POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.14, No. 1, 2023 doi: 10.14710/politika.14.1.2023.87-106

## Analisis  Platonian  atas  Fenomena  Regresi  Demokrasi  di Indonesia
Edison R. L. Tinambunan 1 1 STFT Widya Sasana Malang
Received: (16 Oktober 2022) Revised: (8 April 2023) Published: (30 April 2023)
Kata Kunci: demokrasi; kebebasan berpendapat; oligarki; sofis; tirani

## Pendahuluan
istem  pemerintahan  demokrasi  adalah  cara  yang  banyak  digunakan  oleh berbagai  negara  dalam  pelaksanaan  pemerintahan.  Alasannya  adalah  sistem politik ini dianggap paling baik untuk menata negara saat ini. Dengan alasan ini,  pilihan  populer  untuk  mengelola  suatu  negara  di  muka  bumi,  menggunakan pemerintahan  demokrasi.  Negara  yang  sudah  maju  menggunakan  sistem pemerintahan ini yang kadang menganggap diri sebagai soko guru dalam demokrasi. Misalnya adalah Amerika Serikat yang selalu menekankan demokrasi, bahkan seakan memaksakan  negara  lain  agar  menggunakannya,  walaupun  sebenarnya  sistem demokrasi  negara  ini  tercoreng  pasca  pemilihan  presiden  terakhir  (2020)  yang ditandai  dengan  kerusuhan  dan  pendudukan Capital  Building oleh  populis  Donald Trump (Macias, Amanda 2021).
S
Abstrak :
Salah  satu  sistem  pemerintahan  yang  banyak  digunakan  di  dunia  ini  adalah demokrasi  yang  juga  telah  dipilih  oleh  Indonesia.  Ciri  khas  demokrasi  adalah kebebasan  berpendapat.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menunjukkan  keunggulan kebebasan  berpendapat  di  dalam  demokrasi  yang  berdasar  pada  kebenaran  dan kebijakan. Teori pendasaran yang digunakan adalah berbagai tulisan Plato tentang demokrasi. Untuk itu tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis filosofis Platonis yang disertai dengan penafsiran teks terkait dari Plato untuk diimplementasikan dengan konteks demokrasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini menekankan  kebebasan  berpendapat  sebagai  sistem  dan  praktik  demokrasi  yang benar dan baik untuk mencegah oligarki dan tirani. Melalui kebebasan berpendapat menjadi  suatu  kontribusi  penting  dalam  perkembangan  demokrasi  saat  ini  di Indonesia.  Implementasinya  adalah  bahwa  pengetahuan  pelaksanaan  demokrasi yang benar dan baik yang bercirikan kebebasan berpendapat mampu memajukan kehidupan bernegara Indonesia.
Sosok  Amerika  Serikat  yang  mengedepankan  demokrasi  sebagai  sistem pemerintahan seolah merendahkan sistem pemerintahannya sendiri dengan kejadian tersebut. Sehubungan dengan regresi demokrasi ini, De Winter dalam teori demokrasi saat ini mengatakan bahwa dalam demokrasi modern, untuk mendapatkan mayoritas, salah  satu  ciri  yang  digunakan  adalah  etno-regionalis  guna  menciptakan  populis politik yang sektarian (De Winter, 1988) (Vandeleene, 2022). Cara ini ditempuh karena kurangnya  pemahaman  konsep  dan  pemahaman  pengamatan  kasus-kasus  yang sedang terjadi dalam kaitannya dengan politik (Margiansyah, 2019).
Negara  Indonesia  sejak  kemerdekaannya  menggunakan  sistem  pemerintahan demokrasi  yang  dituliskan  di  dalam  UUD  1945,  pasal  1,  ayat  2.  Walaupun  tidak dikatakan secara terang-terangan demokrasi, tetapi rumusan yang tercantum adalah esensial demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Perubahan UUD tahun 2000 kemudian menambahkan secara eksplisit mengenai pemilihan kepala daerah (pasal 18,  ayat  4)  dengan  cara  demokrasi.  Negara  Indonesia  sejak  awal  melihat  sistem pemerintahan  yang  serasi  adalah  demokrasi,  karena  telah  dilatarbelakangi  sikap rakyat yang bergotong royong adalah salah satu bentuk cara hidup demokrasi yang pelaksanaannya dirumuskan dalam Pancasila dengan lima sila (Dedi 2018).
Perjuangan  sistem  demokrasi  Indonesia  telah  berjalan  jauh  dengan  jatuh bangun yang dialaminya dan saat ini masuk dalam periode reformasi yang dimulai sejak  tahun  1998  (Putri  2020).  Melalui  berbagai  cara,  baik  itu  pendidikan  formal maupun  non  formal,  pemahaman  dan  praktik  demokrasi  diusahakan  untuk dikembangkan. Hal ini tampak di dalam berbagai diskusi dan pembicaraan melalui perkumpulan  dan  berbagai  media  sosial  yang  saat  ini  sangat  marak  dilaksanakan (Nurazizah dan Dewi 2021).
Ciri khas demokrasi adalah kebebasan yang bisa diungkapkan dengan berbagai bentuk  dan  cara.  Sikap  ini  adalah  esensial  di  dalam  demokrasi  karena  merupakan bagian  hak  asasi  manusia  (Rascão,  2020).  Salah  satu  bentuk  kebebasan  itu  adalah kebebasan berpendapat yang di dalam politik banyak ditekankan, termasuk juga di Indonesia. Kebebasan berpendapat tersebut dijamin oleh hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengatakannya ( United Nations , 1948),  dan  juga  ditekankan  di  Indonesia  (Marwandianto,  2020).  Oleh  sebab  itu kebebasan berpendapat adalah bukan kebijakan yang diimpor dari Eropa, melainkan bagian  asas  manusia  yang  dibawa  dari  sejak  lahir.  Kebebasan  berpendapat  adalah sangat  mendasar  di  dalam  masyarakat  dan  sangat  dibutuhkan  sehubungan  dengan transparansi  pemerintahan  ( United  Nations ,  2011).  Berkat  media  sosial  yang  sangat berkembang  saat  ini,  kebebasan  berpendapat  semakin  menemukan  caranya  untuk menyampaikan pendapat untuk kebaikan dan kemajuan berdemokrasi.
Dalam masa reformasi ini, di saat demokrasi sedang diusahakan dengan sebaik mungkin di berbagai sektor, sikap banal kerap ditampilkan. Argumentasi yang selalu dijadikan  alasan  adalah  kebebasan  berpendapat  yang  secara  nalar  sederhana  tidak berhubungan  dengan  demokrasi,  dan  bahkan  memiliki  kecenderungan  untuk mengada-ada.  Argumentasi  yang  seperti  itu  malah  dipaksakan  menjadi  suatu
kebenaran  dalam  berdemokrasi.  Implikasinya,  nilai  demokrasi  sebagai  sistem pemerintahan menjadi kabur. Apalagi akhir-akhir ini informasi bohong yang dikenal dengan hoaks tengah marak di Indonesia, yang seringkali dikaitkan dengan kebebasan berpendapat.  Tak  jarang  orang  yang  menjadi  korbannya  harus  berurusan  dengan hukum. Secara esensi, yang mengandung unsur kebohongan selalu berdampak pada kejahatan. Akan tetapi, dalam praktik demokrasi informasi bohong bahkan dianggap oleh orang tertentu sebagai kebebasan berpendapat (Febriansyah dan Muksin 2020). Bahkan hal yang tak lazim adalah urusan hukum karena informasi bohong tersebut terkadang  dikaitkan  dengan  rejim  yang  bertentangan  dengan  esensial  demokrasi. Akibatnya  adalah  kekaburan  makna  kebebasan  berpendapat.  Pada  ciri  demokrasi, kebebasan berpendapat akan lebih mengambang dengan pemanfaatan retorika yang berusaha  untuk  mengambil  hati  dengan  narasi-narasi  yang  menggiurkan  untuk mendapatkan dukungan yang umumnya tidak menekankan nalar dan logika, tetapi mampu menggugah hati (Margiansyah, 2019). Margiansyah kemudian melanjutkan, bahwa  pemilihan  presiden  Indonesia  tahun  2014  ditandai  dengan  populisme  dari kedua  calon,  yakni  Joko  Widodo  dan  Prabowo  Subianto;  yang  sama-sama menekankan  aspek  yang  menyentuh  masyarakat  yang  cenderung  konfrontatif.  Di Eropa, demokrasi populisme dalam satu dekade terakhir menjadi kuat, bahkan lebih ke arah fundamentalis (Harteveld et al., 2021). Kebebasan berpendapat menjadi sarana untuk membentuk kekuatan populisme.
Kebebasan  berpendapat  adalah  salah  satu  ciri  khas  demokrasi  yang  telah ditunjukkan  dari  beberapa  studi  yang  telah  disinggung  sebelumnya,  tetapi  konsep kebebasan berpendapat tidak menunjukkan esensi yang harus dilakukan. Oleh sebab itu,  pendasaran  pemikiran  demokrasi  dalam  kebebasan  berpendapat  dari  Plato menjadi  suatu  solusi.  Ia  menunjukkan  bahwa  kebebasan  berpendapat  harus didasarkan  pada  kebenaran,  fakta,  dan  bertujuan  untuk  kemajuan/kebaikan pemerintahan  maupun  rakyat.  Jika  kebebasan  berpendapat  tidak  didasarkan  pada dimensi  ini,  maka  akan  jatuh  pada  berpendapat  bebas  yang  merusak  sistem demokrasi.
Berbagai tulisan bisa didapatkan mengenai demokrasi, tetapi penelitian didekati dari  dimensi  filosofis  Platonis  belum  ada  yang  memberikan  teori  dan  praktik orisinalitas  sistem  pemerintahan  ini.  Harus  diakui,  tidak  semua  pemikiran  Platonis mengenai demokrasi bisa diaplikasikan (aktual) saat ini, tetapi orisinalitas konsep dan teori masih tetap dibutuhkan untuk melihat koridor perjalanan sistem pemerintahan. Pemikiran Plato mengenai demokrasi ini menjadi titik tolak untuk mengamati sistem demokrasi di Indonesia yang akhir-akhir ini marak didiskusikan menjelang pemilihan presiden 2024. Sehubungan dengan itu, pokok bahasan yang hendak diangkat dalam tulisan  ini  adalah  kebebasan  berpendapat.  Tema  ini  menjadi  sentral  karena  dalam konteks  demokrasi  ada  kecenderungan  berpendapat  bebas  dikategorikan  dengan bebas berpendapat. Aspek ini selalu diabaikan, tetapi hal tersebut merupakan bagian dasar  di  dalam  demokrasi.  Penelitian  yang  umum  dilakukan  adalah  berkisar  pada lembaga  politik  mulai  dari  tingkat  pusat  sampai  dengan  daerah,  sementara
implementasinya  dalam  demokrasi  belum  dirasakan  oleh  masyarakat (Wahyuningroem, 1245). Kebebasan berpendapat dari masyarakat dibutuhkan untuk menanggapi demokrasi dari setiap partai dan pemerintah.
Kesenjangan  ini  akan  dijawab  di  dalam  penelitian  ini.  Tujuan  pembahasan adalah untuk menjadikan demokrasi menjadi suatu sistem pemerintahan yang unggul dengan penggunaan kebebasan berpendapat dari setiap masyarakat yang didasarkan pada  kebenaran  dan  kebaikan.  Kebebasan  seperti  ini  membantu  pemerintah  di Indonesia  untuk  menjalankan  pemerintahan  demi  kemajuan  negara  di  berbagai dimensi  sehingga  mengesampingkan  berpendapat  bebas  yang  kerap  sebagai penghambat di dalam berdemokrasi.
Untuk  mencapai  tujuan  tulisan  ini,  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif yang deskriptif analisis dari situasi demokrasi yang menekankan kebebasan  berpendapat  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menitikberatkan  pada  teori demokrasi  sehubungan  dengan  kebebasan  berpendapat  yang  didasarkan  pada filosofis  Platonis.  Alasannya  adalah  bahwa  Plato  telah  membahas  secara  otentik tentang pemerintahan demokrasi dalam ketidaksetujuannya dengan sistem politik ini. Salah  satu  unsur  penting  yang  disoroti  adalah  kebebasan  berpendapat.  Kembali  ke sumber  demokrasi  yang  berorientasi  pada  tulisan  Plato  menjadi  titik  tolak  untuk memberikan suatu analisis praktik demokrasi dan kebebasan berpendapat. Untuk itu analisis berbagai tulisan filsuf ini menjadi langkah pertama untuk mendapatkan teori dan  praktik  demokrasi  dan  kebebasan  berpendapat  untuk  mendapatkan  sintesis. Artinya  adalah  perolehan  demokrasi  yang  sesungguhnya  menjadi  arahan  dan sekaligus  sarana  untuk  memberikan  gambaran  demokrasi  saat  ini,  apakah  sesuai dengan konsep sebenarnya atau mengalami pembiasan. Walaupun dalam perjalanan praktik  demokrasi  kebebasan  berpendapat  berkembang,  akan  tetapi  konsep  dasar adalah tetap menjadi titik tolak dalam pengamatan.
Demokrasi  kebebasan  berpendapat  saat  ini  adalah  sangat  berkembang,  akan tetapi  akibat  penyalahgunaan  kebebasan  menimbulkan  suatu  konsekuensi  yang mengarah  pada  kekaburan  dalam  berdemokrasi,  karena  pembiasan  makna  dan bentuk. Akibatnya adalah substansi dan praktik demokrasi menjadi tidak jelas, karena mencampuradukkan  kebebasan  berpendapat  dengan  berpendapat  bebas.  Melalui analisis  tulisan  Plato  mengenai  demokrasi  dan  kebebasan  berpendapat  menjadi pencerahan untuk berdemokrasi dan mengesampingkan pendapat bebas yang kerap menjadi rintangan berdemokrasi.

## Kebebasan Berpendapat dalam Pemikiran Platonis
Penggunaan  sistem  politik  sudah  berkembang  sejak  periode  Yunani  kuno, bahkan sebelum periode Sokrates dan Plato. Kota atau negara (yang disebut dengan polis - bahasa Yunani) memiliki pemerintah yang sekarang kita kenal dengan nama politikus ( politikós – juga bahasa Yunani). Salah satu bentuk pemerintahannya adalah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari komposisi dari dua kata demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan)  yang  dimengerti  saat  ini  dengan  kekuasaan  di  tangan  rakyat.
Konsep  penting  yang  dapat  dikemukakan  adalah  bahwa  kekuasaan  dalam pemerintahan  berada  di  tangan  rakyat,  bukan  oleh  seorang  raja  atau  sekelompok orang.
Demokrasi sebenarnya lahir untuk menghindari kekuasaan yang hanya berada di tangan sekelompok kecil orang (oligarki), atau ke-sewenangan satu orang (tirani), atau  kekuasaan  di  tangan  orang  borjuis  (aristokrasi),  atau  kekuasaan  absolut  satu orang  (diktator).  Untuk  tujuan  inilah  aliran  para  sofis  hadir  di  dalam  politik,  akan tetapi mereka merelativisir dan menyalahgunakan demokrasi menjadi sarana untuk kepentingan  kelompok  atau  pribadi.  Cara  mereka  adalah  dengan  retorika  yang berusaha memengaruhi dan mengelabui masyarakat yang menurut mereka sebagai cara demokrasi yang benar. Bagi Plato sikap seperti ini justru bukan demokrasi tetapi suatu  kebohongan.  Demokrasi  mengajarkan  kebenaran  dan  kebijakan  dan melaksanakannya di dalam berpolitik (bukan berbohong atau berjanji) (Apologi, 18b- 19e). Pemikiran Plato ini tidak didasarkan pada ajaran moral religius, tetapi murni dari prinsip  filsafat  untuk  melawan  ketidakadilan  dan  kebodohan  di  dalam  berpolitik (Apologi,  28).  Dalam  penyimpangan  demokrasi  ini  sofis  akan  berusaha memperjuangkan posisinya dan bahkan menyingkirkan orang yang menjadi oposisi dengan  cara  apa  pun,  sehingga  sikap  menjadi  oligarki  atau  tirani,  bahkan  diktator, walaupun disebut demokrasi (Dialog, 352b-c).
Salah satu keunggulan demokrasi sehubungan dengan kekuasaan oleh rakyat adalah konsep mayoritas yang menjadi kriteria untuk menentukan kemenangan yang diperoleh melalui pemilihan. Sistem mayoritas ini membutuhkan pengetahuan dari masyarakat mengenai demokrasi dan orang yang dipilih agar tidak salah pilih. Dalam konteks inilah para filsuf mengajar masyarakat dan para politikus berdemokrasi dan sekaligus  mengajarkan  kebijakan  yang  diaplikasikan  di  dalam  kriteria  di  dalam pilihan. Inilah alasan para filsuf sangat getol mengajar orang agar menjadi bijaksana untuk  memilih  pemerintah  sebagai  salah  satu  tujuan  berfilsafat.  Jika  ada  orang mengaku sebagai seorang filsuf dan tidak mengajarkan, melakukan dan disemangati kebijaksanaan, maka dengan prinsip ini, ia sesungguhnya bukan seorang filsuf, tetapi berlagak seorang filsuf. Plato menggambarkan para sofis seperti ini sebagai pemburu manusia  untuk  dijadikan  sebagai  mangsa  untuk  mendapatkan  materi,  kepemilikan dan uang dengan cara yang apa pun (Plato, S0phist 222a; 223b; 224d-e). Oleh sebab itu, berfilsafat  adalah  proses  menjadi  bijaksana  dan  seorang  filsuf  adalah  soko  guru kebijaksanaan dalam arti pengajar dan pelaksana. Konteks kebijaksanaan yang mau diraih  adalah  tahu  membedakan  hal  yang  baik  untuk  dipilih  dan  yang  jahat  untuk dihindari.  Harapan  yang  dituju  adalah  masyarakat  dapat  menentukan  secara bijaksana  pilihan  terhadap  orang  yang  sungguh-sungguh  pelaksana  kebijakan  di dalam pemerintahan. Dengan kriteria mayoritas ini, kebijaksanaan diharapkan untuk dimenangkan dan orang bijak menjadi terpilih untuk menjadi pemerintah dan dipilih oleh orang yang bijak (rakyat).
Dalam  konteks  mengunggulkan  kebijaksanaan,  secara  filosofis  harus menyertakan penggunaan nalar. Dalam konteks inilah kebebasan di dalam manusia dijunjung.  Artinya  adalah  bahwa  orang  yang  menggunakan  nalar,  secara  filosofis adalah  orang  yang  bebas  untuk  menentukan  pemilihan  dengan  bijak.  Bahkan  di dalam  dunia  filsafat,  kekuatan  nalar  menghasilkan  kebijakan  yang  artinya,  jika seseorang  menggunakan  nalar,  pasti  mengarah  pada  kebijaksanaan  (Tinambunan 2020). Di samping itu, manusia secara kodrati memiliki kebebasan berkat nalar (Plato 1997e).  Dalam  konteks  penggunaan  nalar  untuk  tujuan  kebijaksanaan,  kebebasan setiap manusia dibutuhkan. Sehubungan dengan nalar, kebijaksanaan dan kebebasan tersebut menunjukkan suatu konsep bahwa semua orang adalah baik. Dengan kata lain  adalah  tidak  ada  orang  jahat  (Plato,  1997c).  Akan  tetapi  dalam  kenyataan,  ada orang  berperilaku  jahat.  Sebenarnya  dengan  konsep  dasar  Platonis  dan  esensial, manusia tidak pernah jahat, tetapi ada orang menyalahgunakan nalar dan kebebasan untuk  tujuan  kejahatan  atau  menjadikan  kejahatan  sebagai  suatu  kebaikan,    atau tujuan  dan  kenyamanan  sehingga  dilakukan,  padahal  perbuatan  orang  tersebut adalah jahat (Plato, 1997d).
Walaupun saat ini demokrasi banyak digunakan sebagai sistem untuk mengatur negara, termasuk Indonesia; Plato, filsuf legendaris dari Yunani ini sebenarnya tidak menaruh keyakinan pada sistem politik tersebut (Sen 2009). Alasannya adalah bukan karena  secara  esensial  demokrasi  tidak  baik,  tetapi  karena  tidak  jarang  politikus menyalahgunakan  sistemnya.  Alasan  pertama  adalah,  dalam  berdemokrasi,  berkat kebebasan, politikus berkampanye dan menebar janji dan perkataan yang sensasional untuk  menarik  simpati  masyarakat,  tetapi  setelah  memenangkan  berkat  mayoritas, pelaksanaan janji adalah jauh dari apa yang dikampanyekan dan dijanjikan. Alasan kedua,  untuk  mendapatkan  mayoritas,  banyak  cara  digunakan,  bisa  dengan pendekatan,  materi,  menciptakan  populisme,  penggunaan  jasa  orang  berpengaruh yang tujuannya adalah untuk mendapatkan popularitas, dengan demikian mayoritas dapat tercapai. Saat ini, salah satu cara untuk mencapai mayoritas itu adalah dengan politik  identitas  yang  marak  dibicarakan  (Hanan  2020)  untuk  membuat  populisme yang lebih besar.
Dua  alasan  ini  sudah  cukup  bagi  filsuf  ini  untuk  melihat  demokrasi  sebagai sistem  politik  yang  memiliki  kelemahan  besar  di  dalam  sistem  karena  sering disalahgunakan,  walau  secara  esensial  baik.  Bagi  dia  mayoritas,  apalagi  populisme, adalah bukan tolak ukur kebenaran, karena bisa saja politikus memenangkan suatu pemilihan  dengan  cara  yang  tidak  sesuai  dengan  nalar  dan  kebijaksanaan,  dengan menghalalkan  segala  cara.  Kebijaksanaan  yang  seharusnya  dikedepankan  dalam politik, dilihatnya jauh dari sistem demokrasi yang seharusnya. Sebagai seorang filsuf, untuk  menjadi  pemimpin  kota  atau  negara,  mendapatkan  kemenangan  dengan kebijaksanaan  mestinya  menjadi  cara  yang  digunakan,  akan  tetapi  tidak  jarang politikus  menggunakan  cara  pemimpin  tirani  dan  diktator  untuk  mendapatkan kemenangan (Plato, 1997e).
Kelemahan  yang  paling  besar  dilihat  Plato  di  dalam  sistem  pemerintahan demokrasi  adalah  dominasi  orang  yang  memiliki  kekuatan  dan  orang  yang  kaya. Kedua  kelompok  ini  mempunyai  kemampuan  untuk  memengaruhi  masa  untuk berpihak  pada  mereka  (Plato,  1997e).  Agar  perbuatan  mereka  kelihatannya  sesuai dengan sistem demokrasi, berbagai hukum akan dibuat yang sebenarnya adalah untuk tujuan  yang  hendak  mereka  inginkan  (Plato,  1997f).  Dengan  cara  ini,  apa  saja  yang dilakukan,  kelihatannya  adalah  demokratis  dan  legal.  Oleh  sebab  itu,  hukum  akan selalu  muncul  bagaikan  jamur  di  musim  hujan  di  dalam  pemerintahan  demokrasi, yang baginya digambarkan bak pedang bermata dua, yang mana di satu sisi hukum dibuat sebagai dasar legitimasi, tetapi di sisi lain bermanfaat untuk pembuat hukum itu  untuk  mewujudkan  keinginan  (Plato,  1997f).  Bahkan  lebih  parah  dengan  kedok demokrasi,  kekuatan  satu  dengan  yang  lain  saling  bertarung  dan  menjatuhkan, pemilik modal saling bersaing dengan kelompok-kelompok modal lain dan akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat (Plato, 1997e). Hal ini tak ubahnya dengan persaingan antar politik yang dikenal dengan demokrasi modern saat ini, dan yang menjadi korban adalah rakyat, orang kecil, orang miskin, dan yang buta akan sistem pemerintahan ini. Dalam konteks inilah, Plato mengatakan bahwa dalam demokrasi perbudakan  terlaksana  karena  memberikan  penekanan  kebebasan  (Plato,  1997e).  Ia melukiskan bentuk perbudakan ini dengan kumbang ( drone ). Rakyat adalah kumbang yang  mengumpulkan  madu  untuk  kapitalis.  Rakyat  dipelihara  untuk  kepentingan kekuasaan  dan  ekonomi.  Mereka  diusir  kalau  madunya  sudah  dinikmati.  Manfaat mereka  tidak  dibutuhkan  pada  jangka  waktu  tertentu,  tetapi  pada  saat  pesta demokrasi,  madu  mereka  dikumpulkan  kembali  untuk  kekuatan  dan  kemenangan politik (Plato, 1997e). Oleh sebab itu, Plato dengan tegas mengatakan bahwa demokrasi tidak ada ubahnya dengan tirani dalam konteks ini (Plato, 1997e).

## Analisis tentang Bebas berpendapat
Menilik konsep demokrasi yang telah dikemukakan oleh Plato, kelihatannya ia tidak melihat demokrasi sebagai sarana yang direkomendasikan untuk memerintah kota atau negara. Jika perhatian diberikan pada tulisan-tulisannya, maka demokrasi memang  kurang  diperhitungkan  (Plato,  1997f),  bukan  karena  alasan  tujuan  dan maknanya,  tetapi  sistemnya  dan  kecenderungan  politikus  menyalahgunakan kekuasaan,  terlebih  cara  untuk  mendapatkan  suara.  Akan  tetapi,  jika  demokrasi dilaksanakan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya,  yaitu  dengan  mengedepankan kebijaksanaan  dengan  cara  dan  tujuan  yang  benar,  maka  filsuf  ini  melihat  sistem politik tersebut layak diperhitungkan sebagai sarana yang baik untuk memajukan kota dan  negara.  Prinsip  yang  sangat  menentukan  untuk  mencapai  tujuan  itu  adalah bersungguh-sungguh  mengedepankan  dan  menghargai  hak  setiap  orang  (bukan intimidasi  dan  kepentingan  pribadi  atau  golongan).  Sehubungan  dengan  ini, kesamaan hak setiap orang dijunjung, karena sama-sama lahir di dunia ini dan juga berasal dari yang sama, penciptanya. Kebebasan yang dimiliki oleh manusia adalah suatu kodrat yang tidak dapat dilanggar yang dikenal dengan asas kemanusiaan (Plato,
1997b), yang diperjuangkan, baik itu secara nasional maupun internasional. Pemikiran Plato ini kemudian dikembangkan dalam dunia politik modern yang melihat bahwa berdemokrasi  yang  benar  adalah  partisipasi  rakyat  dalam  kesamaan  hak,  bahkan semua rakyat dimungkinkan untuk itu yang dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat demi pengembangan kota dan negara di segala dimensi, seperti  kepentingan  umum,  hidup  sosial,  ekonomi,  moral  dan  edukasi  (Van Vollenhoven, 2015).
Karakter demokrasi adalah penggunaan partai-partai, yang tetap menekankan kekuatan  rakyat  baik  itu  secara  langsung  maupun  representatif  (Rascão  2020). Pendasarannya  adalah  tetap  penekanan  kebebasan  rakyat.  Salah  satu  dimensi  itu adalah  kebebasan  berpendapat.  Berdasarkan  bentuk  pengungkapan,  kebebasan berpendapat dibedakan dengan kebebasan berekspresi, yang dapat dilakukan dalam bentuk gambar, film, pertunjukan teater, nyanyian dan karya seni lainnya. Sementara itu, kebebasan berpendapat diungkapkan dengan pembicaraan dan tulisan yang saat ini diungkapkan dengan berbagai media komunikasi yang sangat berkembang berkat internet.  Sarana  ini  sangat  bermanfaat  di  dalam  berdemokrasi  di  zaman  digital  ini. Kedua  bentuk  kebebasan  ini  adalah  cara  untuk  kebaikan  dalam  berdemokrasi, termasuk pengembangan hak asasi manusia (Howie 2018) yang tidak bisa dipisahkan darinya.
Dalam  pemikiran  filosofis  Plato,  sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya, politikus adalah orang yang memberikan dan menghidupi kebijaksanaan, dalam arti ia tidak menekankan kekuasaan. Dengan alasan ini, seorang politikus juga dibekali dengan  pembelajaran  kebijakan  dan  baginya  kesempatan  paling  berharga memberikan kebijaksanaan itu berada di dalam pemerintahan. Dalam koteks inilah kebebasan  berpendapat  ditekankan  agar  politikus  yang  didukung  oleh  jajarannya bersama  dengan  masyarakat,  merealisasikan  kebijaksanaan  tersebut.  Kebebasan seperti  ini  tidak  memiliki  batas,  karena  bermuara  untuk  kebaikan  semua,  terlebih untuk kota dan negara yang dipimpin secara demokratis (Karppinen 2016).
Kebebasan berpendapat menjangkau berbagai level, tetapi sehubungan dengan demokrasi ada arah yang umum digunakan, yaitu dari pemerintah kepada rakyat dan sebaliknya (Sarikakis,2016). Sehubungan dengan objek kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi,  kedua  arah  ini  bertujuan  untuk  pelaksanaan  kebijaksanaan semaksimal mungkin. Kebebasan berpendapat dari pemerintah yang telah didasarkan pada kebijaksanaan, perlu disampaikan agar tujuan maupun peran kota dan negara terlaksana secara realistis, bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Dalam prinsip bernegara, pemerintah adalah pemimpin yang mendapat mandat dari rakyat untuk mengarahkan seluruh masyarakat termasuk juga jajaran pemerintahan demi pencapaian tujuan negara tersebut. Pemerintah menjadi soko guru dalam pelaku kebijaksanaan dan menjadi orang bijaksana.
Asal kebebasan berpendapat yang pertama dan utama dari rakyat yang sangat dibutuhkan di dalam berdemokrasi, karena sesuai dengan esensial sistemnya, yaitu
kekuasaan berada di, oleh, dan untuk rakyat. Dengan alasan ini, kebijaksanaan dari rakyat, dalam bentuk apa pun itu, perlu mendapatkan perhatian dan dianalisis oleh pemerintah.  Agar  pendapat  itu  sungguh  suatu  kebijaksanaan,  rakyat  juga  perlu mengetahui dan mendapatkan pembelajaran demokrasi. Rakyat mengetahui secara persis  situasi  dan  persoalan  di  tengah  masyarakat,  oleh  sebab  itu  pendapat  yang diberikan  (dalam  kebijaksanaan)  membutuhkan  urgensi  untuk  ditanggapi  dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dalam konsep inilah terlaksana esensial demokrasi di  mana  kekuasaan  berada  di  tangan  rakyat  dan  juga  untuk  rakyat.  Oleh  sebab  itu kebebasan  berpendapat  sangat  dibutuhkan,  karena  dengan  cara  itulah  rakyat  bisa memberikan  kekuasaan  dengan  penyampaian  masukan  kepada  pemerintahnya secara bijaksana. Arah pertama ini secara sungguh-sungguh mengungkapkan sistem demokrasi,  yang  mengunggulkan  rakyat.  Kesadaran  demokrasi  ini  mencegah pemanfaatan rakyat yang dibutuhkan dalam musiman (saat pemungutan suara) atau saat pemilihan umum.
Rakyat juga perlu menyadari posisinya di dalam konsep berdemokrasi, dengan demikian  tahu  persis  hak,  tanggungjawab,  dan  kewajibannya;  sebagai  pemilik kekuasaan.  Sistem  demokrasi  modern,  rakyat  mewakilkan  kebebasan  pendapatnya yang  di  Indonesia  disebut  dengan  parlemen  di  tingkat  nasional  dan  daerah;  yang berasal dari partai politik. Di Indonesia, cara ini dianggap cara terbaik, maka sebab itu, institusi  ini  memiliki  tanggung  jawab  yang  sangat  berharga  dan  tinggi,  karena menyangkut  kebebasan  berpendapat  dan  kebijaksanaan  untuk  menghindari anggapan politik kepentingan atau identitas (Hanan 2020). Kedudukan yang dimiliki adalah sarana pelaksanaan kebijaksanaan rakyat untuk kepentingan kota dan negara. Hal  yang  sangat  diperlukan  adalah  pengetahuan  akan  esensi  demokrasi  dan kesadaran akan mewakili pemilik kekuasaan yang secara bebas diungkapkan kepada pemerintah  untuk  dilakukan  bersama.  Sistem  ini  memberikan  konsep  demokrasi bahwa kekuasaan itu sungguh dimiliki oleh rakyat dan yang berkuasa adalah rakyat, bukan  instansi.  Oleh  sebab  itu,  sistem  ini  menghindari  ke-sewenangan  instansi tersebut.
Mengikuti esensial demokrasi, pemerintah dengan jajarannya adalah pelaksana kekuasaan  yang  berasal  dari  rakyat,  walaupun  sebagai  pemerintah,  berkat pengetahuan  akan  demokrasi  dan  berkat  kebijaksanaan  yang  dimiliki,  juga dibutuhkan  inisiatif  untuk  memajukan  kota  dan  negara  yang  mungkin  luput  dari pengamatan rakyat. Ini adalah bentuk kerjasama untuk kemajuan kota dan negara di dalam sistem demokrasi. Dalam pelaksanaan pemerintahan, dukungan pendapat dari masyarakat  sangat  dibutuhkan,  yang  menjadi  sarana  sangat  penting  di  dalam pemerintahan sebagai prinsip demokrasi dan esensialnya. Perkembangan teknologi saat ini terlebih di dalam media sosial yang begitu berkembang, bisa menjadi sarana untuk  mendapatkan  dan  pengetahuan  nyata  masyarakat  untuk  memerintah  secara efisien dan efektif (Shiner and Weaver, 2008). Cara ini dengan sendirinya memberikan keunggulan  di  dalam  demokrasi,  bahwa  pemerintahan  adalah  untuk  rakyat  dan
dengan  sendirinya  untuk  kepentingan  kota  dan  negara.  Dalam  konteks  ini pelaksanaan kebijaksanaan secara maksimal dan termotivasi menjadi kuat di dalam berdemokrasi (Krogh, 2016). Dalam alur seperti inilah, Plato memberikan nilai positif pada demokrasi, ditambah lagi pengetahuan demokrasi yang benar pada rakyat agar mereka menentukan pilihan berasaskan kebenaran dan kebijakan, bukan intimidasi dan  retorika  dari  politikus  yang  memanfaatkan  rakyat.  Sebenarnya  Plato  menolak sistem demokrasi, karena politikus hanya membutuhkan rakyat untuk mendapatkan kuantitas dukungan dan mengesampingkan kualitas dari demokrasi itu sendiri. Untuk inilah Plato berjuang untuk memberikan pembelajaran kebijakan pada rakyat untuk penentuan pilihan yang benar dan bermanfaat.
Kebebasan berpendapat yang digalang di dalam demokrasi agar pemerintahan bijaksana adalah penyampaian kebenaran oleh siapa saja, yang tidak tergantung pada mayoritas maupun minoritas (Sarikakis, 2016). Kehadiran media sosial, terlebih sejak tahun  2004,  kebebasan  berpendapat  menjadi  suatu  sarana  informasi  yang  bisa dimanfaatkan dan menjangkau lebih banyak orang (Yani, 2015). Pokok bahasan yang ditekankan  di  bagian  ini  adalah  dimensi  kebebasan  manusia  yang  dimiliki  secara kodrati  yang  dimiliki  setiap  manusia.  Kebebasan  secara  esensial  bersifat  bijak  dan benar.  Nalar  yang  dimiliki  manusia  adalah  cara  manusia  untuk  mengembangkan kebijakan dan kebenaran itu. Akan tetapi, manusia berkat nalar yang dimiliki, dapat menyalahgunakannya  untuk  kepentingan  pribadi  dan  kelompok  yang  berusaha memberikan  pendapat  tidak  masuk  akal,  retorika  intimidasi,  kebohongan  dan mengesampingkan  logika.  Dalam  konteks  inilah  disebut  berpendapat  bebas,  yang akan dibahas pada pokok bahasan berikutnya.

## Analisis tentang Berpendapat bebas
Dengan melihat pembahasan sebelumnya, kebebasan berpendapat adalah suatu pengungkapan  kebijaksanaan  yang  selalu  dicari  oleh  sorang  filsuf.  Manusia  pada dasarnya  adalah  bijaksana,  karena  memiliki  nalar.  Akan  tetapi,  kebebasan berpendapat  sering  disalahgunakan  menjadi  berpendapat  bebas  yang  dapat bertendensi pada ke-sewenangan. Keduanya sekilas mirip, tetapi memiliki implikasi yang  berbeda.  Kebebasan  berpendapat  berdasar  pada  kemanusiaan  dan  menjadi suatu prinsip dasar untuk mengemukakan kebijaksanaan. Secara prinsip, kebebasan berpendapat adalah untuk tujuan baik, oleh sebab itu dijunjung dan diperjuangkan oleh  penggerak  hak  asasi  manusia.  Penekanannya  adalah  kebebasan  yang  perlu diutamakan.  Penyalahgunaan  kebebasan  berpendapat  menjadi  berpendapat  bebas berpotensi pada pendapat tanpa kendali, bahkan menciptakan kontroversi yang sering sekali  terjadi  di  dalam  demokrasi.  Walaupun  ada  kemungkinan  menghasilkan manfaat  dengan  solusi  alternatif,  akan  tetapi  juga  mengarah  secara  kuat  untuk pendapat  yang  tidak  terkontrol  (Morison,  2016)  yang  umumnya  tidak  memiliki kualitas.  Agar  berpendapat  bebas  memberikan  makna,  dibutuhkan  kesadaran  akan prinsip  kebebasan  manusia.  Hal  lain  berkaitan  dengan  itu  adalah  silogisme  dalam
pembicaraan  yang  sebenarnya  juga  bertitik  tolak  dan  mengarah  pada  kebenaran pendapat.
Salah satu penyimpangan berpendapat bebas saat ini adalah hoaks yang berarti informasi bohong. Media sosial yang pada dasarnya adalah hasil dari nalar manusia yang bertujuan untuk membantu manusia di dalam berbagai dimensi, disalahgunakan untuk penyebaran informasi bohong. Sasaran empuk penyebaran informasi bohong ini  biasanya  masyarakat  yang  memiliki  tingkat  literasi  yang  minim.  Mereka  ini dimangsa  secara  sistematis  agar  menerima  begitu  saja  apa  yang  disampaikan (Mudjiyanto, 2019). Secara esensial dari pengertian kata yang namanya bohong adalah suatu pengaburan dan pembiasan informasi yang seharusnya diabaikan dan dihapus. Dari dimensi pemerintahan, berdemokrasi adalah bukan berarti membohongi. Dari aspek  apa  pun,  yang  namanya  kebohongan  adalah  suatu  sampah  yang  pasti  akan merusak tatanan yang baik yang telah dirintis.
Sarana  yang  paling  banyak  digunakan  untuk  penyebaran  informasi  bohong adalah Facebook (Pertiwi, 2020). Penemu sarana komunikasi ini, Mark Zukerberg dan kawan-kawan, pasti tidak pernah bermaksud menjadikannya sebagai alat penyebaran informasi  bohong.  Jika  hal  ini  menjadi  tujuannya,  dunia  pengetahuan  pasti mengecamnya.  Tujuan  yang  hendak  dicapai  adalah  penyampaian  informasi kebenaran untuk menjangkau manusia sejagat, walau orang tertentu dengan tujuan kejahatan, dapat menyalahgunakannya.
Dalam demokrasi pun sering dilaksanakan penyebaran informasi bohong, yang secara intensional pasti suatu kejahatan. Di Indonesia misalnya, telah banyak orang menjadi  korban  dari  informasi  bohong,  termasuk  di  dalam  berdemokrasi  yang kelihatan jelas pada pemilihan umum terakhir tahun 2019 (Hayati, 2019). Penyebaran informasi  bohong  di  dalam  demokrasi  di  samping  merusak  kebenaran,  juga merendahkan  nilainya  sebagai  salah  satu  sistem  pemerintahan  yang  banyak digunakan (Sukmana, 2018).
Saat  ini  Indonesia  telah  memiliki  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE)  yang  bagi  sebagian  orang  dianggap  sebagai  penghalang demokrasi,  karena  membatasi  kebebasan  berpendapat  (Rahmawati,  Nur; Muslichatun, 2021) dan bukan menyelesaikan persoalan di dalamnya. UU ITE hanya menjerat orang yang menyebarkan informasi bohong, akan tetapi informasi bohong tetap saja tidak dapat terbendung (Pakpahan, 2017). Jadi UU ITE ini bukan membatasi kebebasan  berpendapat,  tetapi  mengarahkan  pendapat  bebas.  Dalam  hal  ini kebijaksanaan  filosofis  seperti  yang  telah  dikemukakan  oleh  Plato  yang  telah dijelaskan  sebelumnya,  perlu  mendapatkan  perhatian  oleh  seluruh  lapisan masyarakat,  baik  pemerintah  maupun  masyarakat.  Hal  ini  diperlukan  untuk menjadikan  setiap  orang  bijaksana  di  dalam  hidup  sehingga  dengan  sendirinya berdemokrasi. Penyebaran informasi bohong dapat saja dilakukan oleh siapa saja dan dengan  cara  masing-masing,  akan  tetapi  dengan  kebijaksanaan,  membuat  orang
melakukan  penilaian  setiap  informasi  yang  diterima  dan  yang  dikirim  agar  tetap sesuai dengan prinsip kebenaran.
Akibat lain yang juga sangat parah dari berpendapat bebas saat ini di Indonesia adalah  maraknya  ujaran  kebencian  melalui  media  sosial  yang  dapat  berbentuk nyinyir,  gertakan,  provokasi,  ancaman,  fitnah  dan  penistaan  (Brax,  2016).  Dalam konteks  demokrasi,  pelaku  ujaran  kebencian  selalu  menghubungkan  berpendapat bebas prinsip berdemokrasi (Herawati, 2016), untuk menjustifikasi diri. Berkat peran media sosial, ujaran kebencian menjadi sangat masif yang dapat berasal dari siapa saja, termasuk dari oposisi pemerintahan dengan bentuk dan peran-peran tertentu yang umumnya  diatur  secara  sistematis.  Pengguna  ujaran  kebencian  menyadari  bahwa peran  media  sosial  sangat  berpengaruh,  memiliki  kekuatan,  memiliki  pengikut  dan umumnya  bersifat  sensitif  (Milosevic,  2017),  oleh  sebab  itu  mereka  perlu dimanfaatkan. Tujuan yang hendak dicapai adalah membuat demokrasi tidak stabil dan  dalam  situasi  seperti  ini  tampil  orang  tertentu  seakan-akan  menjadi  pahlawan penyelamat yang membawa solusi. Di samping itu, tujuan berikutnya adalah untuk menurunkan pamor pemerintah, kalau bisa menjatuhkannya.
Praktik demokrasi seperti ini, telah diprediksi oleh Plato yang telah dibahas pada bagian  sebelumnya.  Tidak  jarang  orang  berbicara  tanpa  filter,  berbicara  seenaknya yang dilakukan oleh kalangan mana pun, bahkan tidak jarang politikus juga terlibat di dalam ujaran kebencian yang diklaim sebagai salah satu praktik demokrasi. Apakah ujaran  kebencian  adalah  suatu  bentuk  demokrasi?  Secara  esensial,  berdasarkan pembahasan mengenai demokrasi yang telah diberikan sebelumnya, praktik seperti ini dapat dikatakan secara tegas bukan demokrasi. Di dalam berpendapat bebas di era digital  juga  membutuhkan  privasi,  etika,  tanggung  jawab  sosial  yang  berarti  bukan asal  bicara  tanpa  kendali  dan  kualitas  dan  praktik  seperti  ini  mengesampingkan praktik demokrasi yang sesungguhnya (Rascão, 2020). Ujaran kebencian adalah bukan suatu  kebebasan  demokratis,  tetapi  kebebasan  ekstrem  yang  mengakibatkan perbudakan,  kebencian,  intoleransi,  kemalasan  dan  sikap  paling  gencar  menyerang orang tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Plato, 1997e). Dengan cara ujaran  kebencian,  berpendapat  bebas  dilihat  sebagai  sukacita  di  dalam  demokrasi, karena  kesempatan  untuk  membenarkan  diri  dan  melakukan  perbudakan  dan penekanan  kepada  orang  lain  (Plato,  1997e).  Oleh  sebab  itu  bisa  dikatakan,  ujaran kebencian  adalah  perusak  demokrasi  dan  bukan  bentuk  kebebasan  berpendapat, tetapi berpendapat bebas. Praktik demokrasi adalah kebenaran (Tsesis, 2009), untuk disampaikan kepada masyarakat dengan kebijakan. Ujaran kebencian adalah bukan suatu  kritik.  Dari  segi  konten,  keduanya  bertolak  belakang.  Kritik  ( krino )  adalah pemberian analisis atau penilaian dengan kriteria yang jelas. Artinya adalah pendapat yang dikatakan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data dan fakta. Oleh sebab itu,  kritik  adalah  suatu  cara  untuk  memperbaiki  kekeliruan  atau  kesalahan  dan membangun yang tidak berfungsi untuk kepentingan bersama, dan dalam konteks ini, kritik sangat dibutuhkan di dalam berdemokrasi.
Fenomena yang sekarang sedang berlangsung sehubungan dengan berpendapat bebas  ini  adalah  mudahnya  menggerakkan  massa  yang  dikenal  dengan  populisme. Gerakan ini sudah digunakan untuk memobilisasi masa dalam bentuk demonstrasi, radikalisme, ujaran kebencian dan gerakan masa lainnya. Dengan media sosial yang merajai, gerakan populisme berdasarkan religius, etnis, regional dan golongan, bagi orang  tertentu  sangat  gampang,  bahkan  salah  satu  peristiwa  politik  telah  berhasil menggunakan populisme pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 (Wijanarko, 2021).  Gerakan  populisme  menurut  Madung,  mulai  sejak  kepemimpinan  Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dan berlanjut sampai dengan saat ini (Madung, 2022). Akan tetapi, populisme ini telah muncul dengan sangat kuat sekali pada tahun 1998, saat kejatuhan Presiden H.M. Soeharto. Populisme sebagai gerakan sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di Eropa, Amerika, Amerika Selatan dan  Asia.  Bahkan  di  Eropa  saat  ini  sedang  berlangsung  kuat-kuatnya.  Gerakan populisme ini tidak jarang digunakan di dalam politik untuk mendapatkan dukungan (De Winter, 1998). Gerakan populisme ini bisa berpotensi ke berpendapat bebas yang cenderung  ke  anarkisme.  Pemikiran  Plato  sehubungan  dengan  populisme  terletak pada  alasannya  mengajarkan  filsafat  kepada  semua  lapisan  masyarakat  agar  nalar yang dimiliki manusia bukan disalahgunakan untuk kejahatan yang mementingkan pribadi, tetapi untuk kebaikan dan kebijakan. Bagi Plato, ini adalah fungsi filsafat dan belajar  filsafat.  Saat  ini  masih  banyak  orang  merasa  aneh  mendengarkan  filsafat, seakan  disiplin  ilmu  yang  sulit,  padahal  merupakan  pembelajaran  kebijakan  dan kebaikan. Implementasi lebih praktis dari pemikiran Plato ini adalah mengarahkan sistem demokrasi secara benar dan baik di semua aspek masyarakat, sehingga setiap orang tahu posisinya di negara dan mengetahui hak dan kewajibannya, bukan untuk dimanfaatkan maupun diperalat.

## Analisis tentang Posisi hukum
Salah satu kekhawatiran Plato dalam demokrasi adalah berbicara, berpendapat dan berbuat yang tidak terkontrol, karena mengartikan kebebasan untuk kepentingan pribadi  atau  golongan.  Agar  sistem  pemerintahan  demokrasi  bisa  berjalan  sesuai dengan  esensialnya,  dibutuhkan  konstitusi  dan  undang-undang  yang  hendaknya menjadi mahkota yang paling indah dan berharga yang dimiliki setiap negara yang menjalankan  sistem  pemerintahan  demokrasi.  Yang  diintenskan  filsuf  ini  adalah bahwa  undang-undang  yang  baik  dan  benar  sangat  dibutuhkan  untuk  mengatur setiap dimensi penyalahgunaan kebebasan. Oleh sebab itu, agar kota atau negara lebih demokratis, agar kebijaksanaan tetap terlaksana, undang-undang selalu dimunculkan seiring  dengan  perkembangan  di  segala  dimensi.  Dalam  konteks  ini,  Plato menggambarkan negara demokrasi itu bagaikan pasar, yang memiliki banyak undang- undang yang selalu muncul (Plato, 1997e). Apalagi saat ini berpendapat bebas adalah sangat progresif, oleh sebab itu dibutuhkan undang-undang untuk mengarahkannya
agar  tetap  di  dalam  poros  demokrasi  dan  kembali  pada  prinsip  berdemokrasi kebebasan berpendapat (Laila 2019).
Di dalam konteks inilah kebaikan demokrasi bisa dilirik oleh Plato, kalau negara memiliki  konstitusi  dan  undang-undang  untuk  mengatur  dan  mengarahkan  semua lapisan  masyarakat  tanpa  terkecuali  demi  kebenaran.  Bagi  Plato,  konstitusi  dan undang-undang  adalah  “ilahi”  secara  filosofis,  karena  cara  untuk  membuat  orang bijaksana dan sebagai perantara yang “ilahi” dengan manusia dan sebaliknya (Plato, 1997a).  Dalam  konteks  ini,  penegak  hukum  memiliki  peran  penting  untuk melaksanakan keadilan, kebenaran dan memberlakukan hukum yang sama kepada setiap orang, karena menyangkut hal yang “ilahi” yang diberlakukan kepada manusia. Walaupun  dalam  konteks  demokrasi,  konsep  mayoritas  selalu  menjadi  penentu (Mondal, 2016), tetapi di dalam undang-undang yang dikedepankan adalah keadilan dan  kebenaran,  bukan  mayoritas,  apalagi  tekanan/desakan  massa.  Sehubungan dengan konstitusi dan undang-undang, instansi yang penting untuk kestabilan adalah parlemen,  yang  dalam  konteks  Indonesia  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR), juga berhak untuk penyusunan undang-undang untuk menjamin regulasi di segala bidang  dengan  demikian  semua  dimensi  berfungsi  dengan  semestinya  (Axberger, 2016).  Konteks  demokrasi  di  Indonesia  adalah  penyusunan  undang-undang diserahkan  sepenuhnya  ke  DPR,  dengan  mengacu  bahwa  sebagai  wakil  rakyat memiliki kompetensi. Kelemahannya adalah bahwa kewenangan yang dimiliki bisa terarah pada ke-sewenangan yang tirani, karena tidak ada kontrol dari instansi lain dalam  penyusunan  undang-undang  tersebut.  Pemikiran  Plato  mengenai  demokrasi menjadi  aplikatif,  karena  sebagai  DPR  seharusnya  memiliki  kebebasan  untuk kebijakan dan dibekali kompetensi sebagai tanggung jawabnya.
Berbicara bebas memiliki regulasi yang jelas di dalam undang-undang dengan perlakuan seadil-adilnya oleh para penegak hukum (Zuhro, 2019). Hal ini sangat perlu diseriusi di dalam demokrasi agar setiap orang memiliki kriteria untuk berpendapat dan  tujuan  yang  diutamakan  adalah  kebijaksanaan.  Oleh  sebab  itu,  berpendapat bebas melalui apa saja, termasuk juga melalui pers, memiliki regulasi dengan tujuan kebenaran (Pickard, 2016).
Regulasi  yang  direalisasikan  di  dalam  undang-undang  membuat  berpendapat bebas  menemukan  identitasnya,  yaitu  mengarah  pada  kebenaran  dan  dengan sendirinya  mengeliminasi  ujaran  kebencian  yang  bukanlah  suatu  pendidikan demokrasi  dan  mengarah  pada  konsep  dasar  bebas  berpendapat.  Agar  regulasi  ini berfungsi dan berjalan dengan baik, peran semua instansi dibutuhkan (Kenyon, 2016). Akan  tetapi  peran  parlemen  di  tingkat  nasional  dan  lokal,  terlihat  lebih  penting  di dalam demokrasi modern Indonesia, karena menyangkut tanggung jawab pemikiran dan suara seluruh rakyat. Sistem demokrasi saat ini lebih banyak diwakilkan kepada legislator  sehingga  menjadi  kesempatan  yang  sangat  berharga  bagi  mereka  untuk mengungkapkan  kebijaksanaan  rakyat  yang  di  atas-namakan  pada  diri  mereka.
Kebebasan berpendapat di dalam demokrasi yang dapat mengarah pada berpendapat bebas yang berpotensi pada korupsi, tidak efisien, kehancuran ekonomi, penindasan pada  minoritas  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  (Nussbaum,  2000),  menjadi tanggung jawab berbagai instansi untuk mengawasi, terlebih undang-undang. Dengan kekuatan  hukum  yang  adil  dan  berkat  parlemen  di  tingkat  nasional  maupun  lokal, serta instansi pemerintahan yang bijak, dampak dari berpendapat bebas tersebut akan kembali pada bebas berpendapat yang menjadi ciri khas demokrasi yang menjadikan setiap orang berharga, dibutuhkan, dan bernilai.

## Penutup
Sistem  pemerintahan  demokrasi  menekankan  kebebasan  berpendapat  yang menjadi identitasnya. Karena alasan inilah demokrasi digunakan oleh banyak negara, termasuk  Indonesia.  Plato  memberikan  konsep  mengenai  kebebasan  di  dalam demokrasi yang didasarkan pada kebenaran, kebaikan, dan bertanggungjawab untuk kepentingan  negara.  Kebebasan  berpendapat  adalah  esensial  demokrasi,  karena melaluinya  setiap  orang  dapat  memberikan  kebijakan,  usul,  kritik,  dan  pemikiran untuk  kemajuan  kota  maupun  negara.  Tujuannya  adalah  untuk  mengarahkan demokrasi  agar  tidak  menjadi  kebebasan  demi  kesewenang-wenangan  dengan menciptakan  fasilitas  dan  alur  yang  mengarah  pada  kebebasan  tak  terkontrol  yang dikenal  dengan  tirani.  Kebebasan  berpendapat  berbeda  dengan  berpendapat  bebas yang  berpotensi  untuk  informasi  bohong  dan  ujaran  kebencian  dengan  beraneka ragam cara dan bentuk. Agar masyarakat tetap pada jalur bebas berpendapat untuk kepentingan masyarakat dan negara, dibutuhkan konstitusi dan undang-undang yang baik  bukan  untuk  menghukum,  tetapi  lebih  pada  mengontrol  dan  mengarahkan tindakan setiap orang agar sesuai dengan tujuan demokrasi. Indonesia sudah berada pada koridor ini, tetapi tetap membutuhkan konsolidasi dalam berdemokrasi  untuk tujuan  negara  ini  (Witianti,  2016).  Sementara  itu  kelemahan  demokrasi  adalah berpendapat  bebas  yang  merusak  identitas  demokrasi  karena  tidak  mengindahkan kebenaran dan kebaikan.
Kebebasan  berpendapat  adalah  dasar  esensial  berdemokrasi  (bukan berpendapat  bebas)  karena  kebebasan  adalah  bawaan  manusia  yang  memiliki  sifat baik dan bijak. Kebebasan seperti inilah ditekankan oleh demokrasi, sehingga setiap lapisan  di  dalam  negara  Indonesia  melihat  kebaikan  dan  kebijakan  itu  untuk diutamakan. Institusi negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan juga rakyat sama- sama  melihat  esensi  kebebasan  itu  di  dalam  demokrasi.  Dengan  pemahaman kebebasan  dalam  tingkatan  ini,  demokrasi  bukan  suatu  prinsip  memanfaatkan  dan dimanfaatkan.  Pembelajaran  demokrasi  diperlukan  di  semua  tingkatan  di  dalam negara bukan hanya di tingkat mahasiswa, tetapi sebenarnya tidak kalah penting di tingkat instansi pemerintahan dan rakyat.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  para reviewer Jurnal  Politika  yang memberikan saran dan masukan yang konstruktif.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Axberger, H. (2016). Freedom of Expression as a Public Service. Dalam  Maria Edström,
Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson (eds.). Blurring the Lines, Market-Driven and  Democracy-Driven  Freedom  of  Expression .  Göteborg:  Nordicom  University  of Gothenburg.
Brax, D. (2016). Hate Speech and the Distribution of the Costs and Benefits of Freedom of  Speech.  Dalam    Maria  Edström,  Andrew  T.  Kenyon  &  Eva-Maria  Svensson (eds.). Blurring  the  Lines,  Market-Driven  and  Democracy-Driven  Freedom  of Expression . Göteborg: Nordicom University of Gothenburg.
De Winter, L. (1988). Belgium: democracy or oligarchy. In M. & M. M. Gallagher (Ed.), Candidate Selection in Comparative Perspective (pp. 20–46). Sage.
Dedi,  A.  (2018).  Pemikiran  Politik  Soekarno,  Bung  Hatta,  Dan  Tan  Malaka  Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 4(4). DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.873
Febriansyah,  F.  &  Muksin,  N.  N.  (2020).  Fenomena  Media  Sosial:  Antara  Hoaks, Destruksi  Demokrasi,  Dan  Ancaman  Disintegrasi  Bangsa. Sebatik 24(2).  Doi: 10.46984/sebatik.v24i2.1091.
Hanan,  D.  (2020).  Identity  Politics  In  The  2019  Indonesian  General  Elections:  Its Significance  and  Limitation. JWP  (Jurnal  Wacana  Politik) 5(1).  Doi: 10.24198/jwp.v5i1.27710.
Harteveld, E., Mendoza, P., & And Rooduijn, M. (2021). Affective Polarization and the Populist Radical Right: Creating the Hating? Govermente and Opposition , 27 (4), 703– 727. https://doi.org/10.1017/gov.2021.31
Hayati, N. N. 2019. Melawan Isu Hoaks Pemilu 2019. Kompas , January 16.
Herawati,  D.  M.  (2016).  Penyebaran  Hoax  Dan  Hate  Speech  Sebagai  Representasi
Kebebasan Berpendapat. Promedia II (2):138–54. journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/793 Howie,  E.  (2018).  “Protecting  the  Human  Right  to  Freedom  of  Expression  in
International Law.” International Journal of Speech-Language Pathology 20(1):12–15. Doi: 10.1080/17549507.2018.1392612.
Karppinen,  K.  (2016).  Beyond  Positive  and  Negative  Conceptions  of  Free  Speech. Dalam  Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson (eds.). Blurring the  Lines,  Market-Driven  and  Democracy-Driven  Freedom  of  Expression .  Göteborg:
Nordicom University of Gothenburg.
Kenyon, A. T. (2016). Who, What, Why and How Questions for Positive Free Speech and  Media  Systems.  Dalam    Maria  Edström,  Andrew  T.  Kenyon  &  Eva-Maria Svensson (eds.). Blurring the Lines, Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression . Göteborg: Nordicom Universitu of Gothenburg.
Krogh, T. v. (2016). Self-Regulate, or We Will Regulate Your Content. Are State Threats of Regulation Threats to Freedom of Speech? Dalam  Maria Edström, Andrew T. Kenyon  &  Eva-Maria  Svensson  (eds.). Blurring  the  Lines,  Market-Driven  and Democracy-Driven  Freedom  of  Expression .  Göteborg:  Nordicom  University  of Gothenburg.
Laila, K. (2019). Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat Dengan Asas Demokrasi Pancasila. Jurnal Cakrawala Hukum 10(2):177–86. Doi: 10.26905/idjch.v10i2.3546.
Macias,  A.  &  Mangan.  (2021).  U.S.  Capitol  Secured  Hours  after  pro-Trump  Rioters Invade  Congress. CNBC ,  January  6.  Diakses  13  Juni  2021  dari https://www.cnbc.com/2021/01/06/buildings-in-us-capitol-complex-evacuated- amid-pro-trump-protests.html, Madung, O. G. N. A. Y. M. (2022). Populism, Radical Democracy,and the Indonesian Process of Democratization. Politika , 13 (1), 131–148. https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021.272-296 Margiansyah,  D.  (2019).  Populisme  di  Indonesia  Kontemporer:  Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik , 16 (1), 47–68. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.783
Marwandianto, M. & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP. Jurnal Ham 11(1):1– 25. Doi: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25.
Milosevic,  T.  (2017).  Blurring  the  Lines:  Market-Driven  and  Democracy-Driven Freedom  of  Expression. Nordic  Journal  of  Human  Rights 35(2):167–69.  Doi: 10.1080/18918131.2017.1318630.
Mondal, A. A. (2016). Articles of Faith: Freedom of Expression and Religious Freedom in  Contemporary  Multiculture. Islam  and  Christian-Muslim  Relations 27(1):3–24. Doi: 10.1080/09596410.2015.1114240.
Morison, J. (2016). The Democratic Dynamics of Government Consultations Speaking Freely and Listening Properly.  Dalam  Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva- Maria  Svensson  (eds.). Blurring  the  Lines,  Market-Driven  and  Democracy-Driven Freedom of Expression . Göteborg: Nordicom University of Gothenburg. Mudjiyanto, B. (2019). Kebebasan Berekspresi Dan Hoaks Freedom of Expression and Hoaks. Promedia 5(1):1–39, http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/1613.
Nations,  U.  (1948).  Universal  Declaration  of  Human  Rights.  Retrieved
(http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/).
Nations,  U.  2011.  “International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights.”  Retrieved (https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf).
Nurazizah,  T.  S.  &  Dinie  A.  D.  (2021).  Perjalanan  Demokrasi  Di  Indonesia  Serta Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi Yang Berkarakter. Journal  of  Education,  Humaniora  and  Social  Sciences  (JEHSS) 4(1).  Doi: 10.34007/jehss.v4i1.646.
Nussbaum,  M.  C.  (2000). Women  and  Human  Development,  The  Capabilities  Approach . Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo: University Press.
Pakpahan,  R.  (2017).  Analisis  Fenomena  Hoax  di  Berbagai  Media  Sosial  dan  Cara Menaggulangin Hoax. In Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (pp. 479–484). http://seminar.bsi.ac.id/knist/index.php/UnivBSI/article/view/184
Pertiwi, W. K. (2020). Jumlah Hoaks Di Indonesia Meningkat, Terbanyak Menyebar Lewat  Facebook. Kompas ,  November  20.  Diakses  2  November  2011  dari https://tekno.kompas.com/read/2020/11/20/07385057/jumlah-hoaks-di-indonesia- meningkat-terbanyak-menyebar-lewat-facebook?page=all.
Pickard, V. (2016). Toward a People’s Internet: The Fight for Positive Freedoms in an Age of Corporate Libertarianism. Pp. 61–68 in Blurring the Lines, Market-Driven and Democracy-Driven  Freedom  of  Expression ,  edited  by  A.  T.  K.  &  E.-M.  S.  Maria Edström. Göteborg: Nordicom University of Gothenburg.
Plato.  (1997). Letter  VI .  Dalam  John  M.  Cooper  (ed). Complete  Works .  Indianapolis  - Cambridge: Hackett Publishing Company. Plato. (1997). Menexenus . Dalam John M. Cooper (ed). Complete Works . Indianapolis - Cambridge: Hackett Publishing Company.
Plato.  (1997). Phaedo .    Dalam  John  M.  Cooper  (ed). Complete  Works .  Indianapolis  - Cambridge: Hackett Publishing Company.
Plato. (1997). Protagoras .  Dalam John M. Cooper (ed). Complete Works . Indianapolis - Cambridge: Hackett Publishing Company.
Plato.  (1997). Republic .    Dalam  John  M.  Cooper  (ed). Complete  Works .  Indianapolis  - Cambridge: Hackett Publishing Company.
Plato.  (1997). Statesman .  Dalam  John  M.  Cooper  (ed). Complete  Works .  Indianapolis  - Cambridge: Hackett Publishing Company.
Putri, S. A. (2020). Demokrasi Indonesia Periode Reformasi (1998-Sekarang). Kompas , February 3. Diakses 6 Februari 2022 dari https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/130000269/demokrasi- indonesia-periode-reformasi-1998-sekarang?page=all
Rahmawati,  N  &  Muslichatun,  M.  M.  (2021).  Kebebasan  Berpendapat  terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Pespektif UUITE. Widya Pranata Hukum ,
3 (1), 62–75. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270
Rascão,  J.  P.  (2020).  Freedom  of  Expression,  Privacy,  and  Ethical  and  Social
Responsibility in Democracy in the Digital Age. International Journal of Business Strategy and Automation 1(3):1–23. Doi: 10.4018/ijbsa.2020070101.
Sarikakis, K. (2016). Europe’s Many Crises and the Confinement of Democracy-Driven Free Speech. Dalam  Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson (eds.). Blurring  the  Lines,  Market-Driven  and  Democracy-Driven  Freedom  of Expression . Göteborg: Nordicom University of Gothenburg. Sen, A. 2009. The Idea of Justice . Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
Shiner, Roger A., and Sara, W. (2008). Media Concentration, Freedom of Expression, and  Democracy. Canadian  Journal  of  Communication 33(3):545–49.  Doi: https://doi.org/10.22230/cjc.2008v33n3a2065.
Sukmana, Y. (2018). Sosiolog: Penyebarah Hoaks Adalah Musuh Demo-Krasi. Kompas , March 14. Diakses 10 November 2021 dari https://nasional.kompas.com/read/2018/03/14/19170771/sosiolog-penyebar-hoaks- adalah-musuh-demokrasi. Tinambunan, E. R. L. (2020). Nalar Dan Iman Dalam Kehidupan Beragama: Dikotomi Atau Harmoni. Kurios Volume6(No.1):157–72. doi: Doi: https://doi.org/10.30995/kur.v6i1.122.
Tsesis, A. (2009). Dignity and Speech: The Regulation of Hate Speech in a Democracy.
Wake  Forest  Law  Review 44.  Diakses  11  November  2021  dari https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=facpubs Van Vollenhoven, W. J. (2015). The Right to Freedom of Expression: The Mother of Our Democracy. Potchefstroom  Electronic  Law  Journal 18(6):2299–2327.  Doi: 10.4314/pelj.v18i6.08
Vandeleene,  A.  and  M.  R.  (2022).  A  short  journey  into  Lieven  De  Winter’s  long bibliography. In B. Baudewyns, Pierre; Marleen Brans; Reuchamps, Min; Rihoux & V. Van Ingelgom (Eds.), The Winter of Democracy: Partitocracy in Belgium (pp. 21– 35). Presses universitaires de Louvai. https://pul.uclouvain.be/book/?GCOI=29303100161160 Wahyuningroem, S. L. (2021). Politika: Jurnal Ilmu Politik Masyarakat Politik, Agregasi Kepentingan  dan  Penguatan  Demokrasi  di  Indonesia:  Studi  Kasus  Bali  dan Maluku. Jalan Raya Fatmawati , 12 (1), 2021. https://doi.org/10.14710/politika.12.1.202.236-251 Wijanarko, R. F. X. A. R. (2021). Thomas Hobbes on Human Rights and Its Relevance to  The  Populist  Movement  in  Indonesia. Politika , 12 (2),  272–296. https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021.272-296
Witianti,  S.  (2016).  Demokrasi  dan  Pembangunan. Jurnal  Wacana  Politik 1(1).  Doi: 10.24198/jwp.v1i1.10547.
Yani,  A.  A.  (2015).  The  Dynamic  of  Indonesian  Political  Trust  in  the  Beginning  of Reform Era. Jurnal Penelitian Politik 12(1):55–68. Doi: https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.527
Zuhro,  R.  S.  (2019).  Demokrasi  dan  Pemilu  Presiden  2019. Jurnal  Penelitian  Politik 16(1):69–81. Doi: 10.14203/jpp.v16i1.782.

## Tentang Penulis
Edison  R.L.  Tinambunan adalah  dosen  Sejarah  Filsafat  Yunani  di  Sekolah  Tinggi Filsafat  Teologi  Widya  Sasana  Malang.    Penulis    memiliki    area    riset    seputar tema  filsafat Yunani beserta implementasinya dengan gerakan sosial.