## FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA PUBLIK DI KABUPATEN CIAMIS

## TANTI TRINITA DEWI
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jl. RE. Martadinata No. 150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  belum  terlaksananya  Peraturan  Bupati  No  42  Tahun  2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, belum tersedianya  lahan  perekonomian  dalam  kawasan  ruang  terbuka  publik  untuk  melayani  kegiatan perekonomian  masyarakat  dan  tidak  berjalannya pengaturan  dan penataan  ruang  terbuka publik serta belum tersedianya akses informasi atau sarana layanan pengaduan untuk masyarakat. Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini  yang  diamati adalah  aktivitas,  yaitu  fungsi  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan  Ruang  Dan  Pertanahan  dalam pengelolaan  ruang  terbuka  publik  di  Kabupaten  Ciamis.  Jumlah  informan  dalam  penelitian  ini adalah  sebanyak  3  orang.  Teknik  pengumpulan  datanya  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi  data,  penyajian  data  dan  menarik  kesimpulan/  verification.  Berdasarkan  hasil  penelitian maka  dapat  penulis  simpulkan  sebagai  berikut:  1)  Fungsi  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan Ruang  Dan  Pertanahan  dalam  Pengelolaan  Ruang  Terbuka  Publik  Di  Kabupaten  Ciamis  secara umum telah dilaksanakan  dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari jawaban informan yang sebagian besar  menyatakan  telah dilaksanakan  dengan baik. 2)  Faktor  pendukung dan penghambat  dalam pengelolaan  ruang  terbuka publik  yang dilakukan  oleh Dinas Pekerjaan Umum  Penataan Ruang Dan  Pertanahan  Kabupaten  Ciamis,  untuk  faktor  pendukung  berupa  program-program pemerintah,  anggaran,  sumber  daya  manusia,  fasilitas  dan  partisipasi  masyarakat,  sedangkan faktor  penghambat  berupa  kurangnya  kerjasama,  kurangnya  pemberian  penjelasan  tentang prosedur  dan  mekanisme  pelaksanaan  tugas,  kurang  memadainya  sumber  anggaran,  kurangnya sumber daya manusia, belum memadainya berbagai fasilitas pendukung dan kurangnya kesadaran dan  partisipasi  masyarakat.  3)  Upaya-upaya  yang  dilakukan  berupa  kerjasama  dengan  berbagai pihak,  pemberian  penjelasan  tentang  prosedur  dan  mekanisme  pelaksanaan  tugas,  menyediakan anggaran, meningkatkan sumber daya manusia, sikap dan komitmen, menambah dan melengkapi fasilitas dan sarana prasarana dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Kata Kunci : Fungsi, Dinas, Pengelolaan,  Ruang Terbuka Publik.
A. PENDAHULUAN
Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur  dan/atau  mengelompok,  yang penggunaannya  lebih  bersifat  terbuka,  tempat tumbuh  tanaman,  baik  yang  tumbuh  secara alamiah  maupun  yang  sengaja  ditanam.  Ruang terbuka  hijau  publik  merupakan  ruang  terbuka yang  dimiliki  dan  dikelola  oleh  pemerintah daerah  kota  yang  digunakan  untuk  kepentingan masyarakat  secara  umum.  Jenis  ruang  terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman  umum,  dan  jalur  hijau  sepanjang jalan, sungai, dan pantai.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis Nomor  15  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten  Ciamis  Tahun  2011- 2031  disebutkan  bahwa  ruang  terbuka  hijau
sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  23  ayat  6 yaitu  :  “Ruang  terbuka  hijau  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e  seluas  kurang lebih      5.742  (lima  ribu  tujuh  ratus  empat  puluh dua)  hektar  atau  30%  (tiga  puluh)  persen  dari luasan kawasan perkotaan”. Selanjutnya sebagaimana  data  RTH  Dinas  Pekerjaan  Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ciamis, ketersediaan  ruang  terbuka  publik  di  Kabupaten Ciamis  masih  kurang  dari  ketetapan  yang  telah ditentukan,  saat  ini  luas  RTH  di  Kabupaten Ciamis  baru  mencapai  0,43  persen  atau  sekitar 46.759  meter  persegi  dari  luas  wilayah Kabupaten Ciamis yang mencapai 5.000 hektare.
Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ciamis,  di  Kabupaten  Ciamis  sendiri  khususnya
untuk  pusat  pemerintahan  Kabupaten  Ciamis yaitu  bertempat  di  Kecamatan  Ciamis  terdapat beberapa  pengelolaan  ruang  terbuka  yang  di sediakan  oleh  pemerintah  yang  diantaranya  ada Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  seperti  Alun-alun, Taman Kota, Ruang Olahraga Lokasana, Stadion Galuh,  dan  Ruang  Terbuka  Non  Hijau  (RTNH) seperti  Venue  BMX,  pengelolaan  jalan  raya sebagai sarana Car Free Day (CFD).
Adapun  salah  satu  bentuk  penataan  kota, adanya  pemanfaatan  ruang  terbuka  publik,  yaitu berupa  pemanfaatan  beberapa  ruas  jalan  yang digunakan  untuk  sarana Car  Free  Day (CFD) diantaranya  ruas  jalan  Jend.  Sudirman,  Jl.  Jend. Ahmad Yani, Jl. Ir. H. Juanda, Jl. Veteran dan Jl. Kaum.  Pemanfaatan  ruang  terbuka  publik tersebut  ditujukan  sebagai  bentuk  pelayanan pemerintah Kabupaten Ciamis kepada masyarakat sebagai sarana untuk berolahraga dan bermain.  Selain  itu  juga  bertujuan  untuk memenuhi  kuota  ruang  terbuka  publik  di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil interpretasi Citra  Quickbird,  RTH  publik  Kota  Ciamis memiliki luas 508,6 ha (8,52% luas kota). Hal ini menunjukan  bahwa  luas  RTH  publik  Kota Ciamis  masih  jauh  dari  ketentuan  yang diamanatkan  Peraturan  Daerah  Nomor  15  Tahun 2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031.
Tetapi  berdasarkan  hasil  observasi  yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa sarana tersebut  tidak  berjalan  sesuai  dengan  fungsi  dan tujuannya,  melainkan  beralih  fungsi  menjadi kawasan  perekonomian  yang  dipenuhi  oleh  para pedagang-pedagang  kaki  lima  yang  sangat mengganggu  kenyamanan  masyarakat  yang berolah raga.
Permasalahan  tersebut  diduga  diakibatkan karena  pengelolaan  ruang  terbuka  publik  yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang  dan  Pertanahan  tidak  berjalan  secara normal atau tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut. Hal itu terlihat dari adanya beberapa indikator sebagai berikut:
1. Belum terlaksananya Peraturan Bupati No 42 Tahun  2016  tentang  tugas  pokok  dan  fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan,  hal  tersebut  di  buktikan  dengan belum  adanya  program  yang  secara  khusus ditujukan untuk penataan ruang dan penyediaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis.
2. Belum  tersedianya  lahan  perekonomian dalam  kawasan  ruang  terbuka  publik  untuk melayani  kegiatan  perekonomian  masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya
pengalihan  fungsi,  misalnya  sarana  olahraga menjadi lahan untuk kegiatan perekonomian 3. Tidak  berjalannya  pengaturan  dan  penataan ruang terbuka publik, hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya kegiatan perekonomian di  tempat  yang  bukan  untuk  peruntukannya seperti  di  sarana  olahraga  Car  Free  Day  dan lokasi venue BMX.
4. Belum  tersedianya  akses  informasi  atau sarana  layanan  pengaduan  untuk  masyarakat seperti  kotak  pengaduan  terkait  dengan kebijakan  pemerintah  tentang  penggunaan dan  peruntukan  ruang  terbuka  publik  yang disediakan oleh pemerintah.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  1) Bagaimana  fungsi  Dinas  Pekerjaan  Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan dalam pengelolaan  ruang  terbuka  publik  di  Kabupaten Ciamis?  2)  Faktor  apa  saja  yang  menjadi pendukung  dan  penghambat  dalam  pengelolaan ruang  terbuka  publik  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Ciamis? 3) Upaya apa saja yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan untuk mengatasi hambatan-hambatan  dalam  Pengelolaan  Ruang Terbuka Publik di Kabupaten Ciamis?

## B. LANDASAN TEORITIS
Berikut  ini  penulis  sajikan  beberapa  teori yang  berkaitan  dengan  definisi  fungsi  yang  di gunakan dalam penelitian ini.

## 1. Pengertian Fungsi
Zainal (2008:22), menyatakan bahwa:
Fungsi  adalah  rincian  tugas  yang sejenis  atau  erat  hubungannya  satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai  tertentu  yang  masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau
pelaksanaannya.
Dengan  demikian  bahwa  pengertian  fungsi yaitu  aktivitas  rincian  tugas  yang  memiliki hubungan  dengan  suatu  pekerjaan  menurut  sifat atau pelaksanaannya
2. Pengertian Organisasi Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian
organisasi sebagai berikut: ”Organisasi  adalah  suatu  sistem  perserikatan formal,  berstruktur,  dan  terkoordinasi  dari sekelompok  orang  yang  bekerja  sama  dalam mencapai tujuan tertentu”.
Dengan demikian bahwa organisasi merupakan  perserikatan  formal,  berstruktur,  dan
terkoordinasi  dalam  rangka  pencapaian  suatu tujuan  yang  telah  ditentukan  dalam  ikatan tersebut.

## 3. Pengertian Organisasi Dinas
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 18  Tahun  2016  Tentang  Perangkat  Daerah  Pasal 1  Ayat  1,  bahwa:  “Perangkat  Daerah  adalah unsur  pembantu  kepala    Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi kewenangan Daerah”. Selanjutnya dalam Pasal  1  Ayat  3  menyebutkan  bahwa:  “Perangkat Daerah  Kabupaten/Kota  adalah  unsur  pembantu bupati/wali  kota  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  kabupaten/kota  dalam  penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Daerah kabupaten/kota”
4. Pengertian Pengelolaan
Siswanto, (2005 : 21) menyatakan bahwa : Pengelolaan  merupakan  suatu  aktifitas yang  sistematis  yang  saling  bersusulan agar tercapai tujuan. Aktifitas pengelolaan meliputi aktifitas menerbitkan,  mengatur,  dan  berpikir yang  dilakukan  oleh  seseorang,  sehingga mampu  mengemukakan,  menata,  dan merapikan  segala  sesuatu  yang  ada disekitarnya,
mengetahui
prinsip-
prinsipnya  serta  menjadi  hidup  selaras dan serasi dengan yang lainnya Berdasarkan uraian di atas bahwa pengelolaan  dapat  diartikan  sebagai  manajemen, manajemen  adalah  sebagai  suatu  proses  yang diterapkan  oleh  individu  atau  kelompok  dalam upaya-upaya  koordinasi  untuk  mencapai  suatu tujuan. Manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian,  memimpin  dan  pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi  sumber  daya  untuk  mencapai  tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.
5. Pengertian Ruang Terbuka
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang  Pasal  1 Ayat 1 bahwa:
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,  ruang  laut,  dan  ruang  udara, termasuk  ruang  di  dalam  bumi  sebagai satu  kesatuan  wilayah,  tempat  manusia dan  makhluk  lain  hidup,  melakukan kegiatan,  dan  memelihara  kelangsungan hidupnya.
Ruang  umum  yang  merupakan  bagian  dari lingkungan  juga  mempunyai  pola.  Ruang  umum adalah  tempat  atau  ruang  yang  terbentuk  karena
adanya  kebutuhan  akan  perlunya  tempat  untuk bertemu  ataupun  berkomunikasi  satu  sama lainnya.

## C. METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang diamati adalah aktivitas, yaitu fungsi  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan  Ruang Dan Pertanahan dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis. Sumber data primer yang  merupakan  salah  satu  informan  atau narasumber  untuk  penelitian  ini  sebanyak  6 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Studi  kepustakaan ( library  research ),  penelitian  langsung  ( field research )  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Reduksi  data,  Penyajian  data  dan  menarik kesimpulan.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berikut  penulis  sajikan  hasil  penelitian  dan pembahasan  mengenai  fungsi  Dinas  Pekerjaan Umum  Penataan  Ruang  Dan  Pertanahan  dalam pengelolaan  ruang  terbuka  publik  di  Kabupaten Ciamis:
1. Fungsi  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan Ruang Dan Pertanahan
dalam pengelolaan  ruang  terbuka  publik  di

## Kabupaten Ciamis
Berdasarkan  hasil  wawancara  tiap-tiap indikator  mengenai  fungsi  Dinas  Pekerjaan Umum  Penataan  Ruang  Dan  Pertanahan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Publik Di Kabupaten  Ciamis  secara  umum  telah dilaksanakan dengan  baik.  Hal  ini ditunjukan  dari  jawaban  informan  yang sebagian besar menyatakan telah dilaksanakan dengan baik.
Dari  hasil  observasi  diketahui  bahwa fungsi  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan Ruang  Dan  Pertanahan  dalam  Pengelolaan Ruang Terbuka Publik Di Kabupaten Ciamis pada  umumnya  telah  dilaksanakan  dengan baik.  Namun  demikian  masih  terdapat beberapa  indikator  yang  pelaksanaannya kurang sesuai dengan empat  fungsi birokrasi di  dalam  pemerintahan  modern  menurut Mustafa (2014 : 121) yaitu fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pengaturan ( regulation) dan fungsi pengumpulan informasi (information gathering)
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam  pengelolaan  ruang  terbuka  publik yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan Umum  Penataan  Ruang  Dan  Pertanahan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan  uraian  hasil  wawancara  dan observasi  tiap-tiap  indikator  mengenai fungsi  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan Ruang  Dan  Pertanahan  dalam  pengelolaan ruang  terbuka  publik  di  Kabupaten  Ciamis, faktor  pendukung  untuk  fungsi  Dinas Pekerjaan  Umum  Penataan  Ruang  Dan Pertanahan dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis yaitu:
a. Adanya  dukungan  program-program dari  pemerintah  pusat  yaitu  dengan diterbitkannya  Undang-Undang  No.  26 Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan,  dan  dari  pemerintah  daerah yaitu  diterbitkannya  Peraturan  Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Ciamis Tahun  2011-2031dan  Peraturan  Bupati No  42  Tahun  2016  tentang  tugas  pokok dan  fungsi  Dinas  Pekerjaan  Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
b. Adanya  Anggaran  yang  memadai  dari pemerintah baik pusat dan daerah
c. Adanya sumber daya manusia dalam hal ini  pegawai  Dinas  Pekerjaan  Umum Penataan Ruang dan Pertanahan  sebagai pelaksana  pengelolaan  ruang  terbuka publik di Kabupaten Ciamis
d. Adanya fasilitas pendukung pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka publik
e. Adanya  faktor  partisipasi  masyarakat dan sumberdaya alam yang kondusif
Sedangkan  untuk  faktor  penghambat  dalam pelaksanaan  fungsi  Dinas  Pekerjaan  Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dalam pengelolaan  ruang  terbuka  publik  di  Kabupaten Ciamis yaitu:
a. Kurangnya  kerjasama  dari  berbagai  pihak seperti komunikasi dan koordinasi menyebabkan  proses  administrasi  yang panjang  akan  membuat  suatu  tujuan  tercapai dengan  lambat  dan  kurangnya  pemberian penjelasan  oleh  kepala  tentang  prosedur  dan mekanisme pelaksanaan tugas dalam pengelolaan ruang terbuka publik
b. Alokasi  anggaran  untuk  membiayai  dalam mengelola  ruang  terbuka  hijau  publik  masih kurang memadai
c. Kurangnya  sumber  daya  manusia  pegawai sehingga  dalam  melaksanakan  pekerjaannya kurang dilakukan secara profesionalisme oleh pegawai  dan  kurangnya  sikap  dan  komitmen pegawai dalam melaksanakan pekerjaan
d. Belum  memadainya  berbagai  fasilitas  untuk penyediaan ruang terbuka publik
e. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program lingkungan.
Berdasarkan  hasil  observasi  dapat  diketahui bahwa  yang  menjadi  faktor  pendukung  dan penghambat  dalam  fungsi  Dinas  Pekerjaan Umum  Penataan  Ruang  Dan  Pertanahan  dalam pengelolaan  ruang  terbuka  publik  di  Kabupaten Ciamis  yaitu  faktor  pendukung  berupa  program- program dari pemerintah berupa undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah dan peraturan  bupati,  adanya  anggaran,  adanya sumber  daya  manusia  berupa  pegawai  sebagai pengelola,  adanya  fasilitas  pendukung  dan partisipasi masyarakat. sedangkan faktor penghambat  berupa  lemahnya  kerjasama  dari berbagai pihak seperti komunikasi dan koordinasi,  alokasi  anggaran  untuk  membiayai dalam  mengelola  ruang  terbuka  hijau  publik masih  kurang  memadai,  kurangnya  dukungan sumber daya manusia pegawai, kurang memadainya  fasilitas  pendukung  dan  rendahnya partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  ruang terbuka publik.
Uraian  di  atas  sejalan  dengan  pendapat Wursanto
(2005:54) bahwa unsur-unsur organisasi terdiri dari:
a. Man (orang-orang),  dalam  kehidupan organisasi  sering  disebut  dengan  istilah pegawai atau personil.
b. Kerja  sama,  maksudnya  adalah  suatu perbuatan  bantu  membantu  atau  suatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
c. Tujuan  bersama,  merupakan  arah  atau sasaran  yang  ingin  dicapai  dan  juga menggambarkan  apa  yang  harus  dicapai melalui prosedur, program, pola
( network ), kebijaksanaan ( policy ), strategi,  anggaran  ( budgeting ),  dan peraturan-peraturan  ( regulation )  yang telah ditetapkan.
d. Peralatan ( equipment ), terdiri dari semua sarana yang berupa materi, mesin-mesin, uang,  dan  barang  modal  lainnya  (tanah, gedung/ bangunan/kantor).
e. Lingkungan ( environment )
f. Kekayaan  alam,  misalnya  keadaan iklim, udara, air, cuaca, flora, dan fauna.
g. Kerangka atau konstruksi mental organisasi, berupa prinsip-prinsip organisasi.
Berdasarkan  pada  teori  di  atas  sebuah organisasi  terdapat  unsur-unsur  seperti  sistem yang  terdiri  dari  subsistem  atau  bagian-bagian yang  saling  berkaitan  satu  sama  lainnya  dalam melakukan  aktivitasnya,  pola  aktivitas  yang dilakukan  oleh  orang-orang  didalam  organisasi dalam pola tertentu. orang-orang dalam kehidupan  organisasi  sering  disebut  dengan istilah  pegawai  atau  personil  yang  melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi  hambatan  yang  dihadapi  Dinas Pekerjaan  Umum  Penataan  Ruang  Dan Pertanahan  dalam  Pengelolaan  Ruang Terbuka Publik Di Kabupaten Ciamis
Berdasarkan  uraian  hasil  wawancara  dan observasi  tiap-tiap  indikator  mengenai  upaya- upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan Umum  Penataan  Ruang  Dan  Pertanahan  dalam pengelolaan  ruang  terbuka  publik  di  Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:
a. Upaya melakukan kerjasama dengan berbagai  pihak  dengan  cara  melakukan komunikasi dan koordinasi, upaya pemberian penjelasan  tentang  prosedur  dan  mekanisme pelaksanaan  tugas  dalam  pengelolaan  ruang terbuka publik pada pegawai
b. Upaya untuk menyediakan sejumlah anggaran  untuk  membiayai  dalam  mengelola ruang  terbuka  hijau  publik  dengan  cara mengajukan permohonan penambahan sejumlah  anggaran  pada  perubahan  anggaran tahun 2018.
c. Upaya  meningkatkan  kemampuan  sumber daya manusia pegawai dengan cara diberikannya penjelasan dan petunjuk, diikutsertakannya
dalam berbagai penyelenggaraan pengembangan sumber daya  manusia  seperti  pendidikan  dan pelatihan,  seminar  dan  kegiatan workshop dan upaya meningkatkan sikap dan komitmen  pegawai  dalam  melaksanakan pekerjaan dengan cara memberikan bimbingan  dan  pembinaan  sikap  secara  rutin pada pegawai.
d. Upaya  menambah  dan  melengkapi  berbagai fasilitas  dan  sarana  prasarana  ruang  terbuka publik
e. Upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi  masyarakat  dengan  melakukan pendekatan melalui komunikasi dan mengajak seluruh masyarakat untuk berperan
aktif  dalam  mendukung    program  ruang terbuka hijau publik.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan  sebagai  lembaga  dan  institusi pemerintah  daerah  merupakan  bagian  kantor pemerintah  yang  mengurus  pekerjaan  tertentu. Dinas  daerah  adalah  unsur  pelaksana  pemerintah daerah. Daerah dapat berarti Provinsi,
Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan  fungsi:  perumusan  kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian  perizinan  dan  pelaksanaan  pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
Fungsi  merupakan  kegiatan  yang  harus dilaksanakan  dalam  sebuah  organisasi  untuk mencapai  tujuan  yang  diinginkan  berdasarkan tingkatan-tingkatan  yang  telah  diberikan  kepada yang  menjalankan  kegiatan  tersebut.  Definisi fungsi  tersebut  merupakan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pegawai  baik  itu  fungsi manajerial maupun fungsi operatif (teknis), yang pada  hakikatnya  bertujuan  untuk  melakukan kegiatan-kegiatan  dengan  pekerjaan  yang  dijabat seseorang.
Uraian  di  atas  sejalan  dengan  pendapat Admosudirjo, (2001:4) yang menyatakan bahwa:
Fungsi  suatu  lembaga  atau  institusi formal  adalah  adanya  kekuasaan  berupa hak  dan  tugas  yang  dimiliki  oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi  untuk  melakukan  sesuatu sesuai  dengan  bidang  tugasnya  masing- masing.  Fungsi  lembaga  atau  institusi disusun  sebagai  pedoman  atau  haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan  kegiatan  dan  mencapai tujuan  organisasi.  Fungsi  berkaitan  erat dengan  wewenang,  yaitu  kemampuan untuk  melakukan  suatu  tindakan  hukum publik,  atau  secara  yuridis  wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  serta  melakukan hubungan-hubungan hukum.
Berdasarkan  pada  teori  di  atas  bahwa fungsi  menandakan  hak  dan  tugas  yang  dimiliki oleh  seseorang  dalam  kedudukannya  di  dalam organisasi  sebagai  pedoman  atau  haluan  bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Fungsi  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan Ruang  Dan  Pertanahan  dalam  Pengelolaan
Ruang Terbuka Publik Di Kabupaten Ciamis secara  umum  telah  dilaksanakan    dengan baik.
2. Faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam pengelolaan  ruang  terbuka  publik  yang dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum Penataan  Ruang  Dan  Pertanahan  Kabupaten Ciamis,  untuk  faktor  pendukung  berupa dukungan  program-program  dari  pemerintah yaitu dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan, adanya anggaran,  adanya  sumber  daya  manusia, fasilitas pendukung dan partisipasi masyarakat.  sedangkan  faktor  penghambat berupa  kurangnya  kerjasama,  kurangnya pemberian  penjelasan  tentang  prosedur  dan mekanisme pelaksanaan tugas, kurang memadainya  sumber  anggaran,  kurangnya sumber  daya  manusia,  belum  memadainya berbagai  fasilitas  pendukung  dan  kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi  hambatan  yang  dihadapi  berupa melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak dengan  cara  melakukan  komunikasi  dan koordinasi,  upaya  pemberian  penjelasan tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas  dalam  pengelolaan  ruang  terbuka publik  pada  pegawai,  menyediakan  sejumlah anggaran  untuk  membiayai  dalam  mengelola ruang  terbuka  hijau  publik  dengan  cara mengajukan permohonan penambahan sejumlah  anggaran  pada  perubahan  anggaran tahun  2018,  meningkatkan  kemampuan sumber  daya  manusia  pegawai  dengan  cara diberikannya penjelasan dan petunjuk,
diikutsertakannya dalam berbagai penyelenggaraan pengembangan sumber daya  manusia  seperti  pendidikan  dan pelatihan,  seminar  dan  kegiatan workshop
dan upaya meningkatkan sikap dan komitmen  pegawai  dalam  melaksanakan pekerjaan dengan cara memberikan bimbingan  dan  pembinaan  sikap  secara  rutin pada  pegawai,  menambah  dan  melengkapi berbagai  fasilitas  dan  sarana  prasarana  ruang terbuka  publik  dan  meningkatkan  kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan melakukan  pendekatan  melalui  komunikasi dan  mengajak  seluruh  masyarakat  untuk berperan  aktif  dalam  mendukung    program ruang terbuka hijau publik.
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  maka saran  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan  ruang  terbuka  publik,  maka
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan  Kabupaten  Ciamis  sebaiknya lebih  mengoptimalkan  pelaksanaan  fungsi- fungsi  birokrasi  di  dalam  pemerintahan modern.
2. Untuk menghindari hambatan-hambatan yang  mungkin  timbul  kembali  seperti masalah  kerjasama,  sebaiknya  melakukan komunikasi  dan  koordinasi,  menyediakan sejumlah  anggaran  untuk  membiayai  dalam mengelola ruang terbuka hijau publik dengan cara  mengajukan  permohonan  penambahan sejumlah anggaran, meningkatkan kemampuan  sumber  daya  manusia  pegawai dengan  cara  diberikannya  penjelasan  dan petunjuk,  diikutsertakannya  dalam  berbagai penyelenggaraan pengembangan sumber daya  manusia  dan  meningkatkan  kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan melakukan  pendekatan  melalui  komunikasi dan  mengajak  seluruh  masyarakat  untuk berperan  aktif  dalam  mendukung    program ruang terbuka hijau publik
3. Sebaiknya  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan Ruang  dan  Pertanahan  dalam  mengelola kawasan  terbuka  publik  lebih  berupaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dengan cara  meningkatkan  kerjasama  dengan  pihak ekstern  dan  intern,  menambah  alokasi anggaran,  menambah  fasilitas,  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dan  meningkatkan sumber  daya  manusia  sehingga  mengelola kawasan  terbuka  publik  dapat  berjalan dengan    target  sasaran  dan  tujuan  dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirdjo ,
Prajudi , 2001, Hukum
Administrasi Negara , Jakarta : Ghalia
Hasibuan , S.P.M. 2011. Manajemen  Dasar,
Pengertian,  dan  Masalah .  CV.  Haji. Masagung, Jakarta
Mustafa,  Delly.  2014. Birokrasi  Pemerintahan . Bandung: Alfabeta
Peraturan  Bupati  Ciamis  Nomor  42  Tahun  2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur
Organisasi Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Dan Pertanahan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  15 Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Ciamis  Tahun  2011- 2031
Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016
Tentang Perangkat Daerah
Siswanto, Bejo. 2005. Manajemen  Tenaga  Kerja Indonesia  Pendekatan  Administratif  dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Wursanto .  2005 . Dasar-Dasar  Ilmu  Organisasi .
Yogyakarta : Andi Zainal, Nining Haslinda, 2008, Analisis
Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi  Pegawai  pada  Sekretariat Pemerintah Kota Makasar , Skripsi