Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 1 Januari 2018

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PROGRAM  PRIORITAS  LEGALISASI  ASET SERTIFIKAT TANAH BAGI NELAYAN DI KOTA CIREBON

## Misbak
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Email: b.misbach@yahoo.com

## Abstrak
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Implementasi  kebijakan  program prioritas legalisasi aset sertifikat tanah bagi nelayan di Kota Cirebon yang diukur berdasarkan  parameter  standar  dan  sasaran  sudah  baik,  parameter  sumber  daya sudah  cukup  baik,  parameter  hubungan  antarorganisasi  belum  baik,  parameter karakteristik  agen  pelaksana  belum  baik,  parameter  kondisi  sosial,  politik  dan ekonomi belum begitu baik dan parameter disposisi implementor sudah cukup baik. Dalam  implementasi  kebijakan  program  prioritas  legalisasi  aset  sertifikat  tanah nelayan  di  atas  faktor-faktor  sebagai  penentu  belum  sepenuhnya  diterapkan dengan baik oleh  kantor pertanahan dan dinas kelautan perikanan Kota  Cirebon. Hal ini mengakibatkan penilaian masyarakat bagi implementasi kebijakan program tidak  berjalan  sebagaimana  apa  yang  menjadi  target  dalam  program  ini.  Dalam implementasi  kebijakan  program  prioritas  legalisasi  aset  sertifikat  tanah  oleh kantor pertanahan Kota Cirebon bagi nelayan  Kota Cirebon menemui hambatan- hambatan di antaranya sebagai berikut;  a). Kurang optimalnya dari pihak DKP3 dalam  melaksanakan  program  prioritas  legalisasi  aset  sertifikat  tanah  bagi nelayan  di  Kota  Cirebon,  b).  Kurang  koordinasi  dari  3  instansi  yang  terlibat kelurahan,  DKP,  dan  kantor  pertanahan  dalam  hal  pembagian  tugas,  c).  Tidak sesuainya  waktu  pembuatan  sertifikat  yang  telah  di  targetkan  bulan  Maret  2014 sudah  selesai  tapi  ditargetkan  mundur  dari  jadwal  yang  ditentukan,  d).  Masih adanya  pungutan  yang  dirasakan  oleh  nelayan  dalam  pembuatan  persyaratan sertifikat.
Kata Kunci: Kebijakan, Sertifikat Tanah, Nelayan

## Pendahuluan
Pemerintahan  yang  kuat  adalah  pemerintahan  yang  dapat  dukungan  penuh  dari rakyatnya.  Oleh  karna  itu  sebagai  wujud  terimakasih  atas  dukungan  rakyat  tersebut sudah sepantasnya pemerintah melalui aparatur birokrasi memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya  kepada  masyarakat.  Kondisi  masyarakat  yang  sudah  jauh  berbeda dibandingkan dengan kondisi setengah abad  yang lalu.  Kemajuan pembangunan sosial dan  ekonomi  telah  semakin  meningkat.  Kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  serta
kehidupan  masyarakat  pun  sudah  semakin  kompleks,  dinamis,  dan  sangat  beragam. Dalam  kondisi  yang  demikian  ini  kita  sebenarnya  juga  telah  menyaksikan  bagaiman perekonomian  berbagai  negara.  Baginya  Indonesia  telah  sempat  mengalami  fluktuasi. Bahkan  pada  menjelang  akhir  tahun  1990-an  Indonesia  justru  mengalami  kegagalan pasar yang mengacu timbulnya krisis multi dimensosial. Akhir daripada kondisi tersebut berdampak pada kegagalan pemerintahan dalam mengatur sektor ekonomi.
Secara  umum  bangsa  Indonesia  merupakan  negara  agraris  yang  memiliki  hasil bumi  yang  melimpah  dan  negara  kepulauan  yang  memiliki  hasil  laut  yang  beraneka ragam.  Indonesia  juga  kaya  akan  hasil  tambang  sehingga  apabila  diolah  secara  efektif dan efisien dapat  menghasilkan nilai  ekonomi  yang tinggi.  Dalam konteks pertanahan, di  samping  sebagai  tempat  berpijak,  tanah  di  Indonesia  juga  memiliki  kesuburan  yang amat  baik.  Kondisi  tersebut  memungkinkan  masyarakat  Indonesia    untuk  melakukan cocok tanam, yang pada tahap lanjutan, kondisi tersebut berdampak baik bagi ekonomi dan kelangsungan hidup rakyat.
Pada  sebuah  sisi,  tanah  tidak  bisa  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Secara ekstrim  dapat  dikatakan  bahwa,  tanpa  tanah  tidak  ada  kehidupan.  Dengan  kata  lain tanah memiliki arti dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sementara bangsa  Indonesia  yang  pada  saat  ini  sedang  giat  melaksanakan  pembangunan  sangat banyak membutuhkan tanah atau lahan tempat bagi membangun.
Menurut  teori  van  Meter  dan  van  Horn  dalam (dalam  Dr.sholochin,  2005:65), implementasi ini sebagai those actions by public or private individuals (or groups) that are  directed  at  the  achievement  of  objectives  set  forth  in  prior  policy  decisions. Atau dalam  bahasa  Indonesia  pernyataan  tersebut  dikatakan  sebagai  tindakan-tindakan  yang dilakukan  baik  oleh  individu,  pejabat,  atau  kelompok  pemerintahan  dan  swasta  yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan.
Kebijakan  publik  menurut  Thomas  Dye (dalam  subarsono,  2010:2)  kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah bagi melakukan atau tidak melakukan . Dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteti, peraturan pemerintah daerah provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kota, dan keputusan bupati/walikota.  Lingkup  dari  studi  kebijakan  pablik  sangat  luas  karena  mencakup
berbagai  bidang  atau  sektor    seperti  bidang  politik,  hukum,  pendidikan,  pertanian, keamanan, dan serta pertanahan.
Menyadari  betapa  pentingnya  tanah  bagi  hidup  dan  kehidupan  manusia,  dan Indonesia sebagai negara agraris, maka dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan  peranan  tanah  bagi  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal  33  ayat  (3)  undang-Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi  bahwa  bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat.  Berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  33  ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka pada tanggal 24 September 1960 telah dikeluarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang pertanahan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Kebijakan  pokok  pertananhan  dan  sekaligus  arah  pembangunan  di  bidang pertanahan  adalah  sukses  pemecahan  masalah  pertanahan.  Berdasarkan  arah  kebijakan tersebut  ditetapkan  sasaran  pelaksanaan  tugas  yaitu  terwujudnya  Catur  Tertib Pertanahan  yang  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomer  7  Tahun  1979  tentang  Catur Tertib Pertanahan, yang sebagai berikut:
a) Tertib Hukum Pertanahan;
b) Tertib Administrasi pertanahan;
c) Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup;
d) Pensertifikatan tanah secara masal melalui PP (Program Prioritas).
Program Prioritas yaitu merupakan suatu perencanaan yang memiliki tujuan bagi Badan  Pertanahan  Nasional.  Badan  Pertanahan  Nasional  itu  sendiri  memiliki  Program prioritas  yaitu  legalisasi  aset.  Legalisasi  Aset  diartikan  sebagai  proses  administrasi pertanahan  yang  meliputi adjudikasi pendaftaran  hak  atas  tanah  serta  penertiban sertifikat hak atas tanah.
Tanah  milik  yang  telah  bersertifikat  selanjutnya  akan  dimanfaatkan  sebagai sumber-sumber  ekonomi  masyarakat  terutama  dalam  rangka  penguatan  modal  usaha, sehingga berkontribusi nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya    percepatan  legalisasi  aset/tanah  merupakan  sebuah  keharusan  untuk mewujudkan  fokus  dari  arah  pembangunan  nasional  di  bidang  pertanahan.  Pada giliranya  pemilik/penguasa  tanah  yang  belum  terlegalisasi  akan  rentan  bagi  terjadinya sengketa konflik pertanahan. Sebagai wujud pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang
pertanahan  dan  bagi  mendorong  tumbuhnya  sumber-sumber  ekonomi  masyarakat, Badan Pertanahan Nasional RI terus mengembangkan Program Prioritas legalisasi asset dengan rupiah murni, melalui kegiatan yaitu:
a) Sertifikat Tanah PRONA
b) Sertifikat tanah Petani
c) Sertifikat Tanah UKM
d) Sertifikat Tanah Transmigrasi
e) Sertifikat Tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
f) Sertifikat Tanah bagi nelayan.
Sertifikasi  tanah  bagi  nelayan  merupakan  kerjasama  antara  Badan  Pertanahan Nasional  RI  dengan  Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan.  Berdasarkan  keputusan bersama  nomer    01/DPT/Dep  KP  /KB/XI/2007  dan  Nomor:  08-SKB-BPNRI-2007 tanggal  15  November  2007.  Dinas  kelautan  perikanan  yaitu  salah  satu  OPD  yang diikutsertakan  atau  dipilih  oleh  Kantor  Pertanahan  Nasional  Kota  Cirebon  dalam melaksanakan Program prioritas ini baginya Sertifikat tanah nelayan.  Sertifikasi Tanah bagi  Nelayan adalah sub  komponen dari komponen kegiatan legalisasi  aset.  Sertifikasi tanah  nelayan  pada  hakekatnya  adalah  proses  administrasi  pertanahan  yang  meliputi adjudikasi,  pendaftaran  tanah  dan  penerbitan  Sertifikat  hak  atas  tanah.  Program  ini dimaksudkan  bagi  memberikan  fasilitasi  akses  penguatan  hak  berupa  sertifikasi  tanah kepada  nelayan  dan  usaha  penangkapan  ikan  skala  kecil.  program  ini  telah  ditindak lanjuti  dengan  membentuk  Tim  POKJA  sertifikat  tanah  nelayan  dengan  SK  walikota nomer 593.05/kep.373-dkppp/2013.
Berdasarkan hasil pengamatan  yang penulis lakukan ada beberapa  yang terlihat bahwa  masih  ada  beberapa  nelayan  yang  belum  mengesahkan  atau  menyertifikatkan tanahnya  karena  satu  dan  lain  hal  seperti  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  ada  dan tidak  mempunyai  bukti  kepemilikan  tanah.  Sedangkan  untuk  memperoleh  bukti kepemilikan  tanah  tersebut  butuh  biaya  tambahan  lagi  yang  mungkin  dari  masyarakat nelayan  itu  tidak  mampu  membayar.  Selain  itu  masih  adanya  nelayan  yang  kurang mengerti  atau  kurang  memahami  akan  tatacara  membuat,  manfaat,  atau  kegunaan  dari sertifikat tanah tersebut.
Bertitik  tolak  dari  uraian  di  atas  maka  merupakan  hal  yang  menarik  bagi  di angkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul “ Implementasi Kebijakan Program Prioritas Legalisasi Aset Sertifikat Tanah Bagi Nelayan di Kota Cirebon.”

## Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yang bersifat  deskriptif.  Penelitian  yang  bersifat  deskriptif  adalah  penelitian  yang  berupaya mengungkapkan  suatu  masalah  dan  keadaan  sebagaimana  adanya.  Untuk  itu  peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa (moleong, 2006:11).  Penelitian  deskriptif  bertujuan  bagi  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat individu  dan  keadaan  sosial  yang  timbul  dalam  masyarakat  untuk  dijadikan  sebagai penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Cirebon dan dinas Kelautan  Perikanan  Kota  Cirebon.  Penelitian  dilaksanakan  Bulan  Februari  sampai dengan Mei 2015.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi Kebijakan Program Prioritas Legalisasi Aset Sertifikasi Tanah Bagi Nelayan Kabupaten Cirebon
Terdapat  banyak  model  yang  dapat  dipakai  untuk  menganalisis  sebuah implementasi kebijakan, dan salah satu model tersebut adalah milik van Meter dan van Horn yang tercantum dalam karya Winarno (2007). Dalam buku tersebut model implementasi  kebijakan  dikatakan  sebagai  berikut; those  actions  by  public  or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth  in  prior  policy  decisions. Dalam  terjemahan  bahasa  Indonesia  ulasan  di  atas sama  artinya  dengan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu,  pejabat atau kelompok, baik swasta maupun pemerintahan, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
Kebijakan  pokok  pertanahan  dan  sekaligus  arah  pembangunan  di  bidang pertanahan  adalah  sukses  pemecahan  masalah  pertanahan,  berdasarkan  arah kebijakan  tersebut  ditetapkan  sasaran  pelaksanaan  tugas.  Sertifikasi  tanah  nelayan merupakan  salah  satu  kebijkan  publik.  Program  lintas  sektoral  ini    wujud    kerja sama  antara  Badan  Pertanahan  Nasional  RI  dengan  Kementerian  Kelautan  dan
Perikanan.  Berdasarkan  keputusan  bersama  nomer:  01/DPT/Dep  KP  /KB/XI/2007 dan  Nomor:  8-SKB-BPNRI-2007  tanggal  15  November  2007,  salah  satu  bagian Dinas  kelautan  perikanan—yakni  OPD—dipilih  Kantor  Pertanahan  Nasional  Kota Cirebon  guna  melaksanakan  Program  prioritas  Sertifikasi  tanah  bagi  nelayan. Sertifikasi  Tanah  bagi  Nelayan  adalah  sub  komponen  dari  komponen  kegiatan legalisasi  aset.  Sertifikasi  tanah  bagi  nelayan  pada  hakekatnya  adalah  proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah dan penerbitan Sertifikat  hak  atas  tanah.  Program  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  fasilitasi akses  penguatan  hak  berupa  sertifikasi  tanah  kepada  nelayan  dan  usaha penangkapan ikan skala kecil. program ini telah ditindak lanjuti dengan membentuk Tim  POKJA  sertifikat  tanah  bagi  nelayan  dengan  SK  walikota  nomer 593.05/kep.373-dkppp/2013.
Di  Kota  Cirebon  penanggulangan  tersebut  dimulai  dari  tahun  2013-2014. Kantor  Pertanahan  Kota  Cirebon  dengan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kota Cirebon  melaksanakan  program  kebijakan  sertifikat  tanah  bagi  nelayan  Kota Cirebon.  Pada  bulan  maret  2014  seharusnya  program  ini  harus  sudah  mencapai tujuan, namun yang terjadi di lapangan menunjukkan hal yang berlawanan. Terdapat banyak  hambatan  yang  menjadikan  program  sertifikat  tanah  bagi  nelayan  ini melebihi dari waktu yang ditargetkan.
Berdasrkan  hasil  pengamatan  yang  penulis  lakukan,  ada  beberapa  yang terlihat  bahwa  masih  ada  beberapa  nelayan  yang  belum  mengesahkan  atau menyertifikasi  tanahnya  karena  satu  dan  lain  hal.  Sedangkan  untuk  memperoleh bukti  kepemilikan  tanah  tersebut  butuh  biaya  tambahan  lagi  yang  menguras keuangan  masyarakat  nelayan.  Selain  itu,  masyarakat  juga  terkesan  belum  paham dengan  tentang  sistem  pembuatan  sertifikat  dan  lain  sebagainya.  Dari  sana,  dapat dikatakan  bahwa  pihak  Dinas  Pertanahan  tidak  benar-benar  melaksanakan sosialisasi secara efektif.
Untuk  mengetahui  yang  terjadi  pada  fenomena  di  atas,  maka  peneliti melakukan  wawancara  langsung  kepada  pihak  yang  terkait  seperti  penanggung jawab  dari  sertifikasi  hak  atas  tanah  nelayan  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Cirebon. Adapun  pihak  yang  terkait  dengan  ini  tidak  lain  adalah  Ketua  Seksi  Kelautan  dan
Perikanan  Kota  Cirebon,  Lurah  Lemah  Wungkuk  dan  nelayan  Kota  Cirebon  itu sendiri.
Faktor-faktor  yang  Mendukung  Implementasi  Kebijakan  Program  Prioritas Legalisasi Aset Sertifikat Tanah Bagi Nelayan di Kota Cirebon
1. Standar dan Sasaran
a. Kebijakan & Konsistensi Sasaran Program
Kejelasan  dan  konsistensi  sasaran  program  sertifikat  bagi  nelayan  di  Kota Cirebon sudah cukup jelas mengenai konsistensi dari program tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan penanggung jawab dari pada legalisasi aset sertifikat tanah bagi nelayan dengan bapak mansyur, beliau mengatakan:
“Menurut  sepengatahuan  saya  program  ini  sudah  tepat  sasaran.  Maksudnya begini.  Pada  program  ini  target  tujuan  kita  adalah  nelayan  dan  yang  saya lihat para pendaftar sejauh ini ya para nelayan yang mempunyai kartu nelayan atau  nelayan  yang  terdaftar,  dan  ada  pula  nelayan  yang  belum  punya  kartu nelayan ya mereka membuatnya terlebih dahulu.”
Selain itu penulis juga mewawancarai kepala seksi kelautan perikanan yaitu bapak  Dedi  Supardi  mengenai  kejelasan  dan  konsistensi  dari  sasaran  program sertifikat tanah bagi nelayan Kota Cirebon:
“Kejelasan  dan  konsistensi  sasaran  tujuan  dalam  program  ini  sudah  tepat sasaran  karena  dalam  program  ini  banyak  sekali  persyaratan  yang  harus dipenuhi.  Selain  surat-surat,  kejelasan  mereka  sebagai  nelayan  juga  harus dibuktikan  adanya,  tidak  bisa  sembarang  orang,  dan  saya  sebagai  orang kelautan  perikanan  sangat  hapal  sekali  dengan  para  angota  nelayan  di  kota ini.”
Selain  orang  dari  kantor  pertanahan  dan  kelautan  perikanan,  peneliti  juga mewawancarai  seorang  nelayan  mengenai  kejelasan  dan  konsistensi  sasaran program sertifikat tanah bagi nelayan. Narasumber menyatakan bahwa:
“Kalau  kata  saya  udah  cukup  jelas  apa  yang  pemerintah  mau  kasih  ke  kita, memang  kalau  yang  tidak  memenuhi  syarat  ya  tidak  bisa  dilanjutkan pembuatan  sertifikatnya,  jadi  kalau  ditanya  pemerintah  konsisten  atau  tidak dalam memberikan program ini ya konsisten”
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwasannya  masalah  kejelasan  dan  konsistensi  program  yang diberikan  oleh  kantor  pertanahan  dan  kantor  kelautan  perikanan  dalam  mencapai
sasaran  memang  sudah  tepat  dan  konsisten  pada  apa  yang  ingin  dituju  diprogram prioritas legalisasi aset sertifikat tanah bagi nelayan Kota Cirebon.

## b. Standarisasi Prosedur Perencanaan, Anggaran,  dan Implementasi
Standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, dan implementasi program ini dalam  dinilai  peneliti  masih  belum  baik.  Hal  itu  karena  belum  adanya  sertifikat yang  terealisasi  sampai  saat  ini.  Namun  dalam  segi  perencanaan,  serta penganggaran  sudah  baik  karena  tertata  dengan  baik,  bisa  dilihat  pada  hasil wawancara  peneliti  dengan  penggung  jawab  dari  pihak  kantor  pertanahan  kota cirebon bapa mansyur:
“Dalam  segi  perencanaan,  penganggaran  saya  rasa  sudah  maksimal  kita lakukan,  namun  dalam  implementasinya  masih  banyak  hambatan-hambatan yang kita hadapi, makanya sampai saat ini belum 1 sertifikat yang kita garap, ya itu karna kita masih menunggu berkas persyaratan yang belum rampung.”
Hal  senada  juga  di  ungkapkan  bapak  Dedi  Supardi  selaku  penanggung jawab dari pihak DKP3. Narasumber menyebutkan bahwa:
“Mungkin  dalam  hal  ini  kita  masih  kurang  optimal  dalam mengimplementasikan  program  sertifikat  tanah  nelayan.  Kalau  dari  segi perencanaan dan penganggaran kita sudah optimal dalam mengerjakannya”
Dalam parameter ini terlihat ada satu poin yang masih buruk yaitu dalam hal pengimplementasi  suatu  program  kebijakan,  terlihat  belum  ada  satu  pun  sertifikat tanah yang terealisasi.
2. Sumber Daya

## a. Kemampuan SDM
Kemampuan  SDM  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Cirebon  sudah  cukup  baik. Hal  tersebut  terlihat  ketika  penulis  mewawancarai  kepala  TU  Kantor  Pertanahan Kota  Cirebon.  Menurutnya  kualitas  SDM  di  instansi  tersebut  sudah  cukup  baik. Mayoritas  pegawai  di  instansi  tersebut  telah  memiliki  latar  pendidikan  Strata  1. Jumlah pegawai dengan latar belakang S1 berjumlah 20 orang, S2 9 orang, D3 18 orang, dan SMA sebanyak 12 orang.
Tidak kalah dengan Kantor Pertanahan Kota Cirebon, Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kita Cirebon pun memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan yang  baik.  Tercatat  ada  25  pegawai  dengan  latar  belakang  pendidikan  S2,  30 pegawai  yang  S1,  1  pegawai  yang  D4,    2  pegawai  yang  D3,  dan  ada  12  pegawai yang berlatar belakang SMA.
b. Keseimbangan Antara Pembagian Anggaran, Kegiatan Program & Ketepatan Alokasi Anggaran
Dalam  hal  mengenai  keseimbangan  antara  pembagian  anggaran,  kegiatan program  apa  saja  yang  teranggarkan,  dan  ketetapan  alokasi  anggaran,  di  sini peneliti  melakukan  wawancara  pada  pihak  terkait.  Hasil  wawancara  tersebut penulis sampaikan dalam kutipan berikut:
“Begini  saya  akan  jelaskan  dari  awal  mengenai  anggaran  untuk  program prioritas legalisasi aset sertifikat tanah bagi nelayan,jadi kementrian kelautan dan perikanan membuat program yang dinamakan program lintas sektoral dua instansi,dimana kementrian kelautan perikanan mengajak atau menarik badan pusat  pertanahan  nasional  untuk  membuat  program  yang  disebut  sertifikat tanah  bagi  nelayan,  bembiyayaannya  yaitu  kementrian  kelautan  perikanan memberikakan  DIPA  anggaran  BPN  RI  sebanyak  100  bidang  untuk  Kota Cirebon,  per  bidang  mendapatkan  jatah  tiga  ratus  ribu  rupiah  untuk  biaya pendaftaran  pembuatan  sertifikat  tanah,  dan  pengukuran  tanah,  untuk  Kota Cirebon  sendiri  dari  100  bidang  tanah  dibagi  jadi  2  kecamatan  dari  4 kelurahan yaitu, 1)  Kecamatan Kejaksan yang terdiri dari kelurahan kesenden sebanyak  40  bidang,  kebonbaru  sebanyak  14  bidang;  2)  Kecamatan  Lemah Wungkuk ada 2 kelurahan yaitu, kelurahan panjunan sebanyak 31 bidang, dan kelurahan lemah wungkuk sebanyak 15 bidang.”
Begitu  pula  hal  yang  sama  dikatakan  oleh  pihak  dinas  kelautan  perikanan.
Saat peneliti mewawancari narasumber, beliau menyampaikan keseimbangan antara pembagian  anggaran,  kegitan  program,  dan  ketetapan  alokasi  anggaran.  Akan tetapi,  yang  menjadi  pertanyaan  narasumber  adalah;  mengapa  untuk  lokasi pembagian anggarannya tidak disamaratakan?
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  terkait  dengan keseimbangan antara pembagian anggaran, kegiatan program, dan ketetapan alokasi anggaran pada kedua instansi di atas, lebih mengarah pada pembagian anggaran dan fokus lokasi pembagian.

## 3. Hubungan Antara Organisasi
Menurut Subarsono (2010) terdapat beberapa parameter yang terkait dengan komunikasi antarorganisasi. Kedua parameter tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pembagian Fungsi Antarinstansi yang Pantas
Dalam  bembagian  fungsi  antarinstansi  yang  pantas  dalam  implementasi kebijakan  program  sertifikat  tanah  nelayan  Kota  Cirebon  menurut  peneliti  sudah cukup  baik.  Hal  itu  diakibatkan  karena  adanya  implementasi  program  selain
keputusan  dari  KEMENLU  dan  BPN  RI.  Walikota  Kota  Cirebon  sendiri  telah membuat kelompok kerja khusus untuk menyoroti kondisi tersebut.
Berkaca  dari  parameter  ini,  dan  dengan  ditambahkan  kondisi  riil  dari penanganan masalah sertifikasi tanah nelayan, peneliti melihat bahwa perencanaan pembuatan  POKJA—atau  panitian  khusus  yang  diselenggarakan  walikota—akan berpengaruh  baik  untuk  penanganan  masalah  sertifikasi  tanah  nelayan  Kota Cirebon.
b. Ketetapan, Konsistensi, dan Kualitas antara Instansi yang Terkait
Terkait  dengan  parameter  ini,  peneliti  telah  melakukan  wawancara  dengan narasumber  di  Kelurahan  Panjunan.  Hasil  dari  wawancara  tersebut  penulis lampirkan dalam kutipan berikut:
“dalam  hal  ini  menurut  saya  masih  kurang  optimal  dari  apa  yang  sudah terbagi-bagi  tugas,  permisalan  kantor  pertanahan  sendiri  bertugas  sebagai pembuat atau  yang mengeluarkan sertifikat  tanah itu sendiri, DKP mempunyai tugas    mencari  para  nelayan  calon  pendaftar,  mendata  calon  pendaftar,  dan mensurvei  lokasi  para  calon  pendaftar,  dan  kelurahan  bertugas  untuk membantu  membuat  persyaratan  yang  masih  kurang  dalam  persyaratan pensertifikatan  tanah,  tapi  kenyataannya  dalam  menjalani  tugas  dan  fungsi masing-masing  tidak  seimbang,  seperti  tugas  mencari  dan  mensurvei  tempat para calon pendaftar masih dari fihak kami”
Di  samping  mewawancarai  staf  kelurahan,  peneliti  juga  mewawancarai dinas  lain  yang  terkait  dengan  penelitian  dan  permasalahan  ini.  Hasil  dari wawancara  menyebutkan  bahwa,  secara  keseluruhan,  pihak-pihak  yang  terkait dengan  sertifikasi  tidak  begitu  baik  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Para pegawai  dan  staf  dinilai  masih  memiliki  tanggung  jawab  yang  relatif  rendah. Sehingga berpengaruh pada ketetapan, konsistensi  dan kualitas dari setiap instansi yang terlibat.

## 4. Karakteristik Agen Pelaksana
Terdapat beberapa definisi yang  melibatkan agen pelaksanaan. Namun dari kesemua  definisi  tersebut,  penulis  memiliki  satu  definisi  pasti  yang  disampaikan oleh  Subarsono  (2010).  Menurutnya,  agen  pelaksanaan  tidak  hanya  melingkupi individu,  tapi  juga  struktur  birokrasi,  norma,  pola  hubungan  dalam  birokrasi. Sambung  Subarsono,  menurutnya,  kesemua  hal  di  atas  secara  bersama-sama memberi pengaruh pada implementasi program.
Secara  keseluruhan  terdapat  beberapa  parameter  pokok  dari  agen pelaksanaan. Parameter tersebut adalah berikut:
a. Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasi keputusan
Terlihat dari hasil wawancara mengenai Ketetapan, konsistensi dan kualitas antarinstansi  yang  terkait,  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa,  kemampuan  dalam mengontrol,    mengkoordinasi  dan  mengintregretasiakan  keputusan  sangat  kurang baik ditambah lagi hasil wawancara di parameter ini.

## b. Komitmen petugas terhadap program
Dalam  ketiga  hasil  wawancara  di  atas  peneliti  dapat  menilai  masih  kurang komitmen  para  petugas  terhadap  program  prioritas  legalisasi  aset  sertifikat  tanah untuk nelayan.

## 5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi
Variabel  ini  mencakup  sumber  daya  ekonomi  lingkungan  yang  dapat mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan;  sejauh  mana  kelompok- kelompok  kepentingan  memberikan  dukungan  bagi  implementasi  kebijakan; karakter  para  partisipan,  yakni  mendukung  atau  menolak;  bagaiman  sifat  opini publik  yang  ada  dilingkungan;  dan  apakah  elit  politik  mendukung  implementasi kebijakan (subarsono, 2010:101).
Dilihat  dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  nelayan  terlihat  jelas  bahwa kesejahteraan yang mereka alami masih kurang layak.
6. Disposisi Implementor
a. Sikap Aparat
Pada intinya, menurut pengakuan para narasumber—yang tidak lain adalah nelayan—sikap  aparat  pada  nelayan  tidak  lebih  buruk  dari  yang  nelayan-nelayan tersebut harapkan. Menurut para narasumber tersebut aparat cenderung baik dalam melaksanakan setiap tugas dan perannya sebagai pelaksana.

## b. Motivasi
Pada  intinya,  berdasar  pada  hasil  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan, nelayan  cenderung  termotivasi  oleh  dorongan  pemerintah.  Menurut  nelayan- nelayan tersebut,  pemerintah sudah sangat  baik  mendorong mereka untuk tanggap dalam menyiapkan setiap persyaratan.

## Hambatan-Hambatan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Program Prioritas Legalisasi Aset Sertifikat Tanah Bagi Nelayan Kota Cirebon
Ada  beberapa  hambatan  yang  umumnya  timbul  pada  proses  implementasi kebijakan  Program  Prioritas  Legalisasi  Aset  Sertifikasi  Tanah.  Di  antara  banyak hambatan tersebut adalah:
1. Peran  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamana  Kota  Cirebon  masih  relatif  minim. Keberadaan dinas tersebut sebagai kordinator calon pendaftar tidak benar-benar berjalan  dengan  baik.  Hasil  dari  itu  sama  kemudian  berdampak  pada  alokasi penyebaran kebijakan tidak benar-benar berjalan;
2. Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan,  kantor  kelurahan,  dan  Kantor  Pertanahan tidak benar-benar berkordinasi dengan baik dan mengakibatkan kebijakan yang tumpang tindih;
3. Pembuatan  sertifikat  yang  masih  sangat  terlambat  dari  jadwal  yang  telah ditetapkan;
4. Masih  terdapatnya  biaya  tambahan  membuat  nelayan  merasa  terbani  dengan biaya-biaya  tersebut.  Kendati  tidak  begitu  besar,  namun  menurut  nelayan  yang menjadi  narasumber,  kondisi  tersebut  mengharuskan  merekan  mengeluarkan dana yang tidak seharusnya dikeluarkan;

## Dampak Implementasi Kebijakan Program Akibat Hambatan
Terdapat  beberapa  dampak  yang  muncul  pasca  penerapan  kebijakan  program dengan hambatan yang telah disebutkan di atas. Dari banyak hambatan tersebut adalah:
1. Tidak tercapainya targetan waktu  yang telah ditetapkan pada proses pembuatan sertifikat tanah nelayan;
2. Terdapat  beberapa  calon  peserta  yang  masih  berkecimpung  dengan  proses pengumpulan  persyaratan  di  tengah  nelayan  lain  sudah  berhasil  mendapat sertifikat  tanah;

## Kesimpulan
Dari hasil dan pembahasan di atas diketahui beberapa kesimpulan sebagaimana yang penulis sampaikan dalam uraian berikut:
1. Implementasi  kebijakan  program  prioritas  legalisasi  aset  sertifikat  tanah  bagi nelayan di Kota Cirebon yang diukur berdasarkan dimensi implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn hasilnya adalah:
a. Standar dan Sasaran; dalam implementasi kebijakan program prioritas legalisasi aset sertifikat tanah bagi nelayan di Kota Cirebon dilihat dan dinilai dari dimensi ini sudah baik;
b. Sumberdaya:  dalam  implementasi  kebijakan  program  prioritas  legalisasi  aset sertifikat tanah bagi nelayan di Kota Cirebon  dinilai dari dimensi dan parameter ini sudah cukup baik;
c. Hubungan  antarorganisasi:  dalam  implementasi  kebijakan  program  prioritas legalisasi aset sertifikat tanah bagi nelayan di Kota Cirebon  dinilai dari dimensi dan parameter  ini belum baik;
d. Karakteristik  agen  pelaksana:  dalam  implementasi  kebijakan  program  prioritas legalisasi aset sertifikat tanah bagi nelayan di Kota Cirebon  dinilai dari dimensi dan  parameter    ini  belum  baik;Kondisi  sosial,  politik  dan  ekonomi:  dalam implementasi  kebijakan  program  prioritas  legalisasi  aset  sertifikat  tanah  bagi nelayan  di  Kota  Cirebon    dinilai  dari  dimensi  dan  parameter    kemampuan ekonomi warga nelayan belum begitu baik;
e. Disposisi  implementor:  dalam  implementasi  kebijakan  program  prioritas legalisasi aset sertifikat tanah bagi nelayan di Kota Cirebon  dinilai dari dimensi dan parameter  ini sudah cukup baik;
2. Dalam  implementasi  kebijakan  program  prioritas  legalisasi  aset  sertifikat  tanah nelayan di atas faktor-faktor sebagai penentu belum sepenuhnya diterapkan dengan baik  oleh  kantor  pertanahan  dan  dinas  kelautan  perikanan  Kota  Cirebon,  hal  ini mengakibatkan  penilaian  masyarakat  bagi  implementasi  kebijakan  program  tidak berjalan sebagaimana apa yang menjadi target dalam program ini.
3. Dalam implementasi kebijakan program prioritas legalisasi aset sertifikat tanah oleh kantor  pertanahan  Kota  Cirebon  bagi  nelayan    Kota  Cirebon  menemui  hambatan- hambatan di antaranya sebagai berikut:
a. Kurang  optimalnya  dari  pihak  DKP3  dalam  melaksanakan  program  prioritas legalisasi aset sertifikat tanah bagi nelayan di Kota Cirebon;
b. Kurang  koordinasi  dari  3  instansi  yang  terlibat  kelurahan,  DKP,  dan  kantor pertanahan dalam hal pembagian tugas;
c. Tidak sesuainya waktu pembuatan sertifikat  yang telah ditargetkan bulan Maret 2014 sudah selesai tapi ditargetkan mundur dari jadwal yang ditentukan, mundur jadi dua bulan yaitu awal Juli dipastikan selesai pembuatan sertifikat selesai;
d. Masih  adanya  pungutan  yang  dirasakan  oleh  nelayan  dalam  pembuatan persyaratan sertifikat;

## BIBLIOGRAFI
AG,  Subarsono.  2010. Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep  Teori  dan  Aplikasi . Yogyakarta Pustaka Pelajar
Moleong,  j,  Lexy.  2006. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya
Winarno,  Budi.  2007. Kebijakan  Publik  :Teori  dan  Proses .  Yogyakarta  :Med  Press  ( Anggota IKAPI )
Hardiansyah .2011. Kualitas Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gava Media