## Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi Terhadap kinerja anggaran berbasis value for money
Detasya Rigian , Ratna Purnama Sari Universitas PGRI Yogyakarta Email. detasyarigian@gmail.com
Abstract. The purpose of the research to test the effect of accountability, transparency, participation, and supervision on the performance of budget based on the value for money in OPD Sleman Regency. The research sample are 101 respondents. The result shows that accountability, transparency, and participation has a significant effect on the performance of budget based on the value for money while supervision has no significant impact on the performance of budget based on the value for money.
Keywords: Accountability; transparency; participation; supervision

## 1. Latar belakang
Sistem  pengelolaan  keuangan  yang  transparan,  akuntabel  serta  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  merupakan  tuntutan  masyarakat  akan  diterapkannya transparansi  dan  akuntabilitas.  Hal  ini  wajib  diterapkan  karena  adanya  perubahan desentralisasi pengelolaan pemerintahan daerah. Good Corporate Governance adalah syarat utama bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam  mewujudkan harapan masyarakat dan  tercapainya  tujuan  organisasi.  Pemerintah  pusat  maupun  daerah  yang  menerapkan prinsip Good  Corporate  Governance diharapkan  mampu  berjalan  maksimal  dan memperhatikan  aspek  keadilan,  kewajaran,  dan  manfaat  berkelanjutan  untuk  masyarakat (Jayanti, 2014).
Konsep value for money yang terdapat dalam penerapan anggaran berbasis kinerja didasarkan pada tiga indikator utama  yaitu ekonomi, efisien, dan ekonomi  (Karacan and Yazici,  2015).  Pengelolaan  keuangan  publik  menekankan  untuk  diwujudkannya  kinerja anggaran berbasis value for money . Pelaksanaan sistem akuntabilitas tidak berjalan baik dan maksimal menandakan adanya indikasi penyalahgunaan dan penyelewengan anggaran yang dirahasiakan dari publik (Basri and Nabiha, 2016). Partisipasi dan pengawasan baik secara internal  maupun  eksternal  menjadi  aspek  pendukung  kualitas  kinerja  yang  baik  pada pelaksanaan mekanisme akuntabilitas dalam proses penganggaran (Husaini and Lisnawati, 2013).
Penelitian  ini  menggunakan  empat  prinsip Good  Corporate  Governance, karena masih  ada  penelitian  sebelumnya  dengan  hasil  yang  belum  konsisten.  Penelitian  yang dilakukan  Premananda  and  Latrini  (2017)  menemukan  bahwa  akuntabilitas,  transparansi, dan partisipasi  berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money . Didukung oleh  penelitian  Pertiwi  (2015)  variabel  independen  yaitu  akuntabilitas,  transparansi  dan pengawasan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel  dependen  yaitu pengelolaan anggaran berbasis value for money . Penelitian yang dilakukan Arifani, A, Salle &  A.  Rante  (2018)  dan  Adiwirya  and  Sudana  (2015)  menyimpulkan  bahwa  akuntabilitas tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  anggaran  berbasis value  for  money ,  sedangkan
transparansi  dan  pengawasan  berpengaruh  terhadap  kinerja  anggaran  berbasis value  for money .
2. Kajian teori

## 2.1.Kinerja Anggaran
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 35 menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari penggunaan anggaran dari kegiatan/program dan aktivitas yang telah dicapai yang diukur  dengan  jumlah  dan  kadar  mutu.  Secara  teoritis,  prinsip  anggaran  berbasis  kinerja adalah suatu  pertanggungjawaban anggaran sehingga setiap biaya  yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan cara menggabungkan antara anggaran negara dengan hasil  yang  diinginkan  ( output dan outcome ).  Tujuan  dirancangnya performance  based budgeting untuk  menciptakan  proses  pemanfaatan  anggaran  belanja  publik  yang  efisien, efektif,  ekonomis,  dan  tidak  melupakan  tujuan  awal  fokus  pada  prioritas  utama  yakni kepentingan masyarakat (Arista and Suartana, 2016).

## 2.2. Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  tindakan  pertanggungjawaban  untuk  mencapai  tujuan  secara  berkala pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan potensi sumber daya yang dipercayakan pada suatu organisasi  (PP  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah).  Akuntabilitas adalah kunci sukses organisasi pada pelaksanaan kebijakan sistem penganggaran sehingga mampu mempertahankan kepercayaan publik  (Rawlins,2008).

## 2.3. Transparansi
Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  SAP,  “Transparansi  berarti  wujud pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat luas berdasarkan pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengakses  secara  terbuka  dan menyeluruh  atas  pertangggungjawaban  pemerintah  berupa  laporan  tanpa  ada  yang dirahasiakan  dari  publik  dalam  setiap  proses  pengelolaan  keuangan    yang  dapat dipercayakan kepada organisasi dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

## 2.4. Partisipasi Anggaran
Perwujudan partisipasi yaitu suatu tindakan yang turut melibatkan individu secara langsung dan  mempunyai  pengaruh  dalam  proes  penyusunan  anggaran  yang  dikerjakanya  akan diapresiasi atas dasar pencapaian tujuan anggaran.  Pengaruh dan andil seseorang turut serta dalam  proses  penganggaran  merupakan  wujud  partisipasi  individu  dalam  sisi  psikologis (Brownell,  1980).  Karyawan  yang  dilibatkan  untuk  berpartisipasi  dalam  proses penganggaran  menunjukkan  adanya  interaksi  yang  baik  antara  pimpinan  dan  karyawan (Mada, S., L. Kalangi & H. Gamaliel 2017).

## 2.5. Pengawasan
Pengawasan  adalah penilaian, evaluasi,  dan kontrol  terhadap keseluruhan  proses kegiatan pemeriksaan  yang  bertujuan  agar  perencanaan  dan  pelaksanaan  berjalan  maksimal  dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

## 2.6. Hipotesis
Lembaga-lembaga/organisasi  sektor  publik  diwajibkan    untuk  lebih  menekankan  pada pertanggungjawaban  horisontal (horizontal  accountability) dan  pertanggungjawaban vertikal (vertical  accountability) karena  hal  ini  merupakan  suatu  tuntutan  akuntabilitas. Akuntabilitas mempengaruhi variabel dependen yaitu  kinerja anggaran yang menunjukkan bahwa  akuntabilitas  yang  tinggi  dapat  meningkatkan  kinerja  anggaran  dalam  rangka mencapai  tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan  (Fernandes  and  Hanif,  2015).  Pertiwi (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran  berbasis value for money.
H 1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money
Adanya kebijakan dan kemudahan akses informasi yaitu aspek dari transparansi yang dapat menjangkau  setiap  aspek  kebijakan.  Keterbukaan  dan  kebebasan  dalam  memperoleh informasi  merupakan  aspek  dasar  dari  transparansi.  Artinya,  secara  langsung  masyarakat dapat  mengakses  informasi  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik  (Pasaribu,  2011). Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pertiwi  (2015)  menyatakan  bahwa    transparansi  memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money pada pengelolaan keuangan daerah  dan  didukung  oleh  penelitian  Adiwirya  and  Sudana  (2015)  yang  menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif pada kinerja anggaran berbasis value for money .
H 2 : Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money
Konteks penganggaran, permasalahan pengukuran kinerja mencakup berbagai macam aspek yang  mampu  memberikan  informasi  yang  efektif  dan  efisien  terhadap  pencapaian  kinerja tidak  terbatas  pada  permasalahan  penggunaan  anggaran.  Oleh  karena  itu,  penerapan partisipasi pada organisasi sangat penting guna menyamakan persepsi antara pimpinan dan karyawan (Premananda and Latrini, 2017). Karyawan dilibatkan untuk berpartisipasi dalam proses  anggaran  yang  menunjukkan  adanya  interaksi  yang  baik  antara  pimpinan  dan karyawan.  Premananda  and  Latrini  (2017)  menyimpulkan  bahwa  partisipasi  anggaran berpengaruh positif pada kinerja anggaran berbasis value for money .
H 3 : Partisipasi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money
Pengawasan  merupakan  suatu  sarana  untuk  mengontrol  kegiatan  yang  dilakukan  dalam sebuah  organisasi.  Pengawasan  juga  merupakan  bentuk  antisipasi  pemerintah  untuk mencegah  terjadinya  penyimpangan  sehingga  kegiatan  atau  aktivitas  pemerintah  dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Berdasarkan dari peneliti yang dilakukan oleh  Wandari, I. D. N. T., Edy Sudjana & M. P. Adi (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel pengawasan terhadap variabel  kinerja anggaran pemerintah dengan basis value for money dan didukung oleh penelitian  Hanafiah, R. R., S. Abdullah & M. Saputra  (2016) bahwa pengawasan intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
H 4 : Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money

## 3. Metode Penelitian
Populasi penelitian adalah institusi/lembaga yang meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah yang berjumlah 29 OPD di Kabupaten Sleman.  Teknik  pengambilan  sampel  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive sampling ,  metode teknik pengambilan sampling ini menggunakan kriteria yang ditentukan oleh penulis. Kriteria untuk responden penelitian yaitu responden memiliki latar belakang pendidikan  minimal  SLTA,  responden  memiliki  masa  kerja  minimal  1  tahun  dan  terlibat dalam penyusunan anggaran.

## Definisi Operasional Variabel

## Kinerja Anggaran berbasis Value for Money (Y)
Ekonomi, efisien, dan efektif merupakan tiga elemen utama pada penerapana pengelolaan anggaran  sektor  publik.  Indikator value  for  money dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu:  (1) indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), dan (2) indikator kualitas kinerja pelayanan (efektivitas).  Tiga  pokok  bahasan  dalam value  for  money (ekonomis,  efisien,  dan  efektif) berkaitan satu dengan yang lain ( Fernandes and Hanif, 2015).

## Akuntabilitas (X 1 )
Akuntabilitas  adalah  tindakan  pertanggungjawaban  untuk  mencapai  tujuan  secara  berkala pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan potensi sumber daya yang dipercayakan pada suatu organisasi  (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi  Pemerintah).  Implementasi akuntabilitas  diukur  melalui  indikator  yaitu:  Ketepatan  dan  kelengkapan  informasi  yang berkaitan dengan cara dan aturan untuk mencapai sasaran suatu kegiatan, proses pembuatan suatu keputusan yaitu secara tertulis, tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, kelayakan dan konsistensi dari sasaran operasional maupun prioritas, kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dan dikomunikasikan penyebarluasan informasi  mengenai  suatu  keputusan melalui media massa, dan kemudahan akses publik pada informasi atas suatu keputusan yang dibuat dan menyusun mekanisme alur pengaduan masyarakat (Adiwirya and Sudana, 2015).
Transparansi (X 2 )
Transparansi  berarti  keterbukaan  pemerintah  kepada  masyarakat  dalam  memberikan informasi keuangan yaitu wujud pertanggungjawaban pemerintah (PP No.71 Tahun 2010). Implementasi  transparansi  diukur  melalui  indikator  yaitu:  kemudahan  dalam    mengakses informasi,    penyediaan  informasi  yang  jelas  dan  mudah  dipahami  mengenai  prosedur- prosedur,  biaya  dan  tanggungjawab,    menyusun  mekanisme  alur  pengaduan  jika  terdapat peraturan  yang dilanggar atau permintaan pihak tertentu untuk  membayar uang suap, dan meningkatkan  arus  informasi  melalui  kerjasama  dengan  media  massa  dan  lembaga  non pemerintahan (Adiwirya and Sudana, 2015).

## Pengawasan (X3)
Pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengefektifkan kegiatan  dan  aktivitas  pemerintah  daerah.  Pengawasan  dilakukan  bertujuan  untuk mengawasi, mengevaluasi serta mengontrol kegiatan pemerintah sehingga berjalan dengan baik sehingga sesuai dengan tujuan pemerintah. Variabel pengawasan diukur berdasarkan indikator  yaitu, perencanaan  dan  penyusunan  kebijakan,  pelaksanaan  dan  pengendalian kebijakan, pertanggung jawaban dan tujuan (Fernandes and Hanif, 2015).

## Partisipasi anggaran (X4)
Perwujudan partisipasi yaitu suatu tindakan yang turut melibatkan individu secara langsung dan  mempunyai  pengaruh  dalam  pross  penyusunan  anggaran  yang  dikerjakannya  akan diapresiasi  atas  dasar  pencapaian  tujuan  anggaran  (Brownell,  1980).  Implementasi partisipasi anggaran diukur melalui indikator berikut ini dari (Hudayah, 2012). Penyampaian usul  mengenai  format  pengawasan  anggaran,  partisipasi  penyusunan  arah  dan  tujuan kebijakan  anggaran,    permintaan,  pendapat  dan/atau  usulan  tentang  anggaran  berupaya menggali  informasi  mengenai  pelaksanaan  anggaran,  melaporkan  pada  pihak  pengawas apabila terjadi penyimpangan anggaran, dan sebagai sarana penyampai aspirasi
4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Gambaran obyek/subyek penelitian
Sampel pada penelitian ini adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bendahara Keuangan,  Kepala  Bagian  Keuangan  dan  Kepala  Bagian    Perencanaan  pada  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  di  Kabupaten  Sleman.  Kuesioner  yang  dibagikan  pada  29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sleman sebanyak 116 kuesioner dengan tingkat pengembalian 87,06% yaitu sebanyak 101 kuesioner.  Kuesioner yang tidak kembali yaitu 15 kuesioner (12,94%).
Tabel 1: Deskripsi responden berdasarkan gender
No. Gender Jumlah Prosentase 1 Laki-laki 41 40,60% 2 Perempuan 60 59,40%
Sumber: Data primer diolah pada tahun 2019

## 4.1.Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  valid  dan  tidaknya  suatu  kuesioner.  Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur. Uji validitas diukur menggunakan pearson corelation . Jika tingkat probabilitas koefisien  α < 0,05 maka pertanyaan pada kuesioner tersebut disebut valid.

## Tabel 2: Hasil uji validitas variabel akuntabilitas
Instrumen Pearson Correlation Keterangan Instrumen X1.1 0,000 Valid Instrumen X1.2 0,000 Valid Instrumen X1.3 0,000 Valid Instrumen X1.4 0,000 Valid Instrumen X1.5 0,000 Valid Instrumen X1.6 0,000 Valid Instrumen X1.7 0,000 Valid Instrumen X1.8 0,000 Valid Instrumen x1.9 0,000 Valid Instrumen x1.10 0,000 Valid Sumber: data primer diolah tahun 2019

## 4.2.Uji Reliabilitas

## Tabel 3: hasil uji reliabilitas
Variabel Cronbach Alpha Keterangan Akuntabilitas 0,772 Reliabel Transparansi 0,627 Reliabel Partisipasi 0,873 Reliabel Pengawasan 0,681 Reliabel Sumber: data primer yang diolah tahun 2019
Hasil  uji  reliabilitas  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kuesioner  dari  keempat  variabel independen  akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi,  dan  pengawasan  yaitu  reliabel. Dikarenakan nilai Cronbach Alpha pada setiap variabel yaitu lebih besar dari 0,6.

## 4.3.Uji Hipotesis
Tabel 4: Hasil uji hipotesis Variabel B t Sig. Ket Akuntabilitas 0,271 2,186 0,031* H 1 : Diterima Transparansi 0,338 3,265 0,002* H 2 : Diterima Partisipasi 0,617 4,932 0,000** H 3 : Diterima Pengawasan 0,198 1,076 0,285 H 4 : Ditolak F hitung 32,272 0,000** Adjusted R Square 0,556 Keterangan: * sig < 5%; ** sig < 1%
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  signifikansi  0,031 <0,05  pada  variabel  independen  akuntabilitas  sehingga  H 1 diterima,  variabel  transparansi memiliki  nilai  0,002  <0,05  sehingga  H 2 diterima,  serta  variabel  partisipasi  memiliki  nilai signifikansi  0,000  <0,05  sehingga  H 3 diterima,  sedangkan  satu  variabel  independen  yaitu pengawasan  memiliki  nilai  signifikansi  0,285  yang  berarti  bahwa  variabel  tersebut  tidak berpengaruh.

## Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money
Penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nababan, Sihombing, & Thamrin (2018)  menjelaskan bahwa tingkat akuntabilitas meningkat maka kualitas  kinerja  pengelolaan  anggaran  juga  semakin  meningkat.  Perwujudan  penerapan prinsip Good  Corporate  Governance yang  telah  dilakukan  instansi  pemerintah  pusat maupun  daerah  sebagai  aspek  dasar  penilaian  dari  masyarakat  apakah  kinerja  instansi pemerintah sesuai dengan prinsip value for money . Hasil kinerja pengelolaan anggaran yang baik  membutuhkan  pertanggungjawaban  secara  efisien,  efektif,  dan  ekonomis.  Hal  ini sejalan dengan konsep akuntabilitas pada pengelolaan anggaran berbasis value for  money yang  dapat  dikatakan  baik  apabila  saling  berkaitan  satu  sama  lain  (Sudewi,  Herawati, Yuniarta 2017).

## Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money
Terciptanya pemerintahan daerah maupun pusat yang bersih, efektif, akuntabel, dan peduli  terhadap  kepentingan  masyarakat  merupakan  terwujudnya  transparansi  yang horizontal  accountability .  Kepentingan  masyarakat  menjadi  hal  pokok  yang  harus diutamakan   (Kautsar, Andirfa,  & Rahman, 2018). Transparansi  berperan sebagai  kontrol atas  kinerja  yang  dilakukan  pemerintah.    Dalam  menentukan  arah  keberhasilan  proses pelaksanaan anggaran dibutuhkan kebijakan dalam proses penyusunan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga semakin transparan kebijakan yang dilaksanakan maka akses  informasi  terkait  laporan  pertanggungjawaban  semakin  terbuka  dan  dapat  dengan mudah diketahui publik (Purnomo & Putri, 2018).

## Partisipasi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money
Karyawan diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran  guna  menunjukkan  kemampuan  dalam  melaksanakan  tugasnya  sehingga  dapat memperlancar  organisasi  dalam  mencapai  tujuan.  Timbulnya  rasa  tanggung  jawab  dan dorongan kreatifitas menjadi bentuk partisipasi karyawan pada proses penyusunan anggaran (Hidrayadi  & Savitri, 2016). Tanggung jawab aparat  pemerintah terhadap masing-masing tugasnya  dapat  didorong  karena  diikursertakan  dalam  proses  penyusunan  anggaran  agar mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai (Rahayu, Sulindawati, & Sinarwati, 2014).

## Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money
Penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian    Pratama    (2015)  yang  menjelaskan bahwa apabila proses penyusunan anggaran tidak dikontrol dengan baik maka akan terjadi permasalahan serta biaya-biaya akan terbuang dan tidak terserap secara penuh sebagaimana mestinya. Pengawasan alangkah lebih baik apabila mampu melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan fungsinya yang bertujuan untuk mengurangi serta mencegah penyimpangan. Sistem pengawasan yang baik  yang dimiliki pemerintah diharapkan mampu mengarahkan tugas  bawahannya  dengan  tepat  agar  mampu  meningkatkan  kualitas  kinerja  pemerintah sehingga  terhindar  dari  penyimpangan-penyimpangan  maupun  penyelewengan.  Tujuan jangka panjang kebijakan pengawasan untuk mengantisipasi pada tindakan pencegahan, dan perbaikan  sistem  pengawasan  internal  maupun  eksternal.  Tujuan  jangka  pendek  yaitu mampu memberantas seluruh kegiatan penyebab timbulnya pemborosan anggaran. Cara ini
dinilai  efektif  untuk  mengurangi  terjadinya  penyimpangan  dalam  penggunaan  anggaran belanja publik (Wiguna, Yuniarta, Darmawan 2015).

## 5. Kesimpulan, keterbatasan & saran
Hasil analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pertama: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja anggaran, kedua: pengawasan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja anggaran berbasis value  for  money atas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan yaitu  hanya  memasukkan  4  dari  9  prinsip Good  Corporate  Governance sebagai  variavel independen.  Prinsip  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  akuntabilitas,  transparansi, partisipasi, dan pengawasan. Sedangkan, masih ada 5 prinsip Good Corporate Governance yaitu daya tanggap, profesionalisme, kesetaraan, kewajaran, wawasan  kedepan, dan  prinsip hukum.  Keterbatasan  lain  peneltian  ini  adalah  hanya  menggunakan  motede  penyebaran kuesioner dan tidak menggunakan metode lain dalam pengumpulan data.
Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan penerapan kinerja anggaran berbasis value for money , peneliti memberikan saran yaitu:
1. Bagi  peneliti  selanjutnya  agar  menambah  atau  mengganti  dengan  prinsip Good Corporate Governance lain yang sebelumnya belum pernah diteliti.
2. Agar penelitian dapat menjadi lebih baik, untuk penelitian selanjutnya menambahkan teknik wawancara sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban ssecara langsung dan sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwirya,  M.  F.  and  I.  P.  Sudana  (2015).  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Anggaran Berbasis  Kinerja  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota  Denpasar. E-Jurnal Akuntansi 11 (2): 611-628..
Arifani,  C.,  A.  Salle  &  A.  Rante.  (2018).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan Pengawasan  terhadap  Kinerja  Anggaran  Berbasis  Value  For  Money. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah 13 (1): 68-82.
Arista, A. S. A. N. and I. W. Suartana (2016). Pemahaman Atas SAP Sebagai Pemoderasi Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi  pada  Kinerja  Anggaran  SKPD  Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi 17 (2): 1667-1699.
Basri, H. and A. S. Nabiha (2016). Accountability of local government: The case of Aceh Province, Indonesia. Asia Pacific Journal of Accounting and Finance 3 (1): 1-14. Brownell,  P.  (1980).  Participation  in  the  budgeting  process:  When  it  works  and  when  it doesn't. the accounting review 56 (4): 844-860.
Fernandes,  W.  and  R.  A.  Hanif  (2015).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan Pengawasan  terhadap  Kinerja  Anggaran  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kampar. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau 2 (2): 1-13. Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis  Multivariat  dengan  Program  SPSS. Badan  Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Hanafiah, R. R., S. Abdullah & M. Saputra (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  dan  Pengawasan  Intern  terhadap  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Studi  Di  SKPK  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara). Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah 5 (4): 77-86.
Hidrayadi,  R.,  &  E.  Savitri  (2016).  Pengaruh  Desentralisasi,  Partisipasi  Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 2 (2), 1-15.
Hudayah, S. (2012). Pengetahuan Anggaran, Efektivitas Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Hubungannya  dengan  Kepuasan  Atas  Pelaksanaan  Anggaran  Berbasis  kinerja Pengetahuan  Anggaran,  Efektivitas  Partisipasi  dan  Akuntabilitas  dalam Hubungannya dengan Kepuasan. Jurnal Borneo Administrator 8 (1): 50-74.
Husaini,  H.  and  L.  Lisnawati  (2013).  Analisis  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah. FAIRNESS 3 (1): 23-40.
Jayanti, I. P. (2014). Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi  dan  Akuntabilitas  (Studi  pada  Pemerintah  Kota  Malang). Jurnal Administrasi Publik 2 (2): 300-305.
Karacan,  E.  and  K.  Yazici  (2015).  Performance-Based  Budget  Arrangements,  the Implementation  Process  and  Advancements  in  Turkey. International  Journal  of Business and Social Science 6 (4): 62-79.
Kautsar,  M.,  M.  Andirfa  &  B.  Rahman  (2018).  Pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas terhadap  Peningkatan  Kinerja  Pengelolaan  Pajak  Daerah  pada  Dinas  Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPKAD)  Kota  Lhokseumawe. Jurnal  Akuntansi  dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe, 3 (2), 69-81. Mada, S., L. Kalangi & H. Gamaliel (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Gorontalo. Jurnal  Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill", 8 (2).
Nababan,  R.  A.,  M.  Sihombing  &  H.  Thamrin  (2018).  Pengaruh  Akuntabilitas  dan Transparansi,  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Berkonsep  Value  For  Money  pada Pemerintah di Kabupaten Dairi. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology), 4 (1), 108-120. Pasaribu, F. J. (2011). Pengaruh penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan  SKPD  terhadap  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan SKPD. Tesis
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010/SAP Pertiwi,  D.  P.  (2015).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Pengawasan  terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau). Jurnal Jom FEKON 2 (2) 2(2): 1-15.
Pratama,  D.  (2015).  Pengaruh  Pengangaran  Berbasis  Kinerja,  Pengawasan  Preventif  dan Pengawasan  Detektif  terhadap  Efektifitas  Pengendalian  Anggaran  (Studi  Empiris pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Pelalawan). Jurnal  Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 1 (2), 1-15.
Premananda, N. L. P. U. & M. Y. Latrini (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi  Anggaran  terhadap Kinerja Anggaran  pada Pemerintah Kota  Denpasar. E-Jurnal Akuntansi 18 (3): 2451-2476.
Purnama,  F.,  &  N.  Nadirsyah  (2016).  Pengaruh  Pengawasan  Keuangan  Daerah, Akuntabilitas,  dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah  pada  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 1 (2), 1-15.
Purnomo,  B.,  &  Putri,  C.  (2018).  Akuntabilitas,  Transparansi,  Pengawasan  dan  Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 6 (3), 467-480.
Rahayu, N. L. S., N. L. G. E. Sulindawati & N. K. Sinarwati (2014). Pengaruh Partisipasi Penyusunan  Anggaran,  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dan  Penerapan Sistem  Informasi  Akuntansi  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah. JIMAT  (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 2 (1).
Rawlins, B. R. (2008). "Measuring the relationship between organizational transparency and employee trust." public relation journal 2 (2): 1-21.
Sudewi,  K.  N.,  N.  T.  S.  Herawati  &  G.  A.  S  Yuniarta  (2017).  Pengaruh  Akuntabilitas, Transparansi,  Komitmen  Organisasi,  dan  Pengawasan  terhadap  Pengelolaan Anggaran  Berkonsep  Value  For  Money  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  Kabupaten  Buleleng. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi) Undiksha, 8 (2).
Undang-  undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah  Diatur  Pengawasan yang Bersamaan dengan Pembinaan. (2004). Jakarta: Republik Indonesia.
Wandari,  I.  D.  N.  T.,  Edy  Sudjana  &  M.  P.  Adi  (2015).  Pengaruh  Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep  Value  For  Money  pada  Instansi  Pemerintah  di  Kabupaten  Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha 3 (1): 1-12.
Wiguna, M. B. S., G. A S. Yuniarta & N. A. S Darmawan (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan  Daerah,  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 3 (1), 1-12.