Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence

## Dinamika  Restorative Justice  Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

## Cahya Wulandari
Student Doctoral Program, Diponegoro University Lecturer in Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang cahyawulandari@mail.unnes.ac.id
DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.12233
Submission Track:
Received: 4 Desember 2020
Final Revision: 27 Februari 2021
Available online: 27 Maret 2021
Corresponding Author:
Cahya Wulandari cahyawulandari@mail.unnes.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan: menganalisis dan menjabarkan  penerapan restorative justice di Indonesia khususnya terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian perkara pidana melalui ADR berbasis restorative justice diharapkan dapat diatur secara lebih rinci dan tertata dalam KUHAP sebagai sumber hukum dalam beracara pidana di Indonesia.
Metodologi: penelitian ini termasuk sebagai penelitian normative legal research  dengan menggunakan pendekatan statute approach yang menelaah permasalahan yang akan dibahas menggunakan peraturan hukum berupa data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier). Analisis dilakukan secara kualitatif dan pembahasan atas rumusan masalah menggunakan library research.
Temuan: penyelesaian perkara pidana berbasis restorative justice di tingkat penyidikan dan penuntutan  dapat  mengurangi penumpukan perkara dan lebih mewujudkan keadilan sebagaimana diinginkan oleh para pihak (korban, pelaku dan lingkungan). Pemulihan para pihak yang berperkara ini berdasar pada Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perja Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice.
Kegunaan: Pemerintah perlu membuat payung hukum yang komprehensif untuk mengatur proses penyelesaian perkara pidana melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) berbasis restorative justice secara lebih rinci dan tertata dalam KUHAP di Indonesia.
Kebaruan/Orisinalitas: Dasar hukum terbaru dalam proses penyelesaian perkara pidana berdasar pada restorative justice yang dikaitkan dengan  Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative.  Berdasar pada ketentuan tersebut akan  dibahas lebih lanjut  terkait  proses penyelesaian perkara pidana berbasis restorative justice di tingkat penyidikan dan penuntutan.
Keywords: Sistem Peradilan Pidana; Restorative Justice, Penyidikan, Penuntutan

## Pendahuluan
Aparat penegak hukum seringkali  terbelenggu dengan asas legalitas yang mengharuskan setiap perkara pidana diselesaikan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terkungkung dengan bunyi undang-undang, bahkan dalam proses pencarian keadilan dan pemberian kemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan kepastian hukum. Proses penegakan hukum yang demikian seringkali tidak dapat mewujudkan  rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara (pelaku, korban dan masyarakat).  Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sebagai bentuk penegakan hukum ke arah jalur lambat yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dikarenakan panjangnya proses dalam Sistem Peradilan Pidana  (Flora, 2018).  Dalam perkembangannya, mulai dikenal adanya proses penyelesaian perkara pidana berbasis restorative justice .
John Braithwaite, Howard Zehr dan Mark Umbreit sebagai tokoh restorative justice menjadikan restorative justice sebagai upaya meniadakan hukuman untuk suatu perbuatan yang salah dengan memberikan tanggungjawab pada pelaku dan melibatkan peran serta dari para pihak yang berperkara (pelaku, korban dan masyarakat). Restorative justice memberi konsep adanya permintaan maaf, restitusi, dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan upaya penyembuhan serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat kembali dengan atau tanpa tambahan hukuman yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri. Bentuk ideal dari restorative justice meliputi memperbaiki, memulihkan, mendamaikan, dan mengintegrasikan kembali pelaku dan korban satu sama lain dan untuk komunitas bersama mereka (Menkel-Meadow, 2007).
Perkembangan yang ada memperlihatkan terjadinya cara pandang pemidanaan yang sudah bergeser  pada keadilan yang harus didapatkan oleh pihak-pihak yang berperkara  dengan memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri dan dapat  diterima kembali oleh masyarakat (Yulia, 2012).  Di Indonesia, praktek penyelesaian perkara pidana menggunakan restorative justice ini telah dilakukan khususnya untuk penyelesaian perkara pidana yang masuk dalam tindak pidana ringan. Dalam perkembangannya, restorative justice mulai mendapatkan payung hukum melalui Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan RI  Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif. Penanganan perkara berbasis keadilan restoratif dapat menjadikan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga dapat menghambat
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
menumpukan perkara di pengadilan dan mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.
Restorative justice memberikan manfaat bagi korban dalam bentuk pemberdayaan dengan pemenuhan kebutuhan dan hak korban dengan melibatkan peran serta aktif korban dalam proses penyelesaian perkara yang dialaminya (Pelikan, 2020). Dalam proses pelaksanaannya, pemberian restorative justice ini seharusnya ditawarkan pada para pihak dan bukan bersifat sebagai pelayanan otomatis dikarenakan sifatnya sukarela  (Shapland, Joanna, 2020). Prinsip dari restorative justive ini mewujudkan perdamaian antara pihak pelaku, korban dan masyarakat berdasar pada proses pengembalian kerusakan  sebagai akibat dari  suatu  tindak pidana  (Wulandari, 2018).  Oleh karena banyaknya keuntungan yang ditawarkan dalam penyelesaian perkara pidana berbasis pada restorative justice ,  maka akan dijabarkan lebih lanjut terkait dengan penyidikan dan penuntutan perkara pidana yang diselesaikan menggunakan restorative justice sebagai  bentuk pembaharuan  dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia.

## Metode Penelitian
Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ( normative legal research ), dengan menggunakan pendekatan statute approach yang menelaah permasalahan yang akan dibahas menggunakan peraturan hukum berupa data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Suteki,. & Taufani, 2018: 163). Analisis dilakukan secara kualitatif dan pembahasan atas rumusan masalah yang ada dengan menggunakan library research sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Restorative justice didefinisikan secara umum sebagai a  valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community (Prayitno,  2012). Restorative justice menjadi  solusi dari proses penyidikan dan penuntutan yang  selama ini  tidak memberikan perbaikan terutama bagi korban tindak pidana dengan tetap memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Fokus proses penyelesaian perkara  pidana terdapat pada penyelesaian konflik dibandingkan dengan hukuman penjara  (Tadjuddin, 2018).  Pada saat ini cara  penyelesaian perkara pidana berbasis restorative  justice digadang-gadang menjadi alternative dispute
resolution di luar jalur litigasi dengan melibatkan peran dari polisi dan Jaksa untuk menghentikan perkara pidana yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Proses penyelesaian ini ditawarkan dalam bentuk mediasi dengan penyidik dan penuntut umum yang menjadi fasilitator atau mediator antar para pihak. Terkait dengan syarat, ketentuan dan pelaksanaannya akan dijabarkan lebih lanjut dalam pembahasan restorative justice di penyidikan dan penuntutan.

## A. RESTORATIVE JUSTICE DI PENYIDIKAN
Berdasarkan  Surat Kapolri No. Pol.: 16/B/3022/XII/2009/Sde Ops yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: ST/110/V/2011, diatur bahwa salah satu bentuk pola penyelesaian masalah sosial adalah melalui jalur alternatif, antara lain melalui upaya menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan menerapkan konsep Alternative Dispute Resolution (ADR).  Penyelesaian kasus dengan penerapan ADR dilakukan dengan syarat-syarat, meliputi penyelesaian tindak pidana ringan ataupun tindak pidana yang berupa delik aduan; permohonan dari para pihak yang berperkara untuk berdamai; melibatkan pranata sosial (tokoh-tokoh masyarakat); memperhatikan faktor niat, usia, keadaan  sosial  dan  ekonomi,  besarnya kerugian, hubungan keluarga/kekerabatan serta bukan residivis;  perbuatan tersebut diawali dengan perjanjian/perikatan (mengarah ke perdata); pencabutan laporan/pengaduan; ketidakpuasan penyelesaian secara ADR tetap membuka peluang penyelesaian perkara melalui jalur litigasi; dan apabila terjadi pengulangan tindak pidana  maka diproses menurut hukum yang ada.
Sejalan dengan Surat Kapolri, dalam proses penyelesaian perkara pidana selain menggunakan ADR, apabila suatu perkara memenuhi syarat materiil dan syarat formil sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Ayat (1) Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana maka dapat diselesaikan berdasar restorative justice .  Mekanisme ADR/mediasi penal berdasarkan pada kesepakatan damai dalam proses penyidikan, melalui mekanisme Polmas oleh Bhabinkamtibmas, misal di Lampung adanya Rembug Pekon ataupun secara adat dan agama sebagaimana di Bali melalui delik adat Lokika Sanggraha yang didasarkan pada  Kitab Adigama oleh Polda Bali  dengan  mendahulukan keadilan dan kemanfaatan daripada kepastian hukum  (Koto, 2020).  Syarat materiel dan syarat formil dalam proses penyidikan melalui upaya keadilan restoratif sejalan dengan dapat dihentikannya
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
penyidikan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum (Pasal 30 ayat (2) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana).
Setelah dikeluarkannya Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, terdapat beberapa  kasus yang diselesaikan melalui  upaya restorative justice , antara lain:
1. Kasus anak laporkan ibu kandung dengan dugaan penggelapan sepeda motor di Lombok Tengah NTB.
Kasus ini terjadi pada akhir Juni 2020, Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP PS menolak untuk menerima kasus yang dilaporkan oleh M. M melaporkan ibu kandungnya sendiri yang bernama IK  karena dugaan penggelapan motor yang dilakukan oleh ibunya tersebut. Kasus ini bermula dari harta peninggalan Ayah M  berupa tanah yang ia jual seharga 200 juta rupiah. Dari harta tersebut ibu K mendapatkan uang 15 juta rupiah yang kemudian uang tersebut dibelikan motor oleh ibu K. Karena  motor tersebut diletakkan di rumah saudara ibu K  dan dipakai oleh saudara ibu K  maka M (Pelapor) keberatan dan akhirnya melaporkan sang ibu ke Polres Lombok Barat dengan dugaan penggelapan motor ( No Title , 2020a).  Pihak kepolisian menolak menindaklanjuti kasus M dengan pertimbangan kasus tersebut harusnya diselesaikan secara kekeluargaan dan mediasi. Kapolres Lombok Tengah juga menambahkan bahwa sudah ada aturan Polri mengenai penyelesaian perkara di luar persidangan dengan cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan.
Pada hakikatnya laporan yang masuk di tingkat kepolisian untuk tiap perkara pidana harus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, biasanya polisi akan melanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan guna menemukan tersangkanya. Apabila alat bukti dan barang bukti memenuhi maka kasus dapat diproses lebih lanjut melalui jalur litigasi (penuntutan dan persidangan di pengadilan). Namun setelah ada himbauan dan diatur secara tegas di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa dalam proses penyidikan diperbolehkan melakukan keadilan restoratif maka kewajiban tersebut pada dasarnya dapat dikesampingkan demi kemaslahatan pelaku, korban, dan masyarakat.
Terkait dengan kasus penggelapan sepeda motor sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, apabila ditinjau dari segi budaya di Lombok terdapat kearifan lokal yang di pegang komunitas Sasak salah satunya dalam peribahasa yaitu Adeqte Tao Jauq Aiq
(supaya kita dapat membawa air) bermakna bahwa mediator berperan sebagai pendingin dalam perselisihan yang sedang terjadi dan semakin memanas (Zuhdi, 2018). Hal ini tentu sejalan dengan konsep ADR yaitu menghargai kearifan lokal serta pranata sosial setempat.
Perkembangan kasus yang terjadi terhadap Mahsun dan Ibu K ini kemudian dilakukan mediasi oleh Pemerintah Desa bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat setempat, yang ada akhirnya M bersedia meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Para tokoh juga menyatakan akan menyelesaikan harta gono gini terkait warisan almarhum Suami Ibu K sesuai dengan apa yang menjadi haknya serta akan melakukan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dengan jalan mediasi ( No Title , 2020b). Seperti diketahui bahwa Ibu K juga melaporkan balik sikap M anaknya tersebut kepada Polda NTB dengan dugaan penggelapan hasil penjualan tanah waris oleh M. Oleh karenanya permohonan maaf M tidak diterima oleh ibu dan  keluarganya. Pihak Kepala Desa Ranggagata juga menyatakan belum memediasi kedua belah pihak dikarenakan belum dapat menghubungi Kepala Desa Giri Sasak tempat kediaman Ibu K. Begitu pula Polda NTB yang belum memproses dan melakukan penyelidikan terhadap pengaduan dari Ibu Kalsum tersebut. Sampai saat ini kasus tersebut belum ada kelanjutannya ( No Title , 2020c).
Jika dilihat dari prinsip ADR maka kasus diatas dapat memenuhi prinsip-prinsip serta syarat-syarat penyelesaian perkara melalui ADR, yang mana kasus ini termasuk kategori kasus keluarga yang penyelesaiannya melibatkan pranata sosial yang ada di masyarakat. Namun yang menjadi persoalan adalah kedua belah pihak harus menyatakan tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum, hal ini merupakan salah satu syarat materiil sebagaimana tertera dalam Pasal 12 Ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019.  Selain itu, dalam Pasal 12 Ayat (1) juga tertera syarat formil bahwa  harus ada  surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor). Dalam prosesnya juga, pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi yang diberikan. Apabila syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka kasus tidak dapat diselesaikan dengan ADR.
2. Kasus kekerasan terhadap anak di Asahan, Sumatera Utara
Kasus ini terjadi pada 4 Agustus 2020 berupa kasus kekerasan terhadap anak berinisial NP berusia 14 tahun yang dilakukan oleh 5 orang dewasa dan juga anak dibawah umur dengan menganiaya korban hingga terdapat luka di bagian tengkuk leher belakang. Korban dituduh telah mencuri handphone . Kelima pelaku diduga sempat menyeret korban
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
ke simpang tiga yang berjarak kurang lebih 300 meter dari tempat tinggalnya  dan melakukan kekerasan yang diduga menggunakan besi panas . Kekerasan tersebut terjadi saat korban ditinggal oleh orang tuanya yang pergi bekerja di luar daerah Asahan. Tidak ada yang menolong korban pada saat kekerasan itu terjadi karena kejadiannya tengah malam. Sementara itu warga Dusun V Desa Serdang, Kecamatan Meranti, Asahan mengecam aksi bar-bar tersebut karena sudah menganggap korban sebagai anak mereka sendiri ( No Title , 2020d).
Kelanjutan kasus diatas pada prosesnya sudah berada pada tingkat penyidikan. Para pelaku juga sudah ditahan oleh kepolisian setempat. Namun seiring perkembangan kasus ternyata diketahui bahwa masih ada hubungan kekerabatan antara para pelaku dan korban. Oleh karenanya pada tanggal  14 Agustus 2020 antara korban dan pelaku yang masing- masing diwakili oleh keluarganya melakukan kesepakatan untuk berdamai dengan disaksikan oleh Kepala Desa Serdang dan beberapa tokoh masyarakat di Aula Balai Desa Kecamatan Meranti. Meskipun sempat marah terhadap aksi kekerasan tersebut tetapi pada akhirnya  seluruh masyarakat termasuk tokoh desa menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan dikarenakan keluarga korban dan pelaku juga masih tinggal dalam satu desa ( No Title , 2020e). Sementara itu ayah korban juga sudah membuat pernyataan perdamaian yang disaksikan oleh perangkat desa setempat ( No Title , 2020f).
Apabila para pihak yang berperkara menghendaki kasus masuk ke jalur litigasi, kasus tersebut  dapat masuk ke jalur hukum dengan mendasarkan penyelesaian pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Terkait dengan kasus tersebut, dikarenaka baik korban maupun pelaku masih tergolong anak maka proses penyelesaian yang ditempuh diupayakan melalui restorative justice sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Penyelesaian perkara berbasis restorative justice ini didasarkan pada pelibatan aktif pihak pelaku, korban, keluarga para pihak dan tidak menutup kemungkinan keterlibatan pihak lain untuk mencari penyelesaian yang adil dengan tidak berfokus pada pembalasan tetapi lebih pada proses pemulihan keadaan para pihak sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.
Aksi damai yang dilakukan oleh keluarga korban dan para pelaku sebagaimana dijelaskan dalam kronologi kasus diatas mencerminkan bagaimana proses restorative justice sedang dilakukan. Polres Asahan sudah seharusnya menghentikan penyidikan
terhadap kasus di atas karena baik syarat materiil maupun formil sebagaimana Pasal 12 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bisa dipenuhi. Para pelaku juga bukan termasuk residivis. Dengan perdamaian yang telah dilakukan tersebut, salah satu prinsip ADR yang perlu diterapkan dalam kasus ini yaitu pelaku atau keluarga pelaku harus bertanggungjawab dan memperbaiki serta mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan/ kesalahannya. Dalam hal ini adalah pengobatan bagi pihak korban. Para pihak juga tidak keberatan untuk melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum setelah proses perdamaian dilakukan.
3. Kasus penganiayaan ringan di Mukomuko Selatan, Bengkulu
Pada  tanggal  16 Juli 2020 telah terjadi perdamaian atas kasus penganiayaan ringan antara J (pelapor/korban) dengan RA (terlapor) yang diselesaikan oleh Polsek Mukomuko Selatan. Berdasarkan pada laporan korban, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh RA  yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2020 bertempat di Desa Pulai Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Kasus bermula ketika J (korban) berusaha memisahkan perkelahian antara pelaku dengan istrinya, pada saat itu pelaku menganiaya korban. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan pelaku ke Polsek Mukomuko Selatan. Akan tetapi dalam perkembangannya setelah terlapor dan keluarganya menyatakan kesediaan untuk memberikan ganti rugi berupa biaya pengobatan kepada pelapor dan menyadari kesalahannya serta meminta maaf pada akhirnya pelapor bersedia mencabut laporannya dan berdamai dengan pihak terlapor.
Berdasarkan keterangan dari Kabid Human Polda Bengkulu, penyelesaian kasus ini didasarkan pada restorative justice dengan menawarkan proses perdamaian antar  pihak yang berperkara dan  tidak membawanya ke jalur litigasi. Perdamaian dilakukan melalui proses mediasi atau musyawarah mufakat untuk mewujudkan keadilan sebagaimana diharapkan oleh para pihak. Polisi dalam hal ini berperan sebagai mediator antar pelapor dan terlapor untuk mencari kesepakatan terbaik berdasarkan pada syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tertera dalam peraturan yang ada seperti terlapor yang tidak tergolong sebagai residivis dan adanya permohonan damai yang diajukan ( No Title , 2020g).
Penerapan keadilan restoratif sebagai langkah awal dalam menindak tindak pidana ringan merupakan upaya yang tepat dilakukan oleh kepolisian. Hal ini selain akan menguntungkan pelaku karena tidak perlu menjalankan proses peradilan yang panjang
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
dengan biaya yang tidak murah, pelaku juga tidak perlu menjalankan pidana yang belum tentu dalam bermanfaat baginya. Pelaku dan korban terlibat aktif dalam proses penyelesaian perkara untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan. Korban mendapatkan kesempatan untuk mengajukan tuntutan terkait dengan kerugian yang telah ditimbulkan oleh pihak pelaku  ataupun berbagai bentuk kesepakatan yang lain dengan pihak pelaku.
Penghentian perkara pada tahap penyidikan dapat dilakukan melalui restorative justice dengan memenuhi syarat materiel dan formil yang ditentukan oleh Pasal 12 (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, 2019).  Perdamaian antara pelaku dan korban atas tindak pidana ringan serta adanya pencabutan laporan oleh korban, dan kemauan ganti rugi atau pemulihan yang dilakukan pelaku menjadi pertimbangan yang sering diambil kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif ini.

## B. RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT PENUNTUTAN
Seirama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tentang  Penyidikan Tindak Pidana,  keluarlah  Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif diartikan sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan  pelaku, Korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian dengan mengutamakan pemulihan keadaan dan bukan bersifat pembalasan (Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020).
Berdasarkan pada Pasal 2 (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2020) dilaksanakan  berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas  cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/ afdoening buiten process ,  hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui restorative justice .
Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatas secara hukum menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan harus dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi  sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (4) dan Ayat (5).  Adapun contoh kasus yang dilakukan upaya restorative justice setelah keluarnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Kejaksaan Negeri Lebak  menerapkan restorative justice untuk  kasus penganiayaan anak SD di Lebak, Banten.
Kasus  penganiayaan yang dilakukan oleh seorang Ibu Rumah Tangga terhadap anak Sekolah Dasar terjadi di Cijoro Lebak, Rangkasbitung, Banten pada Agustus 2020. Pelaku diduga menarik kerah baju korban serta mencengkram lengannya. Perempuan tersebut mengajak korban ke rumahnya tanpa ijin dari orangtua korban. Hal tersebut dilakukan pelaku karena mengetahui bahwa anaknya menangis histeris diduga penyebabnya karena ulah korban. Orangtua korban yang mengetahui kejadian tersebut kemudian melaporkan tindakan pelaku ke kantor kepolisian setempat.
Kasus ini kemudian sampai pada Kejaksaan Negeri Lebak ditahap penuntutan. Kasie Pidum Kejari Lebak akhirnya menerapkan mekanisme restorative justice guna mendamaikan persoalan tersebut dan tidak melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. Berdasar pada  Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kasus tersebut  mendapat  ancaman pidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah, sehingga memenuhi persyaratan untuk diterapkan restorative justice sesuai syarat yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu juga tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana  dan adanya dorongan dari masyarakat untuk penyelesaian kasus ini melalui cara damai. Kedua belah pihak baik tersangka dan keluarganya atau orang tua korban sepakat berdamai. Peristiwa penerapan restorative justice di Kejari Lebak ini baru pertama kali terjadi setelah keluarnya Perja Nomor 15 Tahun 2020. Tindak lanjut dari penerapan restorative justice ini selanjutnya akan dilaporkan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Banten untuk mendapatkan persetujuan ( No Title , 2020h).
Penyelesaian perkara dilakukan Jaksa  dengan menggunakan jalan restorative justice dengan  menghentikan penuntutan itu sendiri sebagaiaman ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pengambilan keputusan untuk
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2, 2020, pp.233-249 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
melakukan penerapan restorative justice terhadap kasus tersebut  sudah  tepat dengan mempertimbangkan tingkat ketercelaan perbuatan tersangka dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidananya. Kasus diatas pada dasarnya merupakan kasus yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat. Banyak kejadian anak-anak yang berkelahi akibat masalah sepele seperti berebut mainan atau tingkah laku anak yang jail kepada temannya, hal ini merupakan kejadian yang wajar terjadi dikarenaka usia anak SD berada pada masa pertumbuhan dimana dunianya adalah keluarga dan teman- temannya. Oleh karenanya tidak perlu meneruskan perkara ke proses pengadilan hal ini juga mempertimbangkan cost and benefit penanganan perkara.
2. Kejari Pekanbaru terapkan restorative justice terhadap tersangka penganiayaan.
Tersangka H melakukan penganiayaan terhardap korban bernama Hn pada 31 Juli 2020  di persimpangan Jl. KH Ahmad Dahlan-Semangka, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi. Peristiwa ini berawal saat Tersangka tidak diterima saat ditegur oleh korban karena mengendarai kendaraan dalam keadaan kencang. Kemudian tersangka langsung meluapkan amarahnya dengan melakukan penganiayaan hingga korban mengalami luka di jari-jari tangan sebelah kiri dan pergelangan tangan. Atas kejadian tersebut korban langsung melapor ke Polsek Sukajadi, Tersangka ditangkap pada 2 Agustus 2020 dan akhirnya berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Pekanbaru.
Di dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Jaksa memilih menghentikan proses dengan menerapkan restorative justice terhadap perkara ini berdasar pada Perja Nomor 15 Tahun 2020. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Pekanbaru menyatakan bahwa penghentian penuntutan berbasis restorative justice baru diberlakukan apabila para pihak saling sepakat untuk menyelesaikan kasus dengan damai. Dengan proses damai diharapkan tersangka tidak lagi mengulangi tindak pidana kembali, menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada korban, bertanggungjawab dan dapat dimaafkan oleh korban serta diterima di lingkungan masyarakat tempatnya tinggal.
Proses penghentian penuntutan dengan jalan restorative justice terlebih dahulu dilakukan oleh pihak Kejaksaan dengan memediasi tersangka dan korban. Kemudian terjadilah perdamaian antara keduanya. Proses perdamaian sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, sementara kondisi korban juga sudah pulih dan tersangka
juga sudah mengganti biaya pengobatan korban. Proses penyelesaian perkara melalui mediasi tersebut dilakukan secara virtual dengan posisi korban di rumah tahanan Polsek Sukajadi dan korban, saksi, penyidik dan perwakilan tersangka bertempat  di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ( No Title , 2020h).
Dalam kasus tersebut,  penghentian penuntutan berbasis restorative justice menjadikan pidana sebagai ultimum remedium . Pada kasus diatas pihak Kejari Pekanbaru mempertimbangkan bahwa kasus yang terjadi merupakan kasus yang memenuhi syarat untuk bisa ditempuh dengan jalan restorative justice sesuai Perja Nomor 15 Tahun 2020 tanpa harus memidanakan tersangka. Syarat pertama terpenuhi bahwa sesuai Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersangka bukan termasuk residivis; ancaman pidananya berupa pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, sedangkan dalam kasus a quo pidana penjara penganiayaan yang dilakukan tersangka sesuai Pasal 351 KUHP paling lama adalah dua tahun; syarat ketiga yaitu kerugian yang ditimbulkan kurang dari dua juta lima ratus ribu rupiah. Selain ketiga syarat tersebut syarat yang harus dipenuhi untuk pemberlakuan restorative justice adalah adanya pemulihan keadaan seperti semula yang dilakukan oleh tersangka, dalam kasus a quo tersangka sudah mengganti kerugian atau biaya pengobatan yang korban derita terhadap penganiayaan yang dialaminya. Selain itu syarat selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (6)  Perja Nomor 15 Tahun 2020 yaitu adanya kesepakatan untuk melakukan perdamaian  antara para pihak yang berperkara dan adanya respon positif dari masyarakat. Semua syarat yang diminta tersebut telah terpenuhi, sehingga tersangka berhak dibebaskan berdasarkan keadilan restoratif.
3. Kejari Manokwari menerapkan restorative justice terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga.
Pada 11 September 2020 lalu tersangka bernama EP  yang merupakan tahanan titipan di Polsek Ambon dinyatakan bebas  karena perkaranya dihentikan dengan penerapan restorative justice oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari. Tersangka pada awalnya telah melakukan tindak pidana pencurian di dalam keluarganya sendiri dan kemudian perbuatannya tersebut dilaporkan oleh istrinya sendiri. Akhirnya atas kejadian ini Kejari Manokwari melakukan langkah restorative justice dikarenakan antara suami istri ini sudah melakukan perdamaian, sudah ada pencabutan perkara, dan sudah ada pemulihan hak yang dilakukan tersangka kepada istrinya yaitu dalam hal
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2, 2020, pp.233-249 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
pemberian ganti kerugian materiil terhadap korban. Kepala Kejari Manokwari menjelaskan bahwa penghentian penuntutan ini dilakukan karena akan lebih banyak manfaatnya dari pada kasus harus disidangkan di Pengadilan. Jika diteruskan dikhawatirkan akan ada dendam berkepanjangan karena sejatinya kedua belah pihak masih berstatus suami istri yang juga mempunyai anak. Pada awalnya tersangka disangka melanggar Pasal 367 KUHP terkait pencurian dalam keluarga. Namun saat ini tersangka sudah dibebaskan dan proses restorative justice ini juga sudah mendapat persetujuan dari Kajati Papua Barat sesuai Pasal 3 ayat (5) Perja Nomor 15 Tahun 2020 ( No Title , 2020i).
Kasus pencurian keluarga termasuk  ke dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP  sebagai delik aduan  yang mana Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum apabila tindak pidana berupa delik aduan itu dicabut atau ditarik kembali (Pasal 3 ayat (2) Perja Nomor 15 Tahun 2020). Pada kasus diatas kejaksaan pada awalnya menerapkan proses restorative justice sehingga korban dan tersangka yang merupakan seorang suami istri berdamai dan istri selaku korban mencabut pengaduannya serta tersangka sudah mengganti kerugian meteriil yang diderita istri. Atas hal tersebut demi hukum kasus sudah sepantasnya ditutup. Selain itu dalam keadilan restoratif yang diterapkan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan penghindaran pembalasan serta respon dan keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu pertimbangan Kejari Manokwari untuk menghentikan perkara a quo patut dibenarkan.
4. Kejari Kampar, Riau lakukan restorative justice terhadap perkara penganiayaan antara tersangka dan tetangga rumahnya.
Seorang tersangka penganiayaan di daerah Kampar, Riau menganiaya tetangga rumahnya yang terdiri dari satu keluarga yaitu ayah, ibu dan seorang anak. Peristiwa tindak pidana ini terjadi akibat kesalahpahaman antara tersangka dengan para korban tentang hewan peliharaannya yaitu kucing. Kasus ini kemudian dilakukan penerapan restorative justice oleh Kejari Kampar dengan memanggil para pihak yang bermasalah dan mendamaikannya pada 14 September 2020. Akhirnya tersangka dan korban berdamai sehingga  proses penuntutan (tersangka bebas dari tuntutan pidana). Tersangka mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya lagi serta bersedia mengganti kerugian materiil terhadap perbuatan penganiayaan yang telah dilakukannya ( No Title , 2020j).
Tindak pidana diatas merupakan sesuatu yang tidak sepatutkan dilakukan. Hal tersebut terjadi karena emosi sesaat pelaku. Oleh karenanya penerapan keadilan restoratif pada kasus diatas memperhatikan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum serta keharmonisan masyarakat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020.
5. Kejaksaan Negeri Dairi menerapkan restorative justice atas perkara pencemaran nama baik terhadap Bupati Dairi, Sumatera Utara.
Restorative  Justice menjadi basis dalam penghentian penuntutan atas kasus pencemaran nama baik yang menimpa Bupati DEK  dan terlapor ULG  pada 2 September 2020. Kejari Dairi menerapkan restorative justice setelah tersangka melakukan perdamaian kepada korban sehingga korban mencabut laporannya tersebut. Sebelumnya korban mengaku dicemarkan nama baiknya oleh tersangka yang telah menuduh  korban melakukan penyalahgunaan  Bantuan Langsung Tunai  ( No Title , 2020k).
Adanya perdamaian antara para pihak  merupakan pertimbangan yang sering dilakukan oleh kejaksaan untuk  menghentikan perkara seseorang dengan alasan restorative justice . Banyaknya perkara yang terjadi dan mempertimbangkan cost and benefit penanganan perkara menjadikan pemidanaan terhadap seseorang harus dipertimbangkan dengan cara pemulihan. Pada kasus di atas pada dasarnya pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah kasus yang banyak terjadi sejak dikeluarkannya Undang-Undang ITE. Oleh karenanya masyarakat haruslah berhati-hati dengan dapat menggunakan media sosial secara bijak.
Dikatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu langkah pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Bahwa pada dasarnya keadilan restoratif merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat yang perlu diterapkan khususnya pada tindak pidana  ringan. Restorative justice yang lebih mementingkan pemulihan kepada keadaan semula terhadap kerugian yang dialami korban daripada pembalasan terhadap perbuatan pelaku yang akan menimbulkan dendam semata menjadi salah satu upaya hukum yang dirasa
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2, 2020, pp.233-249 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
proporsional. Pidana dijadikan sebagai ultimum remedium dalam proses penyelesaian perkara pidana.
Proses penghentian penuntutan berbasis pada restorative justice perlu  memperhatikan beberapa ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 meliputi: beberapa pertimbangan penghentian penuntutan (Pasal 4), syarat penghentian penuntutan (Pasal 5),  langkah-langkah perdamaian yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum terkait dengan  mekanisme perdamaian (Pasal  7 sampai dengan Pasal 15).  Dalam perspektif restorative justice , kepentingan korban menjadi fokus utama dengan mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya dan konsekuensi yang ditimbulkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pelaku didorong untuk dapat mempertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, dan memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan sehingga dapat mendapat kesempatan untuk diterima oleh pihak korban dan masyarakat (Hermann, 2017).

## Kesimpulan
Restorative justice yang dilakukan di tingkat penyidikan dan penuntutan menunjukan bahwa penyelesaian perkara pidana berbasis restorative justice ini menjadi salah satu upaya penyelesaian perkara pidana yang diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara yang ada di tingkat pengadilan. Selain proses penyelesaiannya yang lebih cepat dibandingkan melalui jalur litigasi, penyelesaian perkara melalui restorative justice dianggap lebih dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diinginkan oleh para pihak (pelaku, korban dan masyarakat) yang dalam hal ini lebih fokus pada kepentingan korban. Restorative justice fokus pada pemulihan keadaan para pihak seperti sediakala sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Pada saat ini telah terdapat Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perja Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice .  Ketentuan ini menjadi “bintang penerang” bagi pelaku, korban dan masyarakat yang menghendaki proses penyelesaian melalui mediasi dengan berbagai pertimbangan tentunya. Akan tetapi untuk ke depan membutuhkan payung hukum yang secara komprehensif mengatur mengenai proses penyelesaian perkara pidana melalui Alternative Dispute Resolution ( ADR) berbasis restorative justice secara lebih rinci dan tertata dalam KUHAP sebagai sumber hukum dalam beracara pidana di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ) , 3 (2), 144.
Hermann, D. H. J. (2017). Restorative Justice and Retributive Justice and Retributive Justice: An Oppor e Justice: An Opportunity for tunity for Cooperation or an Occasion for Conflict in the Search for Justice. Seattle Journal for Social Justice , 16 (1), 81.
Koto, Z. (2020). PROSPEKRIF PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DENGAN INDIKATOR YANG DAPAT TERUKUR MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT (Penerapan dan Pengembangannya di Lingkungan Polri) . https://www.bphn.go.id/data/documents/paparan_rj,_bphn,_01-12- 16,_rev..pdf
Menkel-Meadow, C. (2007). Restorative Justice: What is it and Does it Work? Annual Review of Law and Social Science Journal , 10.2.
No Title . (2020a). https://regional.kompas.com/read/2020/06/29/11324871/anak- laporkan-ibu-kandung-ke-polisi-kasat-reskrim-saya-enggak-mau-terima?page=all
No Title . (2020b). https://radarlombok.co.id/konflik-anak-dan-ibu-kandung- dimediasi.html
No Title . (2020c). https://regional.kompas.com/read/2020/07/04/18282581/kronologi-anak-dan-ibu-saling- melapor-ke-polisi-karena-rebutan-motor?page=all
No Title . (2020d). https://lintangnews.com/kasus-kekerasan-anak-terjadi-lpa-minta- polres-asahan-bertindak-cepat-tangkap-pelaku/
No Title . (2020e). https://hariansib.com/Berita-Terkini/LPA-Asahan-Dukung- Kepolisian-Ambil-Tindakan-Restorative-Justice-Pada-Kasus-Anak-Dibawah-Umur
No Title . (2020f). https://nkripost.com/pelaku-dan-korban-penganiayaan-anak- bawah-umur-di-asahan-sepakat-bedamai/
No Title . (2020g). https://www.beritamerdekaonline.com/2020/07/16/melalui- restorative-justice-polsek-mukomuko-selatan-damaikan-kasus-penganiayaan-ringan/
No Title . (2020h). https://bantenhits.com/2020/08/28/pertama-di-banten-kejari-lebak- terapkan-restorative-justice-kasus-penganiayaan-bocah-sd/
No Title . (2020i). https://www.cakaplah.com/berita/baca/58955/2020/09/15/kejari- pekanbaru-terapkan-restorative-justice-tersangka-penganiayaan-lolos-dari-jeratan-hukum
No Title . (2020j). https://riau.haluan.co/2020/09/14/kejari-kampar-kembali-berhasil- terapkan-keadilan-restorative-justice-perkara-penganiayaan-gegara-kucing/
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2, 2020, pp.233-249 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
No Title . (2020k). https://waspada.id/medan/kejari-terapkan-restorative-justice/
Pelikan, C. (2020). Balancing the debate: on the professionalisation and victim orientation in restorative justice. The International Journal of Restorative Justice , 3 (2), 298. https://doi.org/10.5553/IJRJ.000040
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, (2020).
Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, (2019).
Prayitno, K. P. (2012). Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia . Genta Publishing.
Shapland, Joanna, E. a. (2020). From victimisation to restorative justice: developing the offer of restorative justice. The International Journal of Restorative Justice , 3 (2), 195.
Suteki,. & Taufani, G. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktek) . Depok: Raja Grafindo Persada.
Tadjuddin, M. A. dan Y. Z. A. (2018). Protection of Papuan Native Children Conflicting with Lawthrough a Restorative Justice Approach. Musamus Law Review Journal , 1 (1), 9.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012).
Wulandari, C. (2018). Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice di Tingkat Kepolisian. Jurnal HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani , 8 (1), 94.
Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Yudisial , 5 (2), 230.
Zuhdi, M. H. (2018). Kearifan Lokal Suku Sasak sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok. Jurnal Mabasan , 12 (1), 70.