## FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM DALAM PERUBAHAN SOSIAL
Arif Fikri Dosen Fakultas Dakwah dan Syariah UIN Raden Intan Lampung Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Email: ariffikri@radenintan.ac.id
Abstak: Hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari dari al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  melalui  proses  penalaran  atau  ijtihad.  Ia  diyakini sebagai  hukum  yang  mencakup  aspek  kehidupan  manusia  dan  bersifat universal.  Ruang  lingkup  keberlakuan  ajaran  Islam  sebagaimana  dinyatakan dalam  Al-Qur’an  adalah  untuk  seluruh  umat  manusia,  di  manapun  mereka berada. Oleh karena itu, hukum Islam sudah semestinya dapat diterima dalam kondisi  perubahan  sosial  di  masyarakat,  tanpa  adanya  pertentangan  dalam situasi dan kondisi di manapun masyarakat itu tumbuh dan berkembang.
Situasi  sosial  yang  terus  mengalami  perubahan  berdampak  kepada kebutuhan manusia terhadap hukum yang lebih efektif dan efisien, sebagai tata norma dalam memberikan batasan interaksi individu dengan individu yang lain, atau  individu  dengan  kelompok.  Oleh  karenanya,  Islam  sebagai  ajaran  yang begitu responsif terhadap kebutuhan manusia akan hukum, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.
Key words : Fleksibilitas, Hukum Islam, Perubahan Sosial.
A. Pendahuluan Islam mempunyai misi rahmatan lil'alamin ,  yakni  menebar  rahmat bagi  sekalian  alam.  Kehadiran Islam  di  tengah  kehidupan masyarakat  seharusnya  mampu mewujudkan  kedamaian  dan kasih  sayang  bagi  manusia maupun  alam.  Islam  merupakan agama yang universal dan berlaku sepanjang  masa,  yang  ajarannya dituntut untuk selalu sesuai dengan kondisi zaman dan tempat. 1 Ruang lingkup keberlakuan ajaran Islam
1 Amin  Abdullah  dalam  Abdul Mustaqim, Madzahibut  Tafsir  Peta Metodologi  Penafsiran  Al-Qur‟an  Periode
Klasik  Hingga  Kontemporer, (Yogyakarta: Nun Pustaka Yogyakarta, 2003), h. 10.
sebagaimana  dinyatakan  dalam Al-Qur’an  adalah  untuk  seluruh umat  manusia,  di  manapun mereka  berada.  Oleh  karena  itu, Islam  sudah  semestinya  dapat diterima  oleh  setiap  manusia  di muka  bumi  ini,  tanpa  adanya konflik  dengan  situasi  dan  kondisi di mana ia berada. 2
Seiring  dengan  kondisi  sosial yang terus berubah dan berkembang, maka Islam akan berhadapan dengan masyarakat modern. Ketika berhadapan  dengan  masyarakat modern  tersebut,  maka  Islam  pun dituntut untuk dapat menghadapinya.
2 Fathurrahman  Djamil, Filsafat Hukum  Islam, (Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu, 1997), h. 39.
Secara  sosiologis  diakui  bahwa masyarakat senantiasa akan mengalami perubahan. 3 Perkembangan  yang ada  pada  masyarakat  dapat mempengaruhi  pola  pikir  dan  tata nilai  yang  ada  dalam  masyarakat. Semakin  maju  cara  berfikir masyarakat  maka  akan  semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Kenyataan  ini  tentunya  dapat menimbulkan  masalah-masalah baru  yang  timbul  di  masyarakat, terutama  jika  dikaitkan  dengan norma-norma agama. Oleh karenanya, pemecahan atas masalah tersebut sangatlah  diperlukan,  sehingga hukum  Islam  dapat  dibuktikan tidak  bertentangan  dengan  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi yang terus berkembang. 4 Perkembangan  yang  terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang  pasti  terjadi  dan  tidak mungkin  dapat  dihindari  oleh siapapun.  Karena  alam  semesta tempat  masyarakat  hidup  ini selalu  bergerak  dan  berubah- ubah,  tumbuh  dan  berkembang selaras dengan berjalannya waktu. Oleh sebab itu, perubahan dalam masyarakat  itu  merupakan  hal yang  pasti  dialami  oleh  masyarakat secara  keseluruhan.  Sebagaimana Firman Allah Swt:
                                        
                                  ...
“dan masa (kejayaan dan kehancuran)  itu  kami  pergilirkan diantara  manusia  agar  mereka
3 Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi  Hukum, (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 1994), h. 88.
4 Ibid ., h. 40.
mendapat  pelajaran...” (QS.  Ali Imran: 140). Ayat  tersebut  menunjukkan bahwa perubahan atau perkembangan yang  terjadi  di  masyarakat  itu merupakan  yang  pasti  terjadi, baik  itu  dikehendaki  ataupun tidak.  Dengan  demikian  ayat tersebut  memberikan  pengertian bahwa  alam  ini  akan  selalu berubah,  selalu  beredar  karena diperedarkan  oleh  Allah  Swt, tanpa usaha manusia. 5
Menurut  Soerjono  Soekanto, perkembangan  yang  terjadi  di masyarakat  itu  ada  yang  terjadi tanpa  dikehendaki  atau  tanpa direncanakan oleh manusia. Perubahan yang  demikian  disebut  dengan “ unintended change ” atau “ unplanned change ”.  Namun  perubahan  yang terjadi  di  masyarakat  ada  pula yang  diusahakan  atau  direncanakan oleh  manusia.  Perubahan  yang terjadi di masyarakat yang demikian itu  disebut  dengan  “ intended Change ” atau “ planned change ”. 6
Dengan  demikian,  jelaslah bahwa  perubahan  sosial  yang terjadi  di  masyarakat,  baik  itu yang  diusahakan  ataupun  yang tidak  diusahakan  oleh  manusia adalah  hal  yang  pasti  terjadi  dan tidak  dapat  dihindari.  Sehingga timbul suatu pertanyaan, mampukah hukum Islam menjawab tantangan zaman dan mengimbangi perubahan- perubahan  sosial  yang  terjadi  di masyarakat.  Sehingga  hukum Islam mampu memecahkan masalah  yang  terjadi  dalam
5 Badri  Khaeruman, Hukum  Islam dalam  Perubahan  Sosial, (Bandung:
Pustaka Setia, 2010), h. 28.
6 Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar, (Yogyakarta:  Rajawali,  1994),
h. 281-282.
masyarakat sesuai dengan kondisi sosial yang terus berkembang itu.
B. Pembahasan 1. Hukum Islam dan Perubahan Sosial Hukum, merupakan kata yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia  berasal  dari  bahasa Arab “ مكح ” yang secara etimologi adalah ( al-man‟u ) yakni mencegah 7 .    Sedangkan menurut terminologi,  ahli  ushul  fiqh mendifinisikan hukum dengan:
باطخ الله قلعتلما لاعفبأ ينفلكلما ابلط ايريتخوا وا اعضو
“Titah  Allah  atau  sabda  Nabi  yang mengenai  segala  pekerjaan  mukallaf, baik  titah  itu  mengandung  tuntutan (suruhan  dan  larangan)  ataupun menerangkan kebolehan memilih, atau mengandung ketetapan ”. 8 Bila  ulama  usul  mendefinisikan hukum  dengan  titah  Allah  yang berkenaan  dengan  perbuatan orang-orang  mukalaf  (mukallaf), baik  berupa  tuntutan,  pilihan, maupun  larangan.  Sedangkan ulama fiqih mengartikannya dengan  efek  yang  dikehendaki oleh  titah  Allah  dari  perbuatan manusia,  seperti  wajib,  haram, dan boleh.  Dari pengertian yang diberikan  oleh  ulama  usul  dan ulama  fiqih  tersebut,  dapat dipahami  bahwa  yang  dimaksud “hukum”  oleh  ulama  usul  ialah nas  dari  titah  Allah  SWT, sedangkan oleh ulama fiqih ialah kewajiban menaati titah tersebut.
7 Muhammad  Hasbi  Ash-Shidiqi,
Filsafat  Hukum  Islam ,  (  Jakarta:  Bulan Bintang. 1975), h. 11.
8 Abdul  Wahab  Khalaf, Ushul  al- Fiqh, (Kairo:  Maktabah  Tijariah  al- Kubra.t.th), h. 100.
Misalnya,  kewajiban  mendirikan salat, ulama usul menanggapi nas dari perintah mendirikan salat itu sebagai hukum, sementara ulama fiqih menanggapi kewajiban yang ditimbulkan  oleh  nas  tentang perintah  mendirikan  salat  itu sebagai  hukum.  Namun  demikian, meskipun terjadi perbedaan redaksional  antara  ulama  usul dan ulama fiqih dalam mendefinisikan  kata  “hukum”, tetapi  inti  redaksi  itu  searah, yakni  menghendaki  agar  setiap titah Allah Swt. itu wajib ditaati. 9 Bila kata “hukum” dihubungkan dengan  “Islam”,  maka  “hukum Islam” berarti seperangkat peraturan berdasarkan  wahyu  Allah  dan Sunnah  Rasul  tentang  tingkah laku  manusia  mukallaf  yang  di- akui  dan  diyakini  berlaku  dan mengikat untuk semua umat yang beragama  Islam.  Dari  definisi yang dikemukakan tersebut dapat dipahami  bahwa  hukum  Islam mencakup  di  dalamnya  mencakup hukum  syari’ah  dan  hukum  fiqh, karena  arti  syari’at  dan  fiqh terkandung  di  dalamnya. 10 Kata hukum Islam itu tidak ditemukan sama  sekali  di  dalam  al-Qur’an dan literatur hukum dalam Islam. Yang  ada  dalam  al-Qur’an ialah kata  syari’ah,  fiqh,  hukum  Allah dan yang seakar dengannya. Kata “hukum Islam”
merupakan terjemahan  dari  term “Islamic Law” dari literatur Barat. 11
9 Umar  Syihab, Hukum  Islam  dan Tranformasi  Pemikiran ,  (Semarang:  Toha Putra Group, 1996), h. 13-14.
10 Djamil, Filsafat , h. 12.
11 Joseph  Schacht, An  Intmduction  to Islamic  Law ,  (Ocford:  University  Press,
1964), h. l.
Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy istilah Hukum  Islam meskipun berlafal  Arab,  namun  telah  di- jadikan bahasa Indonesia, sebagai terjemahan  dari  fiqih  Islam  atau syari’at  Islam  yang  bersumber kepada Al-Qur’an, As-Sunah dan Ijma’  para  sahabat  dan  tabi’in.
Dari  dua  istilah  (syari’at  dan fiqih)  tersebut  menurut  Hasbi Ash-Shiddieqi yang dapat ditoleransi sebagai sinonim hukum  Islam  hanyalah  fiqih Islam. Sebab, syariat Islam adalah sesuatu  yang  bersifat  absolut.
Sementara  fiqih  Islam  bersifat relatif,  serta  terdapat  peluang untuk  diperbarui  dan  bersifat fleksibel. Dengan demikian,  terjemahan yang  dapat  dipergunakan  untuk hukum  Islam  adalah  fiqih  Islam. Lebih lanjut,  Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan  definisi  hukum Islam  dengan  “koleksi  daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at  Islam  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat”. 12 Hukum  Islam  adalah  hukum yang  hidup  di  tengah-tengah masyarakat sedangkan masyarakat senantiasa  mengalami  perubahan. Perubahan    masyarakat    dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lain- lainnya.  Bahkan  menurut  para ahli  lingusitik  masyarakat  akan mengalami  perubahan  sosial setiap  sembilan  puluh  tahun. 13 Perubahan  sosial  dapat  terjadi disebabkan karena adanya penemuan-penemuan  baru  yang
12 Ash-Shidiqi, Filsafat, h. 44.
13 Harun  Nasution, Dasar  Pemikiran Pembaharuan  dalam  Islam ,  dalam  M. Yunan  Yusuf,  et.al.  (ed.), Cita dan Citra Muhammadiyah, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 19.
merubah  sikap  hidup  dan menggeser    cara   pandang    serta membentuk    pola    alur    berfikir serta  menimbulkan  konsekuensi dan  membentuk  norma  dalam kehidupan bermasyarakat. 14
Hukum  Islam  adalah  hukum yang  dibuat  untuk  kemaslahatan hidup manusia. 15 Oleh karenanya, hukum  Islam  sudah  seharusnya bersifat  fleksibel,  agar  mampu memberikan  jalan  keluar  dan petunjuk  terhadap  kehidupan manusia  baik  dalam  bentuk sebagai  jawaban  terhadap  suatu persoalan  yang  muncul  maupun dalam bentuk  aturan yang  dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk  dapat  menjawab  persoalan yang  muncul  sejalan  dengan perkembangan  dan  perubahan yang  terjadi  di  masyarakat.  Hal inilah yang menyebabkan pentingnya  mempertimbangkan perkembangan  masyarakat  dan perubahan sosial dalam menerapkan  hukum  Islam  yang relevan dengan kondisi masyarakat. Hukum  Islam  yang  hidup  di tengah-tengah  masyarakat,  dan masyarakat  senantiasa  mengalami perubahan,  maka  hukum  Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan  perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat tersebut, hal ini perlu dilakukan  agar  hukum  Islam mampu  mewujudkan  kemaslahatan dalam  setiap  aspek  kehidupan
14 Abd.  Salam  Arief, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita  Kajian  Pemikiran  Hukum  Syaikh Mahmud  Syaltut, (Yogyakarta:  LESFI,
2003), h. 3.
15 Nasrun  Haroen, Ushul  Fiqh  I,
(Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h.
12.
manusia  di  segala  tempat  dan waktu. Perkembangan  dalam    masyarakat memang menuntut adanya perubahan hukum.  Soekanto  menyatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan  hukum  dan  perubahan sosial  adalah  fenomena  nyata. 16 Dengan  kata  lain  perubahan sosial  akan  melahirkan  tuntutan agar  hukum  Islam  yang  menata masyarakat ikut berkembang bersamanya. 17 Oleh karena itu, hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan  jalan  keluar  dan petunjuk  terhadap  kehidupan manusia  selaras  pada  perkembangan dan perubahan sosial pada saat ini, yakni  dalam  bentuk  sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang  baru  muncul  di  tengah- tengah perkembangan masyarakat yang  begitu  pesat.  Dari  sinilah nampaknya  fleksibilitas  hukum Islam sangat dibutuhkan.

## 2.  Fleksibilitas  Hukum  Islam Dalam Perubahan Sosial
Fleksibilitas  ialah  sifat  lentur dan  dapat  menyesuaikan  dengan kondisi  yang  ada  di  sekitarnya. Fleksibilitas hukum Islam berarti kelenturan  hukum  Islam  dalam menghadapi  persoalan-persoalan yang  muncul  di  tengah-tengah masyarakat.  Kondisi  masyarakat yang  terus  berkembang  dan berubah  menuntut  hukum  Islam untuk  mampu  menjawab  berbagai
16 Soerjono  Soekanto, Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di  Indonesia, (Jakarta:  Yayasan  Penerbit UI, 1975), h. 139-140. 17 Lahmuddin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi‟i, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2001), h. 254
permasalahan-permasalahan yang timbul.  Selain  itu  juga  faktor kondisi  dan  adat  kebiasaan masyarakat  di  setiap  tempat tentunya pasti berbeda-beda. Hal ini  menguji  bagaimana  sifat hukum  Islam  yang  fleksibel mampu  menyesuaikan  dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Fleksibilitas  ini  nampaknya lebih  banyak  terdapat  dalam persoalan-persoalan duniawi, seperti  dalam  persoalan  teknis praktis  dan  seni  yang  lebih banyak  menyangkut  sarana  dan metodenya.  Hal  inilah  yang dikatakan  Rasulullah  Saw.  dalam sabdanya,  “kalian  lebih  mengetahui urusan  dunia  kalian  sendiri”. Begitu  pula  dengan  para  sahabat setelahnya.  Mereka  membuat peraturan-peraturan dan pekerjaan- pekerjaan  yang  tidak  pernah  ada di  masa  Rasulullah  Saw.,  seperti membuat  kantor-kantor,  menentukan batas-batas wilayah, mengumpulkan
Al-Qur’an  dalam  mushaf  dan menyebarkannya ke seluruh wilayah,  menunjuk  orang  khusus untuk  jabatan  qadhi,  pengiriman pos,  dan  lain  sebagainya  yang banyak  manfaatnya  dan  tidak diragukan  lagi  kemaslahatannya. Bahkan  kemunculannya  pun  tidak pernah dihalangi oleh agama. 18 Sifat  fleksibel  dari  hukum Islam  tersebut  terbukti  dengan dirumuskannya  beberapa  kaidah oleh ahli hukum Islam yaitu:
اًمَدَعَو اًدْوُجُو ِهِتَّلِع َعَم ُرْوُدَي ُمْكُْلْا
18 Yusuf  al-Qardhawi, Min  Ajli Shahwatin  Râsyidah  Tujaddidu  ad-Dîn  wa Tanhadhu  bi  ad-Dunyâ ,  terj.  Rusydi Helmi, Membangun  Masyarakat  Baru , (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), cet. ke-1 , h. 85.
“Hukum berputar (berlaku) bersama  ada  atau  tidak  adanya 'illat”. 19
Maknanya  adalah  bahwa  jika „illah -nya  ada,  maka  hukumnya pun  ada.  Sebaliknya,  jika „illah - nya  tidak  ada,  maka  hukumnya pun tidak ada. Jika „illah -nya kuat, maka  hukumnya  pun  kuat. Sebaliknya,  jika „illah -nya  lemah, maka  hukumnya  pun  lemah. Dalam  Kaidah  fiqhiyah  lainnya juga menyebutkan:
ِةَنِكْمَلاْاَو ِةَنِمْزَلاْا ُِّيرَغَ ت ِبْسَِبِ ىَوْ تَفْلا ُرُّ يَغَ ت ِدِئاَوَعلْاَو ِتاَّيِّنلاَو ِلاَوْحَلاْاَو
“ Perubahan  fatwa  karena  perubahan zaman,  tempat,  keadaan,  niat  dan kebiasaan ”. 20 Kaidah  tersebut  mengisyaratkan bahwa hal yang patut diperhatikan dari  fatwa  ialah  faktor-faktor perubahan  hukum  itu  sendiri, yaitu  sesuai  dengan  perubahan zaman,  tempat,  keadaan,  niat  dan kebiasaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa sejatinya hukum Islam itu bersifat fleksibel dalam menghadapi berbagai keadaan dan juga persoalan yang terjadi di masyarakat.
Bahkan  jauh  sebelum  kaidah itu  dibuat  oleh  para  ahli  hukum Islam,  sifat  hukum  Islam  yang fleksibel itu nampaknya telah ada pada  masa  Nabi  dan  Sahabat, dikisahkan    bahwa  ada  seorang laki-laki  yang  bertanya  kepada Nabi tentang bolehkan mencium istri ketika sedang berpuasa, pada
19 Ali  Ahmad  al-Nadawiy, Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al- Hakimah  li-al-Mu'amalat  al-Maliyah  fi  al- Fiqh  al-Islamiy ,  (Riyadh:  Dar  'Alam  al- Ma'rifah, 1999), h. 395.
20 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I‟lâm Al- Muwâqqi‟în, (Beirut  :  Dar  al-Fikr.  tth.), jil. 3, h. 3.
waktu  itu  datang  seorang  pemuda, ia  berkata,  “Wahai  Rasulullah, bolehkah  saya  mencium  (istri) ketika  sedang  shaum?”  Rasulullah menjawab,  “Tidak”.  Kemudian datang  orang  tua,  ia  bertanya, “Bolehkah  saya  mencium  (istri) ketika  sedang  shaum?”  Rasulullah menjawab,  “Ya”.  Orang  yang diizinkan  adalah  orang  tua, sedangkan  orang  yang  dilarang adalah pemuda”. Kemudian Nabi berkata “Sesungguhnya orang tua bisa menahan syahwatnya”. 21 Selanjutnya  pada  masa  Abu Bakar,  ia  menetapkan  hukuman peminum  khamer  sebanyak  40 kali  cambukan,  yang  pada  masa Rasulullah  tidak  ada  batas tertentu,  sampai  Rasulullah  berkata “cukup”.  Hal  itu  karena  orang- orang  yang  minum  khamer  pada masa  khilafah  Abu  Bakar  lebih banyak daripada masa Nabi pada waktu itu. 22 Kemudian pada masa Umar  Bin  Khattab,  yaitu  tidak diterapkannya  hukuman  potong tangan  bagi  pencuri  dikarenakan kondisi paceklik , hal ini menunjukkan  kedalaman  ilmu
Umar ra. yang hukumnya mengikuti perubahan  keadaan  dan  kondisi masyarakat,  yang  dikenal  dengan yaumul  maja‟ah “hari  kelaparan”, banyak  orang  yang  mencuri karena keadaan terpaksa. 23
21 Yusuf  Al-Qardhawi, Membumikan
Syari‟at  Islam;  Keluwesan  Aturan  Ilahi
Untuk Manusia , (Bandung: Arasy Mizan,
2003), h. 221.
22 Al-Qardhawi, Membumikan ,  h.
228.
23 Yusuf Al-Qardhawi, Al-Madkhâl li Al-Dirâsah  al-Syarî‟ah  al-Islâmiyah, terj. Nabani  Idris, Bagaimana  Memahami Syari‟at  Islam, (Jakarta:  Islamuna  Press,
2003) , h. 290.
Kemudian  fatwa  Ibnu  Abbas tentang taubatnya seorang pembunuh, yakni  seorang  lelaki  bertanya kepada  Ibnu  Abbas:  “Apakah orang  yang  membunuh  seorang Mukmin itu mendapatkan taubat?”. Ia    menjawab  “Tidak.  Ia  masuk neraka”.  Setelah  lelaki  itu  pergi, kawan-kawan Ibnu Abbas menegur “Mengapa  anda  berfatwa  seperti itu?,  berbeda  dengan  fatwamu dahulu bahwa pembunuh berhak mendapatkan  taubat?”  Maka  Ibnu Abbas  ra.  menjawab:  “Karena tampak kulihat ia sedang membenci seseorang dan ia ingin membunuh”. Lalu mereka diutus untuk  memantau  lelaki  itu, ternyata  memang  betul  ia membunuh. 24 Kisah  tersebut  menunjukkan bahwa  hukum  Islam  bersifat fleksibel  dengan  melihat  kondisi orangnya,  apakah  ia  orang  yang telah  menyesal  membunuh  dan dengan tulus berniat untuk bertobat, sehingga  ia  berhak  mendapatkan pintu taubat, ataukah orang yang dalam  kondisi  marah  yang  berniat membunuh  orang  lain,  sehingga Ibnu  Abbas  mengatakan  ia  masuk neraka. Contoh selanjutnya yaitu hukum wanita  yang  bekerja  dalam berbagai  bidang.  Terlebih  lagi setelah wanita menyaingi laki-laki dalam  segala  bentuk  pendidikan, baik  dalam  jenjang  sarjana maupun  pascasarjana.  Wanita pun banyak yang menjadi dokter, insinyur,  akuntan,  administrator, ekonom,  guru,  ahli  matematika, dan  profesor  dalam  berbagai
24 Al-Qardhawi, Membumikan ,  h. 246.
bidang. 25 Kondisi seperti itu menuntut ahli hukum Islam, terutama yang bersikap  keras  terhadap  wanita, untuk  meninggalkan  pemikiran keras  dan  sempit  terhadap  wanita. Mereka  harus  menerima  jika wanita  bekerja  dengan  aturan- aturan  baik  dan  dalam  berbagai profesi. Terlebih lagi, jika pekerjaan tersebut  dekat  kepada  tabiatnya sebagai  wanita  dan  memberikan pelayanan  kepada  wanita  lagi. Tidak  boleh  lagi  dikuasai  oleh ketakutan  terhadap  fitnah  untuk kemudian  mengurung  wanita. Padahal, wanita tersebut memiliki kemampuan  untuk  mengajar, mengobati, dan mengisi kekosongan dalam  berbagai  bidang  dengan penuh keahlian dan amanah. Kondisi seperti itu menuntut ahli  hukum  Islam,  terutama yang  bersikap  keras  terhadap wanita,  untuk  meninggalkan pemikiran  keras  dan  sempit terhadap wanita, yakni melarang wanita  berpergian  tanpa  mahram sebagaimana  terdapat  dalam hadis  Nabi  Saw.  Mereka  harus menerima  jika  wanita  bekerja dengan  aturan-aturan  baik  dan dalam  berbagai  profesi.  Pada saat ini tidak boleh lagi dikuasai oleh  ketakutan  terhadap  fitnah untuk  kemudian  mengurung wanita. 26 Contoh  lainnya  yaitu  Majelis Fatwa  dan  Riset  Eropa  pernah mengeluarkan  fatwa  tentang bolehnya  membeli  rumah  dari bank  riba  bagi  masyarakat
25 Yusuf  Al-Qardhawi, Mujîba  al- Taghayyur  Fatwâ  fî  Ashrinâ, terj.  Arif Munandar Riswanto, Faktor-faktor Pengubah  Fatwa, (Jakarta:  Pustaka  al- Kautsar, 2009) , h. 126. 26 Ibid., h. 126.
minoritas muslim yang tinggal di negara  mayoritas  non  muslim. Biaya bulanan yang dibayar untuk rumah  dianggap  sebagai  kredit bulanan. Landasan syariat majelis adalah  kebutuhan  umat  Islam yang  sangat  penting.  Para  ahli fikih  menganggap  kebutuhan tersebut  sebagai  kondisi  darurat ( dharurah ).  Kaidah  yang  digunakan oleh  mereka  adalah,  “ al-hâjatu tanzilu  manzilat  al-dharûrah khâshah kânat  au „âmmah ” (kebutuhan  menduduki  posisi darurat,  baik  khusus  ataupun umum). 27 Selanjutnya  Majelis  Tarjih Muhammadiyah menyatakan bolehnya seorang wanita menjadi pemimpin.  Dalam  hal  ini,  yang menjadi persoalan adalah mengenai  cara  memahami  hadis yang  diriwayatkan  oleh  Abu Bakrah yang menyatakan bahwa:
ىراخبلا هاور( . ٌةَأَرْمِإ ْمُهَرْمَأ ْوَلَو ٌمْوَ ق َحِلْفُ ي ْنَل )دحمأ و ىذمترلا و ىئاسنلا و “Tidak  akan  beruntung  suatu kaum  yang  menyerahkan  urusan mereka kepada wanita.”  (HR. al- Bukhari,  an-Nasa’i,  at-Tirmidzi dan Ahmad).
Muhammadiyah dalam memahami hadis yang diriwayatkan Abu Bakrah ini  dengan  pemahaman  yang kontekstual,  tidak  terpaku  pada teks (pemahaman secara harfiah). Muhammadiyah memahami hadis  tersebut  dari  sisi  semangat dan „illat- nya. „illat tidak diperbolehkannya wanita menjadi pemimpin  pada  masa  Nabi  adalah karena  kondisi  wanita  pada waktu  itu  belum  memungkinkan mereka  untuk  menangani  urusan
kemasyarakatan, karena ketiadaan pengetahuan  dan  pengalaman, sedangkan  pada  zaman  sekarang sudah banyak wanita yang memiliki pengetahuan  dan  pengalaman mengenai urusan tersebut. Apabila  melihat  hadis  ini  dari sisi asbab  al-wurud (sebab-sebab munculnya  hadis),  Hadis  ini harus  dikaitkan  dengan  konteks saat Rasulullah Saw. mensabdakannya. Memperhatikan asbab al-wurud- nya, hadis ini ditujukan Nabi Saw kepada  peristiwa  pengangkatan putri  penguasa  tertinggi  Persia sebagai  pewaris  kekuasaan  ayahnya yang meninggal. Bagaimana mungkin hadis  tersebut  dapat  dipahami bahwa  semua  penguasa  tertinggi yang berkelamin perempuan pasti mengalami  kegagalan,  sementara dalam  al-Qur’an  menceritakan betapa  bijaksananya  Ratu  Saba’ yang  memimpin  negeri  Yaman sebagaimana terdapat dalam surat an-Naml ayat 44. 28 Dari  beberapa  kasus  tersebut, ini merupakan bukti bahwa hukum Islam  bersifat  fleksibel.  Fleksibilitas hukum Islam, bisa dimaknai bahwa hukum  Islam  senantiasa  relevan pada  setiap  zaman  dan  setiap tempat.  Meskipun  terkadang  ada pertentangan  di  antara  umat  Islam dalam  menerima  fleksibilitas  hukum Islam  itu  sendiri.  Tidak  jarang perbedaan  itu  sangat  tajam,  berkaitan dengan bagaimana fleksibilitas itu mesti  diwujudkan.  Pertentangan itu  misalnya,  berkaitan  dengan hubungan  antara  teks  dan konteks. Jika terjadi pertentangan antara  teks  dan  konteks,  manakah yang harus dimenangkan.
28 http://www.dsnmui.or.id/
Kelompok  Muslim  skripturalis atau  seringkali  diistilahkan  dengan puritan,  fundamentalis  dan  radikal akan  cenderung  menempatkan teks  sebagai  pemenang.  Karena bagi  kelompok  Muslim  seperti ini,  keislaman  yang  benar  adalah keislaman seperti yang termaktub dalam al-Qur’an  dan Sunnah. Itu bermakna  bahwa  penuturan- penuturan tekstual al- Qur’an  harus dipatuhi. Sedangkan konteks  dengan  sendirinya  harus menyesuaikan  dengan  teks.  Karena bagi kelompok ini, jika teks harus disesuaikan  dengan  konteks, maka  itu  bermakna  Qur’an  dan Sunnah adalah dasar hukum yang tidak konsisten.
Sementara kelompok kontekstualis melihat  konteks  sebagai  faktor determinan  dalam  menentukan hukum.  Mereka  berargumen  bahwa al-Qur’an   dan  Sunnah  tidak turun di ruang kosong. Keduanya turun  di  tengah  masyarakat  atau komunitas  yang  telah  memiliki sistem  nilai,  sistem  budaya  dan sistem  sosial  yang  mapan.  Sehingga turunnya sebuah ayat atau hadits, selalu  memperhatikan  unsur-unsur ini.  Maka,  istilah asbab  al-nuzul (sebab-sebab  turunnya  al-quran) dan asbab  al-wurud (sebab-sebab lahirnya  hadits)  menunjukkan tidak  pernah  terpisahnya  sebuah teks  dari  konteks  yang  ada  di sekitarnya. 29 Akhirnya para ahli hukum Islam mengelompokkan hukum itu menjadi dua,  yaitu Hukum  Ta‟abudiy dan Hukum Ta‟aquliy . Hukum ta‟abudiy adalah  hukum  yang tidak  bisa
29 http://muhammadiyahmalang.blogspot .co.id/2010/04/menyambut-munas- tarjih-ke-27-di-malang.html
diketahui bagaimana proses perumusannya  dan  illat  apa  yang mendasari  hingga  suatu  hukum itu  bisa  dikatakan  halal  ataupun haram,  atau  dalam  kata  lain, hukum yang sudah ada tidak bisa di  Ijtihadi  lagi  karena  dalam Ta’abudiy  dipastikan  kebenaran dan kerelevanannya sampai kapanpun. Misalnya  dalam  permasalahan Ibadah  seperti  shalat,  haji  dan lain sebagainya. Sementara hukum  ta‟aquliy adalah  hukum  yang  diambil  dari Al  Qur’an  dan  Hadits  yang  bisa diketahui  proses  perumusannya dengan  adanya  illat  yang  mendasari. Dalam  hal  ini,  seorang  mujtahid harus  berani  melakukan  Ijtihad dalam  rangka  memutuskan  hukum ketika  illatnya  dianggap  sudah tidak  lagi  relevan.  Artinya  langsung merujuk  pada  ushul  fiqh  dan kaidah  fiqihnya.  Karena  secara garis  besar  pintu  Ijtihad  akan selalu  terbuka  dalam  permasalahan hukum yang bersifat Ta’aquliy. 30

## C. Penutup
Dari  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  perubahan sosial  dapat  diartikan  dengan munculnya kondisi atau problem baru  seiring  dengan  perubahan perubahan  yang ada di  Masyarakat. Islam menempuhnya dengan cara beradaptasi,  menyesuaikan,  atau bahkan mengubah hukum- hukumnya  agar  selaras  dengan tuntutan  zaman.  Hukum  Islam itu  bersifat  moderat,  fleksibel, tidak  kaku,  tidak  ekstrem,  luwes, dan selalu bersikap kompromistis dengan realitas yang ada. Bahkan
30 http://www.piss- ktb.com/2013/12/2904-ushul-fiqih- kaidah-alhukmu-yaduru.html
sifat fleksibel itu sudah ada pada masa Nabi, Sahabat dan seterusnya. Selain  itu  munculnya  kaidah ushul  fiqih  tentang  perubahan hukum adalah merupakan bentuk fleksibilitas  hukum  Islam.  Dengan Sifat  fleksibilitas  itu  maka  segala permasalahan-permasalahan  baru dan  problematika  sosial  yang muncul  itu  tentunya  akan  dapat diselesaikan.  Sebagai  agama  yang sempurna  Islam  di  tuntut  untuk mampu  menjawab  tantangan  zaman, dan  setiap  masalah  yang  muncul itu  tentunya  dapat  diselesaikan oleh  para  mujtahid  dengan  jalan ijtihad.  Sehingga  Islam  sebagai agama  yang  mempunyai  misi rahmatan lil'alamin dapat terwujud.
D. Daftar Pustaka Abd.  Salam  Arief, Pembaruan Pemikiran Hukum  Islam  Antara  Fakta dan  Realita  Kajian  Pemikiran Hukum  Syaikh  Mahmud  Syaltut, Yogyakarta: LESFI, 2003.
Abdul  Wahab  Khalaf, Ushul al-Fiqh, Kairo: Maktabah Tijariah al- Kubra.t.th.
Ali Ahmad al-Nadawiy, Mawsu'ah al- Qawa'id  wa  al-Dhawabith  al- Fiqhiyah  al-Hakimah  li-al- Mu'amalat  al-Maliyah  fi  al- Fiqh  al-Islamiy ,  Riyadh:  Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999.
Amin  Abdullah  dalam  Abdul Mustaqim, Madzahibut  Tafsir
Peta  Metodologi  Penafsiran  Al- Qur‟an  Periode  Klasik  Hingga
Kontemporer, Yogyakarta:  Nun Pustaka Yogyakarta, 2003.
Badri  Khaeruman, Hukum  Islam dalam  Perubahan  Sosial ,  Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum Islam, Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu, 1997.
Harun  Nasution, Dasar  Pemikiran Pembaharuan  dalam  Islam , dalam  M.  Yunan  Yusuf, et.al.  (ed.), Cita  dan  Citra Muhammadiyah, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
http://www.dsnmui.or.id/
http://muhammadiyahmalang.blogs pot.co.id/2010/04/menyam but-munas-tarjih-ke-27-di- malang.html
http://www.piss- ktb.com/2013/12/2904- ushul-fiqih-kaidah-alhukmu- yaduru.html
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I‟lâm Al- Muwâqqi‟în, Beirut : Dar al- Fikr. tth.
Joseph  Schacht, An  Intmduction  to Islamic Law , Ocford: University Press, 1964.
Lahmuddin  Nasution, Pembaharuan Hukum  Islam  Dalam  Mazhab Syafi‟i, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
Muhammad  Hasbi  Ash-Shidiqi, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
Nasrun  Haroen, Ushul  Fiqh  I, Jakarta  :  Logos  Wacana Ilmu, 1997.

## Soerjono  Soekanto,
Pokok-Pokok
Sosiologi Hukum, Jakarta:  PT. Raja
Grafindo Persada,
1994.
Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar, Yogyakarta: Rajawali, 1994.
Soerjono  Soekanto, Beberapa  Permasalahan dalam  Kerangka  Pembangunan di  Indonesia, Jakarta:  Yayasan Penerbit UI, 1975.
Umar  Syihab, Hukum  Islam  dan Tranformasi Pemikiran , Semarang: Toha Putra
Group, 1996. Yusuf  al-Qardhawi, Min  Ajli
Shahwatin  Râsyidah  Tujaddidu ad-Dîn  wa  Tanhadhu  bi  ad- Dunyâ ,  terj.  Rusydi  Helmi,
Membangun  Masyarakat  Baru , Jakarta:  Gema  Insani  Press. 2000.
Yusuf  Al-Qardhawi, Membumikan Syari‟at Islam; Keluwesan Aturan  Ilahi  Untuk  Manusia , (Bandung:  Arasy  Mizan, 2003.
Yusuf  Al-Qardhawi, Al-Madkhâl  li Al-Dirâsah  al-Syarî‟ah  al- Islâmiyah, terj.  Nabani  Idris,
Bagaimana  Memahami  Syari‟at Islam, Jakarta: Islamuna
Press, 2003.
Yusuf  Al-Qardhawi, Mujîba  al- Taghayyur  Fatwâ  fî  Ashrinâ, terj.  Arif  Munandar  Riswanto, Faktor-faktor  Pengubah Fatwa, Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar, 2009.