DOI: 10.15575/kh.v3i1. 10575
Diterima: 14 Desember 2020; Direvisi: 24 Desember 2020; Disetujui: 5 Februari 2021

## PENGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI: PERSPEKTIF TEORI CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
Elfid Nurfitra Mubarok 1 , Alwi Al Hadad 2
1 Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung
2 Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Corresponding Author Email : elfimubarok86@gmail.com

## ABSTRACT
Problem In this study using normative research with kualitative approach. This study aims to understand how the design of the supervision model of the Constitutional Court judges after the Constitutional Court decision No. 49 / PUU-IX / 2011 as well as reviewing the theory of checks and balances in re-measuring the supervision of Constitutional Court judges. The results of the study conclude that the current model of supervision of constitutional court judges through internal supervision does not meet the checks and balances  theory  so  that  it  is  prone  to  arising  arbitrary  attitudes,  therefore  there  is  a  need  for  more independent supervision in supervising and following up on any actions of judges deemed contrary to the rules. which have been set. So with this, the supervisory model for judges of the Constitutional Court who is considered to fulfill the principles of the checks and balances theory can be used as a solution in dealing with existing problems.
Keywords: Supervision, Constitutional Court, Supreme Court, Judicial Court, Check and Balance

## ABSTRAK
Masalah  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  peneliatian  normative  dengan  pendekatan  kualitatif. penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  bagaimana  desain  model  pengawasan  hakim  Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 49/PUU-IX/2011 serta meninjuau dengan teori  check  and  balances  dalam  menakar  kembali  pengawasan  hakim  Mahkamah  Konstitusi.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa model pengawasan hakim mahkamah konstitusi saat ini yang hanya melalui  pengawasan  internal  tidak  memenuhi  teori  checks  and  balances  sehingga  rawan  terhadap timbulnya  sikap  kesewenang-wenanganan  oleh  karenanya  perlu  adanya  pengawasan  yang  lebih independen  dalam  mengawasi  serta  menindaklanjuti  setiap  perbuatan  hakim  yang  dianggap bersimpangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Maka dengan adanya hal tersebut Model pengawasan terhadap hakim Mankamah Konstitusi yang dianggap memenuhi prinsip teori checks and balances dapat dijadikan solusi dalam menangani permasalahan yang ada.
Kata  Kunci:  Pengawasan,  Mahkamah  Konstitusi,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Yudisial,  Check  and Balance

## PENDAHULUAN
Secara historis, dalam perjalanan konfigurasi politik dan hukum setelah lahirnya amandemen ke-3 Undang-Undang  Dasar  1945,  Indonesia  mengalami  pergeseran  dalam  kekuasaan  Kehakiman,  yang sebelumnya  hanyalah  Mahkamah  Agung  (MA)  sebagai    satu-satunya  pemegang  kendali  Kekuasaan Kehakiman,  namun  pasca  terjadinya  amandemen  lahirlah  lembaga  Mahkamah  Konsitusi  (MK)  yang imparsial serta merdeka dalam menjalankan tupoksinya sebagai pelindung serta penerjemah konstitusi.
Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam

## Sistem Ketatanegaraan
Elfid Nurfitra Mubarok dan Alwi Al Hadad
Dalam menjalankan tupoksinya, Mahkamah Kontitusi telah dibatasi kewenangannya oleh undang- undang. Mahkamah Konstitusi secara umum, mempunyai lima kompetensi. Dari lima Kompetesi tersebut, sisanya sebagai kewenangan serta satunya sebagai kewajiban. Dari keempat wewenang MK diataranya menerima,  memeriksa  dan  mengadili  di  tingkat  pertama  sampai  terakhir  serta  putusan  yang dijatuhkannya bersifat final dan mengikat ( final and binding ). Paradigma dalam pembentukan MK, yaitu bertujuan menciptakan sebuah lembaga negara yang bersifat independen tanpa terikat ataupun dapat dipengaruhi  oleh  lembaga  lain  serta  Mampu  menyelesaikan  perkara  yang  berkaitan  dengan konstitusionalitas  ketatanegaraan  dan  masalah ketatanegaraan  Indonesia  (Nuridahwati,  2020). Untuk membentuk  sebuah  lembaga  negara  yang  kompeten,  Hakim  MK  haruslah  mempunyai  jiwa  integritas tinggi, adil,  berkepribadian yang  luhur, negarawan yang memahami  dan menguasai  hukum  konstitusi serta hukum ketatanegaraan.
Dalam  menjalankan  tupoksinya,  hakim  konstitusi  haruslah  bersifat  independen  dan  tidak terpengaruh  oleh  kekuasaan  lainnya.  Untuk  mengimbangi  independensi  hakim  konstitusi  maka dibutuhkan aspek pengawasan sebagai bentuk menjalankan aspek prinsip Checks And Balances dalam sistem  ketatanegaraan.  Salah  satu  indikasi  rendahnya  tingkat  independesi  peradilah  disebabkan  oleh minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Sumadi, 2011).
Awalnya, hakim konstitusi diawasi oleh sebuah badan nasional, dalam hal ini Majelis Hakim (KY). Namun dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 005 / PUU / IV / 2006, putusan tersebut menyebabkan KY membatalkan  kewenangan  pengawasan  tersebut.  Pengawasan  terhadap  hakim  konstitusi  kemudian dialihkan secara internal. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 (PMK) tahun 2013 disahkan, dan Mahkamah  Konstitusi  membentuk  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi.  Selain  itu,  Mahkamah Konstitusi membentuk panitia etika melalui PMK No.1. Pada tanggal 2 Februari 2013, masa jabatan adalah tiga  (3)  tahun  saat  menjalankan  tugas.  Dewan  Etik  inilah  yang  berwenang  merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan Kehakiman Konstitusi yang berwenang menilai bahwa hakim yang melaporkan atau menerima teguran tertulis dan / atau lisan telah melakukan 3 (tiga) pelanggaran berat. Dalam penerapannya, tenaga ahli di berbagai bidang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun  di  sisi lain,  Dewan  Etik MK  dan  Majelis Kehormatan  Hakim Konstitusi  yang  dianggap  sebagai pengawas internal (fungsional) dinilai tidak mampu mengangkat hakim konstitusi sesuai dengan tugas konstitusi.
Tak bisa lepas dari ingatan kita. Kasus ini mengejutkan Mahkamah Konstitusi. Akil Mochtar, hakim ketua  MK  saat  itu,  terlibat  dalam  kasus  suap  terkait  sengketa  pemilu  di  Kabupaten  Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 2014. Terbuktinya penerimaan suap oleh Akil Mochtar sampai pada penjatuhan hukuman pidana dengan vonis seumur hidup. Kasus lain terjadi pada Hakim Patrialis Akbar yang terbukti menerima suap. Kasus tersebut terkait dengan nomor kasus. 129 / PUU-XIII / Pada tahun 2015, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Uji materi Undang-Undang Nomor 31, tentang Peternakan dan Kesehatan  Hewan  yang  Melanggar  UUD  1945,  Patrialis  Akbar  divonis  delapan  tahun  penjara  atas perbuatannya. Dan Rp. 300 juta dolar AS, anak perusahaannya akan dihukum 3 bulan penjara, ditambah denda. Terakhir, kasus terkait pelanggaran kode etik diajukan oleh Arief Hidayat, yang saat itu menjabat sebagai  Ketua  Mahkamah  Konstitusi.  Sesuai  dengan  putusan  Komisi  Etik  Profesi  MK,  ternyata  Arif mengadakan rapat dan menandatangani kesepakatan terkait pengujian Pasal 79 ayat (3) UU No.70. Pada 17  17  2014,  sudah  menyangkut  hak  MPR,  DPR,  DPD,  DPRD  (MD3),  dan  DPR  untuk  menanyakan keberadaan pansus angket KPK.
Kajian-kajian terdahulu mengenai pengawasan terhadap hakim MK seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Fauzanto  (2020), Mardiya  (2017), Safiudin  (2016) dan Tutik  (2017), kami melihat belum

## Sistem Ketatanegaraan
Elfid Nurfitra Mubarok dan Alwi Al Hadad
ada yang sepenuhnya meneliti tentang pengawasan hakim MK menggunakan toeri prinsip checks and balances . Penelitian ini bertujuan menilai apakah pengawasan hakim konstitusi saat ini telah memenuhi prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaaran atau tidak.
Terjadinya kasus-kasus mengenai pelanggaran kode etik tersebut menimbulkan urgensi terhadap rekonstruksi sistem pengawasan serta penaataan terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi secara efektif  dan efesien  dengan menggunakan prinsip checks and balances . Sistem pengawasan bagi hakim konstitusi yang saat ini berada dalam pihak internal yaitu dewan kode etik. Dari berbagai polemik yang lahir seiring perkembangannya menjadi urgen untuk dilakukan kajian lebih lanjut, maka penulis mencoba mengkaji sistem pengawasan mahkamah kontitusi dalam sistem ketatanegaraan ditinjau dari perspektif prinsip checks and balances .

## METODE PENELITIAN
Metodologi  yang  digunakan  ialah  dengan  metode  kualitatif  (Sugiyono,  2013).  Metode  ini berlandaskan pada postpositivisme, yang mana kunci instrumen dalam penelitian ini adalah penelitinya sendiri. Data dikumpulkan secara triangulasi atau gabungan, menggunakan analisis induktif serta hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Adapun teknik atau pendekatan yang dilakukan ialah dengan cara teknik Pengumpulan Data dengan Dokumen, dimana disini penulis mengumpulkan Undang- undang, Buku Literasi dan Jurnal Ilmiah sebagai bahan data untuk memudhkan penulis dalam melakukan analisis.
Sementara tipe penelitian yang diterapkan ialah penelitian hukum normatif atau istilah lainnya normative legal research dengan berbagai  pendekatan, yaitu pendekatan melalui aturan-aturan hukum atau  perundangan,  pendekatan  konseptual  dengan  teori-teori,  pendekatan  perbandingan  serta pendekatan historis. Penelitian hukum normatif ini sendiri, yaitu penelitian hukum yang dipengaruhi oleh doktrin Posititivism dan hukum murni. Secara umum acap kali penelitian ini dikenal dengan penelitian library  research (kepustakaan),  hal  ini  disebabkan  secara  mayoritas  bahan-bahan  yang  dijadikan  alat penelitian ialah berupa dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Kekuasaan Kehakiman
Pada Perubahan Ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga negara yang lahir dan didirikan setelah reformasi, dan kelembagaan serta statusnya sama dengan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 24 (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dijelaskan bahwa ketegasan sistem tersebut menjadikan Mahkamah  Konstitusi  sebagai  bagian  dari  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  dan  ikut  serta  dalam kewenangan peradilan.
Secara  historis  pengalaman  dari  negara  lain,  pengakuan  secara  formal  terhadap  indepedensi kehakiman setidaknya diawali dengan lahirnya Undang-Undang Parlemen Inggris pada tahun 1701, yang memberikan perlindungan yang jelas terhadap hakim dari campur tangan kerajaan. Kejadian tersebut terjadi dalam konteks pergeseran kekuasaan secara besar-besaran terhadap parlemen dan pengadilan (Isharyanto, 2018). Sedangkan dewasa ini gagasan kemederkaan peradilan memiliki daya tarik normatif yang begitu luas dan kuat. Bahkan menjadi sebuah model peradilan yang modern di mana kekuasaan kehakiman terpisah dari kekuasaaan lainnnya.
Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam

## Sistem Ketatanegaraan
Elfid Nurfitra Mubarok dan Alwi Al Hadad
Pada tahun 1960, John Locke merumuskan jaminan independensi peradilan, yang tidak lepas dari teori pemisahan kekuasaan. Menurut teori yang ia dirikan, John Locke membagi kekuasaan negara bagian menjadi tiga bagian; kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federal. Teori pemisahan kekuasaan kemudian dikemukakan oleh Montesquieu. Montesquieu membaginya menjadi 3 (tiga) bagian menurut  teori  desentralisasi,  yaitu  kekuasaan  administratif,  kekuasaan  administratif,  dan  kekuasaan kehakiman.  Dengan  adanya  pemisahan  desentralisasi  diharapkan  dapat  membuat  lembaga  nasional menjadi mandiri, namun dapat mengawasi satu lembaga ke lembaga lainnya (Hakim, 2018).
Dalam  perkembangan  institusi  kehakiman  dewasa  ini,  negara  Indonesia  menghadapi  krisis degradasi moral pada hakim dan aparat penegak hukum lainnya (Ismatullah, 2018). Benteng dari rule of law pada hakikatnya tecermin dari kebebasan hakim pada lembaga peradilan. Dalam proses pemeriksaan maupun proses pengambilan keputusan sikap hakim baik itu sikap imparsial ataupun ketidakberpihakan diharapkan  tertanan  dalam  diri  seorang  hakim  dalam  menjalankan  setiap  tugas  yang  diembannya (Triwulan Tutik, 2012).
Independensi peradilan adalah  kunci  dari  sistem peradilan  yang  berfungsi  dengan  baik. Hal  ini memungkinkan  bagi  hakim  untuk  membuat  dan  melahirkan  sebuah  putusan  yang  imparsial  sesuai dengan hukum dan keadilan, melindungi mereka dari pengaruh luar yang tidak pantas, baik dari tekanan eksekutif, legislatif, publik, atau sektor non-pemerintah.
Pemaknaan dalam kemerdekaan hakim dalam rangka menerapkan hukum secara adil (fair) harus tetap sejalan dengan hukum yang ada. John Ferejohn berpandangan bahwa independensi peradilan bukan merupakan  konsep  absolut  melainkan  sebuah  konsep  yang  relatif,  independesi  sebuah  peradilan  itu berkonsep  relatif  bukan  absolut  atau  konseptual.  Kemudian  sebuah  institusi  dapat  dikategorikan independen apabila tidak terikat atau terpengaruhi oleh institusi lainnya (Triwulan Tutik, 2012).
Konsep  dasar  lahirnya  MK  berkaitan  dengan  proses  perkembangan  prinsip  dan  teori ketatanegaraan modern. Teori dan konsep negara modern tersebut dianut oleh berbagai negara yang menganut baik itu prinsip negara hukum, HAM, konstitusionalisme, check and balances, peradilan yang tidak memihak serta prinsip lainnya. Hal ini menjadi landasan bahwa keberadaan MK sangat dibutuhkan dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut.
Tanpa  adanya  peradilan  yang  independen  serta  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka perlindungan terhadap rakyat dari belenggu kesewenang-wenangan pemerintahan yang berkuasa tidak akan  terwujud  sampai  kapanpun,  maka  dari  itu  independensi  konstitusional  menjadi  urgensi  utama dalam  mewujudkan  kehendak  dari  Undang-Undang  Dasar.  Indonesia  merupakan  negara  yang mencantumkan  ketentuan  jaminan  independensi  lembaga  peradilam  dalam  konstitusi,  yaitu  dengan menggunakan terminologi “merdeka” yang tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945 (Sumadi, 2011). Oemar Seno Adji berpendapat bahwa kebebasan hakim harus sejalan dengan dua prinsip, yaitu fakta faktual dan keadilan faktual, bukan berarti hakim dapat dengan bebas memutuskan kerangka umum atau  penyelenggaraan  kegiatan  peradilan  dan  organisasi  serta  prinsip  dasarnya  (Seno  Adji,  1985). Terminologi  kemerdekaan  hakim  yang  tertera  dalam  undang-undang  menjadi  patokan  awal  dan seharunya menjadi satu frekuensi sehingga makna merdeka dapat diinterpretasikan ke arah yang lebih positif dalam mewujudkan cita-cita undang-undang dan tujuannya hal tersebut dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat baik secara tersurat maupun secara tersirat yakni dari bagaimana kinerja lembaga- lembaga peradilan yang ada di Indonesia.
Eksisitensi lembaga peradilan dapat dimaknai dengan suatu keniscayaan dalam negara hukum. Jaminan  atas  keberlangsungan  negara  hukum  dapat  diperoleh  dengan  adanya  eksistensi  lembaga peradilan  yang  bebas  dan  merdeka  dalam  sistem  pemerintahan.  Dalam  mewujudkan  suatu  lembaga

## Sistem Ketatanegaraan
Elfid Nurfitra Mubarok dan Alwi Al Hadad
peradilan yang independen kerjasama dari berbagai elemen terkait menjadi faktor krusial karena sistem yang ada pada lembaga internal menjadi acuan awal dalam mengukur integritas sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan wewenang nya yang diberikan oleh undang-undang.

## Mekanisme Pengawasan Internal Hakim Konstitusi Kurang Efektif
KY saat pertama kali dibentuk memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim konstitusi. Namun kewenangan KY melalui Putusan No. 005 / PUU-IV / 2006 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Guna mengatasi  kevakuman  akibat  pembatalan  putusan  MK,  diambil  langkah  normalisasi  badan  pengawas hakim konstitusi yang disebut "Majelis Kehormatan MK". Namun menurut Pasal 49 / PUU-IX / 2011 MK, klausul tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak ada lagi pengawasan terhadap etika dan perilaku UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi kemudian membentuk Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2014.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhtadi  (2015),  lahirnya  putusan  MK  tersebut,  walaupun mendapatkan penolakan terhadap adanya campur tangan lembaga non-yudisial (extra judicial) dalam pengawasan hakim konstitusi, namun untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim diperlukan pengawasan terhadap perilaku hakim, hal tersebut merupakan bentuk dari politik  hukum  yang permanen  dalam  rangka menegakkan  hukum  yang  berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.
Sedangkan integritas seorang hakim tidak akan terwujud tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien. Karena pengawasan tersebut sejatinya bertujuan untuk menghilangkan prilaku hakim  yang  mengarah  pada  perilaku judicial  corruption .  Urgensi  pengawasan  secara  normatif  sangat diperlukan  dalam  memerangi  segala  bentuk  kesewenang-wenangan  yang  lahir  dari  sikap  tidak  mau diawasi  yang  kemudian  berdampak  sebagai  pemicu  mundurnya  suatu  lembaga  yang  berintegritas terhadap kemajuan (Idul Rishan, 2013).
Selama ini pelanggaran kode etik yang mengatur pekerjaan tertentu biasanya akan diselesaikan oleh komite kehormatan dan etika yang terdiri dari organisasi itu sendiri, Ironisnya, anggota kelompok ahli  biasanya  berasal  dari  dalam  organisasi. Kondisi seperti  itu  tentunya  sangat tidak sehat  dan  akan menimbulkan penilaian negatif di masyarakat, karena sahabat sejati akan dikritik oleh temannya. Dalam kondisi  seperti  ini,  kemandirian  dan  objektivitas  anggota  majelis  sulit  diharapkan  dalam  memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh kawan-kawannya. Kecenderungan untuk mempertahankan legiunnya biasanya sangat kuat (Syahur, 2011).
Mengawasi integritas hakim konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 49 / PUU- IX / 2011 hanya secara internal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang  Komisi  Etik  Peradilan  Konstitusi  dan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Reputasi  Mahkamah  Konstitusi  Peraturan  dewan  diterapkan  secara  internal.  Dewan  Etik  meninjau laporan publik dan laporan media tentang dugaan pelanggaran kode etik. Misi Dewan Kehormatan MK adalah  menjaga  dan  menjaga  kehormatan,  harkat  dan  martabat  laporan  Hakim  Konstitusi  atas pelanggaran berat yang diduga dilakukan oleh hakim. Kode etik adalah laporan yang disampaikan oleh publik  atau  tersangka  hakim,  dan  diusulkan  oleh  komite  etika  untuk  dibentuk  guna  menyelesaikan laporan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim.
Berdasarkan  peraturan  PMK  tersebut,  dalam  Pasal  1  ayat  3,  telah  disebutkan  pada  tanggal  2 Februari  2014  bahwa  Dewan  Etik  Mahkamah  Konstitusi  (kemudian  disebut  “Dewan  Etik”)  adalah lembaga  yang  dibentuk  oleh  Mahkamah  Konstitusi  untuk  menjaga  dan  memelihara  hakim  konstitusi.
Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam

## Sistem Ketatanegaraan
Elfid Nurfitra Mubarok dan Alwi Al Hadad
Informasi tentang pelanggaran yang dilaporkan atau dugaan dan informasi tentang kehormatan, martabat dan kode etik yang diangkat oleh hakim publik yang mencurigakan. Selain itu, Dewan Etik dipilih oleh panitia  seleksi  independen  yang  beranggotakan  3  (tiga)  orang:  1  (satu)  mantan  hakim  konstitusi; 1 (satu) akademisi; dan 1 (satu) tokoh masyarakat. Dewan Etik bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola dan memeriksa laporan dan/atau informasi atas dugaan pelanggaran Hakim Konstitusi, dan menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya kepada Mahkamah Konstitusi setiap tahun. Tugas tersebut dibentuk dengan masing-masing aplikatifnya, agar menjadi patron bagi Hakim MK dan tolok  ukur    untuk  menilai  perilaku  Hakim  MK  secara  terukur  dan  terus  menerus.  serta  membantu masyarakat pada umumnya termasuk lembaga-lembaga negara lainnya agar lebih memiliki penjelasan dan pemahaman terhadap fungsi MK (Sutiyoso, 2016).
Komite  Etik  memiliki  6  (enam)  kewenangan  dalam  menjalankan  tugasnya,  pada  dasarnya memeriksa  laporan  dan  pelaporan  hakim,  menjatuhkan  sanksi  kepada  hakim  pelapor,  mengusulkan pembentukan dewan kehormatan kehakiman konstitusi dan mengusulkan untuk merilis laporan yang diduga melakukan pelanggaran berat Hakim (lihat Pasal 20 (3)). ), Pasal 15 (1), Pasal 21 (1), Pasal 22 Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2  Tahun  2014  (Tentang  Majelis  Kehormatan  Mahkamah Konstitusi) a s/d f).
Menariknya, Dewan Etik tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang hakim yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran berat dengan cara yang memalukan. Namun, Komite Etik kemudian mengusulkan pembentukan Komite Kehormatan untuk meninjau kembali dugaan pelanggaran serius  yang  dilakukan  oleh  hakim  yang  dilaporkan.  Pada  dasarnya,  hal  tersebut  akan  mengakibatkan waktu tidak sah sehingga merusak kinerja tugas hakim konstitusi itu sendiri, karena harus melalui proses hukum  yang  relatif  lama.  Komite  Etik  juga  harus  bisa  memberhentikan  hakim  pelapor  yang  terbukti melakukan pelanggaran berat. Demikian pula kewenangan panitia etik sebagai pengawas internal hanya melalui peraturan MK, bahkan dirumuskan oleh MK sendiri. Oleh karena itu, dapat menimbulkan kesan kepada masyarakat bahwa pembentukan komite etik akan benar-benar melindungi hakim konstitusi itu sendiri,  karena  dasar  kewenangan  dan  mekanisme  kerjanya  ditetapkan  oleh  lembaga  swadaya masyarakat  (MK).  Karena  kerancuan  infrastruktur  hukum  untuk  desentralisasi,  maka  diperlukan kewenangan komite etik melalui pasal tersendiri dalam UU MK.
Selain itu, pada 2 Februari 2014, PMK pada Majelis Kehormatan MK tidak menetapkan struktur panitia  etik  sebagai  pengawas  internal.  Padahal,  untuk  mendukung  efektifitas  organisasi  dan  sistem pemantauan  yang  diterapkan,  diperlukan  pemahaman  yang  jelas  tentang  struktur  pemantauan.  Oleh karena itu, perlu dibentuk atau ditetapkan struktur sistem komite etika yang jelas (tidak hanya dari segi keanggotaan) agar pengelolaan administrasi dan pelaksanaan sistem pengawasan hakim konstitusi dapat berjalan secara optimal. Melanjutkan uraian panitia etika di atas, apabila hakim terlapor dilanggar secara serius, panitia etika merekomendasikan dibentuknya panitia kehormatan bagi hakim konstitusi sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan PMK penomoran pasal 1 ayat 2, keterangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Februari 2014, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Majelis Kehormatan) bertugas untuk menjaga dan membela hakim yang dilaporkan oleh Hakim Konstitusi.  Alat  yang  dibuat  oleh  kehormatan,  martabat  dan  kode  etik  untuk  melaporkan  tuduhan pelanggaran serius. Atau hakim mencurigakan yang dikirim oleh public.
Nampaknya dewan kehormatan baru akan dibentuk jika komite etik mengusulkan pembentukan komite kehormatan untuk menyelesaikan laporan pelanggaran berat yang akan dilaporkan hakim. Majelis Kehormatan berupa usulan Komisi Etik dan beranggotakan 5 orang, yaitu: 1 hakim konstitusi, 1 anggota komite kehakiman, 1 mantan hakim konstitusi, 1 guru besar hukum, dan 1 tokoh masyarakat. Di antara

## Sistem Ketatanegaraan
Elfid Nurfitra Mubarok dan Alwi Al Hadad
lima komponen dewan kehormatan tersebut di atas, salah satu anggota dewan kehormatan berasal dari hakim konstitusi sendiri. Keterlibatan hakim konstitusi dalam menyelesaikan tuduhan pelanggaran berat yang dilaporkan oleh hakim menunjukkan bahwa komposisi Komisi Yudisial saat ini jauh dari ideal. Saat membentuk dewan kehormatan (jika dianggap perlu), hakim konstitusi seharusnya tidak lagi dilibatkan karena terkesan mereka yang melakukan uji ulang dan sidang. Selain itu, keikutsertaan Hakim Konstitusi dalam  pembentukan  Majelis  Kehormatan  akan  mengganggu  pelaksanaan  tugas  Hakim  Konstitusi (mengacu pada PMK Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 2 Huruf a tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi).
Secara  normatif  sistem  pengawasan  etik  terhadap  hakim  konstitusi  yang  tertuang  di  dalam undang-undang  Mahkamah  Konstitusi  dipandang  belum  mampu  memberikan  pengaturan  secara komprehensif bagi kebutuhan Mahkamah Konstitusi, baik pada aspek kelembagaan maupun tata bercara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan Rekonstruksi normatif melalui usulan perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah  diubah  dengan UU Nomor  8  Tahun  2011,  khususnya terkait penguatan  lembaga pengawas etik terhadap hakim konstitusi (Wiryanto, 2016)
Terkikisnya Prinsip Checks and Balances , Akibat Hilangnya Pengawasan Eksternal
Sebagaimana kita ketahui, bahwa Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah dua lembaga negara tingkat tinggi, UUD 1945 mengatur bahwa keduanya menguasai kekuasaan kehakiman di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan prinsip pemisahan kekuasaan (separasi kekuasaan) dalam sistem demokrasi (Puspitaningrum, 2019). Namun, walaupun kedua lembaga peradilan ini sejajar dalam sistem ketatanegaraan, selain berbeda fungsi dan kewenangannya, ada beberapa hal yang berbeda dari kedua lembaga tersebut dan menjadi kajian para akademisi dan profesional hukum, yaitu kurangnya independensi  badan  atau  badan  pemantau.  Komisi  Yudisial,  sebagai  pengawas  eksternal  Mahkamah Konstitusi, melanggar UUD Nomor 005/PUU-IV/2006;
Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan konstitusional. Ia mendahului  Mahkamah Konstitusi,  bahkan  ketika Mahkamah Konstitusi  belum  berdiri  dalam  sejarah, Mahkamah  Agung  pernah  dituduh  menjalankan  tugas  kekuasaan  Mahkamah  Konstitusi,  sambil menunggu  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  secara  resmi  untuk  mensyaratkan  Konstitusi  diubah. Setelah  reformasi  tahun  1945.  Dalam  menjalankan  tugasnya  tunduk  pada  pengawasan  bersama  dari pihak internal dan eksternal. Dalam hal ini, pihak internal dikendalikan oleh otoritas pengawas di bawah Mahkamah Agung. Pada saat yang sama, pihak eksternal dilakukan oleh lembaga negara yang dibentuk sesuai dengan undang-undang, yakni Komisi Yudisial.
Pengawasan Mahkamah Agung oleh Majelis Kehakiman adalah untuk menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Tugas mereka adalah menjaga perilaku preventif agar hakim tidak melakukan tindakan yang melanggar Kode Etik dan Kode Etik Hakim saat menjalankan tugasnya. Sedangkan istilah “penegakan” berarti Komite Kehakiman  telah  melakukan  tindakan  represif,  merekomendasikan  sanksi  Mahkamah  Agung  kepada hakim  yang  terbukti  melanggar  Kode  Etik  dan  Kode  Etik  Hakim  (KEPPH)(Komisi  Yudisial  Republik Indonesia, 2012).
Dalam prinsip tata  kelola, setiap  cabang memiliki  hak  untuk mencegah  cabang lain mengambil tindakan dan mendorong mereka untuk berbagi kekuasaan. Check and balances berlaku terutama untuk pemerintahan  konstitusional.  Mereka  sangat  penting  dalam  pemerintahan  tripartit  seperti  Amerika
Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam

## Sistem Ketatanegaraan
Serikat,  mereka  memisahkan  kekuasaan  antara  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Sejarawan  Yunani Polybius menganalisis konstitusi campuran Roma kuno dalam tiga aspek utama: monarki (diwakili oleh konsul); monarki. Bangsawan (Senat);  dan  Demokrasi (Rakyat). Dia sangat mempengaruhi pemikiran selanjutnya tentang pemisahan kekuatan (David S, 2010).
Distribusi  kekuasaan  merupakan  aspek  dasar  dan  mendesak  dalam  membangun  sistem manajemen  administrasi  nasional.  Pembagian  kekuasaan  yang  baik  diharapkan  dapat  menciptakan keseimbangan  kekuasaan  antara  satu  lembaga  dengan  lembaga  lainnya,  serta  saling  kontrol  untuk mencegah  terjadinya  sentralisasi  dan  pelembagaan  kekuasaan.  Pengalaman  sejarah  pemerintahan menunjukkan bahwa kekuasaan dipisahkan dari institusi tertentu.
Dalam lintasan sejarah Indonesia yang kaku di era Orde Baru, hampir tidak ada check and balances antar lembaga negara, karena realitas kekuasaan berpusat pada presiden. Amandemen atau amandemen UUD 1945 menghasilkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk sistem yang secara fungsional setara. Jika dihadapkan pada teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, yaitu alokasi kekuasaan kepada lembaga yang  berbeda  untuk  mencegah  saling  campur  tangan,  maka  mekanisme  check  and  balance  pasca Amandemen UUD 1945 seakan-akan menghubungkan cabang-cabang untuk berbagi kekuasaan negara. Daya terpisah. Ini untuk mencegah pembangkit listrik mutlak tanpa pengawasan.
Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai bergeser ke sistem check and balances yang ditandai  dengan  amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  yaitu lembaga negara yang mengawasi dan memberi kompensasi kepada lembaga negara lainnya. Indonesia membagi kekuasaan pemerintah menjadi kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden, badan legislatif  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  badan  yudikatif  Mahkamah  Agung,  Komisi  Yudisial  Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Hubungan  antara  satu  organisasi  dan  organisasi  lainnya  harus  mengikuti  prinsip  check  and balances,  di  mana  lembaga  dianggap  setara  tetapi  saling  mengontrol.  Karena  adanya  mekanisme hubungan yang setara, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul perselisihan ketika menafsirkan tugas-tugas  Konstitusi  ketika  menjalankan  kewenangannya  masing-masing.  Jika  perselisihan  tersebut muncul, badan terpisah bertanggung jawab untuk membuat keputusan akhir tentang masalah tersebut. Dalam sistem yang dianut UUD 1945, mekanisme penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui prosedur Mahkamah Konstitusi, yaitu melalui badan independen yang dibentuk atas nama Mahkamah Konstitusi (MK) (Aryanto, 2019).
Mekanisme  yang  mensyaratkan  prinsip  check  and  balances  ini  berfungsi  sebagai  sistem akuntabilitas,  sehingga  harus  dimiliki  bersama  oleh  masing-masing  lembaga  nasional.  Secara  khusus, keberadaan  MK  juga  harus  dipadukan  dengan  check  and  balances  dalam  bentuk  pengawasan  untuk mewujudkan sistem akuntabilitas MK. Muchmad Ali Safa'at menilai keberadaan sistem MK pada dasarnya bertolak dari dua aspek yang berbeda, yakni aspek politik dan aspek hukum. Secara politik, keberadaan MK  sebenarnya  dipahami  sebagai  bagian  dari  perwujudan  check  and  balances  antar  departemen kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi.
Jika dilakukan kajian lebih lanjut, prinsip checks and balances pada kekuasaan yudisial juga diilhami di Amerika Serikat. Hakim Mahkamah Agung adalah pejabat eksekutif Mahkamah Agung, yang diangkat ke penjara seumur hidup dan dapat dikeluarkan oleh Kongres jika terbukti melakukan kejahatan. Selain itu,  Congress  memiliki  wewenang  untuk  menciptakan  dan  meniadakan  federal  lembaga  kekuasaan yudisial yang berada dibawah lembaga Supreme Court serta menentukan jumlah hakim yang duduk di Mahkamah, dan batasbatas tertentu, menentukan kasus-kasus yang dapat ditangani atau tidak ditangani

## Sistem Ketatanegaraan
Elfid Nurfitra Mubarok dan Alwi Al Hadad
oleh  pengadilan  federal.  Pemberhentian  hakim  dan  pemilihan  kasus  yang  dilakukan  oleh  Congress merupakan bentuk checks and balances Congress (legislatif) terhadap kekuasaan yudisial;
Dalam konteks  ketetanegaraan  di  Indonesia, prinsip  checks and  balances  telah  dijalankan  oleh beberapa  lembaga  negara,  seperti  checks  and  balances  yang  dilakukan  oleh  MK  terhadap  kekuasaan legislatif  dan  eksekutif  melalui  proses  judicial  review,  begitupula  pihak  legislatif  terhadap  eksekutif melalui  hak  interplasi  dan  hak  angket.  Namun  hubungan  checks  and  balances  yang  dilakukan  oleh eksekutif dan legislatif terhadap kekuasaan yudisial (MK) hanya sebatas pada proses perekrutan hakim konstitusi. Memang pada  dasarnya konstruksi kekuasaan  yudisial  dalam konstitusi menjunjung tinggi adanya  kemerdekaan  dan  imparsialitas  dalam  menjalankan  tugasnya,  tetapi  bukan  berarti  harus terhindar dari prinsip checks and balances. Meskipun dalam perjalanannya lembaga MK hakim konstitusi pernah  diawasi  oleh  Komisi  Yudisial  sebagai  pengawas  eksternal  yang  pada  akhirnya  dianggap inskonstitusional oleh MK sendiri.
Upaya  untuk  mengokohkan  prinsip  checks  and  balances  melalui  bentuk  pengawasan  kepada hakim konstitusi harus tetap dilakukan, perlu pula adanya sistem pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi untuk lebih mengokohkan prinsip checks and balances. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan praktik kekuasaan yang tidak terkontrol, disamping juga bertujuan untuk menghilangkan adanya indikasi praktik judicial corruption di kelembagaan MK yang pernah terjadi.

## Pembentukan Kembali Badan Pengawas Eksternal terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi
Terwujudnya integritas hakim konstitusi dan untuk menjaga marwah kelembagaan Mahkamah Konstitusi sangat dipengaruhi oleh model pengawasan yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan. Artinya untuk menjaga marwah kelembagaan secara umum diperlukan model penerapan prinsip cheks and balance, tak terkecuali baik kepada hakim konstitusi maupun kelembagaan MK secara keseluruhan.
Aspek pengawasan relevan dengan penerapan prinsip checks and balance sebagai patron dogmatik dari ajaran separation of power atau distribution of power yang digunakan dalam sistem ketatanegaraan. Jimly Asshidiqie berpendapat, pola hubungan antar lembaga negara dalam doktrin separation of power harus  didukung  dengan  prinsip  checks  and  balances,  di  mana  lembaga-lembaga  tersebut  memiliki kedudukan sederajat/ sejajar, tetapi saling mengendalikan/ mengawasi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain (Falaakh, 2014).
Hal ini merupakan bentuk transparansi, responbilitas dan akuntabilitas kepada publik yang juga merupakan tuntutan bagi lembaga-lembaga negara di negara modern saat ini. Secara profesi, hakim MK adalah pejabat negara yang kedudukannya sama dengan hakim pada Mahkamah Agung dan juga hakim- hakim yang lain. Jadi tidak boleh ada diskriminasi perlakuan termasuk dalam hal pengawasan (Suparto, 2017) .
Namun dalam hal ini, pengawasan terhadap hakim konstitusi eksternal dan lembaga mahkamah konstitusi  tetap  diperlukan  yang  bersifat  absolut.  Kalaupun  hakim  bersifat  independen,  dalam  hal  ini independensi lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak dapat dijelaskan secara mutlak. Komisi Ahli Hukum Internasional menekankan bahwa independensi tidak berarti bahwa hakim memiliki hak untuk bertindak dengan cara apapun "(independensi tidak berarti bahwa hakim tidak memiliki dasar untuk bertindak). Selain itu, pengawasan Hakim Konstitusi secara eksternal bertujuan untuk menciptkan adanya  prinsip  checks  and  balance,  serta  untuk  meminimalisir  adanya  kekuasaan  yang  terlalu  besar sehingga rentang terhadap tindakan penyalahgunaan kewenangan.
Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam

## Sistem Ketatanegaraan
Elfid Nurfitra Mubarok dan Alwi Al Hadad
Dengan  demikian,  pengawasan  terhadap    hakim  konstitusi  melalui  lembaga  eksternal  adalah mutlak adanya dan  konsekuensi dalam negara Indonesia yang menerapkan prinsip checks and balance. Menafikan pengawasan terhadap hakim  konstitusi  dan  meniadakan  peran  lembaga  eksternal seperti Komisi Yudisial yang secara  konstitusional memiliki kewenangan atas hal  tersebut  dalam pengawasan hakim  konstitusi merupakan langkah mundur dalam  membangun  puncak lembaga peradilan sebagai institusi  dengan prinsip clean government.
Sedangkan  MK  dalam  cetak  biru  pembangunannya  adalah  dalam  rangka  mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Sasaran strategis MK adalah mengawasi tingkah laku dan perilaku hakim pihak luar yang berhak melakukannya. Komisi Yudisial memiliki kewenangan hukum untuk mengawasi hakim pada pengadilan biasa dan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
Sedangkan menurut M. Laica Marzuki (2016), konstitusi memberdayakan Komisi Yudisial untuk menjaga dan menjaga kehormatan, martabat dan perilaku para hakim. Hal ini terkait dengan kewenangan panitia  untuk  mengawasi  tindakan  hakim.  Jenis  pengawasan  ini  juga  berlaku  untuk  tindakan  hakim konstitusi.
Penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas  Hasanuddin  pada  tahun  2018,  merekomendasikan  agar  dibentuk  Badan  Pengawas Mahkamah Konstitusi (BPMK) secara eksternal untuk melakukan pengawasan terhadap integritas hakim konstitusi dan kelembagan Mahkamah Konstitusi. Badan Pengawas MK ini bukan lagi dari KY, namun merupakan  lembaga pengawas  baru  yang  dibentuk untuk mengawasi  integritas  hakim konstitusi  dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi (panitera dan perangkat sekjen MK). Pembentukan BPMK sebagai kelembagaan  pengawas  etik  eksternal  MK  bukanlah  hal  yang  asing  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia.  Pembentukan  badan  pengawas  untuk  menegakkan  kode  etik  dapat  ditemui  misalnya, lingkungan peradilan MA diawasi secara eksternal oleh KY. Di dunia pers dan jurnalistik terdapat Dewan Pers. Di lingkungan lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD juga diatur dalam UU tentang MPR, DPR, dan DPRD adanya Badan Kehormatan DPR dan Badan Kehormatan DPD sebagai lembaga penegak kode etik. Begitupula  dengan  penegakan  kode  etik  penyelenggara  pemilu  telah  dibentuk  Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilihan  Umum  (DKPP)  yang  besifat.  Oleh  karena  itu  pembentukan  BPMK  cukup berdasar  dan  relevan  dengan  praktik  ketatanegaraan  dalam  menegakkan  kode  etik  aktor  pemegang kekuasaan (Mahkamah Konstitusi, 2018).
Sebagai lembaga negara, KY tidak dilibatkan dalam keanggotaan Dewan Etik, padahal dewan etik yang  mempunyai  peran  sangat  strategis  dalam  pengawasan  hakim  konstitusi,  dan  KY  hanya  menjadi anggota  dalam  Majelis  Kehormatan,  sedangkan  Majelis  Kehormatan  itu  sendiri  bersifat  ad  hoc  dan dibentuk  atas  usulan  Dewan  Etik.  Hal  tersebut  jelas  menunjukkan  akuntabilas  dan  obyektifitas pengawasan terhadap hakim konstitusi masih belum menempatkan lembaga Komisi Yudisial dalam tugas mengemban amanah seperti yang tertuang dalam Pasal 24B UUD 1945 menyatakan KY bersifat mandiri, dan mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (A. Safiudin, 2016).
Menurut pandangan penulis, berdasarkan kajian-kajian tersebut, untuk membentuk mekanisme pengawasan yang ideal berdasarkan prinsip checks and balances terhadap hakim MK, maka pembentukan lembaga eksternal yang independen adalah sebuah keharusan, karena pengawasannya bersifat objektif. KY  dalam  selam  ini  mempertahankan  dan  menjunjung  tinggi  kehormatan,  martabat  dan  perilaku hakim kewenangannya, dan oleh karena itu  KY merupakan badan pengawas Mahkamah Konstitusi yang tepat.

## Sistem Ketatanegaraan
Elfid Nurfitra Mubarok dan Alwi Al Hadad

## SIMPULAN
Dibandingkan dengan mekanisme pengawasan hakim yang diatur dalam UUD 1945, mekanisme pengawasan hakim konstitusi yang hanya menggunakan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi memiliki kelemahan, karena mekanisme pengawasan hakim terutama mencakup 2 (dua) lembaga pengawasan yaitu pengawas eksternal dalam organisasi dan Internal Organisasi. Untuk menjaga harkat dan martabat hakim,  serta  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih,  maka  mutlak  diperlukan pembentukan lembaga pengawas hakim yang independen, bebas dari campur tangan lembaga lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryanto,  J.  (2019).  Pengawasan  Hakim  Agung  Dan  Hakim  Konstitusi  Oleh  Komisi  Yudisial. Adil: Jurnal Hukum , 3 (2), 283. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.812 David S, L. (2010). judicial independence . washington university in. St. Louis, school of law.
Falaakh, M. F. (2014). Pertumbuhan dan model konstitusi serta perubahan UUD 1945 oleh presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi . Gadjah Mada University Press.
Fauzanto,  A.  (2020).  Rekonstruksi  Rekrutmen  Dan  Pengawasan  Eksternal  Hakim  Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif. Jurnal Panorama Hukum , 5 (1), 1 – 25. Hakim,  M.  R.  (2018).  Tafsir  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  Dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi/Interpretation  Of  Judicial  Power  Independence  In  Constitutional  Court Decisions. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 7 (2), 279 – 296. Idul, R. (2013). Komisi Yudisial (Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan) . Genta Press. Isharyanto, S. H. (2018). Konstitusi, Rule Of Law Dan Demokrasi:(Spektrum Politik dan Kekuasaan India, Singapura, Bangladesh dan Myanmar) . Absolute Media. Ismatullah, D. (2018). Hukum Tata Negara (Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Revublik Indonesia) . CV Pustaka Setia.
Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2012). Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial . KYRI. Mahkamah  Konstitusi.  (2018). Pengawasan  Terhadap  Integritas  Hakim  Konstitusi  dalam  Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi RI.
Mardiya, N. Q. (2017). Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 6 (1), 25 – 40. Marzuki, M. L. (2016). Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jurnal Konstitusi , 7 (4), 1 – 8. Muhtadi, M. (2015). Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum ,
9 (3).
Nuridahwati,  Z.  (2020).  Karakter  Final  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Melaksanakan Kewenangan Sesuai Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Ilmiah Raad Kertha , 3 (1), 105 – 119.
Puspitaningrum,  J.  (2019).  Perbandingan  Judicial  Review  Oleh  Mahkamah  Agung  Dan  Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Pasca Perubahan Uud 1945. Legal Pluralism: Journal of Law Science , 9 (1), 1 – 29. RI, M. K. (2006). Cetak Buru Membangun Mahkamah Konstitusi . Mahkamah Konstitusi RI. Safiudin, A. (2016). Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam , 6 (1), 80 – 109. Seno Adji, O. (1985). Peradilan Bebas Negara Hukum . Erlangga. Sumadi, A. (2011). Independensi Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 8 (5), 631 – 648.
Suparto,  S.  (2017).  Perlunya  Pengawasan  Terhadap  Kode  Etik  Dan  Perilaku  Hakim  Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatannya. UIR Law Review , 1 (2), 111 – 126. Sutiyoso, B. (2016). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 7 (6), 25 – 50.
Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam

## Sistem Ketatanegaraan
Syahur, T. (2011). Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum . Kencana.
TriwulanTutik,  T.  (2012).  Pengawasan  Hakim  Konstitusi  Dalam  Sistem  Pengawasan  Hakim Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  1945. Jurnal  Dinamika  Hukum , 12 (2),  17. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.51
Tutik,  T. T. (2017). Restorasi  Hukum  Tata Negara  Indonesia  Berdasarkan Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Kencana.
Wiryanto, W. (2016). Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi.
Jurnal Konstitusi , 13 (4), 720 – 742.