## Pelatihan Penyusunan Proses Bisnis Akuntansi dan Keuangan di Kabupaten Pasuruan
Training on Accounting and Finance Business Process Preparation in Pasuruan Regency
Abdul Ghofar * , Muhammad Jusuf Wibisana, Dian Surya Ayu Fatmawati, Areta Widyakusuma, Varin Wilda Rahmadia
Universitas Brawijaya
*Email: ghofar@ub.ac.id

## Abstract
The purpose of this community service is to provide training to the Pasuruan Regency BPKPD in the preparation of business processes. This needs to be done because the Pasuruan Regency Financial and Revenue Management Agency  needs  to  prepare  a  business  process  map  in  accordance  with  the  Regulation  of  the  Minister  for Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 19 of 2018 concerning Business Process Maps. The hope is that  it  can  become  a  reference  for  Pasuruan  Regency  BPKPD  in  describing  effective  and  efficient  working relationships between organizational units to  produce performance according to  Pasuruan Regency's vision and mission  in order to increase added  value  for stakeholders of the Financial and  Regional Revenue  Management Agency in Pasuruan Regency.
Keywords: Accounting and Finance, Business Process, Training

## Pendahuluan
Penyusunan (perubahan) pohon kinerja/cascading yang tepat sangat dibutuhkan  dalam  rangka  pencapaian kualitas perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban  tugas  pokok  dan fungsi perangkat daerah serta mempermudah
dalam
melakukan pengawasan oleh pengawas internal. Dalam kaitannya dengan kinerja, cascading diaplikasikan sebagai proses penurunan dan penyelarasan target-target organisasi kepada  unit-unit  kerja  pada  seluruh  level dalam organisasi secara hirarkis. Proses ini dapat dilakukan hingga level paling rendah yaitu  sampai  tingkat  individu  sehingga terjadi keselarasan peran di seluruh tingkat unit  organisasi.  Dalam  siklus  SAKIP, cascading/pohon kinerja merupakan bagian dari  perencanaan  kinerja  dan  disusun bersamaan  dengan  saat  Perangkat  Daerah mengidentifikasi  ‘apa  yang  akan  dicapai’ yang  dijabarkan  ke  dalam  tujuan,  sasaran, dan kebijakan Perangkat Daerah.
Penyusunan pohon kinerja dilakukan setiap tahun seperti halnya dokumen Renja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka BPKPD Kabupaten Pasuruan perlu menyusun  peta  proses  bisnis  sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  No  19 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis. Hal ini  bertujuan  agar  menjadi  acuan  bagi BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam menggambarkan  hubungan  kerja  yang efektif  dan  efisien  antar  unit  organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai visi misi Kabupaten Pasuruan dalam rangka meningkatkan  nilai  tambah  bagi  para pemangku kepentingan BPKPD di Kabupaten Pasuruan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan  pelatihan  dalam  menyusun proses  bisnis  yang  tepat,  dianjurkan  untuk dilakukan dialog kinerja, diskusi, brainstorming  dan  meminta  pendapat maupun  pendampingan  para  ahli.  Dengan tersusunnya proses bisnis perangkat daerah yang  tepat  dan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  diharapkan
mampu  memastikan  program  kegiatan berjalan  sesuai  dengan  prosedur  dan terlaksananya sasaran dan prioritas pembangunan daerah, juga mampu memastikan upaya pencapaian target-target diperjanjikan kepada pejabat yang berkompeten.  Oleh  karenanya,  dalam penyusunan proses bisnis tersebut, BPKPD Kabupaten Pasuruan memerlukan pelatihan untuk  memastikan  penyusunannya  tepat dan sesuai.

## Metode Pelaksanaan
Dalam  tahap  FGD  akan  dilakukan pengumpulan  informasi  untuk  mengetahui titik permasalahan dan apa yang dibutuhkan dalam  pelatihan.  Selanjutnya,  pelatihan dilakukan  dengan  memebrikan  pelatihan terkait peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan  jenis  gambar  peta  terdiri  atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan  peta  lintas  fungsi.  Materi  yang diberikan berisikan:
a. Peta Proses:
1) Identifikasi peta proses
2) Identifikasi pemilik proses, pemilik  proses  yang  dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
3) Gambar peta proses dengan prinsip Supplier-Input-Process-Output- Customer (SiPoC).
4) Finalisasi peta proses
b. Peta Sub-Proses
1) Identifikasi peta subproses:
2) Identifikasi  pemilik  subproses, pemilik  subproses  yang  dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
3) Gambar  peta  subproses  dengan prinsip Supplier-Input-Process- Output- Customer (SiPoC).
4) Finalisasi  peta  subproses  dan hubungannya dengan proses-
proses
lainnya yang
telah digambarkan  dalam  peta  proses sebelumnya.
c. Peta Relasi Peta relasi ( Relationship Map ) adalah
peta yang menggambarkan dan
menunjukkan  siapa  saja  pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta  relasi  ini  penting  untuk  dapat memahami  peranan  setiap  pihak dalam  mengerjakan  suatu  proses sehingga tercapai output yang ditentukan.
d. Peta Lintas Fungsi
Peta  lintas  fungsi  ( Cross  Functional Map ) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi  yang  saling  berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

## Hasil dan Pembahasan
Identifikasi  peta  proses  dilakukan dengan cara brainstorming dengan pimpinan.  Proses  pertama  yang  harus diidentifikasi  adalah  proses  inti  yang berhubungan  langsung  dengan  usaha organisasi  dalam  memenuhi  permintaan pelanggan  atau  berhubungan  langsung dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  utama organisasi selanjutnya dilakukan identifikasi  proses  inti  berikutnya  adalah identifikasi  proses  pendukung  yang  terdiri dari  pendukung  utama  yang  mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang  mendukung  seluruh  proses  dalam organisasi.  Tahapan  berikutnya  adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan  dengan  persyaratan  standar yang  diadopsi  dan  terakhir  terakhir  adalah memasukkan  proses  yang  berhubungan dengan  strategi  perusahaan  yang  akan memicu  seluruh  operasional  organisasi dalam  menjalankan  misi  dan  visinya. Berikut hasil identifikasi proses bisnis pada pelayanan pendapatan pada BPKPD
Kabupaten Pasuruan:

## 1. Proses Bisnis
Gambar 1.  Peta  Proses  Bisnis  Badan
Pengelolaan  Keuangan  dan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Pada  proses  bisnis  utama  dari
BKPD,  ini  terdiri  dari  proses  inti proses pengelolaan keuangan daerah, proses pengelolaan pendapatan daerah dan proses pengelolaan Barang  Milik  Daerah.  Proses  ini berdasarkan tugas dan fungsi organisasi  yang  ada  disesuaikan dengan bidang yang ada. Selanjutnya, proses  pendukung  dalam  seluruh proses  meliputi  proses  perencanaan, administrasi,  penunjang  urusan  dan pengadaan dan pemeliharaan BMD.
2. Proses Inti Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Gambar 2.   Peta Proses Inti Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan

## Daerah
Fokus dalam kegiatan pengabdian ini adalah pada  Proses Bisnis  Akuntansi dan Keuangan di Kabupaten Pasuruan dimana dalam proses utama pengelolaan  keuangan  daerah  selalu
diawali  dengan  proses  perencanaan. Proses  perencanaan  dalam  hal  ini adalah  proses  penganggaran  yang melibatkan  berbagai  proses  di  luar instansi misalnya penyusunan RKPD di BAPPEDA, RKA-SKPD, Evaluasi di  Provinsi  dan  DPA  SKPD.  Dalam proses  penganggaran  selanjutnya, masuk ke dalam proses perbendaharaan dan dilanjutkan proses akuntansi dan pelaporan yang outputnya digunakan  sebagai  bagian dari audit laporan keuangan.
3. Proses Pendukung
Proses  Pendukung  dari  Proses akuntansi dan pengelolaan Keuangan Daerah  yakni  proses  Perencanaan, Penganggaran,  dan  Evaluasi  Kinerja Perangkat Daerah dan Proses Administrasi Keuangan Daerah. Pada proses  perencanaan,  penganggaran meliputi  penyusunan  Renstra,  Renja dan  RKA  BPKPD.  Hasil  RKA BPKPD pada nantinya akan digunakan sebagai salah satu indicator  kesesuaian  realisasi  yang digunakan  sebagai  dasar  laporan SAKIP untuk proses evaluasi kinerja.
Gambar 3. Perencanaan,  Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sedangkan  proses  administrasi keuangan  daerah  adalah  proses  yang terkait  dengan  penyediaan  gaji  dan tunjangan ASN di lingkungan perangkat daerah tersebut, penatausahaan  dan  akuntansi  dan pelaporan.  Output  dari  proses  ini digunakan  sebagai  salah  satu  dasar penilaian  untuk  evaluasi  kinerja perangkat daerah.

## Gambar 4. Proses Administrasi Keuangan Daerah
4. Peta Relasi Peta  relasi (Relationship  Map) merupakan peta yang menggambarkan  dan  menunjukkan siapa  saja  pihak-pihak  yang  terlibat dalam setiap proses
yang
tergambarkan pada peta proses bisnis. Pada  peta  proses  bisnis  Akuntansi
dan keuangan daerah, terdapat berbagai  pihak  dalam  setiap  proses yang  ada  mulai  dari  bidang  lainnya dalam  BPKPD  hingga  perangkat daerah lainnya.
Gambar 5. Peta Relasi Pelayanan Pendapatan Daerah
5. Peta Lintas Fungsi Peta lintas fungsi (Cross
Functional  Map) adalah  peta  yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan  dan  membentuk  suatu proses  kerja.  Terdapat  10  dalam proses bisnis akuntansi dan keuangan BPKPD Kab Pasuruan yakni:
(1) Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan KUA/PPAS merupakan  rangkaian  awal  dalam penyusunan  APBD  sebagai  bagian dari pelaksanaan Peraturan
Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019
dan  Permendagri  Nomor  77  Tahun
2020  Tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Pada proses  ini,  input  yang  digunakan
adalah RKPD yang selanjutnta dilakukan  drafting  KUA  dan  PPAS dan proses otorisasi yang melibatkan Kasubid  Anggaran,  Kabid  Anggaran dan Belanjam Kepala BPKPD, Bupati Hingga DPR. Output KUA dan PPAS nantinya  digunakan  sebagai  bagian dari penyusunan RKA SKPD
Gambar 6. Proses Penyusunan KUA dan

## PPAS
(2) Penyusunan RKA-PPKD Rencana  Kerja  dan  Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan  dan  penganggaran  yang berisi  rencana  pendapatan,  rencana belanja  program  dan  kegiatan  serta rencana  pembiayaan  sebagai  dasar penyusunan APBD. BPKPD Menyusun RKA PPKD selaku BUD. Pada  dasarnya  prosesnya  melalui proses penyusunan dan otorisasi serta review  untuk  memastikan  bahwa kebijakan  maupun  keputusan  yang diambil dapat dipertanggung jawabkan  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.
Gambar 7. Penyusunan RKA-PPKD
(3) Penyusunan RAPBD Output  dari  penyusunan  RKA PPKD  digunakan  dalam  penyusunan
RAPBD. RAPBD merupakan rancangan  Anggaran  Belanja  Daerah yang komponennya berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri)  No  27  Tahun  2021 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah
Pendapatan  Daerah,  Belanja  Daerah dan  Pembiayaan  Daerah.  Proses  ini merupakan  proses  yang  panjang hingga  melalui  persetujuan  DPRD dan evaluasi Provinsi.
Gambar 8. Proses Penyusunan RAPBD
(4) Penyusunan DPA Setelah RAPBD telah disahkan melalui  Perda  dan  menjadi  APBD, maka  dilakukan  penyusunan  DPA. Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran (DPA)  terdiri  dari  dokumen  RKA,
Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran dengan  merinci  setiap  kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan.  Dalam  proses  penyusunan DPA  hanya  melibatkan  internal BPKPD  yakni  Kasubid  Anggaran, Kabid  Anggaran  dan  Belanja  serta persetujuan Kepala BPKPD (Gambar 9).
(5) Penyusunan SPD
Surat  Penyediaan  Dana  (SPD) adalah  dokumen  yang  menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan  sebagai  dasar  penerbitan Surat  Perintah  Pembayaran  milik
SKPD.  Pada  dasarnya  syarat  SPD adalah  Surat  Pengantar  Pengajuan SKPD  Yang  ditandatangani  Kepala SKPD dengan melampirkan pengajuan  kegiatan  sesuai  peraturan berlaku.

## Gambar 9. Proses Penyusunan DPA

## Gambar 10. Proses Penyusunan SPD
(6) Rekapitulasi  Daftar  Transaksi Harian Rekapitulasi  daftar  transaksi harian  merupakan  rekapitulasi  atas seluruh  jenis  transaksi  Pemerintah Daerah keuangan maupun non keuangan  termasuk  rincian  transaksi pendapatan  dan  belanja  per  bukti transaksi dalam Rekening Kas Umum Daerah.  Proses  ini  menggunakan input  data  pencairan  UP/GU/TU/LS dan  melalui  review  dari  Kabid Anggaran dan Belanja serta persetujuan dari Kepala BPKPD.
Gambar 11.  Proses  Rekapitulasi  Daftar Transaksi Harian
(7) Rekonsiliasi Posisi Kas
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan  data  transaksi  keuangan yang  diproses  dengan  beberapa sistem/sub  sistem  yang  berbeda berdasarkan  dokumen  sumber  yang sama. Pelaksanaan rekonsiliasi
dilaksanakan  untuk  mengidentifikasi kemungkinan  terjadinya  perbedaan pencatatan  (suspen)  yang  dapat berdampak pada menurunnya validitas  dan  akurasi  data  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan. Proses rekonsiliasi dilakukan internal antara  Kasubid  Perbendaharaan  dan Kasubid  Bina  Fasilitasi  Akuntansi dan  dilakukan  review  oleh  Kabid Akuntansi  dan  otorisasi  oleh  Kepala BPKPD.
Gambar 12.  Proses  Rekonsiliasi  Posisi

## Kas
(8) Rekonsiliasi LRA
Pada dasarnya, proses rekonsiliasi LRA sama dengan rekonsiliasi pada
posisi kas,
perbedaan ada pada subjek rekonsiliasi yakni SKPD dan Kasubid
Bina Fasilitasi Akuntansi.
Gambar 13. Proses Rekonsiliasi LRA
(9) Penyusunan Laporan Keuangan Undang-Undang  No.17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan  bentuk  dan isi  laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD  disusun  dan  disajikan sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah  adalah  untuk  menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan  keputusan  dan  untuk menunjukkan/menilai akuntabilitas serta  kinerja  keuangan  suatu  entitas pelaporan  atas  sumber  daya  yang dikelola dan membuat keputusan baik keputusan  ekonomi,  sosial  maupun politik.  Sehingga  berdasarkan  input dari  seluruh  SKPD  dan  disusun laporan  keuangan  akan  dilakukan pemeriksaan  LKPD  oleh  BPK  dan selanjutnya sebagai dasar diterbitkannya  Opini  BPK  untuk menilai kewajaran. Gambar 14.  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(10) Penyusunan  Perbup  dan  Perda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Setelah  dilakukan  audit  LKPD oleh oleh BPK RI, maka dilaksanakan siklus akhir dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam proses tata kelola pemerintahan yang merupakan siklus akhir tahunan yakni Penyusunan Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dimana evaluasinya mencapai tingkat provinsi melalui Gubernur.
Gambar 15.  Proses Penyusunan Perbud dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

## Kesimpulan
Hasil  pelatihan  yang  dilakukan penyusunan  peta  proses  bisnis  akuntansi dan  keuangan  merupakan  bagian  dari penataan  tata  laksana  dimaksudkan  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas sistem,  proses,  dan  prosedur  kerja  yang jelas,  efektif,  efisien  dan  terukur  pada masing–masing  Unit  di  dalam  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan. Hasil pelatihan diharapkan mampu meningkatkan  pemahaman  akan  proses bisnis  akuntansi  dan  keuangan.  Selain  itu, peta  proses  bisnis  dapat ini  menjadi  acuan bagi  OPD  untuk  melakukan  penyusunan Standard  Operating  Procedure (SOP)  di lingkungan masing-masing.

## Daftar Pustaka
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan  Bupati  Pasuruan  Nomor  188
Tahun  2021  Tentang  Kedudukan,
Susunan  Organisasi,  Tugas  dam
Fungsi  Serta  Tata  Kerja,  Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan. Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri (Permendagri)  No  27  Tahun  2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi  Birokrasi  Nomor
19  Tahun  2018  tentang  Peta  Bisnis Proses Instansi Pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2019  dan  Permendagri  Nomor  77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.