## KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI YOGYAKARTA
M. Hanif Satria Budi budisatria1992@gmail.com Institut Agama Islam Faqih Asy’ari Kediri, Indonesia

## Abstract
The acceptance of new students (PPDB) using the zoning system was first implemented in Yogyakarta in 2018/2019. This zoning system aims to equalize education and improve the quality of education. This research was conducted to find out how the zoning system policy in Yogyakarta city under the auspices of the Yogyakarta City Education Office. This research uses qualitative approach with case study method. The results of the study showed that the zoning system in Yogyakarta has changed from the previous year. In 2019/2020 the zoning system provides a 10% chance of superior seeds, 30% of school zones, 10% of poor learners, 40% of quality pathways, 5% of out-of-school zoning pathways, and 5% of special pathways such as prospective learners whose parents moved from other regions to Yogyakarta. With this zoning system, the whole community has the opportunity to get a good quality education.
Keywords: Policy Implementation, Zoning System,

## Abstrak
Penerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB)  menggunakan  system zonasi  pertama  kali  diterapkan  di  Kota  Yogyakarta  pada  tahun 2018/2019.  System  zonasi  ini  bertujuan  untuk  pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan system zonasi di  Kota  Yogyakarta  di  bawah  naungan  Dinas  Pendidikan  Kota Yogyakarta.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  metode  studi  kasus.  Hasil  kajian  tersebut  menunjukkan bahwa  jalur  system  zonasi  di  Kota  Yogyakarta  mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019/2020 sistem zonasi  memberikan  peluang  10%  bibit  unggul,  30%  zona sekolah,  10%  peserta  didik  tidak  mampu,  40%  jalur  mutu,  5% jalur  luar  zonasi  sekolah,  dan  5%  jalur  khusus  seperti  calon peserta didik yang orang tuanya berpindah tugas dari daerah lain ke  Yogyakarta.  Dengan  adanya  system  zonasi  ini  seluruh masyarakat  memiliki  kesempatan  untuk  mendapatkan  kualitas pendidikan yang baik.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi,

## Pendahuluan
Sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 bahwa “setiap warga  Negara  berhak  mendapatkan  pendidikan”.  Sangat  jelas bahwa  setiap  warga  Negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Namun  kenyataannya sekarang masih belum layak. Kita lihat bagaimana pendidikan di Desa dengan Kota. Masih terjadi ketimpangan. Banyak sekolah- sekolah  di  Desa  sarana  prasarana  penunjang  pendidikan  masih sangat  kurang.  Berbanding  terbalik  dengan  sekolah-sekolah yang ada di kota memiliki sarana prasana pendidikan yang maju dan modern.
Fenomena ini mengakibatkan banyak anak-anak di desa yang  bersekolah  di  daerah  kota  yang  memiliki  sarana  prasana yang  maju  dan  modern,  meskipun  jarak  dari  rumah  ke  sekolah puluhan  kilometer.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan kurangnya  pemerataan  pendidikan  juga  ada  di  kota  dengan kasus yang berbeda. Misalnya anak yang seharusnya masuk usia sekolah,  mereka  tidak  bisa  sekolah  karena  harus  bekerja membantu  orangtua  untuk  kebutuhan  ekonomi.  Kesenjangan tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasaran pendidikan, tapi juga  dilihat  dari  masyarakat  yang  kurang  mampu  dan masyarakat terpencil.
Salah  satu  usaha  pemerintah  untuk  memajukan pendidikan  di  Indonesia  adalah  dengan  program  pemerataan pendidikan.  Salah  satunya  kebijakan  PPDB  dalam  system zonasi.  System  zonasi  ini  menjadi  salah  satu  gagasan  dari pemerintah  untuk  memberikan  pendidikan  yang  sama  kepada masyarakat dengan pemerataan pendidikan. Dengan pemerataan pendidikan ini, maka tidak ada yang namanya sekolah unggulan yang  sering  kita  dengar  dikalangan  masyrakat.  Semua  lapisan masyarakat  terutama  yang  ada  di  pelosok  bisa  mendapatkan pendidikan  yang    baik  dan  sarana  prasarana  yang  memadai. Berdasarkan  Permendikbud  No  51  Tahun  2019  tentang Penerimaan  Pserta  Didik  Baru  (PPDB)  adalah  penerimaan peserta  didik  baru  untuk  jenjang  taman  kanak-kanak,  sekolah dasar,  sekolah  menengah  pertama,  dan  sekolah  menengah  atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
Penerapan  kebijakan  system  zonasi  dalam  PPDB  diatur dalam  Permendikbud  No.  14  Tahun  2018.  Dalam  peraturan
tersebut  disebutkan  bahwa  sekolah  wajib  menerima  paling sedikit  90%  peserta  didik  yang  berdomisili  di  zona  sesuai peraturan  pemerintah.  Dengan  demikian  bahwa  sekolah menerima  peserta  didik  yang  tempat  tinggalnya  dekat  dengan sekolah.  Dengan  kata  lain  skema  zonasi  memungkinkan  siswa memilih bersekolah di dekat rumahnya 1 .
Pemerataan  pendidikan  merupakan  persoalan  sistem pendidikan  yang  mampu  memberikan  kesempatan  seluas- luasnya  kepada  seluruh  warga  negara  untuk  memperoleh pendidikan.  Permasalahan  ini  terjadi  disebabkan  karena kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Banyak sekolah-sekolah  di  desa-desa  atau  di  wilayah  tertentu  yang kekurangan sarana prasarana penunjang kegiatan pembelajaran, hal ini berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah di kota yang memiliki  sarana  prasarana  sangat  maju.  Fenomena  demikian inilah  yang  menimbulkan  kesenjangan  antara  sekolah  berlabel favorit  dengan  sekolah-sekolah  lain  yang  berlabel  non  favorit atau tidak unggul. Sekolah yang berlebel favorit terkesan hanya bisa dinimakti oleh siswa yang memiliki kemampuan akademis serta  kemampuan  secara  financial,  sehingga  kesenjangan  ini dapat  berdampak  pada  sekolah,  ada  sekolah  yang  memiliki banyak  siswa  ada  juga  sekolah  yang  kekurangan  siswa,  jika kesenjangan ini terjadi secara terus-menerus akan menimbulkan dampak  yang  tidak  baik  pada  dunia  pendidikan  berskala nasional. 2
Fenomena  tersebut  mengakibatkan  peserta  didik  yang memiliki potensi tidak mau bersekolah di sekolah yang kurang sarana prasarana,  peserta didik akan cenderung memilih sekolah favorit yang memiliki sarana prasarana memadai walaupun jarak dari  tempat  tinggalnya  sangat  jauh.    sebenarnya  masih  ada beberapa  sekolah  di  wilayah  perkotaan  yang  mengalami
1 Mandic,  S.,  Et.Al, “I  Wanted  To  Go  Here”:  Adoloescents’ Perspectives on Shool Choice , (Journal of School Choice, 12 (1),  2017) : hal. 98‐122
2 Bintoro,  Ra h  Fenty  A.  2018. “Persepsi  Masyarakat  Terhadap Implementasi  Kebijakan  Zonasi  Sekolah  dalam  Penerimaan  Peserta  Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda . Jurnal Riset Pembangunan. Vol. 1 No.1
kesenjangan  pemerataan  pendidikan  meskipun  dengan  kasus yang  berbeda,  misalnya  anak  usia  belajar  namun  tidak bersekolah karena harus membantu orang tuanya bekerja karena tergolong  pada  tingkat ekonomi  lemah.  Fenomena  kesenjangan tersebut cukup kasat mata , kesenjangan pemerataan pendidikan tidak  hanya  pada  sarana  dan  prasarana  penunjang  kegiatan pembelajaran  tetapi  juga  didasarkan  oleh  masyarakat  yang kurang mampu dan masyarakat terpencil.
Walaupun  faktanya  sudah  banyak  program  pemerintah yang terus bergulir untuk menangani permasalahan ini misalnya program  wajib  belajar  9  tahun,  pemberian  program  beasiswa, atau  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS).  Upaya  pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kesenjangan tersebut salah satunya dengan membuat suatu kebijakan baru dalam PPDB saat ini. Berdasarkan Permendikbud No 51 Tahun 2019 Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  adalah  penerimann  peserta  didik untuk  jenjang  taman  kanak-kanak,  sekolah  dasar,  sekolah menengah  pertama,  dan  sekolah  menengah  atas,  sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  memajukan  dunia pendidikan  nasional  adalah  dengan  program  pemerataan pendidikan,  yaitu  menerapkan  kebijakan  PPDB  yang didalamnya  mengatur  mangenai  sistem  zonasi  sesuai  dengan peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No  17  Tahun 2017 3 yang  mengatur  mengenai  sistem  zonasi.  Sistem  zonasi menekankan  pada  jarak  atau  radius  antara  rumah  peserta  didik dengan  sekolah,  sehingga  siapa  yang  lebih  dekat  jarak tempuhnya antara tempat tinggal dengan sekolah, maka peserta didik  tersebut  lebih  berhak  untuk  medapatkan  layanan pendidikan  di  sekolah  tersebut.  Meningkatkan  kualitas pendidikan  salah  satunya  denga  cara  upaya  reformasi  sekolah yaitu  dengan  menggunakan  sistem  zonasi.  Sistem  zonasi diharapkan  mampu  mempercepat  dan  menciptakan  pemerataan pendidikan yang berkualitas, karena peserta didik yang memiliki prestasi mau tidak mau harus mendaftar sekolah yang memiliki
3 Wulandari,  Desi,  dkk.  2018. “Pengaruh  Penerimaan  Peserta  Didik Baru  Melalui  Sistem  Zonasi  Terhadap  Prestasi  Belajar  Siswa” .  Jurnal  Kultur Demokrasi. Vol 5 No 9
radius  terdekat  dari  tempat  tinggalnya,  sehingga  siswa berprestasi tidak hanya berkumpul di sekolah favorit saja.
Selain itu kebijakan ini diharapkan mampu menyinergikan  tripusat  pendidikan,  yaitu  sekolah,  masyarakat, dan  keluarga  untuk  menyadarkan  bahwa  tanggung  jawab pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  tidak  hanya satu  pihak  saja.  Namun  hal  terpenting  yaitu  peserta  didik mendapatkan  layanan  pendidikan  yang  terdekat  dari  tempat tinggal.  Selain  itu  dampak  dari  sistem  zonasi  yaitu  memacu peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, karena sekolah yang menerima peserta didik berprestasi mau tidak mau kualitas  pengajar  di  sekolah  tersebut  harus  ditingkatkan  agar dapat  membimbing  peserta  didik  dengan  baik.  Sehingga  tidak ada penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam satu wilayah tertentu.
Namun pada kenyataannya banyak aduan dari orang tua peserta  didik  karena  kerja  keras  anak  untuk  mendapatkan  nilai UN  sia-sia,  karena  anak  tidak  dapat  bersekolah  di  sekolah favorit yang radiusnya jauh dari tempat tinggal, atau kasus lain seorang anak dari keluarga tidak mampu terpaksa bersekolah di sekolah  yang  membutuhkan  biaya  mahal  karena  sekolah  yang minim  biaya  memiliki  jarak  yang  jauh  dari  tempat  tinggal. Dalam implementasinya sejak tahun 2018/2019 kota Yogyakarta telah  menerapkan  sistem  zonasi.  Masalah-masalah  yang  telah teruraikan  tersebut  juga  dialami  di  kota  Yogyakarta  dalam penerimaan  peserta  didik    baru.  Kota  Yogyakarta  memiliki  89 SDN  dan  16  SMPN.  Namun  faktanya  tidak  semua  sekolah berlabel  Negeri  sejahtera,  ada  beberapa  di  wilayah  Yogyakarta sekolah Negeri tetapi minim sarana prasarana dan sedikit jumlah peserta didik yang bersekolah disekolah tersebut.
Sistem zonasi menekankan pada jarak atau radius antara rumah peserta didik dengan sekolah, sehingga siapa yang lebih dekat  jarak  tempuhnya  antara  tempat  tinggal  dengan  sekolah, maka  peserta  didik  tersebut  lebih  berhak  untuk  medapatkan layanan  pendidikan  di  sekolah  tersebut.  Meningkatkan  kualitas pendidikan  salah  satunya  denga  cara  upaya  reformasi  sekolah yaitu  dengan  menggunakan  sistem  zonasi.  Sistem  zonasi diharapkan  mampu  mempercepat  dan  menciptakan  pemerataan pendidikan yang berkualitas, karena peserta didik yang memiliki
prestasi mau tidak mau harus mendaftar sekolah yang memiliki radius  terdekat  dari  tempat  tinggalnya,  sehingga  siswa berprestasi  tidak  hanya  berkumpul  di  sekolah  favorit  saja. Kebijakan dalam sistem zonasi menciptakan pemerataan, siswa yang memiliki prestasi tidak berkumpul disekolah yang berlebel favorit saja, karena berdasarkan mekanisme sistem zonasi siswa harus  mendaftar  sekolah  yang  jaraknya  dekat  dari  tempat tinggal, dan tidak bisa mendaftar seklah yang jaraknya jauh dari tempat tinggal walaupun berlabel favorit. 4
Dengan  adanya  sistem  zonasi  diharapkan  pemerataan pendidikan  dapat  terwujud,  dapat  menghemat  waktu  karena jarak  sekolah  dan  tempat  tinggal  dekat  sehingga  dapat menghemat  biaya  transportasi  sehingga  tidak  ada  lagi  segresi pendidikan.  Namun  dilain  sisi  PPDB  dengan  sistem  zonasi manjadi  masalah  tersendiri  untuk  tenaga  pengajar/pendidik. Guru/pendidik di sekolah negeri yang biasanya mengajar peserta didik dengan akademik tinggi kini harus mengajar peserta didik yang  memiliki  berbagai  timgkat  kecerdasan  atau  kemampuan, sehingga  guru  dituntut  untuk  lebih  kreatif  atau  membutuhkan metode dan cara yang ekstra dari biasanya.

## Metode
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem zonasi di  kota  Yogyakarta  pada  tahun  2019/2020.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus dengan  pengambilan  data  menggunakan  wawancara,  dokumen, dan  observasi.  Alasan  peneliti  menggunakan  rancangan  studi kasus  agar  peneliti  mendapatkan  informasi  yang  sebenar- benarnya  karena  secara  langsung  peneliti  hadir  dilapangan. Karena  di  sini  peniliti  sebagai  instrument  kunci  dalam mengumpulkan  data  baik  dari  dokumentasi,  observasi,  dan wawancara.  Sesuai  dengan  yang  dikatakan  John  W.  Creswell bahwa  peneliti  sebagai  isntrumen  kunci  (research  as  key instrument)  para  peneliti  kualitatif  mengumpulkan  sendiri  data melalui  dokumentasi,  observasi  perilaku,  atau  wawancara
4 Abidin,  Muhammad  Zainal  dan  Asrori.  2018. “Peranan  Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya ”. Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 7 No. 1
dengan para partisipan 5 . Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Pendidikan  kota  Yogyakarta  jl.  Hayam  Wuruk  No  11,  Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta.

## Pembahasan
Menurut  Grindle  implementasi  kebijakan  sesungguhnya tidak  hanya  sebatas  pada  mekanisme  penjabaran  keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam  suatu  kebijakan 6 .  Kebijakan  pendidikan  merupakan kebijakan  public  yang  digodok  oleh  lembaga  yang  berwenang dan  disahkan  oleh  Presieden.  Kebijakan  dalam  pendidikan penting  karena  pendidikan  dianggap  sebagai  suatu  hal  strategis sebagai  penentu  kualitas  sumber  daya  manusia  sebuah  bangsa. kebijakan publik dibidang pendidikan ini dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah dan aktor yang ada  di  luar  pemerintah  yang  mempertimbangkan  faktor-faktor yang  mempengaruhinya  untuk  diambil  keputusan  yaitu dilaksanakan  atu  tidak  dilaksanakan  suatu  kebijakan  itu. Kebijakan  publik  dibidang  pendidikan  ini  meliputi  kurikulum, sumber  daya,  sarana  prasaran,  serta  hal  lainnya  yang berhubungan dengan pendidikan. 7
Menurut  Anderson  sebagimana  yang  dikutip  Arif Rohman  dan  Teguh  Wiyono,  kebijakan  ( policy )  diartikan sebagai  suatu  arah  tindakan  yang  bertujuan,  yang  dilaksanakan oleh  pelaku  kebijakan  di  dalam  mengatasi  suatu  masalah  atau urusan-urusan  yang  bersangkutan. 8 Kebijakan  public  salah satunya  adalah  kebijakan  pendidikan  H.A.R  Tilaar  dan  Riant Nugroho dalam buku menjelaskan bahwa Kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan,
5 John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 248
6 Rusdiana. Kebijakan  Pendidikan  Dari  Filosofi  ke  Implementasi .  ( Bandung: CV Pustaka Se a, 2015), hal. 132
7 M.  Hasbullah, Kebijakan  Pendidikan (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2015), 59 8 Arif  Rohman  dan  Teguh  Wiyono, Education  Policy  In Desentralization Era (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 2
dalam  terwujudnya  tujuan  pendidikan  dalam  suatu  masyarakat untuk kurun waktu tertentu. 9
Sedangkan  konsep  kebijakan  pendidikan  menurut Mudjia  Raharjo  yang  dikutip  dari  Duke  dan  Canady  yaitu:  1) kebijakan  sebagai  penegasan  maksud  dan  tujuan,  2)  kebijakan sebagai  sekumpulan  keputusan  lembaga  yang  digunakan  untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain- lain  pengaruh  dalam  lingkup  kewenangannya,  3)  kebijakan sebagai  panduan  tindakan  diskresional,  4)  kebijakan  sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, 5) kebijakan sebagai  pelaku  yang  bersanksi,  6)  kebijakan  sebagai  norma perilaku dengan ciri konsistensi dan keteraturan dalam beberapa bidang  tindakan  substansif,  7)  kebijakan  sebagai  keluaran system pembuatan kebijakan, dan 8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan  kebijakan,  yang  meunnujuk  pada  pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi system. 10

## Proses Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  sering  dikaitkan  dengan  proses administrative, yang di dalamnya ditemukan banyak proses dan aktivitas  organisasional  dalam  proses  dan  pendekatan  yang dilakukannya.  Menurut  Gupta  proses  implementasi  kebijakan adalah tahapan yang dilakukan setelah suatu kebijakan diadopsi ( adioted ) atau disahkan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam kebijakan bersangkutan. 11
Berdasarkan  paparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa proses implementasi kebijakan dibuat oleh beberapa pihak yang memiliki  kepentingan  dan  kebijakan  ini  juga  dipengaruhi  oleh factor politik, ekonomi dan social baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Menurut  Lineberry  ada  beberapa  elemen  dalam  proses
9 H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk  Memahami  Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebijakan  Pendidikan  sebagai Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 140
10 Mudjia  Rahardjo, Pemikiran  Kebijakan  Pendidikan  Kontemporer (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 3 11 Gupta  K.  Dipak. Analyzing  Public  Policy,  Concept,  Tools  and Technuques . (CQ Press, 2001), hal. 80
implementasi sebagai berikut 12 : a. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana
b. Penjabaran tujuan ke dalam aturan pelaksana (SOP)
c. Pengoordinasian  berbagai  sumber  dan  pengeluaran  pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam serta di antara dinas-dinas dan badan pelaksana
d. Pengalokasian sumber untuk mencapai tujuan

## Merumuskan Kebijakan
Merumuskan  kebijakan  memiliki  tahapan-tahapan, dimana  setiap  tahapan  akan  saling  berhubungan  dan    saling mempengaruhi.  Sebagaimana  yang  dikutip  Mudjia  Rahardjo dalam  bukunya  Hough  bahwa  kerangka  analisis  kebijakan mencakup:  1)  kemunculan  isu  dan  identifikasi  masalah,  2) perumusan  dan  otoritas  kebijakan,  3)  implementasi  kebijakan, dan 4) perubahan atau pemberhentian kebijakan. 13
Sebagaimana yang dikutip Hasbullah dari Ripley bahwa proses pembuatan kebijakan lahir dari siklus yaitu siklus pendek dan panjang. 14
Tabel. 1.1 Siklus Perumusan Kebijakan Ripley Siklus Pendek Siklus Panjang 1. Penyusunan agenda pemerintah 2. Agenda pemerintah 3. Formulasi dan legitimasi pemerintah 4. Kebijakan 1. Penyusunan agenda pemerintah 2. Agenda pemerintah
3. Formulasi dan legitimasi kebijakan
4. Kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Tindakan kebijakan
7. Kinerja dan dampak kebijakan
8. Evaluasi  terhadap  implementasi, kinerja dan dampak kebijakan
9. Keputusan  tentang  masa  depan kebijakan (keputusan baru)
12 Robert L. Lineberry. American Public Policy . ( (New York: Harpen & Row, 1978), 134 13 Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan … hal. 4
14 Hasbullah, Kebijakan Pendidikan… hal. 66

## Permendikbud No. 17 Tahun 2017
Tata cara penerimaan peserta didik baru (PPDB) termuat dalam  Permendikbud  No.  17  Tahun  2017.  Untuk  peraturan system  zonasi  diatur  dalam  Permendikbud  No.  17  Tahun  2017 bagian empat pasa 15, 16, 17 yang berbunyi: Pasal 15
1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima  calon  peserta  didik  yang  berdomisili  pada  radius zona  terdekat  dari  sekolah  paling  sedikit  sebesar  90%  dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima
2) Domisili  calon  peserta  didik  sebagaimana  yang  dimaksud pada  ayat  1  berdasarkan  alamat  pada  kartu  keluarga  yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB
3) Radius zona terdekat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah sesusi dengan kondisi di daerah  tersebut  berdasarkan  jumlah  ketersediaan  daya tamping  berdasarkan  ketentuan  rombongan  belajar  masing- masing  sekolah  dengan  ketersediaan  anak  usia  sekolah  di daerah tersebut
4) Bagi  sekolah  yang  berada  di  daerah  perbatasan provinsi/kabupaten/kota,  ketentuan  prosentase  dan  radius zona  terdekat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dapat diterapkan  melalui  kesepakatan  tertulis  antara  pemerintah daerah yang saling berbatasan
5) Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  darah  dapat menerima calon peserta didik melalui:
a) Jalur presstasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari  sekolah  paling  banyak  5%  dari  total  jumlah keseluruhan peserta idik yang diterima
b) Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat  dari  sekolah  dengan  alas  an  khusus  meliputi perpindahan  domisili  orangtua/wali  peserta  didik  atau terjadi  bencana  alam/social,  paling  banyak  5%  dari  total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima

## Pasal 16
1) SMA,  SMK,  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah  provinsi  wajib menerima  peserta  didik  baru  yang  berasal  dari  keluarga ekonomi  tidak  mampu  yang  berdomisili  dalam  satu  wilayah daerah  provinsi  paling  sedikit  20%  dari  jumlah  keseluruhan peserta didik yang diterima
2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu  sebagaimana  dimaksud  ayat  1  dibuktikan  dengan surat  keterangan  tidak  mampu  (SKTM)  atau  bukti  lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
3) Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak  sesuai  dengan  ketentua  perolehannya,  akan  dikenakan saknsi pengeluaran dari sekolah
4) Sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  3  diberikan berdasarkan  hasil  evaluasi  sekolah  bersama  dengan  komite sekolah,  dewan  pendidikan,  dan  dinas  pendidikan  privinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Pasal 17 Ketentuan  zonasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  15  tidak berlaku bagi SMK. 15
Berdasarkan  paparan  dari  Permendikbud  No.  17  Tahun 2017  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  penerimaan  melalui  zonasi hanya  di  lakukan  di  tingkat  SMP  dan  SMA  sesuai  dengan prioritas  yang  tercantum  dalam  peraturan.  Seperti  Jarak  tempat tinggal,  usia,  nilai,  prestasi  dan  lainnya.  Namun  kembali  lagi bahwa  setiap  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  mengelola pendidikannya. Seperti di daerah Yogyakarta, tidak hanya SMP dan  SMA  saja  tapi  tingkat  SD  sudah  menggunakan  system zonasi.  Hal  ini  menandakan  bahwa  setiap  daerah  memiliki kewenangan  dan  karakterisitik  berbeda,  tergantung  daerahnya masing-masing.

## Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi
Proses membentuk kebijakan tidaklah mudah. Membuat kebijakan  cenderung  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  politik dan  birokratik.  Mulai  dari  isu  yang  bermunculan  kemudian berkemabang  di  public,  lalu  dimanfaatkan  oleh  partai  politik untuk dinaikkan dan dibahas dalam lembaga legilslatif, sehingga menjadi  kebijakan  public.  Kebijakan-kebijakan  yang  lahir kebanyakan  dari  ranah  politik,  seperti  kebijakan  dalam pendidikan.  Seperti  halnya  seorang  kepala  daerah  yang menjajikan SPP gratis untuk tingkat SD sampai SMA, ini salah satu contoh kebijakan yang lahir dari ranah politik. Hal seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia Sebagaimana  dalam  bukunya  Mudjia  Rahardjo  bahwa Grindle  menempatkan  implementasi  kebijakan  sebagai  suatu proses politik dan administrattif. Dengan memanfaakan diagram yang dikembangkan, jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya  dapat  dimulai  apabila  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah  dirancang  dan  sejumlah  dana/biaya  telah  dialokasikan untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  tersebut. Ini  merupakan  sayarat  pokok  bagi  implementasi  kebijakan public apapun. 16

## Proses Penerimaan Peserta Didik Baru
Setiap  lembaga  pendidikan  pasti  menginginkan  peserta didik yang berkualitas. Maka dari itu proses penerimaan peserta didik  juga  dilakukan  dengan  baik.  Karena  hal  tersebut  bagian dari  manajemen  peserta  didik,  mulai  dari  seleksi  peserta  didik masuk,  orientasi  siswa  (MOS),  dan  ketika  sudah  lulus  menjadi alumni.  Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  antara  lain kriteria,  persyaratan,  prosedur,  dan  permasalah-permaslahan lainnya.
Meskipun peserta didik meemiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, namun tidak semua peserta didik yang daftar  diterima  semuanya.  Karena  harus  memperitimbangkan beberapa aspek. Selain itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi peserta didik. Kebijakan operasional dalam penerimaan
16 Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan … hal. 6
peserta  didik  baru  ini  memuat  tentang  daya  tampung  peserta didik. Penentuan ini didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada disekoah tersebut. Kondisi di sekolah meliputi jumlah daya tampung  kelas,  kriteria  peserta  didik  yang  diterima,  sarana prasarana,  anggaran  yang  tersedia,  tenaga  pendidik,  jumlah peerta  didik  yang  tinggal.  Kebijakan  ini  juga  membuat  tentang seleksi dan penyaringan peserta didik. 17
Badrudin  dalam  bukunya  menyebutkan  bahwa  diantara permasalahan  dalam  penerimaan  peserta  didik  diantaranya  1) adanya  calon  peserta  didik  yang  memiliki  hasil  tes,  nilai  UN, dan kecakapan yang sama dengan mereka yang ada pada batas bawah penerimaan, 2) adanya calon peserta didik yang memiliki kemampuan  dibawah  dari  calon  peserta  didik  lainnya,  namun orang  tua  yang  bersangkutan  memiliki  kekuasaan  tertinggi  di daerah  tersebut.  Ketika  terbatasnya  daya  tampung  sedangkan banyak  calon  peserta  didik  yang  mempunyai  kecakapan  yang tinggi. 18

## Diskusi
Pedoman  penerimaan  peserta  didik  baru  pada  satuan pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  kota Yogyakarta  tertuang  pada  Peraturan  Walikota  kota  Yogyakarta No 23 Tahun 2019. Kota Yogyakarta hanya menyelenggarakan PPDB  di  dua  jenjang,  yaitu  jenjang  SD  sedetajat  dan  Jenjang SMP  sederajat,  untuk  jenjang  SMA/SMK    sederajat diselenggarakan  oleh  pemerintah  provinsi  Yogyakarta.  Pada aturan  sistem  zonasi  tahun  2019/2020    ini  mengalami  evalusi sebesar 90% dari aturan tahun 2018/2019.
Aturan  PPDB  2019/2020  pada  jenjang  SDN  memiliki persyaratan sebagai barikut: 1. Berusia 7-12 tahun pada tanggal 15  Juli  2019;  2.  Jika  pendaftar  berasal  dari  dalam  zona  yang berarti  satu  wilayah  kecamatan  dengan  sekolah  yang  dituju maka akan mendapatkan tambahan usia 180 hari, sedangkan jika pendaftar  berasala  dari  luar  zona  yang  berarti  berasal  dari  luar wilayah  kecamatan  dengan  sekolah  yang  dituju  mendapatkan tambahan  usia  120  hari;  3.  Seleksi  berdasarkan  usia,  dari  yang
17 Badrudin, Manajemen  Peserta  Didik (Jakarta:  Indeks,  2014),  hal. 37‐38 18 Badrudin, Manajemen Peserta Didik… hal. 38
berusia  tertua  sampai  dengan  termuda  sesuai  daya  tampung sekolah; 4. Urutan pilihan sekolah; 5. Waktu pendaftrana. Kota Yogyakarta memiliki 89 jenjang SDN,  sesuai peraturan kepala dinas  pendidikan  kota  Yogyakarta  No:188/425  Tahun  2019 tentang  petunjuk  pelaksanaan  penerimaan  peserta  didik  baru pada  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah kota  Yogyakarta  pada  tahun  ajaran  2019/2020  menggunakan sistem Real Time Online (RTO).
Peraturan tersebut merupakan hasil dari perubahan pada peraturan  pertama  No  :  188/635  pada  tanggal  21  Mei  2019. Namun  dari  89  jenjang  SDN  di  kota  Yogyakarta  sekolah  yang mampu  mengimplementasikan  sistem  RTO  pada  proses  PPDB hanya  41  sekolah,  48  sekolah  lainnya  masih  menggunakan sistem offline dikarenakan fasilitas yang kurang mendukung. Di kota  Yogyakarta  sistem  Zonasi  telah  diterapkan  sejak  tahun 2018,  namun  pada  tahun  ini  sistem  Zonasi  di  kota  Yogyakarta mengalami evaluasi sebesar 90% dari tahun sebelumnya.  Jika tahun  2018  sistem  jalur  dalam  zonasi  jenjang  SMPN  hanya memiliki  2  jalur  yaitu  jalur  prestasi  dan  jalur  zonasi  wilayah, tahun  ini  mengalami  evaluasi  dan  berkembang  menjadi  4  jalur untuk  dalam  zonasi  yaitu  :  1.  Bibit  unggul,  memiliki  kuota maksimal 10%, Bibit unggul merupakan siswa terbaik hasil dari seleksi  nilai  rapor  semester  7,8,9,10,  &  11  dan  memiliki rekomendasi  dari  masing-masing  SD  calon  peserta,  selain seleksi rapor jalur bibit unggul juga menggunaakan seleksi nilai SKHUSBN  3  mata  pelajaran  yaitu  bahasa  Indonesia, matematika, dan IPA; 2. Zonasi Wilayah, jika pada tahun 2018 zonasi wilayah adalah zona prioritas 75%, maka tahun ini zonasi wilayah  memiliki  kuota  maksimal  30%  sudah  termasuk penyandang disabilitas sebesar 2%; 3. PPDB dari keluarga tidak mampu, memiliki kuota maksimal 10%, jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik dari kalangan tidak mampu, seleksi ini berdasarkan  Nilai  SKHUSBN  3  mata  pelajaran,  yaitu  bahasa Indonesia, Matematika, & IPA, selain SKHUSBN calon peserta didik  diperbolehkan  menggunakan  tambahan  prestasi  non akademik, perbandingan nilai USBN setiap mata pelajaran yang tercantum  pada  SKHUSBN  dengan  urutan  pertama  bahasa Indonesia,  urutan  kedua  matematika,  urutan  ketiga  IPA;  4. Zonasi Mutu, memiliki kuota 40% dan seleksinya sama seperti
jalur PPDB dari keluarga tidak mampu. Dari semua jalur dalam zonasi  calon  peserta  didik  harus  melampirkan  kartu  keluarga, ijazah, dan kartu ujian SD.
Untuk calon peserta didik di luar zonasi memiliki 2 jalur yaitu  :  1.  Jalur  Luar  Zonasi,  memiliki  kuota  maksimal  5%  dan seleksi  berdasarkan  nilai  SKHUSBN  3  mata  pelajaran  yaitu bahasa  Indonesia,  matematika,  &  IPA,  dan  juga  perbandingan nilai  USBN    tiga  mata  pelajaran  tersebut  yang  tercantum  pada SKHUSBN  dengan  urutan  pertama  bahasa  Indonesia,  urutan kedua  matematika,  urutan  ketiga  IPA;  2.  Jalur  Perpindahan Tugas  &  Kemaslahatan  Guru,  memiliki  kuota  maksimum  5%. Jalur  ini  diperuntukkan  bagi  calon  peserta  didik  yang  orang tuanya  mengalami  perpindahan  tugas  dari  luar  daerah  ke  kota Yogyakarta  atau  orang  tua  calon  peserta  didik  mengajar  di SMPN  kota  Yogyakarta.  Sama  halnya  dengan  jalur  dalam zonasi, jalur luar zonasi juga harus melampirkan kartu keluarga, ijazah, dan no ujian SD calon peserta didik.  Namun permasalahan  yang  masih  terjadi  hingga  saat  ini  dalam penerapan  sistem  zonasi  tidak  dapat  dipungkiri,  misalnya  jalur zonasi  yang  memprioritaskan  tempat  tinggal  masih  sulit diterapkan,  karena  jumlah  lulusan  dengan  ketersediaan  sekolah dengan semua daerah belum seimbang. Akibatnya sekolah yang awalnya  mendapatkan  murid  banyak  menjadi  terbatas, begitupun sebaliknya sekolah yang awalnya mendapatkan murid terbatas  menjadi  berlebih  karena  sekolah  tersebut  berada  pada zona  padat,  sehingga  calon  peserta  didik  yang  memiliki  radius jauh akan kalah dengan calon peserta didik yang memiliki radius lebih dekat.
Selain  itu  juga  berdampak  pada  jumlah  kelas  dan  guru. Sekolah  yang  awalnya  mendapatkan  murid  banyak  menjadi terbatas  akan  kesulitan  mengatur  jam  guru  sehingga  dapat menimbulkan  pemutusan  kontrak  guru  honorer.  Sekolah  yang awalnya  mendapat  murid  terbatas  menjadi  berlebih  akan kesulitan dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, selain itu  juga  jumlah  guru  yang  kurang  memadai.  Selain permasalahan  diatas  kota  Yogyakarta  memiliki  daerah blank spot yaitu  daerah-daerah  yang  tidak  terjangkau  oleh  SMPN manapun  sehingga  orang  tua  kesulitan  untuk  memasukkan anaknya ke sekolah negeri meskipun memiliki nilai bagus.
Data  penelitian  menunjukkan  ada  beberapa  wilayah  di kota  Yogyakarta  memiliki  jumlah  sekolah  negeri  antara  satu wilayah  dengan  wilayah  lain  tidak  merata.  Dampak  positif sistem  zonasi  yang  harus  diakui  yaitu;  1.  Peserta  didik  yang berprestasi  diharapkan  dapat  memotivasi  peserta  didik  lainnya; 2.  Guru  yang  memiliki  kompeten  akan  dapat  meningkatkan pembelajaran.  Guru  yang  berkompeten  maka  akan  ditugaskan untuk  mengajar  siswa  yang  memiliki  prestasi  rendah;  3. Terciptanya  pemerataan  kualitas  pendidikan,  anak-anak memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  mendapatkan pendidikan yang berkualitas; 4. Sistem zonasi secara  ekonomis dapat  menghemat  biaya  transport  dan  keefektifan  waktu  serta mendekatkan  anak  dengan  lingkungan  keluarganya.  Implikasi lainnya program zonasi memberikan dampak lingkungan seperti meminimalisir  kemacetan  lalu  lintas,  polusi  udara,  kesehatan anak,  dan  meminimalisir  ketergantungan  pada  kendaraan bermotor.  Secara  tidak  langsung  sistem  ini  juga  mendorong peserta  didik  untuk  berjalan  kaki  atau  menaiki  sepedah  karena jarak sekolah dan tempat tinggal yang tidak jauh

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan  dapat  diperoleh  kesimpulan  yaitu  kebijakan  sistem zonasi  berasal  dari  upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan pemerataan  pendidikan  agar  dapat  meningkatkan  kualitas pendidikan  di  Indonesia.  PPDB  sistem  zonasi  diterapkan pertama  kali  di  kota  Yogyakarta  pada  tahun  2018/2019,  lalu mengalami  perubahan  evaluasi  sampai  90%.  Dalam  penerapan sistem  zonasi  ada  beberapa  dampak  positif  diantaranya  Peserta didik  yang  berprestasi  dapat  memotivasi  peserta  didik  lainnya, guru  yang  memiliki  kompeten  akan  dapat  meningkatkan pembelajaran,  terciptanya  pemerataan  kualitas  pendidikan, secara    ekonomis  dapat  menghemat  biaya  transport  dan keefektifan  waktu  serta  mendekatkan  anak  dengan  lingkungan keluarganya.  Namun  kendalan  dalam  penerapan  sistem  ini diantaranya jumlah lulusan dengan ketersediaan sekolah dengan semua daerah belum seimbang sehingga berdampak pada jumlah kelas dan guru.

## Daftar Pustaka
Abidin, Muhammad Zainal dan Asrori. 2018. “Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya ”. Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 7 No. 1
Arif  Rohman  dan  Teguh  Wiyono,  2012, Education Policy In Desentralization Era , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Badrudin, 2014, Manajemen Peserta Didik , Jakarta: Indeks
Bintoro, Ratih Fenty A. 2018. “Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda .  Jurnal Riset Pembangunan. Vol. 1 No.1
Gupta K. Dipak, 2001, Analyzing Public Policy, Concept, Tools and Technuques . CQ Press
Tilaar, H.A.R dan Nugroho, Riant, 2010, Kebijakan Pendidikan:
Pengantar  Untuk  Memahami  Kebijakan  Pendidikan  dan Kebijakan  Pendidikan  sebagai  Kebijakan  Publik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hasbullah.  M,    2015. Kebijakan Pendidikan (Jakarta: RajaGrafindo Persada
Creswell, John W. 2017. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Lineberry , Robert L, 1978, American Public Policy , New York: Harpen & Row
Mandic,  S.,  Et.Al,  2017.    “I  Wanted  To  Go  Here”:
Adoloescents’ Perspectives on Shool Choice, (Journal of School Choice, 12 (1) Permendikbud No. 17 Tahun 2017
Rahardjo,  Mudjia,  2010, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer , Malang: UIN Maliki Press

## Rusdiana.  2015. Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi ke
Implementasi . Bandung: CV Pustaka Setia
William  N  Dunn , Pengantar Analisis Kebijakan Publik ,  terj. Samodra Wibawa dkk
Wulandari,  Desi,  dkk.  2018. “Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa” . Jurnal Kultur Demokrasi. Vol 5 No 9