## ANALISIS SIKLUS KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI MTSN 6 SLEMAN
Diah Rusmala Dewi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta diahrd95@gmail.com

## Abstract
This study aims to describe the cycle of child-friendly school policies in MTsN 6 Sleman. This type  of  research  is  descriptive  qualitative.  Data  collection  techniques  using  interviews, observation  and  documentation.  Source  triangulation  is  carried  out  to  obtain  data  validity. Data  analysis  techniques  include  data  collection,  data  reduction,  data  presentation,  and verification  or  conclusion  drawing.  The results  of  the  study  include:  the  child-friendly  school policy  cycle  in  MTsN  6  Sleman  including  after  passing  through  the  stages  of  agenda preparation,  policy  formulation,  and  policy  adoption,  four  policy  packages  were  born  to strengthen  the  Child  Friendly  School  Policy  (SRA)  so  that  it  can  be  implemented  in  the regions, one of which is at MTsN 6 Sleman involving all parties involved. The results of the study include: the child-friendly school policy cycle in MTsN 6 Sleman including after passing through the stages of agenda preparation, policy formulation, and policy adoption, four policy packages were born to strengthen the Child Friendly School Policy (SRA) so that it can be implemented in the regions, one of which is at MTsN 6 Sleman involving all parties involved. Then, the stages of implementing child-friendly school policies in MTsN 6 Sleman, namely: Bureaucratic  Structure,  Communication  of  Human  Resources,  infrastructure,  and  finance, and  Disposition.  The  learning  model  used  in  MTsN  6  Sleman  is  sufficient  to  apply  the principles of child-friendly schools, namely provision, protection, and participation. Supporting factors are human resources, infrastructure, and financial while the inhibiting factor is the lack of maximum infrastructure and financial resources in creating facilities that are friendly for children with disabilities. Monitoring and evaluation of the implementation of friendly school programs in MTsN 6 Sleman is carried out by the SRA Development Team and involves the KLA task force and other agencies.
Keywords : Policy Cycle, Child Friendly Schools, MTsN 6 Sleman.
Abstrak  : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  siklus  kebijakan  sekolah  ramah anak di MTsN 6 Sleman. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data  menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Dilakukan  triangulasi  sumber untuk  mendapatkan  keabsahan  data.  Teknik    analisis  data  meliputi  pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data,  dan  verifikasi  atau  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian meliputi: siklus kebijakan sekolah ramah anak di MTsN 6 Sleman diantaranya yaitu setelah melalui  tahapan  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan,  dan  adopsi  kebijakan,  lahirlah empat paket kebijakan untuk memperkuat Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) agar dapat terimplementasi  di  daerah,  salah  satunya  yaitu  di  MTsN  6  Sleman  dengan    melibatkan partisipasi  semua  pihak.  Kemudian,  tahap  implementasi  kebijakan  sekolah  ramah  anak  di MTsN  6  Sleman  yaitu:  Struktur  Birokrasi,  Komunikasi  Sumber  daya  manusia,  sarana prasarana,  dan  finansial,  serta  Disposisi.  Model  pembelajaran  yang  digunakan  di  MTsN  6 Sleman  sudah  cukup  menerapkan  prinsip  sekolah  ramah  anak  yaitu  provisi,  proteksi,  dan
partisipasi.  Faktor  pendukungnya  yaitu  sumberdaya  manusia,  sarana  prasana,  dan  finansial sedangkan faktor  penghambatnya adalah kurang maksimalnya sumberdaya sarana prasarana dan  finansial  dalam  mewujudkan  fasilitas  yang  ramah  bagi  anak  berkebutuhan  khusus. Monitoring dan evaluasi implementasi program sekolah ramah di MTsN 6 Sleman dilakukan oleh  Tim  Pengembangan  SRA  dan  melibatkan  gugus  tugas  KLA  dan  Dinas  atau  lembaga lainnya.
Kata Kunci : Siklus Kebijakan, Sekolah Ramah Anak, MTsN 6 Sleman

## PENDAHULUAN
Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, masalah yang dihadapi pun  kian  kompleks  juga  memunculkan  masalah-masalah  pendidikan  pada  berbagai levelnya. Di dunia pendidikan, budaya kekerasan, ujaran kebencian, dan kemerosotan akhlak  yang  lainnya  cukup  terasa  belakangan  ini  bahkan  dapat  dengan  mudah  kita temui  dalam  kehidupan  sehari-hari  di  sekitar  kita  saat  ini.  Selain  itu,  muncul  pula keresahan  orang  tua  dan  masyarakat  akan  banyaknya  kasus-kasus  kekerasan,  masih adanya  anak  yang  merasakan  bahwa  bersekolah  bukan  menjadi  sesuatu  yang menyenangkan, kasus anak yang menjadi korban karena sarana prasarana yang tidak kokoh,  sarana  prasarana  yang  standarnya  belum  terpenuhi,  kehujanan,  kebanjiran, bahkan  kelaparan,  selain ancaman  mengalami bullying dan  kekerasan  yang  dilakukan oleh guru maupun teman sebaya, juga kasus keracunan pada anak karena jajanan yang tercemar  zat-zat  berbahaya  masih  menjadi  sesuatu  yang  belum  dapat  dihindarkan terjadi di sekolah.
Berdasarkan data yang bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),  kasus  kekerasan  terhadap  anak  semakin  meningkat  setiap  tahunnya.  KPAI memamaparkan  bahwa  perundungan  berupa  kekerasan  fisik,  psikis,  dan  seksual masih  mendominasi  pelanggaran  hak  anak  di  bidang  pendidikan.  Selain  itu, berdasarkan pelaporan yang diterima oleh KPAI, korban kekerasan psikis dan bullying masih  tertinggi.  Adapun  di  posisi  kedua  yaitu  kasus  anak  korban  kebijakan  dan kekerasan  fisik  meliputi  pemberian  sanksi  yang  mempermalukan  kepada  anak, termasuk  memberikan  sanksi  yang  keras  setelah  anak  melakukan  kesalahan  atau pelanggaran,  sementara  kasus  terendah  yaitu  korban  pengeroyokan  dan  kekerasan seksual.  Dengan  rincian  per  Januari  sampai  dengan  April  2019  yaitu  anak  korban kebijakan  sebanyak  8  orang,  pengeroyokan  sebanyak  3  kasus,  korban  kekerasan
seksual  sebanyak  3  kasus,  kekerasan  fisik  sebanyak  8  kasus,  serta  anak  korban kekerasan psikis dan bullying sebanyak 12 kasus dan anak pelaku bullying terhadap guru sebanyak 4 kasus. 1
Berdasarkan  jenjang  pendidikan  pada  Januari  hingga  April  2019,  mayoritas kasus  terjadi  di  jenjang  pendidikan  Sekolah  Dasar  (SD)  yaitu  sebanyak  37  kasus kekerasan  dengan  rincian  25  kasus  atau  mencapai  67  persen  terjadi  di  SD,  jenjang SMP  sebanyak  5  kasus,  SMA  sebanyak  6  kasus,  dan  Perguruan  Tinggi  sebanyak  1 kasus. 2 Besarnya  angka  kekerasan  terhadap  anak  yang  bahkan  terjadi  dalam  dunia pendidikan  sangat    memprihatinkan.  Lembaga  pendidikan  yang  semestinya  menjadi tempat  yang  aman  untuk  anak-anak  ternyata  juga  belum  mampu  memberikan jaminan terbebasnya anak dari kekerasan.
Salah satu perwujudan dari konsep pendidikan untuk semua ( education for all ) atau yang biasa disebut dengan Pendidikan Dasar telah menjadi isu kebijakan penting bagi  setiap  negara  di  dunia.  Pendidikan  untuk  semua  adalah  konsep  universal pengembangan SDM yang menaruh perhatian pada pogram pendidikan bagi semua segmen masyarakat. Bagian penting dari pendidikan untuk semua adalah pendidikan dasar  yang  diarahkan  pada  penanaman  kemampuan  dasar  minimum  yang  harus dimiliki oleh semua warga negara. 3
Untuk  itulah,  diperlukan  kesadaran  dan  perencanaan  terutama  dalam mewujudkan  suasana  dan  proses  pembelajaran  yang  efektif  dan  efisien  sehingga peserta  didik  dapat  mengembangkan  potensi  dirinya  secara  aktif  yang  nantinya diharapkan  terbentuk  kekuatan  spiritual  keagamaan  yang    tinggi,  kecerdasan, pengendalian  diri,  kepribadian,  akhlak  mulia  serta  keterampilan  dalam  dirinya  yang akan berguna baik bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan  negara.
Tentunya,  upaya  pencapaian  proses  belajar  tersebut  haruslah  mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran dalam
1 https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april- 2019-masih-tinggi , diakses pada tanggal 19 November 2019, pukul 15.10 WIB.
2 https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april- 2019-masih-tinggi , diakses pada tanggal 19 Novemver 2019, pukul 15.10 WIB.
3 M.  Hasbullah, Kebijakan  Pendidikan:  Dalam  Perspektif  Teori,  Aplikasi,  dan  Kondisi  Objektif Pendidikan di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 155.
perlindungan  anak  dimana  dapat  mendorong  pemerintah  pusat,  provinsi  dan kabupaten  atau  kota  dalam  mewujudkan  apa  yang  disebut  dengan  Sekolah  Ramah Anak  (SRA)  yaitu  suatu  kondisi  sekolah  atau  lingkungan  pendidikan  yang  aman, nyaman, sehat, ramah dan menyenangkan bagi anak serta terpenuhi haknya. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian penting, mengingat sekolah menjadi tempat anak menghabiskan  sebagian  besar  waktunya  sehingga  menjaga  dan  melindungi  anak selama waktu tersebut seharusnya menjadi hal yang prioritas dan dilakukan bersama- sama oleh semua unsur yang ada di sekolah mulai dari Kepala Sekolah, Guru, Guru BK, penjaga Sekolah dll, bahkan sangat perlu adanya kerjasama yang baik dan terarah antara  sekolah  dengan  orang  tua,  lembaga  masyarakat,  berbagai  instansi  maupun alumni untuk mendukungnya.
Salah  satu  sekolah  Islam  yang  menerapkan  kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak (SRA) adalah MtsN 6 Sleman. MTsN 6 Sleman merupakan salah satu sekolah yang selama  ini  dijadikan  sebagai  tempat  studi  banding  madrasah-madrasah  lain  baik  di sekitarnya maupun dari luar daerah, dimana setiap bulan selalu ada agenda kunjungan dari  berbagai  MTs  lain.  Selain  itu,  baru-baru  ini  kepala  sekolah  MTsN  6  Sleman bersama 4 kepala sekolah madrasah lainnya mendapatkan nominasi penganugerahan kepala  sekolah  madrasah  terbaik  se  Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terkait  penerapan  Kebijakan  Sekolah  Ramah Anak di MTsN 6 Yogyakarta.

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Konsep Dasar Siklus Kebijakan
Kebijakan  pendidikan  ( educational  policy )  merupakan  penggabungan  dari kata education dan policy .  Kebijakan  adalah  seperangkat  aturannya,  sedangkan pendidikan  menunjukkan  pada  bidangnya.  Dengan  demikian  kebijakan pendidikan merupakan kebijkan publik dalam bidang pendidikan. 4
Siklus  pembuatan  kebijakan  publik  merupakan  proses  yang  kompleks karena  melibatkan  banyak  proses  maupun  variabel  yang  harus  dikaji.  Kebijakan
4 A.  Rusdiana, Kebijakan  Pendidikan  Dari  Filosofi  Ke  Implementasi ,  (Bandung:  Pustaka  Setia, 2015), hal. 37.
publik  dibuat  oleh  beberapa  aktor  atau  pejabat  antara  lain  yaitu  legislatif, eksekutif,  intansi  administrasif  dan  lembaga  peradilan.  Sedangkan,  untuk  yang non  pemerintah  ada  kelompok  kepentingan,  partai  politik,  dan  warga  negara. Untuk memudahkan dalam mengkaji siklus kebijakan publik, proses pembutatan kebijakan publik dibagi menjadi beberapa tahapan, diantaranya yaitu: 5

## 1 Tahap penyusunan agenda
Masalah  untuk  sampai  pada  agenda  publik  haruslah  melalui  seleksi dari  pejabat  terpilih.  Pada  tahap  ini,  terdapat  kemungkinan  suatu  masalah tidak  disentuh  sama  sekali,  sementara  masalah yang  lain  ditetapkan  menjadi fokus  pembahasan,  atau  karena  alasan-alasan  tertentu  ada  pula  masalah menjadi ditunda untuk waktu yang lama.

## 2. Tahap formulasi kebijakan
Para  pembuat  kebijakan  kemudian  membahas  untuk  mencari pemecahan  terbaik  atas  masalah  yang  telah  masuk  ke  agenda  kebijakan. Pemecahan  masalah  tersebut  berasal  dari  berbagai  alternatif  atau  pilihan kebijakan  yang  ada.  Pada  tahap  ini,  masing-masing  aktor  akan  “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

## 3. Tahap adopsi kebijakan
Pada akhirnya, salah satu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari  mayoritas  legislatif,  konsensus  antara  direktur  lembaga  atau  keputusan peradilan.

## 4. Tahap implementasi kebijakan
Jika  suatu  program  yang  telah  ditetapkan  kemudian  tidak diimplementaiskan, hal tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elite yang tidak  ada  artinya.  Oleh  karena  itu,  badan-badan  administrasi  maupun  agen- agen pemerintah ditingkat bawah menjadi bagian yang mengimplementasikan
5 Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi kasu s, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014), hal. 35-37.
keputusan program kebijakan yang telah dipilih sebagai alternatif pemecahan masalah.

## 5. Tahap evaluasi kebijakan
Untuk  melihat  sejauh  mana  kebijakan  yang  dibuat  telah  mampu memecahkan  masalah,  diperlukan  penilaian  atau  evaluasi  terkait  kebijakan yang  telah  dijalankan.  Oleh  karena  itu,  ditentukanlah  ukuran-ukuran  atau kriteria-kriteria  yang  menjadi  dasar  untuk  menilai  apakah  kebijakan  publik telah meraih dampak yang diinginkan.
B. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik
Pelaksanaan kebijakan menurut George C. Edwards III adalah bagian dari tahapan  proses  kebijakan  yang  posisinya  berada  diantara  tahapan  penyusunan kebijaksanan dan konsekuensi-konsekuensi yang dimunculkan oleh kebijaksanaan tersebut ( output, outcome ). Lebih lanjut, hasil identifikasi Edwards III pada aspek- aspek  yang  dianggap  berkontribusi  kuat  dalam  implementasi  kebijakan,  yaitu: struktur  birokrasi,  komunikasi,  sumberdaya  dan  disposisi  atau  sikap  pelaksana. Baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  keempat  aspek  tersebut mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan  dan  masing-masing  aspek  saling berpengaruh terhadap aspek lainnya. 6
1. Kewenangan/Struktur Birokrasi.
Otoritas  atau  legitimasi  bagi  para  pelaksana  dalam  melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik atau yang biasa disebut juga dengan kewenangan  berkaitan  dengan  struktur  birokrasi  yang  melekat  pada  posisi atau  strata  kelembagaan  atau  individu  sebagai  pelaksana  kebijakan. Karakteristik  utama  dari  birokrasi  umumnya  tertuang  dalam  prosedur  kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi. 7
2. Komunikasi.
Aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterprestasikan suatu ide  atau  gagasan  terutama  yang  dimaksudkan  oleh  pembicara  atau  penulis
6 Abdullah Ramadhani, Muhammad Ali Ramadhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik” , Jurnal Publik, Vol. 11 No. 01, Januari 2017, hal. 5.
7 Ibid., hal. 5.
melalui  sesuatu  sistem  yang  biasa  atau  lazim  baik  dengan  simbol-simbol, signal-signal,  maupun  perilaku,  biasa  disebut  juga  sebagai  pengertian  dari komunikasi.  Komunikasi  menjadi  yang  turut  serta  dalam  mempengaruhi pelaksanaan  kebijakan  publik,  dimana  komunikasi  yang  tidak  baik  dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan.
Transmisi,  konsistensi,  dan  kejelasan  menjadi  dimensi  komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Syarat-syarat dalam pencapaian  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  publik  diantaranya  yaitu pemahaman unsur pelaksana dalam mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; adanya penyampaian informasi kepada kelompok sasaran (target group) terkait tujuan dan sasaran kebijakan sehingga kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan  kebijakan  dapat  berkurang.  Ketidakjelasan  penyampaian informasi  tentang  tujuan  dan  sasaran  suatu  kebijakan  kepada  kelompok sasaran,  memungkinkan  terjadi  gejolak  dari  kelompok  sasaran.  Kemampuan komunikasi  diarahkan  agar  pelaksana  kegiatan  dapat  bertukar  pikiran  satu sama  lain  dan  menemukan  titik  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja  personal  dalam  bekerja  dengan menemukan win-win solution pada setiap permasalahan. 8

## 3. Sumberdaya.
Ketersediaan  sumberdaya  (manusia,  materi,  dan  metoda)  menjasalah satu  penunjang  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Kecermatan,  kejelasan,  dan konsistensi menjadi hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi pelaksanaaan  kebijakan  akan  cenderung  tidak  dapat  dilaksanakan  secara efektif  jika  para  pelaksana  kekurangan  sumberdaya  yang  diperlukan. Kebijakan  hanya  akan  menjadi  dokumen  yang  tidak  diwujudkan  untuk menjawab  permasalahan  yang  ada  terkait  memberikan  pelayanan  pada masyarakat tanpa dukungan sumberdaya. Dengan demikian, salah satu faktor penting  dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik  adalah  aspek  sumberdaya.
8 Ibid., hal. 5.
Sumberdaya  dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik  diantaranya:  staf  yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya. 9
4. Disposisi atau sikap dari pelaksana.
Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen,  disiplin,  kejujuran,  kecerdasan,  dan  sifat  demokratis  merupakan pengertian  dari  disposisi.  Pelaksana  kebijakan  yang  memiliki  disposisi  yang baik, diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana  kebijakan  yang  memiliki  sikap  atau  cara  pandang  yang  berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka proses pelaksanaan kebijakan tersebut dimungkinkan tidak akan efektif dan efisien.
Salah  satu  yang  mempengaruhi  kelancaran  atau  hambatan  terhadap pelaksanaan  kebijakan  adalah  disposisi  atau  sikap  para  pelaksana  yaitu tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksana. Karena itu, pentingnya  dalam  pemilihan  dan  penetapan  personalia  pelaksana  kebijakan dimana perlu dipersyaratkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun tahap-tahap kebijakan publik atau sikulus Kebijakan Sekolah Ramah Anak di MTsN Sleman adalah sebagai berikut:

## A. Tahap penyusunan agenda
Pada tahap ini, kebijakan Sekolah Ramah Anak telah dipilih dan diangkat menempati masalah pada agenda publik dengan berdasarkan latar belakang yang dianggap penting oleh para pejabat terkait diantaranya yaitu:
Dua  hal  besar  yang  melatar  belakang  lahirnya  Sekolah  Ramah  Anak (SRA) yaitu untuk  memenuhi  hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi
9 Ibid., hal. 5.
10 Ibid., hal. 6.
Hak  Anak  yang  telah  di    ratifikasi  Indonesia  pada  Tahun  1990  sebagai  amanat yang harus diselenggarakan Negara,  juga  adanya tuntutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang  jelas pada pasal 54 yang berbunyi : “(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak  kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan  seksual,  dan  kejahatan  lainnya  yang dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama  peserta  didik,  dan/atau pihak  lain”.  Pada  ayat  dua  dinyatakan  sebagai  berikut  :  “(2)  Perlindungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”. 11
Selain  itu,  latarbelakang  adanya  program  Sekolah  Ramah  Anak  lainnya yaitu  juga  karena  dalam  proses  pendidikan,  anak  masih  dijadikan  sebagai  obyek dan guru sebagai pihak yang selalu benar serta masih seringnya kejadian bullying yang  terjadi  di  sekolah/madrasah.  Merujuk  pada  data  KPAI  tahun  2014-2015 tentang  Kasus  Kekerasan  (Kekerasan  Fisik,  Psikis,  Seksual  dan  Penelantaran Terhadap Anak), sebanyak 10% adalah dilakukan oleh guru. Pelecehan ( bullying ) serta  bentuk-bentuk  hukuman  yang  tidak  mendidik  kepada  anak  menjadi  yang masih  banyak  ditemukan  dengan  rincian  yaitu  seperti  mencubit    sebanyak  504 kasus,  membentak  dengan  suara  keras  sebanyak  357  kasus  dan  menjewer sebanyak 379 kasus. Selain itu, rawannya kekerasan pada anak juga terjadi karena 55% orang tua memberikan akses kepada anak terhadap kepemilikan handphone dan  internet  tetapi  63%  orang  tua  menyatakan  bahwa  tidak  melakukan pengawasan terhadap konten yang  diakses oleh anak-anak. 12
Adanya  Program  untuk  mengembangkan  Kota  Layak  Anak  juga  turut serta  menjadi  yang  melatarbelakangi  lahirnya  kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak karena  di  dalam  kebijakan  Kota  Layak  Anak  terdapat  indikator  penting  terkait
11 Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia, Panduan Sekolah Ramah Anak , (KPPPA: Jakarta, 2015), hal. 9
evaluasi  pemenuhan  31  Hak  anak  dimana  salah  satunya  yaitu  melalui  adanya Sekolah Ramah Anak. 13

## B. Tahap formulasi kebijakan
Para pembuat kebijakan kemudian membahas untuk mencari pemecahan terbaik  atas  masalah  yang  telah  masuk  ke  agenda  kebijakan.  Pada  tahap  ini, masing-masing  aktor  akan  “bermain”  untuk  mengusulkan  pemecahan  masalah terbaik
Adapun  aktor  atau  pihak-pihak  yang  terlibat  atau  berpartisipasi  dalam penyusunan  kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak  diantaranya  yaitu:  Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional  atau  Bappenas,  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan,  Kementerian  Agama,  Kementerian  Dalam  Negeri, Kementerian  Kesehatan,  Kementerian  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup,
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  Badan  Pengawas  Obat dan  Makanan,  Badan  Narkotika  Nasional,  Badan  Penanggulangan  Bencana  dan Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  serta  Yayasan Kerlip. 14
Setelah  masing-masing  aktor  mengusulkan  pemecahan  masalah terbaiknya, lahirlah empat paket kebijakan yaitu panduan Sekolah Ramah Anak, Peraturan  Presiden  tentang  Gerakan  Sekolah  Ramah  Anak, Modul  Training  of Trainer  SRA ,  dan  Materi  untuk  Modul  Pelatihan  Pendidikdan  Tenaga Kependidikan yang akan diintegrasikan kedalam Modul Pelatihan Guru yang ada di  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  untuk  memperkuat  Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) agar dapat terimplementasi di daerah dengan standar yang jelas. 15

## C. Tahap adopsi kebijakan
Setelah  pada  akhirnya  kebijakan  sekolah  ramah  anak  ditetapkan  sebagai satu alternatif kebijakan  dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara
13 Ibid., hal. 10.
14 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Panduan Sekolah Ramah Anak , (KPPPA: Jakarta, 2015), hal. 5.
15 Ibid., hal. 2.
direktur  lembaga  atau  keputusan  peradilan  terkait,  kemudian  kebijakan  tersebut dapat  diadopsi  atau  diterapkan  dengan  memerlukan  keterlibatan  dan  partisipasi semua  pihak  dalam  mewujudkannya  baik  peserta didik,  guru  dan  pihak  sekolah lainnya.  Dalam  bimbingan  para  guru  yang  penuh  perhatian  dan  bermotivasi tinggi, anak-anak yang belajar di sekolah ramah anak tumbuh sehat dan bahagia dengan  didukung  oleh  keluarga  dan  masyarakat  yang  membantu  seluruh  anak baik  perempuan  maupun  laki-laki  termasuk  anak  yang  memerlukan  pendidikan dan fasilitas khusus (disabilitas) dalam lingkungan yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusi dan nyaman.

## D. Tahap implementasi kebijakan
Jika  suatu  program  yang  telah  ditetapkan  kemudian  tidak diimplementaiskan,  hal  tersebut  hanya  akan  menjadi  catatan-catatan  elite  yang tidak ada artinya. Oleh karena itu, badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah  ditingkat  bawah  menjadi  bagian  yang  mengimplementasikan keputusan  program  kebijakan  yang  telah  dipilih  sebagai  alternatif  pemecahan masalah.  Salah  satu  pelaksana  atau  yang  mengimplementasikan  Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah MTsN 6 Sleman.
1. Tahap Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di MTsN 6 Sleman
MTsN  6  Sleman    mendapatkan  label  Sekolah  Ramah  Anak  pada tahun 2017. Namun demikian, upaya penerapan untuk mewujudkan sekolah ramah  anak  sudah  sejak  lama  terus  berusaha  dilakukan  oleh  semua  pihak sekolah  meski  dengan  standar  yang  berbeda-beda.  Pada  saat  itu,  belum  ada standar  yang  pasti  ditetapkan  oleh  peraturan  tertentu.  Akan  tetapi,  setelah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Badan PP  (Perlindungan  Perempuan)  dan  PA  (Perlindungan  Anak)  bersama-sama dengan  Gugus  Tugas  KLA  (Kota  Layak  Anak)  atau  Tim  Koordinasi  SRA daerah  Yogyakarta  melakukan  kegiatan  sosialisasi  tentang  Pemenuhan  Hak dan  Perlindungan  Anak  dalam  SRA  kepada  pihak  sekolah,  kemudian dilanjutkan dengan masing-masing satuan pendidikan melakukan penyusunan program  SRA,  sampai  pada  pelaksanaan  penandatanganan  komitmen bersama  untuk  mewujudkan  SRA  di  Satuan  Pendidikan  yang  melibatkan
semua  pihak  terkait,  sekolah  menjadi  memiliki  arah  perkembangan  SRA dengan standar yang jelas sesuai yang ditetapkan dalam panduan SRA.
Program  sekolah  ramah  anak  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mewujudkan  kondisi  nyaman,  aman,  bersih,  sehat,  peduli,  dan  berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan  perlindungan anak  dari  kekerasan,  diskriminasi,  dan  perlakuan  salah    lainnya  selama  anak berada  di  lingkungan  sekolah  yang  mana  menjadi  rumah  kedua  bagi  anak setelah  rumahnya  sendiri  sehingga  kasus  yang  terjadi  di  sekolah  mulai  dari kekerasan  sampai  keracunan  makanan  bahkan  sampai  pada  kasus  kematian karena  kecelakaan di sekolah dapat dan harus dihindarkan.
2. Aspek-Aspek  yang  Mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Sekolah  Ramah Anak di MTsN 6 Sleman
Dalam  menganalisis implementasi  Program  Sekolah  Ramah Anak di  MTsN  6  Sleman,  Peneliti  mennggunakan  teori  Edwards  III    dimana terdapat  4  aspek  yang  memperngaruhi  pelaksanaan  suatu  kebijakan  yaitu sebagai berikut:
a. Kewenangan/ Struktur Birokrasi.
Ditinjau  dari  aspek  struktur  birokrasi,  implementasi  Program Sekolah  Ramah  Anak  di  MTsN  6  Sleman  yaitu    tidak  adanya  struktur organisasi  dalam  pelaksanan  program  sekolah  ramah  anak  dan  hanya disesuaikan dengan struktur organisasi sekolah sehingga koordinasi pihak sekolah mengenai Program Sekolah Ramah Anak kurang terstruktur. Hal tersebut  karena  terjadinya  pemindahtugasan  beberapa  guru  yang merupakan  koordinator  Sekolah  Ramah  Anak  ke  sekolah  lain  sehingga struktur  organisasi  Program  SRA  yang  sudah  terbentuk  sebelumnya, dikembalikan kepada struktur organisasi sekolah.
b. Komunikasi.
Ditinjau  dari  aspek  komunikasi,  implementasi  Program  Sekolah Ramah  Anak  di  MTsN  6  Sleman  sudah  cukup  baik,  terbukti  dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan kepada guru serta sosialisasi kepada
orang tua siswa dan pengarahan kepada peserta didik di MTsN 6 Sleman mengenai  Program  Sekolah  Ramah  Anak.  Tidak  hanya  itu,  terjalinnya koordiansi yang baik antara kepala sekolah terhadap guru maupun orang tua  menjadi  faktor  yang  mendukung  keberhasilan  dari  penerapan Program Sekolah Ramah Anak di MTsN 6 Sleman.
c. Sumberdaya.
Ditinjau  dari  aspek  sumberdaya,  implementasi  Program  Sekolah Ramah  Anak  di  MTsN  6  Sleman  sudah  cukup  memadai  baik    sumber daya  manusia  maupun  sumber  daya  sarana  dan  prasarana.  Terbukti dengan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  sudah  terlatih  hak-hak anak  dimana  dalam  pelaksanaannya  sudah  menunjukkan  prinsip-prinsip sekolah ramah anak diantaranya: menciptakan situasi dan kondisi nyaman, bahagia,  penuh  kasih  sayang  dan  bebas  dari  perlakuan  diskriminasi terhadap  peserta  didik  baik  di  dalam  maupun  di  luar  kelas,  juga tersedianya sarana prasarana yang cukup lengkap mendukung pelaksanaan program  sekolah  ramah  anak,  diantaranya  yaitu:  ruang  kelas, perpustakaan,  ruang  bimbingan  konseling,  ruang  komputer,  mushola, kamar mandi, ruang UKS, perpustakaan, kantin, dll yang aman, nyaman, sehat, dan bersih.
d. Disposisi atau sikap dari pelaksana
Ditinjau  dari  aspek  disposisi,  implementasi  Program  Sekolah Ramah  Anak  di  MTsN  6  Sleman  yaitu  terdapat  sikap  positif  dan komitmen  dari  semua  pihak  sekolah  untuk  terus  mengimplementasikan Program  Sekolah  Ramah  Anak  dengan  penuh  tanggung  jawab. Diantaranya yaitu: memiliki komitmen tertulis dalam bentuk ikrar untuk mencegah kekerasan terhadap anak berbentuk pakta integritas yang dalam pembentukannya  melibatkan  semua  pihak  sekolah;  memiliki  komitmen untuk  mewujudkan  kawasan  bebas  rokok  dan  narkoba;  pelaksanaan pembelajran  yang  adil  yaitu  tidak  bias  gender,  inklusif  dan nondiskiriminatif  serta  aman,  nyaman,  bersih,  sehat  dan  menyenangkan; peserta  didik  diberikan  kesempatan  memilih  kegiatan  ekstrakurikuler
sesuai  dengan  minatnya;  sekolah  memfasilitasi  pengembangan  potensi, minat dan bakat peserta didik dengan baik; peserta didik dilibatkan dalam menyusun  kebijakan  dan  tata  tertib  sekolah;  pemberian  sanksi  atau hukuman  yang  anti  kekerasan  baik  fisik  dan  psikis  kepada  siswa,  serta baik siswa dan seluruh pihak sekolah menciptakan hubungan yang positif dengan budaya senyum, salam, sapa, salim di lingkungan sekolah.
3. Model  Pembelajaran  Sekolah Ramah  Anak  di  MTsN 6 Sleman
Dalam  implementasinya,  model  pembelajaran  Sekolah  Ramah  Anak yang digunakan MTsN 6 Sleman yaitu Child Friendly Teaching  Model (CFTM) yang berbasis 3P yaitu Provisi, Proteksi, dan Partisipasi.
Pertama, model pembelajaran yang berbasis Provisi yaitu guru  dalam proses  pembelajaran  di  MTsN  6  Sleman  sudah  cukup  memperhatikan  apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, seperti cara guru mengajar yang baik dan menyenangkan,  memenuhi  kebutuhan  kesehatan  dan  kasih  sayang  anak  di kelas  yaitu  dengan  sudah  tidak  digunakannya  kapur  sebagai  alat  tulis  tetapi digantikan  dengan  penggunaan  spidol.  Hal  tersebut  dengan  pertimbangan bahwa  debu  dari  butiran  kapur  dapat  membahayakan  kesehatan  pernafasan anak.  Selain  itu  penggunaan  LCD  di  setiap  kelas  dalam  pembelajaran  juga membantu siswa untuk lebih mudah memahami pelajaran yang diajarkan.
Kedua,  model  pembelajaran  yang  berbasis  proteksi  yaitu  guru  di MTsN  6  Sleman  sudah  cukup  memberikan  perlindungan  dan  rasa  aman kepada  peserta  didik  dari  bahaya,  ancaman,  diskriminasi,  pelecehan,  dll. Diantaranya  yaitu:  hukuman  yang  diberikan  oleh  guru  kepada  peseta  didik ketika  melakukan  kesalahan  atau  pelanggaran  didalam  kelas  tidak  pernah berupa hukuman yang menyakitkan baik fisik maupun psikis anak, akan tetapi pemberian sanksi atau hukuman lebih kepada pembinaan, pemberian nasehat, kemudian barulah pemberian sanksi yang edukatif.
Ketiga,  model  pembelajaran  yang  berbasis  partisipasi  yaitu  guru  di MTsN  6  Sleman  sudanak  cukup  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didik dalam hal kebebasan berekspresi maupun mengemuka kan pendapat di
dalam    kelas.  Anak  diberikan  kesempatan  untuk  bertanya,  menjawab  atau berargumen terkait pelajaran yang dijelaskan. Suasana belajar yang diciptakan di  kelas  pun  tidak  tegang  dan  kaku  karena  guru  menggunakan  berbagai metode  pembelajaran  yang  disesuaikan  dengan  konteks  materi  yang  hendak disampaikan,  termasuk  penggunaan  metode  diskusi  yang  sering  digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sehingga terbentuk siswa yang aktif dan bukan siswa banyak aktivitas di kelas.
4. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  serta  Strategi    Mengatasinya  dalam Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di MTsN 6 Sleman
Di  dalam  implementasi  kebijakan  sebuah  program,  tentunya  akan selalu  ada  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat.  Adapun  faktor-faktor pendukung  implementasi  kebijakan  sekolah  ramah  anak,  diantaranya  yaitu terdapat pada sikap positif dan komitmen dari semua pihak sekolah dan pihak lainnya  terutama  orang  tua  untuk  terus  mengimplementasikan  Program Sekolah  Ramah  Anak  dengan  penuh  tanggung  jawab.  Sikap  guru  ke  siswa, begitupun  sebaliknya  menunjukkan  sikap  saling  berkesinambungan menciptakan  lingkungan  yang  nyaman  sesuai  prinsip  sekolah  ramah  anak, dengan  didukung  fasilitas  yang  cukup  memadai,  guru  terus  berupaya memberikan  pelayanan  mengajar  yang  baik  dan  menyenangkan  kepada peserta didik. Kemudian dukungan positif juga ditunjukkan dari pihak orang tua  melalui  adanya  POT  (Paguyuban  Orang  Tua)  dimana  setiap  bulan diadakan pertemuan POT untuk mengetahui perkembangan anak di sekolah. Selain itu POT juga memiliki grub WA yang terhubung dengan pihak sekolah dimana memudahkan komunikasi sehingga terjalin kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua.
Sedangkan, faktor penghambat dalam mplementasi Program Sekolah Ramah Anak di MTsN 6 Sleman diantaranya yaitu terletak pada sumber daya finansial dan sarana prasarana, dimana dari aspek sumber daya finansial hanya berasal  dari  dana  BOS  yang  fokus  pengalokasiannya  tidak  hanya  pada program  sekolah  ramah  anak,  namun  ada  pembagian  alokasi  dana  untuk dianggarkan ke aspek yang lainnya juga.  Sehingga jika hanya mengandalkan
dana BOS tidaklah cukup. Oleh karena itu, dalam hal ini adanya anggaran lain dari komite sekolah cukup membantu dalam menutupi kekurangan finansial dalam  pelaksanaan  program  sekolah  ramah  anak,  terutama  untuk memfasilitasi pengembangan minat dan bakat peserta didik. Selama ini respon orang  tua  terkait  adanya  dana  POT  pun  cukup  positif,  contohnya  seperti ketika  ada  lomba  menghias  kelas  dalam  rangka  memberikan  kesempatan kepada  peserta  didik  dalam  mengatur  ruang  kelasnya  agar  dapat  senyaman mungkin menikmati proses pembelajaran di sekolah, dalam hal ini orang tua sangat  mendukung  baik  finansial  maupun  moral  yaitu  dengan  memberikan sumbangan  dana  dan  mendampingi  selama  pelaksanaan  menghias  kelas berlangsung. Selain itu, melalui dana POT yang dikelola oleh komite sekolah, juga  cukup  membantu  memenuhi  kebutuhan  anak  dalam  mengembangkan bakat  dan  minatnya.  Contohnya  yaitu  untuk  pogram  kelas  khusus  (kelas bahasa, enterpeneur, dan kelas KIR) dan ekstrakurikuler (futsal, basket, tapak suci, dll) dimana kebanyakan gurunya didatangkan dari luar, sumber dananya juga merupakan dukungan dari POT.
Kemudian dari aspek sarana dan prasarana di MTsN 6 Sleman sudah cukup  mendukung  implementasi  sekolah  ramah  anak,  hanya  saja  belum maksimal  pada  sarana  prasarana  yang  ramah  untuk  anak  berkebutuhan khusus  (disabilitas).  Hal  ini  karena  selama  ini  belum  pernah  ada  siswa disabilitas  yang  mendaftar  di  sekolah  tersebut.  Namun  demikian,  memang dibutuhkn dana yang tidak sedikit untuk memenuhi fasilitas yang ramah bagi anak  berkebutuhan  khusus.  Sedangkan  sumber  finansial  untuk pengimplementasi  Program  Sekolah  Ramah  Anak  hanya  dianggarkan  dari dana BOS.
Meskipun  di  MTsN  6  Sleman  tidak  ada  anak  berkebutuhan  khusus, tapi bukan tidak mungkin nantinya akan ada anak berkebutuhan khusus yang mendaftar di sekolah tersebut. Apabila anak berkebutuhan khusus memenuhi kriteria  penerimaan  siswa  di  MTsN  6  Sleman,  sekolah  tetap  berkomitmen untuk menerima anak tersebut karena MTsN 6 Sleman berupaya memberikan perlindungan kepada anak dari diskriminasi.

## E. Tahap monitoring dan evaluasi kebijakan
Untuk  melihat  sejauh  mana  kebijakan  yang  dibuat  telah  mampu memecahkan  masalah,  diperlukan  penilaian  atau  evaluasi  terkait  kebijakan  yang telah  dijalankan.  Oleh  karena  itu,  ditentukanlah  ukuran-ukuran  atau  kriteria- kriteria  yang  menjadi  dasar  untuk  menilai  apakah kebijakan  publik  telah  meraih dampak yang diinginkan.
Monitoring  implementasi  program  sekolah  ramah  di  MTsN  6  Sleman dilakukan  setiap  sebulan  sekali  oleh  Tim  Pengembangan  SRA  dengan mengadakan rapat pertemuan yang melibatkan semua pihak termasuk perwakilan siswa dari anggota OSIS. Kemudian, evaluasi pengembangan sekolah ramah anak dilaksanakan oleh Tim SRA yang melibatkan gugus  tugas KLA dan Dinas atau lembaga lainnya serta tidak menutup kemungkinan pemantauan  dilakukan oleh KPP  dan  PA  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan    dengan  mengacu  kepada instrument  yang  dibuat  oleh  KPPPA.  Hasil  evaluasi  menjadi  masukkan  untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengelola sekolah, dan semua pihak yang terlibat dalam menindaklajuti perbaikan pengembangan sekolah ramah anak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  analisis  konsep  dasar  siklus  kebijakan sekolah ramah anak di  MTsN 6 Sleman dapat diambil kesimpulan diantaranya yaitu: setelah  melalui  tahapan  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan,  dan  adopsi kebijakan,  lahirlah  empat  paket  kebijakan  untuk  memperkuat  Kebijakan  Sekolah Ramah  Anak  (SRA)  agar  dapat  terimplementasi  di  daerah,  salah  satunya  yaitu  di MTsN 6 Sleman dengan  melibatkan partisipasi semua pihak.
Kemudian,  tahap  implementasi  kebijakan  sekolah  ramah  anak  di  MTsN  6 Sleman  yaitu:  (1)  Struktur  Birokrasi  dalam  mengimplementasikan  program  sekolah amah  anak  di  MTsN  6  Sleman  disesuaikan  dengan  struktur  organisasi  sekolah;  (2) Komunikasi  melalui  diadakannya  sosialisasi  mengenai  program  sekolah  ramah  anak kepada  seluruh  pihak  terkait  seperti  guru,  siswa  dan  orang  tua;  (3)  Sumber  daya manusia,  sarana  prasarana,  dan  finansial  cukup  mendukung  dalam
mengimplementasikan  program  sekolah  ramah  anak;  (4)  Disposisi  melalui  adanya sikap  yang  positif  dan  komitmen  seluruh  warga  sekolah  untuk  terus mengimplementasikan  program  sekolah  ramah  anak  di  MTsN  6  Sleman;  Model pembelajaran yang digunakan di MTsN 6 Sleman sudah cukup menerapkan prinsip sekolah  ramah  anak  yaitu  provisi,  proteksi,  dan  partisipasi.  Faktor  pendukungnya yaitu  sumberdaya  manusia,  sarana  prasana,  dan  finansial  sedangkan  faktor penghambatnya  adalah  kurang  maksimalnya  sumberdaya  sarana  prasarana  dan finansial dalam mewujudkan fasilitas yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus.
Monitoring  dan  evaluasi  implementasi  program  sekolah  ramah  di  MTsN  6 Sleman dilakukan oleh Tim Pengembangan SRA yang melibatkan gugus tugas KLA dan  Dinas  atau  lembaga  lainnya  serta  tidak  menutup  kemungkinan  pemantauan dilakukan  oleh  KPP  dan  PA  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dengan  mengacu kepada instrument yang dibuat oleh KPPPA.

## DAFTAR PUSTAKA
Asisten  Deputi  Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Anak,  Deputi  Bidang  Tumbuh Kembang  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak, Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak, KPPA: Jakarta, 2014 Hasbullah, M, Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Panduan Sekolah Ramah Anak , KPPPA: Jakarta, 2015 Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2014  Tentang  Kebijakan  Sekolah Ramah Anak.
Ramadhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramadhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik” , Jurnal Publik, Vol. 11 No. 01, Januari 2017 Rusdiana, A, Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi , Bandun: Pustaka Setia, 2015 Winarno,  Budi, Kebijakan  Publik  :  Teori,  Proses,  dan  Studi  kasu s,  Yogyakarta:  CAPS Center of Academic Publishing Service, 2014
https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari  - april-2019-masih-tinggi  ,  diakses  pada  tanggal  19  Novemver  2019,  pukul 15.10 WIB.