## REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENGGALI POTENSI LOKAL DESA
Hendi Budiaman *) hendi.budiaman@mhs.unsoed.ac.id
Dewi Mulyanti *)
Dewimulyantiunigal@gmail.com
(Diterima 13 Februari 2021, disetujui 27 Februari 2021)

## ABSTRACT
This  article  describes the  importance of  the existence of  Village  Owned  Enterprises in  exploring  the  local  potential  of  the  village  as  the  ability  of  the  village.  BUMDesa itself is contained in law Number. 6 of 2014 on villages. Local potential is the power or strength that each village has to be developed with the intention of improving the welfare  of  the  community.  BUMDes  is  a  village  economic  institution  that  has  an important role in realizing the welfare of the community.  The problem present today is  the  lack  of  optimal  role  of  BUMDes  in  gathering  local  potentials  present  in  the village, so it is necessary to revitalize BUMDesa in exploring the local potential of the village. Professional BUMDes governance can be part of efforts to improve the local economy  as  part  of  the  village's  local  potential.  Revitalization  of  BUMDes  aims  to strengthen  the  function  of  BUMDes  itself  as  a  container  in  exploring  the  local potential  of  the  village.  The  method  used  is  descriptive    qualitative.  According  to Nasution qualitative  method is also called naturalistic method, because the nature of the data collected is qualitative and does not use measuring instruments.
Keywords: Revitalization of BUMDes; Local Potential: Village
*) Dosen  tetap  Fakultas  Hukum  Universitas  Galuh  dan  Mahasiswa  Program  Doktoral  Hukum Universitas Jenderal Soedirman  Purwokerto
*) Dosen  tetap  Fakultas  Hukum  Universitas  Galuh  dan  Mahasiswa  Program  Doktoral  Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Artikel ini mendeskripsikan tentang pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam  menggali  potensi  lokal  desa  sebagai  kemampuan  yang  dimiliki  desa. BUMDesa sendiri  tertuang  dalam  undang-undang  Nomor.  6  tahun  2014  Tentang desa.  Potensi  lokal  merupakan  daya  atau  kekuatan  yang  dimiliki  setiap  desa  untuk dikembangkan  dengan  maksud  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  BUMDes merupakan suatu Lembaga perekonomian desa yang memiliki perna penting dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Masalah  yang  hadir  saat  ini  yaitu  bahwa peran  BUMDesa  dipandang    perlu  dalam  menggali,  menghimpun,  dan  mengelola potensi  lokal  yang  hadir  di  desa,  sehingga  perlu  adanya    upaya  revitalisasi.  Tata Kelola  BUMDes  yang  professional  dapat  menjadi  bagian  dari  usaha  peningkatan ekonomi lokal sebagai bagian dari potensi lokal desa. Revitalisasi BUMDes bertujuan untuk  menguatkan  fungsi  BUMDes  itu  sendiri  sebagai  wadah  dalam  menggali potensi  lokal  desa.  Metode  yang  digunakan  yaitu  Deskriptif  kualitatif.  Menurut Nasution  metode  kualitatif  disebut  juga  metode  naturalistic,  karena  sifat  data  yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan tidak menggunakan alat pengukur.
Kata Kunci: Revitalisasi BUMDes; Potensi Lokal: Desa

## I. Pendahuluan
Secara  historis  desa  merupakan  cikal  bakal  terbentuknya  masyarakat politik  dan  pemerintahan  jauh  sebelum  negara  Indonesia  terbentuk.  Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang memiliki posisi sangat penting. (Widjaja, 2010: 4). Lahirnya undang- undang  Nomor.6  Tahun  2014  tentang  desa  membuat  cara  pandang  Indonesia terhadap  pembangunan  berubah.  Sebelum  hadirnya  undang-undang  tentang desa  pembangunan  yang  berjalan  hanya  menunggu  intruksi  dari  atas  sehingga desa dapat dikatakan sebagai objek penerima kebijakan yang datang dari pusat, provinsi  dan  kabupaten  tanpa  memperhatikan  aspirasi  yang  datang  dari masyarakat desa itu sendiri. lain halnya dengan pembangunan yang datang atau berasal  dari  bawah,  dimana  masyarakat  daerah  diberikan  ruang  untuk  terlibat dalam  perencanaan  hingga  sampai  pelaksanaan,  dikarenakan  masyarakat mampu  mengidentifikasi  sendiri  masalah  ataupun  kebutuhan  yang  terjadi  pada desa  mereka  sendiri.  Dengan  lahirnya  undang-undang  desa  membuat  setiap desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  urusan  rumah  tangganya  sendiri sesuai  dengan  kondisi  serta  adat  yang  lahir  di  desa  tersebut.  Tujuan ditetapkannya  undang-undang  desa  merupakan  keterangan  lebih  lanjut  sesuai dengan maksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimana dalam konsideran tersebut ditegaskan bahwa latar belakang dibuat
undang- undang  Desa  terkandung  kalimat  “…  dalam  perjalanan  ketatanegaraan Republik  Indonesia,  desa  telah  berkembang  dalam  berbagai  bentuk  sehingga perlu  dilindungi  dan  diberdayakan,  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil makmur  dan  sejahtera.”  Desa  yang  telah  berkembang  harus  diberdayakan  dan dilakukan  perlindungan  agar  menjadi  desa  yang  kuat,  maju,  mandiri  dan demokratis.  Jika  dilihat  dari  pertimbangan  pembentukan  undang-undang  desa, merupakan  keinginan  pemerintah  untuk  membentuk  lembaga  desa  yang  lebih akif, terutama dalam bidang ekonomi.
Revitalisasi  adalah  upaya  untuk  mendaur  ulang (Recycle) dengan  tujuan untuk memvitalkan Kembali fungsi utama dengan kata lain mengembalikan pada vitalitas  fungsi  utamanya  yang  telah  pudar.  Dalam  hal  ini  Revitalisasi  BUMDes memiliki  arti  suatu  usaha  dalam  mengembalikan  vitalitas  BUMDes  sebagai badan usaha yang menghimpun dan mewadahi potensi lokal desa.
Dalam  undang-undang  desa,  pengertian  BUMDes  adalah  badan  usaha yang  seluruh  bagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  desa  melalui  penyertaan secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  desa  yang  terpisahkan  guna mengelola  asset,  jasa  pelayanan  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  desa,  makna  itu  tentunya  melekat  dalam  tujuan pemerintah  desa,  tentunya  hal  ini  merupakan  potensi  yang  dimiliki  setiap  desa dalam  proses  perkembangannya.  Dengan  demikian,  desa  perlu  melakukan pemberdayaan yang dimulai dengan taha perencanaan,  pelaksanaan kemudian tahap  evaluasi.  Dengan  dilakukannya  hal  ini  merupakan  bagian  dari  proses pemanfaatan  potensi  lokal  yang  dimiliki  desa.  Menurut  Pingkan  Aditiawati  dkk (2016)  potensi  lokal  merupakan  kekayaan  alam,  budaya,  dan  sumber  daya manusia  yang  terdapat  dalam  sebuah  daerah.  Keadaan  kontur  alam  dan  adat yang  berbeda  menjadikan  ciri  khas  dari  sebuah  desa  yang  merupakan  potensi lokal dari setiap wilayah.
Diberlakukannya  undang-undang  Nomor.6  Tahun  2014  Tentang  desa memberikan  harapan  pada  kehidupan  desa  yang  otonom  dan  mandiri  dalam kehidupan  masyarakat.    Dalam  artikel  ini,  diangkat  permasalahan  yang  terjadi yaitu  bahwa  peran  BUMDesa  dipandang    perlu  dalam  menggali,  menghimpun,
dan mengelola  potensi  lokal  yang  hadir  di  desa,  sehingga  perlu  adanya    upaya revitalisasi BUMDesa.
Di  dalam  pengolahan  data  metode  yang  digunakan  adalah  metode Deskriptif  kualitatif.  Menurut  Nasution  (2003:18) metode  kualitatif  disebut  juga metode  naturalistic,  karena  sifat  data  yang  dikumpulkan  bersifat  kualitatif  dan tidak  menggunakan  alat  pengukur.  Dikatakan  naturalistik  yang  berarti  situasi lapangan  bersifat  natural  atau  wajar  sebagaimana  adanya  tanpa  dimanipulasi. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  melalui  kajian  pustaka  dari beberapa sumber literatur dalam melihat permasalahan yang diteliti.

## II.  Pembahasan
2.1. Peran penting BUMDes dalam menghimpun potensi lokal desa
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut sebagai BUMDes menurut  Undang-undang  Nomor.6  Tahun  2014  Pasal  1  ayat  (6)  adalah suatu  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  asset  desa,  jasa  pelayanan,  serta usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa. Dapat  diketahui  bahwa  undang-undang  Nomor.6  Tahun  2014  lebih elaboratif.  Undang-undang  Nomor.6  Tahun  2014  yang  mengatur  lebih terperinci, diatur dalam bab X terdapat dalam tiga pasal; 1). Pasal 87 ayat (1) – ayat (3); 2). Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2); 3). Pasal 90. Beralih dari ketentuan  tersebut,  sejatinya  BUMDes  didasarkan  pada  kebutuhan  dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.
BUMDes  dibangun  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  serta mendasarkan  pada  prinsip-prinsip  kooperatif,  partisipatif,  transparansi, emansipatif,  akuntabel,  dan  sustainable  dengan  mekanisme  berbasis anggota  dan  pengusahaan  mandiri.  Sebagai  potensi  lokal  desa  BUMDes merupakan  modal  sosial  yang  diharapkan  menjadi  jembatan  yang menghubungkan  desa  dengan  lingkup  perekonomian  sehingga  menjadi penguat  ekonomi  dipedesaan.  Setiap  pemerintah  desa  berhak  untuk mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa  namun  penting  disadari  bahwa BUMDes  juga  didasarkan  pada  potensi  yang  dapat  dikembangkan menggunakan  sumberdaya  lokal.  Tentunya  pendirian  badan  usaha
haruslah disertai upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah  yag  memfasilitasi  dan  melindungi.  Dalam    tujuannya,  BUMDes sebagai  Lembaga  sosial  yang  berpihak  kepada  kepentingan  masyarakat melalui  kontribusinya  dalam  penyediaan  pelayanan  sosial.  Tujuan  lain BUMDes  yaitu dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Sebagaimana  telah  dijelaskan  diatas  bahwa  BUMDes  merupakan  roda perekonomian  desa  yang  berperan  penting  dalam  menaikan  taraf perekonomian  suatu  desa,  BUMDes  merupakan  potensi  dari  berbagai potensi  lokal  yang  ada  didesa,  BUMDes  juga  dapat  diakatakan  sebagai wadah  segala  potensi  dan  kebutuhan  guna  menunjang  kesejahteraan masyarakat desa.
Karakteristik  BUMDes  yaitu  berbadan  hukum,  berusaha  di  bidang perekonomian  (Jasa,  manufaktur,  perdagangan)  dimana  modalnya  terdiri dari penyertaan Pemdes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan  51  dan  49  menjadi  pusat  kegiatan  ekonomi  masyarakat desa,  menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  desa,  dan  memberikan layanan  pada  masyarakat.  Adapun  usaha  yang  dapat  dijalankan  oleh BUMDes  antara  lain:  Pasar  desa,  simpan  pinjam,  Waserda,  sumber  air, transportasi,  objek  wisata  desa, Home  Industry, kerajinan  rakyat, perikanan darat, peternakan, pertanian dan argoindustri.
Sasaran  BUMDes  adalah  untuk  meningkatkan  perekonomian  desa agar  bemanfaat  untuk  kesejahteraan  desa.  Dalam  hal  ini,  mekanisme operasinalisasinya  diserahkan  sepenuhnya  kepada  masyarakat  desa, untuk  itu  masyarakat  desa  perlu  dipersiapkan  terlebih  dahulu  agar  dapat menerima  gagasan  baru  tentang  Lembaga  ekonomi  yang  memiliki  dua fungsi  yaitu  bersifat  sosial  dan  komersial.  Maka  persiapan  paling  tepat adalah berpusat pada sosialisasi, Pendidikan, dan pelatihan kepada pihak- pihak  yang  berkepentingan  terhadap  peningkatan  standar  hidup masyarakat desa. Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu  mendorong  dinamisasi  kehidupan  ekonomi  di  pedesaan.  Peran pemerintah  desa  adalah  membangun  relasi  dengan  masyarakat  untuk mewujudkan  pemenuhan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM),  Sebagai bagian  dari  upaya  pengembangan  komunitas (development  based community) desa yang lebih berdaya.

## III.  Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan  atau  posisi  BUMDes  dirasa  sangat  kuat  dalam  menggali  potensi lokal desa,  BUMDes merupakan satu potensi besar sebagai buah dari hadirnya peraturan  desa  yang  saling  berkesinambungan.  BUMDes  juga  merupakan wadah  dalam  menggali  potensi  lokal  desa.  Dengan  demikian  keberadaan BUMDes  sangatlah urgen  dalam mencapai  tujuan  desa  mandiri  yang  sejahtera. Maka  persiapan  paling  tepat  adalah  berpusat  pada  sosialisasi,  Pendidikan,  dan pelatihan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  terhadap  peningkatan standar  hidup  masyarakat  desa.  Melalui  cara  demikian  diharapkan  keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah  desa  adalah  membangun  relasi  dengan  masyarakat  untuk mewujudkan  pemenuhan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM),  Sebagai  bagian dari  upaya  pengembangan  komunitas (development  based  community) desa yang lebih berdaya.
Berdasarkan  hasil  kajian  diketahui  bahwa  BUMDes  sebaga  wadah  dalam menggali  potensi  lokal  sangatlah  penting.  Dalam  tahap  realisasi  pembentukan dan  pengembangan  BUMDes  perlu  diperhatikan  lebih  lanjut  oleh  pemerintah. Oleh karena itu perlu diadakannya Revitalisasi BUMDes untuk  memfasilitasi dan melindungi pendirian badan usaha dalam rangka penguatan kapasitas.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Adhuri, D S. 2002. Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal  di  Kabupaten  Lahat,  Sumatera  Selatan. Jurnal  Antropologi Indonesia .
Asshiddiqie,  Jimly.  2010. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme. Jakarta:  Sinar Grafika.
H.A.W.  Widjaja.  2010. Otonomi  Desa:  merupakan  otonomi  yang  asli,  bulat  dan utuh. Jakarta: RajaGrafindo .
Hood  Phillips  O.  1987. Constitutional  and  Administrative  Law ,  7th  ed.,  London: Sweet and Maxwell.
Laica  Marzuki  HM.Kekuatan  Mengikat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap Undang-Undang, Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006, hal. 2 Luthfy,  r.  M.    2019.  Masa  jabatan  kepala  desa  dalam  perspektif konstitusi. Masalah-masalah hukum , 48 (4), 319. Mahfud MD M. 2001. Politik Hukum di Indonesia , cet.  II. Jakarta: LP3ES.
Romli, L.  2007. Potret Otonomi Daerah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ryan, Aprilianto & Kasim, Aminuddin & Tibaka, Leli. 2018. Kedudukan peraturan desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Sahdan, G (ed.).  2005. Transformasi Ekonomi-Politik Desa. Yogyakarta: APMD Press.
Saleng,  A.  2004.  Penegakan  Hukum  dalam  Era  Reformasi. Jurnal  Ius  Quia Iustum , Vol. 11
Sidik,  Fajar.  (2015).  Menggali  Potensi  Lokal  Mewujudkan  Kemandirian  Desa. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) . Vol. 19. Surbakti,  R.  1998. Naskah  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar .  Universitas Airlangga.
Thompson Brian . 1997. Textbook on Constitutional and Administrative Law , edisi ke-3, London: Blackstone Press ltd.
Thaib,  D.  2003.  Menuju  Parlemen  Bikameral  (Studi  Konstitusional  Perubahan Ketiga UUD 1945 ) . Jurnal Ius Quia Iustum . Vol. 10.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa