## 182
Volume 9, Nomor 1, Maret 2022; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 182-207

## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN MADRASAH
Ira Yuniarti Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ira_yuniarti@yahoo.com
Nyayu Khodijah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang nyayukhotijah@radenfatah.ac.id
Ermis Suryana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ermissuryana_uin@radenfatah.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  di  latarbelakangi  tentang  keberadaan  mata  pelajaran  Pendidikan Agama  Islam  di  sekolah  dan  madrasah  yang  mengalami  perjalanan  panjang dan rumit  seiring dengan kondisi sosial politik yang menyertai. Adapun tujuan tulisan  ini  adalah  untuk  melihat  sejauh  mana  kebijakan  Pendidikan  Agama Islam  di  Sekolah  dan  Madrasah.  Sedangkan  metode  yang  digunakan  adalah mengakaji  literatur  terhadap  kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  melalui pendekatan  kualitatif  diskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa keberpihakan  Negara  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  pembelajaran  Agama Islam  di  sekolah  dan  madrasah  semakin  meningkat.  Pemerintah  Indonesia menetapakan kebijakan Pembelajaran Agama Islam untuk setiap warga negara yang  muslim.  Kebijakan  ini  mengarah  pada  pelayanan  pengembangan pendidikan  melalui  pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah  dan Madrasah  secara  Efektif.  Kebutuhan  peserta  didik  muslim  terhadap pengembangan  potensi  spiritual  memperoleh  dukungan  kebijakan  dari pemerintah.
Kata kunci : Kebijakan PAI, Sekolah, Madrasah
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 183

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  suatu  proses  penyiapan  generasi  untuk  menjalankan kehidupan  dan  memenuhi  tujuan  hidupnya  secara  lebih  efektif  dan  efisien. 1 Pendidikan tidak sekedar mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu, yakni mentransfer nilai. Selain itu juga merupakan kerja budaya yang menuntut  peserta  didik  untuk  selalu  mengembangkan  potensi  dan  daya  kreatifitas yang dimilikinya agar tetap bertahan hidup.
Pendidikan  yang  baik  dan  bermutu  itu  bukan  hanya  mencerdaskan  peserta didik  dari  sisi  intelektual  saja,  tetapi  mengkombinasikan  antara  ketiga  kecerdasan yaitu:  kecerdasan  intelektual,  emosional  dan  spiritual.  Dalam  pembentukan  peserta didik  agar  memiliki  kecerdasan  intelektual,  emosional  dan  spiritual  maka  tentunya harus  diwadahi  dengan  lembaga  pendidikan.  Lembaga  pendidikan  yang  ada  di Indonesia  ada  tiga  yaitu,  sekolah,  madrasah  dan  pasantren.  Hanya  pasantren  yang berakar  dari  tradisi  asli  ( indigenous )  Nusantara.  Sedangkan  sekolah  dan  madrasah muncul  dan  lahir  dari  hasil  interaksi  pihak  luar.  Sekolah  dikenal  setelah  adanya interaksi  bangsa  Indonesia  dengan  penjajah.  Sedangkan  madrasah  lahir  sebagai respon umat Islam di Indonesia, atas gerakan  pembaharuan Islam di Timur Tengah. Sekaligus sebagai counter institution terhadap sekolah yang didirikan penjajah. 2
Pada  pesantren  dan  madrasah,  keberadaan  materi  PAI  (Pendidikan  Agama Islam) tidak menimbulkan persoalan, karena sejak awal kedua lembaga ini didirikan sebagai wadah penyebaran dan pengembangan Islam. Tidak demikian halnya dengan di  sekolah  umum,  khususnya  di  sekolah  negeri.  Di  lembaga  “warisan”  penjajah  ini, keberadaan  mata  pelajaran  PAI  mengalami  perjalanan  panjang  dan  berliku  yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang mengiringi.
Sebagai warisan kaum penjajah, sekolah mulai berdiri di Indonesia pada masa VOC ( Vereenigle Oost Indishe Compagnie ). Tahun 1607 VOC mendirikan sekolah yang pertama  kali  di  Ambon,  lalu  dilanjutkan  di  Batavia  (Jakarta)  tahun  1617.  Tujuan utama  pendirian  sekolah  tersebut  adalah  untuk  melenyapkan  agama  Katolik  yang telah  disebarkan  sebelumnya  oleh  Portugis  dengan  menyebarkan  agama  Protestan, calvinisme. Setelah  VOC  diambil  alih  oleh  Hindia  Belanda  (1816),  pendirian  sekolah semakin meluas. 3
Penyebaran  agama  Kristen  merupakan  salah  satu  misi  yang  dibawa  Belanda ke  Indonesia.  Karena  itu,  tidak  heran  jika  selama  berkuasa  di  Indonesia,  Belanda banyak  membuat  kebijakan  diskriminatif  terhadap  umat  Islam.  Misalnya,  dengan alasan  netral  dalam  urusan  agama  sebagaimana  tertuang  dalam  Konstitusi  Hindia
1 Abdullah Muhammad. Eksistensi Pendidikan Agama Islam dan Perkembangannya di sekolah Umum. Dalam Al UrwatunWutsqa: Kajian Pendidikan Islam . (Vol.1 No. 2. Edisi Desember 2021). hlm 28.
2 Husni Rahim. Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta : Logos, 2001). hlm.8.
3 S. Nasution. Sejarah Pendidikan Nasional (Jakarta : Bumi Aksara, 1995). hlm. 4-5.
184 | MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022
Belanda ( Indische Staatsregeling ) pasal 179 (2) pendidikan agama dilarang diajarkan di  sekolah  umum  milik pemerintah, dan  hanya  boleh  diberikan  di  luar  jam  sekolah. Sedangkan  di  sekolah-sekolah  partikulir  (swasta),  Belanda  mengizinkan  pendidikan agama sebagai tambahan dengan syarat murid bisa tidak mengikutinya apabila orang tua murid melarang untuk ikut. 4 Dalam praktik, kebijakan Belanda tidak benar-benar netral.  Pemerintah  Belanda  lebih  berpihak  pada  agama  Kristen,  baik  dalam  hal bantuan  dana  maupun  lainnya.  Sekolah-sekolah  Kristen  didirikan  di  setiap karesidenan dan dianggap sebagai sekolah pemerintah serta mendapat subsidi rutin. Dakwah  Islam  di  daerah  animisme  dilarang  sedangkan  misi  Kristen  dibiarkan. Pemerintah  Belanda  juga  membiarkan  upaya  penghinaan  terhadap  Islam,  dan melarang hal yang sama terhadap Kristen. 5
Bukti lain tindakan diskriminatif Belanda terhadap umat Islam adalah lahirnya Ordonansi  Guru  (Guru Ordonantie )  tahun  1905  yang  isinya  mengharuskan  adanya izin  tertulis  bagi  setiap  guru  agama  yang  akan  mengajar.  Ordonansi  1905  ini kemudian diganti dengan Ordonansi Guru tahun 1925, yang isinya tidak jauh berbeda dengan  sebelumnya.  Dalam  aturan  ini  guru  agama  hanya  diwajibkan  untuk memberitahu  sebelum  mengajar,  bukan  meminta  izin,  tetapi  ditentukan  sanksi  bila melanggar.  Pada  tahun  1932  keluar  lagi  peraturan  yang  dikenal  dengan  Ordonansi Sekolah  Liar  ( Wilde  School  Ordonantie ),  yang  isinya  menyatakan  bahwa  pemerintah Belanda  berwenang  memberantas  dan  menutup  madrasah  dan  sekolah  yang  tidak berizin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai pemerintah. 6
Dengan  kebijakan-kebijakan  diskriminatif  di  atas,  dapat  dipastikan  betapa umat  Islam  menghadapi  kesulitan  dalam  menyebarkan  agamanya  melalui  lembaga pendidikan. Sikap dan respon umat Islam dalam menghadapi kebijakan diskriminatif tersebut dilakukan secara beragam, yang oleh Maksum di kelompokkan ke dalam dua corak; defensif dan ofensif. Corak defensif dilakukan oleh sejumlah ulama tradisional (khususnya di Jawa) dengan cara menghindar ke daerah-daerah terpencil yang jauh dari pantauan Belanda dan mendirikan pesantren di sana. Dengan cara ini para ulama lebih leluasa membina generasi muda dengan  ajaran  Islam yang memadai sekaligus mempersiapkan  mereka  menjadi  kader-kader  tangguh  yang  siap  berjihad  melawan penjajah. 7 Sedangkan  cara  ofensif  dilakukan  sejumlah  tokoh  umat  Islam,  yang dipelopori kalangan reformis, dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan
4 Haidar Putra Daulay. Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001). hlm. 49.
5 Abd.  Rachman  Assegaf, Politik  Pendidikan  Nasional;  Pergeseran  Kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam dari Praproklamasi ke Reformasi (Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005). hlm. 17.
6 Ibid, hlm. 41.
7 Nurcholish Madjid. Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1997). hlm. 3-4.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 185
model  Belanda  dengan  berbasis  Islam  sebagai counter  institution terhadap  sekolah- sekolah  Belanda  yang  berbau  Kristen.  Melalui  corak  ofensif  ini,  maka  lahirlah lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  modern  seperti;  Madrasah  Adabiyah  (1909), Sekolah  Adabiyah  (1915),  Madrasah  Diniyah  Zainudin  Labay  (1916),  dan  Sumatera Thawalib  (1919).  Dalam  perkembangan  berikutnya,  pendirian  lembaga-lembaga pendidikan  Islam  modern  dilakukan  secara  massif  oleh  umat  Islam  di  berbagai penjuru tanah air. 8
Setelah  penjajahan  Belanda  berakhir  (1602-1942),  ganti  Jepang  berkuasa. Agak  berbeda  dengan  pemerintah  Belanda  yang  cenderung  keras  terhadap  umat Islam,  kebijakan  pemerintah  Jepang  lebih  lunak  dan  bahkan  berupaya  merangkul umat Islam. Terbukti, pendidikan agama boleh diajarkan di sekolah negeri. Selain itu, kantor  urusan  agama  yang  telah  berdiri  di  masa  Belanda  diganti  dengan  nama Shumubu,  dan  pemimpinnya  dipercayakan  kepada  tokoh  umat  Islam  (KH.  Hasyim Asy’ari),  pondok  pesantren  sering  mendapat  kunjungan  dan  bantuan.  Sejumlah organisasi kemasyarakatan juga diizinkan berdiri seperti PETA (Pembela Tanah Air), Hizbullah,  dan  MIAI  (Majelis  Islam  A’la  Indonesia),  dan  mengizinkan  berdirinya Sekolah  Tinggi  Islam  di  Jakarta  (di  bawah  pimpinan  KH.  Wahid  Hasyim,  Kahar Muzakar, dan Bung Hatta. 9
Longgarnya  kebijakan  pemerintah  Jepang  terhadap  umat  Islam  tidak  berarti Jepang  lebih  baik  dibanding  Belanda.  Kebijakan  tersebut  diambil  sebagai  strategi Jepang  untuk  mengambil  hati umat  Islam  agar  memberi  dukungan  terhadap  Jepang dalam  perang  Asia  Timur  Raya.  Di  samping  itu,  kesediaan  Jepang  memberi  izin pendirian  sejumlah  organisasi  umat  Islam  dimaksudkan  agar  Jepang  lebih  mudah melakukan kontrol terhadap aktivitas umat Islam. 10 Dalam bidang pendidikan, Jepang membolehkan  pendidikan  agama  menjadi  kurikulum  di  sekolah  umum  meskipun guru agama tidak mendapatkan gaji oleh pemerintah.
Pada  umumnya  era  Orde  Lama,  Indonesia  baru  medeka  sehingga  semangat menata  kenegaraan  nampak  sangat  jelas.  Produk  hukum  dan  undang-undang  yang dihasilkan  oleh  lembaga-lembaga  yang  berwenang  menunjukkan  semangat  ingin menguatkan  bangsa  Indonesia  agar  terlepas  dari  pengaruh  negatif  bangsa  penjajah yang selama ini telah menjajah bangsa Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia yang baru  merdeka,  ingin  membangun  bangsa  Indonesia  yang  mandiri  ini,  juga  terlihat pada perhatiannya terhadap pendidikan agama baik di lembaga pendidikan lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Periodisasi ini menunjukkan bahwa selama masa Orde  Lama,  kondisi  sosial  politik  tidak  stabil.  Ketidakstabilan  situasi  ini  juga berdampak  langsung  pada  perjalanan  pendidikan  bangsa,  termasuk  keberadaan
8 Mahmud Yunus. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta : Hidakarya Agung, 1996).  hlm 5.
9 Abd. Rachman Assegaf, Op. Cit , hlm.115.
10 Zuhairini. Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 1997). hlm.152.
pendidikan agama di sekolah umum. Perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran agama  memperoleh  perhatian  khusus  sejak  awal  bangsa  Indonesia  berdiri.  Dalam penjelasan umum UU RI Nomor 12 Tahun 1954, pasal 20 tentang pengajaran agama di lembaga pendidikan negeri menyebutkan pelajaran agama dapat diberikan kepada peserta  didik  sesuai  dengan  jenjang  dan  umur  peserta  didik  yang  bersangkutan. Peserta  didik  juga  memiliki  hak  untuk  mengikuti  pengajaran  tersebut  atau meninggalkannya.  Dalam  undang-undang  tersebut,  dijelaskan  bahwa  pelajaran agama tidak memengaruhi kenaikan kelas bagi peserta didik. Mata  Pelajaran agama hanya  sebagai  pelajaran  pilihan  yang  dapat  diikuti  pelaksanaannya  oleh  setiap peserta didik yang menghendaki. 11
Pada masa Orde Baru Semangat memperbaiki kualitas pendidikan, khususnya pendidikan agama menjadi semangat bersama hampir seluruh jajaran pemerintahan di era Orde Baru. Lembaga kementerian berlomba mengadakan pendidikan di bawah naungan kementeriannya masing-masing. Sementara itu, kementerian yang lain juga melakukan  upaya  agar  dapat  menampung  lulusannya.  Beberapa  kementerian melakukan  kesepakatan  untuk  mengatur  agar  terjadi  kesefahaman,  kesejajaran  dan saling  keterkaitan.  Kesepakatan  dilakukan  oleh  tiga  lembaga  kementerian,  yaitu Kementerian  Agama,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  serta  Kementerian Dalam  Negeri.  Kesepakatan  ini  memberikan  hasil  pada  dikeluarkannya  Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  tiga  Menteri  Nomor  6  Tahun  1975  dan  Nomor 037/U/1975.  SKB  tiga  Menteri,  yaitu  Menteri  Agama,  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan,  serta  Menteri  Dalam  Negeri,  menyepakati  tentang  Peningkatan  Mutu Pendidikan  pada  Madrasah.  SKB  tiga  Menteri  ini  memberikan  banyak  angin  segar terhadap  perkembangan  pendidikan  agama  di  Indonesia  khususnya  pendidikan agama Islam karena isi SKB tiga menteri ini antara lain memberikan perubahan pada kesetaraan  pendidikan  madrasah  dengan  lembaga  pendidikan-lembaga  pendidikan umum.  Pengelolaan  madrasah  dan  pembinaan  mata  pelajaran  agama  dilakukan Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah  dilakukan  oleh  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri. 12
Perkembangan  pendidikan  selalu  berubah  sejalan  dengan  perubahan  zaman. Manusia sebagai sumberdaya harus selalu sejalan dengan perkembangan yang terus bergerak  maju.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem Pendidian  Nasional  (UUSPN)  memberikan  perbedaan  mendasar  bagi  pendidikan
11 Windy  Dian  Sari,  Akhmad  Shunhaji.  Perkembangan  Kebijakan  Pembelajaran  Agama  Islam  Pada Lembaga Pendidikan Indonesia. Dalam Alim : Jurnal Of Islamic Education. (Vol. 2. No. 2 Edisi 2020). hlm 203.
12 Ibid. Hlm.205
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 187
agama di Indonesia. Undang-Undang ini menyebutkan hal terkait dengan pendidikan agama, antara lain pada tujuan pendidikan nasional dan jenis pendidikan pada jalur lembaga  pendidikan.  Dengan  diberlakukannya  UUSPN  Nomor  2  Tahun  1989  dan peraturan  pemerintah  ini  artinya  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  yang menyelenggarakan pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan  dengan  lembaga  pendidikan  nasional.  Pendidikan  Agama  Islam  dalam lembaga pendidikan Islam menjadi subsistem dari sistem pendidikan nasional. UU ini juga  memuat  ketentuan  adanya  hak  setiap  peserta  didik  untuk  memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik tersebut. 13
Era  Reformasi  merupakan  suatu  masa  di  mana  bangsa  Indonesia  melakukan perubahan-perubahan  pada  tatanan  kehidupan  berbangsa,  bernegara,  dan bermasyarakat agar dapat mencapai suatu harapan baru, yang belum tercapai secara maksimal  pada  era  sebelumnya.Era  Reformasi  ditandai  dengan  semangat memperbaiki.  Sebagai  konsekuensi  dari  semangat  reformasi  ini,  dalam  sistem pendidikan  nasional  juga  mengalami  penyempurnaan.  Pada  Era  Reformasi pemerintah  dalam  memberikan  hak  peserta  didik.  Pesertadidik  dapat  memperoleh haknya  untuk  belajar  agama  dan  memperdalam  pengetahuan  serta  pengamalan ajaran-ajaran  agama,  termasuk  agama  Islam.Tentang  pendidikan  agama, merekomendasikan  hal-hal  berikut;  (a)  Pelajaran  agama  dalam  semua  sekolah diberikan  pada  jam  pelajaran  sekolah,  (b)  Para  guru  dibayar  oleh  pemerintah,  (c) Pada  Sekolah  Dasar,  pendidikan  agama  diberikan  mulai  kelas  IV,  (d)  Pendidikan tersebut  diselenggarakan  seminggu  sekali  pada  jam  tertentu,  (e)  Para  guru  agama diangkat  oleh  Departemen  Agama,  Para  guru  agama  diharuskan  juga  cakap  dalam pendidikan  umum,  f)  Pemerintah  menyediakan  buku  untuk  pendidikan  agama,  (h) Diadakan  latihan  bagi  para  guru  agama,  (i) Kualitas  pesantren  dan  madrasah  harus diperbaiki, dan (j) Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan. 14

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), yaitu merupakan penelitian  yang  memanfaatkan  sumber  perpustakaan  untuk  memperoleh  data penelitiannya. 15 Salah  satu  ciri  dari  penelitian  pustaka  adalah  peneliti  berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya.

## PEMBAHASAN
13 Ibid. Hlm 209.
14 Karel  A.  Steenbrink, Pesantren  Sekolah  dan  Madrasah;  Pendidikan  Islam  dalam  Kurun  Moderen . (Jakarta : LP3ES, 1994), hlm. 90-91 .
15 Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal 21.
188 | MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022

## TEORI KEBIJAKAN PAI DI SEKOLAH DAN MADRASAH
Kata  “kebijakan”  merupakan  terjemahan  dari  kata  “ policy ”  dalam  bahasa Inggris,  yang  berarti  mengurus  masalah  atau  kepentingan  umum,  atau  berarti  juga administrasi  pemerintah.  Analisis  kebijakan  adalah  aktivitas  menciptakan pengetahuan  tentang  dalam  proses  pembuatan  kebijakan.  Dalam  menciptakan pengetahuan  tentang  proses  pembuatan  kebijakan  perlu  diteliti  sebab,  akibat,  dan kinerja kebijakan dan program publik. 16
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  analisis  kebijakan  adalah  cara  atau  prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk memecahkan masalah kebijakan. Pada hakikatnya analisis kebijakan melibatkan hasil pengetahuan tentang sesuatu  dalam  proses  kebijakan.  Secara  historis  tujuan  analisis  kebijakan  adalah menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang nalar guna menemukan pemecahan masalah kebijakan. 17
Pendidikan  agama  islam  pada  dasarnya  memenuhi  pembelajaran  yang didalamnya  menerapkan  nilai-nilai  spiritual  kepada  peserta  didik  sehingga  peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, berbudaya, serta berbudi pekerti luhur, semua  itu  adalah  bagian  dari  pada  tujuan  pendidikan  nasional.  Menurut  Zaskian Derajat  Pendidikan  Agama  Islam  adalah  usaha  yang  berupa  bimbingan  terhadap peserta  didik  agar  kelak  selesai  pendidikannya  mereka  dapat  memahami, mengamalkan  serta  mengimplementasikan  didalam  kehidupan  sehari-hari  ajaran agama islam serta menjadikannya sebagai pedoman hidup. 18
Pendidikan agama islam adalah suatu objek pembelajaran yang dimaksudkan dalam  kurikulum  setiap  lembaga  pendidikan  di  Indonesia,  karena  kehidupan beragama  merupakan  salah  satu  dimensi  kehidupan  yang  dapat  diwujudkan  secara terpadu denga dimensi kehidupan lain pada setiap warga negara. Pendidikan agama islam  merupakan  salah  satu  bidang  studi  yang  harus  dipelajari  dalam  rangka menyelesaikan  pendidikan  pada  tingkat  tertentu,  yang  telah  didesain  dan  diberikan kepada peserta didik yang beragama islam agar mereka dapat mengembangkan dan meningkatkatkan keberagamaan. 19
Pendidikan  agama  islam  juga  adalah  suatu  usaha  sadar  dan  terencana  untuk menyiapkan  peserta  didik  dalam  meyakini,  memahami,  menghayati,  serta
16 William  N  Dunn, Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik ,  (Yogyakarta:  Gajah  Mada  university  Press, 2000), hlm. 1.
17 Fatkuroji,  " Kebijakan  Pembelajaran  Terpadu  dalam  Meningkatkan  Minat  Konsumen  Pendidikan ", Nadwa , (Vol. VI, No. 2, Oktober/2012), hlm. 253.
18 Dinda Dahlia Makasihu. Inovasi-inovasi Terhadap Pendidikan Agama Islam. Dalam Al-Bahtsu . (Vol. 6.
No.1 Edisi Juni 2021). hlm.13.
19 Najamuddin P. Solong, Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam , (Yogyakarta: Teras, 2014), h. 71-72.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 189
mengamalkan  atau  mengimplementasikan  ajaran  islam  melalui  kegiatan  bimbingan, pengajaran  dan  latihan.  Pendidikan  agama  islam  yang  hakikatnya  merupakan  suatu proses  dalam  perkembangannya  juga  dimaksudkan  sebagai  rumpun  mata  pelajaran yang diajarkan sekolah maupun diperguruan tinggi. 20
Pendidikan  agama  islam  di  sekolah  atau  madrasah  bertujuan  untuk meningkatkan potensi keimanan melalui pemberian pengetahuan, penghayatan serta pengamalan, terhadap peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia yang  terus  berkembang  dalam  hal  keimanan  dan  ketakwaan.  Untuk  itu  di  dalam mencapai  keberhasilan  dari  pada  tujuan  Pendidikan  Agama  Islam  maka  sangat dibutuhkan peran dari semua pihak seperti guru, orang tua dan masyarakat, terlebih peran seorang pendidik dimana seorang pendidik diharapkan dapat mengembangkan strategi  dan  metode  pembelajaran  yang  sesuai  dengan  standar kopetensi dan kompetensi dasar serta disesuaikan dengan keadaan peserta didik. 21
Pendidikan  agama  islam  memiliki  karakteristik  tersendiri  yang  berbeda dengan mata pelajaran lainnya,  pendidikan  agama  islam  memiliki  karakteristik sebagai berikut:
a. Pendidikan agama islam berusaha untuk menjaga akidah peserta didik agar  tetap kokoh dalam situasi dan kondisi apapun.
b. Pendidikan  agama  islam  berusaha  membentuk  dan  mengembangkan  kesalehan individu dan sekaligus kesalehan sosial.
c. Pendidikan agama islam menjadi landasan moral dan etika dalam pengembangan ipteks dan budaya serta aspek-aspek kehidupan lainnya.
d. Pendidikan agama islam berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai yang  dituang  dan  terkandung  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis  serta  otentisitas keduanya sebagai sumber utama ajaran islam.
e. Pendidikan  agama  islam  menonjolkan  kesatuan  iman,  ilmu  dan  amal  dalam kehidupan sehari-hari.
f. Subtansi  pendidikan  agama  islam  mengandung  entitas-entitas  yang  bersifat rasional dan supra rasional.
g. Pendidikan agama islam mengandung pemahaman dan penafsiran yang beragam, sehingga  memerlukan  sikap  terbuka  dan  toleran  atau  semangat  ukhuwah Islamiyah.
h. Pendidikan  agama  islam  berusaha  menggali,  mengembangkan  dan  mengambil ibrah dari sejarah dan kebudayaan peradaban islam. 22
20 Dinda Dahlia Makasihu, Op. Cit . Hlm.13.
21 Dinda Dahlia Makasihu, Op. Cit . Hlm.13.
22 Su’dadah.  Kedudukan  dan  Tujuan  Pendidikan  Agama  Islam. Jurnal  Kependidikan (Vol  II  No.2 November 2014). hlm. 157.

## Kedudukan Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Dalam  operasionalnya  pendidikan  agama  di  sekolah  umum  diatur  oleh Menteri  Agama  dengan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  di  sekolah-sekolah negeri  sejak  pendidikan  dasar  sampai  pendidikan  menengah  pendidikan  agama dilaksanakan  dua  jam  pelajaran  setiap  minggunya.  Dalam  Undang-Undang  tentang Sisdiknas  ditetapkan  pada  Bab  VIII  Pasal  47  Ayat  2,  bahwa  ciri  satuan  pendidikan yang  diselenggarakan  masyarakat  tetap  diindahkan.  Perguruan  yang  memiliki  ciri kekhususan  dapat  menambah  bobot  pelajaran  sesuai  dengan  ciri  kekhususannya. Sekolah-sekolah  umum  yang  bernapaskan  agama  dapat  menambah  bobot  mata pelajaran  agama  melebihi  dari  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan. 23
Sebagaimana  UU  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  4  Tahun  1950  Pasal  20 mengenai  pendidikan  agama  pada  Ayat  1  yang  intinya  adalah  bahwa  di  sekolah umum  harus  diadakan  pelajaran  agama.  Kemudian  dengan  lahirnya  kebijakan pendidikan  agama  Islam  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003, mempertegas  kedudukan  pendidikan  Islam  sebagai  salah  satu  elemen  terciptanya tujuan  pendidikan  nasional  secara  umum.  Pasal  3,  bahwa  pendidikan  nasional mencerdaskan  kehidupan  bangsa  bertujuan  untuk  perkembangan  potensi  peserta didik agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga negara yang demokratis.
Kebijakan yang mengembirakan tentang pendidikan Islam adalah disahkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007  Tentang  Pendidikan  Agama  dan Pendidikan  Keagamaan,  Peraturan  Pemerintah  tersebut  semakin  memperkuat legalitas pendidikan Islam dalam perspektif Sistem Pendidikan Nasional, baik secara kurikuler maupun institusi. Tertuang pada Pasal 3 Ayat 1, “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama”. Diperjelas juga pada Pasal 4 Ayat 1-7 yang pada intinya bahwasanya Setiap peserta  didik pada  satuan  pendidikan  di  semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan berhak  mendapat  pendidikan  agama  sesuai  agama  yang  dianutnya  dan  diajar  oleh pendidik  yang  seagama  dan  setiap  satuan  pendidikan  menyediakan  tempat menyelenggarakan pendidikan agama. Kemudian juga pada Pasal 5, bahwa kurikulum pendidikan  agama  dilaksanakan  sesuai  SNP.  Pendidikan  agama  diajarkan  sesuai tahap perkembangan kejiwaan peserta didik. 24
23 P eraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. (Jakarta: Kemenag RI, 2010) , hlm 4-5.
24 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Jakarta: Kemenkumham, 2007), 2-5.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 191
Kebijakan terkait materi PAI di sekolah umum berasal dari Kemenag, sekolah hanya  mengembangkan  materi  tersebut  bukan  menambah  materinya.  Selain  terkait pada  aspek  materi,  Kementarian  Agama  juga  memberikan  kebijakan  tentang pembinaan  guru  PAI,  Kemenag  melakukan  pembinaan  bersama,  baik  guru  yang  di sekolah umum maupun sekolah swasta walaupun di sisi lain Diknas juga mengangkat guru  PAI.  Semua  guru  PAI  mendapatkan  pembinaan  yang  sama  dari  Kemenag, walaupun  juga  di  sekolah  swasta  pengangkatan  guru  PAI  dari  yayasan  ataupun sekolah  tersebut  sendiri.  Tugas  Kemenang  melakukan  pembinanan  (kontroling) terhadap  semua    guru-guru  PAI  tersebut.  Mengenai  guru  PAI  di  sekolah  non  Islam, tergantung  pihak  sekolah  yang  bersangkutan  mengajukan  ke  Kemenag  ataupun Diknas. Jika tidak dilaksanakan maka akan diberikan sangsi teguran jika berulang kali akan diberikan tindakan sesuai pasal 28 dalam peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2010. 25
Kedudukan Pendidikan Agama Islam di Madrasah Istilah Madrasah dalam  bahasa  Arab  adalah  bentuk  kata  keterangan  lokasi zharaf makan dari asal usul kata darasa . Secara harfiah madrasah diartikan sebagai wahama  dan  lokasi  belajar  para  pelajar.  Dalam  versi  bahasa  Indonesia,  madrasah memiliki arti sekolah. Pemahaman madrasah tidak berbeda dengan sekolah, namun di  Indonesia  madrasah  tidak  lantas  dipahami  sebagai  sekolah,  melainkan  lebih spesifik  lagi,  yakni  identik  dengan  sekolah  agama,  tempat  di  mana  anak-anak  didik memperoleh  pembelajaran  keagamaan  Islam.  Madrasah  mengandung  arti  sebagai lembaga formal dan proses pembelajaran dan  pendidikannya menitikberatkan pada persoalan  ajaran  agama.  Seiring  dengan  perjalanan  peradaban  bangsa  meteri pelajaran yang diberikan kepada anak peserta didiknya, madrasah mulai menambah forsi mata pelajaran umum dengan tidak melepaskan diri dari makna  asalnya yakni budaya dan tradisi Islam. 26
Sekarang ini sistem pendidikan dan pengajaran yang digunakan di madrasah memadukan  antara  sistem  pada  pondok  pesantren  dengan  sistem  pendidikan  yang berlaku  pada  sekolah-sekolah  modern.  Hal  ini  dikarenakan  pengaruh  dari  ide-ide pembaharuan  yang  berkembang  di  dunia  Islam  dan  kebangkitan  nasional  bangsa Indonesia,  sedikit  demi  sedikit  pelajaran  umum  masuk  ke  dalam  kurikulum madrasah,  bahkan  kemudian  lahirlah  madrasah-  madrasah  yang  mengikuti  sistem perjenjangan dan  bentuk-bentuk sekolah modern seperti Madarash Ibtidaiyah sama
25 Azyumardi Azra, Dina, Robert W. Hefner. Pesantren and Madrasah: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia , dalam buku Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Musllim Education (USA: Proncenton University Press, 2007). 185-186.
26 Moh  Wardi.  Perbandingan  Pendidikan:  Pemahaman  Simbolis  dan  Substantif  PAI  di  Madrasah  dan Sekolah. Dalam Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. (Vol. 4. No.1 edisi 2019). hlm 25.
dengan  SD,  Madrasah  Tsanawiyah  sama  dengan  SMP,  dan  Madrasah  Aliyah  sama dengan  SMA.  Perkembangan  selanjutnya,  pengadaptasian  tersebut  demikian terpadunya  sehingga  boleh  dikatakan  hampir  kabur  perbedaannya.  Hal  tersbut menjadi  fakta  historis  bahwa  setiap  upaya  untuk  memahami  keterbukaan  dan dinamisme  pendidikan  Islam  di  Indonesia  adalah  bahwa  “ that  muslim  Indonesians created many diverse school traditions, as well as diverse political associations ”. 27
Kebanyakan madrasah sejak awal berdirinya berstatus swasta yang didirikan oleh masyarakat dengan kemampuan terbatas dan dalam kondisi apa adanya. Tentu segalanya sangat minim bila dilihat dari segi sarana dan prasarana madrasah, sarana pembelajaran  atau  media  pembelajaran,  serta  sangat  terbatasnya  tenaga  pendidik yang memenuhi standar, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 19  tahun  2005  tentang  SNP.  Jangankan  madrasah  swasta,  madrasah  negeri  saja sebagian  besar  kondisinya  masih  belum  memadai  bila  dilihat  dari  segi  sarana, prasarana  dan  juga  tenaga  pendidik  sebagaimana  yang  dikehendaki  dalam  standar nasional  pendidikan  (SNP).  Madrasah  negeri  berbeda  dengan  sekolah  negeri, madrasah  negeri  asal  mulanya  juga  berstatus  swasta  yang  didirikan  dan  dibangun oleh  masyarakat,  sedangkan  sekolah  negeri  biasanya  dari  awal  langsung  dibangun oleh  pemerintah  lengkap  dengan  sarana-prasarana,  tenaga  pendidik  dan kependidikannya. 28
Kebijakan pengelolaan pendidikan Islam, sejatinya tidak akan bisa dipisahkan dengan  kebijakan  pelaksanaan  pendidikan  secara  umum,  karena  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Namun  demikian, pelaksanaan pendidikan Islam di daerah-daerah masih saja mendapatkan perlakuan diskriminatif  dari  pemerintah  daerah.  Hal  ini  banyak  disebabkan  masih  belum komprehensifnya  pemahaman  pemerintah  daerah  pada  terminologi  pendidikan dan agama yang termuat dalam Undang-Undang tersebut, sehingga banyak memunculkan penafsiran  secara  parsial  bahwa  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah adalah  pendidikan  yang  berada  di  bawah  naungan  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.  Sementara,  pendidikan  yang  berada  di  bawah  naungan  Kementerian Agama yang berbentuk madrasah dan sekolah agama lainnya belum banyak diterima sebagai  bagian  dari  pendidikan.  Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Otonomi Daerah,  maka  secara  eksplisit  pelaksanaan  pendidikan  tidak  lagi  hanya  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  pusat  tetapi  juga  sudah  menjadi  tanggung  jawab
27 Azyumard Azra. Op. Cit . Hlm 187.
28 Ahmadi, Pendidikan Madrasah: Dimensi Profesional dan Kekinian (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010), 93.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 193
pemerintah  daerah,  baik  dalam  konteks  bimbingan  maupun  subsidi  pendanaan pendidikan. 29
Banyak  pemerintah  daerah  yang  memahami  bahwa  penyelenggaraan pendidikan  agama  dianggap  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  (Kemenag). Padahal  merujuk  pada  Pasal  14  Ayat  1  tersebut  pemerintah  daerah  adalah penyelenggaraan  pendidikan.  Karena  keterbatasan  kemampuan  pemerintah  pusat dan  adanya  anggapan  jika  pendidikan  agama  bukan  wewenang  pemerintah  daerah, menyebabkan  pendidikan  agama  menjadi  terabaikan,  dan  cenderung  tidak diperhatikan,  baik  dalam  konteks  pembinaan  tenaga  guru,  desain  kurikulum  serta pendanaan penyelenggaraan pendidikan agama di daerah. Dengan demikian, masalah pendidikan  agama  dan  keagamaan  yang  dikelola  Kemenag  menjadi  posisi  yang remang-remang sehingga dapat merugikan berbagai pihak, terutama parapenyelenggara dan peserta didik di lingkungan Kemenag.
Kehadiran  Kementerian  Agama  di  samping  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan,  telah  melestarikan  dualisme  hingga  saat  ini.  Namun  dalam  prespektif yang  berbeda,  justru  keterlibatan  Kementerian  Agama  dalam  mengelola  pendidikan telah  banyak  berjasa  dalam  menjebatani  dualisme  pendidikan  di  indonesia,  yakni dengan  mencari  titik  temu  antara  sekolah  umum  dan  sekolah  agama  melalui penambahan  pelajaran  agama  pada  kurikulum  sekolah  umum  dan  pembelian pelajaran  umum  dalam  kurikulum  sekolah  agama  (madrasah).  Upaya  mencari  titik temu  ini,  menurut  Strenbrink  dengan  cita-cita  konvergensi.  Akibat  kebijakan dualisme  pendidikan  guru  umum  dilaksanakan  melalui  lembaga  pendidikan  guru umum  di  bawah  naungan  Kementerian  Pendidikan,  sementara  pendidikan  guru agama  Islam  diselenggarakan  melalui  lembaga  pendidikan  guru  agama  di  bawah Kementerian Agama. 30
Dalam hal ini, penulis menganalisis bahwa yang terjadi adalah madrasah yang sejak  awal  kelahirannya  identik  dengan  lembaga  pendidikan  Islam  dihadapkan dengan  sejumlah  pilihan  yang  sulit,  yang  mana  disatu  sisi  madrasah  harus mempertahankan  mutu  pendidikan  agama  yang  menjadi  ciri  khasnya,  tetapi  disisi lain  juga  madrasah  dituntut  untuk  mampu  menyelenggarakan  pendidikan  umum secara baik dan berkualitas supaya sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Sebagian madrasah  ada  yang  mingikuti  kebijakan  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  dan sebagain lagi ada yang tetap eksis dengan kurikulum sendiri.

## FORMULASI KEBIJAKAN PAI DI SEKOLAH DAN MADRASAH
Perbedaan  yang  sangat  prinsip  antara  Madrasah  dan  sekolah  adalah,  bahwa Madrasah  adalah  sekolah  umum  yang  memiliki  ciri  khas  Agama  Islam.  Sementara
29 Ibid, 94.
30 Mohammad Kosim, Pendidikan Guru Agama di Indoensia: Pergumulan dan Problem Kebijakan 1948- 2011 (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2012), 59-60.
194 | MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022
Sekolah tidaklah demikian. Para kaum simbolis mengatakan bahwa perbedaan antara Madrasah dan sekolah dapat dilihat sebagai berikut: 31
1. Di  madrasah  mata  pelajaran  agama  terbagi  kedalam  submata  pelajaran  Alquran Hadis,  Akidah  Akhlak,  Fikih,  Sejarah  Kebudayaan  Islam  dan  Bahasa  Arab. Sedangkan di sekolah mata pelajaran  Pendidikan Agama  Islam digabung menjadi satu.
2. Alokasi waktu pelajaran agama di madrasah relatif lama. Masing-masing sub mata pelajaran 2 jam Tatap Muka perminggu. Sedangkan Alokasi waktu pelajaran agama di sekolah relatif singkat karena menjadi 2 Dua Jam Tatap Muka JTM perminggu.
3. Di  madrasah  tradisi  salam  ketika  berjumpa  dewan  guru  dengan  ucapan Assalamu’alaikum  Wr.  Wb. Sedangkan  di  sekolah  tradisi  lebih  bervariasi  dengan ucapan selamat pagi dst.
4. Di  madrasah  kegiatan  belajar  mengajarnya  di  dahului  dengan  do’a  baik opening dan closing . Sedangkan di sekolah Sebagian besar tidak demikian, karena gurunya bervariasi latar belakang pendidiknnya.

## Guru Pendidikan Agama Islam
Guru  dalam  konteks  pendidikan  Islam  sering  disebut  dengan  istilah “murabby”,  mu’allim  dan  mu’adib”.  Jadi  tugas  dari  murabby  adalah  mendidik, mengasuh,  dari  kecil  sampai  dewasa,  menyampaikan  sesuatu  sedikit  demi  sedikit sehingga sempurna. 32 Pengertian guru pendidikan agama Islam sebenarnya tidak jauh berbeda  dengan  guru  biasanya,  yang  membedakan  adalah  penyampaian  materi pelajaran,  dalam  pelajaran  agama  Islam  diharapkan  anak  didik  kelak  mampu memahami  makna  yang  terkandung  dalam  ajaran  Islam  secara  menyeluruh, menghayati makna serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Seorang  guru  pendidikan  agama  Islam  harus  mempunyai  sifat-sifat  yaitu: ikhlas, tawadhu’, jujur, adil, senantiasa bersifat kasih sayang tanpa pilih kasih, pemaaf serta  menguasai  materi  pelajaran.  Apabila  sifat-sifat  tersebut  dilaksanakan dan dijalankan dengan baik, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik pula. Adapun syarat-syarat guru Pendidikan Islam adalah sebagai berikut: 33
1. Memiliki  kelayakan  akademik  seperti  gelar  dan  ijazah  serta  didukung  oleh kualifikasi diri yang unggul dan professional.
2. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani.
31 Ibid. Hlm 30.
32 Abdurrahman  An  Nahlawi. Prinsip-prinsip  dan  Metode  Pendidikan  Islam,  Terj.  Hery  Noor  Ali (Bandung:CV. Diponegoro, 1992). Hlm.32.
33 Ibid. Hlm 34.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 195
3. Mampu  menciptakan  suasana  pendidikan  yang  menyenangkan,  kreatif,  dinamis, dan dialogis.
4. Memiliki kepribadian yang tinggi yang dihiasi dengan akhlak mulia dalam segala perilakunya.
5. Member  teladan  dan  menjaga  nama  baik  lembaga,  profesi  dan  kedudukan  sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

## Materi Pendidikan Agama Islam
Materi Pendidikan Agama Islam (PAI) wajib diberikan di semua jenis, bentuk dan jenjang pendidikan sekolah (SD, SMP, SMA, SMK dan/atau yang sederajat, karena sesuai penegasan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa PAI  adalah  isi  kurikulum  yang  wajib  diajarkan  disetiap  jenis,  jalur  dan  jenjang pendidikan. 34 Adapun  ruang  lingkup  Pendidikan  Agama  Islam  meliputi  aspek-aspek berikut ini:
1. Al-Qur’an dan al-Hadits yang meliputi cara menulis, cara membaca, cara menghafal, memahami makna kandungan dan menterjemahkannya.
2. Aqidah meliputi rukun iman, yaitu mengimani Allah, malaikat, kitab Allah, Nabi dan Rasul, hari kiamat serta qodo’ dan qadar.
3. Akhlak  meliputi  mencontoh  dan  membiasakan  berperilaku  terpuji  serta menghindari perilaku tercela.
4. Fiqh meliputi rukun Islam, thaharah, dzikir dan berdo’a kepada Allah.
5. Tarikh dan kebudayaan Islam meliputi sejarah Nabi dan sahabat-sahabatnya.

## Kurikulum Pendidikan Agama Islam
Kurikulum  PAI  merupakan  seperangkat  rencana  kegiatan  dan  pengaturan mengenai  isi  dan  bahan  pelajaran  PAI  serta  cara  yang  digunakan  dan  segenap kegiatan yang dilakukan oleh guru agama untuk membantu seorang atau sekelompok siswa  dalam  memahami,  menghayati,  dan  mengamalkan  ajaran  Islam  atau menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam. 35
Kurikulum  PAI  di  madrasah  bertujuan  untuk  mengantarkan  peserta  didik menjadi  manusia  unggul  dalam  beriman  dan  bertakwa,  berakhlak  mulia, berkepribadian,  menganalisa  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  mampu
34 Abd. Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam: Dari Ordonasi Guru sampai UU Sisdiknas (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 2.
35 Afida Nurrizki. Karakteristik Pendidikan Agama Islam di Madrasah Perspektif Kebijakan Pendidikan. Dalam Bintang: Jurnal Pendidikan dan Sains. (Vol.3 No.1 Edisi April 2021). hlm127.
196 | MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022
mengaktualisasikan  diri  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. 36
Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  disusun  dengan  memiliki  karakteristik yaitu :
1. Adanya  sikap  spiritual,  pengetahuan,  keterampilan  yang  seimbang  dan  mampu mengaplikasikannya  baik  di  dalam  lingkup  madrasah  maupun  dalam  kehidupan sehari-hari.
2. Mengembangkan kemampuan peserta didik yang mampu dalam memahami materi Pendidikan  Agama  Islam  dan  juga  mengaplikasikanya  dalam  kehidupannya  baik secara pribadi maupun kehidpannya dalam bermasyarakat sehingga dapat menjadi contoh  yang  baik  dalam  kehidupan  masyarakat.  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan pembiasaan dalam lingkungan madrasah dan juga sikap teladan guru.
3. Menjadikan  madrasah  sebagai  salah  satu  tempat  belajar  bagi  masyarakat  yaitu memberikan pengalaman belajar pada peseta didik.
4. Mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan waktu yang cukup optimal dengan memaksimalkan peran keluarga, madrasah dan juga masyarakat.
5. Mengembangkan kompetensi inti dan kompetesi dasar. yairu kompetensi inti pada tingkatan  kelas  yang  disusun  secara  rinci  dan  juga  kompetensi  dasar  pada tingkatan kelas tersebut.
6. Kompetensi inti yang dikembangkan menjadi kompetensi dasar yang dapat. Semua pembelajaran  dan  juga  kompetensi  dasar  diorganisir  untuk  menjadi  kompetensi inti.
7. Memperhatikan  prinsip-prinsip  akumulatif,  saling  memperkuat, dan  memperkaya mata pelajaran dan jenjang pendidikan.
8. Mengoptimalkan  pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  yaitu  tidak  hanya berfokus pada sebuah mata pelajaran yang wajib dipelajari namun juga bagaimana materi Pendidikan Agama Islam ini mampu meresap dalam diri peserta didik yang kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. menjadi landasan dalam berfikir, bersikap dan juga bertindak. 37

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Penilaian secara moderat, pendidikan agama Islam di sekolah umum berhasil, tetapi  dalam  beberapa  hal  masih  mengalami  hambatan  dan  rintangan.  Diantara keberhasilannya itu; pertama, dengan dilakukan program pendidikan agama Islam di
36 Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam. Kebijakan Departemen Agama dalam Peningkatan Mutu Madrasah di Indonesia . (Jakarta: Ditjen Pendais Departemen Agama, 2008). hlm 3.
37 Afida Nurrizki, Op.Cit. Hlm129.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 197
sekolah  umum,  dilihat  dari  perspektif  cita-cita  pendidikan  nasional,  usaha Departemen  Agama  dalam  membina  pendidikan  agama  di  sekolah  umum  telah berhasil mewujudkan cita-cita konvergensi. Para siswa sekolah umum mengenal dan mempelajari  agama  di  sekolahnya  masing-masing  selain  pelajaran-pelajaran  umum. Kedua, sekolah sepenuhnya tidak bersifat sekuler, karena peserta didik belajar agama dan mengamalkannya. Ketiga, di sisi lain, madrasah dan sekolah-sekolah agama tidak lagi  menganggap  ilmu-ilmu  umum  hal  yang  bersifat  dunia  yang  diharamkan  untuk dipelajari,  sekarangilmu-ilmu  umum  dipelajari  oleh  siswa-siswa  madrasah  dan sekolah agama. 38
Kendati secara legal formal posisi PAI di sekolah umum semakin mantap dan sangat  strategis,  tidak  berarti  lepas  dari  masalah.  Persoalan  muncul  justru  pada tataran implementasi. Diantara masalah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Alokasi waktu pelajaran dalam satu minggu masih dirasa kurang jika dibandingkan dengan pesan-pesan Islam yang hendak disampaikan kepada siswa.
2. Kualitas guru agama secara umum belum memadai, baik dalam hal penguasaan isi, metodologi, maupun sikap keberagamaan.
3. Pengajaran  dan  evaluasi  PAI  cenderung  menitikberatkan  aspek  kognitif  dan terkesan mengabaikan sisi afektif dan psikomotorik. Pola penyampainyapun masih cenderung tekstual dan doktriner.
4. Belum ada koordinasi yang mantap antara Departemen Agama sebagai pelaksana PAI  di  sekolah  dengan  Departemen  Pendidikan  Nasional  sebagai  payung penyelenggara lembaga sekolah.
5. Kurang  ada  kerjasama  antara  guru  agama  dengan  guru-guru  lain  dalam  hal pembinaan sikap mental keberagamaan. Guru-guru non-agama masih beranggapan bahwa tugas meningkatkan potensi iman dan takwa merupakan tugas guru agama. Sedangkan  guru  agama  belum  mampu menjalin  hubungan  strategis  dengan  guru- guru lainnya.
6. PAI  yang  diklaim  sebagai  aspek  penting  seringkali  kurang  mendapat  prioritas dalam urusan fasilitas, akibatnya pengelolaan PAI cenderung seadanya.
7. Adanya  kesenjangan  antara  misi  PAI  dengan  realitas  keluarga  dan  masyarakat, yang menyebabkan misi PAI tersebut sulit tercapai.
8. Era  globalisasi  dan  informasi  yang  ditandai  dengan  derasnya  arus  informasi  dan pola  hidup  hedonistik,  materialistik  dan  konsumeristik  menjadi  tantangan tersendiri bagi tercapainya misi PAI di sekolah. 39
38 Muslih.  Pendidikan  Islam  Antara  Dua  Atap:  Studi Pada Pendidikan  Islam Disekolah  dan  Madrasah. Dalam Mudir Jurnal Manajemen Pendidikan . (Vol. 1 No.2 Edisi Juli 2019). hlm 118.
39 Muhammad  Hatim.  Kurikulum  Pendidikan  Agama  di  Sekolah.  Dalam El-hikmah:Jurnal  Kajian  dan Penelitian Pendidikan Islam . (Vol.12. No.2 Edisi Desember 2018). Hlm 145.

## EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Masalah  pendidikan  agama  di  Indonesia  sudah  menjadi  perbincangan  dan dianggap  sebagai  persoalan  yang  cukup  pelik  dalam  urusan  tata  pelayanan  publik sejak awal kemerdekaan. Kerumitan tersebut melatarbelakangi penegasan Ki Hadjar Dewantara    yang  menyatakan  bahwa  agama  di  dalam  pengajaran  di  sekolah  adalah soal  lama  dan  terus  menerus  menjadi  persoalan  yang  sulit”. 40 Sekalipun  demikian, kebijakan  pemerintah  terhadap  pendidikan  agama  Islam,  sejak  awal  kemerdekaan yang  dikenal  dengan  masa  Orde  Lama  hingga  saat  ini  cenderung  mengalami pergeseran.  Berikut  ini  akan  disajikan  sejumlah  kebijakan  terkait  penyelenggaraan pendidikan Islam, yaitu kebijakan pendidikan agama di sekolah dan madrasah.
Pergeseran  tersebut  terlihat  dari  beberapa  rangkaian  kebijakan  sebagai berikut:
1. Usul  Badan  Pekerja  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat  (BPKNIP),  tertanggal  29 Desember  1945,  Menteri  Pendidikan,  Pengajaran  dan  Kebudayaan  membentuk Panitia  Penyelidikan  Pendidikan.  Salah  satu  hasil  yang  dicapai  panitia  tersebut adalah  merumuskan  sistem  pendidikan  dan  kurikulum  SMP.  SMP  yang  tadinya melanjutkan  SMP  ciptaan  Jepang  diubah  menjadi  SMP  3  tahun  dan  diadakan differensiasi  di  kelas  III,  menjadi  dua  bagian  yaitu  bagian  A  (Bahasa  dan pengetahuan sosial) dan Bagian B (ilmu Pasti dan pengetahuan alam). Pendidikan agama  juga  dimasukkan  menjadi  bagian  dalam  kurikulum  SMP  yang  pertama dalam sejarah pasca kemerdekaan RI. 41
2. Selain itu, BPKNIP juga mengeluarkan 10 usulan, yang pada usulan kelima terdiri dari  dua  poin  yaitu  (a)  pengajaran  agama  hendaknya  mendapat  tempat  yang teratur seksama hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi  kemerdekaan  golongan-golongan  yang  berkehendak  mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. (b) madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah  satu  alat  dan  sumber  pendidikan  dan  pencerdasan  rakyat  jelata  yang sudah  berurat  dalam  masyarakat  Indonesia  umumnya,  hendaklah  mendapat perhatian  dan  bantuan  yang  nyata  berupa  tuntunan  dan  bantuan  materiil  dari pemerintah. 42
3. Peraturan  bersama  Menteri  PP  dan  K  dan  Menteri  Agama  Nomor  1142/BHG.A (pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan Nomor 1285/KJ 9 (agama) tanggal 12 Desember 1946 menyatakan bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah rendah
40 Ki Hajar Dewantara, Pendidikan (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977), hlm. 198. 41 Iskandar  Wiryokusumo  dan  Usman  Mulyadi. Dasar-Dasar  Pengembangan  Kurikulum (Jakarta:  Bina Aksara, 1988). hlm. 115-116.
42 Redja Mudyahardjo. Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). hlm. 373-374.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 199
diberikan  sejak  kelas  IV  dan  berlaku  mulai  1  Januari  1947.  Peraturan  ini merupakan  landasan  hukum  pertama  penyelenggaraan  pendidikan  agama  di sekolah-sekolah negeri.
4. Undang-Undang  Pendidikan  dan  Pengajaran  (UUPP)  Nomor  4/1950  tentang Dasar Dasar pendidikan dan Pengajaran di sekolah pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam sekolahsekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan  apakah  anaknya  akan  mengikuti  pelajaran  tersebut.  Pada  pasal  20 ayat (2) dinyatakan cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri  diatur  dalam  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Pendidikan, Pengajaran  dan  Kebudayaan  bersama-sama  dengan  Menteri  Agama.  Meskipun tidak ada perubahan signifikan, ketentuan ini memperkuat ketentuan sebelumnya dari peraturan bersama menjadi undang-undang. 43
5. TAP  MPRS  No.  II/MPRS/1960  Bab  II  pasal  3  menyatakan:  Pendidikan  agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah rendah (dasar) sampai universitas,  dengan  pengertian  bahwa  murid  berhak  tidak  ikut  serta  jika  wali murid/murid  dewasa  menyatakan  keberatannya.  Ketentuan  ini  meskipun  belum kuat,  kian  memperluas  wilayah  garapan  pendidikan  agama  yakni  mulai  dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. 44
6. TAP  MPRS  No.  XXII/MPRS/1966  antara  lain  menyatakan  pendidikan  agama menjadi  pelajaran  di  sekolah-sekolah  mulai  dari  sekolah  dasar  sampai  dengan universitas-universitas  negeri. 45 Ketentuan  ini  telah  memperkuat  posisi pendidikan  agama  di  sekolah  dan  perguruan  tinggi  umum,  karena  tidak  ada pilihan  bagi  sekolah  untuk  tidak  memasukkan  pendidikan  agama  dalam kurikulumnya. 46
7. TAP  MPR  No.  IV/MPR/1973  tentang  GBHN  Bidang  Agama  dan  Kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  menyebutkan:  Diusahakan  supaya  terus bertambah  sarana-sarana  yang  diperlukan  bagi  pembangunan  kehidupan keagamaan  dan  kehidupan  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa, termasuk  pendidikan  agama  yang  dimasukkan  dalam  kurikulum  di  sekolah umum, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri. 47
8. Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 39  ayat  2  menyatakan  pendidikan  agama  menjadi  mata  pelajaran  wajib  pada
43 Mustafa, H.A. dan Abdullah Aly, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 1999. hlm124-125.
44 Assegaf. Op. Cit, hlm. 81.
45 Mustafa Aly, Op. Cit . Hlm 125.
46 Karel A. Steenbrink. Pesantren, Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. (Jakarta: LP3ES, 1994). hlm. 94.
47 H.M. Arifin. Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum. (Jakarta: bumi Aksara, 2002). hlm. 231-232.
setiap  jenis,  jalur  dan  jenjang  pendidikan.  Inilah  ketentuan  yang  pertama  kali secara  tegas  mewajibkan  pendidikan  agama  bukan  hanya  di  lembaga  formal, namun juga di lembaga-lembaga non formal.
9. Perubahan  kebijakan  tentang  pemakaian  Jilbab  di  sekolah  dari  pelarangannya (berdasarkan  SK  Dirjen  Dikdasmen  No.  052/C/Kep/D/1982 menjadi  dibolehkan (berdasarkan SK Dirjen Dikdesmen No. 100/C/Kep/D/1991). 48
10. Undang-Undang  No.  20/2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  khususnya pasal  12  ayat  1  (a)  yang  menyatakan  setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan pendidikan  berhak  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya  dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang  seagama.  Pasal  ini  mempertegas Undang-Undang  sebelumnya  yakni  UU  Nomor  2/1989  yang  belum  secara  tegas mengatur  guru  yang  berhak  mengajar  agama.  Selain  itu,  dalam  pasal  37  UU tersebut  dinyatakan  bahwa  kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  wajib memuat pendidikan agama (ayat 1 a) dan pada ayat 2 (a) dinyatakan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. 49
11. Peraturan  Pemerintah  No.  19/2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan, khususnya  pasal  9  ayat  2  (a)  menyatakan  bahwa  Kurikulum  tingkat  satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama; pasal 6 ayat 1 (a) menyatakan kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  terdiri  atas  kelompok  mata  pelajaran agama  dan  akhlak  mulia;  pasal  7  ayat  1  menyatakan  bahwa  kelompok  mata pelajaran agama dan akhlak mulia di SD/ MI/ SDLB /Paket A, SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B, SMA/ MA/ SMALB/ Paket C, SMK/ MAK atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan  melalui  muatan  dan/atau  kegiatan  agama,  kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, olah raga dan kesehatan. Menurut  ketentuan  ini,  pendidikan  agama  menjadi  tanggung  jawab  bersama semua guru, dan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru agama saja. 50
12. Peraturan  Pemerintah  No.  55/2007  tentang  Pendidikan  agama  dan  Pendidikan Keagamaan,  khususnya  pasal  4  ayat  2  menyatakan  bahwa  setiap  peserta  didik pada  satuan  pendidikan  di  semua  jalur,  jenjang  dan  jenis  pendidikan  berhak mendapat  pendidikan  agama  sesuai  agama  yang  dianutnya  dan  diajar  oleh
48 Darmaningtyas. Pendidikan Yang memiskinkan. (Yogyakarta: Galang Press, 2004). hlm. 60.
49 Departemen Agama RI. Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan. (Jakarta: Dirjen Pendidiikan Islam, 2003). hlm. 11 dan 23.
50 Ibid. Hlm 25.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 201
pendidik  yang  seagama,  dan  ayat  3  yang  menyatakan  setiap  satuan  pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. 51
Pergeseran  kebijakan  pendidikan  madrasah  terlihat  pada  serangkaian kebijakan sebagai berikut: 52
1. SKB  3  Menteri  (Menteri  Agama,  Mengteri  Dalam  negeri  dan  Menteri  Pendidikan dan  kebudayaan)  No.  6/1975,  No.  037/U/1975,  dan  No.  36/1975  tentang peningkatan mutu Madrasah yang menandai mutu madrasah mulai diakui setara dengan sekolah umum yang setingkat.
2. Undang-Undang  No.  2/1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  diikuti dengan  Peraturan  pemerintah  No.  28  dan  29/1990  dan  SK  Mendikbud  No. 0489/U/1992. Melalui ketentuan ini madrasah berkembang dengan predikat baru yaitu sebagai sekolah umum berciri khas Islam.
3. Undang-Undang  No.  20/2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  mempertegas kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Misalnya, pasal 17 pasal ayat  2  menyatakan  bahwa  pendidikan  dasar  berbentuk  sekolah  dasar  (SD)  dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) danmadrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
4. Peraturan  Pemerintah  No.  55/2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan.  Dalam  ketentuan  ini,  tidak  hanya  mengakui  kedudukan  madrasah sebagai sekolah umum, lebih dari itu madrasah-madrasah pesantren yang selama ini eksis, diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM
Di dalam UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia harus memperoleh  pendidikan  yang  baik  dan  berkualitas  untuk  dapat  mewujudkan kecerdasan  kehidupan  bangsa  Indonesia  kedepan.  Konstitusi  telah  mengamanatkan agar  pembiayaan  pendidikan  sekurang-kurangnya  20  %  dari  APBN  dan  APBD.  Ini menunjukkan  bahwa  Negara  secara  serius  menempatkan  sector  primadona  dalam pembangunan  nasional.  Belajar  dari  Negara-negara  lain  yang  sudah  lebih  dulu mencapai  kemajuan,  hampir  semuanya  menempatkan  pendidikan  sebagai leadin- sector pembangunan  untuk  dapat  mengahasilkan  sumber  daya  manusia  (SDM) bermutu yang akan menjadi pengelola pembangunan bangsanya. Dengan pendanaan yang  memadai,  maka  perbaikan  pendidikan  termasuk  pendidikan  Agama  Islam didalamnya yang dimulai dengan mutu guru yang ditingkatkan, perbaikan sarana dan
51 Karimullah. Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam di Indonesia. Dalam Tadris . (Vol. 10 No.1 thn 2015). Hlm 112.
52 Ibid. Hlm 112-113.
prasarana  belajar,  kesejahteraan  guru,  perbaikan  kurikulum  sampai  dengan penyediaan buku pelajaran yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
Oleh  karena  itu  optimalisasi  pendidikan  agama  harus  dilakukan  dengan mengoptimalkan  fungsinya  dan  memaksimalkan  program  dan  kegitannya  dengan upaya-upaya sebagai berikut: 53

## 1. Kesetaraan Sejawat di Sekolah
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran  pendidikan  agama  akan  berhasil dengan  baik  manakala  adanya  kerjasama  dengan  semua  pihak  yang  terkait diantaranya  sejawat  yaitu  guru-guru  di  tiap  sekolah,  dimana  mereka  ini  adalah sejawat  dan  mitra  guru  PAI.  Setiap  guru  sesungguhnya  memikul  amanah  dan tanggung  jwab  untuk  memperjuangkan  tercapainya  tujuan  pendidikan  nasional sekalipun tanggung jawab formal dan pembidangan tugas dibedakan. Pelaksanaan pendidikan  agama  memerlukan  dukungan  dari  semua  pihak.  Ujung  tombak  dan penanggung  jawab  formal  pendidikan  agama  di  sekolah  adalah  guru  pendidikan agama. Namun itu tidak berarti bahwa guru-guru lain tidak terkait dengan proses pendidikan  yang  bertujuan  menjadikan  peserta  didik  manusia-manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Tiap  guru  memikul tanggung jawab moral untuk mendukung baik langsung maupun tidak langsung, baik secara perorangan maupun secara lembaaga- Corps terselenggaranya proses pendidikan  agama  yang  memang  tidak  hanya  terbatas  di  dalam  penyajian  mata pelajaran dalam kelas
2. Sarana Penunjang Kegiatan
Melengkapi  sarana  pembinaan  agama  Islam  di  sekolah.  Untuk  mendukung kegiatan  pendidikan  Islam  di  sekolah,  Pendidikan  agama  memerlukan  sarana penunjang  yang  akan  memungkinkan  kegiatan-kegiatannya  dapat  dilaksanakan. Sarana yang dimaksud berupa sumber belajar seperti buku-buku yang memadai, sarana  labor  agama  dengan  menyiapkan  perlengkapan  yang  menunjang  materi pembelajaran,  seperti  perlengkapan  shalat,  peralatan  shalat  jenazah,  peralatan ibadah haji, peralatan thaharah, contoh jenis-jenis binatang halal dan haram, dan sebagainya. Labor tersebut juga dilengkapi dengan multimedia, seperti computer, infocus,  dan  sound  system  sehingga  CD  pembelajaran  PAI  kesemuanya  akan diperuntukkan bagi peserta didik guna mendalami pengetahuan dan ketrampilan keagamaan.  Apalagi  bila  peningkatan  kegiatan-kegiatan  pendidikan  agama  akan diwujudkan,  maka  pengadaan  sarana  penunjang  itu  menjadi  keharusan  yang mendesak. Ini semua tentu harus diatasi semua pihak yang terkait baik pelaksana
53 Elly Manizar HM. Optimalisasi Pendidikan Islam di Sekoalah. Dalam Tadrib . (Vol.3 No.2. Edisi Desember 2017). hlm 260-261.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 203
di  lapangan  maupun  penentu  kebijakan  di  atasnya  dan  para  orang  tua  serta masyarakat pada umumnya kare4na hal ini adalah tanggung jawab bersama.
3. Dukungan Pihak Terkait
Kita  mengharapkan  tumbuhnya  gagasan-gagasan  dan  rencana-rencana  kegiatan nyatadari  bawah,  yaitu  dari  para  guru  dan  sekolah  masing-masing.  Namun  itu perlu  didukung  oleh  peraturan  kebijaksanaan  yang  lebih  kokoh  dari  atas  dan masyarakat  luas  agardapatterlaksana  dengan  baik.  Langkah-langkah  yang ditempuh, kebijaksaan yang diambil, program aksi yang dilaksanakan merupakan bagian  dari  perjuangan  besar  untuk  membangun  masa  depan  yang  lebih  baik, manusia  dan  masyarakat  Indonesia  yang  tangguh  menghadapi  tantangan kehidupan yang kian kompleks pada masa depan. Itu akan tergantung pada usaha, kebijaksanaan,  pelaksanaan  tugasyang  dilakukan  padahari  ini.  Untuk  itu diperlukan ketulusan masyarakat luas untuk menunjang kemauan para pemegang kekuasaan  dan  pengambil  kebijasanaan,  kreatifitas  dan  keberanian  serta kesungguhan  paraguru  dan  kepala  sekolah.Semua  itu  saling  terkaitdan  member sumbangan  yang  saling  mengisi  dan  saling  mendukung,  bias  saja  suatu  sekolah suatu  sekolah  memiliki  kemampuan  mengembangkan  dan  meningkatkan kegiatan,  tapi  tidak  dapat  ditularkan  ke  sekolah  lain  tanpa  didukung  oleh keputusan pihak berwenang. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan dan di ingat bahwa  di  dalam  suasana  masyarakat  kita  yang  masih  lebih  cenderung  bersifat paternalistic,  peran  pengarahan  dan  keputusan  resmi  dari  atas  akan  sangat berpengaruh terhadap suatu program.
4. Menerapkan  pengintegrasian  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  ke  dalam  mata pelajaran umum.
Upaya mengintegrasikan PAI ke dalam mata pelajaran umum akan menghilangkan dikotomi antara ilmu dan agama. Peserta didik juga akan mampu memahami dan merasakan bahwa semua ilmu berasal dari Allah sehingga kelak ia menjadi ‘alim (orang  yang  berilmu)  dan  dekat  dengan al-‘Alim (Yang  Maha  Mengetahui).  Jadi pemerintah  daerah  diharapkan  membentuk  tim  untuk  mendesain  kurikulum setiap  mata  pelajaran  umum  dengan  corak  terintegrasi  PAI.  Adapun  kesulitan guru-guru  umum  dalam  mengintegrasikan  PAI  tersebut  dapat  diatasi  dengan menyusun panduan yang lebih jelas serta mengadakan pelatihanpelatihan secara berkelanjutan dan terorganisir.
5. Melakukan Evaluasi
Mengenai  evaluasi  pendidikan  agama  Islam  ini  terkadang  terjadi  hal-hal  yang  di luar  dugaan.  Misalnya  ada  peserta  didik yang  jarang  sekolah,  malas  dan  merasa terpaksa  mengikuti  pelajaran  agama,  tetapi  ketika  dievaluasi  dia  mendapatkan nilai  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  peserta  didik  yang  rajin  belajar agama. Artinya yang salah itu adalah evaluasinya karena yang dilakukan hanyalah
mengukur  unsur  kognitifnya  saja.  Oleh  karena  itu  evaluasi  pendidikan  agama Islam jangan hanya mengandalkan evaluasi kemampuan kognitif saja, tetapi harus dievaluasi  juga  sikap,  prakteknya  atau  keterampilan  (psikomotor)  dan  sikapnya (afektif).  Evaluasi  ini  sebetulnya  menentukan  status  peserta  didik  tentang  hasil belajarnya itu apakah sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai atau tidak. Kalau tujuan  agama  itu  adalah  supaya  peserta  didik  bisa  menjalankan  agama  Islam dengan  baik  maka  evaluasinya  harus  sesuai,  dan  evaluasinya  itu  bukan  hanya hafal  tentang  kaidah-kaidah  tentang  kemampuan  kognitif  saja  tetapi  juga  yang bersifat praktikal. 54
KESIMPULAN
Pendidikan  Agama  Islam  pada  mulanya  tidak  masuk  ke  dalam  kurikulum sekolah umum. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa pendidikan agama adalah urusan orang tua di rumah, bukan urusan pemerintah/sekolah atau adanya anggapan bahwa  pendidikan  agama  adalah  urusan  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  yang sudah berkembang di tengah masyarakat terutama sistem pendidikan madrasah dan pondok  pesantren.  Maka  keberadaan  pendidikan  agama  Islam  (PAI)  di  sekolah umum,  khususnya  di  sekolah  negeri,  mengalami  perjalanan  panjang  dan  berliku sesuai kondisi sosial dan politik masa itu.
Analisis  kebijakan  adalah  cara  atau  prosedur  dalam  menggunakan pemahaman  manusia  terhadap  dan  untuk  memecahkan  masalah  kebijakan.  Pada hakikatnya  analisis  kebijakan  melibatkan  hasil  pengetahuan  tentang  sesuatu  dalam proses  kebijakan.  Secara  historis  tujuan  analisis  kebijakan  adalah  menyediakan informasi  bagi  pembuat  kebijakan  untuk  dijadikan  bahan  pertimbangan  yang  nalar guna menemukan pemecahan masalah kebijakan.
Pendidikan Agama Islam adalah merupakan usaha sadar dan terencana dalam rangka  untuk  mempersiapkan  peserta  didik  untuk  menyakini,  memahami  dan mengamalkan  ajaran  Islam  melalui  kegiatan  bimbingan,  pengajaran  atau  pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menjadikan ajaran-ajaran  agama  Islam  yang  telah  dianutnya  itu  sebagai  pandangan  hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat kelak.
Adapun  tujuan  Pendidikan  Agama  Islam  adalah  untuk  menumbuh kembangkan aqidah melalui pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.
54 Ibid. Hlm 264.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 205
Keberpihakan  Negara  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  pembelajaran  Agama Islam  di  sekolah  dan  madrasah  semakin  meningkat.  Pemerintah  Indonesia menetapakan kebijakan Pembelajaran Agama Islam untuk setiap warga negara yang muslim. Kebijakan ini mengarah pada pelayanan pengembangan pendidikan melalui pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah  dan  Madrasah  secara  Efektif. Kebutuhan  peserta  didik  muslim  terhadap  pengembangan  potensi  spiritual memperoleh dukungan kebijakan dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi. (2010). Pendidikan Madrasah: Dimensi Profesional dan Kekinian (Yogyakarta: LaksBang Pressindo). Arifin,  H.M.  (2022). Kapita  Selekta  Pendidikan  Islam  dan  Umum. (Jakarta:  bumi Aksara).
Assegaf,  Abd.  Rachman.  (2005). Politik  Pendidikan  Nasional;  Pergeseran  Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi (Yogyakarta: Kurnia Kalam).
Azra, Azyumardi. Dina, Robert W. Hefner., Pesantren and Madrasah: Muslim   Schools and National Ideals in Indonesia , dalam buku Schooling Islam:   The Culture and Politics of Modern Musllim Education (USA:   Proncenton University Press, 2007).
Daulay,  Haidar  Putra  (2001). Historisitas  dan  Eksistensi  Pesantren  Sekolah  dan Madrasah. (Yogyakarta: Tiara Wacana).
Departemen Agama RI. (2003). Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan (Jakarta: Dirjen Pendidiikan Islam). Dewantara,  Ki  Hajar  Dewantara.  (1977). Pendidikan. (Yogyakarta:  Majelis  Luhur Persatuan Taman Siswa).
Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam. (2008). K ebijakan Departemen  Agama dalam Peningkatan Mutu Madrasah di Indonesia . (Jakarta: Ditjen  Pendais Departemen Agama).
Dunn,  William  N.  (2000). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik. (Yogyakarta:  Gajah Mada University Press).
Fatkuroji.  Kebijakan  Pembelajaran  Terpadu  dalam  Meningkatkan  Minat    Konsumen Pendidikan. Dalam Nadwa ,.(Vol. VI, No. 2, Oktober/2012).  hlm. 253-261.
206 | MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022
Hatim,  Muhammad.  Kurikulum  Pendidikan  Agama  di  Sekolah.  Dalam El  hikmah: Jurnal  Kajian  dan  Penelitian  Pendidikan  Islam .  (Vol.12.  No.2  Edisi  Desember 2018). Hlm 140-163.
Karimullah.  Kebijakan  Pendidikan  Nasional  Bidang  Agama  Islam  di  Indonesia.
Dalam Tadris . (Vol. 10 No.1 thn 2015). Hlm 104-118. Kosim, Mohammad. (2012). Pendidikan Guru Agama di Indoensia: Pergumulan dan Problem Kebijakan 1948-2011 (Yogyakarta:   Pustaka Nusantara).
Madjid,  Nurcholish  Madjid.  (1997). Bilik-Bilik  Pesantren;  Sebuah  Potret  Perjalanan. (Jakarta : Paramadina).
Makasihu,  Dinda  Dahlia.  Inovasi-inovasi  Terhadap  Pendidikan  Agama  Islam. Dalam Al-Bahtsu . (Vol. 6. No.1 Edisi Juni 2021). hlm.10-15.
Manizar HM, Elly . Optimalisasi Pendidikan Islam di Sekolah. Dalam Tadrib .   (Vol.3 No.2. Edisi Desember 2017). hlm 251-277.
Mudyahardjo, Redja. (2022). Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal
tentang
Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di
Indonesia
(Jakarta: Rajawali Pers). Muhammad, Abdullah. Eksistensi Pendidikan Agama Islam dan  Perkembangannya  di sekolah Umum. Dalam Al UrwatunWutsqa:
Kajian  Pendidikan
Islam . (Vol.1 No. 2. Edisi 2021). hlm 23-30.
Muslih.  Pendidikan  Islam  Antara  Dua  Atap:  Studi  Pada  Pendidikan  Islam  di  sekolah dan  Madrasah.  Dalam Mudir  Jurnal  Manajemen  Pendidikan .  (Vol.  1  No.2 Edisi Juli 2019). hlm 118.
Mustafa,  H.A.  dan  Abdullah  Aly  (1999). Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia. (Bandung: Pustaka Setia).
P eraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2010  Tentang Pengelolaan  Pendidikan Agama pada Sekolah. (Jakarta: Kemenag RI,   2010).
Nurrizki,  Afida.  Karakteristik  Pendidikan  Agama  Islam  di  Madrasah  Perspektif Kebijakan Pendidikan. Dalam Bintang: Jurnal Pendidikan danSains . (Vol.3 No.1 Edisi April 2021). hlm124-141.
Rahim, Husni. (2001). Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia. (Jakarta : Logos). Sagala, Syaiful. (2009). Administrasi Pendidikan Kontemporer. (Bandung Alfabeta).
Sari, Windy Dian. Akhmad Shunhaji. Perkembangan Kebijakan Pembelajaran  Agama Islam  Pada  Lembaga  Pendidikan  Indonesia.  Dalam Alim  :  Jurnal  of  Islamic Education. (Vol. 2. No. 2 Edisi 2020). hlm 199-2014.
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 207
Soebahar, Abd. Halim. (203). Kebijakan Pendidikan Islam: Dari Ordonasi Guru  sampai UU Sisdiknas (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
Solong,  Najamuddin  P.  (2014). Pengembangan  Materi  Pendidikan  Agama  Islam. (Yogyakarta: Teras).
Steenbrink,  Karel  A.  (1994). Pesantren,  Madrasah  Sekolah:  Pendidikan  Islam  dalam Kurun Modern (Jakarta: LP3ES).
Su’dadah.  Kedudukan  dan  Tujuan  Pendidikan  Agama  Islam. Jurnal  Kependidikan .
(Vol.II No.2 November 2014). Hlm . 150-161.
Nasution. (1995). Sejarah Pendidikan Nasional (Jakarta : Bumi Aksara).
Wardi, Moh. Perbandingan Pendidikan: Pemahaman Simbolis dan Substantif  PAI  di Madrasah  dan  Sekolah.  dalam Nidhomul  Haq:  Jurnal  Manajemen Pendidikan Islam. (Vol. 4. No.1 edisi 2019). hlm 23-33). Wiryokusumo,  Iskandar  dan  Usman  Mulyadi.  (1988). Dasar-Dasar  Pengembangan Kurikulum. (Jakarta: Bina Aksara)
Zuhairini. (1997). Sejarah Pendidikan Islam. (Jakarta : Bumi Aksara). Zed,  Mestika.  (2004). Metodologi  Penelitian  Kepustakaan. (Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia).