…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEWA GUNA USAHA ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN OLEH LEMBAGA KEPAILITAN
Oleh Rizky Rismawan 1 , Joko Sri Widodo 2 , Achmad Fitrian 3 1,2,3 Program Pascasarjana, Universitas Jayabaya Email: 1 rizkyrismawan18@gmail.com , 3 fitrian.ahmad@gmail.com
Article History: Received: 08-06-2024 Revised: 28-06-2024 Accepted: 11-07-2024
Abstract: Maraknya  beberapa  perusahaan  yang dipailitkan oleh lembaga PKPU (pengajuan kepailitan oleh perusahaan  bersangkutan  dan/atau  dipailitkan  oleh perusahaan  pembiayaan)  yang  kepailitannya  dilandasi oleh keputusan Hakim Pengadilan Niaga dengan kekuatan hukum tetap. Selain itu, kepailitan ini bisa juga disebabkan oleh  kondisi  force  majeure  (bencana  alam  baik  skala nasional  maupun  internasional).  Kondisi  force  majeure menyebabkan  seluruh  aspek  bidang  usaha  mengalami penurunan  secara  drastis  bahkan  banyak  juga  yang bangkrut,  seperti  halnya  perusahaan  maskapai penerbangan  Lion  Air.  Penelitian  ini  bertujuan  pertama, untuk  mengkaji  dan  menganalisa  latar  belakang dipailitkannya  Maskapai  Lion  Air  oleh  Leasing  pesawat, sebagai  dampak  diberlakukannya  PPKM.  Kedua,  untuk menganalisa  dan  mengevaluasi  kebijakan  perlindungan hukum yang Ideal bagi Lessee (Lion Air) atas diajukannya permohonan pailit oleh Lessor (Leasing pesawat) sebagai dampak diberlakukannya PPKM. Metode penelitian yang digunakan  adalah  Yuridis  normatif,  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder, disamping adanya penelitian hukum  sosiologis  atau  empiris  yang  terutama  meneliti data primer. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang dipailitkannya  maskapai  penerbangan  Lion  Air disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya kurang cermatnya dalam memeriksa perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari pihak kreditur (leasing sewa pesawat terbang) dan pihak- pihak lainnya.
Keywords: Perlindungan Hukum, Penyewa Guna Usaha, Pailit, Perusahaan Pembiayaan

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  Negara  hukum  memiliki karakteristik,  yang  diantaranya  pertama, pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  yang  mengandung  persamaan  di  bidang  politik, hukum,  sosial,  ekonomi,  dan  budaya.  Kedua,  peradilan  yang  bebas  dari  suatu  pengaruh
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Ketiga, jaminan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dan dilaksanakan serta aman dalam melaksanakannya.
Negara hukum Indonesia di ilhami oleh ide dasar rechtsstaat dan rule of law . Karenanya Negara  hukum  Indonesia  memiliki  elemen  yang  terkandung  dalam  konsep rechtsstaat maupun konsep rule of law . Dalam rechtsstaat, dasar kewibawaan kenegaraan ( de grondslag van statelijk gezag ) diletakan pada hukum dan penyelenggaraan kewibawaan kenegaraan dalam segala bentuknya dibawah kekuasaan hukum. Rechtsstaat mengandung unsur-unsur persamaan di depan hukum, diantaranya setiap orang mempertahankan diri dalam semua situasi  yang  layak,  adanya  kesempatan  yang  sama  bagi  warga  negara  yang  berhak  untuk mencapai semua jabatan kenegaraan, dan adanya kebebasan pribadi bagi warga negara. 1 Pendapat  Jimly  Asshiddiqie  dalam  Mokhammad  Najih  bahwa  ada  dua  belas  prinsip pokok  Negara  hukum (Rechsstaat) yang  berlaku  di  zaman  sekarang.  Kedua  belas  prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum ( The Rule of Law ataupun Rechsstaat) dalam  arti  yang  sebenarnya.  Kedua  belas  prinsip  pokok  tersebut  diantaranya  adalah Supremasi Hukum 2 ( Supremacy of Law ), Persamaan di hadapan Hukum 3 ( Equality before the Law ), Asas Legalitas 4 ( Due Process of Law ), dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. 5
Sejalan  dengan  prinsip  Negara  hukum  menurut  Asshiddiqie,  maka  prinsip  Negara hukum yang dijamin oleh konstitusi (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah mengenai proses hukum yang adil atau asas legalitas ( due process of law ). Artinya, setiap orang berhak atas pengakuan,  jaminan  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil,  serta  perlakuan  yang sama di hadapan hukum ( equality before the law ). Namun realitanya ( das sein ) yang terjadi dalam perjanjian usaha banyak sekali  hambatan-hambatan bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya,  tentunya  hal  ini  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  diantaranya  faktor diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Diberlakukannya PPKM sebagai dampak dari penyebaran Virus Corona atau Covid-19 yang merupakan jenis baru dari Corona Virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. 6
Seiring dengan keberadaan virus Covid-19 ini yang penyebarannya begitu sangat cepat, menyebabkan seluruh kegiatan usaha termasuk transaksi pembiayaan menjadi terkendala, yang  pada  akhirnya  mengalami  penurunan  volume  penjualan,  volume  produksi,  bahkan
1 Yasonna H. Laoly, (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), dalam Artikelnya “ Kesadaran Hukum dan Terwujudnya Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
2 S ecara terminologi, Supremasi Hukum artinya upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi  yang  dapat  melindungi  seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  adanya  intervensi  oleh  dan  dari  pihak  manapun termasuk oleh penyelenggara negara.
3 Persamaan  di  hadapan  Hukum  adalah  asas di  mana setiap orang tunduk  pada hukum  peradilan yang sama (proses  hukum).  Hukum  juga  menimbulkan  persoalan  penting  dan  kompleks  tentang  kesetaraan,  kewajaran,  dan keadilan.
4 Asas  Legalitas  adalah  suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan  ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, Pasal 1 ayat (1) KUHP.
5 Mokhammad  Najih, Politik  Hukum  Pidana  Konsepsi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dalam  Cita  Negara Hukum , (Malang: Setara Press, 2014), hlm.7-13.
6 Biofarma,  “Kenali  Virus  Covid-19”,  https://www.biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali-virus- covid19.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
penurunan jumlah penumpang (bagi transportasi laut maupun udara). Transaksi usaha ini dilakukan sebagai tempat untuk menampung bertemunya suatu kesepakatan yang disebut perjanjian. 7 Salah satu perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian kredit, perjanjian kredit sering  digunakan  dalam  perusahaan  untuk  memenuhi  kekurangan  modal  sehingga perusahaan dapat melaksanakan dan melangsungkan kegiatan usahanya.
Perjanjian kredit menurut Sutarno adalah “perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur  hak  dan  kewajiban  antara  kreditur  dan  debitur.  Kreditur  berkewajiban mencairkan  pinjaman  sebesar  pinjaman  yang  disetujui  dan  debitur  berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit”. 8 Perjanjian kredit dapat berupa pinjaman kredit dari bank ataupun fasilitas pinjaman dari kreditur.  Namun,  bagi  kreditur  khususnya  bank  atau  lembaga  keuangan  non bank,  setiap pemberian kredit atau pinjaman memiliki resiko walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama.
Resiko  tersebut  diantaranya  seperti  debitur  tidak  mampu  atau  karena  mengalami kemerosotan  usaha  yang  mengakibatkan  berkurangnya  pendapatan  usaha  debitur  atau memang  debitur  sengaja  tidak  mau  membayar  karena  karakter  debitur  yang  tidak  baik sehingga  perlu  pengamanan  dalam  pengembaliannya.  Bentuk  pengamanan  ini  dalam prakteknya dilakukan dalam pemberian garansi/ jaminan. 9
Keberadaan jaminan merupakan upaya guna memperkecil risiko, jaminan itu sendiri adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian hukum akan pelunasan utang debitur atau  pelaksanaan suatu  prestasi oleh debitur  atau oleh  penjamin debitur. 10 Dalam  pemberian  jaminan  perorangan  dibagi  menjadi  2  (dua)  bagian,  yaitu  pemberian jaminan  yang  dilakukan  oleh  pribadi (personal  guarantee )  dan  pemberian  jaminan  yang dilakukan oleh badan hukum ( corporate guarantee ). 11 Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pribadi ( personal guarantee ) dan pemberian jaminan yang dilakukan oleh perusahaan ( corporate  guarantee ),  berupa  pernyataan  oleh  seorang  pihak  ketiga  (penjamin)  bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa  apabila  debitur  tidak  melaksanakan  kewajibannya  maka  pihak  ketiga  itu  bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut.
Ketentuan yang mengatur masalah penjaminan utang diatur dalam Bab Ketujuhbelas mulai dari Pasal 1820 sampai Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1820 KUHPerdata menyatakan bahwa “Penjamin/ Guarantee adalah suatu perjanjian/persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang saat orang itu sendiri tidak dapat memenuhinya”. 12 Perjanjian pemberian jaminan ini bersifat sukarela  dan accesoir . Dikatakan sukarela karena  pihak  ketiga  secara  sukarela  bersedia  mengikatkan  dirinya  untuk  memberikan
7 Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 5.
8 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank , (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.6. 9 Megarita, Upaya Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah , Jurnal Hukum USU, Vol 12. No. 1. Februari 2017, hlm.65.
10 Djuhaendah  Hasan ,  Lembaga  Jaminan  Kebendaan  Bagi  Tanah  dan  Kebendaan  Lain  yang  Melekat  pada Tanah dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.23.
11 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), hlm.151.
12 KUHPerdata, Pasal 1820
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
jaminan  bahwa  pihak  ketiga  akan  membantu  membayar  utangnya  debitur,  bahkan  dapat dilakukan tanpa sepengetahuan debitur. 13 Penjaminan juga tidak dapat dilakukan melebihi kewajiban debitur sebagaimana tercantum dalam perjanjian pokok. Hal ini diatur pada Pasal 1822 KUHPerdata. 14 Sebagai perjanjian accesoir, eksistensi perjanjian jaminan ditentukan oleh ada dan hapusnya perjanjian pendahulu atau perjanjian pokoknya.
Perjanjian  pokok  ini  berupa  perjanjian  utang  piutang,  perjanjian  pinjam  meminjam uang, perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Kehadiran perjanjian utang piutang tersebut menjadi  dasar timbulnya perjanjian jaminan,  atau  sebaliknya  dengan  berakhirnya  perjanjian  pokok,  berakhir  pula  perjanjian jaminannya. Dalam perjanjian utang piutang, diperjanjikan pula antara debitur dan kreditur bahwa pinjamannya tersebut dibebani pula dengan suatu jaminan, yang selanjutnya diikuti dengan pengikatan jaminan yang dapat berupa pengikatan jaminan kebendaan atau jaminan perseorangan. 15
Sebagai  perjanjian  ikutan,  eksistensi  perjanjian  jaminan  amat  tergantung  kepada perjanjian  pokok  yang  menjadi  dasar  timbulnya  pengikatan  jaminan.  Artinya  perjanjian jaminan  dimaksudkan  untuk  mengubah  kedudukan  para  krediturnya  menjadi  kreditur preferent. Akibatnya kreditur akan merasa aman dan memperoleh kepastian atas pelunasan pinjaman oleh debitur, karena diikuti dengan pemberian jaminan kepada kreditur. Untuk itulah dikatakan bahwa perjanjian pemberian jaminan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang akan lebih memperkuat perjanjian pokok. 16 Apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditur maka salah satu  sarana  hukum  yang  dapat  dipergunakan  bagi  penyelesaian  utang  piutang  adalah peraturan kepailitan. Pada asasnya setiap kreditur yang tidak terpenuhi piutangnya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan sesuai dengan syarat-syarat yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 17

## METODE PENELITIAN
Menurut  Soerjono  Soekanto  dalam  bukunya  ”Pengantar  Penelitian  Hukum”,  bahwa metode adalah ”proses, prinsip -prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah  pengetahuan  manusia”. 18 Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian Yuridis normatif, yang berpedoman pada pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa  penelitian  hukum  normatif  yaitu  “Penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer”. 19
13 KUHPerdata, Pasal 1823
14 Sunarmi, Hukum Kepailitan , (Jakarta: PT. Sofmedia, 2018), hlm. 195.
15 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 86.
16 Ibid ., hlm. 86-87.
17 Sutan  Remy  Sjahdeini, Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2019), hlm. 26-28.
18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2016), hlm.6
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm.27
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian
Berdasarkan  penelitian  penulis  melalui  detikfinance.com  mengenai  perusahaan- perusahaan yang dinyatakan pailit selama masa Pandemic Covid-19, mulai dari perusahaan properti, media, ritel peralatan rumah tangga, dan juga maskapai penerbangan. Untuk lebih jelasnya, keempat perusahaan dimaksud, adalah: 20
1. Sentul City
Perumahan Sentul City digugat pailit oleh para krediturnya (penggugatnya) yaitu Ang Andi Bintoro, Linda Karnadi, Meilyana Bintoro, Jimmy Bintoro, Silviana Bintoro, dan Denny Bintoro.  Permohonan  pernyataan  pailit  diajukan  dengan  Perkara  Nomor  35/  Pdt.Sus- Pailit/2020/PN.Niaga  Jkt.Pst.  Pihak  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  menerima  dan mengabulkan Permohonan Pailit para Pemohon Pailit untuk seluruhnya.
2. Global Mediacom
PT.  Global  Mediacom  Tbk  (BMTR)  digugat  pailit  oleh  KT.  Corporation.  Global Mediacom  adalah  perusahaan  yang  berinvestasi  pada  perusahaan  di  bidang  media.  Anak usahanya  antara  lain  RCTI,  Sky  Vision  Network,  Media  Nusantara  Citra  (MNC),  dan sebagainya.  Global  Mediacom  berada  di  bawah  naungan  MNC  Corporation.  Namun, Pengadilan  niaga  menolak  permohonan  pailit  dari  perusahaan  Korea  (KT  Corporation) terhadap Global Mediacom yaitu induk perusahaan dari MNC (Group).
3. Ace Hardware
PT. Ace Hardware Indonesia Tbk terseret dalam gugatan pailit. Gugatan itu diajukan oleh  Wibowo  dan  Partners  dengan  perkara  Nomor  329/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst.  Pemohon  meminta  pengadilan  untuk  menerima  dan  mengabulkan  permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Namun, pihak PN Niaga Jakarta Pusat memberikan  PKPU  Sementara  terhadap  PT  Ace  Hardware  Indonesia  Tbk,  paling  lama  45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diputuskan.
4. Lion Air
PT. Lion Mentari Airlines terancam pailit atas gugatan yang dimohonkan Budi Santoso. Gugatan  ini  diajukan  dengan  perkara  Nomor  343/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga  Jkt.Pst. Pemohon meminta pengadilan untuk menerima dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan  oleh  pemohon  untuk  seluruhnya.  Kemudian,  penggugat  meminta  pengadilan menetapkan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  Sementara  terhadap Termohon PKPU PT. Lion Mentari Airline paling lama 45 har i terhitung sejak putusan “a quo” ditetapkan. 21
Dipailitkannya  keempat  perusahaan  tersebut  merupakan  dampak  merebaknya penyebaran virus Covid-19 yang menimbulkan permasalahan baru dalam dunia maskapai penerbangan.  Permasalahan  baru  ini  yakni  penurunan  penumpang  dan  intensitas penerbangan, beban terhadap sewa pesawat sulit untuk ditekan. Kondisi ini memunculkan ancaman sampai pada kepailitan karena tunggakan utang atau kewajiban lain seperti yang dialami oleh Lion Air. Hal ini karena di dalam perjanjian sewa atau lease agreement tidak ada
20 Detikfinance.com., 4 Perusahaan yang Digugat Pailit di Tengah Pandemi , https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-5226783/4-perusahaan-yang-digugat-pailit-di-tengah-pandemi.
21 Ibid .,
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
klausul  “ force  majeure”. Dengan  begitu,  pada  umumnya  para  rental  pesawat  ( lessee ) 22 mengacu pada perjanjian dengan airline yang disepakati sebelum ada pandemi Covid-19 .
2. Pembahasan a. Latar belakang Pailitnya Maskapai Lion Air oleh Leasing pesawat, sebagai dampak diberlakukannya PPKM.
Maskapai  penerbangan  di  Indonesia  mengalami  masalah  baru  di  tengah  pandemi Covid-19,  tercermin  dari  adanya  berbagai  penurunan  penumpang  dan  intensitas penerbangan, serta beban terhadap sewa pesawat yang sulit ditekan. Hal ini menimbulkan ancaman kepailitan karena tunggakan utang atau kewajiban lain, seperti halnya yang dialami oleh  maskapai  penerbangan  Lion  Air  dan  maskapai  penerbangan  lainnya,  bahkan perusahaan lessor atau penyewaan pesawat di dunia juga mengalami masalah yang sama. 23 Fenomena  ini  menjadi  sebuah  sengketa  ( dispute) karena  di  dalam  perjanjian  sewa  ( lease agreement) tidak ada klausul keadaan kahar 24 ( force majeure).
Di dalam dasar hukum Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), keadaan kahar dikenal dengan istilah keadaan memaksa atau keadaan diluar kendali para pihak. Terdapat 4 (empat) pasal yang mengatur mengenai keadaan memaksa yaitu Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUHPerdata, yang menyatakan hal- hal sebagai berikut: 25 Pasal 1244 KUHPerdata :
“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan  perikatan  itu  disebabkan  oleh  sesuatu  hal  yang  tidak  terduga,  yang  tidak dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.
Pasal 1245 KUHPerdata :
“Tidak  ada  penggantian  biaya  kerugian  dan  bunga,  bila  karena  keadaan  memaksa  atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”. Pasal 1444 KUHPerdata :
“Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tidak dapat diperdagangkan atau hilang hingga tidak diketahui sama sekali, apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah  perikatannya,  asal  barang  itu  musnah  atau  hilang  diluar  kesalahan  debitur  dan sebelum debitur lalai menyerahkannya”.
Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung  terhadap  kejadian-kejadian  yang  tidak  terduga,  perikatan  tetap  hapus  jika
22 Lessee adalah nasabah atau perusahaan yang bertindak sebagai pemakai peralatan/barang yang akan di lease atau yang akan disewakan pihak penyewa / lessor .
23 CNBC  Indonesia, Bukan  Main-Main,  Gugatan  ke  Lion  Air  Cs  Bisa  Berujung  Pailit , https://www.cnbcindonesia.com/news/20200925170030-4-189543/bukan-main-main-gugatan-ke-lion-air- cs-bisa-berujung-pailit.
24 Keadaan Kahar adalah salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian baik seluruhnya maupun sebagian, disebabkan oleh peristiwa di luar kendali pihak tersebut, yang tidak dapat diduga akan terjadi pada saat membuat perikatan.
25 http://www.jtasyer.com/penerapan-prinsip-keadaan-kahar-
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya.
Pasal 1444 KUHPerdata:
“Jika  barang  yang  terutang  musnah,  tidak  lagi  dapat  diperdagangkan,  atau  hilang  di  luar kesalahan debitur, maka debitur jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur ”. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1244  dan  Pasal  1245  KUHPerdata  tersebut,  debitur dibebaskan  dari  kewajiban  membayar  ganti  rugi  dan  bunga  kepada  kreditur,  apabila wanprestasi  yang  terjadi  (baik  karena  debitur  tidak  melaksanakan  prestasi  atau melaksanakan suatu tindakan yang dilarang), diakibatkan karena keadaan memaksa atau hal yang tidak terduga. 26 Namun, secara khusus dalam Pasal 1244 KUHPerdata juga disebutkan bahwa keadaan memaksa atau hal tidak terduga harus dapat dibuktikan oleh debitur dalam hubungannya  dengan  halangan  bagi  dirinya  untuk  melaksanakan  perikatan.  Selain  kedua pasal tersebut, Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata juga mengatur mengenai keadaan memaksa dengan kondisi musnahnya barang yang diperjanjikan di luar kesalahan debitur, yang  berakibat  bahwa  debitur  tidak  dapat  dimintakan  tanggungjawab  ganti  kerugian sepanjang dapat dibuktikan kejadian tidak terduga tersebut. 27
Perihal pembebasan biaya ganti rugi yang telah diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdata, yang dikatakan bahwa debitur tidak dikenakan penggantian biaya ganti rugi maupun bunga apabila debitur tidak melakukan kewajibannya yang disebabkan karena keadaan memaksa ( force majeure ). Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian kewajiban debitur untuk memberikan biaya ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan, seiring adanya pihak yang tidak  melakukan  kewajiban  sebagaimana  dalam  kontrak  dapat  melakukan  pembelaan dengan beberapa alasan, salah satunya yaitu force majeure . 28
Sama  halnya  yang  terjadi  tahun  2019  hingga  2021,  dunia  telah  menghadapi penyebaran  penyakit  Covid-19  kini  dinyatakan  sebagai  virus  yang  dapat  menular  dengan mudah apabila berinteraksi dengan orang yang membawa virus tersebut di dalam dirinya sehingga menyebabkan kedaruratan terhadap sistem kesehatan hampir seluruh masyarakat di berbagai negara. Bahkan negara Indonesia tidak lepas dari banyak kasus penularan virus Covid-19  dan  Indonesia  menjadi  negara  yang  memiliki  dampak  paling  besar  dari  adanya penyebaran  Covid-19,  untuk  meng-hentikan  serta  mengurangi  penularan  virus  Covid-19 semakin  meluas  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  yaitu  seperti  adanya kebijakan physical distancing, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Merujuk pada pembahasan tersebut, penulis mensandingkan dengan teori Kepastian Hukum menurut Utrecht yang terdiri dari 2 (dua) unsur, mencerminkan adanya keterkaitan yang  relevan  dengan  permasalahan  mengenai  latar  belakang  pemailitan  maskapai
26 Ibid ., 27 JTASYER Law Firm, Penerapan Prinsip Keadaan Kahar dalam Hukum Indonesia , http://www.jtasyer.com/penerapan-prinsip-keadaan-kahar-.
28 M Timothy, Analisa Klasula Force Majeure pada Perjanjian Pemborongan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan  PT.  Narasari  Indoensia  dalam  Situasi  Pandemi  Covid-19 .  DiH,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.17,  No.1,  2021, hlm.118.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
penerbangan  Lion  Air  ( Lessee )  sebagai  dampak  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat (PPKM).
b. Kebijakam Perlindungan Hukum bagi Lessee (Lion Air) atas Dipailitkan oleh Lessor ( Leasing pesawat)
Untuk  membahas  dan  menganalisa  permasalahan  perlindungan  hukum,  penulis meminjam  pendapatnya  Philipus  M.  Hadjon,  dengan  lebih  difokuskan  pada  Sarana Perlindungan  Hukum  Preventif,  yaitu  pertama  permasalahan  mengenai  penerapan  Asas Solven dan Insolven.
1) Permasalahan-permasalahan terkait dengan perjanjian, sebagai berikut:

## a) Penafsiran Perjanjian
Para  pihak  yang  membuat  perjanjian  tidak  selalu  dapat  mengungkapkan kehendaknya dengan kata dan/atau frasa yang tepat, sehingga kata/frasa yang digunakan dalam  perjanjian  tersebut  berpotensi  menimbulkan  sengketa  ketika  perjanjian  tersebut dilaksanakan akibat perbedaan penafsiran terhadap suatu kata/frasa tertentu. Karena itu, KUHPerdata  menyediakan  berbagai  cara  untuk  menafsirkan  suatu  perjanjian  sehingga perbedaan  penafsiran  dapat  diselesaikan  dan  sengketa  dapat  dihindarkan.  Dalam  hal sengketa  akibat  perbedaan  penafsiran  tersebut  terjadi  di  hadapan  pengadilan,  maka berbagai  cara  untuk  menafsirkan  suatu  perjanjian  tersebut  akan  digunakan  oleh  hakim dalam mengambil putusan terhadap sengketa yang diajukan kepada mereka (Pasal 1342- 1351 KUHPerdata). 29
Secara garis besar terdapat 10 (sepuluh) macam cara menafsirkan kata/frasa dalam suatu perjanjian, yaitu: 30
(1). Jika kata/frasa dalam perjanjian jelas, maka kata/ frasa tersebut tidak boleh ditafsirkan.
(2).  Jika  kata/frasa  dalam  perjanjian  dapat  diberikan  berbagai  macam  penafsiran,  maka kata/frasa tersebut harus diberi arti dengan cara menyelidiki maksud para pihak ketika mereka  membuat  perjanjian,  daripada  tetap  berpegang  teguh  pada  arti  kata/frasa tersebut secara harfiah.
(3).  Jika  kata/frasa  dalam  perjanjian  memiliki  2  (dua)  arti,  maka  harus  dipilih  arti  dari kata/frasa yang dapat dilaksanakan, daripada memilih arti kata/frasa yang tidak dapat dilaksanakan.
(4).  Jika  kata/frasa  dalam  perjanjian  memiliki  2  (dua)  arti,  maka  harus  dipilih  arti  dari kata/frasa yang paling sesuai dengan sifat perjanjian tersebut.
(5). Jika kata/frasa dalam perjanjian menimbulkan keraguan, maka harus ditafsirkan sesuai kebiasaan setempat, atau di tempat dimana perjanjian dibuat.
(6). Hal yang menurut kebiasaan selalu dimasukkan dalam perjanjian, dianggap secara diam- diam ( tacit ) dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dinyatakan secara tegas.
(7).  Setiap  janji  (dirumuskan  dalam  pasal)  harus  ditafsirkan  dalam  kerangka  perjanjian secara keseluruhan, karena semua janji (dirumuskan dalam pasal) di dalam perjanjian memiliki hubungan satu dengan lainnya.
29 Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi , (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für, 2021), hlm.14-15.
30 Ibid .,
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
(8). Suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian pihak yang meminta diperjanjikan hal tertentu (pihak pembuat  perjanjian), dan untuk keuntungan pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut (pihak penerima perjanjian).
(9). Meskipun kata/frasa yang digunakan dalam perjanjian memiliki arti yang sangat luas, namun arti kata/frasa dalam perjanjian tersebut hanya mencakup arti kata/frasa yang secara nyata dimaksudkan oleh para pihak ketika perjanjian dibuat.
(10).  Jika  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  memberikan  penjelasan  tentang  perjanjian tersebut, maka pihak tersebut tidak dapat dianggap hendak mengurangi atau membatasi kekuatan perjanjian menurut hukum mengenai hal yang tidak dinyatakannya. 31

## b). Keadilan sebagai Kepantasan dalam Perjanjian
Pengertian “keadilan sebagai kepantasan” adalah terjemahan dari konsep “ justice as fairness ”  yang  diajukan  oleh  filosof  hukum  John  Rawls.  Konsep  “ fairness ”  lebih  banyak memuat  kepantasan,  kebajikan,  atau  orang  Jawa  sering  bilang  yaitu  “ Ngono  yo  ngono, nanging yo ojo ngono ”. Misalnya, orang yang bersalah memang harus dihukum, tetapi jangan diperlakukan  dengan  kejam.  Itulah  sebabnya,  mengapa  dalam  pemahaman  John  Rawls, justice belum  tentu  adalah fairness ,  tetapi  sebaliknya fairness pasti  merupakan justice . 32 Dalam kata lain, justice adalah sesuatu yang adil, tetapi bukanlah fairness atau kepantasan. Inilah  nalar  filosofis  yang  menjadi  dasar  bagi  ethik,  bahwa  perjanjian  baku  tidak  boleh mengabaikan fairness dalam menempatkan para konsumen sebagai counterpart .
c). Masalah Keadilan dalam Perjanjian Baku
Keadilan  merupakan masalah potensial yang besar dalam perjanjian baku, terutama karena faktor konstitutif utama dalam setiap perjanjian adalah persetujuan para pihak untuk menerima ketentuan yang merumuskan perangkat hak dan kewajiban timbal-balik diantara mereka,  dan  kesepakatan  bersama  untuk  melaksanakan-nya.  Setiap  orang  membuat perjanjian dengan satu motivasi dasar yang sama, yaitu melalui perjanjian dengan pihak lain, dia akan mendapatkan apa yang diperlukan atau dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah, atau lebih efisien, atau lebih baik, pokoknya secara lebih menguntungkan, daripada jika harus mengusahakannya sendiri. 33
Ada juga kemungkinan bahwa seseorang tidak dapat mencapai tujuannya, jika dia tidak bekerjasama  dan  membuat  perjanjian  dengan  suatu  pihak  lain  yang notabene memiliki kapasitas  yang  diperlukan.  Dalam  konstelasi  industri  dan  keuangan  seperti  sekarang, konsumen  semakin  sering  berada  dalam  posisi  itu,  di  mana  mereka  memerlukan  barang dan/atau jasa tertentu, yang seringkali hanya dihasilkan/ ditawarkan oleh pelaku usaha yang spesifik, dan karena itu mempunyai daya tawar yang kuat.
Dalam perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, para pihak akan merumuskan perangkat ketentuan mengenai hak dan kewajiban mereka secara timbal-balik. Selama masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan
31 Ibid ., hlm.15.
32 John  Rawls, A  Theory  of  Justice (Original  ed.).  Cambridge,  Massachusetts:  Belknap  Press  of  Harvard University, 2018.
33 Johannes Gunawan  dan  Bernadette M. Waluyo, Perjanjian  Baku: Masalah  dan Solusi , (Jakarta:  Deutsche Gesellschaft für, 2021), hlm.29.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
perjanjian, tidak ada masalah. Masalah akan timbul, jika salah satu pihak gagal menjalankan salah satu kewajibannya, sehingga pihak lainnya merasa dirugikan. Jika pihak yang dirugikan (korban) mengajukan gugatan ke pengadilan atau arbitrase, korban akan menuntut untuk mendapatkan ganti-rugi.
Bahkan korban juga merasa diperlakukan tidak adil karena dirugikan oleh ingkar-janji pihak lainnya, tetapi korban tidak mengajukan gugatan karena ketentuan perjanjian yang dibuat dengan pihak yang telah merugikannya dipandangnya sebagai tidak adil. Karena itu hakim atau arbiter yang mengadili gugatan itu juga akan memusatkan diri pada pemulihan kerugian  yang  telah  terjadi  dan  menegakkan  keadilan  berdasarkan  hukum  positif  yang mengatur perselisihan yang timbul dari perjanjian, tetapi bukan mengadili apakah perjanjian itu sendiri adalah adil atau tidak. 34
Persoalan substansi dari suatu perjanjian adalah adil atau tidak, memang hampir tidak relevan  dalam  perjanjian  perorangan  yang  daya-tawar  para  pihaknya  adalah  relatif seimbang, dan perjanjian perorangan biasanya perjanjian yang dibuatnya berdasarkan asas kebebasan  berkontrak,  atau  perjanjian-perjanjian  yang  tidak  melibatkan  kepentingan banyak orang. Di sisi lain, masalah keadilan dalam suatu perjanjian akan nampak menonjol jika  dibuatnya  perjanjian  baku  dengan  tidak  adanya  keseimbangan  antar-pihak  di  dalam perjanjian baku tersebut.

## d) Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen
Definisi perjanjian secara umum diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.  R. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang  berjanji  kepada  orang  lain  atau  di  mana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan sesuatu. Dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan. 35
Selanjutnya  Abdulkadir  Muhammad  berpandangan,  perjanjian  adalah  suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 36 Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk  menimbulkan  suatu  akibat  hukum. 37 Dengan  demikian,  kedua  belah  pihak  sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu kemudian menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang apabila kesepakatan itu dilanggar akan dikenakan sanksi. 38
Menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman,  terdapat  karakteristik  dari  perjanjian  baku, mencakup: 39
1). Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat.
2). Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian. 3). Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
34 Ibid ., hlm.30.
35 R. Subekti, Hukum Perjanjian , (Jakarta: Intermasa, 2017), hlm.1.
36 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.78.
37 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm.81.
38 Ibid ., hlm.84.
39 Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Di luar KUHPerdata ,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.22.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
4). Bentuk tertentu (tertulis). 5). Dipersiapkan secara massal dan kolektif.
Pada  awal  dimulainya  suatu  perjanjian,  prinsip  penting  yang  perlu  diingat  adalah prinsip kebebasan berkontrak diantara pihak yang berkedudukan seimbang dalam mencapai kesepakatan.  Namun,  berkaitan  dengan  aspek-aspek  per-ekonomian  yang  semakin berkembang, saat ini para pihak mencari format yang lebih praktis, dengan cara salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah  dicetak,  berupa  formulir  untuk  kemudian  diberikan  kepada  pihak  lainnya  untuk disetujui  (ditandatangani).  Inilah  yang  dimaksudkan  dengan  perjanjian  standar  atau perjanjian baku. 40
Dalam pelaksanaan perjanjian baku pihak konsumen hanya dihadapkan pada 2 (dua) pilihan, yaitu: 41
1). Jika konsumen membutuhkan barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya, disetujuinya perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pengusaha ( take it ), atau 2).  Jika  konsumen  tidak  setuju  dengan  syarat-syarat  yang  ditawarkan  itu,  janganlah membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan ( leave it ). Karena konsumen hanya mempunyai 2 (dua) pilihan menyetujui atau menolak, maka pada  umumnya  kontrak  baku  dibuat  dan  dipersiapkan  oleh  pihak  yang  secara  ekonomi kedudukannya  lebih  baik  atau  kuat  dari  pihak  lainnya.  Pada  hubungan  antara  nasabah dengan  pihak  bank  pada  umumnya  kontraknya  sudah  dibuat  secara  standar  oleh  bank, sedangkan  nasabah  hanya  menandatanganinya  saja. 42 Akibatnya  seseorang  menjadi terpaksa  melakukan  perjanjian,  misalnya  karena  dalam  keadaan  butuh  sekali  akan  uang sehingga menandatangani perjanjian utang piutang dari rentenir dengan bunga tinggi, atau jika  suatu  perjanjian  yang  sudah  dibuatkan  konsepnya  dan  tinggal  ditandatangani  saja. Konsumen  sendiri  tidak  mengerti  isinya  secara  jelas,  namun  tetap  disetujui  karena  yang dihadapi adalah lawan perikatannya yang memiliki posisi lebih tinggi.
Dampak dari perjanjian baku terutama sekali adalah  terdapat salah satu  pihak yang dirugikan,  biasanya  debitur/  konsumen.  Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi konsumen,  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Hukum perlindungan konsumen ini dinilai mengalami kemajuan yang luar biasa pasca lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  peraturan  tersebut  memberikan  sistem  perlindungan konsumen yang spesifik, utamanya dalam bidang jasa keuangan. 43
Spirit  dari  peraturan  tersebut  tidak  diragukan  lagi  memperkuat  sisi  perlindungan konsumen.  Ruang  lingkup  perlindungan  konsumen  dalam  peraturan  tersebut  meliputi  3 (tiga)  hal  pokok,  yaitu  pertama,  pengaturan  hak  konsumen  atas  informasi.  Hal  ini  dibuat sebagai  upaya  mencegah  kerugian  konsumen  sebelum  transaksi.  Ini  menjadi  sistem
40 Ibid ., hlm.24.
41 Abdulkadir Muhammad, Op.cit ., hlm.80. 42 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.80.
43 J. Satrio, Hukum Perjanjian , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm.230.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
pengawasan preventif terhadap pelaku jasa keuangan. Kedua, berisi perlindungan hak atas fair agreement . Ketiga, berisi tentang kompensasi dan kerugian konsumen. 44
Seiring  dengan  perlindungan  konsumen,  di  Indonesia  dasar  hukum  yang  dijadikan konsumen dalam mengajukan perlindungan hukum, yaitu: 45
a)   Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1),  Pasal 27, dan Pasal 33. b)   Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  42  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
c)   Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
d)   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
e)   Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2001  tentang  Pembinaan  Pengawasan  dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
f)   Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan  Pengaduan  Konsumen  yang  ditujukan  kepada  seluruh  Dinas  Indag Prop/Kab/Kota.
g)   Surat
Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor
795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen. Selanjutnya  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut: 46
a)   Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b)   Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
c)   Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan,  dan  menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d)   Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e)   Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
f)   Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan konsumen.
Walaupun  ketentuan  mengenai  klausula  baku  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  akan  tetapi  pada  kenyataannya seringkali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang  harus  diperhatikan  oleh  pihak  bank  untuk  menghilangkan  atau  paling  tidak
44 Agus Satory, Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan  dan  Implementasinya  di  Indonesia ,  PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.2,  No.2,  Tahun  2015, hlm.275-277.
45 Eddhie Praptono, Pengantar Hukum Bisnis , (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021), hlm.70-72.
46 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
meminimalisir  terjadinya  kerugian  bagi  nasabah  karena  memang  harus  dalam  bentuk perjanjian baku, adalah sebagai berikut: 47
a)   Memberikan  peringatan  secukupnya  kepada  para  nasabahnya  akan  adanya  dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
b)   Pemberitahuan  dilakukan  sebelum  atau  pada  saat  penanda-tanganan  perjanjian kredit/pembiayaan.
c)   Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
d)   Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.
Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya  perjanjian  baku  mengenai  kredit  atau  pembiayaan,  serta  pembukaan  rekening  di bank  maka  diharapkan  akan  lebih  mengoptimalkan  perlindungan  hukum  bagi  nasabah, sehingga dapat meminimalisir dispute yang berkepanjangan di kemudian hari. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku  konsumen  di  bidang  perbankan  menjadi  urgen,  karena  secara  faktual  kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. 48
Kepentingan konsumen termasuk dalam hal ini nasabah, secara rinci termuat dalam Revolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985. Dalam Sidang umum PBB ke-106 yang digelar tanggal 9 April 1985 itu, digariskan bahwa hak-hak konsumen yang dimaksud yaitu: 49
a)   Perlindungan  terhadap  konsumen  dari  bahaya-bahaya  terhadap  kesehatan  dan keamanannya.
b)   Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen.
c)   Tersedianya  informasi  yang  memadai  bagi  konsumen  untuk  memberikan  mereka kemampuan  melakukan  pilihan  yang  tepat  sesuai  dengan  kehendak  dan  kebutuhan pribadi.
d)   Pendidikan konsumen.
e)   Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
f)   Kebebasan  untuk  membentuk  organisasi  konsumen  dan  memberikannya  kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan konsumen.
Dalam  Pasal  4  Bab  III  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, antara lain: 50
a.   Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa.
b.   Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c.   Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa.
47 Johannes  Ibrahim, Cross  Default dan Cross  Collateral sebagai  Upaya  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah , (Bandung: Revika Aditama, 2018), hlm.49 .
48 Marhais Abdul Miru, Hukum Perbankan di Indonesia , (Bandung: Alumni, 2014), hlm.6.
49 Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985, tanggal 9 April 1985 perihal Hak-Hak Konsumen
50 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Bab III.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
d.  Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan. e.  Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f.   Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g.  Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
h.  Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya.
i.   Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Secara  spesifik  hak-hak  konsumen,  terutama  kepentingan  hukumnya,  telah  termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dalam hal itu merupakan kepentingan yang mutlak dan sah bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Suatu hal yang tidak adil bagi konsumen  bila  kepentingan  konsumen  tidak  seimbang  dan  tidak  dihargai  sebagaimana penghargaan terhadap kalangan pengusaha. Dalam konteks itu, nasabah memiliki hak secara spesifik yakni sebagai berikut: 51
a.   Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan terperinci  dari  bank  melalui customer  service -nya,  maka  sangat  sulit  nasabah  untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.
b.   Nasabah  berhak  untuk  mendapatkan  bunga  atas  produk  tabungan  dan  deposito  yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.
Dalam praktek perbankan berlaku ketentuan bahwa nasabah yang akan menyimpan dananya pada waktu suatu bank dilakukan bukan dengan cuma-cuma. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut.
Walaupun  ketentuan  mengenai  klausula  baku  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  akan  tetapi  pada  kenyataannya seringkali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang  harus  diperhatikan  oleh  pihak  bank  untuk  menghilangkan  atau  paling  tidak meminimalisir  terjadinya  kerugian  bagi  nasabah  karena  memang  harus  dalam  bentuk perjanjian baku, adalah sebagai berikut: 52
a.   Memberikan  peringatan  secukupnya  kepada  para  nasabahnya  akan  adanya  dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
b.   Pemberitahuan  dilakukan  sebelum  atau  pada  saat  penanda-tanganan  perjanjian kredit/pembiayaan.
c.   Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
d.   Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.
Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya  perjanjian  baku  mengenai  kredit  atau  pembiayaan,  serta  pembukaan  rekening  di bank  maka  diharapkan  akan  lebih  mengoptimalkan  perlindungan  hukum  bagi  nasabah, sehingga dapat meminimalisir dispute yang berkepanjangan di kemudian hari.
51 Marhais Abdul Miru, Hukum Perbankan di Indonesia , (Bandung: Alumni, 2016), hlm.32.
52 Johannes Ibrahim, Op.cit ., hlm.49.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## 2) Penerapan Asas Solven dan Insolven
Perlindungan  hukum  bagi  debitur  sehubungan  dengan  ketiadaan  Uji  Insolvensi merupakan upaya perwujudan asas kelangsungan usaha, yang merupakan salah satu asas yang  diatur  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU,  debitur  yang  masih  prospektif dimungkinkan  untuk  melangsungkan  usahanya.  Untuk  melihat  prospektif  usaha  debitur salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuangannya. Hal ini menunjukan bahwa saat ini pernormaan asas kelangsungan usaha dalam Peraturan Perundang-undangan Kepailitan di Indonesia disebutkan sebagai dasar dari pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia. Namun, Undang-Undang  Kepailitan  sama  sekali  tidak  menyinggung  tentang  melakukan  pengujian terhadap  kondisi  keuangan  debitur  sebagai  syarat  dijatuhkannya  putusan  pailit  terhadap debitur, hal ini sebagaimana diperkuat dengan pendapat Fennika Kristianto. 53 Kondisi ini menunjukan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  debitur  tercermin  belum  tercapainya  asas keseimbangan  bagi  debitur  dan  kreditur  sebagaimana  dianut  oleh  Undang-Undang Kepailitan  dan  PKPU,  padahal  konsep  perlindungan  hukum  seimbang  bagi  debitur  dan kreditur  dalam  Undang-Undang  Kepailitan  sejalan  dengan  konsep  dari  perlindungan kepentingan yang seimbang dengan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.
Sehubungan  dengan  itu,  Undang-Undang  Kepailitan  yang  baik  seyogyanya  tidak hanya  memberikan  perlindungan  bagi  kreditur  tetapi  juga  bagi  debitur.  Suatu  Undang- Undang  Kepailitan  yang  baik  haruslah  dilandaskan  pada  asas  pemberian  manfaat  dan perlindungan  yang  seimbang  bagi  semua  pihak  yang  terkait  dan  berkepentingan  dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan. 54
Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat  memberikan  tujuan  yang  sebenarnya,  yaitu  memberikan  manfaat,  kegunaan,  dan kepastian hukum. Sehubungan dengan ketiadaan pengujian kemampuan debitur membayar utang (Uji Insolvensi) dalam Undang-Undang Kepailitan menunjukkan belum terpenuhinya keadilan bagi debitur sebagaimana diketahui bahwa keberlakuan asas kelangsungan usaha dapat berjalan dengan baik apabila fungsi lembaga kepailitan dapat berjalan dengan baik pula. 55 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kepastian  hukum  dan  tujuan  pelaksanaan  Hukum Kepailitan yang adil tidak akan tercapai. Undang-Undang Kepailitan lebih memperhatikan dan  melindungi  kepentingan  kreditur  daripada  debitur,  padahal  baik  debitur  maupun kreditur  merupakan  warga  negara  yang  mempunyai  persamaan  kedudukan  di  depan hukum. 56
Ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  yang  tidak  memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi debitur dan kreditur dalam penerapannya. Karena dengan ketentuan tersebut, debitur yang masih dalam keadaan mampu membayar (solven)  harus  dinyatakan  pailit.  Padahal  dengan  dinyatakannya  debitur  pailit  akan
53 Daniel F. Aling, Perlindungan Debitur dan Kreditor dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Dampaknya bagi Perbankan, Karya Ilmiah, Departemen Pendidikan Nasional RI, Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi, Manado, 20109, hlm.4.
54 Fennika Kristianto, Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi , (Jakarta: Minerva Athena Pressindo Persada, 2019), hlm.12.
55 Serlika Aprita, INSOLVENSI: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan , (Jember: Pustaka Abadi, 2017), hlm.19-22.
56 Hariyanto, Prinsip  Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta  Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia , Artikel, Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2018, hlm.7
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
mengakibatkan debitur menutup usahanya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan atas usaha debitur akan kehilangan kesempatan untuk menggantungkan penghidupannya pada debitur  yang  masih  dalam  keadaan  mampu  membayar  ( solven ).  Hakim  seharusnya  tidak hanya  memperhatikan  kepentingan  kreditur  dengan  mengabulkan  permohonan  pailit terhadap debitor berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan secara legistis dan tekstual tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak lainnya yang tergantung hidupnya pada debitur, jika debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. 57

## KESIMPULAN
Latar  belakang  dipailitkannya  maskapai  penerbangan  Lion  Air  disebabkan  oleh berbagai  faktor,  yaitu  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  diantaranya  kurang cermatnya  dalam  memeriksa  perjanjian  yang  telah  disepakati  kedua  belah  pihak (manajemen  Operasional  Lion  Air  dengan  Leasing  Sewa  Pesawat  Terbang),  manajemen penumpang, manajemen resiko terutama penanganan keadaan solven dan insolvency , serta manajemen operasional pesawat terbang Lion Air. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari pihak kreditur ( leasing sewa pesawat terbang) dan pihak-pihak lainnya.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  pemerintah  terhadap  debitur  yang  dipailitkan oleh para kreditur dan pihak leasing sewa pesawat terbang serta pihak-pihak lainnya melalui putusan  Pailit  Pengadilan  Niaga,  dilandasi  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta kemampuan hakim dalam mempertimbangkan kondisi kahar dan kemampuan debitur mengenai solven dan insolven debitur.

## Saran
Diharapkan  pihak  manajemen  maskapai  penerbangan  lebih  meningkatkan kemampuannya di bidang manajemen perjanjian dan manajemen resiko, agar kedepannya dalam  mensepakati  perjanjian  perlu  dicantumkan  klausula  perjanjian  kahar  atau force majeure .
Perlu ditingkatkan kemampuan hakim Pengadilan Niaga dalam hal kemampuan solven dan insolven melalui kerjasama dengan Kantor Audit Independen (KAP). Di sisi lain, perlu segera  dibentuk  perumusan  regulasi  perdata  internasional  mengenai  kerjasama  antara maskapai dengan rental pesawat,

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ahmad, dkk., 2021, Layanan Angkutan Penumpang Transportasi Laut di Masa Pandemi , Jurnal JALASENA Teknik Perkapalan, Vol.2. No.2, Februari.
[2] Hasan , Djuhaendah,  2016, Lembaga  Jaminan  Kebendaan  Bagi  Tanah  dan  Kebendaan Lain  yang  Melekat  pada  Tanah  dalam  Konsep  Penerapan  Asas  Pemisahan  Horisontal , Bandung: Citra Aditya Bakti.
[3] Ibrahim, Johannes, 2018, Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah , Bandung: Revika Aditama.
[4] J. Satrio, 2019, Hukum Perjanjian , Bandung: Citra Aditya Bakti.
[5] Johannes  Gunawan  dan  Bernadette  M.  Waluyo,  2021, Perjanjian  Baku:  Masalah  dan Solusi , Jakarta: Deutsche Gesellschaft für.
[6] John Rawls, 2018, A Theory of Justice (Original ed.). Cambridge, Massachusetts: Belknap
57 Serlika Aprita, Op.cit ., hlm.21.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Press of Harvard University.
[7] Kristianto,  Fennika,  2019, Kewenangan  Menggugat  Pailit  dalam  Perjanjian  Kredit Sindikasi , Jakarta: Minerva Athena Pressindo Persada.
[8] M Timothy, 2021, Analisa Klasula Force Majeure pada Perjanjian Pemborongan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Narasari Indoensia dalam Situasi Pandemi Covid-19 . DiH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, No.1.
[9] Marhais Abdul Miru, 2014, Hukum Perbankan di Indonesia , Bandung: Alumni.
[10] Megarita, 2017, Upaya Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah , Jurnal Hukum USU, Vol 12. No. 1. Februari.
[11] Mertokusumo, Sudikno, 2019, Mengenal Hukum , Yogyakarta: Liberty.
[12] Muhammad, Abdulkadir, 2018, Hukum Perikatan , Bandung: Citra Aditya Bakti.
[13] Najih, Mokhammad, 2014, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum , Malang: Setara Press.
[14] Praptono, Eddhie, 2021, Pengantar Hukum Bisnis , Yogyakarta: Tanah Air Beta.
[15] R. Subekti, 2017, Hukum Perjanjian , Jakarta: Intermasa.
[16] Salim  H.S.,  2016, Perkembangan  Hukum  Kontrak  Di  luar  KUHPerdata ,  Jakarta: RajaGrafindo Persada.
[17] Satory, Agus, 2015, Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor  Jasa  Keuangan:  Penerapan  dan  Implementasinya  di  Indonesia ,  PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2.
[18] Shofie,  Yusuf,  2018, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-instrumen  Hukumnya , Bandung: Citra Aditya Bakti.
[19] Sjahdeini, Sutan Remy, 2019, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
[20] Soekanto, Soerjono, 2016, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press.
[21] Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  2018, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jakarta: Rajawali Pers.
[22] Sunarmi, 2018, Hukum Kepailitan , Jakarta: PT. Sofmedia.
[23] Supramono,  Gatot,  2017, Kedudukan  Perusahaan  Sebagai  Subyek  dalam  Gugatan Perdata di Pengadilan, Jakarta: Rineka Cipta.
[24] Sutarno, 2015, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank , Bandung: Alfabeta.
[25] Sutedi, Adrian, 2019, Hukum Kepailitan , Bogor: Ghalia Indonesia.
[26] Usman, Rachmadi, 2018, Hukum Jaminan Keperdataan , Jakarta: Sinar Grafika.
[27] Yasonna  H.  Laoly,  (Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia),  dalam  Artikelnya “ Kesadaran Hukum dan Terwujudnya Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
[28] UUD 1945.
[29] KUHPerdata.
[30] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sumber lainnya:
[31] Biofarma,
“Kenali Virus Covid - 19”, https://www.biofarma.co.id/id/berita - terbaru/detail/kenali-virus-covid19.
[32] CNBC  Indonesia, Bukan  Main-Main,  Gugatan  ke  Lion  Air  Cs  Bisa  Berujung  Pailit , https://www.cnbcindonesia.com/news/20200925170030-4-189543/bukan-main- main-gugatan-ke-lion-air-cs-bisa-berujung-pailit.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
[33] Detikfinance.com., 4  Perusahaan  yang  Digugat  Pailit  di  Tengah  Pandemi , https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5226783/4-perusahaan-yang- digugat-pailit-di-tengah-pandemi.
[34] JTASYER  Law  Firm, Penerapan  Prinsip  Keadaan  Kahar  dalam  Hukum  Indonesia , http://www.jtasyer.com/penerapan-prinsip-keadaan-kahar-.