Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 187-204.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Formulasi Hukum Pidana dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan
Criminal Law Formulation in Land Conflict Resolution
Minarni Baitu Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara E-mail: wulandarioktavia556@gmail.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheo.haris@uho.ac.id

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: This  research  aimed  at  finding  the  best  solution  of  criminal  legal formulation for dispute settlement of land conflit. In order to find out the answers to the  problems  posed,  a  normative  juridical  study  was  carried  out  with  a  statutory approach method and a conceptual approach as well as a case approach. The results showed  that  in  this  regard,  the  substance  of  the  provisions  of  statutory  criminal sanctions  outside  the  codification  of  criminal  law  is  not  applied  in  resolving  land conflicts. Factors that have a dominant influence on the lack of application of these sanctions  include:  legal  substance  factors,  factors  of  implementing  officials,  and factors of public legal awareness. The lack of the application of statutory penalties outside the codification of criminal law in resolving land conflicts greatly affects the legal  protection  of  land  rights  owners  and  society  in  general.  Anticipating  the potential for criminal land conflict outside the codification of criminal law that is no longer relevant to existing statutory provisions, a new statutory policy is required in accordance with developments.
Keywords: Criminal Law Formulation; Settlement; Land Conflict
Abstrak: Penelitian ini ditujukan untuk menemukan solusi yang terbaik formulasi hukum  pidana  terhadap  sengketa  tanah  bagi  para  pihak.  Untuk  mengetahui jawaban  dari  permasalahan  yang  diajukan,  dilakukan  penelitian  yang  berbentuk yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual  serta  pendekatan  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa berkenaan dengan hal ini, substansi ketentuan sanksi pidana perundang-undangan
di  luar  kodifikasi  hukum  pidana  kurang  diterapkan  dalam  penyelesaian  konflik pertanahan.  Faktor-faktor  yang  berpengaruh  dominan  terhadap  kurangnya penerapan  sanksi  tersebut,  meliputi:  faktor  substansi  hukum,  faktor  aparat pelaksana, dan faktor kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya penerapan sanksi pemidanaan  perundang-undangan  di  luar  kodifikasi  hukum  pidana  dalam penyelesaian  konflik  pertanahan  sangat  berpengaruh  terhadap  perlindungan hukum  pemilik  hak  atas  tanah  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Mengantisipasi potensi  kriminal  konflik  pertanahan  di  luar  kodifikasi  hukum  pidana  yang  sudah tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada diperlukan adanya kebijakan perundang-undangan yang baru yang sesuai dengan perkembangan.
Kata kunci: Formulasi Hukum Pidana; Penyelesaian; Konflik Pertanahan

## PENDAHULUAN
Tanah  menjadi  asal  kehidupan  dan  penghidupan  krusial  untuk  masyarakat,  sebagai tempat  tinggal  maupun  sebagai  suatu  hal  yang  dapat  dikuasai,  dimanfaatkan,  dan digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, negara sebagai tempat rakyat berlindung, berupaya untuk melindungi demi kesejahteraan rakyat. 1
Kebijakan  pertanahan  di  Indonesia  terhitung  sejak  tahun  1945  tidak  ada perubahan yang mendasar, artinya sejak itu masih menggunakan peraturan perundang- undangan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Baru tahun 1960 pemerintah kita menganggap  perlu  untuk  mengakomodasi  persoalan-persoalan  tanah  dengan  dibuat peraturan pertanahan sebagai usaha pemerintah untuk menegakkan hukum pertanahan dan penertiban administrasi. Tujuannya tidak lain untuk meminimalisir konflik yang akan terjadi. 2
Permasalahan  sengketa/konflik  pertanahan  sudah  sangat  mengkhawatirkan, secara  umum,  konflik  pertanahan  merupakan  bentuk  kegagalan  pemerintah  dalam implementasi  Undang-undang.  Salah  satunya  adalah  sengketa  tanah  wakaf  yang  juga berkaitan dengan konflik sosial antara umat Islam dengan para preman bayaran yang dari pihak pengembang yang berkepentingan terhadap tanah wakaf yang dikuasai umat Islam. 3
1 Maria Seraphine Kartika Dewi, “ Pengaturan Kewenangan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah ” , Acta Comitas, Vol. 3 No. 2 Oktober 2018, hlm. 314.
2 Hairan, Rahmat Datau, “ Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak  Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertanahan di Indonesia” , Gorontalo Law Review, Volume 3 No. 1 – April 2020, hlm. 17.
3 Akmaludin Syahputra, Khalid, “ Sengketa Tanah Waqah di Sumatera Utara Terhadap Pemberitaan Media ” ,
Halu Oleo Law Review, Volume 4 Issue 1, March 2020, hlm. 14.
Masa  orde  baru,  Sebagai  negara  hukum,  ketentuan-ketentuan  hukum  tertulis yang  merupakan  bagian  dari  ketentuan  hukum  nasional  atau  disebut  dengan  hukum positif. Hukum positif tersebut terdapat dalam lapangan hukum publik maupun lapangan hukum privat. 4
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk  kepentingan  umum,  diperlukan  tanah  yang  pengadaannya  dilaksanakan  dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. 5 Karakteristik konflik tanah pada masa pemerintahan sangat beragam, hal ini karena pengaruh negatif dari berbagai ekses  pembangunan.  Ekspresi  konflik  tanah  menunjukkan  suatu  dimensi  konflik  tidak cukup hanya dipahami sebagai konflik tanah semata, tetapi mengandung konflik dimensi sistem  ekonomi,  dimensi  hubungan  mayoritas-minoritas,  dimensi  hubungan  warga negara  dengan  negara,  dimensi  hubungan  antar  sistem  ekologi  dan  dimensi  hubungan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap tanah. 6
Konflik  pertanahan  merupakan  satu  ciri  pokok  perubahan  yang  terjadi  kurun waktu pemerintahan , y ang selalu menjadikan istilah “pembangunan” sebagai slogan yang cenderung  menjadi  jargon  politik  yang  disakralkan  seolah-olah  menjadi  ideologi,  akan tetapi dalam kenyataannya model pembangunan itu justru merusak makna pembangunan itu sendiri, dalam arti jiwa kemandirian hilang, semangat kebersamaan merosot, keadilan hampir  lenyap,  kesenjangan  sosial  meningkat,  kondisi  fisik  lingkungan  rusak  berat, kekayaan alam terkuras dan sebagainya. 7
Konflik tanah pada masa pemerintah di samping yang bersifat konvensional dan cenderung bersifat privat antara rakyat dengan rakyat, juga banyak terjadi antara rakyat dengan pemilik modal, antara rakyat dengan negara. Dengan kata lain, konflik tanah pada masa yang menonjol dan berkembang adalah konflik antara rakyat di satu pihak dengan negara  dan  pemilik  modal  di  pihak  lain  yang  merupakan  wujud  dari  akumulasi  yang bersifat sentralistis pada kepentingan negara (pemerintah).
4 Harisman Kokodi, Sabrina Hidayat, Handrawan, “ Penyelesaian Delik Perzinaan dalam Hukum Adat Tolaki ”, Halu Oleo Legal Research, Volume 1 Issue 1, April 2019, hlm. 60.
5 Guswan Hakim, Siti Misnar Abdul Jalil, “ Pengakuan Hak Atas Tanah Adat dalam Pemberian ganti Kerugian pada Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Kendari”, Halu Oleo Law Review, Volume 3 Issue 2, September 2019, hlm. 276.
6 Noer Fauzi, “Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Abraria Pasca Kolonial",  dalam  Dianto  Bachriadi,  Erfan  Faryadi  dkk  (ed), Perubahan  Politik,  Sengketa,  dan  Agenda Pembaruan  Agraria  di  Indonesia:  Reformasi  Agraria ,  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia, 1997, hlm. 6.
7 Gunawan Wiradi, Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir, Yogyakarta: Penerbit Insist Press, Konsorium Pembaharuan Agraria, Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 151.
Di samping persoalan kebijakan dan modus operandi yang merupakan salah satu variabel indikator terjadinya peningkatan persentase konflik pertanahan baik kuantitas maupun kualitasnya, konflik tanah juga terdapat indikator lain yang turut memengaruhi yaitu pada persoalan pembentukan substansi hukum dalam berbagai dimensi serta pada persoalan law enforcement terhadap berbagai konflik pertanahan yang terjadi.
Dalam  upaya  membangun  dan  mengatasi  konflik  pertanahan  ke  depan,  di samping  mempelajari  faktor  dan modus  operandi terjadinya  konflik  pertanahan,  juga harus  diperhatikan  dan  dipersiapkan  konsep  pembentukan  hukum  ke  masa  depan, mencakup  baik  konsep  hukum  pertanahan  nasional  maupun  perangkat  hukum  yang mendukung  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  tanah  nasional  yang  relevan  dengan tuntutan  kebutuhan  pembangunan,  serta  mampu  memberikan  perlindungan  hukum kepada masyarakat pada umumnya dan korban konflik pertanahan pada khususnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif khususnya yang berkaitan dengan  Tindak  pidana  di  bidang  pertanahan.  Hasil  kajian  norma-norma  hukum  dari inventarisasi  hukum  positif  tersebut  dapat  membantu  untuk  mendapatkan  pandangan yang tepat tentang formulasi hukum pidana dalam penyelesaian konflik pertanahan. Hal ini  akan  menjadi  salah  satu  produk  analisa  abstraksi  dari  norma  hukum  positif. 8 Peter Mahmud  Marzuki, 9 menyatakan  bahwa  penelitian  hukum  merupakan  proses  untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Selanjutnya,  dalam  penelitian  hukum  terdapat beberapa  pendekatan.  Dengan  pendekatan  tersebut,  peneliti  akan  mendapatkan  dari berbagai  aspek  mengenai  isu  yang  sedang  dicoba  untuk  dicari  jawabnya.  Pendekatan- pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  hukum  adalah  pendekatan  undang- undang  ( statute  approach ),  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach )  dan  pendekatan kasus  ( case  approach ).  Pendekatan  perundangan-undangan  diperlukan  guna  mengkaji lebih  lanjut  Tindak  pidana  sengketa  pertanahan.  Sedangkan  pendekatan  konseptual, digunakan  untuk  memahami  konsep  pembaharuan  hukum  pidana,  dalam  memahami penerapan  sanksi  pidana  sengketa  pertanahan  yang  akan  datang;  sehingga  diharapkan
8 Soentandyo  Wingyosoebroto, Penelitian  Hukum, Surabaya,  Surabaya:  Pusat  Studi  Hukum  dan Pembangunan Fakultas Hukum Unair, 1974, hlm. 1, 7, dan 8.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 35.
penormaan dalam aturan hukum dalam mengkaji serta menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini. 10

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Perspektif Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Kebijakan pemerintah kita dalam membuat aturan hukum yang di dalamnya memasukkan sanksi pidana, seperti penyerobotan  atas tanah yang  diatur  dalam KUHP masih terlalu sempit,  khususnya  pada  penyerobotan.  Lemahnya  perlindungan  hukum  bagi  pemilik tanah  baik  yang  diakui  berdasarkan  hukum  nasional  berupa  bukti  surat-surat  sampai pada seripikat hak atas tanah, termasuk pengakuan terhadap tanah adat. Sehingga konsep perbuatan  pidana  ”menduduki”  atas  lahan  atau  tanah  yang  kepemilikannya  oleh masyarakat  atau  orang  perseorangan  belum  diatur,  karena  penyerobotan  difokuskan pada  memasuki  pekarangan.  Istilah  menduduki  ini  dianggap  lebih  tepat,  karena  tanah tersebut luas dan bukan dalam sekedar pekarangan. Implementasinya hukum pidana kita juga mengatur tentang tindak kejahatan di bidang pertanahan.
KUHP  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana)  diatur  dalam  Buku  II  Kejahatan Sebagaimana  pendapat  Boedi  Harsono,  bahwa  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan pertanahan diatur dalam pasal-pasal KUHP, sebagai berikut:
1. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam pasal 167 KUHP;
2. Kejahatan  terhadap  pemalsuan  surat-surat  masing-masing  diatur  dalam pasal 263, 264, 266, dan pasal 274 KUHP;
3. Kejahatan  penggelapan  terhadap  hak  atas  barang  tidak  bergerak  seperti tanah,  rumah,  sawah.  Kejahatan  ini  biasa  disebut  dengan  kejahatan stelleonaat , yang diatur dalam Pasal 385 KUHP. 11
Penyerobotan sebagaimana pada pasal 167 ayat (1), (2), dan (3), masih sangat sempit. Penyerobotan masih dalam ruang lingkup pekarangan, memasuki dengan paksa. Pekarangan di sini diberi pengertian suatu tempat yang berada di sekitar rumah baik yang bersifat pekarangan terbuka maupun pekarangan tertutup. Pekarangan tertutup adalah suatu  pekarangan  yang  dengan  nyata  ada  batas-batasnya  misalnya  pagar,  sekeliling pekarangan itu. Karena itu pasal 167 KUHP ini tidaklah dapat diterapkan pada terjadinya peristiwa menduduki ( okupacie ) atas tanah secara sewenang-wenang. Hal tersebut kita
10 Ibid, hlm. 133.
11 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Syarat Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Jakarta: Djambatan, 1994, hlm. 15-16.
mengetahui bahwa dalam hukum pidana tidak diperkenankan untuk melakukan analogi terhadap materiil yang termuat dalam pasal atau ayat tersebut dengan sesuatu yang lain. Sementara kejadian pada faktanya menunjukkan bahwa orang bisa menjadi leluasa untuk mengakui  dan  menduduki  tanah  yang  kategori  bukan  pekarangan  sebagaimana  telah disebutkan di atas. Demikian pula yang terdapat dalam pasal-pasal yang telah disebutkan di atas tidaklah dapat diterapkan dalam suatu tindak pidana de ngan unsur ”menduduki” bukan  pekarangan.  Kemudian  mengenai  sanksi  yang  terkait  dengan  masalah  tindak pidana kejahatan pertanahan, selain terkodifikasi dalam KUHP juga diatur secara tidak terkodifikasi. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa peraturan yang di dalamnya mengatur tentang sanksi pidana atas kejahatan pertanahan atau. Sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) UUPA tentang Pokok-pokok Agraria,
Ketentuan yang diatur dalam pasal 52 ayat (1) UUPA yang berisi tentang siapa saja yang melanggar Pasal 15, maka dapat dijelaskan mengenai ketentuan Pasal 15 UUPA tersebut selengkapnya berbunyi: ”Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta  mencegah  kerusakannya  adalah  kewajiban  tiap-tiap  orang,  badan  hukum  atau instansi  yang  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  tanah  itu,  dengan  memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”. Ketentuan pasal 15 UUPA ini merupakan kewajiban bagi siapa saja dalam memelihara tanah, menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya, sehingga bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi 3 (tiga) bulan kurungan.
Potensi perbuatan yang merugikan atau kriminal di bidang pertanahan semakin luas  seiring  dengan  dinamika  pembangunan  yang  mengakibatkan  kebutuhan  tanah semakin  meningkat,  sedangkan  persediaan  tanah  secara  alamiah  sangat  terbatas, sementara  substansi  ketentuan  perundang-undangan  yang  ada  termasuk  substansi ketentuan perundang-undangan pidana baik yang diatur dalam kodifikasi hukum pidana maupun yang di luar kodifikasi hukum pidana masih sangat sederhana dan tidak memadai serta tidak relevan terhadap perkembangan konflik pertanahan.
Secara umum, konflik pertanahan timbul akibat adanya beberapa faktor, antara lain:  a)  Peraturan  yang  belum  lengkap;  b)  Ketidaksesuaian  peraturan;  c)  Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; d) Data yang kurang akurat dan kurang lengkap; e) Data tanah yang keliru; f) Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; g) Transaksi tanah yang keliru; h) Ulah pemohon hak atau h) Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga
terjadi tumpang tindih kewenangan. 12
Menyikapi kondisi objektif tersebut, untuk mewujudkan konsep hukum pidana khususnya yang terkait dengan konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana yang semakin berkembang baik kuantitas maupun kualitas, menarik dijadikan  acuan konsep kriminalisasi  yang  diperkenalkan  oleh  Sudarto. 13 Kriminalisasi  dimaksudkan  sebagai proses  penetapan  suatu  perbuatan  orang  sebagai  perbuatan  yang  dapat  dipidana  yang sebelumnya  tidak  diatur  dalam  kodifikasi  hukum  pidana.  Proses  ini  diakhiri  dengan terbentuknya undang-undang, di mana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. 14
Mencermati  potensi  kriminal  yang  berkembang  dalam  konflik  pertanahan dengan  berbagai modus  operandi dan  kecenderungan  bergesernya  pola  terutama  para pihak yang terlibat, demikian Pub dengan hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik pertanahan  menurut  Poernomo  berdasarkan  hasil  konsultasi  penulis,  menyebabkan timbulnya  perkembangan  baru  secara  konseptual  di  bidang  hukum  pidana  yaitu tumbuhnya  “penalisasi”  dan  “depenalisasi”,  sehingga  dalil  kriminologi  dan  potensi kriminalitas  sudah  berkembang,  di  mana  objek  perbuatan  kriminal  sudah  memasuki perilaku yang canggih, seperti “ white collar crime ”.
Sehubungan dengan berkembangnya potensi kriminal tersebut, hukum pidana khususnya  perundang-undangan  di  luar  kodifikasi  hukum  pidana  sebagaimana  halnya dengan  hukum  yang  lain  harus  diupayakan  langkah-langkah  antisipatif,  artinya perkembangan  hukum  pidana  dan  ilmu  pengetahuan  hukum  pidana  harus  mampu, setidak-tidaknya tidak terlalu tertinggal dalam mengantisipasi konflik pertanahan yang semakin  berkembang.  Menetapkan  suatu  perbuatan  sebagai  perbuatan  yang  dapat dipidana  dengan  terbentuknya  undang-undang  berdasarkan  konsep  kriminalisasi, menurut Sudarto perlu diperhatikan 4 (empat) hal, yakni: (1) tujuan hukum pidana; (2) penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; (3) perbandingan antara sarana dan hasil; serta (4) kemampuan badan penegak hukum.
Arah tujuan hukum pidana berdasarkan konsep ini, dimaksudkan bahwa setiap undang-undang  pidana  bertujuan  untuk  menanggulangi  kejahatan  demi  kesejahteraan masyarakat  beserta  anggota-anggotanya.  Hal  ini  perlu  dicermati  ke  depan,  sehingga
12 Mudjiono, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 14, No. 3, Juli 2007, hlm. 458 – 473.
13 Sudarto, Hukum Pidana I , Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 39-48.
undang-undang  yang  dilahirkan  kemudian  bisa  memaknai  baik  yang  tersurat  dalam rumusan  ketentuan  perundang-undangan  maupun  yang  tersirat,  bahkan  bertentangan maksud  dan  makna  dari  rumusan  undang-undang  dalam  kenyataannya  sebagaimana halnya beberapa perundang-undangan, termasuk perundang-undangan di luar kodifikasi hukum  pidana  yang  mengatur  tentang  konflik  pertanahan  sebagai  objek  pembahasan dalam penelitian ini.
Penetapan  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki,  dimaksudkan  bahwa  perbuatan tersebut  harus  sesuai  dengan  kriteria  yang  mendatangkan  kerugian  atas  warga masyarakat  dan  perbuatan  itu  mengakibatkan  adanya  korban  orang  lain  termasuk  si pembuat.  Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  perbandingan  antara  sarana  dengan hasil.  Artinya  usaha  untuk  mencegah  suatu  perbuatan  dengan  menggunakan  sarana hukum pidana melalui sanksi yang negatif berupa pidana, perlu disertai perhitungan biaya yang  harus  dikeluarkan  dan  hasil  yang  diharapkan  dicapai.  Di  samping  itu,  dalam menetapkan peraturan hukum pidana, juga perlu diperhatikan efek dari pidana itu sendiri terhadap terpidana.
Kemampuan badan penegak hukum dalam konsep kriminalisasi, dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum suatu undang-undang dengan baik, di samping harus didukung keahlian dan kecakapan aparat, juga harus didukung oleh sarana serta kemampuan daya kerja dari badan-badan tersebut, agar tidak terjadi kelampauan beban tugas ( overbelasting) yang mengakibatkan efek dari peraturan itu menjadi kurang. Terkait  dengan  konsep  kriminalisasi,  menurut  Bassiouni  dalam  Muladi  dan  Nawawi Arief, 15 keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada  faktor-faktor  kebijakan  tertentu  yang  mempertimbangkan  bermacam  faktor, termasuk:
(1) Keseimbangan  sarana  yang  digunakan  dalam  hubungannya  dengan  hasil yang dicari atau yang ingin dicapai;
(2) Analisis  biaya  terhadap  hasil-hasil  yang  diperoleh  dalam  hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
(3) Penilaian  atau  penaksiran  tujuan-tujuan  yang  dicari  dalam  kaitannya dengan  prioritas-prioritas  lainnya  dalam  pengalokasian  sumber-sumber tenaga manusia;
(4) Pengaruh  sosial  dan  dekriminalisasi  yang  berkenan  dengan  pengaruh-
15 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, 1998, hlm. 161-162

## pengaruh yang sekunder.
Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Fisik Bidang Tanah Akibat Putusan Pidana Pada  Konflik  Pertanahan Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Raha  Nomor 197/Pid.B/2017/PN. Rah
Penegakan  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  politik  kriminal  ( criminal  policy ) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusian dan masalah  sosial  bahkan  dinyatakan  sebagai  permasalahan  sosial  yang  lama  ( the  oldest social  problem )  yang  tidak  dapat  di  atasi  semata-mata  dengan  menggunakan  hukum pidana. 16
Tanpa  bermaksud  untuk  menggeneralisasi,  analisis  terhadap  beberapa  kasus- dalam hal ini berkenaan dengan masalah tanah-menunjukkan adanya berbagai hal yang memerlukan  perhatian  demi  peningkatan  kualitas  keputusan  pengadilan  di  masa  yang akan datang.
Merujuk  pada  persoalan  kasus  pada  putusan  di  atas  pada  putusan  pengadilan Negeri  Raha,  terdakwa  dijatuhi  hukuman  pidana  karena  terbukti  melakukan  tindak pidana. Namun terdakwa menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan putusan majelis hakim perkara a quo untuk seluruhnya. pembanding atau terdakwa merupakan pemilik sah atas tanah dimana tanaman yang dijadikan barang bukti tumbuh di atasnya berdasarkan hibah dari ibu pembanding atau terdakwa.
Bahwa sejak proses penyelidikan, penyidikan hingga Proses penuntutan atas diri pembanding  atau  terdakwa,  penyidik  tidak  pernah  mengajukan  permohonan pengembalian batas atas tanah kepada Pertanahan Kabupaten Buton Utara, untuk dapat menentukan kemudian apakah tanah tersebut benar seperti yang termaktub dalam SHM Nomor  48  atas  nama  saksi  Radyah.  sehingga  dapat  ditemukan  kepastian  data  yuridis subjek  tanah  (riwayat,  penguasaan  dan  kepemilikannya  serta  pihak  yang  memberi keterangan penguasaan tanah tersebut) di mana barang bukti pengrusakan pohon jambu dan pohon mangga atas perintah pembanding atau terdakwa benar adanya Apakah pula
16 Leonie  Lokollo,  Jetty  Martje  Patty,  Judy  Marria  Saimima, “ Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap Penguasahan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca Konfik Sosial ” , Jurnal Belo, Volume 6 Nomor 1 Agustus 2020 - Januari 2021, hlm. 105.
benar barang bukti tersebut merupakan milik saksi radiah berdasarkan SHM nomor 48 kan telah sesuai dengan letak posisi buku tanah dan gambar ukurnya.
Bahwa  pula  pada  saat  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  pembanding  atau terdakwa telah pula mengajukan bukti-bukti surat, bukti  pelunasan  pajak bumi terkait kepemilikan tanah milik kembali atau terdakwa di mana barang bukti pohon mangga dan pohon  jambu  yang  tumbuh  di  atasnya.  dalam pledoi pun  pembanding  atau  terdakwa mengajukan  bukti-bukti  pengajuan  permohonan  hak  atas  tanah  dan  gambar  ukur  peta bidang tanah.
Bahwa  terhadap  barang  bukti  sertifikat  hak  milik  nomor  48  terletak  di  Jalan hansip Kelurahan lipu yang dijadikan dasar penetapan tersangka atas diri pembanding atau terdakwa adalah perihal yang mengada-ada serta merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana surat yang telah diajukan oleh saksi Nurdin, S.H yang dibalas dengan berita  acara  pemeriksaan  warkah  atau  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara  tanggal  14  September  2017  tidak  ditemukan  adanya  data  atau  dokumen  SHM Nomor  48  atas  nama  Radhiyah  serta  Tidak  ditemukannya  letak  tanah  yang dipermasalahkan di mana pun bukti pohon mangga dan pohon jambu tumbuh di atasnya.
Bukti  SHM nomor  48  tersebut  pula  seharusnya  menjadi  petunjuk  bagi  majelis hakimi, index  facti tingkat  pertama  untuk  menyelidiki  keabsahan  dan  kebenaran  bukti tersebut  sebagaimana  bunyi  peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  tahun  1956  Yang intinya menyatakan;
“apabila  pemeriksaan  perkara  pidana  harus  diputuskan  hal  adanya  suatu  hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu  maka  pemeriksaan  perkara  pidana  dapat  dipertanggung  kan  untuk menunggu  suatu  putusan  pengadilan  dalam  pemeriksaan  perkara  perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”.
Salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman mengenai substansi permasalahan  yang  berkaitan  dengan  konsep  yang  mendasarinya.  Tidak  dipungkiri bahwa  masalah  tanah  dilihat  dari  segi  yuridisnya  saja  merupakan  hal  yang  tidak sederhana pemecahannya dan dalam suatu kasus, tidak jarang terlibat beberapa instansi yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah/sengketa yang diajukan di pengadilan. Kesamaan pemahaman terhadap konsep diperlukan agar terdapat kesamaan persepsi yang akan menghasilkan keputusan yang solid dan adil bagi pihak-pihak yang meminta keadilan.
Permasalahan  yang  memerlukan  persamaan  persepsi  tersebut  misalnya
berkenaan dengan: 17
(1) Hak Ulayat suatu masyarakat hukum adat yang meliputi: (a) konsepsinya; (b)  kriteria  berlakunya,  yang  berkaitan  dengan  subyek  haknya,  yakni masyarakat hukum adat yang bersangkutan, obyek haknya, yakni wilayah yang  menjadi lebensraum -nya  dan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh masyarakat  hukum  adat  tersebut  untuk  menentukan  dan  mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum antara anggota masyarakat hukum dan  tanah  wilayahnya;  dan  (c)  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada masyarakat hukum tersebut jika tanahnya diperlukan untuk pembangunan atau keperluan lain;
(2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, berkenaan dengan: pengertian kepentingan  umum,  ruang  lingkup  kegiatannya,  tata  cara  melakukan musyawarah, dan penentuan ganti kerugiannya;
(3) Sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, berkenaan dengan: kedudukan sertifikat  tanah,  sertifikat  yang  mengandung  cacat  hukum,  dan  cara pembatalan dan atau penyelesaiannya;
(4) Tanah negara, yang meliputi: pengertiannya, ruang lingkupnya, serta proses terjadinya;
(5) Penggarapan rakyat atas tanah-tanah bekas perkebunan, tanah kehutanan, dan lain-lain, yang meliputi: status tanah yang digarap, penguasaan de facto oleh rakyat, dan prinsip-prinsip penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
(6) Pemindahan hak atas tanah karena jual beli, yang berkaitan dengan: sahnya jual beli, fungsi pendaftaran hak atas tanah, dan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.
Di  samping  ketidaksamaan  persepsi  mengenai  konsepsi  yang  menjadi  pokok permasalahan/sengketa  tersebut  antar  berbagai  instansi,  tidak  jarang  pula  dijumpai inkonsistensi yang dilakukan oleh suatu instansi dalam membuat suatu keputusan. Dapat dibayangkan  sebagai  akibatnya  akan  keluar  keputusan  pengadilan  yang  dapat bertentangan dengan kepastian hukum di samping tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara.
17 Maria S.W, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi , Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005, hlm. 181.
Kiranya  sudah  mendesak  waktunya  untuk  melakukan  upaya  peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia. Walaupun pengamatan di atas terbatas pada keputusan pengadilan yang berkenaan dengan masalah tanah, namun dalam batas-batas tertentu juga dapat diterapkan pada kasus di bidang hukum yang lain.
Perlu semakin disadari bahwa terlebih dalam era persaingan bebas, tersedianya sumber daya yang berkualitas merupakan syarat mutlak. Peranan praktisi hukum akan semakin  dibutuhkan  untuk  mewujudkan  terlaksananya  berbagai  peraturan  yang  ada. Dengan semakin besarnya peluang untuk terjadinya sengketa, peranan pengadilan akan semakin menonjol dan diharapkan menghasilkan keputusan yang berkualitas, sehingga mampu meningkatkan citra pengadilan sebagai benteng terakhir para pencari keadilan.
Salah  satu  permasalahan  dan  tujuan  pembahasan  dalam  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  sejauh  mana  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  hak  atas penguasaan fisik bidang tanah. Terkait kasus penyelesaian masalah konflik pertanahan salah  satunya  adalah  penyerobotan  tanah  secara  hukum  pidana,  tetaplah  tidak  efektif dilakukan, karena proses pidana hanyalah menghukum badan atas pelaku penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya dan putusan pengadilan dalam perkara pidana tidak dapat mengeksekusi penyerobot untuk keluar dari tanah yang diserobotnya. Walaupun terbukti secara pidana seseorang telah melakukan penyerobotan atas tanah, belumlah menjamin atas kepemilikannya, dan harus pula mengajukan proses hukum secara perdata melalui gugatan dan setelah mendapatkan kepastian hukum melalui putusan perdata, selanjutnya bermohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan, barulah kepemilikan atas tanah yang diserobot orang dapat dimilikinya kembali. 18
Perlindungan hukum pada dasarnya adalah adanya pengakuan hak, perumusan pelanggaran  hak  yang  bisa  termasuk  dalam  ranah  hukum  perdata,  pidana  maupun administrasi  serta  mekanisme  penyelesaian  sengketa,  serta  perumusan  sanksi  pidana atau  administratif. 19 Hukum  pidana  secara  umum  mengandung  setidaknya  dua  jenis norma, yakni norma yang harus selalu dipenuhi agar suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana, dan norma yang berkenaan dengan ancaman pidana yang harus dikenakan bagi pelaku dari suatu tindak pidana. Secara terinci undang-undang hukum pidana telah mengatur  tentang:  1)  bilamana  suatu  pidana  dapat  dijatuhkan  bagi  seorang  pelaku,  2)
18 Robert  L.  Weku, “ Kajian  Terhadap  Kasus  Penyerobotan  Tanah  Ditinjau  dari  Aspek  Hukum  Pidana  dan Hukum Perdata ” , Lex Privatum, Vol. 1, No. 2, hlm. 175. 19 Guswan Hakim, “ Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme ” , Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 1, March 2017, hlm. 419.
jenis pidana yang bagaimanakah yang  dapat  dijatuhkan bagi pelaku tersebut, 3) untuk berapa  lama  pidana  dapat  dijatuhkan  atau  berapa  besarnya  pidana  denda  yang  dapat dijatuhkan, dan 4) dengan cara bagaimanakah pidana harus dilaksanakan. 20
Perlindungan  hukum  hak  milik  atas  tanah  dan  masyarakat  pada  umumnya terhadap  pelaksanaan  ketentuan  sanksi  pidana  perundang-undangan  di  luar  kodifikasi hukum pidana dalam konflik pertanahan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pada analisis  normatif  substansi  ketentuan  sanksi  pidana  perundang-undangan  di  luar kodifikasi  hukum  pidana  terungkap  bahwa  dengan  kualifikasi  sanksi  pidana  sebagai “tindak pidana pelanggaran”, yang diancam dengan sanksi hukuman kurungan 3 bulan atau  pidana  denda  pengganti,  maka  secara  substansi  hukum  perundang-undangan tersebut  berdasarkan  konsep  teori  bekerjanya  hukum  dari  Lawrence  Friedman. 21 Dan konsep teori penegakan hukum, merupakan salah satu faktor indikator yang berpengaruh dominan  terhadap  kurangnya  penerapan  sanksi  pemidanaan  perundang-undangan tersebut.  Kurangnya  penerapan  sanksi  pemidanaan  perundang-undangan  tersebut dengan  sendirinya  sangat  memengaruhi  jaminan  perlindungan  hukum  pemilik  tanah sebagai korban terjadinya tindak pidana dan masyarakat pada umumnya.
Hal tersebut bersesuai dengan pendapat Askin yang antara lain mengemukakan bahwa  ringannya  ancaman  sanksi  pidana  dalam  perundang-undangan  sangat  besar pengaruhnya terhadap efektivitas penerapan sanksi sebagai salah satu unsur atau faktor yang  menunjang  efektivitas  hukum  baik  sebagai  ancaman,  penjelasan  umum  maupun untuk  menakut-nakuti  demi  keamanan  warga  masyarakat.  untuk  menciptakan  agar anggota masyarakat mematuhi hukum, maka diperlukan sanksi hukum. sanksi hukum di sini  di  artikan  sebagai  sarana  untuk  melindungi  kepentingan  individu  ataupun  badan dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum. 22 Menurut  Packer 23 garis-garis  kebijakan  atau  pendekatan  yang  sebaiknya ditempuh  dalam  menggunakan  hukum  pidana  termasuk  sebagai  sarana  perlindungan hukum adalah melalui sanksi pidana, oleh karena: (a) sanksi pidana sangat diperlukan, kita  tidak  dapat  hidup  sekarang  maupun  masa  yang  akan  datang  tanpa  pidana  ( the criminal sanction is indispensable, we could not now or in the foreseeable future get a long
20 Vivi Ariyanti, “ Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi ” , Halu Oleo Law Review, Volume 3 Issue 2, September 2019, hlm. 202.
21 Achmad Ali, Mengembara di Belantara Hukum . Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1990, hlm. 113.
22 Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana , Jakarta: Penerbit Fasco, 1955, hlm. 55-56.
23 Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction , Standford: Stanford University Press, 1967, hlm. 364-366.
without  it): (b)  sanksi  pidana  merupakan  alat  atau  sarana  terbaik  yang  tersedia  untuk menghadapi  kejahatan-kejahatan  atau  bahaya  besar  dan  segera  serta  menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya ( the criminal sanction is the best available device for dealing with  gross  and  immediente  larms  and  thereats  of  harm );  (c)  sanksi  pidana  suatu  ketika merupakan  penjamin  yang  utama  dan  suatu  ketika  merupakan  penjamin  apabila digunakan secara  hemat  cermat  dan  secara  manusiawi  merupakan  pengancam  apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa ( the criminal sanction is at once prime guarantor  and  prime  threatener  of  human  freedom,  used  providently  and  humanily,  it  is guarantor, used indiscriminality and coercively, it is threatener).
Menurut  Hambali 24 menjelaskan  bahwa  konflik  pertanahan  yang  diselesaikan pada pengadilan di satu sisi relatif banyak kasus konflik pertanahan yang diproses, di sisi lain sangat kurang. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana  merupakan  indikator  yang  menunjukkan  bahwa  penerapan  ketentuan  sanksi pemidanaan  perundang-undangan  tersebut  kurang  dalam  memberikan  perlindungan hukum kepada masyarakat dan pemilik tanah (korban) konflik pertanahan.
Bersesuaian  dengan  pendapat  Sudarto 25 tentang  konsep  kriminalisasi khususnya,  terpenuhi  tujuan  hukum  pidana  yang  dimaksudkan  bahwa  setiap  undang- undang  pidana  yang  akan  dilahirkan  dengan  proses  kriminalisasi  bertujuan  untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan masyarakat beserta anggota-anggotanya, demikian  pula  dengan  penetapan  perbuatan  yang  dikehendaki  dalam  konsep kriminalisasi , harus sesuai dengan kriteria perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat dan mengakibatkan adanya korban orang lain.
Demikian pula dengan persyaratan kriminalisasi tentang perbuatan yang tidak dikehendaki,  yang  dimaksudkan  bahwa  perbuatan  tersebut  harus  mendatangkan kerugian atas warga masyarakat dan mengakibatkan adanya korban orang lain. Dengan data  tersebut  menunjukkan  masyarakat  dan  khususnya  pemilik  hak  atas  tanah merupakan korban dari pihak yang dirugikan dengan kurang diterapkannya sanksi, yang sangat  mengharapkan  perlindungan  hukum  perundang-undangan  tersebut.  Tentang perlindungan  korban  kejahatan  menurut  Muladi  dan  Nawawi, 26 diartikan  sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang
24 Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan , Jakarta: Prenada Media Grup, 2009, hlm.
151.
25 Sudarto, Op, cit ., hlm. 39-48.
26 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op, cit., hlm. 78.
rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran kejahatan).
Perlindungan  hukum  perundang-undangan  di  luar  kodifikasi  hukum  pidana secara  substansi  berdasarkan  komponen  bekerjanya  hukum  sebagai  suatu  sistem menurut Lawrence Friedman, juga tidak bisa diharapkan banyak oleh karena substansi ketentuan sanksi perundang-undangan tersebut yang sangat ringan.
Menurut Poernomo 27 dalam hukum pidana dikenal adanya dua segi perlindungan hukum,  yaitu  perlindungan  hukum  primer  yang  dimaksudkan“  untuk  melindungi masyarakat  dan  individu  dari  gangguan  kejahatan  dan  perlindungan  hukum  pada  segi sekunder dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan individu dari perlakuan yang tidak wajar oleh kewenangan penguasa.
Kurangnya penerapan sanksi perundang-undangan tersebut sangat berpengaruh terhadap perlindungan hukum pemilik hak atas tanah dan masyarakat pada umumnya, oleh  karena  dengan  mengacu  pada  konsep  teori  kriminalisasi  khususnya  yang  terkait dengan  tujuan  hukum  pidana  dimaksudkan  bahwa  setiap  undang-undang  pidana bertujuan  untuk  menanggulangi  kejahatan  demi  kesejahteraan  masyarakat  beserta anggota-anggotanya, demikian pula dengan penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki dalam  konsep  kriminalisasi  dimaksudkan  harus  muai  dengan  kriteria  perbuatan  yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat dan perbuatan itu mengakibatkan adanya korban  orang  lain  termasuk  si  pembuat. Maka  diharapkan  penegakan  hukum  kasus penyerobotan tanah dan tindak pidana di bidang pertanahan lainnya yang semakin marak di seluruh wilayah Indonesia akan semakin efektif. 28

## KESIMPULAN
Karakteristik-karakteristik konflik pertanahan yakni yang bersifat konvensional maupun bersifat privat sangat mempengaruhi perkembangan hukum pidana saat ini baik itu dari aspek  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  maupun  terkait  dengan  kebijakan perlindungan  kesejahteraan  masyarakat  sehingga  muncul  anggapan  bahwa  KUHP  yang berlaku  sekarang  tidak  bisa  mengakomodasi  perkembangan-perkembangan  kejahatan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat khususnya kejahatan yang terkait dengan konflik pertanahan seperti kasus penyerobotan, pemalsuan surat/dokumen, penggelapan
27 Bambang Poernomo , Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 238.
28 Zalmi  Yulis, “ Analisis  Yuridis  Terhadap  Penggunaan  Hukum  Pidana  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Atau Konflik Pertanahan ” , Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 2, No. 2, 2012, hlm. 12.
dan pengrusakan karena KUHP saat ini sangat sempit pemahamannya dan ruang lingkup penerapan  kasusnya  hanya  sebatas  pekarangan  dan  orientasi  pengenaan  sanksi  hanya sebatas  pelaku  tindak  pidana  tetapi  belum  berorientasi  pada  korban  serta  juga  belum mengakomodasi  sifat  atau  perbuatan  menduduki  atau ocupacie ,  sehingga  formulasi hukum  pidana  dalam  penyelesaian  konflik  pertanahan  harus  ada  alternatif  kebijakan seperti pidana denda atau ganti kerugian yang di terima oleh korban tetapi denda yang dimaksud bukan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan tujuan dari formulasi bisa tercapai  dalam  rangka  peningkatan  dan  penyesuaian  komponen  struktur  hukum, substansi hukum dan kultur hukum berdasarkan persepsi perkembangan hukum pidana dan  perkembangan  kejahatan  baru  disertai  dengan  pembangunan  konsep  sanksi pemidanaan bersifat khusus berdasarkan pola pikir alternatif yang berorientasi dengan tujuan  pemidanaan  yang  bersifat  komprehensif  sesuai  perkembangan  hukum  pidana modern guna meminimalisasi adanya konflik pertanahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.  Selain  itu,  substansi  ketentuan  sanksi  pidana  perundang-undangan  dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP) dengan substansi ketentuan sanksi pidana perundang- undangan di luar kodifikasi hukum pidana berdasarkan analisis yuridis normatif formal maupun  analisis  teoritis  substansial  sangat  berpengaruh  terhadap  substansi  hukum sebagai salah satu faktor kurangnya penerapan sanksi pemidanaan perundang-undangan di  luar  kodifikasi  hukum  pidana  dalam  penyelesaian  konflik  pertanahan.  Kurangnya penerapan  sanksi  pemidanaan  perundang-undangan  di  luar  kodifikasi  hukum  pidana sangat berpengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah dan masyarakat  pada  umumnya,  karena  banyak  konflik  pertanahan  yang  terjadi  sementara sanksi pidana perundang-undangan tersebut sangat ringan yang merupakan  salah satu faktor yang berpengaruh dominan terhadap penerapan undang-undang tersebut

## Daftar Pustaka

## Buku
Ali,  Achmad, Mengembara  di  Belantara  Hukum .  Ujung  Pandang:  Hasanuddin  University Press, 1990.
Bachriadi,  Dianto,  Erfan  Faryadi  dkk  (ed), Perubahan  Politik,  Sengketa,  dan  Agenda Pembaruan  Agraria  di  Indonesia:  Reformasi  Agraria ,  Jakarta:  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997.
Harsono,  Boedi, Hukum  Agraria  Indonesia,  Syarat  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Jakarta: Djambatan, 1994.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, 1998. Packer,  Herbert  L., The  Limits  of  the  Criminal  Sanction ,  Standford:  Stanford  University Press, 1967.
Poernomo, Bambang , Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1993
S.W., Maria, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi , Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005.
Sudarto, Hukum Pidana I , Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
Thalib,  Hambali, Sanksi  Pemidanaan  dalam  Konflik  Pertanahan ,  Jakarta:  Prenada  Media Grup, 2009.
Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana , Jakarta: Penerbit Fasco, 1955.
Wingyosoebroto, Soentandyo, Penelitian Hukum, Surabaya, Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Unair, 1974.
Wiradi, Gunawan, Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir, Yogyakarta: Penerbit Insist Press, Konsorium Pembaharuan Agraria, Pustaka Pelajar, 2000.

## Jurnal dan Makalah
Ariyanti, Vivi, “ Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi ” , Halu Oleo Law Review, Volume 3 Issue 2, September 2019.
Dewi, Maria  Seraphine  Kartika,  “ Pengaturan  Kewenangan  Kementerian  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Dalam  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas Tanah ” , Acta Comitas, Vol. 3 No. 2 Oktober 2018.
Hairan,  Rahmat  Datau,  “ Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertanahan di Indonesia” , Gorontalo Law Review, Volume 3 No. 1 – April 2020.
Hakim, Guswan,  “ Perlindungan  Hukum  Pencipta  yang  Dirugikan  Haknya  atas  Tindakan Plagiarisme ” , Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 1, March 2017.
Hakim, Guswan, Siti Misnar Abdul Jalil, “ Pengakuan Hak Atas Tanah Adat dalam Pemberian ganti Kerugian pada Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Kendari”, Halu Oleo Law Review, Volume 3 Issue 2, September 2019.
Kokodi, Harisman,  Sabrina  Hidayat,  Handrawan,  “ Penyelesaian  Delik  Perzinaan  dalam Hukum Adat Tolaki ”, Halu Oleo Legal Research, Volume 1 Issue 1, April 2019.
Lokollo, Leonie,  Jetty  Martje  Patty,  Judy  Marria  Saimima,  “ Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap Penguasahan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca Konfik Sosial ” , Jurnal Belo, Volume 6 Nomor 1 Agustus 2020 - Januari 2021.
Mudjiono, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 14, No. 3, Juli 2007 . Syahputra, Akmaludin,  Khalid,  “ Sengketa  Tanah  Waqah  di  Sumatera  Utara  Terhadap Pemberitaan Media ” , Halu Oleo Law Review, Volume 4 Issue 1, March 2020.
Weku, Robert L., “ Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata ” , Lex Privatum, Vol. 1, No. 2.
Yulis,  Zalmi, “Analisis  Yuridis  Te rhadap  Penggunaan  Hukum  Pidana  dalam  Penyelesaian Sengketa Atau Konflik Pertanahan ”, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 2, No. 2,
2012.