## PERANAN HUKUM ADAT  DALAM MENJAGA DAN MELESTARIKAN HUTAN DI DESA METULANG KECAMATAN KAYAN SELATAN KABUPATEN MALINAU PROPINSI KALIMANTAN UTARA
Wildan Deki Subiakto 1 dan Ismail Bakrie 2
1 Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.
2 Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75124, Indonesia. E-Mail: deki@untag-smd.ac.id

## ABSTRAK
Peranan Hukum Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara . Tantangan pengelolaan dan perlindungan hutan di  Indonesia  seringkali  berasal  dari  masyarakat  lokal  sekitar  hutan.  Sementara  itu,  beberapa  tulisan  ilmiah beragumentasi  bahwa  pengelolaan  secara  adat  oleh  masyarakat  lokal  akan  mendukung  pengelolaan  hutan lestari.
Penelitian ini bertujuan mengkaji cara-cara masyarakat lokal dengan hukum adatnya menjaga dan melindungi hutan  serta  menganalisa  kegiatan  aktifitas  masyarakat  yang  mendukung  pelestarian  hutan  sesuai  dengan aturan adat yang berlaku di masyarakat adat Suku Dayak Kenyah di Desa Metulang.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Metulang  Kecamatan  Kayan  Selatan  Kabupaten  Malinau  Provinsi Kalimantan Utara, dilatarbelakangi oleh adanya upaya konservasi yang dilakukan kelompok masyarakat adat sementara disisi lain kerusakan hutan merupakan hal yang marak terjadi.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  survei  dengan  teknik  purposive  sampling  dalam  pengumpulan  datanya dan  dilaksanakan  di  Desa  Metulang  yang  didominasi  Orang  Dayak  Kenyah  (Kalimantan  Utara). Pengumpulan  data  dilaksanakan  melalui  pengamatan  lapangan,  wawancara  dan  kuesioner  dengan  35  orang responden dari masyarakat adat Desa Metulang.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  kuesioner  untuk  mengetahui  peranan  hukum  adat  dalam  menjaga  dan melestarikan  hutan  di  Desa  Metulang  dari  masing-masing  item  pertanyaan  menunjukan  rata-rata persentasenya  di  atas  70%,  yang  artinya  para  responden  Desa  Metulang  setuju  bahwa  hukum  adat  di  Desa Metulang berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan.
Sedangkan untuk aktifitas kegiatan masyarakat yang mendukung pelestarian hutan sesuai dengan aturan adat yang berlaku, masyarakat adat Desa Metulang mengklasifikasikan lahan berdasarkan pendekatan tentang tata guna lahan, lokasi dan jenis sumber daya alam yang penting untuk masyarakat, kearifan lokal dan peraturan adat  yaitu  :  areal  pemukiman,  lahan  pertanian,  kawasan  hutan  dan  situs  bersejarah/budaya.  Untuk pengelolaan sumber daya alam menurut aturan adat di Desa Metulang diatur meliputi kegiatan : pembukaan lahan  pertanian,  hutan,  hutan  lindung  adat,  pengambilan  kayu,  pengambilan  rotan,  kebun  buah-buahan, pengambilan gaharu, dan membakar hutan.
Kata kunci : Hukum Adat, Kelestarian, Hutan

## ABSTRACT
The Roles of Customary Law in Forest Management and Protection in Metulang Village, South Kayan District, Malinau Regency, North Borneo Province . The challenges of forest management and protection In  Indonesia  often  come  from  local  community  who  live  around  the  forest.  However,  some  studies  have argued that customary practices of local community will support sustainable forest management. This research was to study 'how do local people and their customary law protect and manage their forest as well as to analyze determinant factors of customary law applied in forest management and protection Kenyah Dayak community in Metulang Village.
This  research  takes  place  on  Metulang  Village,  South  Kayan  District,  Malinau  Regency,  North  Borneo Province,  backgrounded  by  the  effort  of  conservation  which  is  done  by  a  group  of  society,  meanwhile  the deforestation is happening continuously.
The methods used in this research a survey method with purposive sampling technique in collection data and implemented  in  the  Metulang  Village  predominantly  Kenyah  Dayak  (North  Borneo).  Data  was  collected through  field  observation,  interviews  and  questionnaire  with  35  respondents  from  indigenous  Metulang Village.
Based on the results of the questionnaire data processing to determine the role of customary law in protecting and  preserving  the  forest  in  the  Metulang  Village  each  question  item  shows  the  average  percentage  above 70%, which means respondents in the Metulang Village agreed that customary law in the Village Metulang role in protecting and sustaining forest management.
As for the activities of the community  activities that support the conservation of forests in accordance with the  customary  rules  applicable,  indigenous  Metulang  Village  classify  land  based  approach  on  land  use, location  and  types  of  natural  resources  that  are  important  to  society,  local  wisdom  and  traditional  rules, namely : residential areas, land agricultural, forests and historic sites/culture. For the management of natural resources  according  to  customary  rules  in  the  Metulang  Village  set  includes  :  clearing  agricultural  land, forest, protected forest custom, wood extraction, retrieval cane, fruit orchards, taking agarwood, and forests burning.
Key words : Customary Law, Sustainability, Forest

## 1. PENDAHULUAN
Tantangan perlindungan dan pengelolaan  hutan  di  Indonesia  tersebut seringkali  datang  dari  masyarakat  lokal  di sekitar hutan. Padahal kelestarian pengelolaan  hutan  sangat  tergantung  kepada partisipasi
masyarakat lokal dalam pengelolaan.  Perambahan,  illegal  logging, pemanfaatan  sumberdaya  hutan  yang  tidak lestari adalah kegiatan yang tidak mendukung kelestarian  hutan.  Masyarakat  Indonesia dikenal  dengan  berbagai  adat  istiadatnya. Hukum  adat  tersebut  beragam  antara  yang satu  dan  yang  lain.  Pemberlakukan  hukum adat  juga  berlaku  dalam  pengelolaan  hutan. Walaupun  tidak  dikenal  secara  formal, beberapa  hukum  adat  telah  diberlakukan dalam  pengelolaan  dan  perlindungan  hutan misalnya  hukum  adat  masyarakat  Dayak  di Kalimantan  Timur  dalam  mengelola  hutan adat. Khususnya  hukum  adat  Suku  Dayak  di Kalimantan  Timur  sangat  berperan  dalam mengelola  dan  melindungi  hutan  adat (Mulyoutami, et.al., 2009).
Menurut  hukum  adat  dayak  tanah yang diwariskan dari para orang tua akan turun temurun menjadi milik keturunannya. Ada alasan logis mengenai hal mengenai kepemilikan tanah masyarakat  hukum  adat  dayak  karena masyarakat hukum adat dayak melakukan pembukaan  lahan  dengan  cara  nomaden (berpindah-pindah)  setelah  tanah  itu
dikelola  dan  mereka  menganggap  tanah itu  tidak  subur  maka  tanah  itu  akan ditinggalkan bukan maksud untuk meninggalkan  selamanya.  Masyarakat dayak menanami lahannya secara rasional,  mereka  akan  menanaminya  lagi setelah  lewat  beberapa  waktu  lamannya. Batas-batas itu sudah diketahui. Di antara orang-orang  dayak  kenyah  patok-patok ditancapkan  di  setiap  sudut  petak  tanah untuk menunjukan batas-batasnya. Tanda penguasaan  tanah  yang  umum  adalah adanya  pondok,  pohon-pohon,  buah- buahan,  dan  pohon-pohon  kayu  keras. Bahkan,  orang  dihukum  berdasarkan hukum  adat  apabila  mereka  tidak mentaati aturan-aturan penguasaan tanah, termasuk  bila  mereka  menanami  tanah- tanah kosong milik orang lain.
Di dalam
melaksanakan kehidupannya  masyarakat  adat  dayak diatur  dalam  suatu  aturan  “hukum  adat” dari  melahirkan  hingga  pemakamannya masyarakat  dayak  memiliki  aturan  dan menjalankannya. Dalam mengelola sumberdaya  alam  di  pulau  no  3  terbesar di  dunia  inipun  diatur  oleh  hukum  adat karena bagi masyarakat  adat dayak tanah menjadi  tulang  punggung  kehidupannya hal  ini  bisa  kita  lihat  dari  falsafah masyarakat  dayak  “Hidup  di  Kandung Adat,  Mati  di  Kandung  Tanah”  ini
membuktikan  hukum  adat  yang  ada  dan hidup  di  tengah  masyarakat  dayak. Keeksistensian  hukum  adat  dapat  kita lihat  dari Kelembagaan  Adat  yang masih ada hingga saat ini (Sanen, Glorio. 2013) Jika berada ditengah-tengah masyarakat Dayak, dimanapun kita berada,  Suku  Dayak  memiliki  tradisi Hukum  Adat  dimasing-masing  suku mereka.  Bagi  setiap  pelanggar  Hukum Adat, maka bersiap-siaplah untuk membayar  denda.  Denda  adat  ini  dapat bermacam-macam  bentuknya,  mulai  dari menyerahkan mandau, gong, piring putih, guci  tempayan,  kain,  hingga  memotong babi  atau  kerbau  (Andrianto,  Yuliawan. 2011).
Penunjukkan  hutan  adat  menjadi hutan negara, khususnya sejak disahkannya  UU  Kehutanan  1967  telah banyak  menimbulkan  konflik  di  tengah masyarakat  yang  berkeberatan  hutan adatnya  diklaim  sebagai  hutan  negara.
Masyarakat lokal berkeinginan memulihkan  hak-hak  mereka  atas  hutan adat  yang  telah  ditetapkan  sebagai  hutan negara.  UU  Kehutanan  Tahun  1967 dianggap  telah  mengabaikan  hak-hak masyarakat setempat, sedangkan Undang- undang  Lingkungan  Hidup  No  5/1990 tidak  secara  jelas  mengatur  hak-hak masyarakat  lokal  untuk  mengakses  hutan (Sembiring dan Effendi, 1999).
Implementasi  otonomi  daerah  di Indonesia  pada  tahun  2001  diharapkan akan  membuka  kemungkinan  baru  untuk pengakuan  tanah  adat  seperti  yang dinyatakan dalam UU No.41/1999 Kehutanan.  Namun  demikian,  peraturan pemerintah  yang  mengatur  hutan  adat belum  bisa  ditetapkan  sampai  saat  ini karena kompleksitas tarik menarik kepentingan  dalam  proses,  khususnya antara  Kementerian Kehutanan  dan masyarakat  setempat  yang  diwakili  oleh
LSM. Negara bermaksud untuk menegakkan  beberapa  pembatasan  pada pengakuan  resmi  tanah  adat  sementara
orang-orang  lokal  menginginkan  tidak ada  atau  pembatasan  minimal  (ICRAF et.al., 2001).
Situasi  ini  telah  menyebabkan kebuntuan  dalam  mencapai  konsensus antara pihak terkait. Beberapa kekhawatiran  terkait  kebijakan  memberi hak  mutlak  kepada  masyarakat  lokal untuk  mengelola  lahan  hutan  adalah kemungkinan  pembagian  tanah  dan penjualan,  dominasi  oleh  elit  lokal (Contreras-  Hermosilla  dan  C.  Fay, 2005).  Juga,  ada  potensi  meningkatnya konflik  antara  masyarakat,  sebagian karena wilayah Indonesia  pedesaan memiliki komposisi multi etnik
(Acciaioli, 2006). Penolakan  hak-hak  masyarakat lokal  maupun  adat  dalam  pengelolaan hutan telah berlangsung hampir 20 tahun. Akhir-akhir  ini,  walaupun  masyarakat adat  belum  mendapatkan  tuntutannya, kebijakan keberpihakan terhadap pengelolaan  hutan  secara  adat  semakin menjanjikan.  Menteri  Kehutanan  telah mengeluarkan SK. Menhut No. 251/Kpts- II/1993  tentang  Ketentuan  Pemungutan Hasil  Hutan  oleh  Masyarakat  Hukum Adat  atau  Anggotanya  di  Areal  Hak Pengusahaan Hutan. Ditambah lagi disahkannya  SK.  No.  SE.75/  Menhut- II/2004 perihal Masalah Hukum Adat dan Tuntutan  Kompensasi/Ganti  Rugi  oleh Masyarakat  Hukum  Adat.  Kebijakan dimaksud  sebagai  respon  atas  semakin meningkatnya  klaim  masyarakat  adat terhadap lahan hutan.
Sejak adanya reformasi dan kebijakan  desentralisasi,  ada  perdebatan mengenai siapa yang seharusnya mempunyai  hak  atas  kawasan  hutan  dan siapa yang mendapat hak untuk mengelola hutan. Salah satu konsep hutan kemasyarakatan  yang  dikenal  dengan istilah hutan adat tana’ ulen telah dibahas dalam  lokakarya  tahun  1998  di  Tanjung Selor. Konsep tana’ ulen dipakai  sebagai landasan untuk meningkatkan
keterlibatan  masyarakat  lokal  dalam pengelolaan  hutan.  Kebijakan  kehutanan terhadap tana’  ulen diperlukan  oleh masyarakat  lokal  untuk  mendapatkan kepastian  hak  atas  tanah,  hutan  dan kekayaan didalamnya agar dapat dikelola secara  mandiri  berdasarkan  aturan  adat yang disetujui oleh pemerintah.
Kebijakan  mengenai tana’  ulen bisa menjadi  upaya  alternatif  atau  inovatif untuk menghindari dan mencegah konflik dalam  penggunaan  lahan  dan  hak  atas tanah.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, hal  inilah  yang  mendasari  saya  untuk meneliti  peranan  hukum  adat  dalam menjaga  dan  melestarikan  hutan  di  Desa Metulang,  Kecamatan  Kayan  Selatan, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara.  Pemilihan  Desa  Metulang  sebagai lokasi penelitian dikarenakan desa tersebut  masuk  ke  dalam  wilayah  adat besar  Apau  Kayan,  dimana  peraturan- peraturan  adatnya  telah  tertulis  dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakatnya.
Pemberian  informasi  diharapkan dapat  memberi  gambaran  sejauh  mana peranan  hutan  bagi  masyarakat  disekitar hutan  yang  berguna  untuk  pembangunan hutan kemasyarakatan.   Tujuan Penilitian adalah Untuk mengetahui peranan hukum adat  bagi  masyarakat  Desa  Metulang, Untuk mengetahui pola interaksi masyarakat Desa Metulang dengan sumber  daya  hutan  yang  berada  di wilayah hutan adat Sungai Kayan.

## 2. METODA PENELITIAN
2.1. Tempat dan Waktu Penelitian dilakukan di Desa Metulang  di  Kecamatan  Kayan Selatan, Kabupaten Malinau, Propinsi  Kalimantan  Utara.    Pada Bulan Pebruari-April 2014.
2.2. Bahan dan Peralatan
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  kali  ini  yakni  berupa  : Kuesioner, Peraturan Adat Kecamatan  Kayan  Selatan,  Peraturan Adat Apau Kayan.
Sedangkan  alat-alat  yang  digunakan dalam  penelitian  kali  ini  terdiri  atas  : Buku  catatan  harian  yakni  digunakan untuk  mencatat  segala  keterangan yang  dijelaskan  oleh  responden  yang tidak terangkum pada kuesioner, Alat tulis  yakni  digunakan  untuk  mengisi kuesioner dan menulis penjelasan dari responden,  Kamera  digital  yakni digunakan untuk mengambil dokumentasi ketika pengisian kuesioner ataupun aktifitas masyarakat yang  terkait  dengan pelestarian  hutan  dan  hukum  adat,
Alat  perekam  suara  yakni  digunakan untuk  merekam  wawancara  peneliti dengan responden.

## 2.3. Prosedur Penelitian
2.3.1. Orientasi Lapangan Sebelum  memulai  penyusunan skripsi ini maka perlu dilakukan orientasi ke lapangan melalui pengamatan langsung ke lapangan, dengan tujuan agar penulis dapat menarik
suatu permasalahan  dari  kondisi  di  lapangan. Dengan  orientasi  lapangan  dapat  diambil beberapa  alternatif  topik  yang  dapat diangkat  dan  dikaji.  Sehingga  penulis dapat  mengetahui  permasalahan  apa  saja pada  suatu  daerah  yang  akan  ditinjau sesuai dengan kondisi sebenarnya. 2.3.2. Studi Pustaka Dalam  proses  Skripsi  ini  penulis memerlukan landasan-landasan teori
yang  menunjang  tentang  permasalahan yang  akan  dikaji.  Melalui  studi  pustaka diharapkan agar penulis dapat menambah pengetahuan  dan  mempelajari  teori  dasar yang akan dipakai sebagai acuan. 2.3.3. Identifikasi Masalah
Kegiatan identifikasi masalah dilakukan  setelah  orientasi  lapangan selesai. Dengan adanya identifikasi masalah,  penulis  dapat  memperjelas masalah  apa-apa  saja  yang  akan  dibahas, serta  batasan-batasan  permasalahannya sehingga penulis dapat mengkaji permasalahan  tersebut  dengan  efisien. Dari  identifikasi  masalah  ini,  penulis dapat  menyusun  tindakan-tindakan  apa saja  yang  akan  diambil  sebagai  alternatif pemecahan  masalah  dan  menyusun  data- data yang akan dibutuhkan.
2.3.4. Identifikasi Kebutuhan Data Pada kegiatan identifikasi kebutuhan  data,  dilakukan  penyusunan data-data  apa  saja  yang  dibutuhkan  serta pendataan  instansi  dan  institusi  yang dapat  dijadikan  sumber  data.  Data-data yang  dibutuhkan  ada  yang  berupa  data sekunder  dan  data  primer.  Data  yang dibutuhkan  antara  lain  data  topografi, data  tata  guna  lahan,  data  kepadatan penduduk, dan data kondisi tanah.
2.3.5. Survey Pendahuluan Survey pendahuluan berisi peninjauan  ke  lokasi  serta  instansi  yang terkait untuk mengumpulkan dan mendapatkan  data  primer  berupa  foto- foto dokumentasi lokasi yang ditinjau dan wawancara  langsung  kepada  sumber- sumber yang dianggap valid.
2.3.6. Pengumpulan Data Dalam kegiatan ini, penulis mengumpulkan  data  yang  terkait  dengan masalah yang ditinjau. Data-data tersebut berupa  data  sekunder  yang  didapat  dari instansi-instansi  yang  terkait.  Dalam proses  studi  alternatif  perlu  dilakukan analisa  yang  teliti,  semakin  rumit permasalahan  yang  dihadapi  semakin kompleks  pula  analisa yang akan dilakukan. Untuk dapat melakukan
analisa  yang  baik  memerlukan  data- data/informasi  yang  lengkap  dan  akurat
perlu  disertai  dengan  teori  dasar  yang relevan.
Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  untuk  penelitian  ini  adalah dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada 35  orang  responden  yang  terdiri  dari kepala Desa Metulang, kepala adat Desa, kepala  adat  kecamatan  dan  masyarakat adat Desa Metulang.

## 2.4. Analisis Data
Data  diolah  dari  hasil  kuesioner yang  akan  peneliti  sebarkan  kepada masyarakat  adat  kemudian  diproses melalui  pengolahan  data  dengan  mencari persentase  dari  tiap  jawaban  untuk selanjutnya ditafsirkan. Proses Pengolahan  data  menurut  Hasan  (2006) meliputi  kegiatan  :  Editing,  coding, pemberian skor atau nilai. Pernyataan pada kuesioner sendiri terbagi menjadi dua yaitu pernyataan  positif  (+)  yakni  pernyataan yang  jawabannya  sesuai  dengan  harapan peneliti  dan  pernyataan  negatif  (-)  yakni pernyataan yang jawabannya paling tidak sesuai dengan harapan peneliti.
Pernyataan positif dan negatif disarankan untuk mencegah kecendrungan responden untuk  menjawab  pada  salah  satu  ujung skala  yang  memiliki  skor  paling  besar, sehingga  diminimalisir  dengan  membuat pertanyaan negatif.
Pada  penelitian  peranan  hukum adat  dalam  menjaga  dan  melestarikan hutan  di  Desa  Metulang  ini,  pada kuesionernya  disediakan  lima  pilihan skala dengan format menggunakan skoring sebagai berikut :
 Pernyataan Positif (+)
 SS (Sangat Setuju) diberi skor = 5
 S (Setuju) diberi skor = 4
 N (Netral) diberi skor 3 = 3  TS (Tidak Setuju) diberi skor = 2
 STS (Sangat Tidak Setuju) diberi
skor = 1
 Pernyataan Negatif (-)  STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor = 5  TS (Tidak Setuju) diberi skor = 4
 N (Netral) diberi skor 3 = 3
 S (Setuju) diberi skor
= 2  SS (Sangat Setuju) diberi skor = 1 Untuk mengetahui peranan hukum adat dalam menjaga dan melestarikan hutan kemudian disesuaikan atau dimodifikasi dengan teknik analisis.

## a. Tabulasi
Tabulasi  adalah  pembuatan  tabel- tabel  yang  berisi  data  yang  telah  diberi kode  sesuai  dengan  analisis yang dibutuhkan.  Dalam  melakukan  tabulasi diperlukan  ketelitian  agar  tidak  terjadi kesalahan.  Proses  analisis  data  dimulai dengan  menelaah  seluruh  data  yang diperoleh  baik  melalui  hasil  kuesioner dan  bantuan  wawancara.  Metode  analisis yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah Analisis Deskriptif Persentase.
 Persentase Data
Perhitungan ini dipergunakan
untuk melihat perbandingan besar kecilnya  jumlah  jawaban  yang  diberikan responden,  karena  frekuensi  jawaban responden  untuk  setiap  item  tidak  sama. Deskriptif  persentase  ini  diolah  dengan cara  frekuensi  dibagi  dengan  jumlah responden  dikali  100  persen,  seperti dikemukakan  Sudjana  (2001)  sebagai berikut :
P = % 100 n f 
Keterangan : P =   Persentase (Jumlah persentase yang dicari) f =   Frekuensi jawaban
responden
n =   Jumlah responden 100 % =   Bilangan tetap Penghitungan deskriptif persentase  ini  mempunyai  langkah- langkah sebagai berikut :
1) Mengkoreksi jawaban kuesioner dari responden. 2) Menghitung frekuensi jawaban responden.
3) Jumlah responden keseluruhan.
4) Masukkan ke dalam rumus. Untuk menghitung penelitian kuesioner  yang  menggunakan  skala likert, maka terlebih dahulu menggunakan rumus Rensis Likert dengan cara menghitung jumlah responden yang memilih dikalikan dengan skornya. Rumus : T x Pn T   =  Total  jumlah  responden  yang memilih Pn   = Pilihan angka skor likert
 Interpretasi skor perhitungan Untuk mendapatkan hasil interpretasi,  harus  diketahui  dulu  skor tertinggi  (X)  dan  angka  terendah  (Y) untuk  item  penilaian  dengan  rumus sebagai berikut :
Y  =  Skor  tertinggi  likert  x  jumlah responden
X  =  Skor  terendah  likert  x  jumlah responden
Jumlah  skor  tertinggi  untuk  item sangat  setuju  ialah  5  x  35  =  175, sedangkan  item  sangat  tidak  setuju  ialah 1  x  35  =  35.  Maka  penilaian  interpretasi responden  terhadap  pertanyaan  adalah hasil  nilai yang  diperoleh  dengan
menggunakan rumus Index %.
Rumus Index %   =
100
Y Skor Total 
Penelitian ini menggunakan Skala Likert sebagai pedoman penafsiran. Skala Likert  merupakan  jenis  skala  yang mempunyai  realibilitas  tinggi  dalam
mengurutkan manusia
berdasarkan intensitas sikap tertentu (Nasution, 2000).
Skala  Likert  dalam  menafsikan data relatif mudah. Skor yang lebih tinggi menunjukkan  sikap  yang  lebih  tinggi taraf atau intensitasnya dibanding dengan skor yang lebih rendah (Nasution, 2000).
Data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian  peranan  hukum  adat  dalam menjaga  dan  melestarikan  hutan  di Kecamatan  Kayan  Selatan  selanjutnya dipersentasekan  kemudian  ditafsirkan.
Penafsiran data dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang jawaban dari pertanyaan yang diajukan.
Data yang jawabannya hanya satu yang  benar  cara  penafsiran  dan  analisis data  berdasarkan  perhitungan  tertinggi, sedangkan  untuk  penafsiran  dilakukan berdasarkan  hasil  rata-rata  dari  jawaban yang dijawab benar.
 Rumus Interval Sebelum menyelesaikannya kita harus  mengetahui  interval  (Jarak)  dan interpretasi  persen  agar  mengetahui penilaian dengan metode mencari Interval skor persen (I).
Interval (I)   = (Likert) Skor Jumlah 100 Maka Interval = 20 5 100 
(Ini adalah intervalnya jarak dari terendah 0 % hingga tertinggi 100%)
Berikut  kriteria  interpretasi  skornya berdasarkan interval :
 Angka  0%     –  19,99%  =  Sangat Tidak Setuju
 Angka  20%  –  39,99%   =  Tidak
Setuju  Angka 40% –  59,99%   = Cukup/Netral
 Angka 60% – 79,99%  = Setuju
 Angka  80%  –  100%  =  Sangat Setuju

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Analisis Kuesioner Dengan Skala Likert 3.1.1. Hasil Kuesioner Pertanyaan
Nomor 1 :
Pertanyaan  :  Di  desa  ini  ada aturan  resmi  dan  atau  aturan  tidak  resmi (termasuk  norma  adat,  mitos,  tradisi) yang  terkait  dengan  penggunaan  sumber daya hutan?
Gambar 1. Diagram Jawaban Kuesioner Pertanyaan 1
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  25  orang  responden  atau 71,43%  orang  responden  menyatakan sangat  setuju,  10  orang  responden  atau 28,57% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral, tidak setuju dan
sangat  tidak  setuju  tidak  ada  sama  sekali yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 94,29% responden sangat setuju bahwa di Desa Metulang ada aturan resmi dan atau
aturan tidak resmi (termasuk norma adat, mitos,  tradisi)  yang  terkait  dengan penggunaan sumber daya hutan.
3.1.2. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 2 : Pertanyaan  :  Aturan  ini  dibuat
berdasarkan  tradisi  budaya  dan  hasil musyawarah bersama ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  7  orang  responden  atau 20% orang responden menyatakan sangat setuju,  28  orang  responden  atau  80% menyatakan  setuju,  sedang  untuk  yang menyatakan  netral,  tidak  setuju  dan sangat  tidak  setuju  tidak  ada  sama  sekali yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 84%  responden  sangat  setuju  aturan  adat yang  ada  dibuat  berdasarkan  tradisi budaya dan hasil musyawarah bersama.
3.1.3. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 3 : Pertanyaan  :  Di  desa  ini  ada  atau di  wilayah  kecamatan  ini  ada  lembaga adat yang mengatur semua tentang adat ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  13  orang  responden  atau 37,14%  orang  responden  menyatakan sangat  setuju,  22  orang  responden  atau 62,86% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat  tidak  setuju  tidak  ada  sama  sekali yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 87,43%  responden  sangat  setuju  di  Desa Metulang  dan  di  wilayah  Kecamatan Kayan Selatan ini ada lembaga adat yang mengatur semua tentang adat.
3.1.4. Hasil Kuesioner Pertanyaan
Nomor 4 : Pertanyaan : Lembaga adat ini ada
struktur kepengurusan dan kegiatannya?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  18  orang  responden  atau 51,43%  orang  responden  menyatakan sangat  setuju,  17  orang  responden  atau 48,57% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat  tidak  setuju  tidak  ada  sama  sekali yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 90,29%  responden  sangat  setuju  bahwa lembaga  adat  di  Desa  Metulang  maupun di  Kecamatan  Kayan  Selatan  ini  ada struktur kepengurusan dan kegiatannya.
3.1.5. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 5 : Pertanyaan  :  Isi  dari  aturan  resmi
dan  atau  aturan  tidak  resmi  (termasuk norma  adat,  mitos,  tradisi)  yang  terkait dengan penggunaan atau masuk ke hutan belum  tersosialisasi  dengan  baik  ke masyarakat ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  8  orang  responden  atau 22,86%  orang  responden  menyatakan sangat  tidak  setuju,  21  orang  responden atau  60%  menyatakan  tidak  setuju,  6 orang responden atau 17,14%
menyatakan  setuju,  sedang  untuk  yang menyatakan  netral,  dan  sangat  tidak setuju  tidak  ada  sama  sekali  yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 77,71%  responden  tidak  setuju  di  Desa Metulang  isi  dari  aturan  resmi  dan  atau aturan tidak resmi (termasuk norma adat, mitos,  tradisi)  yang  terkait  dengan penggunaan  atau  masuk  ke  hutan  belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat.
3.1.6. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 6 : Pertanyaan : Aturan ini diterapkan
secara berbeda untuk masyarakat asli dan pendatang ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  1  orang  responden  atau 2,86%  orang  responden  menyatakan sangat  setuju,  4  orang  responden  atau 11,43%  menyatakan  setuju,  12  orang responden  atau  34,28%  orang  responden menyatakan  tidak  setuju,  18  orang responden  atau  51,43%  orang  responden menyatakan  sangat  tidak  setuju,  sedang untuk  yang  menyatakan  netral  tidak  ada sama sekali yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 84%  responden  tidak  setuju  di  Desa Metulang  aturan  adat  ini  diterapkan secara berbeda untuk masyarakat asli dan pendatang.
3.1.7. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 7 : Pertanyaan : Hutan sebagai tempat suci dan sumberdaya ekonomi ? Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  2  orang  responden  atau 5,71%  orang  responden  menyatakan sangat  setuju,  28  orang  responden  atau 80% menyatakan setuju, 5 orang responden  atau  14,29%  orang  responden menyatakan  tidak  setuju,  sedang  untuk yang  menyatakan  netral  dan  sangat  tidak setuju  tidak  ada  sama  sekali  yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 75,43%  responden  setuju  di  Desa
Metulang  hutan  sebagai  tempat  suci  dan sumberdaya ekonomi.
3.1.8. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 8 : Pertanyaan : Ada aturan khusus di hukum  adat  yang  membatasi  kegiatan yang dilakukan di hutan ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  3  orang  responden  atau 8,57%  orang  responden  menyatakan sangat  setuju,  32  orang  responden  atau 91,43% menyatakan setuju, sedang untuk
yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat  tidak  setuju  tidak  ada  sama  sekali yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 81,71%  responden  sangat  setuju  di  Desa Metulang  ada  aturan  khusus  di  hukum adat  yang  membatasi  kegiatan  yang dilakukan di hutan.
3.1.9. Hasil Kuesioner Pertanyaan
Nomor 9 : Pertanyaan  :  Masyarakat  di  desa mengikuti  aturan  hukum  adat  untuk pemanenan,  pengolahan  atau  penjualan produk  dari  hutan  atau  menggunakan hutan untuk tujuan nonkomsumtif ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  8  orang  responden  atau 22,86%  orang  responden  menyatakan sangat  setuju,  27  orang  responden  atau 77,14% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat  tidak  setuju  tidak  ada  sama  sekali yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 84,57% responden sangat setuju masyarakat  di  Desa  Metulang  mengikuti aturan  hukum  adat  untuk  pemanenan, pengolahan,atau  penjualan  produk  dari hutan  atau  menggunakan  hutan  untuk tujuan nonkonsumtif.
3.1.10. Hasil Kuesioner Pertanyaan
Nomor 10 : Pertanyaan  :  Berdasarkan  hukum adat,  yang  diberikan  wewenang  untuk memanfaatkan  kawasan  hutan  tersebut hanya masyarakat adat saja ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  12  orang  responden  atau 34,28%  orang  responden  menyatakan sangat  setuju,  18  orang  responden  atau 51,43%  menyatakan  setuju,  5  orang responden  atau  14,29%  orang  responden menyatakan  tidak  setuju,  sedang  untuk yang  menyatakan  netral  dan  sangat  tidak
setuju  tidak  ada  sama  sekali  yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 81,14%  responden  sangat  setuju  di  Desa Metulang  berdasarkan  hukum  adat,  yang diberikan wewenang untuk memanfaatkan  kawasan  hutan  tersebut hanya masyarakat adat saja. 3.1.11. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 11 : Pertanyaan : Yang terjadi saat ini,
masyarakat  luar  bebas  memanfaatkan hutan  di  wilayah  desa  ini  tidak  hanya masyarakat adat saja.
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  15  orang  responden  atau 42,86%  orang  responden  menyatakan sangat  tidak  setuju,  18  orang  responden atau  51,43%  menyatakan  tidak  setuju,  2 orang  responden  atau  5,71%  orang responden  menyatakan  setuju,  sedang untuk yang menyatakan netral dan sangat setuju  tidak  ada  sama  sekali  yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 86,29%  responden  sangat  tidak  setuju yang  terjadi  saat  ini,  masyarakat  luar bebas  memanfaatkan  hutan  di  wilayah desa ini tidak hanya masyarakat adat saja.
3.1.12. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 12 : Pertanyaan  :  Masyarakat  sangat
ketergantungan dengan hutan ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  35  orang  responden  atau 100%  orang  responden  menyatakan sangat setuju, sedang untuk yang menyatakan  setuju,  netral,  tidak  setuju dan  sangat  tidak  setuju  tidak  ada  sama sekali yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 100% responden sangat
setuju masyarakat  di  Desa  Metulang  sangat
ketergantungan dengan hutan.
3.1.13. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 13 : Bagi  yang  melanggar  sanksi aturan  adat/desa  dan  sudah  dikenakan denda adat dipatuhi oleh penerima sanksi
?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  13  orang  responden  atau 37,14%  orang  responden  menyatakan sangat  setuju,  19  orang  responden  atau 54,29%  menyatakan  setuju,  3  orang responden  atau  8,57%  orang  responden menyatakan  tidak  setuju,  sedang  untuk yang  menyatakan  netral  dan  sangat  tidak setuju  tidak  ada  sama  sekali  yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 84%  responden  sangat  setuju  di  Desa Metulang  bagi  yang  melanggar  sanksi aturan  adat/desa  dan  sudah  dikenakan denda adat dipatuhi oleh penerima sanksi.
3.1.14. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 14 : Pertanyaan  :  Aturan-aturan  adat yang terkait dengan hutan sering dilanggar oleh masyarakat sendiri ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  4  orang  responden  atau 11,43%  menyatakan  setuju,  16  orang responden atau 45,71% menyatakan tidak setuju,  15  orang  responden  atau  42,86% menyatakan  sangat  tidak  setuju,  sedang untuk  yang  menyatakan  sangat  setuju tidak ada sama sekali yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 84% responden tidak setuju aturan-aturan adat  di  Desa  Metulang  yang  terkait dengan  hutan  sering  dilanggar  oleh masyarakat sendiri.
3.1.15. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 15 :
Pertanyaan  :  Sanksi    hukuman yang diberikan kepada anggota masyarakat  desa,  jika  mereka  melanggar aturan-aturan  yang  terkait  dengan  hutan sudah cukup baik ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  4  orang  responden  atau 11,43%  orang  responden  menyatakan sangat  setuju,  28  orang  responden  atau 80% menyatakan setuju, 3 orang responden  atau  8,57%  orang  responden menyatakan  tidak  setuju.  sedang  untuk yang  menyatakan  netral  dan  sangat  tidak setuju  tidak  ada  sama  sekali  yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi
berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 78,86%  responden  setuju  di  Desa
Metulang sanksi hukuman yang diberikan  kepada  anggota  masyarakat desa,  jika  mereka  melanggar  aturan- aturan  yang  terkait  dengan  hutan  sudah cukup baik.
3.1.16. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 16 : Pertanyaan  :  Masyarakat  yang menggunakan  hutan  di  wilayah  ini  yang berasal  dari  marga  atau  suku  yang berbeda,  mereka  memahami  dengan  baik semua aturan adat yang berlaku ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  6  orang  responden  atau 17,14%  orang  responden  menyatakan sangat  setuju,  22  orang  responden  atau 62,86%  menyatakan  setuju,  7  orang responden  atau  20%  orang  responden menyatakan  tidak  setuju,  sedang  untuk yang  menyatakan  netral  dan  sangat  tidak setuju  tidak  ada  sama  sekali  yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 75,43% responden sangat setuju masyarakat  di  Desa  Metulang  yang menggunakan  hutan  di  wilayah  ini  yang berasal  dari  marga  atau  suku  yang berbeda,  mereka  memahami  dengan  baik
semua aturan adat yang berlaku.
3.1.17. Hasil Kuesioner Pertanyaan
Nomor 17 :
Pertanyaan  :  Selama  lima  tahun terakhir  ini,  ada  konflik  sehubungan dengan penggunaan lahan dan hutan antar marga atau suku di desa ini ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  16  orang  responden  atau 45,71%  orang  responden  menyatakan sangat  tidak  setuju,  18  orang  responden atau  51,43%  menyatakan  tidak  setuju,  1 orang  responden  atau  2,86%  orang responden  menyatakan  setuju  sedang untuk yang menyatakan netral dan sangat setuju  tidak  ada  sama  sekali  yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 88%  responden  sangat  tidak  setuju selama  lima  tahun  terakhir  ini  di  Desa Metulang ada konflik sehubungan dengan penggunaan lahan dan hutan antar marga atau suku di desa ini. 3.1.18. Hasil Kuesioner Pertanyaan
Nomor 18 : Pertanyaan  :  Konflik  sehubungan dengan penggunaan lahan dan hutan antar marga  atau  suku  di  desa  ini  diselesaikan dengan hukum adat ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  3  orang  responden  atau 8,57%  orang  responden  menyatakan sangat  setuju,  32  orang  responden  atau 91,43% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat  tidak  setuju  tidak  ada  sama  sekali yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 81,71%  responden  sangat  setuju  di  Desa Metulang  konflik  sehubungan  dengan penggunaan lahan dan hutan antar marga atau suku di desa ini diselesaikan dengan hukum adat.
3.1.19. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 19 : Pertanyaan : Waktu yang
dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  konflik sehubungan  dengan  penggunaan  lahan dan  hutan  antar  marga  atau  suku  di  desa ini selesai di bawah lima tahun ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  2  orang  responden  atau 5,71%  orang  responden  menyatakan sangat  setuju,  33  orang  responden  atau 94,29% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral,  tidak setuju dan sangat  tidak  setuju  tidak  ada  sama  sekali yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 81,14%  responden  sangat  setuju  waktu yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan konflik  sehubungan  dengan  penggunaan lahan dan hutan antar marga atau suku di Desa  Metulang  ini  selesai  di  bawah  lima tahun.
3.1.20. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 20 : Pertanyaan  :  Selama  lima  tahun
terakhir,  tingkat  konflik  sehubungan dengan penggunaan lahan dan hutan antar marga  atau  suku  di  desa  ini  selama  lima tahun terakhir meningkat ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  8  orang  responden  atau 22,86%  orang  responden  menyatakan sangat  tidak  setuju,  16  orang  responden atau  45,71%  menyatakan  tidak  setuju,  2 orang  responden  atau  5,71%  orang responden  menyatakan  netral,  8  orang responden  atau  22,86%  orang  responden menyatakan  setuju,  1  orang  responden atau 2,86% orang responden menyatakan sangat setuju.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 72,57%  responden  tidak  setuju  di  Desa Metulang  selama  lima  tahun  terakhir, tingkat konflik sehubungan dengan penggunaan lahan dan hutan antar marga
atau  suku  di  desa  ini  selama  lima  tahun terakhir meningkat.
3.1.21. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 21 : Pertanyaan  :  Segala  kegiatan
pelanggaran  atau  konflik  yang  terjadi  di desa diselesaikan dengan hukum adat dan denda adat ?
Dari  35  orang  responden  yang dikumpulkan,  12  orang  responden  atau 34,29%  orang  responden  menyatakan sangat  setuju,  23  orang  responden  atau 65,71% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat  tidak  setuju  tidak  ada  sama  sekali yang memilih.
Berdasarkan  kriteria  interpretasi berdasarkan  interval  menjelaskan  bahwa 86,86%  responden  sangat  setuju  di  Desa Metulang  segala  kegiatan  pelanggaran atau  konflik  yang  terjadi  di  desa diselesaikan  dengan  hukum  adat  dan denda adat. Dari masing-masing item
pertanyaan  pada  kuesioner  menunjukan rata-rata  persentasenya  diatas  70%,  yang menurut  kriteria  interpretasi  berdasarkan interval  menjelaskan  para  responden yakni  kepala  desa,  kepala  adat  desa  dan masyarakat  adat  Desa  Metulang  setuju bahwa  hukum  adat  di  Desa  Metulang berperan dalam menjaga dan
melestarikan hutan.
3.2. Pengaturan Hutan Berdasarkan Hukum Adat Secara Lokal Berdasarkan hasil pengolahan data  kuesioner  dari  masing-masing  item pertanyaan menunjukan rata-rata
persentasenya  diatas  70%,  yang  menurut kriteria  interpretasi  berdasarkan  interval menjelaskan  para  responden  yakni  para responden  kepala  desa,  kepala  adat  desa dan  masyarakat  adat  Desa  Metulang setuju  bahwa  hukum  adat  di  Desa Metulang  berperan  dalam  menjaga  dan melestarikan  hutan.  Hal  ini  menandakan
bahwa  pemanfaatan  hutan  telah  diatur sejak  turun-temurun  dengan  hukum  adat. Hukum adat untuk mengatur pengelolaan hutan mencerminkan ketergantungan masyarakat  pada  hutan,  misalnya  adalah tana’ ulen .
Hukum  adat  yang  berlaku  dari dulu  merupakan  hukum  adat  yang  tidak tertulis. Sedangkan hukum negara merupakan  hukum  tertulis.  Kadang- kadang  hukum  adat  dan  hukum  negara saling  mengisi,  tetapi  kadang-kadang terjadi  konflik  juga,  misalnya  tentang penggunaan  hutan.  Hukum  adat  dan hukum negara seharusnya saling mengisi, yakni apabila hukum adat belum mengatur,  maka  hukum  negara  yang mengaturnya.  Sebaliknya  apabila  dalam hukum  negara  tidak  ada,  maka  hukum adat  yang  mengaturnya.  Apabila  kedua- duanya  ada  pengaturannya  maka  yang diutamakan lebih dulu  adalah pengaturan hukum  adat,  karena  hukum  adatlah  yang lebih  sesuai  berdasarkan  kondisi,  situasi, dan pengalaman sejarahnya.

## 3.3. Sifat Hukum Adat Tidak Statis
Orang pada umumnya mengetahui
adanya  hukum  adat  secara  lisan.  Sifat hukum  adat  yang  tidak  statis  dibuat dengan sistem penyesuaian dengan keadaan  baru.  Sebagai  contoh,  peraturan adat  yang  dibuat  di  Apau  Kayan  selalu ditinjau  kembali  setiap  tahunnya  pada waktu  Pesta  Panen  Gabungan  dan Musyawarah  Adat  Besar  Apau  Kayan. Aturan yang lama disempurnakan dengan cara  menambah  atau  mengurangi  pasal- pasal  yang  telah  ada,  sehingga  selalu dapat
menyesuaikan dengan perkembangan jaman.
Hukum  adat  diatur  terutama  oleh kepala adat di desa dan kepala adat besar. Tokoh  masyarakat  juga  dilibatkan  untuk mengambil  keputusan  bersama  dalam desa  maupun  di  wilayah  adat  tersebut. Kalau  mengambil  keputusan  dalam  desa, urusan  pemerintahan,  dan  urusan  luar
secara  umum  didiskusikan  bersama dengan  kepala  desa.  Sedangkan  kalau yang  terkait  dengan  hutan,  denda,  dan urusan  keluarga,  ketua  adat  dan  kepala adat  besar  yang  bertanggung  jawab terhadap keputusan itu.
3.4. Hukum Adat Terhadap Hutan
Masyarakat telah menyadari ketergantungannya  dengan  hutan,  maka setiap  desa  memiliki  aturan  pemanfaatan dan  pengelolaan  hutan.  Aturan  ini  pada dasarnya  adalah  untuk  mencegah  konflik mengenai  berbagai  kepentingan  dalam masyarakat. Ada aturan untuk pemanfaatan  binatang,  kayu-kayu,  dan batas  ladang,  serta  kepemilikan jekau (bekas-bekas ladang).
Berdasarkan  hasil  kuesioner  dan wawancara  dengan  masyarakat,  aturan adat  untuk  pemanfaatan  binatang  yang sudah  lama  diatur  adalah  menjaga  babi berenang/ ba’bui satung . Bila musim babi berenang tidak boleh menjaga jalannya di darat.  Bila  menangkap  babi  berenang tidak  boleh  menembak  dengan  senapan, hanya  boleh  menggunakan  bujak  dan parang.  Tidak diperkenankan menangkap binatang  dengan  menggunakan  ranjau (belatik)  yang  berbahaya.  Tidak  boleh menangkap  ikan  menggunakan  strum, racun  dan  bom  dengan  ancaman  denda paling berat RP. 5.000.000,- . Hal ini pun berkaitan dengan pelarangan untuk menebang  pohon  Laran  di  sepanjang sungai, yang buahnya merupakan makanan  ikan,  dan  bagi  yang  melanggar akan  diberikan  sanksi  sesuai  dengan peraturan  Adat  Besar  Apau  Kayan. Belakangan ini mulai diatur pengambilan landak  ( settung )  untuk  keperluan  batu settung  untuk  dijual  karena  harganya mahal.  Selain  itu  ada  juga  larangan, mengambil tanduk payau, dan membunuh beruang  sembarangan,  kecuali  binatang tersebut  merusak  dan  melawan  orang yang sedang di hutan.
Pemanfaatan  kayu-kayu  untuk bangunan  masih  banyak  yang  belum dicantumkan  dalam  hukum  adat  tertulis. Namun  umumnya  ada  aturan  tidak tertulis  yang  diketahui.  Contohnya  : kayu-kayu  yang  berada  di  dalam  hutan, apabila ada orang yang ingin memanfaatkannya  di  kemudian  hari sebagai  bahan  bangunan,  maka  kayu  itu diberi  tanda  pada  batangnya.  Biasanya setinggi  dada,  dengan  simbol silung kelunan (muka  manusia).  Artinya  orang lain tidak boleh mengambil pohon itu lagi selain  yang  memberi  tanda  pertama  kali. Selain  itu  ada  juga  dengan  cara mesip , yaitu menandai suatu pohon kayu dengan sebatang tongkat yang disisipi daun, yang ujungnya  diarahkan  menunjuk  batang kayu  tersebut.  Ada  juga  yang  memberi tanda di batang kayu tersebut dengan cara melukai
batangnya kemudian menyisipkan  daun-daun  di  situ.  Pada perkembangan  sekarang  ada  juga  tanda yang  dibuat  dengan  menulis  nama mereka  sendiri,  sehingga  orang  lain mengetahui  siapa  pemilik  kayu  tersebut.
Memberi tanda ini disebut mulen /melarang. Untuk kayu-kayu gaharu masyarakat  lokal  telah  memiliki  sistem sendiri.  Secara  lisan,  ada  pemahaman bahwa kayu gaharu hanya boleh ditebang kalau  ada aing (isi  yang  berwarna  hitam dan  harum),  jika  tidak  ada aing tidak boleh  ditebang,  dibiarkan  sampai  ada aingnya.  Alasan  ini  juga  disebabkan untuk menebang pohon gaharu yang tidak ada isi hanya membuang tenaga percuma dan  makan  waktu.  Alasan  lain  adalah masih bisa ditebang nanti kalau sudah ada isi.  Biasa  juga  kalau  pohon  ditebuk (dilukai  dengan  parang),  lama-lama  ada isi aingnya.
Terhadap  kepemilikan  pohon- pohon buah yang ditanam diatur berdasarkan  aturan  lisan  yang  secara turun-temurun.  Siapa  yang  menanam maka  dia  yang  punya  pohon  tersebut.
Sebagai contoh kasus, ada pohon buah di halaman rumah seseorang yang tinggal di hulu  kampung.  Orang  yang  tinggal  di dekat  pohon  itu  tidak  boleh  memetik buahnya,  karena  ternyata  pohon  buah  ini dimiliki  oleh  orang  yang  bermukim  jauh di hilir. Hal ini ternyata berkaitan dengan sejarah  perpindahan  penduduk  di  tempat itu.  Orang  yang  pindah  pertama  kali  ke sana  hanya  beberapa  keluarga  saja. Keluarga  ini  membuat  kebun  dengan menanam tanaman buah-buahan di lokasi tersebut.  Kemudian  ada  orang  lain  yang baru  pindah  ke  kampung  itu,  mereka minta  ijin  kepada  yang  punya  kebun  di situ  untuk  membangun  rumah  di  sana. Apabila  yang  punya  kebun  itu  memberi ijin,  mereka  boleh  membangun  rumah  di sana,  tetapi  kebunnya  masih  milik  orang yang  menanamnya.  Kalau  musim  buah, yang  boleh  memetik  buahnya  hanya orang  yang  punya,  yaitu  orang  yang menanamnya,  walaupun  rumahnya  jauh dari  situ.  Sedangkan  orang  yang  tinggal di  dekatnya  tidak  boleh  memetiknya, apabila mereka memetik dianggap mencuri  dan  itu  didenda.  Orang  yang tinggal  di  dekatnya  boleh  memungut buah  yang  jatuh,  dan  kalau  waktunya yang  punya  sudah  mulai  panen  biasanya orang  yang  tinggal  di  situ  juga  diberi bagian.
Aturan  lain  adalah  mengenai pengusaha  hasil  hutan  telah  dicantumkan pada musyawarah adat besar Apau Kayan Pasal  ketiga  yang  isinya  sebagai  berikut: Ayat  1. Pengusaha  gaharu  yang membeli gaharu  di  daerah  wilayah  Adat  Besar Apau  Kayan  wajib  menyetor  ke  kas Lembaga  Adat  Besar  Apau  Kayan sebesar  Rp.  500.000,-/bulan.  Ayat  2. Pekerja  gaharu  dan  tambang  emas  di daerah  Adat  Besar  Apau  Kayan  yang bukan  masyarakat  Apau  Kayan  (tanpa bos)  wajib  menyetor  ke  kas  Lembaga Adat  Besar  Apau  Kayan  sebesar  Rp. 20.000,-/orang setiap bulan.
Untuk  pengaturan  batas  ladang dan  jekau  dibuat  kesepakatan  sewaktu orang  mulai  membuka  hutan  rimba pertama  kali.  Sebelum  mulai  membuka hutan  diadakan  rapat  di  desa  yang dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah lokasi  ditentukan  dan  disepakati  bersama maka  besoknya  diberi  tanda  dan  dibuat batas-  batas  (biasanya  pohon-pohon) yang  harus  dikerjakan  masing-masing. Menebas  ladang  bisa  dilakukan  dengan senguyun  (pertukaran  hari  tenaga  kerja), ada  juga  yang  dikerjakan  sendiri.  Aturan mengenai jekau (bekas  ladang)  belum dimasukkan dalam hukum tertulis. Melalui  hukum  adat  lisan,  misalnya orang  tertentu  ingin  memanfaatkan  jekau milik  orang  lain,  mereka  boleh  pinjam untuk  beberapa  tahun  tetapi  harus  minta ijin.  Jekau  adalah  hak  milik  orang  yang membuat  ladang  pertama  kali  di  tempat tersebut dengan membuka hutan rimba.
Bagi  pelanggaran  yang  dilakukan terhadap  peraturan  yang  dibuat  di  atas, dikenakan  sanksi-sanksi  berupa  denda dengan barang atau setara nilai uang yang telah  ditetapkan.  Adapun  peraturan  yang belum tercantum atau adanya kemungkinan  muncul  permasalahan  baru yang  belum  termuat  dalam  hukum  adat tersebut akan dilakukan tindakan berdasarkan  hasil  musyawarah  adat secara kekeluargaan.

## 3.5. Klasifikasi Lahan/Hutan Oleh Masyarakat Adat
Berdasarkan  pendekatan  tentang tata  guna  lahan  oleh  masyarakat,  lokasi dan jenis sumber daya alam yang penting untuk  masyarakat,  kearifan  lokal  dan peraturan adat untuk mengatur pemanfaatan SDA, membuktikan keterikatan masyarakat dengan lingkungan  dan  sumber  daya  alam  di wilayah  adatnya  yang  menciptakan  pola pemanfaatan  lahan  yang  khas  dan  sangat berkaitan  dengan  spesifikasi  ekologi  di wilayah masing-masing, praktek
pertanian, pengetahuan dan kearifan lokal di  Desa  Metulang.  Berdasarkan  hasil kuesioner  dan  wawancara  dengan  bapak Arung  Ala  Kepala  Desa  Metulang, masyarakat adat di wilayah desa Metulang    mengenal  beberapa  klasifikasi lahan sebagai berikut :
1. Areal  pemukiman
 Umak atau rumah tempat tinggal
Secara  tradisional  tempat  tinggal bagi  masyarakat  Dayak  Kenyah adalah  “ umak ”.  “ Umak ”  pada dahulu  kala  beraksitektur  rumah panggung  berbahan  kayu  yang dapat  mencapai  panjang  puluhan sampai  ratusan  meter  tergantung dari  jumlah  bilik  anggota  kepala keluarga.  Keberadaan  umak  saat ini sudah tidak ada lagi keberadaannnya,
seiring perkembangan  jaman  berubah menjadi rumah individual.
 Sada Leppo’ (pekarangan)
Secara  harfiah  “sada  leppo” berarti  di  samping  pemukiman.
Masyarakat Dayak Kenyah mengkonsepsikan  “ sada  leppo” sebagai sebidang lahan di samping  bangunan  umak  yang berada  di  depan  atau  belakang rumahnya. Konsep ini bisa disetarakan dengan konsep pekarangan  karena  ia  memiliki batas yang jelas antara sada leppo satu  dengan  yang  lainnya.  Lahan ini ditanami berbagai jenis tanaman yang berguna bagi keperluan hidup sehari-hari seperti untuk sayuran, bahan obat- obatan,  termasuk  tanaman  buah- buahan.
 Leppo ’ (pemukiman).
Pemukiman  masyarakat  Dayak pada  umumnya  dibangun  di kawasan percabangan sungai yang disebut dengan “ long ”. Lokasi ini sangat  strategis  karena  sungai adalah urat kehidupan
masyarakat,  baik  untuk  media transportasi  maupun  sumber  air untuk  keperluan  minum  dan memasak. Bangunan tempat tinggal  umumnya  berjejer  sejajar dengan  pinggir  sungai  sehingga memudahkan untuk menambatkan perahu  sebagai  alat  transportasi utama  mereka.  Pemukiman  desa Metulang sendiri terletak di antara sungai  Kayan  dan  cabang  sungai Metulang.
2. Lahan pertanian
 Ladang : hutan  yang telah dibuka untuk  kawasan  perladangan  gilir- balik  dalam  siklus  2  –  20th  baik secara kelompok maupun individu.  Lahan  hutan  bekas ladang  dibagi  menjadi:  Ladang baru  ( uma’ )  kawasan  hutan  yang dibuka  untuk  penanaman  padi ladang  dan  diselingi  dengan penanaman  sayur-sayuran  dan pohon  buah.  Kawasan  hutan  ini biasanya  dibuka  secara  individu maupun secara berkelompok
(keluarga  dan  kampung)  di  satu areal untuk menghindari serangan hama. Bekas ladang muda ( jekau) yang  telah  dimanfaatkan  dan diberakan  selama  1  –  5  tahun. Bekas  ladang  tua  ( empak )  bekas ladang  yang  telah  dimanfaatkan dan  diberakan  selama  5  –  20  th.
Untuk  dimasyarakat  Metulang sendiri  rata-rata  memiliki  lahan ladang  sebanyak  ±2-3  hektar dengan masa tanam ±6 bulan.
 Sawah kawasan yang dikembangkan sebagai sawah dan digarap    untuk  penanaman  padi.
Bekas  sawah  lama ( ilu )    :  bekas sawah  yang  lama  tidak  digarap oleh  karena  masyarakat  sudah pindah ke lokasi baru, namun hak atas  sawah  tetap  ada.  Kadang-
kadang lahan tersebut disewakan/dipinjamkan kepada keluarga.  Sebagian  besar ilu terletak  di  kampung  asal  dan menjadi  salah  satu  bukti  hak kepemilikan lahan bagi
masyarakat  adat  tertentu.  Untuk dimasyarakat  Metulang  sendiri rata-rata  memiliki  lahan  sawah sebanyak  ±1  hektar  dengan  masa tanam  ±6  bulan.  Sawah  di  Desa Metulang merupakan sawah tadah hujan  atau  berupa  lahan  yang lebih  rendah  dan  tergenang  oleh air.  Kebun : kawasan yang dimanfaatkan  masyarakat  sebagai kebun  terdiri  dari  kebun  yang sedang  ditanami  tanaman    seperti pisang,  singkong,  dll  dan  kebun buah  lama  ( pulung  bua’,  larung bua’ )  yang    biasanya  berada  di daerah  kampung  lama/kampung asal  dan  masih  dipelihara  dan dipanen  hasilnya  pada  musim tertentu. Kebun buah lama menjadi  juga  tanda  pengeloaan dan  kepemilikan  adat  atas  daerah tertentu.
3. Kawasan hutan
 Hutan  rimba/hutan  alam  berupa hutan  alam  atau  hutan  primer yang  berada  di  dalam  maupun sekitar wilayah  adat  ( ba’i ). Hutan rimba  biasanya  dibagi  menjadi  : hutan  pemanfaatan  terbatas  : Kawasan  hutan  di  dalam  wilayah adat  yang  dimanfaatkan  oleh masyarakat secara
terbatas.
Kawasan  hutan  ini  letaknya  jauh dari  desa  dan  biasanya  hanya untuk  berburu,  mencari  gaharu dan    memungut  hasil  hutan  pada waktu-waktu tertentu. Hutan pemanfaatan sehari-hari : kawasan  hutan  di  dalam  wilayah adat  yang  dimanfaatkan  sehari- hari oleh masyarakat dan letaknya
di sekitar desa. Seluruh kebutuhan hidup  masyarakat    sehari-hari diambil  dari  kawasan  hutan  ini seperti  bahan  makanan,  kayu  api dan bangunan, memungut berbagai hasil hutan dan berburu.
 Hutan  lindung  adat  :  kawasan hutan  adat  yang  dilindungi  oleh masyarakat karena memiliki kekayaan  sumber  daya  alam tertentu  yang penting dan bernilai tinggi  bagi masyarakat. Biasanya terletak  di  suatu  daerah  aliran sungai (DAS) dimana pemanfaatannya sumberdaya alam yang  ada  dalam  kawasan  hutan tersebut  dibatasi  dan  diatur  oleh adat dan tidak boleh dibuka untuk kegiatan  pertanian    ( tana’  ulen ).
Awalnya,  pengelolaan  hutan  adat ini  menjadi tanggung  jawab Kepala  Adat  sebagai  pemimpin suku,  kemudian  sekarang  sudah diatur  secara  kolektif  melalui lembaga adat. 4. Situs bersejarah/budaya Daerah  dimana  ditemukan benda-benda bersejarah, batu legenda,  kuburan  batu  dan  goa,  atau bekas pemukiman lama yang dianggap  oleh  masyarakat  sebagai kekayaan  dan  peninggalan  yang perlu  dilindungi dan  dipelihara sebagai  bukti  sejarah  turun  temurun. Kawasan  ini  biasanya  tidak  dirawat atau dipelihara secara khusus, namun menjadi  bukti  sejarah  dan  bukti kepemilikan  kawasan  oleh  suku tertentu dalam menyelesaikan konflik. Dengan berkembangnya program ekowisata berbasis masyarakat,  maka  tempat  bersejarah sering  menjadi  obyek  wisata  dan panitia  lokal  telah  mengembangkan program  untuk  pemeliharaan  obyek dan situs sejarah.

## 3.6. Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Aturan Adat
Berdasarkan  hasil  kuesioner  dan wawancara  dengan  kepala  adat  Bapak Lencau  serta  masyarakat  desa  Metulang maka  pengelolaan  sumber  daya  alam yang  di  lakukan  di  desa  Metulang menurut aturan adat yakni meliputi :
1. Pembukaan lahan pertanian (ladang)
a. Tujuan :
 Membuat  ladang  adalah  untuk kebutuhan pertanian dan ekonomi masyarakat, khususnya memenuhi
kebutuhan  hidup  (pangan  dan commodity).
b.  Ketentuan  adat  dalam  pembukaan lahan:
 Lahan  perladangan  menjadi hak  orang  yang  pertama  buka hutan.  Apabila  yang  dibuka adalah  hutan  rimba,  maka harus diberi tanda batas sebagaimana  tanda  adat  yang biasa digunakan  Jika lahan tertentu telah dibebankan hak orang/keluarga masih  boleh  digarap  oleh orang/keluarga lain jika mendapatkan  izin  dari  pemilik atau  mengajukan  ijin  kepada lembaga adat dengan memberikan tanda serah terima berupa  pajak  seperti  mandau, gong  atau  guci  sesuai  dengan perjanjian.
 Desa  tetangga  boleh  membuat ladang di wilayah desa tetangganya atas ijin dan dalam kurun  waktu  tertentu  dan  tidak diperbolehkan menanam tanaman keras
 Batas lahan yang dibuka biasanya  menggunakan  batas alam  berupa  anak  sungai, punggung
bukit, batu,
tumbuhan  atau  pohon  tertentu dan batas alam lainnya  Memperhatikan dan menyesuaikan kerja lahan pertanian pada kalender kampung  berdasarkan  sistim perhitungan  musim  menurut kearifan tradisional (perhitungan bulan) dan menjaga  kebersamaan  dalam membuka ladang untuk mengantisipasi/mencegah hama  Memperhatikan  prinsip-prinsip perlindungan  menurut  aturan adat.
2. Hutan
a. Tujuan Memanfaatkan  kekayaan  alam (kayu dan produk-produk lainnya)  untuk  kebutuhan  hidup dan  komersial,  dengan  tetap menjaga kelestariannya.
b. Ketentuan adat dalam pemanfaatan hutan  Pemanfaatan  SDA  di  kawasan “hutan terbatas” oleh masyarakat desa dalam wilayah adat  bebas  dilakukan  oleh masyarakat  desa  pada  waktu- waktu  tertentu  untuk  mencari hasil hutan  Orang luar desa, selain masyarakat  desa  yang  ada dalam  wilayah  adat,  yang datang dengan tujuan eksploitasi  hasil  hutan  seperti gaharu tidak diijinkan. 3. Hutan Lindung Adat
a. Tujuan
Melindungi  kawasan  DAS  sungai tertentu  yang  kaya  akan  hasil hutan  bernilai  ekonomis  untuk masyarakat serta ikan dan binatang  demi  kebutuhan  dan kepentingan kolektif atau masyarakat banyak dengan menerapkan  sistim  pengelolaan berdasarkan aturan khusus.
Contoh  HLA  termasuk  : tana’ ulen. b. Ketentuan adat dalam pemanfaatan HLA  Pemanfaatan hasil hutan dalam tana  ulen di  desa  dalam wilayah  adat  hanya  dapat dilakukan oleh masyarakat desa  itu  sendiri,  itupun  hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu  misalnya  jika  ada keramaian  atau  pesta  dalam desa  Orang  lain  selain  masyarakat desa setempat dilarang memasuki dan mengambil hasil dalam tana’ ulen.  Kegiatan penelitian dalam
HLA  diperbolehkan  atas  izin lembaga  adat  atau  pengurus HLA,  dan  atas  pembayaran sumbangan kepada kas adat
 Dalam  kawasan  HLA  tidak diperkenankan  untuk  membuat
ladang Pemanfaatan hasil seperti rotan, gaharu, ikan, kayu bangunan,  dan  lain-lain  dalam kawasan HLA oleh masyarakat terbatas  dengan  syarat  harus minta  ijin  dengan  Kepala  Adat atau  kepala  desa,  dan  ada sumbangan untuk kas desa/adat jika diatur demikian.
4. Pengambilan  Kayu  (bahan  bangunan dan kayu bakar) a. Tujuan  :  memenuhi  kebutuhan domestik seperti rumah, bangunan di kampung dll. b. Ketentuan adat dalam pengambilan kayu :  Untuk  jenis  pohon  yang  sering digunakan  oleh  masyarakat untuk  kayu  bangunan  seperti “kayu merang” ( Hopea dryobalanoides ),
“awang”
( Shorea  parvifolia ),  “ambang
tanet” ( Dipterocarpus kunstleri ), “belaban” ( Tristaniopsis  whiteana )  dan kayu jenis lainnya.
 Untuk jenis pohon yang digunakan  sebagai  kayu  bakar masyarakat  biasanya  menyukai kayu dari pohon payau ( Dillenia  excelsa ),  hal  ini dikarenakan  kayu  ini  cepat kering, mudah terbakar,
mengahasilkan  api  yang  besar dan lama.
 Kayu  bangunan  yang  terdapat dalam wilayah adat pemanfaatannya bebas dilakukan oleh masyarakat desa sesuai dengan keperluan
 Orang  lain  selain  masyarakat desa  yang  sengaja  menggesek kayu  bangunan  dengan  tujuan untuk  dijual  kepada  orang  lain di  luar  desa  tidak  dibenarkan,
kecuali  ada  persetujuan  dari desa
 Kayu  bangunan  yang  telah diberi  tanda  oleh  seseorang tidak  dibenarkan  ditebang  oleh orang lain
 Pengambilan  kayu  bangunan oleh  satu  desa  ke  desa  lainnya dalam  wilayah  adat    dapat dilakukan  dengan  persyaratan minta ijin dengan desa tersebut.
5. Pengambilan Rotan
a. Tujuan : untuk kebutuhan domestik dan komersial
b.      Ketentuan  adat  dan  aturan pengambilan (di tana’ ulen ):
 Untuk  jenis  rotan  yang  biasa dimanfaatkan  oleh  masyarakat yaitu rotan segah, rotan
seringan, dan rotan pait.
 Pemanfaatan rotan ini biasanya dipergunakan
masyarakat untuk  menganyam anjat atau
kiba yakni  keranjang  untuk mengambil kayu bakar.
 Pemungutan rotan segah dalam tana  ulen  dapat  dilakukan  oleh masyarakat  desa  setelah  ada musyawarah atau rapat adat
 Tidak diperkenankan memungut  rotan  segah  dalam tanah  ulen  untuk  keperluan sendiri, kecuali dalam musyawarah adat desa memperbolehkan  pergi  untuk keperluan sendiri
 Pemungutan rotan segah dalam tana’  ulen mempunyai  batas waktu tertentu
 Pemungutan  rotan  segah  lewat waktu  yang  telah  di  tentukan tidak diperkenankan
 Setelah masa pemungutan rotan dalam tan’a ulen berakhir maka  rotan  itu  akan  dibiarkan tumbuh  selama  2  sampai  3 tahun  kemudian  baru  boleh dipungut lagi
 Tidak  dibenarkan  memotong rotan  yang  masih  muda,  atau belum saatnya dipotong.
6. Kebun buah-buahan
a. Tujuan : untuk kebutuhan domestik  dan  komersial,  untuk melestarikan  bibit  buah  varietas lokal b. Ketentuan adat dan aturan pengambilan :
 Untuk  varietas  buah-buahan lokal  yang  banyak  ditanama oleh  masyarakat  seperti  “bua alim” ( Mangifera caesia ), langsap ( Lansium domesticum ),  “bunyo  jangin”
( Citrus  aurantium ),  dan  tentu saja  yang  menjadi  andalan untuk dijadikan oleh-oleh yakni nenas ( Ananas comusus) .  Tidak  dibenarkan  menebang pohon buah secara
sembarangan  dalam  wilayah adat  Di  lokasi  kebun  buah  bekas kampong lama, semua masyarakat desa boleh mengambil  buahnya  apabila ketemu buahnya  Pengambilan buah-buahan yang ditanam hanya memotong dahan kecil yang ada buahnya
 Di  kebun  yang  ditanam  buah- buahan,  pemanfaatan  buah- buahan  berdasarkan  ijin  dari orang yang punya
 Buah-buahan  yang  ditanam oleh  masyarakat  ijka  pindah tempat  tidak  dibenarkan  dijual dengan orang luar desa
 Buah yang ditanam, pemiliknya  adalah  milik  orang yang menanam buah tersebut  Buah-buah  yang  ditinggalkan tapi dekat dengan desa tetangga, pemanfaatannya dilakukan secara bersama dengan  desa  yang  mendiami bekas desa tersebut
 Kalau meninggalkan desa
dengan  maksud  pindah  ke tempat lain tanaman buah-buah yang  ada  tidak  dibenarkan ditebang  baik  oleh  orang  yang punya maupun oleh orang yang datang  tinggal  di  bekas  desa tersebut, terkecuali daerah tersebut dijadikan tempat pembangunan perumahan.
7. Pengambilan gaharu a. Tujuan : komersial
b.  Ketentuan adat dan aturan pengambilan:
- Untuk  jenis  gaharu  yang  banyak tumbuh  di  wilayah  Apau  Kayan yakni  jenis  gaharu  beringin  dan gaharu buaya.
- Gaharu bebas dicari oleh masyarakat desa di dalam wilayah desa dan wilayah adat - Orang  luar  tidak  dibenarkan mencari/mengusaha gaharu didalam  wilayah  adat,  khususnya di areal tana’ ulen
- Gaharu tidak dibenarkan ditebang secara sembarangan.
8.    Membakar hutan
a. Ketentuan adat :
- Membakar  hutan  dengan  sengaja
(bukan  karena  harus  dibakar dengan  alasan  perladangan)  yang mengakibatkan  merugikan  orang lain dikenakan denda dan diserahkan  kepada  orang  yang dirugikan - Membakar  hutan,  padang  alang- alang, daerah yang dapat
dimanfaatkan  untuk  perladangan sekalipun  tidak  mengakibatkan kerugian  dari  anggota  masyarakat itu sendiri, misalnya pohon-pohon buah,  kebun  tidak  ada  yang terbakar juga merugikan masyarakat  secara  umum,  karena tanah  menjadi  tandus  dan  tetap didenda  1  (satu)  buah  gong.  Jika pelanggaran  itu  mencakup  poin pertama  dan  point  kedua,  maka yang  bersangkutan  akan  di  tuntut dengan  membayar  denda  dua  kali lipat

## 3.7. Mencegah Konflik Dari Dalam Wilayah Desa Dan Wilayah  Adat
Konflik  di  desa  dapat  timbul  dari dalam,  yaitu  dari  warga  masyarakat sendiri terutama sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya di dalam wilayah desa sendiri. Pemanfaatan sumberdaya  hutan  telah  diatur  dalam hukum  adat.  Pemakaian  lahan  dalam wilayah  desa  khususnya  batas  ladang,
apabila  terjadi  pelanggaran  atas  batas ladang  di  antara  masyarakat  itu  sendiri yang  tadinya  diberi  tanda  dan  disepakati oleh  kedua  belah  pihak  yang  berbatasan ladang pada  waktu  menebas  hingga pada waktu menebang.
Ternyata  pada  waktu  menugal (menanam padi) karena sudah bersih satu pihak  menggeser  atau  merubah  tanda tersebut, perbuatan ini dikenai denda satu buah parang biasa, dan diserahkan kepada yang  menuntut.  Dan  apabila  terjadi perebutan  atau  keributan  mengenai  batas perladangan antara desa langsung ditangani  oleh  Kepala  Adat  Besar  Apau Kayan  dengan  rasa  kekeluargaan  atau pertimbangan-pertimbangan dan
kebijaksanaan bersama.
3.8. Mencegah Konflik dari Luar Ancaman terhadap perusakan hutan  secara  besar-besaran  yang  berasal dari luar wilayah desa, misalnya perusahaan  sawit  dengan  menggunakan peralatan  modern  dapat  merusakkan ribuan  hektar  sumberdaya  hutan  yang bermanfaat bagi masyarakat dan mengganggu sungai dalam waktu singkat. Konversi hutan untuk berbagai kepentingan  dengan  membuka  areal hutan  yang  luas  juga  dapat  terjadi  dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Para  pencari  gaharu  dari  luar daerah yang terdiri dari rombongan besar dapat  merusakkan  sistem  pengelolaan hutan  yang  diterapkan  oleh  masyarakat, sehingga  akhirnya  dapat  mengancam kelestarian pemanfaatan sumberdaya
gaharu  dan  sumberdaya  lain  yang  turut diambil.  Sistem  pemanfaatan  pencari gaharu dari luar yang tanpa memperhatikan  pelestarian,  di  mana mereka langsung menebang pohon gaharu  walaupun  tidak  ada  isinya  dapat mengancam sumber pendapatan masyarakat setempat.
Demikian  pula  dengan  binatang buruan  yang  ditangkap  menjadi  semakin
banyak jumlahnya sehingga pada akhirnya  menjadi  pesaing  yang  dapat mengurangi  hasil  tangkapan  penduduk setempat.  Akhirnya  jika  tidak  ada pembatasan,  pencari  gaharu  dari  luar yang  masuk  dalam  jumlah  besar  dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat.
Dalam  aturan  adat  yang  telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Musyawarah  Adat  Besar  Apau  Kayan tahun  2011,  telah  diatur  dalam  Pasal ketiga yang intinya membatasi pengusaha untuk  memungut  hasil  hutan  seperti  : gaharu,  rotan,  kayu  manis,  dan  damar. Pengusaha-pengusaha  hasil  hutan  dari luar daerah tidak diperkenankan memungut  hasil  hutan  secara  langsung, tetapi  boleh  membeli  dari  masyarakat dengan  ijin  dari  Bupati.  Pengusaha  hasil hutan  asal  putra  daerah  yang  sudah pindah  ke  tempat  lain,  diperkenankan dalam  waktu  terbatas  untuk  satu  sampai tiga  orang  dan  bergabung  dengan masyarakat  setempat.  Pengusaha  hasil hutan yang masuk tanpa ijin, didenda Rp. 500.000  per  orang,  uangnya  masuk  kas adat. Pengusaha hasil hutan yang melalui ijin hanya diperkenankan masuk ke hutan setelah  menyerahkan  sumbangan  ke  kas adat sebesar Rp. 500.000 dan maksimum lima orang dalam satu rombongan dengan batas  waktu  yang  dapat  dirundingkan dengan  kepala  desanya.  Dengan  adanya pengaturan  hutan  berdasarkan  hukum adat  secara  lokal  dan tana’  ulen maka konflik dapat dicegah.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan di lapangan, dapat disimpulkan sebagai berikut :
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data kuesioner  dari  masing-masing  item pertanyaan menunjukan rata-rata persentasenya  di  atas  70%,  yang artinya para responden Desa
Metulang setuju bahwa hukum adat di Desa Metulang berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan.
Interaksi    masyarakat  di  Desa
Metulang  dengan  sumber  daya  hutan yang  berada  di  wilayah  hutan  adat Sungai  Kayan  meliputi  kegiatan  :
pembukaan lahan
pertanian,
perburuan  hewan,  pengambilan  kayu,
pengambilan  rotan,  dan  pengambilan gaharu.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Acciaioli, G. 2006. Environmentality
Reconsidered:  Indigenous  to
Lore Lindu Conservation Strategies and the Reclaiming of  the  Commons  in  Central Sulawesi,  Indonesia.  Dalam: Anonim  (Ed).  Survival  of  the Commons: Mounting Challenges and New Realities," the Eleventh Conference of the International  Association  for the Study of Common Property  .  Bali,  19-23  June .
Indiana  University:  Digital Library of Commons.
[2] Andrianto,  Yuliawan.  2011. Peran Hukum Adat Dalam Masyarakat Dayak. http://vivaborneo.blogspot.co m.  Diakses  pada  tanggal  22 Februari 2014.
[3] Contreras-Hermosilla, A. and C. Fay, 2005. Strengthening  Forest Management  in  Indonesia through Land Tenure Reform: Issues and Framework .
Forest Trends : Bogor. [4] ICRAF (World Agroforestry Centre), KPSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) and JKPP (Jaringan  Kerja  Pemetaan Partisipatif), 2001. Kelembagaan Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber  Daya  Hutan  :  Kedai II  Diselenggarakan  Bersama Oleh  ICRAF,  KPSHK,  dan JKPP, Crawford Lodge, Bogor, September 2000. World  Agroforestry  Centre  – ICRAF : Bogor. [5] Mulyoutami,  E,  R.  Rismawan,  L.
Joshi , 2009. Local Knowledge  and  Management of Simpukng (Forest Gardens)  Among  The  Dayak People  in  East  Kalimantan, Indonesia.  Forest  Ecology and Management.
[6] Nasution, S. 2000. Metode Research . Bumi Aksara : Jakarta.
[7] Sanen,
Glorio. 2013. Hidup Dikandung Adat Mati Dikandung Tanah. http://www.aman.or.id. Diakses  pada  tanggal  22 Februari 2014.
[8] Sembiring,  S.  and  E.  Effendi  (eds), 1999. Kajian  Hukum  dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Indonesian  Center for  Environmental  Law  :
Jakarta.
[9] Sudjana,  2001 .  Metode  Statistika , Edisi Revisi, Cetakan Keenam : Bandung.