## PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Oleh: Rahayu Sehat Widodo 

## Abstrak
Implementasi  KTSP  memerlukan  sosok  seorang  guru  yang  memiliki kemampuan  manajerial  dan  integritas  professional  yang  tinggi,  serta demokratis  dalam  melaksanakan  proses  pembelajaran  di  kelas.  Guru profesional  akan  dapat  menyelenggarakan  proses  pembelajaran  dan penilaian  yang  menyenangkan  bagi  peserta  didiknya,  sehingga  dapat mendorong  tumbuhnya  kreativitas  belajar  pada  diri  peserta  didik. Kesiapan  guru  dalam  pelaksanaan  kurikulum  sangat  menentukan  minat dan  partisipasi  peserta  didik  dalam  pembelajaran.  Melalui    pelaksanaan dan  penyusunan  kurikulum  yang  sesuai  diharapkan  peserta  didik  tidak hanya dapat memiliki ilmu pengetahuan namun juga memiliki kesan yang mendalam  tentang  materi  pelajaran,  sehingga  dapat  membentuk  peserta didik  yang  cerdas,  terampil,  dan  berkarakter  sesuai  dengan  yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Kata Kunci: Profesionalisme guru, Implementasi KTSP

## A. Pendahuluan
Persoalan  pendidikan  bagi  sebuah  negara  haruslah dipandang sebagai persoalan yang penting, sebab keberhasilan dan kegagalan  pendidikan  dalam  sebuah  negara  mempunyai  pengaruh yang  signifikan  bagi  perkembangan  sumberdaya  manusia  sebagai generasi  penerus  bangsa.  Maka  tidak  aneh  jika  ada  pernyataan kegagalan  pendidikan  dalam  sebuah  negara  dapat  menyebabkan runtuhnya  sebuah  negara,  sebab  generasi  sumberdaya  manusia sebagai  generasi  penerus  bangsa  memiliki  sumberdaya  manusia yang rendah.
Hal  ini  sudah  banyak  disadari  oleh  negara-negara  maju maupun yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Kenyataan ini  terlihat  dari  banyaknya  dana  APBN  yang  di  alokasikan  untuk mengembangkan  pendidikan.  Sedangkan  kenyataan  lain  yang menunjukkan  keseriusan  pemerintah  dalam  memajukan  dunia pendidikan  yaitu  adanya  penelitian-penelitian  guna  mencari penyebab  gagal  atau  belum  berhasilnya  pendidikan  di  Indonesia. Bahkan  setiap  ganti  pemerintah  atau  ganti  Menteri  pemerintah menetapkan kebijakan baru yang dianggapnya mampu memajukan dunia  pemdidikan.  Dalam  upaya  meningkatkan  mutu  pendidikan
 Guru SMAN 1 Permata Kabupaten Bener Meria, Provinsi Aceh
nasional,  pemerintah  khususnya  melalui  Departemen  Pendidikan Nasional  terus  menerus  berupaya  melakukan  berbagai  perubahan dan  pembaharuan  dalam  sistem  pendidikan  nasional,  terutama dalam  bidang  kurikulum.  Dimana  dalam  bidang  kurikulum  mulai dekade Tahun 2005 sudah mengalami 2 kali perubahan kurikulum dari  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK)  ke  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam mempersiapkan KTSP Dinas  Pendidikan  daerah  harus  benar-benar  siap  menghadapi  dan menyongsong  pelaksanaan  implementasi  KTSP  tersebut  karena sebagian  besar  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  implementasi Standar  Nasional  Pendidikan  dilaksanakan  oleh  sekolah  atau daerah.  Sekolah  harus  menyusun  kurikulum  tingkat  satuan pendidikan  (KTSP)  yang  terdiri  dari  tujuan  pendidikan  tingkat satuan  pendidikan,  struktur  dan  muatan  KTSP,  kalender pendidikan,  dan  silabus  dengan  cara  melakukan  penjabaran  dan penyesuaian Standar Isi yang ditetapkan dengan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dan Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006
Hal  ini  tentu  akan  berdampak  kepada  keprofesionalisme seorang  guru  dalam  menyesuaikan  diri  untuk  menerapkan kurikulum  yang  telah  diberlakukan  oleh  pemerintah  tersebut. Berkaitan  dengan  pemberlakuan  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan  (KTSP)  sekolah    berkewajiban  dan  berwenang  untuk menyusun  kurikulum  sendiri  yang  melibatkan  guru,  kepala sekolah, kominte sekolah, dan dewan pendidikan setempat. Hal ini sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Mulyasa  (2006:8) KTSP  merupakan  singakatan  dari  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan, yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat  setempat,  dan  karakteristik  peserta  didik.    Dengan demikian  tidak menutup kemungkinan masih banyak seorang guru maupun  sekolah  yang  belum  mampu  untuk  menyusun  kurikulum tersebut.
Kurikulum KTSP menuntut keprofesionalisme dan kreatifitas  seorang  guru  dalam  menyusun  model  pendidikan  yang sesuai  dengan  kondisi  lokal.  Sementara  itu    berkaitan  dengan faktor  guru  masih  terdapat  anggapan  di  masyarakat  bahwa siapapun  dapat  mengajar  sehingga  tidak  merasa  perlu  untuk mendalami ilmu mengajar. Hal ini ada benarnya bagi mereka yang dapat  mengajar  dengan  sendirinya  tanpa  mempelajarinya.  Selain itu  sejauh  mana  pemahaman    seorang  guru  tentu  harus  memiliki nilai-nilai  pedagogi  dalam  diri  mereka.    Dengan  nilai-nilai pedagogi  yang  dimiliki  seorang  guru  tentu  akan  lebih memantapkan  keprofesionalismenya  sebagai  seorang  guru.
Berhubungan  dengan  pelaksanaan  KTSP  ini  guru  adalah merupakan    factor  yang  sangat    penting  karena  mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses dan hasil belajar.  Tugas guru tidak hanya  menyampaikan informasi  kepada peserta didik, tetapi lebih  dari  itu  seorang  guru  harus  mampu  menjadi  fasilitator  yang bertugas  memberikan  kemudahan  belajar  ( facilitate  of  learning) kepada  seluruh  peserta  didik,  agar  mereka  dapat  belajar  dalam suasana  yang  menyenangkan,  gembira,  penuh  semangat,  tidak cemas,  dan  berani  mengemukakan  pendapat  secara  terbuka  dan demokratis.

## B. Pembahasan

## 1. Profesionalisme Guru Kewarganegaraan
Profesi  guru  menurut  Undang-Undang  tentang  Guru  dan Dosen harus memiliki prinsip-prinsip profesional seperti tercantum pada pasal 5 ayat 1, yaitu;
”Profesi  guru  dan  dosen  merupakan  bidang  pekerjaan khusus  yang  memerlukan  prinsip-prinsip  profesional  sebagai berikut:
a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme
b) Memiliki  kualifikasi  pendidikan  dan  latar  belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
c) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
d) Mematuhi kode etik profesi.
e) Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas.
f) Memperoleh  penghasilan  yang  ditentukan  sesuai  dengan prestasi kerjanya.
g) Memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan  profesinya secara berkelanjutan.
h) Memperoleh  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan tugas profesisionalnya.
i) Memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum”.
Profesionalisme  adalah  suatu  paham  yang  menciptakan dilakukannya  kegiatan-kegiatan  kerja  tertentu  dalam  masyarakat, berbekalkan  keahlian  yang  tinggi  dan  berdasarkan  rasa keterpanggilan  serta  ikrar  untuk  menerima  panggilan  tersebut dengan  semangat  pengabdian  serta  selalu  siap  memberikan pertolongan  kepada  sesama  yang  tengah  dirundung  kesulitan ditengah  gelapnya  kehidupan  (Wignjosoebroto,  1999).  Dengan demikian seorang profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang  diperoleh  melalui  sebuah  proses  pendidikan  maupun pelatihan yang khusus, dan disamping itu pula ada unsur semangat pengabdian  (panggilan  profesi)  didalam  melaksanakan  suatu
kegiatan  kerja.  Hal  ini  perlu  ditekankan  benar  untuk membedakannya  dengan  kerja  biasa  ( occupation )  yang  semata bertujuan  untuk  mencari  nafkah  dan  kekayaan  materiil  duniawi. Lebih lanjut Wignjosoebroto (1999) menjabarkan profesionalisme dalam  tiga  watak  kerja  yaitu, pertama bahwa  kerja  seorang profesional  itu  beritikad  untuk  merealisasikan  kebajikan  demi tegaknya  kehormatan  profesi  yang  digeluti,  dan  oleh  karenanya tidak  terlalu  mementingkan  atau  mengharapkan  imbalan  upah materiil; kedua bahwa  kerja  seorang  profesional  itu  harus dilandasi  oleh  kemahiran  teknis  yang  berkualitas  tinggi  yang dicapai  melalui  proses  pendidikan  dan/atau  pelatihan  yang panjang,  ekslusif  dan  berat; ketiga bahwa  kerja  seorang professional  dapat  diukur  dengan  kualitas  teknis  dan  kualitas moral  yang  harus  menundukkan  diri  pada  sebuah  mekanisme kontrol  berupa  kode  etik  yang  dikembangkan  dan  disepakati bersama  didalam  sebuah  organisasi  profesi.  Ketiga  watak  kerja tersebut  mencoba  menempatkan  kaum  profesional  (kelompok sosial  berkeahlian)  untuk  tetap  mempertahankan  idealisme  yang menyatakan  bahwa  keahlian  profesi  adalah  merupakan  panggilan jiwa yang bukan berorientasi  kepada materialistic melainkan suatu pengabdian  demi  kesejahteraan  manusia,  walaupun  dalam pengamalan  profesi  tersebut  menerima  imbalan,  yang  jelas  akan berbeda  nilainya  dengan  pemberian  upah  yang  hanya  pantas diterimakan bagi para pekerja upahan saja.
Sebagaimana  lazimnya  semua  mata  pelajaran,  mata pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  memiliki  visi,  misi, tujuan,  dan  ruang  lingkup  isi.    Visi  mata  pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan    adalah terwujudnya  suatu  mata  pelajaran  yang berfungsi  sebagai  sarana  pembinaan  watak  bangsa    ( nation  and character building ) dan pemberdayaan warga negara. Adapun misi mata  pelajaran  ini  adalah  membentuk  warga  negara  yang  baik, yakni  warga  negara  yang  sanggup  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Adapun tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah mengembangkan kompetensi sebagai berikut:
1. Memiliki  kemampuan  berfikir  secara  rasional,  kritis,  dan kreatif,  sehingga  mampu  memahami  berbagai  wacana kewarganegaraan.
2. Memiliki ketrampilan intelektual dan keterampilan
berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab.
3. Memiliki  watak  dan  kepribadian  yang  baik,  sesuai  dengan norma-norma  yang  berlaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat dan bernegara.
Rumusan  tujuan  tersebut  sejalan  dengan  aspek-aspek kompetensi  yang  hendak  dikembangkan  dalam  pembelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan.  Aspek-aspek  kompetensi  tersebut mencakup  pengetahuan  kewarganegaraan  ( civic  knowledge ), keterampilan  kewarganegaraan  ( civic  skills ),  dan  watak  atau karakter kewarganegaraan ( civic dispositions ).
Dengan demikian seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki  pengetahuan  kewarganegaraan  yang  baik,  terutama pengetahuan di bidang politik, hukum, dan moral dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Selanjutnya  seorang  warganegara diharapkan  memiliki  keterampilan  secara  intelektual  maupun secara  partisipatif  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  negara.  Pada akhirnya,  pengetahuan  dan  keterampilannya  itu  akan  membentuk suatu watak atau karakter yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari. Watak, karakter, sikap atau kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik itu misalnya  sikap  religius,  toleran,  jujur,  adil,  demokratis, menghargai  perbedaan,  menghormati  hukum,  menghormati  hak orang  lain,  memiliki  semangat  kebangsaan  yang  kuat,  memiliki rasa kesetiakawanan sosial, dan lain-lain. 2. Kedudukan Kurikulum Dalam Pendidikan
Pendidikan  yang  diberikan  orang  tua  kepada  anaknya disebut  pendidikan  informal  karena  sifat-sifatnya  yang  tidak formal,  tidak  memiliki  rancangan  yang  konkret  dan  ada  kalanya juga tidak disadari. Pendidikan tersebut tidak memiliki kurikulum formal dan tertulis. (Sukmadinata, 1997 : 1)
Pendidikan dalam lingkungan sekolah lebih bersifat formal. Guru sebagai pendidik di sekolah telah dipersiapkan secara formal dalam  lembaga  pendidikan  guru.  Ia  telah  mempelajari  ilmu, keterampilan,  dan  seni  sebagai  guru.  Ia  juga  telah  dibina  untuk memiliki kepribadian sebagai pendidik. Lebih dari itu mereka juga telah  diangkat  dan  diberi  kepercayaan  oleh  masyarakat  untuk menjadi  guru,  bukan  sekedar  dengan  surat  keputusan dari  pejabat yang  berwenang,  bukan  sekadar  dengan  surat  keputusan  dari pejabat  yang  berwenang,  tetapi  juga  dengan  pengakuan  dan penghargaan  dari  masyarakat.  Guru  melaksanakan  tugasnya sebagai  pendidik  dengan  rencana  dan  persiapan  yang  matang. Mereka  mengajar  dengan  tujuan  yang  jelas,  bahan-bahan  yang telah disusun secara sistematis dan rinci, dengan cara dan alat-alat yang  telah  dipilih  dan  dirancang  secara  cermat.  Di  sekolah  guru melakukan  interaksi  pendidikan  secara  berencana  dan  sadar. Dalam  lingkungan  sekolah  telah  ada  kurikulum  formal,  yang bersifat  tertulis.  Guru-guru  melaksanakan  tugas  mendidik  secara
formal, karena itu pendidikan yang berlangsung di sekolah sering disebut pendidikan formal.(Sukmadinata,1997:1-2).
Adapun  karakteristik  pendidikan  formal  meliputi:  (1) pendidikan formal memiliki rancangan pendidikan atau kurikulum tertulis  yang  tersusun  secara  sistematis,  jelas,  dan  rinci;  (2) dilaksanakan  secara  formal,  terencana,  ada  yang  mengawasi  dan menilai; (3) diberikan oleh pendidik atau guru yang memiliki ilmu dan  keterampilan  khusus  dalam  bidang  pendidikan;  (4)  interaksi pendidikan  pendidikan  berlangsung  dalam  lingkungan  tertentu, dengan  fasilitas  dan  alat  serta  aturan-aturan  permainan  tertentu pula. (Sukmadinata, 1997: 2).
Dengan  demikian  rancangan  atau  kurikulum  formal  dan tertulis merupakan ciri utama pendidikan di sekolah. Dengan kata lain,  kurikulum  merupakan  syarat  mutlak,  hal  ini  berarti  bahwa kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan atau pengajaran. (Sukmadinata,1997: 3). Untuk itu pengembangan dan  penyusunan  silabus  yang  dilakukan  oleh  guru  harus berpedoman  pada  empat  komponen  sebagaimana  dikemukakan oleh  Tyler  dalam  Miller  and  Seller  (1985)  bahwa  kurikulum  dan perencanaannya  (silabus)  harus  dilihat  dari  empat  komponen utama yaitu: (1) tujuan; (2) isi atau materi pokok; (3) metode atau prosedur;  dan  (4)  evaluasi.    Komponen-komponen  tersebut  tidak bisa berdiri sendiri-sendiri ,dalam pelaksanaannya karena tiap-tiap komponen  berhubungan  erat  dengan  komponen  lainnya,  seperti komponen tujuan bertalian erat dengan komponen bahan pelajaran, proses  belajar  mengajar  dan  penilaian.  Kesemuanya  harus dilaksanakan  secara  keseluruhan  Misalnya  tujuannya  adalah psikomotor,  maka  mulai  dari  pemilihan  bahan  adalah  sesuai dengan  tujuannya  yaitu  psikomotor  demikian  juga  proses  belajar mengajar  dan  penilaiannya  juga  harus  psikomotor.  Jadi    tidak mungkin  tujuan  dari  suatu  pelajaran    berbeda  dengan  komponen- komponen  lainnya  dalam  suatu  pengembangan    kurikulum.  Maka dengan  demikian  di  dalam  pengembangan  kurikulum  apabila  ada perubahan  atau  pengutamaan  suatu  komponen  maka    dengan sendirinya akan  mempengaruhi keseluruhan kurikulum.
Setiap  pendidikan diarahkan  pada  pencapaian tujuan-tujuan tertentu,  apakah  berkenaan  dengan  penguasaan  pengetahuan, pengembangan  pribadi,  kemampuan  sosial,  ataupun  kemampuan bekerja.  Untuk  menyampaikan  bahan  pelajaran,  ataupun kemampuan-kemampuan tersebut diperlukan metode penyampaian serta  alat-alat  bantu  tertentu.  Untuk  menilai  hasil  dan  proses pendidikan,  juga  diperlukan  cara-cara  dan  alat-alat  penilaian tertentu  pula.  Keempat  hal  tersebut,  yaitu  tujuan,  bahan  ajar,
metode-alat,  dan  penilaian  merupakan  komponen-komponen utama kurikulum (Sukmadinata : 1997: 3).
Dengan  berpedoman  pada  kurikulum,  interaksi  pendidikan antara  guru  dan  siswa  berlangsung  dalam  ruang  hampa,  tetapi selalu  terjadi  dalam  lingkungan  tertentu,  yang  mencakup  antara lain  lingkungan  fisik,  alam,  sosial  budaya,  ekonomi,  politik,  dan religi.  Kurikulum  mempunyai  kedudukan  sentral  dalam  seluruh proses    pendidikan.  Kurikulum  mengarahkan  segala  bentuk aktivitas  pendidikan  demi  tercapainya  tujuan-tujuan  pendidikan. Menurut  Mauritz  Johnson  (1967:130)  kurikulum  “prescribes  ( or at  least  anticipates ) the  result  of  instruction ”.  Kurikulum  juga merupakan  suatu  rencana  pendidikan  memberikan  pedoman  dan pegangan  tentang  jenis,  lingkup,  dan  urutan  isi,  serta  proses pendidikan.  Di  samping  kedua  fungsi  itu,  kurikulum  juga merupakan  suatu  bidang  studi,  yang  ditekuni  oleh  para  ahli  atau spesialis  kurikulum,  yang  menjadi  sumber  konsep-konsep  atau memberikan  landasan-landasan  teoritis  bagi  pengembangan kruikulum berbagai institusi pendidikan.

## 3. Implementasi  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Di dalam pelaksanaan KTSP diversifikasi kurikulum sangat dimungkinkan, artinya kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan  dengan  keragaman  kondisi  dan  kebutuhan  baik  yang menyangkut  kemampuan  atau  potensi  siswa  dan  lingkungannya.
Diversifikasi kurikulum diterapkan dalam upaya untuk menampung  tingkat  kecerdasan  dan  kecepatan  siswa  yang  tidak sama.  Oleh  sebab  itu  Implementasi  KTSP  menuntut  kemampuan guru  kewarganegaraan  untuk  mengembangkan  silabus  sesuai dengan  kondisi  dan  kebutuhannya,  dan  penyusunannya  dapat melibatkan  instansi  yang  relevan  di  daerah  setempat,  misalnya instansi pemerintah, swasta, perusahaan dan perguruan tingggi.
Sehubungan dengan pengembangan KTSP, guru pendidikan kewarganegaraan  dalam  meningkatkan  kualitas  pembelajaran pendidikan  kewarganegaraan  harus  memiliki  hal-hal  sebagai berikut:
a. Seorang  Guru  Pendidikan  Kewarganegaraan  harus  mampu menyampaikan  keahliannya  untuk  semua  peserta    didiknya. Kegiatannya  berdasarkan  keyakinan  bahwa  semua  peserta didik  dapat  belajar.  Dia  akan  memperlakukan  peserta didiknya  sama,  namun  mengetahui  perbedaan  peserta didiknya  satu  dengan  yang  lainnya,  sehingga  dapat memperlakukan  mereka  sama  berdasarkan  perbedaan  yang telah  diketahuinya.  Dia  akan  menyesuaikan  kegiatannya berdasarkan  observasi  serta  tentang  pengetahuannya  akan
minat, kecakapan, kemampuan, ketrampilan, ilmu
pengetahuan,  lingkungan  keluarga  serta  huungan  satu  sama lainnya  diantara  sesama  peserta  didik.  Guru  yang  berhasil akan  memahami  bagaimana  peserta  didik  berkembang  dan belajar.  Dia  akan  mempergunakan  teori  kognisi  dan intelegensi  dalam  kegiatannya.  Dia  sadar  bahwa  siswanya akan  berperilaku  sesuai  dengan  kontek  yang  dipengaruhi budaya. Dia akan mengembangkan kemampuan kognitif dan menghormati cara peserta didik belajar. Yang sangat penting adalah  mendorong self-esteem, motivasi,  karakteristik, bertanggung terhadap masyarakat, respek terhadap perbedaan  individu,  budaya,  kepercayaan  dan  ras  dari peserta didiknya.
b. Seorang  Guru  Pendidikan  Kewarganegaraan  harus  mampu memahami  bidang  ilmu  keahlian  yang  akan  diajarkannya dan menghargai bagaimana pengetahuan tersebut diciptakan, diorganisasikan,  dihubungkan  dengan  ilmu  pengetahuan lainnya  serta  diterapkan  dalam  dunia  nyata.  Dengan  tidak melupakan kebijaksanaan dari budaya dan disipln ilmu, serta mengembangkan  kemampuan  menganalisa  dari  peserta didiknya.  Guru  yang  berhasil  akan  mengetahui  bagaimana cara menyampaikan ilmu  keahliannya kepada peserta didik. Mereka  akan  tahu  mana  yang  sulit  diterima  oleh  peserta didik,  sehingga  akan  menyampaikannya  dengan  cara  yang dapat diterima. Cara mereka mengajar akan memungkinkan bahan  ajar  diterima  peserta  didik  dengan  baik  karena mempunyai  srategi  mengajar  yang  telah  dikembangkannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang bervariasi untuk memecahkan  massalah  yang  sesuai  dengan  kemampuan peserta didik.
c. Seorang  Guru  Pendidikan  Kewarganegaraan  harus  mampu menciptakan,  memperkaya,  memelihara  dan  menyesuaikan cara  mengajarnya  untuk  menarik  dan  memelihara  minat peserta  didik  dalam  mempergunakan  waktu  mengajar sehingga mengajarnya efektif. Mereka juga akan memberikan pertolongan dalam proses belajar dan mengajar kepada  peserta  didik  dan  teman  sejawatnya.  Guru  yang berhasil  akan  tahu  cara  mana  yang  tepat  yang  dapat dilakssanakan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Mereka  juga  akan tahu bagaimana mengatur peserta didikagar dapat mencapai tujuan  mengajar  yang  diinginkan  serta  mereka  akan  tahu mengarahkan  peserta  didik  untuk  sampai  pada  lingkungan belajar yang menyenangkan. Mereka memahami bagaimana memotivasi  peserta  didik  termasuk  bagaimana  cara
mengatasi  apabila  peserta  didik  menemui  kegagalan. Pengajar  yang  berhasil  akan  juga  memahami  kemajuan peserta  didikdalam  belajar  baik  secara  perorangan  ataupun secara umum dalam kelasnya. Memahami bermacam-macam cara evaluasi untuk mengetahui perkembangan peserta didik serta  bagaimana  mengkomunikasikan  keberhasilan  ataupun kegagalan peserta didik kepada orang tua peserta didik.
d. Guru Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu menjadikan dirinya sebagi  model dari hasil pendidikan yang akan  dijadikan  contoh  oleh  peserta  didiknya,  baik keberhasilan  dari  ilmu  pengetahuannya  ataupun  cara mengajarnya.  Seperti,  keingintahuannya,  kejujurannya, keramahannya,  keterbukaannnya,  mau  berkorban  dalam mengembangkan  peserta  didik  ataupun  hal  lain  yang berkaitan  dengan  karakteristik  pengajar  yang  lainnya.  Guru yang berhasil akan memanfaatkan ilmu tentang
perkembangan  individu,  keahlian  dalam  bidang  ilmu  dan mengajarnya, serta tentang peserta didiknya dalam penilaian dan  kepercayaannya  bahwa  cara  inilah  yang  terbaik  untuk dilakukann  dalam  proses  mengajar.  Untuk  keberhasilan proses  mengajarnya  seorang  guru  akan  selalu  memikirkan dan  mengembangkan  keberhasilan  cara  mengajarnya  serta selalu  menghubungkannya  dengan  kehidupan  sehari-hari yang sesuai dengan teori, ide, ataupun faktanya.
e. Guru Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu berkontribusi  serta  bekerja  sama  dengan  teman  sejawatnya tentang  seluruh  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  proses belajar  dan  mengajar,  seperti  :  pengembangan  kurikulum, pengembangan  staf  lainnya  selain  pengajar,  ataupun kebijakan  lainnya  dari  seluruh  institusi  pendidikan.  Mereka akan  menilai  perkembangan  institusinya  serta  sumber  lain yang  tersedia  dalam  menunjang  perkembangan  pendidikan sesuai  kebutuhan  masing-masing.  Pengajar  yang  berhasil selalu  mendapatkan  cara  yang  terbaik  dalam  berhubungan degan  teman  sejawatnya  untuk  produktivitas  hasil pendidikan secara menyeluruh.

## C. Penutup
Implementasi  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan (KTSP)  pada  tahun 2006 telah dilaksanakan di seluruh sekolah di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, komitmen pelaksanaan KTSP tersebut harus dilakukan oleh masing-masing sekolah yang ada di Indonesia  sebagai  upaya  pengembangan  sumber  daya  manusia ( human  resource ).  Pengembangan  sumber  daya  manusia  ( human
resource )  yang  dilakukan  secara  sistematis,  pragmatis  dan berjenjang.  Sebagaiman  yang  dikemukakan  Tilaar  (1997:32) Pendidikan  pada  saat  ini  dihadapkan  pada  tuntutan  tujuan  yang semakin  canggih,  semakin  meningkat  baik  ragam,  lebih-lebih kualitasnya.  Agar  pendidikan  bisa  berfungsi  dan  mencapai  tujuan seperti  dirumuskan  dalam  undang-undang  tersebut,  maka pendidikan  harus  ”diadministrasikan”,  atau  dikelola  dengan mengikuti ilmu administrasi.
Pengadministrasian dalam pembelajaran  salah  satunya  adalah  penyusunan  silabus  yang disusun oleh setiap guru dalam proses pembelajaran sebagai acuan garis-garis  besar  materi  pelajaran  yang  akan  dijabarkan  ke  dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan dan penyusunan  silabus  yang  dilakukan  oleh  guru  harus  berpedoman pada  empat  komponen  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Tyler
(1994)  bahwa  kurikulum  dan  perencanaannya  (silabus)  harus dilihat  dari  empat  komponen  utama  yaitu:  (1)  tujuan;  (2)  isi  atau materi pokok; (3) metode atau prosedur; dan (4) evaluasi.
Sehubungan dengan pengembangan KTSP, guru kewarganegaraan  dalam  meningkatkan  kualitas  pembelajaran kewarganegaraan  harus  memiliki  hal-hal  sebagai  berikut:  (1) Seorang  Guru  Pendidikan  Kewarganegaraan  harus  mampu menyampaikan  keahliannya  untuk  semua  peserta    didiknya;  (2) Seorang  Guru  Pendidikan  Kewarganegaraan  harus  mampu memahami  bidang  ilmu  keahlian  yang  akan  diajarkannya  dan menghargai bagaimana pengetahuan tersebut diciptakan, diorganisasikan,  dihubungkan  dengan  ilmu  pengetahuan  lainnya serta diterapkan dalam dunia nyata; (3)  Seorang Guru Pendidikan
Kewarganegaraan  harus  mampu  menciptakan,  memperkaya, memelihara  dan  menyesuaikan  cara  mengajarnya  untuk  menarik dan memelihara minat peserta;(4) Guru Pendidikan Kewarganegaraan  harus  mampu  berkontribusi  serta  bekerja  sama dengan teman sejawatnya tentang seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar dan mengajar. Dalam mengatasi kegagalan guru dalam mengimplementasikan  KTSP  mengakibatkan  ketidakberhasilan peserta  didik  dalam  mencapai  tujuan  pembelajaranleh  karena  itu seorang  guru  pendidikan  kewarganegaraan  harus  mampu  untuk menguasai  kompetensi-kompetensi  yang  diharapkan  dalam menunjang implementasi KTSP.

## Daftar Pustaka
Direktorat  Pendidikan Menengah  Umum,  2002.  Konsep  Dasar
Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup Melalui
Pendekatan  Pendidikan  Berbasis  Luas  dan  Pelaksanaan  di SMU , Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Miller  J.P.  and  M.  Seller.  1985. Curriculum:persective  and practise . Longman: New York and London Meter,  Gede  I.  1999. Hubungan  antara  Kemampuan  Akademik, Moivasi  Kerja  dan  Minat  Menjadi  Guru  dengan Profesionalisme  Guru  pada  Sekolah  Dasar  Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng . Thesis Malang. PPS – UM Mulyasa,  E.  2005. Menjadi  Guru  Profesional  Menciptakan Pembelajaran  Kreatif  dan  Menyenangkan ,  Bandung: Remaja  Ros  Tirtahardja,  Umar  dan  La  Sula.  2000. Pengantar  Pendidikan .  Jakarta:  Penerbit  Rineka  Cipta dakarya. Nasution,  S.  1989. Kurikulum  dan  Pengajaran .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Nasution, S. 2003. Asas-asas Kurikulum . Jakarta: Bumi Aksara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan . Undang-Undang  no  14  Tahun  2005, tentang  Guru  dan  Dosen sebagai Tenaga Profesi
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor:  20  Tahun  2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional . Sanjaya  W.  2005. Pembelajaran  dan  Implementasi  KTSP .
Jakarta:Prenada Media
Syaodih,  N.  S.  1997. Pengembangan  Kurikulum:  Teori  dan
Praktek . Bandung: Remaja Rosdakarya. Tilaar,  H.A.R.  1990. Pendidikan  Dalam  Pembangunan  Nasional Menyonsong Abad XXI . Jakarta: Balai Pustaka