## PERSEPSI PENGELOLA PROGRAM PNFI TERHADAP TUGAS POKOK PENILIK PNFI DI KABUPATEN CIREBON
1 Ahmad Hamdan, 2 Nunu Heryanto, 3 Jajat S. Ardiwinata
1 Universitas Siliwangi, 2 Universitas Pendidikan Indonesia, 3 Universitas Pendidikan Indonesia ahmad.hamdan@unsil.ac.id

## ABSTRAK
Permasalahan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Cirebon  wilayah  timur  yaitu  penilik  yang  belum  secara maksimal  menjalankan  tugas  pokoknya  sesuai  Permenpan  No  14 Tahun  2010. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mendeskripsikan  peran  penilik  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  mendeskripsikan manfaat  yang  dirasakan  oleh  para  pengelola  program  PNFI  terhadap  keberadaan  penilik.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  deskiptif  kualitatitf.  Teknik  pengumpulan  data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini yaitu para penilik dan pengelola program PNFI di Kabupaten Cirebon wilayah Timur. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu penilik sebagai pengendali program dan evaluasi dampak program PNFI sudah berjalan  sebagaimana  mestinya,  meskipun  masih  ada  beberapa  penilik  yang  melaksanakan  tugasnya tidak maksimal dan pembagian tugas penilik belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Para pengelola program sangat merasakan keberadaan penilik dalam meningkatkan mutu program PNFI.
Kata kunci: Penilik, Pendidikan nonformal, pendidikan informal

## ABSTRACT
The  problems  that  occur  in  Cirebon  Regency  in  the  eastern  region  are  the  overseers  who  have  not optimally carried out their main tasks in accordance with Permenpan No. 14 of 2010. The purpose of this study is to describe the role of inspectors in carrying out the main tasks and describe the benefits felt by the managers of the PNFI program for the existence of inspectors. The research method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used were interviews, observation and literature study. The population in this study is the inspectors and managers of the PNFI program in Cirebon Regency in the East. The results obtained from this study are the inspectors as program controllers and the impact evaluation of the PNFI program has been running properly, although there are still some inspectors who carry out their duties are not optimal and the division of inspector duties has not run according to existing regulations. Program managers really feel the presence of inspectors in improving the quality of the PNFI program.
Keywords: Inspectors, Nonformal Education, Informal Education

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  manusia  merupakan  motor  penggerak  yang  begitu  penting  dalam  proses pembangunan masyarakat dan juga pembangunan sumber daya lainnya. Kualitas sumber daya manusia dapat  menjadi titik  tolak  berhasil  tidkanya  proses  transfer  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  dan juga sebagai  sumber  informasi  dan  komunikator  di  jaman  yang  serba  cepat  ini.  Pembangunan  kualitas sumber  daya  manusia  yang  bermutu  perlu  dilakukan  secara  berkesinambungan  dan  lestari,  sehingga mampu  menjadi  modal  dasar  pembangunan  yang  dapat  dikembangkan  secara  optimal  dan  dapat meningkatkan produktifitas kerjanya.
Salah satu bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan pendidikan, sebagai proses transfer  of  knowledge agar  manusia  memiliki  banyak  sumber  pengetahuan  dan  dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. pendidikan menurut Undang-undang No 20  Tahun  2003  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak muliah serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Jika  mengacu  pada  konsep  pendidikan  tersebut  jelas  bahwa  pendidikan  ditujukan  untuk meningkatkan potensi manusia agar menjadi orang yang berbudi dan berakal, memiliki pengetahuan, pengalaman  serta  wawasan  agar  dapat  bermanfaat  bagi  dirinya  dan  juga  lingkungan  sekitarnya. Pendidikan  sebagai  wadah  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  tentunya  dibutuhkan pula orang-orang yang berkualitas didalamnya agar output yang diharapkan juga menjadi maksimal.
Pendidikan  membutuhkan  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  yang  berkompeten  dibidangnya agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan menurut Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 memiliki 3 jalur, yaitu formal, nonformal dan informal. Untuk mendukung keberhasilan suatu program pendidikan baik formal ataupun nonformal tentunya memerlukan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten.
Dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor,  instruktur,  fasilitator,  dan  sebutan  lain  yang  sesuai  kekhususannya,  serta  berpartisipasi  dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan pengertian tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang  mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk tenaga  kependidikan  dalam  pasal  39  ayat  1  meliputi  pengelola  satuan  pendidikan,  penilik,  pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar.
Penilik merupakan orang yang berhadapan langsung dengan kelompok sasaran selain pengelola program  Pendidikan  Nonformal.  Penilik  adalah  salah  satu  tenaga  kependidikan  nonformal  yang bertugas di lapangan untuk memberikan bimbingan, arahan bantuan dan evaluasi kepada para pelaksana program  dalam  kelembagaan  pendidikan  nonformal  agar  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
Menurut  rahmat  (2011)  penilik  harus  mampu  memotivasi,  mendorong,  menggalang, mengarahkan, membimbing, dan mensupervisi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi tanggung  jawabnya.  Melihat perannya  yang  cukup  strategis,  diharapkan  penilik dapat  meningkatkan proses pembelajaran sehingga proses pendidikan nonformal dapat berjalan lebih efektif. Penilik sebagai petugas  lapangan  ternyata  selain  orang  yang  secara  langsung  berhubungan  dengan  sasaran  program Pendidikan  Luar  Sekolah,  juga  sebagai  penentu  dalam  mengimplementasikan  dan  memadukan keseluruhan program PNFI baik secara horizontal maupun vertikal. Di sisi lain mereka juga menjadi penyeimbang antara program yang datang dari atas dengan tuntutan kebutuhan yang ada di masyarakat itu sendiri. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi penilik diatur dalam Permenpan nomo 14 Tahun 2010
tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya yaitu melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI.

## KAJIAN TEORI
1. Persepsi
Persepsi ( perception ) menurut Leavitt (1978) dalam Sobur (2003: 445) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi merupakan bagian  dari  keseluruhan  proses  yang  menghasilkan tanggapan  setelah  rangsangan  diterapkan  kepada manusia.  Seperti  yang  ada  dalam  bagan  berikut  mengenai  proses  terjadinya  persepsi  dan  kognisi diperlukan  dalam  semua  kegiatan  psikologis, diperlukan  bagi  orang  yang  paling  sedikit  terpengaruh atau sadar akan adanya rangsangan menerima dan dengan suatu cara menahan dampak dari rangsangan.

## Gambar 1

## Variabel Psikologis diantara Rangsangan dan Tanggapan
Berdasarkan  pemikiran  atau  penjelasan  tentang  konsepsi  dari  persepsi,  dapat  disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian makna yang dilakukan secara sadar berupa tanggapan atau  pendapat  seseorang  terhadap  suatu  objek  atau  peristiwa  yang  diterima  melalui  alat  inderanya, dalam hal ini tanggapan, pendapat, penilaian dan harapan para pelaksana program terhadap pelaksanaan tugas pokok penilik PNFI.

## 2. Ketenagaan PNFI
Pendidikan nonformal sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasa 36 ayat 1 merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, yang merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan  berjenjang  yang  diselenggarakan  bagi  warga  masyarakat  yang  memerlukan  layanan  pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan nonformal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, sekalipun lingkup keduanya berbeda. Dalam UU Sisdiknas no 20 Tahun 2003, terminologi pendidik  mencakup  guru,  dosen,  konselor,  pamong  belajar,  pamong,  widyaiswara,  tutor,  instruktur, fasilitator,  dan  sebutan  lain  yang  sesuai  dengan  kekhususannya  serta  berpartisipasi  dalam menyelenggarakan  pendidikan  yang  berfungsi  sebagai  agen  pembelajar  para  warga  belajar.  Dalam konteks  PNF,  pendidik  PNF  merupakan  anggota  masyarakat  yang  memiliki  tugas  dan  kewenangan
Persepsi Pengenalan Penalaran Perasaan Tanggapan Rang sangan
dalam  merencanakan  dan  melaksanakan  proses,  serta  menilai  hasil,  melakukan  pembimbingan  dan pelatihan pada satuan PNF.
Sedangkan tenaga kependidikan lebih luas dimensi dan spektrumnya. Pada konteks PNF, tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan satuan PNF. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan,  pengawasan,  dan  pelayanan  teknis  untuk  menunjang  proses  pendidikan  pada  satuan PNF.
Secara  umum  tenaga  kependidikan  menurut  UU  Sisdiknas  No  20  Tahun  2003  mencakup pemimpin satuan pendidikan, penilik, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan.
Penilik menurut Sappaile (2007) adalah PNS yang diberi tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah yang  meliputi  pendidikan  masyarakat,  kepemudaan,  pendidikan  anak  usia  dini  dan  keolahragaan. Penilik menurut Permen No 14 Tahun 2010 adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan  pengendalian  mutu  dan  evaluasi  dampak  program  pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD), pendidikan  kesetaraan  dan  keaksaraan,  serta  kursus  pada  jalur  Pendidikan  Nonformal  dan  Informal (PNFI).
Menurut  Sihombing  (Kartiwa,  2005)  menjadi  penilik  PNFI  sangat  berbeda  dengan  petugas kependidikan pada umumnya. Untuk mampu menjalankan tugasnya dengan baik, seorang penilik harus memilik hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan masyarakat, antara lain: mengerti nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat binaan, mempunyai jiwa kepemimpinan, seperti yang diungkapkan oleh Ki hajar Dewantara ‘ ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani ” yang berarti  jiwa  rela  berkorban,  mempunyai  pengetahuan  dan  pengalaman  dan  menilai  kebutuhan  pasar ( market need ) yang kemudian menterjemahkannya kedalam “ learning need ” dari warga belajar, mampu menggali  potensi,  menumbuhkan/mengembangkan  serta  memanfaatkan  seluruh  potensi  yang  ada  di masyarakat, termasuk memilih menggali tenaga Kependidikan nonformal, mampu memotivasi warga belajar dan masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat,  memiliki  kreativitas,  dinamika,  serta  selalu  berfikir  inovatif,  mempunyai  kemampuan untuk memilih dan mendahulukan yang utama dan mendesak.
Sebagai seorang penilik yang mempunyai tugas sebagai pengendali mutu dan evaluasi dampak tentunya harus mempunyai keahlian sebagai pelaksana supervisi, monitoring dan evaluasi. Tugas pokok dari  seorang  penilik  menurut  Permenpan  No  14  Tahun  2010  pasal  4  adalah  melaksanakan  kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI. Dari pernyataan tersebut kemudian dijabarkan pada pasal 7 mengenai kegiatan pengendalian mutu program PNFI, meliputi (a) perencanaan program pengendalian mutu PNFI; (b) pelaksanaan pemantauan program PNFI; (c) pelaksanaan penilaian PNFI; (d) pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan satuan PNFI; dan (e) penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PNFI.

## 3. Pengendalian Mutu Program
Mutu pendidikan menurut Suryadi (2009; 7) adalah kemampuan suatu satuan pendidikan dalam mendayagunakan  sumber-sumber  daya  pendidikan  secara  efisien  dalam  rangka  meningkatkan kemampuan  belajar  peserta  didik  seoptimal  mungkin.  Pengendalian  mutu  program  pendidikan nonformal adalah proses memonitor melalui penilaian dan perbaikan agar hasilnya melebihi harapan dan  memuaskan  pelanggan  khususnya  dalam  bidang  pendidikan  nonformal,  dalam  hal  ini  kegiatan
pengendalian  mutu  program  yang  dilakukan  oleh  penilik  PNFI  dimaksudkan  agar  program-program yang  dilakukan  oleh  lembaga  pendidikan  nonformal  sesuai  dengan  standar  nasional  pendidikan sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-undang  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  termasuk didalamnya standar pendidikan nonformal.
Manfaat dari pengendalian mutu program yaitu bermanfaat untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi dengan cara mengusahakan setiap langkah yang dilaksanakan, setiap sumberdaya yang digunakan dan setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi dievaluasi secara terus menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan.
Agar dalam pelaksanaan pengendalian mutu program PNFI serta evaluasi dampak program PNFI dapat dijalankan dengan baik maka seoramg penilik harus memiliki kemampuan/kompetensi, tentang bagaimana cara merencanakan program pengendalian mutu, pemantauan program, penilaian program, pelaksanaan  pembimbingan  dan  pembinaan  kepada  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  serta penyusunan laporan hasil pengendalian mutu program PNFI, juga penilik harus memiliki kemampuan terkait substansi dari program yang akan dilakukan kegiatan pengendalian mutu programnya.
4. Sasaran Program Penilikan PNFI
a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan  Anak  Usia  Dini  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD)  adalah  pendidikan  yang ditujukan bagi anak usia dini (0-6 tahun) yang dilakukan melalui pemberian berbagai rangsangan untuk membantu  pertumbuhan  dan  perkembangan  jasmani  dan  rohani  agar  memiliki  kesiapan  dalam memasuki  jenjang  pendidikan  dalam  kehidupan  selanjutnya  (UU  No.20  Tahun  2003  tentang SISDIKNAS).
Kegiatan pendidikan anak usia dini diarahkan pada tiga peran pendidikan anak usia dini, yaitu sebagai berikut:
1) Pendidikan  sebagai  proses  belajar  dalam  diri  anak.  Anak  harus  diberikan  kesempatan  untuk belajar  secara  optimal,  kapan  saja  dan  dimana  saja.  Implementasinya  terwujud  dengan memberikan  kesempatan  kepada  anak  untuk  mendengar,  melihat,  mengamati,  dan  menyentuh benda-benda di sekitarnya.
2) Pendidikan sebagai proses sosialisai. Pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan dan membuat anak terampil, tetapi juga membuat anak menjadi manusia yang bertanggung jawab, bermoral, dan  beretika.  Pendidikan  mempersiapkan  anak  untuk  mampu  hidup  sesuai  dengan  kebutuhan zaman di masa depan.
3) Pendidikan  sebagai  proses  pembentukan  kerjasama  peran.  Dengan  demikian,  anak  dapat mengetahui  bahwa  manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  saling  melengkapi.  Manusia membutuhkan  orang  lain  karena  secara  individual  mempunyai  kekurangan  dan  di  sisi  lain memiliki kelebihan yang dapat memberikan nilai tambah bagi orang lain.
b. Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
Pendidikan kesetaraan merupakan sasalah satu jenis pendidikan nonformal yang berjenjang dan berstruktur yang  memberikan kompetensi minimal bidang akademik dan lebih memiliki komperensi kecakapan hidup agar lulusannya mampu hidup mandiri dan belajar sepanjang hayat.
Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA denga penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.  Hasil  pendidikan  nonformal  dapat  dihargai  setara  dengan  hasil  program    pendidikan  formal
setelah  melalui  proses  penilaian  penyetaraan  oleh  lembaga    yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 6). Setiap peserta didik lulusan ujian kesetaraan Paket A, Paket B, atau Paket C mempunyai hak eligibitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C mempunyai hak eligibitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja.
Keaksaraan adalah salah satu program pada jalur pendidikan nonformal dengan sasaran warga masyarakat yang tidak bisa atau belum lancar dalam membaca tulisan. Keaksaraan ini merupakan salah satu program dalam rangka pemberantasan tuna aksara, dengan sasaran sebagian besar adalah warga belajar berusia dewasa. Dalam pembelajaran keaksaraan ini tentunya tidak mudah untuk membelajarkan orang  dewasa,  apalagi  jika  tidak  memiliki  pengalaman  dalam  membelajarkan  warga  belajar  yang berusia  dewasa,  sehingga  dalam  sistem  pembelajaran  keaksaraan  ini  menggunakan  pendekatan andragogi atau sistem pembelajaran yang diperuntukan bagi orang dewasa.

## c. Pendidikan Kursus Pada Jalur PNFI
Kursus  dan  pelatihan  diselenggarakan  bagi  masyarakat  yang  memerlukan  bekal  pengetahuan, keterampilan,  kecakapan  hidup,  dan  sikap  untuk  mengembangkan  diri,  mengembangkan  profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kursus  sebagai  suatu  cara  pembelajaran  untuk  memberikan  satu  atau  beberapa  materi  mata pembelajaran kepada seseorang atau masyarakat dengan waktu yang relatif singkat. Tujuan dari adanya penyelenggaraan  kursus  adalah  untuk  memperluas  keikutsertaan  masyarakat  dalam  pemerataan kesempatan  belajar  dan  meningkatkan  mutu  warga  masyarakat  mealui  pendidikan  dan  untuk meningkatkan proses belajar mengajar untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.
Kursus  memberikan  kesempatan  kepada  setiap  warga  masyarakat  untuk  memperoleh pengetahuan praktis dan keterampilan fungsional sehingga dapat mendapatkan sumber penghasilan atau penghidupan tertentunya yang sesuai dengan bakat dan atau kemampuan amsing-masing individu.

## METODOLOGI
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  kualitatif  dengan  metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan informasi dengan sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu. Menurut Subana dan Sudrajat (2005, 89) penelitian deskriptif yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaaan, variable dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikannya secara apa adanya.
Nurul  Zuliah  (2009:  47)  mengartikan  Metode  Penelitian  deskriptif  sebagai  penelitian  yang diarahkan untuk memberikan gambaran tentang gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penggunaan metode deskriptif digunakan  dalam  rangka  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  tentang  persepsi  para  pengelola program terhadap tugas pokok penilik PNFI di Kabupaten Cirebon. Subjek kajian penelitian ini yaitu difukoskan bagi pengelola program PNFI dan penilik yang ada di kabupaten Cirebon wilayah Timur.
Teknik  dan  alat  pengumpulan  data  meliputi  wawancara,  obervasi,  studi  dokumentasi,  dan triangulasi. Selain teknik dan alat pengumpulan data, beberapa hal yang tidak kalah pentingnya adalah langkah-langkah  penelitian.  Menurut  Arikunto  (2010:25)  dalam  kegiatan  penelitian  sekurang- kurangnya penelitian harus menyusun tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap, yaitu: 1) tahap persiapan; 2) tahap pengumpulan data; 3)
tahap analisis data; dan 4) tahap pelaporan. Selanjutnya analisis data yang digunakan yaitu reduksi data ( data reduction ), penyajian data ( display data ), dan kesimpulan ( conclusion ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Tugas Pokok Penilik
A spek-aspek yang akan dibahas dalam pelaksanaan tugas pokok dari Penilik PNFI yang mengacu pada Permenpan penilik yang terbaru No. 14 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. Dari acuan tersebut didapatkan bahwa tugas pokok dari Penilik PNFI adalah sebagai pengendali mutu program dimana dalam mengendalikan mutu program tersebut ada 7 penjabaran mengenai kegiatan atau sesuatu yang harus dilakukan oleh penilik dalam rangka meningkatkan mutu program, yaitu:
a. Perencanaan program pengendalian mutu PNFI;
b. Pengelolaan pemantauan program PNFI;
c. Pengelolaan penilaian PNFI;
d. Pengelolaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga  kependidikan pada satuan PNFI; dan
e. Penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PNFI.
Sedangkan penjabaran dari evaluasi dampak program PNFI adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program PNFI;
b. Penyusunan instrument evaluasi dampak program PNFI;
c. Pengelolaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PNFI; dan
d. Presentasi hasil evaluasi dampak program PNFI.
P enilik  melakukan  sebuah  perencanaan  terlebih  dahulu  ketika  penilik  akan  melakukan sebuah  kegiatan  pemantauan.  perencanaan  ini  begitu  penting  harus  dilakukan  oleh  penilik, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kauffman (1972) bahwa: “Perencanaan adalah suatu proses menentukan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang dipelukan untuk mencapai tujuan itu secara efisien dan juga efektif”.
S alah satu tugas penilik melaksanakan kegiatan bimbingan atau supervisi dan monitoring. Kegiatan supervisi atau bantuan yang dilakukan oleh penilik ini adalah dengan memberikan bantuan  kepada  para  pengelola  program  berupa  pemecahan  berbagai  permasalahan  yang dihadapi oleh pengelola program, meskipun penilik pun terkadang membantu cara-cara untuk menyadari dan member pengertian tentang kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi  warga  belajar  dan  juga  penilik  memberikan  cara-cara  meningkatkan  kualitas pembelajaran .
Ketika  ada  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  oleh  para  warga  belajar  tidak  hanya penilik  saja  yang  harus  mengetahuinya,  yang  lebih  penting  adalah  pengelola  program  harus mengetahuinya.  Dari  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  oleh  para  warga  belajarnya, pengelola  program  pun  harus  bisa  memberikan  pemecahan  terhadap  masalah-masalah  yang dihadapi  warga  belajar  tersebut  dan  juga  sebelum  permasalahan  program  atau  kelembagaan
yang sedang dihadapi juga harus dipecahkan terlebih dahulu oleh pengelola program sendiri sebelum dipecahkan oleh penilik.
Selain  sebagai  seorang  supervisor,  penilik  pun  harus  mempunyai  kompetensi  sebagai pengelola monitoring. Kegiatan moniroting merupakan aspek penting dalam kegiatan penilik untuk  mengontrol  program  ataupun  proses  pembelajaran  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga binaannya.  Kegiatan  monitoring  dimaksudkan  untuk  mengetahui  kecocokan  dan  ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun.
Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi  penyalahgunaan  aturan  dan  sumber-sumber,  serta  untuk  mengupayakan  agar tujuan  dicapai  seefektif  dan  seefisien  mungkin.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  apa  yng diungkapkan oleh UNESCO Regional Office for Education in Asia and The Pacific, dijelaskan bahwa  monitoring  adalah  upaya  yang  dilakukan  secara  rutin  untuk  mengidentifikasi pengelolaan  dari  berbagai  program  sebagaimana  telah  diajdwalkan,  dan  kemajuan  dalam mencapai tujuan program.

## 2. Manfaat yang Dirasakan Pengelola Program
Penilik melaksanakan tugasnya kepada lembaga yang menjadi binaannya dalam rangka pengendalian mutu program tentunya ada manfaat yang diperoleh dan bukan tanpa ada hasil yang berarti. Apa yang sudah dilaksanakan penilik tentunya ada manfaat yang didapatkan oleh pengelola  program.  dalam  pengelolaan  program  pengendalian  mutu,  seorang  penilik  harus mempunyai kemampuan sebagai perencana program, sebagai seorang supervisi dan monitoring dan juga sebagai seorang evaluator.
Kegiatan  pengendalian  mutu  program  yang  dilakukan  oleh  penilik  dimulai  dari perencanaan,  pengelolaan  penilaian  sampai  dengan  evaluasi  program.  bahwasanya pengendalian mutu ini merupakan suatu kegiatan pengedalian yang ditujukan untuk menjamin mutu  program  dan  memantau  mutu  kerja  yang  merupakan  salah  satu  rancangan  (titik  awal) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pengendalian mutu program ini juga merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin kualitas proses pembelajaran, jaringan kemitraan dan pelayanan informasi yang dilakukan oleh penilik,  pengelola dan pengelola program  sebagai  indikator keberhasilan  dari program  yang dijalankan. Ketika suatu lembaga dikatakan mutu program yang dijalankan itu baik bisa dilihat dari sistem administrasi, sarana prasarana yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dan juga dana yang digunakan ketika melaksanakan program dan dana yang digunakan pun tidak selamanya berasal dari pemerintah. Lembaga yang mutunya baik itu harus bisa mengelola atau melaksanakan  program  dengan  tidak  selalu  mengandalkan  dana  yang  disediakan  oleh pemerintah, karena jika terlalu mengandalkan dana dari pemerintah maka ketika pemerintah tidak menyediakan dana program tersebut tidak akan berjalan.
Dalam  melaksanakan  kegiatan  pengendalian  mutu  program  sejalan  dengan  apa  yang sudah diungkapkan dalam teori bahwa para pendidik diperlakukan sebagai seorang perencana, pendorong,  pengarah,  fasilitator,  evaluator,  motivator  serta  narasumber  dalam  memberikan didikan,  bimbingan,  asuhan,  pengajaran  dan  pelatihan  bersifat  dinamis.  Dengan  kata  lain
pengendalian mutu program ini merupakan suatu keharusan yang harus dipahami oleh semua pihak, karena pengendal ian mutu akan berkaitan dengan kepuasan dari pengguna ( stake holder ).
Pengendalian  mutu  program  ini  juga  diharapkan  program  yang  sudah  dilakukan  oleh lembaga-lembaga  pendidikan  nonformal  sesuai  dengan  standar  pendidikan  nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang tentang Standar Nasional Pendidikan, dimana Standar Nasional Pendidikan ini menurut Undang-undang mencakup 8 standar yaitu standar  isi,  standar  proses,  standar  pengelolaan  pendidikan,  standar  sarana  dan  prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan.
Meskipun  pada  dasarnya  kegiatan  pengendalian  mutu  program  dan  evaluasi  dampak sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2010 yang dilakukan oleh penilik ini belum terlaksana, akan  tetapi  pada  tugasnya  penilik  setidaknya  sudah  mulai  menyesuaikan  dengan  apa  yang diharapkan dalam pengendalian mutu program yang mencakup tentang perencanaan program pengendalian  mutu,  pengelolaan  pemantauan,  penilaian,  bimbingan  dan  pembinaan  kepada pendidik dan tenaga kependidikan serta evaluasi dampak program.
Dalam pengendalian mutu program proses pembelajaran pun menjadi salah satu aspek penting  yang  dapat  menunjang  bahwa  program  itu  dikatakan  mutu  atau  kualitasnya  bagus. Mutu proses belajar mengajar dapat terlihat ketika kurikulum yang dibuat oleh para pendidik dan  tenaga  kependidikan  yang  dibimbing  dan  dibina  oleh  penilik  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan,  serta  pelayana  dan  juga  pengembangan  metode  pembelajaran.  Ketika  pendidik atau narasumber memberikan pembelajaran dengan metode yang monoton maka otomatis para warga belajar akan jenuh dan lambat laun warga belajar akan menjadi malas belajar.

## KESIMPULAN
Penilik  ini  merupakan  salah  satu  tenaga  kependidikan  nonformal  yang  bertugas  di lapangan untuk memberikan bimbingan, arahan bantuan dan evaluasi kepada para pelaksana program    dalam  kelembagaan  pendidikan  nonformal  agar  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Penilik  sebagai  petugas  lapangan  ternyata  selain  orang  yang  secara  langsung  berhubungan dengan  sasaran  program  Pendidikan  Luar  Sekolah,  juga  sebagai  penentu  dalam mengimplementasikan  dan  memadukan  keseluruhan  program  PNFI  baik  secara  horizontal maupun vertikal. Di sisi lain mereka juga menjadi penyeimbang antara program yang datang dari atas dengan tuntutan kebutuhan yang ada di masyarakat itu sendiri.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  pada  umumnya  penilik  sudah  dengan  baik  melaksanakan kegiatan pengendalian mutu program PNFI dan evaluasi dampak program PNFI meskipun ada beberapa kekurangan dari penilik dalam melaksanakan tugasnya dan juga penilik di Kabupaten Cirebon belum terbagi menjadi 3 penilik di setiap kecamatannya sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan yang terbaru.
Pengelola  program  PNFI  sangat  merasakan  banyak  sekali  manfaat  yang  bisa  diambil  dari pelaksanaan tugas pokok penilik tersebut, dibuktikan dengan semakin membaiknya program-program yang  dijalankan  oleh  para pengelola  program,  hal  ini juga  dibuktikan  atau  didukung  dengan  adanya akreditasi dari setiap lembaga pendidikan nonformal. Meskipun penilik sudah berusaha sebaik mungkin
dalam  menjalankan  tugasnya,  tentunya  masih  ada  beberapa  kekurangan  yang  dimiliki  oleh  penilik, sehingga  pengelola  mempunyai  harapan  kepada  penilik  demi  perbaikan  program  agar  menjadi lebih berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Kartiwa,  M.  (2005). Pengaruh  Motivasi  Kerja  Penilik  PLS  di  Kota  Bandung .  Skripsi  PLS  FIP  UPI Bandung: tidak diterbitkan.
Kauffman, R.A. (1972). Educational System Planning . New Jersey: Prentice Hall, Inc.
Rahmat, A. (2011). analisis Kinerja Penlik PNF di Kabupaten Gorontalo : Jurnal Ilmiah Visi P2TK PAUDNI. Vol 6. No 1, Juni 2011: 82-92.
Sappaile, B.I. (2007). Kemampuan Penilik dalam Melaksanakan Tugas Pokok Ditinjau dari Keputusan Menpan No 15/KEP/MENPAN/3/2002 : Jurnal Ilmiah Visi PTK-PNF. Vol 2. No 1, 2007: 64-69.
Sobur, Alex. (2003). Psikologi Umum . Bandung: Pustaka Setia.
Subana, M. dan Sudrajat (2005). Dasar-dasar Penelitian Ilmiah . Bandung: CV Pustaka Setia.
Suryadi, A. (2009). ”Peningkatan Mutu dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Pendidikan”. Bandung: tidak diterbitkan.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003
Permenpan No 14 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya