## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 06 | Nomor 02 | Desember 2022 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Pembangunan  Ekonomi  Melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes) dalam Pandangan Umer Chapra
Putri Rizka Citaningati 1 , Kamaluddin 2 , Diah Widiawati 2
1 Universitas Airlangga │putririzka11@gmail.com
2 Universitas Merdeka Malang

## Abstrak
Implementasi  Pancasila  ke  lima  dalam  menegakkan  keadilan  dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan melainkan secara merata di daerah pedesaan juga. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  bahwasannya  desa  memiliki  hak  untuk  membentuk  Badan Usaha Milik Desa dalam rangka membangun perekonomian dan mengentaskan kemiskinan masyarakat di desa. Hal ini kemudian sejalan dengan konsep welfare state yang digagas oleh Umer Chapra. Dalam mewujudkan negara yang sejahtera adalah  dengan  menghapuskan  kemiskinan,  menyediakan  pelayanan  sosial, menciptakan  pemerataan  kekayaan  yang  adil,  membuka  kesempatan  pekerjaan yang luas dan menjaga stabilitas ekonomi.  Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembangunan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pandangan Umer Chapra dengan studi kasus BUMDes Amarta  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  yang  digunakan, diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara dan dianalisis berdasarkan pendekatan  penelitian  kualitatif  Miles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian  ini mengungkapkan  bahwa  terdapat  14  indikator  yang  sudah  sesuai  dengan pandangan  Umer  Chapra  antara  lain  adalah  motivasi,  keadilan  sosial-ekonomi, kemampuan, land reform, pembangunan desa, proliferasi UKM, kepemilikan dan kontrol  penuh  perusahaan,  preferensi  konsumen,  reformasi  keuangan  publik, restrukturisasi  investasi,  menghadapi  rintangan,  produksi  barang  kebutuhan pokok, promosi UKM dan membentuk langkah-langkah penting.
Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa; Pembangunan Ekonomi; Umer Chapra

## Economic  Development  Through  Village-Owned  Enterprises (Bumdes) in Umer Chapra’s View

## Abstract
The implementation of the fifth Pancasila in justice in economic development in Indonesia is not only carried out in the regions but equally in rural areas as well. Law Number 6 of 2014 concerning Villages states that villages have the right to build Village-Owned Enterprises in the context of developing the economy and alleviating poverty in the village community. This is then in line with the concept of the welfare state which Umer Chapra initiated. In a prosperous country, it is by eliminating poverty, providing social services, creating a fair distribution of wealth,  opening  up  extensive  job  opportunities,  and  maintaining  the  economy. The  purpose  of  this  study  was  to  determine  economic  development  through Village Owned Enterprises (BUMDes) in Umer Chapra's view with a case study of  BUMDes  Amarta  in  the  Special  Region  of  Yogyakarta.  This  qualitative research was conducted by collecting data through interviews and analysis based on  the  qualitative  approach  of  Miles  and  Huberman.  The  results  of  this  study reveal that there are 14 indicators that are in accordance with Umer Chapra's view, including motivation, socio-economic justice, ability, land reform, village development, a proliferation of SMEs, ownership and full control of companies, consumer  preferences,  public  finance  reform,  investment  restructuring.  ,  face obstacles,  the  production  of  basic  goods,  the  promotion  of  SMEs,  and  form important steps.
Keywords: Economic Development; Village-Owned Enterprises; Umer Chapra

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negeri dengan  sejuta  kekayaan  alam  yang menjadi potensi pembangunan ekonomi bangsa.  Pemanfaatan  dan  pengelolaan sumber daya yang tepat menjadi modal utama bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu perekonomian  bangsa.  Sebagai  negara dengan idealisme pancasila,
perekonomian  di  Indonesia  juga  harus berlandaskan  pada  nilai-nilai  pancasila terutama  pada  sila  kelima  yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pelaksanaan kegiatan ekonomi berdasarkan  Pancasila  menggunakan asas kekeluargaan. Dalam mengamalkan sila kelima,
pembangunan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi yang  baik  dan  sehat,  sehingga  tercipta kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerataan pembangunan  ekonomi  menjadi  salah wujud  implikasi  atas  penerapan  sila kelima pancasila. Tidak hanya didukung dengan  pembangunan  ekonomi  di daerah  perkotaan  saja  melainkan  juga pembangunan  di  daerah  tertinggal seperti pedesaan (Gedeona, 2004).
Sistem desentralisasi dan otonomi daerah sudah mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2000, semenjak diterbitkannya  UU  No  22  Tahun  1999. Realisasi  otonomi  daerah  ternyata disambut  baik  oleh  masyarakat  dan
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
pemerintah  daerah  dalam  mengelola dan  membangun  daerah  tanpa  campur tangan  pemerintah  pusat.  Adanya otonomi  daerah  juga  menjadi  sarana bagi pemerintah daerah untuk
membangun ekonomi yang tepat sasaran  dan  sesuai  dengan  potensi masing-masing daerah. Penerapan otonomi  daerah  dibagi  pada  tingkat provinsi,  kabupaten/kota,  kecamatan, kelurahan,  desa  hingga  dusun  (Aini, 2016).  Implikasi  atas  diterapkannya otonomi  daerah  adalah  wewenang daerah untuk mengelola dan mendapatkan  70%  atas  sumber  daya yang  dimiliki.  Kategorisasi  wilayah otonomi  daerah  ini  akan  menghasilkan kekayaan dan keunikan masing-masing wilayah  dalam  meproduksi  kegiatan ekonomi masyarakat. Keberhasilan dalam  penerapan  otonomi  daerah  ini juga  mengalami  perkembangan  dalam perubahan  hukum  yang  melandasinya, kini pelaksanaan otonomi daerah diatur dala  UU  No.  32  Tahun  2004  (Safitri, 2016).
Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  menyatakan  kurang lebih 43,3% atau sekitar 116,5 juta dari 269 juta penduduk Indonesia tinggal di wilayah  pedesaan,  dan  15,54  juta  di antaranya  masih  tergolong  penduduk miskin  (Badan  Pusat  Statistik,  2018). Akan  tetapi  jumlah  tersebut  kian mengalami
penurunan akibat banyaknya  penduduk  yang  melakukan urbanisasi  atau  perpindahan  penduduk dari wilayah desa ke kota. Hal tersebut banyak disebabkan oleh tidak tersedianya  lahan  pekerjaan  dengan
pendapatan  yang  layak  di  daerah  desa. Padahal,  banyak  sekali  potensi  yang tersedia yang kemudian dapat dikembangkan menjadi lahan pekerjaan baru  sebagai  modal  pembangunan ekonomi daerah pedesaan. Oleh karena itu,  peran  aktif  pemerintah  desa  dan masyarakat  dalam  menggali  potensi daerah perlu digiatkan kembali. Urbanisasi kini tidak lagi menjadi solusi yang  baik  bagi  masyarakat  untuk mencari  lapangan  pekerjaan  baru, karena  padatnya  penduduk  di  wilayah kota  juga  berdampak  pada  semakin sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan  baru.  Menurut  Organisasi Perburuhan Internasional dalam Laporan  Ketenagakerjaan  Indonesia tahun 2017 menyatakan bahwa saat  ini ketersediaan laporan lapangan pekerjaan tidak terbatas oleh ruang dan waktu akibat adanya kemajuan teknologi (Organisasi Perburuhan Internasional, 2017). Berdasarkan Undang-Undang
No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  pada Pasal  89  menyebutkan  bahwa  tujuan yang  dicapai  oleh  BUMDes  yaitu pembangunan  desa,  pemberdayaan masyarakat  desa,  dan  pemberian bantuan  untuk  masyarakat  miskin melalui  hibah,  bantuan  sosial,  dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa .  BUMDes  merupakan sebuah  usaha  yang  dibentuk  oleh pemerintah  desa  dengan  modal  yang diberikan pemerintah melalui dana desa, dimana  pengelolaannya  dilakukan  oleh pemerintah  masyarakat  dan  desa.
BUMDes kemudian menjadi salah satu sarana pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri dan berdaya perekonomiannya.  Sekretaris  Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi (Kemendes  PDTT)  Anwar  Sanusi menjelaskan bahwa hingga akhir tahun 2018 jumlah BUMDes sudah mencapai angka  61  persen  dari  jumlah  desa  di Indonesia,  yakni  kurang  lebih  45.549 unit  BUMDes  tersebar  di  seluruh Indonesia.  Jumlah  tersebut  mengalami kenaikan yang cukup drastis sejak tahun 2014  lalu  yang  hanya  mencapai  angka 1.022 unit (Nasrulhaq, 2019).
Daerah  Istimewa  Yogyakarta merupakan  provinsi  dengan  5  wilayah kabupaten/kota.  Kabupaten  Sleman menjadi  salah  satu  wilayah  yang memilki  BUMDes  dengan  pengelolaan yang  cukup  apik,  yaitu  BUMDes Amarta yang berada di Desa Pandowoharjo,  Kecamatan  Sleman, Kabupaten Sleman. Tidak hanya menjadi  alat  perekonomian  pemerintah desa,  BUMDes  Amarta  juga  menjadi lembaga sosial yang membantu masyarakat  Desa  Pandowoharjo  dalam membentuk  moral  dalam  menjaga lingkungan hidupnya. Pundi-pundi yang dihasilkan  atas  pengelolaan  sampah tersebut ternyata mampu menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi bagi desa dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pendapatan yang dihasilkan oleh BUMDes  Amarta  mampu  menjadi pendorong kontribusi dalam Pendapatan Asli Desa (PADes)
Pandowoharjo (Zain, 2018). Keberhasilan  BUMDes  Amarta  dalam mengelola dana dan membuat masyarakat Desa Pandowoharjo berdaya,  menjadi  salah  satu  contoh pembangunan ekonomi di tingkat desa. Apabila  BUMDes  lain  di  seluruh wilayah Indonesia mampu menciptakan peluang  atas  potensi  daerahnya  maka usaha dalam membangun
perekonomian  yang  adil  dan  merata dapat terwujud secara nasional.
Umer  Chapra  dalam  bukunya Islamic  and  Economic  Challenge (1993)  menyatakan  bahwa  negara Muslim  di  seluruh  dunia  memiliki masalah  sosio-ekonomi  yang  cukup serupa. Pada konsep tersebut disampaikan  bahwa  terdapat  3  (tiga) masalah sosio-ekonomi, yaitu 1)
mekanisme  pengelolaan  sumber  daya langka  serta  efisiensi  yang  diciptakan, 2)  mekanisme  filter  yang  digunakan dalam  mengelola  sumber  daya  agar terjadi  keseimbangan  dan  ketepatan dalam  penggunaan  sumber  daya,  3) restrukturisasi sosio-ekonomi pada setiap  aspek  yang  berpangaruh  pada sistem ekonomi. Selain itu Chapra juga menyangkal  sistem  ekonomi  kapitalis yang  menyebabkan  tidak  meratanya distribusi kekayaan sehingga menyebabkan kesenjangan sosio- ekonomi  di  kalangan  masyarakat.  Hal tersebut disangkal dengan pemikirannya tentang mengurangi pemusatan  kekayaan  (Chapra,  1992). Era globalisasi nyatanya kini berdampak pada urbanisasi yang
berlebihan, sehingga menyebabkan
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
pemusatan dan
pengembangan kekayaan  hanya  berlangsung  di  area perkotaan  saja  .  Sehingga  daerah terpencil  seperti  desa  tidak  mengalami kemajuan  akibat  tidak  tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam  membangun  wilayah  pedesaan. Oleh  karena  itu,  fenomena  tersebut sesuai  dengan  konsep  pemikiran  yang disampaikan  oleh  Umer  Chapra  dalam proses  pembangunan  ekonomi  desa melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes).
Undang-Undang  No.  6  Tahun 2014  tentang  Desa pada  Pasal 89  yang menyatakan tujuan pembentukan BUMDes  dengan  pandangan  Umer Chapra  terkait Welfare  State memiliki relevansi yang berhubungan. Hal tersebut  sesuai  dengan  konsep welfare state yang  diungkapkan  oleh  Umer Chapra,  bahwa  dalam  mewujudkan negara  yang  sejahtera  adalah  dengan menghapuskan kemiskinan, menyediakan pelayanan sosial, menciptakan pemerataan kekayaan yang adil, membuka kesempatan pekerjaan  yang  luas  dan  menjaga stabilitas  ekonomi.  Penekanan  pada keadilan  dalam  distribusi  kekayaan telah  disebutkan  dalam  Al-Qur’an  dan As-Sunnah  sebagai  pedoman  utama ummat  manusia  dalam  kehidupan sehari-hari.  Oleh  karena  itu,  suatu kesejahteraan  negara  dapat  tercipta melalui keadilan sosial-ekonomi ( socio- economic ) dan distribusi kekayaan serta pendapatan  yang  adil  bagi  masyarakat. Dimana sosial-ekonomi yang dimaksud adalah  dengan  mewujudkan  tujuan
dalam prinsip syariah yang mengintegrasi antara komitmen spiritual  manusia  dengan  kegiatan ekonomi,  dalam  hal  ini  dilakukan melalui BUMDes sebagai sarana menumbuhkan perekonomian
masyarakat desa (Chapra, 1985).
Konsep  Umer  Chapra  sangat relevan  untuk  diterapkan  di  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  karena mayoritas  masyarakat  Indonesia  yang beragama Islam. Hal ini kemudian juga didukung  dengan  tujuan  BUMDes dalam  menciptakan  keadilan  sosial- ekonomi  ( social-economic  justice )  dan pengentasan  kemiskinan  yang  sejalan dengan  konsep  negara  kesejahteraan ( welfare  state )  Umer  Chapra.  Melalui peran  BUMDes  masyarakat akan diberdayakan  dan  diberikan  fasilitas yang  mendukung  dalam  meningkatkan perekonomiannya.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) merupakan salah satu sarana yang apik bagi pemerintah dan masyarakat dalam membangun perekonomian negara. Tidak hanya berdampak pada pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin baik,  tetapi  BUMDes  juga  mampu mencetak masyarakat yang berdaya dan mandiri  perekonomiannya.  Salah  satu contohnya  adalah  BUMDes  Amarta  di Desa  Pandowoharjo.  BUMDes  Amarta dalam  mengelola  sampah  masyarakat Desa Pandowoharjo menjadi salah satu bentuk  interpretasi  dalam  menciptakan kondisi  sosial  dan  lingkungan  yang baik.  Diketahui  memang  BUMDes masih  belum  menjalankan  sistem
perekonomian  yang  sesuai  dengan prinsip  syariah,  namun  dapat  dilihat bahwa  keberhasilan  BUMDes  juga mampu meminimalisir gap distribusi di Desa Pandowoharjo. Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang  bagaimana  teori  pembangunan ekonomi Islam Umer Chapra memandang  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) dalam membangun
perekonomian di Desa Pandowoharjo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  deskriptif  yang menggunakan  studi  komparatif  atas dalam pandangan Umer Chapra.
Penelitian  pustaka  ( library  research ) dilakukan  secara  mendalam  dengan mempelajari  dan  menelaah  data  dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan masalah  yang  diteliti.  Selain  itu penelitian  ini  juga  dilakukan  dengan penelitian  lapangan  ( field  research ) dengan  cara  terjun  langsung  kepada lembaga  yang  akan  diteliti.  Sehingga dengan begitu penulis
dapat
mengumpulkan  data  secara  langsung dari lembaga yang diteliti, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amarta di Desa Pandowoharjo,
Kecamatan Sleman,  Kabupaten  Sleman,  Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Pengambilan  data  dilakukan dengan wawancara mendalam ( in-depth interview )  dimana  peniliti  melakukan wawancara terhadap 5 informan terpilih yang berhubungan langsung dan mengetahui  kegiatan  pada  BUMDes
Amarta. Adapun
peneliti juga
menggunakan dokumentasi berupa Laporan  Hasil  Kajian  dan  Perumusan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pandowoharjo Sleman Daerah  Istimewa  Yogyakarta ,  yang disusun oleh Tim Pengkaji dan Perumus BUMDes Desa Pandowoharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data Miles, Huberman, dan Saldana (2014) mengemukakan  bahwa  analisis  data terdiri atas tiga rangkaian kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu kondensasi  data  ( data  condentation ), penyajian  data  ( data  display )  dan penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi ( drawing  conclusion  or  verification ). Peneliti  melakukan  uji  triangulasi dengan  cara cross  checked data wawancara masing-masing informan/narasumber. Cross  checked data dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil wawancara masing-masing informan sudah konsisten atau berlawanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL
Berdasarkan analisis data menurut  Miles  dan  Huberman,  hasil wawancara  yang  diperoleh  peneliti kemudian direduksi dan dikelompokkan menjadi  5  (lima)  kebijakanka,  yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam membangun perekonomian  bangsa  sesuai  dengan pemikiran Umer Chapra, yakni:
Tabel 1 Hasil Analisis Fakta Lapangan BUMDES Amarta terhadap Gagasan Umer Chapra No Indikator Gagasan Umer Chapra Fakta Lapangan di BUMDes Amarta
1. Motivasi Motivasi menurut Umer Chapra adalah peran manusia dalam mengembangkan perekonomian melalui pembentukan  peran  moral dan keadilan sosial. Motivasi  BUMDes  Amarta dalam membangun perekonomian Desa Pandowoharjo  dibagi  menjadi 2 (dua) yakni motivasi BUMDes Amarta sebagai Badan  Usaha  Milik  Desa  dan motivasi  BUMDes  Amarta bagi  masyarakat.  Selain  itu, motivasi sosial yang diterapkan  BUMDes  Amarta dalam mengelola sampah agar tidak menimbulkan 3 masalah masyarakat. 2. Keadilan Sosial- Ekonomi Umer  Chapra  menyatakan bahwa imbalan yang adil atas kerja  keras,  kreativitas  dan kontribusi  yang  diciptakan manusia  juga  menjadi  unsur pendorong dalam menghidupkan faktor manusia BUMDes Amarta belum mencapai keadilan sosial- ekonomi  yang  merata  di seluruh  kalangan  masyarakat. Akan tetapi upaya terus dilakukan  BUMDes  Amarta untuk  menciptakan  keadilan sosial-ekonomi  di  masyarakat Pandowoharjo,  salah  satunya dengan memberikan gaji kepada  karyawan  yang  layak bahkan di atas UMK pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Transformasi Moral Umer Chapra menolak sistem  sekulerisme  dalam pembangunan ekonomi yang akan  memberikan  dampak negatif  berupa  erosi  moral manusia.  Oleh  karena  itu membentuk  moral  Islami juga  perlu  dilakukan  guna menjadi penyeimbangan pemenuhan kebutuhan dunia dan akhirat manusia. Pengelolaan sampah masyarakat  menjadi  bentuk transformasi moral  yang  telah dicapai oleh BUMDes Amarta. 4. Kemampuan Kemampuan  dalam  gagasan Umer  Chapra  dapat  dilihat berdasarkan  potensi  SDA dan SDM yang ada. Potensi  pengelolaan  sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang didukung dengan konsep ABCG  sebagai  kemampuan BUMDes Amarta dan
pemerintah Desa Pandowoharjo. 5. Pendidikan dan Pelatihan Chapra  menegaskan  bahwa pendidikan yang baik digunakan untuk meningkatkan kualitas manusia.  Pendidikan  juga membuka pintu bagi kesetaraan sosial dan peluang ekonomi masyarakat secara luas. Secara  khusus  tidak  ada bentuk pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh BUMDes Amarta selain sosialisasi kepada masyarakat. Akan  tetapi  melalui  konsep chanelling ABCG,  BUMDes melakukan berbagai kerja sama. 6. Akses Keuangan Umer  Chapra  menyatakan bahwa minimnya akses keuangan yang dimiliki oleh masyarakat  miskin  untuk mendapatkan pembiayaan menjadi  salah  satu  faktor yang  membawa  kegagalan suatu negara dalam membangun perekonomian. Akses keuangan terhadap lembaga keuangan konvensional  sudah  terbuka bagi  pengurus  dan  karyawan BUMDes  Amarta.  Namun, akses terhadap lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)  belum  ada  sama sekali. 7. Land Reform Distribusi kepemilikan tanah di  daerah  pedesaan  menjadi potensi besar dalam pembangunan ekonomi menurut Umer Chapra. Apabila  tanah  di  desa  dapat dioptimalisasikan maka dapat digunakan dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga hal tersebut meminimalisir kegiatan  urbanisasi  yang menyebabkan  daerah  kota padat penduduk. BUMDes  Amarta  didirikan  di atas tanah kas desa, yang mana kepemilikannya  adalah  milik pemerintah  desa.  Tanah  kas desa  diberikan  berupa  dana penyertaan  modal  BUMDes, dan BUMDes Amarta memberikan feedback berupa PADesa. 8. Pembangunan Desa Pertanian menjadi salah satu faktor kuat dalam pembangunan ekonomi desa. Chapra  menyatakan  bahwa negara dengan sektor industri yang kaya mendorong  petani  melalui berbagai insentif dan memberikan perlindungan atas persaingan barang impor. Sektor  pertanian  kini  menjadi fokus utama dalam pembangunan  ekonmoi  oleh BUMDes Amarta melalui produksi pupuk kompos organik.  Adapun  manajemen pembangunan  ekonomi  yang BUMDes  Amarta  didukung dengan  adanya support dari pihak  pemerintah  mulai  dari tingkat desa hingga pusat.
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
9. Proliferasi UKM
Umer  Chapra  memberikan gagasan  baru  dalam  upaya mengurangi konsentrasi kekayaan  dan  kekuasaan. Yakni  dengan  menciptakan lingkungan  yang  kondusif untuk  kesehatan  sosial  bagi kepemilikan bisnis. BUMDes  Amarta  berupaya untuk  membangun  unit  usaha yang  tidak  mematikan  UKM yang  telah  ada  di  masyarakat, dan  memberikan support bagi UKM untuk terus berkembang. 10. Kepemilikan dan Kontrol Penuh Perusahaan Chapra  memandang  bahwa suatu korporasi dalam bentuk perusahaan yang besar sebenarnya mendorong kontribusi  positif  terhadap proliferasi kepemilikan perusahaan. BUMDes Amarta adalah badan usaha milik pemerintah Desa Pandowoharjo dan kontrol  perusahaan  dilakukan oleh  BPD.  Kepala  Desa  dan masyarakat umum juga memiliki  wewenang  untuk melakukan  kontrol  terhadap BUMDes Amarta, walau sangat jarang dilakukan. 11. Mengaktifkan Zakat dan Warisan secara Islami Pada  dasarnya  zakat  dan warisan apabila dikelola sesuai dengan prinsip syariah,  maka  dua  sumber dana  tersebut  dapat  menjadi langkah baru bagi pemerintah dalam mengurangi  ketidaksetaraan pendapatan  dan  kekayaan. Melalui  pengelolaan  zakat dan  warisan  secara  Islami, maka maqashid syariah juga dapat direalisasikan. BUMDes Amarta tidak mengadakan pengelolaan zakat  dan  warisan  penduduk Desa  Pandowoharjo  secara Islami. 12. Preferensi Konsumen Teori kebutuhan yang dijelaskan oleh Umer Chapra bahwasannya  para fuqaha membagi kebutuhan menjadi tiga yaitu necessities ( darruriyat ), conveniences ( hajiyyat )  dan refinements ( tahsiniyat ). BUMDes  Amarta  berusaha untuk  memenuhi  preferensi konsumen berdasarkan kebutuhan  masyarakat.  Akan tetapi  yang  menjadi  fokus utama BUMDes saat ini adalah pada pengelolaan sampah masyarakat dan produksi pupuk kompos organik. 13. Reformasi Keuangan Publik Chapra  menjelaskan  bahwa adanya perubahan pada preferensi  konsumen  juga berpengaruh dalam penghematan pengeluaran pemerintah, yang dapat dialihkan menjadi dana investasi dan modal pembangunan. Salah satunya dengan merestrukturisasi Sesuai  dengan  UU  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa, BUMDes  Amarta  dibentuk pada tahun 2016 dalam rangka membantu  pemerintah  desa dalam membangun perekonomian dan memberdayakan  masyarakat Desa Pandowoharjo.
keuangan agar dapat menjangkau daerah di pedesaan  maupun  perkotaan secara merata. Sehingga apat meningkatkan peluang wirausaha dan meningkatkan pasokan  barang  dan  jasa yang memuaskan kebutuhan. 14. Mengurangi Pengeluaran Pemerintah Chapra  memandang  bahwa tujuan  sosial-ekonomi  tidak dapat  direalisasikan  dengan kondisi kebijakan fiskal yang tidak sehat.  Oleh  karena  itu, perlu  dilakukan  realokasi pengeluaran pemerintah dengan  mengurangi  jumlah pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya korupsi, ketidakefisiensi, dan pemborosan. Dana yang ada kemudian dapat dialihkan dalam bentuk subsidi masyarakat dan pengembangan  modal  bagi UKM. PADesa yang diberikan BUMDes Amarta kepada pemerintah Desa Pandowoharjo, ternyata belum membantu  dalam  mengurangi pengeluaran pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah sistem  defisit  anggaran  yang digunakan  oleh  pemerintah desa,  sehingga  dana  PADesa BUMDes Amarta terlihat dalam jumlah yang kecil. 15. Mengendalikan Defisit Pembiayaan secara Islami Dalam  rangka  menghindari defisit anggaran, maka Chapra mengantisipasinya dengan  1)  Meminimalisir pengeluaran  yang  bersifat jangka pendek; 2) Meningkatkan  rasa  kerja sama  antara  pemerintah  dan perusahaan; dan 3) Menghindari bunga ( interest ) pada bank konvensional. Defisit anggaran mungkin terjadi  di  BUMDes  Amarta, akan  tetapi  BUMDes  tidak menggunakan pembiayaan Islami dalam mengatasinya. 16. Restrukturisasi Investasi Unsur konsumtif yang mencolok  dalam  individu manusia  dapat  dinetralisir dengan  melakukan  investasi yang  produktif,  sehingga manfaat yang dapat diperoleh  orang  lain  dari tabungan diaktualisasikan. Pembentukan saham masyarakat  menjadi  inovasi dalam restrukturisasi investasi BUMDes Amarta dan pemerintah desa, dalam memberikan  peluang  pada masyarakat  untuk  menjadi investor di desa sendiri. 17. Menghadapi Rintangan Tiga faktor utama yang harus diwaspadai  dalam  proses pembangunan ekonomi yang baik, pertama ketidakpastian
Walau pun tidak sesuai dengan gagasan  Chapra,  rintangan utama  yang  dihadapi  oleh BUMDes Amarta adalah
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
politik pemerintah yang harus dihindari karena berdampak pada kondisi kemiskinan, kerusuhan sosial-politik, dan tidak adanya  proses  demokrasi. Kedua ,  kontrol  nilai  tukar dan  depresiasi  mata  uang. Ketiga ,  tarif  dan  subtitusi impor. masih minimnya minat masyarakat  untuk  bekerja  di BUMDes,  khususnya  pada bagian  pengelolaan  sampah dan produksi pupuk. 18. Modal Ekuitas Asing Chapra  yang  menyatakan bahwa negara Muslim berkembang juga membutuhkan modal ekuitas asing. Walaupun hal tersebut juga menjadi perhatian untuk menghindari riba dalam bunga ( interest ) yang ditawarkan. BUMDes Amarta dan pemerintah desa masih menutup  rapat  adanya  bentuk investasi  modal  dari  pihak luar.  Hal  ini  disebabkan  oleh ketakutan pemerintah jika BUMDes gagal dalam meningkatkan  perekonomian masyarakat Desa Pandowoharjo,  tetapi  mampu meningkatkan  perekonomian masyarakat luar. 19. Produksi Barang Kebutuhan Pokok Penting bagi pemerintah untuk  memastikan  bahwa peningkatan  investasi  ini tidak  dialihkan  ke  produksi barang  dan  jasa  mewah, tetapi  lebih  kepada  produksi barang dan jasa yang memenuhi  kebutuhan  dan ekspor  serta  barang  modal dan bahan baku yang diperlukan untuk tujuan keadilan sosial-ekonomi. BUMDes Amarta belum memenuhi  kebutuhan  barang pokok masyarakat desa. BUMDes  masih  fokus  dalam pengembangan pengelolaan sampah  dan  produksi  pupuk. Namun, adanya pembangunan Taman Pandowoharjo menjadi usaha BUMDes dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru atas kebutuhan pekerjaan masyarakat desa. 20.  Promosi UKM Melalui studi kasus Grameen Bank,  yang  dibangun  oleh Muhammad  Yunus.  Umer Chapra  memandang  bahwa dengan mengembangkan potensi pekerja melalui pelatihan  dan  pendidikan, sehingga kelompok masyarakat  tersebut  dapat mandiri  menjadi  usaha  kecil dan mikro. Promosi UKM juga dilakukan oleh BUMDes Amarta sebagai bentuk  kerja sama  antar  mitra usaha.
21. Membentuk Langkah- Langkah Penting Terdapat  lima  langkah  yang digagas  oleh  Umer  Chapra, yakni: 1) Menciptakan pasar bagi  produk  dan  pekerja lokal  melalui  UKM;  2) Mengembangkan potensi UKM; 3) Memberikan bantuan  kepada  UKM;  4) Meningkatkan  keterampilan UKM;  dan  5)  Memberikan akses keuangan kepada UKM. Selama  tiga  tahun  berjalan belum  ada  langkah  kebijakan yang kompleks oleh BUMDes Amarta,sehingga  berdampak pada restrukturisasi ekonomi. 22. Pembiayaan Syariah terhadap Perusahaan Kecil dan UKM UKM  menjadi  salah  satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu  daerah.  Hal  tersebut tentu  tidak  terlepas  dari bantu pemerintah dalam memberikan bantuan pembiayaan  kepada  UKM tersebut. Apalagi jika didukung dengan pembiayaan yang sesuai dengan syariah Islam. BUMDes Amarta tidak menyediakan layanan pembiayaan  syariah  terhadap perusahaan kecil dan UKM 23. Merealisasikan Maqashid Syariah Pembangunan ekonomi menurut  Umer  Chapra  tidak hanya semata-mata dipandang untuk memberikan kehidupan duniawi yang lebih baik saja. Melainkan juga untuk menciptakan maqashid syariah ,  melalui ad-din , al- aql , an-nafs , an-nashl dan al- mal . Realisasi maqashid  syariah oleh  BUMDes  Amarta  masih jauh  dari  capaian  yang  sesuai dengan prinsip syariah. 24. Reformasi Pendidikan Agama Islam Umer  Chapra  memandang bahwa  edukasi  agama  Islam juga  perlu  diberikan  pada pemerintah. Publik pada umumnya, dan pejabat pemerintah, khususnya, akan perlu dimotivasi untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Minimnya kegiatan pendidikan Islami yang disediakan  BUMDes  Amarta dan  pemerintah  desa  dalam mencapai pembangunan ekonomi  yang  sesuai  dengan pandangan Chapra.
(Sumber: Penulis, 2022)

## Pembahasan
Berdasarkan  data  Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan  bahwa  74.910  desa  di
Indonesia  mendapatkan  Dana  Desa, sebagai  modal  pembangunan  ekonomi desa.  Pemerintah  desa  tidak  sendirian dalam  melakukan  tugas  besar  tersebut, berdasarkan  UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  setiap  wilayah  desa berhak dan dianjurkan untuk membentuk  badan  usaha  milik  desa (BUMDes)  dalam  rangka  membantu pembangunan ekonomi
dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Akan tetapi  penerapan  Dana  Desa  tidak sepenuhnya diberikan kepada BUMDes untuk  pemberdayaan  masyarakat  saja, melainkan  juga  untuk  pembangunan fasilitas  publik  desa.  Dalam  penelitian Prasetyo (2016) mengungkapkan bahwa BUMDes di Desa Pejambon, Kabupaten Bojonegoro,  menggunakan  Dana  Desa hanya pada sektor pembangunan fasilitas  publik  saja.  Ratna  juga menyatakan bahwa BUMDes Pejambon masih minim akan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa (Prasetyo, 2016). Hal  ini  tentu  berbeda  dengan hasil  penelitian  yang  ditemukan  dalam BUMDes Amarta. Bahwasannya BUMDes  Amarta  mendapatkan  Dana Desa sebagai penyertaan modal dikelola untuk masyarakat dalam rangka pelayanan  pengelolaan  sampah  dan produksi pupuk kompos organik. BUMDes Amarta tidak difokuskan pada sektor  pembangunan  fasilitas  publik, seperti  perbaikan  jalan,  jembatan  dan
lainnya.  Akan  tetapi  BUMDes  Amarta fokus dalam pembangunan perekonomian masyarakat dengan salah satunya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan  proliferasi  UKM  Desa Pandowoharjo. Penelitian  ini  menitikberatkan pada  pandangan  Umer  Chapra  tentang pembangunan ekonomi Islam berdasarkan  5  (lima)  kebijakan  yang disampaikannya. Berdasarkan hasil analisis wawancara di atas, maka dapat diketahui  bahwa  tidak  sepenuhnya BUMDes Amarta sesuai dengan indikator dalam pembangunan ekonomi menurut  pandangan  Umer  Chapra.
Terdapat  24  indikator  dalam  hasil analisis  wawancara,  dan  9  indikator diantaranya tidak sesuai dengan pandangan  Chapra  dalam  konsep welfare state , diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Transformasi Moral
b. Pendidikan dan Pelatihan
c. Akses Keuangan Islami
d. Mengaktifkan  Zakat  dan  Warisan
Islam e. Mengurangi Pengeluaran Pemerintah
f. Mengendalikan Defisit Pembiayaan
Islami
g. Modal Ekuitas Asing
h. Restrukturisasi Keuangan Syariah
i. Reformasi Pendidikan Agama Islam
Dari  9  indikator  yang  tidak sepenuhnya  sesuai  dengan  pandangan Chapra,  6  diantaranya  merupakan indikator  Islami  yang  memiliki  peran utama  dalam  pembangunan  ekonomi
Umer Chapra. Selain itu dapat diketahui bahwa demografis penduduk Muslim di Desa Pandowoharjo mencapai lebih dari 75%.  Namun,  pembangunan  ekonomi melalui BUMDes Amarta tidak mampu memenuhi indikator Islami tersebut. Hal ini  disebabkan  heterogenitas  agama yang dipeluk oleh masyarakat
Pandowoharjo. Adapun junjungan tinggi  toleransi  yang  diterapkan  oleh pemerintah  Desa  untuk  menciptakan keadilan  fasilitas,  sarana  dan prasarana bagi setiap umat beragama juga menjadi kendala.
Kebutuhan  masyarakat  akan akses  keuangan  Islami  di  BUMDes Amarta  juga  sangat  terbatas  bahkan tidak  ada.  Hal  ini  disebabkan  belum adanya  bentuk  kerja  sama  antara BUMDes  dengan  lembaga  keuangan mikro  Islam.  Padahal  sudah  cukup banyak lembaga keuangan mikro Islam yang  tersedia  di  Yogyakarta,  hal  ini disebabkan kurangnya dukungan pemerintah terhadap kerjasama BUMDes  Amarta  dengan  lembaga keuangan  mikro  Islam.  Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Catur:
“ Menjadi  pertimbangan  kami adalah bahwa masyarakat di Pandowoharjo merupakan masyarakat heterogen dengan berbagai agama. Oleh karena itu tidak dapat  secara  fokus  hanya  ditujukan untuk masyarakat Muslim saja .” Pandangan Rusyana yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran begitu besar dalam proses
pembangunan  ekonomi  di  Indonesia.
Salah satunya adalah dengan memanfaatkan  peran Baitul  Mal  at- Tamwil (BMT)  yang  telah  tersebar hingga  4000  unit  di  seluruh  Indonesia. BMT memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memberikan pembiayaan kepada masyarakat menengah ke bawah dengan  menggunakan  prinsip  syariah.
Adanya BMT juga membantu pemerintah  dalam  rangka  membangun perekonomian masyarakat kecil (Rusyana,  2014).  Sayangnya,  konsep BMT  ini  tidak  diterapkan  pada BUMDes Amarta dalam rangka membangun perekonomian desa.
BUMDes Amarta hingga saat ini masih menghindari  untuk  membentuk  usaha pembiayaan  masyarakat,  baik  dengan konsep koperasi maupun simpan pinjam masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  karena maraknya  usaha  pinjaman  masyarakat yang dibentuk mulai tingkat RT hingga pada tingkat Desa Pandowoharjo.
Walaupun  tidak  sama  dengan BMT,  konsep  simpan  pinjam  pada BUMDes  Tirtonirmolo  di  Kabupaten Bantul dapat menjadi contoh BUMDes Amarta  untuk  membuka  unit  usaha sejenis. Dari penghasilan yang
diperoleh  BUMDes  Tirtonirmolo  yang mencapai  milyaran  rupiah  tersebut dapat membangun unit usaha lain yang mendukung seperti desa wisata. Dengan demikian, selain dapat memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa BUMDes Tirtonirmolo juga  mampu  memberikan  sumbangan PADesa  yang  cukup  besar,  sehingga membantu  anggaran  pemerintah  Desa Tirtonirmolo.  Oleh  karena  itu,  tidak
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
selamanya  BUMDes  Amarta  menutup kemungkinan  untuk  membentuk  unit usaha simpan pinjam di Desa
Pandowoharjo.  Akan  lebih  baik  lagi jika,  konsep  usaha  simpan  pinjam menggunakan  prinsip  syariah  yang sejalan dengan BMT.
Adapun untuk mendukung perkembangan  LKMS  di  Indonesia, Komite  Nasional  Keuangan  Syariah (KNKS)  Indonesia  pada  awal  tahun 2019 menyatakan bahwa akan menggandeng  Badan  Wakaf  Mikro (BWM)  sebagai  LKMS  yang  akan membantu  pembiayaan  BUMDes  di luar  dana  desa  yang  diberikan  oleh Kementerian  Keuangan  RI.  Tentunya hal  ini  menjadi  potensi  BUMDes Amarta  dalam  meningkatkan  jumlah dana  penyertaan  modal  yang  dikelola. Tidak  hanya,  suntikan  modal  yang diberikan  oleh  KNKS  melalui  BWM akan  membuka  peluang  bagi  BUMDes Amarta  untuk  menciptakan  unit  usaha lain.  Sehingga  mampu  memberikan peluang  pekerjaan  yang  lebih  variatif kepada masyarakat Desa Pandowoharjo. Oleh karena itu, stigma pemerintah  desa  melalui  toleransi keadilan  dalam  beragama  sedikitnya perlu diubah agar memberikan peluang kepada BUMDes Amarta untuk menerima bentuk kerja sama yang lebih luas  (Puspaningtya  &  Murdaningsih, 2019).
Selain  menekankan  pada  kerja sama  dengan  LKMS,  pembangunan ekonomi  yang  digagaskan  oleh  Umer Chapra  juga  menekankan  pada  fokus peran  UKM  yang  menjadi  pondasi
perekonomian masyarakat. Tentu hal ini berbeda  dengan  konsep  pembangunan ekonomi yang disampaikan oleh Monzer  Kahf  dalam  buku  “ The
Contribution  of  the  Islamic  Economic Theory  and  Institutions  to  Human Economic  Security:  The  Case  of  the Islamic Redistributive Institution "Zakat" in Malaysia ” karya Abdalrahman Mohammed Migdad. Bahwasannya  pembangunan  ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan sosial-ekonomi  Islam  melalui  peran zakat dalam mengentas kemiskinan dan kesenjangan  sosial.  Chapra  memang menyinggung peran zakat dalam pembangunan ekonomi. Namun berdasarkan  indikator    restrukturisasi ekonomi,  Chapra  menegaskan  bahwa UKM  memiliki  peran  yang  penting dalam  meningkatkan  perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat. Sedangkan  Kahf  menyatakan  keadilan sosial  ekonomi  dapat  dicapai  melalui distribusi zakat yang adil. Sebab sudah menjadi  kewajiban  umat  Muslim  yang mampu  untuk  menyisihkan  sebagian hartanya,  dan  menolong  umat  Muslim yang  miskin  (Migdad,  2018).  Akan tetapi  Chapra  memandang  bahwa distribusi  zakat  saat  ini  lebih  bersifat konsumtif  bukan  produktif,  sehingga dana zakat yang didistribusikan cenderung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sementara.
Oleh  karena  itu,  Umer  Chapra  menilai bahwa  masyarakat  tidak  hanya  bisa bergantung  pada  hal  yang  bersifat konsumtif  dan  cepat  habis.  Melainkan masyarakat membutuhkan wadah untuk
lebih produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat
berkelanjutan,  yakni  dengan  Usaha Kecil dan Mikro (UKM).
BUMDes  Amarta  merupakan badan  usaha  milik  desa  yang  menarik karena  letak  Desa  Pandowoharjo  di Kabupaten  Sleman.  Letaknya  yang berada  di  tengah  kota,  menyebabkan Desa  Pandowoharjo  tidak  memiliki akses potensi wisata alam seperti pantai, laut,  gunung  bahkan  situs  peninggalan bersejarah.  Berbeda  dengan  BUMDes Bejiherti  di  Gunung  Kidul  yang memiliki potensi wisata alam air terjun. Rata-rata desa wisata di daerah Gunung Kidul dikelola oleh BUMDes, sehingga tidak hanya memberdayakan
masyarakat  sekitar  juga  membantu menyumbangkan  PADesa.  Akan  tetapi Desa  Pandowoharjo  tidak  demikian, minimnya  potensi  wisata  alam  yang dimiliki  menjadi  keunggulan  BUMDes Amarta dalam mengelola wisata edukasi  budaya.  Hal  tersebut  yang nantinya akan dikembangkan di Taman Pandowoharjo,  dengan  tujuan  tidak hanya bersenang-senang saja tetapi juga memberikan fasilitas pendidikan budaya  kepada  pengunjung  khususnya budaya Jawa yang berkembang di Desa Pandowoharjo. Keunggulan yang dimiliki BUMDes Amarta dibandingkan dengan BUMDes  lainnya  seperti  BUMDes Buleleng, BUMDes Pejambon, BUMDes Bleberan dan lain sebagainya,
adalah  BUMDes  Amarta  tidak  hanya membangun  perekonomian  pada  sisi peningkatan ekonomi masyarakat. Akan
tetapi  BUMDes  Amarta  memberikan layanan  sosial  kepada  masyarakat dalam bentuk pengelolaan sampah. Hal tersebut  menjadi  poin  keunggulan  bagi BUMDes  Amarta  yang  mengutamakan kebutuhan  masyarakat  terutama  pada sisi  kesehatan  dan  menjaga  faktor lingkungan.
Terakhir, berdasarkan hasil penelitian  yang  ditemukan  bahwa reformasi  pendidikan  Islam  dalam Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Amarta  perlu  dilakukan  sehubungan dengan demografis penduduk desa yang beragama  Islam,  namun  masih  rendah akses  terhadap  pendidikan  Islam. Sebagaimana  yang  disebutkan  oleh Bapak  Ipong,  Bapak  Muji  dan  Bapak Heri:
“ Sampai  saat  ini  belum  ada pelatihan  maupun  pendidikan  Islam Mba, karena memang kita hanya fokus di pengelolaan sampah dan pembuatan pupuk  kompos  aja.  Kalau  memberikan fasilitas  pendidikan  agama  Islam  si mau, tapi buat kami itu jauh sekali .”
Sebab  tidak  hanya  sebagai organisasi  profitabel  pemerintah  desa,
BUMDes Amarta juga menjadi organisasi  sosial  yang  berperan  dalam memberdayakan masyarakat Desa Pandowoharjo. Dibukanya lahan pekerjaan  melalui  pembentukan  unit usaha  baru  tidak  akan  menjamin keberlangsungannya apabila tidak didukung  dengan  modal  sumber  daya manusia  yang  berkualitas.  Melalui fasilitas pendidikan dan pelatihan yang
diberikan BUMDes Amarta dapat  menjadi  wadah  masyarakat  desa
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
untuk  meningkatkan skill dan  kualitas diri.  Pendidikan  juga  menjadi  hak masyarakat  yang  harus  dipenuhi  oleh pemerintah,  dimana  dalam  kasus  ini dapat melalui BUMDes Amarta.
Adapun, Allah SWT berfirman: اَّمَأ َو َنيِذَّلا اوُنَمآ اوُلِمَع َو ِتاَحِلاَّصلا مِهيِ ف َوُيَف مُه َروُجُأ ۗ َُّاللّ َو َل ب ِحُي َنيِمِلاَّظلا
Yang  artinya: “Adapun  orang- orang  yang  beriman  dan  mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan  memberikan  kepada  mereka dengan  sempurna  pahala  amalan- amalan  mereka;  dan  Allah  tidak menyukai orang-orang zalim”. (Q.S Ali Imron (3) : 57)
Perbuatan  dzalim  adalah  suatu tindakan  yang  dibenci  Allah,  salah satunya apabila tidak memberikan hak- hak  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat. Oleh  karena  itu,  BUMDes  Amarta sebagai organisasi perekonomian pemerintah  Desa  Pandowoharjo  juga memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat desa.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menitikberatkan pada bagaimana pembangunan ekonomi melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  dalam  pandangan  Umer Chapra  tentang  konsep Welfare  State (Kesejahteraan  Negara).  Berdasarkan hasil  analisis  wawancara,  maka  dapat diketahui  bahwa  tidak  sepenuhnya BUMDes  Amarta  sesuai  dengan  23 indikator dalam pembangunan ekonomi menurut  pandangan  Umer  Chapra. Adapun 14 indikator yang sudah sesuai dengan pandangan Umer Chapra antara
lain  adalah  motivasi,  keadilan  sosial- ekonomi,  kemampuan, land  reform , pembangunan  desa,  proliferasi  UKM, kepemilikan dan kontrol penuh perusahaan, preferensi konsumen, reformasi keuangan publik,
restrukturisasi  investasi,  menghadapi rintangan,  produksi  barang  kebutuhan pokok,  promosi  UKM  dan  membentuk langkah-langkah  penting.  Adapun  9 indikator  lain  dalam  hasil  analisis wawancara yang menjadi perhatian bagi BUMDes  Amarta  dalam  membangun perekonomian  Desa  Pandowoharjo, diantaranya adalah  transformasi moral, pendidikan dan pelatihan, akses keuangan  Islami,  mengaktifkan  zakat dan warisan Islam, mengurangi pengeluaran pemerintah, mengendalikan defisit pembiayaan Islami, modal ekuitas asing, restrukturisasi  keuangan  syariah  dan reformasi  pendidikan  agama  Islam. Yang menarik perhatian adalah giatnya peran BUMDes Amarta dalam mempromosikan dan mendorong
kegiatan  UKM  di  Desa  Pandowoharjo. Akan tetapi hal tersebut tidak didukung dengan  adanya  kerja  sama  BUMDes Amarta  dengan  lembaga  keuangan syariah yang dapat memberikan bantuan pembiayaan,  baik  kepada  BUMDes dan/atau  UKM  Desa  Pandowoharjo melalui BUMDes Amarta.
Apabila dibandingkan dengan BUMDes  Blimbing  Makmur  Jaya  di Kabupaten  Kendal  yang  juga  memiliki peran  dalam  meningkatkan  ekonomi masyarakat  menurut  ekonomi  Islam. Praktek  yang  diterapkan  BUMDes
Blimbing  Makmur  Jaya  rupanya  sudah sesuai  dengan  konsep  ekonomi  Islam, khususnya  pada  faktor  kerjasama ekonomi dan peran negara. Hal tersebut diketahui  melalui  Wisata  Air  Tubing yang  dikelola  oleh  BUMDes  Blimbing Makmur  Jaya,  dengan  memberikan kesempatan yang merata kepada seluruh masyarakat  desa  untuk  berpartisipasi dalam  mengembangkannya.  Selain  itu, BUMDes juga menyediakan lahan bagi
petani  untuk  memperjualbelikan  hasil taninya kepada masyarakat desa. Hal itu dilakukan  sebagai  upaya  BUMDes Blimbing Makmur Jaya dalam menghindari tindakan ihtikar (penimbunan)  yang  dilarang  dalam agama  Islam.  Akan  tetapi  unit  usaha BUMDes  dalam  simpan  pinjam  masih belum  bisa  terlepas  dari  sistem  riba ( interest ) dalam  ekonomi konvensional (Rochim, 2019).

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed,  K.  (1976). "Economic  Development  in  an  Islamic  Fremwork”  dalam Studies Islamic Economics . King Abdul Aziz University.
Aini,  W.  (2016).  Pembangunan  Ekonomi  Kawasan  Pedesaan  Berorientasi Pemberdayaan  Perempuan. Prosiding  Seminar  Nasional  Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa , April , 88–96.
Badan  Pusat  Statistik.  (2010). Penduduk  Indonesia  Menurut  Desa  Hasil  Sensus Penduduk 2010 .
Chapra,  M.  Umer.  (1992a). Islam  and  the  Economic  Challenge .  The  Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought.
Chapra, M. Umer. (1992b). Islam dan Tantangan Ekonomi (I. A. Basri (ed.); Edisi Terj). Tazkia Institut dan GIP.
Chapra, Muhammad Umer. (1985). Towards A Just Monetary System . The Islamic Foundation.
Chapra,  Muhammad  Umer. (1993). Islamic and  Economic  Development .  Islamic Reseach Institute Press.
Departemen  Pendidikan  Nasional  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan. (2007). Buku  Panduan  Pendirian  Dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa . Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Fadlan.  (2010).  Konsep  Pembangunan  Ekonomi  Berbasis  Islami  (Sebuah  Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur dan Sejahtera). Al- Ihkam , 5 (2), 257–274.
Gedeona,  H.  T.  W.  (2004).  Mempertanyakan  Nilai  Keadilan  Sosial  Dalam Pembangunan  Ekonomi  di  Tengah  Kekuatan  Modal. Jurnal  Administrasi Publik , 3 (2), 170–188.
Imamuddin, M. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik  Desa  (BUMDESa):  Studi  Kasus  di  Desa  Payaman  Kecamatan Solokuro  Kabupaten  Lamongan .  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Ampel Surabaya.
Kahf,  M.  (1998).  Role  of  Government  in  Economic  Development:  Islamic
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Perspective. Seminar  on  Economic  Development,  the  Sains  University, Penang, Malaysia, 2-4 December, 1998 , 1–21.
Migdad,  A.  M.  (2018). The  Contribution  of  the  Islamic  Economic  Theory  and Institutions  to  Human  Economic  Security:  The  Case  of  the  Islamic Redistributive Institution “Zakat” in Malaysia .
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (H. Salmon (ed.); Third Edit). SAGE Publications, Inc.
Mustanir, A. (2019). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan secara Partisipatif. OSF Preprints .
https://doi.org/10.31219/osf.io/pwb2g
Nasrulhaq,  A.  (2019,  April).  Hingga  2018,  61  Persen  Desa  di  Indonesia  Sudah Punya BUMDes. Detik.Com .
Organisasi Perburuhan Internasional. (2017). Laporan Ketenagakerjaan Indonesia 2017:  Memanfaatkan  Teknologi  untuk  Pertumbuhan  dan  Penciptaan Lapangan Kerja .
Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  di  Desa  Pejambon  Kecamatan  Sumberejo  Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , XI (1), 86–100.
Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan.  (2007). Buku  Panduan  Pendirian dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa .  Departemen  Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
Puspaningtya,  L.,  &  Murdaningsih,  D.  (2019,  April).  OJK  Kembangkan  BWM Kerja Sama dengan BUMDes. Republika.Co.Id .
Rochim,  I.  A.  (2019). Peran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa  Blimbing  Kecamatan  Boja  Kabupaten  Kendal) [Universitas  Islam Negeri Walisongo Semarang]. https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78
Rusyana, A. Y. (2014). Islam and Economic Development: Exploring the Role of
Indonesian Muslim Society in Developing Islamic Microfinance Institution. International Journal of Nusantara Islam , 2 (1), 83–94.
https://doi.org/10.15575/ijni.v2i1.50
Safitri,  S.  (2016).  Sejarah  Perkembangan  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia. Jurnal Criksetra , 5 (9), 79–83.
Tahir, S. (2011). Budaya dalam Pembangunan Ekonomi . SarjanTahir.Com. Thalia. (2017). Modal BUM Desa (PP no 43 Tahun 2014) . Bumdes.Id.
Zain,  H.  M.  (2018). Efektivitas  Badan  Usaha  Milik  Desa  dalam  Meningkatkan Pendapatan Asli Desa . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.