Volume 9, Nomor 2, April 2023 p-ISSN  : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 DOI : 10.37858/publisitas.v9i2.267

## Diskresi Kebijakan Alokasi Dana Desa Era Pandemi di Desa Belatung Ogan Komering Ulu
Plando 1 ,  Yunizir Djakfar 2 ,  Rakhmat Saleh 3*
1 Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Baturaja
2 Ilmu Komunikasi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Baturaja
3 Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Baturaja *E-mail correspondences : rakhmatsaleh24@gmail.com

## ABSTRAK
Terjaminnya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  maksimal  dan  terjaminnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki suatu kebebasan tertentu untuk  melakukan tindakan  didasarkan  atas  penilaian  tersendiri  dalam  mengatasi  berbagai  kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana  mengetahui  diskresi  yang  ada  dalam  kebijakan  alokasi  dana  desa  di  era pandemi  covid  di  Desa  Belatung  Kecamatan  Lubuk  Batang  Kabupaten  Ogan  Komering Ulu.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskripsi  kualitatif  yang  dilakukan dengan  memaparkan  permasalahan  pada  objek  penelitian  yang  digali  secara  mendalam. Penerapan  Praktek  diskresi  pegawai  pada Street  Level  Bureaucracy dinilai  masih  masih kurang  inisiatif.  aparat  desa  dalam  merespon  kesulitan  pelayanan  yang  dihadapi  memilih tindakan  dengan  meminta  petunjuk  pimpinan  atau  menunda  pelayanan  sampai  pimpinan datang, aparat  lebih  banyak  memberikan  pelayanan  kepada publik didasarkan pada aturan baku  atau  formal  dan  hanya  sebagian  kecil  aparat  yang  menyesuaikan  situasi  dengan pelayanan yang ada.
Kata Kunci : Diskresi, Alokasi dana desa, Ogan Komering Ulu

## ABSTRACT
The  Sake  of  guaranteeing  maximum  public  service  delivery  and  guaranteeing  people's welfare,  the  government  has  a  certain  freedom  to  take  action  based  on  its  own  judgment  in overcoming  various  conditions  that  require  prompt  and  appropriate  handling. This study  aims  to see  how  to  know  the  discretion  that  exists  in  the  village  fund  allocation  policy  in  the  era  of  the covid  pandemic  in  Belatung  Village,  Lubuk  Batang  District,  Ogan  Komering  Ulu  Regency.  This research  uses  a  qualitative  description  research  method  which  is  carried  out  by  explaining  the problem to the research object which is explored in depth. It is considered that the implementation of  employee  discretionary  practices  at  the  Street  Level  Bureaucracy  still  lacks  initiative.  village officials  in  responding  to  service  difficulties  they  faced  chose  to  take  action  by  asking  the leadership for directions or delaying services until the leadership arrived, the apparatus provided more  services  to  the  public  based  on  standard  or  formal  rules  and  only  a  small  number  of apparatus adapted the situation to the existing services.
Keywords : Discression, Allocation of village funds, Ogan Komering Ulu

## 1. PENDAHULUAN
Tahun  2020,  dunia  dikejutkan
dengan ditemukannya wabah virus bernama  coronavirus,  yang  bermula  di sebuah  kota  bernama  Wuhan  di  China dan menyebar ke seluruh negara di dunia. Di  Indonesia,  penyebaran  virus  tersebut terkonfirmasi    dengan  pengumuman kasus  positif    pertama  Covid-19  yang diumumkan  langsung    oleh    Presiden Joko Widodo, dilanjutkan Menteri
Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam konferensi pers pada  2 Maret lalu. , 2020 digelar  di  Istana  Merdeka,  Jakarta  Pusat [1].  Pada  awal  kemunculannya  virus  ini memberikan efek ngeri terhadap kesehatan manusia, semua orang khawatir  dengan  efek  yang  ditimbulkan. Semakin bertambahnya  waktu,  dari ketakutan terhadap efek kesehatan muncul  gejala  lain  yang  tak  kalah mengerikan  yaitu  kemiskinan.  Pandemi Covid  bukan  hanya  berdampak  pada kesehatan  namun  juga  berdampak  pada kesejahteraan  masyarakat,  bukan  hanya kehilangan  pekerjaan  karena  banyak perusahan  yang  bangkrut  namun  harga- harga bahan pokok seketika menjadi naik dan langka.
Menjadi  salah  satu  negara  yang mengakui  konsep  negara  kesejahteraan (welfare state), konsep negara kesejahteraan ini memposisikan
pemerintah  untuk  berperan  aktif  dalam kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan umum  (bestuurszorg)[2],  di  samping tetap  berperan  dalam  menjaga  keamanan dan  ketertiban.  Oleh  karena  itu  maka peran pemerintah makin lama makin luas. Karenanya  peran  pemerintah    di  masa pandemi menjadi bertambah bukan hanya
sibuk  mengurusi  isu  kesehatan  namun juga harus mengimbangi dengan kesejahteraan  rakyatnya.  Kewajiban  ini dilakukan  dalam  rangka  memenuhi  suatu tujuan yang merupakan  hasil  dari konsepsi  negara  kesejahteraan  yang dianut  oleh  suatu  negara.  Kemudian  ada kebutuhan untuk mempercayakan pemerintah melalui otoritas yang diberikan.
Pemerintah mempunyai keleluasaan tertentu  untuk  bertindak  guna  mengatasi berbagai  keadaan  yang  memerlukan penanganan  yang  cepat  dan  tepat.  Maka hadirlah  suatu  bentuk  kewenangan  bebas yang  berupa  diskresi.  Diskresi  Menurut Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan, didefinisikan sebagai Keputusan  dan/atau  tindakan  yang  yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat  pemerintahan  untuk  mengatasi persoalan  konkret  yang  dihadapi  dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan  pilihan,  tidak  mengatur, tidak  lengkap,  atau  tidak  jelas,  dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Penyelenggaraan pemerintahan, para  pejabat  cenderung  takut  melakukan diskresi karena  seringkali dihantui sanksi pidana, terutama di masa pandemi Covid- 19 saat ini. Jika diskresi digunakan dalam memberikan
pelayanan publik,
penyesuaian yang berbeda dapat dilakukan  agar  peraturan  yang  ada  tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun  diskresi  ini  harus  memenuhi syarat,  yaitu:  diskresi  yang  dilakukan tetap  dalam  koridor  visi,  misi  dan  tujuan yang  ingin  dicapai  pemerintah,  diskresi dilakukan  untuk  kepentingan  umum,
diskresi  dilakukan  dalam  batas-batas yurisdiksinya dan tidak melanggar
prinsip-prinsip umum pemerintahan  yang baik.  Dengan  memperkuat  Street  Level Bureaucracy  dapat  diambil  keputusan yang tepat dan cepat untuk
menyelesaikan  masalah,  karena  Street Level Bureaucracy  itu sendiri  merupakan pegawai pelayanan publik yang berinteraksi  langsung  dengan  warga.  [3]. Pada  bencana  pandemi  Covid-19  ini diskresi  sangat  diperlukan  dikarenakan pada keadaan  stagnasi pemerintah seperti sekarang  ini,  perlu  langkah  cepat  dalam pengambilan  keputusan  serta  kebijakan. Contoh  sederhana  dari  diskresi  adalah dana desa yang seharusnya tidak dianggarkan  dalam  BLT,  diubah  atau dibiarkan untuk mengatasi dampak Covid-19,  baik dari segi  besaran  maupun kelompok  sasaran.  Grava  didasarkan pada  Musdei  dan  disebutkan  dalam protokol Musdei [4].
Pemegang kekuasaan
atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya memperoleh kewenangan  itu.  Yusran  Lapananda  [5] dalam  bukunya  hukum  pengelolaan keuangan  desa  mengemukakan  bahwa Penyelenggaraan perekonomian desa mempunyai  kekuasaan  otorisasi  yaitu kekuasaan  untuk  melakukan  tindakan, sehingga pendapatan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi pengeluaran  desa,  yang  tercermin  dalam APBD  desa.  diatur  dalam  peraturan  desa dan  perintah  kas  yang  berkaitan  dengan misi  desa.  bendahara  yang  bertanggung jawab  atas  keuangan  kota..  Penelitian  ini akan  berfokus  pada  bagaimana  cara pemerintahan  desa  Belatung  atau  untuk mengetahui  diskresi  yang  ada  dalam
kebijakan  alokasi  dana  desa  di  era pandemi covid.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Dasar  munculnya  diskresi  sebagai konsep  kebebasan  bertindak  pemerintah dapat  dianggap  sebagai  perluasan  tugas pemerintah  untuk  beradaptasi  dengan tuntutan sosial yang terus
berkembang.[6]. Diskresi bertujuan untuk, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum,  memberikan  kepastian  hukum, dan  mengatasi  stagnasi  pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan  kepentingan  umum[7].  Diskresi diperlukan untuk melengkapi asas legalitas, yaitu asas hukum yang menurutnya setiap tindakan atau kegiatan penyelenggaraan negara harus berdasarkan  ketentuan  undang-undang. Namun,  dalam  kehidupan  sehari-hari, tidak  mungkin    mengatur  segala  macam perkara  dengan  undang-undang.  Oleh karena itu perlu diperoleh kebebasan atau diskresi  penyelenggaraan  pemerintahan yang  terdiri  dari  diskresi  bebas  dan terikat.  Pada  diskresi  bebas,  Undang- undang  hanya  menetapkan  batas-batas dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar  batas  –  batas tersebut,  sedangkan  pada  diskresi  terikat, Undang  -  undang  menetapkan  beberapa alternatif  keputusan  dan  administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang disediakan oleh Undang - undang.
Pejabat  pemerintahan  memiliki  hak untuk  menggunakan  kewenangan  dalam mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan.
Hak  yang  dimaksud  meliputi  sebagai berikut:
1. Melaksanakan  kewenangan  yang dimiliki  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB); 2. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
3. Menetapkan  keputusan  berbentuk tertulis  atau  elektronis  dan/atau menetapkan tindakan;
4. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti,  mencabut,  menunda, dan/atau  membatalkan  keputusan
dan/atau tindakan;
5. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya;
6. Mendelegasikan  dan  memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya; 7. Menunjuk  pelaksana  harian  atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
8. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau konsesi;
9. Memperoleh perlindungan hukum dan  jaminan  keamanan  dalam menjalankan tugasnya;
10. Memperoleh bantuan hukum
dalam pelaksanaan tugasnya; 11. Menyelesaikan
sengketa kewenangan  di  lingkungan  atau wilayah kewenangannya; 12. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya; dan 13. Menjatuhkan  sanksi  administratif kepada  bawahan  yang  melakukan pelanggaran.
Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang  Desa  adalah  semua  hak dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa uang  dan  barang  yang  berhubungan dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban Desa.  Gambaran  rincian  proses  Siklus Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah sebagai berikut:

## Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Sumber: Internet, 2022
Kota  ini  sudah  ada  sebelum terbentuknya  negara  kesatuan  Republik Indonesia.  Dalam  spesifikasi  Pasal  18 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen), sebagai bukti keberadaannya  disebutkan  bahwa  “di wilayah Negara Indonesia terdapat kurang  lebih  250  desa,  seperti  desa-desa .di  Jawa  dan  Bali,  Nagar.Minangkabau, Dusun  dan  Marga  di  Palembang,  dll. Daerah-daerah  tersebut  memiliki  struktur asli,  sehingga  dapat  dianggap  sebagai daerah  istimewa[8].  Dana  Desa  adalah dana yang berasal dari Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang diperuntukkan bagi desa, yang dikeluarkan melalui APBD
kabupaten/kota,  dan  digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan negara,
pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Negara menganggarkan dana desa  secara  nasional  dalam  APBN  setiap tahun.  Dana  Desa  dari  APBN  sesuai
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun
2015 dialokasikan ke Kabupaten berdasarkan  jumlah  desa  yang  ada dengan  dibagi  90%  secara  merata  dan 10%  secara  proporsional  dengan  bobot 30% jumlah penduduk, 20% luas wilayah dan 50% angka kemiskinan (IKK).
Mekanisme  penyaluran  Dana  Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas  Umum  Daerah  (RKUD)  dan  tahap mekanisme  transfer  APBD  dari  RKUD ke kas desa[9].
1. Mekanisme pencairan dana dan
penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini. 1) Pencairan  Dana  Desa  dilakukan bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan. 2) Pencairan  pertama  diajukan  oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui  Camat  disertai  dengan kelengkapan  administrasi  yang telah ditentukan.
3) Pencairan  tahap  kedua,  dapat dilakukan  apabila  penggunaan pada  pencairan  pertama  sudah dipertanggungjawabkan baik secara  administratif,  secara  teknis dan secara hukum.
4) Pencairan  baik  tahap  pertama maupun  kedua  dilakukan  dengan pemindahbukuan  dana  dari  kas daerah ke rekening kas desa.
5) Penyaluran  Alokasi  Dana  Desa dari  kas  desa  kepada  pelaku aktivitas  (pemimpin  pelaksana kegiatan).
2. Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,
1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan  Pembayaran  (SPP) kepada  Kepala  Desa  melalui
Sekretaris  desa  yang  dilampiri dengan  Rencana  Kebutuhan  Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya. 2) Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan  SPP  dan  apabila telah dinyatakan lengkap,
sekretaris  desa  menerbitkan  Surat Perintah  Membayar  (SPM)  yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
3) Bendahara desa setelah  menerima SPM  dan   surat  rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang  kas  desa  pada  bank yang ditunjuk. 4) Dana  yang  telah  dicairkan  oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan. 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang mempelajari  masalah-masalah  yang  ada dan  berusaha  menelaah  fenomena  sosial Data  yang  dikumpulkan  berupa  kata  – kata,  gambar,  dan  bukan  angka  –  angka. Hal  tersebut  disebabkan  oleh  adanya penerapan  metode  kualitatif.  Jenis  riset bertujuan  membuat  deskripsi  secara
sistematis,  faktual,  dan  akurat  tentang fakta  –  fakta  dan  sifat  –  sifat  populasi atau  objek  tertentu.  Dasar  pemikiran digunakannya  metode  ini  adalah  karena penelitian  ini  ingin  mengetahui  tentang fenomena  yang  ada  dan  dalam  kondisi yang  alamiah,  bukan  dalam  kondisi terkendali, laboratories atau eksperimen.
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Kantor Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Provinsi Sumatera  Selatan.  Informan  penelitian adalah  seseorang  yang  akan  diberikan pertanyaan-pertanyaan  penelitian  oleh peneliti. Teknik penentuan informan yang akan  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah Purposive Samplin.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN
Perekonomian  desa  adalah  semua hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu berupa  uang  atau  barang  yang  dapat dimiliki desa dengan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban tersebut  dapat  menghasilkan  pendapatan, pengeluaran dan  mengatur perekonomian desa.  Dan  pendapatan  desa  adalah  dari semua hak desa dicatat sebagai peningkatan  kekayaan  bersih  selama periode tahun anggaran ini. Jika pengeluaran desa , maka seluruh kewajiban  desa  yang  dicatat  sebagai pengurang kekayaan bersih tahun anggaran tersebut adalah. Dan pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan,
pelaporan,  pelaporan,  dan  pengendalian keuangan desa.
Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada rencana kerja
pembangunan yang disusun oleh perangkat desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, rencana pembangunan  akan  segera  dibuat  dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa menyiapkan dua rencana kerja  yaitu  rencana  pembangunan  jangka menengah  (MPD)  selama  6  tahun  dan rencana  kerja  pembangunan  (RKP)  yang merupakan  pekerjaan  selanjutnya  dari RPJM desa selama satu tahun.
Perencanaan  desa  terbagi  menjadi dua,  yaitu  perencanaan  jangka  menengah dan perencanaan jangka pendek. Rencana jangka  menengah  itu  disebut  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJM). Berdasarkan Permendagri
Nomor  114  Tahun  2014,  rencana  RPJM Desa  enam  tahunan  adalah  dan  diatur dalam  peraturan  desa.  Sementara  itu, perencanaan  jangka  pendek    disebut Rencana    Pembangunan  Desa  (RKP) yang  merupakan  kelanjutan  dari  RPJM tahunan  desa.  RPJM  Desa  Belatung untuk tahun anggaran 2020-2026
diundangkan  di  Belatung  tanggal  13  Juli 2020. Kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa Belatung  Nomor 9 tahun 2020  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJM)  Desa Belatung. Penyusunan RKP Desa diawali dengan  pembentukan  tim  yang  akan menyusun  RKP  oleh  Kepala  Desa.  Tim penyusun akan  membuat rancangan RKP Desa  yang  telah  dilampiri  Rencana Kegiatan  dan  Rencana  Anggaran  Biaya. Setelah rancangan RKP Desa diverifikasi tim  penyusun  kemudian  akan  dibahas dalam
Musrenbang desa yang diselenggarakan  Kepala  Desa.  hasil
wawancara  dengan  Bapak  Amirul  selaku Sekretaris  Desa  pada  20  November  2022 sebagai berikut:
“Menyusun  rancangan  APBDesa menjadi  tugasnya  Sekdes,  pak tapi itu  atas  usulan  dari  tim  penyusun RKP  Desa  yang  disepakati.  Nanti kalau  rancangannya  sudah  beres langsung  serahkan  ke  pak  kades. Nah,  dari  situ  kades  nanti  rapat sama  BPD  kalau  sudah  sepakat nanti  bawa  ke  kecamatan.  Sama camat  nanti  diserahkan  ke  Bupati untuk dievaluasi.”
BPD  berperan  dalam  membahas dan  menyepakati  Raperdes  bersama kepala  desa.  Dalam  hal  ini,  BPD memiliki  hak  untuk  menyetujui  atau menolak  Raperdes  yang  diajukan  kepala desa.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya, BPD  hanya  bertindak  menyepakati  dan tidak  pernah  menyampaikan  penolakan atas Raperdes. Bapak Deni Ramon selaku ketua  BPD  dalam  wawancara  pada  23 November 2022, yaitu:
“Disini  posisinya  pak,  BPD  hanya bertindak sebagai pengamat. Kalau Raperdes sudah jadi basanya hanya dibaca  untuk  memastikan  tidak terjadi penggelembungan dana maupun  penggunaan  dana  yang tidak  sesuai  kemudian  disepakati Bersama.  Sesuai  dengan  prosedur yang berlaku.”
Berdasarkan  Permendagri  Nomor 113  tahun  2014,  Raperdes  tentang APBDes yang telah dibahas dan disepakati  Kepala  Desa  bersama  BPD akan  disampaikan  oleh  Kepala  Desa kepada  Bupati  melalui  Camat  untuk dievaluasi  maksimal  3  hari  setelah disepakati.  Hasil  evaluasi  oleh  Bupati akan  disampaikan  maksimal  20  hari kerja.  Jika  hasil  evaluasi  menyatakan tidak  sesuai  dengan  kepentingan  umum
dan peraturan yang ada maka kepala desa harus  merevisi  dan  mengajukan  kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang APBDes  yang  telah  dievaluasi  dapat ditetapkan sebagai Peraturan Desa (Perdes) oleh kepala desa.
Awal  tahun  2020,  Indonesia  mulai menghadapi  pandemi  Covid-19.  Hal  ini terjadi  pada  awal  Maret  berdasarkan kasus  pertama  yang  ditemukan  di Indonesia  maka  penyebarannya  menjadi tidak  terkendali.  Pandemi  ini  bencana yang  tidak  terduga,  sehingga  belum  ada rencana  atau  anggaran  untuk  poin  ini. Pemerintah pusat mulai membuat kebijakan untuk memperlambat penyebaran  pandemi.  kebijakan  yang dikeluarkan  Pemerintah  mempengaruhi perubahan dan penyesuaian yang berulang-ulang terhadap APBDes.
Berbagai  upaya  dilakukan  oleh pemerintah pusat untuk mengatasi pandemi  termasuk  mengalihkan  fokus utama penggunaan anggaran. Oleh karenanya,  Pemerintah  desa  akhirnya melakukan  perubahan  APBDes  Desa Belatung  tahun  anggaran  2020.  Pada mulanya APBDesa berfokus untuk pembangunan  desa  kemudian  dengan adanya  kebijakan  pemerintah  bidang pembangunan  desa  dihentikan  sementara dan dialihkan untuk bidang tak terduga.
Jika  memperhatikan  tuntutan  yang ada  di  atas  desa  belatung  telah  sesuai sebagaimana  mestinya  yang  ada  didalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan keuangan desa, seperti  yang disampaikan di  dalam  penelitian  yang  dilakukan  Umi Murniati, Anna Marinai, Zeni Rusmawati[10]. Dalam menyusun
rencana  pembangunan  desa,  kepala  desa
mengacu  pada  rencana  pembangunan daerah  atau  kota.  Dalam  menyusun rencana  pembangunan  desa,  pemerintah harus melakukan perundingan
pendahuluan untuk menentukan prioritas, program,  kegiatan  dan  pembangunan desa.
Tahap pelaksanaan merupakan tahapan  setelah  perencanaan  yang  telah disetujui,  seringkali  didefinisikan  dengan proses realisasi APBDes. Dalam penerapannya  APBDes  sangat  terbuka dalam menghadapi  perubahan,  baik dalam  hal  pendapatan,  belanja,  maupun pembiayaan. Oleh karenanya perlu dilakukan  evaluasi  dan  hasilnya  menjadi dasar  penyusunan  Perubahan  APBDes. Berdasarkan Surat Edaran  tersebut,
Pemerintah Desa Belatung telah membentuk  satuan  gugus  tugas  tanggap Covid-19 dan melakukan pengadaan alat- alat  kesehatan  untuk  protokol  kesehatan.
Menurut kebijakan tersebut, harus dilakukan  perubahan  terhadap  APBDes. Namun  menurut  keterangan  Sekretaris Desa  Belatung,  pada  tahun  anggaran 2020  untuk  desa  Belatung  APBDes ditetapkan  pada  bulan  maret,  sehingga tidak  perlu  diadakan  perubahan  karena penyesuaian  APBDesa  dapat  dilakukan sebelum penetapan APBDesa dilakukan.
Pada  20  April  2020,  Menteri Keuangan  mengeluarkan  PMK  RI  No 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  No 205/PMK.07/2019  Tentang  Pengelolaan
Dana  Desa.  Berdasarkan  kebijakan  ini, prioritas penggunaan Dana Desa dialihkan  untuk  menanggulangi  dampak ekonomi  atas  pandemi  Covid-19  berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Mengikuti  kebijakan  tersebut,  Bupati
Malang  Mengeluarkan  Perbup  No.  4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian  dan  Penetapan  Rincian  Dana Desa  Pada  Setiap  Desa  Serta  Pedoman Teknis  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun Anggaran 2020. Presiden Joko Widodo menghimbau agar mempercepat penyaluran  Dana  Desa  untuk  Bantuan Langsung Tunai Desa. Merespon himbauan  tersebut,  Menteri  Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  Nomor  50/PMK.07/2020  tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
4.1.3 Tahap Penatausahaan
Tahap  penatausahaan  dilakukan oleh  Bendahara  Desa.  Yang  mana bendahara  desa  memiliki  kewajiban untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan  tutup  buku  setiap  akhir  bulan dengan  tertib.  Teknis  penatausahaan keuangan  desa  telah  diatur  dalam Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014 pasal  35  beserta  lampiran  format  buku penatausahaan keuangan desa. Berdasarkan  Permendagri  Nomor  113 Tahun 2014 menyatakan bahwa penatausahaan  dilakukan  oleh  Bendahara Desa  yang  diharuskan  untuk  melakukan pencatatan  terhadap  setiap  pemasukan dan  pengeluaran  kas  serta  melakukan tutup  buku  setiap  akhir  bulan  secara tertib.  Dalam  menjalankan  tugasnya Bendahara  Desa  dapat  menggunakan Buku  Kas  Umum,  Buku  Kas  Pembantu Pajak  dan  Buku  Bank  untuk  membantu mempermudah  pencatatannya.  Semua hasil  pencatatan  akan  dilaporkan  dalam
Laporan  Pertanggungjawaban  kepada
Kepala Desa.
Teknis pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37. Laporan Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  dibahas oleh  Pemerintah  Desa  dengan  BPD, setelah  disepakati  kemudian  ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Perdes ini akan  disampaikan  kepada  Bupati  sebagai bagian  dari  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  dan  disampaikan paling  lambat  1  bulan  setelah  tahun anggaran berkenaan.
Kepala desa bertugas untuk menyampaikan realisasi laporan pelaksanaan  mengenai  APBDes  kepada bupati atau walikota meliputi:
1. Laporan  semester  Pertama  Laporan realisasi  APBDes  disebut  dengan laporan  semester  pertama.  Laporan realisasi APBDes diberi waktu dalam menyampaikan  paling  lambat  pada akhir bulan juli tahun berjalan.
2. Laporan semester akhir tahun Laporan  semester  akhir  tahun  dapat disampaikan  paling  lambat  akhir bulan januari tahun berikutnya.
Pertanggungjawaban
dalam penggunaan  ADD  telah  terintegrasi dalam  pertanggungjawaban  APBDesa adalah  pertanggungjawaban  yang  utama. Pada  penggunaan  ADD  harus  dapat dipertanggungjawabkan  secara  formal dan material, serta surat pertanggungjawaban (SPJ) yang
disimpan oleh desa untuk objek pemeriksaan  yang  salinannya  diberikan kepada kecamatan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri dengan: 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran.
2. Format  Laporan  Kekayaan  Milik Desa  pada  akhir  bulan  Desember tahun anggaran.
3. Format Laporan Program Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  yang  masuk ke desa.
Peran  birokrat  sebagai  pelaksana pelayanan  publik  seringkali  menghadapi dilema. Sebagaimana diketahui, pengelolaan pelayanan publik pada umumnya  menyangkut  beberapa  aspek, seperti  jumlah  dan  jangkauan  kelompok masyarakat  yang  dilayani  oleh  umpan balik  audiens  terjadi  begitu  cepat. Sebaliknya, birokrat garis depan cenderung  merasa  bahwa  sumber  daya yang tersedia tidak cukup untuk mengatasi masalah yang ditujukan kepada mereka. Dalam bukunya Street-Level Bureaucracy  Dilemmas  of  the  Individual in  Public  Services ,  Michael  Lipsky
(1980) mendefinisikan street-level bureaucrats (selanjutnya  disebut  birokrat garis depan) sebagai pegawai publik yang berhubungan  langsung  dengan  warga negara  dan  berinteraksi.  untuk  pekerjaan mereka  dan  memiliki  keleluasaan  yang cukup  besar  dalam  melakukan  tugas- tugas  mereka. Street  Level  Bureaucracy (SLB)  adalah  birokrasi  tingkat  bawah yang  berhubungan  langsung  dengan masyarakat,  terutama  yang  berhubungan dengan pelayanan sosial. Lipsky menambahkan,  birokrat  garis  depan cenderung memprioritaskan kegiatan yang mudah  dilaksanakan,  rutinitas
terprogram dengan mengorbankan kegiatan  yang  lebih kompleks  yang tidak terprogram,  dan  kasus  yang  memakan banyak waktu.
Alokasi  Dana  Desa  merupakan salah  satu  kebijakan  pemerintah  untuk membiayai  program  pemerintah  desa dalam  Melakukan  kegiatan  pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
Penerbitan  ADD  merupakan  salah  satu bentuk  pelaksanaan  hak  desa  melatih kemandiriannya untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya pertumbuhan  desa  itu  didasarkan  pada keragaman,  partisipasi,  otonomi  nyata,
demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.  Adapun  tujuan  pelaksanaan ADD adalah: 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai
kewenangannya;
2. Meningkatkan  kemampuan  lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian  pembangunan  secara partisipatif  sesuai  dengan  potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan,  kesempatan  kerja  dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta 4. Mendorong  peningkatan  swadaya gotong royong masyarakat.
Desa  Belatung  adalah  salah  satu dari  beberapa  Desa  di  Kabupaten  Ogan Komering  Ulu  yang  responsif  terhadap tuntutan  desa.  Pemerintah  Daerah  telah mengalokasikan  dana  untuk  desa  yang disebut  dengan  Alokasi  Dana  Desa
dengan  harapan  pembangunan  semakin merata  sampai  ke  tingkat  desa.  Sebagai suatu  kebijakan  publik,  program  ini hendaknya diimplementasikan sesuai dengan arah kebijakan. Namun demikian, sebuah kebijakan ataupun program seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan  tepat  sesuai  dengan  petunjuk teknis  ataupun  petunjuk  pelaksanaan belum  lagi  isu  perubahan  yang  terjadi akibat  pandemi  covid-19  yang  terjadi  di seluruh dunia. Hal ini seringkali menimbulkan dilema bagi birokrat, sehingga  menimbulkan  kecenderungan terjadinya diskresi.
Diskresi  menjadi  isu  utama  dalam pelayanan publik ketika pejabat birokrasi dituntut  untuk  merespon  dengan  lebih baik,  lebih  efisien  dan  lebih  bertanggung jawab[11].  Pemerintah  harus  melakukan berbagai  penyesuaian  agar  regulasi  yang ada  tetap  dapat  memenuhi  kebutuhan, keinginan dan dinamika masyarakat.
Desa  Belatung,  proses  diskresi  dari pemerintahan  Belatung  berjalan  dengan mengedepankan  konsep  musyawarah. Awalnya, pemerintahan Belatung
melakukan pra-musyawarah dengan mengundang  perangkat  Belatung  seperti kepala desa, sekretaris desa dan bendahara dan para ketua dusun. Biasanya pra musyawarah ini
dilaksanakan di kantor desa.
Ada  proses  bebas  yang  terjadi dengan  menggunakan  budaya  lokal, misalnya dalam menjaring aspirasi masyarakat, pemerintah Belatung melakukannya dengan melakukan negosiasi.  Di  samping  itu,  tiap  kali pembangunan  dilakukan  di  Belatung penggunaan  sumber  daya  lokal  selalu diutamakan. Penulis menemukan
beberapa  masalah  pada  layanan  yang seharusnya  dapat  diselesaikan  secara wajar, bahwa dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  sering  kali terjadi  penundaan  pelayanan  karena kebijakan  akhirnya  diputuskan  oleh kepala  desa  sebagai  pemimpin  desa. Budaya paternalisme, sistem yang menempatkan  pimpinan  sebagai  pihak yang  paling  dominan,  memiliki  corak hubungan seperti ayah dengan anak. Pola hubungan  dipandang  secara  hierarkis. Dalam konteks pelayanan publik, ada dua dimensi,  pertama;  antara  aparat  dengan masyarakat, kedua; antara pimpinan/atasan dengan staf/bawahan.
Dalam hubungannya dengan
Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Belatung Kecamatan  Lubuk  Batang  Kabupaten Ogan  Komering  Ulu,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  bentuk  praktek diskresi  pegawai  pada  Street  Level Bureaucracy  Dalam  Kebijakan  Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Belatung  Kecamatan
Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah pada saat menemukan  kendala  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  banyak pegawai  yang  menunda pekerjaan sambil menunggu pimpinan. Praktek diskresi  ini dipengaruhi  antara  lain;  sarana  dan prasarana, kualitas dan kuantitas aparatur dan  prosedur  pengelolaan  alokasi  dana desa.  Birokrasi  sangat  erat  kaitannya dengan  pelayanan  publik.  Street  Level Bureaucracy  merupakan  birokrasi  pada tingkat bawah yang berhubungan langsung  dengan  masyarakat,  khususnya dalam  hal  pelayanan  kepada  masyarakat. Di  dalam  area  ini,  tentu  para  birokrat harus  bisa  menjaga  keprofesionalitasan untuk melayani masyarakat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Penerapan Praktek diskresi pegawai pada  Street  Level  Bureaucracy  dalam kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Belatung  Kecamatan  Lubuk  Batang Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  masih kurang  inisiatif  dilihat  dari  indikator adanya  keterbatasan  akses  layanan  yang diberikan  oleh  aparat  tingkat  bawah karena  ketergantungan  dengan  pimpinan (kepala desa), aparat desa dalam merespon  kesulitan  pelayanan  yang dihadapi memilih tindakan dengan meminta petunjuk pimpinan atau menunda  pelayanan  sampai  pimpinan datang,  aparat  lebih  banyak  memberikan pelayanan kepada publik didasarkan pada aturan  baku  atau  formal  dan  hanya sebagian kecil aparat yang  menyesuaikan situasi  dengan  pelayanan  yang  ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah Faktor  sarana  dan  prasarana  dalam menunjang  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) masih  kurang  memadai,  Faktor  kualitas dan kuantitas aparatur pelaksana kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) masih  berada  pada  tingkat  yang  kurang memadai  khususnya  apabila  dilihat  dari segi kualitasnya, Faktor prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa,
menyangkut pemahaman masyarakat mengenai  prosedur  dan  pelaksanaan Alokasi  Dana  Desa  berada  pada  tingkat kurang memahami.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] T.  S.  S.  Berty,  “Kasus  Pertama Virus  Corona  di  Indonesia  Jadi Sorotan  Dunia,” liputan  6 ,  2020. https://www.liputan6.com/global/r ead/4191815/kasus-pertama-virus-
corona-di-indonesia-jadi-sorotan- dunia (accessed Jul. 29, 2022).
[2] E.  Utrecht, Hukum  Administrasi Negara Indonesia . Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988.
[3] M.
Lipsky, Street-Level Bureaucracy,  30th  Anniversary Edition: Dilemmas of the Individual in Public Service .
Amerika  Serikat:  Russell  Sage Foundation, 2010. [4] N. Rozuqi, “Diskresi Penyelenggaraan  Pemerintahan »
PALIRA.” https://pusbimtekpalira.com/diskre si-penyelenggaraan-pemerintahan/ (accessed Aug. 29, 2022).
[5] Y. Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa . Jakarta: RMBooks, 2016. [6] Y.  Munaf,  “Diskresi  Sebagai Kebebasan  Bertindak  Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Empiris),” J.  Kaji.  Pemerintah. , vol. IV, p. 11, 2018.
[7] F.  Ramadhan  Firdaus  and  A.
Erliyana, “Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang- Undang  No.  2  Tahun  2020,”
Pakuan Law Rev. , vol. 6, no. 2, pp. 23–41,  2020,  [Online].  Available: https://www.kompas.com/tren/read /2020/03/27/090200565/update- virus-corona-di-dunia--tembus-
200-negara-529.614- [8] T.  S.  Fanpula,  “Penjelasan  Pasal
18 Sampai Pasal  18B UUD 1945 |
LIMC4U,” 2015.
https://www.limc4u.com/uud-
1945/penjelasan-pasal/penjelasan- pasal-18-sampai-pasal-18b-uud- 1945/ (accessed Dec. 26, 2022).
[9] R.  K.  BKT,  “Dana  Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya.”
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ bukittinggi/id/data- publikasi/artikel/2951-dana-desa- pengertian,-sumber-dana,- penyaluran-dana,-dan- prioritasnya.html  (accessed  Dec. 26, 2022).
[10]  U.  Murniati,  A.  Marina,  and  Z. Rusmawati, “Evaluasi Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  Pada  Era Pandemi  Covid-19  Desa  Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro,” Sustainable ,  vol.  1,  no.  1,  p.  1, 2021, doi: 10.30651/stb.v1i1.9685. [11]  M.  Wajhannuri  and  Ubaidullah,
“Diskresi dan Implementasi
Pemerintahan  Gampong  dalam Pengelolaan Dana Gampong (Studi Kasus  Di  Gampong  Alue  Krak
Kayee, Kecamatan langkahan, Aceh  Utara),” J.  Ilm.  Mhs.  FISIP
UNSYIAH ,  vol.  3,  no.  3,  2018, [Online].
Available:
http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISI
P/article/view/8116