Volume 9 No. 1 Juli 2022 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Antara Harapan dan Kenyataan
PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE: Between Hope and Reality

## Abdul Rahman
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE Rahman_kanang@stainmajene.ac.id

## Abstrak
Perjuangan kaum feminis untuk memberdayakan kaum perempuan di dalam masyarakat berhadapan dengan jalan berliku-liku (tantangan). Orang yang percaya pada hukum ( law enforcement ) berharap lewat jalur hukum perjuangan mereka menemukan jalan keluar. Kepercayaan itu ada benarnya sebab hukum dianggap  sebagai mekanisme terbaik dalam mengatur masyarakat agar kehidupan bisa berjalan secara adil dan manusiawi. Adil dan  manusiawi,  bila  perempuan  tidak  ditempatkan  pada  posisi  marjinal  dalam  kehidupan  masyarakat. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan hanya bisa tercapai bila ada pengakuan kesetaraan dan keadilan tanpa  adanya  diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  untuk  itu  menjadi  suatu keharusan  adanya  kebijakan  pemerintah  secara  lebih  tegas  yang  mengaturnya  serta  meratifikasi  kovenan internasional  tentang  masalah-masalah  perempuan  termasuk  mengeliminasi  budaya  patriarkhi.  Disisi  lain, upaya tersebut seringkali berhadapan dengan berlakunya budaya patriarkhi yang kuat dalam masyarakat.
Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penegakan Hukum , Budaya Patriarkhi.

## Absract
The struggle of feminists to empower women in society is faced with tortuous roads (challenges). People who believe in law (law enforcement) hope that through legal means their struggle will find a way out. This belief is true because the law is considered the best mechanism in regulating society so that life can run in a just and humane  manner.  Fair  and  humane,  if  women  are  not  placed  in  a  marginal  position  in  the  life  of  society. Elimination of violence against women can only be achieved if there is an acknowledgment of equality and justice without discrimination against women in various aspects of life, for that it becomes a necessity for a more  strict  government  policy  that  regulates  it  and  ratifies  international  covenants  on  women's  problems including eliminating patriarchal culture. On the other hand, these efforts are often faced with the enactment of a strong patriarchal culture in society.
Keywords:Domestic Violence, Law Enforcement, Patriarchal Culture.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Kekerasan,  dalam  beberapa  tahun  belakangan  telah  menjadi  kosa  kata  paling  populer  di tengah-tengah  peradaban  global.  Kekerasan  telah  memasuki  berbagai  wilayah  komunitas  yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, ideologi, pemikiran keagamaan bahkan dalam wilayah yang paling eksklusif yang bernama keluarga. Kekerasan dapat menimpah siapa saja termasuk seorang ibu, bapak, istri, suami, anak, atau bahkan keluarga serta pembantu rumah tangga. Akan tetapi, kekerasan lebih  banyak  dilakukan  oleh  laki-laki  terhadap  perempuan,  bahkan  kekerasan  itu  dilakukan  oleh suami terhadap isterinya.
Kekerasan  terhadap  kaum  perempuan jangan  diartikan  selalu  terjadi  lewat  faktor  eksternal saja, seperti perkosaan, pelecehan, atau pencabulan yang dilakukan orang lain. Kekerasan jenis ini justru kerap terjadi dalam sebuah keluarga. Ironisnya, perilaku seperti ini biasa terjadi pada keluarga "baik-baik", dalam artian keluarga yang hanya terlihat baik di luar. Sedang apa yang terjadi di dalam keluarga itu tidak ada yang tahu. Padahal, kekerasan macam ini malah banyak memakan korban. Dan efek traumanya lebih besar.
Berbeda dengan tindak kriminal, kekerasan domestik ini sering kali tidak terekspos. Pasalnya, anggota  keluarga  yang  bersangkutan  cenderung  tidak  ingin  "aib"  keluarganya  diketahui  banyak orang. Tindakan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga sudah berlangsung sejak lama, dan terjadi pada setiap lapisan masyarakat dan etnis di dunia. Hal ini dapat diketahui dari berbagai media massa, baik melalui surat kabar maupun melalui hasil penelitian para pemerhati masalah perempuan bahwa kekerasan terhadap perempuan dewasa ini makin meningkat. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya  kasus  kekerasan  yang  terjadi  terhadap  perempuan,  terutama  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Sebuah  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  yang  menangani  kasus-kasus  perempuan  telah mencatat  bahwa  pada  sebanyak  464  kasus  keluarga  yang  pernah  diadvokasi  yang  menimpa  kaum perempuan, terungkap 395 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. 1
Kekerasan  tidak  hanya  muncul  disebabkan  karena  ada  kekuatan  tetapi  juga  karena  ada kekuasaan.  Dalam  pandangan  teologis  yang  dianut  selama  ini,  kekuasaan  hierarki  laki-laki  atas perempuan  adalah  keputusan  Tuhan  yang  tidak  bisa  diubah.  Argumen  yang  diajukan  untuk  ini biasanya didasarkan peda firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4) : 34 yang artinya:
Kaum  laki-laki  adalah  pemimpin  bagi  kaum  perempuan,  oleh  karena  itu,  Allah  melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ,…. 2
Pada tataran realitas sosial, pandangan ini sering dijadikan dasar bagi kaum laki-laki untuk melegitimasi  tindakan  superioritasnya  termasuk  kekerasan  terhadap  kaum  perempuan.  Perspektif demikian juga mendapat legitimasi Al-Qur’an masih dalam surat An-Nisa (4) : 34, yang artinya:
…  Perempuan-perempuan  (isteri-isteri)  yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya,  maka  berilah nasehat  yang  baik  dan  biarkan  mereka  di  tempat  tidur  dan  pukullah.  Tetapi  jika  kemudian
1 Ratna  Batara  Munti, Perempuan  Sebagai  Kepala  Rumah  Tangga, Cet.  I  (Jakarta:  Lembaga  Kajian  Agama  dan Gender, 2019), h. 38
2 Kementerian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya , Cet. VII (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al- Qur’an, 2015), h. 264

## Jurnal de Facto 9(1) : 31-43
mereka  manaatimu,  maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan  (untuk  melakukan  kezaliman terhadap mereka),…” 3
Nusyuz oleh para ulama Islam diartikan sebagai kedurhakaan dan ketidaktaatan isteri terhadap suaminya. Kondisi seperti ini dianggap sebagai gangguan atas stabilitas keluarga yang jika dibiarkan akan dapat merusak integritas rumah tangga mereka. Masalah kekerasan dalam rumah tangga hampir terjadi  disetiap  wilayah  Indonesia.  Kekerasan  yang  terjadi  merupakan  masalah  serius  yang  sulit diungkap  antara  lain  kerena: pertama ,  cukup  banyak  pihak  yang  menganggap  hal  tersebut  adalah lumrah saja bahkan merupakan bagian dari pendidikan yang dilakukan suami terhadap isteri. Kedua , konflik  dalam  keluarga  sangat  sering  dilihat  sebagai  masalah  internal. Ketiga ,  adanya  rasa  takut kepada  suami  akan  berbuat  lebih  kejam  lagi  apabila  isteri  mengadu  pada  pihak  lain. Keempat, biasanya isteri yang mengalami penganiayaan dari suami merasa malu apabila orang lain tahu kalau suaminya mempunyai prilaku buruk.
Sangat ironis, bahwa upaya law enforcement serta dalam masyarakat modern  yang dibangun atas prinsip rasional, demokrasi dan humanisasi, budaya kekerasan justru semakin menjadi fenomena kehidupan yang tak terpisahkan. Hampir semua kekerasan yang terjadi bersumber dari ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarkhi yang dianut secara luas. Relasi hubungan yang timpang itu terjadi dalam rumah tangga, lingkungan kerja, maupun  lingkungan masyarakat pada umumnya.
Akibatnya, banyak perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyerah kepada  keadaan,  memendam  sendiri  penderitaannya,  dan  menyakini  bahwa  bersabar  dan  berbesar hati  atas  perilaku  suami  adalah  jalan  yang  terbaik.  Banyak  isteri    yang    menjadi    korban    tindak kekerasan,  tidak menggunakan haknya menuntut tindakan suami secara hukum walaupun biasanya ada isteri yang mengeluhkan hal itu hanya sebatas untuk mengurangi bebannya.
Sangat ironis, bahwa upaya law enforcement serta dalam masyarakat modern yang dibangun atas prinsip rasional, demokrasi dan humanisasi, budaya kekerasan justru semakin menjadi fenomena kehidupan yang tak terpisahkan. Hampir semua kekerasan yang terjadi bersumber dari ketimpangan kekuasaan  antara  perempuan  dan  laki-laki  yang  diperkuat  oleh  nilai-nilai  patriarkhi  yang  dianut secara luas. Relasi hubungan yang timpang itu terjadi dalam rumah tangga, lingkungan kerja, maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. Belum banyak laki-laki dan perempuan yang memandang hubungan yang tidak adil itu sebagai sebuah bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Dewasa  ini  kita  menyaksikan  dengan  jelas  munculnya  berbagai  peningkatan  kriminalitas, kerusakan  moral,  perusakan  lingkungan  hidup,  pemiskinan,  pemerkosaan,  dan  pelecehan  seksual. Semuanya adalah wadah budaya kekerasan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang  terkait  untuk  membantu  meringankan  beban  isteri  yang  menderita  tersebut,  misalnya memberikan  pemahaman  kepada  isteri  bahwa  kekerasan  yang  dilakukan  suami  terhadap  dirinya sebaiknya dibicarakan secara terbuka antara suami isteri. Apabila cara tersebut tidak berhasil, maka
3 Kementerian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya , h. 264.
bisa meminta bantuan pihak ketiga seperti keluarga, teman dekat, pihak yang berwewenang, tokoh masyarakat yang bisa membantu isteri meringankan beban pada persoalan yang dihadapinya.
Hal  tersebut  diatur  dalam  pasal  10  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  menyebutkan  bahwa  korban  berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial,  atau  pihak  lain  baik  sementara    maupun  berdasarkan  penetapan  perintah  perlindungan  dari pengadilan.
Dalam suatu riwayat hadits dinyatakan bahwa sesungguhnya orang dilarang untuk memukul kaum perempuan dan bertindak kasar terhadapnya. Adanya perlindungan terhadap isteri dari tindakan aniaya  suaminya  menunjukkan  bahwa  agama  (Islam)  sangat  memperhatikan  kepentingan  kepada isteri  sepanjang  masa  dan  para  isteri  bisa  terlepas  dari  rasa  takut,  cemas  dan  ketakutan  terhadap perilaku suami yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan raganya. 4
Laporan mengenai jumlah kekerasan terhadap isteri di Indonesia tidak terdata dengan angka yang  pasti.  Tetapi  insiden  tentang  kekerasan  terhadap  isteri  banyak  terjadi  dan  disaksikan  oleh masyarakat. Karena tidak jelas data dan tidak secara terbuka dilaporkan sebagai salah satu bentuk kriminal sehingga penanganan kurang diperhatikan.
.

## B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Harapan Dan Kenyataan?

## C. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi  kasus  normatif  berupa  produk  perilaku  hukum.  Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  belaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan perilaku  setiap  orang.  Sehingga  penelitian  hukum  normatif  berfokus  pada  inventarisasi  hukum positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum,  penemuan  hukum  dalam  perkara in  concreto ,  sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 5
Di  dalam  penelitian  hukum  terdapat  beberapa  pendekatan,  dengan  pendekatan  tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari  jawabannya.  Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  peraturan perundang-undangan ( statue aproach ). 6

## D. Tinjauan Pustaka
1. Arti dan Makna Kekerasan Terhadap Perempuan
4 Ratna Batara Munti, Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga, h. 38
5 Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 52.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 29.

## Jurnal de Facto 9(1) : 31-43
Kekerasan terhadap fisik dan fsikis yang terjadi antar sesama manusia telah bermula sejak manusia itu ada di muka bumi. Hal itu tetap terjadi pada masa kini dan mungkin sekali tetap berlangsung  di  masa  mendatang.  Ditinjau  dari  segi  tempat  terjadinya,  kekerasan  fisik  dan fsikis  terjadi  dalam lingkungan  suatu  rumah  tangga  atau  di luar  lingkungan  rumah  tangga. Ditinjau dari segi pelakunya, kekerasan fisik dan fsikis dalam lingkungan rumah tangga dapat dibedakan  antara  pelaku  orang  dewasa  terhadap  sesama  dewasa  (suami  isteri),  dan  orang dewasa  terhadap  anak  (orang  tua  terhadap  anak  dan  sebaliknya).  Sedangkan  di  luar lingkungan  rumah  tangga  kekerasan  tersebut  dapat  dilakukan  pria  maupun  sesama perempuan.
Pengertian kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu kalimat yang terdiri dari 2 kata yaitu kekerasan dan perempuan. Kata kekerasan mengarah pada sebuah situasi yang kasar,  menyakitkan  dan  menimbulkan  efek  negatif.  Namun  kebanyakan  orang  hanya memahami  kekerasan  sebagai  suatu  bentuk  perilaku  fisik  yang  kasar,  keras  dan  penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku oprasif lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, menjadi tidak dihitung sebagai suatu bentuk kekerasan 7 .
Kekerasan  pada  dasarnya  adalah  semua  bentuk  perilaku  baik  verbal  maupun  non verbal,  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  terhadap  seseorang  atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Menurut John Galtung bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas potensialnya 8 .
Dalam KUH Pidana, jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti pada pasal 351 KUH Pidana yang dikenal dengan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka. Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  memberikan  gambaran  bahwa  semua  manusia  dalam menjalani  kehidupan  di  dunia  ini  akan  mengalami  tindakan  kekerasan,  dan  yang  biasanya menjadi korban kekerasan adalah perempuan.
Entah  sejak  kapan,  kekerasan  terhadap  perempuan  dilakukan  oleh  pria,  yang  pasti sudah sejak lama sekali terjadi. Tentu tidak semua perempuan mengalami perlakuan kasar dan kejam  dari  pria.  Menurut  Tapi  Omas  Ihromi,  terminologi  kekerasan  terhadap  perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut adalah: 1) dapat berupa fisik dan non fisik; 2) dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif; 3) dikehendaki oleh pelaku; serta 4) adanya akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban yang tidak dikehendaki oleh korban. 9
Dengan  demikian  dapat  dirumuskan  bahwa,  kekerasan  terhadap  perempuan  adalah tindakan  atau  sikap  yang  dilakukan  dengan  tujuan  tertentu  sehingga  dapat  merugikan perempuan,  baik  secara  fisik  maupun  secara  psikis.  Atau,  kekerasan  yang  dipergunakan sedemikian  rupa  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  kerusakan  baik  fisik  maupun  psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hokum dan oleh karena itu merupakan kejahatan.
7 Elli Nur Hayati, Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan, Cet. I (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2001), h. 27
8 Elli Nur Hayati, Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan , h. 29 9 Tapi Omas Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Cet. I (Bandung: Alumni, 2000), h. 267

## Jurnal de Facto
9(1) : 31-43
Kekerasan  terhadap  perempuan  tumbuh  sejalan  dengan  pertumbuhan  kebudayaan manusia  dan  menjadi  perhatian  dunia  internasional  sejak  tahun  1975  lewat  konvensi  PBB mengenai  wanita  di  Mexico.  Selanjutnya  tahun  1979,  PBB  mengesahkan  Konvensi Persamaan Derajat dan Hak-Hak Wanita, dan Declaration of Human Rights tahun 1993 dalam pasal 18 dan 38 menggolongkan kekerasan terhadap wanita sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Dari  hasil  konvensi  PBB  pada  tahun  1993  dan  Deklarasi  penghapusan  Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa:
Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis jender  yang  mengakibatkan  atau  akan  mengakibatkan  rasa  sakit  atau  penderitaan  fisik, seksual,  atau  psikologi  terhadap  perempuan,  termasuk  ancaman,  paksaan,  pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik. 10
Berkaitan  dengan  kekerasan  terhadap  perempuan,  sebagaimana  dipahami  dari  hasil konferensi  perempuan  sedunia  IV  di  Beijing  1995,  istilah  kekerasan  terhadap  perempuan diartikan  sebagai  kekerasan  yang  dilakukan  berdasarkan  jender.  Berdasarkan Beijing  of Action Nomor 113 dalam Apung Herlina disebutkan bahwa:
Kekerasan  terhadap  perempuan  yaitu  setiap  tindakan  kekerasan  berdasarkan  gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis  terhadap  perempuan, termasuk  ancaman  untuk  melaksanakan tindakan  tersebut dalam kehidupan masayarakat dan pribadi. 11
Berdasarkan  beberapa  arti  dan  makna  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  telah dikemukakan di atas, maka menurut Zaitunah Subhan bahwa kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai: 12
1) Setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderiataan  terhadap  perempuan  dalam  hidupnya,  baik  secara  fisik,  psikis  maupun seksual. Termasuk di dalamnya ancaman, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang,  baik  dalam  kehidupan  individu,  keluarga  bermasyarakat,  maupun bernegara;
2) Setiap  perbuatan  berdasarkan  pembedaan  jenis  kelamin  yang  mengakibatkan kesengsaraan  dan  penderitaan  perempuan  secara  fisik,  seksual,  atau  psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi; 13
3) Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat;
4) Perilaku  yang  muncul  sebagai  akibat  adanya  banyangan  tentang  peran  identitas berdasarkan  jenis  kelamin,  dan  berkaitan  dengan  bayangan  mengenai  kekuasaan  yang dapat  dimilikinya.  Kekerasan  terdiri  atas  tindakan  memaksakan  kekuatan  fisik  dan
10 Elli Nur Hayati, Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan, h. 269
11 Tapi Omas Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan , h. 268
12 Ratna Batara Munti, Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga, h. 66
13 Lihat, bunyi Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
kekuasaan  kepada  pihak  lain.  Biasanya  diikuti  dengan  tujuan  untuk  mengontrol, memperlemah,  bahkan  menyakiti  pihak  lain.  Tindak  kekerasan  terhadap  perempuan meliputi  berbagai  fenomena,  baik  hukum,  etika,  kesehatan,  budaya,  politik  maupun moral.
Menurut  laporan  khusus  PBB  oleh  UN  Special  Rapporteur  Violence  Against  Women, kekerasan  terhadap  perempuan,  termasuk  juga  masalah  perdagangan  perempuan, didefinisikan sebagai:
all acts involved in the recritment and / or transportasion of woman (or a girl) within and across national borders fork work or service by men’s or violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion. 14
Dari beberapa definisi diatas maka pemehaman tentang kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terbatas pada hak- hak sebagai berikut:
1) Pemukulan;  penyalahgunaan  seksual  atas  perempuan  termasuk  anak  perempuan  dalam rumah tangga; pekosaan dalam hubungan perkawinan; praktik- praktik tradisional yang menyebabkan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan;
2) Perkosaan, pelecahan dan ancaman seksual ditempat kerja dan di lingkungan pendidikan; perdagangan perempuan serta pelacuran paksa;
2. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan  terhadap  perempuan  yang  paling  menyedihkan  apabila  terjadi  di  dalam lembaga  perkawinan,  lembaga  yang  menurut  pandangan  bangsa  Indonesia  adalah  lembaga sakral, menjadi tempat terjadinya kekerasan dan penyiksaan terhadap perempuan.
Bentuk-bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  rumah  tangga  menurut  Rifka An-nisa  WCC  antara  lain  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  ekonomi,  dan kekerasan seksual. 15

## a. Kekerasan fisik.
Kekerasan  fisik  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  6  UU  Nomor  23  Tahun 2004  adalah  “perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit  atau  luka  berat”. Pengertian  dasar  dari  kekerasan  fisik  akibat  penganiayaan  adalah  bila  didapati  perlukaan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlukaan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal.
Hukuman fisik pada perempuan umumnya tidak diterima dalam masyarakat sebagai tindakan  mendidik  untuk  mengoreksi  dan  mengendalikan  perilaku  perempuan.  Batasan identitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan  cara  melakukan  kekerasan.  Akan  tetapi,  bila  didapati  beberapa  luka  memar  lama  atau baru, memar di wajah, hal ini menunjukkan adanya kekerasan akibat penganiayaan. Begitu pula tindakan fisik berupa pukulan dengan tangan terkepal atau alat yang keras, menendang, membanting  atau  menyebabkan  luka  bakar  adalah  jelas  merupakan  penganiayaan,  terlepas dari berat ringannya luka yang timbul.
b. Kekerasan psikis.
14 Elli Nur Hayati, Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan, h. 74 15 Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan, Cet. III (Jakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h. 23

## Jurnal de Facto 9(1) : 31-43
Kekerasan  psikis  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam suatu rumah tangga kekerasan psikis dapat berupa tidak diberikannya  suasana  kasih  sayang  pada isteri agar terpenuhi  kebutuhan emosinya.  Hal  ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang.
c. Kekerasan seksual.
Kekerasan  seksual  adalah  setiap  perbuatan  yang  menyangkut  pelecehan  seksual sampai  kepada  memaksa  seseorang  untuk  melakukan  hubungan  seksual  tanpa  persetujuan korban, atau di saat korban tidak menghendaki karena lelah, sakit, haid, atau sebab lainnya, dan atau melakukan hubungan dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya. Kekerasan seksual juga dalam bentuk penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak,  dan  tanpa  memperdulikan  hubungan  antara  pelaku  dan  korban,  atau  memaksa  isteri melacur atau melakukan hubungan seksual dengan orang lain.
d. Kekerasan ekonomi.
Kekerasan  ekonomi  adalah  setiap  perbuatan  yang  membatasi  istri  untuk  bekerja  di dalam atau di luar rumah sehingga isteri berada di bawah kendali suaminya; atau membiarkan korban  bekerja  untuk  dieksploitasi.  Dapat  pula  berbentuk  suami mengontrol  hak  keuangan isteri, memaksa atau melarang isteri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta tidak memberi uang belanja, memakai dan menghabisi uang isteri. 16
Menurut Zaitunah Subhan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya hanya ada dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan non fisik. 17 Kekerasan fisik antara  lain  berupa  pelecehan  seksual,  seperti  perabaan,  colekan  yang  tidak  diinginkan, pemukulan,  penganiayaan,  serta  perkosaan.  Termasuk  dalam  kategori  ini  adalah  teror  dan intimidasi,  kawin  paksa  (kawin  di  bawah  umur), inces, kawin  di  bawah  tangan,  pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat konstrasepsi. Sedangkan kekerasan non fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colaekan,  atau  bentuk  perhatian  yang  tidak  diinginkan,  direndahkan,  dianggap  selalu  tidak mampu, dan (istri yang) ditinggal suami tanpa kabar berita.
Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain.  Biasanya  perilaku  ini  bertujuan  untuk  mengontrol,  memperlemah  bahkan  menyakiti pihak lain. Meski tindak kekerasan, baik bentuk fisik maupun non fisik, keduanya mempunyai implikasi yang serius bagi kesehatan fisik dan mental seseorang, namun perlu diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis, melainkan melingkupi segala aspek kehidupan.
Demikian juga tindak kekerasan bukanlah fenomena kriminal semata, melainkan terkait dengan  persoalan  hukum,  etika-  moral,  kesehatan,  serta  sosial  budaya,  politik,  dan,  latar belakang seseorang. Tindak kekerasan juga bisa dialami oleh anak perempuan, sebagaimana dengan  anak  laki-laki,  di  mana  mereka  merupakan  kelompok  yang  rentan  menjadi  korban kekerasan  orang  dewasa,  baik  dalam  keluarga,  sekolah/tempat  pendidikan,  masyarakat,
16 Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan, h. 13
17 Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan, h. 21

## Jurnal de Facto
9(1) : 31-43
bahkan  badan  hukum.  Dalam  berbagai  bentuk  tindak  kekerasan,  anak  perempuan  lebih banyak menjadi korban, baik fisik maupun non-fisik. Tindak kekerasan ini bisa muncul dalam bentuk  perdagangan  dan  pelacuran  perempuan  atau  anak  perempuan,  pemerkosaan, pornograpi, dsb.
3. Faktor Pemicu Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan
Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu  saja.  Ada  beberapa  penyebab  yang  menjadi  asumsi  terjadinya  kekerasan  terhadap perempuan, yaitu:
1. Adanya  persepsi  tentang  sesuatu  dalam  benak  pelaku,  bahkan  sering  kali  yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan  dengan  realitas  di  lapangan  yang  menunjukkan  bahwa  pelaku  telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Alasan yang disampaikan pelaku hampir selalu hanya didasarkan pada asumsi dirinya atau permainan  bayang-  bayang  pikirannya  saja,  bahkan  tidak  jarang  dia  justru mengingkari  telah  berbuat  jahat  dan  tidak  terhormat.  Lebih  lagi  jika  pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mesum atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika dihadapan jaksa dia menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan perkosaan.
2. Adanya  asumsi  dogmatis  yang  secara  eksplisit  menempatkan  perempuan  sebagai pelengkap .
3. Adanya  dogma  bahwa  bakat  moral  etik  perempuan  lebih  rendah  dibandingkan dengan laki-laki.
4. Adanya  pandangan  materialistik  ideologi  yang  memandang  rendah  peran perempuan dalam proses produksi.
5. Hukum  yang mengatur  tindak  kekerasan terhadap  perempuan  masih  bias  gender. Sering  kali  hukum  tidak  berpihak  kepada  perempuan  yang  menjadi  korban kekerasan.  Ketidakberpihakan  tersebut  berkaitan  dengan  subtansi  hukum  yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban.
6. Budaya  patriakhi  yang  masih  sangat  kuat.  Hampir  semua  kekerasan  terjadi bersumber  dari  ketimpangan  kekuasaan  antara  perempuan  dan  laki-laki  yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarkhi yang dianut secara luas. Relasi hubungan yang timpang  itu  terjadi  dalam  rumah  tangga,  lingkungan  kerja,  maupun  lingkungan masyarakat  pada  umumnya.  Belum  banyak  laki-laki  dan  perempuan  yang memandang  hubungan  yang  tidak  adil  itu  sebagai  sebuah  bentuk  diskriminasi terhadap perempuan.
Beberapa penyebab tersebut di atas diperparah oleh adanya asumsi bahwa ikut campur urusan  rumah  tangga  orang  lain  merupakan  hal  yang  tidak  etis.  Kondisi  inilah  yang menyebabkan nasib perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga semakin terpuruk.
Jika berbicara tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, juga Undang- Undang yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS yang termaktub dalam PP. No. 10 tahun 1983, dipertegas UU No. 45 Tahun 1990, disana ditemukan banyak peluang- peluang  untuk melakukan  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  sebagai isteri  oleh  suami-
suami yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula beberapa undang-undang warisan orde baru  yang  saat  ini  sedang  diidentifikasi  oleh  berbagai  kelompok  kajian,  termasuk  kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
Dari beberapa penyebab di atas kita dapat melihat bahwa kekerasan yang terjadi  adalah akibat adanya relasi kekuatan yang tidak seimbang baik relasi gender, kelas sosial, etnis, ras, maupun kenegaraan. Di sisi lain, kekerasan terhdap perempuan tampaknya sudah mengakar dan  menjadi  sistem  yang  sedemikian  mapan,  sehingga  hampir  tidak  terlihat  eksistensi kekerasan yang selalu dihadapi perempuan. Apalagi di era reformasi ini, kekerasan dengan paradigma  baru  yaitu  paradigma  politik.  Berbagai  pihak  seakan  ikut  berperan  dalam melembagakan kekerasan dan menjadi sesuatu yang biasa.
Selain budaya patriarkhi yang masih sangat kuat, ada budaya yang juga menjadi kendala, yaitu “budaya diam”. Perempuan pada umunya lebih memilih untuk diam, tidak menceritakan kekerasan  yang  dialaminya  kepada  orang  lain.  Sementara  itu,  mereka  umumnya  masih berpegang  pada  nilai-nilai  ketergantungan,  kurangnya  kemandirian  mereka,  dibalik kekuasaan yang tidak seimbang karena budaya pitriarkhi, sehingga status sosial, kelas, dan ekonomi mereka menjadi lemah. Disamping minimnya akses perempuan terhadap informasi, karena kurangnya dukungan masyarakat, pers, media cetak/elektronik, bahkan situasi politik negara.

## II. PEMBAHASAN

## Analisis Normatif Penegakan Hukum Versus Budaya Patriarkhi yang Kuat
Perempuan  sebagai  korban  tindak  kekerasan  selalu  berada  pada  posisi  yang  lemah, disebabkan  karena  pranata  dan  kelembagaan  sosial  tidak  berpihak  kepada  kepentingan perempuan.  Hal  ini  lebih  diperburuk  dengan  terbatasnya  ruang  lingkup  perempuan  dalam menjalankan peran-peran sosialnya karena kurangnya pengetahuan dan penyadaran tentang hal tersebut.
Kekerasan dalam rumah tangga terfokus pada tindak kekerasan terhadap perempuan dan terhadap  istri  khususnya  yang  dilakukan  oleh  suami.  Hal  ini  dapat  dimengerti  karena  pada umumnya yang menjadi korban ( victim ) tindak kekerasan dalam rumah tangga cenderung lebih banyak dialami oleh para istri ketimbang anggota keluarga lainnya.
Banyak  bentuk  kekerasan  dan  penindasan  yang  menimpah  perempuan  dalam  rumah tangga, disebabkan karena perempuan itu sendiri sulit dan tidak berdaya untuk membela diri dan memperjuangkan  keadilan  dan  kepentingannya.  Selama  ini  persoalan  kekerasan  terhadap perempuan pada umumnya dan istri pada khususnya masih dianggap bukan persoalan penting sehingga  cenderung  diabaikan  kepentingannya  untuk  mendapat  perhatian  serius  dari  pihak terkait. Ada pandangan yang berlaku di masyarakat bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istri, dimana suami mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan biduk rumah tangga.
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan  dari  masyarakat  karena pertama, kekerasan  dalam  rumah  tangga  memiliki  ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privacy-nya karena persoalannya terjadi
dalam keluarga. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap “wajar” karena diyakini bahwa  memperlakukan  istri  sekehendak  suami  merupakan  hak  suami  sebagai  pemimpin  dan kelapa rumah tangga. Ketiga, kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga yang legal, yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluh kesah  para  istri  yang  mengalami  persoalan  kekerasan  dalam  rumah  tangga    dalam perkawinannya.  Akibatnya,  mereka  memendam  persoalan  itu  sendiri,  tidak  tahu  bagaimana menyelesaikannya,  dan  semakin  yakin  pada  anggapan  (yang  keliru)  bahwa  suami  memang berhak mengontrol istrinya.
Lebih jauh Purniati melihat kekerasan terhadap perempuan merupakan ujung terdramatis dari spectrum subordinasi perempuan, bukan merupakan patologi atau keanehan sosial, dimana perempuan  menjadi  rentan  terhadap  tindak  kekerasan  karena  posisinya  yang  timpang  dalam masyarakat  dan  institusi  perkawinan,  baik  secara  ekonomi,  sosial  politik,  maupun  emosional. Ketidakadilan  gender  menimbulkan  ketidakadilan  turunan  seperti:  beban  ganda,  stereotip, marginalisasi, subordinasi dan kekerasan 18 .
Manusia  dikodratkan  untuk  hidup  bersama  dengan  manusia  lainnya,  dan  agar  dalam membina  hubungan  atau  berinteraksi  dengan  manusia  lainnya  tidak  terjadi  konflik,  maka manusia memerlukan nilai-nilai atau norma-norma baik hukum maupun non hukum.
Hukum bertujuan membentuk masyarakat yang ideal. Selain itu, bertujuan pula memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara merata. Dengan perkataan lain, hukum tidak  boleh  berisi  norma-norma  hukum  yang  diskriminatif,  yang  hanya  akan  memberikan keuntungan  pada  sebagian  orang.  Sebab,  akibat  dari  diterapkannya  norma  hukum  yang diskriminatif  maka  sebagian  manusia  akan  mengalami  perlakuan  yang  diskriminatif  dan menderita kerugian.
Hukum  adalah  hasil  pergulatan  kepentingan  sosial,  ekonomi,  politik  dan  mencerminkan standar  nilai  yang  dianut  masyarakat  pada  saat  diciptakan.  Seharusnya  kita  tidak  menaruh kepercayaan yang begitu besar kepada hukum terutama oleh perempuan. Dalam keadaan tertentu hukum  telah  mengabaikan  kepentingan  perempuan-perempuan  yang  tidak  termasuk  di  dalam ketegori “perempuan baik-baik” dalam arti sebagai isteri atau ibu.
Sebenarnya,  masalah  utama  yang  berkaitan  dengan  hokum,  bukanlah  berpusat  pada  tidak adanya hukum yang secara tegas dan khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan karena sejak tanggal 22 September 2004 pemerintah secara resmi telah memberlakukan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.  Bahkan  istilah “kekerasan terhadap  perempuan  dalam  rumah  tangga” telah rumuskan secara tegas dalam UU tersebut.
Memang  dalam  KUH  Pidana,  sebagian  kasus-kasus  yang  tergolong  kekerasan  terhadap perempuan hanya dapat dijaring dengan pasal-pasal kejahatan yang terbatas pada tindak pidana umum seperti kesusilaan, perkosaan, dan penganiayaan saja. namun dengan dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka semua
18 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Cet. II (Bandung:  Mizan, 1997), h. 52
bentuk  tindakan  yang  mengakibatkan  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hokum  dikategorikan sebagai bentuk kejahatan.
KUH  Pidana  kita  telah  mengatur  penganiayaan  ataupun  tindakan  kekerasan  terhadap  isteri sebagai tindak pidana. Bahkan KUH Pidana menganggap tindak penganiayaan yang dilakukan terhadap  isteri  dan  anggota  keluarga  lainnya  merupakan  tindakan  penganiayaan  berat,  karena sanksi  yang  dikenakan  lebih  berat  sepertiga  dari  sanksi  bagi  perbuatan  penganiayaan  yang dilakukan terhadap orang lain.
Kekerasan terhadap isteri sering terjadi karena isteri sebagai perempuan dianggap sebagai milik  suami.  Pada  sementara  orang,  isteri  dianggap  sebagai  pelayan  dan  pengikut  suami,  dan karena  itu  isteri  harus  menerima  segala  bentuk  perlakuan  suami  dengan  suka  rela,  menjadi sasaran emosi dalam bentuk pemukulan ataupun bentuk penganiayaan lainnya.
KUH  Pidana  yang  diberlakukan  sebelum  UU  No.  23  Tahun  2004  menganggap  bahwa kekerasan terhadap isteri merupakan suatu kejahatan umum dan bukan kejahatan yang sifatnya khusus, maka dengan demikian, KUH Pidana tidak mengenal konsep kekerasan yang berbasis jender karena sesungguhnya ada tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan justru karena jenis kelamin seseorang yaitu perempuan. Akibatnya perempuan tidak terlindungi dari jenis kekerasan ini.
Pemberlakuan  undang-undang  khusus  yang  berpihak  pada  kelompok  rentan  atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus  kekerasan,  terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Pembahruan  hukum  tersebut diperlukan  karena  UU  yang  ada  sebelumnya  belum  memadai  dan  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan hukum masyarakat.
Dengan  diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  23  Thun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat secara tegas, jelas melindungi dan berpihak kepada  korban-korban  tindak  kekerasan  serta  sekaligus  memberikan  pendidikan  kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

## III. PENTUP

## Kesimpulan
1. Kurangnya  respon  masyarakat  terhadap  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga disebabkan  karena pertama, kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif  tertutup  (pribadi)  dan  terjaga  ketat  privacy-nya  karena  persoalannya  terjadi  dalam keluarga. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kelapa  rumah  tangga. Ketiga, kekerasan  tersebut  terjadi  dalam  rumah  tangga  yang  legal, yaitu  perkawinan.  Kenyataan  inilah  yang  menyebabkan  minimnya  respon  masyarakat

## Jurnal de Facto
9(1) : 31-43
terhadap keluh kesah para istri yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga dalam  perkawinannya.  Akibatnya,  mereka  memendam  persoalan  itu  sendiri,  tidak  tahu bagaimana menyelesaikannya, dan semakin yakin pada anggapan (yang keliru) bahwa suami memang berhak mengontrol istrinya.
2. Faktor pemicu terjadinya KDRT adalah adanya budaya patriakhi yang masih sangat kuat, hal ini dapat dilihat antara lain: Pertama, adanya asumsi bahwa cekcok yang terjadi dalam keluarga  adalah  hal  yang  wajar,  walaupun  kadang  berwujud  dalam  bentuk  kekerasan. Kedua, adanya  asumsi  dogmatis  yang  secara  eksplisit  menempatkan  perempuan  sebagai pelengkap . Ketiga, adanya  dogma  bahwa  bakat  moral  etik  perempuan  lebih  rendah dibandingkan  dengan  laki-laki. Keempat, adanya  pandangan  materialistik  ideologi  yang memandang rendah peran perempuan dalam proses produksi. Kelima, hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Sering kali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ketidakberpihakan tersebut berkaitan dengan subtansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Syuqqah, Abdul Halim, Kebebasan Wanita. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998. Aminuddin,  A.,  Emy,  E.,  &  Sahdi,  N.  (2022).  PEMBAGIAN  HARTA  ADAT  DAN PROBLEMATIKA PEMBAGIAN DI DESA TAMMANGALLE KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT. Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam , 1 (1), 15-20.
Badaruddin, S., Basri, N. F., & Wahyuni, S. (2020). PENANGANAN UNJUK RASA DIKAJI DALAM SUDUT PANDANG YURIDIS. QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum , 1 (2), 130-144. Hatta, M. (2022). IMPLEMENTASI MUDARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam , 1 (1), 27-35.’
Hayati, Elli Nur, Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. Cet. I; Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.
Ihromi,  Tapi  Omas, Penghapusan  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan. Cet.  I;  Bandung:  Alumni, 2000.
Mas’udi, Masdar F., Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan. Cet. II; Bandung: Mizan, 1997. Munti, Ratna Batara, Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga. Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2019.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Bandung: Citra Umbara, 2000.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Subhan, Zaitunah, Kekerasan Terhadap Perempuan. Cet. III; Jakarta: Pustaka Pesantren, 2016. Susilo,  Zumrotin,  dkk., Peremouan  Bergerak. Makassar:  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Sul-Sel, 2000.
Thalib. M., 15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya. Cet. I; Bandung: Irsyad Baitussalam, 1997.
______, 20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri. Cet. VII; Bandung: Irsyad Baitussalam, 1997.
Wahid.  Abdul.  2001. Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual. Cet.  I;  Bandung:  PT. Refika Aditama.