Vol. 18 No. 3 Januari 2021

## PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE
Oleh:
Najla Aulia Ufatih Universitas Surabaya aulia.najlauf@gmail.com

## ABSTRAK
Jaminan  fidusia  yang  mempunyai  kepastian  hukum  bagi  pihak  yang  berkepentingan.  Dalam perkembangan selanjutnya tidak kalah pentingnya dan mempunyai akibat hukum pada hukum jaminan khususnya hak tanggungan dan jaminan fidusia adalah benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Pendaftaran benda dilakukan di tempat pendaftaran umum, untuk memenuhi aspek publisitas  dan  sebagai  bukti  kepemilikan  atas  benda  tersebut.  Pendaftaran  secara  manual memerlukan waktu yang relatif lama disebabkan karena tempat Kantor Pendaftaran dan biaya. Di samping itu, tidak ada keseragaman pelayan pendaftaran (SOP) sebagai standar pelayanan permohonan yang seragam di seluruh tanah air, serta sumber daya manusia selaku petugas di Kantor Wilayah/Kantor Pendaftaran Fidusia tidak ada standar keseragaman. Perlu diketahui, pengguna  lembaga  fidusia  atau  permohonan  pendaftaran  fidusia  yang  signifikan  melampaui kemampuan  pelayanan  petugas  yang  menyangkut  sarana  dan  prasarana  di  setiap  Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan bertumpuknya permohonan pendaftaran fidusia, maka kepastian hukum tidak segera terjamin dan sertifikat jaminan fidusia tidak dapat segera diterbitkan karena menunggu proses penerbitan sertipikat jaminan fidusia.

## Kata Kunci : Jaminan, Hak Tanggungan dan Sertipikat

## ABSTRACT
Fiduciary security has legal certainty for parties who have an interest in the next development which is no less important and has legal consequences, especially security rights and fiduciary security, which are registered objects and unregistered vehicle objects that are easy to do in public registration places to fulfill publicity aspects and as proof of ownership. Registration takes  a  relatively  long  time  because  the  marketing  office  space  and  costs  in  addition  to  the uniformity of registration services as a service standard for fiduciary registration applications that are significant in the knowledge of, users of fiduciary institutions or requests for official services relating to facilities and infrastructure in each fiduciary registration office. With the pile of fiduciary registration applications, hence legal certainty is not guaranteed immediately and fiduciary guarantee certificates cannot be issued immediately because they are waiting for the fiduciary certificate issuance process.

## Keywords: guarantee,liability and certificate
Vol. 18 No. 3 Januari 2021

## A. PENDAHULUAN
Pada  saat  intensitas  dan  dinamika  perdagangan  dalam  era  globalisasi,  MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) memasuki tahapan yang serba cepat, penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus  yang  menyangkut  barang  atau  benda  jaminan  guna  mendukung  lajunya  roda perekonomian  dalam  bidang  transaksi-transaksi  pengadaan  modal  dengan  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  yang mendukung sistem pendanaan dengan penyelesaian yang  cepat dan komprehensif.
Dalam  hukum  positif  Indonesia,  kedudukan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 masuk dalam hukum keperdataan yang diatur pada hukum jaminan yang terdiri atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1999, Hipotek, Credietverband, Gadai (Pand), FEO, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 42  Tahun  1999  dibentuk  karena  kebutuhan  mendesak  dari  masyarakat  khususnya  pedagang guna  mengatur  tentang  jaminan  fidusia  yang  mempunyai  kepastian  hukum  bagi  pihak  yang berkepentingan. Dalam praktiknya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah dan harus dapat diterima oleh masyarakat sebagaimana layaknya hukum positif dengan bukti akta jaminan fidusia wajib didaftarkan demikian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tidak  mengalami  banyak  kendala  dalam memberikan  perlindungan  serta  kepastian  hukum  sejak  pelaksanaannya  ditunjang  dengan diterbitkannya:
1. Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  130/PMK.010/2012  tentang  Pendaftaran  Jaminan Bagi  Perusahaan  Pembiayaan  yang  Melakukan  Pembiayaan  Konsumen  Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
2. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  8  Tahun  2013  tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
3. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9  Tahun  2013  tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
4. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 05.Ot.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor  Pendaftaran  Fidusia  di  setiap  Ibukota  Provinsi  di  Wilayah  Negara  Republik Indonesia.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-01.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online Sistem).
8. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  beserta  peraturan  penunjang/pelengkap sebagaimana  tersebut  di  atas  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  secara  efektif, apabila  pemberi  fidusia  wanprestasi  kepastian  hukum  hanya  dari  sudut  pandang  yuridis pemerintah atau negara, yaitu tidak perlu adanya gugatan melalui pengadilan negeri, kreditor mempunyai hak preference dan debitur langsung dapat dipidana.
Hak  kepemilikan  terhadap  tanah  dan  benda-benda  di  atasnya  telah  menjadi  isu  yang sangat  menarik  sepanjang  sejarah  peradaban  manusia,  karena  hak  kepemilikan  tersebut berhubungan erat dan memiliki keterkaitan dengan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak  milik  misalnya  telah  dimulai  sejak  zaman  dahulu.  Dalam  penelusuran  terhadap  sejarah hukum modern, Harold J. Berman (1997, hal. 242) menegaskan bahwa dalam sistem hukum modern  pertama  di  negara-negara  barat First  Modern  Western  Legal  System yang  banyak mengadopsi common  law dari  hukum  gereja,  perlindungan  terhadap  hak-hak  kepemilikan secara berjenjang dalam struktur pemerintahan yang feodal, merupakan bagian inheren aturan hukum pada masa itu.
Dalam sistem hukum yang dimaksudkan sebagai property law oleh Berman tersebut, penguasaan dengan kekerasan yang disebut unde vi whence by force oleh pihak tentara praetor terhadap milik orang dengan cara: vi, clam, precario, by force, or secretly, or at will , menurut aturan hukum kepemilikan dengan cara kekerasan dan terencana tanpa mengindahkan hak dari pemilik  sebelumnya  tersebut  haruslah  dicabut  dan  pihak  yang  dirugikan  harus  memperoleh ganti rugi: “ if a person has taken possession of a thing by force, and it is his own property, he is deprived of it ….” (Harold J. Berman, 1997, hal. 243)
Dalam Burgelijk Wetboek (B.W.) Pasal 570 juga telah dijabarkan pengertian tentang hak milik sebagai berikut :
Hak milik adalah hak untuk  menikmati  kegunaan sesuatu  kebendaan dengan leluasa dan untuk  berbuat  bebas  terhadap  kebendaan  itu  dengan  kedaulatan  sepenuhnya,  asal  tidak bersalahan  dengan  undang-undang  atau  peraturan  umum  yang  ditetapkan  oleh  suatu
Vol. 18 No. 3 Januari 2021
kekuasaan  yang  berhak  menetapkannya,  dan  tidak  mengganggu  hak-hak  orang  lain; kesemuanya  itu  dengan  tidak  mengurangi  kemungkinan  akan  pencabutan  hak  itu  demi kepentingan  umum  berdasarkan  atas  ketentuan  undang-undang  dan  dengan  pembayaran ganti rugi.
Berdasarkan penguasaan terhadap suatu benda dengan status hak milik, maka seorang pemegang hak milik memiliki wewenang dan hak untuk menguasainya dengan tenteram dan mempertahankannya terhadap siapa pun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut. Berkaitan dengan itu, maka B.W. Pasal 574 mengatur sebagai berikut: “Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya”.
Ketentuan lebih lanjut dalam B.W. Pasal 584 juga mengatur sebagai berikut :
Hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan,  karena  perlekatan,  karena  kadaluwarsa,  karena  pewarisan,  baik  menurut undang-undang  maupun  menurut  surat  wasiat,  dan  karena  penunjukan  atau  penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu.
Rumusan  B.W.  Pasal  584  tersebut,  menunjukkan  bahwa  pemilik  suatu  benda  berhak untuk  mengalihkan hak  milik yang ada padanya  kepada pihak lain. Dapat  ditarik pengertian bahwa  baik  dalam  dokumen  internasional  maupun  aturan  dalam  hukum  positif  nasional Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak kepemilikan yang diperoleh secara sah menurut  hukum  terhadap  harta  benda  yang  meliputi  antara  lain  kepemilikan  tanah,  rumah, gedung, dan lain-lain dilindungi oleh undang-undang dan proses peralihan hak tersebut diatur dalam undang-undang. Menjaminkan hak kepemilikan tersebut untuk kepentingan pengemban usaha dana atau keperluan lain yang berkaitan dengan kegiatan pinjam meminjam merupakan hak keperdataan yang tunduk dan diatur dalam hukum jaminan. Hukum jaminan juga mengatur pembagian  benda  bergerak  dan  tidak  bergerak  yang  mempunyai  akibat  hukum rechtsgevolg terhadap  kedudukan  berkuasa bezit ;  penyerahan levering ,  kedaluarsa verjaring, pembebanan bezwaring dan penyitaan beslag. (Tan Kamelo, 2006, hal. 141.)
Dalam  perkembangan  selanjutnya  tidak  kalah  pentingnya  dan  mempunyai  akibat hukum  pada  hukum  jaminan  khususnya  hak  tanggungan  dan  jaminan  fidusia  adalah  benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. (Dalam NBW aturan tentang benda terdaftar dapat dilihat dalam buku 3 artikel ke 10 (3.1.1.10) yang mengatur sebagai berikut: “ registergoederen zyin goederen  voor  welker  overdracht  of  vestiging  inschrijiving  in  daartoe  bestemde  openbare registers noodzaelijk is”.
Vol. 18 No. 3 Januari 2021
Pendaftaran  benda  dilakukan  di  tempat  pendaftaran  umum,  untuk  memenuhi  aspek publisitas dan sebagai bukti kepemilikan atas benda tersebut. Pendaftaran benda berupa tanah dilakukan pada Kantor Pertanahan sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 23, sedangkan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran  Fidusia  sesuai  aturan  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 dan 12.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengaturan pendaftaran Akta jaminan fidusia dengan sistem online?
2. Bagaimanakah akibat hukum jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem online?

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  literatur-literatur  lainnya  untuk  menjawab permasalahan  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  pendekatan statute  approach dan conceptual approach . Statute approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua  undang-undang  dari  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang dihadapi, sedangkan pendekatan secara conceptual approach adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan menggunakan Bahan hukum yaitu :
a. Bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Kitab  Undang- Undang Hukum Fidusia.
b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan dalam menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu  berupa  literatur-literatur,  pendapat  sarjana  maupun  karya  ilmiah  para  sarjana lainnya yang relevan dengan objek permasalahan yang dikaji.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendaftaran  secara  manual  memerlukan  waktu  yang  relatif  lama  disebabkan  karena tempat  Kantor  Pendaftaran  dan  biaya.  Di  samping  itu,  tidak  ada  keseragaman  pelayan pendaftaran (SOP) sebagai standar pelayanan permohonan yang seragam di seluruh tanah air, serta sumber daya manusia selaku petugas di Kantor Wilayah/Kantor Pendaftaran Fidusia tidak ada standar keseragaman.
Perlu diketahui, pengguna lembaga fidusia atau permohonan pendaftaran fidusia yang signifikan melampaui kemampuan pelayanan petugas yang menyangkut sarana dan prasarana
Vol. 18 No. 3 Januari 2021
di setiap Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan bertumpuknya permohonan pendaftaran fidusia, maka kepastian hukum tidak segera terjamin dan sertifikat jaminan fidusia tidak dapat segera diterbitkan karena menunggu proses penerbitan sertipikat jaminan fidusia.
Selain itu pusat data yang terintegrasi antara Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) selaku Pembina teknik pendaftaran fidusia belum ada, sehingga berakibat penumpukan arsip yang tidak terselesaikan di Kantor Wilayah karena membutuhkan banyak sarana prasarana, di antaranya perlu ruangan yang luas. Kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang dapat terjadi, sehingga menyebabkan biaya yang sangat tinggi karena disebabkan birokrasi.
Guna memastikan jaminan akan adanya kepastian hukum tentang jaminan fidusia maka pemerintah melengkapi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2012, Peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  8  Tahun  2013,  yang  mengatur  tentang  pendaftaran  jaminan fidusia secara wajib dan dapat dilaksanakan dengan berbagai kemudahan dan waktu yang cepat dan  biaya  murah.  Dengan  didaftarkan  Akta  Jaminan  Fidusia,  maka  undang-undang memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan di antaranya hak yang didahulukan (hak preferen) bagi penerima fidusia terhadap kreditor konkuren.
Prosedur dalam pendaftaran Akta Jaminan Fidusia sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya kepada Menteri. Permohonan itu diajukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara  elektronik  selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal pembuatan akta. Permohonan pendaftaran memuat hal-hal sebagai berikut :
a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
b. tanggal,  nomor  akta  jaminan  fidusia,  nama,  dan  tempat  kedudukan  notaris  yang membuat akta jaminan fidusia
c. data  perjanjian  pokok,  berupa  perjanjian  kredit  atau  perjanjian  pengakuan  utang yang dijamin fidusia
d. uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia
e. nilai penjamin, dan
f. nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia
2. Permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  yang  telah  memenuhi  syarat  akan memperoleh bukti pendaftaran yang memuat :
a. nomor pendaftaran
b. tanggal pengisian aplikasi
c. nama pemohon
d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia
e. jenis permohonan
f. biaya pendaftaran jaminan fidusia
3. Pemohon  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  melakukan  pembayaran  biaya  pendaftaran jaminan fidusia melalui bank.
4. Pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  elektronik  dicatat  dalam  pangkalan  data  Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.
5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.
6. Sertifikat  jaminan  fidusia  ditandatangani  secara  elektronik  oleh  Pejabat  pada  Kantor Pendaftaran  Fidusia  dan  dapat  di  cetak  sendiri  oleh  penerima  fidusia,  kuasa  atau wakilnya pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.
Seluruh data yang diisi  dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan  sertifikat  jaminan  fidusia,  permohonan  perubahan  sertifikat  jaminan  fidusia,  dan pemberitahuan  penghapusan  sertifikat  jaminan  fidusia  secara  elektronik  serta  penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.
Apabila  terjadi  kesalahan  pengisian  atau  perubahan  data  dalam  permohonan pendaftaran jaminan fidusia tentang:
1. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
2. tanggal,  nomor  akta  jaminan  fidusia,  nama,  dan  tempat  kedudukan  notaris  yang membuat akta jaminan fidusia
3. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
4. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
5. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
Maka dalam jangka waktu 30 hari sejak sertifikat jaminan fidusia diterbitkan, penerima fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  harus  menunjukkan  permohonan  perbaikan  sertifikat  jaminan fidusia  kepada  Menteri.  Permohonan  perbaikan  sertifikat  jaminan  fidusia  tersebut  diajukan paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  sertifikat  jaminan  fidusia  dan  paling  sedikit memuat :
1. nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia yang akan di perbaiki
2. data perbaikan, dan
3. keterangan perbaikan
dengan melampirkan :
1. Salinan sertifikat jaminan fidusia yang akan diperbaiki
2. Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia , dan
3. Salinan akta Jaminan Fidusia
Apabila pemberi fidusia telah melunasi utangnya, maka menjadi kewajiban penerima fidusia,  kuasanya,  atau  wakilnya  untuk  memberitahukan  secara  elektronik  kepada  Kantor Pendaftaran  Fidusia  mengenai  hapusnya  jaminan  fidusia  yang  dikarenakan  hapusnya  utang pokok.  Pemberitahuan  itu  dilakukan  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  setelah  hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan yang sedikitnya memuat :
1. Keterangan atau alasan hapusnya jaminan fidusia
2. Nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia
3. Nama dan tempat kedudukan notaris, dan
4. Tanggal hapusnya jaminan fidusia
Berdasarkan pemberitahuan penghapusan tersebut, jaminan fidusia dihapus dari daftar jaminan fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia  tersebut  tidak  berlaku  lagi.  Di  samping  itu,  sertifikat  jaminan  fidusia  tidak  menutup kemungkinan  terjadi  kesalahan  pengisian  atau  perubahan  terhadap  substansi.  Bahwa  yang dimaksud  dengan  perubahan  substansi  antara  lain  perubahan  objek  jaminan  fidusia  berikut dokumen terkait, perubahan penerima jaminan fidusia, dan perubahan nilai jaminan. Apabila terjadi  hal  itu,  prosedur  yang  ditempuh  untuk  mengadakan  perubahan  substansi,  disajikan sebagai berikut :
1. Penerima  fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  harus  mengajukan  permohonan  perbaikan sertifikat  jaminan  fidusia  secara  elektronik  kepada  Menteri.  Permohonan  perbaikan sertifikat jaminan fidusia tersebut paling sedikit memuat :
a. Nomor dan tanggal sertifikat terakhir
b. Nama dan tempat kedudukan notaris
c. Data perubahan, dan
d. Keterangan perubahan.
2. Setelah  memenuhi  ketentuan  permohonan  perubahan  tersebut,  Pemohon  akan memperoleh bukti pendaftaran yang memuat :
a. Nomor pendaftaran
b. Tanggal pengisian aplikasi
c. Nama pemohon
d. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia
e. Jenis permohonan, dan
f. Biaya permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia
3. Setelah  pemohon  memperoleh  bukti  pendaftaran  tersebut,  pemohon  melakukan pembayaran perubahan sertifikat jaminan fidusia melalui bank. Pendaftaran perubahan sertifikat  jaminan  fidusia  dicatat  dalam  pangkalan  data  Kantor  Pendaftaran  Fidusia secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran tersebut.
4. Sertifikat perubahan jaminan fidusia dapat dicetak sendiri oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dicatat.
Berkaitan dengan diterbitkan peraturan-peraturan tersebut guna memberikan pelayanan yang  maksimal  dalam  pendaftaran  Akta  Jaminan  Fidusia,  maka  Direktorat  Jenderal Administrasi  Hukum  Umum  memberlakukan  pendaftaran  Akta  Jaminan  Fidusia  berbasis elektronik  (online)  tepatnya  pada  tanggal  5  Maret  2013.  Pendaftaran  jaminan  fidusia  online merupakan  terobosan  dari  pelayanan  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  untuk menjadi lebih baik bagi semua rakyat pelaku ekonomi di Indonesia ini.
Kenyamanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara online :
1. Pemohon tidak perlu ke Kantor Pendaftaran Fidusia
2. Pemohon tidak perlu mengambil dan mengisi formulir
3. Pemohon tidak menyerahkan data fisik terkait pendaftaran fidusia
4. Pemohon  dapat  mengakses  dari  mana  saja  dengan  membuka  website  pendaftaran jaminan fidusia
5. Menghemat pengeluaran Anggaran Negara karena tidak memerlukan biaya pencetakan sertifikat
6. Menjamin pelayanan yang aman, cepat, nyaman, bersih dan bebas pungli.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
Akibat  hukum  dari  perjanjian  jaminan  fidusia  yang  tidak  terdaftarkan  dalam  sistem online adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter  kebendaan  seperti droit  de  suite dan  hak  preferensinya  tidak  melekat  pada  kreditur pemberi  jaminan  fidusia.  UU  Jaminan  Fidusia  mensyaratkan  bahwa  benda  yang  dibebani jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan,  manfaat  yang  didapat  dengan  adanya  pendaftaran  Online mempunyai  hak  mendahului  ( preference )  Jaminan  yang  memiliki  hak  mendahului  artinya
Vol. 18 No. 3 Januari 2021
kreditor  sebagai  penerima  fidusia  memiliki  hak  yang  didahulukan  ( preference )  terhadap kreditor lainnya untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan dan hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut dalam hal debitur  wanprestasi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  dan  Pasal  28  UU  Jaminan  Fidusia. Mempunyai kekuatan eksekutori.

## Saran Tindak Lanjut
Terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yang telah diuraikan pada bab- bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran -saran sebagai berikut:
1. Saat ini undang-undang yang mengatur tentang fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang tersebut dibuat sudah lama, sehingga  diperlukan  adanya  penambahan-penambahan  atau  perubahan-perubahan terhadap aturan jaminan fidusia dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat saat ini.
2. Untuk mewujudkan kepastian hukum dan memenuhi asas publisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia, hendaknya para pihak segera melakukan pendaftaran benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Terhadap pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan  Rakyat  sebagai  anggota  legislatif  dapat  merubah  atau  menambahkan tentang akibat jaminan fidusia yang tidak terdafta

## DAFTAR PUSTAKA
Harold J.  Berman.  (1997). Law and Revolution,  The Formation of  Western Legal  Tradition. Harvard  University  Press,  Ninth  Printing,  Harvard  University  Pree,  Cambridge, Massachusetts.
Mahmud, Peter Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Preneda Media.
Mertokusumo,  Sudikno.  (2014). Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar. Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka.
Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Universitas  Udayana.  (2013).  Buku  Pedoman Pendidikan.
Rifai, Ahmad. (2010). Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif  Hukum Progresif) . Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UII Press.
Tanuwidjaja,  Henny.  (2012). Pranata  Hukum  Jaminan  Utang  &  Sejarah  Lembaga  Hukum Notariat. Bandung: Refika Aditama.
Tan, Kamelo. (2006). Hukum jaminan Fidusia Suatu kebutuhan yang Didambakan. Bandung: Alumni.
Usman, Rachmadi. (2009). Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.