EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN (Studi di BPR Padma Singaraja)
Oleh: Desak Putu Firstia Devi Apriani 1 dan Ni Ny. Mariadi 2
Abstrak :  Untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  luas  akan  modal  kerja  maka jasa  perbankan  sangat  besar  peranannya  dalam  perputaran  perekonomian  di Indonesia  sebelum  kredit  itu  cair  maka  ada  perjanjian  kredit  antara  pihak  Bank dan debitur yang merupakan akta perjanjian utang piutang dibawah tangan.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  karena  adanya kesenjangan  antara  teori  dengan  praktik  yang  ada  dilapangan  dengan permasalahan  1.Bagaimana  Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  Fidusia  di  BPR  Padma?  2.Bagaimana  Kekuatan  Akta  dibawah  tangan terhadap  hak  kefidusiaan?  Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  penelitian  empiris  yang  sifatnya  deskriptif  yaitu  menggambarkan  suatu kejadian tertentu. Di dalam penelitian ini diperoleh data primer dan data sekunder.
Pada  teknik  pengumpulan  data  ini  menggunakan  studi  kepustakaan,  wawancara, observasi/pengamatan, dan teknik penyebaran quisioner . Undang-undang  Nomor 42  tahun  1999  tentang  fidusia  belum  efektif  diberlakukan  di  BPR  padma singaraja.  Sedangkan  kekuatan  hukum  akta  dibawah  tangan,tidak  mempunyai kekuatan eksekutorial.

## Kata kunci: perjanjian kredit, Jaminan Fidusia, akta dibawah tangan

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin  berkembang  di  Indonesia  juga menyebabkan meningkatnya kebutuhannya usaha dalam sektor perbankan Seiring dengan  mengingkatnya  kegiatan  pembangunan,  meningkat  pula  kebutuhan terhadap  pendanaan  yang  sebagian  besar  dana  yang  diperlukan  untuk  memenuhi kebutuhan diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam Pemberian kredit selama ini  menggunakan  lembaga  jaminan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  Jaminan  secara  garis  besar  ada  2  (dua)  macam  yakni  jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.  Pada saat ini jaminan yang sering digunakan di  dalam  praktek  adalah  jaminan  fidusia  oleh  karena  lembaga  jaminan  fidusia
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
adalah jaminan atas benda bergerak yang banyak diminati oleh masyarakat bisnis Jaminan  fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan Hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan,yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi fidusia  agunan  bagi  pelunansan  utang  tertentu,  yang  diberikan  kedudukan  yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Lembaga jaminan fidusia  itu  sendiri  sesungguhnya  sudah  sangat  tua  dan  dikenal  serta  digunakan dalam  masyarakat  romawi.  Dalam  hukum  romawi  lembaga  jaminan  ini  dikenal dengan  nama Fiducia  cum  creditore  contracta (janji  kepercayaan  yang  dibuat dengan  kreditur).  Perjanjian  fidusia  juga  bisa  digunakan  pada  perusahan  atau lembaga  pembayaran.  Pada  umumnya  perusahaan  atau  lembaga  pembayaran didalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengn  mengunakan  perjanjian  yang  mengikutkan  adanya  jaminan  fidusia  bagi obyek  benda  jaminan  fidusia  berupa  bukti  pemilik  kendaraan  bermotor  (BPKB), akan  tetapi  ternyata  dalam  prakteknya  banyak  dari  perjanjian  yang  dibuat  oleh perusahaan  tersebut  tidak  dibuat  dalam  Akta  Notariil  (Akta  Notris)  dan  tidak didaftarkan  dikantor  pendafrtaran  fidusia  untuk  mendapat  sertifikat  Akta  yang memuat irah-irah ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Walaupun secara tertulis  lembaga pembayaran  tersebut  dalam melakukan perjanjian pembayaran mencantumkan kata- kata dijaminkan secara fidusia.
Akta dibawah tangan sendiri adalah Akta yang dibuat antara pihak- pihak pembuatnya tidak dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang.  Sedangkan  fidusia  dengan  akta  dibawah  tangan  yaitu  perjanjian pembayaran  konsumen  dengan  penyerahan  secara  fidusia  yang  tidak  dibuat  akta notaris  dan  tidak  didaftarkan  dikantor  pendaftaran  fidusia  untuk  mendapat serifikat jaminan fidusia.
Kreditur  sebagai  penerima  fidusia  akan  mendapat  sertifikat  fidusia  dan salinannya  diberikan  kepada  debitur.  Dengan  mendapat  sertifikat  jaminan fidusia,maka kreditur atau penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung  (parate  eksekusi)  seperti  terjadi  dalam  pinjam  meminjam  dalam
perbankan Kekuatan hukum serifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  Fakta  dilapangan menunjukkan  lembaga  pembayaran  dalam  melaukan  perjanjian  pembayaran mencantumkam kata- kata dijaminkan secara fidusia.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia  Pasal  1 butir  1  tentang  pengertian  fidusia.  Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak pemiliknya  dialihhkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda. Pengalihan  itu  terjadi  atas  dasar  kepercayaan  dengan  janji  benda  yang  hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan  pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan  tersebut  dilakukan  dengan  cara constitutum  pessesorium .  Ini  berarti pengalihan  hak  kepemilikan  atas  suatu  benda  dengan  melanjutkan  penguasaan atas  benda  tersebut  dimaksudkan  untuk  kepentingan  penerima  fidusia.  Dalam Jaminan Fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan  bagi  pelunas  utang,  bukan  untuk  seterusnya  dimiliki  oleh  penerima fidusia.
Perjanjian  jaminan  fidusia  sesuai  mengikat  benda  yang  menjadi  obyek jamianan  fidusia.  Hal  tersebut  sangata  penting  dilakukan  karena  benda-  benda tersebutlah  yang  dapat  dijual  untuk  mendapatkan  pembayaran  utang-utang fiducier.  Obyek  jaminan  perlu  dipahami  karena  hak  jaminan  fidusia  merupakan hak  kebendaan  yang  melekat  pada  obyek  fidusia  dan  akan  tetap  mengikuti obyeknya  ditangan    siapa  pun  benda  tersebut  berada  ( droit  de  suite) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan atau dicoret. Menafsirkan, bahwa yang harus  didaftar  adalah  benda  dan  ikatan  jaminan  sekalian,  akan  sangat menguntungkan. Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji- janji fidusia menjadi terdaftar  dan  yang  demikin  bisa  menjadi  milik  penerima  fidusia,  sedangkan terhadap  penerima  fidusia  perlindungan  hukum  yang  diberikan  lewat  perjanjian jaminan fidusia sesuai mengikat pihak ketiga.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  dapatlah  dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :
1. BagaimanaEfektivitas  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Fidusia di BPR Padma?
2. Bagaimana Kekuatan Akta Dibawah Tangan Terhadap Hak Kefidusiaan?

## METODE PENELITIAN
Metode  adalah  proses,  prinsip-prinsip  dan  tata  cara  memecahkan  suatu masalah,  sedangkan  penelitian  adalah  pemeriksaan  secara  hati-hati,tekun  dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian  dapat  diartikan  sebagai  proses  prinsip-prinsip  dan  tata  cara  untuk memecahkan  masalah  yang  dihadapi  dalam  penelitian.  Menurut  Sutrasno  Hadi penelitian atau research adalah  suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan  menguji  kebenaran  suatu  pengetahuan,  usaha  mana  dilakukan  dengan mengunakan metode- metode ilmiah.
Penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji  kebenaran  ilmiahnya.  Namun  untuk  mencapai  kebenaran  tersebut  ada  dua buah pola berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan  metode  ilmiah,  maka  digabungkanlah  metode  pendekatan  rasional dan  metode  pendekatan  empiris,  disini    rasionalisme  memberikan  kerangka pemikiran  yang  logis  sedangkan  empirisme  memberikan  kerangka  pembuktian atau penguajian untuk memastikan suatu kebenaran
Peneliti  dalam  hal  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris. Pendekatan  yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  yuridis  sosiologis  yaitu pendekatan  yang beranjak dari norma hukum  atau aturan hukum  yang kemudian dihubungkan  dengan  kenyataan  yang  ada  dilapangan.  Pendekatan  yuridis sosiologis  ini  merupakan  suatu  usaha  guna  memperoleh  fakta  yang  nyata dilapangan  tentang  Efektifitas  Undang-Undang  Nomor  42  tentang  fidusia dikaitkan dengan perjanjian hutang piutang dibawah tangan (studi di BPR padma singaraja)
Sifat  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif (menggambarkan)  yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala,  atau  kelompok  tertentu,
atau  untuk  menentukan  penyebaran  suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam masyarakat.  Penemuan  gejala-gejala  itu  berarti  juga  tidak  sekedar  menunjukkan distribusinya. Akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang  lain  didalam  aspek-aspek  yang  diselidiki.  Untuk  penelitian  yang  bersifat eksplanatoris diharuskan menggunakan hipotesis, sifat penelitian eksploratif tidak perlu menggunakan hipotesa, sedangkan penelitian yang bersifat deskriptif boleh menggunakan  atau  tidak  menggunakan  hipotesa.  Oleh  karena  itu  peneliti  dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesa.
Dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian di BPR Padma Singaraja karena  apakah  peraturan  pemerintah  tentang  Undang-undang  Nomor  42  tahun 1999 tentang fidusia apakah sudah dilaksanakan dengan maksimal.
Data  yang  diperlukan  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  bahan  kepustakaan  sedangkan  data primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsusng  dari  masyarakat  melalui  para responden  dengan  cara  wawancara  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara bebas,  terpimpin  dengan  mempersiapkan  terlebih  dahulu  pertanyaan  secara tersruktur  kemudian  beberapa  butir  pertanyaan  diperdalam  untuk  memperoleh keterangan  dan  kejelasan  lebih  lanjut.  Dengan  demikian  diharapkan  akan diperoleh  keterangan  yang  jelas  dan  lengkap,  tetapi  masih  dimungkinkan  variasi pengajian  pertanyaan-pertanyaan  yang  sesuai  dengan  situasi  ketika  wawancara dilakukan.  Langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  data  tersebut, yaitu  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  pihak  BPR  Padma  singaraja  data sekunder  diperoleh dari mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang ada  kaitannya  dengan  obyek  penelitian,  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, kitab Undang-Undang hukum perdata
Dalam  penelitian  hukum  empiris  ini  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat adalah dengan cara mengumpulkan data yaitu : wawancara, observasi, penyebaran quisioner/angket, dan studi kepustakaan.
a. Teknik Wawancara
Wawancara  merupakan  salah  satu  teknik  yang  sering  dan  paling  lazim digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris.  Dalam  kegiatan  ilmiah,  wawancara
dilakukan  bukan  sekesar  bertanya  kepada  seseorang,  melainkan  dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden maupun informan.
Teknik  wawancara  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik wawancara  bebas  terpimpin,  yaitu  kombinasi  antara  wawancara  bebas  dan terpimpin,  yaitu  suatu  wawancara  yang  menggunakan  pedoman  tentang  garis- garis  besar  terhadap  hal-hal  yang  akan  dipertanyakan  kepada  informan  dan responden secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan- pengembangan pertanyaan  yang masih ada kaitannya dengan permasalahan  yang diteliti.
b. Teknik Observasi/Pengamatan
Teknik  observasi  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  teknik  observasi langsung,  dan  teknik  obsevasi  tidak  langsung.  Dalam  penelitian  ini  peneliti memakai teknik observasi langsung dimana teknik observasi langsung ini adalah teknik  pengumpulan  data  dimana  peneliti  mengadakan  pengamatan  secara langsung  tanpa  alat  terhadap  gejala-gejala  subyek  yang  diselidiki,  baik pengamatan  dilakukan  dalam  situasi  yang  sebenarnya  maupun  dalam  situasi buatan.
c. Teknik Penyebaran Quisioner/Angket
penelitian  hukum  empiris  umumnya  menggunakan  teknik  pengumpulan data dengan cara menyebarkan quisioner.
d. Teknik Studi Kepustakaan/studi dokumentasi
penelitian  ini  menggunakan  teknik  studi  kepustakaan/studi  dokumentasi. Teknik  seperti  ini  diterapkan  melalui  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan memahami bahan-bahan hukum dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
Data  yang  terkumpul,selanjutnya  akan  diadakan  suatu  analisa  yang merupakan  tahap  yang  penting  dan  menentukan.  Penganalisaan  ini  dilakukan secara  kualitatif  dan  penyajiannya  tidak  berdasarkan  perhitungan  angka-angka atau  grafik,mengingat  sifat  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  deskriptif analitis.  Suatu  penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang
seteliti  mungkin  tentang  keadaan  yang  ada  atau  gejala-gejala  lainnya  dalam memahami  serta  memberi  arti  terhadap  fenomena  yang  kompleks  dalam masyarakat.  Selanjutnya  data  tersebut  dianalisa  untuk  memperoleh  suatu kesimpulan.  Semua  permasalahan  harus  dicari  dan  ditemukan  sebab  musabab serta pemecahan dengan mengunakan analisis yang logis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia di BPR

## Padma
Peranan  BPR  dalam  perekonomian  di  Indonesia  cukup  penting. Keberadaannya  yang  memberikan  pelayanan  dengan  sistem  jemput  bola, dengan sistem  administrasi  yang  tidak  terlalu  rumit,  menyebabkan  masyarakat  banyak memanfaatkan jasa BPR untuk menyimpan uangnya, ataupun untuk memperoleh kredit.  Salah  satu  BPR  yang  ada  dan  beraktivitas  di  Kabupaten  Buleleng, khususnya di Kota Singaraja adalah BPR Padma.
PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja  beralamat  di  Jalan  Jalan  Gajah  Mada  Nomor 115  Singaraja,  merupakan  Kantor  Cabang  dari  Bank  Padma  Pusat  Denpasar. Pembukaan  kantor  cabang  di  Singaraja,  selain  didasarkan  pada  pertimbangan- pertimbangan  ekonomi,  juga  dilakukan  dengan  mengacu  kepada  Surat  Keputusan Direksi  Bank  Indonesia  tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat,  tanggal  12  Mei  1999 Nomor: 32/35/KEP/DIR yang menyatakan bahwa  pembukaan kantor cabang untuk Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dalam wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya. Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan dengan ijin Direksi Bank Indonesia, dengan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan selama 12 bulan terakhir dan telah memenuhi kewajiban penambahan modal  disetor  sekurang-kurangnya  sebesar  jumlah  permodalan  untuk  pendirian awal untuk setiap kantornya
Nyoman  Parwesa  menjelaskan  bahwa  dalam  pemberian  pinjaman  oleh  PT BPR  Padma  Cabang  Singaraja  jaminan (collateral) atau  agunan  sebenarnya tidaklah  mutlak  sifatnya,  tetapi  perlu,  guna  mengantisipasi  kemungkinan  tidak
tertagihnya kredit  yang  disalurkan PT BPR Padma Cabang Singaraja. Salah satu bentuk  perjanjian  jaminan  yang  dilakukan  dalam  rangka  pemeberian  pinjaman adalah  dalam  bentuk  fidusia.  Dijelaskan  lebih  lanjut,  perjanjian  fidusia  yang dibuat  dalam  rangka  pemberian  kredit  di  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja dilakukan  dengan  akta  di  bawah  tangan,  ditanda  tangani  dan  menjadi  bagian  tak terpisah dari perjanjian kredit. Ada beberapa pertimbangan tentang hal ini, antara lain  untuk  menyederhanakan  proses  pemberian  kredit,  menekan  biaya administrasi, serta dengan mempertimbangkan nilai jaminan dan kredit yang tidak terlalu besar.
Perjanjian fidusia yang dilakukan di PT BPR Padma Cabang Singaraja pada prinsipnya  merupakan  pengalihan  hak  kepemilikan  benda  yang  dijaminkan,  dari pemiliknya kepada PT BPR Padma Cabang Singaraja, tetapi dilakukan atas dasar kepercayaan,  kepercayaan  akan  kejujuran  dan  perilaku  kooperatif  peminjam, karena  benda  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  peminjam  kredit.  Sebagaimana disebutkan  di  depan,  pengalihan  hak  kepemilikan  ini  bersifat  terbatas,  sehingga perjanjian  ini  hanya  melahirkan  hak  jaminan  dan  bukan  hak  milik.  Jika  pemberi fidusia  jatuh  pailit,  maka  benda  fidusia  tidak  termasuk  ke  dalam  harta  kekayaan yang dipailitkan, sehingga kurator kepalilitan tidak berhak untuk menuntut benda fidusia dari kekuasaan pemberi fidusia. Di samping itu benda fidusia hanya dapat dilelang dalam batas-batas sebagai benda jaminan untuk melunasi hutang pemberi fidusia kepada penerima fidusia.

## Kekuatan Akta Dibawah Tangan Terhadap Hak Kefidusiaan
Penyelesaian dan penyelamatan kredit yang dikategorikan macet di PT BPR Padma Cabang Singaraja, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:
1. Penjadwalan ulang,  yaitu perubahan syarat  kredit  hanya menyangkut  jadwal pembayaran  dan  atau  jangka  waktu  termasuk  masa  tenggang  ( grace  period ) dan  perubahan  besarnya  angsuran  kredit.  Tentu  tidak  kepada  semua  debitur dapat  diberikan  kebijakan  ini  oleh  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur  dan  memiliki  kemauan  untuk  membayar  atau  melunasi  kredit . Di
samping  itu,  usaha  debitur  juga  tidak  memerlukan  tambahan  dana  atau likuiditas.
2. Persyaratan ulang, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang  tidak  terbatas  pada  perubahan  jadwal  pembayaran,  jangka  waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan  lainnya.  Perubahan  syarat  kredit  tersebut  tidak  termasuk penambahan  dana  atau  injeksi  dan  konversi  sebagian  atau  seluruh  kredit menjadi  ‘equity’  perusahaan.  Debitur  yang  bersifat  jujur,  terbuka  dan ‘cooperative’ yang  usahanya  sedang  mengalami  kesulitan  keuangan  dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.
3. Penataan ulang, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan ulang atau persyartan ulang, antara lain meliputi :
a. Penurunan suku bunga kredit.
b. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
c. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
d. Perpanjangan jangka waktu kredit.
e. Penambahan fasilitas kredit.
f. Pengambilalihan agunan atau aset debitur.
g. Jaminan kredit dibeli oleh bank.
h. Konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham.
i. Alih manajemen.
j. Pengambilalihan pengelola proyek.
k. Pembaruan utang atau novasi.
l. Subrogasi.
m. Cessie.
n. Debitur menjual sendiri barang-barang jaminan di bawah tangan.
o. Penghapusan piutang.
4. Likuidasi, yaitu  penjualan  barang-barang  yang  dijadikan  jaminan  dalam rangka  pelunasan  utang.  Pelaksanaan  likuidasi  ini  dilakukan  terhadap kategori  kredit  yang  memang  benar-benar  menurut  PT  BPR  Padma  Cabang
Singaraja sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah  yang  sudah  tidak  memiliki  prospek  untuk  dikembangkan.  Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.
Secara  umum  tahapan  pembuatan  perjanjian  fidusia  adalah  terdiri  dari tahapan  pembebanan  dengan  pengikatan  dalam  suatu  akta  notaris;  tahapan pendaftaran atas benda yang telah dibebani tersebut oleh penerima fidusia, kuasa atau  wakilnya  kepada  kantor  pendaftaran  fidusia,  dengan  melampirkan pernyataaan  pendaftaran;  tahapan  administrasi,  yaitu  pencatatan  jaminan  fidusia dalam  buku  daftar  fidusia  pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal  penerimaan permohonan  pendaftaran;  dan    lahirnya  jaminan  fidusia  yaitu  pada  tanggal  yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.
Hal  yang  sangat  penting  adalah  ketentuan  bahwa  pembebanan  kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. Hal ini dinyatakan dalam  Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.
Sebagaiman  dijelaskan  Nyoman  Parwersa,  umumnya  perjanjian  fidusia    di PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja  dilakukan  tidak  dengan  akta  notaris,  tetapi hanya  dengan  akta  di  bawah  tangan.  Sepanjang  memenuhi  syarat-syarat  sahnya perjanjian,  perjanjian  fidusia  tersebut  tetap  sah  dan  menimbulkan  akibat  hukum, tetapi  jaminan  fidusia  yang  timbul,  tidak  lebih  dari  perjanjian  jaminan  umum, sehingga PT BPR Padma Cabang Singaraja berstatus sebagai kreditur konkuren di mana  asas paritas  creditorium yaitu  pembayaran  atau  pelunasan  hutang  kepada para kreditur dilaukan secara berimbang atau proporsional ( ponds-ponds gewijs ). Artinya kedudukan PT BPR Padma Cabang Singaraja sama dengan kreditur yang lain, tidak ada  yang lebih diutamakan di antara satu dengan  yang lain, meskipun ada  ketentuan  Pasal  1131  KUH  Perdata  yang  berbunyi:  “Segala    kebendaan  si berutang,  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada maupun  yang  baru  akan  ada  dikemudian  hari  menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatannya  perseorangan”.  Padahal  jika  akta  perjanjian  fidusia  dibuat  secara notariil,  maka  akan  dapat  didaftarkan,  dan  dengan  demikian  akan  memberikan
kedudukan  yang  mendahului  kepada  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja  terhadap kreditur  lainnya.  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja  memiliki  hak  yang didahulukan  terhadap  kreditur  lainnya.  Hak  yang  didahulukan  dihutang  sejak tanggal  pendaftaran  benda  yang  menjandi  obyek  jaminan  fidusia  pada  kantor pendaftaran  fidusia.  Hak  yang  didahulukan  yang  dimaksud  adalah  hak  penerima fidusia  untuk  menggambil  pelunasan  piutangnya  atau  hasil  eksekusi  benda  yang menjadi obyek jaminan fidusia. Selain itu, sebagaimana dijelaskan di depan, hak sebagai  kreditur  yang  diutamakan  selalu  mengikuti  obyek  yang  dijaminkan  di tangan siapapun obyek itu berada droit de suite . Jaminan fidusia tetap mengikuti benda  yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siappun benda tersebut berada.  Dalam  hal  inilah  asas  spesialitas  dan  publisitas  sangat  penting  agar mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan  kepastian hukum  kepada pihak- pihak yang berkepentingan. Untuk memenuhi asas spesialitas maka akta jaminan fidusia  sekurang-kurangnya  memuat:  identitas  pihak  pemberi  dan  penerima fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi  obyek  jaminan  fidusia;  nilai  penjamian;  dan  nilai  benda  yang  menjadi obyek jaminan fidusia .

## PENUTUP
Simpulan  merupakan  jawaban  akhir  dari  rumusan  masalah.  berdasarkan uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Fidusia  belum  efektif diberlakukan  di  BPR  Padma  Cabang  Singaraja.  Perjanjian  fidusia  hanya dibuat dalam bentuk  akta di  bawah tangan, serta tidak didaftarkan di  kantor pendaftaran fidusia.
2. Kekuatan  akta  dibawah  tangan  terhadap  hak  kefidusiaan  adalah  tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.
Sehubungan  dengan  hasil  penelitian  ini,  ada  beberapa  hal  yang  dapat disarankan, hal-hal tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Kepada  BPR  Padma  Cabang  Singaraja  disarankan  agar  melaksanakan Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  sepenuhnya,  agar  tujuan  adanya jaminan dalam pemberian kredit dapat terpenuhi.
2. Kepada Notaris, khususnya yang bekerjasama dengan bank disarakan untuk memberikan  penjelasan  kepada  bank  tentang  pentingnya  pembuatan perjanjian fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
3. Kepada  masyarakat  disarankan  agar,  dalam  mengajukan  pinjaman  kepada bank  memenuhi  tidak  saja  syarat-syarat  sesuai  ketentuan,  tetapi  juga memanfaatkan  pinjaman  sesuai  dengan  perencanaan  kredit  yang  disetujui pihak bank.

## DAFTAR PUSTAKA
Gunawan widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia. Raja Grafindo Persada,Bandung. Hadari  Nawawi  dkk. Instrument  Penelitian  Bidang  Sosial .(  Yogyakarta:  Penerbit UGM,1992).
Iqbal  Hasan,  M  .2002 .  Metode  Penelitian  dan  Aplikasinya .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Oey Hoey Tion, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan Jakarta: Ghalia Indonesia,1989.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  Ghalia Indonesia, Jakarta , 1990. Salim  HS, Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di  Indonesia ,Cetakan  Kelima, Rajawali Pers,Jakarta,2011.
Satrio J.,Hukum  Jaminan  dan  Hak  Jaminan  Kebendaan  Fidusia,PT.Citra  Aditya Bakti,Bandung 2002.
Sentosa sembiring,2008, Hukum  perbankan, Mandar Maju,Bandung. Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta,1986. Sunggono,  Bandung.  2003. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:PT  Raja Grafindo Persada.
Sutrisno  Hadi, Metode  Riset    Jilid  II .(Yogyakarta:  Penerbit  Fakultas  Psikologi Universitas Gajah Mada,1982).
Muhammad  Jumhana, Hukum  Perbankan  di  Indonesia,  Citra  Aditya Bakti,Bandung,2003 . Munir Fuadi, Jaminan Fidusia (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2000). Tan kamel, Hukum jaminan Fidusia suatu kebutuhan yang Didambakan .
Purwahid patrik dan kashadi Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT,Fakultas Hukum UNDIP, semarang,2001.