Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pademi Covid-19, Halaman 67-76

## TINJAUAN HUKUM TERKAIT KAMPANYE PILKADA
DITENGAH PANDEMI COVID-19

## Sri Husnulwati
Ilmu Hukum, FKIP, Universitas PGRI Palembang E-mail: srihusnulwati05@gmail.com

## Abstract
The  Government  of  the  Republic  of  Indonesia has decided  to  continue  the  implementation of the Regional Election (pilkada) for governor and deputy governor, regent, and deputy regent, the mayor and deputy mayor process simultaneously in the Covid-19 Pandemic has generated many counter attitudes from various circles. This purpose of this is to review the legal related to  the  regulatory  readiness,  especially  the  simultaneous  regional  election  campaign  in  the Covid-19 pandemic. The research method used in this research is the legal normative method. The results of this research are, (a) The process of implementing the campaign by the health protocol  regulated  through  PKPU  Number  13  of  2020  Article  57,  Article  63  and  Article  58 paragraph (1) and (2), (b) The campaign materials, it is regulated through PKPU Number 10 of  2020  Article  60  paragraph  (2)  and  (3)  PKPU  Number  13  of  2020  Article  62,  and  (c) prohibited  activities  and  sanctions  are  regulated  through  PKPU  Number  13  of  2020  Article 88B, 88C  paragraph (1) and paragraph (2).
Keywords : Law; Campaign; Pilkada; Covid-19

## Abstrak
Keputusan  Pemerintah  Indonesia  untuk  tetap  melaksanakan  proses  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  serentak  di  tengah  Pandemi  Covid-19  menuai  banyak  sikap  kontra  dari  berbagai kalangan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meninjau  secara  hukum  terkait  kesiapan  regulasi khususnya  kampanye  pilkada  serentak  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Metode  penelitian  yang dipakai  pada  penelitian  ini  adalah  metode  normatif  hukum.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini adalah,  (a)  Terkait  proses  pelaksanaan  kampanye  sesuai  dengan  protokol  kesehatan  diatur melalui  PKPU  Nomor  13  Tahun  2020  Pasal  57,  Pasal  63  dan  Pasal  58  ayat  (1)  dan  (2),  (b) Menyangkut bahan kampanye diatur melalui PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 60 ayat (2) dan  (3)  serta  PKPU  Nomor  13  Tahun  2020  Pasal  62,  dan  (c)  kegiatan  yang  dilarang  serta sanksi diatur melalui PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pasal 88B, 88C ayat (1) dan ayat (2).
Kata Kunci : Hukum; Kampanye; Pilkada; Covid-19

## PENDAHULUAN
Pandemi
Covid-19 telah
memberikan  tekanan  yang  belum pernah terjadi sebelumnya pada berbagai  negara  dan  wilayah  untuk menentukan  terus  berlangsung  atau tidaknya  pemilu.  Apapun  pilihannya, pasti  menuai  kontroversi.  Mencari keputusan  yang  tepat  di  antara  kedua pilihan  ini  tidaklah  mudah.  Apakah pemenuhan kontrak sosial antara
sebuah pemerintahan dengan rakyatnya perlu dilakukan dengan membahayakan kesehatan  dan  keselamatan masyarakat? Atau apakah kekhawatiran akan diperburuknya pandemi akibat berkumpulnya  pemilih  lebih  penting dari pertimbangan lainnya? 1
1 Antonio  Spinelli. Kampanye  di  Tengah  New Normal  Era:  Mampukah  Kita  Berdamai dengan Pandemi? (Jakarta: IDEA, 2020).
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pademi Covid-19, Halaman 67-76
Data  yang  dikumpulkan  dan diperbaharui secara rutin oleh International  IDEA,  seperti  dapat ditemui  pada  laman  webnya  berjudul “ Global  Overview  of  COVID-19:
Impact  on  Elections ”  menunjukkan bahwa,  pada  saat  penulisan  makalah ini,  paling  tidak  ada  50  negara  dan wilayah—dihadapkan oleh kemungkinan menyebarnya virus dengan  menyelenggarakan  pemilihan di tengah pandemi – telah memutuskan untuk  menunda  pemilihan  mereka. Namun,  sebagian  negara  dan  wilayah telah  mengambil  keputusan  yang  berat dan  memilih  untuk  mengambil  jalan yang  mungkin  lebih  berbahaya  untuk tetap  menyelenggarakan  pemilihannya sesuai jadwal. 2 Indonesia  menjadi  salah  satu negara yang tetap “nekat” melaksanakan rangkaian Pilkada
Serentak  di  tengah  Pandemi  Covid-19.
Dalam pandangan politik,
keberlangsungan pemilihan
2020 adalah mata air di kemarau ketidakpastian pandemik.
Penyelenggaraan  pemilihan  menjawab semua ikhtiar politik para calon kepala daerah.  Usaha  komunikasi  politik
2 Laman web International IDEA, https://www.idea.int/news-media/ multimedia- reports/global-overview-covid-19-impact- elections.
sebelum  pandemik  Covid-19  akan terjawab  dengan  sendirinya.  Dengan demikian, calon peserta pemilihan bisa mengurangi  pengeluaran  yang  berlebih saat pandemik. Karena anggaran kompetisi politik tidak mencapai surplus maksimal. 3
Kampanye menjadi bagian penting  dalam  perhelatan  Pilkada Serentak.  Dalam  kondisi  Pandemi Covid-19  seperti  saat  ini,  kepastian penyelenggaraan  khususnya  mengenai kepastian  terkait  kampanye  yang  tetap dalam  koridor  protokol  kesehatan  juga sangat diperlukan. Penelitian ini mencoba  meninjau  regulasi  terkait penyelenggaraan kampanye pada kondisi pandemi. Penelitian ini dilakukan  dengan  metode  penelitian hukum  yang  juga  disebut  sebagai penelitian hukum empiris.

## PEMBAHASAN
A. Kampanye  Sebagai  Salah  Satu Tahapan Penting Pilkada
Presiden Republik Indonesia secara  resmi  menerbitkan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Perpu)  Nomor  2  Tahun  2020  tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
3 Adrian Habibi. Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum 2020. Jurnal. Buletin Hukum dan Keadilan Volume 4, Nomor 1 (2020). Doi: 10.15408/adalah.v4i1.15685
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pademi Covid-19, Halaman 67-76
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Wali  kota Menjadi Undang- Undang yang ditandatangani  pada  4  Mei  2020 4 . Perpu  ini  secara  otomatis  menjadi payung  hukum  pelaksanaan  Pilkada serentak. Beberapa  tahapan yang sempat  ditunda  akan  dapat  kembali dilaksanakan dengan peraturan turunan, yakni  peraturan  KPU.  Artinya  Pilkada akan  tetap  berjalan  di  tengah new normal  era ,  berdampingan  dengan wabah covid-19.
Komisi
Pemilihan
Umum
Republik Indonesia mengatakan bahwa ada  kemungkinan  memutusan  untuk melanjutkan  tahapan  pilkada  pada  6 Juni  2020. 5 Pada  Rapat  Dengar Pendapat  DPR  dengan  KPU,  Bawaslu, DKPP,  dan  Menteri  dalam  negeri diambil  sebuah  ketetapan  pencoblosan di  tanggal  9  Desember  2020  dan kembali  dimulainya  tahapan  pemilu  di
4 Setkab. 2020. Inilah Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Diakses melalui website https://setkab.go.id/inilah-perpu-nomor-2- tahun-2020-terkait-pemilihan-kepala-daerah- serentak/
5 https://news.detik.com/berita/d- 5019094/kpu-tahapan-pilkada-dimulai-6-juni- 2020-tapi-ada-syarat-dan-kondisinya, 2020.
tanggal  15  Juni  2020. 6 Ketua  KPU  RI, Arief Budiman mengatakan bahwa ada dua  syarat  dari  insitusi  tersebut  untuk melanjutkan  jalannya  tahapan  pemilu yang tertunda, yaitu tidak lagi diterapkannya pembatasan sosial berskala  besar  (PSBB).  Syarat  kedua adalah  tidak  lagi  diberlakukannya status tanggap darurat. Kondisi tersebut masih  dapat  berubah  melihat  situasi yang  berkembang,  KPU  mengatakan siap  untuk  melakukan  pemungutan suara  pada  Desember  2020,  Maret 2021, atau September 2021. 7
KPU  sendiri  menyebut  perlunya hand sanitizer , masker, dan pengurangan  jumlah  pemilih  yang semula  800  per  TPS  menjadi  400  per TPS  sebagai  bagian  dari  protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada.  Pengurangan  jumlah  pemilih artinya  penambahan  jumlah  TPS  atau perluasan  area  TPS  dan  penambahan bilik  suara.  Penambahan  jumlah  TPS artinya  penambahan  logistik  atau penambahan  jumlah  anggaran.  Pada kesempatan lain, Ketua KPU mengatakan  bahwa  diperlukan  dana
6 http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28851/t/ DPR+dan+Pemerintah+Sepakat+Pilkada+Sere ntak+9+Desem ber+2020, 2020.
7 https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/2 2081061/kpu-pelaksanaan-pilkada-2020-harus- sesuai-protokol- , 2020.
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pademi Covid-19, Halaman 67-76
tambahan  sebesar    535,9  miliar  rupiah untuk pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember  mendatang  di  270  daerah. Dana  tambahan  berkenaan  dengan pilkada yang dihelat di tengah pandemi virus corona (Covid-19). ana tambahan itu,  kata  Arief,  bakal  dipakai  membeli alat  pelindung  diri  (APD)  untuk  para petugas  penyelenggara  pemilu.  Di antaranya berupa masker, baju pelindung diri, sarung tangan, pelindung  wajah,  tong  air,  sabun  cuci tangan, tisu hingga cairan disinfektan. 8
KPU  sendiri  menyebut  perlunya hand sanitizer, masker, dan pengurangan  jumlah  pemilih  yang semula  800  per  TPS  menjadi  400  per TPS  sebagai  bagian  dari  protocol kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada.  Pengurangan  jumlah  pemilih artinya  penambahan  jumlah  TPS  atau perluasan  area  TPS  dan  penambahan bilik  suara.  Penambahan  jumlah  TPS artinya  penambahan  logistik  atau penambahan  jumlah  anggaran.  Pada kesempatan lain, Ketua KPU mengatakan  bahwa  diperlukan  dana tambahan  sebesar  535,9  miliar  rupiah untuk pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang di 270 daerah.25
8 Mohammad Wildan Akbar. Kampanye di Tengah New Normal Era: Mampukah Kita Berdamai dengan Pandemi? (Researchgate, 2020)
Dana  tambahan  berkenaan  dengan pilkada yang dihelat di tengah pandemi virus corona (Covid-19). ana tambahan itu,  kata  Arief,  bakal  dipakai  membeli alat  pelindung  diri  (APD)  untuk  para petugas  penyelenggara  pemilu.  Di antaranya berupa masker, baju pelindung diri, sarung tangan, pelindung  wajah,  tong  air,  sabun  cuci tangan, tisu hingga cairan disinfektan. 9
Merujuk  pada  laman  Direktorat Jenderal  Administrasi  Kewilayahan Kementerian  Dalam  Negeri,  bahwa rapat  kerja  dan  rapat  dengar  pendapat yang  dihadiri  Menteri  Dalam  Negeri, Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU), Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP),  dan Komisi  II  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  RI  di  ruang  rapat  Komisi  II DPR RI menyepakati bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan  penegakan  disiplin  dan  sanksi hukum  terhadap  pelanggaran  protokol kesehatan 10 .
9 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200 527191056-32-507429/kpu-minta-dana- pilkada-2020- ditambah-rp535-m-untuk-beli- apd , 2020.
10 Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2020. “Bentuk Kampanye Pilkada yang Dilarang di Tengah Pandemi Covid-19.” Online. Dikutip dari website
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pademi Covid-19, Halaman 67-76
Dalam  kondisi  Pandemi  Covid- 19  seperti  saat  ini  tentu  banyak
pertanyaan muncul, khususnya mengenai  bagaimana  regulasi  terkait penyelenggaraan kampanye pada pilkada  serentak.  Pada  pembahasan berikutnya,  penulis  akan  menguraikan tinjauan  regulasi  berdasarkan  beberapa kategori  seperti  pelaksanaan  secara umum, bahan kampanye serta kegiatan yang  dilarang  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.

## B. Pelaksanaan Kampanye
Merujuk  pada  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  (PKPU)  No.  13 Tahun  2020  khususnya  pasal  57, dijelaskan  bahwa  Adapun  metode pelaksanaan  kampanye  Pilkada  2020 diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka dan dialog;
3. Debat  publik  atau  debat  terbuka antar-pasangan calon;
4. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
6. Penayangan  Iklan  Kampanye  di media  massa  cetak,  media  massa
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ula san/lt5f75cf4f5da16/bentuk-kampanye- pilkada-yang-dilarang-di-tengah-pandemi- covid-19
elektronik,  Media  Sosial,  dan/atau Media Daring; dan/atau
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar  larangan  Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait  dengan  kegiatan  lain, yang dimaksud dalam aturan dimaksud, diatur  kembali  dalam  pasal  63  yang berbunyi  bahwa,  “kegiatan  lain  yang tidak  melanggar  larangan  kampanye dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  57  huruf  g  dilaksanakan dalam  bentuk  Kampanye  melalui Media Sosial dan Media Daring.”
Jadi, jika merujuk Peraturan KPU No 13 Tahun 2020, maka secara umum peserta  Pilkada  Serentak  tetap  dapat melaksanakan proses kampanye dengan  metode  yang  sama  namun terbatas dan dengan protocol Kesehatan yang ketat. Selain itu, proses kampanye  diharapkan  lebih  banyak menggunakan media sosial dan internet.
Terkait dengan metode kampanye sebenarnya ditegaskan bahwa  sebaiknya  partai  politik  atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim  kampanye,  dan/atau  pihak  lain lebih mengutamakan metode kampanye pertemuan  terbatas  dan  pertemuan
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pademi Covid-19, Halaman 67-76
tatap  muka  dan  dialog  melalui  media sosial  dan  media  daring.  Hal  ini  diatur pada  Pasal  58  ayat  (1)  Peraturan  KPU Nomor 13 Tahun 2020.
Jika terjadi kendala dalam pelaksanaan  secara  daring  terkait pertemuan  terbatas  dan  pertemuan tatap  muka  serta  dialog,  maka  pada Pasal  58  ayat  (2)  telah  diatur  dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Dilaksanakan  dalam  ruangan atau Gedung;
b. Membatasi  jumlah  peserta maksimal  50  orang  dan memperhitungkan  jaga  jarak minimal 1 meter antar peserta kampanye,  serta  dapat  diikuti melalui  media  sosial  dan media daring;
c. Wajib menggunakan alat pelindung diri minimal berupa masker yang menutupi  hidung  dan  mulut hingga dagu;
d. Menyediakan  sarana  sanitasi yang memadai minimal berupa  fasilitas  cuci  tangan dengan  air  mengalir  dan sabun, dan/atau cairan antiseptic  berbasis  alcohol ( handsanitizer ); dan
e. Wajib  mematuhi  ketentuan mengenai  status  penanganan
COVID-19 pada daerah pemilihan  yang  ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. C. Bahan Kampanye Selain mengatur mengenai pelaksanaan kampanye, KPU juga telah mengatur  tentang  bahan  kampanye yang dipakai selama kampanye. Terkait dengan bahan kampanye masih merujuk  pada  Peraturan  KPU  Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati,  dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil Walikota  Serentak  Lanjutan  dalam Kondisi  Bencana  Non  Alam  Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19). Penyebaran  bahan  kampanye  kepada umum  dilakukan  dengan  menerapkan protokol  kesehatan  sesuai  pada  Pasal 60 ayat (2), yaitu :
a. Sebelum  dibagikan,  bahan kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan  bersih,  dibungkus dengan  bahan  yang  tahan terhadap  zat  cair,  dan  telah disterilisasi;
b. Petugas  yang  membagikan bahan kampanye menggunakan  masker  yang menutupi  hidung  dan  mulut hingga  dagu  dan  sarung tangan; dan
c. Pembagian  bahan  kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pademi Covid-19, Halaman 67-76
Selain  itu,  sebagai  bagian  dari proses  kampanye  serta  membantu pengadaan sarana mengantisipasi penyebaran  virus  Covid-19,  maka sesuai  isi  dari  Peraturan  KPU  Nomor 10  Tahun  2020  Pasal  60  ayat  (2) disebutkan bahwa, selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur
mengenai  Kampanye  Pemilihan,  Partai Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas :
a. Masker;
b. Sarung tangan;
c. Pelindung wajah ( face shield ); dan/atau
d. Cairan  antiseptic  berbasis alcohol ( handsanitizer ).
Terkait dengan penayangan Iklan Kamapanye  tetap  dilaksanakan  selama
14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.

## D. Kegiatan Yang Dilarang
Pada dasarnya, terdapat beberapa kegiatan  yang  dilarang  dilaksanakan baik  oleh  partai  politik  atau  gabungan partai  politik,  pasangan  calon,  tim kampanye  dan/atau  pihak  lain  sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Pasal  88B  PKPU  Nomor  13  Tahun 2020 yaitu :
(1) Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye,  dan/atau  pihak lain dilarang melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung  di  dalam  dan  di luar  ruangan  pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon. (2) Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye,  dan/atau  pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1), dikenai sanksi berupa peringatan  tertulis  pada  saat terjadinya  pelanggaran  oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3) Dalam  hal  Pasangan  Calon,
Partai Politik atau Gabungan Partai  Politik  pengusul,  Tim Kampanye,  dan/atau  pihak lain telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  tetap  melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1), Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi kepada  KPU  Provinsi  atau KPU  Kabupaten/Kota  untuk mengenakan sanksi administrasi. (4) KPU  Provinsi  atau  KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan  rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3) dengan mengenakan
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pademi Covid-19, Halaman 67-76
sanksi  administrasi  sebagai berikut:
a. apabila  terdapat  1  (satu) atau  beberapa  Pasangan Calon  yang  melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1), maka  pengundian  nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai  dengan  Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan  tidak  akan melakukan  pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  kepada KPU  Provinsi  atau  KPU Kabupaten/Kota; atau b. apabila  seluruh  Pasangan Calon melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1), maka  pengundian  nomor urut Pasangan Calon dilakukan penundaan sampai  dengan  masing- masing  Pasangan  Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan  tidak  akan melakukan  pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  kepada KPU  Provinsi  atau  KPU Kabupaten/Kota.
(5) Pengundian nomor urut
Pasangan Calon yang ditunda sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4) dilakukan  paling  lambat  1
(satu)  Hari  setelah  jadwal pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana  diatur  dalam peraturan KPU yang mengatur  mengenai  tahapan, program, dan jadwal
penyelenggaraan Pemilihan.
(6) Pengundian nomor urut
Pasangan Calon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan mengambil  nomor  urut  yang belum diundi.
Jika merujuk pada pasal 88C ayat (1), maka Partai Politik atau Gabungan Partai  Politik,  Pasangan  Calon,  Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang  melaksanakan  kegiatan  lain dalam bentuk :
a. Rapat umum;
b. Kegiatan  kebudayaan  berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser music;
c. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan  santai,  dan/atau  sepeda santai;
d. Perlombaan;
e. Kegiatan  sosial  berupa  bazar dan/atau donor darah; dan/atau
f. Peringatan  hari  ualng  tahun Partai Politik.
Apabila  ketentuan  pada  pasal 88C  ayat  (1)  dilanggar,  maka  bentuk sanksi  yang  akan  diterima  sesuai
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pademi Covid-19, Halaman 67-76
dengan  ketentuan  pada  pasal  88C  ayat (2)  yaitu  berupa  :  Peringatan  tertulis oleh  Bawaslu  Provinsi  atau  Bawaslu Kabupaten/Kota  pada  saat  terjadinya pelanggaran; dan/atau Penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye ditempat  terjadinya  pelanggaran  oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a dalam  waktu  1  (satu)  jam  sejak diterbitkan peringatan tertulis.

## KESIMPULAN
Terkait proses pelaksanaan
kampanye masih menggunakan pertemuan tatap muka walaupun secara terbatas  dengan  dibantu  melalui  media sosial  dan  media  daring.  Hal  ini  jelas diatur melalui PKPU Nomor 13 Tahun 2020  Pasal  57,  Pasal  63,  dan  Pasal  58 ayat  (1).  Jikapun  terjadi  kendala  telah diatur  pula  pada  Pasal  58  ayat  (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2020.
Menyangkut  bahan  kampanye, terdapat  anjuran  dan  larangan  yang merujuk pada disiplin protokol kesehatan  baik  menjaga  kebersihan bahan  kampanye,  penggunaan  masker dan  menjaga  jarak  saat  pembagian masker.  Hal  ini  telah  diatur  melalui
PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 60 ayat (2) dan (3) serta PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 62.
Kegiatan  yang  dilarang  telah diatur, terutama merujuk pada kegiatan yang dapat melanggar protokol Kesehatan  seperti  penggunaan  masker dan  menghindari  kerumunan.  Hal  ini jelas telah diatur dalam Pasal 88B serta 88C  ayat  (1)  PKPU  Nomor  13  Tahun 2020.  Terkait  sanksi  walaupun  belum mencantumkan  terkait  diskulaifikasi calon  namun  telah  dicantumkan  dalam Pasal  88C  ayat  (2)  PKPU  Nomor  13 Tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Habibi.  Upaya  Menyelamatkan Pemilihan  Umum  2020. Jurnal. Buletin  Hukum  dan  Keadilan Volume 4, Nomor 1 (2020). Doi: 10.15408/adalah.v4i1.15685 Antonio Spinelli. Kampanye di Tengah New  Normal  Era:  Mampukah Kita Berdamai dengan Pandemi?
Jakarta: IDEA, 2020. https://news.detik.com/berita/d- 5019094/kpu-tahapan-pilkada- dimulai-6-juni-2020-tapi-ada- syarat-dan-kondisinya, 2020. http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28 851/t/DPR+dan+Pemerintah+Sep akat+Pilkada+Serentak+9+Dese m ber+2020, 2020.
https://nasional.kompas.com/read/2020 /05/27/22081061/kpu-
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pademi Covid-19, Halaman 67-76
pelaksanaan-pilkada-2020-harus- sesuai-protokol- , 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasiona
l/20200527191056-32- 507429/kpu-minta-dana-pilkada- 2020-  ditambah-rp535-m-untuk- beli-apd , 2020.
Laman web International IDEA, https://www.idea.int/news-media/ multimedia-reports/global-
overview-covid-19-impact- elections.
Mohammad  Wildan  Akbar. Kampanye di  Tengah  New  Normal  Era:
Mampukah Kita
Berdamai dengan  Pandemi? Researchgate,
2020.
Oktavira,  Bernadetha  Aurelia.  2020. “Bentuk Kampanye Pilkada yang
Dilarang  di  Tengah  Pandemi Covid-19.”
Online. https://www.hukumonline .com/klinik/detail/ulasan/lt5f75cf 4f5da16/bentuk-kampanye- pilkada-yang-dilarang-di-tengah- pandemi-covid-19
Setkab.  2020.  Inilah  Perpu  Nomor  2 Tahun  2020  Terkait  Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Diakses melalui
website
https://setkab.go.id/inilah-perpu- nomor-2-tahun-2020-terkait- pemilihan-kepala-daerah- serentak/