## KESIAPAN PUSKESMAS MENUJU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER

## THE READINESS OF PRIMARY HEALTH CENTER TO BECOME THE REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCY (BLUD) IN JEMBER DISTRICT
Yennike Tri Herawati*, Ni’mal Baroya, Christyana Sandra, Sulistiyani, Andrei Ramani,

## Prehatin Trirayahu Ningrum, Kurnia Adriansyah Akbar
Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jl. Kalimantan I no. 93 Jember Jawa Timur
*email: yennike.fkm@unej.ac.id

## Abstract
BLUD  is  a  system  that  has  flexibility  in  financial  management  patterns  by  implementing  healthy business practices and can be applied by Regional Technical Implementation Units (UPTD. Minister of  Home  Affairs  Regulation  Number  79  of  2018  a  Regional  Technical  Implementing  Unit  can implement a BLUD if it provides public services, both as the provision of goods and public services to  the  community,  especially  for  health  service  providers.  Units  in  the  health  sector  that  can implement  BLUD  include  public  health  center,  hospitals,  and  Regional  Health  Laboratories.  The implementation  of  BLUD  at  the  public  health  center  aims  to  provide  flexibility  for  health  service providers in providing and improving health services in accordance with the needs of the community in  the  public  health  center  area.  However,  to  be  able  to  implement  the  BLUD  policy,  the  public health  center  must  meet  the  predetermined  requirements,  both  substantive,  technical,  and administrative requirements as well as the readiness of the organizational structure, organizational resources, and organizational culture. The analysis was carried out on 10 selected health centers in the Jember Regency area are Kaliwates, Ajung, Klatakan, Patrang, Sumberbaru, Lojejer, Kalisat, Silo 2, Sukowono, and Sumberjambe. This is due to considering that there were no public health centers with  BLUD  status  in  the  area.  Public  health  center  have  received  socialization  and  are  ready  to improve  their  status  to  become  BLUDs,  but  there  needs  to  be  a  strong  regulatory  basis,  funding sources and complete facilities and human resources, especially accountants needed to support the formation of BLUD public health center.
Keywords: BLUD, readiness, publick health center

## Abstrak
Badan  Layanan  Umum  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  BLUD  adalah  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  di  lingkungan  pemerintah  daerah  yang  dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  berupa  barang  dan/atau  jasa  yang  dijual  tanpa  mengutamakan  mencari  keuntungan,  dan dalam  melaksanakannya  kegiatan  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  efisiensi  dan  produktivitas. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  Tahun  2018  suatu  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  dapat menerapkan  BLUD  apabila  meyelenggarakan  pelayanan  umum  baik  sebagai  penyediaan  barang maupun jasa layanan umum kepada masyarakat terutama untuk penyedia pelayanan kesehatan. Unit – unit  di  bidang  kesehatan  yang  dapat  menerapkan  BLUD  diantaranya adalah puskesmas,  rumah  sakit, dan  Laboratorium  Kesehatan  Daerah  (Labkesda).  Penyelenggaraan  BLUD  di  Puskesmas  bertujuan untuk  memberikan  keleluasaan  bagi  pemberi  pelayanan  kesehatan  dalam  memberikan  dan meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah puskesmas. Akan tetapi  untuk  dapat  menerapkan  kebijakan  BLUD  tersebut  puskesmas  harus  memenuhi  persyaratan yang  telah  ditentukan  baik  itu  persyaratan  substantif,  teknis,  maupun  administratif  serta  kesiapan struktur  birokrasi,  sumber  daya  organisasi,  dan  budaya  organisasi.  Analisis  dilakukan  terhadap  10
puskesmas  terpilih  di  wilayah  Kabupaten  Jember  yaitu  Puskesmas  Kaliwates,  Ajung,  Klatakan, Patrang,  Sumberbaru,  Lojejer,  Kalisat,  Silo  2,  Sukowono,  dan  Sumberjambe.  Hal  ini  dilakukan mengingat belum adanya puskesmas berstatus BLUD di wilayah tersebut. Mayoritas puskesmas sudah mendapatkan  sosialisasi  dan  siap  meningkatkan  status  mejadi  BLUD  namun  perlu  adanya  dasar regulasi yang kuat, sumber pembiayaan dan melengkapi fasilitas dan sumber daya  manusia terutama tenaga akuntan yang dibutuhkan untuk mendukung terbentuknya puskesmas BLUD. Puskesmas juga diharapkan melakukan survey kepuasan pelanggan sebagai salah satu indikator persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan diri sebagai puskesmas BLUD Kata Kunci: BLUD, kesiapan, puskesmas

## PENDAHULUAN
Layanan  publik  adalah  suatu  rangkaian kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk  memenuhi kebutuhan  layanan  yang  diatur  sesuai  dengan peraturan  dan  undang  -  undang  untuk  seluruh masyarakat  Indonesia  atas  barang,  jasa,  dan pelayanan administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik. Tuntutan masyarakat  terhadap  kualitas  layanan  publik mendorong pemerintah untuk merubah pengelolaan  keuangan  guna  meningkatkan akuntabilitas,  transparansi  dan  profesionalitas (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia, 2017).  Perubahan  pola  pengelolaan  keuangan tersebut seiring dengan diterbitkannya tiga paket kebijakan  yaitu  Undang  –  undang  Nomor.  17 Tahun  2003  tentang  keuangan  negara,  Undang –  undang  Nomor.  1  Tahun  2004  tentang perbendaharaan  negara,  dan  Undang  –  undang Nomor  15  Tahun  2004  tentang  pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara.  Serangkaian  paket  kebijakan  inilah yang mendasari diterbitkannya Peraturan Presiden  Nomor  23  Tahun  2005  tentang pengelolaan  Badan  Layanan  Umum  (BLU) yang mengatur mengenai fleksibilitas, transparansi,  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  di  suatu  instansi  milik  pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Badan  Layanan  Umum  Daerah  yang selanjutnya  disingkat  BLUD  adalah  Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah  daerah  yang  dibentuk  untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat berupa  barang  dan/atau  jasa  yang  dijual  tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melaksanakannya  kegiatan  didasarkan  pada prinsip-prinsip  efisiensi  dan  produktivitas. Berdasarkan  Permendagri  Nomor  79,  2018 BLUD  merupakan  sistem  yang  memiliki fleksibilitas pola  pengelolaan  keuangan  dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat dan dapat diterapkan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah
(UPTD)/instansi  daerah  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Puskesmas sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan primer yang diakses oleh masyarakat harus  dapat  memberikan  layanan  kesehatan primer yang bermutu kepada masyarakat sesuai dengan  Standart  Pelayanan  Minimal  (SPM) kesehatan  yang  berlaku  di  puskesmas.  Salah satu bentuk dukungan untuk dapat teselenggaranya  pelayanan  kesehatan  yang bermutu  dan  sesuai  dengan  standart  adalah dengan  pembiayaan  yang  memadai.  Sumber pembiayaan di puskesmas berasal dari retribusi pelayanan  dan  pemerintah  (Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia,  2004),  namun  sejak  era Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  puskesmas mendapatkan tambahan pembiayaan dari kapitasi  dan  klaim  layanan  peserta  Badan Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Rasio pemanfaatan dana kapitasi untuk pembiayaan di puskesmas  ditentukan  dengan  besaran  60% untuk jasa pelayanan dan 40% digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan perorangan  (obat-obatan,  bahan  –  bahan  medis habis pakai, usaha promotif dan preventif).
Perolehan pembiayaan dari dana kapitasi dan  klaim  sangat  membantu  puskesmas  dalam meberikan  layanan  yang  bermutu  namun sayangnya  pemanfaatan  dana  kapitasi  yang didapat  belum  maksimal  dikarenakan  adanya birokrasi  yang  menyebabkan  keterlambatan dalam  penggunaan  anggaran  yang  telah dirancang,  hal  ini  sangat  bertentang  dengan prinsip  layanan  kesehatan  yang  tidak  dapat ditunda. Tidak hanya terhambat oleh pengelolaan  dana  kapitasi,  realisasi  dana  BOK (DAK non - fisik) yang jumlahnya relatif kecil juga mengalami keterlambatan.
Biaya  operasional  yang  tidak  mencukupi serta  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah yang  kaku  dan  tidak  peka  terhadap  kebutuhan operasional  organisasi  pendukung  menjadi kendala  bagi  puskesmas  untuk  mengelola keuangannya. Hal ini karena pemerintah daerah
menganggap DAK immaterial dan dana kapitasi merupakan  bagian  dari  APBD,  sehingga  dana tersebut  baru  dapat  digunakan  setelah  DPRD mengesahkan  RAB.  Keadaan  ini  tentu  tidak sesuai dengan sifat biaya operasional pelayanan kesehatan  yang  tidak  dapat  ditangguhkan selama  anggaran  ada,  dalam  artian  seseorang tidak  dapat  menunda  rasa  sakitnya  hingga anggaran tersebut turun (Kementerian PPN/Bappenas, 2017). Oleh sebab itu diterbikannya surat Mendagri Nomor 440/8130/SJ  tentang  percepatan  perubahan status  puskesmas  menjadi  puskesmas  BLUD. Perubahan  status  menjadi  puskesmas  BLUD dapat  memberikan  sejumlah  manfaat,  antara lain  mendorong  organisasi  untuk  dapat langsung  menggunakan  biaya  kapitasi  untuk kebutuhan  operasional  atau  membayar  staf kontrak  bila  diperlukan,  dapat  memastikan ketersediaan fasilitas, dapat mendorong efisiensi  dan  efektivitas  pengeluaran,  dan dapat  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  Puskesmas.  Dalam  Permendagri Nomor  79  Tahun  2018  dinyatakan  bahwa, Perubahan  puskesmas  untuk  menjadi  BLUD tersebut  dapat  dilakukan  apabila  puskesmas telah  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan baik  persyaratan  substantif,  teknis,  maupun administratif.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dari 137  puskesmas  yang terdapat  di  wilayah  kerja  se  eks  Karisidenan Besuki,  seluruh  puskesmas  di  wilayah  kerja Kabupaten  Jember  belum  merubah  statusnya menjadi  puskesmas  BLUD.  Sejak  2017  Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember
telah berkomitmen menuju perubahan status puskesmas  menjadi  puskesmas  BLUD,  namun pada  kenyataannya  sampai  dengan  saat  ini  dari 50 puskesmas di wilayah kerjanya belum belum ada  yang  berstatus  BLUD.  Dinas  kesehatan memberikan peluang kepada seluruh puskesmas di  wilayah  kerjanya  untuk  mengajukan  diri sebagai puskesmas BLUD, dinas kesehatan juga memberikan  pembekalan  berupa  sosialisasi  dan pelatihan  penyusunan  dokumen  administratif guna  menunjang  pembentukan  status  BLUD pada  puskesmas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis kesiaspan penerapan status BLUD pada puskemas di wilayah Kabupaten Jember.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  diterapkan  adalah metode kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk  menggambarkan  keadaan  serta  menggali
secara  luas  kesiapan  penerapan  status  BLUD pada  puskesmas  meliputi  kesiapan  persyaratan teknis  dan  administratif  puskesmas,  analisis peran stakeholder , analisis suasana yang ada di puskesmas.  Unit  analisis  penelitian  ini  adalah puskesmas  yang  ditentukan  secara  purposive sampling.  Metode  pengumpulan  data  dengan Data  yang  digunakan  merupakan  data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer  dikumpulkan melalui  proses Indepth  Interview dan Focused Group Discussion . Selanjutnya untuk menunjang kebutuhan akan data sekunder, juga akan  dikumpulkan  informasi  dari  instansi terkait di wilayah Kabupaten Jember.
Analisa  data  akan  dilakukan  secara bertahap.  Tahap  pertama  adalah  analisis deskriptif untuk kesiapan teknis dan administrative puskesmas BLUD. Analisis data tahap kedua adalah analisis tematik, konten dan stakeholder  untuk  data  dari  in  depth  interview dan  FGD.  Data  yang  sudah  terkumpul,  diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan textular Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Maret  sampai  dengan  Desember  2018  di  10 puskesmas  di  wilayah  kerja  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Jember  (Puskesmas  Kaliwates, Ajung, Klatakan, Patrang, Sumberbaru, Lojejer, Kalisat,  Silo  2,  Sukowono,  dan  Puskesmas Sumberjambe), Kantor Bupati, DPRD, Bappeda,  dan  DPPK.  Subjek  penelitian  adalah target  populasi  yang  memiliki  kuantitas  dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya  (Sugiyono, 2015). Subjek dalam  penelitian  pengambil  kebijakan  terkait puskesmas  BLUD  dan  pihak  yang  terlibat menjadi  pelaksana  puskesmas  BLUD  yaitu Kepala  Puskesmas  sebagai  informan  kunci. Informan  utama  yang  terdiri  atas  Kepala  TU Puskesmas,  Bendahara  Puskesmas,  Pejabat Teknis  Puskesmas,  dan  Tim  persiapan  BLUD Pusksemas  serta  Tim  Pendamping  dari  Dinas Kesehatan sebagai informan tambahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Stakeholder
Keberadaan  stakeholder  dapat  dibagi menjadi  beberapa  bagian.  Stakeholder  kunci, stakeholder  utama  dan  stakeholder  penunjang. Indentifikasi  stakeholder  sangat  penting  bagi percepatan  status  puskesmas  BLUD  karena stakeholder  merupakan  orang  –  orang  ataupun organisasi yang mempunyai kepentingan dalam penyusunan  regulasi.  Berdasarkan  penelitian
berikut  pengelompokan  stakeholder  sesuai dengan  penannya,  stakeholder  kunci  adalah bupati, sekertaris daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah,  ketiga  stakeholder  ini  jika dianalisis  menggunakan  matriks  kepentingan  – pengaruh  dapat  disebut  sebagai key  player. Stakeholder  utama  merupakan  pengambil keputusan  dilingkungan Dinas  Kesehatan Kabupaten  jember  dan  jajarannya  serta  para kepala puskesmas, yang dalam matriks kepentingan  –  pengaruh  merupakan  subjek. Sedangkan untuk stakeholder penunjang adalah Bappeda  Jember  dan  DPKAD  Jember,  yang dalam matriks kepentingan – pengaruh merupakan contex setter Dari  hasil  analisis  stakeholder  ini  dapat ditemukan  gambaran  kepentingan  stakeholder dalam  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan, dapat  memetakan  kemungkinan  terjadinya konflik  pada  saat  penetapan  kebijkan,  untuk menentukan  adanya  kemungkinan  kerjasama atau koalisi berdasarkan struktur dan hubungan masing – masing kepentingan.
Masing-masing stakeholder sangat mendukung adanya percepatan status puskesmas menjadi BLUD, hal ini semata-mata guna  mendukung  kemandirian  puskesmas dalam  melakukan  pengelolaan  keuangaannya, yang  nantinya  akan  berpengaruh  pada  mutu layanan  puskesmas.  Namun  ada  hal  yang sampai  saat  ini  menjadi  kendala  besar  untuk menuju  puskesmas  BLUD.  Diharapkan  ada penghubung yang mempunyai kekuatan advokasi kepada pimpinnan pemerintah daerah.

## Kesiapan Teknis
Kesiapan  teknis  organisasi  dibutuhkan sebagai  salah  satu  indikator  yang  harus dipenuhi  sebelum  sebuah  organisasi  berubah statusnya  menjadi  BLUD.  Demikian  pula dengan  puskesmas  yang  akan  meningkatkan statusnya menjadi puskesmas BLUD. Kesiapan teknis  ini  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  nomor  79  Tahun  2018  bahwa persyaratan teknis terpenuhi apabila
Karakteristik  tugas  dan  fungsi  Unit  Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan  lebih  layak  apabila  dikelola  dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan  pencapaian  target  keberhasilan (Kementerian  Dalam  Negeri,  2018).  Indikator ini disebut tercapai apabila puskesmas memiliki kemampuan  dalam  meningkatkan  kemampuan puskesmas  dalam  melaksanakan  pelayanan kesehatan  yang  efektif,  efisien  dan  produktif.
Selain  itu  puskesmas  memiliki  spesifikasi teknis  yang  terkait  langsung  dengan  layanan umum  kepada  masyarakat  (Syncore  BLUD). Berdasarkan  hasil  penelitian,  hampir  seluruh puskesmas yang dianalisis memenuhi persyaratan tersebut, hanya terdapat 2 puskesmas  yang  belum  memenuhi  yaitu Puskesmas  Patrang  dan  Puskesmas  Klatakan. Puskesmas  telah  memiliki  tugas  dan  fungsi yang  jelas  dalam  memberikan  pelayanan  layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui  penerapan  BLUD  atas  rekomendasi kepala SKPD. Namun, Untuk indikator Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan dan kinerja keuangan  belum  dipenuhi  oleh  puskesmas teranalisis  yaitu  puskesmas  belum  mampu mengembangkan layanan/melakukan diversifikasi layanan kesehatan untuk masyarakat.  Selain  itu  beberapa  puskesmas belum  pernah  melakukan  Survei  Terhadap Kepuasan Pelanggan sehingga kepuasan pelanggan  tidak  dapat  dianalisis  apakah kepuasan  pelanggan  mengalami  peningkatan atau tidak. Puskesmas tersebut ialah Puskesmas Klatakan  dan  Patrang  tidak  melakukan  survei kepusam  pelanggan  sejak  2016-2018  dan Puskesmas Lojejer dan Kalisat tidak melakukan survei  kepuasan  pelanggan  pada  2017  dan 2018.  Hal  ini  menyebabkan  puskesmas  belum dapat memenuhi persyaratan BLUD. Sedangkan untuk indikator peningkatan kunjungan  pasien,  hampir  seluruh  puskesmas sudah  memenuhi  walaupun  dalam  kondisi kunjungan yang fluktuatif.
Hal ini dapat ditegaskan bahwa puskesmas teranalisis berpotensi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja keuangan, puskesmas  juga  telah  memenuhi  kriteria meningkatkan  kinerja  keuangan  dengan  telah tersedianya  rencana  peningkatan  pendapatan melalui  penerapan  BLUD  yang  tercantum dalam  dokumen  Renstra,  akan  tetapi  belum memenuhi  kriteria  untuk  meningkatkan  kinerja layanan.

## Kesiapan Substantif
Berdasarkan  hasil  penelitian,  untuk kesiapan substantif puskesmas dilihat kesesuaiaanya  dengan  ketentuan  yang  tertulis dalam  Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri (2018)  adalah  sebagai  berikut.  Mayoritas puskesmas  sampel  telah  memiliki  tugas  dan fungsi  kelembagaan  yang  bersifat  operasional, puskesmas  juga  menyediakan  barang  dan  jasa yang  digunakan  untuk  melakukan  layanan
kesehatan kepada masyarakat umum. Puskesmas  adalah  unit  pelaksana  teknis  daerah dan merupakan organisasi kesehatan fungsional yang  mejalankan  kegiatan  pengembangan kesehatan masyarakat dan perorangan. Puskesmas sebagai gatekeeper layanan kesehatan primer memberikan layanan kesehatan  yang  berfokus  pada  promotive  dan preventif. Dalam melaksanakan upaya penyelenggaraan kesehatan, puskesmas melaksanakan  upanya  kesehatan  masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) (Kementerian  Dalam  Negeri,  2018).  Upaya kesehatan  masyarakat  dilaksanakan  dengan sasaran  keluarga,  kelompok  dan  masyarakat. Terdapat dua bentuk kegiatan UKM yaitu UKM esensial  dan  non-esensial.  UKM  esensial merupakan  program  wajib  bagi  puskesmas, artinya  semua  puskesmas  wajib  melaksanakan UKM esensial. Sedangkan
UKM
pengembangan  merupakan  bentuk  UKM  yang dapat menjadi program tambahan bagi puskesmas.  Upaya  penyenggaraan  kesehatan lainnya  adalah  upaya  kesehatan  perorangan yang  meliputi  kegiatan  promotive,  preventif, kuratif  dan rehabilitative.  Bentuk  layanan  yang diberikan  puskesmas  untuk  upaya  kesehatan perorangan  ini  adalah  kunjungan  pasien  rawat jalan,  rawat  inap,  instalasi  gawat  darurat, persalinan  normal  dan home  visit (kunjungan rumah).  Dengan  demikian  puskesmas  yang menjadi  sampel  penelitian ini  dapat  dinyatakan memenuhi syarat kesiapan substantif.

## Kesiapan Administratif
Kesiapan administratif yang harus disiapkan  oleh  puskesmas  dalam  rangka perubahan  status  menuju  puskesmas  BLUD ditunjukkan  oleh  indikator  sebagai  berikut  : Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat  bagi  masyarakat;  Pola  tata  kelola; Rencana  strategis  bisnis;  Standar  pelayanan minimal;  Laporan  keuangan  pokok  atau prognosa/proyeksi  laporan  keuangan;  dan Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk  diaudit  secara  independen.  Berdasarkan Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 981/1010/SJ,  penilaian  pada  setiap  dokumen administratif  BLUD  memiliki  bobot  yang berbeda  yang terdiri dari 5% untuk bobot  surat pernyataan  kesanggupan  untuk  meningkatkan kinerja, 20% untuk bobot pola tata kelola, 30% untuk  bobot  Renstra,  20%  untuk  bobot  SPM, 20%  untuk  bobot  laporan  keuangan,  dan  5%
untuk  bobot  surat  pernyataan  bersedia  untuk diaudit.  Adapun  kriteria  penilaian  bagi  UPTD untuk  dinyatakan  dapat  menerapkan  kebijakan BLUD atau usulan penerapan kebijakan BLUD dinyatakan diterima apabila total hasil penilaian dari keseluruhan dokumen persyaratan administrative  >60,  sedangkan  apabila  total hasil penilaian keseluruhan dokumen ≤60 maka usulan  penerapan  kebijakan  BLUD  oleh  suatu unit  kerja  dinyatakan  tidak  diterima  atau ditolak.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dari  10 puskesmas  terdapat  hampir  seluruh  puskesmas telah siap secara administratif. Hanya Puskesmas  Silo  2  yang  belum  memiliki kesiapan  administratif,  hal  ini  dikarenakan  ada beberapa  dokumen  penunjang  yang  harus tersedia  belum  dilengkapi  oleh  Puskesmas  Silo 2.  Skor  kesiapan  administratif  terendah Puskesmas  Silo  2  terdapat  pada  indicator pernyataan  meningkatkan  kesanggupan  kinerja dan  Laporan  audit  terakhir  atau  pernyataan bersedia  untuk  diaudit.  Kendala  yang  dihadapi oleh  puskesmas  terkait  dengan  kesiapan administratif  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  hal tersebut yakni belum tersedianya ketentuan dari kepala  daerah  terkait  penyusunan  laporan keuangan  pokok  dan  laporan  audit  terakhir sehingga puskesmas belum melakukan penyusunan  terkait  dokumen  tersebut  (Nurlaili, 2019).  Faktor  lainnya  adalah  karena  penerapan dokumen  SPM yang  belum  dilakukan  secara optimal,  hal  ini  dikarenakan  penerapan  SPM belum  dilaksanakan  berdasarkan  indikator  dan kriteria  yang  telah  ditetapkan  (Surianto  and Trisnantoro,  2013).  Laporan  audit  terakhir merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun  terakhir  oleh  auditor  eksternal  sebelum SKPD  atau  Unit  Kerja  diusulkan  untuk menerapkan  PPK  BLUD.  Bila  laporan  audit terakhir  belum  tersedia,  maka  kepala  SKPD atau  kepala  Unit  Kerja  diwajibkan  membuat surat  pernyataan  bersedia  untuk  diaudit  secara independen (Zakiy dan Adam, 2016)

## Kesiapan  Struktur  Birokrasi  dan  Sumber Daya Organisasi
Kesiapan  struktur  birokrasi  dan  sumber daya  organisasi  sangat  memegang  peranan penting  dalam  percepatan  puskesmas  menuju status  BLUD.  Struktur  birokrasi  adalah  suatu tatanan  organisasi berupa pembagian  tugas  dan tanggung jawab masing-masing anggota organisasi  yang  disusun  secara  hierarki.
Pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  ini bertujuan  agar  anggota  organisasi  dapat mejalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  dengan teratur  agar  tujuan  organisasi  dapat  tercapai. Untuk menetapkan struktur birokrasi dibutuhkan  regulasi  yang  sesuai  sebagai  dasar dari  pembentukan  struktur  birokrasi  dalam organisasi.  Regulasi  yang  dibutuhkan  dapat berupa  peraturan  atau  pedoman  pemerintah daerah yang melandasi dalam penerapan BLUD dan buku pedoman persiapan penerapan BLUD. Hasil  analisis  yang  dilakukan  terhadap  10 puskesmas  sampel  bahwa  seluruh  puskemas menyatakan  bahwa  belum  ada  regulasi  tertulis dari pemerintah daerah maupun dinas kesehatan terkait dengan pelaksanaan BLUD di puskesmas. Kedua regulasi dasar ini dibutuhkan untuk menyusun SOP dan pembagian tugas dan tanggung  jawab  (fragmentasi).  Berdasarkan Permenpan No.PER/21/MPAN/11/2008 tentang Pedoman  Penyusunan  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  Administrasi  Pemerintahan. SOP  mempunyai  fungsi  sebagai  standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.  SOP  juga  mempunyai  fungsi  untuk mengurangi  tingkat  kesalahan  dan  kelalaian yang  mungkin  dilakukan  oleh seorang  pegawai dalam  melaksanakan  tugas.  Selain  itu  juga untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual  pegawai  dan  organisasi  secara keseluruhan.
Aspek berikutnya dalam struktur birokrasi  adalah  fragmentasi.  Fragmentasi merupakan penyebaran tugas dan tanggungjawab  kedalam  beberapa  sturuktur dalam  organisasi  sehingga  timbul  koordinasi dan  kerjasama  guna  mengimplementasikan suatu  kebijakan.  Hasil  analisis  terhadap puskesmas  sampel  menyatakan  bahwa  seluruh puskesmas  sampel  telah  membentuk  tim percepatan  BLUD  di  puskesmas  masing  – masing  namun  belum  ada  SK  yang  diterbitkan atas tim yang telah terbentuk tersebut. Beberapa puskesmas  sebelumnya  juga  telah  mempunya PPK  BLUD,  namun  pada  tahun  2019  –  2020 tim  tersebut  dinonaktifkan.  Sebagaimana  yang tertulis dalam Permenpan Nomor 21 tahun 2008 pembagian tugas dan tanggung jawab diperlukan  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih dalam  melaksakan  tugas  serta  membantu memberikan  informasi  yang  diperlukan  dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga
sekaligus  dapat  memberikan  informasi  bagi kinerja pelayanan.
Ketersediaan  sumber  daya  baik  sumber daya  manusia  maupun  sumber  daya  yang lainnya  merupakan  faktor  pendukung  yang tidak  dapat  dianggap  remeh.  Berdasarkan  hasil penelitian  di  10  puskesmas  terpilih  bahwa mayoritas puskesmas menyatakan belum memiliki sumber daya manusia yang memadai. Sumber  daya  yang  dimiliki  puskesmas  sangat terbatas sehingga petugas puskesmas yang juga teregabung  dalam  tim task  force percepatan BLUD  harus  memprioritaskan  antara  tugas utama di puskesmas atau tugas tambahan di tim percepatan  BLUD.  Selain  itu  belum  adanya petugas  yang  mempunyai  latar  belakang akuntan murni. Guna mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangannya,  berdasarkan  permendagri  Nomor 79 tahun 2018 puskesamas BLUD berkewajiban menyusun laporan keuangan yang mengacu  pada  Standart  Akuntansi  Keuangan (Kementerian  Dalam  Negeri,  2018).  Hal tersebut  merupakan  beban  tersendiri  bagi petugas  di  puskesmas  karena  latar  belakang profesi yang berbeda. Sebagian besar puskesmas  yang  bertugas  sebagai  pengelola keuangan  dijabat  oleh  perawat  atau  bidan ataupun profesi kesehatan lainnya. Ketersediaan sumber  daya  lainnya  berupa  informasi,  sumber pendanaan,  fasilitas  penunjang  dan  struktur kewenangan pengelolaan pada mayoritas puskesmas telah memadais. Beberapa puskesmas  indikator  ketersediaan  informasi belum  memadai  hal  ini  terjadi  karena  tidak semua  petugas  yang  tergabung  dalam  tim task force tidak  mengikuti  sosialisasi  atau  pelatihan secara  utuh.  Puskesmas  Silo  2,  Sukowono,  dan sumberjambe  menyatakan  belum  melengkapi fasilitas  puskesmas  berupa  IPAL  dan  SPAL serta ruangan perawatan yang kurang memadai.

## Kesiapan Budaya Organisasi
Budaya  organisasi  adalah  sekumpulan sistem  dengan  karakteristik  tertentu  dan  sangat dijunjung  tinggi  serta  dianut  oleh  anggota organisasi  yang  merupakan  penciri  yang membedakan  organisasi  satu  dengan  organisasi lainnya (Robbins et al. , 2010). Kesiapan budaya organisasi  dalam  penelitian  ini  mayoritas puskesmas  yg  dianalisis  berada  dalam  kategori budaya  organisasi  baik  dan  siap  menghadapi perubahan  status  puskesmas.  Berdasarkan  hasil analisis mayoritas puskesmas terpilih
mempunyai  kesiapan  organisasi  yang  baik dalam  percepatan  status  puskesmas  BLUD. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku  para  anggota  organisasi  karena  sistem nilai  dalam  budaya  organisasi  dapat  dijadikan acuan  perilaku  manusia  dalam  organisasi  yang berorientasi  pada  pencapaian  tujuan  atau  hasil kinerja  yang  ditetapkan,  sehingga  jika  budaya organisasi  baik,  maka  tidak  mengherankan jika anggota  organisasi  adalah  orang-orang  yang baik  dan  berkualitas  pula.  Dengan  demikaian budaya organisasi baik secara langsung maupun tidak  langsung  akan  berpengaruh  terhadap kinerja  seorang  karyawan  (Handayani,  2012). Budaya  organisasi  berfungsi  sebagai  alat penggerak  kinerja  yang  tinggi  dari  pegawai, melebihi  kepentingan  pribadiserta  mampu meningkatkan komitmen dan menambah konsistensi perilaku pegawai (Novalinda, 2014).  Dengan  meningkatnya  kinerja  pegawai dapat  membantu  organisasi  dalam  mencapai tujuan  organisasi  dalam  hal  ini  puskesmas BLUD.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Proses  perubahan  status  puskesmas  di Kabupaten  Jember  telah  berjalan  hal  ini dibuktikan  dengan  adanya  sosialisasi  dan pelatihan  –  pelatihan  terkait  percepatan  status BLUD  puskesmas.  Puskesmas  juga  telah membentuk tim task force percepatan perubahan  status  BLUD  puskesmas,  namun belum  ada  regulasi  dan  petunjuk  yang  jelas terkait  hal  tersebut.  Belum  adanya  titik  temu antar  stakeholder  terutama  stakeholder  kunci. Keterbatasan  sumber  daya  terutama  sumber daya manusia, seperti pengelola keuangan yang seharusnya  dikeola  oleh  petugas  dengan  latar belakang  akuntan.  Sehingga  tidak  terjadi penumpukan tugas dan tanggung jawab.
Masih terdapat keterbatasan sumber dana dan  sumber  daya  penunjang  di  beberapa puskesmas  terkait  sarana  sanitasi  dan  ruang perawatan  yang  belum  memadai.  Sebagian besar  puskesmas  telah siap  secara  administratif dan substantif, namun masih belum siap secara teknis untuk perubahan status menjadi puskesmas  BLUD.  Sebagian  besar  puskesmas belum  pernah  melakukan  survey  kepuasan pelanggan  sebagai  salah  satu  indikator  yang harus  dipenuhi  dalam  persyaratan  puskesmas BLUD.

## Saran
Diharapkan  pemerintah  daerah  dan stakeholder terkait menyusun dan mengesahkan regulasi  sebagai  dasar  pelaksanaan  perubahan status  puskesmas  BLUD.  Selain  itu  perlu membentuk tim think tank untuk menjembatani kebuntuan  advokasi  kepada  kepala  daerah, sehingga  proses  persetujuan  dan  pengesahan regulasi dapat segera terlaksana. Dinas kesehatan  diharapkan  dapat  memfasilitasi pelatihan dan pendampinganpengelolaan keuangan BLUD kepada puskesmas.
Puskesmas hendaknya mengajukan permohonan  untuk  melengkapi  kekurangan fasilitas  pendukung  kepada  dinas  kesehatan. Puskesmas  secara  berkala  melakukan  survey kepuasan pelanggan guna mendukung monitoring  dan  evaluasi  kepuasan  pelanggan sebagai  salah  satu  persyaratan  puskesmas BLUD.

## DAFTAR RUJUKAN
1] Handayani,  A.  (2012)  ‘Peranan  Budaya Organisasi  Terhadap  Kinerja  Karyawan’, in  Hervi,  I.  (ed.) Prosiding  Seminar Nasional: Peran Budaya Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Organisasi .
Kudus:  Fakultas  Psikologi  Universitas Muria  Kudus,  pp.  95–106.  Available  at: http://eprints.umk.ac.id/499/15/Full%2BPr
osiding%2BSemnas%2BPsi%2BUMK%2
B2012.cracked.104-115.pdf.
2] Kementerian Dalam Negeri (2018)
‘Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  79 Tahun  2018  tentang  Badan  Layanan Umum  Daerah’, Peraturan  Kementerian Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  79 Tahun  2018  tentang  Badan  Layanan Umum  Daerah .  Indonesia.  Available  at: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/1
11301/permendagri-no-79-tahun-2018. 3] Kementerian Keuangan Republik Indonesia  (2017) Pengantar  Mengelola Keuangan  BLUD .  1st  edn.  Edited  by Yayasan  Penabulu.  Jakarta:  Direktorat Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Available at: https://djpk.kemenkeu.go.id/elearning- djpk/pluginfile.php/9324/mod_page/conten t/6/Modul 5 - Penghantar BLUD %281%29.pdf.
4] Kementerian PPN/Bappenas (2017) Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas . Edited by L. Komariah and N. Imani. Jakarta Pusat: Kementerian PPN/Bappenas. Available at: https://old.bappenas.go.id/files/1715/3974/ 8326/Buku_Penguatan_Pelayanan_Keseha tan_Dasar_di_Puskesmas-_Direktorat_
Kesehatan_dan_Gizi_Masyarakat_Bappen as.pdf.
5] Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia
(2004) Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 . Indonesia.
Available at: https://pelayanan.jakarta. go.id/download/regulasi/keputusan- menteri-kesehatan-nomor-128-menkes-sk- ii-2004-tentang-kebijakann-dasar-pusat- kesehatan-masyarakat.pdf.
6] Novalinda,  F.  (2014) Peran  Budaya
Organisasi  dalam  Meningkatkan  Kinerja pada  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kabupaten Lamandau . Universitas Terbuka.  Available  at:  http://repository.ut .ac.id/368/1/42131.pdf. 7] Nurlaili,  M.  (2019) Kesiapan  Puskesmas Klatakan  dan  Patrang  Menuju  Badan Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  di Kabupaten  Jember .  Universitas  Jember. Available  at:  https://repository.unej.ac.id/ handle/123456789/98121.
8] Robbins,  S.  P. et  al. (2010) Manajemen Jilid 2 . Edisi Kese. Jakarta: Erlangga.
9] Surianto  and  Trisnantoro,  L.  (2013)
‘Evaluasi  Penerapan  Kebijakan  Badan Layanan  Umum  Daerah  di  RSUD  Undata Provinsi Sulawesi Tengah’, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia , Vol.02(01), pp. 35–41. 10] Zakiy,  M.  and  Adam,  H.  (2016) Analisis Persyaratan Substantif, Teknis dan Administratif  dalam  Rangka  Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  Umum  Daerah :  Studi  pada  10 Puskesmas di Kabupaten Madiun .
Universitas  Brawijaya  Malang.  Available at:
https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/
jimfeb/article/view/3375.