## PELEMBAGAAN HARTA BERSAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## SAIDUN
Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAI) Ngawi Email; saidun@gmail.com
ABSTRACT; Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan undang-undang yang berlaku secara resmi sejak tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Undang–undang  tersebut  bersifat  nasional  dan sudah  berlaku  secara  formal  yuridis  bagi  bangsa  Indonesia,  dan  telah  menjadi bagian dari hukum positif. Di mana dalam undang-undang tersebut telah mengatur prinsip-prinsip  perkawinan,  seperti  pelembagaan  harta  kekayaan  dalam perkawinan, pembatasan thalaq, dan rujuk, hubungan orang tua dengan anak dan lain-lainnya. Hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur harta kekayaan bersama suami  istri dalam  suatu ikatan perkawinan. Para  ahli hukum  Islam  yang  diwakili oleh  empat  mazhab,  baik  itu  kelompok  syafi‟iyyah  (sebagai  paham  hukum  yang paling  banyak  diikuti  oleh  ulama  Indonesia),  maupun  para  ahli  hukum  Islam lainnya,  tidak  ada  satupun  yang  membahas  tentang  harta  bersama  dalam perkawinan  sebagaimana  yang  dipahami  oleh  hukum  adat.  Dalam  hukum  Islam hanya  menerangkan  tentang  harta  milik  atau  harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh laki-laki maupun perempuan, baik itu barang yang mereka bawa pada permulaan perkawinan  ataupun  yang  mereka  dapati  selama  perkawinan  berlangsung  baik sebagai  hasil  dari  usaha  mereka  sendiri,  warisan  yang  mereka  peroleh, penghibahan,  serta  maskawin  bagi  perempuan  ketika  perkawinan  itu dilangsungkan.  Harta  kekayaan  tersebut  masing-masing  terpisah  satu  dari  yang lain. Artinya suami tidak ada hak atas harta benda istri, dan istri juga tidak ada hak atas  harta  suami,  kekuasan  terhadap  harta  benda  itu  tetap  pada  pihak  yang memiliki harta tersebut. Pelembagaan harta bersama antara suami dan istri dalam perkawinan  di  Indonesia,  secara  khusus  terdapat  dalam  Undang-undang  No.1 tahun 1974, secara tegas bahwa harta yang di peroleh antara suami dan istri dalam perkawinan menjadi harta benda kekayaan bersama. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum  Islam,  pengaturan  tentang  harta  bersama  telah  diuraikan  pada  pasal- pasalnya
Kata kunci ; Pelembagaan harta bersama, Kompilasi Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  sunnatullah  atau  hukum  alam  yang  berlaku pada  semua  makhlukNya,  dengan  adanya  suatu  perkawinan  kehidupan  di alam  ini  bisa  berkembang  biak  dengan  tujuan  meramaikan  alam  yang  luas ini  dari  generasi  ke  generasi  berikutnya. 1 Perkawinan  merupakan  tuntutan naluri  yang  berlaku  pda  semua  makhlukNya,  baik  itu  manusia,  hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 2
Manusia  adalah  makhluk  yang  berakal,  maka  dengan  perkawinan adalah  salah  satu  budaya  untuk  dapat  berketurunan  guna  kelangsungan dan  memperoleh  keturunan  hidupnya,  yang  beraturan  dan  mengikuti perkembangan budaya manusia.
Undang-undang  No  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  merupakan undang-undang  yang  berlaku  secara  resmi  sejak  tanggal  2  Januari  1974, kemudian  berlaku  secara  efektif  pada  tanggal  1  Oktober  1975,  melalui Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Undang–undang  tersebut  bersifat  nasional  dan  sudah  berlaku  secara formal  yuridis  bagi  bangsa  Indonesia,  dan  telah  menjadi  bagian  dari hukum  positif.  Di  mana  dalam  undang-undang  tersebut  telah  mengatur prinsip-prinsip  perkawinan,  seperti  pelembagaan  harta  kekayaan  dalam perkawinan,  pembatasan  thalaq,  dan  rujuk,  hubungan  orang  tua  dengan anak dan lain-lainnya.
Hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur harta kekayaan bersama  suami  istri  dalam  suatu  ikatan  perkawinan.  Para  ahli  hukum Islam  yang  diwakili  oleh  empat  mazhab,  baik  itu  kelompok  syafi‟iyyah (sebagai  paham  hukum  yang  paling  banyak  diikuti  oleh  ulama  Indonesia), maupun  para  ahli  hukum  Islam  lainnya,  tiadak  ada  satupun  yang membahas  tentang  harta  bersama  dalam  perkawinan  sebagaimana  yang dipahami  oleh  hykum  adat. 3 Dalam  hukum  Islam  hanya  menerangkan tentang  harta  milik  atau  harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  laki-laki
1 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut  Perundangan,  Hukum  Adat, Hukum Agama, Cet. Ke. 2. (Bandung : Mandar Maju, 2003), 1 2 QS al-Dzariyat.51/49
                                                      
dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. QS, Yasin.37/36
                                                                                                
Maha  suci  Tuhan  yang  telah  menciptakan  pasangan-pasangan  semuanya,  baik  dari  apa  yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
3 Ratna Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia , (Jakarta:INIS, 1998), Seri XXXV, 83.
maupun  perempuan,  baik  itu  barang  yang  mereka  bawa  pada  permulaan perkawinan  ataupun  yang  mereka  dapati  selama  perkawinan  berlangsung baik  sebagai  hasil  dari  usaha  mereka  sendiri,  warisan  yang  mereka peroleh,  penghibahan,  serta  maskawin  bagi  perempuan  ketika  perkawinan itu  dilangsungkan. 4 Harta  kekayaan  tersebut  masing-masing  terpisah  satu dari  yang  lain.  Artinya  suami  tidak  ada  hak  atas  harta  benda  istri,  dan  istri juga  tidak  ada  hak  atas  harta  suami,  kekuasan  terhadap  harta  benda  itu tetap pada pihak yang memiliki harta tersebut.
Al-Qur‟an  maupun  Hadist,  tidak  ada  pembahasan  secara  khusus tentang  pelembagaan  harta  bersama  dalam  satu  ikatan  perkawinan,  yang ada  hanya  mengatur  tentang  ketentuan-ketentuan  mengenai  harta  benda secara  umum  yang  di  peroleh  atas  usaha  mereka  masing-masing,  baik laki-laki maupun wanita, Allah berfirman dalam surat an.nisaa‟4/32.
                                                                                            
                                                                                          
       
Dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  apa  yang  dikaruniakan  Allah  kepada sebahagian  kamu  lebih  banyak  dari  sebahagian  yang  lain.  (karena)  bagi  orang laki-laki  ada  bahagian  dari  pada  apa  yang  mereka  usahakan,  dan  bagi  Para wanita  (pun)  ada  bahagian  dari  apa  yang  mereka  usahakan,  dan  mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Pada  umumnya    ulama‟  fiqih  dalam  menulis  kitab-kitab  dalam  bidang hukum  Islam  hanya  berkisar  pada  empat  pembehasan  anatara  lain; Rubu’ Ubudiyyah, Rubu’ Mu’amalah, Rubu’ Munakahat, dan Rubu’ Jinayah.
Prof  Hazairin  menjelaskan  bahwa  hukum  dalam  kitab-kitab  suci  agama, apakah  itu  agama  Islam,  Buddha,  Hindu  dan  Kristen  tidak  ada  yang  mengatur tentang  harta  bersama  dalam  perkawinan.  Sedangkan  dalam  al-Qur‟an  tidak  ada ketentuan  tentang  pengaturan  harta  bersama  dalam  perkawinan,  hanya menegaskan  bahwa  antara  laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  mempuyai  hak unuk berusaha dalam memperoleh rezeki dari uasahanya mereka masing-masing.
4 Hilman  Hadikusuma, hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut  Pandangan,  Hukum Adat,Hukum Agama, Cet. Ke 2 (Bandung : Mandar Maju, 2003), 126.
Jadi  meskipun  dalam  al-Qur‟an  tidak  mengatur  lembaga  harta  bersama  dalam perkawinan, namun al-Qur‟an juga tidak melarangnya.
Sesuatu yang tidak di atur dalam al-Qur‟an dan Hadits, sebagai pelaksanaan lebih lanjut  mengenai  sesuatu ayat  al-Qur‟an  yang belum cukup jelas bagi  umat, adalah menjadi hak otonomi setiap masyarakat Islam dalam daerah tertentu untuk mengaturnya  secara  musyawarah.  Maka  apa  yang  telah  ada  dalam  Undang- undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  telah  dapat  di  jadikan  sebagai permulaan pelaksanaan hak otonomi. 5
Pelembagaan  harta  bersama  antara  suami  dan  istri  dalam  perkawinan  di Indonesia, secara khusus terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, secara tegas  bahwa  harta  yang  di  peroleh  antara  suami  dan  istri  dalam  perkawinan menjadi  harta  benda  kekayaan  bersama.  Begitu  juga  dalam  Kompilasi  Hukum Islam, pengaturan tentang harta bersama telah diuraikan pada pasal-pasalnya.

## KEDUDUKAN HARTA BENDA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM
Tentang  pelembagaan  harta  bersama  dalam  perkawinan  menurut hukum  Islam  khususnya  di  Indonesia  ada  tiga  pendapat  atau  pandangan antara lain ;
a. Harta bersama antara suami dan istri tidak ada,
Hukum  Islam  tidak  mengatur  tentang  pelembagaan  harta bersama santara suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan,  harta  suami  istri  dalam  pandangan  hukum  islma adalah terpisah. 6
Hukum  Islam  hanya  menerangkan  tentang  adanya  hak milik  yang  dimiliki  baik  itu  suami  maupun  istri  serta  di tambah  dengan  mas  kawin  bagi  perempuan  ketika  akad  nikah berlangsung. 7 Baik  suami  maupun  istri  keduanya  mempuyai harta  kekayaan  sendiri-sendiri,  baik  itu  harta  bawaan  pada permulaan  perkawinan  maupun  garta  yang  mereka  dapatkan selama  perkawinan  berlangsung,  apakah  itu  sebagai  hasil pekerjaannya  sendiri,  atau  sebagai  harta  penghibahan  dari
5 Hazairin, Tinjauan  Mengenai  Undang-undang  Perkawinan  No  1  tahun  1974 ,  Cet. Ke. 1 (Jakarta Tintamas,1975), 34.
6 R.  Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, (Bandung:  Sumur Bandung, 1991), 107.
7 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundang- undangan, Hukum Adat, Hukum Agama , Cet. Ke 1. (Bandung: Mandar Maju, 1990), 126
orsang  lain,  adalah  milik  pribadi  yang  dikuasai  penuh  oleh pribadi tersebut. 8
Hujjah yang  di  gunakan  bahwa  tidak  ada  harta  benda bersama  suami  istri  dalam  suatu  ikatan  perkawinan,  dalam  QS an-Nisaa.4/32,  al-Baqoroh.2/233,  dan  at-Thalaq.65/7. 9 Dimana Rasulullah memberi contoh kepada kita, ketika memerintahkan Hindun untuk mengambil keperluannya beserta  keperluan  anak-anaknya  menurut  yang  ma‟ruf  dari harta suaminya Abu Sufyan karena kikir kepadanya. 10
Tidak  adanya  pelembagaan  harta  bersama  antara  suami istri  dalam  ikatan  perkawinan  dikarenakan  suami  mempuyai kewajiban  memberikan  nafkah  kepada  keluarga  baik  itu  istri dan  anak-anaknya  serta  membahagiakan  mereka,  tidak  berarti dalam  rumah  tangga,  suami  istri  tidak  saling  membantu  dalam membangun rumah tangganya dengan baik dan bermusyawarah  antara  keduanya  sebagaimana  firman  Allah QS Ali Imran,3/159, dan QS al-Syu‟ara‟.42/38. Dengan demikian, urusan kebutuhan rumah tangga adalah  kewajiban  seorang  suami  sepenuhnya,  dalam  keadaan
8 R.  Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, (Bandung  :  Sumur Bandung, 1991), 108.
9 Dalam al-Qur‟an Allah berfirman ;
                                                                                                                                            
                                                  
dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian  yang  lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para  wanita (pun) ada bahagian dari apa  yang  mereka  usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
                                                               
. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf
                                                                                                                                           
                   hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut  kemampuannya.  dan  orang  yang disempitkan  rezkinya  hendaklah  memberi  nafkah  dari  harta  yang  diberikan  Allah  kepadanya. Allah  tidak  memikulkan  beban  kepada  seseorang  melainkan  sekedar  apa  yang  Allah  berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
10 Zakaria  Ahmad  al-Bany, Ahkam  al-Aulad  fiy  al-Islam, (Mesir  :  Dar  al-Qaumiyyah, 1064), h. 55.
apapun  harus  di  atasi  bersama  dengan  musyawarah  mufakat antara  suami  dan  istri,  disini  suami  harus  menyadari  bahwa nafkah  rumah  tangga  merupakan  tanggung  jawabnya  bukan tanggung jawab orang lain. 11
b. Tidak  ada  harta  bersama  antara  suami  dan  istri  kecuali  dengan syirkah .
Percampuran  harta  kekayaan  suami  istri  dalam  suatu perkawinan,  apakah  itu  harta  milik  pribadi  suami  degan  harta milik istri, yang telah didapati sebelum perkawinan berlangsung  maupun  sesudah  akad  perkawinan  atau  harta  yang di  hasilkan  suami  saja,  akan  menjadi  harta  kekayaan  bersama suami  istri  melalui  apa  yang  dinamakan    dengan syirkah , 12
yang  mana  di  lakukan  denganakad  khusus  untuk  syirkah  yang disebutkan  dengan  perjanjian  secara  nyata.  Tanpa  adanya perjanjian  harta  suami  istri  itu  tetap  terpisah. 13 disini  antara suami dan istri dapat mengadakan perjanjian, bahwa pencampuran  harta  kekayaan  yang  diperoleh  selama  dalam perkawinan  berlangsung,  atau  dengan  harta  kekayaan  yang sudah  diperoleh  dari  masing-masing  sebelum  perkawinan  itu juga dapat di-syirkahkan. 14 Pandangan Prof. Dr. Ismuha, menjelaskan bahwa pencaharian bersama suami istri dalam suatu ikatan perkawinan  adalah  sudah  termasuk syirkah dalam  bentuk syarikah al-abdan al-mufawadhah . Dalam syirkah abdan
(perkongsian  suami  istri  tidak  terbatas)  kayataannya  secara umum  suami  dan  istri  dalam  masyarakat  Indonesia,  sama- sama  bekerja  dan  berusaha  untuk  mendapatkan  nafkah  hidup keluarga  sehari-hari  serta  sekedar  harta  simpanan  untuk  masa tua  mereka.  Apa  saja  yang  mereka  hasilkan  selama  dalam masa  perkawinan  mereka  termasuk  harta  bersama,  kecuali
11 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia,…. 127.
12 Anwar Harjono, Hukum Islam ; Keluasan dan keadilannya , (Jakarta : Bulan Bintang, 1968), 229
13 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan , (Jakarta : Prenada Media, 2006),176
14 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia , (Jakarta: Universitas Indonesia press,1986),
yang  mereka  terima  sebagai  warisan  atau  pemberian  khusus dari salah seorang di antara mereka berdua. 15
c. Harta bersama suami istri ada dalam ikatan perkawinan.
Pandangan  ketiga  ini  mengatakan  bahwa  dalam  hukum Islam,  ada  pelembagaan  harta  bersama  suami  istri  dalam  suatu ikatan  perkawinan.    Harta  yang  di  peroleh  anatara  keduanya karena  usaha  mereka  adalah  termasuk  harta  bersama,  baik mereka  bersama  –  sama  bekerja  atau  hanya  suami  saja  yang bekerja  sedangkan  istri  di  rumah  mengurus  rumah  tangga beserta  anak-anaknya  di  rumah.  Karena    mereka  sudah  terikat dalam  suatu  akad  perkawinan  sebagai  suami  istri,  maka semuanya  menjadi  bersatu  baik  harta  maupun  anaknya.  Hal  itu tidak  perlu  di  iringi  dengan  perjanjian  khusus  sudah  dapat dianggap sebagai perjanjian syirkah antara suami dan istri. 16 sebagaimana dalam QS an-Nisa‟.4/21.
                               
bagaimana  kamu  akan  mengambilnya  kembali,  Padahal  sebagian kamu  telah  bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami- isteri.  dan  mereka  (isteri-isterimu)  telah  mengambil  dari  kamu Perjanjian yang kuat.
Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,  pelembagaan  harta  kekayaan bersama  antara  suami  dan  istri  dalam  ukum  Islam    secara  tersirat dianjurkan.  Karena  hukum  yang  pasti  dan  qath‟i  tidak  terdapat  baik dalam  al-Qur‟an  dan  Hadist.  Sebagai  landasan  bahwa  pelmbagaan harta bersama itu ada dalam hukum Islam. Berangkat dari pendekatan ‘urf bahkan pandangan Muhammad Hamidullah sebagimana di kutip oleh  Anwar  Harjono,  menyatakan  bukti  dengan  adat  sama  dengan bukti  nash,  adat  menjadi  hukum  apabila  tidak  terdapat  nash  yang tegas menyatakan sebaliknya. 17 sebagaimana kaidah fiqhiyah,
ةمكمح ةداعلا
Aturan  yang  sudah  ada  dalam  masyarakat  dapat  dijadikan hukum
15 Ismuha, Pencaharian  Bersama  Suami  Istri  Ditinjau  dari  Sudut  UU  Perkawinan  No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam , (Jakarta:Bulan Bintang, 1986), 295
16 M.  Idris  Ramulyo, Tinjauan  Beberapa  Pasal  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974; dari segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Ind Hill-Co,1990), 219
17 Anwar  Harjono, Hukum  Islam  :  Keluasan  dan  Keadilannya, (Jakarta:  Bulan Bintang, 1978), 133
Dasar dari kaidah di atas adalah hadist Nabi saw,
)دحمأ هاور( .نسح لله ا دنع وهف انسح ن وملسلما هار ام
Apa  yang  dianggap  baik  oleh  orang  muslim,  maka  baik  pula menurut Allah.(HR Imam Ahmad) 18
Dari  pendekatan  dalil  „urf  ini  dapat  dijadikan dasar bahwa pengaturan pelembagaab garta bersama di Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam. Di mana terbentuknya  lembaga  harta  bersama  di  Indonesia  mengikuti aturan  yang  telah  hidup  di  dalam  masyarakat,  dan  aturan tersebut  terbentuk  dalam  adat  kebiasaan  yang  telah  dikenal dan berlaku. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam telah
mempertegas bahwa pelembagaan harta bersama adalah sesuatu  hal  yang  sangat  penting  dan  guna  kemaslahatan  umat di  kemudian  hari.  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  fiqih  dalam bahasa perundang-undangan, dikarenakan ia lahir dengan memperhatikan  kondisi  dan  kebutuhan  hukum  umat  Islam  di Indonesia  dan  merupakan  hasil  ijtihad  para  ulama  Indonesia,
yang  berfungsi  guna  memenuhi  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat khususnya umat Islam.

## KERJA SAMA SUAMI ISTRI DITINJAU DARI SUDUT SYIRKAH
Secara  umum  para  ulama  tidak  membahasnya  secara  eksplisit dalam  kitab-kitab  fiqih,  baik  itu  dalam  bidang  munakahat  maupun  dalam bidang  muamalah.  Apa  yang  di  katakana  oleh  Ismuha  bahwa  didalam bidang  muamalah  ditemukan  pembahasan  mengenai  syirkah/perkongsian, yang  dalam  bahasa  Arab  disebut syarikah atau syirka h.  Perkataan syarikah dalam  bahasa  Indonesia  yang  ada  sekarang  ini  berasal  dari bahasa  Arab,  karena  perkataan  syarikah  dalam  bentuk  jamak  diucapkan syarikat.  Jadi  pencaharian  bersama  suami  istri  dapat  digolongkan  dalam bentuk perkongsian atau syarikah. 19
Sedangkan  pandangan  Sayuti  Thalib  bahwa  syirkah  atau  harta kekayaan  suami  dengan  harta  kekayaan  istri  secara  resmi  dan  menurut cara-cara  tertentu.  Suami  istri  dapat  mengadakan  pencampuran  harta kekayaan  baik  yang  diperoleh  suami  atau  istri  selama  waktu  perkawinan
18 Imam  Ahmad  Bin  Hanbal, Musnad  Imam  Ahmad ,  (Baerut:  Dar  al-Fikr,  Juz  I), 279.
19 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami …, 282
berlangsung,  apakah  itu  usaha  suami  atau  istri  baik  secara  sendiri  maupun secara bersama-sama. 20
Dasar yang dipakai dalam syirkah adalah ;
                                                           
….kemudian  jika  mereka  (para  saudara  seibu)  itu  lebih  dari  seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga…….QS An-Nisaa, 4/12
Hadist  qudsi  yang  diriwayatakan  dari  Abu  Hurairah  bahwa  Nabi saw bersabada ;
لىاعت للها لاق ملسو ويلع للها ىلص للهلاوسر لاق : لاق ونع للها ىضر ةريرى بىا نع اذ ءاف وبحاص اهم دحا نيخ لمام ينكيرشلا ثلاث انا اوبا هاور ( امهنيب نم تجرخ وناخ
مكالحا وحصو دواد )
Dari  aby  Hurairah  dia  berkata;  bersabda  Rasulullah  saw,  Allah swt  berfirman  ;  aku  adalah  yang  ketiga  dari  dua  orang  yang berserikat  selama  salah  seorang  dari  kecuanya  tidak  berkhianat terhadap  lainnya,  apabila  seseorang  berkhianat  terhadap  lainnya maka  Aku  keluar  dari  keduanya.(HR  Abu  Dawud,  sishahihkan oleh al-Hakim)

## WEWENANG SUAMI ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA
Dalam  pasal  36  ayat  1  Undang-undang  No  1  Tahun  1974 “ mengenahi  harta  bersama,  suami  istri  dapat  bertindak  atas  persetujuan kedua  belah  pihak”.  Dari  pasal  ini  ada  dau  ketentuan  yang  harus dipenuhi  oleh  pasangan  suami  istri  terhadap  harta  bersama,  1.  Suami dapat  bertindak  atas  harta  kekayaan  bersama  setelah  ada  persetujuan istri.  2.  Istri  dapat  bertindak  atas  harta  kekayaan  bersama  setelah mendapat persetujuan dari suami .
Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam    pasal  89 yang  berbunyi  “Suami  bertanggung  jawab  menjaga  harta  bersama  harta istri  maupun  harta  sendiri”  dan  90  yang  berbunyi  “Istri  turut  bertanggung jawab  menjaga  harta  bersama  maupun  harta  suami  yang  ada  padanya” kemudian  dalam  pasal  92  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa”  Suami  atau
20 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia ,…84
Istri  tanpa  persetujuan  pihak  lain  tidak  diperbolehkan  menjual  atau memindahkan harta bersama”.

## PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
Di  Indonesia  tradisi  pencampuran  harta  kekayaan  suami  istri  dalam suatu perkawinan sudah merupakan aturan hidup yang tidak lagi memisahkan  antara  hak  milik  suami  dan  hak  milik  istri,  harta  suami  telah bercampur  dengan  harta  istri.  Dalam  rumah  tangga  seperti  ini  telah  diikat dengan  akad  pernikahan  sudah  mengandung  persetujuan  syirkah  dalam membina  kehidupan  rumah  tangga,  sehingga  harta  yang  di  peroleh  setelah terjadinya nikah telah dianggap harta kekayaan suami istri tanpa mempersoalkan  jerih  payah  siapa  yang  lebih  banyak  dalam  memperoleh harta  tersebut.  Dari  tradisi  inilah  kemudian  Undang-undang  Perkawinan diangkat sebagai lembaga harta bersama dalam perkawinan. 21
Ketentuan  pembangian  harta  bersama  suami  istri  sudah  ditentukan dalam  pasal  37  Undang-undang  No  1  Tahun  1974,  menyebutkan  bahwa, bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut hukumnya  masing-masing.  Maksudnya  adalah  menurut  hukuim  agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainya sepanjang hukum tersebut berlaku.
Bagi  umat  Islam  di  Indonesia,  pengaturan  pembagian  harta  bersama suami  istri  jika  terjadi  perceraian  sudah  ada  ketentuan  hukum  positifnya secara pasti, yakni Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 97,
menyebutkan: “Janda  atau  duda  cerai  hidup  masing-masing  berhak seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian  perkawinan”.jadi  apa  syang  sudah  di  rumuskan  oleh  Kompilasi Hukum  Islam  sudah  menerapkan  pasal  37  Undang-undang  No  1  Tahun 1974.
Perkara pembagian harta bersama suami istri dikarenakan perceraian  pada  umumnya  diajaukan  ke  Pengadilan  Agama,  dan  materi hukum  yang  digunakan  adalah  Kompilasi  Hukum  Islam,  di  mana  bagian masing-masing  suami  istri  adalah  separuhnya  (dibagi  dua  secara  sama) tanpa  membedakan  asal  usul  harta  bersama,  apakah  itu  hasil  jerih  payah suami,  jerih  payah  istri,  hasil  kerja  sama,  ataukah  itu  hasil  masing-masing secara terpisah.

## IMPLIKASI TERHADAP HARTA WARISAN
21 Undang-undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  35,  ayat  1”Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”
Meninggalnya  salah  satu  seorang  dari  suami  istri  mempunyai  akibat hukum  terhadap  harta  benda  yang  telah  diperoleh  selama  perkawinan. Putusnya  hubungan  perkawinan  tersebut  erat  sekali  hubungannya  dengan masalah  harta  kewarisan,  dimana  harta  dan  pemilikan  yang  timbul  sebagai akibat  dari  suatu  kematian,  bagi  umat  Islam  di  Indonesia  sudah  menjadi hukum  positif  yang  dipergunakan  oleh  Pengadilan  agama  dalam  memutus kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta warisan. 22 Harta  warisan  adalah  harta  bawaan  dari  suami  atau  istri  (harta pribadi), ditambah dengan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan  pewaris  selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya  penguruan jenazah, pembayaran hutang piutang dan pemberian untuk kerabat. 23
Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengatur  secra  khusus  masalah  kewarisan,  akan  tetapi  hubungannya denga  harta  bersama  suami  istri,  tersirat  melalui  pasaln  38  jo,  penjelasan pasal  35  jo,  penjelasan  pasal  37.  Pasal  38  menyebutkan,”Perkawinan dapat  putus  karena  kematian,  perceraian,  dan  atas  putusan  Pengadilan”. Penjelasan  Pasal  35  menyebutkan  bahwa  apabila  perkawinan  putus,  maka harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing.  Dan  penjelasan pasal  37  menyebutkan,  bahwa  yang  di  maksud  dengan  huykumnya maisng-,masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.
Sebelum  harta  peninggalan  itu  di  bagiakan,  suami  istri  yang  masih hidup,  berhak  mendapatkan  stengah  dari  harta  bersama  yang  mereka usahakan selama perkawinan berlangsung, 24
kemudian baru yang setengahnya  ditambah  dengan  harta  pribadi  dari  yang  meninggal,  setelah dikeluarkan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  yang  meninggal.  Suami istri  yang  masih  hidup  di  samping  telah  mendapatkan  setengah  bagian dari harta bersama, juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan  tersebut.  Jika  yang  meninggal  itu  istri  maka  duda  mendapat separoh  bagian  dari  harta  peninggalan,  bila  yang  meninggal  tersebut  tidak meninggalkan  anak  dan  bila  meninggalakan  anak,  maka  bagian  duda mendapatkan  seperempat  bagian.  Sedanmgkan,  bila  yang  meninggal  itu adalah  suami  maka  janda  mendapat  seperempat  bagian.  Jika  suami tersebut  tidak  meninggalkan  anak-anak,  dan  bila  meninggalkan  anak, maka bagian janda seperdelapan dari harta peninggalan suami. 25
22 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , ….3-4
23 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 poin e
24 Kompilasi  Hukum  Islam,  Pasal  96,  ayat  (1)”Apabila  terjadi  cerai  mati,  maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”
25 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 179 dan Pasal 180

## ANALISIS PELEMBAGAAN HARTA BERSAMA DI INDONESIA
Berlakunya  Undang-undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, merupakan salah satu keberhasilan bangsa Indonesia sangat mengagumkan  dalam  mengisi  pembangunan  hukum  nasional.  Adanya Undang-undang Perkawinan, sebagaimana dalam penjelasan umumnya bahwa adanya suatu Undang-undang yang bersifat nasional mutlak diperlukan bagi suatu Negara dan bangsa Indonesia, yang mana masyarakatnta  terdiri  dari  berbagai  bentuk  penduduk  dan  golongan. 26 maka  semestinga  bangsa  Indonesia  menyambut  dengan  baik  kehadiran undang-undang tersebut.
Pelembagaan  harta  bersama  dalam  perkawinan  diatur  secara  tegas dalam  pasal  35  sampai  pasal  37.  Pasal  ini  mengandung  bahwa  harta  suami istri  dalam  perkawinan  terbagi  menjadi    dua  bentuk,  pertama  ada  harta suami  istri  secara  bersama-sama  dan  dikuasi  penuh  oleh  keduanya.  Pasal 45  ayat  1  menyatakan  bahwa  “harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan  menjadi  harta  bersama”,  meskipun  kandungan  pasal  ini  tidak ada  dalam  al-Qur‟an  dan  hadist,  namun  prinsip  dari  bunyi  pasal  ini  adalah sejalan  dengan  kepentingan  bersama  antara  suami  istri,  dari  kepentingan bersama  inilah  yang  diakomodasi  oleh  pasal  di  atas.  Kedua,  harta kekayaan  pribadi  dari  masing-masing,  baik  suami  atau  istri  yang  di  bawa kedalam  perkawinan,  harta  semacam  ini  dikuasai  penuh  oleh  suami  atau istri  tidak  dapat  diganggu  gugat  selama  tidak  ada  ketentuan  dalam perjanjian  perkawinan.  Dasarnya  adalah  pasal  35  ayat  2  “  Harta  bawaan dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  di  bawah  penguasaan masing-masing  sipenerima  sepanjang  para  pihak  tidak  menetukan  lain dalam  perjanjian  perkawinan.  Dari  isi  pasal  tersebut  jelas  bahwa  ada pemisahan  antara  harta  kekayan  pribadi  suami  dengan  harta  kekayaan istri.
Apa  yang  telah  diatur  dalam  ketentuan  Undang-undang  Perkawinan di atas, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan pengaturan, pengurusan  harta  pencaharian  bersama  suami  istri  dalam  perkawinan adalah sudah sejalan dengan ketentuan syariat Islamiyah. Dengan argumentasi  bahwa  sesuatu  yang  tidak  secara  eksplisit  di  ataur  dalam ketentuan  Hukum  Islam  baik  dalam  al-Qur‟an  dan  Hadist,  adalah  sudah menjadi  hak  otonomi  umat  Islam  di  daerah  tertentu,  misalnya  di  Indonesia telah  mengaturnya  secara  adil  dan  seimbang,  dan  pelembagaan  harta
26 K.  Wantjik  Saleh, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1978), 3.
bersama  suami  istri  dalam  perkawinan  adalah  merupakan  hak  otonomi tersebut,  sehingga  apa  yang  telah  di  atur  oleh  Undang-undang  Perkawinan merupakan  sesuatu  yang  sah,  selama  pengaturan  itu  tidak  bertentangan dengan jiwa Syari‟ah Islamiyah. 27
Guna  mengakomodasi  dari  berbagai  kepentingan  yang  ada  selama ini  maka  apa  yang  telah  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  dari  pasal 85    sampai  dengan  pasal  97  yang  berhubungan  dengan  pengaturan      harta bersama  suami  istri  dalam  perkawinan  suadah  dapat  dijadikan  pedoman bagi  orang  Islam  di  Indonesia.  Dari  kedua  pasal  tersebut  disebutkan bahwa,  apabila  terjadi  cerai  mati,  setengah  bagian  harta  bersama  menjadi hak  orang  yang  masih  hidup.  Hal  ini  berarti  sisa  yang  separoh  lagi menjadi  harta  warisan  atau  peninggalan.  Dan  apabila  terjadi  cerai  hidup, maka  janda  ataupun  duda  masing-masing  mendapat  separoh  dari  harta bersama.  Kedua  pasal  tersebut  merupakan  prodak  ijtihad  kontemporer hukum  Islam  sebagai  hukum  yang  hidup  dalam  mengisi  kekosongan hukum  selama  ini. 28 dan  Kompilasi  Hukum  Islam    secara  tegas  tidak menyebut  salah  satu  pihak  ada  yang  aktif  dan  pasif  dalam  perkawinan harta  bersama.  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  melihat  status  tersebut, harta  bersama  tetap  dibagi  dua  dan  epaorohnya  menjadi  harta  peninggalan atau warisan.
Dengan  adanya  kelembagaan  harta  bersama  suami  istri  di  Indonesia ini  merupakan  suatu  terobosan  baru  bagi  perkembangan  hukum  Islam  di Indonesia.  Karena  hal  ini  demi  kemaslahatan  terhadap  keutuhan  rumah tangga  dapat  dibuktikan,  dan  berdampak  pada  kesamaan  antara  suami  dan istri.  Undang-undang  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  mengaturnya  secara jelas  dan  sebagai  pelaksana  atau  lembaga  yang  menyelesaikan  jika  terjadi sengketa terhadap harta kekayaan bersama adalah Pengadilan Agama. 29

## KESIMPULAN
Pelembagaan harta bersama suami istri dalam perkawinan di Indoensia,  merupakan  sebauh  langkah  maju  yang  tak  ternilai  harganya bagi  bangsa  Indoensia.  Gamblangnya  aturan  yang  mengatur  tentang pelembagaan  harta  bersama  adalah  sangat terjamin  baik dari  segi kepastian  hukum  maupun  dari  segi  tingkat  harkat  dan  kehormatan  dari seorang istri.
27 Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan,….. 31.
28 Rifyal Ka‟bah , Penegakan Syariat Islam di Indonesia, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 56.
29 Kompilasi  Hukum  Islam,  Pasal  88,”Apabila  terjadi  perselisihan  antara  suami  istri, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”
Seorang  suami,  istrinya  adalah  bagian  hidupnya,  begitu  juga  bagi istri  suami  adalah  orang  yang  paling  di  saying,  saling  menyayangi, hormat  menghormati,  cinta  mencintai  merupakan  kewajiban  suami  istri dalam  rumah  tangga.  Maka  di  sinilah  terlihat  respon  hukum  Islam  di Indonesia,  terhadap  perkembangan  dan  kemajuan,  di  mana  satu  Negara dengan  Negara  lainnya  berbeda-beda.  Syariat  Islam  pada  umumnya dating  untuk  kemaslahatan  manusia,  baik  itu  kemaslahatan  di  dunia maupun  diakherat.  Oleh  karena  itu  ketentuan-ketentuan  yang  terbentuk dalam  syariat  Islam,  secara  umum  terbagi  menjadi  tiga  bagian.  Pertama, keimanan  atau  aqidah.  Kedua,  tentang  peribadatan.  Keimanan  dan  ibadah dijelaskan  dengan  dalil-dalil  yang  terperinci,  seingga  tidak  ada  lagi  alasan bagi  umat  Islam,  untuk  tidak  menjalankan.  Kedua  prinsip  ketentuannya adal  untuk  semua  umat  Islam  tanpa  ada  perbedaan  sedikitpun.  Ketiga, tentang  mu‟amalah,  pergaulan  antara  manusia  satu  dengan  manusia lainnya,  antara  suami  dengan  istri.  Ketentuan  mu‟amalah  hanya  di  atur dengan  prinsip-prinsip  secara  umum  saja,  sedangkan  perinciannya  dan pelaksanaannya  diserahkan  kepada  umat  Islam  itu  sendiri,  yang  kondisi dan situasinya berbeda-beda, termasuk di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-undang  Perkawinan ,  Jakarta  :  Prenada Media, 2006. Cet. Ke 1, h. 176
Amir  Syarifuddin, Hukum  Kewarisan  Islam ,  Jakarta:  Prenada  Media, 2005, Cet. Ke 2, h. 3-4
Anwar  Harjono, Hukum  Islam  ;  Keluasan  dan  keadilannya, Jakarta  :  Bulan Bintang, 1968, Cet. Ke 1. H. 133
Hazairin, Tinjauan  Mengenai  Undang-undang  Perkawinan  No  1  tahun
1974 ,  Jakarta Tintamas,1975, Cet. Ke 1. H.34 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum  Agama, Bandung  :  Mandar
Maju, 2003, Cet. Ke 2, h. 1
Ismuha, Pencaharian  Bersama  Suami  Istri  Ditinjau  dari  Sudut  UU Perkawinan  No  1  Tahun  1974  dan  Hukum  Islam ,  Jakarta:Bulan Bintang, 1986, Cet. Ke 1. h. 295
Imam  Ahmad  bin  Hanbal, Musnad  Imam  Ahmad ,  Baerut:  Dar  al-Fikr,  Juz  I h. 279
K.  Wantjik  Saleh, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Jakarta  :  Ghalia Indonesia, 1978, Cet. Ke 5, h.3
Kompilasi  Hukum  Islam,  Pasal  96,  ayat  (1)”Apabila  terjadi  cerai  mati, maka  setengah  harta  bersama  menjadi  hak  pasangan  yang  hidup lebih lama”
M.  Idris  Ramulyo, Tinjauan  Beberapa  Pasal  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974;  dari  segi  Hukum  Perkawinan  Islam, Jakarta  :  Ind Hill-Co,1990, h. 219
Ratna  Lukito, Pergumulan  Antara  Hukum  Islam  dan  Adat  di  Indonesia , Jakarta:INIS, 1998
Rifyal  Ka‟bah ,  Penegakan  Syariat  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Khairul Bayan, 2004, Cet. Ke 1. H.56
R.  Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1991, h. 107
Undang-undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  35,  ayat 1”Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta benda bersama”