## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 1, 2023, pp. 109-120
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Noken dan korupsi: Degradasi nilai budaya antikorupsi pada era otonomi khusus di Papua
Bonafasius Bao a *, PRT. Paramma b , Anitha Nurak c , Hendrik V. Ayomi d
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Jl. Raya Sentani Abepura, Padang Bulan, Abepura-Kota Jayapura, Papua, Indonesia
a bonefasius0@gmail.com ; b paul_paramma@yahoo.com; c anitahnurak@gmail.com; d vvallen34@gmail.com * Corresponding Author
Abstrak :  Dimasa  lampau  orang-orang  asli  Papua  ( indigenous  Papuan )  memiliki  cara  yang  unik  dalam budayanya untuk mengajarkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, keterbukaaan, dan kewibawaan. Nilai-nilai ini terkandung dalam noken. Noken adalah produk kerajinan tangan terbuat dari bahan alami yang fungsi- nya  sama  seperti  kantung  digunakan  untuk  mengisi  hasil  panen,  barang-barang  belanjaan,  kebutuhan pribadi dan dipakai dalam upacara sebagai cenderamata serta sebagai aksesoris untuk kaum perempuan. Filosofi Noken ini sarat nilai, termasuk dalam hal transparansi dan integritas yang mana orang Papua telah diajarkan budaya antikorupsi sejak awal. Namun hal tersebut kontradiktif dengan keadaan masa kini, dima- na  praktek  korupsi  meningkat  terutama  dikalangan  pemangku  jabatan  publik.  Penelitian  ini  bertujuan menganalisis degradasi budaya antikorupsi pasca pemberlakuan otonomi khusus Papua dengan menguna- kan perspektif kualitatif  yaitu menggali informasi dari informan terpilih melalui diskusi kelompok terbatas (FGD) dan wawancara ( in-depth interview ). Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyebab degradasi budaya antikorupsi karena adanya perubahan gaya hidup konsumtif dan lemahnya pengawasan, sistem politik ber- biaya tinggi dan alur birokrasi yang berbelit-belit. Konsekuensinya adalah pudarnya budaya antikorupsi berbasis noken, ketergantungan terhadap dana otonomi khusus dan semakin menajamnya konflik sosial. Untuk itu dibutuhkan political dan good will pemangku kepentingan untuk merevitalisasi nilai-nilai luhur Noken melalui internalisasi nilai dalam kehidupan bermasyarakat.
Kata Kunci : Korupsi; Budaya; Noken; Intergitas; Transparansi; Papua.
How  to  Cite :  Bao,  B.,  Paramma,  P.,  Nurak,  A.,  &  Ayomi,  H.  V.  (2023).  Noken  and  corruption: Degradation of cultural anti-corruption values in the era of special autonomy in Papua. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 9 (1), 109-120. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.984

## Pendahuluan
Studi ini berawal dari kegelisahan akademik terutama ketika menyaksikan marak dan masif- nya perilaku para elit Papua menjarah uang rakyat sejak pemberlakuan Otonomi Khusus Papua. Distribusi kewenangan politik - pemerintahan diikuti desentralisasi fiskal berdampak  terjadinya gegar budaya ( cultural shock ), bahkan menjadi pemicu utama terjadinya korupsi. Gegar budaya terjadi akibat ketidak-seimbangan antara aspek kognitif dengan praktik hukum dalam hal per- ubahan mendadak Papua menjadi daerah otonomi khusus, dan mendapatkan aliran dana yang deras dari pusat, dan tidak terawasi secara efektif. Dalam hal ini warisan budaya Noken yang ber- isi nilai-nilai kejujuran dan transparansi menjadi tidak berdaya menghadapi perubahan akibat kebijakan menjadikan Papua sebagai daerah otonomi khusus. penelitian ini bersifat multidisip- liner yang paling tidak menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologi sampai psiko-sosial.
Selama ini, fokus perhatian para peneliti dan akademisi mengenai isu korupsi dan transparansi di Papua tidak terlalu membanggakan. La Pona dalam bukunya secara terang-terangan menuding bahwa para akademisi belum memandang perilaku korupsi sebagai sumber masalah utama pem- bangunan di Papua. Memang, media kita dibanjiri berita up to date terkait dugaan korupsi  dan penangkapan para perampok uang negara (Pona, 2016). Namun upaya mencari akar persoalan perilaku menyimpang tersebut tidak benar-benar dilakukan secara serius, terbukti dengan tidak memadainya  literatur/referensi  akademik  mengupas  dalam  mengenai  potensi,  akar,  sebab sampai akibat perilaku koruptif di Papua. Penelitian Suharyo mengindikasikan bahwa korupsi di Papua marak karena tebang pilih penegakan hukum akibat pertimbangan politik (Suharyo, 2018).
Dimasa lalu orang asli Papua mempunyai ciri khas hidup yang mengedepankan rasa kebersa- maan, harmonis dengan alam dan sesama. Namun keluhuran hidup yang dulu pernah jaya sudah tidak terimplementasi sepenuhnya dalam praktik hidup di masa kini. Hukum adat Papua misal- nya, secara normatif menempatkan tindakan pencurian jauh lebih hina dan tidak bermartabat dibandingkan  dengan  tindakan  pelanggaran  hukum  adat  lainnya  misalnya  pembunuhan  atau pemujaan  terhadap  roh  leluhur.  Tindakan  pembunuhan  pada  situasi  tertentu  malah  kadang dianggap tindakan kesatria. Klan dan masyarakat datang bahu-membahu mengumpulkan harta benda untuk membayar tuntutan ganti rugi kepala (nyawa) dari pihak keluarga korban. Tindakan mencuri  dianggap  memalukan,  merusak,  menghina  bahkan  merendahkan  martabat  keluarga sehingga pelaku pencurian harus mempertanggungjawabkan tindakannya melalui penghukuman, bahkan pada hukum adat tertentu dalam bentuk “dipanah” (Muhlizi, 2014). Lalu bagaimanakah nilai-nilai luhur yang jujur dan terbuka sebagaimana dalam filosofi noken itu diterapkan dalam masyarakat Papua kontemporer? Motivasi studi ini sama sekali tidak dimak- sudkan untuk mengukur kadar integritas individu dari suku tertentu. Namun akan menjelaskan kaitan antara nilai filosofis noken yang tidak bisa menahan datangnya perubahan di Papua akibat kebijakan otonomi khusus selama lebih 20 tahun.
Aspek pertama yang dianggap paling berperan mengaburkan transparansi masyarakat Papua adalah aspek aliran dana Otonomi Khusus yang tidak terkontrol membuat masyarakat mengalami gejala “ Culture Shock ” dimana para elit maupun masyarakat luas secara tiba -tiba mendapat kucur- an dana otonomi dengan jumlah besar namun tidak siap dari sisi mental dan pengetahuan yang cukup.  Gegar  budaya  terjadi  karena  masyarakat  yang  sebelumnya  hidup  harmonis  menyatu dengan alam tiba-tiba bergeser menjadi masyarakat urban dengan ciri konsumtif. Gegar budaya juga terjadi karena masyarakat yang selama ini hidup sederhana yang homogen dalam komunitas- nya masing-masing mulai merasakan kehidupan urban yang cenderung individualis, konsumtif, dan hedonis. Pendangkalan nilai-nilai tersebut diakibatkan oleh rendahnya perhatian pemerin- tah, institusi agama seperti gereja bahkan lembaga adat itu sendiri (Ayomi & Paramma, 2021).
Pragmatisme kini menjadi budaya politik masyarakat kontemporer di Papua dengan kepen- tingan individu dan kelompok menjadi muara akhir setiap aspirasi yang tumbuh dalam masyara- kat. Studi dengan judul: Noken dan Korupsi: Degradasi nilai budaya antikorupsi diera Otonomi Khusus  Papua,  bertujuan  untuk  menjelaskan  mengapa  terjadi  kemerosotan  nilai  luhur  noken. Dimasa  yang  akan  datang  studi  ini  dimaksudkan  untuk  merevitalisasi  nilai-nilai  luhur  dan implementasinya kedalam kehidupan praktis yang mana puncak tujuannya adalah menghapus sampai akar penyebab kemerosotan pembangunan Papua yaitu korupsi.
Nilai-nilai luhur anti korupsi yang terkandung dalam filosofi Noken yaitu Transparansi dan Kejujuran mulai diuji dengan serius pada saat pemberian Otonomi khusus kepada orang Papua. Apakah dalam praktik kehidupan sosial dan praktik kehidupan formal seperti bidang hukum dan pemerintahan, nilai-nilai noken tersebut diatas terjaga atau dengan kata lain berimplikasi positif bagi  pelaksanaan  otonomi  khusus  atau  malah  sebaliknya?.  Studi  ini  fokus  mengamati  praktek nilai-nilai  noken  dengan  menelusuri  lorong  waktu  implemetasi  Otonomi  khusus  sejak  2001 hingga saat ini tahun 2022. Pada masa pelaksanaan otonomi khusus inilah  menjadi masa-masa penting sekaligus masa genting bagi Papua dimana kewenangan pengelolahan kebijakan daerah dan  kekuasaan  fiskal  berada  di  tangan  orang  Papua  sebagai  konsekuensi  logis  desentralisasi berbonus Otonomi khusus. Mengapa masa ini dianggap kritis? Salah satu jawaban utama adalah masa ini disebut sebagai masa penentu bagi Papua untuk menjadi daerah maju ataukah malah mundur. Alasan lain di balik pemilihan Otonomi khusus sebagai studi ini adalah melimpahnya anggaran/dana pemerintah di era tersebut.

## Metode
Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma fenomenologi dengan maksud menggali  pemahaman  para  informan  penelitian  mengenai  pengalaman  beserta  maknanya (Pujileksono, 2015). Paradigma kritis dalam penelitian ini digunakan untuk melihat realita masya- rakat  Papua  pada  umumnya,  yang  mengalami  degradasi  nilai-nilai  luhur  dalam  filosofi  noken. Fenomena yang akan diamati adalah terjadinya ketimpangan, ketidakadilan, penindasan, peming-
giran,  akibat  dari  korupsi.  Realita  inilah  yang  menjadi  objek  penelitian  paradigma  kritis (Kriyantono, 2020).
Semua peserta mendapatkan lembar persetujuan (inform concern) untuk diisi secara manual sebagai  kesediaan  atau  ketidaksediaan  untuk  terlibat  sebagai  partisipan  dalam  penelitian  ini. Infrom  concern memuat  latar  belakang  penelitian  dan  panduan  singkat  penelitian  sehingga partisipan memahami arah studi ini, data demografi partisipan serta pernyataan bahwa penelitian ini bersifat rahasia karena info pribadi partisipan akan dirahasiakan. Adapun rekrutmen untuk partisipan In-depth Interview (IDI) dan Focus Group Discussion (FGD) dilakukan melalui kesepa- katan tim peneliti dengan menetapkan kriteria dasar yaitu: partisipan dianggap memahami isu- isu terkait korupsi dan budaya Papua serta bersedia diwawancara atau terlibat aktif dalam FGD. FGD dilakukan sebanyak 3 kali dengan ketentuan seperti pada Tabel 2.
Tabel 1. Partisipan In-depth Interview (IDI) No. Informan Jumlah 1. Pemda (kota dan provinsi) 4 2. Tokoh Agama 1 3. LSM/Aktivis 10 4. Tokoh pemuda 2 5. Akademisi 2 6. Tokoh Adat 2 Jumlah 21 orang Tabel 2. Partisipan Focus Group Discussion (FGD) No. FGD partisipan Kriteria 1. Kelompok 1 7 Mahasiwa campuran (OAP+umum) 2. Kelompok 2 7 Mahasiswa dari 7 Wilayah Adat Papua 3. Kelompok 3 7 Pimpinan ORMAWA (Aktivis) Jumlah 21
Studi ini menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang ditanyakan kepada para informan kunci melalui IDI dan(FGD selama maksimal 60 menit. Semua peserta FGD mendapatkan kesem- patan yang sama untuk berbicara. Panduan tertulis juga diberikan kepada pemandu FGD. Proses perekaman  yang  dilakukan  juga  diketahui  oleh  peserta  wawancara  dan  FGD,  setelah  itu  hasil rekaman tersebut ditranskripkan dan diberi kode masing-masing (Kriyantono, 2020).
Hasil dari wawancara berupa In-depth Interview dan FGD diolah menjadi format teks dalam bentuk transkrip dan catatan tambahan pewawancara menjadi bagian dari analisis data. Peneliti selanjutnya melakukan analisis data dengan cara mereduksi data-data yang terkumpul. Setelah data yang diperlukan tersedia, proses selanjutnya adalah mendisplay data dalam bentuk kutipan dan narasi. Dengan demikian tujuan penelitian ini, terjawab melalui analisis data tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

## Penyebab Korupsi
Dasar hukum pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua ialah Pasal 18B UUD 1945 yang secara tersurat  menyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan daerah  yang  bersifat  khusus  dan  bersifat istimewa  yang  diatur  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). Pasal 18 UUD 1945 telah menjadi landasan kons- titusi untuk otonomi khusus Provinsi Papua, dengan memperhatikan keragaman serta kekhusus- an  daerah  juga  menentukan  hubungan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  baik provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten kota. Kebijakan ini memberikan pengaturan otonomi dan desentralisasi wewenang yang berbeda dengan daerah lain.
Informan  pegiat  anti  korupsi  menjelaskan  bahwa perubahan  pola  dari sentralisasi  menjadi desentralisasi membawa konsekuensi terhadap makin besarnya wewenang pemerintah daerah. Dengan kewenangan yang besar, dia meminta agar Inspektorat provinsi, kabupaten/kota diberi- kan diharapkan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan.
Kewenangan  pemerintah  Daerah  yang  besar  membutuhkan  pengawasan  yang  ketat  untuk mencegah munculnya peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa, dalam tata kelola pemerintahan, korupsi bisa dicegah apabila lembaga pengawas internal pemerintah menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal. Namun realitanya pengawasan belum maksimal. Kehadiran  otonomi  khusus  di  Provinsi  Papua  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan bagi rakyat Papua (Latupeirissa et al., 2021). Hal ini didasari atas kenyataan sebelum dan sesudah reformasi, masih ditemui disparitas dalam segala aspek kehidupan masyarakat Papua. Dengan demikian kehadiran otonomi khusus memiliki peran penting untuk meletakkan fondasi yang kokoh dalam menuntaskan berbagai masalah di Papua dalam bingkai NKRI.
Hal ini sejalan dengan pendapat aktivis anti korupsi yang menjelaskan bahwa melalui Undang- undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, telah melahirkan berbagai kebijakan di provinsi ini. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kebijakan otonomi khusus untuk memperkuat  integrasi  Papua  sekaligus  entri  poin  untuk  membangun  kesejahteraan  dan  rasa nasionalisme di Tanah Papua. Kebijakan ini diikuti dengan desentralisasi keuangan dalam jumlah besar. Dengan besaran dana otonomi khusus tersebut menunjukan komitmen Pemerintah Repub- lik  Indonesia  untuk  membangun  Papua  dari  sisi  sumber  daya  manusia  maupun  infrastruktur. Otonomi Khusus Papua yang telah diberlakukan pada hakikatnya diniatkan sebagai obat pene- nang konflik dan polemik yang bergejolak di Papua saat ini. Akan tetapi dalam realitanya ternyata pelaksanaan  otonomi  khusus  belum  maksimal,  bahkan  dinilai  gagal.  Otonomi  khusus  yang diharapkan menjadi jalan keluar, hendaknya mampu melakukan optimalisasi dalam beberapa hal (Warikar, 2022).
Dana  Otonomi  Khusus  mengalir  sejak  tahun  2002  dengan  jumlah  yang  sangat  besar  tidak berjalan bersamaan dengan perumusan aturan tatalaksana otonomi khusus. Peraturan pemerin- tah  tentang  perangkat  daerah  seperti  MRP  baru  ditetapkan  setalah  3  tahun  otonomi  Khusus berjalan.  Peraturan  daerah  Khusus  pertama  ditetapkan  setelah  enam  tahun  Otonomi  Khusus berjalan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya aturan yang dapat menjamin bahwa aliran dana otonomi  khusus  berorientasi  pada  pembangunan  demi  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat papua.

## Kekecewaan terhadap Pelaksanan Otonomi Khusus Papua
Lahirnya kebijakan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua sebagai hasil kom- promi politik yang disepakati antara perwakilan pemerintah pusat dan masyarakat Papua agar meredam  konflik.  Kebijakan  ini  ditetapkan  sebagai  upaya  agar  konflik  tersebut  terselesaikan. Meski pada kenyataanya belum ada pemahaman bersama terhadap kehadiran otonomi khusus ini.
Menurut aktivis Hak Aasasi Manusia Papua, bahwa melalui Kebijakan otonomi khusus  provinsi Papua telah diberikan lebih banyak kekuasaan bagi Pemerintah Papua untuk menentukan arah kebijakan yang strategis dalam rangka mendorong pembangunan di daerah. Menurut beliau, sejak diberlakukan otonomi khusus anggaran yang mengalir ke pemerintah daerah relatif berlimpah sehingga masyarakat memiliki harapan akan peningkatan di bidang ekonomi dan bidang lainnya. Namun faktanya setelah di evaluasi sektor pertanian misalnya tidak mengalami perubahan yang berarti.  Munculnya  persoalan  mendasar  seperti  permasalah  kesejahteraan  masyarakat  papua yang masih buruk, keterbelakangan, serta ketimpangan dalam penghasilan menyebabkan kemis- kinaan. Lebih lanjut dikatakanya bahwa hal itu justru berubah menjadi bagian dari sumber konflik dimana saat UU Otonomi Khusus Papua tidak dilaksanakan dengan konsisten oleh para pimpinan di  daerah.  Di sisi  lain  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  yang  diberikan  kepada  Papua  seringkali dibatasi,  dikurangi,  bahkan  ditarik  kembali  ke  pusat  melalui  berbagai  peraturan  perundangan yang bersifat operasional dan sektoral.
Permasalahan Otonomi Khusus yang terjadi di Papua bersumber pada pelaksanaan penyeleng- garaan pemerintahan yang masih terjerat dalam permasalahan korupsi, seperti budaya terima kasih atau balas budi yang telah di reduksi menjadi adat budaya ketimuran. Budaya ini sering terjadi  baik  dalam  hubungan  sosial  maupun  di  wilayah  pemerintahan  daerah.  Senada  dengan
pendapat dari informan bahwa budaya Papua mengenal segala bentuk pemberian sebagai ucapan terima kasih. Budaya ucapan terima kasih adalah hal yang wajar tetapi karena ada relasi kuasa maka itu dianggap sebagai gratifikasi. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa gratifikasi diterjemah- kan oleh orang Papua sebagai bagian dari ucapan terima kasih. Ini menjadi nilai kebiasaan bagi masyarakat Papua. Ditinjau dari konteks normatif, gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dari defenisi terse- but, jika KPK serius menangani korupsi di Papua, maka hampir semua pejabat di semua lini dan tingkatan  serta  elit-elit  politik,  bisa  dipenjara  karena  terbiasa  memperoleh  bingkisan  dalam berbagai bentuk dan itu dikategorikan sebagai gratifikasi. Masalah korupsi yang diterjemahkan sebagai ucapan terima kasih, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya.
Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi khusus dengan melakukan evaluasi baik dalam hal penyelenggaraan kebijakan serta penggunaan dana wajib dilakukan setiap tahun seba- gaimana  amanat  Undang-Undang  otonomi  khusus,  meski  pada  kenyataannya  pengawasan  ini belum berjalan secara komperhensif dan mendalam. Pengawasan akan memberikan gambaran secara  nyata  tentang  pelaksanaan  otonomi  khusus  baik  dalam  hal  pemenuhan  hak-hak  dasar masyarakat papua.
Dalam pelaksanaan otonomi khusus di papua, timbul permasalahan akan perlindungan dan penghargaan terhadap hak dasar penduduk asli papua, seperti hak asasi manuasi (HAM), persa- maan kedudukan serta kesaaman hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Perma- salahan kekerasan dan pelangaran terhadap orang asli papua dipandang sebgaia hal yang biasa terjadi terbukti dengam tidak adanya proses hukum serta belum terbentuknya pengadilan HAM menunjukan bahwa otonomi khusus yang terselenggara hanya secara parsial.
Pendapat akademisi berikut menguatkan pernyataan tersebut, bahwa di era otonomi khusus, eskalasi politik terus memanas. Di tengah situasi demikian, pemerintah terus melanjutkan pende- katan  keamanan  untuk  menyelesaikan  konflik  di  Papua.  Seiring  dengan  pendekatan  berbasis keamanan tersebut jumlah korban dari warga sipil, KKSB, maupun pihak keamanan terus berja- tuhan,  sementara  itu  akar  utama  konflik  papua  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  belum terselesaikan. Pada sisi lain masih meningkatnya marjinalisasi dan diskriminasi bagi orang Papua . Terbukti dengan Masih maraknya kekerasan dan pelanggaran HAM, tidak adanya proses hukum, belum terbentuknya pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta belum terben- tuknya pengadilan adat menunjukkan bahwa Otonomi Khusus hanya dilaksanakan secara parsial. Membuat masyarakat Papua memjadi antipasti kepada pemerintah pusat.
Berikut  masalah  korupsi  yang  terjadi  dalam  masa  pelaksanan  otonomi  khusus  di  Provinsi Papua, sejak otonomi khusus dilaksanakan dalam kurun waktu 20 tahun dengan menggunakan 138,65 triliun (Nazamuddin, 2018). Trend praktik korupsi di Provinsi Papua mulai menampakkan gejala yang buruk dan masif. Melalui Laporan KPK RI pada tahun 2019 Provinsi Papua masuk dalam 5 besar  provinsi terkorup di Indonesia (Mustholih, 2019). Tidak mengejutkan KPK dan kejaksaan  menetapkan  33  tersangka  pelaku  korupsi  sepanjang  tahun  2021  dan  kabar  paling terbaru di tahun 2022 mengenai mega korupsi pembangunan gereja Kingmi mile 32 Mimika (Aji & Hantoro, 2022) serta pembentukan daerah otonomi baru di Papua yang disinyalir ada penyuap- an  pasal  dalam  UU  untuk  meloloskan  agenda  pemekaran  Provinsi  Papua  Selatan  (Amrullah  & Putra, 2022). Sejumlah deretan kasus korupsi lainnya masih menunggu daftar panjang. Temuan lain yang menggambarkan korupsi yang terjadi akibat lemahnya pengawasan akan penggunaan dana otonomi khusus terjadi dalam kurun waktu 2018 hingga 2020, jumlah kasus korupsi yang ditindak sebanyak 39 kasus melibatkan 75 orang tersangka, dengan total kerugiaan bagi negara sebesar Rp174,9 miliar. Rata-rata nilai kerugian yang muncul setiap tahunnya di Tanah Papua sebesar  Rp58,2  miliar.  Dalam  grafik  tergambar  bahwa  performa  penindakan  kasus  korupsi mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
ICW  mencatat  ada  sebanyak  18  kasus  atau  sekitar  46,2  persen  kasus  korupsi  pengadaan barang/jasa yang ditindak oleh institusi penegak hukum di Tanah Papua. Nilai kerugian negara akibat korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa sebesar Rp65,1 miliar atau 37,2 persen dari
total  kerugian  negara  di  Tanah  Papua.  Artinya,  kasus  korupsi  yang  terkait  dengan  pengadaan barang/jasa  di  Tanah  Papua  nilainya  cukup  signifikan.  Hal  ini  patut  untuk  menjadi  perhatian stakeholder  terkait  untuk  bersama  melakukan  pengawasan,  mulai  dari  proses  perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan (Tutoroong et al., 2021).
Gambar 1. Jumlah Kasus Korupsi di Tanah Papua 2018-2020
Salah satu kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum di Provinsi Papua pada tahun 2020 adalah  kasus  dugaan  korupsi  pembangunan  talud  beton  dari  Kali  Sanggei  hingga  Pelabuhan Pidemani di Kabupaten Waropen. Polda Papua menetapkan dua orang tersangka yakni berinisial JS dan KW. Keduanya merupakan pegawai BPBD Kabupaten Waropen. Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah kegiatan/proyek fiktif. Ada kegiatan yang dilakukan, yakni pembelian semen. Namun barang-barang lainnya tidak dibeli dan pekerjaan tidak selesai. Dari total anggaran Rp14 miliar, kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan pelaku sebesar Rp11 miliar (Cholid, 2020).
Unintended Consequences dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua
Pudarnya Budaya Antikorupsi berbasis Noken
Sebelum membahas efek samping aliran dana Otonomi khusus terhadap keseluruhan sistem sosial masyarakat di Papua terlebih dahulu kita akan meninjau filosofi budaya antikorupsi dalam kehidupan masayarkat Papua terutama melalui pendekatan noken. Secara etimologi, kata noken belum jelas asal usul proto bahasanya pada keragaman bahasa yang ada di Tanah Papua. Namun, jika  ditelusuri  leksikon  katanya  dalam  bahasa  daerah,  secara  genetis  termasuk  dalam  kerabat keluarga bahasa West Papua New Guinea, sub-group rumpun bahasa Austronesia, yakni Austro- nesian-Melayu  Polinesian-Central  Eastern-Eastern  Melayu-Polinesian-South  Halmahera-West New Guinea-West New Guine-Cenderawasih Bay-Biak (bahasa Biak), yakni inoken ‘ tas anyaman atau  tas  keranjang  khas  Papua.  Dalam  perspektif  bahasa  Indonesia,  noken  dapat  disejajarkan dengan kantong atau tas yang dapat digunakan untuk menampung berbagai keperluan. Namun, noken Papua bukanlah kantong atau tas karena unik, khas dan alami menurut keyakinan adatnya.
Noken  merupakan  kerajinan  tradisional  yang  dimiliki  orang  Papua.  Kehidupan  masyarakat Papua tidak lepas dari noken. Hampir semua suku bangsa yang ada di tanah Papua memiliki kera- jinan sejenis dengan motif dan fungsi yang beragam di setiap wilayah. Kearifan lokal ini merupa- kan warisan budaya orang Papua yang sudah lama ada sejak masa lalu, dan telah terintegratif dalam  kehidupan  mereka.  Bagi  orang  Papua  noken  memiliki  banyak  makna  dan  filosofi  yang terkandung di dalamnya, sehingga kerajinan ini dijadikan simbol identitas. Noken Papua adalah hasil daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradat.
Cermin  noken  Papua  menjadi  identitas  jati  diri  masyarakat  pemilik  noken  itu  sendiri  baik perorangan  maupun  komunitas  noken  menurut  adat  suku  bangsanya  masing-masing.  Cermin noken pun sama seperti menggunakan kaca muka, bercermin untuk melihat wajah noken secara langsung dan utuh seperti melihat muka di cermin. Bercermin noken memang tanpa kaca, tetapi
mereka  memperkaya  melalui  alam  pikir  sesuai  kemahiran  tradisi  budayanya.  Ahimsa  dalam Januar menjelaskan bahwa kemahiran membuat noken bagi orang Papua, diperoleh melalui sepe- rangkat pengetahuan dan praktik-praktik yang berasal dari pengalaman hidup yang dilakukan secara terus menerus dengan alam (Januar, 2017).
Selanjutnya Indrawardana dalam Januar mempertegas bahwa melalui pengalaman-pengalam- an ini, melahirkan pengetahuan lokal (local knowlegde) masyarakat dalam hal upaya membentuk berbagai  kerajinan  yang  dapat  menunjang  kehidupan  mereka,  salah  satunya  noken  (Januar, 2017). Marit (2016)menyebutkan bahwa tradisi noken dalam kehidupan rakyat Papua merupa- kan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, hadir dalam rentang waktu yang panjang serta lama. Secara alamiah, alam Papua merupakan rumah makhluk hidup yang menye- diakan berbagai kebutuhan yang dapat dijadikan dasar proses pembuatan noken khas Papua. Ell dan Pekei dalam Marit juga menegaskan bahwa tradisi noken dalam rakyat Papua mengkonstruk- sikan  simbol-simbol  yang  mengandung  makna-makna  filosofis  demokrasi  sebagai  berikut:  (1) sebagai simbol relasi, (2) sebagai simbol kekeluargaan, (3) sebagai simbol identitas, (4) sebagai simbol  perlindungan,  (5)  sebagai  simbol  ekonomi,  (6)  sebagai  simbol  kehidupan,  (7)  sebagai simbol  estetika,  dan  (8)  sebagai  simbol  spontanitas,  kejujuran,  keterbukaan,  dan  transparansi (Marit, 2016).
Berdasarkan analasis Ell dan Pekei yang menjadi poin rujukan pada penelitian ini yakni bahwa tradisi noken bagi rakyat Papua mengkonstruksikan simbol-simbol yang mengandung makna- makna filosofis dalam kehidupan sehari-hari sebagai simbol kejujuran, keterbukaan, dan trans- paransi. Dalam penelitian ini, mayoritas responden mengkonfirmasi bahwa secara historis nilai- nilai filosofis noken sebagaimana terurai di atas diyakini luhur dan sakral.
Informan  dalam  studi  ini  berasal  dari  aktivis,  pemerintah  dan  tokoh  adat  memberikan tambahan penjelasan bahwa noken punya nilai kewibawaan pemimpin, karena simbol pemimpin ada di noken yang digunakannya. Ketika ada konflik antar keluarga atau suku, nokenlah yang menjadi simbol perdamaian. Noken menunjukan wibawa dan jati diri orang Papua. Noken juga menjadi  simbol  perdamaian  di  antara  komunitas  sosial  yang  ada.  Dari  segi  kreatifitas  salah seorang  informan  menggambarkan  cara  menjahit  noken  yaitu  dibuat  lebar  agar  apapun  yang terisi di dalamnya dapat terlihat oleh semua orang. Jadi tidak ada tersembunyi. Sehingga noken punya filosofi keterbukaan dari bentuknya jahitannya atau anyamannya.
Berangkat dari uraian diatas, pertanyaan utama adalah sejauh mana level pemudaran nilai- nilai  noken  tersebut?.  Selama  pemberlakuan  Otsus  Papua,  banyak  perubahan-perubahan  yang telah terjadi dalam kehidupan sosial budaya orang Papua terutama pada saat diperhadapkan pada ujian  kejujuran  dan  konsistensi  menjaga  nilai-nilai  leluhur  seperti  nilai  luhur  noken.  Dilansir liputan6.com Papua  (termasuk  6  Provinsi  DOB)  justru  masuk  dalam  daftar  10  besar  provinsi terkorup di Indonesia (Rozie, 2020). Informan dalam studi ini mengungkapkan bahwa noken yang merupakan  budaya  luhur  tentang  kebersamaan  pada  tingkat  tertentu  dalam  penerapannya  di masyarakat  Papua  menjadi  memudar  karena  oknum-oknum  tertentu  tidak  lagi  berperilaku sebagaimana nilai luhur tersebut namun lebih mengutamakan kepentingan, golongan, kelompok dan semua yang berkutat pada kepentingan pribadi dan bukan pada kepentingan umum.
Hal senada dikemukakan oleh seorang aktivis bahwa dalam konteks kekinian Noken dimaknai hanya  sebagai  tas  biasa  atau  sebagai  sebagai  cindera  mata.  Tidak  lagi  dimaknai  bahwa  ketika menggunakan noken, di situlah kita bersatu dengan alam menjaga sikap, perbuatan dengan ber- perilaku jujur dan terbuka bagi siapa saja. Dia menambahkan bahwa tidak jarang banyak Orang Asli Papua sudah tidak jujur dalam segala hal. Para pemimpin yang dipercayakan rakyat melalui pemilu  misalnya  Gubernur,  Bupati,  pejabat  lainya  termasuk,  kepala  kampung  tidak  lagi  jadi panutan. Mereka kehilangan kewibawaan, tidak jujur kelola uang rakyat, terjerat dalam praktek korupsi dana desa, APBD, dana Otonomi Khusus. Generasi muda Papua seharusnya menikmati pendidikan dengan gratis karena adanya dana Otonomi Khusus bidang pendidikan. Tetapi tidak semua menikmatinya.

## Perubahan Gaya Hidup Masyarakat
Secara teoritis, koruptor melakukan praktek korupsi salah satunya karena panutan kepemim- pinan.  Penelitian  Vito  Tanzi  secara  gamblang  menjelaskan  bahwa  bilamana  pempimpin  tidak
memberikan contoh yang benar, maka kita tidak bisa mengharapkan publik dan administrasinya akan bertindak benar (Tanzi, 1998).
Sejalan dengan hasil penelitian tersebut pernyataan mengenai perubahan gaya hidup  terma- suk  penampilan  mendapat  cukup  banyak  sorotan  informan,  mereka  mengungkapkan  bahwa otonomi  khusus  telah  mengubah  wajah  yang  dulunya “ sederhana  nan  bersahaja ” kini  mereka menjadi manusia urban dengan pola hidup konsumerisme mengarah pada hedonisme. Bahkan pola baru interaksi sosial ekonomi yang muncul yang sebelumnya dianggap asing oleh Orang Asli Papua kini menjadi biasa setelah Otonomi khusus dan bantuan dana pemerintah yang tidak terlalu sulit di akses oleh para politisi. Beberapa contoh pola baru yang dimaksud ini seperti perjudian (dari  sekedar  togel  sampai  kasino),  pesta  tradisional  yang  menghabiskan  puluhan  babi  dalam tradisi bakar batu, serta pemanjaan diri secara berlebihan di tempat-tempat mahal (hotel dan tempat-tempat hiburan).
Topik perubahan identitas budaya cukup luas, namun yang mendapat perhatian besar para partisipan  dalam  studi  ini  adalah  perubahan  penampilan  fisik  yang  lebih  mudah  di  observasi seperti kostum dan pakaian serta kehidupan materialistik. Dulu masyarakat Papua tampil lebih banyak menggunakan baju adat dan pernak-pernik lokal sesuai dengan karakteristik lingkungan sosial mereka namun, kini hal ini telah bergeser terutama mereka yang mendapat akses pada dana otonomi khusus (Politisi lokal). Salah seorang partisipan menyebutkan bahwa masyarakat Papua sejak awal hidup berdampingan dan harmonis dengan alamnya, namun nilai-nilai mereka mulai bergeser sejak bantuan dana otonomi khususus melimpah dan tidak dipergunakan dengan baik untuk tujuan jangka panjang seperti pembangunan pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya dana bantuan tersebut banyak digunakan untuk hidup foya-foya di perkotaan.
Adapun terkait etos masyarakat Papua yang dulunya dikenal pekerja ladang pertanian yang sangat mumpuni kini sebagian memilih menjadi buruh (kuli) di kota dan atau ada yang memilih jadi penonton saja. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah seorang informan mengenai  perubah- an  kebersahajaan  masyarakat  Papua  menjadi  masyarakat  kompleks  dilihat  dari  contoh  cara berpakaian, yang dulunya tampil  feminis (red:feminin) dengan berpakian yang sopan, tapi saat sekarang  ada  pergeseran  cara  berbusana  mengikuti  trend  kebarat-baratan,  termasuk  juga pengingkaran identitas dengan melakukan rebonding yang kriting jadi lurus.
Pernyataan tersebut menunjukkan identitas baru masyarakat Papua selama penerapan Oto- nomi Khusus telah berbeda dari keadaan dari masa lalu. Identitas yang dulunya dikenal sebagai masyarakat sederhana dan menyatu dengan alam melalui pengolahan lahan pertanian bergeser kearah kehidupan kota. Pergeseran masyarakat ke arah kota sebagaimana disebutkan di awal, memang menghasilkan beberapa ekses baru seperti mengemukanya kehidupan materialisme dan konsumerisme juga yang paling buruk yaitu hidup hedonis kelompok masyarakat tertentu yang memiliki akses kekuasaan dan penguasaan sumberdaya.
Penelusuran tim dalam studi lapangan, juga mendapati pembukaan tempat judi (mulai dari yang  kecil-kecil  misalnya  judi  togel  sampai  judi  besar oflline maupun online )  juga  beberapa hiburan malam tersebar merata di kota-kota besar di Papua. Disatu sisi, gaya hidup para pejabat Papua  memperlihatkan  kemewahan  sementara  disisi  lain  sangat  kontras  dengan  kehidupan rakyat jelata yang tidak memiliki akses terhadap kekuasan. Para pejabat seakan berlomba-lomba memperlihatkan kemapanan misalnya style modern, rumah dan mobil mewah, serta penguasaan lahan-lahan strategis. Sementara, rakyat kecil seperti mama-mama masih duduk melantai tanah demi menjual hasil kebun mereka disepanjang jalan-jalan kota di Jayapura misalnya. Kehidupan nyaman yang dipertontonkan para pejabat ini jadi salah satu faktor penarik banyaknya orang asli Papua  yang  dulunya  hidup  mengolah  lahan  pertanian  dan  menghasilkan makanan  pokok  bagi keluarga dan komunitas, kini mulai bergeser ke kota dan memulai gaya hidup baru yang sesung- guhnya asing bagi mereka.
Terkait Etos kerja, beberapa informan menjelaskan bahwa dana Otonomi Khusus membuat mereka yang dulunya adalah pekerja keras mengolah lahan pertanian dan atau mengumpulkan bahan makanan dari alam kini cenderung berubah menjadi masyarakat yang menanti bantuan pemerintah yaitu dana Otonomi Khusus.

## Konsekuensi Tambahan: Konflik Sosial dan Urbanisasi
Akibat pergeseran sosial, konflik vertikal dan horizontal tidak terhindarkan. Walaupun konflik horisontal relatif baru, penajaman konflik terjadi akibat gesekan sosial dan ekonomi yang sema- kin  intens  antara outsider dan insider .  Konflik  dengan  kekerasan  menurut  partisipan  studi  ini terjadi merata di seluruh Papua. Mulai dari konflik individual sampai konflik masyarakat adat dengan perusahaan terjadi semakin intens. Konflik adalah konsekuensi paling logis dari perge- seran sosial yang terjadi secara masif dalam waktu yang singkat. Pemberlakuan otonomi khusus di Papua memunculkan konflik baru terutama akibat gap antara mereka yang berhasil menguasai sumberdaya dan mereka yang terpinggirkan. Belum lagi konflik ideologis yang telah muncul sejak integrasi Papua semakin membuat persoalan di Papua makin rumit.
Dalam hal pergerakan penduduk, arus masyarakat mengalir cukup signifikan ke wilayah kota hampir di seluruh wilayah perkotaan Papua. Beberapa kota yang paling banyak didatangi masya- rakat Asli Papua adalah Kota Jayapura sebagai ibukota provinsi induk menyusul kota-kota besar lainnya seperti Wamena, Merauke, Timika, Nabire, Sorong dan kota lainnya. Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan akademisi Papua yang menduga bahwa banyaknya wilayah pertanian yang mulai  terbengkalai  di  pedesaan  disebabkan  oleh  para  penggarapnya  telah  bergerak  kota-kota besar dengan harapan mendapat bagian dari dana Otonomi khusus. Selanjutnya pernyataan ini diperkuat oleh salah seorang Aktifis dalam wawancara mendalam menunjukkan bahwa masyara- kat Orang Asli Papua cenderung menjadi malas bekerja di daerah pertaninan karena sebagian besar telah dana Otonomi khusus yang mudah diperoleh dari berbagai program bantuan langsung pemerintah daerah.
Proses  awal  terjadinya  perubahan  sosial  melalui  urbanisasi  dimana  penduduk  desa  Papua secara umum mulai bergeser ke arah urban area. Dalam observasi lapangan mendapati pemukim- an-pemukiman baru (yang semakin bertambah banyak dan meluas) yang dihuni oleh masyarakat yang datang dari desa (mayoritas dihuni oleh penduduk dari wilayah pegunungan Papua seperti Wamena, Deyai, Paniai, pegunungan bintang, dll) di beberapa titik pinggiran kota Jayapura misal- nya  di  sekitar  wilayah  Angkasa  Kota  Jayapura,  hutan  lindung  belakang  kantor  Walikota  Kota Jayapura, Wilayah pinggirian Koya, dataran Waena dan lain sebagainya. Keberadaan pemukiman baru tersebut mengubah tidak saja berkaitan dengan urusan pemerintahan, misalnya komplek- sitas  layanan  adminsitrasi  umum,  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  tetapi juga  mengubah  bentuk interaksi sosial di wilayah perkotaan.
Menurut Informan, urbanisasi ini didorong oleh banyak faktor: seperti masyarakat desa meli- hat kehidupan kota lebih mewah, nyaman dan mudah, tidak perlu bertani atau berkebun, juga mereka melihat beberapa contoh anak daerah yang suskses jadi pejabat atau sukses membangun karir/jabatan di kota. Ada juga keunikan di Papua dimana masyarakat awam cenderung menyan- darkan nasib mereka pada orang yang mereka hormati sebagai “ Kakak besar” atau “ big brother ” dengan demikian mereka akan mengikuti jejak kakak besar ini sampai ke kota. Sebagai tambahan faktor-faktor lain seperti fasilitas dan sarana kenyamanan lainnya memang hanya di bangun di daerah  perkotaan  sehingga  menarik  semakin  banyak  orang  desa  untuk  mengubah  kebiasaan mereka dari awalnya sebagai petani di wilayah perdesaan menjadi pekerja (kuli) atau ada yang hanya sekedar menjadi penonton di wilayah kota.

## Ketergantungan
Salah satu konsekuensi negatif dari Dana Otonomi Khusus yang tidak diawasi penggunaannya dengan efektik adalah dianggap menciptakan ketergantungan masyarakat kepada dana tersebut. Informan dari tokoh agama dan aktivis anti korupsi menjelaskan bahwa masyarakat menggan- tungkan  harapan  pada  bantuan  pemerintah  melalui  dana  Bansos  yang  dianggarkan  dari  dana otonomi khusus dengan jumlah yang  besarDi samping itu masyarakat cendrung egois, menjadi malas untuk bekerja karena sudah dimanjakan dengan berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat.
Pemberlakuan Otonomi Khusus mengakibatkan masyarakat menjadi semakin dependen pada ketersediaan dana pemerintah. Masyarakat semakin terbiasa menunggu dana pemerintah  untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Bahkan beberapa informan secara gamblang menyatakan bahwa
dana Otonomi Khusus menyebabkan masyarakat menjadi semakin jauh dari kebiasaan mereka sebagai pekerja keras di berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, pengolahan hasil alam dan penyuplai rempah-rempah dan lain-lain.

## Geger Budaya
Culture Shock atau gegar budaya adalah sebuah penyakit yang diderita karena hidup di luar lingkungan  budayanya,  dan  dalam  proses  untuk  menyesuaikan  diri  di  lingkungan  barunya. Pengertian  lain  dikemukakan  oleh  Adler  bahwa culture  shock adalah  sebuah  rangkaian  reaksi emosional yang diakibatkan hilangnya penguatan dari budaya lama karena adanya kesalahpa- haman pada pengalaman baru yang berbeda (Ridwan, 2016)
Selanjutnya Geger Budaya menjadi variabel penting untuk diukur dalam penelitian ini dengan mencocokan antara perilaku koruptif dengan pergeseran nilai luhur dalam filosofi Noken Papua. Para informan ditanya pendapat mereka mengenai gambaran umum kekagetan (geger) budaya yang terjadi bukan hanya pada para Elit tapi juga masyarakat secara keseluruhan di Papua.
Perubahan perilaku tersebut diperkuat oleh pendapat Informan akademisi dan aktivis bahwa dana Otonomi Khusus memang melimpah menciptakan kekagetan secara psikologi orang-orang yang  dulunya  hidup  bersahaja  berubah  menjadi  masyarakat  yang  berbeda,  elit  politik  dikasih kewenangan dan uang yang besar tetapi tidak menggunakan kewenangan itu dengan baik artinya anggaran dipakai tanpa adanya pertanggung jawaban. Mereka  meyakini dulu masyarakat  tidak mengenal korupsi, tetapi karena adanya celah dalam sistem dan peluang maka orang ramai-ramai korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya.
Melimpahnya  dana  Otonomi  Khusus  Papua  telah  mengakibatkan  kekagetan  yang  berakibat kontraproduktif dari kemajuan yang diharapkan. Dana Otonomi Khusus tidak dikelolah dengan baik. dan pertanggungjawabannya tidak memenuhi prinsip akuntabilitas. Bahkan pada awal Oto- nomi Khusus, ada yang beranggapan bahwa dana Otonomi Khusus adalah pemberian cuma-cuma dari pemerintah pusat sebagai jalan tengah untuk meredam keinginan untuk merdeka.
Keadaan  psikologis  dimana  uang  yang  melimpah membuka  pintu  untuk  korupsi  dan  peng- gelapan dana. Kekagetan ini juga terlihat jelas dalam belanja publik yang tidak berorientasi pada kebutuhan  masyarakat  tetapi  keinginan  elite-elite  pemerintah.  Hasil  akhirnya  banyak  sarana prasarana yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Psikologi sosial ini juga berdampak pada keadaan ekonomi yang tidak seimbang (inbalance) misalnya harga komoditas tertentu yang menjadi semakin mahal.

## Faktor Penyebab Korupsi
Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berda- sarkan  pandangan  hukum,  dikatakan  korupsi  apabila  memenuhi  unsur-unsur  perbuatan  yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sen- diri,  orang  lain  atau  korporasi,  dan  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  Negara (Hariyani et al., 2016). Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya insta- bilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan  organisasi  yaitu  ketiadaan  akuntabilitas  dan  transparansi,  aspek  hukum,  terlihat  dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum.

## Faktor Internal
Masyarakat bersifat dinamis, senantiasa mengalami perubahan baik dari segi-segi fisik dalam arti  perubahan  yang  menyangkut jenis, jumlah,  dan  mutu  fasilitas  material berkenaan  dengan interaksi-interaksi sosial maupun non fisik. Perubahan yang terjadi dipengaruhi karena beberapa faktor. Diantaranya komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat, faktor internal lain seperti per-
ubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi, dan faktor eksternal lainnya  seperti  bencana  alam  dan  perubahan  iklim,  peperangan,  dan  pengaruh  kebudayaan masyarakat  lain.  Perubahan  perilaku  dan  sikap  yang  terjadi  pada  masyarakat  Papua  pasca otonomi khusus menimbulkan degradasi nilai yang terlihat jelas dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, lahirnya budaya matrealistis, konsumersime, dan hedonisme sebagai budaya baru setelah otonomi khusus di Papua.
Pernyataan mengenai gaya hidup dan penampilan mendapat cukup banyak sorotan informan dalam  penelitian  ini,  mereka  mengungkapkan  bahwa  otonomi  khusus  telah  mengubah  wajah sederhana dan bersahaja orang-orang Papua menjadi manusia berbeda yaitu konsumerisme dan bahkan  cenderung  hidup  hedonis  seperti  perjudian  yang  masif  dan  pemanjaan  diri  secara berlebihan
Hampir sebagian besar masyarakat Papua menyambut dan bersikap baik akan adanya kebijak- an otonomi khusus ini. Sambutan baik terhadap kebijakan ototnomi khusus ini terbukti dengan perilaku masyarakat yang sangat bahagia saat menerima bantuan dana Otonomi Khusus ini baik dalam bentuk hibah dan bantuan sosial lainnya. Tetapi, dalam suatu kondisi masyarakat Papua hidup berfoya-foya, tidak bekerja lagi dan lebih banyak melakukan kegiatan konsumtif. Hal ini dipertegas oleh akademisi Papua yang mengatakan bahwa dulu orang Papua hampir sebagian besar menggantungkan hidupnya dari pertanian. Namun di era otonomi khusus ini mengalami perubahan. Sebagaian ada yang berurbanisasi ke kota, dan sebagian berada di kampung. Masyara- kat  kemudian  menikmati  dana  otonomi  khusus  dalam  berbagai  bentuk  dan  mulai  bergantung pada bantuan tersebut dengan jarang bekerja keras untuk mengelola tanah yang ada . Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Otonomi khusus berhasil menggeser nilai yang yang sudah  lama  hidup  dalam  masyarakat  Papua  yaitu  pekerja  keras  mengolah  alam  lingkungan mereka. Namun belakangan ini mereka mulai meninggalkan kehidupan itu dan bergeser ke kota untuk  mencari  penghidupan  yang  baru.  Dulu  masyarakat  bangga  dan  merasa  terhormat  jadi petani yang berhasil mengelolah lahan dan menghasilkan produk untuk menghidupi keluarga. Kini sebagian berada di kota, menyandarkan kehidupan pada proposal atau sekedar menunggu dana bantuan pemerintah. Tak sedikit juga beralih menjadi buruh kasar, juru parkir, pekerja kons- truksi, pekerja jasa lainnya, terlibat dalam perjudian, bahkan jadi pengangguran. Penelusuran TIM melalui  observasi  lapangan  menemukan  banyak  masyarakat  pedesaan  berurbanisasi  ke  kota tanpa skill sehingga  tersisih  ditengah  derasnya  kompetisi  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang layak.
Informan juga menyoroti pergeseran masyarakat yang dulunya hidup solider dalam kelompok atau klan , bergotong royong mengolah lahan pertanian, kini mereka hidup semakin soliter di kota dan  menjadi  masyarakat  konsumeris.  Berikut  pernyataan  seorang  tokoh  agama  Papua  yang mengatakan bahwa salah satu perubahan pola hidup Pemerintah maupun masyarakat di era Oto- nomi Khusus adalah konsumerisme. Perubahan pola ini tercermin dari perilaku yang menguasai materi secara berlebihan. Hal ini terbukti banyaknya orang kaya baru. Tak jarang orang-orang seperti ini tidak memiliki jiwa sosial atau berempaty dengan orang lain disekitarnya . Banyak masyarakat yang sudah menjadi “ korban Otonomi Khusus ” seperti pada contoh kasus di atas. Perubahan tersebut menjadikan masyarakat ke dalam kehidupan yang hedonism. Dimana Hedonisme  pada  prinsipnya  adalah  pandangan  hidup  yang  menganggap  bahwa  orang  akan menjadi  bahagia  dan  kesenangan  semata  tanpa  peduli  lingkungan  sekitar,  semua  yang  ia  raih hanya  untuk  kebahagiaan.  Hal  ini  sudah  menjadi  penyakit  masyarakat  Papua  ke  depan,  dan sepertinya  gelaja-gejala  ini  sudah  mulai  terlihat.  Berikut  penjelasan  seorang  akademisi  Papua yang mengatakan bahwa banyak sekali pemuda-pemuda meninggalkan pertanian dan hijrah ke kota  besar.  Daya  tarik  Otonomi  Khusus  membuat  mereka  terjerumus  dalam  kehidupan  yang modern  dan  cenderung  konsumtif.  Banyak  lahan  yang  tidak  lagi  produktif  karena  tidak  ada penggarapnya. Mereka memilih bekerja sebagai politisi dan pegawai negeri sipil dan menikmati kehidupan hedonisme yang luar biasa. Artinya ada semacam pergeseran atau culture shock dalam tradisi pengelolaan pertanian menjadi profesi lain yang cendrung konsumerisme dan hedonism . Hedonisme yang terjadi pada masyarakat Papua menyebabkan masyarakat menjadi komsum- tif.  Seseorang  yang  sudah  termasuk  di  dalam  kategori  konsumerisme  ini  sangat  sulit  untuk menghindarinya, karena sudah menganggap bahwa mereka harus menjadi yang pertama diantara
orang  lain.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  dampak  negativ  dari  pola  kehidupan konsumtif adalah pemakaian uang yang berlebihan atau boros. Pemanfaatan barang atau produk- produk yang tidak sesuai kebutuhan yang seharusnya diharapkan. Hal ini terlihat dari gangguan psikologis, dengan kebiasaan mengkonsumsi suatu hal yang berada diatas normal menyebabkan kecanduan akan benda tersebut, dan jika kebutuhan akan benda tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan menimbulkan gangguan psikologisnya. Keinginan seseorang yang telah tergabung da- lam pola hidup konsumtif akan semakin buruk, jika yang bersangkutan tidak lagi dapat memenuhi keinginnanya  maka  terpaksa  ia  harus  melakukan  tindakan  kriminal,  seperti  mencuri  ataupun merampok. Inilah yang dimaknai sebagai perubahan identitas.

## Faktor Eksternal

## Lemahnya Pengawasan
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  terdapat  banyak  perangkat  hukum  untuk  mengatur penyelenggaraan prinsip good and clean governance . Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dise- butkan  bahwa  pengatur  dan  penylenggara  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintahan  (SPIP) untuk mengelola transparansi keuangan Negara adalah kepala pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan peemrintahan wajib melakukan SPIP tersebut disemua organisasi pemerin- tahan. Kemunculan SPIP ini dipastikan untuk melengkapi pengendalian eksternal yang sudah ada melalui lembaga kepolisian, kejaksaan, pemberantasan korupsi, pengawas keuangan dan lembaga peradilan lainnya. SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan Bupati/wali Kota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya agar efetif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan uang Negara.
Keberadaan SPIP tersebut apabila diimplementasikan dengan baik mampu mencegah terjadi- nya praktek KKN dilingkungan pemerintahan. Maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di Provinsi Papua ditengarai lembahnya pengawasan internal maupun eksternal. Faktor kedekat- an dengan pihak pemberi uang, persoalan politik atau campur tangan dari pihak yang berkuasa, serta tidak menutup kemungkinan berasal dari sifat peribadi Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu pen- tingnya pengawasan  dan pencegahan praktek korupsi dikalangan  birokrat maupaun penguasa dengan melakukan penegakan hukum yang tegas.

## Sistem Politik Berbiaya Tinggi
Sudah menjadi konsumsi public bahwa praktek korupsi bahwa praktek korupsi sering dilaku- kan oleh politisi. Maraknya praktek korupsi oleh actor politik karena system politik di Indonesia masih membuka ruang terjadinya praktek korupsi. Misalnya sumbangan atau kontribusi dari para kader atau pengurus, ruang korupsi juga terbuka ketika seseorang ingin mencalonkan dirinya sebagai penyelenggara Negara dalam bentuk mahar politik. Ruang lainnya juga terdapat dalam UU pemilu yang mengatur tentang pendanaan kampanye. Dalam aturan tersebut hanya mengatur mengenai besarnya sumbangan perorangan dan koorporasi namun tidak teratur mengenai pihak penyumbang. Kampanye berbiaya tinggi juga punya andil menciptakan ruang korupsi.
Maraknya praktek korupsi oleh aktor politik di tanah Papua di duga melakukan praktek demi- kian. Artinya system ini membuka ruang sehingga integritas para politisi tergadaikan. Pembang- unan sistem integritas menjadi salah satu upaya penting dilakukan. Untuk itu Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang merupakan perangkat kebijakan yang dibangun oleh partai politik perlu dibangun  dengan  professional  agar  menghasilkan  calon  pemimpin  yang  berintegritas  dan meminimalkan resiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan.

## Birokrasi yang Berbelit-Belit
Dalam konteks pelayanan publik, praktek korupsi dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarakat untuk menda- patkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenis- nya. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit (red-tape) menyebabkan masyarakat tidak  sabar  dan  menginginkan  proses  yang  cepat  dan  efisien.  Sedangkan  faktor  internal  lebih menitikberatkan  pada  adanya  fenomena  rentang  birokrasi  yang  panjang  dengan  sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.
Praktek Korupsi dalam pelayanan publik di tanah Papua telah menjadi salah satu penyumbang kemiskinan masyarakat Papua. Faktor penyebabnya ditengarahi oleh alur birokrasi yang berbelit- belit  yang  berpotensi  terjadinya  praktek  korupsi.  Perlunya  penguatan  kelembagaan  internal birokrasi  agar  terwujudnya  birokrasi  yang  professional,  bersih  dan  berwibawa,  termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia Papua.

## Simpulan
Penerapan nilai-nilai luhur antikorupsi dalam filosofi noken seperti kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab, kewibawaan, kerja keras, perdamaian, keberanian, keadilan, kesederhanaan, dan berjiwa  sosial/kebersamaan/murah  hati  pada  era  Otonomi  Khusus  Papua  belum  semuanya dimaknai dan diaplikasikan dalam tindakan nyata. Hal ini ditandai dengan kecendrungan human eror dimana  permasalahan  yang  mendasar  adalah  masyarakat  Papua mampu memahami  nilai luhur ini untuk tetap dijaga dan dilestarikan.
Faktor-faktor penyebab terjadinya degradasi nilai antikorupsi di era otonomi khusus, dapat dipilahkan  menjadi  dua  tema  besar  yakni,  faktor  internal  dan  eksternal.  Hasil  telaahan  faktor internal dari data primer maupun sekunder membenarkan bahwa berlimpahnya dana otonomi khusus  dan  penggunaannya  tanpa  pengawasan  yang  melekat  menyebabkan  munculnya  sifat tamak atau rakus. Harta yang berkecukupan belum dianggap cukup, masih ada hasrat untuk terus memperkaya  diri  sendiri.  Faktor  internal  lainnya  adalah  moral  yang  lemah.  Hal  ini  ditandai dengan kecenderungan untuk mudah goyah dan tergoda untuk melakukan korupsi. Gaya hidup yang konsumtif, hedonis juga punya peran penting seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Sedangkan  faktor  eksternal  adalah  aspek  politik,  kecenderungan  menggunakan  kuasa  dan kewenangan  untuk  merawat  kekuasaan  dan  memperkuat  posisi  politik  melalui  praktek  suap, gratifikasi dan bentuk lainnya. Faktor tidak adanya kultur budaya organisasi yang benar dapat memicu  situasi  yang  tidak  kondusif  dan  perbuatan  negatif  dalam  lingkungannya.  Faktor  ini menyuburkan  korupsi  dan  terlihat  dari  lemahnya  akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan tatakelola  pemerintahan,  lemahnya  pengawasan,  termasuk  kurang  adanya  sikap  keteladanan pimpinan.

## Referensi
Aji, M. R., & Hantoro, J. (2022). KPK layangkan peringatan ke tersangka kasus korupsi Gereja Kingmi Mimika . TEMPO.CO. https://nasional.tempo.co/read/1599364/kpk-layangkan- peringatan-ke-tersangka-kasus-korupsi-gereja-kingmi-mimika
Amrullah, A., & Putra, E. P. (2022). Peneliti duga ada unsur suap, minta KPK usut proses pembentukan DOB Papua . Republika.
https://news.republika.co.id/berita/rf1mu3484/peneliti-duga-ada-unsur-suap-minta- kpk-usut-proses-pembentukan-dob-papua
Ayomi, H. V., & Paramma, P. (2021). Gereja dan korupsi: Analisis isi khotbah (content analysis) terkait praktek korupsi di Papua. Integri tas : Jurnal Antikorupsi , 7 (1), 197 – 216. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.734 Cholid, C. (2020). Dugaan korupsi pembangunan talud beton di waropen, dua orang ditetapkan tersangka . Warta Plus. https://wartaplus.com/read/8680/Dugaan-Korupsi- Pembangunan-Talud-Beton-di-Waropen-Dua-Orang-Ditetapkan-Tersangka Hariyani, H. F., Priyarsono, D. S., & Asmara, A. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi korupsi di kawasan Asia Pasifik. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan , 5 (2), 32 – 44. https://doi.org/10.29244/jekp.5.2.2016.32-44
Januar, A. (2017). Fungsi, makna, dan eksistensi noken sebagai simbol identitas orang Papua. Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya. , 18 (1), 57 – 70. Kriyantono, R. (2020). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif . Prenadamedia Group.
Latupeirissa, J. J. P., Wijaya, I. P. D., & Suryawan, I. M. Y. (2021). Problematika pelaksanaan
kebijakan otonomi khusus kepada daerah Papua dan Papua Barat dengan perspektif kebijakan publik. Sawala : Jurnal A dministrasi Negara , 9 (2), 168 – 178. https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3496
Marit, E. L. (2016). Noken dan perempuan Papua: Analisis wacana gender dan ideologi.
MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra Dan Bahasa , 1 (1), 33 – 42. Muhlizi, A. F. (2014). Membangkitkan budaya nusantara yang anti korupsi. Rechtsvinding , 1 – 6. Mustholih, M. (2019). KPK sebut Sumut provinsi terkorup di Indonesia . Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/nusantara/229265/kpk-sebut-sumut-provinsi-terkorup-di- indonesia Nazamuddin, N. (2018). Dana otsus rawan korupsi . Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/id/article/dana-otsus-rawan-korupsi
Pona, L. (2016). Fenomena korupsi di Papua . Leutikabooks. Pujileksono, S. (2015). Metode penelitian komunikasi kualitatif . Kelompok Intrans Publishing. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
Ridwan, A. (2016). Komunikasi antarbudaya: mengubah persepsi dan sikap dalam meningkatkan kreativitas manusia . Pustaka Setia. Rozie, F. (2020). Ketua KPK ungkap 26 provinsi terlibat korupsi, Jabar paling banyak . Liputan 6. https://www.liputan6.com/news/read/4387134/ketua-kpk-ungkap-26-provinsi-terlibat- korupsi-jabar-paling-banyak
Suharyo, S. (2018). Otonomi khusus di Aceh dan Papua di tengah fenomena korupsi, suatu strategi penindakan hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (3), 305 – 318. http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/466 Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. Staff Papers , 45 (4), 559 – 594. https://doi.org/10.2307/3867585 Tutoroong, C. E., Rachman, S. J., Alamsyah, W., & Sahputri, W. U. (2021). Potret pengadaan barang/jasa di wilayah Papua dan Papua Barat . Indonesia Corruption Watch. Warikar, J. (2022). Implementasi otonomi khusus di Provinsi Papua (Studi kasus otonomi pendidikan) . Universitas Gadjah Mada.
http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/218522