## KAJIAN TENTANG PENANGANAN ILLEGAL FISHING DI TIMOR LESTE

## Seguito Monteiro
Fakuldade Direito Universidade Dili (UNDIL), Timor Leste E-mail: s.monteiro_1981@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  yang  menekankan  pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder di bidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan historis. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kajian penanganan illegal fishing di Timor Leste yang berasal dari asas-asas hukum yang  relevan.  Pendekatan  historis  dilakukan  dalam  kerangkan  pelacakan  kasus- kasus kejahatan Illegal Fishing di perairan Timor Leste. Penelitian ini menekankan pada  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa  ketentuan- ketentuan  mengenai  Kejahatan Illegal  Fishing seperti  dalam  undang-undang  dan sebagainya,  sedangkan  bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  buku  teks,  jurnal, kasus-kasus hukum. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumen sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Nasional Timor Leste telah di atur dalam Dekretu Governu No. 5/2004 Juillu Regulamentu Jeral Peskas No Akikultura mengenai pelayaran di perairan Timor Leste  dan  pembatasan  Zona  Maritim  nasional  dalam  hal  ijin  mengenai    aktifitas kapal umum penangkap ikan di perairan nasional Timor Leste yang tertera pada Pasal  2  (1).  Selanjutnya  melalui  pencegahan  pelayaran  kapal  asing  di  perairan terluar  dengan  efek  pencegahan  dalam  artian,  operasinya  dikonsentrasikan  pada perairan  potensial  yang  rawan  dari  ancaman  kedaulatan,  serta  dapat  dilakukan melalui preventif dan responsive dimana  melalui sarana dan prasarana teknologi sisitem monitorining kapal.
Kata Kunci : Illegal Fishing, Penanganan,Timor Leste

## ABSTRACT
This research used normative law study that emphasized document study in library research to study secondary data in law field related to problem and objective of the research. The research used conceptual and historical approach. Conceptual approach was intended to look for analysis of illegal fishing handling in Timor Leste based on relevant law norms. Historical approach  was  done  in  tracing  illegal  fishing  cases  in  Timor  Leste  water.  This  research emphasizes secondary data consist of primary law matter such as provision on illegal fishing crime  in form of laws  and secondary law material from textbook, journal and law cases. Law material was collected through literature study and document study according to formulated problems and then analyzed comprehensively. Result of the research indicated that in Timor Leste  National  Law,  the  issue  has  been  regulated  in  Dekretu  Governu  No.  5/2004  Juillu Regulamentu Jeral Peskas No Akikultural on shipping in Timor Leste waters and national
maritime zone limitation concerning license for catching ship activity in Timor Leste waters stipulated  in  Article  2  (1).  Then,  through  prevention  of  foreign  ship  shipping  in  the outermost  waters  in  which  its  operation  was  concentrated  in  water  having  potential  of sovereignty  threat  and  may  be  done  through  preventive  and  responsive  way  using  ship monitoring system.
Keywords : illegal fishing, handling, Timor Leste
Pendahuluan Timor Leste (Republica Democratic  de  Timor  Leste—RDTL) merupakan negara pantai dengan luas wilayah daratan 15.007 Km ² . Wilayah darat  ini  terdiri  dari  wilayah  daratan di Distrik Oekusi-Ambenuk seluas 815 Km ² (Enklave  ida  iha  Territóriu Indonézia)  yang  masuk  wilayah Indonesia,  di  Pulau  Atauru  seluas 150,20 Km ² , dan di Pulau Jaco di ujung Timur seluas 12,00 Km ² .http://timor- leste.gov.tl/?p=547&lang=tp.    Secara geografis,  Timor  Leste  berada  di kawasan  Asia  Tenggara,  yaitu  di Pulau  Timor  bagian  Timur  dengan koordinat  8.50’  LS,  125.55’  BT. http://www.kemlu.go.id/dili/id/. Perairan  laut  Timor  Leste  yang memiliki  keanekaragaman  kekayaan yang  terkandung  di  dalamnya  ini dinilai sangat potensial bagi pembangunan  ekonomi  negara.  Oleh karena itu, untuk mengelola, menjaga, dan  mengamankan  wilayah  perairan laut  Timor  Leste  menjadi  tanggung jawab yang besar bagi aparat Penegak hukum.  Untuk  mengamankan  laut diperlukan kekuatan dan kemampuan yang  memadai  di  bidang  kelautan baik  berupa  peralatan  dan  teknologi serta  sumber  daya  manusia  yang handal maupun berupa ketentuan dan peraturan  yang  mengatur  tentang kelautan.
Kekayaan  ikan  yang  begitu  besar harus  dilindungi  dari  berbagai penangkapan  ikan  yang  dilakukan
secara ilegal ( illegal fishing ) oleh orang- orang  atau  korporasi  baik  yang dilakukan  warga  negara  Timor  Leste maupun  oleh  warga  negara  asing. Berbagai  kasus  penangkapan  ikan yang  dilakukan  secara  ilegal  yang dilakukan  kapal-kapal  asing  yang berkewarganegaraan  asing  dengan berbagai  modus  operandi.  Kapal- kapal  berbendera  Timor  Leste  tetapi anak  buah  kapal  tersebut  seluruhnya berkewarganegaraan  asing,  seperti Unregulated  fishing yaitu  kegiatan penangkapan  di  perairan  wilayah suatu  negara  yang  tidak  mematuhi aturan yang berlaku di negara Timor Leste  yang  mana  tertangkapnya  15 kapal penangkap ikan asal China, oleh kapal  Ocean  Warrior  yang  berhasil menemukan di titk 150 km di perairan selatan  Timor  Leste.  Kapal-kapal China  yang  dimiliki  oleh  perusahaan Pingtan  Marine  Enterprise  tersebut, yang  beroperasi  dengan  ijin  dari Kementerian Pertanian dan Perikanan Timor Leste, yang akan berakhir pada bulan  November  tahun  2017,  namun ijin  tersebut  disalah  gunakan  karena terbukti ribuan ekor ikan hiu di setiap kapal,  sehingga  melihat  dari  cara memasang jaring insang bawah yang pada  dasarnya  memberat  ke  dasar laut, seakan menangkap ikan, namun sangat  jelas  bahwa  mereka  hanya mencari  ikan  hiu,"  jelas  Stokes. http://www.republika.co.id/ Namun dalam proses peradilan distrik Baucau akhirnya mengambil keputusan untuk
melepaskan ke 15 kapal asal china ke negaranya dengan denda seratus ribu dollar  amerika  (USD  100,000,00). Jurnal  TimorPost.tersa  feira  12  junhu 2018.
Adanya  penangkapan  ikan  hiu yang  berlebih,  pencurian  ikan,  dan tindakan illegal  fishing lainnya  yang tidak  hanya  menimbulkan  kerugian bagi  negara,  tetapi  juga  mengancam kepentingan  nelayan  dan  pembudi daya-ikan,  iklim  industri,  dan  usaha perikanan  nasional.  Permasalahan tersebut  harus  diselesaikan  dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis  dalam  rangka  menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Dengan adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam  penanganan  tindak  pidana  di bidang perikanan.
Dengan demakin banyaknya kasus tindak  pidana  di  bidang  perikanan secara ilegal yang  dilakukan  oleh nelayan asing maupun nelayan Timor Leste,  maka  pemerintah  Timor  Leste harus  melakukan  upaya  penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi  tindak  pidana  di bidang  perikanan  yang  terjadi  di wilayah laut Timor Leste.
Berdasarkan fenomena dan kondisi  sebagaimana  diuraikan  di atas,  dipandang  perlu  melakukan penelitian  mengenai  “Kajian  Tentang Penanganan Illegal  Fishing di  Timor Leste”.  Mengingat  permasalahan Illegal  Fishing merupakan  suatu masalah yang universal dan salah satu topik yang hangat didiskusikan dalam forum internasional maupun nasional maka  penting  untuk  mengkaji
bagaimana  penanganan illegal  fishing di Timor Leste.

## Metode Penelitian
Penelitian merupakan usaha untuk menentukan,  mengembangkan  dan menguji
kebenaran suatu pengetahuan.  Theo  Huijbers,1982:27. Penelitian ini
menggunakan penelitian  hukum  normatif,  yang menekankan  pada  studi  dokumen dalam  penelitian  kepustakaan  untuk mempelajari data sekunder di bidang hukum  yang  berhubungan  dengan permasalahan  dan  tujuan  penelitian ini.  Pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  konseptual  dan pendekatan  historis.  Peter  Mahmud Marzuki, 2005:93 Pendekatan konseptual  dalam  penelitian  ini dimaksudkan  untuk  mencari  Kajian Penanganan Illegal  Fishing di  Timor Leste  yang  berasal  dari  asas-asas hukum  yang  relevan.  Pendekatan historis  dilakukan  dalam  kerangkan pelacakan  kasus-kasus  kejahatan Illegal Fishing di perairan Timor Leste. Penelitian  ini  menekankan  pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum  primer  berupa  ketentuan- ketentuan  mengenai  Kejahatan Illegal Fishing seperti  dalam  dalam  undang- undang  dan  sebagainya,  sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal, kasus-kasus hukum. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan  melalui  studi  literatur  dan studi dokumen sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan untuk  selanjutnya  dikaji  secara komprehensif. Pengolahan dan analisis  bahan  hukum  dilakukan dengan  cara  memahami  teks  dari bahan  hukum  kemudian  dikaitkan dengan  isi  pengertian  teks  yang  satu dengan yang lain yang
menggambarkan tentang Kajian Penanganan Illegal  Fishing di  Timor Leste
Pembahasan
1. Aktifitas Illegal fishing
Aktivitas illegal  fishing di  perairan maritime Timor Leste yang selama ini bebas  berkeliaran  sehingga  menjadi malasah  nasional  dan  menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Timor Leste.  Dilihat  dari  perkembangan illegal  fishing di  tahun  2015  semakin meningkat.  Dari  kasus  di  atas  telah diidentifikasi  bahwa  penangkapan ikan  secara  ilegal  di  perairan  Laut Timor  Leste  kebanyakan  kapal penangkap  ikan illegal berasal  dari luar negari.
Kegiatan illegal fishing kebanyakan terjadi  di  perairan  antara  perbatasan Lore,  Iliomar,  dan  Uatu-Carbau ,  itu antara lain adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal  ikan  asing  yang  berasal dari  beberapa  negara  tetangga.  Dari laporan    kegiatan illegal  fishing yang telah  diinformasikan  dan  ditangani oleh  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan melalui Polisi Maritim dan angkatan  laut  Timor  Leste,  data  dari Departemen Pertanian dan Perikanan tahun 2013 menghitung bahwa Timor- Leste  telah  kehilangan  kurang  lebih setidaknya  30.600.000  ton  ikan  (kecil dan  besar  no  “ikan  Demersal”), bernilai  sekitar  214.500.000  dolar setiap  tahun. Data  diambil  di Departementu Inspesaun Jeral Sekretariu Estadu Peskas.15 Desember 2016. N o Aktifitas Illegal Type Ikan Unit Periode  Jumlah 1 Kapal ikan illegal Ikan kecil 30 Unit  Satu hari $ 2.00/kg Ikan yang ditangkap 2.000 kg Satu hari Total  ikan  yang  hilang  akibat illegal fishing - - Perthun  18.000.00kg(18.0 0) Kerugian akibat illegal fishing - Pertahu n $36.000.000/Th n 2 2 Kapal ikan ilegal Ikan Besar 30 unit  Perhari Ikan yang ditangkap -  200 kg  Perhari  $25.00/kg Total  ikan  yang  hilang  akibat illegal fishing - Pertahu n $2.100.000 kg(2.100T Kerugian akibat illegal fishing Pertahu n $ 52.500.00/Thn 3 3 Kapal ikan ilegal Ikan Deme rsal 30 unit  Perhari Ikan yang ditangkap 1.000 kg $ 12.00/Kg
Total  ikan  yang  hilang  akibat illegal fishing Pertahu n 10.500.00kg(10.5 00 t) Kerugian akibat  illegal fishing US$ 126.000.000/ thn Total  ikan  yang  hilang  akibat illegal fishing Pertahu n 30.600.000 Ton Total kerugian uang yang hilang $ 214.500.000
Sumber :   Peska Ilegal: Ameasa no Obstaklu ba Instituisaun Siguransa. Mahein
Nia Lian Nú 69, 13 Fevereiru 2014 Menurut perhitungan
kementrian  Pertanian  dan  Perikanan Timor Leste ( Ministeriu Agrikultura no Peskas ) bahwa tiap tahun  tinan Timor- Leste,  rugi  akibat  kegiatan illegal fishing diperairan  nasiona  sehingga total  kerugian  yang  dialami  oleh Timor  Leste  setiap  tahun  adalah 30.600,000  ton/  pertahun  Aktifitas illegal fishing ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian Timor  Leste  apabila  terus  berjalan  di daerah perairan zona maritime untuk tetap melakukan ekslorasaun
kekayaan.
Kegiatan illegal  fishing dari tahun  2006  sampai  sekarang  kurang lebih  kapal  asing  yang  melakukan penangkapan  ikan  secara illegal
diperairan  wilayah  maritime  Timor Leste  sebanyak  30  kapal  yang melakukan operasi penangkapan ikan ilegal di Laut Timor Leste, terutama di area lepas Pantai Selatan Lore, Laivai, Tutuala  Lautem,  serta  Uatucarbau Kabupaten  Viqueque.  Di  tahun  2011, dari kasus di atas antara bulan Juli dan Agustus, setidaknya 25 kapal penangkap  ikan  ilegal  juga  mencuri ikan  perairan  antara  Iliomar  dan Uatucarbau.  Dari  12  kapal    ilegal ditangkap oleh pasukan angkatan laut (FFDTL Naval) pada tahun 2013 . Data diambil  tgl  20  -12-2015.  dari  Polisia maritima  Timor  Leste . involve-peska- ilegal-sidadaun-estranjeiru-naval- kaer. dapat  dilihat  pada  gambar dibawah ini.
Gambar  1: Kegiatan illegal Fishing transfer ikan di Laut Timor Leste area Lore I Distritu Lautem
Pengaturan Perundang-undangan
Nasional  yang  Relevan  dengan Penanganan Illegal Fishing di Timor Leste Timor  Leste  mempunyai  hak berdaulat,  yurisdiksi  dan  kewajiban- kewajiban atas sumber daya yang ada di ZEEI. Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan  kewajiban-kewajiban,  aparatur penegak  hukum  Timor  Leste  yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penanganan
hukum  sesuai  dengan  Hukum  acara pidana Timor Leste Código Do Processo Penal bagian III mengenai Pasal 17 (1) dimana  kejahatan  dilakukan  di  atas kapal  atau  pesawat  terbang  yang mengatakan  bahwa  kejahatan  yang dilakukan  di  atas  kapal  atau  di pesawat,  pengadilan  di  wilayah tersebut yang mengadili pelaku tidak pidana Artigo  17.º  Crime  cometido  a bordo  de  um  navio  ou  de  aeronave  1.  É competente  para  conhecer  de  crime praticado a bordo de navio ou deaeronave, o tribunal em cuja área se situe o local onde o agente desembarcar . Código Do Processo Penal . 2006:152 Berdasarkan  Kitab  Undang- undang  hukum  Pidana  Timor  Leste Pasal  219  (1)  mengatakan  bahwa Penangkapan  ikan  ilegal  adalah mereka  yang  menangkap  ikan  di perairan  maritim  nasional  tanpa  izin dimana penangkapan ikan yang layak yang diperoleh dari otoritas administratif  yang  kompeten  akan dihukum  dengan  hukuman  penjara hingga 3 tahun atau denda. Artigo 219º Pesca  illegal  1.  Quem  pescar  em  águas marítimas nacionais sem a devida licença de  pesca  obtida  junto  da  entidade administrativa competente, é punido com pena de prisão até 3 anos ou multa. Código Penal ,2009:124. Terlihat
bahwa
rangkain kegiatan mulai dari pengelolaan  sampai  pemasaran  ikan merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak dipisahkan  dan  diatur  oleh  kitap Undang-undang hukum Acara Pidana maupun Kitap
Undang-undang
Hukum  Pidana Código  Penal tersebut serta  Peraturan  Pemerintah  No  5 Tahun  2004  tentang  Pengaturan Umum  Perikanan  dan  Pertanian (Repúblika  Demokrátika  Timor-Leste Dekretu  Governu  No.  5/2004  Juillu Regulamentu Jeral Peskas No Akikultura ). Selanjutnya  sektor  pelayaran  di perairan Timor Leste semakin berkembang,  oleh  karena  itu  Timor Leste  lewat  Kementrian  Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Timor Leste telah  melakukan  pembatasan  Zona Maritim  nasional  dalam  hal  ijin mengenai    aktifitas  kapal  umum penangkap  ikan  di  perairan  nasional Timor Leste yang tertera pada Pasal 2 (1)  mengenai  zona  penangkap  ikan: dimana  akan  memberikan  ijin  secara umum  kepada  para  nelayan  untuk menagkap  ikan  sebagai  beriku    di mana di zona  A diukur 200 meter dari wilayah  territorial,  zona  B  diukur  3 N.M  dari  batas  laut  teritorial  yaitu bagian utara dan bagian selatan, zona C diukur dari 12 N.M dari batas laut teritorial nasional untuk area industri perikanan  nasional  yaitu  di  bagian selatan, untuk zona D diukur 16 N.M dari  batas  laut  teritorial  nasional  itu sebagai    area  untuk  semi  industri perikanan luar negeri yaitu di bagian selatan dan yang terakhir yaitu zona E yang  diukur  dari  18  N.M  dari  batas laut teritorial nasional untuk industri perikanan  luar  negeri  dibagian selatan. 1(Lisensa ba peska komersial bele fo deit ba zona be maritma nasional hirak tuir mai ne’e) :
a. Zona  A  sukat  metro  200  hosi  kosta territoriu nasional nian, ba peska artesana nasional(kosta  norte  ho  sul  /  tasi  feto  ho tasi mane)
b. Zona B, sukat nautiku (mn) 3 mn hosi kosta territoriu nasional nian (kosta norte ho sul):
c. Zona  C,sukat  millas  nautiku  (mn)12 hosi  kosta  territoriu  nasional  nian,  ba peska  industria  nasional  (kostal  sul/  tasi mane):
d. Zona D, sukat millas nautiku (mn) 16 hosi  kosta  territoriu  nasional  nian,  ba peska semi - industria estranjeiru (kostal sul / tasi mane):
e. Zona E, sukat millas nautiku (mn) 18 hosi  kostal  territoriu  nasional  nian,  ba pekas  industria  estranjeiru  (kostal  sul  / tasi mane).
Membahas  penangkapan  ikan secara  ilegal  ( illegal  fishing )  tidak terlepas  dari  struktur  penegakan hukum  di  laut,  yaitu  instansi  dan aparat penegak hukum di laut. Dalam rangka  koordinasi  dan  sinkronisasi kebijakan  penegakan  hukum  di  laut maka  penanganan  isu  kedaulatan maritim  secara  berkelanjutan  maka perlu  dibangun  kerangka  regulasi. berkaitan  erat  dengan  peraturan perundang
- undangan yang mengatur  mengenai  laut  dan  segala aktivitas yang terhubung dengan laut. Ini  mengingat  aspek  kelautan  Timor Leste menyimpan potensi yang sangat besar  sehingga  melibatkan  banyak stakeholders
yang diberikan wewenang terhadap laut Timor Leste dan  pengaturannya  tersebar  dalam beberapa peraturan perundang- undangan  yang  diberlakukan  di yurisdiksi  laut  nasional  tersebut, antara lain:
1) Kerangka  regulasi  yang  perlu dibangun secara umum merupakan penjabaran/amanat Konstituisaun
Repúblika  Demokrátika  Timor-Leste (RDTL 2002) dan República Democrática De Timor-Leste Parlamento Nacional, Lei N.O 7/2002
De  20  De  Setembro  Fronteiras Maritimas do Territorio Da Republica Democratica  De  Timor-Leste serta Peraturan  Pemerintah,  maupun peraturan  lain  yang  diperlukan dalam  operasional/implementasi kebijakan.
2) República Democrática De Timor-Leste Dekretu - Lei Governu N.º 6/2004 21 Abril 2004 Baze Jeral Rejime Jurídíku Ba Jestaun Ho Ordenamentu Peska Ho Akikultura Nian.
3) Unang-Undang  (Lei)  Nomor  12 tahun  2004  “ Krime  Relativu  Ho Peska”
4) Knar  Geral  Policia  Nasional  Timor Leste  E  Lei  Organiku  (Decreto  Lei No.09/2009  Dia  18  De  Fevereiro) Undang-undang  Kepolisian  Timor Leste
5) Peraturan perundang-undangan yang  ada  mengenai  penegakan hukum  di  perairan  Timor  Leste belum mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan dan permasalahan yang timbul, termasuk perkembangan teknologi yang  diperlukan  dalam  rangka penegakan  hukum  di  laut.  Dilihat dari  landasan  hukum  penegakan hukum  di  perairan  Timor  Leste yang  di  muat  dalam  undang- undang nomor 7 tahun 2002 belum cukup memadai.
6) Kerangka Regulasi dalam penegakan hukum dimana kemampuan  para  aparat  penegak hukum  diperairan  Timor  Leste tidak memadai,
termasuk kemampuannya dalam penguasaan terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan
penegakan hukum diperairan Timor  Leste,  baik  zona  territorial zona  tambahan  dan  zona  Zona Ekonomi  Eksklusif.  wawancara dengan  para  pihak  anggota  Polisi Maritim Unidade  Policia  Maritima (UPM) dan angkatan laut Forças de
Defesa  de  Timor  Leste  NAVAL  (  F- FDTL) maupun Kementrian
Perikanan  Timor  Leste  dinyatakan bahwa  kemampuan  para  aparat penegak  hukum  tidak  memadai, karena  pada  umumnya  mereka kurang  dibekali  pendidikan  dan pelatihan  teknis  serta  diklat pegawai negeri sipil sesuai dengan bidang  instansi  masing-masing. Jika  kemudian  terjadi  penanganan penegakan  hukum  di  perairan Timor Leste baik di zona territorial, zona tambahan dan ZEE yang tidak optimal, hal ini disebabkan masalah koordinasinya yang belum berjalan sebagaimana mestinya seperti dijelaskan di atas.
Undang-undang  tersebut  dapat dikategorikan  menjadi  dua,  yaitu pertama, undang-undang yang bersifat  umum,  seperti  Konstitusi mengenai  Wilayah  Negara,  kedua, undang-undang  yang  seluruhnya mengatur  laut,  seperti  Undang- Undang  no  7  tahun  2002  mengenai batas maritim, Undang-udang tentang Perikanan, serta Lei Organiku (Decreto Lei  No.09/2009  Dia  18  De  Fevereiro ) Undang-undang  Kepolisian  Timor Leste.
Regulasi  tersebut  memberikan kewenangan  kelembagaan  untuk menegakan  hukum  di  laut  pada beberapa  instansi  sesuai  dengan materi  muatan  yang  diatur  dalam undang-undang itu. Pengaturan kewenangan  tersebut  antara  lain sebagai berikut:
a) Konstituisaun
Repúblika Demokrátika  Timor-Leste  (RDTL 2002)  bahwa  wilayah  perairan Timor Leste meliputi laut teritorial Timor  Leste,  perairan  pedalaman, serta  ruang  udara  di  atas  laut teritorial  dan  perairan  pedalaman, serta  dasar  laut  dan  tanah  di bawahnya, termasuk sumber kekayaan  alam  yang  ada  di dalamnya.  Penegakan  kedaulatan hukum  di  perairan  Timor  Leste, ruang udara di atasnya, dasar laut dan  tanah  di  bawahnya  termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  konvensi hukum internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Timor Leste.
b) Undang  –  undang  no  7/2002 tentang  perbatasan  maritim  Timor Leste  tentang  kewenangan  untuk menegakan hukum dan kedaulatan negara  kepada  Polisi  Maritim  dan FFDTL Naval. Untuk melaksanakan hak berdaulat,
yurisdiksi,  hak-hak  lain,  dan kewajiban-kewajiban  berdasarkan Konvensi  Hukum  Laut  yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1-5) Undang-undang tentang hak berdaulat dan yurisdiksi,  aparat  penegak  hukum Timor Leste yang berwenang dapat mengambil  tindakan  penegakan hukum  sesuai  dengan  Konstitusi. Lei N.O 7/2002 frontera maritima .
c) Konstitusi Timor Leste mengatakan bahwa  pertahanan  negara  disusun dengan  memperhatikan  kondisi geografis  dimana  mengamanatkan bahwa Forças de Defesa de Timor Leste NAVAL ( F-FDTL) bertanggungjawab untuk
melindungi  negara  dari  serangan luar ini tercantum dalam Konstitusi Timor  Leste Artigu  146  (1,) menyatakan  bahwa  “ Forsa  Armada Timór-Leste  nian,  FALINTIL/FDTL, ne’ebé  sidadaun  nasionál  de’it  maka halo  parte,  ne’e  mak  responsavel  ba defeza  militár  Repúblika  Demokrátika Timór-Leste nian no nia organizasaun nu’udar  ida  mesak  ba  territóriu nasionál tomak. ” Angkatan Pertahanan Timor Leste, FALINTIL-FDTL, yang hanya terdiri atas warga negara nasional, bertanggung jawab atas penyediaan pertahanan militer bagi Republik  Demokratis  Timor  Leste dan akan memiliki sistem penataan tunggal  untuk  seluruh  wilayah nasional.
Selain  itu,  Undang-undang  ini juga  menentukan  bahwa  Polisi Maritim Timor Leste, ( Unidade Policia Maritima  UPM )  berperan  sebagai sistem utama pertahanan negara yang salah satu tugas pokoknya menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Timor Leste, serta melindungi wilayah perairan  Timor  Leste  dari  ancaman dan  gangguan  terhadap  bangsa  dan negara  Pasal  32  ayat  (1)  yang menyatakan  bawah  polisi  maritim diberi  kewenangan  khusus  seccara system  integral  dengan  angkatan keamanan  lainya,  serta  memberikan pelatihanan  secara  special  untuk melakukan  pengawasan  di  daerah maritm  yang  telah  di  tentukan berdasarkan  peta. Dekretu  –Lei  n.º
16/2009,  Lei  Organika  Polísia  Nasionál Timor -Leste (PNTL).
d) Undang-undang  Imigrasi  No.9
Tahun 2003 memberikan
kewenangan  penegakan  hukum kepada departemen imigrasi diserah  terimakan  dari alfandegas (bea  cukai) menjadi  Departemen Imigrasi  Timor  Leste  dengan perubahan  pengontrolan  yang semula  dari  perspektif  sipil  ke perspektif  kepolisian.  Salah  satu implementasi  dari  pengontrolan Departemen Imigrasi adalah sebuah instrumen mengenai profesi aplikasi  dalam  kepolisian  yang telah  diterapkan  dalam  Negara Demokratik  Timor  Leste  dan  hal tersebut  sudah  menjadi  kebijakan dari  departemen  tersebut  untuk mengontrol  warga  negara  asing yang  menetap  di  Timor  Leste  dan juga  untuk  mengontrol  arus perjalanan  darat,  udara,  dan  laut. Kewenangan  keimigrasian  Timor Leste  memberikan  izin  masuk kepada  warga  asing  yang  akan masuk  dan  tinggal  di  teritori nasional dengan memberikan tanda ijin  masuk  dan  mempersilakan warga  asing  keluar  dari  wilayah teritorial  Timor  Leste  dengan memberikan  ijin  keluar  yang terdapat dalam paspor pengunjung.
Undang-undang yang berlaku di laut  tersebut  telah  memberikan pengaturan  dan  kewenangan  hukum dari  masing-masing  instansi,  namun belum  terkoordinir  dengan  baik, dikarenkan  belum  ada  undang  – undang  kelautan  yang  lengkap, sehingga  kewenangan  stakeholders, saling  bertentangan.  Wawancara dengan  wakil  komandan  Servisu Investigasaun  Criminal  (SIC),2  juli 2019.  Regulasi  di  bidang  kelautan tersebut  belum  dilaksanakan  secara efektif  dan  efisien  serta  belum  ada keterpaduan  di  antara  undang-
undang  sektoral  bidang  kelautan, sehingga terkadang saling berbenturan dalam pengaturan hukum dan kewenangan kelembagaan yang bertanggung jawab  di  laut.  Oleh  karena  itu, diperlukan harmonisasi sistem hokum dan  peraturan  perundang-undangan untuk  terciptanya  keamanan  laut  di wilayah  yurisdiksi  laut  Timor  Leste, mengkompilasi  dan  menghimpun peraturan perundang-undangan yang telah  ada  agar  lebih  memudahkan acuan  dalam  penegakan  hukum  di laut, dan membuat database peraturan perundang-undangan. Selain  itu,  juga  sangat  dibutuhkan suatu  kebijakan  dan  peraturan kelautan Timor Leste yang
komprehensif  dan  mengatur  otoritas di  laut  sebagai  perwujudan  dari system  pemerintahan  yang  baik  dan bersih ( good and clean governance ).
Kebijakan dan
peraturan kelautan  tersebut  harus  berbentuk undang-undang  agar  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  secara nasional  dengan  memuat  dasar filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis  yang disesuaikan
dengan konsepsi geopolitik  dan  kebutuhan  hukum negeri  ini.  Ini  dimaksudkan  untuk mengintegrasikan
peraturan perundangun  dangan  yang  sifatnya sektoral  dan  berlaku  di  wilayah perairan laut Timor Leste. Oleh karena itu, untuk memberikan solusi terhadap persoalan Timor Leste dalam keamanan maritim ini, perlu disusun regulasi  dalam  bentuk  perundang- undangan yang di dalamnya mengandung  aspek  pertahanan  dan keamanan di laut yang meliputi :
1)  Pertahanan  dan  keamanan  secara terpadu  di  wilayah  perbatasan dengan negara tetangga
2) Pengembangan sistem monitoring.
3)  Pengamanan  wilayah  perbatasan dengan  negara  tentanga  antara Australia dan Indonesia
4) Koordinasi keamanan dan penanganan pelanggaran di laut. Selain substansi
tersebut, regulasi  ini  perlu  mengatur  juga tentang  pihak  yang  bertanggung jawab,  bentuk  kelembagaan,  dan kewenangan  hak  untuk  melakukan penyelidikan dan penyelidikan terhadap  pelanggaran  hukum  yang terjadi di laut.
Penanganan Illegal  Fishing di wilayah Laut Timor Leste
Kegiatan illegah  fishig oleh  nelaya asing dilakukan oleh Negara – Negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan  Timor  Leste  secara  illegal. Penangkapan  ikan  secara  illegal tersebut  telah  merugikan  Negara secara ekonomi, data dari Departemen Perikanan  Timor  Leste  menunjukkan bahwa  sejak  tahun  2013  akhir  dan masuk  tahun  2014  awal,  kerugian Timor  Leste  per  tahun  akibat  illegal fishing  mencapai  $214.500.000,  dan kerugian ikan per mencapai 30.600.000 ton/
tahun. https://timordata.info/media/public ations/FM_MNL_69.pdf.
Jumlah kerugian  ini  tidak  sedikit.  Selain  itu, praktik illegal fishing juga berdampak pada berkurangnya stok sumber daya ikan  dan  hilangnya  kesempatan  para nelayan yang beroperasi secara legal,
serta dapat mengakibatkan menurunnya ketahanan pangan. Illegal fishing di perairan Timor Leste menjadi  masalah  yang  besar  dan sangat  merugikan  masyarakat  Timor Leste.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan tindakan yang tepat dalam menangani
masalah  tersebut. Menurut  Lino Saldhana ,  nelayan  asing  yang  sering melakukan  penagkapan  ikan  secara illegal  diperiran  Timor  Leste  adalah Negara
Indonesia tapi hanya
bersakala  kecil,  tetapi  Cina  yang selama  ini  melakukan  aktifitas illegal fishing di  perairan  laut  Timor  cukup besar.
Illegal  Fishing terjadi  di  perairan Timor  Leste  itu  dikarenakan  potensi sumber  daya  perikanan  yang  besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan  perairan  Timor  Leste  yang berada  di  perairan  perbatasan  atau berdekatan
dengan perairan Indonesia dan juga perairan Australia, dimana  secara  peralatan  untuk mengawasi  laut  kurang  memadai sehingga para nelayan asing
memanfatkan  situasi  ini  untuk melakukan  penangkapan  ikan  secara illegal . Illegal  fishing yang  terjadi  di perairan  Timor  Leste  tersebut  dapat digolongkan  sebagai transnational crime atau tindak pidana lintas negara,
karena pelakunya adalah orang asing atau  orang  Timor  Leste  tetapi melibatkan pihak asing dibelakangnya. intervista iha Ministeriu Agrikultura  no  Peskas  Diresaun  Geral Peskas,  sevi  departementu  peskas  2018. Kegiatan illegal  fishing tersebut biasanya  beroperasi  di  wilayah perbatasan  perairan  Laut  Timor bagian  Barat  dan  bagian  Timur  yang sekarang  belum  ditentukan  batas maritim  antara  Timor  Leste  dan Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian  yang  dilakukan  peneliti maka  ditemukan  beberapa  faktor yang  menyebabkan  terjadinya Illegal fishing di  perairan  Timor  Leste  tidak terlepas  dari  faktor  perbatasan  dan belum adanya aturan delitimasi antara Negara-negara
yang saling
berhadapan atau berdampingan serta faktor  lingkungan  strategis  global terutama  kondisi  perikanan  di  Timor Leste  itu  sendiri.  Secara  garis  besar faktor  penyebab  tersebut  dapat dikategorikan  menjadi  6  (enam) faktor,  sebagaimana  diuraikan  di bawah  ini. Laporan  Ministério  Da Agricultura  E  Pescas  Secretariado  De Estado Das Pescas Direcção Nacional De Pescas  E  Aquicultura.  Ezistensia  Peska Ilegal  Iha  Tasi  Teritoriu  Timor-Leste. 2013:9:
a) Kebutuhan sumber bahan baku di  negara  pelaku illegal  fishing sudah  menipis  akibat  praktik industrialisasi kapal penangkapnya  sehingga  daya tumbuh  ikan  tidak  sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan sebagai akibatnya,  mereka  melakukan ekspansi  hingga  ke  wilayah perairan Timor Leste;
b) Lemahnya  Pengawasan  Polisi Maritim  dan  angkatan  Laut (FFDTL  NAVAL)  di  perairan laut  Timor  Leste,  adalah  salah satu faktor penyebab maraknya kasus illegal  fishing yang banyak terjadi di perairan laut Timor Leste saat ini, dikarenakan kapal yang dimiliki  oleh  angkata  laut  dan polisi  maritim  Timor  Leste yang sekaran digunakan adalah kapal yang berukurang kecil  sehingga  sulit  untuk mengejar  para  pelaku  illegal fishig  diperairan  laut  Timor Leste.
c) Sisitem  Monitorining  Kapal. Salah  satu  upaya  pengawasan dari pihak kementrian pertanian dan perikanan
( Ministério  da  Agricultura  e Pescas,  liu  husi  Secretariado Estado  das  Pescas ),  dengan adanya  bantuan  dari Regional Fisheries  Livelihood  Programme (RFLP-FAO) yang sudah memasang SPOT TRACKER di dua  kapal  industri  perikanan dan  kapal  ikan  sejumlah  14 kelompok ( peska artesanal hamutuk unidade 14 iha teritoriu Timor- Leste). Satellite Personnal
Tracker (SPOT)  sebagai  cara untuk  transmisi  informasi dimana  ada  kegiatan illegal fishing itu  terjadi  dan  juga menginformasikan  ketika  ada kapal yang berlayar diperairan laut  Timor  Leste  mengalami kecelakaan.  Namun Satellite
Personnal  Tracker (SPOT)  yang sekarang  digunakan  belum memenuhi standar untuk ukuran  perairan  Laut  Timor Leste. d) Terbatasnya dana untuk operasional  pengawasan,  baik dari  departemen  kelautan, Polisi  Maritima  dan  Angktan Laut Timor Leste (NAVAL)
e) Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  di Departemen  kelautan  atau perikanan;
f) Kemampuan  kapal  dan  alat komunikasi yang canggih oleh kapal  asing,  sehingga  bisa memantau  kelemahan  setiap gerak kapal patrol Timor Leste yang kurang memadai diperairan Laut Timor Permasalahan-permasalahan
diatas, apabila tidak diantisipasi dapat berkembang menjadi sebuah ancaman yang  membahayakan  kedaulatan
Timor Leste. Untuk itu Polisi Maritim Unidade  Policia  Maritima  (UPM) juga bekerja sama dengan tentara angkatan laut Forças  de  Defesa  de  Timor  Leste NAVAL ( F-FDTL) selain menjalankan tugas-tugas  pertahanan  laut,  juga berupaya  melakukan  strategi  terpilih melalui  kegiatan-kegiatan  pro-aktif demi meningkatkan ketahanan nasional  di  wilayah  atau  kawasan perbatasan  yang  sesuai  dengan kebijakan pemerintah. Kawasan perbatasan  negara  termasuk  dua pulau  kecil  atauru,  Zaco  dan  daerah Enclave  Oecusi  sebagai  terdepan termasuk  dalam  kawasan  strategis dari  sudut  kepentingan  pertahanan dan keamanan nasional.
Berikut koordinasi instansi- instansi  nasional  yang  bekerjasama dalam pengamanan laut dan pengelolaan  sumber  daya  perikanan sebagai  pelaksana  teknis  tindak pidana di lapangan : 1) Polisi Maritim Timor Leste,
( Unidade Policia Maritima UPM), dan angkatan  laut Forças  de  Defesa  de Timor Leste NAVAL (F-FDTL ). Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak  hukum  dihadapkan  pada beberapa  permasalahan  seperti kurangnya
sumber daya, terbatasnya  dukungan  anggaran, kurangnya keterpaduan dan adanya visi unsur penegak hukum yang berbeda-beda. Namun demikian dalam rangka penegakan hukum  di  perairan  wilayah  Timor Leste  pada  umumnya,  Polisi Maritim Unidade  Policia  Maritima (UPM) dan Forças de Defesa de Timor Leste NAVAL (F-FDTL) mempunyai peran  yang  cukup  besar  sehingga keberadaannya  diharapkan  dapat mengemban  misi  yang  jelas  guna
lebih efektifnya pelaksanaan penegakan hukum. Dengan memperhatikan uraian diatas maka misi penegakan hukum dalam rangka meningkatkan  penegakan  hukum diwilayah Timor Leste berdasarkan peraturan PNTL ( Polícia Nacional de Timor-Leste )  adalah  Kepolisian Nasional  di  Timor-Leste  yang bertanggunjawab  atas  keamanan dalam  negeri  dan  di  bawah Kementerian dalam Negeri (Ministério  do  Interior ).  Pada pemerintahan sebelumnya PNTL di bawah  Kementerian  Pertahanan dan Keamanan ( Ministério da Defesa e  Segurança) khususnya  Sekretariat Negara urusan Keamanan ( Secretaria de Estado da Segurança) .
Tugas  dan  funsgsi Unidade Policia Maritima (UPM) berdasarkan pada konstitusi Artigu  147.º  (Polísia  no  forsa seguransa sira ) yang artinya bahwa Polisi  akan  membela  keabsahan demokratis dan menjamin keamanan  dalam  negeri  bagi semua  warga  negara  dan  akan bersifat sama sekali tidak memihak,  tugas  polisi  juga  untuk melakukan  pencegahan  kejahatan wajib  dilaksanakan  dengan  tetap menghormati hak-hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah Undang-undang akan menetapkan aturan dan peraturan bagi kepolisian dan angkatan keamanan lainnya, serta Peraturan
Polisia Nasional Timor Leste Pasal 32  ayat  (1-2)  menyatakan  bahwa Unit  Polisi  Maritim  yang  mana sistemnya  secara  terpusat  dengan aparat maritime sehingga monitoring  di  area-area  yang menjadi  area  pelayaran  umum.
Polisi  Maritim Unidade  Policia Maritima (UPM) juga bekerja sama dengan  tentara  angkatan  laut Forças  de  Defesa  de  Timor  Leste NAVAL  (  F-FDTL) sebagai  satu sistem untuk menjaga laut nasional. Dekretu –Lei n.º 16/2009,
Lei  Organika  PNTL.  1).  Polisi maritim diberi kewenangan khusus  seccara  sistem  integral dengan angkatan keamanan lainya, serta memberikan pelatihanan  secara  special  untuk melakukan pengawasan di daerah maritm  yang  telah  di  tentukan berdasarkan  peta.  2).  Komandan Polisi  Maritim  itu  di  lantik  oleh Komandan  Geral  Polisi  Nasional Timor Leste (PNTL), sesuai dengan pendidikan  dan  spesialis  di  area maritm:
a)  Mencegah  dan  mengurangi kejahatan,
khususnya kejahatan  Narkoba, Illegal fishing, penjualan  manusia, serta kejahatan Teroris. b) Pencegahan untuk mengurangi  masuknya  imigran gelap
c)  Menjaga  keamanan  wilayah perairan d)  Melakukan  pengawasan  dan melindungi kekayaan yang ada di dalam laut
e)  Pencegahan  dan  melidungi pencemaran dilaut f) Menyelamatkan manusia yang terdampar di laut g)  Perlindungan  masyarakat  di laut pedalaman h) Melindungi
kesehatan masyarakat i)  Melakukan  perjalanan  di seluruh  wilayah  maritime, dengan  melakukan  kordinasi atau kerjasama antara institusi
yang saling terkait khususnya angkatan laut Forças de Defesa de  Timor  Leste  NAVAL  (  F- FDTL)
j) Lewat kerjasama dengan pusat pelatihanan Polisi untuk menentukan  keperluan  atau program  untuk  melakukan pengarahan  secara  spesifik atau  secara  detail  kepada mereka.
2. Ministério da Agricultura e Pescas Terbentuknya Perikanan
( Ministério da Agricultura e Pescas ), ini menempatkan  sektor  kelautan  dan perikanan  sebagai  salah  satu  sektor yang mampu meningkatkan perekonomian  negara,  namun  dalam proses  pelaksanaannya  terdapat  isu- isu dan hambatan-hambatan. Kementerian Kelauatan dan Perikanan  sebagai  perumus  dan pelaksana  kebijakan  pemerintah  di bidang  perikanan.  Dalam  upaya penegakan hukum di bidang perikanan memiliki kerangka pembangunan  sistem  sumber  daya kelautan  dan  perikanan  untuk menekan seminimal
mungkin pelanggaran IUU  Fishing .  Melalui perangkat  hukum  adanya  aturan mengenai  kementrian  pertanian  dan Perikanan  ( Ministério  da  Agricultura  e Pescas ) telah dibentuk melalui Undang-Undang Lei Nomor 12 tahun 2004  “ Krime  Relativu  Ho  Peska ” pelanggaran  terhadap  penangkapan ikan  dan Dekretu  Governu  N.º  5/2004 Juillu  Regulamentu  Jeral  Peskas  No Akikultura peraturan pemerintah mengenai peraturan umum kementrian  perikanan  Timor  Leste secara garis besar. Untuk mencapai target pengurangan  aktifitas IUU  Fishing di
wilayah  perairan  Timor  Leste, berbagai  kebijakan  strategis  telah dikembangkan dalam rangka ratifikasi UNCLOS 1982 serta berkaitan  dengan  pengawasan  dan pengelolaan  sumber  daya  kelautan khususnya perikanan, Untuk mencapai  target  pencapain  kebijakan terdapat strategi-strategi diantaranya : Strategi Preemtive adalah pencegahan offensif sebelum terjadinya pelanggaran wilayah dan Responsive adalah reaksi cepat dalam menangani pelanggaran tindak pidana, Persuasive adalah pembinaan terhadap pelaku untuk meningkatkan kesadaran  tidak  melanggar  hukum, dan  melakukan  koordinasi  dengan instansi  terkait  Polisi  Maritim  Timor Leste, ( Unidade Policia Maritima UPM), Forças de Defesa de Timor Leste NAVAL ( F-FDTL) :
a) Strategi Preemtive.
Strategi  Preventive  ada  berbagai cara,  seperti:  melalui  pencegahan pelayaran  kapal  asing  di  perairan terluar  dengan  efek  pencegahan.
Dalam artian, operasinya dikonsentrasikan pada perairan potensial  yang  rawan  dari  ancaman kedaulatan,  antara  lain  Selat  Ombai terletak di sebelah utara Oecusse yang memisahkan Oecusse di sebelah Barat Timor  Leste  dengan  Pulau  Alor  dan Pantar  yang  merupakan  bagian  dari Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur Indonesia  yang  menghubungkan antara laut Banda dibelahan utara ke laut sawu kearah barat daya. Pulau – pulau  yang  dipisahkan  antara  lain Enclave Oecusi Timor Leste dan Pulau Batek  disebelah  selatan  dan  Pulau Alor  dan  Pantar  Tengah  dan  Teluk Mutiara, sedangkan di bagian selatan adalah kecamatan Amfoang Timur di kabupaten  Kupang  Timor  Tengah
Utara, Selat Wetar (Wetar Strait) Selat Wetar adalah selat yang memisahkan bagian  Timur  dari  pulau  Timor dengan pulau Wetar. Selat ini berada di  antara  Pulau  Wetar,  Propinsi Maluku Indonesia (utaranya) dan Dili, Timor  Leste  (selatannya).  Di  sebelah baratnya  ada  Pulau  Atauro,  Timor Leste  dan  sebelah  timur  melalui wilayah laut anatara Pulau Kisar dan Leti  Indonesia  di  sebelah  utara  dan Pulau  Jaco  Timor  Leste  di  sebelah selatan. Wilayah ini juga menghubungkan  Laut  Banda  di bagian  Utara  ke  Laut  Sawu  di  arah Barat daya.
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_ Wetar  Dan  Laut  Timor  (Timor  Sea) adalah  perpanjangan  dari  Samudera Hindia  yang  terletak  di  antara  Pulau Timor  yakni  Timor,  Timor  Leste  dan Indonesia  di  sebelah  utara  dan Australia  Utara  di  sebelah  Selatan, sedangkan  sebelah  timur  berbatasan dengan  Laut  Arafura  yang  secara
teknis  merupakan  perpanjangan  dari Samudera Pasifik Laut Timor. Pencegahan tersebut dapat menggunakan kemampuan
pengawasan  Polisi  Maritim  Timor Leste, ( Unidade Policia Maritima UPM), Forças de Defesa de Timor Leste NAVAL ( F-FDTL).
b)  Strategi  Preventif  dan  Responsif melalui Sarana dan prasarana Teknologi  Sisitem  Monitorining Kapal. Salah satu upaya pengawasan dari  pihak  kementrian  pertanian  dan perikanan  ( Ministério  da  Agricultura  e Pescas,  liu  husi  Secretariado  Estado  das Pescas ),  dengan  adanya  bantuan  dari Regional Fisheries Livelihood Programme (RFLP-FAO)  yang  sudah  memasang SPOT TRACKER di dua kapal industri perikanan dan kapal ikan sejumlah 14 kelompok  ( peska  artesanal  hamutuk unidade  14  iha  teritoriu  Timor-Leste ).
Lihat peta dibawah ini.
Gambar : 2. peta lokasi  Satellite Personnal Tracker (SPOT)
Pada  kenyataannya,  tanpa Satellite  Personnal Tracker (SPOT) akan kekurangan informasi tempat lokasi  terjadinya IUU Fishing .
Satellite  Personnal  Tracker (SPOT) berguna  untuk  mendeteksi  kapal yang sudah mendapatkan izin agar
tidak  melanggar  aturan-aturan yang  telah  ditetapkan  dengan batasan-batasan  pencarian  ikan. Satellite  Personnal  Tracker (SPOT) sebagai  cara  untuk  transmisi informasi  dimana  ada  kegiatan illegal  fishing itu  terjadi  dan  juga
menginformasikan  ketika  ada kapal  yang  berlayar  diperairan laut  Timor  Leste  mengalami kecelakaan. Namun Satellite Personnal  Tracker (SPOT)  yang sekarang digunakan belum
memenuhi  standar  untuk  ukuran perairan  Laut  Timor  Leste.lihat gambar dibawah ini
Gambar 3 Satellite Personnal Tracker (SPOT)
Keterbatasan  armada  penangkap ikan  nasional  menyebabkan fishing ground didominasi  oleh  kapal-kapal penangkap  asing  yang  beroperasi  di Zona Ekonomi Eksklusif Timor Leste. Sampai saat ini kementrian pertanian dan perikanan ( Ministério da Agricultura e Pescas ) belum mempunyai  kapal  pengawas  untuk melakukan  penegakan  hukum  dilaut dan  hanya  saling  kordinasi  dengan Polisi  Maritim (Unidade  Policia Maritima UPM ), dan Forças de Defesa de Timor  Leste  NAVAL  (  F-FDTL) untuk melakuakan penegakan hukum dilaut.
Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh  Polisi  Maritim Unidade  Policia Maritima (UPM) dan  angkatan  laut Forças de Defesa de Timor Leste NAVAL ( F-FDTL) dalam rangka mengamankan  dan  mengelola  pulau terluar, antara lain :
1. Patroli Keamanan Laut Patroli  Keamanan  Laut  Timor Leste  menghadirkan  kapal-kapal Patroli  yang  dimiliki  oleh  Polisi Maritim Unidade  Policia  Maritima (UPM) dan angkatan laut Forças de Defesa  de  Timor  Leste  NAVAL  (F- FDTL) di seluruh perairan wilayah
Timor  Leste,  termasuk  di  dua pulau terpencil,
untuk melaksanakan  patroli  rutin  dalam rangka  penegakan  keamanan  di laut,  juga  dimaksudkan  untuk menunjukan  kesungguhan  negara Timor Leste dalam mempertahankan wilayah maritmnya. 2. Operasi Pengamanan Perbatasan Timor Leste memiliki perbatasan darat dengan Indonesia  dan  perbatasan  laut dengan dua negara yaitu Indonesia  dan  Australia.  Wilayah perbatasan  maritim  merupakan garis pertahanan Timor Leste yang memiliki  potensi  kerawanan  dari segala  bentuk  ancaman  sehingga membutuhkan  perhatian  yang serius.Terkait dengan pengamanan  perbatasan,  Polisi Maritim Unidade Policia Maritima (UPM) dan angkatan laut Forças de Defesa de Timor Leste NAVAL ( F- FDTL) telah menempatkan sejumlah  post  di  semua  distrik atau wilayah Teritorial Timor Leste (Postu  Batugade,  Atabae,  Atauro, Beloi,  portaun  portu  Dili,  sional
Dili  no  postu  Com  Lospalos), servisu iha ró (ró NRTL Lusitania, NRTL Dili, NRTL Hera, NV Timor- Leste,  speed  boat  12),  no  servisu iha kuartel Polisi Maritim Unidade Policia Maritima (UPM). https://www.pntl.tl/operasaun/ maritima/ Patroli dilaksanakan di sepanjang  perbatasan  darat  serta melaksanakan operasi pengamanan perbatasan laut sepanjang tahun. Operasi pengamanan perbatasan laut disamping dilakukan secara unilateral juga dilaksanakan secara bilateral  dengan  negara  terkait melalui  Patroli  Terkoordinasi (Coordinated  Patrol ).  Data  diambil di UPM di Sional, Dili Timor Leste, 2018.

## Kesimpulan
1. Dalam  rangka  melaksanakan hak  berdaulat,  hak-hak  lain, yurisdiksi dan kewajiban-
kewajiban,  aparatur  penegak hukum  Timor  Leste  yang berwenang,  dapat  mengambil tindakan-tindakan penanganan hukum  sesuai  dengan  Hukum acara  pidana  Timor  Leste Código Do Processo Penal bagian III  mengenai  Pasal  17  (1) dimana kejahatan dilakukan di atas  kapal  atau  pesawat terbang  yang  mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan di atas kapal atau di pesawat, pengadilan di wilayah tersebut yang mengadili pelaku tidak pidana dan  Kitab  Undang-undang hukum  Pidana  Timor  Leste
Pasal  219  (1)  mengatakan bahwa Penangkapan ikan ilegal adalah mereka
yang
menangkap  ikan  di  perairan maritim  nasional  tanpa  izin dimana  penangkapan  ikan yang layak yang diperoleh dari otoritas  administratif  yang kompeten akan dihukum dengan hukuman penjara hingga 3 tahun
2. Melalui  strategi  preventive pencegahan  pelayaran  kapal asing  di  perairan  terluar dengan efek pencegahan. Dalam artian, operasinya dikonsentrasikan pada perairan  potensial  yang  rawan dari ancaman kedaulatan, antara  lain  Selat  Ombai,  selat Wetar dan laut Timor. Pencegahan  tersebut  dapat menggunakan kemampuan pengawasan  Polisi  Maritim Timor  Leste,  ( Unidade  Policia Maritima  UPM ),  dan  tentara nasional Forças  de  Defesa  de Timor  Leste  NAVAL  (  F-FDTL ), serta  dengan  menggunakan strategi preventif dan responsif melalui  Sarana  dan  prasarana teknologi  sisitem  monitorining kapal.  Salah  satu  upaya pengawasan dari pihak kementrian  pertanian  dan perikanan ( Ministério da
Agricultura  e  Pescas,  liu  husi Secretariado  Estado  das  Pescas ), dengan  adanya  bantuan  dari Regional Fisheries  Livelihood
Programme (RFLP-FAO)  yang sudah memasang SPOT TRACKER  di  dua  kapal industri  perikanan  dan  kapal ikan  sejumlah  14  kelompok  di seluruh wilayah Timor Leste.

## Daftar Pustaka

## Buku
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian hukum, Kencana, Jakarta, 2005, Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam
Lintasan
Sejarah,
Kanisius: Yogyakarta, 1982 Undang- undang Konstituisaun
Repúblika
Demokrátika  Timor-Leste  (RDTL 2002) Código  Do  Processo  Penal  (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
Código  Penal  Kodiku  Penal  (Kitab Undang-undang Hukum Pidana),2009 Lei  No.12/2004  loron  29  fulan Dezembru “Krime Relativu ho Peska” Republica  Democratica  de  Timor Leste.  Ministerio  da  Agricultura  e Pescas.  Lei  No.12/2004  ” Krime Relativu ho Peska” República  Democrática  De  Timor- Leste Dekretu - Lei Governu N.º 6/2004  21  Abril  2004  Baze  Jeral
Rejime  Jurídíku  Ba  Jestaun  Ho Ordenamentu Peska Ho Akikultura Nian 2004 República  Democrática  De  Timor- Leste  Parlamento  Nacional,  Lei N.O  7/2002  De  20  De  Setembro Fronteiras Maritimas do Territorio da Republica
Democratica De Timor-Leste Knar  Geral  Policia  Nasional  Timor Leste E  Lei  Organiku  (Decreto  Lei No.09/2009
Internet http://www.kemlu.go.id/dili/id/be rita-agenda/info- penting/Pages/Profil-Negara-Timor Leste.aspx http://www.wallacea.org/jenis- baru-ikan-laut-pertama-di-timor- leste.html.
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_ Wetar https://www.pntl.tl/operasaun/mar itima/ http://timor- leste.gov.tl/?p=547&lang=tp, diakses pada tanggal 26 juli 2017.WTL http://www.kemlu.go.id/dili/id/be rita-agenda/info- penting/Pages/Profil-Negara- Timor-Leste.aspx,  diakses  pada tanggal 28 Juli 2017.WTL http://www.republika.co.id/berita/i nternasional/abc-australia- network/17/09/15/owbhap415 -15-kapal-cina-muat-ribuan- ekor-hiu-ditangkap-di-timor- leste.  Diakses  pada  tanggal  18 september 2017
Laporan Fundasaun Mahein (Mahein Nia  Lian  Nú  69,  13  Fevereiru  2014) data didapat dari departemen Ministériu Agrikultura no Peska tinan 2013 Timor-Leste Lakon Ninia Ikan. Di akses pada tanggal 27 november 2015. https://timordata.info/media/public ations/FM_MNL_69.pdf