ISSN 1979-5572 (print) | ISSN 2541-6480 (online) http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas

## KURIOSITAS

## Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Volume 12 No.1, Juni 2019 Halaman 1 - 16
Coppo Lalabata Tanete Perspektif Bumi Hak Milik Tradisional Kerajaan Tompo Bulu Matajang Kabupaten Barru (Studi Sejarah, Antropologi, dan Arkeologi)
Andi M. Anwar Zaenong IAIN Parepare anwarsaenong@iainpare.ac.id

## ABSTRACT
This study discusses the term Coppo ' cultured area in Tanete, where the Saoraja La Pinceng palace is located; in addition to the function of the King's residence, also  the  place  where  each  Royal  Stakeholder  is  crowned.  Data  collection techniques through in-depth interviews and documentation. The results showed that Coppo ’  is  one  of  historical  heritages; Coppo ’  is  culturally  inherited  by  the descendants of Arung Tompo Bulu Matajang. Coppo is the Arajang land of the Bugis language,  but  since  1960  in  the  hands  of  the  Seven  Co-operative,  the  land  has been controlled by a 20 hectare community. On the land, the deed of ownership in Land Rante was recorded. With Pasolong , as with ownership on the land stands the La Pinceng Palace of the Balusu Kingdom. Dg Parani . The relationship between the  two  owners  in  their  lineage  is  related  to  Tanete,  Soppeng  and  Barru;  Dg Pasolong and Dg. Parani; both are Ornament landowners, who are in the Saoraja grounds in Barru Regency; La Pinceng in Coppo 'of the Kingdom of Tanete, La Pinceng in Bulu Dua of the Balusu Kingdom. In Coppo 'called the bola' Ale, in Bulu Dua it is called Jongke’ Bola .
Keywords: Coppo Lalabata, Tompo Bulu Kingdom

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  term  Coppo’  wilayah  berbudaya  di  Tanete,  di  sana tempatnya  istana Saoraja  La Pinceng ;  selain  fungsinya  kediaman  Raja,  juga tempatnya setiap Pemangku Kerajaan dinobatkan. Teknik pengumpulan datanya melalui indepth interview dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coppo’ adalah  salah  satu  peninggalan  sejarah;  secara  kultural  Coppo’  diwarisi keturunan  Pemangku Arung Tompo  Bulu  Matajang. Coppo  adalah  tanah Arajang bahasa  Bugis,  namun  sejak  1960  di  tangan  Koperasi  Tujuh  lahannya  berubah
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No.1, Juni  2019: h.1-16
dikuasai masyarakat seluas 20 ha. Di atas lahan tersebut, akta kepemilikannya di Land  Rante tercatat  an. Dg  Pasolong ,  seperti  halnya  kepemilikan  di  atas  tanah berdiri Istana La Pinceng Kerajaan Balusu an. Dg Parani . Hubungan antara kedua pemilik di atas silzilahnya terkait antara Tanete, Soppeng dan Barru; Dg. Pasolong dan Dg. Parani ; keduanya pemilik tanah Ornament , yang pekarangan Saoraja 1 di Kabupaten Barru; La Pinceng di Coppo’ Kerajaan Tanete, La Pinceng di Bulu Dua Kerajaan Balusu. Di Coppo’ disebut Ale’ Bola , di Bulu Dua disebut Jongke Bola .
Kata Kunci: Coppo Lalabata, Kerajaan Tompo Bulu

## PENDAHULUAN
Tercatat  di Indonesia  sebanyak  19  wilayah  adat, di  antaranya  salah  satu wilayah  sebagai  Daerah  Provinsi  Sulawesi-Selatan  (Jamali  :  1999,  71-2).  Oleh sebab  itu,  di  seluruh  nusantara  Republik  Indonesia  secara  historikal  obyektif; terdiri  atas  berbagai  negeri  tradisional  adat  yang  berada  di  bawah  pilar kebangsaan  bergelar  Bineka  Tunggal  Ika.  Sekarang  ini  semuanya  sejajar dibangun  dan  berkembang  sebagai  negara  modern  dengan  sistem  konfederasi atau  kesatuan;  dan  tentu  saja  dari  setiap  negeri  di  seluruh  Indonesia  tidak terlepas dengan kekayaan nilai-nilai sejarah.
Dalam  hal  Negara  Republik  Indonesia  setelah  dalam  kemerdekaannya dipimpin  Kepala  Negara  Ir.  Soekarno,  beliau  dalam  salah  satu  pidatonya berkata; jangan sekali-kali melupakan sejarah sebagai disingkat Jas Merah (Berita Harian  Fajar,  16  Oktober  2011).  Itulah  berdasarkan  negeri-negeri  adat,  secara diakronik  lebih  dahulu  berdiri  dari  pada  keseluruhan  wilayah  yang  terbentuk sesudahnya  dengan  sistem  modernisasi/pembangunan,  terutama  dari  sistem ketatanegaraannya sebagai negara demokrasi yang sedang berkembang, dan kini sedang  dihadang  oleh  kekacauan  semakin  tak  diketahui  ke  mana  arahnya, apakah ke Barat, Islam, atau Adat; akan tetapi sejauh berkembang dengan sistem modernisasi,  tampaknya  dibangun  di  atas  tiga  sistem  yang  menyatu  di  antara satu sama lainnya. Itu berarti di Indonesia belum jelas untuk disebut negaranya berwarna  seperti  apa,  kecuali  untuk  sementara  belum  berhenti  mencari bentuknya; sistem Falsafah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai dijagokan sistem bernegara di dunia ini belum ada duanya. Dengan demikian, maka sistem perpolitikan se Indonesia lebih menarik digelar sistem berpolitik negara banci.
Sejauh  ketatanegaraan  di  Indonesia  sebagai  terkoyak-koyak  dengan sistem  modernisasi,  sehingga  dari  seluk  beluknya  telah  mengundang sekelompok  warga  kembali  memilih  berbagai  sikap,  salah  satunya  memilih perspektif  sejarah.  Terungkap  misalnya  dari  Islam  dengan  wacana  Penegakan Syariat  Islam/  Khilafah,  juga  tidak  kalah  pentingnya  perspektif  yang  berkiprah
Andi M Anwar Saeonong - Coppo Lalabata Tanete Perspektif Bumi Hak Milik Tradisional Kerajaan Tompo Bulu Matajang Kabupaten Barru (Studi Sejarah, Antropologi, dan Arkeologi)
tradisional  adat  ( ade’ /Bugis)  dengan  kembali  menghidupkan  wacana  pranata politik tradisional/adat, sebagaimana dalam kesimpulan Assosiasi Kraton-Kraton se Indonesia tgl 29-30 Mei 2007 di Makassar; bahwa tidaklah ada artinya Bupati dan Gubernur tanpa dengan adanya sistem politik budaya di setiap daerah atau provinsi.  Dengan  demikian,  di  sini  terlihat  sekali  keinginan  untuk  kembali berpolitik dengan dua sistem pranata kultural, apakah keduanya bakal kembali menyatu  dengan  sistem  struktural  tradisional,  di  Sulawesi-Selatan  disebut  “ Panngadereng “.
Tentu  bertolak  dari  dua  hal  di  atas;  sara’  dan  adat,  secara  normatif  di antara  keduanya  berhubungan  sekali,  selain  mengingat  falsafah  Melayu;  Adat bersendi  Sara’  atau  Sara’  bersendi  Kitab  Allah,  juga  dalam  bahasa  Bugis; Mapakaraja’I  Sara’  E  Ri  Ade’E,  Mapakalebi’I  Ade’E  ri  Sara’E Artinya:  Sara’ Mengagungkan  Adat,  dan  Adat  memuliakan  Sara’ ,(Proyek  Naskah  UNHAS:  tth, 155). Sesungguhnya  antara  adat  dan  sara’  dalam  sejarah  merupakan  ideologi politik yang tak dapat dipisahkan, dalam bahasa Bugis, Sibolai Ade’E Sara’E/Aja’ Mupasisalai Artinya  :  Adat  dan  Sara’  serumah,  jangan  dipertentangkan    Adat berasal  dari  lingkungan  bersifat  natural,  hubungannya  dengan  manusia  tak dapat  dipisahkan  dalam  kehidupan  bernegara.  Adapun  Sara’  ajaran  bersifat absolut berasal dari Allah swt. Oleh sebab itu, sistem politik di Indonesia bukan sepantasnya  diterima,  jikalau  tidak  bersumber  dari  sejarah;  adat  dan  agama. Kedudukan Adat dalam Islam secara induktif disambut dengan kaidah hukum, “ Al Adat Al Muhakkamah” (Abu Zahrah: 1987, 254-56).
Dengan demikian, kalau saja sistem bernegara sekarang ini dianggap sulit ditegakkan, maka representatifnya di Indonesia tiada lain kembali kepada sistem politik  tradisional ade’ /adat.  Dalam  hal  ter-sebut,  di  Sulawesi-Selatan,  yakni kembali  kepada  sistem  tradisional  “ Panngadereng ”  (Mattulada:  1955,  344). strukturalnya meliputi ade’, bicara, wari’, rapang, dan sara’ .
Sulawesi-Selatan  dalam  teritorialnya  sebagai  salah  satu  wilayah  adat tradisional, perspektifnya dalam sejarah terdiri atas beberapa kerajaan, terdapat di antaranya jenis kerajaan besar terbilang “ Bocco ’ “, sebagai induk atau sentral. Juga  jenis  kerajaan  kecil  terbilang  “ lili’ “  berdiri  sebagai  negara  bagian  atau daerah  protektorat  di  bawah  kerajaan  besar,  semua  di  antara  selainnya senantiasa  bersinergi  bagaikan  federasional  negara-negara.  Misalnya,  Kerajaan Tanete, Nepo, Balusu; sekarang saja semuanya di bawah administrasi Kabupaten Barru,  atau  daerah  sebelumnya  selain  digelar  negeri  federal  juga  bersekutu dengan  Kerajaan  Soppeng,  Bone  dan  Suppa;  selain  bersekutu  disebabkan hubungan emosional etnis, juga dengan kesadaran berserikat dan bersatu.
Dengan  demikian,  kerajaan  mana  di  antaranya  sebagai  induk  bergerak lebih  besar  disebut“ Bocco “  bahasa  Bugis,  misalnya  Kerajaan  Bone  bersama dengan  sekutunya  Soppeng  dan  Wajo.  Selanjutnya  dari  kebesaran  dimiliki, dibawa  bersinergi  dengan  kerajaan-kerajaan  yang  sama  besarnya  se  Sulawesi- Selatan,  yaitu  Luwu  dan  Gowa.  Semuanya  menyatu  di  dalam  satu  wilayah persekutuan  yang  lebih  tinggi  tradisionalnya  di  Sulawesi-Selatan  dikenal “ TellumpoccoE “,  dan  ketiganya  secara  simbolis  terkenal  berwibawa  sebagai kerajaan-kerajaan puncak bergelar Pajung ri Luwu , Somba ri Gowa , dan Mangkau ri Bone .
Coppo’ Lalabata Tanete di wilayah bekas Kerajaan Tanete, kiprahnya telah terselubungkan  sejak  kejatuhan Panngadereng di  Sulawesi-Selatan  1906  di  area peninggalan  Kerajaan  Tanete  beradat,  sehingga  untuk  pertanyaannya, Bagaimana Coppo  Lalabata  Tanete dan  hukum  kepemilikannya  di  Matajang sebagai  suatu  sistem  peninggalan  politik  tradisional  (bekas  Kerajaan  Tanete) Kabupaten Barru ?

## PEMBAHASAN

## Sistem Panngaderreng di Kabupaten Barru
Di  salah  satu  wilayah  di  Kabupaten  Barru  Sulawesi-Selatan,  di  sana tersimpan kelalaian sejarah terhadap sebuah basis kerajaan bergengsi, dibanding misalnya Nepo, Balusu dan Barru. Tersimpan kelalaian sejak lama, diperkirakan lebih seabad terjadi di Kerajaan Tanete. Dalam sistem pemerintahan dewasa ini, bekas Kerajaan Tanete telah menjelma sebagai wilayah salah satu kecamatan di Kabupaten Barru, dan setelah bernegara hidup berkembang dan dibangun lebih modern, karenanya telah diadakan pemekaran menjadi tiga; Tanete Rilau, Tanete Riaja dan Pujananting.
Di  seluruh  Nusantara  Republik  Indonesia.,  khususnya  di  Sulawesi- Selatan,  kerajaan  merupakan  sistem  politik  bersejarah,  secara  tradisional berperanan memelihara peninggalan leluhur, sehingga berkiprah dengan istilah misalnya To Manurung atau Manurung’E dan Arajang semuanya dipercaya dalam konteks  budaya  yang  mengekspresikan  sistem  peradaban  asli  Indonesia.  Oleh sebab  itu,  betapapun  kecilnya  suatu  kerajaan  dalam  sejarah,  apalagi  terhitung kerajaan  induk/besar  dan  berpengaruh,  maka  sikap  memelihara-nya  atau melestarikannya;  selain  merupakan  semangat  heroisme  terhadap  bangsa,  juga mencintai  tanah  air  dan  budaya  sendiri.  Sebaliknya  memilih  sikap  apriori  atas keterpurukan  sistem  politik  tradisional,  maka  sikapnya  merupakan  sifat kekerdilan  hati,  karena  mereka  tetap  saja  berulah  dengan  mengutamakan kebudayaan  modern,  atau  se  akan-akan  sudah  menebus  dirinya  selaku  bangsa biadab di negerinya sendiri.
Andi M Anwar Saeonong - Coppo Lalabata Tanete Perspektif Bumi Hak Milik Tradisional Kerajaan Tompo Bulu Matajang Kabupaten Barru (Studi Sejarah, Antropologi, dan Arkeologi)
Peradaban  modern  mulai  berkembang  pada  abad  XVIII  di  Barat, kemudian  menyusup  ke  Dunia  Timur,  semua  elemennya  sudah  diterima,  baik dengan  melalui  perdagangan  dan  penjajahan,  maupun  dengan  kemajuan  sains dan  teknologi,  terutama  pada  abad  XIX  dalam  sejarah  dijadikan  saat,  bahwa penjajahan  Barat  telah  menyapu  jagat  Dunia  Timur  sebagai  Imperiumnya (Syalabi Ahmad: 1988, 73).  Dunia paling terjajah adalah kawasan negara Islam, semuanya  telah  terkontak  dijajah  kecuali  Arab  Saudi  dan  Turki  Usmani.  Dan tidak  kurang  pentingnya  di  sini  dikemukakan,  bahwa  di  atas  bumi  Indonesia sendiri  sebagai  bekas  negeri-negeri  tradisional/adat,  telah  digalak  dan  digagahi kolonial  Barat  selama  3  (tiga)  setengah  abad,  yakni  Inggeris,  Belanda,  Potugis dan Amerika, dan selainnya penjajahan Jepang dari bangsa Kolonialisme Timur.
Oleh  sebab  itu,  sepanjang  Indonesia  dijajah  dan  berkibarnya  angin pembaharuan  atau  pembangunan,  maka  semua  elemen  bangsa  mengalami kebijakan modernisasi, terutama perubahannya di bidang politik, sehingga basis pranata  politik  tradisional  harus  diganti  dengan  pranata  republik  demokrasi, nasionalisme  serta  seluruh  isme-isme  yang  berkumandan  di  abad  modern. Bukankah  sekarang  saja,  pembangunan  di  mana-mana  telah  dirasakan dampaknya;  bahwa  peradaban  modern  bukan  hanya  sekadar  menyisakan kebaikan untuk generasi bangsa Indonesia, tetapi terbanyak telah mengotak-atik kultural adat dan agama, sehingga semuanya telah terkoyak-koyak dengan krisis ketulusan/keikhlasan dan kejujuran.
Tentu saja berdasarkan fakta, bangsa Indonesia telah lebih separuh abad menjalankan  kemerdekaan  dari  Kerajaan  Belanda,  namun  kiranya  belum terhingga  kembali  menarik  jarum  sejarah  untuk  mendapatkan  kemerdekaan sejati,  kecuali  tampaknya  bersifat  penjajahan  yang  diperpanjang  dari  kalangan bangsa sendiri bergelar Sianre Bale Tauwe bahasa Bugis Artinya : Siapa yang kecil dimakan  seperti  keadaannya  ikan.  Perubahan  sistem  politik  sebagai dipraktekkan  dalam  kebijakan  bernegara,  hanya  saja  menyita  waktu  yang menelan  biaya  berlebihan  dan  mubazir,  serta  hasil  dan  nilainya  pun  sisa keterpurukan, atau saja sekadar misi bersandiwara dalam permainnan politk tak berkesudahan, dan  menjauhkan  dari kehidupan  rakyat  yang  sejahtera,  adil dan makmur.
Di  kawasan  daerah-daerah  sebelum  terbentuk  Kabupaten  Barru  dan sekitarnya, telah ditata dengan 4 Swapraja / bekas kerajaan versi Belanda, yaitu, Tanete,  Barru,  Balusu,  dan  Nepo.  Keempatnya  diberi  hak  otonom/Swapraja (Berita  Harian  Fajar,  18  Peberuari  2003).  Bekas  Kerajaan  Balusu/Kiru-Kiru  dan
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No.1, Juni  2019: h.1-16
Nepo  menjadi  Swapraja  Soppeng  Riaja  dan  Mallusetasi,  bekas  Kerajaan  Tanete dan Barru tanpa perubahan nama menjadi Swapraja Tanete dan Barru.
Setiap  Penjabat  berbaju  tradisional  Pemangku  sebagai  di  atas,  mereka merupakan  Ketua-Ketua  Swapraja,  dan kepadanya  diberi  gelar  tradisional  Raja di  mana  seorang  Ketua/Kepala  bertahta.  Misalnya,  dengan  berbagai  gelar berbeda  antara  satu  dan  selainnya; Datu  ri  Tanete,  Petta  ri  Berru dan Malusetasi, dan  Arung  ri  Soppeng  Riaja .  Mereka  bukan  sekadar  tampaknya  berbeda  kultural di  setiap  tempat,  tetapi  dalam  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing, semuanya  sama  di  bawah  naungan  Kerajaan  Belanda;  sehingga  secara administratif bagi mereka tidak dikenal adanya perbedaan derajat di antara satu sama lainnya.
Sebelum  Perang  Dunia  II,  di  Sulawesi-Selatan  terdapat  30  Swapraja  asli (Mattulada;  467),  jadi  alangkah  banyaknya;  4  (empat)  di  antaranya  bekas Swapraja berada di daerah bekas Onderafdeling yang menjelma Kabupaten Barru. Ketua-Ketua  Swaprajanya  setingkat  dengan  Ketua-Ketua  Swapraja  dari  bekas kerajaan “ Bocco ”, misalnya Bone, Luwu, Gowa, Soppeng dan Wajo. Oleh sebab itu,  di  Kabupaten  Barru  dalam  reputasinya  memiliki  keunikan  dan  bisa dibanggakan dalam konteks budaya. Tetapi, sejauh ini mengapa kiranya belum tampak  berarti,  padahal  di  Tanete  banyak  menyimpan  situs  budaya  yang menakjubkan, seperti istilah Sao Tanre dalam Lontara, salah satu Istana Kerajaan terkenal  bukan  main  tingginya,  dan  sebagainya.  Itulah  barangkali  sepanjang namanya “ Panngadereng “ berhenti di Sulawesi-Selatan, maka sejak itu apa dan bagaimana  seharusnya,  menjadi  bukan  seharusnya,  atau  sebaliknya.  Seperti  ini dalam  bahasa  Bugis,  berkata,  Sala’E  ri  Patuju,  Tuju’E  ri  Pasala.  Artinya  :  Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan.
Terjadi  misalnya,  di  Coppo  Lalabata  Tanete,  dahulu  adalah  tempat kebanggaan  bersejarah,  namun  karena  sistem  sosial  politik  berikutnya  berubah sekali, dan  kondisi  alamiyah  tampaknya  tidak  mendukung;  sehingga  Coppo  di dalam artinya tempat ketinggian dan puncak kebudayaan, namun kiranya sudah lebih  se  abad  dipermukaan  sejarah  tidak  tampak  menunjukkan  di  antara  satu budaya “ Panngadereng “ di Kabupaten Barru; suasananya terlihat tenggelam dan tersembunyikan sebagai hal yang dikhawatirkan orang-orang sepanjang waktu, Karena  Coppo’  bagi  orang-orang  tertentu  di  Kabupaten  Barru,  dianggapnya peninggalan sejarah yang berakar tunggang untuk kebangkitan kembali budaya “ Panngadereng “  suasananya  kembali  kepada  sistem  sediakala.  Sehingga  setiap orang  berbasis  peninggalan  kolonial  saja  dianggap To  Masaleppang  Akkarungeng Artinya  :  Orangnya  berkedudukan  tak  berbeda  dengan  pejabat  sekarang  ini, dengan  sendirinya  terlikwidasi.  Itulah  halnya,  sejauh  sekarang  persoalannya didudukkan  sementara  secara  alamiyah,  bukan  hendaknya  didadak  secara
Andi M Anwar Saeonong - Coppo Lalabata Tanete Perspektif Bumi Hak Milik Tradisional Kerajaan Tompo Bulu Matajang Kabupaten Barru (Studi Sejarah, Antropologi, dan Arkeologi)
revolusioner,  melainkan  visi  dan  misinya  tetaplah  bersahaja  dirangkul,  di samping waktunya ditunggu kapan saja terjadi di antara manusia, sebagai-mana diingatkan  dalam  prinsip  tradisional  berkata, ri Sapa’po  Muo’mpo’ , ri  Jelo’po Muakengau Artinya : Nanti dicari baru muncul, nanti ditunjuk baru mengiya atau iye.
Gambaran  di  atas,  adalah  berhubungan  sekali  dengan  teori  sejarah  dan sosiologi, bahwa sesudah waktu seabad dalam pengalaman hidup manusia akan terjadi perubahan sosial. Dan teori tersebut sesuai dengan sebuah doktrinal Islam atau  Sunah,  bahwa  setiap  dalam  satu  kurun  waktu  atau  seratus  tahun  terdapat orang atau kelompok pembaharu atau reformator (Wensinck: 1936, 324). Dalam hal ini, sangat sejalan dengan kearifan lokal berbahasa Bugis; “ Narekko’ Narapi’ni Kajajian  MappuralaloE,  Sipangngumuruken  Tauni  Ettana,  Majeppu  Lesuni  Kajajiang Puralalo’E  Makkuling  Parimeng  “. Artinya :  Kapan  kala  kejadian  masa  lalu  sudah seratus  tahun  berlalu,  seperti  seumur  hidup  manusia,  maka  kejadian  itu  sudah ditunggu berulang
Falsafah dan Situs Budaya “Panngadereng “ di Coppo’ Lala bata Tanete
Tatkala  disebut  “ Panngadereng “  di  Sulawesi-Selatan  tidak  berjalan, terdapat wasiat/pasen orang-orang arif di Tanete berkata; “ Aja’ Muengka Salaiwi Tanete  Narekko’  Engkani  Titti’  Onroiwi  Titina,  Nareko’  Engkani  Mopang  Onroiwi Aleke’na. Artinya : Jangan kamu tinggalkan Tanete, jika keadaannya telah miring, tinggallah  di  pemiringannya,  dan  jika  keadaannya  telah  bertelungkup-tiarap, tinggallah di punggungnya.
Tentu  saja  berdasarkan  wasiat  di  atas,  di  antaranya  orang  tak  jarang bersifat cuek dan berbasa-basi menunjukkan tidak percaya dan menerima makna sebuah pesan, kecuali terhadap manusianya diberi paham dan keyakinan makna terhadap  hikmah  sebuah  pesan.  Oleh  sebab  itu,  di  dalam  pesan  tersebut  tidak lain  menanamkan  keyakinan  luhur  akan  keabadian  dan  kejayaan  Tanete sepanjang  masa,  serta  terkandung  nilai  proyeksi  yang  menakjubkan,  bahwa sesudah  kejayaan  datanglah  kemunduran,  dan  niscaya  sesudahnya  menyusul datangnya kebangkitan.
Dengan  demikian,  kebenaran  dalam  wasiat itu,  tampaknya  telah dibuktikan  sejarah,  bahwa  pada  zaman  penjajahan,Tanete  dalam  keadaan miring, pada masa kemerdekaan Tanete telah jatuh bertelungkup, bahkan segala posisi sudah tenggelam dan hanyut. Dan kini waktunya telah terhingga dan sisa ditunggu  dengan  kebangkitan  Tanete  dalam  keadaan  kembali  seperti  pada permulaannya.  Pesan  di  atas  bersambungan  lagi  dengan  pesan  berikut  ini berkata  : “  Lewa  Mui  Parimeng  Tanete,  Narekko’  Reweni  Pari-meng  MemengngE
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No.1, Juni  2019: h.1-16
Arung Yarega Datu ri Tanete “ Artinya : Tanete kembali normal, jika Raja pemilik tahta kembali memerintah
Berkata  seseorang  mengaku  diri  nama  Andi  Makkulau,  tinggal  di Gattareng;  bahwa  kapan  riwayat  Raja  atau Datu  MatinroE  ri  Coppo’ bergeming dibahas  atau  diperbincangkan  orang,  maka  semangat  kehidupan  Lalabata akan kembali seperti dahulu. Oleh sebab itu, dalam menyimak kejituan pesan/wasiat yang bersintesis dengan kesimpulan tentang biografi Raja Tradisional di Coppo bernama Petta Baso atau Puang Beddu , tentu saja dengan berbagai dalilnya telah diyakini  sepanjang  jauh  di  atas  tanah-tanah  Lalabata  yang  merupakan konsekuensi di bawah kekuasaannya, yakni Pemangku Adat/Tradisional terakhir di Tanete bergelar Arung Tompo Bulu’ Matinro’E ri Coppo’ , wilayah kekuasaannya merupakan  sisa  peninggalan  Ayahandanya  sendiri La  Patau  Datu  Tanete Terakhir (w. 1841); sebagai salah seorang Raja di Sulawesi-Selatan yang melawan ekspedisi Belanda tahun 1824 (Manuskrip dalam Bahasa Belanda: 151-8). Beliau ini  sebelum  wafatnya  memang  telah  mengundurkan  diri  sebagai  Raja berwibawa,  sehingga  kehormatan  baginya  secara  tradisional  tetap  digelar Raja Toa (Rahman  Nurhayati,  2008  :  57)  atau  (Walinono  Hasan,1979:  38).  setelah  ia berjuang  melawan  dan  bertahan  beberapa  waktu  bersama  dengan  penjajahan Belanda  di  Tanete ; Tentu  saja  baginya  bukan  menunjukkan  serupa  dengan orang-orang berasal dari daerah lainnya sebagai saja Raja Boneka atau istilah To Masaleppang Akarungeng bahasa Bugis.
Terkait dengan hal di atas, suatu  ungkapan dari seorang Tokoh bergelar Jennang Mangade , sebagai-mana disampaikan La Hae Bin La Manggong , berkata; “ Majepu  TongengE  Datu  ri  Tanete  Tellengngi,  yarega  Tallemmei,  Masubbui  yarega Tapalii; Naiya RapangngE (Tau Ripakewe BalandaE) Malekkuni, Menreni Tau Beccu’E (Hasil  Wawancara). Ungkapan  serupa  dengan  maksud  terdahulu,  dikemukakan sebagai dianalogikan oleh A. Batu Eja; Ibarat Raja adalah batu besar, sedangkan Rakyat ibaratnya pasir, beliau menyampaikan lagi dalam bahasa Bugis; Narekko’ Talemei  Batu’E  Menre’I  Kessi’E,  Tapi’  Sisemua  Matu  Kedo  Batue,  Len’nye  Manenni Kessi’E (Hasil Wawancara).
Demikian  ungkapan  orang-orang  tertentu  dalam  analoginya,  bahwa lontara Panngadereng di  Tanete  sedang  misteris  tersembunyi  sejak  lama,  dan diyakini  waktunya  akan  berputar  kembali  ke  habitatnya.  Demikian  pula,  kata seorang  bernama La  Rappe di  Botto-Botto  Tanete  Riaja,  mengemukakan  hal serupa (Hasil Wawacara). “ Iyatu TongengE Datu yarega Arung ri Tanete Mabiringi ri  Sapo’E,  Tapi  Engka  Wetuna  Matu  Nalesu  Maditengnga  Parimeng.” Maksudnya, kalau  dahulu  Raja  memerintah,  dan  sekarang  Raja  sementara  dipinggir,  tetapi akan pada suatu waktu Raja kembali memerintah.
Andi M Anwar Saeonong - Coppo Lalabata Tanete Perspektif Bumi Hak Milik Tradisional Kerajaan Tompo Bulu Matajang Kabupaten Barru (Studi Sejarah, Antropologi, dan Arkeologi)
Coppo’ adalah areal tempat para Pampawa Ade’ dan Pakatenni ade dilantik pada  zaman  dahulu,  di  sana  terdapat  sebuah  Soraja  pernah  berdiri,  rumah kediaman Raja  Andi  Beddu  Paraongi  Petta  Baso ,  serta  di  sana  dimakamkan bersama  dengan  seorang  permaisurinya Andi  Fatimah dan  tidak  melahirkan keturunan. Raja Andi Beddu Puang Baso hanya melahirkan seorang anak laki-laki bernama Andi  Ayyub  Dg  Pasolong dalam  hubungan  perkawinan  Sang  Raja dengan Putri keturunan Arung Belo/Datu Lompulle’ Andi Isa Petta Koro di Lappa Belo  Kerajaan  Soppeng.  Dalam  popularitas  sepanjang  di  Kabupaten  Soppeng, Putra  semata  wayang  Raja tersebut,  lebih  akrab,  dan  secara  singkat digelar Dg. Pasolong dan Dg.  Massikki’ ,  Ia  dalam  keluarga  besar  disapa Petta  Solong,  Puang Solong, dan Puang Sikki’.
Coppo adalah bahasa Bugis berarti puncak, dari fenomennya sudah pasti menunjukkan  kebesarannya  dan  ketinggiannya,  bahwa  selain  di  sana  tiada tempat  yang  sederajat  dengannya  di  Kabupaten  Barru  ini,  secara  alamiah menunjukkan keagungan dan keistimewaan, dan secara tekstural termasuk siapa gerangan    sosok  raja  di  sana,  dan  siapa  pula  gerangan  pribadi  ahliwaris keturunannya, (Hasil Wawancara).
Coppo Lalabata Tanete, adalah situs kerajaan tak dapat dibohongi, alam sekitarnya  sebagai  saksi,  orang-orang  bijak  bisa  mengerti  dan  memaknainya. Coppo terhitung selain Lalabata sebagai tanah pusat kerajaan, juga terikat nama kampung  Bacu-Bacu  dan  Matajang.  Dari  sekian  nama  tersebut,  Coppo mempunyai  keakraban  emosional  dengan  Kerajaan  Tetangganya;  Soppeng  dan Bone.  Dalam  hal  ini,  alangkah  tidak  bijak-sana  keturunan  ahliwaris,  kalau  saja situs Coppo tidak maksimal disikapi. Dalam tradisi sejarah, di mana disaksikan pernah  berdiri  Saoraja,  maka  di  sana  membuktikan  bekas  kediaman  Raja sekaligus  pusat  kerajaan,  dan  di  sana  pula  teridentifikasi  adanya  pekuburan Raja.  Dengan  demikian,  Coppo  sangat  signifikan  memiliki  banyak  situs hendaknya digali atau diangkat se-segera mungkin.
Datu  Andi  Beddu  Petta  Baso  meninggal,  ketika  perlawanan  beliau menghadapi even kawanan para perampok, konon beliau sendiri dapat melawan aksi perampokan terdiri atas 40 orang  perkiraan terjadi antara tahun 1898 – 1902 M.  Ketika  itu  even  perampokan  di  Kerajaan-Kerajaan  memang  merajalela. Sehingga  konon  hal  itu,  salah  satunya  dijadikan  alasan  bagi  Belanda  untuk menciptakan  komplen  yang  meledakkan  terjadinya  perang  sekutu  melawan ekspedisi  III  (Berita  Harian  Fajar,  10  Oktober  2003).  Yakni  salah  satunya  sebab diangkat Belanda untuk menuduh La Pawawoi Karaeng Segeri Arumpone terakhir (Ibid) sebagai pendalang perampokan di Kerajaan-Kerajaan, termasuk di Coppo
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No.1, Juni  2019: h.1-16
Kerajaan  Tanete.  Jadi, Datu  Petta  Baso  Puang  Beddu di  Coppo  meninggal mendahului  agresi  Belanda  terakhir  di  Sulawesi-Selatan  pada  tahun  1905-1906 M.  Beliau  meninggalkan  dua  orang  Isteri  dan  satu  orang  Putra,  seperti  telah diuraikan di atas.
Sekilas Pembahasan Antropologis-Arkeologis Khususnya Panngadereng di Tanete
Saoraja  konon  bernama La  Pinceng di  Coppo,  (H.  Zainuddin: Wawancara). Dari namanya menunjukkan adanya hubungan emosional dengan salah  satu  Saoraja  di  wilayah  Swapraja  Soppeng  Riaja  sejak  penjajahan  sampai terbentuk  Kecamatan  berpusat  di  Mangkoso.  Konon  menurut  salah  satu  versi;, bahwa  Kerajaan  Balusu  terbentuk  kemudian  sebagai  serambi    Kerajaan  Tanete disebut Jongke’ bahasa Bugis.
Jongke artinya,  bahagian  rumah  adat  Sulawesi-Selatan,  terletak dibelakang rumah Induk/besar/Utama, terdapat dapur dan ruang makan; jadilah Soppeng  Riaja  hanya  memang  siap  mengurus  makan  atau  membuat  kenyang. Sementara  Tanete  memang  pandai  bidang  strategi  dan  kuat  berargumentasi mengambil  keputusan  dan  gagasan.  Oleh  sebab  itu,  di  sinilah  timbul  dan berkembang steriotipe mengenai watak berbudaya di antara bekas Kerajaan atau Swapraja di Kabupaten Barru, berkata; “ Politi ri Tanete, Sere Ati ri Berru, Ajung- kajung ri Soppeng Riaja, Loppo Sadda ri Palanro Mallusetasi .
Ada  informan  berkata,  di  antara  ketiga  kerajaan  masing-masing bersahabat  atau  bersaudara,  Yakni  ketiganya  merupakan  satu  kesatuan diserupakan dengan sebatang tubuh, terdiri atas organ kepala, badan/ perut, dan ekor.  Kerajaan  Tanete  mengambil  posisi  teratas  dan  terdepan,  menyebabkan Tanete  memang  banyak  berfikir  dan  pemimpin  di  atas  yang  lain.  Kerajaan Balusu  yang  Swapraja  Soppeng  Riaja  terletak  di  bagian  tengah  terdapat  perut penampung  makanan,  menyebabkan  Balusu  atau  Soppeng  Riaja  banyak  me- ngekspor beras dan dipercaya menerima tetamu, Kerajaan Nepo yang Swapraja Mallusetasi,  mengambil  posisi  paling  jauh,  seperti  bagian  ekor,  menyebabkan Nepo  atau  Mallusetasi  memang  harus  membesarkan  suara  atau  tukang  pukul /algojo.
Oleh  sebab  itu,  antara  kecamatan-kecamatan  dari  tiga  bekas  Swapraja memiliki  hubungan  sosiologis  sangat  kental,  baik  karena  alasan  sejarah  dari aspek  budaya  sosial  politik,  maupun  aspek  hubungan  etnis  masih  akrab.  Dari semuanya  rata  berasal  keturunan  dari  salah  satu  daerah induk  “ Boccoe “  yaitu Kerajaan Soppeng.
Dengan  demikian,  Kerajaan  Tanete  memang  disebut  tenggelam  dan bersembunyi;  keturunannya  selaku  ahliwaris  sejak  lama  bermasa  bodoh,  atau sedang  asyik  menikmati  tidur,  diam  seribu  diam  di  serambinya  di  Mangkoso
Andi M Anwar Saeonong - Coppo Lalabata Tanete Perspektif Bumi Hak Milik Tradisional Kerajaan Tompo Bulu Matajang Kabupaten Barru (Studi Sejarah, Antropologi, dan Arkeologi)
Soppeng  Riaja,  tempatnya  di  salah  satu  pesantren  terkemuka  di  Indonesia. Kenyataannya  bukan  kebetulan  dengan  apa  adanya,  tetapi  itu  suatu  perspektif kenyataan  terpaksa  diterima  dan  diresponi.  Selain  didukung  aspek  sejarah sebagai digambarkan, juga aspek tidak kurang pentingnya, adalah menyerahkan segalanya kepada Ikhtiar Allah swt dan kemahakuasaan-Nya.
Penulis  adalah  ahliwaris  generasi  ketiga  dari  Datu  Kerajaan  Tanete MatinroE ri Coppo Lalabata , mengambil perhatian atas kebangkitan “ Panngadereng “ di Tanete, setelah Allah swt menganugerahkan takdir berziarah atau berwisata pertama kalinya di Coppo, terjadi di penghujung Desember 1999 M., bertepatan saat  menyongsong  abad  baru  disebut  millenium,  suatu  abad  memangnya menghidangkan  trans-paransi  atau  keterbukaan.  Dengan  demikian,  kalau  saja dahulu  sekadar  dianggap  idealisme  semata,  melainkan  kini  fakta  mulai berbicara,  bahwa  kebangkitan Panngadereng tinggal  menunggu  bom  waktu seraya  membawa  dan  menyusun  kebenaran,  kepalsuan  politik  harus ditanggalkan, kebenaran akan tiba waktunya, untuk kembali merevisi kebatilan.
Oleh  sebab  itu,  mungkin  tidak  salah  ungkapan,  kalau  saja  kebetulan  di sini  dibanggakan, Mangkoso  Wanua  Malebbi’,  Wanua  Silusereng  BarakkaE  Gurutta To  PanritaE  Ambo  Dalle’  Masibawa  Manenungeng,  Wanua  Onrong  Pura  Matinrona Ana  Eppona  Datu  E,  Massobbu  Matinro  Silampe  Etana  ri  Jongkena  Mancaji  Soppeng Riaja.. Tentu  saja  kesimpulan  di  atas,  terkontaminasi  dengan  sebuah  adegan dalam  “ Panngadereng “ Mapakarajai  Sara’e  (Panrita’E)  ri  Ade’e  (Arung’E), Mapakalebi’I ArungE (Ade’E) ri PanritaE (sara’E) .
Saoraja  di  Coppo  diapit  oleh  dua  buah  sumur    terletak  di  depan  dan dibelakang,  sumur  bagian  belakang  digelar  “ Bujung  Lompo “  artinya  sumur agung, konon mempunyai keunikan, karena airnya kelihatan dua macam. Kedua sumur  tersebut,  sekarang  sedang  tertimbun  setelah  lokasi  dijadikan  lahan persawahan sejak kira-kira lima puluhan tahun silam, luas tanahnya berkisar 20 Ha.  Semua  baru  merupakan  tanah  adat  pekarangan  Saoraja  dan  taman perkebunannya; dari taman perkebunan terdapatlah makam Raja Petta Baso dan Permaisurinya Andi Fatimah.
Pada  zaman  Belanda,  segala  peninggalan  Petta  Baso,  sisa pengurusannya  di  bawah  kekuasaan  Andi  Baso  Pancana,  yaitu  Penguasa  atau Datu,  bertindak  kaki  tangan/ To  Masalepang sebagai  boneka  Belanda  di  Tanete sampai  berhenti  alias  meninggal  pada  tahun  1962  M.  di  Panincong akibat  sakit keras.  Meski  beliau  berkuasa  di  atas  tanah-tanah  adat,  tetapi  beliau  tetap konsisten  tidak  berniat  memiliki  atau  menghianat.  Kejujurannya  dibuktikan, bahwa tanah adat areal Saoraja di Coppo tetaplah terdokumentasi di pertanahan
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No.1, Juni  2019: h.1-16
( land  rente )  tahun  1945  atas  nama Dg.  Pasolong ,  yang  ahliwaris  pemilik  satu- satunya tanah adat di Tanete. Dengan demikian, betapa kiranya kebesaran pada diri Petta  Baso  MatinroE  ri  Coppo ,  tanah  tempat  kediamannya  saja,  menunjukan luas  berkisar  20  ha;  sudah  dapat  dibayangkan  betapa  luas  lagi  tanah-tanah adatnya di tempat lain.
Menurut  beberapa  sumber,  termasuk  ayahanda  penulis  (  Andi Zaenong)  salah  seorang  anak  kandung  Petta  Solong,  bahwa  kakek  Datu  Petta Baso meninggalkan hewan ratusan ajoa (Bugis 1 = 2 ekor ), baik kerbau maupun kuda.  Hewan  kerbau  dilepaskan  bebas  di  tempat  kategori  basah,  lumpur  atau rawa-rawa  di  Pancana.  Orang-orang  Lalabata  sekarang  masih  banyak menyebutkan  rawa-rawanya  tersebut  sebagai  “ Lempong  LowangE “.  Tempat tanah adat lempong tersebut di antaranya disebut “ La Mangkea “ dan “ La Jonga “;  sejak  adanya  koperasi  tujuh  di  Tanete  1957,  tanah  adat  “ Lempong “  tersebut mulai  disulap  menjadi  tambak,  termasuk  atas  persetujuan  dan  kordinasi  Datu Haji dan Andi Iskandar Unru.
Berdasarkan kebijakan La Nakka sebagai Bupati Pertama di Barru, tanah- tanah  tersebut  dibagi-bagikan  kepada  setiap  Anggota  Legium  Veteran  RI  pada tahun  1964.  Beliau  sebelum  menjabat  Bupati  Barru,  memang  ia  adalah  Kepala Kantor  Veteran  RI  di  Makassar  (Berita  Harian  Fajar,  18  Pebruari  2003).  Mereka para  anggota  veteran  adalah  rata  sudah  pada  menjual  bagiannya;  mengapa mereka  pada  menjual  ?  Tentu  di  situ  terpendam  suatu  dilemma,  apakah  sah dimiliki  menurut  hukum  adat  ?  Menurut  pesan  Datu  Haji  Andi  Baso  Pancana, bahwa tanah adat kerajaan tidak dimliki, boleh saja dikuasai dan hasil-hasilnya halal  diambil,  tidak  boleh  dijual  atau  dibeli,  karena  kelak  pemiliknya  akan kembali  datang  mencarinya,  kewajiban  saja  memelihara  harta  benda  tersebut, milik  keluarga    orang-orangnya  sementara  merantau  disebut Sompe’ bahasa Bugisnya.  Kalau  memang  pemiliknya  kembali  datang,  mampukah  kalian menggantikannya  ?  Kalau  kalian  ada  menjual.  Begitu  pula,  mampukah  kalian bertahan kalau kalian ada membeli (La Hae dan La Rappe; Wawancara).
Menurut  sumber  lebih  jauh,  Datu  Haji  tidak  pernah  berniat  memiliki tanah  adat,  beliau  sekadar  bertindak  menguasai  ( bezitter ),  atau  saja  beliau mengatakan,  bersedia  membeli  tanah-tanah  yang  lain,  kalau  ada  saja  pemilik tanah  mau  menjual  kepadanya  (La  Rappe;  Wawancara).  Sesunngguhnya  tidak ada hak kepemilikanku tanah di Tanete, kecuali dengan transaksi jual-beli, alias beliau  tidak  memiliki  hak  kewarisan,  kecuali  di  wilayah  Kerajaan  Soppeng. Tentu  saja,  beliau  menurut  sistem  tradisional  bukannya  seseorang  dikenal Ade’ MappuraonroE ,  melainkan  ia  seseorang  saja  digelar Ade’  Maraja, yakni  seorang keluarga berdimensi istilah To Saliweng atau To Tama-tama bahasa Bugis artinya seorang Non Pribumi/Pendatang.
Andi M Anwar Saeonong - Coppo Lalabata Tanete Perspektif Bumi Hak Milik Tradisional Kerajaan Tompo Bulu Matajang Kabupaten Barru (Studi Sejarah, Antropologi, dan Arkeologi)
Bukan  sekadar  “ lempong  ” bisa  dilacak,  tetapi  juga  sampai  dimana kerbau-kerbaunya  pergi  mencari  makan,  berapa  luasnya  persawahan menggunakan tenaga kerbau dan kuda dipakai membajak, maka sampai di sana ukuran  batas  dan  luasnya  tanah  adat.  Menurut  beberapa  keterangan, persawahannya  terdapat  41  lokasi  (di  sini  bukan  berbicara  berapa  petaknya), luasnya  tidak  diketahui  jumlahnya.  Demikian  pula,  keadaan-nya  kuda,  banyak dilepaskan  di  areal  tempat  disebut  “ Padang  atau  Flora “,  terletak  misalnya  di Poddo  Tanete  Riaja  (Hasil  Wawancara), Petta  Solong sebagai  anak  adat,  konon masih memanfaatkannya hingga akhir hayatnya tahun 1957 M.
Beliau  meninggal  di  Kabupaten  Soppeng  di  salah  satu  Dusun  disebut Lajoanging Wae Pute, di pangkuan salah satu isterinya paling termuda bernama I Kame (penulis menyebutnya Nene’ Kame’ ). Di sini bukan kebetulan atau sengaja membuat jenaka dan lucu; I Kame artinya kiamat, maka Petta Solong ditakdirkan Allah swt menghadapi kiamat, dan berakhirlah riwayat hidupnya di sana.
Petta  Solong dalam  legendanya,  ia  mahir  dan  santai  di  atas  kuda tunggangannya, sambil kuda berjalan cepat atau lambat, ia saja bisa berdiri dan menghadap ke belakang. Para generasi berusia 70 tahun ke atas saat tulisan ini dipaparkan  2005,  masih  terdapat  orang-orang  bernostalgia  tentang  diri  dan pribadi Petta  Solong kepada  Penulis  salah  satu  keturunannya.  Demikian  dari sekelumit  ungkapan  tentang  diri  beliau  sebagai  manusia  langka,  ia  banyak mempunyai keajaiban luar biasa, misalnya bisa menghilang sendiri dari tempat- nya,  sebagaimana  figur  orang-orang  ajaib  lainnya, Petta  Barang  Petta  Ri  SappaE . Keduanya  dianggap  pasangan  sejoli,  sebagai  manusia  berkaliber  mistik.  Konon menurut  keterangan,  kedua  orang  itu  bersaudara  sepupu,  tetapi  bagi  penulis belum mengerti jelas tentang sepupu derajat berapa kalinya; antara Petta Solong dan Petta Barang.
Dalam  sejarah  sejak  Kolonel  H.D.  Steur  menyerang  dan  melumpuhkan Tanete  kekuasaan  Datu  Lapatau  tahun  1824  M.  (Abd.  Razak:  1986,28).  maka kekuasaan sesudah itu di lapangan bercorak dualisme, selain terdapat kekuasaan asli  /  adat  bersifat  keturunan,  juga  terdapat  kekuasaan  dibentuk  Belanda  dan pengawasan berposko di Pancana. Pihak Belanda menggunakan sistem penguasa sebagai Leenvorts (Raja  Pinjaman)  terdiri  atas  orang-orang; La  Rumpang  Megga Dulung Lamuru, La Sangaji Datu Bakke’, We Tenri Olle’ asal Mario Riawa, I Pantjai Tana dari  Akkampeng;  semuanya  berasal  asli  dari  luar  atau  Kerajaan  Soppeng, pada  saat  itu  mereka  secara  politis  adalah  Sekutu  Belanda.  Mereka  bukan keluarga  ahliwaris  berhak  Raja  Kerajaan  Tanete,  kecuali  sekadar  mereka berhubungan kekerabatan. Oleh sebab itu, mereka saja lebih akrab digelar Arung
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No.1, Juni  2019: h.1-16
Pancana, I Pantjai Tana digelar Arung Lalolang (Manuskrip Bahasa Belanda, 155); dan  sungguh  semuanya  bergelar  sementara  berdasarkan  kediamannya,  dan bukan diberi kewenangan yang sah dipandang secara tradisional di Tanete.
La  Rumpang  Megga seorang  terdahulu  diangkat  Raja  Pinjaman,  ia berfungsi  pengawas,  dan  penyeim-bang  disebut Arung  Pancana  Toa .  Di  dalam keluarga  inilah  lahir  penyelamat  naskah  “ La  Galigo “  bernama We’  Colliq PujiE .(Berita  Harian  Fajar,  18  Pebruari  2003).  Oleh  sebab  itu,  keinginan  politik Belanda belumlah berkuasa mutlak di Tanete, sebab di dalam kewaspadaannya, masih  terdapat  kemungkinan  timbul  perlawanan,  baik  melawan  Belanda maupun  melawan  sesama  Kerajaan  (Bandingkan,  Mattulada:  462).  Oleh  sebab itu,  Kerajaan  Tanete  tidak  berhenti  mempertaruhkan  kekuatannya  dengan melawan  Kerajaan  Barru  salah  satu  sekutu  Belanda.  Terkenal  peperangan, misalnya “ Rumpa’ Lipukasi “, perkiraan terjadi antara tahun 1885-1905. Petta Baso Arung  Tompo  Bulu secara  tradisional  merangkul  Butta  Lipukasi  kedalam kekuasaannya.
Petta  Solong selaku  Putra  Raja  dan  bertindak  Panglima  waktu  itu, peperangan  diperoleh  dengan  kemenangan  sangat  gemilang;  Ia  terkenal  gagah dan  perkasa,  berani  menantang  musuh-musuhnya.  Konon  dari  kegagahan  dan keperkasaannya,  ia  diberi  gelar  oleh  Datu  Kerajaan  Soppeng,  yakni penganugerahan  tanda  bintang  bertitahkan  nama  gelar  “ Dg.  Pasolong “  seolah gelarnya  ini  seirama  dengan  gelar-gelar  lainnya  “ Dg.  Pabarang  “, dan “  Dg.
Parani “ misalnya di Kerajaan Balusu bergelar Sulle Datu’E.
Ada  suatu  riwayat,  bahwa Petta  Solong adalah  pribadi  seorang bangsawan,  penantang  setiap  penjajahan,  ia  sepanjang  hidupnya  konsisten menolak  dan  antipati  terhadap  segala  bentuk  penjajahan  di  tanah  air;  Ia  tidak pernah  sebagai  pelopor  memilih  cara  mendapatkan  kemerdekaan  seperti sekarang ini. Dalam hal ini, salah satu catatan historis diperoleh penulis, bahwa Petta  Solong dalam  suatu  perjalanannya  antara  Kampung  Ajjakang  dengan Kampung Kiru-Kiru di Swapraja Soppeng Riaja, tempat diberi nama La Bawang . Ia  saja  secara  jantan  mencederai  seorang  Bungken  (petugas  penjajah  Jepang) yang  sementara  memandu  pekerjaan  jalanan  yang  digotong  oleh  rakyat.  Ia diusahakan  ditangkap  untuk  diproses  verbal,  namun  setiap  usahanya  tidak mendatangkan hasil apa-apa. 2
Dengan  demikian,  dari  kejadiannya  merupakan  bukti  nyata,  bahwa  di dalam pribadi Petta Solong senantiasa tertanam sikap anti penjajahan, terpelihara sebagai  warisan  leluhurnya,  ia  kelihatan  dalam  prinsipnya,  bahwa  pejajahan
2 Beberapa  informasi  berasal  dari,  antara  lain;  La  Pide,  Pekerjaan  Tani  /  ex  Tahanan NICA/Westerling,  tinggal  di  Bojo,  Kec.  Mallusetasi;  juga  informan  H.  La  Ugu/  H.  Abd.  Halim, pekerjaan ex Anggota DI/TII, tinggal di Mattoanging Soppeng Riaja, Barru.
Andi M Anwar Saeonong - Coppo Lalabata Tanete Perspektif Bumi Hak Milik Tradisional Kerajaan Tompo Bulu Matajang Kabupaten Barru (Studi Sejarah, Antropologi, dan Arkeologi)
dalam  segala  bentuknya  merupakan  lawan  dan  antagonis  terhadap  sistem “ Panngadereng “ di Sulawesi-Selatan.

## SIMPULAN
Kesimpulan  sebagai  penutup  dalam  tulisan  berjudul  “ Coppo  Lalabata Tanete “, adalah sebagai berikut;
Coppo  Lalabata  Tanete  adalah  situs  budaya  “ Panngadereng  “ tertinggi dan terpenting yang berkearifan lokal di Kabupaten Barru.
Coppo  Lalabata  Tanete  tergambar  kejatuhannya  seirama  dengan kejatuhan “ Panngadereng “ se Sulawesi-Selatan ke tangan penjajahan Belanda.
Coppo’ Lalabata Tanete di dalam “ Panngadereng “ kembali bergema yang mengawali kebangkitannya di tangan ahliwaris, setelah se abad terselubung dan tersimpan  di  bawah  panji  negara  yang  bergeliman  dengan  kebatilan  dan penyimpangan sejarah, serta kehancuran peradaban asli khususnya di Sulawesi- Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
(1) Al Qur’an Al-Karim
(2) Abu Zahrah, Muhammad. 1987 M. /1377 H. Ushul - Al-Fiqh. Cairo
: Dar Al-Fikr.
(3) Andaya,  Y.  Leonardo.  2004.  Warisan  Arung  Palakka,  Sejarah
Sulawesi-Selatan Abad Ke 19 . Makassar: Ininnawa.
(4) Balandier,  Georges.  1986.  Antropologi  Politik  (Penerjemah  Y.
Budisantoso). Jakarta: CV. Rajawali.
(5) Jamali, R. Abdul Rauf. 1999. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta
: PT Grafindo Persada. Cet. V.
(6) Majid  M.  Dien  &  Johan  Wahyudi.  2016.  Pengantar  Ilmu  Sejarah. Jakarta : Kencana Prenada Media Group (7) Mattes,  B.  F.  1872.  Boegenesche  Cretomatie.  C.A.  Spin  &  Zoon
Amsterdam.
(8) Mattulada.  1995.  Latoa  Suatu  Analisis  Terhadap  Antropologi
Politik Orang Bugis. Ujungpandang: Hasanuddin University Press.
(9) Poelinggomang, Edward. L. 2004. Perubahan Politik & Hubungan
Kekuasaan Makassar 1906-1942 Jakarta:  Ombak.
(10) Rahim,  Abdul.  2005.  Sistem  Pemerintahan  Tradisional  Di  Bekas
Kerajaan Barru, Tinjauan Antropologi Politik. Tesis, PPs. UNHAS.
(11) Rahman,  Nurhayati.  2008.  Retna  Kencana  Colliq  PujiE  Arung Pancana Toa 1812-1876 Intlektual Penggerak Zaman.  Makassar : Lagaligo Press,
(12) Razak, Abdul Daeng Patunru. 1986. Sejarah Bone. Ujungpandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi-Selatan.
(13) Sunarmi.  2016.  Sejarah  Hukum.  Rawamangun  Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group. Cet. I.
(14) Syalabi, Ahmad.  1988. Sejarah dan Kebudayaan Islam, Imperium
Turki Usmani. Jakarta : Kalam Mulia, Cet. I
(15) Walinono,  Hasan.  1979.  Tanete  Suatu  Studi  Sosiologi  Politik.
Disertasi. Universitas Hasanuddin Ujungpandang
(16) Wensinck,  A.  J.  1936.  Concordance  Et  Indies  De  La  Tradition Muslimane. Leiden: E.J. Brill. Juz I (17) Zaenong,  Andi  M.  Anwar.  2009.  Sistem  Politik  Tradisional  Di Soppeng  Riaja  Bekas  Kerajaan  Kiru-Kiru  dan  Balusu  Kabupaten  Barru Sulawesi-Selatan,  Suatu  Studi  Antropologi  Politik.  Tesis  PPs  Universitas Hasanuddin
(18) .  .  .  ,  “  Institusi  Swapraja  Soppeng  Riaja  “,  dalam    “  Jurnal Attoriolong  “  Vol.  VIII.  No.  2  Juli-Desember  2008.  Diterbitkan  Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. (19) .  .  .  ,  “  Mangkoso  Kota  Santri  Perspektif  Bumi  Hak  Milik
Tradisional  Kerajaan  Laboso  Soppeng  Riaja  “  dalam  “  Jurnal  Risalah Addariyah “ Vol. III No. 1 Januari – Juni 2017. STAI-DDI Mangkoso-Barru (20) .  .  .  “  Sistem  Politik  Tradisional,  Sejarah  Institusi  Dan  Lembaga Politik Kabupaten Barru; Studi Sejarah Dan Antropologi Politik “ dalam “
Kuriositas “ Vol. 11, No. 2 Desember 2017. P3M STAIN Pare-Pare
(21) .  .  .  ,  “  Berkiprah  Dengan  Kelembagaan  Politik  Tradisional
Kabupaten Barri “ dalam “ Jurnal Al-Ulum “ Vol. 18 No. 1 Juni- Desember 2018. IAIN Gorontalo
(22) . . . ,  “ Titik Awal Kelahiran Barru “ dalam “ Harian Fajar “, Selasa 18 Pebruari 2003 (23) .  .  .  ,    “  Legenda  La  Pawawoi  Karaeng  Segeri  “  dalam  “  Harian Fajar “, Kamis, 10 Oktober 2003. (24) .  .  .  ,    “  Mewujudkan  Pancana  Menjadi  Desa  Budaya  “  dalam  “
Harian Fajar“, Selasa 18 Pebruari 2003.
(25) . . .  “ Edward, L. Polinggomang, Miris Lihat Anak-Anak Kurang
Peduli Sejarah “ dalam “ Harian Fajar”, 16 Oktober 2011.
(26) .  .  .  ,    Lontara  Sukku’na  Wajo,  (Proyek  Naskah  UNHAS Ujungpandang, tth.). (27) .  .  .  ,  “  Silzilah  Raja-Raja  Se  Wilayah  Kabupaten  Barru  Sulawesi-
Selatan.
(28) .  . .  ,  Terdaftar  Tanah Ketetapan IPEDA pada  tahun  1945  an. Dg.
Pasolong,  dikeluarkan  Ka  Kantor  Dinas  Luar  Tk  I  IPEDA  Pare-pare,
Marjono/Nip.060031643 tgl 26 Agustus 1982.