## PENGELOLAAN POTENSI DESA OLEH PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DI DESA KAWALIMUKTI

## KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

## ROSI YULIAWATI

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  mengetahui  pengelolaan  potensi  desa  dalam  rangka meningkatkan  pendapatan  di  Desa  Kawalimukti  Kecamatan  Kawali  Kabupaten  Ciamis,  (2) mengetahui  hambatan-hambatan  dalam  pengelolaan  potensi  desa  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan  desa  di  Desa  Kawalimukti  Kecamatan  Kawali  Kabupaten  Ciamis,  (3)  mengetahui upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam  pengelolaan  potensi desa  dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan  desa  di  Desa  Kawalimukti  Kecamatan  Kawali Kabupaten Ciamis.
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  berupa  observasi  dan  wawancara.  Adapun yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini.  1  (satu)  orang  Kepala  Desa,  9  (sembilan)  orang perangkat  desa  9  (sembilan)  orang  perangkat  desa,  2  (dua)  orang  BPD  dan  3  (tiga)  orang  tokoh masyarakat  desa  sehingga  secara  keseluruhan  informan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  15  orang. Sedangkan  sumber  data  yang  lainnya  berupa  dokumentasi-dokumentasi  yang  diperoleh  yang berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Pengelolaan  potensi  desa  oleh  pemerintah  dalam  rangka meningkatkan  pendapatan  asli  desa  di  Desa  Kawalimukti  masih  kurang  optimal.  Hal  ini  terlihat dari  masih  terdapat  hambatan-hambatan  di  setiap  indicator  yang  ditanyakan.  Dapat  diketahui bahawa  factor  yang  menghambat  adalah  dalam  kepengurusan  dan  penentuan  program  belum terealisasi  dengan  tepat,  pengelola  masih  belum  sesuai  dengan  peraturan  dan  peraturan perundang-undangan  yang  diterapkan  oleh  pemerintahan  desa,  fasilitas  informasi  kurang,  masih belum  memahami  pentingnya  pelaporan  yang  akuntable.  dan  kurangnya  kesadaran  pengelola membayar  sewa  kepada  pemerintah  desa.  adapun  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi hambatan  tersebut  adalah  dengan  cara  memberikan  informasi  tentang  apa  yang  ditugaskan  dan menjelaskan  apa  upaya  yang  dilakukan  mengumpulkan  data  yang  valid  dan  menerima  masukan dari usulan-usulan masyarakat melalui BPD dan aparat pemerintahan yang mewakili masyarakat sehingga  tercapai  keputusan  yang  tepat  sasaran,  mengikutsertakan  masyarakat  dan  meberikan pengertian  tentang  BUMDesa  lebih  mendetail  dan  memberikan  pengertian  khusus  kepada pengurus  BUMDesa,  memberikan  penyuluhan  dan  pelatihan,memperluas  jaringan  internet  dan memperbanyak  fasilitas  informasi.  Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  penulis  mencoba mengajukan  saran  sebagai  berikut:  (1)  sebaiknya  pemerintah  Desa  Kawalimukti  secepatnya membentuk  program-program  yang  akan  dikembangkan  dalam  BUMDesa,  (2)  Sebaiknya Pemerintah  Desa  harus  lebih  meningkatkan  pengetahuan,  kemampuan  dan  keterampilan perangkat  desa  dalam  mengelola  potensi  desa,  (3)  Pemerintah  desa  dalam  hal  ini  perlu  menjalin kerjasama sama yang lebih baik dan berkelanjutan dengan pihak-pihak yang kompeten.
Kata Kunci: Pengelolaan Potensi, Pemerintah Desa

## A. PENDAHULUAN
Pengelolaan  potensi  desa  merupakan kegiatan dan tindakan terhadap aset desa mulai dari  perencanaan,  pengadaan,  penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,
penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahan, penilaian, pembinaan, pengawasan  dan  untuk  menentukan  serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan  melalui  pemanfaatan  sumber  daya manusia serta sumber-sumber
lain.
Pembangunan  pedesaan  dapat  dilihat  pula
sebagai  upaya  mempercepat  pembangunan pedesaan  melalui  penyediaan  sarana  dan prasarana  untuk  memperdayakan  masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif.
Pengelolaan  Potensi  desa    bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat  desa  untuk  pengembangan  potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa  yang  efektif  dan  efisien  serta  maksimal, perlu  adanya  pengelolaan  potensi  desa  yang
baik  dan  berpihak  kepada  masyarakat.  Karena setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan  untuk  menjalankan  roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Pengelolaan potensi desa oleh pemerintah  desa  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan  asli  desa  masih  kurang  optimal dalam  pelaksanaannya,  hal  ini  terlihat    dalam indikator-indikator sebagai berikut:
1. Masih  ada  potensi  desa  yang  belum  di kelola  dengan  optimal  misalnya  tanah desa  (tanah  titisara)  yang  belum  dikelola secara optimal oleh Desa Kawalimukti.
2. Masih  belum  berfungsinya  BUMDES secara  optimal  di  Desa  Kawalimukti Kecamatan  Kawali  Kabupaten  Ciamis, sebagai  contoh  kepengurusan  BUMDesa masih belum bekerja sesuai yang diharapkan,  BUMDesa  masih  belum difasilitasi  Oleh  Pemerintah  Desa,  usaha- usaha desa masih dikelola oleh
Pemerintah  Desa    seperti  Sewa  Menyewa Kios. 3. Kurangnya Pendapatan Asli Desa di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis  didalam  rencana tahun 2016  Rp.  126.167.762  yang  terealisasi baru Rp. 78.800.000.

## B.  LANDASAN TEORI
1. Pengelolaan
Sedangkan  Menurut  Terry  (Safiie, 2011:2),  pengelolaan  merupakan  suatu  proses khusus yang terdiri dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta  mencapai  sasaran  yang  telah  ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

## 2. Potensi Desa
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  nomor  1  tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa. Aset desa adalah  barang  miliki  desa  yang  berasal  dari kekayaan  asli  milik  desa,  dibeli atau  diperoleh atas  beban  anggaran  pendapatan  dan  belanja desa  (APB  Desa)  atau  perolehan  hak  lainnya yang sah.

## 3.Pemerintah Desa
Menurut  Pamudji  (dalam  Makmur 2009:  165)  Pemerintah  adalah  seseorang  atau sekelompok  orang  yang  diberikan  kekuasaan atau  kewenangann  untuk  memerintah  dari suatu  negara  atau  badan  yang  tertinggi  dalam suatu Negara.
Nurcholis  (2011:  1)  mengemukakan desa  adalah  wilayah  dengan  batas-batas tertentu  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum (adat)  yang  berhak  mengatur  dan  mengatur urusan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal usulnya.
4.Sumber Pendapatan Desa Sumber  Pendapatan  Desa  dikelola melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan oleh  Kepala  Desa  yang  dituangkan  dalam peraturan  desa  tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa. Pengertian  Keuangan desa  menurut  Undang-undang  Nomor  6  tahun 2014 tentang Desa bahwa:
“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai dengan  uang  serta  segala  sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak dan kewajiban desa”.

## 5.Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja    Desa (APBdes)
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja desa  (APBdes)  menurut  Nurcholis  (2011:83) adalah  rencana  keuangan  desa  dalam  satu tahun  yang  memuat  perkiraan  pendapatan, rencana  belanja  program  dan  kegiatan,  dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui  bersama  oleh  pemerintah  desa  dan badan  permusyawaratan  desa,  dan  ditetapkan dengan peraturan desa.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  harus  menggunakan metode  tertentu.  Dengan  metode  penelitian akan  mempermudah  untuk  menentukan  urutan penelitian  dan  bagaimana  penelitian  dan bagaimana penelitian dilaksanakan.
1. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu metode deskriptif analisis. Dengan pendekatan  kualitatif  karena  penelitian  ini bertujuan  memperoleh  pemaparan  yang objektif  dan  mengungkapkan  gambaran masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung khususnya mengenai pengelolaan  potensi  desa  oleh  pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Kawalimukti.
2. Data dan sumber data Dalam  melakukan  penelitian  ini  data-data yang diperlukan  di peroleh dari dua sumber yaitu:
a. Data Primer
Data  primer  merupakan  data  yang diperoleh dari sumbernya secara langsung,  diamati  dan  dicatat  secara langsung,  seperti  wawancara,  observasi dan dokumentasi.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh  dari data  yang sudah ada  dan mempunyai  hubungan  masalah  yang diteliti  yaitu  meliputi  literatur-literatur yang ada. Data primer adalah data yang bersumber dari infoman yang mengetahui  secara  jelas  dan  rinci mengenai  masalah  yang  sedangditeliti. adapun  informan  yang  terkait  dalam penelitian  ini  adalah  Perangkat  Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat semuanya sebanyak 15orang.

## 3. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang
peneliti gunakan yaitu sebagai berikut: 1. Studi kepustakaan Studi  kepustakaan  merupakan  teknik mengumpulkan data dengan mempelajari  buku-buku  dan  bahan pustaka  lainnya  yang  ada  hubungannya dengan  masalah  yang  sedang  diteliti penulis.
2. Studi lapangan Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan  data  dan  penyeleksian data secara langsung yang diperoleh dari lokasi  penelitian.  Pelaksanaan  studi lapangan dilakukan  dengan  cara sebagai berikut:
3. Observasi a. Observasi adalah teknik pengumpulan  data  dengan  cara melakukan pengamatan secara langsung  kepada  objek  penelitian untuk  melihat  dari  dekat  kegiatan yang dilakukan.
b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara  (peneliti  atau  yang diberi tugas melakukan pengumpulan data dalam mengumpulkan  data  mengajukan suatu  pertanyaan  kepada  yang diwawancarai.
c. Dokumentasi
d. Dokumentasi  merupakan  catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen  bisa  berbentuk  tulisan,
gambar, atau
karya-karya monumental dari seseorang.

## 4. Teknik Analisis Data
Data  yang  sudah  terkumpul  melalui teknik  pengumpulan  data  untuk  kemudian diolah  dengan  menempuh  langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:
a. mengumpulkan  data  hasil  observasi dan wawancara.
b. Menginterpretasi  data  hasil  observasi dan wawancara.
c. Mendeskripsikan  data  hasil  observasi dan  wawancara  untuk  menjawab rumusan masalah penelitian.
d. Menarik kesimpulan data hasil observasi  dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian. D.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.  Pelaksanaan  Pengelolaan  Potensi  desa Dalam  Rangka  Meningkatan  Pendaptan Asli  Desa  (Pades)  di  Desa  Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis
Berdasarkan serangkaian kegiatan penelitian, maka penulis menyajikan pembahasan hasil penelitian tentang pengelolaan potensi desa oleh pemerintah desa dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan  asli desa (PAdes) di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
Menurut  Nurcholis  (2011:  94)  terdapat asas-asas dalam melakukan pengelolaan potensi desa:
1. Asas Fungsional
2. Asas kepastian hokum
3. Asas keterbukaan
4. Asas efisiensi
5. Asas akuntabiltas
6. Asas kepastian nilai
Pengelolaan  potensi  desa  yang  dilakukan oleh  pemerintah  desa  Kawalimukti,  telah memenuhi asas-asas dalam pengelolaan potensi desa sebagai berikut:
1. Asas Fungsional Dimensi yang pertama dalam pengelolaan potensi desa adalah asas fungsional.
Berdasarkan hasil penelitian dengan menentukan  keputusan  dalam  pengelolaan potensi yang ada diketahui sudah dilaksanakan oleh  pemerintah  desa.  Hal  ini  terbukti  dengan adanya keputusan yang telah ditetapkan.
Dengan  demikian,  berdasarkan  pada  hasil wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  oleh penulis sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan Sutaryono et  al (2014:34)  yaitu:  Bahwa pengelolaan  harus  memenuhi  asas-asas  dalam pengelolaan kekayaan desa salah satunya Asas Fungsional  yaitu  pengambilan  keputusan penyelesaian  masalah  di  bidang  pengelolaan harus  sesuai  fungsi,  wewenang  dan  tanggung jawab masing-masing potensi
agar pengelolaannya berjalan dengan maksimal.
Berdasarkan  pendapat  diatas,  maka  jelas bahwa  dalam  pengelolaan  potensi  desa  yang baik  adalah  dengan  adanya  keputusan  yang ditetapkan  terlebih  dahulu  untuk  mengelola potensi desa.
2. Asas Kepastian Hukum
Dimensi kedua dalam pengelolaan potensi adalah  asas  kepastian  hukum.  hasil  penelitian diperoleh bahwa mengenai adanya aturan yang dituangkan  dalam  peraturan  desa  dalam pengelolaan  tanah  titisara  dan  BUMDesa sudah  dapat  dilaksanakan,  dituangkan  dalam bentuk  Perdes  dan  SK  Kepala  Desa  sehingga mempermudah  dalam  mengelola  potensi  desa di Desa Kawalimukti.
Hasil diatas sejalan berdasarkan Undang-Undang  No  6  Tahun  2014  tentang
Desa  dalam  mengelola  kekayaan  desa  Kepala Desa  berwenang  untuk  menetapkan  peraturan desa.  Agar  dalam  pengelolaannya  sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa  dalam  pengelolaan  potensi  desa  yang baik  adalah  dengan  adanya  kepastian  hukum yang ditetapkan terlebih dahulu untuk mengelola potensi desa.
3. Asas Keterbukaan Dimensi  yang  ketiga  dalam pelaksanaan pengelolaan potensi desa adalah asas keterbukaan.  Berdasarkan    hasil  penelitian mengenai penyelenggaraan pengelolaan
potensi  desa  dilakukan  secara  terbuka  dalam mengelola  Tanah  titisara  dan  BUMDesa Belum dilaksanakan dengan optimal.
Dengan  demikian,  berdasarkan  pada uraian  hasil  wawancara  dan  observasi  yang penulis  lakukan  dilapangan  sudah  sesuai dengan  teori  yang  dikemukakan  Sutaryono et al (2014:34) yaitu:
“Dalam  pengelolaan  potensi  desa  harus memenuhi  asas  kepastian  hukum,  agar pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan hokum danperaturan perundang-undangan”.
Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa  dalam  pengelolaan  potensi  desa  yang baik  adalah  dengan  adanya  keterbukaan kepada masyarakat.
4. Asas Efisiensi
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai asas efisiensi pemerintah desa sudah menetapkan sewa  yang sesuai dan sudah dapat dijalankan  dan  adanya  pengelola  potensi  yang ditetapkan pemerintah desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sudah dapat dilaksanakan. Hasil  diatas  sejalan  berdasarkan  dengan Undang-Undang  No  6  tahun  2014  tentang Desa  pasal  77  pengelolaan  kekayaan  milik desa  dalam  melakukan  pengelolaan  kekayaan desa harus dilakukan secara efisien mungkin. Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa  dalam  pengelolaan  potensi  desa  yang baik adalah harus seefisien mungkin.
5. Asas Akuntabilitas
Dimensi  yang  kelima  Berdasarkan  hasil penelitian, pemerintah sudah  mempertanggung jawabkan  hasil  pengelolaan  dengan  Membuat Data  dan  Pelaporan  Pertiap  Bulan,  pelaporan setiap  akhir  tahun  kepada  Bupati  melalui Kecamatan  sudah  dilakukan  tetapi  dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal.
Dengan demikian, dari keseluruhan hasil penelitian  baik  melalui  wawancara  dan observasi  seperti  yang  telah  diuraikan  diatas sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Sutaryono et al (2014:35) menyebutkan:
Pengelolaan kekayaan  milik desa bahwa pengelolaan  kekayaan  desa  harus  memenuhi azas  akuntabilitas,  pengelolaan  kekayaan  desa harus bisa dipertanggugjawabkan dan melakukan  pelaporan  setiap  akhir  tahun kepada  Bupati  melalui  Kecamatan  dengan tertib.
Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa  dalam  pengelolaan  potensi  desa  yang baik adalah harus bisa dipertanggugjawabkan.
6. Asas Kepastian Nilai
Asas  yang  ke  enam  adalah  asas kepastian  nilai.  Hasil  penelitian  bahwa  dalam melakukan pengawasan dan membuat perhitungan  yang  tepat  untuk  semua  yang dikelola  Pemerintah  desa  sudah  melaksanakan pengawasan  secara  rutin  dan  menyeluruh sudah  dilakukan  Sedangkan  untuk  target pendapatan  dari  pengelolaan  potensi  desa belum memenuhi target yang telah.
Dengan demikian, dari keseluruhan hasil penelitian  baik  melalui  wawancara  dan observasi  seperti  yang  telah  diuraikan  diatas
sesuai dengan  teori yang  dikemukakan Sutaryono,et.al (2014:35) menyebutkan: Pengelolaan kekayaan  milik desa bahwa pengelolaan  kekayaan  desa  harus  memenuhi azas  Kepastian  Nilai,  pengelolaan  kekayaan desa  harus  didukung  oleh  adanya  ketetapan jumlah  dan  nilai  barang  dalam  rangka optimalisasi pemanfaatan.
Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa  dalam  pengelolaan  potensi  desa  yang baik  adalah  harus  mempunyai  asas  ketepatan nilai.

## 2. HAMBATAN

## YANG
DIHADAPI OLEH  PEMERINTAH  DESA  DALAM PENGELOLAAN POTENSI DESA
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN  ASLI  DES A DI  DESA KAWALIMUKTI KECAMATAN

## KAWALI KABUPATEN CIAMIS
Hambatan  yang  pertama  yang  dihadapi oleh  pemerintah  desa  seperti  pengelolaan potensi BUMDesa kepengurusan dan penentuan  program  belum  terealisasi  dengan tepat, hambatan yang kedua pengelola BUMDesa masih  belum  sesuai  dengan peraturan  dan  peraturan  perundang-undangan yang  diterapkan  oleh  pemerintahan  desa, hambatan  yang  ketiga  fasilitas  informasi kurang  memadai  sehingga  pencapaian  dalam penyampaian informasi penyelenggaraan pengelolaan  potensi  masih  kurang,  hambatan yang keempat pengelola masih kurang mengerti  dan  memahami  arti  pentingnya pelaporan  yang  akuntabel,  hambatan  yang kelima kurangnya kesadaran pengelola membayar  sewa  kepada  pemerintah  desa sehingga  menghambat  pada  setiap  pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
3. UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN UNTUK MENGATASI  HAMBATAN  DALAM PENGELOLAAN POTENSI DESA OLEH  PEMERINTAH  DESA  DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN  ASLI  DESA  (PAdes) DI DESA KAWALIMUKTI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah  desa  untuk  mengatasi  hambatan dalam  pengelolaan  potensi  desa  dalam  rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PAdes) di
Desa Kawalimukti kecamatan Kawali
Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut: Upaya  yang  pertama  yang  dilakukan dalam  mengatasi hambatan  dalam pengelolaan potensi  oleh  pemerintah  desa  adalah  dengan memberikan  tugas  pada  pengelola  potensi dengan cara memberikan informasi tentang apa yang ditugaskan sehingga sesuai dengan aturan yang disepakati.
Upaya  yang  kedua  mengumpulkan  data yang valid dan menerima masukan dari usulan- usulan  masyarakat  melalu  BPD  dan  aparat pemerintahan yang  mewakili  masyarakat sehingga  tercapai  keputusan  yang  tepat sasaran.
Upaya  yang  ketiga  dengan  upaya mengikutsertakan masyarakat dan memberikan pengertian  tentang  BUMDesa  lebih  mendetail dan  memberikan  pengertian  khusus  kepada pengurus  BUMDesa  dengan  cara  memberikan penyuluhan dan pelatihan.
Upaya  yang  ke  empat  dengan  cara memperluas
jaringan internet dan memperbanyak  fasilitas  informasi  kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan.
Upaya yang ke lima dengan peningkatan sosialisasi  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat agar  masyarakat  ikut  berpartisipasi  dalam penyelenggaraan pengelolaan potensi desa.
Upaya  yang ke enam dalam pengawasan pengelolaan  potensi  dilakukan  dengan  cara memberikan fasilitas yang memadai, memberikan  pemahaman  tentang  pentingnya kegiatan pengawasan.

## E. SIMPULAN DAN SARAN a. SIMPULAN
1. Pengelolaan Potensi Desa oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan  asli  desa  (Pades)  di  Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten  Ciamis  dengan mengacu kepada  teori  yang  dikemukakan  oleh Nurcholis  (94  :  2011)  bahwa  dalam pengelolaan terdapat asas-asas
pengelolaan potensi,  sudah berjalan  tetapi pelaksanaannya  belum  optimal  untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa, khususnya pengelolaan BUMDesa pemerintah  desa  masih  belum  tahu program-program apa yang harus dikembangkan.
2. Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai adanya  hambatan-hambatan  yang  terjadi dalam  pelaksanaan  pengelolaan  desa  oleh
pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa seperti pengelolaan potensi BUMDesa kepengurusan  dan  penentuan  program belum  terealisasi  dengan  tepat,  pengelola masih belum sesuai  dengan peraturan  dan peraturan perundang-undangan yang
diterapkan oleh pemerintahan desa,
fasilitas informasi kurang memadai
sehingga  pencapaian  dalam  penyampaian informasi  penyelenggaran  pengelolaan potensi  masih  kurang,  masih  kurang mengerti    dan  memahami  arti  pentingnya pelaporan  yang  akuntable.  dan  kurangnya kesadaran  pengelola  membayar  sewa kepada pemerintah desa.
3. Berdasarkan  hasil  penelitian  upaya-upaya yang  dilakukan  untuk  mengatasi  setip hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam pelaksanaan  pengelolaan  potensi  desa oleh  pemerintah  desa  dalam  rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PAdes)  seperti  memberikan  tugas  pada pengelola potensi dengan cara
memberikan  informasi  tentang  apa  yang ditugaskan  dan  menjelaskan  apa  fungsi- fungsinya  sehingga  dapat  dicerna  dan dijalankan  sesuai  dengan  aturan  yang disepakati,  mengumpulkan  data  yang valid dan menerima masukan dari usulan- usulan masyarakat melalu BPD dan aparat pemerintahan  yang  mewakili  masyarakat sehingga  tercapai  keputusan  yang  tepat sasaran,  dengan  upaya  mengikutsertakan masyarakat  dan  meberikan  pengertian tentang  BUMDesa  lebih  mendetail  dan memberikan  pengertian  khusus  kepada pengurus BUMDesa dengan cara memberikan  penyuluhan  dan  pelatihan, informasi dengan cara memperluas jaringan  internet  dan  memperbanyak fasilitas  informasi  kepada  masyarakat sehingga  masyarakat  dapat  berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan.
b. SARAN
1. Sebaiknya pemerintah Desa Kawalimukti  secepatnya  membentuk program-program yang akan dikembangkan dalam BUMDesa. 2. Sebaiknya Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan
keterampilan
perangkat desa dalam mengelola potensi  desa  secara  optimal  agar  dapat meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Pemerintah  desa  dan  pihak  pihak  lain yang  bersangkutan  sebaiknya  lebih memberikan sosialisasi dalam
penyelenggaran  pengelolaan  potensi kepada masyarakat supaya terbentuknya masyarakat  yang  gotong  royong  dan kompetitif.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU-BUKU
Adisasmita,  Rahardjo.  2006. Pembangunan Pedesaan  dan  perkotaan .  Yogyakarta:
Graha ilmu.
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun desa partisipatif . Yogyakarta: Graha ilmu. Sutaryono, et al . 2014. Pengelolaan Aset Desa. Yogyakarta: FPPD.
Widjaja,  Haw.    2012.  Otonomi  Desa . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Nurcholis,Hanif.2011. Pertumbuhan &
penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Jakarta: Erlangga.

## A. DOKUMEN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 12  tahun  2007  tentang  pedoman  penyusunan dan  pendayagunaan  data  profil  desa  dan kelurahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
Peraturan  Daerah  Kabupaten Ciamis Nomor  16  tahun  2007  tentang  Sumber Pendapatan Desa.

## IDENTITAS PENULIS
Rosi  Yuliawati adalah  mahasiswa Universitas  Galuh  Ciamis  pada  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Program  Studi  Ilmu Administrasi Negara.