Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti
I
IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1416-1429 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Terhadap Beberapa Kasus Kejahatan Internasional
Ronaldo Tunas Januar Tambunan 1 🖂 , Marcello 2 , Rudy Yohanes 3 , Sri Agustina 4 ,
Kristina Sri Devi Haloho 5 , Fitri Nengsi 6 , Yuhendrizal 7 , Oloan Aruan 8 ,
Resti Anugrah Yanti 9
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: ronaldotambunan@hotmail.com 1 🖂

## Abstrak
Kejahatan tidak terlepas dari tindak pidana. Dalam konteks dunia internasional dikenal peristilahan tindak  pidana  internasional.  Pertumbuhan  dan  perkembangan  Tindak  Pidana Internasional  dan kebutuhannya pengaturannya diawali oleh sejarah panjang mengenai perang yang telah terjadi sejak era perkembangan masyarakat internasional tradisional sampai dengan era perkembangan masyarakat  modern  yang  ada  pasca  perang  dunia  kedua  selesai.  Perang  Dunia  II  melahirkan beberapa  kejahatan  baru  yang  melanggar  kesepakatan  antara  negara-negara  anggota Perserikatan  Bangsa-Bangsa.   Dalam  penelitian  ini  beberapa  kejahatan  internasional  yang  akan dikaji diantaranya invasi Rusia terhadap Ukraina, genosida yang dilakukan oleh Kamboja, kudeta militer  yang  dilakukan  oleh  Myanmar,  sengketa  maritim  Cina  Selatan,  konflik  antara  Israel  dan Palestina, kontroversi Presiden Sri Lanka, pembunuhan yang dilakukan oleh ISIS, sengketa maritim Kenya  dan  Somalia.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan kasus,  perundangan,  dan  analisis.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  mengenai  beberapa  bentuk kejahatan internasional yang pernah terjadi.
Kata Kunci: Hukum Internasional, Kejahatan Internasonal, Tindak Pidana Internasional
Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti

## Abstract
Crime is inseparable from criminal acts. In the international context, the term international crime is known.  The  growth  and  development  of  International  Crime  and  the  need  for  regulation  was preceded by a long history of war that has occurred since the era of the development of traditional international society to the era of the development of modern society that existed after the second world war ended. World War II spawned several new crimes that violated agreements between member states of the United Nations. In this study several international crimes that will be examined include the Russian invasion of Ukraine, the genocide committed by Cambodia, the military coup carried out by Myanmar, the South China maritime dispute, the conflict between Israel and Palestine, the controversy over the President of Sri Lanka, the killings committed by ISIS, maritime dispute between Kenya and Somalia. This type of research is normative legal research with a case approach, legislation, and analysis. This research will examine several forms of international crimes that have occurred.
Keywords: International Law, International Crime, International Crime.

## PENDAHULUAN
Secara    teoritis    ada    beberapa    istilah    yang    dikenal untuk menggambarkan perbuatan   yang   disebut   sebagai   kejahatan   menurut hukum internasional yaitu:
a. Kejahatan internasional yakni kejahatan  yang  peristiwanya  bersifat  internasional, lintas  batas  negara dan menyangkut kepentingan lebih dari satu negara.
b. Kejahatan transnasional yakni kejahatan yang sebenarnya adalah kejahatan nasional, namun mengandung aspek lintas batas negara.
c. Kejahatan nasional yang berdimensi internasional.
Dimensi internasional tersebut  meliputi keberlakuan hukum pidana nasional, akibat kejahatan, subjek hukum (baik  pelaku  maupun korban) yang berada  di  luar  batas-batas wilayah negaranya, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut (Parthiana, 2006).
Kejahatan internasional merujuk pada kejahatan yang diatur dalam Rome Statute  of  the International  Criminal  Court (Rome  Statute  circulated  as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998). Dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan:The  jurisdiction  of  the  Court  shall  be  limited to  the  most  serious  crimes  of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:
Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina,
Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti
a. The crime of genocide;
b. Crimes against humanity;
c. War crimes;
d. The crime of aggression.
Yurisdiksi    Mahkamah    terbatas    pada    kejahatan     luar    biasa    yang  menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai   yurisdiksi   sesuai dengan   Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:
a. Kejahatan genosida;
b. Kejahatan terhadap kemanusiaan;
c. Kejahatan perang;
d. Kejahatan agresi (translasi oleh peneliti).
Dalam penelitian ini beberapa kejahatan dan sengketa internasional yang akan dikaji diantaranya invasi Rusia terhadap Ukraina, genosida yang dilakukan oleh Kamboja, kudeta militer yang dilakukan oleh Myanmar, sengketa maritim Cina Selatan, konflik antara Israel dan  Palestina,  kontroversi  Presiden  Sri  Lanka,  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  ISIS, sengketa maritim Kenya dan Somalia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu  mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah,  mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak
Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti
hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kejahatan Internasional
Hukum  Pidana  Internasional  terus  menerus  berkembang.  Beragam  jenis  tindak kejahatan internasional pun juga ikut berkembang. Statuta Roma telah menetapkan apa saja  tindak  pidana  yang  termasuk  kejahatan  internasional.  Tapi  dilihat  dari perkembangan  dan  asal  usul  tindak  pidana  internasional  ini,  maka  eksistensi  tindak pidana internaisonal dapat dibedakan dalam:
a. Tindak  pidana  internasional yang berasal  dari kebiasaan yang  berkembang  di dalam praktik hukum internasional;
b. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional; dan
c. Tindak  pidana  internasional  yang  lahir  dari  sejarah  perkembangan  konvensi menganai  hak  asasi  manusia.Tinjauan  Terhadap  Beberapa  Kasus  Kejahatan Internasional
Bassiouni  telah  menyebutkan  bahwa  terdapat  22  jenis  kejahatan  internasional  yaitu sebagai berikut:
a. Agression;
b. War Crimes;
c. Undawfull Use of Weapons;
d. Crime Against Humanity;
e. Genocide;
f. Racial Discrimination and Aparthein;
g. Slyvery and Related Crimes and Torture;
h. Unlawful Human Experimentation;
i. Piracy;
Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina,
Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti
j. Aircraft Hijacking;
k. Threat and Use of Force Against Internationally Protected;
l. Person;
m. Taking of Civilian Hostages;
n. Drug Offenses;
o. International Traffic in Obsence Publication;
p. Destruction and/or Theft of National Treasures;
q. Environmental Protectionl;
r. Theft of Nuclear Materials;
s. Unlawfful Use of the Mails;
t. Interference of the Subamarine Cables;
u. Falsdication and Counterfeiting;
v. Bribery of Foreign Public Officials.
Secara  teoritis  penegakan  hukum  pidana  internasional  dapat  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu (Eddy O.S. Hiariej, 2009):
a. Penegakan hukum pidana internasional secara langsung Dalam kata lain berarti direct enforcement system adalahpenegakan hukum pidana internasional oleh Mahkamah Internasional yang pada saat ini telah ada pengadilan permanen khusus untuk menangani kejahatan pidana internasional yaitu Mahkamah Pidana Internasional yang lahir berdasarkan Statuta Roma.
b. Penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung Dalam  kata  lain  berarti  indirect  enforcement  system  adalah  penegakan  hukum pidanainternasional melalui hukum pidana nasional masing-masing negara di mana kejahatan internasional tersebut terjadi.
c. Penegakan hukum pidana dengan model campuran Dalam kata lain berarti hybird model adalah penegakan hukum pidana internasional melalui hukum nasional dan hukum internasional seperti yang pertama kali dilakukan terhadap para pelaku killing field di kamboja.
2. Tinjauan Terhadap Beberapa Kasus Kejahatan dan Sengketa Internasional
a. Invasi Rusia Terhadap Ukraina
Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti
Konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia telah terjadi sejak awal tahun 1990- an  (Baby  Christina  Martasari  Rudolf  Willems  &  Levina  Yustitianingtyas,  2023). Salah satu alasan Konflik antara Rusia dan Ukraina yang terjadi adalah karena memperebutkan wilayah Crimea, Ukraina Timur. Perang yang terjadi antara Rusia dan  Ukraina  pada  24  Februari  2022  terjadi  diakibatkan  Rusia  yang  berupaya untuk melindungi  keamanan negaranya dari ancaman blok barat dan Amerika Serikat  sehingga  Rusia  membatasi  hubungan  Ukraina  dengan  Uni  Eropa  dan NATO. Selain itu, hal ini dilakukan Rusia untuk mempertahankan hubungan dekat dengan  negara  bekas  pecahan  Uni  Soviet.  Bila  diperhatikan  dari  sejarahnya, Crimea  sendiri  telah  menjadi  perebutan  sejak  berabad-  abad.  Konflik  antara Ukraina dan Rusia ini menyebabkan banyaknya korban jiwa dan kerusakan besar pada  infrastruktur  fisik  di  Ukraina.  Komisaris  HAM  PBB  menyebutkan  bahwa pasukan  Rusia  melakukan  hal-hal  yang  menjurus  ke  kejahatan  perang.  Rusia disebut menembaki dan membom daerah-daerah penduduk, membunuh warga sipil dan menyerang infrastruktur di Ukraina. Kemudian, Dalam konflik bersenjata internasional  antara  Ukraina  dan  Rusia  telah  terjadi  pelanggaran  hak  asasi manusia,  dimana  terdapat  kasus  penyiksaan  warga  sipil  yang  ditahan  secara sewenang-wenang dan tidak sah oleh Dinas Keamanan Ukraina.
Dalam  hukum  internasional,  tanggung  jawab  negara  timbul  dari pelanggaran  kewajiban  internasional  (Gaizka  Ayu  Satura,  2021).  Negara  Rusia harus bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum  internasional  yang  berlaku.  Bentuk  tanggung  jawab  Rusia  dapat ditempuh dengan menghentikan segala wujud invasinya (cessation) ke negara Ukraina dengan menarik semua pasukan militernya keluar dari wilayah negara Ukraina  serta  Rusia  bisa  berjanji  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  invasi  itu (nonrepetition). Rusia juga dapat mengupayakan pertanggungjawaban dengan membayar sejumlah nilai sebagai ganti rugi atas kerugian-kerugian yang timbul dari kerusakan akibat invasinya (reparation) serta Rusia melakukan perundingan diplomatik disertai permintaan maaf secara resmi dan pemberian jaminan tidak akan mengulangi invasinya lagi (satisfaction).
Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti
b. Genosida Yang Dilakukan Oleh Kamboja
Salah satu kejahatan internasional yang terklasifikasi dalam kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi di negara Kamboja pada tahun 1975-1979. Hal ini menjadi asal usul terorisme di Kamboja juga (Beny Abukhaer Tatara et al., 2023), dengan munculnya  kelompok  Khmer  Merah  dan  penyebaran  kelompok  taktik  teroris terhadap  tentara  Kamboja.  Kasus  yang  terjadi  di  negara  Kamboja  merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di era modern sejak berakhirnya perang dunia  dimana  telah  merenggut  hampir  dua  juta  rakyat  negara  tersebut (International Committee Of The Red Cross, 2009). Di Kamboja, sebuah genosida dilakukan oleh rezim Komunis Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot antara 1975 dan 1979. Semua tahanan kebanyakan adalah loyalis dari rezim sebelumnya, aktivis,  serta  semua  keluarga  mereka.  Setidaknya  terdapat  ribuan  orang  tak bersalah yang ditahan dan disiksa di tempat ini. Bentuk penyiksaan yang terjadi juga  sangat  tidak  manusiawi.  Awalnya  para  tahanan  difoto,  kemudian  didata. Setelah  itu  semua  barang  bawaan  mereka  dirampas  dan  mereka  ditelanjangi untuk  diperiksa.  Setelah  dimasukkan  dalam  sel,  mereka  akan  dirantai  dengan rantai besi yang menempel pada tembok. Para tahanan tak diperkenankan bicara satu sama lain. Setiap pagi pakaian mereka dilucuti untuk pemeriksaan. Mereka hanya diperbolehkan makan empat sendok nasi dan sup dua kali sehari. Para tahanan  disiksa  dengan  cara-cara  yang  kejam  seperti  disetrum,  organ  dalam mereka  diambil  tanpa  anestetik,  beberapa  mengalami  kekerasan  seksual,  dan beberapa  bahkan  dikuliti  hidup-hidup.  Dari  sekitar  17.000  orang  yang  masuk, hanya tujuh orang yang berhasil selamat.
Pemerintahan  Khmer  Merah  di  Kamboja  runtuh  pada  1979.  Hal  ini dikarenakan  pada  tahun  1978,  Vietnam  menyerang  Kamboja  untuk menggulingkan  pemerintahan  Khmer  Merah.  Pasukan  Vietnam  berusaha memasang  pemerintahan  boneka  yang  ditopang  oleh  bantuan  dan  ahli  dari Vietnam. Khmer Merah kemudian mundur ke beberapa daerah terpencil, bahkan hingga  ke  Thailand  dan  melanjutkan  gerilya.  Khmer  Merah,  yang  masih
Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti
melakukan  gerilya  hingga  1991,  juga  menentang  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB).  Pada 1995, kader Khmer Merah yang bergerilya mendapatkan tawaran amnesti dari pemerintah Kamboja. Kemudian pada 1996, Leng Sary, salah satu tokoh Khmer Merah, akhirnya mengambil tawaran amnesti pemerintah Kamboja bersama dengan  pasukan gerilyanya.  Pada 1997, pasukan  Khmer Merah  yang masih bergerilya mengalami kekacauan setelah Pol Pot ditangkap. Pol Pot juga dijatuhi hukuman mati serta dieksekusi pada 1998. Setelah itu, para pemimpin Khmer Merah kemudian dipenjara dan diadili di pengadilan.

## c. Kudeta Militer Yang Dilakukan Oleh Myanmar
Myanmar  telah  dikuasai  oleh  pihak  militer  sejak  tahun  1962  melalui  sebuah kudeta  yang  menggeser  sistem  demokrasi  yang  telah  diterapkan  sejak  awal kemerdekaannya. Kendali penuh dari militer sering kali membuat kebijakan yang tidak disetujui oleh pemerintah sipil dan tidak pro rakyat. Kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil murni persoaalan internal di Myanmar. Pihak militer seharusnya menjalankan fungsinya sebagai alat negara yang melindungi keamanan namun militer Myanmar selalu ikut campur dalam pemerintahan yang sedang berjalan. Berdasarkan pasang surut demokrasi yang terjadi, militer Myanmar telah berulang kali melakukan aksi kudeta dari tahun 1962 hingga sekarang. Kudeta yang berlangsung begitu panjang hingga saat ini menjadi  isu  yang  menarik  perhatian  dunia.  Kudeta  itu  menandakan  bahwa ketidaksiapan militer untuk mengembalikan pemerintahan sepenuhnya kepada sipil. Pada akhirnya dampak dari kudeta tersebut membuat banyak pihak dari internal maupun external yang mengecam tind kan militer Myanmar, akan tetapi terhambat aturan hukum  internasional, sebab aturan tersebut sudah tertuang dalam Piagam PBB maupun Piagam ASEAN mengenai prinsip nonintervensi yang harus dipatuhi oleh semua pihak (Kadek Putra Yasa, 2022).
d. Sengketa Maritim Cina Selatan
Masalah  Laut  China  Selatan  atau  Laut  Tiongkok  Selatan  (LTS)  memiliki permasalahan  sengketa  yang  pelik,  diantaranya  adalah  masalah  sengketa
Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina,
Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti
teritorial dan sengketa batas wilayah maritim, yang sampai saat ini belum adanya penyelesaiannya  (Muhar Junef, 2018). Sengketa maritim di Laut  China Selatan telah menjadi salah satu isu terpanas dalam hukum internasional belakangan ini. Kepentingan  negara-negara  di  wilayah  tersebut  terhadap  sumber  daya  alam yang kaya dan strategis, serta klaim atas wilayah perairan yang saling tumpang tindih,  telah  memunculkan  konflik  yang  kompleks  dan  sulit  diatasi.  Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada 2016 menolak klaim China atas wilayah perairan di Laut China Selatan. mediasi dan negosiasi menjadi solusi internatif yang  dapat  digunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa  ini.  Pada  dasarnya, penyelesaian  sengketa  maritim  dalam  hukum  laut  internasional  dapat memberikan panduan dan kerangka kerja untuk  penyelesaikan konflik di Laut China Selatan secara damai dan adil.

## e. Konflik Antara Israel dan Palestina
Konflik bersenjata Israel dan Palestina sejak dahulu hingga kini belum juga reda. Berbagai macam aneksasi dilakukan Israel untuk merebut tanah Palestina. Israel tetap  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  berat  meski  seringkali  dikecam dunia.  Serangan  yang  dilakukan  oleh  Israel  telah  banyak  merusak  dan menghancurkan tempat tinggal, tempat ibadah, dan kantor PBB yang digunakan untuk  lembaga  bantuan.  Sebagain  besar  negara  di  belahan  bumi  lainnya, terutama  negara-negara  yang  memiliki  penduduk  beragama  Islam  sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Bagi mereka Israel telah mengambil hak-hak yang dimiliki oleh warga sipil Palestina. Israel juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) (Ega Nur Cahya, 2022). Kenyataannya Israel  banyak  melanggar  ketentuan-ketentuan  perang  bersenjata  yang  telah diatur dalam hukum internasional. Israel juga melanggar prinsip-prinsip Hukum Humaniter  dengan  melakukan  tindak  kejahatan,  berupa  kejahatan  apartheid, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang. Permasalahan yang sedang dan akan  dihadapi  Palestina  idealnya  harus  menjadi  merasa  bahagian  dari permasalahan  umat  Islam  pada  umumnya.  Rasa  persaudaraan  Islam  yang
Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina,
Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti
tumbuh dan berkembang di manapun umat Islam berada, menjadi alternative utama dalam pemecahan masalah umat Islam dan Negara Palestina hari ini dan di masa datang amas sukses mnggonvHamas menggoncangkan entitas Yahudi (Misri A. Muchsin, 2015).
f. Kontroversi Presiden Sri Lanka
Presidennya  yaitu  Gotabaya  Rajapaksa  merupakan  keturunan  ketiga  dari  Klan Rajapaksa yang memiliki kekuasaan di pemerintahan Sri Lanka. Klan Rajapaksa dikenal  mempunyai  pengaruh  dalam  proses  kemerdekaan  Sri  Lanka.  Namun pengaruh  Klan  Rajapaksa  sempat  meredup  hingga  ketika  salah  satu  klan Rajapaksa,  Mahinda  Rajapaksa  menjadi  presiden  Sri  Lanka.  Dalam kepemimpinannnya,  Pasukan  militer  Sri  Lanka  berhasil  mengalahkan  pasukan Tamil  Tiger  setelah  33  tahun  konflik.  Yang  menarik  dalam  konflik  ini  adalah Gotabaya Rajapaksa menjadi tokoh penting yang pada saat itu masih menjabat sebagai menteri pertahanan Sri Lanka. Keberhasilan mereka akhirnya membuat klan Rajapaksa sangat dipuja dan dihormati oleh masyarakat Sri Lanka sebagai pahlawan.  Bahkan  setiap  tanggal  18  Mei,  diperingati  sebagai  hari  pahlawan perang  nasional.  Tapi  disisi  lain,  kemenangan  pasukan  Sri  Lanka  ternyata  tak lepas dari beberapa masalah. Menurut NDTV, selama melakukan perlawanan ke pemberontak  Tamil  Tiger  pihak  militer  Sri  Lanka  sering  melakukan  tindakan- tindakan yang tidak manusiawi. Menurut PBB, selama seminggu terakhir konflik militer  kurang  lebih  sebanyak  40.000  orang  di  eksekusi  oleh  pihak  militer  Sri lanka. Kebanyakan   dari korban yaitu  warga sipil  bahkan cara yang  dilakukan untuk  mengeksekusi tahanan militer sangat sadis dan beragam seperti diikat, ditembak,  digiring bahkan dibom. Beberapa bukti berupa video eksekusi bahkan sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. namun perbuatan tersebut dibantah oleh Gotabaya Rajapaksa.
g. Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh ISIS
Peran  hukum  internasional  dewasa  ini  semakin  dibutuhkan  dalam  menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut semakin nyata dirasakan manakala saat ini non-state actor yang melakukan pelanggaran terhadap asas-
Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina,
Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti
asas  universal  seperti  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  lainnya.  Salah  satu contohnya  adalah  munculnya  gerakan-  gerakan  pemberontak  radikal  yang mengancam stabilitas perdamaian dan keamanan internasional disekitar wilayah Timur Tengah, yakni Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS (Rizky Irfano Aditya &  Siti  Muslimah,  2016).  Komisi  Penyelidikan  Perserikatan  Bangsa – Bangsa tentang Suriah menyebutkan, bahwa kelompok ISIS secara sistematis melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Human Right Watch mengatakan bahwa ISIS melakukan  pemancungan,  rajam,  tembakan,  dan  eksekusi  publik,  ISIS  juga menculik  ribuan  perempuan  dan  anak  perempuan  Yezidi  saat  kelompok ekstremis  tersebut  menyerang  desa  mereka  di  Irak  Utara  pada  pertengahan musim panas (Haditya Yuda Negara & Irawati, 2018). Terorisme termasuk dalam kejahatan genosida. Genosida didefinisikan sebagai pembunuhan sistematis dan terencana  yang  bertujuan  menghancurkan  semua  atau  sebagian  masyarakat, atau  kelompok  etnis  atau  agama.  Secara  umum,  genosida  dapat  diartikan sebagai pembunuhan sekelompok orang karena alasan politik (Ani W. Soetjipto, 2015).    Kedatangan  ISIS  di  Irak  adalah  ekses  dari  konflik  Timur  Tengah  yang melibatkan  banyak  pihak.  Tindakan  yang  dilakukan  ISIS  terhadap  warga  sipil adalah kejahatan kemanusiaan, seperti menculik sejumlah gadis dan diperlakuan dengan sangat kasar untuk dijadikan budak seks, dan berbagai bentuk kekerasan fisik kepada perempuan dan anak-anak. ISIS telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap kelompok-kelompok minoritas  termasuk  Kristen, Muslim Syiah dan Yazidi dalam konflik yang telah memaksa jutaan warga Irak harus mengungsi ketempat yang lebih layak dan aman. ISIS terus melakukan penyerangan kepada warga Irak, seperti serangan bom mobil serta menjatuhkan bahan peledak dari pesawat tak berawak (Reno Muhammad, 2014).

## h. Sengketa Maritim Kenya Dan Somalia
Perselisihan  yang  melibatkan  dua  negara  di  Benua  Afrika  tersebut dilatarbelakangi oleh sengketa perbatasan laut. Baik kenya dan Somalia saling klaim  atas  wilayah  laut  yang  terdapat  di  perairan  Samudra  Hindia.  Mulanya
Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti
Somalia menuduh Kenya telah memberikan hak eksplorasi sumber daya kepada perusahaan multinasional Total dan Eni di perairan yang menjadi sengketa (Ni Kadek Perna Marini, 2021). Perkembangan Terkini Sengketa Kenya dan Somalia Dilansir  dari  Voice  of  America  (VOA)  Kenya  telah  menolak  untuk  menghadiri sidang  sengketa  selama  seminggu  yang  diinisiasi  oleh  pengadilan  tinggi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  Melalui  sepucuk  surat  yang  dilayangkan kepada Mahkamah Internasional yang berbasis di Den Haag, atau yang disebut sebagai International Court of Justice (ICJ), pemerintah Kenya menjelaskan alasan tidak  kehadirannya  dalam  sidang.  Selama  berbulan-bulan,  Kenya  telah mengajukan sidang sengketa dan beberapa permintaan juga tuntutan lainnya ditunda.  Perselisihan  maritim  antara  Kenya  dan  Somalia  menambah  gesekan diplomatik antara negara di Afrika Timur. Bukan tidak mungkin bagi ICJ untuk menyelesaikan sengketa maritim Kenya dan Somalia dalam kurun waktu hingga bertahun-tahun.  Penyelesaian  sengketa  secara  damai  ini  dilakukan  melalui pengadilan  dan  penyelesaian  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  melalui pengadilan  dapat  dilakukan  dengan  prosedur  arbitrase  internasional  dan pengadilan internasional (Mahkamah Internasional).

## SIMPULAN
Kejahatan internasional pada dasarnya merupakan kejahatan yang dilakukan dalam skala internasional. Terdapat banyak bentu-bentuk dari kejahatan internasional sebagaimana yang  telah  dijelaskan  dalam  pembahasan  sebelumnya.  Dalam  penelitian  ini  beberapa kejahatan dan sengketa internasional yang dikaji diantaranya invasi Rusia terhadap Ukraina, genosida  yang  dilakukan  oleh  Kamboja,  kudeta  militer  yang  dilakukan  oleh  Myanmar, sengketa maritim Cina Selatan, konflik antara Israel dan Palestina, kontroversi Presiden Sri Lanka, pembunuhan yang dilakukan oleh ISIS, sengketa maritim Kenya dan Somalia. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa internasional dapat diselesaikan secara litigasi melalui ICJ maupun non litigasi seperti mediasi dan sebagainya.
Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti

## DAFTAR PUSTAKA
Ani W. Soetjipto. (2015). HAM dan Politik Internasional : Sebuah Pengantar. Yayasan Pustaka
Obor Indonesia.
Baby Christina Martasari Rudolf Willems, & Levina Yustitianingtyas. (2023). Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Invasi Rusia Atas Ukraina Tahun 2022. ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatanan Sosial , 1(2), 52.
Beny Abukhaer Tatara, Titis Margiyati, & Fauzia Gustarina Cempaka Timur. (2023). Ancaman Terorisme dan Strategi Penanganannya: Studi Pustaka Strategi Kontra-Terorisme di Kamboja. JSHP, 7(1), 94.
Eddy O.S. Hiariej. (2009). Pengantar Hukum Pidana Internasional. Penerbit Erlangga.
Ega Nur Cahya. (2022). AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA YANG BERUJUNG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA PALESTINA. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, III(1), 53.
Gaizka Ayu Satura. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN RUSIA ATAS INVASI TERHADAP UKRAINA. JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA, 5(1), 44.
Haditya Yuda Negara, & Irawati. (2018). Status Hukum Isis Dalam Sengketa Dengan Beberapa Negara di Timur Tengah Menurut Hukum Internasional. 569.
International Committee Of The Red Cross. (2009). Country Report Cambodia: ICRC
Worldwide Consultation On The Rules Of War. Greenberg Research.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
Kadek Putra Yasa. (2022). ANALISIS KUDETA MILITER MYANMAR TERHADAP PEMERINTAHAN SIPIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2(2), 109 – 110.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Misri A. Muchsin. (2015). PALESTINA DAN ISRAEL: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. MIQOT, XXXIX(2), 406.
Muhar Junef. (2018). SENGKETA WILAYAH MARITIM DI LAUT TIONGKOK SELATAN. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 18(2).
Ni Kadek Perna Marini. (2021). ANALISIS KASUS SENGKETA MARITIM ANTARA KENYA
Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti
DENGAN SOMALIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 4(1), 15.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Parthiana, I. W. (2006). Hukum Pidana Internasional. Yrama Widya.
Reno Muhammad. (2014). ISIS : Mengungkap Fakta Terorisme Berlabel Islam. Penerbit Noura Books (PT Mizan Publika).
Rizky Irfano Aditya, & Siti Muslimah. (2016). TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS SERANGAN MILITER AMERIKA SERIKAT TERHADAP ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA DI WILAYAH NEGARA IRAK DAN SURIAH. Belli Ac Pacis, 2(1), 41.