## KERJASAMA DRIVER DENGAN PERUSAHAAN APLIKASI GO-JEK ONLINE PERSPEKTIF FIKIH EKONOMI

## Riri Purnama Surya
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Emai: riripurnamasurya14@gmail.com

## Zainuddin
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Email: zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

## Abstract
This  study  discusses  the  cooperation  of  go-jek  companies  with  drivers  of the  economic  fiqh  perspective.  The  problem  is  that  the  form  of  collaboration between the online go-to-go application company and the driver is not clear from the  perspective  of  economic  fiqh.  On  one  side  there  are  mudharabah  indicators with profit sharing. On the otner hand there is a syirkah indicator, but the form of the syirkah has not been identified. In addition, there is also the ijarah indicator, because  the  distribution  of  20%  for  the  company  can  be  categorized  as  an application  payment  service.  From  this  problem,  the  question  arises,  how  is  the essence of cooperation between drivers and online application companies in  the perspective  of  economic  jurisprudence?.  This  research  uses  field  research  with qualitative  descriptive  research  methods.  Data  sources  in  this  study  were obtained  through  interviews.  The  results  of  this  study  found  that  drivers collaborate  with  companies,  where  companies  provide  application  services  to obtain  services  by  20%  of  each  order,  while  drivers  earn  80%  of  each  order. Collaboration  between  drivers  and  online  go-jek  application  companies according  to  economic  fiqh  including  ijarah  ad-dzimah  is  a  contract  to  lease services to drivers to get passengers, where drivers pay for the service.
Keyword: Cooperation, Go-jek, profit sharing, Economic Fiqh

## Abstrak
Studi  ini  membahas  tentang  kerjasama  perusahaan  go-jek  dengan  driver perspektif  fikih  ekonomi.  Permasalahannya  adalah  belum  jelasnya  bentuk kerjasama  yang  dilakukan  antara  perusahaan  aplikasi  go-jek  online  dengan driver  dilihat  dari  perspektif  fikih  ekonomi.  Pada  satu  sisi  terdapat  indikator mudharabah  dengan  ada  bagi  hasil.  Pada  sisi  lain  terlihat  indikator  syirkah, namun belum teridentifikasi bentuk syirkahnya.di samping itu ada juga indikator ijarah,  karena  pembagian  20%  untuk  perusahaan  dapat  dikategorikan  sebagai jasa  pembayaran  aplikasi.  Dari  persoalan  ini  timbul  pertanyaan  bagaimana sesungguhnya  hakikat  kerjasama  antara  driver  dengan  perusahaan  aplikasi  go- jek  online  dalam  perspektif  Fikih  Ekonomi?  Penelitian  ini  menggunakan
penelitian  lapangan  (field  research)  dengan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  interview  atau wawancara.  Hasil  dari  penelitian  ini  menemukan  bahwa  driver  melakukan kerjasama  dengan  perusahaan,  di  mana  perusahaan  menyediakan  jasa  aplikasi memperoleh jasa sebesar 20% dari setiap orderan, sedangkan driver memperoleh penghasilan  80%  dari  setiap  orderan.  Kerjasama  antara  driver  dengan perusahaan aplikasi go-jek online menurut fikih ekonomi termasuk kepada ijarah ad-dzimah yaitu akad menyewakan jasa kepada pihak driver untuk mendapatkan penumpang, di mana driver membayar jasa tersebut.

## Keyword: Kerjasama, Go-jek, Bagi Hasil, Fikih Ekonomi

## PENDAHULUAN
Akad  Muamalah  merupakan  akad  mitra-janji  bukan  lawan  janji.  Tidak dibenarkan dalam hubungan Muamalah terjadi keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk  ketidakberdayaan  secara  ekonomis  dari  salah  satu  pihak.  Tidak dibenarkan  terjadinya  penindasan  secara  ekonomis  salah  satu  pihak  terhadap pihak  yang  lainnya. 1 Upah  mengacu pada penghasilan tenaga kerja,  jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama jangka waktu tertentu. 2 Dengan demikian yang  dimaksud  upah  adalah  memberikan  imbalan  sebagai  bayaran  kepada seseorang  yang  telah  diperintah  untuk  mengerjakan  suatu  pekerjaan  tertentu  dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. 3
Pemberian upah pada  saat  ini  bermacam-macam  caranya, salah  satu upah jasa  layanan pada ojek  online. Seiring dengan  berkembangnya teknologi saat  ini banyak  yang  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  komunikasi  tersebut,  salah satunya adalah kemunculan bisnis penyedia layanan jasa transportasi ojek online. Ojek  online  merupakan  usaha  atau  jasa  yang  berbentuk  kerjasama,  yaitu kerjasama  antara  perusahaan  go-jek  dengan driver go-jek.  Dilihat  dari  segi  ini kerjasama yang dikembangkan mirip dengan syirkah dalam fikih muamalah (fikih ekonomi).
1 Remi Sjahdeini. 2014. Perbankan Syariah , (Jakarta: Kencana), hlm. 135.
2 Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah , (Jakarta: Kencana), hlm. 2.
3 Khumaidi Ja’far. 2014. Hukum Perdata Islam Di Indonesia , (Lampung:Permatanet), hlm. 193
Perusahaan  go-jek  adalah  salah  satu  bentuk  usaha  mandiri  kreatif  dimana dalam  pemberian  upah  kepada driver go-jek  menggunakan  sistem  bagi  hasil sesuai  dengan  hasil  yang  didapatkan  oleh driver go-jek.  Perjanjian  bagi  hasil antara  Perusahaan  go-jek  dengan driver dimulai  ketika driver mendaftarkan  diri sebagai  mitra  go-jek  dan  menjalankan  layanan  yang  sudah  ditetapkan  oleh perusahaan go-jek, berarti perusahaan dan driver harus saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan keduabelah pihak.
Usaha  gojek  berjalan  menggunakan  akad  atau  kontrak  kerja  antara perusahaan  go-jek  dengan driver go-jek  yang  telah  disepakati  bersama.
Perusahaan go-jek melakukan akad dengan mitranya, dalam hal ini adalah driver go-jek,  akad  dapat  diartikan  sebagai  pertalian  antara  ijab  dan  kabul  yang dibenarkan  oleh  syara’  yang  menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  objeknya. Bentuk  akad  apa  sesungguhnya  yang  digunakan  dalam  usaha  gojek  online,  pada satu sisi ini mirip dengan system ijarah, karena driver mendapat imbalan ( ujrah ) dari  kerjanya.  Akan  tetapi  di  sisi  lain  dalam  pendapatannya  ada  bagi  hasil,  hal inilah  yang  menjadi  permasalahan  dan  menarik  untuk  diteliti.  Oleh  sebab  itu, pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi kerjasama antara driver go-jek dengan perusahaan go-jek pada go-jek?
2. Bagaimana  tinjauan  fikih  ekonomi  tentang  kerjasama  antara driver go-jek dengan perusahaan go-jek pada go-jek?
Implementasi  kerjasama  antara driver go-jek  dengan  perusahaan  go-jek pada  go-jek
Perjanjian  kerjasama  antara  perusahaan  go-jek  dan driver dilakukan  ketika driver mendafarkan  diri  sebagai  mitra  go-jek.  Dengan  menjadi  mitra  go-jek, driver harus menerima ketentuan dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan go-jek.  Segala  ketentuan  atau  kebijakan  perusahaan  oleh  perusahaan  go-jek terhadap driver nya  dituangkan  dalam  perjanjian  yang  dilakukan  melalui
perjanjian  elektronik,  yang  disepakati  oleh driver melalui  aplikasi  yang  dimiliki driver go-jek tersebut. 4
Nisbah  bagi  hasil  antara  perusahaan  dan driver go-jek  adalah  20%:80%.  Di mana pihak perusahaan menerima 20%, sedangkan driver menerima bagian 80%. Bagi  hasil  antara  perusahaan  go-jek  dan driver nya  merupakan  bagi  hasil  yang terjadi  apabila driver menyelesaikan  layanan  perusahaan  per  satu  orderan. 5 Pelayanan go-jek yang berlaku di Payakumbuh, diantaranya go-ride, go-food, go- send,  go-shop,  go-mart. Sedangkan  pelayanan  seperti go-tix,  go-clean,  go-glam, dan  lain-lain,  belum  berlaku  di  Payakumbuh.  Jadi,  layanan  perusahaan  go-jek yang  dikenakan  sistem  bagi  hasil  yang  berlaku  di  Payakumbuh  hanya  5  layanan tersebut.  Sistem  bagi  hasil  antara  perusahaan  go-jek  dengan driver memiliki ketentuan sebagai berikut: 6
A. Tarif  Minimal,  maksudnya  bagi  hasil  antara  perusahaan  dengan driver hanya  berlaku  di  atas  tarif  minimal.  Dalam  go-jek  harga  tarif  minimal tersebut sebesar Rp. 5.600 . Jadi jika driver mendapatkan orderan dibawah tarif  minimal  tersebut  berlaku  dalam  layanan go-ride dan go-send .  Jadi jika driver mendapatkan  orderan go-ride dengan  tarif  sebesar  Rp.  4.000, maka driver tidak  dikenakan  potongan  malah  saldonya  akan  bertambah sebesar  Rp.  1.600.  Sedangkan  bila driver mendapatkan  orderan  dengan tarif di atas Rp. 5.600, maka driver akan  mendapatkan  potongan sebesar 20%  dari  harga  tarif  orderan  tersebut.  Misalnya, driver mendapatkan orderan  dengan  tarif  Rp.  7.000,  maka  potongannya  Rp.  1.400  (untuk perusahaan), Rp. 8.000, maka potongannya Rp. 1.600 (untuk perusahaan), Rp.  10.000,  maka  potongannya  Rp.  2.000  (untuk  perusahaan,  begitu seterusnya. Sedangkan layanan go-send, sistem bagi hasilnya berlaku bila di atas tarif Rp. 7.000, driver yang mendapatkan orderan dengan tarif Rp.
7.000, maka saldonya akan bertambah Rp. 6.000. dan tarif minimal dalam layanan go-send yaitu sebesar Rp. 6.400. Bila driver mendapatkan orderan
4 Akbar. 2019. Wawancara dengan Driver .
5 Raska. 2019. Wawancara dengan Driver.
6 Raska. 2019. Wawancara dengan Driver.
go-send sebesar  Rp.  3.000,  maka  saldonya  akan  bertambah  sebesar  Rp.
3.400, Rp. 5.000 maka akan bertambah sebesar Rp. 1.600. Dan bila driver mendapatkan  orderan go-send di  atas  Rp.  7.000 maka  potongannya  sama seperti layanan go-ride yaitu sebesar 20% dari tarif yang didapat driver . 7
B. Layanan go-food, go-shop, go-mart tidak ada tarif minimal seperti go-ride dan go-send.  Driver yang mendapatkan  orderan  dengan  layanan  tersebut maka akan dikenakan potongan sebesar 20%. Untuk layanan go-food, go- shop,  go-mart per  antar  ialah  sebesar  Rp.  8.000  dijadwal  normal,  kalau diluar jam normal dikenakan tarif sebesar Rp. 11.000.
C. Untuk  semua  layanan  go-jek,  sistem  bagi  hasil  antara  perusahaan  dengan driver berlaku  untuk  semua  layanan  yang  ada  di  go-jek.  Seperti  layanan go-ride,  go-send,  go-food,  go-shop,  go-mart, dan  lain-lain.  Keuntungan bagi  hasil  dibagi  bersama  sesuai  dengan  ketentuan  yang  dilakukan  oleh perusahaan dengan driver go-jek. Perusahaan tidak bertanggung jawab bila driver mengalami  kerugian  kerusakan  motor  seperti  kecelakaan, kehilangan  barang  saat  pengantaran,  motor  mogok,  ban  bocor,  dan  lain- lain.  Menurut  perusahaan  itu  merupakan  tanggung  jawab driver sebagai mitra  go-jek.  Untuk  menunjang  pekerjaan  driver  sebagai  mitra  go-jek harus  menyiapkan  motor  dalam  keadaan  baik  (rutin  servis),  menyiapkan kuota  internet  untuk  menjalankan  aplikasi  dan  menyiapkan  pulsa  untuk menghubungi  customer. 8 Penghasilan  menjadi driver ditentukan  dengan beberapa orderan yang didapatkan tiap harinya. 9 Dan bonus yang diberikan oleh  perusahaan  kepada driver ditentukan  bila driver mampu  memenuhi target  poin tertentu. Penghasilan driver go-jek  juga bisa  naik turun sesuai kemampuannya mendapatkan dan menyelesaikan orderan serta bonus yang didapatkannya.  Adakalanya  orderan  sepi  sehingga  tak  cukup  untuk mendapatkan bonus harian dan juga faktor fisik yang tak selamanya sehat
7 Raska. 2019. Wawancara dengan Driver.
8 Riki. 2019. Wawancar dengan Driver.
9 Yogi. 2019. Wawancara dengan Driver.
untuk  mengambil  order  terus  menerus. 10 Driver dalam  menjalankan pekerjaannya harus mempunyai target poin dalam sehari, agar memperoleh bonus  dari  perusahaan. Berikut  perhitungan  poin  dasar  yang  akan didapatkan driver go-jek:
Tabel 1 Layanan Go-jek No Layanan Poin 1 Layanan go-ride 1 poin 2 Layanan go-send 1 poin 3 Layanan go-food 2 poin 4 Layanan go-shop 1 poin 5 Layanan go-mart 2 Poin
Perhitungan  bonus  dan  poin  untuk driver go-jek  setiap  daerah  berbeda- beda,  berikut  perhitungan  poin  dan  bonus  go-jek  Kota  Payakumbuh  sebagai berikut:
1. 14 poin = Rp. 15.000,-
2. 16 poin = Rp. 25.000,-
3. 20 poin = Rp. 40.000,-. 11
Dalam  satu  hari  menyelesaikan  orderan  dengan  total  20  poin,  bonus  dari perusahaan  go-jek  maksimal  yang  bisa  didapatkan  ialah  sebesar  Rp.  80.000,- perhari,  dengan  adanya  sistem  bagi  hasil  antara driver dengan  perusahaan  ini, driver harus  mengejar  target  poin  untuk  mendapatkan  bonus  dari  perusahaan. Karena  setiap  orderan  yang  ditentukan  dikenakan  sistem  bagi  hasil  maka penghasilannya berkurang 20% untuk perusahaan. Jadi driver harus mendapatkan bonus  untuk  mendapatkan  keuntungan  lebih.  Berdasarkan  hasil  penelitian mengenai kerjasama antara perusahaan dengan driver go-jek yang telah dilakukan
10 Akbar. 2019. Wawancara dengan Driver.
11 Raska. 2019. Wawancara dengan Driver.
oleh  pihak-pihak  tersebut  dalam  pembagian  hasil  keuntungan  telah  mengikuti mekanisme dan regulasi yang ditetapkan oleh perusahaan. 12
Tinjauan fikih ekonomi tentang kerjasama antara driver dengan perusahaan go-jek
Islam  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk  melakukan kerjasama.  Apabila  para  pihak  itu  telah  sepakat  menentukan  bentuk  dan  isi kerjasama,  maka  kesepakatan  itu  mengikat  para  pihak  dan  harus  melaksanakan segala hak dan kewajibannya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dalam  melakukan  kerjasama,  para  pihak  diharuskan  untuk  mengikuti  aturan syariat  Islam.  Sistem  kerjasama  antara  perusahaan  dengan driver dilaksanakan untuk  meningkatkan taraf  hidup dan perekonomian dan  sebagai  salah satu upaya untuk meningkatkan kerjasama dan tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa dan ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Syari’at Islam telah memberikan pokok-pokok  aturan  di  dalam  melaksanakan  hubungan  kerjasama  yang  baik, saling  menolong  yang  saling  menguntungkan  tanpa  saling  merugikan  antara kedua pihak.
Dalam  Hukum  Islam  terdapat  berbagai  macam  akad  bagi  hasil  termasuk mudharabah dan musyarakah .  Keuntungan  dalam mudharabah dibagi  menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila  mengalami  kerugian  maka  ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama kerugian  tersebut  bukan  akibat  kelalaian  si  pengelola.  Seandainya  kerugian diakibatkan  karena  kecurangan  atau  kelalaian  si  pengelola,  maka  si  pengelola harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut. 13 Dalam  rukun mudharabah tentang  nisbah  keuntungan,  keuntungan  harus  dinyatakan  dalam  bentuk prosentase  antara  kedua  belah  pihak,  bukan  dinyatakan  dalam  nominal  rupiah tertentu. 14
12 Yogi. 2019. Wawancara dengan Driver.
13 Rina  Destiana.  2016. Analisis  Dana  Pihak  Ketiga  dan  Resiko  Terhadap  Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia, (Jurnal Logika. Vol XVII, No. 2).
14 Popon  Srisusilawati,  Nanik  Eprianti.  2017. Penerapan  Prinsip  Keadilan  dalam  Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah , (Jurnal Law and Justice . Vol. 2 No. 1).
Dilihat  dari  konsep mudharabah di  atas  kerjasama  go-jek  online  dengan driver tidak  bisa  dikategorikan  sebagai mudharabah ,  karena  perusahaan  aplikasi tidak  memberikan  modal  untuk  dikelola  oleh driver .  Perusahaan  tidak  dapat disebut sebagai shahibul mal dan driver tidak bisa pula disebut sebagai mudharib . Aplikasi  dan  fasilitas  yang  disediakan  oleh  perusahaan  bukanlah  modal mudharabah ,  karena  modal mudharabah berupa  modal  (uang)  yang  diserahkan kepada mudharib (pengelola) yang dikelolah sepenuhnya. Apabila beruntung akan dibagi menurut kesepakatan. Dalam kerjasama go-jek online tidak ada keuntungan dari  hasil  usaha  yang  akan  dibagi.  Adapun  penghasilan driver bukanlah merupakan  keuntungan,  tetapi  penghasilam  penuh driver ,  namun driver harus membayar jasa aplikasi senilai 20%. Sehingga ia memperoleh penghasilan bersih 80% dari setiap penarikan.
Jika  dianalisis  dari  pendapat  para  ulama,  menurut  para  fuqaha,  ulama Syafi’iyah,  ulama  Malikiyah  dan  Sayyid  sabiq  berpendapat  sama  tentang mudharabah, yaitu  akad  antara  dua  pihak  saling  menanggung,  salah  satu  pihak menyerahkan  hartanya  kepada  pihak  lain  untuk  diperdagangkan  dengan  bagian yang  telah  ditentukan  dari  keuntungan. 15 Dapat  disimpulkan  bahwa  praktik  bagi hasil  yang  dilakukan  oleh driver dengan  perusahaan  masih  belum  sesuai  dengan pendapat  para  ulama  di  atas,  modal  yang  diberikan  pihak  pertama  kepada  pihak kedua  harus  digunakan  melalui  bisnis  perdagangan  kemudian  keuntungan  akan dibagi bersama sesuai dengan keuntungan, namun dalam praktik bagi hasil antara perusahaan  dengan driver tidak  mengeluarkan  modal  sama  sekali  karena  sepeda motor milik driver hanya didaftarkan dan atribut milik driver hanya dipinjamkan kepada driver dan tidak terdapat transaksi  perdagangan dalam  bisnis ojek  online tersebut.
Sedangkan  menurut  ulama  Hanafiyah  berbeda  tentang  akad mudharabah yaitu  akad  yang  memandang  tujuan  dua  pihak  yang  berakad  yang  berserikat dalam  keuntungan,  karena  harta  diserahkan  kepada  pengelola  dan  pengelola
15 Hendi Suhendi. 2011. Fiqh Muamalah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 136
punya  jasa  mengelola  harta tersebut. 16 Praktik  yang dilakukan antara perusahaan dengan driver, tidak sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah karena kedua belah pihak  tidak  mengeluarkan  modal  sama  sekali.  Atribut  seperti  jaket,  helm  dan aplikasi  dari  perusahaan  masih  menjadi  milik  perusahaan,  apabila driver ingin berhenti  menjadi  mitra,  maka driver wajib  mengembalikan  jaket  dan  helm  yang diberikan  perusahaan.  Begitu  juga  dengan  pihak driver, motor  yang  digunakan untuk bekerja mengantar penumpang masih sah menjadi milik driver. Jika driver mengajukan  pemberhentian  kerja,  motor  tersebut  tetap  menjadi  milik driver. Motor tersebut hanya didaftarkan untuk memenuhi syarat perusahaan.
Dilihat  dari  segi  rukun,  akad mudharabah memiliki  beberapa  rukun  yang telah  ditentukan  guna  mencapai  keabsahannya,  yaitu  pemilik  modal  dan pengelola, ucapan serah terima kedua belah pihak, modal atau sejumlah uang yang diberikan  oleh  pemilik  modal  kepada  pengelola  (modal  harus  diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada mudharib ), keuntungan  (jumlah  yang  didapatkan  sebagai  kelebihan  dari  modal),  pekerjaan atau  usaha  merupakan  kontribusi  pengelola  ( mudharib )  dalam  kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. 17
Berdasarkan rukun antara pengelola dan driver belum dapat terpenuhi karena dilihat  dari  syarat  terlebih  dahulu,  syarat  yang  pertama  yaitu  pemilik  dana  atau modal,  kedua  belah  pihak  bukan  sebagai  pemilik  modal  melainkan  berperan sebagai  pengelola  dari  modal  yang  sudah  diberikan  oleh  pendiri  perusahaan. Kemudian  syarat  modal,  yang  dikeluarkan  oleh driver hanya  didaftarkan  dan masih  menjadi  milik driver seutuhnya,  sedangkan  jaket  dan  helm  juga  tidak dikatakan sebagai modal karena atribut tersebut akan dikembalikan, apabila driver berhenti  menjadi  mitra  di  perusahaan  tersebut,  dalam  hal  ini  kedua  belah  pihak tidak  mengeluarkan  modal  sama  sekali  dan  syarat  terakhir  yaitu  pekerjaan  dan keuntungan,  pekerjaan  memang  sudah  jelas  yaitu  transportasi  berbaisis online
16 Hendi Suhendi. 2011. Fiqh Muamalah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 136.
17 Ismail  Nawawi.  2012. Fiqh  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer ,  (Bogor:  Ghalia Indonesia), hlm. 143.
sedangkan keuntungan dibagi tidak berdasarkan kesepakatan bersama, melainkan ditentukan sendiri oleh pihak perusahaan.
Sedangkan musyarakah adalah kerjasama  antara dua orang atau  lebih dalam berusaha,  yang  keuntungan  dan  kerugiannya  ditanggung  bersama.  Hasil keuntungan  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama  di  awalsebelum melakukan  usaha.  Sedangkan  kerugian  ditanggung  bersama  secara  proporsional sampai  batas  modal  masing-masing. 18 Rukun  dari  akad musyarakah yang  harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa macam:
1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
2. Objek akad, yaitu modal ( mal ), kerja ( dharabah ), dan keuntungan
3. Shigah, yaitu ijab dan qabul . 19
Sedangkan syarat musyarakah adalah
1. Ucapan  yang  menunjukkan  tujuan  kontrak musyarakah dicatat  dan disaksikan,  pihak  yang  berkontrak  disyaratkan  bahwa  mitra  harus kompeten.
2. Objek kontrak (dana dan kerja), dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama.
Para  ulama  menyepakati  hal  ini.  Beberapa  ulama  memberi  kemungkinan bila  modal  berwujud  aset  perdagangan,  seperti  barang-barang,  properti, perlengkapan,  dan  sebagainya.  Bahkan  dalam  bentuk  hak  yang  tidak  terlihat seperti  lisensi,  hak paten, dan  sebagainya.  Bila  itu ditakutkan,  menurut kalangan ulama,  seluruh  modal  tersebut  harus  dinilai  lebih  dahulu  secara  tunai  dan disepakati oleh mitranya. 20
Berdasarkan  teori  akad musyarakah di  atas,  bahwa  modal  di  antara  kedua belah pihak harus digabung menjadi milik bersama sehingga tidak bisa dibedakan, kemudian dari penggabungan harta tersebut dibuat suatu usaha yang kedua belah
18 Ismail. 2013. Perbankan Syariah , (Jakarta: Kencana), hlm. 176.
19 Ascarya.  2008. Akad  dan  Produk  Bank  Syariah ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada), hlm. 25.
20 Ismail  Nawawi.  2012. Fiqh  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer ,  (Bogor:  Ghalia Indonesia), hlm. 143.
pihak  ikut  serta  dalam  mengelola  usaha  tersebut  dan  hasil  dari  usaha  dibagi berdasarkan  banyak  modal  yang  dikeluarkan  oleh  masing-masing  pihak.  Tetapi dalam  kerjasama  antara  perusahaan  dengan driver tidak  sesuai  dengan  akad musyarakah karena  kedua  belah  pihak  tidak  mengeluarkan  modal  sama  sekali. Kerjasama  antara  perusahaan  dengan driver go-jek  tidak  memenuhi  rukun  dan syarat musyarakah. Perusahaan go-jek hanya sebagai pengelola seutuhnya, bukan sebagai  pemilik  modal  karena  modal  tersebut  diberikan  oleh  pihak  pendiri perusahaan  dan  melihat  dari  motor  yang  disetorkan  oleh driver tidak  dijadikan modal melainkan tetap menjadi milik driver yang harus didaftarkan di perusahaan go-jek  untuk  keperluan  seperti  untuk  mengetahui  identitas driver untuk dimunculkan di aplikasi saat menjemput penumpang.
Jadi kerjasama yang dilakukan antara perusahaan dengan driver go-jek tidak sesuai dengan kerjasama mudharabah dan musyarakah. Akad yang sesuai dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan dengan driver go-jek yaitu akad ijarah ad-dzimah, ijarah ad-dzimah yaitu akad yang menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan atau upah mengupah yang menjadikan jasa dari tenaga seseorang sebagai objek transaksi. 21 Sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Thalaq ayat 6 :
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal menurut  kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk menyempitkan  (hati)  mereka.  dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang  sudah ditalaq)  itu  sedang  hamil,  Maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di  antara  kamu  (segala  sesuatu)  dengan  baik;  dan  jika  kamu  menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
21 Abdul Rahman, Gazali. 2010. Fiqh Muamalat , (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 277.
Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah menyewa jasa orang lain maka akan ada  pemberian  ganti  atau  upah  terhadap  jasa  tersebut  dan  terdapat  keterkaitan dengan  usaha  yang  dijalankan  oleh  perusahaan  go-jek  yang  merupakan perusahaan  bergerak  dibidang  jasa  berbasis  teknologi  yang  menyediakan  jasa aplikasi  kepada driver yang  dimanfaatkan  sebagai  media  penghubung  antara driver dengan  penumpang.  Pihak driver tersebut  bisa  dikatakan  menyewa  jasa perusahaan untuk mencarikan penumpang karena dalam usaha ojek online, driver tidak  mencari  penumpang  seperti  ojek  biasanya  namun  perusahaan  yang mencarikan  penumpang,  jasa  tersebutlah  yang  disewa  oleh driver. Perusahaan berhak mendapat upah dari sewa jasa tersebut yaitu dengan persentase 20% yang sudah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan.
Dikarenakan  pekerjaan  yang  dilakukan driver menjemput  dan  mengantar penumpang  lebih  mengeluarkan  banyak  tenaga  dan  tentunya  lebih  berisiko  di lapangan,  sehingga  proporsi  bagi  hasil  antara  perusahaan  dengan driver, yaitu 20%  untuk  perusahaan  dan  80%  untuk driver sudah  sesuai  karena  berdasarkan pemaparan  di  atas  antara driver dengan  pengelola  sudah  bisa  dipersamakan dengan  akad ijarah atau  upah  atas  jasa  yang  telah  diberikan  oleh  perusahaan, hanya saja kedua belah pihak menyebutnya sebagai sistem bagi hasil.  Pemberian upah  kepada  perusahaan  lebih  didasarkan  pada  pendapatan  per  harinya  ketika driver memperoleh penumpang di lapangan.

## PENUTUP
Setelah  penulis  mengadakan  penelitian  mengenai  pelaksanaan  kerjasamal atara  perusahaan  dengan driver berbasis  online,  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan sebagai berikut :
A. Go-jek  online  merupakan  perusahaan  yang  menyediakan  jasa  aplikasi online. Driver melakukan  kerjasama  dengan  perusahaan.  Perusahaan sebagai  penyedia  jasa  aplikasi  memperoleh  jasa  sebesar  20%  dari  setiap orderan.  Sedangkan driver memperoleh  penghasilan  sebesar  80%  dari
setiap  orderan. Driver menanggung  biaya  dan  resiko  yang  terjadi  dari usahanya.
B. Menurut  fikih  ekonomi  tentang  kerjasama  yang  dilakukan  antara driver dengan  pengelola  termasuk  kepada  akad ijarah  ad-Dzimah yaitu  akad yang  menyewakan  jasa  kepada  pihak driver untuk  mendapatkan penumpang. Kerjasama ini tidak dapat dikategorikan sebagai mudharabah atau syirkah , karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ascarya.  2008. Akad  dan  Produk  Bank  Syariah .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Gazali, Abdul Rahman. 2010. Fiqih Muamalat. Jakarta: Prenadamedia Group.
Ismail. 2013. Perbankan Syariah . Jakarta: Kencana.
Khumaidi  Ja’far.  2014. Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia. Lampung: Permatanet.
Mardani, 2012. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: kencana
Nawawi,  Ismail.  2012. Fiqh  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer. Bogor:  Ghalia Indonesia.
Popon  Srisusilawati,  Nanik  Eprianti.  2017.  Penerapan  Prinsip  Keadilan  Dalam Akad  Mudharabah  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Jurnal  Law  and  Justice Vol. 2 No. 1
Remy Sjahdeini, Sutan. 2014. Perbankan Syariah. Jakarta: kencana.
Rina  Destiana.  2016. Analisis  Dana  Pihak  Ketiga  dan  Resiko  Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. JURNAL LOGIKA. Vol XVII, No.2.
Wawancara / Informan:
........(Akbar),....... ( Driver ),19 Mei 2019
........(Raka),......... ( Driver ), 22 Mei 2019
........(Raska),........ ( Driver ), 22 Mei 2019
........(Riki),.......... ( Driver ),19 Mei 2019
........(Yogi),......... ( Driver ), 22 Mei 2019