## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PELAYANAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR)

## PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (CASE STUDY OF e-KTP SERVICE IN TALLO DISTRICT OFFICE MAKASSAR CITY
Muhammad Fikri Haikal 1 dan Deasy Mauliana 2
1 Dinas Kebudayaan Kota Makassar E-mail: muhammadfikrihaikal646@gmail.com
2 Program studi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Makassar E-mail : deasy.mauliana@gmail.com

## Abstrak
Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar adalah salah satu unit yang melakukan pelayanan public, yang saat ini menjadi terdapat beberapa masalah, diantaranya adalah permasalahan pelayanan E-KTP yang seringkali  mengalami  keterlambatan  proses  penyelesaian.  Oleh  karena  itu  penulis  berniat  untuk melakukan sebuah proses penelitian di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  di  dalam  proses pelayanan  E-KTP  di  Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah metode kualitatif sehingga seluruh penyajian data yang dipaparkan akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah teknik pengumpulan data berbasis wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik pengelolaan dan analisis data  yang  digunakan  adalah  pengumpulan  data,  penyajian  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi akuntabilitas dilihat dari aspek akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang dijanjikan; dari aspek Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Hasil telah berjalan dengan optimal baik dari segi kualitas pelayanan dan kualitas sumber daya  manusia;  dari  aspek  akses  publik  dalam  mengakses  informasi  dan  mekanisme  pengaduan masyarakat  perlu  dioptimalkan.  Sedangkan  dari  segi  transparansi,  penyediaan  informasi  yang  jelas tentang  prosedur-prosedur,  Biaya  dan  Tanggung  Jawab  sudah  berjalan  dengan  baik,  dari  aspek Kemudahan  Akses  Informasi  telah  berjalan  dengan  baik,  dan  dari  aspek  Penyusun  mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap masih belum berjalan dengan baik.
Kata Kunci: Akuntabilitas dan Transparansi, Pelayanan E-KTP

## Abstract
The Tallo District Office of Makassar City is an extension unit of the government to carry out its service function to the community. One of the service functions at the Tallo District Office of Makassar City which is currently a problem is the problem of E-KTP services which often experience delays in the settlement process. Therefore, the author intends to conduct a research process at the Tallo District
Office,  Makassar  City.  The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  what  the  implementation  of  the principles of Accountability and Transparency in the E-KTP service process at Tallo District Agencies, Makassar City was like. The research method used is a qualitative method so that the entire presentation of the data presented will be presented in descriptive form. The data collection techniques used in this research  process  are  data  collection  techniques  based  on  interviews,  observations  and  literature studies. Data management and analysis techniques used are data collection, data presentation, data reduction,  data  presentation  and  conclusions.  The  results  of  this  study  indicate  that  in  terms  of Accountability seen from the aspect of accuracy and completeness of information has been going well and as promised; from the aspect of the Management Information System and Monitoring Results have been running optimally both in terms of service quality and the quality of human resources; from the aspect of public access in accessing information and the mechanism for public complaints needs to be optimized. Meanwhile, in terms of transparency, the provision of clear information about procedures, costs and responsibilities has been going well, from the aspect of Ease of Access to Information it has gone well, and from the aspect of preparing a complaint mechanism if there are rules that are violated or requests to pay bribes still not going well.
Keywords: Accountability and Transparency, E-KTP Service

## PENDAHULUAN
Dalam mewujudkan suatu sistem tata kelola  pemerintahan  yang  baik (good governance) asas dan prinsip akuntabilitas dan  transparansi  sangat  penting  untuk diimplementasikan dalam seluruh rangkaian proses pelaksanaan pelayanan di lingkup  pemerintahan.  Asas  dan  prinsip akuntabilitas  dan  transparansi  menjadi sebuah  indikator  dalam  mengukur  dan menilai  kinerja  yang  dilakukan  oleh pemerintah untuk mencapai dan mewujudkan  suatu  sistem  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  atau  yang  biasa dikenal dengan istilah (good governance) .
Tentunya harapan yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan terciptanya suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah tantangan bagi
pemerintah  mengingat  dengan  semakin meningkatnya pemahaman dan akses yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengawasi seluruh  rangkaian  proses  pelaksanaan sistem  pemerintahan  khususnya  yang berada  pada  ruang  lingkup  pelayanan publik.    Oleh  karena  itu  untuk  menjawab seluruh tantangan tersebut, pengimplementasian  asas  dan  prinsip akuntabilitas  dan  transparansi  merupakan sebuah  solusi  yang  sudah  seharusnya  jika dilaksanakan  dengan  baik  akan  mampu menjawab  dan  menyelesaikan  seluruh tantangan  tersebut  dengan  baik.  Dengan arus  globalisasi  yang  semakin  moderen, maka sudah seharusnya pola penyelenggaraan dalam sistem pemerintahan harus mampu menyesuaikan dengan arus globalisasi yang yang semakin
moderen.  Sehingga  yang  diharapkan pemerintah  diharapkan  mampu  menjawab seluruh  tantangan  tersebut  dengan  cara melakukan  suatu  inovasi  yang  tentunya sesuai  dengan  perkembangan  zaman  saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi  Pemerintahan  menjelaskan bahwa  sistem  pemerintahan  yang  baik adalah  sistem  pemerintahan  yang  mampu mengimp-lementasikan asas-asas
pemerintahan  yang  baik  (asas  kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan,
asas tidak
menyalahgunakan kewenangan, asas
keterbukaan,  asas  kepentingan  umum  dan asas pelayanan yang baik).
Dari  penjelasan  regulasi  tersebut
bisa disimpulkan bahwa untuk mewujudkan  suatu  sistem  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  maka  sudah seharusnya pemerintah mampu mengimplementasikan  asas-asas  tersebut dalam seluruh rangkaian proses
pelaksanaan sistem pemerintahan.  Terkait dengan sistem pemerintahan yang baik atau yang  biasa  dikenal  dengan (good governance) ,  UNDP  ( United  National Development) dalam Tangkilisan
(2005:115)  menjelaskan  bahwa  dalam sebuah  sistem  pemerintahan  yang  baik
(good  governance) terdapat  beberapa karakteristik  yang  di  antaranya  adalah participation,  rule  of  law,  transparancy, responsiveness,  consensus  orientation, semua  warga  negara, effectivenes  and efficiency,  accountability dan strategic vision .    Dari  penjelasan  yang  telah diuraikan  menurut  UNDP  kita  dapat mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas  dan  transparansi  menjadi sebuah  karakteristik  yang  sangat  penting dalam mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) .  Salah  satu  yang  menjadi pedoman dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahanyang baik adalah Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Tindak Pidana  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme. Aturan  atau  regulasi  tersebut  menjelaskan bahwa yang dikatakan sebagai akuntabilitas adalah  suatu  wujud  pertanggungjawaban pejabat  yang  berwenang  dalam  hal  ini adalah  pemerintah  sebagai  penyedia layanan  publik  dalam  melaksanakan seluruh tugas  dan  tanggung  jawabnya  dan yang di maksud dengan transparansi adalah wujud keterbukaan pejabat publik terhadap masyarakat  terkait  dengan  pelaksanaan tugas pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan.    Dalam  proses  pelaksanaan sistem  pemerintahan  asas  dan  prinsip
Muhammad Fikri Haikal dan Deasy Mauliana / Jurnal Administrasi Negara V28 – 01 (2022) / 89 – 112
akuntabilitas  dan  transparansi  sangat penting  untuk  diimplementasikan  karena asas  dan  prinsip  tersebutlah  yang  akan mampu  menjadi  suatu  indikator  yang digunakan  masyarakat  untuk  menilai  dan mengukur      seluruh  rangkaian  proses pelaksanaan  sistem  pemerintahan  hingga pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.
Menurut Kusumastuti (2014:2)
akuntabilitas  merupakan  sebuah  bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan  publik  untuk  dapat  menjelaskan dan  menjawab  segala  hal  menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap  hasil  kinerjanya.  Sedangkan menurut  Halim  (2012:20)  mendefinisikan akuntabilitas  sebagai  kewajiban  untuk memberikan  pertanggungjawaban  serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang,  badan  hukum  atau  pimpinan organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak  dan  kewajiban  untuk  meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan. Terkait dengan asas dan prinsip transparansi menurut Kristianten (2006:73) transparansi sebuah
proses penyelenggaraan pelayanan mampu diukur dari  beberapa  indikator  di  antaranya, kesediaan  dan  aksebilitas  dokumen,
kejelasan  dan  kelengkapan  informasi  dan keterbukaan proses.
Peristiwa-peristiwa  yang  mampu menyebabkan  terjadinya  suatu  hambatan dalam  mewujudkan  sistem  pemerintahan yang  baik  adalah  sikap  indisipliner  yang dimiliki  oleh  aparatur  sipil  negara  yang kemudian  sikap-sikap  seperti  itu  nantinya akan  mampu  menimbulkan  suatu  perilaku menyimpang  dalam  proses  pelaksanaan pelayan publik.  Pemerintah yang bertindak sebagai aktor dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan sudah seharusnya  mampu  bersikap  disiplin  serta amanah  dalam  menjalankan  seluruh  tugas dan  tanggung  jawabnya  dalam  bekerja melayani masyarakat.
Dalam  era  perkembangan  arus globalisasi  yang  semakin  modern  ada banyak  cara  yang  dilakukan  masyarakat dalam  untuk  mengakses  hal-hal  yang mengenai  akuntabilitas  dan  transparansi aparat  birokrat  dalam  melaksanakan kinerjanya  sebagai  aktor  penyelenggara sistem  pemerintahan.  Oleh  karenanya, sudah seharusnya pemerintah dengan cepat dan  tanggap  harus  menanggapi  dan membenahi seluruh keluhan yang disampaikan  oleh  masyarakat  dalam mendapatkan  pelayanan  publik.  Perlu  kita ketahui bahwa masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik
pemerintah  harus  bersikap  adil  dan  tidak bersifat diskriminasi. Apabila dalam proses pelayanan  tersebut  terdapat  perilaku menyimpang  yang  dilakukan  aparat birokrat  terhadap  masyarakat  maka  akan mengakibatkan  rusaknya  reputasi  aparat birokrat  serta  memungkinkan  terjadinya konflik-konflik atas ketidakpuasan masyarakat di dalam mendapatkan pelayanan publik. Dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam hal ini pemberian pelayanan terhadap masyarakat secara  akuntabel  dan  transpan  sangat
penting  untuk  diimplementasikan.  Dari
beberapa fakta yang ditemukan menunjukkan  bahwa  masih  ada  beberapa instansi  pemerintah  yang  belum  mampu memberikan  pelayanan  yang  baik,  efektif dan  efisien  terhadap  masyarakat  di  dalam proses  pelayanan  publik  serta  belum optimalnya sikap akuntabilitas dan
transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai  bahan  pendukung  dalam proses penelitian ini peneliti mencantumkan data yang berkaitan dengan jumlah  penduduk  yang  telah  melakukan perekaman  E-KTP  di  Instansi  Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar dari tahun 2016,  tahun  2017  sampai  dengan  tahun 2018.  Berikut data  yang  berkaitan  dengan
jumlah kepemilikan E-KTP dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

## Gambar 1

## Jumlah Kepemilikan E-KTP
Sumber: Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar
Berdasarkan informasi yang
disampaikan oleh masyarakat di Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar,  peneliti menemukan  sebuah  permasalahan  yang menarik  untuk  diteliti.  Dari  beberapa informasi  yang  diberikan  oleh  masyarakat terkait permasalahan tersebut adalah masih adanya  aparat  birokrat  yang  menjadi  calo dalam  proses  pelayanan  E-KTP.  Selain laporan tersebut, ada lagi beberapa laporan atau keluhan yang diterima dari masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tallo Kota Makassar yakni masyarakat merasa bahwa Instansi  Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar belum pernah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada warga
107.38 8 Pendu duk 106.38 1 Pendu duk 117.70 5 Pendu duk
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
Jumlah Kepemilikan E- KTP Tahun 2017, 2018 Dan 2019 Di Kecamatan Tallo Kota Makassar
masyarakat  terhadap  seluruh  pencapaian atau keberhasilan kinerja yang dicapai dan masih  adanya  keterlambatan  proses pembuatan E-KTP pada Instansi
Kecamatan Tallo Kota Makassar.
Oleh karena itu saya sebagai penulis sekaligus  peneliti  tertarik  untuk  menarik suatu  judul  penelitian  yang  berkaitan tentang  (“Akuntabilitas  dan  Transparansi dalam  Pelayanan  Publik  (“Studi  Kasus Pelayanan  E-KTP  di  Kantor  Kecamatan Tallo  Kota  Makassar”)  yang  bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan asas  dan  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi  pelayanan  E-KTP  di  Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar.

## KAJIAN LITERATUR

## Good Governance
Menurut Charlick (Santoso, 2008:130)  menjelaskan  bahwa good governance merupakan  sebuah  proses kegiatan  yang  berkaitan  dengan  urusan publik  yang  mampu  mempromosikan seluruh  nilai-nilai  dalam  masyarakat. Menurut  Nisjar  (1997)  mengemukakan bahwa  dalam  sistem  penyelenggaran pelayanan publik unsur utama dalam good governance secara  umum  adalah  dari akuntabilitas,  transparansi  dan  aturan hukum.  Dari  pendapat  yang  dikemukakan oleh Nisjar di atas kita bisa menyimpulkan
bahwa  untuk  mencapai  suatu  sistem pemerintahan  yang  baik  maka  unsur utamanya adalah akuntabilitas, transparansi dan aturan hukum.

## Pelayanan Publik
Perlu  diketahui  istilah  pelayanan publik  berasal  dari  Bahasa  Inggris  yakni, public  service. Istilah  tersebut  terdiri  dari dua  kata  yaitu public dan service. Istilah public tersebut  memiliki  arti  sebagai masyarakat  umum  atau  segala  hal  yang berkaitan dengan sebuah negara, masyarakat  atau  bangsa.  Sedangkan  arti dari  kata service adalah  sebuah  tindakan ataupun  kinerja  yang  diberikan  kepada masyarakat, umum maupun negara.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menjelaskan bahwa  pelayanan  publik  merupakan kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari penjelasan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang pelayanan publik  bisa  disimpulkan  bahwa  dalam mencapai  suatu sistem pemerintahan yang baik (good  governance) pemerintah  harus mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat
dalam  mendapatkan  pelayanan  yang  baik dan  tentunya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Akuntabilitas
Halim  (2012:20)  mendefinisikan akuntabilitas  sebagai  kewajiban  untuk memberikan  pertanggungjawaban  serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang,  badan  hukumatau  pimpinan organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak  dan  kewajiban  untuk  meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.
Menurut Krina (2003) ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur prinsip  akuntabilitas  di  antaranya  proses pembuatan  suatu  keputusan  yang  dibuat secara  tertulis,  tersedia  bagi  warga  yang membutuhkan,  dengan  setiap  keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan  nilai-nilai  yang  berlaku  dan  sesuai dengan  prinsip-prinsip  administrasi  yang benar,  akurasi  dan  kelengkapan  informasi yang  berhubungan  dengan  cara-cara mencapai  suatu  sasaran  suatu  program, kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil  dan  dikomunikasikan,    kelayakan dan  konsistensi  dari  target  operasional maupun  prioritas,  akses  publik  pada informasi suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem
informasi manajemen dan monitoring hasil. Menurut  Polidano  (2008:48)  ada  tiga elemen  utama  yang  terdapat  dalam  asas akuntabilitas,  yaitu  akuntabilitas  peran yang merujuk kepada kemampuan seorang pejabat  dalam  menjalankan  peran  dan kuncinya, adanya kekuasaan untuk mendapatkan  sebuah  persetujuan  awal terkait  keputusan  yang  akan  dibuat  dan melakukan peninjauan ulang yang dilakukan secara retrospektif yang mengacu kepada analisis operasi departemen. Transparansi Menurut Kristianten (2006:73) transparansi  merupakan  sebuah  proses penyelenggara  pelayanan  mampu  diukur dari  beberapa  indikator  di  antaranya, kesediaan  dan  aksebilitas  dokumen, kejelasan  dan  kelengkapan  informasi  dan keterbukaan  proses.  Dari  definisi  di  atas bisa  disimpulkan  bahwa  dalam  proses implementasi asas dan prinsip transparansi tujuan utama yang harus diwujudkan adalah kenyamanan masyarakat dalam mengakses suatu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemerintahan. Menurut Krina (2003) dalam mengukur prinsip transparansi ada beberapa  indikator  yang  di  anataranya sebagai berikut, Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggung
jawab,  kemudahan  akses  informasi, menyusun  suatu  mekanisme  pengaduan jika  ada  peraturan  yang  dilanggar  atau permintaan untuk membayar uang suap dan meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.
Akuntabilitas dan Transparansi sudah  seharusnya  dilaksanakan  pada seluruh  aspek  penyelenggaraan  pelayanan publik.  Akuntabilitas  dan  transparansi hendaknya  terimplementasikan  mulai  dari proses  kegiatan planning,  policy  making, implementation,  controlling, evaluation hiingga laporan pertanggungjawaban sebuah  kinerja.  Apabila  akuntabilitas  dan transparansi  mampu  diimplementasikan dengan maksimal di setiap elemen-elemen pemerintahan, maka niscaya dalam sebuah pelayanan publik akan mampu menciptakan dan mewujudkan sebuah good governance dan  pelayanan  publik  yang prima.

## METODE PENELITIAN
Proses  penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  yang  di  mana  analisa dalam proses penelitian ini  akan menggunakan metode penelitian deskriptif, dalam  proses  metode  penelitian  deksriptif tersebut  penulis  akan  mendeskripsikan,
menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis  sejauh  mana  penerapan akuntabilitas  dan  transparansi  serta  hal yang  menjadi  tantangan  yang  dihadapi dalam  mewujudkan  prinsip  akuntabilitas dan  transparansi  dalam  di  Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar.
Proses penelitian ini bertujuan untuk mengatahui  bagaimana  akuntabilitas  dan transparansi  pelayanan  E-KTP  di  Kantor Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar.  Adapun data  yang  digunakan  dalam  proses penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  merupakan  data yang secara langsung diperoleh dari sumber instansi tersebut. Adapun data primer yang digunakan  dalam  proses  penelitian  ini bersumber  dari  berbagai  informasi  yang terdiri dari camat dan sekertaris camat, staf pelayanan E-KTP dan masyarakat pengguna  layanan  E-KTP  sedangkan  data sekunder  merupakan  sebuah  data  yang secara  tidak  langsung  diperoleh  dari sumbernya.  Adapun  data  sekunder  yang digunakan  dalam  proses  penelitian  ini meliputi  kegiatan  dokumentasi  yang berkaitan  dengan  pelayanan  E-KTP  di Kecamatan Tallo Kota Makassar.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam proses penelitian ini ada tig  yaitu,  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Proses wawancara digunakan
untuk memperoleh data dan infromasi dari masyarakat  sebagai  pengguna  layanan sebanyak 10 orang dan dari pihak internal Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar sebanyak 5 orang yang di mana terdiri dari 1 orang camat, 1 kepala seksi dan 3 petugas pelayanan  E-KTP.  Dalam  proses  oservasi hal  yang  dilakukan  adalah  penulis melakukan  sebuah  pengamatan  secara langsung dan melakukan sebuah pencatatan terkait  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pelayanan  E-KTP  di  Kantor  Kecamatan Tallo Kota Makassar dan untuk dokumentasi  enulusuri  seluruh  referensi ataupun  dokumen  yang  terkait  dengan penelitian  yang  dilakukan  di  Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar. Teknik pengelolaan dan analisis data yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah teknik pengelolaan dan analisis data secara deskriptif. Teknik deskriptif yang dilakukan ini
bertujuan untuk menggambarkan  seluruh  data  yang  telah diperoleh dalam proses penelitian ini secara sistematis,  akurat  dan  faktual.  Teknik analisis  data  ini  dilakukan  setelah  semua data  yang  dibutuhkan  telah  terkumpul. Menurut  Miles  dan  Huberman  (1984) dalam teknik analisis data ada 4 alur yang terjadi secara bersamaan yang di antaranya adalah  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian  data  dan  kesimpulan  verifikasi.
Pengumpulan  data  merupakan  sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan proses penelitian.
Pengumpulan  data  yang  dilakukan dalam  bentuk  observasi  dan  wawancara sehingga data yang telah diperoleh mampu dipahami  dan  dimengerti.  Reduksi  Data merupakan  kegiatan  menyeleksi,  memilih dan  mengelompokkan  data  yang  telah masuk  dari  setiap  hasil  wawancara, observasi  dan  kajian  pustaka,  kemudian memfokuskan  dan  mengolah  semua  data yang  mentah  atau  kasar  agar  lebih bermakna  dan  mudah  untuk  dipahami. Penyajian  data  merupakan  salah  satu kegiatan  dari  beberapa  rangkaian  dalam pembuatan  hasil  laporan  yang  dilakukan dengan  tujuan  agar  data  yang  telah didapatkan mampu dianalisis dan dipahami sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Penarikan Kesimpulan merupakan kegiatan analisis  dari  serangkaian  proses  kegiatan penelitian  yang  telah  dilaksanakan  dan kemudian  diuji  kebenarannya  sehingga mampu  menghasilkan  kesimpulan  yang dapat dipertanggungjawabkan dan sifatnya kredibel .
Proses  penelitian  ini  menggunakan teknik  keabsahan  data  dengan  cara pengujian  triangulasi  dimana  seorang peneliti  melakukan  pengumpulan  data
Muhammad Fikri Haikal dan Deasy Mauliana / Jurnal Administrasi Negara V28 – 01 (2022) / 89 – 112
sekaligus menguji kredibilitas data tersebut. Teknik  triangulasi  menurut  Sugiyono (2012:327)  menjelaskan  bahwa  teknik triangulasi  merupakan  sebuah  teknik pengumpulan  data dari sumber  yang  telah ditentukan. Menurut Patton dalam Affifuddin  (2009:143)  dalam  proses keabsahan  data  terdapa  empat  triangulasi yang  diantaranya:  triangulasi  pengamat, triangulasi  metode,  triangulasi  teori  dan triangulasi  sumber  data.  Dalam  proses penelitian  ini  peniliti  menggunakan triangulasi  yang  diantaranya  triangulasi metode  dan  triangulasi  sumber  data. Triangulasi metode dalam proses penelitian ini  menggunakan  beberapa  metode  untuk mendapatkan  sebuah  data  dan  informasi yang  diantaranya  metode  wawancara, dokumentasi  dan  observasi  sedangkan untuk  triangulasi  sumber  data  hasil  dari metode  triangulasi  dalam  penelitian  ini berupa hasil dari wawancara dan observasi dalam bentuk arsip maupun dokumen sera hasil  wawancara,  proses  wawancara dilakukan  dengan  mewawancarai  subjek yang memiliki sudut pandang yang berbeda terkait dengan penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN
Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota Makassar  yang  beralamat  di  Jl.  Arif Rahman Hakim Nomor 4 merupakan salah
satu  dari  15  kecamatan  di  Kota  Makassar yang  terletak  di  sebelah  utara  Kota Makassar  dengan  pusat  pemerintahannya berada di Kelurahan Ujung Pandang Baru, yang berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah  Utara,  Kecamatan  Tamalanrea  di sebelah  Timur,  Kecamatan  Bontoala sebelah  Selatan  dan  Kecamatan  Ujung Tanah di sebelah Barat.
Dari  catatan  sejarah,  Kecamatan Tallo merupakan peninggalan sejarah yang fundamental dengan keberadaan Kompleks Makam  Kuno  Raja-Raja  Tallo.  Dimana pada zamannya Raja Tallo Sultan Abdullah Awwalul  Islam  yang  7  pertama  kali memeluk agama Islam yang menandai hari lahirnya  Kota  Makassar.  Sebanyak  3 Kelurahan di Kecamatan Tallo merupakan daerah  Pesisir  dan  12  Kelurahan  lainnya merupakan daerah Daratan dengan topografi ketinggian antara permukaan laut. Kecamatan  Tallo  tercatat  memiliki  luas wilayah  sekitar  8,75  km².  Registrasi penduduk  akhir  tahun  2013,  jumlah penduduk  Kecamatan  Tallo  tercatat sebanyak  136.067  jiwa  yang  terdiri  atas 68.238  laki-laki  dan  67.829  perempuan, dengan  pertumbuhan  penduduk  2%  setiap tahunnya.  Sama  seperti  penduduk  Kota Makassar  pada  umumnya,  penduduk Kecamatan Tallo mempunyai latar belakang yang majemuk  dilihat dari sudut
pandang  agama  dan  keyakinan  serta  latar belakang  sosial  budaya.  Adapun  wilayah Administratif Kecamatan Tallo terdiri atas 15  kelurahan.  Kelurahan  Lakkang  tercatat memiliki  wilayah  paling  luas,  yakni  1,65 km²,  sedangkan  Kelurahan  Wala-Walaya memiliki luas wilayah terkecil dengan luas 0,11 km².
Visi  yang  ingin  dicapai  oleh Pemerintah  Kecamatan  Tallo  adalah Mewujudkan  Kecamatan  Tallo  Sebagai Pelayanan  Publik  yang  Ramah  Untuk Semua.  Kecamatan  Tallo  sebagai  pelayan Publik  yang  sehari-hari  bersentuhan langsung dengan masyarakat akan mengedepankan  pelayanan  yang  ramah, nyaman  dan  cepat  dalam  pelayanan
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan  sedangkan  misi  Kantor Kecamatan  Tallo  adalah  meningkatan pelayanan  publik  yang  cepat  dan  ramah, peningkatan  ekonomi  masyarakat  dan peningkatkan kualitas lingkungan yang asri dan nyaman. Berdasarkan proses penelitian yang  dilaksanakan  di  Kantor  Kecamatan Tallo  Kota  Makassar  yang  dalam  proses pelaksanaannya  menggunakan  beberapa metode penelitian yang diantaranya adalah metode wawancara dan observasi. Metode wawancara ini dilakukan terhadap beberapa informan yang merupakan warga
masyarakat  Kecamatan  Tallo  sekaligus
sebagai pengguna layanan e-KTP di Kantor
Kecamatan Tallo
Kota Makassar. Sedangkan metode observasi ini dilakukan oleh  peneliti  dengan  cara  menganalisa seluruh  aspek  termasuk  sarana  dan prasarana yang mendukung proses pelaksanaan  pelayanan  e-KTP  serta memantau secara langsung proses keberlangsungan pelaksanaan pelayanan e- KTP  di  Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota Makassar.
Dari  hasil  penyajian  data  yang dipaparkan  oleh  peneliti  perlu  diketahui bahwa  data  yang  diperoleh  dari  seluruh informan  itu  berdasarkan  atas  kesediaan atau kemauan informan dalam memberikan jawabannya  terkait  beberapa  pertanyaan tanpa adanya tekananan atau paksaan yang dilakukan oleh peneliti.
Dari hasil penelitian ini peneliti akan menyajikan  seluruh  data  yang  berkaitan dengan  kerangka  berpikir  yang  peneliti cantumkan  dalam  bentuk  tabel,  yang kemudian data yang telah peneliti dapatkan melalui  proses  wawancara  dan  dengan melalui  proses  observasi  akan  peneliti interpretasikan  sesuai  dengan  analisa peneliti  berdasarkan  data  dan  fakta  yang telah ditemukan di lapangan.
Dari  hasil  jawaban  yang  telah disampaikan oleh informan terkait
akuntabilitas  dan  transparansi  kinerja pelayanan E-KTP peneliti akan merangkum keseluruhan  jawaban  yang  disampaikan oleh  informan  yang  akan  ditinjau  dari beberapa indikator teori. Berikut ini adalah hasil  dari  proses  penelitian  di  Kantor Kecamatan Tallo Makassar.
Akuntabilitas Akurasi dan Kelengkapan Informasi  Yang  Berhubungan  Dengan Cara-Cara  Mencapai  Sasaran  Suatu Program
Akuntabilitas  akurasi  dan  informasi yang  di maksud adalah kemampuan pihak instansi untuk memberikan dan menyediakan informasi yang akurat kepada seluruh  masyarakat  terkait  penyediaan layanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tallo Kota  Makassar.  Kantor  Kecamatan  Tallo Kota Makassar telah menyediakan layanan informasi terkait dengan pelayanan E-KTP dengan  cukup  baik.  Pernyataan  tersebut didukung  dengan  proses  penelitian  yang telah  dilakukan  oleh  penulis.  Penulis melihat  bahwa  ketersediaan  informasi terkait  seluruh  pelayanan  administrasi kependudukan  khususnya  pelayanan  E- KTP  telah  tersedia  dengan  baik.  Seluruh informasi  terkait  pelayanan  administrasi kependudukan  khususnya  pelayanan  E- KTP  telah  dipasang  di  ruang  pelayanan dalam  bentuk  papan  informasi  yang  telah digantung di ruangan tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  dengan  Bapak  Andi  Zainal Abidin,  SE  selaku  Camat  Kota  Makassar terkait  dengan  akurasi  dan  kelengkapan informasi mengatakan bahwa:
“Ketersediaan layanan informasi di Kantor Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar  telah terimplementasi  dengan  baik.  Perlu diketahui  juga  bahwa  layanan  informasi yang disediakan ini sudah cukup mewakili untuk  melakukan  sosialisasi  terkait informasi  pelayanan  E-KTP  kepada masyarakat secara tidak langsung dengan menggunakan papan informasi yang telah digantung  di  ruang  pelayanan.  Hal  ini tentunya  sangat  penting  diperhatikan khususnya  kepada  unit-unit  instansi pelayanan publik untuk mampu menyediakan  sarana  informasi  kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa kesulitan dalam  mengakses sebuah pelayanan” (wawancara  tanggal  26-July- 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan dengan bapak Arman Aco selaku masyarakat  sekaligus  sebagai  pengguna layanan E-KTP yang menjelaskan bahwa:
“Layanan  informasi  terkait  pelayanan  E- KTP  di  kantor  tersebut  telah  berjalan dengan  baik  dan  sangat  mudah  dipahami bagi kita masyarakat” (wawancara 28 July 2021).
Akuntabilitas Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Hasil Terkait akuntabilitas sistem
informasi proses manajemen dan monitoring hasil dalam proses pelaksanaan pelayana  E-KTP  di  Kantor  Kecamatan Tallo Kota Makassar telah berjalan dengan
baik.  Bapak  Muhammad  Wahyu  selaku masyarakat sekaligus pengguna layanan E- KTP  yang  menanyakan  terkait  kualitas pelayanan  yang  diberikan  pada  Instansi Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar khususnya dalam proses pelayanan E-KTP dan beliau menjelaskan bahwa:
“Kualitas  pelayanannya  sangat  baik  dan mudah untuk dipahami. Sehingga masyarakat  yang  melakukan  pengurusan E-KTP merasa puas mendapatkan pelayanan  tersebut”  (wawancara  29  July 2021).
Terkait kualitas pelayanan E-KTP di Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar pada  tanggal  29  July  2021  Bapak  Alif Fadjri Luqman, S.Sos selaku Kepala Seksi Pemerintahan,  Kinerja  Lurah,  RT/RW mengatakan bahwa:
“Standar  pelayanan  yang  dilaksanakan sejauh  ini  sudah  sangat  baik.  Namun terkadang  masyarakat  yang  secara  tidak langsung ingin merusak standar pelayanan yang  telah  dibuat  dengan  cara  ingin dilayani  dengan  cepat  dan  tidak  ingin mematuhi standar
pelayanan tersebut” (wawancara 29 July 2021).
Akuntabilitas  Akses  Publik  Informasi dan Mekanisme Pengaduan Masyarakat
Akses  publik  untuk  mendapatkan infromasi dan proses mekanisme pengaduan  masyarakat  sangat  penting untuk  mewujudkan  sebuah  kualitas pelayanan yang baik yang nantinya mampu mewujudkan asas dan prinsip akuntabilitas dan  transparansi  dalam  penyelenggaraan
proses  pelayanan  E-KTP  di  Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang telah  dilakukan  oleh  penulis  dengan informan  masyarakat  terkait  kemudahan dalam  mengakses  informasi  pelayanan  E- KTP  di  Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota Makassar  telah  berjalan  dengan  baik  dan mekanisme pengaduan di Kantor Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar  belum berjalan dengan baik. Pada tanggal 29 July 2021  Bapak  M  Rachmat  Amir,  ST mengatakan bahwa:
“Informasi  terkait  prosedur  dan  proses manajemen  pelayanan  E-KTP  sudah sangat  jelas  dan  mudah  untuk  diketahui masyarakat  akan  tetapi  akses  untuk melakukan  pengaduan  tidak  disediakan secara  langsung” (wawancara  29  July 2021).
Bapak  Ikram  Dinar,  SE.,  M.  Adm Pemb  selaku  petugas  pelayanan  E-KTP mengatakan bahwa:
“Sarana  pengaduan  memang  tidak  ada namun  kita  di  bagian  pelayanan  selalu mengingatkan kepada masyarakat jika ada pengaduan  yang  ingin  disampaikan  oleh masyarakat  silahkan  ke  bagian pelayanan umum” (wawancara 29 July 2021).
Transparansi Penyediaan  informasi yang  jelas  tentang  prosedur-prosedur, biaya dan tanggung jawab
Berdasarkan hasil wawancara
menunjunkkan bahwa transparansi
penyediaan  informasi  terkait  prosedur
pelayanan, biaya dan tanggung jawab telah berjalan dengan baik. Penyediaan informasi terkait prosedur pelayanan biaya
merupakan  sebuah  kewajiban  yang  sudah seharusnya didapatkan oleh setiap masyarakat  dalam  mengakses  sebuah pelayanan.  Maka  untuk  mengukur  dan menilai  implementasi  dari  indikator tersebut kami akan melakukan wawancara dengan informan masyarakat yang sekaligus sebagai pengguna layanan.
Pada  tanggal  2  Agustus  2021  kami melakukan wawancara dengan Bapak Hari yang  dalam  penjelasannya  mengatakan bahwa:
“Sangat  mudah  didapatkan  dan  untuk biaya  tidak  dipungut  sedikit  pun  serta tanggung  jawab  pihak  instansi  dalam memberikan pelayanan sudah sangat baik” (wawancara 2 Agustus 2021).
Senada  dengan  hal  tersebut  Bapak Syawal selaku petugas pelayanan E-KTP di Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar mengatakan bahwa:
“Terkait prosedur pelayanan kita memang telah  memasang  di  setiap  sudut  ruangan yang tentunya bertujuan agar memudahkan masyarakat  untuk  mengaksesnyan  dan terkait dengan biaya pelayanan E-KTP dari pihak instansi kami tidak memungut biaya sedikit pun” (wawancara 2 Agustus 2021). Selanjutnya  dalam  penjelasan  yang disampaikan  Bapak  Alif  Fadjri  Luqman, S.Sos  selaku  Kepala  Seksi  Pemerintahan Kinerja Lurah, RT/RW mengatakan bahwa:
“Tanggung jawab kami untuk memberikan layanan  informasi  kepada  masyarakat  itu sangat jelas harus kita laksanakan dengan sebaik  mungkin  dan  terkait  biaya pelayanan  memang  kami  tiadakan  atau kami  gratiskan  sesuai  dengan  standar pelayanan  yang  ada" (wawancara  2 Agustus 2021).
Transparansi Kemudahan Akses Informasi Terkait dengan
transparansi kemudahan  akses  pelayanan  E-KTP  di Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar telah  berjalan  dengan  sangat  baik.  Hal tersebut  dibuktikan  dari  hasil  wawancara penulis  bersama  responden  masyarakat terkait  kemudahan  masyarakat  untuk mengakses informasi  pelayanan E-KTP di Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar, terkait  dengan  hal  tersebut  penulis menyimpulkan  bahwa  masyarakat  menilai hal tersebut sudah berjalan dengan baik.
Pada tanggal 2 Agustus 2021 penulis melakukan  wawancara  dengan  Bapak Laode  Muhammad  Ilham  yang  dalam penjelasannya mengatakan bahwa:
“Kemudahan  dalam  mengakses  informasi baik  terkait  prosedur  dan  mekanisme  itu sangat  mudah  karena  ruangan  telah difasilitasi dengan papan informasi” (wawancara 2 Agustus 2021).
Senada  dengan  hal  tersebut  Bapak Syawal selaku petugas pelayanan E-KTP di

## Muhammad Fikri Haikal dan Deasy Mauliana / Jurnal Administrasi Negara V28 – 01 (2022) / 89 – 112
Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar mengatakan bahwa:
“Kami memang mengutamakan
kemudahan  masyarakat  karena  ketika masyarakat  merasa  dipersulit  itu  akan mempengaruhi  keinginanan  masyarakat untuk  melakukan  pengurusan,  sementara dari  Disdukcapil  kami  diberikan  target kerja  terkait  pengelolaan  administrasi kependudukan” (wawancara  2  Agustus 2021).
Transparansi Penyusun Suatu Mekanisme  Pengaduan  Jika  Ada Peraturan Yang Dilanggar Atau Permintaan  Untuk  Membayar  Uang Suap Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan transparansi suatu
mekanisme pengaduan belum berjalan atau terlaksana  dengan  maksimal.  Hal  tersebut dibuktikan  dari  laporan  atau  data  yang didapatkan  dari  informan  masyarakat. Salah  satu  informan  masyarakat  yaitu Bapak Arman Aco mengatakan bahwa:
“Saya  pernah  ditawari  oleh  petugas sampah di kecamatan kalau ingin membuat E-KTP  silahkan  hubungi  saya  nanti  saya uruskan dengan biaya uang rokok saja pak dan terkait dengan sarana pengaduan tidak disediakan” (wawancara tanggal 2 Agustus 2021) . Selanjuynya  Bapak  Andi  Zainal Abidin Takko, SE selaku camat mengatakan mengkonfirmasi terkait ketersedian  mekanisme  pengaduan  dan keberadaan calo bahwa:
“Terkait calo saya jelaskan bahwa apabila masyarakat masih menemukan keterlibatan calo  dalam  seluruh  aspek  pelayanan  di kantor  maka  silahkan  temui  saya  atau melapor  di  bagian  pelayanan  umum  dan kemudian saya akan menindak keras oknum tersebut.
Kemarin saya sudah mendapatkan  oknum  pegawai  yang bertindak  sebagai  calo  dan  saya  telah mengeluarkan  surat  peringatan  keras kepada  yang  bersangkutan  dan  untuk meknaisme  pengaduan  kami  memang belum  menyediakannya  dalam  bentuk papan  informasi  namun  jika  ada masyarakat  yang  ingin  melapor  kami persilahkan dengan hormat” (wawancara 2 Agustus 2021).

## PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar secara  keseluruhan  mengacu  kepada  teori indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas dan  transparansi  menurut  Krina  (2003). Dari keseluruhan data yang didapatkan oleh informan terkait akuntabilitas dan transparansi  kinerja  pelayanan  E-KTP, penulis akan merangkum dan menganalisis keseluruhan  data  yang  didapatkan  oleh informan yang akan ditinjau dari beberapa indikator teori sebagai berikut:
Akuntabilitas Akurasi dan Kelengkapan Informasi  Yang  Berhubungan  Dengan Cara-Cara  Mencapai  Sasaran  Suatu Program
Akuntabilitas akurasi dan
kelengkapan  informasi  yang  berhubungan dengan  cara-cara  mencapai  sasaran  suatu program.  Dalam  proses  pelayanan  publik informasi  merupakan  sebuah  kebutuhan pokok  yang  sudah  seharusnya  didapatkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Kesuksesan dalam proses pelayanan publik sangat  bergantung  dengan  kepuasan pengguna  layanan  dalam  hal  ini  adalah masyarakat  dalam  mengakses  sebuah layanan.  Untuk  memberikan  kepuasan kepada pengguna layanan salah satu upaya yang  perlu  dilakukan  adalah  memberikan pelayanan  informasi  yang  akurat  kepada masyarakat sebagai pengguna layanan yang tentunya  bersifat  akuntabel.  Akuntabilitas akurasi dan kelengkapan informasi merupakan suatu indikator yang bertujuan
untuk mengukur dan menilai pengimplementasian  asas  dan  prinsip akuntabilitas dalam menyediakan informasi yang lengkap dan akurat kepada masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  E- KTP  di  Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota Makassar.  Hasil  dari  proses  penelitian menilai  bahwa  akuntabilitas  akurasi  dan kelengkapan  informasi  dalam  proses pelayanan  E-KTP  di  Kantor  Kecamatan Tallo  Kota  Makassar  telah  berjalan  dan terimplementasikan dengan baik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, masyarakat
menilai  bahwa  akses  untuk  mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar sudah  sangat  mudah.  Akses  dalam mendapatkan  informasi  terkait  pelayanan yang  ingin  diakses  khususnya  informasi yang  terkait  dengan  pelayanan  E-KTP mampu didapatkan di area ruang pelayanan dalam  bentuk  papan  informasi  yang  telah digantung di ruangan tersebut. Tentunya ini menjadi  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh pihak  instansi  dalam  mewujudkan  suatu sistem  pemerintahan  yang  baik (good governance). Dari  hasil  penelitian  ini masyarakat  menilai  bahwa  seluruh  aspek yang  berkaitan  dengan  akurasi  dan kelengkapan informasi mampu dilaksanakan  oleh  pihak  instansi  dengan baik  dan    masyarakat  pun  menilai  bahwa seluruh  informasi  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  pelayanan  E-KTP  mampu didapatkan dengan mudah dan akurat serta tentunya  informasi  yang  didapatkan  itu telah sesuai dengan standar pelayanan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan  pelayanana  E-KTP  di  Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar.
Menurut  Krina  (2003)  salah  satu indikator untuk menilai keberhasilan suatu implementasi asas dan prinsip akuntabilitas berada pada terwujudnya sistem informasi yang  mudah  untuk  diakses  dan  bersifat
akurat  serta  mampu  menyediakan  seluruh informasi  terkait  dengan  seluruh  prosedur
dan mekanisme pelayanan hingga informasi terkait dengan standar pelayanan. Dalam proses pelayananan E-KTP instansi Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar memiliki tingkat kemudahan akses
informasi yang  sangat  baik  terkait seluruh prosedur dan mekanisme program pelayanan  administrasi  terpadu  khususnya terkait dengan pelayanan E-KTP, sehingga dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan  dengan  cara-cara  mencapai sasaran  suatu  program  pada  Kantor Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar  telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang  diharapkan  oleh  masyarakat  selaku pengguna layanan.

## Sistem  Informasi  Manajemen  dan Monitoring Hasil
Dalam  mewujudkan  suatu  sistem pemerintahan  yang  baik  maka  sistem manajemen dalam seluruh rangkaian proses pelaksanaan  pelayanan  sangat  penting untuk  dilakukan  monitoring  dan  evaluasi guna untuk meningkatkan dan memperbaiki  kualitas  manajemen  suatu instansi  atau  organisisasi  yang  pada akhirnya  peningkatan  kualitas  manajemen
tersebut  akan  mengarah  kepada  kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa  sistem  informasi  manajemen  dan monitoring  hasil  telah  berjalan  dengan sangat  baik.  Masyarakat  menilai  bahwa kualitas  pelayanan  yang  diberikan  dalam pelaksanaan pelayanan E-KTP sangat baik. Kualitas  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  instansi  tersebut  dalam  melayani masyarakat  sudah  sangat  baik.  Menurut Krina  (2003)  untuk  menilai  suatu penerapan  asas  dan  prinsip  akuntabilitas yang baik indikator yang perlu diperhatikan adalah kualitas sistem informasi manajemen  dan  monitoring  hasil.  Apabila kualitas  sistem  informasi  manajemen  dan kegiatan monitoring hasil mampu mewujudkan suatu kualitas pelayanan yang baik,  maka  dalam  hal  ini  tentunya  akan mampu  menciptakan  asas  dan  prinsip akuntabilitas yang baik terhadap masyarakat  khususnya  dalam  seluruh rangkaian proses pelaksanaan pelayanan E- KTP  di  Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota Makassar.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan, indikator sistem informasi manajemen  dan  monitoring  hasil  dalam proses  pelaksanaan  pelayanan  E-KTP  di
Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar telah berjalan dengan baik. Dari data yang didapatkan  selama  proses  penelitian masyarakat menilai bahwa seluruh pegawai yang bertugas melayani masyarakat dalam mengurus  E-KTP  di  Kantor  Kecamatan Tallo  Kota  Makassar  sangat  teliti,  ramah dan tentunya mengedepankan profesionalitas dalam melayani
masyarakat,  sehingga  masyarakat  selaku pengguna  layanan  mampu  mendapatkan pelayanan  yang  baik.  Dari  hasil  laporan yang  didapat  terkait  dengan  proses monitoring  hasil    menjelaskan  bahwa sistem  monitoring  khususnya  kepada seluruh  pegawai  yang  bertugas  dalam pelaksanaan  pelayanan  E-KTP  di  Kantor Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar  sangat diperhatikan, sehingga upaya yang dilakukan  oleh  Camat  dan  seluruh  Kepala Seksi  dan  Kasubag  dalam  memonitoring seluruh  sumber  daya  manusia  khususnya yang  bertugas  pada  proses  pelaksanaan pelayana  E-KTP  mampu  menghasilkan penilaian yang baik dari masyarakat terkait dengan kualitas sistem informasi manajemen  dan  monitoring  hasil  terkait pelayanan  E-KTP  di  Kantor  Kecamatan Tallo  Kota  Makassar.  Oleh  karenanya penulis  menyimpulkan  bahwa  sistem informasi manajemen dan monitoring hasil
yang berada pada Kantor Kecamatan Tallo Kota telah berjalan dengan baik.
Akuntabilitas  Akses  Publik  Pada Informasi Atas Suatu Keputusan Setelah Keputusan  Dibuat  Dan  Mekanisme Pengaduan Masyarakat
Kesuksesan  sebuah  pelayanan  itu sangat  bergantung  dengan  kesuksesan pengguna layanan dalam mengakses suatu informasi  yang  berhubungan  dengan pelayanan  yang  akan  diakses.  Tentunya indikator  ini  bertujuan  untuk  menilai kemudahan  akses  masyarakat  dalam memperoleh  informasi  serta  akses  untuk melakukan pengaduan, yang di mana akses terkait  pengaduan  ini  merupakan  suatu bahan untuk mengevaluasi secara keseluruhan proses manajemen pelaynan E- KTP  di  Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota Makassar  dan  tentunya  sangat  bermanfaat untuk  peningkatan  kualitas  pelayanan kedepannya  dalam  mewujudkan  suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Menurut  Krina  (2003)  salah  satu indikator dan alat ukut untuk menilai suatu proses  implementasi  akuntabilitas  adalah akses  publik  dalam  mendapatkan  suatu informasi  harus  mampu  memudahkan pengguna layanan.
Berkaitan dengan akses publik dalam mendapatkan  suatu  informai,  masyarakat mengatakan  bahwa  sejauh  ini  kualitas untuk  mengakses  informasi  pelayanan khususnya pelayanan E-KTP sudah  cukup baik.  Informasi  terkait  pelayanan  E-KTP dengan  mudah  mampu  didapatkan  oleh masyarakat  serta  seluruh  papan  informasi terkait pelayanan E-KTP telah dipasang dan digantung di ruang pelayanan.
Menurut  Krina  (2003)  mekanisme pengaduan  yang  diharapkan  mampu terimplementasi yaitu dengan disediakannya sarana pengaduan masyarakat  seperti  kotak  saran  atau  kotak pengaduan yang bertujuan untuk mendapatkan  pengawasan  secara  tidak langsung  oleh  pengguna  layanan  yaitu masyarakat dan berkaitan dengan data dan proses  observasi  yang  telah  dilakukan penulis menyimpulkan bahwa pada Kantor Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar  tidak menyediakan  sarana  pengaduan  terhadap masyarakat  seperti  kotak  pengaduan  atau kotak saran, sehingga jika ada masyarakat yang  ingin  melakukan  pengaduan  itu merasa  terkendala  dengan  tidak  adanya sarana  yang  disediakan.  Meskipun  pihak instansi  mengatakan  bahwa  masyarakat tetap  bisa  memberikan  pengaduan  secara langsung  dalam  bentu  lisan,  tetapi  tidak semua  masyarakat  mampu  melakukan
secara  lisan  karena  berkaitan  dengan provasi  mereka.  Sehingga  dengan  ini masyarakat berharap pihak instansi mampu menyediakan  sarana  tersebut  agar  mampu memudahkan masyarakat dalam memberikan suatu informasi yang sifatnya menyimpang  dan  tentunya  yang  berkaitan dengan  pelayanan  E-KTP  di  Kantor Kecamatan Tallom Kota Makassar.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait dengan indikator akuntabilitas akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, penulis
menyimpulkan  bahwa  pelaksanaannya belum optimal. Meskipun akses masyarakat dalam mendapatkan informasi telah mudah, akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  seimbang apabila  tidak  disediakannya  sarana  atau wadah bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya  proses  pelaksanaan  pelayanan  E- KTP  di  Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota Makassar.
Transparansi  Penyediaan  Informasi Yang Jelas Tentang Prosedur-Prosedur,

## Biaya Dan Tanggung Jawab
Kemudahan  dalam  mengakses suatu  informasi  tentunya  tidak  cukup  jika tidak  diimbangi  dengan  ketersediaan informasi  yang  jelas  dan  akurat.  Menurut Krina  (2003)  salah  satu  indikator  yang digunakan untuk menilai implementasi asas
dan  prinsi  akuntabilitas  adalah  dengan menyediakan  informasi  yang  jelas  terkait dengan  seluruh  prosedur,  biaya  dan tanggung jawab. Berdasarkan teori tersebut alat  ukur  dalam  menyediakan  informasi harus berdasarkan dengan acuan pelayanan. Seluruh informasi pelayanan yang
disediakan  harus  sesuai  dengan  acuan pelayanan yang telah ditentukan sebelumnya,  sehingga  proses  pelaksanaan pelayanan  mampu  berjalan  dengan  tertib dan tetap berpedoman dengan aturan yang telah ditetapkan.
Dari  data  yang  diperoleh  terhadap informan masyarakat, penulis menyimpulkan  bahwa  masyarakat  menilai penyediaan  informasi  yang  berkaitan
dengan seluruh rangkaian proses
pelaksanaan  pelayanan  E-KTP  di  Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar mulai dari prosedur  hingga  dengan  mekanisme
pelayanan telah berjalan dan terimplementasikan  dengan  baik  dan mudah  untuk  diakses.  Masyarakat  juga mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan pelayanan E-KTP masyarakat tidak dibebani oleh biaya dalam hal ini bisa dikatakan bahwa dalam proses pengurusan E-KTP  di  Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota Makassar  gratis.  Dari  hasil  penelitian, penulis juga menyimpulkan bahwa berkaitan  dengan  tanggung  jawab  yang
diberikan kepada seluruh pengguna layanan yaitu  masyarakat  telah  dilaksanakan berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi masing-masing sumber daya manusia yang bertugas khususnya dalam proses pelaksanaan  pelayanan  E-KTP  di  Kantor Kecamatan Tallo Kota
Makassar.
Masyarakat  juga  menilai  bahwa  tanggung jawab  pegawai  yang  bertugas  dalam melayani  masyarakat  dalam  melakukan pengurusan  E-KTP  telah  berjalan  dengan baik  dan  mampu  memberikan  pelayanan yang  maksimal  kepada  masyarakat  selaku pengguna  layanan.  Berdasarkan  hasil penelitian  khususnya  yang  berkaitan dengan  indikator  transparansi  penyediaan informasi  yang  jelas  tentang  prosedur- prosedur, biaya dan tanggung jawab terkait pelayanan  E-KTP  di  Kantor  Kecamatan Tallo Kota Makassar telah berjalan dengan baik  dan  telah  sesuai  dengan  yang diharapkan.
Transparansi Kemudahan Akses

## Informasi
Transparansi kemudahan informasi sangat pentng untuk dilakukan oleh instansi penyedia layanan. Penyedia layanan harus memberikan  daya  tarik  kepada  pengguna layanan  yang  bertujuan  agar  pengguna layanan merasa nyaman dalam mendapatkan  pelayanan.  Tentunya  daya tarik tersebut adalah memudahkan
masyarakat  dalam  mengakses  seluruh informasi  dalam  proses  pelaksanaan pelayanan.
Menurut  Krina  (2003)  alat  ukur untuk menilai kemudahan akses  informasi adalah  tersedianya  alat  publikasi  terkait dengan informasi pelayanan dalam bentuk papan  informasi  atau  papan  pengumuman serta  tersedianya  layanan  informasi  dalam bentuk via telepon.
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  kemudahan  akses  informasi  terkait pelayanan  E-KTP  di  Kantor  Kecamatan Tallo  Kota  Makassar  sangat  mudah. Seluruh  papan  informasi  terkait  dengan pelayanan  E-KTP  telah  digantung  pada dinding ruang pelayanan Kantor
Kecamatan Tallo Kota Makassar dan pihak kantor tersebut juga menyediakan  layanan informasi  via  telepon  khusus  kepada masyarakat  yang  ingin  menanyakan informasi  terkait  dengan  pelayanan  yang ingin  mereka  akses.  Hal  ini  menunjukkan bahwa kesuksesan suatu penyedia layanan dalam  meberikan  informasi  kepada pengguna  layanan  itu  berjalan  dengan sukses.  Pihak  instansi  menilai  bahwa kemudahan  akses  informasi  ini  tentunya sebagai  modal  dalam  mewujudkan  sistem tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. Sehingga  berdasarkan  hasil  penelitan,
penulis  menyimpulkan  kemudahan  akses informasi  terkait  proses  pelaksanaan pelayanan  E-KTP  di  Kantor  Kecamatan Tallo Kota Makassar telah berjalan dengan baik  dan  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan.
Transparansi Penyusunan Suatu Mekanisme  Pengaduan  Jika  Ada Peraturan Yang Dilanggar Atau
Permintaan  Untuk  Membayar  Uang Suap Pada indikator ini penulis bertujuan untuk  menilai  seperti  apa  mekanisme pengaduan  jika  terbukti  dalam  proses pelaksanaan  pelayanan  terdapat  calo  dan sejauh mana keberadaan calo dalam proses pelaksanaan  pelayanan  E-KTP  di  Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar.
Berdasarkan dari laporan informan masyarakat  bahwa  sejauh  ini  keterlibatan calo  dalam  proses  pelayanan  E-KTP  di Kantor  Kecamatana  Tallo  Kota  Makassar memang ada, akan tetapi sebagian informan juga  mengatakan  bahwa  untuk  saat  ini keberadaan  calo sudah terminimalisir atau bisa  dikatakan  keberadaannya  sudah  tidak ada.  Dari  penjelasan  yang  diberikan  oleh pihak  instansi  mengatakan  bahwa  2  bulan yang lalu sempat terjadi kasus keterlibatan calo  dalam  pengurusan  E-KTP.  Namun, dari  kejadian  tersebut  pihak  atasan langsung turun tangan mengatasi
permasalahan  tersebut  dan  memberikan ancaman  yang  berat  kepada  seluruh pegawai  yang  nekat  menjadi  calo  dalam proses  pelayanan  E-KTP  di  Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar, sehingga mulai saat ini keberadaan calo sudah mulai terminimalisir. Terkait data yang didapatkan  dari  masyarakat  dan  pihak instansu  maka  keberadaan  calo  di  Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar
khususnya  keterlibatannya  dalam  proses pelaksanaan pelayanan E-KTP sudah tidak ada  dan  mampu  diminimalisir  oleh  pihak instansi.  Berkaitan  dengan  penyusunan suatu  mekanisme  pengaduan  jika  terdapat suatu  peraturan  yang  dilanggar  atau keterlibatan  calo  dalam  proses  pelayanan, penulis  melihat  bahwa  hal  tersebut  belum berjalan  dengan  baik.  Berdasarkan  proses penelitian  yang  telah  dilakukan,  penulis mendapatkan  suatu  temuan  yaitu  tidak tersedianya  suatu  sarana  pengaduan  yang berupa kotak saran pada Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar.
Menurut  Krina  (2003)  suatu  sistem transparansi  yang  mampu  dikatakan  baik apabila  tersedia  suatu  sarana  mekanisme pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran  atau  keterlibatan  calo  dalam proses  pelaksanaan  suatu  pelayanan. Adapaun  sarana  yang  dimaksud  salah satunya  dengan  menyediakan  kotak  pos
pengaduan.  Maka  berkaitan  dengan  hal tersebut,  penulis  menyimpulkan  bahwa terkait  transparansi  penyusunan  suatu mekanisme  pengaduan  jika  ada  peraturan yang  dilanggar  atau  permintaan  untuk membayar  uang  suap  belum  berjalan dengan baik, meskipun pihak instansi akan memberikan  ancaman  yang  keras  bagi pelaku calo itu tidak maksimal apabila tidak adanya sarana  yang  disediakan  oleh pihak instansi kepada masyarakat dalm menyampaikan pengaduannya terkait pelayanan  E-KTP  di  Kantor  Kecamatan Tallo Kota Makassar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang terkait dengan Akuntabilitas dan Transaparansi  Dalam  Pelayanan  Publik (Studi  Kasus  Pelayanan  E-KTP  di  Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar)
menunjukkan bahwa dari segi akuntabilitas dilihat dari aspek akurasi dan kelengkapan informasi  telah  berjalan  dengan  baik  dan sesuai  dengan  yang  dijanjikan,  dari  aspek sistem informasi manajemen dan monitoring  hasil  telah  berjalan  dengan optimal  baik  dari  segi  kualitas  pelayanan dan  kualitas  sumber  daya  manusia;  dari aspek  akses  publik  dalam  mengakses informasi  dan  mekanisme  pengaduan masyarakat perlu dioptimalkan. Sedangkan
dari segi Transparansi, penyediaan informasi  yang  jelas  tentang  prosedur- prosedur, biaya dan tanggung jawab sudah berjalan  dengan baik,  dari aspek kemudahan  akses  informasi  telah  berjalan dengan  baik,  dan  dari  aspek  penyusun mekanisme  pengaduan  jika  ada  peraturan yang  dilanggar  atau  permintaan  untuk membayar uang suap masih belum berjalan dengan baik. Akan tetapi secara keseluruhan  indikator  asas  dan  prinsip akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pelaksanaan  pelayanan  E-KTP  telah berjalan  dengan  baik.  Hanya  saja  ada beberapa hal yang sekiranya perlu menjadi perhatian  bagi  instansi  pemerintah  Kantor Kecamatan  Tallo  Kota  Makasar  agar kedepannya  mampu  lebih  memperhatikan akses  monitoring  yang  dimiliki  oleh masyarakat dalam bentuk sarana pengaduan  yang  secara  langsung  sarana tersebut  bertujuan  untuk  mengontrol seluruh  proses  pelaksanaan  pelayanan publik agar kedepannya mampu
meminimalisir perilaku-perilaku menyimpang  dan  mengevaluasi  secara keseluruhan  kualitas  pelayanan  publik khususnya  pelayanan  terkait  E-KTP  di Kantor  Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar sehingga  ketika  monitoring  dan  evaluasi mampu  dilakukan  secara  ketat  diharapkan akan mampu mewujudkan suatu sistem tata
kelola  pemerintahan  yang  baik (good governance) di  ruang  likup  Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar.

## REFERENSI
Halim, Abdul, dkk. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Krina, P., Lalolo, Loina. (2003) Indikator &
Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi Sekretariat Good Public Governance, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional.  UNDP. 2007 Kristianten.  2006.  Transparansi  Anggaran Pemerintah.  Yogyakarta:  Gadjah
Mada University Press.
Kusumastuti, Penny, Lukito. 2014.
Membumikan  Transparansi  Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan  Demokrasi  Ke  Depan. Jakarta:  PT  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Miles,  M.  B  &  Huberman  A.M.  1984. Analisis Data Kualitatif . Terjemahan oleh  Tjetjep  Rohendi  Rohidi.  1992.
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Nisjar S., Kahar. 1997. “Beberapa Catatan tentang  Good  Governance”.  Dalam jurnal Administrasi dan Pembangunan.
Patton,  Michael.  2009. Metode  Evaluasi
Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar
Polidano,  C.  1998. “Why  Bureaucrats Can’t  Always  Do  What  Ministers Want:  Multiple  Accountabilities  in Westminster  Democracies.” Public Policy and Administration 13, No. 1, Spring 1998.
Santoso, Pandji. 2008, Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama.
Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. Manajemen Publik . Jakarta: PT. Grasindo Thoha  Miftah.  1991. Beberapa  Aspek Kebijaksanaan  Birokrasi .  Jogjakarta: Widya Mandala.
UNDP.1997.  Governance  For  Sustainable
Human Development.
United
Nations Development Programme.