Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 8 – 13 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8637.8-13

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERJUALBELIKAN KONTEN PORNOGRAFI PRIBADINYA MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER
I Gede Sathya Narayana Andrade 1 , I Nyoman Gede Sugiartha 2 , I Made Minggu Widyantara 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia gedesathya17@gmail.com 1

## Abstrak
Pemanfaatan  internet  tidak  selalu  membawa  dampak  positif  tetapi  juga  dampak  negative,  Banyak  akun penyebar  konten  pornografi  di  media  sosial,  salah  satunya  platform  Twitter  yang  menjadi  sarang  bagi pelaku untuk menyebarkan memperjual belikan konten pornografi pribadinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku konten pornografi di media sosial dan sanksi pidana  terhadap  pelaku  yang  memerjual  belikan  konten  pornografi  di  media  sosial.  membahas permasalahan ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, adanya suatu bentuk dari norma dan kaidah hukum mengenai pengaturan hukum dalam tindak pidana dalam pornografi ini yang ada diatur dalam  aturan  perundang-undangan.  Akan  dijatuhkannya  sanksi  hukuman  dari  pelaku-pelaku  yang memperjual belikan konten berbau pornografi sesuai aturan hukum di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pornografi sendiri mempunyai lex specialis-nya, yaitu Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai pornografi dan ancaman hukumannya. Pengguna Twitter, Diharapkan lebih bijak menggunakan sosial media, jangan malah ikut terjerumus dan menyebarkan video/konten pornografi, sara atau hoax yang bisa menimbulkan efek yang berbahaya bagi Masyarakat.
Kata Kunci: Pornografi, Pidana, Twitter

## Abstract
There’s a negative impact when we used the internet. Because of pornographic content, one of which is the Twitter  platform  which  is  a  hotbed  for  perpetrators  to  spread  and  trade  their  personal  pornographic content.  The  formulation  of  the  problem  in  this  study  is  1)  How  to  regulate  criminal  sanctions  against perpetrators  of  pornographic  content  on  social  media  2)  What  are  the  criminal  sanctions  against perpetrators  who  trade  pornographic  content  on  social  media.  discussing  this  problem  the  author  uses normative legal research types, legal arrangements for pornography crimes as a form of norms, rules, or laws formulated in criminal legislation, both provisions in the Criminal Code and outside the Criminal Code, as well as forms of pornography/pornoacti on crimes. sellers and buyers of pornographic content may  be  subject  to  several  articles  in  Indonesian  legislation,  the  Indonesian  Criminal  Code  (KUHP). Pornography  itself  has  its  lex  specialis,  namely  Law  Number  44  of  2008  concerning  Pornography (Pornography Law) and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) regarding pornography and its penalties. User need to be wise using social media, because that’s a harmful action.
Keywords: Phorography, Criminal, Twitter

## I. PENDAHULUAN
Adanya  perkembangan  kemajuan  dalam  era  globalisasi  4.0  ini  membuat  teknologi semakin berkembang menjadi pesat lebih dari jaman dahulu, hal ini menentukan bahwa adanya dampak-dampak yang signifikan terlihat yaitu adanya dampak positif dimana berhubungan dalam jarak jauh atau akses internet yang lebih cepat dan juga pintar dapat kita nikmati di era globalisasi ini, namun tidak hanya dampak itu adanya dampak negatif juga membuat adanya kekhawatiran
bagi setiap bangsa dan negara mengenai adanya kemajuan teknologi ini. hal ini dapat dilihat dari adanya tindak pidana yang marak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, adanya suatu modus operandi dimana adanya korban dengan pelaku hukum tindak pidana, hal tersebut sangat signifikan terlihat karena modus-modus ini sudah bukan secara langsung secara tatap muka namun  dapat  melalui  internet  yang  dinamakan  cybercrime  dimana  dapat  diaksesnya  konten- konten pornografi yang dapat diperjual belikan secara bebas yang membuat seks menjadi tonjolan mereka yang disebut dengan adanya kepornoan (Atmadja, I Dewa Gede Dan Budiartha 2018).
Kejahatan  yang  dilakukan  secara  cyber  ini  meresahkan  masyarakat  karena  banyaknya adanya  penyalahgunaan  yang  pelaku  lakukan  sehingga  munculnya  dampak  secara  negatif  dari adanya kemajuan secara teknologi ini yang ada di Indonesia. Adanya salah satu tindakan secara pidana  dengan  menggunakan  teknologi  internet  yang  marak  terjadi  pada  ruang  lingkup masyarakat adalah yang melanggar norma kesusilaan yaitu kejahatan pornografi atau cyberporn. Yang  dimana  adanya  suatu  muatan  mengenai  pornografi  dalam  jaringan  internet  sebagai perantaranya  (Projodikoro  2003).  Adanya  pendapat  dari  ahli  Wirjono  Prodjodikoro  yang menjelaskan bahwa adanya pornografi tersebut dimana dimuatnya gambar-gambar atau bacaan berbau  seksual  yang  mengandung  tindak  tidak  secara  Susila  dari  adanya  pembaca  yang melihatnya  (Sunarso  2009).  Isi-isi  konten  yang  merupakan  konten  dewasa  yang  berhubungan dengan  pria  serta  wanita  dengan  hal-hal yang  tabu  dan  tidak  cocok  untuk  anak dibawah  umur untuk melihatnya banyak terlihat berseliweran dalam media internet yang ada khususnya pada pengguna media sosial, maka dari itu hal ini berbahaya karena anak-anak sudah bisa mengakses hal-hal tersebut bukan hanya orang dewasa saja.

## II. METODE PENELITIAN
Dilaksanakannya  penelitian  ini  mengacu  pada  kemanfaatan  hukum  normatif  yang  ada  dimana dengan cara mengkaji kasus-kasus yang ada dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai  acuan  dasar  dari  adanya  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  harus  digunakan  (Jonaedi Efendi  2018).  Dengan  adanya  sistem  norma  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan norma kaidah berupa asas-asas, peraturan undang-undang, adanya putusan, doktrin hukum dan juga ajaran hukum. Dengan menggunakan pendekatan untuk masalah dengan kaitan undang-undang  yang  erat, dilakukannya pendekatan ini  dengan tujuan  untuk  dipahaminya  dan adanya ulasan dalam peraturan hukum yang ada dalam kaitannya yang erat dengan permasalahan yang  ada  dalam  penelitian  ini  maka  dari  itu  akan  dapat  dijelaskannya  bagaimanakah  aturan undang-undang  memberikan  jatuhan  hukum  kepada  pelaku  tindak  pidana  yang  memperjual belikan konten pornografi di media sosial.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Konten Pornografi di Media Sosial
Adanya pengaturan yang mengatur mengenai adanya pornografi di Indonesia ini adalah awalan dari aturan dari tindak pidana lalu akan diikuti dengan adanya tindakan pornografi, dan juga pada akhirnya akan menemukan suatu hakikat  pengaturan hukum tersebut. adanya norma serta  kaidah  dapat  dijadikan  sebagai  suatu  obyek  adanya  pengaturan  tindak  pidana  dalam terjadinya formulasi dalam hukum pidana yang dimana memang memiliki kaitan erat dengan hal- hal yang memang sudah menjadi suatu dasar adanya perbuatan-perbuatan apa saja yang memang harus dijatuhi suatu hukuman dalam adanya tindakan pidana (Cut Sarah Nadia 2022). Adanya kriminalisasi  serta  dekriminalisasi  yang  dimana  masing-masing  hal  tersebut  dimaksud  dengan adanya proses-proses ditetapkannya suatu tindakan dalam pidana yang akan mengancam jatuhan hukuman  dengan  berakhirnya  melalui  pembentukan  dalam  undang-undang;  lalu  dengan dekriminalisasi yaitu adanya proses dalam penetapan yang dilakukan dengan menghilangkan sifat dari  adanya  pidana  perbuatan  tersebut  (Sudjito  2016).  Perbuatan  yang  memang  adanya penentangan dari fundamental hukum Indonesia memang akan wajib dikenakan suatu hukuman.
Adanya  sifat  yang  melawan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  memang  bertentangan dengan  apa  yang  ada  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  dimana  merupakan  suatu  bentuk perlawanan dari hukum materiil, dimana dalam peraturan hukum hal tersebut memang melanggar
adanya ketentuan-ketentuan tertulis yang ada. Adanya tindakan pidana dalam lingkup pornografi merupakan salah satu perbuatan hukum yang dimana adanya pelanggaran dari norma, hukum atau kaidah yang memang sudah ada rumusan aturan hukumnya yang dimana tertulis pada ketentuan dari KUHP atau aturan undang-undang lainnya diluar itu yang sejalan dengan KUHP, hal tersebut semua bentuk tindakan yang mengarah kepada perlakuan seksual secara melawan hukum masuk ke dalam adanya tindak pidana secara pornografi.
Pengaturan  Pornografi  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya  dalam  penggunaan internet.  Dalam UU  ITE  dan perubahannya  tidak  terdapat istilah  pornografi,  akan  tetapi  “muatan  yang  melanggar  kesusilaan”.  Tindakan  tersebut  diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE (Dako 2009).
Hal  yang  membuat  adanya  awalan  dalam  kesulitan  memahami  adanya  sikap  dari  para warga  dalam  lingkup  masyarakat  tersebut,  lalu  adanya  pembeda  yang  perlu  dibedakan  antara suatu  kepercayaan  yang  diyakini  oleh  masyarakat  akan  suatu  hal  yang  penting  yang  mengacu pada hukum tersebut dimana ialah kepatuhan akan hukum, hukum mempunyai sifat yang tidak memandang bulu dan juga tidak memihak siapapun, adanya hak-hak yang dimiliki masyarakjat menjadikan hukum tersebut dijadikan suatu yang menentukan suatu keabsahan yang diterapkan kepada semua kasus-kasus yang ada. Hukum ada karena adanya masyarakat yang berbeda-beda di  setiap  wilayah  dengan  karakteristik  berbeda  menjadikan  hukum  sebagai  salah  satu  poros dimana  akan  terciptanya  lingkungan  yang  damai  dan  tentram  karena  masyarakat  menjadikan hukum  tersebut  menjadi  suatu  pedoman  dalam  sehari-harinya.  Maka  dari  itu  pelanggaran- pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  adanya  masyarakat  di  satu  wilayah  tidaklah  sama  dengan wilayah  lainnya  maka  dari  itu  setiap  wilayah  akan  menjadikan  wilayah  tersebut  patokan  akan ditaatinya hukum, hukum menjadi bagian erat dari masyarakat yang dimana sudah banyak buku atau sumber hukum mengatakan bahwa dimana ada masyarakat disana pasti ada hukum dan juga sebaliknya (Sari 2005).

## 2. Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Memperjual Belikan Konten Pornografi di Media Sosial
Penyebaran  adanya  konten-konten  serta  produk  fisik  pornografi  yang  dimana  sudah dipantau  dan  juga  mencegah  serta  memberantas  menggunakan  wewenang  yang  dimiliki  oleh aparat dalam penegakkan hukum dalam dilaksanakannya Undang – Undang Pornografi. Dimana terdapat  adanya  penyidikan  dimana  wewenang  yang  diberikan  adalah  memeriksa  adanya jaringan, file, media dalam adanya perangkat cyber atau elektronik lainnya yang dimana adanya kepemilikkan pornografi. Dimana pemilik dari data tersebut harus secara wajib menyerahkan dan membuka data yang ada tersebut yang dimana akan diminta oleh Penyidik hal ini terdapat pada Pasal 25 (Putu Diah Wiska Sasmitha, I Nyoman Gede Sugiartha 2022).
Salah satu contoh kasus yang sempat ramai diperbincangkan warga bali pada tahun 2021 pasangan  suami  istri  asal  gianyar  tersebut  tertangkap  satuan  unit  cybercrime  polda  bali  pada tanggal  22  Juli  2022  pasangan  pasutri  tersebut  memperjual  belikan  konten  pribadinya  yang bermuatan pornografi di media sosial twitter, Video yang dibuat suami istri itu disebarkan melalui twitter  dengan  durasi  2  menit,  tersangka  juga  mencantumkan  komen  untuk  followers  yang berminat  berlangganan  video  mereka  dengan  durasi  yang  panjang  dan  harus  membayar  biaya masuk grup sebesar 200 Ribu Rupiah, setelah mentransfer kepada tersangka, selanjutnya pelaku mengundang  member  di  aplikasi  telegram  yang  dimana  di  aplikasi  tersebut  tersangka memberikan  video-video  mesum  mereka,  dan  biaya  setiap  member  grup  di  kenakan  setiap bulannya,
Adanya  keterangan dari  Kanit  2  Subdit  Siber  V  Ditreskrimsus  Polda  Bali  Kompol  Tri Joko Widiyanto yang dimana beliau mengatakan bahwa awal dari adanya kasus ini dari patroli yang dilakukan oleh petugas yang diperintahkan dan petugas tersebut menemukan adanya suatu akun  media  sosial  Twitter  dengan  postingan  video  –  video  porno.  Adanya  pelaksanaan undercover buy maka telah diungkapnya pelaku yang ada merupakan suatu admin dari sebuah grup  yang  memang  membagikan  video  asusila  yang  ia  lakukan  dengan  istrinya.  Adanya
penangkapan dari pelaku serta istrinya yang dilakukan di Gianyar pada tanggal 22 Juli 2022 lalu, yang dilaksanakan oleh petugas Subdit V Ditreskrimsus Polda Bali.
Dengan  dilakukannya  pemeriksaan  yang  membuahkan  hasil  bahwa  adanya  istri  dan tersangka  yang  memang  sudah  mengaku  bahwa  postingan-postingan  video  di  akun  tersebut memang kepemilikkan mereka yang dilakukan sejak tahun 2019. Pernyataan yang dikemukakan oleh tersangka adalah bahwa ia dan istrinya mempunyai suatu fantasi secara seksual yang mereka rekam hanya untuk pribadi dan tidak berbayar, dimana akun tersebut memiliki followers sebanyak 69.800 dan juga memfollow 106 orang pada akun twitter tersebut. adanya grup pada telegram yang dimana video-video porno dari pasangan itu mulai beredar. Maka pada akhir dari tahun 2020 adanya  grup  berupa  telegram  yang  mereka  khusus  buat  untuk  memperdagangkan  video  porno yang mereka sudah buat tersebut yang dimana dinyatakan bahwa ada uang yang dibayar seharga 200  ribu  rupiah  jika  ingin  menjadi  member.  Dengan  adanya  jumlah  video  yang  awalnya  20 menjadi 50 video.
Kanit  2  Subdit  Siber  V  Ditreskrimsus  Polda  Bali  Kompol  Tri  Joko  Widiyanto mengungkapkan, motif awal pasutri tersebut membuat video merupakan kepentingan pribadi dan hanya keuntungan pribadi dalam hal fantasi seksual saja namun lama kelamaan sudah merambat ke adanya motif penjualan secara ekonomi. Tidak hanya mereka berdua membuat video tersebut adanya ajakan yang mereka lakukan dengan orang lain untuk bergabung dalam pembuatan video juga kerap kali dilakukan dan pernyataan mereka adalah dengan secara sukarela orang tersebut diajak (I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiartha 2021).
Adanya  hasil  dari  pemeriksaan  yang  mengatakan  bahwa  tersangka  serta  istri  dari tersangka tersebut melakukan perkenalan dengan dua orang yang melakukan seks tiga orang atau threesome yang beredar videonya di Twitter tersebut melalui akun media sosial tersebut dimana tersangka  lah  yang  melakukan  penawaran  untuk  diajak  berhubungan  dengan  membuat  video asusila bersama, dengan adanya kesepakatan yang dibuat tidak dengan bayaran atau dengan kata lain secara sukarela. Dan juga adanya pernyataan dari tersangka yang memang mempunyai fantasi yang puas melihat istrinya bermain secara seksual dengan orang lain tersebut dan dikatakan juga adanya keuntungan yang diraup dengan penjualan video porno tersebut mencapai 50juta rupiah, dimana  total  ada  tiga  jumlah  grup  yang  mereka  miliki  dan  di  semua  grup  tersebut  memiliki keanggotaan ratusan orang.
Pihak Polisi menjerat tersangka dan dengan pasal berlapis yakni Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4  dan  10  UU  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi,  serta  Pasal  55  KUHP.    Berdasarkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Giayar  Nomor  Perkara:  50/Pid.B/2022/PN  Gin  Dengan  Jaksa Penuntut  Umum  Ni  Made  Widyastuti  Menyatakan  Terdakwa  I  GEDE  PUTRA  ARIWIGUNA tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “menawarkan  dan  menjual  video/gambar  yang  berkonten  pornografi”  sebagaimana  dakwaan alternatife pertama;
Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  tersebut  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari; Menetapkan masa penangkapan dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk KINGSTONE 16 GB; 1 (satu) buah micro SD Sanddisk 2 GB; Dikembalikan kepada I GEDE PUTRA ARIWIGUNA 1 (satu) bendel printout/hardcopy capture-an postingan akun twiter Pejuang Tampan dengan link https://twitter.com/PedjuangRe, akun twitter Pejuang Tampan dengan link
https://twitter.com/Pedjuangmalam, dan akun twitter Panglimatampan dengan link https://twiter.com/Panglimatampan1;
1 (satu) keeping CD/DVD hasil download konten yang memuat pornografi; 1 (satu) lembar print transfer ke Rekening Mandiri No. rekening 1450012127219 a.n. I GEDE PUTRA ARIWIGUNA;
1 (satu) unit HP Iphone 6 warna hitam;
1 (satu) unit HP Xiomi MD G 1 warna hitam;
1 (satu) buah External Harddisk merk WESTERN DIGITAL l1 TB;
1 (satu) buah modem ZTE;
2 (dua) buah kaos warna hitam dan abu-abu;
1 (satu) bendel printout rekening rekening Mandiri atas nama I GEDE PUTRA ARIWIGUNA nomor: 1450012127219;
1  (satu)  buah  DVD  hasil  eksport  Akun  Twiter  @Panglimatampan  dengan  link https://twitter.com/Panglimatampan1; 1 (satu) buah DVD hasil eksport Akun PANGLIMATAMPAN25@GMAIL.COM; 1 (satu) buah DVD hasil eksport Akun Gmail RANGGASIDARTAP@GMAIL.COM; 1  (satu)  bendel  foto  copy  APLIKASI  PEMBUKAAN  REKENING  PRODUK  DANA PERORANGAN atas nama I GEDE PUTRA ARIWIGUNA; 1 (satu) bendel printout rekening Bank Mandiri No. Rekeneing 145-00-1212721-9 atas nama I GEDE PUTRA ARIWIGUNA;
1 (satu) buah ATM Mandiri nomor kartu 14097663115908833; 1 (satu) buah jam tangan merk HUBLOT warna gold;
Dirampas  untuk  dimusnahkan;  uang  dalam rekening bank  Mandiri  atas  nama  I  GEDE PUTRA ARIWIGUNA nomor: 1450012127219, yang merupakan hasil kejahatan dirampas untuk negara setelah dikurangi biaya-biaya administrasi bank dan 1 (satu) buah buku rekening Mandiri atas nama I GEDE PUTRA ARIWIGUNA nomor: 1450012127219, dikembalikan kepada Bank Mandiri; Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
Adanya  bio  yang  memang  sudah  memiliki  suatu  tanda  pengenal  istilahnya  pada  akun Twitter  dari  pengguna-pengguna  yang  memang  memiliki  tujuan  memperdagangkan  konten- konten berupa pornografi, yaitu dengan membuat umur, dan juga adanya kata kunci yang bisa diartikan  hanya  dengan  sesame  oknum  yang  bisa  membuat  mereka  lebih  mudah  dalam memperjual  belikan  konten  pornografi  tersebut  atau  hanya  sekedar  mempunyai  ketertarikan dalam membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan pornografi dan juga adanya ketertarikan perbincangan  secara  seksual.  Tindakan-tindakan  ini  dimulai  dari  orang  yang  memiliki  akun penjualan  konten  pornografi  akan  membuat  postingan  berupa  foto  atau  video  dirinya  yang memang sengaja dimuat dalam pornografi sehingga bisa menarik minat akun-akun lain dengan adanya bubuhan caption yang berisikan rayuan atau dapat menarik pengguna lain untuk membeli apa  yang  mereka  jajakan  dalam  platform  tersebut.  maka  dari  itu  setelah  mereka  sudah memposting  akan  dilanjutkan  dengan  adanya  spesifikasi  yang  diberikan  seperti  tinggi  badan, berat  badan,  dan  ukuran  dari  area  sensitifnya  sekalipun,  dan  juga  mereka  juga  sering  kali mencatumkan harga-harga yang mereka miliki dengan perjanjian yang bisa dibuat kedua belah pihak.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Pengaturan  adanya  tindak  pidana  berupa  pornografi  di  Indonesia  yang  dimana  adalah awalannya dengan adanya aturan dari tindak pidana dan juga disusul dengan adanya tindak pidana secara pornografi dan adanya akhiran yaitu hakikat dari adanya pengaturan dari tindak pornografi tersebut.  dengan  adanya  norma-norma  serta  kaidah  hukum  yang  dijadikan  sebagai  suatu pengaturan tindak pidana dimana adanya obyek kajian tersebut yang menjadi suatu formulasi dari hukum yang ada dan juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan hal-hal yang menjadi dasar adanya sebab perbuatan yang memang dijadikan sebagai tindakan pidana. Adanya aturan yang mengatur  mengenai  adanya  tindakan  dari  pornografi  itu  sendiri  yaitu  dengan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang
Informasi dan Transaksi (UU ITE) yang dimana adanya penggunaan internet dalam hal ini yang diatur  dalam  Undang-Undang  tersebut  tidak  adanya  penemuan  mengenai  adanya  pornografi sebagai  istilah  namun  adanya  dengan  suatu  muatan  yang  tidak  sesuai  dengan  kesusilaan  atau melanggar kesusilaan.
Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  yag  memperjual  belikan  suatu  muatan  konten  yang berisikan hal yang melanggar kesusilaan atau pornografi pada Indonesia sendiri yang memiliki aturan hukum mengenai dilanggarnya hal tersebut dengan aturan hukum yang ada. Adanya acuan yang  terdapat  pada  KUHP  dalam  hukum  pidana.  KUHP  terdiri  atas  tiga  buku,  yaitu  Buku  I: Ketentuan Umum, Buku II: Kejahatan, dan Buku III: Pelanggaran. Pornografi termasuk di dalam Buku  II:  Kejahatan  pada  Bab  XIV  yang  tersebar  atas  beberapa  pasal.  Pornografi  sendiri  juga mempunyai lex specialis-nya, yaitu Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE) yang membahas mengenai pornografi dan ancaman hukumannya.

## 2. Saran
Bagi  Pemerintah  adanya  harapan  sebagai  bagian  dari  adanya  instansi  yang  ikut  andil dalam penegakkan hukum adanya Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya pembatasan konten-konten di internet yang harus dibuat untuk umur 18 tahun keatas dan tidak bisa diakses bagi yang berumur dibawahnya. Adanya pemblokiran yang harus dibuat oleh pemerintah guna untuk mengamankan  anak-anak  atau  orang  yang  tidak  bertanggung jawab  dalam  akses  konten pornografi  tersebut  dan  harus  diperhatikan  media-media  masa  yang  ada  seperti  internet,  tv ataupun sosial media. Dan juga pemberian hukuman yang berat bagi mereka yang melanggar dan menyebarkan konten porno tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I Dewa Gede Dan Budiartha, I. Nyoman Putu. 2018. Teori-teori Hukum . Malang: Setara Press Kelompok Intrans.
Cut  Sarah  Nadia,  Mahfud  Mahfud.  2022.  “Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming ‘Bigo Live’ dalam Konten Pornografi.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 2(4).
Dako, Amirudin Y. 2009. “Pengaturan Hukum Tindakan Teknologi Pornografi  melalui Akses Media Internet.” Jurnal Legalitas 2(1).
I  Kadek  Arya  Sumadiyasa,  I  Nyoman  Gede  Sugiartha,  I.  Made  Minggu  Widyantara.  2021. “Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Cyber  Crime  dengan  Konten  Pornografi.” Jurnal Interpretasi Hukum 2(3). Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Depok:
Prenadamedia.
Projodikoro, Wirjono. 2003. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia . Jakarta: Refika Aditama. Putu Diah Wiska Sasmitha, I Nyoman Gede Sugiartha, I. Nyoman Subamia. 2022. “Efektivitas Cyber Patrol dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Polresta Denpasar.” Jurnal Analogi Hukum 2(3). Sari, Elsi Kartika. 2005. Hukum dalam Ekonomi . Jakarta: PT. Grasindo Persada. Sudjito,  Bambang.  2016. Tindak  Pidana  Pornografi  di  Era  Cyber  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Sunarso, Siswanto. 2009. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik . Jakarta: Rineka Cipta.