## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index
Strategi Penggulangan Kemiskinan Berbasis Pluralisme Kesejahteraan: Studi Kasus Program Bedah Rumah Kulon Progo
Muhammad Lukman Hakim 1 , Al Fauzi Rahmat 2
1 Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia Korespondesi Penulis: lukmanhakim9663@gmail.com

## ABSTRAK
Mengapa  kemudian  persoalan  pembangunan  kesejahteraan  melalui  program  bedah  rumah  menjadi  teramat penting. Pembangunan kesejahteraan melalui program bedah rumah menjadi teramat penting karena mengingat tentang  bagaimana proses  kesejahteraan  yang di  tawarkan melalui  konsep  kolaborasi  dan  gotong royong  yang mana  prinsip  gotong  royong  merupakan  nilai-nilai  luhur  bangsa  Indonesia  karena  mengingat  Persoalan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan juga swasta dimana indonesia adalah negara yang di besarkan melalui asas gotong royong maka sudah sewajarnya apabila urusan kesejahteraan sosial masyarakat menjadi tanggungan bersama-sama dan di bangun berdasarkan nilai-niali gotong royong dan manusiawi.
Kata Kunci: Strategi Kesejahteraan, Bedah Rumah , Kemiskinan

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  1  tahun  2011  tentang  perumahan  dan  kawasan  pemukiman menegaskan, bahwa setiap warga memiliki hak untuk memiliki rumah yang layak huni dengan disertai lingkungan yang sehat, aman, serasi dan juga teratur. Hak konstitusional tersebut sudah semestinya menjadi hak bagi masyarakat miskin juga, dimana kebanyakan masyarakat miskin tidak memiliki rumah yang layak huni.  Ciri yang menandai  masyarakat  miskin  adalah tidak adanya  akses  terhadap  sarana  kebutuhan  dasar  lingkungan,  salah  satunya  ditandai  dengan kualitas perumahan yang jauh dari standar yang layak, contohnya adalah buruknya sanitasi dan akses  kesehatan  (Muslim,  2011)  Kondisi  kemiskinan  menyebabkan  keluarga  tidak  mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi diri dan keluarga, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan perumahan karena alasan ekonomi (Suradi, 2012) maka kemudian tidak semua orang mampu memiliki rumah layak huni yang kemudian tangung jawab sebagai sesama manusia atas nama kemanusiaan adalah saling membantu.
Keberadaan tempat tinggal dalam hal ini adalah rumah menjadi aspek mendasar dalam dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Boonyabancha, 2005) tetapi semua itu tidak pernah terlepas dari berbagai aspek kehidupan dan juga peran pemerintah terkait  dengan  pengelolaan  rumah  dan  kesejahteraan  warganya.  Selain  berfungsi  sebagai pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia,  rumah  juga  akan  menentukan  pertumbuhan  wilayah serta  persebaran  penduduk  yang  rasional  dan  berfungsi  juga  sebagai  sumber  penunjang ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dll (Batudoko, 2005) dan juga mampu menyentuh langsung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pendorong pertumbuhan ekonomi (Lestari, 2017). Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi setiap orang, ketiadaan rumah  bagi  keluarga  berimplikasi  pada  keterlantaran  anggota  keluarga  dan  menyebabkan ketunaan sosial (Supardi, 2016).  Keberadaan  rumah  memiliki fungsi  yang sangat penting

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index

## Volume 1 No 1, April 2020
bagi kehidupan manusia baik  secara individu maupun keluarga mencakup aspek fisik, psikis dan  sosial.  Rumah  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  tempat  tinggal,  tetapi  juga  sebagai  tempat perlindungan dari terpaan panas sinar matahari dan hujan, ancaman penyakit, serta serangan binatang,  dapat  menjadi  tempat  pengasuhan  anak,  bimbingan  dan  pendidikan  serta  tempat bersosialisasi,  berinteraksi  sebagai  penyaluran  rasa  kasih  sayang  antar  anggota  keluarga. Fungsi  rumah  bagi  keluarga  fakir  miskin  yang  utama  sebagai  tempat  berteduh  atau  tempat tinggal,  tanpa  memperhatikan  kelayakan  atau  persyaratan  fisik,  psikis  dan  sosial  karena berbagai  keterbatasan,  seperti  penghasilan  rendah  yang  hanya  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  makan  sehingga  sangat  sulit  untuk  mewujudkan  rumah  tinggal  yang  layak maka kemudian kesejahteraan tetangga, kesejahteraan orang lain menjadi tanggung jawab bagi manusia yang lainnya.
Program bedah rumah merupakan program Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya  mengentaskan  kemiskinan.  Sasaran  penerima  program  tersebut  adalah  masyarakat miskin yang namanya terdaftar pada Album Kemiskinan Kulon Progo. Program bedah rumah dijalankan atas dasar Pertama, pengetasan kemiskinan. Kedua, berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni  Nomor  36  Tahun  2015.  Data  keluarga  miskin  dapat  digunakan  untuk  melihat  kondisi yang  ada  terkait  kondisi  rumah  tangga  di  kulon  progo,  data  kemiskinan  tersebut  digunakan untuk  panduan  pengetasan  kemiskinan  di  Kulon  Progo,  ada  empat  dari  16  indikator  yang terdapat dalam program bedah rumah sedangkan sisanya dimiliki oleh program lainya seperti Tomira, Airku, Batik geblek renteng, Bedah Menoreh dll. Program ini dibangun atas dukungan pluralism  welfare  yang  mana  artinya  ada  campuran  kontribusi  antara  pemerintah,  swasta sebagai  bentuk  CSR  dan  juga  masyarakat  melalui  gotong  royong  secara  sukarela  yang disatukan oleh tujuan moral dan atas nama kemanusiaan. Program yang dibangun berdasarkan pluralisme kesejahteraan juga mencerminkan sarana alternatif dalam pengetasan kemiskinan dan layanan sosial (Moreno, 2010) serta menjadi langkah yang baik untuk mengatasi ketidak cukupan  atas  beberapa  hal  seperti  keuangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  dan  juga  dapat merangsang sektor publik untuk lebih responsif terhadap kebutuhan sosial (Shi, 2016). Selain berfungsi  sebagai  program  pengetasan  kemiskinan  juga  secara  prinsip  program  ini  akan mendorong kegiatan gotong royong yang mana nilai gotong royong sudah menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia.
Mengapa  kemudian  persoalan  pembangunan  kesejahteraan  melalui  program  bedah rumah menjadi teramat  penting. Pertama, Perosoalan kemiskinan merupakan tangung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan juga swasta dimana indonesia adalah negara yang di besarkan melalui asas gotong royong maka sudah sewajarnya apabila urusan kesejahteraan sosial  masyarakat  menjadi  tanggungan  bersama-sama  dan  di  bangun  berdasarkan  nilai-niali gotong royong dan manusiawi
Kebihakan ekonomi dan pengetasan kemiskinan tidak melulu harus mengikuti program pemerintah pusat karena nyatanya elemen pemerintah yang paling dekat dengan akar rumput adalah  pemerintah  daerah  dan  elemen  dibawahnya  gingga  ke  rt/rw.  Dengan  adanya desentralistik  ekonomi  merupakan  pertanda  baik  adanya  pengakuan  atas  ciri  khas pembangunan dan pengembangan masyarakat lokal yang sesuai dengan ciri, karakteristik dan kebutuhan karena setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing baik dalam segi ketersediaan sumber daya, norma dan nilai ataupun kebiasaan masayarakatnya. Sekarang adalah zamannya

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index

## Volume 1 No 1, April 2020
mendengarkan dan berkolaborasi dengan semua pihak karena kewajiban antar sesama manusia adalah sebuah kenistcayaan yang harus ditempuh apabila hendak membangun kesejahteraan komunal yang berorientasi masa depan.
Konsep  Pluraliseme  Kesejahteraan  menjadi  salah  satu  jawaban  dari  persoalan pengetasan kemiskianan dimana seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama dan menjadi penting karena biasanya masing-masing elemen bekerja secara sendirian  seperti  CSR  yang  umumnya  melakukan  pekerjaan  sosial  sesuai  program-program yang sudah dicanangkan  oleh instansinya, namun yang menjadi  unik  adalah program  bedah rumah kulon progo ini mengangkat asas lokal yaitu gotong royong sebagai rohnya
Kedua,  Kepemilikan  rumah  merupakan  hak  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia, nyatanya masih banyak masyarakat Indonesia yang masih terjebak dalam kemiskinan sehingga pemenuhan hak dasar atas rumah tidak terpenuhi dengan maksimal maka kemudian program- program  yang  pro  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  harus  terus  di  garap  secara  serius. Kemudian, Bagaimana  Program  Bedah Rumah di  kulon  progo di jalankan?dan  Bagaimanan Kolaborasi dalam program bedah rumah ini?

## LANDASAN TEORI Pluralisme Kesejahteraan
Pembangunan  perumahan  dan  permukiman  sejatinya  merupakan  tanggung  jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (Probondaru, 2018) selain itu swasta juga memiliki tangung jawab sosial melalui kegiatan CSR untuk turut serta mensejahterakan rakyat. Bedah Rumah  Kulon  progo  dibangun  atas  dukungan  pluralism  welfare  yang  mana  artinya  ada campuran  kontribusi  antara  pemerintah,  swasta  sebagai  bentuk  CSR  dan  juga  masyarakat melalui  gotong  royong  secara  sukarela  yang  disatukan  oleh  tujuan  moral  dan  atas  nama kemanusiaan.  Program  yang  dibangun  berdasarkan  pluralisme  kesejahteraan  juga mencerminkan  sarana  alternatif  dalam  pengetasan  kemiskinan  dan  layanan  sosial  (Moreno, 2010)  serta  menjadi  langkah  yang  baik  untuk  mengatasi  ketidak  cukupan  atas  beberapa  hal seperti keuangan yang dimiliki oleh pemerintah dan juga dapat merangsang sektor publik untuk lebih responsif terhadap kebutuhan sosial (Shi, 2016).
Hatch  dan  Mocroft  (1983)  memberikan  definisi  terkait  dengan  Pluralisme Kesejahteraan.  Dalam  satu  sisi  pluralisme  kesejahteraan  menyampaikan  fakata  bahwa kesejahteraan sosial dapat diperoleh dari empat sektor berbeda tapi saling berkolaborasi yaitu sektor  pemerintah/undang-undang,  sukarela,  komersial  dan  informal,  dalam  artian  bahwa pluralisme  kesejahteraan  mengimplikasikan  lebih  sedikitnya  peran  dominan  negara  sebagai satu-satunya instrumen yang menyediakan layanan kesejahteraan sosial.
Munculnya konsep pluralisme kesejahteraan karena respon dari bobroknya konsep “Walfare State” yang dianggap gagal. Jika keudian melihat Indonesia, Keberadaan elemen welfare state dalam dasar negara dan jaminan pemanfaatan sektor produksi vital untuk kemakmuran rakyat belum bisa dijadikan landasan untuk menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara dengan model  institutional  welfare  state.  Perkembangan  terakhir  tentang  kebijakan  pemerintah menyangkut  kesejahteraan/keadilan  sosial  menunjukkan  bahwa  Indonesia  semakin  dekat  ke arah  bentuk  welfare  state.  Pada  tahun  2009,  UU  No  11/2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial disahkan  untuk  memastikan  bahwa  kebutuhan  dasar  orang-orang  miskin,  yatim  piatu  dan manula  yang  terlantar,  orang  dengan  penyakit  kronis  atau  cacat  yang  mengalami

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index

## Volume 1 No 1, April 2020
ketidakmampuan sosial-ekonomi, dipenuhi dengan menyediakan jaminan sosial dalam bentuk asuransi  kesejahteraan  sosial  dan  bantuan  langsung  tunai  (pasal  9  (1a)  (2)).  Premi  untuk asuransi  kesejahteraan  sosial  akan  dibayarkan  oleh  pemerintah  (pasal  10  (1)  (2).  Namun sepertinya Indonesia tidak terallu cocok dengan konsep welfare state /negara kesejahteraan dan lebih cocok jika dijalankan dengan konsep pluralism welfare.
Pluralisme kesejahteraan juga dapat menjadi sarana penanganan konflik antara privat dan juga masyarakat dalam hal eksternalitas negatif yang diterima.  Konflik antara perusahaan dengan  masyarakat  sekitarnya  sering  terjadi  karena  tidak  adanya  sistem  yang  komprehensif dalam  merespon  eksternalitas.  Merespon  kondisi  tersebut,  pihak  yang  terlibat  konflik: perusahaan,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  lokal  merubah  paradigma  mereka  dalam merespon  perubahan  perilaku  di  antara  mereka  (Mulyadi,  2003).  Selama  berlangsungnya pemerintahan Orde Baru terdapat konflik laten yang cukup serius di antara masyarakat lokal dengan perusahaan. Konflik tersebut diredam secara represif oleh pemerintah sehingga tidak muncul ke permukaan. Ketika desentralisasi memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, maka salah satu hal yang dilakukannya diwujudkan dalam bentuk protes  pada  perusahaan.  Mereka  menuntut  perusahaan  untuk  memberikan  pelayanan  sosial sebagai bentuk kompensasi ekses eksternalitas yang mereka derita. Pada sisi lain, pemerintah daerah  meminta  perusahaan-perusahaan  untuk  mempekerjakan  masyarakat  lokal  sebagai tenaga  kerjanya.  Pemerintah  daerah  juga  menuntut  agar  perusahaan  memberikan  retribusi kepadanya.  Beberapa  dari  antara  mereka  telah  menyusun  peraturan  daerah  yang  mengatur pungutan  retribusi  tersebut.  Pluralisme  kesejahteraan  barangkali  menjawab  kegelisahan  itu dimana  kolaborasi  yang  terjalin  memungkinkan  untuk  secara  bersama-sama  menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

## Kesejahteraan Sosial
Bedah rumah sangat terkait dengan bagaimana  kesejahteraan sosial  dijalankan,  Pada dasarnya  manusia  adalah  mahluk  sosial,    hampir  semua  yang  di  lakukan  dalam  kehidupan berkaitan  dengan  orang  lain  (Jones,    2009)  yang  artinya  bahwa  kesejahteraan  sosial  juga berkaitan erat dengan bagaimana kepedulian sosial antara satu manusia dengan manusia yang lainnya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kondisi sejahtera (well-being) biasanya menunjuk  pada  istilah  kesejahteraan    sosial  (social  welfare)  sebagai  kondisi  terpenuhinya kebutuhan  material  dan  non  material.  Menurut  Midgley  (2000:  xi)  mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai  “..a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi  manakala    kehidupan  manusia  aman  dan  bahagia  karena  kebutuhan  dasar  akan  gizi, kesehatan,    pendidikan,  tempat  tinggal,  dan  pendapatan  dapat  terpenuhi;  serta  manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.
Kesejahteraan  sosial  Menurut  Suharto  (  2006:3)  kesejahteraan  sosial  juga  termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui  pemberian  pelayanan  sosial  dan  tunjangan  sosial.  Selain  itu,  kesejahteraan  sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat  hidup  dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan  personal  dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Volume 1 No 1, April 2020
dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya (Friedlander, 2006)
Kesejahteraan  sosial  adalah  kondisi  sejahtera  dari  suatu  masyarakat.  Kesejahteraan sosial  meliputi  kesehatan,  keadaan  ekonomi,  kebahagiaan,  dan  kualitas  hidup  rakyat.  Suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur, pertama , setinggi apa masalah-masalah sosial  dikendalikan .  kedua ,  seluas  apa  kebutuhan-kebutuhan  dipenuhi. Ketiga ,  setinggi  apa kesempatan-kesempatan  untuk  maju  tersedia.  Tiga  unsur  ini  berlaku  bagi  individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan bahkan seluruh masyarakat (Friedlander, 2006).
Hal-hal  di  atas  pada  intinya  bahwa  kesejahteraan  sosial  berkaitan  dengan  kebutuhan manusia sebagai mahluk sosial dan harus saling membantu karena label yang sudah melekat pada manusia adalah “Mahluk Sosial” kaitannya dengan program bedah rumah adalah bahwa masyarakat miskin membutuhkan orang lain untuk bisa hidup.

## Pembahasan
Program  bedah  rumah  ini  mulanya  terinspirasi  dari  program  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  Perusahaan-perusahaan  besar  yang    ada  di  Kulon  Progo.  Perusahaan- perusahaan  tersebut  menggunakan  dana  CSR  nya  untuk  memperbaiki  rumah-rumah  yang sudah  tidak  layak  huni.  Dana  untuk  pelaksanaan  program  bedah  rumah  sebelum  program tersebut masuk kedalam program Dinas Sosial Kulon Progo, murni hanya menggunakan dana CSR Perusahaan. Tanpa adanya dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah setempat baik itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Nasional  (APBN).  Namun  selanjutnya  program  bantuan  bedah  rumah  tersebut masuk dan terdaftar pada program Banjamsos Dinas Sosial Kulo Progo. Dana bantuan pun kini tidak  dibatasi  karena  masyarakat  biasa  yang  ingin  menyumbangkan  uangnya  untuk pelaksanaan program bedah rumah juga diperbolehkan dan diterima.
Kulon progo termasuk sebagai daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia, bukti dari kemiskinan kulon progo dapat dilihat dari data banyakya rumah tidak  layak  huni  pada  tabel  di  bawah  ini.  Namun,  program  inovatif  ini  mampu  mengurangi tingkat kemiskinan di kulon progo secara signifikan, setelah tahun 2012 prosentase kemiskinan di  kulon  progo  berkurang  menjadi  23,32%  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  yang sebesar 23,61% dan terus menurun pada tahun-tahun sebelumnya (TKPK Kulin Progo, 2014)
Tabel Jumalah Rumah Tidak Layak Huni Kulon Progo Tahun 2015
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo dalam Nugraha (2015)

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index

## Volume 1 No 1, April 2020
Kriteria rumah yang berhak mendapatkan bantuan bedah rumah dilihat dari bagaimana kondisi rumah  dan  kondisi  pemilik  rumah  serta  statusnya,  informasi  yang  dilansir  dalam  laman https://dpu.kulonprogokab.go.id/ menunjukkan kriteria:
Kriteria kondisi Rumah
1. Bahan  atap  berupa  daun/  rumbia  dan  genteng  yang  sudah  lapuk/rangka  atap  kondisi lapuk (harus dibongkar)
2. Bahan lantai berupa tanah atau plesteran/ ubin yang sudah rusak;
3. Bahan dinding berupa bilik bambu/ kayu kualitas jelek/ rotan atau dinding bata yang sudah  rapuh/  retak-retak  (harus  dibongkar),  dinding  bata  luasan  tidak  melebihi  25% dari luasan dinding luar;
4. Tidak mempunyai pencahayaan yang cukup.
Kriteria pemilik rumah dan status rumah
1. Berdomisili tetap (penduduk) dilokasi kegiatan dan rumah ditempati sendiri;
2. Memiliki Kartu GAKIN atau Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/ Lurah;
3. Bersedia untuk berswadaya dan bergotong-royong;
4. Belum Pernah mendapatkan bantuan pemugaran rumah.
5. Memiliki  Bukti  Kepemilikan  Tanah  berupa  Sertifikat  Hak  Atas  tanah  atau  Surat Keterangan Kepala Desa memiliki tanah;
6. Rumah milik sendiri, bukan kontrakan, tidak dalam sengketa (misal tanah/ bangunan rumah warisan yang belum dibagi), tidak berdiri di lahan milik orang lain (yayasan pemerintah, perusahaan, dsb);
7. Rumah calon terpugar bukan masuk dalam asrama milik suatu instansi;
8. Rumah calon terpugar bukan termasuk rumah masih dalam waktu kredit perbankan;
9. Rumah  tidak  berdiri  pada  kawasan  larangan  pemerintah  misal:  bantaran/tanggul, sungai, waduk, tanah kas desa, pemakaman, trotoar, ruang milik jalan.

## Kolaborasi dalam Bedah Rumah
Program  bedah  rumah  menurut  Bupati  Kulon  Progo,  selain  sebagai  program pengentasan  kemiskinan  juga  pada  prinsipnya  secara  inti  adalah  untuk  lebih  menggiatkan gotong royong (https://kulonprogokab.go.id/, 2019). Gotong royong sendiri sebenarnya sudah ada sejak dulu di Kulon Progo, selain itu juga di hidupi dengan spirit kolaborasi, program ini mendapat  dukungan  dan  kerjasama  dari  berbagai  pihak  seperti  SKPD  terkait,  Bazda,  dunia usaha melalui CSR dan partisipasi aktif masyarakat.
Spirit kolaborasi dan gotong royong tercermin dalam spirit Gentong Rembes )Gerakan Gotong Royong  Rakyat  Bersatu)  yang  merupakan  program  dari  Pemkab  Kulon  Progo  untuk menggerakkan dan menggelorakan gerakan gotong royong semua pihak agar bersatu padu dan menggerakkan  kepedulian  sosial  untuk  mengentaskan  kemiskinan  dan  peduli  kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.
Penyelenggaraan program  bedah rumah di  Kabupaten Kulonprogo  dilandasi  adanya komitmen  Pemerintah  Daerah  Kulonprogo  dan  kepedulian  sosial  dari  berbagai  unsur masyarakat untuk membantu sesama  masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah.  Keterlibatan  masing-masing  pihak  yang  terkait  disesuaikan  dengan  kewenangannya dan bersinergi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sebagai bentuk modal sosial. Hal ini sesuai pendapat Dasgupta dan Ismail Sirajudin dalam Heru Sunato, bahwa modal sosial adalah

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index

## Volume 1 No 1, April 2020
hubungan antara personal melalui jejaring, norma perilaku bersama, budaya bersama, perasaan saling  memiliki  dan  sepenanggungan,  sehingga  terjaga  kesatuan  bersama  untuk  mencapai tujuan    berupa  kesejahteraan  sosial  (Heru  Sunato,2014).  Keterlibatan  bupati  dalam  bentuk komitmen  secara  langsung  di  lapangan  menunjukkan  kesungguhan  untuk  membangun penguatan institusi, jejaring dan sinergi. Terbentuknya panitia bedah rumah dari awal sampai akhir,  adanya  sosialisasi  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  masalah,  kebutuhan  dan  secara bersama mencari solusi, sehingga terjadi sinergi  untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan pelaksanaan  bedah  rumah  layak  huni  secara  partisipastoris      dalam  bentuk gotongroyong.Partisipasi merupakan akses dan institusi yang menentukan kualitas partisipasi. Hal yang harus dibangun antara lain, penguatan kelembagaan, penguatan jejaring dan sinergitas (Lumban Gaol,t.t).
Masyarakat  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kegiatan  bedah  rumah, Getong Rembes masyarakat dapat berperan aktif membantu pelaksanaan bedah rumah seperti membantu  mengalokasikan  sumber  potensi  yang  diperlukan  untuk  keberhasilan  rehabilitasi, membantu  kelompok  melaksanakan  dan  mengawasi  pelaksanaan  kegiatan  rehabilitasi. Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Kulonprogo  melalui  Peraturan  Bupati  Nomor  269  tahun 2009  dan  diperbaharui  melalui  Surat  Keputusan  Bupati  No  325  tahun  2011  tentang pembentukan badan amil zakat, menetapkan semua PNS yang beragama islam wajib mengiur 2,5 persen dari penghasilan gaji perbulan yang dikelola oleh BAZDA sehingga dana zakat yang terkumpul dari ASN Kulon Progo mencapai 15 milyar pertahun dan akan dialokasikan sebesar 150-200  juta  perbulan  untuk  program  kesejahteraan  salah  satunya  bedah  rumah (https://jogja.tribunnews.com/, 2018). Prestasi pengorganisiran daza zakat tidak terlepas dari pemahaman  zakat, dimana zakat  secara umum dipahami sebagai  hal  yang wajib dibayarkan oleh muslim dalam islam setiap tahunya yang diambil dari hasil kekayaannya, biasanya berupa beras  dan  juga  sejumlah  uang  untuk  kemudian  diberikan  kepada  masyarakat  tertentu  yang membutuhkan dalam hal ini sebagian dari dana zakat digunakan untuk pemenuhan program kesejahteraan sosial salah satunya adalah bedah rumah. Pemanfaatan dana zakat yang dikelola BAZDA disalurkan untuk mendanai program bedah rumah sebesar Rp 10.000.000,- Pada saat awal pelaksanaan bedah rumah, secara simbolis  bupati menyerahkan bantuan uang sebanyak Rp 10.000.000,- kepada penerima manfaat untuk keperluan bedah rumah.
Keterlibatan pihak privat atau perusahaan dalam bedah rumah di kulon progo melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) yang juga ikut memberikan bantuan berupa sumber dana perusahaan seperti BRI Wates, Gapensi Kulonprogo, RSUD Wates, Forum CSR Kabupaten  Kulonprogo.  Perusahaan  yang  berpartisipasi  dalam  program  bedah  rumah tergabung  dalam  forum  CSR  DAN  Asosiasi  CSR  yang  mana  keduanya  merupakan  milik pemerintah  (BUMD)  dan  juga  swasta  dibawah  naungan  pemerintah  kulon  progo.  Status kelembagaan CSR disini adalah semi formal dimana secara politis status  kelembagaan semi formal sangat mudah untuk di organisisr dan juga dikendalikan oleh pemerintah sebagaiamana telah  di  buktikan  dengan  pengalokasian  dana  CSR  sebesar  36%  utuk  mendorong  program bedah  rumah  meskipun  ada  fakta  bahwa  CSR  tidak  menjamin  keberlanjutan  dalam memberikan  bantuan  dan  kontribusi  namun  selama  CSR  tetap  berkontribusi  maka  akan memberikan sumbang sih penting bagi program bedah rumah.

## Tabel Jumlah alokasi CSR untuk agenda publik 2015

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index

## Volume 1 No 1, April 2020
Jumlah Alokasi Pengalokasian 36% Program Bedah Rumah Swadaya

## Sumber: Laporan forum CSR, 2016
CSR milik BUMD jelas akan memberikan manfaat namun terkadang CSR dalam sektor swasta yang perlu di organisis agar terus bisa berkolaborasi untuk ikut andil dalam kerja-kerja kesejahteraan sosial karena mengingat pada sektor swasta keberadaan CSR barangkali hanya ditujukan  pertama,  sebagai  jaring  pengaman  untuk  mencegah  keberatan  dari  pihak  yang terkena dampak negatif. Kedua, CSR kerap menjadi bagian dari biaya produksi sehingga tidak aneh  jika  program  CSR  digunakan  untuk  memaksimalkan  keuntungan  melalui  strategi pemasaran. ( Yuda, 2016)

## Tabel Partisipasi dalam bedah rumah
Pemberi Bantuan Bentuk Partisipasi Bazda Kulon progo Uang tunai 10.000.000 TNI/POLRI/PNS/ Perangkat Desa Materi/uang/pikiran/tenaga BRI, BPD, BPR Materi/uang Perusahaan Materi/uang dan bahan bangunan Masyarakat Pemikiran, Materi/uang, Tenaga, Konsumsi Individu Materi/uang, Bahan konsumsi atau tenaga Sumber: Sekretaris Daerah Kulon Progo dalam Hikmawati&Guntomo (2016) Tabel Dana Sukarela bedah rumah Tahun Akumulasi dana sukarela Penerima Manfaat 2012 1.595.155.850 183 2013 823.000.000 93 2014 1.083.495.000 94 2015 1.070.000.000 110 2016 970.000.000 97 2019 1.900.000.000 209
Sumber: Diolah dari berbagai media oleh penulis
Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Kulonprogo dalam kegiatan bedah rumah sangat tinggi. Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa partisipasi diberikan baik secara kelompok  maupun secara individu, kelembagaan termasuk dunia usaha dan lembaga keuangan. Bentuk partisipasipun sangat bervariasi, mulai dari uang, barang, material, pemikiran, tenaga. Hal ini menunjukkan bahwa program bedah rumah mendapat dukungan yang positif dari seluruh elemen masyarakat, merupakan bukti adanya komitmen, kerja sama dan kepedulian sosial yang tinggi dalam upaya pengentasan kemiskinan  melalui program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo.

## Tahapan Bedah Rumah

## Tabel Tahapan Bedah Rumah

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index
Secara  umum,  program  bedah  rumah  dijalankan  memalui  tiga  tahap,  yakni  tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir: Pada tahap persiapan, calon penerima program bedah  rumah  terlebih  dahulu  mengajukan  proposal  permohonan  kepada  panita  desa  yang diketahui oleh camat. Proposal tersebut diajukan kepada bazda melalui panitia bedah rumah tingkat  kabupaten.  Proposal  dilampiri  identitas  diri,  foto  copy  KTP  dan  KK  yang  masih berlaku, surat keterangan sebagai warga miskin, pas foto ukuran 4 x 6, foto rumah yang akan direhab,  alamat  calon  penerima  manfaat,  susunan  kepanitiaan  dan  surat  keterangan kepemilikan  tanah.  Setelah  proposal  diterima  panitia  bedah  rumah  tingkat  kabupaten, selanjutnya tim dari bagian kesejahteraan rakyat melakukan verifikasi dan mengecek kelokasi untuk  memastikan  apakah  proposal  yang  diajukan  layak  atau  tidak  layak  diterima.  Kriteria penerima program bedah rumah adalah keluarga yang tergolong fakir miskin yang berstatus sebagai  kepala  keluarga,  tidak  mempunyai  sumber  penghasilan  tetap,  rumah  dalam  kondisi rusak atau membahayakan keselamatan bagi penghuninya, memiliki tanah sendiri dibuktikan dengan  surat  kepemilikan,  dan  penduduk  di  wilayah  Kabupaten  Kulonprogo.  Jika  proposal memenuhi  kriteria  dan  dinyatakan  layak  oleh  tim  verifikasi,  selanjutnya  tim  akan menginformasikan  kepada  panitia  tingkat  kecamatan  dan  desa  untuk  berkoordinasi  dalam rangka menentukan waktu pelaksanaan rehabilitasi. Setelah ada kesepakatan waktu kemudian disusun jadwal pelaksanaan rehabilitasi  kemudian meginformasikan kepada penerima manfaat dan  masyarakat  setempat  agar  menyiapkan  segala  sesuatu  terkait  pelaksanaan  kegiatan rehabilitasi.
Tahap  Pelaksanaan:  Program  bedah  rumah  layak  huni  di  Kabupaten  Kulonproga dilaksanakan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Kulonprogo  Nomor  1  Tahun  2012, dilaksanakan  secara  transparan  sehingga  masyarakat  dapat  memantau  sejak  awal  mulai  dari pengajuan  proposal,  verifikasi  oleh  tim  sampai  pelaksanaan  kegiatan  rehabilitasi  selesai. Semua  pihak  yang  terlibat  dapat  mengetahui  dan  memperoleh  informasi  yang  benar  dan bersedia  menerima  masukan  Bedah  Rumah  sebagai  Bentuk  Pengentasan  Kemiskinan  bagi keberhasilan  pelaksanaan  bedah  rumah.  Setelah  ada  penetapan    sebagai  penerima  manfaat, panitia bedah rumah memberitahu pemilik bahwa rumahnya akan dibedah, agar menyiapkan segala sesuatu seperti mengamankan harta bendanya dan isi rumahnya  sehingga memudahkan pelaksanaan  bedah  rumah.  Sebelum  kegiatan  rehabilitasi  panitia  desa  melalui  kepala  dukuh melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat  agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan  bedah  rumah.  Kegiatan  bedah  rumah  yang  dilaksanakan  secara  gotongroyong dengan melibatkan berbagai elemen seperti aparat sipil, TNI, Polri, warga masyarakat terutama disekitar lokasi bedah rumah dan bermitra dengan dunia usaha dan lembaga keuangan.
Pengajuan Proposal Verifikasi Penentuan waktu rehabilitasi Infromasi kepada masyarakat & penerima manfaat Pelaksanaana n Pelaporan
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index
Sumber foto: dpu.kulonprogokab.go.id
Pada tahap akhir, Setelah selesai pembangunan bedah rumah, panitia tingkat desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan. Laporan pertanggungjawaban dilampiri foto rumah yang dibedah dari sebelum, proses pengerjaan, dan hasil  setelah  rumah  dibedah.  Laporan  pertanggungjawaban  disertai    surat  pernyataan penyelesaian  pekerjaan,  kepada  bupati  melalui  panitia  tingkat  kabupaten  yaitu  kantor kesejahteraan rakyat, dan dinas sosial tenaga kerja dan tranmigrasi Kabupaten Kulonprogo.

## KESIMPULAN
Pembangunan  kesejahteraan  melalui  program  bedah  rumah  menjadi  teramat  penting karena mengingat tentang bagaimana proses kesejahteraan yang di tawarkan melalui konsep kolaborasi dan gotong royong yang mana prinsip gotong royong merupakan nilai-nilai luhur bangsa  Indonesia  karena  mengingat  Persoalan  kemiskinan  merupakan  tanggung  jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan juga swasta dimana indonesia adalah negara yang di besarkan melalui asas gotong royong maka sudah sewajarnya apabila urusan kesejahteraan sosial  masyarakat  menjadi  tanggungan  bersama-sama  dan  di  bangun  berdasarkan  nilai-niali gotong royong dan manusiawi. Sertam Kepemilikan rumah merupakan hak bagi seluruh warga negara  Indonesia,  nyatanya  masih  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  masih  terjebak  dalam kemiskinan sehingga pemenuhan hak dasar atas rumah tidak terpenuhi dengan maksimal maka kemudian program-program yang pro terhadap peningkatan kesejahteraan harus terus di garap secara serius.

## DAFTAR PUSTAKA
Arlansyah, R. (2017). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan (Studi di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung).
Batudoka, Z. (2005). Kota Baru dan Aspek Permukiman Mendepan. Jurnal SMARTek, 3(1),
27–36.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index

## Volume 1 No 1, April 2020
Boonyabancha,  S.  (2005).  Baan  Mankong:  Going  to  scale  with  “slum”  and squatt er  upgrading in Thailand. Environment Dan Urbanization, 7(1), 21–46.
Muslim Sabarisman. (2013). Perspektif Komitmen Tim Kerja Dalam Pengembangan Rumah Layak  Huni Bagi Keluarga Miskin di Bondowoso. Sosiokonsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol.18. No 01.
Friedlander, M. L., Escudero, V., Horvath, A. O., Heatherington, L., Cabero, A., & Martens, M.  P.  (2006).  System  for  observing  family  therapy  alliances:  A  tool  for  research  and practice. Journal of Counseling Psychology, 53 (2)
Heru  Sunato,  (2014)  Modal  Sosial,  Definisi  Konsep-konsep  Utama  dari  Pemikiran  Modal Sosial dan Analisi
Suradi,  dkk.  (2012),  Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan:  Studi  Evaluasi  Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Perkotaan, Jakarta: Puslitbang Kesejahteraan Sosial.
Mulyadi.  (2003).  'Rethinking  the  Role  of  Private  Sector  in  Development:  The  Politics  of Corporate  Social  Responsibility  in  Indonesia.'  Makalah  dijasikan  pada  lnternational Worlcshop about Policy Negotiation, Organized by Korea Dnelopment Institute Schoot of Public Policy and Management, Seoul, December 8-12, 2003
Moreno,  L.  (2010).  Welfare  mix,  CSR  and  social  citizenship.  International  Journal  of Sociology and Social Policy, 30(11), 683-696.
Shi,  S.  (2016).  The  Bounded  Welfare  Pluralism:  Public–Private  Partnerships  Under  Social Management in China. Public Management Review, 19(4), 463-478.
Hatch S, and Mocroft L, Components of Welfare: voluntary organisations, social services and politics in two local authorities, Bedford Square Press/NCVO , 1983.
Supardi,  Pengawasan  Pelaksanaan  Program  Bedah  Rumah  Masyarakat  Miskin  di  Desa Semelagi Besar, Skripsi, Universitas Tanjungpura Pontianak : Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2016.
Yuda, T., K., (2016). Memaknai ulang corporate social responsibility: upaya mewujudkan fair responsibility. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19(3), 200-217.
Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Nomor 36 Tahun 201
https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/116/rtlh-kulon-progo https://kulonprogokab.go.id/v3/portal/web/view_berita/6892/Memupuk-Jiwa-Kegotong- Royongan-Melalui-Program-Bedah-Rumah https://jogja.tribunnews.com/2018/02/13/potensi-zakat-dari-pns-di-kulonprogo-capai-rp15- miliar-setahun