## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS KELALAIAN KREDITUR MELAKUKAN ROYA JAMINAN FIDUSIA
Desy Sukariyanti
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya E-mail : desy.jurnal2019@gmail.com
Daniel Djoko Tarliman Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

## ABSTRAK
Pendaftaran  jaminan  fidusia  meliputi  pula  kewajiban  bagi  kreditur untuk  memberitahukan  kepada  kantor  pendaftaran  fidusia  pada  saat  hutang pokok  yang  dijamin  dengan  fidusia  telah  lunas  untuk  selanjutnya  dilakukan pencoretan  atau  biasa  dikenal  dengan  istilah  roya.  Adanya  kelalaian  dari kreditur  dalam  melakukan  roya  atas  jaminan  fidusia  dapat  mengakibatkan debitur  dirugikan  karena  obyek  jaminan  yang  semsetinya  hapus  bersamaan dengan  lunasnya  hutang  pokok  tidak  dapat  dijaminkan  lagi.  Penulis  dalam penelitian  ini  ingin  menelaah  dan  menganalisa  lebih  lanjut  tentang perlindungan  hukum  bagi  debitur  saat  kreditur  tidak  melakukan  roya  atas jaminan  fidusia  yang  telah  lunas  dan bentuk  tanggung  gugat  kreditur  atas kelalaian  melakukan  roya  pada  jaminan  fidusia  yang  telah  lunas.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  telah  memberikan perlindungan  hukum  kepada  debitur  atas  hutang  yang  telah  lunas  dengan mewajibkan  kreditur  untuk  melakukan  pencoretan  jaminan  fidusia.  Kreditur yang  lalai  dalam  melakukan  pencoretan  pencatatan  Jaminan  Fidusia  dapat dikualifikasikan  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan  bertanggung gugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh debitur.
Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Roya, Perlindungan Hukum

## ABSTRACT
Fiduciary registration includes the obligation for creditors to notify the fiduciary registration office when the principal debt guaranteed by the fiduciary has been repaid for subsequent write-offs or commonly known as roya. The negligence of the creditor in conducting a transaction on fiduciary collateral can result in the debtor being harmed because  the  object  of  collateral  which  is  as  clear  as  the  same  as  the  repayment  of  the principal  debt  cannot  be  guaranteed  anymore.  The  author  in  this  study  wants  to examine  and  analyze  further  about  legal  protection  for  debtors  when  creditors  do  not carry out the payment of fiduciary guarantees that have been paid off and the form of creditor  liability  for  negligence  in  carrying  out  a  transaction  on  fiduciary  guarantees that  have  been  paid  off.  The  research  method  used  is  normative  legal  research.  The results  of  the  study  indicate  that  the  Fiduciary  Guarantee  Law  has  provided  legal protection to debtors for debts that have been paid off by requiring creditors to write off fiduciary  collateral.  Creditors  who  are  negligent  in  writing  down  the  recording  of Fiduciary Guarantees can be qualified to commit acts against the law and are liable to compensate for the losses experienced by the debtor.
Keywords: Fiduciary Guarantee, Dropoff, Legal Protection

## Pendahuluan
Jaminan  mempunyai  fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi  pada  umumnya  karena dalam  pemberian  pinjaman  modal dari  lembaga  keuangan  (baik  bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya  suatu  jaminan,  yang  harus dipenuhi  para  pencari  modal  kalau ia ingin mendapatkan
pinjaman/tambahan  modal  (berupa kredit)  tersebut  baik  untuk  jangka panjang  maupun    jangka  pendek. Bagi  pihak  debitur  bentuk  jaminan yang    baik  adalah  bentuk  jaminan yang  tidak  akan    melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan  bagi  kreditur  jaminan yang  baik  adalah  jaminan  yang dapat  memberikan  rasa  aman  dan kepastian  hukum  bahwa  kredit yang  diberikan  dapat  diperoleh kembali tepat pada waktunya.
Dalam  setiap  perjanjian  yang bernuansa hutang piutang,
kemungkinan    terjadi  wanprestasi adalah  sangat  besar.  Wanprestasi dapat  disebabkan  oleh  berbagai faktor,  misalnya  karena  usaha  yang dirintis  oleh  debitur  mengalami kemacetan,    kerugian,  ataupun penipuan,  dapat  juga  karena keadaan  memaksa  atau overmacht , atau mungkin saja karena
kepribadian  dari  debiturnya  sendiri yang  tidak  memiliki  itikad  baik dalam berkredit. Wanprestasi disini adalah  keadaan  dimana  debitur tidak  melaksanakan  kewajibannya yaitu membayar bunga dari
kreditnya ataupun sama sekali tidak mau melunasi hutangnya. (J. Satrio, 2012:4).
Pada  jaminan  kebendaan selalu  diikuti  dengan  adanya pencatatan  dan  publikasi  sebagai pemenuhan asas publisitas. Pencatatan  dan  publikasi  pada hukum  kebendaan  pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya pada kehendak para pihak yang melangsungkan perbuatan hukumnya.  Publikasi  ini  karena memang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga adalah terbuka untuk umum. Tidak dilakukannya pencatatan dan publikasi, berakibat tidak
berlakunya  perbuatan  hukum  yang dikehendaki  oleh  para  pihak terhadap  pihak  ketiga,  berarti bahwa  apabila  pencatatan  dan publikasi  tersebut  diabaikan,  para pihak  tidak      dapat  mendalilkan hubungan  hukum  yang  ada  di antara  para  pihak  terhadap  pihak ketiga.  (Ida  Ayu  Made  Widyari, 2012:26)
Kewajiban  pencatatan  dan publikasi  atas  suatu  perjanjian penjaminan yang merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian  pokok  yang  bersifat perorangan  lahirlah  suatu  hak kebendaan  yang  bersifat droit  de suite dan droit  de  preference . Pemegang hak atas jaminan kebendaan  yang  dijaminkan  secara kebendaan  tersebut  yaitu  hak  yang melekat  atas  kebendaan  yang dijaminkan  kemanapun  kebendaan tersebut dialihkan.(Herlien Budiono, 2008:230). UU Jaminan Fidusia mengatur tentang kewajiban pendaftaran  jaminan  fidusia  agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan  dan  pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan ( preference ) kepada  penerima  fidusia  terhadap kreditor  lain.  Benda  yang  menjadi obyek  jaminan  Fidusia  adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun  yang  tidak  berwujud  dan benda  tidak  bergerak  khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani  hak  tanggungan.  Benda yang dijadikan jaminan fidusia tetap berada  dalam  penguasaan  Pemberi Fidusia,  sebagai  agunan  bagi pelunasan  utang  tertentu,  yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia  terhadap  kreditor  lainnya. Berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia di Indonesia secara langsung  telah  memberikan  rasa aman khusunya bagi kreditur dalam kaitannya dengan perjanjian hutang piutang.
Pendaftaran  jaminan  fidusia diatur  pada  Pasal  11  UU  Jaminan Fidusia  yang  menyatakan:  “(1) Benda  yang  dibebani  dengan jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan.; (2)  Dalam  hal  benda  yang  dibebani dengan  Jaminan  Fidusia  berada  di luar  wilayah  negara  Republik Indonesia,  kewajiban  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  tetap berlaku”.
Pendaftaran jaminan fidusia  meliputi  pula  kewajiban bagi kreditur untuk memberitahukan  kepada  kantor pendaftaran  fidusia  pada  saat hutang pokok yang dijamin dengan fidusia telah lunas untuk selanjutnya  dilakukan  pencoretan atau  biasa  dikenal  dengan  istilah roya. Adanya kelalaian dari kreditur dalam melakukan roya atas jaminan fidusia dapat
mengakibatkan debitur  dirugikan  karena  obyek jaminan  yang  semsetinya  hapus bersamaan dengan lunasnya hutang pokok tidak dapat dijaminkan lagi.

## Rumusan Masalah
1) Apa bentuk perlindungan hukum bagi  debitur  saat  kreditur  tidak melakukan  roya  atas  jaminan fidusia yang telah lunas?
2) Apa  bentuk  tanggung  gugat kreditur atas kelalaian melakukan  roya  pada  jaminan fidusia yang telah lunas? Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  yuridis  normatif  yang menekankan  pada  norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pendekatan  masalah  yaitu  :  1) Statute Approach , pendekatan dengan  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan  (isu  hukum)  yang sedang  dihadapi.  2) Conseptual Approach, yaitu  pendekatan  yang beranjak dari pandangan-
pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu hukum.  (Peter  Mahmud  Marzuki, 2010:95-97).
Pembahasan Perlindungan Hukum Bagi Debitur  Saat  Kreditur  Tidak Melakukan  Roya  Atas  Jaminan Fidusia Yang Telah Lunas
Hakekatnya  setiap  orang berhak  mendapatkan  perlindungan dari  hukum.  Hampir  seluruh hubungan  hukum  harus  mendapat perlindungan
dari hukum. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir  dari  suatu  ketentuan  hukum dan  segala  peraturan  hukum  yang diberikan  oleh  masyarakat  yang pada dasarnya merupakan kesepakatan  masyarakat  tersebut untuk  mengatur  hubungan  prilaku
antara  anggota-anggota  masyarakat dan  antara  perseoranan  dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Awal  mula  lahirnya  teori perlindungan  hukum  bersumber dari  teori  hukum  alam  atau  aliran hukum  alam  yang  dikemukakan oleh Plato, Aristoteles yang menjelaskan  bahwa  hukum  itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal  dan  abadi,  serta  antara hukum  dan  moral  tidak  boleh dipisahkan. Secara umum Plato dan Aristoteles memandang hukum dan moral  adalah  cerminan  kehidupan manusia  yang  diwujudkan  melalui hukum dan moral.(Satjipto Rahardjo,2002:52). Sedangkan Thomas  Aquinas  mengemukakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan  bertujuan  untuk  kebaikan dan  dibuat  oleh  orang  yang mengurus masyarakat
untuk disebarluaskan. ( Ibid )
Secara  lebih  luas  Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang- undang abadi ( lex naturalis ), hukum alam  tidak  hanya  disajikan  sebagai ilmu  pengetahuan,  tetapi  juga diterima  sebagai  prinsip-prinsip dasar  dalam  perundang-undangan. Hukum  alam  telah  menunjukkan bahwa sesungguhnya hakekat kebenaran dan keadilan merupakan suatu  konsep  yang  mencakup banyak  teori.  Subtansi  hukum  alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat  universal  yang  bisa  disebut sebagai hak asasi manusia (HAM).
Perlindungan  hukum  dapat berarti perlindungan yang diberikan hukum  terhadap  sesuatu.  Hukum sejatinya  harus  dapat  memberikan
perlindungan terhadap semua pihak sesuai  dengan  status  hukumnya karena  setiap  orang  memiliki kedudukan  yang  sama  dihadapan hukum.  Setiap  aparat  penegak hukum  wajib  menegakkan  hukum dan  dengan  berfungsinya  aturan hukum, maka secara tidak langsung pula  hukum  akan  memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam  kehidupan  masyarakat  yang diatur oleh hukum itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan  hukum  adalah  kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi  setiap  orang  dan  normative karena  menentukan  apa  yang seyogyanya  dilakukan,  apa  yang tidak  boleh  dilakukan  atau  harus dilakukan serta menentukan bagaimana  caranya  melaksanakan kepatuhan  pada  kaedah-kaedah.
(Sudikno  Merokusumo,  1991:38). Jadi  perlindungan  hukum  adalah suatu  perbuatan  hal  melindungi subjek  –  subjek  hukum  dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  dan  pelaksanaannya dapat  dipaksakan  dengan  suatu sanksi. Sedangkan menurut Philipus M.  Hadjon  bahwa  Perlindungan Hukum bagi rakyat sebagai tindakan  pemerintah  yang  bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum  yang  bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan  tindakan  pemerintah bersifat represif bertujuan  untuk menyelesaikan  terjadinya  sengketa termasuk  penanganan  di  lembaga
peradilan.  (Philipus  M.  Hadjon, 2002:31)
Dalam  lembaga  penjaminan dikenal  lembaga  fidusia.  Asal  usul dari  kata  fidusia  adalah fides yang berarti "kepercayaan". Itulah sebabnya pengertian Fidusiaire Eigendomsoverdracht sering dikaitkan dengan  pengertian  penyerahan jaminan  hak  milik  berdasarkan kepercayaan.  Dikaitkan  dengan hubungan  yang  terbentuk  antara debitur dan kreditur, azas
kepercayaan ini bersifat sentral oleh karena  pemberi  fidusia  ( debitur ) percaya  bahwa  penerima  fidusia ( kreditur )  akan  mengembalikan  hak milik  yang  telah  diserahkan  setelah pemberi  fidusia  membayar  lunas utangnya.
Sedangkan pihak kreditur  juga  percaya  bahwa debitur  akan  menjaga  barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya (Firdaus, 1999:11). Jaminan  fidusia  merupakan suatu  jaminan  kebendaan  yang dikenal  dalam  hukum  positif,  yang dapat  memberikan  keuntungan secara  ekonomis  kepada  pelaku usaha  bisnis  jika  dibandingkan dengan  lembaga  jaminan  lainnya. Keuntungan  ini  dapat  dilihat  dari adanya penguasaan terhadap benda jaminan  sehingga  usaha  yang sedang dijalankan tetap bisa berjalan  dan  pinjaman  kredit tersebut dapat dikembalikan dengan  lancar. Fiducia  Eigendom Overdracht  (FEO ),  yang  untuk selanjutnya disebut fidusia, merupakan pengalihan hak
kepemilikan  atas  suatu  benda dengan  dasar  kepercayaan  dan dengan  ketentuan  bahwa  benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu  tetap  dalam  penguasaan  si
pemilik  benda.  Tetapi  penyerahan hak  milik  atas  benda  jaminan fidusia  tidaklah  sempurna  seperti pengalihan  hak  milik  dalam  jual beli,  karena  pengalihan  hak  hanya secara constitutum  prossesorium , artinya  secara yuridis hanya  hak kepemilikannya saja yang dialihkan sedangkan  barangnya  tetap  berada dalam  kekuasaan  pemberi  fidusia. (Ahmad Sanusi, 2013:6)
Persoalan  yang  terakhir  ini menjadi berharga untuk diperhatikan  karena  konstruksi fidusia  memang  memiliki  ciri  yang khas:  penyerahan  kepada  kreditur hanya berupa hak miliknya, sedangkan  barang  tetap  berada  di dalam  penguasaan  debitur.  Inilah yang  disebut  sebagai constitutum possessorium.
Namun demikian perlu  dimengerti  bahwa  dalam  hal jaminan  fidusia,  pengalihan  hak kepemilikan  semata-mata  sebagai jaminan  bagi  pelunasan  hutang bukan  untuk  seterusnya  dimiliki oleh  penerima  fidusia.  Inilah  yang disebut sebagai constitutum possessorium. Sejalan dengan prinsip memberikan  kepastian  hukum, maka  Undang- Undang  Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia.Pendaftaran tersebut diharapkan  memberikan  kepastian hukum kepada pemberi dan penerima  fidusia  maupun  kepada pihak  ketiga.Pendaftaran  jaminan fidusia  dilakukan  pada  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Perlindungan hukum dan kepentingan  kreditor  dalam  UUJF dapat  dilihat  pada Pasal  20
UUJF:“ Fidusia  tetap  mengikuti  Benda yang  menjadi  objek  Jaminan  fidusia
dalam  tangan  siapapun  Benda  tersebut berada,  kecuali  pengalihan  atas  benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia ”.35 Sebagai hak kebendaaan, maka  jaminan  fidusia  menyandang asas-asas antara lain hak jaminan itu mengikuti  bendanya  ( droit  de  suit ), mempunyai kedudukan utama (hak preferen)  dalam  kaitannya  dengan adanya kreditor lainnya.
Pembebanan  fidusia  diatur dalam  Pasal  4  sampai  Pasal  10 Undang-Undang Nomor  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  yang dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yang
disebut  dengan  “Akta  Jaminan Fidusia”.  Akta jaminan  fidusia  ini dibuat  dalam  bentuk  akta  otentik, dibuat  dihadapan  Notaris dengan penggunaaan  bahasa  Indonesia. Menurut  pasal  6  Undang-Undang
Jaminan Fidusia, akta tersebut yang dimaksud antara lain harus berisikan hal-hal: 1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia 2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia 3. Uraian tentang benda yang menjadi objek jaminan fidusia
4. Nilai penjaminan dan
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Seperti bentuk-bentuk
jaminan  lainnya,  fidusia  juga  tidak terbebas  dari  sifat accessoir, karena memang fidusia ini wajib mengikuti perjanjian  induknya  yang  telah  ada antara debitur dan kreditur
(Perjanjian  Kredit).  Dalam  praktek perbankan,  lembaga  fidusia  ini sudah  dikenal  luas  dan  bahkan dipandang  sebagai  kebutuhan  riil untuk mendukung mekanisme pergerakan usaha yang membutuhkan kredit dengan
jaminan  benda  bergerak.  Lembaga fidusia  ini  juga  sudah  diakui  oleh yurisprudensi ,  meskipun  perjanjian fidusia tidak dikenal dalam KUHPerdata.  Makanya,  bentuk perjanjian ini sering disebut sebagai innominat atau onbenoemde overeenkomst .  Tentu  saja,  status seperti  itu  sama  sekali  tidak melepaskan  fidusia  dari  ketentuan- ketentuan  umum  tentang  perikatan seperti yang dirumuskan oleh Bab I- IV Buku III KUHPerdata.
Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia berupa prosedur pendaftaran jaminan fidusia  serta  penerbitan  sertifikat jaminan fidusia yang dapat dilakukan  secara  online  oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia  melalui  sistem  elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi  dasar  pembentukkan  dan pemberlakuan  sistem  ini  adalah
Peraturan  Pemerintan  Nomor  21 Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan Fidusia  (selanjutnya  ditulis  PP  No. 21 Th. 2015).
Menurut Pasal 25 ayat (1) UU Jaminan  Fidusia  apabila  terjadi  hal- hal  tertentu,  maka  Jaminan  fidusia demi hukum dianggap telah hapus, kejadian-kejadian tersebut adalah:
1. Hapusnya  hutang  yang  dijamin oleh jaminan fidusia.
2. Pelepasan  hak  atas  Jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
3. Musnahnya  benda  yang  menjadi jaminan fidusia.
Hapusnya  jaminan  fidusia karena  lunasnya  hutang  yang
dijamin  dengan  jaminan  fidusia adalah  konsekuensi  logis  dari karakter  perjanjian  assessoir.  Jadi, jika  perjanjian  hutang  piutangnya tersebut hapus karena sebab apapun maka  jaminan  fidusia  tersebut menjadi  hapus  pula.  Sementara  itu hapusnya  jaminan  fidusia  karena pelepasan  hak  atas  jaminan  Fidusia oleh  penerima  jaminan  fidusia adalah  wajar  karena  sebagai  pihak yang  mempunyai  hak  dia  bebas untuk mempertahankan
atau melepaskan haknya tersebut.
Hapusnya  jaminan  fidusia karena  musnahnya  barang  jaminan fidusia  tersebut  dapat  dibenarkan karena  tidak  ada  manfaat  lagi fidusia  itu  dipertahankan,  jika barang  objek  jaminan  fidusia tersebut sudah tidak ada akan tetapi jika  ada  asuransi  maka  hal  tersebut menjadi  hak  dari  penerima  fidusia dan  pemberi  fidusia  tersebut  harus membuktikan  bahwa  musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia  tersebut  adalah  diluar  dari kesalahannya.(Munir Fuady, 2000:50) Prosedur yang harus ditempuh  jika  jaminan  fidusia tersebut  hapus,  yakni  dengan melakukan pencoretan (Roya) pencatatan  jaminan  fidusia  tersebut di  kantor  pendaftaran  fidusia. Selanjutnya  kantor  pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa  sertifikat  jaminan  fidusia tersebut  tidak  berlaku  lagi  dan dalam  hal  ini  dilakukan  pencoretan jaminan  fidusia  tersebut  dari  buku daftar fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia.
Sesuai  dengan  sifat  accesoir
dari jaminan fidusia yang
berakhirnya  mengikuti  perjanjian pokok,  maka  dengan  adanya pelunasan dari debitur yang membuat terpenuhinya segala kewajiban dari debitur akan mengakibatkan  perjanjian  pokok antara  debitur  dengan    kreditur berakhir, sehingga dengan demikian maka  perjanjian  tambahan  yaitu jaminan  fidusia  juga  berakhir pula.(Hatta  Isnaini  Wahyu  Utomo, 2017:7).  Namun  dengan  adanya kewajiban administratif untuk melakukan  pencoretan  jaminan fidusia maka adanya pelunasan dari debitur belum sepenuhnya mengakhiri jaminan fidusia. Adanya pencoretan
pencatatan  jaminan  fidusia  menjadi hak  dari  debitur  setelah  memenuhi kewajiban  membayar  hutangnya kepada  kreditur.  Disebutkan  dalam Pasal  25  ayat  (3)  UU  Jaminan Fidusia  bahwa  atas  hapusnya jaminan  fidusia  penerima  fidusia memberitahukan  kepada  Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya  jaminan  fidusia  dengan melampirkan  pernyataan  mengenai hapusnya  utang.  Merujuk  pada Pasal 1 angka 6 UU Jaminan Fidusia yang  menyatakan  bahwa  penerima fidusia  adalah  perseorangan  atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan  jaminan  fidusia.  Maka kewajiban untuk melakukan pencoretan  pencatatan  jaminan fidusia  adalah  menjadi  kewajiban dari Kreditur.
Tanggung  Gugat  Kreditur  Atas Kelalaian  Melakukan  Roya  Pada Jaminan Fidusia Yang Telah Lunas Adanya
kewajiban mendaftarkan  jaminan  fidusia  pada
Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  menunjukan  adanya  asas publisitas .Dalam pendaftaran tersebut memuat data yang lengkap yang  dicantumkan  dalam  akta jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar khalayak  ramai,  yang  mempunyai kepentingan  (pihak  ketiga)  bisa mengetahuinya,  terutama  beban- beban  yang  menindih  benda tertentu,  dan  oleh  karena  itu  daftar yang bersangkutan dinyatakan terbuka  untuk  umum  (Pasal  18 UUJF),  dan  ketentuan  pendaftaran ini  diadakan  agar  dapat  diketahui oleh  pihak  ketiga  bahwa  suatu barang  sudah  dijaminkan  secara fidusia,  sehingga  pihak  ketiga  yang akan  menerima  pengalihan  hak, berpikir  kembali  untuk  menerima pengalihan  hak  tersebut  serta mempunyai akibat hukum terhadap pihak  ketiga  yang  menerima pengalihan  tersebut.(Farah  Diana, dkk., 2017:40)
Hal  ini  tentunya  tidak menimbulkan
masalah apabila hanya  terdapat  satu  kreditor  yang mempunyai  piutang  atas  diri kreditor,  dimana  debitor  tersebut akan  memperoleh  pelunasan  dari semua  harta.  Dalam  hal  demikian maka  kreditor  konkuren  tidak memperoleh
perindungan hukum.Oleh  karena  itu  agar  semua pihak  mendapatkan  perlindungan hukum  benda  debitor  tanpa  harus bersaing dengan kreditor lainnya.Keadaan  yang  demikian tentunya  telah  cukup  memberikan perlindungan  bagi  kreditor  dalam pelunasan piutangnya apabila debitor wanprestasi. Jaminan  Fidusia  lahir  pada tanggal  yang  sama  dengan  tanggal
Jaminan Fidusia dicatat. Begitu juga halnya  dengan  Sertifikat  Jaminan Fidusia, dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dalam Pasal 16 menyebutkan bahwa apabila jaminan  fidusia  telah  hapus,  maka Penerima  Fidusia,  kuasa  atau wakilnya,  wajib  memberitahukan kepada  Menteri  dalam  jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan Jaminan  Fidusia  tersebut  paling sedikit memuat:
1) Keterangan atau alasan hapusnya
Jaminan Fidusia;
2) Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia;
3) Nama dan tempat kedudukan notaris; dan
4) Tanggal hapusnya Jaminan Fidusia. Berdasarkan  pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia tersebut,  jaminan  fidusia  dihapus dari  daftar  jaminan  fidusia  dan diterbitkan keterangan
penghapusan  yang  menyatakan sertifikat  jaminan  fidusia  yang bersangkutan  tidak  berlaku  lagi. Apabila  penerima  fidusia,  kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan jaminan  fidusia,  maka  jaminan fidusia  yang  bersangkutan  tidak dapat didaftarkan kembali.
Suatu  permasalahan  yang dapat  terjadi  adalah  ketika  suatu benda  jaminan  fidusia  yang  telah
didaftarkan  di  Kementrian  Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham),  namun  setelah berakhirnya  hutang  pokok  kreditur tidak melakukan pencoretan terhadap  obyek  jaminan  fidusia yang telah lunas tersebut. Penghapusan  jaminan  fidusia  tentu saja  sangat  erat  hubungannya dengan perlindungan dan kepastian hukum bagi debitor selaku pemberi fidusia. Dengan berakhirnya
perjanjian  pokok  sebagai  perjanjian induk dari jaminan fidusia memang membuat perjanjian jaminan fidusia ikut  berakhir,  namun  tidak  cukup hanya  berakhir  saja.  Debitor  butuh kepastian akan berakhirnya jaminan fidusia tersebut dengan dilakukannya penghapusan jaminan fidusia.
Aturan  hukum  mengenai jaminan fidusia mewajibkan kepada kreditor  selaku  penerima  fidusia untuk  melakukan  penghapusan jaminan  fidusia.  Namun  yang sangat  disayangkan  dalam  aturan hukum  tentang  Jaminan  Fidusia, baik  itu  Undang-Undang  Jaminan
Fidusia; Peraturan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap  pembiayaan  kendaraan bermotor;  dan  Peraturan  tentang Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan Fidusia secara Elektronik,
kesemuanya  tidak  memuat  sanksi bagi  Perusahaan  Pembiayaan  atau secara  umum  kreditor  sebagi penerima  yang  tidak  melakukan penghapusan jaminan fidusia.
Mengenai tidak adanya pengaturan tentang sanksi terhadap jaminan fidusia yang tidak dilakukan penghapusan merupakan kelemahan dari peraturan mengenai jaminan  fidusia  itu  sendiri.  Hal  ini
menunjukkan bahwa di sini terdapat kelemahan terhadap perlindungan hukum bagi kreditor/pemberi fidusia yang seharusnya  pada  tahapan  inilah  si debitor dilindungi. Apabila
perjanjian  pokok  telah  berakhir, maka  kreditor/penerima  fidusia urusannya  telah  selesai  sementara bagi  debitor,  penghapusan  jaminan fidusia  perlu  dilakukan  untuk menjamin  haknya.  Debitor  tidak dapat menjaminkan bendanya kembali  karena  tidak  boleh  adanya fidusia  ulang.  Obyek  yang  sama tidak  dapat  dijaminkan  kembali kepada  kreditor  lainnya  karena status hukum kreditor yang pertama masih melekat pada benda tersebut. Apabila masih melekat hak jaminan  atas  benda  tersebut,  maka debitor  tidak  dapat  mengalihkan dan menjual benda tersebut. Dengan  tidak  adanya  sanksi  yang tegas,  maka  perlindungan  hukum terhadap debitor jadi terabaikan Suatu  aturan  hukum  yang tidak  dibarengi  dengan  adanya sanksi  menjadikan  perlindungan hukum  sangat  lemah.Kelemahan pada  aturan  hukum  mengenai jaminan  fidusia  terlihat  dari  sanksi yang  diberikan  kepada  pihak  yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia saja. Untuk penghapusan jaminan fidusia, aturan-aturan hukum tersebut sama sekali  tidak  memberi  pengaturan yang  jelas  sehingga  atas  kelalaian dari kreditur dalam melakukan roya atas  jaminan  fidusia  yang  telah lunas  hanya  dapat  dilakukan gugatan  atas  dasar  perbuatan melanggar hukum.
Akibat kelalaian yang dilakukan oleh kreditur pihak yang
dirugikan  dapat  menuntut  ganti kerugian  kepada  notaris,  apabila memenuhi  unsur-unsur  sebagai berikut:
1. Adanya  suatu  perbuatan,  yaitu suatu perbuatan melawan hukum selalu diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya.
2. Perbuatan  tersebut  melawan hukum,  yaitu  unsur  melawan hukum  ini  diartikan  dalam  arti seluas-luasnya,  yakni  meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. perbuatan  yang  melanggar undang-undang yang berlaku,
b. yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
c. perbuatan  yang  bertentangan dengan  kewajiban  hukum  si pelaku,
d. perbuatan  yang  bertentangan dengan kesusilaan,
e. dengan  kehati-hatian  atau keharusan  dalam  pergaulan masyarakat yang baik.
3. Adanya  kesalahan  dari  pihak pelaku,  yaitu  suatu  tindakan dianggap oleh hukum mengandung  unsur  kesalahan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. ada unsur kesengajaan,
b. ada unsur kelalaian,
c. tidak  ada  alasan  pembenar atau  alasan  pemaaf,  seperti keadaan  memaksa  ( overmacht ), membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
4. Adanya  kerugian  bagi  korban, yaitu  kerugian  karena  perbuatan melawan hukum meliputi kerugian materiil dan immaterial, yang juga dinilai dengan uang.
5. Adanya  hubungan  kausalitas, yaitu  hubungan  sebab  akibat yang  dengan  adanya  perbuatan
yang  dilakukan  seseorang  dapat mengakibatkan  pihak  lain  men- derita  kerugian.  Ada  2  (dua) teori, yaitu:
a. Conditio Sine Qua Non . Menurut teori ini, setiap orang yang  melakukan  perbuatan me-langgar hukum selalu bertanggung gugat, jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan keru-gian.
b. Adequate Veroorzaking
Menurut  teori  ini,  si  pelaku hanya  bertanggung  gugat  atas kerugian  yang  merupakan akibat  daripada  perbuatan melanggar hukum yang secara layak dapat diperkirakan timbul. (Munir Fuady, 2008:162) Kreditur  pada  saat  tidak melakukan  pencoretan  pencatatan Jaminan Fidusia setelah hutang dari debitur dilunasi adalah bertentangan  dengan  kewajiban hukum  dari  kreditur  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  25  ayat  (3) UU Jaminan Fidusia jo. Pasal 16 ayat (2)  PP  No.  21  Th.  2015,  baik  hal tersebut dilakukan karena kesengajaan ataupun karena kelalaian kreditur. Adanya kewajiban hukum dari kreditur dan adanya  kerugian  yang  dialami  oleh kreditur  menjadi  suatu  hubungan kausalitas  sehingga  dengan  kondisi tersebut  debitur  dapat  mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada kreditur. Berdasarkan  ketentuan  Pasal
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  disebutkan  bahwa  Tiap perbuatan  yang  melanggar  hukum dan  membawa  kerugian  kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang menimbulkan  kerugian  itu  karena
kesalahannya  untuk  menggantikan kerugian tersebut. Sehingga dengan demikian  kreditur  yang  dinyatakan bersalah karena kelalaiannya melakukan  pencoretan  pencatatan
Jaminan Fidusia bertanggung gugat untuk  mengganti  kerugian  yang dialami oleh debitur.

## Kesimpulan
Jaminan  Fidusia  merupakan perjanjian  tambahan  ( accesoir )  yang keberadaannya mengikuti perjanjian pokoknya. Dengan adanya  pelunasan  hutang  yang menjadi  perjanjian  pokok  maka mengakibatkan  Jaminan  Fidusia menjadi hapus. Pencoretan pencatatan  Jaminan  Fidusia  setelah hapusnya  Jaminan  Fidusia  karena adanya  pelunasan  hutang  oleh debitur  menjadi  kewajiban  dari kreditur.  Kreditur  yang  karena kelalaiannya tidak melakukan pencoretan  pencatatan  Jaminan Fidusia  dalam  waktu  14  (empat belas) haris setelah adanya pelunasan  hutang  dari  debitur dapat  dikualifikasikan  melakukan perbuatan  melawan  hukum  dan bertanggung gugat untuk mengganti  kerugian  yang  dialami oleh debitur jika debitur tidak dapat mendaftarkan  kembali  jaminan fidusia tersebut.

## Saran
Perlu  dilakukan  perubahan terhadap  UU  Jaminan  Fidusia  yang memasukkan  sanksi  bagi  kreditur yang  lalai  melakukan  roya  atas jaminan  fidusia  yang  hutang pokoknya telah lunas
Daftar Pustaka Buku-Buku
Budiono,  Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum  Perdata  di  Bidang Kenotariatan ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2008. Fuady, Munir, Jaminan Fidusia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian
Hukum ,  Kencana  Prenada
Media, Jakarta, 2010 Mertokusumo,  Sudikno, Mengenal Hukum  (Suatu  Pengantar ), Liberty, Yogyakarta, 1991 Rahardjo,  Satijipto, Ilmu  Hukum,
Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2000 Satrio,  J., Wanprestasi  Menurut
KUHPerdata,  Doktrin,  dan Yurisprudensi ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2012

## Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah
Diana, Farah, dkk.,,  “Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik”, Syiah  Kuala  Law Journal ,  Vol.  1,  No.2  Agustus 2017 Sanusi, Ahmad, “Pendaftaran Jaminan  Fidusia  Dan  Akibat Hukumnya”, Jurnal  Kebijakan Hukum , Volume 7 No 1 Maret 2013
Utomo,  Hatta  Isnaini  Wahyu, “Hukum  Jaminan”,  Bahan Ajar, Universitas Yos Sudarso,  Surabaya,  2017,  hal. 7 Widyari,  Ida  Ayu  Made,  “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online”, Tesis, Program Pasca  Sarjana,  Universitas Udayana, Denpasar, 2015