## PENGARUH KEPERCAYAAN DAN KOMITMEN ANTAR AKTOR TERHADAP PROSES KOLABORASI PADA PROGRAM PEMAGANGAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG
Luki Oka Prastio 1) Utang Suwaryo 2) Neneng Yani Yuningsih 3)
1 Program Studi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran 2 Program Studi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran 3 Program Studi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran Korespondensi Penulis. E-mail: luki18003@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  tingginya  angka  pengangguran  di  Kabupaten  Karawang yang  mencapai  9,55  persen,  berada  di  atas  angka  pengangguran  nasional,  keadaan tersebut  berbanding  terbalik  dengan  citra  Kabupaten  Karawang  sebagai  daerah  dengan kawasan  industri  terbesar  se-Asia  Tenggara  dan  sebagai  proyek  percontohan  Program Pemagangan  Nasional.  Tujuan  penulisan  ini  adalah  menganalisis collaborative governance antara  pemerintah  Kabupaten  Karawang  bersama  APINDO,  KADIN,  dan masyarakat  dalam  penyelenggaraan  Program  Pemagangan  Nasional.  Penelitian  ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007) yang berfokus pada  aspek trust  building dan commitment  tp  process. Hasil  penelitian  menunjukkan lemahnya  kepercayaan  dan  komitmen  antar  aktor  dalam  penyelenggaraan  Program Pemagangan  Nasional  di  Kabupaten  Karawang  berdampak  pada  penolakan  dari  unsur serikat  pekerja,  yang  menganggap  pemagangan  sebagai  media  dalam  eksploitasi  buruh murah, dan kaya celah pelanggaran terhadap komitmen dalam pelaksanannya, di samping memunculkan aktor free rider dalam mengais keuntungan pribadi.
Kata Kunci: Membangun kepercayaan, Kolaborasi pemerintahan, Program Pemagangan.

## Abstract
This  research  is  motivated  high  unemployment  in  the  Karawang  regency  reached  9.55 percent, is above the national unemployment rate, the situation is inversely proportional to  the  image  of  Khanewal  district  as  an  area  with  the  largest  industrial  areas  in Southeast Asia and as a pilot project of the National Internship Program. The purpose of this  paper  is  to  analyze  collaborative  governance  between  Karawang  regency government  together  APINDO,  the  Chamber  of  Commerce,  and  the  community  in  the implementation  of  the  National  Internship  Program.  This  study  uses  the  theory  of collaborative  governance  of  Ansell  and  Gash  (2007),  which  focuses  on  aspects  of building trust and commitment tp process. The results showed the weakness of trust and commitment among the actors in the implementation of the Internship Program National in Karawang regency impact on the rejection of elements of the union, which considers apprenticeship as a medium in the exploitation of cheap labor, and rich gap violation of the  commitments  in  its  implementation,  in  addition  to  bring  the  actor  free-rider  to scavenge personal gain.
Keywords: Trust Building, Collaboration of government, the Internship Program.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ketenagakerjaan  merupakan  urusan  wajib  pemerintah  baik pusat  maupun  daerah  yang  bersentuhan  langsung  dengan  peningkatan  angkatan kerja  yang  dilakukan  melalui  pembinaan,  pendayagunaan,  dan  perlindungan angkatan  kerja.  Tujuan  pembinaan  dan  perlindungan  angkatan  kerja  yaitu menciptakan  peluang  kerja  dalam  rangka  mencapai  kesetabilan  perekonomian demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dewasa  ini  pemerintah  memiliki  perhatian  serius  terhadap  kondisi ketenagakerjaan,  salah  satunya  dengan  menerapkan  Program  Pemagangan  di dalam  negeri  dengan  menargetkan  1,4  juta  peserta  magang  ditahun  2019.  Tepat pada  hari  Jumat  23  Desember  2016  pemerintah  resmi  mendeklarasikan  Program Pemagangan  Nasional,  dihadiri  oleh  Bupati  Karawang  dr.Cellica  Nurrachadiana dan  Wakil  Bupati  H.Ahmad  Zamakhsyari,  serta  didampingi  oleh  Ketua  DPRD Kabupaten Karawang H.Toto Suripto. Acara yang bertemakan “Menuju Indonesia Kompeten”  dibuka  secara  langsung  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  Joko Widodo.
Program Pemagangan Nasional melalui Permenaker Nomor 36 Tahun 2016, bahwa  pemagangan  merupakan  “Bagian  dari  sistem  pelatihan  kerja  yang diselenggarakan  secara  terpadu  antara  pelatihan  di  lembaga  pelatihan  dengan bekerja  secara  langsung  di  bawah  bimbingan  dan  pengawasan  instruktur  atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan,  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  atau  keahlian  tertentu”. Program  Pemagangan  Nasional  diluncurkan  guna  mempersiapkan  sumber  daya manusia  (SDM)  dalam  persaingan  global  yang  memungkinkan  Indonesia  bisa melakukan  akselerasi  kemajuan,  mengejar  ketertinggalan  dengan  negara-negara yang  lain,  dan  Karawang  dijadikan  sebagai  proyek  percontohan  dalam  program tersebut.  Karena  di  Karawang  terdapat  1735  perusahaan  industri  yang  siap menampung para pekerja magang.
Kondisi  ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Karawang  Berdasarkan  data Disnakertrans  Kabupaten  Karwang,  pada  tahun  2017  menunjukan  jumlah  angka pengangguran  mencapai  106.171  jiwa.  Tingginya  angka  pengangguran disebabkan  penyerapan  angkatan  kerja  yang  rendah  terutanma  bagi  masyarakat
lokal.  Berdasarkan  data  Disdukcapil  tahun  2018  menunjukan  setiap  tahun perusahaan  hanya  menyerap  8  sampai  10  persen  angkatan  kerja  asal  Kabupaten Karawang.  Hal  tersebut  dikarenakan  lemahnya  kompetensi  dan skill angkatan kerja lokal yang kalah bersaing dengan pendatang dalam pasar kerja saat ini.
Jumlah pengangguran di Kabupaten Karawang sebesar 9,55 persen dari total jumlah angkatan kerja, lebih tinggi dari angka pengangguran provinsi sebesar 8,72 persen (Hasil  Survei  Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2017). Hal  tersebut bertolak  belakang  dengan  citra  Kabupaten  Karawang  yang  merupakan  daerah dengan  kawasan  industri  terbesar  se-Asia  Tenggara  yang  tercantum  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  53  Tahun  1989  tentang  Pengembangan  Kawasan Industri, dan sebagai pilot project pelaksanaan Program Pemagangan Nasional.
Program Pemagangan Nasional  ditujukan guna memperbaiki kondisi  tidak nyambung dan tidak sesuai  ( link and match ) antara pendidikan formal dan pasar kerja.  Berdasarkan  data  angka  pengangguran  untuk  SMK  sebesar  11,4%.  Angka itu tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, SD (2,62%), SMP (5,54%),  SMA  (8,29%),  diploma  I/II/III  (6,88%),  dan  universitas  (5,18%)  (Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2017).
Program  Pemagangan  Nasional  yang  ditujukan  dalam  rangka melakukan link and match , berupa peningkatan skill dan kompetensi ternyata tidak mendapat respon  yang  baik  dari  masyarakat  dan  serikat  pekerja  sebagai  perwakilan masyarakat  dalam  perusahaan-perusahaan.  Pasalnya  Program  Pemagangan Nasional  dianggap  sebagai  cara  membayar  buruh  dengan  upah  murah,  karena dalam  pemagangan  tidak  ada  upah/gaji  melainkan  hanya  sebatas  “uang  saku” yang  besarannya  60  sampai  70  persen  dari  upah  minimum  kebupaten  (UMR). Kondisi  tersebut    merupakan  salah  satu  alasan  masyarakat  Kabupaten  Karawang kurang  mempercayai  pemagangan  sebagai  solusi  dalam  meningkatkan kesejahteraan.  Hal  tersebut  diperparah  dengan  lemahnya  komitmen  perusahaan yang  mempekerjakan  peserta  pemagangan/pelatihan  sekayaknya  karyawan  di perusahaan, dengan mewajibkan peserta untuk lembur dan bekerja dengan sistem sift.
Memperbaiki  kondisi  ketenagakerjaan  tersebut  diperlukan kolaborasi pemerintah  dengan private  sector dalam  pelaksanaan  Program  Pemagangan
Nasional. Sebagai upaya dari banyaknya ketidaksingkronan, antar lembaga. Pihak yang  terlibat  dalam kolaborasi pada  penyelenggaraan  Program  Pemagangan Nasional  terdiri  dari  Disnakertrans  Kabupaten  Karawang,  Asosiasi  Pengusaha Indonesia  (APINDO)  Kabupaten  Karawang,  Kamar  Dagang  dan  Industri (KADIN),  dan  Unsur  Serikat  Pekerja  diantaranya  Feferasi  Serikat  Pekerja  Metal Seluruh  Indonesia  (FSPMII)  Cabang  Karawang,  Serikat  Pekerja  Seluruh Indonesia  (SPSI)  Karawang,  dan  Federasi  Serikat  Pekerja  Singaperbangsa (FSPS)Karawang.
Berangkat  latar  belakang  dan problem  research di  atas  maka  rumusan masalah  yang  dibangun  peneliti  adalah  bagaimana  pengaruh  kepercayaan  antar aktor  terhadap  keberhasilan  kolaborasi  pada  program  Pemagangan  Nasional  di Kabupaten Karawang?

## TINJAUAN PUSTAKA
Kolaborasi  merupakan  proses  jangka  panjang  dalam  memecahkan permasalahan  yang  tidak  dapat  dilakukan  secara  monopoli,  artinya  pemerintah perlu menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai stakeholder . Senada dengan hal  tersebut collaborative  governance terdiri  dari  kelompok  kunci  diantaranya pemerintah,  swasta  serta  masyarakat  yang  memiliki  kepedulian  terhadap  suatu kondisi  tertentu  untuk  menemukan  solusi  bersama  (Smith:1998,  Connick:2003, dan Reilly:1998). Umumnya collaborative governance muncul secara adaptif atau sengaja  diciptakan,  karena  adanya  kompleksitas  dan  saling  ketergantungan  antar institusi,  konfik  antar  kelompok  kepentingan  yang  laten  dan  sulit  diredam,  dan sebagai upaya mencari cara baru guna mendapatkan legitimasi politik dari sebuah kebijakan (Ansell dan Gash;2007).
Penelitian  ini  menggunakan  basis  analisis collaborative  governance dari Ansell  dan  Gash  (2007)  dengan  menekankan  pada  aspek  proses  kolaborasi  dan befokus  terhadap  membangun  kepercayaan. Keberhasilan  kolaborasi  akan  dapat dilaksanakan apabila terdapat kepercayaan antar aktor yang terlibat. Lebih dari itu kolabaorasi  dapat  dikatakan  nyata  ketika  terdapat  kemungkinan  keberhasilan, meskipun hasil sementara akan menampilkan output , akan tetapi  proses outcome
tersebut merupakan esensi guna membangun momentum yang dapat mengarahkan kolaborasi yang sukses..
Secara  umum collaborative merupakan  bentuk  kerja  sama  yang  memiliki skala  besar,  artinya  kerjasama  kolaborasi  berada  pada  tataran  lintas  sektor  dan multi  aktor  dalam  pelaksanaannya.  Secara  internal,  pemerintah  tidak  mungkin dapat  bekerja  secara  optimal  jika  hanya  mengandalkan  kapasitas  internal  yang dimiliki. Keterbatasan jaringan dan sumber sebagai alasan pendorong pemerintah untuk  melakukan  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak,  baik  sesama  pemerintah, swasta,  maupun  masyarakat,  dan  komunitas  masyarakat  sipil  guna  menjalin kolaborasi  dalam  mencapai  tujuan  program  atau  kebijakan  tersebut  (Purwanti, 2016:174). Secara eksternal, bahwa lingkungan kebijakan senantiasa berkembang dan bergeser baik dalam bentuk isu-isu yang semakin meluas, bentuk dan jumlah aktor  kebijakan  yang  meningkat,  kapasitas  aktor  di  luar  pemerintahan  semakin besar, respon serta kesadaran masyarakat semakin luas dan kritis. Namun kondisi tersebut  tidak  menjadikan  pemerintah  lemah,  artinya  pemerintah  tetap  menjadi driver karena pertanggungjawaban sesungguhnya terletak dan menjadi kewajiban pemerintah (Djaja;2008).

## METODE
Penelitian  ini  menggunaan  metode  kualitatif.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menjelaskan  bukan  hanya  secara  teoritis,  tetapi  dengan  fakta  di  lapangan, bagaimana  tingkat  kepercayaan  antar  aktor  mempengaruhi  keberhasilan kolaborasi  pemerintah  dalam  Program  Pemagangan  Nasional  di  Kabupaten Karawang,  fokus  penelitian  pada  proses  kolaborasi  pemerintah,  swasta,  dan masyarakat.
Data  yang  diperoleh  penulis  dalam  penelitian  ini  berupa  data  kualitatif, mengacu  pada  pendapat  Creswell  (2014:206)  yang  dilakukan  dengan  cara observasi  langsung  kelapangan,  melakukan  wawancara  mendalam  kepada narasumber  guna  memperoleh  data  primer,  dilengkapi  dengan  data  sekunder melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan collaborative governance dalam penyelenggaraan  ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Karawang,  serta    dokumentasi terhadap proses penelitian, diantaranya:
Tabel 1.1

## Informan Penelitian
No Nama Institusi Kategori 1 Darwanto Adi Kabid Pelatihan dan Produktivitas- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Pemerintah 2 Surotno Sekretaris  LKS  Tripartit,  dan  Seksi Hubungan  Industrrial  Kesejahteraan Pekerja  d  Dinas  keternagakerjaan  dan Trasmigrasi Kabupaten Karawang. Pemerintah 3 Fadlludin Ketua  Kamar  Dagang  dan  Industri (KADIN) Kabupaten Karawang. Pengusaha/Swasta 4 Fachmie Bidang Regulasi dan Hubungan Pemerintahan-Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Karawang. Pengusaha/Swasta 5 Abda Pimpinan  Tertinggi  Federasi  Serikat Pekerja Singaperbangsa Serikat Buruh 6 Dion Ketua  Serikat  Pekerja  Tekstil  Sandang Kulit  SPSI Kabupaten Karawang. Serikat Buruh 7 Aang Wakil  Sekretaris  III  Federasi  Serikat Pekerja  Metal  Indonesia  Kabupaten Karawang. Serikat Buruh 8 Agus Jaenal Ketua Serikat Pekerja Logam Elektronik  Mesin  Serikat  Pekerja Seluruh Indonesia Kabupateb Krawang,  dan  Perwakilan  Serikat Pekerja dalam LKS Tripartit Serikat Buruh 9 Chaerudin Kepala  Bursa  Kerja  Khusus    (BKK) SMKN 1 Karawang Penyelur Tenaga Kerja 10 Sugeng Iryanto Manager  HRD  Lembaga  Pendidikan dan  Ketermpilan  (LPK)  Gokko  Mirai Indonesia. Penyelur Tenaga Kerja
Menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007) di  mana  dalam collaborative  process yang  memiliki  lima  aspek  diantaranya:  (1) aspek face  to  face  dialouge ,  (2)  aspek trust  building ,  (3)  aspek commitment  to process ,  dan  (4)  aspek share  understanding ,  (5)  aspek intermediate  outcomes . Dalam  penelitian  ini  penulis  berfokus  terhadap  aspek trust  building Terhadap Proses Kolaborasi Pada Program Pemagangan Nasional Di Kabupaten Karawang.
Untuk  menetapkan  keabsahan (trusworthiness) data  diperlukan  teknik pemeriksanaan.  Teknik  pemeriksaan  kredibilitas/derajat  kepercayaan  yang digunakan dalam peneliti adalah teknik trianggulasi sumber yang dianggap lebih cocok  terhadap  penelitian  yang  sedang  dibahas.  Menurut  Patton  (2009:131) trianggulasi adalah  membandingkan  dan  mengecek  balik  derajat  kepercayaan suatu  informasi  yang  diperoleh  melalui  waktu  dan  alat  yang  berbeda  dalam penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepercayaan  Antar  Aktor  (Trust  Building)  dalam  Dinamika  Proses Kolaborasi
Membangun kepercayaan merupakan kesatuan fase dari dialog atau negoisasi mengenai  substansi  sebuah  kebijakan  sehingga  tingkat  keberhasian  kolaborasi akan  sangat  dipengaruhi  oleh  terbangunnya  kepercayaan  (Moran  dalam  Susanti, 2016:233).  Menyambung  dari  hal  tersebut  Ansell  dan  Gash  (2007:558) menyatakan  bahwa  ketika  pra-sejarah  antagonisme  dan  pengalaman  kerja  sama dari  para  pihak  yang  akan  berkolaborasi  sudah  dipertimbangkan,  maka  aspek pertama dari terbangunnya kepercayaan sudah dapat tercapai.
Menelisik  terkait  Program  Pemagangan  Nasional  yang  tiga  tahun  terakhir berjalan di Kabupaten Karawang diwarnai distrust (ketidakpercayaan) yang besar antar aktor. Bahwasanya terjadi saat ini tingkat kepercayaan antar aktor dikatakan lemah,  hal  tersebut  didukung  dengan  miskinnya  pertemuan  dialog  tatap  muka antara Pemerintah, Swasta, dan Serikat Pekerja dalam lembaga kerja sama (LKS) Tripartit  .  Hal  tersebut  dipengaaruhi  adanya  forum  formal  lain  yang  dibentuk antara  pemerintah,  dan  swasta  dalam  hal  ini  APINDO  guna  membahas  isu-isu ketenagakerjaan  salah  satunya  termasuk  Program  Pemagangan  Nasional.  Di
samping  sampai  saat  ini  tidak  ada  tikad  baik  dari  pemerintah  dalam  upaya membangun keperayaan kepada Serikat Pekerja.
Merujuk  pada  pendapat  Susanti  (2016:233),  bahwa  kepercayaan  antar  aktor menjadi  suatu  syarat  keberhasilan kolaborasi,  dan kekecewaan  yang terjadi  antar aktor  dalam  kolaborasi  akan  mengakibatkan  level  kepercayaan  menurun. Selaras dengan  pendapat  Susanti  di  atas,  kepercayaan  merupakan  salah  satu  motor penggarak  dalam  kerja  sama  antar  aktor  dalam  kolaborasi.  Dalam  ruang  lingkup Pemagangan  Nasional  yang  masif  digencarkan  oleh  Pemerintah  dan  Swasta, secara  tidak  langsung  memperlakukan  unsur  Serikat  Pekerja  sebagai  perwakilan masyarakat  sebagai  aktor  yang  tidak  diperhitungkan  dalam  pembuatan  dan perumusan  kebijakan  baik  tingkat  daerah  maupun  nasional  menyebabkan rendahnya kepercayaan terhadap Pelaksanaan Program Pemagangan.
Besarnya  gelombang  penolakan  oleh  Serikat  Pekerja  dari  FSP-TSK  SPSI karena  semenjak  diterbitkannya  Permenaker  Nomor  36  Tahun  2016  tentang Program Pemagangan Nasional atau Pemagangan dalam Negeri, masyarakat yang memiliki skill pun  saat  ini  dianggap  tidak  memiliki  kompetensi  baik  sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Hal tersebut merupakan penistaan dalam menilai sumber daya manusia (SDM) khususnya di Kabupaten Karawang. Mirisya  hal  tersebut  berdampak  pada  pendapatan  peserta  pemagangan  yang dibayar dengan “uang saku” yang besarannya tidak diatur secara tegas  antara 60 sampai dengan 75 persen dari upah minimum kabupaten (UMK).
Keadaan  di  diatas  diperparah  dengan  ditemuainya  berbagai  pelanggaran- pelanggaran  terkait  pelaksanaan  pemagangan,  yang  sangat  meresahkan masyarakat.  Pasalnya  kegiatan  pemagangan  dijadikan  wahana  dalam  melakukan eksploitasi  buruh  murah.  Faktanya  dalam  Program  Pemagangan  hanya memperbolehkan  perusahaan  melakukan  perekrutan  sebesar  30  persen  dari  total karyawan  tanpa  mengurangi  karyawan  kontrak  (PKWT)  dan  karyawan  tetap (PKWTT).  Namun  yang  terjadi  adalah  penggunaan  peserta  magang  untuk menggantikan posisi karyawan kontrak. Selain itu terdapat juga pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan kontrak (PKWT) dan melakukan rekrutmen  kembali  karyawan  yang  sama,  namun  dengan  status  pemagangan
(peserta pelatihan/belajar), yang notabene peserta tersebut telah memahami seluk beluk deskripsi pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.
Merujuk  pendapat  Moran  (dalam  Susanti,  2016:233),  dengan  kepercayaan yang  tinggi  para  kolabolator  akan  lebih  nyaman  dan  bekontribusi  pada  tujuan organisasi  dari  pada  kepentingan  pribadi.  Salah  satu  cara  untuk  membangun kepercayaan yaitu dengan cara mekanisme yang dibangun institusi melalui aturan atau  regulasi.  Kurangnya  rasa  percaya  antara  APINDO  terhadap  pemerintah, berdampak  kekecewaan  terkait  pelaksanaan  rekrutmen,  bahwasanya  APINDO menilai  fungsi  rekrutmen  yang  dilakukan  oleh  pemerntah  cenderung  tidak  fair. Pasalnya  Disnakertrans  sangat  mendominasi  rekrutmen  di  beberapa  perusahaan, dengan  mewajibkan  perekrutan  harus  melalui  satu  pintu,    sejatinya pengusaha/perusahaan  sebagai  pengusaha  berhak  untuk  melakukan  perekrutan secara mandiri.
Disadari oleh pemerintah bahwa kepercayaan dari Swasta dan Serikat Pekerja terhadap  pemerintah  secara  umum  lemah.  Namun  khususnya  dalam  pelaksanaan Program  Pemagangan  oleh  perusahaan-perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten Karawang,  pemerintah  sangat  mempercayai  perusahaan  melaksanakan  secara kompeten  dan  sesuai  regulasi,  dibuktikan  dengan  tidak  pernah  menemui pelanggaran  dalam  pelaksanaan  pemagangan.  Mengutip  dari  Ansell  dan  Gash (2007)  bahwa  kepercayaan  di  antara  aktor  merupakan  point  awal  sebuah  proses kolaborasi.  Dalam  hal  ini  pemerintah  menilai  bahwa  pelaksanaan  Program Pemagangan  Nasional  telah  dilaksanakan  dengan  baik  di  perusahaan,  karena sampai saat ini memang tidak menemukan adanya pelanggaran yang terjadi terkait pemagangan.  Ketika  merespon  adanya overtime (lembur)  yang  dilakukan persahaan  terhadap  peserta  pemagangan,  menurut  pemeritah  hal  tersebut merupakan bagian dalam aktivitas pelajaran yang materinya memang tidak dapat ditunda-tunda di esok hari, dan harus diselesaikan pada hari ini juga.
Fakta  yang  terjadi  dimana  peserta  pemagangan  dipekerjakan  dengan  status sebagai  “peserta  pelatihan”  atau  peserta  belajar,  sementara  memiliki  tugas  dan tanggungjawab  layaknya  karyawan  tetap  (PKWTT)  bahkan  diwajibkan  lembur ( overtime /OT)  yang  dalam  bahasa  pengusaha  dan  pemerintah  adalah  “tambahan jam belajar”, di samping tidak jelasanya masa pemagangan yang dijalani. Seperti
kasus  yang  terjadi  di  PT.  Sankhosa  Indonesia,  PT.  Tenma  Indonesia  yang  mana mempekerjakan  peserta  magang  lebih  dari  dua  tahun,  hal  tersebut  merupakan bentuk  pelanggaran  terhadap  hak-hak  tenaga  kerja  yang  seharusnya  mendapat kepastian setelah menempuh satu tahun masa pemagangan.
Berasarkan  temuan  di  atas  menunjukan  pentingnya  media  (LKS  Tripartit) yang  mempertemuan  ketiga  unsur  pemerintah,  swasta  dan  Serikat  Pekerja. Bagaimana  tidak,  permasalahan  mengenai  banyaknya  pelanggaran  di  lapangan yang  menjadi  perbincangan  Serikat  Pekerja  selama  ini  sama  sekali  tidak  terlitat, tidak  terakomodir,  bahkan  tidak  tersampaikan  pada  pemerintah  yaitu Disnakertrans  Kabupaten  Karawang. Selanjutnya  yang  menjadi  kekhawatiran adalah  ketika  pemerintah  menutup  mata  terkait  pelanggaran  yang  terjadi  hanya demi  agungnya  citra  Kabupaten  Karawang  yang  notabene  sebagai pilot  project , dapat  dipastikan  bila  hal  tersebut  terjadi  masyarakat  dan  pekerja  yang  akan menjadi  korban  kesuksesan  Program  Pemagangan  versi  pemerintah  dan pengusaha. Secara  konseptual,  kepercayaan  di  antara  kolabolator  dalam  proses kolaborasi  sangat  dipengaruhi  oleh  kesepahaman  yang  sama  terhadap  tujuan, tranparansi informasi, dan konsistensi kolabolator terhadap konsensus atau aturan yang  telah  disepakati  sehingga  tidak  memunculkan  sifat  oportunistik  aktor  (Qu dan Loosemore, 2013:415).
Dengan  jumlah  perusahaan  yang  mencapai  1732  perusahaan  mustahil pemerintah dapat megawasi pelaksanaan pemagangan dengan ketat, maka dari itu terdapat  serikat  pekerja  sebagai  perwakilan  masyarakat  yang  ikut  mengawasi jalannya  pemagangan.  Fakta  di  lapangan  terjadi/ketidakkomitmenan,  salah satunya  mengenai  masa  waktu  pemagangan  yang  maksimal  satu  tahun. Aktualisasinya  banyak  perusahaan-perusahaan  yang  mempekerjakan  peserta pemagangan  selama  dua  atau  tiga  tahun.  Dengan  melakukan  rotasi  peserta pemagangan  pada  sub  departemen  dalam  perusahaan.  Ketika  tedapat  tujuh  sub departemen  dalam  perusahaan,  bukan  mustahil  pemagangan  melakukan  platihan atau belajar selama tujuh tahun dalam peruashaan.
Serikat  Pekerja  menilai  upaya  pemerintah  dalam  mengatasi  permasalahan ketenagakerjaan  baru  hanya  sebatas  niat  baik,  tanpa  diiringi  kesiapan  di  dalam pelaksanaannya.  Diakui  oleh  Serikat  Pekerja,  bahwa  esensi  tujuan  pemagangan
sebagai  media link  and  match ,  namun  pelaksanaan  yang  terjadi  selama  ini  kaya akan  celah-celah  pelanggaran,  kasarnya  terjadi  perselingkuhan  antara  pengusaha dan  penguasa/pemerintah.  Pasalnya  pemerintah  melakukan  pembiaran  terhadap perusahaan  yang  melakukan  pelanggaran  dengan  mempekerjakan  peserta pemagangan  di  atas jam latihan atau lembur dengan dalih tambahan jam  belajar, tidak  hanya  itu  peserta  pemagangan  juga  diwajibkan  mengikuti  sift  malam,  dan pemagangan  tersebut  lebih  dari  satu  tahun  seperti  yang  terjadi  di  PT.  Tenma Indonesia.
Pelaksaan pemagangan  yang bertujuan  guna melakukan singkronisasi  dalam meningkatkan skill dan kompetensi, seperti yang diterapkan oleh PT. McDermott di  Kota  Batam,  salah  satu  perusahaan  yang  melakukan  pemagangan  secara kompeten.  Dimana  pada  tahap  awal  peserta  pemagangan  dikirm  keperusahaan dalam  bentuk  pelatihan,  selama  tiga  bulan  proses  pelatihan  berlangsung  peserta dididik dan dilatih baik secara konseptual dan praktik, dan selama tiga bulan pula peserta  pelatihan  tidak  diperkenankan  terjun  ke  lapangan.  Pada  tahap  terakhir pelatihan pemagangan, peserta diberikan tes dan ketika peserta lulus otomatis dia dapat  bekerja  menjdi  karyawan,  dan  peserta  yang  tidak  lulus  harus  dipulangkan. Artinya terdapat kejelasan dalam pemagangan selama tiga bulan, yang selanjutnya akan direkrut menjadi karyawan, bukan bekerja dengan status pemagangan selama bertahun-tahun seperti yang terjadi di Kabupaten Karawang.
Rendahnya  minat  angkatan  kerja  untuk  berpartisipasi  dalam  Program Pemagangan  dapat  dilihat  jelas  karena  adanya  kesenjangan  pendapatan  yang diperoleh  dari  jumlah  UMK.  Selain  itu  Kabupaten  Karawang  merupakan pemegang UMK terbesar se Indonesia, sekaligus sebagai pilot project pelaksanaan pemagangan menghendaki tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan skill yang mempuni  dalam  melakukan  aktivitas  produksi.  Artinya  perusahaan-perusahaan menginginkan  tenaga  kerja  yang  siap  pakai  ( on  the  track ).  Dengan  mendukung pelaksanaan  pelatihan  dalam  Program  Pemagangan  ini.  Namun  terdapat perbedaan  orientasi  dengan  angkatan  kerja,  yang  notabene  mencari  penghidupan secara  layak  dari  segi  ekonomi,  dan  sama  sekali  tidak  berorientasi  pada peningkatan skill dan kompetensi.
Di samping itu besarnya keuntungan pihak perusahaan yang melaksanakan Program  Pemagangan,  karena  sifatnya  hanya  pelatihan  dan  fleksibel.  Artinya perusahaan  memiliki  resiko  yang  kecil  baik  dari  segi  pengupahan  dan  tanggung jawab  dibandingkan  dengan  mempekerjakan  karyawan  kontrak  (PKWT).  Lebih dari itu lembaga pendidikan dan pelatihan (LPK) yang notabene sebagai lembaga penyalur  juga  merasa  diuntungkan  dari  segi  bisnis,  karena  memperoleh  profit yang  besar  ketika  mempekerjakan  peserta  pemagangan  meskipun  banyak ketidakpuasan  dari  peserta  pemagangan  karena  mendapat  uang  saku  60  samapai dengan 75 persen di bahwah UMK.
Berikut  merupakan  skema trust  building yang  terjadi  dalam Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  pada  Program  Pemagangan  Nasional  di Kabupaten Karawang, yaitu:
Sumber: Olahan peneliti, 2019.
Gambar 1.1 Skema Trust building
Keterangan:  1. Intensitas hubungan normal : 2. Lemahnya intensitas hubungan  : 3. Kuatnya Intenstas hubungan :
Beradasarkan  skema  di  atas  dapat  terlihat  intensitas  hubungan  kepercayaan antara  Pemerintah  dan  Swasta  atau  perusahaan  yang  diwakili  oleh  KADIN  dan
APINDO  khususnya  dalam  pelaksanaan  Program  Pemagangan  Nasional  guna menungkatkan skill dan  kompetensi.  Hal  tersebut  berbanding  terbalik  dengan hubungan  maupun  kepercayaan  antara  Serikat  Pekerja  dengan  Pemerintah  yang dalam  hal  ini  Disnakertrans  Kabupaten  Karawang  yang  lemah  dan  diwarnai distrus  (ketidakpercayaan).  Begitu  pula  yang  terjadi  antara  Serikat  Pekerja  yang sama  sekali  tidak  mempercayai  perusahaan-perusahaan  yang  melakukan pemagangan  dengan  tujuan link  and  mach melainkan  pemagangan  dijadikan media dalam melakukan eksploitasi upah murah (Perbudakan Modern).

## Komitmen terhadap proses dalam Program Pemagangan
Komitmen  terhadap  proses  merupakan  aspek  ketiga  dalam  proses kolaborasi  yang  dipengaruhi  oleh  terbangunnya  kepercayaan  dan  kemudian mempengaruhi  terhadap  adanya  pemahaman  bersama  antar  kolabolator  (Ansell dan  Gash,  2007:550).  Membangun  sebuah  komitmen  dilakukan  dengan mengembangkan itikad baik bahwa negoisasi adalah cara terbaik untuk mencapai hasil  yang  diinginkan.  Komitmen  merupakan  aspek  penting  dalam  rangka merubah sikap di antara para kolabolator yang menganggap posisi mereka secara absolut.

## Pengakuan saling ketergantungan
Kelancaran  Pelaksanaan  ketenagakerjaan  mutlak  diperlukan  adanya kerjasama dari antara aktor yang terlibat, diakui oleh seluruh aktor, baik Pemerintah, APINDO, dan Serikat Pekerja bahwa tingkat ketergantungan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan  ini  sangat  tinggi.  Ihwal  saling  ketergantungan  merupakan konsekuensi logis dari ekspresi adanya berbedaan kekuatan dan sumber daya anta aktor  (Gray  dalam  Kramer,  1990:545).  Singkronisasi  antara  APINDO  dan pemerintah sangat diperlukan dalam pelaksanaan Program Pemagangan Nasional. APINDO  sebagai  implementor  mengakui  sangat  tergantung  terhadap  pemerintah Kabupaten  Karawang  sebagai  kondisi  alamiah  adanya  perbedaan  kekuatan  dari hubungan  terhadap  pencapaian  tujuan.  Yang  dalam  hal  ini  kurang memperhitungkan  prefensi  serikat  pekerja  sebagai  perwakilan  masyarakat, dibuktikan  dengan  matinya  forum  formal  berupa  Lembaga  Kerja  Sama  (LKS) Tripartit sebagai media dalam menyalurkan kepentingan bersama.
Mengutip dari Ansell dan Gash (2007:560) bahwa membangun komitmen dengan  mengembangkan  itikad  baik  bahwa  negosiasi  adalah  cara  terbaik  untuk mencapai  hasil  yang  diinginkan,  yang  sebelumnya  terdapat  sikap  saling pengakuan  antar  aktor.  Lebih  lanjut  tinggi  rendahnya  sifat  ketergantungan  antar aktor  akan  menentukan  kesuksesan  kolaborasi.  Diakui  bersama  ketergantungan antar  aktor  baik  pemerintah,  APINDO,  dan  Serikat  Pekerja  sangat  tinggi,  maka dari  itu  pemerintah  idealnya  tidak  bersifat  pasif  terhadap    Serikat  Pekerja,  dan membuka  diri  dalam  memunculkan  dialog  antar  anggota,  dengan  itu  diharapkan lahirnya itikad baik dan penciptaan komitmen.
Kondisi yang terjadi di Kabupaten Karawang jika dikaitkan dengan konsep dari  Ansell  dan  Gash  di  atas  tidak  seluruhnya  terkonfirmasi  atau  terbukti.  Fakta yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Karawang dalam  Program  Pemagangan,  dimana  tingkat  pengakuan  ketergantungan  ketiga unsur  dari  Pemerintah,  Pengusaha  dalam  hal  ini  APINDO,  dan  Serikat  Pekerja sangat  tinggi.  Artinya  ketika  tingkat  ketergantungan  sangat  tinggi  pencapaian tujuan  antar  pihak  dapat  terwujud,  namun  yang  terjadi  adalah  tingginya  tingkat ketergantungan  selaras  dengan  sulitnya  pencapaian  tujuan  dalam  pelaksanaan pemagangan yang kompeten.

## Lemahnya komitmen terhadap proses
Aktor  dalam  Program  Pemagangan  Nasional  berjalan  secara  sendiri- sendiri berdasarkan prefensinya dengan tidak memperhitungkan kepentingan aktor lain. Lebih lanjut, lemanya komitmen antar aktor yang tergabung dalam  lembaga kerja sama (LKS) Tripartit di Kabupaten Karawang, serta beragamnya perspektif dalam  mengartikan  komitmen,  terlebih  ketika  pemerintah  sebagai  motor penggerak  tidak  memiliki  komitmen  dalam  memberdayakan  LKS  tersebut. Mengutip  dari  Ansell  dan  Gash  (2007)  bahwa  komitmen  erat  hubungannya dengan  motivasi  yang  bersifat  orisinil  untuk  berpartisipasi  dalam collaborative governance .  Antusiasme  yang  besar  dari  unsur  Serikat  Pekerja  untuk  kembali berkumpul  dan  menghidupkan  lembaga  kerja  sama  (LKS)  Tripartit  mengartikan bahwa  terdapat  motivasi  yang  tinggi  dalam  menyuarakan  kepentingan  dalam ragam bentuk isu serta permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang harus di bahas  bersama-sama  perwakilan  pengusaha  dan  pemerintah.  Ketika  pergerakan
hanya  diinisiasi  oleh  satu  pihak,  yaitu  Serikat  Pekerja  tanpa  adanya  respon  aktif dari  pemerintah  ogranisasi  LKS  tidak  akan  dapat  berjalan.  Kondisi  tersebut menjelaskan  bahwasanya  pemerintah  tidak  menghormati  perspektif  dan kepentingan  aktor  lain  yaitu  Serikat  Pekerja.  Di  lain  sisi  terdapat  kekecewaan yang  sangat  besar  dari  unsur  Serikat  Pekerja  dan  akan  bedampak  luas  terhadap aktifitas yang tidak sejalan dengan program-program pemerintah itu sendiri.
Lemahnya komitmen swasta dalam program pemagangan dapat trlihat dari upaya  perekrutan  secara  sembunyi-sembunyi  terhadap  180  tenaga  kerja  asal  luar daerah yang notebene bukan melalui Program Pemagangan dalam Negeri oleh PT. Yamaha  Motor  Manufacturing  Indonesia  (YMMI)  menurut  pemerintah  adalah tindakan  yang  sah.  Tapi  permasalahannya  adalah  perusahaan  otomotif  tersebut tidak melaporkan kegiatan rekrutmen, seharusnya terdapat laporan terkait jumlah karyawan  dan  asal  daerah,  maka  dari  itu  pemerintah  menetapkan  aktifitas  itu sebagai pelanggaran karena tidak ada laporan/rekrutmen gelap.
Menyambung  hal  di  atas  bahwa  dapat  terlihat  disensus  yang  terjadi, pertama  jelas  dilakukan  oleh  PT.  Yamaha  Motor  Manufacturing  Indonesia  yang secara  diam-diam  melakukan  rekutmen  gelap  180  orang  dari  luar  derah Kabupaten Karawang yang dimobilisasi menggunakan tiga bus, untuk melakukan sleksi  kesehatan  atau MCU di  salah  satu  Rumah  Sakit  ternama  di  Kabupaten Karawang.  Dari  sini  terlihat  jelas  lemahnya  komitmen  perusahaan  yang  tidak mengindahkan  regulasi  yang  telah  disepakati  bersama,  yaitu  Perda  Nomor  1 Tahun  2011  tentang  Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Karawang yang mana harus mengutamakan penduduk lokal Kabupaten Karawang.
Di  lain  sisi  perekrutan  sebanyak  180  orang  oleh  PT.  Yamaha  Motor Manufacuring  Indonesia  tersebut  bukan  dilakukan  melalui  Program  Pemagangan Nasional.  Kondisi  tersebut  seharusnya  menjadi  pukulan  telak  bagi  pemerintah Kabupaten  Karawang,  dengan  ketidakkonsistenan  perusahaan  sebesar  ini. Bagaimana  tidak,    masyarakat  pencari  kerja  atau  angkatan  kerja  Kabupaten Karawang  yang  dianggap  tidak  memiliki skill dan  kompetesi  dan  saat  ini dimobilisasi  masuk  ke  perusahaan  melalui  gerbang  pemagangan,  sedangan pencari  kerja  pendatang  melenggang  serta  mendapat  fasilitas  langsung  dari perusahaan untuk masuk menjadi karyawan tanpa melalui Program Pemagangan.
Jelas  dalam  hal  ini  terdapat  tindakan  dikriminatif  terhadap  angkatan  kerja Kabupaten Karawang (melanggar pasal 14 Ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2011) . Pertanyaan yang muncul kemudian apa kah pencari kerja pendatang memiliki skill dan  kompetensi  yang  mempuni,  hingga  menistakan  dan  mengabakan  hak-hak masyarakat lokal untuk turut bersaing.
Tidak  hanya  itu,  secara  tidak  langsung  disesus  pun  dilakukan  oleh Pemerintah  daerah  melalui  Disnakertrans  Kabupaten  Karawang  yang  berujung pada  rendahnya  komitmen,  pasalnya  pemerintah  menilai  bahwa  perekrutan  yang dilakukan  PT.  Yamaha  Motor  Manufacturing  Indonesia  (TMMI)  sejatinya merupakan  tindakan  yang  sah  ketika  adanya  laporan  yang  masuk  pada Disnakertrans  Kabupaten  Karawang.  Pernyataan  tersebut  menunjukan  lemahnya konsistensi  pemerintah  terhadap  komitmen  untuk  patuh  terhadap  regulasi  yang berlaku di Kabupaten Karawang.
Munculnya aktor free rider dan pengais remah-remah keuntungan Program Pemagangan
Upaya pemerintah dalam memaksimalkan penyerapan tenaga kerja melalui Program  Pemangan  dalam  Negeri  banyak  menemui  kendala,  selain  tidak komitmennya perusahaan-perusahaan yang melaksanakan pemagangan. Pemerintah  pun  mengakui  kesulitan  terhadap  pengawasannya  di  lapangan. Babahwasanya sesuai skema pemagangan, perekrutan dapat dilakukan oleh Dinas terkait,  Bursa  Kerrja  Khusus  (BKK),  Lembaga  Pelatihan  dan  Keterampilan (LPK),  dan  Perusahaan  yang  memiliki  labolatorium  pelatihan  internal.  Fenomea yang  terjadi  di  lapangan  terdapat  pihak  di  luar  skema  pemagangan  yang  ikut berkecimpung dengan masif melakukan rekrutmen, yaitu Pemerintah Desa sekitar kawasan industri di Kabupaten Karawang.
Mengutip  dari  Olson  (2012:89)  bahwa  terdapat  aktor  di  luar  kolabolator yang  disebut  sebagai free  rider ,  yaitu  para  “penumpang  gelap”  yang  hanya  bisa menikmati hasil tetapi tidak mendapatkan insentif tambahan sebagai konsekuensi dari kesediaan mewujudkan tujuan kolektif. Mengarah pada konteks collaborative governance kegiatan  atau  upaya  memaksimalkan  keuntungan  dengan  mencari kesempatan  gratis  yang  muncul  dari  pihak  atau stakeholders di  luar  forum kolaborasi.
Menyambung dari hal di atas, dalam perekrutan peserta pemagangan yang dilakukan  oleh  Pemerintahan  Desa  merupakan  salah  satu  aktor  dari free  rider , Pemerintahan  Desa  sekitar  kawasan  industri  tersebut  sama  sekali  tidak  termasuk dalam  skema  sebagai  pihak  yang  diperbolehkan  melakukan  perekrutan  peserta pemagangan.  Pasalnya  selain  tidak  memiliki  otoritas,  Pemerintahan  Desa  juga tidak memiliki sarana dan prasarana dalam melakukan pelatihan terhadap peserta pemagangan. Dampak yang terjadi selanjutnya adalah peserta magang langsung di tempatkan untuk bekerja tanpa melalui proses pelatihan.
Kondisi  tersebut menggambarkan  kayanya celah-celah  Program Pemagangan  yang  harus  mendapat  perhatian  lebih  dari  pemerintah  sebagai pemegang otoritas, bahwasanya banyak pihak yang sengaja mengais remah-remah keuntungan dari program tersebut. Selain dari fungsi BKK yang saat ini bekerja di luar  dari  ketentuan  organisasinya.  Bagaimana  tidak,  Bursa  Kerja  Khusus  (BKK) yang  beroprasi  sekarang  melakukan  perekrutan  secara  masif  kepada  perusahaan dengan  peserta  yang  banyak  berasal  dari  luar  daerah  Karawang  dan  bukan merupakan  alumni  atau  lulusan  sekolah  tersebut.  Tujuan  di  bentuknya  BKK adalah  sebagai  wahana  dalam  membantu  lulusan  sekolah  tesebut  dalam mendapatkan  pekerjaan  di  perusahaan  yang  menjadi  mitranya,  bukan  merekrut calon  tenaga  kerja  lainnya  demi  meraup  keuntungan  dari  pencari  kerja. Pemerintah  menilai  oprasional  BKK  di  Kabupaten  Karawang  saat  ini  sudah melenceng.
Kekecewaan  antar  aktor,  perbudakan  gaya  baru  sampai  upaya pemberangusan serikat pekerja
Kekecewaan  Serikat  Pekerja  terhadap  Pemerintah  Kabupaten  Karawang yang  merupakan  pemagang  tanggung  jawab  terbesar  ada  di  tangan  pemerintah. Pemerintah  Kabupaten  Karawang  dan  Swasta/pengusaha  yang  saat  ini  gencar melaksanakan  Program  Pemagangan,  sama  sekali  tidak  membuka  ruang keterbukaan  pada  Serikat  Pekerja.  Unsur  Serikat  Pekerja  dari  FSP-TSK  SPSI menilai  bahwa  dalam  pemagangan  terdapat  sistem  yang  sangat  merusak  tatanan dalam  perusahaan,  yang  tujuannya  mulai  mengarah  kepada  pemberangusan Serikat  Pekerja (union  busting ).  Seperti  yang  disebutkan  sebelumnya  salah  satu perusahaan di Kabupaten Karwang yaitu PT. Tenma Indonesia yang memaksakan
Permenaker Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pemagangan dalam Negeri yang pada aplikasinya  tidak  sesuai.  Logika  yang  dibangun  Serikat  Pekerja  yaitu,  pelatihan macam apa yang menghabiskan waktu selama tiga tahun. Dari ini serikat menilai lemahnya komitmen pihak swasta dan pemerintah terkait penegakan  aturan  yang lemah terhadap pelanggaran yang terjadi.
Fakta  di  lapangan  bahwa  telah  terjadi  perbudakan  modern  berkedok pemagangan,  berdasarkan  informasi  dari  Pengurus  Unit  Kerja  Serikat  Pekerja Automotif  Mesin  Komponan  atau  PUK  SPAMK  FSPMI  PT.  Tenma  Indonesia yang  mana  beberapa  pekerja  di  PT.  Tenma  Indonesa  memiliki  status  sebagai peserta magang (pelatihan/belajar) dipekerjakan selama 12 jam per hari ( long sift ), dengan  diwajibkan  untuk  mengikuti  lembur/overtime  (jam  tambahan  belajar) dengan  hanya  dibayar  Rp.  10.000,-  per  jamnya.    Lebih  dari  itu  ketika  terdapat penolakan  terhadap  tawaran  lembur/ overtime ,  peserta  pemagangan  akan dikenakan  sanksi  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  dan  di  samping  PT.  Tenma Indonesia  mempekerjakan  peserta  magang  di  atas  kontrak  yang  telah  di  sepakati (di atas satu tahun).
Menyambung hal di atas dampak lain dari Program Pemagangan dijadikan salah satu media dalam  upaya penghapusan Serikat Pekerja oleh manajemen PT. Tenma  Indonesia,  terjadi union  busting dimana  pengurus  PUK  SPAMK  FSPMI yang berjumlah lima orang dijatuhi PHK sebanyak empat orang. Artinya dampak merusak  dari  kedok  pemagangan  yang  tidak  konsisten  dirasakan  Serikat  Pekerja karena  secara  berkala  kehilangan  anggota  serikat,  serta  dari  sisi  kemanusiaan menggambarkan  penghisapan  dan  perbudakan  gaya  baru.  Perbudakan  gaya baru/modern sendiri didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang memperlakukan  orang  lain  sebagai  properti  miliknya,  sehingga  kemerdekaan orang  itu  terampas  lalu  dieksploitasi  demi  kepentingan  orang  yang  melakukan perbudakan,  yang  mana  dipekerjakan  dan  dibuang  begitu  saja  seperti  barang (Global Slavery Index, 2016).
Posisi serikat pekerja  yang merupakan bagian terdepan dalam mengawasi pemagangan  yang  berlangsung  tidak  dapat  berbuat  banyak  ketika  terjadi pelanggaran terhadap peserta pemagangan. Pasalnya peserta pemagangan tersebut tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. Tenma Indonesia yang dianggap hanya
sebatas  pelatihan.  Artinya  hubungan  yang  terjalin  antara  peserta  pemagangan lebih kepada yayasan saja, baik LPK maupun BKK penyalur. Kemudian sulitnya dalam  menegakan  pemagangan  yang  betul-betul  sesuai  dengan  tujuan,  karena dalam Permenaker Nomor 36 Tahun 2016 di dalamnya tidak terdapat sanksi bagi perusahaan atau peserta yang melakukan pelanggaran disegala bentuk, mulai dari tidak adanya teori sebesar 25 persen, tidak adanya silabus dan mentor sampai pada sistem  kerja  sifat  dan overtime .  Dampak  dari  ketiadaan  sanksi  tersebut menimbulkan  suburnya  pelanggaran  yang  terjdi  di  lapangan,  dan  dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut cukup hanya dengan menghentikan kegiatan yang sekiranya melanggar, tanpa ada tindak lanjut.
Mengutip  dari  Ansell  dan  Gash  (2007),  komitmen  erat  hubungannya dengan  motivasi  yang  bersifat  orisinil  untuk  berpartisipasi  dalam collaborative governance .  Besarnya  dukungan  oleh  pemerintah  dan  pengusaha  terkait pemagangan  ini  salah  satunya  dipengaruhi  oleh  motif  kepentingan  pemerintah daerah  yang  berpikir  praktis,  yaitu  melakukan  penyerapan  angkatan  kerja  secara besar-besaran  di  Kabupaten  Karawang,  walaupun  kenyataannya  mengorbankan sebagian hak-hak masyarakat yang terberangus oleh Program Pemagangan. Dilain pihak yaitu APINDO yang notabene sebagai perwakilan pengusaha di Kabupaten Karawang  memiliki  motif  kepentingan  dari  segi  profit  finansial  yang  diperoleh ketika mempekerjakan peserta pemagangan. Perusahaan dapat menekan cost down produksi  dengan  tetap  memasang  target  produktivitas  tinggi  melalui  peserta pemagangan.  Sedangkan  motif  penolakan  yang  dilakukan  oleh  Serikat  Pekerja berdasarkan  pada  hemat  peneliti  dan  fakta  di  lapangan  yaitu,  sebagai  upaya memanusiakan  manusia.  Artinya  menegakan  keadilan  dalam  hubungan  industri yang  sudah bercorak adanya perbudakan gaya baru tersebut.
Banyaknya  celah  besar  yang  memungkinkan  terjadi  potensi  pelanggaran yang  salah  satunya  disebabkan  belum  terciptanya  rasa  tanggung  jawab  bersama antara pemerintah dan perusahaan. Tanda tanya besar bagi pemerintah Kabupaten Karawang  ketika  rekrutman  masif  yang  dilakukan  PT.  Yamaha  Motor Manufacturing  Indonesia  kepada  masyarakat  di  luar  Kabupaten  Karawang,  apa karena  di  Karawang  tidak  ada  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  ataukah memang prosedur rekrutmen di Karawang yang rumit. FSPMI meyakini meskipun
telah terdapat regulasi namun terdapat ketidaksiapan dalam memanajemen sistem rekrutmen,  serta  sifat  pemerintah  belum  dapat  memberikan  rasa  nyaman  dan kepercayaan  terhadap  pengusaha  dan  Serikat  Pekerja.  Lemahnya  komitmennya pengusaha dan pemerintah terkait pelaksanaan dan pengawasan pemagangan yang berlangsung membuat Serikat Pekerja menjadi agen pengawas.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penyelenggaraan  ketenagakerjaan  melalui Program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang yang diwarnai lemahnya komitmen  antor  swasta  atau  perusahaan  dan  pemerintah  guna  menggapai  esensi tujuan  pemagangan  yakini  terciptanya  singktonisasi link  and  match antara  dunia pendidikan  dan  dunia  industri  dapat  penliti  gambarkan  pada  gambar  1.2  sebagai berikut:
Sumber: Olahan peneliti, 2019.
Gambar 1.2  Skema Pemagangan Berdasar Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  jelas  membuktikan  bahwa  peserta pemagangan  dijadikan  alat  produksi  guna  memehuhi  tuntutan  kebutuhan perusahaan,  dengan  upah  yang  tidak  sesuai  ketentuan.  Artinya  dalam  hal  ini terjadi  eksploitasi  buruh  murah  atau  dalam  istilah  serikat  pekerja  di  sebut “perbudakan  gaya  baru”,  yang  mana  peserta  tidak  memiliki  perbedaan  deskripsi aktivitas  pekerjaan  dengan  karyawan  lainnya  (PKWT  dan  PKWTT)  bahkan
peserta  diwajibkan  mengikuti  sistem  kerja  sift  dan overtime sesuai  ketentuan perusahaan.  Lebih  lanjut  gambar  1.3  merupakan  skema commitment  to  process yang terjadi dalam Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada Program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang, yaitu sebagaiberikut:
Sumber: Olahan peneliti, 2019.
Gambar 1.3  Skema Commitment to process
Keterangan:   1. Intensitas hubungan normal
: 2. Lemahnya intensitas hubungan  : 3. Kuatnya intenstas hubungan :
Berdasarkan  skema  komitmen  terhadap  proses,  terlihat  bahwa  lemahnya komitmen antar aktor yaitu pemerintah dan swasta. yang pada saat ini pengawasan oleh  pemerintah  terhadap  pelaksanaan  pemagangan  masih  minim,  ditambah dengan  tidak  komitmennye  pemerintah  terhadap  regulasi  yang  dibuatnuya sendirin dengan pernyataan membenarkan perekrutan PT. Yamaha ketika adanya laporan  dianggap  sah.  Hal  tersebut  merupakan  dampak  lanjutan  dari  lemahnya komitmen  pemerintah  membangun  dialog  dan  kepercayaan  dalam  forum  LKS Tripartit.  Hal  tersebut  menyebabkan  gagalnya  upaya  dalam  menwujudkan link and match sebagai inti tujuan Program Pemagangan .

## PENUTUP

## Kesimpulan
Jadi  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa  aspek  trust  building  dan  komitmen terhadap proses tidak terpenuhi dikarenakan saling ketidakpercayaan  yang tajam. Pasalnya  Serikat  Pekerja  sama  sekai  tidak  mempercayai  pemerintah  dalam pelaksanaan Program Pemagangan yang saat ini dinilai sebagai kedok pencitraan dalam  pemenuhan  image  Kabupaen  Karwawang  sebagai  pilot  project  dari Program  Pemagangan,  di  lain  sisi  ketidakpercayaan  serikat  pekerja  terhadap perusahaan-perusahaan  yang  melaksanakan  pemagangan  karena  menilai pemagangan  sebagai  media  perbudakan  masa  kini,  dan  minimnya  komitmen pemerintah  dan  swasta  dalam  mencapai  esensi  link  and  match  sebagai  tujuan program.  Jadi  ketika  dikaji  dengan  menggunakan  konsep  triple  helix  dalam kondisi  tersebut  tidak  terpenuhi,  yang  pada  tataran  aplikasinya  justru  malah bersifat  destruktif  yang  menyebabkan  program  pemagangan  nasional  tidak maksimal.

## Saran
Sebagai  saran  rekomendasi  agar  dalam  aktualisasi  Penyelengaraan Ketenagakerjaan  khususnya  pada  Program  Pemagangan  Nasional  di  Kabupaten Karawang  menerapkan collaborative  governance melalui  peran  aktif  antar  unsur triple  helix yang  terdiri  dari  pemerintah,  swasta  atau  pengusaha,  dan  masyarakat atau  serikat  pekerja.  Peran  aktif  mulai  dari  tahap  perencanaan  sampai  pada evaluasi,  pada  tingkatan  daerah  sampai  nasional,  sehingga  terapai  kesamaan konsensus,  kesamaan  esensi  tujuan,  berbalut  bingkai  kepercayaan  yang  tinggi dengan  kokohnya  komitmen  antar  ketiga  usur  tersebut  dalam  mencapai  tujuan awal program
Temuan  peneitian  dalam  Program  Pemagangan  Nasional  yang  mana pemagangan  dijadikan  wahana  eksploitasi  buruh  murah  atau  media  dalam melakukan  perbudakan  modern  sangat  menarik  untuk  diteliti  sebagai  temuan pelangkap  yang  pelu  disingkap  secara  holistik  khususnya  dalam  perspektif  ilmu pemerintahan.  Bagaimana  pemerintah  melakukan  singkronisasi  atau  link  and
match  sebagai  upaya  yang  tujuan  akhirnya  berupa  penigkatan  kesejahteraan masyarakat jika di satu sisi terjadi eksploitasi buruh murah dalam aktualisasinya.

## Daftar Pustaka
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  2007. Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice. Journal of Public Administration Research and Theory .,hlm 543-571. Asworo,  Listiana.  Rasionalitas  Quasi  Kolaborasi: Politik  Ekonomi  Di  Balik Peneyelamatan  Hutan . Tesis Magister  Ilmu Politik dan  Ilmu Pemerintahan Universitas  Gajah  Mada.  Yogyakarta:  Program  Pascasarjana  FISIP Universitas Gajah Mada.
Buechtemann,  C.F,  J.  Schupp  and  D.  Soloff.  1994.  “ From  School  to  Work: Patterns in Germany and the United States,” in Labour Market Dynamics in Present  Day  Germany,  ed.  J.  Schwarze,  F.  Buttler  and  G.G.  Wagner . Frankfurt: Campus Verlag, pp. 112-41.
Connick,  Sarah,  and  Judith  Innes.  2003. Outcomes  of  collaborative  water  policy making:  Applying  complexity  thinking  to  evaluation .  Journal  of Environmental Planning and Management., 46:177-97.
Creswell, John W. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Yogyakarta  : Pustaka Pelajar.
Gray, Barbara. 1989. Collaborating: Finding Common Ground of Multyparty Problems . San Francisco, CA: Josey-Bass.
O’Laery  Rosemary  dan  Lisa  Blomgern  Bingham.  2008. Public  Manager  in Collaboration  in  The  Collaborative  Public  Manager:  New  Ideas  for  the twenty-firs century , Washingthon DC; Georgetown University Press. Olson, Mancur, 2012. The Logic of Collective Action: Public Goods and The Theory of Groups 2. Article p.2. America: Harvard University Press.
Patton, Michael Quin. 2009. Metode Evaluasi Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Plajar.
Purwanti,  Nurul  D.  2016. Collaborative  Governance  (Kebijakan  Publik  dan Pemerintahan  Kolaboratif,  Isu-isu  Kontemporer) .  Yogyakarta:  Center  for Policy & Management Studies FISIPOL Universitas Gajah Mada.
Raharja,  Sam’un  Djaja.  2008. Pendekatan  Kolaboratif  Dalam  Pengelolaan Daerah  Aliran  Sungai  Citarum .  Disertasi  Doktor  Ilmu  Aministrasi Universitas Indonesia. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Reilly,  Thom.  1998. Communities  in  conflict:  Resolving  differences  through collaborative effortsin environmental planning and human service delivery. Journal of Sociology and Welfare., 25:115-42.
Smith,  Susan.  1998. Collaborative  approaches  to  Pacific  Northwest  fisheries management:  The  salmon  experience. Willamette  Journal  of  International Law and Dispute Resolution.,6:29.

## Undang-undang:
Keputusan  Presiden  Nomor  53  Tahun  1989  tentang  Pengembangan  Kawasan Industri
Permenakaer  Nomor  36  T.ahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan  Pemagangan dalam Negeri.
Perda  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  Di Kabupaten Karawang.
Website:
Baihaqie, https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/06/28/menggapai-masa- depan-melalui-program-magang
Binus, http://scdc.binus.ac.id/himtri/2018/10/25/3-kawasan-industri-terbesar-di- indonesia/ . Diakses pada 1 Juni 2019. Luthfiana, https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d 4200315/karawang-blokade- pengangguran-dari-luar-daerah . Di akses pada 1 Juni 2019. Nugroho, https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/05/kebijakan-buruh-murah- bertajuk-deklarasi-pemagangan-nasional-menuju-indonesia-kompeten . Diakses pada 27 September 2019.
Suroto, https://nasional.tempo.co/read/762515/karawang-tolak-pekerja-dari-luar daerah/full&view=ok , diakses pada 1 Juli 2019.
Warji Permana, http://warjipermana3215.blogspot.com/2018/08/polemik- ketenagakerjaan-di karawang.html Dimuat di Harian Umum Radar Karawang Edisi Selasa 31 Juli 2018. Diakses pada 1 Juni 2019.
https://www.karawangkab.go.id/headline/disnakertrans-tolak-rekrutmen-180- pelamar-kerja-luar-daerah . Diakses pada 27 September 2019. https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/464938/apa-itu- perbudakan-modern . Diakses pada 12 Oktober 2019