085228438068  jurnallivinghadis@gmail.com 
http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living
THE ROLE OF THE FRONT NAHDLIYIN TO SUPPORT SOVEREIGNTY OVER NATURAL

## RESOURCES: HADITH RECEPTION ON ECOLOGY
DOI: https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2402
Wahyu Saepudin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yooden1419@gmail.com

## Abstract
The  Front  Nahdliyin  for  Sovereignty  over  Natural  Resources  (FNKSDA)  is  an organization concentrated on socio-ecological issues. FNKSDA bases its struggle on  religious  text,  including  hadith.  Hadith  generally  recognized  as  part  of  an important learning resource in Islamic boarding schools (Pesantren) in Indonesia. This organization uses hadith and traditions of their Pesantren, to organize their ideas,  interpretations,  and  organizational  framework.  This  paper  describes FNKSDA's  ideas  and  responds  in  understanding  hadith  related  to  the  socio- ecological issues. By using in-depth interview method this article finds that socio- ecological hadith are perceived with a synchronous reception. FNKSDA uses three construction elements in its acceptance theory called general norms. This research also finds some indirect relation between the reception of hadith in the present and in the Prophetic era, without any imaginary contradiction
Keywords : Reception, FNKSDA, Organization, Social-Ecology, Hadith

## Abstrak
Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam merupakan suatu wadah organisasi  gerakan  yang  memiliki  konsentrasi  terhadap  permasalahan  sosial- ekologis. Di dalam gerakan FNKSDA , corak keagamaan berbasis teks menjadi salah satu landasan di dalam garis perjuangan. Hadis sebagai salah satu teks tidak bisa dipisahkan dengan kultur kalangan muda yang notabene sudah lekat dengan kajian- kajian  pesantren.  Hal  tersebut  kemudian  membentuk  gagasan,  interpretasi  dan gerakan organisasi yang akan dijelaskan pada tulisan ini. Secara spesifik, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana FNKSDA meresepsi hadis-hadis yang berkaitan atau bersinggungan dengan permasalahan sosial-ekologis. Penelitian yang dibahas dalam tulisan ini menggunakan metode wawancara mendalam dan menghasilkan kesimpulan  bahwa  hadis-hadis  sosial-ekologis  diresepsi  dengan  resepsi  sinkronis dan  dua  unsur  konstruksi  dalam  teori  resepsi, yaitu  norma  umum  dan keterhubungan  tidak  langsung  antara  periode  zaman  teks  (masa  kini  dan  masa Rasulullah)  terlihat  jelas,  sementara  satu  unsur  dari  teori  yang  sama  yakni kontradiksi imajiner, tidak terlihat.
Kata Kunci : Resepsi, FNKSDA, Organisasi, Sosial-Ekologi, Hadis
Tanggal masuk : 07 Feb 2021
p-ISSN : 2528-756
e-ISSN : 2548-4761

## Wahyu Saepudin

## A. Pendahuluan
ebagai suatu babak peradaban berbangsa dan bernegara, sejarah telah  menelurkan  banyak  tragedi  di  belahan  bumi  Indonesia. Permasalahan yang disebabkan oleh ketimpangan sistemik telah mengorbankan  sumber  daya  alam  sebagai  basis  material  yang berfungsi  menopang  kehidupan.  Kapitalisme  ekstraktif  yang dijadikan sebagai tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi negara kemudian terbukti  menciptakan  setumpuk  permasalahan  yang  tak  terselesaikan. (Zumaro, 2020)
Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya,  kaum  muda Nahdliyin mendobrak  hegemoni  dengan mendirikan  organisasi  bernama  FNKSDA  (Front Nahdliyin untuk Kedaulatan  Sumber  Daya  Alam).  Berdirinya organisasi  tersebut  tidak terlepas dari kekecewaan beberapa kalangan muda NU terhadap elit-elit yang  berada  di  dalam  struktural  NU  dan  pemerintah.  Ketidakpedulian kalangan  elit  NU  dan  pemerintah  yang  tidak  memiliki  fokus  dalam mengatasi  permasalahan  sosial-ekologis  berdampak  kepada  korban (manusia) yang notabene adalah warga Nahdliyin sendiri. (Mubarok, 2016) Hadis  sebagai  suatu  teks  yang  dianggap  otoritatif  di  kalangan muslimin, sudah barang tentu juga menjadi bagian integral dalam suatu gerakan  yang  dibangun  dalam  organisasi  FNKSDA.  Secara  diskursif pengaruh teks-teks hadis (bahkan hadisnya  sendiri) sering dimunculkan dalam  beberapa  kampanye  dan  diskusi  terkait  dengan  perjuangan menciptakan  sumber  daya  alam  yang  berdaulat.  Perampasan  tanah, berserikat  dalam  mengelola  alam  dan  Pemberian  upah  terhadap  buruh (sebelum  keringatnya  kering)  adalah  beberapa  hadis  yang  sering disuarakan dalam kampanye dan diskusi tersebut.
Asumsi  dasar  dari  tulisan  ini  adalah  bahwa  hadis-hadis  di  atas digunakan tentu tanpa terlepas dari pandangan dan kapasitas intelektual yang diresepsi dengan begitu kompleks dan penuh dengan kelit kelindan yang  dipenuhi  dengan  konteks  zaman  oleh  organisasi  FNKSDA. Perbedaan  yang  mencolok  antara  masa  Rasulullah  ketika  hadis-hadis tersebut  disabdakan  dengan  masa  kini  yang  bertransformasi  perihal kebudayaan, sosial, politik dan ekonominya telah berjalan dengan masif dan  nyaris  tak  dapat  dibendung,  tentu  memiliki  keunikan  dalam peresepsian  dan  penggunaan  hadis-hadis  tersebut  sehingga  kemudian hadis-hadis  yang  terkesan  sakral  dijadikan  sebagai  patokan  untuk melakukan perjuangan menegakkan kedaulatan SDA.

## S

## The Role of the Front Nahdliyin to Support Permanent Sovereignty
Tulisan  ini  hendak  menyoroti  bagaimana  tema-tema  hadis  yang telah disebut pada paragraf-paragraf awal dalam tulisan ini, diresepsi oleh organisasi FNKSDA  sehingga menjadi salah satu landasan dan inspirasi bagi perjuangan menegakkan sumber daya alam yang berkeadilan. Tulisan ini  mengambil  beberapa  data  dengan  metode  wawancara  dan menganalisis  bagaimana  reaksi  informan  perihal  hadis  yang  disediakan sebagai data primer dan beberapa kajian pustaka dalam pengambilan data sekunder.
Resepsi  sebagai  suatu  teori  dalam  penelitian  living  hadis  adalah suatu gagasan yang dibentuk melalui teori sastra. (Saifuddin Zuhri, 2018, hal. 11) Kata resepsi berasal dari Bahasa Inggris reception dan Bahasa Latin recipere yang  berarti  menerima  atau  menyambut.  (Ratna,  2008,  hal.  165) Digunakannya  resepsi  sebagai  dasar  dari  teori  penelitian  tidak  terlepas dari  bagaimana  masyarakat  dalam  hal  ini  reseptor  membaca  kemudian memberikan reaksi terhadap teks.
Di dalam teori resepsi dinyatakan bahwa teks baru bisa menemukan makna ketika teks tersebut telah memiliki relasi dengan pembaca. Resepsi memiliki  hubungan  dengan  sosiologi  di  mana  keduanya  memanfaatkan masyarakat sebagai pembaca. Jika dalam sastra obyek yang diteliti adalah masyarakat biasa dan bukan masyarakat internal sastra, maka begitu pula dalam  hadis,  masyarakat  yang  diteliti  bukanlah  mereka  yang  memiliki konsentrasi terhadap studi hadis.
Terdapat  perbedaan  antara resepsi  dengan  penafsiran  ( syarah jika dalam studi hadis). Perbedaan tersebut terletak pada bagaimana di dalam penafsiran  diharuskan  adanya  teori  dan  penyusunan  secara  sistematis, sementara di dalam resepsi tidak memerlukan keduanya. Resepsi hanya menganalisa reaksi pembaca terhadap teks, baik secara langsung maupun tidak  langsung.  Meskipun  begitu  di  dalam  teori  resepsi  kontemporer, resepsi  juga  bertransformasi  dan  menyatu  dengan  penafsiran,  bahkan sampai pada taraf penafsiran yang rinci. (Jan Van Luxemburg, 1992, hal. 62)
Terdapat  dua  macam  teori  resepsi,  yaitu  resepsi  sinkronis  yang memperhatikan  suatu  teks  dengan  pembaca  sezaman.  Masyarakat pembaca, sebagai contoh, memberi reaksi secara psikologis atau sosiologis terhadap sebuah teks. Selanjutnya adalah resepsi diakronis. Bentuk yang terdapat pada poin kedua ini melihat reaksi secara lebih kompleks karena melibatkan pembaca sepanjang zaman. Kedua macam resepsi tersebut juga mengharuskan data-data berupa dokumenter yang mencukupi.
Pembaca  satu  teks  dengan  pembaca  lain  memiliki  kapasitas intelektual yang berbeda-beda, terlebih ketika suatu teks sudah melampaui zaman dengan berhadapan dengan konteks pembaca yang lebih kompleks. Konsep  dasar  teori  resepsi  menamai  hal  tersebut  dengan  “Cakrawala harapan”. (Pradopo, 2003, hal. 207)  Dari konsep dasar tersebut kemudian dapat  dianalisis  tiga  faktor  yang  dikonstruk  oleh  pembaca,  antara  lain: Norma  global  dari  teks  yang  diresepsi,  hubungan  tidak  langsung  dari periode zaman “teks” yang serupa dan kontradiksi imajiner (fiksi) dengan realitas. (Suhariyadi, 2014, hal. 22-24)
Norma Global dari teks yang dibaca dan kemudian diresepsi adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam teks secara umum yang dipahami oleh pembaca. Reader akan  menyerap  secara  langsung  terhadap  nilai  yang dikandung oleh suatu teks yang kemudian dapat memberikan reaksi atau tanggapan atas norma di dalam teks tersebut. Adapun faktor kedua yaitu hubungan tidak langsung atau relasi implisit antara pembaca dengan teks yang telah eksis sepanjang sejarah. Subjektifitas yang kental dalam faktor kedua  ini  berkaitan  dengan  identitas,  misalnya  seorang  muslim  yang membaca hadis akan merasa teks tersebut sakral, transenden dan memiliki gospel (pesan  suci).  Sementara  itu    kontradiksi  antara  imajiner  dengan realitas  adalah  faktor  ketiga  yang  dikonstruk  oleh  pembaca  mengenai suatu “teks” , dalam studi hadis hal tersebut akan ditemukan bagaimana pembaca  secara  kontradiktif  memahami  hal  yang  ghaib  dengan  yang lahiriah.

## B. Profil, Sejarah dan Genealogi Organisasi FNKSDA
Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) lahir melalui gagasan yang diinisiasi oleh beberapa kalangan NU yang kala itu  mengadakan  diskusi  tematik  bertajuk  “NU  dan  Konflik  Tata  Kelola SDA”  di  Pendopo  LKiS  Yogyakarta  pada  Tanggal  4  Juli  2013.  (Rosyid Murtadlo,  2014)  Berangkat  dari  diskusi  tersebutlah  kemudian  dibentuk suatu aliansi yang berfokus pada tata kelola SDA di kalangan NU.
Pendeklarasian secara resmi organisasi FNKSDA dilakukan pada Tanggal 8 Desember 2013 di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.  Deklarasi  tersebut  dihadiri  oleh  200  lebih  kaum  muda nahdliyin .
(Asri  Widayati,  2019)  Pendeklarasian  tersebut  bermaksud  sebagai  salah satu identifikasi dari eksistensi perjuangan warga nahdliyin yang berfokus kepada Sumber Daya Alam/Agraria.
FNKSDA  dalam  menyandang  nama nahdliyin sempat  menuai polemik. Hal tersebut disebabkan karena perjuangan yang dilakukan oleh
The Role of the Front Nahdliyin to Support Permanent Sovereignty
organisasi tersebut bersifat non-struktural dengan PBNU. Dalam satu bab tulisan  berjudul  Terbangunnya  Blok  Historis:  Memahami  Kerapuhan Identitas Nahdliyin ,  Asri  Widayati  dan  Suparjan  membeberkan  bahwa identitas “nahdliyin” yang  semula  hanya  dipahami  sebagai  “warga  NU” yang berislam dengan mengamalkan norma-norma ahlu sunnah wal jama’ah juga membentuk suatu identitas politik. (Asri Widayati, 2019) Identifikasi tersebut sebenarnya dapat ditelusuri melalui basis material berupa fakta- fakta  seperti  masalah  pembangunan  PLTU  di  Batang  (Rahma  Alifia Pramanik,  2020)  yang  menimbulkan  konflik  antara  korporasi  dengan pemilik tanah dan petani penggarap. Selain itu terdapat juga masalah lain seperti pembangunan bandara dan penambangan pasir besi di Kulonprogo (Mei  Pritangguh,  2019)  (Jati,  2013),  perampasan  tanah  di  pesisir  pantai Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah (Cahyati, 2014) (Nuraini Aisyiah, 2015), tambang emas di Tumpangpitu, Banyuwangi, Jawa Timur (Yunita, 2018) dan masih banyak lagi. Dari berbagai peristiwa tersebut diketahui bahwa kebanyakan  korban  dari  seluruh  proyek  yang  telah  disebutkan  adalah kalangan nahdliyin .
Adapun  sifat  FNKSDA  secara  genealogis,  memiliki  bentuk  yang hampir  sama  dengan  NU  pada  dekade  1945-1965  di  masa  kekuasaan Soekarno. PERTANU (Pertanian Nahdlatul Ulama) sebagai salah satu dari badan  otonom  di  Organisasi  NU  yang  eksis  pada  masa-masa  tersebut memiliki  koneksi  dan  pengaruh  hingga  akar  rumput  dalam  mengelola kebijakan land  reform .  Salah  satu  tokoh  yang  dapat  dirujuk  adalah  K.H Zaenal  Arifin  yang  pernah  didapuk  sebagai  dewan  penasehat  di PERTANU  dalam  mengurusi  perkebunan-pertanian  di  Tahun  1954, (Luthfi, 2017) lalu di tahun 1960 beliau naik menjadi DPR-GR dan menjadi salah satu tokoh yang memiliki wewenang mengesahkan UUPA (Undang- Undang Pokok Agraria). (Anggraini, 2016, hal. 58)
Eksistensi  NU  sebagai  partai  politik  dan  memiliki  kedekatan dengan kekuasaan di era Sukarno, (Muhajir, 2007, hal. 3) kemudian luntur di masa Orde Baru. Di masa tersebut UUPA yang sempat dicanangkan juga dibekukan, begitu pula dengan PERTANU yang dilucuti oleh penguasa. Sebagai  pengontrol  kekuasaan,  NU  hanya  menggunakan  sarana bahtsul masaail seperti Muktamar ke-29 di Lampung dan MUNAS Alim Ulama NU di NTB 1997 yang mengecam pembebasan tanah dengan dalih kepentingan umum  yang  menjadi  alasan  bisnis  pengusaha,  namun  dua  ketetapan tersebut  tidak  memiliki  taji  untuk  membendung  kebijakan  negara  yang bermasalah. (Asri Widayati, 2019)
Fenomena  lain  pada  masa  Orde  Baru  yang  patut  untuk  dilihat adalah kembalinya NU ke khithah 1926 pada Muktamar Situbondo 1984. Proses kembalinya NU ke khithah menyatakan bahwa NU kembali menjadi “Organisasi  Kemasyarakatan”  bukan  “Organisasi  Politik.”  Terlihat dipermukaan  bahwa  hal  tersebut  seolah  mendepolitisasi  NU,  namun sejatinya hal tersebut adalah perubahan arah gerak politik yang berbeda. (Bruinessen,  2008,  hal.  131)  Intinya  NU  dalam  keterpisahannya  dengan panggung  politik  memiliki  kebebasan  dalam  advokasi  dan  melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. (Sitompul, 1996, hal. 212-221)
Sejarah yang telah berjalan mengiringi pergolakan di NU kemudian bergeser  dewasa  ini.  Perbincangan  terkait  dengan  kembalinya  NU  ke khithah kalah menarik dengan pembahasan pluralisme, ke-bhineka-an dan perdamaian.
Ketiganya bukannya keliru, namun tanpa menghubungkannya  dengan  wacana  keadilan  ekonomi,  ekologi,  sosial dan politik yang menjadi esensi dari peradaban dan perjuangan sipil, hal- hal tersebut akan terasa kosong dan tidak bermakna. Bagian inilah yang kemudian diambil oleh FNKSDA untuk diisi dan didorong untuk selalu diperbincangkan.
Dari  fragmen-fragmen  di  atas  dapat  diraih  satu  kesimpulan  dari FNKSDA  dalam  berorganisasi.  Gambaran-gambaran historis  tersebut adalah wajah politis FNKSDA dalam berpihak dan melakukan advokasi terhadap  masyarakat  yang  termarjinalisasi  dari  kebijakan  ekonomi kapitalistik yang diterapkan negara.

## C. Resepsi FNKSDA atas Hadis-Hadis Sosial-Ekologis
Dalam  rangka  menegakkan  keadilan  di  ranah  sosial  ekologis, FNKSDA  melakukan  kampanye  dan  diskusi  melalui  gagasan-gagasan keberislaman dengan teks-teks hadis sebagai landasan. Adapun teks-teks tersebut antara lain:
a. Hadis tentang perampasan tanah
َنا َوَع وُبَأ اَن َرَبْخَأ  ِكِلَمْلا ِدْبَع  ُنْب ُماَشِه اَنَثَّدَح ِنْب َةَمَقْلَع  ْنَع  ِكِلَمْلا ِدْبَع  ْنَع َة
َلاَق  ٍرْجُح ِنْب ِلِئا َو ْنَع ٍلِئا َو
ُهاَتَأَف َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُس َر َدْنِع ُتْنُك اَي ي ِض ْرَأ ىَلَع ى َزَتْنا اَذَه  َّنِإ اَمُهُدَحَأ  َلاَقَف  ٍض ْرَأ يِف  ِناَم ِصَتْخَي  ِن َلَُج َر ُةَعيِب َر ُهُمْصَخ َو ُّيِدْنِكْلا  ٍسِباَع ُنْب  ِسْيَقْلا ُؤ ُرْما  َوُه َو ِةَّيِلِهاَجْلا يِف ِهَّللا َلوُس َر َلاَق ٌةَنِ يَب يِل  َسْيَل َلاَق  َكُتَنِ يَب ُهَل َلاَقَف َناَدْبَع ُنْب
َسْيَل َلاَق ُبَهْذَي اًذِإ َلاَق ُهُنيِمَي
َّمَلَف  َلاَق  َكِلَذ  َّلَِّإ  َكَل
ْنَم َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا  ُلوُس َر  َلاَق  َفِلْحَيِل َماَق ا ُناَبْضَغ ِهْيَلَع  َوُه َو ِةَماَيِقْلا َم ْوَي َّلَج َو  َّزَع َهَّللا َيِقَل اًمِلاَظ اًض ْرَأ َعَطَتْقا

## The Role of the Front Nahdliyin to Support Permanent Sovereignty
Telah  menceritakan  kepada  kami  Hisyam  bin  'Abdul  Malik  Telah mengabarkan  kepada  kami  Abu  'Awanah  dari  'Abdul  Malik  dari 'Aqlomah  bin  Wail  dari  Wail  bin  Hujr  mengatakan,  aku  berada disisi  Rasulullah  Shallallahu  'alaihi  wasallam.  Lantas  dua  orang menemui beliau menyengketakan tanah. Salah satunya menyampaikan  uneg-uneg;  "Orang  ini  mau  merampas  tanahku  ya Rasulullah  semasa  jahiliyah".  Orang  itu  adalah  Amrul  qais  bin 'Abis  alkindi  sedang  lawan  sengketanya  adalah  Rabi'ah  bin ‘Abdan.  Nabi  berujar  "Tolong  beri  kami  bukti!  Amrul  qais menjawab  "kalau  bukti,  kami  tak  punya!  Kata  nabi  "Kalau  begitu, saya  akan  meminta  sumpahnya!  Amrul  qais  menjawab;  "kalau sumpah,  tentu  ia  mau  bersumpah!  Nabi  menjawab;  "Tak  ada  hak bagimu  selain  seperti  ini!  Tatkala  Rabi'ah  bin  Abdan  akan bersumpah,  Rasulullah  Shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda; "Barangsiapa  merampas  tanah  secara  zhalim,  ia  berjumpa  Allah azza  wa  jalla  pada  hari  kiamat  dan  Allah  dalam  keadaan  murka kepadanya." (HR.  Ahmad  dalam Awwalu  Musnad  al-Kufiyyin Bab Hadis Wail ibn Hujr No. 18108)
Dalam  meresepsi  hadis  di  atas  secara  kritis  muncul  dua pertanyaan  dalam  tataran  istilah  yang  diajukan  oleh  informan, seperti  apa  yang  dimaksud  “bukti”  dalam  hadis  tersebut?  Apakah sama  dengan  sertifikat  di  masa  sekarang  atau  hal  lain?  Kemudian pertanyaan  kedua  adalah  apakah  dari  redaksi  hadis  tersebut  Islam membenarkan  kepemilikan  individu  atas  tanah  jika  syarat  secara legal-formal  (berupa  sertifikat  di  era  kini)  terpenuhi?.  (Ar-
Rahman, 2020) Pertanyaan tersebut termasuk bagian dari intelektualitas  informan  dalam  mengkomparasikan  hal yang terjadi  di  masa  kini  di  mana  sertifikasi  tanah  marak  terjadi  di mana-mana  (sebagai  bukti  kepemilikan)  dengan  problematika tanah  di  masa  Rasulullah  di  mana  tanah  yang  tidak  diketahui seperti  dalam  bayangan  informan  di  masa  kini.  Sementara  itu argumentasi  lain  dimunculkan  oleh  informan  kedua  bahwa  hadis di  atas  memang  sudah  sewajarnya  untuk  disiarkan  kepada  publik dan  menunjukan  bahwa  Islam  menentang  keras  perampasan tanah  dan  hal  tersebut  sudah  sepatutnya  ditentang  oleh  kaum muslimin. (Putra, 2020)
Resepsi dari informan ketiga didapatkan suatu
argumentasi  bahwa  secara  diskursif  dapat  ditarik  dua  kandungan dari  hadis  di  atas.  Dua  hal  tersebut  adalah  hukum  perampasan

## Wahyu Saepudin
tanah  dan  praktik  perampasan.  Betapa zhalim perampasan  tanah maka  kemudian  dihukumi  haram  (bertentangan  dengan  syari’at) dan  Allah  murka  pada  siapa  saja  yang  melakukan  perampasan tanah secara semena-mena. (Malesi, 2020)
Adapun informan keempat mengemukakan pendapat mengenai  hadis  tersebut  sebagai  suatu  “pesan”  bahwa  Islam melalui pengutusan Nabi Muhammad mengecam keras perampasan tanah yang masif terjadi dewasa ini. Nabi Muhammad melalui hadis tersebut telah menunjukkan keberpihakannya kepada kaum yang terdholimi. “Hadis  ini  menunjukkan  bagaimana  keberpihakan  Nabi Muhammad  saw  kepada  orang  yang  didholimi,  dalam  kasus ini  adalah  orang  yang  dirampas  tanahnya.  Artinya,  Islam melarang keras tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan  oleh  seseorang  pada  orang  lainnya.  Ajaran  Islam menghendaki  kebaikan  pada  seluruh  alam,  jika  dilihat  dalam hadis  tersebut  jelas  bahwa  nilai  Islam  yang  dibawa  oleh nabi  menginginkan  pemutusan  terhadap  sesuatu  yang  akan berdampak  pada  kerusakan  dan  sangat  murka  terhadap praktik  perampasan  tanah  yang  akan  memunculkan  banyak sekali  kekacauan.  Dewasa  ini,  atas  nama  pembangunan, investasi dan pertumbuhan ekonomi, praktik-praktik perampasan  tanah  ini  cukup  sering  kita  dengar  dan saksikan,  oleh  karenanya  saya  kira  perlu  ada  penyelaman (pembahasan  secara  mendalam)  dan  pengkontekstualisasian hadis  tersebut  pada  era  kini  sekarang  supaya  keselamatan alam  (termasuk  manusia)  dan  seisinya  tetap  terjaga  dengan baik  serta  manusianya  sebagai  hamba,  bisa  khusyu’ mengamalkan  ibadah  dengan  tenang  tanpa  terganggu  kasus perampasan/penyerobotan tanah ini.” (Muslich, 2020)
Informan Resepsi Hadis 1 Resepsi dari informan pertama merupakan resepsi sinkronis dan  dua  dari  tiga  syarat  yang  menjadi  unsur  pada  teori resepsi  berupa  “norma  umum”  dan  “keterhubungan  tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang  menjadi unsur  dari  teori  yang  sama  yakni  “kontradiksi  imajiner”,
tidak terpenuhi.

## The Role of the Front Nahdliyin to Support Permanent Sovereignty
2 Resepsi  dari  informan  kedua  merupakan  resepsi  sinkronis dan  dua  dari  tiga  syarat  yang  menjadi  unsur  pada  teori resepsi  berupa  “norma  umum”  dan  “keterhubungan  tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang  menjadi unsur  dari  teori  yang  sama  yakni  “kontradiksi  imajiner”, tidak terpenuhi. 3 Resepsi  dari  informan  ketiga  merupakan  resepsi  sinkronis dan  dua  dari  tiga  syarat  yang  menjadi  unsur  pada  teori resepsi  berupa  “norma  umum”  dan  “keterhubungan  tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang  menjadi unsur  dari  teori  yang  sama  yakni  “kontradiksi  imajiner”, tidak terpenuhi. 4 Resepsi dari informan keempat merupakan resepsi sinkronis dan  dua  dari  tiga  syarat  yang  menjadi  unsur  pada  teori resepsi  berupa  “norma  umum”  dan  “keterhubungan  tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang  menjadi unsur  dari  teori  yang  sama  yakni  “kontradiksi  imajiner”, tidak terpenuhi.

## b. Menghidupi lahan yang mati
ِنْب ِبْه َو  ْنَع َة َو ْرُع ُنْب ُماَشِه اَنَثَّدَح ٍدْي َز  َنْبا يِنْعَي ٌداَّمَح اَنَثَّدَح  ُسُنوُي اَنَثَّدَح
ْنَم َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُس َر َلاَق َلاَق  ٍرِباَج  ْنَع  َناَسْيَك ًض ْرَأ اَيْحَأ ا وُبَأ َلاَق  ِرِذْنُمْلا اَبَأ اَي ٌلُج َر َلاَقَف ٌةَقَدَص ُهَل  َوُهَف ُةَيِفاَعْلا  ْتَلَكَأ اَم َو ُهَل َيِهَف ًةَتْيَم ٍءْيَش  ْنِم اَهَفاَتْعا اَم َلاَق ُةَيِفاَعْلا اَم َة َو ْرُع ُنْب ُماَشِه  ِرِذْنُمْلا وُبَأ ِنَمْح َّرلا دْبَع Telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan kepada kami Hammad  yaitu  Ibnu  Zaid  telah  menceritakan  kepada  kami  Hisyam  bin 'Urwah dari Wahb Bin Kaisan dari Jabir  berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang telah mati maka itu menjadi haknya, dan apa yang dimakan oleh hewan atau  burung  maka  itu  menjadi  sedekah  baginya".  Ada  seorang  laki-laki yang bertanya, Wahai Abu Mundzir, Abu Abdurrahman Abu Al Mundzir
Hisyam Bin 'Urwah berkata; apakah Al-'afiyah itu. Dia menjawab, segala sesuatu  yang  bisa  dipetik  atau  dipungut. (HR.  Ahmad  dalam  Baqi Musnad al-Maktsarin Bab Musnad Jabir ibn Abdullah Bab 33)
Di  dalam  hadis  yang  kedua  ini,  salah  satu  informan  mencoba menghubungkan permasalahan  hadis pertama dengan hadis kedua dalam bentuk  pertanyaan  tentang  persoalan  istilah  “hak”dalam  hadis  tersebut, apakah  sama  seperti  hak  dalam  makna  kontemporer?.  Hak  pada  masa kontemporer terbagi menjadi dua, pertama hak guna/pakai dan kedua hak milik . Kedua hak tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda dan bersifat kontradiktif.  Terdapat  pula  pertanyaan  lain  terkait  seberapa  luas  skala tanah  mati  yang  kemudian  akan  dimiliki  tersebut,  apakah  terbatas  atau tidak?  (Ar-Rahman,  2020)  Selain  itu  informan  kedua  lebih  menekankan pada  semangat  esensial  hadis  di  atas  di  mana  “frasa  tanah  untuk penggarap”  menjadi  satu  hal  pokok  di  dalamnya,  hal  lain  yang  bisa ditangkap  dari  hadis  tersebut  adalah  tidak  mengakumulasi  tanah  tanpa memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat luas. (Putra, 2020)
Secara  argumentatif  informan  ketiga  menjabarkan  bagaimana seharusnya  upaya  okupasi  (menghidupkan  tanah  yang  terlantar) dilakukan oleh kaum muslimin sebagaimana hadis tersebut.
“Hadist ini harusnya menjadi semangat bagi kita yang hidup di era kapitalistik  yang  secara  masif  merampas  tanah  dan  ruang  hidup masyarakat, sehingga menciptakan krisis  sumber daya alam untuk mengokupasi  kembali  tanah-tanah  yang  begitu  banyak  diabaikan. Misalkan,  begitu  banyak  kemubaziran  tanah  kosong  di  perkotaan atau mungkin gedung-gedung hantu yang ditinggalkan begitu saja, sedangkan masyarakat (petani) dalam data sensus di Tahun 2013 ada sekitar 23 juta petani hanya menggarap tak lebih dari 21 juta, artinya rata-rata tanah garapan per-petani hanya menggarap lahan seluas  0,8  hektar  saja,  sedangkan  setiap  korporasi  diperbolehkan menguasai  tanah  lebih  dari  50  hektar  oleh  aturan  Omnibus Law. Oleh karena itu umat Muslim harus menerapkan hadis di atas baik secara demokratis maupun praksis-politis (konseptual dan praktik).” (Malesi, 2020)
Sementara itu pendapat informan keempat mengenai hadis kedua adalah bahwa hadis tersebut memiliki satu spirit keadilan yang jelas. Islam mengajarkan pemupukan kasih sayang sesama makhluk. Hak atas tanah diberikan  kepada  orang  yang  membuka/memanfaatkan  tanah (Ihya  al- Mawaat) . Hal tersebut tentu memiliki batasan-batasan tertentu, misalnya

## The Role of the Front Nahdliyin to Support Permanent Sovereignty
dulu  lahan  bersama  seperti  padang  gembala  dan  sumur  tidak  boleh dimiliki  perorangan.  Islam  mengenal  nilai  “barang  siapa  yang mengusahakan sesuatu maka dia berhak atas sesuatau itu”, dalam konteks bernegara di Indonesia dikenal istilah “tanah untuk penggarap” yang dulu sempat  menjadi  spirit  bagi  tegaknya  keadilan  terhadap  perjuangan  hak kepemilikan atas tanah bagi para penggarap. Hal tersebut menunjukkan juga  bahwa  kepemilikan  tanah  secara  besar-besaran  (akumulasi)  tidak dibenarkan dalam Islam dan harus di-distribusi-kan bagi para penggarap tanah tersebut.
Mengenai  hasil  pertanian  yang  dimakan  hewan  atau  burung menjadi  sedekah,  ini  menunjukkan  bagaimana  Islam  menghendaki  rasa saling berbagi terhadap semua makhluk. Kasih sayang  yang  telah Allah berikan  kapada  manusia  dengan  menurunkan  hujan,  menumbuhkan benih  hingga  panen  seharusnya  juga  dibagi  kepada  makhluk  Allah  lain yang membutuhkan dan pemberian tersebut diganjar oleh Allah sebagai amalan sedekah baginya. (Muslich, 2020)
Informan Resepsi Hadis 1 Resepsi dari informan pertama merupakan resepsi sinkronis dan dua dari  tiga  syarat  yang  menjadi  unsur  pada  teori  resepsi  berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu  syarat  yang  menjadi  unsur  dari  teori  yang  sama  yakni “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi.
2 Resepsi dari informan kedua merupakan resepsi sinkronis dan dua dari  tiga  syarat  yang  menjadi  unsur  pada  teori  resepsi  berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu  syarat  yang  menjadi  unsur  dari  teori  yang  sama  yakni “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi.
3
Resepsi dari informan ketiga merupakan resepsi sinkronis dan dua dari  tiga  syarat  yang  menjadi  unsur  pada  teori  resepsi  berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu  syarat  yang  menjadi  unsur  dari  teori  yang  sama  yakni “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi.
4 Resepsi  dari  informan  keempat  merupakan  resepsi  sinkronis  dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu  syarat  yang  menjadi  unsur  dari  teori  yang  sama  yakni “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi.
c. Berserikat dalam Mengelola Sumber Daya Alam
يِبَأ  ْنَع  َناَمْثُع  ِنْب  ِزي ِرَح  ْنَع ُّيِماَّشلا  ٌر ْوَث اَنَثَّدَح  ٌعيِك َو اَنَثَّدَح ْنَع  ٍشا َر ِخ ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُس َر َلاَق َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِ يِبَّنلا ِباَحْصَأ ْنِم ٍلُج َر ِراَّنلا َو ِ َلََكْلا َو ِءاَمْلا ٍث َلََث يِف ُءاَك َرُش َنوُمِلْسُمْلا َمَّلَس َو ِهْيَلَع
Telah  menceritakan  kepada  kami  Waki'  telah  menceritakan  kepada  kami Tsaur Asy Syami dari Hariz bin 'Utsman dari Abu Khirasy dari seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang muslim itu bersekutu dalam tiga (hal): air, rumput dan api." (HR. Ahmad dalam Baqi Musnad Anshar bab Ahaditsu  rijaal  min  ashhabi  an-Nabi  shalallahu  ‘alaihi  wasallam
Nomor 22004)
Secara intertekstual, di mana hadis ini dibaca dengan hadis-hadis sebelumnya  yang  tertera  di  dalam  tulisan  ini,  muncul  satu  pertanyaan berdasarkan kontradiksi antar redaksi hadis satu dengan yang lainnya di mana  hadis  yang  sebelumnya  seolah  menekankan  pada  “kepemilikan individu”  namun  dalam  redaksi  hadis  disini  berserikat/bersekutu  atas pengelolaan SDA lebih ditekankan. (Ar-Rahman, 2020)

## The Role of the Front Nahdliyin to Support Permanent Sovereignty
Proses yang lebih kontekstual lebih terasa dalam meresepsi hadis ketiga  oleh  informan  kedua.  Terdapat statement yang  mempertautkan hadis di atas dengan dasar hukum negara yang ada di Indonesia.
Isi hadits ini seketika menuntun benak saya pada UUD 1945 Pasal 33 yang prinsip pokoknya kurang lebih “air, udara, tanah dan kekayaan yang dikandung di bawahnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.” (Putra, 2020)
Satu  semangat  yang  luput  dari  sejarah  di  Indonesia  adalah penerapan  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  33  seperti  tertera  dalam argumen di atas. Land reform sebagai salah satu dari manifestasi undang- undang tersebut tidak pernah benar-benar terlaksana di Indonesia. Alam, dalam hal ini “air, tanah dan udara” yang menjadi pondasi bagi kehidupan di  era  kini  lebih  sering  diakumulasi  untuk  mengeruk  keuntungan sebanyak-banyaknya. Persoalan tersebut bahkan secara substantif bukan hanya  terletak  pada  Undang-Undang  Dasar  belaka,  namun  tertera  juga pada hadis nabi.
Resepsi  informan  ketiga  mengatakan  bahwa  tiga  entitas  yang disebutkan hadis di atas (air, padang rumput dan api) menunjukkan tiga hal kebutuhan pokok yang seharusnya dikelola secara berjamaah. Padang rumput bisa saja dikontekstualisasi sebagai sesuatu yang ada di atas tanah, sementara  api  adalah  sesuatu  yang  berada  di  bawah  tanah  atau  energi seperti listrik, batubara, minyak dan sebagainya. (Malesi, 2020)
Tanggapan  dari  informan  keempat  mengenai  hadis  ketiga menyatakan  bahwa  hadis  tersebut  memberikan  petunjuk  bahwa Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang  pokok  tidak  dibenarkan  jika dikuasai  oleh  perorangan  atau  kelompok  tertentu.  Nabi  memberi rambu-rambu  bahwa  air,  rumput  dan  api  harus  dimiliki  dan dikelola  secara  komunal/kolektif  sebagaimana  yang  tertuang  di dalam  amanah  konstitusi  negara  pada  UUD  1945  pasal  33  ayat  3, jika  tidak  demikian  pasti  akan  menimbulkan  banyak mudharat dan pertikaian  yang  dalam  aturan  agama  Islam,  hal  tersebut  harusnya dihindari.  Terdapat  banyak  kasus  dan  contoh  yang  dapat  dirujuk dalam  hal  privatisasi  ketiga  sumber  pokok  sesuai  hadis  dan undang-undang  tersebut,  misalnya  privatisasi  air  oleh  korporasi transnasional  terhadap  sumber  air  milik  warga  untuk  dijadikan bisnis,  akibatnya  masyarakat  di  sekitar  sumber  air  tidak  dapat  lagi

## Wahyu Saepudin
mengakses  dan  kemudian  mengalami  krisis  air  bersih.  (Muslich, 2020)
Informan Resepsi Hadis 1 Resepsi  dari  informan  pertama  merupakan  resepsi  sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi. 2 Resepsi dari informan kedua merupakan resepsi sinkronis dan dua  dari  tiga  syarat  yang  menjadi  unsur  pada  teori  resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi. 3 Resepsi dari informan ketiga merupakan resepsi sinkronis dan dua  dari  tiga  syarat  yang  menjadi  unsur  pada  teori  resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi. 4 Resepsi dari informan keempat merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi.
d. Upah bagi Kaum Buruh ( Problem Sosial-Ekonomi di Perkotaan)
ُّيِمَلَّسلا َةَّيِطَع  ِنْب  ِديِعَس  ُنْب  ُبْه َو اَنَثَّدَح  ُّيِقْشَمِ دلا  ِديِل َوْلا  ُنْب  ُساَّبَعْلا اَنَثَّدَح ا ِدْبَع  ْنَع ِهيِبَأ  ْنَع َمَلْسَأ  ِنْب ِدْي َز ُنْب  ِنَمْح َّرلا ُدْبَع اَنَثَّدَح َلاَق َلاَق  َرَمُع  ِنْب ِهَّلل ُهُق َرَع  َّف ِجَي  ْنَأ َلْبَق ُه َرْجَأ  َري ِجَ ْلْا اوُطْعَأ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُس َر Telah  menceritakan  kepada  kami  al-Abbas  bin  al-Walid  ad-Dimasyqi berkata,  telah  menceritakan  kepada  kami  Wahb  bin  Sa'id  bin  Athiah  As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda:  "Berikanlah  upah  kepada  pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah dalam Ahkam bab Ajru al-Ajra Nomor. 2434).
”Pertama, redaksi hadist ini sangat menentang upah yang ditahan oleh  majikan,  itu  tafsiran  pribadiku  dan  ini  sangat  bagus.  Tapi kemudian  pertanyaannya  adalah,  apakah  “upah”  itu?  Apakah “upah” dalam redaksi di atas sama dengan “harga” yang kita kenal dalam  dunia  sekarang?  Kalau  iya,  apakah  “upah”  sama  dengan “nilai?”  Nilai  adalah  totalitas  yang  dihasilkan  oleh  pekerja, sedangkan  upah  adalah  selisih  yang  dibayar  oleh  si  majikan. Gampangnya  begini,  upah  yang  diberikan  kepada  pekerja  dalam besaran tertentu adalah hasil kerja selama enam (6) jam, tetapi di perusahaan  ia  diharuskan  bekerja  selama  delapan  (8)  jam.  Hasil dari  delapan  jam  kerja  adalah  totalitas  kerja  yang  saya  sebut sebagai “nilai” di atas. Dari sini, kita melihat selisih antara upah dan nilai. Selisih itulah yang dikenal dengan eksploitasi. Apakah dengan begini, yang tersirat dalam redaksi di atas tidak menentang eksploitasi  selama  “upah”  yang  diberikan  oleh  majikan  sesuai dengan ketentuan legal-formalnya?” (Ar-Rahman, 2020)
Dari pertanyaan tersebut terdapat pemaknaan kompleks terhadap hadis di atas yang menjadi pandangan kritis terhadap redaksi hadis dan konteks masa kini, namun yang patut digaris bawahi adalah keberpihakan hadis  di  atas  yang  disetujui  oleh  informan  pertama  dalam  melihat fenomena kontemporer.
Pada hadis terakhir dalam pembahasan ini, resepsi hadis dijabarkan oleh informan kedua dengan menanggapi satu semangat yang terkandung dalam  hadis  tersebut.  Semangat  dalam  memberikan  hak-hak  kepada
pekerja  dielaborasi  dengan  pencarian  apa  saja  yang  menjadi  hak  atas pekerja dan bagaimana untuk memperolehnya. (Putra, 2020). Begitu pula Informan  ketiga  dalam  menguraikan  resepsinya  atas  hadis  di  atas  yang menyatakan  bahwa  hadis  tersebut  berkaitan  erat  dengan  persoalan ekonomi,  khususnya  masalah  “buruh”.  Waktu  dan  tenaga  kerja  buruh (capital variable) adalah salah satu dari penghasil “surplus-value” atau nilai lebih  atas  suatu  komoditas. Surplus  value tersebut  adalah  sesuatu  yang harus  dibayarkan  kepada  pekerja.  Dalam  sistem  ekonomi  kapitalisme, perusahaan hanya mengenal “gaji”. Pendek kata, di situlah letak pencurian nilai lebih atau eksploitasi. Di dalam hal tersebut, informan melihat bahwa sistem ekonomi dalam Islam sangat mengecam proses eksploitasi terhadap capital variable (tenaga dan waktu kerja buruh). (Malesi, 2020).
Sementara Informan keempat di dalam menanggapi hadis keempat menyatakan  bahwa  hadis  tersebut  telah  menunjukkan  bahwa  Islam sebagai agama sangat menghargai kerja dan pekerja. Menyegerakan upah yang  telah disepakati (dengan adil) setelah menyelesaikan pekerjaannya adalah  suatu  anjuran  dalam  Islam.  Maksud  dari  “sebelum  kering keringatnya” adalah segera setelah pekerjaan tersebut selesai maka sudah seharusnya  memberikan  hak  pekerja  tersebut.  Hal  tersebut  memberikan rasa  keadilan,  penghargaan  dan  jaminan  ketenangan  bagi  para  pekerja. Selain  itu,  dapat  pula  dilihat  bahwa  Islam  sangat  berpihak  pada  para pekerja  (kaum  buruh),  walaupun  kini  kita  dituntut  untuk  terus mengkontekstualisasikan ajaran dan tuntunan dalam Islam yang berpihak pada kelas pekerja di tengah maraknya kasus eksploitasi terhadap kelas pekerja dan keadilan yang semakin menguap. (Muslich, 2020)
Informan Resepsi Hadis 1 Resepsi  dari  informan  pertama  merupakan  resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa  Rasulullah)  terpenuhi,  sementara  satu  syarat  yang menjadi  unsur  dari  teori  yang  sama  yakni  “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi. 2 Resepsi dari informan kedua merupakan resepsi sinkronis dan  dua  dari  tiga  syarat  yang  menjadi  unsur  pada  teori resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa
The Role of the Front Nahdliyin to Support Permanent Sovereignty
Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur  dari  teori  yang  sama  yakni  “kontradiksi  imajiner”,
tidak terpenuhi. 3 Resepsi dari informan ketiga merupakan resepsi sinkronis dan  dua  dari  tiga  syarat  yang  menjadi  unsur  pada  teori resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur  dari  teori  yang  sama  yakni  “kontradiksi  imajiner”, tidak terpenuhi. 4 Resepsi  dari  informan  keempat  merupakan  resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa  Rasulullah)  terpenuhi,  sementara  satu  syarat  yang menjadi  unsur  dari  teori  yang  sama  yakni  “kontradiksi imajiner antara fiksi dan realitas”, tidak terpenuhi.

## D. Analisis Resepsi Hadis Sosial-Ekologis
Hadis-hadis  mengenai  keadilan  sosial-ekologis  secara  integral  di dalam  organisasi  FNKSDA  termasuk  ke  dalam  hal  yang  cukup  vital. Masalah-masalah  yang  kini  marak  dan  dekat  sekali  dengan  kehidupan sehari-hari  berkaitan  dengan  masalah  kerja,  akumulasi  kapital  yang kemudian mengakibatkan perampasan ruang hidup berupa perampasan tanah,  pembakaran  hutan  dan  penambangan  yang  destruktif  atas  alam merupakan dosa-dosa yang berakar dari kapitalisme (Moore, 2015, hal. 13- 14) yang secara terbuka ditolak oleh FNKSDA.
Rasulullah saw dalam setiap sabdanya berkaitan dengan problem sosial-ekologis,  kemudian  dijadikan  pijakan  dalam  setiap  perjuangan FNKSDA. Hadis-hadis yang telah dipaparkan dan dikomentari di atas di dalam teori resepsi tergolong kepada resepsi sinkronis, di mana informan hanya mengomentari teks sesuai dengan zamannya. Adapun singgungan terhadap zaman yang telah berlalu seperti apa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad  saw  maupun  rujukan  terhadap  UUD  1945  pasal  33  ayat  3 (awal di mana UU tersebut dicetuskan sampai masa kini) hanya dibahas sekilas.
Tiga  hal  pokok  dalam  teori  resepsi  yang  terkonstruk  dalam penelitian  melalui  metode  wawancara  mendalam  ini  ditemukan  bahwa

## Wahyu Saepudin
makna  global  dari  teks  seperti  frasa  “Rasulullah  membela  kaum  yang terdholimi” atau “Islam membawa pesan keadilan” melalui representasi sabda-sabdanya  dapat  dilihat  melalui  komentar-komentar  informan. Sementara itu, hubungan tidak langsung dari periode zaman “teks” yang serupa, dapat dibaca bahwa problem sosial-ekologis telah terjadi sejak dari masa  Rasulullah  hingga  kini  dengan  konteks  yang  tentu  saja  memiliki perbedaan yang signifikan. Apa yang terjadi di masa Rasulullah memiliki kemiripan  yang  terlihat  melalui  gambaran  sabda-sabdanya  tidak  begitu rumit, namun kemudian konteks sekarang yang memiliki hubungan erat dengan  kapitalisme  menjadikan  pesan-pesan  tersebut  menjadi  lebih bermakna bahwa melestarikan lingkungan agar tercipta kedaulatan SDA melalui perjuangan yang panjang harus terus menerus dilakukan. Adapun kontradiksi  imajiner  dalam  meresepsi  hadis-hadis  di  atas  tidak  terlihat sama  sekali,  pandangan  empiris-materialis  telah  membumikan  makna hadis secara gamblang.
E. Simpulan
Sistem  ekonomi  kapitalisme  telah  mengharubirukan  tatanan sumber  daya  alam  di  Indonesia.  Pembakaran  hutan,  penambangan  dan penggusuran adalah dampak  dari sistem tersebut. Tak pelak lagi bahwa konsekuensi  yang  mengerikan  tersebut  mendapat  respon  dari  beberapa kalangan nahdliyin dengan mendirikan organisasi bernama Front Nahdliyin untuk  Kedaulatan  Sumber  Daya  Alam  (FNKSDA)  yang  memiliki  fokus terhadap isu-isu tersebut. Selain karena dampak penghancuran terhadap alam, konsekuensi marjinalisasi juga terjadi pada manusia yang notabene adalah kalangan nahdliyin . Secara genealogis, watak dari FNKSDA mirip dengan NU pada dekade kekuasaan Soekarno. Hadis-hadis yang menjadi landasan perjuangan FNKSDA diresepsi secara kritis, baik dalam tataran teoretis maupun praksis. Terbukti dari beberapa jawaban yang diuraikan dalam tulisan ini terdapat pertanyaan tentang hubungan makna redaksi “bukti”  di  era  nabi  dan  “sertifikat”  tanah  di  masa  kini.  Adapun  secara praksis  (konseptual  dan  praktik)  jawaban  berupa  solusi  antitesis  dari ekonomi  kapitalisme  diuraikan  dalam  hadis-hadis  terkait  pengelolaan sumber daya alam dan pembagian hasil yang berkeadilan.
Hadis-Hadis Sosial-Ekologis diresepsi dengan kritis dan tergolong kepada  resepsi  sinkronis di  mana  reseptor  hanya  menyangkut  pautkan dengan pembaca sezaman, beberapa zaman lampau hanya dibahas sekilas. Sementara  itu,  tiga  konstruk  resepsi  yang  dihasilkan  dari  penelitian  ini dinyatakan  bahwa  norma  global  seperti  Rasulullah  membawa  spirit keadilan,  konstruksi  kedua  berupa  hubungan  tidak  langsung  melalui

## The Role of the Front Nahdliyin to Support Permanent Sovereignty
periode  zaman  teks  yang  serupa  dinyatakan  bahwa  problem  sosial ekologis  telah  terjadi  semenjak  masa  Rasulullah  hingga  kini  dengan perbedaan  yang  cukup  signifikan.  Konstruk  ketiga  berupa  kontradiksi imajiner antara fiksi dan realitas tidak terlihat sama sekali.

## F. Daftar Pustaka
Anggraini, G. (2016). Islam dan Agraria. Yogyakarta: STPN Press. Ar-Rahman, A. (2020, Juni Senin). Resepsi Hadis-Hadis Sosial Ekologis. (W. Saepudin, Pewawancara)
Asri Widayati, S. (2019). Reaktualisasi Perjuangan Nahdlatul Ulama dalam Mewujudkan  Sumber  Daya  Agraria. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 84-98. Bruinessen, M. V. (2008). NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Warna Baru. Yogyakarta: LKiS.
Cahyati, D. D. (2014). Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan  Penambangan  Pasir  Besi  di  Urut  Sewu  Kebumen. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 369-386. Jan Van Luxemburg, d. (1992). Pengantar Ilmu Sastra. Jakarta: Gramedia. Jati, W. R. (2013). Predatory Regime dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Demokrasi dan HAM , 85-111. Luthfi,  A.  N.  (2017).  Sejarah  dan  Revitalisasi  Perjuangan  Pertanian Nahdlatul Ulama dalam Melawan Ketidakadilan Agraria. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 145-159.
Malesi, M. C. (2020, Juni Selasa). Resepsi Hadis-Hadis Sosial-Ekologis. (W.
Saepudin, Pewawancara)
Mei  Pritangguh,  I.  M.  (2019).  Resolusi  Konflik  Agraria  dalam Pembangunan  Bandara  New  Yogyakarta  International  Airport (NYIA) di Kulon Progo. Jurnal Damai dan Resolusi Konflik , 17-38. Moore,  J.  W.  (2015). Capitalism  and  The  Web  of  Life:  Ecology  and  The Accumulation of Capital. London: Verso. Mubarok,  A.  S.  (2016). Gerakan  Sosial  Lingkungan  Pemuda  NU:  Studi  pada Front  Nahdliyin  untuk  Kedaulatan  Sumber  Daya  Alam. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
Muhajir,  A.  (2007). Idham  Chalid:  Guru  Politik  Orang  NU. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
Muslich, M. (2020, Agustus Jum'at). Resepsi Hadis-Hadis Sosial-Ekologis.
(W. Saepudin, Pewawancara)
Nuraini Aisyiah, B. S. (2015). Sengketa Pemilikan Tanah antara TNI dan Warga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 146-162.
Pradopo, R. D. (2003). Beberapa Teori Sastra, Metode, Kritik dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Wahyu Saepudin
Putra, A.  P. (2020, Juni Senin). Resepsi Hadis-Hadis  Sosial-Ekologis. (W. Saepudin, Pewawancara)
Rahma Alifia Pramanik, E. P. (2020). Dampak Perizinan dan Pembangunan PLTU Batang bagi Kemajuan Perekonomian Masyarakat serta pada Kerusakan Lingkungan. Kinerja , 248-256.
Ratna, N. K. (2008). Teori Metode dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rosyid Murtadlo, M. M. (2014, Desember Rabu). Tentang Kami . Dipetik Juni 2020, 2020, dari Daulat Hijau: https://daulathijau.wordpress.com/tentang-kami/
Saifuddin  Zuhri,  S.  K.  (2018). Living  Hadis  Praktik,  Resepsi,  Teks  dan Transmisi. Yogyakarta: Q-Media.
Sitompul, E. M. (1996). NU dan Pancasila. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Suhariyadi.  (2014). Pengantar  Ilmu  Sastra:  Orientasi  Penelitian  Sastra.
Lamongan: CV Pustaka Ilalang Group.
Yunita, C. E. (2018). Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu, Desa Sumber Agung,  Pesanggaran,  Banyuwangi,  Jawa  Timur. Jurnal  Pendidikan Sosiologi , 1-16. Zumaro,  A.  (2020). Ekoteologi  Islam;  Studi  Konsep  Pelestarian  Lingkungan dalam Hadis Nabi SAW. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.