk memperluas kontribusi berbagai pihak yang memberikan masuk- an untuk pencapaian target dan indikator keberhasilan.
Kondisi  tersebut  memasuki  tahun kedua  implementasi  Stranas-PK  diangkat kembali dalam penelitian (Yansyah, 2021) dengan  hasil  belum  banyak  mengalami perubahan sekaligus memberikan masuk- an berupa perlunya Timnas-PK menyusun pedoman  pelibatan  masyarakat  dalam Stranas-PK  dan  memastikan  K/L/PD membuka ruang partisiapsi dalam imple- mentasi Stranas-PK sebagaimana amanah Perpres.  (Suyatmiko  et  al.,  2021)  juga menyatakan peran organisasi masyarakat sipil untuk ikut menjadi bagian dalam aksi Stranas-PK  masih  cukup  rendah,  khusus- nya  di  level  pemerintah  daerah.  Sejalan dengan  kedua  pendaat  tadi,  pencegahan korupsi salah satunya memerlukan parti- sipasi  masyarakat  mulai  perencanaan hingga pelaksanaan yang dijelaskan secara rinci  oleh  Zakariya  (2020)  yang  meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pen- cegahan korupsi dana desa melalui kemu- dahan  akses  informasi  program  kepada mayarakat, menumbuhkan kesadaran par- tisipasi  masyarakat  dalam  musyawarah/ pertemuan berkala, membuka seluas-luas- nya akses komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan memanfaatkan organisasi kemasyarakatan  dan  lembaga  musyawa- rah yang telah ada.
Wanna  (2008)  menyebutkan  bahwa pemerintah dan perkembangan kebijakan publik saat ini menyadari pentingnya kola- borasi.  Pemahaman  ini  berarti  kebijakan publik  mulai  dari  desain  hingga  evaluasi pada  sektor  pemerintah (public  sector) tergantung pada sejumlah aktor lain diluar Pemerintah  itu  sendiri  dalam,  khususnya dalam memberikan pelayanan yang efektif kepada  masyarakatnya.  Hal  ini  sejalan dengan strategi yang dijalankan oleh Stra- nas-PK  saat  ini  yaitu  melibatkan stake- holders non-Pemerintah  yaitu  praktisi, tenaga ahli, akademisi, donor/mitra pem- bangunan dan organisasi masyarakat sipil sejak pada desain sampai kepada tahapan monitoring evaluasi K/L/PD yang menjadi target (Laporan Stranas-PK, 2019-2020).
Kolaborasi  aktor  Pemerintah  dan non-Pemerintah  tersebut  diharapkan mampu mempercepat implementasi aksi- PK  dan  memberikan  dampak  langsung kepada masyarakat serta mendorong para pihak mencapai tujuan Stranas-PK itu sen- diri, yaitu: (1) Memberikan arahan tentang upaya strategis yang perlu dilakukan oleh K/L/PD dan pemangku kepentingan lain- nya  untuk  mencegah  korupsi;  (2)  Men- dorong program pencegahan korupsi yang berorientasi  pada  hasil (outcome) dan dampak (impact) serta  capaian  yang  ter- ukur;  dan  (3)  Memperkuat  sinergi  lintas
program  pencegahan  korupsi  dengan berbagai kebijakan Pemerintah di tingkat pusat  dan  daerah  termasuk  kebijakan strategi oleh KPK.
Fase  kedua  Stranas-PK  tahun  2021- 2022  diawali kick  off  meeting antara Timnas-PK  dan  seluruh  K/L/PD  yang menjadi target dan diberi tanggungjawab atas pelaksanaan implementasi aksi. Ber- bagai perbaikan dan penyempurnaan aksi, mulai  dari  penajaman  aksi  dan  target  di ke-3  fokus  utama  dilakukan.  Pelibatan LSM/NGO/mitra pembangunan pada aksi Stranas-PK  periode  kedua  ini  menurut Deputi bidang Pencegahan sebagai dewan pengarah diberikan sesuai dengan bidang, kompetensi  dan  kebutuhan  percepatan implementasi aksi sesuai mandat Perpres Stranas-PK.  Adapun  aktor  non-Pemerin- tah  yang  terlibat  dapat  dilihat  pada Gambar 6 dan Gambar 7.
Rincian aksi-PK yang ditetapkan oleh Tim Stranas-PK pada periode kedua tahun 2021-2022 merupakan hasil diskusi yang menghasilkan  konsensus  serta  evaluasi terhadap capaian aksi periode sebelumnya,  dengan  harapan  penajaman aksi tersebut mampu mendorong pencapaian  tujuan  secara  efektif,  terukur dan terdampak (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), 2021b).
(Stranas-PK, 2021)
Gambar 6 . Timnas dan Aktor Non-Government yang Terlibat dalam Pola Kolaboratif
(Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), 2020)
Gambar 7. Fokus dan Aksi-PK
Penajaman  rencana  aksi  Stranas  PK periode kedua atas hasil review implemen- tasi  periode  pertama  dapat  dilihat  pada Gambar 7.
Berdasarkan  rumusan  dimensi  dan komponen  yang  dikembangkan  oleh Emerson  dan  Nabatchi  (2015)  berupa kerangka  analisis  tata  kelola  kolaboratif yang  digunakan  sebagai  pisau  analisis penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

## System Contex
Political dynamics yang ada akan ber- pengaruh signifikan terhadap upaya pem- berantasan  korupsi  di  Indonesia,  hal  ini dapat dilihat dari berbagai program setiap periode  pemerintahan  yang  berkuasa. Selanjutnya  pada  dimensi Policy  legal framework kejelasan  kelembagaan  dan payung  hukum  atas  kegiatan  para  pihak
yang  terlibat  dan  bertanggungjawab  atas berjalannya  aksi  pada  Stranas-PK  ikut menjadi  faktor  pendorong  keberhasilan pemberantasan  korupsi  melalui  Stranas- PK. Adanya kerancuan payung hukum dan diskresi  yang  berlebihan  membuka  pe- luang  terjadinya  kesalahan  administrasi, pungutan  liar  dan  suap  yang  berakibat terjadinya inefisiensi berbiaya tinggi bagi para pelaku usaha usaha. Oleh karena itu, kolaborasi yang efektif antara stakeholders sektor  publik,  masyarakat/NGO, private sector dan apparat penegak hukum untuk bekerja sama melakukan perbaikan regu- lasi  pemerintah,  menegakkan code  of conduct , meningkatkan pengawasan,
penyederhanaan proses pelayanan publik dan  penegakan  hukum  (ACCH:  Anti-
Corruption Clearing House, 2016).
Permasalahan  sumberdaya (resource condition) dan kompetensi memicu sektor publik  perlu  berkolaborasi  dengan  pihak non-government baik organisasi masyara- kat  sipil,  swasta,  asosiasi,  akademisi  dll untuk berbagi sumber daya dan bersinergi mencapai  consensus  (kesepakatan  bersa- ma).  Jaringan  dan  komunikasi  menjadi faktor  yang  ikut  mendukung  berhasil tidaknya  upaya  pemberantasan  korupsi melalui  Stranas-PK.  Pada  laporan  inde- penden  TII  pada  aksi Stranas-PK  periode pertama  (2020)  terdapat  temuan  bahwa sosialisasi  kepada  Pemda  masih  rendah, sehingga masyarakat di daerah tidak aktif terlibat  dalam  program  Stranas-PK (Network connectedness).
Kolaborasi melibatkan lebih dari satu aktor  Pemerintah  dan  non-Pemerintah. Dalam  Gambar  6,  dapat  dilihat  luasnya cakupan  dan  sektor  turunan  masing-ma- sing  fokus  dan  para  pihak  yang  terlibat dengan  berbagai  perbedaan  sosio-ekono- mi-budaya menjadi tantangan yang perlu dikelola sehingga tidak menjadi pengham- bat  berjalannya  kolaborasi (Socio-econo- mic/cultural  health  &  diversity) .  Hal  yang tampak pada dimensi ini misalnya integra- si data spasial, adanya perbedaan sumber- daya dan kompetensi ikut memperlambat implementasi aksi tersebut.
Selanjutnya strategi nasional anti-ko- rupsi yang telah dimulai sejak Pemerintah- an  Presiden  SBY  bahkan  sebelumnya menumbuhkan  bibit-bibit  perlawanan terhadap  bahaya  sosial  korupsi.  Pada setiap tahapan tentu kita harus melakukan evaluasi dan belajar dari kesalahan masa lalu sehingga dapat memberikan panduan yang lebih terarah serta tidak mengulangi kesalahan pada periode sebelumnya (Prior failure  to  address  issue) .  Pada  akhirnya berbagai  faktor  yang  mampu  memper- kuat/mendorong  kolaborasi  antar  aktor yang  telah  disebutkan  sebelumnya  mem- pengaruhi level  of  conflict/truts diantara para  peserta  kolaborasi.  Semakin  tinggi
kepercayaan para aktor maka hambatan/ kendala  yang  dihadapi  akan  semakin rendah.

## Drivers
Selain  perlunya  pondasi  kolaborasi berupa system contex yang perlu dibangun untuk memulai dan mengawal berjalannya kolaborasi  adala  “ drivers ”  atau  disebut sebagai  faktor  pendorong  keberhasilan kolaborasi. Emerson dan Nabatchi (2015) menurunkan  4  (empat)  dimensi drivers, yang pertama adanya kondisi ketidakpas- tian (Uncertainty) yang harus dipecahkan bersama-sama dengan bersinergi dan ber- bagi  resiko  dalam  mengatasi  korupsi  di Indonesia.  Pandemi Covid-19 yang  tidak diprediksi juga menyebabkan ketidakpas- tian yang menghambat implementasi aksi khususnya  pada  aksi-aksi  yang  membu- tuhan  verifikasi  dan  kunjungan  lapangan seperti  penetapan  kawasan  hutan  dan konflik  pertanahan  pada  fokus  aksi perizinan dan tata niaga.
Selanjutnya driver yang kedua adalah adanya consequential  incentives berupa imbalan baik materil maupun non-materil yang  diperoleh  para  pihak  untuk  memo- tivasi  pelaksanaan  aksi  Stranas-PK, dengan  adanya  insentif  tentu  akan  me- mompa semangat  untuk bekerjasama hal ini terlihat dalam implementasi aksi peng- adaan barang/jasa melalui e-catalog . Bagi Pemerintah  penggunaan e-catalog me- ningkatkan transparansi dan akuntabilitas sedangkan dipihak lain penyedia jasa juga memperoleh  kesempatan  meningkatkan pangsa  pasar  dan  akses  pada  pengadaan barang/jasa pemerintah, kemudahan me- lakukan  pendaftaran  dan  transaksi  serta mampu  berkompetisi  secara  lebih  sehat sehingga  masyarakat  penerima  layanan juga akan merasakan dampak meningkat- nya kualitas barang/jasa yang diterima.
Dimensi  ketiga  pada drivers adalah terdapat ketergantungan (Interde- pendence) para  pihak  akibat  adanya gap
teknologi,  kompetensi  sumberdaya,  data dll yang mengharuskan Stranas-PK untuk merangkul berbagai pihak ikut berpartisi- pasi menyelesaikan permasalahan korupsi secara  bersama-sama.  Contoh  kondisi  ini dapat dilihat pada implementasi aksi utili- sasi  NIK  (nomor  induk  kependudukan) untuk data penerima bantuan sosial yang bersumber  dari  DTKS  (data  terpadu kesejahteraan  sosial)  pada  penyaluran bantuan  yang  lebih  transparan,  adil  dan tepat  sasaran.  Tanpa  pelibatan  masyara- kat  secara  langsung  pemutakhiran  data mandiri  tidak  akan  terlaksana  dengan baik.  Pemerintah  desa/kelurahan  dan masyarakat  dalam  satuan  terkecil  harus ikut  serta  melakukan  kontrol  sosial terhadap usulan DTKS di wilayah masing- masing  berbasis  data  kependudukan untuk  mengantisipasi  kecurangan  dan mengatasi  adanya  keterbatasan  sumber- daya  verifikator  di  tingkat  Pemerintahan Daerah.
Dimensi yang terakhir dan paling me- nentukan  berjalannya  tata  kelola  kolabo- ratif  sebagaimana  laporan  independen NGO  dan  laporan  Setnas  (2020)  adalah kepemimpinan  sebagai  pemegang  peran sentral (leadership) . Menurut Abubakar et al.  (2017)  dalam  konteks  Nasional (massive) KPK diharapkan  menjadi  garda depan dan inisiator yang mampu mendo- rong  berjalannya  tata  kelola  kolaboratif, sedangkan  di  tingkat  regional  kepemim- pinan serta komitmen kepala daerah men- dominasi  berjalan  atau  tidaknya  sebuah tata kelola kolaboratif.

## Collaborative Dynamics
Dari  identifikasi  dan  analisis system contex dan drivers tersebut  di  atas, maka dinamika  kolaborasi  mampu  bergerak dinamis  secara  berkesinambungan  mela- lui principle engangement atau keterlibat- an para aktor menjalankan peran masing- masing  mulai  dari  identifikasi  informasi awal,  penjelasan  masing-masing  aksi,
musyawarah/diskusi  yang  dilalui  terma- suk  kesepakatan  target/capaian  aksi sehingga menghasilkan kesepakatan para pihak. Peningkatan keterlibatan masyara- kat dan aktor non-government juga harus dibuka  seluas-luasnya  melalui  saluran pengaduan masyarakat yang memadai dan responsive ,  penilaian  capaian  aksi  yang transparan  dan  akuntabel.  Berikutnya adanya  aspek  keterlibatan  memunculkan kepercayaan  dan  saling  pengertian  yang membentuk  komitmen  untuk  berkolabo- rasi (Share motivation) . Dinamika selanjut- nya  dalam collaborative  dynamics adalah adanya  kapasitas  masing-masing  aktor/ stakeholders (capacity  for  joint  action) untuk bersinergi memberikan sumber da- ya  dan  kemampuan  yang  dimiliki  menja- lankan aksi dalam komando kepemimpin- an fasilitatif yang memastikan berjalannya kolaborasi  dengan  menekan  terjadinya friksi-friksi atau konflik di dalamnya serta mampu  memastikan  berjalannya  tata kelola kolaboratif.

## Penutup
Berdasarkan analisis pada pembahas- an atas implementasi Strategi pencegahan korupsi (Stranas-PK) dari perspektif colla- borative governance diperoleh kesimpulan bahwa tata kelola kolaboratif sudah mulai tampak diterapkan dalam Sebagian tahap penyusunan  desain,  implementasi  dan monitoring  evaluasi  khususnya  pada system  contex berupa political  dynamics yaitu  adanya  keberpihakan  politik  untuk membuat  aksi  bersama  secara  nasional dalam upaya pemberantasan korupsi dan policy legal framework melalui Perpres 54 Tahun  2018  tentang  Stranas-PK  serta mengambil  pembelajaran  strategi  sebe- lumnya  untuk  mengantisipasi  tantangan ke  depan (prior  failure  to  address  issue ) yang  menjadi  bagian  kondisi  awal  tata kelola kolaboratif berjalan.
Selanjutnya  kondisi-kondisi  tersebut di atas di akselerasi oleh aktor kolaborasi
(drivers) sehingga  tercipta collaborataive dynamics. Berdasarkan  evaluasi  periode pertama Stranas-PK oleh Setnas-PK tahun 2019-2020, NGO/LSM/mitra pembangun- an  sebagai  pengawas  independen  dan hasil penelitian yang ada masih ditemukan kondisi  yang  menjadi  faktor  penghambat implementasi  2  (dua)  tahun  pertama Stranas-PK  diantaranya  (1)  Model  dan pelibatan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil belum jelas; (2) Regulasi turunan  di  beberapa  aksi  belum  lengkap hingga  ke  tataran  teknis;  (3)  Lemahnya koordinasi  K/L/PD  termasuk  integrasi program  di  dalamnya  dan  (4)  Dampak nyata yang belum dirasakan oleh masyara- kat di sebagaian besar aksi.
Dari kesimpulan tersebut perlu dila- kukan  upaya  perbaikan  merujuk  kepada dimensi  atas  komponen  tata  kelola  kola- boratif (Emerson & Nabatchi, 2015) yaitu: (1) Penyesuaian payung hukum/regulasi/ peraturan  pelaksana  yang  mendasari implementasi  di  beberapa  aksi  Stranas- PK; (2) Pemenuhan kualitas dan kapasitas SDM,  kecukupan  anggaran  dan  sarana prasarana para aktor pendukung aksi; (3) Peningkatan  keterlibatan  aktor non- government untuk  meningkatkan trust antar  aktor  tidak  hanya  di  tingkat  pusat namun juga di tingkat pemerintah daerah melalui pertemuan berkala untuk memba- has capaian dan kendala aksi; (4) Mendo- rong pembentukan model partisipasi dan saluran  komunikasi  masyarakat  sipil  un- tuk meningkatkan awareness, (5) Pening- katkan keterlibatan (engagement) K/L/PD pada  beberapa  capaian  aksi  khususnya untuk capaian yang masih rendah melalui komitmen  pimpinan  tertinggi;  dan  (6) Mengukur dampak atas implementasi aksi Stranas-PK secara berkelanjutan.

## Referensi
Abubakar,  A.,  Prasojo,  E.,  &  Jannah,  L.  M. (2017). Collaborative governance in eradicating corruption in Indonesia:
Challenges and opportunities. Proceedings  of  the  International Conference on Administrative Science,  Policy  and  Governance Studies  (ICAS-PGS  2017)  and  the International Conference on Business Administration  and  Policy  (ICBAP 2017) , 167 , 95 – 101.
https://doi.org/10.2991/icaspgs- icbap-17.2017.21
ACCH:  Anti-Corruption  Clearing  House. (2016). Urgensi  aksi  kolaborasi pencegahan  korupsi  terkait  praktik bisnis di Indonesia . https://acch.kpk.go.id/id/artikel/p aper/703-urgensi-aksi-kolaborasi- pencegahan-korupsi-terkait- praktik-bisnis-di-indonesia. 11
Desember 2017
Agranoff,  R.,  &  McGuire,  M.  (2003). Collaborative  public  management: New strategies for local governments . Georgetown University Press.
Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance  in  theory  and  practice. Journal  of  Public  Administration Research  and  Theory , 18 (4),  543 –
571. https://doi.org/10.1093/jopart/mu m032 Aptery, A. P. (2019). Konstruksi collaborative  governance  dalam pencegahan narkoba di Provinsi DKI Jakarta [Universitas  Indonesia]. https://library.ui.ac.id/detail?id=20 495070&lokasi=lokal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.  (2012). Laporan  Stranas pencegahan  dan  pemberantasan korupsi tahun 2012 .
Bardach,  E.  (1998). Getting  agencies  to work  together:  The  practice  and theory of managerial craftsmanship . Brookings Institution Press.
Dewi,  N.  L.  Y.  (2019).  Dinamika collaborative  governance  dalam studi kebijakan publik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 3 (2), 200. https://doi.org/10.38043/jids.v3i2. 2188
Emerson,  K.,  &  Nabatchi,  T.  (2015). Collaborative  governance  regimes . Georgetown University Press.
Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,  S. (2012).  An  integrative  framework for collaborative governance. Journal  of  Public  Administration Research  and  Theory , 22 (1),  1 – 29.
https://doi.org/10.1093/jopart/mu r011 Fendt, T. C. (2010). Introducing electronic supply  chain  collaboration  in  China: Evidence from manufacturing industries (Vol. 15). Univerlagtuberlin. Hadilinatih,  B.  (2019).  Collaborative governance  dalam  pemberantasan korupsi. Jurnal  Enersia  Publika: Energi,  Sosial,  Dan  Administrasi Publik , 2 (1). https://ejournal.up45.ac.id/index.p hp/Jurnal_Enersia_Publika/article/ view/602
Hussmann,  K.  (2007).  Anti-corruption policy making in practice: What can be learned for implementing Article 5 of UNCAC? Synthesis report of six country  case  studies:  Georgia, Indonesia,  Nicaragua,  Pakistan, Tanzania,  and  Zambia. U4  Report ,
2007 (2).
Jaga:  Jaringan  Pencegahan  Korupsi.
(2021). Stranas pencegahan korupsi . Jaga:  Jaringan  Pencegahan  Korupsi. https://jaga.id/jendela- pencegahan/stranas?vnk=c3bb24c 1
Jasper,  R.  (2014).  Stranas  PPK  dan partisipasi masyarakat. Fiat Yustisia , 2 (2), 12 – 26.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2021). Statistik  TPK  berdasarkan  jenis perkara . KPK. https://www.kpk.go.id/id/statistik /penindakan/tpk-berdasarkan- jenis-perkara
Kramer,  R. (1990). Collaborating: Finding common  ground  for  multiparty problems .  Academy  of  Management Briarcliff Manor, NY 10510.
https://doi.org/10.5465/amr.1990. 4309133 Kurniawan, T. (2007). Pergeseran paradigma administrasi publik: Dari perilaku  model  klasik  dan  NPM  ke good  governance. Jurnal  Ilmu
Administrasi Negara , 7 (1), 16 – 17.
Manandhar,  N.  (2014). Anti-corruption strategies:  Understanding  what works,  what  doesn’t  and  why?: lessons learned from the Asia-Pacific region . United Nations Development Programme.
Munt,  R.  (2003).  Building  collaboration, stronger families learning exchange. Bulletin , 3 , 6 – 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  2006  tentang Pengesahan United Natlons Convention  Against  Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), (2006). Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  55  Tahun  2012  tentang
Strategi  Nasional  Pencegahan  dan Pemberantasan  Korupsi  Jangka Panjang  Tahun  2012-2025  dan Jangka  Menengah  Tahun  2012-
2014, (2012). Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  54  Tahun  2018  tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, (2018). Ryvkin, D. (2018). Wicked problem, wicked solution:  Say  no  to  corruption . Florida State University.
Stoker,  G.  (2017). Transforming  local governance:  from  Thatcherism  to New Labour . Macmillan International Higher Education. Strategi  Nasional  Pencegahan  Korupsi (Stranas  PK).  (2020). Laporan pelaksanaan startegi nasional pencegahan  korupsi  triwulan  VIII tahun 2019-2020 .
Strategi  Nasional  Pencegahan  Korupsi (Stranas  PK).  (2021a). Laporan pelaksanaan strategi nasional
pencegahan korupsi triwulan I tahun 2021-2022 .
Strategi  Nasional  Pencegahan  Korupsi (Stranas  PK).  (2021b). Laporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan  korupsi  triwulan  II tahun 2021-2022 .
Suyatmiko,  W.  H.  (2021).  Memaknai turunnya  skor  indeks  persepsi korupsi  Indonesia  tahun  2020. Integritas:  Jurnal  Antikorupsi , 7 (1).
https://doi.org/10.32697/integrita
s.v7i1.717
Suyatmiko,  W.  H.,  Nicola,  A.,  &  Fajrin,  N. (2021). Rekomendasi  masyarakat sipil  terhadap  penyusunan  aksi pencegahan korupsi 2021-2022 . Transparency  International  Indonesia.
(2020). Laporan pemantauan mandiri  Stranas-PK  TII  Makassar, Malang, Semarang dan Pekanbaru .
Wanna, J. (2008). Collaborative governance:  meaning,  dimensions, drivers  and  outcomes .  Collaborative Governance:  A  New  Era  Of  Public Policy In Australia. Australia ….
Yansyah,  F.  A.  (2021).  Partisipasi masyarakat  dalam  pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi  (Stranas  PK). Yurispruden , 4 (2), 128. https://doi.org/10.33474/yur.v4i2. 10977 Zakariya, R. (2020). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan publik  di  desa. Integritas:  Jurnal Antikorupsi , 6 (2), 263 – 282. https://doi.org/10.32697/integrita
s.v6i2.670.