## Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan
Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo)
Hendrawan Sofyan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala hendrawansofyan@yahoo.com Dahlan Ali Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dahlanali@gmail.com Suhaimi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala suhaimi@gmail.com Mansari Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Sultan Iskandar Muda mansari@gmail.com
Abstrak: Hakim  praperadilan  Pengadilan  Negeri  Meulaboh  melalui  putusan Nomor  01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo  telah  menolak  permohonan  praperadilan dengan  objek  perkaranya  penetapan  tersangka  dan  penyitaan.  Padahal penetapan  tersangka  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yakni tidak adanya penetapan pengadilan untuk penyitaan dan tidak adanya  bukti  yang  cukup  untuk  menetapkannya  sebagai  tersangka.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  menolak  praperadilan pemohon  dan  tinjauan  yuridis  terhadap  penolakan  permohonan  praperadilan. Penelitian  ini  ingin  mengkaji  pertimbangan  hakim  menolak  praperadilan  dan tinjauan yuridis terhadap penolakan tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori  penelitian  yuridis  normatif  atau  dokrtinal  dengan  tujuan  mengkaji tentang asas-asas dan kaidah hukum sesuai dengan kajian ilmu hukum. Bahan
hukum primer yang digunakan yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan  Putusan  Nomor  01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo,  Putusan  MK  Nomor  21/PPU- XII/2014.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pertimbangan  hakim  menolak praperadilan  pemohon  yaitu:  Pertama,  Penetapan  tersangka  baru  menjadi objek  praperadilan  pada  sejak  dikeluarkannya  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  21/PPU-XII/2014  yang  memperluas  objek  praperadilan  yakni  pada tahun  2015  dan  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  Polres  Aceh  Barat  telah memenuhi  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Dalam  perspektif  yuridis,  putusan  hakim  Nomor    01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo masih  banyak  kelemahan  dan  kekeliruan.  Pertama,  hakim  menyatakan  bahwa penetapan  tersangka  bukanlah  objek  praperadilan  sebelum  adanya  putusan MK, padahal praperadilan diajukan pemohon pada tahun 2016 setelah adanya putusan  MK.  Kedua,  menurut  hakim  praperadilan  penyitaan  yang  dilakukan telah  sesuai  padahal  tidak  adanya  penetapan  pengadilan  untuk  dilakukan penyitaan. Ketiga, penolakan praperadilan cenderung melanggar HAM, karena setelah ditolak hingga saat ini tahun 2018 tidak dilimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan sehingga tidak adanya kepastian hukum bagi tersangka.
Kata Kunci: Praperadilan, Penyitaan, Penetapan Tersangka
Abstract: The pretrial judge of  the Meulaboh  District Court through Decision Number 01 / Pra.Pid / 2016 / PN-Mbo has rejected a pretrial application with the object of his case for the determination of a suspect and confiscation. Even though the determination of the suspect is not in accordance with the provisions of  the  legislation,  namely  the  absence  of  a  court's  determination  for confiscation and the lack of sufficient evidence to determine it as a suspect. This study  aims  to  determine  the  consideration  of  judges  rejecting  pretrial applicants  and  juridical  review  of  rejecting  pretrial  applications.  This  study wants  to  examine  the  consideration  of  judges  rejecting  pretrial  and  judicial review of  the rejection.  This  research belongs to the category of  normative or doctrinal juridical research with the aim of reviewing the principles and legal rules  in  accordance  with  the  study  of  law.  The  primary  legal  material  used  is Law Number 8 of 1981 concerning KUHAP and Decision Number 01 / Pra.Pid / 2016 / PN-Mbo, Constitutional Court Decision Number 21 / PPU-XII / 2014. The  results  showed  that  the  judge's  judgment  rejected  the  applicant's  pretrial, namely: First, Determination of the suspect was only the object of pretrial since the  issuance  of  the  Constitutional  Court  ruling  Number  21  /  PPU-XII  /  2014 which  expanded  the  object  of  pretrial  namely  in  2015  and  the  seizure  by  the West Aceh Police fulfill and comply with applicable laws and regulations. In a juridical  perspective,  the  decision  of  judge  Number  01  /  Pra.Pid  /  2016 /  PN- Mbo  still  has  many  weaknesses  and  errors.  First,  the  judge  stated  that  the determination  of  the  suspect  was  not  the  object  of  pretrial  before  the
Constitutional  Court's  decision,  even  though  the  pretrial  was  filed  by  the applicant in 2016 after the Constitutional Court's decision. Secondly, according to the pretrial judge, the seizure carried out was appropriate even though there was  no  court  ruling  for  confiscation.  Third,  pretrial  refusal  tends  to  violate human rights, because after being rejected until  now in 2018 the case has not been transferred to the Court so that there is no legal certainty for the suspect.
Keyword : Pretrial, Confiscation, Determination of Suspect

## PENDAHULUAN
ahirnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor 21/PUU-XII/2014  telah  memberikan  tiga  objek  praperadilan  baru  yaitu penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan.  Sebelumnya  objek praperadilan  hanya  mengatur  berkisar  pada  beberapa  tindakan  sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan negeri berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus,  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a. sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;
b. ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  bagi  seorang  yang  perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Secara  bahasa,  istilah  “Praperadilan”,  terdiri  dari  kata  “pra”  artinya sebelum,  atau  mendahului,  berarti  “Praperadilan”  sama  dengan  sebelum pemerikasaan  di  sidang  pengadilan  (sebelum  memeriksa  pokok  dakwaan  oleh penuntut  umum).  Menurut  Hartono  yang  disebut  lembaga  Praperadilan  adalah proses  persidangan  sebelum  sidang  Perkara  pokoknya  disidangkan.  Pengertian perkara  pokok  ialah  perkara  materinya,  sedangkan  dalam  Praperadilan  proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok (penegakan hukum formil) (Hartono, 2010: 46).
Keberadaan  Praperadilan  dalam  penyelenggaraan  sistem  peradilan bertujuan  untuk  menjamin  agar  seseorang  tidak  ditangkap  atau  ditahan  tanpa alasan  yang  tidak  sah,  Penangkapan  hanya  dilakukan  atas  dugaan  yang  kuat dengan  alasan  bukti  permulaan  yang  cukup.  Sedangkan  ketentuan  bukti permulaan  ini  diserahkan  kepada  penilaiannya  penyidik.  Hal  ini  membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan Praperadilan(Moch. Faisal Salam, 2001: 322). Menurut Ratna Nurul, Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk  menjamin  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  agar  aparat  penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen. Lembaga Praperadilan adalah mekanisme  kontrol  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  yang  berwenang  untuk melakukan  pengawasan  aparat  penegak  hukum  menjalankan  tugas  dalam peradilan pidana (Ratna Nurul Arifin, 1986: 3).
L
Meskipun  tujuannya  agar  tersangka  tidak  diperlakukan  sesuai  dengan mekanisme peraturan perundang-undangan ( due process of law) , namun masih adanya  putusan  hakim  yang  menolak  praperadilan  yang  sebenarnya  penetapan tersangka  dan  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.    Salah  satu  contoh  konkritnya  adalah  putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 01 / Pra.Pid / 2016 / PN-Mbo. Dalam  putusan  tersebut,  hakim  tunggal  praperadilan  menolak permohonan  praperadilan  yang  diajukan  oleh  pemohon.  Dalam  diktum  amar putusannya, hakim menyatakan menolak seluruh petitum gugutan praperadilan yang diajukan pemohon, mengabulkan jawaban/eksepsi termohon, menyatakan surat  perintah  penyidikan  atas  nama  kepala  kepolisian  Aceh  Barat  Kasat Reskrim  Nomor:  SP.Sidik/75.a/V/2013/Reskrim,  tertanggal  26  Mei  2013  dan Surat  Pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  (SPDP)  Nomor  B/09/IV/Reskrim tertanggal  04  April  2014  yang  menetapkan  tersangka  atas  nama  Agus  Dianto sah  dan  berkekuatan  hukum  mengikat,  menyatakan  termohon  wajib melanjutkan  proses  penyidikan  hingga  selesai  atas  perkara  permohonan pemohon  praperadilan  dan  membebankan  biaya  perkara  dalam  praperadilan kepada negara sebesar NIHIL.
Padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan KUHAP di mana  tidak  adanya  penetapan  pengadilan  yang  memerintahkan  agar  Cek  dan bilyet  girodisita  untuk  dijadikan  sebagai  bukti.  Di  samping  itu,  setelah  hakim menolak permohonan praperadilan tersebut, penyidik tidak melanjutkan proses penyidikan lanjutan dan melimpahkan kasus tesebut ke pengadilan hingga saat tahun 2018. Padahal kasus tersebut diajukan praperadilan sejak tahun 2016 dan telah  diputuskan  oleh  hakim  praperadilan.  Hal  ini  berakibat  terjadinya ketidakjelasan  status  tersangka  serta  mengarah  kepada  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia.
Berdasarkan  permasalahan  sebagaimana  yang  telah  dideskripsikan  di atas,  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dasar  pertimbangan  hukum  hakim yang  menolak  permohonan  poraperadilan  dan  meninjau  apakah  penolakan permohonan  Praperadilan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan tentang  penetapan  tersangka  dan  penyitaan  narang  bukti.  Metode  yang digunakan  untuk  menganalisis  isu  hukum  dalam  kajian  ini  adalah  penelitian yuridis normatif, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka  (Soerjono  Soekanto,1995:  13).  Artinya  dalam  kajian  ini  penulis  hanya menggunakan data dan informasi  yang tersedia di perpustakaan. Bahan hukum primer  yang  digunakan  yaitu  UUD,  KUHAP  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri Meulaboh  Nomor  01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo.  Bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  yaitu  bahan  hukum  yang  diperoleh  di  perpustakaan  melalui  studi dokumentasi  buku-buku,  jurnal  dan  penelitian  ilmiah  yang  berkaitan  dengan topik  pembahasan  dalam  kajian  ini.  Data  penelitian  yang  telah  diperoleh  akan
dianalisis  secara  kualitatif  dan  dideskripsikan  sesuai  dengan  kaedah  dan  asas- asas yang terdapat dalam kajian ilmu hukum.

## PEMBAHASAN

## A. Posisi Kasus dalam Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo
Permohonan  praperadilan  dalam  putusan  Nomor  01/Pra.Pid/2016/PN- Mbo berawal adanya penetapan status tersangka dan penyitaan cek serta bilyet giro pemohon.  Pemohon  ditetapkan sebagai  tersangka diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dana proyek pembukaan lahan dan penanaman ulang kelapa sawit  PT. ASN. Berdasarkan tuduhan  tersebut,  pemohon  diminta untuk membuka cek, bilyet giro dan meminta kepada pemohon untuk menandatangani pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon bersalah.
Kemudian cek dan Bilyet giro disita oleh Termohon tanpa adanya surat perintah  dan  berita  acara  penyitaan  dari  termohon  selaku  penyidik  dan  izin penetapan penyitaan dari hakim Pengadilan Negeri Meulaboh. Pemohon beserta dua rekannya (Herry Saputra dan Mulyadi) ditetapkan sebagai tersangka setelah dipanggil dan diperiksa  beberapa kali oleh Polres Aceh Barat  sejak November 2013.  Status  tersangka  yang  melekat  kepada  tersangka  hingga  gugatan praperadilan  diajukan  pada  tahun  2016.  Bahkan  sampai  tahun  2018  ini  status tersangka masih disandang oleh pemohon.
Penetapan  sebagai  tersangka  sudah  lama,  namun  kasus  tersebut  tidak dilimpahkan kepada Pengadilan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi  pemohon.  Hal  ini  mengakibatkan  kerugian  materil  yang  dirasakan  oleh pemohon, di mana statusnya masih berkatung-katung. Akibat dari tidak adanya kepastian  hukum  tersebut  sehingga  pemohon  melalui  kuasa  hukumnya mengajukan  gugatan  praperadilan  kepada  Pengadilan  Negeri  Meulabih  yang merupakan  Pengadilan  yang  memiliki  wewenang  yurisdiksi  di  wilayah Meulaboh.
Dalam  petitum  gugatan  praperadilan  pemohon  meminta  kepada  hakim agar mengabulkan gugatan praperadilan bagi pemohon, memerintahkan supaya termohon  melakukan  rehabilitasi  nama  baik  terhadap  pemohon,  menyatakan penyitaan cek dan Bilyet Giro tidak sah, menyatakan penetapan status tersangka terhadap  pemohon  tidak  berdasarkan  2  alat  bukti  permulaan  yang  cukup, menghukum  termohon  membayar  ganti  rugi  materiil  uang  sebesar  Rp 50.000.000, membebankan seluruh biaya kepada termohon dan meminta kepada hakim yang mengadilinya supaya memutuskan dengan seadil-adilnya.
Berdasarkan  pemeriksaan  di  persidangan  dan  berbagai  alat  bukti  yang dibawakan  oleh  pemohon  dan  termohon,  majelis  hakim  menolak  seluruh petitum  gugutan  praperadilan  yang  diajukan  pemohon,  mengabulkan jawaban/eksepsi  termohon,  menyatakan  surat  perintah  penyidikan  atas  nama kepala kepolisian Aceh Barat Kasat Reskrim Nomor: SP.Sidik/75.a/V/2013/Reskrim, tertanggal 26 Mei 2013 dan Surat
Pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  (SPDP)  Nomor  B/09/IV/Reskrim tertanggal  04  April  2014  yang  menetapkan  tersangka  atas  nama  Agus  Dianto sah  dan  berkekuatan  hukum  mengikat,  menyatakan  termohon  wajib melanjutkan  proses  penyidikan  hingga  selesai  atas  perkara  permohonan pemohon  praperadilan  dan  membebankan  biaya  perkara  dalam  praperadilan kepada negara sebesar NIHIL.

## B. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Praperadilan dalam Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo
Dalam  UU  Kekuasaan  Kehakiman  disebutkan  bahwa  kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia. Maksud dari  kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dari  segala  campur  tangan  pihak kekuasaan ekstra yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat  tidak  mutlak  karena  tugas  hakim  adalah  menegakkan  hukum  dan keadilan  berdasarkan  pancasila,  sehingga  putusannya  mencerminkan  keadilan rakyat Indonesia (Ach. Rubaie, 2017: 71).
Dalam  memutuskan  suatu  perkara  yang  diajukan  kepadanya,  hakim memiliki  tanggungjawab  kepada  masyarakat  bangsa  dan  Tuhan  Yang  Maha Esa.  Sebagai  tanggungjawabnya  tersebut,  wujud  perealisasiannya  dikonkritkan dalam  setiap  pertimbangannya.  Adapun  dasar  pertimbangan  hakim  dalam memutuskan gugatan praperadilan yaitu sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  praperadilan  para pemohon  adalah  sebagaimana  tersebut  di  atas  yang  pada  pokoknya  adalah perihal tentang telah ditetapkan status pemohon Agus Dianto sebagai tersangka sebagaimana dalil gugatan dalam petitum angka 1, tertanggal 8 November 2013 atas  dugaan  tindak  pidana  penggelapan  oleh  Kepolisian  Polres  Aceh  Barat berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No. B/09/IV/2014/Reskrim  tertanggal  04  April  2014  yang  di  dalam  hal  ini  atas nama Kepala Kepolisian Aceh Barat telah menerima laporan dari Arman Alias Asiung berdasarkan Laporan Polisi No. LP/53/V/2013/Res. Abar tertanggal 26 Mei 2013, serta penyitaan cek dan bilyet giro milik pemohon;
Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil  yang  dikemukakan  oleh  pemohon dalam  permohonan  praperadilannya  pada  angka  10  “bahwa  laporan  polisi Nomor: Lp/53/V/2013 yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan tersangka terhadap pemohon dengan surat pemberitahuan penyidikan nomor B/09/IV/2014/Reskrim tanggal 04 April 2014 dan sampai dengan tahun 2016 di mana  surat  permohonan  ini  pemohon  ajukan  ke  pengadilan  negeri  meulaboh status  pemohon  masih  sebagai  tersangka  yang  perkaranya  tidak  diajukan  ke pengadilan.
Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang disampaikan oleh kuasa pemohon  dan  termohon  tersebut  di  atas  selanjutnya  hakim  praperadilan berpandangan  bahwa  kalaulah  demikian  duduk  permasalahan  yang dikemukakan, maka kini akan dipertimbangkan secara khusus apakah tindakan termohon  tidak  sah  menurut  hukum  dan  apakah  permohonan  praperadilan pemohon  tidak  sah  menurut  hukum,  dan  apakah  permohonan  praperadilan pemohon  beralasan  dan  dapat  diterima  menurut  hukum,  maka  selanjutnya hakim dalam perkara dimaksud  akan mempertimbangkan secara khusus;
Menimbang,  bahwa  terkait  penetapan  tersangka  sebagai  objek praperadilan,  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  21/PUU- XII/2014  yang  diucapkan  dalam  sidang  pleno  Mahkamah  Konstitusi  Terbuka untuk  umum pada hari selasa tanggal 28 April 2015, tidak dapat diberlakukan surut,  sehingga  dengan  demikian  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  tidak dapat  diberlakukan  terhadap  penerbitan  Surat  Perintah  Penyidikan  Nomor: SP.Sidik/75.a/V/2013/Reskrim  tertanggal  04  April  2014  atas  nama  pemohon Agus Dianto sebagai tersangka sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud;
Menimbang,  bahwa  terkait  undang-undang  dapat  berlaku  surut  dan undang-undang  tidak  berlaku  surut  (Asas  retroaktif  dan  asas  non  retroaktif) masih perdebatan sampai saat ini, sehingga belum ada suatu aturan atau regulasi dalam hal penerapan asas tersebut;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  pertimbangan  hukum  di  atas, maka  dengan  demikian  alasan  termohon  yang  telah  menetapkan  pemohon sebagai  tersangka  sebagaimana  didasarkan  atas  laporan  polisi  Nomor: LP/53/V/2013/Res.Abar  tanggal  26  Mei  2013,  cukup  beralasan  secara  hukum sehingga penetapan tersangka Atas diri pemohon Agus Dianto telah memenuhi syarat  formil  sebagaimana  yang  diingini  oleh  ketentuan  undang-undang khususnya  KUHAP  maka  terhadap  petitum  No.  3  pemohon  cukup  beralasan hukum untuk ditolak;
Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  penyitaan  adalah serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih  dan  atau  menyimpan  di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam  penyidikan,  penuntutan  dan peradilan;
Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan pengertian penyitaan tersebut di  atas,  maka  termohon  hanya  melakukan  penyitaan  sebagaimana  Bukti  T-11 sampai  dengan  Bukti  15  dan  penyitaan  tersebut  sehubungan  dengan  dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon, Herry Saputra dan Mulyadi Adli;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,  oleh  karena  penetapan  tersangka  terhadap  diri  pemohon  berdasarkan laporan  polisi  nomor:  LP/53/V/2013/Res.Abar  tanggal  26  Mei  2013  telah  sah dan  beralasan  hukum  makan  terhadap  petitum  pemohon  pada  angka  2  cukup
beralasan untuk ditolak karena bukan termasuk di dalam objek yang telah disita oleh  penyidik  maka  terhadap  petitum  angka  2  cukup  beralasan  untuk  ditolak. Selain  itu,  terhadap  keberatan  pemohon  perihal  keberatan  penyitaan  haruslah menunggu  adanya  kepastian  hukum  atas  perkara  pemohon  serta  tersangka lainnya melalui putusan pengadilan;

## C. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penolakan  Praperadilan  dalam Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo
Persoalan  pokok  yang  menjadi  fokus  utama  dalam  kasus  praperadilan yang  telah  diputuskan  oleh  hakim  Pengadilan  Negeri  Meulaboh  Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo  yaitu  penetapan  tersangka  dan  penyitaan  cek  dan bilyet  Giro.  Penyitaan  yang  dilakukan  oleh  termohon  menurut  Pemohon  tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Ketidaksesuaian  dengan peraturan  perundang-undangan  ini  dikarenakan  pada  saat  penyitaan,  penyidik tidak  dilengkapi  dengan  berita  acara  penyitaan  dan  penetapan  pengadilan. Untuk  itu,  berikut  ini  akan  dianalisis  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku:
1. Pertimbangan Hakim Penolakan Penetapan Tersangka
Berdasarkan  pemeriksaan  di  persidangan,  dan  bukti-bukti  yang dihadirkan  oleh  pemohon  dan  termohon,  hakim  menolak  permohonan praperadilan  pemohon.  Penolakan  tersebut  dengan  alasan  bahwa  penetapan tersangka  menjadi  salah  satu  objek  praperadilan  pasca  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi  21/PUU-XII/2014. Dalam  pertimbangannya,  majelis hakim mempertimbangkan bahwa:
“Menimbang,  bahwa  terkait  penetapan  tersangka  sebagai  objek praperadilan,  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: 21/PUU-XII/2014  yang  diucapkan  dalam  sidang  pleno  Mahkamah Konstitusi  Terbuka  untuk  umum  pada  hari  selasa  tanggal  28  April 2015,  tidak  dapat  diberlakukan  surut,  sehingga  dengan  demikian putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  tidak  dapat  diberlakukan terhadap penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/75.a/V/2013/Reskrim  tertanggal  04  April  2014  atas  nama pemohon  Agus  Dianto  sebagai  tersangka  sebelum  adanya  putusan
Mahkamah Konstitusi dimaksud;
Dengan kata lain, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut baru lahir sejak  diucapkan  oleh  sembilan  hakim  konstitusi yaitu  pada  hari  selasa  tanggal 28  April  2015,  sementara  penetapan  termohon  sebagai  tersangka  sejak  tahun 2013.  Artinya,  sudah  terlebih  dahulu  ditetapkan  sebagai  tersangka  baru kemudian  lahirnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Artinya  sebelum  lahirnya putusan  MK,  penetapan  tersangka  bukanlah  merupakan  objek  yang  dapat dijadikan sebagai dasar mengajukan praperadilan.
Objek  yang  menjadi  dasar  pengajuan  praperadilan  sebelum adanya putusan  Mahkamah  Konstitusi  yaitu  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam Pasal 77 KUHAP, yakni:
1. sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  bagi  seorang  yang  perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Pertimbangan hakim di atas merupakan suatu hal yang sangat keliru dalam  perspektif  hukum  dan  kaidah-kaidah  hukum.  Kekeliruan  tersebut dikarenakan  hakim  menyatakan  bahwa  tidak  dapat  digunakan  putusan  MK sebagai  dasar  untuk  mengajukan  gugatan  praperadilan.  Padahal  meskipun pemohon  ditetapkan  sebagai  tersangka  pada  tahun  2013  sebelum  adanya putusan  MK,  akan  tetapi  kasus  tersebut  hingga  tahun  2018  tidak  dinaikkan  ke pengadilan  untuk  diperiksa  terhadap  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  Pemohon. Kasus  tersebut  masih  dalam  proses  penyidikan  belum  adanya  kejelasan  kapan akan  dilimpahkan  kepada  Kejaksaan  dan  Pengadilan.  Oleh  karena  itulah pemohon  mengajukan  praperadilan  kepada  Pengadilan  Negeri  Meulaboh dikarenakan  statusnya  yang  terlalu  lama  digantung  oleh  penyidik  sehingga status tersangka masih melekat pada dirinya.
Status  tersangka  yang  disematkan  kepadanya  mengakibatkan  tidak adanya  kepastian  bagi  diri  tersangka.  Padahal  salah  satu  prinsip  dari  negara hukum  adalam  menjamin  adanya  kepastian  hukum  bagi  masyarakat.  Menurut Bagir  Manan,  lingkup  dan  komponen  kepastian  hukum  meliputi:  Kepastian aturan  hukum  yang  akan  diterapkan,  kepastian  proses  hukum,  baik  dalam  hal penegakan  hukum  maupun  pelayanan  hukum,  kepastian  kewenangan menetapkan  atau  mengambil  keputusan  hukum,  kepastian  waktu  dalam  setiap proses  hukum  dan  kepastian  pelaksanaan  seperti  kepastian  eksekusi  putusan hakim  atau  administrasi  Negara  (Ach.  Rubaie,  2017:  20;  Bagir  Manan,  2007: 35).
Meskipun termohon dinyatakan menang dalam perkara praperadilan yang  diajukan  pemohon,  tapi  perkara  tersebut  tidak  diajukan  ke  pengadilan. Dalam putusan praperadilan hakim memutuskan:
1. menolak  seluruh  petitum  gugutan  praperadilan  yang  diajukan pemohon;
2. mengabulkan  jawaban/eksepsi  termohon,  menyatakan  surat perintah  penyidikan  atas  nama  kepala  kepolisian  Aceh  Barat Kasat Reskrim Nomor: SP.Sidik/75.a/V/2013/Reskrim, tertanggal  26  Mei  2013  dan  Surat  Pemberitahuan  dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor B/09/IV/Reskrim tertanggal 04 April
2014 yang menetapkan tersangka atas nama Agus Dianto sah dan berkekuatan hukum mengikat,
3. menyatakan  termohon  wajib  melanjutkan  proses  penyidikan hingga selesai atas perkara permohonan pemohon praperadilan;
Putusan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk mengusut lebih lanjut terkait kasus penggelapan. Namun penyidik belum melimpahkan kepada kejaksaan  hingga  saat  ini  (tahun  2018).  Padahal  dengan  adanya  perintah  dari putusan  praperadilan,  penyidik  wajib  menjalankannya.  Persoalan  nanti  di pengadilan  tidak  sanggup  dibuktikan  bahwa  tersangka  bersalah  atau  tidak menjadi  kewenangan  hakim  dalam  menilai  bukti-bukti  yang  diajukan  ke persidangan.
Penundaan  terhadap  proses  penyidikan  lebih  lanjut  terhadap tersangka  merupakan  suatu  pembangkangan  terhadap  hukum  acara  yang berlaku  yakni  harus  segera  dilimpahkan  ke  pengadilan.  Dalam  Pasal  50 KUHAP dengan tegas mengatur hak-hak tersangka/terdakwa ketika ditangkap, yaitu:
1. Tersangka  berhak  segera  mendapat  pemeriksaan  oleh  penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka  berhak  perkaranya  segera  dimajukan  ke  pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
Dengan  tidak  segera  dilanjutkan  ke  persidangan  menunjukkan penyidik  masih  cenderung  mengabaikan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  telah  melakukan  tindakan  yang  mengarah  kepada melawan  konsep  negara  hukum.  Negara  hukum  bertujuan  menjamin  bahwa kepastian  hukum  terwujud  dalam  masyarakat.  Hukum  bertujuan  mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat predictable (dapat diprediksi, diperkirakan) (Ach. Rubaie, 2017: 36-37).
Menurut  J.Van.  Kan  sebagaimana  dikutip  oleh    tujuan  hukum adalah untuk menjaga kepentingansetiap manusia supaya berbagai kepentingannya  itu  tidak  dapat  diganggu.  Lebihjelasnya  tujuan  hukum  itu bertugas  untuk  menjamin  kepastian  hukum  di  dalamsebuah  masyarakat,  juga menjaga dan mencegah agar setiap orang dalam suatumasyarakat tidak menjadi hakim  sendiri.  Diperlukan  aturan  hukum  acara  yangmengatur  lembaga praperadilan  yang  dapat  menjamin  kepastian  hukum  di  dalamsebuah masyarakat dan mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban privatdalam hal  ini  tersangka  maupun  hak  dan  kewajiban  aparat  penegak  hukum yangmewakili publik dalam menjalankan kewenangannya (Kusumastuti, 2018: 3).
Kekeliruan selanjutnya dari putusan praperadilan nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo  yaitu    pertimbangan  hakim  yang  menyatakan  bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam ketentuan Pasal 1 angka 14  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa  tersangka  adalah  seseorang  yang  karena
perbuatannya  atau  keadaannya  berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Di  samping  itu,  hakim  juga  mempertimbangkan ketentuan  Pasal  1  angka  10  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  yang  menyatakan  bahwa  bukti permulaan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  angka  14  KUHAP  tidak  secara spesifik  diatur  dalam  KUHAP,  maka  definisi  itu  justru  diatur  dalam  Pasal  1 angka  21  Perkap  No.  14  Tahun  2012  yaitu  bukti  permulaan  adalah  alat  bukti berupa  laporan  polisi  dan  1  (Satu)  alat  bukti  yang  sah,  yang  digunakan  untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai  dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.
Hakim  mempertimbangkan  tentang  harus  adanya  alat  bukti  yang digunakan sebagai  dasar menangkap seseorang, tapi pada kenyataannya dalam menangkap tersangka hakim hanya menerima laporan polisi sebagai bukti yang pertama. Sementara bukti yang kedua yaitu cek dan bilyet giro yang disita oleh penyidik  tidak  memiliki  keterkaitan  dengan  perkara.  Hal  ini  dikarenakan,  cek tersebut  lahir  setelah  pemohon  dipanggil  oleh  polisi  dan  diminta  untuk membuka  cek  dan  bilyet  giro.  Artinya,  cek  dan  bilyet  lahir  tidak  memiliki keterkaitan  dengan  perkara,  namun  cek  tersebut  hanya  diminta  oleh  penyidik untuk  dibuat  agar  dapat  ditarik  uang  pengerjaan  proyek  termyn  terakhir  yang tidak diberitahukan kepada termohon.
Persoalan  yang  terjadi  antara  pemohon  dan  termohon  sebenarnya wanprestasi  di  mana  pemohon  melanggar  perjanjian  yang  telah  disepakati bersama. Kesepakatan yang dilanggar tersebut dibuat di hadapan Notaris Azhar Ibrahim,  MKn  yang  salah  satu  klausulnya  adalah  setiap  termyn penarikan/pengambilan  uang  pekerjaan  proyek  yang  dikerjakan  Pemohon  dan termohon (Proyek Ujong Lamie dan Proyek Batee Puteh) harus diketahui oleh pemohon  dan  termohon.  Oleh  karena  tidak  adanya  pemberitahuan  inilah pemohon dilaporkan oleh termohon kepada Polres Aceh Barat.
Wanprestasi  seharusnya  menjadi  ranah perdata di  mana para pihak yang  merasa  dirugikan  oleh  termohon  dapat  mengajukan  ke  pengadilan  untuk menuntut  kembali  kerugian-kerugian  yang  dialami.  Termohon  seyogyanya jikalau  berpandangan  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  pemohon  tidak  sesuai dengan  perjanjian  harus  menuntut  kembali  baik  menempuh  jalur  litigasi maupun non litigasi. Jikalau dipaksakan ke ranah pidana, maka cek yang disita bukanlah cek  yang dibuat pada saat setelah termohon dipanggil oleh penyidik. Akan  tetapi  cek  lainnya  yang  menunjukkan  bahwa  pemohon  telah  melakukan penggelapan atau penipuan.
Suatu  kelemahan  lain  terhadap  putusan  praperadilan  yaitu  tidak adanya  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  tersangka  (pihak  yang  kalah) yang  telah  ditetapkan  sebagai  tersangka.  Pasal  83  Ayat  (1)  KUHAP menentukan  bahwa  Terhadap  putusan  praperadilan  dalam  hal  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  79,  Pasal  80,  dan  Pasal  81  tidal  dapat  dimintakan
banding. Artinya berkaitan dengan objek praperadilan yang diatur dalam Pasal 79,  Pasal  80  dan  Pasal  81  tidak  dapat  diajukan  banding.  Pasal  79  KUHAP menentukan  bahwa  Permintaan  pemeriksaan  tentang  sah  atau  tidaknya  suatu penangkapan  atau  penahanan  diajukan  oleh  tersangka,  keluarga  atau  kuasanya kepada  ketua  pengadilan  negeri  dengan  menyebutkan  alasannya.  Selanjutnya dalam  Pasal  80  KUHAP  menentukan  Permintaan  untuk  memeriksa  sah  atau tidaknya  suatu  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  dapat  diajukan  oleh penyidik  atau  penuntut  umum  atau  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
Belum adanya aturan yang membolehkan bagi tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengajukan banding menunjukkan bukan lengkap aturan  hukum  tentang  itu.  Konsekuensinya  adalah  mengakibatkan  kerugian yang dialami oleh warga negara. Aparat penegak hukum dan masyarakat  tidak mengajukan  banding  disebabkan  aturan  hukum  masih  kosong.  Apalagi  salah satu asas hukum yaitu asas legalitas.
Asas  legalitas  merupakan  salah  satu  dari  prinsip  negara  hukum. Maksud dari asas legalitas dalam setiap negara hukum yaitu agar segala bentuk tindakan  dan  perbuatan  yang  dilakukan  pemerintahan  harus  didasarkan  atas peraturan  perundang-undangan  yang  sah.  Peraturan  perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu ( lexscripta ) (Ach. Rubaie, 2017: 34). Belum adanya aturan hukum inilah yang menyebabkan warga negara tidak menempuh upaya banding dan kasasi dalam kasus penetapan tersangkanya.
Persoalan  belum  adanya  hukum  sebenarnya  butuh  keberanian  dari masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum  untuk  melakukan  terobosan-terobosan baru.  Tindakan  ini  telah  dipraktikkan  oleh  Budi  Gunawan  manakala mengajukan  praperadilan  terhadap  penetapan  tersangka  terhadap  dirinya. Awalnya dalam Pasal 77 KUHAP tidak mengatur penetapan tersangka sebagai salah  satu  objek  praperadilan.  Akan  tetapi  ia  tetap  mengajukannya  ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Berdasarkan  pemeriksaan  di  persidangan,  hakim  Sarpin  yang mengadili  perkara  tersebut  mengabulkan  penghentian  penyidikan  terhadap dirinya.  Di  dalam  salah  pertimbangan  putusan  praperadilan  yang  dijatuhkan oleh  Hakim  Sarpin  Rizaldi  disebutkan  tentang  penerapan  asas  legalitas  dalam hukum  acara  pidana  sebagai  salah  satu  dasar  dan  alasan  dalam  mengajukan eksepsi ini tidak dapat dibenarkan, karena asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  1  ayat  1  KUHP  hanya  berlaku  dalam  penerapan  hukum  pidana materiil  (Kusumastuti,  2018:  7).  Di  sinilah  hakim  melakukan  terobosan- terobosan hukum sehingga menemukan hukum yang baru dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia.
Menurut  A.  Mukti,  sistem  peradilan  seharusnya  memberikan perlindungan  hukum  dan  keadilan  bagi  masyarakat.  Sistem  peradilan  berbasis perlindungan hukum dan keadilan ditandai dengan: pertama , adanya semangat
yang  tinggi  dan  tindakan  yang  nyata  dari  pejabat  pengadilan  dan  hakim pemeriksa  perkara  untuk  membantu  para  pencari  keadilan  dan  berusaha sekeras-kerasnya  mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  tercapainya peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan. Kedua ,  adanya  keberanian hakim  yang  secara  sungguh-sungguh  mau  melakukan  terobosan  hukum  dan penemuan hukum serta pembaharuan hukum secara progresif demi terwujudnya keadilan  terhadap  pihak-pihak  terkait  dalam  perkara  itu. Ketiga ,  adanya tindakan  hakim  pemeriksa  perkara  untuk  memberi  titel  eksekutorial,  amar comdemnatoir  dan  amar  tambahan  yang  dapat  menopang  eksekusi  agar pelaksanaan  putusan  dapat  dilakukan  dengan  cara  yang  mudah,  efektif  dan efisien (A. Mukti Arto, 2017: 116).
Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim juga dipengaruhi oleh berbagai  faktor.  Menurut  Yahya  Harahap,  sebagaimana  dikutip  oleh Syamsuddin,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  putusan  hakim  dibedakan menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi: Pertama , sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap  bahwa  terdakwa  yang  diperiksa  dan  diadili  adalah  orang  yang memang  bersalah  sehingga  harus  dipidana. Kedua ,  sikap  perilaku  emosional yaitu  putusan  pengadilan  akan  dipengaruhi  oleh  perangai  hakim.  Hakim  yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang  tidak  mudah  tersinggung.  Demikian  pula  putusan  hakim  yang  mudah marah dan pendendam akan berbeda putusan seorang hakim yang sabar. Ketiga , sikap  arrogence  power  yaitu  sikap  lain  yang  mempengaruhi  suatu  putusan adalah  kecongkakan  kekuasaan,  di  mana  hakim  merasa  dirinya  berkuasa  dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa). Keempat , moral, yaitu  moral  seorang  hakim  karena  bagaimanapun  juga  pribadi  seorang  hakim diliputi  oleh  tingkah  laku  yang  didasarkan  oleh  moral  pribadi  hakim  tersebut terlebih  dalam  memeriksa  serta  memutuskan  suatu  perkara  (M.  Syamsuddi, 2012: 94).
Sementara  faktor  objektif  yaitu  : Pertama ,  latar  belakang  budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut memengaruhi suatu putusan hakim. Kedua , profesionalisme yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang  hakim  iktu  memengaruhi  putusannya.  Perbedaan  suatu  putusan pengadilan  sering  dipengaruhi  oleh  profesionalisme  hakim  tersebut  (M. Syamsuddi, 2012: 94).
2. Pertimbangan penolakan Penetapan Penyitaan
Menurut Darwan Prints, penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh  pejabat-pejabat  yang  berwenang  untuk  menguasai  sementara  waktu barang-barang  baik  yang  merupakan  milik  tersangka/terdakwa  ataupun  bukan, tetapi  berasal  dari  atau  ada  hubungannya  dengan  suatu  tindak  pidana  dan berguna  untuk  pembuktian  (Darwan  Prints,  1989:  155).  Penyitaan  yang dilakukan  oleh  penegak  hukum  harus  berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah supaya adanya kepastian hukum.  Kepastian  hukum  ( rechtszekerhide,  legal  certainty )  merupakan  asas penting  dalam  tindakan  hukum  ( rechtshandeling )  dan  penegakan  hukum ( rechtshandhaving , lawenforcement ). Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi daripada  hukum  kebiasaan,  hukum  adat  atau  hukum  yurisprudensi  (Teguh Prasetyo, 2014: 341-342).
Proses  penyitaan  yang  dilakukan  tidak  didasarkan  pada  aturan hukum  yang  berlaku  memiliki  konsekuensi  hukumnya.  Dalam  konteks penyitaan  barang  bukti  misalnya,  bila  penyidik  tidak  melakukan  penyitaan sesuai  dengan  KUHAP,  akan  dipraperadilankan  oleh  pihak  yang  dirugikan. Dalam  perkara  praperadilan  Nomor  01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo  pemohon mengajukan  praperadilan  dikarenakan  proses  penyitaan  yang  dilakukan  oleh penyidik masih terdapat kekeliruan.
Kekeliruan  yang  masih  terjadi  yaitu  tidak  adanya  penetapan pengadilan  dan  berita  acara  penyitaan  yang  sebenarnya  harus  diberikan  dan dibacakan  di  hadapan  tersangka/keluarganya.  Namun  keharusan  ini  tidak dilakukan  oleh  penyidik.  Padahal  menurut  Pasal  38  Ayat  (1)  KUHAP dinyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan Pengadilan Negeri setempat. Ketentuan ini mengharuskan agar setiap penyitaan  yang dilakukan oleh pejabat  yang berwenang diharuskan untuk mendapatkan izin dari pengadilan.
Aturan dalam KUHAP memberikan peluang kepada penyidik untuk menyita benda  yang akan dijadikan sebagai barang bukti dan itupun dilakukan dalam  keadan  mendesak.  Ketentuan  ini  diatur  secara  eksplisit  dalam  Pasal  38 Ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dan mendesak  bilamana  penyidik  harus  segera  bertindak  dan  tidak  mungkin  untuk mendapatkan izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat  melakukan  penyitaan  hanya  atas  benda  bergerak  dan  untuk  itu  wajbi segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
Meskipun  ada  diberikan  kelonggaran  untuk  mendapatkan  izin  dari ketua  pengadilan  negeri,  dalam  penyitaan  benda  yang  dimiliki  oleh  pemohon dalam  perkara  praperadilan  nomor  01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo  tidak  dimintakan oleh  termohon.  Akibatnya,  tindakan  paksa  yang  dilakukan  oleh  termohon merupakan  suatu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Persoalan  yang  kedua  adalah  penyitaan  yang  dilakukan  yang dianggap  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  tidak adanya  berita  acara.  Pasal  129  Ayat  (2)  KUHAP  menentukan  bahwa  penyidik membuat  berita  acara  penyitaan  yang  dibacakan  terlebih  dahulu  kepada  orang darimana  benda  itu  disita  atau  keluarganya  dengan  diberi  tanggal  dan
ditandatangani  oleh  penyidik  maupun  orang  atau  keluarganya  dan/atau  kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
Hal  ini  menunjukkan  adanya  keharusan  bagi  penyidik  membuat berita  acara  penyitaan.  Tapi  yang  dilakukan  oleh  termohon  berbeda  dengan yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Terhomon  hanya menggunakan surat tanda terima cek dan bilyet giro untuk menyita benda milik termohon  sebagaimana  bukti  yang  diajukan  oleh  Pemohon  ke  Pengadilan Negeri.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  termohon  sebenarnya  suatu pembangkangan  terhadap  aturan  hukum  tertulis  yang  berakibat  pada ketidakpastian  hukum  dan  keadilan.  Hukum  semestinya  harus  ditegakkan supaya dapat mewujudkan dan menegakkan kepastian dan keadilan.
Namun  persoalan  yang  muncul  adalah  meskipun  tidak  adanya  izin dari pengadilan negeri dan berita acara penyitaan, hakim praperadilan menolak yang diajukan pemohon. Alasan yang disampaikan hakim dalam pertimbangan bahwa  penyitaan  telah  dianggap  sah.  Berikut  dikutip  pertimbangan  yang diberikan hakim:
Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  penyitaan  adalah serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih  dan  atau  menyimpan  di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam  penyidikan,  penuntutan  dan peradilan;
Menimbang,  bahwa  bila  dikaitkan  dengan  pengertian  penyitaan tersebut di atas, maka termohon hanya melakukan penyitaan sebagaimana Bukti T-11  sampai  dengan  Bukti  15  dan  penyitaan  tersebut  sehubungan  dengan dugaan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pemohon,  Herry  Saputra  dan Mulyadi Adli;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  di  atas,  oleh  karena  penetapan  tersangka  terhadap  diri  pemohon berdasarkan  laporan  polisi  nomor:  LP/53/V/2013/Res.Abar  tanggal  26  Mei 2013  telah  sah  dan  beralasan  hukum  makan  terhadap  petitum  pemohon  pada angka 2 cukup beralasan untuk  ditolak karena bukan termasuk di  dalam  objek yang telah disita oleh penyidik maka terhadap petitum angka 2 cukup beralasan untuk  ditolak.  Selain  itu,  terhadap  keberatan  pemohon  perihal  keberatan penyitaan  haruslah  menunggu  adanya  kepastian  hukum  atas  perkara  pemohon serta tersangka lainnya melalui putusan pengadilan;
Pertimbangan tersebut jika dikaitkan dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  sebenarnya  tidak  tepat.  Hal  ini  dikarenakan  banyak aturan  yang  diabaikan  oleh  oleh  penyidik  seperti  misalnya  penyidik  tidak mendapatkan  izin  dari  ketua  pengadilan  dan  tidak  membuat  berita  acara penyitaan.  Hakim  cenderung  mengabaikan  fakta-fakta  yang  terungkan  ke persidangan. Padahal bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan tidak adanya berita acara yang dibuat oleh penyidik untuk menyita cek dan bilyet giro.
Praktek  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dan  hakim  sebenarnya paradoksal dengan jargon bahwa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Ketentuan  tersebut  berawal dari  isi  bagian  penjelasan  UUD  1945  yang  menyatakan  negara  Indonesia berdasar  atas  hukum  ( rechtstaat ),  tidak  berdasar  atas  kekuasaan  ( machtstaat ), dan  pemerintah  berdasarkan  konstitusi  (hukum  dasar)  bukan absolutisme (kekuasaan  yang  tidak  terbatas).  Wujud  dari  perealisasian  dari  ketentuan tersebut  adalah  adanya  kewajiban  dasar  yang  wajib  dijunjung  tinggi,  yaitu: supremasi  hukum  ( supremacy  of  law ),  kesetaraan  dihadapan  hukum  ( equality before  the  law ),  dan  penegakan  hukum  dengan  cara-cara  yang  tidak bertentangan dengan hukum ( due process of law ) (Winarno, 2013: 136).
Berdasarkan  analisis  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas menunjukkan  adanya  sikap  dan  tindakan  yang  masih  belum  mencerminkan negara  hukum.  Banyaknya  praktek  pelanggaran  terhadap  hukum  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  menunjukkan  kekuasaan  yang  absolut yang  sering  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum.  Kekuasaan  yang  absolut berakibat fatal dan melukai rasa keadilan bagi masyarakat dan warga negara.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penjelasan  dapat  disimpulkan  bahwa  pertimbangan hakim  menolak  praperadilan  pemohon  yaitu: Pertama ,  Penetapan  tersangka baru menjadi objek praperadilan pada sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan yakni pada  tahun  2015  dan  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  Polres  Aceh  Barat  telah memenuhi  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Dalam  perspektif  yuridis,  putusan  hakim  Nomor    01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo masih  banyak  kelemahan  dan  kekeliruan. Pertama ,  hakim  menyatakan  bahwa penetapan tersangka bukanlah objek praperadilan sebelum adanya putusan MK. Hal  ini keliru karena dalam putusan praperadilan diajukan pada tahun 2016 di mana proses penyidikan terhadap kasus dugaan penggelapan belum dikeluarkan Surat  Penghentian  Penyidikan.  Belum  adanya  penghentian  penyidikan  berarti masih  berjalan  proses  penyidikan.  Oleh  karenanya,  putusan  MK  Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo dapat  dijadika sebagai dasar pengajuan praperadilan. Hakim  menolak  permohonan  praperadilan  dikarenakan  prose  penyitaan  yang dilakukan  oleh  penyidik  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Hal  ini  merupakan  suatu  kekeliruan  di  mana  hakim  cenderung  mengabaikan fakta-fakta  yang  terungkan  ke  persidangan.  Dalam  persidangan  terdapat  fakta yang tidak terbantahkan di mana penyitaan yang dilakukan oleh termohon tidak disertai  dengan  berita  acara  penyitaan  dan  penetapan  ketua  pengadilan  negeri setempat  untuk  menyita  cek  dan  bilyet  giro,  akan  tetapi  penyitaan  hanya menggunakan “surat tanda terima” cek dan bilyet giro. Ketiga ,  putusan  hakim
praperadilan cenderung melanggar HAM karena tidak adanya kepastian hukum terhadap sahnya penetapan tersangka yang tidak ditentukan batas waktu tertentu untuk  dilakukan  penyidikan  lanjutan  serta  diteruskan  kepada  Kejaksaan  dan Pengadilan.  Disarankan  keapda  hakim  agar  dalam  memutuskan  perkara praperadilan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  kepada  tersangka  dengan membatasi batasan waktu dilakukan penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Mukti  Arto.  (2017). Penemuan  Hukum  Islam  Demi  Mewujudkan  Keadilan Membangun  Sistem  Peradilan  Berbasis  Perlindungan  Hukum  dan Keadilan . Pustaka Pelajar. Ach.  Rubaie.  (2017). Putusan  Ultra  Petita  Mahkamah  Konstitusi  Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis . Laksbang Pressindo. Bagir  Manan.  (2007). Kekuasaan  Kehakiman  Indonesia  dalam  UU  Nomor  4 Tahun 2004 . FH UII Pres.
Darwan Prints. (1989). Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar) . Djambatan. Hartono. (2010). Penyidik dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan
Hukum Progresif . Sinar Grafika.
Kusumastuti,  E.  (2018).  Penetapan  Tersangka  Sebagai  Objek  Praperadilan.
Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga , Vol. 33 (No. 1). M.  Syamsuddi.  (2012). Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis Hukum Progresif . Kencana. Moch.  Faisal  Salam.  (2001). Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan  Praktek . Mandar Maju. Ratna  Nurul  Arifin.  (1986). Praperadilan  dan  Ruang  Lingkupnya .  Akademika Pressindo. Soerjono  Soekanto.  (1995). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Raja Grafindo Persada. Teguh  Prasetyo.  (2014). Abdul  Halim  Barkatullah,  Filsafat,  Teori,  &  Ilmu Hukum  Pemikiran  Menuju  Masyarakat  yang  Berkeadilan  dan Bermartabat . Grafindo Persada. Winarno.  (2013). Paradigma  Baru  Pendidikan  Kewarganegaraan .  Sinar Grafika.