Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas…           Yarmaliza, Teungku Nih Farisni
Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat                                                                                www.utu.ac.id ISSN: 2355-0643

## EVALUASI PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK MELALUI PERAN DINAS KESEHATAN
Yarmaliza 1 ,Teungku Nih Farisni 1
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Teuku Umar, Meulaboh yarmaliza@utu.ac.id 1 , teungkunihfarisni@utu.ac.id 2

## ABSTRAK
Kebiasaan  merokok  sudah  mengakar  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh  Barat  dan merupakan  kebiasaan  yang  dapat  merugikan  kesehatan.  Berbagai  macam  penyakit kanker dapat menjadi resiko bagi perokok aktif maupun pasif. Dengan adanya program Kawasan  Tanpa  Rokok  yang  diupayakan  oleh  Dinas  Kesehatan  Aceh  Barat  berupaya mengurangi  kebiasaan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  rencana kebijakan  pemerintah  Aceh  Barat,  upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan,  serta proses  pembentukan  Qanun  tentang  kawasan  tanpa  rokok  yang  telah  diajukan  Dinas Kesehatan  Aceh  Barat  ke  Bagian  Hukum  Setdakab  Aceh  Barat.  Penelitian  ini  bersifat kualitatif, dengan pendekatan wawancara mendalam (in-depth interview) pada informan melalui  teknik  purposive  sampling.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  draft  usulan Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah dalam tahapan Program Legislasi (Proleg) yang akan dibahas pada tahun 2015 di DPRK Aceh Barat antara Badan Eksekutif dan Badan  Legislatif  mengenai  isi  dan  ketentuan  yang  terkait  dalam  draft  tersebut  untuk diupayakan  menjadi  Rancangan  Qanun,  selanjutnya  pihak  Eksekutif  membahas  draft tersebut bersama lintas sektor terkait penyempurnaan draft tersebut sebelum diajukan ke DPRK  yang  akan  dibahas  dalam  rapat  paripurna  untuk  dijadikan  Qanun.  Selanjutnya draft Qanun dibawa ke tingkat Provinsi untuk diverifikasi dan kemudian ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat atas persetujuan DPRK yang akhirnya produk hukum mengenai peraturan kawasan tanpa rokok tersebut bisa diimplementasikan. Bila rancangan qanun tersebut  disahkan,  maka  diharapkan  agar  Pemerintah  secara  konsisten  untuk melaksanakan  qanun  tersebut.  Diharapkan  untuk  Dinas  Kesehatan  Aceh  Barat  terus melakukan  sosialisasi  yang  bersinergi  antara  Legislatif  dan  Eksekutif  sehingga  lancar dalam  pembahasan  dengan  waktu  yang  tidak  lama,  sehingga  dapat  diimplementasikan kepada masyarakat Aceh Barat.
Kata Kunci : Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok
PENDAHULUAN Manusia memiliki berbagai macam  kebiasaan.  Di  antara  sekian banyak kebiasaan manusia, ada salah satu kebiasaan manusia yang sangat
merugikan bagi kesehatan mereka. Anehnya  kebiasaan  yang  tidak  baik  ini sering  dilakukan  oleh  masyarakat  kita, yaitu  kebiasaan  merokok.  Merokok sendiri  bukanlah  hal  yang  dianggap  tabu
Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas…           Yarmaliza, Teungku Nih Farisni
Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat                                                                                www.utu.ac.id ISSN: 2355-0643
oleh  masyarakat  kita.  Hal  ini  sangat memprihatinkan,  karena  sebagaimana kita  ketahui  bahwa  di  dalam  rokok terdapat  banyak  zat  beracun  yang nantinya  akan  mengganggu  kesehatan tubuh kita. Kebiasaan buruk merokok diprediksikan menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat secara global. Badan  kesehatan  dunia  yaitu  World Health  Organization  (WHO)  tahun  2013 memperkirakan,  rokok  akan  membunuh lebih  dari  6,4  juta  orang  setiap  tahunnya mulai tahun 2015 atau berperan atas 60% kematian  di  seluruh  dunia.  Jumlah  ini bahkan  bisa  mengungguli  kematian akibat  Human  Immunodeficiency  Virus (HIV) penyebab Acquired Immune
Deficiency  Syndrome  (AIDS).  Nikotin yang  terkandung  di  dalam  rokok  adalah vasokonstriktor, artinya dapat
memperkecil  pembuluh  darah  arteri manusia.  Dengan  demikian,  jantung manusia  akan  bekerja  lebih  keras  untuk memompa  darah  ke  seluruh  tubuh.
Akibatnya, kendali otak untuk merasakan kenikmatan akan terganggu. Menurut World Health Organization  (WHO),  pada  tahun  2013 terdapat  10  negara  dengan  jumlah perokok  terbesar  di  dunia  dengan berurutan  dari  terbesar  yaitu  China sebanyak  390  juta  perokok  (29%  dari jumlah  penduduk),  India  sebanyak  144 juta perokok (12,5% dari jumlah penduduk),  Indonesia  sebanyak  65  juta perokok  atau 28% dari jumlah penduduk (~225 miliar batang/tahun), Rusia sebanyak  61  juta  perokok  (42%  dari jumlah penduduk), Amerika sebanyak 58 juta perokok (19% dari jumlah penduduk),  Jepang  sebanyak  49  juta
perokok  (38%  dari  jumlah  penduduk), Brazil  sebanyak  24  juta  perokok  (12,5% dari  jumlah  penduduk),  Bangladesh sebanyak  23,3  juta  perokok  (23,5%  dari jumlah penduduk), Jerman sebanyak 22,3 juta perokok (27% dari jumlah penduduk), dan Turki sebanyak 21,5 juta perokok (30,5% dari jumlah penduduk). Menurut  data  Badan  Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Kementerian  Kesehatan  tahun  2010, mengungkapkan bahwa total pengeluaran untuk  tembakau  Rp.  245,41  triliun. Rinciannya,  pembelian  rokok  Rp.  138 triliun,  biaya  pengobatan  penyakit  akibat rokok  Rp.  2,11  triliun,  kehilangan produktivitas Rp. 105,3 triliun. Pendapatan  negara  dari  cukai  tembakau hanya  Rp.  55  triliun.  Artinya,  kerugian ekonomi  akibat  konsumsi  rokok  adalah empat  kali  lebih  besar  dari  penerimaan cukai  hasil  tembakau.  Penghitungan beban  ekonomi  akibat  konsumsi  rokok tersebut tentu saja mempertegas kerugian yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok di Indonesia.
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar  tahun  2013,  jumlah  perokok  aktif di  Provinsi  Aceh  dengan  proporsi perokok  setiap  hari  adalah  25%,  berada di  atas  rata-rata  nasional  yang  hanya 24,3% dan kadang-kadang merokok 4,5% di  bawah  rata-rata  nasional  yaitu  5%. Sedangkan rata-rata jumlah batang rokok yang  dihisap  perokok  di  Provinsi  Aceh adalah  15,3  batang  per  hari,  di  atas  rata- rata nasional yang hanya 12,3 batang per hari. Dengan tingginya jumlah perokok di Provinsi Aceh, maka penetapan Kawasan tanpa  Rokok  merupakan  langkah  yang tepat  untuk  upaya  menurunkan  angka perokok di Provinsi Aceh.
Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas…           Yarmaliza, Teungku Nih Farisni
Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat                                                                                www.utu.ac.id ISSN: 2355-0643
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat  seharusnya  perlu  berbenah  diri dalam  lingkungan  hidup  yang  sehat dengan  cara  mengeluarkan  kebijakan tentang  kawasan  tanpa  rokok,  karena sesuai dengan Visi Kabupaten Aceh Barat yaitu  “Terwujudnya  Masyarakat  Aceh Barat yang makmur, sehat dan berwawasan”.  Penjelasan  pokok  visi terkait dengan “sehat”
tersebut merupakan terciptanya harmonisasi
antara masyarakat dengan lingkungannya dalam  rangka  menjamin  tercapainya derajat  hidup  yang  berkualitas  baik secara  fisik  maupun  mental.  Kawasan yang  diupayakan  menjadi  kawasan  tanpa rokok  yaitu  di  fasilitas  pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar,  tempat  anak  bermain,  tempat ibadah,  fasilitas  olahraga,  angkutan umum,  tempat  kerja,  dan  tempat  umum dan tempat lain yang ditetapkan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat  (2013),  telah  melakukan  beberapa upaya sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok,  seperti  lomba  pembuatan  baliho dan  spanduk  tentang  bahaya  merokok, promosi kesehatan, pembagian 42 standing banner kepada  42 Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Kabupaten Aceh  Barat,  seminar  tentang  bahaya rokok  kepada  seluruh  kepala  SKPD dengan  harapan  setiap  kepala  SKPD segera  mengeluarkan  kebijakan  untuk tidak  merokok  di  instansi  mereka masing-masing  seperti  langkah  yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten  Aceh  Barat  yang  telah membuat  kebijakan  dilarang  merokok  di wilayah kantor Dinas Kesehatan tersebut.
Pada tahun 2014 ini diharapkan
pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  akan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten  atau  Qanun  tentang  Kawasan Tanpa  Rokok  untuk  menekan  tingginya aktivitas  perokok  di  wilayah  Kabupaten Aceh Barat. Peraturan tersebut diharapkan  agar  segera  diberlakukan karena  tahapan  sosialisasi  tersebut  sudah dilaksanakan  sejak  2013  oleh  pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode fenomenologis dengan pendekatan wawancara mendalam (in-depth
interview).  Penelitian  kualitatif  yaitu penelitian  yang  digunakan  dalam  ilmu sosial yang secara fundamental bergantung  kepada  pengamatan  manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya (Moleong, 2004). Menurut Adian (2010), metode
fenomenologis adalah sebuah studi tentang fenomena-fenomena atau apa saja yang  tampak.  Pada  dasarnya,  akar fenomenologis adalah pandangan- pandangan  mengenai  sebuah  fenomena.
Lokasi penelitian Kantor Bupati Kabupaten  Aceh  Barat,  Kantor  DPRK Aceh  Barat,  Kantor  Badan  Perencanaan dan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda) Kabupaten  Aceh  Barat,  Kantor  Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Kekayaan Daerah  Kabupaten  Aceh  Barat  dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2014.
Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas…           Yarmaliza, Teungku Nih Farisni
Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat                                                                                www.utu.ac.id ISSN: 2355-0643
HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasakan hasil wawancara
dapat  diketahui  bahwa  meskipun  para stakeholder  menyatakan  setuju  dan mendukung, akan tetapi pembuatan suatu produk hukum terkait kepentingan kesehatan masyarakat tidak bisa melupakan  prosedur  yang  harus  dilalui terlebih  dahulu.  Lamanya  waktu  dan proses  pembentukan  peraturan  tersebut dapat  menjadi  salah  satu  hambatan  yang harus  Pemerintah  Kabupaten Aceh  Barat hadapi.  Meskipun  demikian,  pemerintah Kabupaten  Aceh  Barat  terus  berupaya untuk  merealisasikan  penyelenggaraan Program  Kawasan  Tanpa  Rokok  demi terciptanya  status  derajat  kesehatan masyarakat Aceh Barat yang lebih baik.
“Ya  ini  kan  lagi  dibahas dengan  bagian  hukum  untuk  kita ajukan  berbentuk  Qanun,  tapi nanti di tingkat eksekutif itu harus kita  libatkan  orang-orang  yang berkepentingan,  dalam  hal  ini kalau  tingkat  unsur  pelaksana daerah  itu  Dinas  Kesehatan, bagian  hukum,  dan  organisasi  itu juga  kita  libatkan,  untuk  kita ajukan  sebagai  draft  Qanun, namun yang paling penting sosialisasi  kepada  masyarakat,
sangat  naif  ketika  suatu  produk hukum  ketika  masyarakat  tidak kita  beritahukan  sebelumnya  ini biasanya  mandek  kan?,  karena produk  hukum  dikeluarkan  itu untuk diikuti, dipatuhi dan masyarakat  maklum  dan  paham tentang produk hukum itu” (Wawancara  mendalam  dengan
Wakil  Bupati  Aceh  Barat,  20 Agustus 2014).
Dengan  adanya  pernyataan  Wakil
Bupati  tersebut  menandakan  bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memang benar serius dalam penyelenggaraan program Kawasan
Tanpa  Rokok  setelah  peraturan  tersebut disahkan di kemudian hari. Dalam hal ini tidak  hanya  peran  dan  upaya  Pemerintah saja  yang  kita  harapkan,  akan  tetapi partisipasi  atau  peran  serta  masyarakat dapat  menjadi  penentu  berjalan  atau tidaknya  program  tersebut.  Dengan adanya  program  ini  diharapkan  dapat mengurangi  atau  bahkan  bisa  merubah perilaku kebiasaan merokok di masyarakat. Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Mengacu pada Peraturan Pemerintah  Nomor  109  tahun  2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung  zat  adiktif  berupa  produk tembakau  bagi  kesehatan  dan  Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam  Negeri  No.  188/Menkes/PB/2011 serta  peraturan  lain  yang  terkait,  maka Dinas  Kesehatan  terus  berupaya  agar tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang  setinggi-tingginya  dengan  cara mengupayakan terselenggaranya Program Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kabupaten Aceh Barat.
Program  Kawasan  Tanpa  Rokok telah  diupayakan  oleh  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Aceh  Barat  agar  terciptanya derajat kesehatan masayarakat dan kesehatan  lingkungan  yang  lebih  sehat.
Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas…           Yarmaliza, Teungku Nih Farisni
Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat                                                                                www.utu.ac.id ISSN: 2355-0643
Peraturan  mengenai  program  tersebut atau  jika  di Aceh  disebut  dengan  Qanun telah  diajukan  oleh  Dinas  Kesehatan  ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  Aceh  Barat  (Setdakab)  untuk ditelaah  dan  dianalisa  lebih  lanjut  yang kemudian  disempurnakan  draft  usulan Qanun  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok tersebut  guna  dibawa  ke  tingkat  lebih lanjut  yaitu  Program  Legislasi  (Proleg). Usulan Qanun mengenai Kawasan Tanpa Rokok  pada  saat  ini  telah  mencapai
Program  Legislasi  di  DPRK  Aceh  Barat untuk  dibahas  pada  tahun  2015  bersama Proleg yang lainnya.
“Kita  sudah  mengusulkan dan  kita  sudah  membuat  draftnya kemudian  sudah  kita  serahkan  ke bagian  hukum  Setdakab,  dan bahkan  sudah  direncanakan  di Proleg  DPRK  untuk  dibahas tahun  2015,  ya  untuk  persiapan anggaran  juga  informasi  yang diterima dari Bappeda juga kemaren  sudah  disiapkan  untuk kegiatan itu”. (Wawancara mendalam  dengan  Kepala  Dinas Kesehatan Aceh Barat, 26 Agustus 2014) Seperti  yang  diungkapkan  Kepala Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Aceh  Barat mengenai  latar  belakang  diajukannya usulan  Qanun  Kawasan  Tanpa  Rokok yaitu:
“Banyak  faktor  ya,  yang pertama  dari  aspek  kesehatan  ya, ... kita maunya masyarakat kita ini sehat,  apalagi  salah  satu  kata  dari visi bapak Bupati kita dari Pemda ini  adalah  sehat,  sehat  dan berwawasan,  jadi  latarbelakang
ini ya itu tadi, bagaimana masyarakat  ini  betul-betul  sehat, terbebas dari asap rokok itu, salah satu  faktor  penyebab  penyakit apakah  dia  kanker,  apakah  dia batuk,  dan  segala  macam  itu  kan dari asapa rokok itu, kita memutuskan dari mata rantai itu”. (Wawancara  mendalam  dengan Kepala  Dinas  Kesehatan  Aceh Barat, 26 Agustus 2014)
Kemudian  berbicara  mengenai bentuk  sosialisasi  yang  telah  dilakukan oleh  pihak  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Aceh Barat. Upaya-upaya tersebut seperti lomba  pembuatan  baliho  dan  spanduk tentang bahaya merokok, promosi kesehatan, pembagian 42 standing banner kepada 42 Satuan Kerja
Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Kabupaten Aceh  Barat,  seminar  tentang  bahaya rokok kepada seluruh kepala SKPD.
“Oh  banyak  kan,  sudah berapa  kali,  bahkan  baliho-baliho kita  yang  di  pinggir  jalan  itu lengkap dengan informasi- informasi  bebas  asap  rokok,  itu kan, ada pertandingan lagi kemarin  untuk  membuat  gambar- gambar  itu,  kemudian  sosialisasi- sosialisasi  kita  undang  semua lintas sektor, bahkan ada kegiatan- kegiatan  lain  nanti  kedepan, termasuk pembuatan gedung tempat  merokok  itu,  itu  kita berikan contoh itu, kita mengharapkan nanti kedepan semua  dinas  seperti  itu,  semua dinas  harus  ada  tempat-tempat merokok  khusus  bukan  dalam ruangan”. (Wawancara  mendalam
Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas…           Yarmaliza, Teungku Nih Farisni
Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat                                                                                www.utu.ac.id ISSN: 2355-0643
dengan  Kepala  Dinas  Kesehatan
Aceh Barat, 26 Agustus 2014) Dengan pernyataan tersebut, maka bentuk sosialisasi terhadap masyarakat yang telah dilakukan diharapkan  dapat  mempermudah  proses penyelenggaraan  kawasan  tanpa  rokok jika  Qanun  tersebut  telah  dibahas  yang kemudian  disahkan  dan  diberlakukan  di Kabupaten Aceh Barat. Proses Kebijakan
Dalam  proses  penetapan  suatu
produk  hukum  berupa  Peraturan  Daerah yang  kemudian  di  Aceh  disebut  dengan Qanun, pastinya tidak semudah membalikkan telapak tangan, hal tersebut membutuhkan proses, bahkan membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama. Meski  begitu,  demi  terciptanya  derajat kesehatan  masyarakat  yang  setinggi- tingginya,  maka  proses  tersebut  harus dilalui.  Karena  jika  tidak  segera  dimulai dari  sekarang  maka  akan  semakin  sulit untuk  merubah  kebiasaan  merokok  yang semakin mengakar dalam budaya kita. Suatu  produk  hukum  yang  akan diterapkan  kepada  masyarakat  pastinya tidak  akan  berjalan  dengan  mudah  tanpa adanya  sanksi  yang  mengikat.  Akan tetapi sanksi tersebut belum bisa diketahui  secara  pasti  sebelum  usulan Qanun  tersebut  dibahas  di  DPRK  Aceh Barat.  Karena  pada  dasarnya  sanksi  juga berpengaruh  terhadap  keefektifan  suatu Produk  Hukum  yang  diciptakan  oleh Pemerintah. Seperti halnya yang dinyatakan  oleh  informan  mengenai sanksi  mengenai  pelanggar  Kawasan Tanpa Rokok kedepannya, yaitu:
“...  setelah  Qanun  ini  kita laksanakan,  itulah  didiskusikan,
yang didiskusikan nanti itu bagaimana  cara,  apakah  di  dalam Qanun itu nanti bagaimana langkah-langkah Pemerintah mensosialisasikan  itu,  apa  sanksi- sanksi yang diberikan apabila ada masyarakat yang melanggar Qanun itu, kemudian sejauh mana substansi  dari  Qanun  itu  bisa diterapkan  secara  efektif  dan bermanfaat  untuk  kepentingan masyarakat,  jadi  ini  kan  yang harus  dikaji  oleh  Legislatif,  kalau kajian-kajian itu nggak memenuhi standar-standar
penyusunan Qanun atau Peraturan Daerah dan memenuhi hajat hidup masyarakat kita, untuk kepentingan
masyarakat kita, tidak ada persoalan  yang  mendasar  untuk ditolak  atau  yang  diperdebatkan harus  begitu  alot,  didisfungsikan begitu tajam, itu tidak”. (Wawancara  mendalam  dengan Sekretaris  DPRK  Aceh  Barat,  21 Agustus 2014)
“Dia begini, dia ada aturan memberikan  sanksi,  kalau  dalam Peraturan  Daerah,  dalam  Qanun, sanksi  itu  dimungkinkan  ada  dua ini, pertama kurungan, nggak bisa penjara  ya,  pertama  kurungan maksimalnya  6  bulan,  kemudian sanksi  denda,  denda  itu  paling banyak  50  juta,  itu  ada  aturan, nggak  boleh  lebih  dari  itu,  nah kalau  di  bawah  boleh,  nah  nanti lah  ada  timnya  nanti,  nah  bisa juga  melakukan  studi  banding  ke daerah  lain,  di  daerah  lain misalnya ditetapkannya ini
Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas…           Yarmaliza, Teungku Nih Farisni
Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat                                                                                www.utu.ac.id ISSN: 2355-0643
sanksinya, kurungannya ini, kemudian dendanya segini, disesuaikan  dengan  kemampuan daerah,  kemampuan  masyarakat sosialnya  bagaimana,  ya  karena budaya  merokok  ini  kan  sudah mengakar  sekali  ya,  jadi  jangan sampai nanti malah jadi bumerang bagi Pemda, buat-buat seperti itu, pertentangannya  meskipun  itu salah  bisa  menimbulkan  gejolak nanti, maka adanya proses sosialisasi itu penting ...”. (Wawancara  mendalam  dengan Kepala  Sub  Bagian  Perundang- undangan Bagian Hukum Sekretariat  Daerah  Kabupaten Aceh Barat, 15 Agustus 2014) SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat Daerah),  pemrakarsa  terlebih  dahulu harus mempersiapkan naskah/kajian akademik, yang sekurang-kurangnya memuat dasar islamis, filosofis, sosiologis,  yuridis,  pokok  dan  lingkup
materi yang akan diatur. Dalam penyusunan  naskah  akademik,  SKPD dapat  bekerjasama  dengan  perguruan tinggi  dan/atau  pihak  ketiga  yang mempunyai  keahlian  dalam  bidangnya, serta dilakukan secara partisipatif. Kemudian  naskah  akademik  ini  harus selalu  disertakan  pada  saat  pembahasan pra rancangan qanun.
Dalam  kaitannya  dengan  usulan Qanun  Kawasan  Tanpa  Rokok  di Kabupaten  Aceh  Barat  yang  diajukan oleh  Dinas  Kesehatan.  Kemudian  draft pra rancangan qanun tersebut diajukan ke DPRK  Aceh  Barat  untuk  dijadikan Program  Legislasi  (Proleg)  untuk  di bahas  pada  tahun  2015  nanti.  Dalam pembahasan Proleg tersebut yang dibahas bersama dengan para pengambil kebijakan  yaitu  Eksekutif  dan  Legislatif berupaya untuk satu kesepakatan bersama mengenai  isi,  ketentuan  maupun  sanksi, kawasan  yang  ditetapkan  dan  hal  lain yang terkait draft tersebut yang kemudian disahkan  menjadi  Rancangan  Qanun.

## Matrik Kategori Proses Kebijakan
No.  Kode Informan Kategori Proses Kebijakan
1 RF Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat (Rabu, 20 Agustus 2014) Drs. H. Rachmat Fitri HD, MPA Bagaimana  Proses  pembuatan  Qanun  terkait program tentang Kawasan Tanpa Rokok?
“Kita  sudah  beberapa  kali  mengadakan rapat  untuk  memfinalisasi  draft  yang  kita siapkan  untuk  kita  ajukan  ke  DPR,  jadi memang  ini  harus  proses  ya,  tidak  bisa instan  gitu,  karena  nanti  ketika  kita  ajukan ke  DPR  tentunya  dengan  pembahasan bersama untuk melahirkan aturan yang bisa
diterima oleh masyarakat” 2 AM Sekretaris DPR Kabupaten Aceh Barat Berapa  lama  waktu  yang  dibutuhkan  dalam pembahasan Program Legislasi? “Kalau  memang  itu  nanti  dibahas,  Qanun
Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas…           Yarmaliza, Teungku Nih Farisni
Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat                                                                                www.utu.ac.id ISSN: 2355-0643
(Kamis, 21 Agustus 2014) Drs. Ahdi Mirza atau Peraturan Daerah umumnya pembahasan  itu  alot  memang,  itu  paling lama  3  bulan,  ya  kita  juga  kalau  misalnya pembahasan  itu  dipercepat  itu  akan  sangat banyak  mengurangi  ya,  atau  hal-hal  yang memang  saat  itu  tidak  tertuang  dalam Qanun,  mungkin  dalam  pembahasannya alot,  itu  bisa  ditambah  atau  bisa  dikurangi yah, butuh waktu memang, paling lambat 3 bulan  sejak  awal  proses  pembahasan  yah sampai  ditetapkan  ...  kalau  kita  berbicara masyarakat otomatis Bupati berpikir tentang  sejauh  mana  manfaatnya  buat masyarakat,  kalau  besar  manfaat  untuk masyarakat  otomatis  tidak  ada  istilah  tidak bisa tidak disahkan, seperti itu” 3 MR Asisten I Setdakab Aceh Barat Bidang Pemerintahan (Selasa, 19 Agustus 2014) Drs. Muslim Raden, M.Si Bagaimana  Proses  pembuatan  Qanun  terkait program tentang Kawasan Tanpa Rokok? “Ya  artinya  kalau  menurut  saya  kan sekarang  untuk  melahirkan  suatu  produk Qanun  itu  tentunya  melalui  proleg  ...  Ya untuk kebijakan utama tentunya Pemerintah Daerah,  dalam  hal  ini  kan  Bupati  bersama dengan  DPR,  disetujui  Bupati  ndak disetujui  Dewan  kan  itu  sama  juga,  artinya ini Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”
4 AD Asisten II Setdakab Aceh Barat Bidang Keistimewaan Aceh (Rabu, 20 Agustus 2014) H. T. Ahmad Dadek, SH Bagaimana  Proses  pembuatan  Qanun  terkait program tentang Kawasan Tanpa Rokok?
“Jadi  kan  begini  ya,  dalam  sistim Pemerintah  Daerah  kalau  misalnya  kita mengatur  dalam  bentuk  Qanun  ...  dia sebenarnya kan harus kita rapatkan terlebih dahulu,  akademis-akademis  itu  memuat tentang  apa-apa  saja  kebijakan-kebijakan yang  mau  kita  susun  dan  yang  akan  kita atur  di  dalam  Qanun,  Qanun  itu  dia  adalah Peraturan  Daerah,  nanti  ini  dimasukkan  ke Bagian  Hukum,  Bagian  Hukum  nanti ajukan  ke  pak  Bupati,  pak  Bupati mengajukan  ke  Dewan,  di  Dewan  dibahas,
Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas…           Yarmaliza, Teungku Nih Farisni
Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat                                                                                www.utu.ac.id ISSN: 2355-0643
Dewan  hanya  menyetujui  kan,  nanti disahkan oleh Bupati, itulah teknisnya...”
5 SN Asisten III Setdakab Aceh Barat Bidang Administrasi dan Umum (Sabtu, 16 Agustus 2014) Drs. Said Nadir Bagaimana  Proses  pembuatan  Qanun  terkait program tentang Kawasan Tanpa Rokok? “Kalau  Qanun  begini  yah,  mekanisme penyusunan  Qanun  itu  pertama  sekali diusulkan  oleh  Eksekutif,  ya  Eksekutif dalam  hal  ini  jajaran  kalau  menyangkut dengan kesehatan ini adalah Dinas Kesehatan  yah,  kemudian  Dinas  Kesehatan mengajukan kepada Bupati, Bupati ada satu tim yang melakukan
pengkajian, sekretariatnya  bagian  hukum  yah,  tim penyusunan Qanun  yah, jadi setelah Qanun itu  digodok,  dimatangkan,  disempurnakan, nah  kemudian  diajukan  ke  DPR,  jadi  DPR nanti  melakukan  pembahasan,  melakukan studi  banding misalnya  atau apa  saja  untuk mendukung pendapatan mereka atau pengetahuan  mereka,  baru  nanti  dilakukan pembahasan  lagi,  kalau  memang  sudah sepakat  itu  baru  disahkan,  jadi  artinya pengesahan  Qanun  itu  tidak  ada  pada  satu orang,  tapi  secara  bersama-sama  yah, persetujuan  bersama  antara  Eksekutif  dan Legislatif,  atau  Pemerintah  Daerah  dengan DPRK” 6 AD Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat (Kamis, 14 Agustus 2014) H. T. Ahmad Dadek, SH Bagaimana  Proses  pembuatan  Qanun  terkait program tentang Kawasan Tanpa Rokok?
“Ya  itu  dibahas  dalam  Dewan,  makanya kalau dalam penyusunan sebuah Perda atau Qanun  itu  awalnya  dibuat  di  bagian akademis  dulu,  dilakukan  oleh  pihak akademisi,  nanti  draft  akademis  itu  dikaji, nanti  apa  yang  perlu  diatur  dalam  Qanun tersebut,  diatur  misalnya  kawasannya  apa, sanksinya  apa,  pelaksananya  siapa,  jadi dia bangun dulu konsepnya itu, setelah siap itu kajian  akademisnya,  baru  disusun  draft Qanunnya, pasal 1 azas, pasal 2 tujuan dan lain  sebagai-sebagainya,  termasuk  sanksi dan sebagainya, kemudian nanti diajukan ke
Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas…           Yarmaliza, Teungku Nih Farisni
Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat                                                                                www.utu.ac.id ISSN: 2355-0643
kantor  Bupati,  Kantor  Bupati  nanti  ajukan ke  DPR,  di  DPR  dibahas,  setelah  dibahas kemudian disahkan, setelah disahkan barulah diterapkan” 7 YH Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Selasa, 26 Agustus 2014) Drs. H. M. Yunus Hamzah Bagaimana  Proses  pembuatan  Qanun  terkait program tentang Kawasan Tanpa Rokok? “Setiap  Qanun  itu  kan  dibahas  oleh  DPR, dalam pembahasan itu kalau ada perubahan sedikit-sedikit  kan  kalau  untuk  kebaikan kan tidak jadi masalah” 8 ZL Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat (Selasa, 26 Agustus 2014) dr. H. Zafril Luthfy RA, M.Kes Bagaimana  Proses  pembuatan  Qanun  terkait program tentang Kawasan Tanpa Rokok?
“Tentang disahkan atau tidaknya itu DPRK, atas  argumentasi  yang  kita  berikan,  apa dasar  kita  usulkan  Qanun  itu,  draft  Qanun itu  kan  dibuat  oleh  Eksekutif  kemudian disahkan  oleh  Legislatif,  kan  begitu,  jadi yang mengesahkan itu ya Legislatif ... nanti kan  gini,  ada  beberapa  rancangan  Qanun yang  disodorkan  oleh  Eksekutif  untuk dibahas  2015,  ya  nanti  secara  kolektif dimasukkan  ke  DPRK,  ya  secara  kolektif juga  akan  dibahas,  DPRK  kan  tidak mungkin  membahas  satu  Qanun  yang masuk  dulu  lalu  dibahas  itu  kan  tidak mungkin sia-sia” 9 YP Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat (Jum’at, 15 Agustus 2014) Cut Yanti Polem, SH Bagaimana  Proses  pembuatan  Qanun  terkait program tentang Kawasan Tanpa Rokok?
“Kan  gini,  sebenarnya  ini  belum  ada rancangan  Qanunnya,  ini  baru  tingkat
Program  Legislasi  ...  sebelum  itu  menjadi sebuah  Qanun  itu  dimasukkan  dalam Program  Legislasi  Kabupaten  dulu,  nah  di situ  kita  memuat  nanti  dari  SKPD mengajukan  bahwasanya  untuk  tahun  ini mereka  akan  membuat  sebuah  Qanun tentang  ini  tentang  ini,  termasuk  salah satunya Qanun Kawasan Tanpa Rokok ...”
Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas…           Yarmaliza, Teungku Nih Farisni
Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat                                                                                www.utu.ac.id ISSN: 2355-0643
10 PH Kasubbag Perundang- undangan di bagian Hukum Setdakab Aceh Barat (Jum’at, 15 Agustus 2014) Pak Haris Bagaimana  Proses  pembuatan  Qanun  terkait program tentang Kawasan Tanpa Rokok? “...  Program  Legislasi,  kalau  di  Aceh Program  Legislasi  Kabupaten,  kalau  di daerah  lain  namanya  Prolegda,  nah  jadi Proleg  itu  merupakan  tahapan  daripada pembentukan produk hukum, Qanun
namanya,  jadi  sebelum  rancangan  Qanun itu  disusun  dia  harus  ditetapkan  dulu dengan Proleg, siapa yang berwenang untuk menetapkan, DPR, tapi Pemda mengusulkan  dari  sekian  jumlah  rancangan Qanun  yang  akan  kita  rencanakan  untuk disusun  di  tahun  2015  termasuk  salah satunya kawasan tanpa rokok itu”. 11 JD Kasubbag Hubungan Media Massa di Bagian Humas dan Pengolahan Data Elektronik Setdakab Aceh Barat (Selasa, 23 September 2014) Jopi Deansa Saputra, SE, S.Sos Pendapat mengenai pembahasan proleg? “nanti  ya  tentunya  masyarakat  yang  masih menyukai  rokok  akan  memilih  kontra  kan, tidak  setuju,  dengan  artian  keterbatasan mereka dalam melakukan aktivitas merokoknya,  jadi  sudah  makin  sempit nantinya,  misalnya  dia  pergi  ke  Rumah Sakit  nggak  boleh  merokok,  dia  pergi  ke sekolah  yang  ada  anak-anak  kecil  nggak boleh  merokok,  di  ruang  publik  seperti kantor ada beberapa yang sudah memberlakukan  juga  tidak  boleh,  itu  kan melarang  hak  asasinya  mungkin,  walaupun sebenarnya  kita  tidak  melarang  hak asasinya,  jadi  itu  mungkin  ada  beberapa, tapi  kalau  secara  umum  kita  lihat  lebih banyak  yang  pro  lah,  lebih  banyak  yang mendukung,  karena  kan  itu  dikeluarkan, dikaji  dan  diterbitkan  qanun  tersebut  demi kebaikan  kan,  lebih  banyak  mendapat keuntungan dan manfaatnya daripada mudharatnya,  atau  sebaliknya  lebih  banyak mudharatnya kalau terus dibiarkan ...”. KESIMPUALAN Pemerintah Kabupaten Aceh Barat  berupaya  untuk  merealisasikan penyelenggaraan Program Kawasan Tanpa  Rokok  demi  terciptanya  status derajat kesehatan masyarakat Aceh Barat yang setinggi-tingginya. Dari
keseluruhan  informan  menyatakan  setuju
Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas…           Yarmaliza, Teungku Nih Farisni
Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat                                                                                www.utu.ac.id ISSN: 2355-0643
dan  mendukung  atas  rencana  program Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kabupaten Aceh  Barat.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Aceh Barat telah mengupayakan
Kawasan  Tanpa  Rokok  dengan  cara mengadakan  lomba  pembuatan  baliho dan  spanduk  tentang  bahaya  merokok melalui promosi kesehatan.

## SARAN
Bila  rancangan  Qanun  tentang Kawasan  tanpa  Rokok  disahkan  menjadi Qanun,  diharapkan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Aceh  Barat  secara  konsisten untuk melaksanakan Qanun tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Adian,  Donny  Gahrial.  2010.  Pengantar
Fenomenologi. Depok:
Koekoesan.
Astawa,  I  Gede  Pantja,  dan  Na’a, Suprian. 2008. Dinamika Hukum dan  Ilmu  Perundang-undangan di Indonesia. Bandung: Alumni.

## Badan  Penelitian  Dan  Pengembangan
Kesehatan Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia. 2010.  Kerugian  ekonomi  akibat rokok. Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kesehatan. 2012. Fakta mengenai  lima  jenis  penyakit terbanyak terkait rokok. Badan  Penelitian  Dan  Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia. 2013.  Hasil  Riset  Kesehatan Dasar 2013.
Crofton,
J. and Simpson, D. 2009. Tembakau: Ancaman
Global.  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2005.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2012. Factsheet Pengendalian Masalah Kesehatan Akibat Tembakau.
Moleong,  L.  J.  2004.  Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Bandung:
IKAPI.
Parsons,  Wayne.  2006.  Public  Policy:
Pengantar  Teori  dan  Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.109  tahun 2012  tentang  pengamanan  bahan yang  mengandung  zat  adiktif berupa  produk  tembakau  bagi kesehatan.