*Corresponding author

## PENINGKATAN AKSES KEUANGAN MASYARAKAT MELALUI SISTEM KEUANGAN INKLUSIF DI INDONESIA
Baginda Parsaulian*
Email: bagindaparsauliannasution@yahoo.com
Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Bukittinggi, Sumatera Utara

## ABSTRAK
Perkembangan inklusi keuangan (financial inclusion) didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of  the  pyramid  yang  umumnya  tidak  tersentuh  layanan  leuangan  (unbanked). Inklusi  keuangan  (financial inclusion) menjadi kunci dari upaya pemerintah dalam membangun sektor keuangan yang kuat dan inklusif serta  mendukung  pembangunan  yang  berkelanjutan  di  Indonesia. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  distribusi  layanan  sektor  perbankan  melalui    tingkat  inklusi  keuangan  (financial  inclusion). Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  literature  review.  Pada  penelitian  ini  terlihat  bahwa tingkat Inklusi keuangan (financial inclusion) di Indonesia mengalami perbaikan oleh karena pemberlakuan berbagai regulasi terkait dimana masyarakat pengguna yang memiliki akses layanan keuangan dengan usia di  atas  15  tahun  mengalami  kenaikan  dari  20%  (2011)  menjadi  36%  (2014)  dan  terus  meningkat  menjadi 48,9%  (2017).  Apabila  dibandingkan  dengan  negara  lain,  tingkat  Inklusi  keuangan  (financial  inclusion) tersebut  adalah  yang  paling  cepat  pertumbuhannya  bila  dibandingkan  dengan  negara-negara  berkembang lain  se-kawasan  Asia  Pasifik.  Untuk  meningkatkan  pemahaman  terkait  jasa-jasa  keuangan  dan  perbankan harus  dilakukan  dengan  edukasi  jasa  keuangan  dan  perbankant  terutama  edukasi  bagi  masyarakat  yang berpendapatan  rendah,  kaum  wanita  serta  penduduk  di  daerah  tertinggal  yang  belum  terjangkau  dengan layanan  keuangan  dan  perbankan  serta  dibarengi  dengan  upaya  pemerintah  dalam  peningkatan infrastruktur fisik sehingga dapat menjangkau masyarakat di berbagi daerah di Indonesia.

## Kata Kunci : Stabilitas Keuangan, Financial Inclusion

## ABSTRACT
The  development  of  financial  inclusion  is  based  on  the  impact  of  the  crisis  on  groups  in  the  bottom  of  the pyramid which are generally not touched by financial services (unbanked). Financial inclusion is the key to the  government's  efforts  to  build  a  strong  and  inclusive  financial  sector  and  to  support  sustainable development  in  Indonesia.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  distribution  of  banking  sector services through the level of financial inclusion. The method used in this study is a literature review. In this study, it can be seen that the level of financial inclusion in Indonesia has improved due to the implementation of  various  related  regulations  where  users  who  have  access  to  financial  services  aged  over  15  years  have increased  from  20%  (2011)  to  36%  (2014).  and  continues  to  increase  to  48.9%  (2017).  When  compared  to other countries, the level of financial inclusion is the fastest growing compared to other developing countries in the Asia Pacific region. To increase understanding related to financial and banking services, education in financial and banking services must be carried out, especially education for people with low incomes, women and residents in disadvantaged areas who have not been reached by financial and banking services, as well as government  efforts  to  improve  physical  infrastructure.  so  that  it  can  reach  people  in  various  regions  in Indonesia.
Kata Kunci : Financial Stability, Financial Inclusion
*Corresponding author

## PENDAHULUAN
Pembangunan  dan  kemajuan  di  sektor  keuangan  merupakan  inti  dan  hal  yang  paling penting  pada  proses  pembangunan  di  suatu  Negara  (Demirgüç-Kunt  et  al.,  2008).  Sektor keuangan di setiap negara memiliki fungsi yang sangat vital dalam mendukung proses kegiatan ekonomi serta sosial kemasyarakatan dengan ritme yang terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan tehnologi (Andrianaivo & Kpodar, 2012).
Institusi  keuangan  terutama  perbankan  sebagai  lembaga  keuangan  melalui  fungsi utamanya  yaitu  fungsi  intermediasi  memiliki  peranan  penting  sebagai  pendorong  pemerataan pendapatan  dalam  mengurangi  kemiskinan,  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  serta  pencapaian stabilitas sistem keuangan dalam jangka panjang.
Fungsi  perantara  keuangan  atau  intermediasi  memiliki  peranan  penting  dalam  upaya peningkatan  efisiensi  pada  kegiatan  perekonomian,  mendukung  operasional  kegiatan  pasar keuangan  dalam  menyalurkan  dana  ( lending )  pada  pihak-pihak-pihak  dengan  peluang  investasi yang menjanjikan atau produktif dan membutuhkan dana di sektor riil. Pembangunan pada sektor ini  terutama  pada  sektor  perbankan  nasional,  akan  menghasilkan  peningkatan  akses  dan pemanfaatan  jasa-jasa  keuangan  dan  perbankan  secara  luas  oleh  masyarakat  dengan  berbagai jenis produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan semakin terbukanya akses  serta  penggunaan  jasa-jasa  perbankan  tersebut  maka  masyarakat  diharapkan  dapat memanfaatkan  dan  mendayagunakan  akses  tersebut  dalam  kegiatan  sehari-hari  terutama perdagangan  dalam  rangka  meningkatkan  pendapatannya  untuk  pengembangan  usaha  yang memerlukan  dana  dengan  penyaluran  kredit  apabila  digunakan  untuk  kegiatan-kegiatan  yang menjanjikan  atau  nproduktif.  Kondisi  saat  ini  yang  terjadi  adalah  sulitnya  akses  terhadap  jasa keuangan  sehingga  menyebabkan  masyarakat  berpenghasilan  menengah  ke  bawah  dan  miskin terkadang harus mengandalkan dana yang ada di tabungan dengan jumlah yang terbatas apabila akan  berinvestasi,  pengusaha  kecil  juga  harus  mengandalkan  mengandalkan  laba  usaha  yang diperoleh  dalam  melanjutkan  kelangsungan  dan  operasional  usahanya.  Akibat  hal  tersebut,
*Corresponding author
ketimpangan  pendapatan  tidak  berkurang  secara  agregat  serta  pertumbuhan  ekonomi  Negara secara agregat juga melambat (Allen et al., 2016).
Pesatnya arus globalisasi perekonomian dunia menciptakan liberalisasi perdagangan antar negara  di  dunia  serta  secara  bersamaan  terjadi  pula  integrasi  sektor  keuangan  secara  global (Rajan,  2003).  Analisis  empiris  pada  tingkat  perusahaan-perusahaan,  dunia  industri  dan  rumah tangga telah diteliti kemudian juga dengan membandingkan kondisi beberapa negara ditemukan adanya  hubungan  pada  jangka  panjang  antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan  pembangunan sistem  keuangan  suatu  negara  dengan  hubungan  yang  bersifat  positif.  Menurut  penelirian tersebut, system keuangan yang maju akan meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Cheng & Degryse, 2010).
Terdapat  beberapa  cara  untuk  mengetahui  distribusi  layanan  sektor  perbankan  di masyarakat dan salah satunya diukur dengan indikator berupa tingkat inklusi keuangan ( financial inclusion) .  Inklusi  keuangan ( financial inclusion) tersebut  berkaitan dengan tingkat  kepraktisan atau  kemudahan  untuk  mendapatkan  akses  serta  menggunakan  jasa-jasa  keuangan  (Gardeva  & Rhyne, 2011), (L and Kiapper, 2012).
Manfaat  yang  akan  dapat  diwujudkan  dari  hal  tersebut  tidak  hanya  bagi  lembaga keuangan, tetapi secara luas juga memiliki manfaat bagi pemerintah suatu negara, meningkatkan perlindungan  bagi  konsumen  dan  bermanfaat  bagi  organisasi  lain.  Bagi  masyarakat,  akan memperluas  akses  layanan  keuangan  dari  lembaga  keuangan  formal  dengan  produk-produk pengumpulan  dana  ( funding )  seperti  dan  para  penduduk  yang  berada  pada  daerah-daerah tertinggal  dan  berada  jauh  dari  kota  atau  terkendala  secara  geografis  serta  dilakukan  pula peningkatan sarana dan prasarana terkait agar jasa keuangan dan perbankan tersebut menjangkau masyarakat.    Inklusi  keuangan  ( financial  inclusion) memerlukan  upaya  sebagai  usaha  untuk melakukan  akselerasi  atau  percepatan  dengan  berbagai  intervensi-intervensi  dan  kebijakan, kebijakan tersebut dalam ranah kebijakan-kebijakan publik maupun pada ranah mekanisme pasar (Wahid, 2014) .
Penelitian  terdahulu  mengenai  inklusi  keuangan  ( financial  inclusion) yang  ada sebagai penelitian  yang  dilakukan  antar-negara  (Demirgüç-Kunt  &  Klapper,  2013),  (Zins  &  Weill,
*Corresponding author
2016),  (Akudugu,  2013).  Kebanyakan  penelitian-penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai inklusi keuangan ( financial inclusion) hanya mempertimbangkan beberapa faktor-faktor sebagai faktor yang menentukan inklusi keuangan ( financial inclusion ) pada suatu negara seperti faktor ekonomi,  faktor  sosial  dan  faktor  demografi.  Kebaharuan  penelitian  ini  adalah  apabila diperhatikan  di  lapangan,  inklusi  keuangan  ( financial  inclusion) menyebabkan  dampak  positif dan  signifikan  terhadap  populasi  atau  masyarakat  dan  perkembangannya  dan  juga  memiliki dampak terhadap stabilitas sistem keuangan (Aduda, J. Kalunda, 2012), hal ini yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  kajian  literatur  ( literature  review ) berupa  penjelasan-penjelasan  tentang teori-teori,  temuan-temuan  penelitian  sebelumnya,  serta  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari berbagai  sumber  acuan  sebagai  dasar  pembahasan  pada  penelitian  (Setyosari,  2010).    Kajian literatur  ( literature  review ) adalah  sebuah  metode  yang  sistematis,  eksplisit  dan  reprodusibel untuk  melakukan  identifikasi,  evaluasi  dan  sintesis  terhadap  karya-karya  hasil  penelitian  dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Kajian literatur ( literature review ) bertujuan  untuk  membuat  analisis  dan  sintesis  terhadap  pengetahuan  yang  sudah  ada terkait  topik  yang  akan  diteliti  untuk  menemukan  ruang  kosong  bagi  penelitian  yang  akan dilakukan.  Tujuan  dari  penelitian  kajian  literatur  ( literature  review )  adalah  menyediakan latar/basis  teori  untuk  penelitian  yang  akan  dilakukan,  mempelajari  kedalaman  atau  keluasan penelitian yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis  dengan  pemahaman  terhadap  apa  yang  sudah  dihasilkan  oleh  penelitian  terdahulu (Okoli  &  Schabram,  2010).  Pada  penelitian  ini  dilakukan systematic  literature  review yaitu metode literature review yang merupakan metode dan proses penelitian yang dilakukan dengan cara  melakukan  identifikasi  dan  menilai  secara  kritis  terkait  dengan  penelitian-penelitian  yang relevan,  serta  mengumpulkan  dan melakukan analisis yang  mendalam  terhadap  data-data  dari penelitian-penelitian  tersebut  (Liberati  et  al.,  2009).  Tujuan s ystematic  literature  review adalah untuk  melakukan  identifikasi  terhadap  semua  bukti  empiris  yang  sesuai  dengan  kriteria  inklusi
*Corresponding author
yang ditentukan sebelumnya, dimana identifikasi tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti keluasan penelitian yang sudah ada terkait  dengan  peningkatan  akses  keuangan  masyarakat  melalui  inklusi  keuangan  ( financial inclusion) dengan  sumber  data  dari  sumber-sumber  relevan  untuk  memperoleh  artikel  relevan yang akan direview, seperti google scholar, scopus dan Elsevier. Analisis hasil berisi uraian yang lengkap tentang cara menganalisis konsep yang dieliti dengan pendekatan metode eksposisi yaitu dengan memaparkan data dan fakta yang ada sehingga pada akhirnya dapat dicari korelasi antara data-data  tersebut.  Dari  hal  tersebut  maka  akan  peroleh  gambaran  mengenai  peningkatan  akses keuangan masyarakat melalui sistem keuangan inklusif di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Inklusi  keuangan  ( financial  inclusion) merupakan  antitesis  dari  eksklusi  keuangan (Leyshon  et  al.,  2008).  Proses  eksklusi  keuangan  yang  terjadi  saat  ini  menjadikan  masyarakat dengan  penghasilan  rendah  atau  miskin  belum  mendapatkan  keuntungan  ( benefit) dari  sektor keuangan  dan  perbankan,  sebaliknya  hanya  memberikan  manfaat  negatif  atau  kerugian  kepada masyarakat oleh karena sistem keuangan tersebut sulit diakses.
Indikator  literasi  keuangan  dapat  diukur  melalui  beberapa  indikator  yaitu  pengetahuan dasar  keuangan  pribadi,  tabungan  dan  pinjamaan,  asuransi,  investasi  (Sri  et  al.,  2013)  dengan dimensi  inklusi  keuangan (financial  inclusion) adalah yaitu  mutu  ( quality ),  manfaat  ( usage ), jangkauan  ( outreach )  dari  jasa  keuangan.  Jangkauan  ( outreach ) mencakup  daya  masyarakat dalam  menjangkau  layanan  inti  dan  perbankan,  manfaat  ( usage )  adalah mencakup  tingkat manfaat  sistem  keuangan  dan  perbankan  terkait  melalui  berbagai  fasilitas  seperti  ATM ( Automatic  Teller  Machine ),  fisik  perbankan,  sedangkan  mutu  ( quality ) adalah level  produk- produk  keuangan  yang  ada  untuk  solusi  keuangan  masyarakat  (Dienillah  &  Anggraeni,  2016). Apabila  dirumuskan  sistem  keuangan  inklusif  merupakan  konsep  yang  sederhana  sebagai program  yang  memihak  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan  juga  memihak  pada  penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat.
*Corresponding author
Penelitian mengenai Inklusi keuangan ( financial inclusion ) sebagian besar menunjukkan bahwa  Inklusi  keuangan  ( financial  inclusion )  berdampak  positif  dan  signifikan.  Penelitian selanjutnya  memperlihatkan  bahwa  masyarakat  dengan  pendapatan  rumah  tangga  yang  lebih tinggi,  memiliki  tingkat  pendidikan  tinggi  atau  terdidik  serta    lebih  tua  dari  sisi  usia  memiliki kesempatan  ( probabilitas )  yang  lebih  cenderung  tinggi  untuk  melakukan  akses  pada  keuangan dan perbankan (Sarma & Pais, 2011), (Zins & Weill, 2016), (Allen et al., 2016).
Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan gender ( gender gap) pada  akses  keuangan  yang  menunjukkan  bahwa  kesempatan  ( probabilitas )  kaum  perempuan untuk  memiliki  akses  keuangan  cenderung  lebih  rendah  bila  dibandingkan  dengan  laki-laki (Allen  et  al.,  2016),  (Zins  &  Weill,  2016).  Selain  itu,  personal  dengan  status  menikah  juga berkesempatan yang cenderung lebih tinggi untuk akses keuangan. Penelitian juga menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu rumah tangga maka semakin kecil kesempatan ( probabilitas ) memiliki  akses  keuangan  (Allen  et  al.,  2016).  Literasi  keuangan  ( financial  inclusion) memiliki dampak yang positif terhadap akses keuangan (Grohmann et al., 2018).
Penelitian  selanjutnya  mengenai  literasi  keuangan  ( financial  inclusion) menunjukkan bahwa  biaya  layanan  perbankan  juga  berpengaruh  sebagai  faktor  lain  pada  inklusi  keuangan ( financial  inclusion) (Allen  et  al.,  2016).  Penelitian  tersebut  meneliti  mengenai  biaya  layanan yang  dikeluarkan  untuk  melakukan  akses  layanan  keuangan  yaitu  biaya  transaksi,  biaya transportasi,  serta  waktu  tunggu  ( waiting  time )  untuk  mendapatkan  layanan  perbankan,  hal  ini diteliti  untuk  menggambarkan  biaya  dalam  bentuk  waktu  dan  menunjukkan  bahwa  biaya-biaya tersebut masih tinggi. Kemudian penyebab tingkat tingkat inklusi keuangan ( financial inclusion ) yang masih rendah di Indonesia adalah karena sebahagian besar penduduk Indonesia tidak dapat mengakses  layanan  keuangan  dan  perbankan  disebabkan  hambatan  alam  atau  geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jarak antar wilyah yang jauh serta transportasi yang belum  memadai  sehingga  biaya  pendirian  dari  kantor  cabang  perbankan  menjadi  cukup  besar. Belum lagi persyaratan-persyaratan formalitas yang tinggi bagi pendirian lembaga keuangan dan perbankan, proses yang sangat kompleks juga sebagai hambatan sehingga jumlah kantor cabang perbankan  tidak  meningkat  signifikan  dan  bagi  masyarakat  juga  kesulitan  dalam  mengakses layanan perbankan secara fisik (Otoritas Jasa Keuangan, 2013).
*Corresponding author
Apabila  diperhatikan  lebih  lanjut  dilapangan,  kendala  akses  keuangan  dan  perbankan dimasyarakat  juga  disebabkan  oleh  beberapa  hal  yaitu  kondisi  makroekonomi  suatu  negara, posisi pasar perbankan, tingkat kompetisi yang dihadapi oleh perbankan, model bisnis bank yang belum  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  peraturan-peraturan  atau  regulasi  yang  dijalankan pada  operasional  lembaga  keuangan  dan  perbankan.  Meskipun  terdapat  berbagai  kendala tersebut  tetapi  tingkat  pertumbuhan  rata-rata  tingkat  perkembangan  inklusi  keuangan  tetap mengalami peningkatan  di beberapa negara Asia (Demirgüç-Kunt et al., 2008).
Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut terdapat keunggulan dari peningkatan tingkat inklusi  keuangan  ( financial  inclusion) selain  dapat  mengatasi  ketimpangan  pendapatan,  inklusi keuangan  ( financial  inclusion) juga  berpotensi  pada  peningkatan  stabilitas  keuangan  secara agregat,  oleh  karena  peningkatan  akses  masyarakat  berpenghasilan  rendah  atau  miskin  pada produk tabungan ( funding ) sehingga dapat memperkuat kemampuan rumah tangga di masyarakat untuk  dalam  mengatasi  goncangan  keuangan  yang  dialaminya  akibat  dampak  buruk  krisis sehingga ketahanan ekonomi suatu negara secara agregat juga akan stabil. Pada sisi lain hal ini akan  mengurangi  kemiskinan  dan  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  negara  (Hannig  & Jansen, 2011)
Dari  berbagai  penelitian  terdahulu  tersebut  memperlihatkan  kelemahan  dari  inklusi keuangan  ( financial  inclusion) antara  lain  disebabkan  oleh  penurunan  standar  kredit  ( credit standart ).  Hal  ini  terjadi  karena  lembaga  keuangan  dan  perbankan  berusaha  menjangkau berbagai kalangan terutama masyarakat kalangan bawah yang tidak terjangkau sebelumnya oleh perbankan  ( unbankable). Untuk  menjangkau  masyarakat  tersebut  maka  dilakukan  penurunan persyaratan-persyaratan  pinjaman  sehingga  dapat  meningkatkan  risiko  reputasi  bank.  Sebagai contoh,  dikarenakan  untuk  meningkatkan  fasilitas  jasa-jasa  keuangan,  beberapa  negara menurunkan atau memperlonggar standar pendirian dari lembaga keuangan dan perbankan pada daerah  pedesaan,  hal  ini  dapat  menyebabkan  ketidakstabilan  oleh  karena  regulasi  tidak dilaksanakan secara sempurna (Khan, 2011)
Sesuai  dengan  penelitian-penelitian  tersebut  diatas  maka  penting  bagi  pemerintah  untuk mengembangkan  kebijakan-kebijakan  pada  sektor  keuangan  yang  bertujuan  meningkatkan
*Corresponding author
kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah atau miskin melalui minimalisasi kendala akses sistem  keuangan  dengan  penghapusan  hambatan-hambatan  baik  penghapusan  hambatan  harga maupun hambatan non-harga (Demirgüç-Kunt et al., 2008), (Chandra, 2010).

## Pembahasan
Perkembangan  Akses  Tehnologi  Informasi  dan  Penggunaan  Uang  di  Era  Tehnologi  di Indonesia
Dunia telah melalui tiga era perekonomian yaitu era pertanian ( agricultural era ) dimana fokus perkembangan ekonomi pada sektor pertanian, era industrial ( industrial era ) dimana fokus perkembangan ekonomi pada sektor industri, dan era informasi ( information era ) dengan fokus pada  perkembangan  teknologi  dan  internet  (Elliott,  1992).  Teknologi  informasi  di  bidang komputer, telepon seluler dan internet mengalami perkembangan yang cepat dan pesat, dimulai dari  kemajuan  di  bidang  pengurangan  biaya  ( cost )  tetapi  pengurangan  biaya  ( cost )  tersebut menambah  kinerja  ( performance ).  Internet  merupakan  sumber  daya  dengan  kemampuan  untuk menjangkau informasi  dalam lingkup dunia  dengan waktu  yang singkat. Komputer dan telepon seluler  dalam  hubungannya  dengan  internet  sangat  penting  oleh  karena  komputer  dan  telepon seluler  merupakan  sarana  pemindahan  data  dan  mengeksekusikan  program  terkait  pemindahan data tersebut.
Teknologi  Informasi  dalam  perkembangannya  merubah  kebiasaan  masyarakat  dan operasional industri dengan sangat cepat. Teknologi informasi telah mengganti paradigma yang sebelumnya  serta  merubah  perilaku  lingkungan  bisnis  untuk  menjadi  lebih  praktis  dan  efisien dari sisi waktu layanan dan kedekatan dengan konsumen. Negara   Indonesia   dikenal   sebagai negara   kepulauan.   Hal   ini   menjadi tantangan tersendiri  bagi  percepatan  pembangunan  di Indonesia (Al-Mursyid, 2020).
Perkembangan    kehidupan    dunia    ekonomi    dan    bisnis    saat    ini    telah    mengalami pergeseran  paradigma      yaitu      ekonomi      yang      berbasis      sumber      daya      ke      paradigma ekonomi      berbasis  pengetahuan    atau    kreativitas  (Ikbal  et  al.,  2018).Perkembangan  teknologi telepon  seluler  dan  internet  di  Indonesia  berkembang  sangat  masif  yang  dapat  memperluas penyampaian informasi serta mengatasi berbagai hambatan jarak dan waktu layanan. Internet dan
*Corresponding author
Telepon  dapat  diberdayakan  oleh  industri  perbankan  dalam  upaya  perluasana  akses  jasa keuangan  kepada  masyarakat.  Hampir  keseluruhan  perbankan  di  Indonesia  telah  memiliki aplikasi yang memanfaatkan internet dan telepon seluler berupa aplikasi keuangan sebagai media untuk  melakukan  transaksi  keuangan  digital  dalam  rangaka  mempermudah  dalam  melayani masyarakat  untuk  memperoleh  berbagai  jenis  pelayanan  yang  dahulu  harus  dilakukan on  the spot .
Masyarakat  Indonesia  dalam  kegiatan  keseharian  saat  ini  bergantung  dengan  pada internet.  Apabila  perhatikan  sejak  dilakukan  upaya-upaya  pengembangan  infrastruktur  internet mulai  pada  tahun  1980-an  di  Indonesia,  jumlah  pengguna  internet  aktif  terus  meningkat.  Gaya hidup  masyarakat  yang  semakin  digital  akibat  didorong  pandemi,  membuat  layanan  digital semakin  meningkat  penggunanya.    Indonesia  dinilai  memiliki  banyak  daya  tarik,  antara  lain tingkat  penetrasi  pengguna  internet  di  Indonesia  mencapai  73  %  dari  populasi  masyarakat  atau sekitar 200 juta pengguna internet (survei APJII tahun 2020) dan lebih 54 % populasinya adalah merupakan generasi Z dan generasi milenial yang memiliki gaya hidup digital ( digital life ).
Seluruh  aspek  kegiatan  manusia  tidak  dapat  terlepas  dari  penggunaan  uang  ( money ) (Judisseno,  2002).  Pembahasan  mengenai  uang  sejak  dahulu  merupakan  pembahasan  yang hangat dan menarik. Filsuf Plato tertarik mengenai pembahasan mengenai uang dan menyatakan bahwa  uang  bersifat  mandul  sehingga  tidak  dapat  dikembangkan  dengan  sistem  bunga. Kegunaan  dari  uang  ( money )  pada  perkonomian  modern  adalah  alat  tukar,  pengukur  nilai  dan penyimpan  kekayaan.  Seorang  ahli  ekonomi  lainnya  yaitu  Schumpeter  menitikberatkan  pada ketidaknetralan  uang  ( money )  dimana  aliran  uang  ( money )  tersebut  memiliki  pengaruh  radikal pada  suatu  negara  di  sistem  ekonomi  dan  keuangan.  Sistem  ekonomi  dan  keuangan  memiliki peranan penting pada setiap proses inovasi di suatu negara, proses inovasi tersebut memerlukan dukungan  dari  lembaga  keuangan  dan  perbankan  berupa  pembiayaan.    Lebih  lanjut  nantinya lembaga  keuangan  dan  perbankan  memiliki  fungi  atau  peran  dalam  mendorong  terjadinya transformasi sosial di masyarakat pada suatu Negara dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat.
Keynes  menyatakan  bahwa  uang  ( money )  mempengaruhi  sisi  permintaan  ( demand  side ) pada suatu negara. Uang ( money ) pada suatu negara seharusnya diciptakan atau diedarkan untuk
*Corresponding author
selanjutnya disalurkan kepada sektor-sektor yang menjanjikan dalam bentuk pinjaman sehingga meningkatkan kemampuan industri untuk memproduksi barang dan jasa, menciptakan lapangan atau  kesempatan  kerja  untuk  masyarakat  serta  lebih  lanjut  meningkatkan  pendapatan  nasional suatu negara. Mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi dengan pesat, sistem pembayaran yang  tersedia  dimasyarakat  juga  beradaptasi  dan  terus  mengalami  perkembangan  pesat  yang ditandai dengan perubahan fisik uang menjadi digital. Pada awalnya transaksi dengan uang tunai ( cash ) dan giro, saat ini bertransformasi pada bentuk yang lebih praktis yaitu berupa pembayaran bukan  tunai  atau non-cash berupa  kartu  debit  atau  ( debit  card ),  kartu  kredit  atau  ( credit  card ) serta  transfer  tunai  dana  ( cash  transfer ),  transaksi  melalui  ATM  ( automatic  Teller  Machine ) kemudian  saat  ini  tersedia  produk  prepaid  card  ( e-money )  sebagai  bentuk  uang  digital  dengan apliasi pada telepon selular atau bentuk aplikasi digital ( e-wallet ) seperti DANA, OVO, Shopee Pay, Gopay dan lainnya.

## Gambaran Inkusi Keuangan (Financial Inclusion) Kondisi Indonesia
Tingkat  literasi  keuangan  masyarakat  Indonesia  hingga  saat  ini  belum  menunjukan kondisi yang baik, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada periode 2013-2016, menunjukan bahwa tingkat  literasi  keuangan  Indonesia hanya sebesar 29,66%.  Presiden  Republik  Indonesia  mengatakan  bahwa  tingkat  literasi  keuangan  masyarakat Indonesia saat ini sangat rendah jika dibandingkan dengan negara yang tergabung dalam ASEAN ( Association of Southeast Asian Nations ).
Survei Nasional  Literasi  dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan  indeks  inklusi  keuangan  76,19%.  Angka  tersebut  meningkat  dibanding  hasil  survei  OJK 2016  yaitu  indeks  literasi  keuangan  29,7%  dan  indeks  inklusi  keuangan  67,8%.  Dengan demikian  dalam  3  tahun  terakhir  terdapat  peningkatan  pemahaman  keuangan  (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%. Survei SNLIK OJK 2019 ini mencakup 12.773 responden di 34  provinsi  dan  67  kota/kabupaten  dengan  mempertimbangkan  gender  dan  strata  wilayah perkotaan/perdesaan.
*Corresponding author
Inklusi  keuangan  ( financial  inclusion )  adalah  dihitung  pada  jumlah  rekening  yang dihitung  per  populasi,  serta  jumlah  penggunaan  rekening  untuk  tujuan  menabung,  penarikan, transaksi transfer, kredit atau pinjaman dalam waktu satu tahun terakhir (L and Kiapper, 2012), (Demirgüç-Kunt & Klapper, 2013), (Allen et al., 2016).
Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  target  tingkat  inklusi  keuangan  ( financial inclusion) di  Indoensia  yang  harus  dicapai pada  tahun  2019 adalah  sebesar  75%.  Upaya Pemerintah  Indonesia  untuk  mewujudkan  target  tersebut  adalah  merancang  dan  meluncurkan berbagai  program,  dimana  program-program  tersebut  antara  lain  adalah  Laku  Pandai  dan program  Layanan  Keuangan  Digital  (LKD).  Apabila  diperhatikan  dilapangan,  produk-produk tersebut tersedia pada perbankan di Indonesia.
Inklusi  keuangan  ( financial  inclusion) di  Indonesia  mengalami  perbaikan  oleh  karena pemberlakuan  berbagai  regulasi  terkait  sehingga  populasi  masyarakat  pengguna  yang  memiliki akses  layanan  keuangan  dengan  usia  di  atas  15  tahun  mengalami  kenaikan  dari  20%  (2011) menjadi 36% (2014) dan terus meningkat menjadi 48,9% (2017). Apabila dibandingkan dengan negara  lain,  tingkat  Inklusi  keuangan  ( financial  inclusion) tersebut  adalah  yang  paling  cepat pertumbuhannya  bila  dibandingkan  dengan  negara-negara  berkembang  lain  se-kawasan  Asia Pasifik.
Apabila ditelaah lebih lanjut, isu yang paling hangat dibahas mengenai sektor keuangan dan  perbankan  di  Indonesia  salah  satunya  adalah  mengenai  masalah  tingkat  inklusi  keuangan ( financial  inclusion) dengan  kesimpulan  yang  didapat  secara  umum  bahwa  tingkat  inklusi keuangan  ( financial  inclusion) di  Indonesia  belum  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan. Pemahaman masyarakat apalagi di daerah pedesaan masih menganggap bahwa sektor keuangan masih terbatas serta masih terdapat ketidaksesuaian dari fasilitas atau fitur-fitur produk, besaran biaya  yang  harus  dibayarkan  untuk  layanan  keuangan,  sistem  pengelolaan  layanan  keuangan serta  lokasi  pelayanan  perbankan,  hal  tersebut  umumnya  belum  atau  tidak  dapat  terjangkau masyarakat umum terutama masyarakat berpendapatan rendah.
Dalam  rangka  peningkatan  tingkat  inklusi  keuangan  ( financial  inclusion) tersebut  pada tahun 2014, telah diluncurkan layanan perbankan tanpa harus hadir ke cabang layanan perbankan ( branchless  banking )  dengan  layanan  mobile  ( mobile  based) maupun  dengan  website  ( web
*Corresponding author
based) serta  jasa  pihak  ketiga  dengan  agen  perbankan  yaitu  LKD  dan  layanan  keuangan  tanpa cabang  ( branchless  banking )  yang  dinamakan  Laku  Pandai  untuk  melayani  masyarakat  yang tidak memiliki dan memiliki akses yang terbatas pada layanan keuangan dan perbankan.
Inklusi  keuangan  ( financial  inclusion) yang  telah  dilaksanakan  dan  terus  diupayakan pengembangannya  lebih  lanjut  memiliki  fokus  pada  akses  keuangan  dan  perbankan  bagi masyarakat yang masih belum menikmati dan tidak terjangkau oleh jasa-jasa lembaga keuangan formal oleh karena adanya hambatan untuk mengaksesnya. Hal ini dilakukan dengan target pada masyarakat  yang  aksesnya  jauh  dari  lembaga  keuangan  dan  masyarakat  berpendapatan  rendah. Hambatan-hambatan  pada  masyarakat  disebabkan  beberapa  faktor  penyebab  terutama  pada tingkat  pengetahuan  masyarakat  yang  masih  rendah,  ketidaksesuaian  antara  fitur-fitur  produk pengumpulan  dana  ( lending )  dan  penyaluran  dana  ( funding )  yang  saat  ini  telah  ditawarkan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat berpendapatan rendah tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Masyarakat  Indonesia  saat  ini  dalam  kegiatan  perekonomian  sehari-hari  menggunakan internet  melalui  media  telekomunikasi  untuk  layanan  keuangan.  inklusi  keuangan  ( financial inclusion) akan mengatasi  terjadinya  ketimpangan  pendapatan  masyarakat  serta  secara  agregat akan  menciptakan  stabilitas  keuangan.  Peningkatan  akses  masyarakat  pada  lembaga  keuangan formal  secara  beriringan  juga  akan  meningkatkan  kapasitas  rumah  tangga  untuk  berusaha, mengurangi  kemiskinan,  meningkatkan  ketahanan  ekonomi  serta  mempercepat  pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Untuk meningkatkan pemahaman terkait  jasa perbankan dalam konteks inklusi keuangan ( financial  inclusion), pemerintah  dan  perbankan  serta  instansi  terkait  terus  melaksanakan  dan pemperluas  sosialiasasi  jasa  keuangan  dan  perbankan  terutama  dilakukan  kepada  masyarakat berpendapatan  rendah,  kaum  wanita  serta  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  tertinggal  dan terluar  dan  secara  geografis  memiliki  kendala  serta  pemerintah  dapat  meningkatkan pembangunan  infrastruktur-infrastruktur  fisik  sehingga  jasa-jasa  keuangan  dapat  menjangkau masyarakat dengan perkembangan tehnologi tersebut di berbagai daerah di Indonesia.
*Corresponding author
Pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang terutama telepon seluler dan internet dilakukan  secara  efisien  dan  efektif  terutama  perluasan  jaringan  jasa-jasa  perbankan  dengan pemanfaatan  telepon  seluler  dan  internet  tersebut  secara  merata  di  berbagai  daerah  Indonesia dalam mengurangi hambatan-hambatan geografis.

## DAFTAR PUSTAKA
Aduda, J. Kalunda, F. (2012). Financial Inclusion and financial sector stability with reference to Kenya. Journal of Applied Finance and Banking , 2 (6), 95–120. https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/duniasiana/Documents/Financial  Inclusion  and Financial Sector Stability With Reference To Kenya A Review of Literature.pdf
Akudugu, M. . (2013). The Determinants of Financial Inclusion in Western Africa : Insights from Ghana. Research  Journal  of  Finance  and  Accounting  ISSN  2222-2847 , 4 (8),  1–10. https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/6688/7098
Al-Mursyid,  A.  R.  (2020).  Pengaruh  Pembangunan  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi Terhadap  Pembangunan  Kawasan  Timur  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  STIE Muhammadiyah Palopo , 5 (2). https://doi.org/10.35906/jep01.v5i2.372
Allen, F., Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., & Martinez Peria, M. S. (2016). The foundations of financial  inclusion:  Understanding  ownership  and  use  of  formal  accounts. Journal  of Financial Intermediation , 27 , 1–30. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003
Andrianaivo, M., & Kpodar, K. (2012). Mobile Phones, Financial Inclusion, and Growth. Review of Economics and Institutions , 3 (2). https://doi.org/10.5202/REI.V3I2.75
Chandra,  Y.  (2010).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Capital  Flight  dengan Pendekatan Regresi Data Panel. Institut Pertanian Bogor, Bogor . http://repository.ipb.ac.id:8080/handle/123456789/62184
Cheng,  X.,  &  Degryse,  H.  (2010).  The  impact  of  bank  and  non-bank  financial  institutions  on local  economic  growth  in  China. Journal  of  Financial  Services  Research , 37 (2–3),  179– 199. https://doi.org/10.1007/s10693-009-0077-4
Demirgüç-Kunt,  A.,  &  Klapper,  L.  (2013).  Measuring  financial  inclusion:  Explaining  variation in  use  of  financial  services  across  and  within  countries. Brookings  Papers  on  Economic Activity , SPRING 2013 , 279–321. https://doi.org/10.1353/eca.2013.0002
Demirgüç-Kunt, Beck, A. ;, & Honohan, T. H. L. ; (2008). Finance for all?
Dienillah, A. A., & Anggraeni, L. (2016). Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan  Di  Asia. Buletin  Ekonomi  Moneter  Dan  Perbankan , 18 (4),  409–430. https://doi.org/10.21098/bemp.v18i4.574
*Corresponding author
Elliott, R. K. (1992). The Thwd Wave Breaks on the Shofe $ of Aooountnig .
Gardeva, A., & Rhyne, E. (2011). Opportunities and Obstacles to Financial Inclusion. Center for Financial  Inclusion , 12 ,  1–54.  https://www.centerforfinancialinclusion.org/opportunities- and-obstacles-to-financial-inclusion
Grohmann,  A.,  Klühs,  T.,  &  Menkhoff,  L.  (2018).  Does  financial  literacy  improve  financial inclusion? Cross country evidence. World Development , 111 , 84–96. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.06.020
Hannig,  A.,  &  Jansen,  S.  (2011).  Financial  inclusion  and  financial  stability:  Current  policy issues.  In Financial  Market  Regulation  and  Reforms  in  Emerging  Markets (pp.  284–318). https://doi.org/10.2139/ssrn.1729122
Ikbal,  M.,  Mustafa,  S.  W.,  &  Bustami,  L.  (2018).  Peran  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah Dalam  Mengurangi  Pengangguran  Di  Kota  Palopo. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  STIE Muhammadiyah Palopo , 4 (1). https://doi.org/10.35906/jep01.v4i1.293
Judisseno, R. K. (2002). Sistem moneter dan perbankan di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=lf6v1QirwDkC&oi=fnd&pg=PR17&dq=si stem+moneter+ekonomi&ots=jVnUtll-
CA&sig=nOK9P2APJQhkwpYiqcXUa3zKnXw&redir_esc=y#v=onepage&q=sistem moneter adalah&f=false
Khan,  H.  (2011). Khan,  H.  (2011)  Financial  Inclusion  and  Financial  Stability  Are  They  Two Sides  of  the  Same  Coin  BANCON  2011,  Indian  Bankers  Association  and  Indian  Overseas Bank, Chennai. - References - Scientific Research Publishing . https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?Ref erenceID=2351293
L and Kiapper, D. A. (2012). ’Measuring financial inclusion. The Global findex database . Policy Research Working
Paper.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2043012&download=yes
Leyshon, A., French, S., & Signoretta, P. (2008). Financial exclusion and the geography of bank and  building  society  branch  closure  in  Britain. Transactions  of  the  Institute  of  British Geographers , 33 (4), 447–465. https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2008.00323.x
Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M.,  Devereaux,  P.  J.,  Kleijnen,  J.,  &  Moher,  D.  (2009).  The  PRISMA  statement  for reporting  systematic  reviews  and  meta-analyses  of  studies  that  evaluate  healthcare interventions: explanation and elaboration. BMJ , 339 . https://doi.org/10.1136/BMJ.B2700
Okoli,  C.,  &  Schabram,  K.  (2010).  A  Guide  to  Conducting  a  Systematic  Literature  Review  of Information Systems Research. SSRN Electronic Journal .
https://doi.org/10.2139/SSRN.1954824
*Corresponding author
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2013). Statistik  Perbankan  Indonesia-  November  2015 (Vol.  84). https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan- indonesia/Pages/statistik-perbankan-indonesia-januari-2013.aspx
Rajan, R. S. (2003). Economic globalization and Asia: Essays on finance, trade, and taxation. In Economic  Globalization  and  Asia:  Essays  on  Finance,  Trade,  and  Taxation . https://doi.org/10.1142/5289
Sarma,  M.,  &  Pais,  J.  (2011).  Financial  inclusion  and  development. Journal  of  International Development , 23 (5), 613–628. https://doi.org/10.1002/jid.1698
Setyosari,  P.  (2010). Metode  Penelitian  Pendidikan  &  Pengembangan  -  Prof.  Dr.  H.  Punaji Setyosari, M.Ed - Google Buku . https://books.google.co.id/books?id=SnA-
DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_vpt_read#v=onepage&q&f=false
Sri,  A.,  Suramaya,  M.  &,  &  Kewal,  S.  (2013).  Tingkat  Literasi  Keuangan  di  Kalangan
Mahasiswa STIE Musi. Jurnal Economia , 9 (2), 130–140. https://doi.org/10.21831/ECONOMIA.V9I2.1804
Wahid,  N.  (2014). Keuangan  inklusif :  Membongkar  hegemoni  keuangan :  Nusron  Wahid; peyunting, Ining Isaiyas | OPAC Perpustakaan Nasional RI.
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911935
Zins,  A.,  &  Weill,  L.  (2016).  The  determinants  of  financial  inclusion  in  Africa. Review  of Development Finance , 6 (1), 46–57. https://doi.org/10.1016/j.rdf.2016.05.001