## Coordination Of Riau Natural Resources Conservation Center And Traditional Institutions In Preserving Local Wisdom Of Buluh Cina
Village Natural Tourism Park 2017-2018
Ramlan Darmansyah 1 , Raja Muhammad Amin 2
1,2 Universitas Riau Email: ramlan.darmansyah0367@student.unri.ac.id
Abstrak: Penelitian  ini  bertujun  untuk  melihat  koordinasi  antara  Balai  Besar  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Riau  dan  lembaga  Adat  dalam  pelaksanaan  program  pelestarian  kearifan lokal  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina.  Sebelum  menjadi  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh Cina,  Hutan  Adat  Kenegerian  Rimbo  Tujuh  merupakan  kearifan  lokal  bagi  Masyarakat  Desa Buluh  Cina.    Hutan  adat  tersebut  dijaga  dan  dilindungi  kelestariannya  oleh  Lembaga  Adat, Pemerintah  Desa  dan  Masyarakat  Desa  Buluh  Cina.    Setelah  beralih  fungsi  menjadi  Taman Wisata  Alam  kemudian  dikelola  oleh  pihak  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau. Adapun  metode  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  kualitatif  yaitu  mendeskripsikan  data berupa  narasi.  Adapaun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  wawancara  dan  dokumentasi. Hasil dari penelitin ini yaitu bahwa koordinasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau  dan  Lembaga  Adat  dalam  pelaksanaan  program  pelestarian  kearifan  lokal  Taman  Wisata Alam Desa Buluh Cina tahun 2017-2018 masih belum berjalan dengan baik, dapat dilihat dari pelaksanaan program pelestarian Taman Wisata Alam yang masih kurang melibatkan Lembaga Adat  dan  pihak  Pemerintah  Desa.  Adapaun  faktor  yang  menghambat  yaitu  adanya  dominasi intervensi  dari  pihak  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau,  Tidak  adanya  pengaturan khusus  terkait  koordinasi  dan  kerja  sama,  tidak  adanya  sumber  finansial  dalam  pelaksanaan program  pengelolaan  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina  dan  kurangnya  hubungan komunikasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Lembaga Adat.
Kata kunci : Koordinasi, Pelestarian, Kearifan Lokal, Taman Wisata Alam, Hutan Adat.
Abstract, This  research  aims  to  see  the  coordination  between  the  Riau  Natural  Resources Conservation  Center  and  Traditional  Institutions  in  the  implementation  of  the  local  wisdom preservation program in Buluh Cina Village Nature Tourism Park. Before becoming the Natural Tourism Park of Buluh Cina Village, the Kenegerian Rimbo Tujuh Traditional Forest was a local wisdom for the People of Buluh Cina Village.  The customary forest is preserved and protected by the Traditional Institution, the Village Government and the Chinese Buluh Village Community. After changing its function to a Nature Tourism Park, it was then managed by the Riau Natural Resources  Conservation  Center.  The  method  in  this  research  is  a  qualitative  approach,  which describes  the  data  in  the  form  of  a  narrative.  As  for  the  data  sources  in  this  study,  namely interviews and documentation. The results of this research are that the coordination between the  Riau  Natural  Resources  Conservation  Center  and  the  Traditional  Institutions  in  the implementation of the local wisdom preservation program in Buluh Cina Village Nature Park in 2017-2018 is still not going well, it can be seen from the implementation of the Nature Tourism Park preservation program which still does not involve Traditional Institutions and the Village Government. As for the inhibiting factors, namely the domination of intervention from the Riau Natural  Resources  Conservation  Agency,  the  absence  of  special  arrangements  related  to coordination and cooperation, the absence of financial resources in the implementation of the Buluh Cina Village Nature Tourism Park management program and the lack of communication links between the Center for Natural Resources Conservation and Traditional Institutions.
Keywords : Coordination, Preservation, Local Wisdom, Natural Tourism Parks, Customary Forest.

## Pendahuluan
Hutan  sebagai  salah  satu  sumber  daya  alam  wajib  dilestarikan  dan  dijaga kearifannya sesuai dengan penegakan hukum. berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun  1999  Tentang  Kehutanan,  bahwa  hutan  dibagi  kedalam  kelompok;  1) Hutan konservasi ;  2) Hutan  lindung;  3)  Hutan  produksi (Hendroyono,  2018)  menjelaskan bahwa  hutan  konservasi  terdiri  dari;  1) Kawasan  Suaka  Alam  berupa  Cagar  Alam  dan Suaka Margasatwa; 2) Kawasan Pelestarian alam berupa Taman Nasional , Taman Hutan Raya  dan Taman Wisata Alam; 3) Taman Buru .
Berdasarkan    Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Nomor  P.8 /Menlhk/  setjen/  OTL.0/1/2016  Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Cara  Kerja  Unit Pelaksanaan  Teknis  Konservasi  Sumber  Data  Alam  bahwa  Unit  Pelaksanaan  Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas yaitu; a) Penyelenggaraan konservasi sumber  daya  alam  dan  ekosistemnya  di  cagar  alam;  b)  Suaka  margasatwa;  c)  Taman wisata alam dan taman buru; d) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya, dan e) Kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.34 / MENLHK/ KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Dan  Lingkungan  Hidup  bahwa  perlindungan  kearifan lokal  merupakan    bentuk  pelayanan  Negara  kepada  Masyarakat  Hukum  Adat  dalam rangka  pelestarian  dan  menjamin  langsung kearifan lokal dan  keberadaan masyarakat pengampunya,  serta  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  dalam  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat yang madani, dan berpartisipasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.34 / MENLHK/ KUM.1/5/2017 Pasal 6 yang dimaksud dengan wilayah kearifan lokal meliputi: 1) Wilayah ulayat; 2) Kearifan lokal yang  ada  di  dalam  dan  di  luar  wilayah  ulayat;  atau  3)  Kearifan  lokal  bersama  yang tersebar di beberapa wilayah ulayat.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  2018  Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dan Lembaga Adat  Desa (LAD) Pasal 10 huruf b bahwa lembaga adat memiliki fungsi yaitu : a) Melestarikan hak ulayat; b) Bertanggung jawab  atas  tanah  ulayat,  c)  Melestarikan  hutan  adat,  dan  d)  Harta  dan/atau  kekayaan adat  lainnya.  Adapun  tujuan  dari  fungsi  lembaga  adat  tersebut  bertujuan  sebagai sumber penghidupan warga, pelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa. Lembaga Adat merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
Sebelum menjadi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina, Hutan Wisata Alam Desa Buluh Cina merupakan Hak Ulayat atau yang disebut dengan Hutan Adat Rimbo Tujuh yang  dikelola  oleh  Masyarakat  Adat  Desa  Buluh  Cina  bersama  Ninik-Mamak  atau Lembaga  Adat  Desa  Buluh  Cina.  Latar  belakang  dari  perubahan  Hutan  Adat  menjadi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina yaitu Masyarakat Desa Buluh Cina menghibahkan Hutan  Adat  untuk  dijadikan  Taman  Wisata  kepada  Pemerintah  ditandai  dengan
keluarnya    Keputusan  Gubernur  Riau  :  Kpts.  468/IX/2006  tanggal  6  september  2006 dengan luas 1.000 ha  (Mukhmadun, 2018).Kemudian Taman Wisata Alam (TWA) yang ditetapkan  berdasarkan  keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  3587/Menhut- VII/KUH/2014 tanggal 2 mei 2014 dengan luas 963.33 hektar.  (Bbksdariau, 2018).
Perubahan  fungsi  dari  Hutan  Adat  Ribo  Enam  Tanjung  menjadi  Taman  Wisata Alam  menyebabkan  terjadinya  perubahan  terhadap  fungsi  kawasan  hutan  dari  hak ulayat menjadi kawasan konservasi.  Terjadinya perubahan wewenang atas hutan adat yang dulunya di kelola oleh Lembaga Adat bersama dengan Masyarakat Desa Buluh Cina dan  Pemerintah  Desa,  saat  ini  menjadi  kewenangan  Balai  Besar  Konservasi  Sumber Daya  Alam  Riau,  atas  dasar  Keputusan  Menteri  Kehutanan  yang  menetapkan  bahwa Hutan Adat Desa Buluh Cina menjadi kawasan Taman Wisata Alam dengan luas 963.33 hektar.
Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina lahir dari kearifan lokal, dimana hutan ini memiliki  usia  yang  sudah  ratusan  tahun  yang  berada  ditengah-tengah  budaya keikhlasan  warga  Masyarakat  Desa  Buluh  Cina  untuk  merawat  dan  mempertahankan keaslian hutannya, kandungan dan kekayaan kandungan flora dan fauna tropis yang ada di dalamnya (Riaubisnis.id, 2017). Taman Wisata Alam Buluh Cina memiliki tujuh danau yang dikelola oleh Masyarakat Adat Desa Buluh Cina di bawah koordinasi Ninik Mamak Desa  Buluh  Cina,  Desa  Buluh  Cina  masih  memegang  teguh  adat  istiadat  dan  budaya mereka  terutama  dalam  melindungi  kelestarian  lingkungan  alam  (Widia,  2018). Kearifan  lokal  merupakan  suatu  gagasan  konseptual  yang  hidup  dalam  masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat  dari  yang  sifat  berkaitan  dengan  kehidupan yang  sakral  sampai  yang  profan  (Mariane,  2014).  Kearifan  lokal  merupakan  nilai budaya,  pengetahuan,  dan  pengalaman  yang  menjadi  entitas  suatu  kelompok masyarakat yang digunakan oleh masyarakat dalam mengelola interaksi antara sesama manusia serta antara manusia dan alam  (Amanah, 2007).
Menurut    (Ndraha,  2015)  dalam  kybernologi  Ilmu  Pemerintahan  baru,  bahwa koordinasi  pemerintahan  dapat  didefenisisikan  sebagai  proses  kesepakatan  bersama secara  mengikat  berbagai  kegiatan  atau  unsur  dalam  proses  pemerintahan  yang berbeda  pada  dimensi  waktu,  tempat,  komponen,  fungsi,  dan  kepentingan,  antara pemerintah dengan yang diperintah, sehingga di satu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan disisi lain keberhasilan  pihak  yang  satu  tidak  dirusak  oleh  keberhasilan  pihak  yang  lain. Koordinasi  pemerintahan  dapat  menjadi  salah  satu  unsur  dari  permasalahan  dalam suatu  kegiatan kerja sama dalam ruang lingkup kerja sama antar instansi Pemerintahan. Kerja sama (Cooperation) secara singkat dapat diartikan sebagai tindakan kolektif dari satu orang dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. (Syafrudin A. , 1993)
Konsep  yang  dipaparkan  oleh  (Crowston  1998)  tentang  koordinasi  organisasi, bahwa  dapat  diartikan  bahwa  koordinasi  adalah  teori  antara  adanya  ketergantungan antara  organisasi  dan  mekanisme  pengelolaan  yang  bersifat  umum.  Dimana ketergantungan dan pengelolaan tersebut dapat dicapai dengan pengaturan. Seringkali
masalah  koordinasi  berkaitan  dengan  keterampilan  khusus,  keterbatasan  aktor  dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan, ketergantungan dan kemunculan aktor luar. Maka dari itu teori koordinasi mengajarkan tentang pengaturan. Disisi lain (Osifo, 2017) berdalih bahwa    teori  koordinasi  bahwa  koordinasi  adalah  masalah  khusus  hubungan  internal dan  eksternal  yang  efektif  dan  efesien  dalam  komponen  organisasi  dan  definisi  yang jelas  tentang  kepentingan  bersama  dan  tujuan  organisasi  internal  dan  eksternal. Koordinasi dapat disimpulkan mengarah pada kinerja organisasi internal dan eksternal yang memberikan keuntungan bagi suatu organisasi. Faisal, Andi Nuraeni Aksa, & Muh. Ahsan Samad, 2012) mejelaskan dalam kajiannya bahwa koordinasi antara antar aktor dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat ammatoa berjalan dengan baik walaupun belum maksimal.
Kendala  koordinasi  dalam  melestarikan  hutan  adat  adalah  komunikasi  yang belum  lancar  disebabkan  karena  adanya  ego  sektoral  masing-masing  lembaga, kurangnya sumber daya manusia dalam penerjemahan bahasa adat serta jarak tempuh kawasan  hutan  adat  yang  jauh.  Dalam  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  dalam koordinasi harus ada pembagian kerja antara aktor kepentingan dengan lembaga adat dalam  melestarikan  hutan  adat  serta  tugas  dan  fungsi  masing-masing  aktor  dalam pelestarian  hutan  adat.  Pelestarian  dan  pengelolaan  hutan  secara  hukum  adat  oleh masyarakat  lokal  akan  mendukung  pengelolaan  hutan  secara  lestari,  hukum  adat memiliki  potensi  untuk  mengelola  dan  melindungi  hutan  secara  lestari.  Pemerintah dapat  memberikan  dukungan  dana  dan  memfasilitsi  pembinaan  terhadap  masyarakat adat.  Perlindungan  hutan  oleh  masyarakat  adat  perlu  mendapat  dukungan  dari Pemerintah. (Magdalena, 2013)
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  adapun  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA)  Riau  dan  lembaga  adat  dalam    pelaksanaan  program  pelestarian  kearifan lokal  taman  wisata  alam  desa  buluh  cina  tahun  2017-2018?,  dan  apa  yang  menjadi faktor  penghambat  koordinasi  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BBKSDA) Riau  dan  lembaga  adat  dalam    pelaksanaan  program  pelestarian  kearifan  lokal  taman wisata alam desa buluh cina tahun 2017-2018?.

## Metode Penelitian
Adapaun  metode    yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan sumber deskripsi yang luas dan berlandasan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi  dalam  lingkup  setempat  (Silalahi,  2010).  Sedangkan  Jenis  penelitian  ini  adalah deskriptif.  Penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  menganalisis  dan menghasilkan    data  berupa  ucapan,  tulisan  dan  perilaku  orang-orang  yang  diamati. Sumber  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  melalui  informan  penelitian  dan dokumen.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  wawancara  yang diperoleh  melalui  wawancara    bersama  dengan  pihak  Balai  Besar  Konservasi  Sumber Daya  Alam  (BBKSDA)  Riau  dan  pihak  Pemerintah  Desa,  Ninik-Mamak,  Lembaga  Adat
dan  Masyarakat  Desa  Buluh  Cina.  Adapaun  data    dokumentasi  yang  diperoleh bersumber  dari  profil  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BBKSDA)  Riau, dokumen  profil  Desa  Buluh  Cina,  Struktur  Lembaga  Adat,  peraturan  perundang- undangan,    buku  dan  jurnal.  Teknik  analisa  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif. Adapaun tempat penelitian yaitu di Desa Buluh Cina.

## Hasil Dan Pembahasan
Desa Buluh Cina adalah Desa Adat yang memiliki 2 suku yaitu Suku Melayu dan Suku  Domo,  masing-masing  suku  memiliki  Ninik  Mamak  dan  gelar  yang  berbeda-beda sebagai  pemangku  adat.  Suku  Melayu  merupakan  Penghulu  adat  dari  Pucuk  Suku Melayu dan Pucuk Suku Domo.  Sebagai Lembaga Adat, Ninik Mamak Suku Melayu dan Suku  Domo  memiliki  peran  penting  dalam  melindungi  kearifan  lokal  Taman  Wisata Alam  Desa  Buluh  Cina.  Masyarakat  Desa  Buluh  Cina  dilarang  untuk  merusak  hutan karena akan mengakibatkan dampak buruk, maka dari itu Pucuk Adat Ninik Mama dan Kepala  Desa  memberikan  beberapa  peringatan  serta  sanksi  agar  tidak  ada  lagi masyarakat yang merusak hutan. (Jonyanis A. , 2018)
Saat  ini  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina  dikembangkan  oleh  Balai  Besar Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau,  dibawah  koordinasi  Kementerian  Lingkungan Hidup  Dan  Kehutanan.  Bedasarkan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Nomor.  P.80/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016  tanggal  29  januari  2016 Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksanaan  Teknis  Konservasi  Sumber  Daya Alam  bahwa  Unit  Pelaksanaan  Teknis  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Taman  Wisata Alam  Desa  Buluh  Cina  memiliki  kearifan  lokal  yang  wajib  dikelola,  dijaga  dan dilestarikan oleh setiap masyarakat terutama Lembaga Adat dan Balai Besar Konservasi Sumber  Daya  Alam  Riau  sebagai  perpanjangan  tangan  tugas  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan.  Kearifan  lokal  di  atur  dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup  Dan  Kehutanan  No  P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017  Tentang  Pengakuan dan  Perlindungan  Kearifan  Lokal  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Dan Lingkungan Hidup.

## Tabel 1. Program Balai Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina
No. Program dan Kegiatan 1. Pembuatan Dokumen Perencanaan Kawasan
2. Pembangunan Sarana Prasarana Ekowisata
3. Peningkatan Kapasitas SDM Dan Infrastruktur Kelembagaan
4. Melakukan Sosialisasi Dan Promosi Ekowisata Di TWA Buluh Cina
5. Pembentukan Dan Pendampingan Kelembagaan Pengelolaan Wisata
6. Peningkatan Kelompok Darwis/Sadar Wisata
7. Pendampingan Penyusunan Rencana Desa Dalam Mendukung Pengelolaan Wisata Alam Di TWA Buluh Cina
8. Patroli Dan Sosialisasi Bersama Masyarakat Dan Pemasangan Rambu-Rambu Kawasan
9. Renovasi Gerbang Dan Toilet
10. Bantuan Untuk Masyarakat Disekitar Hutan Kelompok Tani Hutan Tinggal Penyerahan Bibit Tanaman Aren
Sumber Data: Progres Role Model, Bbksda   Riau, 2017-2018
Berdasarkan  tabel  1.  Diatas    menjelaskan  bentuk  program  dan  kegiatan  yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Taman Wisata Alam Buluh  Cina.  Beberapa  program  yang  dilakukan  oleh  pihak  Balai  Besar  Konservasi Sumber Daya Alam bertujuan untuk pengembangan dan pelestarian Taman Wisata Alam Desa  Buluh  Cina  dengan  baik.  Kemudian  tujuan  dari  adanya  program  tersebut  adalah tersedianya  prasarana  dan  sarana  yang  memadai,  dikenalnya  Taman  Wisata  Alam secara  luas,  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  Taman  Wisata  Alam, meningkatnya pengunjung dari tahun ketahun dan Taman Wisata Alam menjadi sumber pemasukan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

## Tabel 2. Tingkat Pencapaian Program Balai Konservasi Sumber Daya Alam Buluh
No. Progres Persentase 2017 2018 1. Dokumen Perencanaan Kawasan 0% 50% 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana 10% 27,33% 3. Kemitraan Masyarakat 10% 60% 4. Penerimaan PNBP 0% 0% 5. Menurunnya Gangguan Kawasan 10% 90%
Sumber Data: Progres Role Model, Bbksda, 2017-2018
Berdasarkan  tabel  2.  Diatas  merupakan  tingkat  pencapaian  program  yang dilaksanakan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Berdasarkan tabel persentasi  diatas  pada  tahun  2017-2018  masih  ada  beberapa  program  yang  belum tercapai, yaitu : belum adanya penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di kawasan Taman  Wisata  Alam  disebabkan  tidak  adanya  peraturan  yang  diberlakukan  tentang pemungutan  pengunjung  taman  wisata  alam,  masih  minimnya  pengembangan  sarana dan  prasarana  pada  tahun  2017-2018,  tingkat  kemitraan  masyarakat  yang  masih rendah, dan masih adanya gangguan pada kawasan Taman Wisata Alam Buluh Cina.

## Koordinasi  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BBKSDA)  Riau  dan
Lembaga  Adat  Dalam    Pelaksanaan  Program  Pelestarian  Kearifan  Lokal  Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina Tahun 2017-2018
Kearifan lokal di Hutan Wisata Alam Desa Buluh Cina pada saat masih Hutan Adat dan belum dirubah statusnya menjadi Hutan Wisata diintervensi oleh Pemerintah Desa dan  Lembaga  Adat.  (Muhammad  Ridwan,  Khairul  Anwar,  &  Auradian  Marta,  2013) menjelaskan  bahwa terdapat intervensi kebijakan di wilayah Hutan Adat yang dibentuk oleh  Pemerintah  Desa  bersama  Ninik-Mamak.  Adapaun  peraturan  tersebut  didasarkan pada hukum dan norma yang telah ditetapkan oleh Lembaga Adat bersama Pemerintah Desa. Adapaun aturan tersebut antara lain adalah:
1. Masyarakat  dilarang  menebang  pohon  di  1000  (seribu)  ha  hutan  ulayat  yang telah dijadikan hutan wisata alam bernama “Rimbo 7 (tujuh) danau”.
2. Selain  itu  masyarakat  dilarang  Merusak/mengambil  anggrek,  palem,  atau tumbuhan apapun di “Rimbo 7 (tujuh) danau”.
3. Masyarakat  juga  dilarang  menembak,  menjerat  atau  menangkap  burung,  tupai atau  satwa  lainnya  dan  menangkap  ikan  dengan  memakai  tuba,  dinamit,  putas atau listrik (aki).
Setelah  terjadinya  pengalihan  fungsi  menjadi  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh Cina pada tahun 2014, maka Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Pada tahun 2017-2018  merencanakan  program  pengembangan  di  Kawasan  Taman  Wisata  Alam Desa Buluh Cina melalui progres role model, walaupun sebenarnya Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina belum menjadi prioritas nasional dalam pengembangan Taman Wisata Alam.  Terdapat  10  program  yang  dibentuk  oleh  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya Alam  Riau,  akan  tetapi  hanya  beberapa  program  saja  yang  baru  terlaksana.  Adapaun program yang terlaksana tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Pembuatan Dokumen Perencanaan Kawasan
Dokumen perencanaan Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina pada tahun 2017-2018, belum terlaksana secara keseluruhan. Dalam hal ini Balai Besar Konservasi Sumber  Daya  Alam  Riau  sebagai  turunan  dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan,  yang  berada  ditingkat  Daerah  Provinsi  Riau,  menjalankan  tugas  dan fungsinya  dalam  pengelolaan  Kawasan  Pelestarian  Alam  dan  Konservasi,  termasuk dalam  pembuatan  dokumen  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina.  Adapun  dokumen yang baru terealisasi pada tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut:
a. Potensi Flora
Berdasarkan  data  hasil  dari  publikasi  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya Alam  Riau  melalui  media  massa,  terkait  dokumen  perencanaan  Taman  Wisata Alam Desa Buluh Cina, bahwa salah satu bentuk unsur dari dokumen perencanaan wilayah Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina adalah potensi flora.
b. Potensi Fauna
Selain  data  dokumen  tentang  potensi  flora,  dikawasan  Taman  Wisata  Alam
Desa  Buluh  Cina  juga  terdapat  data  dokumen  potensi  fauna  yang  dipublikasikan oleh  pihak  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau.  Dokumen  potensi fauna di wilayah Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina terdiri dari satwa-satwa liar yang dilindungi oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melalui Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat.
c. Danau Larangan
Bukti  lain  bahwa  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina  adalah  kearifan  lokal Masyarakat  Adat  Desa  Buluh  Cina  adalah  terdapat    7  (Tujuh)  danau  di  tengah hutan  tersebut,  yang  menjadi  kewenangan  Lembaga  Adat  untuk  menjaganya sebelum di alih   fungsikan     sebagai      Taman Wisata Alam. Selain itu tujuh danau tersebut merupakan sebagai tempat mata pencaharian bagi Masyarakat Adat Desa Buluh Cina seperti menagkap ikan, menjala dan sebagainya.
d. Blok Kawasan Selain dokumen potensi flora dan fauna, dokumen lain yang berkenaan dengan dokumen  perencanaan  kawasan  adalah  dokumen  blok  kawasan.  Adapun  bentuk dari dokumen blok kawasan di wilayah Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina  dapat  dilihat  melalui  publikasi  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Riau yaitu luas lokasi dan peta kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.
e. Role Model
Tahap pembentukan dokumen role model dilalui dengan beberapa tahap yaitu penyusunan draf dokumen role model, pembentukan tim penyusunan role model, koordinasi  dengan  stakeholder  yaitu  unsur  Pemerintah,  Tokoh  Masyarakat  dan Adat  (Indriasari,  2018).  Penyusunan  role  model  di  Kawasan  Tama  Wisata  Alam Desa  Buluh  Cina,  melibatkan  pihak  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Riau,  Resort  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Buluh  Cina  Wilayah  I,  Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan Tokoh Masyarakat.
Role  model  merupakan  salah  satu  dokumen  yang  mendukung  dalam perencanaan  kawasan  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina.  Progres  role  model pengembangan  ekowisata  di  kawasan  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina berbasis  masyarakat  bertujuan  agar  terselenggaranya  pengelolaan  ekowisata  di Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina  yang  partisipatif  dan  menurunnya  tekanan terhadap  kawasan  dengan  melestarikan  kearifan  lokal  Taman  Wisata  Alam  Desa Buluh Cina.

## 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekowisata
Salah  satu  penunjang  daya  tarik  wisata  adalah  infrastruktur  yang  terdiri  dari sarana  dan  prasarana.  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina  dalam  hal  sarana  dan prasarana  masih  perlu  diperhatikan.  Baik  dalam  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan oleh pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan. Pihak tersebut terdiri dari, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melalui Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I , Pemerintah
Desa sebagai pihak yang berwenang di sekala lokal yaitu Desa Buluh Cina dan Lembaga Adat sebagai Lembaga Non-formal Kemasyarakat yang memiliki kewenangan hak asal- usul.

## Tabel 3. Sarana dan Prasarana Taman Wisata Alam Buluh Cina Tahun 2017-2018
No. Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan 1.  Kapal Motor 1 Unit 2.  Akses Jalan Km² Belum dibenahi 3.  WC  Portable 4 Unit 4.  WC Umum 3 Unit 5.  Perahu Fiber 1 Unit 6.  Gazebo 9 Unit Jumlah 18 Unit
Sumber: Observasi Lapangan,2020
Berdasarkan  tabel  3.    Diatas  yang  diperoleh    melalui  observasi  penelitian  di lapangan pada tahun 2020, bahwa sarana dan prasarana terdiri dari 18 unit sarana dan prasarana  yang  dirincikan  bahwa  kapal  motor  penyebrangan  berjumlah  1  unit  yang digunakan untuk akomodasi tranportasi penyebrangan menuju Kawasan Taman Wisata Alam yang penyediaannya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian akses jalan yang masih berupa jalan setapak berupa tanah dan belum dibenahi menggunakan semenisasi.  Kemudian  WC  atau  kamar  mandi  umum  yang  perlu  diperhatikan kebersihannya dan Musholla di kawasan Taman Wisata Alam yang tidak dirawat.

## Tabel 4. Wahana Taman Wisata Alam Buluh Cina Tahun 2017-2018
No. Wahana Jumlah Keterangan 1. Wisata Gajah Sumatra 2 Unit 2. Wisata Hammock 100 Unit 3. Rakit Kayu 1 Unit 4. Prewedding - Ada 5. Wahana Jembatan Tali 2 Unit Jumlah 104 Unit Sumber Data: Wawancara,2020
Selain sarana dan prasaran,penyediaan wahana juga penting untuk meningkatkan ketertarikan pengunjung wisata. Berdasarkan tabel 4. diatas melalui wawancara peneliti dengan  pihak  Resort  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Buluh  Cina  Wilayah  I  bahwa wahana  yang  di  sediakan  oleh  pihak  Konservasi  pada  tahun  2017-2018  sebanyak  104 Unit  dengan  rincian  Wisata  Gajah  Sumatra,  Wisata  Hammock,  Rakit  Kayu,  Prewedding dan Wahana Jembatan Tali.

## 3. Sosialisasi dan Promosi Ekowisata di Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina
Kegiatan promosi pada usaha wisata merupakan salah satu sudut padangan dalam kajian  strategi  pemasaran  pariwisata,  dimana  kegiatan  promosi  wisata  dapat  ditinjau dari segi komunikasi untuk menyebar luaskan informasi dari usaha pariwisata. (Ajeng Puspita  Priantana,  2019)  menjelaskan  bahwa  dalam  kegiatan  promosi  wisata  baik  itu objek  wisata  alam  maupun  objek  wisata  lainnya,  dapat  dilakukan  dengan mengupayakan  pemanfaatan  media,  baik  itu  media  massa  maupun  media  sosial. Komunikasi  antar  aktor  kepentingan  juga  mendukung  untuk  kelangsungan  promosi pariwisata sebagai kelancaran informasi pemasaran wisata.

## Tabel 5. Kegiatan Sosialisasi Ekowisata di Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina
No. Kegiatan Tempat Kegiatan Aktor Tahun 1. Pembukaan  dan  Sosialisasi Pengembangan Taman Wisata  Alam  Desa  Buluh Cina Kawasan Taman Wisata Alam  Desa Buluh Cina BBKSDA Riau, Resort  Konservasi Buluh Cina Wilayah I, Pemerintah  Desa, Lembaga Adat dan Pemerintah Daerah Tahun 2017
Sumber Data: Olahan Penulis,2021
Berdasarkan  data  olahan  penulis  pada  tabel  5.  Diatas  dari  hasil  wawancara bersama  pihak  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau  Bagian  Pengendalian Ekosistem  dan  Perizinan  Konservasi,  Ketua  Resort  Konservasi  Sumber  Daya  Alam, Anggot Resort Konservasi Sumber Daya Alam, Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa dan Lembaga Adat. Bahwa pada tahun 2017 terdapat kegiatan terkait pembukaan dan  sosialisasi  terkait  pengembangan  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina,  yang dilaksanakan pada Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.
Adapun  upaya  promosi  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  Balai  Besar  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Riau  untuk  meningkatkan  jumlah  wisatawan  yaitu  menggunkana beberapa  media.  Tujuan  tersebut  adalah  untuk  melakukan  kegiatan  promosi  Taman Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina  sehingga  Taman  Wisata  Alam  Buluh  Cina  dapat  dikenal oleh  seluruh  masyarakat  baik  di  Masyarakat  Desa  Buluh  Cina  maupaun  di  luar  Desa Buluh Cina. Adapun media tersebut adalah sebagai berikut:
a. Media Sosial
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melalui Resort Konservasi Sumber Daya  Alam  Buluh  Cina  Wilayah  I  dalam  mempromosikan  Taman  Wisata  Alam  Desa Buluh Cina, memanfaatkan media sosial dengan aplikasi instragram. Media ini dikelola oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dengan nama akun Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.
Adapun wisata yang di promosikan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam
Riau  adalah  keindahan  Danau  Tanjung  Putus,  Wahana  Foto  Alam,  Wahana  Gajah  dan Pemandangan Alam.
b. Media Massa
Salah  satu  akun  media  massa  yang  dimanfaatkan  oleh  Balai  Besar  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Riau,  untuk  melakukan  kegiatan  promosi  Taman  Wisata  Alam  dan akses informasi terkait Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina adalah akun web site  bbksdariau.id.  Akun  tersebut  dikelola  langsung  oleh  pihak  Balai  Besar  Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

## 4. Pendampingan  Penyusunan  Rencana  Desa  dalam  Mendukung  Pengelolaan Wisata Alam di Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina
Dalam  kegiatan  pendampingan  penyusunan  rencana  desa  dalam  mendukung pengelolaan  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina  melibatkan  pihak  Balai  Besar Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau,  Resort  Konservasi  Buluh  Cina,  Pemerintah  Desa dan  Lembaga  Adat.  Adapaun  kegiatan  pendampingan  tersebut  dapat  dilihat  sebagai berikut:
Tabel 6. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Desa dalam Mendukung Pengelolaan
Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. No. Kegiatan Tempat Kegiatan Aktor Tahun 1.  Rapat Rencana Pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina Kantor Desa Buluh Cina BBKSDA Riau, Resort Konservasi Buluh Cina Wilayah I,
Pemerintah Desa dan Lembaga Adat
Tahun 2018
Sumber Data: Olahan Penulis, 2021
Berdasarkan  data  olahan  penulis  pada  tabel  6.  Dari  hasil  wawancara  dengan pihak  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau,  Seksi  Bagian  Pengendalian Ekosistem dsn Perizinan dan Ketua Resort Konservasi Sumber Daya Alam, Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Adat.  Bahwa kegiatan pendampingan penyusunan rencana desa dalam mendukung pengelolaan Taman Wisata Alam  Deesa  Buluh  Cina  melibatkan  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau, Resort Konservasi Buluh Cina Wilayah I, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat. Kegiatan tersebut  dilaksakan  di  Kantor  Desa  Buluh  Cina  pada  tahun  2018.  Kegiatan  tersebut membahas rencana pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.
Tabel 7. Rencana Pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.
No. Kegiatan Tempat Kegiatan Aktor Tahun 01.  Patroli Bersama Wilayah Hutan  Taman Wisata  Alam Desa Buluh Cina Resort  Konservasi  Buluh  Cina Wilayah  I,  Masyarakat  Desa Buluh Cina dan Lembaga Adat Tahun 2018
Sumber Data: Olahan Penulis, 2021
Berdasarkan  data  tabel  7.  Diatas  dari  hasil  wawancara  dengan  pihak  Resort Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Buluh  Cina  Wilayah  I  yaitu  Anggota  Resort  dan  Ketua Resort, Masyarakat Desa Buluh Cina Pencinta Api, dan Lembaga Adat, bahwa pada tahun 2018 terjadi kegiatan patroli bersama dalam rangka menjaga kelestarian hutan Taman Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina  dari  kerusakan  hutan  berupa  kebakaran  hutan, penebangan liar dan perburuan satwa liar.
Faktor  Penghambat  Koordinasi  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam (BBKSDA)  Riau  dan  Lembaga  Adat  Dalam    Pelaksanaan  Program  Pelestarian Kearifan Lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina Tahun 2017-2018
Terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadikan kegiatan koordinasi antara aktor menjadi terhambat. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut;

## 1. Adanya Dominasi Intervensi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau
Dominasi kekuasaan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dalam pengelolaan  Kawasan  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina    dapat  dilihat  dari  adanya intervensi kebijakan terkait progress role model yang dibentuk oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melalui Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I. Selain intervensi kebijakan role model, dominasi kekuasaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau juga dapat dilihat dari intervensi kebijakan terkait pemanfaatan hasil Hutan Wisata bagi Masyarakat Desa Buluh Cina, sehingga Masyarakat Desa  Buluh  Cina  tidak  dapat  lagi  membuka  lahan  perkebunan  disekitar  Hutan  Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina tersebut.
Selain dominasi kebijakan terkait Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina oleh Balai Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau,  dominasi  lain  juga  dapat  dilihat  dari  tidak terlibatnya  peran  Lembaga  Adat  secara  aktif  terkait  pengambilan  kebijakan  maupun kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pelestarian  kearifan  lokal  Taman  Wisata  Alam  Desa Buluh  Cina.    Sehingga  dominasi  dari  kekuasaan  lembaga  pusat  yang  berada  ditingkat Daerah  Provinsi  Riau  yaitu  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau  dibawah naungan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  menjadi  faktor  penghambat terjadinya kegiatan koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa dan Lembaga Adat.

## 2. Tidak Adanya Pengaturan Terkait Koordinasi Antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan  Lembaga Adat.
Tidak  adanya  pengaturan  bersama  antara  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya Alam  Riau,  Pemerintah  Desa  dan  Lembaga  Adat  mengakibatkan  terhambatnya pelaksanaan  koordinasi.  Akan  tetapi,  dalam  peraturan  lebih  lanjut  diatur  tentang pengaturan terkait tata cara kerja sama yang dapat dijadikan dasar  oleh    Balai    Besar Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau  dan  Lembaga  Adat  dalam  membentuk  hubungan kerja  sama.  Sehingga  dengan  adanya  peraturan  terkait  hubungan  kerja  sama  tersebut dapat  terjalin  koordinasi  yang  baik  antara  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Riau  dan  Lembaga  Adat  dalam  pengelolaan  dan  pelestarian    kearifan  lokal  Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

## 3. Tidak  Adanya  Sumber  Finansial  Terkait  Pengelolaan  Taman  Wisata  Alam Desa Buluh Cina.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  merupakan  sumber  finansial  dalam pengembangan  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina  terkait  sarana  dan  prasarana, kegiatan jasa dan pengembangan ekowisata. Akan tetapi untuk anggaran pengembangan pada Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina belum ada anggaran khusus terkait berbagai  jenis  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  pengembangan  Taman  Wisata  Alam Desa Buluh Cina. Hal tersebut dikarenakan bahwa Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina belum menjadi Taman Wisata prioritas nasional dan belum mendapat anggaran khsusu. Selain itu Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina juga belum menjadi sumber pendapatan bagi negara yaitu terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sehingga  sumber  daya  finansial  atau  anggaran  untuk  kegiatan  terkait pengembangan  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina  belum  ada.  Belum  adanya anggaran  khusus  juga  menghambat  kegiatan  koordinasi  antara  pihak  Balai  Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan pihak Pemerintah Desa dan Lembaga Adat. Dalam  kegiatan  koordinasi  salah  satu  bentuknya  adalah  perencanaan  program  dalam pengembangan  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina,  dapat  terlaksana  jika  adanya anggaran khusus. Karena dalam pelaksanaan perencanaan program pengembangan juga membutuhkan  anggaran  sebagai  sumber  finansial  untuk  mendukung  pelaksanaan program secara teknis.

## 4. Komunikasi Yang  Belum Lancar Antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan Lembaga Adat.
Komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dalam  pelaksanaan koordinasi. Dimana  komunikasi  merupakan  alat  untuk  memperlancar  kegiatan  koordinasi  yang dilakukan  oleh  pihak  terkait  (Sujianto  &  Mardhatillah,Lilla,  2017).  Lemahnya komunikasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan  Lembaga Adat berpengaruh  pada  pelaksanaan  kegiatan  koordinasi  antar  instansi.  Lemahnya komunikasi tersebut dapat dilihat dari kurangnya pertemuan formal antara pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melalui Resort Konservasi Sumber Daya Alam
Buluh  Cina  Wilayah  I,  Pemerintah  Desa  dan  Lembaga  Adat.  Selain  itu  lemahnya komunikasi  antara  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau  dengan  pihak Pemerintah  Desa  dan  Lembaga  Adat  dapat  dilihat  dari  terjadinya  kesalah  pahaman terkait kepentingan dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.
Lemahnya  hubungan  komunikasi  tersebut  dapat  dilihat  dari  tidak  terlibatnya Pemerintah  Desa  dan  Lembaga  Adat  dalam  kegiatan  promosi  terkait  pengembangan Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina.  Sehingga  penting  bagi  pihak  Balai  Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, untuk melibatkan Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam mendukung program pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dan  pelestarian  kearifan  lokal  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina  dengan memperhatikan hubungan komunikasi yang baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas  maka,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa, Terdapat  10  program  pengembangan  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina    yang dibentuk oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Akan tetapi, 10 program tersebut belum terlaksana seluruhnya. Adapun program yang telah terlaksana adalah  pembuatan  dokumen  perencanaan  kawasan  yang  masih  perlu  dimaksimalkan lagi  untuk  mendukung  pengembangan  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina. Pembangunan  sarana  dan  prasarana  ekowisata  yang  perlu  diperhatikan  lagi  kualitas dan kuantitasnya agar mendukung pengembangan dan daya tarik Taman Wisata Alam Desa  Buluh  Cina.  Sosialisasi  dan  promosi  ekowisata  yang  perlu  ditigkatkan  lagi  baik dari pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Resort Konservasi.
Sumber Daya Alam Buluh Cina, bersama-sama melibatkan Pemerintah Desa dan Lembaga  Adat,  melalui  media  massa  dan  media  sosial.    Selain  itu  juga  terdapat pendampingan  penyusunan  rencana  desa  dalam  mendukung  pengelolaanTaman Wisata Alam Desa Buluh Cina, dalam kegiatan tersebut  pihak Balai Besar Konservasi Sumber  Daya  Alam  Riau  masih  kurang  melibatkan  Lembaga  Adat  dalam  hal perencanaan pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.  Kemudian adanya kegiatan patroli bersama yang melibatkan pihak Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I, Masyarakat Desa Buluh Cina dan Lembaga Adat dalam menjaga pelestarian kearifan lokal Hutan Wisata Alam Desa Buluh Cina.
Adapun  faktor-faktor  yang  menghambat  koordinasi  antara  Balai  Besar Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau  dengan  pihak  Lembaga  Adat  adalah  adanya dominasi  kekuasaan  dari  pihak  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau sehingga  Lembaga  Adat  tidak  lagi  memiliki  peran  dan  kewenangan  dalam  menjaga kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.
Kemudian  tidak  adanya  pengaturan  bersama  secara  formal  dan  khusus  terkait koordinasi  antara  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau  dengan  pihak Lembaga  Adat  sehingga  tidak  ada  kepastian  hukum  terkait  pelaksanaan  koordinasi. Tidak  adanya  sumber  finansial  terkait  pengelolaan  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh Cina  sehingga  mengahambat  berbagai  jenis  kegiatan  terkait  pengelolaan  Kawasan
Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina.  Selain  itu,  juga  lemahnya  komunikasi  antara pihak  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau  dengan  pihak  Lembaga  Adat menjadi  faktor  penghambat  terjalinnya  hubungan  koordinasi  yang  tidak  baik  antara stakeholder.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih disampaikan kepada Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, Pembimbing skripsi penulis, Tim penguji skripsi penulis, dan seluruh pihak yang terlibat  dalam  penelitian  ini  khususnya  kepada  Kepala  Desa,  Kepala  Balai  Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dan Kepala Resort Konservasi Buluh Cina.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajeng  Puspita  Priantana,  E.  S.  (2019).  Strategi  Promosi  Objek  Wisata  Alam  Situ  Gede Kota Tasikmalaya. Jurnal Komunikasi Global, Vol,8 (No,1), 104-115.
Amanah, S. (2007). Kearifan Lokal dalam Pengembangan Komunitas Pesisir. Bandung: CV Citra Praya.
Bbksdariau. (2018, April 26). Taman Wisata Alam Buluh Cina 2018 . Retrieved Agustus 8, 2019, from bbksda-riau-.id: (https://www.bksda.riau.id)
Crowston,  Kevin.  1998.  “Center  for  Coordination  Science  Process  Description  and Redesign A Coordination Theory Approach to Process Description and Redesign.” (July).
Faisal, , Andi Nuraeni Aksa, & Muh. Ahsan Samad. (2012). Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumb. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol II (No 2). Hendroyono.  (2018). Statistic  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Tahun  2017. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Indriasari, D. (2018, September 13). Progres Role Model Pengembangan Tanaman Obat Berbasis  Tiga  pilar  di  TWA  Ruteng .  Retrieved  Maret  7,  2021,  from ksdae.menlhk.go.id:  http://ksdae.menlhk.go.id/info/4531/progress-role-model- pengembangan-tanaman-obat-berbasis-tiga-pilar-di-twa-ruteng.html
Jonyanis,  A.  (  2018).  Fungsi  Hutan  Adat  Rimbo  Tujuh  Danau  Di  Desa  Buluh  Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. JOM FISIP, Vol, 5 (No,1 ).
Magdalena. (2013). Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol,2 (No 2). Mariane,  I.  (2014). Kearifan  Lokal  Pengelolaan  Hutan  Adat. Jakarta:  PT RajaGrafindoPersada.
Muhammad Ridwan, Khairul Anwar, & Auradian Marta. (2013). Inventarisasi Kebijakan Publik (Kajian di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar). Ilmu Pemerintahan Nahkoda, Vol 10 (No 16), 100.
Mukhmadun. (2018). Potensi Taman Wisata Alam Buluh Cina Sebagai Alternatif Wisata Alam Bagi Masyarakat Kota Pekanbaru. Jurnal Dinamika, Vol,1 (No,1).
Ndraha, T. (2015). Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta.
Osifo,  Charles.  2017.  “The  Effects  of  Coordination  on  Organizational  Performance :  An Intra and The Effects of Coordination on Organizational Performance : An Intra and Inter Perspective.” (October 2013).
Riaubisnis.  (2017). Hutan  BuluhCina,  Lahir  dari  Kearifan  Lokal .  Retrieved  Agustus  9, 2019, from Riaubisnis: (http://riaubisnis.id/hutan-buluhcina-lahir-dari-kearifan- lokal ) Riaubisnis.id. (2017). Hutan BuluhCina, Lahir dari Kearifan Lokal . Retrieved Agustus 9, 2019, from from Riaubisnis: (http://www.riaubisnis.id /hutan- buluhcina-lahir-dari-kearifan-lokal) Silalahi, U. (2010). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Rafika Aditama. Sujianto,  &  Mardhatillah,Lilla.  (2017).  Komunikasi  Dan  Koordinasi  Penyelenggaraan Pelayanan Umum. Jom Fisip, Vol,4 (No,1).
Syafrudin, A. (1993). Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah. Bandung: PT Citra Bakti.
Widia, Z. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Adat dan Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Hutan,  Sungai  dan  Danau  Desa  Buluh  Cina  Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten Kampar. Riau Low Journal, Vol 2 (No 2).