## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3110/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang  Hak Asasi Manusia(Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka)
Ilham Gumelar 1 , Gunawan Nachrawi 2
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Article Info Abstrak Article history: Received : 11 Maret 22022 Publish: 21 Maret 2022 Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak setiap individu yang harus dijaga serta dihormati  oleh  setiap  orang.  Di  Indonesia,  hak  asasi  masnusia  dinyatakan  di dalam UUD 1945 Pasca-amandemen. Di antara semua pasal, pada Pasal Pasal 6  ayat  1  menjelaskan  tentang  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anggota  TNI menurut Undang-undang Hak  Asasi  Manusia (Studi  Kasus Gerakan  Separatis Organisasi Papua Merdeka) di UUD menjelaskanbahwa TNI berperan sebagai alat  Negara  di  bidang  Pertahanan  adalah  termasuk  dalam  kategori  Hak  Asasi Manusia  yang  berhak  didapatkan  oleh  setiap  warga  negara  Indonesia.  Prinsip utama  yaitu:  hak  perlindungan  jiwa  (hak  hidup),  Penelitian  ini  dengan menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  undangan  RI, dimana setiap  bentuk pelanggaran HAM  baik  yang dilakukan oleh seseorang, kelompok  atau  suatu  instansi  atau  bahkan  suatu  Negara  akan  diadili  dalam pelaksanaan  peradilan  HAM,  pengadilan  HAM  menempuh  proses  pengadilan melalui  hukum  acara  peradilan  HAM  sebagaimana  terdapat  dalam  Undang- Undang  pengadilan  HAM.  Sebagai  makhluk  sosial  kita  harus  mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di  samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan  pelanggaran  HAM.  Jadi  dalam  menjaga  HAM  kita  harus  mampu mengimbangi  antara  HAM  kita  dengan  HAM  orang  lain.  Mewujudkan  Hak Asasi  Manusia  dengan  baik  memang  tidak  mudah,  perlu  adanya  usaha  dari setiap  individu.  Yang  paling  utama,  tentu  saja  diperlukan  adanya  niat  untuk memahami  nilai-nilai pancasila  yang ditetapkan. Baik dari  individu,  keluarga, masyarakat  bangsa  dan  Negara.  Mempraktekkan  nilai-nilai  tersebut  secara terus-menerus  atau  membiasakannya,  sehingga  tidak  ada  lagi  pelanggaran kepada Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia pun dapat terlaksana dengan baik.
Keywords: Perlindungan hukum bagi anggota TNI
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Ilham Gumelar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM ilhamgumelar2807@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang Masalah
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34  tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional Indonesia  disahkan  oleh  Presiden  Megawati  Soekarnoputri  pada  tanggal  16  Oktober  2004  di Jakarta. Diundangkan oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo pada  tanggal 16 Oktober 2004 di  Jakarta  dan  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 127 serta ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.
Pasal  6  ayat  1  menjelaskan  bahwa  TNI  berperan  sebagai  alat  Negara  di  bidang Pertahanan yang berfungsi:
a. Penangkal  terhadap  setiap  bentuk  ancaman  militer  dan  ancaman  bersenjata  dari  luar  dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
Dalam  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  HAM  disebutkan bahwa “Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakekat  dan  keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang, demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia”.  Tercantum  juga  dalam UUD 1945 :
a. Pasal  27  ayat  1:  Segala  warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.
b. Pasal 28 :  Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
c. Pasal 29 ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk  beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
d. Pasal 30 ayat 1 :  Tiap-tiap  warga  Negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  usaha pertahanan dan keamanan Negara.
e. Pasal 31 ayat 1 : Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Negara  adalah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pertahanan  negara  adalah  segala  usaha  untuk  menegakkan  kedaulatan  negara, mempertahankankeutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  melindungi keselamatan  segenap  bangsadari  ancaman  dan  gangguan  terhadap  keutuhan  bangsa  dan negara,  disusun  dengan  memperhatikankondisi  geografis  Indonesia  sebagai  negara kepulauan.
6. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruhwarga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini  oleh  pemerintahdan  diselenggarakan  secara  total,  terpadu,  terarah,  berkesinambungan, dan  berkelanjutan  untukmenegakkan  kedaulatan  negara,  mempertahankan  keutuhan wilayah.  Negara  Republik  Indonesia,  danmelindungi  keselamatan  segenap  bangsa  dari setiap ancaman.
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
8. Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
9. Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.
10. Panglima  TNI  yang  selanjutnya  disebut  Panglima  adalah  perwira  tinggi  militer  yang memimpin TNI.
11. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
12. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala StafAngkatan Udara.
13. Prajurit adalah anggota TNI.
14. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI.
15. Prajurit  Sukarela  adalah  warga  negara  yang  atas  kemauan  sendiri  mengabdikan  diri  dalam dinaskeprajuritan.
16. Prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkanberdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Prajurit  siswa  adalah  warga  negara  yang  sedang  menjalani  pendidikan  pertama  untuk menjadi prajurit.
18. Pendidikan  pertama  adalah  pendidikan  untuk  membentuk  Prajurit  Siswa  menjadi  anggota TNI yangditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
19. Pendidikan  pembentukan  adalah  pendidikan  untuk  membentuk  tamtama  menjadi  bintara atau bintaramenjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.
20. Militer  adalah  kekuatan  angkatan  perang  dari  suatu  negara  yang  diatur  berdasarkan peraturanperundang-undangan.
21. Tentara  adalah  warga  negara  yang  dipersiapkan  dan  dipersenjatai  untuk  tugas-tugas pertahanan negaraguna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
22. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilaimengancam  atau  membahayakan  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah  negara,  dan keselamatansegenap bangsa.
23. Ancaman  militer  adalah  ancaman  yang  dilakukan  oleh  militer  suatu  negara  kepada  negara lain.
24. Ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.
25. Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga negara suatu negara  yang  bertindak melawanpemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.
Dalam kurun waktu lebih dari setengah abad, dari tiga daerah di Indonesia yang menjadi sorotan dunia karena memiliki sejarah hubungan antara masing-masing daerah terburuk adalah Papua yang memiliki sejarah terpanjang hubungan buruk dengan Provinsi Jakarta. Bila dihitung waktu,  maka  Papua  sampai  dengan  tahun  2018  sudah  genap  55  tahun  (sejak  1  Mei  1963). Artinya sudah kurang lebih 56 tahun persoalan di Papua menjadi persoalan negara dan bangsa Indonesia. (HAM Intinya adalah bagaimana agar hak-hak hidup yang layak bagi orang pribumi Papua,  sama  dengan  hak-hak  hidup  yang  layak  bagi  warga  negara  Indonesia  yang  terdapat  di Undang-undang Dasar 1945.
Papua yang sangat kaya dengan berbagai sumber daya alam dan tanah yang mengandung sumber-sumber mineral, mas, gas,uranium; laut yang mengandung banyak keindahan dan jenis- jenis  ikan  yang  luar  biasa,  hutan  yang  sangat  kaya  dengan  berbagai  jenis  pohon  yang  mahal harganya dan juga khasiat herbal luar biasa serta bewan-hewan dan jenis burung yang beberapa di  antaranya  tidak  terdapat  di  daerah  bahkan  di  Negara  lain,  belum  lagi  adat-istiadat  dari berbagai etnis Papua yang jumlahnya kurang lebih 253 etnis. Tetapi, berbagai jenis pelanggaran HAM terjadi, bahkan sampai sekarang konlik masih berkepanjangan.
Nyaris  setiap  hari  masyarakat  hidup  rasa  cemas  dan  merasa  tidak  aman  baik  penduduk pribumi  maupun  pendatang,  terutama  yang  berada  di  daerah-daerah  pegunungan,  antara  lain karena  setiap  saat  melihat  ada  banyak  warga  Negara  Indonesia  yang  berpakaian  Militer  (TNI dan POLRI) lalu-lalang juga di jalan-jalan di pusat kota, di kampung-kampung-tidak hanya di daerah perbatasan.
Tuduhan  yang  dilakukan  oleh  beberapa  Negara  Pasifik  terhadap  Indonesia  di  dalam forum PBB yang menganggap bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Papua, dinilai Indonesia sebagai  tindakan  yang  tidak  bersahabat  dan  mengintervensi  kedaulatan  negara  Republik Indonesia dengan mereka turut campur dalam masalah di lingkup nasional Republik Indonesia, karena  setiap  negara  memiliki  sistem  hukum  nasionalnya  untuk  menyelesaikan  permasalahan yang ada di dalam negara tersebut.
Ketujuh  negara  di  kepulauan  pasifik  yang  melakukan  tuduhan  terhadap  Indonesia  yaitu Negara  Vanuatu,  Salomon  Island,  Tonga,  Nauru,  Marshall  Island,  Tuvaludan  Palau  yang tergabung  dalam  Koalisi  Kepulauan  Pasifik  untuk  Papua/ Pacific  Coalition  on  West Papua (PCWP)  dimana  mereka  melakukan  tuduhan  terhadap  Indonesia  mengenai  isu  pelanggaran HAM  yang  terjadi  di  Indonesia  tepatnya  di  Papua  dan  Papua  Barat.  Secara  terang-terangan negara-negara tersebut mengusik dan ikut campur urusan luar negeri yaitu  negara Indonesia.
Negara-negara  tersebut  di  forum  PBB  menyerukan  kebebasan  bagi  Papua  Barat  untuk menentukan nasibnya sendiri. Indonesia sebagai negara yag berdaulat yaitu negara yang mampu dan  berhak  mengurus  kepentingan  dalam  negeri  ataupun  luar  negeri  tanpa  bergantung  pada suatu  negara  lain  (Supriyadi,  2013).  Indonesia  tentu  tidak  tinggal  diam  atas  tuduhan  yang dilakuan oleh tujuh Negara Kepulauan Pasifik tersebut. Dalam sebuah forum PBB yaitu Sidang Umum  ke-71  PBB  di  markas  PBB  di  New  York  pada  20  sampai  26  September  2016  yang
sejatinya memiliki agenda membahas soal tujuan pembangunan berkelanjutan dan respon global terhadap  perubahan  iklim,  namun  dalam  forum  tersebut  sejumlah  negara  di  Kepulaua  Pasifik tersebut  mengangkat  isu  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  di  Papua.  PBB  dengan  mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorial.
Dalam  forum  tersebut  Indonesia  juga  menyatakan  bahwa  negara-negara  di  Kepulauan Pasifik  tersebut  merancang  laporan  bermotif  politik  untuk  mendukung  kelompok  separatis  di provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  yang  telah  secara  konsisten  terlibat  dalam  menghasut kekacauan politik dan melakukan serangan teroris bersenjata.
TNI  sebagai  alat  alat  pertahanan  negara  masih  lemah  karena  TNI  mengakui  sulit membedakan  masyarakat  sipil  biasa  dengan  anggota  kelompok  kriminal  bersenjata  (KKB)  di wilayah yang rawan serangan grup separatis di Papua. Terkait penembakan terhadap warga sipil yang  dilakukan  oleh  aparat  keamanan,  pihak  keluarga  menuntut  aparat  keamanan  karena  para korban  bukan  anggota  kelompok  bersenjata.  kami  merasa  Negara  itu  lemah    kepada  anggota TNI  yang  sedang mengalami permaslahan seperti kasus salah sasaran, padahal sejumlah orang yang berkelompok bersenjata yang juga terus melakukan kekerasan masif kepada aparat baik tni maupun polri.1
Anggota  TNI  juga  manusia  biasa  yang  mempunyai  seperangkat  hak  yang  melekat pada hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  Negara,  hukum  dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam HAM,  yang dilindungi dapat berupa individu, kelompok atau harta benda. Negara atau pejabat  negara  sebagai  bagian  dari  negara  mempunyai  kewajiban  dalam  lingkup  internasional untuk melindungi warga negara beserta harta bendanya (Suseno, 2001).
Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan  Tuhan  Yang  Mahakuasa,  yang  patut  memperoleh apresiasi  secara positif.  Kini, HAM  diperbincangkan  dengan  intens  seiring  dengan  intensitas  kesadaran  manusia  atas  hak yang  dimilikinya.  Gerakan  dan  diseminasi  HAM  terus  berlangsung  bahkan  dengan  menembus batas-batas teritorial sebuah negara. Begitu derasnya kemauan dan daya desak  HAM, maka jika ada sebuah negara yang diidentifikasi telah melanggar HAM, dengan sekejap mata nation-state dibelahan  bumi  ini  memberi  respon,  terlebih  beberapa  negara  yang  dijuluki  “adi  kuasa”, memberikan kritik, tudingan bahkan kecaman keras seperti embargo dan sebagainya.5Perkembangan  dalam  hukum  internasional  telah  mengindikasikan  bahwa  Hak Asasi Manusia merupakan salah satu isu penting dan universal, sehingga perlindungan terhadap hak-hak  tersebut  harus  diutamakan  dalam  hubungan  antar  negara.Indikasinya  dapat  terlihat dengan  lahirnya  salah  satu  deklarasi  penting  dalan  HAM,  yaitu Universal  Declaration  of Human  Right 1948  (DUHAM  1948).  Dalam  Deklarasi  Wina  1993,  tiap-tiap  negara  telah berkomitmen bahwa setiap Hak Asasi Manusia bersifat Universal (Muhtaj, 2007).
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  hukum  internasional  (publik)  adalah  keseluruhann kaidah-kaidah  dan  asas-asas  hukum  yang  mengatur  hubungan  atau  persoalan  yang  melintasi batas  Negara-negara  (hubungan  Internasional)  yang  bukan  bersifat  perdata.  Dari  pengertian yang diberikan Mochtar Kusumaatmadja tersebut tampak bahwahubungan internasional tidaklah terbatas terbatas hubunga n yang dilakukan oleh antar Negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh Negara dengan subjek non Negara atau subjek non Negara satu sama lain (Salim, 2002).
Negara Menurut Hukum Internasional Menurut J.L Bierly, Negara adalah suatu lembaga (institution),  sebagai  suatu  wadah  dimana  manusia  mencapai  tujuan-tujuan  nya  dan  dapat melaksanakan  kegiatan-kegiatannya,  sedangkan  Malcver  mendefinisikan  Negara  sebagai  suatu kesatuan  yang  memiliki  kekuasaan  berdasarkan  hukum  di  suatu  wilayah  yang  dibatasi  oleh adanya  kondisi-kondisi  tertib  sosial  eksternal  yang  sifatnya  universal.  Menurut  L.J  Van Apeldorn  pengertian  Negara  menunjuk  kepada  berbagai  gejala  yang  sebagian  termasuk  pada kenyataan dan sebagian lagi menunjuk pada gejala-gejala hukum.
Salah  satu  pengertian  Negara  menurutnya  adalah  suatu  “... as  association  which  acting through law as promulgated by government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order” (Effendi, 1980).
Wilayah  atau  daerah  tertentu  yang  didiami  oleh  suatu  bangsa.  Lebih  lanjut  dijelaskan bahwa negara mempunyai arti sebagai berikut:
a. Perkataan  Negara  dipakai  dalam  arti  penguasa,  jadi  untuk  menyatakan  orang  atau  orang- orang  yang  memiliki  kekuasaan  tertinggi  atas  persekutuan  rakyat  bertempat  tinggal  dalam suatu daerah.
b. Perkataan  Negara  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  persekutuan  rakyat,  yaitu  untuk menyatakan  suatu  bangsa  yang  hidup  dalam  suatu  daerah,  di  bawah  kekuasaan  tertinggi, menurut kaidah-kaidah hukum yang sama.
c. Negara  ialah  suatu  wilayah  tertentu.  Perkataan  Negara  digunakan  untuk  menyatakan  suatu daerah, dimana tempat suatu bangsa berdiri di bawah kekuasaan yang tertinggi.
d. Negara  diartikan  sebagai  kas  negara  atau  fiskus,  yang  maksudnya  adalah  harta  yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum (Effendi, 1980).
Selengkapnya Biere  de  Hans mengemukakan  Negara  adalah  lembaga  manusia, manusialah yang membentuk Negara. Terkait berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yuridiksi  hukum.Pernyataan  ini  mengandung  suatu  pengertian  bahwa  bangsa  dalam  suatu negara  yang  merdeka  memiliki  kewenangan  atau  kekuasaan  secara  eksklusif  dan  bebas melakukan  berbagai  kegiatan  kenegaraan  sesuai  kepentingannya,  asalkan  kegiatan  atau kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan negara lain dan hukum internasional.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  penulis  membuat  judul  skripsi  perlindungan hukum  bagi  anggota  TNI  menurut  undang-undang    hak  asasi  manusia  (studi  kasus  gerakan separatis organisasi papua merdeka).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Umum Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan  terhadap  makhluknya,  hak  asasi  tidak  boleh  dijauhkan  atau  dipisahkan  dari  dipisahkan dari  eksistensi  pribadi  individu  atau  manusia  tersebut.  Hak  asasi  tidak  bisa  dilepas  dengan kekuasaan  atau  dengan  hal-hal  lainnya,  Bila  itu  sampai  terjadi  akan  memberikan  dampak kepada  manusia  yakni  manusia  akan  kehilangan  martabat  yang  sebenarnya  menjadi  inti  nilai kemanusiaan.
Walapun  demikian,  bukan  berarti  bahwa  perwujudan  hak  asasi  manusia  dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri demi mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah  ketaan  terhadap  aturan  menjadi  penting.  Berdasarkan  ketentuan  dalam  pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  tersebut  sudah  dijelaskan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh  siapapun  oleh  karena  itu terhadap  hak  asasi  manusia  negara  sebagai  pelindung  warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya.
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dipercayai  memiliki  nilai  yang  universal.  Nilai  universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam  berbagai  produk  hukum  nasional  diberbagai  negara  untuk  dapat  melindungi  dan menegakkan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Bahkan  nilai  universal  ini  dikukuhkan  dalam  instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukan bahwa  nilai-nilai  HAM  yang  universal  ternyata  dalam  penerapannya  tidak  memiliki  kesamaan yang seragam.
Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut :
a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
c. Hakiki,  artinya  hak  asasi  manusia  adalah  hak  asasi  semua  umat  manusia  yang  sudah  ada sejak lahir.
d. Universal,  artinya  hak  asasi  manusia  berlaku  untuk  semua  orang  tanpa memandang  status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.
Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang  berlaku  seumur  hidup  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh  siapapun.ada  bermacam- macam hak asasi manusia yaitu :
a. Hak-hak  asasi  untuk  mandapatkan  perlakuan  yang  sama  dalam  hukum  dan  pemerintahan , yaitu  hak  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  hukum  dan  pemerintahan  ataurights  of  legal equality.  Hak-hak  asasi  hukum  sebagai  berikut  :  hak  mendapatkan  perlakuan  yang  sama dalam  hukum  dan  pemerintahan,  hak  untuk  menjadi  pegawai  negeri  sipil  (PNS),  dan  hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
b. Hak  asasi  untuk  mendapatkan  perlakuan  tata  cara  peradilan  dan  perlindungan  atau procedural rights yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.  Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan.
Dan  hak  persamaan  atas  perlakuan  penggeledahan,  penangkapan,  penahanan,  dan penyelidikan  di  muka  hukum.  Tertanggalkan  karenanya.  Maka  logislah  negara,  sebagai  hasil perjanjian  mayoritas  masyarakat  tadi,  menjamin  perlindungan  hak  asasi  individu  warga negaranya.
Beranjak  lebih  jauh,  konsepsi  hak  asasi  tidak  saja  membenarkan  keberadaan  manusia sebagai makhluk yang sadar pada pentingnya hidup bermasyarakat dan sosial. Konsepsi HAM juga  sebagai  citraan  dirinya  sebagai  mahluk  yang  bermartabat  dalam  persoalan  dan  konflik. Frans  Magnis  Suseno  mengatakan,  “Hak-hak  asasi  manusia  adalah  sarana  untuk  melindungi manusia modern terhadap ancaman-ancaman yang sudah terbukti keganasannya. HAM sebagai Anugerah dan Hukum Kodrat.
Konsep  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  sebenarnya  dapat  dilacak  secara  teologis  lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada  manusia  lainnya.  Hanya  satu  yang  mutlak,  yakni  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Keberadaanya  sebagai  prima  facie,  berkonsekuensi  pada  kerelatifan  pengetahuan  manusia. Pengetahuan tersebut membawa memberikan pemahaman; manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan.
Tidak  ada  satu  daya  pun,  begitupula  kuasa,  yang  dapat  membatalkan  hak  hidup  yang diberikan Tuhan kepada manusia, walaupun manusia tersebut melakukan perbuatan yang paling keji.  Penghormatan  pada  hak-hak  dasar  manusia  juga  berarti  penghormatan  kepada  Sang Penciptanya.
Sandaran  konsepsi  HAM  sebagai  hakikat  makluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sesuai  dengan Pasal  1  butir  1  UU  Nomor  39  Tahun  2009  tentang  HAM.  HAM  adalah  seperangkat  hak  yang melekat  pada  hakikat  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Konsepsi  HAM  di  atas,  jika  dirunut  lebih  ke  belakang,  muncul  dari  teori  hak  kodrati ( natural  rights  theory ).  Teori  tersebut  muncul  dari  teori  hukum  kodrat  ( natural  law  theory ). Salah  seorang  pemikir  yang  banyak  berbicara  tentang  hukum  kodrat  adalah Thomas  Aquinas .
Hukum kodrat, dalam pandangan Aquinas adalah partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi.  Hukum  yang  disebutkan  belakangan  inilah  yang  paling  utama  dan  menjadi  asas  dan keadilan  hukum  buatan  manusia.  Aquinas  menyatakan,  hukum  positif  yang  tidak  diturunkan dari hukum abadi tidak dapat mencerminkan keadilan.
Jika  hukum  positif,  sebagai  hukum  ciptaan  manusia  melanggar  atau  gagal  dalam melindungi hak-hak kodrat dari hukum 38 Lahir di desa Aquino , sebuah desa antara Roccasecca dan Napoli, Tahun 1224. Thomas Aquinas selain seorang pemikir keagamaan, ia juga seorang filosof  hukum.  Hukum  dalam  pandangannya  adalah  perintah  akal  budi  demi  kebaikan  umum dan difomulasikan oleh orang yang bertugas memimpin masyarakat. Hukum memiliki beberapa karakteristik, yaitu:
a. Rasionalitas,  karena  hukum  merupakan  perinah  akal  budi.  Artinya,  jika  seseorang menghendaki  suatu  tujuan  tertentu,  akal  budinya  memerintahkan  tentang  apa  yang seharusnya dilakukannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
b. Teleologis atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu, yaitu demi kebaikan umum. Dalam defenisi  tersebut,  hukum  dibuat  berdasarkan  kepentingan  masyarakat,  yaitu  disusun  demi kebaikan umum.
c. Untuk kepentingan tersebut, maka pembuatan hukum menjadi wewenang masyarakat secara keseluruhan  atau  menjadi  wewenang  seseorang  yang  ditunjuk  mewakili  masyarakat (Sumaryono, 2002).
Locke berpendapat  meskipun  manusia  menyerahkan  haknya  kepada  negara,  penyerahan itu  tidaklah  secara  absolut.  Ada  hak-hak  yang  tetap  kekal melekat  di  masing-masing  individu. Hak  yang  diserahkan  adalah  hak  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  negara  semata.  Pendapat tersebut  didasarkan  pada  pandangannya  bahwa  proses  perjanjian  masyarakat  ( treaties  of  civil goverment) terbagi menjadi dua. Proses pada tahap pertama adalah perjanjian individu dengan warga negara lainnya untuk membentuk pemerintahan dan negara politis. Perjanjian pertama ini disebutnya dengan Pactum Unionis.
Tahap  ini  berlanjut  ke Pactum  Subjectionis ,  dimana  setiap  perjanjian  di  tahap  pertama terbentuk  atas  dasar  suara  mayoritas.  Konsepsi  mayoritas  dari  masing-masing  subyek menunjukkan bahwasanya pembentukan perjanjiannya tidaklah absolut. Hak-hak dasar individu tidaklah hak milik mereka; banyak sekali hal yang tidak menjamin (hak tersebut) dalam keadaan alam.” Keadaan alam yang tidak menjamin, dan tidak memberikan kepastian tersebut, berupa:
a. Tidak adanya hukum yang ditetapkan untuk menjadi patokan benar-salah.
b. Tidak ada  hakim  yang  diketahui  dan  tidak  berat  sebelah,  yang  mempunyai  wewenang  jika terjadi perselisihan paham (Sumaryono, 2002).
c. Tidak  ada  kekuasaan  yang  menopang  dan  mendukung  keputusan  yang  benar  dan  untuk melaksanakan keputusan itu sebagaimana mestinya. Ketidaktersediaan fasilitas itu dari alam membuat manusia, meskipun memiliki hak istimewa, membutuhkan Negara Hukum. Maka logislah negara, sebagai hasil perjanjian mayoritas masyarakat tadi, menjamin perlindungan hak  asasi  individu  warga  negaranya.  Beranjak  lebih  jauh,  konsepsi  hak  asasi  tidak  saja membenarkan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  yang  sadar  pada  pentingnya  hidup bermasyarakat dan sosial. Konsepsi HAM juga sebagai citraan dirinya sebagai mahluk yang bermartabat dalam persoalan dan konflik.
Frans  Magnis  Suseno mengatakan,  “Hak-hak  asasi  manusia  adalah  sarana  untuk melindungi  manusia  modern  terhadap  ancaman-ancaman  yang  sudah  terbukti  keganasannya. Hak-hak itu disadari sebagai reaksi terhadap pengalaman keterancaman segi-segi  kemanusiaan yang hakiki. Melalui paham hak asasi, tuntutan untuk menghormati martabat manusia mendapat rumusan operasional dalam bahasa hukum dan politik.”
Ketentuan yang memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia.”73 Reformasi memang merupakan  hujan  rahmat  untuk  Hukum  HAM  di  Indonesia.  Perubahan  hukum  dari  Orde  Baru mendorong pemerintah Indonesia lebih memerhatikan perlindungan HAM (Sumaryono, 2002).
Hasilnya,  selain  amandemen  kedua  UUD  1945,  dihasilkan  pula  TAP  MPR  Nomor XVII/MPR/1998  tentang  HAM  dan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM.
Ditambah  dengan  hasil  amandemen  kedua  tadi,  ketiga  perundang-undangan  HAM  ini  cukup menjadi paket hukum, dan juga berarti pandangan bernegara, perihal HAM di Negara Pancasila. Konsepsi Hukum HAM di Indonesia:
Landasan  Hukum  HAM  di  Indonesia  Setelah  pemerintahan  totaliter  Orde  Baru digulingkan  mahasiswa  pada  Mei  1998,  dan  mundurnya  Soeharto  sebagai  Presiden  RI,  angin segar  pembaruan  hukum  Indonesia  pun  kuat  berhembus.  Desakan  untuk  memasukkan  HAM lebih  detail  ke  dalam  konsitusi  Indonesia  kembali  mengemuka.  B.J  Habibie  pun  sebagai presiden yang menggantikan Soeharto bergerak cepat dengan menyusun Rencana Aksi Nasional HAM.  Sebenarnya  desakan  konstitualitas  HAM  sudah  bergulir  sejak  jatuhnya  kepemimpinan Soekarno, 1966 (Asshiddiqie, t.t).
Konstitualitas perlindungan HAM muncul pada sidang Umum MPRS 1968 di awal Orde Baru.  MPRS  ketika itu  sudah membentuk  Panitai Ad  Hoc penyusunan  HAM.  Hasilnya  adalah sebuah rancangan Keputusan MPRS tentang piagam Hak Asasi serta Kewajiban Warga Negara. Tetapi sayang sekali rancangan tersebut tidak berhasil diajukan ke sidang MPRS untuk disahkan sebagai  ketetapan  MPRS.  BJ  Habibie  tak  punya  pilihan  lain  selain  merespon  semangat reformasi.  Seiring  dengan  masuknya  kekuatan  kalangan  pro-demokrasi  ke  dalam  parlemen, wacana  konstitualitas  perlindungan  HAM  semakin  kuat.  Hasil  pertama  adalah  ketok  palu Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1999 tentang HAM.
Wacana konstitualitas perlindungan HAM tidak lagi pada perdebatan teori HAM, namun sudah  meningkat  pada  pemasukan  Pasal-pasal  perlindungan  HAM  ke  dalam  UUD.  Sebelum amandemen  UUD  bergulir,  Habibie  sudah  mengajukan  RUU  HAM  ke  DPR.  Tidak  berselang lama. Pada 23 September 1999 dicapailah konsensus pengesahan UU HAM tersebut, yakni UU Nomor  39  Tahun  1999.  Maka  dengan  diamandemennya  UUD  1945,  jadilah  ketiganya  sebuah paket landasan –baik filosofis, politis, dan yuridis- hukum HAM di Indonesia.
Diceritakan  lebih  lanjut  panitia  ad  hoc  ini  dibantu  oleh  satu  tim  asistensi  ilmiah,  antara lain melibatkan Prof. Hazairin, SH, Dr. Soekiman Wirjosardjojo, A.G, Pringgodigdo SH, Prof. Notonogoro,  SH,  Achmad  Subardja,  SH,  Prof.  Sunario  SH,  dan  Prof.  SJ.  N.  Drijarkara (Asshiddiqie, t.t).
Alasan  tidak  disahkannya  piagam  HAM  tersebut  karena  faksi  Karya  Pembangunan  dan ABRI  mengatakan,  akan  lebih  tepat  jika  piagam  itu  disiapkan  oleh  MPR  hasil  pemilu,  bukan oleh  MPRS  yang  sifatnya  “sementara”.  Namun  kenyataannya  setelah  pemilu  1971,  dan  MPR terbentuk,  Rancangan  Piagam  HAM  tersebut  tidak  pernah  diajukan  kembali.  Fraksi  Karya Pembangunan  dan  fraksi  ABRI  tidak  pernah  mengingat  lagi  apa  yang  mereka  putuskan  pada sidang umum MPRS 1968 itu. Lihat Rhona K.M. Terkait perubahan kedua UUD 1945, dimana rumusan HAMdijelaskan khusus dalam bab tersendiri, bab X.
Majda  El-Muhtaj  mengatakan,  “Muatan  HAM  dalam  perubahan  kedua  UUD  1945  jauh melebihi  ketentuan  yang  pernah  diatur  dalam  UUD  1945.  Selain  karena  terdapatnya  satu  bab tersendiri,  hal  lain  adalah  berisikan  Pasal-pasal  yang  berkaitan  langsung  dengan  HAM,  baik secara pribadi maupun sebagai warga negara Indonesia.
Muatan  HAM  dalam  perubahan  kedua  UUD  1945  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk komitmen  jaminan  konsitusi  atas  penegakan  hukum  dan  HAM  di  Indonesia.  Selanjutnya,  jika dirumuskan dalam poin materi hak asasi manusia yang telah diadopsikan tersebut dalam UUD, dapat temukan 27 materi, yaitu: Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang  sah.  Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Muhtaj, 2009).
Perubahan Kedua UUD 1945  Pasal 28A.78  Ayat (2) ini berasal dari Pasal 28B  Ayat (1) Perubahan  Kedua  UUD  1945.Perubahan  Kedua  UUD  1945  Pasal  28B  Ayat  (2)  setiap  orang berhak  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  setiap  dasar  apapun  dan  berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya,  memilih pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat tinggal  di  wilayah  negra  dan  meninggalkannya,  serta  berhak  kembali.Setiap  orang  berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan , menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh, memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  jenis saluran yang tersedia.Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 80 Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28I Ayat (2) (Asshiddiqie, t.t).
Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1). Perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28E Ayat  (2).  Perubahan  Kedua  UUD  1945  Pasal  28  Ayat  (3).  84  Perubahan  Kedua  UUD  1945 Pasal 28F.
Ancaman  dan  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuai  yang  merupakan  hak asasi.Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  dan  perlakuan  merendahkan  derajat martabat  manusia  dan  berhak  memperoleh  suaka  politik  dari  negara  lain.  Setiap  orang  berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.
Setiap  orang  berhak  mendapatkan  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan  keadilan.  Setiap  orang berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  untuh  sebagai manusia  yang  bermartabat.  Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik tersebut  tidak  boleh  diambil  alih  secara  sewenang-wenang  oleh  siapapun.  Ayat  (5)  ini  berasal dari Pasal 28G Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.
Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28G Ayat (2). 87 Ayat (1) ini berasal dari Pasala 28H Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.88 Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28H Ayat (2).89 Perubahan  Kedua  UUD  1945  Pasal  28H  Ayat  (3).90  Perubahan  Kedua  UUD  1945  Pasal  28H Ayat (4) (Asshiddiqie, t.t).
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan  pendidikan  dan  memperloleh  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejateraan umat manusia.Setiap orang berhak untuk  memajukan  dirinya  dalam  memperjuangkan  haknya  secara  kolektif  untuk  membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.  Setiap  orang  berhak  atas  status  kewarganegaraan.  Negara,  dalam  keadaan  apapun,  tidak dapat  mengurangi  hak  setiap  orang  untuk  hidup  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai pribadi  di  hadapan  91  Ayat  (5)  ini  berasal  dari  Pasal  28  C  Ayat  (1)  Perubahan  Kedua  UUD 1945.92 Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28C Ayat (2) 93 Ayat (7) ini berasal dari Pasal 28D Ayat  (1)  Perubahan  Kedua  UUD  1945.  94  Ayat  (8)  ini  berasal  dari  Pasal  28D  Ayat  (2) Perubahan Kedua UUD 1945.
95 Ayat ini berasal dari Pasal 28E Ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945.hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Negara menjamin penghormatan atas identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  selaras  dengan  perkembangan  zaman  dan tingkat  peradaban  bangsa.  Negara  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  etika  dan  moral  kemanusiaan yang  diajarkan  setiap  agama,  dan  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk danmenjalankan  ajaran  agamanya.  Perlindungan,  pemajuaan  penegakan  dan  pemenuhan  HAM adalah  tanggung  jawab  negara,  terutama  pemerintah.Untuk  memajukan,  menegakkan  dan melindungi  HAM,  sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang  demokratis,  maka  pelaksanaan HAM  dijamin,  diatur  dan  dituangkan  dalam  perundang-undangan.  Berasal  dari  rumusan  Pasal
28I  Ayat  (1)  Perubahan  Kedua  yang  perumusannya  mengandung  kontroversi  di  kalangan banyak pihak.
Berasal dari Pasal 2 ayat (3) yang disesuaikan dengan sistematika perumusan keseluruhan Pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara.98 Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 J ayat (4).100 Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (5).
Untuk menjamin pelaksaan Pasal 4 ayat (5) di atas, dibentuk komisi nasional HAM yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan undang-undang. Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Asshiddiqie, t.t).
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang  diterapkan  dalam  UU  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan  perimbangan  moral,  nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis.
Dua  puluh  tujuh  materi  HAM  dalam  Konstitusi  Indonesia  ini,  jika  diparalelkan  dengan Pasal-pasal dalam TAP MPR XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 39 tentang Hak  Asasi  Manusia  dapat  ditemukan  intisari  materi  hak  yang  dijamin  dalam  hukum  Ham Indonesia. Hal ini dapat dilihat di tabel 1.103101 Konstitusi menguatkan UU tentang HAM dan Komnas HAM 102 Berasal dari Pasal 28 J Perubahan Kedua UUD 1945 (Muhtaj, 2007).
Namun penyusun melihat ada kesalahan di beberapa Pasal. Penyusun megonfirmasi pasal- pasal tersebut pada undang-undang, khususnya undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  manusia,  dan  melakukan  perbaikan . Pokok-pokok  Materi  Hukum  HAM  Indonesia Jimly  Asshiddiqie,  sarjana  hukum  Indonesia,  mengategorikan  materi  hak  asasi  manusia Indonesia pada empat kategori pokok.
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, setiap orang berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan,  perlakuan  atau  penghukuman  lain  yang  kejam,  tidak manusiawi,  dan  merendahkan  martabat  manusia,  setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari perbudakan,  setiap  orang  berhak  untuk  beragama  dan  beribadat  menurut  kepercayaan agamanya, setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani, setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hokum, setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.
Setiap  orang  berhak  untuk  tidak  dituntut  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  surut,  setiap orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  berdasarkan  perkawinan  yang sah  dalam  keadaan  apapun  atau  bagaimanapun,  negara  tidak  dapat  mengurangi  arti  hak-hak yang  ditentukan  dalam  materi  hak-hak  sipil  dari  “a”  sampai  dengan  “h”.  Namun,  ketentuan tersebut  tentu  tidak  dimaksud  dan  tidak  dapat  diartikan  atau  digunakan  sebagai  dasar  untuk membebaskan  seseorang  dari  penuntutan  atas  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  yang diakui menurut ketentuan hukum Internasional (Muhtaj, 2007).
Pembatasan dan penegasan ini penting untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak dimanfaatkan  secara  semena-mena  oleh  pihak-pihak  yang  berusaha  membebaskan  diri  dari ancaman  tuntutan.  Justru  di  sinilah  letak  kontroversi  yang  timbul  setelah  ketentuan  Pasal  28I Perubahan Kedua UUD 1945 disahkan beberapa waktu yang lalu.
Setiap  orang  berhak  atas  status  kewarganegaraan.  Setiap  orang  berhak  untuk  bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya. Setiap orang berhak  untuk  mendapatkan  suaka  politik.  Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari  perlakuan diskriminatif  dan  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif tersebut.

## 3. METODE PENELITIAN
Materi hak-hak ekonomi, politik, sosial dan budaya.
1. Setiap  warga  negara  berhak  untuk  berserikat,  berkumpul  dan  menyatakan  pendapatnya secara damai.
2. Setiap  warga  negara  berhak  untuk  memilih  dan  dipilih  dalam  rangka  lembaga  perwakilan rakyat.
3. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
4. Setiap  orang  berhak  untuk  memperoleh  dan  memilih  pekerjaan  yang  sah  dan  layak  bagi kemanusiaan.
5. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.
6. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.
7. Setiap  warga  negara  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  dibutuh-kan  untuk  hidup  layak  dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Setiap orang berhak untuk  memperoleh  dan  memilih  pendi-dikan  dan  pengajaran.  Setiap  orang  berhak mengembangkan  dan  memperoleh  man-faat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan budaya  untuk  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  umat  manusia.  Negara  menjamin penghormatan  atas  identitas  budaya  dan  hak-hak  masyarakat  lokal  selaras  dengan perkembangan  zaman  dan  tingkat  peradaban  bangsa.  Negara  mengakui  setiap  budaya  sebagai bagian dari kebu-dayaan nasional. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kema- nusiaan  yang  diajarkan  oleh  setiap  agama,  dan  menjamin  ke-merdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk memeluk dan menja-lankan ajaran agamanya.
Materi hak-hak khusus dan pembangunan
1. Setiap  warga  negara  yang  menyandang  masalah  sosial,  terma-suk  kelompok  masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan per- lakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  yang  sama.  Berasal  dari  Pasal  28I  ayat  (3) UUD  1945  yang  disesuaikan  dengan  sistematika  perumusan  keseluruhan  Pasal  ini  dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara.
Hak  perempuan  dijamin  dan  dilindungi  untuk  mencapai  kesetaraan  gender  dalam kehidupan nasional. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dika-renakan oleh fungsi  reproduksinya  dijamin  dan  dilindungi  oleh  hukum.  Setiap  anak  berhak  atas  kasih sayang,  perhatian  dan  perlin-dungan  orangtua,  keluarga,  masyarakat  dan  negara  bagi  per- tumbuhan  fisik  dan  mental  serta  perkembangan  pribadinya.  Setiap  warga  negara  berhak untuk  berperan  serta  dalam  pengelolaan  dan  turut  menikmati  manfaat  yang  diperoleh  dari pengelolaan  kekayaan  alam.  Setiap  orang  berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  bersih  dan sehat.  Kebijakan,  perlakuan  atau  tindakan  khusus  yang  bersifat  sementara  dan  dituangkan dalam  peraturan  perundangan-un-dangan  yang  sah  yang  dimaksudkan  untuk  menyetarakan tingkat  perkembangan  kelompok  tertentu  yang  pernah  menga-lami  perlakuan  diskriminasi dengan  kelompok-kelompok  lain  dalam  masyarakat,  dan  perlakuan  khusus  sebagaimana diten-tukan  dalam  ayat  (1)  Pasal  ini,  tidak  termasuk  dalam  penger-tian  diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (13).
Materi tanggung jawab negara dan kewajiban hak asasi manusia
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
3. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.
Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  yang  bersifat  independen  dan  tidak  memihak  yang  pembentukan,  susunan  dan kedu-dukannya diatur dengan undang-undang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Hak Asasi Manusia Bagi Aanggota TNI
Hak  Asasi  TNI:  Hak  Hidup  Namun  Tidak  Berpolitik  dan  Tidak  Berbisnis.  Tidak  bisa disanggah  bahwa  tentara  juga  manusia  oleh  karena  itu  mereka  selayaknya  memiliki  hak-hak mendasar,  hak  asasi  yang  patut  dihormati.  Namun  tidak  semua  lapisan  masyarakat melakukannya, terutama mereka yang mengalami sejarah operasi militer.
Di  Papua,  jumlah  anggota  TNI  mencapai  16.000  orang,  200  di  antaranya  intelijen, sementara  kelompok  separatis  diperkirakan  mencapai  1.000  orang,  322  dari  sudut  pandang prinsip proporsionalitas, secara jumlah jelas tidak berimbang (Muhtaj, 2007).
Namun  di  Wilayah  konflik  kondisi  lapangan  menjadi  lebih  abu-abu  untuk  dapat menyatakan  siapa  yang  benar  dan  salah.  Ada  beberapa  kasus  atau  permasalahan  terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut:
1. Anggota  Komnas  Hak  Asasi  Manusia  menurut  Natalius  Pigai  yang  pada  awalnya berpendapat  bahwa  penembakan  terhadap  TNI  adalah  bukan  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  karena  militer  adalah  kelompok  bersenjata  akhirnya  beliau  mencabut  pernyataan ini  dan  komentar  sebelumnya  bahwa  TNI  wajar  ditembak.  Tak  bisa  disangkal  bahwa  hak untuk hidup adalah hak setiap orang, seperti yang tertulis dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 dan hukum Internasional.
Dalam  konflik  menyatakan  bahwa  tentara  yang  tertangkap  pun  tetap  harus mendapatkan  perlindungan,  akses  makanan,  kesehatan  dan  untuk  dapat  menjalankan kegiatan  keagamaan  yang  dianutnya.  Menjadi  anggota  TNI  yang  membuat  seseorang mendapatkan kemampuan legal (berhak) untuk menggunakan kekerasan dan senjata bila itu merupakan penugasan negara, di sisi lain karena militer adalah alat negara ia kehilangan hak untuk  terlibat  dalam  politik,  ekonomi  dan  hukum  di  masyarakat.  Interaksi  militer  dan masyarakat sipil ini dikaji secara mendalam oleh Samuel Huntington .
2. Dua orang di Pria usia 34 tahun di Timika diduga menjadi korban salah sasaran anggota TNI Satgas YR 712 dan YR 900, pada hari Senin 13 April malam. Mereka ialah Eden Armando Bebari    tutup  usia  karena  dibunuh.  Anggota  TNI  mengira  mereka  bagian  dari  pejuang kemerdekaan  Papua.  Padahal,  kedua  remaja  itu,  sedang  mencari  ikan  dengan  cara menyelam, dalam bahasa setempat disebut molo.
Mereka  membawa  tombak  atau  panah  untuk  mencari  buruannya.  Pangdam  XVII Cenderawasih  Mayjen  TNI  Herman  Asaribab,  Kapolda  Papua  Irjen  Polisi  Paulus Waterpauw,  dan  Kepala  BIN  Papua  Brigjen  TNI  Abdul  Haris  Napoleon  mendatangi  para korban di RSUD Mimika. Mereka menemui keluarga korban salah tembak tersebut. Begitu tiba di depan kamar jenazah RSUD Mimika, Asaribab dan Waterpauw dikerubungi kerabat korban yang protes atas pembunuhan tersebut. "Saya bersama Kapolda dan jajaran hadir di sini untuk membantu masyarakat yang sedang berduka.
Kami  menyampaikan  turut  berduka  cita  atas  kejadian  ini.  Asaribab  berjanji,  akan membentuk  tim  investigasi  untuk  menelusuri  pembunuhan  dua  orang  tersebut.  "Nanti  ada petugas  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan  investigasi  sehingga  bisa  mengetahui  kejadian ini  secara  seksama  dan  tentu  akan  ada  proses-proses  hukum  yang  berjalan.  Sedangkan Waterpauw mengakui, situasi di wilayah Mimika, terutama wilayah konsesi belakangan tak kondusif.
Sebab  berulang  terjadi  penyerangan  yang  dilakukan  Tentara  Pembebasan  Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sehingga, kata Waterpaw, aparat keamanan negara susah membedakan mana warga dan penyerang. "Karena situasinya begitu terbuka, terkadang kami sulit membedakan mana kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kita, mana masyarakat biasa.
Dewasa  ini,  salah  satu  subjek  hukum  yang  belum  jelas  pengaturannya  dalam  hukum internasional adalah  pihak  dalam  sengketa  atau  belligerent  yang  timbul  dari  suatu masalah dalam negeri. Munculnya belligerent atau pihak dalam sengketa merupakan masalah internal suatu  negara ,  walaupun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  saat  ini  hal  tersebut  dapat  timbul karena  adanya  campur  tangan  dari  pihak  luar  atau  negara  lain  yang  memiliki  kepentingan politik dengan negara tersebut.
Sehingga  aturan  hukum  internasional  menetapkan  tahap  pemberontakan  yang dibedakan  dalam  dua  tahap,  yaitu:  89  Terjemahan  bebas  Penulis  49  a)  Insurgent  Pada prinsipnya  insurgent  merupakan  kualifikasi  pemberontakan  dalam  suatu  negara  namun secara de  facto belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi  yang terpadu dalam melakukan  perlawanan.  Dalam  hal  ini,  kedudukan  pemberontakan  belum  dapat  diakui sebagai  pribadi  internasional  yang  menyandang  hak  dan  kewajiban  menurut  hukum internasional.
Kualifikasinya  sebagai  insurgent,  pemberontak  atau  gerakan  separatis  secara  de  jure internasional  dilihat  sebagai  gerakan  yang  bertujuan  mencapai  keberhasilan  melalui penggunaan  senjata.  Diartikan  bahwa,  kualifikasi  insurgent  belum  dapat  disebut  sebagai perang  saudara  (civil  war)  dalam  hukum  internasional.  Apabila  insurgent  semakin memperlihatkan  perkembangan  signifikan,  meliputi  wilayah  yang  semakin  luas  dan menunjukkan  kecenderungan  pengorganisasian  semakin  teratur  serta  telah  menduduki beberapa wilayah dalam satu negara secara efektif, maka hal ini menunjukkan pemberontak telah berkuasa secara de facto atas beberapa wilayah. Menurut hukum internasional tahapan tersebut mengindikasikan keadaan pemberontakan telah mencapai tahap belligerent (Wijata, 2013).
Setiap  insurgent tidak  dapat  disebut  sebagai  belligerent  karena  untuk  mendapatkan pengakuan  belligerent  sebagai  subjek  hukum  internasional  harus  memenuhi  syarat-syarat, yaitu:
a. Pemberontakan  telah  terorganisasi  dalam  satu  kekuasaan  yang  benar-benar bertanggungjawab  atas  tindakan  bawahannya  dan  memiliki  organisasi  pemerintahannya sendiri.
b. Pemberontak mempunyai kontrol efektif secara de facto dalam penguasaan atas beberapa wilayah.
c. Pemberontak  menaati  hukum  dan  kebiasaan  perang  (seperti  melindungi  penduduk  sipil dan  membedakan  diri  dari  penduduk  sipil)  serta  memiliki  seragam  dengan  tanda-tanda khusus  sebagai  peralatan  militer  yang  cukup.  Insurgent  merupakan  awal  mula pembentukan belligerent, namun setiap insurgent tidak dapat disebut sebagai belligerent apabila  belum  memenuhi  ketentuan-ketentuan  pengakuan belligerent .  Di  wilayah  di mana terjadi tindakan pemberontakan, pemerintah negara yang berdaulat masih memiliki semua  hak  dan  kewajiban  sebagai  penguasa  yang  sah.  Sesuai  dengan  Resolusi  Majelis Umum PBB Nomor 2131 (XX) yang dikeluarkan tahun 1965, dalam hubungannya maka setiap upaya negara asing atau negara lain yang membantu kaum pemberontak, dianggap merupakan  tindakan  intervensi,  dan  karenanya  merupakan  pelanggaran  hukum internasional.
Peta  Gerakan  Radikal  di  Indonesia,  Apabila  tahap  pemberontakan  yang  terdapat  di dalam  suatu  negara  telah  mencapai  tahap belligerent ,  memungkinkan  adanya  negara  lain yang  mengakui  kedudukan  pemberontak.  Pemberontakan  yang  telah  dianggap  memiliki kapasitas  untuk  memunculkan  konflik,  menjadikan  beberapa  negara  mengakui eksistensinya, didasarkan pada munculnya pemberontak sebagai dasar mereka untuk berdiri sendiri seiring dengan kehendak sendiri.
Namun  dalam  pengertian  ini,  apabila  suatu  negara  memberikan  pengakuan  terhadap pemberontak  sebagai belligerent ,  sementara  pemberontak  tersebut  sebenarnya  tidak memenuhi  persyaratan,  maka  pengakuan  negara  asing  tersebut  dapat  dianggap  sebagai campur  tangan  terhadap  suatu  negara  yang  sedang  menangani  pemberontakan  di  dalam
wilayahnya,  dan  hal  tersebut  merupakan  bentuk  pelanggaran  hukum  internasional. Belligerent Tahap pemberontakan ini merupakan kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan  yang  lebih  kuat  dan  mapan,  baik  secara  politik,  organisasi  dan  militer  sehingga nampak  sebagai  satu  kesatuan  politik  yang  mandiri  maka  persoalannya  berbeda  dengan pemberontak insurgent .  Kemandirian  tersebut  tidak  hanya  ke  dalam  tetapi  juga  ke  luar, maksudnya dalam batas-batas tertentu ia sudah mampu menampakkan diri pada tingkat/level internasional  atas  keberadaannya  sendiri.  Menurut  Adolf  memberikan  persyaratan  yang harus dipenuhi agar suatu kaum pemberontak dapat disebut sebagai kaum belligerent , yaitu:
a. Pemberontakan  telah  terorganisir  dalam  satu  kekuasaan  pemimpin  yang  teratur  serta bertanggungjawab atas tindakan bawahannya.
b. Pemberontak  memiliki  tanda  pengenal  atau  uniform  yang  jelas  serta  menunjukkan identitasnya.
c. Pemberontak secara de facto telah menguasai secara efektif atas beberapa wilayah.
d. Para  pemberontak  mendapatkan  dukungan  dari  rakyat  diwilayah  yang  didudukinya. Selain  pendapat  Adolf,  menurut  Adji  terdapat  satu  tambahan  lagi  yang  harus  dipenuhi oleh belligerent yaitu  keharusan  mereka  menaati  hukum  dan  kebiasaan  perang  seperti melindungi  penduduk  sipil  dan  membedakan  diri  dari  penduduk  sipil.  Kemudian menurut Oppenheim-Lauterpacht ,  sejumlah  persyaratan  harus  dipenuhi  sebelum  suatu belligerent mendapatkan  pengakuan  (Wijata,  2013).  Syarat-syarat  tersebut  adalah Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional:
i) Perang sipil yang telah terjadi, kemudian berkembang menjadi perang terbuka.
ii) Telah  ada  pendudukan  atas  wilayah-wilayah  tertentu  serta  penyelenggaraan  dan pengaturan atas wilayah tersebut.
iii) Pihak  pemberontak  tersebut  berada  di  bawah  pimpinan  dan  menaati  hukum-hukum perang.
iv) Terdapat  negara  ketiga  yang  telah  menyatakan  sikapnya  terhadap  perang  sipil tersebut.  Sehingga  bila  suatu  negara  terjadi  pemberontakan  dan  pemberontakan tersebut  telah  memecah  belah  kesatuan  nasional  dan  efektifitas  pemerintahan  maka keadaan  ini  menempatkan  negaranegara  ketiga  dalam  keadaan  yang  sulit  terutama dalam  melindungi  berbagai  kepentingannya  di  negara  tersebut.  Dalam  keadaan  ini lahirlah  suatu  sistem  pengakuan belligerent .  Negara-negara  ketiga  dalam  sikapnya membatasi  diri  hanya  sekedar  mencatat  bahwa  para  pemberontak  tidak  kalah  dan telah menguasai sebagian wilayah nasional dan mempunyai kekuasaan secara fakta.
Bentuk  pengakuan  ini  telah  dilakukan  beberapa  kali  di  masa  lampau  oleh  Amerika Serikat  dan  juga  Inggris.  Contoh  yang  paling  dikenal  adalah  pengakuan belligerent yang diberikan  kepada  orang-orang  Selatan  di Amerika  Serikat  pada  waktu  perang  saudara  oleh Perancis dan Inggris serta negara-negara Eropa lainnya.
Walaupun  pada  prinsipnya  konsepsi  demikian  sebagai  konsekuensi  dari  perjuangan antikolonialisme dapat diterima bahwa patut mendapat dukungan sepenuhnya, persoalannya menjadi sulit apabila penjajahan telah lenyap dari dunia dan semua bangsa telah menjelma menjadi negara yang merdeka (Wijata, 2013).
Apabila  diterapkan  secara  terlalu  bebas  tanpa  ukuran  yang  objektif  antara  lain mengenai  apa  yang  dimaksudkan  dengan  bangsa,  walaupun  konsepsi  ini  pada  dasarnya bermaksud  baik,  bisa  mempunyai  pengaruh  yang  mengganggu  stabilitas  masyarakat internasional  karena  dapat  dipakai  oleh  golongan  kecil  dalam  suatu  bangsa  (negara)  yang belum tentu mempunyai alasan yang sah untuk melakukan gerakan separatis.
Militer  mengalami  dilema  dalam  memposisikan  dirinya,  institusi  ini  tidak  boleh merefleksikan  nilai-nilai  masyarakat  karena  tugasnya  adalah  untuk  menghadapi  ancaman masyarakat  (yang  mungkin  bersembunyi  di  dalam masyarakat),  di  sisi  lain institusi  militer juga  tidak  boleh  secara  radikal  bertentangan  dengan  nilai-nilai  masyarakat  tersebut  karena akan  menjadi  ancaman.  Oleh  sebab  fungsi  institusi  militer  untuk  menghadapi  ancaman
tersebut  maka  nilai-nilai  demokrasi,  termasuk  kebebasan  berpendapat  dan  Hak  Asasi Manusia dianggap kontra-produktif bagi militer (Wijata, 2013).
Mengenai  Papua  akan  selalu  diasosiasikan  dengan  kekerasan,  kebodohan, ketelanjangan,  kemiskinan,  ketertinggalan,  dan  keterisolasian.  Lalu,  siapakah  yang  harus bertanggung  jawab  atas  keterbelakangan  mereka?  Pada  saat  ini  ada  kecenderungan dimasyarakat  Papua  bahwa  upaya  integrasi  yang  dibangun  dengan  jerih  payah  sejak  50-an tahun  silam  ternyata  hanya  sekedar  integrasi  Sumber  Daya  Alam  (Integratedof  Natural Resources), sementara manusianya diabaikan, merana di atas kelimpahan tanah sendiri. Hal ini  bertolak  belakang  dengan  keinginan  Ir.  Soekarno  yang  ingin  memerdekakan  manusia Papua agar mereka menjadi tuan di tanah mereka sendiri.
Tulisan ini ingin menyampaikan sudut pandang persoalan Papua secara komprehensif.
Meskipun  saat  ini  kebijakan  otonomi  khusus  yang  telah  diberikan  kepada  rakyat  Papua setidaknya  memberi  harapan  baru  ditengah  labilitas  integrasi  politik  di  Papua  yang  telah menua,  namun  tragedi  demi  tragedi  yang  dihadapi  rakyat  Papua  semakin  mempertegas penderitaan yang dihadapi rakyat Papua. Otonomi Khusus yang diberikan bertepatan dengan Hari  Natal  sebagai  sebuah  “Kado  Natal”  tidak  hanya  menjadi  sebuah  parsel  sprititualitas simbolik bagi umat nasrani di Papua tetapi juga diwujudnyatakan secara substansial.
Dampaknya  saat  ini  sesungguhnya  Papua  menjadi  sebuah  negeri  yang  terluka  dalam nestapa akibat penetrasi kapitalisme yang diikuti oleh penetrasi sipil dan Hegemoni Negara. Disharmoni Jakarta-Papua yang berlangsung selama lebih dari 50 tahun belum kunjung usai karena  pemerintah  belum  mampu  melaksanakan  secara  sungguh-sungguh  empat  intensi dasar  konflik  yang  beberapa  tahun  lalu  telah  dirumuskan  melalui  Papua  Road  Mapoleh Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia.  Meskipun  LIPI  telah  merumuskan  empat  akar persoalan di Papua, namun hanya dua persoalan utama yang memicu konflik di Papua yaitu: trauma sejarah disertai tragedi kemanusiaan yang menjadi memori buruk bagi orang Papua atau  menurut  LIPI;  peninjauan  kembali  terhadap  realitas  sejarah  Papua  dan  penyelesaian disparitas ekonomi dan Sosial dan Budaya.
Pelanggaran HAM Bidang Sipil dan Politik di Papua dan Papua Barat Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang No.12  Tahun  2005.  Dengan  meratifikasi konvensi  PBB  tersebut  secara  otomatis  Indonesia mempunyai  kewajiban  untuk  mendorong  kemajuan  dan  penegakan  Hak  Asasi  Manusia untuk  selanjutnya  Komnas  HAM  RI  akan  melaporkan  secara  periodik  baik  melalui  forum multilateral  seperti  Sidang  Dewan  HAM  PBB,  serta Universal  Periodic  Review yang dievaluasi secara 4 tahun sekali.
Pelanggaran  HAK  bidang  sipil  dan  politik  di  Papua  tentu  mendapat  perhatian sebagaimana  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  bagian  lain  di  Indonesia.  Selanjutnya  akan disampaikan  beberapa  kasus-kasus  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  Papua  dan mendapat perhatian  baik  oleh  Komnas  HAM,  berbagai  akitivis  HAM,  serta  lembaga  internasional. Soal  Sejarah  Integrasi  Papua  Konflik  politik  di  Papua  tidak  begitu  saja  jatuh  dari  langit namun berakar dari peristiwa sejarah kolonialisme.
Karena  itu  persoalan  Papua  pun  bermula  dari  sejarah  kolonialisme  yakni  ketika hadirnya  kolonialis  Belanda.  Meskipun  kita  berpandangan  bahwa  sejak  1969  melalui Pepera, integrasi politik atas wilayah sudah selesai, namun sebagian kalangan di Papua dan beberapa  elemen  internasional  menganggap,  hingga  kini  masih  belum  usai.  Hal  ini disebabkan  karena klaim Indonesia dan Belanda baik melalui jalur diplomasi maupun juga konfrontasi dipenuhi dengan sikap koperatif antar penguasa.
Masyarakat  Papua  menganggap  tidak  pernah  melibatkan  rakyat  Papua  dalam  proses integrasi  politik.  Dari  setiap  perundingan,  rakyat  Papua  hanya  sebagai  objek  dan  bukan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan sehingga bertentangan dengan konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Politik yaitu, partisipasi yang merupakan hak mutlak dalam aspek hak asasi manusia.
Selanjutnya,  masih  menurut  pandangan  sebagian  masyarakat  Papua  bahwa, pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa (GA Resolution No 1541 (XV)) tahun 1960, dimana pada waktu yang bersamaan, Papua Barat telah menyatakan deklarasi kemerdekaan dan sosialisasi simbol-simbol negara bangsa ( nation state symbols ). Di samping itu konsensus politik 1969  yang disebut Pepera dilaksanakan dibawah tekanan Indonesia,  termasuk  pelaksanaan  dengan  sistem  demokrasi  yang  dianut  berdasarkan Pancasila yakni musyawarah mufakat yang berbeda dengan standar internasional ( one man one vote ) sesuai dengan New York Agreement .
Alasan Indonesia bahwa penyelenggaraan musyawarah mufakat adalah karena kondisi sosial,  ekonomi,  geografis  dan  peradabaan  hidup  primitif,  hal  ini  berbeda  dengan Resolusi Majelis Umum PBB 14 Desember 1960 (GA Resolution No. 1514 (XV) yang menegaskan bahwa  penjajahan  dengan  segala  bentuk  manifestasinya  harus  diakhiri  sehingga  alasan dengan  belum  adanya  kesiapan  dari  kondisi  politik,  ekonomi  atau  sosial  bukanlah  alasan ditundanya kemerdekaan bagi sebuah bangsa.
Dalam setiap sistem hukum, badan tertentu, baik individu maupun lembaga, dianggap memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  diberlakukan  sesuai  hukum.  Dengan  demikian  seorang individu  dapat  menuntut  dan  dituntut  atas  penyerangan  sedangkan  sebuah  lembaga  bisa mengajukan  sebuah  tuntutan  atas  pelanggaran  kontrak.  Mereka  mampu  melakukan  hal  ini karena  hukum  mengakui  mereka  “pribadi  hukum  (legal  person)”  yang  memiliki  kapasitas untuk  memiliki  dan  mempertahankan  hak  tertentu,  dan  menjadi  subjek  untuk  menjalankan tugas kewajiban tertentu. Adapun orang yang berhak atas hak tertentu dan keadaan tertentu bergantung  pada  lingkup  dan  karakter  hukumnya.  Tetapi  fungsi  hukum  untuk  menetapkan hak  dan  kewajiban  bagi  entitas  yang  menurutnya  sesuai.  Kepribadian  hukum  (legal personality) sangat penting. Tanpa itu lembaga dan kelompok tidak dapat beroperasi, karena mereka harus mampu mempertahankan dan menegakkan klaim (Shaw, 2013).
Kepribadian dalam hukum internasional memperhitungkan keterkaitan antara hak dan kewajiban  yang  dimungkinkan  menurut  sistem   internasional  dan  kapasitas  klaim. Namun, berbagai  faktor  harus  diperiksa  dengan  seksama  sebelum  bisa  ditentukan  apakah  suatu entitas dapat memiliki kepribadian internasional dan, juga demikian, apakah hak, tugas dan kompetensinya  berlaku  dalam  kasus  tertentu.  Tidak  semua  entitas  tersebut  akan  menjadi pribadi  hukum,  meski  dalam  kadar  tertentu  tindakan  berpengaruh  ditingkat  internasional. Subjek hukum internasional pada umumnya merupakan beberapa entitas yang diberikan hak dan  kewajiban  oleh  hukum  internasional  itu  sendiri.  Subjek  hukum  internasional  secara singkat  dapat  dikatakan  sebagai  pemegang  atau  pendukung  hak  dan  kewajiban  menurut hukum  internasional.  Hal  ini  berarti  setiap  pemegang  atau  pendukung  hak  dan  kewajiban menurut  hukum  internasional  adalah  subjek  hukum  internasional.  Konsekuensi  dari pengertian  ini  adalah  bahwa  subjek  hukum  internasional  tidak  sekedar  negara.  Subjek hukum  adalah  entitas  yang  memiliki  personalitas  hukum.  Dengan  memiliki  personalitas hukum,  maka  subjek  hukum  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai  subjek  hokum  (Shaw, 2013).
Hukum internasional tidak memiliki kriteria yang pasti untuk menentukan kapan suatu entitas  dapat  dikategorikan  sebagai  subjek  hukum  internasional.  Hal  ini  karena pertimbangan  historis  serta  politis  jauh  lebih  dominan  ketimbang  pertimbangan  hukum dalam  pemberian  pengakuan  terhadap  suatu  entitas.  Apalagi  OPM  belum  dapat dikategorikan  sebagai  Kaum  Pemberontak  ( belligerent )  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban terbatas sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian, syarat-syarat sesuatu dapat dikatakan  sebagai  subjek  hukum  internasional  yaitu  memiliki  personalitas  hukum  (legal personality)  internasional  dengan  kemampuan  dan  kecakapan  tertentu  yang  telah dikemukakan  oleh  para  ahli  hukum  internasional,  sehingga  terdapat  beberapa  faktor  yang tidak mendukung OPM untuk dapat diakui sebagai subjek hukum internasional. Pertama,  OPM  belum  mampu  mendukung  hak  dan  kewajiban  internasional dikarenakan  hingga  saat  ini  belum  mendapatkan  pengakuan  internasional  dari  Pemerintah
Indonesia,  pengakuan  yang  dimaksud  adalah  pengakuan  terbatas,  yang  diberikan  kepada gerakan-gerakan  pembebasan  nasional  yang  merupakan  salah  satu  perkembangan  baru dalam  hukum  internasional.  Dengan  pengakuan  ini,  maka  OPM  dimungkinkan  untuk  ikut dalam PBB atau organisasiorganisasi internasional tertentu. Namun, pengakuan semacam ini sifatnya belum universal dan masih mendapat penolakan terutama oleh negara-negara barat, seperti  Amerika  Serikat  dan  Inggris.  Mereka  beralasan  bahwa  Piagam  PBB  tidak  berisi ketentuan  mengenai  peninjau  dan  karena  OPM  hanyalah  suatu  kelompok  yang  bukan negara.
Kedua,  banyaknya  aktivis  OPM  seperti Theys  Eluay,  Socrates Sofyan  Nyoman, Herman  Wanggai,  dan  Benny  Wenda  sebagai  perwakilan  OPM  yang  berkampanye  untuk kemerdekaan  Papua  di  beberapa  forum  internasional  seperti  di  Belanda  dan  negara  Eropa lainnya,  serta  Australia  dan  Amerika  Serikat  belum  mampu  dikategorikan  sebagai  suatu tindakan  Hukum  Internasional:  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika  yang bersifat  internasional.  Sebab,  para  aktivis  OPM  hanya  mendasarkan  perjuangan  politiknya pada  tiga  alasan.  Tiga  alasan  itu  yaitu  Rakyat  Papua  ditolak  dalam  keseluruhannya  masuk kedalam  imperialisme  Indonesia  yang  berpolitik  ekspansionis  yang  didasarkan  pada Proklamasi  Kemerdekaan  17  Agustus  1945,  secara  geografis  maupun  etnologis  Rakyat Papua termasuk Indonesia dan Rakyat Papua menolak paternalisme Indonesia dan sadar diri menurut haknya yang utama atas tanah airnya sendiri.
Bertolak dari ketiga alasan itu maka ada dua faktor yang mendorong OPM melakukan perjuangan diluar negeri yaitu dunia tidak mengetahui duduk permasalahan dari bangsa atau rakyat  Papua  serta  adanya  informasi  sepihak  dari  Belanda  pada  masa  lampau  dan  dari Indonesia.
Ketiga,  menjadi  pihak  dalam  pembentukan  suatu  perjanjian  internasional,  sejauh  ini syarat penting agar OPM dapat membentuk suatu perjanjian internasional adalah perjanjian internasional  tersebut  tunduk  pada  rezim  hukum  internasional  dan  menjadi  sarana  untuk meningkatkan kerja sama internasional serta instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan Bersama.
Oleh  karena  pembuatan  perjanjian  merupakan  perbuatan  hukum  maka  ia  akan mengikat  pihak-pihak  pada  perjanjian  tersebut.  Dengan  demikian  secara  umum  dapat dikatakan  bahwa  ciri-ciri  suatu  perjanjian  internasional  ialah  dibuat  oleh  subjek  hukum internasional,  pembuatannya  diatur  oleh  hukum  internasional  dan  akibatnya  mengikat, sehingga  para  aktivis  OPM  dalam  menyusun  dokumen  perjuangan  dilakukan  dengan  cara diselundupkan  ke  badan  PBB  di New  York untuk  menanyakan  tentang  status  Papua  Barat dan meminta peninjauan Persetujuan New  York 15 Agustus 1962.  Karena Persetujuan New York 15 Agustus 1962 dinilai tidak adil, sebab tidak melibatkan wakil bangsa Papua dalam perundingan sebagai pihak yang dipersengketakan. Maka dari itu hingga saat ini OPM tidak dapat  berunding  dalam  perjanjian  internasional,  bahkan  hubungannya  dengan  negara  lain hanyalah bersifat informal, serta tidak dapat menerima maupun mengirim wakil diplomatik. Ekspresi  kekecewaan  atas  pelaksanaan  itu,  memunculkan  ancaman  serius  dari kelompok  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM).  Sejak  itu  pemerintah  Jakarta  mulai memainkan labilitas integrasi politik dengan menempatkan orang Papua di dalam kubangan hegemoni  negara.  Karena  itulah  sepanjang  berintegrasi  dengan  Indonesia,  rakyat  Papua senantiasa  berontak  melalui  berbagai  aksi  kerusuhan,  pengerusakan,  pembunuhan, penyanderaan  yang  objek/sasarannya  adalah  kepada  masyarakat  pendatang  (orang  amber) yang merupakan bagian integral dari sistem politik Jakarta.
Hal ini merupakan ekspresi kekecewaan dan ungkapan kebencian atas trauma historis dan  sejarah  penderitaan  ( the  history  of  sadness )  terhadap  pemerintah  negara-kebangsaan Indonesia.  Tragedi  Hak  Asasi  Manusia  di  Papua  dalam  rangka  mempertahankan  dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah Indonesia telah mengeluarkan  berbagai  kebijakan,  khususnya  yang  berkenaan  dengan  pengkondisian  di
wilayah  Papua  yang  kemudian  diikuti  dengan  berbagai  tindakan  penegakan  dalam  bentuk melakukan operasi-operasi keamanan yang bertujuan untuk menumpas gerakan separatisme di  Papua.  Berbagai  bentuk  tindakan  operasi  tersebut,  telah  menimbulkan  berbagai  bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh para korban yang justru tidak punya kaitan dengan kegiatan separatis.
Negara,  dalam  hal  ini  Militer,  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  kegiatan operasi  keamanan  dalam  rangka  mempertahankan  keutuhan  wilayah  Indonesia.  Hak  Asasi Manusia  di  Sektor  Keamanan  Indonesia-2014  Huntington  juga  menyatakan  hipotesis  yang mendasari  keinginan  militer  untuk  mengakses  sumber  daya  yang  dianggap  penting  demi untuk menjalankan fungsi menghadapi ancaman.
Upaya  militer  menguasai  akses  sumber  daya  ini  berkaitan  langsung  dengan peningkatan  kemampuan  militer  (misalnya  anggaran  pertahanan  untuk  pembeliaan persenjataan)  dan  kelangsungan  hidupnya  (misalnya  kesejahteraan  anggota)  namun  upaya ini  bertentangan  dengan  kebutuhan  masyarakat  sipil  yang  tidak  hanya  berkutat  dalam masalah pertahanan-keamanan. Indonesia sendiri telah mengalami hilangnya supremasi sipil selama 32 tahun (1966-1998) setelah insiden domestik pembunuhan para jendral ABRI yang menuding  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  sebagai  pelaku  membuat  militer  menguasai bidang  sosial-politik  dengan  dalih  menjaga  keamanan  masyarakat.  Paska  reformasi, ironisnya,  Presiden  SBY  yang  memenangkan  Pemilu  langsung  tahun  2004  memiliki  latar belakang purnawirawan TNI namun pensiun dini untuk memasuki politik. Meski begitu, ini adalah suatu kemajuan besar dibandingkan di masa Orde Baru.
Dalam  kurun  waktu  lebih  dari  setengah  abad,  dari  tiga  daerah  di  Indonesia  yang menjadi  sorotan  dunia  karena  memiliki  sejarah  hubungan  antara  masing-masing  daerah terburuk  adalah  Papua  yang  memiliki  sejarah  terpanjang  hubungan  buruk  dengan  Provinsi Jakarta. Bila dihitung waktu, maka Papua sampai dengan tahun 2018 sudah genap 55 tahun (sejak  1  Mei  1963).  Artinya  sudah  kurang  lebih  56  tahun  persoalan  di  Papua  menjadi persoalan negara dan bangsa Indonesia yang belum terselesaikan bahkan cenderung semakin diperpanjang.
Salah satu persoalan yang membuat ecararelasi a substansial buruk adalah soal Hak- Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Yang  dimaksud  dengan  soal  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di Papua memiliki hanyak aspek dan hanyak turunannya. Intinya adalah, bagaimana agar hak- hak  hidup  yang  layak  bagi  orang  pribumi  Papua,  sama  dengan  hak-hak  hidup  yang  layak bagi warga negara Indonesia yang terdapat di Undang-undang Dasar 1945.
Di wilayah lain di Indonesia antara lain: hak mendapatkan penghargaan atas martabat kepapuaan  orang  asli  Papua;  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  publik,  pelayanan kesehatan, serta pendidikan yang layak, hak untuk menyampaikan suara kritis mereka secara bebas  dan  pantas,  belum  lagi  hak  atas  tanah  ulayat  dan  kekayaan  sumber  daya  alam  nya yang begitu melimpah yang ada di seluruh wilayah Papua, di atas tanah Papua baik di darat maupun  di  laut  di  wilayah  Papua  banyak  sekali  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga sipil di papua, baik secara diam- diam maupun secara terang-terangan.
Hal  Itu  pun  yang  diketahui,  tidak  terhitung  juga  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah secara diam-diam yang belum diketahui hingga saat ini.
Anggota  aktif  ABRI  tergabung  dalam  Sekretariat  Bersama  Golongan  Karya  dan menjadi  salah  satu  fraksi  dalam  parlemen  dan  turut  serta  dalam  menentukan  anggaran institusinya  sendiri.  Setelah  reformasi  1998  berjalan,  fraksi  TNI  dihapuskan  dan  anggota dilarang  mengikuti  partai  politik  pun  terlibat  dalam  aktivitas  politik  praktis.  Namun  TNI, khususnya  AD,  masih  menyimpan  kemampuan  istimewanya  yakni  komando  teritorial (Koter) yang strukturnya menjangkau ke tingkat lokal, melampaui kontrol pemerintah pusat. Struktur  ini  berguna  untuk  mobilisasi  pasukan  dalam  waktu  cepat,  selain  itu  memegang fungsi strategis untuk mobilisasi informasi dan sumber daya.
Dalam  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM  disebutkan bahwa  “Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakekat  dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap  orang,  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia”.  Oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya.

## Penerapan  Hukum  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Kasus  Organisasi  Papua Merdeka
Beberapa  contoh  hak  asasi  manusia  yaitu  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  mengeluarkan pendapat,  hak  untuk  melanjutkan  keturunan,  hak  untuk  mengembangkan  diri,  dan lain-lain HAM adalah pemberian dari Tuhan dan tidak ada orang yang bisa mengambil hak tersebut. Namun  pelanggaran  terhadap  hak-hak  tersebut  yang  saat  ini  sangat  sering  dibicarakan, didiskusikan, dan dipermasalahkan.
Salah  satu  defenisi  pelanggaran  HAM  adalah  setiap  perbuatan  seseorang  atau kelompok  orang  termasuk  aparat  negara,  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja  atau kelalaian  yang  secara  melawan  hukum  mengurangi,  menghalangi,  membatasi,  dan  atau mencabut  hak  asasi  manusia  seseorang,  atau  kelompok  orang  yang  dijamin  oleh  undang- undang,  dan  tidak  mendapatkan  atau  dikhawatirkan  tidak  akan  memperoleh  penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Ada dua poin yang perlu dicermati dalam defenisi HAM tersebut. Pertama, siapa saja yang  mencabut  hak  asasi  manusia  seseorang  maupun  kelompok,  kedua  adalah  tidak mendapatkan  penyelesaian  hukum  yang  adil  dan  benar,  berdasarkan  mekanisme  hukum yang  berlaku.  Dari  penjelasan  ini,  pelanggaran  HAM  terjadi  bila  seseorang  yang  telah melakukan kejahatan merampas hak asasi seseorang dengan membunuh, mencuri, menyiksa, melakukan perbuatan merugikan, mengklaim hak milik, dan perbuatan lainnya, tetapi  sang pelaku  tidak  diproses  secara  hukum  yang  berlaku  untuk  menerima  sanksi  sesuai  dengan perbuatan yang dilakukan.
Namun,  pada  kenyataannya  kita  lebih  melihat  pelanggaran  HAM  sebagai  sebuah kejahatan  dari  aparat  keamanan  atau  dilakukan  oleh  oknum  aparat  keamanan.  Beberapa pihak menuntut pelanggaran HAM  yang  dilakukan oleh militer di beberapa daerah konflik di  Indonesia,  seperti  di  Papua,  pernah  dijadikan  sebagai  Daerah  Operasi  Militer  (DOM) untuk menumpas separatisme, karena memang tidak ada aturan yang membolehkan adanya kegiatan separatisme.
Kalaupun  ada  pemberian  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan  kekerasan  kepada aparat  keamanan,  namun  kewenangan  tersebut  hanya  dapat  digunakan  kepada  para  pelaku kejahatan  yang  menjadi  ancaman  bagi  negara  dan  dilakukan  secara  terukur  dan proporsional.  Walaupun  begitu,  kita  tidak  bisa  mengetahui  secara  pasti  fakta  di  lapangan. Dalam  beberapa  kejadian,  militer  dituntut  untuk  bertanggung  jawab  atas  penembakan terhadap  warga  sipil.  Konvensi  Jenewa  melarang  penembakan  terhadap  warga  sipil  pada masa  perang  atau  konflik  bersenjata,  baik  oleh  pihak  militer  maupun  kelompok  sipil bersenjata.
Memang  sulit  sekali  membedakan  warga  sipil  biasa  dengan  warga  sipil  bersenjata, karena  mereka  tidak  mempunyai  atribut  pembeda  kecuali  persenjataan  yang  dibawa.  Oleh karena  itu  tuntutan  terhadap  militer  atas  pelanggaran  HAM  banyak  berasal  dari  daerah Aceh,  Maluku  dan  Papua  (tiga  daerah  yang  terdapat  kegiatan  kelompok separatisme ), walaupun  ada  juga  tuntutan  dari  daerah  seperti  Lampung,  terkait  peristiwa  Talangsari. Perkembangan  paling  aktual  adalah  video  penyiksaan  warga  Papua  yang  tersebar  melalui situs Youtube ,  dan  diakui  oleh  pemerintah  dilakukan  oleh  personil  TNI  yang  sedang bertugas.

## 5. KESIMPULAN
OPM  di  Papua,  yang  mempunyai  struktur  organisasi  dan  sayap  militer  yang  dinamakan Tentara  Pembebasan  Nasional  Papua,  merupakan  organisasi separatisme bersenjata  dan  bisa dikategorikan  sebagai  kelompok  sipil  bersenjata.  Mereka  melakukan  tindakan  teror  dan penembakan terhadap masyarakat di beberapa daerah di Papua. Militer dalam operasi diberikan mandat/wewenang  untuk  melakukan  tindakan  kekerasan,  sedangkan  OPM  malah  melanggar undang-undang  dengan  melakukan  tindakan  separatis.  Apakah  OPM  tidak  melanggar  HAM? LSM-LSM  HAM  seharusnya  melihat  permasalahan  ini  secara  objektif,  harus  melihat  baik militer maupun kelompok separatis di Papua sama-sama mempunyai peluang untuk melakukan pelanggaran HAM. LSM dan pihak lainnya harusnya tidak hanya menuntut pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan yang bertugas membela negara, namun juga mereka harus berusaha menuntaskan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh OPM.
Menurut  saya,  para  pelaku  seperti  contoh  kasus  pada  paragraf  diatas  harus  diadili sesuai dengan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  dan  jika  telah  mendapatkan  sanksi  yang  seadil- adilnya  terhadap  perbuatan  yang  mereka  lakukan,  pelanggaran  HAM  tidak  ada.  Untuk  kasus teraktual di Papua, kita harus kembali kepada defenisi pelanggaran  HAM, penyiksaan tersebut dapat dikatakan pelanggaran HAM jika para pelaku dalam video tersebut tidak diproses secara hukum, baik pidana maupun secara hukum militer (jika dilakukan oleh pihak militer dan aparat keamanan lainnya).

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Adolf Huala. (2011). Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Keni Media, b Bandung.
Anand  R.P.  (1987).  International  Law  and  the  Developing  Countries,  (Dordrecht:  Martinus Nijhoff Publishers)
Azyumardi, Azra. (2005). Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani.Jakarta: Tim ICCE UIN.
C.  De  Rover.  (2000).  To  Serve  and  Protect  Acuan  Universal  Penegakan  HAM,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Effendi Masyhur. (1980). Tempat Hak-hak Azasi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional, (Bandung: Alumni).
Franz Magnis. (2001). Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
Handoyo  B.  Hestu  Cipto.  (2003).  Hukum  Tata  Negara,  Kewarganegaraan  dan  Hak  Asasi Manusia Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
Majda  El  Muhtaj.  (2007)  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Konstitusi  Indonesia,  Jakarta, Kencana Prenada Media.
Malcom  N.  Shaw  QC.  (2013).  Hukum  Internasional  (International  Law),  PT. Nusa  Media, Bandung, Hlm. 193
Peraturan  menteri  Pertahanan  Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  2011  tentang  Kebijakan Pertahanan Negara
Pigai  Natalius,  Komisioner/Ketua  Subkomisi  Pemantauan  dan  Penyelidikan  pelanggaran Komnas HAM RI Periode 2012-2017.
Robin  Osborne.  (2001).  Kibaran  Sampari  Gerakan  Pembebasan  OPM  dan  Perang  Rahasia  di Papua Barat, Jakarta: ELSAM.
Salim  Abdul  Muin,  dalam  Azhar  Arsyad,  et.al  (ed.)  &  Global  Peace.  (2002)  (Yogyakarta: Madyan Press).
Sefriani. (2014). Hukum Internasional Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers) Supriyadi  Dedi,  Hukum  Internasional.  (2003).    (dari  konsepsi  sampai  aplikasi),  Pustaka  Setia,
Bandung.
Thantowi Jawahir. (2006). Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia.
Wijata Ari Putri Bima. (2013). Insurgency and Belligerency.