## HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL:

## (PERDEBATAN DUA KUTUB ANTARA HUKUM SEBAGAI SOCIAL CONTROL DAN HUKUM SEBAGAI SOCIAL ENGINNERING )

## Ridwan
Mahasiswa PDIH Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Abstract
T his article is the conceptual studies to discuss the determina factor in legal relationships and social changes and the debate between the two poles of those who see the law as a social control / rule and those who see the law as Social Enginnering / reality. The results of the discussion concluded that in general the law changed because of the changing other elements in life, especially, increasing population, discovery technologies, the development of science, revormasi, revolutions, and wars, but it does not mean that the law is always in a position dependent, because there are many positive outcomes that can be proved how the law later became a pioneer changes in other sectors, either through legislation or through a court decision. The use of law as a means of social change itself spawned a long GHEDWHWKLVLVGXHWRGLৼHUHQWSHUVSHFWLYHVLQGH¿QLQJWKHOHJDOIXQFWLRQWKLVGHEDWHRFFXUV mainly among those who see seagai law vs. rule of law as a reality. The use of law as a social enginnering itself can be taken through legislation and court rulings.

## Keywords: legal debate, social control, social engineering

## Abstrak
A rtikel  ini  merupakan  kajian  konseptual  untuk  membahas  faktor  determina  dalam hubungan  hukum  dan  perubahan  social  dan  perdebatan  dua  kutub  antara  mereka yang melihat hukum sebagai social control/kaidah dan mereka yang melihat hukum Sebagai  Social  Enginnering/kenyataan. Hasil  dari  pembahasan  didapat kesimpulan  bahwa secara  umum  hukum  berubah  karena  berubahnya  elemen-elemen  lain  dalam  kehidupan, terutama, bertambahnya penduduk, penemuan tehnologi, perkembangan ilmu pengetahuan, revormasi,  revolusi,  dan  juga  peperangan,  namun  demikian  bukan  berarti  hukum  selalu berada pada posisi dependent, sebab banyak juga hasil-hasil positif yang bisa di buktikan bagaimana kemudian hukum menjadi pelopor terjadinya perubahan sector lain, baik lewat peraturan  perundang-undangan  maupun  lewat  putusan  pengadilan.  Penggunaan  hukum sebagai sarana perubahan sosial itu sendiri melahirkan perdebatan panjang, ini terjadi akibat berbedanya cara pandang dalam memaknai fungsi hukum, perdebatan ini terjadi terutama antara mereka yang melihat hukum seagai kaidah vs hukum sebagai kenyataan. Penggunaan hukum  sebagai  social  enginnering  itu  sendiri  dapat  ditempuh  lewat  peraturan  perundang- undangan dan juga putusan pengadilan.

## Kata Kunci: Perdebatan hukum, kontrol sosial, rekayasa sosial

## Pendahuluan
Pada dewasa ini tidak ada satu manusia atau komunitas masyarakat yang tidak berubah, baik  masyarakat  modern,  maupun  terbelakang  akan  selalu  mengalami  perubahan,  hanya
skalanya saja yang berbeda, ada yang lamban mecolok, dan tersendat-sendat, 1 Soejono Seokanto menyatakan hampir sebagian besar analisa sosiologis menyimpulkan, bahwa perubahan memang diperlukan, oleh karena sifat hakekat dari perilaku-perilaku sosial. Perubahan itu terjadi karena ada interaksi, interaksi terjadi karena adanya gerak serta tujuan dari ikatan sosial. Di samping itu perubahan diperluka, oleh karena masyarakat harus berkembang dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau modern. Dengan demikian maka perubahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu primernya (materiil dan spirituilnya). (V. Ferkiss : 1974). 2 Dalam proses perubahan ada yang diharapakan dan ada pula yang tidak diharapkan, Pada dewasa  ini  proses  perubahan-perubahan  sosial  yang  tejadi,  dapat  diketahui  karena  adanya kecenderungan-kecenderungan  tertentu,  antara  lain: pertama, Tidak  ada  masyarakat  yang stagnant (A.M.M. Hoogvelt: 1976), kedua, Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga social tertentu, cenderung untuk diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial  lainnya.  (W.  Moore;  1963); Ketiga, Perubahan-perubahan  sosial  yang  cepat,  biasanya meng-akibatkan terjadinya disorganisasi yang sementara sifatnya didalam proses penyesuaian diri; keempat, Perubahan-perubahan  sukar  untuk  dapat  diisolasikan  pada  bidang  kebendaan atau bidang spirituil saja, (A. Inkeles : 1966); kelima, Hasil-hasil positif dan perubahan yang direncanakan  pada  umumnya  tergantung      pada  sinkronisasi  antara  fektivitas  menanamkan unsur-unsur yang baru, kekuatan-kekuatan menentang dari masyarakat dan kecepatan menanam unsur-unsur yang baru (Selo Soemardjan: 1965). 3
Dalam masyarakat yang sedang mengalami peralihan dari terbelakang ke proses modernisasi seperti Indonesia banyak mengalami perubahan-pembaruan, bahkan tidak jarang terjadi terjadi pergeseran, baik pada tingkatan structural, dan organisasi masyarakat (transformasi struktural), juga  menyangkut  norma  dan  nilai  (tranformasi  kultural). 4 Pada  umumnya  perubahan  sosial terjadi disebabkan oleh bertambahnya penduduk, penemuan teknologi dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan.
Dalam sejarah peradaban manusia, perubahan-perubahan yang terjadi di bidang ekonomi, sosial,  politik,  kekuasan  dan  hukum  merupakan  satu  rangkaian  yang  berjalan  berbarengan, hukum diperlukan untuk memastikan kelancaran jalannya berbagai elemen lain, di bidang politik misalnya  hukum  di  perlukan  agar  kekuasan  tidak  terjadi  kesewenangan,  di  bidang  ekonomi didayagunakan menjaga kepaatian. Dewasa ini timbul perdebatan tentang cara memfungsikan hukum di tengah perubahan sosial tersebut, apapakah hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi atau hukum harus di fungsikan sebagai pemadu perubahan sosial sebagaimana yang di ungkap di atas.
Kalau dicemati secara cermat, sebelum memasuki era modern, hukum disibukkan dengan pencarian  serta  sekaligus  di  manfaatkan  untuk  sekedar  mengatur  ketertiban,  dan  menjamin keadilan ditengah masyarakat. Lepas dari hukum, terutama di era modern mulai di perdayakan untuk didayagunkan bagi kepentingan pembangunaan, karena sifatnya yang memaksa sangat efektif untuk memuluskan agenda-aganda tersebut.
Dalam perjalannya juga ternyata hukum semakin menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat suprarasional  sehingga  kemudian  tidak  salah  Lawrence  M.Friendman  menyatakan  di  eropa sedikit  sekali  orang  percaya  hukum  itu  datang  dari  Tuhan, melalui  wahyu  dan  ilham, mereka mengaggap hukum harus bersumber dari mereka sendiri, 5 pandangan inilah yang disebut sebagi PD]KDESRVLWL¿VPHPD]KDESRVLWLYLVPLQL\DQJPHQMDGLKDELWDWNXDWSHPEHUGD\DDQKXNXP sebagai alat perubahan sisal. Frtijof Capra menyebut mazhab positivisme yang pengaruhi oleh SDUDGLJP &DUWHVLDQQRZWRQLDQ EHUNRQVWULEXVL VLJQL¿NDQ DWDV PDVDODKPDVDODK \DQJ SHOLW GL pecahkan era kini. 6
1 Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, M.A, Teori Hukum Dan Aplikasinya, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 42.
2 Soekanto, Soerjono, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial , Bandung: Alumni, 1981,  hlm. 20.
3 Soekanto, Soerjono, 1981, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial , Bandung: Alumni, 2-3.
4 Praja, Juhaya S, Teori Hukum Dan Aplikasinya , Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 43.
5 Lawrence M.Friendman, Sistem  Hukum: Perspektif   Ilmu  Sosial , Bandung: Nusa Media, 2009.
6 Frijof capra titik balik peradaban: sains masyarakat dan kebudayaan, Yogyakarta: bentang pustaka, 2004, fritjof capra, jarring-jaring kehidupan, visi baru epistomologi dan kehiudpan, Yogyakarta: fajar pustaka baru, 2001.
Selaras  dengan  pross  perubahan  sosial  tersebut,  terbentuk  pula  sistem  ketata  negaraan yang lebih mapan, dengan munculnya konsep Negara hukum, Negara konstitusional, dengan berbagai doktrin dan ajarannya.
Di bidang ekonomi Era modernism di tandai dengan munculnya industrialisasi, kapitalisasi. Kapitaslime tidak akan bisa berkembang tanpa adanya satu kepastian atau jamanian kepastian hukum, untuk itu hadirnya hukum yang dapat memberikan kepastian merupakan prasyarat bagi habitat perkembangan kapitalisme.
Akibat dari industrialisasi dan bertambahnya penduduk di satu sisi mendorong terjadinya kesenjangan-kesenjangan sosial, berubahnya tingkah laku, persepsi dan dll, karena era modern yang  ditandai  dengan  arus  industrialisasi,  modernisasi  dan  akhirnya  pada  jaman  globalisasi itu,  pembanguna  pada  sector  tertentu  mempengaruhi  sector  sosial  lainya,  terutama  sekali pembangunan pada sektor ekonomi, bertambahnya penduduk dll, maka dari itu hukum juga tidak  bisa  lagi  menghidarkan  diri  dari  efek  pembangunan  tersebut,  maka  tepat  apa  yang dikatakan Friedman bahwa hukum adalah entitas yang paling rentan dan sangat cepat terkena perubahan sosial.
Karenanya  pada  dewasa  ini,  pembicaraan  mengenai  hubungan  hukum  dan  perubahan sosial,  terus  mendapat  tempat  di  dunia  akademik  dan  juga  praktik  kehidupan  sosial,  politik dan kekuasaan, perdebatan sejauhmana kemampuan hukum untuk melakukan atau mendorong terjadinya  perubahan  sosial  pada  sektor-sektor  kehidupan  sosial  dan  juga  kapan  seharusnya hukum  untuk  berubah  ketika  terjadi  perubahan  pada  sektor  lain  menjadi  tema  pembicaraan dalam tulisan ini.

## Rumusan Masalah
Karena begitu luasnya cakupan pembahasan mengenai hubungan hukum dan perubahan sosial,  terutama  sekali  pertanyaan-pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  sejauh  mana  bidang- bidang lain dapat dirubah oleh hukum dan sampai sejauh mana bidang-bidang lainnya dapat merubah hukum. Karena itu  dalam tulisan, ini akan di focuskan pada dua hal, pertama apa yang menajdi faktor determina dalam hubungan hukum dan perubahan sosial, kedua perdebatan dua kutub antara mereka yang melihat hukum sebagai social control/ kaidah dan mereka yang melihat hukum Sebagai Social Enginnering /kenyataan.

## Pembahasan
1.  Hukum dan Perubahan Sosial: Telaah Faktor Determinan
Perubahan-perubahan  di  dalam  masyarakat  dapat  mengenai  sistem  nilai-nilai,  norma- QRUPDSRODSRODSHULODNXRUJDQLVDVLVXVXQDQOHPEDJDOHPEDJDVRVLDOVWUDWL¿NDVLNHNXDVDDQ interaksi  sosial,  dan  lain  Sebagainya.  Oleh  karena  luasnya  bidang  dimana  mungkin  terjadi perubahan-perubahan tersebut, maka bila seseorang hendak membuat uraian tentang perubahan- perubahan  masyarakat,  terlebih  dahulu  harus  dibuat  ruang  lingkup  yang  tegas  mengenai hal  yang  dimaksudkan  olehnya.  Untuk  memberikan  batas  tersebut,  maka  perlu  diketahui, bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai- nilai,  sikap-sikap  dan  pola-pola  perilaku  diantara  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat (Selo  Soemardjan:  1962).  Jelaslah  bahwa  perubahan-perubahan  tersebut  akan  menyebabkan terjadinya  masalah-masalah,  yakni  (S.N.  Eisenstadt (ed), 1968): Pertama Pada taraf pribadi atau individu, maka timbul masalah bagaimana mengamankan identitasnya sebagai manusia, sebagai warga masyarakat, dan sebagai penganut tradisi kebudayaan tertentu. Kedua Pada taraf strukturil timbul masalah bagaimana mengorganisasikan pola peranan dan kelompok-kelompok yang baru. Ketiga Pada taraf kebudayaan timbul masalah, bagaimana membentuk tradisi baru, yang akan dapat menjadi pedoman bagi warga masyarakat, di dalam masa transisi.
Masyarakat  senantiasa  mengalami  perubahan.  Perbedaan  perubahan  yang  satu  dengan yang lain ditentukan pada sifat atau tingkat perubahan itu sendiri, begitu juga halnya dengan perubahan hukum. Perubahan hukum terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung, yaitu: (1) keadaan baru yang timbul dan (2) kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Menurut Sinzheimer: “Syarat-syarat bagi terjadinya perubahan  pada  hukum  itu  baru  ada,  manakala  dengan  terjadinya  perubahan-perubahan (timbulnya  hal-hal  yang  baru)  itu  timbul  emosi-emosi  pada  pihak-pihak  yang  terkena,  yang dengan  demikian  akan  mengadakan  langkah-langkah  menghadapi  keadaan  itu  serta  menuju kepada  bentuk-bentuk  kehidupan  yang  baru.” 7 Selain  itu,  Arnold  M.  Rose  mengemukakan adanya  tiga  teori  umum  perihal  perubahan-perubahan  sosial,  yang  kemudian  dihubungkan dengan  hukum,  yaitu:  (1)  kumulasi  yang  progresif  daripada  penemuan-penemuan  di  bidang WHNQRORJLNRQWDNDWDXNRQÀLNDQWDUDNHEXGD\DDQGDQJHUDNDQVRVLDO social movement ). 18 Menurut ketiga teori tersebut, maka hukum lebih merupakan akibat daripada faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial.
Apabila ditelaah perihal apa yang menjadi sebab terjadinya suatu perubahan, maka pada umumnya dapat dikatakan bahwa unsur yang dirubah biasanya merupakan unsur yang tidak memuaskan lagi bagi masyarakat. Ada pun sebabnya masyarakat merasa tidak puas lagi terhadap suatu  unsur  tertentu  adalah  mungkin  karena  ada  unsur  baru  yang  lebih  memuaskan  sebagai pengganti  unsure  yang  lama.  Mungkin  juga  terjadi  bahwa  perubahan  diadakan  oleh  karena harus ada penyesuaian terhadap unsur-unsur lain yang telah mengalami perubahan-perubahan terlebih dahulu.
Pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber  pada  masya rakat  itu  sendiri  dan  ada  yang  letaknya  di  luar  masya rakat  lain  atau dari  alam  sekelilingnya.  Sebab-sebab  yang  bersumber  pada  masyarakat  itu  sendiri  adalah antara lain, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan- pertentangan dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat pula bersumber pada sebab- sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan seterusnya.
6HQDGDGHQJDQ0DU[:HEHUGDQ'XUNKHLP$UQROG05RVHPHQJHPXNDNDQWHRULXPXP tentang  perubahan  sosial  hubungannya  dengan  perubahan  hukum.  Menurutnya,  perubahan hukum  itu  akan  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor ; pertama ,  adanya  komulasi  progresif  dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua , DGDQ\DNRQWDNDWDXNRQÀLNDQWDUNHKLGXSDQ masyarakat; dan ketiga , adanya gerakan sosial (social movement). Menurut teori-teori di atas, jelaslah  bahwa  perubahan  hukum  lebih  merupakan  akibat  dari  pada  faktor-faktor  penyebab terjadinya perubahan sosial. 8
Di samping hal-hal tersebut di atas, maka perlu juga disinggung faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi jalannya atau berlangsungnya perubahan sosial, yaitu faktor yang mendorong atau  menunjang  dan  yang  menghambat.  Diantara  faktor-faktor  yang  mendorong  dapatlah disebutkan kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap SHULODNX\DQJPHQ\LPSDQJVWUDWL¿NDVL\DQJWHUEXNDSHQGXGXN\DQJKHWHURJHQGDQNHWLGDN puasan  terhadap  bidang-bidang  kehidupan  tertentu.  Daya  pendorong  faktor-faktor  tersebut dapat berkurang karena adanya faktor-faktor yang menghambat, seperti kurangnya atau tidak ada hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang terlalu tradisionalistis, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang baru, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan mungkin juga adat istiadat yang melembaga dengan kuat. 9
3HPEDQJXQDQ+XNXP'DQ.RQÀLN8QGDQJ8QGDQJ%LGDQJ6HNWRUDO6DWMLSWR5DKDUGMR Hukum dan Masyarakat . Ang- kasa Bandung, Bandung, 1986, hlm. 101.
8 isu-isu dan masalah perubahan sosial, www.upi.edu.
9 B. Bettelheim & M. Janowtz : 1964.
Selaras  dengan  itu  Prof  Tjip  menyatakan,  faktor-faktor  terjadinya  perubahan  sosial  itu DGDODKPDVDODKNHSHQGXGXNDQKDELWDW¿VLNWHNQRORJLGDVQVWUXNWXUVWUXNWXUPDV\DUDNDWVHUWD kebudayaan. 10 Posisi  hukum  dalam  hal  ini  bisa  menjadi  pendorong,  sekaligus  penghambat terjadinya perubahan sosial.
Faktor  eksternal  dalam  hal  ini  faktor  global  sering  kali  menjadi  penyebab  terjadinya perubahan.  Globalisasi  dalam  bentuk  pola  perdagangan,  komunikasi,  dan  pembangunan merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan hukum.  Dalam keadaan seperti itu, nilai-nilai dan rentetan efek bawaan global tersebut tidak bisa di isolasi apalagi di hindari, maka tidak  jarang  kemudian  muncul  resistensi  atas  nilai-nila  global  tersebut,  resistensi  ini  dalam kajian perbandingan hukum di akibatkan oleh ketidak padanan antara hukum dan masyarakat yang  menjadi  adresat  ilmu  hukum  itu  ( mismatch between law and society). Lalu  kemudian PHODKLUNDQEDQ\DNNRQVHSNRQVHSPXODLGDULKDUPRQLVDVLNRQYHUJHQVLGLYHUJHQVLXQL¿NDVL standarisasi, dan campuran ( mixing ). 11

## 2.  Perdebatan Dua Kutub Tentang Perubahan Hukum  dan perubahan masyarakat
Sudikno Mertokusumo (1991: 5) dalam Ahmad Ali mendukung pandangan van Gerver dan Eijten dalam theorie en prektijk van de rechtvinding. Ia menyatakan, dalam penemuan hukum di kenal dua padangan yang saling berseberangan, yaitu aliran progresif vs aliran konservatif, aliran progresif menginginkan hukum dan peradilan harus menjadi alat untuk mencapai perubahan sosial,  sedangkan  aliran  konservatif  berpandangan  sebaliknya,  bahwa  hukum  hanyalah  alat mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain. 12 Ada yang melihat hukum sebagai kaidah, dan ada yang melihat hukum sebagai kenyataan, dalam perspektif hukum sebagai kenyataan ini melihat hukum bukan sebagai wilayah yang otonom, karena hukum dalam kenyataan tidak pernah terlepas dari masalah sosial, budaya, ekonomi, agama, dan politikHukum sesungguhnya merupakan sarana pengintegrasi, oleh karenanya, maka hukum akan dijabarkan kedalam dua fungsi pokok yang sekaligus mewaki mazhab dan konsep hukum itu sendiri, yaitu; pertama fungsi hukum sebagai sarana control sosial ( social oreder ), dan kedua fungsi hukum sebagai sarana  perubahan  sosial  ( social enginnering ).  Dalam  kaitannya  dengan  perubahan  sosial, fungsi hukum yang pertama akan selalu melakukan penyesuai diri dengan perubahan yang ada, sementara fungsi hukum yang kedua akan menjadi pelopor perubahn sosial. 13
Aspek bekerjanya hukum, dalam perspektif sebagai fungsi control bersifat statis, ia hanya sekedar memecahkan persoaalan yang dihadapkan kepadanya secara konkret, yaitu mengatur hubungan sosial yang ada, denagn kata lain fungsi hukum dalam hal ini mempertahankan pola yang  sudah  ada.  Sebaliknya  fungsi  hukum  sebagai  SE  di  orientasikan  tidak  tidak  ditujukan kepada pemecahan maslah yang ada, melainkan berkeinginann untuk menimbulkan perubahan- perubahan  dalam  tingkah  laku  anggota-anggota  masyarakat. 14 Berikut  akan  dipaparkan perbedaan  dua  cara  pandang  tentang  memfungsikan  hukum,  dan  kapan  seharusnya  hukum berubah:

## a.  Pandangan Hukum Sebagai Kaidah ( Social Contol )
Bagi  mereka  yang  melihat  hukum  sebagai  kaidah,  yang  di  fungsikan  sebagai  alat control sosial, hukum tidak perlu berubah dari sebelum terjadinya perubahan pada elemen lain,  hukum  cukup  menyesuaikan  diri  dnegan  perubahan  sector  lain.  Hugo  Sinzheimer (1935:  86)  yang  menyatakan,  perubahan  hukum  baru  dirasakan  perlu  dimulai  sejak
10 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Hukum Dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengala- man Di Idnonesia, Yogyakarta: Genta  Publishing, Cet. III 2009, hlm. 40.
11 Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H, Reoformasi Hukum Nasional: Problem dan Prospeknya , dalam Prof. Dr. Satya Ariananto, S.H., M.H., dan Ninuk Triyanti, S.H., M.H, Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi , Jakarta: Rajawa- li Press, 2011, hlm. 64-65.
12 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 158.
13 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., op.cit. , hlm. 56-57.
adanya kesenjangan antara keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Karena menurutnya bagimanapun, kaidah hukum  tidak  mungkin  hukum  lepas  dari  hal-hal  yang  diaturnya,  ketika  hal-hal  yang  di aturnya telah berubah sedemikian rupa, maka hukum di tuntut untuk menyesuaikan diri agar tetap efektif dalam pengaturannya. 15
Untuk  itu  La  Piere  (1965:  65)  menyatakan,  faktor  yang  menggerakkan  perubahan itu    sebenarnya  bukan  hukum,  melainkan  faktor  bertambahnya  penduduk,  perubahan nilai, idiologi, serta tehnologi canggih. Jika suatu saat memang terjadi perubahan dalam masyarakat  sesuai  dengan  yang  kehendaki  oleh  hukum,  maka  hukum  tetap  saja  bukan faktornya,  hukum  hanya  di  lihat  sebagai  akibat  perubahan  saja.  Jika  muncul  baru, sebenarnya  yang  demikian  itu  akibat  dari  keadaaan  masyarakat  yang  memang  telah berubah sebelumnya, sehingga hukum hanya sekedar mengukuhkan apa yang sebenarnya memang telah berubah. 16
Untuk itu Lev dan Renner, menyatakan perubahan hukum itu tidak selalu menyangkut perubahan peraturan, karena perubahan itu sesungguhnya telah terjadi sekalipun tanpa ada perubahan peraturan hukumnya. 17
Khusus mengenai kaidah-kaidah sosial yang dapat mengalami perubahan menueurt Grossman dan Grossmal (1971:5), terdapat tiga jenis perubahan, pertama perubahan pada kaidah-kaidah individu , perubahan ini meliputi tingkah laku individu, tetapi belum dapat disebut  sebagai  perubahan  kaidah  tingkah  laku, kedua perubahan pada kaidah-kaidah kelompok ,  hal  ini  terjadi  pada  perubahan  yang  berlangsung  dalam  satuan-satuan  yang tergolong subsistem politik, ketiga perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat, merupakan perubahan yang paling fundamental sifatnya karena meliputi perubahan-perubahan nialai atau kaidah dasar sutu masyarakat. 18
Cirri yang menandai adanya kesenjangan antara hukum dan peristiwa yang seharusnya yang di aturnya adalah Menurut Dor (1959: 90) sebagaimana di kutip almarhum Ahmad Ali  “ditandai  dengan  tingkah  laku  masyarakat  yang  tidak  lagi  merasakan  kewajiban- kewajiban yang di tuntut oleh hukum, sebagai suatu yang harus dijalankan.” 19 Sementara pandangan  terhadap  perubahan  itu  sendiri  sangat  sangat  beragam,  diantara Pandangan Daniel  S.  Lev  tentang  perubahana  hukum  (1971:2-7),  ia  memulai  pembahasan  tentang pemaknaan  terhadap  hukum,  ia  menyatakan  hukum  itu  bukanlah  UU  semata.  Atau hukum yang tertulis semata, sebab itu akan menyemuitkan makna hukum itu sendiri, lev menyatakan hukum yang mengalami perubahan adalah hukum yang di praktekkan oleh para jakasa, polisi, hakim, pengacara sehari-hari, oleh karenanya menurut lev, jika tingkah laku mereka berubah, berarti hukum telah berubah, walau UU-nya sendiri belum berubah. Teori Sinzheimer (1935: 92-106) perubahan hukum  dalam bentuk pemberian isi secara konkrit terhadap kaidah hukum yang abstrak.
Karl  Renner  (1969:  33-45)  menyatakan  yang  menyebabkan  berubahnya  hukum merunut ia, adalah karena konsep kepemilikan, ia mencontohkan hubungan majikan dengan buruh pada masyarakat pra kapitalisme dan era kapitaliseme. Teori perubahan hukum dari Thomas  C.  Dienes  (1979:  640).  Ia  menyatakan  perubahan  hukum  secara  formal  akan menyebabkan  terlibatnya  badan-badan  yang  menggerakkan  perubahan  itu,  badan-badan itu  ialah  legislative  dan  peradilan. 20 Grat  mengajukan  pertanyaan,  kapan  saatnya  untuk melakukan  perubahan  hukum  dalam  rangka  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  yang terjadi dalam masyarakat ? grad menjawab, tidak mudah untuk untuk mentapkan kapan
15 Ahmad Ali, op.cit., hlm. 193.
16 Ibid., hlm. 157. 17 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, op.cit., hlm. 61.
18 Ahmad Ali, op.cit., hlm. 194. 19 Ibid.
20 Ibid., hlm. 154.
saatnya bagi hukum untuk mengatur. Kesulitan ini disebabkan oleh berbedanya kepentingan dalam  suatu  masyarakat,  bisa  saja  bagi  komunitas  lain  saatnya  hukum  berubah,  namun bagi komunitas yang lainnya lag belum saaatnya. 21 Lawrence M. Friedman menyatakan, Perubahan itu terjadi pada tiga unsur yang terkandung dalam hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultut hukum.
b.  Hukum Sebagai Kenyataan ( a tool of social engineering )
Bila pada poin satu mereka melihat hukum sebagai kaidah yang difungsikan sebagai alat kotrol social ( social kontrol ), maka pada poin dua melihat hukum sebagai kenyataan ( social enginnering ).
Adalah Rorcoe pound seorang hakim agung Amerika Serikat, yang pertama kali galau melihat ketakberdayaan hukum ditengah perubahan sosial, yang melontarkan gagasan law is a tol social enginnering , dalam tulisannya scope and puspose of sociological jurisprudence. Cara pikir pound sendiri di pengaruhi oleh mazhab sociological juresprudenc dan legal realism.
Dalam perspektif hukum sebagai kenyataan ini melihat hukum bukan sebagai wilayah yang otonom, karena hukum dalam kenyataan tidak pernah terlepas dari masalah sosial, budaya,  ekonomi,  agama,  dan  politik.  Mengutip  Satjipto  Rahardjo  yang  menyatakan, hukum tidak lagi bisa dilihat sebagai wilayah yang independen, ia harus diakaitkan dan dipahami  secara  fungsional  dan  senantiasa  berada  dalam  kaitan  interdependen  dengan bidang-bidang lainnya dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari perubahan yang terjadi sebagai akibat modernisasi dan industrialisasi  di akhir abad ke 20 dan menjelang abad ke 21, yang kemudian menimbulkan terjadinya perubahan hukum . 22
Satjipto Rahardjo menyatakan, di era kekinian hukum tidak lagi bisa dilihat sebagai satu-satunya alternative dalam pengaturan masyarakat. Disadari atau tidak, di indonesia sejak jaman kemerdekaan, sebetulnya telah terjadi suatu kompetisi terbuka antara keinginan untuk mempertahankan tatanan hukum dengan usaha melakukan pentaaan kembali politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 23
Berkaitan dengan hal itu, Trubek  mengemukakan, karena hukum terlibat dan saling terkait dengan faktor lain, maka hukum melibatkan dirinya dalam pertanyaaan-pertanyaaan fundamental tentang apakah sebenarnya fungsi sosial, politik, dan ekonomi dari tatanan hukum itu. 24
Pada akhirnya Satjipto Rahardjo menyatakan “dunia hukum yang semula esoteric dan mengklaim sebagai wilyah yang otonom tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi,” karena itu  menurut Ahmad Ali,  ada  dua  faktor  yang  menimbulkan  situasi  demikian. Pertama Ketidak  mampuan  sistem  hukum  yang  ada  untuk  menjadi  sarana  masyarakat  Indonesia masa kini. Ketidak mampuan ini berhubungan erat dengan perubahan sosial politik yang terjadi  sebagaimana  diuraikan  sebelumnya.  Dihadapkan  pada  perubahan-perubahan demikian, maka hukum kehilangan cengkramannya terhadap masyarakat. Sistem hukum telah mengalamai suatu kekurangan ( shortage ). Kedua Keinginanan untuk  membentuk suatu kehidupan dan tata kehidupan baru di Indonesia sebagaimana yang di cantumkan dalam  repelita,  sekarang  kita  sedang  berada  ditengah-tengah  proses  transformasi  untuk menjadi  suatu  masyarakat  industry  modern.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  hukum  di tuntut untuk turut serta membangun tatanan dalam masyarakat baru yang di cita-citakan.
Dalam  memuluskan,  agenda  hukum  sebagai  sarana  perubahan  sosial,  Prof.  Tjip PHQ\DWDNDQODQJNDK\DQJGLDPELOKDUXVEHUVLIDWVLVWHPDWLVDUWLQ\DPXODLGDULLGHQWL¿NDVL problem,  sampai  pada  jalan  pemecahahanya  yaitu: pertama mengal  problem, kedua 21 Ibid., hlm. 152. 22 Ahmad Ali, op.cit., hlm. 45.
23 Ibid.
24 Trubek, 1971: 1, Ibid ., hlm. 46.
memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu, ketiga membuat hipotesis-hipotesis dan  memilih  mana  yang  paling  layak  bisa  dilakukan, keempat ,  mengikuti  jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya. 25 Wajar kemudian Mochtar Kusumaatmaja, mengungkapkan dalam usaha menggunakan hukum sebagai sarana sosial haruslah hati- hati,  agar  tidak  timbul  kerugian  bagai  masyarakat.  Karean  disebabakan  eratnya  kaitan masalah hukum dengan persoalan, antropologi, segi-segi sosiologi dan kebudayaan. 26 Dalam  pikiran  mereka  yang  menginginkan  hukum  harus  berada  di  depan,  dalam pembangunan  sosial-ekonomi  itu  membawa  perubahan-perubahan,  seharusnya  hukum ikut berperan, sehinggga perubahan itu dapat di control agar berlangsung tertib dan teratur. Dala hal ini hukum tidak lagi berdiri di belakang fakta (het recht hinkt achter de feiten aan) tetapi justru sebaliknya. 27 Pikiran Muhtar mendapat kritikan dari Prof. Dr. Soetandyo yang menyatakan,  pikiran  Muhtar  tidak  terlampau  istimewa,  sebab  sebelumnya  beliau  sudah pernah melontarkan sebuah tulisan, tentang some notes on the socio-legal research and training in Indonesia iniversities Isingapura:  RIHED,  1978),  dengan  meminjam  istilah Raimond  Kenedy  soetandyo  menyatakan,  dengan  melontarkan  hukum  sebagai  saran perubahan  sosial  merupakan  kebijakan anti-acculturation yang  tidak  mendatangkan kemajua  apa,  apa  sedangkan  introduduksi  hukum  barat  dengan  tujuan  yang  terbatapun kenyataannya  hanya  berdampak  kecil  untuk  proses  modernisasi  secara  keseluruhan. 28 Sebagaimana di ketahui pikiran Pound tentang hukum sebagai alat perubahan sosial, di introduksi oleh Mochtar Kusumaatmaja menjadi hukum sebagai sarana perubahan sosial, dan  gagasan  itu  dipraktekkan  Indonesia  terutama  mulai  era  orde  baru  berkuasa  bahkan KLQJJDNLQLOHZDWNRQVHSSROLWLNKXNXPNRGL¿NDVLGDQXQLYLNDVL
Kendati ada  yang  mengkritisi konsep  penggunaan hukum  sebagai saran  perubahan sosial, namun perlu dicatat bahwa kontribusinya juga sangat banyak, misalnya di bidang lalu lintas, yang merubah kesadaran masyarakat indoensia menjadi lebih disiplin.
Keberhasilan penggunaaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dikondisikan oleh banyak  faktor.  Salah  satunya  adalah  informasi  mengenai  legislasi  dan  putusan.  Ketika transmisi informasi tidak tidak mencukupi mengenai ikhwal yang diatur, hukum tidak akan memprosuksi  hasil  yang  diharapakan.  Penolakan  hukum  tidak  dapat  dianggap  sebagai pemakluman terhadap kepatuhan, tetapi penolakan tertentu membatasi kefektifan hukum. 29
Heterogenitas  struktur,  tradisi  hukum,  tingkat  pendidikan  dan  kesejahteraan  adalah beberapa permasalahan yang menghambat pembangunan hukum di Negara berkembang, dilihat dari pendekatan sistem, permasalahan ini dapat dikompakkan atas delapan masalah utama,  yaitu  berkaitan  dengan  masyarakat  hukum,  budaya  hukum,  nilai-nilai  hukum, pendidikan hukum, pendididkan hukum, pembangunan hukum, penyelenggaraan hukum dan pengawasan hukum atas penyelenggaraan itu. 30
25 Prof Tjip dalam Prof Dr. Darji Darmiharjo dan Sidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, hlm. 197-198.
26 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 47, kami Berpendapat kekhawatiran Muhtar itu  sangat  beralasan  karena,  kondisi  Indonesia  ynag  sangat  plural  dan  telah  memiliki  nilai-nilai  dasar  dalam  hukum, sementara sebagaimana yang kita ketahui penggunaaan hukum sebagai sarana perubahan sosial merupakan dasar pe- mikiran-ide atau antisepsis dari p[ada hukum local, atau hukum adat, Menurut Muhammad Koesnoe nilai dasar dari tata hukum Indonesia adalah Antara lain: (1) Hukum adalah berwatak untuk melindungi bukan untuk memerintah begitu saj, (2) Hukum mewujudkan keadilan sosil bagi seluruh rakyat, (3) Hukum itu adlah dari rakyata dan mengantung sifat kerakyatan, (4) Hukum adalah pernytaan kesusilaan morlitas yang tertinggi, baik dalam peraturan maupun dalam pelak- sanaanya  sebagaimana  diajarkan  dalam  agama  dan  adat  rakyat  kita.  Muhammad  Koesnoe  (1987)  dalam  Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990 , Yogyakarta: Genta Publishing: 2010, hlm. 188.
27 Prof. Dr. Darji Darmodiharjo, S.H., Dr. Shidarta, S.H., M.Hum, Pokok-Pokok Filsafata Hukum: Apa Dan Bagaimana Hukum Di Indonesia , Jakarta: Gramedia, cet. Ke tujuh 2008, hlm. 198.
28 Ibid., hlm. 200.
29 Steven Vago, Law and Society , Fifth Edition, (New Jersey: Prentice Hall, 1997), hlm. 294 dalam Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H, Reoformasi Hukum Nasional: Problem dan Prospeknya , dalam Prof. Dr. Satya Ariananto, S.H., M.H., dan Ninuk Triyanti, S.H., M.H, Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi , Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 67.
30 Prof. Dr. H Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M dan I.B. Wyasa Putra, S.H. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju, Cet. III-2003, hlm. 187-189.
Soerjono  Soekanto  menyatakan berhasilnya  penggunaan  hukum  sebagai  sarana  untuk mengubah perikelakuan, sangat tergantung pada paling sedikit dua faktor, yaitu: pertama proses pelembagan, kedua bidang-bidang mana yang ingin dirubah, yaitu yang netral atau yang  bersifat  pribadi. Proses  pelembagaan  senantiasa  tergantung  pada  hubungan  antara paling sedikit 3 faktor, yaitu efektivitas menanam, kekuatan menentang dari masyarakat dan  kecepatan  menanam  (Selo  Soemardjan  1965:  26). 31 Tindakan    hukum    dikatakan ‘efektif’ketika  perilaku  bergerak  ke  arah  yang  di  kehendaki, ketika  subjek  patuh  atau menurut. 32
Dua cara Memfungsikan Hukum Sebagai A Tool Of Social Engineering, Muhammad Tolhah  Hasan  menyatakan,  langkah-langkah  pembaharuan  dan  perubahan  sosial  dapat dilancarkan  dengan  dua  cara,  yaitu pertama lewat  pembuatan  peraturan  perundang- undangan, kedua mendayagunakan  aspek-aspek  kepercayaan  atau  institusi  tradisional yang dianggap dapat menguntungkan. 33 Perubahan hukum secara formal, akan melibatkan dua  badan-badan  yang  terlibat  dalam  menggerakkan  perubahan  tersebut  yaitu  badan perundang-undangan dan peradilan. 34 Perlu dicatat bahwa Fungsi hukum sebagai control diberlakukan  pada  hukum  tradisonal,  lawannya  adalah  hukum  modern,  sebagai  habitat berlakukan  fungsi  hukum  ebaga social enginnering. 35 almarhum  Prof.  Dr. Ahmad  Ali menyatakan,  kita  sesungguhnya  tidak  perlu  berdebat  apakah  hukum  duluan  yang  harus berubah atau sebaliknya, masyarakat yang harus mengikuti perubahan hukum, namun di sadari tidak selamnya perubahan itu itu membutuhkan peraturan hukum lebih awal, karena ditengah perubahan drastic di awal abad ke-21 ini, kita akan terbawa pada pembicaraan IXWXURORJ\LWHUNHQDO\DNQL$OYLQWRৼHU Dalam bukunya “ future schock ”, ia memenguaraikan tentang kesementaraan yang bakal mewarnai kehidupan di abad ke-21. 36
Disadari Pada jaman modern ini, hukum tidak mungkin untuk statis, tapi hukum harus di  dayagunakan,  disesuaikan  dan  diselerasakan  dengan  perkembabangan  dan  kemajuan jaman.  Sebenarnya  walau  di  sadari  sepenuhnya  bahwa  habitat  tempat  bersemayamnya penggunaaan fungi hukum sebagai sarana perubahan sosial hanya mungkin terjadi di Negara- negara indusrial-kapitalis, dengan landasan Negara dan hukum modern. Namun demikian tidak berbarti hukum-hukum (hukum adat) di Negara-negara yang coraknya agraris atau masih berkembang tidak bisa di dayagunakan untuk mendorong atau menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial, yaitu melalui saluran putusan-putusan hakim yang berkualitas (y urisprudensi ), seklaigus dengan peraturan perundang-undangan.

## 3. Social Enginnering Dengan Peraturan Perundang-Undangan
Di indonesia Apa bila ditelusuri perubahan sosial Indonesia itu sendiri, Prof. Tjip menyatakan, perubahan  sosial  di  Indonesia  sudah  di  mulai  semenjak  ratusan  tahun  yang  lalu,  semenjak Belanda menganeksasi indonesdia, di bidang politik, ekonomi dan budaya, yang menyebabkan terjadinya kemunduran. Namun perubahan yang paling beesar dan fundamental dalam sejarah Indonesia  adalah  digesernya  kekuasaan-kekuasaan  yang  semuala  otonom  di  Indonesia  oleh Belanda. 37
Babakan  perubahan  sosial  di  Indonesia,  Prof  Tjip  menyebutnya  tiga  babakan,  babakan pertama Dimulai dari kolonialisais Belanda, kedua kemudian bergesernya pemegang hegemini dari Belanda ke Jepang di bidang hukum terjadi perombakan diantaranya adalah dihapusnya
31 Soerjono Soekanto, op.cit ., hlm. 64.
32 Lawrence M.Friendman, Sistem  Hukum: Perspektif   Ilmu  Sosial , Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 20.
33 Muhammad Tolhah Hasan, Islam Dalam Persepktif Socio Cultural , 2005, dalam Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, M.A, Teori Hukum Dan Aplikasinya , Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 42.
34 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Hukum Dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengala- man Di Idnonesia, Yogyakarta: Genta  Publishing, Cet. III 2009, hlm. 57.
35 ibid , hlm. 129.
36 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 162.
37 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., op.cit., hlm. 5.
dualisme dalam peradilan dan penggunaaan hakim tungga. Lalu babakan ketiga adalah terjadi dekolonialisasi yang ditandai dengan terjadinya proklamasi kemerdekaan. 38 Perubahan sosial yang  terecana,  sesungguhnya  baru  terjadi  sekitar  tahun  1967,  keadaan  ini  lebih  di  dukung suasana politik yang lebih tenang, perubahan itu di tungkan dalam GBHN yang dilaksanakan lewat Repelita, sejak saat itu perubahan sosial di Indonesia memasuki babak baru yang disebut dengan modernisais dan pembangunan. 39
Penggunaan peraturan perundang-undnagan sebagai sarana perubahan sosial, lewat GBHN dan Repelita cukup besar pengaruhnya dalam politik hukum Indonesia hingga saat ini, kendati demikian,  Muhtar  menyatakan,  Pengunaan  hukum  sebagai  sarana  rekayasa  harus  hati-hati, sebab  kesulitan  dalam  menggunakan  hukum  sebagai  alat  mengadakan  perubahan-perubahan kemyarakatan ialah, kita harus berhati-hati, agar tidak timgbul kerugian bagi masyarakat. Karena disebabakan eratnya kaitan masalah hukum dengan persoalan, antropologi, segi-segi sosiologi dan kebudayaan. 40 Contoh penggunaan UU sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial sesungguhnya  telah  lama  sudah  dilakukan  oleh  bangsa  indonesia  hal  ini  dapat  dilihat  dari Dokumen sebagai mana yang dikatakan Prof Tjip, UUD  pada hakekatnya merupakan naskah yang memuat rencana-rencana perubahan yang hendak dijalankan di indoensi. Gambaran yang lebih jelasnya dapat dilihat dari GBHN berserta Repelita. 41 Penggunaan GBHN dan Repelita atau sekitar tahun 1967 sekaligus merupakan Awal perubahan sisial yang terencana, keadaan ini lebih di dukung suasana politik yang lebih tenang. sejak saat itu perubahan sosial di Indonesia memasuki babak baru yang disebut dengan modernisasi dan pembangunan. 42
Walau dipercaya cukup efektif namun bukan berarti tidak meninggalkan jejak ketertinggal, hal  ini  dapat  lihat  dari  ketentuan  dalam  H.I.R  (hukum  acara  peninggalan  belanda)  tentang asas tidak ada keharusan untuk diwakili. Kemudian  Ketentuan  pasal  284  KUHP  mengenai pengacamana pidan bagai “ overspel ” (zina). Dalam konsespsi pasal ini orang yang melakukan hubungan badan atas suka sama suka dan keduanya berum berumah tangga, maka tidak disebut sebagia perbuatan pidana, hal ini bertentangan dnegan nilai-nilai moran dan ajaran agama yang di anut masyarakat Indonesia. 43
Contoh  konkrit  lain  yang  bisa  dipaparkan  bagamaimana  ketertinggalan  hukum  dalam perubahan  sosial  ialah,  dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia  adalah  ketentuan  larangtan penyebarluasan alat-alat pencegah kehamilan dalam KUHP menjadi pasal mati ( dead-letter ) yang tidak sesuai lagi dengan program keluarga berencana di indonesia sehingga tidak pernah diterapkan/digunakan lagi. 44

## 4. Social Enginnering Lewat Pengadilan
Seorang bengawan hukum Indonesia yang menulis disertasi tentang hukum dan perubahan sosial  menyatakan,  cara  yang  paling  efektif  untuk  melakukan  menyesuaikan  perkembangan hukum dengan perubahan sosial, adalah lewat pengadilan, ia relative lebih lancar, ketimbang lewat saluran lain. 45
Penggunana putusan sebagai alat rekayasa sosial, Rousco Pound pernah membahasnya, di indoensia Prof. Mochtar Kusmaatmaja lebih tegas lagi, menekankan penggunaan hukum maupun putusan hakim sebgai alat rekayasa sosial, dalam tulusannya tentang fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional. ia menyatakan, “pandangan kolot tentang hukum yang
38 Ibid. , hlm. 7-9. 39 Ibid. , hlm.,10.
40 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 47.
41 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, op.cit., hlm. 4. 42 Ibid., hlm.10. 43 Ibid., hlm. 155.
44 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 47.
45 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Hukum Dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengala- man Di Idnonesia, Yogyakarta: Genta  Publishing, Cet. III 2009, hlm. 59.
meinitberatkan  pada  fungsi  pemeliharaan  ketertiban  dalam  arti  statis  dan  menekankan  sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa dengan ahli hukum orang tak dapat di ajak untuk melakukan revolusi, menurut Mochtar tidak benar, sebab pengalaman Amerika membuktikan putusan pengadilan justru menjadi instrument penting dalam perubahan sosial di Negara itu.” 46 Lalu  pertanyaannya,  sejauh  manakah  putusan  pengadilan  dapat  mendorong  perubahan sosial  di  Indoensia,  dalam  kaitan  dengan  ini,  setidaknya  ada  tiga  jenis  putusan  hakim  di Indoensia.   Yaitu;  1)  jenis  penemuan  hukum  yang  hanya  sekedar  penerapan  terhadap  kasus konkrit.  2)  penemuan  hukum  oleh  hakim  yang  memiliki  sifat  menyesuaikan  diri  terhadap perubahan masyarakat, 3) penemuan hukum oleh hakim yang memiliki sifat sebagai “a tool of social enginnering”. 47
Untuk saat ini sangat sulit diharapkan adanya putusan mahkamah agung ( jurisprudence ) yang berkualitas yang dapat menjadi rujukan dan juga mempunyai efek-efek besar yang dapat menimbulkan perubahan pada elemen kehidupan lain, terbukti berbagai lembaga internasional meyebutkan MA Indonesia sebagai lembaga yang mandul. Namun dengan adanya Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini justru membuktikan kekuatan hukum itu untuk melakukan perubahan dibidang  lain  dangat  determinan,  seperti  putusannya  tentang  UU  minyak  dan  gas,  yang menyebabkan bubarnya BP Migas.

## Penutup
Secara  umum  hukum  berubah  karena  berubahnya  eleme-elemen  lain  dalam  kehidupan, terutama,  bertambahnya  penduduk,  penemuan  tehnologi,  perkembangan  ilmu  pengetahuan, revormasi, revolusi, dan juga peperangan, namun demikian bukan berarti hukum selalu berada pada posisi dependent, sebab banyak juga hasil-hasil posif yang bisa di buktikan bagaimana kemudian  hukum  menjadi  pelopor  terjadinya  perubahan  sector  lain,  baik  lewat  peraturan perundang-undangan  maupun  lewat  putusan  pengadilan.  Penggunaan  hukum  sebagai  saran perubahn sosial itu sendiri melahirkan perdebatan panjang, ini terjadi akibat berbedanya cara padang dalam memaknai fungsi hukum, perdebatan ini terjadi terutama antara mereka yang melihat hukum seagai kaidah vs hukum sebagai kenyataan. Penggunaan hukum sebagai social enginnering itu sendiri dapat ditempuh lewat peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan.

## Daftar Pustaka
Ariananto,  Satya  dan  Ninuk  Triyanti,  2011,  Memahami  Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi , Jakarta: Rajawali Press.
Ali, Ahmad, 2011, Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia.
Atmasasmita,  Romli,  2012, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing.
Capra, Frijof, 2004, Titik Balik Peradaban: Sains Masyarakat Dan Kebudayaan , Yogyakarta: Bentang Pustaka.
Capra,  fritjof,  2001,  Jarring-Jaring  Kehidupan,  Visi  Baru  Epistomologi  dan  Kehiudpan, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
Darmiharjo,  Darji  dan  Sidarta,  2008, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia.
Dimyati, Khudzaifah, 2010, Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990 , Yogyakarta: Genta Publishing.
46 Ahmad Ali, op.cit., lm. 160.
47 Ibid., hlm. 160-162.
Friendman,  Lawrence  M.  2009, Sistem  Hukum: Perspektif   Ilmu  Sosial ,  Bandung:  Nusa Media.
Praja, Juhaya S, 2011, Teori Hukum Dan Aplikasinya , Bandung: Pustaka Setia.
Rahardjo, Satjipto, 1986, Hukum dan Masyarakat . Bandung: Angkasa Bandung.
Rahardjo, Satjipto , 2007, Biar Hokum Mengalir, Jakarta:  Gramedia.
Rahardjo, Satjipto, Hukum Dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman- Pengalaman Di Indonesia, Yogyakarta: Genta  Publishing.
Rasjidi,  Lili,  dan  I.B.  Wyasa  Putra,  2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung:  Mandar Maju.
Soerjono, Soekanto, 1981, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial , Bandung: Alumni.