## IMPLEMENTASI STRATEGI PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI KABUPATEN MAMASA
(Studi Kasus UPT. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sumarorong)
Barnesi Datumongan 1
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: ahmadisra9751@gmail.com
Martinus Sudi 2
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: martinsudi@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  the  strategy  for implementing  Electronic  Identity  Cards  (e-KTP)  in  Mamasa  Regency and the efforts made in implementing Electronic Identity Cards (e-KTP) in Mamasa Regency. This research used qualitative methods and the type of  data  collection  used  document  review,  interviews  and  observation.  The results  of  the  study  show  that  the  standard  procedures  for  implementing Electronic  KTP  2011  are  through  strategic  programs  in  the  form  of organizational  structures  on  behalf  of  regency  and  sub-district  working groups, socialization, program implementers (HR), provision of facilities and  infrastructure  and  population  mobilization.  Of  these  activities 44.30%  have  been  realized  with  various  obstacles,  including  slow distribution  of  equipment  from  the  center  and  only  one  functioning, damaged equipment, and inaccessibility of some residents due to delays in mobile registration which are expected to be an alternative.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  strategi implementasi  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (e-KTP)  di Kabupaten  Mamasa  dan  upaya  yang  dilakukan  dalam  implementasi Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (e-KTP)  di  Kabupaten  Mamasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis pengumpulan datanya  menggunakan  telaah  dokumen,  wawancara  dan  observasi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  prosedur  standar  pelaksanaan KTP  Elektronik  2011  melalui  program-program  strategis  berupa struktur  organisasi  atas  nama  kelompok  kerja  kabupaten  dan kecamatan, sosialisasi, pelaksana program (SDM), penyediaan sarana dan  prasarana  dan  mobilisasi  penduduk.  Dari  kegiatan  tersebut
54 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
44,30%  telah  terealisasi  dengan  berbagai  kendala,  antara  lain lambatnya  distribusi  peralatan  dari  pusat  dan  hanya  satu  yang berfungsi,  peralatan  rusak,  serta  tidak  dapat  diaksesnya  sebagian warga akibat keterlambatan registrasi keliling yang diharapkan dapat menjadi alternatif.
Kata Kunci : Implementasi, e-KTP, strategi.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tugas  pemerintah  adalah  memberikan  pelayanan  yang  baik kepada  masyarakat  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sehubungan dengan hal tersebut yaitu mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Kemajuan  teknologi  informasi  memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Tentunya dalam dunia yang sudah mengglobal ini, kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam segala bidang.  Salah  satu  bidang  yang  terkena  sentuhan  teknologi  informasi  adalah pelayanan pemerintah kepada publik.
Pelayanan  merupakan  tugas  utama  yang  hakiki  dari  sosok aparatur,sebagai  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat.  Tugas  ini  telah  jelas digariskandalam pembukaan Undang-UndangDasar 1945 pada alinea keempat, yang meliputi 4 (empat)aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu  melindungisegenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukankesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan  melaksanakanketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi  dankeadilan  sosial.Selain  itu,  diperjelas  lagi  dalam Keputusan  MenteriPendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63  tahun  2003 yang menguraikanpedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.
Pelayanan  publik  yang  berkualitas  atau  yang  biasa  disebut denganpelayanan  prima  merupakan  pelayanan  terbaik  yang  memenuhi standarkualitas  pelayanan.  Standar  Pelayanan  adalah  tolok  ukur  yang dipergunakansebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitaspelayanan  sebagai  kewajiban  dan  janji  penyelenggara  pelayanan kepadamasyarakat  dalam  rangka  pelayanan  yang  berkualitas,  cepat, mudah,terjangkau,
dan terukur. Menurut Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor  15Tahun  2014  tentang  Komponen  Standar  Pelayanan,  disebutkan bahwa  komponen  standar  pelayanan  yang  terkait  dengan  prosespenyampaian pelayanan meliputi persyaratan, prosedur, jangka waktupelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. Jika suatu Instansi pemerintah
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 55 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
dan lembaga lainnya mampu menerapkan standarkualitas tersebut maka sudah dapat  dikatakan  bahwa  Instansi  pemerintahdan  lembaga  tersebut  telah memberikan kualitas pelayanan yang baik.
Pelayanan  publik  merupakan  segala  kegiatan  dalam  rangkapemenuhan kebutuhan  dasar  sesuai  dengan  hak-hak  dasar  setiap  warganegara  atau penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasiyang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengankepentingan publik.
Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem darisistem  administrasi  negara,  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam pemerintahandan  pembangunan  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan. Hak  asasi  setiaporang  di  bidang  pelayanan  administrasi  kependudukan, peningkatan  kesadaranpenduduk  dan  kewajibannya  untuk  berperan  serta dalam  pelaksanaan  administrasikependudukan,  pemenuhan  data  statistik kependudukan  dan  statistik  peristiwakependudukan,  dukungan  terhadap perencanaan pembangunan sistem administrasikependudukan guna
meningkatkan  pemberian  pelayanan  publik  tanpa  diskriminasi(Mulyo,  2013: 32).  Sejalan  dengan  arah  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan,maka pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil  sebagai  sub-sub  sistem  pilar dariadministrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.
Kemajuan  teknologi  yang  sangat  cepat  mengharuskan  instansi mengikutiperkembangan  teknologi.  Perkembangan  Teknologi  Informasi  yang kian pesatmenimbulkan suatu revolusi baru berupa peralihan sistem kerja yang konvensional  keera  digital.  Perubahan  ini  juga  telah  merubah  cara  pandang setiap  orang  dalammelakukan  berbagai  kegiatan  yang  salah  satunya  adalah pada kegiatan instansi pemerintah.
Untuk  itu,  suatu  instansi  pemerintah  membutuhkan  suatu  sistem informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah dalam menciptakan efisiensi  dan  efektifitas  kerjamaupun  dalam  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat  (Mulyo,  2013:  33).  Salah  satu  pelayanan  terhadap  masyarakat adalah  pengelolaan  pendaftaranpenduduk  yang  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  kota/kabupaten,  dimanadalam  pelaksanaannya  diawali  dari desa/kelurahan  selaku  ujung  tombak  pendaftaranpenduduk,  hingga  setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negaraIndonesia dan sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentangAdministrasi Kependudukan.  Dalam  pelayanan  tersebut  perlu  dilakukan  dengan  benardan cepat  agar  penduduk  sebagai  pelanggan  merasa  mendapat  pelayanan yangmemuaskan.
Sebagai  salah  satu  langkah  untuk  membantu  berbagai  pekerjaan mengenaipendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang
56 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
diperlukan,maka  pemerintah  mulai  membuat  sebuah  kebijakan  dengan mengadakan  programyang  dahulu  dikenal  dengan  Sistem  Informasi Manajemen  Kependudukan(SIMDUK)  yang  dibuat  sekitar  tahun  1996. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yangditerapkan di daerah kabupaten/kota, dan  ditujukan  untuk  menangani  statuskependudukan  dengan  segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan suatuaplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga(KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, danDemografi Penduduk. Aplikasinya  dapat  digunakan  untuk  mengelola  datakependudukan  pada kecamatan  atau  kelurahan  yang  lokasinya  terpisah,  akan  tetapi  karena didasarkan  pada  basis  internet  maka  dapat  dikumpulkan  di  satu  titik yaituInternet Data Center(PT. Telematika, 2016).
Namun  pada  pelaksanaannya  di  lapangan,  ternyata  didapati berbagaikelemahan  SIMDUK  sebagai  sebuah  sistem  untuk  mengelola  data kependudukan.Dimana  masih  banyak  terdapat  pemalsuan  identitas  karena disebabkan  kurangdetailnya  data-data  mengenai  penduduk.  Seperti  yang terdapat di Kabupa tenMamasa, dimana ditemukan adanya beberapa identitas ganda (nama dan alamat sama) dengan nomor identitas yangberbeda, demikian pula  halnya  di  daerah-daerah  lainnya.  Berdasarkan  berbagai  evaluasi terhadapkebijakan  SIMDUK  ini,  pemerintah  merasa  perlu  menggantinya dengan  sebuahkebijakan  yang  baru.  Kebijakan  baru  itu  tentunya  juga  lebih menjawab  segalakebutuhan  yang  diperlukan  untuk  melengkapi  data kependudukan.  Untuk  membantuberbagai  pekerjaan  mengenai  pendaftaran kependudukan  yang  sesuai  denganberbagai  standar  yang  diperlukan,  maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakanbaru. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan  Inpres  Nomor  3  Tahun  2003tentang  Elektronik  Government (CV.Artha Mitra Pratama, 2015).
Salah  satu  pendorong  penerapan  e-Government  adalah  untuk meningkatkanefisiensi,  efektifitas,  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam penyelenggaraanpemerintahan.  Dalam  penyusunan  rencana  strategis pengembangan  e-Government,pemerintah  memiliki  peranan  sebagai  pemberi kebijakan tentang strategi pengembangan e-Government, dalam hal ini Inpres tersebut  memberikan  arahanpenyusunan  tentang  rencana  strategis  e- Government  kepada  seluruh  instansi  pemerintahan  sesuai  dengan  konteks masing-masing dari lingkungan instansitersebut.
Menurut  Inpres  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional  Pengembangan  e-Governmet,  dikatakan  bahwa  pengembangan  e- Government  merupakan  upaya  untuk  mengembangkan  penyelenggaraan kepemerintahan  yang  berbasis  (menggunakan)  elektronik  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  layanan  publik  secara  efektif  dan  efisien.  Melalui pengembangan  e-government  dilakukan  penataan  sistem  manajemen  dan
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 57 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
proses  kerjadi  lingkungan  pemerintah  dengan  mengoptimasikan  pemanfaatan teknologi informasi.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  tersebut  mencakup  2  (dua)  aktivitas yang berkaitan, yaitu:
1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerjasecara elektronis.
2. Pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  agar  pelayanan  publik dapatdiakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.
Banyaknya  data  yang  dikelola  dan  perlunya  penyampaian  informasi yangcepat  dalam  kegiatan  pelayanan  administrasi  kependudukan  menjadikan teknologiinformasi  sebagai  media  yang  dianggap  mampu  dan  handal  untuk membantu dalampengelolaan data dan penyajian informasi yang cepat, mudah dan  akurat.  Kemudiansebuah  penerapan  teknologi  hendaknya  memenuhi prinsip-prinsip  tepat  guna  ( appropriate )  mendukung  sistem  pelayanan administrasi  kependudukan,  bertahanrelatif  lama  ( long  life )  tidak  mudah rusak(face  out),  efisien  (tidak  over  investment  atau  under  investment),  aman (secure),  mudah  dioperasionalkan  ( user  friendly ),  dan  murahpemeliharaannya, serta  dapat  diakses  di  seluruh  wilayah  tanah  air  dengan  supportyang  selalu tersedia  dan  relatif  cepat.  Dalam  mendukung  pelayanan  administrasi kependudukan,  penerapan  teknologi  sangat  penting  untuk  menjawab keamanan(security)  dan  kecepatan  dalam  proses  perekaman,  pengiriman/ komunikasi data, penyimpanan serta pendayagunaan data individu penduduk (PT.Unisystem Utama,2015).
Penerapan  teknologi  informasi  dalam  e-Government  ini  diantaranya adalahpenggunaan  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK). SistemInformasi Kependudukan adalah salah satu jenis perangkat lunak yang dapatdigunakan  untuk  membantu  proses  pengelolaan  data  dan  pencatatan biodata  pendudukpada  salah  satu  instansi  pemerintah  yang  bergerak  dalam bidang  pelayananadministrasi  kependudukan.  SIAK  merupakan  suatu  sistem informasi  berbasis  webyang  disusun  berdasarkan  prosedur-prosedur  dan memakai  standarisasi  khusus  yangbertujuan  menata  sistem  administrasi dibidang  kependudukan  sehingga  tercapai  tertibadministrasi  dan  juga membantu  bagi  petugas  dijajaran  pemerintah  daerah  khususnyaDinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  didalam  menyelenggarakan  layanan kependudukan.  SIAK  bisa  menjadi  solusi  dari  masalah  kependudukan  yang ada.
Dengan  adanya  pengelolaan  data  secara  online  maka  kelemahan- kelemahanpengolahan  data  secara  konvensional  dapat  ditekan.  SIAK  sendiri memberikanbanyak  manfaat  antara  lain,  hasil  perhitungan  dan  pengelolaan
58 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
data  statistik  tersebutdapat  digunakan  sebagai  bahan  perumusan  dan penyempurnaan  kebijakan,  strategi  dan  program  bagipenyelenggaraan  dan pelaksanaan  pembangunan  di  bidang  kualitas,kuantitas,  dan  mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya (Agung, 2015).
Disamping  itu  SIAK  dirancang,  dibangun  dan  dikembangkan  sesuai denganprinsip-prinsip  di  atas  untuk  mampu  menyelenggarakan  penerbitan NIK Nasionalsebagai nomor identitas tunggal (unique) yang ditampilkan pada setiap  dokumenkependudukan,  dan  sebagai  kunci  akses  untuk  verifikasi  data diri  maupun  identifikasijati  diri  seseorang  yang  sangat  berguna  di  dalam mewujudkan  efisiensi  dan  efektifitaspelayanan  publik.  Sejalan  dengan  itu, aspek material untuk penerbitan dokumenkependudukan, misalnya penerbitan KTP juga  harus  terjamin  kualitas  keamanannyadalam  mendukung  nilai  serta keaslian  dokumen,  yaitu  dengan  menerapkan  securityfeature  teknologi  yang tepat guna. Issue keamanan (security) dalam hal ini bermaknaganda, yaitu bagi penduduk/pemegang  dokumen  dapat  memberikan  rasa  aman,nyaman, kepastian  hukum  (perlindungan  dan  pengakuan  negara/pemerintah)  atasdata- informasi  status  kependudukan  atau  peristiwa  vital  yang  tertera  dalam dokumen.
Sedangkan  bagi  pemerintah,  dokumen  kependudukan  yang  terjamin keasliannya  danvalid  data  informasi  di  dalamnya  dapat  berfungsi mengendalikan penduduk untukkepentingan nasional, serta bagi penyelenggara pelayanan  publik  dapat  membantumendukung  terwujudnya  pelayanan  yang efisien dan efektif (PT.Unisystem Utama,2015).
Hal-hal seperti tersebut di atas telah diintegrasikan dalam bentuk kartu tandapenduduk elektronik (e-KTP) sebagai salah satu strategi yang diharapkan mampumenjadi  pilar  elektronik  Government  dalam  memberikan  peningkatan pembangunandan perencanaan  pembangunan  dimasa  yang akan  datang.  Satu perubahan besar yangdimunculkan melalui e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukanyang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi  administrasi  ataupunteknologi  informasi  dengan  berbasis  pada  database kependudukan  nasional.Penduduk  hanya  diperbolehkan  memiliki  satu  KTP yang tercantum Nomor IndukKependudukan (NIK) yang merupakan identitas tunggal  setiap  penduduk  dan  berlakuseumur  hidup.  NIK  yang  ada  di  e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalampenerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah  dan  penerbitan  dokumen  identitaslainnya  (Pasal  13  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).
KTP  Elektronik  ini,  pada  dasarnya  akan  diberlakukan  secaranasional di  seluruh  Indonesia,  namun  pemerintah  pusat  memberlakukanpenerapannya secara  bertahap,  yaitu  di  Tahun  2011  diterapkan  di  197  kabupaten/kota,dan
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 59 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
ditahun 2012 berada di 300 kabupaten/kota. Khusus untuk Sulawesi Barat,dari 6 Kabupaten pada Tahun 2013 menerapkan e-KTP dantermasuk diantaranya Kabupaten Mamasa.
Sejak  penetapan  tersebut,  banyak  hal  menarik  yang  terjadi  dalam penerapan  e-KTP  ini  di  Kabupaten  Mamasa,  diantaranya  adalah  terungkap saat  adanya  hearingantara  pemerintah  Kabupaten  Mamasa  dengan  DPRD bahwa  ketersediaan  listrik  di  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Mamasa  tidak  terjamin,sehingga  mengganggu  proses  penerapan program pusat tersebut.
Dalam pelaksanaan bimbingan teknis mengenai materi umum dan tata carapenerbitan  e-KTP  mulai  dari  perekaman  data  seperti  perekaman  sidik jari,tandatangan  dan  iris  mata,  yang  digelar  diKantor  Bupati  Mamasa padatanggal 2 Agustus 2013, dan dihadiri sekitar 40 orang dari staf Kecamatan dan  DinasKependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Mamasa  yang seyogyanya pelatihan tersebutditunjang perangkat/alat, namun pertemuan itu hanya  materi  yang  sifatnyapenyampaian  dan  penggambaran  spesifikasi, sehingga tidak maksimal.
Disamping  itu,  menurut  Sekretaris  Camat  Kecamatan  Sumarorong bahwa kendala yang saat ini kecamatan hadapi adalah alat yangdidistribusikan oleh  pemerintah  pusat  baru  satu  yang  berfungsi,  sehingga  jumlahmasyarakat yang  dimobilisasi  ketempat  pelayanan  masih  kurang,  dan  kendala lainnyakarena  cuaca  di  Kecamatan  Sumarorong  dan  Kecamatan  lainnya  di Kabupaten  Mamasa  yang  sangat  mengganggu  signal,sehingga  antrian  yang mestinya  dapat  diselesaikan  30  KK  perharinya  sangat  kurang  daritarget tersebut.Bahkan  dibeberapa  Kecamatan  telah  diberlakukan  pelayanan seminggu  penuh,namun  diperkirakan  pencapaian  target  100%  untuk  akhir Desember 2017 masihterkendala.
Sangat  disadari  bahwa  penerapan  KTP  Elektronik  sesungguhnya akanmengalami  banyak  kendala,  disamping  karena  merupakan  inovasi  baru dan  sifatnyatop  down,  sehingga  strategi  yang  telah  ditetapkan  oleh  pusat melalui  KementrianDalam  Negeri  tentu  tidak  serta  merta  dapat diimplementasikan dengan cepat, tepat dan berhasil 100% oleh setiap daerah. Dinamika  organisasi  dan  kondisi  geografissetiap  Kabupaten/Kota  sangat mempengaruhi  efektifitas  dan  efiensi  penyelenggaraanpenerapan  KTP Elektronik ini.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  ilmu  tentang  proses  dan  aturan  penelitian termasuk  didalamnya  asumsi,  nilai  dan  standar  yang  dipakai  dalam  proses
60 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
penelitian  secara  teknik yang  dipakai  dalam  mengumpulkan  dan  menganalisa data (Ali, 2009:15).
Berdasarkan  fokus  masalah  yang  telah  dirumuskan  dan  tujuan penelitian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  penelitian  ini  diarahkan untuk  mengungkapkan  secara  mendalam  bagaimana  implementasi  strategi penerapan  e-KTP  di  Kabupaten  Mamasa,  oleh  karena  itu  metode  atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yangakan  mengungkap  implementasi  strategi  melalui  dari  program,  anggaran dan prosedur dalam penerapan e-KTP di Kabupaten Mamasa untuk mencapai efektifitas.

## HASIL PENELITIAN

## Implementasi Strategi Penerapan e-KTP di Kabupaten Mamasa

## Implementasi Strategi Dari Segi “Program”
Dalam  melaksanakan  program  penerapan  KTP  elektronik,  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Mamasa  membuat  persiapan- persiapan diantaranya adalah :
a. Pembentukan Struktur Organisasi dalam bentuk Kelompok Kerja
Kelompok  Kerja  pelaksana  penerapan  e-KTP  secara  teknis  telah diberikan petunjuknya oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  dimana  pokja tersebut  terbagi  atas  Pokja  Kabupaten  dan  Pokja  Kecamatan.  Merujuk  pada petunjuk  tersebut,  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Mamasa  kemudian  membuat  Surat  Keputusan  Bupati  dengan  Nomor  1076 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Kelompok  Kerja  (Pokja)  Pelaksana Penerapan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  Tingkat  Kabupaten  dan Tingkat Kecamatan Tahun 2011 dengan susunan sebagai berikut:
Adapun  tugas  pokja  penerapan  KTP  Elektronik  tingkat  Kabupaten adalah :
1) Melakukan  sosialisasi  penerapan  KTP  Elektronik  kepada  instansi pemerintah  dan  non  pemerintah  ditingkat  Kabupaten  dan  pokja Kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat umum dan penduduk.
2) Melakukan  pengawasan  dan  supervise  pelaksanaan  pelayanan  KTP Elektronik ditempat-tempat pelayanan.
3) Membantu  memilah  hasil  cetakan  (print  out)  surat  panggilan  wajib KTP per Desa/Kelurahan dan mengirimkan ke Kecamatan.
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 61 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
4) Membuat  dan  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  penerapan  KTP Elektronik  secara  massal  Kabupaten  kepada  Gubernur  melalui Bupati, tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
Kelompok kerja berlaku sejak 09 September 2011, hal ini lambat dibuat karena keterlambatan pemerintah pusat mendistribusikan petunjuk teknisnya, yang  mana  semula  dijadwalkan  Agustus  2011  sehingga  pelaksanaannya  di bulan  berikutnya  (Kabid  Pendataan  Dan  Informasi  Penduduk  Kabupaten Mamasa).
b. Sosialisasi
Sasaran sosialisasi penerapan KTP elektronik adalah instansi terkait dan penduduk,  dalam  hal  ini  dimulai  dari  Ketua  RT,  Ketua  RW,  Kelurahan  dan Kecamatan  untuk  menyampaikan  kepada  masyarakat  dan  memberikan pengertian  bahwa  mulai  tahun  2011  akan  diterbitkan  KTP  Elektronik  yang dilengkapi  dengan  chip  sebagai  penyimpan  biodata,  pas  photo,  tanda  tangan serta sidik jari telunjuk tangan kanan dan kiri penduduk, sehingga tidak boleh diwakilkan.
Dalam pensosialisasian KTP Elektronik, dikoordinir melalui Kepala UPT Pencatatan Sipil Dan Pelayanan Kependudukan Kabupaten Mamasa. Menurut Bapak  Kepala  unit  pelaksana  teknis  Pencatatan  Sipil  Dan  Pelayanan Kependudukan bahwa:
“Sosialisasi penerapan e-KTP dalam bentuk tatap muka yaitu dimulai dari sosialisasi  Kabupaten  sampai  ke  tiap  Kecamatan  diseluruh  Kabupaten Mamasa,  dengan  mengundang  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  berbagai organisasi  aktif  didaerah,  lembaga  sosial  dan  penduduk  lainnya  untuk datang  ditempat  yang  telah  disediakan  kemudian  menjelaskan  adanya program  penerapan  KTP  Elektronik  di  Kabupaten  Mamasa.  Sehingga sosialisasi  ini  berlangsung  di  sepuluh  tempat,  satu  kali  di  Kabupaten  dan Sembilan Kecamatan.” ( Wawancara , 08 Maret 2019)
Dari data tersebut, peneliti mengasumsikan bahwa Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  telah  berupaya  memaksimalkan  pensosialisasian  KTP Elektronik  secara  menyeluruh  di  Kabupaten  Mamasa  karena  sosialisasi  ini dilaksanakan di semua Kecamatan tanpa terkecuali. Ini berarti Unit pelaksana Tekhnis di Setiap Kecamatan sejak awal adanya program ini telah siap dengan segala persiapan baik dari segi bahan sosialisasi maupun dari segi sumber daya manusia dan materi lainnya.
Disamping sosialisasi secara tatap muka, dari pantauan peneliti dan hasil wawancara dengan Kasi Pendaftaran Penduduk Kabupaten Mamasa dikatakan bahwa:
62 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
“Sosialisasi  penerapan  e-KTP  disebarkan  pula  melalui  berbagai  media diantaranya, media elektronik, media Cetak melalui “Radar Sulbar, Baliho diberbagai  tempat  strategis,  Leaflet  serta  Stiker  yang  ditempelkan diberbagai  tempat.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  memaksimalkan penerapan  KTP  Elektronik  sebagai  kebijakan  kependudukan,  agar masyarakat ikut andil dan antusias dan paham serta mau untuk mendatangi tempat  pelayanan  e-KTP  karena  melihat  langsung  ajakan  tersebut  dan tidak hanya mendengar dari mulut kemulut” ( Wawancara , 08 Maret 2019).
c. Pembentukan Pelaksana Program (Sumber Daya Manusia)
Pelaksana  program  dalam  hal  ini  sumber  daya  manusia  yang  akan menjalankan penerapan e-KTP tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan ini, karena  sukses  tidaknya  program  tersebut  tentu  karena  kiprah  dan  kesiapan serta pengetahuan yang dimiliki oleh penyelenggara itu sendiri. Dalam hal ini sebagaimana petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa  petugas  pelayanan  penerapan  e-KTP  adalah  operator,  petugas pendukung  dan  supervisor  teknis  yang  mana  pengangkatannya  ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Mamasa.
Sebagaimana  yang  peneliti  jelaskan  sebelumnya,  bahwa  dalam  rangka efisiensi  dan  efektifitas  UPT  Kamatan  dalam  menerbitkan  Surat  Keputusan Bupati,  merangkum  secara  global  tanpa  mengurangi  tujuan  yang  diinginkan, sehingga  operator,  petugas  pendukung  dan  supervisor  teknis  telah  berada dalam satu kesatuan sebagai anggota pokja.
Adapun tugas dan fungsi masing-masing petugas tersebut adalah:
1) Operator
Jumlah  operator  yang  ditugaskan  disetiap  tempat  pelayanan  KTP Elektronik 3 orang untuk mengoperasikan dua set perangkat KTP elektronik. Kualifikasi  operator  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil,  bisa  mengoperasikan komputer  dan  telah  mengikuti  bimbingan  teknis  operator  penerapan  KTP elektronik. Operator mempunyai tugas:
a) Melakukan  verifikasi  biodata  penduduk  yang  terdapat  dalam  data base kependudukan ditempat pelayanan
b) Melakukan  perekaman  pas  photo,  tanda  tangan,  sidik  jari  dan  iris mata
c) Memastikan  keberhasilan  perekaman  sidik  jari  penduduk  dengan melakukan verifikasi sidik jari. Verifikasi sidik jari dilakukan dengan cara mengulang kembali perekaman sidik jari telunjuk kanan dan kiri yang akan disimpan dalam chip.
d) Meminta  penduduk  melakukan  pengesahan  hasil  verifikasi  data, perekaman  pas  photo,  tanda  tangan,  sidik  jari  dan  iris  dengan  cara
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 63 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
membubuhkan  tanda  tangan  secara  elektronik  pada  perekam  tanda tangan yang disediakan sebagai bukti persetujuan terhadap kebenaran data penduduk yang bersangkutan
e) Melakukan  penyimpanan  hasil  perekaman  pas  photo,  tanda  tangan, sidik  jari,  dan  iris  serta  dokumen  pengesahan  secara  elektronik  yang telah dilakukan sebagaimana pada angka 2 dan 4 ke  dalam database pelayanan
f) Bertanggungjawab  terhadap  beroperasinya  perangkat  KTP Elektronik  dan  perangkat  jaringan  komunikasi  data  di  tempat pelayanan KTP Elektronik
g) Bertanggungjawab terhadap back up data dan pengamanan database kependudukan.
2) Tenaga Pendukung Pelayanan
Tenaga pendukung pelayanan KTP Elektronik di tempat Unit pelaksana tekhnis  di  tiap  Kecamatan  di  Kabupaten  Mamasa,  ditempatkan  1  orang mengingat volume pekerjaan dan jumlah penduduk belum signifikan. Adapun tugas tenaga pendukung pelayanan adalah:
a) Menerima  surat  panggilan  dan  KTP  lama  dari  penduduk  dan mencocokkan dengan daftar penduduk wajib KTP serta memberikan nomor panggilan.
b) Menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada petugas operator
c) Mengumumkan  dan  memberitahukan  kepada  penduduk  wajib  KTP untuk  membersihkan  dan  mengeringkan  jari  tangan  dan  tidak memakai kacamata  atau  lensa  kontak mata  sebelum  masuk  ruangan pelayanan guna mempermudah perekam sidik jari tangan dan iris.
d) Menerima kembali surat panggilan dan KTP lama serta nomor antrian dari  petugas  operator  dan  membubuhkan  tanda  tangan  dan  stempel tempat  pelayanan  KTP Elektronik sabagai  bukti  telah  selesai  proses pelayanan perekaman pada surat panggilan penduduk.
e) Menyerahkan  kembali  KTP  lama  dan  surat  panggilan  yang  telah ditandatangani  dan  distempel  kepada  penduduk  yang  bersangkutan serta menyimpan nomor antrian.

## 3) Petugas Supervisi Teknis
Petugas  supervise  teknis  diutamakan  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  pejabat eselon IV dan bisa mengoperasikan komputer serta telah mendapat bimbingan teknis penerapan KTP Elektronik. Petugas supervise teknis mempunyai tugas :
a) Melakukan koordinasi dengan pokja ditempat pelayanan dan instansi teknis untuk kelancaran pelaksanaan pelaayanan KTP Elektronik
64 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya):
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
b) Membuat  rencana  dan  jadwal  pelaksanaan  pelayanan  menggunakan perangkat e-KTP bergerak (mobile enrollment)
c) Melakukan  pengecekan  ketersediaan  catu  daya  listrik,  kesiapan perangkat,  kesiapan  tempat  dan  sarana  pelayanan,  kesiapan  tenaga pendukung dan operator.
d) Mengawasi  dan  mengatur  pelaksanaan  verifikasi  biodata  penduduk dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk.
e) Mengawasi  dan  mengatur  pelaksanaan  pelayanan  pengambilan  KTP Elektronik.
f) ``Melakukan  pengiriman  hasil  verifikasi  data  penduduk  dan  hasil perekam  pas  photo,  tanda  tangan,  sidik  jari  dan  iris  penduduk  dari tempat pelayanan ke pusat Data Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kementerian  Dalam  Negeri secara khusus, apabila jaringan komunikasi data tidak berfungsi.
g) Mengontrol  dan  mengecek  back  up  data  dan  pengadministrasian pelayanan perekaman dan pelayanan pengambilan KTP Elektronik.
Adapun proses perekrutan ketiga unsur petugas diatas menurut Kabid Pendataan Dan Informasi Penduduk Kabupaten Mamasa bahwa :
“Di serahkan kepada para Camat untuk menunjuknya, dimana dalam hal ini adalah para staf Kecamatan sendiri dengan kriteria yang sudah ditentukan. Camat  kemudian  menyurat  ke  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Mamasa mengenai nama-nama yang bersangkutan, selanjutnya dibuat  Surat  Keputusan  Bupati.  Maka  secara  personality  setiap  petugas, DKPS  menyerahkan  wewenang  kepada  Camat  untuk  merekomendasikan” ( Wawancara , 4 Maret 2019).
Secara  umum,  ketiga  petugas  ini  dalam  pelaksanaan  teknisnya dilapangan bekerja tidak terpisah satu sama lain, dan bekerja secara bergantian sesuai jadwal. Hal ini dilakukan agar pelayanan berjalan terus tanpa istirahat siang, sehingga masyarakat tidak harus menunggu, dengan demikian pelayanan dapat  dimaksimalkan.  Kenyataan  ini  peneliti  dapatkan  melalui  observasi dilapangan, dan hasil bincang - bincang dengan operator Kecamatan.
Dari  data  dan  informasi  tersebut  diatas,  menurut  penulis  perekrutan tersebut  masih  belum  maksimal,  karena  sebagaimana  diketahui  bahwa penerapan  KTP  Elektronik  membutuhkan  kualifikasi  khusus  karena merupakan  kebijakan  yang  dilatar  belakangi  dengan  evolusi  sistem  informasi manajemen, sehingga dibutuhkan seorang sarjana dibidang teknologi informasi agar  lebih  efektif  dan  dapat  meminimalisir  keluhan-keluhan  dibidang informatika dengan demikian berimplikasi pada optimalisasi pelayanan.
4) Penyediaan Sarana dan Prasarana
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 65 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Pada dasarnya penyediaan sarana dan prasarana untuk penerapan KTP Elektronik  terbagi  atas  dua  bagian  besar,  yaitu  perangkat  dari  pusat  dan perangkat dari pemerintah Kabupaten/Kota. Sarana dan prasarana dari pusat terdiri  dari  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  yang  didistribusikan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri  melalui  penyelia  dan  disampaikan  kepada  pemerintah  Kabupaten Mamasa.
5) Mobilisasi Penduduk Wajib KTP Elektronik
Pada  prinsipnya  mobilisasi  penduduk  wajib  KTP  adalah  bagaimana penduduk  dapat  datang  ke  tempat  pelayanan  sesuai  dengan  jadwal  yang tertera dalam surat panggilan, kemudian berjalan lancar, aman, nyaman, tertib dan  berhasil  melaksanakan  penyelesaian  proses  pelayanan  KTP  Elektronik. Sehingga  dalam  hal  ini  diperlukan  kerjasama  antara  SKPD  Kelurahan, Kecamatan dan Disdukcapil.

## Implementasi Strategi “Anggaran”
Sri  Mulyani  Indrawati,  pernah  menyatakan  bahwa  optimalisasi  fungsi penganggaran  sangat  diperlukan  demi  terwujudnya  visi,  misi,  dan  program- program  pemerintah  karena  baik  dalam  cakupan  geografis  maupun  dalam jumlah  dan  ragam  populasi  bangsa  kita  demikian  kompleks  sehingga  pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks pula, sehingga program, kebijakan maupun kegiatan hanya akan tinggal sebagai dokumen sia- sia dan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikaitkan dengan pembiayaannya. Di  sisi  lain,  keterbatasan  anggaran  semakin  menuntut  agar  pemanfaatan sumberdaya  yang  tersedia  benar-benar  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien. Kalimat  ini  tidak  mudah  untuk  disikapi  dengan  baik  jika  komitmen  semua pihak tidak seiring sejalan.
Sehubungan dengan itu, pemerintah Kabupaten Mamasa menurut Kabid Pendataan Dan Informasi Penduduk bahwa:
“Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  Bapak  Bupati  sangat  antusias menanyakan  kendala  yang  dihadapi  DKPS  dalam  penerapan  KTP Elektronik,  dan  beliau  tidak  sungkan  menanyakan  ketersediaan  anggaran yang harus disiapkan untuk mengantisipasi kesuksesan program ini. Namun beliau  berpesan  bahwa  diharapkan  seefisien  mungkin  karena  optimalisasi tidak  selalu  dilihat  dari  besarnya  anggaran,  namun  bagaimana  komitmen semua  yang  menjalankan  program  ini  untuk  bekerjasama  dengan  baik” ( Wawancara , 4 Maret 2019).
Berangkat  dari  pernyataan  tersebut,  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan  Sipil  kemudian  melakukan  pengajuan  anggaran  melalui  RKA Perubahan dengan peningkatan yang signifikan. Dan ketika diajukan anggaran
66 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
ke pemerintah, direspon dengan baik dan bersedia menyiapkan anggaran yang diperlukan  mengacu  pada  juknis  dan  juklak  yang  telah  diberikan  dari  pusat, kemudian  direspon  secara  baik pula  oleh  DPRD  Kabupaten  Mamasa,  dengan harapan  program  penerapan  KTP  Elektronik  berjalan  dengan  sukses  (Kabid Pendataan Dan Informasi Penduduk Kabupaten Mamasa).

## Implementasi Strategi dari segi “Prosedur”
Prosedur  pelaksanaan  penerapan  KTP  Elektronik  secara  massal  yang diterbitkan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  oleh  Direktorat  Jenderal Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil,  sesungguhnya  diberikan  sebagai  acuan kerja  bagi  Kabupaten/Kota  dalam  mensukseskan  penerapan  KTP  Elektronik ini.  Namun  dalam  pelaksanaannya  memberikan  wewenang  kepada  setiap Kabupaten/Kota  untuk  membuat  strategi  dalam  menjalankan  fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan karakteristik dan kondisi geografis setiap daerah.
Berdasarkan  hal  tersebut,  kemudian  pemerintah  Kabupaten  Mamasa membagi  fungsi-fungsi  tersebut  dengan  mensinergikan  tiga  Satuan  Kerja Perangkat  daerah  yaitu  :  Kelurahan/Desa,  Kecamatan  dan  Kabupaten  untuk melaksanakan  hal  tersebut.  Implementasinya  secara  strategis  dipusatkan pelayanan  perekamannya  di  Kecamatan  dengan  proses/proseduralnya  sebagai berikut:
a. Kelurahan/Desa melakukan Penyampaian surat panggilan dengan jadwal dan waktu tertentu. Beberapa Desa/Kelurahan mengumpulkan warganya untuk diangkut ke tempat pelayanan dengan kendaraan yang difasilitasi pemerintah.
b. Kecamatan  :  Penduduk  mendaftar  dan  menyerahkan  surat  panggilan kepada  petugas,  petugas  mencocokkan  dengan  daftar  penduduk  dan selanjutnya  memberi  tanda  lingkaran  pada  nama  yang  sesuai  surat panggilan serta memberi nomor antrian.
c. Petugas  menyerahkan  surat  panggilan  kepada operator  untuk  verifikasi biodata  penduduk,  kemudian  memanggil  sesuai  dengan  nomor  antrian hingga 10 orang untuk duduk diruang tunggu yang telah disediakan. Jika ada masyarakat yang belum datang, dapat diganti dengan nomor antrian berikutnya.
d. Operator  kemudian  memulai  proses  dengan  terlebih  dahulu memverifikasi nama dan biodata , menanyakan cacat/tidak. Jika normal dan  sesuai,  operator  kemudian  mengambil  foto  Penduduk  dengan backround  merah  jika  tahun  kelahiran  ganjil  dan  background  biru  jika tahun  kelahiran  genap.  Jika  cacat  maka  difoto  dgn  memperlihatkan kecacatannya. (angkat tangan yg cacat).
e. Operator kemudian mempersilahkan penduduk untuk tanda tangan, dan jika  yang  bersangkutan  tidak  bisa  tanda  tangan,  operator  dapat
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 67 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
memandu penduduk dengan membubuhkan garis datar dari kiri kekanan pada signature Pad.
f. Selanjutnya  perekaman  sidik  jari  dengan  urutan  :  4  tangan  kanan (telunjuk,tengah, manis dan kelingking) secara bersamaan, 4 tangan kiri, kemudian  jempol  kanan  dan  jempol  kiri  bersamaan.  Jika  cacat  tanpa tangan tidak perlu, atau sebahagian saja.
g. Kemudian  perekaman  iris  mata.  Operator mengarahkan  penduduk  agar benar-benar  mengkondisikan  kornea  mata  terlihat  secara  keseluruhan, operator merekam iris mata penduduk dengan jarak kurang lebih 5 cm.
h. Operator  melakukan  verifikasi  kembali  dengan  cara  merekam  sidik  jari telunjuk kanan dan telunjuk kiri.
i. Operator  kemudian  meminta  pengesahan  dengan  cara  membubuhkan kembali  tanda  tangan  secara  elektronik  sebagai  bukti  persetujuan kebenaran data yang bersangkutan.
j. Operator  kemudian  melakukan  pengiriman  data  dan  menyimpannya dalam database Kecamatan, kemudian dikirim ke DKPS.
k. Penerapan  e-KTP  secara  regular,  data  kemudian  diterima  oleh  DKPS selanjutnya akan diprint out.

## KESIMPULAN
Implementasi Strategi dari segi Program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten  Mamasa  dalam  penerapan  KTP  Elektronik  (e-KTP)  adalah: pembentukan  struktur  organisasi  dalam  bentuk  kelompok  kerja  yang  terdiri atas  pokja  Kabupaten  dan  Pokja  Kecamatan,  Sosialisasi,  Pelaksana  Program (Sumber  Daya  Manusia),  penyediaan  sarana  dan  prasarana  serta  mobilitas penduduk.  Sedangkan  implementasi  strategi  dari  segi  anggaran,  pemerintah Kabupaten  Mamasa  telah  berupaya  menyiapkan  seluruh  anggaran  yang dibebankan  kepada  daerah  sesuai  dengan  juknis  dari  pusat  melalui  RKA Perubahan  dengan  jumlah  yang  signifikan.  Implementasi  Strategi  Prosedur penerapan  KTP  Elektronik  di  Kabupaten  Mamasa  dimulai  dari Kelurahan/Desa  dalam  bentuk  mobilisasi  dan  penyampaian  surat  undangan, kemudian  ke  Kecamatan  mendaftarkan  diri  untuk  perekaman  penduduk, melakukan antrian pemanggilan nama, kemudian verifikasi data, pengambilan foto, tanda tangan, sidik jari, iris mata, kemudian verifikasi sidik jari telunjuk selanjtnya  tanda  tangan  untuk  pernyataan  atas  kebenaran  data  yang bersangkutan.

## SARAN
Program yang akan dilaksanakan mempertimbangkan sumber daya dan karakteristik daerah, sehingga pada saat perumusan strategi pemakaian sumber daya  tidak  berlebihan  ataupun  sebaliknya  menghilangkan  sumber  daya  yang
68 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
semestinya  ada.  Hal  ini  akan  berpengaruh  pada  saat  pengimplementasian strategi,  akibatnya  orang  yang  berkompeten  ikut  melakukan  intervensi  tidak punya kapasitas. Karena itu jumlah anggota dalam setiap program disesuaikan dengan  kebutuhan.  Program  yang  direncanakan  hendaknya  selalu dikoordinasikan  dengan  pihak  pusat  ataupun  SKPD  terkait  agar  sinkronisasi dan  kebutuhan  semua  pihak  dapat  terakomodir.  Anggaran  KTP  Elektronik harus  dipastikan  dapat  terserap  maksimal  dengan  memperjelas  barang  yang ada  dan  anggaran  yang  telah  disediakan.  Prosedur  yang  dilakukan  sekalipun telah  baik,  namun  sebaiknya  ditempat-tempat  pelayanan  membuat  skema prosedur pelayanan KTP Elektronik, sehingga masyarakat semakin memahami dan  mengerti  tata  cara  yang  akan  dilaluinya.  Kemudian  di  tempat-tempat pelayanan sebaiknya ada petugas khusus untuk mengarahkan antrian sehingga masyarakat  yang  dilayani  tidak  saling  menunggu  sehingga  efektifitas  dan efisiensi  waktu  dalam  pelayanan  dapat  lebih  optimal,  dengan  demikian  dapat menambah jumlah target pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadjayadi , Cahyana.  2011.  Sistem  Informasi  Kepemerintahan  Abad  21. Jakarta: Kominfo.
Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Arikunto,  Suharsimi.  2010.  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik.
Jakarta: Rineka Cipta.
Azhari dan Idham. 2012. Good Governance dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: UGM.
Bagong,Suyanto  dan  Sutinah.  2010.  Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai Pendekatan Alternatif. Jakarta: Kencana.
Bungin,  Burhan.  2011.  Penelitian  Kualitatif  :  Komunikasi,  Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana.
Dirgantoro, Crown. 2011. Manajemen Stratejik. Jakarta: Grasindo.
Faisal,  Sanapiah.  2010.  Format-format  Penelitian  Sosial.  Jakarta:  Rineka Cipta.
Hasibuan, M. 2009. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
Hunger dan Wheelen. 2010. Manajemen Strategis. Yogyakarta: Andi.
Lukiastuti, Fitri, Kurniawan dan Muliawan. 2013. Manajemen Strategik dalam Organisasi. Yogyakarta: MedPress.
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 69
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Marzuki. 2011. Metode Penelitian Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia.
Moleong,  Lexy  J.  2010.  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Mulyo,  Slamet.  2013.  RC4  sebagai  Security  pada  Database  Aplikasi  SIAK. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nasir. 2009. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Nawawi.  2011.  Manajemen  Startegik  Organisasi  Non  Frofit  Bidang Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nugroho,  Riant.  2010.  Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi,  dan Evaluasi. Jakarta: Alexmedia Competindo.
Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pengawasan  Badan  Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP).  2007.  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah. Edisi kelima. Jakarta: BPKP.
Purwanto.  2010.  Instrumen  Penelitian  Sosial  dan  Pendidikan.Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Purwanto, Iwan. 2012. Manajemen Strategi. Bandung: Irama Widya.
Rangkuti.  2011.  Analisis  SWOT  Tehnik  Membedah  Kasus  Bisnis:  Reorientasi Konsep Perencanaan Strategi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Riyadi  dan  Bratakusumah,  Deddy  Supriyadi.  2011.  Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Salusu.  2010.  Pengambilan  Keputusan  Stratejik  untuk  Organisasi  Publik  dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo.
Setiawan,  H.P.  dan  Zulkieflimansyah.  2012.  Manajemen  Strategi  (Buku  Seri Manajemen). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Siagian, Sondang P. 2009. Manajemen Stratejik. Jakarta: Bumi Aksara.
Siregar, Syofian P. 2010. Statistik Deskriptif Untuk Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sistaningrum.  2010.  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Pertanian  Terhadap Struktur  Penguasaan  Tanah  dan  Dampaknya  Terhadap  Kesejahteraan Petani. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Soetomo.  2010.  Strategi-strategi  Pembangunan  Masyarakat.  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
70 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Suaedi,  Falih.  2013.  E-Government  sebagai  Sarana  Revitalisasi  Birokrasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono.  2011.  Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sukanto, R. 2009. Manajemen Strategi. Yogyakarta: BPFE.
Tjiptoherijanto.  2010.  Kelembagaan  Kependudukan  Era  Otonomi  Daerah. Jakarta: Rajawali Press.
Tunggal, Amin Widjaya. 2010. Manajemen Strategik. Jakarta: Harvarindo.
Vurtiana, Melita. 2012. Metodologi Penelitian. Bandung : Alfabeta.
Wahab,  Solichin  A.  2009.  Analisis Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi
Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
Wesasa,  Silih  Agung.  2012.  Strategi  Publik  Relations.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Wahyudi. 2010. Manajemen Strategik. Bandung: Alfabeta.
Wibawa, Samodra. 2009. Kebijakan Publik. Jakarta: Intermedia.
Widodo. 2009. Manajemen Strategis Sektor Publik. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
Winarno, Budi. 2010. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
Wrihatnolo  dan Nugroho.  2012.  Manajemen  Pembangunan  Indonesia,  Sebuah Pengantar dan Panduan. Jakarta: Elex Media Komputindo.