## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 5, Issue 2, December 2023
P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER
MEASURING ASN SENTIMENT: REVIEW OF ASN SATISFACTION WITH STRATEGIC PLANNING IN LOCAL GOVERNMENT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAMEKASAN REGENCY

## MENGUKUR SENTIMEN ASN: TINJAUAN KEPUASAN ASN TERHADAP PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN
Laily Akbariah 1 , Ima Kumalasari 2 , Catherine Eugene Natasha 3 , Durratun  Nashihah 4 1,2,3,4 Center of Policy and Development  Studies, East Java, Indonesia
E-mail: imakumala18@gmail.com 2 ARTICLE  INFO ABSTRACT Correspondent Ima Kumalasari imakumala18@gmail.com Key words: planning, ASN satisfaction, infrastructure development
Website: https://idm.or.id/JSER/inde x.php/JSER
Page: 285 - 292 Government  resources  are strategic in determining the direction of a region's  development. As  such,  infrastructure  development as  a  top  priority  for  local  governments  faces  a  number  of challenges,  including  budget  constraints,  resource  shortages, project delays and the impact of infrastructure  investment.  This research analyses the alignment of local government  RENSTRA with  infrastructure  needs  and  support  for  innovation, particularly  technology.  The  descriptive  qualitative  research method with  ASN  interviews  revealed that  most  ASNs  support the  implementation  of  projects  according  to  RENSTRA, reflecting the implementation  of the local government's  strategic plan. There  are still concerns  about  infrastructure  maintenance funds, which need to be adequately allocated in the long term. The ceiling  in  RENSTRA  needs  to  be  adjusted  to  the  needs  of the OPD. Periodic evaluation and adjustment  to changing needs are key  to  the  success  of  development  under  RENSTRA.  In Pamekasan Regency,  there is a need to focus on the development of  road  infrastructure  to  support  tourism  and  the  economy. Active  community  participation  in  project  planning  and implementation  is balanced  with  BAPPEDA's  strategic  role  in coordinating  infrastructure  planning  and  budget  allocation. Continuous  monitoring  and  evaluation  of  the  allocation  of infrastructure  maintenance  funds is important to ensure  project sustainability  in  line  with  RENSTRA.  Thus,  infrastructure development in accordance  with the strategic plan has a positive impact  on  economic  growth,  quality  of  life,  and  community welfare. Efforts towards wise planning, community  participation and  adequate  allocation  of  funds  are  important  steps  towards achieving this goal.
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden Ima Kumalasari imakumala18@gmail.com Kata kunci: Renstra, kepuasan  ASN, pembangunan infrastruktur Website: https://idm.or.id/JSER/inde x.php/JSER
Hal: 285 - 292
Sumber  daya  aparatur  pemerintah  menempati  posisi strategis  menentukan  arah  kemana  suatu  daerah  akan dibawa.  Sehingga  pengembangan  infrastruktur  sebagai prioritas  utama  pemerintah  daerah  menghadapi  sejumlah tantangan,  termasuk  keterbatasan  anggaran,  kekurangan sumber  daya,  penundaan  proyek,  dan  dampak  investasi infrastruktur.  Penelitian  ini  menganalisis  kesesuaian RENSTRA  Pemerintah  Daerah  dengan  kebutuhan infrastruktur  dan  dukungan  terhadap  inovasi,  terutama teknologi.  Metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan wawancara ASN  mengungkap  bahwa sebagian besar  ASN mendukung  pelaksanaan  proyek  sesuai  RENSTRA, mencerminkan implementasi  rencana strategis  pemerintah daerah.  Masih ada keprihatinan terkait  dana pemeliharaan infrastruktur  yang  memerlukan  alokasi  yang  memadai untuk jangka panjang. Pengaturan pagu di RENSTRA perlu disesuaikan dengan  kebutuhan  OPD.  Evaluasi berkala  dan penyesuaian  dengan  perkembangan  kebutuhan  menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan sesuai RENSTRA. Di Kabupaten Pamekasan, perlu fokus pada pengembangan infrastruktur  jalan  untuk  mendukung  pariwisata  dan ekonomi.  Partisipasi aktif  masyarakat  dalam  perencanaan dan pelaksanaan proyek  diimbangi dengan peran  strategis BAPPEDA dalam  mengkoordinasikan perencanaan infrastruktur  dan  alokasi  anggaran.  Pemantauan  dan evaluasi  yang  terus  menerus  terhadap  alokasi  dana pemeliharaan  infrastruktur  menjadi  penting  untuk memastikan  keberlanjutan  proyek  sesuai  RENSTRA. Demikian, pembangunan infrastruktur  yang sesuai dengan rencana  strategis  berdampak  positif  pada  pertumbuhan ekonomi,  kualitas  hidup  masyarakat,  dan  kesejahteraan komunitas.  Upaya  untuk  perencanaan  yang  bijaksana,
partisipasi  masyarakat,  dan  alokasi  dana  yang  memadai adalah langkah penting dalam mencapai tujuan ini.
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Pengembangan  infrastruktur  merupakan  salah  satu  prioritas  utama  pemerintah daerah  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat.  Pengembangan infrastruktur turut menjadi salah satu elemen penting dalam menunjang pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hayati 2022; Abadi et al, 2020). Infrastruktur yang baik  dapat mendukung berbagai  kegiatan ekonomi  dan sosial,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  Masyarakat  (Juanda  &
Heriwibowo,  2016).  Namun,  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  pengembangan infrastruktur di Indonesia telah mengalami berbagai masalah, termasuk keterbatasan anggaran, kekurangan sumber  daya, dan  penundaan proyek. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Hartaman et al (2021) pengaruh pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tergantung jenis investasinya.
Pembangunan  yang  berdampak  terhadap  peningkatan  nilai-nilai  produksi  dan investasi yang menumbuhkan multiplier effect mempunyai pengaruh yang positif. Namun disisi  lain, terdapat bentuk investasi yang justru menghambat dari proses perkembangan  ekonomi  yang  telah  ada.  Infrastruktur  selain  dianggap  sebagai katalis,  juga  berperan sebagai  penghambat. Dalam beberapa  kasus,  faktor-faktor penghambat  dilakukan  dalam  rangka  membatasi  pertumbuhan  suatu  wilayah dengan membangun infrastruktur sebagai batas yang imaginer seperti halnya jalan lingkar yang banyak dibangun di berbagai kota (Dewi & Gusni, 2019).
Beberapa studi  terdahulu secara explisit  hanya melakukan kajian terkait  dengan Pembangunan infrastruktur terhadap perkonomian (Dewi & Gusni,  2019; Hayati, 2022), basis  keterlibatan  Masyarakat  (Abadi  et  al,  2020),  integrasi  infrastruktur sebagai konektivitas antar wilayah (Mulyana & Arfayan, 2021)), Untuk memastikan keberhasilan pembangunan infrastruktur dan perencanaan strategis, kualitas sumber daya  manusia, terutama pegawai negeri  sipil,  sangat  penting  (Dumalang, 2021). Sumber  daya  aparatur pemerintah menempati posisi  strategis  menentukan arah kemana  suatu  daerah  akan  dibawa.    Kebijakan  dan  upaya  pemerintah  untuk membangun tenaga kerja PNS yang berkualitas sejalan dengan konsep smart ASN (Dumalang, 2021). Sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melibatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai tenaga ahli dan pelaksana. ASN memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pemerintah  daerah.  Mereka  adalah  pelaksana  kebijakan  dan  program-program pemerintah. Oleh karena itu, kepuasan ASN terhadap perencanaan strategis dapat berdampak signifikan pada kesuksesan pelaksanaan program pembangunan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian kualitatif deskriptif. metode Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Metode penelitian ini  berkaitan  tentang  studi  suatu  objek,  suatu  kondisi,  sekelompok  orang,  atau fenomena lain dengan kondisi  secara nyata. Tujuan metode  penelitian ini  adalah untuk mengungkapkan peristiwa atau fakta, situasi, fenomena, variabel dan situasi yang terjadi selama waktu penelitian dengan menyajikan data sebagaimana adanya tanpa manipulasi atau perlakuan lainnya (Sugiyono, 2020).
Penelitian ini  juga menggunakan pendekatan studi literatur untuk memperdalam wawasan mengenai kesesuaian Pembangunan infrastrutur di Kabupaten Pamekasan dari dokumen renstra. Kemudian metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara  langsung  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  dan  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan sebagai leading sector dalam  Pembangunan infrstruktur  di  Kabupaten Pamekasan. Narasumber dipilih berdasarkan keterkaitan  dengan indikator  pertanyaan dimana narasumber harus memahami tata kerja dan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pada dokumen
Renstra di lingkungan kerjanya. Observasi dan validasi data pendukung merupakan bagian dari penelitian yang dirancang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh melalui wawancara telah valid dan benar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rencana strategis adalah sebuah visi yang dirumuskan oleh pejabat terpilih dengan tujuan utama untuk memberikan  panduan dalam alokasi  sumber  daya baru dan realokasi sumber daya yang telah ada. Rencana strategis ini bisa terbentuk melalui berbagai  proses,  baik  formal  maupun  informal,  serta  bisa  memiliki  tingkat kompleksitas  yang bervariasi. Namun, yang membuatnya istimewa adalah bahwa rencana ini selalu disesuaikan dengan kebutuhan khusus dari landscape masyarakat tertentu. Dalam konteks pemberian dukungan bagi tugas ASN, dokumen Rencana Strategis  (RENSTRA)  Pemerintah  Daerah  memiliki  peran  yang  sangat  penting. RENSTRA  merujuk  pada  dokumen  perencanaan  jangka  menengah  yang menentukan visi, misi, tujuan, dan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu. Lebih lanjut kondisi penyusunan Renstra Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik  dari segi tahapan, kerangka penulisan maupun isi dari dokumen RKPD. Hal ini selaras dengan kondisi empiris yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan:
“Penyusunan Renstra Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku,  baik  dari  segi  tahapan  (Ranwal-Rancangan-Musrenbang-Rankhir- Penetapan), kerangka penulisan maupun isi dari dokumen RKPD (20 September, 2023).
Jika ditinjau dari segi isinya, ASN Kabupaten Pamekasan sepakat bahwa pelaksanaan Renstra telah memuat agenda pimpinan pemerintah daerah. Hal ini  dapat dilihat bahwa  dokumen  renstra  tidak  hanya  memuat  visi-misi,  tetapi  turut  menyasar bagaimana prioritas  Pembangunan di  Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil survey, ASN yang memiliki rencana strategis yang baik memiliki  pengorganisasian dalam percepatan infrastruktur dan ketercapaian realisasi yang memadai. Beberapa diantaranya: 1). rencana strategis memberikan panduan yang jelas tentang tujuan yang  jelas  dari  masing-masing  unit  OPD  kepada  Pimpinan, 2)  rencana strategis digunakan  sebagai  alat  komunikasi  antar  ASN.  3)  rencana  strategis mengkomunikasikan kepada  karyawan bahwa apa yang  mereka  lakukan adalah penting dan memiliki  tujuan, 4) Rencana strategis membantu manajer pemerintah daerah memprioritaskan pekerjaan dalam organisasi  dan sumber  daya keuangan yang  sumber  daya  keuangan yang  tersedia  selama  proses  anggaran, 5)  Manajer pemerintah  daerah  menyatakan bahwa  rencana  strategis  telah  membantu  para pejabat  terpilih  membuat  keputusan  mengenai  masalah-masalah  yang  publik. Gambar 1 berikut menunjukkan pola isi dan konten yang termuat pada Renstra
Gambar 1. Konten  Keuntungan  Renstra Kabupaten Pamekasan (Sumber: Peneliti, 2023)
Gambar  di  atas  menunjukkan bahwa  pimpinan  OPD  pemerintah  daerah  dapat melaporkan kemajuan tujuan dan strategi dalam laporan bulanan atau triwulanan. Pemaparan dalam  renstra  ini  merupakan kemajuan  sederhana, yang  lugas  dan mudah dipahami untuk mendukung keberlangsungan Pembangunan infrastruktur yang  sesuai  dengan  renstra  di  Kabupaten  Pamekasan.  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  memainkan  peran  strategis  dalam mengkoordinasikan perencanaan infrastruktur dan alokasi anggaran. Pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap alokasi anggaran pemeliharaan dan perawatan infrastruktur sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang telah direncanakan secara strategis dapat dipertahankan dan memberikan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Pamekasan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat,  dan  kemakmuran  secara  keseluruhan.  Upaya  untuk  memastikan perencanaan yang bijaksana, partisipasi  masyarakat, dan  alokasi  anggaran yang memadai merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.

## Pandangan  ASN  Terhadap Kualitas  Pelaksanaan Proyek  Infrastruktur Sesuai Renstra
Secara keseluruhan narasumber yang merasa  "sangat mendukung" menunjukkan kepercayaan  pada  kualitas  pelaksanaan  proyek  infrastruktur  sesuai  dengan RENSTRA. Di Kabupaten Pamekasan. Kondisi Ini menandakan tanda positif bahwa pemerintah daerah mampu mengimplementasikan rencana strategis mereka dengan baik. Dari survei tersebut, 91% pemerintah daerah pemerintah daerah yang memiliki rencana strategis setuju  bahwa rencana strategis memberikan panduan yang jelas tentang tujuan badan pemerintahan. Kerangka kerja Renstra tersebut memberikan memberikan arah, tujuan, dan strategi untuk mencapai visi dari para pejabat terpilih. Dengan  demikian,  rencana strategis  berfungsi  sebagai  alat  pertanggungjawaban
dalam beberapa cara. Dari responden survei yang memiliki  rencana strategis, 89% menyatakan setuju  bahwa  rencana strategis  digunakan  sebagai  alat  komunikasi komunikasi untuk ASN.
Meskipun  narasumber  ASN  di  Kabupaten  Pamekasan  merasa  renstra  telah mencerminkan kebutuhan infrastruktur di daerah dengan baik, ada beberapa yang merasa "tidak tahu." Situasi Ini menunjukkan perlunya meningkatkan komunikasi dan  pemahaman  terkait  RENSTRA  di  antara  warga.  Contoh  konkret  tentang bagaimana renstra mencerminkan kebutuhan infrastruktur di  daerah dapat yaitu melalui  lomba  terkait  pengembangan  inovasi  pengembangan  infrastruktur. Dilakukan pengawalan terhadap visi dan misi pemerintah daerah lewat program dan kegiatan  yang  ada  di  semua  perngkat  daerah  melalui  proses  Casscading  dan crosscutting kinerja  serta  penyusunan pohon  kinerja  perangkat daerah. sehingga semua perangkat daerah memiliki  tanggung jawab terhadap visi dan misi  daerah sesuai dengan hasil casscading da crosscutting.

## Ketersediaan  Dana  untuk  Pemeliharaan  dan  Perawatan  Infrastruktur  Sesuai Renstra
Mayoritas  ASN  merasa  bahwa  dana  untuk  pemeliharaan  dan  perawatan infrastruktur  masih  perlu  ditambahkan dari  anggaran yang  sudah  ada.  Hal  ini menunjukkan  perhatian  terhadap  masalah  pemeliharaan  jangka  panjang  dan perawatan  infrastruktur  yang  telah  dibangun.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemeliharaan jangka panjang dan  perawatan infrastruktur adalah  kekhawatiran penting.  Untuk  memastikan  kelangsungan dan  kualitas  infrastruktur yang  telah dibangun  sesuai  dengan  RENSTRA, alokasi  anggaran yang  memadai  sangatlah penting. Responden menyatakan perlunya menyesuaikan pagu di RENSTRA sesuai dengan  kebutuhan  pada  masing-masing  OPD.  Ini  mengindikasikan  perlunya fleksibilitas  dalam  alokasi  anggaran  untuk  infrastruktur  agar  sesuai  dengan kebutuhan yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  pemeliharaan  dan  perawatan infrastruktur serta menyesuaikannya dengan perkembangan kebutuhan.
Salah satu aspek yang penting dalam pembangunan infrastruktur adalah pengaruh pembangunan jalan terhadap perkembangan pariwisata kawasan pinggiran  kota (Hayati, 2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  perkembangan  pariwisata  dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Hayati, 2022). Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan di  Kabupaten Pamekasan dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi.
Selain  itu,  penting  juga untuk  memperhatikan pengaruh infrastruktur dasar dan sosial  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  desa  tertinggal  (W  &  Gusni,  2019). Pembangunan  infrastruktur  dasar  seperti  jalan,  air  bersih,  dan  listrik  dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di desa (W & Gusni, 2019). Sementara itu, pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan juga  berperan  penting  dalam  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia dan potensi  ekonomi  desa  (W  &  Gusni,  2019). Oleh karena itu,  dalam pembangunan infrastruktur  di  Kabupaten  Pamekasan,  perlu  diperhatikan  pengembangan infrastruktur dasar dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa.
Selanjutnya,  partisipasi  masyarakat  juga  merupakan  faktor  penting  dalam pembangunan infrastruktur  (Abadi et  al., 2014). Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan  pelaksanaan  pembangunan infrastruktur  dapat  meningkatkan efektivitas dan  keberlanjutan proyek (Abadi  et  al., 2014). Oleh karena itu, dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pamekasan, perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan keberhasilan dan manfaat jangka panjang dari proyek  infrastruktur. Selain  itu,  peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) juga penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur (Mulyana & Arfayan, 2021). BAPPEDA memiliki peran dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan infrastruktur dan mengatur penggunaan anggaran negara (Mulyana & Arfayan, 2021). Dalam konteks Kabupaten Pamekasan, BAPPEDA dapat berperan dalam memastikan perencanaan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien.

## SIMPULAN
Dalam  konteks  Kabupaten  Pamekasan,  penting  untuk  memperhatikan pengembangan infrastruktur jalan yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi. Pembangunan jalan yang baik dapat membuka aksesibilitas ke wilayah pinggiran kota dan memacu perkembangan pariwisata. Selain itu, infrastruktur dasar seperti  air  bersih,  listrik,  dan  jalan juga harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur sangat penting. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas  dan  keberlanjutan  proyek.  Pemerintah  daerah,  melalui  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), memiliki  peran  strategis  dalam mengkoordinasikan perencanaan infrastruktur dan alokasi anggaran.
Penting untuk terus mengawasi dan mengevaluasi alokasi dana pemeliharaan dan perawatan infrastruktur. Hal ini akan memastikan bahwa infrastruktur yang telah dibangun sesuai  dengan rencana strategis dapat dipertahankan dan memberikan manfaat jangka Panjang. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan rencana strategis di  Kabupaten Pamekasan akan berdampak positif  pada pertumbuhan ekonomi,  kualitas  hidup  masyarakat, dan kesejahteraan komunitas secara  keseluruhan.  Upaya  untuk  memastikan  perencanaan  yang  bijaksana, partisipasi  masyarakat, dan alokasi  dana yang memadai  adalah langkah penting dalam mencapai tujuan ini.
Sedangkan saran dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan  RENSTRA  di  Kabupaten  Pamekasan,  ada  beberapa  saran  yang  dapat dipertimbangkan:
1. Peningkatan Komunikasi dan Edukasi:  Perlu  dilakukan upaya lebih  lanjut dalam  meningkatkan  pemahaman  masyarakat,  termasuk  ASN,  tentang RENSTRA dan tujuan pembangunan infrastruktur. Kampanye pendidikan dan sosialisasi  yang efektif  dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan infrastruktur.
2. Evaluasi  Berkala:  Perencanaan  infrastruktur  harus  melibatkan  evaluasi berkala terhadap alokasi  dana pemeliharaan dan perawatan infrastruktur. Anggaran yang sudah ada harus diperiksa kembali dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan yang terus berkembang.
3. Partisipasi  Masyarakat: Masyarakat harus  diundang  untuk  berpartisipasi aktif  dalam  perencanaan dan pelaksanaan proyek  infrastruktur. Ini  akan memastikan bahwa proyek-proyek  tersebut  sesuai  dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta dapat mendukung  pertumbuhan ekonomi  dan kualitas hidup mereka.
4. Peran  BAPPEDA: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) perlu  memainkan  peran  yang  lebih  aktif  dalam  mengkoordinasikan perencanaan infrastruktur dan mengawasi alokasi anggaran. Mereka dapat menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur.
5. Kemitraan dan Inovasi: Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan sektor  swasta  untuk  mendukung  pembiayaan  dan  pelaksanaan  proyek infrastruktur.  Selain  itu,  inovasi  dalam  penggunaan  teknologi  dapat membantu  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  pembangunan infrastruktur.
Dengan  mengimplementasikan  saran-saran  ini,  Kabupaten  Pamekasan  dapat memastikan  bahwa  pembangunan infrastruktur  sesuai  dengan  RENSTRA  akan berdampak positif  pada pertumbuhan ekonomi,  kualitas  hidup  masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi,  T.,  Prajarto, N.,  &  Guntoro,  d.  (2020). Performance E-Government untuk Peningkatan Partisipasi  Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kawistara, 4(3). https://doi.org/10.22146/kawistara.6379 Atmaja, Y.  and  Paulus,  D.  (2022). Partisipasi  Bank  Indonesia  dalam  Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 51(3), 271-286. https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.271-286
Dewi, W, N. and Gusni, G. (2019). Pengaruh Infrastruktur Dasar dan Sosial terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Desa  Tertinggal.  E-Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis Universitas Udayana, 171. https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i02.p03
Hayati, L. (2022). Analisis Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Perkembangan Pariwisata Kawasan Pinggiran Kota. Journal Economics and Strategy, 3(2), 1- 11. https://doi.org/10.36490/jes.v3i2.294
Mulyana, M. and Arfayan, M. (2021). Efektivitas Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Pasar Sore Tapioka Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 11(1), 129-145. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.2019
Nugraha, A., Sjoraida, D., Erdinaya, L., & Komariah, K. (2020). Komunikasi Humas Pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  melalui  Media  Digital Instagram. Jurnal Kajian Komunikasi, 8(2), 221. https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26407
Rahayuningtyas, D. and  Setyaningrum, D.  (2018). Pengaruh Tata Kelola  dan E-
Government terhadap Korupsi. Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 1(4). https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597