## ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR DAERAH

## (STUDI DI KANTOR WALIKOTA BAUBAU)
LA ODE HANIRU

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
Dosen Hukum Tata Negara

## ABSTRAK
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah  merupakan  konsep  yang  dilaksanakan bersama-sama.  Pada  masa  sekarang  dikenal  dengan  ungkapan,  pusat  adalah  pusatnya  daerah  dan  sementara  daerah adalah daerahnya pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam upaya  meningkatkan  kualitas  aparatur  daerah  di  Kota  Baubau  dan  fakto-faktor  apa  yang  ikut  mempengaruhi  upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sejak diberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang disertakan dengan analisis field research  (penelitian  lapangan).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masih  ada  beberapa  kewenangan  dari  pemerintah daerah yang belum terpenuhi hubungannya dnegna upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan  dengan  amanat  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah.  Pelayanan  yang  belum optimal terhadap masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat disiplin aparat yang umumnya belum  menunjukkan  prestasi,  serta  tingkat  pendidikan  formal  aparatur  yang  masih  dirasakan  kurang  dalam  mengikuti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dirasakan belum  berjalan  maksimal.  Saran  dari  peneliian  ini  adalah  pemerintah  kota  Baubau  agar  segera  melakukan  upaya-upaya peningkatan  kualitas  aparatur,  baik  pada  tingkat  eselon  atas  maupun  pada  tingkat  eselon  bawah,  sehingga  penerapan daerah  dapat  teraplikasikkan  dalam  melakukan  tugas  sehari-hari  sebagai  aparatur  daerah  yang  memiliki  peran  selaku pelayan masyarakat yang baik.
Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Aparatur Daerah

## ABSTRACT
Act Number 32 Year 2004 on Regional Government is a concept that is implemented together. At the present time known by the phrase, the center is the center of the area and while the area is the regional center. This study aims to determine the extent of the authority of local governments in an effort to improve the quality of the officers in the city-facto Baubau and what factors influence the quality improvement efforts of the officers since  enacted Act  No. 32 of 2004 on Regional Government. The method used in this study is a qualitative and quantitative methods are included with the analysis of field research  (fieldwork).  The  results  showed  that  there  are  still  some  of  the  local  government  authority  unfulfilled relationship  with  improving  the  quality  of  the  officers  as  an  integral  part  of the  mandate  of  the  Act  No.  32  of  2004  on Regional Government. Services to the community that is not optimal, it is influenced by several factors such as the level of discipline officials who generally do not show the achievements, as well as the level of formal education apparatus that is still  lacking  in  following  educational  and  training  undertaken  by  government.  The  conclusion  of  this  study  is  about  the authority of the local government as mandated by Law No. 32 of 2004 on Regional Government felt not running optimally. Suggestions  from  peneliian  this  is  the  city  government  Baubau  to  immediately  make  efforts  to  improve  the  quality  of personnel, both at the level of the upper echelon as well as at the level of the lower echelons, so that the application area could apply in performing everyday tasks as local officials who had a role for civil servants good.
Keywords: Autonomy, Local Authorities, Regional Apparatus

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  pemerintahan  di  indonesia  selama  orde  baru,  terlihat  adanya konfigurasi politik yang mewarnai proses terciptanya suatu undang-undang pemerintah daerah  yang  representif  dan  aktual,  yang  didahului  oleh  berbagai  gejolak  politik  dan keamanan  diberbagai  daerah.  Gejala-gejala  diatas  sesungguhnya  merefleksikan  suatu masalah pokok yang sedang dihadapi sekarang ini, yakni masalah “krisis bangsa” yang menyangkut  hilangnya  rasa  keperceyaan  komunitas  secara  luas,  hilangnya  rasa memiliki kelompok orang terhadap sebuah Negara dan bangsa serta hilangnya ketaatan pada  sistem  sosial  dan  normatif  yang  berlaku.  Setelah  berlakunya  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan berubah menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan  Daerah  dan  merupakan  produk  yang  telah  diimplementasikan  selama orde baru berkuasa. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diproses melalui pembahasan  yang  intensif  dengan  berbagai  pihak,  selain  itu  perjalanan  panjang pemerintahan  sebelum  proklamasi  dan  sesudah  proklamasi,  telah  menjadi  masukan yang sangat berarti untuk melahirkan pemerintahan daerah yang kuat, yang tidak labil karena  kepentingan  politis,    atau  karena  konflik  antara  pihak  eksekutif  dengan  pihak legislatif. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan  konsep  yang  dilaksanakan  bersama-sama.  Pada  masa  sekarang  dikenal dengan  ungkapan,  pusat  adalah  pusatnya  daerah  dan  sementara  daerah  adalah daerahnya pusat. (Abdullah Rozali, 2011).
Konsetelasi  tersebut  dapat  menjamin  integrasi  nasional  untuk  membangun persatuan dan kesatuan nasional yang kuat, namun di lain pihak harus tetap menjamin munculnya  inovasi  dan  kreatifitas  daerah  yang  mengacu  pada  paradigm  otonomi daerah  yang  nyata  dan  bertanggungjawab.  Namum  demikian,  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan  Daerah  mengalami  perubahan  dalam pelaksanaannya,  setelah  selama  ini  mengalami  deviasi  akibat  dominasi  pemerintah pusat makin besar sehingga tercipta ketergantungan pemerintahan daerah. Hal tersebut terjadi antara lain sebagai akibat pluralism politik indonesia yang merupakan salah satu ciri politik indonesia pada masa lalu, dan hal itu terjadi akibat perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan politik yang telah berlangsung selama 32 tahun rezim orde baru. (Andi Mustari Pide, 1999).
Kemudian  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah daerah pada setiap daerah di Indonesia terlihat kekuasaan pusat terhadap daerah  mulai  berkurang.  Ini  disebabkan  dilera  otonomi  luas  menuntut  adanya keterbukaan,  akuntabilitasn,  ketanggapan  dan  kreativitas  dari  susunan  pemerintah dewasa ini sangat  diperlukan kemampuan birokrasi dan sumebrdaya aparatur  untuk memberikan  tanggapan  responsive  terhadap  berbagai  tantangan  secara  akuran, bijaksana,  adil  dan  efektif.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  pemerintah  daerah  perlu meningkatkan  penyiapan  sumber  daya  aparatur  yang  mempunyai  pengetahuan  dan keterampilan professional, pendidikan dan latihan-latihan manajemen yang akurat bagi aparat sudah harus lebih ditingkatkan seperti pada era keterbukaan saat ini.
Seiring  dengan  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  aparatur  pemerintahan setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah Daerah,  masalah  disiplin  perlu  ditingkatkan  karena  sumber  daya  aparatur  tidak mungkin berkembang tanpa disiplin yang kuat. (Andi Mallarangeng, dkk. 2001).
Oleh  sebab  itu,  disiplin  yang  tinggi  sudah  harus  ditanamkan  sejak  dini  untuk memasuki  dunia  yang  tanpa  batas,  dunia  yang  terbuka,  karena  hal  tersebut  akan menjadi  peluang  bagi  peningkatan  sumber  daya  aparatur  untuk  saling  mengenal  satu sama  lain.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  kondisi  masyarakat  di  daerah-daerah selama ini kurang mendapat kebebasan, seeprti terlpas dari beban yan berat, yang pada akhirnya  akan  muncul  euphoria  yang  berlebihan  dengan  berbagai  tuntutan  yang menimbulkan akses terhadap pelaksanaan dicegah sehingga era otonomi luas bergulir tanpa kendali.
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  ditafsirkan  sekedar  sebagai  persoalan “penyerahan  urusan”  atau  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  daerah  hanya melihat bahwa otonomi luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengatur  kewenangan  daerah  menjadi  sangat  luas.  Kewenangan  yang  belum diserahkan kepada daerah dituntut untuk sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan dan efesiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.  (Bagir Manan, 1994)
Oleh  karena  itu  tak  dapat  dipungkiri  bahwa  selama  lima  decade  terakhir  atau tepatnya  semenjak  indonesia  merdeka  sudah  terdapat  delapan  Undang-Undang  yang mengatur  tentang  pemerintahan,  selama  masa  itu  bandul  penerapan  otonomi  daerah bergerak  fluktuatif,  dalam  suatu  waktu  titik  berat  berada  pada  posisi  pemerintah daerah  dan  di  waktu  yang  lain  lebih  cenderung  ke  pemerintah  pusat.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  formulasi  mengenai  otonomi  daerah  dengan  segala implikasinya  belum  secara  permanen  menjawab  kebutuhan  kepentingan  antara  dua bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hal ini terus berlangsung sampai saat ini ibarat kita sedang mencari bandul otonomisasi yang tepat.
Ketika reformasi dicetuskan, salah satu tuntutan penting reformasi diajukan oleh masyarakat  di  daerah  agar  terselenggaranya  otonomi  daerah  secafra  komprehensif yang  menyentuh  rasa  keadilan  yang  pada  prinsipnya  sudah  lama  didambakan  oleh rakyat  di  daerah  terutama  menyangkut  aspek  politik.  Berdasarkan  penjelasan  diatas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksakan  pada  lingkup  pemerintahan  kota  baubau  dengan sasaran  lokasi  pada  kantor  walikota  baubau  provinsi  Sulawesi  tenggara.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  primer  berupa  data  yang  diperoleh  langsung dari  lokasi  penelitian  melalui  wawancara  dengan  menggunakan  daftar  pertanyaan ( questioner ) dan data sekunder berupa penelitian dan dokumen-dokumen lainnya yang terdapat di instansi-instansi terkait seperti kantor walikota Baubau.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  negeri  sipil  di  lingkup kantor walikota baubau sedangkan sampel yang dipilih yaitu kepangkatan golongan IV sebanya 50 orang, Kepangkatan golongan III sebanyak 50 orang, kepangkatan golongan II sebanyak 50 orang.Tekhnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan questioner.
Hasil  penelitian,  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  dan kuantitatif.  Data  yang  telah  dikumpulkan  dijadikan  bahan  acuan  untuk  menyusun tabulasi  data.  Jawaban-jawaban  responden  yang  melebihi  data  jawaban  dari  berbagai
jawaban  yang  tersedia  diputuhkan  untuk  mengambil  suatu  jawaban  yang  mendekati maksud kuesioner.

## C. KERANGKA TEORI

## 1. Kewenangan Pemerintah Daerah
Kewenangan  daerah  otonom  secara  jelas  disebutkan  dalam  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  yaitu  “Kewenangan  daerah  mencakup kewenanan  dalam  seluruh  bidang  pemerintahan,  kecuali  kewenangan  dalam  bidang politik  luar  negeri,  pertahanan  keamanan,  peradilan,  monoter  dan  fiscal,  agama  serta kewenangan  bidang  lain.  Dalam  undang-undang  nomor  32  tahun  2004  hal  tersebut secara  rinci  telah  disebutkan  pada  Pasal  14  Ayat  (1)  kewenangan  untuk  daerah kabupaten/kota meliputi 16 kewenangan dan pada Ayat (2) urusan pemerintahan ada juga  bersifat  pilihan  meliputi  urusan  pemerintahan  yang  secara  nyata  ada  dan berpotensi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sesuai  dengan  kondisi,  kekhasan  dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

## 2. Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah Daerah.
Keharusan  pemerintah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  sesungguhnya merupakan  kegiatan  yang  tidak  dapat  ditawar-tawar  karena  pelaksanaan  otonomi daerah  memiliki  dasar  legalitas  yang  sangat  kuat.  Istilah  otonomi  daerah  dan desentralisasi sering dipakai secara bergantian  dalam konteks  yang sama,  kendatipun istilah tersebut memiliki karakter tertentu. (Inu Kencana Syafie dkk, 2002).
Simorangkir  mengintrodusir  bahwa  desentralisasi  dan  otonomi  daerah mempunyai  tempat  masing-masing  istilah  otonomi  daerah  lebih  cenderung  pada political  aspect  (aspek  politik  kekuasaan),  sedangkan  istilah  desentralisasi  lebih cenderung pada administration aspect (aspek administrasi). (Simorangkir, 2000 : Hlm. 78) .
Otonomi secara etimologi berasal dari bahasa latin “autos” yang berarti sendiri dan  “nomos”  yang  berarti  aturan.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintah  Daerah,  otonomi  daerah  dikonsepsikan  sebagai  kewenangan daerah  otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat kedalam kerangka kesatuan republic indonesia. (Irawan Soejito, 1990)

## 3. Faktor-Faktor  yang  Ikut  Mempengaruhi  Peningkatan  Kualitas  Aparatur Daerah.
Konsep  peningkatan  dan  penurunan  kualitas  yang  berkaitan  langsung  dengan unsure alam dan manusia, indicator adalah faktor-faktor apa yang mendasari sehingga terjadi  peningkatan  dan  penurunan  kualitas.  Menurut  Bambang,  yang  mendorong sehingga terjadi partisipasi adalah (a) partisipasi dapat didorong melalui penghargaan, dan  (b)  partisipasi  dapat  didorong  melalui  pemberian  sanksi.  Sementara  faktor pendukung  sehingga  terjadi  suatu  partisipasi  aktif  guna  mendorong  peningkatan aparatur  pemerintahan  juga  memerlukan  komitmen  yang  kuat  sebagai  abdi  Negara dalam orientasi loyalitas dan pengabdian. (Bambang, 2001 : Hlm. 15) .
Melalui  otonomi,  pemerintah  daerah  mempunyai  peluang  yang  lebih  besar mendorong  dan  member  motivasi  membangun  daerah  yang  kondusif,  sehingga  akan muncul  kreasi  dan  inovasi  masyarakat  yang  dapat  bersaing  dengan  daerah  lain. Disamping itu, daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah mengingat daerah lebih dengan masyarakat dan lingkungannya.
Otonomi daerah tidak dipanang semata-mata sebagai hak dan wewenang tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut untuk mengembangkan  dan  meningkatkan  sumber  daya  manusia  (SDM),  kelembagaan, ketatalaksanaan,  kualitas  personal  (birokrat),  kelayakan  organisasi  dan  kecanggihan administrasi. (Riwu Kowo Josep, 2000.).

## D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN & ANALISIS
1. Penerapan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah Lingkup Kantor Walikota Baubau.

## a) Tahapan Persiapan
Penerapan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah  dilakukan  terhadap  pegawai  republik  indonesia  yang  terkait  dengan  dinas  di lingkup pemerintahan kota baubau yang dalam hal ii adalah sumber daya manusianya tanpa  memandang  jabatan  dan  status  kedinasan.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah lebih berpusat pada persoalan :
1. Pembangunan  daerah  sebagai  bagian  integral  pembangunn  nasional  melalui otonomi  daerah,  pengaturan  sumber  daya  nasional  yang  berkeadilan  dan perimbangan pusat dan daerah.
2. Otonomi  daerah  diberikan  dengan  prinsip  kewenangan  yang  luas,  nyata,  dan bertanggung  jawab  di  daerah  seara  professional.  Penyelenggaraan  otonomi daerah  dilaksanakan  dengan  prinsip  demokrasi  dengan  memperhatikan keanekaragaman daerah.
3. Pengelolaan  sumber  daya  alam  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien  serta bertanggung jawab.
4. Pemerintah  daerah  berwenang  mengelola  sumber  daya  manusia  dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan.
Berdasarkan  paradigm  terswebut  di  atas,  maka  solusi  yang  harus  dilakukan untuk  menjalankan  undang-undang  tersebut  adalah  memberikan  penerapan  serta pemahaman kepada aparat pemerintahan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah disebutkan  secara  eksplisit  bahwa  unit  pemerintahan  yang  melaksanakan  otonomi  di daerah  adalah  di  tingkat  kabupaten/kota,  namun  pemerintah  menggunakan  masa transisi  untuk  mengalihkan  kewenangan  pemerintahnya  secara  bertahap,  agar  pada waktu  asas  desentralisasi  dan  dekonsentrasi  dapat  terlaksana  penuh.  Sedangkan peraturan  pemerintah  oleh  pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota  telah  ditetapkan dengan  peraturan  pemerintah  nomor  25  tahun  2000.  Meskipun  antar  daerah kewenangan  tersebut  disepakati  seragam  namun  dalam  pelaksanaannya  disesuaikan sendiri dan akan berubah dari waktu ke waktu. Dewan pertimbangan otonomi daerah (DPOD)  diberi  peran  untuk  memberikan  berbagai  pertimbangan  mengenai pemerintahan, organisasi, asset fisik, personalia dan pertimbangan keuangan.
Secara  umum,  beberapa  prinsip  dasar  yang  harus  dipegang  oleh  semua  pihak dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  berhubungan  dengan  pemerintah  daerah berdasarkan  undang-undang  nomor  32  tahun  2004  paling  tidak  adalah  :  pertama, otonomi  daerah  yang  berhubungan  dengan  pemerintah  daerah  harus  dilaksanakan dengan  konteks  Negara  kesatuan,  kedua,  pelaksanaan  otonomi  daerah  menggunakan tata  cara  desentralistis,  dengan  demikian  peran  daerah  harus  dimulai  dari
mendefinisikan  kewenangan,  organisasi,  personal  kemudian  diikuti  dengan  keuangan, bukan  sebaliknya,  keempat,  perimbangan  keuangan  yang  dimaksud  adalah perimbangan horizontal/antar daerah (antar propinsi dan antar kabupaten/kota dalam satu propinsi), disamping perimbangan vertical antar pusat dan daerah, kelima, fungsi pemerintah  pusat  masing  sangat  vital,  baik  dalam  kewenangan  strategis  (monoter, pertanahan,  luar  negeri  dan  hukum),  maupun  untuk  mengatasi  ketimpangan  antar daerah.  (Muin Fahmal, 2008)
Begitu pentingnya dasar legalitas dalam penerapan suatu kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dan jangka panjang, maka dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 menekankan tiga (tiga) faktor yang mendasar, yaitu sebagai berikut : (1) memberdayakan  masyarakat,  (2)  menumbuhkan  prakarsa  dan  kreativitas,  dan  (3) meningkatkan  peran  serta  masyarakat  secara  aktif  dan  meningkatkan  fungsi  dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

## b) Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah Daerah  dilakukan  dengan  cara  menyerahkan  kewenangan  terhadap  bagian-bagian tertentu  sesuai  dengan  perencanaan  perancangan  kegiatan  yang  dilakukan.  Setelah penyerahan  kewenangan  yang  dilakukan  dikondisikan,  dalam  hal  ini  kepala  bagian, kemudian  dibentuk  struktur,  struktur  inilah  yang  mengaplikasikan  kegiatan-kegiatan tertentu yang berkenaan dengan otonomi daerah.
Pemberlakuan  otonomi  sebenarnya  merupakan  suatu  pilihan  politis  seabgai dampak  penerapan  bentuk  Negara  kesatuan  dengan  cirri  terpusatnya  kekuasaan. Akibatnya,  tuntutan  aspirasi  masyarakat  di  daerah  tiak  terpenuhi  dan  lambat  laun menumbuhkan  kekecewaan.  Ketika  kondisi  telah  matang,  tercipta  momentum  yang menggerakkan arus balik, jika dulu dari daerah ke pusat, kini dari pusat ke daerah.
Implementasi  pelaksanaan  undang-undanga  nomor  32  tahun  2004  dalam lingkup  pemerintah  kora  baubau,  nampaknya  terdapat  berbagai  pendapat  dan pandangan  yang  berbeda  dari  pihak  aparatur  pemerintah  kota  baubau  menyangkut tentang  setuju  tidaknya  dilaksanakan  otonomi  daerah  sebagaimana  pada  Tabel  1 berikut ini :

## Tabel 1 Pandangan Responden Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
No. Gol. Setuju Tidak Setuju Ragu- Ragu Jum. 1 IV 23 17 10 50 2 III 30 10 10 50 3 II 25 20 5 50 4 1 - - - - Jumlah 78 47 25 150 Persen tase 52 41,33 16,67 100

## Sumber Data : Data Primer setelah diolah, 2010
Dari tabel di atas memberi gambaran  bahwa dalam  pelaksanaan pemerintahan daerah,  sebanya  78  orang  responden  (52%)  dari  150  orang  responden  yang  dibagi berdasarkan  masing-masing  golong  menyatakan  setuju  atas  adanya  undang-undang tersebut. Sedangkan responden menyatakan tidak setuju sebanyak 47 orang responden (31,33%)  dan  ragu-ragu  sebanyak  25  orang  responden  (16,67%).  Dari  data  tersebut menunjukan  bahwa  pelaksanaan  undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang pemerintahan daerah dapat berjalan efektif.
Dari  hasil  penelitian  ini  diperoleh  informasi  bahwa  cukup  kecil  yang  menolak pemberlakuan  otonomi  daerah,  yang  berarti  bahwa  kemampuan  dalam  memahami undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah  di  kalanagan aparatur  pemerintah  yang  bekerja  pada  lingkup  walikota  baubau  telah  memenuhi harapan, walaupun hal ini masih berada pada kalangan eselon tingkat atas.
Otonomi daerah merupkan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi  dan  demokrasi  apalagi  jika  dikaitkan  dengan  tantangan  masa  depan memasuki  era  perdagangan  bebas  antara  lain  ditandai  dengan  tumbuhnya  berbagai bentuk kerjasama regional,  perubahan pola dan sistem informasi global. Sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Haw  Widjaja  (2002:  Hlm.  7),  bahwa  melalui  pelaksanaan otonomi  daerah  diharapkan  daerah  lebih  mandiri  dalam  menentukan  seluruh kegiatannya  dan  pemerintah  pusat  diharapkan  tidak  terlalu  aktif  mengatur  daerah.
Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang untuk  menggunakan  daerah  dengan  melakukan  identifikasi  potensi  sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan daerah sebagai sentra-sentra ekonomi.
Dalam  hubungannya  dengan  potensi  sumber  daya  manusia,  maka  dalam  hal pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 di lingkup kantor walikota baubau, berdasarkan  hasil  penelitian  juga  terjadi  perbedaan  pandangan  diantara  aparatur daerah menyangkup mampu tidaknya aparatur tersebut menjalankannya sebagaimana pada Tabel 2 berikut ini :

## Tabel 2
Pandangan Responden Tentang Kesanggupan Pemerintah Daerah Melaksanakan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 No. Gol. Setuju Tidak Setuju Ragu- Ragu Jum. 1 IV 29 11 10 50 2 III 26 6 18 50 3 II 29 11 10 50 4 1 - - - - Jumlah 84 28 38 `150 Persenta se 56 18,67 25,33 100

## Sumber Data : Data Primer setelah diolah, 2010
Berdasarakan  tabel  diatas  nambah  bahwa  dari  150  orang  responden  yang dijadikan  sebagai  sampel  penelitian,  masing-masing  aparat  memiliki  pandangan  yang berbeda  tentang  kesanggupan  menjalankan  undang-undang  nomor  32  tahun  2004 tentang pemerintahan daerah yakni yang menyatakan sanggup menjalankan sebanyak 84 orang responden (56%), tidak sanggup sebanyak 28 orang responden (18,67%) dan yang  menjawab  ragu-ragu  atau  tidak  tahu  menahu  tentang  undang-undang  tersebut sebanyak 38 orang responden (25,33%).
Dari  data  tersebut  diperoleh  gambaran  bahwa  sebagian  besar  aparatur  yang bekerja  di  lingkup  kantor  walikota  baubau  menyatakan  telah  mampu  melaksanakan otonomi  daerah.  Salah  satu  tolak  ukur  yang  menjadi  bahan  implementasi  atau pertimbangan  dalam  menjalankan  otonomi  daerah  sesuai  amanah  undang-undang
adalah  dukungan  sumber  daya  manusia.  Jika  diperhatikan  secara  seksama  tentang potensi  daerah  kota  baubau,  maka  dapat  disebutkan  bahwa  mampukan  kota  baubau membangun daerahnya sendiri.
Pada  prinsipnya,  setiap  diberlakukan  undang-undang  pasti  ada  kebaikan  dan keburukannya, begitu juga implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan  daerah,  dilihat  dari  sisi  negative  sebagaimana  yang  telah  penulis gambarkan  di  atas,  bahwa  setelah  berlakunya  otonomi  daerah,  maka  bagi kabupaten/kota  yang  tidak  memiliki  sumber  daya  alam  yang  memadai,  peran  pusat maupun  propinsi  masih  tetap  dominan,  yang  berarti  bahwa  pusat/propinsi  tidak menyerahkan semua kewenangan kepada kabupaten/kota.

## 2. Urgensi  Penyiapan  dan  Peningkatan  Kualitas  Aparatur  Daerah  di  Lingkup Pemerintahan Kantor Walikota Baubau.
Dalam  menghadapi  dan  memasuki  perubahan  dunia  yang  begitu  cepat, tampaknya  aparatu  pemerintah  kota  baubau  diharapkan  kepada  saling  tidak menghadapi  dua  tantangan  besar  yaitu  tantangan  perubahan  dari  masyarakat  agraris kepada  masyarakat  industry,  dan  tantangan  dalam  menerima  berbagai  perubahan- perubahan masyarakat pasar industry. Kondisi tersebut pada akhirnya akan melahirkan berbagai  tuntutan  baru  bagi  masyarakat  dan  lingkungannya  terhadap  perubahan  dan penyesuaian  paradigma  dan  praktek  administrasi  pemerintahan  dan  pembangunan daerah.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  saling  ketergantungan  dengan  dunia internasional juga tidak terelakan karena menempatkan posisis pemerintah daerah agar memiliki  peluan  untuk  membangun  hubungan  nasional.  Perdagangan  dan  budaya langsung dengan dunia internasional. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu  meningkatkan  penyiapan  sumber  daya  aparatur  yang  mempunyai  pengetahuan dan  keterampilan  professional,  pendidikan  dan  latihan.  Latihan  manajemen  yang professional  bagi  aparat  sudah  harus  ditingkatkan,  seperti  penerapan  training  quality manajemen (TQM dan ISO-9000) yang sangat diperlukan.
Tingkat  penggolongan  aparatur  pada  lingkup  kantor  walikota  baubau  adalah pegawai golongan III sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

## Tabel III Sumber Daya Manusia Menurut Pegawai Golongan III Lingkup
Kantor Walikota Baubau Pada Tahun 2000
No. Gol. L P Jumlah 1 III/a 350 425 775 2 III/b 300 350 650 3 III/c 233 225 458 4 III/d 100 305 405 Jumlah 983 1.305 2.288
Sumber Data : Data Primer setelah diolah, 2009
Jumlah pegawai golongan III lingkup kantor walikota baubau berdasarkan data tabel  di  atas  sebanyak  2.288  orang.  Dari  jumlah  tersebut,  tingkatan  golongan  III terbanyak adalah pegawai dengan golongan III/a, yakni sebanyak 775 orang, sedangkan yang  terkecil  jumlahnya  adalah  pegawai  golongan  III/d  yang  hanya  mencapai  405 orang.
Bagi  pegawai  golongan  II  merupakan  pegawai  yang  sudah  professional  karena kecenderungan mereka jelas tidak tampak pada bidang kecakapannya masing-masing, kendatipun hal itu positif tetapi paling tidak dapat meningkatkan pendidikan sehingga fungsi dan tugas mereka dijalankan dengan baik.
Dari  perubahan  potensi  sumber  daya  manusia  di  atas,  menunjukan  bahwa pembinaan untuk meningkatkan kualitas aparatur yang ada di kantor walikota baubau sangat mendesak, dalam rangka memantapkan pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah.  Dalam  upaya  meningkatkan  kualitas aparatur Negara, sesuai yang diamanahkan dalam pelaksanaan  undang-undang nomor 32  tahun  2004  tentang  pemeritnah  daerah  khususnya  otonomi  daerah,  maka  akan dilakukan  upaya dalam rangka meningkatkan  kualitas sumber daya manusia aparatur pemeritnah daerah, termasuk pemerintah kota bauabau seperti pengadaan pendidikan dan latihan (Diklat) antara lain :

## 1. Diklat penjenjangan
Kegiatan  diklat  penjenjangan  yang  telah  diikuti  oleh  aparat  pegawai  kantor walikota  baubau  antara  lain  ;  SPAMEN  (Diklat/Pendidikan  dan  Latihan  Pimpinan  II), SPAMA  (Diklat/Pendidikan  dan  Latihan  Pimpinan  II),  serta  ADUMLA  atau  diklat (Pendidikan dan Latihan IV)

## 2. Diklat Teknis
Diklat teknis dilakukan agar pegawai memiliki pengetahuan teknis dari berbagai bidang,  khususnya  menyangkut  keprofesionalisasi  bidang-bidang  tertentu,  misalnya professional dalam bidang data atau dalam bidang metode penelitian.

## 3. Diklat fungsional
Kegiatan  diklat  fungsional  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  pegawai sesuai  dengan  fungsi  dan  bidangnya  masing-masing,  paling  tidak  menghindari kesalahan-kesalahan  dalam  merealisasikan  tugas  sehari-hari  bagi  yang  berwenang. Disamping  itu  pula,  diklat  seperti  ini  dapat  menambah  pengetahuan  dan  pengalaman kerja bagi pegawai, misalnya pada bagian kebendaharaan dan bidang kearsipan.
Berdasarkan  gambaran  tersebut  di  atas,  maka  upaya  peningkatan  kualitas aparatur daerah lingkup kantor walikota baubau yang dilaksanakan dengan jalan diklat dan  peningkatan  pendidikan  formal,  dipandang  cukup  efektif  sekaligus  sebagai  tolak ukur dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah agar dapat dijalankan dengan baik, efektif dan efisien.
Disamping  itu  pula,  upaya  upaya  lain  juga  dilakukan  oleh  pemerintah  kora baubau dalam rangka  peningkatan kualitas sumber daya manusia kota baubau adalah dengan  hadirnya  teknologi  informasi  (IT)  sehingga  kota  baubau  dari  seluruh  aparat daerah sampai kepada lingkup  masyarakat telah dapat menikmati kemajuan teknologi informasi  (IT)  tersebut.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kota  baubau  selangkah  lebih maju, khususnya di bidang informasi dan teknologi tersebut.

## E. PENUTUP
Walaupun  pemerintah  kora  Baubau  mengimplementasikan  Undang-Undang nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah,  namun  hingga  saat  ini  pemberian kontribusi belum optimal terhadap upaya peningkatan kualitas aparatur pemerintahan daerah  yang  bekerja  pada  lingkup  kantor  walikota  baubau,  hal  ini  ditandai  adanya perbaikan  struktur  kelembagaan.  Selain  itu  pula  urgensi  penyiapan  dan  peningkatan kualitas  aparatur  daerah  di  lingkup  pemerintahan  kantor  walikota  baubau  ditempuh melalui diklat yang berjenjang dan pengadaan Teknologi Informasi (IT) yang memadai bagi  aparat  pemerintah  dan  masyarakat.  Berdasarkan  hal  ini  maka  perlu  ada  upaya- upaya pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur daerah kemudian peningkatan dan pengembangan  kualitas  aparatur  daerah  melalui  pendidikan  formal  serta  latihan- latihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Rozali.  2011.  Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dan  Isu  Federalisme  sebagai  suatu alternatif. Penerbit Raja Grafindo. Jakarta.
Andi Mustari Pide. 1999. Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI. Gaya Media Pratama. Jakarta.
Andi Mallarangeng, dkk. 2001. Otonomi Daerah Prospektif Teoritis dan Praktis. Bigraf Publishing. Yogyakarta.
Bagir  Manan.  1994.  Hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
Bambang  Sunggono.  2001.  Metodologi  Penelitian  Hukum.  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta.
Muin  Fahmal.  2008.  Peran  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  layak  dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kreasi Total Media. Yogyakarta.
Inu Kencana Syafie dkk. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.
Irawan  Soejito.  1990.  Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  RIneka Cipta. Jakarta.

## Riwu Kowo Josep. 2000.  Prospek Otonomi Daerah di Negara RI. PT. Remaja Grafindo. Jakarta.
Simorangkir  Boner,  dkk.  2000.  Otonomi  atau  Feodalisme  Dampaknya  Terhadap Perekonomian. PT SInar Harapan. Jakarta