## STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN KONAWE SULAWESI TENGGARA
Jabal Arfah 1 , Entang Adhy Muhtar 2 , A. Djadja Saefullah 3 , Didin Muhafidin 4
1 Mahasiswa Doktor Ilmu Adminitrasi Publik Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran
2,3,4 Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran jabalarfah87.ja@gmail.com
Diterima: 29 Oktober 019 Disetujui: 31 Oktober 2019  Dipublikasikan: 22 November 2019

## ABSTRACT
The topic of this research is the Implementation of the Study of Tourism Development Policy  in  Toronipa  Beach  Tourism  Konawe  Regency,  Southeast  Sulawesi.  The formulation  of  the  problem  in  this  research  is,  why  is  there  no  strategy  in  the implementation  of  tourism  development  policies  that  have  been  raised  by  local governments. The analytical method used is descriptive qualitative with aspects that are explored  including  communication,  implementing  attitudes,  bureaucratic  structures and resources. The results of the study are: first; communication aspects, namely the absence of intensive communication between the tourism object management with the regional government (district) and the local DPRD which is indicated by the absence of supporting facilities provided for many years of the existence of the tourism object, except for some assistance from the regional government tourism agency ). Second, the aspect of resources in this case human resources, namely the availability of managers who are ready to carry out their duties but are not supported in non-human resources or facilities in tourism development efforts to further increase the number of visitors, because this is one of the tourism development strategies that must be carried out by the government regions (districts), in addition to being able to improve the welfare of local communities  in  the  tourist  area,  will  also  be  able  to  obtain  added  value  of  Local Original  Revenue  from  the  tourism  sector.  Third,    the  aspect  of  the  attitude  of  the executor is the executors / managers in the area of  tourism have carried out several tasks and functions well but they still feel the lack of attention of the local government each year, in the effort to develop regional tourism strategies. This is indicated by the local  policy  regarding  tariffs  deemed  by  the  implementer  to  have  an  impact  on  the reduction in the number of visitors who come, so the implementers carry out tactical discretion / policies so that there is no decrease in visitor interest to travel because of the incompatible between existing (expected) public government facilities and services. Fourth, the bureaucratic structure, in terms of human resources, especially in the youth, sports, culture and tourism offices, has shown a better condition due to ski competence and the field of tourism.
Keywords: Policy Implementation and Tourism Development.

## ABSTRAK
Topik  penelitian  ini  adalah  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Kepariwisataan Studi pada Wisata Pantai Toronipa Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Perumusan masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu,  mengapa  belum  ada  strategi  dalam  implementasi kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  yang  dimunculkan  oleh  pemerintah  daerah. Metode analisis yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif dengan sspek yang didalami antara lain komunikasi, sikap pelaksana, struktur birokrasi dan sumberdaya. Hasil  penelitian, pertama ,  aspek  komunikasi  yaitu  tidak  adanya  komunikasi  intensif antara  pengelola  obyek  wisata  dengan  pemerintah  daerah  (kabupaten)  dan  DPRD setempat yang ditandai dengan tidak adanya fasilitas pendukung yang diberikan selama bertahun-tahun  adanya  obyek  wisata,  kecuali  beberapa  bantuan  dari  dinas  pariwisata pemerintah  daerah  (provinsi). Kedua ,  aspek  sumberdaya  dalam  hal  ini  sumber  daya manusia  yaitu  tersedianya  pengelola  yang  siap  menjalankan  tugasnya  tetapi  tidak didukung  dengan  fasilitas  untuk  usaha  pengembangan  kepariwisataan  agar  semakin meningkatkan  jumlah  pengunjung,  karena  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  strategi pengembangan  kepariwisataan  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah (kabupaten),  selain  akan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  lokal  di  area wisata, juga akan dapat memperoleh nilai tambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor  pariwisata. Ketiga ,  aspek  sikap  pelaksana  adalah  para  pelaksana/pengelola  di area wisata sudah menjalankan beberapa tugas dan fungsinya dengan baik tetapi mereka masih merasakan kurangnya perhatian pemerintah daerah setiap tahunnya, dalam upaya strategi pengembangan kepariwisataan daerah. Hal tersebut ditandai dengan kebijakan pemerintah  daerah  mengenai  tarif  yang  akan  berdampak  pada  berkurangnya  jumlah pengunjung, sehingga para pelaksana melakukan diskresi atau kebijaksanaan taktis agar tidak terjadi penurunan minat pengunjung untuk berwisata karena tidak sesuai antara fasilitas    dengan  layanan  publik  pemerintah  daerah. Keempat ,  struktur  birokrasi, khususnya  pada  kantor  dinas  pemuda,  olahraga,  kebudayaan  dan  pariwisata menunjukkan  keadaan  yang  lebih  baik  karena  kompetensi skiil dan  bidang  ilmu kepariwisataan.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata.

## PENDAHULUAN
Pariwisata  semakin  penting  bagi  masyarakat  di  seluruh  dunia,  kebutuhan  untuk mengembangkan  pariwisata  secara  berkelanjutan  juga  menjadi  perhatian  utama.  Komunitas manusia mewakili sumber daya utama yang menjadi tujuan wisata tergantung, dan keberadaan mereka  di  tempat  tertentu  dan  pada  waktu  tertentu .1 Pengembangan  potensi  pariwisata  telah terbukti  mampu  memberikan  dampak  positif  dengan  adanya  perubahan  yang  besar  dalam kehidupan masyarakat, secara ekonomi pariwisata memberi dampak dalam perluasan lapangan usaha dan kesempatan peningkatan income perkapita dan peningkatan devisa negara. Dalam kehidupan  sosial  terjadi  interaksi  sosial  budaya  antara  pendatang  dan  penduduk  setempat sehingga  dapat  menyebabkan  perubahan  dengan  mempertahankan  hidup  masyarakat  serta terjadinya  interaksi  sosial.  Pembangunan  kepariwisataan  diarahkan  pada  peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan ekonomi, termaksud kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah
1 Ramos & Jimenes, Ramos & Jimenes , ed. by ALEJANDRO D. RAMOS and PABLO S. JIMÉNEZ, 1st edn (New York: Published by Nova Science Publishers, Inc. ? New York, 2008: 51).
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   202-217 e-ISSN: 2655-6057                    https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dan pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan sebagai potensi kepariwisataan nasional.
Indonesia  merupakan  negara  yang  sangat  indah  dan  kaya  akan  sumber  daya  yang dimiliknya  semua  itu  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Indonesia  sebagai  suatu  hasil kekayaan negara dan daerahnya baik itu kekayaan akan keanekaragaman budaya, agama, etnis juga  termasuk  daya  tarik  wisata  (obyek  wisata)  yang  dapat  menarik  kunjungan  wisatawan. Wisatawan  yang  datang  berkunjung  merupakan  sumber  devisa  negara  yang  dapat meningkatkan pendapatan negara, daerah dan masyarakat di lokasi obyek wisata. Sejak sepuluh tahun  terakhir,  perlunya  kesadaran  pembangunan  berkelanjutan  semakin  kuat  didengungkan berbagai  kalangan.  Pembangunan  berkelanjutan  adalah  sebuah  proses  pembangunan  yang mengoptimalkan  manfaat  dan  kesesuaian  dari  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia yang tersedia. ”berkelanjutan” dapat diartikan kelestarian yang menyangkut aspek fisik, sosial, dan  politik  dengan  memperhatikan  pengelolaan  sumber  daya  alam (resources  management) yang mencakup hutan, tanah, dan air, pengelolaan dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta pembangunan sumber daya manusia (human resources development).
Kondisi  ini  dapat  tercapai  apabila  perangkat  kelembagaan  memasukkan  unsur-unsur multisektor  yang  mencakup  pemerintah,  swasta,  serta  badan-badan  nasional  dan  pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan  yang  telah  dicanangkan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  tujuan  pembangunan nasional. Pariwisata  yang bersifat multisektoral merupakan fenomena yang  sangat  kompleks dan  sulit  didefinisikan  secara  baku  untuk  diterima  secara  universal.  Sehingga  menimbulkan berbagai persepsi pemahaman terhadap pariwisata, baik sebagai industri, sebagai aktivitas, atau sebagai  sistem.  Pariwisata  yang  melibatkan  antara  lain  pelaku,  proses  penyelenggaraan, kebijakan,  politik,  dan  sosial  budaya  yang  saling  berinteraksi  dengan  eratnya,  akan  lebih realistis  bila  dilihat  sebagai  sistem  dengan  berbagai  subsistem  yang  saling  berhubungan  dan mempengaruhi.  Dalam  kerangka  kesisteman  tersebut,  pendekatan  terhadap  fungsi  dan  peran pelaku,  dampak  lingkungan,  peningkatan  pengetahuan  dan  kesejahteraan  masyarakat,  serta kesetaraan  dalam  proses  penyelenggaraan  menjadi  semakin  penting.  Kecenderungan  yang berkembang dalam sektor kepariwisataan maupun pembangunan melahirkan konsep pariwisata yang tepat dan secara aktif membantu menjaga keberlangsungan pemanfaatan budaya dan alam secara  berkelanjutan  dengan  memperhatikan  apa  yang  disebut  sebagai  pilar  dari  pariwisata berkelanjutan yaitu ekonomi masyarakat, lingkungan dan sosial budaya.
Berlakunya  Undang-Undang  yang  berkaitan  dengan  Otonomi  Daerah  yaitu  Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjanjikan sebuah harapan  dan  tantangan  bagi  pemerintah  daerah.  Dikatakan  demikian,  karena  dengan  adanya kedua Undang-Undang itu maka akan terjadi perluasan wewenang Pemerintah Daerah. Secara teoritis, perluasan wewenang dapat menciptakan pertanggungjawaban terhadap daerah ( local acoountabilty) , yakni meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam memperhatikan hak- hak  masyarakatnya.  Akan  tetapi  dilain  pihak  daerah  otonom  harus  mampu  untuk  menggali sumber-sumber  keuangan  sendiri  dan  mampu  mempertahankan  segala  kemungkinan  adanya program atau kebijakan  baru yang muncul baik secara nasional maupun internasional adalah suatu keharusan untuk merespon dengan siap peluang atau tantangan termasuk adanya program masyarakat  ekonomi  asean  secara  multilateral.  Hal  itu  semua  dibutuhkan  strategi  kebijakan yang tepat dan berkelanjutan di semua sektor, termasuk sektor pariwisata di daerah.
Kondisi yang demikian harus diikuti dengan kemampuan untuk meningkatkan potensi sektor  pariwisata,  apalagi  dalam  merespon  program  masyarakat  ekonomi  asean  (MEA) tersebut,  sebagai  suatu  yang  sangat  potensial  yang  dapat  memberikan  alternatif  lain  sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah dan dibutuhkannya global skiil , dengan potensi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar untuk menciptakan peluang
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   202-217 e-ISSN: 2655-6057                    https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dan kesempatan kerja baru dalam kegiatan ekonomi dengan salah satu teknik penguasaan global skiil (salah  satunya  adalah  bahasa  asing).  Sebab  penyelenggaraan  kepariwisataan  ditujukan untuk  meningkatkan  pendapatan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyat,  memperluas  dan  meratakan  kesempatan  berusaha  dan  lapangan  kerja, mendorong  pembangunan  daerah,  memperkenalkan  serta  mendayagunakan  obyek  dan  daya tarik wisata Indonesia. 2
Selain  hal  tersebut,  penyelenggaraan  kepariwisataan  bertujuan:  untuk  melestarikan, mendayagunakan,  mewujudkan  dan  memperkenalkan  segenap  anugerah  kekayaan  destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan daya saing, menggali dan mengembangkan  potensi  ekonomi,  kewirausahaan,  sosial,  budaya  dan  teknologi  komunikasi melalui  kegiatan  kepariwisataan,  memperluas  dan  memeratakan  kesempatan  berusaha  dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan  dan  kemandirian  perekonomian  daerah,  mewujudkan  pemanfaatan  hasil-hasil pembangunan  kepariwisataan  dalam  rangka    peningkatan  kesejahteraan  dan  kemakmuran masyarakat.  Jumlah  wisatawan  mancanegara  yang  berkunjung  ke  Indonesia  tahun  2015 sebanyak  10.406.759  orang.  Sehingga  Pariwisata  di  Indonesia  tahun  2015  tumbuh  di  atas pertumbuhan  pariwisata  dunia  yang  hanya  4,4  persen  dan  pertumbuhan  pariwisata  kawasan ASEAN sebesar 6 persen. Oleh karenanya selain peningkatan global skiil , pemerintah baik di pusat  maupun  di  daerah  harus memperbaiki  persoalan  pelayanan,  kenyamanan,  dan  jaminan keamanan di tempat-tempat wisata setiap daerah. 3
Selain fenomena konseptual tersebut diatas, juga mempertimbangkan fenomena faktual yang  ada  di  daerah  Kabupaten  Konawe,  yang  mana  terdapat  4  (empat)  obyek  wisata  (jenis agrowisata,  wisata  alam,  dan  wisata  budaya)  yang  dikembangkan  pemerintah  daerah  salah satunya adalah pantai Toronipa (wisata alam). Permasalahan pariwisata tersebut di Kabupaten Konawe dapat diasumsikan bahwa sebagai tantangan dalam usaha mengembangkan pariwisata di  daerah,  mestinya  memainkan  strategi-strategi  yang  tepat  diantaranya,  (1)  Menggalakkan pariwisata dalam negeri, di level lokal (daerah) (2) Menekan harga, (3) Menyiapkan tuan rumah yang  ramah,  artinya  ketiga  persolan  tersebut  akan  mampu  dilaksanakan  dengan  efektif manakala  dapat  menggunakan  berbagai  strategi  kebijakan  menyangkut  pengembangan pariwisata  di  daerah  (lokal).  Salah  satu  pendekatan  strategi  yang  perlu  dilakukan  adalah program  pengembangan  komunitas.  Secara  teoretis,  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh bahwa “ Sustaining the community/particular communities has therefore become an essential element of sustainable tourism. The rationale of sustainable tourism development usually rests on the assurance of renewable economic, social and cultural benefits to the community and its environment.  An  holistic  approach  to  sustainability  requires  that  the  continuing/improved social, cultural and economic well being of human communities is an integral component  of environmental  renewal.  This  is  equally  applicable  within  notions  of  sustainable  tourism; without community sustainability, tourism development cannot be expected to be sustainable. 4 Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  bidang  pariwisata  khususnya  di  Toronipa mengenai kontribusinya terhadap PAD selama 2 (dua) tahun terakhir (2016-2017) yaitu tahun 2016 dari target Rp 80.780.000,- realisasi sebesar Rp. 63.700.000, kemudian pada tahun 2017 dari target Rp 100.780.000,- realisasi sebesar Rp 82.350.000. Hal tersebut dapat dikemukakan
2 Zulfaidha  Zulia  and  Bagyo  Yanuwiadi,  ‘The  Natural  and  Cultural  Resources  for Ecotourism  Development  in Trenggalek  Regency,  East  Java’, Journal  of  Indonesian  Tourism  and  Development  Studies ,  3.2  (2015),  45–52 <https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2015.003.02.02>.
3 Sandra  Dhesitta  Putri,  Soemarno  Soemarno,  and  Luchman  Hakim,  ‘Strategic  Management  of  Nature-Based Tourism in Ijen Crater in the Context of Sustainable Tourism Development’, Journal of Indonesian Tourism and Development Studies , 3.3 (2015), 123–29 <https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2015.003.03.06>.
4 Ramos & Jimenes, Ramos & Jimenes , ed. by ALEJANDRO D. RAMOS and PABLO S. JIMÉNEZ, 1st edn (New York: Published by Nova Science Publishers, Inc. ? New York, 2008).
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   202-217 e-ISSN: 2655-6057                    https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
bahwa kebijakan yang menyangkut dengan pengelolaan pariwisata belum didukung berbagai pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe. Selain itu jumlah pengunjung dari tahun ketahun cenderung meningkat diperiode 2 (dua) tahun  tersebut,  yaitu tahun 2016 jumlah pengunjung adalah 45.000 orang, sedangkan tahun 2017 berjumlah 82.350 orang. 5
Sekalipun terjadi peningkatan, tetapi tidak disesuaikan dengan strategi pengembangan kepariwisataan  yang  lebih  baik  dan  berkelanjutan  ( sustainable ).  Artinya  diperlukan  strategi kebijakan (baru) dalam pengelolaan Pariwisata di pantai Toronipa untuk lebih meningkatkan secara  berkelanjutan.  Dengan  fenomena  faktual  dan  fenomena  teoritis  tersebut  diatas, disandingkan  dengan  hasil  observasi  yang  dilakukan  penulis  bahwa,  strategi  kebijakan  atau program  pengembangan  komunitas  dalam  kepariwisataan  lokal  (daerah)  kabupaten  konawe belum diketemukan khususnya yang akan menjadi fokus dan lokus dalam penelitian ini.
Permasalahan  yang  dapat  dikemukakan  adalah  belum  ada  desain  perencanaan  yang matang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  baik  berupa anggaran  dan  desain  pariwisata  yang unggulan,    komitmen  mengenai  rencana  induk  pengembangan  kepariwisataan    baik  berupa anggaran dan lain aspek lainnya, mengenai regulasi kepariwisataan, tidak adanya desain yang bagus  dari  pemerintah  daerah,  masih  lemahnya  tingkat  komitmen  untuk  pengembangan kepariwisataan yang difokuskan pada penguatan masyarakat lokal, belum dilakukan promosi kepariwisataan  sebagai  strategi  yang  ampuh  dalam  penguatan  dan  pengembangan kepariwisataan  daerah.  sebagai  fenomena  tersebut,  seharusnya  ada  strategi  tepat  yang diberikan.  Mengapa  belum  ada  strategi-strategi  yang  dimunculkan  pemerintah  daerah.  Atas dasar  persoalan  tersebut,  maka  penulis  tertarik  dan  bermaksud  untuk  mengkaji  melalui penelitian dengan topik “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan”.

## METODE
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  pada Wisata  Pantai  Toronipa  Kabupaten  Konawe. Obyek  dalam  penulisan  ini  adalah  implementasi  kebijakan  pengembangan  kepariwisataan. kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  didasarkan  pada  aspek  implementasi  kebijakan kepariwisataan. Hal tersebut dapat diamati atau didalami pada aspek (1) penyediaan sarana dan prasarana (aksesibilitas dan kualitas); (2) Pengelolaan lingkungan hidup pariwisata; (3) Praktik bisnis pariwisata. Oleh karena itu, penulisan ini bermaksud mendalami beberapa faktor tersebut yang  dapat  membentuk  keberlanjutan  pariwisata  di  Pantai  Toronipa  Kabupaten  Konawe. Setelah  faktor  atau  aspek  tersebut  didalami  dan  diketemukan  dalam  penulisan  ini,  maka sekaligus akan dapat memproyeksikan kebijakan pengelolaan pariwisata dapat terwujud atau tidak.  Prosedur  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  data  terhadap  masalah  yang  diteliti  yaitu dilakukan melalui tahapan dan teknik yang relevan dengan masalah dan fenomena penulisan. Adapun waktu penelitian, dilaksanakan sejak bulan Maret sampai bulan Juli Tahun 2018.
Fokus  penulisan  ini  tentang  strategi  implementasi  kebijakan  pengelolaan kepariwisataan  dalam  hal  ini  penyediaan  sarana  dan  prasarana  (aksesibilitas  dan  kualitas), pengelolaan  lingkungan  hidup  pariwisata dan  praktik  bisnis  pariwisata.  Adapun  faktor  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  adalah  kewenangan  ( authority), sumber  daya ( resources ), sikap ( commitment ). Hal tersebut sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana  implementasi  kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  dan  faktor  yang mempengaruhinya.
Definisi konsep antara lain adalah: (1) Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah  efektivitas  atau  pelaksanaan  kebijakan  yaitu  kebijakan  tersebut  harus disampaikan/diketahui oleh orang-orang yang diserahi tanggung-jawab untuk
5 Olahraga dan Pariwisata Kab. Konawe Dinas Kepemudaan, Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Konawe , ed. by Exekutif Summary, 1st edn (Konawe, 2017).
melaksanakannya dengan jelas, dan tentu saja dalam hal ini diperlukan komunikasi yang akurat dan  dilaksanakan  dengan  tepat  oleh  para  pelaksana.    (2)  Sumberdaya  yang  dimaksud  dalam penelitian ini adalah mencakup orang-orang yang memadai dari segi jumlah dan kemampuan, informasi yang jelas, prasarana dan sarana serta wewenang.  (3) Sikap pelaksana yang dimaksud dalam  penelitian  ini  adalah  pelaksana  kebijakan  harus  mempunyai  kapabilitas,  kompetensi, komitmen  dan  konsistensi  untuk  melaksanakan  sebuah  kebijakan  sesuai  dengan  arahan  dari penentu kebijakan ( policy makers ), dan (4) Struktur birokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah  proses  implementasi  kebijakan  dengan  cara  adanya  pembagian  tugas  maupun tanggung-jawab yang jelas sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses penerapan suatu kebijakan, adanya pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas akan mencegah untuk  tidak  terjadinya  ketimpangan  tugas  dalam  proses  penerapan  suatu  kebijakan.  Jenis penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif,  dan  untuk  melakukan  penelitian  terhadap implementasi  kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  lokal  di  Pantai  Toronipa  Kabupaten Konawe, maka sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  dieroleh  secara  langsung  oleh  peneliti/penulis, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti/penulis.
Informasn  penelitian  yaitu  dinas  yang  menangani  kebijakan  pengembangan kepariwisataan daerah, informannya yaitu Kadis Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Konawe  (1  orang),  Camat  Toronipa  (1  orang),  Lurah  Toronipa  (1  orang),  Pengelola  Wisata Toronipa  (2  orang),  Pelaku  Usaha  (2  orang),  Petugas  Keamanan  (POLRI)  1  orang,  dan Wisatawan  2  orang.  Selain  itu,  informan  yang  ditentukan  adalah  yang  dianggap  mengetahui (terkait)  tentang  kebijakan  dan  pengelolaan  pariwisata  di  Toronipa  Kabupaten  Konawe. Keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah berjumlah 10 (sepuluh) orang. Berdasarkan penentuan informan tersebut  maka instrumen utama dalam penulisan ini adalah penulis sendiri (interpretasi  dan  eksplorasi).  Kegiatan  yang  dilakukan  penulis  adalah  mengumpulkan  data melalui  teknik  dokumentasi,  observasi  dan  wawancara  dengan  para  informan.  Penulis melakukan pencatatan lapangan, merekam, mentranskripsi, mengidentifikasi, menginterpretasi dan menafsirkan informasi dari data primer dan sekunder.
Teknik yang digunakan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini dilakukan  melalui  cara  (1)  Observasi  atau  pengamatan  (2)  Wawancara  mendalam  ( indepth interview ).  Wawancara  mendalam  dilakukan  kepada  sejumlah  informan  yang  telah  dipilih dengan  menggunakan  kriteria terutama  pengalaman  yang  bersangkutan  dalam  kebijakan  dan pengelolaan kepariwisataan lokal dengan fokus wisata alam Pantai Toronipa. Aspek-aspek yang akan didalami dalam wawancara ini yaitu: dinamika perubahan yang terjadi kondisi wilayah, faktor-faktor  yang  mendukung,  harapan  dan  impian  informan,  sikap  dan  persepsi  informan., dan (3) Studi dokumen yaitu penulis melakukan studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).
Analisis  data  dalam  penulisan  ini  dilakukan  secara simultan (bersamaan),  yaitu kegiatan pengumpuln data, interpretasi data dan penulisan draf hasil penulisan. Dalam hal ini, pada  saat  wawancara  secara  mendalam  sedang  berlangsung  ( indepth  interview ),  penulis menilai, menginterpretasikan dan menganalisis setiap jawaban informan. Penulis akan berusaha merangkai jawaban terhadap masalah penelitian atau penulisan ini ketika wawancara mendalam dan pengumpulan data dalam bentuk lainnya sedang berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan pembangunan di kabupaten konawe pada prinsipnya dimaksudkan untuk menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mengupayakan  pengelolaan  sumber  daya  alam seoptimal  mungkin  serta  pengelolaan  sumber-sumber  perekonomian  lainnya,  baik  melalui sumberdaya  alam,  manusia  maupun  sumber-sumber  keunikan  daerah  dalam  hal  ini  adalah
kepariwisataan.  Dalam  konsep  kepariwisataan  pada  perspektif  pembangunan  sesungguhnya diarahkan  agar  dapat  berperan  aktif  bersama  sektor  lainnya,  khususnya  dalam  menjawab agenda  prioritas  yaitu  membangun  kesejahteraan  rakyat,  meningkatkan  kualitas  kehidupan beragama  dan  ketahanan  budaya  serta  mempercepat  pemulihan  ekonomi  dan  memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan keadilan yang bersumber pada ekonomi kerakyatan.
Diantara implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain adalah disposition (sikap pelaksana), communication (komunikasi), bureaucracy  structure (struktur  birokrasi)  dan resources (sumberdaya). 6 Hal  tersebut  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Edward  III  (1980) mengenai  implementasi  kebijakan  sebagaimana  dikutip  oleh  Arifin  Tahir  yang  uraiannya adalah sebagai berikut:

## 1. Disposition (sikap pelaksana)
Sikap pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksana kebijakan yang harus  mempunyai  kapabilitas,  kompetensi,  komitmen  dan  konsistensi  untuk  melaksanakan sebuah  kebijakan  sesuai  dengan  arahan  dari  penentu  kebijakan  ( policy  makers ).  Dengan terpenuhinya berbagai kompetesi tersebut, maka hal yang mendukung dan menciptakan sikap pelaksana  kebijakan  adalah  kemudahan  dalam  pelayanan  dan  implementasi  kebijakan. Kemudahan yang akan terjadi dari adanya kapabilitas, kemampuan, komitmen, dan konsistensi adalah  pelayanan  administratif  dan  fasilitasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dan pengelola  wisata  dalam  mengembangkan  kepariwisataan  daerah  yang  ada  di  area  wisata. pelayanan  dan  fasilitasi  yang  dilakukan  pemerintah  merupakan  upaya  dalam  mempermudah akses wisata dan kunjungan wisata  pada suatu obyek wisata tertentu. Terkait kemudahan secara administratif  yang  ada  di  wisata  pantai  Toronipa  diantaranya  adalah  pembuatan  izin  usaha pariwisata,  penataan  obyek  wisata,  perbaikan  sarana  transportasi,  dan  penyediaan  fasilitas wisata .
Pembuatan  izin  usaha  pariwisata yang  dimaksud  ini  adalah  kemudahan  administratif yaitu  suatu pelayanan publik yang disediakan pemerintah dalam upaya memberikan sertifikasi terhadap keberadaan suatu pariwisata. Manfaat dari sertifikasi ini membuat para pelaku usaha pariwisata mendapatkan legalitas dan kepercayaan di masyarakat. Manfaat dari sertifikasi ini pelaku  usaha  pariwisata  mendapatkan  legalitas,  lebih  dipandang  masyarakat,  lebih  leluasa dalam memasarkan jasa atau produk yang ditawarkan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan  Sertifikasi  Usaha  Pariwisata  bahwa  hal  pokok  yang  harus  mendapat  perhatian  dalam penetapan  Standar  Usaha  Pariwisata  adalah  keamanan,  keselamatan,  kenyamanan  dan kebersihan.  Standar  usaha  pariwisata  harus  mendapat  perhatian  karena  dimana  wisatawan berada  maka  faktor  keamanan,  keselamatan,  kenyamanan  dan  kebersihan  yang  menjadi perhatian utamanya. Tujuan standarisasi maupun sertifikasi usaha pariwisata untuk menjamin kualitas yang memenuhi kebutuhan wisatawan sebagai konsumen, memberikan perlindungan kepada  semua  pihak,  meningkatkan  kualitas  pelayanan  hingga  akhirnya  meningkatkan produktivitas usaha pariwisata. Selain itu untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan, pengusaha  pariwisata,  tenaga  kerja  pariwisata,  serta  masyarakat  baik  untuk  keselamatan, keamanan, kesehatan, sanitasi dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya kegiatan ini yang outputnya adalah komitmen dari masing masing daerah untuk bersama-sama melakukan sesuai dengan undang-undang kepariwisataan.
Pembuatan  izin  usaha  pariwisata  mestinya  dilakukan  secara  cepat  dan  tepat  agar masyarakat yang mendapatkan layanan dapat langsung melakukan kegiatan atau aktivitas yang mendukung  program  pengembangan  pariwisata.  Berdasarkan  data  penelitian  menunjukkan
6 Arifin  Tahir,  ‘Analisis  Implementasi  Kebijakan  Empat  Pilar  Pengembangan  Universitas  Gorontalo’, Laporan Hasil Penelitian, Dosen Universitas Negeri Gorontalo , 2012, 1–28.
bahwa beberapa jenis izin usaha yang termasuk dalam kegiatan bidang pariwisata, antar lain: izin  usaha  rumah  makan,  penginapan,  hotel,  salon,  kafe,  tempat  bermain  (bilyar),  dan sebagainya. Izin usaha ini sekalipun tidak berada dilokasi obyek wisata namun tetap menjadi bagian pengembangan wisata, karena masyarakat pengunjung terutama yang berasal dari luar daerah, sangat menentukan komponen penunjang, seperti hotel, penginapan dan sebagainya.
Upaya  penataan  obyek  wisata  dimaksudkan  untuk  melakukan  pembersihan  dan perbaikan  fasilitas  obyek  wisata  yang  dianggap  dapat  menganggu  kenyamanan  bagi pengunjung wisata. Program ini merupakan program jangka pendek dan dilakukan secara terus menerus di semua tempat wisata. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa upaya penataan obyek wisata dilakukan pada beberapa obyek wisata vital, pantai Toronipa dengan melibatkan Satgas  Wisata  yang  anggotanya  berasal  dari  pengawas/staf  dinas  pariwisata  bersama pemerintah Lurah dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilakukan setiap dua kali dalam sebulan dengan melakukan pembersihan, perbaikan fasilitas wisata, dan penyuluhan wisata bagi pelaku usaha wisata di sekitar lokasi wisata. Pembersihan obyek wisata dilakukan dengan membuang sampah-sampah atau limbah agar pantai senantiasa tetap bersih dan memiliki pasir putih yang memberikan  kenyamanan  bagi  wisatawan  yang  ingin  mandi  dan  kegiatan  laut  lainnya. Perbaikan fasilitas wisata dilakukan dengan menganti fasilitas yang rusak seperti WC umum, Gazebo, Villa, dan sebagainya. Dan penyuluhan wisata dimaksudkan agar pelaku usaha wisata, seperti  pemilik  warung,  pemilik  villa,  dapat  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjaga kebersihan dan kenyamanan pengunjung wisata.
Keterangan tersebut diatas berbeda berdasarkan pengamatan/obeservasi yang dilakukan oleh  penulis,  yang  mana  diperoleh  bahwa  obyek  wisata  yang  ada  tersebut  terkesan  bahwa penataan obyek wisata tidak dilakukan. Kondisi pantai Toronipa di penuhi oleh limbah padat dan  disekitar  lokasi  banyak  sampah-sampah  pengunjung,  seperti  botol aqua,  kaleng,  plastik, masih berserakan disemua areal wisata pantai. Selain itu beberapa fasilitas seperti tempat bilas, WC kondisinya kurang baik/rusak. Hal yang sama juga ditemukan dilokasi beberapa Gazebo dalam  kondisi  rusak  dan  kebersihan  disekitar  air  atau  pantai  juga  kurang  terawat  karena banyaknya sampah dan rumput dibiarkan tumbuh. Mengacu pada informasi tersebut, terlihat bahwa  antara  program  dengan  kenyataan  di  lapangan  tidak  sinergis,  sehingga  jika  hal  ini dibiarkan tanpa adanya upaya yang maksimal dari pemerintah daerah, maka upaya kebijakan dalam pengembangan kepariwisataan di wilayah tersebut hanya akan menjadi daftar rencana atau  simbol  pengembangan  belaka.  Konsep  penataan  wisata  khususnya  yang  berfokus  pada pengembangan  kepariwisataan  di  pantai  Toronipa  tidak  diperhatikan,  baik  oleh  pemerintah provinsi  terlebih  pemerintah  daerah  kabupaten  Konawe.  Secara  konseptual  bahwa pembangunan  atau  pengembangan  sektor  pariwisata  di  berbagai  daerah  telah  melahirkan dampak tersendiri  dalam  berbagai dimensi  kehidupan manusia,  tidak  hanya  berdampak  pada dimensi sosial ekonomi semata, tetapi juga menyetuh dimensi sosial budaya bahkan lingkungan fisik.  Dampak  terhadap  berbagai  dimensi  tersebut  bukan  hanya  bersifat  positif  tetapi  juga berdampak negatif.
Berkaitan  dengan  dampak  negatif  tersebut  dalam  pengembangan  pariwisata  menurut Yoeti (2008), bahwa: pembuangan sampah sembarangan (selain menyebabkan bau tidak sedap, juga membuat tanaman di sekitarnya mati). Juga pembuangan limbah hotel, restoran, dan rumah sakit  yang  merusak  air  sungai,  danau  atau  laut.  Belum  lagi  dampaknya  terhadap  kerusakan terumbu. Para nelayan akan tidak lagi memiliki pantai untuk mencari ikan, karena pantai telah dikaveling untuk membangun gasebu yang tidak terkontrol. Akibatnya, dapat menurunkan daya tarik pantai oleh wisatawan. Penyediaan fasilitas wisata merupakan salah satu program Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Konawe, yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung wisata, baik wisatawan manca negara maupun wisatawan domestik. Upaya yang dilakukan seperti, penyediaan dan pembuatan gazebo, tempat bilas, WC, villa, ban, perahu, tempat parkir bagi wisata pantai.
Penyediaan  fasilitas  dilokasi  wisata,  disamping  diupayakan  oleh  pemerintah  daerah provinsi melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata juga disiapkan oleh masyarakat sekitar.  Untuk  keperluan  perawatan  fasilitas    tersebut,  maka  pengunjung  yang memanfaatkannya dikenai sejumlah biaya  yang tarifnya sesuai jenis layanan  yang  diberikan. Misalanya untuk mandi ditempat bilas Rp. 5000,- per orang, biaya  sewa ban Rp.  1000,- per hari, sewa gazebo Rp. 40.000,- per hari (hari-hari biasa/bukan hari libur) dan Rp 50.000 - Rp 200.000 (hari rame/libur), sewa peralatan anorkeling Rp. 100.000, dan sebagainya.
Selama tiga tahun terakhir, penyediaan fasilitas wisata di beberapa obyek wisata yang dapat diprogramkan dinas ini antara lain: pembuatan beberapa gazebo yang terbuat dari kotruksi kayu di pantai Toronipa, perbaikan villa pemerintah daerah dan fasilitas di pantai, pembuatan sarana WC dan tempat bilas, pembuatan tempat istrahat dan warung semi permanen, pembuatan tempat parkir yang representatif. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah dalam kebijakan pengembangan kepariwisataannya belum menunjukkan keadaan yang sesungguhnya antara  fakta  dan  dokumen  kebijakan  pemerintah  daerah.  Sinergitas  kebijakan  amat  sangat diperlukan dalam suatu kajian kebijakan publik. Sinergitas adalah membangun dan memastikan hubungan  kerjasama  internal  yang  produktif  serta  kemitraan  yang  harmonis  dengan  para pemangku  kepentingan  ( stakeholder ),  untuk  menghasilkan  karya  yang  bermanfaat  dan berkualitas.  Tujuan  sinergi  dalam  kebijakan  adalah  mempengaruhi  perilaku  orang  secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, dimana  persepsi,  sikap  dan  opininya  penting  terhadap  suatu  kesuksesan.  Melakukan  tugas sesuai  dengan  urusan  dan  kewenangannya  apabila  terjadi  ketidaksesuaian,  dan  harus koordinasikan  dengan  unit  terkait  dalam  bersinergi.  Oleh  karenanya  semua  pihak  dan pemangku  kepentingan  terkait  di  bidang  Pariwisata  wajib  untuk  ikut  serta  mengembangkan Pariwisata di Indonesia, yang penekanannya di level pemerintah daerah.
Berdasarkan data yang diperoleh bahwa nampak tidak ada perhatian pemerintah daerah mengenai  implementasi  kebijakan  pengembangan  kepariwisatan,  penulis  menemukan pengalaman  pengembangan  kepariwisataan  saat  melakukan  studi  banding  di  Kota  Bandung, bahwa  secara  faktual  dan  konseptual  pengembangan  kepariwisataan  yang  memiliki  banyak masalah dalam pengembangannya khususnya masalah keterbatasan anggaran,  mestinya pihak pemerintah daerah melalui dinas terkait bekerjasama dengan pihak perusahaan (swasta) yang diharapkan  ikut  serta  dalam  peningkatan  kualitas  Pariwisata,  misalnya  menggandeng perusahaan  yang  mempunyai  CSR  (tanggungjawab  sosial  perusahaan)  untuk  berkomitmen memperbaiki  atau  mengembangkan  wisata  daerah,  yang  juga  diharapkan  dapat  memegang kendali  didepan  garis  untuk  memajukan  Pariwisata.  Dengan  trilyunan  hasil  tambang  yang diperoleh  dari  daerah  ini  maka  sepatutnya  mengeluarkan  tanggungjawab  sosialnya  baik  di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan maupun sumberdaya alam atau pariwisata yang ada dan  programnya  yang  harus  harus  saling  bersinergi  dalam  program-program  peningkatan Pariwisata. Setelah kebijakan pengembangan  kepariwisataan nantinya sudah dapat terwujud maka  aktivitas  terakhir  adalah  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusinya  untuk mempertahankan kelestariannya ( sustainability ) untuk mendukung program perbaikan sebagai satu potensi sumberdaya keunikan daerah atau Negara.
Wisata pantai Toronipa di  Kabupaten Konawe, menunjukkan bahwa  peranan swasta atau dunia usaha, keberhasilan sebuah destinasi dapat dilihatdari tingkat kepuasan wisatawan yang akan berpengaruh terhadap jumlah kunjunganwisasatawan. Wisatawan yang merasa puas akan datang kembali bersama keluarga,rekan, atau group. Oleh karena itu maka peran dunia usaha  sangat  berperan  sekalidalam  menarik  wisatawan  melalui  jasa  yang  diberikan  untuk kepuasan  wisatawan.  Tugas  dan  peranan  dunia  usaha  dalam  keberhasilan  kepariwisataan disuatu  daerah:  (1)  Pembangunan,  pengembangan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  potensi pariwisata  yang  ada  dan  fasilitas  penunjang.  (2)  Penyediaan  fasilitas  pariwisata  yang menunjang kelestarian nilai-nilai agama, sosial budaya, cinta tanah air, dan lingkungan hidup.
(3)  Pengembangan  paket–paket  wisata.  (4)  Mewujudkan  sapta  pesona  di  lingkungan  usaha pariwisata. dan (5) Pengembangan promosi pariwisata (sales produk).
Salah  satu  faktor  yang  sangat  menentukan  besarnya  animo  masyarakat  untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata adalah masalah akses atau transportasi. Asumsinya jika sarana  jalan  kurang  baik  akan  berpengaruh  terhadap  jumlah  pengunjung  wisata.  Sekalipun program perbaikan sarana transportasi ke obyek wisata, bukan merupakan tanggungjawab dinas itu, namun tetap menjadi salah satu program melalui koordinasi instansi terkait, seperti dinas Kimpraswil agar dapat memperbaiki sarana jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar tempat wisata dan masyarakat pengunjung wisata.
Obyek kunjungan wisata pantai Toronipa memiliki transportasi jalan yang kurang baik, beberapa  bagian  dan  ruas  jalan  berlobang-lobang  dan  jalan  relatif  sempit.  Kondisi  ini menyebabkan  jika  musim  kemarau  debu  bertebaran  yang  dapat  mengganggu  kesehatan  dan kenyamanan  pengunjung.  Demikian  juga  jika  musim  penghujan,  kondisi  jalan  becek  dan berbolong sehingga jarak tempuh dan waktu relatif lama. Kendala tersebutmenyebabkan para wisatawan  masyarakat  baik  Kota  Kendari  maupun  masyarakat  Kabupaten  Konawe  lebih banyak memilih untuk rekreasi di wisata lainnya seperti pantai Taipa Kabupaten Konawe Utara dengan jarak tempuh kurang lebih 70-90 kilometer, namun memiliki kondisi jalan yang relatif baik.  Keterangan  yang  dikemukakan  informan  tersebut  memang  berbanding  lurus  (sesuai) sebagaimana hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa akses jalan menuju pantai Toronipa sangat rusak sehingga sangat memungkinkan ketertarikan wisatawan kurang berpengaruh untuk turut meramaikan.
Mengenai implementasi kebijakan yang berfokus pada aspek kemauan politik ( political will ) pemerintah  itu  belum  diimplementasikan  sebagaimana  yang  diharapkan.  Berkaitan dengan  itu,  penulis  menemukan  informasi  bahwa  secara  konseptual  kemauan  politik pemerintah  termasuk  di  level  daerah  dimaksudkan  dalam  upaya  menentukan  program- program/kebijakan  yang  berfokus  pada  pengembangan  kepariwisataan  baik  dalam  jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang. Pemerintah dituntut menunjukkan kemauannya memengaruhi  semua  aspek  dalam  kepariwisataan dan  konsistensi  kebijakan yang  tegas  dan lugas menjalankan pembangunan yang stabil, simultan, tapi progresif demi kepentingan rakyat. Pemerintah  tidak perlu selalu bereaksi dan sibuk memainkan peran politiknya sendiri, karena sudah dilengkapi mesin politik partai pendukung. Jika ketahanan ekonomi kuat, fundamental ekonomi kuat, tentu hiruk pikuk politik tidak berimbas balik sebagaimana yang diharapkan.

## 2. Communication (Komunikasi)
Komunikasi  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  efektivitas  pelaksanaan kebijakan yaitu kebijakan tersebut harus disampaikan/diketahui oleh orang-orang yang diserahi tanggung-jawab untuk melaksanakannya dengan jelas, dan tentu saja dalam hal ini diperlukan komunikasi yang akurat dan dilaksanakan dengan tepat oleh para pelaksana.  Item yang terkait dalam konsep ini diantaranya adalah kegiatan komunikasi dalam promosi wisata dan kegiatan melakukan  penertiban  keamanan  dan  karcis  kepada  setiap    pengunjung  pada  obyek  wisata. Uraian mengenai hal komunikasi tersebut antara lain adalah: Upaya melakukan promosi wisata merupakan  kegiatan  mengkomunikasikan  program  yang  perlu  mendapatkan  skala  prioritas, karena  dengan  promosi  suatu  potensi  daerah  dengan  obyek  wisatanya  tidak  hanya  dikenal masyarakat wilayah itu sendiri tetapi juga dikenal masyarakat di luar provinsi bahkan warga mancanegara.  Berdasarkan  data  penelitian  menunjukan  bahwa  dokumen  kebijakan  Dinas Kepemudaan,  Olahraga  dan  Pariwisata  Kabupaten  Konawe  telah  menetapkan  beberapa kebijakan/program  diantaranya  promosi  wisata,  seperti  pameran  pembangunan,  sosialisasi program sadar wisata, melakukan festifal seni dan budaya kearifan lokal.
Dinas terkait ini juga melaksanakan kerjasama dengan dinas kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sultra untuk melakukan kegiatan pameran pembangunan atau promosi wisata baik di tingkat  lokal,  regional,  maupun  tingkat  nasional.  Keikutsertaan  dinas  ini  adalah memperkenalkan produk khasanah budaya suku tolaki, seperti kalo sara, baju tradisional suku tolaki, rumah adat suku tolaki, makanan khas suku tolaki, dan pergelaran berbagai jenis tarian, seperti tari lulo dan sebagainya. Namun itu semua hanya termuat dalam laporan dan dokumen kebijakan kepariwisataan. Kegiatan sosialisasi sadar wisata merupakan program memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama yang tinggal di sekitar obyek wisata agar ikut berperan serta dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di wilayah ini (Kabupaten Konawe).
Program tersebut merupakan agenda rutin setiap tahunnya dengan melibatkan pejabat dan pegawai/staf dinas untuk berkunjung ke tempat wisata. Beberapa bentuk sosialisasi yang dilaksanakan  antara  lain:  penyuluhan  agar  senantiasa  menjaga  kebersihan  dan  keamanan  di tempat wisata, penyuluhan tentang kiat ekonomi membuka usaha disekitar tempat wisata, dan memberikan pemahaman agar masyarakat bertanggung jawab menjadi fasilitas wisata. Program promosi  lainnya  adalah  melalui  pagelaran  festifal  seni  dan  budaya  masyarakat  Suku  Tolaki. Pagelaran  festifal  seni  dan  budaya  dilakukan  oleh  Dinas  Kepemudaan,  Olahraga  dan Pariwisata; juga dilakukan oleh sanggar-sanggar kesenian yang di wilayah ini. Selama tahun 2008 dan tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa kali bentuk festifal seni dan budaya, seperti festifal  tarian  kreasi  baru  Suku  Tolaki,  festifal  atau  lomba  sua-sua  (lagu-lagu  daerah  suku tolaki), dan festifal atau pagelaran mombesara. Itu semua sudah dilakukan diluar area wisata pantai Toronipa.
Eksistensi khasanah budaya suku Tolaki, tidak hanya dikenal oleh masyarakt tolaki itu sendiri  akan  tetapi  juga  telah  dikenal  bahkan  dimiliki  oleh  warga  suku  pendatang.  Hal  ini membuktikan bahwa solidaritas dan kerjasama antara suku bangsa diwilayah ini relatif telah berjalan  dan  terbina  dengan  baik.  Selanjutnya  promosi  wisata  lainnya  oleh  dinas  ini  adalah melakukan promosi lewat situs internet. Sejak tahun 2007 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  Kabupaten  Konawe  telah  membuka website dengan  memperkenalkan  beberapa obyek wisata unggulan, seperti pantai batu Gong, pantai Toronipa, Air Panas Sonai, Kampa di Wawonii, serta beberapa wisata unggulan budaya. Namun demikian program promosi wisata melalui  website  perlu  didukung  oleh  kemampuan  Pemerintah  Daerah  menyiapkan  beberapa fasilitas pendukung di lokasi wisata dan akses transportasi yang memadai.
Dalam  menghadapi  pasar  bebas  ASEAN  sejak  tahun  2015  di  mana  dinamika perkembangan  dunia  pariwisata  dihadapkan  pada  kompetisi  yang  semakin  ketat,  baik  dalam pemasaran  maupun  pengembangan  produk  dan  diversifikasinya.  Melihat  berbagai kecenderungan  tersebut,  tantangan  terbesar  kepariwisataan  daerah  dan  nasional  adalah bagaimana  strategi  kebijakan  dan  implementasi  kebijakan  dapat  dilaksanakan  dan  bertahan, kompetitif baik di lingkungan pariwisata regional maupun internasional. Menawarkan produk pariwisata secara online sendiri diharapkan akan memudahkan calon wisatawan untuk mencari informasi  destinasi  wisata  mana  yang  dianggap  menarik  oleh  wisatawan  itu  sendiri.  Dengan beragamanya destinasi dan atraksi wisata di daerah hingga level nasional. Pemasaran produk wisata  online  lebih  efektif  jika  dibandingkan  melalui  flyer  ataupun  booklet,  tetapi  ada  yang perlu  kita  ingat  dalam  pemasaran  produk  pariwisata  secara online bahwa  informasi  yang disediakan adalah informasi terkini dan dapat dipercaya.
Apabila kita memiliki bisnis di bidang pariwisata dan ingin memasarkan produk secara online ,  kita  juga  dituntut  untuk  menjadi  pemikir  kreatif  sehingga  nantinya  produk  yang dihasilkan akan berbeda dengan penyedia produk lainnya. Pemasaran secara online juga efektif dari  sisi  biaya  karena  hal  tersebut  sangat  terukur  dan  ditargetkan  untuk  orang-orang  yang spesifik, peminat atau konsumen wisata mancanegara bahkan nusantara termasuk kategori kelas bawah sampai atas yang sering bersentuhan dengan teknologi, dengan begitu, pemasaran online bisa meningkatkan daya saing produk jasa yang kita tawarkan. Agar nantinya pemasaran online
kita terlihat menarik, tidak lupa kita juga harus kreatif baik dari sisi desain, penulisan, materi penulisan, foto ataupun video. Dengan semakin meningkatnya pengguna akses online (media sosial), maka diharapkan dapat mengoptimalkan teknologi ini dalam berbagai aspek kehidupan. Pengguna  tidak  lagi  sekedar  pemakai,  namun  juga  menggunakannya  sebagai  media  untuk mengedukasi  masyarakat,  merubah  cara  berpikir  masyarakat,  memberikan  solusi  serta mendorong masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik.
Melakukan  penertiban  keamanan  dan  karcis  kepada  setiap    obyek    wisata.  Hal  ini dimaksudkan sebagai informasi yang disampaikan melalui komunikasi kepada para pengunjung wisata. Upaya ini dimaksudkan pula untuk melakukan penertiban keamanan dan karcis masuk disamping  bertujuan  menjaga  keamanan  dan  ketenangan  bagi  pengunjung  juga  untuk memaksimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  melalui  karcis  pengunjung  masuk  program penertiban  keamanan  dipintu  masuk  obyek  wisata  dilakukan  melalui  bantuan  pemerintah setempat  melalui  aparat  Polri  dan  TNI  sedangkan  untuk  pemberian  karcis  masuk  dinas  ini menugaskan pegawai dua orang yang bertugas terutama pada hari libur yaitu sabtu dan minggu. Dinas pariwisata juga tak jarang meminta bantuan kepada pihak keamanan dari pihak kepolisian untuk menjaga keamanan tempat wisata terutama pada saat pergantian tahun (tahun baru) dan hari raya lebaran idil fitri dan idil adha, karena kapasitas dan jumlah pengunjung relatif sangat banyak di hari-hari tersebut.
Komunikasi dan kordinasi dari pihak pemantau kepariwisataan dan  pengelola wisata dalam  menjaga  stabilitas  keamanan  bagi  wisatawan  tetap  terkendali.  Petugas  keamanan  itu dihadiri  oleh  aparat  kepolisian  dan  TNI.  Mereka  bertugas  berdasarkan  tugas  yang  diberikan oleh  kepala  kesatuan  mereka  diwilayah  kecamatan  Soropia.  Berkaitan  dengan  itu  pada hakekatnya fungsi dari pengamanan kepolisian dapat dipahami bahwa: 1) Fungsi kepolisian ada karena  kebutuhan  dan  tuntuan  masyarakat  akan  rasa  aman  dan  tertib  dalam  lingkungan hidupnya;  2)  Masyarakat  membutuhkan  suatu  lembaga  yang  mampu  dan  profesional  untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban baginya; 3) Lembaga kepolisian dibentuk oleh negara yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakatnya dengan dibebani tugas dan wewenang serta tanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat; 4) Fungsi kepolisian melekat pada lembaga kepolisian atas kuasa undang-undang untuk memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan masyarakat.
Upaya  penertiban  keamanan  di  obyek  wisata  merupakan  program  yang  mesti digalakkan  setiap  saat  karena  sangat  berpengaruh  terhadap  aspek  kenyamanan  bagi  para pengunjung wisata. Masalah keamanan dan kenyamanan merupakan syarat mutlak untuk sektor pariwisata sehingga pengunjung atau wisatawan bisa berlibur dengan tenang. Pariwisata tanpa promosi keamanan juga tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu pemerintah daerah dituntut menentukan cara baru dalam mengembangkan destinasi baru serta menciptakan beragam acara untuk mendatangkan wisatawan. Untuk mempercepat akses wisatawan mengunjungi berbagai destinasi wisata terutama pembangunan jalan menjadi prioritas Pariwisata.

## 3. Bureaucratic Structures (Struktur Birokrasi).
Struktur  birokrasi  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  proses  implementasi kebijakan dengan cara adanya pembagian tugas maupun tanggung-jawab yang jelas sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses penerapan suatu kebijakan, adanya  pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas akan mencegah untuk tidak terjadinya ketimpangan tugas  dalam  proses  penerapan  suatu  kebijakan . Hal  ini merupakan  keterlibatan  birokrat  atau stakeholder (pemangku kepentingan) dalam upaya pengembangan kepariwisataan di lingkup pemerintahan daerah .
Kegiatan  struktur  birokrasi  ini  dimaksudkan  sebagai  upaya  dalam  melaksanakan kebijakan pelatihan keterampilan terhadap pelaku usaha pariwisata Pelatihan ini bertujuan agar pariwisata  dapat  memberikan  pelayanan  yang  memuaskan  kepada  para  pengunjung  seperti
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   202-217 e-ISSN: 2655-6057                    https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
masalah akomodasi, penjelasan tentang substansi dan hal yang menarik dari obyek wisata yang bersangkutan,  masalah  akses  dan  sebagainya.  Berdasarkan  data  penelitian  diperoleh  bahwa hampir setiap tahun dinas ini mengundang para pelaku wisata untuk hadir mengikuti pelatihan bagaimana  menjadi  pelaku  wisata  yang  baik  dan  secara  ekonomis  menguntungkan.  Upaya- upaya tersebut telah dilakukan pada obyek wisata walapun sifatnya masih sangat terbatas pada beberapa  obyek  pariwisata.  Secara  nyata  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan tersebut  di  atas, telah  menunjukkan  hal  yang  relatif  kurang  menggembirakan.  Jika  dilihat  seberapa  besar kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Besarnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap
PAD Kabupaten Konawe Selama Kurun Waktu 2 Tahun Terakhir No. Tahun Target Realisasi 1. 2017 RP. 80.780.000 Rp 63.700.000 2. 2018 Rp 100.780.000 Rp 82.350.000
Sumber Data: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kepariwisataan, Data Primer yang diolah, Tahun 2018.
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu dua tahun terakhir, jumlah kontribusi dari tahun ke tahun dari sektor pariwisata menunjukkan penurunan yang relatif kurang menggembirakan. Kenyataan yang bisa dilihat yaitu pada target tahun 2016 dan realisasi dan target tahun 2017 hingga realisasi yang menunjukkan penurunan. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  kinerja  kebijakan  yang  buruk.  Sebab  secara  konseptual  dikemukakan bahwa indikator untuk mengukur policy performance atau kinerja kebijakan dan policy effect atau  efek  kebijakan  yaitu  konsekuensi  langsung  dari policy  output dan policy  impact yaitu dampak yang muncul setelah ada policy outcomes . Dengan upaya  yang terus dilakukan oleh Dinas  Kepemudaan,  Olahraga  dan  Pariwisata  di  Kabupaten  Konawe  melalui  kebijakan  dan implementasinya  maka  di  masa-masa  yang  akan  datang  sektor  pariwisata  akan  memberikan kontribusi  yang  relatif  besar  di  Kabupaten  Konawe,  seperti  halnya  sektor  lain  yang  telah memberikan kotribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. 7
Berdasarkan informasi tersebut menggambarkan bahwa kendala ini menyebabkan para wisatawan  masyarakat,  baik  yang  berasal  dari  Kota  Kendari  maupun  masyarakat Kabupaten Konawe lebih banyak memilih untuk rekreasi di wisata lainnya seperti pantai Taipa Kabupaten Konawe  Utara  dengan  jarak  tempuh  kurang  lebih  70-90  kilometer,  namun  memiliki  kondisi jalan yang relatif baik. Keterangan yang dikemukakan informan tersebut memang berbanding lurus (sesuai) sebagaimana hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa akses jalan menuju pantai Toronipa sangat rusak sehingga sangat memungkinkan ketertarikan wisatawan kurang berpengaruh untuk turut meramaikan.
Berdasarkan  keterangan  tersebut,  dapat  diinterpretasikan  bahwa  mengenai implementasi  kebijakan  yang  berfokus  pada  aspek politicall  will pemerintah  itu  belum diimplementasikan  sebagaimana  yang  diharapkan.  Berkaitan  dengan  itu  penulis  menemukan bahwa secara  konseptual kemauan politik pemerintah termasuk di level daerah dimaksudkan dalam  upaya  menentukan  program-program/kebijakan  yang  berfokus  pada  pengembangan kepariwisataan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang. Pemerintah dituntut  menunjukkan political  will dan  konsistensi  kebijakan yang  tegas  dan  lugas menjalankan  pembangunan  yang  stabil,  simultan,  tapi  progresif  demi  kepentingan  rakyat. Pemerintah  tidak perlu selalu bereaksi dan sibuk memainkan peran politiknya sendiri, karena
7 Dinas Kepemudaan.
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   202-217 e-ISSN: 2655-6057                    https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
sudah dilengkapi mesin politik partai pendukung. Jika ketahanan ekonomi kuat, fundamental ekonomi kuat, tentu hiruk pikuk politik tidak berimbas balik sebagaimana yang diharapkan.

## 4. Resources (Sumberdaya)
Sumberdaya  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencakup orang-orang  yang memadai dari segi jumlah dan kemampuan, informasi yang jelas, prasarana dan sarana serta wewenang.    Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  penulis  menunjukkan  bahwa  dilihat  dari jumlah sumberdaya yang dimaksud sudah sangat memadai baik dari aktor pegawai yang ada pada  dinas  pemuda,  olehraga  dan  pariwisata  dalam  hal  ini  badan  yang  menangani  urusan kepariwisataan  daerah  sudah  sangat  memadai  hal  tersebut  ditandai  dengan  jumlah  personil pegawai  yang  berjumlah  31  orang  tersebut,  rata-rata  telah  mengetahui  tugas  dan  fungsinya dalam pengembangan kepariwisataan daerah.
Semua pegawai yang ada pada dinas dengan jumlah 31 orang tersebut diberi bekal atas dasar pengenalan potensi kepariwisataan yang ada, penekanan atas penguasaan tugas dan fungsi pegawai  dan  dengan  demikian  apabila  para  pelaksana  kebijakan  mengatahui  hal  yang  harus dilakukan,  maka  implementasi  kebijakan  di  bidang  kepariwisataan  dapat  terlaksana  dengan baik. Secara konseptual memang sumberdaya dalam hal ini manusia dapat menentukan suatu kebijakan di dalam organisasi dapat terimplementasi. Karena dengan kualitas masyarakat yang profesional,  pembangunan  disuatu  daerah  mudah  dilaksanakan.  Pembangunan  masyarakat adanya  tenaga-tenaga  pelaksanaan  yang  berkualitas.  Salah  satu  cara  yang  paling  tepat  untuk menciptakan  manusia  yang  berkualitas  adalah  melalui  jalur-jalur  pendidikan  baik  formal ataupun  non  formal.  Pendidikan  sangat  dibutuhkan  apalagi  sekarang  (saat  ini)  adalah  era globalisasi dimana ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat.
Adapun mengenai kemampuan dari sumberdaya, hal menyangkut kemampuan dalam mengimplementasikan dokumen kebijakan yang ada, kebijakan yang ada hendaknya dipahami oleh setiap anggota secara jelas dan tidak bias, informasi yang jelas mengenai kebiajakan yang ada dapat menciptakan satu kesatuan arah (tujuan) secara sama dari setiap pelaksana kebijakan. Masih  banyaknya  anggota  pegawai  yang  belum  memahami  mengenai  kepariwisataan  dan program/kebijakannya.  Semua  memang  sudah  terdokumen,  tetapi  memahami  secara  jelas maksud  dari  dokumen  kebiakan  yang  ada  untuk  diimplementasikan  nampak  belum menggambarkan  keadaan  yang  diharapkan.  Hal  tersebut,  dapat  diasumsikan  bahwa  faktor penjelasan kebijakan itu mesti dilakukan dalam setiap organisasi agar dapat terimplementasikan berdasarkan rencana/tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kemudian sarana dan prasarana adalah semua fasilitas pendukung aktivitas pelayanan wisatawan selama berada pada sebuah destinasi wisata misalnya jaringan jalan raya, pelabuhan udara,  pelabuhan  laut,  terminal,  instalasi  listrik,  air  bersih,  sistem  telekomunikasi  seperti telepon,  internet,  televisi,  radio  pelayanan  kesehatan    dan  keamanan.  Adapun  sarana kepariwisataan  adalah  menyangkut  akomodasi,    fasilitas  wisata  dan  jasa  wisata.  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Konawe  telah  banyak  melakukan  pembangunan  di  bidang  infrastruktur walau  belum  semua  tempat  yang  memiliki  potensi  pengembangan  wisata  bahari infrastrukturnya  secara  lengkap  telah  tersedia.  Kondisi  ini  terjadi  karena  arah  kebijakan pemerintah  dalam  hal  penyiapan    infrastruktur  di  tingkat  Provinsi  dan  kabupaten  kurang bersinergi  dengan  rencana  pengembangan  pariwisata  daerah.    Beberapa  destinasi  wisata unggulan  dan  sangat  berpotensi  di  kunjungi  oleh  Wisatawan  mancanegara  maupun  lokal ternyata  sampai  saat  ini  belum  dapat  dinyatakan  siap  sebagai  destinasi  wisata  unggulan  di Kabupaten  Konawe  karena  masih  banyak  unsur-unsur  tuntunan  kebutuhan  pariwisata  yang belum lengkap.
Sebagai  destinasi.  wisata  unggulan  semestinya  telah  dilengkapi  jaringan  jalan  yang baik, akomodasi dan fasilitas lainnya, penyediaan akomodasi pada destinasi wisata alam, dan
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   202-217 e-ISSN: 2655-6057                    https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
gugus-gugus  pulau  kecil  yang  kaya  dengan spot-spot  diving sudah  harus  memiliki  jaringan bersih, jaringan listrik maupun jaringan komunikasi yang lancar. Masih banyak lagi yang dapat menunujukkan bahwa sinergetis antara kebutuhan pariwisata dan penyiapan infrastruktur masih kurang.  Pemerintah  Daerah  sebaiknya  terlebih  dahulu  menyiapkan  prasarana  kepariwisataan setelah itu pihak investor akan tertarik membangun sarana industri pariwisata dan usaha jasa pariwisata di Kabupaten Konawe.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  bab  terdahulu  tentang  Implementasi  Kebijakan Pengembangan  Kepariwisataan  Studi  pada  Wisata  Pantai  Toronipa  Kabupaten  Konawe Sulawesi  Tenggara,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi  kebijakan  pengembangan kepariwisataan di Pantai Toronipa Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, didalami dari aspek komunikasi,  adalah  tidak  adanya  komunikasi  intensif  antara  pengelola  obyek  wisata  dengan pemerintah daerah (kabupaten) dan DPRD setempat yang ditandai dengan tidak adanya fasilitas pendukung  yang  diberikan  selama  bertahun-tahun  adanya  obyek  wisata,  kecuali  beberapa bantuan dari dinas pariwisata pemerintah daerah (provinsi).
Dari aspek sumberdaya dalam hal ini sumber daya manusia yaitu tersedianya pengelola yang siap menjalankan tugasnya tetapi tidak didukung dalam sumberdaya non-manusia/fasilitas dalam usaha pengembangan kepariwisataan agar semakin meningkatkan jumlah pengunjung, karena  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  strategi  pengembangan  kepariwisataan  yang  harus dilakukan oleh pemerintah daerah (kabupaten), selain akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat  lokal  di  area  wisata, juga  akan  dapat  memperoleh  nilai  tambah  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dari  sektor  pariwisata.  Sedangkan  aspek  sikap  pelaksana  adalah  para pelaksana/pengelola  diarea  wisata  sudah  menjalankan  beberapa  tugas  dan  fungsinya  dengan baik tetapi mereka masih merasakan kurangnya perhatian pemerintah daerah setiap tahunnya, dalam upaya strategi pengembangan kepariwisataan daerah.
Hal tersebut ditandai dengan kebijakan pemerintah daerah mengenai tarif dianggap oleh pelaksana akan berdampak pada berkurangnya jumlah pengunjung yang datang, sehingga para pelaksana  melakukan  diskresi/kebijaksanaan  taktis  agar  tidak  terjadi  penurunan  minat pengunjung untuk berwisata karena tidak sesuainya antara fasilitas yang ada (yang diharapkan) dengan layanan publik pemerintah daerah. Dan terakhir adalah struktur birokrasi, dilihat dari segi sumberdaya manusia manusia khususnya pada kantor dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata sudah menunjukkan keadaan yang lebih baik karena kompetensi skiil dan bidang ilmu kepariwisataan. Oleh karena itu kesimpulannya adalah dilihat dari aspek sikap pelaksana (disposisi),  sumberdaya,  komunikasi,  belum  menunjukkan  atau  menggambarkan  strategi pengembangan  kebijakan  kepariwisataan  daerah  yang  baik.  Tetapi  aspek  struktur  birokrasi telah menunjukkan keadaan yang lebih baik.
Adapun saran yang dikemukakan antara lain agar terus berupaya melakukan perbaikan- perbaikan  baik  itu  persoalan  kebijakan  dan  pelayanan  publik  di  sektor-sektor  potensial, perbaikan  sarana  dan  prasarana  jalan  dan  penyediaan  fasilitas  penunjang  pariwisata  dari pemerintah  daerah,  koordinasi  dengan  instansi  terkait,  dan  pemerintah  daerah  dan  pejabat legislatif  diharapkan  terjun  langsung  berkomunikasi  dengan  orang-orang  yang  berada  di lapangan, ke tempat-tempat strategis yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan/program yang hendak dibuatnya, Bagi pengelola wisata, dalam mengelola obyek wisata hendaknya lebih memerhatikan  kebersihan  dan  keberlanjutan  wisata  tanpa  lebih  mengharapkan  bantuan  dari pemerintah  daerah,  meningkatkan  rasa  memiliki  wisata  bersama  yang  berkelanjutan, memberikan  pelayanan  kepada  wisatawan  sehingga  dapat  meningkatkan  jumlah  wisatawan lokal  sehingga  pada  akhirnya  pantai  toronipa  akan  mudah  dikenal  dan  meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Dinas  Kepemudaan,  Olahraga  dan  Pariwisata  Kab.  Konawe, Review  Rencana  Induk Pengembangan  Pariwisata  Daerah  (RIPPARDA)  Dinas  Kepemudaan,  Olahraga  Dan Pariwisata Kab. Konawe , ed. by Exekutif Summary, 1st edn (Konawe, 2017). Putri, Sandra Dhesitta, Soemarno Soemarno, and Luchman Hakim, ‘Strategic Management of Nature-Based Tourism in Ijen Crater in the Context of Sustainable Tourism Development’, Journal  of  Indonesian  Tourism  and  Development  Studies ,  3.3  (2015),  123–29 <https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2015.003.03.06>.
Tahir,  Arifin,  ‘Analisis  Implementasi  Kebijakan  Empat  Pilar  Pengembangan  Universitas Gorontalo’, Laporan Hasil Penelitian, Dosen Universitas Negeri Gorontalo , 2012, 1–28. Zulia, Zulfaidha, and Bagyo Yanuwiadi, ‘The Natural and Cultural Resources for Ecotourism Development  in  Trenggalek  Regency,  East  Java’, Journal  of  Indonesian  Tourism  and Development Studies , 3.2 (2015), 45–52 <https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2015.003.02.02>

## B. Dokumen Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1990  tentang  Kepariwisataan  dan Kebudayaan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan. Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaen Konawe 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No 5  Tahun 2011 tentang Pengelolaan PAD.