Vol. 7  No. 2 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 344
Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 2  (2024) https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1137            pp. 344-375

## Research Article
Harmonizing Faith:
Exploring the Uniformity o f Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
Abdul Matin bin Salman 1 , Fuad Muhammad Zein 2 , Joko Robby Prasetyo 3
UIN Raden Mas Said Surakarta; abdulmatin@staff.uin.said.ac.id UIN Raden Mas Said Surakarta; fuadmuhzein81@gmail.com UIN Raden Mas Said Surakarta; j.robyprastyo@staff.uinsaid.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  January 17, 2024 Revised :  February 28, 2024 Accepted :  March 15, 2024 Available online    :  April 18, 2024
How  to  Cite: Abdul  Matin  Bin  Salman,  Fuad  Muhammad  Zein  and  Joko  Robby  Prasetyo  (2024) “Harmonizing  Faith:  Exploring  the  Uniformity  of  Jum’at  Sermons  in  Malaysia  (A  Study  Analysis  of Religious  Discourse  Dynamics)”, al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies ,  7(2),  pp.  344 – 375.  doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1137.
Abstract. This abstract aims to elucidate the phenomenon of Friday sermon uniformity in Malaysia, revealing  its  intricate  relationship  with  religion  and  power.  Employing  a  qualitative  approach,  this study  utilizes  interviews  and  document  analysis  to  uncover  the  mechanisms  behind  sermon uniformity. It is found that this practice, rooted in the Malaysian Islamization Program, has evolved into  a  national  discourse,  serving  as  a  conduit  for  government  messaging  and  propaganda. Furthermore, the study illuminates the role of religious authorities, particularly within the monarchy, in  shaping  and  enforcing  sermon  uniformity.  It  underscores  how  the  convergence  of  religious  and political agendas is reflected through standardized sermon content, emphasizing the influence wielded by  these  authorities  in  upholding  religious  and  cultural  norms.  Through  its  findings,  this  research

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
provides  valuable  insights  into  the  complex  power  dynamics  within  Malaysia's  religious  landscape, prompting  further  reflection  on  the  implications  of  such  uniformity  in  a  diverse  and  democratic society.
Keywords: Friday sermons, Malaysia, religion, power dynamics.

## PENDAHULUAN
Malaysia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  jumlah  penduduk  Muslim terbesar  di  dunia.  Agama  Islam  memainkan  peran  sentral  dalam  kehidupan masyarakat Malaysia, terutama dalam konteks politik. Keterkaitan yang erat antara agama  dan  pemerintah  tercermin  dalam  kecenderungan  para  pemimpin  untuk memberikan  kekuasaan  kepada  otoritas  agama  dalam  pengambilan  keputusan politik.  Keunikan  Malaysia  sebagai  negara  kerajaan  terletak  pada  sistem  monarki konstitusional  yang  berbasis  pada  agama  dan  syariat  Islam.  Meskipun  Malaysia mengadopsi sistem monarki konstitusional dengan raja atau sultan memiliki peran simbolis sebagai kepala negara, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri dan  kabinetnya.  Islam  diakui  sebagai  agama  resmi  di  Malaysia,  dengan  prinsip- prinsip Islam diintegrasikan ke dalam hukum dan kebijakan negara, termasuk dalam hukum keluarga dan moralitas.
Beberapa  wilayah  di  Malaysia  menerapkan  hukum  syariat  dalam  urusan keluarga  dan  keagamaan,  meskipun  sistem  hukum  secara  umum  terinspirasi  oleh hukum Inggris. Malaysia memiliki lembaga-lembaga agama yang kuat, seperti Majelis Agama Islam dan Badan Kehakiman Islam, yang bertugas mengatur dan menegakkan hukum-hukum  Islam  di  negara  ini.  Meskipun  Islam  adalah  agama  mayoritas, Malaysia juga dihuni oleh komunitas beragama lainnya seperti Buddha, Hindu, dan Kristen,  dengan  negara  mempromosikan  toleransi  dan  harmoni  antaragama. Keberagaman budaya di Malaysia menciptakan lingkungan sosial yang unik, dengan berbagai etnis dan kelompok linguistik bersatu dalam satu negara. Dengan kombinasi elemen-elemen ini, Malaysia menawarkan model unik dari negara kerajaan berbasis agama  dan  syariat  yang  memadukan  tradisi-tradisi  Islam  dengan  nilai-nilai demokrasi dan keberagaman masyarakatnya.
Namun, di sisi lain, Malaysia dianggap memiliki kontrol yang ketat terhadap umat Muslim dalam mengekspresikan agama mereka. Salah satu contohnya adalah masalah  pengawasan  ketat  terhadap  khutbah  Jumat  yang  diintervensi  oleh pemerintah. Semua khatib Jumat tidak hanya harus bersertifikasi oleh negara, tetapi isi ceramah khutbah juga diawasi dengan kebijakan penyeragaman teks khutbah di seluruh  kerajaan.  Oleh  karena  itu,  fenomena  ini  menjadi  subjek  penelitian  yang menarik, terutama untuk menginvestigasi dinamika penyeragaman isi khutbah Jumat di  Malaysia  yang  mencerminkan  pengaruh  politik  terhadap  ajaran  agama.  Melalui analisis  wacana  dan  konsep  relasi  kekuasaan  yang  diusung  oleh  Michel  Foucault, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  pengaruh  politik memengaruhi  konten  dan  narasi  dalam  khutbah  Jumat  di  Malaysia.  Dengan demikian,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih mendalam tentang harmonisasi iman dalam konteks agama-politik di Malaysia, serta

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
mengungkapkan implikasi dan dinamika yang terkait dengan pengaturan isi khutbah Jumat oleh pemerintah.

## Agama dan Kekuasaan
Pernyataan J.J. Rousseau dalam  karyanya "The Social Contract" menyatakan bahwa tidak ada negara yang dapat didirikan tanpa dasar agama. Ini menunjukkan pentingnya  hubungan  antara  agama  dan  kekuasaan  politik  sepanjang  sejarah. Namun,  walaupun  demikian,  hubungan  ini  seringkali  memunculkan  berbagai perdebatan  dan  konflik  dalam  masyarakat.  Awalnya,  agama  berperan  dalam penyatuan dan pembentukan negara. Namun, seiring berjalannya waktu, seringkali terjadi kebingungan dalam memosisikan agama dan negara. Pertanyaan pun muncul, apakah agama seharusnya menjadi basis legitimasi atau pondasi yang menggerakkan setiap  aspek  politik?  Diskusi  tentang  siapa  yang  seharusnya  memegang  kekuasaan saat agama menjadi dasar negara dan pemerintahan juga menjadi tema yang terus diperdebatkan.
Kesalahan  dalam  pengaplikasian  agama  dan  kekuasaan  seringkali  terjadi karena pemahaman yang tidak komprehensif terhadap keduanya. Kedua institusi ini memiliki kemampuan untuk menuntut ketaatan dan memiliki aturan yang mengikat masyarakat. Sejarah kekuasaan di Eropa, seperti contohnya dengan dokumen Magna Charta, menunjukkan konflik antara gereja dan kerajaan Inggris yang menghasilkan pembatasan  kewenangan  kedua  belah  pihak. 1 Begitu  pula  dengan  ulasan  Nicolo Machiavelli tentang kebingungan masyarakat Italia yang harus mematuhi baik gereja maupun raja. 2
Agama  merupakan  institusi  yang  mengandung  ajaran  suci  yang  diyakini berasal dari wahyu Tuhan, yang bersifat mutlak dan menuntut ketaatan yang absolut. Ajaran agama mencakup berbagai tata nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam praktiknya, agama menjadi panduan moral yang mengikat bagi para pemeluknya, termasuk dalam konteks sosial. Namun, masalah muncul ketika agama dianggap sebagai sumber legitimasi kekuasaan politik. Para tokoh agama sering kali dianggap  mewakili  agama  dalam  ranah  politik,  sedangkan  kekuasaan  politik dipegang  oleh  pemimpin  negara  seperti  raja  atau  presiden.  Agama,  yang  bersifat spiritual  dan  mengatur  moralitas  individual,  sering  kali  dianggap  tidak  memiliki relevansi langsung dalam urusan dunia nyata, sementara politik berurusan dengan kepentingan  umum  dan  memiliki  dimensi  objektif.  Selain  itu,  ajaran  agama  tidak selalu menyediakan  konsepsi politik yang lengkap untuk dijadikan referensi dalam diskusi tentang kekuasaan politik. Oleh karena itu, meskipun agama memiliki peran
1 Magna  Charta  merupakan  semi  kontrak  antara  beberapa  bangsawan  dan  Raja  John  dari Inggris di mana untuk pertama kalinya seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri dari mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilages dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi  keperluan  perang  dan  sebagainya.  Biarpun  piagam  ini  lahir  dalam  suasana  feudal  dan  tidak berlaku  untuk  rakyat  jelata,  namun  dianggap  sebagai  tonggak  dalam  perkembangan  gagasan demokrasi. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) cetakan keempat, hal. 109
2 See: Prince Nicollo Machiavelli, Discourses , (1517), p. 26

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
penting  dalam  urusan  personal  individu,  sering  kali  dianggap  tidak  seharusnya campur tangan dalam urusan sosial dan politik.
Anggapan  atau  pemahaman  ini  lah  yang  kemudian  memunculkan  konsepsi The  Double  Kingdom yang  diprakarsai  awalnya  oleh  St.  Agustinus. 3 Dalam  konsep tersebut, bahwa kekuasaan di dunia terbagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Tuhan ( The Kingdom of God ) dan Kerjaan Dunia ( The Earthly Kingdom ). Kerajaan Tuhan diwakili oleh  Gereja,  dan  Kerajaan  Dunia  diwakili  oleh  Raja.  Konsepsi  ini  muncul  dari pemahaman Agustine yang mangadopsi filsafat manusia Aristotle yang mengatakan bahwa  tujuan  dari  setiap  system  politik  adalah  pencapaian  kebahagiaan  dan kesejahteraan  yang  itu  hakikatnya  hanya  bisa  dicapai  melalui  Tuhan,  karena kebahagiaan  dunia  bersifat  semu.  Kebahagiaan  sejati  hanya  diperoleh  melalui kehidupan  kontemplatif  yang  terlepas  dari  kepentingan  duniawi. 4 Maka  dari  itu, untuk  bisa  mencapai  kebahagiaan  tersebut,  Raja  harus  tunduk  pada  titah  gereja, karena hanya melalui gereja lah tujuan kekuasaannya bisa terlegitimasi secara hakiki. Namun  gereja  tidak  ikut  campur  dalam  urusan  kerajaan  Raja  karena  sudah merupakan  dimensi  luar  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  gereja.  Hanya  saja, penobatan raja perlu mendapatkan restu gereja untuk bisa sah.
Peristiwa  yang  juga  berkontribusi  dalam  mempengaruhi  hubungan  antara agama dan Negara adalah pertentangan antara kerajaan dengan Paus dalam waktu yang  lama  dengan  kejadian  yang  sangat  kompleks.  Ada  dua  kejadian  yang  dapat dirujuk,  yaitu  penobatan  Gregory  VII  dan  Henry  IV.  Begitu  pula  konflik  antara Bonafice VIII dan Philip yang kemudian menjadi contoh dengan dua kesimpulan yang berbeda. Pertama, bisa saja ditemukan hubungan antara gereja dengan agama yang harmonis  jika  ada  komunikasi  tanpa  subordinal  dengan  kemerdekaan  masing- masing.  Pendapat  yang  kedua  menyatakan  bahwa  perlu  otoritas  tunggal  yang membawahi  dua  organisasi.  Ternyata  kedua  opsi  tersebut  tidak  bisa  diwujudkan. Pertama , pada pelaksanaannya Raja menjadi subordinasi Gereja berdasarkan mandat suci gereja. Sehingga Raja diwajibkan tunduk pada restu Gereja. Kedua , Gereja yang mengaku  sebagai  wakil  Tuhan  di  dunia  memegang  kekuasaan  mutlak  tertinggi sehingga  tidak  mungkin  ada  kekuasaan  di  atasnya  yang  lebih  berkuasa  daripada Tuhan. Hal inilah yang kemudian pada perkembangan berikut justru menimbulkan masalah karena kesulitan untuk menentukan batas pembeda antara masalah agama dan  masalah  keduniawian.  Akhirnya,  tahun  494  kemudian  Paus  Gelasius  I  yang berhasil merumuskan doktrin yang dikenal “dua pedang”. 5
Pandangan  itu  pun  belum  bisa  menjadi  solusi  dari  problem  dua  kekuasaan tersebut.  Pasalanya,  batas  antar  kedua  kekuasaan  itupun  tidak  pernah  bisa  jelas. Selain  itu,  salah  satu  di  antara  kedua  kekuasaan  itu  pun  berpotensi  untuk
3 Sharma, Western  Political  Thoought,  (Plato  to  Hugo  Grotius), New  Delhi:  Sterling  Private Limited, 1982, hal 97
4 Pemahaman  ini  didasarkan  pada  ajaran  politik  Aristotle  yang  tertuang  dalam  karyanya Nichomacean Ethics , katanya: “ the contemplative life orders seek to spend time on God alone, the active life orders seek to serve the needs of their fellows .” Lih: Anthony Kenny, An Illustration Brief History of Western Philosophy, 2 nd edition , (Oxford, Blackwell Publishing, 2006), p. 159-162
5 R. W. Carcyle dan A. J., A History of Medieval Political Theory in The West, Vol. 5 , (London, Blacwood, 1928), hal. 190

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
menjalankan  kekuasaan  politik  maupun  spiritual,  di  mana  yang  menjadi  objek kekuasaannya  adalah  masyarakat.  Klimaks  dari  perseteruan  ini  berujung  pada terjadinya perang lebih dari 30 tahun antara kerajaan yang dipimpin oleh Ferdinand II  yang  menerapkan  nilai-nilai  Katolik  di  penjuru  kerajaan  dan  ditentang  oleh bangsawan  Protestan  yang  meberontak.  Perang  pada  akhirnya  bisa  diselesaikan  di atas  meja  perundingan  antara  Kaisar  Romawi  Suci  Ferdinand  II,  dan  kerajaan- kerajaan dari Spanyol, Prancis, Swedia, Belanda, dan sejumlah penguasa wilayah lain di Eropa. Perundingan itu dikenal dengan ‘Perjanjian Westphalia.
Perjanjian  ini  yang  di  kemudiannya  akan  membawa  pada  konsepsi  baru tentang tatanan global baru berdasarkan pada “Sistem Negara”. Rumusan terpenting dari perjanjian tersebut adalah pengakuan atas wilayah-wilayah yang semula dalam bentuk  kerajaan  menjadi  Negara  nasional  yang  modern  dan  memiliki  kedaulatan serta  garis  pembatasan  yang  jelas.  Pada  akhirnya,  disebabkan  perjanjian  tersebut, dasar kekuasaan yang berasal dari doktrin teologis (dalam hal ini kekaisaran Katolik) berubah digantikan dengan dasar kedaulatan nasional. Dari sinilah kemudian akan muncul  konsepsi  Negara  nasional  yang  akan  menyebar  ke  seluruh  dunia,  dan dianggap  sebagai  sebuah  bentuk  kesepakatan  Negara  modern.  Perubahan  ini membawa pada perkembangan cara pandang tentang Negara di era modern, di mana nilai-nilai nasionalisme dianggap melebihi dan pantas untuk lebih diunggulkan dari pada  nilai-nilai  dari  ajaran  lain  termasuk  doktrin  agama,  dan  menjadikan nasionalisme  sebagai  doktrin  dan  asas  loyalitas  bernegara. 6 Kemudian  sekularisme modern muncul bersamaan dengan munculnya Negara modern.
Sekularisme  yang  melahirkan  pandangan  baru  tentang  Negara  modern menghasilkan  pula  ragam  bentuk  relasi  agama  dan  Negara.  Ada  Negara  yang berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh agama, ada pula yang berusaha untuk mempertahankan  posisi  agama,  namun  membatasi  posisinya  pada  ranah  etika maupun identitas keyakinan dan tidak mencampuri urusan Negara. Meski demikian, bisa  disimpulkan  bahwa  kedua  jenis  hubungan  tersebut  tetap  mempertahankan sekularisasi  politik  di  mana  Negara  dikelola  dan  dipimpin  oleh  pemimpin  yang membuat kebijakan dengan menghindarkan diri dengan menyebut nama Tuhan dan agama.  Dengan  demikian,  konsep  ‘secular’  telah  menjelma  menjadi  panutan  atau acuan  modern  untuk  menunjukkan  sesuatu  yang  lain  dari  ‘agama’.  Sejak  saat  itu secularism  di  Eropa  menjadi  pilihan  banyak  Negara-negara  yang  mulai meminggirkan peran gereja dalam urusan Negara.
Fenomena ini semakin mendapatkan momentumnya setelah selesainya PD II di tahun  1945  dan    juga  kemenangan  Amerika  Serikat  atas  Uni  Soviet,  di  mana gelombang  demokratisasi  melandang  seluruh  Negara  di  dunia. 7 Hampir  semua
6 Robert N. Bellah, The Broken Covenant: American Civil Religion in A Time of Trial , (New York; Seabury, 1975)
7 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , ,(Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) cetakan keempat, hal. 105. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949, disebutkan bahwa: “Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua system organisasi politik dan social yang diperjuangkan oleh  pendukung-pendukung  yang  berpengaruh  ( Probably  for  the  first  time  in  history  democracy  is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
Negara  di  dunia  menganut  paham  nasionalisme  dan  demokrasi  sebagai  sistem bernegaranya.  Akhirnya  dalam  perspektif  ini  pun  banyak  Negara  yang  meski berbentuk monarki juga mengadopsi paham sekularisme politik atau ‘semi’ secular terkait hubungan agama dan negaranya.
Berbeda dengan yang terdapat dalam konsepsi Islam tentang politik. Sebagai sebuah  ajaran  yang  berorientasi  pada  peradaban  luhur,  Islam  menyatakan  bahwa antara  Islam  dan  politik  mempunyai  keterkaitan  yang  sangat  erat.  Imam  Ghozali dalam bukunya al Iqtishaad fi al I’tiqaad menyebutkan bahwa agama dan kekuasaan (politik)  merupakan  saudara  kembar.  Agama  merupakan  pondasi  dan  kekuasaan adalah penjaganya, maka setiap pondasi yang tidak mempunyai penjaga akan hilang, begitu  juga  segala  hal  yang  tidak  mempunyai  penjaga  maka  akan  mengalami kehancuran. 8 Senada dengan Imam Ghozali, Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa menyelenggarakan  perpolitikan  merupakan  kewajiban  yang  utama  dalam  agama, bahkan  beliau  menambahkan  bahwa  tegaknya  agama  tergantung  tegaknya perpolitikan. 9 Ibnu Kholdun dalam Muqoddimah -nya juga menyatakan, bahwa politik ( khilafah ) sangat penting bagi manusia dan seluruh makhluk hidup sebagai tempat perlindungan  dari  adanya  perselisihan,  serta  membawa  seluruh  makhluk  hidup menuju kebahagiaan di akhirat, dengan menjadikan syari’at sebagai panduan dalam beribadah  dan  bermuamalah. 10 Sehingga,  bisa  dikatakan  bahwa  dalam  Islam  tidak mengenal adanya pemisahan antara urusan perpolitikan dan urusan agama, bahkan keduanya saling terkait dan saling menjaga. Inilah yang menjadi ciri pertama dalam perpolitikan  Islam,  yang  menjadikan  ajaran  agama  sebagai  pondasi  berdirinya pemerintahan dalam Islam.
Dari penjelasan di atas, satu hal yang pasti dalam pemerintahan Islam bahwa pondasi  dari  bangunan  perpolitikannya  adalah  agama.  Dalam  hal  ini,  Allah  SWT sebagai  Sang  Pemegang  kedaulatan  tertinggi.  Sayyid  Quthb  menjelaskan  bahwa, dengan  menjadikan  Allah  sebagai  Penguasa  Tertinggi,  maka  kesatuan  misi  akan terwujud.  Sikap  tunduk  kepada  Sang  Penguasa  Tunggal  pun  akan  menjadikan manusia  terbebas  dari  sikap  tunduk  kepada  sesuatu  yang  lain, 11 yang  belum  tentu berkuasa  atas  manusia.  Ismail  Raji  al  Faruqi  pun  menambahkan,  dengan  kesatuan aqidah ini juga akan membebaskan manusia dari segala macam bentuk perbudakan dari  sesama  manusia  dan  bersatu  dalam  mengabdikan  dirinya  untuk  beribadah kepada  Allah,  sehingga  segala  macam  bentuk  perbuatan  dan  keputusan  yang terselenggara dalam masyarakat merupakan cerminan sikap tunduk dan ta’at kepada
influential proponents ), lihat: S. I. Benn dan R. S. Peters, Principles of Political Thought , (New York, Cillier Books, 1964), hal. 393
8 Abu Hamid al Ghozali, al Iqtishaad fi al I’tiqaad , (Mesir, Maktabah al Jundi, 1518), p. 197
9 Teks aslinya: ".....اهب لاإ نيدلل مايق لا لب نيدلا تابجاو مظعأ نم سانلا رمأ ةيلاو نأ" , lih: Taqiyuddin Abu al ‘Abbas  Ahmad  Ibn  Taimiyyah, as  Siyaasah  as Syar’iyyah  Fi  Ishlahi ar  Raa’i  wa  ar  Raa’iyyah ,  tahqiq: Lajnatu Ihnya’ at Turats al ‘Arabi fi Dar al Afaq al Jadidah, (Beirut, Dar al Afaq al Jadidah, 1983) cetakan pertama, p. 138
10 Abdurrahman  Ibn  Kholdun, Miqoddimatu  Ibn  Kholdun ,  (Beirut-Libanon,  Darul  Kutub  al ‘Ilmiyyah, 2003), cetakan kedelapan, p. 150
11 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam , diterjemahkan dari al ‘Adaalh al Ijtimaa’iyyah fil Islam , pent. Afif Mohammad, (Bandung, Pustaka, 1984), p. 49-50

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
Allah  SWT  dan  Rasul-Nya. 12 Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  Abul  A’la  al  Maududi dengan mengatakan bahwa jika kepercayaan kepada Allah SWT hilang, maka tuhan- tuhan  palsu  akan  mengambil  tempat-Nya  dalam  pemikiran  dan  kelakuan  rakyat. 13 Dengan  kata  lain,  dalam  sistem  perpolitikan  Islam,  kekuasaan  tertinggi  dan kedaulatan  tertinggi  ada  pada  Allah  SWT,  sehingga  segala  macam  hukum  syari’at yang datang dari-Nya harus dijadikan landasan dalam perpolitikan. Selain itu, aspek penghambaan diri kepada Allah menyeru kepada rakyat untuk bersatu dan menjauhi perpecahan.
Dari sini bisa disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, konsep hubungan agama  dan  Negara  terjalin  dengan  erat  dengan  adanya  dasar  filosofinya  dan  juga rangkaian ketentuan syari’at yang mengatur permasalahan social. Dasar folosofi dari aqidah  memberikan  se macam  dasar  ideology  bernegara,  dan  kemudian  syari’at sebagai  dasar  undang-undang  dalam  praktik  perundang-undangannya.  Sebagai wujud  kongkritnya,  Aqidah  sebagai  ideology  termanifestasikan  dalam  wujud  Al Qur’an  dan  Hadits  sebagai  pedoman  politik,  dan  Syari’ at  dalam  wujud  syuro  dan diskusi  para  ulama  fiqh  dan  para  pakar  di  bidangnya.  Rasyid  Ridho  menjelaskan makna  Ahlu  Hall  wal  ‘Aqdi  adalah  para  ulama  dan  para  pakar  yang  memiliki kelebihan ilmu untuk bisa memberikan solusi pada permasalahan masyarakat. 14
Bentuk  hubungan  agama  dan  politik  di  Islam  bukan  berarti  bahwa  politik Islam  adalah  berbentuk  teokrasi  seperti  yang  terjadi  di  Barat.  Dalam  bentuk  ini, kedaulatan Tuhan dianggap diwakilkan kepada para pejabat gereja, sehingga segala keputusan  gereja  adalah keputusan  Tuhan,  dan  rakyat  wajib  untuk  menta’atinya tanpa  ada  kompromi.  Dengan  begini  kedaulatan  yang  dipegang  Paus  atau  pejabat gereja  adalah  absolut  karena  dianggap  berasal  dari  Tuhan. 15 Yusuf  Qardhawi menyatakan  penolakannya  bila  politik  Islam  dianggap  semisal  dengan  bentuk theokrasi  ala  Barat.  Beliau  menyatakan  bahwa  sistem  pemerintahan  Islam  adalah sistem pemerintahan Madani atau sistem pemerintahan yang berperadaban dengan menjadikan  hukum  Islam  sebagai  landasannya.  Dijalankan  atas  dasar  perjanjian ( bai’ah ) dan musyawarah ( syura ), dan para pemimpinnya dipilih dari yang paling kuat dan dapat dipercaya, serta berilmu. Dalam Islam tidak dikenal adanya kekuasaan para pemuka  agama,  karena  dalam  agama  Islam,  setiap  orang  merupakan  orang  yang bertanggung jawab atas agamanya. 16
Maka  dalam  politik  Islam,  keterlibatan  masyarakat  dalam  putusan-putusan politik sangat penting. Selain untuk pengawas jalannya kekuasaan, mekanisme syuro tidak akan bisa dijalankan secara sempurna kecuali adanya keterlibatan masyarakat. Hanya kemudian, bahwa mekanisme tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga suara
12 Ismail Raji Al Faruqi, Tauhid , (Bandung, Penerbit Pustaka, 1988), p. 147
13 S. Abul A’la al Maududi, Teori Politik Islam , diterjemahkan dari Pholitical Theory of Islam, pent: Salahuddin Abdullah Abbad, (Bandung, P.T al Ma’arif) p. 8 -15 14 Rasyid Ridha, Tafsir al Manaar, juz 3 , (Mesir, al Hai’ah al Mishriyyag lil Kitab, 1990), cetakan keempat, p. 269
15 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000),p. 123
16 Dr. Yusuf Qardhawi, Min Fiqh ad Daulah fi al Islam, Makanatuha, Ma’alimuha, Thobi’atuha, Mauqi’uha min ad Dimuqrathiyyah wa at Ta’addudiyyah, wa al Mar’ah wa Ghoiri al Muslimiin , (Kairo, Dar Syuruq, 1997), cetakan pertama, p. 30

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
masyarakat kemudian diwakilkan oleh para pemuka masyarakat dan ulama. Dalam teorinya, Al-Farabi menekankan bahwa bagi mereka yang tidak memiliki kapabilitas atau  kualitas  intelektual  yang  mampu  membawa  masyarakat  pada  pengembangan dan kemajuan yang positif, maka mereka hanya berhak untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh para wakilnya. Mereka tidak berhak memimpin namun berhak untuk  dipimpin.  Bentuk  yang  demikian  juga  bukan  berarti  bahwa  politik  Islam berbentuk aristokrasi, karena pemuka dan ulama yang menjadi wakil rakyat bukanlah selalu bangsawan ataupun ‘kaum pemodal’. Maka sebenarnya kontrak social dalam Islam lebih kongkrit dari apa yang telah dipopulerkan oleh Thomas Hobbes atau JJ Rousseau.

## Relasi Kuasa dalam Politik
Setelah dipahami tentang diskusi hubungan antara agama dan negara, dalam penelitian  ini  juga  perlu  untuk  disampaikan  teori  tentang  relasi  kuasa  yang  akan menjelaskan  fenomena  penyeragaman  khutbah  ini  dalam  pespektif  filosofis. Pendekatan  ini  diperlukan  karena  untuk  bisa  menangkap  pola  yang  berkembang dalam  lingkungan  kekuasaan  yang  bernama  negara  dan  kaitannya  dengan pembentukan wacana nasional yang bahkan menjadi cara pandang masyarakat dalam menjalani  perannya  sebagai  warga.  Untuk  itu,  teori  Michel  Foucault  dirasa  tepat untuk digunakan sebagai perspektif ini.
Teori relasi kuasa Foucault merupakan perpaduan dari beberapa macam teori filosofis  dari  para  ilmuwan  yang  ternyata  mempengaruhi  Foucault  dan  membantu dalam  pembentukan  teori-teorinya.  Selama  masa  kuliahnya,  Foucault  telah  akrab dengan  paham-paham  Marxisme  dan  fenomenologi  karena  keduanya  merupakan teori  utama  dalam  kehidupan  intelektual  Prancis.  Foucault  menjadi  akrab  dengan Marxisme dan fenomenologi karena kedua filsafat tersebut menjadi bangunan teori yang  paling  berpengaruh  selama  tahun-tahun  pasca  perang.  Berdasarkan fenomenologi,  makna  harus  ditemukan  dalam  persepsi  seseorang  tentang  esensi universal dari suatu objek. Filosofi eksistensial milik Jean Paul Sartre menempatkan individu sebagai, lebih atau kurang, agen bebas yang memiliki tanggung jawab dan kapasitas mengorganisir pengalaman dan memahaminya.
Menurut  Foucault,  fenomenologi  berusaha  mencari  kepercayaan  pada  sifat mutlak kebenaran dan makna. Kebenaran dan makna  membutuhkan pengetahuan subjek manusia untuk membawa mereka ke cahaya. Foucault dipengaruhi oleh karya bersejarah Martin Heidegger dan Georges Canguilhem. Canguilhem tertarik dengan cara  rasionalitas  ilmiah  dan  alasan  selalu  berubah.  Meskipun  Heidegger  adalah seorang fenomenolog, dia menekankan sentralitas konteks sosial dan budaya di mana kebenaran  dan  makna  dihasilkan.  Bagi  Heidegger,  ide  dan  aktivitas  orang  sangat ditentukan oleh latar belakang di mana mereka tinggal. Tapi orang-orang cenderung berpikir  bahwa  mereka  bertindak  secara  bebas  dan  independen  dalam  konteks mereka.
Menurut kaum strukturalis, makna adalah relasional. Acara, ide, dan kegiatan tidak  berarti  apa-apa  dalam  diri  mereka  sendiri  tetapi  mereka  hanya  masuk  akal ketika  mereka  terkait  dengan  peristiwa,  ide,  dan  aktivitas  lain.  Strukturalisme merayakan kematian subjek. Strukturalisme memperluas wawasan Heidegger bahwa

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
orang  tidak  benar-benar  bebas  untuk  berpikir  dan  bertindak.  Ide  dan  kegiatan mereka  adalah  dihasilkan  oleh  struktur  (sosial,  politik,  budaya)  di  mana  mereka tinggal. Menurut perspektif ini, orang tidak berpikir atau menciptakan makna. Pada sebaliknya, struktur berpikir dan berbicara melalui orang.
Teori  psikoanalisis,  terutama  yang  dikembangkan  melalui  karya-karya Sigmund  Freud  dan,  kemudian,  Jacques  Lacan,  melanjutkan  kritik  terhadap kebebasan subjek ini. Menurut Freud  dan Lacan, subjek adalah sejenis mitos yang berasal  dari  keinginan  seseorang  yang  tertekan  dan  keberadaan  subjek  didasarkan pada ketidakpedulian. Pengaruh paling penting pada karya Foucault, terutama dari The Order of Things dan karyanya yang lain, adalah filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Gagasan Nietzsche tentang hubungan antara kebenaran, pengetahuan dan kekuasaan sangat  mempengaruhinya.  Nietzsche  menolak  gagasan  bahwa  sejarah  terungkap secara rasional dengan perkembangan bertahap yang lebih tinggi dari bentuk-bentuk akal. Segala bentuk pengetahuan atau kebenaran yang muncul dalam suatu budaya bukan  karena  berharga  atau  abadi,  tetapi  karena  satu  kelompok  berhasil memaksakan kehendaknya kepada orang lain.
Foucault  membahas  masalah  kekuasaan  dalam  karya-karya  seminalnya. Kekuasaan  adalah  kemampuan  satu  entitas  untuk  mempengaruhi  tindakan entitas lain.  Hubungan  seperti  itu  tampaknya  ada  di  semua  skala.  Dalam  karyanya The History  of  Sexuality volume  satu,  Foucault  mendefinisikan  kekuasaan  sebagai "the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute  their  own organisation” ,  bahwa  kekuasaan  merupakan  gabungan  dari ragama hubungan kekuatan imanen dalam lingkup  sosial, di mana subject dan object kekuasaan  hidup  bersama  dan  saling  terhubung  secara  organisatoris. 17 Bahkan partikel  paling  sederhana  pun  tampak  tidak  lebih  dari  pola  energi  dan  daya  yang stabil. Foucault berpendapat, dalam masyarakat abad pertengahan kekuasaan telah dikonsolidasikan  sebagian  besar  melalui  keberadaan  otoritas  berdaulat  yang melakukan kontrol mutlak atas subjek melalui tampilan kekerasan secara terbuka. Di era  modern,  kekuasaan  dijalankan  dengan  cara  yang  berbeda.  Pada  abad  ketujuh belas dan kedelapan belas ada penemuan mekanisme baru kekuasaan yang dimiliki teknik prosedural yang sangat spesifik.
Mekanisme kekuasaan baru ini lebih bergantung pada suatu badan organisasi. Ini  adalah  mekanisme  kekuasaan  yang  memungkinkan  waktu  dan  tenaga,  bukan kekayaan dan komoditas. Melalui kekuasaan pengawasan terus dilakukan. Konsepsi umum adalah bahwa kekuasaan disebabkan dan dijalankan oleh agen dan dilakukan pada  agen.  Kekuasaan  adalah  struktur  total  tindakan  yang  tidak  bertindak  secara langsung  dan  segera  pada  orang  lain.  Kekuasaan  ala  Foucault  bersifat  impersonal, murni relasional dan buta. Jenis kekuasaannya bukanlah kekuatan atau kapasitas atau dominasi atau otoritas. Itu tidak dapat diatribusikan kepada siapa pun atau apa pun. Kekuasaan bersifat impersonal karena tidak dimiliki atau digunakan oleh individu, kelompok,  atau  institusi.  Foucault  menyebut  kekuasaan  sebagai  seperangkat
17 Michel Foucault, The History of Sexuality; Vol. 1: An Introduction , diterjemahkan dari Bahasa Prancis oleh: Robert Hurley, (New York, Pantheon Books, 1990), hal. 92

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
hubungan  yang  kompleks.  Kekuasaan  adalah  jumlah  total  pengaruh  yang  dimiliki tindakan terhadap tindakan lain. Kekuasaan ala Foucault itu buta dan tanpa tujuan.
Kekuasaan  menurut  Foucault  muncul  dari  situasi  strategis  atau  jaringan hubungan. Model magnet menyajikan gambaran grafis kekuasaan sebagai relasional. Ini menggambarkan bagaimana kekuasaan bersifat impersonal; itu bukan kekuatan siapa  pun,  karena  ini  adalah  jaringan  hubungan  di  antara  tindakan  dan  bukan  di antara agen. Model ini juga menggambarkan bagaimana kekuasaan meresap. Tidak ada yang bisa lepas dari relasi kuasa. Bertindak menentang berarti bertindak dalam kekuasaan,  bukan  melawannya.  Untuk  melepaskan  diri  dari  kekuasaan,  seseorang harus  benar-benar  sendirian  dan  bebas  dari  semua  enkulturasi  yang  membuatnya menjadi makhluk social.
Seseorang  tidak  dapat  melarikan  diri  dari  kekuasaan  tanpa  mencapai kesendirian  total  atau  perbudakan  total.  Kekuasaan  bukanlah  sesuatu  yang  dapat atau tidak dapat dihindari oleh individu. Ini adalah jaringan rumit yang membatasi hubungan timbal balik yang ada, saat ada lebih dari satu agen. Intinya tidak boleh ada  interaksi  antar  individu  di  luar  kekuasaan.  Kekuasaan  bukanlah  sesuatu  yang diperoleh, direbut, atau dibagikan, karena ia selalu hadir dalam lingkungan di mana manusia menjadi subjek dan agen.
Kekuasaan ala Foucault bukanlah dominasi. Ini adalah tindakan jaringan yang kompleks  dari  dominasi,  penyerahan  dan  perlawanan.  Kekuasaan  membatasi tindakan,  bukan  individu.  Kekuasaan  adalah  semua  tentang  orang-orang  yang bertindak dengan cara yang secara membabi buta dan impersonal mengkondisikan pilihan dan tindakan orang lain. Tujuan dari teknologi kekuasaan ini bukan sekedar pengendalian yang dapat dicapai melalui penanganan atau pembatasan dan larangan, tetapi  pengelolaan  yang  meresap.  Apa  yang  baru  dalam  pertimbangan  Foucault tentang manajemen pervasif adalah deskripsi tentang bagaimana hal itu dicapai tidak hanya  melalui  pembatasan,  tetapi  melalui  konsepsi,  definisi,  dan  deskripsi  yang memungkinkan, menghasilkan dan mendukung perilaku yang mengatur norma.
Kekuasaan bukan hanya dominasi kejam dari yang lemah oleh yang kuat. Ciri paling penting dari tesis Foucault adalah penekanannya pada pelaksanaan modern dari sifat produktif kekuasaan. Tujuan utamanya adalah untuk menggantikan konsep negatif  dan  menghubungkan  sifat  produktif  dengan  kekuasaan.  Ia  menghasilkan realitas  dan  kebenaran.  Foucault  menunjukkan  bahwa  kekuasaan  dapat  dipahami dalam  hal  teknik  yang  digunakannya.  Berbagai  bentuk  kekuasaan  ada  dalam masyarakat  seperti  hukum,  administrasi,  ekonomi,  militer,  dan  sebagainya. Kesamaan  mereka  adalah  ketergantungan  bersama  pada  teknik  atau  metode penerapan tertentu, dan semuanya menarik beberapa otoritas dengan mengacu pada kebenaran ilmiah.
Kekuasaan harus dianalisa sebagai sesuatu yang beredar, atau lebih tepatnya sebagai  sesuatu  yang  hanya  berfungsi  dalam  bentuk  rantai.  Itu  tidak  pernah dilokalisasi  di  sini  atau  di  sana,  tidak  pernah  di  tangan  siapa  pun,  tidak  pernah diambil  sebagai  komoditas  atau  bagian  dari  kekayaan.  Kekuasaan  digunakan  dan dijalankan melalui organisasi seperti jaring. Individu tidak hanya beredar di antara benang-benangnya  tetapi  mereka  selalu  dalam  posisi  menjalani  dan  menjalankan kekuatan ini.

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
Ciri terpenting dari teori Foucault tentang kekuasaan mengungkapkan bahwa kekuasaan bukanlah suatu hal atau kapasitas yang dapat dimiliki baik oleh Negara, kelas  sosial  atau  individu  tertentu.  Sebaliknya,  itu  adalah  hubungan  yang  berbeda antara individu dan kelompok dan hanya ada ketika sedang dilaksanakan. Seorang raja adalah raja hanya jika dia memiliki rakyat. Dengan demikian, istilah kekuasaan mengacu  pada  rangkaian  hubungan  yang  ada  antara  individu,  atau  yang  secara strategis  digunakan  oleh  kelompok  individu.  Institusi  dan  pemerintah  hanyalah pengerasan dari rangkaian hubungan kekuasaan yang sangat kompleks yang ada di setiap tingkat tubuh sosial.
Foucault  membedakan  ide-idenya  tentang  kekuasaan  dengan  mengkritik model  kekuasaan  yang  melihat  kekuasaan  sebagai  murni  terletak  di  negara  atau badan administratif dan eksekutif yang mengatur negara bangsa. Eksistensi Negara sebenarnya  bergantung  pada  pengoperasian  ribuan  mikro-relasi  kekuasaan  yang kompleks di setiap tingkat badan sosial. Foucault menawarkan contoh dinas militer yang  hanya  dapat  ditegakkan  jika  setiap  individu  terikat  dalam  seluruh  jaringan hubungan  yang  mencakup  keluarga,  majikan,  guru,  dan  agen  pendidikan  sosial lainnya.  Strategi  besar  Negara  bergantung  pada  kerjasama  seluruh  jaringan  taktik kekuasaan  lokal  dan  individual  di  mana  setiap  orang  terlibat.  Semua  hubungan kekuasaan pada tingkat yang berbeda bekerja bersama dan melawan satu sama lain dalam  kombinasi  yang  terus  berubah.  Negara  hanyalah  konfigurasi  dari  beberapa hubungan kekuasaan.
Foucault  mengkritik  model  kekuasaan  tradisional.  Menurutnya  kekuasaan bukan  hanya  tentang  mengatakan  tidak  dan  menindas  individu,  kelas  sosial  atau naluri alami, melainkan kekuasaan itu produktif. Ini membentuk suatu perilaku dan peristiwa  daripada  hanya  membatasi  kebebasan  dan  membatasi  individu.  Dia berpendapat  dalam The  History  of  Sexuality ,  volume  satu:  “ if  power  was  never anything but repressive, if it never did anything but say no, do you really believe that we should manage to obey it? “, 18 atau jika kekuasaan tidak pernah menjadi apa-apa selain represif, dan jika tidak pernah melakukan apa pun kecuali mengatakan hal-hal yang bersifat larangan, maka sejatinya menurut Foucault itu bukanlah kekuasaan, karena tidak  menghasilkan  kepatuhan,  tapi  ketakutan.  Pasti  ada  sesuatu  yang  lain,  selain represi,  yang  membuat  orang  menyesuaikan  diri.  Foucault  menunjukkan  bahwa kekuasaan dapat dipahami dalam hal teknik yang digunakannya. Ini menghasilkan jenis pengetahuan dan tatanan budaya tertentu.
Bila  disederhanakan,  bahwa  kekuasaan  menurut  Foucault  adalah  satu rangkaian relasi antara penguasa dan yang dikuasai beserta segala elemen alami yang ada  dalam  kehidupan  sosial  manusia.  Pengertian  ini  akhirnya  bisa  dipahami  pula bahwa  kekuasaan  merupakan  suatu  hal  yang  natural  dan  termanifestasikan  dalam bentuk  ketaatan  dan  hukum.  Namun  yang  menarik  kemudian,  bahwa  kekuasaan Foucault ini tidak berupaka person, melainkan suatu yang abstrak namun memiliki kekuatan  untuk  bisa  menghasilkan  rangkaian  relasi  kuasa  itu.  Maka,  barangsiapa yang mampu mengakomodir sesuatu yang abstrak itu, ia lah yang akan memegang kekuasaan,  dan  dengannya  kekuasaan  dijalankan  dengan  segala  instrumen
18 Michel Foucault, The History of Sexuality, volume one , ….., hal. 36

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
integralisasinya. Sesuatu yang abstrak ini bisa berasal dari norma, adat, tradisi dan semacamnya.  Di  sinilah  kemudian  penguasa  sebagai  juga  aktor  intelektual memanfaatkan  hal-hal  tersebut  menjadi  sebuah  wacana  nasional  yang  digunakan untuk membuat realitas politiknya dan menjadi sarana kekusaannya.
Pertanyaannya,  apakah  hal  ini  salah? Tentu  tidak  seluruhnya  salah.  Namun bila  wacana  kekuasaan  tadi  bersifat  subjektif  dan  relatif,  memang  cenderung melahirkan  diktatorian  atau  tirani,  karena  penguasa  memegang  tafsir  tunggal  atas wacana  tersebut.  Akan  tetapi  bila  wacana  tersebut  bersifat  objektif,  terbuka  dan berada  pada  lingkungan  intelektual  yang  baik,  maka  pemerintahan  akan  bersifat demokratis partisipatif karena setiap warga mampu untuk memberikan pendapatnya bahkan kritik tentang  wacana tersebut, meski tidak sampai menggantinya. Di sinilah menariknya relasi kuasa foucault ini, yang kemudian bisa wacana tersebut disebarkan dalam mekanisme komunikasi politik, maka akan menghasilkan hasil yang menarik.

## PEMBAHASAN Malaysia dan Dinamika Sosio-Politiknya
Malaysia  adalah  Negara  yang  terletak  di  kawasan  Asia  Tenggara  dan merupakan  Negara  yang  mempunyai  komposisi  penduduk  multi  etnis.  Mayoritas penduduk Malaysia adalah etnis Melayu yang mempunyai jumlah presentase sebesar 50,1%  dari  total  jumlah penduduk  Malaysia,  etnis  China  22,6%,  kelompok pribumi selain Melayu 11,8%, India 6,7%, dan kelompok lain menyumbang 0,7%. Sedangkan penduduk  bukan  warga  Negara  adalah  8,2%  dari  populasi  penduduk  Malaysia. Konteks multicultural ini membuat Malaysia memiliki masyarakat yang sangat kaya, dengan  beragam  agama,  makanan,  budaya,  dan  adat  istiadat.  Pada  awalnya  cikal bakal dari wilayah Malaysia adalah wilayah yang didalamya berdiri kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan kecil tersebut tunduk pada kerajaan-kerajaan yang memiliki kendali kekuasaan  yang  lebih  tinggi  dan  lebih  besar  yang  berpusat  di  Kamboja  atau  di Indonesia yang mempunyai dua kerajaan besar seperti Majapahit pada tahun 1300-an hingga awal abad 16 dan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera dan Jawa.
Agama  Islam  hadir  ketika  para  pedagang  dari  bangsa  India  dan  Arab  mulai masuk  wilayah  tersebut,  sehingga  akhirnya  terbentuklah  sebuah  kerajaan  Malaka yang menjadi pusat dari perdangangan dan penyebaran agama Islam pada tahun 1400 Masehi  di  bawah  pimpinan  seorang  pangeran  dari  Palembang,  Sumatera.  Agama Islam ternyata memiliki pengaruh yang sangat mendalam dalam kehidupan bangsa Melayu yang mendiami wilayah tersebut, hal itu dapat dilihat dari corak kebudayaan dan  peradaban  bangsa  Melayu-Malaysia.  Sekitar  abad  ke-14  hingga  15  para  elite penguasa (para sultan dan dinasti kerajaan) mulai memeluk Islam, yang kemudian memasukkan prinsip-prinsip hukum dan pemerintahan Islam. 19 Hal ini berdasarkan apa yang dicatat oleh sejarawan Carolina Lopez, bahwa:
“ The  royal  court  system  inherited  from  the  pre-Malaccan  period,  overlaid with Islamic understanding of divine law and governance, from the basis for both the  system  of  governance  and  the  larger  worldview  prevalent  in  the  Malay
19 Guy  Peter  Means,  Public  Policy  Toward  Religion  in  Malaysia. Pacific  Affairs, University of British Columbia, Vol. 51

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
World…it might be said that Islam was ‘grafted’ onto the existing structure and, over  time,  took  increasingly  deeper  root  in  the  worldview,  values  and  identity construction of the Malaccan sultanate ” 20
Islam kemudian juga dianut oleh masyarakat awam dan para pedagang karena keuntungan yang diperoleh dengan mengindentifikasi diri dengan agama penguasa. Ini  merupakan  salah  satu  contoh  pertama  yang  tercatat  mengenali  pluralism  etnis dan  religious  di  Malaysia,  sebagaimana  Islam  tidak  dipaksakan  kepada  para penduduk dan pedangang yang multi-religius di kerajaan Melaka. 21
Penerimaan  Islam  oleh  para  penguasa  Melayu  telah  membawa  dimensi- dimensi  baru  bagi  hubungan  antara  warga  Negara  dan  penguasa.  Sebelum  agama Islam menjadi sangat berpengaruh di Jazirah Melayu, status “Melayu” dipasang pada prinsip-prinsip garis keturunan dan dibatasi hanya pada keturunan raja. Hubungan politik secara bertahap menjadi suatu ikatan “etnis” semenjak kesultanan menganut Islam. Sebagai suatu agama dengan seluruh domain ritual-kultural, Islam mendorong kepenuhan  diri  dari  setiap  jama’ah  berkaitan dengan  ketaatan  religious. 22 Hal  ini menumbuhkan  solidaritas  horizontal  di  kalangan  rakyat  yang  patuh  kepada penguasa.
Perluasan identitas Melayu melalui Islam juga mencakup penggunaan bahasa. Bahasa  Melayu  dipropagandakan  melalui  penyebaran  Islam,  yang  tidak  hanya memasukkan  kata-kata  serapan  dari  bahasa  Sansekerta  sebelumnya  tetapi  juga konsep-konsep teologis Islami dari Arab. Selama periode antara abad-abad ke-16 dan ke-20  konsepsi  kemelayuan  terkristalisasi  dalam  seluruh  kesultanan  di  Jazirah Melayu  dengan  tumbuhnya  kesadaran  akan  kesamaan  bahasa,  kebudayaan  dan iman. 23
Agama dan kebudayaan telah menyatu pada derajat bahwa konversi orang luar menjadi Islam akan membuatnya secara otomatis layak menyandang status “Melayu” dalam arti ‘masuk Islam dan masuk Melayu. Hanya ada sedikit Muslim non -Melayu, sebagian  besar  adalah  orang  India,  Arab  atau  kelompok-kelompok  dari  kepulauan Indonesia  yang  diasimilasikan  ke  dalam  komunitas  Melayu  melalui  proses  saling menikah. 24 Juga ada bukti mengenai ikatan-ikatan rasial yang longgar melalui saling menikah  di  antara  orang-orang  Cina  dan  Melayu,  yang  dikenal  dengan  sebutan komunitas Cina Selat ( Straits Chinese ) di Penang dan Melaka.
Sebagai satu keseluruhan, terbentuklah perdamaian dalam relasi-relasi antar- etnis seperti yang tampak melalui contoh-contoh para elite tradisional Melayu dan Cina yang terlibat dalam kerja sama saling menguntungkan. Aspek penting lain juga adalah bahwa identitas Melayu tidak punya privilege politik atau ekonomi yang luar
20 Lopez,  C.  (2001).  The  British  Presence  in  the  Malay  World:  A  Meeting  of  Civilizational Traditions. Sari , Vol. 19, 2001, hal. 8 21 Christopher  Rodney  Yeoh, Malaysia,  Truly  Asia?  Religious  Pluralism  in  Malaysia . The Pluralism Project . (Cambridge: Harvard University Press, 2006), hal. 31-32
22 Judith  Nagata, The  Reflowering  of  Malaysian  Islam:  Modern  Religious  Radicals  and  Their Roots . (Toronto: University of British Columbia Press, 1984), hal. 458
23 Ibid
24 Saidatulakmal  Mohd,  Ethnic  Identity  Dilemma – A  Case  Study  of  the  Indian  Muslims  in Penang, Malaysia. International Review of Business Research Papers , Vol. 6, 2010, hal. 24

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
biasa, suatu isu yang kemudian menjadi salah satu sumber ketegangan antar-etnis. Berkembangnya kerajaan Melayu Malaka dengan pesat memberi pengaruh yang kuat kepada wilayah dan pulau-pulau di sekitarnya, sehingga menarik bangsa-bangsa dari wilayah Eropa untuk datang seperti Portugis, Inggris dan Belanda.
Bangsa  Portugis  pertama  kali  datang  pada  tahun  1511  dan  kemudian  diikuti oleh Negara-negara Eropa lainnya. Awal kedatangan bangsa Inggris pada tahun 1769 bermula  ketika  bangsa  Inggris  kala  itu  menduduki  pulai  Balambangan  dan mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Sulu dan Kesultanan Brunei. Tahun 1867 Inggris  mulai  agresif  dengan  menyebarkan  pengaruhnya  seiring  dengan ditempatkannya pasukan di Pulau Pinang, Singapura, dan Malaka. Sepanjang periode pemerintahan  colonial  Inggris,  Malaysia  kemudian  berkembang  menjadi  suatu wilayah yang terdiri dari berbagai populasi yang terpisah-pisah dan beraneka ragam, seperti Melayu, China, India yang diimigrasikan ke Malaysia untuk menjadi pekerja di industry karet dan timah di sana. 25 pada tahun 1941 dan 1942 di dalam PD II, wilayah Malaya, Serawak, dan Borneo Utara berhasil diambil alih kekuasaannya oleh Jepang hingga PD II berakhir pada tahun 1945. Masalah etnis adalah salah satu factor yang menjadikan  Malaysia  sulit  untuk  mendapatkan  kemerdekaan  secara  penuh  dan mendapat  pengakuan  dari  dunia  internasional.  Penyebab  utama  dari  masalah tersebut  adalah  perbedaan  pandangan  tentang  masalah  agama,  kebudayaan  dan perbedaan  bahasa  di  antara  golongan  etnis  di  Malaysia.  Tahun  1957  Malaysia mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris dan menjadi Negara anggota PBB pada tahun yang sama.
Sejak  Malaya  mendapatkan  kemerdekaannya  pada  31  Agustus  1957,  maka gagasan untuk membentuk Negara Malaysia mulai dicanangkan. Awalnya keadaan Malaya  pada  masa-masa  awal  kemerdekaannya  masih  belum  stabil  karena  adanya ancaman dari golongan komunis yang memberi ancaman terhadap kedudukan raja- raja  Melayu  yang  didukung  oleh  Inggris.  Namun  setelah  golongan  komunis  di Malaysia dapat dilumpuhkan sedikit demi sedikit keadaan di Malaya berangsur aman kembali.  Keadaan  ekonomi  di  Malaysia  berangsur  mulai  berkembang,  hubungan dengan luar negeri mulai bertambah. Akhirnya keadaan darurat yang telah dimulai sejak 1948 dicabut pada 31 Agustus 1960.
Pasca Kemerdekaan, Malaysia mendeklarasikan sebagai sebuah Negara yang menganut system monarki konstitusional, atau disebut Raja Berpelembagaan . Sistem ini  diambil  disebabkan  karena  didasarkan  pada  sistem  Westminster,  karena sebagaimana  yang  telah  disebutkan,  bahwa  Malaysia  adalah  bekas  koloni  Inggris. Sebagaimana  disebutkan  juga  dalam  konstitusi  bahwa  pemimpin  tertinggi  adalah ‘Raja Agong’ atau ‘Yang di - Pertuan Agong’. Raja tidak hanya mengatur Negara dengan nasehat  perdana  menteri,  tetapi  juga  menjadi  pelindung  agama.  Sampai  di  sini, persoalan hubungan Negara dan agama tampak jelas, namun ternyata dalam praktik hubungan keduanya jauh lebih rumit. Ini tentu saja berkaitan dengan system undang- undang  Negara  bagian,  yang  disebut  dengan  undang-undang  tubuh  negeri,  yang mengandaikan  kekuasaan  otonomi  dalam  pengurusan  politik  dan  keagamaan.
25 Buyong  bin  Adil, Sejarah  Trengganu ,  (Kuala  Lumpur,  Dewan  Bahasa  dan  Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1974), hal. 15

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
Demikian  pula,  persaingan  internal  Melayu  yang  berada  di  UMNO  ( United  Malay National  Organization )  dan  PAS  (Parta  Islam  se-Malaysia)  tentang  klaim  Negara Islam.
Jika  merujuk  pada  sejarah  sebelum  kemederkaannya,  negeri-negeri  di Semenanjung  merupakan  daerah-daerah  yang  mandiri  yang  dipimpin  oleh  sultan. Oleh  karena  itu  Malaysia  pun  kemudian  merupakan  salah  satu  Negara  yang multietnik  tetapi  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  Islam  menjadi  dasar penyelenggaraan  tata  pemerintahan.  Tidak  hanya  dalam  pemerintahan  tetapi  juga dalam perekonomian secara umum. Namun setelah Negara ini merdeka, dasar-dasar Negara  pun  mengalami  perubahan,  yaitu  undang-undang  sipil  dan  system pemerintahan buatan  Inggris menjadi acuan utama, yang itu merupakan hasil  dari komisi  Reid. 26 Di  awal  tahun  1980  mulai  memperkenalkan  system  perbankan syari’ah. 27 di  samping  tetap  memberikan  keluasan  bagi  perbankan  dengan  system konvensional.  Bahkan  dengan  tegas  kemudian  menyelenggarakan  dua  system perbankan dalam satu Negara. Dalam penelitian Benson membuktikan bahwa system perbankan  syari’ah  dapat  bersaing  dengan perbankan  konvensional, 28 dalam beberapa hal justru perbankan dengan prinsip- prinsip syari’ah lebih dapat memenuhi tuntutan pasar serta memperoleh profit yang tinggi.
Dalam  praktik  pemerintahan,  Malaysia  menerapkan  system  federal,  yang sejalan dengan keperluan masyarakat majemuk. Ada dua pemerintahan, federal dan Negara bagian. Negara federal secara nominal dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong. Sementara kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dibantu oleh cabinet yang dilantik oleh Raja atas nasehat perdana menteri. Kabinet dipimpin oleh perdana menteri  yang  secara  bersama-sama  bertanggung  jawab  pada  parlemen  bikameral, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dua yang terakhir ini dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan lima tahun sekali dan ditunjuk oleh perdana menteri.
Terkait  dengan  identitas  Melayu  di  Malaysia,  sebagaimana  yang  tertuang  di dalam Undang-Undang Dasar Federal, bahwa orang Melayu ialah mereka yang lahir di dalam lingkungan federasi sebelum kemerdekaan, memiliki kesamaan (memeluk) agama  Islam,  bahasa,  kebiasaan-kebiasaan  dan  tradisi  Melayu.  Karena  itu,  dalam perspektif ini, orang Cina atau kelompok etnis lain yang telah memeluk agama Islam, menggunakan  bahasa  Melayu  dan  melakukan  tradisi  orang  Melayu,  dinilai/ dimasukkan  sebagai  orang  Melayu.  Sebaliknya,  mereka  yang  menamakan  dirinya sebagai orang Melayu akan  tetapi tidak memiliki kebiasaan, nilai-nilai Melayu dan menggunakan bahasa Barat, tidak akan dianggap/diterima sebagai orang Melayu. 29 Ketentuan  dan  pengertian  Melayu  ini  cukup  menimbulkan  problem  yang serius karena hal tersebut menyangkut status kewarganegaraan ( citizenship ). Hal ini
26 Yusuf Harun, Tunku Idealisme dalam Kenangan , (Pulau Pinang, Yayasan Bumiputera, 1991), cet. I, hal. 193
27 Ascarya dan Diana Yumanita, Bank Syari’ah: Gambaran Umum , (Jakarta, Pustaka Pendidikan dan Studi Bank Kesentralan PPSK, 2005), hal. 54
28 K.L. Brailsford Benson, T.J. dan Humphrey, J.E. “Do socially responsible fund managers really invest differently?”. Journal of Business Ethics . Vol. 65, 2006, hal. 337-57
29 Article  160  of  The  Constitution  of  Malaysia;  Malaysia’s  Constitution  of  1957  with amendments trough 2007, hal. 104

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
disebabkan  karena  Melayu,  tidak  seperti  definisi  dalam  konstitusi,  sering  juga dipahami sebagai sebuah etnis (Melayu), sebuah system kebudayaan (Melayu) atau sebuah  masyarakat  dengan  sejarah  social  yang  khas.  Persoalan  yang  ditimbulkan sebagai akibat dari definisi Melayu ini Nampak, semisal, ketika pemerintah koloniah Inggris berupaya menerapkan apa yang disebut dengan Malayan Union (MU) pada tahun  1946. 30 MU  merupakan  penyatuan  kekuasaan  di  bawah  control  Gubernur Jenderal  Inggris  yang  bertujuan  menjadikan  dan  mempersiapkan  Tanah  Melayu sebagai sebuah Negara kerajaan Commonwealth Inggris, di bawah konstitusi MU. Ide ini menimbulkan reaksi di kalangan orang-orang Melayu karena posisi mereka dan kedudukan para sultan semakin terpinggirkan. Karena itu mereka mulai memikirkan ulang  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan eksistensi  orang  Melayu,  di antaranya ialah soal status orang-orang Melayu dalam system adminsitrasi dan pemerintahan yang baru, di mana peran dan otoritas para sultan sudah mulai terkurangi. Salah satu implikasi  dari  ide  penyatuan  tiga  wilayah  atau  blok  politik  versi  MU  ini  memang berkaitan dengan status kewarganegaraan. Ditegaskan bahwa status warga asing yang telah  lama  tinggal  di  Tanah  Melayu  berubah  karena  mendapatkan  status kewarganegaraan  Tanah  Melayu.  Barbara  Watson  Andaya  menegaskan  bahwa, menurut rencana, administrasi FMS, UMS, Penang, dan Melaka (Negeri-Negeri Selat) yang terpisah-pisah akan dipersatukan ke dalam MU di mana status kewarganegaraan (Melayu) akan diperluas meliputi orang-orang non-Melayu.

## Dinamika Agama dan Negara di Malaysia
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  apa  yang  dimaksud dengan Melayu sangat identic dengan Islam. maka tata nilai Islam sangat mengakar kuat dalam kebudayaan melayu hingga identitas kebangsaan mereka. Namun ketika era kolonialisme hadir, dan kemudian menjajah negeri ini, maka identitas antar etnis ini  semakin  menguat  dan  mengeras.  Selama  penguasaan  Inggris,  kelompok- kelompok etnis di Malaya ditandai sebagai orang Cina, India, dan Melalyu melalui kategori-kategori  sensus,  dengan  mengabaikan  realitas  kawin  silang  antar mereka. Aspek umum di kalangan kelompok-kelompok Melayu yang berbeda-beda itu adalah mereka mempunyai orientasi bersama terhadap Islam. akan tetapi, penguasa Inggris mengembangkan  ideology  mengenai  perbedaan- perbedaan  “rasial”  yang  inheren yang  secara  permanen  mengubah  bentuk  pluaralisme  etnis  dan  religious  di Malaysia. 31
Perbedaan  antara  etnis  ini  pun  semakin  runcing  dan  mempertajam ketegangan  setelah  kebijakan  adu  domba  Inggris  dikeluarkan.  Inggris  menerapkan
30 Malayan Union adalah entity politik yang menggabungkan Sembilan buah negeri melayu, pulau Pinang dan Malaka. Singapura dipisahkan daripada unit pentadbiran Negeri-Negeri Selat dan kekal  sebagai  tanah  jajahan  Mahkota  British  yang  berasingan  di  bawah  pemerintahan  seorang Gubernur Inggris. Lih: Mahdi Shuid, Suzani Osman, dan Sazlina, Teks Pra-U STPM Sejarah Malaysia , (Selangor, Pearson Malaysia Sdn Bhd, 2009), cet. I, hal. 206, Simon C. Smith, British Relations with the Malay Rulers From Decentralization to Malayan Independence 1930-1957, New York: Oxford University Press, 1995, hlm. 60
31 Charles Hirschman, The Making of Race in Colonial Malaya: Political Economy and Racial Ideology. Sociological Forum, Vol. 1, 1986, hal. 330-361

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
pembedaan  etnis  seperti  halnya  pembedaan  etnis  atas  dasar  ras  yang  berlaku  di Eropa, dan kemudian membentuk tatatanan social dan ekonomi yang dibentuk oleh ras.  Pemerintahan  Inggris  membuat  klasifikasi  masyarakat  dan  kemudian memisahkan para penguasa, para sultan dari hak-hak yang mereka anggap feudal dan dihadapkan  denagn  kelas  rakyat,  namun  mereka  masih  diperbolehkan  untuk mempertahankan kedaulatan atas tradisi-tradisi Melayu yang meliputi adat, bahasa dan Islam. 32
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa semua orang Melayu adalah muslim dan berbahasa melayu dengan beragam perbedaan dalam dialeknya. Identitas ini ternyata juga berpengaruh pada perlakuan kolonial Inggris terhadap masyarakat Malaysia. Bagi mereka non Melayu dari kalangan etnis Cina dan India ditempatkan pada  kelas  pekerja,  meski  secara  pengaruh  ekonomi  modern  mereka  lebih berkembang  karena  menjadi  pemegang  di  sector-sektor  ekonomi  professional. Sedangkan masyarakat Melayu diberikan hak istimewa oleh Inggris dengan diberikan jabatan-jabatan tinggi bahkan tertinggi dalam system pemerintahan kolonial Inggris di Malaysia. 33
Inggris  menempatkan  orang-orang  pemerintahan  dari  kalangan  kelompok berpendidikan yang direkrut dari golongan aristocrat Melayu. Anggota-anggota dari kelas  ini  menduduki  eselon-eselon  tertinggi  dalam  birokrasi  setelah  kemerdekaan Malaysia.  Melayu  dan  non-Melayu  direkrut  untuk  jabatan-jabatan  perwira  di kepolisian  dan  angkatan  bersenjata  tetapi  posisi-posisi  tertinggi  umumnya didominasi oleh Melayu. Sembari mengendalikan birokrasi, kepolisian dan angkatan bersenjata,  para  elite  Melayu  juga  melebarkan  sayap  politik  dengan  mendirikan United  Malays  National  Organization (UMNO).  Anggota-anggota  dari  para  elite pemerintahan  berpendidikan  Inggris  yang  berkerja  bagi  pemerintahan  kolonial sebagian besar adalah generasi pertama para pemimpin UMNO.
Harold Crouch menyatakan bahwa system politik Malaysia memiliki beberapa karakteristik consociationalism , yaitu stabilitias politik dalam masyarakat majemuk dapat  dicapai  melalui  integrasi  pada  tingkat  elite  meskipun  komunitas-komunitas yang diprepresentasikan oleh para elite tersebut tetap berseteru. 34 Selama tahun 1969, fondasi-fondasi  konsosiasional  dari  system  tersebut  makin  goyah  karena pembangunan social dan ekonomi pada periode pasca-kemerdekaan.
Kondisi ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari efek warisan kolonial dalam mengkonsolidasikan  antar  etnis  di  Malaysia.  Bahwak  efek  kolonialisme  membawa pada  terkikisnya  budaya  melayu  di  Malaysia,  sedangkan  bagi  masyarakat  melayu, tradisi  dan  kebudayaan  itu  sangat  penting.  Selain  itu,  bahwa  indentitas  yang terbentuk  dan  tersepakati  secara  aklamasi  bahwa  melayu  sama  dengan  Islam  juga dipegang teguh sebagai hal mutlak. Maka problem etnis ini menjadi problem social pertama yang kemudian perlu dihadapi pemerintah Malaysia pasca-kemerdekaan.
32 A. B. Shamsul, Identity Construction, Nation Formation, and Islamic Revivalism in Malaysia. In R. Hefner & P. Horvatich (Eds.), Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia . (Honolulu: University of Hawaii Press, 1997), hal. 207-229
33 Ibid
34 Harold Crouch, Government and Society in Malaysia . (Ithaca: Cornell University Press, 1996), hal. 32-40

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
Untuk  mengakomodir  permasalah  tersebut,  pemerintah  kemudian menyelenggarakan kongres kebudayaan nasional tahun 1971 yang menghasilkan tiga prinsip utama dalam mendefinisikan kebudayaan dan identitas nasional. Tiga prinsip tersebut adalah; pertama , kebudayaan nasional harus didasarkan pada kebudayaan pribumi  di  kawasan  ini. Kedua, unsur-unsur  yang  cocok  dari  berbagai  kebudayaan lain  dapat  diterima  sebagai  bagian  dari  kebudayaan  nasional. Ketiga ,  Islam  adalah komponen penting dalam memperkuat kebudayaan nasional. Dari sini jelas bahwa apa  yang  disebut  dengan  melayu  adalah  sangat  identic  dengan  Malaysia.  Melayu adalah Malaysia, dan Malaysia adalah Melayu. Hasil kongres ini kemudian diadopsi oleh  pemerintah  sebagai  dasar  dalam  kebijakan  kebudayaan  nasional,  meskipun beberapa  kelompok  etnis  non-melayu  ada  yang  tidak  menyetujuinya.  Kemudian berkaitan dengan poin ketiga pada hasil kongres tersebut, bahwa kaitan antara Islam dan melayu ibarat dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang disebut melayu bila memeluk agama Islam. Bagi mereka yang tidak Islam tidak berhak berstatus etnis melayu. Dalam Konstitusi Federal dengan tegas dijelaskan bahwa siapa yang disebut melayu  adalah,  “ a  person  who  professes  the  religion  of  Islam,  habitualy  speaks  the Malay language (and) conforms to Malay custom ”. 35 Meski demikian, dalam beberapa kasus juga masih ditemukan etnis melayu yang menganut agama selain Islam.
Proses  Islamisasi  ini  sangat  gencar  dilakukan,  terutama  oleh  para  tokoh nasional yang memang ingin mempertahankan indentitas pribumi melayu. Mahathir Muhammad,  sebagai  Perdana  Menteri  di  sekitar  tahun  1980-an),  mendeklarasikan asas  perjuangan  UMNO.  Dalam  p ernyataannya,  “ UMNO’s  struggle  has  not  ended. Today we face the biggest struggle – the struggle to change the attitude of the Malays in  line  with  the  requirements  of  Islam  in  this  modern  age…..UMNO’s  task  now  is  to enhance the Islamic practices and ensure that the Malay community truly adheres to Islamic  teachings .” 36 Beberapa  kebijakan  untuk  mendukung  hal  tersebut  terlihat seperti adanya larangan seorang muslim untuk memasuki kasino, kemudian seperti yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  peresmian  Bank  Islam,  peresmian  pendirian Islamic International University, dan juga adanya subsidi pembiayaan masjid dan gaji bagi para da’i dan khotib di seluruh wilayah Malaysia.

## Hubungan Agama dan Politik di Malaysia
Hubungan agama dan politik diklasifikasikan dalam 3 bentuk, yaitu purifikasi, sekularisasi, dan adaptasi. Dari ketiga bentuk ini, Malaysia bisa digolongkan ke dalam kategori  bentuk  adaptasi.  Pasalnya,  Malaysia  masih  mengdopsi  sistem  hukum kolonial warisan Inggris, meski secara konstitusi Islam dicantumkan sebagai pemberi tuntutan dalam bernegara.
Pengaruh Islam yang kuat terhadap sistem sosial Malaysia ini juga terlihat saat pertama kali negara ini lahir. Inisiasi pendirian United Malays National Organization (UMNO) oleh para elit politik entis Melayu pada tanggal 11 Mei 1946 bertujuan untuk
35 Article  160  of  The  Constitution  of  Malaysia;  Malaysia’s  Constitution  of  1957  with amendments trough 2007, hal. 104
36 Diane K. Mauzy and R. S. Milne, The Mahathir Administration in Malaysia: Discipline through Islam, Pacific Affairs , University of British Columbia, Vol. 56, No. 4, 1984, hal. 617-648

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
mempertahankan etnis Melayu dari kemungkinan dominasi etnis tionghoa dan india yang  telah  berhasil  berpengaruh  pada  sektor  industri  dan  ekonomi. 37 Kedua  etnis tersebut akan diakomodir oleh kerajaan Inggri dengan membentuk Malayan Union yang tujuannya agar kedua etnis tersebut mendapatkan hak sosial yang sama dengan etnis  Melayu.  Permasalahannya  adalah,  rencana  ini  akan  berpotensi  untuk melemahkan institusi kerajaan-kerajaan Melayu di Malaysia, dan dengan demikian, akan  menghilangkan  Melayu  dan  penyempitan  fungsi  Islam  di  negara  ini,  karena bersamaan  dengan  pembatasan  Raja  yang  hanya  diperbolehkan  mengurusi  aspek adat (Islam) saja. 38
Hasil  dari  perjuangan  masyarakat  Melayu  terkait  dengan  integrasi  Islam  ke dalam  sistem  politik  dan  bernegara  Malaysia  adalah  tercantumnya  Islam  sebagai agama  resmi  Malaysia.  Pada  awalnya,  rancangan  konstitusi  Malaysia  tidak menyebutkan  agama  resmi.  Hal  ini  juga  disepakati  oleh  para  penguasa  sembilan kerajaan Melayu, yang beranggapan bahwa Islam cukup diakui sebagai agama resmi di  masing-masing  kerajaan  atau  negara-negara  bagian  saja.  Namun  Hakim  Abdul Hamid  dari  komisi  Reid 39 yang  merancang  konstitusi  dengan  tegas  mengeluarkan argumen  yang  kuat  dengan  menjadikan  Islam  sebagai  agama  resmi  di  Negara Malaysia.  Walhasil,  semua  etnis  Melayu  beragama  Islam,  sebagaimana  tercantum dalam pasal 160 Konstitusi Malaysia.
Integrasi Islam dalam adat Melayu yang pada akhirnya mewarnai konstitusi Malaysia  ternyata  memberikan  dampak  positif  terhadap  stabilitas  sosial  politik  di Malaysia. Hal ini terlihat pada terjaganya hak istimewa etnis Melayu di berbagai aspek sosial, 40 meski sebagian besar etnis Tionghoa dan India memainkan peranan vital di sektor ekonomi. Kemudian, Kriteria pengangkatan ulama sebagai pejabat negara juga tidak lagi didasarkan pada ukuran tradisional pengetahuan agama atau bentuk lain dari serikat tradisional atau pengakuan populer, tetapi lebih pada sertifikasi gelar dari universitas modern. Karena ulama berpendidikan universitas telah mengambil posisi yang lebih besar dalam birokrasi Malaysia, ruang untuk bentuk otoritas yang terkait dengan ulama berpendidikan tradisional menjadi semakin terbatas. Sebagai guru dan birokrat  agama,  banyak  ulama  Malaysia  telah  menjadi  pejabat  negara  dan  dengan demikian otoritas mereka bergantung pada struktur resmi, bukan pada pengakuan status keagamaan mereka oleh masyarakat luas.
Dengan  perkembangan  ini,  definisi  komposisi,  otentikasi,  dan  pekerjaan ulama  di  Malaysia  kontemporer  telah  mengalami  rekonfigurasi  yang  signifikan selama  beberapa  dekade  terakhir.  Secara  umum,  ribuan  lulusan  perguruan  tinggi Islam, terutama lulusan perguruan tinggi Timur Tengah, kini biasa disebut sebagai
37 Diane K. Mauzy and R. S. Milne, The Mahathir Administration in Malaysia: Discipline through Islam, Pacific Affairs , University of British Columbia, Vol. 56, No. 4, 1984, hal. 617-648
38 J.de V. Allen, The Malayan Union, New Heaven, Yale: University Southeast Asia Studies, 1967, hal. 18-19
39 Hakim  Halim  Abdul  Hamid,  Perwakilan  dari  Pakistan  yang  ditunujuk  pada  konfrensi konstitusi yang diadakan di London dari 18 Januari hingga 6 Februari 1956 yang dihadiri oleh delegasi dari Federasi  Malaya,  yang  terdiri  dari  empat  perwakilan Penguasa  Melayu,  Ketua  Menteri  Federasi (Tunku Abdul Rahman) dan tiga menteri lainnya, dan juga oleh Komisaris Tinggi Britania di Malaya dan para penasihatnya.
40 Artikel 153 Konstitusi Malaysia 1946

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
‘ulama’.  Ulama  ini  biasanya  adalah  guru  di  sekolah  Islam  atau ustadz ,  pemimpin shalat di masjid (imam) dan pejabat publik di departemen pemerintah dan lembaga keagamaan.  Peningkatan  besar  jumlah  ulama  yang  muncul  dari  perluasan  definisi dan  konsepsi  tentang  siapa  yang  dapat  dianggap  demikian  merupakan  fenomena umum  di  negara-negara  mayoritas  Muslim  kontemporer  lainnya.  Produksi  massal ulama  dan  hilangnya  metode  tradisional  pelatihan  ulama,  bagaimanapun,  juga menyebabkan banyak kritikus menganggap apa yang mereka lihat sebagai penurunan kualitas intelektual ulama. 41
Meski demikian, dalam kehidupan beragama, khususnya, tidak terjadi konflik horizontal  di  atara  masyarakat.  Kehidupan  beragama  yang  harmonis  menjadi pemandangan  umum  di  Malaysia.  Meski  menyatakan  Islam  sebagai  agama  resmi negara,  agama-agama  lain  pun  diberikan  kebebasan  untuk  mengamalkan  ajaranya dan  itu  juga  diatur  dalam  konstitusi.  Seperti  di  Indonesia,  masjid  dan  surau  juga menjadi bangunan yang banyak dijumpai di negara ini. Adzan berkumandang dengan bebas  tanpa  memunculkan  kegelisahan  bagi  masyarakat  beragama  selain  Islam. Bahwa  di  beberapa  negara  bagian,  seperti  Kelantan,  Trengganu,  Kedah  dan  Johor menetapkan hari libur akhir pekan di hari Jum’at dan Sabtu, bukan di hari Sabtu dan Ahad.  Selain  itu  kebijakan  untuk  memberhentikan  segala  kegiatan  di  seluruh lembaga  pemerintahan  dan  lembaga  perbankan  selama  2  jam  guna  kepentingan melaksanakan sholat Jum’at.

## Otoritas Pendirian Masjid
Adat melayu yang bernafaskan Islam menempati posisi sentral dalam segala praktik social di Malaysia. System kerajaan atau monarki lebih menguatkan posisi itu, sehingga  otoritas  penguasa  memiliki  kendali  atas  terlaksananya  kehidupan  social, agama dan kebudayaannya. Bahkan dalam masalah pendirian dan operasional masjid, pihak  kerajaan  memiliki  andil  penuh.  Tidak  ada  masjid  yang  berdiri  kecuali  telah memiliki  izin  pendirian,  dan  imam,  muadzin,  hingga  khotib  dan  penceramah  pun dilantik oleh kerajaan. Dalam struktur disebutkan bahwa Raja Yang di-Pertan Agong membawahi majlis raja-raja, yang mana di dalamnya para sultan dari negeri-negeri bagian. Para sultan tersebut yang kemudian memegang kedali kontrol pentadbiran agama di wilayahnya masing-masing.
Alasan dari sistem ini adalah bahwa masjid miliki Sultan atau Raja di setiap Negara bagian, dan dengan demikian, mereka menaungi ajaran agama Islam di setiap negeri mereka masing-masing. 42 Namun meski demikian, kerajaan juga memberikan swadaya  pembiayaan  dan  perhatian  yang  tinggi.  Semisal,  bahwa  setiap  muadzin, imam, khotib atau penceramah diberikan gaji atau tunjangan.
Pengurusan  masjid  di  Malaysia  pada  umumnya  diatur  melalui  dua  hal. Integrasi hal-hal yang bertanggung jawab terhadap masjid dapat dijelaskan melalui dua perkara. 1. Objek bagian pengurusan masjid yang bertugas untuk mengembalikan fungsi  dan  peran  masjid  sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  hukum  Islam.  2.
41 Yuki  Shiozaki  dan  Hiroko  Kushimoto, “Reconfigurations  of  Islamic  Authority  in Malaysia.” Asian Journal of Social Science, Vol. 42; issue: 5, 2014, hal. 602 – 619
42 Wawancara  pribadi  via  online  dengan  Syamsul  Efendi,  seorang  badal  imam  di  masjid Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia, tanggal 26 juli 2021

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam, pusat penyebaran ilmu dan kajian  dalam  rangka  memajukan  umat  Islam  di  dunia  dan  akhirat,  serta  berupaya untuk mewujudkan profil umat Islam sebagai umat yang terbaik.
Peranan  masjid  sebagai  sarana  dakwah  tidak  dapat  dinafikan.  Untuk memastikan  peran  dan  fungsi  masjid  sesuai  dengan  hukum  Islam,  dan  juga  agar mampu  mengadopsi  perkembangan  zaman,  masjid  harus  memiliki  sekurang- kurangnya 50 fungsi yang diklasifikasikan dalam tiga kategori besar. Pertama sebagai pusat  ibadah,  kedua,  sebagai  pusat  pendidikan,  dan  ketiga  sebagai  pusat  kegiatan social. Untuk akses informasi yang luas, setiap masjid pun juga perlu memiliki ICT ( Information, Communication and Technology ), seperti tersedianya web masjid yang menyediakan kemudahan mendapatkan informasi tentang masjid.
Kepengurusan masjid yang berada di bawah otoritas kerajaan erat kaitannya dengan  adat  dan  kepentingan  stabilitas  politik  di  Malaysia.  Semisal  perizinan  dan penentuan personalia masjid menjadikan pengawasan aktifitas masjid menjadi sangat efektif. Ditambah lagi dengan kekuatan adat, ketentuan ini tidak lagi dianggap keliru oleh masyarakat Malaysia. Apalagi ketika masjid dianggap sebagai milik umat Islam, dan masyarakat melayu mengharuskan beridentitas muslim, maka kondisi kehidupan sosial yang berkaitan dengan masjid tidak menjadi polemik di malaysia. Maka ketika setiap  aktifitas  masjid  harus  sepengetahuan  otoritas  kerajaan  bahkan  didekte  oleh kerajaan, maka hal ini menjadikan kehiduap beragama di malaysia stabil.
Terkait dengan penyeragaman khutbah di Malaysia juga erat dengan hal ini. Materi  khutbah  di  hari-hari  penting  Malaysia  diseragamkan  untuk  meningkatkan kesadaran  berbangsa  yang  dipromosikan  di  masjid-masjid  di  seluruh  wilayah Malaysia.  Isu-isu  penting  juga  demikian.  Apalagi  mengingat  kepentingan  fungsi masjid sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan juga berperan penting dalam penyeragaman  tersebut.  Setiap  ada  isu  yang  menyelisihi syarak akan  langsung dibahas di khutbah-khutbah bahkan di tausiyah-tausiyah yang diadakan di masjid. Hal itu semua atas persetujuan kerajaan melalui Dewan Agama Islam Malaysia dan Majlis Adat Melayu Malaysia.

## Khutbah di Malaysia
Malaysia  adalah  negara  yang  memiliki  ketentuan  konstitusional  yang  jelas terkait  Islam.  Pasal  3  Konstitusi  menyatakan  bahwa  Islam  adalah  agama  Federasi, bahwa sultan adalah kepala agama dari setiap negara bagian yang berbentuk monarki, dan  Yang  di  Pertuan  Agong  adalah  kepala  agama  di  Wilayah  Federal  dan  negara bagian  tanpa  monarki.  Ini  berarti  bahwa  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  Islam berada di bawah lingkup sultan dari masing-masing negara bagian. Ini lebih lanjut dirinci  dalam  Jadwal  9  Daftar  II  Negara  Daftar  Konstitusi  Federal,  yang mencantumkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam di bawah yurisdiksi pemerintah negara bagian dan bukan pemerintah federal. Atas dasar pembagian kekuasaan ini, majelis  negara  memberlakukan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  Islam administrasi,  pengadilan  Syariah,  undang-undang  status  pribadi  yang  berkaitan dengan hal-hal seperti: perkawinan dan pewarisan, dan undang-undang tentang hal- hal yang dianggap sebagai tindak pidana ringan menurut Hukum Islam. Intervensi oleh pemerintah federal Malaysia pada masalah-masalah Islam telah terus meningkat

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
sejak  awal  1980-an  sebagai  akibat  dari  kebijakan  Islamisasi. 43 Namun,  pemerintah federal tidak memiliki yurisdiksi untuk mengurus urusan masjid dan khutbah jumat, yang jelas-jelas berada di bawah yurisdiksi otoritas Islam negara.
Di  Malaysia,  semua  masjid  wajib  didaftarkan  dan  diatur  oleh  dewan  agama Islam  masing-masing  negara  bagian.  Mengingat  kekuatan  yang  dianugerahkan kepada otoritas agama Islam di masing-masing negara bagian, mereka bertanggung jawab untuk menyiapkan, menerbitkan, dan mendistribusikan khutbah untuk setiap imam  bersertifikat.  Khutbah  dikirim  ke  masjid  melalui  pos  untuk  imam  untuk mengambil  tindakan lebih lanjut dalam waktu seminggu sebelum tanggal khutbah disampaikan. Dengan cara ini, masalah yang akan disebutkan dalam khutbah dapat diperbarui untuk mencerminkan berita terbaru. Di Malaysia, khutbah disampaikan dalam bahasa Melayu, kecuali bagian-bagian yang dibacakan dalam bahasa Arab asli dan  kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Melayu.  Ini  berarti  bahwa  seluruh khutbah  dapat  dipahami  oleh  hampir  semua  orang  yang  hadir  sejak  disampaikan dalam  bahasa  nasional  resmi  negara  tersebut.  Situasi  ini  berbeda  dengan  masjid dengan komunitas yang lebih beragam seperti di Eropa, di mana beberapa khutbah disampaikan dalam bahasa Arab dan bukan dalam bahasa lokal, sehingga membatasi berapa banyak yang memahami isinya dan arti penting khutbah. 44
Para  sultan  adalah  pemimpin  agama  di  negara  masing-masing,  jadi  semua khutbah harus termasuk pembacaan syafaat untuk kesejahteraan sultan, fitur yang menonjol unik untuk khutbah di Malaysia. Bahkan, masuknya syafaat untuk sultan di akhir  khutbah adalah praktik yang telah ada sejak periode abad pertengahan di Islam. 45 Para  ulama  telah  menelusuri  sumber-sumber  yang  menunjukkan  bahwa bacaan  syafaat  bagi  para  pemimpin  saat  khutbah  adalah  bentuk  melegitimasi  dan mengakui kewenangan pemerintah saat ini. 46 Dalam Konteks Malaysia, berdoa untuk sultan  menandakan  bahwa  dia  adalah  kepala  agama  Islam  di  negaranya,  dan menegaskan  bahwa  dia  memiliki  hak  prerogatif  dalam  semua  hal  yang  berkaitan dengan Islam di sana. Kekhilafan seorang khatib untuk membacakan syafaat untuk sultan dapat mengakibatkan karirnya terhenti karena penolakan untuk mendoakan sultan  mungkin  diartikan  sebagai  tindakan  mengingkari  kekuasaan  sultan  sebagai kepala agama di negara yang bersangkutan. Dengan demikian, khutbah di Malaysia diawasi  oleh  dua  orang  yang  memiliki  otoritas  kekuasaan:  sultan  dan  pemerintah negara bagian atau federal yang lebih politis. Keduanya memiliki kuasa untuk dapat mengarahkan  atau  mempengaruhi  pejabat  yang  bertindak  untuk  otoritas  agama dalam  menentukan  isi  khutbah  yang  tujuannya  mempromosikan  agenda  dan perspektif tertentu.
43 John  Funston, “Malaysia.”  In The  Politics  of  Islamic  Reassertion ,  edited  by  M. Ayoob, (Hooboken, NJ: Taylor and Francis: 2014), hal. 165 – 189 44 Ali Wardak, “The Mosque and Social Control in Edinburgh's Muslim Community.” Culture and Religion Journal, vol. 3, issue; 2, 2002, hal. 201 – 219
45 Linda  G.  Jones, The  Power  of  Oratory  in  the  Medieval  Muslim  World .  (New  York: Cambridge University Press, 2012), hal. 90
46 Linda G. Jones, The Power of Oratory in the Medieval Muslim World…..; Ahmed El Shamsy, “The Social Construction of Orthodoxy.” In The Cambridge Companion to Classical Islamic Theology , edited by T. Winter, (Cambridge; Cambridge University Press, 2008), hal. 97 – 117

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
Ketentuan dan aturan hukum negara menetapkan bahwa hanya khutbah yang disiapkan  dan  diterbitkan  oleh  otoritas  agama  yang  diizinkan  untuk  dibaca  atau disampaikan oleh yang berwenang dan mengangkat khatib atau imam. Artinya khatib tidak  boleh  membaca  khutbah  yang  dia  buat  sendiri,  bahkan  jika  ia  memiliki kredibilitas  besar  dalam  pengetahuannya  dan  kepakaran  dalam  studi  Islam.  Oleh karena  itu,  khutbah  tidak  diimprovisasi  karena  khatib  atau  imam  terikat  untuk menggunakan  teks  yang  telah  disetujui  sebelumnya.  Hukum  Syariah  Negara menegaskan tindakan terhadap imam yang tidak menyampaikan khutbah yang telah disiapkan  oleh  pihak  otoritas.  Misalnya,  Pasal  97  Undang-Undang  Tindak  Pidana Syariah, Negara Sabah 1995, menyatakan:
“Sesiapa  membaca  mana -mana  khutbah  Jumaat  yang  tidak  disediakan  atau diluluskan oleh Majlis adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan,  dikenakan  hukuman  denda  tidak  melebihi  dua  ribu  ringgit  atau penjara selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali .” 47
Ketentuan  yang  sama  dapat  ditemukan  dalam  pasal  113A,  Tindak  Pidana Syariah  Undang-undang,  Negara  Bagian  Negeri  Sembilan  tahun  2004,  yang  juga mengatur  bahwa  setiap  orang  yang  menyampaikan  khutbah  tanpa  izin  telah melakukan pelanggaran. Selain itu, beberapa negara menerapkan ketentuan hukum yang  mengatur  khutbah  secara  implisit,  dengan  hanya  memperbolehkan  yang ditentukan masjid-masjid untuk melaksanakan  salat  Jumat, sehingga penyampaian khutbah  dapat  terpantau.  Ketentuan  ini  dapat  ditemukan  di  negara  bagian Terengganu,  Perak,  Malaka  dan  Pahang,  meskipun  terminologi  yang  berbeda digunakan dan hukuman dijatuhkan pada keyakinan bervariasi.
Penting  untuk  mengetahui  latar  belakang  pejabat  agama  yang  bertanggung jawab  untuk  menulis  khutbah.  Para  penulis  khutbah  adalah  pejabat  publik  dan pegawai  negeri  di  departemen  agama  pemerintah  dan  mereka  memiliki  beberapa tingkat pengaruh atas masyarakat karena status mereka. 48 Para pegawai departemen agama  ini  menerima  pendidikan  awal  mereka  dari  sekolah  agama  negeri  atau nasional 49 dan kemudian melanjutkan  studi mereka di universitas lokal dan asing, jadi mereka jelas berbeda dari para pegawai pra kemerdekaan, yang nota bene mereka dilatih  secara  tradisional  di  pondok  (pesantren  tradisional). 50 Setelah  mereka diangkat ke unit khutbah Jumat, mereka bertanggung jawab untuk menulis khutbah setiap minggu atau mempekerjakan dosen universitas atau guru bersertifikat Kajian Islam sebagai kontributor eksternal. Setiap khutbah dievaluasi dan diverifikasi oleh sebuah panitia khusus, yang anggotanya adalah pejabat muslim dan ulama setempat
47 Diakses dari:
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/100ae747 c72508e748256faa00188094/e03535129c211703482570f1001ab023?OpenDocument : tanggal 25 September 2021, pukul 09.00 WIB
48 Yuki  Shiozaki  dan  Hiroko  Kushimoto, “Reconfigurations  of  Islamic  Authority  in Malaysia.” Asian Journal of Social Science, Vol. 42; issue: 5, 2014, hal. 602 – 619
49 Rita  Camilleri, .  “Religious  Pluralism  in  Malaysia:  The  Journey  of  Three  Prime Ministers.” Islam and Christian – Muslim Relations, Vol. 24; issue: 2, 2013, hal. 225 – 240
50 Yuki  Shiozaki  dan  Hiroko  Kushimoto, “Reconfigurations  of  Islamic  Authority  in Malaysia.” Asian Journal of Social Science,…..

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
yang ditunjuk oleh departemen terkait. Mengingat pentingnya peran mereka, tidak dapat  dipungkiri  bahwa  para  pejabat  Muslim  telah  memberikan  kontribusi  yang signifikan  terhadap  keberhasilan  implementasi  Kebijakan  Islamisasi  di  Malaysia. Hassan menyatakan bahwa birokrat Muslim, termasuk mereka yang bekerja di bawah otoritas  Islam,  telah  membantu  dalam  upaya  pemerintah  untuk  memulai  proses Islamisasi dan mempromosikan agenda-agenda Islam. 51
Lantas,  mengapa  masjid-masjid  di  Malaysia  mewajibkan  pihak  berwenang untuk membuat khutbah? Otoritas agama mungkin menyarankan bahwa tujuannya adalah untuk membantu para imam dan khatib serta meringankan beban mereka. Ini karena  isi  khutbah  harus  didukung  oleh  ayat-ayat  Al- Qur’an  dan  Hadits  Nabi, sehingga harus dikutip dalam konteks yang tepat dan dipersiapkan dengan cermat. Jika imam dibiarkan tanpa naskah khutbah, mereka mungkin akan kesulitan dalam mempersiapkannya.  Di  Malaysia,  tidak  semua  imam  memiliki  tingkat  pendidikan yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan teks-teks agama secara akurat dan efektif.  Mayoritas  hanya  menerima  Islam  tradisional  pendidikan,  yang  membuat mereka kompeten dalam tugas-tugas dasar seorang imam, seperti: memimpin shalat berjamaah,  membaca  dan  mengajarkan  Al- Qur’an,  dan  membuat  pengaturan pemakaman.  Albayrak  berpendapat  bahwa,  sebelum  seorang  imam  mampu mempersiapkan khutbah dengan benar, ia terlebih dahulu harus menjalani pelatihan ekstensif dalam Islam yang akan mengembangkan ilmu dan amalan keagamaannya hingga  dewasa. 52 Dengan  demikian,  persiapan  khutbah  oleh  para  pemuka  agama secara tidak langsung meringankan beban imam dalam tugas masjid mereka, dan ini mungkin  merupakan  niat  asli  di  balik  pengambilalihan  persiapan  khutbah  oleh otoritas  agama  setiap  minggu.  Namun,  tinjauan  beberapa  ketentuan  hukum mengungkapkan  bahwa  motif  di  balik  pengendalian  isi  khutbah  mingguan didasarkan  pada  legitimasi  politik  dan  penyebaran  agenda  Islam  dan  politik pemerintah  dan  otoritas  agama.  Ini  menjadi  lebih  terlihat  dalam  analisis  subtopik khutbah.  Di  Malaysia,  khutbah  sering  dianggap  sebagai  forum  penting  bagi  partai politik untuk menyebarkan manifesto mereka.
Oleh karena itu, ada undang-undang yang berlaku untuk memastikan bahwa tidak ada kritik yang ditujukan pada pemerintah pusat dan negara bagian oleh setiap individu  selama  penyampaian  khutbah.  Untuk  contoh,  berdasarkan  Aturan  33, Aturan Pejabat Masjid dan Komite Paroki (Negara Selangor) 1999, jika ada pengurus masjid yang memberikan ceramah, khutbah Jumah atau Idul Fitri khutbah Idul Fitri atau  Idul  Adha  yang  cenderung  menimbulkan  kebencian,  pemberontakan  atau ketidaksukaan  terhadap  pemerintah  federal  atau  pemerintah  negara  bagian  mana pun, atau untuk mendorong permusuhan antaretnis yang berbeda atau antarwarga di  Malaysia,  pemeluk  agama  Islam  Dewan  dapat  menangguhkan  atau memberhentikan  pejabat  itu.  Ketentuan  hukum  ini  jelas  mencegah  imam  dari mengkritik  pemerintah  atau  menayangkan  pendapat  yang  bertentangan  dengan pemerintah kebijakan dan agenda. Ketentuan tersebut tidak hanya tidak demokratis,
51 M. H. Hassan, “Explaining Islam’s Special Position and the Politic of Islam in Malaysia.” The Muslim World , Vol. 97; issue: 2, 2007, hal. 287 – 316
52 Ismail Albayrak, “Friday Sermons and the Question of Home -trained Imams in Australia.” Australian eJournal of Theology, Vol. 19, issue; 1, 2012, hal. 29 – 42

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
tetapi juga membatasi kapasitas umat beragama untuk memaknai Islam dalam politik lokal  dan  kekinian  konteks.  Hal  ini  didukung  oleh  Shiozaki  dan  Kushimoto  yang berpendapat bahwa, meskipun ulama di Malaysia diberikan posisi yang baik di sektor birokrasi, mereka tidak lagi bebas memberikan tafsir dalam Islam. Semua pandangan dan interpretasi harus dalam sesuai dengan kebutuhan pemerintah pusat atau negara bagian. 53 Akan  tetapi  meski  demikian,  bahwa  pertimbangan  ulama  dan  ketetapan tafsir agama yang dilakukan oleh para ulama tidak bisa diaggap selalu bertentangan dengan  kehendak  sosial.  Bahwa  bilamana  ijtihad  para  ulama  benar  menurut pengakuan dan kesepakatan para ulama yang berkompeten dan sesuai dengan tata aturan  hukum  dalam  Islam,  maka  hal  tersebut  tidak  bisa  dianggap  membatasi demokrasi. Selain itu, bahwa kritik terbuka dalam masalah ini, berupa masukan atau keluhan.  Hal  ini  cukup  menandakan  bahwa  penetapan  aturan  semacam  ini  di Malaysia  sudah  mengakomodir  prinsip  demokrasi.  Hanya  saja  memang  ketetapan semacam  ini  rawan  dimanfaatkan  guna  kepentingan  politik,  dan  mengakibatkan apatis bagi masyarakat maupun para khatib dalam menanggapi isi khutbah.
Ada negara bagian seperti Selangor yang menyediakan situs web bagi orang- orang  untuk  mengajukan  keluhan  jika  seorang  khatib  menyalahgunakan penyampaian khutbahnya, misalnya dengan mengirim pesan bermotif politik. Situs web  yang  sama  memberi  orang-orang  yang  mendengarkan  khutbah  kesempatan untuk mengevaluasi kualitas seperti khatib's intonasi vokal dan kefasihannya dalam membaca  Al- Qur’an  dan  Hadits. 54 Sayangnya,  para  pendengar  ini  tidak  memiliki kesempatan untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka dengan bagian mana pun dari  konten  khutbah  dalam  formulir  online  ini.  Mekanisme  pengaduan  ini  adalah tidak  hanya  berpotensi  untuk  disalahgunakan,  tetapi  sangat  disayangkan,  telah mengakibatkan  banyak  khatib  menghindari  membuat  perubahan apa pun  pada  isi khutbah,  bahkan  jika  mereka  tidak  setuju  dengan  itu.  Pada  akhirnya,  mereka membaca teks khutbah tanpa pilihan nyata dan karena takut tindakan hukum jika tidak.
Sebagian besar departemen agama negara telah mengambil langkah proaktif dengan  mengunggah  semua  teks  khutbah  ke  situs  web  resmi  mereka  untuk meningkatkan akses publik ke khutbah mingguan. Ini adalah salah satu dari banyak inisiatif  yang  diambil  untuk  menerapkan  dan  menerapkan  informasi  teknologi  di lembaga-lembaga Islam di Malaysia. Negara bagian yang sedikit di depan teknologi, seperti Selangor dan Wilayah Federal mengunggah teks khutbah di Bahasa Melayu, Inggris,  versi  yang  ditulis  dalam  bahasa  jawi  (abjad  Arab  pegon),  dan  PowerPoint presentasi untuk mengiringi teks yang dibaca. Oleh karena itu sangat mungkin bagi mereka yang tidak hadir pada khutbah tertentu untuk membaca dan mencerna isinya untuk  diri  mereka  sendiri.  Alasan  lain  untuk  unggahan  adalah  untuk  menyimpan catatan online, terutama karena lembaga-lembaga Islam di Malaysia saat ini sedang menjalani  transformasi  administratif,  khususnya  dalam  hal  meningkatkan  sistem
53 Yuki  Shiozaki  dan  Hiroko  Kushimoto, “Reconfigurations  of  Islamic  Authority  in Malaysia.” Asian Journal of Social Science, Vol. 42; issue: 5, 2014, hal. 602 – 619
54 Jais.  2010b.  “E - masjid:  Borang  Aduan  Khutbah  Jumaat  Jais.”  Accessed  Agustus  09, 2021. http://emasjid.jais.gov.my/uploads/borangs/KomenKhutbahJumaat.pdf .

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
pengiriman  mereka  dan  arsip  digital. 55 Karena  hanya  teks  diunggah  ke  situs  web otoritas  agama,  cara  dan  metodenya  pengiriman  yang  sebenarnya  tidak  dapat direplikasi  dan  cara  itu  dirasakan  secara  online  juga  terbuka  untuk  diskusi.  Selain dapat  diakses  secara  online,  khutbah  resmi  di  Nasional  Masjid  juga  disiarkan langsung setiap Jumat sore melalui pejabat negara sistem penyiaran, RTM dan stasiun radio milik pemerintah Islam, IKIM.fm. Beberapa negara bagian juga memiliki siaran radio  langsung  dari  khutbah  Jumat  mereka  dari  negara  bagian  mereka  masjid. Hampir setiap orang dapat mengakses isi khutbah, termasuk komunitas agama lain yang mungkin tinggal dekat dengan masjid dan dapat mendengar khutbah jelas.
Khutbah  adalah  forum  yang  kondusif  bagi  otoritas  agama  dan  negara  dan pemerintah  federal  untuk  menanamkan  ide-ide  dan  interpretasi  Islam  mereka  di antara  orang-orang  Muslim  yang  taat.  Proses  ini  lebih  lanjut  dimungkinkan  oleh ketentuan  hukum  Islam  dari  tingkat  negara  bagian  sistem  administrasi  Islam. Namun,  selain  khutbah  sebagai  titik  dari  mana  pengetahuan  tentang  Islam dikomunikasikan kepada masyarakat Muslim, ada juga dalam beberapa khutbah di Malaysia  merupakan  agenda  mendasar  dari  pihak  pemerintah  dan  otoritas keagamaan.

## Penyeragaman Khutbah sebagai Kontrol dan Alat Politik Negara
Dari yang telah dipaparkan sebelumnya, bisa dipahami beberapa hal penting. Pertama, bahwa Malaysia adalah negara monarki yang sangat erat kaitannya dengan adat  Melayu  yang  nota  bene  sangat  kental  dengan  nuansa  Islam. 56 Ditambah  lagi bahwa dalam konstitusi disebutkan dengan tegas bahwa Islam adalah agama resmi Malaysia.  Maka  dengan  itu,  hubungan  Islam  dengan  Malaysia  begitu  erat  melalui budaya dan adat melayu. Sejatinya hal yang seperti ini adalah fenomena yang wajar, mengingat  di  kerajaan  Inggris  pun,  Ratu  Inggris  menjadi  kepala  tertinggi  gereja Inggris ( The Supreme Head of The Church of England ), atau bahwa penguasa negara memikul pula kekuasaan agama. Dengan demikian posisi agama menjadi aman, dan terhindari dari potensi dijadikan sumber konfilik horizontal. Raja adalah orang yang paling bertanggung jawab tentang keberlangsungan agama, maka logikanya, bila ada yang  menjadikan  agama  sebagai  sumber  konflik,  maka  raja  akan  terseret  ikut  dan dijadikan sebagai aktor konflik beserta dengan para sultan.
Kedua, hubungan Islam, melayu dan Malaysia ini  juga memberikan beberapa hal positif. Proses Islamisasi yang sampai pada puncak keberhasilannya di tahun 1980- an tidak bisa dilepaskan dari semangat kesadaran identitas etnis melayu itu sendiri.
55 Mar’ie Muhammad, “IT Alignment in Malaysian Public Sector: e -Syariah as a Case of Study.” In Proceedings of the European Conference on EGovernment , edited by P. Hahamis, (London, University of Westminster, 2009), hal. 501 – 509; Wan Mohd Saman, Wan Satirah, and Abrar Haider. "E-Shariah in Malaysia: Technology adoption within justice system." Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 7; issue:.2, 2013, hal. 256-276
56 “ in the western Archipelago Masuk Melayu meant to become a Muslim, but in parts of eastern Indonesia the phrase meant becoming Christian” Anthony Reid, Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities. Journal of Southeast Asian Studies , Vol. 32, issue: 3, 2001, hal. 295- 313

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
Keberhasilan itu ditandai dengan maraknya kajian-kajian studi Islam yang dilakukan oleh  kaum  intelektual.  Bahkan  dalam  catatan  Laurent  Metzger,  sepanjang  kurun waktu 20 tahun, mulai tahun 1975 hingga 1995, telah didirikan sekitar 20 masjid raya di seluruh negara. 57
Metzger lantas mengomentari fenomena Islamisasi di Malaysia dengan fakta berdirinya  banyak  bangunan  Islam  yang  megah  termasuk  masjid-masjid  raya  di Malaysia. Ia berpendapat, bahwa agak aneh memang ketika proses Islamisasi dimulai dengan  maraknya  pembangunan  infrastuktur  yang  bernuansakan  Islam.  Namun menurutnya,  hal  ini  dirasa  logis,  karena  ketika  Mahathir  Muhammad  memegang amanat  menjadi  perdana  menteri,  ia  harus  segera  merespon  pertumbuhan masyarakat  melayu  untuk  bisa  memenuhi  segala  kebutuhan  materi  mereka.  Oleh sebab  itu,  dibangunlah  beberapa  infrastuktur  vital  seperti  masjid  raya,  rumah pemotongan  hewan  kurban,  universitas  Islam  internasional  ( International  Islamic University of Malaysia ),  Bank  Islam,  lembaga  asuransi  Islam  dan  lain  sebagainya. 58 Bahkan menurut penulis, pembangunan infrastruktur ini justru menegaskan proses Islamisasi menjadi program yang memang penting untuk dilakukan. Diperlihatkan melalui simbol-simbol infrastruktur tersebut.
Selain itu, masyarakat melayu juga terjaga eksistensinya dalam perkembangan zaman menuju globalisasi. Etnis melayu yang juga muslim dijamin kesejahteraannya dan ketentramannya oleh negara. Sampai pada tahun 2018 sekitar 50an ribu massa melakukan  aksi  demo  yang  dinamakan  aksi  812,  dan  mengusung  misi  yang  sama menjaga hak istimewa orang-orang Melayu di Malaysia. Alasan aksi tersebut karena adanya wacana ratifikasi ICERD atau konvensi PBB untuk memberantas diskriminasi rasial  di  Malaysia. 59 Mereka  menganggap  bahwa  wacana  tersebut  bertentangan dengan  pasal  153  Konstitusi  Malaysia  yang  berbunyi:  memberikan  tanggung  jawab kepada  Yang  di-Pertuan  Agong  untuk  "melindungi  kedudukan  istimewa  orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum- kaum lain”. Selanjutnya, bahwa institusi kerajaan, adat melayu dan Islam menjadi wacana nasional  yang memang wajib disampaikan dan diintegrasikan di malaysia. Wacana Islamisasi yang diserukan oleh UMNO memperjelas kedudukan Islam sebagai wacana nasional  di  Malaysia.  Maka  dari  itu,  Raja  sebagai  penguasa  tertinggi  dan  juga penanggung jawab agama, memerintahkan pemberlakukan nilai-nilai Islam di bawah otoritasnya, dan ini tertuang dalam peraturan atau undang-undang atau yang disebut dengan “ Enakmen ” pemberlakuan hukum syari’ah.
Permberlakuan peraturan ini bahkan hingga taraf kontrol pembangungan atau pendirian masjid beserta dengan personalia yang akan mengurusi masjid. Pengajuan izin pendirian seperti deskripsi jarak antar masjid, sertifikat penentuan arah kiblat, sertifikat kariah (takmir) masjid, hingga sertifikat tauliyah (semacam surat mandat)
57 Laurent Metzger, “Islam Observed; The Case of Contemporary Malaysia”, Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies , Vol. 5, No. 2, 1998, hal. 49-76
58 Ibid
59 Diakses dari lama: https://tirto.id/supremasi-melayu-di-malaysia-sudah-rasis-sejak-dalam- konstitusi-dbL9, pada 25 Agustus pukul 16.00 WIB

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
untuk khotib juga harus sepengetahuan sultan dari setiap negeri. 60 Para personalia yang  bertanggung  jawab  di  masjid  itupun  mendapatkan gaji  oleh pemerintah,  dan karena  itu  pula  bisa  dipecat  atau  digugurkan  jabatannya  oleh  pemerintah.  Hal  ini demi  menjaga  ajaran  Islam  dari  penyelewengan  tafsir  yang  bisa  jadi  berpotensi melahirkan kebingungan dalam beragama di antara masyrakat.
Hubungan antara Islamisasi dan kontrol kuasa di Malaysia ini bila dipandang melalui  perspektif  Foucault  bisa  dipahami  bahwa  kekuasaan  di  Malaysia  telah berhasil  melahirkan episteme atau  pengetahuan  yang  menjadi  alat  kontrol  sosial. Islam  dan  adat  yang  telah  menjadi  indentitas  sosial  melahirkan  kesadaran  dan kepatuhan terhadap institutis kuasa di malaysia. Masyarakat tunduk pada tata nilai Islam  itu,  meski  kemudian  membawanya  pada  kepatuhan pada  insitutusi  kerajaan dan kesultanan di masing-masing negeri. Faktanya hampir tidak ada kritik terhadap kebijakan  yang  bernuansa  Islam  di  Malaysia.  Kritik  hanya  terjadi  pada  wilayah parlemen, dan itupun disiarkan di televisi. 61
Wacana Islamisasi yang telah menjadi wacana nasional itu disampaikan dalam banyak instrumen, salah satunya melalui media khutbah jumat. Khutbah jumat yang memang memiliki dimensi ibadah dan dihadiri banyak orang, karena ketentuan fiqh mewajibkan  laki-laki  untuk  hadir,  merupakan  media  yang  sangat  efektif  untuk menyampaikan  wacana  tersebut.  Ditambah  dengan  kontrol  penguasa  dengan  cara penyeragaman materi khutbah, maka lambat laun akan membentuk adat dan tradisi Islam yang kental. Adat dan tradisi ini menjelma menjadi realitas dan worldview sosial yang akan dipersepsikan masyarakat, dan bahkan mempengaruhi kesadaran politik mereka.  Akhirnya  respon  yang  dihasilkan  juga  tidak  jauh  dari  kesadaran  agama. Fungsi agama yang seperti ini terbukti lebih menjamin stabilitas nasional daripada dengan menggunakan wacana lain.
Namun  meski  di  sini  lain,  bisa  dipahami  juga  bahwa  pada  akhirnya, independensi ulama atau para pemuka agama Islam sedikit terbatasi. Memang seakan tidak  memiliki  pilihan  lain,  ketika  Malaysia  perlu  bertransformasi  menjadi  negara modern,  otoritas  pemerintahan  menjadi  simbol  paling  jelas  untuk  disebut  negara. Akhirnya  peran  para  sarjanawan  muslim  dan  para  ulama  di  sektor  pendidikan, kesejahteraan  sosial,  dan  kegiatan  keagamaan  perlu  dikonsolodasikan  kembali dengan pihak pemerintahan rezim baru. Di titik inilah kemudian, para penguasa atau otoritas politik seakan memanfaatkan institusi agama tersebut, dalam hal ini Islam, untuk semakin menegaskan pengaruhnya. 62 Akan tetapi konsolidasi yang dilakukan, pada akhirnya menyepakati bahwa penerapan syari’ah menjadi kesepakatan antara kedua  belah  pihak  untuk  kemudian  saling  mendukung,  dan  pemerintah  pun bertanggung jawab akan penerapan tersebut.
Hasil  konsolidasi  dan  kesepakatan  ini  teraktualisasi  dari  penegasan  Islam sebagai agama resmi, dan juga menjadikan Islam sebagai nyawa dari adat berbangsa.
60 Wawancara  pribadi  via  online  dengan  Syamsul  Efendi,  seorang  badal  imam  di  masjid Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia, tanggal 26 juli 2021.
61 Wawancara pribadi dengan Ahmad Amrullah, seorang tauliyah penceramah di negeri Sabah. Pada tanggal 30 Agustus 2021.
62 Yuki Shiozaki dan Hiroko Kushimoto, “Reconfigurations of Islamic Authority in Malaysia.” Asian Journal of Social Science, Vol. 42; issue: 5, 2014, hal. 602

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
Hal  ini  kemudian  juga  disalurkan  dalam  berbagai  media  komunikasi  massa,  salah satunya khutbah jumat. Khutbah jumat yang memang menjadi bagian inti dari ritual ibadah  sholat  jumat,  dirasa  pantas  dan  tepat  untuk  dijadikan  media  penyebaran rezim  wacana  ini,  sementara  aspek  ini  langsung  dibawah  otoritas  sultan  dan  raja. Dalam  lingkup  politik  kerajaan,  hal  ini  wajar  terjadi,  karena  memang  asumsinya, bahwa  sultan  dan  raja  bertanggung  jawab  akan  kebenaran  ajaran  Islam.  Sehingga, sultan dan raja merasa penting untuk menjaga kemurnian Islam dari adanya ajaran- ajaran  dari  paham-paham  menyimpang.  Termasuk  untuk  memperingatkan  dari fenomena kristenisasi yang merupakan anti-thesis dari Islamisasi.
Penyeragaman khutbah jumat ini juga menjadi gambaran wacana keagaman Islam di Malaysia. Segala tafsir agama yang dihasilkan oleh para intelektual muslim akhirnya  terkontrol.  Sertifikasi  ulama,  khotib  hingga  imam  dan  pengisi  kajian  di Malaysia haruslah memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan tinggi dari universitas di Malaysia. Alasannya adalah, para lulusan dari universitas lebih mumpuni dalam hal pengetahuan  agama  dan  korelasinya  dengan  isu-isu  kontemporer.  Kemudian,  juga paham-paham  dari  sekte  menyimpa ng  seperti  syi’ah  dan  ahmadiyyah  juga  bisa terbendung  penyebarannya  dengan  adanya  penyeragaman  khutbah  ini.  Jadi  bila kemudian  ada  anggapan  bahwa  otoritas  keagamaan  mempolitisasi  khutbah  jumat untuk kepentingan politik, perlu untuk dilihat lebih jelas dahulu, bahwa politik yang dimaksud adalah apa yang disebut dengan wacana kekuasaan yang memang selalu hadir dalam setiap sistem kekuasaan, seperti dalam pendapatnya Foucault.
Para  ulama,  dan  khotib  itu  mayoritas  beretnis  melayu.  Didasarkan  pada kategori melayu, bahwa etnis Tionghoa sekalipun bila masuk Islam, mengkaji Islam, dan  berpakaian  muslim,  maka  ia  bisa  dianggap  melayu.  Etnis  Melayu  yang merupakan  golongan  masyarkat  yang  paling  dekat  dengan  institusi  kekuasaan  ini juga  bertanggung  jawab  secara  loyal  dalam  mendukung  program  dan  legitimasi kekuasaan para sultan dan raja. Hampir tidak ada kritik terhadap institusi ini, namun lebih  banyak  polemik  politik  di  sektor  parlementer.  Bisa  dikatakan,  bahwa ketundukan  akan  institusi  kekuasaan  menjadi  stabil,  karena  didominasi  oleh  etnis melayu yang dituntut loyal pada adat dan norma ke-melayu-an.
Akhirnya  bisa  disimpulkan  bahwa  penyeragama  khutbah  jumat  di  Malaysia memang merupakan ketentuan sistem bernegara yang telah diatur dalam perundang- undangan Malaysia. Kemudian, bahwa penyeragama khutbah tersebut tidak berarti mencederai  prinsip  demokrasi  yang  menganggap  bahwa  kebebasan  berpendapat dibatasi melalui penyeragama khutbah tersebut. Tapi sebenarnya perlu diperhatikan bahwa  dalam  kondisi  khutbah  jumat  memang  secara  fiqh  tidak  dibenarkan  untuk dilakukan  tanya  jawab,  dan  selain  itu,  di  negara-negara  bagian  di  Malaysia  sudah mengatur adanya form aduan, bilamana ada khotib yang dianggap menyalahi ajaran Islam.  Ini  berarti  penyeragama  teks  khutbah  telah  diiringi  dengan  pengawasan sebagaimana  dalam  praktik  demokrasi  yang  seharusnya.  Selain  itu,  dinamika akademis Malaysia yang cukup tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi, menyangsinkan  kesimpulan  bahwa  terjadi  diskriminasi  ras  ataupun  pembatasan kebebasan berpendapat di khutbah jumat atau di forum-forum keagamaan lainnya.
Vol. 7  No. 2 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 373

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyeragaman  isi khutbah  di  Malaysia  tidak  hanya  didasarkan  pada  program  Islamisasi  yang  telah menjadi  wacana  nasional  sejak  era  Mahathir  Muhammad,  tetapi  juga  merupakan manifestasi  dari  kekuatan  adat  yang  dipegang  oleh  Raja  dan Sultan  dalam  formasi kekuasaan  di  Malaysia.  Raja  dan  Sultan  memiliki  tanggung  jawab  atas keberlangsungan  Islam  dan  adat  Melayu  di  Malaysia,  dan  salah  satu  kontrolnya adalah  melalui  penyeragaman  teks  khutbah  oleh  berbagai  lembaga  keagamaan nasional dan daerah.
Proses penyeragaman khutbah dimulai seiring dengan proses Islamisasi sejak berdirinya  negara  Malaysia,  terutama  setelah  tahun  1960.  Penyeragaman  tersebut bertujuan untuk menjaga agar ajaran Islam yang berkembang tetap sejalan dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah dan tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan agenda politik.  Namun,  dalam  implementasinya,  penyeragaman  khutbah  juga  menemui tantangan, seperti ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mengakses sumber- sumber ilmiah Islam yang digunakan sebagai dasar penyusunan khutbah.

## Rekomendasi Riset Selanjutnya
Bagi para peneliti selanjutnya, untuk menginvestigasi lebih lanjut dampak dan efektivitas  dari  penyeragaman  isi  khutbah  di  Malaysia.  Selain  itu,  penting  untuk mengevaluasi  bagaimana  proses  penyeragaman  tersebut  memengaruhi  kebebasan beragama  dan  ekspresi  keagamaan  di  negara  ini.  Studi  lanjutan  juga  dapat mengeksplorasi  peran  media  massa  dalam  menyebarkan  teks  khutbah  resmi  dan dampaknya  terhadap  persepsi  masyarakat  terhadap  ajaran  Islam  dan  pemerintah. Dengan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  dinamika  ini,  langkah-langkah dapat  diambil  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  merumuskan khutbah yang relevan dengan kondisi sosial dan kebutuhan umat Islam di Malaysia.

## REFERENSI
Albayrak,  I.  2012.  “Friday  Sermons  and  the  Question  of  Home -trained  Imams  in Australia.” Australian eJournal of Theology 19 (1)
Allen,  J  .de  V., The  Malayan  Union, New  Heaven,  Yale:  University  Southeast  Asia Studies, 1967
Ascarya  dan  Diana  Yumanita, Bank  Syari’ah:  Gambaran  Umum ,  (Jakarta,  Pustaka Pendidikan dan Studi Bank Kesentralan PPSK, 2005)
Aslan. (2019). Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia. Ta’limuna ,
8 (1), 29 – 45.
Antoun, R. T. 1993. “Themes and Symbols in the Religious Lesson: A Jordanian Case Study.” International Journal of Middle East Studies 25 (4)
Azodanloo, H. G. 1992. “Formalization of Friday Sermons and Consolidation of the Islamic Republic of Iran.” Critique: Critical Middle Eastern Studies 1 (1) Borthwick,  B.  M.  1967.  “The  Islamic  Sermon  as  a  Channel  of  Political Communication.” Middle East Journal 21 (3)
Camilleri,  R.  2013.  “Religious  Pluralism  in  Malaysia:  The  Journey  of  Three  Prime
Vol. 7  No. 2 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 374

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
Ministers.” Islam and Christian – Muslim Relations 24 (2) Crouch,  H.  (1996). Government  and  Society  in  Malaysia .  Ithaca:  Cornell  University Press
Diane K. Mauzy and R. S. Milne, The Mahathir Administration in Malaysia: Discipline through Islam, Pacific Affairs , University of British Columbia, Vol. 56, No. 4, 1984 Drakeley, S. (2008). Drowning or Waving? Citizenship, Multiculturalism and Islam In Malaysia. Aljami’ah , 46 (2), 325 – 351.
El  Shamsy,  A.  2008.  “The  Social  Construction  of  Orthodoxy.”  In The  Cambridge Companion  to  Classical  Islamic  Theology ,  edited  by  T.  Winter,  97 – 117 . Cambridge: Cambridge University Press
Errihani, M. 2011. “Managing Religious Discourse in the Mosque: The End of Extremist Rhetoric during the Friday Sermon.” Journal of North African Studies 16 (3) Fathi, A. 1981. “The Islamic Pulpit as a Medium of Political Communication.” Journal for the Scientific Study of Religion 20 (2)
Fink, S. 2007. “Preaching as Reimagining: Post -9/11 Khutbahs in the United States and Canada.” Comparative Islamic Studies 3 (2)
Funston, J. 2014. “Malaysia.” In The Politics of Islamic Reassertion , edited by M. Ayoob,
165 – 189. Hoboken, NJ: Taylor and Francis
Hamid, A. F. A. (2009). Islamist Civil Society Activism In Malaysia Under Abdullah Badawi:  The  Angkatan  Belia  Islam  Malaysia  (ABIM)  and  The  Darul  Arwam. Studia Islamika , 16 (3), 493 – 470.
Hashem,  M.  2010.  “The  Ummah  in  the  Khutba:  A  Religious  Sermon  or  a  Civil Discourse?” Journal of Muslim Minority Affairs 30 (1)
Hassan, M. H. 2007. “Explaining Islam’s Special Position and the Politic of Islam in Malaysia.” The Muslim World 97 (2)
Hirschman, C. (1986). The Making of Race in Colonial Malaya: Political Economy and Racial Ideology. Sociological Forum , 1
Hooker, M. B. 2008. Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
Jais. 2010b. “E - masjid: Borang Aduan Khutbah Jumaat Jais.” Accessed January 10, 2015. http://emasjid.jais.gov.my/uploads/borangs/KomenKhutbahJumaat.pdf
Jones,  L.  G.  2012. The  Power  of  Oratory  in  the  Medieval  Muslim  World .  New  York: Cambridge University Press
Kamp,  M.  2008.  “Prayer  Leader,  Counsellor,  Teacher,  Social  Worker,  and  Public Relations Officer: On the Roles and Functions of Imams in Germany.” Islam and Muslims in Germany , edited by A. al-Hamarneh and J. Thielmann, 133 – 160. Leiden: Brill
Lopez, C. (2001). The British Presence in the Malay World: A Meeting of Civilizational Traditions. Sari , 19 Martin, R. 2004. Encyclopedia of Islam and the Muslim World. New York: Macmillan Reference.
Means, G. P. (1978). Public Policy Toward Religion in Malaysia. Pacific Affairs , 51
Metzger,  L.  (1998).  Islam  Observed:  The  Case  of  Contemporary  Malaysia. Studia Islamika , 5 (2), 49 – 76.

## Abdul Matin bin Salman, Fuad Muhammad Zein, Joko Robby Prasetyo
Harmonizing Faith: Exploring the Uniformity of Jum’at Sermons in Malaysia (A Study Analysis of Religious Discourse Dynamics)
Mohd, S. (2010). Ethnic Identity Dilemma – A Case Study of the Indian Muslims in Penang, Malaysia. International Review of Business Research Papers , 6
Muhammad,  M.  R.  2009.  “IT  Alignment  in  Malaysian  Public Sector:  e -Syariah  as  a Case  of  Study.”  In Proceedings of the  European Conference  on EGovernment , edited by P. Hahamis, 501 – 509. London: University of Westminster Muzakki, A. 2008. “Islam as a Symbolic Commodity: Transmitting and Consuming Islam through Public Sermons in Indonesia.” In Religious Commodifications in Asia: Marketing Gods , edited by P. Kitiarsa, 205 – 219. New York: Routledge. Nagata, J. (1984). The Reflowering of Malaysian Islam: Modern Religious Radicals and Their Roots . Toronto: University of British Columbia Press Nawab, M., & Osman, M. (2009). Hizbut Tahrir Malaysia: The Emergence of a New Transnational Islamist Movement in Malaysia. Aljami’ah , 47 (1), 91 – 110. Nurhasanah.  (2011).  Tabung  Haji  Malaysia  Dalam  Perspektif  Ekonomi. Al-Iqtishad , III (2), 179 – 192.
Reeber,  M.  1991.  “A  Study  of  Islamic  Preaching  in  France.” Islam  and  Christian – Muslim Relations 2 (2)
Saat,  N.  (2014).  The  Ulama,  Thought-Styles,  and  The  Islamic  State  Debate  In Contemporary Malaysia. Stu , 21 (1), 47 – 76. Sharma, Western  Political  Thoought,  (Plato  to  Hugo  Grotius), New  Delhi:  Sterling Private Limited, 1982
Shamsul,  A.  B.  (1997).  Identity  Construction,  Nation  Formation,  and  Islamic Revivalism in Malaysia. In R. Hefner & P. Horvatich (Eds.), Islam in an Era of Nation-States:  Politics  and  Religious  Renewal  in  Muslim  Southeast  Asia . Honolulu: University of Hawaii Press
Shiozaki,  Y.  (2015).  The  Historical  Origins  of  Control  Over  Deviant  Groups  In Malaysia:  Official  Fatwa  and  Regulation  of  Interpretation. Studia  Islamika ,
22 (2), 205 – 232.
Simon  C.  Smith, British  Relations  with  the  Malay  Rulers  From  Decentralization  to Malayan Independence 1930-1957, New York: Oxford University Press, 1995 Wan  Mohd  Saman,  Wan  Satirah,  and  Abrar  Haider.  2013.  "E-Shariah  in  Malaysia: Technology  adoption  within  justice  system." Transforming  Government: People, Process and Policy 7.2
Wardak,  A.  2002.  “The  Mosque  and  Social  Control  in  Edinburgh's Muslim Community.” Culture and Religion 3 (2)
Wiktorowicz, Q. 1999. “State Power and the Regulation of Islam in Jordan.” Journal of Church and State 41 (4)
Wiktorowicz,  Q.  2001. The  Management  of  Islamic  Activism:  Salafis,  the  Muslim Brotherhood, and State Power in Jordan . Albany: State University of New York Press
Yeoh,  C.  R.  (2006). Malaysia,  Truly  Asia?  Religious  Pluralism  in  Malaysia . The Pluralism Project . Cambridge: Harvard University Press