## PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA BARAT

## Nedra Wati
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: nedra68914@gmail.com

## ABSTRACT
The application of elements of the crime of trafficking in persons by investigators is the first element of "everyone", each person referred to is a person who has committed a criminal act and  can  be  held  accountable  to  him.  Third,  the  fulfillment  of  the  element  that  recruits, transports, harbors, sends, transfers or receives a person, what is meant by "The person who recruits, transports, harbors, sends, transfers or accepts a person is that the suspect has done the  things  mentioned  above  against  the  victims.  The  obstacle  faced  by  investigators  at  the Ditreskrimum Polda West Sumatra in applying the elements of the criminal act of trafficking in  persons  and  how  to  overcome  it  is  the  lack  of  courage  from  the  victim  and  witness  to report  the  incident  of  the  crime  of  trafficking  in  persons  (human  trafficking)  to  the investigators.  Another  obstacle  to  the  investigation  is  the  non-fulfillment  of  the  elements  in the criminal act of trafficking in persons (human trafficking). Crimes related to the crime of trafficking in persons (human trafficking) in the city of Padang, so far only apply the article in the Criminal Code, namely Article 296. In this case the article does not mention in detail the elements of the criminal act of trafficking in persons (human trafficking). , therefore the regulation  is  not  as  strict  as  that  regulated  in  Law  Number  21  of  2007  concerning  the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons.
Keywords: Investigation, Application of elements, Trafficking in persons, Crime

## ABSTRAK
Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Oleh  Penyidik  adalah  yang  pertama unsur  “setiap  orang”,  Setiap  orang  yang  dimaksud  adalah  orang  yang  telah  melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Ketiga, terpenuhinya unsur yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan  atau penerimaan seseorang,  yang dimaksud dengan “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang adalah bahwa tersangka telah melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di atas terhadap para korban. Kendala yang di hadapi oleh penyidik pada Ditreskrimum Polda Sumbar dalam penerapan unsur tindak pidana perdagangan  orang  dan  cara  mengatasinya  adalah  tidak  adanya  keberanian  dari  korban maupun  saksi  untuk  melaporkan  kejadian  tindak  pidana  perdagangan  orang (human trafficking )  tersebut  kepada  pihak  penyidik.  Hambatan  penyidikan  lainnya  adalah  tidak terpenuhinya  unsur-unsur  yang  ada  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang  ( human trafficking ).  Tindak  pidana  yang  ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana  perdagangan  orang
( human trafficking ) di  Kota Padang, sejauh ini hanya menerapkan pasal  dalam KUHP  yaitu Pasal 296. Dalam hal ini pasal tersebut tidak menyebutkan secara terperinci mengenai unsur- unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  ( human  trafficking ),  oleh  karena  itu  pengaturannya tidak begitu tegas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Kata Kunci: Penyidikan, Penerapan unsur, Perdagangan orang, Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Masalah  perdagangan  orang  dan  atau  dikenal  dengan  istilah  human trafficing akhir- akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun  global  dan  diakibatkan  sebagai  bentuk  perbudakan  masa  kini,  sebenarnya perdagangan  manusia  bukanlah  hal  yang  baru,  namun  beberapa  tahun  belakangan  ini, masalah  ini  muncul  di  permukaan  dan  menjadi  perhatian  tidak  saja  pemerintah  Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. 1
Substansinya sama, yaitu perbudakan, tetapi modusnya yang lebih rapi dan terencana. Jika pada zaman perbudakan, manusia secara terang-terangan diperjualbelikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik (pembantu) serta menjadi selir atau istri simpanan, saat ini  manusia  diperjualbelikan  untuk  kepentingan  tertentu,  seperti  pembantu  rumah  tangga hingga menjadi wanita pekerja seks komersial. 2
Dalam  sejarah  bangsa  Indonesia  perdagangan  Manusia  pernah  ada  melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan dijawa, perdagangan manusia,  yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan feodal. Pada masa  itu  konsep  kekuasaan  raja  digambarkan  sebagai  kekuasaan  yang  sifatnya  agung  dan mulia. 3
Perdagangan  manusia  yang  mayoritas  perempuan  dan  anak,  merupakan  jenis perbudakan  pada  era  modern  ini  merupakan  dampak  krisis  multidimensional  yang  dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan  bahkan  telah  menjadi  bisnis  global  yang  telah  memberikan  keuntungan  besar  terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya.  setiap  tahun  diperkirakan  2  (dua)  juta  manusia  diperdagangkan  dan  sebagian besarnya  adalah  perempuan  dan  anak 4 tahun  2005,  ILO Global  Report  on  Forced  Labour memperkirakan hampir 2,5 juta orang diekploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh diseluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada diwilayah asia dan pasifik dan 40% anak- anak. 5
Kitab Undang-undang Hukum  Pidana (KUHP) hanya memiliki satu  pasal  saja,  yaitu pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki, tetapi  ancaman  hukumannya  masih  ringan.  Perdagangan  anak  juga  belum  diantisipasi  oleh Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan  Anak,  yang  dimaksudkan
1 Harlan Miranda dan Sutik A.S , Burung-Burung Migran , Qanita,  Jakarta, 2011, hlm 3
2 Adon Nasrullah Jamaludin, Dasar-Dasar Patologi Sosial , Pustaka Setia,Bandung, 2016, hlm. 227
3 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1
4 Rachmad Syafaat, Dagang manusia , Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1.
5 Kantor  Kejaksaan  RI  (Pusdiklat), Perdagangan  manusia  dan  UndangUndang  Ketenagakerjaan, Strategi Penuntutan yang Efektif, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta 2008, hlm 33
untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dan dinyatakan oleh US Departemen of State  Publication 2005  bahwa  Indonesia  sebagai  Negara  sumber  dan  transit  perdagangan orang internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak didunia. Dampak dari perdagangan orang ini Indonesia terancam dihentikan seluruh bantuan kemanusiaan dari dunia internasional. 6
Menurut Global  Alliance  Agains  Traffic  in  Women (GAATW)  tentang  Perdagangan Perempuan  Adalah  “Semua  usaha  atau  tindakan  yang  berkaitan  dengan  perekrutan, transportasi  didalam  atau  melintas  perbatasan,  pembelian,  penjualan,  transfer,  pengiriman atau  penerimaan  seseorang  dengan  menggunakan  penipuan  atau  tekanan  termasuk penggunaan atau ancaman Penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang  dengan  tujuan  untuk  menempatkan  atau  menahan  orang  tersebut,  baik  dibayar  atau tidak  untuk  kerja  yang  tidak  diinginkan  (domestik,  seksual,  atau  reproduktif)  dalam  kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan didalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali”. 7
Undang-undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang  “Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (PTPPO)”  melarang  semua  jenis  tindakan,  cara,  atau  semua  bentuk eksploitasi  yang  mungkin  terjadi  dalam  praktek  perdagangan  orang.  Baik  yang  dilakukan antar  wilayah  dalam  negeri  mauun  antar  negara  baik  pelaku  perorangan  maupun  korporasi. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok  yang paling  banyak dimintai  korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  korban  perdagangan  orang  tidak  hanya untuk  tujuan  pelacuran  atau  bentuk  eksploitasi  lain  misalnya  kerja  paksa  atau  pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisi sejenis itu. 8
Kepolisian Daerah Sumatera Barat, melakukan penyidikan terhadap praktek prostitusi yang berkedok rumah kosan di jalan Adi Negoro, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tersangka diketahui dua orang yang merupakan ibu dan anak, dengan perannya sebagai mucikari. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan tiga orang wanita yang mana satu di antaranya masih di bawah umur. Ketiganya ditetapkan sebagai korban atas kasus  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO).    Pada  penyidikan  tindak  pidana  ini penyidik  mengalami  berbagai  kesulitan  dalam  penerapan  unsur  tindak  pidana  perdagangan orang berdasarkan alat bukti yang terkumpul dikarenakan berkedok rumah kost-kostan.
Permasalahan yang dibahas adalah penerapan unsur tindak pidana perdagangan orang oleh penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung yuridis  empiris .  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan data  primer.  Data    sekunder  diperoleh  dari  studi  dokumen  sedangkan  data  primer  dari  studi lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.
6 Tubagus  Rachmat  Sentika, Fenomena  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  di  Indonesia ,  Mitra Gender,Jakarta, 2006, hlm.1.
7 Yentriyani Andy, Politik Perdagangan Perempuan , Galang Press, Yogyakarta, hlm.12.
8 Moh.  Hatta, Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Dalam  Teori  Dan  Praktek ,  Liberty  Yogyakarta, 2012, hlm 5

## PEMBAHASAN

## A. Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik
Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, ruang lingkup tindak pidana perdagangan  orang  mengandung  unsur  objektif  dan  unsur  subjektif,  Dalam  kasus  yang penulis  angkat  dalam  penelitian  ini  telah  memenuhi  beberapa  unsur  tindak  pidana perdagangan  orang.  Diantaranya,pertama  terpenuhinya  unsur  “setiap  orang”,  Setiap orang  yang  dimaksud  adalah  orang  yang  telah  melakukan  perbuatan  pidana  dan  dapat dipertanggung  jawabkan  kepadanya  dalam  perkara  ini  adalah  tersangka  Helen  Nurdin Pgl  ELEN  telah  terpenuhi  dengan  alat  bukti  berupa  keterangan  saksi,  keterangan tersangka, serta nukti-bukti.
Kemudian  kedua  pada  unsur  “terhadap  anak”  juga  terpenuhi,  yang  dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak,  adalah  seseorang  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Unsur  ini  terpenuhi  dengan  alat  bukti diantaranya,  keterangan  saksi-saksi,  Surat,  Adanya  keterangan  tersangka,  dan  petunjuk. Selanjutnya  juga  terpenuhinya  unsur  dilarang,  menempatkan,  membiarkan,  melakukan, menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan  atau seksual,  yang  dimaksud  dengan  “dengan  ancaman  kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalah  gunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali  atas  orang  lain  adalah  dalam  hal  ini  tersangka  Helen  Nurdin  telah melakukan hal-hal sebagaimana tersebut diatas dan unsur ini terpenuhi dengan alat bukti berupa  adanya  keterangan  saksi-saksi,  Adanya  barang  bukti,  Adanya  keterangan tersangka, dan petunjuk.
Ketiga,  terpenuhinya  unsur  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan  atau  penerimaan  seseorang,  yang  dimaksud dengan  “Yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang adalah bahwa tersangka telah melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di atas terhadap para korban dalam hal ini Unsur tersebut terpenuhi dengan alat bukti berupa: Adanya keterangan saksi-saksi, Adanya keterangan tersangka, dan adanya petunjuk.
Kemudian keempat, terpenuhinya unsur dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalah  gunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain.  yang  dimaksud  dengan  “dengan ancaman  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalah  gunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran,  atau  manfaat walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain adalah  dalam  hal  ini  tersangka  Helen  Nurdin  telah  melakukan  hal-hal  sebagaimana tersebut diatas dan unsur ini terpenuhi dengan alat bukti berupa adanya keterangan saksi- saksi, Adanya keterangan tersangka, Adanya barang bukti, adanya petunjuk.
Kelima,  Terpenuhinya  unsur  “untuk  tujuan  mengekploitasi  orang  tersebut  di wilayah  Negara  Republik  Indonesia”,  Yang  dimaksud  dengan  Unsur  “Untuk  tujuan mengekploitasi  orang  tersebut  diwilayah  Negara  republik  Indonesia”  dalam  pasal  ini
adalah  bahwa  terjadinya  ekploitasi  terhadap  orang  tersebut  terjadi  diwilayah  negara republik  Indonesia dalam  hal  ini ekploitasi itu terjadi  di  rumah tersangka Jl.  Adinegoro No.19/20  Lubuk  Buaya  Kota  Padang  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  mana  wilayah tersebut  adalah  wilayah  Negara  republik  Indonesia  telah  terpenuhi  dengan  alat  bukti diantaranya Adanya keterangan saksi, adnya keterangan tersangka, dan adanya petunjuk.
Keenam,  terpenuhinya unsur “Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2,  Pasal  3,  dan  Pasal  4  dilakukan  terhadap  anak  maka  ancaman  Pidanannya ditambah 1/3 (sepertiga)” Yang dimaksud dengan unsur Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  dan  Pasal  4  dilakukan  terhadap  anak  maka  ancaman Pidanannya ditambah 1/3 (sepertiga) dalam hal ini adalah bahwa terhadap orang lain atau korban ekploitasi tersebut masih dalam usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan  belas  tahun),  adapun  fakta-fakta  yang  dapat  diungkap  untuk  memenuhi  unsur pasal ini yakni, adanya keterangan saksi, adanya surat, dan adanya petunjuk.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan  di  Ditreskrimum  Polda Sumbar  bahwa dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana yang khususnya tindak pidana  perdagangan  orang (human  trafficking) di  Kota  Padang  telah  diketemukan kendala, sehingga dalam pelaksanaan penyidikan tersebut menjadi terhambat. Hambatan tersebut  bertumpu  pada  unsur-unsur  yang  ada  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang (human trafficking) yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai unsur-unsur tindak  pidana  itu.  Dalam  hal  ini  jika  suatu  berkas  dalam  penyidikan  tindak  pidana tersebut belum lengkap (P19) ataupun belum mencakup semua unsur dari tindak pidana tersebut  maka  belum  dapat  diketegorikan  ke  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang (human trafficking). Jika tindak pidana tersebut sudah mencakup semua unsurnya, maka dapat dikatakan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dan dapat  diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu unsur-unsur yang ada dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang (human  trafficking) harus  terpenuhi  semuanya, sehingga Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu dapat diterapkan.
Penyidikan  kasus human  trafficking sebaiknya  ditangani  oleh  gugus  tugas  atau unit yang multi disipliner, dengan mana dapat dijalin kerjasama yang baik dengan dinas atau  departemen  lainnya.  Bagaimana  komposisi  keanggotaan  unit  tersebut  akan bergantung pada kasus konkrit yang dihadapi dan keahlian khusus yang dibutuhkan.

## B. Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Penyidik  Pada  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Cara Mengatasinya
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan  di  Ditreskrimum  Polda Sumbar  memperoleh  hasil  bahwa  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana perdagangan  orang  ( human  trafficking )  di  Kota  Padang  telah  diketemukan  kendala, sehingga dalam pelaksanaan penuntutan tersebut  menjadi terhambat. Hambatan tersebut juga  bertumpu  pada  tidak  terpenuhinya  unsur-unsur  yang  ada  dalam  tindak  pidana perdagangan  orang  ( human  trafficking )  yang  dijelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya mengenai  unsur-unsur  tindak  pidana  itu.  Dalam  hal  ini  jika  hasil  penyidikan  tindak pidana tersebut belum lengkap (P19) ataupun belum mencakup semua unsur dari tindak
pidana  tersebut  maka  belum  dapat  diketegorikan  ke  dalam  tindak  pidana  perdagangan orang ( human trafficking ). Jika suatu tindak pidana tersebut sudah memenuhi unsurnya, maka  dapat  dikatakan  tindak  pidana  tersebut  sebagai  tindak  pidana  perdagangan  orang ( human trafficking ) dan dapat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perdagangan Orang.
Kebijakan  operasional  menjadi  sangat  penting  untuk  dikritisi  karena implementasi dari upaya pemberantasan perdagangan orang akan dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan ini. Sebagai contoh, sebagaimana dimandatkan Pasal 46 ayat 1 dan 2 UU  PTPPO,  pemerintah  Indonesia  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  yang  akan  dikembangkan  di  setiap  kabupaten/kota bagi  saksi  dan/atau  korban  perdagangan  orang.  Peraturan  Pemerintah  ini  kemudian mengamanatkan dibuatnya Peraturan Menteri mengenai Standar Pelayanan Minimal dan Standar  Prosedur  Operasional  mengenai  pemulangan  dan  integrasi.  Sehingga  dengan demikian,  sinergitas  vertikal  antar  peraturan  tersebut  di  atas  menjadi  sangat  penting dalam upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang.
Dalam  mengatasi  problematika  pelaksanaan  kendala  penyidikan  dan  penuntutan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) pada intinya sama yaitu diperlukan adanya undang-undang yang lain (juncto) yang dalam hal ini jika suatu perkara tersebut unsur-unsurnya  tidak  dapat  masuk  ataupun  belum  lengkapnya  unsur  tersebut  ke  dalam tindak  pidana  perdagangan  orang  (human  trafficking),  maka  jalan  satu-satunya diberlakukannya  undang-undang  yang  lain  yang  sesuai  dengan  tindak  pidana  tersebut. Misalkan  ada  suatu  kasus  tentang  penipuan  terhadap  seseorang,  dalam  hal  ini  unsur tindak  pidana  perdagangan  orang  tersebut  hanya  satu  saja  yaitu  penipuan,  maka  hanya dikenakan  pasal  dalam  KUHP  tepatnya  Pasal  378.  Dalam  penerapan  ke  dalam  undang- undang  lain  dapat  juga  dipergunakan  dua  undang-undang,  yang  dalam  artian  undang- undang  tersebut  dapat  saling  melengkapi  satu  sama  lain  sehingga  diharapkan kemungkinan terkecil tidak adanya kekeliruan dalam penjatuhan hukuman terhadap para pelakunya dan membuat para pelakunya menjadi jera.
Kendala  yang  dihadapi  Polri  dalam  penanganan  perdagangan  perempuan  di wilayah  Sumatera  Barat  adalah:  TPPO  dilakukan  dengan  pola  jaringan  terputus, keterbatasan  sumber  daya  kepolisian,  disintegrasi  data  kepolisian  terkait  korban  dan pelaku  TPPO,  disintegrasi  data  kependudukan  dan  keimigrasian,  rentang  kendali pengawasan  pengendalian  serta  parsialitas  penanganan  antar  aparat  penegak  hukum dengan masyarakat. Perdagangan Orang dilakukan dengan pola jaringan terputus. Hal ini yang menyulitkan dalam penanganan atau pencegahan terjadinya perdagangan manusia. Jaringan terputus mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan. Hubungan antara sponsor dan agen di kota dan desa sampai korban terbatas pada hubungan transaksional. Polisi  kesulitan  ketika  TKP  (kekerasan  dan  penganiyaan)  berada  di  luar  negeri  yang mengharuskan  polisi  harus  bekerja  sama  dengan  instansi  lain  di  luar  negeri.  Salah seorang  informan  mengaku  sudah  membuat  laporan  ke  Polda  Sumatera  Barat,  namun belum  mendapat  respon,  hal  tersebut  diungkapkan  dalam  pernyataannya:  Sudah  dua minggu laporan, tetapi tidak ada kunjung berita.
Personel  penyidik  yang  memililiki spesialis TPPO dan berlatar belakang  sarjana
masih  sangat  terbatas.  Anggaran  untuk  penyeidikan  dan  penyidikan  terbatas,  anggaran peningkatan kompetensi untuk penyidik juga terbatas. Kendala lain terkait database yang terintegrasi  belum  ada,  baik  antar  satuan  wilayah  maupun  antara  Mabes  dengan kewilayahan, padahal karakteristik dari kejahahatan TPPO ini lintas daerah bahkan lintas negara.  Disintegrasi  data  kepolisian  terkait  korban  dan  pelaku  dengan  keterbatasan anggaran  memperumit  penanganan  perdagangan  perempuan.  Data  terkait  perempuan yang  dipulangkan  ke  Sumatera  Barat  dari  wilayah  di  luar  Sumatera  Barat  terkait  tndak pidana  perdagangan  orang,  tidak  diketahui  oleh  Polres  jajaran  Polda  Sumatera  Barat. Kalaupun ada yang diketahui, maka pengetahuan itu diperoleh dari informasi tradisional antar Polres, umumnya terjadi pada kasus “atensi”. Disintegrasi data kependudukan dan keimigrasian  terjadi  karena  belum  ada  online  system  yang  bisa  mengakses  data-data keimigrasian  dan  kependudukan.  Permintaan  data  kepada  kedua  instansi  tersebut dilakukan secara tradisional, jika Polri memerlukan, maka harus mengajukan ke instansi pusat.  Prosedur  ini  memperlambat  bahkan  mempersulit  dalam  penanganan  TPPO. Rentang kendali pengawasan pengendalian cenderung memberikan celah bagi terjadinya perdagangan  perempuan.  Penanganan  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  orang selayaknya  didukung  oleh  database  yang  lengkap,  terintegrasi,  sehingga  proses perencanaan  strategi,  pelaksanaan  dan  pendataan  dilakukan  secara  komprehensif. Parsialitas  penanganan  hukum  antar  aparat  penegak  hukum  disebabkan  tidak  adanya online  system  dalam  mengkases  data  yang  ada  di  setiap  instansi  yang  terkait  dengan perdagangan  orang.  Pemerintah  daerah  sebagai  instansi  koordinator  yang  bertanggung jawab dalam pencegahan dan pembinaan warga masyarakat terhadap perdagangan orang masih  belum  pro-aktif  melakukan  sinergitas  antar  instansi  yang  terkait  dengan perdagangan  orang.  Misalnya,  instansi  pemerintahan  di  tingkat  desa/  kelurahan  belum memiliki  sistem  peringatan  dini  terkait  dengan  permintaan  surat  keterangan  untuk melakukan  kegiatan  yang  bisa  berpotensi  terjadinya  perdagangan  orang,  misalnya  ijin pernikahan dengan warga negara asing, bekerja di luar kota, dan lain-lain.
Strategi  yang  dapat  dilakukan  Polri  guna  mengoptimalkan  penanganan perdagangan  perempuan  yaitu:  sosialisasi  kepada  masyarakat,  pemakaian  bersama sumber  daya  kepolisian  dengan  teknologi  informasi,  sinergitas  Polri  dengan  pihak eksternal,  reskilling  kompetensi  penyidik  melalui  Pendidikan  Pelatihan  (Diklat), mengintegrasikan  data  korban  dan  pelaku  TPPO  menjadi  database  Mabes  Polri  yang terintegrasi dalam jangka pendek dan database nasional dalam jangka menengah, review penganggaran  penanganan  TPPO  dan  penerapan  manajemen  pengetahuan.  Pemahaman Masyarakat Tentang TPPO Rendah. Perubahan sosial yang terjadi perkotaan berdampak pada kehidupan masyarakat  pedesaan, terutama di  daerah pinggiran kota.  Kehidupan  di kota  merupakan  impian  dikalangan  sebagian  warga  pedesaan,  terutama  remaja  gadis untuk bisa mengikuti gaya hidup perkotaan. Faktor ini mendorong mereka ingin bekerja di  kota,  yang seringkali tidak sepengetahuan orangtua mereka jika kepergian bekerja di kota  terjebak  dalam  perdagangan  orang  karena  diiming-imingi  gaji  besar  dan  fasilitas lain  yang  dijanjikan.  Sementara  itu,  disisi  lain,  orang  tua  tidak  begitu  paham  benar tentang  seluk  beluk  kehidupan  di  kota,  sehingga  seringkali  orang  tua  memberikan  ijin dan restu begitu saja. Peran tokoh masyarakat dan agama serta kepala desa/lurah relatif tidak  berjalan  karena  kemungkinan  juga  tidak  paham  tentang  perdagangan  manusia,
bekerja  di  bawah  umur,  dan  lain-lain.  Sosialisasi  TPPO  kepada  masyarakat  terutama  di desa-desa  pemasok  TKW  dan  desa  miskin  sangat  mendesak  dilakukan  dengan melibatkan  pemerintah  daerah.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  perlu  dilakukan  pemetaan potensi  rawan  TPPO  di  suatu  wilayah  hukum  kepolisian.  Langkah  awal  yang  perlu dilakukan  adalah  membangun  database  dan  pemetaan  desa  rawan  perdagangan  orang. Penggunaan  IT  ini  perlu  disinergikan  secara  on  line  dengan  Pemda  yang  menangani perdagangan  orang  dan  penggunaan  tenaga  kerja  di  bawah  umur.  Database  merupakan sumber  daya  yang  dapat  digunakan  secara  bersama,  sehingga  mempermudah pengawasan dan penanganan terkait tindak pidana perdagangan orang. Sinergitas dengan instansi luar sangat dibutuhkan untuk menuntaskan bahwa perkara yang ditangani benar- benar terdapat  unsur-unsur TPPO, dan tidak berhenti kasus  penggunaan tenaga kerja di bawah  umur.  Kecenderungan  perkara  TPPO  tidak  lepas  dari  korban  yang  berada  jauh dari  TKP.  Oleh  karena  itu,  sinergitas  dengan  Pemda  perlu  dijalin  agar  persoalan perdagangan orang dari  hulu  ke hilir dapat  ditangani  dengan baik.  Tantangan lain  yang dihadapi  penyidik  TPPO  adalah  minimnya  pengetahuan  tentang  perdagangan  manusia. Idealnya  perlu  adanya  Pendidikan  Kejuruan  (Dikjur)  tentang  masalah  perdagangan orang,  namun  anggaran  peningkatan  kompetensi  penyidik  belum  selaras  dengan kebutuhan.  Selain  itu,  jumlah  dan  pola  penganggaran  TPPO  dapat  direview  agar  dapat menutupi  kebutuhan  riil  penganganan  TPPO.  Penerapan  manajemen  pengetahuan diperlukan untuk peningkatan pengetahuan tentang TPPO. Hal tersebut dapat dilakukan dengan  diskusi  bersama  dengan  LSM  yang  peduli  perdagangan  orang  atau  melakukan rapat kerja atau lokakarya dengan instansi teknis lainnya. Manajemen pengetahuan yang dilakukan  dengan  baik  berimplikasi  positif  terhadap  optimalisasi  penanganan perdagangan  orang,  dalam  hal  ini  khususnya  perdagangan  manusia.  Hal  tersebut disebabkan  manajemen  pengetahuan  memberikan  ekses  peningkatan  pengetahuan dengan menghemat biaya khusus Diklat atau Dikjur.

## PENUTUP
Penyidikan  kasus human  trafficking sebaiknya  ditangani  oleh  gugus  tugas  atau  unit yang  multi  disipliner,  dengan  mana  dapat  dijalin  kerjasama  yang  baik  dengan  dinas  atau departemen  lainnya.  Bagaimana  komposisi  keanggotaan  unit  tersebut  akan  bergantung  pada kasus  konkrit  yang  dihadapi  dan  keahlian  khusus  yang  dibutuhkan.  Indikasi  adanya  tindak pidana human  trafficking haruslah  diikuti  dengan  penyelidikan/penyidikan,  dan  bila memungkinkan, dilanjutkan dengan penuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adon Nasrullah Jamaludin, Dasar-Dasar Patologi Sosial , Pustaka Setia,Bandung, 2016 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Harlan Miranda dan Sutik A.S, Burung-Burung Migran , Qanita,  Jakarta, 2011
Kantor  Kejaksaan  RI  (Pusdiklat), Perdagangan  manusia  dan  Undang-Undang Ketenagakerjaan,  Strategi  Penuntutan  yang  Efektif ,  Kejaksaan  Agung  Republik Indonesia, Jakarta 2008
Moh.  Hatta, Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Dalam  Teori  Dan  Praktek ,  Liberty Yogyakarta, 2012
Rachmat Sentika, Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia , Mitra Gender,
Jakarta, 2006
Tubagus Rachmad Syafaat, Dagang manusia , Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003 Yentriyani Andy, Politik Perdagangan Perempuan , Galang Press, Yogyakarta