Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 4, No. 11 November 2019

## KONSEP  IJTIHAD  WAHBAH  AZ-ZUHAILI  DAN  RELEVANSINYA  BAGI PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

## Muhammadun
Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAI BBC) Email: muhammadunabdillah77@gmail.com

## Abstrak
Wahbah az-Zuhaili adalah seorang intelektual muslim di bidang hukum Islam yang lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M di Dir Atiyah Damaskus  Syria.  Wahbah  az-Zuhaili  hidup  pada  era  kebangkitan  pemikiran  fikih Islam.  Menurut  Wahbah  az-Zuhaili  pintu  ijtihad  terbuka  lebar  bagi  setiap  orang yang memiliki keahlian yang didukung dengan kecerdasan intelektual, penguasaan bahasa  dan  memiliki  wawasan  yang  luas  dalam  menetapkan  suatu  produk  hukum dengan  dasar  yang  argumentatif  dan  penggalian  sumber  hukum  yang  otentik. Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  konsep  Ijtihad  yang  digunakan oleh  Wahbah  az-Zuhaili  dan  relevansi  yang  mendasar  untuk  diterapkan  dalam pembaruan  hukum keluarga  di  Indonesia.  Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis  yaitu  menggunakan Penelitian Kepustakaan atau  Library Research.  Hasil penelitian yang didapat yakni Konsep-konsep Ijtihad yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili  adalah  qiyas,  istislah dan sad az-zari‟ah. Pemikiran  yang demikian  ini merupakan  inti  terpenting  dari  ajaran  agama  Islam  yang  mempunyai  cita-cita untuk  merealisasikan  keadilan  bagi  masyarakat  secara  menyeluruh.  Adapun konsep ijtihad yang telah dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili memiliki relevansi yang mendasar untuk diterapkan dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Karena  selaras  dengan  Pancasila,  berpijak  pada  landasan  kemaslahatan  umum dan bersifat egalitarian.
Kata Kunci : Ijtihad, Qiyas, Istislah dan Sad Az-zari‟ah

## Pendahuluan
Wahbah az-Zuhaili adalah seorang intelektual muslim di bidang hukum  Islam yang  berkebangsaan  Syria.  Dia  lahir  pada  tahun  1351  H  bertepatan  dengan  tanggal  6 Maret  1932  M  di  Dir  Atiyah  Damaskus  Syria.  Ayahnya  bernama  Syaikh  Mustafa  az- Zuhaili,  seorang  ulama  penghafal  al-Qur’an  dan  ahli  ibadah.  Dalam  kesehariannya selalu memegang teguh al-Qur’an dan sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan  pedagang  .  Sedangkan  Ibunya  bernama  Fatimah  binti  Mustafa  Sa’adah  seorang perempuan yang sangat wara’ dan berpegang teguh dengan ajaran agama Islam.
Wahbah  az-Zuhaili  dalam  kehidupan  sehari-hari  banyak  disibukkan  dengan kegiatan  mengajar,  menulis,  memberikan  fatwa,  memberikan  seminar  serta  dialog-
dialog  di  dalam  ataupun  di  luar  Syria.  Dikenal  jua  sebagai  ulama  yang  memiliki pemahaman luas dalam bidang fiqh dan usul fiqh, juga mengajarkan dua bidang tersebut sebagai  mata  kuliah  di  fakultas  hukum  dan  pasca  sarjana  Universitas  Damaskus.  Di bidang akademik, dia pernah menjabat sebagai ketua program studi fiqih Islam fakultas syari’ah  Universitas  Damaskus.  Pada  tahun  1967-1970  di  tempat  yang  sama  dan  juga menempati jabatan sebagai dekan. Berpengalaman juga sebagi ketua lembaga penasehat hukum pada Mu’assasah al-Arabiyah al-Masyrafiyah al-Islamiyah, serta masih banyak lagi  jabatan-jabatan  yang  pernah  dipegangnya.  Wahbah  az-Zuhaili  tidak  saja  memiliki peranan  di  bidang  akademik  melainkan  juga  memiliki  peran  penting  di  masyarakat secara  langsung  baik  di  dalam  ataupun  di  luar  tanah  airnya.  Di  antaranya,  sebagai anggota  Majma’  Malaki  untuk  membahas  kebudayaan  Islam  di  Yordan.  Selain  itu sebagai kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada Syarikat Mudarabah wa Muqasah al- Islamiyyah di Bahrain dan sebagai anggota majelis fatwa tertinggi di Syria.
Wahbah az-Zuhaili hidup pada era kebangkitan pemikiran fikih Islam. Ia hidup segenerasi  dengan  Subhi  Mahmasani  (Lebanon),  Muhammad  Muslihudin  (Pakistan), Faruq Abu Zaid dan Muhamad Yusuf Musa (Mesir). Pola pemikiran Wahbah az-Zuhaili cenderung survivalisme.  Sebagai salah satu ulama kontemporer yang sangat membenci fanatisme (ta’assub) mazhab. Menurutnya segala urusan kehidupan dan hubungan sosial diantara  manusia  tidak  akan  berlangsung  dengan  baik  menurut  perspektif  keadilan Tuhan dan logika manusia jika dalam pelaksanaannya tidak ditopang oleh akidah yang kuat,  akhlak  yang  mulia  dan  juga  sistem-sistem  hukum  yang  komprehensif  (Zuhayli, 1989).

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Penelitian Kepustakaan atau Library Research .  yakni  penelitian  yang  mengumpulkan  data  dan  keterangan  melalui  bahan- bahan  kepustakaan  (Surawardi,  2011).  Untuk  mendapatkan  data,  penelitian  ini menggunakan  teknik  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  teori  tentang  konsep  ijtihad wahbah  az-zuhaili melalui  buku,  jurnal,  ataupun  hasil  penelitian  lainya.  Dengan  teori teori  tersebutlah  yang  kemudian  diuraikan  dan  di  komparasikan  sehingga  dapat menjawab  masalah  yang  ada.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  yakni  teknik Dokumentasi  (Arikunto,  2002).  Yakni  dengan  menggunakan  karya  dokumentasi  yang
berhubungan dengan permasalahan. Dengan kata lain, penelitian ini akan menguraikan data dan teori yang berhubungan sehingga dapat menjawab permasalahan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## A. Konsep Ijtihad Wahbah az-Zuhaili
Pembaruan  dan  ijtihad  menurut  Wahbah  az-Zuhaili  yang    dimaksud  bukan berarti  menjustifikasi  adanya  Islam  kuno  dan  Islam  baru.  Menurutnya  ketika berbicara  tentang  Islam  dan  syariat  maka  yang  ada  hanyalah  Islam  yang  satu  baik dimasa dahulu, kini dan akan datang. Islam menurutnya tidak menerima pembaruan dalam  arti  menghilangkan  sebagian  hukum  syara’  yang  ada  dan  menggantinya dengan  hukum  baru  dengan  alasan  harus  serasi,  selaras  dan  sesuai  dengan perkembangan  akal  pikiran  manusia  serta  modernisasi.  Wahbah  az-Zuhaili menegaskan  bahwa  pembaruan  dalam  Islam  berkaitan  erat  dengan  cara berkomunikasi, metode dakwah untuk penyebaran agama Islam, sistem pembenahan dan  pemberantasan  tindak  kejahatan,  berkaitan  dengan  gejolak  kejiwaan  manusia sesuai  dengan  tuntutan  peradaban  dan  kemajuan  zaman,  memajukan  ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta beraneka ragam kebudayaan.
Wahbah  az-Zuhaili  menyadari  bahwa  modernisasi  dalam  segala  bidang tidak  menutup  kemungkinan  akan  memunculkan  inovasi  baru  dan  industrialisasi. Namun  Ia  menekankan  bahwa  pembaharuan  yang  dilakukan  tidak  bertentangan dengan  nilai-nilai  syariah  Islam.  Menurutnya  pintu  ijtihad  terbuka  lebar  bagi  setiap orang  yang  memiliki  keahlian  yang  didukung  dengan  kecerdasan  intelektual, penguasaan  bahasa  dan  memiliki  wawasan  yang  luas  dalam  menetapkan  suatu produk hukum dengan dasar yang argumentatif dan penggalian sumber hukum yang otentik.  Namun  demikian  Wahbah  az-Zuhaili  berpandangan  bahwa  ruang  lingkup ijthad  terbatas  pada  hal-hal  tertentu;  pertama,  tidak  berkaitan  dengan  pembahasan bidang  aqidah,  ibadah,  akhlak  dan  syariat  yang  qat‘i,  karena  hukumnya  terdapat dalam  nass  yang  jelas  dan  bersifat  ‘ubudiyah  semata.  Kedua,  sesuatu  yang  tidak terdapat dalam nass yang qat’i atau dalilnya yang menjadi pijakan bersifat zanni.
Menurut  Wahbah  az-Zuhaili  tidak  boleh  melakukan  ijtihad  pada  dasar  dan prinsip  syariat  yang  hukumnya  telah  pasti,  seperti  haramnya  barang  yang  haram, meniadakan  sanksi-sanksi  terhadap  kesalahan  yang  dilakukan  dengan  pandangan
lain,  bertentangan  dengan  aqidah,  mengesahkan  kerusakan  dan  kemudaratan, membolehkan  jual  beli  untuk  barang  riba,  berikrar  untuk  diri  sendiri  bukan  untuk orang  lain,  melenyapkan  barang  yang  tidak  membahayakan,  meluruskan  berbagai jalan  yang  mengarah  pada  kerusakan,  menggugurkan  had  dengan  lisan  syubhat, memperbolehkan  hak  milik,    tidak  mengharamkan  tindak  kedzaliman,  khianat, dengki,curang  dan  menghalalkan  sembelihan  hewan  haram  dan  memperbolehkan memakannya,  seperti  haramnya  bangkai,  daging  babi,  dan  sesuatu  yang  disembelih karena selain  Allah.
Selanjutnya  menurut  Wahbah  az-Zuhaili  seseorang  boleh  berijitihad  dalam bidang  mu’amalat,  perjanjian,  syarat-syarat  yang  mengacu  pada  kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan nas dan prinsip-prinsip syariat. Menurutnya ijtihad dalam  menetapkan  suatu  produk  hukum  harus  dibangun  diatas  fondasi  syariat  dan mempertimbangkan ‘urf, ‘adat dan maslahat.
Wahbah  az-Zuhaili  beranggapan  kompleksitas  masyarakat  di  abad  21  ini menuntut  adanya  ijitihad  bersama.  Karena  ijtihad  bersama  pembahasannya  lebih komprehensif  dan  representatif.  Alasan  inilah  yang  membuatnya  menyuarakan adanya  tajdid  (pembaharuan)  dalam  hukum.  Tujuan  dari  adanya  pembaharuan hukum  Islam  untuk  membuktikan  sifat  fleksibilitas  syari’at  Islam  dalam  bidang mu’amalah yang tidak bertentangan dengan an-nusus asy-syar’iyyah.
Sebagai  ulama  kontemporer  yang  ikut  lantang  menyuarakan  perlu  adanya gerakan pembaharuan dalam ijtihad, Wahbah az-Zuhaili menempatkan al-Quran dan as-Sunnah  pada  posisi  puncak  dalam  hirarki  sumber  penggalian  hukum.  Dia  juga mengakomodasi  sumber  hukum  lain  yang  meliputi  ijma’,  qiyas,  istihsan,  maslahah mursalah  (istislah),  ‘urf,  sad  az-zarai',  syar'u  man  qablana,  mazhab  sahabi  dan istishab.
Kemudian  Wahbah  az-Zuhaili  mengklasifikasikan  dua  kategori  sumber hukum.  Pertama,  sumber  hukum  yang  tidak  dapat  diperdebatkan,  meliputi:  al- Qur’an,  as-Sunnah,  ijma’  dan  qiyas.  Kedua,  sumber  hukum  yang  debatable (memungkinkan  terjadinya  perdebatan)  dikalangan  ulama.    Pada  kategori  sumber hukum  yang  debatable,  Wahbah  az-Zuhaili  menyebutkan  dua  istilah  dalam penggalian  hukum  yakni  istidla  dan  ma  yattasilu  ila  al-istidlal  (sesuatu  yang  dapat sampai pada istidlal). Yang termasuk kategori istidla antara lain; al-talazum baina al-
hukmaini  min  gairi  ta’yini  ‘illah,  istishab  al-hal,  syaru  man  qablana,  al-istihsan,  al- masalih  al-mursalah.  Sedangkan  yang  termasuk  ma  yattasilu  ila  al-istidlal  adalah qaul as-sahabi, al-‘urf dan sad azzarai'.
Wahbah  az-Zuhaili  juga  mengklasifikasikan  dalil  menjadi  dalil  naqliyyah (dalil  yang  bersumber  pada  wahyu)  dan  ‘aqliyah  (berdasarkan  atas  rasionalisasi).
Yang  termasuk  dalil  naqliyyah  menurutnya  adalah  al-kitab,  as-sunnah,  al-ijma’,  al- ‘urf, syar’u man qablana dan mazhab sahabi. Sedangkan yang termasuk dalil ‘aqliyah adalah  qiyas,  maslahah  mursalah,  istihsan,  istishab,  sad  az-zara'i’.  Masing-masing dalil  tersebut  menurutnya  saling  melengkapi  antara  satu  dengan  yang  lain.  Baginya ijitihad  tidak  akan  bisa  diterima  tanpa  bersandar  pada  asas-asas  dalil  ‘aqliyyah  dan dalil naqliyyah.
Dalam  pembentukan  hukum,  dalil-dalil  tersebut  ada  yang  berdiri  sendiri seperti  al-Qur’an,  al-Hadis,  ijma’  dan  sumber  hukum  lain  yang  berhubungan dengannya  meliputi  istihsan,  ‘urf,  dan  mazhab  sahabi.  Begitu  pula  ada  yang  tidak berdiri sendiri yakni al-Qiyas.

## B. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia
Hukum  Islam  masuk  ke  Indonesia  bersamaan  dengan  masuknya  Islam  ke Indonesia. Dalam hal ini ditemui perdebatan panjang antara para ahli sejarah dalam menentukan:  tempat  asal  kedatangan  Islam,  para  pembawanya,  dan  waktu kedatangannya. Salah satu pendapat menyebutkan, bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui anak benua India pada sekitar abad ke-12 M dan berkembang pertama kali di kawasan  pantai  Nusantara.  Sementara  pendapat  lain  mengasumsikan  bahwa  Islam sudah berkembang di  Nusantara pada sekitar abad-abad  awal  Hijriyah (sekitar abad ke-7 dan ke-8 M), yang datang melalui Malabar dan tidak tertutup pula kemungkinan bahwa  Islam  dibawa  langsung  dari  semenanjung  Arabia.  Kendati  demikian,  dalam seminar  masuknya  Islam  ke  Indonesia,  yang  diselenggarakan  tahun  1969  dan  1978 disimpulkan, bahwa Islam datang langsung dari Arabia pada abad pertama Hijri atau abad ke-7 Masehi (Azra, 1994).
Islam  sudah  menyebar  secara  luas  di  nusantara  pada  sekitar  abad  ke-13  M pada  waktu  itulah  tumbuhnya  kerajaan-kerajaan  Islam  pertama,  seperti  Samudra Pasai,  Gresik,  yang  disusul  dengan  sejumlah  kerajaan  Islam  yang  lain,  seperti Demak,  Mataram,  Cirebon,  Banten,  Ternate,  Sumbawa,  Kalimantan  Selatan,  Kutai,
Pontianak,  Surakarta,  Palembang  dan  sebagainya.  Sebagai  wilayah  pemerintahan Islam,  hukum  yang diberlakukan di  kerajaan-kerajaan  Islam  awal  itu adalah hukum Islam, khususnya fikih mazhab Syafi’i, dan jika terdapat hukum adat, maka hukum adat  yang  masih  dilestarikan  adalah  hukum  adat  yang  menempatkan  syariat  Islam terlihat  dari  sejumlah  pepatah  dan  petitih  adat  yang  menempatkan  syariat  Islam sebagai  dasar  bagi  adat  yang  berkembang  dalam  masyarakat,  seperti  terlihat  pada petitih  adat  minangkabau: “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” (Adat bersendi  syara’,  bersendi  kitabullah).  Ini  berarti  adat  dan  hukum  Islam  saling menguatkan.Adat  yang  demikianlah  yang  disebut  “ Adat  Sebenar  Adat” (Agama, 1985) .
C. Beberapa Ijtihad Wahbah az-Zuhaili Dalam Hukum Keluarga
1. Makna kufu hanya menyangkut agama dan kesiapan untuk menikah
2. Calon  istri  boleh  mengajukan  syarat  tertulis  ke  pengadilan  agar  calon  suami setelah menikah tidak melakukan poligami
3. Suami  Rujuk Harus disertai Ucapan, Perbuatan dan Niat
D. Konsep  Ijtihad  Wahbah  az-Zuhaili  dan  Relevansinya  Dengan  Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia
Dari  kajian  di  atas  terlihat  bahwa  dalam  bidang  muamalah  Wahbah  az- Zuhaili lebih banyak berpegang kepada tiga metode ijtihad, yakni qiyas, istislah, dan sad  az-zari‟ah yang  dipegang.  Bertolak  dari  prinsip  demikian,  Wahbah  az-Zuhaili memandang  bahwa  segala  bentuk  tindakan  dalam  hukum  keluarga  bisa  dibenarkan. Hal demikian ini dapat diberikan selama tidak terdapat unsur kerugian, penganiyaan dan  bahaya.  Sebab,  ketiga  hal  tersebut  secara  langsung  akan  berdampak  pada terancamnya  kemaslahatan  umum al-maslahah  al-„ammah yang  harus  dipelihara kelestariannya. Lalu, untuk mengantisipasi munculnya tiga bentuk gangguan di atas, Wahbah  az-Zuhaili  menempatkan sad  az-zari‟ah sebagai  dasar  untuk  menetapkan berbagai ketentuan yang bersifat preventif.
Dari  ketiga  konsep  ijtihad  yang  dipakai  oleh  Wahbah  az-Zuhaili  di  atas terlihat  bahwa  secara  umum  mengacu  kepada  terwujudnya  kemaslahatan  dalam masyarakat.  Dari  itu,  penulis  cenderung  melihat  bahwa  landasan  yang  paling mendasar dari pemikiran Wahbah az-Zuhaili di bidang hukum keluarga ialah ke arah realisasi  kemaslahatan  umum  dan  menghindarkan  dari  segala  kerusakan.  Landasan
pemikiran  demikian,  menurut  penulis,  merupakan  inti  terdalam  dari  ajaran  Islam sebagai agama  yang berkeinginan untuk merealisasikan keadilan bagi segenap umat manusia,  karena  agama  merupakan  pedoman  bagi  manusia  dalam  menjalani kehidupan di masyarakat (Lala, 2017). Demikian pula sesuai dengan tabiat manusia itu  sendiri  secara  universal.  Oleh  sebab  itu,  konsep  demikian  senantiasa  selalu relevan untuk diterapkan kapan dan di mana saja.
Bertolak  dari  konsep  demikian,  segala  bentuk  aktifitas  yang  menyangkut pola  hubungan  dalam  hukum  keluarga  senantiasa  mengacu  kepada  terwujudnya kemaslahatan  umum  di  masyarakat.  Dalam  penerapan  konsep  tersebut  Wahbah  az- Zuhaili menggunakannya secara cerdas, sehingga hukum yang dihasilkan di samping memiliki landasan yang kokoh, juga bersifat egalitarian, dinamis dan universal dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh.
Dari kajian tentang pembaruan hukum Islam di Indonesia dapat disimpulkan bahwa  pembaruan  tersebut  menampakkan  dua  bidang  yang  saling  terintegrasi  dan terinterkoneksi,  yaitu  adanya  pembaruan  di  bidang  pemikiran  hukum  dengan pembaruan dalam bidang kodifikasi hukum Islam sebagai perundangan negara yang mampu  mengikat  setiap  warganya.  Dalam  bidang  pertama  terlihat  kemajuan- kemajuan  yang  senantiasa  berkembang,  terutama  karena  dipicu  oleh  dua  faktor: Pertama, sisi  internal  karena  dipengaruhi  oleh  adanya  perubahan-perubahan  sosial yang  sangat  dinamis,  sehingga  mendorong  para  ulama  dan  cendekiawan  berpikir untuk  memberikan  jawaban  atas  problematika  yang  senantiasa  ada. Kedua, sisi eksternal  karena  komunikasi  umat  Islam  Indonesia  dengan  negara  lain,  sehingga terjadi interaksi dalam bidang pemikiran di kalangan ulama dan cendekiawan,  yang berakibatkan  pada  munculnya  pemikiran  untuk  meninjau  kembali  rumusan  para mujtahid klasik untuk disesuaikan dengan suasana dan kondisi dewasa ini.
Dalam  ranah  pemikiran  hukum,  selama  ini  telah  muncul  berbagai  bentuk pemikiran  yang  mengarah  pada  upaya  untuk  mampu  menempatkan  hukum  Islam sebagai  hukum  yang  aplikatif  dan  senantiasa  berkembang  di  tengah-tengah masyarakat.  Dari  itu,  lahirlah  pemikiran-pemikiran  dalam  bentuk  musyawarah, tarjih ,  fikih  Indonesia,  reformulasi  fikih,  reinterpretasi  hukum  Islam  serta reaktualisasi  ajaran  Islam.  Upaya-upaya  tersebut  sebenarnya  telah  diusung  oleh Wahbah az-Zuhaili dengan bentuk seruan agar para ulama melakukan ijtihad hukum,
tidak  hanya  mengandalkan  hasil  ijtihad  para  mujtahid  terdahulu  yang  telah  ribuan tahun mereka rumuskan. Dewasa ini, dalam kondisi perubahan sosial  yang semakin cepat  karena  dipicu  oleh  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang dimikian pesat, seruan demikian masih tetap relevan dikarenakan keterbatasan teks- teks hukum agama dan ketidakterbatasan problematika manusia.
Prinsip  ijtihad  Wahbah  az-Zuhaili  dalam  bidang  hukum  Islam  yang berlandaskan  pemikiran  mewujudkan  kemaslahatan  umum  bagi  masyarakat merupakan  prinsip  yang  paling  relevan  untuk  diterapkan  dalam  rangka  pembaruan hukum  keluarga.  Penulis  katakan  relevan  didasarkan  atas  tiga  pemikiran  hukum, yaitu:
1. Konsep  ijtihad  yang  dikemukakan  Wahbah  az-Zuhaili  selaras  dengan  nilai-nilai luhur pancasila dan telah disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
2. Konsep  ijtihad  yang  dipaparkan  oleh  Wahbah  az-Zuhaili  berpijak  pada  landasan kemaslahatan  umum.  Prinsip  demikian  sesuai  dengan  sendi-sendi  hukum  yang berlaku  di  Indonesia,  yang  memprioritaskan  kesejahteraan  umum  dan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Konsep  ijtihad  yang  ditawarkan  Wahbah  az-Zuhaili  bersifat  egalitarian,  dinamis dan  universal.  Prinsip  demikian  sesuai  dengan  dinamika  masyarakat  Indonesia sekarang    ini  yang  sedang  mengalami  perkembangan  yang  demikian  pesat. Dengan konsep hukum yang demikian niscaya segenap permasalahan masyarakat dapat dipecahkan secara posedural dan profesional.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  kajian  yang  dilakukan  oleh  penulis  tentang  konsep-konsep yang  digunakan  untuk  ijtihad  oleh  Wahbah  az-Zuhaili  dalam  kajian  hukum  keluarga, serta  tentang  adanya  relevansi  yang  mendasar  dari  konsep  ijtihad  tersebut  bagi pembaruan  hukum  keluarga  di  Indonesia.  Maka  penulis  menyimpulkan  kajian  sebagai berikut ini:
1. Konsep-konsep Ijtihad yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah qiyas. Dia berpendapat  bahwa  qiyas  adalah  sebagai  upaya  pemahaman  nass  yang  eksplisit. Karena  itulah  tidak  semua  bentuk  qiyas  dapat  dipakai  dalam  menetapkan  suatu
hukum. Di samping itu pula dia juga memakai konsep istislah yang sesuai maksud syara’, tidak bertentangan dengan dalil qat’i serta dapat diterima oleh akal sehat. Konsep  berikutnya  yang  dijalankan  adalah  sad  az-zari’ah,  karena  merupakan upaya menghindarkan pada sesuatu perbuatan yang diharamkan. Upaya preventif ini penting untuk menjaga orang atau sekelompok orang supaya tidak terjerumus pada  tindakan  yang  dilarang  oleh  agama  Islam.  Ketiga  konsep  ijtihad  ini diterapkan  oleh  Wahbah  az-Zuhaili  atas  dasar  pemikiran  untuk  mewujudkan kemaslahatan  umum  dan  menghindarkan  segala  kerusakan.  Pemikiran  yang demikian ini merupakan inti terpenting dari ajaran agama Islam yang mempunyai cita-cita untuk merealisasikan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh.
2. Konsep  ijtihad  yang  telah  dikemukakan  oleh  Wahbah  az-Zuhaili  memiliki relevansi  yang  mendasar  untuk  diterapkan  dalam  pembaruan  hukum  keluarga  di Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan:  Pertama,  semua  konsep  ijtihad  yang  digunakan selaras  dengan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  yang  disepakati berlakunya  di  negara  kesatuan  republik  Indonesia.  Kedua,  konsep  ijtihad  yang dijalankan  berpijak  pada  landasan  kemaslahatan  umum,  yang  diakui  sebagai prinsip  dan  landasan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan  mengutamakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Ketiga, konsep ijtihad  yang  terapkan  bersifat  egalitarian,  dinamis  dan  universal  sehingga  dinilai sebagai  prinsip  hukum  yang  dapat  dijadikan  pedoman  untuk  semua  waktu  dan tempat baik sekarang maupun yang akan datang.

## BIBLIOGRAFI
Agama, D. (1985). Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia . Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat ….
Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian (edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta .
Azra, A. (1994). Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan  Nusantara abad XVII dan XVIII: melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia . Mizan.
Lala,  A.  (2017).  Analisis  Tindak  Pidana  Penistaan  Agama  Dan  Sanksi  Bagi  Pelaku Perspektif Hukum Positif Di  Indonesia. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 2 (3), 28–39.
Surawardi,  S.  (2011).  Konsep  Pendidikan  Islam  Menurut  Abudin  Nata. AL  FALAH , 11 (20), 265–308.
Zuhayli, W. (1989). Al-fiqhu al-Islami wa adillatuh . Dar al-fikr.