© 2024 Politeknik STIA LAN Makassar Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

## MENGULIK FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI

## EXPLORING THE SUPERVISORY FUNCTION OF THE REGIONAL INSPECTORATE OF KENDARI CITY
Ummu Habibah Gaffar 1 *, Rizka Amelia Armin 2 , Dian Iskandar 3
1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Palangka Raya email: ummuhabibahgaffar@fisip.upr.ac.id
2 Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo email: rizkaameliaarmin@iainpalopo.ac.id
3 Ilmu Pemerintahan Universitas Palangka Raya email: dianiskandar@fisip.upr.ac.id

## Article History
Submited: 14 Juli 2024 Review   : 18 Juli 2024 Publish   : 22 Juli 2024
Kata kunci (Keywords): Efektivitas, Pengawasan, Inspektorat.
(Effectiveness, Supervision,
Inspectorate)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengulik  fungsi  pengawasan  yang berlangsung  di  Inspektorat  Daerah  terhadap  pelaksanaan  tata  kelola pemerintahan  Kota  Kendari  yang  masih  menyisahkan  permasalahan  intern sebagai institusi yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan.  Kurangnya  sumber  daya  manusia,  ketersedian  anggaran  dan k etepatan  waktu  penyelesaian  pengawasan  menjadi  permasalahan  pada pelaksanaan  fungsi  pengawasan  Inspektorat  Kota  Kendari.  Kondisi  ini menarik  untuk  diulik  lebih  lanjut  yang  dituangkan  melalui  penelitian  ini dengan  menggunakan  metode  campuran  yang  merupakan  pendekatan penelitian  yang  mengkombinasikan  metode  kuantitatif  dan  kualitatif.  Data dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi,  dokumentasi,  dan  kuesioner. Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  aparatur  pengawas  dalam  hal  ini Inspektorat  Daerah  Kota  Kendari  telah  melaksanakan  fungsi  pengawasan dengan  efektif  dengan  berpedoman  pada  standar  operasional  pengawasan serta  telah  sesuai  dengan  peraturan  berlaku  yang  tentunya  juga  akan mempengaruhi  setiap  unit  yang  diperiksa  untuk  selalu  meningkatkan kualitas  kinerjanya,  khususnya  dalam  tertib  administrasi  dan  tata  kelola keuangan  pemerintahan  sehingga  wajar  jika  Kota  Kendari  mendapatkan opini  wajar  tanpa  pengecualian  selama  sembilan  tahun  berturut-turut  dari tahun 2013-2021.

## Abstract
This  study  aims  to  explore  the  implementation  of  the  supervisory  function that takes place in the Regional Inspectorate regarding the implementation of  Kendari  City  governance  which  still  leaves  internal  problems  as  an institution  responsible  for  carrying  out  the  supervisory  function.  Lack  of human  resources,  budget  availability  and  timeliness  of  supervision completion  are  problems  in  carrying  out  the  supervisory  function  of  the Kendari  City  Inspectorate.This  condition  is  interesting  to  explore  further

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
which  is  expressed  through  this  study  using  a  mixed  method  which  is  a research  approach  that  combines  quantitative  and  qualitative  methods. Data  were  collected  through interviews,  observations,  documentation,  and questionnaires. The research findings show that the supervisory apparatus in  this  case  the  Kendari  City  Regional  Inspectorate  has  carried  out  its supervisory function effectively by referring to the operational standards of supervision  and  has  complied  with applicable  regulations  which  of  course will also affect each unit that is inspected to always improve the quality of its  performance,  especially  in  administrative  order  and  government financial  management  so  that  it  is  natural  that  Kendari  City  received  an unqualified opinion for nine consecutive years from 2013-2021

## PENDAHULUAN
Fungsi  pengawasan  merupakan  cara  untuk  mengukur  suatu  organisasi  telah  menjalankan kegiatannya sesuai  dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.  Keberhasilan fungsi  pengawasan dapat  diukur  dengan  melihat  apakah  suatu  fungsi  pengawasan  tersebut  telah  efektif  dalam melakukan  pengawasan.  Sejatinya  pengawasan  sangat  berperan  penting  dalam  berbagai  aspek organisasi  dan  manajemen  ( Pondaag  et  al.,  2017 ).  Pengawasan  membantu  memastikan  bahwa semua  aktivitas  organisasi  dan  manajemen  mampu  mematuhi  hukum,  peraturan  dan  standar operasional yang berlaku dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ( Fauzan, 2024 ; Putri & Meutia, 2024 ). Dalam konteks instansi pemerintah, fungsi pengawasan  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  berbagai  program,  proyek,  dan  aktivitas operasional  dilaksanakan  dengan  standar,  hukum  dan  regulasi  yang  telah  ditetapkan  ( Sianturi  & Hwihanus,  2024 ).  Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif  sejatinya  merupakan  harapan  dari adanya  tuntutan  masyarakat  di  era  reformasi  ini, harapannya  pemerintah  mampu  menerapkan  tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tata kelola pemerintahan yang baik harus diawasi oleh pihak-pihak internal pemerintah ( Kurniawan, 2005 ). Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan  akuntabilitas  aparatur  negara  ( Akhyar,  2023 ).  Salah  satu  yang  termasuk  dalam pengawas internal pemerintahan adalah Inspektorat Daerah.
Auditor  internal  pemerintah  yang  salah  satunya  adalah  Inspektorat  Daerah  mempunyai tanggungjawab dalam menunaikan fungsi pengawasan ufmum pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diamanahkan oleh kepala daerah  ( Arifin, 2010 ). Instansi  pengawas daerah menjadi  urat  nadi berlangsung secara efektifnya implementasi kebijakan dalam lingkup pemerintahan di daerah untuk mewujudkan  tujuan  dan  sasaran  yang  diinginkan.  Inspektorat  Kota  Kendari  menjadi  unsur terpenting  dalam  kegiatan  pengawasan  yang  posisinya  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab langsung  oleh  pimpinan  daerah  khususnya  Walikota.  Pelaksanaan  tugas  dari  Inspektorat  dalam

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
melaksanakan  fungsi  pengawasan  diharapkan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan ( Siagian, 2008 ).
Pemerintah Kota Kendari untuk kesembilan kalinya memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP)  oleh  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  (BPK)  Republik  Indonesia  di  Sulawesi Tenggara  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  2021,  sejak  pertama  kali  diterima tahun 2013. Terlebih lagi, predikat status WTP benar-benar ( clear) pada tahun 2021. Status berbeda pada tahun pertama diterima tahun 2013 yang masih memperoleh WTP dengan keterangan Paragraf Penjelasan  (DPP).  Untuk  memperoleh  predikat  tersebut  bukanlah  hal  yang  mudah,  diperlukan adanya  komitmen  dan  kesungguhan  yang  maksimal  dari  seluruh  pihak  yang  mendukung.  Baik  itu masyarakat,  Satuan  Kerja  Pemerintahan  Daerah  (SKPD),  DPRD,  dan  termasuk  juga  dengan Inspektorat  Daerah  Kota  Kendari  selaku  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkup pemerintahan kota Kendari memiliki peran yang sangat  krusial  dalam  tatanan  pemerinatahan.  Namun  nyatanya  pelaksanaan  fungsi  Inspektorat Daerah  Kota  Kendari  masih  dihadapkan  pada  permasalahan,  salah  satunya  adalah  kurangnya sumber  daya  manusia,  kurangnya  anggaran,  dan  ketidaktepatan  waktu  penyelesain  pelaksanaan pengawasan  di  lingkup  Inspektorat  Kota  Kendari  yang  tentunya  akan  berpengaruh  terhadap pelaksanaan  fungsi  pengawasan  Inspektorat  Daerah  Kota  Kendari.  Karena  jika  semua penyelenggaraan  pemerintahan  berjalan  dengan  baik,  maka  akan  saling  berhubungan  erat  dengan tercapainya  tujuan  yang  diharapkan.  Tercapainya  tujuan  organisasi  menandakan  bahwa  arah  dan target  organisasi  berlangsung  secara  efektif.  Menurut Huber  (2011) ,  “semakin  besar  pencapaian tujuan-tujuan organisasi maka semakin besar efektivitas”. Berangkat dari kondisi dan teori tersebut, memantik penulis untuk lebih mempertegas lagi apakah dengan semakin terlaksananya dengan baik fungsi pengawasan inspektorat daerah kota kendari akan mempengaruhi pencapaian opini atas hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI Perwakilan Sultra yang diperoleh Pemerintah Kota Kendari.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  oleh Oktarina  (2013) yang  terkait  dengan  pengaruh kepuasan kerja dan pengawasan terhadap disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pasar Kota  Pekanbaru,  menunjukkan  bahwa  kedua  variabel  ini  berkontribusi  sebesar  49%  terhadap disiplin  kerja  pegawai  di  dinas  tersebut.  Secara  spesifik,  pengawasan  memiliki  pengaruh  parsial yang  signifikan  terhadap  kedisiplinan  pegawai  dan  pengawasan  pemerintah  daerah  ( Trisnawati  et al., 2018 ; Zahra, 2024 ). Sedangkan sejumlah S tudi di Indonesia yang memusatkan perhatiannya pada fungsi  pengawasan  telah  banyak  dilakukan  ( Heri  et  al.,  2020 ; Klau  et  al.,  2023 ; Mashuri  et  al., 2022 ; Mauliza,  2020 ),  mereka  pada  umumnya  melihat  fungsi  pengawasan  inspektorat  yang berkaitan  langsung  dengan  kinerja  instansi-instansi  pemerintah  sebagai  upaya  penting  dalam memastikan  akuntabilitas,  transparansi,  dan  efisiensi  dalam  pelaksanaan  tugas  serta  penggunaan

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
anggaran Negara. Namun masih minim penelitian yang menitikberatkan kaitan fungsi pengawasan inspektorat  terhadap  capaian  prestasi  pemerintah  daerah  dalam  memperoleh  predikat  wajar  tanpa pengecualian  oleh  BPK  RI.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini  secara  khusus  akan  mengambil  sudut pandang yang berbeda dengan studi terdahulu  dengan mencoba mengulik  apakah dengan  semakin berfungsnysi pengawasan Inspektorat Daerah maka akan mempengaruhi pencapaian opini atas hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI Perwakilan Sultra yang diperoleh Pemerintah Kota Kendari.

## KAJIAN LITERATUR

## Konsep Pengawasan
Hakikatnya pengawasan memiliki tujuan untuk  menegahkan segala bentuk  pelanggaran, dan penyelewengan  dalam  pencapaian  tujuan  organisasi.  Ketika  terjadi  kesalahan,  kekeliruan  dan penyimpangan  yang  tidak  sesuai  dengan  target  ataupun  sasaran  yang  diinginkan,  maka  segera mengambil  tindakan  perbaikan  akan  temuan  yang  telah  diputuskan.  Menurut  Winardi  ( Barus, 2022 ),  pengawasan  mencakup  semua  tindakan  di  bawah  tanggung  jawab  pimpinan  untuk menahkikkan  bahwa  hasil  yang  direncanakan  sesuai  dan  nyata  sesuai  dengan  hasil  pengamatan yang  telah  dilakukan.  Sedangkan  menurut  Siagian  ( Gafar  et  al.,  2022 ),  proses  pengamatan merupakan  bagian  yang  memastikan  organisasi  melakukan  seluruh  kegiatan  dan  semua  pekerjaan terlaksana dengan baik.
Sarwoto  ( Purnomo,  2023 )  menegaskan  bahwa  pengawasan  sebagai  usaha/upaya  manajer untuk  melaksanakan  tugas-tugas  yang  diselesaiakan  sesuai  dengan  rencana  dan  atau  tujuan  yang diinginkan.  Sedangkan  Manullang  ( Delfika,  2021 )  merangkum  beberapa  pendapat  dari  para  ahli terkait pengawasan sebagai berikut: 1) George R. Terry, pengawasan bertujuan untuk memastikan, mengevaluasinya,  dan  mengambil  penyelesaian  dan  perbikan  yang  korektif  jika  diperlukan  untuk memastikan  hasil  sesuai  dengan  rencana.  2)  Newman,  mendefinisikan  pengawasan  sebagai  usaha dalam menjamin atau memastikan keberlangsungan organisasi. 3) Henry Fayol menyatakan bahwa pengawasan  melibatkan  verifikasi  pelaksanaan  tujuan  organisasi  yang  ditetapkan.  Sedangkan mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan untuk tindakan koreksi kedepannya, mencakup berbagai kegiatan seperti audit rutin, analisis data, serta pengumpulan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan  ( Soleh,  2017 ; Yeni  &  Malau,  2021 ).  Sedangkan  Manullang  ( Rachman,  2022 ) memberikan definisi  pengawasan sebagai  tindakan yang wajib ditempuh  untuk memastikan tujuan organisasi berjalan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengandalian  Intern Pemerintah menetapkan  bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Walikota. Menurut Pasal  49 ayat  (6), Inspektorat

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
ini  bertugas  mengawasi  semua  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  satuan  kerja  perangkat  daerah  yang didanai  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota.  Menurut Hendrich  & Permana  (2022) ,  pengawas  internal  harus  melakukan  penilaian  risiko  dan  pengawasan  fungsional untuk  memastikan  pelaksanaan  tugas  organisasi  sesuai  tolok  ukur  yang  ditetapkan.  Ini  membantu pimpinan  mencapai  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dengan  independensi  dan  objektivitasnya. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah tujuan utama dalam administrasi publik yang efektif dan transparan.
Sementara  itu,  diperlukan  sikap  objektif  dalam  pengawasan  untuk  memastikan  bahwa penilaian  dan  evaluasi  dilakukan  berdasarkan  fakta  dan  data  yang  valid  tanpa  dipengaruhi  oleh pransangka,  kepentingan  pribadi,  faktor  keturunan,  dan  preferensi  pribadi  ( Legowo  &  Syahadah, 2024 ).  Pengawasan  independen  dan  objektif  memberikan  keyakinan  kepada  masyarakat  bahwa aparatur  bekerja  berdasarkan  data  valid  tanpa  manipulasi.  Prinsip  tata  kelola  yang  baik meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kredibilitas pemerintah.

## Fungsi Pengawasan Inspektorat
Fungsi  Pengawasan  inspektorat  daerah  berperan  penting  dalam  memastikan  bahwa  semua kebijakan, peraturan, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terlaksana dengan benar dan  konsisten  ( Prawira  &  Misra,  2023 ).  Agar  kebijakan-kebijakan  pemerintah  terlaksana  dengan baik  diperlukan  instansi  pengawasan  internal  yang  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan mengevaluasi  risiko  yang  mungkin  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah  serta  memastikan  adanya langkah-langkah  tindak  lanjut  atau  mitigsi  yang  efektif  ( Padang,  2022 ; Putri  &  Meutia,  2024 ). Inspektorat  daerah  diharapkan  mampu  mengidentifikasi  dan  mencegah  terjadinya  kecurangan, korupsi  dan  penyalahgunaan  wewenang  dalam  pelaksanaan  tugas  pemerintah  daerah  ( Marciano  et al.,  2021 ).  Selain  itu,  inspektorat  daerah  sangat  berperan  dalam  menilai  berhasil  atau  tidaknya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pencapaian target dan tujuan yang telah ditetapkan.
Selain  memastikan  kepatuhan  terhadap  pedoman  dan  peraturan,  inspektorat  daerah mengevaluasi  efektivitas kegiatan pemerintah daerah. Evaluasi  ini mencakup penilaian pencapaian target dan tujuan program, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan dan strategi lebih lanjut. Inspektorat  daerah tidak hanya melaporkan hasil audit, tetapi  juga berperan sebagai  mitra strategis yang  membantu  mengoptimalkan  sumber  daya  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik, berkontribusi pada tujuan pembangunan daerah dan nasional.
Keputusan  Presiden  RI  Nomor  74  Tahun  2001  tentang  Tata  Cara  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal  7, fungsi  pengawasan inspektorat  mencakup:  1) Bupati dan  walikota  bertanggung  jawab  atas  pengawasan  fungsional  terhadap  operasi  pemerintah

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
kabupaten  dan  kota.  2)  Pengawasan  ini  dilakukan  oleh  Lembaga  Pengawasan  Daerah  Kabupaten atau Kota sesuai ayat (1). Sedangkan Bupati atau walikota mengawasi kinerja aparatur pemerintah daerah  sesuai  yang  termaktup pada  Keputusan  Presiden  Nomor  74 Tahun  2001  tentang  Tata  Cara Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Pasal  7  serta  Pasal  11  menetapkan  bahwa inspektorat  merupakan lembaga yang dibentuk untuk  melaksanakan tugas pengawasan bupati atau walikota atas kegiatan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah.  Tugas  utama  Inspektorat  Daerah  adalah  mengawasi  dan  membina  penyelenggaraan pemerintahan desa dan daerah.
Lingkup  ilmu  administrasi  negara,  fungsi  pengawasan  ketika  diaplikasikan  dengan  baik mampu  memberikan  kelancaran  dan  ketepatan  pelaksanaan  tujuan  organisasi  atau  pemerintahan. Sasaran  pengawasan  adalah:  1)  Pelaksanaan  diharapkan  dapat  menjalankan  tugas  pemerintahan secara  tertib  dan  sesuai  peraturan  yang  berlaku,  untuk  mencapai  efisiensi,  efektivitas,  dan t epat guna; 2) Agar pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan yang berlaku, sehingga mencapai sasaran yang ditetapkan ( Gunawan, 2024 ).
Wujud  dari  terlaksananya  fungsi  pengawasan  tidak  jarang  menimbulkan  pertanyaan  besar, Apakah aparat pengawas yang bertugas mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip pengawasan sesuai dengan SOP yang berlaku? Tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu adanya komitmen dan  kerjasama  antar  berbagai  pihak  khususnya  aparatur  pengawas  daerah  yang  diamanahkan  oleh undang-undang  untuk  memastikan  keberlangsungkan  pelaksanaan  pemerintahan  berjalan  sesuai mestinya. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan pengawasan, perlu diperhatikan beberapa  prinsip  pengawasan  ( Rachman,  2022 ; Rahardian,  2022 ; Rumapea,  2023 ; Sitanggang, 2022 ):  Pengawasan  harus  obyektif  dan  berbasis  fakta,  berfungsi  preventif  untuk  mencegah  dan mengatasi  kesalahan, bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk efisiensi  dan efektivitas organisasi. Pengawasan harus efisien dan fokus pada menemukan serta memperbaiki kesalahan, dengan tindak lanjut untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.
Penelitian  ini  mencoba  mengulik  fungsi  pengawasan  Inspektorat  Daerah  dengan menggunakan teori Sarwoto  (2010) yang mengukur terlaksananya dengan baik fungsi pengawasan dilihat  dari  tiga indikator,  yakni:  Ketepatan  Waktu,  Objektifitas  dan  Keakuratan  data  pelaksanaan fungsi  pengawasan.  Ketepatan  Waktu  mengukur  sejauh  mana  pengawasan  dilaksanakan  sesuai dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan,  memastikan  tidak  adanya  penundaan  yang  mempengaruhi hasil  akhir.  Objektivitas  menilai  apakah  pengawasan  dilakukan  secara  adil  dan  tidak  bias,  dengan hasil yang didasarkan pada fakta dan data yang valid. Keakuratan Data mengevaluasi sejauh mana data  yang  digunakan  dalam  proses  pengawasan  akurat  dan  dapat  dipercaya.  Dengan  menganalisis ketiga  indikator  ini,  penelitian  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  menyeluruh  mengenai

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
efektivitas  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  dan  memberikan  rekomendasi  untuk  perbaikan  sistem pengawasan di Inspektorat Daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  campuran  ( Mixed  Methods  Research )  yang merupakan  pendekatan  penelitian  yang  mengkombinasikan  atau  mengasosiasikan  analisis kuantitatif  dan  analisis  kualitatif  ( Moleong,  2007 ).  Pendekatan  ini  melibatkan  asumsi-asumsi filosofis,  aplikasi  pendekatan-pendekata  kualitatif  dan  kuantitatif,  serta  pencampuran  (mixing)  ke dalam  satu  penelitian  ( Creswell,  2021 ).  Penggunaan mixed  method pada  penelitian  ini  bertujuan untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  terkait  fungsi  pengawasan  inspektorat dengan memadukan analisis kuantitatif melalui kuesioner dengan skala likert dan didukung dengan analisis  kualitatif  melalui  hasil  wawancara  yang  merepresentasikan  informan  yang  dipilih. Kemudian,  analisis  dan  interpretasi  data  dilaksanakan  melalui  serangkaian  kegiatan  pemrosesan data atau pengolahan data yang meliputi proses transformasi data yang dilakukan melalui kegiatan penyuntingan  ( editing ),  pengkodean  ( coding ),  dan  tabulasi  ( tabulatian ).  Hal  ini  bertujuan  untuk menggambarkan  secara  objektif  kejadian  faktual  di  lapangan  serta  mengidentifikasi  bentuk  nilai variabel  mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  (independen),  dan  menghubungkan  antara  satu variabel dengan variabel lainnya ( Sugiyono, 2013 ).
Lokasi  Penelitian  dilakukan  pada  Kantor  Inspektorat  Daerah  Kota  Kendari,  Sulawesi Tenggara.  Data  penelitian  didapatkan  dari  informan  dan  responden  yang  dianggap  dapat memberikan informasi dengan tepat terkait efektivitas fungsi  pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari  diantaranya:  1)  Pejabat  Inspektorat  Kota  Kendari,  selaku  pemegang  jabatan  strategis  di Inspektorat  yang  memiliki  pemahamam  yang  mendalam  terkait  kebijakan,  prosedur,  dan pelaksanaan  pengawasan  di  daerah  Kota  Kendari  sehingga  mampu  memberikan  informasi  yang akurat  dan  relevan  terkait  fungsi  pengawasan  Inspektorat  Kota  Kendari;  2)  Aparat  pengawasan Inspektorat  Kota  Kendari:  dipilih  sebagai  informan  karena  aparat  tersebut  terlibat  langsung  dalam proses  pengawasan  dan  memiliki  pengetahuan  praktis  yang  telah  berpengalaman  melakukan pengawasan pada satuan kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari; 3) Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang diawasi oleh Inspektorat Kota Kendari: SKPD Sebagai objek pengawasan Inspektorat Kota  Kendari.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu:  observasi,  wawancara, dokumentasi dan kuesioner yang dibagikan terhadap para responden yang berjumlah 44 orang.

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar

## HASIL PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  bertujuan  mengulik  dan  menelisik  fungsi  pengawasan  Inspektorat  Kota Kendari  dan  yang  diperlukan  dalam  menganalisis  terhadap  proses  pelaksanaan  pengawasan berdasarkan  pada  Standar  Operasional  dan  Prosedur  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Inspektorat  Kota Kendari  yang  terdiri  dari  tiga  tahapan  yakni;  1.)  Persiapan  Pengawasan  2.)  Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan  3.)  Penyususnan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  yang  akan  dianalisis berdasarkan  indikator  efektivitas  pengawasan,  yang  terdiri  dari  tiga  indikator  yakni  dari  segi ketepatan  waktu,  objektif,  dan  kekuratan  data  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kota Kendari.
Pelaksanaan  fungsi  pengawasan  Inspektorat  Daerah  Kota  Kendari  bertujuan  untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ). Tujuan pengawasan ini untuk mengetahui sejauhmana suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan serta  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengawasan  bertujuan  untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman Pembinaan  dan Pengawasan  Penyelenggaran  Pemerintahan  Daerah  pasal  (24),  dinyatakan  bahwa  pengawasan terhadap  urusan  pemerintahan  di  daerah  dilaksanakan  oleh  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat  Kabupaten/Kota  melakukan  pengawasan  terhadap:  pertama,  pelaksanaan  urusan pemerintahan  di  daerah;  kedua,  pelaksanaan  pembinaan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa; dan  ketiga,  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  desa.  Namun  yang  menjadi  fokus  penelitian  pada penelitian ini adalah pengawasan terhadap pelaksaan urusan pemerintahan daerah yang difokuskan pada pengawasanpada tertib administrasi perkantoran dan tertib pengelolaan keuangan.
Untuk mengetahui fungsi pengawasan Inspektorat Kota Kendari diperlukan analisis terhadap proses  pelaksanaan  pengawasan  berdasarkan  pada  Standar  Operasional  dan  Prosedur  Pelaksanaan Pemeriksaan  Inspektorat  Kota  Kendari  yang  terdiri  dari  tiga  tahapan  yakni;  1.)  Persiapan Pengawasan 2.) Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan 3.) Penyususnan Laporan Hasil Pemeriksaan yang  akan  dianalisis  berdasarkan  atas  teori  efektivitas  pengawasan  yang  terdiri  dari  tiga  indikator yakni  dari  segi  1.)  Ketepatan  waktu,  2.)  Obyektif,  dan  3.)  Keakuratan  data  dalam  pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kota Kendari.

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar

## Persiapan Pengawasan

## Ketepatan Waktu Persiapan Pengawasan
Tahapan  ini,  merujuk  pada  suatu  keadaan  yang  menunjukkan  adanya  aktivitas  penyusunan rencana  kegiatan  pengawasan  sebagai  kegiatan  awal  aparat  pengawasan  Inspektorat.  Hal  ini  akan dapat  diketahui  dengan  menganalisis  kegiatan-kegiatan  pengawasan  Inspektorat  Kota  Kendari dalam tahapan persiapan pengawasan dari segi  ketepatan waktu yang meliputi: a) ketepatan waktu dalam  memperoleh  dokumen  atau  keterangan  dari  unit  yang  diawasi  b)  ketepatan  waktu  dalam pembuatan  program  kerja  pemeriksaan  dan  c)  ketepatan  waktu  dalam  pembuatan/penerbitan  surat tugas pemeriksaan. Ketiga kegiatan dalam tahap persiapan pengawasan tersebut lebih lanjut disusun menjadi  pertanyaan/pernyataan  dalam  kuesioner  sehingga  jawaban  responden  (lihat Tabel  1)  akan menjadi  bahan  analisis  untuk  mengetahui  bagaimana  persiapan  pengawasan  Inspektorat  Kota Kendari berdasarkan indikator ketepatan waktu.
Tabel 1. Ketepatan Waktu Tahapan Persiapan Pengawasan Kegiatan Rata-rata Nilai Kategori Persentasi Jawaban Keterangan Pengumpulan Dokumen/Keterangan 3,36 Tinggi (>3) 63,76% Sebagian besar responden menyatakan “Sangat Tepat Waktu” Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PPKP) 3,29 Tinggi (>3) 52,22% Mayoritas responden menyatakan “Sangat Tepat Waktu” Pembuatan/Penerbitan Surat Tugas Pemeriksaan 2,63 Sedang (2-3) 43,2% Banyak responden menyatakan “Kurang Tepat Waktu”
Sumber: Data diolah penulis, 2024

## Ketepatan Waktu dalam Kegiatan Pengumpulan Dokumen/Keterangan
Adapun  dalam  pernyataan  mengenai  ketepatan  waktu  dalam  persiapan  pengawasan  pada kegiatan pengumpulan dokumen/keterangan dari unit yang diperiksa, diperoleh jawaban responden sebagaimana berikut ini: Jawaban responden dalam pertanyaan mengenai lama waktu pengumpulan dokumen  atau  keterangan  dari  unit  yang  diperiksa  nilai  rata-rata  diperoleh  sebesar  3,36  atau memenuhi  kategori  >3  (tinggi)  dengan  kecenderungan  jawaban  responden  pada  kategori  “Sangat Tepat Waktu” dengan frekuensi sebesar 63,76 dan ukuran ketepatan ini dilihat dari segi waktu yang dapat  diselesaikan  tidak  lebih  dari  7  minggu  atau  35  hari  kerja  sesuai  dengan  batas  waktu  yang ditetapkan dalam Analisis Beban Kerja Inspektorat Kota Kendari dan jika waktu penyelesaian lebih dari waktu tersebut maka secara umum dianggap kurang tepat sebagaimana kelaziman yang selama ini terjadi dalam aktivitas aparat pengawasan Inspektorat Kota Kendari.
Pengumpulan  informasi  atau  keterangan  dari  unit  yang  diawasi  dapat  diselesaikan  dengan tepat  waktu  karena  kegiatan  persiapan  pengawasan  ini  yang  disebut  dengan  Program  Kerja

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
Pemeriksaan (PKP) menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan pelaksaan pengawasan lainnya.  Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  aparat  fungsional  Inspektorat  Kota  Kendari, penyusunan  objek  pemeriksaan  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  selalu  tepat  waktu dilaksanakan setiap  periode  pelaksanaan  persiapan  pemeriksaan  dalam kegiatan  pengumpulan dokumen  atau  keterangan  dari  unit  yang  diawasi  berdasarkan  SOP  Reguler  Inspektorat  Kota Kendari.

## Ketepatan Waktu Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PPKP)
Lebih  lanjut  mengenai  pertanyaan  mengenai  ketepatan  waktu  Penyusunan  Program  Kerja Pemeriksaan  (PPKP)  sebagai  pedoman  pemeriksaan/pengawasan  yang  akan  dilaksanakan  aparat pengawasan  Inspektorat,  pernyataan  responden  dalam  pertanyaan  mengenai  lama  waktu penyelesaian  Penyusunan  Program  Kerja  Pemeriksaan  (PPKP)  nilai  rata-rata  dari  44  responden diperoleh  sebesar  3,29  atau  memenuhi  kategori  >3  (tinggi)  dengan  kecenderungan  jawaban responden  pada  kategori  “Sangat  Tepat  Waktu”  dengan  frekuensi  sebesar  52,22%,.  Hal  ini  dapat diartikan  bahwa  kegiatan  penyusunan  program  kerja  pemeriksaan oleh  aparat  pengawasan Inspektorat  dapat  dilaksanakan  dengan  tepat  waktu  berdasarkan  atas  Analisis  Beban  Kerja Inspektorat Kota Kendari. Ketepatan ini dilihat dari segi waktu yang ditetapkan selama 6.000 menit (4  hari  kerja).  Berdasarakan  wawancara  dari  salah  satu  responden  selaku  Inspektur  Daerah  Kota Kendari  bapak  Drs.  H.  M.  Yusuf  Djalil,  beliau  menyatakan  bahwa  tim  pengawasan  khususnya P2UPD  dalam  melakukan  Penyusunan  program  kerja  pemeriksaan  selama  ini  selalu  berlangsung sesuai waktu yang dijadwalkan dalam Analisis Beban Kerja Inspektorat Kota Kendari dengan selalu memberikan  arahan  dan  himbauan  kepada  para  pemeriksa  agar  mampu  menyelesaikannya  dengan tepat waktu agar kedepannya tidak menghambat atau mempengaruhi kegiatan-kegiatan lainnya.
Ungkapan yang senada juga diungkapakan oleh Bapak Muh. Shophian M. ST selaku anngota Tim  P2UPD  Inspektorat  Kota  Kendari  yang  memberikan  keterangan bahwa  anggota  Tim  P2UPD berusaha  untuk  melaksanakan  kegiatan  pemeriksaan  dengan  tepat  waktu,  karena  PPKP  ini  masih dalam tahap persiapan pengawasan dan masih banyak yang harus dikerjakan dan semuanya itu ada batas waktu penyelesainnya. Karena jikalau dari tahap persiapan saja sudah tidak tepat waktu maka pastinya  akan  berpengaruh  sampai  dengan  tahap  akhir  pengawasan  dan  tentunya  itu  akan berpengaruh  juga  dengan  hasil  pemeriksaan  yang  tidak  efektif.  Keterangan  yang  diberikan  oleh Bapak  Muh.  Shophian  M,  ST  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  dalam  hal  penyusunan program kerja pemeriksaan, aparat Inspektorat Kota Kendari dilaksanakan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan dalam Analisis Beban Kerja Inspektorat Kota Kendari.

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar

## Ketepatan Waktu dalam Pembuatan/Penerbitan Surat Tugas Pemeriksaan
Kemudian dalam pertanyaan mengenai lama penyelesaian surat tugas bagi aparat pengawasan yang  akan  melaksanakan  tugas  pemeriksaan,  diperoleh  jawaban  responden  sebagai  berikut: terhadap jawaban responden dalam pertanyaan mengenai lama waktu dalam pembuatan surat tugas pemeriksaan  nilai  rata-rata  diperoleh  sebesar  2,63  atau  memenuhi  kategori  2-3  (sedang)  dengan kecenderungan jawaban responden pada kategori “Kurang Tepat Waktu” dengan frekuensi sebesar 43,2%,  ini  dapat  diartikan  bahwa  penyusunan/pembuatan  surat  tugas  untuk  melakukan pemeriksaan/pengawasan  belum  dapat  berlangsung  lancar  walaupun  target  waktu  yang  ditentukan hanya 6000 menit atau 4 hari hari kerja terhitung sejak dibentuknya tim pengawas/pemeriksa yang akan  bertugas  ke  lapangan  (objek  pemeriksaan  yang  ditentukan).  Berdasarkan  wawancara  dengan salah  satu  aparat  fungsional  pengawasan  Inspektorat  Kota  Kendari  Bapak  Mulyadi  beliau menyatakan  bahwa masih  adanya hambatan yang menyebabkan belum lancarnya pembuatan  surat tugas itu umumnya karena masalah teknis yang ada di pihak Inspektorat. Artinya surat tugas yang seharusnya  dibuat  oleh  Sekretaris  atas  permintaan  Ketua  Tim  pemeriksa  yang  ditugaskan  sering terlambat  dibuat  dan  tidak  mampu  memenuhi  waktu  4  hari  kerja  yang  telah  ditetapkan.  Namun, kesalahan  ini  rupanya  tidak  dianggap  sebagai  kesalahan  mendasar  sehingga  masih  sering  terjadi. Padahal jika anggota tim pemeriksa/pengawas yang ditugaskan itu mendesak pihak  sekretariat dan berusaha mengambil alih tugas penyusunan/penerbitan surat tugas itu tentu akan berlangsung lebih cepat dari waktu yang ditetapkan.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  laporan  kegiatan  tahunan  Inspektorat  yang  menyebutkan  bahwa salah satu kendala dalam persiapan pemeriksaan yang dilakukan adalah keterlambatan penyusunan/ penerbitan  surat  tugas  karena  alasan  teknis  sekretariat,  misalnya  kendala  untuk  memperoleh  tanda tangan dari pihak Inspektorat Kota Kendari atau pejabat kepala bidang yang ditugaskannya dengan alasan  kesibukan  dan  sebagainya.  Ini  berarti  masih  ada  kelemahan  dalam  tahap  persiapan pemeriksaan  dari  segi  pembuatan  surat  tugas  Inspektorat  Kota  Kendari.  Belum  tepatnya pembuatan/penerbitan  surat  tugas  pemeriksaan  yang  merupakan  kegiatan  teknis  yang  tentunya sangat  mempengaruhi  sesuai  atau  tidak  waktu  penyelesaian  dalam  mempersiapkan  pelaksanaan pengawasan.

## Objektivitas Persiapan Pengawasan
Adapun pengawasan Inspektorat  Daerah Kota Kendari  ditinjau dari  objektivitas pengawasan selaku  tim  pemeriksa  dan  organisasinya  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjaga  agar pemeriksaannya tetap netral, sehingga pendapat, kesimpulan, pertimbangan, atau rekomendasi dari hasil  pemeriksaan  tidak  bersifat  memihak  dan  tidak  dipandang  memihak  oleh  siapa  pun.  Standar Prosedur  Keuangan  Negara  (SPKN)  mengidentifikasi  tiga  jenis  gangguan  terhadap  pengawasan

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
yang obyektif: Gangguan pribadi berasal  dari pemeriksa sendiri, dapat  dipengaruhi oleh hubungan pribadi,  pengalaman  kerja,  atau  kepentingan  dengan  entitas  yang  diperiksa.  Gangguan  eksternal terjadi  ketika  independensi  pemeriksa  atau  organisasi  mereka  terpengaruh  oleh  faktor  eksternal. Gangguan  organisasi  adalah  gangguan  independensi  yang  dipengaruhi  oleh  posisi,  fungsi,  dan struktur organisasi pemeriksa.
Gangguan  pribadi  dalam  konteks  pengawasan  merujuk  pada  pengaruh  yang  berasal  dari  diri pemeriksa  sendiri.  Faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  objektivitas  pemeriksa  meliputi hubungan pribadi dengan pihak yang diperiksa, pengalaman kerja sebelumnya yang mempengaruhi sudut  pandang  pemeriksa,  atau  kepentingan  pribadi  tertentu  dalam  hasil  pemeriksaan.  Gangguan eksternal  terjadi  ketika  independensi  pemeriksa  atau  organisasi  mereka  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor  dari  luar.  Contohnya  termasuk  tekanan  politik,  intervensi  dari  pihak-pihak  eksternal,  atau pengaruh  dari  lingkungan  sosial  yang  dapat  memengaruhi  objektivitas  dan  kebebasan  pemeriksa dalam  menilai  dan  memberikan  laporan  secara  netral.  Gangguan  organisasi  terkait  dengan independensi pemeriksa yang dipengaruhi oleh struktur, posisi, dan fungsi organisasi pemeriksa itu sendiri.  Misalnya,  jika  struktur  organisasi  pemeriksa  tidak  mendukung  kebebasan  untuk  bertindak secara  independen,  atau  jika  ada  konflik  kepentingan  internal  yang  mempengaruhi  proses pengawasan secara keseluruhan.
Pengawasan yang obyektif merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemeriksa/auditor.  Hal  ini  sangat  menentukan  kepercayaan  pada  pemeriksa  dan  laporan  hasil pemeriksaan  yang  dihasilkannya.  Meskipun  pemeriksa  harus  memiliki  kemampuan  dan  keahlian yang  sesuai  dengan  bidang  yang  diperlukan  untuk  melakukan  pemeriksaan,  namun  jika  tidak menujukkan sikap objektif, maka sehebat apapun laporan hasil pemeriksaannya, pengguna laporan akan  tetap  meragukan  kredibilitasnya.  Sebagaimana  penjelasan  di  atas,  adapun  indikator  variabel yang  penulis  gunakan  dalam  menilai  variable  objektif  aparat  Inspektorat  Kota  Kendari  dalam tahapan persiapan pengawasan  antara lain (1) pribadi, (2) eksternal, dan (3) Organisasi. Dari hasil kuesioner diperoleh nilai rata-rata berada pada angka 3,14 dan termaksud pada kategori >3 (Tinggi), hal  ini  menunjukkan  bahwa  dari  44  responden  memberikan  respons  yang  bervariasi  dengan mayoritas responden menilai dengan kategori setuju dan sangat setuju, sedangkan sedikit responden memilih  kategori  tidak  setuju.  8,2%,  artinya  dari  44  responden  yang  menjadi  sampel  dalam penelitian  ini,  nilai  rata-rata  responden  yang  menjawab  Tidak  setuju  sebanyak  3  responden,  17 responden  menjawab  sangat  setuju  dan  17  responden  menjawab  setuju.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  pada  umumnya  aparat  Inspektorat  Kota  Kendari  dalam  tahapam  persiapan pengawasan  telah  objektif  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  sehingga  dapat  meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Kendari.

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar

## Pelaksanaan Pemeriksaan

## Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan
Sedangkan  dalam  tahapan  pelaksanaan  pemeriksaan  yang  merujuk  pada  keadaan  yang menunjukkan  berlangsungnya  aktivitas  kegiatan  teknis  operasional  aparat  pengawasan  Inspektorat dalam  melakukan  pemeriksaan  pada  obyek-obyek  pemeriksaan  yang  telah  ditentukan,  efektivitas pelaksanaan  operasional  ini  akan  akan  dapat  diketahui  dengan  menganalisis  kegiatan-kegiatan pengawasan  Inspektorat  Kota  Kendari  dalam  tahapan  pelaksanaan  pengawasan  yang  meliputi  a) Ketepatan waktu dalam proses pengawasan pada unit yang diawasi berdasarkan surat perintah tugas dari Inspektur Daerah Kota Kendari. b) Ketepatan waktu dalam penyusunan kertas kerja pemeriksa (KKP) dilihat dari  jadwal  yang  ditentukan c)  Ketepatan waktu  dalam menganalisis dokumen hasil pengawasan  dari  unit  yang  diawasi.  Seluruh  indikator  kegiatan  tersebut  akan  diformalasikan menjadi  pertanyaan  dalam  kuesioner  sehingga  jawaban  responden  (lihat  Tabel  2  akan  menjadi bahan  analisis  untuk  mengetahui  bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  operasional pengawasan Inspektorat Kota Kendari.
Tabel 2. Ketepatan Waktu Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Rata-rata Nilai Kategori Persentasi Jawaban Keterangan (Batas Waktu) Pengawasan Berdasarkan Surat Perintah Tugas 2,97 Sedang (2-3) 47,7% 72.00 menit (7 minggu Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 2,68 Sedang (2-33) 43,2% 6000 menit (4 menit hari kerja) Menganalisis Dokumen Hasil Pengawasan 2,75 Sedang (2-3) 43,2% 72.000 menit (7 minggu)

## Sumber: Data diolah penulis, 2024

## Ketepatan Waktu dalam Proses Pengawasan Berdasarkan Surat Perintah Tugas
Pada pertanyaan mengenai  waktu penyelesaian  kegiatan pengawasan pada unit yang diawasi berdasarkan  surat  perintah  tugas  dari  Inspektur  Daerah  Kota  terhadap  jawaban  responden  dalam pertanyaan  mengenai  lama  waktu  kegiatan  pemeriksaan  pada  unit  yang  diperiksa  nilai  rata-rata diperoleh  sebesar  2,97  atau  memenuhi  kategori  2-3  (sedang)  dengan  kecenderungan  jawaban responden  pada  kategori  “Tepat  Waktu”  dengan  frekuensi  sebesar  47,7%,  dapat  diartikan  bahwa proses kegiatan pemeriksaan pada obyek yang diawasi berlangsung sesuai SOP yakni 72.000 menit atau  7  minggu.  Hal  ini  juga  didukung  dari  hasil  wawancara  salah  satu  aparat  Inspektorat  Kota Kendari  menyatakan  bahwa  proses  pemeriksaan  pada  unit  yang  diawasi  lazimnya  dapat diselesaikan  dengan  tepat  waktu.  Tepatnya  pemeriksaan  ini  sudah  barang  tentu  menjadi  faktor penunjang  untuk  mewujudkan  ketepatan  waktu  untuk  semua  rangkaian  pelaksanaan  teknis pengawasan di lapangan.

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
Pelaksanaan  pemeriksaan  pada  obyek  yang  diawasi  mengindikasikan  masih  seringnya  tidak terselesaikan  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan,  begitupula  dengan  keterangan  yang  diberikan oleh  salah  satu  aparat  inspektorat  menjelaskan  bahwa  walaupun  mereka  selalu  berusaha  untuk menyelesaikan pemeriksaan dengan tepat  waktu  sesuai  dengan batas waktu  yang ditetapkan tetapi pemeriksaan yang selalu melampaui target memang dapat disebut sebagai kendala yang selalu ada dalam  setiap  proses  pemeriksaan,  sebab  ketika  tahapan  pemeriksaan  dilakukan  sering  selalu  ada temuan  yang  memerlukan  proses  atau  tenggang  waktu  yang  juga  sulit  dipastikan  berakhirnya. Akibatnya  proses  atau  tenggang  waktu  yang  juga  sulit  dipastikan  berakhirya.  Selanjutnya  proses pengawasan  itu  lazimnya  mengalami  penguluran  waktu  dari  jadwal  yang  sudah  ditentukan  atau direncanakan  dalam  program  kerja  pengawasan  Inspektorat  Kota  Kendari,  keadaan  ini  jelas menggambarkan masih adanya beberapa aspek yang kurang mendukung dalam aktivitas operasional pemeriksaan, sehingga hal tersebut tentu saja dapat diindikasikan sebagai kelemahan dalam proses pelaksanaan operasional pemeriksaan Inspektorat Kota Kendari.

## Ketepatan Waktu dalam Proses Penyusunan Kertas Kerja Pemriksaan (KKP)
KKP  berisi  catatan  dan  data  yang  dikumpulkan  secara  sistematis  oleh  kepala  bidang  atau ketua  tim  selama  pemeriksaan  berlangsung.  Ketua  Tim  harus  melengkapi  pemeriksaan  dengan KKP.Kertas  kerja  ini  harus  mencerminkan  langkah-langkah  yang  diambil  dalam  pemeriksan, pengujian  yang  dilakukan,  informasi  yang  diperoleh,  dan  kesimpulan  dari  hasil  pemeriksaan. Jawaban  responden  mengenai  waktu  penyusunan  Kertas  Kerja  Pemeriksaan  (KKP)  menunjukkan rata-rata  skor  sebesar  2,68,  yang  masuk  kategori  2-3  (sedang).  Sebanyak  43,2%  responden cenderung  menjawab  "Tepat  Waktu,"  ini  menunjukkan  bahwa  pengawasan  Inspektorat  Kota Kendari  dalam  penyusunan  KKP  di  setiap  unit  yang  diawasi  dapat  diselesaikan  sesuai  dengan waktu  yang  ditentukan.  Hal  ini  didukung  oleh  wawancara  dengan  salah  satu  responden,  Bapak Muh. Sofyan, anggota tim P2UPD, yang menyatakan bahwa dalam penyusunan  KKP, kami selalu menyelesaikannya  tepat  waktu  karena  sifatnya  yang  sangat  teknis  dan  tidak  memerlukan  waktu lama.  Kami  berusaha  menyelesaikannya  sesuai  waktu  yang  ditetapkan  dalam  analisis  beban  kerja Inspektorat  Kota  Kendari.  Pernyataan  Muh.  Sofyan  menjelaskan  bahwa  kegiatan  teknis  dalam penyusunan  KKP  dapat  diselesaikan  tepat  waktu  dan  tidak  memerlukan  waktu  lama.  Ini menunjukkan bahwa penyusunan KKP dari segi waktu dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan, yaitu 6.000 menit atau 4 hari kerja, tanpa hambatan.

## Ketepatan Waktu dalam Menganalisis Dokumen Hasil Pengawasan
Terhadap jawaban responden mengenai lama waktu menganalisis dokumen hasil pengawasan, nilai  rata-rata  yang  diperoleh  sebesar  2,75,  yang  masuk  dalam  kategori  2-3  (sedang).  Sebanyak 43,2%  responden  cenderung  menjawab  "Tepat  Waktu,  ini  menunjukkan  bahwa  proses  analisis

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
dokumen  hasil  pemeriksaan  oleh  aparat  pengawasan  Inspektorat  Kota  Kendari  dapat  diselesaikan tepat waktu sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 72.000 menit atau 7 minggu.
Berdasarkan  uraian  hasil  analisis  data  di  atas,  dapat  dirumuskan  rekapitulasi  hasil  jawaban responden  mengenai  waktu  penyelesaian  dalam  tahap  pelaksanaan  operasional  pengawasan Inspektorat  Kota  Kendari,  dari  tiga  jenis  data  dalam  sub  variabel  pelaksanaan  operasional pemeriksaan, rata-rata skor berada pada kategori 2-3 (Sedang), dengan frekuensi 44,46% responden yang menjawab "Tepat Waktu". Ini berarti dari 44 responden, 20 di antaranya menyatakan kegiatan operasional  pemeriksaan  dilakukan  tepat  waktu.  Kesimpulannya,  pelaksanaan  operasional pemeriksaan atau pengawasan oleh Inspektorat Kota Kendari sudah tepat waktu sesuai dengan batas yang ditetapkan.

## Objektivitas Pelaksanaan Pengawasan
Objektivitas  Pelaksanaan  Pengawasan  dari  hasil  kuesioner  diperoleh  rata-rata  nilai objektivitas  pelaksanaan  pengawasan  dari  hasil  kuesioner  adalah  3,20,  masuk  dalam  kategori  >3 (Tinggi).  Ini  menunjukkan  bahwa  mayoritas  dari  44  responden  memberikan  penilaian  setuju  atau sangat  setuju,  dengan  hanya  sedikit  yang  tidak  setuju  (8,2%  atau  3  responden).  Sebanyak  16 responden menjawab sangat setuju, dan 18 responden lainnya menjawab setuju. Dengan demikian, dapat  disimpulkan  bahwa  secara  umum  aparat  Inspektorat  Kota  Kendari  telah  objektif  dalam menjalankan  fungsi  pengawasan  dalam  tahapan  pelaksanaan  pengawasan  sehingga  tentunya  akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Kendari.

## Penyusunan Laporan

## Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan
Sedangkan  dalam  penyusunan  laporan  hasil  pengawasan  diartikan  sebagai  proses  kegiatan akhir dari segenap rangkaian kegiatan dalam proses pengawasan yang diselenggarakan oleh aparat Inspektorat Kota Kendari. hal ini akan diketahui dengan menganalisis indikator: a) Ketepatan waktu dalam  mengekspose  hasil  pengawasan  b)  Ketepatan  waktu  dalam  mengevaluasi  pelaksanaan kegiatan  pengawasan  c)  ketepatan  waktu  dalam  penyusunan  laporan  hasil  pengawasan.  Ketiga indikator ini selanjutnya akan disusun menjadi peryataan sehingga jawaban responden (lihat Tabel 3) akan menjadi analisis untuk mengetahui efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat Kota Kendari dilihatdari segi waktu pelaksanaannya.
Tabel 3. Ketepatan Waktu Tahapan Penyusunan Laporan Kegiatan Rata-rata Nilai Kategori Persentasi Jawaban Keterangan (Batas Waktu) Mengekspose Hasil Pemeriksaan 2,88 Sedang (2-3) 40,9% 72.00 menit (7 minggu) Mengevaluasi Hasil Pemeriksaan 2,88 Sedang (2-33) 40,9% 72.000 menit (7 minggu)

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan 2,88 Sedang (2-3) 40,9% 72.000 menit (7 minggu)

## Sumber: Data diolah penulis, 2024
Terkait  jawaban  responden  dalam  pertanyaan  mengenai  lama  waktu  mengekspose  hasil pemeriksaan, mengevaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan diperoleh rata-rata nilai dari ketiga  kegiatan  tersebut  diperoleh  rata-rata  nilai  jawaban  responden  adalah  2,88,  yang  masuk kategori  2-3  (sedang),  dengan  40,9%  responden  (18  dari  44)  menjawab  "Tepat  Waktu."  Ini menunjukkan  bahwa  kegiatan  mengekspose,  mengevaluasi  dan  penyusunan  laporan  hasil pengawasan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan Inspektorat Kota Kendari berlangsung tepat waktu  sesuai  batas  yang  ditetapkan,  yaitu  72.000  menit  atau  7  minggu.  Wawancara  dengan  salah satu pimpinan dan aparat Inspektorat Kota Kendari pada bagian pemeriksaan mendukung hasil ini, menyatakan  bahwa  tim  pengawas  berusaha  menyelesaikan  ekspose,  evaluasi  dan  penyusunan laporan  hasil  pengawasan  dengan  teapat  waktu  dibuktikan  dengan  penyelesaian  kegiatan  sesuai batas waktu. Selain itu, aparat inspektorat juga selalu melakukan diskusi terbuka antar aparat yang bertugas untuk membahas temuan pemeriksaan.

## Objektivitas Penyusunan Laporan
Rata-rata  nilai  objektivitas  pelaksanaan  pengawasan  dari  kuesioner  adalah  3,20,  yang termasuk  dalam  kategori  >3  (Tinggi).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  mayoritas  dari  44  responden memberikan penilaian setuju atau sangat setuju, dengan hanya 8,2% responden (3 orang) yang tidak setuju.  Sebanyak  16  responden  menjawab  sangat  setuju,  dan  18  responden  menjawab  setuju. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  aparat  Inspektorat  Kota  Kendari  umumnya  objektif dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan,  yang  berkontribusi  pada  peningkatan  kualitas  hasil pemeriksaan.

## Keakuratan Data Pengawasan
Adapun hasil kuesioner mengenai  keakuratan data atau  kesesuaian  data dengan hasil temuan Inspektorat Daerah Kota Kendari dengan mengacu pada pedoman dan peraturan yang berlaku, nilai rata-rata  diperoleh  2,94  atau  memenuhi  kategori  2-3  (sedang)  dengan  kecenderungan  jawaban responden pada kategori “sesuai” dengan frekuensi sebesar 44% artinya kepada 44 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, 16 jawaban responden berada pada kategori “sesuai”. Hal ini dapat  diartikan  bahwa  temuan  lapangan  yang  diperoleh  sudah  sesuai  dengan  data  yang  ada  di lapangan,  tidak  dikurangi  dan  tidak  pula  dilebih-lebihkan  yang  mengindikasikan  bahwa  hasil kuesioner  menunjukkan  mayoritas  responden  menilai  bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Inspektorat  Daerah  Kota  Kendari  sesuai  dengan  pedoman  dan  peraturan  yang  berlaku.  Ini  berarti bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat  Daerah Kota Kendari telah mematuhi

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan,  yang  mengacu  pada  pedoman  dan  regulasi  yang  berlaku  di dalamnya  sehinga  terdapat  kesesuaian  data  dengan  hasil  temuan  di  lapangan.  Dengan  demikian, penilaian ini menunjukkan bahwa proses pengawasan dilakukan secara tepat sesuai dengan standar yang  ditetapkan,  memberikan  keyakinan  bahwa  aktivitas  pengawasan  tersebut  dilakukan  dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku secara hukum dan administratif.

## PEMBAHASAN
Fungsi  pengawasan  oleh  Inspektorat  Daerah  Kota  Kendari  bertujuan  untuk  mencapai  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  dengan  memastikan  instansi  pemerintah  melaksanakan  tugasnya secara  efektif,  efisien,  dan  sesuai  perundang-undangan.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor 79  Tahun  2005,  Inspektorat  bertanggung  jawab mengawasi  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dan desa  untuk  memastikan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  kepatuhan  terhadap  aturan.  Penelitian  ini menilai  ketepatan  waktu,  objektivitas,  dan  keakuratan  data  dalam  tahapan  persiapan,  pelaksanaan, dan  penyusunan  laporan  pengawasan.  Hasil  menunjukkan  bahwa  meskipun  ada  beberapa  kendala teknis,  pengawasan  umumnya  berjalan  tepat  waktu,  objektif,  dan  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan.  Secara  keseluruhan,  Inspektorat  Kota  Kendari  telah  mematuhi  pedoman  dan  regulasi yang  berlaku,  memberikan  keyakinan  bahwa  pengawasan  dilakukan  sesuai  ketentuan  hukum  dan administratif. Fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Kendari bertujuan untuk mencapai tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Pengawasan ini  bertujuan  untuk  menilai  sejauh  mana  instansi pemerintah  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dengan  efektif  dan  efisien,  sesuai  dengan  rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan  juga  bertujuan  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bahwa  kegiatan  telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  khususnya  pada  Pasal  24,  menjelaskan  peran  Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pengawasan di daerah yang diwakili oleh Inspektorat  Daerah.  Inspektorat  Kabupaten/Kota  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  berbagai aspek pemerintahan daerah. Pertama, mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah untuk memastikan semua kegiatan dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  Kedua,  Inspektorat  mengawasi  pelaksanaan  pembinaan  atas  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  memberikan  arahan,  bimbingan,  dan  supervisi  untuk  meningkatkan  kapasitas dan kinerja pemerintah desa. Ketiga, Inspektorat memantau pelaksanaan urusan pemerintahan desa secara  langsung  untuk  memastikan  bahwa  tugas  dan  fungsi  pemerintah  desa  dijalankan  sesuai

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.  Secara  keseluruhan,  Inspektorat  Kabupaten/Kota  berfungsi  sebagai  pengawas  yang memastikan bahwa pemerintahan di tingkat daerah dan desa berjalan dengan transparan, akuntabel, dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  meningkatkan  kinerja  dan pelayanan  publik  demi  kesejahteraan  masyarakat.  Namun  yang  menjadi  fokus  penelitian  pada penelitian  ini  adalah  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  daerah  yang difokuskan pada pengawasan pada tertib administrasi perkantoran dan tertib pengelolaan keuangan.
Penulis  juga  mencoba  mengisi  ruang  kosong  dari  penelitian  terdahulu  yang  membedakan dengan penelitian ini ( Heri et al., 2020 ; Klau et al., 2023 ; Mashuri et al., 2022 ; Mauliza, 2020 ) yang lebih  menyoroti  pentingnya  fungsi  pengawasan  dalam  meningkatkan  kinerja  instansi  pemerintah dan  memastikan  akuntabilitas  serta  transparansi  secara  umum.  Sedangkan  pada  penelitian  ini memusatkan  perhatiannya  dengan  mengukur  indikator  ketepatan  waktu,  obyektivitas,  dan keakuratan  data  melalui  tahapaan  persiapan,  pelaksanaan,  dan  penyusunan  laporan  pengawasan berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tantangan-tantangan praktis yang belum banyak dibahas dalam studi terdahulu, seperti keterlambatan pembuatan surat tugas dan kekurangan sarana serta prasarana pengawasan. Penelitian ini  tidak  hanya  memberikan  gambaran tentang  sejauh  mana  pengawasan  memenuhi  standar  tetapi juga mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
Oleh  karena  itu  fungsi  pengawasan  Inspektorat  Kota  Kendari  pada  penelitian  ini  dianalisis berdasarkan  pada  Standar  Operasional  dan  Prosedur  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Inspektorat  Kota Kendari  yang  terdiri  dari  tiga  tahapan  yakni;  1.)  Persiapan  Pengawasan  2.)  Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan  3.)  Penyusunan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  ditinjau  dari  tiga  indikator yakni  dari  segi  ketepatan  waktu,  obyektif,  dan  keakuratan  data.  Dalam  tahapan  persiapan pengawasan, ketepatan waktu menjadi faktor utama.
Hasil penelitian pada tahapan Persiapan Pengawasan, untuk indikator ketepatan waktu dalam memperoleh  dokumen  dan  penyusunan  Program  Kerja  Pemeriksaan  (PPKP),  umumnya dilaksanakan  dengan  baik,  dengan  rata-rata  penilaian  di  atas  kategori  tinggi  (>3).  Namun, pembuatan  surat  tugas  pemeriksaan  menunjukkan  hasil  yang  kurang  memuaskan  dengan  rata-rata nilai  kategori  sedang,  menandakan  adanya  keterlambatan  dalam  pembuatan  surat  tugas  yang termasuk  dalam  kendala  teknis  di  pihak  sekretariat  yang  tentunya  akan  berdampak  pada  efisiensi proses persiapan pengawasan. Sedangkan  dari  indikator objektivitas dalam tahap ini dinilai tinggi, dengan  rata-rata  nilai  3,14,  dengan  artian  bahwa  dalam  tahapan  persiapan  pengawasan,  aparat Inspektorat  Kota  Kendari  umumnya  bersikap  objektif  walaupun  terkadang  dihadapkan  oleh
beberapa gangguan pribadi, eksternal, dan organisasi yang dapat mempengaruhi objektivitas, aparat Inspektorat tetap bersikap netral dan tidak memihak.
Pada  tahapan  pelaksanaan  pemeriksan  oleh  Inspektorat  Kota  Kendari  menunjukkan  bahwa ketepatan  waktu  dalam  berbagai  kegiataan  pemeriksaan  pengawasan  umumnya  berada  pada kategori  sedang.  Proses  pemeriksaan  berdasarkan  surat  perintah  tugas  memiliki  rata-rata  nilai ketepatan  waktu  2,97,  dengan  47,7%  responden  menyatakan  pengawasan  dilakukan  tepat  waktu. Proses  pemeriksaan  biasanya  memakan  waktu  72.000  menit  atau  7  minggu.  Meskipun  demikian, seringkali  terdapat  temuan  yang  memerlukan  waktu  lebih  lama  untuk  diselesaikan,  menyebabkan penguluran  waktu  dari  jadwal  yang  telah  ditentukan.  Ketepatan  waktu  dalam  penyusunan  Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) memiliki rata-rata nilai 2,68, dengan 43,2% responden menyatakan KKP disusun tepat waktu. Penyusunan KKP umumnya diselesaikan dalam 6.000 menit atau 4 hari kerja dan  cenderung  tepat  waktu  karena  bersifat  teknis.  Analisis  dokumen  hasil  pengawasan  memiliki rata-rata  nilai  ketepatan  waktu  2,75,  dengan  43,2%  responden  menyatakan  analisis  dokumen dilakukan tepat waktu, biasanya memakan waktu 72.000 menit atau 7 minggu. Secara keseluruhan, pelaksanaan  operasional  pemeriksaan  oleh  Inspektorat  Kota  Kendari  sudah  cukup  tepat  waktu, dengan  rata-rata  skor  ketepatan  waktu  berada  pada  kategori  sedang  dan  44,46%  responden menyatakan kegiatan operasional pemeriksaan dilakukan tepat waktu sesuai batas yang ditetapkan. Objektivitas  pada  tahap  ini  juga  dinilai  tinggi,  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan dilakukan dengan penuh kewajaran.
Tahapan penyusunan laporan hasil pengawasan oleh Inspektorat  Kota Kendari menunjukkan ketepatan  waktu  yang  cukup  baik.  Berdasarkan  analisis  terhadap  ketepatan  waktu  dalam mengekspose hasil pengawasan, mengevaluasi  pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan penyusunan laporan  hasil  pengawasan,  nilai  rata-rata  responden  adalah  2,88  (kategori  sedang)  dengan  40,9% responden menyatakan tepat waktu. Hal ini didukung oleh wawancara dengan pimpinan Inspektorat yang  menyatakan  bahwa  tim  pengawas  berusaha  menyelesaikan  tugas  sesuai  batas  waktu  yang ditetapkan,  yaitu  72.000  menit  atau  7  minggu.  Dalam  hal  objektivitas  penyusunan  laporan,  nilai rata-rata  adalah  3,20  (kategori  tinggi),  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  menilai  bahwa aparat Inspektorat Kota Kendari bersikap objektif dalam pelaksanaan pengawasan. Keakuratan data pengawasan  juga  dinilai  cukup  baik,  dengan  nilai  rata-rata  2,94  (kategori  sedang),  dan  44% responden  menyatakan  data  sesuai  dengan  hasil  temuan  di  lapangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, memastikan proses pengawasan dilakukan secara tepat dan sesuai standar yang ditetapkan.
Tepat  waktu  dan  objektifnya  pengawasan  Inspektorat  Kota  Kendari  didukung  dengan keakuratan  data  hasil  pemeriksaan  yang  memproleh  nilai  rata-rata  2,94  atau  kategori  sedang,

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
dengan  44%  responden  menyatakan  data  sesuai  dengan  temuan  di lapangan.  Mayoritas  responden menilai  bahwa  pengawasan  dilakukan  sesuai  dengan  pedoman  dan  peraturan  yang  berlaku.  Ini berarti  Inspektorat  Kota  Kendari  mematuhi  aturan  yang  ditetapkan  dan  mengacu  pada  pedoman serta  regulasi  yang  berlaku.  Proses  pengawasan  dilakukan  secara  tepat  sesuai  standar  yang ditetapkan,  memastikan  aktivitas  pengawasan  memperhatikan  ketentuan  hukum  dan  administratif. Sehingga  wajar  jika  Pemerintah  Kota  Kendari  mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian selama sembilan tahun berturut-turut dari tahun 2013-2021.

## KESIMPULAN
Fungsi  pengawasan  oleh  Inspektorat  Daerah  Kota  Kendari  bertujuan  untuk  mencapai  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  dengan  memastikan  instansi  pemerintah  melaksanakan  tugasnya secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79  Tahun  2005,  Inspektorat  bertanggung  jawab mengawasi  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dan desa  untuk  memastikan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  kepatuhan  terhadap  aturan.  Penelitian  ini menilai  ketepatan  waktu,  objektivitas,  dan  keakuratan  data  dalam  tahapan  persiapan,  pelaksanaan, dan  penyusunan  laporan  pengawasan.  Hasil  menunjukkan  bahwa  meskipun  ada  beberapa  kendala teknis, pengawasan umumnya berjalan tepat waktu, objektif, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan  pada  Standar  Operasional  dan  Prosedur  Pelaksanaan  Pemeriksaan  (SOP).  Secara keseluruhan,  Inspektorat  Kota  Kendari  telah  mematuhi  pedoman  dan  regulasi  yang  berlaku, sehingga  memberikan  keyakinan  bahwa  pengawasan  dilakukan  sesuai  ketentuan  hukum  dan administratif.  Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Pemerintah Kota Kendari  menerima opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  selama  sembilan  tahun  berturut-turut  dari  tahuun  2013  hingga 2021.
Sedangkan  saran  dari  penulis  kepada  Inspektorat  Daerah  Kota  Kendari,  antara  lain:  (a) Inspektorat  Daerah  Kota  Kendari  harus  mengupayakan  agar  rekomendasi  dalam  Laporan  Hasil Pemeriksaan kepada unit yang diperiksa ditindaklanjuti secara optimal. (b) Perlunya sanksi ataupun teguran  yang  tegas  pada  tim  pemeriksa  yang  lambat  dalam  menjalankan  tugas.  (c)  agar  menjadi perhatian  kepada  pemerintah  Kota  Kendari  untuk  mengupayakan  anggaran  pelaksanaan pengawasan yang memadai.

## REFERENSI
Akhyar,  A.  (2023).  Kualitas  Pelayanan  Publik:  Suatu  Tinjauan  Mengenai  Kepuasan  Masyarakat.
Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi , 6 (2), 103–113.
Arifin, I. (2010). Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. Makassar: Pustaka Refleksi . Barus, S. I. (2022). Reformulasi Pengaturan dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
Sebagai  Pengawas  Eksternal  Dalam  Rancangan  Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 11 (2). Creswell, J. W. (2021). A concise introduction to mixed methods research . SAGE publications. Delfika,  D.  (2021). Peranan  Dinas  Pendidikan  Dalam  Mengawasi  Penggunaan  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (Studi  Kasus  Di  Sekolah  Dasar  Di  Kecamatan  Dumai  Timur  Kota Dumai) . Universitas Islam Riau.
Fauzan, H. (2024). Sistem Pengendalian Manajemen . Tangerang: INDOGO MEDIA.
Gafar,  T. F.,  Octavia, S., &  Wijaya,  M. (2022). Pengawas  Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan Daerah  (PPUPD)  Dalam  Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  Di  Indonesia. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora , 1 (3), 539–552.
Gunawan, C. I. (2024). Total Quality Management: Sebuah Tinjauan Teoritis. Book of Open Source (BOS) , 1–250.
Hendrich,  M.,  &  Permana,  K.  W.  A.  (2022).  Analisis  sistem  pengendalian  internal  berbasis  coso pada  pembiayaan  di  Bank  Negara  Indonesia  Syariah  (study  kasus  pada  Bank  Negara Indonesia KCP Indralaya). Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah , 5 (2), 94–111.
Heri,  R.,  Nasution,  M.  A.,  &  Isnaini,  I.  (2020).  Analisis  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan Inspektorat  Daerah  Terhadap  Dana  Desa  Pasar  Lapan  Kecamatan  Air  Putih  Kabupaten Batubara. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik , 2 (2), 190–203. Huber, G. P. (2011). Organizations: Theory, design, future.
Klau,  M.  E.,  Yohanes,  S.,  Leo,  R.  P.,  &  Kholipah,  S.  A.  (2023).  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Fungsi Pengawasan  Inspektorat  Daerah  Kabupatena  Malaka  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , 4 (6), 690–703. Kurniawan, A. (2005). Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan. Yogyakarta: Citra Media . Legowo, R. A., & Syahadah, A. S. (2024). Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. YUSTISI , 11 (2), 98–111.
Marciano,  B.,  Syam,  A.,  &  Ahmar,  N.  (2021).  Penerapan  Pengendalian  Internal  Terhadap Kecurangan:  Sebuah  Literatur  Review. WACANA  EKONOMI  (Jurnal  Ekonomi,  Bisnis  Dan Akuntansi) , 20 (2), 130–137.
Mashuri,  M.,  Armiwal,  A.,  &  Ismail,  I.  (2022).  Fungsi  Pengawasan  Inspektorat  Daerah  Atas Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Di  Kabupaten  Aceh  Jaya:(Studi  Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah). CONSILIUM:  Jurnal  Adminitrasi  Dan Kebijakan Publik , 1 (2), 227–239.
Mauliza,  P.  (2020).  Pengaruh  Pengawasan,  Disiplin  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai  di  Dinas Pendidikan  Kota  Banda  Aceh. JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Dan  Akuntansi) , 6 (2), 71–81.
Moleong. (2007). Metodologi Penelitian Campuran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya .
Oktarina,  V.  (2013). Pengaruh  Pengawasan  Dan  Kepuasan  Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) Pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru .
Padang, N. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi , 1 .
Pondaag,  A.,  Gosal,  R.,  &  Kimbal,  A.  (2017).  Pengawasan  Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu. Jurnal Eksekutif , 2 (2). Prawira,  Y.  M.,  &  Misra,  F.  (2023).  Analisis  Peran  Inspektorat  Kabupaten  Pasaman  Barat  Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) , 4 (6), 8753–8762.
Purnomo,  K.  D.  M.  (2023).  Pengaruh  Pengawasan  Terhadap  Produktivitas  Kerja  Karyawan  Pada PT  Cargill  Indonesia  di  Amurang  Provinsi  Sulawesi  Utara. Wawasan:  Jurnal  Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan , 1 (1), 249–255.
Putri, N. A., & Meutia, T. (2024). Peran Audit Internal dalam Upaya Pencegahan dan Pendeteksian

## Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar
Kecurangan (FRAUD) pada Perusahaan. WANARGI: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi , 1 (3), 70–74.
Rachman,  T.  H.  (2022). Analisis  Sistem  Pengawasan  SDM  dalam  Melaksanakan  Budaya  Kerja pada RSUD Ulin Kodya Banjarmasin . Universitas Islam Kalimantan MAB.
Rahardian,  T.  (2022). Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Dalam  Program  Respon  Cepat Ombudsman Di Tengah Krisis Pandemi Covid-19 . Universitas Nasional.
Rumapea, E. L. (2023). Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan  Klas  Ii  B  Tebing  Tinggi) .  Fakultas  Magister  Hukum,  Universitas  Islam Sumatera Utara.
Sarwoto. (2010). Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia . Siagian, S. P. (2008). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara .
Sianturi, T. U., & Hwihanus, H. (2024). Analisis Kejelasan Anggaran, Efektivitas Kinerja Anggaran &  Pengawasan  Keuangan  Dalam  Pelaksanaan  Apbd  Tahun  2022  Kota  Bltar. Jurnal  Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan , 4 (1), 79–91.
Sitanggang,  M.  (2022). Pengawasan  Keuangan  Daerah  dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah Ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. Jurnal Sungkai , 5 (1), 32–52. Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D . Trisnawati,  N.,  Banga,  W.,  &  Alam,  S.  (2018).  Analisis  Efektivitas  Pelaksanaan  Fungsi Pengawasan  Inspektorat  Daerah  Di  Kabupaten  Konawe. Jurnal  Administrasi  Pembangunan Dan Kebijakan Publik , 9 (2), 51–60.
Yeni,  N.  A.  A.,  &  Malau,  H.  (2021).  Pengawasan  Badan  Permusyawaran  Nagari  (BAMUS) Terhadap  Wali  Nagari  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari  Muara  Sakai. Jurnal Administrasi Negara , 27 (2), 135–160.
Zahra,  I.  (2024). Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasab  Inspektorat  Daerah  Provinsi  Banten  Tahun 2020 .