INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5653-5666 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangungan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Klablim, Klaurung, Kota Sorong
Philipus Sinay 1 ✉ , Edward Clan 2 , Agus Edowai 3
Manajemen , Universitas Kristen Papua
Email: edowaiagus45@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  untuk mengkaji evaluasi  pelaksanaan  program  pembangunan  dan  pemberdayaan terhadap masyarakat di kelurahan klablim. Metode penelitian yang digunnakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Informen dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Sumberdata yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunaka adalah obserfasi, wawancara, dan review. Teknis analisis data yang dipakai adalah kategorisasi, interpretasi induksi, dan verifikasi data. Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  evaluasi pelaksanaan program pembangunan dan  pemberdayaan    masyarakat    di  kelurahan  klablim    berjalan    dengan    baik    sesuai    kebijakan pemerintah kelurahan.  Program  pembangunan  kelurahan  yang  sudah  terimplementasi,  dalam pembangunan  fisik  terdapat  beberapa  program  yaitu  Pembangunan  Gedung  PAUD,  Rehab  Berat Posyandu, Umum Kelurahan Klablim, Perkerasan Jalan, Peningkatan Rabat Beton, Pengadaan Jaringan Sumur Bor, Pengaspalan Jalan Kelurahan Lingkar Klablim, Pengadaan Embung,  Pembangunan Balai Pertemuan Rt dan program – program  lainnya. Pembangunan  non fisik  atau  pemberdayaan  meliputi program  Dana  Bergulir  dan  Program  Ekonomi  Produktif.  Hal  tersebut  merupakan  proses pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan klablim pada tahun 2023.
Kata Kunci: Evaluasi, Pembangunan, Pemberdayaan

## Abstract
The aim was to examine the evaluation of the implementation of the development and empowerment program for the community in Klablim sub-district. The research method used in the research is a descriptive qualitative method. The informants in this study were 10 people consisting of sub-district heads using the purposive sampling method. The data sources used are primary data and secondary data. The data collection techniques used were observation, interviews and reviews. The data analysis techniques used are categorization, induction interpretation, and data verification. The research results show  that  the  evaluation  of  the  implementation  of  development  and  community  empowerment programs in Klablim sub-district is going well in accordance with sub-district government policies. The sub-district development program  that  has  been  implemented,  in  terms  of  physical  development, there  are  several  programs,  namely  Construction  of  PAUD  Buildings,  Heavy  Rehabilitation  of Posyandu, Klablim Sub-District General, Road Paving, Increasing Concrete Rebates, Procurement of Drilled  Well  Networks,  Paving  of  Klablim  Ring  Sub-District  Roads,  Procurement  of  Reservoirs, Construction  of  Meeting  Halls  RT  and  other  programs.  Meanwhile,  non-physical  development  or empowerment includes the Revolving Fund program and the Productive Economy Program. This is a development process that has been implemented by the Klablim sub-district government in 2023. Keywords: Evaluation, Development, Empowerment

## PENDAHULUAN
Evaluasi  program  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  kelurahan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk melihat kembali dampak dan sebab – sebab dari  program-  program  yang  telah  diimplementasikan  di  kelurahan  dengan  cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan  ketepatan  sasan  atau  kriteria  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Dalam rangka mengentaskan kemiskinan serta berkesinambungan untuk meningkatkan derajat kesejhateraan  masyarakat  dalam  rangka  menunjang  tercapainya  masyarakat  adil  dan makmur dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat untuk mendorong tumbuhnya prakasa dan  kreatifitas  lokal.  Pembangunan  dan  pemberdayaan  juga  merupakan  upaya  untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  yang  dilaksanakan  secara  berencana  dan menyeluruh  yang  meliputi  semua  segi  kehidupan.  Manajemen  pembangunan  dan pemberdayaan  Indonesia  mengikuti  pola  teori  manajemen  modern.  Dalam  teori manajemen  modern ada tiga kegiatan besar dalam pembangunan dan pemberdayaan yaitu,  perencanaan,  pelaksanaan,  serta  pemantauan  dan  pengawasan  (Sri  Subekti  dkk, 2019)
Perencanaan  pembangunan  dan  pemberdayaan  diselenggarakan  berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan salah satu sarana, baik  bagi  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  kelurahan  untuk  menterjemahkan sistem  pembangunan  dan  pemberdayaan  yang  bersifat  partisipatif.  Pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat kelurahan juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk belajar mempromosikan dari sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek dari pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  kelurahan  menjadikan  masyarakat  semakin  mandiri,  dalam artian masyarakat mampu mengoganisir diri untuk memobilisasikan sumberdaya yang ada di  lingkungan,  masyarakat  diberi  kesempatan  untuk  berpendapat,  mengidentifikasikan kebutuhan,  berkompetisi,  mengambil  keputusan  dan  melaksanakan  kegiatan  dengan semangat swadaya dan keterbukaan (Handini, 2019)
Pembangunan  dan  perberdayaan  masyarakat  kelurahan  merupakan  koreksi terhadap sistem pemberdayaan terdahulu, yang pada umumnya dinilai bersifat sentralistik. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan diharapkan dapat menjadi suatu sistem program yang memungkinkan segala bentuk pembangunan dan pemberdayaan dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh pelaku dan komponen bangsa.
Dalam  otonomi  daerah  yang  dilaksanakan  di  seluruh  indonesia  berdasarkan  UU Nomor.  32  Tahun  2023  tentang  pemerintah  Kawasan  ini  menjelaskan  bahwa  kawasan perkotaan, yang ditetapkan sebagai daerah otonom, mempunyai hak dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan tersendiri dan UU No. 33 Tahun 2023 tentang perimbangan Keungan antara Perintah Pusat dan Daerah, yang mana Pemerintah Pusat memberikan peluang yang seluas- luasnya kepada Pemerintah Daerah  dan  perangkatnya  untuk  terus  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Seiring dengan disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2023 tersebut maka perintah Daerah berupaya mendorong terlaksananya sistem pembangunan  yang  bersifat  partisipatif,  dengan  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  mengartikulasikan  aspirasinya  dalam  pembangunan,  dimana pemerintah Daerah melalui sistem perencanaan yang strategis, baik dan sistematis akan bersinergi dengan sistem pembangunan partisipatif tersebut.
Secara  umum  bahwa  visi  dari  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat kelurahan adalah terwujudnya masyarakat mandiri dan sejahtera. Mandiri berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilissi sumber daya yang ada dilingkungan,dan sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya dalam otonomi desa juga berarti  memberi  ruang  yang  luas  bagi  inisiatif  dari  kelurahan.  Kebebasan  untuk
membentuknya diri sendiri dan keterlibatan semua masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan dalam berskala kelurahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan  dan  juga  kegiatan-  kegiatan  lain  yang  dampaknya  akan  dirasakan masyarakat secara lansung.
Pemerintah  kelurahan  klablim  telah  merumuskan  Pelaksanaan  Program Pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  Kelurahan  klablim  berdasarkan  amanah Undang- undang No 6 Tahun 2023, Bagian Kesatu Tentang Pembangunan kelurahan pada pasal 79 ayat 1 bahwa pemerintah kelurahan menyusun perencanan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan 2 perencanaan pembangunan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Rt secara berjangka meliputi; Rencana jangkah menengah kelurahan untuk jangka waktu 6 tahun, Rencana Pembangunan tahunan kelurahan merupakan  penjabaran dari rencana pembangunan jangkah menegah kelurahan untuk jangka satu tahun.
Dalam  merealisasikan  kesejahteraan  sosial  bagi  masyarakat  dalam  upaya menanggulagi kemiskinan dan mendorong pembangunan di Kelurahan, masyarakat perlu terlibat  lansung  mulai  dari  perencanaan  kegiatan,  pembangunan,  pelaksanaan, pengawasan  hingga  pemiliharaan.  Maka  dari  itu  pemerintah  Kelurahan  klablim  telah merumuskan  program  pembangunan  dan  pemberdayaan  di  tuangkan  dalam  Rencana Pembangunan tahunan Kelurahan atau disebut Rencana Kerja Pemerintah kelurahan (RKP Kelurahan).  Dapat  melihat  pada  tabel  dibawah  ini  berdasarkan  rancangan  kerja pemerintah Kelurahan klablim untuk tahun 2014 memiliki 2 bidang:  Pembangunan dan Pemberdayaan.

## METODE PENELITIAN
A. Jenis  Penelitian      Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah deskriptif  yaitu  prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan tentang makna dari topik yang menjadi permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, deskriptif yaitu menjelaskan atau  menggambarkan  tentang  Kebijakan  pemeri  ntah  daerah  dalam  pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat kelurahan (studi di Kelurahan Klablim Distrik Klablim  Kota Sorong).
B. Informan Penelitian; informan penelitian atau sampel yakni  Kepala Kelurahan, badan permusyawarah kelurahan dan juga tokoh Masyarakat.
C. Teknik Analisis Data; Analisis data kualitatif menurut Boglan dan Biglen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milah menjadi satu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan
pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Heryana, 2018). Setiap data yang diperoleh tersebut  akan  di  interprestasikan  untuk  menggambarkan  keadaan  dengan  mengacu pada kajian teori dan kajian  pustaka.  Teknik analisis  data menggunakan empat cara yaitu: a)  Kategorisasi; Kategorisasi mengacu pada proses analisis data sistematis yang melibatkan  klasifikasi  data  yang  dikumpulkan  diikuti  dengan  interpretasinya;  b) Interpretasi; Interpretasi data adalah  proses memberikan signifikansi pada pola  atau keteraturan yang  diidentifikasi  dalam suatu  penelitian; c)   Induksi  Penalaran  induktif adalah proses kognitif yang melibatkan penarikan kesimpulan umum dari pengamatan khusus;  c)  Triangulasi; Triangulasi adalah teknik  pengumpulan  data yang melibatkan integrasi  beberapa  metode  pengumpulan  data  dan  sumber  data  yang  sudah  ada sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program pembangunan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah program  yang bertujuan untuk memajukkan taraf hidup masyarakat  guna mempermudah aktifitas-aktifitas  masyarakat  seperti  pembangunan  jalan    lingkar  kelurahan  dan pembangunan gedung demi kenyamanan dalam proses  aktifitas. Dan juga menanggulangi kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  dalam  mendorong  perekonomian masyarakat. Secara konseptual   pembangunan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu  masyarakat  sehingga  mereka  dapat  mengaktualisasikan  jati  dirinya,  harkat      dan martabat   secara   maksimal   untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.
Dalam  hal  pembangunan  kelurahan  dan  pemberdayaan  masyarakat  kelurahan berdasarkan rancangan  kerja  pemerintah  Kelurahan  tahun 2023, Pemerintah  Kelurahan Klablim  memiliki 4  bidang pemerintahan, yaitu: 1) Bidang Pemerintahan Dan Pelayanan Umum; 2) Bidang Perekonomian Dan Pembangunan; 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 4) Bidang Tramtib.  Tetapi dalam penilitian ini peniliti mengambil dua bidang sebagai bahan penilitian berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja  kelurahan klablim tahun 2023. Penelitian   ini  bertujuan   untuk  mengukur kegagalan  dan     keberhasilan dari program pembangunan dan pemberdayaan yang sudah terimplementasi di Kelurahan Klablim,Distrik Klaurung, Kota Sorong,  Provinsi Papua Barat Daya.
Dari bidang pembangunan kelurahan, peneliti telah meneliti dari dua bidang yaitu bidang  pembangunan  dan  bidang  pemberdayaan  masyrakat.  Proses  pembangunan infrastruktur  dari  Pemerintah  kelurahan  klablim  dilakukan  bersama  dengan  masyarakat
secara  gotong-  royong.  Hal  ini  sesuai  ciri-ciri  masyarakat  yang  membangun  wilayahnya secara gotong-royong. Masyarakat merupakan pelaksanaan utama dalam pembangunan infrastruktur,  sehingga  masyarakat  mempunyai  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan pembangunan    infrastrutur  yang  berasal  dari  pemrintah  kelurahan.  Tanggung  jawab masyarakat  dalam    pembangunan  infrastruktur  dilakukan  dengan  cara  gotong  royong bahu-membahu  menyelesaikan  pembangunan  infrastruktur  yang  sedang  berlangsung. Pemerintah  kelurahan  klablim  tidak  hanya  berfokus  pada  pembangunan  infrastrukutur tetapi pemberdayaan masyarakat Kelurahan juga merupakan program pemrintah kelurahan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan dan mengatasi kemiskinan.
Program Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan berjalan dengan baik.  Untuk  dapat  mengetahui  keberhasilan  suatu  program  yang  telah  dilaksanakan, terdapat indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur yang gambarkan dalam sistem pembangunan menurut Sahroni (2014:59), bahwa pembangunan adalah proses sistematik paling tidak terdiri atas tiga unsur: Pertama; adanya input, yaitu bahan masukan konversi; Kedua, adanya proses konversi, yaitu wahana untuk “Mengelola” bahan masukan; Ketiga, adanya output yaitu Sebagai hasil dari proses konversi yang dilaksanakan. Hal ini peniliti menggambarkan  tig  aunsur  menurut  Sahroni  (2014;59),  dalam  evaluasi  pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan yaitu;
1. Input; Dalam evaluasi Pelaksanaan pembangunan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat,  input dalam konteks  penilitian  ini yaitu; Rencana kerja Pemerintah Kelurahan, Sumber Dana,, Sumber Daya Manusia, dan Sumber daya Alam maupun tuntutan-tuntutan  dan  dukungan  dari  masyarakat  di  Kelurahan  Klablim  Distrik Klaurung Kota Sorong yang memiliki indicator;
2. Tahap  Perencanaan  Pembangunan;  Tahap  pelaksanaan  perencanaan pembangunan  di  Kelurahan  klablim  di  muali  dari  pembentukan    Rencana Pembangunan    Jangka    Menengah  Kelurahan  (RPJM  Kelurahan)  dimana  RPJM Kelurahan  memuat  rencana  kegiatan  Pembangunan  Kelurahan  untuk  jangka  6 (enam)  tahun.  Kemudian  dibuat  kembali  Rencana  Kerja  Pemerintah  Kelurahan (RKP Kelurahan) yang merupakan penjabaran dari RPJM Kelurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan  RKP Kelurahan  di mulai dengan   diadakannya Musyawarah  pada  tiap – tiap  Rt  di  Kelurahan  klablim  kemudian  hasil  yang  di dapatkan dari Musyawarah Rt tersebut di Musyawarah kembali di Musyawarah Kelurahan,  setelah  seluruh  usulan  pembanguan  kelurahan  telah  rampung dikumpulkan  maka  dibuatlah  dafta  rusulan  RKP  Kelurahan  yang  akan  dibahas
kembali di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dikecamatan. uraian program pada RKP Kelurahan tahun 2023 yang telah berjalan di Kelurahan klablim  di  Bidang  Pembangunan  kelurahan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan.
Tabel 1 Rencana Kerja dan Biaya No Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan Biaya 1 Seksi Pembangunan Rp.650.000.000 2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Rp.590.000.000 JUMLAH Rp.1.240.000.000

## Sumber Data: Kelurahan Klablim 2023
Kelurahan dari Rencana pembangunan dan pemberdayaan   masyarakat  Kelurahan. Pemerintah  Kelurahan  klablim    telah    menyusun  Rencana  Program  pembangunan  dan pemberdayaan      masyarakat  kelurahan    melalui  Musyawarah  kelurahan  yang  di selenggarakan  Badan  Permusyawaratan  Kelurahan  (BPK)  dengan  kepaladesa  untuk menyusun  rencana  pembangunan  Kelurahan  (RKP  Kelurahan).  Berikuttabel  rencana program dan sumber biaya dibawah ini;
Tabel 2 Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Bidang No Program kegiatan   Lokasi   Sumber   Jumlah anggaran Pembanguna n 1 Pembangunan paud Adk 350.000.000 2 Jalan kelurahan Adk 100.000.000 3 Balai kelurahan Adk 140.000.000 Pemberdayaa n 1 Pengkatan/pelatih an kelurahan Adk 120.000.000 2 Bumkel Adk 280.000.000 3 Usia ekonomi produktif, perempuan Adk 250.000.000 Jumlah 11.240.0000.00 0
Sumber Data: Kelurahan Klablim 2023
Berdasarkan  tabel  diatas  mengenai  rencana  kerja  pemerintah  kelurahan  klablim, bahwa sumber dana memperoleh dana yang berasal dari Anggaran Dana kelurahan (ADK). Sementara itu Kepala kelurahan klablim sudah membentuk tim penyusunan RKP Kel  melalui surat  keputussan  kepala  desa  dengan  struktur    Kepala  Kelurahan  sebagai  pembina, sekretaris kelurahan sebagai ketua dan anggota tim adalah Ketua bidang pembangunan dan pemberdayaan berserta tokoh masyarakat, kelompok pemuda dan kelompok PKK.
Hal ini peniliti dapat memewancara langsung Ibu Informan 1 (41 Tahun) selaku Kepala Kelurahan klablim, ia menyampaikan;
Dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  kelurahan, sumber biaya semua bersumber  dari Anggaran Dana Kelurahan (ADD) yang telah sudah dituangkan dalamRencana Kerja Program Kelurahan (RKP Kel). Selanjutnya peniliti mewawancarai Ibu Informan 2 (30 Tahun), selaku Kaur Pembangunan ia menyampaikan:
Dalam RKP Kel ini merupakan langkah konkrit untuk menjawab  persoalan  yang terjadi di masyarakat, maka kami selaku pemerintah Kelurahan tentu berupaya untuk menjalankan program ini.
2.    Tingkat  Sumber  Daya  Manusia  dan  Sumber  Daya  Alam  Dalam  program pembangunan kelurahan dan  pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemerintah Kelurahan Klablim telah membentuk panitia pelaksana kegiatan yang  berkualitas dan bukan hanya dari segi pendidikan tetapi dalam pengalaman dan kemampuan berkomunikasi sehingga dapat memperlancar kegiatan. Pengelola harus berjiwa memimpin dan mempunyai tujuan membantu masyarakat kecil agar pengelolaan program dilakukan secara tepat sasaran dan benar.
Dan Potensi yang dimiliki Kelurahan Klablim adalah sumber daya alam yang  dimiliki Kelurahan seperti lahan kosong, sawah, perkebunan, hutan, pegunungan yang ada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Tahap  Pelaksanaan  Pembangunan;  Berdasarkan  pada  Aggaran  Pendapatan  dan  Belanja Kelurahan (APB Kelurahan) di tahun 2023 dari 7 kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang  diteliti  terdapat  1  kegiatan  yang  menggunakan  Anggaran  Dana  Kelurahan  (ADD). Berdasarkan kegiatan yang diteliti jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp.1.240.000.000 yang telah  di  dilaksanakan dan  di  pertanggung jawab kan melalui Laporan Pertanggung jawaban  (LPJ)  Kelurahan  Klablim.    Dalam  proses  pembangunan          Kelurahan  klablim masyarakat  berpartisipasi  aktif  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan  sampai  pada pemeliharaan.  Sepertiyang  dirangkai  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Kelurahan  untuk tahun 2023 ada 3 program, yaitu;
Pembangunan    gedung  paud  berada  diwilayah/  Rt  1  (Satu).  Alasan  pemerintah  untuk membangun  gedung  paud  adalah  untuk  meningkatkan  ketersediaan  layanan  paud  dan memperluas keterjangkauan serta mutu pendidikan yang baik.
Berikut terdapat rincian dana Program pembangunan Gedung PAUD pada tabel dibawah:
Tabel 3 Rincian Pembangunan No Uraian Jumlah (Rp) 1 Belanja  Material  Toko  Pembanguna  Gedung PAUD 290.000.000 2 Belanja  Material  Alam  Pembangunan  Gedung PAUD 140.000.000 3 Belanja  Papan  Proyek  Pembangunan  Gedung PAUD 250.000.000 4 Bayar Upah Pembersih Lokasi 50.000.000 5 Bayar Upah Pekerja pembangunan Gedung PAUD 650.000.000 Jumlah 1.380.000.000 Sumber Data: Kelurahan Klablim 2023

## Balai RT
Pembangunan Balai RT  ini berada di setiap  masing-masing dusun. Tujuan pemerintah Kelurahan  dalam  pembangunan  balai  RT  adalah  sebagai  tempat  multi  fungsi          dan mendukung  masyarakat  dalam  menyediakan  fasilitas  ruangan,  agar    warga  ikut berpartisipasi  bergotong-royong  agar  balai  RT  dapat  berjalan  lancar  guna  mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai untuk kepentingan masyarakat.
Dari beberapa program pembangunan Kelurahan diatas pemerintah  kelurahan telah berupayauntuk  menjalankan    kegiatan  pembangunan  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  mayarakat  kelurahan  dan  kualtitas  hidup  manusia.      Hal  ini  peniliti  dapat mewawancarai  langsung  oleh  Bapak  Informan  4  (36        tahun)    selaku    masyarakat,    ia menyampaikan:
Program  pemerintah  Kelurahan  dalam  pembangunan  menurut  saya  sangat  tepat sasaran, seperti sekolah PAUD anak kami sudah bisa bersekolah di Paud ,dan juga balai Dusun bagi kami sangat bermanfaat, selain kegiatan/ rapat dusun kami juga masyarakat bisa menggunakan balai tersebut seperti pertemuan kelompok Tani, atau Arisan.
Selanjutnya  pernyataan  dari  Ibu  Informan  5  (47  tahun)  selaku  Perekonomian pembangunan, ia menyatakan;
Dengan  adanya pembangunan  Kelurahan,  masyarakat telah merasakan program
tersebut, anak-anak yang belum masuk SD sudah bisa ikut dalam kegiatan Paud, begitu juga        masyarakat  bersemangat  dalam  kegiatan-kegitan  di  balai  Rt,  apalagi  akses transportasi sudah mempermudah masyarakat klablim.
Sementara dari pihak lain, berang gapan bahwa program pemerintah kelurahan dalam  hal  ini  pembangunan  tidak  ada  kerja  sama  yang  baik,  atau  transparansi  dari pemerintah tidak  ada, sehingga  dalam pembangun seperti      melihat adanya kejanggalan atau  pembangunan  yang    tidak    merata  begitupun    jalan  lingkar  kelurahan  semua masyarakat tidak merasakan, Hal ini dapat mewawancarai langsung oleh Bapak Informan 6 (45 tahun) selaku masyaraka tsetempat, ia menyampaikan;
Dalam proses pembangunan      kami melihat kebijakan pemerintah kelurahan tidak merata dalam pembangunan, mengenai jalan lingkar kelurahan ini, kami masyarakat Rt 6 kami belum merasakan jalan yang bagus, masih pengerasan apalgi  kalau musim hujan jalan tambah rusak, dan juga mengenai, pembangunan sebetulnya ada dan cukup  besar tetapi dalam  proses  pembangunan  kebanyakan  kami  masyarakat  swadaya,  seperikayu,  batu bambu,  bahkan dalam proses  pengerjaan juga  kami  swadaya makanan. Pada hal   dana untuk pembangunan Balai Rt sekitar 30 lebih juta kalau tidak salah.
Berdasarkan hasil  penilitian  diatas, dapat  disimpulkan  bahwa program pemerintah kelurahan  klablim  sebagian  masyarakat  mendukung  atas  kegiatan  yang  telah  berjalan. Namun sebagian besar masyarakat masih menjadi kontra apa yang  sudah direalisasikan oleh pemerintah kelurahan melalui pembangunan.

## Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah kelurahan dalam  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  agar  dapat  berkembang  serta  dapat membantu  kemajuan  Kelurahan.  Hal  ini  pemerintah  Kelurahan  klablim  telah  berupaya melakukan  pemberdayaan masyarakat dengan berbagai program, sebagai berikut;
a) Bumkel;  Pemerintah  Kelurahan  Klablin  juga  telah  membentuk  Badan  Usaha  Milik Kelurahan (BUMKel) sebagai bentuk konsoludasi atau penguatan terhadap lembaga- lembaga  ekonomi  kelurahan  dan  merupakan  instrumen  pandanya  gunaan  ekonomi lokal  dengan  ragam  jenis  sesuai  pontensi  yang  ada    di  kelurahan  klablim    demi meningkatkan kesejahteraan  ekonomi masyarakat kelurahan melalui pengembangan usaha ekonomi
b) Usia  Ekonomi  Produktif  Perempuan;  Masyarakat  kelurahan  klablim  adalah  mayoritas mata pencarian disektor pertanian sebagai petani, buruh walaupun sebagian ditemukan sebagai pekerjaan lain seperti swasta. Tetapi upaya pemerintah kelurahan klablim dalam mewujudkan  perempuan  yang  maju  dan  mandiri  dibidang  ekonomi  melalui
pengembangan  kegiatan-kegiatan  ekonomi  produktif  untuk  mendukung  terciptanya kondisi kehidupan yang lebih sejahtera. Hal ini kegiatan tenun ikat, kelompok tani.
Meningkatkan  pembangunan  fisik  maupun  pembangunan  nonfisik  di  Kelurahan Klablim  tidak   akan berjalan baik tanpa adanya  pengawasan dari Pemerintah Kelurahan. Jadi  peranserta  pihak – pihak  luar  Pemerintah  Kelurahan  dan  Badan  Permusyawaratan Kelurahan  (BPD)  seperti:  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama,  serta  Aparat  keamanan setempat  sanagat  diperlukan.  Seperti  tertuang  dalam  Undang – undang  Nomor  6  Tahun 2023;  Pasal  68  yang  menyatakan  secara  tegas  hak  masyarakat        untuk  mendapatakan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan serta melaporkan hasil pemantauan  sebagai  keluhan  terhadap  pelaksanaan  Pembangunan  Kelurahan  kepada Pemerintah Kelurahan dan badan permusyawaratan kelurahan (BPD).
Pemantauan  Pembangunan  Kelurahan  oleh  masyarakat  Kelurahan  itu  sendiri sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahap Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan tahap  Pelaksanaan  Pembangunan  Kelurahan.  Pemantauan  pada  tahap  Perencanaan dilakukan  dengan  dengan  cara:  menilai  usulan  RPJM  Kelurahan  dan  RKP  Kelurahan, kemudian pemantauan pada tahap Pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai, antara lain pengandaan  barang/  jasa,  pengadaan  bahan/  material,  pengadaan  tenaga    kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengeriman bahan/ material, pembayaran upah dan kualitas hasil kegiatan pembangunan kelurahan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kelurahan  harus dilakukan secara cermat dalam setiap proses dan  tahapan sesuai dengan rencana pembangunan kelurahan yang  telah  di  tetapkan  dan  masyarakat  dapat  melakukan  pengawaasan  sebagai  bentuk peran  aktif  untuk  membantu  Badan  Permusyawaratan  Kelurahan  (BPK)  dalam melaksanakantugasnya. Dari hasil penelitian yang  dilakukan di Kelurahan Klablim terhadap tahap pemantauan dan Pelaksanaan telah menunjukan hasil yang cukup baik   terbukti  dari banyaknya    partisipasi    yang    menghadiri    tahap  Perencanaan  dan  kemudian  ditahap pelaksanaan  masyarakat  Kelurahan  telah  mengemukakan  pendapat  dan  menilai Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Klablim.
Ouput;  Output  ialah  keluaran  dari  suatu  sistem  kebijakan.  Kebijakan  disini  adalah kebijakan  program  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  Kelurahan  Klablim, Distrik  Klaurung,  Kota  Sorong.  Dengan  sub  indikator  sebagai  berikut:  a)  Pelaksanaan program pembangunan dan   pemberdayaan masyarakat Kelurahan Klablim. Tujuan pokok dari  evaluasi  adalah  bukanlah  menyalah – nyalahkan  melainkan  untuk  melihat  seberapa besar  kesenjangan  antara  pencapaian  dan  harapan  suatu  kebijakan  publik.  Tugas selanjutnya adalah bgaimana cara  menutupi atau mengurangi kesenjanagan tersebut. Jadi
evaluasi  kebijakan  publik  harus  dipahami  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  positif.  Evaluasi bertujuan untuk mencari suatu kekurangan  dari suatu  program  dengan hasil yang akan diperoleh  dari  gambaran  yang  lebih  objektif  atas  kegagalan  atau  keberhasilan  suatu program.
Hail ini peniliti dapat menyimpulkan bahwa adanya keberhasilan pemerintah dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai ujung tombak kehidupan masyarakat dan juga pemerintah    kelurahan.    Dalam mengadakan tender atau pihak  ketiga tetapi pandangan  pemerintah  kelurahan  lebih  menjurus  kepada  sua  kelola,  jadi  apabila  ada kegiatan      yang  membutuhkan  tenaga  masyarakat  maka  dengan  sendirinya  pemerintah kelurahan menggunakan sua kelola tetapi jika ada  kegiatan yang  tidak mampu  dikerjakan oleh  masyarakat  maka disitulah    tender dilibatkan  sebagai  pihak ketiga melalui kontrak kerja dan itu di lakukan secara terbuka.
Ibu Informan 6 (43 Tahun) selaku kepala kelurahan mengatakan kita lebih menjurus kepada sua kelola, apabila ada kegiatan-kegiatan yang masyarakat mampu lakukan sendiri maka itu kita lakukan dengan sua kelola dan apabila ada kegiatan – kegiatan yang masyarakat tidak mampu lakukan maka kita melibatkan pihak ketiga melalui tender dan kontrakkerjaJadiitujugatetapkitalakukansecaraterbuka.
Tender   sebagai pihak ketiga   diadakan  untuk membantu meringankan pekerjaan pemerintah dalam hal  penanganan proyek serta membantu masyarakat dalam   bentuk lapanagan    penkerjaan. Berdasarkan   hasil pengamatan  peneliti  bahwa,  hasil wawancara diatas,    pemerintah  kelurahan  serta  bidang  yang  menagani  tentang  tender  atau    pihak ketiga,  dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan menunjukan bahwa kinerja pemerintah kelurahan kurang   nampak dalam menangani masalah di kelurahan dan  kurangnya  kerja sama dari pihak pemerintah kelurahan, pihak ketiga maupun masyarakat.
Laporan rutin merupakan laporan wajib oleh pemrintah kelurahan kepada inspektorat kota pertahun dengan memberikan laporan sesuai tahapan pencairan anggaran. Pencairan anggaran      disetiap  tahunnya  terdiri    dari  tiga  tahap  yaitu    20%,  40%,  dan    40%  jadi pemerintah  kelurahan  melakukan  laporan  pertanggung      jawaban  berdasarkan  tahapan pencairan   secara  rutin melalui penyusunan  pertanggung jawaban dengan  melakukan asistensi  dan verivikasi  ditingkat  distrik kemudian penyampaian kebupati melalui dinas PMD.
IBU Informan 6 (43 Tahun) selaku kepala kelurahan) mengatakan:
laporan  rutin itu sudah rutin dan wajib jadi misalnya dalam satu  tahun  anggaran itu  kepala  kelurahan  memberikan  laporan  sesuai  dengan  tahapan  pencairan  anggaran karena kita dalam satu tahun itu ada pencairan anggaran itu 20%,40% dan 40% jadi tiga
tahap, itu juga kita melakukan pertanggung jawaban berdasarkan tahapan pencairan     itu secara   rutin.  (wawancara pada tanggal 13 september 2023 pukul 09.30 – selesai)
Laporan  Pertanggung  jawaban ;  Laporan  rutin  itu  wajib  dilaksanakan    dalam pelaksanaan satu tahun anggaran. Dari penelitian ini peneliti melihat bahwa laporan rutin ditujukan  untuk      melaporkan      secara    administrasi      maupun      fisik  serta      untuk dipertanggun  jawabkan.  Sedangkan    berdasakan    hasil  wawancara    menunjukan  bahwa laporan rutin di kelurahan klablim  belum sesuai karena   laporan tersebut baik dalam hal administrsinya saja sedangkan fisiknya masih buruk.
Bentuk pertanggung  jawabannya itu setelah pemerintah kelurahan melakukan proses dan penetapan   melalui   rapat di kelurahan dan menyampaikan bahwa dari sekian banyak program yang berjalan dan kekurangan   atau hambatan   yang  ada juga disampaikan denagan penggunaan    anggaran apakah  sudah terserap semua atau  ada sisa perhitungan dan itu juga disampaikan  lewat rapat dan juga melalui penetapan  BPD     dan dibentuk dalam  kelurahan yaitu  pertanggung jawaban akhir tahun, jadi setiap akhir tahun kepala kelurahan  harus  memberikan  pertanggung  jawaban  akhir  tahun  melalui  penetapan kelurahan.
Ibu Informan 6 (43 Tahun) selaku kepala kelurahan mengatakan:
bentuk  pertanggung  jawabannya  itu  setelah  kita  melakukan  proses    dan penetapannya melalui  rapat di kelurahan dan menyampaikan bahwa dari  sekian banyak program  ini  berjalan  dan  kekurangan  atau  hambatan  yang  ada  juga  kita  sampaikan, penggunaan anggaran, apakah sudah terserap semua atau ada  sisa  perhitungan  itu juga tetap   disampaikan  lewat rapat dan itu melalui penetapan BPD, dan kita bentuk dalam peraturan kelurahan .(13 september 2023 pukul 09.24 – selesai)
Laporan  pertanggung  jawaban  dalam  pelaksanaan  kegiatan  di  kelurahan  klablim, sudah berjalan dengan  baik  tetapi,   masih banyak masalah seperti kurang  kedisiplinan aparatur kelurahan, kurnganya kerja sama  atara  aparatur kelurahan dan  BPK  sehingga hasil  yang telah dilaksan akan kurang memuaskan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  Hasil  Penilitan  dalam  Pelaksanaan  pembangunan  kelurahan  dan pemberdayaan  masyarakat,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  1) Pembangunan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Klablim, Distrik Klaurung, Kota Sorong Tahun  2023,  dimuali dari tahap  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan  sampai  dengan  tahap    pelaporan  pertanggung  jawsaban  hasil  akhir pelaksanaan  kegiatan;  2)  Pelaksanaan  Pembanbangunan  Kelurahan  dan  Pemberdayaan
Masyrakat  Kelurahan  di  Kelurahan  Klablim  Tahun  Anggaran  2023  yang    telah  berjalan dengan 26 kegiatan dan 7 kegiatan  yang diteliti berdasarkan Anggaran pendapatan dan Belanja  Kelurahan  (APB  Kelurahan)  dengan  besaran  Anggaran  Rp.1.240.000,000  yang telahdigunakanuntukmembiayai  Pemerintahan,  Pembangunan,  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Kelurahan;  3)  Pemerintah  Kelurahan  Klablim  telah  berupaya  Membangun Kelurahan dan Memberdayakan Masyarakat Kelurahan dengan berbagai  kekurangan dan yang terutama pada sumber dana.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  Ratih,  Soesilo  Zauhar,  and  Siswidiyanto.  “Evaluasi  Kebijakan  Publik  (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54  Tahun  2023 Di  Badan  KepegawaianDaerah  Kota  Malang).” Jurnal  Administrasi Publik (JAP) 1, no. 1 (2023): 119.
Manajemen Pendidikan 1, no. 2 (2023): 257 – 67. https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i2.4269. G oa,  Lorentius.  “Perubahan  Sosial  Dalam  Kehidupan  Bermasyarakat.” SAPA  -  Jurnal Kateketik Dan Pastoral 2, no. 2 (2023): 53 – 67. https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40.
Handini, sri. sukesi. hartati kanty astuti. “Pemberdayaan Masyarakat kelurahan .” Syria Studies 7,no. 1 (2023): 37 – 72. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/5481 73090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12 December2023.pdf%0Ahttps://thinkasia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jsto r.org/stable/41857625.
Hermiyanty,  Wandira.  “LANDASAN  TEORI  (Pemberdayaan  Masyarakat).” Journal  of Chemical Information and Modeling 8, no. 9 (2023): 1 – 58.
Heryana, A., & Unggul, U. E. “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif.” Sistem  Informasi  Akuntansi:  Esensi  Dan  Aplikasi,  no.  December  (2023):  14. eprints.polsri.ac.id.
Lani. “Definisi Konseptual Dan Operasional.” Universitas Medan Area, 2023, 38 – 48.
Mujianto.  “Modul  KKN  Tematik Kelurahan  Membangun  Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan. ” Modul KKN Tematik Kelurahan Membangun Pemberdayaan Masyarakat I, no. 2 (2023): 1 – 20.
Sururi,  Ahmad. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan  Infrastruktur
Perkelurahan .” Naskah Artikel Jurnal Sawala Vol. 3 No. 2, 2023, 3 – 4.
Utara, Propinsi Sumatera. “Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2020,” no. 1 (202 3):
293 – 98.