Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019
..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::..
http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
...:: 279 :::...

## ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MENYEBABKAN KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SYARIAH
PERMATA BARAKAH PURWOSARI.
Maulidatul K, Aslikahah Universitas  Yudharta Pasuruan maulidatulkhoiriyah@gmail.com, aslikhah@yudharta.ac.id
Abstrak: Semakin  berkembangnya  kegiatan  koperasi  dapat dilihat  dari  jumlah  anggota  koperasi  dan  seberapa  banyak perputaran  uang  yang  sudah  memfasilitasi  anggotanya,  Sehingga sudah  sepantasnya  koperasi  yang  berkembang  harus  selalu meningkatkan  kemampuannya  dalam  mentransformasikan  diri sesuai  dengan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  dalam perekonomian.  Sudah  banyak  contoh  koperasi  yang  gagal  dan akhirnya  mengalami  penutupan  karena  pengelolaan  yang  tidak professional. Hal ini kebanyakan disebabkan karena kelalaian dari dalam  koperasi,  kurangnya  anggota  yang  bergabung  dengan koperasi  tersebut  dan  tidak  seimbangnya  antara  pengeluaran kredit dan pemasukan dana berupa tabungan maupun pembayaran kredit tersebut. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-  faktor  yang menyebabkan  kredit  bermasalah  pada  Koperasi  Serba  Usaha (KSU)  Syari’ah  Permata  Barokah  Purwosari  .Penelitian  ini menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada Koperasi Serba Usaha Permata Barakah sistem peminjaman yang membedakan dengan lembaga yang lain adalah koperasi ini hanya  mencari  nasabah  pekerja  pabrik  atau  yang  lain  yang mempunyai  bayaran  lewat  ATM,  kecuali  nasabah  yang mempunyai usaha yang lain dan mempunyai Akta Jual Beli. Dan faktor- faktor yang paling dominan yang menyebabkan kredit bermasalah  yaitu  karena  saldo  yang  ada  di  ATM  kosong. Sehingga  ketika  petugas  koperasi  ingin  melakukan  penarikan uang sebagai angsuran tidak bisa.
Kata  Kunci : Faktor-  faktor  Kredit  Bermasalah,  Koperasi  Serba Usaha Permata Barakah
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim

## PENDAHULUAN
Mengenal  dan  memahami  bisnis  perbankan  di  Indonesia  merupakan bagian    yang  tidak  bisa  dipisahkan  mengenai  dan  mengenal  memahami perekonomian  di  Indonesia  sangat  erat  antara    kestabilan  perbankan  dan perekomian  demikian  pula  sebaliknya.  Dengan  begitu  yang  di  emban  oleh lembaga  perbankan  ini  sedemikina  besarnya  sehingga  sangat  sulit  bagi  kita untuk  mengharapkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  tanpa  di  dukung penuh oleh perbankan. 1
Menurut  pasal  1  angka  11  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan,  kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dcngan  itu,  berdasarkan  atas  kesepakatan  pinjam  meminjam antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki  kemampuan  untuk  itu  melalui  perjanjian  utang  piutang  antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. 2
Setelah  perjanjian  tersebut  disepakati,  maka  lahirlah  kewajiban  pada diri  kreditur,  yaitu  untuk  menyerahkan  uang  yang  diperjanjikan  kepada debitur,  dengan  hak  untuk  menerima  kembali  uang  itu  dari  debitur  pada waktunya,  disertai  dengan  bunga  yang  disepakati  oleh  para  pihak  pada  saat perjanjian  pemberian  kredit  tersebut  disetujui  oleh  para  pihak.  Hak  dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur.
Pengertian  koperasi  menurut  Undang-Undang  No.25  Tahun  1992 adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum koperasi  dengan  berlandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan.  Pada  pasal  33  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945 menyebutkan  perekonomian  Indonesia  disusun  sebagai  usaha  bersama berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan  dan  koperasi  adalah  bangunan  usaha yang  sesuai  dengan  susunan  perekonomian  yang  dimaksud  dalam  Undang- Undang Dasar 1945.
1 Agustinus  Sipahutar,  Mangasa. Persoalan-persoalan  perbankan (Jakarta,  Gorga media,2007), hal.5
2 Rakhmawati,  A.  (2017).  STRATEGI  PENGELOLAAN  MANAJEMEN  PERUSAHAAN (Penerapan Manajemen Pengetahuan Ke Dalam Organisasi). Al-GHAZWAH , 1 (1), 29-38.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk  memberikan kredit  dan  jasa-jasa  keuangan  lainnya,  peran  koperasi  sangatlah  penting dalam  menumbuhkan  dan  mengembangkan  potensi  ekonomi  rakyat  serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan. 3 Koperasi dianggap juga menjadi urat nadi dalam perekonomian Indonesia,  maka  koperasi  selalu  bertindak  cenderung  untuk  melindungi mereka  masyarakat  yang  ekonominya  lemah  yang  menjadi  anggota koperasinya.
Semakin  berkembangnya  kegiatan  koperasi  dapat  dilihat  dari  jumlah anggota koperasi tersebut dan seberapa  banyak perputaran uang  yang  sudah memfasilitasi  anggotanya  tersebut.  Sehingga  sudah  sepantasnya  koperasi yang  berkembang  harus  selalu  meningkatkan  kemampuannya  dalam mentransformasikan diri  sesuai dengan perubahan-perubahan  yang terjadi di dunia  perbankan.  Sudah  banyak  contoh  koperasi  yang  gagal  dan  akhirnya mengalami  penutupan  karena  pengelolaan  yang  tidak  professional.  Hal  ini kebanyakan  disebabkan  karena  kelalaian  dari  dalam  koperasi,  kurangnya anggota  yang  bergabung  dengan  koperasi  tersebut  dan  tidak  seimbangnya antara  pengeluaran  kredit  dan  pemasukan  dana  berupa  tabungan  maupun pembayaran kredit tersebut. 4
Fasilitas  kredit  yang  disediakan  bank  guna  memenuhi  kebutuhan masyarakat digolongkan menjadi tiga berdasarkan tujuan kegunaannya yaitu, kredit  investasi,  kredit  modal  kerja  dan  kredit  konsumtif.  Kredit  investasi dankredit  modal  kerja  merupakan  kredit  produktif  karena  digunakan  untuk keperluan  bisnis  atau  usaha,  baik  berupa  modal  kerja  maupun  investasi pembelian  aset  perusahaan,  sehingga  dapat  menghasilkan  dikemudian  hari. Sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat. 5
Dalam  dunia perbankan, kredit  bermasalah  adalah kredit-kredit  yang angsurannnya  tidak  dibayarkan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diperjanjikan sebelumnya  tentang  batas  waktu  pembayaran  angsuran  kredit.  Dalam  dunia perbankan  kredit  bermasalah  dapat  terjadi  karena  beberapa  faktor,  yaitu
3 Raharja Handikusuma, Hukum Koperasi Indonesia (,PT.Raja Grafindo,Jakarta:2000),hal.8
4 Rakhmawati,  A.,  Nizar,  M.,  &  Rahardjo,  K.  (2019,  April).  Green  Supply  Chain Management  and  SME’s,  A  Qualitative  Study  in  Indonesian  Marketplace.  In Journal  of International Conference Proceedings (Vol. 2, No. 1).
5 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia ,( Kencana Prenada, Jakarta:2008) hal. 60.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
factor  intern  yang  berasal  dari  debitur  seperti  menurunnya  kondisi  bisnis, kegagalan  dalam  usaha,  kesulitan  keuangan  yang  serius,  masalah  keluarga ataupun karena watak buruk dari debitur itu sendiri.. 6
Jadi  yang  dimaksud  dengan  kredit  bermasalah  hakekatnya  adalah tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran sebagaimana yang diperjanjikan,  terlepas  dari  segala  sesuatu  yang  menyebabkan  tidak terbayarnya angsuran kredit tersebut. Dalam dunia hukum, kredit bermasalah yang  demikian  yang  notabene  adalah  tidak  terlaksananya  pembayaran angsuran disebut wanprestasi.  Dalam  kepustakaan hukum disebutkan  bahwa akibat dari wanprestasi adalah timbulnya  hak kreditur untuk  menuntut ganti rugi  kepada  debitur,  membatalkan  perjanjian  dan  meminta  debitur  untuk membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di pengadilan. 7

## KERANGKA TEORI

## 1. Pengertian Koperasi
Koperasi  berasal  dari  bahasa  Inggris  co-operation  yang  berarti usaha  bersama.  Koperasi  merupakan  suatu  perkumpulan  yang  didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya. 8
Menurut  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1992 Tentang  Perkoperasian,  pengertian  koperasi  adalah  badan  usaha  yang beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan melandaskan  kegiataannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Landasan  koperasi  Indonesia  merupakan  pedoman  dalam menentukan  arah,  tujuan,  peran  serta  kedudukan  koperasi  terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang perkoperasian,  koperasi  berlandaskan  pancasila  dan  Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas asa kekeluargaan.
6 Siswanto  Sutojo, The  Management  of  Commercial  Bank,  Cetakan  kesatu, (Damar  Mulia Pustaka, Jakarta:2007) hal. 171.
7 Miriam  Darus  dkk, Kompilasi  Hukum  Perikatan ,(  PT.Citra  Aditya  Bhakti, Bandung:2001), hal. 21.
8 Subandi, Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik , (Alfabeta, Bandung, 2008), hlm. 18.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim

## 2. Tujuan dan Prinsip Koperasi
Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992,  yaitu  koperasi  bertujuan  memajukan  kesejahteraan  anggota  pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian  Nasional  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang maju,  adil,  dan  makmur  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-undang Dasar 1945.
Prinsip  Koperasi  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  5  Ayat  1 UU No. 25 Tahun 1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi yaitu:
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
c. Pembagian  sisa  hasil  usaha  dilakukan  secara  adil  sebanding  dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal
e. Kemandirian
Penyelenggaraan kegiatan koperasi hampir tidak dapat dibedakan dengan  penyelenggaraan  kegiatan  bentuk-bentuk  perusahaan  lainnya namun  secara  mendasar  terdapat  perbedaan.  Perbedaan  tersebut  yang dinamakan  sebagai  ciri-ciri  koperasi.  Perberdaannya  dapat  ditinjau  dari segi pelaku, tujuan usaha, dan hubungan dengan Negara yang antara lain dapat dijelaskan bahwa
a. Dilihat dari segi pelakunya
Koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang  pada  umumnya  memiliki  kemampuan  ekonomi  terbatas  secara sukarela menyatukan dirinya di dalam koperasi.
b. Dilihat dari tujuan usahanya
Tujuan  usaha  koperasi  pada  dasarnya  ialah  untuk  memperjuangkan kepentingan  anggota  dan  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  para anggotanya.
c. Dilihat dari segi hubungan dengan Negara
Koperasi  dari  segi  historis  merupakan  organisasi  ekonomi  yang mengakar  kepada  masyarakat  lapisan  bawah.  Keberadaan  koperasi dari  segi  ekonomi  akan  sangat  membantu  pemerintah  dalam  usaha mewujudkan  perekonomian  yang  lebih  dan  pada  umumnya  koperasi sangat didukung oleh pemerintah.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
Dilihat  dari  asas  dan  prinsipnya,  selain  koperasi  konvensional terdapat  juga  koperasi  yang  berprinsipkan  syariah.  Tahun  1992  adalah pertama  kalinya  mulai  banyak  diperbincangkan  koperasi  syariah  yaitu baitul  maal  wat tamwil  yang diawali oleh terbentuknya  Baitul Maal wat Tamwil  (BMT)  Bina  Insan  Kamil  di  Jakarta. 9 Lembaga  BMT  yang memiliki  basis  ekonomi  rakyat  dengan  falsafah  yang  sama  yaitu  dari anggota,  oleh  anggota  dan  untuk  anggota  berdasarkan  Undang-undang Nomor  25  Tahun  1992.  BMT  berhak  menggunakan  badan  hukum koperasi,  tetapi  letak  perbedaannya  dengan  koperasi  konvensional  (non syariah)  salah  satunya  terletak  pada  teknis  operasonalnya  saja,  koperasi syariah  mengharamkan  bunga  dan  mengusung  etika  moral  dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. 10

## 3. Pengertian Kredit
Dalam  masyarakat  istilah  kredit  bukan  hal  yang  asing  dalam kehidupan  sehari-hari.  Bukan  hanya  dikota-kota  besar  saja  istilah  kredit ini dikenal, akan tetapi sampai ke pelosok-pelosok desa kata kredit telah demikian populer.  Jika dilihat secara  etimologis,  kata kredit  berasal  dari bahasa  Yunani  “credere”  yang  artinya  “kepercayaan”  (Belanda: vertrouwen, Inggris: believe,  trust  I atau I  confidence) . 11 Dengan demikian  seseorang  yang  memperoleh  kredit  berarti  memperoleh kepercayaan  dan  sebaliknya  seseorang  yang  memberikan  kredit  adalah memberikan kepercayaan.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  salah  satu  pengertian kredit  adalah  pinjaman  uang  dengan  pembayaran  pengembalian  secara mengangsur  atau  pinjaman  sampai  batas  jumah  tertentu  yang  diizinkan oleh  bank  atau  badan  lain.  Dalam  kepustakaan  hukum  perdata  juga terdapat beberapa pendapat tentang arti kredit seperti yang dikemukakan oleh Savelberg dan Levy.
9 Tri  Yulianti, Pengaruh  Tingkat  Non  Performing  Finance  Pembiayaan  Mudharabah Terhadap  Tingkat  Profitabilitas  BMT, (Skripsi,  2010,  Fakultas  Syariah  UIN  Raden  Intan, Lampung), hlm. 17
10 Nur  Syamsudin  Bukhari, Koperasi  Syari’ah  Teori  dan  Praktik ,(  Shuhuf  Media  Insani, Jawa timur:2013), hlm. 11.
11 Miriam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank (Offset alumni, Bandung:1978), hal.
21
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
a. Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain: 12
1) Sebagai  dasar  setiap  perikatan  (verbibtenis)  dimana  seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;
2) Sebagai  jaminan,  dimana  seseorang  menyerahkan  sesuatu kepada  orang  lain  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  kembali apa yang diserahkan itu.
b. Levy  merumuskan  arti  hukum  dari  kredit  sebagai:  “menyerahkan secara  sukarela  sejumlah  uang  untuk  dipergunakan  secara  bebas  oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk  keuntungannya  dengan  kewajiban  mengembalikan  jumlah pinjaman itu dibelakang hari”
Apa  yang  dikemukakan  oleh  Savelberg  menunjukan  arti  hukum dari  istilah  kredit  secara  umum,  yaitu  kreditur  percaya  bahwa  debitur dapat  dipercaya  kemampuannya  untuk  memenuhi  perikatannya, sedangkan  arti  kredit  menurut  Levy  lebih  menunjukkan  kepada pengkhususan arti hukum dari istilah kredit, yaitu perjanjian pinjam uang. Dalam hal ini kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur karena mempunyai  kepercayaan  bahwa  debitur  mampu  untuk  mengembalikan pinjaman tersebut dikemudian hari.
Dalam  pasal  1  angka  11  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dirumuskan bahwa:
“Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersama-kan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
Pedoman  bank  dalam  pemberian  kredit  terdapat  dalam  pasal  8 ayat  1  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perbankan,  yang berbunyi:
“Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah,  bank  umum  wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan analisis  yang  mendalam  atas  itikad  dan  kemampuan  serta kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau
12 Miriam  Darus  Badrulzaman, Perjanjian  Kredit  Bank  , (offset  alumni,  Bandung:1978) hal.22
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
mengembalikan  pembiayaan  dimaksud  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  diketahui  bahwa  pinjaman  uang hanya  dapat  diberikan  apabila  bank  mempunyai  keyakinan  atau kepercayaan  bahwa  si  peminjam  mampu  dan  sanggup  untuk  membayar kembali  hutangnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Undang-undang  No  10 Tahun  1998  memberikan  pengertian  kredit  seperti  yang  dinyatakan  oleh Levy  yaitu sebagai  “perjanjian pinjam  meminjam  uang  yang didasarkan atas  kepercayaan  akan  kemampuan  ekonomi  penerima  kredit,  bahwa peminjam sanggup dan mampu mengembalikan pinjamannya dikemudian hari. 13

## 4. Unsur-Unsur Kredit
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  kredit merupakan  suatu  kepercayaan,  maka  dengan  demikian  pemberian  kredit merupakan  pemberian  kepercayaan. 14 Hal  ini  berarti,  pinjaman  yang diberikan  benar-benar  diyakini  akan  dapat  dikembalikan  dimasa  yang akan  datang  sesuai  dengan  waktu  dan  syaratsyarat  yang  telah  disetujui bersama. Jika dilihat dari pihak pemberi kredit, unsur yang sangat penting dalan  pemberian  kredit  adalah  untuk  mengambil  keuntungan  dari modalnya  dengan  mengharapkan  pengembalian,  sedangkan  bagi penerima  kredit  adalah  adanya  bantuan  dari  pemberi  kredit  untuk menutupi  kebutuhannya.  Dari  penjelasan  diatas,  dapat  dipahami  bahwa dalam  pengertian  kredit  terdapat  beberapa  unsur.  Thomas  Suyatno menyatakan  bahwa  perkreditan  mengandung  unsur-unsur  sebagai berikut. 15
a. Kepercayaan,  yaitu  keyakinan  si  pemberi  kredit  bahwa  prestasi  yang diberikannya  baik  dalam  bentuk  uang,  barang,  atau  jasa  akan  benar- benar  diterimanya  kembali  dalam  jangka  waktu  tertentu  dimasa  yang akan datang.
13 Nizar,  M.,  &  Huda,  K.  (2019).  ANALISIS  PENGETAHUAN  NASABAH  TENTANG PRODUK  PERBANKAN  SYARIAH  (Studi  pada  Bank  Muamalat  KCP  Malang Kepanjen). MALIA (TERAKREDITASI) , 10 (2), 163-180.
14 Nizar, M. N. M. (2015). STRATEGI PENGEMBANGAN MARKETING (Studi Kasus di BRPS Adil Makmur Karangploso Malang). MALIA (TERAKREDITASI) , 7 (1).
15 Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan , (Cetakan keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2007), hal. 14.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi  dengan  kontraprestasi  yang  akan  diterima  pada  masa  yang akan datang.
c. Degree of risk , Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat  dari  adanya  jangka  waktu  yang  memisahkan  antara  pemberian prestasi  dengan  kontraprestasi  yang  akan  diterima  dikemudian  hari. Semakin  lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena  sejauh  kemampuan  manusia  untuk  menerobos  hari  depan  itu, maka  masih  selalu  terdapat  unsur  ketidaktentuan  yang  tidak  dapat diperhitungkan.  Inilah  yang  menyebabkan  timbulnya  unsur  risiko.
Dengan  adanya  unsur  risiko  inilah  maka  timbulah  jaminan  dalam pemberian kredit.
d. Prestasi  atau  objek  kredit  tidak  saja  diberikan  dalam  bentuk  uang, tetapi  juga  dapat  bentuk  barang  atau  jasa.  Namun  karena  kehidupan ekonomi  modern  sekarang  ini  didasarkan  pada  uang  maka transaksitransaksi  kredit  yang  menyangkut  uanglah  yang  sering  kita jumpai dalam praktek perkreditan.

## 5. Jenis-Jenis Kredit
Pada  dasarnya  hanya  ada  satu  macam  kredit  jika  dilihat  dari pengertian  kredit  itu  sendiri,  akan  tetapi  utuk  membedakan  kredit menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, sebagai berikut: 16
a. Kredit dari segi tujuannya
Kredit ini terdiri atas :
1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar  jalannya  proses  konsumtif.  Artinya,  uan  tersebut akan  habis  terpakai  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Dengan demikian  kredit  ini  tidak  akan  menghasilkan  keuntungan  bagi debitur, akan tetapi hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya  seperti:  kredit  perumahan,  kredit  kendaraan  bermotor dan lain sebagainya.
2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar  jalannya  proses  produksi.  Kredit  ini  digunakan
16 Thomas  Suyatno, Dasar-dasar  Perkreditan ,  (Cetakan  keempat,  GramediaPustaka  Utama, Jakarta:2007), hal.  25-30
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
untuk peningkatan usaha, baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya Dilihat dari jangka waktunya , jenis kredit meliputi : 17
1) Kredit  jangka  pendek (short  term  loan) Yaitu  kredit  yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
2) Kredit  jangka  menengah  (medium  term  loan).Yakni  kredit  yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, Kredit  yang  berjangka waktu  menengah  ini  diantaranya  adalah  kredit  modal  kerja permanen  (KMKP)  yang  diberikan  oleh  bank  kepada  pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.
3) Kredit  jangka  panjang  (long  term  loan).  Yaitu  kredit  yang berjangka  waktu  lebih  dari  3  tahun.  Kredit  jangka  panjang  ini pada  umumnya  adalah  kredit  innvestasi  yang  bertujuan menambah  modal  perusahaan  dalam  rangka  untuk  melakukan rehabilitasi, ekspansi, dan pendirian proyek baru.
c. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya
1) Kredit  Eksploitasi  Adalah  kredit  yang  berjangka  waktu  pendek yang  diberikan  oleh  suatu  bank  kepada  perusahaan  untuk membiayai  kebutuhan  modal  kerja  perusahaan  sehingga  dapat berjalan  dengan  lancar.  Kredit  ini  ering  disebut  dengan  kredit modal kerja/kredit produk karena bantuan modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.
2) Kredit  Investasi  Adalah  kredit  jangka  menengah  atau  jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan  investasi  atau  penanaman  modal.  Yang  dimaksud disini  adalah  untuk  pembelian  barang-barang  modal  serta  jasa yang  diperlukan  untuk  rehabilitasi/modernisasi  maupun  ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik,  pembelian  mesin-mesin  yang  semuanya  itu  ditujukan untuk meningkatkan produktifitas.
17 Muhammad  Djumhana, Hukum  Perbankan  Indonesia ,(PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung :2000) hal.376-377.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim

## 6. Penanganan kredit bermasalah
Menurut  Veithzal  Rivai,  dkk  “Penanganan  kredit  adalah  upaya yang  dilakukan  di  dalam  pengelolaan  kredit  bermasalah  yang  masih mempunyai  prospek  di  dalam  usahanya,  dengan  tujuan  untuk meminimlakan  kemungkinan  kerugian  bagi  bank,  menyelamatkan kembali  kredit  yang  ada  agar  menjadi  lancar  atau  dengan  kata  lain kualitas  kredit  nasabah  meningkat,  serta  usaha-usaha  lainnya  yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha nasabah”. 18
Menurut  Kasmir  penanganan  terhadap  kredit  bermasalah dilakukan  dengan  cara  antara  lain  :  Rescheduling,  Reconditioning, Restructuring, Kombinasi, Penyitaan Jaminan (eksekusi). 19
a. Kredit dari sudut dan tujuannya
1) Kredit konsumtif,  yaitu kredit  yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar  jalannya  proses  konsumtif.  Artinya,  uan  tersebut akan  habis  terpakai  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Dengan demikian  kredit  ini  tidak  akan  menghasilkan  keuntungan  bagi debitur,  akan  tetapi  hanya  untuk  membantu  memenuhi  kebutuhan hidupnya seperti: kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor dan lain sebagainya.
2) Kredit  produktif,  yaitu  kredit  yang  diberikan  dengan  tujuan  untuk memperlancar jalannya proses produksi. Kredit ini digunakan untuk peningkatan  usaha,  baik  usaha-usaha  produksi,  perdagangan maupun investasi.
b.Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya Dilihat dari jangka waktunya, jenis kredit meliputi : 20
1) Kredit  jangka  pendek (short  term  loan) Yaitu  kredit  yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
2) Kredit  jangka  menengah  ( medium  term  loan ).Yakni  kredit  yang berjangka  waktu  antara  1  sampai  3  tahun,  Kredit  yang  berjangka waktu  menengah  ini  diantaranya  adalah  kredit  modal  kerja
18 Veithzal Rivai, dkk, Bank and Financial Institution Management ,( Raja Grafindo Persada Jakarta :,2007),hal.481.
19 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya .(  Raja  Grafindo  Persada  Jakarta :,2001),hal.116.
20 Muhammad  Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia , (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:2000), hal.376-377.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
permanen  (KMKP)  yang  diberikan  oleh  bank  kepada  pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.
3) Kredit  jangka  panjang  ( long  term  loan ).  Yaitu  kredit  yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya  adalah  kredit  innvestasi  yang  bertujuan  menambah modal  perusahaan  dalam  rangka  untuk  melakukan  rehabilitasi, ekspansi, dan pendirian proyek baru.
c.Kredit dilihat dari sudut penggunaanya
Penggolongan  kredit  menurut  penggunaannya  dapat  dibagi  sebagai berikut:
1) Kredit  Eksploitasi  Adalah  kredit  yang  berjangka  waktu  pendek yang  diberikan  oleh  suatu  bank  kepada  perusahaan  untuk membiayai  kebutuhan  modal  kerja  perusahaan  sehingga  dapat berjalan  dengan  lancar.  Kredit  ini  sering  disebut  dengan  kredit modal  kerja/kredit  produk  karena  bantuan  modal  kerja  digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.
2) Kredit  Investasi  Adalah  kredit  jangka  menengah  atau  jangka panjang  yang diberikan oleh  suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud disini adalah  untuk  pembelian  barang-barang  modal  serta  jasa  yang diperlukan untuk rehabilitasi/modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, pembelian  mesin-mesin  yang  semuanya  itu  ditujukan  untuk meningkatkan produktifitas.

## 7. Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya
Ekonomi suatu negara seharusnya  merupakan  suatu paduan  yang efisien  dan  suportif  diantara  kegiatan-kegiatan  sektor  riil.  Saat  ini  dapat dikatakan  bahwa  penyediaan  berbagai  jasa  keuangan  (perbankan) merupakan  sektor  yang strictly  well  regulated .  Hal  ini  terjadi  karena perbankan  menyangkut  kepentingan  jumlah  orang  banyak.  Situasi  di Indonesia  adalah  suatu  hal  yang  cukup  memberi  gambaran  bahwa perbankan  merupakan  sektor  yang  sangat  diatur. 21 Lebih  lanjut  Budi
21 Nizar,  M.  N.  M.  (2016).  PENGARUH  PEMBIAYAAN  MUDHARABAH  TERHADAP PENINGKATKAN  KESEJAHTERAAN  PELAKU  UMKM  (studi  kasus  BMT  Maslahah Capang Pandaan). MALIA (TERAKREDITASI) , 7 (2), 287-310.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
Untung menyebutkan bahwa meskipun perbankan merupakan sektor yang strictly well regulated, tetapi kredit macet masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan karena: 22
a. Kesalahan appraisal
b. Membiayai proyek dari pemilik
c. Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu
d. Dampak makro ekonomi
e. Kenakalan nasabah

## METODE
1. Metode Observasi
Observasi  adalah  suatu  cara  pengumpulan  data  dengan mengadakan  pengamatan  langsung  terhadap  suatu  obyek  dalam  suatu periode tertentu dan pengadakan pencatatan secra sistematis tentang hal- hal yang tertentu yang diamati.
2. Wawancara
Wawancara  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  langsung dari responden atau metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan  berdasarkan  pada  tujuan  penelitian  dengan  menggunakan panduan  wawancara.  Wawancara  dilakukan  oleh  peneliti,  kepada Manager  KSU Syariah Permata Barokah Cabang Purwosari yaitu bapak Supri  selaku  bagian  penagiahan  ,  mas  Wahyudi  selaku  marketing    dan dengan  Ibu  Iflakha  selaku  Admin  dan  Keuangan  di  KSU  Syariah Permata Barakah Cabang Purwosari.
3. Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  bahan  tertulis  atau  benda  yang  terkait dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman dokumen  tertulis  seperti  data  laporan  keuangan,  arsip,  data  base,  surat- surat,  gambar,  benda-benda  peninggalan  yang  berkaitan  dengan  suatu peristiwa.
Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan  pada  KSU  tersebut  dan  data-data  tentang sejarah  lembaga  keuangan  itu  sendiri  serta  data-data  lain  yang berhubungan  dengan  pokok  penelitian.  Adapun  sifat  dokumen  yan  g
22 Andi Budi Unntung , Kredit Perbankan di Indonesia (Offset Yogyakarta: 2000) Hal.121 .
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah  dokumen  resmi  internal,  yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri.

## PEMBAHASAN
1. Faktor Faktor yang Menyebabkan Kredit Bermasalah
Pada Koperasi Serba Usaha Permata Barakah sistem peminjaman yang  membedakan  dengan  lembaga  yang  lain  adalah  koperasi  ini  hanya mencari nasabah pekerja pabrik atau yang lain yang mempunyai bayaran lewat  ATM,  kecuali  nasabah  yang  mempunyai  usaha  yang  lain  dan mempunyai Akta Jual Beli.
Jadi  pada  koperasi  ini  menggunakan  jaminan  utama  ATM  dan buku  tabungan.  Setiap  gajian  pihak  koperasi  menerangkan  perjanjian diawal  yaitu  mengambil  angsuran  lewat  ATM.  Dan  sisa  gajian  tersebut diberikan  sesuai  permintaan  nasabah  apakah  di  transfer  atau  di  ambil tunai di koperasi.
Setelah saya mewawancarai karyawan yang ada di Koperasi Serba Usaha  Permata  Barakah  cabang  Purwosari,  mbak  iflaha  Islami  dan  mas Wahyudi Saputra. Masalah kredit  yang sering di hadapi koperasi adalah tentang  ATM  seperti  ATM  selalu  kosong,  nasabah  memberikan  ATM yang  bukan dari tempat kerja,  nasabah pindah kerja  ke pabrik  yang  baru tanpa sepengetahuan pihak koperasi, dll. 23
Selain  ATM  faktor-faktor  yang  menyebabkan  kredit  bermasalah adalah  muncul  dari  sikap  nasabah  yang  memang  mempunyai  pemikiran untuk tidak  mau usaha  membayar kredit tersebut dan  juga permasalahan yang dihadapi nasabah dengan alasan-alasan tertentu. Berikut adalah data kredit bermasalah yang ada pada Koperasi Serba Usaha Permata Barakah cabang Purwosari :
23 Iflaha Islami dan Wahyudi Saputra, Wawancara, Kamis,7 Februari 2019
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim

## Tabel kredit bermasalah pada Koperasi Serba Usaha Permata Barakah
Cabang Purwosari Nama PT Tanggal Realisasi Uang  yang  di Cairkan Sisa Pokok Tanggal Terakhir Kredit Indolakto 06-September- 2016 25.000.000.00 4,984,000.00 30-Januari- 2019 Nestle 15-September- 2016 80.000.000.00 39,992,000.00 30-Januari- 2019 Nestle 19-September- 2016 100.000.000.00 47,862,000.00 30-Januari- 2019 Nestle 21-September- 2016 40.000.000.00 18,310,000.00 30-Januari- 2019 Nestle 12-Oktober- 2017 80.000.000.00 29,957,000.00 31-Januari- 2019 Nestle 03-November- 2016 60.000.000.00 32,490,000.00 31-Januari- 2019 Karya Manunggal Jaya (KMJ) 25-November- 2016 5.000.000.00
830,000.00 09- Februari- 2019 Tol PP 22-Januari- 2018 10.000.000.00 6,247,000.00 28- November- 2018 Hou-Tech 24-Februari- 2018 30.000.000.00 22,494,000.00 17- November- 2018 Mayora 15-Maret-2018 5.000.000.00 1,664,000.00 30-Januari- 2019
Sumber  :  bagian    admin  Koperasi  Serba  Usaha  (KSU)  Syariah  Permata Barakah Cabang Purwosari
Dari data diatas terdapat tabel yang mempunyai kredit bermasalah dan berikut  beberapa  alasan  mengapa  nasabah  bisa  bermasalah  dalam mengangsur kewajiban yang ditanggungnya :
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
Tabel  alasan  nasabah  yang  membuat  kredit  bermasalah  pada  koperasi serba usaha syariah permata barakah cabang purwosari
NAMA ALASAN INDOLAKTO  Berhenti  bekerja  dari  pabrik  dan  menyicil  kewajibannya tidak sesuai dengan yang ditentukan pihak koperasi. NESTLE Bersikap  kasar  dan  memang  disengaja  menjadi  nasabah yang tak bertanggung jawab. NESTLE Pensiun karena usia sudah tua dan sekarang dialih kan ke anaknya. KMJ (Inafood) Cuti hamil dan setelah 4 bulan kembali bekerja . TOL PP Pindah  lokasi  tol  dan  setiap  pindah  lokasi  ada  peraturan ganti ATM. HOU-TECH Take  over  ke  koperasi  lain  dan  nasabah  menyerahkan ATM yang bukan dari tempat kerja. MAYORA Cuti karna hamil.
Sumber  :  bagian  penagihan  Koperasi  Serba  Usaha  (KSU)  Syariah  Permata Barakah Cabang Purwosari

## 2. Penyelesaian Kredit Bermasalah
Setiap  lembaga  keuangan  pasti  mempunyai  produk-produk tertentu  dalam  melakukan  peminjaman  uang  kepada  calon  nasabah. Produk  yang  ada  dalam  Koperasi  Serba  Usaha  Permata  Barakah  ini adalah mudharabah dan wakalah, maksudnya adalah setiap calon nasabah yang  akan  meminjam  uang  pada  nasabah  harus  mempunyai  alasan tertentu agar pihak koperasi bisa memberi dana kepada calon nasabahnya, akan tetapi pihak koperasi tidak  bisa  membelikan  langsung  barang  yang dibutuhkan  nasabahnya.  Jadi  pihak  koperasi  mewakilkan  nasabah  dan menyertakan perjanjian secara tertulis agar nasabah membeli barang yang di butuhkan.
Untuk  dapat  dilaksanakannya  pemberian  kredit  maka  harus  ada suatu  persetujuan atau perjanjian antara pihak koperasi  sebagai kreditur dengan  nasabah  peminjam  sebagai  debitur  yang  dinamakan  perjanjian kredit.  Dalam  memberikan  kredit  kepada  masyarakat,  pihak  koperasi harus merasa yakin bahwa dana yang dipinjamkan kepada masyarakat itu
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.
Sebelum  penandatanganan  perjanjian  kredit,  pihak  koperasi berada  pada  posisi  yang  lebih  kuat  dari  calon  peminjam  karena  calon peminjam  membutuhkan  bantuan  kredit  dari  koperasi  tersebut.  Dengan posisi  koperasi  yang  lebih  kuat  tersebut,  koperasi  membuat  suatu perjanjian  kredit  dalam  bentuk  formulir  yang  telah  disediakan,  berisi perjanjian dan peraturan yang ada di formulir tersebut sebagai perjanjian tertulis  dari  pihak  koperasi  yang  ditetapkan  secara  sepihak.  Namun demikian pada saat pelaksanaan perjanjian kredit, koperasi menjadi pihak yang  lemah  karena  ada  kemungkinan  suatu  sebab  pengembalian  / pelunasan kreditnya mengalami permasalahan.
Setelah  saya  mewawancarai  salah  satu  karyawan  tepatnya  dalam bidang penagihan pak Supriyanto menjelaskan bahwa cara yang pertama untuk menangani dan menyelesaikan nasabah yang kreditnya bermasalah adalah  dengan  cara  menghubungi  nasabah  tersebut  terlebih  dahulu apabila  nasabah  susah  dihubungi  atau miss  communication maka  pihak koperasi  mendatangi  pihak  satpam  atau  kerabat  terdekat  untuk  bertanya tentang  nasabah  tersebut  atau  meminta  nomor  ponsel  yang  bias dihubungi.
Cara  yang  kedua  yaitu  pihak  koperasi  mendatangi  alamat  rumah yang  telah  tertera  pada  formulir  dan  bertanya  tentang  nasabah  kepada tetangga  terdekat  setelah  itu  menemui  pihak  nasabah  atau  keluarga nasabah dan  meminta kejelasan apa  masalahnya  dan  cara  menanganinya misalnya pihak nasabah ganti tempat kerja maka pihak koperasi meminta kartu  ATM  terbaru  dari  nasabah  guna  mengambil  angsuran  nasabah tersebut. 24

## KESIMPULAN
1. Sebagai  wahana  implementasi  dari  teori-teori  perbankan  syariah  yang sedang kami pelajari dan yang sedang kami kaji diperguruan tinggi, yang akan kami jadikan bekal atau pengalaman berharga dikemudian hari.
24 Supriyanto, wawancara , Sabtu, 2 Februari 2019
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
2. Perasaan  senang  ataas  bimbingan  kerja,  dalam  hal  pengetahuan, pengelolahan,  operasional,  maupun  strategi  pemasaran  perbankan syariah.
3. Mengetahui  bagaimana  menjadi  individu  yang  bertanggung  jawab, disiplin,  dan  memiliki  integritas  yang  tinggi,  dan  masih  banyak  lagi pelajaran lainnya yang kami dapatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bukhari  Nur  Syamsudin.2013. Koperasi  Syari’ah  Teori  dan  Praktik ,Jawa Timur:Shuhuf Media Insani.
Darus  Miriam  Badrulzaman.1978. Perjanjian  Kredit  Bank  , Bandung:offset alumni.
Darus  Miriam  dkk,2001. Kompilasi  Hukum  Perikatan ,Bandung:PT.Citra Aditya Bhakti.
Djumhana  Muhammad.2000. Hukum  Perbankan  Indonesia ,Bandung:PT. Citra AdityaBakti.
Handikusuma  Raharja.2000. Hukum  Koperasi  Indonesia ,Jakarta:  PT.Raja Grafindo.
Hermansyah.2008. Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia ,Jakarta:Kencana
Prenada.
Kasmir.2001. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya ,Jakarta:Raja  Grafindo
Persada .
Nizar, M. N.  M. (2015). Strategi Pengembangan  Marketing (Studi  Kasus di BRPS Adil Makmur Karangploso Malang). MALIA (TERAKREDITASI) , 7 (1).
Nizar,  M.  N.  M.  (2016).  Pengaruh  Pembiayaan  Mudharabah  Terhadap Peningkatkan  Kesejahteraan  Pelaku  UMKM  (studi  kasus  BMT Maslahah  Capang  Pandaan). MALIA  (TERAKREDITASI) , 7 (2),  287-
310.
Nizar,  M.,  &  Huda,  K.  (2019).  Analisis  Pengetahuan  Nasabah  Tentang Produk Perbankan Syariah (Studi pada Bank Muamalat KCP Malang Kepanjen). MALIA (TERAKREDITASI) , 10 (2), 163-180.
Rakhmawati,  A.  (2017).  Strategi  Pengelolaan  Manajemen  Perusahaan (Penerapan  Manajemen  Pengetahuan  Ke  Dalam  Organisasi). Al- GHAZWAH , 1 (1), 29-38.
Rakhmawati,  A.,  Nizar,  M.,  &  Rahardjo,  K.  (2019,  April).  Green  Supply Chain  Management  and  SME’s,  A  Qualitative  Study  in  Indonesian
Marketplace. In Journal of International Conference Proceedings (Vol. 2, No. 1).
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::..
http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
Rifai Veithzal, dkk.2007. Bank and Financial Institution Management ,Jakarta:Raja Grafindo Persada.
Saputra Wahyudu  dan M Islami Iflaha.2019. wawancara
Sipahutar  Agustinus,  Mangasa.2007. Persoalan-persoalan  perbankan ,Jakarta,: Gorga media.
Subandi.2008.Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik,Bandung:Alfabeta. Supriyanto.2019. wawancara Sutojo  Siswanto.2007. The  Management  of  Commercial  Bank,  Cetakan kesatu, Jakarta:Damar Mulia Pustaka. Suyatno  Thomas.2007. Dasar-dasar  Perkreditan ,Jakarta:Cetakan  keempat, Gramedia Pustaka Utama. Suyatno  Thomas.2007. Dasar-dasar  Perkreditan ,Jakarta:Cetakan  keempat,
GramediaPustaka Utama.
Untung Andi Budi.2000. Kredit Perbankan di Indonesia ,Yogyakarta:Offset . Yulianti  Tri.2010. Pengaruh  Tingkat  Non  Performing  Finance  Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas BMT, Lampung:Skripsi,
Fakultas Syariah UIN Raden Intan.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim