## Abstrak
Ruang terbuka hijau publik (GOP/RTH) di Kota Bontang belum memenuhi target 20% dari ketentuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait penyediaan  ruang  terbuka  hijau  di  Kota  Bontang,  permasalahan  yang  dihadapi  Pemerintah  Kota Bontang  dalam  menerapkan  standar  ruang  terbuka  hijau  dan  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh Pemerintah Kota Bontang. dalam penerapan standar ruang terbuka hijau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian GOP/RTH belum sesuai ketentuan, hanya berkisar 6,81 atau 17,36% tergantung data yang digunakan. Masih terdapat beberapa permasalahan  dalam  penyediaan  GOP/RTH  publik,  terutama  kurangnya  ketersediaan  lahan  untuk GOP/RTH, selain itu permasalahan sumber daya manusia, anggaran, sebaran ekologi GOP/RTH, dan permasalahan  sosial  terkait  GOP.  Beberapa  upaya  telah  dilakukan,  namun  tetap  direkomendasikan untuk  menyiapkan  bank  tanah,  melakukan  realokasi  GOP  sesuai  fungsi  ekologisnya,  meningkatkan sumber  daya  manusia  dan  anggaran  serta  meningkatkan  kepemimpinan  yang  dapat  memobilisasi keterlibatan pelaksana dan kontribusi serta partisipasi masyarakat.
Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Prestasi, Permasalahan dan Upayanya
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11483-11501 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bontang:

## Kondisi Saat Ini, Permasalahan dan Upaya
Eko Mashudi 1 ✉ , Ellisa Wulan Oktavia 2 , Ficky Cahyo Purnomo 3 ,
Daryono 4
Universitas Mulawarman
Email: suratmasekomas@gmail.com 1 ✉

## PENDAHULUAN
Keberadaan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  perkotaan  tidak  terbantahkan kepentingannya untuk menunjang fungsi kota tersebut. Dari pandangan banyak ahli peran RTH ini sangat penting untuk peningkatan kualitas udara di perkotaan, pengaturan iklim mikro perkotaan , berfungsi penyapuan debu di perkotaan, peredam kebisingan, sebagai penunjang  tata  air  di  perkotaan,  penunjang  pelestarian  plasma  nutfa,  serta  berfungsi penunjang  tata  guna  dan  pelestarian  tanah.  Selain  itu  RTH  juga  memiliki  fungsi  sosial sebagai  sarana  rekreatif  bagi  masyarakat  di  perkotaan.(Démurger,  2021)  Pada  beberapa bagian  di  wilayah  perkotaan,  keberadaan  RTH  juga  menjadi  alat  untuk  memperindah wilayah perkotaan (fungsi estetika).  Dan bagi  beberapa orang keberadaan RTH memiliki fungsi ekonomi sebagai tempat mencari penghasilan. Dengan demikian keberadaan RTH memiliki fungsi lingkungan  / ekologi, fugsi sosial, fungsi estetika serta fungsi ekonomi. Oleh karena itu keberadaan RTH sangat penting dan diperlukan bagi wilayah perkotaan. (Husna et al., 2023).
Dalam  banyak  pandangan  (Caesarina  &  Rahman  2019;  Pratiwi  &  Purnomo  ,  2021; Setyani et al,2017), Ruang Terbuka Hijau dipahami sebagai suatu bagian dari ruang atau area  atau  kawasan  yang  relatif  bersifat  terbuka  dengan  di  isi  oleh  tanaman,  tumbuhan, maupun  vegetasi  baik  yang  tumbuh  secara  alami  ataupun  yang  di  budidayakan.  Secara normatif,  pengertian  RTH  menurut  Undang – Undang  Nomor  26  Tahun  2017  tentang Penataan Ruang, dapat di artikan sebagai area memanjang / jalur dan / atau mengelompok, memanjang atau melingkar. Oleh karena itu wujud RTH ini dapat berupa hutan kota, taman

## Abstract
The public green open space (GOP/RTH) in the city of Bontang has not met the target of 20% of the stipulated  provisions.  Therefore,  the  purpose  of  this  study  is  to  obtain  an  overview  related  to  the provision of green open space in Bontang City, the problems faced by the Bontang City Government in implementing  green  open  space  standards  and  the  efforts  that  can  be  made  by  the  Bontang  City Government  in  implementing  green  open  space  standards.  This  research  is  a  type  of  qualitative descriptive research. The results showed that the achievement of GOP/RTH was not in accordance with the provisions, only around 6.81 or 17.36% depending on the data used. Several problems still exist in the provision of public GOP/RTH, mainly the lack of land availability for GOP/RTH, besides of the human resource  problems,  budget,  ecological  distribution  of  GOP/RTH,  and  GOP  related  social  problems. Several efforts have been made, but it is still recommended to prepare a land bank, reallocate GOP according to its ecological function, increase human resources and budget and increase leadership that can mobilize the involvement of implementers and contributions as well as community participation.
Keywords: Green Open Space, Achievements, Problems and Efforts
kota (mulai level RT, RW, kelurahan, dan kota), ruang sempadan baik jalan, rel kereta api, jaringan tegangan tinggi, sungai, maupun danau, situ, embung, dan mata air maupun fungsi khusus lainnya (missal permakaman, lapangan olah raga, pulau jalan, ruang di bawah jalan tol, dan lainnya). (Tulandi, 2022)
Tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 Ayat (1) yang dinyatakan bahwa proporsi minimal RTH adalah sebesar 30 % dari luas wilayah  kota,  dimana  20%  merupakan  RTH  publik  dan  10%  merupakan  RTH  privat. Ketentuan  ini  berlaku  baik  di  wilayah  yang  memiliki  kekuasaan  otonom  sebagai  kota, maupun wilayah perkotaan dalam suatu kabupaten. Namun kenyataannya banyak wilayah kota maupun perkotaan di Indonesia tidak dapat memenuhi ketentuan ini. Salah satu kota yang juga tidak dapat memenuhi ketentuan tentang RTH minimal dalam kota adalah Kota Bontang.
Kota  Bontang  merupakan  salah  satu  dari  tiga  kota  penting  di  Provinsi  Kalimantan Timur,  disamping  Kota  Balikpapan  dan  Kota  Samarinda.  Kota  Bontang  secara  geografis terletak antara 117°23’ sampai dengan 117°34’ Bujur Timur dan 0°01’ sampai dengan 0°12’ Lintang Utara. Wilayah perencanaan RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039 adalah seluas 28.596  hektar  dengan  wilayah  darat  seluas  16.188  hektar  dan  wilayah  laut  seluas  12.408 hektar. Kota Bontang berada di sebelah utara Provinsi Kalimantan Timur yang berjarak 90 km dari Ibukota Provinsi, Samarinda Diketahui Kota Bontang merupakan salah satu Kota Industri di Provinsi Kalimantan Timur  yang memiliki luas wilayah sebesar 16.188 Ha. Dari seluruh luas wilayah kota tersebut, sebesar 12.331,64 Ha (70% dari luas wilayah kota) akan digunakan  untuk  kegiatan  perumahan,  industri,  perkantoran,  pusat  ekonomi  dan  bisnis, serta bangunan lainnya, sehingga minimal seharusnya sebesar 3.247,66 Ha (20% dari luas wilayah kota) di peruntukkan sebagai RTH publik, dan 1.618,6 Ha (10% dari luas wilayah kota) menjadi RTH privat. Namun kondisi  saat ini  pemenuhannya belum dapat sesuai dengan yang  diharapkan.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Effendi  (2019)  bahwa  RTH publik di Kota Bontang masih yang terlaksana adalah 342,644 Ha dari target 3.247,66 Ha, atau jika dipersentasekan kurang  lebih hanya 10 % yang terlaksana, hal ini masih belum memenuhi target sesuai dengan ketentuan yakni sebesar 20% dari wilayah kota untuk RTH publik.
Sebagaimana telah tertuang pula di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang Tahun 2019-2039 yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor  13  Tahun  2019  pada  tanggal  6  Desember  2019.  Selanjutnya  sebagai  bagian  dari usaha untuk mempertahankan RTRW Kota Bontang agar selalu relevan dengan isu  - isu
terkini Tata Ruang yang di dalamnya juga memuat tentang pemenuhan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bontang.
Gambar1. Rencana Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang , Sumber: Perda Kota Bontang No. 13 Tahun 2019
Penelitian  tersebut  diperkuat  dengan  pernyataan  dari  media  massa  Kaltim  Today menyatakan bahwa RTH publik Kota Bontang, baru mencapai 9,5%. Berbeda dengan RTH Privat,  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nuraini  (2020),  RTH  privat  yang  telah  ada sebesar 1.780,68 Ha (11 % dari luas wilayah kota) yang mana telah melebihi proporsi minimal 10%  dari  luas  wilayah  kota.  Kenyataan  di  atas  tentu  menjadi  permasalahan  dalam penyelenggaraan  penataan  ruang  wilayah  di  Kota  Bontang  dan  perlu  dicari  solusi  atau upaya yang tepat agar pencapaiannya dapat dimungkinkan. Kajian terkait ruang terbuka hijau telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ruang terbuka hijau yang disediakan oleh  pemerintah  daerah  dihitung  dengan  menyesuaikan  kondisi  dan  persyaratan  teknis tertentu (Lussetyowati, 2011). Penghitungan tersebut dapat didasarkan pada luas wilayah dan  jumlah  penduduk  mengingat  fungsi  RTH  sebagai  penyeimbang  lingkungan  alam perkotaan (Fitri et al., 2020).
Manfaat yang bisa diperoleh masyarakat dari adanya ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau menjadi paru-paru kota dan pusat interaksi, komunikasi dan rekreasi (Imansari &  Khadiyanta,  2015).  Bahkan  ruang  terbuka  hijau  juga  dinilai  dapat  berfungsi  untuk mengurangi tingkat stress bagi masyarakat sekitar (Arifin, 2014). RTH yang dikelola secara efektif  pun  dapat  berfungsi  sebagai  media  edukasi  (Hidayati,  2015).  Dalam  penyediaan ruang terbuka hijau dihimbau agar tetap memperhatikan fungsi ekologis sebagai produsen
oksigen  (Mbele  &  Setiawan,  2016).  Penyediaan  ruang  terbuka  hijau  pun  dapat dikelompokkan menjadi: 1) ruang terbuka hijau aktif, yaitu yang berfungsi sebagai tempat manusia beraktifitas, 2) ruang terbuka hijau pasif, yang berfungsi tidak hanya untuk kegiatan manusia (Caesarina & Rahman, 2019). Salah satu konsep penyediaan ruang terbuka hijau adalah  dengan memaksimalkan  lahan  kosong (Hastuti & Sulistyarso, 2012; Setyani et al., 2017).  Sementara  itu,  salah  satu  prinsip  dalam  perwujudan  RTH  sesuai  standar  minimal adalah melalui prinsip good environmental governance (Pratiwi & Purnomo, 2021).
Dalam  penyediaan  lahan  terbuka  hijau  tersebut  dibutuhkan  upaya  perlindungan terkait  RTH  sebagai  potensi  dan  aset  kota  (Syamsir  et  al.,  2007).  Penataan  RTH  yang berkelanjutan dapat mengurangi dampak buruk yang terjadi pada lingkungan kota (Indah, 2013). Oleh sebab itu, dalam penyediaan dan penataan RTH yang berkelanjutan dibutuhkan peran  dari  berbagai  pihak  secara  bersama-  sama  dan  partisipatif,  hal  ini  untuk  dapat meminimalisir ketidakberhasilan pengelolaan RTH tersebut. Salah satu faktor penting yang menyebabkan  ketidakberhasilan  penyediaan  RTH  tersebut  dapat  disebabkan  oleh masyarakat  yang  tidak  terlibat  secara  aktif  (Purba,  2015).  Dengan  demikian,  pemerintah daerah  perlu  hadir  dalam  pengelolaan  RTH  tersebut  baik  dalam  aspek  perencanaan, pemanfaatan, pembinaan hingga pengawasannya (SOBRI et al., 2018).
Berdasarkan permasalahan praktikal penyediaan RTH di Kota Bontang, dan dengan memperhatikan berbagai gagasan dalam berbagai penelitian terkait sebelumnya, penelitian ini  bermaksud  untuk  memadukan  antara  penyelesaian  permasalahan  praktikal  dengan pemanfaatan  gagasan  dari  penelitian  sebelumnya,  sekaligus  menghasilkan  gagasan- gagasan teoretik baru terkait dengan penyediaan RTH di dalam wilayah kota. Oleh karena itu tujuan dari kajian  ini adalah untuk  memperoleh  gambaran umum terkait  pencapaian RTH,  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Kota  Bontang  dalam  pencapaian standar  RTH  serta  upaya  yang  sudah  dan  dapat  dilakukan  oleh  oleh  Pemerintah  Kota Bontang  dalam pencapaian standar RTH, serta gagasan teoretik terkait penyediaan RTH kota/perkotaan.  Sebagaimana  di  ketahui  bahwa  Pembangunan  Ruang  Terbuka  Hijau  di wilayah  Perkotaan,  juga  merupakan  hak  bagi  masyarakat  perkotaan  secara  sosial,  sama halnya  dengan  pemenuhan  infrastruktur  lainnya.  Dapat  diketahui  bahwa  sosialisme  ini bertujuan agar kepemilikan asset dan sumber daya, dapat di kontrol sebagai kepemilikan bersama, dan masyakat bisa memakainya secara bebas dan cuma-cuma, hal ini juga yang menjadikan landasan sosialisme dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh timbulnya kelas warga negara, yang mana terdapat tingkatan dalam warga negara itu sendiri. (Bocharnikova & Kurg, 2019).
Dalam beberapa literatur dan  praktik  perencanaan tata  ruang,  konsep infrastruktur hijau  (GI) semakin mendapat perhatian sebagai sarana untuk di laksanakan dan di terapkan ke  dalam  manajemen  penggunaan  lahan  dan  lingkungan  yang  lestari.  Konsep  Green Infrastructure  menekankan  pentingnya  untuk  memastikan  penyediaan  barang  dan  jasa ekosistem bagi masyarakat dan nilai terhubung secara fungsional dan spasial, ekosistem yang sehat, di atur oleh negara untuk di terapkan secara menyeluruh untuk kepentingan masyarakat.  (Lennon  et  al.,  2016).  Kompleksitas  pembangunan  infrastruktur  utama membawa tantangan terhadap dampak keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Terutama di  dalam  konteks  globalisasi  bisnis,  integrasi  teknologi  dan  seluruh  proses  siklus  hidup dalam kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, maka proyek infrastruktur modern dalam pengelolaannya senantiasa harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan keberlanjutan lingkungan, hal yang terpenting lainnya yakni tersedianya infrastruktur berupa ruang terbuka hijau yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat secara berimbang antara pembangunan infrastruktur lainnya.(Zeng et al., 2021)
Sehingga Pembangunan / penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bontang, juga  dilaksanakan  secara  partisipatif  bersama  masyarakat,  dan  dapat  di  kategorikan pembangunan yang bercirikan sosial yang memberi manfaat besar bagi masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan wawancara, pengamatan  dan  dokumentasi  dalam  pengumpulan  data  relevan.  Jumlah  informan penelitian  adalah  20  orang  secara  purposive  sampling,  yang  berasal  dari  dinas  yang menentukan kebijakan penataan ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan,Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan,  dan  Bapelitang),  instansi  teknis  lain terkait  yang  mengurusi  taman  dan  permakaman,  developer  RTH,  serta  dari  masyarakat. Beberapa pihak developer pun ikut dilibatkan untuk menjadi informan karena merupakan pihak  yang  bekerja  sama  dengan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  terkait  sebagai pelaksana pembangunan RTH publik. Adapun, sasaran masyarakat untuk menjadi informan adalah mereka yang sedang melaksanakan aktivitas di Ruang Terbuka Hijau Publik dengan alasan mereka secara langsung merasakan dampak dari pelaksanaan RTH publik dan bukan merupakan pelaksana maupun penentu kebijakan RTH publik sehingga dapat memberikan ulasan secara jujur terhadap kebijakan RTH publik. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian dan kesimpulan (Ramayanti, 2021).
Selanjutnya dilakukan pula pemilihan artikel dengan menggunakan database Scopus dilakukan melalui beberapa tahap. Pada tahap pertama, kami mengategorikan pencarian
menggunakan dua kata kunci, “Ruang Terbuka Hijau”, teori Sosialisme dan “Pembangunan Infrastruktur” diidentifikasi berdasarkan judul kategori, abstrak, atau kata kunci, sehingga menghasilkan  507  dokumen.  Pada  tahap  kedua,  kami  membatasi  waktu  dengan memodifikasi pencarian database menjadi 8 tahun dari 2016 hingga 2023; batas waktu ini dipilih untuk mendapatkan referensi terkini, mengenai isu Pembangunan Ruang Terbuka Hijau,  dengan  adanya  keterlibatan  masyarakat.  Pada  saat  ini  tahap  penyelidikan menghasilkan 226 dokumen. Kemudian pada tahap ketiga dalam penelitian ini ditentukan fokus  jenis  dokumen  yang  akan  dianalisis  yaitu  jenis  Jurnal  terkait  yang  kemudian menghasilkan  106  dokumen.  Setelah  meneliti  abstrak  dan  judul  dari  60  dokumen  yang dihasilkan, kami menemukan ada beberapa dokumen yang tidak relevan terhadap relevansi topik yang sedang dipelajari, untuk di analisis. Jurnal internasional bereputasi dengan indeks Scopus yang di kumpulkan melalui Mandeley. Scopus merupakan salah satu sumber kutipan paling luas dan komprehensif serta memiliki database abstrak dari literatur yang ditinjau dari bentuk  artikel ilmiah dan buku (Zahra et al., 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bontang Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur,  dan  Kota Bontang. Selanjutnya  setelah terbentuknya Kota Bontang  sebagai daerah otonom, maka ditindaklanjuti dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Bontang, sehingga Kota Bontang  terdiri  tiga  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Bontang  Selatan,  Kecamatan  Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat yang meliputi 15 kelurahan.
Tabel 1. Luas Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bontang

## Sumber RTRW Kota Bontang 2019-2039
Penggunaan lahan di Kota Bontang didominasi oleh kawasan non terbangun yang mencapai sekitar 51,67%. Hal tersebut menunjukkan potensi bontang untuk berkembang masih sangat tinggi tentunya dengan memperhatikan keberadaan kawasan kehutanan.
Penggunaan lahan dan tutupan lahan di Kota Bontang pada tahun 2023 secara umum didominasi oleh  kawasan non terbangun. Adapun luasan penggunaan lahan secara rinci sebagai berikut.
Tabel 2. Penggunaan Lahan di Kota Bontang
Sumber Revisi RTRW Kota Bontang 2021 - 2025
Sementara  itu  Sebagai  sebuah  kota  yang  sedang  berkembang  terutama  dengan keberadaan  dua  perusahaan  besar  berskala  internasional  yakni  PT.  Badak  NGL  dan  PT.
Pupuk Kaltim, jumlah penduduk Kota Bontang semakin bertambah. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi  juga  faktor  lain  yakni  migrasi.  Jumlah  penduduk  Kota  Bontang  pada  tahun  2022 adalah 183.161 jiwa. Penyebaran jumlah penduduk di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Bontang Selatan sebesar 67.866 jiwa (37,05%), di Kecamatan Bontang Utara adalah 82.500 jiwa  (46,52%)  dan  di  Kecamatan  Bontang  Barat  30.095  jiwa  (16,43%).  (Sugiarto,  2016). Sementara jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (94.856 jiwa) masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan (88.305 jiwa). Hal ini berdampak pada besarnya  rasio  jenis  kelamin  yang  merupakan  perbandingan  jumlah  penduduk  laki-laki terhadap penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2022 adalah 107,42 yang berarti bahwa di antara 100 orang penduduk perempuan di Kota Bontang pada tahun 2022 terdapat  107-108  orang  penduduk  laki-laki.  Indikator  kependudukan  Kota  Bontang menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2022  penduduk  yang  datang  sebanyak  4.821  orang, pindah 6.892 orang, kelahiran 2.141 orang, dan kematian 691 orang.
Gambar  2.  Sebaran  Penduduk  Kota  Bontang  ,  Sumber:  Bontang  Dalam  Angka  2023 Namun demikian, kepadatan penduduk Kecamatan Bontang Utara masih lebih tinggi dibandingkan  kepadatan  penduduk  di  Kecamatan  Bontang  Selatan  dan  Kecamatan Bontang Barat. Kepadatan penduduk selama tahun 2022 di Kecamatan Bontang Selatan, Bontang  Utara  dan  Bontang  Barat  besarnya  berturut-turut  adalah  612  jiwa/km2,  2.579 jiwa/km2, dan 1.678 jiwa/km2.
Dengan kondisi perkembangan ini maka tuntutan terhadap penyediaan RTH menjadi sangat besar baik pada masa sekarang maupun ke depan. Hal ini terlihat dengan potensi perkembangan  wilayah  di  Kota  Bontang  dengan  kepadatan  tertinggi  adalah  Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat dengan kepadatan tinggi , hal ini
mengindikasikan kebutuhan akan RTH yang sangat tinggi tetapi di sisi lain ruang untuk RTH juga kemungkinan sangat kecil. Hal ini selanjutnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk  dapat  mendorong  penyediaan  RTH  malalui  partisipasi  masyarakat  dalam membangun  keseimbangannya.  Sarana  adalah  fasilitas  dalam  lingkungan  hunian  yang berfungsi  untuk  mendukung  penyelenggaraan  dan  pengembangan  kehidupan  sosial, budaya,  dan  ekonomi.  Distribusi  sarana  perkotaan  dari  segi  ketersediaan  fasilitas  dan konsentrasi pelayanannya merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap sistem pusat pelayanan dan rencana pola ruang Kota Bontang Sarana perkotaan yang dimaksud adalah sarana dari sektor pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, olahraga, sosial budaya, perdagangan dan jasa serta Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penyediaan dan distribusi sarana  perkotaan  diharapkan  dapat  memiliki  jangkauan  pelayanan  yang  merata  hingga menyentuh segala aspek kebutuhan masyarakat
Dalam penelitian ini, penulis mengamati seluruh wilayah kecamatan di Kota Bontang dan melakukan observasi lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang dalam kota untuk RTH publik. Adapun RTH Publik dalam kota yang diamati mencakup RTH Taman dan Hutan Kota (yang terdiri dari taman RT, taman kelurahan, taman kota dan hutan kota) dan RTH Jalur hijau Jalan (yang terdiri dari median jalan dan jalur pejalan kakiRTH sempadan sungai, RTH sempadan  pantai,  RTH  Danau  Kanaan,  dan  pemakaman).  Kategori  RTH  yang  diamati tersebut sesuai dengan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

## Gambar 3. Kondisi RTH Taman Adipura
Kategori pertama RTH yaitu Taman dan Adipura di Kota Bontang yang paling saat ini menjadi ikon Kota Bontang. Taman ini memiliki luas tanah sekitar 1,2 hektar, yang berlokasi di Jalan Kapten Piere Tendean RT.15, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara. Dibangun pada tahun 2012, yang sebelumnya lokasi tersebut merupakan area ladang milik masyarakat yang telah di bebaskan oleh Pemerintah Kota Bontang pada Tahun 2010. Taman
ini  merupakan  RTH  yang  berwujud  taman  skala  kota.  Taman  skala  kota  lainnya  adalah Taman Tanjung Laut, Taman Bontang Lestari. Pada ketiga taman skala kota ini dibangun berbagai sarana  dan  prasana  penunjang kegiatan rekreatif,  dan dilengkapi  dengan  area parkir, toilet dan mushola serta kegiatan rekreatif diantaranya tempat bermain untuk anak wahana Pendidikan, wahana olah raga (jogging track) dan fasilitas lainnya. Sementara itu RTH  jalur  hijau  jalan  di  beberapa  jalan  utama  di  Kota  Bontang,  telah  banyak  ditanami. Misalnya di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Suprapto hingga Jalan S. Parman.  Taman skala kelurahan  saat  ini  sudah  ada  yang  di  bangun,  salah  satunya  yakni  Taman  Griya  Wisata, Mangrove Park Berbas Pantai  dan belum secara khusus  pada seluruh kelurahan di Kota Bontang. Begitu pula pada lingkungan yang lebih kecil yaitu lingkungan Rukun Tetangga (RT), juga belum semua RT terbangun secara khsusus, saat ini RT yang memiliki taman RT di antaranya RT.07 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat.
Di  Kota  Bontang,  persebaran  RTH  meliputi  taman,  pemakaman,  dan  Ruang  Publik Terpadu Ramah Anak (RPTA). Secara spasial sebaran rencana RTH di Kota Bontang dalam peta  polar  ruang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Bontang  2014-2034 sebagaimana peta berikut. Dapat dilihat bahwa sebaran paling banyak RTH adalah pada Kecamatan Bontang Selatan yang merupakan Kecamatan dengan luasan paling besar di Kota Bontang.

## 1. Pencapaian RTH di Kota Bontang sampai dengan Tahun 2023
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa proporsi luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam suatu Kota atau kawasan perkotaan minimum sebesar 30% luas wilayah kota atau kawasan perkotaan.  Dalam  proporsi  30%  tersebut,  minimum  20%  luas  wilayah  kota/perkotaan merupakan  RTH  publik.  Ketentuan  ini  kemudian  berusaha  diwujudkan  dalam  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019- 2039.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fakhri Wahyudi, ST. yang menjabat sebagai Jafung Ahli Madya Bapelitbang Kota Bontang, beliau mengatakan bahwa: “Untuk RTH publik sendiri sudah jelas terkait regulasinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa RTH publik dilaksanakan minimal 20% dari luas wilayah kota dan RTH publik ini sebenarnya masuk dalam RPJP yang diharpakan mencapai target sebelum 2039”.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Robisay Malisa,S.Hut, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tatat Ruang dan Tata Bangunan Dinas PUPR Kota Bontang, beliau mengungkapkan bahwa:
…Kami dalam pelaksanaan RTH publik beracuan pada Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dalam pelaksanaan di daerah sendiri khususnya pengawasan kami melihat pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang  RTRW  Kota  Bontang  Tahun  2019-2039  disana  diatur  apa  saja  yang  telah menjadi RTH publik Kota Bontang untuk kemudian kami melakukan pengawasan.
Lebih  lanjut  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Bapak  Doddy  Sukma,  ST,  M.Si. yang  menjabat  sebagai  Jafung  Ahli  Muda  Tata  Ruang  Dinas  Pekerjaaan  Umum  dan Penataan Ruang, beliau mengatakan bahwa: “Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 memang diatur proporsi ruang terbuka hijau publik minimal 20% dari luas wilayah kota, namun berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang  Tata  Cara  Penyusunan,  Peninjauan  Kembali,  Revisi,  dan  Penertiban  Persetujuan Substansi Rancana Tata Ruang Wiayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang beserta peraturan turunannya, untuk proporsi minimal ruang terbuka hijau publik tidak lagi dihitung dari luas administrasi, ada perhitungan lain lagi yang dinamakan dengan kawasan non-terbangun. Kawasan non-terbangun ini contohnya adalah badan air sungai karena kita melihat banyaknya kota-kota di Indonesia yang sungainya besar. Kemudian ada luas pertanian dan luas kawasan hutan, dan kawasan lindung gambut sebagai kawasan non- terbangun.  Sehingga  perhitungannya  dari  seluruh  luas  wilayah  administrasi  dikurangi dengan kawasan non- terbangun tersebut lalu dibuatlah proporsi 20% untuk ruang terbuka hijau publik.”
Disimpulkan  dari  data  hasil  wawancara  kepada  tiga  informan  di  atas  bahwa  ada regulasi  yang  jelas  untuk  mengatur  implementasi  kebijakan  pengembangan  RTH  publik dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai dasar pelaksanaan. Kemudian turunan dari regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Agraria dan  Tata  Ruang/BPN  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penyusunan,  Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rancana Tata Ruang Wiayah Provinsi, Kabupaten,  Kota,  dan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  dan  Peraturan  Daerah  Kota  Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039, yang mengatur RTH publik  sebesar  20%  luasan  administrasi  kota  setelah  dikurangi  dengan  luasan  non terbangun  yang  mencakup  badan  air,  hutan,  kawasan  pertanian,  dan  kawasan  lindung gambut.  Berdasarkan  Perda  Kota  Bontang  Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 2019- 2039, pada pasal 36 (2) disebutkan bahwa RTH publik
yang telah ada di wilayah Kota Bontang, meliputi kawasan dengan luasan sekitar 1.173,69 (seribu seratus tujuh puluh tiga koma enam sembilan) hektar atau sekitar 7,2% (delapan koma dua) , sementara data eksisting yang di terbitkan di Tahun 2023, terdapat luasan RTH sebesar 2.467,33 Hektar, atau sebesar 15,24 %. yang terdiri dari Pemakaman, Jalur Hijau Jalan,Sempadan  Sungai  (180,80  Hektar),  Sempadan  Pantai  (310,04  Hektar),  Taman  dan Hutan Kota (1.854,40 Hektar), Pekarangan dan Halaman Parkir (122,93 Hektar).
Berdasarkan  data  dan  fakta  yang  didapatkan  dari  hasil  wawancara  dengan  ketiga informan dapat disimpulkan bahwa saat ini ruang terbuka hijau di Kota Bontang belumlah mencapai  target  proporsi  minimal  sebesar  20%  dari  formula  terbaru.  Perencanaan  tata ruang wilayah Kota Bontang memiliki jangka waktu 20 tahun yakni hingga tahun 2039, saat ini ruang terbuka hijau publik di Kota Bontang telah mencapai kurang lebih 15%, sehingga masih  perlu  komitmen  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Bontang untuk  dapat  menenuhi  proporsi  minimal  ruang  terbuka  hijau  publik  sebagaimana  telah diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 yang menargetkan proporsi minimal RTH publik 20% dari formula.
Gambar 4. Penggunaan Lahan Kota Bontang , Sumber: RTRW Kota Bontang 2019- 2039

## 2. Permasalahan dalam Pencapaian Standar Minimum RTH
Permasalahan dalam pencapaian standar minimum ruang terbuka hijau publik di Kota Bontang  masih  beberapa  ditemukan  berdasarkan  analisis  penulis.  Beberapa  temuan permasalahan dalam penyediaan RTH di Kota Bontang tersebut, antara lain dalam uraian berikut. Masalah utama dari penyediaan RTH di Kota Bontang adalah ketersediaan lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bontang yang dapat difungsikan untuk RTH relative
terbatas. Kota Bontang merupakan kota industri, yang wilayahnya juga di gunakan sebagai kawasan industri PKT maupun Badak LNG, serta kawasan industri Bontang lestari, selain itu, lahan – lahan yang telah di kuasai masyarakat sehingga Pemerintah Kota Bontang dalam hal  ini  bersaing  dengan  masyarakat  untuk  mendapat  lahan  kosong  untuk  di  gunakan sebagai RTH.
Adapun hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Bontang,  beliau  mengungkapkan  bahwa permasalahan utama penyediaan RTH di Kota Bontang adalah kurangnya  lahan kosong, maupun harga yang sangat tinggi, saat akan di lakukan pembebasan lahan. Hasil wawancara dengan  Kepala  Seksi  Pengaturan  dan  Pembinaan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang Kota Bontang, yang diperoleh  informasi bahwa ketersediaan  lahan menjadi  salah satu  aspek  penting  dalam  pencapaian  standar  minimum  RTH  karena  lahan  dapat dimanfaatkan untuk menjadi ruang terbuka hijau publik. Namun keadaan di lapangan yang terjadi adalah masih adanya kesulitan untuk mendapatkan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk  menjadi  ruang  terbuka  hijau  publik,  dikarenakan  lahan-lahan  di  Kota  Bontang sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan area tempat tinggal dan pemanfaatan intensif kegiatan lainnya. Untuk mendapatkan lahan milik warga tersebut, pemerintah daerah melakukan negosiasi dengan pemilik lahan dan melakukan pembebasan lahan untuk dapat dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau publik.
Masalah  kedua  adalah  minimnya  anggaran  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bontang  dan dinas terkait lainnya  dalam kaitan untuk penyediaan RTH Publik, terutama masih terkait juga dengan ketersediaan lahan untuk RTH Publik. Minimnya anggaran ini juga berakibat pada belum dikelolanya asset lahan yang sudah dikuasai Pemerintah Kota dalam bentuk  yang  lebih  bermanfaat  dan  terlihat  lebih  jelas  batas-batasnya,  misalnya  dikelola dalam bentuk taman kota.
Permasalahan  berikutnya  terkait  dengan  kurangnya  sumber  daya  manusia  dapat dilihat  dari  dua  sisi  yakni  sisi  kualitas  dan  sisi  kuantitas.  Penulis  melakukan  wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bontang, beliau mengungkapkan bahwa “Untuk saat ini ketersediaan tenaga kerja belum dapat dikatakan cukup dan kualitas menurut saya masih biasa saja, kami masih membutuhkan  beberapa  pegawai  dengan  kualitas  yang  memadai.”  Sejalan  dengan  hal tersebut  berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  ,bahwa  “Untuk  menangani  RTH  publik kami  kekurangan  anggota.  Personil  6  orang  mengawasi  15  Kelurahan,  menurut  saya sangatlah kurang.” Dapat  disimpulkan  dari  kedua  wawancara  di  atas,  bahwa  kuantitas
pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang  masih  belum cukup khususnya untuk menangani RTH publik. Begitu pula dengan kualitas pegawai yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Pernasalahan lain yang juga krusial adalah permasalahan sebaran RTH di Kota Samarida, baik pada tataran eksisting maupun rencna. Masih terjadi ketimpangan antara distribusi dan kepadatan penduduk dengan luasan RTH yang tersedia dalam suatu wilayah. Pada masa depan yang harusnya difaslitasi dalam rencana pola ruang pada RTRW Kota Bontang sebaran RTH disesuaikan fungsi ekologi RTH perlu diusahakan. Perhitungannya  perlu  memperhatikan  distribusi  dan  kepadatan  penduduk  dalam  sub wilayah kota.
Permasalahan di atas bersifat intenal Pemerintah Kota Bontang. Namun permasalahan penyediaan RTH untuk pencapaian minimum RTH public sebesar 20% wilayah kota (selain non terbangun), juga terjadi pada aspek social di masyarakat. Yang pertama adalah bahwa masyarakat  Kota  Bontang  bertumbuh  dari  masyarakat  yang  tinggal  di  tepian  sungai maupun pantai, sehingga hamper di wilayah yang padat penduduknya sempadan sungai tidak ada lagi karena dimanfaatkan untuk tempat tinggal masyarakat.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  beberapa permasalahan dalam penyediaan RTH Publik di Kota Bontang, yaitu: 1) kurang tersedianya lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk RTH Publik; 2) kurangnya anggaran pada perangkat daerah terkait penyediaan RTH Publik; 3) kurangnya jumlah dan kualitas SDM pada perangkat daerah terkait terutama pada DPUPR; 4) Sebaran RTH yang ada  belum memenuhi fungsi ekologisnya; 5)masalah sosial tumbuhnya kota dari permukiman tepian air; dan 6) terjadinya penyerobotan lahan sempadan oleh masyarakat karena harga tanah yang relative tinggi dan terus naik.

## 3. Upaya Pencapaian Standar RTH
Setelah  menganalisis  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Kota Bontang dalam pencapaian standar RTH, penulis menganalisis upaya pencapaiannya. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan penertiban terhadap lahan publik sehingga pengembangan RTH publik dapat terlaksana. Diperoleh informasi bahwa saat ini program pengembangan RTH dipusatkan pada pusat kota, median jalan protokol, ruang kosong yang ada di persimpangan jalan, hingga bantaran sungai. Dalam penertiban terkait  lahan  publik  tersebut,  penulis  menilai  bahwa  pengaruh  elite  sangat  dibutuhkan. Wawancara  dengan  Kabid  Tata  Ruang  dan  Tata  Bangunan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  Kota  Bontang,  beliau  mengatakan  bahwa:  Saat  ini  kami  melakukan beberapa upaya untuk mencapai target, semisal kami menemukan lahan basah maka akan
dibuat langsung untuk menjadi ruang terbuka hijau publik. Selain itu, langkah yang kami lakukan ketika ada developer yang mau masuk untuk mendirikan suatu bangunan di Kota Bontang,  kami  meminta  lahan  terlebih  dahulu.  Program  kami  kedepannya  selain  kami mencari lokasi lain untuk ruang terbuka hijau publik, kami melakukan pembebasan lahan.
Upaya  lainnya  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Bontang  adalah  dengan  adanya program yang mewajibkan setiap kecamatan memenuhi RTH publik minimal 20% dari luas wilayah kecamatan dalam rangka untuk pemenuhan proposi minimal RTH publik untuk kota. Walaupun  kebijakan  ini  relative  sulit  dilakukan,  tetapi  paling  tidak  setiap  kecamatan berusaha  melakukan  berbagai  upaya  untuk  memenuhinya,  paling  tidak  di  atas  10% wilayahnya setelah dikurangi dengan wilayah non terbangun.

## SIMPULAN
Dari fakta yang ditampilkan dan dibahas sebelumnya dapat dilihat bahwa proporsi RTH publik di wilayah Kota Bontang masih kurang dari kondisi ideal menurut ketentuan normative yang mengaturnya, yaitu masih berada pada proporsi antara 7,2% atau 15,24%, tergantung data mana yang digunakan. Fakta ini menunjukkan bahwa penyediaan RTH Publik di  Kota Bontang masih belum mencapai standar minimumnya yang seharusnya memiliki  proporsi  20%  dari  luas  wilayah  administrative  setelah  dikurangi  dengan  luas wilayah non terbangun di wilayah kota yang mencakup peruntukan hutan lindung, hutan gambut, pertanian, dan badan air.
Dengan memperhatikan pola sebaran RTH sebagai dinyatakan dalam RTRW Kota Bontang  2014-2034  dapat  dilihat  bahwa  RTH  nya  tidak  sesuai  dengan  sebaran penduduknya.  Hal  ini  menjadikan  sebaran  RTH  kurang  memiliki  manfaat  sebagai penyeimbang lingkungan  alam di perkotaan.
Beberapa  RTH  di  Kota  Bontang  juga  telah  dikelola  sebagai  taman  yang  telah difungsikan untuk beberapa kegiatan rekreatif maupun pendidikan, telah menjadikan RTH memiliki fungsi yang lebih baik. Hal ini sesuai yang disarankan Hastuti dan Sulatrarso yang merekomendasikan untuk memaksimalkan lahan kosong dalam uapaya pemenuhan RTH public (Purity Zondi & Reginald Qwabe, 2022). Sementara itu, salah satu prinsip dalam perwujudan  RTH  sesuai  standar  minimal  adalah  melalui  prinsip  good  environmental governance (Pratiwi & Purnomo, 2021). Dalam pelaksanaan yang memenuhi prinsip good governance ini maka semua pihak perlu terlibat, berkontribusi dan berperilaku baik sesuai dengan  tugas  dan  fungsinya.  Pemerintah  perlu  melaksanakan  pinsip-pinsip  good government, namun  di sisi lain masyarakat  juga perlu berpartisipasi  dan  berkontribusi sesuai kondisinya.
Menyadari pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau bagi kesehatan, menjadi sebuah  langkah  penting  menuju  peningkatan  kolaborasi  antara  perencana  kota  dan profesional  kesehatan,  meningkatkan  tindakan  antar-sektoral  yang  bertujuan  untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. (Annerstedt Van Den Bosch et al., 2021).
Keberhasilan pelaksanaan penyediaan RTH publik oleh  Pemerintah Kota Bontang disamping perlu dijadikan kebijakan dan program yang jelas, juga perlu adanya dukungan pelaksana (apartur pemerintah daerah) maupun masyaraakt sebagai pengguna. Terkait dengan  kebijakan  yang  ditetapkan  walikota  maupun  kepala  dinas  dalam  usaha penyediaan dan pengembangan RTH publik, butuh juga dukungan dari pihak pelaksana kebijakan.
Beberapa  upaya  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Bontang,  diantarnya:  1) pembesan lahan masyarakat yang penting untuk dijadikan RTH; 2) pengembangan dan kepastian  batas  RTH  dalam  bentuk  pengembangan  taman  yang  miliki  multi  fungsi;  3) perubahan  lahan  lubang  tambang  menjadi  RTH;  4)  program  kecamatan  dengan  20% wilayah sebagai RTH; dan 5) pengembalian fungsi sempadan sungai.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  S.  S.  (2014).  Analisis  Kebutuhan  Ruang  Terbuka  Hijau  Kecamatan  Kota  Tengah  Kota Gorontalo. Radial, 2(1).https://doi.org/https://doi.org/10.3797 1/radial.v2i1.43
Annerstedt Van Den Bosch, M., Egorov, A. I., Mudu, P., Uscila, V., Barrdahl, M., Kruize, H., Kulinkina, A.,  Staatsen,  B.,  Swart,  W.,  &  Zurlyte,  I.  (2016).  Development  of  an  urban  green  space indicator and the public health rationale. Scandinavian Journal of Public Health, 44(2), 159 – 167. https://doi.org/10.1177/1403494815615444
Aryaguna, P. A., Gromiko, H. M. A., & Pratiwi, K. (2022). Study of Potential Locations of Green Open Space  Based  on  Procurement  Convenience  in  West  Jakarta.  Jurnal  Geografi,  14(1),  22. https://doi.org/10.24114/jg.v14i1.27520
Bocharnikova, D., & Kurg, A. (2019). Introduction: urban planning and architecture of late socialism.
Journal of Architecture, 24(5), 593 – 603. https://doi.org/10.1080/13602365.2019.1671658 Démurger,  S.  (2001).  Infrastructure  Development  and  Economic  Growth:  An  Explanation  for Regional  Disparities  in  China?  Journal  of  Comparative  Economics,  29(1),  95 – 117. https://doi.org/10.1006/jcec.2000.1693
Febrian, R. A. (2022). Development Of A Green Open Area Based On Collaborative Governance In Kampung  Dayun  Siak  Regency.  Cosmogov  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  8(2),  143 – 151. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v8i2.41123
Feng, C., Wang, M., Liu, G. C., & Huang, J. B. (2017). Green development performance and its influencing  factors:  A  global  perspective.  Journal  of  Cleaner  Production,  144,  323 – 333. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.005
Fitria,  F.  (2021). China’s Asymmetric  Warfare  in  Indonesia:  The  Case  of  Turnkey  Project Management.  Papua  Journal  of  Diplomacy  and  International  Relations,  1(1),  15 – 28. https://doi.org/10.31957/pjdir.v1i1.1671
Hana,  U.  A.,  &  Sriariandini,  A.  (2023).  Sosialisme  Ilmiah  Dengan  Konsep  Alienasi  Kerja  Dalam Pandangan Karl Marx. An-Nibraas, 2(01), 81 – 93.
Husna, D. A., Lubis, S. N., & Purwoko, A. (2023). Suitability and Projection of Land Use for Green Open Space in Gampong Tibang, Deah Raya and Alue Naga Syiah Kuala District Banda Aceh City. Jurnal Ekonomi, 12(04), 577 – 590. https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/2986%0Ahttps://ejourn al.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/download/2986/2318
Irwan, I., Latif, A., & Mustanir, A. (2021). Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan di  Kabupaten  Sidenreng  RappangIrwan,  I.,  Latif,  A.,  &  Mustanir,  A.  (2021).  Pendekatan Partisipatif  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  di  Kabupaten  Sidenreng  Rappang. GEOGRAPHY  Jurnal  Kajian,  Penelitian  Dan  .  GEOGRAPHY  Jurnal  Kajian,  Penelitian  Dan Pengembangan Pendidikan, 9(2), 137 – 151. https://journal.ummat.ac.id/index.php/geography/article/view/5153
Kateja, A., & Maurya, N. (2011). Inequality in Infrastructure and Economic Development. The Indian Economic Journal, 58(4), 111 – 127. https://doi.org/10.1177/0019466220110407
Lennon, M., Scott, M., Collier, M., & Foley, K. (2016). Developing green infrastructure ‘thinking’: devising and applying an interactive group-based methodology for practitioners. Journal of Environmental Planning and Management, 59(5), 843 – 865.
https://doi.org/10.1080/09640568.2015.1042152
Long,  H.,  &  Liu,  Y.  (2016).  Rural  restructuring  in  China.  Journal  of  Rural  Studies,  47,  387 – 391. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.07.028
Nugraha, A. T., Prayitno, G., Situmorang, M. E., & Nasution, A. (2020). The role of infrastructure in economic growth and income inequality in Indonesia. Economics and Sociology, 13(1), 102 – 115. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2020/13-1/7
Purity  Zondi,  S.,  &  Reginald  Qwabe,  B.  (2022).  Infrastructure-led  Development  and  Quality Education: Implications for uMzumbe Local Municipality in KwaZulu-Natal. African Journal of Governance and Development, 11(1), 190 – 212.
Ramayanti, S. (2021). Analisis Data Kualitatif. … : Divisi Buku Digital PT Kanisius.
Sarofah, R., & Herliana, P. A. (2023). Analysis of Government Policy on Green Open Space in Bekasi City. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 4(1), 167 – 178. http://www.jurnal- umbuton.ac.id/index.php/jsip/article/view/3224%0Ahttp://www.jurnal-
umbuton.ac.id/index.php/jsip/article/download/3224/1685
Sugiarto. (2016). Laporan RTRW. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952., 4(1), 1 – 23.
Sukwika,  T.   (2018).   Peran   Pembangunan   Infrastruktur   terhadap   Ketimpangan   Ekonomi
Antarwilayah  di  Indonesia.  Jurnal  Wilayah  Dan  Lingkungan,  6(2),  115. https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130
Tulandi, D. A. (2022). Perbandingan Suhu pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan non RTH di Area Megamas  Manado.  In  Charm  Sains:  Jurnal  Pendidikan  Fisika.  eurekaunima.com. https://eurekaunima.com/index.php/jpfunima/article/download/152/109
Ward Thompson, C., Aspinall, P., Roe, J., Robertson, L., & Miller, D. (2016). Mitigating stress and supporting health in deprived urban communities: The importance of green space and the social  environment.  International  Journal  of  Environmental  Research  and  Public  Health, 13(4). https://doi.org/10.3390/ijerph13040440
Wibowo, E. (2018). PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA Edi Wibowo Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, 8(1), 16 – 24.
York, J. G., Vedula, S., & Lenox, M. J. (2018). It ’ s Not Easy Building Green : The Impact of Public Policy , Private Actors , and Regional Logics on Voluntary Standards Adoption Gruber and three anonymous reviewers . We would like to thank Saras Sarasvathy , Dean Shepherd ,.
Academy of Management Journal, 61(4), 1492 – 1523. http://10.0.21.89/amj.2015.0769%0Ahttp://0- search.ebscohost.com.divit.library.itu.edu.tr/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=13117627 9&amp%0Alang=tr&site=eds-live
Yu, F., Han, F., & Cui, Z. (2015). Evolution of industrial symbiosis in an eco-industrial park in China.
Journal of Cleaner Production, 87(C), 339 – 347. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.10.058
Zahra, A. A., Nurmandi, A., Tenorio, C. B., Rahayu, R., Benectitos, S. H., Mina, F. L. P., & Haictin, K. M.  (2021). Bibliometric  analysis of  trends  in  theory-related policy publications. Emerging Science Journal, 5(1), 96 – 110. https://doi.org/10.28991/ESJ-2021-01261
Zeng, S. X., Ma, H. Y., Lin, H., Zeng, R. C., & Tam, V. W. Y. (2015). Social responsibility of major infrastructure projects in China. International Journal of Project Management, 33(3), 537 – 548. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.07.007.