## Corporate Liability and Law Enforcement For Drivers For Malfunction Errors In The Autopilot Feature In Electric Vehicles
Pertanggungjawaban Korporasi Dan Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Atas Malfunction Error Di Fitur Autopilot Pada Kendaraan Listrik
Gabriel Revi Saputra 1) ; Pan Lindawaty Suherman Sewu 2)
1,2) Universitas Kristen Maranatha Email: 1) revisaputra888@gmail.com ; 2) lindawaty.ss@law.maranatha.edu

## ARTICLE HISTORY
Received [14 September 2023] Revised [18 Oktober 2023]
Accepted [22 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Perkembangan teknologi, kendaraan listrik yang dilengkapi dengan autopilot telah muncul sebagai salah satu kemajuan terbaru di sektor transportasi. Karena sistem telah mengambil alih kemudi dengan  menggunakan  teknologi  ini,  pengemudi  tidak  perlu  lagi  mengoperasikan  mobil  sama sekali. Persyaratan yang diuraikan dalam UU LLAJ harus ditegakkan ketika menggunakan jenis kendaraan  atau  transportasi  apa  pun.  Semakin  banyak  produk  mobil  listrik  yang  masuk  ke Indonesia ditambah dengan tidak adanya legalitas kendaraan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas keberadaan sistem tersebut dan penegakan hukum bagi pengemudi.  Metode yuridis normatif  digunakan  untuk  penelitian  ini,  dan  berfokus  pada  standar  hukum  yang  baik  yang ditemukan dalam UU No. 8 tahun 1999 untuk perlindungan konsumen dan UU No. 22 tahun 2009 untuk lalu lintas dan angkutan jalan. Hasil penelitian ini ialah bahwa pertanggungjawaban korporasi terhadap pengemudi adalah memberikan ganti rugi yang setara atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat kecelakaan yang disebabkan gagalnya sistem auto pilot dalam kendaraan listrik dan untuk pengemudi mobil listrik sendiri mendapat perlindungan hukum sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan konsumen berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang konsumen derita.

## ABSTRACT
With the development of technology, electric  vehicles equipped with autopilot have emerged as one  of  the  latest  advancements  in  the  transport  sector.  Since  the  system  has  taken  over  the steering wheel using this technology, the driver no longer needs to operate the car at all. More and more  electric  car  products  are  entering  Indonesia  coupled  with  the  absence  of  legality  of  these vehicles. The purpose of this research is to find out the corporate liability as a business actor must be responsible for the existence of the system and law enforcement for drivers. The method used for this research is the normative juridical method in which the research focuses on positive legal norms written in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The result of this study is that the corporate liability of the driver is to provide equal compensation for the losses suffered by consumers due to accidents caused by  the  failure  of  the  autopilot  system  in  electric  vehicles  and  for  electric  car  drivers  themselves receive legal protection in accordance with what has been outlined in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and consumers are entitled to compensation for the losses that consumers suffer.

## KEYWORDS
Malfunction,  Kendaraan  Listrik,
Pertanggungjawaban Korporasi, Penegakan Hukum.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Mobil listrik telah menjadi salah satu kemajuan paling signifikan dalam industri otomotif mobil. Mobil listrik  menghasilkan  listrik  dengan  menggunakan  motor  listrik  dan  baterai,  yang  menurunkan  emisi  gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada bensin. Mobil listrik semakin populer di seluruh dunia karena kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan berkelanjutan (Wibowo, 2021).
Mobil listrik ialah jenis kendaraan tertentu yang motornya digerakkan oleh listrik. Biasanya, baterai atau  perangkat  penyimpanan  energi  lainnya  digunakan  untuk  menyimpan  tenaga  listrik  ini.  Mobil  listrik cukup populer pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, tetapi seiring dengan kemajuan teknologi mesin pembakaran internal dan bensin yang semakin banyak tersedia, daya tariknya mulai berkurang. Namun demikian, di tengah krisis energi pada tahun 1970-an dan 1980-an, minat terhadap mobil listrik mulai sedikit meningkat.  Kenaikan  harga  minyak  dan  meningkatnya  kesadaran  masyarakat  akan  konsekuensi berbahaya dari emisi gas rumah kaca, bagaimanapun, merupakan pendorong utama minat nyata terhadap kendaraan listrik yang baru mulai berkembang pada tahun 2000-an (Crisostomi dkk, 2020).
Mobil listrik tidak hanya menguntungkan lingkungan tetapi juga memiliki fitur lain, seperti efisiensi energi  yang  lebih  tinggi,  pengalaman  mengemudi  yang  lebih  tenang,  dan  biaya  operasional  yang  lebih rendah dalam jangka panjang. Selain itu, kendaraan listrik telah mengalami peningkatan pesat dalam hal jangkauan  baterai  dan  infrastruktur  pengisian  daya  yang  semakin  berkembang  dalam  tahun  sekarang (Husain, 2005).
Hadirnya  teknologi  terkini  dalam  industri  otomotif  dan  keberadaan  mobil  listrik  yang  dilengkapi dengan  teknologi autopilot . Dengan  adanya  kecerdasan  buatan  ( Artificial  Intelligence )  merupakan  salah satu  perkembangan  dalam  teknologi  global  yang  semakin  pesat  dan  tidak  terhentikan.  Teknologi  yang terus-menerus diperbaharui dan berkembang pesat diterapkan oleh manusia karena banyak faktor yang menyebabkannya. Teknologi ini memungkinkan pergerakan pada kendaraan, khususnya mobil listrik yang mengandalkan sistem komputer untuk mengontrol kemudi mobil.
Legalitas kendaraan listrik berteknologi Autopilot masih disamakan dengan mobil pada umumnya. Legalitas mobil listrik berteknologi Autopilot di Indonesia ini masih berpedoman pada peraturan Perundang- undangang  yang  mengatur  transportasi,  yang  berarti  bahwa  legalitas  mobil  listrik  berteknologi Autopilot belum  ada.  Dalam  hal  ini  berarti  bahwa  tidak  ditemukan  adanya  norma  yang  melarang  dan  bersifat berlawanan terkait dengan kendaraan mobil listrik berteknologi Autopilo t karena pada intinya saat ini mobil listrik berteknologi Autopilot termasuk dalam jenis mobil sebagaimana umumnya seperti yang tertulis dalam Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  di  Indonesia,  hanya  saja mobil listrik berteknologi autopilot ini memiliki sistem kendali robot atau dengan bantuan kecerdasan buatan ( Artificial Intelligence ) (Nusi, 2021). Banyaknya kendaraan listrik dengan fitur autopilot ditambah dengan tidak adanya aturan khusus mengenai legalitas kendaraan listrik dengan fitur autopilot tentunya akan menimbulkan masalah baru. Jika kecelakaan terjadi karena kerusakan atau kegagalan kendaraan, masalah mungkin muncul di kemudian hari. Dengan adanya fitur autopilot ini tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak kendaraan listrik dan semakin  tinggi mobilitas  masyarakat  maka  resiko  terjadinya  kecelakaan  juga  semakin  tinggi.  Dalam  hal terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan atau kerusakan pada fitur autopilot , Indonesia sendiri memiliki  peraturan  yang  melindungi  hak-hak  pemilik  atau  kendaraan.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK) memuat ketentuan-ketentuan untuk  perlindungan  ini.  "Untuk  melindungi  konsumen,  perlindungan  konsumen  harus  memberikan kepastian hukum .”
Sebagai  pengguna  mobil  listrik  dengan  fungsi autopilot ,  masyarakat  juga  mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai konsumen. Hak konsumen sendiri diatur dalam Pasal 4 UUPK yang merangkum  bahwa  hak  konsumen  adalah  hak  yang  berkaitan  dengan  kemudahan,  keselamatan  dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Pemberian hak yang diterima sendiri oleh konsumen ternyata  juga  sesuai  dengan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  produsen.  Sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 7 UUPK, salah satunya menyatakan bahwa produsen berhak mengganti, mengganti kerugian atau ganti rugi yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemanfaatan, penggunaan dan penikmatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.  Dari sini dapat  disimpulkan bahwa  “Hak dan kewajiban pedagang berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  konsumen”.  Dengan  kata  lain,  ini  berarti  bahwa  hak  konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pedagang. Begitu pula sebaliknya, kewajiban konsumen menjadi hak pelaku usaha (Tampubolon, 2017).
Selanjutnya, hal yang menjadi permasalahan adalah pertanggungjawaban korporasi malfunction kendaraan  listrik  berteknologi autopilot dan  penegakan  hukum  bagi  pengemudi  bila  terjadi  kecelakaan akibat malfunction pada kendaraan listrik berteknologi Autopilot .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  normatif  ialah  jenis  penelitian  yang  digunakan.  Penelitian  ini  berfokus  pada hukum  dan  peraturan  yang  memasukkan  norma-norma  hukum  yang  baik.  Penelitian  hukum  normatif menekankan  pada  pemahaman  hukum  positif,  asas-asas  hukum,  dan  yurisprudensi.  Tujuannya  adalah untuk  mengidentifikasi  hukum  yang  berlaku  dalam  situasi  tertentu,  merancang  sistematika  hukum, menjelaskan tingkat kesesuaian, melakukan perbandingan hukum, dan menelusuri sejarah perkembangan hukum (Abdul Kadir, 2012).
Penelitian  ini  memiliki  sifat  deskriptif  analitis,  yang  artinya  penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan secara detail masalah yang menjadi objek penelitian. Metodenya melibatkan pengumpulan informasi  untuk  kemudian  diuraikan  guna  menggambarkan  hasil  penelitian  dan  menyimpulkan  temuan yang ditemukan.
Sumber hukum utama untuk data sekunder ialah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 yang
mengatur lalu lintas dan angkutan jalan (selanjutnya akan disebut sebagai UUPK). Bahan hukum sekunder dan  bahan  hukum  tersier  berupa  buku  dan  jurnal  penelitian  hukum  lainnya.  Studi  literatur  atau  studi dokumenter  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  sekunder,  yaitu.  studi  yang  menangani  berbagai dokumen  yang  berkaitan  dengan  undang-undang  dan  dokumen  lain  yang  telah  diperoleh.  Nantinya, informasi yang diperoleh akan disempurnakan dalam dokumen hukum untuk menjawab rumusan masalah dan  menarik  kesimpulan  tentang  pertanggungjawaban  pidana  pengemudi  kendaraan  dengan  teknologi autopilot dan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelidiki kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh malfunction pada kendaraan listrik dengan teknologi autopilot.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Malfunction Error Pada Fitur Auto Pilot Mobil Listrik
Salah  satu  teknologi  yang  sedang  berkembang  atau  banyak  dihadirkan  oleh  pabrikan  otomotif Indonesia adalah fitur auto pilot ke dalam kendaraan listrik dengan harga yang relatif terjangkau. Fitur auto pilot sendiri sebenarnya adalah sebuah teknologi dimana sebuah mobil dapat mengemudi sendiri tanpa campur tangan manusia sebagai pengemudi (self-driving) . Fitur auto pilot itu sendiri pertama kali ditemukan pada abad ke-20. Saat itu, para ahli memiliki gagasan tentang kendaraan self-driving yang dipresentasikan di New York pada tahun 1925.
Pameran  tersebut  menggambarkan  bentuk  mobil  di  masa  depan,  dimana  mobil  dapat  melaju secara  mandiri  tanpa  pengemudi.  Pada  Pameran  Dunia  New  York  1939,  pameran  Futurama  yang disponsori General Motors (GM) menampilkan model skala kota Amerika dengan jalan raya tak terbatas dan  penuh  dengan  mobil auto  pilot yang  dapat  mengendalikan  lalu  lintas  dari  atas  menara.  Di  era kendaraan berteknologi autopilot sendiri, teknologi ini baru terealisasi pada tahun 1970. Melalui penelitian di  Laboratorium  Mekanik  Universitas  Tsukuba  di  Jepang.  Penelitian  ini  memungkinkan  untuk mengembangkan dan menguji mobil auto pilot pertama di dunia. Mobil autopilot ini memiliki dua kamera yang  dapat  mendeteksi  marka  jalan  secara  visual  dan  membantu  mobil  tetap  berada  di  jalur  dengan kecepatan 20 mil atau 32 km/jam (Handbook, 2012).
Dengan dirilisnya Tesla Model S pada tahun 2012, kendaraan listrik dengan teknologi auto pilot mulai populer di dunia otomotif dan itu berlanjut dengan pabrik otomotif  yang lainnya juga mulai merilis kendaraan  dengan  kemampuan auto pilot .  Di  Indonesia,  mobil  listrik  berteknologi autopilot pertama  kali diperkenalkan oleh salah satu importir umum Indonesia. Perusahaan tersebut adalah Prestige Motorcars. Pada tahun 2014, perusahaan yang dipimpin oleh Rudy Salim menghadirkan mobil Tesla Model S untuk pertama kalinya, dan di tahun yang sama Tesla Model S dilengkapi dengan fitur auto pilot (Ingle & Phute, 2017).
Semua pabrik mobil menghadirkan keberadaan kendaraan berteknologi auto pilot , dengan maksud untuk mengurangi resiko kecelakaan, yang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian manusia. Fitur auto pilot masih memiliki kekurangan dan mungkin bisa saja fitur yang bisa membantu manusia tersebut bisa berubah menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan.
Malfunction  error pada  fitur auto  pilot pada  kendaraan  listrik  adalah  ketika  sistem autopilot mengalami gangguan atau tidak dapat melakukan tugas yang diinginkan. Ini dapat terjadi karena masalah teknis, kesalahan perangkat lunak, sensor yang rusak, atau alasan lain yang dapat mempengaruhi kinerja fitur auto  pilot .  Kegagalannya  fitur auto  pilot dapat  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  atau  situasi berbahaya bagi pengemudi dan pengguna jalan lainnya (Nugraha, 2019).
Kecelakaan  yang  disebabkan  oleh malfunction  error di  fitur auto  pilot itu  sering  terjadi.  Salah satunya terjadi di Arizona, AS, ketika Rafaela Vasquez (44 tahun) naik taksi berteknologi autopilot Uber untuk  mengantarnya  ke  tempat  tujuan.  Saat  perjalanan  dia  tidak  menyadari  sekelilingnya  dan menyebabkan  kecelakaan  di  mana  sebuah  mobil  menabrak  seorang  pejalan  kaki  bernama  Elaine Herzberg, 49, dan merenggut nyawanya (Kurniawan, 2018).
Kecelakaan  dalam  kasus  tersebut  bukan  pertama  kali  terjadi  di  dunia.  Sampai  penelitian  ini dilakukan, belum ada laporan kecelakaan di Indonesia yang disebabkan oleh malfunction error pada fitur auto  pilot .  Namun,  mengingat  banyaknya  mobil  listrik  berteknologi autopilot yang  digunakan  di  jalanan Indonesia, tidak menutup kemungkinan banyaknya kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh malfunction error ini dapat terjadi di masa depan.

## Tanggung Jawab Umum Pengemudi
Tentunya, kendaraan bermotor merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari- hari masyarakat  yang sering beraktivitas.  Kerangka hukum yang mengatur semua aspek lalu lintas dan transportasi jalan di Indonesia adalah UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang juga dikenal sebagai UU LLAJ. Undang-undang ini mencakup berbagai topik, termasuk lalu lintas, transportasi
jalan,  jaringan  transportasi,  permukaan  jalan,  mobil,  pengemudi,  dan  peserta  lain  dalam  sistem transportasi.  Oleh  karena  itu,  seluruh  warga  negara  Republik  Indonesia,  terutama  para  pengemudi kendaraan bermotor, wajib memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU LLAJ.
Menurut  definisi  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (23)  UU  LLAJ,  seorang  pengemudi  adalah seseorang  yang  mengoperasikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  raya  dan  telah  memiliki  Surat  Izin Mengemudi  (SIM).  Selanjutnya,  Pasal  106  UU  LLAJ  menetapkan  serangkaian  kewajiban  yang  harus dipatuhi  oleh  pengemudi  kendaraan  bermotor  roda  dua  dan  empat.  Kewajiban  ini  mencakup  tindakan mengemudikan  kendaraan  dengan  benar  dan  konsentrasi,  mematuhi  aturan  penggunaan  sabuk pengaman dan helm sesuai standar nasional Indonesia, serta mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
Sebaliknya, Pasal 216 UU LLAJ menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan dan informasi mengenai upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkaitan dengan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  Pengemudi memiliki  tanggung  jawab  yang harus mereka  penuhi sesuai dengan hak dan kewajiban yang diuraikan dalam undang-undang ini sebagai akibat dari hak dan kewajiban yang diberikan kepada mereka (Warpani, 2008).
Keselamatan penumpang di dalam mobil dan pengguna jalan lainnya merupakan kewajiban utama dari  orang  yang  mengoperasikan  kendaraan  bermotor.  Pasal  234  UU  LLAJ  mengatur  ketentuan  yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengemudi kendaraan bermotor, yang menyatakan:
(1)  Kerugian yang diderita oleh penumpang, pemilik barang, dan/atau pihak ketiga sebagai akibat dari kelalaian pengemudi menjadi tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum.
(2)  Kerusakan jalan dan/atau fasilitas jalan yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Pengemudi menjadi tanggung jawab Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum.
(3)  Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab diatas kerusakan pada jalan/fasilitas jalan akibat kelalaian.
(4)  Ketentuan yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
1.  Terjadi keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari atau di luar kendali Pengemudi.
2.  Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh tindakan korban sendiri atau pihak ketiga.
3.  Kerugian  atau  kerusakan  disebabkan  oleh  pergerakan  manusia  dan/atau  hewan,  meskipun tindakan pencegahan sudah diambil.
Pasal  234  UU  LLAJ  ini  menetapkan  prinsip  tanggung  jawab  pengemudi  kendaraan  bermotor terhadap keselamatan penumpang dan fasilitas jalan, namun juga mengakui situasi-situasi tertentu di mana pengemudi tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi. Apabila kecelakaan terjadi akibat  kelalaian  atau  tindakan  yang  disengaja  oleh  pengemudi,  maka  pengemudi  akan  diminta bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang,  pemilik barang, dan/atau pihak ketiga sebagai  akibat  dari  perbuatannya  tersebut.  Selain  itu,  jika  pengemudi  merusak  jalan  dan/atau perlengkapannya, ia juga akan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada infrastruktur tersebut.
Undang-Undang  LLAJ  juga  mengatur  sanksi  pidana  bagi  pengemudi  yang  menyebabkan kecelakaan  lalu  lintas,  termasuk  pidana  kurungan  dan  denda.  Selain  itu,  pengemudi  juga  harus menanggung  pertanggungjawaban  atas  kerugian  yang  timbul  akibat  kecelakaan  tersebut.  Dengan  kata lain,  UU  LLAJ  memberikan  dasar  hukum  yang  kuat  untuk  menegakkan  tanggung  jawab  pengemudi terhadap  kecelakaan  lalu  lintas,  baik  secara  hukum  pidana  maupun  perdata,  serta  kerusakan  yang mungkin terjadi pada jalan dan perlengkapannya.  Hal ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kedisiplinan  dalam  berlalu  lintas.  Meskipun  telah  melakukan  segala  upaya  untuk  menghindarinya, pengemudi  tidak  akan  bertanggung  jawab  jika  kecelakaan  disebabkan  oleh  kejadian  yang  tidak  dapat dihindari  di  luar  kendali  mereka,  perilaku  korban  atau  pihak  lain,  atau  pergerakan  orang  atau  hewan (Sangki, 2012).

## Tanggung  Jawab  Korporasi  Jika  Terjadi  Kecelakaan  Akibat  Malfunction  Error  Pada  Kendaraan Listrik
Merujuk pada pasal 1 Ayat (23) UU LLAJ menyatakan bahwa:
“ Pengemudi merupakan orang yang berada dibalik kemudi untuk mengendalikan kendaraan bermotor di jalan dan pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi ”
Dengan kata lain, orang adalah pengemudi yang dianggap sah dan berhak mengemudikan mobil. Namun untuk mobil listrik dengan kemampuan autopilo t, di mana sistem juga berperan dalam mengontrol mobil listrik, yang artinya masih ada sistem yang sebagian mengendalikan mobil listrik.
Sistem  yang  ada  dalam  mobil  listrik  berteknologi autopilot sendiri  sebenarnya  dapat  dikatakan masuk  dalam  kategori  AI  ( Artificial  Intelligence ).  Teknologi  tersebut  merupakan  teknologi  yang  dapat memerintah  komputer  untuk  dapat  meniru  tindakan  manusia  sehingga  hal  tersebut  dapat  membuat komputer  melakukan  hal-hal  yang  biasanya  dilakukan  oleh  seseorang,  misalkan  melakukan  sebuah pemikiran untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan seperti halnya pola pikir manusia (Sutojo et al., 2012). Mobil listrik berteknologi autopilot dapat dikatakan masuk dalam ranah teknologi AI dikarenakan, kendali mobil yang seharusnya dipegang kendalinya oleh manusia secara tidak langsung telah diambil alih oleh  komputer/sistem  yang  dibantu  oleh  sensor-sensor  radar  dan  kamera  yang  terpasang  di  sekeliling mobil yang akan membantu mengendalikan mobil tersebut (Sjafrie, 2019).
Tentunya sistem auto pilo t juga memiliki sebuah kelemahan yang mana sebuah sistem komputer pasti memiliki sebuah kelemahan dan pasti ada sebuah peluang untuk sistem tersebut rusak atau error yang  mana  kejadian  rusak  atau error nya  sistem  yang  terjadi  dalam  mobil  listrik  berteknologi auto  pilot dapat memiliki dampak yang cukup besar.
Kegagalan  sistem  pada autopilot mobil  listrik  merupakan  tanggung  jawab  korporasi  dalam menghadirkan  dan  menjaga  kinerja  fitur  tersebut.  Ketika  terjadi malfunction  error ,  korporasi  harus mengambil  tanggung  jawab  penuh  terhadap  konsekuensi  yang  mungkin  timbul,  termasuk  potensi  risiko dan kerugian bagi pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya (Endipradja, 2016). Jika melihat Pasal 1 Angka 3 UUPK Definisi pelaku usaha adalah:
“ Pelaku usaha dapat berupa individu atau entitas bisnis, termasuk yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum, yang menjalankan atau mendirikan dan beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia. .”
Kemudian Pasal 1 angka 2 UUPK  Definisi Konsumen adalah :
“Konsumen ialah individu yang memanfaatkan barang atau layanan yang tersedia dalam masyarakat untuk keperluan pribadi, keluarga, orang lain, atau bahkan makhluk hidup, tanpa niat untuk tujuan komersial atau perdagangan.. ”
Pengemudi  atau  pemilik  mobil  dapat  dikatakan  sebagai  konsumen  dan  perusahaan  otomotif  dapat dikatakan sebagai pelaku usaha. Maka dapat diberlakukan UUPK.
Adapun pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK memiliki kewajiban diantaranya meliputi :
1.  Menjamin kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan sudah sesuai dengan standar pasar yang berlaku.
2.  Memberikan informasi mengenai apa yang ia jual dengan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3.  Menawarkan  kompensasi  atas  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  penggunaan  dan  eksploitasi  barang yang diperdagangkan.
4.  Wajib memberikan ganti rugi apabila barang yang dipakai tidak sesuai dengan standar pasar.
Jika melihat Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK, pelaku usaha dapat dikenakan tanggung jawab secara pidana, yaitu:
“Pelaku usaha tidak diizinkan untuk menghasilkan atau menjual barang dan/atau jasa yang tidak mematuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diwajibkan dan peraturan yang berlaku.
Kemudian untuk sanksi pidana dapat melihat Pasal 62 ayat (1), yaitu :
“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 18 ayat  (2), serta Pasal 18 ayat  (1), ayat  (2), ayat  (3), ayat (4), ayat  (4), dan ayat (5), dikenakan sanksi  pidana  denda  paling  banyak  Rp2.000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah)  dan  atau  pidana  kurungan paling lama 5 (lima) tahun .”
Adapun  terdapat  perbedaan  terkait  pembuktian  dalam  perkara  perlindungan  konsumen  ini,  yaitu  pada Pasal  22  menyatakan  bahwa  pembuktian  yang  digunakan  adalah  pembuktian  terbalik,  dalam  Pasal  itu berbunyi:
“Pertanggungjawaban  untuk  membuktikan  keberadaan  atau  ketiadaan  unsur  kesalahan  dalam suatu  kasus  pidana,  sesuai  dengan  Pasal  19  ayat  (4),  Pasal  20,  dan  Pasal  21,  merupakan  tugas  dan kewajiban yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Ini tidak mengesampingkan kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan upaya pembuktian .”
Pelaku  usaha  selaku  perusahaan  otomotif  yang  harus  membuktikan  bahwa  sudah  memenuhi standar  yang  berlaku  sesuai  dengan  Pasal  8  ayat  1  (a),  dalam  hal  ini  berarti  pelaku  usaha  selaku perusahaan otomotif harus membuktikan dirinya tidak bersalah.
Selain  itu  pelaku  usaha  juga  berhak  untuk  memenuhi  beberapa  tanggung  jawab  yang  harus dipenuhi yang diatur dalam Pasal 19 UUPK, yaitu :
1.  Pelaku  usaha  memiliki  kewajiban  untuk  mengganti  rugi  kerusakan  atau  kerugian  yang  dialami  oleh konsumen  sebagai  akibat  penggunaan  barang  atau  jasa  yang  diproduksi  atau  diperdagangkan  oleh mereka.
2.  Bentuk ganti rugi yang diatur dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, penggantian dengan barang  atau  jasa  sejenis,  atau  alternatif  lain  yang  setara  dalam  nilai,  atau  bahkan  dapat  mencakup perawatan  kesehatan  atau  pemberian  santunan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam peraturan perundang-undangan.
3.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  disebutkan  di  atas  tidak  akan menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana jika ada bukti lebih lanjut yang mengindikasikan adanya kelalaian atau pelanggaran yang disengaja.
4.  Peraturan tersebut tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi adalah akibat dari tindakan salah dari pihak konsumen.
Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 21 UUPK yang berbunyi:
(1) Apabila pengangkutan barang tersebut tidak ditangani oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri, pelaku  usaha  yang  bertindak  sebagai  importir  barang  bertanggung  jawab  sebagai  produsen  barang impor.
(2) Pelaku  Usaha,  bertanggung  jawab  sebagai penyedia  jasa  asing  bila  penyediaan  jasa  asing  tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
Mengingat  beberapa  penjelasan  diatas  dan karena  teknologi  sistem auto  pilot juga  masuk  dalam ranah teknologi berbasis AI yang mana berarti produsen atau perusahaan memproduksi atau distributor juga harus ikut bertanggung jawab hal ini sejalan dengan Pasal 21 UU ITE. Selain itu walaupun nantinya setiap  mobil  listrik  berteknologi autopilot yang  keluar  dari  dealer,  pemilik  wajib  untuk  menandatangani sebuah perjanjian , yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat klausula baku dengan bunyi. “Apabila terjadi Kecelakaan akibat gagalnya sistem auto pilot , maka dengan perjanjian ini pemilik telah setuju untuk tidak menyalahkan atau menuntut perusahaan otomotif dalam segala bentuk apapun” atau dengan kata lain perusahaan otomotif ingin melepaskan tanggung jawab sebagai pelaku usaha.
Maka perjanjian tersebut dikatakan batal atau tidak sah karena hal itu telah melanggar bunyi Pasal 18 Ayat (1) huruf a UUPK yang berbunyi:
“ Dalam mengiklankan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, pelaku usaha dilarang untuk  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  dalam  dokumen  atau  perjanjian  jika  seseorang menyatakan niatnya untuk memindahkan tanggung jawab dari pelaku usaha. ”.
Bentuk pertanggungjawaban perdata korporasi dari perusahaan otomotif mobil itu sendiri adalah memberikan  Kompensasi  dan/atau  Ganti  Rugi  Kompensasi  atau  Ganti  Rugi  sendiri  merupakan  sebuah bentuk  tanggung  jawab  yang  paling  dasar  dan  merupakan  tanggung  jawab  yang  wajib  diberikan  oleh perusahaan  otomotif.  Hal  ini  selaras  dengan  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  19  UUPK  dan  pemberian santunan  tersebut  juga  harus  diberikan  pada  korban  lain  yang  juga  terlibat  dalam  kecelakaan  tersebut (Bryan et al., 2023).

## Tanggung  Jawab  Pengemudi  Bila  Terjadi  Kecelakaan  Akibat  Malfunction  Error  Pada  Kendaraan Listrik
Dalam kasus kecelakaan yang melibatkan mobil listrik yang dilengkapi dengan sistem kecerdasan buatan atau sebagian dikendalikan oleh sistem, yang artinya pengemudi tidak dapat  dianggap bersalah sepenuhnya. Di dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian selanjutnya disebut UU ITE, dimana sistem AI dikategorikan sebagai golongan sistem elektronik yang bersifat mengumpulkan dan memproses sebuah data untuk melakukan tindakan atau kesimpulan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka (5) UU ITE (Haris & Tantimin, 2022).
Pemilik kendaraan listrik memiliki upaya perlindungan hukum. Perlindungan konsumen di Indonesia saat ini tertuang dalam UUPK (UU No. 8 Tahun 1999). Menurut Pasal 1 Ayat (1) UUPK memiliki makna
“ Perlindungan konsumen adalah sebuah bentuk upaya yang mana upaya tersebut dapat menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen ”.
Perlindungan  konsumen  sejatinya  lebih  menitik  beratkan  pada  perlindungan  terhadap  apa  yang menjadi Hak dan Tanggung Jawab seorang konsumen dan pelaku usaha. Beberapa contoh hak seorang konsumen sendiri telah diatur dalam Pasal 4 UUPK diantaranya :
1.  Hak untuk mendapatkan kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa.
2.  Hak  untuk  mendapatkan  kebebasan  memilih  barang  atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  atau  jasa sesuai dengan kondisi serta jaminan yang disepakati.
3.  Hak untuk diberikan perlindungan hingga penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa.
4.  Hak mendapatkan kompensasi ganti rugi, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan oleh produsen.
Jika  mengaitkan  kecelakaan  tersebut  dengan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  diatur  dalam undang-undang,  untuk  dapat  dituntut  menurut  Undang-Undang,  peristiwa  tersebut  harus  merupakan kesalahan (tiada pidana tanpa kesalahan) (Wirajaya & Martana, 2013). Tindak pidana dalam kecelakaan lalu  lintas  yang  melibatkan  sistem auto  pilot merupakan  tindak  pidana  yang  tidak  disengaja  atau disebabkan karena kekeliruan. Ketidaksengajaan yang diakibatkan pengemudi dengan teknologi autopilo t, dapat  berupa  kekeliruan  yang  mesin  mengontrol  kemudi  itu  sendiri.  Kekeliruan  yang  diakibatkan  oleh kendaraan itu sendiri adalah kesalahan pada sensor autopilot , seperti hilangnya kendali pada kecepatan yang  disebabkan  oleh  hilangnya  sensor,  petunjuk  jalan  dan  rambu  lalu  lintas  yang  tidak terdeteksi  oleh sensor autopilo t yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas (Wardhana, 2021).
Menurut Pasal 1 Ayat 24 UU LLAJ yang telah dijelaskan di atas, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai  suatu  peristiwa  yang  mengakibatkan  korban  manusia  dan  atau  kerugian  harta  benda  yang diakibatkan  oleh  suatu  keadaan  di  jalan.  Mengingat  UU  LLAJ,  selama  undang-undang  tersebut  belum mengatur  tentang  kecelakaan  akibat malfunction pada  teknologi autopilot ,  pengemudi  yang  merupakan korban dapat menjadi pelaku dalam kecelakan. Dalam hal ini pengemudi yang mengemudikan kendaraan listrik dengan teknologi autopilot akan diminta bertanggung jawab atas segala kesalahan yang berujung pada kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, menurut penulis pula ketentuan ini adalah urgensi untuk dimasukkan dalam UU LLAJ. Hal ini untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pengemudi. Jangan sampai pengemudi yang seharusnya adalah korban atas malfunction autopilot produk pelaku usaha, malah menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas.

## Penegakan  Hukum  Bagi  Pengemudi  Bila  Terjadi  Kecelakaan  Akibat  Malfunction  Error  Pada Kendaraan Listrik Berteknologi Autopilot
Penegakan  hukum  berupaya  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  melalui  penegakan  hukum permasalahan  yang  ditimbulkan  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana  dapat  membawa  ketenteraman, keamanan dan keadilan dalam masyarakat (Manan, 2005). Upaya penegakan dalam hal ini adalah tentang tindakan  pencegahan  dan  penanganan  setelah  kecelakaan  lalu  lintas,  yang  dimana  pengemudi menggunakan kendaraan listrik berteknologi autopilot . Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas berbeda dengan penindakan UU LLAJ itu sendiri, Terdapat variabel penegakan hukum dalam bentuk peraturan dan regulasi,  di  mana  penegakan  hukum  tidak  hanya  mencakup  penegakan  hukum  tetapi  juga  koordinasi perilaku ilegal dengan konsekuensi yang telah ditetapkan.
a.  Upaya Pencegahan
Sosialisasi aturan lalu lintas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengemudi saat mengemudikan kendaraan  listrik,  terutama  mobil  yang  dilengkapi  dengan  teknologi  auto  pilot.  Hal  ini  mencakup penjelasan mengenai hukum LLAJ yang berlaku bagi pengemudi kendaraan listrik dengan fitur auto pilot,  batas  kecepatan  yang  aman,  pemahaman  tentang  rambu-rambu  lalu  lintas,  serta  edukasi mengenai  penggunaan  mobil  listrik  dengan  sistem  auto  pilot  pada  sensor  kendaraannya.  Dengan pemahaman yang baik, diharapkan pengemudi dapat memprediksi dan mengendalikan kendaraannya dengan  lebih  baik  dalam  situasi  kecelakaan  (Destyarini,  2020).  Pengemudi  yang  mengemudikan
kendaraan  listrik  yang  dilengkapi autopilot mendapatkan  pelatihan  untuk  membekali  dengan keterampilan  mengemudikan  kendaraan  yang  berbeda  dengan  sistem  kerja  kendaraan  pada umumnya.  Pemilik  kendaraan  listrik  berteknologi autopilot harus melakukan  perawatan  teknis  untuk mengetahui kondisi kendaraan yang dimilikinya.
b.  Upaya Penanganan
Penjatuhan  sanksi  yang  dapat  berupa  peringatan,  kendaraan  terkena  tilang  hingga  sanksi  pidana berupa kurungan atau denda sesuai UU LLAJ. Petugas penegak hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia dapat mengambil tindakan ini untuk menghentikan kendaraan listrik, terutama yang memiliki teknologi autopilot (Utami, 2016).  Dalam artian jika pengemudi mobil listrik terbukti lalai dalam mengemudi kendaraan.
Dibentuknya badan penyelesaian sengketa Konsumen, dengan demikian maka seorang pengemudi mobil  listrik  berteknologi autopilot berhak  mendapat  perlindungan  hukum.  Pemilik  kendaraan  listrik berteknologi autopilot mendapat  keringanan  hukuman.  Keringan  hukuman  disini  dimaksud  apabila kecelakaan  tersebut  memang  benar  terjadi  akibat malfunction  error pada  sistem auto  pilot dan  sampai menyebabkan  korban,  maka  pengendara  dapat  dibebaskan  dari  jeratan  pidana  kurungan  atau  penjara sesuai yang diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ. Dalam menuntut hak sebagai seorang konsumen yang telah dilindungi  oleh  UUPK  maka  konsumen  dapat  melakukan  gugatan  sengketa  konsumen  kepada  pelaku usaha mobil yang ada di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas,  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  dari  sudut  pandang yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dan Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Atas Malfunction Error di Fitur  Auto  Pilot  pada  Kendaraan  Listrik,  pertanggungjawaban  korporasi  terhadap  pengemudi  adalah perusahaan  otomotif  wajib  memberikan  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen  sesuai dengan Pasal 19 UUPK ayat (1) akibat kecelakaan yang disebabkan malfunction pada sistem auto pilot dalam  kendaraan  listrik  dan  korporasi  wajib  memberikan  santunan  pada  korban  lain  yang  juga  terlibat dalam  kecelakaan  tersebut.  Jika  korporasi  melanggar  Pasal  8  ayat  1  (a)  UUPK  maka  korporasi  dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang terdapat di Pasal 62 ayat (1) UUPK. Apabila terjadi kelalaian yang  hingga  menimbulkan  kecelakaan  lalu  lintas  maka  pertanggungjawaban  pidana  dapat  dilihat  pada aturan UU LLAJ. Penegakan hukum untuk pengemudi berupa memberikan sanksi pidana jika pengemudi terbukti  lalai  sebagaimana  terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan.  Pengemudi  yang  merupakan korban  dari  malfunction  dapat  diberikan  keringanan  hukuman  pada  pengemudi.  Menurut  penulis  pula, ketentuan  perlindungan  hukum  bagi  pengemudi  terkait  malfunction  autopilot  ini  harus  menjadi pertimbangan bagi pembuat Undang-Undang untuk memperbaharui Undang-Undang terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini agar terdapat kepastian hukum bagi pengemudi. Dengan demikian, jangan sampai pengemudi yang seharusnya adalah juga korban atas malfunction menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas.
Adapun  saran  penelitian  ini  ialah  sebaiknya  dilakukan  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya agar diatur mengenai fitur auto pilot dalam kendaraan listrik apabila di kemudian hari terjadi malfunction pada fitur auto pilot tersebut tidak langsung menjadikan  pengemudi  sebagai  tersangka  karena  fitur  tersebut  diluar  kendali  pengemudi  yang  dimana kecelakaan terjadi karena kesalahan sistem.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul kadir, M. (2012). Hukum dan Penelitian Hukum . PT. Citra Aditya Bakti.
Bryan, K., Herwanto, A., & Latumahina, R. E. (2023). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mobil Semi-Autonomous  Terhadap  Kecelakaan  Akibat  Gagalnya  Sistem. Bureaucracy  Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance , 3 (1), 603 –616. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.205
Crisostomi, E. (2020). Electrical and Plug-in Hybrid Vehicle Networks: Optimization and Control . CRC Press.
Destyarini,  N.  (2020).  Tanggung  Jawab  Pidana  Pengemudi  Kendaraan  Berteknologi  Autopilot. Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani , 10 (2), 279 –288.
Dinas  Perhubungan  Provinsi  Jawa  Barat. Persyaratan  Teknis  Dan  Laik  Jalan,  Syarat  Dioperasikannya Kendaraan Bermotor di Jalan .
Endipradja,  F.  T.  (2016). Hukum  Perlindungan  Konsumen  dalam  Perspektif  Politik  Hukum  Negara Kesejahteraan . Setara Press.
Handbook, C. G. (2012). Sejarah Mobil Self-Driving Seratus Tahun . Krause Publications.
Haris, M. T. A. R., & Tantimin. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum , 8 (1).
Husain, I. (2005). Electric and Hybrid Vehicles: Design Fundamentals . CRC Press.
Ingle, S., & Phute, M. (2017). Tesla AutoPilot; Semi Autonomous Driving, an Uptick for Future Autonomy.
International Research Journal of Engineering and Technology .
Kurniawan, R. (2018). Kecelakaan Pertama Mobil Otonom yang Tewaskan Pesepeda Baca artikel detikoto, “Kecelakaan Pertama Mobil Otonom yang Tewaskan Pesepeda” selengkapnya https://oto.detik.com/mobil/d-4082343/kecelakaan-pertama-mobil-otonom-yang-tewaskan- pesepeda.  Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/ .
Manan, B. (2005). Penegakan Hukum yang berkeadilan . Varia Peradilan.
Nugraha, A. (2019). Representasi Nilai Bullying Dalam Serial Kartun Doraemon. Jurnal Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 16 (2), 63. https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jkomu.v16i2.212
Nusi,  R.  R.  (2021).  Legalitas  Mobil  Auto  Pilot  Dalam  Perspektif  Hukum  Transportasi  di  Indonesia. Jurisdiction , 4 (6), 2469 –2484. https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31854
Sangki,  A.  V.  (2012).  Tanggung  Jawab  Pidana  Pengemudi  Kendaraan  Yang  Mengakibatkan  Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Lex Crimen , 1 (1), 33 –47.
Sjafrie, H. (2019). Introduction to Self-Driving Vehicle Technology . CRC Press.
Sutojo, V., Mulyanto, E., & Suhartono. (2012). Kecerdasan Buatan . Andi Offset.
Tampubolon,  W.  S.  (2016).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Ditinjau  Dari  Undang  Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah “Advokasi,” 4 (1), 54 –61.
Utami,  E.  S.  (2016).  Kajian  Hukum  Penanganan  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Dengan  Pola Manajemen  Kepolisian  Berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara , 6 (1).
Wardhana, S. K. (2021). Pertanggungjawaban Pemilik Kendaraan Bertenaga Elektrik Dari Aspek Keamanan Berkendara. Mimbar Keadilan , 14 (1), 160.
Warpani, S. P. (2008). Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ITB.
Wibowo, A. (2021). Mobil Listrik Dengan Baterai Lithium-Ion . Yayasan Prima Agus Teknik.
Wirajaya, A. A. N., & Martana, N. A. (2013). Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya  Dengan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi. Kertha  Negara:  Journal  Ilmu Hukum , 1 (3), 1 –5. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5283.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor:    350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen