## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 2, Desember 2020, hlm. (64-72) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia
Surya Anom
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jln. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Kota Serang – Banten E-mail : suryaanom@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.8564
Info Artikel
|Submitted : 15 Juli 2020 |Revised : 21 Oktober 2020
|Accepted : 21 Oktober 2020
How to cite: Surya Anom, ―Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia‖, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 2, (Desember, 2020)‖, hlm. 67-72.

## ABSTRACT
Regulations related to fisheries in Indonesia have existed since 1985, namely Law No. 9 of 1985 concerning Fisheries. However, based on the needs and development of the community, the law was repealed by Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries. Since the enactment of Law No. 9 of 1985 concerning Fisheries, the process of settling fisheries cases is settled or decided by the District Court, because of Law No. 9 of 1985 concerning Fisheries did not establish a special fisheries court.
The existence of a special court that decides fisheries cases in Indonesia has finally existed since the enactment of Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries, for the first time in 5 (five) places, namely  the  North  Jakarta  District  Courts,  Medan,  Pontianak,  Bitung  and  Tual  which  are  still  in public court environment. Then in 2014, the fisheries court experienced another addition, namely 3 (three) Fishery Courts based on Presidential Decree No. 6/2014 concerning the Establishment of a Fishery Court at the Ambon District Court, Sorong District Court, and Merauke District Court.
Whereas there are interesting things that can be done deepening concerning the authority of  the  Fisheries  Court,  one  of  which  is  related  to  the  relative  range  of  authority  of  the  Fisheries Court. In-Law No. 45 of 2009 concerning Amendments to Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries and  in  Presidential  Decree  No.  6  of  2014,  it  is  not  determined  to  what  extent  the  authority  is particularly in the State Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia (WPPNRI), while it is related to marine areas. Of course, have different regulatory legal regimes.
Keywords: Authority, Fishery Court, Law Enforcement.

## ABSTRAK
Pengaturan  berkaitan  perikanan  di  Indonesia  telah  ada  sejak  tahun  1985,  yaitu  dengan adanya  Undang-Undang  No.  9  Tahun  1985  Tentang  Perikanan.  Namun  berdasarkan  kebutuhan dan perkembangan masyarakat, maka undang-undang tersebut dicabut dengan Undang-Undang No  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan.  Sejak  berlakunya  Undang-Undang  No.  9  Tahun  1985 Tentang Perikanan tersebut proses penyelesaian perkara perikanan diselesaikan atau diputuskan oleh  Pengadilan  Negeri,  karena  Undang-Undang  No.  9  Tahun  1985  Tentang  Perikanan  tidak membentuk Pengadilan khusus perikanan.
Keberadaan Pengadilan khusus yang memutus perkara  perikanan di Indonesia akhirnya ada sejak berlakunya Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, untuk pertama kali berada  di  5 (lima)  tempat  yaitu  Pengadilan Negeri  Jakarta  Utara,  Medan,  Pontianak, Bitung  dan Tual yang masih berada di lingkungan pengadilan umum. Kemudian pada tahun 2014, pengadilan perikanan kembali mengalami penambahan yaitu 3 (tiga) Pengadilan Perikanan yang berdasarkan pada  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Pembentukan  Pengadilan  Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.
Bahwa ada hal menarik yang dapat dilakukan pendalaman berkaitan dengan kewenangan Pengadilan  Perikanan,  salah  satunya  berkaitan  dengan  jangkauan  kewenangan  relatif  dari Pengadilan  Perikanan.  Pada  Undang-Undang  No.  45  Tahun    2009  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan pada Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun  2014  tersebut  tidak  ditentukan  dengan  jelas  sampai  dimana  kewenangannya  tersebut khususnya  pada  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  (WPPNRI), sedangkan  berkaitan  dengan  wilayah  laut  tentunya  memiliki  rezim  hukum  pengaturan  yang berbeda-beda.
Kata Kunci: Kewenangan, Pengadilan Perikanan, Penegakan Hukum.

## A. LATAR BELAKANG
Secara  kelembagaan  Pengadilan Perikanan adalah sama dengan Pengadilan Negeri pada umumnya yang ada  di Indonesia yaitu  tempat  memutus suatu  sengketa  atau  perkara  yang dilimpahkan padanya,
namun Pengadilan  Perikanan  ini  memiliki  sifat yang  khusus 1 dalam  memutus  sengketa yaitu  tindak  pidana  bidang  perikanan sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 71 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  45  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No  31  Tahun  2004  Tentang Perikanan menyebutkan ―….. pengadilan perikanan  yang  berwenang  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  tindak  pidana di bidang perikanan‖.
Suatu  hal  logis  sebagai  Negara Kepulauan ( archipelagic  state ) 2 bahwa Pengadilan  Perikanan  ada  dan  dibentuk di  Indonesia  karena  secara  geografis Indoensia  memiliki  laut  yang  luas 3 dan lengkap 4 ,  sumber  daya  ikan  yang melimpah dari wilayah khususnya ikan. Dengan keadaan itu, tentunya Indonesia harus  menjaga  sumber  daya  alam  yang dimilikinya dari gangguan dan ancaman
1 Pengadilan  Khusus  adalah  pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili,  dan  memutus  perkara  tertentu  yang hanya  dapat  dibentuk  dalam  salah  satu lingkungan  badan  peradilan  yang  berada dibawah  Mahkamah  Agung  yang  diatur  dalam undang-undang.  (Pasal  1  angka  7  Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman).
2 ― Archipelagic  State”  means  a  State constituted  wholly  by  one  or  more  archipelagos  and may  include  other  islands. Pasal  46  huruf  (a) UNCLOS 1982.
3 Berdasarkan  Tim  BPHN  (Badan Pembinaan Hukum Nasional), Indonesia memiliki 17.504  Pulau,  panjang  pantai  99.093  km  yang menempati  urutan  keempat  di  dunia  setelah Kanada  (265.523  km),  Amerika  Serikat  (133.312 km)  dan  Rusia  (110.310  km).  Dalam  BPHN. Laporan  Akhir  Tim  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum Bidang Perikanan . Jakarta. 2015. hlm. 2.
4 Artinya  memiliki  wilayah-wilayah  laut yang tersebut dalam UNCLOS 1982 dari Perairan Territorial  hingga  wilayah  Zona  Ekonomi Eksklusif (ZEE).
dari  pihak-pihak  lain,  diantaranya dengan membentuk Pengadilan Perikanan ini. Kedudukan pengadilan perikanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No.  45  Tahun    2009  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan Pengadilan Perikanan merupakan
pengadilan  khusus  yang  berada  dalam lingkungan  peradilan  umum,  hal  ini (kedudukan)  dipertegas  pula  dalam penjelasan  Pasal  27  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  Tentang Kehakiman  yaitu  yang  dimaksud dengan ―pengadilan khusus‖ antara lain adalah  pengadilan  anak,  pengadilan niaga,  pengadilan  hak  asasi  manusia, pengadilan  tindak  pidana  korupsi, pengadilan  hubungan  industrial  dan pengadilan  perikanan yang  berada  di lingkungan  peradilan  umum,  serta pengadilan  pajak  yang  berada  di lingkungan peradilan tata usaha Negara.
Ada  hal  menarik  yang  menjadi perhatian  yaitu  tentang  pembentukan dari  pengadilan  perikanan.  Dalam  Pasal 27  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  48
Tahun 2009 Tentang Kehakiman disebutkan ketentuan mengenai pembentukan  pengadilan  khusus  diatur dalam undang-undang, kemudian ketentuan  tersebut  diimplementasikan dalam  71  ayat  (3)  Undang-Undang  No. 45  Tahun    2009  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No  31  Tahun  2004 Tentang  Perikanan  yang  membentuk  5 (lima)  pengadilan  perikanan  pertama kali  yaitu  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta Utara,  Medan,  Pontianak,  Bitung  dan Tual,  namun  pada  ayat  (5)-nya menyebutkan bahwa Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan  yang  ditetapkan  dengan Keputusan Presiden 5 .
5 Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan
Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang  No.  45  Tahun    2009 terlihat seperti kontradiksi dengan Pasal 27  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  48 Tahun  2009  berkaitan  dengan  amanat pembentukan  pengadilan  khusus  yang harus  ditetapkan  dengan  suatu  undang- undang. Bila dikaitkan dengan ―hirarki‖ pembentukan  pengadilan  perikanan antara  yang  dibentuk  oleh  undang- undang  dengan  yang  dibentuk  oleh keputusan  presiden,  tentunya  hal  ini terkesan  ada  ―kecemburuan‖  antar pengadilan  itu  sendiri  karena  dibentuk oleh  produk  hukum  yang  memiliki hirarki yang berbeda.
Selain  ―pertentangan‖  antara undang-undang tersebut diatas, ada juga yang  menarik  perhatian  berkaitan dengan  kewenangan  dari  pengadilan perikanan dalam memutus perkara yang ada  dalam  undang-undang  dengan keputusan  presiden  perikanan.  Pada Pasal 71A disebutkan bahwa Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili,  dan  memutuskan  perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara  Republik  Indonesia,  baik  yang dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia maupun warga negara asing. Sedangkan pada  Pasal  3  ayat  (1)  sampai  ayat  (3) Keputusan  Presiden  RI  Nomor  6  Tahun 2014  menyebutkan  daerah  hukum wewenang  Pengadilan  Perikanan  hanya menjangkau  daerah  (wilayah)  dari pengadilan  itu  sendiri,  seperti  Daerah hukum Pengadilan Perikanan di
Pengadilan  Negeri  Ambon  meliputi wilayah  Pengadilan  Negeri  Ambon. Pada Pasal 3 tersebut tidak menyebutkan tentang  daerah  kewenangan  (relatif) sampai  dengan  Wilayah  Pengelolaan Perikanan  Negara  Republik  Indonesia (WPPNRI),  sebagaimana  disebutkan dalam  pasal  71  A  Undang-Undang  No. 45 Tahun 2009.
Pada  Pengadilan  Negeri  Ambon,  Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.
Berkaitan  dengan  permasalahan berkaitan tersebut diatas, penulis tertarik untuk  membahas  pada  kali  ini  tentang jangkauan  kewenangan  relatif  dari pengadilan  perikanan  dalam  memutus sengketa  atau  perkara  perikanan  di Indonesia.  Bila  merujuk  pada  Pasal  71A Undang-Undang  No.  45  Tahun  2009 yang  menyatakan  Pengadilan  perikanan berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan memutuskan  perkara  tindak  pidana  di bidang  perikanan  yang  terjadi  di Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara Republik  Indonesia  (WPPNRI),  baik yang  dilakukan  oleh  warga  negara Indonesia  maupun  warga  negara  asing haruslah diperjelas agar tidak menimbulkan kesulitan dalam
penegakan hukumnya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan    latar  belakang diatas,  maka  ada  beberapa  hal  yang menjadi  rumusan  masalah    yang  ingin penulis sampaikan diantaranya :
a. Bagaimana  Kedudukan  dan  Posisi
WPPNRI  Dalam  Perikanan  di
Indonesia
b. Bagaimana  Wilayah  Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan?

## B. PEMBAHASAN
1. Kedudukan  dan  Posisi  WPPNRI Dalam Perikanan di Indonesia Bahwa pengaturan tentang perikanan  di  Indonesia  saat  ini  diatur dalam 2 (dua) undang-undang, yaitu :
a. Undang-Undang  No.  31  Tahun 2004 Tentang Perikanan; dan
b. Undang-Undang  No.  45  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No  31  Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka pasal-pasal  dalam  Undang-Undang  No. 31  Tahun  2004  tetap  berlaku  sepanjang tidak diganti atau dicabut oleh  Undang- Undang  No.  45  Tahun    2009.  Berkaitan dengan  WPPNRI  masih  diatur  dalam
Bab 3 Pasal 5 Undang-Undang 31 Tahun 2004  karena  belum  dirubah  oleh Undang-Undang No. 45 TAhun 2009. Pada  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  31  Tahun  2004  tentang perikanan  pengertian  WPPNRI  adalah Wilayah pengelolaan perikanan Republik  Indonesia  untuk  penangkapan ikan  dan/atau  pembudidayaan  ikan meliputi:
a. Perairan Indonesia;
b. ZEEI; dan
c. Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan  Air  lainnya  yang  dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial  di  wilayah  Republik Indonesia. Sedangkan  menurut  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  18/Permen- KP/2014  Tentang  Wilayah  Pengelolaan Perikanan  Negara  Republik  Indonesia, Pasal 1 menyatakan Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik Indonesia,  yang  selanjutnya  disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan  ikan,  pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial, Zona
Tambahan, Dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Berdasarkan  2  (dua)  ketentuan tentang  WPPNRI  tersebut  terdapat perbedaan  wilayah  yang  meliputinya, dimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor 18/Permen-KP/2014 menyebutkan wilayah  WPPNRI  diantaranya  Zona
Tambahan,  sedangkan  pada  Undang- Undang  No.  31  Tahun  2004  tidak menyebutkan  Zona  Tambahan  sebagai WPPNR.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut diatas, maka ZEE merupakan bagan dari WPPNRI, sedangkan ZEE bukan merupakan wilayah kedaulatan melainkan  hak  berdaulat,  dengan demikian  pengaturannya-pun  khusus, sebagaimana  yang  disebutkan  oleh UNCLOS  1982.    Menurut  Etty  R  Agoes menyatakan bahwa secara garis besarnya UNCLOS 1982 membagi laut ke dalam 2 (dua)  zona  maritim  yaitu  zona-zona yang berada di bawah yurisdiksi dan di luar yurisdiksi nasional. Zona-zona yang berada  dibawah  yurisdiksi  nasional dibagi  lagi  kedalam  zona  kedaulatan penuh  negara  pantai  dan  zona  dimana negara  pantai  dapat  melaksanakan  hak dan  wewenang  khusus  yang  diatur dalam  konvensi. 6 Zona  maritim  yang berada  dalam  zona  kedaulatan  penuh terdiri  dari  perairan  pedalaman (internal waters), perairan  kepulauan (archipelagic waters) dan  laut  teritorial (territorial  se
6 Etty  R.  Agoes.  ―Pengaturan  Tentang wilayah  Perairan  Indonesia  dan  Kaitannya dengan  Konvensi  Hukum  Laut  1982‖  Makalah pada  ceramah  Fakultas  Hukum  Universitas Trisakti,  1996.  Jakarta  hlm  2.  Dalam  Dikdik Mohamad  Sodik, Hukum  laut  Internasional  Dan Pengaturannya  di  Indonesia, Refika  Aditama, Bandung, 2011, hlm. 19.

## Gambar 1 Wilayah WPPNRI

## Keterangan Gambar:
1 Laut teritorial yang lebarnya 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal (Pasal 3 KHL’82,  Pasal  3 ayat  (2)  UU  No.  6  Tahun1996  dan  Pasal  1 angka  19  UU  No. 45 Tahun 2009) yang melekat dan berlaku rezim Kedaulatan penuh Negara Pantai.
2 Zona Tambahan yang lebarnya 24 mil laut dari garis pangkal lebar laut teritorial (Pasal 33 ayat (2) KHL’82), namun sepajang menyangkut Indonesia bahwa belum mengumumkan zona tambahan.
3 Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  adalah  suatu  daerah  diluar  dan  berdampingan dengan laut teritorial, jarak ZEE 200 mil laut diukur dari garis pangkal lebar laut teritorial  yang  melekat  rezim  hukum  khusus,  Negara  Pantai  memiliki  hak berdaulat (Pasal 55 KHL’82, Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1983, Pasal  1 angka 21 UU No. 45 Tahun 2009).
4 Jarak ZEE bila ukur dari garis batas terluar laut teritorial Negara Pantai adalah 188 mil  laut,  dengan  demikian  hak  berdaulat  Negara  Pantai dan/atau  rezim  hukum khusus ZEE berlaku pada jarak 188 millaut ini.
Merupakan  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia merupakan  wilayah  pengelolaan  perikanan  untuk  penangkapan  ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan , dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. (Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 18/PERMEN-KP/2014, Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004).
Lau t Ter ito ri al P. Pedalaman Z o n a T a m b a h a n ZE E/ ZE EI Lau t L e p as
Zona maritim yang berada dalam wewenang  dan  hak  khusus  negara pantai  terdiri  dari  zona  tambahan (contigous  zone), zona  ekonomi  eksklusif (exclusive economic zone), landas kontinen (continental  shelf). Sedangkan  zona maritim  yang  berada  di  luar  yurisdiksi nasional  adalah  laut  lepas (high  seas),
kawasan dasar laut internasional (international  seabed  area). 7 Dengan demikian  Undang-Undang  perikanan Indonesia tidak bisa menjangkau wilayah ZEE dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran  dan  kelahatan  perikanan disana, namun harus memperhatian pula ketentuan dalam UNCLOS 1982
khususnya  ketentuan  yang  termuat dalam  Pasal  73  atau  (1)  sampai  dengan ayat (4). Pasal 73 UNCLOS 1982 mengatur tentang
penegakan
peraturan perundang-undangan  Negara  pantai , sebagaimana  yang  disebutkan  dalam ayat  (1)  bahwa  Negara  pantai  dapat, dalam  melaksanakan  hak  berdaulatnya untuk  melakukan  eksplorasi,  konservasi dan  pengelolaan  sumber  kekayaan hayati  di  zona  ekonomi  eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkapdan melakukan
proses pengadilan,  sebagaimana  diperlukan untuk  menjamin  ditaatinya  peraturan perundang-undangan  yang  ditetapkan sesuai  dengan  ketentuan  konvensi  ini. Namun negara pantai dalam pelaksanaannya  harus  memperhatikan ketentuan  lainnya  dalam  konvensi  ini agar tercipta kepastian hukum.
Pasal  73 8 ayat  (2)  UNCLOS  1982 menyebutkan  bahwa  Kapal-kapal  yang ditangkap  dan  awak  kapalnya  harus segera  dibebaskan  setelah  diberikan
7 ibid
8 Pasal  73  Konvensi  Hukum  Laut  1982 mengatur tentang penegakan peraturan perundang-undangan  negara  pantai  adalah  salah satu pasal yang terdapat pada Bab V tentang Zona ekonomi eksklusif
suatu  uang  jaminan  yang  layak  atau bentuk  jaminan  lainnya. 9 Bila  mengacu pada  Pasal  73  ayat  (2)  tersebut, pemerintah Indonesia dalam melaksanakan  dan  menerapkan  hukum terhadap  kapal  ikan  asing  yang melakukan  IUU Fishing di  Zona Ekonomi  Eksklusif  bukanlah  dengan cara dibakar atau ditenggelamkan.
Selanjutnya Pasal 73 ayat (3) dan ayat  (4)  UNCLOS  1982,  pada  ayat  (3) menyebutkan  hukuman  negara  pantai yang  dijatuhkan  terhadap  pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan  di  zona  ekonomi  eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak  ada  perjanjian  sebaliknya  antara negara-negara  yang  bersangkutan  atau setiap  bentuk  hukuman  badan  lainnya. Kemudian  ayat  (4)  menyebutkan  Dalam hal  penangkapan  atau  penahanan  kapal asing  negara  pantai  harus  segera memberitahukan kepada negara bendera,  melalui  saluran  yang  tepat, mengenai  tindakan  yang  diambil  dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

## 2. Wilayah  Kewenangan  Relatif Pengadilan Perikanan
Dalam  Pemeriksaan  perkara  di semua  badan  peradilan  berlangsung dalam dua tingkat, yaitu tingkat pertama dan  tingkat  banding  berwenang  untuk memeriksa fakta ( judex facti ). Sedangkan kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa  fakta  melainkan  memeriksa penerapan hukum oleh pengadilan yang ada  di  bawahnya,  untuk  itu  Mahkamah Agung disebut juga sebagai judex juris . 10 Setiap lingkungan peradilan memiliki    kompetensi  absolut  masing- masing. Kompetensi absolut ini menentukan  yurisdiksi  perkara  yang
9 Act  (2)  Arrested  vessels  and  their  crews shall be prompt release upon the posting of reasonable bond or other security.
10 Bambang  Sugeng  A.S., Hukum  Acara Perdata ( Dokumen  Litigasi  Perkara  Perdata ), Kencana, Jakarta, 2011,  hlm. 5.
dapat  diadili  oleh  masing-masing lingkungan pengadilan. Peradilan umum memiliki  kompetensi  atau  kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara  pidana  dan  perdata umum. Di samping itu dalam lingkungan  Peradilan  Umum  terdapat pula pengadilan yang memiliki kompetensi khusus.
Menurut  R.  Soeroso  membagi kewenangan  mengadili  menjadi  dua kekuasaan  kehakiman,  yakni  kekuasaan kehakiman  atribusi  dan  kekuasaan kehakiman distribusi. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan  mutlak,  atau  juga  disebut kompetensi  absolut,  yakni  kewenangan badan  pengadilan  didalam  memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak  dapat  diperiksa  oleh  badan pengadilan  lain.  Sedangkan  tentang distribusi  kekuasaan  Pengadilan  atau apa yang  dinamakan  kompetensi  relatif, atau kewenangan nisbi.
11 Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis  dan  satu  tingkatan,  dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan  yang  sama  jenis  dan  sama tingkatan lainnya. Atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga Peradilan mempunyai  wilayah  hukum  tertentu. 12
Kompetensi  Absolut  artinya  kekuasaan pengadilan  yang  berhubungan  dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaanya  dengan  jenis  perkara  atau jenis pengadilan, atau tingkatan
pengadilannya.  Misalnya,  pengadilan Agama  berkompeten  atas  perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kompetensi Peradilan Umum. 13
11 R.  Soeroso, Praktek  Hukum  Acara Perdata;  Tata  Cara  dan  Proses  Persidangan ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 7 12 Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27.
Dengan  demikian  pengadilan perikanan  mempunyai  kewenangan secara  mutlak  (kompetensi  absolut  atau atribusi)  yaitu  secara  khusus  menerima dan  memutuskan  sengketa  (materiil) bidang perikanan, serta memiliki kewenangan relatif (distribusi atau nisbi) berdasarkan  wilayah  pengadilan  umum itu berada. 14
Berkaitan  dengan  kewenangan absolut dari pengadilan perikanan dalam memutus  kejahatan  perikanan  mengacu pada  ketentuan  dalam  Undang-Undang No.  45  Tahun  2009 (lex  specialis) sebagai hukum  materiil  dan  formilnya.  Pada
Undang-Undang  No.  45  Tahun  2009 adalah sebagai undang-undang perubahan atas Undang-Undang- Undang  No.31  Tahun  2004  Tentang Perikanan, sehingga
sebagian pengaturan  tentang  perikanan  yang  ada pada  beberapa  pasal  dalam  Undang- Undang  No.  31  Tahun  2004  masih berlaku  selama  tidak  diganti  oleh  pasal- pasal  dalam  Undang-Undang  No.  45 Tahun 2009.
Bahwa  Ada  2  (dua)  jenis perbuatan  yang  melawan  hukum  atau tindak  pidana  dalam  bidang  perikanan sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  103 Undang-Undang  No.  31  Tahun  2001 yaitu  kejahatan  dan  pelanggaran. Kriteria tindak pidana kejahatan menurut  Pasal  103  ayat  (1)  Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 adalah Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94.
Kriteria tindak pidana
pelanggaran  menurut  Pasal  103  ayat  (1)
Undang-Undang  No.  31  Tahun  2001 adalah Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100.
perbedaan  antara  tindak  pidana kejahatan
dan tindak
pidana pelanggaran  dalam  bidang  perikanan menurut  undang-undang  perikanan
14 Lihat  Pasal  3  Keputusan  Presiden  RI Nomor 6 Tahun 2014.
tersebut  diatas,  dimana  dalam  segi penghukuman  atau  pidana  penjara  dan pidana  tambahan  berupa  denda  kepada pelaku  IUU Fishing. Hukuman  dalam kejahatan bidang perikanan yang berupa pidana penjara adalah lebih dari 5 (lima) tahun  bahkan  bisa  sampai  dengan  10 (sepuluh) tahun dan dendanya lebih dari 1  (satu)  miliar  bahkan  bisa  sampai  20 (dua puluh) miliar. Sedangkan hukuman dalam  pelanggaran  bidang  perikanan yang  berupa  penjara  maksimal  2  (dua) tahun  dan  dendanya  maksimal  2  (dua) miliar,  bahkan  dalam  pasal  tertentunya hukumannya  hanya  berupa  denda  saja tanpa ada hukuman penjara.

## C. PENUTUP
Ruang lingkup berlakunya undang-undang  perikanan  Indonesia berlaku untuk Warga Negara Indonesia, Warga  Negara  Asing,  Kapal  Perikanan Berbendera Indonesia dan Kapal Perikanan  Berbendera  Asing,  untuk didalam  wilayah  WPPNRI  dan  diluar wilayah  WPPNRI  (khusus  untuk  kapal
berbendera  Indoneisa).  Bentuk  dan  tata cara  penegakan  hukum  bagi  pelaku kejahatan perikanan.
Perbuatan tindak pidana kejahatan  dalam  bidang  perikanan, tentunya  perbuatan  itu  harus  ditindak oleh pemerintah Indonesia demi tegaknya hukum positif, namun pelaksanaannya  bukan  atas    dasar kekuasaan  semata  atau  kebencian, melainkan  harus  dilaksanakan  dengan kaidah  hukum  yang  berlaku  pula  baik hukum nasional maupun hukum internasional. Penegakan  hukum  perikanan melalui  pengadilan  perikanan  pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan  melalui  tahap  atau  prosedur yang  jelas  dan  memiliki  kepastian hukum,  untuk  itu  perlu  sinergitas penyidik  dan/atau  pengawas  perikanan agar  sumber  daya  ikan  di  wilayah perairan  Indonesia  tetap  terjaga  dan dimanfaatkan hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A.S, Bambang Sugeng. Hukum Acara Perdata (Dokumen  Litigasi  Perkara  Perdata) . Jakarta: Kencana, 2011.
BPHN. Laporan  Akhir  Tim  Analisis  Dan Evaluasi  Hukum  Bidang  Perikanan , 2015.
Konvensi Hukum Laut (1982). Presiden  Republik  Indonesia.  Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 (n.d.).
———.  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan  Negeri  Sorong  dan Pengadilan Negeri Merauke (n.d.).
Rasyid,  Roihan. Hukum  Acara  Peradilan Agama .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2007.
Republik Indonesa. Undang-Undang No. 48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman (n.d.).
Sodik,  Dikdik  Mohamad. Hukum  Laut Internasional  Dan  Pengaturannya  Di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2011.
Soeroso,  R. Praktek  Hukum  Acara  Perdata; Tata  Cara  Dan  Proses  Persidangan . Jakarta: Sinar Grafika, 2007. UNCLOS. Archipelagic State (1982).