## TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

## Wijoko Lestariono
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya (email: wijikolestariono@gmail.com)

## Linda Susanti
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  Tata  Kelola  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa (Studi  Pemerintahan  Desa  Mekar  Jaya  Kecamatan  Parenggean).  Masalah  penelitian ini  berbicara  Tata  Kelola  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di  Desa  Mekar  Jaya dalam  daya  upaya  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  bersama  masyarakat diantaranya dalam hal ini pembangunan desa dan peningkatan sumber daya manusia. Berdasarkan  undang-undang  No.6  Tahun  2014  tentang  desa,  maka  setiap  desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola Desa baik dari segi pembangunan, struktur  lembaga,  pemberdayaan  masyarakat  dan  proses  pemerintahan  dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana  penerapan  undang-undang  No.6  Tahun  2014  tentang  desa  dan  faktor- faktor terbitnya undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa
Jenis  penelitian  menggunakan  tipe  penelitian  kualitatif  dengan  analisi deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara  dan  melalui  kajian literatur  pustaka.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  teknik  analisa  secara kualitatif  yang  selanjutnya  disajikan  secara  deskriptif.  Adapun  kerangka  konseptual dan teoritis yang penulis gunakan yaitu teori implementasi kebijakan , teori otonomi daerah dan teori good governance.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang baik  dalam  hal  ini  pada  Tata  Kelola  Penyelenggaraan  Pemerintah  desa  pada penerapan dan faktor-faktor terbitnya UU No.6 Tahun 2014 ada 10 prinsip yang harus diterapkan, empat diantaranya yaitu 1. Pengawasan 2. Daya Tanggap 3. Transparansi 4. Partisipasi. Faktor-faktor yang mendukung penerapan UU No.6 tahun 2014 di desa majannang diantaranya 1. Kondisi lingkungan; 2.SDM aparatur; 3. Masyarakat
Kata kunci :  Tata Kelola Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa

## Pendahuluan
Dalam  sejarah  pengaturan  Desa, telah  ditetapkan  beberapa  pengaturan tentang  Desa,  yaitu  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1948  tentang  Pokok Pemerintahan  Daerah,  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1957  tentang  Pokok- Pokok  Pemerintahan  Daerah,  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  1965  tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1965 tentang  Desa  Praja  Sebagai  Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat
Terwujudnya  Daerah  Tingkat  III  di Seluruh  Wilayah  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974 tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  di Daerah,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai  Desa  tersebut  belum  dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan  masyarakat  Desa  yang  hingga saat  ini  sudah  berjumlah  sekitar  73.000 (tujuh  puluh  tiga  ribu)  Desa  dan  sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum  adat,  demokratisasi,  keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan  kesenjangan  antarwilayah, kemiskinan,  dan  masalah  sosial  budaya yang  dapat  mengganggu  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah pada tanggal 15 Januari  2014  telah  menetapkan  UU  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa.    Dalam
konsideran  UU  tersebut  diisampaikan bahwa  Desa  memiliki  hak  asal  usul  dan hak  tradisional  dalam  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  dan  berperan  mewujudkan  cita- cita  kemerdekaan  berdasarkan  Undang- Undang  Dasar    Negara    Republik Indonesia    Tahun  1945.  Dalam  perjalanan ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  Desa telah  berkembang  dalam  berbagai  bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju, mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan  menuju  masyarakat  yang adil,  makmur,  dan  sejahtera.  Jika  kita pahami  dari  konstruksi  hukum  terhadap struktur  pemerintahan  desa,  sebenarnya masih  menggunakan  konstruksi  hukum yang diterapkan selama ini.  Hal ini dapat kita telusuri dari teks hukum pada pasal 1 UU  No  6  Tahun  2014  yang  menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Suatu  fakta  yang  nyata  bahwa  di beberapa  wilayah  tertentu  di  Indonesia, yaitu  di  pulau  jawa  penggunaaan  tanah  di pertanian  dilakukan  secara  sangat  intensif akibat  kerapatan  penduduk  yang  tinggi. Sementara  itu,  di  beberapa  wilayah  lain diluar  pulau  jawa  tanahnya  hampir  tidak terjamah  manusia  karena  penduduknya jarang  /  karena  wilayahnya  hampir  tidak berpenduduk.
Daya upaya penyelenggaraan pemerintah desa bersama masyarakat salah satunya dengan
melaksanakan Pembangunan  Desa.  Dalam  hal  ini pembangunan  desa  hanya  akan  berhasil, apabila  dilaksanakan  dengan  suatu  pola,
Sistem  dan  mekanisme  yang  tepat. Mekanisme  pembangunan  desa  adalah suatu  proses  perpaduan  antara  dua kelompok  utama,  yaitu:  berbagai  kegiatan pemerintah dan kegiatan partisipasi masyarakat.
1. Berbagai kegiatan pemerintah
Program  –  program  pembangunan
yang dilaksanakan oleh berbagai departemen  dan  lembaga  –  lembaga  non departemen, baik berupa program sektoral maupun  program  khusus,  serta  program pemerintah  daerah  adalah  merupakan kelompok  kegiatan  pemerintah  dimana inisiatif,  perencanaan  dan  pembiayaannya bersumber  dari  atas  menurut  bidang  dan tanggung jawab masing-masing. Sehubungan  dengan  adanya  landasan hukum  dan  perundang-undangan  tersebut maka  wewenang,  tugas  dan  kewajiban kepala  wilayah,  khususnya  camat  menjadi besar  dan  luas  dalam  menyelenggarakan pemerintahan  desa.  (Pudjiwat  Sajogyo 1996)
Berbagai  kegiatan  pemerintahan desa  Mekar  Jaya  pada  penyelenggaraan perencanaan  desa  terdiri  dari  1.  Fasilitas penyusunan  RPJMDES  2019-2023,  2. Penyelenggaraan  pendapatan  Desa,  3. Fasilitas  pendataan  profil  desa,  4.  Sarana dan  prasarana  kantor  Desa,  5.  pembuatan drainase jalan 6. Pembinaan PKK Desa, 7. pembinaan konsep posiandu, 8. pembinaan karang taruna, 9. pemberdayaan masyarakat,  10.  Peningkatan  kapasitas kepala  desa  dan  aparat,  11.  peningkatan kapasitas  kelompok  tani,  12.  peningkatan kapasitas remaja masjid.
2. Berbagai kegiatan partisipasi
masyarakat
Kegiatan  –  kegiatan  partisipasi masyarakat  yang  tumbuh  dari  bawah sebagai  inisiatif  dan  kreasi  yang  lahir  dari rasa  kesadaran  dan  tanggung  jawab
masyarakat  mutlak  perlu,  sesuai  dengan hakekat  pembangunan  desa  yang  pada prinsipnya  dilakukan  oleh  masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat dengan pengarahan,  bimbingan  ,  pembinaan  , bantuan dan pengawasan dari pemerintah.
“Kepala  desa  menjalankan  hak, wewenang  dan  kewajiban  pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan  rumah  tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan  penanggung  jawab  utama  di bidang  pemerintahan,  pembangunan dan  kemasyarakatan  dalam  rangka penyelenggaraaan
urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan  jiwa  gotong  royong masyarakat  sebagai  sendi  utama pemerintahan desa”
(Pudjiwat
Sajogyo 1996).
Berdasarkan  Keadaan  permukaan bumi di pedesaan sebuah desa terletak di dataran,  diperbukitan,  di  sebuah  gunung, atau mungkin di tepi laut.
1. Dataran
Desa – desa di daratan mempunyai berbagai macam topografi. Karena letaknya  di  gunung  atau  di  dataran, topografi  desa  dapat  berupa  lereng  yang terjal  atau  datar  bergelombang.  Selain dataran  dan  gunung,  di  daratan  terdapat juga  bukit,  plato,  lembah,  dataran  banjir, serta  delta  (pulau  kecil)  di  muara  sungai. Tiap  satuan  daratan  mempunyai  potensi yang berbeda sehingga tanaman di gunung berlainan  jenisnya  dengan  tanaman  di dataran.  Selain  itu,  bentang-budaya  tiap kawasan juga berbeda disebabkan keadaan topografi, flora dan fauna, serta
lingkungan binaannya, yaitu pola perkampungan  dengan  tanah  pertaniannya yang  menyangkut  sawah,  ladang,  kolam, perkebunan,  hutan,  dan  lain-lain.  (Johara T. Jayadinata, 2006).
2. Pantai dan Laut Kehidupan  sosial  –  ekonomi  desa- desa  yang  terletak  di  tepi  laut  banyak  di pengaruhi  oleh  laut.  Selain  bertani, pekerjaan  penduduk  desa  di  tepi  pesisir, umumnya, menangkap ikan dilaut.
Undang-undang  No.6  Tahun  2014 tentang desa, maka setiap desa diharapkan dapat  melakukan  perubahan  tata  kelola Desa baik dari segi pembangunan, struktur lembaga,  pemberdayaan  masyarakat  dan proses  pemerintahan  dalam  mewujudkan pemerintahan yang efektif. Sebelum berlakunya  Undang-undang  No.  6  Tahun 2014  dari  segi  pembanguan,  anggaran perencanaan pembanguan tidak melibatkan   banyak unsur masyarakat dan setelah  adanya  Undang-undang  No  6 Tahun 2014 anggaran perencanaan pembangunan  sudah  melibatkan  banyak unsur masyarakat dan Sebelum berlakunya Undang-undang  No.6  Tahun  2014  dari segi struktur lembaga  yang ada yaitu Kaur pemerintahan,  Kaur  umum  dan  Kaur pembangunan tetapi setelah adanya Undang-undang No.6 Tahun 2016 berlaku struktur  lembaga  menanbah  struktrur lembaga menjadi dua yaitu Kasi Pemberdayaan dan Kasi keuangan.
Sebelum berlakunya Undang- undang No 6 Tahun 2014 dari segi proses Pemerintahan yang mewujudkan
pemerintahan  yang  efektif,  kelembagaan- kelembagaan  seperti  BPD,  KPMD,  Ketua RT belum terlalu memegang aktif peranan didalamnya tetapi setelah adanya Undang- undang No. 6 Tahun 2014
kelembagaankelembagaan  seperti  BPD, KPMD  dan  Ketua  RT  sudah  mempunyai
peran  yang  sangat  aktif  didalamnya  karna tanpa  persetujuannya  maka  program  yang akan  dilaksanakan  tidak  dapat  terlaksana, Undang-undang  No.6  Tahun  2104  juga mencakup pemerintahan Desa yang professional,  efisien,  dan  efektif  terbuka serta bertanggungjawab terhadap masyarakat. Undang-undang  yang  mencakup
Desa ini juga memuat substansi pengaturan mengenai pembangunan, pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat,  diharapkan  dapat  menjawab berbagai  permasalahan  di  Desa  tersebut. Dilihat  pada  tata  kelola  penyelenggaraan pemerintah  Desa  di  Desa  Mekar  Jaya Kecamatan  Parenggean  beberapa  sudah berjalan  seperti  pembangunan  posyandu akan  tetapi  pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintah  Desa  belum  dijalankan  sesuai UU.  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa sehingga  tata  kelola  penyelenggaraan pemerintahan  Desa  belum  dilaksanakan tentang undang-undang tersebut, contohnya  rekrutmen  aparat  yang  tidak memiliki  standar  operasional  prosedur tentang cara dan teknis  merekrut sehingga belum terlaksana sampai  sekarang dan hal lainnya  pemilihan  kepala  desa  belum terlaksana  selama  2  tahun.  Fenomena lainnya adalah belum transparannya penggunaan anggaran desa dan pengelolaan fisik infrastruktur berdasarkan uu No.6 Tahun 2014.

## Metode Penelitian
Penelitian  kualitatif  merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami  makna  yang  oleh  sejumlah individu  dan  atau  sekelompok  orang  di anggap  berasal  dari  masalah-masalah social atau kemanusiaan. Proses penelitian
kualitatif  ini  melibatkan  upaya  –  upaya penting,  seperti  mengajukan  pertanyaan  – pertanyaan  dan  prosedur  –  prosedur mengumpulkan  data  yang  spesifik  dari para  partisipan,  menganalisis  data  secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke  tema-tema  umum,  dan  menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian  ini  memiliki  struktur  atau kerangka  yang  fleksibel.  Siapa  pun  yang terlibat  dalam  bentuk  penelitian  ini  harus menerapkan  cara  pandang  penelitian  yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas  suatu  persoalan.  (John  W.
Creswell, 2009)
Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis, factual  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat serta  hubungan  antara  fenomena  yang akan diselidiki maka metode penelitian ini digunakan  untuk  memberikan  gambaran tentang
implementasi kebijakan penyelenggaraan
pemerintah
desa berdasarkan  UU  no.6  Tahun  2014  (studi kasus:  Desa  Mekar  Jaya  Kecamatan Parenggean).

## Hasil dan Pembahasan
Penerapan  UU  No.6  Tahun  2014 tentang Desa
Pada  penerapan  undang  –  undang No.6  tahun  2014  penulis  akan  membahas tata  kelola  penyelenggaraan  pemerintah desa  dengan  menguraikan  empat  prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance).  Berikut  ini  keempat  prinsip Good  Governance  tersebut  terkait  Tata kelola  penyelenggaraan  pemerintah  desa dalam  hal  ini  di  desa  Mekar  Jaya diantaranya sebagai berikut:
1. Pengawasan Suatu pengawasan yang
dilaksanakan  oleh  orang  atau  badan  yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya.  bentuk  pengawasan  yang dilaksanakan  di  desa  Mekar  Jaya  pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan,  agar    mampu  mencegah terjadinya  kegiatan  yang  melenceng.
Contohnya:  pengawasan  yang  dilakukan pemerintah
untuk menangkal penyimpangan pelaksanaan keuangan yang berpotensi akan merugikan anggaran untuk desa tersebut. Tata kelola penyelenggaraan pemerintah pada penerapan UU No.6 Tahun 2014. Berkenaan dengan hal  ini Sekcam Parenggean mengatakan:
“Setelah  pengawasannya  sudah berjalan  sesuai  dengan  sistem, seluruh  lembaga  di  desa  Mekar Jaya sudah harus dilibatkan semua kedalam penyelenggaraan pemerintah desa bahkan penegak – penegak  hukum  seperti kejaksaan dan  kepolisian  sudah  ikut  turun tangan dalam memantau pengawasan”(hasil wawancara dengan Sekcam)
Berdasarkan  pernyataan  diatas, keterlibatan  seluruh  lembaga  untuk  turun melihat  dan  menilai  kondisi  desa  beserta tata  kelola  pemerintahan  desa  dengan adanya kerja sama antar lembaga sehingga pada penerapan Undang – Undang tersebut sudah ada anggaran pengawasan reses_Nya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyelenggaraan pemerintahan desa  di  desa  Mekar  Jaya  tersebut  pihak pengawasannya,  pemerintah  desa  sudah mampu  bertanggung  jawab  sebab  sudah
memiliki anggaran tersendiri, dapat disimpulkan bahwa
bentuk pengawasannya  ada  2  yaitu  dalam  bentuk laporan  secara  tertulis  dan  melakukan kunjungan  lapangan.  Dalam  kerja  sama yang  dilakukan  oleh  masyarakat  bersama dengan lembaga –  lembaga  Desa. Kelembagaan  di  desa  Mekar  Jaya  terbagi atas  dua  yaitu  lembaga  pemerintahan  dan lembaga kemasyarakatan.
Lembaga pemerintahan adalah sistem aturan atau proses yang terstruktur, yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan pemerintah  daerah.  Sistem  aturan  ini  lalu dikonkritkan  menjadi  organisasi.  (Hanif Nurcholis,  2007) Di  desa  Mekar  Jaya  di lembaga  pemerintahan  jumlah  aparat pemerintah  desa  /  kelurahan  sebanyak  9 orang yang terdiri dari kepala desa / lurah, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala
urusan pembangunan, dan kepala urusan umum.
Lembaga  kemasyarakatan  pada undang-undang  no.6  tahun  2014  pasal  94 ayat  (1)  merupakan  waah  partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra pemerintah desa.  Lembaga  kemasyarakatan  Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat  desa,  ikut  serta  merencanakan dan  melaksanakan  pembangunan,  serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Pelaksanaan  program  dan  kegiatan  yang bersumber  dari  pemerintah,  pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten  /  kota,  dan  lembaga  non- pemerintah wajib memberdayakan lembaga  kemasyarakatan  yang  sudah  ada di desa.(Lis Sutinah, 2014) 2. Daya Tanggap
Tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa pada penerapan UU No. 6 Tahun
2014 dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap  muncullah  suatu  pertanyaan
mengenai respon penyelenggara pemerintah Desa terhadap aspirasi masyarakat di Desa Mekar Jaya terkait UU No.6  Tahun  2014.  Eko  mengatakan bahwa:
“Dengan  terbitnya  UU  No.  6 Tahun  2014  keterlibatan  respon mulai  dari  tingkat  RW  kemudian ketingkat musyawarah dusun kemudian  dari  musyawarah  dusun dibawah ketingkat desa ” (Wawancara  dengan  Eko    Tokoh Pemuda)
Berdasarkan  pernyataan  diatas, pemerintah dalam hal ini sangat merespon inisiasi  dan  inisiatif  –  inisiatif  mulai  dari tingkat  bawah  sampai  tingkat  atas, dikarenakan  ada  beberapa  rapat  –  rapat yang menetapkan unsur – unsur masyarakat, mulai dari RT juga sudah ada kepedulian dari pemerintah dengan memberikan  intensif  meskipun  intensif yang  diberikan  pemerintah  belum  sesuai dengan  yang  seharusnya  diterima  oleh para  lembaga  rukun  tetangga  (RT)  desa mekar  jaya.  Sebelum  terbitnya  undang- undang  no.6  tahun  2014  RT  hanya mendapat  gaji  ketika  adanya    kegiatan pesta  dan  penjualan  hewan,  penerapan kebijakan  UU  No  6  Tahun  2014 pemerintah  lebih  memperhatikan  RW  dan PKK  dan  lembaga-lembaga  masyarakat yang  ada  di  desa  mekar  jaya  sehingga itulah perbedaan yang sangat mencolok.
Pada pembahasan sebelumnya, pemenuhan  untuk  menuju  pemerintahan yang  baik  salah  satunya  yaitu  dengan pembentukan kualitas sumber daya manusia  yang  unggul.  Sumber  daya manusia  merupakan  faktor  yang  sangat penting  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari sebuah organisasi. Klasifikasi sumber daya manusia  di  desa  mekar  jaya  yang  terdiri
dari potensi sumber daya manusia, tingkat pendidikan,  mata  pencaharian  pokok, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Klasifikasi Potensi Sumber Daya
Manusia Desa Mekar Jaya No Jenis Kelamin Jumlah 1 Laki-laki 1.247 2 Perempuan 1.168 Jumlah 2.415 Kepala Keluarga 736 Kepadatan -
Sumber  daya  manusia  tidak  dapat dilepaskan dari peran dan kualitas lembaga. Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa  keterlibatan  lembaga juga sangat ikut berperan dalam peningkatan sumber daya manusia dimana dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa akan  berjalan  efektif  meskipun  tidak diberlakukan  Undang-Undang.    Lembaga merupakan  system  yang  kompleks  yang mencangkup berbagai hal yang berhubungan dengan konsep sosial, psikologis,  politik  dan  hukum.  Yang dimaksudkan  penulis,  lembaga yang berhubungan dengan politik. Dimana suatu lembaga tersebut terlibat dalam proses tata kelola  penyelenggara  pemerintah  Desa khusunya  di  Desa  Mekar  Jaya.  Berkenaan dengan hal ini Keterlibatan Lembaga Desa Mekar  Jaya  ikut  aktif  dalam  program- program  yang  dijalankan  oleh  pemerintah Desa  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.  Adapun  yang  dikemukakan oleh Muhaimin mengatakan:
“Bahwa  dalam  pemberdayaan masyarakat  lembaga  –  lembaga yang  ada  misalnya  BPD  ,  LKMD, Kelompok  Tani  sangat  berperan aktif dalam memotifasi masyarakat disetiap kegiatan yang ada didesa,
misalnya  dalam  kegiatan  gotong royong dan kegiatan pembangunan di  desa”  (Wawancara  dengan
Muhaimin)
Pendapat  diatas,  dapat  dipahami bahwa  keterlibatan  lembaga  diantaranya adalah  LKMD  dan  kelompok  tani.  Oleh karena  itu,  selain  dengan  bertujuan  untuk meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat lembaga juga berperan dalam
meningkatkan  pembangunan  yang  ada salah satunya adalah LKMD.
LKMD adalah lembaga masyarakat di  desa  atau  kelurahan  yang  tumbuh  dari oleh  untuk  masyarakat  dan  merupakan wahana  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan  berbagai  kegiatan  pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam  rangka  mewujudkan  Ketahanan Nasional,  yang  meliputi  aspek-aspek ideology,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya, agama  dan  pertahanan  keamanan.  LKMD membantu pemerintah membantu pemerintah  desa  dalam  merencanakan, pelaksanaan dan pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan Desa  merupakan  subsistem  dari  sistem penyelenggaraan  pemerintahan.  Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakatnya.  Undang  –  undang  nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Desa yang  merupakan  pengganti  Undang  – undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang pokok  –  pokok  pemerintahan  di  Daerah dan Undang – undang nomor 5 tahun 1979 tentang  pemerintahan  Desa  mengatur  pula tentang  Desa.  Dalam  Undang  –  Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa  tidak  lagi  merupakan  wilayah administratif,  bahkan  tidak  lagi  menjadi
bawahan  atau  unsur  pelaksanaan  daerah, tetapi  menjadi  daerah  yang  istimewa  dan bersifat  mandiri  yang  berada  dalam wilayah  kabupaten  sehingga  setiap  warga desa  berhak  berbicara  atas  kepentingan sendiri  sesuai  kondisi  sosial  budaya  yang hidup  di  lingkungan  masyarakatnya. (Widjaja, 2010)
Terkait dengan  hal tersebut diatas, adapun tata kelola penyelenggaraan
pemerintah  Desa    di  Desa  Mekar  Jaya Kecamatan Parenggean Kabupaten
Kotawaringin  Timur  berdasarkan  Undang –  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  yang dikemukakan  oleh  Mas  Bayu  selaku kelompok tani mengatakan :
“Setelah  berlakunya  Undang  – Undang  Nomor  6  Tahun  2014 berbicara  masalah  peningkatan pertanian  jelas  ada  perubahan. Seperti  adanya  jalur  –jalur  akses pertanian  sudah  mulai  dibangun sedikit  demi  sedikit  (jalanan  tani dan  irigasi)  sehingga  membantu memudahkan  pekerjaan  khususnya para  petani  yang  ada  di  Desa Mekar  Jaya.”(hasil  wawancara dengan Mas Bayu Tokoh Tani)
Sedangkan Seto selaku Kepala Desa mengatakan :
“ Dengan adanyan atau berlakunya  Undang-undang  No  6 Tahun  2014  maka  kemajuan  atau tingkat perkapita masyarakat Desa dan  Kesejahteraan  masyarakat makin meningkat
dibanding sebelumnya.”(hasil wawancara dengan Seto kepala desa) Berdasarkan  pendapat  di  atas, dapat dipahami tata
kelola penyelengaraan  pemerintah  Desa  bahwa dalam menjalankannya berdasarkan
Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 terlihat  adanya  peningkatan  kesejahteraan terhadap masyarakat serta masyarakat ikut andil  dalam  menilai  perkembangan  upaya penyelenggaraan pemerintah desa. Artinya, pemerintah desa mampu menjalankan  tugasnya  dengan  melihat kepentingan  masyarakat  khususnya  di Desa Mekar Jaya tersebut.
3. Tranfaransi Transparansi
sebagaimana dimaksud  adalah  adanya  hubungan  timbal balik  antara  pemerintah  dan  masyarakat guna  memperoleh  suatu  informasi  yang dibuat  oleh  pemerintah  agar  masyarakat dapat  memperoleh  informasi  tersebut. Transparansi bermakna tersedianya informasi  yang  cukup  akurat  dan  tepat waktu tentang kebijakan yang dikeluarkan. Dengan  ketersediaan  informasi  seperti  ini masyarakat  didesa  Mekar  Jaya  dapat  ikut sekaligus  mengawasi  sehingga  kebijakan yang  muncul  bisa  memberikan  hasil  yang optimal  bagi  masyarakat  serta  mencegah terjadinya  kecurangan  dan  manipulasi yang  hanya  akan  menguntungkan  salah satu kelompok masyarakat. Disamping itu, transparansi sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan  pemerintah  desa  dapat berjalan secara efektif. Sejalan dengan hal ini informan beranggapan mengenai bagaimana  hubungan  timbal  balik  antara masyarakat  dan  pemerintah  penerapan terbitnya  UU  No.6  Tahun  2014  di  desa Mekar  Jaya,  Arizal  Bahri  mengatakan bahwa :
“ Sekarang dengan berlakunya UU No  6  Tahun  2014  sudah  dilakukan sosialisasi dan bahkan ada beberapa  pertemuan  –  pertemuan yang dilakukan untuk menyampaikan prongram dan aspirasi  –  aspirasi  masyarakat yang  dilakukan  dimana  setiap  ada
acara  seperti  di  acara  perkawian dan  di  masjid”(hasil  wawancara dengan Arizal Bahri)
Berdasarkan  pernyataan  diatas, dapat  dipahami  bahwa  adanya  perbedaan yang  mencolok  antara  sebelum  dan sesudah  berlakunya  Undang  –  Undang No.6  Tahun  2104.  Sosialisasi  tersebut menciptakan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah  desa  di  desa  Mekar  Jaya sesudah berlakunya Undang – Undang No. 6 Tahun 2014.
4. Partisipasi Partisipasi  adalah  prinsip  bahwa setiap  orang  memiliki  hak  untuk  terlibat dalam  pengambilan  keputusan  di  setiap kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan. Keterlibatan dapat dilakukan secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Oleh Karena itu, keterlibatan masyarakat sangat di dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi.( Loina Lalolo, 2003)
Dengan  keterlibatan  masyarakat dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah  Desa  di  Desa  Mekar  Jaya dimana pemerintah dianggap sebagai figur utama  dalam  masyarakat  karena  memiliki kelebihan dan kebanyakan anggota masyarakat dilingkungannya. Dalam masyarakat  modern  (saat  ini),  pemerintah harus mempunyai kecakapan, kemampuan, bertanggung jawab agar mampu menjalankan atau mengelola semua kegiatan  desa  yang  akan  diselenggarakan. Jadi,  di  desa  Mekar  Jaya  sendiri berlakunya  undang-undang  No.6  Tahun 2014 dalam meningkatkan dan mewujudkan  kesejahateraan  masyarakat dengan memperbanyak menyelenggarakan pembangunan  seperti  pembentukan  irigasi untuk para petani, pembangunan
posyandu,  musrembang,  rencana  kerja pembangunan, penetapan APBDS. Dengan adanya  perencanaan  oleh  pemerintah  desa Mekar  Jaya  Inilah  yang  menjadi  tata kelola  penyelenggaraan  pemerinta  desa  di desa  Mekar  Jaya  kecamatan  Parenggean kabupaten Kotawaringin Timur.
Partisipasi  masyarakat  merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri. Sehingga nantinya  seluruh  lapisan  masyarakat  akan memperoleh  hak  untuk  menuntut  atau mendapatkan  bagian  yang  adil  dari manfaat pembangunan.
Masyarakat  Desa  Mekar  Jaya  juga ikut  andil  dalam  proses  terlaksananya pembangunan dengan menyodorkan bantuan oleh karena itu, bantuan pembangunan  Desa  digunakan  untuk pembangunan  jalur  irigasi  dimana  di  desa Mekar  Jaya  wilayahnya  terbilang  wilayah yang  memiliki  lahan  persawahan  yang sangat  luas,  sehingga  bantuan  ini  sangat menjadi prioritas, dalam rangka menggerakkan  swadaya  gotong  royong masyarakat dengan mengikutsertakan semua  lembaga  yang  ada  di  desa  agar berfungsi,  sehingga  terjadi  keserasian  laju pembangunan di Desa Mekar Jaya.
Pembangunan adalah sebuah wacana  besar  yang multifaced –  terdapat banyak  wajah  atau  dimensi. Development, begitu  istilah  yang  sering  dipakai  untuk pembangunan,  bukan  hanya  berkaitan dengan  pengembangan  fisik  atau  sarana dan  prasarana,  melainkan  juga  nonfisik, seperti  mentalitas,  pandangan  kolektif masyarakat, dan seterusnya. Sejak pembangunan  menjadi  panglima  bagi kehidupanbernegara  dan  bermasyarakat pada  awal  tahun  1970-an,  seperti  biasa dirasakan  bersama,  geliat  pembangunan terjadi dimana-mana. (Widjaja, 2010)
Adapun  hal  yang  dikemukakan oleh Sri mengenai tingkat pembangunan di Desa Mekar Jaya saat ini mengatakan :
“ Tingkat pembangunan, dilaksanakan berdasarkan rencana kerja  yang  telah  di  sepakati bersama  alur  BPD  di  masyarakat mulai  dari  perencanaan  dari tingkat  bawah  sampai  ke  tingkat atas ( RW,
Dusun, Desa, Kecamatan)” (Wawancara  dengan
Sri Kasi Kesejahteraan)
Berdasarkan pendapat diatas, pembangunan  yang  dilaksanakan  di  Desa Mekar  Jaya  adanya  komunikasi  yang  baik antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi tersebut memberikan hal yang cukup  baik  yang  dapat  memajukan  dan meningkatkan  tercapainya  tujuan  yang diinginkan  oleh  masyarakat  setempat. Sehingga  dengan  adanya  pengawasan anggaran  tersebut  sehingga  pembangunan dapat berjalan di desa Mekar Jaya.
Tingkat partisipasi masyarakat sudah  sangat  tinggi  seperti  dalam  bentuk gotong royong salah satunya membicarakan mengenai kegiatan pembangunan  itu.  Setiap  pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah masyarakat  dilibatkan  langsung  baik dalam  memberikan  mmasukan  dan  ikut rapat  maupun  bentuk  kinerja  yang dilakukan  oleh  masyarakat  didesa  Mekar Jaya.  Melihat  begitu  besarnya  partisipasi masyarakat maka dengan hal ini tidak jauh dari  penciptaan  terjalinnya  komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah.
Komunikasi  adalah  proses  sosial dimana  individu-individu  menggunakan simbol-simbol  untuk  menciptakan  dan menginterpretasikan
makna dalam lingkungan
mereka.
Pandangan
komunikasi  juga  mencakup  komunikasi tatap  muka  maupun  komunikasi  dengan media.  Dengan  demikian,  ada  lima  istilah kunci dalam perspektif komunikasi yaitu : Sosial,  Proses,  Symbol,  Makna,  Dan Lingkungan, Sama  halnya  seorang  kepala desa dalam menjalankan sistem pemerintahan  dalam  suatu  desa  harus menciptakan  komunikasi  yang  baik  antar masyarakat  maupun  pihak-pihak  yang bekerja di pemerntahan.
Dalam pembahasan  ini,  juga  berkaitan  dengan yang dikemukakan oleh Zulkarnain mengenai  komunikasi  antara  kecamatan dengan    desa  Mekar  Jaya  sehingga  belum ada  pemilihan  kepala  Desa  sampai sekarang mengatakan bahwa :
“penyebab utama pemilihan kepala desa belum belum dilaksanakan adalah terkait masalah  regulasi  (perda)  tentang pemilihan kepala desa yang terlambat disahkan jadi komunikasi tetap berjalan
ketingkat kecamatan/kabupaten sampai  saat  ini”(  Wawancara Dengan Reza Tokoh Pemuda).
Berdasarkan  pernyataan  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  Dalam  rangka pelaksanaan  pemilihan  kepala  Desa  di Desa  Mekar  Jaya  sampai  saat  ini  masih dalam  tahap  perencanaan,  sebab  belum terlihat adanya kegiatan ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa  guna  untuk  memilih  kembali  kepala Desa.
Faktor  –  Faktor  Terbitnya  UU  No.6

## Tahun 2014 tentang Desa
Dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah  desa  dalam  hal  ini  di  desa Mekar  Jaya,  faktor  –  faktor  UU  No.6 Tahun 2014 dalam prinsip Good
Governance  penulis  mengambil  4  (empat) bagian diantaranya sebagai berikut :

## 1. Pengawasan
Didefenisikan  bahwa  Pengawasan adalah  suatu  proses  dalam  menetapkan ukuran  kinerja  baik  dalam  pengambilan keputusan  maupun    tindakan  guna mendukung pencapaian hasil yang diharapkan  sesuai  dengan  kinerja  yang telah ditetapkan.
Langkah dalam menciptakan  pemerintahan  yang  baik dalam  suatu  desa  salah  satunya  dengan melakukan  pengawasan  terhadap  pejabat publik  agar  sistem  pemerintahan  dapat dijalankan  dengan  sebaik-baiknya  oleh penyelenggara  pemerintah  desa.  Terkait dengan  hal  ini,  pengawasan  terhadap  tata kelola  penyelenggaraan  pemerintah    desa sebelum  berlakunya  UU  No.6  tahun  2014 tidak  berjalan  efektif  dikarenakan  sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan
tidak
memperhatikan
kegiatan-kegiatan  lain  yang  seharusnya dijalankan  oleh  aparat  pemerintahan.
Seperti hal yang dikemukakan oleh Abdul Hakim mengatakan :
“ Bentuk
pengawasan pemerintahan  desa  sebelum  UU
No.6  Tahun  2014dalam  konteks tata  kelola  pemerintahan  hanya lebih  berfokus  pada  pengawasan keuangan  saja.  Artinya,  kegiatan- kegiatan  yang  lain  tidak  dalam bentuk pengawasan misalnya kegiatan sosial pembangunan,
bentuk  pengawasan  hanya  sekedar dilihat  secara  langsung  tapi  tidak dalam  bentuk  sebuah  laporan tertulis”(Wawancara dengan Bardiono).
Berdasarkan  pernyataan  diatas, dapat  dipahami  bahwa  pengawasan  yang
dilaksanakan  pemerintah  desa  hanya menfokuskan  pada  satu  kegiatan  saja sehingga  tata  kelola  penyelenggaraan pemerintah  desa  di  desa  Mekar  Jaya program-program  tidak  dijalankan  secara merata.  Pengawasan  yang  dilakukan  yaitu pengawasan keuangan.
Bentuk pengawasan  dalam  bentuk  tertulis  yang dimaksud adalah pengawasan pada anggaran pemerintah saja khususnya untuk melaksanakan pembangunan yang menggunakan dana. Pemerintah daerah merupakan hasil  pembentukan  dan  pengembangan pemerintah  pusat  yang  bahkan  dapat dihapus  oleh  pemerintah  pusat  melalui proses hukum. Keberadaan satuan pemerintah  daerah  adalah  tergantung ( dependent )  dan  di  bawah  ( subordinat ) pemerintah  pusat.  Walaupun  demikian, penyelenggara  pemerintah  Indonesia  tidak akan sepenuhnya didasarkan atas sentralisasi belaka.(Widjaja, 2005) Begitu strategisnya kedudukan dan peran kelapa daerah dalam sistem pertahanan sehingga seorang kepala daerah  harus  menerapkan  pola  kegiatan dinamis, aktif, dan komunkatif, menerapkan  pola  kekuasaan  yang  tepat maupun pola perilaku kepemimpinan yang sesuai  dengan  tuntutan  kebutuhan  yang  di pengaruhi  oleh  latar  belakang  individual masing-masing  daerah.  Dalam  konteks pelaksanaan  otonomi  daerah,  seorang kepala  daerah  dalam  implementasi  pola kepemimpinannya  seharusnya  tidak  hanya berorientasi pada tuntunan untuk memperoleh  kewenangan  yang  sebesar- besarnya,  tanpa  menghiraukan  makna Otonomi Daerah itu sendiri yang lahir dari suatu  kebutuhan  akan  efisiensi  dan efektivitas  manajemen  penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi  pelayanan  yang  lebih  baik
kepada  masyarakat.  Berkenaan  dengan pembahasan tersebut, tata kelola penyelenggaraan  pemerintah  desa  tentang proses  kepala  Desa  di  Desa  Mekar  Jaya dalam mengeluarkan kebijakan
– kebijakan Bardiono mengatakan:
“ Proses  kebijakan  selalu  dimulai dari  bawah  seperti  dalam  bentuk musyawarah  tingkat  dusun  dan dilanjutkan  ketingkat  Desa  dan seterusnya.”(Wawancara  dengan Bardiono ketua BPD).
Berdasarkan  pendapat  informan diatas,  bahwa  bentuk  musyawarah  yang dilakukan pemerintah desa dalam mengeluarkan  kebijakan  pada  prinsipnya adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai tujuannya. Sehingga implementasi tersebut tidak hanya sebelah pihak  sehingga  kebijakan  baik  berupa program-program yang kemudian berwujud  pada  kegiatan-kegiatan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  desa  maka masyarakat desa Mekar Jaya akan mengetahui  bentuk  kebijakan itu  sehingga dapat  terjalin  komunikasi  maupun  kerja sama  yang  baik  antara  pemerintah  dan masyarakat.
Era otonomi
daerah dan desentralisasi  fiskal  berimplikasi  pada bertambahnya  kewenangan  Desa.  Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan  pendanaan  yang  mencukupi. Sesuai  dengan  hakekat  otonomi,  secara bertahap desa dituntut untuk mengupayakan  kemandirian  fiskal.  Salah satu  inditator  kemandirian  desa  adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga  otonomi  tidak  hanya  berarti memiliki  wilayah  tetapi  juga  pengelolaan keuangan  dan  kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.
2. Daya Tanggap Proses penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari prinsip good  governance  yaitu  prinsip  daya tanggap. Daya tanggap adalah meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintah terhadap aspirasi  masyarakat  tanpa  terkecuali. Adapun  pertanyaan  yang  diajukan  penulis oleh informan tentang respon
penyelenggara  pemerintah  desa  terhadap aspirasi  masyarakat  di  desa  Mekar  Jaya sebelum  berlakunnya  UU  No.  6  Tahun 2014, Asiz mengatakan :
“  Sebelum  UU  No.6  Tahun  2014 keterlibatan  masyarakat  sangat kurang  ,  ini  dibuktikan  bahwa dalam  penyusunan  rencana  kerja pemerintah desa dilaksanakan secara  internal  (kantor)  tanpa melibatkan  unsur  –  unsur  yang terkait seperti masyarakat padahal Masyarakat  jangan  menjadi  asing dan  atau  terasing  di  daerahnya sendiri. Masyarakat harus menjadi tuan  rumah      dirumahnya  sendiri ” (Wawancara  Dengan  Asiz,  Tokoh Pemuda).
Kendala  yang  dihadapi  adalah kebutuhan  akan  sumber  daya  manusia, tetapi  kita  tidak  boleh  berdalih  secara “klasik”  bahwa  kita  belum  siap  dengan sumber  daya  manusia.  Upaya  untuk menanggulangi  misalnya  dengan  cara memanfaatkan  secara  maksimal  sumber daya  manusia  yang  telah  ada  dengan pelatihan, pengiriman tenaga ke dalam dan ke  luar    negeri,  bahkan  sementara  dapat meminta  atau  mendatangkan  tenaga  ahli asing  dengan  imbalan  jasa  sesuai  dengan ketentuan  yang  lazim  berlaku.  Semua  ini perlu  penanganan  yang    serius  dan sungguh  –  sungguh,  secara  terencana,
terprogram,  dan  terjadwal  dan  skala prioritas sesuai dengan kebutuhan. (Widjaja ,  2005)  Kendala  eksternal tampaknya  masih  terasa  ketidakseriusan pusat  dalam  menerapkan  otonomi  daerah, seperti  masih  meragukan  ketidaksiapan daerah menerima otonomi daerah masalah pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dan  SDM yang berkualitas.
Berikut  hasil  wawancara  dengan informan mengenai upaya pemerintah desa Mekar Jaya dalam mengelola sumber daya manusia  sebelum  berlakunya  undang  – undang  nomor  6  tahun  2014.  Bardiono mengatakan:
“Sebelum  undang  –  undang  No  6 Tahun  2014  upaya  pemerintah desa  dalam  pengelolaan  sumber daya manusia terbatas pada anggaran sesudah undang – undang No 6 Tahun 2014 diberlakukan maka anggaran pengelolaan  sumber  daya  manusia sudah ada dalam program pegelolaan  sumber  daya  manusia didalam  rencana  kegiatan  dalam APBDes  dengan  bentuk  kegiatan pelatihan  –pelatihan”(Wawancara dengan Bardiono ketua BPD).
Pada  pernyataan  diatas,  upaya pemerintah  desa  dalam  penyelenggaraan program  –  program  desa  juga  harus memperhatikan sumberdaya manusia bukan  hanya  kegiatan-kegiatan  yang menguntungkan  pihak  pejabat  sebab ketika  sumber  daya  manusia  membaik bukankah  tata  kelola  penyelenggaraan pemerintah  desa  dapat  berjalan  maksimal karena mendapat bantuan dari masyarakat.
Dewasa  ini  kalangan  pengambil keputusan  dibidang  sumber  daya  manusia diharapkan  agar  mulai  menyempurnakan segala hal yang berkaitan dengan
kualifikasi  atau  persyaratan  kemampuan sumber  daya  manusia  untuk  dapat  lebih mampu  mengemban  tugas  pekerjaan tertentu, dengan memanfaatkan
“kompetensi” (Sedarmayanti, 2012).
3. Transparansi Pada prinsip ketiga ini dalam good governance yaitu transparansi yang diartikan  menciptakan  kepercayaan  timbal balik  antara  pemerintah  dan  masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
Transparansi dibangun  atas  dasar  kebebasan  arus informasi.  Proses  lembaga  dan  informasi secara  langsung  dapat  diterima  oleh mereka  yang  membutuhkan.  informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.
Masyarakat sangatlah berperan penting  dalam  struktur  pemerintahan sebagaimana  lazimnya  suatu  wilayah administratif  maka  pembentukan  desa harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu salah  satunya  adalah  jumlah  penduduk atau masyarakat. Jumlah masyarakat tidak menutup  kemungkinan  akan  semakin bertambah  sehingga  dengan  banyaknya jumlah penduduk memungkinkan masyarakat  untuk  ikut  terlibat  dalam penyelenggaraan  pengelolaan  pemerintah desa baik secara aktif maupun pasif. Tidak bisa  dipungkiri  bahwa  Desa  merupakan entitas  pemerintahan  yang  strategis  yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan pola hubungan antara pemerintah  dan  masyarakat  sangat  dekat. Berkaitan  dengan  prinsip  transparansi yang  menciptakan  adanya  timbal  balik antara pemerintah dan masyarakat, muncullah argument dari informan mengenai upaya pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat dapat mudah memperoleh informasi tentang program-program
penyelenggaraan pemerintah Desa sebelum berlakunya UU No.6 Tahun 2014,
Samuji mengatakan :
“  Pemerintah  desa  sangat  jarang melakukan sosialisasi disetiap daerah,  setiap  pelosok,  hingga sampai  pada  tingkat  kecamatan. Hingga  kegiatan  dikelola  secara internal saja ditingkat desa.
Informasi program pemerintah terkadang  sudah  berjalan  barulah masyarakat mengetahuinya” (Wawancara dengan Samuji Sekertaris Desa). Dapat  dipahami,  pernyataan  diatas begitu berpengaruhnya suatu aturan dalam bentuk Undang-Undang. Ungkapan informan diatas berlawanan dengan makna sosialisasi  itu  sendiri  dimana  Sosialisasi adalah  proses  kebiasaan  nilai  dan  aturan dalam suatu kelompok
ataupun masyarakat. Sejarah perjalanan Tata
pemerintahan  Daerah/Desa  selama  ini berubah-ubah  seiring  dengan  dinamika kondisi  dan  situasi  politik  Nasional. Undang-undang  No  5  Tahun  1974  dan undang-undang  No  5  Tahun  1979  kurang memberikan kebebasan Daerah/Desa untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri.  Kenyataannya  dengan berbagai  undang  –  undang  pemerintahan, desa di perlemah karena diambil beberapa penghasilannya  dan  hak  wilayahnya. Undang  –  undang  tentang  desa  ternyata melemahkan  atau  menghapuskan  banyak unsur – unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan  desa.  Demokrasi  tidak  lebih hanya  sekadar  masih  menjadi  impian  dan slogan  dalam  retorika  dan  pelipur  lara. Masyarakat desa tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan
semakin  lemah  dan  tidak  berdaya. Teruntuk  dengan  pembahasan  ini    hasil wawancara dengan saudara Agus mengenai sikap masyarakat melihat kondisi  pemerintahan  desa  Mekar  Jaya mengatakan:
“ masyarakat  yang  terkesan  pasif. Artinya masyarakat desa khususnya  di  Desa  Mekar  Jaya belum  mampu  memberdayakan dirinya  bahkan  memperjuangkan hak-hak mereka”(Wawancara dengan Agus, Tokoh Pemuda).
Pernyataan tersebut dipahami bahwa  di  Desa  Mekar  Jaya  sumber  daya manusia belum diperhatikan oleh pemerintah, padahal sumber daya manusia merupakan  potensi  yang  ada  dalam  diri manusia  untuk  suatu  keperluan  baik  pada bidang  pekerjaan  atau  lainnya.  Kurang diperhatikannya  sumber  daya  manusia inilah  yang  menjadi  faktor-fakor  terbitnya UU  No.6  Tahun  2014.  Dewasa  ini, perkembangan  sumber  daya  manusia bukan  sebagai  sumber  daya  belaka  sebab sudah  menjadi  modal  bagi  institusi maupun suatu organisasi.
4. Partisipasi
Partisipasi  bisa  bersifat  individual atau  kolektif,  terorganisir  atau  spontan, mantap  atau  sporadik,  secara  damai  atau dengan  kekerasan,  legal  atau  illegal, efektif  atau  tidak  efektif.  Tata  kelola penyelenggaraan  pemerintah  desa  pada prinsip  partisipasi  erat  kaitanya  dengan partisipasi politik. Patisipasi politik adalah kegiatan  warga  yang  bertindak  sebagai pribadi  –  pribadi,  yang  dimaksud  untuk memengaruhi  pembuatan  keputusan  oleh pemerintah.  Anggota  masyarakat  yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya  melalui  pemberian  suara  atau kegiatan  lain,  terdorong  oleh  keyakinan
bahwa melalui kegiatan bersama itu bahwa kepentingan  mereka  akan  tersalur  atau sekurang – kurangnya diperhatikan, bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan  yang  berwenang  untuk  membuat keputusan yang mengikat.( Miriam Budiardjo,  2008)  Pada  uraian  prinsip partisipasi diatas,
adapun yang dikemukakan oleh informan tentang partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan  pemerintah  desa  di  desa Mekar  Jaya  dalam  hal  ini  kebijakan- kebijakan pemerintah, M. Saleh  ‟ mengatakan :
“  Terbitnya  UU  No.6  tahun  2014
tingkat partisipasi masyarakat mulai  dari  dulu  hingga  saat  ini 2014 tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi” (Wawancara  dengan  M.  Saleh
Tokoh Agama).
Pada pernyataan
diatas, disimpulkan bahwa begitu besarnya upaya masyarakat  untuk  ikut  andil  dalam  tata kelola  pemerintah  desa  meskipun  tidak terikat dengan aturan-aturan yang mengharuskan
masyarakat
untuk
melakukan  suatu  hal  yang  bukan  menjadi tugasnya. Dengan kesadaran, kemampuan, ketulusan,  dan  kedisiplinan  masyarakat didesa desa Mekar Jaya dapat meningkatkan  serta  menciptakan  sesuatu yang  baik  khususnya  pada  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  dalam fungsi-fungsinya guna mewujudkan pelayanan  yang  optimal  bagi  masyarakat yang mutlak sangat
diperlukan.
Optimalnya  suatu  pelayanan  dilakukan dengan kinerja dan produktivitas organisasi  maupun  lembaga  maupun partisipasi  masyarakat  yang  sangat  efektif dan efisien.

## Kesimpulan
Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah  Desa  di  Desa  Mekar  Jaya, Dalam Tata kelola penyelenggaraan pemerintah  Desa  di  desa  Mekar  Jaya dibagi kedalam dua bagian yaitu : 1. Pengawasan Suatu pengawasan yang
dilaksanakan  oleh  orang  atau  badan  yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya.  bentuk  pengawasan  yang dilaksanakan  di  desa  Mekar  Jaya  pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan,agar mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. 2. Daya Tanggap Tata kelola penyelenggaraan pemerintah  desa  Sesudah  berlakunya  UU No.  6  Tahun  2014  dalam  mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap  muncullah  suatu  pertanyaan mengenai respon penyelenggara pemerintah Desa terhadap aspirasi masyarakat  di  Desa  Mekar  Jaya  pada penerapan UU No.6 Tahun 2014.
3. Transparansi
Ketersediaan  informasi  seperti  ini masyarakat  didesa  Mekar  Jaya  dapat  ikut sekaligus  mengawasi  sehingga  kebijakan yang  muncul  bisa  memberikan  hasil  yang optimal  bagi  masyarakat  serta  mencegah terjadinya  kecurangan  dan  manipulasi yang  hanya  akan  menguntungkan  salah satu kelompok masyarakat.
4. Partisipasi Partisipasi  adalah  prinsip  bahwa
setiap  orang  memiliki  hak  untuk  terlibat dalam  pengambilan  keputusan  di  setiap kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan. Keterlibatan dapat dilakukan secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Dengan keterlibatan  masyarakat  dalam  tata  kelola
penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Mekar  Jaya  dimana  pemerintah  dianggap sebagai  figur  utama  dalam  masyarakat karena memiliki kelebihan dan kebanyakan anggota masyarakat dilingkungannya.

## Referensi
Afrizal Ahmad Arizki, Kinerja Pemerintahan Desa Sebagai Penyedia Pelayanan Publik Di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten  Jombang,  jurnal  Vol.1,
No.1 (2014).
Beratha,  Nyoman. Pembangunan  Desa Berwawasan  Lingkungan Jakarta: Bumi Aksara 1991
Budiardjo,  Miriam. Dasar  –  Dasar  Ilmu Politik, Jakarta  :  PT.  Gramedia
Pustaka Utama, 2008
Creswell.  J, Research  design  pendekatan kualitatif,  kuantitatif,  dan  Mixed, Yogyakarta : Pustaka belajar, 2009 Daryanto  Arief  dkk. Menuju  Desa  2030 Yogyakarta  :  Percetakan  Pohon Jakarta, 2011
Didik  G.  Suharto.  “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif  Dan  Desentralisasi Politik,jurnal Vol 4, No 3 (2012) Dunn William, Pengantar Analisis
Kebijakan Publik , Yogyakarta, Gadjah  Mada  University  Press, 2003 Haris Samsuddin, Desentralisasi &
Otonomi  Daerah ,  Jakarta,  LIPI Press, Anggota Ikapi, 2003 Jayadinata  Johara.  “ Pembangunan  Desa
Dalam Perencanaan , Bandung:
Penerbit ITB, 2006
Kaloh. Kepemimpinan  Kepala  Daerah Pola  Kegiatan,  Kekuasaan,  Dan
Perilaku  Kepala  Daerah  Dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Lalolo,  Loina. Prinsip  Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam  Good  Governance  Jakarta : Badan Perencanaan Nasional, 2003 Nurcholis  Hanif, Teori  dan  Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Jakarta : Grasindo 2007 Novitasari Rika, Partisipasi Politik (Political Participation) Dan Perilaku  Pemilih  (Voters  Behavior) Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa (Pilkades)  Tahun  2013  Di  Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, jurnal Vol.1 No.1 (2014)