## Research Article

## Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang Proksi
Eko Suprihanto 1* , Yos Johan Utama 2 , Irma Cahyaningtyas 3 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia
2,3 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* eko.suprihanto@gmail.com

## ABSTRACT
Corruption as a method of proxy war is an attempt to influence domestic policy through legal or illegal approaches  to  legal  entities  or  individuals  holding  public  authority  or  related  to  public  interests.  The Indonesian National Police (INP) as one of the agencies authorized to eradicate corruption is required to optimize the eradication of corruption in Indonesia through its function in the field of prevention and prosecution  or  law  enforcement.  So  needed  a  reformulation  in  eradicating  corruption  in  Indonesia, especially  from  the  perspective  of  the  Police  in  dealing  with  corruption  as  a  proxy  war  threat.  The urgency  of  this  paper  is  to  provide  input  regarding  the  need  for  reformulation  of  the  eradication  of corruption  in  Indonesia,  especially  those  carried  out  by  the  INP  through  its  function  in  the  field  of prevention and prosecution or law enforcement through strengthening the organizational in centralized structure  of  the  INP's  Anti-Corruption  Agency.  The  research  method  used  in  this  paper  is  normative juridical,  with  research  specifications  that  are  analytical  descriptive  and  by  using  data  collection techniques through library research in the form of reviewing library materials in the form of documents and applicable laws and regulations. From the discussions carried out, conclusions can be drawn about the  need  for  reformulation  of  corruption  eradication  in  facing  the  threat  of  proxy  wars  in  Indonesia through  improving  the  design  of  the  INP's  anti-corruption  organizational  structure  in  an  internal regulation (INP's Regulation) and must be enforced consistently.

## Keywords: Corruption Eradication; Proxy War; Indonesian National Police (INP)

## ABSTRAK
Korupsi sebagai metode perang proksi adalah upaya mempengaruhi kebijakan  dalam negeri  melalui pendekatan secara legal atau ilegal kepada badan hukum atau perorangan yang memegang otoritas publik  atau  terkait  dengan  kepentingan  publik. Kepolisian  (Polri)  sebagai  salah  satu  instansi  yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dituntut untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di  Indonesia  melalui  fungsinya  di  bidang  pencegahan  dan  penindakan  atau  penegakan  hukum. Sehingga  perlu  suatu  reformulasi  dalam  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  khususnya  dalam perspektif  Kepolisian  menghadapi  korupsi  sebagai  ancaman  perang  proksi.  Urgensi  dari  tulisan  ini adalah untuk memberikan masukan tentang perlunya reformulasi pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya yang dilaksanakan oleh Polri melalui fungsinya di bidang pencegahan dan penindakan atau penegakan  hukum  melalui  penguatan  organisasi  Lembaga  Anti  Korupsi  Polri  dalam  sebuah  struktur yang  tersentralisasi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis serta dengan menggunakan teknik pengumpulan data  melalui  penelitian  kepustakaan  berupa  penelaahan  bahan  kepustakaan  dalam bentuk dokumen maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.Dari pembahasan yang dilakukan dapat ditarik
kesimpulan tentang perlunya reformulasi pemberantasan korupsi dalam menghadapi ancaman perang proksi di Indonesia melalui  penyempurnaan desain  struktur organisasi anti korupsi Polri dalam  suatu regulasi internal (Peraturan Polri) dan harus ditegakkan secara konsisten.
Kata  Kunci  :  Pemberantasan  Korupsi;  Perang  Proksi;  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Polri)

## A. PENDAHULUAN
Dampak  dari  globalisasi  memunculkan kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi serta  yang  lainnya.  Hal  tersebut  tidak  lagi  dapat dipisahkan  antara  ancaman  dari  dalam  negeri maupun  luar  negeri.  Ancaman  dari  luar  negeri dan  dalam  negeri  kini  menjadi  kabur  melalui adanya  konsep proxy  war (perang  proksi)  yang secara  faktual  telah  menggantikan  era  perang terbuka  dalam  upaya  penyelesaian  konflik  dan persaingan antar negara. Perang proksi ini secara umum  dapat  diartikan  sebagai  konflik  di  antara negara yang melibatkan pihak ketiga secara tidak langsung dalam rangka mempengaruhi hasil akhir yang  secara  strategis  ( strategic  outcome ) mendukung  faksi  pilihannya  (Mumford,  2013). Keterlibatan  tidak  langsung  pihak  ketiga  dalam suatu  konflik,  pada  akhirnya  menjadikan paradigma  yang  memandang  segregasi  sumber ancaman dari luar dan dalam negeri menjadi tidak relevan.  Hal  ini  disebabkan  karena  pola  perang proksi yang dilancarkan  oleh negara ketiga tidak lagi  hanya  dilakukan  melalui  pendekatan kekerasan  atau  “ hard  power ”,  misalnya insurgency atau  terorisme,  tetapi  juga menggunakan  pola  non  kekerasan  atau  “ soft
power ”  seperti  ekonomi,  teknologi,  bantuan keuangan, dan bahkan korupsi.
Korupsi  sebagai  metode  dalam  perang proksi  pada  hakikatnya  adalah  upaya  untuk mempengaruhi  kebijakan  dalam  negeri  yang dilakukan dengan upaya pendekatan baik melalui bantuan  secara  legal  atau  ilegal  kepada  badan hukum atau perorangan yang memegang otoritas publik  atau  terkait  dengan  kepentingan  publik (Adhiarsa,  2020).  Permasalahan  korupsi  sendiri telah  menjadi  sebuah  ancaman  besar  yang dihadapi  bangsa  Indonesia  dalam  upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Korupsi melemahkan  dan  merusak  sendi-sendi  negara serta  pranata  yang  hidup  dan  menjadi  pondasi kehidupan  masyarakat.  Di  bidang  ekonomi, korupsi membawa dampak negatif, memperburuk kesenjangan  pendapatan,  dan  meningkatkan instabilitas  pemerintahan  (Pradiptyo  dkk,  2015). Selain itu, korupsi juga menjadikan ekonomi biaya tinggi  yang  menurunkan  daya  saing  dan menghambat  masuknya  investasi  melalui foreign direct  investment (FDI)  (Mauro,  1995).  Ekonomi biaya  tinggi  tersebut  dapat  dilihat  dari meningkatnya  angka  ICOR  atau incremental capital-output ratio Indonesia dari tahun ke tahun, dengan semakin besar nilai ICOR maka semakin
tidak  efisien  investasi  pada  suatu  negara. Indonesia  sendiri  dari  tahun  2001  hingga  2015, angka  ICOR  naik  dari  4,57  hingga  11,75  (Hong, Lich, & Nga, 2017).
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan  oleh  Pemerintah  dengan  membentuk lembaga  atau  badan  baru,  akan  tetapi mengabaikan  upaya  pembenahan  terhadap struktur  kelembagaan  yang  telah  ada  yaitu Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Demikian  juga  dalam pembentukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK).  Pembentukan  kelembagaan  KPK  bukan dimaksudkan  untuk  mengambil  alih  tugas pemberantasan  korupsi  dari  lembaga-lembaga yang  ada  sebelumnya.  Pembentukan  KPK dimaksudkan  sebagai trigger  mechanism atau menjadi  stimulus  kepada  Kejaksaan  dan Kepolisian  dalam  mengungkap  perkara  tindak pidana  korupsi (Habibi,  2020),  yang  berarti  juga untuk  mendorong  agar  upaya  pemberantasan korupsi  oleh  lembaga-lembaga  yang  telah  ada sebelumnya  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien (Koesoemo,  2017).  Berdasar  pada  fungsi, wewenang  dan  tugas  KPK  saat  ini,  KPK mengedepankan  fungsi  koordinasi  dan  supervisi dengan  lembaga  penegak  hukum  yang  lain. Selama  ini  KPK  terkesan  sebagai single  fighter , yang  menempatkan  dirinya  sebagai  garda terdepan  pemberantasan  korupsi.  Pembentukan lembaga  KPK  awalnya  adalah  lembaga ad  hoc yang  akan  bubar  ketika  lembaga  pemberantas tindak  pidana  korupsi  yang  permanen  telah mampu  untuk  bekerja  secara  maksimal  dan
mendapat  kepercayaan  masyarakat  lagi,  namun yang  terjadi  adalah  tumpang  tindih  yang mengindikasikan  sinergisitas  antar  instansi  tidak berjalan  dengan  semestinya.  Masih  segar  dalam ingatan kita bagaimana KPK dan Polri menangani perkara  simulator  SIM,  di  mana  tampak  terjadi tumpang  tindih  kewenangan  dalam  penanganan kasus  Simulator  SIM  yang  melibatkan  pejabat tinggi  Polri.  Polri  sendiri  pada  waktu  itu  masih ingin melakukan penindakan terhadap pejabatnya sendiri  karena  pihak  Polri  merasa  telah melakukan  penyidikan  terlebih  dahulu  dan mengacu pada MoU yang dibuat antara Polri dan KPK  yang  mengatakan  bahwa  yang  berwenang melakukan  penanganan  adalah  institusi  yang terlebih  dahulu  menyidik,  namun  di  sisi  lain dengan alasan demi objektivitas dan kewenangannya,  KPK  pun  merasa  lebih berwenang untuk menangani kasus simulator SIM tersebut.
Sebagai  salah  satu  instansi  yang berwenang  melakukan  pemberantasan  korupsi dan  dalam  hal  ini  juga  berperan  dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk menjaga ketertiban  dan  penegakan  hukum  (Thamrin, 2018),  maka  Polri  harus  menyelaraskan  tugas dan  perannya  tersebut  untuk  mengoptimalkan pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Polri memiliki  peran  signifikan  dalam  upaya pemberantasan korupsi karena memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki lembaga penegak  hukum  korupsi  lainnya.  Polri  secara organisasi  memiliki  kekuatan  baik  secara
instrumental,  struktural,  dan  keunggulan  sumber daya  organisasi  lainnya  yang  dapat  mendukung pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Terkait dengan  upaya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi tersebut, maka Polri dituntut untuk dapat lebih  optimal  lagi  dalam  berperan  melalui fungsinya di bidang pencegahan dan penindakan atau  penegakan  hukum,  sehingga  perlu  suatu reformulasi  dalam  pemberantasan  korupsi  di Indonesia, khususnya dalam perspektif Kepolisian (Polri)  menghadapi  ancaman  korupsi  sebagai suatu perang proksi.
Beberapa artikel maupun tulisan  terdahulu menyebutkan  tentang  upaya  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  melalui  reformulasi  sanksi, disebabkan  karena  formulasi  sanksi  yang  tidak tepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai  salah  satu  faktor  penyebab  semakin banyaknya  pelaku  korupsi,  sehingga  perlunya suatu  reformulasi  sanksi  pidana  tambahan menjadi sanksi tindakan a gar tidak menimbulkan tumpang  tindih  antara  bentuk-bentuk  sanksi  dari jenis sanksi pidana dengan bentuk-bentuk sanksi dari  jenis  sanksi  tindakan,  sehingga  sanksi tindakan  menjadi  sanksi  mandiri  yang  setara dengan  sanksi  pidana  (Tavipah,  2007).  Artikel selanjutnya  menyoroti  tentang  formulasi  fungsi pengawasan  dan  kontrol  dalam  penyadapan tindak  pidana  korupsi  sebagai  suatu  kegiatan yang  mutlak  dilakukan  termasuk  terhadap  KPK, namun perlu  ada model pengawasan yang tepat untuk  mengawasi  kerja  KPK  tanpa  mengganggu apalagi mengintervensi keseluruhan kewenangan
dan tugas KPK (Yunus, & Hofi, 2021). Artikel lain menjelaskan  tentang  kebijakan  formulasi terhadap  penjatuhan  pidana  mati  bagi  setiap pelanggar  atau  yang  melakukan  sebuah  tindak pidana  korupsi  dalam  Undang-undang  No.  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (UU  TPK).  Dengan  mengacu kepada  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2) UU  TPK,  sampai  saat  ini  belum  ada  satupun kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  dijatuhi hukuman  mati.  Hal  ini  didasarkan  karena pengertian  hakim  yang  berbeda-beda  tentang tindak  pidana  dalam  menafsirkan  (UU  TPK)  itu sendiri,  sehingga  perlu  adanya  kebijakan formulasi  dalam  penjatuhan  pidana  mati  bagi pelanggar  atau  pelaku  tindak  pidana  korupsi (Hikmah,  &  Soponyono,  2019).  Tulisan  lainnya membahas  tentang  reformulasi  perumusan konsep  pertanggungjawaban  pidana  bagi  para koruptor  ( criminal  liability  concept  of  corruptors ) yang  dapat  dikembangkan  berdasarkan  hukum adat  seperti  asas  tanggung  jawab  kolektif. Dijelaskan bahwa, “ ... different from regulation to charge doer in general crime, corruptor is charged based on the concept of individual responsibility, thus  it  is  necessary  to  propose  another responsibility  developed  based  on  Custom  Law such  as  collectivity  principle  of  responsibility ” (Herlambang,  2016).  Artikel  terkait  dengan perang  proksi  dalam  pemberantasan  korupsi, antara lain dijelaskan bahwa tindakan penindakan saja  tidak  cukup  untuk  memberantas  korupsi, sehingga  diperlukan  tindakan  pencegahan  agar
ancaman  ini  tidak  terus-menerus  membudaya, sehingga  program  bela  negara  dapat  digunakan sebagai  sarana  efektif  upaya  pemberantasan korupsi.  Dikatakan  bahwa:  “... enforcement measures  only  not  enough  to  combat  the corruption,  it  require  preventive  action  so  that these  threats  will  not  become  an  embedded culture. Therefore, the civil defense program may be  used  as  an  effective  means  to  eradicate corruption .” (Indrawan, & Widiyanto, 2017). Artikel berikutnya terkait dengan reformulasi penanganan  korupsi  adalah  tentang  reformulasi pembinaan  tersangka  korupsi  di  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas).  Artikel  tersebut menjelaskan bahwa: “.... with the classification of corruption  convicts,  the  implementation  of coaching can be carried out without merging with other  public  prisoners .” (Darmawati,  2020). Reformulasi  juga  dilakukan  dalam  artikel selanjutnya  tentang  penanganan  tindak  pidana politik  uang  dalam  Undang-undang  Pemilu,  yaitu dengan memasukkannya dalam klausul kejahatan khusus,  sebagai  berikut:  “... reformulation  of  the money politics crime in the General Election Law as a criminal act of corruption can be carried out by including  a clause on political corruption  as a special  crime  in  the  General  Election  Law  itself, so  that  it  can  become  a  stronger  legal  basis  for law enforcement officials to take preventive steps or even repressive to achieve clean elections and politics  that  are  free  of  corruption .”  (Putra, Djatmika & Sugiri, 2021).
Perbedaan  artikel  ini  dengan  artikel-artikel sebelumnya adalah bahwa artikel ini dikhususkan pada  pembahasan  mengenai  reformulasi  dalam pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  khususnya pada  perspektif  Kepolisian  dalam  menghadapi korupsi sebagai ancaman perang proksi.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam artikel ini adalah dengan metode penelitian yuridis normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka  (Soekanto,  &  Mamudji,  1994).  Artikel  ini merupakan  penelitian  yuridis  normatif  tentang reformulasi  dalam  pemberantasan  korupsi  di Indonesia, khususnya dalam perspektif Kepolisian menghadapi  korupsi  sebagai  ancaman  perang proksi.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  analitis  yakni  untuk  melukiskan suatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu yang melakukan  deskripsi terhadap hasil  penelitian  dengan  data  yang  selengkap mungkin  (Mukti,  &  Yulianto,  2017).  Artikel  ini berusaha  untuk  mengungkap  fakta  secara lengkap dan apa adanya mengenai pemberantasan  korupsi  sebagai  suatu  ancaman perang  proksi  di  Indonesia  yang  dilaksanakan terutama  oleh  Kepolisian  sehingga  diperlukan adanya suatu reformulasi dalam pelaksanaannya. Teknik  pengumpulan  data  dalam  artikel  ini dilakukan dengan  penelitian kepustakaan  ( library research ). Metode analisis data dilakukan dengan
menghimpun  data  melalui  penelaahan  bahan kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  meliputi bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  baik berupa dokumen maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perang  Proksi  dan  Perkembangannya  di

## Indonesia.
Dikutip  dari  berbagai  sumber,  perang adalah permusuhan di  antara dua  negara, dapat berbentuk  berupa  pertempuran  bersenjata, perkelahian, atau konflik, atau sebuah cara untuk mengungkapkan  permusuhan.  Sementara  proksi adalah  agen,  atau  perantara,  atau  sesuatu  yang digunakan  untuk  mewakili  sesuatu  hal  lain  yang diukur atau dikalkulasi. Proksi dapat juga diartikan sebagai  pihak  lain  yang  oleh  seseorang pemegang  saham  ditunjuk  dan  diberi  wewenang untuk  mewakilinya  dan  untuk  melakukan  segala sesuatu yang diperlukan atau diminta dalam rapat umum  pemegang  saham.  Secara  sederhana perang  proksi  dapat  diartikan  sebagai  sebuah perang  yang  dilaksanakan  melalui  media  proksi, atau  perantara.  Pada  artikel  ini,  perang  proksi akan  diartikan  sebagai  konflik  diantara  negara yang  melibatkan  pihak  ketiga  secara  tidak langsung dalam rangka mempengaruhi hasil akhir yang  secara  strategis  ( strategic  outcome ) mendukung  faksi  pilihannya,  definisi  ini  seperti dijelaskan  oleh  Andrew  Mumford  dalam  “ Proxy Warfare and Future of Conflict ” (Mumford, 2013).
Perang  proksi  yang  dilancarkan  oleh  negara
ketiga yang dimaksudkan dalam tulisan ini, tidak terbatas  pada  pendekatan  kekerasan  atau  “ hard power ”,  seperti insurgency atau  terorisme,  tetapi juga menggunakan pola non kekerasan atau “ soft power ”  seperti  ekonomi,  teknologi,  bantuan keuangan,  dan  bahkan  korupsi  (Hidayat,  2017; Indrawan & Widiyanto, 2017).
Pada  kondisi  geopolitik  dan  geostrategis kontemporer  yang  semakin  kompleks,  intensitas dan  dimensi  perang  proksi  semakin  tinggi  dan rumit.  Pola  “ hard  power ”  semakin  bayak  terjadi, seperti terlihat dalam  peristiwa Arab Spring yaitu suatu titik awal apa yang disebut dengan Revolusi Melati  Tunisia  yang  kemudian  berkembang menjadi  Arab  Spring  (Samir,  &  Basyar,  2021). Unjuk  rasa  besar  yang  berakhir  dengan kerusuhan hingga revolusi yang terjadi di Tunisia dan  Mesir,  perang  saudara  di  Libya; pemberontakan  sipil  di  Bahrain,  Suriah,  dan Yaman;  kemudian  protes  besar  di  Aljazair,  Irak, Yordania,  Maroko,  dan  Oman,  serta  protes  kecil di  Kuwait,  Lebanon,  Mauritania,  Arab  Saudi, Sudan,  dan  Sahara  Barat.  Peristiwa  yang  lebih rumit  terjadi  hingga  saat  ini  seperti  perang saudara  di  Syria,  yang  secara  sederhana  dapat menggambarkan  bagaimana  perang  proksi  pola “ hard  power ”  dipraktikkan  oleh  negara-negara besar (negara maju) di Syria.
Dimensi  perang  proksi  saat  ini  juga semakin  banyak  menggunakan  pendekatan  “ soft power ”,  yaitu  perang  proksi  yang  menggunakan sarana  ekonomi,  teknologi,  dan  keuangan.  Pola antara  perang  proksi  yang  menerapkan
pendekatan  kekerasan  dengan  non  kekerasan relatif  sama,  yaitu  dilakukan  oleh  negara-negara maju  ( major  country )  dan  ditujukan  kepada negara  dunia  ketiga  atau  negara-negara berkembang  dengan  memanfaatkan  sarana proksi  yang  ada  di  negara  tujuan  dalam melakukan kegiatan dengan tujuan mendapatkan hasil  akhir  strategis  yang  menguntungkan negaranya.
Konsep  “ hard  powe r”  dan  “ soft  powe r” dalam  perang  proksi  telah  diperkenalkan  sejak tahun  1990  oleh  Joseph  Nye  (Hidayat,  2017). Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa “ hard power ” menggunakan cara-cara kekerasan, paksaan dan ancaman dalam rangka memperoleh  apa  yang  diinginkan,  sedangkan dalam  konsep  “ soft  power ”  perang  proksi  lebih kepada  kemampuan  suatu  negara  untuk mempengaruhi  negara  lain  dengan  perantaraan ekonomi,  teknologi  dan  keuangan.  Kemudian, penggunaan  kombinasi  keduanya  didefinisikan oleh  Joseph  sebagai  “ smart  power ”.  Tahapan dalam  perang  proksi,  bisa saja diawali oleh  “ soft power ”,  yaitu  melalui  pola  diplomasi,  donasi, bantuan keuangan baik resmi maupun tidak resmi (suap dan korupsi), hingga pada akhirnya berupa pembentukan  kelompok-kelompok insurgency atau pemberontak, yang juga dapat dikategorikan sebagai  “ hard  powe r”.  Dapat  dikatakan  bahwa pola “ hard power ” pada akhirnya akan diterapkan oleh  negara  maju  kepada  negara  ketiga  atau negara  berkembang  dalam  rangka  memperoleh apa yang diinginkan.
Perang proksi di Indonesia telah ada sejak masa  kolonial  hingga  era  kemerdekaan.  Strategi politik dan perang Belanda sejak era Vereenigde Oostindische  Compagnie (VOC)  yang  mendapat ijin  resmi  oleh  kerajaan  Belanda  saat  itu  untuk menguasai  nusantara  telah  menerapkan  strategi perang  proksi  dengan  istilah  “ divide  et  impera ” atau  politik  pecah  belah.  Belanda  secara  umum menerapkan kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi  yang  bertujuan  mendapatkan  dan menjaga  kekuasaan  dengan  cara  memecah kelompok  besar  menjadi  kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan.
Pada  awalnya  “ divide  et  impera ”  adalah strategi  perang  yang  diterapkan  oleh  bangsa- bangsa  kolonialis  mulai  abad  ke-15  seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis. Motifnya  adalah  ekspansi  dalam  rangka  mencari sumber-sumber  kekayaan  alam  dan  rempah- rempah.  Seiring  dengan  waktu,  metode penaklukan ini tidak lagi sekadar sebagai strategi perang  namun  lebih  menjadi  strategi  politik. Metode  yang  diterapkan  dilakukan  dengan membentuk  dan  mengangkat  raja-raja  boneka atau mendukung salah satu pihak yang berkonflik dalam kerajaan untuk mengalahkan pihak lainnya dengan  bantuan  militer,  persenjataan,  maupun keuangan.  Pada  saat  salah  satu  mampu mengalahkan  lainnya,  Belanda  kemudian mendapatkan  keuntungan  dengan  adanya kebijakan  yang  menguntungkan  mereka,  seperti penguasaan  atas  tanah,  hak  monopoli,  hingga hak  mendirikan  pos  militer.  Contohnya  pada
zaman  Amangkurat  I,  pengaruh  VOC  memasuki istana  Kerajaan  Mataram  Islam.  Konflik  yang terjadi  dalam  istana  Kerajaan  Mataram  Islam membuat  pengaruh  VOC  semakin  kuat.  Puncak dari  berbagai  konflik  tersebut  adalah  dengan ditandatanganinya  Perjanjian  Giyanti  pada tanggal    13  Februari  1755  yang  membagi kerajaan  Mataram  Islam  menjadi  dua  bagian, yaitu Kasunanan  Surakarta  dan  Kasultanan Ngayogyakarta (Ricklefs, 2014).
Pada masa kemerdekaan (pasca proklamasi),  Belanda  mengupayakan  perang proksi yang dapat terlihat dari terbentuknya enam negara  boneka  bentukan  Belanda,  yaitu  Negara Indonesia  Timur  (1946-1950),  Negara  Sumatera Timur  (1947-1950),  Negara  Sumatera  Selatan (1948-1950),  Negara  Jawa  Timur  (1948-1950), Negara  Pasundan  (1949-1950),  dan  Negara Madura  (1949-1950).  Upaya-upaya  selanjutnya dalam  perang  proksi  banyak  dilakukan  seperti yang  tergambar  dalam  pembebasan  Papua, pemberontakan  PKI  tahun  1965,  integrasi  Timor Timur,  hingga  berakhir  pada  peristiwa  jajak pendapat  tahun  1999,  dan  masih  banyak peristiwa-peristiwa lainnya.
Seiring  dengan  perubahan  lingkungan strategis,  maka  pola  perang  proksi  yang menggunakan  “ soft  power ”  juga  meningkat.
Presiden  RI  pertama  Soekarno  juga  telah memperkirakan  datangnya  era  perang  proksi. Gerakan  Non-Blok  yang  turut  dicetuskan Soekarno  pada  tahun  1955  merupakan  bagian dari  strategi  Indonesia  bersama  negara-negara
dunia  ketiga  yang  kaya  sumber  daya  alam lainnya,  untuk  dapat  bersatu  melawan kepentingan negara maju. Hal ini seiring dengan upaya negara maju yang berkepentingan dengan sumber  daya  alam  Indonesia,  yang  terus berupaya  dengan  segala  cara  melancarkan upaya intervensi di dalam wilayah Indonesia, baik melalui  pendekatan  “ hard  power ”  maupun  “ soft power ”.
Beberapa  peristiwa  perang  proksi  dalam konteks  “ soft  power ”  diantaranya  adalah  dalam bentuk bantuan atau pinjaman lunak dari negara- negara  barat,  baik  dalam  bentuk  perjanjian multilateral, seperti IGGI dan CGI, maupun dalam bentuk  perjanjian  bilateral  oleh  negara-negara maju,  misalnya  seperti  Jepang,  Belanda,  dan Amerika Serikat. Pinjaman dari lembaga-lembaga internasional  sebagai  „kepanjangan  tangan‟  dari negara maju, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional  (IMF),  Bank  Pembangunan  Asia (ADB),  atau Islamic  Development  Bank . Pinjaman-pinjaman yang diberikan tersebut pada umumnya  dikaitkan  dengan  kewajiban  kepada Indonesia untuk menyelaraskan rezim perundang-undangan  nasional  agar  sesuai dengan  „standar‟  pemberi  pinjaman  atau menguntungkan  negara  pemberi  pinjaman  atau bantuan.  Bantuan  dalam  bentuk  teknologi, misalnya  terkait  pembelian  persenjataan  atau pelatihan  kemiliteran  atau  kepolisian,  yang biasanya  akan  dikaitkan  dengan  kebijakan tertentu  yang  diminta  oleh  negara  pemberi bantuan.
Perang  proksi  juga  biasanya  menerapkan metode  suap  dalam  rangka  mendapatkan kebijakan  tertentu  yang  diharapkan.  Sebagai contoh  adalah  peristiwa  penyuapan  kepada Menteri Kehakiman era PM Ali Sastroamidjoyo I, yaitu  Mr.  Djody  Gondokusumo,  yang  didakwa bersalah oleh Mahkamah Agung menerima suap dalam  urusan  penerbitan  visa  seorang pengusaha  Taiwan.  Pada  kabinet  yang  sama, Menteri  Perekonomian,  Iskaq  Tjokrohadisurjo hanya  memberikan  izin  lisensi  impor  kepada relasi  dekatnya  dan  sebagai  imbal  balik,  mereka mengucurkan  suap  ke  Partai  Nasional  Indonesia (PNI). Praktik ini terus berlanjut di era Pemimpin negara  selanjutnya,  sebagai  contoh,  Menteri Pertanian  era  BJ.  Habibie  yang  menerima  suap dari  perusahaan  multi  nasional  Amerika, Monsanto,  terkait  kebijakan  bidang  pertanian. Penyuapan  dilakukan  oleh subsidiary -nya  di Indonesia yaitu Branita Sandini.
Pada  kasus  yang  berbeda  misalnya, sebuah  perusahaan  bernama One  Asia Resources yang  berbasis  di  Australia, menggunakan perusahaan subsidiary- nya menyuap  anggota  DPR  Gorontalo  atas  nama Lisna  Amri,  dalam  rangka  memuluskan  rencana tambang  emasnya  di  Gorontalo.  Kasus  dugaan suap dalam pembelian tank Scorpion asal Inggris, selanjutnya  dugaan  korupsi  dalam  pembelian pesawat oleh Garuda, di mana KPK mengungkap kasus  suap  pengadaan  mesin  pesawat  dari Airbus  SAS  dan  Rolls-Royce  PLC  pada  PT Garuda  Indonesia  Tbk.  (Pratama,  2020)  hingga
berbagai  kasus  korupsi  terkait  dengan  konsesi baik di bidang perminyakan, gas, pertambangan, kehutanan, hingga penangkapan ikan.

## 2. Korupsi  Sebagai  Metode  dalam  Perang Proksi.
Permasalahan  korupsi  telah  menjadi sebuah  ancaman  besar  yang  dihadapi  bangsa Indonesia.  Korupsi  membawa  dampak  negatif, memperburuk  kesenjangan  pendapatan,  dan meningkatkan instabilitas pemerintahan (Pradiptyo  dkk.,  2015).  Korupsi  menyebabkan juga biaya ekonomi tinggi yang menurunkan daya saing  dan  menghambat  masuknya  investasi melalui foreign  direct  investment (FDI)  (Mauro, 1995). Biaya ekonomi tinggi tersebut dapat dilihat dari meningkatnya angka ICOR atau incremental capital-output ratio Indonesia dari tahun ke tahun, sebagaimana  tabel  berikut,  di  mana  semakin besar  nilai  ICOR  maka  semakin  tidak  efisien investasi pada suatu negara.
Tabel 1. Incremental capital-output rasio di Beberapa Negara Asean
Sumber: Hong, Lich & Nga (2017)
Selain  itu,  korupsi  juga  cukup  sulit diberantas. Sulitnya memberantas korupsi bukan saja  karena  kurangnya  perhatian  dan  komitmen pemerintah  serta  semua stakeholder untuk membenahinya. Hal lain  adalah karena sifat  dan karakteristik  korupsi  yang  rumit  dan  kompleks, sehingga  pada  dasarnya  sangat  sulit  untuk
diberantas.  Untuk  dapat  mengenali  kejahatan korupsi,  maka  diketahui  ciri-ciri  korupsi  menurut Syed  Hussein  Alatas  (Hamzah,  2007)  yaitu:  a) selalu  melibatkan  lebih  dari  satu  orang;  b)  pada umumnya  bersifat  rahasia,  tertutup,  terutama motif  yang  melatarbelakangi  perbuatan  tersebut; c) melibatkan elemen kewajiban dan timbal balik, yang  tidak  selalu  berbentuk  uang;  d)  berusaha untuk berlindung di  balik pembenaran  hukum; e) mereka yang terlibat korupsi memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan- keputusan  itu;  f)  pada  setiap  tindakan mengandung  penipuan,  biasanya  pada  badan publik  atau  pada  masyarakat  umum;  g)  setiap bentuknya  melibatkan  fungsi  ganda  yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut;  h)  perbuatan  dilandaskan  dengan  niat kesengajaan  untuk  menempatkan  kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.
Melihat  dari  ciri-ciri  korupsi  di  atas,  maka penanganan  korupsi  juga  sangat  rumit.  Terlebih dengan  adanya  kepentingan  negara  lain  untuk menguasai sumber daya Indonesia, maka sangat dimungkinkan  negara-negara  maju  dapat menggunakan sarana suap dapat mempengaruhi kebijakan  akhir  yang  menguntungkan  posisi negaranya  dengan  perantaraan  proksi  yang  ada di Indonesia.
Korupsi  sebagai  metode  dalam  perang proksi  pada  hakikatnya  adalah  upaya  untuk mempengaruhi  kebijakan  dalam  negeri  yang dilakukan dengan upaya pendekatan baik melalui bantuan  secara  legal  atau  ilegal  kepada  badan
hukum atau perorangan yang memegang otoritas publik  atau  terkait  dengan  kepentingan  public (Adhiarsa,  2020).  Sarana  yang  digunakan  pada dasarnya adalah keuntungan ekonomi  baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perlu diantisipasi adanya potensi untuk  mempengaruhi  kebijakan-kebijakan  yang dilakukan  oleh  pejabat  publik  melalui  tindakan suap,  baik  secara  transaksional  maupun  terkait adanya  hubungan  kedekatan  yang  dibina  dalam jangka panjang .
Pola  suap  terhadap  pejabat  publik  dalam rangka  mendapatkan  kemudahan  dan  akses sumber daya sebenarnya telah diamanatkan oleh United  Nations  Againts  Corruption  (UNCAC) untuk  dikriminalisasikan,  diantaranya  adalah dengan  pemidanaan  terhadap  para  pelaku  suap yang  dilakukan  oleh  sektor  swasta.  Amerika Serikat  telah  mengatur  aturan  pidana  tentang upaya  penyuapan  yang  dilakukan  oleh  warga negara  Amerika  Serikat,  atau  korporasi  Amerika Serikat  yang  kepada  pejabat  di  negara berkembang.  Namun  demikian,  negara  di  luar Amerika  Serikat  dan  Uni  Eropa,  masih  belum menerapkan  aturan  tersebut,  sehingga  potensi keterlibatan  korporasi  asing  atau  aktor  negara asing dalam upaya penyuapan masih terbuka.
Melalui  korupsi  dan  suap,  maka  kondisi daya  saing  sebuah  negara  akan  turun  karena menyebabkan  biaya  ekonomi  tinggi.  Pada akhirnya, korupsi akan mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  sebuah  negara.  Saat  ini ada  kecenderungan  di  mana  negara  besar  lebih
banyak  menerapkan  pola  perang  proksi (Nurwalansari dkk, 2022), yang dilakukan secara semu  (pseudo)  agar  siapapun  yang  mempunyai kepentingan  strategis  dalam  perang  tersebut tetap tidak terlibat secara langsung, atau bahkan tidak  diketahui  sama  sekali.  Kondisi  itulah  yang bersinggungan dengan korupsi di Indonesia, yang mengakibatkan  rusaknya  tatanan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  yang  hampir  terjadi  di semua  sektor,  oleh  karena  itu  dapat  dikatakan bahwa  korupsi  adalah  bagian  dari  perang  yang dijalankan oleh negara lain di Indonesia.

## 3. Reformulasi Pemberantasan Korupsi dalam
Menghadapi Ancaman Perang Proksi.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Polri) sebagai lembaga penegak hukum, memiliki peran  yang  yang  cukup  strategis  dalam pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Saat  ini kelembagaan anti korupsi Polri b e rdasarkan pada ketentuan  yang  terdapat  dalam  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  (SOTK)  Polri,  yaitu Perpres Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas  Perpres  Nomor  52  Tahun  2010  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polri, dan  Perpol  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  Perkap  Nomor  6  Tahun  2017 tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Markas Besar (SOTK Mabes) Polri.
Menurut  ketentuan  dalam  SOTK  tersebut, kelembagaan  anti  korupsi  Polri  terdapat  pada Direktorat  Tindak  Pidana  Korupsi  (Dit  Tipidkor), sebagai suatu satuan kerja pada Badan Reserse Kriminal  (Bareskrim)  Polri  yang  bertugas  di
bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dit Tipidkor  bertanggungjawab  untuk  melaksanakan peran Polri  dalam  upaya  pemberantasan korupsi yang  meliputi  rangkaian  kegiatan  dari  upaya deteksi,  pencegahan  sampai  dengan  upaya penegakan hukum dan pemulihan aset, termasuk melakukan  pembinaan  teknis  terhadap  struktur organisasi  di  tingkat  daerah.  Bila  merujuk  pada karakter  dan  ciri  tindak  pidana  korupsi sebagaimana digambarkan sebelumnya, ditemukan  adanya  suatu  kelemahan  dalam desain  struktur  organisasi  kelembagaan  anti korupsi Polri.
Berdasarkan  gambaran  karakter  korupsi tersebut,  serta  adanya  ancaman  perang  proksi, maka  diperlukan  suatu  formulasi  penguatan struktur  organisasi  dalam  pelaksanaan  tugas pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  mulai tingkat  Mabes  sampai  daerah  dalam  sebuah struktur  yang  tersentralisasi.  Hal  ini  juga  dapat dilihat dari contoh struktur organisasi anti korupsi di  kepolisian  negara  lain  seperti  Australia  yang dilaksanakan  secara  terpusat  oleh  Australian Federal  Police,  kemudian  di  Inggris  dilakukan oleh  London  Metropolitian  Police,  di  Amerika Serikat  dilakukan  oleh  Federal  Bureau  of Investigation,  ataupun  di  Brazil  yang  juga dilakukan  secara  terpusat  oleh  CID  pada Kepolisian Federal.
Hal  yang  sama  juga  dapat  dilihat  dari struktur  organisasi  anti  korupsi  yang  dilakukan oleh  organisasi  non  kepolisian  seperti  CPIB Singapura,  ICAC  Hongkong,  MACC  Malaysia,
atau Agency Against Corruption dan Investigation Bureau  di  Taiwan.  Seluruh  kelembagaan  anti korupsi  ini  strukturnya  didesain  secara  terpusat, atau  tersentralisasi.  Karena  apabila  berbicara tentang  upaya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi,  berarti  berbicara  tentang  bagaimana penegakan  hukumnya,  sehingga  diperlukan upaya yang komprehensif untuk menanggulanginya yaitu melalui upaya pengembangan  sistem  hukum,  karena  pada dasarnya  korupsi  merupakan  kejahatan  yang sistemik.  Berbicara  tentang  sistem  hukum,  maka tidak terlepas dengan kegiatan-kegiatan pembangunan  hukum  yang  mendukung  dan menghasilkan  sistem  hukum  nasional.  Kegiatan- kegiatan  pembangunan  tersebut,  diantaranya meliputi  materi  hukum,  aparatur  hukum,  sarana dan  prasarana  hukum,  budaya  hukum  dan pendidikan  hukum  (Gischa,  2020).  Oleh karenanya  dalam  upaya  melakukan  formulasi kembali  (reformulasi)  pemberantasan  korupsi dalam  menghadapi  ancaman  perang  proksi  di Indonesia, pada kerangka pengembangan sistem hukum  melalui  pembangunan  aparat  hukumnya maka dalam perspektif Polri, upaya pemberantasan korupsi tersebut harus dilembagakan ke dalam regulasi internal Polri dan ditegakkan  secara  konsisten.  Penyempurnaan desain struktur organisasi anti korupsi Polri harus segera  dilakukan  dengan  mengakomodasi strategi dalam UNCAC yaitu bidang pencegahan, penegakan  hukum,  kerja  sama  internasional, pemulihan aset dan pertukaran informasi. Desain
kelembagaan  anti  korupsi  Polri  yang  ideal  bila mengakomodir  strategi  UNCAC  tersebut  adalah dengan  pola  tersentralisasi  yang  di  dalamnya mencakup  beberapa  fungsi  yakni  fungsi  deteksi, pencegahan,  penyelidikan,  penindakan  serta didukung oleh adanya fungsi bantuan teknis, dan selanjutnya  berdasarkan  pertimbangan  strategis untuk  menghindari  intervensi  maka  kedudukan kelembagaannya  berada  langsung  di  bawah Kapolri.
Melalui penguatan organisasi kelembagaan anti korupsi Polri, maka perumusan kebijakan dan strategi  lebih  terfokus  dan  terkoordinasi,  yang selaras  dengan  program  pemerintah  di  bidang pemberantasan korupsi, yakni dengan melakukan desain  organisasi  yang  lebih  dinamis  dan responsif terhadap tren dan perubahan ancaman lingkungan  strategis  dalam  rangka  mewujudkan arah  pembangunan  nasional.  Selain  itu pengendalian  dan  pengawasannya  lebih  mudah dan terukur melalui kerja sama di dalam dan luar negeri  dengan  aparat  penegak  hukum  dan stakeholder pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi  lebih  fokus  dan  terkoordinasi.  Pada akhirnya  penerapan  strategi  ini  diharapkan mampu  meningkatkan  daya  saing  Indonesia, yang diantaranya dapat dilihat dari meningkatnya angka  Indeks  Persepsi  Korupsi,  menurunnya angka ICOR Indonesia  dan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi .
Upaya  pemberantasan  korupsi  juga  harus dilakukan dengan mengikuti kerangka global yang dilaksanakan  oleh  negara-negara  di  dunia  yaitu
UNCAC  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia, diantaranya  dengan diadopsinya  strategi pencegahan  dan  penegakan  hukum  (Listiyanto, 2016).  Penerapan  strategi  tersebut  juga  sejalan dengan  strategi  global  dan  nasional  yang diharapkan dapat meningkatkan sinergi pemberantasan korupsi antar pemangku kepentingan  karena  adanya  kompatibilitas kerangka  kerja  (Epakartika,  Nugroho  &  Budiono, 2019).  Adapun  kemungkinan  terjadinya  isu tumpang tindih diantara lembaga tersebut, dapat dieliminasi  melalui  pembagian  skala  berat ringannya perkara. Sebagai contoh, untuk dugaan tindak  pidana  korupsi  yang  melibatkan politically exposed  person (PEP)  dapat  dilaksanakan  oleh KPK  atau  Kejaksaan  Agung,  sedangkan  Polri dapat  menangani  perkara-perkara  dengan  kadar kerumitan  yang  lain,  dalam  arti  terkait  dengan pidana  yang  tidak  bisa  ditangani  KPK  dan Kejaksaan  Agung.  Selanjutnya  dalam  bidang pencegahan, ketiga lembaga dapat bekerja sama dengan stakeholder lain  dalam  kegiatan  seperti pengembangan  tata  kelola  pencegahan  korupsi yang  lebih  efektif  kemudian  pembagian implementasinya  berdasarkan  pembagian  tugas berdasarkan wilayah, atau bidang-bidang tertentu yang disepakati.

## D. SIMPULAN
Permasalahan  korupsi  sebagai  sebuah ancaman  yang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia sangatlah dimungkinkan untuk dimanfaatkan oleh negara-negara  maju  untuk  menguasai  sumber
daya  Indonesia  melalui  mekanisme  suap sehingga  dapat  mempengaruhi  kebijakan  akhir yang  menguntungkan  posisi  negaranya  dengan perantaraan proksi yang ada di Indonesia. Melalui korupsi  dan  suap,  maka  kondisi  daya  saing negara Indonesia akan turun karena menyebabkan  biaya  ekonomi  tinggi  yang  pada akhirnya, korupsi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.
Upaya untuk melakukan formulasi kembali (reformulasi)  pemberantasan  korupsi  dalam menghadapi ancaman perang proksi di Indonesia, dalam  perspektif  Kepolisian,  adalah  dengan penyempurnaan  desain  struktur  organisasi  anti korupsi  Polri  dalam  suatu  regulasi  internal (Peraturan  Polri)  dan  harus  ditegakkan  secara konsisten.  Penyempurnaan  desain  organisasi tersebut  harus  segera  dilakukan  dengan mengakomodasi  strategi  dalam  UNCAC  yaitu bidang  pencegahan,  penegakan  hukum,  kerja sama  internasional,  pemulihan  aset  dan pertukaran  informasi,  yang  tersentralisasi  dan mencakup  beberapa  fungsi  yakni  fungsi  deteksi, pencegahan,  penyelidikan,  penindakan  serta didukung oleh adanya fungsi bantuan teknis, dan selanjutnya  berdasarkan  pertimbangan  strategis untuk  menghindari  intervensi  maka  kedudukan kelembagaannya  berada  langsung  di  bawah Kapolri.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Darmawati.  (2020).  Reformulation  of  Fostering
Corruption  in  Correctional  Institution. International  Journal  of  African  and  Asian Studies, Vol.62,(No.1),pp.25-35.DOI:  10.71
76/JAAS/62-04
Epakartika.,  Nugraha,  Rizki  M.,  &  Budiono,
Agung.  (2019).  Peran  Masyarakat  Sipil Dalam  Pemberantasan  Korupsi  Sektor Sumber  Daya  Alam. Jurnal  Antikorupsi Integritas, Vol.5,(No.2),pp.93-106. https://doi.  org/10.32697/integritas.v5i2-2. 485
Habibi,  M.  (2020).  Independensi  Kewenangan
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Pasca Perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan  Korupsi. Jurnal  Cepalo,
Vol. 4,(No.1),pp.41-54.
https://jurnal.fh.unila.ac.
id/index.php/cepalo
Herlambang.  (2016).  Reformulation  of  Criminal
Liability  Concept  in  Criminal  Act  of Corruption  in  Indonesia  Based  on Pancasila . Universitas  of  Bengkulu  Law
Journal, Vol.1,
(No.1),pp.19-
28.https://doi.org/10.33369/  ubelaj.1.1.19-
28
Hidayat,  S.  (2017).  Proxy  War  And  Indonesia‟s National  Security:  Victoria  Concordia Crescit. Jurnal Pertahanan & Bela Negara,
Vol.7,(No.1),pp.1-22.http://dx.  doi.org/10. 33172/jpbh.v7i1.167
Hikmah.,  &  Soponyono,  Eko.  (2019).  Kebijakan Formulasi  Sanksi  Pidana  Mati  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Berbasis
Nilai  Keadilan. Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1,(No.1),pp.78-92.
DOI: 10.14710/jphi.v1i1.78-92
Hong, Nguyen Thi Thy., Lich, Hoang Thi., & Nga,
Bui  Thi  Thanh.  (2017).  The  Social Investment  Capital  and  the  Cargo  Volume Transported  by  Sea:  A  VAR  Approach  for Vietnam. Logistics  Journal, Vol.1,  (No.8), pp.1-9.https://doi.org/10.3390/logistics
1020008
Indrawan, Raden Mas Jerry., & Widiyanto, Bayu.
(2017). Corruption as a Part of Proxy War: Efforts  to  Eradicate  the  Danger  of Corruption in Indonesia. Jurnal Pertahanan dan  Bela  Negara  Unversitas  Pertahanan Indonesia, Vol.7,(No.1),pp.23-42. https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/articl e/view/168/81
Koesoemo,  Cindy  Rizka  T.  (2017).  Eksistensi
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)
Dalam  Penanganan  Penyidikan  dan Penuntutan  Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal Unstrat Lex Crimen, Vol.6, (No.1),  pp. 62- 70.https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/le xcrimen/article/view/15087
Listiyanto,  A.  (2016).  Analisis  Dampak  Pasal  34 UNCAC  dan  Keterkaitannya  Dengan Proses  Pengadaan  Barang  /  Jasa Pemerintah. Jurnal  Rechts  Vinding ,  Vol.5, (No.2), pp.275-290. https://rechtsvinding.bphn.go.id
Mauro,  P.  (1995).  Corruption  and  Growth. The Quarterly  Journal  of  Economics ,  Vol.
110,(No.3),pp.681–712. https://doi.org/10.2307/2946696
Mumford,  A.  (2013).  Proxy  Warfare  and  the Future  of Conflict . The  RUSI  Journal , Vol.158,(No.2).pp.40–46. https://doi.org/
10.1080/03071847.2013.787733
Nurwalansari.,  Suwarno,  Panji.,  Syamsunasir.,  &
Widodo, Pujo.  (2022). Strategi Pemerintah
Dalam  Menghadapi  Proxy  War  Sebagai Salah Satu Penyebab Gerakan Separatisme di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan ,  Vol.  6,(No.2),pp.2518- 2528. https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3043
Putra, W iradhyaksa  Mochamad  Hariadi.,
Djatmika,  Prija.,  &  Sugiri,  Bambang.
(2021).  Reformulation  of  Money  Politics Crime  in  Electoral  Law  as  a  Corruption Criminal  Action. International  Journal  of Social Science And Human Research, Vol.
4,  (No.  5),  p.  1098.  http://  DOI:
10.47191/ijsshr/v4-i5-26,  Impact  factor- 5.586.
Pratama,  Abi  R.  (2020).  Tinjauan  Yuridis
Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan  Pesawat  Airbus  Milik  PT
Garuda  Indonesia  Persero  Tbk. Jurnal
National  Conference  on  Law  Studies (NCOLS), Vol.2,  (No.1),  pp.  697-715.
https://conference.upnvj.ac.id/index.php/nc ols/article/view/1517/975
Ricklefs,  F.  (2014).  Babad  Giyanti:  Sumber Sejarah  dan  Karya  Agung  Sastra  Jawa.
Jurnal  Jumantara .  Vol.  5  (No.2).pp.    11-
25.https://ejournal.perpusnas.go.id/jm/ article/download/005002201402/149
Samir., & Basyar, M. Hamdan. (2021). Kegagalan Demokratisasi di Mesir Pasca Arab Spring. Jurnal Penelitian Politik, Vol.18, (No.2), pp.
159-171. https://ejournal.politik.lipi.go.id/ index.php/jpp/article/view/1051
Tavipah,  Yani  B.  (2007).  Reformulasi  Sanksi Dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi. Jurnal  Ilmu  Hukum  ”Syiar Hukum” Universitas Islam Bandung, Vol.9,
(No.3) . p.187.https://doi.org/10.29313/sh.v9i 3.476
Thamrin,  Moh.  Tamzil.  (2018).  Lembaga Kepolisian  Dalam  Sistem  Penyelenggaran Pemerintahan  Negara  Indonesia. Maleo Law  Journal, Vol.2,  (No.2),  pp.133-142.
https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/
MLJ/article/view/770
Yunus,  Ahmad.,  &  Hofi,  Moh.  Ali.  (2021).
Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  di  Indonesia. HUKMY  Jurnal
Hukum , Vol. 1,(No.1),pp 35-54.
https://doi.org/10.35316/ hukmy.2021.v1i1.35-54

## BUKU
Hamzah,  Andi.  (2007). Pemberantasan  Korupsi Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Mukti,  Fajar.,    &  Yulianto,  Achmad.  (2017).
Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan
Empiris. Cetakan  IV.  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Soekanto,  Soerdjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (1994).
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## ARTIKEL
Adhiarsa,  A.  (2020).  Strategi  Polri  Memberantas
Korupsi  Guna  Meningkatkan  Daya  Saing Indonesia  Dalam  Rangka  Terwujudnya Pembangunan  Nasional. Naskah  Karya
Perorangan  (NKP)  Sespimti  Polri  Dikreg ke-29  Tahun  2020 .  Lembang  :  Sespim
Polri.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang  No.  20  Tahun  2001  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perpres  No.  5  Tahun  2017  tentang  Perubahan
Atas  Perpres  No  52  Tahun  2010  tentang
Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja
(SOTK) Polri.
Perpol No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Perkap No. 6 tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi  dan  Tata  Kerja  (SOTK)  Mabes Polri.

## SUMBER ONLINE
Gischa,  S.  (2020).  Unsur-unsur  Sistem  Hukum Nasional.  Retrieved  from  https://www. kompas.com/skola/read/2020/09/01/15011 3269/unsur-unsur-sistem-hukum- nasional?page=all
Pradiptyo,  Rimawan.,  Wirotomo,  Abraham.,
Hilman,  Rafiazka  Millanida.,    &  Azzani, Meika. (2015). Naskah Akademik Prakarsa Bulaksumur  Anti  Korupsi. Retrieved  from https://www.researchgate.net/publication/2 74727850_Naskah_Akademik_Prakarsa_B ulaksumur_Anti_Korupsi