## Tinjauan Hukum Islam tentang Ketenagakerjaan Bagi  Pekerja  di Bawah Umur Di Makassar
Jufri 1*, Ariesthina Laelah 2, Andi Fadhila Natsir 3
1,2,3 Universitas Muslim Indonesia,Makassar, Indonesia
jufri.jufri@umi.ac.id

## Abstrak
This research aims to find out underage workers in the perspective of Islamic law. This type of research is library research. The research is descriptive qualitative. Data collection is done by using  literature  study  techniques.  The  data  findings  are  described  descriptively  using analysis. The results of this study indicate that in the perspective of Islamic law reviews of underage  workers  there  are  still  differences  in age  limits,  but  in  determining  age  when performing  actions  in  the  agreement  law  on  mu'amalah  is  very  careful,  especially  in determining  a  child's  ability  to  accept  and  act  perfectly.  A  person  is  said  to  be  capable  of performing legal acts if he has reached the age of at least 18 years or has been married, this is based on Article 2 paragraph 1 of Law No.13 of 2003. These prerequisites include obtaining written  consent  from  parents  or  guardians,  having  a  work  agreement  with  an  employer, working  no  more  than three  hours  per  day  and  not  during  school  hours,  complying  with workplace safety and health laws, having a clear relationship, and being paid in accordance with legal requirements.
Kata Kunci : Islamic Law; Employment; underage; Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang tidak lepas dari adanya suatu masalah. Diantara sekian banyak masalah yang dihadapi oleh masayarakat saat sekarang, antaralain masalah  yang  berkaitan  dengan  ketenaga  kerja  yang  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang dewasa  dan  keatasanya,  akan  tetapi  juga  diakses  oleh  para  pekerja  dibawah  umur. Masalahnya adalah yang seharusnya anak di usia 10-18 mereka harus fokus belajar, sekolah dan  menikmati  masa-masa  kecilnya,  tetapi  realitas  atau  faktual-nya  anak-anak  di  usia seperti  itu  banyak  yang  bekerja  mengambil  bagian  dalam  membantu  ekonomi  keluarga (Sa’adah,2014) .
Kendati  demikian,  bahwa  desakan  atau  krisis  ekonomi  menghendaki  setiap  orang untuk  bekerja.  Akan-anak  juga  menjadi  bagian  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi,  sebagai contoh saja di Amerika Serikat, usia SD  anak-anak sudah bekerja sebagai kerja sampingan. Pekerjaan  yang  dilakoninya  diantaranya  sebagai  pengasuh  bayi,  pengantar  koran,  hal tersebut  dianggap  oleh  mereka  sebagai  cara  untuk  mendidik  dan  melatih  mereka  untuk menjadi mandiri (Kemenpppa,2023).  Di indonesia sendiri tercatat dalam data BPS (badan pusat statistik) di tahun 2022 yang dipublikasikan oleh media kompas, tercatat sekitar 2,3

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
juta pekerja anak-anak, diantara pekerjaan yang dilakuka mereka antaralain seperti; kerja tembakau, industri kelapa sawit dan sebagainya, Rata-rata usia anak-anak tersebut yang bekerja 10-17 tahun.
Terhadap  persoalan  demikian,  mesti  disadari  bahwa  anak  merupakan  sebuah amanah  dari  tuhan  sebagai  tanggang  jawab  yang  utama  oleh  orangtua  untuk menjadikannya  bermanfaat  bagi  kehidupan    keluarga,  masyarakat,  agama,  bangsa, maupun  negara.  Dalam  sebuah  siklus  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  anak merupakan generasi pembangunan peradaban menuju pada kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa (Nurhayati,2020). Sehingga anak menjadi salah satu perhatian penting oleh keluarga maupun pemerinta untuk dijaga dan dilindungi sebagaimana termuat pada Pasal 28  ayat  2  Undang-undang  Dasar  1945  menyatakan  bahwa  siapapun  anak  itu  harus mendapatkan  jaminan  untuk  kelangsungan  hidup,  tanpa  memandang  suku,  agama,  ras, budaya dan kedudukan, mereka harus  dibina dan dilatih agar tumbuh menjadi generasi yang  berkualitas  dan  mendapakan  perlindungan  dari  tindakan  kekerasan  dan diskriminasi.
Bukan hanya dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, atau hukum, tetapi juga dari segi  kelangsungan  generasi  keluarga,  suku,  ras,  dan  bangsa,  anak  adalah  harta  yang  tak ternilai harganya. Anak dapat bersifat politis (anak adalah pewaris keturunan atau suku masyarakat  tertentu),  sosial  (kehormatan  martabat  keluarga  tergantung  pada  sikap dan perilaku  anak),  kultural  (anak  adalah  harta  dan  kekayaan  serta  simbol kesuburan suatu keluarga),  ekonomi  (anggapan  masyarakat,  terutama  "banyak  anak  banyak  rejeki", sehingga  "bekerja"  atau  memperkerjakan  anak  dapat  meningkatkan  pendapatan  atau rejeki),  dan  hukum  (anak  memiliki  posisi  dan  kedudukan  strategis  di  hadapan  hukum (Hareva,2019).
Setiap  orang  yang  melakukan  pekerjaan  dengan  imbalan  uang  atau  jenis pembayaran  lainnya  disebut  sebagai  pekerja.  Anak  merupakan  cita-cita  pewaris perjuangan  bangsa,  yang  memiliki  peran  strategis  dan  memiliki  sifat-sifat  khas  yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Karena anak  memiliki  hak  untuk  hidup  bahkan  sejak  dalam  kandungan,  maka  anak  harus mendapatkan  kesempatan  terbaik  untuk  perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial  yang optimal serta pengembangan prinsip- prinsip moral yang tinggi (Arliman,2018).
Menurut    Avianti,  A.,  &  Sihaloho,  M,  menjelaskan  bahwa  pekerja  di  bawah  umur adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada anak yang melakukan pekerjaan yang merusak  kesejahteraan  dan  menghalangi  pendidikan,  perkembangan,  dan  masa  depan anak  tersebut.  Pekerja  di  bawah  umur  adalah  mereka  yang  berusia  di  bawah  18  tahun. Apakah mereka dibayar atau tidak, seorang anak yang telah melakukan pekerjaan dengan rutin  yang  memakan  waktu  bagi  orang  tua  mereka,  serta  orang  lain,  dan  diri  mereka sendiri umumnya dianggap terlibat dalam pekerja anak (Sihaloho.2013)
Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang orangtua dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana diatur oleh PEMPPPA  bahwa anak harus mendapatkan  jaminan  kesehatan,  pendidikan  dan  Perlindungan  yang  terbaik  oleh keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Bila dijumpai Orang tua yang  memaksa atau tidak  untuk  memperkerjakan  anak,  maka  konsekuensi  nya  adalah  dipenjarakan  juga termasuk  perusahaan  yang  mempekerjakan  anak  di  usia  yang  masih  labil  mendapatkan konsekuensi  hukum  kurungan  yang  cukup  berat.  Bahkan,  bukan  hal  yang  aneh  untuk menemukan  anak  di  bawah  umur  yang  bekerja  di  banyak  lokasi  dan  industri.  Bahkan, anak- anak di komunitas pertanian saat ini dipersiapkan sejak usia muda untuk bekerja di ladang  bersama  keluarganya  juga  terdapat    di  industri  lain  anak  dibawah  umur (Fahlevi,2015).
Mempekerjakan anak disebut sebagai "pekerja anak". Penggunaan anak kecil untuk bekerja  tanpa  kompensasi  yang  cukup  atau  memperhatikan  pertumbuhan  pribadi, keselamatan, kesehatan, atau kemungkinan masa depan mereka dianggap sebagai pekerja anak  (Aprilia,2020).  Anak-anak  adalah  perhiasan  dunia,  sebagaimana  dapat  dilihat  dari
ayat  Al-Qur'an  yang  disebutkan  di  atas.  Anak-anak  memandang  kemewahan  sebagai sesuatu  yang  menjadi milik  orang  tua  keluarga.  Agar  anak-anak  ini  dapat  memberikan kontribusi  kepada  keluarga, masyarakat,  negara,  dan  negara  mereka,  orang  tua  mereka harus  mampu  mendukung  mereka secara finansial  dan  menyediakan  kebutuhan  mereka (Aprilia,2018).
Setiap  anak  yang  bekerja  dibawah  umur  dalam  jenis  pekerjaan  yang  cenderung memiliki  risiko  yang  melekat  pada  anak-anak  dan  berpotensi  membahayakan  mereka secara  fisik,  mental,  dan  seksual  dianggap  sebagai  pekerja  di  bawah  umur (Otsastipa,2019).  Ada  banyak  bukti  empiris  yang  menunjukkan  bahwa  partisipasi  anak kecil dalam perekonomian (baik di sektor formal maupun informal) menempatkan mereka pada risiko eksploitasi, dan bahkan dapat merugikan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial  jangka  panjang  mereka  (Yuningsih,2017).  Menurut    (Suyanto,  2010)  bahwa  anak muda yang telah bekerja cenderung lebih cepat putus sekolah, disebabkan karena mereka bekerja terlebih dahulu atau karena mereka putus sekolah terlebih dahulu baru kemudian bekerja. Seorang anak sering kali memandang sekolah dan pekerjaan sebagai beban ganda yang  dianggap  besar,  dan  ketika  hal  ini  dikombinasikan  dengan  tekanan  keuangan  dan masalah  struktural  lainnya,  mereka  terpaksa  memutuskan  untuk  meninggalkan  sekolah lebih awal (Sutinah,2010).
Sesuai  dengan  filosofi  Islam,  setiap  orang memiliki  kewajiban  untuk  bekerja.  Allah telah  menjamin  semua  orang  akan  penghidupan  mereka,  namun  rezeki  ini  tidak  dapat diperoleh  manusia  tanpa  kerja  keras  mereka  sendiri.  Jadi,  untuk  menjadi  kaya  dan sejahtera, seseorang harus berusaha. Ayat 105 dari Surat At-Taubah berisi perintah tegas dari  Allah  untuk  bekerja.  Artinya: dan  Katakanlah:  "Bekerjalah  kamu,  Maka  Allah  dan Rasul-  Nya  serta  orang-orang  mukmin  akan  melihat  pekerjaanmu  itu,  dan  kamu  akan dikembalikan  kepada  (Allah)  yang  mengetahui  akan  yang  ghaib  dan  yang  nyata,  lalu diberitakan-Nya  kepada  kamu apa  yang  telah  kamu  kerjakan. (Q.S.  At-Taubah:  105)  (As Somad,2017).
Pada  hakikatnya  dunia  anak  adalah  dunia  bermain.  Mereka  belum  dituntut  untuk bekerja dan tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Apapun alasan orang tua  untuk  mempekerjakan  dan  menelantarkan  anaknya  merupakan  perbuatan  yang melanggar undang-undang.
Berasarkan pada latar belakang diatas peneliti tertarif untuk menelisik lebih dalam terkait dengan hukum islam dalam mengatur ketenagakerja bagi usia dibawah umur.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Penelitian pustaka ( library research ) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk  menghimpun  dan  menganalisis  data  yang  bersumber  dari  perpustakaan,  baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen- dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang  dapat  dijadikan  sumber  rujukan  untuk  menyusun  suatu  laporan  ilmiah.  Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku  atau  literatur  yang  berhubungan  dengan  pekerja  di  bawah  umur  menurut hukum Islam dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Ashar,2020).
Sesuai dengan judul dari penelitian ini, yaitu Tinjauan Hukum Islam dalam UU No. 13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Terhadap  Pekerja  di  bawah  umur,  maka penelitian  ini  bersifat  deskriptif. “Penelitian deskriptif  yaitu  suatu  penelitian  yang bermaksud  mengadakan  pemeriksaan  dan  pengukuran-  pengukuran  terhadap  gejala tertentu.” Menurut  Achmadi,  A.,  &  Narbuko,  C, “Penelitian deskriptif  yaitu  penelitian yang  berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan masalah  yang  ada  sekarang  berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi” (Narbuko,2013).
Sumber  data  dalam  penelitian  adalah  subjek  darimana  data  dapat  diperoleh.
Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data  sekunder  merupakan  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data,  misalnya  lewat  orang  lain  atau  lewat  dokumen.  Teknik  pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti  tidak  akan  mendapatkan  data  yang  memenuhi  standar  data  yang  ditetapkan (Prastowo,2010).
Analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan  lainnya,  sehingga dapat mudah  difahami  dan  temuannya  dapat  diinformasikan  kepada  orang  lain.  Analisis data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  analisa  data  kualitatif  dengan menggunakan  teknik  analisis  isi  ( content  analysis )  dan  dengan  cara  berfikir  deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia (St, Ruaidah,2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Menurut Hukum Islam Pekerja di Bawah Umur
Islam yakni ajaran yang memiliki tuntunan  juga membimbing umat berada pada  jalan  yang  benar  untuk  menggapai  kesuksesan  di  dunia  juga  akhirat.  Tuntanan hidup demikian sebagai tata aturan manusia terkandung didalam ajaran Al-Qur'an dan as-Sunnah.  Agar  bahagia,  Islam  menyuruh  umatnya  agar  bekerja  keras,  sebab  usaha adalah salah satu cara untuk memperoleh kebutuhan hidup yang tidak lepas dari pada peranan penting agama di dalamnya (Sabirin,2017)
Bekerja  yakni  hak  semua  orang,  baik  itu  laki-laki  ataupun  perempuan,agar hidup  menjadi  lebih  baik  tanpa  harus  dibatasi  oleh  status  sosial.  Meskipun  bekerja merupakan  usaha  yang  penting  untuk  muslim,  ia  menggunkan  harta,  pikiran  serta ingatannya  untuk  mengerahkan  kepentingannya  sebagai  mahkluk  tuhan  dia    harus mampu  menjadi  bagian  dalam  pembangunan  perdadaban  dunia  dan  memposisikan dirinya  menjadi  makhluk  tuhan  yang  berkualitas  ( fi  ahsanittakwim ),  dalam  artian, bahwa  manusia  yang  terbaik  untuk  mampu  menggunakan  segala  potensinya  untuk melakukan  segala  sesuatu  diantaranya  bekerja.  Jadi,  manusia  tidak  hanya  ditugaskan untuk  tunduk  menyerahkan  diri  kepada  tuhan  tetapi  juga  bekerja  menjadi  bagian penting  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap  orang  dengan  berdasar  pada  kempampuan (Swastika,2020).
Mengenai  pekerja  di  bawah  umur,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  pasal  98 dijelaskan  menjelaskan  bahwa,  (1)  batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri  atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum  pernah  melangsungkan  perkawinan.  (2)  Orang tuanya  mewakili  anak  tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 98 tersebut memberikan  isyarat  bahwa  kewajiban  kedua  orang  tua  adalah  mengantarkan  anak- anaknya,  dengan  cara  mendidik,  membekali  dengan  ilmu  engetahuan  untuk  menjaga bekal mereka di hari dewasanya (Mujiatun,2010).
Secara khusus al- Qur’an menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak- anaknya secara  sempurna  (sampai  usia  dua  tahun).  Namun,  Al- Qur’an  juga  mengisyaratkan kepada  ayah  atau  ibu  supaya  melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan kemampuannya,  dan  sama  sekali  Al- Qur’an  tidak  menginginkan  ayah  dan  ibu menderita karena anaknya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 2 disebutkan bahwa “seseorang dipandang memi liki kecakapan untuk melakukan perbuatan  hukum  dalam  hal  telah  mencapai  umur  paling  rendah  18  (delapan  belas) tahun atau pernah menikah (Nurkholis,2017).
1. Periodisasi Umur dan Kecakapan Hukum dalam Islam
Periodisasi  umur  dalam  kaitannya  dengan  kecakapan  hukum  seseorang
membahas  seputar  kapan  seseorang  dinyatakan  sebagai  manusia  dewasa.  Dalam Islam sendiri dikenal istilah tamyiz , baligh , dan rusyd yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat  hukum  sendiri-sendiri. Akan tetapi dalam pengkategorian umur untuk  mengetahui  kapan  seseorang dianggap  dewasa  terdapat  keragaman,  yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan (Tarmudzi,2015).
Artinya  periode-periode  yang  telah  digariskan  dalam  Islam  tentang  batasan kecakapan  seseorang  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  dan  mempertanggung- jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas  umur  yang  pasti.  Ketifak  pastian  hukum  terhadap  hel  tersebut  perlu  harus dilakukan  peninjauan  terhadap  hal-hal  yang  berakaitan  dengan  tahapan  usia sebagai  aspek  dasar  dalam  landasan  hukum,  aspek  tersebut  antaralain (Mastura,2021):
a. Kematangan Usia
Untuk  mengetahui  dengan  tepat  sampai  dimana  daya  pikir  seseorang telah  berkembang  pada  tiap  tahap  perkembangannya  adalah  hal  yang  sulit. Tetapi untuk tujuan  hukum, ahli  hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Berpijak pada prinsip tersebut, ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan  al-  Quran  dan  as-Sunnah.  Mereka  juga  belajar  memahami perkembangan  manusia  pada  tahap-tahap  yang  berbeda.  Ahli-ahli  hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.
b. Peranan ‘Aql (Daya Nalar) dalam Menentukan Usia Kedewasaan
Keadaan  yang  paling  menentukan  dan  sangat  diperlukan  dalam menentukan usia kedewasaan ( tamyiz ) adalah bahwa seorang anak harus sudah ‘aqil (bernalar). Sebagaimana yang dikutip oleh  Dadan  Muttaqien,  menyatakan bahwa  untuk  mengetahui  kemampuan  seorang  anak  ditinjau  dari  tingkat nalarnya  dengan  cara  mengetahui  tingkat    memahami  perkataan  orang dan kemudian  anak  itu  dapat    memberikan  tanggapan  yang  benar  terhadap perkataan itu.

## c. Tingkat Kemampuan Seorang Mumayyiz
Potensi ‘aql atau nalar, merupakan dasar utama yang di perhatikan  pada seorang  anak  untuk  di  sebut mumayyiz . Mumayyiz itu  sendiri  merupakan kemampuan seorang anak dalam melakukan banyak hal dan mereka memiliki kemampuan  untuk  memilah  dan  memilih  mana  yang  benar  dan  mana  yang salah.
d. Bulugh (Tanda-Tanda Pubertas Fisik) dan Ciri Khasnya
Istilah bulugh yang juga dikenal dengan istilah pubertas merupakan masa transisi  fisik  dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh  gejala-gejala  fisik,  fenomena  mimpi  bagi laki-laki  dan  haid  bagi  kalangan perempuan.
e. Rusyd (Kedewasaan Mental)
Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian rusyd atau kedewasaan mental,  yaitu baik  kesempurnaan bulugh maupun  kematangan  mental,  dalam arti  mampu  untuk  berfikir  ( ‘aql ).  Cara  yang  digunakan  terhadap  satu  orang dengan  lainnya  berbeda-beda  menurut  kegiatan  dan  kedudukannya  dalam masyarakat. Seorang anak petani misalnya, yang mempunyai kecakapan dalam bidang  pertanian  seperti  pengetahuan  pada  tanaman,  benih  dan  masa  tanam, dan lain-lainnya. Selain itu dia juga harus dapat menjual hasil pertaniaannya ke pasar,  mencari  keuntungan  dari  hasil  penjualan  dan  keperluaannya.  Anak seorang  tukang  kayu  dan  anak  seorang  pedagang  juga  harus  mempunyai
keterampilan dasar dalam bidang mereka. Kecakapan  hukum  dalam  hukum  Islam  disebut alahliyyah yang  berarti kelayakan.  Atas  dasar  itu,  kecakapan  hukum  ( al-ahliyyah )  didefinisikan  sebagai kelayakan  seseorang  untuk  menerima  hukum  dan  bertindak  hukum,  atau  sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan- tindakannya secara hukum Syariah”. Selanjutnya  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syari’ah pada  Pasal  3  dijelaskan bahwa (Ernawati,2021):
1. Dalam  hal  seseorang  anak  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
2. Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan  cakap melakukan perbuatan hokum.
3. Apabila  terjadi  perselisihan  antara  muwalla  dengan  wali  sebagaimana  dimaksud, muwalla  dapat  mengajukan  permohonan  ke  pengadilan  untuk  ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.
2.  Anak Kaitannya dengan Relasi Kerja dalam Islam
Perihal seputar dunia pekerjaan, agama islam sebagai ajaran yang memerhatikan betul  pada  pekerjaan  serta  batasan-batasan  bagi  para  pekerja  dan  apa-apa  saja pekerjaan  yang  mesti  dilakukan,  se-misal  islam      membahas  beberapa  hal  yang berkaitan dengan perburuhan. Mengenai pekerja di bawah umur dalam fiqih termasuk ke  dalam ijarah ,  karena terdapat  upah  yang  harus  dibayarkan  bagi  pekerja  tersebut. Upah termasuk ke dalam ijarah .
Menurut  Suhendi, Hendi, ijarah adalah  akad  untuk  memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. Ijarah ada dua macam, yaitu ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa dan ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah- mengupah  ( ujrah ). Ijarah atas  pekerjaan  atau  upah-mengupah  ( ujrah )  adalah  suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit  pakaian,  mengangkut  barang  ke  tempat  tertentu,  memperbaiki  mesin  cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Menurut19, menyatakan bahwa upah ( ujrah ) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu (Hendi,2007). Sebagai sebuah transaksi, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.  Kemudian,  salah  satu  syarat  yang  menjadi  perdebatan  ulama  fikih adalah  syarat bagi  kedua  orang  yang  berakad.  Menurut  Mazhab  Syafi’i  dan  Hanbali, syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Novita,2002).
Dapat dipahami perkataan para imam mazhab diatas, seseorang yang melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan yang diutamakan adalah kematangan umur ( baligh ), sehat  jasmani  dan  rohani  dan  berakal  sehat,  jangan  sampai  melakukan  kesepakatan dengan  anak  kecil  orang  gila,  menyewakan  hartanya,  atau  diri mereka  sebagai  buru (tenaga),  maka ijarah nya  tidak  sah.  Sedangkan      dengan  mazhab  Hanafi  dan  Maliki menerangan  bahwa  seseorang  yang  melakukan  perjanjian  atau  kesepakatan,  tidak mesti  diukur  pada  usia  pubertas,  tetapi  anak  yang  memiliki  kemampuan mumayyiz boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan,  anak  tersebut  mendapat persetujuan dari walinya.

## B. Pekerja di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Instrumen  hukum  yang  mengatur  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dan pekerjaan yang dapat mengancam hak-haknya, baik secara internasional dan nasional sudah  cukup  tersedia.  Secara  nasional,  salah  satunya  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003 sebagai  produk  legislatif  secara  khusus  mengatur  standar perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat hubungan kerja dan bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk melalui Pasal 68 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Thoriqatul,2003).
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan disebutkan pengertian anak pada Pasal 1 ayat 26 yaitu:” Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”. Pengusaha tidak boleh mempekerjakan  anak-anak  dengan  alasan  atau  kondisi  apa  pun.  Namun,  pengusaha dapat mempekerjakan anak-anak dengan syarat-syarat yang diuraikan dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  untuk memberikan  pendidikan  dan  pelatihan.  pasal  68  ,69  ,70  ,71  ,72  ,73,74,  75  sebagai berikut (Yuningsih,2017):
1. Pasal  68, “Pengusaha tidak  berkewajiban  dan    persetujuan  yang  sah  untuk    dari pemerintah untuk memperkerjerkan anak di bawah umur ”.
2. Pasal  69  ayat  (1), “ ketetapan  yang  di  muat  pada  Pasal  68  terdapat  pengecualian ditinjua  dari  umur,  ketentuannya  adalah  bagi  anak  yang  berusia  antara  13  (tiga belas) tahun sampai dengan usia 15 (lima belas) diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan dengan pertimbangan bahwa pekerjaan yang dilakoni-nya tidak menghambat perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
3. Pasal 69 ayat (2), “Pengusaha yang tenaga kerja-nya anak-anak harus memposisikan mereka pada pekerjaan yang ringan dengan ketentuan yang berlaku: mendapat izin secara  tertulis  pada  pihak  orangtua/wali,  melakukan  kesepakatan  kerja  antara pengusaha  dengan  orang  tua/wali,  batasan  waktu    maksimum  3  jam,  pekerjaan-nya dilakukan    saat  siang  hari  dan  tidak  mengganggu  jam  sekolah,  perhatian  pada keselamatan  dan  jaminan kesehatan,  adanya  hubungan  yang jelas,  mendapatka  gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pasal 69 ayat (3)” diperbedakan untuk anak yang bekerja pada bisnis keluarganya”.
5. Pasal  70  ayat  (1), “ seorang  Anak  bisa  menjalankan  pekerjaan  di  tempat  kerja  yang berkaitan  dengan  program  kurikulum  pendidikan/  pelatihan  yang  disetujui  oleh pejabat berwenang”.
6. Pasal  70  ayat  (2), “ seorang  Anak  dapat  bekerja  paling  minimal  mencapai  usia  14 tahun”.
7. Pasal  70  ayat  (3), “ dengan  ketentuan-nya:  dibina  dan  dilatih  dengan  baik  dan  jelas dalam  pelaksanaan  pekerjaan  serta  melakukan  pengawasan  dalam  pekerjaan, mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan dalam kerja”.
8. Pasal  71  ayat  (1), “ seorang  Anak  boleh  melakukan  pekerjaan  dengan  maksud  dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas diri-nya ”.
9. Pasal 71 ayat (2), “Pengusaha yang menggunakan anak-anak yang disebutkan dalam ayat  (1)  harus  mematuhi  persyaratan  berikut  ini:  pengawasan  orang  tua  secara langsung, hari kerja maksimum 3 jam, dan lingkungan kerja yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, atau pendidikan anak-anak.
10. Pasal  72,  “ antara  pekerjaan  anak  dengan  pekerja  dewasa  tidak  dianjurkan  untuk digabungkan harus ada pemisahan, karena tidak sama beban yeng dipikul oleh anak- anak dengan orang dewasa ”.
11. Pasal  73, “ seorang  anak  dapat  dikatakan  bekerja  apabila  berada  di  tempat  kerja dengan dibuktikan secara administrasi yang jelas dan sebaliknya”.
12. Pasal  74  ayat  (1)  dan  (2), “ tidak  diperkenankan  bagi  para  pegusaha  untuk menempatkan  anak-anak    pada  pekerjaan-pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan kemampuan  fisik  dan  metalnya  dan  tempat  kerja  yang  buruk.  Ketentuan  tempat buruk  yang  dimaksud  mencakup:  perkerjaan  yang  dipaksakan  dalam  bentuk perbudakan/sejenisnya, bekerja sebagai pelacur, sebagai promosi pornografi, pentas
porno/perjudian,  pekerjaan  yang  melibatkan  anak  dalam  percaturan  miras,  napza, dan sejenisnya dan pekerjaan yang berakibat pada gangguan kesehatan, keselamatan, serta  merusak  moralitas  generasi  bangsa  sebaimana  dimuat  dalam  pasal  (2) ditetatapkan dengan Keputusan Menteri”.
13. Pasal  75  ayat  (1),  “Pemerintah berwewenang  dalam  menjaga  dan  berupaya melakukan  pencegahan  terhadap  anak  yang  bekerja  di  luar  ketentuan  kerja  dan undang-undang perkerjaan ”.
14. Pasal  75  ayat  (2), “Upaya pencegahan  yang  dilakukan  tersebut  telah  ditetapkan dalam  peraturan pemerintah” (Muna,2013).
Akibatnya, UU Nomor 13 Tahun 2003 berfokus pada perlindungan anak yang terikat hubungan kerja sekaligus melindungi pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang legal.
C. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
1. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut Hukum Islam
Berdasarkan penjelasan pekerja di bawah umur menurut hukum Islam di atas, maka  dapat  dipahami  bahwa  masih  terdapat  perbedaan  dalam  batasan  umur, Namun  demikian,  sangat  berhati-hati  dalam  menilai  kompetensi  anak  untuk menerima dan berperilaku secara penuh, yaitu 18 tahun ke atas, sambil menghitung usia  melakukan  tindakan  berdasarkan  undang-undang  perjanjian  tentang mu'amalah.  Sebagaimana  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah, pada Pasal 2 disebutkan  bahwa “seseorang dipandang  memiliki  kecakapan  untuk  melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah (Khatyudin,2012).
Selanjutnya pada Pasal 3 KHESy dijelaskan bahwa:
(1) Dalam  hal  seseorang  anak  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  dapat mengajukan  permohonan  pengakuan  cakap  melakukan  perbuatan  hukum kepada pengadilan.
(2) Pengadilan  dapat  mengabulkan  dan  atau  menolak  permohonan  pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.
Pada Pasal 9 ayat (1) dan (4) KHESy menjelaskan  bahwa;
(1) Muwalla dapat  melakukan  perbuatan  hukum  yang  menguntungkan  dirinya, meskipun  tidak  mendapatkan  izin  wali.  Apabila  terjadi  perselisihan  antara muwalla dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) muwalla dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang  bersangkutan  memiliki  kecakapan  melakukan  perbuatan  hukum (Hapsari,2022).
Menurut ketentuan tersebut di atas, seseorang dianggap bisa bekerja dan melaksanakan  kegiatan  harus  berdasar  pada  ketentuan  hukum  apabila  telah mencapai usia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah. Anak- anak  yang berusia  kurang  dari  18  tahun  atau  yang  belum  pernah  menikah  dipandang  tidak dapat  melakukan  kegiatan  hukum.  Namun  demikian,  keluarga  dapat  meminta pengadilan  untuk  menunjuk  seorang  wali  bagi  yang  bersangkutan  atau  anak tersebut  dapat  meminta  pengadilan  untuk  mengakui  kapasitas  hukum  mereka. Dijelaskan  pula  kemampuan  muwalla  (orang  yang  diberikan  perwalian)  untuk melakukan tindakan hukum yang menguntungkan dirinya tanpa persetujuan wali.
Kecakapan  hukum  yang  dimaksud  pada  pasal-pasal  di  atas  adalah kemampuan  seseorang  untuk  melakukan  perbuatan  yang  dipandang  sah  secara hukum, salah satunya dalam hal bekerja. Islam menempatkan nilai tinggi pada kaum muda  karena  mereka  adalah  generasi  saat  ini  serta  model  untuk  generasi mendatang. Islam juga menempatkan nilai tinggi pada ukuran dan komposisi umat.
Mempekerjakan  anak  di  bawah  umur  adalah  tindakan  yang  mengharuskan  atau mengizinkan  anak-anak  di  bawah  usia  18  tahun  untuk  melakukan  tugas-tugas tingkat  dewasa  untuk  mendapatkan  uang  untuk  kebutuhan  mereka  sendiri, kebutuhan  keluarga  mereka,  atau  keuntungan  dari  majikan  mereka (Rahhmatullah,2020).
Seorang  anak  di  bawah  umur  memiliki  hak  untuk  pemeliharaan, pendidikan,  perencanaan  masa  depan,  dan  perlindungan  harta  benda,  yang semuanya harus dilakukan atau dipenuhi oleh keluarga atau mahram mereka. Oleh karena  itu,  baik  orang  tua,  maupun  orang  lain,  tidak  memiliki  wewenang  untuk membuat anak-anak mereka bekerja dan menghidupi diri mereka sendiri.
Mempekerjakan  remaja  sama  halnya  mengambil  paksa  hak-hak  mereka, hal  ini  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam,  yang  mencakup  perlindungan  HAM sebagai  salah  satu  tujuannya.  Anak  adalah  makhluk  yang  mempunyai  hak  yang wajib dijaga haknya . Karena itu, mempekerjakan seorang anak remaja sama dengan memperlakukan anak secara tidak adil. Dalam Islam, ketidakadilan dilarang dengan tegas  yang  seyogyanya  seorang  anak  wajib  mendapat  perlindungan  serta dicukupkan  kebutuhannya.  Jika  orangtua  kurang  mampu  dalam  memenuhi kewaiban  tersebut  maka  saudara  terdekat  dari  orangtua  harus  dapat  melindungi sebab memiliki garis keturunan. Keadaan memperkerjakan anak yang kurang bagus dan  kondisi  yang  buruk  dapat  membahayakan  sianak  kesehatan,  moral, keselamatan dan  pertumbuhan psikologis anak. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk  mendapatkan manfaat  dari  sekolah,  merasakan  kasihsayang  orangtua  dan menikmati  masa kanak-kanak  mereka  karena  jam  kerja  yang  lama,  gaji  minim  dan eksploitasi yang sering terjadi.
Meskipun pekerja anak sering dibenarkan oleh kemiskinan, namun hal itu melanggar hak-hak anak. Generasi mendatang akan menjadi lemah jika anak-anak muda bekerja sebelum mereka siap, yang bertentangan dengan gagasan muamalah, yang  mencakup  menjaga  jiwa  anak.  Tentu  saja,  efek  jangka  pendek  dan  jangka panjang dari pekerjaan anak sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan psikologis. Inilah  dasar  pemikiran  di  balik  pelarangan  pekerja  anak  sebagai  sarana perlindungan  jiwa.  Meskipun  pekerjaan  anak  dapat  menguntungkan  ekonomi keluarga,  namun  harus  dihindari  demi  kelangsungan  hidup  karena  madarat  lebih besar dari maslahat. Namun, hal itu dapat diterima jika dilakukan untuk mendukung orang tua dan tidak membahayakan kesehatan fisik atau emosional mereka.
Untuk  menghasilkan  generasi  yang  hebat,  penting  untuk  menjaga  dan merawat  jiwa  anak-anak.  Hal  ini  akan  mencegah  mereka  dipaksa masuk  ke  dalam karir yang buruk bagi kesehatan fisik dan spiritual mereka. Menurut hukum Islam, membesarkan  anak  dan  memberikan  pendidikan  kepada  mereka  adalah persyaratan karena jika tidak melakukannya akan berdampak buruk pada mereka dan bahkan dapat mengakibatkan kematian mereka (Wahyuni, I. 2016).
Karena  gaji  yang  minim  serta  jam  kerja  yang  lama  akan  membahayakan jiwa  anak,  mengizinkan  anak-anak  bekerja  akan  menempatkan  mereka  dalam situasi yang berisiko dan mengkhawatirkan baik secara fisik maupun psikologis. Hal tersebut sangat tidak wajar dan bertolak belakang dengan konstitusi ajaran agama Islam. karena, anak-anak dianggap sebagai harta karun dan sebagai perhiasan dunia yang mesti dijaga sampai mereka sukses.
Jika  dilatih  dengan  baik,  mereka dapat  menghasilkan  barang  yang  dapat mengangkat  martabat  orang  tua  atau  anggota  keluarga  lainnya.  Jadi  ,  orang  tua memiliki kewajiban yang tinggi supaya menjaga tempat tinggal yang dilindungi oleh Allah.  Sangat  penting dan diharuskan  agar  orang  tua  selalu  menjaga dan merawat keturunan  mereka  agar  mereka  aman  dari  bebagai  macam  yang  membahayakan, seperti menjadi pekerja anak (Prajnaparamita, K, 2018).
Manusia  sebagai khalifah  di  bumi,  untuk  memenuhi  perintah  Allah,  untuk
menciptakan  planet  yang  tentram    dan  damai.  Dengan  demikian,  masalah  pekerja anak  tidak  boleh  diabaikan,  dan  karyawan  di  bawah  umur  harus  dilindungi (Wahyuni,2017).
Jelas  dari  penjelasan  di  atas  bahwa  umat  Islam  tidak  dilarang  bekerja, tetapi anak di bawah umur dalam Islam bergantung pada orang tua mereka untuk menjaga,  membina,  mendidikan  dan  memenuhi  semua  kebutuhan  jasmani  dan rohani mereka.
2. Analisis Pekerja di Bawah Umur Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas  mengenai  pekerja  di  bawah  umur sebagaimana yang diutarakan dan ditetapak oleh pemerintah  pada UU No. 13 Tahun 2003 terkait  dengan  Ketenagakerjaan maka dapat dianalisis  pada Pasal 68 dengan satu  pengertian  bahwa  pemerintah  menetapkan  pelarangan  bagi  para  pengusaha agar tidak menempatkan anak-anak di bawah umur untuk bekerja. Ketentuan anak di bawa umur boleh bekerja dijelaskan Pada pasal 69 ayat 1 dan 2. Ketentuan yang dimaksud  yakni,  kebolehan  anak  dalam  bekerja  harus  memenuhi  syarat  dan pekerjaan  yang  dilakukannya  harus  ringan,  persyaratan  tersebut  sebagai  berikut (Kartini,2017):
1. Orang tua telah memberikan izin dalam bentuk tertulis,
2. Orang tua dan pemberi pekerjaan telah memenuhi kesepakatan Kerja
3. 3 jam batas waktu kerja
4. Diluar waktu sekolah dan dilaksanakan pada siang hari
5. Dalam bekerja keselamatan dan Kesehatan menjadi prioritas utama,
6. Memiliki kaitan yang jelas,
7. Usaha yang diberikan pada pekerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kemudian dalam Pasal 69 ayat 3 menyatakan yakni setiap anak di pekerjakan berada  pada  usaha  keluarganya,  jadi  aturan  mengenai  syarat-syarat  yang  sudah diatur dalam pasal 69 ayat (2) seorang pekerja  tidakhanya mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan pekerjaanyai. Pada pasal 70 diketahui bahwa anak-anak dapat  bekerja  di  suatu  lingkungan  apabila  merupakan  bagian  dari  program pendidikan  atau  pelatihan  yang  telah  disetujui    pihak  yang  berkaitan.  Dalam praktiknya,  pekerjaan  yang  mengikuti  kurikulum  pendidikan  yang  disebutkan didalam artikel ini sebagai Praktik Kerja Lapangan (PKL) (Putra,2018).
Pembatasan kalimat sebelumnya bahwa anak muda harus berusia minimal 14 tahun untuk bekerja di tempat-tempat yang termasuk dalam kurikulum pendidikan juga dibatasi oleh pasal ini. Selain itu, pada pasal ini menerangkan yakni anak dapat bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan yang memiliki syarat, yakni:
a. Memberikan  juknis  kerja  yang  jelas  mengenai  metode  pelaksanaan  kerja  dan diberi arahan serta pengawasan dalam menjalankan pekerjaanya.
b. Diberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan saat bekerja.
Pada  pasal  72  menyatakan  bahwa  anak  yang  bekerja  bersama-sama  dengan pekerja dewasa, tempat kerjanya harus dipisahkan dari pekerja yang dewasa. Pasal 73  Ini  menyatakan  bahwa,  kecuali  jika  situasinya  dapat  ditunjukkan  sebaliknya, anak  dapat  dikatakan  bekerja  telah  hadir  di  tempat  kerja.  Pasal  74  disebutkan Pekerjaan  terburuk  adalah  pekerjaan  yang  menggunakan,  menyediakan,  atau menawarkan  anak-anak  untuk  prostitusi,  pembuatan  pornografi,  pementasan pertunjukan  porno,  atau  produksi  dan  perdagangan  alkohol  atau  obat-obatan terlarang,  serta  pekerjaan  apa  pun  yang  membahayakan  kesehatan,  keselamatan,
atau moral anak-anak.
Ini  adalah  pekerjaan  terburuk,  dan  tidak  seorang  pun  diizinkan  untuk mempekerjakan  atau  melibatkan  anak-anak  di  dalamnya.  Kemudian  pasal  75 dijelaskan  bahwasanya  Pemerintah  berkewajiban  melaksanakan  upaya penanggulangan  anak  yang  dipekerjakan  tidak  sesuai  ketentuan  dan  kesepakatan. Maka pemerintah berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaggar  dengan dasar hukum yang diatur.
Berdasarkan  dari  UU  No.  13  Tahun  2003  yang  mengatur  mengenai  definisi pekerja yang belum mencapai umur, jelas bahwa diantara tujuan utama yakni untuk melindungi  hak-hak  pekerja  serta  masa  pension  para  pekerja.  Sementara  itu, menolak  kejahatan  berarti  menghentikan  penggunaan  tenaga  kerja  secara sewenang-wenang  oleh  pengusaha.  Dengan  kata  lain,  perusahaan  dilarang mengeksploitasi  tenaga  kerja  buruh  secara  sepihak  di  bawah  undang-undang tersebut di atas (Harahap,2019).
Praktik  mempekerjakan  anak  muda  tersebar  luas  di  seluruh  masyarakat. Tindakan  ini biasanya  terjadi  di  komunitas  sosial  ekonomi  rendah  ketika  orang mempekerjakan  anak  muda  sebagai  pembantu  rumah  tangga  untuk  orang  tua mereka. Namun, ada juga contoh di mana orang tua sengaja mempekerjakan anak- anak untuk bekerja di perusahaan dalam upaya mengurangi beban keuangan rumah tangga  mereka.  Pemerintah  telah  menciptakan  pembatasan  khusus  misalnya  yang diuraikan  dalam  Undang-Undang  (UU)  Nomor  13  Tahun  2003  yang  mengatur tentang ketenagakerjaaan sebagai tanggapan terhadap masuknya anak- anak ke dalam angkatan  kerja.  Tujuan  utama  dari  semua  ketentuan  hukum  yakni  berfungsi melindungi dari aturan kerja yang menghambat pertumbuhan anak baik secara fisik maupun mental.
Persyaratan  dari  pasal-pasal  tersebut  di  atas,  secara  teori,  dimaksudkan  untuk mencegah  cedera. Karena  anak-anak  adalah  manusia  yang  belum  mampu  bekerja,  maka sangat jelas dari undang-undang tersebut di atas bahwa faktor pencegahan cedera sangat penting. Untuk memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan, anak yang belum cukup umur bisa  bekerja di bawah aturan dan peraturan yang berlaku.

## KESIMPULAN
1. Sesuai  dengan  hasil  penelitian  tersebut,  jadi  dapat ditarik  sebuah  kesimpulan yakni menentukan  usia  saat  melaksanakan  pekerjaan  pada  aturan  perjanjian  mengenai mu'amalah,  harus  waspada  dengan  mempertimbangkan  kecakapan  anak  untuk mendapat dan bertindak secara menyeluruh maka dalam hukum islam harus 18 tahun ke atas.  Masih terdapat beberapa perbedaan batasan usia dalam aturan untuk anak yang bekerja di bawah umur. Walaupun anak belum mencapai umur 18 tahun tetap dapat bekerja akan tetapi meski diperhatikam hak yang ada pada dirinya.
2. Berdasarkan uraian pekerja yang tidak mencapai umur dalam Undang-undang Nomor 13  Tahun  2003  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  Persyaratan  dari  pasal-pasal tersebut di atas, secara teori, dimaksudkan untuk mencegah cedera. Karena anak-anak adalah  manusia yang belum mampu bekerja, maka sangat jelas yang  dimuat oleh UU tersebut di atas       bahwa faktor pencegahan cedera sangat penting. Untuk memastikan bahwa  hak-hak  mereka ditegakkan,  bagi  pekerja  yang  tidak  mecapai  batas  umur  dapat bekerja  di  bawah  aturan  dan  peraturan  yang  berlaku.      Prasyarat  ini  termasuk mendapatkan persetujuan  yang  dituangkan  dalam  kertas  yang  ditulis  oleh  wali  dan mempunyai  perjanjian  kerja  dengan  pemberi  kerja,  melakukan  kerja  maksimal  tiga jam  dalam  seharinya  dan  tidak  selama  jam  sekolah,  mematuhi  undang-undang kesehatan  juga  keselamatan  di  tempat  kerja,   memiliki  kaitan  yang  gambling  serta dibayar berdasarkan persyaratan hukum.

## REFERENSI
Arifuddin  Muda  Harahap,  Analisis  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  Di  Tinjau  Dalam  Kalian  Politk  Hukum, Jurnal  Penelitian  Medan Agama , 10(2). 2019.
Arliman,  L.  Perlindungan  Hukum Bagi  Anak  Dalam  Perspektif  Pancasila  Dan Bela  Negara. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1). 2018.
Avianti, A., & Sihaloho, M. The Role of Child Labour in Small Industry of Sandals for Their Household Income and Children’s Welfare. Sodality: Jurnal  Sosiologi Pedesaan , 1 (1). 2013.
Achmadi, A., & Narbuko, C.  Metodologi Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara). 2013. Andi  Prastowo,  Menguasai  Teknik-Teknik  Koleksi  Data  Penelitian  Kualitatif,  (Jokjakarta: DIVA Press). 2010.
Armika  Mastura,  Hukum  Nahkoda  Memperkerjakan  Anak  Di  Baah  Umur  Dalm  Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam , 2(1). 2021. Azizah,  Thoriqatul,  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pekerja  Anak  Usia  Di  Bawah  Umur (Studi  Analisis  UU  Ri  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Perspektif Mashlahah. 2015.
Bagong Suyanto, Sutinah. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media Group. 2010. h. 19.
Dinia Hapsari, Dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Di Bawah Umur Menurut Perundang-Undangan Di Nindonesia, Jurnal Bismak 1(1). 2021.
Ernawati, Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dalam Kajian Maslahah Dharuriyah, Jurnalica, 18(3). 2021.
Fahlevi,  R.  Aspek  hukum  perlindungan  anak  dalam  perspektif  hukum  nasional. Lex Jurnalica , 12 (3), 147255. 2015.
Gusti  Agung  Indah  Kusumawani,  Made  Walesa  Putra,  Penyelesasian  Penggunaan  Tenaga Kerja Anak Dibawah Umur Di Indonesia, jurnal Kertha Semaya , 6(11). 2018.
Gaol,  L.,  &  Aprillia,  A.  Tinjauan  Yuridis  Kecelakaan  Kerja  Terhadap  Pekerja  Anak  Yang Dieksploitasi Dalam Sektor Formal Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. 2020.
Hj. ST Ruaida, Manajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Mengajar Guru Di MIN 1 Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau (Tesis IAIN: Palangka Raya ). 2019.
Harefa, B. Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak . Deepublish. 2019.
Indra  Rahmatullah,  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Pekerja  Anak  Dalam  Masa Pandemik Covid 19 Di Indonesia, Jurnal ‘Adalah, 4(1). 2020. Kornelius  Benuf,  Muhamad  Azhar,  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, 7(I). 2020. Khunus  Sa’adah,  DKK,  Pekerja  Anak  Di  Bawah  Umur  Menurut  Tinjauan  Hukum  Ekonomi Syari’ah. AL - MUSTASHFA: Jurnal Pendidikn Hukum Ekonomi Islam , 4(1). 2019. Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia, Resiko  Anak  Kecil  Bekerja.  Rabu,  24  Februari  2016. https://www.kemenpppa . Diakses, Jum’at 19 Mei 2023.
Kompas,  Jernih  Melihat  Dunia,  Kasus  Pekerja  Anak  Di  Indonesia.  20  Maret  2022. https//nasional.kompas.com. Diakases 19 Mei 2023.
Kartini, DKK, implementasi kebijakan perlindungan pekerja di bawah umur di dinas sosial kota makassar, jurnal administrasi publik , 3(2) 2017. M. Imam Tarmudzi, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal, Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2). 2015. Mushaf  as-somad,  al- qur’an  terjemahan  dan  tajwid  warna  (Kemenag  RI:  cahaya  press).
2017.
Made Dhama Laksana Swastika, DKK, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia, Jurnal Interpretasi Hukum , 1(1). 2020.
Muna,  prihatin  iftakhul,  perindungan  hukum  terhadap  pekerja  bangunan  dibawah  umur dalam  perspektif  hukum  islam  dan  UU  no.  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan (studi kasus di desa karangampel kec. Kaliwungu kab. Kudus. 2013.
Maya  Sri  Novita,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Maraknya  Pekerja  Anak  Di  Bawah  Umur Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Hukum Dan Keadilan , 9(1).
Novita Mujiatun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Tenaga Kerja Di Bawah Umur,
2010.
Nurhayati, Y.  BUKU AJAR “Pengantar Ilmu Hukum”. 2020. Nurkholis, Penetapan Usia Dewasa Capak Hukum Berdsarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 8(1). Otsastipa,  S. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  Di  Indonesia  Menurut  ILO Convention  Nomor  182  (concerning  The  Prohibition  and  Immediate  Action  For  The Elimination  Of  The  World  Worst  Forms  Of  Child  Labour) (Doctoral  dissertation, Universitas Islam Riau). 2019.
Prajnaparamita,  K.  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Anak. Administrative  Law  and  Governance Journal , 1 (2), 2018. h.
Roza,  D.,  &  Arliman,  L.  Peran  Pemerintah  Daerah  Di  Dalam  Melindungi  Hak  Anak  di
Indonesia. Masalah- Masalah Hukum , 47 (1), 10-21. 2018. https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21 .
Sabirin, Pekerja Anak Dan Solusi Dari Sudut Pandang Syariat, Jurnal Studi Gender Dan Anak, 4(2). 2017.
Suhendi,  Hendi.  Fiqh  Muamalah.  Jakarta:  Rajagrafindo  Persada,  2007Yuningsih,  Y.
Perlindungan Sosial Pekerja Anak . Pandiva Buku. 2017. Wahyuni,  I.  Permasalahan  Pekerja  Anak: Perspektif  Maqashid Syari’ah. Mahkamah:  Jurnal Kajian Hukum Islam , 9 (1). 2016.
Wahyuni,  I.  Meningkatnya  Pekerja  Anak  (Studi  Konsep  Maslahah). Wahana  Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial , 4 (1), 2017.
Yuningsih,  Y.  Perlindungan  Sosial  Pekerja Anak.  Buku  Unduang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak. 2017.
Yunita  Ajeng  Fadhila,  Khayatudin,  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Pekerja  Anak  Di Indonesia Dalam Perspektif Konversi Hak Anak, Yustitiabelen, 8(2). 2022.
Copyright Holder :
© Jufri , Ariesthina Laelah , Andi Fadhila Natsir(2023) First Publication Right : © Jurnal Tana Mana This article is under: