## PERTANGUNGJAWABAN NOTARIS JIKA TERDAPAT PEMALSUAN TANDA TANGA ELEKTRONIK PADA DOKUMEN PENDUKUNG
Ardita Aprillia Julaija a , Joni Emirzon a , Kms. Abdullah Hamid b
a Magister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya, Email : Email: arditaaprillia29@gmail.com
b Notaris dan PPAT Kota Palembang, Email: Notarisabdullah@yahoo.co.id
Naskah diterima: 07 Desember 2021; revisi: 30 Oktober 2022; disetujui: 30 November 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i2.1623

## Abstrak
Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  untuk  mencegah  perluasan  penyakit  COVID-19  dengan  cara Pemberantasan  Sosial  Berskala  Besar.  Dengan  adanya  penyakit  dan  peraturan  ini  maka  masyarakat menjadi  kesulitan  melakukan  kegiatan  seperti  biasanya.  Tak  terkecuali  Notaris  dan  PPAT,  yang diharuskan  tetap  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pejabat  publik  yang  harus  langsung  berhadapan dengan  para  penghadap.  Terlebih  lagi  dengan  penghadap  yang  datangnya  beranggotakan  banyak orang ataupun salah satu penghadap yang tidak bisa berhadapan langsung dengan Notaris karena jarak antar kota ataupun penyakit COVID-19 yang menghalangi untuk datang langsung.Adapun tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaturan  tanda  tangan  elektronik  di  Indonesia,  Cara pembuatan  akta  otentik  oleh  Notaris  jika  menggunakan  media video  conference dan  tanda  tangan elektronik  pada  dokumen  pendukung,  dan  pertanggungjawaban  Notaris  apabila  terdapat  pemalsuan pada dokumen pendukung oleh penghadap secara elektronik dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  Normatif.  Hasil  penelitian  ini menyimpulkan:    1.  Tanda tangan  elektronik  sendiri  diatur  didalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik junco Peraturan Pemerintah 2.  Belum ada aturan mengikat dalam UUJN mengenai tanda tangan elektronik maka  tanda  tangan  elektronik  belum  memungkinkan  karena  didalam  akta  partij  diwajibkan  seorang Notaris  untuk  membacakan  akta  di  hadapan  para  pihak,  3.  Pertanggungjawaban  Notaris  jika  ada pemalsuan tanda tangan elektronik pada dokumen pendukung oleh penghadap. Seorang Notaris tidak dapat dijatuhi hukuman dikarenakan Notaris hanya menuangkan kehendak para pihak.
Kata  Kunci : Pertanggungjawaban;  Notaris;  Keabsahan;  Tanda  Tangan  Elektronik;  Dokumen Pendukung

## Abstract
The government issued a regulation to prevent the expansion of the COVID-19 disease by means of large-scale social eradication. With this disease and regulations, it is difficult for people to carry out activities as usual. Notaries and PPATs are no exception, who are required to continue to carry out their duties as public officials who must directly deal with the appearers. Moreover, with the presence of  many  people  or  one  of  the  appearers  who  cannot  deal  directly  with  the  Notary  because  of  the distance  between  cities  or  the  COVID-19  disease  that  prevents  them  from  coming  in  person.  The purpose of this research is to find out the arrangement of electronic signatures in Indonesia, How to make an authentic deed by a notary if using video conferencing media and electronic signatures on supporting documents, and the notary's responsibility if there is falsification of supporting documents by an electronic appearer in making an authentic deed. This research uses normative legal research methods. The results of this study conclude: 1. Electronic signatures themselves are regulated in the Junco Electronic Information and Transaction Law Government Regulation while the Notary Position Act  does  not  regulate  in  detail  regarding  electronic  signatures,  2.  There  are  no  binding  rules  in UUJN regarding electronic signatures, electronic signatures are not yet possible because in the partij
deed a notary is required to read the deed in front of the parties, 3. The notary's responsibility if there is a forgery of electronic signatures on supporting documents by the appearers. A notary cannot be sentenced because the notary only expresses the will of the parties.
Keywords: Accountability; Notary Public; Validity; Electronic Signature; Supporting documents.

## LATAR BELAKANG
Di akhir tahun 2019, Seluruh negara terserang virus corona atau yang disebut juga COVID- 19. 1 Pandemik  COVID-19,  dikarenakan  adanya  penyakit  COVID-19  ini  maka  Presiden mengeluarkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menetapkan  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  sebagai  jenis  penyakit  yang menimbulkan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat.  Dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah tersebut  maka  mengharuskan  melakukan  pembatasan  kegiatan  masyarakat 2 dan menggantinya menggunakan media elektronik
Tak  terkecuali  Notaris  dan  PPAT,  sebagai  pejabat  publik  yang  diberikan  tugas  dan wewenang oleh perundang-undangan, seperti dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun  2014  tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris (UUJN) menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan  lainnya dan dalam membuat akta otentik, yang mana telah  dijelaskan  dalam  undang-undang  bahwa  syarat  utama  membuat  sebuah  akta  otentik adalah kehadiran para pihak di  hadapan  Notaris.  Akan tetapi  karenakan adanya musibah ini menyebabkan  Notaris  harus  memikirkan  bagaimana  cara  agar  pekerjaan  tidak  banyak tertunda  Maka  berkembanglah  fungsi  dan  peran  Notaris  dalam  suatu  transaksi  elektronik tersebut kemudian dipopulerkan dengan istilah Cyber Notary .
Kewenangan  Notaris  di  bidang Cyber  Notary secara  tegas  disebut  dalam  penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan kewenangan lain yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan”.  Antara  lain,  kewenangan  sertifikasi transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik  ( Cyber  Notary ),  membuat  akta,  ikrar  dan  wakaf dan hipotek pesawat  terbang”. Berdasarkan penjelasan Pasal  15 ayat  (3) tersebut  dapat  kita diketahui  bahwa  Notaris  memiliki  kewenangan  lain  salah  satunya  adalah  kewenangan mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik  ( Cyber  Notary ).  Maksud  dari sertifikasi  adalah  prosedur  di  mana  pihak  ketiga  memberikan  jaminan  tertulis  bahwa  suatu produk,  proses  atas  jasa  telah  memenuhi  standar  tertentu,  berdasarkan  audit  yang dilaksanakan  dengan  prosedur  yang  disepakati  dan  untuk  digitalisasi  dokumen  merupakan tantangan bagi Notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen. 3
Cyber Notary dapat mengandung pengertian bahwa akta Notaris yang dibuat dengan melalui  alat  elektronik  atau  Notaris  hanya  mengesahkan  suatu  perjanjian  yang  pembacaan
1 "Coronavirus  Disease  (COVID-19)  –  events  as  they  happen". who.int.  Dicapai  pada 27 February 2020. https://ms.wikipedia.org/wixki/Pandemik_COVID-19#cite  note-AutoDW-1-8 pandemik  covid 19, di akses pada tanggal 19 November 2020, pukul 10.42.
2 Rizqon Halal syah aji, ‘Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan Dan Proses Pembelajaran’, Jurnal social dan budaya syar-I FSH UIN Syarif hidayatullah , 7 (2020), 396.
3 Narasumber Lolly Amalia Abdullah , “Pemerintah dan INI Bahas Konsep CyberNotary” ,https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan ini-bahas-konsep- icyber-notaryi, 2010, di akses pada tanggal 12 Desember 2020. Pukul 10.24.
dan  penandatanganan  aktanya  tidak  dilakukan  di  hadapan  Notaris. 4 Transaksi  elektronik tersebut  merupakan  suatu  perjanjian  yang  pembacaan  dan  penandatanganan  aktanya  tidak dilakukan dihadapan Notaris. Hal tersebut akan mengakibatkan apakah akta Notaris tersebut telah  memenuhi  ketentuan  sebagai  akta  autentik  jika  dikaitkan  dengan  Pasal  1868  Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( Yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.
Jika ditinjau arti dari pasal 1868 KUHPerdata para pihak harus berhadapan langsung, sedangkan  dalam  konsep Cyber  Notary penghadapnya  tidak  perlu  berhadapan  langsung. Telah  dijelaskan Cyber  Notary sendiri  berkonsep  memanfaatkan  dan  menerapkan  kemajuan teknologi  terutama  teknologi  informasi,  yang  diharapkan  para  pihak  dimudahkan  untuk memberikan dokumen pendukung seperti KTP, Surat Kuasa, Pernyataan ahli waris dan lain- lain dengan cara Transaksi Elektronik melalui whatsapp, email, massangers, atau melakukan penandatanganan  secara  elektronik  dan  secara  langsung  menggunakan  video  conference dengan  Notaris  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (yang selanjutnya  disebut  UU  ITE),  Menurut  Pasal  5  ayat  (1)  UU  ITE  :  “Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat    bukti  yang  sah“. Sedangkan  dalam  Pasal  Berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang  ITE  diatur  bahwa  suatu informasi harus ditampilkan dalam bentuk tertulis dan asli, dan dapat dipertanggungjawabkan maka selanjutnya akan dianggap sah dimata hukum.  Akan tetapi karena adanya kemudahan tersebut  terkadang  penghadap  memiliki  watak  dan  keinginan  yang  berbeda-beda.  Yang cenderung  mementingkan  diri  sendiri  atau  pun  golongan  yang  menyebabkan  adanya  upaya untuk  memalsukan  surat  atau  dokumen  untuk  melancarkan  keinginannya  untuk  memiliki kekuasaan.
Menurut  R.  Sigandi  Keterangan  palsu  adalah  keterangan  yang  tidak  benar  atau keterangan  dengan  keterangan  sesungguhnya. 5 Dalam  praktik,  kadang-kadang  para  pihak atau penghadap memberikan keterangan ataupun pernyataan yang tidak benar (palsu) kepada Notaris. 6 Notaris  tidak  mengetahui  bahwa  keterangan  atau  pernyataan  tersebut  adalah keterangan atau pernyataan yang palsu. Notaris menuangkan keterangan/pernyataan tersebut dalam  bentuk  akta  Notaris.  Selanjutnya,  adanya  pihak  lain  yang  merasa  dirugikan mempermasalahkan akta Notaris tersebut, bisa terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana  dari  salah  satu  pihak  maka  tidak  menutup  kemungkinan  Notaris  akan  tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris bahkan  melaporkan  Notaris  kepada  aparat  penegak  hukum  atas  dasar  melakukan  tindak pidana.  karena  Notaris  bukan  merupakan  investigator  dari  data  atau  informasi  yang  telah diberikan oleh para pihak.
Sesuai  dengan  Pasal  16  ayat  1  huruf  c  UUJN  yang  mana  dalam  menjalankan jabatannya,  Notaris  wajib  melekatkan  surat  dan  dokumen  serta  sidik  jari  penghadap  pada Minuta  Akta.  Terlebih  lagi  dikarenakan  menggunakan  transaksi  elektronik  menyebabkan sulitnya mengetahui keaslian dokumen tersebut dan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai  pejabat  umum  yang  dituntut  untuk  bertanggung  jawab  terhadap  akta  yang  telah dibuatnya.
4 Dwi Melyani,Agus Trisaka, Annalisa Yahannan, ‘Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Di Hadapan Penghadap Dalam Konsep Cyber Notary’, Reportorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 2020. Hal. 69
5 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). Hal.7
6 Akh. Sofi Ubaidillah, ‘Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang Memalsukan Surat’, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan , Vol.3 Nomor 2 (2019). Hal.2
Hal yang menjadi permasalahan terkait dengan tugas  Notaris adalah pembuatan akta Notaris  yang  didasarkan  pada  surat  ataupun  dokumen  pendukung  yang  memuat  keterangan atau  pernyataan  palsu.  Pertanyaan  pokoknya  adalah  dapatkah  Notaris  diminta pertanggungjawaban  terkait  dengan  pembuatan  akta  yang  didasarkan  surat  atau  dokumen pendukung  palsu  ?  Terkait  dengan  masalah  tersebut,  UUJN  tidak  mengatur  tindak  pidana yang  terkait  dengan  jabatan  Notaris.  Dengan  demikian,  jika  ada  tindak  pidana  yang  terkait dengan  tugas  seorang  Notaris,  maka  diberlakukan  ketentuan  KUHP.  UUJN  dan  UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang Notaris dari akta  yang  telah  dibuatnya  berdasarkan  data  dan  informasi  yang  dipalsukan  oleh  para  pihak. Sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam UU Perubahan atas UUJN yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan  oleh  para  pihak.  Sehingga  dari  penjelasan  tersebut  diatas  maka  penulis  menarik untuk membahas mengenai pemasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan mengenai tandatangan elektronik di Indonesia ?
2. Bagaimana  cara  pembuatan  akta  autentik  oleh  Notaris  jika  menggunakan  media  Video conference dan tandatangan elektronik pada dokumen Pendukung ?
3. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  Notaris  apabila  terdapat    pemalsuan  pada  dokumen pendukung oleh penghadap secara Elektronik dalam pembuatan akta autentik ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tesis  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif. 7 Penelitian  normative  yang merupakan penelitian kepustakan atau studi dokumen yang ditunjukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau badan hukum lain 8 . Penelitian yang  mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusann-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. 9

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Pengaturan Tanda Tangan Elektronik Di Indonesia
Menurut  Kelsen,  hukum  adalah  sebuah  sistem  norma.  Norma  adalah  pernyataan  yang menekankan  aspek  “seharusnya”  atau  das  sollen,  dengan  menyertakan  beberapa  aturan tentang apa yang harus dilakukan. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani  atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya  aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. 10
Berdasarkan  Pasal  1  angka  12  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik    .  Tanda  Tangan  Elektronik  adalah  tanda  tangan  yang  terdiri  atasa  informasi elektronik  lainnya yang  digunakan sebagai  alat  verifikasi dan autentikasi. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE juga mengecualikan akta Notaris dalam konteks dokumen elektronik
7 Aminudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hal.118
8 Soejono Soekanto and Sri Mamudji, Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hal .23
9 Zainudin Ali, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal.105
10 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).Hal.59
sebagai alat bukti yang sah, sehingga berpotensi permasalahan hukum bagi para Notaris, baik secara perdata, adaministrative atau pidana.
Tanda  Tangan  Elektronik  adalah  berfungsi  sama  sebagaimana  layaknya  suatu  tanda tangan  di  atas  kertas.  Yang  disebut  dengan  istilah  “ Functinal  equivalent  approach ” 11 yaitu suatu  pendekatan  yang  mempersamakan  suatu  tanda  tangan  elektronik  secara  fungsional dengan tanda tangan elektronik diatas kertas.
Berdasarkan perkembangan terknologi yang ada, terdapat beberapa macam teknologi dari suatu tanda tangan elekronik, yakni:
1) Penggunaan kata kunci (password) atau kombinasinya;
2) Tanda  tangan  yang  dipindai  secara  elektronik  (scanned  signatures)  atau  pengetikan nama pada suatu informasi (typed names);
3) Penggunaan fitur tombol tanda persetujuan atau tanda penerimaan secara elektronik (OK  button  atau  Accept  button  )  yang  ditunjang  dengan  saluran  komunikasi  yang aman (Secure Socket Layer);
4) Penggunaan tanda yang unik pada anggota badan (biometric);
5) Penggunaan  tanda  tangan  digital  yang  berbasiskan    enkripsi  suatu  pesan  (digital signatures). 12
Pada  Pasal  1  angka  22  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  tahun 2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik      Bahwa  tanda  tangan elektronik  adalah  tanda  tangan  yang  terdiri  atas  informasi  elektronik  yang  dilekatkan, terasosisasikan atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi  dan autentifikasi.  Sedangkan didalam Pasal  59  ayat  (1) PP Nomor 71 tahun 2019 menyatakan bahwa Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.
Tanda Tangan Elektronik memiliki kekauatan hukum dan akibat hukum yang sah jika memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Data  Pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik  terkait  hanya  dengan  kepda  Penanda Tangan;
2. Dalam proses penandatanganan elektronik hanya dalam kuasa penanda tangan;
3. Untuk  perubahan  tanda  tangan  elektronik  setelah  terjadinya  penandatanganan tersebut , dapat diketahui;
4. Adanya cara untuk mngidentifikasi siapa penanda tangannya;
5. Ada  cara  untuk  mengetahui  atau  menunjukan  bahwa  tanda  tangan  tesebut  asli atau memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang tekait.
Berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) PP 71/2019 Tanda Tangan Elektronik dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
2. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
Perbedaan  yang  terjadi  antara  kedua  jenis  tanda  tangan  elektronik  tersebut,  bahwa tanda  tangan  tersertifikasi  dibuat  dengan  menggunakan  pihak  ketiga  (penyelenggara sertifikasi elektronik) serta memiliki kekuatan pembuktian dengan sertifikat elektronik yang dikeluarkan  dari  pihak  penyelenggara  sebagai  bukti  yang  sah.  Tanda  tangan  elektronik tersertifikasi yang harus memiliki persyaratan ini:
11 Edmon Makarim, Notaris & Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). Hal.50-51
12 Edmon Makarim. Ibid
1. Memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik;
2. Menggunakan  sertifikat  elektronik  yang  dibuat  oleh  jasa  penyelenggara  sertifikasi elektronik Indonesia;
3. Dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tanagn elektronik tersertifikasi. Tanda  tangan  tidak  tersertifikasi  maka  dilakukan  tanpa  menggunakan  pihak  ketiga dan tidak mendapatkan buktinya berupa sertifikat elektronik karena tidak menggunakan jasa dari  penyelenggara  sertifikasi  elektronik  Indonesia.  Tanda  tangan  elektronik  biasanya digunakan  atau  dilakukan  pada  transaksi  elektronik.  Misalnya  perbuatan  hukum  yang dilakukan  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer,  dan/atau  media  elektronik lainnya.
Dalam  pembuat  tanda  tangan  elektronik  yang  tersertifikasi,  perlu  beberapa  tahapan yang dilakukan untuk penggunanaannya yaitu tahap pertama pihak yang ingin menggunakan tanda  tangan  elektronik  perlu  mendaftarkan  data  diri  terlebih  dahulu  kepada  pihak  ketiga serta  dengan  dokumen  dan  tanda  tangan  elektroniknya.  Lalu  pihak  ketiga  mengirimkan dokumen yang harus ditanda tangani kepada pihak lain agar dapat ditanda tangani serta pada saat itu juga mengisikan data diri sebagai alat verifikasi dari data diri dan tanda tangan yang telah didaftarkan sebelumnya.
Dalam  proses  autentikasi,  pembentukan  suatu  tanda  tangan  elektronik  didukung dengan sidik jari sebagai autentikasi pada dokumen yang dibuatnya dan mendapatkan kunci privat sebagai satu kesatuan dalam proses autentikasi dan verfikasi yang akan mereferensikan kepada dokumen asli yang akan dilakukan penandatanganan. Apabila tahapan verifikasi dan autentikasi  telah  dilaksanakan  maka  dapat  mengetahui  apakah  dokumen  yang  dibuat  serta akan  ditandatangani  sesuai  dengan  kunci  privat  yang  dimiliki.  Bila  setelah  tanda  tangan elektronik  telah  dilakukan,  dan  ingin  melakukan  perubahan  maka  harus  dilaporkan  terlebih dahulu kepada pihak ketiga. Jadi hal ini dapat mencegah kecurangan dari para pihak apabila ingin memalsukan dokumen atau tanda tangan elektronik.
Apabila  dalam  melakukan  kedua  tahapan  tersebut  dapat  dipenuhi,  maka  suatu  tanda tangan  elektronik  memenuhi  unsur  yuridisnya  dengan  demikan  memiliki  kepastian  hukum yang  sebagaimana  seperti  tanda  tangan  manual  yang  dilakukan  secara  konvensional. Seseorang  yang  telah  melakukan  penandatanganan  secara  elektronik  berarti  dianggap  telah memahami  dan  mengakui  mengenai  tulisan  yang  terdapat  dalam  dokumen  elektronik  yang bersangkutan.  Bahwa  tanda  tangan  elektronik  bersifat  “one  signature  document”  artinya tanda  tangan  elektronik  yang  digunakan  pada  suatu  dokumen  maka  hal  tersebut  selalu melekat, dan jika terjadi perubahan maka tanda tangan tangan dan dokumen yang digunakan tidak  akan  valid  dalam  melakukan  proses  verfikasi.  Layanan  Sertifikasi  ( certification )  yaitu suatu  layanan  yang  diberikan  untuk  membuktikan  identitas  dari  dokumen  elektronik tersebut 13 .  Dalam melakukan proses autentikasi dan verifikasi dapat dilakukan pada website Kementerian Komunikasi dan Informati (selanjutnya disebut Kominfo) https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF  atau  pada  penyelenggara  sertifikasi  elektronik  seperti Perum Peruri, PrivyID, Vida, Digisign. 14
Keabsahan digital signature diatur oleh Pasal 11 UU ITE mensyaratkan:
1) Data pembuatan digital signature hanya terkait dengan penandatangan
13 Nurita E, Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran (Bandung: Refika Aditama, 2012). Hal.4
14 wahyu tantra S dan I Nyoman B, ‘Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary’, Acta Comitras Jurnal Hukum Kenotariatan , Vol.06 No. 1 (2021). Hal.72
2) Data pembuatan digital signature pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatangan;
3) Setiap  perubahan  terhadap  digital  signature  yang  terjadi  setelah  penandatanganan dapat diketahui;
4) Setiap  perubahan  terhadap  informasi  elektronik  yang  terkait  dengan  digital signature dapat diketahui;
5) Harus ada cara untuk mengidentifikasi penandatangan;
6) Harus  ada  cara  untuk  membuktikan  bahwa  penandatangan  telah  setuju  terhadap informasi elektronik yang berkaitan dengan digital signature.
Di  dalam  UU  ITE  secara  eksplisit  mengakui  bahwa  digital  signature  memiliki kedudukan  hukum  dan  setara  dengan  tanda  tangan  konvensional  selama  telah  memenuhi syarat-syarat  yang  di  atur  dalam  UU  ITE.  Tujuan  dari  digagasnya cyber  notary yaitu  untuk memberikan  kewenangan  kepada  Notaris  dalam  melakukan  sertifikasi  dan  autentiksi  dalam kegiatan  transaksi  elektronik.  Kewenangan  mensertifikasi  tranksasi  elektronik  diatur  dalam penjelasan pasal,  yang dalam hal  ini diberikan secara implisit dikarenakan tercantum bukan pada bunyi pasalnya melainkan pada penjelasan pasal sebagaimana tercantum Pasal 15 ayat (3). Namun  ketentuan pada PP 71 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan pada  Notaris dapat membentuk lembaga sertifikasi keandalan profesional yang diatur pada Pasal 42.
Bahwa  dalam  mensertifikasi  transaksi  elektronik  dari  Notaris  yang  memiliki  artinya Notaris  dapat  mengeluarkan  sertifikat  digital  (digital  certificate)  sebagai  alat  bukti  telah disertifkasi  suatu  transaksi  elektronik  kepada  pihak  yang  berkepentingan.  Namun  berbeda dengan  fungsi  dari  autentikasi  yang  memiliki  kaitan  dengan  aspek  hukum  yang  merupakan bagian yang harus dilaksanakan dan dipenuhi dalam melaksanakan suatu transaksi elektronik. Jadi dengan pengaturan mengenai tanda tangan secara elektronik yang diatur dalam UU ITE dan PP 82 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum tetapi didalam PP No 82 Tahun 2012 tidak memuat aturan spesifik mengenai cyber notary, hanya menjelaskan penggunaan tanda tangan elektronik yang dapat dikaitkan dengan penerapan cyber notary. Begitu pula dengan UUJN-P belum memiliki pengaturan yang jelas mengatur mengenai penerapan tanda tangan elektronik untuk memberikan kemudahan bagi para penghadap maupun Notaris dalam melakukan tanda tangan pada akta secara elektronik, tanpa perlu melakukan pertemuan secara fisik, melainkan hanya dengan mengirimkan dokumen secara elektronik maka dapat langsung ditanda tangani secara elektronik juga. Namun adanya ketentuan lainnya dalam UU ITE pada Pasal 5 ayat 4 menentukan  pada  transaksi  elektronik  tidak  berlaku  pada  surat  yang  harus  dibuat  dalam bentuk tertulis dan pada akta notariil. Namun tidak memberikan pembatasan dalam hal tanda tangan elektronik pada akta Notaris secara elektronik
Pada dasarnya akta dibuat tidak ditulis tangan secara manual, melainkan diketik pada komputer dalam bentuk digital. Notaris juga akan melakukan print out atas akta yang dibuat secara  digital,  sebagai  alat  bukti  fisik  serta  dalam  UUJN-P  mengharuskan  Notaris  untuk menyimpan minuta aktanya sebagai protokol Notaris hingga jabatannya selesai dan dialihkan kepada  Notaris  penggantinya.  Akta  Notaris  dapat  dikatakan  tidak  ideal  jika  melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UUJN-P dan dapat dibuktikan keabsahannya baik dari aspek lahiriah, materiil dan formil. 15
1. Pembuatan  Akta  Autentik  oleh  Notaris  menggunakan  Video  Conference  dan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Pendukung.
15 Rifa’i  A  dan  Iftitah  A.  “Bentuk-bentuk  pelanggaran  Hukum  dalam  pelaksanaan  jabatan  Notaris”. Jurnal Supremasi Vol 8 No 2, 2020. Hal.47.
Cyber Notary dapat mengandung pengertian bahwa akta Notaris yang dibuat melalui elektronik  atau  Notaris  hanya  mengesahkan  suatu  perjanjian  yang  pembacaan  dan penandatanganan akta tidak dilakukan dihadapan Notaris. 16
Bentuk dan sifat akta Notaris sudah ditentukan berdasarkan undang-undang. Mengacu pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata maka untuk menjadi akta autentik maka bentuknya harus  sesuai  sebagaimana  ditentukan  oleh  undang-undang.  Mengenai  bentuk  akta  Notaris sudah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUJN. Disamping telah memenuhi ketentuan  Pasal  38  UUJN  tersebut  suatu  akta  Notaris  dapat  dikatakan  memenuhi  syarat sebagai akta autentik apabila akta Notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang  telah  ditentukan,  yaitu  memenuhi  ketentuan  yang  ada  dalam  Pasal  39  UUJN  sampai dengan Pasal 53 UUJN.
Mengenai  bentuk  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  maka  terdapat  2  (dua) macam, antara lain yaitu:
1. Akta yang dibuat oleh Notaris atau yang dapat dinamakan sebagai akta relaas atau dinamakan  sebagi  akta  pejabat  (ambtelijke  akten)  Akta  relaas  yaitu  suatu  akta yang  dibuat  oleh  Notaris  yang  memuat  uraian  dari  Notaris  mengenai  suatu tindakan  yang  dilakukan  atas  tentang  suatu  keadaan  yang  dilihat  dan  disaksikan Notaris.  Contohnya  yaitu  risalah  rapat  dan  akta  berita  acara  perseroan  terbatas, kuasa menjual, wasiat dan sebagainya.
2. Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) Notaris atau yang dapat dinamakan sebagai akta partij (partij akten). Akta partij yaitu suatu akta yang dibuat oleh dan di  hadapan  Notaris  yang  memuat  uraian  dari  apa  yang  diterangkan  atau diceritakan  oleh  para  penghadap  yang  menghadap  kepada  Notaris.  Contohnya yaitu perjanjian kredit, perjanjian hak tanggungan dan sebagainya.
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembuatannya agar suatu akta Notaris memiliki sifat autentik, antara lain:
1. Akta  itu  sudah  harus  disusun  oleh  Notaris  sebelum  ditandatangani.  Jadi,  tidak boleh menyodorkan akta yang masih berupa kosongan.
2. Dibacakan oleh Notaris kepada Penghadap.
3. Ditandatangani saat itu juga setelah dibacakan.
4. Ditandatangani di wilayah jabatan Notaris
Apabila  Syarat  autentisitas  akta  dilanggar,  maka  aktanya  berubah  menjadi  di  bawah tangan  (pembuktian  tidak  sempurna).  Semua  perjanjian  baru  akan  mengikat  bila ditandatangani  dan  diakui  oleh  kedua  belah  pihak.  Dalam  penyelenggaran  pembuatan  akta yang  mana  dokumen  pendukungnya  dilakukan  secara  elektronik  dan  menggunakan  video conference,  berdasarkan  Pasal  15  UU  ITE  ,  Penyelenggara  Tanda  Tangan  Elektronik  harus menyelenggarakan  sistemnya  secara  handal,  aman,  dan  bertanggungjawab  terhadap kerahasaiaan  dan  beroperasinya  sistem  sebagaimana  mestinya  dan  pada  pasal  35  UU  ITE pengguna  hanya  cukup  membuktikan  bahwa  bukti  awal  yang  dimilikinya  tidak  merupakan hasil  rekayasanya.  Jika  semua  peraturan-peraturan  diperbarui  UU  ITE  maupun  UUJN dijadikan  dasar  hukum  dan  lebih  mengikat  mengenai  Tanda  Tangan  Elektronik  oleh
16 Dwi  Merlyani,  Annalisa  Yahanan,  Agus  Trisaka  “Kewajiban  Pembacaan  Akta  autentik  dihadapan Penghadap  dalam  konsep  Cyber  Notary”.  Repertorium  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotriatan  dalam  buku  cyber notary. Cetakan Pertama. Palembang : Unsri Press . 2020. Hal. 69
penghadap  maupun  Notaris  ( Cyber  Notary )  .  Maka  dapat  beberapa  kemungkinan  proses pembuatan akta Notaris sebegai berikut: 17
1. Para  pihak  menghadap  Notaris  dengan  menunjukan  e-KTP  yang  dimilikinya, kemudian  menggunakan  card-reader  (yang  disediakan  oleh  kementerian  terkait) ataupun  langgsung  diberikan  akses  pengecekan  dengan  memasukan  nomor identikas e-KTP  tersebut, akan melakukan pemeriksaan identitas para penghadap dengan cara online maupun offline.
a. Secara  online,  Notaris  sesuai  kewenangannya  memanfaatkan  ataupun diberikan  akses  secara  insidentil    untuk  meminta  konfirmasi  suatu  paket data  terkait  e-KTP  kepada  SIAK    yang  dikelola  oleh  Kementrian  Dalam Negeri cq Ditjen Penduduk dan Catatan Sipil. Hal tersebut dilakukan bukan dengan  melakukan  log-in  ke  dalam  jaringan  melainkan  cukup  permintaan konfirmasi  data  saja  sebagaimana  lazimnya  penggunaan  kartu  Kredit  atau Debit  dalam  transaksi  sehari-hari.  Kemudian  Notaris  mencatatkannya dalam  sistem  log  pencatatan  pemeriksaan.  Sekiranya  hasil  pemeriksaan menyatakan  bahwa  data  penghadap  tidak  valid  maka  Notaris  memberikan umpan  balik  (feed-back)  kepada  kementerian  terkait.  Konsekuensinya, secara  materiil  atau  substansial  setiap  data  dalam  database  kependudukan mendapatkan  bantuan  jaminan  keautentikan,  karena  secara  langsung diverifikasi oleh Notaris selaku Pejabat Umum.
b. Secara  offline  (jika  secara  online  tidak  memungkinkan),  maka  Notaris berwenang  memeriksa  kesahihan  data  pada  e-KTP  dan  mencatatkannya pada  sistem  log  catatan  pemeriksaan.  Hal  yang  menjadi  kata  kunci  pada pemeriksaan  offline  adalah  pemeriksaan  validasi  dokumen  elektronik  di hadapan Notariis dengan melihat kesesuaian data yang tersimpan pada kartu dengan konfirmasi  si  penghadap secara langsung, maka dengan sendirinya mutu keautentikan dokumen menjadi terjamin.
2. Notaris  sembari  memeriksa  kebenaran  e-KTP  para  penghadap.  Notaris menggunakan  media  elektronik  (video  conference)  untuk  mengetahui  kebenaran dan kesamaan para penghadap dan e-KTP yang telah diberikan.
3. Selanjutnya  Notaris  dengan  menggunakan  sistem  aplikasi  kenotariatan  akan membuat akta yang diperlukan oleh para penghadap yang telah dijelaskan melalui video  conference  tersebut.  Dalam  hal  pembuatan  atapun  pengetikan  akta  dapat menggunakan  asisten  atau  pegawai  Notaris.kemudian  Notaris  melakukan pembacaan  baik  secara  fisik  maupun  elektronik  melalui  video  conference tersebut.
4. Saksi-saksi  yang  menghadap,  baik  yang  dihadirkan  oleh  penghadap  maupun pegawai  Notarismembubuhkan  tanda  tangannya  baik  secara  elektronik  melalui papan  elektronik  ataupun  aplikasi  tanda  tangan  mauupun  secra  manual  setelah dilakukannya pencetakan. Kemudian Notaris melakukan penandatanganan secara langsung ataupun dengan tanda tangan elektroniknya yang telah didukung dengan sertifikat elektronik yang telah Notaris daftarkan kepada kementerian terkait.
5. Notaris  kemudian  melakukan  penyimpanan  file  akta  tersebut  pada  sistem kearsipannya  baik  yang  dicetaknya  sebagai  minuta  akta  maupun  yang  disimpan secara  elektronik  sebagai  the  fist  original  copy  dan  membuat  Salinan
17 Op, Cit . Edmon Makarim, Hal.195-196
(authoritative  copy  )  untuk  pihak  yang  menghadapnya.  Kemudian  Notaris  dapat melakukan  pengiriman  Salinan  dokumen  akta  kepda  sistem  penyimpanan dokumen  publik  (public  repository  document)  kepada  instansi  ataupun kementerian terkait atau bahkan majelis pengawas yang dituunjang dengan bukti pengiriman  pada  sistem  apalikasi  berada  posisi  Notaris.  Begitu  juga  video conference  yang  telah  dilakukan  Notaris  dengan  para  penghadap  direkam  dan rekaman  yang telah dilakukan menjadi arsip dan bahan bukti bagi Notaris .
6. Secara  insidentil  sesuai  kebutuhan,  majelis  pengawas  yang  sewaktu-waktu melakukan  audit  kepda  sistem  aplikasi  Notaris  untuk  melihat  dokumen  akta sekiranya diperlukan. 18
Dalam  praktik,  penggunaan  tanda  tangan  elektronik  belum  dimungkinkan  dalam penandatanganan  akta  partij  karena  kewajiban  Notaris  untuk  membacakan  akta  di  hadapan para  pihak.  Sedangkan  penggunaan  tanda  tangan  elektronik  dalam  akta  relaas  seperti  pada Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang  dilaksanakan  dengan  video  konferensi  masih dimungkinkan karena Notaris hadir dan terlibat dalam RUPS tersebut secara langsung. 19

## 3. Pertangungjawaban  Notaris  jika  terdapat  Pemalsuan  pada  Dokumen  Pendukung oleh penghadap secara Elektronik dalam Pembuatan Akta Autentik.
Dalam  Tanggung  jawab  hukum  Notaris  secara  perdata,  Kontruksi  yuridis  yang digunakan  dalam  tanggung  jawab  perdata  terhadap  kebenaran  materiil  dalam  akta  yang dibuat oleh Notaris adalah kontruksi perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) . 20
Perbuatan  melanggar  hukum  tidak  semata-mata  melangar  Undang-undang,  untuk dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  melanggar  hukum  namun  dapat  juga  karena  melanggar kepatutan,  kesusilaan,atau  hak  orang  lain,  sehingga  menimbulkan  kerugian.  Untuk mengetahui  ataupun  memberikan  penilaian  terhadap  akta  Notaris  yang  diduga  berindikasi terdapatnya  pemalsuan  didalamnya  diharuskan  adanya  penilaian  dengan  menggunakan  asas praduga sah (presumtio iustie causa) yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut  tidak sah  dan untuk  menyatakan bahwa akta tersebut tidak  sah  harus  dengan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri.  Sepanjang  gugatan tersebut berjalan samapi dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.
Untuk kedudukan akta Notaris, yaitu:
a. Dapat dibatalkan;
b. Batal demi hukum;
c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
d. Dibatalkan oleh para pihak sendiri;
e. Dibatalkan  oleh  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap karena penerapan asas praduga sah.
Adanya perbuatan pidana harus adanya  perbuatan pidana harus adanya unsur-unsrur:
18 Ibid , hal. 197
19 Regina N dan NI Ketut Supasti D .” Tanggung jawab Notaris  dalam menjaga keamanan digital akta” acta Comitas Jurnal hukum kenotariatan Vol 06 No 01 . Maret 2021. Hal.9.
20 R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ketiga puluh satu, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001. Hal.346
a. Perbuatan (manusia)
b. Yang memenuhi rumusan dalam undanng-undang (merupakan syarat formil), dan;
c. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat material).
Mengenai  Pertanggungjawaban  Notaris  pada  Dokumen  pendukung  penghadap, memunculkan  timbulnya  pertanyaan  yang  timbul  adalah  dalam  hal  bagaimanakah  seorang Notaris  dapat  diminta  pertanggungjawaban  .  Didasarkan  dalam  hal  pembuataan  akta  yang didasarkan  oleh  pemalsuan  para  penghadap  maka  aturan  yang  ada  kaitanya  dengan permasalahan tersebut adalah Pasal 263 ayat (1). 264 ayat (1) ke-1 atau 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan ketentuan UUJN tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.
Habib  Adjie,  menyatakan  bahwa  sanksi  terhadap  Notaris  diatur  Pasal  85  dan  85 UUJN, ada dua macam yaitu: 21

## 1. Sanksi Perdata
Berupa  Penggantian  biaya,  ganti  rugi  atau  bunga  dapat  dituntut  terhadap  Notaris  harus didasarkan pada suatu  hubungan hukum  antara  Notaris  dengan para pihak yang menghadap Notaris,  jika  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  sebagai  akibat  langsung  dari  suatu  akta Notaris,  maka  yang  bersangkutan  dapat  menuntut  secara  perdata  terhadap  Notaris,  dengan demikian  tuntutan  penggantian  biaya,  ganti  rugi    dan  bunga  terhadap  Notaris  tidak berdasarkan  atas  penilaian  atau  kedudukan  suatu  alat  bukti  yang  berubah  karena  melanggar Pasal  84  UUJN,  tapi  hanya  dapat  didasarkan  pada  hubungan  hukum  yang  ada  atau  yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap.
2. Sanksi Administratif
Saksi berupa :
1) Teguran Lisan
2) Teguran Tertulis
3) Pemberhentian sementara
4) Pemberhentian dengan hormat
5) Pemberhentian tidak hormat
Untuk  akta  yang  di  buat  oleh  Notaris  dalam  hal  adanya  masalah  keperdataan  yaitu mengenai  perikatan  yang  dibuat  oleh  dua  pihak  atau  lebih  meskipun  memungkinkan  dibuat secara  sepihak  (sifatnya  hanya  menguatkan)  dan  telah  kita  ketahui  bahwa  akta  autentik mengikat  kedua  belah  pihak  yang  bersepakat  sebagaimana  mengikatnya  undang-undang. Kesepakatan  tesebut  tidak  dapat  ditarik  selain  adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang membuatnya. 22
Tetapi dalam Pasal 84 UUJN ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran yaitu:
1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai kata dibawah tangan;
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum;
Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. jika  terdapat  kesalahan  yang  terjadi  .  baik  disengaja  ataupun  tidak  disengaja  yang mengakibatkan  penghadap  menderita  kerugian,  berarti  Notaris  telah  melakukan  perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365
21 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009. Hal. 91
22 Pasal 1138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHPerdata, yang menentukan “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu, menggantikan kerugian tersebut.”
Perihal  adanya  kerugian  dalam  perbuatan  melanggar  hukum,  dapat  berupa  kerugian materiil.  Telah  dijelaskan  menurut  Pasal  84  UUJN  bahwa  dapat  mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, Untuk menentukan akta  Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari:
1. Isi  (dalam)  pasal-pasal  tertentu  yang  menegaskan  secara  langsung  jika  Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuk-tian sebagai akta di bawah tangan.
2. Jika  tidak  disebutkan  dengan  tegas  dalam  pasal  yang  bersangkutan  sebagai  akta  yang mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan,  maka  pasal  lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.
Dapat  disimpulkan  bahwa  akta  Notaris  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, termasuk  sebagai  akta  menjadi  batal  demi  hukum.  Batasan  akta  Notaris  yang  mempunyai kekuatan  pembuktian  di  bawah  tangan  sebagaimana  tertuang  di  dalam  Pasal  1869 KUHPerdata, dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena :
1. Tidak berwenang pejabat umum yang bersangkutan;
2. Tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan;
3. Cacat dalam bentuknya.
Akta  yang  hanya  memenuhi  Pasal  1869  KUHPerdata,  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai  akta di  bawah tangan jika akta tersebut  ditandatangani  oleh para pihak. Sanksi  administratif,  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pemberhentian  tidak  hormat tersebut  berlaku  secara  berjenjang  mulai  dari  teguran  lisan  sampai  dengan  pemberhentian tidak hormat, yaitu apabila Notaris melanggar ketentuan pasal - pasal sebagaimana tercantum di dalam Pasal 85 UUJN.
Notaris dapat saja lepas  dari tanggung jawab dan tanggung gugat hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau  keterangan  atau  bukti  surat  yang  disampaikan  oleh  klien.  Mengenal  bentuk-bentuk penyebab  cacat  hukum  yang  bukan  kesalahan  Notaris,  misalnya  adanya  identitas  aspal  atau asli tapi palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Surat Keterangan Ahli waris,  Sertifikat,  Perjanjian,  Surat  Keputusan,  BPKB,  Surat  nikah,  akta  kelahiran  dan  lain- lain.  Dokumen  tersebut  pada  umumnya  menjadi  acuan  Notaris  dalam  pelayanan  kepada masyarakat  sebagai  pejabat  umum  yang  ditugasi  mewakili  negara  dalam  pembuatan  akta autentik. 23
Masalah  yang  timbul  yaitu  bagaimana  apabila  dokumen-dokumen  yang  diberikan oleh  penghadap  yang    merupakan  produk  hukum  institusi  negara  ataupun  dokumen pendukung  lainnya  dapat  dengan  mudah  dipalsukan.  Jelas  hal  ini  sangat  merugikan  banyak pihak,  termasuk  profesi  jabatan  Notaris.  Semakin  mudahnya  dokumen  tersebut  di  palsukan
23 Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta, Bandung : Mandar Maju, 2011Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta :  Liberty, 2008. Hal.26
apalagi  jika  menggunakan  media  elektronik  berarti  makin  besar  juga  kemungkinan  Notaris terseret  kasus  hukum,  dikarekan  tugas  Notaris  hanya  membuat  uraian  dari  apa  yang diterangkan  atau  diceritakan  oleh  para  pihak  yang  menghadap  kepada  Notaris  yaitu berdasarkan  pada  kebenaran  dokumen  saja  atau  kebenaran  formal  dan  kebenaran  material berada  pada  para  pihak  dan  produk  hukum  yang  diberikan  oleh  penghadap  kepada  Notaris. Jika keterangan ataupun dokumen yang dusampaikan kepada Notaris terindikasi palsu, maka akta Notaris  tersebut  bersebut  bukan berarti akta  palsu.  Karena kebohongan dari penghadap bukan  kewenangan  dan  tanggungjawab  Notaris.  sehingga  apabila  terjadi  masalah  dalam aspek materialnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para pihak yang sengaja  memberikan  dokumen  atau  keterangan  palsu  kepada  Notaris,  dan  bukan  sebaliknya Notaris  yang  dipersalahkan.  Bahkan  dalam  kenyataannya  proses  hukumnya  tidak  hanya berhenti  pada  tahapan  tersebut,  Notaris  umumnya  juga  ikut  dituduh  berkolusi  dengan  para penghadap untuk menerbitkan akta Notaris palsu.
Secara  umum  perbuatan  pemalsuan  suatu  jenis  pelanggaran  terhadap  2  (dua)  norma yaitu:
a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaran dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan
b. Ketertiban  masyarakat  yang  pelanggarannya  tergolong  ke  dalam  kelompok  kejahatan terhadap negara/ketertiban umum.
Pada  perbuatan  pemalsuan  yang  tergolong  dalam  kelompok  kejahatan  penipuan apabila  seseorang  memberikan  gambaran  tentang  sesuatu  keadaan  atas  barang  (contohnya: surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tesebut tidak dimilikinya. 24
Seorang  Notaris  untuk  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana,  maka  harus memenuhi  unsur-unsur  antara  lain  melakukan  tindak  pidana,  dalam  hal  ini  seorang  Notaris diduga melakukan tindak  pidana yang menyebabkan terbitnya akta  Notaris  yang didasarkan pada  keterangan  palsu.  Tanpa  adanya  tindak  pidana,  tidak  mungkin  seorang  Notaris  dapat dimintai  pertanggungjawaban  berdasarkan  hukum  pidana.  Unsur  yang  lain  yaitu  memiliki kemampuan  untuk  bertanggung  jawab,  untuk  dapat  diminta  pertanggungjawaban  di  bawah hukum  pidana,  seorang  Notaris  harus  memiliki  kemampuan  untuk  bertanggung  jawab, sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  salah  satu  syarat  untuk  adanya  kesalahan dalam  arti  luas  adalah  adanya  kemampuan  bertanggung  jawab,  yang  hakikatnya  merupakan keadaan  batin  pelaku,  yaitu  keadaan  batin  yang  sedemikian  rupa  sehingga  menjadi  dasar pembenar  untuk  penjatuhan  pidana,  hal  ini  berarti  seseorang  dapat  diminta pertanggungjawaban  di  bawah  hukum  pidana  apabila  orang  tersebut  dianggap  mampu bertanggung  jawab,  ketentuan  ini  juga  berlaku  bagi  Notaris,  artinya  seorang  Notaris  dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan  apabila  ia  berkehendak,  mempunyai  tujuan  dan  kepentingan  untuk  terwujudnya  tindak pidana tersebut.

## KESIMPULAN
Pengaturan mengenai Tanda tangan elektronik merupakan penerapan dari ketentuan pada UU ITE dengan PP Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik, sedangkan dalam UUJN-P belum  memberikan  pengaturan  yang  spesifik  terkait  dengan  tanda  tangan  elektronik  pada
24 H.A.K. Moch. Anwar, “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)” Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989,Hal.155.
akta  autentik,  hanya  memberikan  kewenangan  untuk  melakukan  sertifikasi  transaksi elektronik  ( cyber  notary ) yang definisinya belum  diatur lebih lanjut dalam  UUJN-P.  Dalam praktik,  penggunaan  tanda  tangan  elektronik  belum  dimungkinkan  dalam  penandatanganan akta partij karena  kewajiban  Notaris  untuk  membacakan  akta  di  hadapan  para  pihak. Sedangkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta relaas seperti pada Rapat Umum Pemegang  Saham  yang  dilaksanakan  dengan  video  konferensi  masih  dimungkinkan  karena Notaris hadir dan terlibat dalam RUPS tersebut secara langsung.
Notaris dapat dijatuhi sanksi secara tegas jika terbukti melakukan tindakan pemalsuan sehingga Notaris dapat dituntut di muka pengadilan. Perlu di telusuri penyebab permasalahan tersebut  timbul  dikarenakan  kesalahan  Notaris  atau  kesalahan  yang  dilakukan  klien.  Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan.  Notaris  dapat  lepas  dari  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  hukum akibat akta yang dibuatnya cacat disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti  surat  yang  disampaikan  oleh  klien  dan  akta  tersebut  tidak  dengan  sendirinya mengakibatkan  akta  tersebut  menjadi  batal  demi  hukum.  Para  pihak  yang  dirugikan  dengan keberadaan  akta  (keterangan  palsu)  harus  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminuddin  dan  Zainal  Asikin,  “Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum”,  Rajawali  Pers  :
Jakarta, 2010.
Ali, Zainudin. “Metodologi Penelitian Hukum”, Sinar Grafika: Jakarta, 2009. Chazawi,Adami “ Kejahatan Terhadap Pemalsuan ”, Rajawali Pers: Jakarta, 2002.
Dominikus Rato,” Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum”, Laksbang Pressindo : Yogyakarta, 2010.
Habib  Adjie,  Sanksi  Perdata  dan  Administratif  terhadap  Notaris  sebagai  Pejabat  Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009
H.A.K.  Moch.  Anwar,  “Hukum  Pidana  Bagian  Khusus  (KUHP  Buku  II)”  Jilid  I,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
Makarim, Edmon.“ Notaris & Transaksi Elektronik : kajian hukum tentang cybernotary atau electronic Notary ”, Edisi ke 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016. Nurita E. “Pemahaman Awal dalam konsep Pemikiran”. Bandung:Refika Aditama.2012. Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Pembuatan Akta, Bandung  :  Mandar  Maju,  2011Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata Indonesia , Yogyakarta :  Liberty, 2008.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  “Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat”, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1985.
R.Subekti  dan  R.Tjitrosudibio,  , Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Cetakan  ketiga puluh satu, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001.
Aji,  Rizqon  Halal  syah, “Dampak  Covid-19  pada  Pendidikan  di  Indonesia:  sekolah, keterampilan dan proses pembelajaran” ,  Salam Jurnal social dan budaya syar-I FSH UIN Syarif hidayatullah Jakarta Vol. 7 no.5,  April 2020.
Melyani.  Dwi,  Annalisa  Yahanan,  Agus  Trisaka.  “ Kewajiban  pembacaan  akta  otentik dihadapan  penghadap  dalam  konsep  Cyber  Notary ”.  Repertorium  Jurnal  Ilmiah
Hukum  Kenotriatan  dalam  buku  cyber  notary.  Cetakan  Pertama.  Palembang  :  Unsri Press. 2020.
Regina  N  dan  NI  Ketut  Supasti  D  .”  Tanggung  jawab  Notaris    dalam  menjaga  keamanan digital akta” acta Comitas Jurnal hukum kenotariatan Vol 06 No 01 . Maret 2021.
Rifa’i  A  dan  Iftitah  A.  “Bentuk-bentuk  pelanggaran  Hukum  dalam  pelaksanaan  jabatan Notaris”. Jurnal Supremasi Vol 8 No 2, 2020. Hal.47.
Ubaidillah Akh. Sofi.”Pertanggungjawaban Pidana Notaris yang memalsukan surat”. Jurnal Hukum dan kenotariatan Vo.3 Nomor 2 Agustus 2019.
Wahyu  tantra  S  dab  I  nyoman  B  ,  “Keabsahan  Tanda  Tangan  Pada  Akta  Autentik  secara Elektronik  ditinjau  dari  Cyber  Notary”.  Acta  Comitas  Jurnal  Hukum  Kenotariatan, Vol.06 No.01 , Maret 2021.
Narasumber Lolly Amalia Abdullah ,  “Pemerintah  dan  INI  Bahas  Konsep CyberNotary” ,https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerinta h-dan  ini-bahas-konsep-icyber-notaryi,  2010,  di  akses  pada  tanggal  12  Desember 2020. Pukul 10.24
"Coronavirus  Disease  (COVID-19)  –  events  as  they  happen". who.int.  Dicapai  pada 27
February 2020. https://ms.wikipedia.org/wixki/Pandemik_COVID-19#cite note- AutoDW-1-8 pandemik  covid  19,  di  akses  pada  tanggal  19  November  2020,  pukul 10.42.