## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia

## Nur Ika Fatmawati
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
fatmanaura.ahmad@gmail.com

## Abstrak
Desentralisasi,  baik  yang  asimetris  dan  simetris,  di  Indonesia  akan  terus  menjadi perhatian  serius  bagi  studi  politik  dan  pemerintahan.  Indonesia  memiliki  karakteristik khas  yang  membuat  studi  tentang  pola  hubungan  pusat  dan  daerah  selalu  berusaha mencari format yang lebih ideal. Karakteristik ketiga adalah distribusi geografis, distribusi demografi dan distribusi ekonomi berpusat di Jawa (ekonomi bahkan berbasis di Jakarta). Kesepakatan  yang  dibuat  Indonesia  bentuk  kesatuan  membuat  hubungan  tarik  antara pusat  dan  daerah  diisi  dengan  pertimbangan  politik  dan  ekonomi.  Pemberian  otonomi khusus  untuk  Aceh  dan  Papua,  yang  menyertai  pemisahan  panjang  dari  Indonesia menunjukkan kompleksitas masalah hubungan pusat dan daerah.

## Keywords  :  Desentralisasi  Asimetris,  Politik  Desentralisasi,  Pembagian  Kewenangan  di Indonesia

## Absract
Decentralization, both asymmetrical and symmetrical, in Indonesia will continue to be a  serious  concern  for  the  study  of  politics  and  government.  Indonesia  has  distinctive characteristics  that  make  a  study  of  the  pattern  of  relations  between  the  center  and  the regions  always  trying  to  find  a  more  ideal  format.  The  third  characteristic  is  geographical distribution,  demographic  distribution  and  economic  distribution  centered  on  Java (economics even based in Jakarta). The agreement made by Indonesia in the form of a unit made  the  pull  relationship  between  the  center  and  the  regions  filled  with  political  and economic  considerations.  The  granting  of  special  autonomy  to  Aceh  and  Papua,  which accompanies  long  separation  from  Indonesia  shows  the  complexity  of  the  problems  of relations between the center and the regions.
Keywords:  Asymmetric  Decentralization,  Politics  of  Decentralization,  Distribution  of Authority in Indonesia

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018

## PENDAHULUAN
Sejak  keruntuhan  rezim  Orde  Baru yang  berkuasa  selama  32  tahun  di Indonesia  pada  tahun  1998  tidak  hanya merubah  struktur  kekuasaan  di  level pusat,  namun  juga  merubah  desain sistem  politik  di  Indonesia.  Orde  Baru yang memegang teguh sistem otoritarian yang  tersentralistik  kemudian  berubah menjadi  sistem  politik  yang  lebih demokratis  dan  kemudian  menerapkan sistem  desentralisasi  kekuasaan  pusat dan daerah.  Dalam tulisan ini bermaksud untuk  menjelaskan  politik  desentralisasi di  Indonesia.  Berbagai  studi  dan  riset ilmiah  yang  telah  dihasilkan,  maupun informasi media menjadi sumber rujukan utama  untuk  menjelaskan  bagaimana masa depan desentralisasi Indonesia.
Dalam seminar yang diselenggarkan  oleh  LIPI “8th  Year Decentralization and Regional Autonomy” di  Jakarta  pada  tanggal  29  April  2010, terdapat  beberapa  poin  penting  tentang realita desentralisasi Indonesia. Pertama, desentralisasi  cenderung  menciptakan distribusi peluang korupsi; kedua, bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan tidak hanya  harus  dibaca  sebagai  sebuah proposal  untuk  bersatunya  Indonesia, tetapi  juga  dipahami  sebagai  niat  baik untuk mengembalikan dominasi
pemerintah  pusat;  ketiga,  kebijakan moratorium  untuk  pemekaran  daerah tidak  konsisten  dan  cenderung  menjadi “ politics  as  usual ”;  terakhir,  bahwa  ide utama  di  balik  kebijakan  desentralisasi dan  otonomi  daerah  adalah  untuk meningkatkan  pelayanan  publik  dan demokratisasi  di  tingkat  lokal,  namun rupanya  tidak  sesuai  dengan  kenyataan yang terjadi. (Solikhin, 2017)
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa sejak  jatuhnya  rezim  Orde  Baru  dengan desain pemerintahan sentralisasi, harapan  yang  begitu  besar  terhadap desentralisasi belum menunjukkan bukti nyata.  Produk  reformasi  dengan  UU  No. 22  Tahun  1999  tentang  pemerintahan daerah  yang  kemudian  digantikan  oleh UU  No.  32  tahun  2004  hanya  menuai berbagai  masalah.  Diantaranya,  upaya UU  No.  32  tahun  2004  untuk mengembalikan  akuntabilitas  vertikal tidak  berhasil  terwujud,  akuntabilitas horizontal  antara  legislatif  dan  eksekutif di  tingkat  kabupaten,  bahkan  menjadi lumpuh (Buehler, 2009: 102).
Singkatnya,  desain  kebijakan  yang seharusnya  mampu  mensejahterakan rakyat  di  daerah,  tenyata  banyak mengalami penyimpangan- penyimpangan  dalam  kurun  dua  dekade pasca-reformasi.

## EVALUASI DESENTRALISASI DI INDONESIA
Sebelum  menjelaskan  lebih  jauh tentang  politik  desentralisasi,  ada  lebih baiknya  meninjau  terlebih  dahulu tentang  bentuk-bentuk  pemerintahan yang berlaku yang merupakan salah satu faktor yang memainkan peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Dalam  dinamika  hubungan pusat  dan  daerah  sangat  bergantung pada  tipe  pemerintahannya  karena keseimbangan  kekuasaan  yang  melekat dalam pemerintahan kerap kali
mempunyai  makna  penting  bentuk
negara tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan  daerah  disuatu  negara sangat  bergantung  pada  bentuk  negara yang  bersangkutan.  Karena  itu,  bentuk negara menggambarkan pembagian kekuasaan,  baik  secara  vertikal  maupun horizontal.  Secara  vertikal,  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  baik  itu  dikesatuan  ataupun negara federal.
Desentralisasi merupakan fenomena lama yang kembali timbul dari kebutuhan untuk mengatasi peningkatan administrasi, kompleksitas keuangan dan demokratisasi  dalam  yurisdiksi  politik tertentu.  Desentralisasi  dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan
kesejahteraan  suatu  negara.  Namun, pengaruh  politik  dan  ekonomi  yang berbeda, memungkinkan berbagai negara  untuk  menghadapi  kenyataan yang  berlainan, asbab  musabab yang berbeda, ataupun derajat dalam pelimpahan  kewenangan  yang  berbeda.
Bank
Dunia mencatat bahwa desentralisasi  biasanya  terjadi  selama periode pergolakan politik dan ekonomi, seperti  euforia  pada  jatuhnya  sebuah rezim  otoriter,  krisis  ekonomi,  dan perebutan kekuasaan kelompok kepentingan baru (Asia Research Centre, 2001).
Menurut  Rondinelli,  Nellis  dan Cheema  (Rondinelli  et.al,  1983:  9-10), desentralisasi merupakan sebuah harapan yang akan mengurangi kelebihan beban dan kemacetan administrasi  dan  komunikasi  dalam pemerintahan.  Desain  desentralisasi diperkirakan akan meningkatkan respon pemerintah  kepada  masyarakat  dan meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas layanan  yang  disediakan.  Desentralisasi sering  dibenarkan  sebagai  cara  untuk mengelola pembangunan ekonomi nasional  lebih  efektif  dan  efisien. Desentralisasi sering dilihat sebagai cara untuk  meningkatkan  kemampuan  para pejabat pemerintah pusat untuk

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
memperoleh  informasi  yang  lebih  baik tentang  kondisi  lokal  atau  regional, untuk merencanakan program lokal yang lebih  responsif  dan  bereaksi  lebih  cepat terhadap masalah. Secara teori, desentralisasi  harus  memungkinkan program  pemerintah  akan  selesai  lebih cepat,  dengan  memberikan  kewenangan yang  lebih  besar  kepada  pemerintah lokal  dalam  pengambilan  keputusan, sehingga  memungkinkan  mereka  untuk memotong prosedur lamban yang sering dikaitkan dengan administrasi sentralistik (Sholikin, 2018).
Selain  itu,  menurut  Rondinelli  dan Cheema  (dalam  Seymour  &  Turner, 2002:  34),  desentralisasi  dapat  menjadi rute  yang  positif  bagi  negara-negara berkembang. Desentralisai juga memungkinkan  untuk  representasi  yang lebih  besar  dari  kelompok-kelompok politik,  agama,  etnis,  dan  suku  yang berbeda  dalam  proses  pengambilan keputusan. Sehingga dapat menyebabkan pemerataan  alokasi  sumber  daya  dan pendanaan  pemerintah.  Desentralisasi juga  dapat  meningkatkan  stabilitas politik  dan  persatuan  nasional  dengan memungkinkan  populasi  yang  berbeda untuk  mengambil  bagian  lebih  leluasa dalam  pengambilan  keputusan,  sehingga
meningkatkan  “saham”  dalam  sistem politik.
Seymour dan Turner (2002: 34-35) merangkum realita tersebut dari berbagai  hasil  studi  beberapa  ilmuan  di berbagai negara. Kebijakan desentralisasi  yang  dijalankan  karena beberapa  politisi  negara  meyakini penurunan  kekuatan  jangka  pendek mereka  bisa  meningkatkan  popularitas jangka  panjang  mereka.  Kedua,  mereka terpaksa  untuk  melakukannya,  seperti yang  terjadi  di  Brazil  di  mana,  pada tahun  1980,  gubernur  yang  mengontrol jalur karir politisi nasional,
menggunakan  pengaruhnya,  menuntut agar pemerintah menjadi lebih terdesentralisasi.  Selain  itu,  keputusan untuk mendesentralisasikan terkait dengan berbagai macam bentuk tekanan, termasuk tekanan dari pemberi pinjaman  internasional,  seperti  Bank Dunia  dan  Dana  Moneter  Internasional (IMF).  Kedua  lembaga  tersebut  sangat mendukung  upaya  desentralisasi,  dan percaya  hal  itu  menjadi  bagian  sentral dari  proses  demokratisasi  dan  berguna dalam  memfasilitasi  ekonomi  pasar kapitalis gaya Barat. Tekanan dari dalam negeri  juga  berasal  dari  berbagai  pelaku dan pemangku kepentingan yang berbeda.  Misalnya,  perubahan  rezim,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
telah
menciptakan kekosongan kekuasaan  yang  memungkinkan  politisi dan  kelompok-kelompok  lokal  untuk memaksa  otonomi  yang  lebih  besar. Tujuan  elit  tersebut  hanyalah  untuk mengisi  kekosongan  jabatan-jabatan publik di daerah. (Solikhin, 2017)
Perdebatan  tersebut  bahkan  terus berlanjut  antara  teori  neo-Marxis  dan neo-liberal  (Slater,  1990;  Rondinelli, 1990). Namun, meskipun sudut pandang teoritis  yang  berbeda,  kebanyakan penulis  setuju  bahwa  desentralisasi, sebagaimana  telah  dialami  di  negara berkembang sampai saat ini, belum tentu memfasilitasi “pembangunan” atau menghasilkan demokrasi. Bahkan, sebagian  literatur  yang  mengevaluasi desentralisasi menunjukkan bahwa kisah sukses  yang  nyata,  cukup  langka ditemukan.  Beberapa  penelitian  telah menunjukkan bahwa desentralisasi telah benar-benar mengurangi kualitas pelayanan  dalam  beberapa  kasus, menciptakan  disparitas  antar  daerah, dan dapat meningkatkan korupsi (Seymour  &  Turner,  2002:  35).  Sebuah studi  yang  dilakukan  oleh  Blair  (dalam Seymour  &  Turner,  2002)  di  enam negara  (Bolivia,  Honduras,  India,  Mali, Filipina,  dan  Ukraina)  menemukan bahwa  meskipun  otonomi  yang  besar
dimiliki  pemerintah  daerah,  namun, gagal  untuk  membantu  mengentaskan kemiskinan.  Ini  karena  elit  lokal  yang mendapatkan kekuasaan (melalui desentralisasi),  mengarahkan  manfaat untuk diri mereka sendiri.
Desentralisasi dan demokratisasi di Indonesia  telah  menciptakan  kompetisi gerakan antara koalisi komunal di daerah yang  didominasi  oleh  kegiatan  negara bayangan. Dipicu oleh proses sejarah dan politik  modern  terutama  urbanisasi, pembentukan negara, developmentalisme,  dan  klientelisme. Kehadiran  desentralisasi  bukanlah  pada ketidakpuasan  politik  (van  Klinken, 2007:  12-13).  Desain  kelembagaan  di Indonesia juga mendorong terjadinya de- demokratisasi  yang  akan  menghasilkan sebuah  pemerintahan  yang  tidak  efektif dan  rentan  tindakan  korupsi.  Hasil laporan  perkembangan  opini  laporan keuangan  pemerintah  daerah  (Pemda) oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) tahun  2010  menunjukkan  bahwa  pada tahun 2009, dari 435 pemda di Indonesia baru 4% pemda yang  memperoleh opini Wajar  Tanpa  Perkecualian  (WTP),  dan 72%  pemda  memperoleh  Wajar  Dengan Perkecualian (WDP) sedang sisanya 24% pemda memperoleh opini Tidak Memberikan  Pendapat  (TMP)  atau

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
disclaimer. Menurut  BPK  permasalahan pokok adalah rendahnya disiplin anggaran, daya serap rendah, rendahnya pertanggungjawaban atas kegiatan,
penyimpangan atas pengelolaan pendapatan  dan  belanja  daerah  dan rendahnya akuntabilitas pertanggungjawaban  keuangan  (BPK, 2010).  Data Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  menunjukkan  bahwa  keuangan daerah  penyumbang  kerugian  keuangan negara akibat korupsi yang terjadi dalam semester  pertama  tahun  2010  (ICW, 2010).  Dari  laporan  ICW  tersebut ternyata oknum di parlemen (DPRD) dan kepala  daerah  masih  rangking  tertinggi melakukan tindakan yang terkait dengan korupsi di pemda.
Selain  itu,  kebijakan  desentralisasi dan  otonomi  daerah  seperti  dalam  UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU  No.  33/2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Pusat  dan  Daerah,  UU  No.  29 /2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi Daerah  belum  meningkatkan  kekuatan fiskal  ( fiscal  power )  bagi  pemerintah kabupaten dan kota, hal ini menyebabkan  pemerintah  daerah  masih tergantung  dana  perimbangan  dari pemerintah  pusat.  Pemerintah  pusat masih  mempertahankan  pajak-pajak gemuk  seperti  pajak  pendapatan,  pajak
nilai  tambah  dan  pajak  cukai.  Dengan kata  lain,  kebijakan  desentralisasi  dan otonomi daerah belum dapat mengurangi  ketidakseimbangan  fiskal secara vertikal ( vertical fiscal imbalances ).  Selain  itu,  sistem  kebijakan desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang uniform atau  simetris  ( symmetrical decentralization )  di  Indonesia  juga  telah menyebabkan  ketidakseimbangan  fiskal secara  horizontal  ( horizontal  fiscal imbalances ),  terutama  Indonesia  bagian barat dan timur, Jawa dan luar Jawa, kota dan pedesaan (Jaya, 2000).
Secara  lebih  makro,  demokrasi, kesejahteraan  dan  sistem  pelayanan yang  lebih  baik,  gagal  dipenuhi  daerah- daerah. Sebagian daerah justru dihinggapi  sejumlah  patologi  yang kronis. Sejumlah riset terkini mengungkapkan secara gamblang bahwa terus bertahan dan meluasnya fenomena patologis  pengelolaan  pemerintahan  di daerah-daerah  di  era  otonomi  ini. Robison  dan  Hadiz  (2003)  misalnya, menyimpulkan  bahwa  desentralisasi telah menjadi lahan kekuasaan baru bagi praktek-praktek  politik  kotor  dan premanisme politik yang sudah mengakar  sejak  lama.  Sebuah  fenomena anti-demokrasi yang sudah diidentifikasi oleh para penulis dalam buku yang diedit

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
oleh  Aspinall  dan  Faley  (2002)  yang mengungkapkan  bahwa,  sekalipun  para politisi  dan  birokrat  lokal  yang  sedang berkuasa  harus  melakukan  berbagai penyesuaian  yang  radikal  dalam  era desentraliasi, dalam kenyataannya merekalah yang paling diuntungkan.
Salah  satu  hal  yang  perlu  dikritisi dari pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 yang  banyak  kalangan  dinilai  bernuansa resentralisasi  adalah  apa  yang  disebut dengan urusan , bukan kewenangan .
Urusan  daerah  yang  tercantum  dalam undang-undang tersebut meliputi urusan wajib  dan  urusan  pilihan.  Urusan  wajib adalah  urusan  pemerintah  yang  terkait dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan  hidup  minimal,  prasarana lingkungan  dasar.  Sedangkan  urusan pemerintah  yang  bersifat  pilihan, terkait erat  dengan  potensi  unggulan  dan kekhasan daerah.
Model  pembagian  kewenangan menurut  UU  No.  32  Tahun  2004, menempatkan kabupaten/kota dan propinsi hanya sebagai unit-unit pelayanan  publik.  Selain  itu  Undang- undang  ini  juga  masih  mempergunakan pola-pola  lama  dengan  pendekatan sektoral  dan  administratif.  Sehingga devolusi kekuasaan dari pusat ke daerah
dalam  UU  No  32  Tahun  2004  tersebut sangat  lemah.  Ini  merupakan  sebuah kemunduran  dalam  perjalanan  menuju pembentukan sebuah local autonomy and local community autonomy yang demokratis, mandiri dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain  itu,  dalam  pelaksanaan sehari-hari,  sistem,  prosedur,  kebiasaan yang sekian lama tertanam dan tebentuk dalam  birokrasi  tidak  serta  merta  dapat diubah.  Daya  resistensi  yang  begitu tinggi,  terutama  dari  elit-elit  birokrasi yang  telah  menikmati  keuntungan- keuntungan  dari  sistem  yang  telah  ada, menjadikannya ingin tetap memprtahankan kekuasaan
tersentralisasi ditangan pemimpin tertinggi  organisasi.  Ini  disebabkan karena  birokrasi  ditempatkan  sebgai organisasi  yang  tertutup  dan  elitis sehingga  tidak  semua  orang  bisa mengaksesnya. Kalaupun mencoba memasukinya,  akan  dihadang  oleh serangkaian  prosedur  yang  mengada- ada.Di  banyak  daerah  sebagaimana diargumentasikan  Pradjna.  R.  (2002), mereka  telah  mereorganisasi  ekonomi politiknya melampui batas-batas regulasi formal  dan  memanfaatkan  berbagai ‘kelemahan’  aturan  untuk  meningkatkan kekuasaanya.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
Perkembangan lebih akhir
menunjukan, proses bertahannya kekuatan-kekuatan  lama  mengalami pergeseran dramatis. Kelompok oligarkis yang  dibangun  semasa  Orde  Baru berhasil  mereorganisasi  diri  tidak semata-mata  dengan  mengandalkan cara-cara yang kotor seperti politik uang, premanisme, manipulasi dan pemanfaatan  jaringan  intelejen  dan tentara,  juga  tidak  semata-mata  mampu mengkonsolidasi  diri  dalam  suasana demokratis, tapi juga dengan menggunakan  mekanisme  demokratis. Hal  ini  dipertegas  oleh  studi  Hidayat (2007).  Hidayat  menggunakan  studi kasus  pemilihan  kepala  daerah  langsung untuk membongkar meluasnya fenomena  corak  negara  lokal  yang digambarkannya  sebagai shadow  state yang dikombinasikan dengan bekerjanya corak ekonomi informal.
DESENTRALISASI ASIMETRIS, ALTERNATIF  BAGI  MASA  DEPAN PEMBAGIAN KEWENANGAN

## DI INDONESIA
Djojosukanto  dkk  secara  umum memaknai  desentralisasi  dalam  makna uniformitasnya, desentralisasi di pahami sebagai paradigma tunggal yang menuntun keseluruhan logika rancangan kebijakan desentralisasi. Paradigma
uniformitas  menafikan  fakta  keragaman yang  melekat  dalam  daerah-daerah  dan sekaligus menafikan kepentingan nasional  dalam  kerangka  desentralisasi, seperti  kepentingan  untuk  menjaga keutuhan  negara  atau  meningkatkan derajat competitiveness suatu  bangsa. Yang  tampak  kemudian,  ide  penyebaran kekuasaan lewat disentralisasi dilaksanakan  secara  seragam  untuk semua  daerah  tanpa  mempetimbangkan perbedaan-perbedaan fundamental antar berbagai daerah, dan tanpa mempertimbangkan keunikan atau kekhususan yang dimiliki daerah-daerah, dan tanpa mempertimbangkan kepentingan  nasional  di  masing-masing daerah.
Kondisi  setiap  daerah  memiliki karakteristik  yang  berbeda-beda  satu sama  lain  yang  dalam  derajat  tertentu tidak  bisa  digeneralisasi  sehingga  hal tersebut  berdampak  terhadap  format Desentralisasi  yang  dibangun  suatu negara.  Format  desentralisasi  yang terlalu
mengeneralisasikan
(Desentralisasi  Homogen  (Simetris)) sering  menjadi  pilihan  suatu  negara dalam menjalankan manajemen pemerintahan daerahnya karena
mempermudah kontrol pemerintah pusat  terhadap  daerah,  akan  tetapi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
terkadang
sering mendapatkan persoalan  karena  terlalu  dipaksakan walaupun  tidak  sesuai  kebutuhan, akhirnya  inefisiensilah  yang  terjadi. Dengan  adanya  keterbatasan  tersebut maka  Format  desentralisasi  heterogen (asimentris) dijadikan alternatif kebijakan dalam mengatasi keterbatasan.
(Solikhin, 2016)
Menurut  Riset  PLOD  UGM  (2010: 21) desain keterbatasan tersebut.desentralisasi  asimetris  yang dipraktikan di Indonesia dapat dipetakan kedalam  lima  model  yang  menjadi  basis asimetrisme yaitu: pertama, model asimetrisme  yang  didasarkan  pada kekhasan  daerah  karena  faktor  politik, khususnya  terkait  sejarah  konflik  yang panjang. Daerah yang merepresentasikan model ini adalah Aceh dan Papua. Kedua , model  asimetrisme  yang  didasarkan pada  kekhasan  daerah  berbasis  sosio- kultural. Daerah yang merepresentasikan ini  adalah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.
Ketiga, model asimetrisme yang didasarkan  kekhasan  daerah  berbasis geografis-strategis,  yakni  khususnya terkait  daerah  tersebut  sebagai  daerah perbatasan. Daerah yang merepresentasikan ini adalah
Kalimantan  Barat,  Papua  dan  Kepulauan Riau. Keempat, model  asimetrisme  yang
didasarkan  pada  kekhasan  daerah berbasis  potensi  dan  pertumbuhan ekonomi. Daerah yang merepresentasikan  ini  adalah  Papua, Aceh,  Kalimantan  Barat,  Batam,  dan Jakarta. Kelima , kekhasan daerah berbasis tingkat akselerasi pembangunan dan kapasitas governability. Daerah yang
merepresentasikan  model  ini  adalah Papua.
Konsep  Desentralisasi  Asimetris, yaitu  memberikan  kebebasan  kepada Daerah untuk menentukan letak Otonomi, format pemerintahan atau hal- hal  yang  lain  dalam  manajemen pemerintahan-nya  yang  disesuaikan dengan kebutuhan Daerah yang bersangkutan. Itu artinya bahwa bentuknya  tidak  seragam  (asimetris) antara  Daerah  yang  satu  dengan  yang lainnya.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Pusat hanya  sebagai  fasilitator  dan  regulator kebijakan, khususnya menuangkan keinginan  Daerah  tersebut  dalam
Undang-Undang yang kemudian
dijadikan  landasan  bagi  Daerah  dalam menyelenggarakan pemerintahannya masing-masing.
Di  Indonesia  UU  Pemerintahan Daerah  yang  pernah  berlaku  selalu mengatur untuk memberlakukan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
desentralisasi  yang  simetris  (seragam), hal tersebut timbul mungkin disebabkan pemerintah  tidak  memiliki  desain desentralisasi asimetris untuk diterapkan  di  daerah.  Kalaupun  desain itu  ada,  lebih  disebabkan  oleh  tuntutan dari  daerah  tertentu  akibat  munculnya berbagai  permasalahan  dan  ancaman disintegrasi.  Kebijakan  otonomi  khusus yang sekarang diterapkan yaitu Otonomi khusus untuk  Papua  berdasarkan  UU  21 Tahun  2001,  Otonomi  Khusus  untuk Aceh  berdasarkan  UU  18  Tahun  2001, DKI  Jakarta  berdasarkan  UU  29  Tahun 2007 serta keistimewaan Daerah Istimewa  Jogjakarta  walaupun  sampai saat  ini  keistimewaannya  masih  sedang dibahas  kembali  dalam  RUU  Daerah Istimewa Jogjakarta. Kebijakan-kebijakan tersebut menandakan sebenarnya sangatlah  dimungkinkan  Desentralisasi asimetris diterapkan di Indonesia, bukan hanya untuk daerah-daerah tertentu tapi untuk Daerah yang lainnya juga.
Tuntutan dan kebutuhan desentralisasi  asimetris  cenderung  akan semakin  menguat  pada  masa-masa  yang akan  datang.  Daerah  semakin  merasa bahwa kekhasan yang dimikinya membutuhkan  perlakukan  yang  berbeda terhadap  daerah  yang  lain.  Saat  ini kebutuhan Desentralisasi asimetris
muncul  walau  masih  menjadi  wacana sekelompok  masyarakat  di  daerah  yang bersangkutan,  salah  satu  yang  santer diwacanakan yaitu Bali. Sebagian Masyarakat  Bali  mengharapkan  Daerah
Bali (Provinsi dan atau Kabupaten/Kota) diberikan kekhususan dalam melaksanakan  urusan  Kepariwisataan dan  masalah  keagamaan.  Tuntutan seperti  hal  tersebut  tidak  tertutup kemungkinan akan terus bergulir dengan semakin membesar (Snow ball). (Solikhin, 2016)
Desentralisasi  Asimetris  memiliki bentuk  atau  model  yang  beragam  dalam memperlakukan daerah, biasanya penerapan keberagaman tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik  aspek  politis,  ekonomi,  manajemen pemerintahan,  sejarah,  dan  lain-lain. Perbedaan  perlakuan  dilakukan  karena Daerah  memiliki  keberagaman  apalagi seperti  di  Indonesia  yang  sangat beragam  yang  akan  tidak  efektif  kalau disikapi  dengan  kebijakan  yang  simetris (homogen).  Desentralisasi  asimetris hakikatnya  menjadi  dasar  pemikiran lahirnya konsep otonomi daerah, daerah memiliki  kemandirian  untuk  mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi di daerah yang bersangkutan.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
Desentralisasi saat ini pada dasarnya  terkait  dengan  aspek  politik dan  administrasi,  di  mana  pemerintah pusat  telah  menyerahkan  wewenang lebih  kepada  pemerintah  daerah  dan provinsi, namun masih enggan melepaskan  aset  negara  ke  tingkat  yang lebih  rendah  dari  pemerintah,  terutama perusahaan  milik  negara,  dengan  alasan bahwa  sebagian  besar  pemerintah daerah  tidak  mampu  untuk  mengelola, karena  kurangnya  kapasitas.  Kehadiran UU  desentralisasi  merupakan  hasrat untuk  memenuhi  spirit  reformasi hubungan  pusat  dan  daerah.  Namun pada  realitanya  berbagai  polemik  telah terjadi. Hal ini memicu para policy maker untuk  mengambil  kesimpulan  lain  yang barangkali mungkin akan menghilangkan subtansi
demokrasi. Realita
implementasi seperti yang telah diuraikan  sebelumnya,  mengajak  kita untuk berpikir dan mengevaluasi kembali,  tawaran  dan  strategi  terbaik yang akan dijalankan.
Evaluasi  yang  dilakukan  oleh Jurusan  Politik  dan  Pemerintahan  (JPP) Fisipol  UGM,  sebagaimana  ditulis  oleh Cornelis Lay (2013) atas berbagai usulan perubahan  UU  32/2004,  mengatakan bahwa  mayoritas  gagasan  penyelesaian yang ditawarkan, terjebak pada
argumentasi yang melebih-lebihkan sentralitas  dari  persoalan  teknokratik, mengabaikan  akar  masalah  yang  justru terletak  pada  cara  pandang  kita  sebagai bangsa  dalam  melihat  desentralisasi. Kebanyakan usulan melihat persoalan di sekitar  desentralisasi  dan  otononmi daerah  sebagai  akibat  logis  dari kegagalan  teknokratik;  dan  karenanya, pemecahan  yang  ditawarkan  juga bergerak ke arah tersebut. Menurut Lay, usulan mengenai pengembalian kewenangan  DPR  Provinsi  sebagai institusi  untuk  menghasilkan  gubernur (sama  dengan  UU  22/1999);  gagasan “pembirokratan  wakil  gubernur”;  usulan untuk  memberikan  “perlindungan  legal bagi  prakarsa  inovatif  kepala  daerah” yang konon merupakan penjelas penting dari  banyaknya  kepala  daerah  yang terjerat kasus korupsi; dan masih banyak lainnya, merupakan paradigma iniformitas. Paradigma uniformitas menafikan fakta keragaman yang melekat  dalam  daerah-daerah  dan sekaligus menafikan kepentingan nasional  dalam  kerangka  desentralisasi, seperti  kepentingan  untuk  menjaga keutuhan  negara  atau  meningkatkan derajat competitiveness suatu  bangsa (Lay, 2013: 3).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
Setelah mendiskusikan secara panjang lebar tentang politik desentralisasi di Indonesia pada sub-bab diatas, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa sejak diberlakukannya UU no.32/2004
ternyata  Negara  kita  masih  belum menemukan  format  pengaturan  yang benar-benar bisa diterapkan dan diterima  dengan  baik  oleh  semua kalangan  mengingat  masih  banyaknya kendala-kendala  yang  masih  harus diperhatikan  demi  terciptanya  iklim politik yang baik.
Perjalanan otonomi daerah (desentralisasi)  pasca  jatuhnya  rezim Orde  Baru  1998  di  Indonesia,  masih menyimpan  banyak  permaslahan  yang harus diselesaikan. Permasalahan tersebut  mulai  dari  pelaksanaan  Pilkada yang  melahirkan  adanya  konflik  daerah- daerah  di  Indonesia.  Pelaksanaan pemerintahan daerah juga telah
menciptakan dinasti-dinasti,
memunculkan  raja-raja  kecil  sebagai penguasa  di  daerah.  Permasalahan semakin
pelik ketika juga bermunculannya predatory  state di daerah  dalam  hal  ini  munculnya  orang- orang kuat lokal daerah (local stongmen), dimana  mereka  berkalaborasi  dengan relasi  bisnis  dan  kekuasaan.  Selain  itu
adanya  desentralisasi  berakibat  lahirnya korupsi didaerah

## Referensi
Crook,  R.  &J.  Manor  (1998). Democracy and Decentralization in South Asia and  West  Africa .  Cambridge:
Cambridge University Press.
Diprose, R. &U. Ukiwo (2008).
Decentralisation and Conflict
Management  in  Indonesia  and Nigeria. Crise  Working  Paper  No.
49.  Queen  Elizabeth  House,
University of Oxford.
Hadiz, V. R. (2005). Dinamika Kekuasaan: Ekonomi  Politik  Indonesia  Pasca- Soeharto . Jakarta: LP3S.
Hidayat, S. (2007). “Shadow State? Bisnis dan  Politik  di  Provinsi  Banten” dalam  H.  S.  Nordholt  &  G.  van Klinken  (eds) Politik  Lokal  di Indonesia . Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia.
Jaya, W. K. (2010). Kebijakan Desentralisasi  di  Indonesia  dalam Perspektif Teori Ekonomi Kelembagaan.  Pidato  Pengukuhan Jabatan  Guru  Besar  dalam  Ilmu Ekonomi
Universitas Gadjah
Mada.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
Kaho,  J.  R.  (2012). Analisis  Hubungan Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di Indonesia . Yogyakarta: Polgov.
Lay,  C.  (2013).  Desentralisasi  Asimetris:
Sebuah  Model  Bagi  Indonesia? Makalah pengantar Sidang Komite
I DPD RI, Selasa 5 Maret 2013.
Manor,  J.  (2011). Perspectives  on
Decentralization .  Working  Paper No  3,  The  Swedish  International Centre  for  Local  Democracy (ICLD).
Rasyid,  R.  (2006). The  Policy  of
Decentralization  in  The  Policy  of
Decentralization
in
Indonesia. Andrew Young School of Policy  Studies,  Georgia  State University:  International  Studies Program  Working  Paper  02-31 December 2002.
Robison,  R.  &  V.  R.  Hadiz  (2004).
Reorganizing  Power  in  Indonesia. London: RouledgeCurzon
Rondinelli,  D.  A.  (1983). Implementing Decentralization  Programmes  In Asia:  A  Comparative  Analysis.
Public Administration and Development, Vol. 3, pp. 181-207. Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan
Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam (Minyak  Bumi)  di  Kabupaten
Bojonegoro.
Jurnal Ilmu
Administrasi:  Media  Pengembangan Ilmu  Dan  Praktek  Administrasi , 15 (1), 35–50.
Solikhin, A. (2016). ISLAM, NEGARA, DAN PERLINDUNGAN  HAK-HAK  ISLAM MINORITAS. Journal  of  Governance ,
1 (1).
Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya  Desentralisasi  Partai Politik  di  Indonesia. Journal  of Governance , 2 (1).
Slater,
D. (1990). Debating
Decentralisation  –  A  Reply  to Rondinelli.  SAGE:  Development and Change, Vol. 21, pp. 501-512.
Seymour, R. & S. Turner (2002). Otonomi Daerah: Indonesia’s Decentralisation  Experiment .  New Zealand Journal of Asian Studies 4,
Vol. 2,pp. 33-51.
van  Klinken  G.  (2007).  Communal Conflict  and  Decentralisation  in Indonesia. Occasional Papers
Series  Number7,  July  2007,  The Australian  Centre  for  Peace  and Conflict Studies(ACPACS).