## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 06 | Nomor 02 | Desember 2022 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Prosedur  Hukum  Peralihan  Nasabah  Pasca  Berdirinya  Bank Syariah Indonesia
Rustam Magun Pikahulan 1 , Kairuddin Karim 2 , Syafa’at Anugrah Pradana 1
1 Institut Agama Islam Negeri Parepare │rustammagunpikahulan@iainpare.ac.id
2 Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare

## Abstrak
Kehadiran  sistem  perbankan  syariah  resmi  pada  tahun  1992  sejalan  dengan terbitnya  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan  yang membahas  mengenai  sistem  bagi  hasil  sebagai  ciri  khas  dari  bank  syariah. Kepastian  hukum  mengenai  eksistensi  perbankan  syariah  memicu  kelahiran bank-bank  dengan  sistem  syariah  termasuk  yang  berada  di  bawah  naungan BUMN.  Adanya  penggabungan  3  (tiga)  bank  syariah  BUMN  Indonesia  yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), menimbulkan kegelisahan terkait mekanisme peralihan nasabah yang senantiasa mengedepankan  perlindungan  hak-hak  nasabah  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseorang Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait perlindungan hukum bagi nasabah pasca berdirinya Bank  Syariah  Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif  dengan  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  perundang-undangan. Adapun  hasil  penelitian  adalah pertama, proses  migrasi  nasabah  Bank  Syariah Indonesia telah rampung untuk seluruh wilayah Indonesia. Seluruh produk dan layanan dari tiga bank syariah tersebut sudah bisa dilayani dalam satu sistem pada Bank Syariah Indonesia. Kedua, dengan adanya pelayanan satu sistem dari BSI ini  menandakan  bahwa  Bank  Syariah  Indonesia  sekarang  memiliki  satu core banking  system ,  satu  kode  bank,  satu  pelaporan  keuangan,  satu  enterprise  data dengan nama Bank Syariah Indonesia. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa penggabungan ini menggunakan sistem auto-migrasi dengan dasar hukum pada Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perbankan dengan  memperhatikan  aspek  perlindungan  hukum  terhadap  data  nasabah, sehingga kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia tetap terjaga.
Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia; Hukum Perbankan; Penggabungan
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## Legal  Procedures  For  Transition  Of  Customers  Post-Establishment  Of Indonesian Sharia Bank

## Abstract
The presence of the official Islamic banking system in 1992 was in line with the issuance  of  Law  Number  7  of  1992  concerning  Banking  which  discussed  the profit-sharing  system  as  a  characteristic  of  Islamic  banks.  Legal  certainty regarding  the  existence  of  Islamic  banking  triggered  the  birth  of  banks  with  a sharia system, including those under the auspices of SOEs. The merger of 3 (three) state-owned Islamic banks in Indonesia, namely Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), and Bank Mandiri Syariah  into  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI),  caused  anxiety  regarding  the customer transition mechanism that always prioritizes the protection of customer rights based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Partnerships. This study aims to provide information related to legal protection for customers after the  establishment  of  Bank  Syariah  Indonesia.  The  research  method  used  is normative juridical with a conceptual and statutory approach. The results of the study are first, the migration process of Bank Syariah Indonesia customers has been completed for all regions of Indonesia. All products and services of the three Islamic banks can already be served in one system at Bank Syariah Indonesia. Second, the existence of one system service from BSI indicates that Bank Syariah Indonesia  now  has  one  core  banking  system,  one  bank  code,  one  financial reporting, and one enterprise data under the name Bank Syariah Indonesia. Thus, the author concludes that this merger uses an auto-migration system with a legal basis in Article 28 paragraph (1) of Law Number 10 of 1998 concerning Banking by taking into account aspects of the legal protection of customer data, so that customer trust in the Bank Syariah Indonesia is maintained.
Keywords: Indonesian Islamic Bank, Banking Law, Merger

## PENDAHULUAN
Kehadiran perbankan syariah di Indonesia  dianggap  wajar  dan  mudah saja  untuk  diterima  oleh  masyarakat Indonesia, mengingat
mayoritas masyarakat  Indonesia  beragama  Islam. Hadirnya  sistem  perbankan  syariah sebetulnya telah dimulai dalam periode tahun 1983, Bank Indonesia pada tahun 1983 telah memberikan anjuran kepada bank  umum  yang  ada  di  Indonesia, untuk menetapkan suku bunga. Di tahun tersebut pula pemerintah telah merencanakan untuk
mengusung konsep  bagi  hasil  yang  merupakan
sistem kerja atau operasional dari bank syariah.  Bank  Syariah  hadir  sebagai sebuah lembaga keuangan di Indonesia melalui  lokakarya  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) yang diselenggarakan pada  tahun  1990  tepatnya  tanggal  18 sampai dengan tanggal 20 agustus tahun 1990.  Dengan  hasil  yang  disepakati dalam lokakarya tersebut, pada tanggal 22  sampai  dengan  tangga  25  agustus pada  tahun  yang  sama,  melalui  Munas Ke  –  IV  MUI  yang diselenggarakan di Jakarta. Memberikan hasil yang diketahui dengan hasil tersebut, terdapat amanah  untuk  pembentukan  tim  untuk
menggagas  berdirinya  bank  Islam  di Indonesia  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.
Tim  yang  dibentuk  sebagai penggagas  berdirinya  bank  islam  di
Indonesia oleh MUI berhasil mendeklarasi  serta  mendirikan  bank Islam  Pertama  di  Indonesia  dengan nama  PT  Bank  Muamalat  Indonesia (BMI).  Setahun  kemudian  setelah digagas,  bank  ini  resmi  dinyatakan berdiri sesuai dengan regulasi yang ada, dengan akte pendiriannya pada  tanggal 1  November  tahun  1991  dan  dapat beroperasi  secara  resmi  pada  1  Mei 1992.  Beroperasinya  bank  dengan sistem syariah pada  saat itu didasarkan kepada regulasi yang ada yaitu Undang- undang  nomor  7  tahun  1992  tentang Perbankan,  yang  salah  satu  ayatnya membahas  tentang  sistem  bagi  hasil. Kemudian pada tahun 1998 pemerintah bersama DPR, menyempurnakan legalitas  operasi  perbankan  syariah  di Indonesia  dengan  merevisi  undang- undang  perbankan  sebelumnya  dengan atau menjadi Undang-undang
perbankan  yang  baru  yakni  Undang- undang  nomor  10  tahun  1998  tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
Adanya penyempurnaan regulasi  perbankan  tersebut,  kehadiran bank  syariah  semakin  mendapatkan legalitas  di  Indonesia,  karena  regulasi perbankan yang baru telah menegaskan tentang  tentang  dua  sistem  operasional bank  di  Indonesia  yaitu  Perbankan dengan sistem konvensional dan perbankan  dengan  sistem  syariah.
Dengan  adanya kepastian  hukum tentang  sistem  perbankan  syariah  ini, kemudian  memicu  lahirnya  beberapa bank  dengan  sistem  syariah  termasuk beberapa yang berstatus sebagai BUMN. Perkembangan perbankan syariah semakin menarik dan mengundang  perhatian  dari  berbagai kalangan  termasuk  pemerintah,  yang telah  meresmikan  pendirian  Bank Syariah Indonesia (BSI) BUMN, sebagai  hasil  merger  dari  tiga  bank syariah  BUMN  yaitu  Bank  Syariah Mandiri,  Bank  Nasional  Indonesia (BNI)  Syariah  dan  Bank  Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Menurut Iman Sugema  (Ekonom  Senior  INDEF)
sebagaimana yang dikutip dari Bisnis.com, beliau mengatakan “merger bertujuan untuk melakukan mempercepat  pengembangan  industri perbankan  syariah  di  Indonesia.  Dia beralasan  bahwa,  karena  bank  syariah yang  ada  di  Indonesia  sebagian  besar modalnya masih kecil, ini tentunya akan berpengaruh pada pelayanan dan produknya akan terbatas (Imam Sugena, 2021).
Berdasarkan  informasi  yang didapat  dari  CNN  Indonesia  bahwa upaya  untuk  medirikan  BUMN  bank syariah Indonesia telah lama diwacanakan.  Bambang  Brodjonegoro ketika  dimintai  keterangannya  (Eks Menteri  Perencanaan  Pembangunan Nasional) yang menyatakan bahwa pada pendirian Bank Syariah Indonesia sudah diwacanakan  sejak  Januari  2019.  Pada saat  itu,  Komite  Nasional  Keuangan
Syariah (KNKS) diminta untuk
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
mempercepat  realisasi  pendirian  bank syariah  dibawah  naungan  BUMN.  Dia menambahkan bahwa upaya ini dilakukan  untuk  mempercepat  pangsa pasar syariah di Indonesia, sehingga dia mengusulkan  serta  mendukung  agar merger  bank  syariah  BUMN  dapat dilakukan  oleh  tiga  Bank  syariah  yang berada di bawah BUMN serta satu unit usaha syariah (UUS) yang dimiliki oleh PT  Bank  Tabungan  Negara  (Persero) Tbk atau BTN (Brodjonegoro, 2021).
Untuk  diketahui,  izin  merger  dan pendirian  bank  syariah  Indonesia didasarkan atas surat OJK Nomor: SR- 3/PB.1/2021  tentang  Pemberian  Izin Penggabungan  dua  bank  syariah  yang berada  dibawah  BUMN  ke  dalam  PT Bank  BRI  Syariah  Tbk,  serta  Izin Perubahan Nama dengan menggunakan Izin  Usaha  PT  Bank  BRI  Syariah  Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah  Indonesia  Tbk  sebagai  Bank Hasil  Penggabungan.  Merger  ketiga bank  syariah  ini  tentu  harus  melihat regulasi yang ada, diantaranya Undang- Undang tentang BUMN maupun Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya  yang  akan  dikaji  oleh penulis  dalam  penelitian  ini  adalah terkait  dengan  bagaimana  prosedur hukum peralihan nasabah pasca dilakukannya  merger  yang  disesuaikan dengan  peraturan-perundangan  yang ada.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, penulis menggunakan  jenis  penelitian  hukum
normatif  yaitu  jenis  penelitian  hukum yang  memfokuskan  penelitiannya  pada bahan pustaka, data sekunder atau juga disebut  sebagai  penelitian  hukum kepustakaan.  (Soerjono  &  Mamudji, 2006). Dalam sebuah penelitian hukum normatif ( normative law research ) yang digunakan sebagai objek kajian penelitian  adalah  studi  kasus  normatif memfokuskan kajiannya terhadap produk perilaku hukum, seperti mengkaji undang-undang ataupun relevensi  antara  kebijakan  dengan perudang-undangan.  Penulis  memilih jenis penelitian hukum normatif karena yang  akan  menjadi  fokus  kajian  dalam penelitian  ini  adalah  relevansi  antara kebijakan merger Bank Syariah Indonesia  (BSI)  dengan  peraturan perundangan-undangan  yang  berlaku yang mengatur terkait kebijakan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peralihan  Nasabah  Pasca  Merger
Bank Syariah Dalam melakukan
penggabungan  usaha  atau  merger perusahaan  tentu  memiliki  dampak negatif  dan  dampak  positif  terhadap perusahaan  itu  sendiri  maupun  orang- orang  ataupun  perusahaan  lain  yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.  Begitupun  juga  dengan  bank yang  melakukan  penggabungan  usaha, pasti  merasakan  dampak  positif  dan negatif  akibat  dilakukannya  merger tersebut.
Dampak postif atau keuntungan yang didapat dari
penggabungan  bank  yaitu  adanya penambahan aset sehingga dapat meningkatkan kekuatan keuangan bank terutama dari dari segi permodalan hasil merger  termasuk  dari  sisi  lukuiditas, adanya transfer  of  knowledge dari  segi SDM, penambahan dukungan teknologi serta perbaikan manajemen (Zaharias & Pradipta, 2016). Selain itu juga, dengan adanya  penggabungan  bank  akan berdampak  pada  peningkatan  efisiensi bank  karena  adanya  pertukaran  best practice dalam mengelola bank.
Sedangkan dampak negatif yang
berpotensi timbul dari adanya pelaksanaan  merger  bank  apabila  tidak terkelola  dengan  baik,  ada  beberapa dampak  negatif  diantaranya  sebagai berikut (Zaharias & Pradipta, 2016):
1. Terjadinya  friksi  internal,  hal  ini dapat  terjadi  karena  kegagalan dalam  menyatukan  visi,  budaya kerja  serta  tujuan  yang  akan dicapai, hal ini bisa terjadi jika ada unsur  pemaksaan  dalam  proses penggabungan tersebut;
2. Perpindahan  nasabah  dikarenakan nasabah  lebih  memilih  untuk membuka rekening pada bank lain, karena  proses  pengalihan  pasca penggabungan yang begitu lama;
3. Ada  kemungkinan  membutuhkan waktu  yang  cukup  lama  untuk untuk memperkenalkan perusahaan baru/bank baru ( new branding/new image ) kepada publik dan industri. Pihak  yang  merasakan  dampak dari dilakukannya merger Bank Mandiri Syariah,  Bank  BNI  Syariah  dan  Bank BRI  Syariah  adalah  para  nasabah  dari
bank-bank  syariah  tersebut.  Nasabah harus  mengurus  sejumlah  administrasi peralihan dari bank entitas lama ke PT. Bank  Syariah  Indonesia  Tbk,  yang notabene  membutuhkan  waktu  yang tidak  singkat.  Yang  diamksud  dalam pasal  126  ayat  (1)  Undang-undang Perseroan terbatas terkait dengan pihak- pihak  yang  tidak  boleh  dirugikan termasuk dalam hal ini adalah nasabah.
Dalam Undang-undang
Perseroan menegaskan bahwa nasabah merupakan salah  satu  pihak  yang  tidak  boleh dirugikan kepentingan akibat dilakukan merger  atau  penggabungan  usaha  atas bank.
Terkait  dengan  nasib  nasabah pasca  merger  Bank  Syariah  Indonesia dijelaskan  bahwa  dana  nasabah  akan terjamin  aman  usai  proses  merger tersebut. Menurut informasi dari detik.com yang didapat dari situs resmi PT.  BRI  Syariah  Tbk  selaku  survivor entity bahwa, “Seluruh operasional dan layanan  untuk  nasabah  berjalan  seperti biasa  dan  tetap  optimal.  Nasabah  tetap dapat melakukan aktivitas dan transaksi keuangan  seperti  biasa.  Dana  nasabah tetap  aman  terjaga  dan  dijamin” (Novika, 2021).
Hal yang harus diperhatikan dari proses  merger  terhadap  nasib  nasabah adalah  bagaimana  proses  transisi  dana atau  transaksi  nasabah  dari  bank  yang lama atau asal ke bank hasil penggabungan  atau  merger,  harus diumumkan segera apabila ada perubahan  operasional  dan  layanan terkait  proses  peralihan  ke  PT.  Bank Syariah  Indonesia  Tbk.    Kepentingan
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
dari  nasabah  penyimpanan  dana  pada bank-bank  syariah  yang  melakukan merger, yang ditakutkan adalah adanya kemungkin  akan  menghadapi  bahaya baik  dari  bank  yang  menggabungkan diri  atau  bank  yang  menerima  merger (Pikahulan et al., 2022).
Berdasarkan  data  yang  didapat dari  finansial.bisnis.com  bahwa  PT Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  (BRIS) akan mengubah sistem migrasi dan akan dilakukan  secara  digital  atau  secara otomatis  dari  rekening  bank  syariah legacy  yaitu  BRI  syariah  dan  BNI Syariah  ke  rekening  Bank  Syariah Indonesia sebagai hasil merger. Hal itu dilakukan  sebagai  bentuk  komitmen dari  Bank  Syariah  Indonesia  yang  siap memberikan kenyamanan dan
keamanan  bagi  nasabahnya  dalam proses migrasi.
Menurut  Direktur  Utama  PT. Bank  Syariah  Indonesia  Tbk  Heri Gunardi  bahwa,  “Terkait  mobile banking, nasabah ex-BRIS dan ex-BNIS agar  memindahkan  mobile  banking  ke BSI  Mobile  untuk  dapat  bertransaksi melalui mobile banking, karena mobile banking  yang  sebelumnya  sudah  tidak dapat  digunakan.  Langkah  ini  sebagai bentuk  komitmen  BSI  Go  Digital sehingga nasabah dapat tetap aman dan nyaman  dalam  bertransaksi”  (Gunardi, 2021a) . Adapun  sumber  yang  sama menurut direktur BSI setelah peresmian tanggal  1  Februari  2021  PT.  Bank
Syariah Indonesia sebagai bank syariah milik  Negara  secara  bertahap  memulai proses migrasi/peralihan nasabah. Informasi yang didapat dari finansial.bisnis.com,  proses  migrasi data nasabah akan dimulai dari wilayah regional pulau Sulawesi dan sekitarnya, kemudian  Regional  Jawa  Tengah  dan Regional  Wilayah  Pulau  Sumatera secara  keselurhan.  Pada  bulan  juli  BSI menargetkan  kegiatan  migrasi  pada wilayah Regional yang memilki jumlah cabang yang cukup banyak yaitu yakni
Jakarta, Bandung, Surabaya dan Banjarmasin.  BSI  menargetkan  100% nasabah  di  wilayah  regional  tersebut harus  terintegrasi  secara  keseluruhan dengan  menggunakan  sistem  layanan perbankan  syariah  BSI  yang  baru. Berdasarkan  data  yang  didapat  per bulan  juni  2021  bahwa,  BSI  telah melakukan  proses  integrasi  layanan serta migrasi rekening pada angka 45% dari  target  migrasi  rekening  seluruh Wilayah yang akan selesai di bulan Juli
2021 (Gunardi, 2021a). Heri Gunardi dalam keterangannya  menyampaikan  bahwa pada tanggal 1 November nanti seluruh sistem  serta  layan  dari  BSI  sudah terintegrasi  degan  baik.  Berdasarkan data  yang  didapat  dari  finansial bisnis.com, berikut target proses integrasi layanan serta migrasi rekening nasabah  BSI  pasca  diresmikan  sebagai berikut:

## Tabel 1
Proses Integrasi Layanan serta Migrasi Rekening Nasabah

## Pasca Peresmian BSI
No  Tanggal Kegiatan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 1 1 Februari 2021 Secara Resmi PT. Bank Syariah Tbk Indonesia tercatat dan  beroperasi,  Proses  pemaparan  atau  rool  out layanan dan integrasi operasional basic servicing atau penggabungan  layanan  dasar  terhadap  ketiga  bank peserta  penggabungan  di  integrasikan  dan  siap melayani. 2 15 Februari 2021 Penambahan 15 cabang Bank Syariah Indonesia yang terintegrasi untuk basic servicing bagi seluruh nasabah. 3 15  Februari  –  20 Oktober 2021 Delapan  bulan  dari  bulan  Februari  sampai  oktoner akan  digunakan  sebagai  periode  integrasi  secara bertahap. Integrasi secara bertahap alan dilakukan pada layanan, opersional cabang dan produk.
4 1 November 2021  PT. Bank Syariah Indonesia Tbk menargetkan proses integrasi telah rampung secara keseluruhan.
Sumber: Informasi yang dihimpun dari finansial bisnis.com
Data  yang  didapat  dari  website resmi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, tertanggal 1 November 2021 menyatakan  bahwa  proses  migrasi nasabah  Bank  Syariah  Indonesia  telah rampung untuk seluruh wilayah
Indonesia. Seluruh produk dan layanan dari  tiga  bank  syariah  tersebut,  sudah bisa di layani dalam satu sistem ( Single System ) Bank Syariah Indonesia.
Dengan  adanya  pelayanan  satu  sistem dari  BSI  ini  menandakan  bahwa  BSI sekarang  memiliki  satu  core  banking system,  satu  sandi  kode  bank,  satu pelaporan  keuangan,  satu  enterprise data  dengan  nama  Bank  Syariah Indonesia  (Umardani  &  Muchlish, 2016).  BSI  melalui  websiste  resminya menyatakan  bahwa  target  migrasi nasabah  yang  dijadwalakan  rampung pada  bulan  November,  ternyata  selesai lebih  awal  yaitu  pada  bulan  juni  2021.
Menurut  direktur  BSI  Hery  Gunardi setelah  berhasil  merampungkan  proses migrasi  kini  BSI  akan  memanfaatkan dengan baik Single System ini, sehingga BSI  akan  semakin  besar  dari  segi pembiayaan, asset, laba, dan penggunaan  mobile  banking  (Gunardi, 2021). Pada pelaksanaan proses migrasi/peralihan nasabah BSI menggunakan  metode  atau  dengan skema  auto-migrasi,  Direktur  utama BSI menyampaikan bahwa skema auto- migrasi bertujuan
untuk mengitegrasikan  sistem  pada  tiga  bank syariah  setelah  merger  agar  nasabah dapat  menikmati  produk  dan  layanan BSI  dengan  baik  (Yuliastuti,  2021). Berdasarkan  informasi  yang  didapat dari  website  resmi  PT.  Bank  Syariah Indonesia  Tbk,  nasabah  yang  akan melakukan  migrasi  wajib  memenuhi syarat migrasi nasabah sebagai berikut:
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
1. Menyiapkan  Kartu  Identitas  Diri (KTP/PASPOR aktif);
2. Buku Tabungan yang dimiliki dari bank sebelumnya;
3. Kartu  ATM/Debit  yang  dimiliki dari bank sebelumnya;
4. Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (jika ada).
Pengertian  bank  syariah  secara
umum  dapat  dipahami  sebagai  bank yang dalam sistem operasiannya bertumpu  pada  prinsip  syariat  Islam. Sampai  saat  ini  terdapat  banyak  istilah yang  dipakai  dalam  menyebut  entitas bank  syariah  selain  nama  dari  bank syariah  itu  sendiri,  diantaranya  bank non bunga, lariba bank, dan bank Islam (Umam,  2011).  Di  Indonesia  secara yuridis  menggunakan  istilah  bank syariah  sebagai  istilah  resmi,  atau dengan  penyebutan  lengkapnya  yaitu bank  yang  berdasarkan  pada  prinsip syariah  (Kasmir,  2018).  Hal  ini kemudian dapat dilihat dalam ketentuan pasal  7  angka  1  Undang-undang Perbankan  Syariah  yang  menyebutkan Bank  Syariah  marupakan  Bank  yang berasal  dari  bank  umum  dan  Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya mengikuti  ajaran  Islam  atau  berprinsip syariah. Perwataatmadja dan Syafii Antonio mengemukakan pendapat mereka,  dengan  menyebutkan  Bank Syariah  sebagai  Bank  dengan  sistem pengoperasiannya  disesuaikan  dengan prinsip-prinsip Syariah, sehingga segala
bentuk dan
pelaksanaan pengoperasiannya  mengikuti  kaidah
yang  terdapat  dalam  Al-Qur’an  dan Hadits (Karnaen & Antonio, 1992).
Penggabungan  usaha  ( business cobination )  ialah  penyatuan  entitas- entitas bisnis yang sebelumnya terpisah (Pangaribuan,  1994).  Penggabungan usaha  tersebut  bertujuan  meningkatkan profitabilitas  dan  menjadikan  kinerja perusahaan lebih efisien dari sebelumpenggabungan dilakukan (Dewi & Prasetiono, 2011). Merger atau penggabungan  usaha  baik  disektor perbankan  maupun  tidak  melakukan merger karena bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut: 1. Memperbesar jumlah modal; 2. Menyelematkan kelangsungan produksi;
3. Mengamankan jalur distribusi;
4. Memperbesar  sinergi  perusahaan; dan
5. Mengurangi persaingan serta
menuju kepada monopolistic. Dengan  melakukan  merger  bank, maka  modal  yang  dimiliki  lebih  besar sehingga  dapat  masuk  ke  dalam kelompok  perusahaan  yang  lebih  besar dan  keuntungan  yang  diterima  juga lebih banyak. Keuntungan yang diciptakan  dari  merger  ini  akan digunakan  untuk  kepentingan  nasabah pada khususnya dan ekonomi khususnya.

## Aspek Hukum Peralihan Nasabah ke
Bank Syariah Indonesia (BSI) BUMN
Pengertian  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN)  dijelaskan  dalam ketentuan  Undang-Undang  Nomor  19
Tahum  2003  yang  mengatur  tentang Badan Usaha Milik Negara, memberikan pengertian BUMN sebagai sebuah  Badan  usaha  yang  keseluruhan atau  modalnya  yang  dalam  angka berasal  dari  Negara,  yang  disalurkan dalam bentuk penyertaan secara langsung  dari  kekayaan  negara  yang telah  dipisahkan.  Kehadiran  BUMN adalah  salah  satu  upaya  dari  Negara untuk  mewujudkan  ketentuan  pasal  33 Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD
1945), yang bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Jadi Negara mendirikan dan membangun  BUMN  dengan  tujuan utama  adalah  untuk  mengelola  dan mengusahakan  kekayaan  alam  yang dimiliki oleh negara demi kemakmuran rakyat (Arta, n.d.).
Kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal secara
keseluruhan  atau  sebagian  dari  BUMN merupakan  kekayaan  Negara  sumber asalnya atau sumber pendanaannya dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  (Hasrul  et  al.,  2020). Jadi,  dari  anggaran  APBN  tersebut dijadikan  sebagai  modal  negara  untuk membiayai Perum (Perusahaan Umum) atau Persero maupun perseroan terbatas lainnya.  Selain  bersumber  dari  APBN yang  merupakan  kekayaan  Negara, permodalan  BUMN  juga  dapat  bersal dari kapitalisasi cadangan dan berbagai sumber  lainnya  ditetapkan  melalui Peraturan  Pemerintah  (Yasin  et  al., 2012).
Boediono menempatkan
nasabah sebagai orang atau pihak yang
harus mendapatkan mereka agar perusahaan  dapat  bertahan  di  era persaingan  mutu  yang  semakin  tinggi. Sedangkan  menurut  Gasperz  nasabah adalah  mereka  yang  berhak  menuntut perusahaan  agar  dapat  memenuhi  atau meningkatkan  standar  kualiats  tertentu sehingga  akan  memberikan  pengaruh pada performansi perusahaan (Nasution &  Setiawan,  2007).  Begitu  pentingnya nasabah bagi sebuah perusahaan termasuk  dalam  hal  ini  termasuk perbankan,  sehingga  merger  beberapa bank  syariah  sehingga  membentuk  PT. Bank  Syariah  Indonesia  Tbk  perlu memperhatikan  nasib  nasabah  pasca merger dilakukan.
Nasabah perbankan terbagi menjadi  dua,  yang  pertama  nasabah debitur yaitu nasabah yang mendapatkan  fasilitas  kredit  ataupun pembiayaan  yang  didasarkan  pada perjanjian  antara  pihak  bank  dengan nasabah  tersebut  (Ibrahim  &  Rahmati, 2017).  Sedangkan  yang kedua  kategori nasabah penyimpan yaitu nasabah yang menabung  atau  menempatkan  dananya pada  bank  atau  yang  disebut  dengan simpanan yang didasarkan pada perjanjian  antara  pihak  bank  dengan nasabah tersebut (Antonio, 2001). Pihak yang  termasuk  dalam  kategori  sebagai nasabah pada bank termasuk dalam hal ini  bank  yang  beroperasi  berdasarkan prinsip  syariah  yaitu  orang  secara individu  ataupun  badan  hukum  secara organisasi.  Melihat  pada  kategori perbankan  tersebut,  merger  perbankan syariah harus memperhatikan sekaligus memberikan  pelayanan  yang  terbaik
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
apabila melakukan penggabungan usaha atau  merger  (Yusuf  &  Ichsan,  2021). Yang  menjadi  permasalahan  atau menjadi  pekerjaan  yang  serius  setelah merger  atau  penggabungan  usaha  dari tigak  bank  syariah  membentuk  Bank Syariah Indonesia adalah nasib nasabah dari ketiga bank syariah tersebut.
Langkah yang diambil oleh PT. Bank Syariah Indonesia adalah melakukan  migrasi  data-  data  dari nasabah-nasabah  ketiga  bank  syariah tersebut,  baik  nasabah  debitur  maupun nasabah
penyimpan.
Nasabah membutuhkan perlindungan hukum atas kedudukannya  berserta  haknya  pasca merger  bank  syariah  yang  dilakukan oleh  pemerintah  melalui  Kementereian BUMN.  Perlindungan  hukum  terhadap nasabah  harus  dilakukan  oleh  pihak bank  dengan  upaya  agar  hak-hak nasabah  dapat  terpenuhi  dengan  baik pasca  merger  dilakukan.  Menurut Philipus  M.  Hadjon,  perlindungan hukum yang berkaitan dengan konsumen adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan/konsumen atau nasabah agar terhindar dari segala apapun yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak- hak mereka (Astrini, 2015).
Merger bank syariah dan membentuk  Bank  Syariah  Indonesia tidak  boleh  merugiakan  kepentingan nasabah,  sebagaimana  yang  tekah ditegaskan  dalam  pasal  126  ayat  (1) Uandang-undang  Perseroan  terbatas bahwa penggabungan atau merger tidak dapat  dilakukan  apabila  merugikan kepetingan  pihak-pihak  yang  terkait
termasuk dalam hal nasabah jika merger tersebut  dilakukan  oleh  bank.  Oleh karena  itu,  walaupun  telah  melakukan migrasi  dan  pelayanana  nasabah,  Bank Syariah  Indonesia  harus  memastikan bahwa  semua  kepentingan-kepetingan nasabah  harus  terpenuhi  dengan  baik dan tidak ada lagi nasabah yang merasa dirugikan. Nasabah yang harus diperhatikan  kepentingannya  oleh  BSI adalah nasabah penyimpan, selain hak- hak  harus  dilindungi  sesuai  dengan amanah  peraturan-perundangan  yang mengatur, kelayakan dan dan kedudukan  dari  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  pada  BSI  juga  menjadi pihak  yang  penting.  Kedudukan  DPS dalam BS pasca merger akan memeberikan perlindungan hukum serta memastikan BSI tetap menerapkan sistem  dengan  prinsip  syariah  terhadap nasabah  setelah  beralih  dari  bank syariah sebelumnya ke BSI.
Sesuai dengan data yang penulis sajikan  pada  pembahasan  sebelumnya, BSI  melakukan  peralihan  data  nasabah dari bank sebalum ke BSI menggunakan menggunakan metode dilakukan secara digital  atau  secara  otomatis.  Aspek hukum dalam proses peralihan nasabah dari  tiga  bank  legacy  ke  BSI  adalah tetap memberikan perlindungan hukum terhadap  hak-hak  dari  nasabah.  Oleh karena  itu  menurut  penulis,  peralihan nasabah harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas  karena status  badan  hukum  dari  BSI  adalah Perseroan  Terbatas.  Setelah  proses peralihan nasabah, BSI wajib
menyampaikan seluruh informasi terkait dengan kedudukan BSI maupun kegiatan  usahanya  kepada  nasabah. Sebagaimana  ditegasakan  dalam  Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun  1998  tentang  Perbankan  yang menyatakan bahwa “Dalam melakukan merger,  konsoldasi,  dan  akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan  masyarakat.  Demikian  pula merger,  konsolidasi,  dan  akuisisi  yang dilakukan,  tidak  boleh  merugikan kepentingan para
nasabah” (Mahargiyantie, 2020).
Pada  peralihan  nasabah  BSI harus  juga  wajib  menjaga  rahasia  data dan  keterangan  dari  nasabah  terutama nasabah  penyimpan  dalam  proses peralihan.  Hal  ini  telah  ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  yang  menyatakan  bahwa, “Bank  dan  Pihak  Terafiliasi  wajib merahasiakan  keterangan  mengenai Nasabah  Penyimpan  dan  Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.” Oleh karena itu, menurut peralihan  nasabah  yang  dilakukan  oleh
BSI harus  mengedepankan  aspek perlindungan  hukum  bagi  nasabah. berkaitan  dengan  perlindungan  hukum terhadap  nasabah  terutama  nasabah peyimpan  BSI  harus  menerapkan sebagai berikut (Riswandi, 2005):
1. Perlindungan  tidak  langsung,  yang merupakan bagian dari perlindungan hukum yang diterapkan  dalam  dunia  perbankan
kepada  nasabah  penyimpan  dana atas  segala  risiko  kerugian  yang akan atau timbul akibat kebijaksanaan maupun yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank; dan 2. Perlindungan langsung, yang merupakan bagian dari perlindungan  hukum  dalam  dunia perbankan kepada nasabah penyimpan  dana  secara  langsung terhadap  kemungkinan  timbulnya risiko kerugian usaha yang dilakukan oleh bank. Setelah proses peralihan nasabah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah  Indonesia  Tbk  yang  telah rampung  pada  tanggal  1  November 2021,  tahapan  selanjutnya  adalah  BSI harus  menjaga  eksistensinya  sesuai dengan  tujuan  merger  dan  juga melindungi hal-hak nasabahnya.
Perlidungan  hukum  terhadap  hak-hak nasabah  menurut  Marulak  Perdede, sistem  perbankan  Indonesia  wajib memberikan perlindungan hukum terhadap  nasabahnya  terutama  nasabah penyimpan dana melalu dua cara yaitu: 1. Perlindungan secara implisist ( implicit deposit protection ), merupakan perlindungan yang dihasilkan  dari  pembinaan  dan pengawasan  bank  secara  efektif untuk menghindari terjadinya kebangkrutan. Hal ini dapat dilakukan melalui peraturan- peraturan terakit perbankan; 2. Perlindungan dari pengawasan dan pembinaan  yang  efektif,  yang dilakukan oleh lembaga pengawasan bank;
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
3. Menjaga kelangsungan usaha bank sebagai  sebuah  lembaga  pada khususnya dan perlindungan terhadap  sistem  perbankan  pada umumnya;
4. Memeliharan  tingkat  kesehatan bank;
5. Menerapkan  prinsip  kehati-hatian dalam kegiatan usahanya;
6. Memberikan  kredit  yang  tidak merugikan  pihak  bank  maupun nasabah, dan;
7. Menyediakan  dan  memberikan informasi risiko pada bank. Perlindungan  secara  eksplisit (eksplicit deposit protection) merupakan perlindungan yang diberikan  dengan  membentuk  sebuah lembaga  yang  menjamin  simpanan masyarakat,  untuk  mengantisipasi  jika bank  mengalami  kegagalan  maka lembaga  tersebut  akan  memberikan ganti  rugi  terhadap  dana  masyarakat yang  disimpan  di  bank  tersebut (Pardede, 1998).
Sistem migrasi nasabah dari tiga bank  sebelumnya  ke  Bank  Syariah Indonesia dengan  menggunakan sistem auto-migrasi, BSI perlu memperhatikan aspek  perlindungan  hukum  terhadap data-data nasabah,
sehingga kepentingan  nasabah  tetap  terjaga  dan BSI  tetap  mendapatkan  kepercayaan dari  para  nasabahnya.  Proses  peralihan nasabah  dengan  menggunakan  sistem auto  migrasi,  BSI  selaku  bank  hasil merger  perlu  memberikan  edukasi terkait  sistem  yang  digunakan  dalam proses peralihan/migrasi nasabah tersebut. Tidak semua nasabah memahami  proses  peralihan  dengan
sistem  auto  migrasi,  sebab  nasabah tidak  semuanya  memahami  teknologi dan informasi dengan baik. Oleh karena itu  salah  aspek  perlindungan  hukum yang  diberikan  oleh  BSI  kepada nasabahnya yaitu memperkenalkan terlebih dahulu atau memberikan edukasi secara jelas kepada nasabahnya, sehingga  data-data  nasabah  terjamin aman  atau  selamat  dari  kejahatan- kejahatan melalui internet.
Memberikan  edukasi  kepada nasabah terkait dengan peerapan sistem auto migrasi oleh BSI merupakan salah satu upaya perlindungan hukum kepada nasabah  dan  juga  bagian  dari  hak nasabah  yang  harus  diberikan  oleh pihak  BSI  dalam  melayani  nasabah. Nasabah  merupakan  konsumen  jasa pelayanan bank, dalama pasal 4 huruf a
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Hak-hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dalam
mengkonsumsi  barang  dan  jasa,  serta hak  untuk  memperoleh  ganti  rugi”. Oleh  karena  itu  maka,  melindungi kepentingan  nasabah  dalam  proses migrasi,
BSI harus menjamin keselamatan  data  nasabah  dengan memberikan keamanan serta memberikan kemudahan dan kenyamanan  dalam  proses  migrasi nasabah. Proses  peralihan  nasabah  yang dilakukan oleh BSI dengan
menggunakan  metode  auto  migrasi tentu  sangat  memudahkan  nasabah, akan tetapi pada sisi yang lain BSI harus
memberikan  perlindungan  yang  baik terhadap  data-data  nasabah  karena media  yang  gunakan  adalah  internet. Perlindungan yang diberikan oleh bank tentunya  sangat  penting  bagi  nasabah,
perlindungan tersebut dapat menimbulkan kepercayaan dan kenyaman  nasabah.  Disebabkan  resiko yang  ditimbulkan  dengan  metode migrasi  seperti  ini  sangat  tinggi,  ada kemungkinan nasabah menderita kerugian karena disadap oleh hacker/cracker yang mampu menembus firewall (Atorf et al., 2002). Perlindungan  hukum  kepada  nasabah yang melakukan peralihan ke BSI bukan saja  dijamin  oleh  beberapa  undang- undang  yang  mengaturnya,  akan  tetapi BSI  selaku  penyedia  layanan  jasa perbankan kepada nasabah wajib mempersiapkan  upaya-upaya  untuk melindungi hak-hak nasabahnya.
Satjipto  Rahardjo  menyatakan  bahwa hukum hadir untuk melindungi kepentingan seseorang, yang dilakukan dengan cara memberikan suatu kekuasaan  kepadanya  agar  bertindak dalam  rangka  kepentingannya  tersebut. Oleh  karena  itu,  nasabah  berhak  untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kepentingannya  dan  segala  tindakan yang  dilakukannya  terkait  dengan proses  peralihan  yang  diterapkan  oleh pihak  BSI.  Sehingga  untuk  memenuhi hal  tersebut,  pihak  BSI  selaku  bank yang menyelenggarakan proses peralihan  dengan  metode  auto  migrasi menggunakan  sarana  internet  wajib melindungi  segala  ditindakan  yang dilakukan  oleh  nasabahnya.  Tindakan
yang  diambil  oleh  pihak  BSI  terhadap nasabahnya bertujuan untuk melindungi kerahasiaan,  keutuhan,  ketersediaan, keaslian, dan akses informasi elektronik dalam  penyelenggaran  sistem  auto migrasi tersebut.

## KESIMPULAN
Aspek  hukum  dalam  proses peralihan nasabah dari tiga bank legacy ke  BSI  adalah  tetap  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak dari  nasabah.  Oleh  karena  itu  menurut penulis, peralihan nasabah harus berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas karena status badan hukum  dari  BSI  adalah  Perseroan Terbatas.  Setelah  proses  peralihan nasabah,  BSI  wajib  menyampaikan seluruh informasi terkait dengan kedudukan  BSI  maupun  kegiatan usahanya kepada nasabah. Sebagaimana ditegasakan  dalam  Pasal  28  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang  menegaskan  bahwa  merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.  Sistem  migrasi  nasabah  dari tiga bank sebelumnya ke Bank Syariah Indonesia dengan  menggunakan sistem auto-migrasi, BSI perlu mmeperhatikan aspek  perlindungan  hukum  terhadap data-data nasabah,
sehingga kepentingan  nasabah  tetap  terjaga  dan BSI  tetap  mendapatkan  kepercayaan dari  para  nasabahnya.  Penelitian  ini masih  membutuhkan  riset  lebih  lanjut khususnya  kepada  riset  yang  bersifat empiric  karena  penelitian  ini  hanya
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
berfokus kepada kajian secara konseptual  dan  peraturan  perundang- undangan.  Adapun  saran  yang  penulis sampaikan  bahwa  PT.  Bank  Syariah Indonesia  Tbk,  selaku  bank  hasil penggabungan senantiasa menjaga eksistensinya  dan  menjadi  lembaga perbankan syariah yang startegis dalam memberikan  penawaran  produk  yang kompetitif  guna  pemenuhan  berbagai kebutuhan  masyarakat.  Selain  itu,  BSI wajib memberikan perlindungan hukum
terhadap  nasabahnya  khususnya  dalam proses  migrasi  atau  peralihan  dengan menggunakan sistem auto-migrasi sehingga  nasabah  tetap  merasa  aman karena data-data nasabah tetap terlindungi  dan  pada  akhirnya  nasabah tetap memberikan kepercayaan sepenuhnya  kepada  PT.  Bank  Syariah Indonesia Tbk.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari teori ke praktik . Gema Insani.
Arta, I. (n.d.). Made Asu Dana Yoga.(2017). Status of Ownership of State-Owned Enterprises (BUMN) Persero Once Owned By Private Parties. IUS Journal of Law and Justice Studies , 5 (2), 178–188.
Astrini,  D.  A.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime. Lex Privatum , 3 (1).
Atorf, N., Sugiarto, A., Fiscallutfi, I., & Isnaeni, M. Y. (2002). Internet Banking di Indonesia. Journal of Technology Management , 1 , 113679.
Brodjonegoro,  B.  (2021). Kilas  Balik  Pembentukan  Bank  Syariah  Indonesia . https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210201155021-78- 600926/kilas-balik-pembentukan-bank-syariah-indonesia
Dewi,  D.  R.,  &  PRASETIONO,  P.  (2011). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia .
Gunardi, H. (2021a). Bank Syariah Indonesia BRIS Migrasi ke Digital Tak Perlu Datang ke Kantor Cabang . https://finansial.bisnis.com/read/20210706/90/1414432/bank-syariah- indonesia-bris-migrasi-ke-digital-tak-perlu-datang-ke-kantor-cabang
Hasrul, M., Sakharina, I. K., Palutturi, S., Ratnawati, Famauri, A. T., & Pradana, S. A.  (2020).  Economic  Instrument  Approach  Related  to  the  Giving  of Environmental  Insurance  in  the  Enforcement  of  Environmental  Law. International Journal of Advanced Science and Technology , 29 (5), 8800– 8808.
Ibrahim,  A.,  &  Rahmati,  A.  (2017).  Analisis  solutif  penyelesaian  pembiayaan bermasalah  di  bank  syariah:  Kajian  pada  produk  murabahah  di  Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus , 10 (1), 71–96.
Imam  Sugena,  I.  S.  (2021). Bank  Syariah  Indonesia  Terbentuk,  Market  Share Perbankan Syariah Tumbuh? https://finansial.bisnis.com/read/20210216/231/1356972/bank-syariah- indonesia-bris-terbentuk-market-share-perbankan-syariah-tumbuh
Karnaen, P., & Antonio, M. S. (1992). Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf .
Kasmir, S. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi .
Mahargiyantie, S. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. Al-Misbah , 1 (2), 199–208.
Nasution,  M.,  &  Setiawan,  D.  (2007).  Pengaruh  corporate  governance  terhadap manajemen  laba  di  industri  perbankan  Indonesia. Simposium  Nasional Akuntansi X , 1 (1), 1–26.
Novika, S. (2021). Nasib Dana Nasabah Bank Syariah BUMN Usai Merger ke BSI . https://finance.detik.com/moneter/d-5357864/bagaimana-nasib-dana- nasabah-bank-syariah-bumn-usai-merger
Pangaribuan,  E.  (1994).  Perusahaan  Kelompok  (Group  Company/Concern).
Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM .
Pardede,  M.  (1998). Likuidasi  Bank  dan  Perlindungan  Nasabah .  Pustaka  Sinar Harapan.
Pikahulan,  R.  M.,  Andini,  O.  G.,  &  Pradana,  S.  A.  (2022).  Konsekuensi  Hukum Pelaksanaan  Merger  Pada  Bank  Syariah  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN). Tanjungpura Law Journal , 6 (2), 179–194.
Riswandi, B. A. (2005). Aspek Hukum Internet Banking .
Soerjono,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2006).  Penelitian  Hukum  Normatif. Jakarta:  Raja Grafindo Persada .
Umam,  K.  (2011). Legislasi  fikih  ekonomi  dan  penerapannya  dalam  produk perbankan syariah di Indonesia . Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
Umardani,  D.,  &  Muchlish,  A.  (2016).  Analisis  perbandingan  kinerja  keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa , 9 (1), 129–156.
Yasin,  M.,  Roziqin,  M.  K.,  Santosa,  T.,  &  al-Hadi,  Y.  S.  (2012). Membangun BUMN berbudaya . Booknesia.
Yuliastuti,  N.  (2021). BSI  Lakukan  Auto  Migrasi  Untuk  Nasabah  ex-BNIS . https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-lakukan-auto-migrasi- untuk-nasabah-ex-bnis
Yusuf,  M.,  &  Ichsan,  R.  N.  (2021).  Analysis  of  banking  performance  in  the aftermath of the merger of bank syariah indonesia in Covid 19. International Journal of Science, Technology & Management , 2 (2), 472–478.
Zaharias, B. M., & Pradipta, H. (2016). Penaksiran Dampak Merger Dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis Sebelum Dan Setelah Merger Dan Akuisisi. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan , 24 (2), 85–95.