Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 348-353 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2471

## Pendampingan dan Pelatihan Pelaporan SPT PPh Badan di PT Informasi Teknologi Kosmetika
1) Helmy Aulia Rachman*, 2) Intan Lifinda Ayunging Putri, 3) Areta Widya Kusumadewi
1) Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, Indonesia Email Corresponding: helmy.aulia@ub.ac.id*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Pengabdian kepada masyarakat SPT PPh Badan SPT PPh UU COGS Perubahan  undang-undang  perpajakan  atas  UU  HPP  menyebabkan  seluruh  perusahaan  di Indonesia  perlu  melakukan  penyesuaian,  salah  satunya  adalah  PT  Informasi  Teknologi Kosmetika  yang  bergerak  dalam  bidang  distribusi  produk  perawatan  pribadi.  Permasalahan yang dihadapi PT INTEKO disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan pengetahuan terkait teknis  pembayaran  dan  pelaporan  SPT  Masa  dan  Tahunan  yang  harus  dilaporkan  secara bulanan  dan  tahunan.  Selain  itu,  banyaknya  jumlah  karyawan dan  transaksi  di  PT  INTEKO juga  memerlukan  penyesuaian  terhadap  peraturan  perpajakan  terbaru.  Pembaharuan  terkait peraturan perpajakan terkini harus segera dilakukan oleh PT INTEKO agar dapat menjalankan kegiatan  operasionalnya  dengan  baik  dan  lancar  serta  terbebas  dari  sanksi  administratif  dan teguran dari DJP. Pendampingan dan Pelatihan SPT PPh Badan merupakan solusi tepat bagi mitra  agar  PT  INTEKO  dapat  memenuhi  kewajiban  perpajakan  dan  menjalankan  kegiatan operasionalnya dengan baik.

## ABSTRACT
Keywords: Community service SPT PPh Badan SPT PPh UU COGS
The  changes  in  tax  laws  related  to  the  Income  Tax  Law  have  necessitated  adjustments  for  all companies  in  Indonesia,  including  PT  Informasi  Teknologi  Kosmetika,  which  operates  in  the distribution of personal care  products. The challenges faced by PT INTEKO arise from limited resources and knowledge concerning the technical aspects of payment and reporting of Monthly and Annual Income Tax Returns, which are required on a monthly and yearly basis. Additionally, the large number of employees and transactions at PT INTEKO also require adaptation to the latest tax regulations. Timely updates regarding the current tax regulations must be implemented by PT INTEKO to ensure the smooth and effective operation of its activities and to avoid administrative penalties and warnings from the Directorate General of Taxes (DJP). Assistance and training on Corporate Income Tax Returns are the appropriate solutions for partners to enable PT INTEKO to fulfill its tax obligations and carry out its operational activities successfully.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
UU  HPP  merupakan  singkatan  dari  UU  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  yang  merupakan  undang- undang  baru,  UU  HPP  ini  mengubah  beberapa  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia.  UU  HPP disahkan DPR pada 7 Oktober 2021 dan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021. UU HPP bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara, menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pasti, serta melaksanakan administrasi. Reformasi dan kebijakan perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Ketentuan yang diubah dalam UU Pajak Penghasilan salah satunya adalah tentang PPh 21 bagi pegawai. PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan pekerja sebagai pekerja. UU PPh 21 mengubah lapisan tarif PPh 21 menjadi lima lapisan, yaitu:
- 0% untuk penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp60 juta per tahun
- 5% bagi Pengusaha Kena Pajak di atas Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta per tahun
- 15% bagi Pengusaha Kena Pajak diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta per tahun
- 25% bagi Pengusaha Kena Pajak di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar per tahun
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 348-353 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2471
- 35% bagi Wajib Pajak di atas Rp5 miliar per tahun
UU HPP juga memberikan pengecualian PPh Pasal 21 tentang natura atau fasilitas yang diberikan pemberi kerja kepada pekerja, seperti makanan dan minuman, natura untuk daerah tertentu, natura karena keperluan kerja, natura yang bersumber dari APBN/APBD, dan natura dengan sumber daya tertentu. jenis dan batasan. PT Inovasi Teknologi Kosmetika (INTEKO) adalah perusahaan pemilik dan distributor beberapa brand milik sendiri  khususnya  kategori  perawatan  pribadi  dan  herbal  yang  berdiri  sejak  tahun  2018  yang  berpusat  di Surabaya.  Permasalahan  utama  PT  INTEKO  adalah  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  mengikuti pemutakhiran terkait  peraturan  perpajakan  UU  HPP, sehingga  perlu  adanya edukasi dan  pemutakhiran  UU HPP terkini mengenai pelaporan SPT Perusahaan Berkala dan Tahunan untuk staf keuangan dan sumber daya manusia di PT INTEKO.
Selain  itu,  PT  INTEKO  juga  memerlukan  update  peraturan  terkini  mengenai  SPT  Masa  pajak  penghasilan lainnya seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPN, dan PPh Badan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak  harus  disampaikan  paling  lambat  tanggal  20  bulan  berikutnya  setelah  masa  pajak  berakhir.  Apabila Wajib  Pajak  tidak  menyampaikan  SPT  Masa  atau  menyampaikan  SPT  Masa  yang  tidak  benar  atau  tidak lengkap, maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Tidak hanya SPT Masa, perubahannya juga akan memberikan dampak pada SPT Tahunan perusahaan.
Sedangkan  SPT  Tahunan  Pajak  Badan  merupakan  salah  satu  jenis  surat  pemberitahuan  pajak  yang  wajib disampaikan oleh Wajib Pajak Badan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahunnya. SPT tahunan pajak  badan  memuat  informasi  mengenai  penghasilan  kena  pajak,  utang  pajak,  dan  pembayaran  atau pengurangan pajak yang telah dilakukan Wajib Pajak badan selama tahun pajak berjalan. SPT Tahunan PPh Badan wajib disampaikan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu pada tanggal 30 April. Wajib Pajak Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan Badan atau menyampaikan SPT Tahunan Badan yang  tidak  benar  atau  tidak  lengkap  dapat  dikenakan  SPT  Tahunan  Badan  yang  telah  dikenakan  sanksi administratif berupa denda atau bunga.

## II. MASALAH
Permasalahan yang dihadapi PT INTEKO disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan pengetahuan terkait teknis pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan Tahunan yang harus dilaporkan secara bulanan dan tahunan. Selain itu, banyaknya jumlah karyawan dan transaksi di PT INTEKO juga memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perpajakan terbaru. Pembaharuan terkait peraturan perpajakan terkini harus segera dilakukan oleh PT INTEKO agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan baik dan lancar serta terbebas dari sanksi administratif dan teguran dari DJP.
Pendampingan  dan  pelatihan  SPT  PPh  Badan  menjadi  solusi  tepat  bagi  mitra  agar  PT  INTEKO  dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Tentunya hal ini juga melibatkan tim mahasiswa dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya .

## Solusi Masalah Mitra
Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdian menawarkan solusi dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, dan Focus Group Discussion (FGD) kepada PT INTEKO. Hal ini diharapkan bahwa PT INTEKO kedepannya dapat memperoleh keterbaruan mengenai peraturan terkini sehingga dapat menjalankan strategi perpajakan yang tepat sehingga dapat terhindar dari teguran atau sanksi pajak.
Cara pelaksanaan kegiatannya berupa sosialisasi, pelatihan dan FGD kepada PT INTEKO agar kedepannya dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri dengan baik. Pada kegiatan sesi FGD ini peserta dapat mencoba dan menyampaikan secara langsung permasalahan yang mereka hadapi secara berkelompok dalam pengisian  SPT  yang  dibuat  agar  pemateri  dapat  segera  memberikan  solusi  dan  peserta  mendapatkan pencerahan.

## III. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  rangkaian  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  Bantuan  Pelaporan  Pajak Penghasilan Badan di PT INTEKO ini terbagi dalam beberapa tahapan, antara lain:
Focus  Group  Discussion  Tahap  diskusi  sebagai  tahap  pertama  sangatlah  penting,  dalam  diskusi  pembicara akan mendapatkan informasi sehingga memberikan pemahaman dasar untuk mengetahui kondisi peserta. Hal
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 348-353 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2471
ini dilakukan melalui kegiatan yang dirancang khusus pada awal Layanan. Sosialisasi lebih lanjut dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan saran serta kesamaan persepsi dengan peserta.
Pelatihan Setelah melakukan sosialisasi terkait, tahap kedua adalah pelatihan. Dalam hal ini pelatihan akan fokus pada pelaporan SPT PPh badan khususnya PPh 21 dan update peraturan perpajakan terkini dan terakhir Pendampingan  akan  dilakukan  setiap  bulan  selama  masa  pelaksanaan  Mitra  Mengabdi  untuk  memastikan pelaporan sudah sesuai. dengan UU HPP. Untuk kegiatan yang direncanakan dalam Pengabdian Masyarakat ini yaitu :
- Sosialisasikan  materi  perubahan  dan  penyesuaian  UU  COGS  dan  peraturan  terkait  Pajak  Penghasilan Badan.
- Mengadakan  forum  diskusi  interaktif  yang  dilakukan  oleh  peserta  dan  pemateri  dengan  topik  seputar pelaporan Pajak Penghasilan Badan.
- Memberikan pelatihan pelaporan SPT Masa PPh dan SPT Tahunan PPh kepada Mitra
- Memberikan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaian pelaporan SPT dengan UU HPP.
Peserta  pelatihan  dan  pendampingan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  skema  mitra  pengabdian  ini adalah  staf  akuntansi  dan  keuangan  dari  PT  INTEKO.  Lokasi  pelatihan  dan  pendampingan  kegiatan pengabdian masyarakat ini berada di PT INTEKO, Jl. Raya Rungkut Industri II Jl. Berbek Industri I No.41a, Kali Rungkut , Kec . Rungkut , Surabaya, Jawa Timur 60293.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tanggal 30 Juli 2023 Focus Group Discussion (FGD) tahap 1, FGD yang dilakukan sesuai dengan tahapan dalam  cara  pelaksanaannya  yaitu  melakukan  koordinasi  dengan  tim  dan  juga  rekanan  PT  INTEKO  terkait pelaksanaan pengabdian. Koordinasi ini terkait dengan kesepakatan pelatihan dan pendampingan. Pada tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di ruang rapat PT Inovasi Teknologi Kosmetika (INTEKO), Rungkut Surabaya,  dilaksanakan  kegiatan  sosialisasi  dan  FGD  bersama  pengelola  keuangan  PT  INTEKO,  dalam kegiatan  ini  akan  disosialisasikan  materi  terkait  perubahan  apa  saja  yang  terjadi  pada  pajak  penghasilan khususnya pada pajak penghasilan 21 pegawai. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Helmy Aulia Rachman yang merupakan dosen perpajakan dan praktisi perpajakan dari FEB UB.
Materi telah disesuaikan dengan kebutuhan PT INTEKO mengenai pemutakhiran peraturan PPh 21 yang ada termasuk tarif dan batas bawah gaji karyawan. Ketentuan yang diubah dalam UU HPP salah satunya adalah tentang PPh Pasal 21 bagi pegawai. PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan pekerja sebagai pekerja. UU PPh 21 mengubah lapisan tarif PPh 21 menjadi lima lapisan, yaitu: - 0% untuk penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp60 juta per tahun - 5% bagi Pengusaha Kena Pajak di atas Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta per tahun - 15% bagi Pengusaha Kena Pajak diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta per tahun - 25% bagi Pengusaha Kena Pajak di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar per tahun - 35% bagi Wajib Pajak di atas Rp5 miliar per tahun
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 348-353 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2471
UU HPP juga memberikan pengecualian PPh Pasal 21 tentang natura atau fasilitas yang diberikan pemberi kerja kepada pekerja, seperti makanan dan minuman, natura untuk daerah tertentu, natura karena keperluan kerja, natura yang bersumber dari APBN/APBD, dan natura dengan jenis dan jenis tertentu. pembatasan. Pada tahun  2023  telah  diterbitkan  PMK  baru  terkait  natura  yang  juga  dibahas  pada  sesi  ini.  Aturan ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak wajib pajak, mengingat belum lengkapnya aturan mengenai natura atau kenikmatan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Prinsipnya baru dirilis. Peraturan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2023 ini mengatur bahwa setiap pemberian natura dan/atau kenikmatan merupakan objek pajak penghasilan (PPh ) selain natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh.
Dari segi definisi, pemerintah telah  mempertajamnya. Contohnya pengertian natura dalam PMK 66 Nomor 2023  diartikan  sebagai  imbalan  berupa  barang  selain  uang  yang  berpindah  kepemilikannya  dari  pemberi (perusahaan)  kepada  penerima  (pegawai).  Sedangkan  pengertian  kenikmatan  dalam  aturan  ini  tetap  sama dengan  ketentuan  sebelumnya  pada  PP  55/2022,  yaitu  sebagai  imbalan  berupa hak  atas  pemanfaatan  suatu fasilitas/jasa yang bersumber dari harta pemberi atau pihak ketiga. berpesta. Hal inilah yang menarik untuk dibicarakan bersama PT INTEKO.
Secara umum ketentuan natura yang tertuang dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023 yang bersifat afirmatif dan lebih rinci. Namun ada beberapa hal teknis yang berbeda dengan aturan sebelumnya. Perbedaan yang perlu diperhatikan wajib pajak salah satunya adalah mengenai masa berlaku aturan tersebut, ketika perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan. Pada aturan sebelumnya yakni PP 55/2022, perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas jasa natura sejak 1 Januari 2023. Sedangkan pada PMK 66/2023, kewajiban pemotongan pajak penghasilan atas jasa natura sudah berlaku. mulai tanggal 1 Juli 2023. Sedangkan selama tanggal 1 Januari – 30 Juni 2023, pemberian natura/pleasure tidak perlu dipotong pajak penghasilan. Perbedaan masa berlaku tersebut akan berimplikasi pada perusahaan yang sudah melakukan pemotongan pajak penghasilan natura/pleasure pada periode 1 Januari – 30 Juni 2023.
Dalam  sesi  sosialisasi  ini  INTEKO  menyampaikan  bahwa  para  karyawan  sudah  mulai  menyesuaikan  diri dengan  pemotongan  pajak penghasilan  yang  baru  walaupun dilakukan secara  bertahap, hal  ini  dikarenakan banyaknya  karyawan  yang  dimiliki  oleh  PT  INTEKO,  selain  itu  PT  INTEKO  juga  mempunyai  beberapa cabang  produksi  dan  kantor-kantor  yang  memang  membutuhkan  waktu  untuk  menyesuaikan  diri  dengan perubahan peraturan pajak penghasilan.
Selain itu, terkait aturan baru mengenai natura, masih banyak pertanyaan yang diajukan PT INTEKO terkait penerapan  batasan  pengenaan  natura  dan  jenis  natura  apa  saja  yang  dikenakan  atau  dikecualikan  dari pengenaan aturan tersebut. Hal ini bisa terjadi karena PT INTEKO sering memberikan natura atau kenikmatan bagi para karyawannya, terutama yang bekerja di luar kantor atau berpindah-pindah dari satu cabang ke cabang lainnya.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 348-353 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2471

## Focus Group Discussion Pajak Penghasilan
Pada  sesi  selanjutnya  yaitu  focus  group  Discussion,  mahasiswa,  dosen  dan  pihak  perusahaan  membahas mengenai perubahan peraturan dalam UU HPP, disini pihak perusahaan juga memberikan wawasan baru bagi mahasiswa mengenai bagaimana strategi perusahaan dalam melakukan pelaporan pajak dan dalam menyikapi perubahan peraturan. .
Selain itu terdapat beberapa ide dan gagasan baru yang dibicarakan terkait perlakuan atau kasus perpajakan yang dihadapi PT INTEKO, salah satunya terkait pajak penghasilan bagi brand Ambassador. Hal ini penting bagi PT INTEKO karena perusahaan ini bergerak di bidang FMCG yang memerlukan banyak promosi agar produknya dapat dikenal oleh masyarakat dan dalam hal ini PT INTEKO bekerjasama dengan banyak tokoh masyarakat  untuk  menjadi brand  duta  produknya.  Pada  sesi  ini  dibahas  secara  umum  terkait  permasalahan perpajakan, namun PT INTEKO berharap pada kegiatan selanjutnya ada sosialisasi terkait PPH bagi brand Ambassador secara lebih spesifik dan sesuai dengan teknis peraturan perpajakan.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan SPT PPh Badan di PT INTEKO ternyata mendapat respon yang baik dari staf dan karyawan. Mitra merasa terbantu dengan pelatihan dan diskusi yang dilakukan dan diharapkan kedepannya pelatihan dapat dilaksanakan kembali untuk sesi berikutnya dengan tema yang lebih spesifik yaitu pajak penghasilan bagi brand Ambassador karena PT INTEKO mempunyai banyak brand Ambassador yang mendukung kegiatan penjualan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo . 2011. Perpajakan, Penerbit : Andi Yogyakarta Moljono  Djoko,  2007,  Pengantar  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Dilengkapi  Undang- Undang, edisi pertama, Penerbit: Andi Yogyakarta
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  122/PMK.010/2015  tentang  Penyesuaian  Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Peraturan Menteri Keuangan No. 252/KMK.03/2008 tentang Pemotong Pajak Penghasilan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 348-353 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2471
Pasal 21.
Waluyo . 2017. Perpajakan Indonesia: Edisi ke-12. Salemba Empat . Jakarta. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 7.