Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTA Peringkat 5

## Analisa Ketersediaan Tanah (Land Banking) Untuk Perumahan Dan Pemukiman Dengan Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten
Tanah Datar
1 Era Alfansyuri, 2 Syaiful Amri, 3 Indra Farni 1,2 Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang
3 Jurusan Teknik Sipil Universitas Bung Hatta Padang
1 eraalfansyuri@gmail.com, 2 syaifulamrisarga@gmail.com, 3 indrafarni@yahoo.com

## Abstract
One of the problems in providing housing for the community is the unavailability of appropriate land for residential and  housing  locations.  Land  is  an  important  element  in  infrastructure  and  housing  development  programs.  By utilizing the analysis of geographical information systems to determine the availability of land (land banking) and locations for housing and residential areas in Tanah Datar  District based on criteria and suitability to the spatial pattern  plan  and  negative  list  areas.  From  the  spatial  analysis  of  the  geographic  information  system,  the availability of  land  for housing and residential areas is 17.71% of the available land carrying capacity Keywords: Land Banking, Negative list, Geographic Information System

## Abstrak
Salah satu permasalahan dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat adalah belum tersedianya lahan yang tepat  untuk  lokasi  pemukiman  dan  perumahan.  Tanah  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam  program pembangunan infrastruktur maupun perumahan. Dengan memanfaatkan analisa sistem informasi geografis untuk menentukan  ketersediaan  tanah  (land  banking)  dan  lokasi  untuk  kawasan  perumahan  dan  pemukiman  di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan kriteria dan kesesuaian terhadap rencana pola ruang dan daerah negative list.  Dari  analisa  spasial  sistem  informasi  geografis  diperoleh  ketersediaan  tanah  untuk  pemukiman  dan perumahan sebesar 17,71% dari daya dukung lahan yang tersedia.
Kata kunci : Ketersediaan tanah, Negatif list, Sistem Informasi Geografis
© 2020 Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil

## 1.  Pendahuluan
Kegiatan  pembangunan  yang  dilaksanakan pemerintah dan swasta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat memerlukan  dukungan  ketersediaan  tanah yang memadai. Berkenaan dengan pengadaan tanah dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2  tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Kepentingan Umum menentukan bahwa
pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan  umum  dan  pendanaannya.  Untuk itu,  tanah  yang  ketersediaannya  sangat terbatas   perlu  dikelola secara optimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan ketersediaan  tanah  untuk  sektor  publik  yang berorientasi kepentingan umum dan masyarakat.
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 17 No. 1 Edisi April 2020
Mengacu pada amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945  dan  Pasal  2  UUPA  yang  menentukan bahwa  Negara  mempunyai  peranan  penting dalam  pelaksanaan  bank  tanah,   dengan memperhatikan  pengalaman  beberapa  negara yang menerapkan konsep land banking dalam manajemen  pertanahan  kiranya  konsep land banking /bank  tanah  sangat  potensial  untuk diterapkan.
Salah  satu  permasalahan  dalam  penyediaan perumahan  bagi  masyarakat  adalah  belum tersedianya lahan yang tepat khususnya untuk lokasi  pemukiman  dan  perumahan.  Padahal tanah  merupakan  salah  satu  elemen  penting dalam  program  pembangunan  infrastruktur maupun  perumahan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah. Karena itu perlu diantisipasi sejak dini  khususnya  kebutuhan  hunian  yang  layak sekaligus menghindarkan munculnya kawasan kawasan kumuh.
Jumlah  penduduk  Kabupaten  Tanah  Datar setiap  tahun  mengalami  peningkatan.  Sesuai data  Tanah  Datar  dalam  Angka  maka  pada tahun 2011 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar adalah  341.711  jiwa dan  pada  tahun  2016  meningkat  menjadi 345.706    jiwa.    Dari  jumlah  penduduk Kabupaten  Tanah  Datar  pada  tahun  2011, sekitar  48,92  %  atau 167.165  jiwa  merupakan penduduk  laki-laki  dan  51,99  %  atau  174.546 jiwa  penduduk  perempuan,  sedangkan  pada tahun  2016  jumlah  penduduk  laki-laki  menjadi 48,82  %  atau  168.772    jiwa  dan  penduduk perempuan menjadi 51,271 % atau 176.934jiwa. Hal lain yang perlu dicermati dalam pembangunan dan pengembangan
perumahan  dan  kawasan  pemukiman  adalah sebaran  penduduk  menurut  kecamatan.  Dari distribusi penduduk menurut kecamatan, tampak  untuk  beberapa  kecamatan  jumlah penduduknya  relatif  cukup  banyak  (30  ribu  ke atas). Dari 14 kecamatan yang ada, terdapat 5 kecamatan  diantaranya  yang  memiliki  jumlah penduduk  di  atas  30  ribu  jiwa  seperti Kecamatan  X  Koto,  Lima  Kaum,  Lintau  Buo Utara, Rambatan dan Batipuh. Namun demikian,  jika  jumlah  penduduk  dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan,  tampak  bahwa  kecamatan  yang paling padat penduduknya adalah di Kecamatan  Lima  Kaum  yang  mencapai  736 jiwa  per  Km 2 .  Sedangkan  Kecamatan  Batipuh Selatan  merupakan  kecamatan  yang  masih jarang  dengan  kepadatan  penduduk  sebesar 128 orang per Km 2 .

## 2.  Metode Penelitian
2.1. Tujuan dan maksud
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menentukan  ketersediaan  tanah  dan  lokasi untuk kawasan perumahan dan pemukiman di Kabupaten  Tanah  Datar  berdasarkan  kriteria dan  kesesuaian  terhadap  rencana  pola  ruang kabupaten  dan  daerah  negative  list  dengan memanfaatkan analisa sistem informasi
geografis. 2.2. Dasar Teori Dienst Landdelijk Gebied (DLG) (2005) menyebutkan land banking sebagai “ The structural acquisition and temporary
management  of  land  in  rural  areas  by  an impartial  state  agency  with  the  purpose  to
1 Era Alfansyuri, 2 Syaiful Amri, 3 Indra Farni
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 17 No. 1 Edisi April 2020
redistribute  and/or  lease  out  this  land  with  a view  to  improve  the  agricultural  structure and/or  reallocate  the  land  for  other  purposes with a general public interest”.
Domeinen menyebutkan land banking
sebagai strategic  land  management berupa kegiatan “holding of land for strategic purposes like infrastructure and city extension”.
Sedangkan  di  Amerika  Serikat,  Alexander,  F (2005) dalam tulisannya Land Bank Authoities:
A  Guide  for  the  Creation  and  Operation  of Land  Banks  menyatakan  bahwa  land  bank adalah a government entity that focuses on the conversion  abandoned  and  tax  delinquent properties into productive  use.
Beberapa
pengertian
tentang land banking tersebut pada hakekatnya mempunyai persamaan substansi dengan pengertian  bank tanah   yang  diformulasikan  oleh  Maria  S.W Soemardjono sebagai setiap kegiatan pemerintah  untuk  menyediakan  tanah  yang akan  dialokasikan peggunaannya  di  kemudian hari
Untuk  itu,  bank  tanah  mempunyai  beberapa fungsi antara lain:
a.  Penghimpun  tanah  atau  pencadangan tanah (land keeper);
b.  pengamanan tanah untuk berbagai kebutuhan  pembangunan  di  masa  akan datang (land warrantee);
c.  pengendali tanah (land purchaser);
d.  pendistribusian tanah untuk berbagai keperluan pembangunan (land distributor).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilaksanakan oleh Cleveland  State  Uniersity ,  setidaknya terdapat 8 (delapan) hal yang dapat menunjang  suksesnya suatu land bank, yaitu:
1.  tujuan  suatu land  bank harus  fakus  dan spesifik;
2.  koordinasi  yang  baik  antar  lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan;
3.  landasan  hukum  yang  dapat  menunjang proses pengadaan tanah;
4.  adanya  entitas  yang  independen  untuk mengelola pengelolaan dan pendistribusian tanah;
5.  tersedianya  sistem  manajemen  informasi teknologi property yang terintegrasi;
6.  tujuan land banking harus selaras dengan   rencana  pengembangan  tata ruang wilayah;
7.  prosedur  perolehan  tanah  yang  efisien; dan
8.  system  pendanaan  yang  efisien  dan bersifat progresif.
Rencana  pengembangan  pusat  kegiatan  di Provinsi  Sumatera  Barat  juga  mengacu  pada kriteria  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  26  Tahun  2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional  (RTRWN)  yang  meliputi  Pusat Kegiatan  Nasional  (PKN),  Pusat  Kegiatan Wilayah  (PKW),  dan  Pusat  Kegiatan  Lokal (PKL).    Untuk  Pusat  Kegiatan  Wilayah  yang dipromosikan oleh provinsi disebut PKWp.
Adapun yang termasuk dalam sistem perkotaan  di  Provinsi  Sumatera  Barat  adalah masing-masing ibukota kabupaten/kota. Secara keseluruhan luas kawasan
permukiman  di  Provinsi  Sumatera  Barat direncanakan  seluas  484.978,09  hektar  yang dibedakan dalam dua kelompok yakni permukiman  perkotaan,  dan  permukiman
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 17 No. 1 Edisi April 2020
perdesaan  (termasuk  pesisir),  Adapun  kriteria pengembangan kawasan permukiman adalah:
a. Kawasan  yang  secara  teknis  dapat digunakan  untuk  permukiman  yang  aman dari bahaya bencana alam.
b. Sehat  dan  mempunyai  akses  untuk kesempatan berusaha serta dapat memberikan  manfaat  bagi  peningkatan ketersediaan permukiman,
mendayagunakan fasilitas yang ada disekitarnya dan meningkatkan perkembangan  kegiatan  sektor  ekonomi yang ada.
c. Perlu  adanya  pengaturan  terhadap  luas lahan  terbangun  dengan  tak  terbangun pada kawasan pengembangan permukiman. d. Perlu  adanya  penetapan  tinggi  bangunan pada kawasan pengembangan permukiman. Sistem informasi Geografis Terminologi  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)
mempunyai  sinonim Geographic  Information System (GIS) yang definisinya selalu berkembang,  bertambah,  dan  bervariasi.  Hal ini  terlihat  dari  banyaknya  definisi  SIG  yang telah  beredar.  Selain  itu  SIG  juga  merupakan bidang  kajian  ilmu  dan  teknologi  yang  relatif baru  yang  berkembang  dengan  cepat.  Berikut ini beberapa definisi menurut para ahli :
a. SIG  adalah  kumpulan  yang  terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak,  data  geografi  dan  personil  yang
dirancang secara efisien untuk
memperoleh,  menyimpan,  meng- update ,
memanipulasi, menganalisis, dan
menampilkan  semua  bentuk  infomasi yang bereferensi geografi.
b. SIG  adalah  sistem  yang  berbasiskan komputer yang digunakan untuk menyimpan  dan  memanipulasi  informasi- informasi  geografi.  SIG  dirancang  untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis  objek-objek  dan  fenomena dimana lokasi geografi merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Dengan demikian, SIG
merupakan sistem komputer yang memiliki empat kemampuan berikut dalam menangani data yang bereferensi geografi  :  (a)  masukan,  (b)  manajemen data  (penyimpanan  dan  pemanggilan data), (c) analisis dan manipulasi data, (d) keluaran
c. SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial  dan  mampu  mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan
karakteristik-karakteristik  fenomena  yang ditemukan  di  lokasi  tersebut.  SIG  yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi  yang  diperlukan,  yaitu:  data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi.
Secara eksplisit, kemampuan SIG dapat dilihat dari pengertian dan definisi SIG itu sendiri. Berikut adalah kemampuan-kemampuan SIG yaitu :
1.  Memasukkan  dan  mengumpulkan  data geografi (spasial dan atribut).
2.  Mengintegrasikan  data  geografi  (spasial dan atribut).
3.  Memeriksa, meng- update (meng- edit ) data geografi (spasial dan atribut).
1 Era Alfansyuri, 2 Syaiful Amri, 3 Indra Farni
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 17 No. 1 Edisi April 2020
4.  Menyimpan  dan  memanggil  kembali  data geografi (spasial dan atribut).
5.  Merepresentasikan  atau  menampilkan data geografi (spasial dan atribut).
6.  Mengelola  data  geografi  (spasial  dan atribut).
7.  Memanipulasi  data  geografi  (spasial  dan atribut).
8.  Menganalisa  data  geografi  (spasial  dan atribut).
9.  Menghasilkan  keluaran (output) data geografi  dalam  bentuk-bentuk  :  peta tematik (view  dan  layout) ,  atabel,  grafik
(chart) ,  laporan (report) ,  dan  lainnya  baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.
Sedang tugas utama yang mampu diselesaikan  dengan  SIG  menurut  Scholten dan  Stillwell  (1990),  secara  garis  besar  terdiri atas tiga tugas utama:
ჱ Menyimpan, mengorganisasikan,
mengurus,  dan  mengintegrasikan  data bereferensi  geografis  dalam  jumlah  yang banyak.
ჱ Menyediakan cara
untuk memperolehanalisis  dari  hubungan  khusus komponen  data  geografis.  Teknik  analisis yang  dllakukan  dapat  secara  sederhana atau  lebih  rumit.  Analisis  yang  mendalam dijumpai saat pengenalan pemodelan.
ჱ Melakukan pengorganisasian dan manajemen  sejumlah  besar  data  dalam satu  jalur,  sehingga  pemakai  mudah  untuk
mangakses  informasi.  Selain  itu,  SIG  juga memberikan
kemudahan bagi
pengemaskinian  ( updating )  data  geografis (peta digital) dibanding secara manual/tradisional.

## Manfaat SIG
Perekaman  dan  perawatan  data  (spasial maupun a-spasial) yang teliti merupakan kunci keberhasilan  pemakaian  teknologi  SIG.  Jika hal  tersebut  telah  terpenuhi,  akan  diperoleh kemudahan-kemudahan
(ESRI, 1995) diantaranya:
 Lokasi; ada apa di lokasi tertentu.
Mencari  apa  yang  terdapat  dalam  lokasi tertentu.  Lokasi  dapat  dijelaskan  dengan menggunakan;  nama  wilayah,  koordinat (lintang/bujur atau UTM), dll.
 Kondisi; dimana lokasi suatu....
Mencari  suatu  obyek  dengan  kriteria tertentu.
 Trend; apa yang telah berubah sejak.....
Mengetahui  perubahan  yang  terjadi  pada suatu lokasi menurut selang waktu tertentu.
 Pola;  apakah  ada  hubungan  spasial tertentu.
 Pemodelan;
Data  spasial  SIG  dapat  dianalisis  dengan menggunakan berbagai fungsi yang tersedia  di  dalam  paket  program  SIG (aritmatik, matematik, dan boolean ).
Metode  pemodelan  yang  umum  dilakukan adalah  metode  tumpang  susun  ( overlay method )  terhadap  beberapa  peta  tematik berdasarkan  konseptual  model  bidang keilmuan tertentu.
 Variasi
Penyimpanan data secara digital memungkinkan  untuk  menyajikan  peta pada  berbagai  bentuk  (warna,  jenis  garis, dan  huruf)  dan  ukuran  (skala).  Disamping
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 17 No. 1 Edisi April 2020
itu,  reproduksi  peta  untuk  tema  dan  skala yang  berbeda  dapat  dilakukan  dalam waktu yang relatif singkat.
 Efisiensi
Data  spasial  yang  telah  direkam  dapat digunakan  oleh  para  pengguna  dari berbagai  disiplin  yang  berbeda  dan  untuk keperluan  yang  berbeda,  sehingga  biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk
membangun database spasial dapat
ditekan seefisien mungkin.
 Peremajaan peta
Waktu yang
diperlukan
untuk
memperbahaharui peta dapat dipersingkat, dibandingkan  secara  manual.  Perubahan data  digital  tidak  perlu  dilakukan  secara menyeluruh,  hanya  pada  bagian-bagian yang  mengalami  perubahan  saja.  Hal  ini memungkinkan  untuk  mempertahankan  isi peta  dalam  keadaan  mutakhir  ( up to  date ) secara cepat dan akurat.
2.3. Metodologi
Secara  garis  besar  penentuan  kawasan  land banking  ditentukan  atas  dasar  kawasan pemukiman  yang  terdapat  pada  peta  pola ruang sebagai kawasan rencana pengembangan  pemukiman  yang  selanjutnya di  pisahkan  dari  kawasan  negative  list    untuk setiap  daerah  administrasi  sebagaimana  yang terlihat pada diagram alir berikut ini :

## Gambar 1. Diagram alir penelitian
Selanjutnya  data  yang  digunakan  bersumber dari  data  RTRW  Kabupaten  Tanah  Datar Revisi Tahun 2017, yang terdiri dari :
1.  Peta administrasi
Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Tanah Datar
2.  Peta  Tata  guna  lahan  meliputi  Hutan,
kebun, lading (tegalan), perairan,
perkebunan,  permukiman,  rumput,  sawah dan semak/ alang-alang -  Tata guna lahan -  Pola ruang -  Hutan lindung -  Kawasan konservasi -  Kawasan sempadan -  Kawasan rawan bencana Rencana pengembangan pemukiman Kawasan negative list Daya dukung lahan Administrasi Kawasan Land Banking
1 Era Alfansyuri, 2 Syaiful Amri, 3 Indra Farni
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 17 No. 1 Edisi April 2020
3.  Peta  Pola  ruang,  meliputi  danau/  telaga,
HL,  HP,  HPK,  Hutan  sekunder,  KSA/KPA, lahan  kering,  permukiman,  pertanian  lahan basah,  pertanian  lahan  kering,  tanah terbuka sementara dan tegalan/ lading
Gambar 3. Peta rencana pola ruang
4.  Peta  kawasan  Hutan  Hutan  (meliputi
Kawasan  Suaka  Alam  &  wisata,  kawasan hutan  produksi  terbatas,  kawasan  hutan produksi konservasi, kawasan hutan lindung, kawasan cagar alam)

## Gambar 4. Peta kawasan hutan
5.  Peta kawasan Konservasi
6.  Peta Kawasan sempadan sungai dan air
7.  Peta informasi Kebencanaan meliputi kawasan bencana longsor, kawasan bencana gunung api
Gambar 5. Peta informasi kebencanaan

## 8.  Peta kawasan rawan banjir
Gambar 6. Peta informasi kebencanaan
Selain  itu  juga  didasarkan  kepada  lokasi  dan penyebarran  pemukiman  yang  ada  serta rencana pengembangan pemukiman Kabupaten Tanah Datar.
Gambar 7. Peta pemukiman eksisting dan rencana pengembangan pemukiman
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 17 No. 1 Edisi April 2020

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Kawasan negative list
Dalam pengembangan perumahan dan kawasan  pemukiman  di  Kabupaten  Tanah Datar,  pengambil  kebijakan  dan  pengembang perumahan  dan  kawasan  pemukiman  perlu pengetahui  wilayah negative  list masing- masing  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Tanah Datar.
Kawasan  negative  list  adalah  kawasan  yang termasuk  kedalam  Kawasan  Hutan  Lindung,
Kawasan konservasi dan resapan air,
Kawasan Sempadan Sungai, kawasan sempadan air, kawasan RTH, Kawasan Cagar Budaya,  Kawasan  rawan  tanah  longsor, Kawasan  rawan  banjir.  Kawasan  negatif  list secara  keruangan  dapat  dilihat  pada  gambar berikut :

## Gambar 8. kawasan negative list
Selanjutnya  secara  detil  kawasan  negative list setiap  kecamatan  dapat  dilhat  pada  tabel berikut :
Tabel 1 Luas Kawasan negative list Kecamatan rawan longsor (Ha) Rawan gunung api (Ha) Hutan lindung (ha) X Koto 749.22 462.33 2040.21 Batipuh 34.30 2328.52 517.42 Batipuh Selatan 350.09 3514.04 Pariangan 1669.52 Rambatan 200.75
V Kaum 187.43 Tanjung Emas 0.27 8.06 2453.87 Padang Ganting 28.58 739.67 Lintau Buo 3804.75 Lintau Buo Utara 9.94 6848.30 Sungayang 23.18 219.83 298.26 Sungai Tarab 1850.17 Salimpaung 32.64 472.77 Tanjung Baru 17.63 Jumlah 1245.91 7399.38 20216.55
Tabel 2 Luas Kawasan negative list Kecamatan Suaka alam (ha) Semp adan danau Sempadan sungai (ha) X Koto 6879.18 Batipuh 2182.89 Batipuh Selatan 5070.23 0.49 Pariangan 1531.30 Rambatan 0.01 0.069 V Kaum 0.68 Tanjung Emas 101.48 Padang Ganting 74.85 Lintau Buo 1.39 Lintau Buo Utara 1638.30 61.53 Sungayang 180.96 13.13 Sungai Tarab 2004.93 Salimpaung 310.92 Tanjung Baru Jumlah 19798.73 0.50 253.15 Tabel 3 Luas Daya dukung lahan No Kecamatan luas kecamatan (ha) Luas daya dukung (Ha) 1 X Koto 15202 6282.61 2 Batipuh 14426 11725.68 3 Batipuh Selatan 8273 -311.27 4 Pariangan 7643 6111.69 5 Rambatan 12915 12915.00 6 V Kaum 5000 5000.00 7 Tanjung Emas 11205 8751.12 8 Padang Ganting 8350 7610.32
1 Era Alfansyuri, 2 Syaiful Amri, 3 Indra Farni
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 17 No. 1 Edisi April 2020
9 Lintau Buo 6022 2217.24 10 Lintau Buo Utara 20431 11944.39 11 Sungayang 6545 6065.77 12 Sungai Tarab 7185 5180.07 13 Salimpaung 6088 5777.08 14 Tanjung Baru 4315 4315.00 Jumlah 133600 93584.71 Gambar 9. kawasan negative list
Kawasan land banking
Kawasan  landbanking  adalah  kawasan  yang berada  pada  kawasan  yang  mempunyai  daya dukung  lahan  dan  berada  pada  daerah perencanaan pola ruang pemukiman . Dengan menggunakan analisa spasial sistem informasi geografis secara overlay maka daerah
kawasan landbanking dapat ditentukan lokasinya  beserta  luasan  kawasannya  setiap kecamatan.
Gambar 10. Grafik luas pemukiman eksisting dan rencana

## Secara luasan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.Luas pemukiman eksisting dan rencana
No Kecamatan permukiman (Ha) Eksisting Rencana 1 Batipuh 325.038 367.028 2 Batipuh Selatan 253.600 199.431 3 Lima Kaum 717.213 811.215 4 Lintau Buo 556.299 1070.114 5 Lintau Buo Utara 400.848 420.014 6 Padang Ganting 151.816 268.550 7 Pariangan 252.563 289.243 8 Rambatan 775.604 798.394 9 Salimpaung 225.217 296.453 10 Sepuluh Koto 385.671 387.004 11 Sungai Tarab 491.016 493.789 12 Sungayang 283.105 285.098 13 Tanjung Baru 165.214 199.939 14 Tanjung Emas 441.378 499.582 Jumlah 5424.582 6385.853 Sehingga diperoleh ketersedian tanah dari jumlah luas rencana lahan permukiman terhadap  luas permukiman eksisting sebesar 1922,543 Ha (17,72%)

## 4.  Kesimpulan
Dengan menggunakan kemampuan SIG untuk melakukan  analisa  spasial  dan  atributnya terhadap  kebutuhan  ketersedian  tanah  untuk kegiatan  pemukiman  dan  perumahan  untuk kabupaten  Tanah  Datar,  maka  diperoleh ketersedian  tanah  sebesar  17.72  %  dari kondisi  pemukiman  eksisting.  Ketersedian tanah  yang  terbesar  berada  di  kawasan  timur yakni  berada  di  Kecamatan  Lintau  Buo sebesar  92,36%  dan  daerah  Padang  Ganting sebesar 76,89%
0.000 200.000 400.000 600.000 800.000 1000.000 1200.000 Permukiman eksisting Permukiman rencana
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 17 No. 1 Edisi April 2020

## Daftar Rujukan
[1]  Khalawi Abdul Hamid, 2018, Land Banking
solusi atasi Kebutuhan Lahan Perumahan,
Dialog Nasional Penyelenggaraan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  yang Berkualitas, Berkelanjutan
dan
Berkeadilan. Jakarta
[2]  Danny  Hermanto  Moerdo  Koesoerno 2015,    Mengenal  Bank  Tanah  /  Land
Banking  Sebagai  Alternatif  Manajemen
Pertanahan. Djkn.kemenkeu.go.id
[3]  Noegi  Noegroho,    2012,  Penerapan
Konsep  Land  Banking  Di  Indonesia  Untuk Pembangunan Perumahan Mbr Di Kawasan Perkotaan Architecture Department, Faculty of Engineering, Binus
Universit  ComTech Vol.3: 961-965
[4]  Oswar  Mungkasa,  2014,  Penyusunan
Kebijakan Bank Tanah Untuk Permukiman
dan Perumahan, Jakarta
[5]  Rencana
Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Pemukiman  (RP3KP)  Kabupaten  Tanah Datar Tahun 2018-2038
[6]  Sungkana,  S.H,  2015,  Mengenal  Bank
Tanah/  Land  Banking  sebagai  alternative
manajemen pertanahan
[7]  Prahasta,  E.  2001.  Konsep-Konsep  Dasar Sistem  Informasi  Geografis . Informatika
Bandung