E-ISSN : 2798-7329
Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin Volume 1. No. 2 (2021)
DUA SISI GELAP COVID-19 : DILEMATIS ANTARA KETERBUKAAN DATA IDENTITAS PENDERITA COVID-19 DAN TRANSPARANSI DATA PUBLIK DALAM RANGKA MENEKAN STIGMATISASI (PERSPEKTIF DARI SEGI SOSIOLOGI)
Yohanes Firmansyah 1 , Imam Haryanto 2
1 Fakultas Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
1 yohanesfirmansyah28@gmail.com, 2 imam.haryanto@upnvj.ac.id

## Abstract
The Covid-19 case has had a huge influence on all aspects of human life, starting from health, economy, sosial, law, and many more. The COVID-19 pandemic has caused various frictions between various interests, one of which is a clash between individual interests and community interests. One of the obvious things about this problem is regarding the impact of COVID-19 in the field of sociology, especially the relationship between individuals, especially the issue of community stigmatization regarding infectious diseases, the dilemma between the privacy  rights  of  the  identity  of  COVID-19  patients  and  the  disclosure  of  publik  data  on COVID-19 patients with various risks will injure and cause multiple material and immaterial losses.  On  the  other  hand,  Covid-19  also  raises  various  sosial-psychological  problems  and legal problems that still do not  regulate all aspects  of  human life. This  paper describes the sociological elements of COVID-19, the right to privacy, publik information disclosure, and the  sosial-psychological  impact  of  COVID-19,  along  with  a  juridical  review  of  the  right  to privacy and publik disclosure of information regarding the transparency of COVID-19.

## Keywords: Privacy Rights; Stigmatization; Information Disclosure; Covid-19; Sociology Of Law

## Abstrak
Kasus  Covid-19  telah  menyebabkan  pengaruh  yang  sangat  besar  di  seluruh  aspek kehidupan manusia dimulai dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, dan masih banyak lagi. Pandemik COVID-19 ini menimbulkan berbagai gesekan diantara berbagai kepentingan, salah satunya adalah benturan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Salah satu hal yang nyata dari permasalahan ini adalah mengenai dampak COVID-19 pada bidang sosiologi  terutama  hubungan  antar  individu  terutama  permasalahan  stigmatisasi  masyarakat mengenai penyakit infeksius, dilematis antara hak privasi identitas pasien COVID-19 dengan pembukaan data publik pasien COVID-19 dengan berbagai risiko yang akan mencederai dan menyebabkan  berbagai  kerugian  material  dan  immaterial.  Disisi  lain,  Covid-19  juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial-psikologis serta permasalahan hukum yang masih belum  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  manusia.  Makalah  ini  memaparkan  dengan  rinci mengenai aspek sosiologi COVID-19, hak privasi, keterbukaan informasi publik, dan dampak sosial-psikologis akibat COVID-19, beserta tinjauan yuridis antara hak privasi dan keterbukaan informasi publik dalam hal transparansi COVID-19
Kata  Kunci:  Hak  Privasi;  Stigmatisasi;  Keterbukaan  Informasi;  Covid-19;  Sosiologi Hukum

## Pendahuluan
Sejak  Desember  2019,  terdapat  serangkaian  kasus  pneumonia  yang  tidak  dapat dijelaskan di Kota Wuhan, Cina. Pemerintah dan peneliti Tiongkok telah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan epidemi serta mencari etiologi dari pneumonia misterius tersebut. Pada 12 Januari 2020, World Health Organization (WHO) memberikan terminologi terhadap virus  baru  tersebut  sebagai  Novel  Coronavirus  2019  (2019-nCoV).  Tepat  pada  tanggal  30 Januari  2020,  WHO  mengumumkan  status  epidemi  infeksi  2019-nCoV  dan  memberikan peringatan  telah  terjadi  keadaan  darurat  kesehatan  masyarakat  serta  menjadi  permasalahan serius  di  tingkat  internasional.  Pada  11  Februari  2020,  WHO  secara  resmi  memberikan terminologi  kelainan  akibat  2019-nCoV  sebagai Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19). Pada waktu yang bersamaan, Coronavirus Study Group (CSG) yang merupakan bagian dari Komite Internasional mengenai Taksonomi Virus menyebut 2019-nCoV sebagai S evere Acute Respiratory  Syndrome  Coronavirus  2 (SARS-CoV-2).  (AHC  Media,  2020)  Kasus  infeksi SARS-COV-2 hingga tanggal 16 Agustus 2020 telah menginfeksi 21,026.758 kasus diseluruh dunia  dengan  kematian  total  mencapai  755.786  jiwa.  Negara  dengn  infeksi  SARS-COV tertinggi  ditempati  oleh  Amerika  Serikat  dengan  11.271.215  kasus,  Eropa  3.733.965  kasus, Asia Tenggara 2.971.104 kasus, Eastern Mediterranean dengan 1.710.272 kasus,  dan Afrika dengan 936.062 kasus. (World Health Organization, 2020) Negara Indonesia sebagai bagian negara  Asia  Tenggara  melaporkan  139,549  kasus  terkonfirmasi,  40.296  dalam  perawatan, 93.103 sembuh dan 6.150 meninggal (CFR : 4,4%) pada tanggal 16 Agustus 2020. (Kemenkes RI, 2020)
Joko  Widodo  selaku  presiden  Indonesia  berkomitmen  untuk  menanggulangi permasalahan pandemic COVID-19 ini sesegera mungkin dengan berbagai Langkah strategis yang dalam penanganannya membentuk Satuan Penanganan Covid-19 dibawah kendali Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  yang  selanjutnya  diubah  menjadi  Satuan  Tugas Penanganan COVID-19 yang bekerja di bawah pengawasan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Adapun Langkah strategis yang ditetapkan dari awal hingga kini  adalah  berupa  penanganan  pasien  yang  terkonfirmasi  COVID-19,  pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terutama pada daerah dengan angka insidensi tinggi, cuci tangan dan hygiene yang rutin, penutupan akses keluar negeri. Seluruh peraturan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 mengenai  Penetapan Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  terkait  Covid-19  (Presiden  Republik  Indonesia,  2020a)  yang  dalam implementasinya  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Seiring dengan berjalannya waktu, Adapun seluruh peraturan tersebut berubah dari terminology PSBB menjadi New Normal serta yang terakhir berupa Adaptasi Kebiasaan Baru.(Presiden Republik Indonesia, 2020b)
Ditengah  pelaksanaan  penanngulangan  tersebut  memicu  berbagai  bentuk  reaksi  di masyarakat yang umumnya disikapi sebagai tingkat ketakutan yang berlebihan serta memicu sikap  persekusi  kepada  beberapa  kelompok  tertentu  dengan  risiko  tertular  COVID-19  salah satunya adalah tenaga kesehatan (dokter, perawat, dan profesi lainnya yang terkait). Salah satu bentuk  nyata  dari  Tindakan  pengusiran  dan  persekusi  tersebut  adalah  seperti  kasus  tenaga kesehatan  yang  bekerja  di  RSUD  yang  bertempat  tinggal  di  Indekost  yang  mengalami pengusiran  oleh  pemilik  kost  dan  warga  setempat  dikarena  kekhawatiran  mereka  akan kelompok populasi tinggi risiko tersebut (populasi kunci). (Ravianto, 2020)
Disisi  lain,  ditengah  pergejolakan  yang  terjadi  di  masyarakat,  terdapat  berbagai permasalahan yang mulai timbul yaitu apakah etis dan diperbolehkan secara hukum ditengah masa  Pandemi  global  ini  untuk  membuka  data  diri  atau  identitas  pasien  yang  terkonfirmasi COVID-19  ke  masyarakat  luas  dengan  berbagai  kemungkinan  yaitu  memicu  meningkatnya kejadian persekusi yang tidak hanya terjadi pada pasien tetapi dapat meluas menjadi Tindakan
persekusi  kepada  keluarga  pasien  oleh  masyarakat.  Dilema  mulai  terjadi  dikarenakan sebenarnya  data  rekam  medis  berupa  identitas  diri  dan  diagnose  pasien  bersifat  rahasia  dan tidak boleh dibuka untuk publik kecuali dengan perintah persidangan. Adapun delik hukum ini diatur oleh Permenkes No. 269/ Menkes/Per/III/2008 mengenai rekam medis.
Disisi  lain  desakan  masyarakat  mengenai  tranparansi  data  akan  sebuah  peristiwa merupakan  sebuah  hal  yang  wajib  dan  dianggap  sebagai  sebuah  hak  masyarakat  dalam memperoleh informasi yang seluas-luasnya dikarenakan era globalisasi yang sudah dewaasa. Tuntutan  masyarakat  ini  akan  menimbulkan  permasalahan  dan  benturan  dari  dua  sisi  aspek utama yaitu berupa aspek privasi pribadi dan aspek kepentingan atau keterbukaan informasi ke publik. Dalam era Pandemi COVID-19 ini hal ini menjadi sebuah dilemma dan permasalahan yang  sangat  besar  dikarenakan  sebenarnya  dalam  Pasal  57  ayat  2  dalam  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  mengenai  Undang-Undang  Kesehatan  Nasional  tertuang  hak  atas pribadi  atau  yang  bersifat  privat  tersebut  menjadi  tidak  berlaku  bilamana  perintah  tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang dan untuk kepentingan masyarakat.
Seluruh  pembahasan  diatas  telah  memaparkan  adanya  benturan  terhadap  persoalan sosial dan hukum yang krusial dan kritis dengan aspek bahasan berupa mana yang lebih penting dan harus diutamakan di era Pandemi Covid-19 ini. Hak privat serta perlindungan informasi sendiri menjadi sebagai sebuah bentuk dari Hak Asasi Manusia yang idealnya harus dijunjung tinggi  seperti  dalam  bentuk  kerahasian  rekam  medis,  serta  promblematika  keterbukaan  data kepada  publik  sebagai  bentuk  tranparansi  data  dan  percepatan  penanggulangan  Pandemi Covid-19  yang  selanjutnya  dapat  memicu  berbagai  masalah  sosial  yang  bersifat  strategis  di masyarakat. Jurnal ini akan membahas seputar tema mengenai: COVID-19 Sebagai Bencana Sosial,  Stigmatisasi  dan  Diskriminasi  Terhadap  Penyakit  Menular,  Konsep  Sosiologi  Hak Privasi,  Sudut  Pandang  Aturan  Hukum  Nasional  sebagai  Jembatan  Penghubungan  Hak Informasi  Publik  dan  Pembukaan  Identitas  COVID-19,  dan  Evaluasi  Sebagai  Jalan  Tengah dalam Mengatasi Konflik Kepentingan akan Keterbukaan Informasi dan Kerahasian Identitas Pasien Covid-19

## Metode
Penelitian ini meninjau permasalahan berdasarkan sosiologis dengan metode kualitatif denga  tipe  penelitian  yuridis  normatif.  Adapun  yang  dimaksud  penelitian  hukum  kualitatif dengan tipe yuridis normatif berupa penelitian yang dilakukan dengan cara telaah serta analisis terhadap  data-data  berkaitan  dengan  aturan  dan  peraturan  serta  data  tentang  kegiatan  sosial kemasyarakatan yang disimpulkan secara deduktif dari berbagai pernyataan yang ada dalam berbagai sumber data sekunder seperti bahan tulisan Pustaka (literatur, buku, jurnal, dokumen tertulis)  atau  bahan  hukum  sekunder  (perundang-undangan,  teori-teori  hukum,  putusan pengadilan terdahulu, doktrin, pendapat ahli hukum) yang seluruhnya relevan serta berkaitan dengan permasalahan utama yang dibahas dalam jurnal  ini. Pendekatan yang dipakai  dalam penelitian  ini  berupa  3  pendekatan  yang  diawali  dengan  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan  secara  konseptual,  dan  pendekatan  analitis.  Spesifikasi  penelitian  ini  berupa preskriptif-analitis  yang  seluruh  sintesis  data,  pembahasan,  dan  kesimpulan  data  dianalisis dengan sebuah pendekatan besar berupa penelitian kualitatif (Ibrahim, 2006)

## Hasil dan Pembahasan

## 1. COVID-19 Sebagai Bencana Sosial
Pertumbuhan  populasi  dan  efek  virus  yang  begitu  besar  mendorong  kita  kepada keadaan  yang  disebut  sebagai  salah  satu  krisis  kesehatan  dan  ekonomi  terburuk  sepanjang sejarah manusia. Mungkin kengerian itu pertama kali menjadi jelas bagi khalayak global pada Februari – Maret ketika berita dari Italia utara, wilayah makmur yang merupakan pusat awal epidemi,  memuat  cerita  tentang  rumah  sakit  yang  penuh  dengan  kasus  COVID-19.  Segera
setelah ini muncul cerita tentang perawat dan dokter yang terlibat dalam triase, memilih siapa yang akan mendapatkan perawatan, dan menolak orang yang sangat sakit, terutama orang tua, yang dibiarkan pulang dan meninggal. (Rosenbaum, 2020) Kekurangan kit pengujian, masker, respirator, alat pelindung diri, fasilitas rumah sakit, dan perlengkapan lainnya segera menjadi pokok pelaporan COVID-19. Di Indonesia, kepanikan masyarakat awalnya tergambar sebagai pembelian masker dan hand-sanitizier secara besar-besaran yang menyebabkan stok berbagai produk tersebut menjadi hilang di pasaran. (Sampurno et al., 2020)
Ini adalah bencana sosial di tingkat yang paling buruk dikarenakan metode penyebaran COVID-19 adalah kontak sesama manusia. Berbagai protokol pemerintah telah dibentuk untuk menekan  angka  penyebaran  covid-19  salah  satunya  adalah  “Physical  Distancing”  yang berfokus  dalam  pencegahan  penularan  COVID-19.  Permasalahan  sosial  yang  ditimbulkan tidaklah berhenti sampai disana, tetapi berbagai  kebijakan negara di dunia mulai membatasi kebebasan  berkumpul  dan  kebebasan  dalam  berekonomi  guna  menekan  angka  penyebaran COVID-19 yang berdampak pula terhadap berbagai permasalahan sosial mulai dari hak asasi manusia, ekonomi, hak privasi dan keterbukaan informasi. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020; Sampurno et al., 2020; Suni, 2020)
Berbagai  permasalahan sosial  lanjutan yang terjadi  adalah membiarkan para imigran India tanpa gaji, makanan, atau transportasi pulang karena alasan ekonomi (Santhosini, n.d.), benturan  lain  yang  terjadi  adalah  permasalahan  pemaksaan  pemakaian  masker  dan  larangan berkumpul  yang  dianggap  oleh  Sebagian  besar  orang  melanggar  hak  asasi  manusia,  serta permasalahan kegawatdaruratan medik yang memaksa para tenaga kesehatan untuk “memilih pasien  potensial”  yang  secara  kemanusian  memang  tidak  layak  untuk  dilakukan  tetapi  sulit untuk tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan fasilitas. (Satya, 2020)
Salah  satu  permasalahan  sosial  yang  cukup  menarik  untuk  dibahas  adalah  mengenai desakan masyarakat umum mengenai publikasi identitas pasien COVID-19 demi kepentingan Bersama  tetapi  disisi  lain,  kebijakan  ini  akan  berdampak  terhadap  mencederai  hak  privasi manusia.  Secara  sosial  memang  benar  bahwa  keterbukaan  identitas  diri  akan  meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan COVID-19 tetapi tidak jarang bahwa pembukaan identitas diri ini  akan  berdampak  terhadap  tindak  persekusi  akibat  stigamtisasi  masyarakat  mengenai penyakit infeksi khususnya infeksi COVID-19

## 2. Stigmatisasi dan Diskriminasi Terhadap Penyakit Menular
Stigma sosial dalam konteks kesehatan adalah hubungan negatif antara seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan ciri dan penyakit tertentu. Dalam suatu wabah, ini mungkin berarti orang-orang diberi label, distereotipkan, didiskriminasi, diperlakukan secara terpisah, dan / atau mengalami kehilangan status karena dianggap memiliki keterkaitan dengan suatu penyakit. Perawatan semacam itu dapat berdampak negatif bagi mereka yang menderita penyakit, serta pengasuh, keluarga, teman, dan komunitas mereka. Orang yang tidak mengidap penyakit tersebut tetapi memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok ini mungkin juga menderita  stigma.  Wabah  COVID-19  saat  ini  telah  memicu  stigma  sosial  dan  perilaku diskriminatif  terhadap  orang-orang  dari  latar  belakang  etnis  tertentu  serta  siapa  pun  yang diduga pernah melakukan kontak dengan virus tersebut.(Bhattacharya et al., 2020)
Stigma  seputar  COVID-19  berasal  dari  fakta  bahwa  banyak  yang  tidak  diketahui tentangnya. Ilmuwan, peneliti, dan profesional medis di seluruh dunia masih bekerja dengan sangat cepat untuk mencari tahu strategi untuk menangani kebaruan virus ini. Ketakutan akan yang tidak diketahui telah membanjiri umat manusia secara evolusioner. Manusia cenderung menjauhkan  dan  memisahkan  diri  dari  yang  tidak  diketahui.  Setiap  kali  ada  kekurangan penjelasan, baik itu ilmiah atau supernatural, individu yang terkena dampak telah dipisahkan, diberi  label,  dan  distigmatisasi,  dan  karenanya,  dikucilkan  sebagai  konsekuensinya. (Bhattacharya et al., 2020; Connell, 2020)
Stigma sosial terhadap kaum tersegregasi tampaknya merupakan perilaku yang wajar bagi masyarakat umum. Ia memperoleh penerimaan sosial di tengah-tengah kekacauan yang tidak  diketahui.  Pemisahan  institusional  dari  mereka  yang  terkena  suatu  penyakit,  pada COVID-19 saat ini, semakin memperkuat stigma tersebut. Kami menyadari stigma sosial yang dialami  oleh  mereka  yang  dirawat  di  panti  sakit  jiwa,  kusta,  HIV  Aids,  atau  TBC,  bahkan hingga  saat  ini.(Bharat,  2011;  Trani  et  al.,  2015)  Pencegahan  COVID-19  pun  menuntut segregasi; istilah seperti karantina, jarak sosial, dan isolasi telah menjadi bagian integral dari kosakata rumah tangga. Rumah sakit telah dialokasikan khusus untuk pengobatan COVID-19, laboratorium terpisah telah ditetapkan, zona karantina telah ditetapkan, zona penahanan telah dibuat, dan negara telah dibagi menjadi zona warna tergantung pada tingkat insiden. Memang, ini adalah langkah-langkah untuk meratakan grafik yang terus naik. Namun, karena pandemi lebih dari sekadar fenomena biomedis, semua langkah ini juga memiliki implikasi sosialnya sendiri. (Krishnatray, 2020)
Insiden stigmatisasi sosial terhadap mereka yang terkena COVID-19, termasuk anggota keluarganya, marak terjadi. Orang-orang yang meninggal karena penyakit telah ditolak upacara pemakamannya. Dalam banyak kasus, keluarga telah menolak untuk menerima jenazah, dan pemerintah negara bagian telah melakukan kremasi sebagai gantinya.(Bajpaii, 2020; Sharma, 2020)  Sebagai  tindakan  terhadap  perilaku  pengucilan  seperti  itu,  beberapa  bahkan mengeluarkan  perintah  untuk  mengajukan  tuntutan  pidana  terhadap  siapa  pun  yang menghalangi pemakaman jenazah covid-19.(Chavan, 2020) Banyak insiden terungkap di mana para penyintas telah diisolasi oleh lingkungan, memaksa mereka untuk menjalani kehidupan yang  terasingkan  dari  biasanya.  Dilabeli  dengan  banyak  tag  seperti  "penyebar"  hanya memperburuk penderitaan mereka.(Ram, 2020) Gejala medis COVID-19 bukanlah salah satu permasalahan di masa pandemic, tetapi permasalahan yang lebih besar timbul dari segi sosial yang berdampak terhadap permasalahan psikologi Covid-19. (Patel et al., 2020)
Stigma tersebut ditujukan tidak hanya kepada mereka yang telah sembuh dari COVID- 19, tetapi menyerang juga pada seluruh tingkatan penyakit dimulai pada kelompok yang sedang menjalani  pengobatan,  melakukan  pemeriksaan  Covid-19,  bahkan  pada  kelompok  keluarga penderita Covid-19. Beban stigma sosial juga dihadapi oleh pekerja garis depan, praktisi medis, perawat,  personel  polisi,  tantara,  dan  masih  banyak  lainnya.  Mereka  dipaksa  meninggalkan lingkungan  dan  ditolak  akses  ke  rumah  mereka  dan  keluarga  mereka  pun  diancam.  Stigma sosial telah mengalahkan niat baik orang-orang yang mereka perjuangkan.(Bharat, 2011)
Stigma  sosial  terhadap  kelompok  marginal  tertentu  seperti  gelandangan  atau  buruh migran  juga  terlihat.  Saat  kembali  ke  rumah  setelah  berbulan-bulan  terdampar  di  berbagai bagian negara, para pekerja dan keluarga mereka telah diasingkan, diejek, dan dilecehkan oleh anggota masyarakat. Di beberapa tempat, mereka telah diusir bahkan setelah menyelesaikan karantina wajib selama 14 hari.(Kumar & Mohanty, 2020) Hal ini menjadi double burden pada penyakit  Covid-19  bilamana  disandingkan  dengan  penyakit  lain  yang  menimbulkan stigmatisasi masyarakat seperti tuberculosis, HIV/AIDS, dan Penyakit kusta. (Bharat, 2011)
Keadaan  darurat  kesehatan  masyarakat,  seperti  wabah  COVID-19  ini,  tentu menimbulkan  tekanan  bagi  masyarakat.  Ketakutan  dan  kecemasan  terhadap  suatu  penyakit dapat  menyebabkan stigma sosial  terhadap orang, tempat,  atau hal  lain.  Tentunya, beberapa kelompok rentan terhadap stigma, seperti, pasien suspek, personel medis, bahkan pasien yang telah  dinyatakan  sembuh  sekalipun.  Stigma  sosial  dapat  menimbulkan  penolakan  sosial, diskriminasi dalam edukasi, pelayanan kesehatan, pekerjaan, hingga menimbulkan kekerasan fisik.(Connell, 2020; Krishnatray, 2020)
Terdapat  beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  untuk  melawan  stigma  dalam  respons COVID-19  ini,  namun  yang  paling  penting  adalah  menjaga  kerahasiaan  identitas  pasien sebagai  tanggung  jawab  fasilitas  medis  dan  pemerintah.  Tak  dapat  dipungkiri,  di  tengah ketidakpastian keadaan  wabah, kebutuhan  akan informasi dan data menjadi  kebutuhan yang
mendesak. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perhatian yang cukup perlu diberikan pada bagaimana informasi  data tersebut  ditangani  karena individu  terkait  dapat  menghadapi stigmatisasi  ataupun  diskriminasi  apabila  informasi  terkait  dirinya,  terlebih  dengan  hasil  tes positif, bocor kepada publik.(Bharat,  2011;  Ram, 2020) Selain dampak negatif pada pasien, dampak  lainnya  yang  perlu  dikhawatirkan  adalah  memberikan  rasa  malu  atau  takut  akan diskriminasi pada pasien COVID-19 lainnya untuk maju memeriksakan penyakitnya sehingga dapat menyebabkan pemerintah lebih sulit lagi untuk mengendalikan wabah ini. Stigma dapat dilawan dengan mengedukasi  masyarakat  dan melawan informasi  yang salah.(Bharat,  2011; Kumar & Mohanty, 2020; Ram, 2020)

## 3. Konsep Sosiologi Hak Privasi
Konsep privasi memiliki sifat yang universal dengan pengaturannya di berbagai negara dalam bentuk tertulis (undang-undang) dan tidak tertulis (moral). Samuel Warren dan Louis Brandeis (1980) dikenal sebagai orang pertama yang mencetuskan konsep hak akan kebutuhan privasi yang tertuang dalam sebuah makalah yang berjudul “The Right to Privacy”. Samuel dan Louis  juga memaparkan bahwa salah satu  hak individu  adalah untuk  hidup  sendiri atau dikenal dengan “right to be let alone” yang menjadi sebuah salah satu issue strategis dari Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Warren  mengungkapkan  bahwa  hak  privasi  merupakan  sebuah  hak yang  harus  mendapatkan  perlindungan  oleh  hakim  serta  perlindungan  akan  data  pribadi (identitas hingga riwayat medis) merupakan sebuah hal yang sangat krusial untuk dilindungi dikrenakan menyangkut harga diri dan kebebasan dalam berekspresi.(Dewi, 2016) Berzonson berpendapat  bahwa  hak  privasi  atas  data  pribadi  merupakan  sebuah  konsep  hukum  dalam upaya menghargai hak privasi.(Bezanson, 2017) Kelalaian atas perlindungan privasi terutama dalam  hal  identitas  diri  akan  menimbulkan  kerugian  secara  materil  maupun  immateril. (Priscyllia, 2019)
Deklarasi  atas  Hak  Asasi  Manusia  yang  dicanangkan  oleh  Association  of  Southeast Asian Nations (ASEAN) berpendapat bahwa perlindungan privasi data pribadi sebagai sebuah hak privasi yang harus dilindungi. Hingga makalah ini ditulis, sudah tercatat 75 negara yang mengatur  mengenai  perlindungan  data  pribadi  secara  khusus.  The  Council  of  Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data  (No.108),  1981;  the  Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data (1980); the  Guidelines  for  the  Regulation  of  Computerized  Personal  Data  Files  (General  Assembly Resolution  45/95  and  E/CN.4/1990/72);  and  the  General  Declaration  of  Human  Rights;  the International Convention on Civil and Political Rights; The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) menggantikan aturan yang dibuat The Data Protection Directive 95/46/ EC  mengatur  mengenai  berbagai  hukum  internasional  yang  menekankan  akan  prinsip fundamental dari perlindungan data pribadi (privasi) yang selanjutnya diratifikasi oleh berbagai negara dengan berbagai penyesuaian. Bukti adopsi hukum internasional dari berbagai negara seperti yang dilakukan oleh,Personal Data Law di Filipina, Data Protection Law di Sungapura, Personal Information Protection Law di Korea Selatan, Information Technology Regulation di India, Personal Data Protection Law di Jepang, Law on Protection of Personal and Electronic Document Information di Kanada, Personal Data Protection di Argentina. dan masih banyak lagi  contoh  dari  berbagai  negara  yang  mengadopsi  peraturan  international  mengenai pentingnya perlindungan atas privasi data pribadi yang tertulis dalam European Union Rules dari The Organization for Economic Operation Development (OECD). (Tejomurti et al., 2019)
Pandangan mengenai konsep hak privasi dari sudut pandang sosiologi dan antropologi ialah  hak  privasi  merupakan  bentuk  permintaan  dari  individu,  sekelompok  orang  hingga masyarakat mengenai kapan dan bagaimana (keadaan khusus) sebuah data pribadi seseorang dapat dikemukakan di depan umum atau khalayak banyak (publik). Alasan pentingnya sebuah
data  pribadi  perlu  untuk  dilindungi  adalah  hak  privasi  merupakan  hak  bulat  seseorang  dan pemenuhan akan hak tersebut tidak didasarkan kepada hak orang lain, tetapi hak tersebut dapat hilang bilamana pemilik hak tersebut menghendaki publikasi informasi  tetapi seseorang tetap berhak untuk tidak membagi informasi pribadi mengenai masa lalu maupun kehidupan sosial. Disisi lain, hak privasi juga menjadi tidak berlaku bilamana informasi tersebut melingkupi atau mempengaruhi kehidupan publik atau khalayak banyak karena informasi tersebut mungkin saja dapat sebagai pelindung dari segi sosial khalayak banyak. Tetapi pelindungan mengenai hak privasi beserta kerugian yang ditimbulkan dari sisi pembukaan identitas diri perlu dibicarakan dan dibahas lebih mendalam guna memfasilitasi dan menekan kerugian sekecil mungkin dari seluruh pihak terkait.(Tejomurti et al., 2019)
Privasi sendiri menyangkut tiga prinsip yang essensial yaitu mengenai prinsip ”right to be alone”, prinsip privasi akan pencatatan yang dilakukan oleh orang lain, dan prinsip privasi atas segala bentuk komunikasi yang dilakukan dengan media online. Ketiga prinsip tersebut akan menuai berbagai macam pelanggaran pada tiap klasifikasinya, seperti pelanggaran pada prinsip pertama atau”right to be alone” yang merupakan konsep utama dari hak privasi. Adapun contoh 4 jenis pelanggaran pada prinsip pertama adalah menampilkan seseorang baik dalam bentuk foto maupun media lainnya pada waktu dan tempat yang tidak sesuai, mempublikasi data  pribadi  (baik  nama,  nomor  telepon,  dan  sebagainya)  untuk  tujuan  komersial, menyebarluaskan “aib” pribadi kepada publik, dan tidak memberikan ruang dan waktu untuk seorang  individu  sendirian.  Contoh  pelanggaran  prinsip  kedua  yang  berhubungan  dengan informasi data pribadi yang ditulis oleh orang lain seperti informasi catatan criminal, informasi pajak dan asuransi, kebiasaan seseorangm rekam medis dan sebagainya yang disalahgunakan dengan  maksud  untuk  kepentingan  pribadi.  (Tejomurti  et  al.,  2019)  Peninjauan  dari  segi pembukaan informasi pasien COVID-19 akan berdampak terhadap gesekan pada pelanggaran hak privasi bilamana tidak diatur dengan benar

## 4.  Sudut  Pandang  Aturan  Hukum  Nasional  sebagai  Jembatan  Penghubungan  Hak Informasi Publik dan Pembukaan Identitas COVID-19
Sudikno  Mertokusumo  menguraikan  Hak  sebagai  sebuah  kepentingan  yang  harus dilindungi  dengan  pengertian  kepentingan  berupa  sesuatu  hal  yang  bagi  individu  maupun masyarakat diharapkan agar dilindungi serta memiliki arti kekukasaan yang hendaknya dijamin serta  dilindungi  keberadaannya  oleh  aturan  atau  hukum  dalam  hal  pelaksanaannya. (Mertokusumo, 2005) Sementara itu makna dari kata informasi sendiri berasal dari asal katanya yang  berupa  “informare”  yang  dalam  bahasa  Inggris  berarti  “ Inform ”  yang  menjadikan informasi adalah sebagai sebuah alat atau media pemberitahuan atas suatu hal baik berdasarkan pandangan pribadi  maupun pendapat  akademis (berdasarkan pengetahuan). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Informasi  Publik  (Rev.  Keterbukaan Informasi  Publik)  yang  menimbang  beberapa  hal  berupa  informasi  adalah  bagian  dari kebutuhan essensial bagi setiap insan guna pengembangan pribadi dan lingkungan sekitarnya khususnya sosial dan berperan penting untuk ketahanan nasional serta hak untuk mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia serta keterbukaan akan informasi kepada publik  merupakan  salah  satu  bentuk  demokrasi  dengan  menjujung  tinggi  kedaulatan  rakyat; Disisi  lain,  keterbukaan  publik  juga  dapat  digunakan  sebagai  sarana  dalam mengoptimalisasikan  fungsi  pengawasan  publik  akan  penyelenggaraan  Badan  Publik  dan Negara  serta  memiliki  dampak  terjadap  kepentingan  publik.  Selanjutnya  mendefinisikan sebuah  informasi  sebagai  bagian  dari  keterngan,  gagasan,  tanda,  dan  pernyataan  yang didalamnya  mengandung  akan  pesan,  makna  dan  nilai,  baik  dalam  bentuk  fakta,  data,  atau penjelasan yang terkait serta dalam penyampaiannya informasitersebut dapat dibaca, didengar, atau  dilihat  dengan  berbagai  bentuk  penyajian  atau  kemasan  (format)  yang  relevan  dengan perkembangan  teknologi,  ilmu  pengetahuan  dan  komunikasi  baik  media  cetak  maupun
elekronik.  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  juga  menguraikan  pandangan  mengenai Informasi  Publik  adalah  informasi  yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi  Publik, 2008)
Menurut Teori Hukum Nasional (sebuah pengantar hukum) diketahui bahwa regulasi melakukan penggolongan terhadap Informasi atas Kesehatan kedalam dua ranah yaitu aspek hukum publik dan privat. (Mertokusumo, 2005) Penelusuran lebih mendalam membagi aspek hukum  publik  menjadi  aspek  hukum  publik  umum  dan  khusus.  Aspek  hukum  publik  yang bersifat umum dalam informasi kesehatan mencakup segala bentuk layanan rumah sakit atau fasilitas kesehatan baik primer, sekunder, dan tersier serta didalam layanan fasilitas kesehatan tersebut  seperti  biaya,  mekanisme  pelayanan,  standar  operasional  prosedur  (SOP),  fasilitas kesehatan, dan system pembiayaan (BPJS dan asuransi lainnya). Hal lain yang termasuk aspek hukum publik yang bersifat khusus adalah mengenai laporan atau kronologis perjalanan sebuah penyakit, tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit, promosi kesehatan, deteksi dini penyakit,  riwayat  perkembangan  dan  perjalanan  penyakit,  studi  epidemiologi  serta  pola penyebaran  dan  penularan  penyakit,  zona  merah  atau  episentrum  penyakit,  dan  seluruh informasi yang bersifat khusus lainnya yang wajib dibuka ke publik sebagai informasi publik karena  telah  diatur  dan  diamanatkan  oleh  perundang-undangan.  Informasi  kesehatan  ang masuk dalam aspek hukum privat diantaranya segala sesuatu yang berhubungan dengan data yang terkandung dalam rekam medis yang meliputi data diri pasien yang lengkap, anamnesis (riwayat perjalanan penyakit, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial, riwayat pengobatan, dan lainnya), hasil pemeriksaan yang relevan dan objektif baik fisik maupun  penunjang  (laboratorium,  fisiko-medic,  pencitraan  radiologi,  dan  sebagainya), diagnose, tata laksana, prosedur Tindakan, dan prognosis.
Rekam  medis  adalah  sebuah  hal  yang  sangat  penting  dan  krusial  dalam  pelaksanaan dan  penyelenggaraan  kesehatan  di  Indonesia.  Pengertian  Rekam  medis  menurut  Permenkes No:  269/MENKES/PER/III/2008  adalah  dokumen  yang  didalam  berkas  dokumen  tersebut terdapat  data-data dalam  bentuk  catatan seperti identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik  dan penunjang, riwayat medis dan pengobatan, serta Tindakan medis yang telah diberikan kepada pasien tersebut. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2008) Hal rekam medis ini diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) huruh “h” Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang didalamnya mengatur “Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyelenggarakan  Rekam  Medis”  (Republik  Indonesia,  2009a)dengan  penegasan  di  dalam UU lanjutan yaitu Pasal 70 dan Pasal 71, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang  menjelaskan  bahwa  setiap  tenaga  kesehatan  yang  memberikan  pelayanan  kesehatan kepada  individu  diwajibkan  untuk  membuat  rekam  medis  (Pasal  70  bulir  1);  rekam  medis tersebut haruslah segera dilengkapi setelah pelayanan kesehatan selesai dilaksanakan (Pasal 70 bulir 2), dan rekam medis haruslah mengandung data nama, waktu, paraf atau tanda dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis tersebut (Pasal 70 bulir 3), serta disimpan dan dirahasiakan oleh fasilitas kesehatan (Pasal 70 bulir 4). Kepemilikan rekam medis adalah milik Fasilitas  Kesehatan  serta  yang  boleh  dibawa  keluar  fasilitas  kesehatan  (transfer)  hanyalah dalam bentuk resume medis (Pasal 71 bulir 1-2)  (Republik Indonesia, 2014)
Seluruh ketentuan ini diperkuat dan dipertajam dengan adanya perlindungan terhadap pasien  dengan  mengatur  jaminan  perlindungan  keamanan  data  rekam  medis  yang  tertuang dalam  Pasal  79  dari  Undang-undang  Praktik  Kedokteran  yang  menyebutkan  adanya  sanksi pidana berupa hukum penjara paling lama satu tahun dan denda dalam bentuk materi paling
banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi dokter dan dokter gigi yang tidak membuat rekam medis sebagaimana aturan yang berlaku (Depkes RI, 2004)
Sebenarnya  dalam  Praktik  Kedokteran  Indonesia,  rekam  medis  terbagi  menjadi  dua yaitu rekam medis asli yang dipegang oleh rumah sakit yang hanya dapat dibuka oleh perintah persidangan (dalam hal ini hakim) atau perintah perundang-undangan dan bagian resume medis yang berisikan data ringkasan rekam medis pasien yang dapat dibawa pasien kemanapun dia pergi  sebagai  sarana  penyampaian  informasi  kondisi  kesehatan  pasien  antar  institusi  yang secara hukum tidak terlalu bersifat mengikat dan dapat dibuka asalkan dengan seizin pasien. Menurut  Permenkes  No.  269/MENKES/  PER/III/2008  Bab  II  pasal  4  menyebutkan  bahwa: ringkasan pulang atau resume medis dibuat oleh dokter atau dokter gigi (Pasal 3 bulir 2) dan berisikan  data  berupa  identitas  pasien,  diagnosis  masuk  serta  indikasi  pasien  dilakukan perawatan, ringkasan dari hasil pemeriksaan objektif (fisik dan penunjang), diagnosis keluar/ akhir,  pengobatan  dan  tindakan  medis  yang  telah  dilakukan,  serta  penanda  dari  dokter  atau dokter gigi yang membuat resume medis tersebut (nama, paraf, dan tanda tangan) (Pasal 3 bulir 1) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2008)
Secara hakekat pasien memiliki hak untuk merahasiakan dan memiliki kepastian untuk tetap merahasiakan penyakitnya serta kondisi medis terkait sebagai bagian dar aspek hukum privat dan hal ini diatur dalam Pasal 32 huruf “i” UU No. 44 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa pasien berhak untuk mendapatkan kerahasiaan atau privasi perihal penyakit atau keadaan medis yang dideritanya.(Republik Indonesia, 2009a)
Beralih ke masa Pandemik Covid-19 yang mengundang keresahan di masyarakat luas yang  mendorong  penuntutan  akan  keterbukaan  informasi  secara  cepat  dan  akurat  menjadi sebuah  sesuatu  yang  harus  mendapatkan  perhatian  pemerintah  dikarenakan  beberapa  alasan diantaranya  (1)  era  globalisasi  menuntut  pemerintah  untuk  membuka  diri  akan  keterbukaan infromasi, (2) Implikasi dari Penegakan Hak Asasi Manusia yang membutuhkan informasi. (3) Kemajuan  ilmu  teknologi  dan  kemudahan  akses  informasi  akan  keterbukaan  informasi;  (4) Adanya  tuntutan  untuk  menciptakan  “good  governance”  dengan  syarat  utama  berupa keterbukaan  informasi  kepada  publik.  Hukum  publik  sendiri  sebenarnya  telah  mengatur mengenai  keterbukaan  publik  dan  hal  ini  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang dalam implentasinya haruslah sejalan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terutama tertuang dalam pasal 169 UU Kesehatan yang mengatur bahwa pemerintah akan memberikan kemudahan untuk memperoleh akses informasi khususnya  informasi  kesehatan  kepada  masyarakat  guna  meningkatkan  derajat  dan pengetahuan masyarakat.   (Republik Indonesia, 2009b)
Permasalahan  mulai  timbul  ketika  dimana  terjadi  situasi  penularan  penyakit  yang massif dan pemerintah tetap didorong untuk menciptakan pemerintahan yang baik dengan tetap menyelanggarakan keterbukaan informasi kepada publik tanpa harus mengesampingkan hak privat yang bersifat rahasia dalam hal ini adalah rekam medis. Pada masa pandemic Covid-19 tanpa ada kepastian kapan dan dimana masa pandemic ini selesai tanpa adanya vaksin sebagai “juru selamat” dalam menanggulangi pandemic ini maka pemerintah selaku regulator dituntut untuk melakukan vaksin sosial dimana yang bersifat non medis yang diantaranya mengandung Langkah-langkah  komunikasi  informatif  mengenai  pengobatan  apa  saja  yang  sudah  teruji, angka  kasus  positif  Covid-19,  angka  kematian  Covid-19,  angka  kesembuhan  Covid-19, promosi  kesehatan,  Tindakan  pencegahan,  protokol  penanganan  jenazah,  regulasi  system kesehatan, masa atau waktu karatina dan seluruh informasi terkait yang harus dibuka kepada publik  secra  akurat,  terbuka,  dan  akuntabel  guna    mengurangi  peningkatan  kasus  Covid-19 salah satunya adalah pembukaan data rekam medis.
Perspektif  lain  didalam  hukum  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  merupakan kelompok  konsumen  dari  pelayanan  kesehatan.  Pandangan  konsumen  ini  dalam  system Jaminan  Kesehatan  Nasional  tidak  terbatas  pada  kelompok  masyarakat  yang  sakit  tetapi
kelompok  masyarakat  yang  sehat  merupakan  anggota  kelompok  konsumen  dari  pelayanan kesehatan dalam hal ini masuk dalam kelompok promosi kesehatan masyarakat. Menurut Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan tetap  memperhatikan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit  yang mengatur bahwa hak konsumen (masyarakat dan pasien) adalah mendapatkan informasi yang jujur, jelas, dan benar mengenai kondisi dari jasa dan atau barang; serta dengan hubungannya dengan  kesehatan  adalah  mengenai  konsumen  berhak  atas  informasi  yang  jujur  serta  jelas dalam  menerima  layanan  kesehatan  serta  dalam  hal  ini  fasilitas  kesehatan  (Rumah  Sakit) merupakan ujung tombak dari pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 1999)
Dari seluruh penjelasan diatas diketahui bahwa rekam medis sendiri merupakan bagian dari aspek hukum private yang dalam pelepasan datanya membutuhkan izin dari pemilik serta peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena data identitas diri pasien merupakan sebuah  aspek  yang  tidak  seperti  hukum  publik  yang  dalam  hal  ini  tidak  berkaitan  dengan informasi umum seperti penularan penyakit, promosi kesehatan, dan lainnya. Mendelik sisi lain diketahui di masa Pandemi Covid-19 ini terjadi dorongan akan keterbukaan informasi medis secara akurat dan transparan dengan tujuan dasar awal adalah untuk menekan angka penularan, dengan  konsekuensi  mencederai  kepentingan  pribadi  dimata  hukum.  Penelusuran  analisa mendalam  menggunakan  asas  kepentingan  umum  diatas  kepentingan  pribadi  diketahui pembukaan  data  rekam  medis  selama  dalam  batas  perundang-undangan  menjadi  sebuah  hal yang dalam tanda kutip adalah baik guna menekan angka kejadian penyebaran Covid-19. Hal ini terkutip dalam pendapat Warella yang membahas “Kepentingan pribadi dan publik berada dalam  garis  kontinum  yang  secara  dinamis  berubah  sesuai  dengan  situasi  yang  dihadapi. Pemerintah  sebagai  penjaga  kepentingan  umum  harus  mengimbangi  kedua  kepentingan tersebut.  Berdasarkan  filosofi  negara  dan  nilai-nilai  masyarakat,  pemerintah  harus mengutamakan  kepentingan  umum  daripada  kepentingan  pribadi  yang  sempit,  dan menunjukkan  prinsip  tersebut  dalam  kebijakannya.  Para  pejabat  negara  harus  menunjukkan dan  melaksanakan  prinsip  ini.  Kepentingan  publik  harus  dijamin  dengan  supremasi  hukum, dengan menunjukkan komitmen yang kuat pada prinsip “tidak ada yang di atas hukum”. Oleh karena  itu,  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  merupakan  suatu  keharusan  untuk mewujudkan  pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat.”  Keseluruhan  asas  ini dipertimbangkan  satu  sama  lain  dengan  permasalahan  berikutnya  adalah  implementasi kebijakan tersebut kedalam pelaksanaanya

## 5.  Evaluasi  Sebagai  Jalan  Tengah  dalam  Mengatasi  Konflik  Kepentingan  akan Keterbukaan Informasi dan Kerahasian Identitas Pasien Covid-19
Penanganan  pandemic  Covid-19  sekarang  ini  menjadi  sebuah  hal  yang  penting  serta tidak  hanya  menyangkut  konsep  penyembuhan  pasien  tetapi  mengurangi  pula  angka penyebaran virus guna menekan angka kasus baru dikemudian hari. Salah satu jalan alternatif yang  dapat  digunakan  adalah  dengan  cara  melakukan  pemanfaatan  data-data  strategis  serta actual  guna  mendukung  kesinambungan  penanganan  pandemik  yang  mendorong  potensi mencederai kepentingan pribadi. Saat ini pemerintah Indonesia memberlakukan membukaan data rekam medis yang bersifat sangat terbatas perihal data rekam medis penderita Covid-19 dengan hanya memberikan data berupa nomor kasus, umur, dan wilayah tempat tinggal. Hal ini mendorong permasalahan dorongan dan tekanan masyarakat  akan keterbukaan informasi publik  yang  mendorong  kebocoran  data  rekam  medis  yang  bersifat  sangat  rahasia  serta berpotensi menimbulkan permasalahan lebih lanjut seperti pengusiran penderita Covid-19 dari tempat tinggal atau domisili serta larangan penguburan bagi jenazah Covid-19.
Bercermin  dari  seluruh  kasus  diatas  sebenarnya  pemerintah  Indonesia  telah menerapkan kebijakan penanganan Covid-19 yang tidak berbeda signifikan seperti yang telah di anut negara lain dengan cerminan bahwa (OECD, 2020)
a. Negara  Republik  Korea  yang  menerapkan  “Big  Data”  guna  merekam  seluruh  data rekam medis pasien denga tujuan menekan angka penyebaran penyakit
b. Singapura  yang  cenderung  mengumpulkan  seluruh  data  relevan  Covid-19  tanpa persetujuan dengan tidak membuka ke publik secara gambling
c. Beberapa negara lain yang tidak membuka data ke publik walaupun sudah memberikan label suspect
d. Hanya memberikan nomor kasus pada penderita Covid-19
Dalam  penanganan  Covid-19  di  negara  lain  adalah  negara  lain  tersebut  sangat menjamin  dan  menunjung  tinggi  perlindungan  data  pribadi  pasien  meskipun  kebijakan pengaksesan  data  diri  secara  sepihak  oleh  pemerintah  tetap  dilaksanakan  guna  melakukan Tindakan penelusuran terkait deteksi dini dan pencegahan penularan Covid-19. Dualisme ini dinilai cukup adil dikarenakan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan ini dinilai lebih besar daripada  efek  merugikan  yang  didapat,  Hal  ini  sesuai  dengan  kepentingan  umum  diatas kepentingan pribadi dengan tidak mengesampingkan asas menfaat lebih tinggi daripada efek samping.
Indonesia  sendiri  dalam  prakteknya  memberlakukan  prinsip  proporsionalitas, necessities,  dan  purposive  limitation  dalam  penanganan  regulasi  data  pasien  Covid-19 terkonfirmasi  yang  memiliki  makna  bahwa  terdapat  sebuah  batas  ketentuan  dalam pengambilan dan akses data rekam medis dengan tidak mengesampingkan efek keadilan guna tujuan  yang  besar-besarnya  dengan  regulasi  kebijakan  yang  lebih  baik  bilamana  hal  ini dlakukan dengan sepengetahuan pemilik data tersebut.

## Kesimpulan
Penelusuran  literatur  di  atas  memiliki  beberapa  kesimpulan  utama  yaitu  COVID-19 berdampak sangat luas terhadap seluruh aspek kehidupan manusia terutama dibidang sosial, kesehatan,  dan  ekonomi.  COVID-19  juga  menyebabkan  berbagai  permasalahan  konflik kepentingan  di  berbagai  sector  salah  satunya  adalah  hak  privasi  dan  transparansi  informasi publik. Hal ini menyebabkan dilemma dikarenakan pencederaan hak privasi di masa pandemic COVID-19  akan  menyebabkan  stigmatisasi  dan  Tindakan  persekusi,  tetapi  disisi  lain pencederaan  dari  segi  transparansi  informasi  publik  akan  berdampak  terhadap  lambatnya penanganan  COVID-19.    Tetapi  di  era  pandemic  Covid-19  ini  disertai  dengan  dorongan masyarakat  akan  keterbukaan  informasi  publik  mendorong  asas  kepentingan  publik  harus dijamin  dengan  supremasi  hukum,  dengan  menunjukkan  komitmen  yang  kuat  pada  prinsip “tidak ada yang di atas hukum”. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan  suatu  keharusan  untuk  mewujudkan  pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat. Implementasi lebih lanjut dari kebijakan ini oleh Pemerintah selaku regulator menjadi penting guna memfasilitasi kepentingan publik dengan tidak mencederai hak individu.

## Daftar Pustaka
AHC Media. (2020). Beating the Pandemic : What Emergency Providers Should Know About COVID-19. Pediatric Emergency Medicine Reports .
Bajpaii, N. (2020, May 13). Noida DM performs last rites of COVID-19 victim as relatives refuse to receive body. The New Indian Express .
Bezanson, R. P. (2017). The Right to privacy revisited: Privacy, news, and social change, 1890- 1990. In Privacy . https://doi.org/10.2307/3480738
Bharat,  S.  (2011).  A  systematic  review  of  HIV/AIDS-related  stigma  and  discrimination  in India: Current understanding and future needs. SAHARA-J: Journal of Social Aspects of HIV/AIDS , 8 (3), 138–149. https://doi.org/10.1080/17290376.2011.9724996
Bhattacharya, P., Banerjee, D., & Rao, T. S. (2020). The “Untold” Side of COVID-19: Social Stigma  and  Its  Consequences  in  India. Indian  Journal  of  Psychological  Medicine , 42 (4), 382–386. https://doi.org/10.1177/0253717620935578
Chavan, V.  (2020, May  8). Obstruct  last  rites of  COVID-19 victims,  face criminal  charges.
Pune Mirror , 1.
Connell, R. (2020). COVID-19/Sociology.
Journal of Sociology . https://doi.org/10.1177/1440783320943262
Depkes RI, 2004. (2004). UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Aturan Praktik Kedokteran , 157–180.
Dewi, S. (2016). Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan. Yustisia , 5 (1), 33–40.
Ibrahim,  J.  (2006).  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  In Teori  Metodologi Penelitian a.
Kemenkes RI. (1999). Undang  - Undang Refublik Indonesia  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . 80.
Kemenkes RI. (2020). Situasi
COVID-19 . Kementrian Kesehatan RI. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2008). PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008.  In Permenkes  Ri  No  269/Menkes/Per/Iii/2008 (Vol. 2008, p. 7).
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020).  Pedoman  Kesiapsiagaan  Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19). Direkorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit .
Krishnatray, P.  (2020,  May 12). COVID-19 is  leading  to  a new wave of social stigma. The Wire , 1. https://thewire.in/society/covid-19-%0Asocial-stigma Kumar, C., & Mohanty, D. (2020, May 11). Migrant workers battle stigma, bias back home. Hindustan Times , 1.
Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum Suatu Pengantar (1st ed.). Liberty. OECD.  (2020).  Ensuring  data  privacy  as  we  battle  COVID-19. OECD  Policy  Responses  to Coronavirus , April , 1–4. https://doi.org/10.1787/276aaca8-en
Patel, M., Kute, V., & Agarwal, S. (2020). “Infodemic” of COVID 19: More pandemic than the virus. In Indian Journal of Nephrology . https://doi.org/10.4103/ijn.IJN_216_20 Presiden  Republik  Indonesia.  (2020a).  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  11  Tahun  2020. Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat , 031003 . Presiden Republik Indonesia. (2020b). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19 . 2019 (022868), 8.
Priscyllia,  F.  (2019).  Perlindungan  Privasi  Data  Pribadi  dalam  Perspektif  Perbandingan Hukum. Jatiswara , 34 (3), 1–5. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218 Ram, T. (2020, May 13). Branded “super spreader,” family of Karnataka COVID-19 victim battles  stigma. https://www.thenewsminute.com/article/%0Abranded-super-spreader- family-karnataka-%0Acovid-19-victim-battles-stigma-124482
Ravianto.  (2020,  April  29).  Kasus  Pengusiran  3  Tenaga  Medis  dari  Tempat  Kos,  RSUD Langsung  Lapor  Polisi,  Ini  Pembelaan  Ibu  Kost. Jabar  Tribun  News . https://jabar.tribunnews.com/2020/04/29/kasus-pengusiran-3-tenaga-medis-dari- tempat-kos-rsud-langsung-lapor-polisi-ini-pembelaan-ibu-kost
UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  14  TAHUN  2008  TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, 276 (2008).
Republik Indonesia. (2009a). Undang Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit . 1– 28.
Republik Indonesia. (2009b). UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . 1–8.
Republik  Indonesia.  (2014).  Undang-Undang  RI  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan.
In Presiden Republik Indonesia (pp. 1–78). http://www.pdpersi.co.id/diknakes/data/regulasi/undang_undang/uu362014.pdf
Rosenbaum, L. (2020). Facing covid-19 in Italy — Ethics, logistics, and therapeutics on the epidemic’s front line. In New England Journal of Medicine . https://doi.org/10.1056/NEJMp2005492
Sampurno,  M.  B.  T.,  Kusumandyoko,  T.  C.,  &  Islam,  M.  A.  (2020).  Budaya  Media  Sosial, Edukasi  Masyarakat,  dan  Pandemi  COVID-19. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya Syar-I . https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15210 Santhosini, S. (n.d.). What a lockdown means when home is hundreds of miles away . Allside. Retrieved  October  13,  2020,  from  https://www.allsides.com/news/2020-04-14- 1106/what-lockdown-means-when-home-hundreds-miles-away
Satya, P. A. N. I. P. (2020). Covid- 19 Dan Potensi Konflik Sosial. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 0 (0), 39–45. https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.3867.39-45
Sharma,  S.  (2020,  April  10).  Kin  of  COVID-19  dead  in  Punjab  refuse  to  attend  last  rites.
DownToEarth . https://www.downtoearth.org.in/%0Anews/health/kin-of-covid-19- dead-in-punjab-%0Arefuse-to-attend-last-rites-70379
Suni, N. S. P. (2020). Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI .
Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2019). Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users’  Personal  Data  Disclosure  in  the  Age  of  Digital Technology. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) . https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a5
Trani,  J.-F.,  Bakhshi,  P.,  Kuhlberg,  J.,  Narayanan,  S.  S.,  Venkataraman,  H.,  Mishra,  N.  N., Groce, N. E., Jadhav, S., & Deshpande, S. (2015). Mental illness, poverty and stigma in India: a case-control study. BMJ Open , 5 (2), e006355–e006355. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-006355
World  Health  Organization.  (2020). WHO  Coronavirus  Disease  (COVID-19)  Dashboard . World Health Organization.