Status Badan Hukum Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) di Kecamatan Bengkalis
Soekardi,Yalid 
Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso Km 8 Rumbai, Pekanbaru, Indonesia e-mail: yalid@unilak.ac.id

## Abstrak
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  ada  3  (tiga). Pertama, Bagaimanakah pendirian  badan  hukum  UED/K-SP  di  Kecamatan  Bengkalis? Kedua, bagaimanakah  hambatan  pendirian  badan  hukum  UED/K-SP  di  Kecamatan Bengkalis? Ketiga, bagaimanakah  upaya  mengatasi  hambatan  pendirian  badan hukum  UED/K-SP  di  Kecamatan  Bengkalis?  Sejalan  dengan  rumusan  masalah tersebut maka tujuan penelitian ini pun ada 3 (tiga). Pertama, untuk menjelaskan pendirian  badan  hukum  UED/K-SP  di  Kecamatan  Bengkalis. Kedua, untuk menjelaskan  hambatan  pendirian  badan  hukum  UED/K-SP  di  Kecamatan Bengkalis. Ketiga, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pendirian badan hukum  UED/K-SP  di  Kecamatan  Bengkalis.  Jenis  penelitianadalah  penelitian hukum empiris untukmeninjau efektivitas berlakunya hukum. Lokasi penelitian di Kecamatan  Bengkalis  Kampar  Kiri  Hulu.    Pertimbangan  penulis  memilih  lokasi ini  karena  dari  legalitas  pembentukan  UED/K-SP  yang  merupakan  unit  usaha BUMDesa  di  Kecamatan  Bengkalis  ditinjau  dari  perspektif  hukum  bertolak belakang  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga Keuangan  Mikro  (LKM).Hasil  penelitian  ini    dapat  dijelaskan    pendirian  badan hukum  UED/K-SP  di  Kecamatan  Bengkalis  haruslah  berbentuk  badan  hukum sesuai  amanat  Pasal  4  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2013  jo  Pasal  8 Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Hasil penelitian ini dapat diketahui tidak ada satupun UED-SP di Kecamatan Bengkalis yang sudah memenuhi persyaratan LKM  dan  berbadan  hukum.  Hambatan  pendirian  badan  hukum  UED/K-SP  di Kecamatan  Bengkalis    dari  hasil  penelitian  ini  jawaban  yang  relevan  hanyalah terkait peralihan aset, sedangkan jawaban selebihnya dari sampel penelitian tidak ada  relevansinya  dengan  hambatan  pendirian  badan  hukum  UED/K-SP.  Upaya mengatasi hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis tidak ada rencana dan tindakan konkrit untuk mengatasi hambatan dimaksud. Hal ini  disebabkan  karena  seluruh  sampel  penelitian  ini  seluruhnya  tidak  memahami pendirian badan hukum UED/K-SP.
Kata Kunci: Status Badan Hukum, UED/K-SP, Kecamatan Bengkalis Abstract
There are 3 (three) problems in this research. First, how is the UED / K-SP legal entity  established  in  Bengkalis  District?  Second,  how  are  the  obstacles  in establishing  a  UED  /  K-SP  legal  entity  in  Bengkalis  District?  Third,  how  is  the effort  to  overcome  the  obstacles  in  establishing  UED  /  K-SP  legal  entities  in Bengkalis District? In line with the formulation of the problem, the objectives of this study are 3 (three). First, to explain the establishment of a UED / K-SP legal entity  in  Bengkalis  District.  Second,  to  explain  the  obstacles  to  establishing  a UED  /  K-SP  legal  entity  in  Bengkalis  District.  Third,  to  explain  the  efforts  to overcome  the  obstacles  in  establishing  UED  /  K-SP  legal  entities  in  Bengkalis District.  This  type  of  research  is  empirical  legal  research  to  review  the effectiveness of law enforcement. Research location in Bengkalis District, Kampar Kiri  Hulu. The author's consideration of  choosing this location is because of the legality  of  the  formation  of  UED  /  K-SP  which  is  a  BUMDesa  business  unit  in Bengkalis District in terms of legal perspective contrary to Law Number 1 of 2013 concerning  Microfinance  Institutions  (MFIs).  The  results  of  this  study  can  be explained by the establishment of a UED / K-SP legal entity in Bengkalis District must be in the form of a legal entity according to the mandate of Article 4 letter a of Law Number 1 of 2013 in  conjunction  with Article 8 of the PDTT Permendes Number 4 of 2015. The results of this study can be known to be absent one UED- SP in Bengkalis District has fulfilled the LKM requirements and is a legal entity. Barriers  to  the  establishment  of  a  UED  /  K-SP  legal  entity  in  Bengkalis  District from the results of  this study are relevant  answers  only related to the transfer of assets, while the rest of the research sample has no relevance to the obstacles in establishing  a  UED  /  K-SP  legal  entity.  Efforts  to  overcome  the  obstacles  in establishing  UED  /  K-SP  legal  entities  in  Bengkalis  District  have  no  concrete plans and actions to overcome these obstacles. This is because all of the research samples  do  not  fully  understand  the  establishment  of  UED  /  K-SP  legal  entities.

## Keywords: Legal Entity Status, UED / K-SP, Bengkalis District

## Pendahuluan
Saat  ini  tersedia  banyak  lembaga  keuangan  yang  dapat  memberikan pinjaman  dana  misalnya pasar  modal, bank, pegadaian, koperasi dan sebagainya. Namun, tidak semua pelaku usaha dapat mengaksespinjaman dana tersebut,disebabkan  persyaratan  dan  ketentuan  yang  tidak  mudah  dipenuhi  oleh pihak yang membutuhkan dana.
Salah satu lembaga pembiayaan, sepertibank cukup dikenal masyarakat luas. Akan  tetapi,  dalam  praktiknya  belum  mampu  memenuhi  berbagai  kebutuhan
masyarakat,  khususnya  dalam  bidang  ekonomi  dan  usaha.  Kesulitan  masyarakat mengakses  dana  dari  bank  disebabkan  jangkauan  penyebaran  kredit  bank  yang belum  merata,  keharusan  bank  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian,  kemudian kewajiban  debitur  untuk  menyerahkan  jaminan  sesuai  besaran  nilai  kredit,  serta terbatasnya kemampuan permodalan bank itu sendiri.
Tentu  saja,  kesulitan  mengakses  dana  bank  itu  menjadi  sebuah  halangan bagi  pelaku  usaha  yang  kekurangan  modal,  apalagi  bagi  masyarakat  desa  yang terbelakang  keadaan  ekonominya.Oleh  sebab  itu,  pemerintah  pusat  dan  daerah telah  memfasilitasi  masyarakat  desa  dengan  membentuk  suatu  lembaga pembiayaan  desa  yang  disebut  Usaha  Ekonomi  Desa/Kelurahan-Simpan  Pinjam (UED/K-SP).
UED/K-SP  khususnya  di  Kecamatan  Bengkalis,  Kabupaten  Bengkalis, Provinsi  Riau  sudah  ada  sejak  tahun  2011.  Secara  nasional  dasar  hukum dibentuknya  UED/K-SP  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri)  Nomor  6  Tahun  1998  tentang  UED/K-SP.    Pasal  1  huruf  d Permendagri  Nomor  6  Tahun  1998  mendefinisikan  UED/K-SP,  yaitu  “Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang  simpan  pinjam  dan  merupakan  milik  masyarakat  desa/kelurahan  yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan”.
UED/K-SP  tujuannya  untuk  menanggulangi  kemiskinan  di  daerah,  dengan sasaran  utama  masyarakat  ekonomi  kelas  bawah  yang  memiliki  bidang  usaha sehingga  bisa  terbebas  dari  kesenjangan  ekonomi,  serta  sasaran  para  rentenir. Dengan demikian,  kehadiran UED/K-SP di pedesaan/kelurahan, dapat  membantu masyarakat  kecil/miskin  dalam  upaya  mendapatkan  modal  usaha  dengan persyaratan yang mudah, murah dan cepat dengan tujuan yang nyata, yakni dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Kegiatan  UED/K-SP  berkonsentrasi  pada  pemberian  pinjaman  dana  usaha pada  masyarakat  yang  membutuhkan  modal  usaha  dan  lainnya  sebagaimana ditegaskan pada Pasal 5 Permendagri Nomor 6 Tahun  1998. Adapun bunyi Pasal 5 Permendagri sebagai berikut:
a.  Memberikan  pinjaman  uang  untuk  kegiatan  usaha  masyarakat desa/kelurahan yang dinilai produktif.
b.  Menerima pinjaman uang dari masyarakat desa/kelurahan sebagai anggota UED-SP.
c.  Ikut  serta  memberikan  bimbingan  dan  penyuluhan  kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya.
d.  Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditanlainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.
Untuk  di  Kecamatan  Bengkalis,  UED/K-SP  dalam  memberikan  pinjaman dana usaha kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dari 31  desa/kelurahan  telah  melaksanakan  UED/K-SP  sejak  tahun  2011  total pengucuran  dana  telah  mencapai  Rp  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  per desa/kelurahan.
Sejak  bergulirnya  program  UED/K-SP  di  Kecamatan  Bengkalis  dana  yang dikelola  semakin    berkembang.  Bahkan  ada  UED/K-SP  di  Kecamatan  Bengkalis mengelola  dana  mencapai  Rp  8.000.000.000,00(delapan  miliarrupiah)  hingga  Rp 10.000.000.000,00  (sepuluhmiliar  rupiah). 1 Program  UED/K-SP  tersebut  hingga 2019 tetap berjalan melalui pengelolaan desa/kelurahan.
Pelaksanaan  program  UED/K-SP  tidak  lepas  dari  kendala  atau permasalahan. Teknispenyaluran pinjaman kepada masyarakat selaku debiturdibekalidengan  dasarperjanjian  antara  UED/K-SP  dengan  masyarakat pemanfaat dana  (debitur). Dalam setiap perjanjian tersebuttelah ditentukanbahwa debitur  akan  membayar  angsuran  setiap  bulan  kepada  pihak  pemberi  pinjaman (kreditur).  Namun,  dalam  pelaksanaannya  tidak  semua  debitur  lancar  membayar angsuran tersebut. Hal ini merupakan tantangan dan risiko dalam pemberian kredit /pinjaman  tersebut,padahal  semestinya  tidak  ada  tunggakan  kewajiban. Tunggakan  kewajiban  diartikan  bahwa  ada  sebagian  pinjaman  yang  telah diberikan kepada debitur/pemanfaat dana mengalami kemacetan pembayarannya. 2 Permasalahan lainnya terkait legalitas UED/K-SP sendiri,  bahwa Lembaga Keuangan  Mikro  (LKM),  seperti  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa)  yang memiliki  unit  usaha  berbentuk  UED/K-SP  sama  juga  posisinya  dengan  lembaga keuangan lainnya di Indonesia. Akan tetapi, fenomena yang terjadi justru  banyak BUMDesa yang belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi ini, tentunya tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terutama pada Pasal 4, Bagian Kesatu, terkait pendirian LKM.
Untuk  pendirian  LKM,  Pasal  4  mempertegas  jika  LKM  harus  berbadan hukum,  permodalan,  dan  mendapat  izin  usaha  yang  tata  caranya  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013.  Kemudian  untuk  badan  hukum  tersebut, diperbolehkan dalam berbentuk koperasi atau perseroan terbatas (PT).
Berkenaan  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tersebut, perizinan  juga  menjadi  hal  yang  paling  penting.  Karena  perizinan  merupakan bentuk  dari  kepastian  hukum  dalam  memenuhi  kebutuhan  layanan  keuangan
1 http://www.halloriau.com/read-bengkalis-59541-2015-01-29-dana-uedsp-setiap-desa-capai- rp5-miliar.html, terakhir diakses tanggal 29 Januari 2015.
2 Budi  Hartono, Perlindungan  Debitur  KPM  &  KPR  Menghadapi  Penagihan  Hutang  dan Lelang Jaminan oleh Kreditur , (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 1.
terhadap  masyarakat  miskin  dan/atau  berpenghasilan  rendah.  Pasal  9,  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan:
(1)   Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan
(2) Untuk  memperoleh  izin  usaha  LKM  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),    harus  dipenuhi  persyaratan  paling  sedikit mengenai:
a. Susunan organisasi dan kepengurusan
b. Permodalan
c. Kepemilikan
d. Kelayakan rencana kerja.
Kegiatan  lebih  lanjut  mengenai  permodalan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 4 huruf b, kepemilikan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait.
Merujuk  pada  Undang-Undang  (UU)  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  LKM UED/K-SP  yang  saat  menjadi  sebuah  LKM  yang  merupakan  unit  usaha  dari BUMDesa, sejatinya telah memiliki sebuah penyempurnaan yang lebih spesifik di bawah  pengelolaan  BUMDesa.  Sebab,  dari  sisi  kelembagaan  BUMDesa merupakan badan usaha  yang juga harus tunduk pada perundang-undangan  mulai dari  tingkat  Undang-Undang,    Peraturan  Daerah  (Perda),  sampai  pada  Peraturan Desa.
Untuk  tingkat  Kabupaten  Bengkalis  sudah  adapedoman  pembentukan BUMDesa  berdasarkan PerdaKabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.Menurut Perda Kabupaten Bengkalis No. 1 Tahun 2014 peralihan pembentukan UED/SP dari sisi modal  haruslah  dipisahkan  dari  kekayaan  desa,  karena  BUMDesa  merupakan badan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan.  Hal  ini  dapat dilihat pada ketentuan Pasal 13 yang berbunyi:
(1)   Modal BUMDesa berasal dari:
a. Sebagian  atau  seluruh  kekayaan  desa  yang  dipisahkan  oleh pemerintah desa;
b. Masyarakat;
c. Pinjaman;
d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
e. penyertaan  modal  pihak  lain,  atau  kerjasama  bagi  hasil  atas dasar saling menguntungkan.
Sejak Perda Kabupaten Bengkalis tersebut dibuat dalam pengamatan penulis baru  ada  satu  desa  yang  telah  memenuhi  syarat  pembentukan  UED/SP  menjadi BUMDesa,  yaitu    Desa  Penebal  Kecamatan  Bengkalis.    Pengamatan  sementara pembentukan  UED/SP  menjadi  BUMDesa  disebabkan  tarik  ulur  pemisahan kekayaan desa  yang  harus dituangkan dalam  bentuk Peraturan Desa.  Sementara, seluruh  desa  di  Kabupaten  Bengkalis  sudah  memiliki  UED/SP  dan  sudah beroperasi  melayani  kebutuhan  modal  masyarakat  ekonomi  mikro.    Sejalan dengan  itu,  maka  ini  akan  menjadi  kendala  dalam  perizinan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  disebabkan  pendirian  UEP/SP  belum  memenuhi  persyaratan  badan hukum.  Berkaitan  dengan  keadaan  tersebut  maka  penulis  tertarik  untuk menelitinya. Penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, dari tinjauan pustaka meskipun ada penelitian terdahulu, tetapi berbeda substansinya dengan penelitian ini.
Hasil  tinjauan  pustaka,penulismenemukantulisan  Rahmi  Puspita  Sari  dan kawan-kawan.  Penelitiannyaberkaitan    dengan  analisis  kinerja  sosial  dan  kinerja keuangan  UED-SP  Mekar  Jaya  Desa  Bukit  Sembilan  Kecamatan  Bangkinang Kabupaten  Kampar. 3 Namun,  penelitiannya  bukan  penelitian  hukum,  tetapi berkaitan dengan kinerja sosial dan kinerja keuangan.
Kemudian penelitian  Galih  Delia  berkaitan dengan  implementasi kebijakan pengembangan UED-SP menjadi BUMDesa studi di BUMDesa Mekar Sari Desa Rambah  Baru  Kecamatan  Rambah  Samo. 4 Meskipun  penelitiannya  berkaitan dengan  pengembangan  UED-SP  menjadi  BUMDesa,  namun  bukan  penelitian hukum. Penelitian Galih Delia berkaitan dengan isu administrasi kebijakan, bukan mengkaji pelaksanaan norma hukum pendirian UED-SP menjadi BUMDesa.
Terakhir penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Risa dan kawan-kawan.  Penelitiannya    berkaitan  dengan  mekanisme  pendirian  Badan Usaha  Milik  Nagari  (BUMNag)  di  Nagari  Cupak,  Kecamatan  Gunung  Talang Kabupaten  Solok. 5 Penelitian  Yulia  Risa  dan  kawan-kawan  bukan    mengkaji pelaksanaan  norma  hukum  pendirian  UED-SP  menjadi  BUMDesa.Dengan
3 Rahmi  Puspita  Sari,  Rosnita,  dan  Ahmad  Rifai,    Analisis  Kinerja  Sosial  dan  Kinerja Keuangan  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  Usaha  Ekonomi  Desa-Simpan  Pinjam  (UED-SP) Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mekar  Jaya  Desa  Bukit  Sembilan  Kecamatan  Bangkinang Kabupaten Kampar, Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Pertanian  Universitas Riau , Vol. 1, No. 2 Oktober 2019, hlm. 1.
4 Galih  Delia,  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  UED-SP  Menjadi  Bumdes  di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bumdes Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo), Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Vol. 5, Edisi I Januari-Juni 2018, hlm. 14.
5 Yulia Risa,  Engrina Fauzi dan Jelisye Putri Cenery, Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dalam  Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 4 No. 2, Oktober 2019, hlm. 195.
demikian,  penelitian  terdahulu  tersebut  jelas  berbeda  dengan  substansi  penelitian ini,  sehingga  penelitian  inimenarik untuk dibaca  karena  merupakan  sesuatu yang baru.
Adapun  permasalahan    penelitian  ini: Pertama, bagaimanakahpendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis? Kedua, bagaimanakahhambatan  pendirian  badan  hukum  UED/K-SP  di  Kecamatan Bengkalis? Ketiga bagaimanakah  upaya  mengatasi  hambatan  pendirian  badan hukum  UED/K-SP  di  Kecamatan  Bengkalis?Sejalan  dengan  permasalahan tersebut    maka  tujuan  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  dari  masing-masing permasalahan tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  suatu  usaha  untuk  menganalisis  serta  mengadakan konstruksi  secara  metodologis,  sistematis  dan  konsisten.  Penelitian  merupakan sarana  yang  dipergunakan  untuk  memperkuat,  membina  serta  mengembangkan ilmu  pengetahuan. 6 Untuk  mendukung  suksesnya  penelitian  ini  dalam  rangka memberikan  jawaban  atas  permasalahan  yang  telah  dirumuskan,  maka  penulis menentukan metode penelitian sebagai berikut.

## 1. Jenis dan sifat penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  meninjauefektivitas  hukum,  kepatuhan  terhadap  aturan hukum,  peranan  lembaga  atau  institusi  hukum  dalam  pencegahan  hukum, implementasi  aturan  hukum,  pengaruh  aturan  hukum  terhadap  masalah sosial  tertentu  atau  sebaliknya,  pengaruh  masalah  sosial  tertentu  terhadap aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. 7
2. Lokasi penelitian
Lokasi  penelitian  di  Kecamatan  Bengkalis,  Kabupaten  Bengkalis.  Ada sebanyak  31  desa/kelurahan  yang  melaksanakan  program  pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan UED/K-SP. Adapun alasan penulis mengambil lokasi  penelitian  ini  karena  dari  legalitas  pembentukan  UED/K-SP  yang merupakan  unit  usaha  BUMDesa  di  Kecamatan  Bengkalis  ditinjau  dari perspektif  hukum  bertolak  belakang  dengan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
3. Populasi dan sampel
a. Populasi
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009),  hlm. 87.
Populasi  adalah  keseluruhan  atau  himpunan  subjek  dengan  ciri  yang sama.  Adapun  populasi  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari    Kepala  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)Kabupaten  Bengkalis berjumlah  1  orang,  Camat  Bengkalis  berjumlah  1  orang,  Kepala Desa/Kelurahan  di  Kecamatan  Bengkalis  berjumlah  31  orang, Ketua/Direktur BUMDesadan Ketua UED/K-Sdi Kecamatan Bengkalis masing-masing berjumlah 31 orang.
b. Sampel
Sampel  adalah  himpunan  bagian  atau  sebagian  dari  populasi.  Adapun yang diambil menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu Kepala DPMD Kabupaten  Bengkalis,  dan  Camat  Bengkalis  populasinya  masing- masing  berjumlah  1  (satu)  orang  maka  secara  sensus  keseluruhannya ditetapkan menjadi sampel. Kemudian populasi Kepala Desa/Kelurahan,  Ketua/Direktur  BUMDesa,  dan  Ketua  UED/K-SP  di Kecamatan  Bengkalis  populasinya  masing-masing  berjumlah  31  (tiga puluh  satu)  orang  maka  secara random  sampling masing-masing diambil 5 orang menjadi sampel.
Keadaan populasi dan sampel di atas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel Populasi dan Sampel No. Jenis Populasi Jumlah Populasi Jumlah Sampel Persentase (%) 1 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis 1 orang 1 orang 100 2 Camat Bengkalis 1 orang 1 orang 100 3 Kepala Desa/Kelurahan di Kecamatan Bengkalis 31 orang 5 orang 16 4 Ketua/Direktur BUMDesa di Kecamatan Bengkalis 31 orang 5 orang 16 5 Ketua UED/K-SP  di Kecamatan Bengkalis 31 orang 5 orang 16 Jumlah 95 orang 12 orang
Sumber data: primer diolah tahun 2019
4. Sumber data
Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) sumber data terbagi atas:
a. Data  primer,  yaitu  data  diperoleh  secara  langsung  dilapangan,  melalui teknik observasidan wawancara.
b. Data  sekunder,  yaitu  data  diambil  dari  bahan  buku  sekunder,  dengan cara  mencari  peraturan  perundang-undangan,  buku  literatur,  baik berupa buku teks, jurnal hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
c. Data  tertier,  yaitu  yang  berfungsi  sebagai  pendukung  data  primer  dan sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedi.
5. Teknik pengumpulan data
a. Observasi
Istilah  observasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  memiliki pengertian  mengamati  dan  meninjau  secara  cermat  dan  teliti,  yaitu terhadap  suatu  hal  yang  menjadi  pokok  atau  objek  penelitian,  agar peneliti  dapat  memperoleh  data-data  dan  gambaran  dari  suatu permasalahan yang ada.
Observasi  dilakukan  dengan  cara  terjun  langsung  ke  lapangan,  pada tempat dimana permasalahan tersebut terjadi, serta mengadakan kontak langsung  dengan  berbagai  pihak  yang  terkait  dalam  permasalahan tersebut.
b. Wawancara
Wawancara  atau  proses  tanya  jawab  dengan  seseorang  yang  diminta sebagai  narasumber  dimana  keterangan  dan  pendapatnya  mengenai suatu  hal  permasalahan  sangat  diperlukan  guna  kepentingan  penelitian yang  akan  dilakukan.  Wawancara    dilakukan  secara  terstruktur ditujukan terhadap seluruh sampel penelitian ini.
c. Kajian kepustakaan
Mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang dapat dijadikan referensi maupun dari jurnal-jurnal ilmiah guna memperoleh teori-teori hukum  yang  akan  dibutuhkan  dalam  proses  penelitian  ini.  Tidak  lupa juga  menggunakan  peraturan  perundangan-undangan  yang  terkait langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  penelitian  hukum  sosiologis yang akan dilakukan. Aturan hukum adalah sebagai dasar pijakan dalam penelitian  hukum  guna  menganalisis  data-data  yang  diperoleh  terkait dengan  permasalahan  yang  diteliti  agar  penyelesaian  terhadap  suatu permasalahan  yang  diteliti,  tidak  menimbulkan  permasalahan  hukum yang baru.
6. Analisis data
Data  yang  telah  dikumpulkan  melalui  teknik  observasi  dan  wawancara diolah  dengan  cara  mengelompokkan  dan  memilah  data  yang  didapat  disajikan dalam  bentuk  uraian  kalimat  atau  narasi  yang  jelas  dan  rinci.  Data  kepustakaan diinventaris  sesuai  kebutuhan  referensi    berupa  teori  atau  penjelasan  normatif dideskripsikan  dalam  bentuk  narasi.  Langkah  selanjutnya  penulis  melakukan interpretasi data, menghubungkan satu data dengan data yang lainnya. Kemudian penulis  menghubungkan  dengan  teori-teori  dan  ketentuan  hukum  yang  berkaitan dengan  permasalahan.  Teknik  pengambilan  kesimpulan  dilakukan  dengan  cara deduktif,  yaitu  metode  penarikan  kesimpulan  dari  dalil  atau  pernyataan  yang bersifat umum ke pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

## Pembahasan

## Pendirian Badan Hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis
Badan  hukum  UED/K-SP  menurut  peraturan  terkait  haruslah  berbadan hukum.  Penegasan  kembali  dari  pembahasan  sebelumnya  bahwa    UED-SP berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang LKM dapat dikategorikan sebagai LKM.  LKM haruslah berbentuk badan hukum sesuai  amanat  Pasal  4  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  dalam bentuk  koperasi  atau  Perseroan  Terbatas/PT  sahamnya  paling  sedikit  60 persen dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  atau  badan  usaha  milik desa/kelurahan, sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI atau koperasi dengan  kepemilikan  WNI  paling  banyak  sebesar  20  persen  sebagaimana ditentukan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.
Kemudian  peraturan  terkait  lainnya  UED-SP  sebagai  salah  satu  BUMDesa juga  diatur  dalam  Pasal  8  Permendes  PDTT  Nomor  4  Tahun  2015  tentang Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan  dan  Pembubaran  BUMDesa,  dengan norma “BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi:
a.   Perseroan  Terbatas  sebagai  persekutuan  modal,  dibentuk berdasarkan  perjanjian,  dan  melakukan  kegiatan  usaha  dengan modal  yang  sebagian  besar  dimiliki  oleh  BUMDesa,  sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b.   Lembaga  Keuangan  Mikro  dengan  andil  BUMDesa  sebesar  60 (enam  puluh)  persen,  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan tentang lembaga keuangan mikro.
Secara  dogmatis  tegaslah  BUMDesa  yang  menjalankan  UED/K-SP  harus mendirikan badan hukum  sesuai amanat hukum  yang berlaku. Selanjutnya dalam bab  ini  akan  menganalisis  status  badan  hukum  UED/K-SP    di  Kecamatan Bengkalis.  Sebagaimana  telah  disinggung  di  Kecamatan  Bengkalis  terdapat  31
desa/kelurahan yang sudah berstatus definitif dan telah melaksanakan UED/K-SP sejak 2011 dengan total pengucuran dana bergulir mencapai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per desa/kelurahan.
Untuk  menjawab  p e ndirian  badan  hukum  UED/K-SP  di  Kecamatan Bengkalis  penulis  melakukan  wawancara  terhadap  sampel  yang  relevan  untuk menjawab  hal  tersebut  secara  berurutan  mulai  dari  Kepala  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  Bengkalis,  Camat  Bengkalis,  Kepala Desa/Kelurahan  di  Kecamatan  Bengkalis,  Ketua/Direktur  BUMDesa  dan  Ketua UED/K-S di Kecamatan Bengkalis.
Menurut  Kepala  DPMD  Kabupaten  Bengkaliskondisi  UED-SP  di Kabupaten Bengkalis, khususnya juga di Kecamatan Bengkalis  sudah dileburkan menjadi  BUMDesa,  sandaran  hukumnya  tetap  kepada  mengacu  pada  Undang- Undang  Desa  dan  peraturan  yang  keterkaitan  dengan  hal  ini,  sementara  untuk kelurahan, sampai saat ini akan dicari regulasi  yang  lain, karena terpisah dengan Undang-Undang Desa.
Status UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis pada esensinya belum  ada  yang berbadan  hukum.  Hal  ini  dapat  dipahami  dari  keterangan  Kepala  DPMD Kabupaten  Bengkalis,  yang  mengatakan  saat  ini  yang  dilakukan  baru  sebatas melakukan  menginventarisasi  aset-aset  UED-SP,  setelah  jelas  aset-aset  akan ditingkatkan menjadi BUMDesa. 8 Hal yang sama juga dikatakan Camat Bengkalis yang menjelaskan “Seingat saya UED-SP di Kecamatan Bengkalis sudah dimulai tahun 2011 sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diamanahkan  BUMDesa  sudah  ditindak  lanjuti  dengan  Peraturan  Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2017”. 9
Penjelasan  Kepala  DPMD  Kabupaten  Bengkalis  dan  Camat  Bengkalis tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan pendirian badan hukum UED- SP.    Kemudian  terkait  pertanyaan  pendirian  badan  hukum  UED-SP  penulis kembali menggali informasi dari  Kepala Desa di Kecamatan Bengkalis.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Kepala  Desa  Senggo  menjelaskan  “saat  ini, mengacu  Peraturan  Bupati  Bengkalis  Nomor  71  Tahun  2017  di  mana  UED-SP melebur  menjadi  BUMDesa.  Hari  ini  sudah  dibahas  tentang  aset,  melalui  USP Desa  Senggoro  yang  dilaksanakan  BUMDesa”. 10 Kepala  Desa  Wonosari mengemukakan “saat ini sudah  memiliki  BUMDesa bernama BUMDesa Unggul Sari,  telah  memiliki  beberapa  unit  usaha  di  bawah  naungan  BUMDesa,  salah satunya Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Mekar Sari. Dalam perjalanannya dana
8 Wawancara  dengan    Drs.  Yuhelmi  selaku  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa Kabupaten Bengkalis pada tanggal 6 Agustus 2019.
9 Wawancara dengan Ade Suwirman, S.STP, MAP  selaku Camat Bengkalis pada tanggal  9 Juli 2019.
10 Wawancara dengan Basrah Hamid selaku Kepala Desa Senggoro pada tanggal  10 Agustus 2019.
bergulir  telah  mencapai  1.000  lebih  pemanfaat  dana  USP  Mekar  Sari  yang  dulu bernama UED-SP”. 11
Kepala  Desa  Penebal  berpendapat “ Di  Desa  Penebal,  UED-SP  sebelum menjadi  unit  usaha  simpan  pinjam,  dulu  menjadi  USP.  Jadi,  setelah  ada  ada BUMDesa  maka  bergabung di BUMDesa dan  menjadi cabang usaha  BUMDesa. Kalau  dulunya  UED-SP  berdiri  sendiri,  namun  sekarang  sudah  menjadi  bagian dari  USP.  Jadi,  untuk  pelaksanaan  tetap  mengacu  kepada  aturan  dan  peraturan yang telah ada, untuk perkembangan saat ini”. 12
Kemudian  Kepala  Desa  Pedekik  yang  diwakili  oleh  Sekretaris  Desa menjelaskan  “Kalau  pendirian  UED-SP  sebelumnya  berdiri  sendiri,  aturan  yang mengaturnya  sudah  ada.  Namun,  sejak  2018  UED-SP  ini  sudah  melebur  ke BUMDesa, jadi segala sesuatu administrasi yang berkaitan dengan unit usaha, itu Surat Keputusannya ditandatangani oleh BUMDesa”. 13
Terakhir  Kepala  Desa  Air  Putih   tidak  bersedia  diwawancarai  tanpa  alasan yang  jelas.  Dari  jawaban  para  kepala  desa  yang  menjadi  sampel  penelitian  ini, hasilnya  juga  tidak  memberikan  jawaban  yang  relevan  dengan  pendirian  badan hukum UED-SP. Selanjutnya, agar semakin memperjelas penulis juga melakukan wawancara dengan  Ketua/Direktur BUMDesa dan Ketua UED/K-S di Kecamatan Bengkalis tentang pendirian badan hukum UED-SP.
Hasil  wawancara  dengan  Ketua  USP  Karya  Bathin  Bersama  Desa  Penebal petikannya sebagai berikut. 14
Seiring  dengan  aturan  hukum  di  atas,  maka  program  UED/K-SP  di Kecamatan  Bengkalis,  Kabupaten  Bengkalis  beroperasi  sejak  tahun 2011.  Tepatnya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkalis Nomor:  12/KPTS/2011  tentang  Pembentukan  UED-SP  berangsur berganti nama  menjadi Unit Simpan Pinjam (USP). Keberadaan USP ini  didapat  dari  keterangan  pengelolanya.    Karena,  pemerintah  desa memandang  perlu,    jika  USP  menjadi  salah  satu  unit  usaha  di BUMDesa.  Peleburan  UED/K-SP  menjadi  USP  ini  satu-satunya  baru dilaksanakan di Desa Penebal. Proses peleburan, telah melakukan dua kali  pencairan  dana.  Sehingga,  dirasakan  oleh  pengelola  USP  proses pembentukannya  terlalu  panjang.  Kemudian  adanya  aturan  Peraturan Desa (Perdes) baru berkaitan dengan peralihan dan  inventarisasi aset. Perdes  terbit  pada  tanggal  14  Agustus  2018.  Perdes  itu  seakan menimbulkan  kegalauan  dari  pengelola  BUMDesa  dan  USP  serta
11 Wawancara dengan Suswanto selaku Kepala Desa Wonosari pada tanggal 30 Juli 2019.
12 Wawancara dengan Muhammad Saimin
selaku Kepala Desa Penebal pada tanggal 5 Juni 2019.
13 Wawancara dengan Maskur, SH selaku Sekretaris Desa Pedekik pada tanggal 7 Juni 2019.
14 Wawancara dengan Muhadi, SAB selaku Ketua USP Karya Bathin Bersama Desa Penebal pada tanggal 4 Juni 2019.
kepala desa. Sehingga, terdapat banyak desa yang belum menuntaskan penyusunan  BUMDesa.  Khusus  Desa  Penebal,  melalui  BUMDesa yang  memiliki  USP  Karya  Bathin  Bersama  melakukan  koordinasi dengan DPMD Kabupaten Bengkalis. Kemudian, DPMD mengeluarkan  regulasi  bergaitan  dengan  BUMDesa.  Dari  BUMDesa tersebut,  keluar  rekomendasi  dari  kecamatan  untuk  proses  peleburan dari UED-K/SP menjadi USP. Peleburan ini tentu menjadi angin segar bagi UED-K/SP. Namun, peleburan ternyata menyisakan permasalahan berkaitan dengan inventarisasi aset.
Hasil  wawancara  dengan  Ketua  USP  Panglima  Minal  Desa  Air  Putih keterangannya sebagai berikut. 15
Berdasarkan  Perbup  Nomor  52  Tahun  2011,  USP  Panglima  Minal, Desa Air Putih, memperoleh dana usaha DUD sebesar Rp 1 miliar, di tahun  2012  mendapatkan  Rp  1  miliar  lagi,  berikutnya  2013,  2014, 2015 sebanyak lima penganggaran, berarti dana dari Bupati sebanyak Rp  5  miliar,  yang  diberikan  kepada  USP,  sampai  hari  ini  dari  2011 sampai 2019 dana yang sudah bergulir dari Rp 5 miliar itu, sebesar Rp 15,936.300  miliar,  dan  pemanfaat  sebanyak  1.119  pemanfaat,  dari awal sampai sekarang.
Pendapat  Ketua  USP  Desa  Pedekik  Agus  Supeno  dari  hasil  wawancara sebagai berikut. 16
Seiring  dengan  aturan  hukum  di  atas,  maka  program  UED/K-SP  di Kecamatan  Bengkalis,  Kabupaten  Bengkalis  beroperasi  sejak  tahun 2011.    Tepatnya  berdasarkan  SK  Bupati  Bengkalis  Nomor: 12/KPTS/2011  tentang  Pembentukan  UED-SP  berangsur  berganti nama  menjadi  USP.  Saat  ini,  USP  Desa  Pedekik    dana  yang  bergulir mencapai  Rp  13,8  miliar.  Dengan  jumlah  pemanfaat  atau  nasabah sebanyak  1.185  pemanfaat.  Realisasi  kegiatan  UED-SP  yang  telah melebur  menjadi  BUMDesa  tersebut  sedikit  mengalami  kendala dilapangan.
Terakhir  Ketua  USP  Desa  Wonosari  tak  mau  diwawancarai  tanpa  alasan yang  rasional,  sedangkan  sampel  lainnya,  yaitu  Ketua  USP  Desa  Senggoro  tak mau diwawancarai melimpahkan kepada kepala desa.
Selanjutnya,  untuk  mengetahui  pendirian  badan  hukum  UED-SP  penulis juga  melakukan  wawancara  dengan  para  Direktur  BUMDesa  di  Kecamatan Bengkalis yang menjadi sampel terpilih.  Dari 5 orang sampel yang terpilih, ada 3
15 Wawancara dengan Rahmah, Amd selaku Ketua USP Panglima Minal Desa Air Putih pada tanggal 4 Juni 2019.
16 Wawancara  dengan  Agus  Supeno  selaku  Ketua  USP  Desa  Pedekik  pada  tanggal  4  Juni 2019.
orang  yang  menolak  untuk  diwawancarai  tanpa  alasan  yang  rasional.  Adapun yang  menolak  diwawancarai,  yaitu  Direktur  BUMDesa  Wonosari,  Direktur BUMDesa Senggoro, dan Direktur BUMDesa Pedekik.
Hasil  wawancara  dengan  Direktur  BUMDesa  Karya  Bhatin  Bersama  Desa Penebal sebagai berikut. 17
Untuk badan hukum BUMDesa di Kecamatan Bengkalis ini terbilang masih  baru.  BUMDesa  menjadi  induk  badan  hukum  dari  unit-unit usaha  desa.  Termasuk  UED-SP  yang  sejatinya  menjalankan  visi  dan misinya. Dari 28 desa di Kecamatan Bengkalis, keseluruhannya sudah memiliki  BUMDesa.  Namun,  khusus  di  tiga  kelurahan  di  Kecamatan Bengkalis,  sampai  hari  ini  masih  diperbincangkan  terkait  badan hukum untuk UED/K-SP  yang sudah sempat berjalan. Sejumlah desa saat  ini,  juga  tengah  membentuk  regulasi  dan  payung  hukum  yang jelas  di  desa,  termasuk  membentuk  Perdes  Pengalihan  Aset  UED/K- SP  sebelum  adanya  BUMDesa.  Kemudian,  membentuk  unit-unit usaha lainnya sesuai dengan potensi di desa. Peran BUMDesa di desa sebagai fungsi pengawasan dan menerima laporan dari unit-unit usaha serta kelembagaan masyarakat.
Kemudian menurut Direktur BUMDesa Air Putih Jaya: 18
Kenapa  BUMDesa  ini  hadir  di  desa,  bahwasanya  BUMDesa merupakan  amanah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Dalam  hal  ini  kehadiran  BUMDesa  di  desa,  salah  satunya menunjang  perekonomian  masyarakat  setempat.  BUMDesa,  salah satunya di Desa Air Putih sudah ada USP sejak 2012.
Memperhatikan  informasi  yang  didapat  dari  hasil  wawancara  dengan Ketua/Direktur  BUMDesa  dan  Ketua  UED/K-S  di  Kecamatan  Bengkalis  tentang pendirian  badan  hukum  UED-SP,  penulis  dapat  menarik  benang  merah  bahwa berdasarkan keterangan yang didapat pada esensinya tidak menjelaskan pendirian badan  hukum  UED-SP.  Substansi  yang  disampaikan,  bahwa  UED-SP  melebur menjadi  USP  yang  merupakan  bagian  dari  usaha  milik  BUMDesa.  Sementara, USP  sendiri  bukanlah  badan  hukum  yang  dimaksud    Pasal  39  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  LKM  dapat  dikategorikan  sebagai  LKM. Di  mana  LKM  haruslah  berbentuk  badan  hukum  sesuai  amanat  Pasal  4  huruf  a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dalam bentuk koperasi  atau PT sahamnya paling  sedikit  60  persen dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  atau badan  usaha  milik  desa/kelurahan.    Kemudian  peraturan  terkait  lainnya  UED-SP
17 Wawancara  dengan  Abadi,  Amd  selaku  Direktur  BUMDesa  Karya  Bhatin  Bersama  Desa Penebal pada tanggal 15 Juni 2019.
18 Wawancara  dengan  Indo  Marlinton  selaku  Direktur  BUMDesa  Air  Putih  Jaya  Indopada tanggal 16 Juni 2019.
sebagai salah satu BUMDesa juga diatur dalam Pasal 8 Permendes PDTT Nomor 4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan  dan  Pembubaran BUMDesa,  dengan  norma  “BUMDesa  dapat  membentuk  unit  usaha  PT  atau koperasi.  Dengan  demikian, tidak  ada  satupun  UED-SP  di  Kecamatan  Bengkalis yang  sudah  memenuhi  persyaratan  LKM  dan  berbadan  hukum  sesuai  ketentuan Pasal  4  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  jo  Pasal  8  Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015.

## Hambatan Pendirian Badan Hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis
Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa tidak ada satupun UED-SP di Kecamatan Bengkalis yang sudah memenuhi persyaratan LKM  dan  berbadan  hukum  sesuai  ketentuan  Pasal  4  huruf  a  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013  jo Pasal 8 Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Untuk itu,  perlu  dikemukakan  hambatan  pendirian  badan  hukum  tersebut.  Guna menjelaskan tentang  hambatan dimaksud penulis  kembali  melakukan wawancara dengan  sampel  terpilih  untuk  menjawab  hal  tersebut  secara  berurutan  mulai  dari Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  Bengkalis,  Camat Bengkalis,  Kepala  Desa/Kelurahan  di  Kecamatan  Bengkalis,  Ketua/Direktur BUMDesa dan Ketua UED/K-S di Kecamatan Bengkalis.
Kepala DPMD Kabupaten Bengkalis mengemukakan  “Hambatan pendirian badan hukum UED-SP berkaitan dengan inventarisasi aset UED-SP, setelah jelas aset maka akan ditingkatkan menjadi BUMDesa”. 19 Camat Bengkalis berpendapat “Ada 2 (dua) hambatan: Pertama, pengelolanya  sendiri,  perlu  saya  sampai  juga, sudah  banyak  pengelola  UED-SP  ini  yang  sudah  berurusan  dengan  hukum.
Kedua ,  masyarakat    sebagai  pemanfaat  UED-SP  ada  yang  beranggapan  dana UED-SP  adalah  dana  hibah,  sehingga  dananya  tidak  bergulir,  padahal  masih banyak  masyarakat-masyarakat  lain  yang  ingin  berusaha  dan  meminjam,  tapi karena  banyaknya  tunggakan  maka  tidak  bisa  dicairkan  lagi  pada  tahap berikutnya”. 20
Bila  dianalisis  jawaban  Kepala  DPMD  Kabupaten  Bengkalis  dan  Camat Bengkalis,  jawaban  yang  ada  relevansinya  dengan  hambatan  pendirian  badan hukum  UED-SP,  yaitu  tentang  inventarisasi  aset.    Hambatan  lainnya,  yaitu pengelolaan dan macetnya pengembalian pinjaman, tidak ada relevansinya dengan hambatan pendirian badan hukum UED-SP.
Selanjutnya,  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Kepala  Desa    yang menjadi  sampel  terpilih  untuk  menjelas  pendapatnya  berkaitan  dengan  hambatan pendirian  badan  hukum  UED-SP.  Kepala  Desa  Senggoro  mengemukakan
19 Wawancara  dengan  Drs.  Yuhelmi  selaku  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis pada tanggal 6 Agustus 2019.
20 Wawancara dengan Ade Suwirman selaku Camat Bengkalis pada tanggal 29 Juli 2019.
“Hambatan  pelaksanaan  belum  begitu  lancar,  dikarenakan  masih  ada tunggakan”. 21 Hal  yang  sama  dikatakan  Kepala  Desa  Wonosari  “Kendala  yang sering  timbul,  yang  disebabkan  terkadang  macetnya  pengembalian  dari masyarakat”. 22 Pendapat  berbeda  dikemukakan  Kepala  Desa  Penebal  yang mengatakan  “Kalau  masalah  hambatan,  saya  rasa  sudah  tidak  ada hambatan”. 23 Kepala  Desa  Pedekik  diwakili  Sekretaris  Desa  mengemukakan “UED-SP  itu  harus  berbadan  hukum,  PT  atau  koperasi  belum  ada  petunjuknya. Perbup  berkaitan  peleburan  ke  BUMDesa,  kita  menyiapkan  apa  yang  menjadi ketentuan,  seperti  Perdes.  Tanpa  ada  Perdes  tidak  bisa  dicairkan,  baik  USP  dan BUMDesa  jelas  menjadi keuangan  mikro, keuangan  mikro bisa  jadi  juga arah ke sana.  Lembaga  ini  sebagai  penguatan  ekonomi  masyarakat”. 24 Sampel  Kepala Desa  Air  Putih  tidak  bersedia  memberikan  memberikan  informasi  tanpa  alasan yang jelas.
Selanjutnya  penulis  mewancarai  Ketua  USP  dan  Direktur  BUMDesa  yang menjadi sampel terpilih berkaitan dengan hambatan pendirian badan hukum UED- SP.  Ketua  USP  Karya  Bathin  Bersama  Desa  Penebal  menjelaskan  USP  Karya Bathin Bersama sebagai LKM di bawah BUMDesa ini sudah saatnya terdaftar di OJK  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  LKM.  Latar belakang  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  LKM,  kerap  menjadi masukan  dan  saran  dibeberapa  kali  diskusi  serta  forum  rapat.  Artinya,  USP melakukan  peleburan  karena  sebuah  keharusan”. 25 Ketua  USP  Panglima  Minal Desa Air Putih mengemukakan “Hambatan dilapangan,  kadang pemanfaat lancar bayar kadang tidak”. 26 Pendapat Ketua USP Desa Pedekik “Pada tahun 2019 lalu, terjadi  penunggakan  sebesar  Rp1  miliar  lebih.  Untuk  menyiasatinya,  USP melayangkan  surat  kepada  pemanfaat  yang  nunggak  tagihan  atas  pinjaman”. 27
Kemudian  sampel  lainnya,  yaitu  Ketua  USP  Desa  Wonosari  tak  mau diwawancarai,  begitu  juga      Ketua  USP  Desa  Senggoro  tak  mau  diwawancarai justru melimpahkan kepada kepala desa.
Selanjutnya terkait hambatan pendirian badan hukum UED-SP penulis juga mewancarai  Direktur  BUMDesa  yang  menjadi  sampel  terpilih.  Tetapi,
21 Wawancara dengan Basrah Hamid selaku Kepala Desa Senggoro pada tanggal  10 Agustus 2019.
22 Wawancara dengan Suswanto selaku Kepala Desa Wonosari pada tanggal 30 Juli 2019.
23 Wawancara  dengan  Muhammad  Saimin  selaku  Kepala  Desa  Penebal   pada tanggal  4  Juni 2019.
24 Wawancara dengan Maskur, SH selaku Sekretaris Desa Pedekik pada tanggal 7 Juni 2019.
25 Wawancara dengan Muhadi, SAB selaku Ketua USP Karya Bathin Bersama Desa Penebal pada tanggal 4 Juni 2019.
26 Wawancara dengan Rahmah, Amd selaku Ketua USP Panglima Minal Desa Air Putih pada tanggal 4 Juni 2019.
27 Wawancara  dengan  Agus  Supeno  selaku  Ketua  USP  Desa  Pedekik  pada  tanggal  4  Juni 2019.
sebagaimana telah disinggung dari 5 orang sampel yang terpilih, ada 3 orang yang menolak  untuk  diwawancarai  tanpa  alasan  yang  rasional.  Adapun  yang  menolak diwawancarai,  yaitu  Direktur  BUMDesa  Wonosari,  Direktur  BUMDesa Senggoro, dan Direktur BUMDesa Pedekik.
Direktur  BUMDesa  yang  bersedia  diwawancarai  memberikan,  seperti Direktur BUMDesa Karya Bhatin Bersama Desa Penebal berpendapat “Hambatan masih  belum  ada.  Paling  mengenai  peralihan  aset  yang  hari  ini  sudah  tuntas dibahas  melalui  Perdes,  sehingga  BUMDesa  melakukan  langkah  menyusun pengurus  BUMDesa  terdiri  dari,  Komisaris,  Direktur,  dan  Pengawas.  Komisaris langsung  dijabat  oleh  kepala  desa,  sedangkan  jabatan  direktur  serta  pengawasan berasal dari independen dipilih melalui musyawarah desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) mengikutsertakan para pendamping desa”. 28
Kemudian  Direktur  BUMDesa  Air  Putih  Jaya  mengemukakan  “BUMDesa ini mengacu pada modal berdasarkan Perbup Nomor 71 Tahun 2014 bahwasanya penyertaan modal itu kembalinya kepada BUMDesa. Artinya,  apabila modal tak kembali maka akan diserahkan kepada proses hukum”. 29
Berdasarkan  hasil  wawancara  khususnya  terhadap  kepala  desa,  Ketua  USP dan Direktur BUMDesa di atas tidak memberikan jawaban yang berkaitan dengan pendirian  badan  hukum  UED-SP.  Jawaban  yang  sedikit  relevan  hanyalah  terkait peralihan  aset,  sedangkan  jawaban  selebihnya  berkaitan  dengan  macetnya pengembalian pinjaman. Artinya, lain yang ditanya, lain pula yang dijawab.

## Upaya  Mengatasi  Hambatan  Pendirian  Badan  Hukum  UED/K-SP  di Kecamatan Bengkalis
Pembahasan  sebelumnya  telah  diketahui  bahwa  hambatan  yang  relevan hanyalah  terkait  peralihan  aset.  Selanjutnya,  terkait  hambatan  pendirian  badan hukum  UED/K-SP  di  Kecamatan  Bengkalis  penulis    kembali  melakukan wawancara dengan sampel terpilih untuk menjawab hal tersebut secara berurutan mulai dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bengkalis, Camat Bengkalis, Kepala Desa/Kelurahan di Kecamatan Bengkalis, Ketua/Direktur BUMDesa dan Ketua UED/K-S di Kecamatan Bengkalis.
Kepala  DPMD  Kabupaten  Bengkalis,  “Upaya  yang  dilakukan  adalah pembinaan  dan  pengawasan,  serta  memberdayakan  tenaga  pendamping  desa bidang  ekonomi. 30 Kemudian  menurut  Camat  Bengkalis    “Upaya  pelatihan
28 Wawancara  dengan  Abadi,  Amd  selaku  Direktur  BUMDesa  Karya  Bhatin  Bersama  Desa Penebal pada tanggal 15 Juni 2019.
29 Wawancara dengan Indo Marlinton selaku Direktur BUMDesa Air Putih Jaya pada tanggal 16 Juni 2019.
30 Wawancara  dengan  Drs.  Yuhelmi  selaku    Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis pada tanggal 6 Agustus 2019.
BUMDesa dan UED-SP setiap tahun rutin dilaksanakan DPMD. Berkaitan dengan LKM, kurang paham. Jadi, ada baiknya ditanya kepada DPMD Bengkalis”. 31
Jika  dianalisis  jawaban  Kepala  DPMD  Kabupaten  Bengkalis  dan  Camat Bengkalis  tersebut  tidak  ada  hubungannya  dengan  kendala  yang  telah dikemukakan  sebelumnya,  yaitu  terkait  peralihan  aset.  Camat  Bengkalis  sendiri mengakui  tidak  memahami  tentang  LKM.  Selanjutnya  penulis  melakukan wawancara terhadap kepala desa, yang substansinya untuk mendapatkan informasi tentang upaya mengatasi kendala pendirian badan hukum UED-SP.
Menurut  Kepala  Desa  Senggoro  mengatakan  “Sudah  melakukan  upaya monitoring  melalui  rapat,  tentang  permasalahan  perjalanan  tentang  UED-SP”. 32 Kepala  Desa  Wonosari  mengemukakan  “kekurangan  atau  minimnya  modal dengan  konsekuensi  pertanggungjawaban  benar-benar  untuk  meningkatkan permodalan  usaha  masyarakat  tersebut”. 33 Kepala    Desa  Penebal  menjelaskan “Sebagai  LKM,  jelasnya    menggunakan  dana  transfer,  mau  tidak  mau  harus mengikuti  aturan  yang  berlaku.  Setiap  peminjam  itu  harus  memenuhi  syarat, selain  itu  juga  survei  dari  pengelola”. 34 Kepala  Desa  Pedekik  yang  diwakili Sekretaris  Desa  mengemukakan  “Upayanya  melalui  monitoring,  harapannya BUMDesa    bisa  membentuk  unit  yang  menjadi  potensi,  dan  menggali  potensi desa.  Diharapkan  BUMDesa  ini  bisa  menciptakan  lapangan  pekerjaan. 35 Khusus Kepala Desa Air Putih menolak untuk diwawancara tanpa alasan yang jelas.
Selanjutnya  penulis  uraikan  hasil  wawancara  dengan  Ketua  USP  dan Direktur  BUMDesa  yang  menjadi  sampel  penelitian  ini  untuk  mendapatkan informasi  tentang  upaya  mengatasi  kendala  pendirian  badan  hukum  UED-SP. Menurut  Ketua  USP  Karya  Bathin  Bersama  Desa  Penebal  “Di  samping  nilai keuntungan,  USP  sering  dihadapkan  dengan  persoalan  nasabah  nunggak  bayar. Untuk  USP  Karya  Bathin  Bersama,  tentang  pinjaman  ke  masyarakat  tetap mengedepankan  sifat  pemberdayaan  masyarakat  dan  mengkesampingkan  pola ekstrim, seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen ataupun koperasi”. 36
Ketua  USP  Panglima  Minal  Desa  Air  Putih  menjelaskan  “Bila  ada tunggakan  maka diberi surat peringatan (SP). Jika tidak   juga  membayar, sampai
31 Wawancara dengan Ade Suwirman, S.STP, MAP selaku Camat Bengkalis pada tanggal  29 Juli 2019.
32 Wawancara  dengan    Basrah  Hamid    selaku  Kepala  Desa  Senggoro    pada  tanggal  10 Agustus 2019.
33 Wawancara dengan  Suswanto selaku Kepala Desa Wonosari pada tanggal 30 Juli 2019.
34 Wawancara  dengan  Muhammad  Saimin  selaku  Kepala  Desa  Penebal  pada  tanggal  4  Juni 2019.
35 Wawancara dengan Maskur, SH selaku Sekretaris Desa Pedekik pada tanggal 7 Juni 2019.
36 Wawancara dengan  Muhadi, SAB selaku Ketua USP Karya Bathin Bersama Desa Penebal pada tanggal 4 Juni 2019.
dengan SP-2, maka diberikan arahan agar membayar cicilan”. 37 Ketua USP Desa Pedekik  berpendapat  “Sejak  UED-SP  menjadi  bagian  unit  usaha  dari  BUMDes, maka  sejak  itu pula segala ketentuan  yang  berlaku dalam administrasi diperkuat. Karena,  nantinya  akan  dibentuk  badan  hukum  perkoperasian  yang  sudah disepakati  bersama.  Aturan  dan  ketentuan  badan  hukum  itu  sudah  jelas.  Untuk desa itu nantinya koperasi. Untuk  sementara ini kami masih menunggu  petunjuk dari  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  DPMD  Bengkalis  dan  Bupati”. 38 Selanjutnya,  Ketua  USP  Desa  Wonosari  dan    Ketua  USP  Desa  Senggoro  tidak memberikan informasi karena tidak bersedia diwawancarai.
Kemudian pada bagian akhir penulis kembali melakukan wawancara dengan Direktur  BUMDesa  yang  terpilih  menjadi  sampel  penelitian  ini  untuk mendapatkan  informasi  yang  sama,  yaitu  tentang  upaya  mengatasi  kendala pendirian badan hukum UED-SP.
Direktur  BUMDesa  Karya  Bhatin  Bersama  Desa  Penebal  mengemukakan “Jika  hari  ini  USP  menjadi  unit  usaha  di  bawah  naungan  BUMDesa,  maka BUMDesa  terus  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  unit  usaha tersebut”. 39 Direktur  BUMDesa  Air  Putih  Jaya  menjelaskan    “Hambatan  belum ada, karena sampai saat ini USP masih belum duduk persoalan pengalihan aset”. 40 Selanjutnya,  Direktur  BUMDesa  Wonosari,  Direktur  BUMDesa  Senggoro, dan Direktur BUMDesa Pedekik  menolak untuk diwawancarai tanpa alasan yang rasional.  Berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  oleh  Kepala  Desa,  Ketua  USP dan  Direktur  BUMDesa  Kecamatan  Bengkalis  yang  menjadi  sampel  ini  maka tidak  ada  hubungannya  dengan  kendala  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya, yaitu terkait peralihan aset.
Penutup Kesimpulan
1. Pendirian  badan  hukum  UED/K-SP  di  Kecamatan  Bengkalis  haruslah berbentuk  badan  hukum  sesuai  amanat  Pasal  4  huruf  a  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2013  jo  Pasal  8  Permendes  PDTT  Nomor  4  Tahun  2015. Hasil  penelitian  ini  dapat  diketahui  tidak  ada  satupun  UED-SP  di Kecamatan  Bengkalis  yang  sudah  memenuhi  persyaratan  LKM  dan berbadan hukum.
37 Wawancara dengan Rahmah, Amd selaku Ketua USP Panglima Minal Desa Air Putih pada tanggal 4 Juni 2019.
38 Wawancara  dengan  Agus  Supeno  selaku  Ketua  USP  Desa  Pedekik  pada  tanggal  4  Juni 2019.
39 Wawancara dengan Direktur BUMDesa Karya Bhatin Bersama Desa Penebal, Abadi, Amd pada tanggal 15 Juni 2019.
40 Wawancara  dengan  Indo  Marlinton  selaku  Direktur  BUMDesa  Air  Putih  Jaya  Indo  pada tanggal 6 Juni 2019.
2. Hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis  dari hasil  penelitian  ini  jawaban  yang  relevan  hanyalah  terkait  peralihan  aset, sedangkan jawaban selebihnya dari sampel penelitian tidak ada relevansinya dengan hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP.
3. Upaya  mengatasi  hambatan  pendirian  badan  hukum  UED/K-SP  di Kecamatan  Bengkalis  tidak  ada  rencana  dan  tindakan  konkrit  untuk mengatasi  hambatan  dimaksud.  Hal  ini  disebabkan  karena  seluruh  sampel penelitian ini seluruhnya tidak memahami pendirian badan hukum UED/K- SP.

## Saran
1. Agar  UED/K-SP  di  Kecamatan  Bengkalis  berbadan  badan  hukum    maka sebaiknya seluruh pihak terkait memahami amanat Pasal 4 huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 jo Pasal 8 Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 dan langkah-langkah pendirian badan hukum tersebut.
2. Agar hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis dari  hasil  penelitian  ini  jawaban  terkait  peralihan  aset,  maka  sebaiknya pihak  terkait  melaksanakan  peralihan  aset  sesuai  prosedur  hukum  yang berlaku di Kabupaten Bengkalis,  yaitu Perbub No. 71 Tahun 2017 tentang Penyertaan  Modal    Desa  ke  Badan  Usaha  Milik  Desa  Dari  Dana  Ekonomi Desa.
3. Agar semua pihak terkait dapat memahami pendirian badan hukum UED/K- SP  maka  sebaiknya  diberikan  pelatihan  atau  workshop  secara  khusus dilaksanakan untuk kebutuhan tersebut.

## Daftar Pustaka
Budi  Hartono, Perlindungan  Debitur  KPM  &  KPR  Menghadapi  Penagihan Hutang  dan  Lelang  Jaminan  oleh  Kreditur ,  Jakarta:  PT  Pustaka Utama Grafiti, 2009.
Rahmi  Puspita  Sari,  Rosnita,  dan  Ahmad  Rifai,    Analisis  Kinerja  Sosial  dan Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Jaya Desa Bukit Sembilan  Kecamatan Bangkinang  Kabupaten Kampar, Jurnal  Online  Mahasiswa,  Fakultas  Pertanian    Universitas Riau , Vol. 1, No. 2 Oktober 2019.
Galih  Delia,  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  UED-SP  Menjadi  Bumdes di  Kabupaten  Rokan  Hulu  (Studi  Kasus  Bumdes  Mekar  Sari  Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo), Jurnal Online Mahasiswa
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik  Universitas  Riau, Vol.  5,  Edisi  I Januari-Juni 2018.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2009.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1986.
Yulia  Risa,    Engrina  Fauzi  dan      Jelisye  Putri  Cenery,  Peranan  Pendirian  Badan Usaha  Milik  Nagari  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Nagari  Cupak  Kecamatan  Gunung  Talang  Kabupaten  Solok, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 4 No. 2, Oktober 2019.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro (LKM).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  6  Tahun  1998  tentang UED/K-SP.
Perturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
.