ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Efektivitas Pemberdayaan ASN dalam Peningkatan Pelayanan Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung
Jumia 1, * ; Ibnu Sabil 2 ; Malta 3 1, 2, 3 Program Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia; jumiaenjel@gmail.com
* Correspondence : jumiaenjel@gmail.com
Kata kunci Aparatur Sipil Negara, Efektifitas, Kinerja, Pelayanan Publik
Keywords Effevtiveness, Performance, Public Servive, Stat Civil Apparatus

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  efektifitas pemberdayaan ASN di Kantor BKD Kabupaten Tana Tidung dalam peningkatan pelayanan publik, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemberdayaan ASN dalam meningkatkan kualitas pelayan publik,  dan  untuk  mengetahui      solusi      apa      saja      yang      bisa      dilakukan BKPSDM Kabupaten Tana Tidung dalam rangka pemberdayaan aparatur daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan jumlah responden 14 orang. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  efektifitas  pemberdayaan  ASN  di  Kantor  BKPSDM Kabupaten  Tana  Tidung  dalam  peningkatan  pelayanan  publik  sudah  dapat dikatakan cukup baik, jika dilihat dari tugas kerja yang diberikan, kualitas kerja, kuantitas  kerja,  dan  efektifitas  biaya.  Sedangkan  ketepatan  waktu  dalam menyelesaikan  pekerjaan  belum  cukup  baik.    Beberapa  faktor  yang  menjadi kendala  dalam  pemberdayaan  ASN  adalah:  fasilitas  yang  kurang  memadai, kemampuan atau skill SDM di kantor tersebut belum mumpuni, masih rendahnya tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di kantor BKPSDM Kabupaten Tana Tidung,  dan program  evaluasi  kinerja  pegawai di  kantor  BKPSDM  Kabupaten Tana Tidung belum terealisasikan dengan baik.

## ABSTRACT
The purpose of this study was to find out and analyze the effectiveness of ASN empowerment  at  the  BKPSDM  office  of  Tana  Tidung  Regency  in  improving public services, to find out and analyze what factors are obstacles in empowering ASN in improving the quality of public services, and to find out what solutions can be done by BKPSDM Tana Tidung Regency in the context of empowering regional apparatus to improve the quality of public services. The research method used is descriptive qualitative, with 14 respondents. The results of the study show that the effectiveness of  ASN  empowerment at the BKPSDM  Office  of  Tana Tidung Regency in improving public services can be said to be quite good, when viewed from the work assignments given, work quality, work quantity, and cost effectiveness. While the timeliness in completing the work is not good enough. Some of the factors that become obstacles in ASN empowerment are: inadequate facilities, inadequate HR skills or skills in the office, the low level of discipline of Civil Servants at the Tana Tidung Regency BKPSDM office, and the employee performance evaluation program at the Tana Tidung Regency BKPSDM office has not been implemented properly.

## Pendahuluan
Peningkatan kemampuan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini sangat penting dilakukan di semua aspek pemerintahan.  Peningkatan SDM perlu  dilakukan  secara  terencana,  terarah,  dan  berkesinambungan.  Guna meningkatkan  kinerja  pegawai  dalam  menjalankan  tugasnya  demi  terwujudnya tujuan  Pembangunan  Nasional,  pegawai  harus  ditingkatkan  kecakapannya. Diantaranya  adalah  dengan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  ASN  dalam menjalankan  tugas  dan  tupoksinya.  Penanganan  SDM  dipengaruhi  oleh  faktor internal dan eksternal, seperti keadaan lingkungan, perubahan teknologi yang cepat, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan SDM yang dikelola (Hasibuan, 2017).
Pada  era  sekarang  ini,  perkembangan  di  semua  aspek  pemerintahan  selalu mengutamakan efektivitas kinerja pegawainya dalam menjalankan organisasi. Saat ini perkembangan dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil negara selalu menjadi  prioritas  utama  dalam  pelayanan  prima.    Upaya  peningkatan  efektivitas kinerja  ASN  pada  organisasi  pemerintah,  dilakukan  dengan  berbagai  kegiatan penggalangan pelatihan ketatausahaan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Terwujudnya  efektivitas  kinerja  yang  baik,  diharapkan  mampu  memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat secara baik dan tepat.  Tujuan utama dari perkembangan pelayanan administrasi melalui efektivitas kinerja aparatur sipil negara  adalah  bagaimana  upaya  suatu  instansi  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan  yang  baik  dan  tepat  guna  bagi  masyarakat,  khususnya  aparatur pemerintah  agar  lebih  handal,  professional,  efektif  dan  efisien  serta  tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat, serta bagaimana menghadapi perubahan lingkungan  yang  strategis  yang  bermanfaat  dan  memiliki  nilai  positif  dalam memberikan pelayanan yang baik bagi peningkatan pelayanan (Ismail & Ramayani, 2021).
Pelayanan  adalah  suatu  perbuatan  atau  kegiatan  yang  diberikan  oleh seseorang  kepada  orang  lain  dalam  bentuk  bantuan  layanan  untuk  kepentingan suatu  urusan,  sehingga  orang  lain  tersebut  mendapat  bantuan  dari  urusannya. Berbicara tentang pelayanan publik tidak hanya seperti yang terkait dengan sarana prasarana tetapi yang lebih penting adalah unsur kemanusiaan yang memberikan pelayanan  (Alaan,  2016).  Selanjutnya,  yang  dimaksud  dengan  pelayanan  publik adalah segala bentuk pelayanan, pelayanan dalam wujud barang maupun jasa yang dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan masyarakat.  Kegiatan  pelayanan  ini  dijadikan  salah  satu  tolak  ukur  kinerja pemerintah  (Bazarah  et  al.,  2021).  Pelaksanaan  pelayanan  publik  di  pemerintah daerah  sangat  tergantung  dengan  peran  ASN  di  daerah  itu.  Dengan  semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan umum yang efektif dan efisien merupakan  sebuah  kewajiban  bagi  pemerintah  daerah  untuk  memberikan pelayanan yang berkualitas (Panjaitan & Yuliati, 2016).
Pemberdayaan  aparatur  daerah  adalah  kebijakan  yang  tepat  untuk meningkatkan  kinerja  pelayanan  publik,  dan  memberikan  penghargaan  kepada unit-unit  pelayanan  yang  dipandang  memiliki  kemampuan  dalam  memberikan pelayanan  yang  berkualitas  di  segala  bidang.  Suatu  organisasi  akan  dapat menjalankan  tugas  fungsinya  dengan  efektif  dan  efisien  apabila  didukung  oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya (Makmur, 2003 dalam (Benyamin, 2018). Menurut (Kepres nomor 159 tahun, 2000) yang dimaksud BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen ASN daerah dalam membantu  tugas  pokok  pembina kepegawaian  daerah.  Badan Kepegawaian dan Pengembangan  SDM  mempunyai    tugas  pokok  melaksanakan  penyusunan  dan pelaksanaan  kebijakan  daerah  dibidang  kepegawaian,  pendidikan  dan  pelatihan serta  pengembangan  SDM.  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  SDM Kabupaten Tana Tidung melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati  Tana  Tidung  No.  37  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi  dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung. Saat ini jumlah ASN di  Kantor  BKD  Kabupaten  Tana  Tidung  berjumlah  28  orang,  dengan  kualifikasi Pendidikan S2 berjumlah 5 orang, S1 berjumlah 22 orang, D3 sebanyak 2 orang dan SMU sederajat berjumlah 1 orang.
Saat ini dijumpai beberapa masalah yang merupakan gejala rendahnya kinerja aparatur  sipil  negara  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Gejala- gejala  tersebut  antara  lain:1).Masih  banyak  dijumpai  pegawai  bekerja  belum optimal,  hal  ini  terlihat  dari  masih  terdapatnya  pegawai  yang  terlambat  masuk kantor  dan  pegawai  datang  tepat  waktu  hanya  untuk  absen  dan  akan  muncul kembali  ke  kantor  saat  menjelang  pulang  hanya  untuk  absen.    Hal  ini  didukung dengan hasil Laporan Kinerja tahun 2021, pada indikator sasaran tertib administrasi kepegawaian  yang  realisasinya  hanya  mencapai  78  %,  2).  Pegawai  yang  kurang tanggap  dan  kurang  merespon  masyarakat  di  dalam  memberikan  pelayanan,  3). Masih  adanya  pegawai  yang  menunda-nunda  pekerjaan,  seperti  surat-surat keterangan atau surat pengantar yang lambat selesai. Sebagai contoh penyelesaian dokumen pengajuan cuti pegawai di tahun 2021, yang bisa dilayani dan diselesaikan berkasnya  sebanyak  53  %,  dari  250  pengajuan  hanya  133  yang  terealisasi  dan  3). Masih  banyak  dijumpai  pegawai  belum  memahami  tupoksi  kerjanya  di  masing- masing bidang (Lakip BKPSDM KTT, 2021).
Penelitian    sebelumnya    juga    membahas    mengenai  pemberdayaan  sumber daya  manusia,  khususnya  aparatur  sipil  negara  dalam  peningkatan  kualitas pelayanan  di Dinas  Daerah  di  Kabupaten  Bandung serta menentukan langkah strategi pemberdayaan sumber daya manusia aparatur yang dapat meningkatkan kualitas  pelayanan  tersebut (Ekananta, 2014). Lalu penelitian (Binol, 2016) yang juga mengkaji  mengenai  pemberdayaan  aparatur  pemerintah  daerah  pada  Dinas Pariwisata serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, dapat dilihat dari faktor pendukung  dan  faktor  penghambatnya.  Selain  itu  (Arifin,  2021),  juga  melakukan
penelitian  mengenai  pemberdayaan  dan  menentukan  strategi  pemberdayaan Aparatur   Sipil   Negara   (ASN)   di   Kantor   Kecamatan   Tallo   Kota Makassar dalam  meningkatkan  pelayanan    public.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa strategi  yang  dipilih  yaitu  yang  berhubungan  dengan  visi,  komunikasi  aktif,  dan menguatkan kerja tim dianggap   belum   cukup   atau   optimal   oleh karena  itu seyogianya  semakin  ditingkatkan pembinaan  dan  pelatihan kepada  SDM  dan perlu      konsentrasi     terhadap      pengembangan  strategi  Inovasi,  penguatan  mutu serta strategi meminimalkan pengurangan biaya layanan.  Hal tersebut sama dengan penelitian  yang  dilakukan  (Handayani  et  al.,  2018),  bahwa  selain  mengerim  ASN untuk pelatihan sebaiknya juga pemberdayaan dilakukan melalui mutasi pegawai untuk mengurangi kejenuhan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan sekaligus memberikan  pengalaman  baru  serta  meningkatkan  kompetensi  pegawai  dalam melaksanakan  tugasnya.  Selain  itu  ditambahkan  (Benyamin,  2018)  pemberdayaan juga  dapat  dilakukan  dengan  pemberian  kewenangan  dan  tanggung  jawab  guna mendorong  motivasi  pegawai  untuk  meningkatkan  kinerja,  karena  dalam memberikan  kewenangan  didasarkan  atas  pertimbangan  rasionalitas  sehingga dapat menumbuhkan motivasi kerja pegawai untuk lebih bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilimpahkan.
Pada  beberapa  penelitian  terdahulu  di  atas,  tujuan  penelitian  yang  ingin dicapai  adalah  bagaimana  pengaruh  penerapan  pemberdayaan  sumber  daya manusia  aparatur  terhadap  peningkatan  kualitas  pelayanan,  serta  menentukan strategi  yang  sesuai  dalam  meningkatkan  pemberdayaan  ASN,  sedangkan  fokus penelitian saya adalah menganalisis sejauh mana efektifitas sumberdaya manusia, khususnya  ASN  dalam  memberikan  pelayanan  publik  khususnya  di  BKPSDM Kabupaten Tana Tidung.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai,  efektifitas  pemberdayaan  ASN  di  kantor  BKPSDM  kabupaten  Tana Tidung  dalam  memberikan  pelayanan  publik,  baik  kepada  masyarakat  umum maupun sesama ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung. Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  mengetahui  dan  menganalisis  efektifitas pemberdayaan  ASN  di  Kantor  BKPSDM  Kabupaten  Tana  Tidung  dalam peningkatan pelayanan publik, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang  menjadi  kendala  dalam  pemberdayaan  ASN  di  kantor  tersebut  dalam meningkatkan kualitas pelayan publik, dan untuk mengetahui   solusi   apa   saja yang      bisa      dilakukan      BKPSDM  Kabupaten  Tana  Tidung  dalam  rangka pemberdayaan aparatur daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.  Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi/kejadian sehingga data yang akan terkumpul bersifat  deskriptif  (Moleong,  2016),  yang  bertujuan  memberikan  gambaran
mengenai efektivitas pemberdayaan ASN dalam meningkatkan pelayanan publik di Kantor  BKPSDM  Kabupaten  Tana  Tidung.  Sumber    informasi  yang  digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer berupa informasi  dari  informan  kunci  yang  ditentukan  dengan  teknik purposive menggunakan kuesioner.
Sumber informan adalah: Kepala, sekretaris, SUB Bidang Mutasi, SUB Bidang pengembangan kompetensi pegawai, SUB Bidang Penyelenggaraan Diklat Pegawai, dan staff Analis tata usaha di kantor BKPSDM, serta masyarakat penerima layanan sebanyak  8  orang.  Pengambilan  data  melalui  teknik  wawancara  mendalam (Arikunto, 2016). Setelah memperoleh data, data akan dianalisa, dengan mengacu pada  konsep  (Miles  et  al.,  2014)  yaitu interactive  model yang  mengklasifikasikan analisis  data  dalam  tiga  langkah,  yaitu:  Reduksi  data  (Data Reduction), Penyajian data ( Display Data ), dan Uji Keabsahan Data. Setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan (Alam et al, 2022).

## Hasil dan Pembahasan
A. Pemberdayaan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  Kantor  BKPSDM  Kabupaten Tana Tidung
Pemberdayaan ASN di kantor BKPSDM Kabupaten Tana Tidung berdasarkan hasil  wawancara  dengan  informan  kunci  kepada  JU  selaku  SUB  Bidang pengembangan  kompetensi  pegawai  dan  K  selaku  SUB  Bidang  Penyelenggaraan Diklat Pegawai di BKPSDM Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:
“ saat  ini  pemberdayaan  pegawai  di  kantor  BKPSDM  sudah  maksimal  kita  lakukan,  contohnya dengan  pengadaan  pegawai  (PNS),  pembinaan  karir,  seperti  teman-teman  pegawai  yang  dengan tanpa  paksaan  melanjutkan  kuliah  ambil  S2,  dan  sebetulnya  banyak  program  pelatihan  untuk pengembangan karir dari pemerintah, tapi karena covid inilah, akhirnya banyak pegawai yang tidak bisa ikut pelatihan keluar”(Hasil wawancara, 12 April 2022)
Dari  hasil  wawancara  dapat  disampaikan  bahwa  pemberdayaan  di  kantor tersebut  sudah  dilaksanakan.    Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  (Mangkunegara, 2013) dan (Setioko, 2017), bahwa secara umum pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah meliputi: pengadaan pegawai, pembinaan karier pendidikan dan pelatihan, serta  penggajian,  tunjangan  dan  kesejahteraan.  Keempat  poin  tersebut  sudah dilaksanakan di kantor BKPSDM Kabupaten Tana Tidung.

## 1. Pengadaan Pegawai
Mekanisme pengadaan pegawai di Kabupaten Tana Tidung berdasarkan hasil wawancara  dengan  RA,  Sekretaris  di  BKPSDM  Kabupaten  Tana  Tidung  pada tanggal  12  April  2022  dan  BP  Kabid  Pengembangan  Kompetensi  SDM  Aparatur yang diwawancara tanggal 13 April 2023 adalah sebagai berikut:
“Proses  pelaksanaan  pengadaan  pegawai  di  kabupaten  T ana  Tidung  dilakukan  dengan  melalui seleksi  yang  secara  objektif  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  kepegawaian  yang  ada. Sehingga  dari  praktek  pengadaan  yang  dilakukan  selama  ini  bersifat  transparan  dan  objektif. Artinya  diberikan  kesempatan  bagi  semua  aparat/pegawai  ataupun  masyarakat  umum  yang memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimikinya. Sehingga komposisi
dari PNS itu sendiri telah sejalan dengan harapan pemberdayaan. Dan pengadaan dilakukan juga sesuai dengan formasi yang dib uka”. ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan perekrutan pegawai atau tes PNS di kabupaten Tana Tidung sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan  yang  ada.  Semua  diawasi  dan  terorganisir,  mulai  dari  pendaftaran, pengumpulan  berkas,  seleksi,  serta  pengumuman  semua  dilaksanakan  secara transparan dan objektif.

## 2. Pengembangan Karir
Pengembangan  karir  merupakan  peningkatan  pribadi  yang  dilakukan seseorang  untuk  mencapai  suatu  rencana  karier  dan  peningkatan  oleh  organisasi untuk  mencapai  suatu  rencana  kerja  sesuai  dengan  jalur  atau  jenjang  organisasi (Sedarmayanti, 2017). Sistem pembinaan karier di kantor BKPSDM Kabupaten Tana Tidung  pada  hakekatnya  adalah  suatu  upaya  sistematika  terencana  mencakup struktur  dan  proses  yang  menghasilkan  keselarasan  kompetensi  pegawai  dengan kebutuhan  kantor  BKPSDM.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  di BKPSDM (R) pada tanggal 12 April 2022:
“Pembinaan karier di kantor BKPSDM dilakukan semata -mata untuk mendapatkan pegawai yang memiliki  prestasi  kerja  yang  tinggi.  Bentuk  pembinaan  karir  pegawai  di  kantor  selain  mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan juga memberikan dorongan dan dukungan bagi pegawai/ASN untuk  melanjutkan  studi  lanjut  dengan  tugas  belajar.  Dikarenakan  dua  tahun  ini  ada  covid, pelaksanaan pengiriman pegawai/ASN ke luar Tidung Pala sangat dibatasi, apalagi pergi pelatihan ke Ja wa.  Selama dua tahun ini pelatihan yang diikuti secara daring saja”. ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Dapat dijelaskan berdasarkan wawancara tersebut bahwa pembinaan karier di kantor  BKPSDM  dilakukan  semata-mata  untuk  mendapatkan  pegawai  yang memiliki  prestasi  kerja  yang  tinggi.  Bentuk  pembinaan  karir  pegawai  di  kantor selain  mengirim  pegawai  untuk  mengikuti  pelatihan  juga  memberikan  dorongan dan  dukungan  bagi  pegawai/ASN  untuk  melanjutkan  studi  lanjut  dengan  tugas belajar. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Dewi & Rahmawati, 2020),  bahwa  pengembangan  atau  pembinaan  karier  dilakukan  dengan  pelatihan dan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dan meningkatkan prestasi kerja pegawai.  Begitu  juga  dengan  penelitian  (Fairuzzahron  &  Gilang,  2019)  yang  juga menyatakan  bahwa  pelatihan  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  karyawan  pada  PT.  PLN  (Persero)  Transmisi  Jawa  Bagian  Tengah. (Suryantiko  &  Lumintang,  2018),  dimana  pelatihan  dan  pengembangan  karir memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Air Manado. Hal serupa juga disampaikan oleh (Esih & Rudiana, 2023), bahwa pelatihan selain mengembangkan karir ASN juga dapat meningkatkan kompetensi ASN.  Berdasarkan  kajian  teori  dan  empiris  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa pelatihan  dan  pengembangan  karier  terhadap  kinerja  karyawan  memiliki keterkaitan hubungan yang erat karena tujuan dari adanya pelatihan adalah untuk pengembangan  setiap  karyawan  karena  pelatihan  kaitannya  adalah  sesuatu  yang didapatkan  pada  saat  ini  sedangkan  pengembangan  untuk  jangka  panjang  bagi
karyawan untuk selanjutnya mengarah pada pengembangan karier karyawan yang tujuan utamanya adalah untuk peningkatan kualitas kerja.

## 3. Pendidikan dan Pelatihan
Selain pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan juga merupakan upaya untuk  mengembangkan  kemampuan  intelektual  dan  kepribadian  pegawai. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan pemberdayaan ASN di kantor BKPSDM Kabupaten Tana Tidung menurut BP, selaku Kabid Pengembangan Kompetensi  SDM  Aparatur  di  Kantor  BKPSDM  Kabupaten  Tana  Tidung menyampaikan bahwa:
“ pendidikan dan pelatihan, keduanya adalah program yang sangat penting untuk diikuti oleh semua pegawai....bahkan bukan hanya di kantor ini, tapi semua pegawai di kabupaten Tana Tidung.  Saya sendiri  juga  sudah  pernah  mengikutinya,  dan  manfaatnya  luar  biasa  sekali.    Begitu  juga  para pegawai dikantor ini yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan. Setelah mengikuti pelatihan dan  pendidikan..rata- rata  kinerja  pegawai  akan  meningkat  dan  bekerja  secara  optimal”. ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Dari  hasil  wawancara  disampaikan  bahwa  pendidikan  dan  pelatihan  sangat penting  untuk  dilaksanakan.  Semua  pegawai  memiliki  kesempatan  yang  sama dalam  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan.  Setelah  mengikuti  pelatihan  dan Pendidikan  pegawai  mampu  bekerja  secara  optimal  dengan  mengaplikasikan seluruh  kemampuan  dan  keterampilan  yang  sudah  diperoleh  untuk  diterapkan dalam  kemampuan  bekerja.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh (Suryantiko & Lumintang, 2018) dan (Fairuzzahron & Gilang, 2019) pada sub bab sebelumnya.

## 4. Penggajian, Tunjangan dan Kesejahteraan
Gaji  merupakan  suatu  bentuk  balas  jasa  atau  penghargaan  yang  diberikan secara teratur, biasanya setiap bulan atas jasa dan hasil kerja seseorang, sedangkan tunjangan  adalah  setiap  tambahan  benefit  yang  ditawarkan  pada  pegawai (Hasibuan,  2017).  Menurut  NO,  selaku  Kasubid  Informasi,  Data,  dan  Pegawai  di kantor BKPSDM Kabupaten Tana Tidung yang diwawancara pada tanggal 12 April 2022, menyampaikan bahwa:
“Sebagai salah satu pegawai di kantor BKPSDM, selama ini gaji yang saya terima setiap bulannya sudah sesuai dengan pangkat dan golongan saya....begitu juga dengan pegawai-pegawai lainnya, disesuaikan besarannya dengan pangkat ASN yang bersangkutan.  Selain gaji, setiap bulan kami juga  mendapatkan  tunjangan  TPP  (Tambahan  Perbaikan  Penghasilan)” ” (Hasil  wawancara,  12 April 2022)
Hasil  wawancara  menyebutkan  bahwa  gaji  yang  diterima  setiap  bulannya, beserta besarannya sudah sesuai dengan pangkat dan golongan. Selain gaji, setiap bulan kami juga mendapatkan tunjangan TPP (Tambahan Perbaikan Penghasilan). Hal ini sesuai dengan pernyataan (Shyreen A et al., 2022), bahwa setiap orang yang bekerja  pasti  akan  mendapatkan  gaji  yang  berbeda-beda.  Tingkat  gaji  yang  lebih tinggi akan membuat seseorang lebih percaya diri bahwa ia memiliki kemampuan yang  baik  untuk  melakukan  pekerjaan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  semakin
tingginya  gaji  yang  diperoleh  maka  kinerja  karyawan  tersebut  biasanya  akan semakin  baik  (Masfi  et  al.,  2020).  Gaji  berpengaruh  terhadap  efektifitas  kinerja karyawan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pramika & Sari, 2017). B. Efektifitas  Pemberdayaan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  Kantor  BKPSDM Kabupaten Tana Tidung
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  kantor  BKPSDM kabupaten  Tana  Tidung,  dengan  tujuan  mendapatkan  data  mengenai  efektivitas kerja,  khususnya  efektivitas  pemberdayaan  ASN  di  kator  tersebut.    Dalam memberikan  pelayanan  publik,  maka  peneliti  melakukan  wawancara  terkait indikator efektifitas pemberdayaan ASN, yaitu tugas kerja, kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu dan efektifitas biaya (Gibson, 2013).

## 1. Tugas kerja
Tugas  kerja  merupakan  pekerjaan  dengan  tanggung  jawab  seseorang.  Atau pekerjaan yang dibebankan, atau sesuatu yang wajib dilakukan atau diperintahkan agar  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  suatu  jabatan  tertentu.  Berdasarkan  hasil wawancara  terhadap  JU,  Kasubid  Bidang  pengembangan  kompetensi  pegawai Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut:
“ Semua pegawai bisa mengerjakan semua tugas yang diberikan, mereka semua telah mengadakan koordinasi  untuk  mengerjakan  tugas  yang  diberikan  jika  mengalami  kesulitan.  Mereka  paham, dengan tugas-tugas yang diberikan ” ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Secara  umum  dapat  diketahui  bahwa  tugas  yang  diberikan  kepada  pegawai  di BKPSDM  bisa  dikerjakan  dengan  baik  sesuai  tugas  dan  tupoksi  masing-masing pegawai.    Selain  itu  untuk  menyelesaikan  tugas-tugas  yang  diberikan,  pegawai selalu melakukan koordinasi jika menemui kendala dalam menyelesaikannya.

## 2. Kualitas Kerja
Kualitas  kerja  merupakan  kegiatan  yang  dilaksanakan  atau  wujud  perilaku sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi  suatu  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  dalam  pencapaian  tujuan atau sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh suatu instansi  (Meianto et al., 2021). Dari  hasil  wawancara  dengan  JU  Kasubid  Bidang  pengembangan  kompetensi pegawai Kabupaten Tana Tidung mengenai kualitas pegawai BKPSDM Kabupaten Tana  Tidung  apakah  sudah  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  instansi  tersebut, diperoleh jawaban:
“ pegawai yang ada di BKPSDM rata-rata sudah cukup sesuai dengan yang dibutuhkan instansi, karena  mereka  itu  rata-rata  sudah  lama  kerja  di BKPSDM....jadi  mereka  sudah  tahu  dan  paham dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki. Mereka juga selalu mengadakan koordinasi kepada yang  bisa,  yang  lebih  paham  dan  mengerti  tentang  kesulitan  yang  mereka  hadapi”. ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Dilanjutkan  dengan  jawaban  FI,  Kasubid  Analisis  Kebutuhan  dan  Evaluasi Diklat
“ pegawai  sudah  ditempatkan  di  sini  sesuai  dengan  keahlian  dan  kemampuannya  masing-masing  di tempatnya  dengan  tingkat  wawasan  yang  dimiliki  masing-masing,  sehingga  efektifitas  kerja  di
BKPSDM  dapat  diandalkan  dalam  pengelolaan kepegawaian  di  daerah  (Kabupaten  Tana  Tidung)”. ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Dari  hasil  wawancara  tersebut  diperoleh  hasil  bahwa  kualitas  pegawai BKPSDM Kabupaten Tana Tidung rata-rata sudah sesuai dengan yang diharapkan institusi, hal ini dikarenakan rata-rata pegawai sudah lama bekerja, sehingga mereka sudah  memahami  tugas  dan  fungsi  yang  mereka  miliki.  Mereka  juga  selalu mengadakan koordinasi kepada atasan atau rekan sejawat jiwa mengalami kesulitan kerja, sehingga efektifitas kerja pegawai di kantor BKPSDM dapat meningkat.  Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  (Prianka,  2023),  bahwa  kualitas  kerja  seseorang merupakan  suatu  hasil  yang  dapat  diukur  dengan  efektifitas  dan  efisiensi  suatu pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  sumber  daya  manusia  atau  sumber  daya  lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Penelitian  yang  dilakukan  juga  membuktikan  bahwa  kualitas  kerja  memiliki pengaruh  secara  signifikan  dan  variabel  dominan  terhadap  Efektivitas  kerja karyawan PT. Damai Abadi Medan.

## 3. Kuantitas Kerja
Jika  kita  berbicara  mengenai  kuantitas  kerja,  pasti  kita  akan  merujuk  pada jumlah kerja yang telah dicapai oleh karyawan atau pegawai, baik di perusahaan maupuninstansi pemerintah. Penilaian kuantitas kerja biasanya dilakukan dengan membandingkan target dan hasil yang telah dicapai pegawai atau karyawan (Edison et al., 2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa standar  kuantitas  pegawai  di  kantor  BKPSDM  KTT  dapat  menyesuaikan  seperti pada saat beban kerja padat maka dapat disesuaikan dengan menyelesaikan pada waktunya atau sebagian pekerjaan dibawa pulang ke rumah, sehingga tugas atau pekerjaan  yang  diberikan  atasan  tidak  terbengkalai.  Dan  mereka  melaksanakan semuanya sesuai dengan standar acuan pelayanan publik yang ada.

## 4. Ketepatan waktu
Ketepatan waktu atau time lines merupakan tingkat aktivitas diselesaikannya suatu pekerjaan pada awal waktu, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lainnya (Pasolong 2010 dalam (Lintjewas et al., 2016). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh  peneliti  kepada  NF  selaku  Kasubid  Informasi,  Data,  dan  pegawai  mengenai ketepatan waktu diperoleh hasil sebagai berikut:
“Manajemen  waktu  dan  ketepatan  waktu  sudah  berjalan  dengan  baik,  pegawai  dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan waktu yang diberikan, dan saat ini kami cuma  perlu  menyesuaikan  dengan  perubahan  dan  aturan  undang-undang  baru  yg  sudah  dan sedang  dibuat...tetapi  untuk  sementara  manajemen waktu  yang  dilaksanakan  sudah  efektif”. ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Menurut BP, selaku Kabid Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur bahwa:
“para  pegawai  sudah  mengatur  jam  kerja  dengan  baik,  sampai  selesai  target  pekerjaan” ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disampaikan  bahwa  manajemen waktu sudah berjalan dengan baik, pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan yang
diberikan  sesuai  dengan  waktu  yang  diberikan,  dan  saat  ini  kami  cuma  perlu menyesuaikan  dengan  perubahan  dan  aturan  Undang-Undang  baru  yang  sudah ada, secara keseluruhan saat ini manajemen waktu yang dilaksanakan sudah efektif.

## 5. Efektivitas pelayanan
Efektivitas  pelayanan  yaitu,  pemberian  pelayanan  yang  dilakukan  oleh pegawai, khususnya pegawai di kantor BKPSDM dengan efektif dan efisien. Dari hasil  wawancara  tentang  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pegawai  di  kantor BKPSDM  apakah  sudah  efektif  dan  efisien  terhadap  AK  selaku SUB  Bidang Penyelenggaraan Diklat Pegawai di BKPSDM Kabupaten Tana Tidung, memperoleh jawaban sebagai berikut:
“ bicara  efektif  dan  efisien  pelayanan  ini  pertama  sudah  menghasilkan  output  yang  diinginkan, terbukti dapat mengatasi masalah- masalah yang ada”. ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Hal  ini  juga  selaras  dengan  jawaban  dari  RA,  selaku  sekretaris  di  BKPSDM Kabupaten Tana Tidung saat wawancara pada tanggal 12 April 2022
“ saat ini pelayanan sudah efektif efisien tetapi masih harus ditingkatkan lagi sesuai dengan SOP dan standar pelayanan publik yang telah disusun ” ” (Hasil wawancara, 12 April 2022).
Dari hasil wawancara terlihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh pegawai di kantor BKPSDM secara umum sudah efektif dan efisien dan sesuai dengan SOP dan  standar  pelayanan  publik  yang  telah disusun,  akan  tetapi lebih  baik  lagi  jika pelayanan terus ditingkatkan. Seperti kita ketahui bahwa pelayanan publik semakin hari  semakin  dibutuhkan  ASN  di  Tana  Tidung  dan  masyarakat,  hal  ini  sejalan dengan  tuntutan  publik  yang  menghendaki  pelayanan  yang  lebih  cepat,  tepat, nyaman, ramah, murah, adil, dan transparan. Pelayanan publik merupakan ujung tombak  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  berhubungan  pada  masyarakat (Kadarisman, 2019). Dengan demikian kesuksesan pelayanan publik adalah bukan hanya  kesuksesan  pemerintah,  namun  kesuksesan  seluruh  oknum-oknum  yang terlibat di dalamnya (Ishak, 2015).

## C. Kualitas Pelayanan publik
Aparatur  Sipil  Negara  sebagai  abdi  masyarakat  memiliki  kewajiban memberikan pelayanan prima atau pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut (Kepmenpan  nomor  63  tahun  2004,  n.d.),  pelayanan  publik  adalah  segala  bentuk atau  kegiatan  pemberian  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara pelayanan.  Dalam  memberikan  pelayanan,  pegawai  di  kantor  BKPSDM  harus memberikan pelayanan prima yang berkualitas. Kualitas adalah suatu kondisi yang berhubungan  dengan  produk,  jasa,  manusia,  proses  dan  lingkungan  yang memenuhi  atau  melebihi  harapan  (Tjiptono,  2015).  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan pendekatan dimensi kualitas pelayanan menurut teori Zeithalm dan Parasuraman.
1. Keadaaan Fisik ( Tangibles )
Tangibles biasa juga disebut dimensi berwujud, yaitu aset yang memiliki nilai moneter  terbatas  dan  biasanya  berbentuk  fisik,  atau  kualitas  pelayanan  sarana prasarana  perkantoran  yang  digunakan  untuk  pelaksanaan  pelayanan  kepada
masyarakat.  Dari  wawancara  yang  telah  dilakukan  peneliti  mengenai  kondisi Gedung  kantor  BKPSDM  Kabupaten  Tana  Tidung  terhadap  JU,  selaku  Kasubid Bidang  Pengembangan  Kompetensi  Pegawai  Kabupaten  Tana  Tidung  yang diwawancara pada tanggal 12 April 2022 adalah sebagai berikut:
“ Saat ini kantor BKPSDM Kabupaten Tana Tidung belum memadai, khususnya luas bangunan serta  ruang-ruangan  pegawai  yang  ada  disini.  Hal  ini  mengingat  kantor  BKPSDM  saat  ini masih menumpang di Mess Guru, mengingat juga bahwa Tana Tidung adalah kabupaten baru yang  saat  ini maish  dalam  tahap membangun  kantor-kantornya.   Dan  untuk  akses  ke  kantor BKPSDM, saya rasa sangat mudah dijangkau baik bagi masyarakat maupun pegawai-pegawai dari dinas lain” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Hasil  wawancara  tersebut  menyampaikan  bahwa  saat  ini  kantor  BKPSDM Kabupaten Tana Tidung belum memadai, khususnya luas bangunan serta ruangan pegawai yang ada.  Ditambahkan bahwa akses ke kantor BKPSDM, dirasa sangat mudah dijangkau baik bagi masyarakat maupun pegawai-pegawai dari dinas lain. Sedangkan mengenai sarana prasarana pendukung di kantor BKPSDM Tana Tidung menurut  hasil  wawancara  dengan  RA,  selaku  sekretaris  di  BKPSDM  Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 22 April 2022 adalah sebagai berikut:
“Saat ini, walaupun kantor kami masih nebeng di mes s guru..tapi untuk fasilitas seperti komputer sangat memadai.  Jumlah komputer di kantor BKPSDM saat ini berjumlah 27 buah, laptop 12 buah,  note  book  25  buah..lalu  ada  juga  mesin  ketik  elektrik  sejumlah  2  buah....dan  AC  split sebanyak  12  buah.  Secara  rinci  datanya  nanti  bisa  dilihat.  Semua  diperuntukkan  kenyamanan pegawai dalam bekerja dan masyarakat saat datang ke kantor untuk dilayani” ” (Hasil wawancara, 22 April 2022)
Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai tentunya akan mendukung  tugas  pegawai  di  kantor  BKPSDM  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  ataupun  pegawai  dari  instansi  lainnya  di  wilayah  kerja Kabupaten  Tana  Tidung,  serta  upaya  meningkatkan  kinerja  pegawai  dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  ASN  dalam  memaksimalkan  pelayanan  kepada masyarakat. Seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat tentang peningkatan pelayanan  publik,  diharuskan  pemerintah  memberikan  pelayanan  prima  yang didukung  dengan  sarana  prasarana  yang  memadai  untuk  membangun  kepuasan masyarakat. Peranan sarana prasarana dalam pelayanan publik sangatlah penting dalam  menunjang  kelancaran  kinerja  pelayanan  (Noris  et  al.,  2022).  Dengan tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  kinerja  pegawai  di  kantor BKPSDM  diharapkan  para  pegawai  bisa  memberikan  pelayanan  publik  yang berkualitas kepada masyarakat.

## 2. Keandalan (Reliability)
Dimensi  keandalan  atau  Reliability  dalam  penelitian  ini  adalah  kemampuan pegawai  di  kantor  BKPSDM  dalam  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  yang dijanjikan  dengan  tepat,  akurat,  terpercaya  dan  memuaskan.    Beberapa  indikator keandalan  dijabarkan  dalam  beberapa  pertanyaan  di  bawah  ini.  Peneliti menanyakan  apakah  prosedur  penerimaan  aduan  atau  prosedur  pelayanan  di kantor BKPSDM berbelit-belit?, dijawab oleh JD yang pernah mengikuti tes CPNS.
“Waktu itu saya akan mengikuti tes CPNS, saya membutuhkan informasi yang sangat banyak soal tes pegawai itu, jadi setelah saya membuka internet...saya masih belum jelas...sehingga saya datang  ke  kantor  BKD,  yang  namanya  sekarang  BKPSDM...wah...pegawai-pegawai  disana sangat  ramah.....saya  dijelaskan  caranya  mau  ikut  tes  pegawai...kalo  menurut  saya  prosedur pelayanan  yang  ada  sangat  mudah  diikuti,  tidak  berbelit-belit...dan  sangat  cepat  dilayani  kok, bahkan dikasih nomer HP pegawai disitu yang mengurusi pendaftaran CPNS, supaya kalo ada kesulitan saat mengupload berkas atau apalah...saya bisa hubungi salah satu petugas yang bagian urusan itu” ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Ditambahkan oleh DE sebagai masyarakat pengguna layanan, sebagai berikut:
“ pegawai-pegawai yang ada di kantor tersebut sangat pintar dan cepat melayani, saya sudah dua kali  datang  kesana  dan menanyakan  soal  pengumuman  hasil  tes  pegawai  waktu  itu....dan  saya dilayani  dengan  baik,  juga  dijelaskan  kenapa  pengumuman  belum  juga  keluar” ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Dari  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa    prosedur  pelayanan  yang  ada sangat  mudah  diikuti,  tidak  berbelit-belit,  dan  pelayanan  sangat  cepat.  Semua pegawai  yang  memberikan  layanan  juga  memiliki  kemampuan  yang  baik  dalam menjelaskan pelayanan yang diberikan.

## 3. Ketanggapan (Responsiveness)
Ketanggapan  adalah  kemampuan  dan  keinginan  untuk  membantu  dan memberikan pelayanan dengan cepat. Ketanggapan pegawai BKPSDM diwujudkan dengan  kecepatan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dengan  cepat, tepat,  dan  jelas.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  MA  pegawai  Dinas  Sosial Kabupaten  Tana  Tidung  mengenai  pelayanan  dalam  mendapatkan  informasi apakah sudah jelas, lengkap, dan cepat?
“ pelayanan  di  kantor  BKPSDM  sangat  baik.    Waktu  itu  saya  dilayani  dengan  baik,  semua informasi yang saya butuhkan diberikan dengan jelas, lengkap, dan tidak  membutuhkan waktu yang  lama.    Walaupun  menurut  saya  pelayanannya  sudah  baik,  tapi  tidak  ada  salahnya  kalau selalu ditingkatkan”. ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Jawaban senada juga disampaikan oleh DE selaku masyarakat pengguna.
“Pelayanan  di  kantor  BKPSDM,  menurut  saya  sudah  sangat  baik.  Pelayanannya  cepat  dan informasi-informasi  yang  saya  butuhkan  dikasih  semua,  tidak  ditutup-tutupi  dan  mudah diperoleh, saya juga dikasih web BKPSDM Tana Tidung, sehingga kalau saya butuh informasi lagi tidak perlu jauh- jauh datang ke kantor, tapi tinggal buka web saja”. ” (Hasil wawancara, 12

## April 2022)
Diperoleh hasil bahwa pelayanan di kantor BKPSDM sangat baik, semua informasi yang  dibutuhkan  pengguna  dapat  diperoleh  dengan  jelas,  lengkap,  dan  tidak membutuhkan waktu yang lama. Pelayanan yang baik, cepat, dan tanggap sangat diharapkan oleh masyarakat, tentunya masyarakat tidak ingin menunggu lama dan tidak dihiraukan untuk mendapatkan pelayanan (Utami & Nining, 2020).

## 4. Jaminan Keamanan (Assurance)
Pada parameter jaminan keamanan, berdasarkan hasil wawancara dengan NF selaku Kasubid Informasi, Data, dan pegawai pada tanggal 12 April 2022 mengenai cara  pelayanan  di  BKPSDM  terhadap  masyarakat  atau  pegawai  dari  instansi  lain adalah sebagai berikut:
“ pegawai  yang  ada  di  kantor  BKPSDM  Tana  Tidung  dalam  melayani  masyarakat  maupun pegawai-pegawai  dari  dinas  lain  sudah  sesuai  dengan  standar  yang  ada.   Setiap  pegawai  telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah diberikan sesuai dengan tugas dan tupoksi mereka untuk kelancaran kerja  dan  pelayanan  di  bagian masing-masing  sesuai  dengan  standar  kualitas  yang sudah ditetapkan”. ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Hal  yang  hampir  sama  juga  disampikan  oleh  BP,  selaku  Kabid  Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur.
“Setiap  pegawai  di  kantor  BKPSDM  telah  mengikuti  pelatihan -pelatihan  yang  telah  diberikan sesuai dengan tugas dan tupoksi mereka...sehingga dalam memberikan pelayanan mereka sudah paham...bahwa  semua  jenis  pelayanan  dikerjakan  sesuai  dengan  standar  dan  SOPnya  masing- masing ” ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Dari hasil wawancara diperoleh hasil bahwa pegawai yang ada di kantor BKPSDM Tana Tidung dalam melayani masyarakat maupun pegawai-pegawai dari dinas lain sudah sesuai dengan standar yang ada.  Setiap pegawai telah mengikuti pelatihan- pelatihan  yang  telah  diberikan  sesuai  dengan  tugas  dan  tupoksi  mereka  untuk kelancaran  kerja  dan  pelayanan  di  bagian  masing-masing  sesuai  dengan  standar kualitas dan SOP yang sudah ditetapkan

## 5. Kepedulian (Empati)
Pada parameter kepedulian (Empati) diperoleh hasil wawancara terhadap RN selaku masyarakat pengguna mengenai sikap kepedulian dan kesigapan pegawai di kantor BKPSDM adalah sebagai berikut:
“ Menurut saya pegawai-pegawai di kantor BKPSDM  dalam memberikan pelayanan kepada kami sangat  baik,  kami  dilayani  dengan  cepat  tanpa  menunggu  lama....dan  senangnya  kami  tidak disuruh  kesana  kemari,  tapi  sejak  kami  datang  langsung  dilayani  dan  selesainya  juga  cepat, pegawai disitu ramah-ramah juga ”. ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Jawaban serupa juga diberikan oleh JD sebagai masyarakat pengguna:
“ Sewaktu saya kekantor, menanyakan tentang aturan dan semua tentang tes CPNS, saya dilayani dengan sangat baik. Pegawainya ramah, kami tidak perlu menunggu lama untuk menyelesaikan urusan  kami.  Saya  juga  diberi nomer  HP  pegawai  dikantor  itu,  untuk  memudahkan  saya mengetahui  informasi- informasi  terbaru  mengenai  pelaksanaan  tes  CPNS  waktu  itu”. ” (Hasil wawancara, 12 April 2022)
Hasil  wawancara  terhadap  masyarakat  pengguna  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa semua pegawai di kantor BKPSDM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat baik, ramah, dilayani dengan cepat tanpa menunggu lama D. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaan pegawai di  kantor BKPSDM Kabupaten Tana Tidung
Guna menjawab perumusan masalah yang kedua mengenai faktor-faktor yang menjadi  kendala  dalam  efektifitas  pemberdayaan  pegawai  di  kantor  BKPSDM adalah  apa  saja  yang  menjadi  kendala  dalam  pemberdayaan  pegawai  di  kantor BKPSDM Kabupaten Tana Tidung. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan yang ada adalah:
1) Fasilitas yang kurang memadai
Saat  ini  kantor  BKPSDM  masih  menumpang,  dikarenakan  kantor  BKPSDM sendiri belum selesai pembangunannya.  Dengan ruangan yang dirasa kurang memadai  menyebabkan  kurang  nyamannya  pegawai  dalam  memberikan pelayanan dan bekerja.
2) Kemampuan atau skill SDM di kantor BKPSDM belum mumpuni.
Kemampuan  SDM  disini  adalah  kemampuan  PNS  dalam  menyediakan pelayanan jasa kepada pengguna jasa, yaitu masyarakat dan seluruh PNS/ASN di  kabupaten  Tana  Tidung.    Dalam  memberikan  pelayanan  secara  umum memang  sudah  bagus,  akan  tetapi  masih  belum  maksimal.  Contohnya  saat akan diadakan tes CPNS dengan metode CAT, tidak semua panitia pengadaan CPNS memahami tentang tata cara dan pelaksanaan CAT.
3) Masih  rendahnya  tingkat  kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  kantor BKPSDM Kabupaten Tana Tidung.
4) Program evaluasi kinerja pegawai di kantor BKPSDM Kabupaten Tana Tidung belum  terealisasikan  dengan  baik,  sehingga  rasa  jera  di  kalangan  pegawai belum  ada.    Mengingat  evaluasi  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  yang harus dilakukan untuk memaksimalkan tugasnya.
Dalam memecahkan permasalahan yang ada, solusi yang dilakukan  BKPSDM Kabupaten  Tana  Tidung  dalam  rangka  pemberdayaan  aparatur  daerah  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  public  adalah  dengan  melakukan  sinkronisasi dan  harmonisasi  pelaksanaan  peraturan  perundangan  kepegawaian  dan optimalisasi Bimtek dan Pelatihan dengan memberikan bantuan dana.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektifitas pemberdayaan ASN di Kantor BKPSDM Kabupaten Tana Tidung dalam peningkatan  pelayanan  publik  sudah  dapat dikatakan  cukup  baik.    Hal ini  dapat dilihat  dari  tugas  kerja  yang  dihasilkan  oleh  pegawai  BKPSDM  Kabupaten  Tana Tidung sudah bisa dikatakan efektif hal ini dapat dilihat dari standar kualitas dan kuantitas  kinerja  pegawai  dalam  menyelesaikan  dan  menyesuaikan  tugas  bahkan lebih dari beban tugas yang diberikan. Kemudian kualitas kerja yang dihasilkan oleh BKPSDM Kabupaten  Tana  Tidung  dinilai  sudah  cukup  baik,  hal  ini dapat  dilihat dari  output  yang  dihasilkan  pegawai,  kuantitas  kerja  Aparatur  sipil  Negara  di kantor  BKPSDM  Kabupaten  Tana  Tidung  saat  triwulan  pertama dan  kedua  pada hampir di semua sasaran kinerja belum dapat diselesaikan, dengan kata lain capaian yang  dihasilkan  rata-rata  50%,  baru  di  triwulan  ke  empat  mencapai  100%. Sedangkan ketetapan waktu yang dimiliki oleh pegawai dalam proses penyelesaian pekerjaan belum dapat dikatakan baik.
Faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  pemberdayaan  ASN  di  kantor BKPSDM  Kabupaten  Tana  Tidung  adalah  fasilitas  yang  kurang  memadai, kemampuan atau skill SDM di kantor BKPSDM belum mumpuni, masih rendahnya
tingkat  kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  kantor  BKPSDM  Kabupaten  Tana Tidung, dan program evaluasi kinerja pegawai di kantor BKPSDM Kabupaten Tana Tidung  belum  terealisasikan  dengan  baik.    Sehingga  solusi  yang  dilakukan BKPSDM  Kabupaten  Tana  Tidung  dalam  rangka  pemberdayaan  aparatur  daerah untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  public  adalah  dengan  melakukan sinkronisasi  dan  harmonisasi  pelaksanaan  peraturan  perundangan  kepegawaian dan optimalisasi Bimtek dan Pelatihan.
Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga,  dan  kemampuan  peneliti,  adanya  kemampuan  responden  yang  kurang dalam  memahami  pernyataan  pada  kuisioner  dan  juga  kejujuran  dalam  mengisi kuisioner  sehingga  ada  kemungkinan  hasilnya  kurang  akurat,  kesimpulan  yang diambil  hanya  berdasarkan  perolehan  analisis  data,  maka  diharapkan  adanya penelitian  yang  lebih  lanjut  mengenai  kualitas  pelayanan  terhadap  kepuasan pengguna di instansi lain yang melakukan pelayanan public di wilayah Pemda Tana Tidung, selain itu untuk menunjang proses pelayanan di kantor BKPSDM lebih baik lagi disarankan perlu adanya penambahan fasilitas sarana dan prasarana di kantor BKPSDM  dan  pemerintah  lebih  serius  dan  meningkatkan  dukungan  berupa pendanaan bagi PNS yang ingin mengembangkan karir, baik memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan yang menunjang kinerjanya, selain itu juga  Pemerintah  secara  rutin  mengadakan  evaluasi    kinerja  pegawai  di  kantor BKPSDM  maupun  di  instansi-instansi  lainnya  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Tana Tidung.

## Referensi
Alam, S., Al Putra, F., & La Ode Mustafa, R. (2022). STRATEGI PEMBANGUNAN ILMU  PENGETAHUAN,  TEKNOLOGI  DAN  INOVASI  DAERAH  DI SULAWESI TENGGARA. Journal Publicuho , 5 (4), 1277-1293.
Alaan,  Y.  (2016).  Pengaruh  Service  Quality  (Tangible,  Empathy,  Reliability, Responsiveness & Assurance) terhadap Customer Satisfaction: Penelitian pada Hotel Serela Bandung. Jurnal Manajemen , 15 (2), 255 – 270.
Arifin,  L.  (2021).  Strategi  Pemberdayaan  Aparatur  Sipil  Negara  dalam Meningkatkan  Pelayanan  Publik  di  Kantor  Kecamatan  Tallo Kota Makassar. Indonesian
Journal
of Intellectual Publication , 1 (2), 105 – 114.
https://doi.org/10.51577/ijipublication.v1i2.93
Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Rineka Cipta.
Bazarah,  J.,  Jubaidi,  A.,  &  Hubaib,  F.  (2021).  KONSEP  PELAYANAN  PUBLIK  DI INDONESIA  (Analisis  Literasi  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  di Indonesia) Oleh. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , 22 (2), 105 – 122.
Benyamin,  D.  (2018).  Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara  Dalam  Meningkatkan
Kinerja  Pegawai  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur. Jurnal Administrative Reform , 6 (3), 131. https://doi.org/10.52239/jar.v6i3.1907 Binol,  F.  (2016).  Pemberdayaan  Aparatur  Pemerintah  Daerah  Di  Dinas  Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jurnal Politico , 2 (6), 1 – 11.
Dewi,  P.  E.  S.,  &  Rahmawati,  P.  I.  (2020).  Pelatihan  dan  Pengembangan  Karier Terhadap Kinerja Karyawan  Munduk  Moding  Plantation Nature  Resort  and Spa.
Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis , 2 (2), 221.
https://doi.org/10.23887/pjmb.v2i2.27684
Edison,  E.,  Anwar,  A.,  &  Komariyah,  K.  (2016). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .
Bandung: Alfabeta.
Ekananta,  E.  J.  (2014). Pemberdayaan  Sumber  Daya  Manusia  Aparatur  Dalam  Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Daerah Di Kabupaten Bandung . Esih, & Rudiana. (2023). Efektivitas Pengembangan Kompetensi ASN melalui Sista Praja oleh  BPSDM  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2021-2022 :  Studi  pada  Pelatihan  PBJP Level-1 . 5 (1), 124 – 142.
Fairuzzahron,  F.,  &  Gilang,  A.  (2019).  Pengaruh  Pelatihan  Terhadap  Kinerja Karyawan PT PLN ( Persero ) Transmisi Jawa Bagian Tengah The Influence of Training  on  Employee  Performance  at  PT  PLN  (  Persero  )  Transmission  of Middle Java Prodi S1 Administrasi Bisnis , Fakultas Komunikasi dan Bisnis. E- Proceeding of Management , 6 (1), 1316 – 1322. Gibson. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Keem). Jakarta: Erlangga.
Handayani, I. T., Irwani, Yopiannor, F. Z., & Suffianor. (2018). Kinerja Pegawai di Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Katingan  Empowerment  of  State  Civil Apparatus  in  Improving  Employee  Performance  at  the  Katingan  Regency Regional
Secretariat. Anterior Jurnal , 18 (1), 23 – 29.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/18451/17979 Hasibuan, M. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). Bumi Aksara. Ishak,  F.  (2015).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Kecamatan  Biluhu. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 66 , 37 – 39. https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/137
Ismail, T., & Ramayani, Y. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Kantor Indihome Gegerkalong Di Kota Bandung. Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) .
Kadarisman, M. (2019). Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi di Kota Depok. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 16 (1), 17 – 32. https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.202 Kepmenpan nomor 63 tahun 2004. (n.d.). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 .
Kepres nomor 159 tahun. (2000). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun  2000  tentang  Pedoman  Pembentukan  Badan  Kepegawaian  Daerah. Demographic Research , 4 – 7.
Lakip BKPSDM KTT. (2021). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) BKPSDM Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 .
Lintjewas,  D.  D.  .,  Mamentu,  M.,  &  Kawung,  E.  (2016). Kinerja  Pegawai DalamMemberikan  Pelayanan  Publik  pada  Kantor  Kecamatan  Pineleng  Kabupaten Minahasa . 2 , 64 – 80.
Mangkunegara,  P.  (2013). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan .  Remaja Rosdakarya.
Masfi,  A.,  Soleha,  &  Moeljono,  E.  (2020).  Pengaruh  Faktor  Motivasi  Gaji  Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Perawat (Systmatic Review). Journal Nursing Update , Vol 11 No 2 (2020): MARET . https://stikes-nhm.e- journal.id/NU/article/view/180/150
Meianto, S., Bahiramsyah, A., & Endri, E. (2021). Work effectiveness in relation with communication, workload, and work discipline. Linguistics and Culture Review , 6 , 134 – 145. https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns1.1998
Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3 . Sage Publications. Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Noris, H. W., Suharto, & Suhada, B. (2022). Pengaruh Ketersediaan Sarana Prasarana Dan  Kualitas  Pelayanan  SKCK  Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  Di  Polres Lampung Tengah. Jurnal Ilmiah Manajemen , 3 (1), 53 – 64.
Panjaitan, J. E., & Yuliati, A. L. (2016). Dengan Lima Dimensi Sesuai Dengan Urutan Kepada  Suatu  Perusahaan  Jasa  Tersebut  Jauh  Dibawah :  Pengaruh  Kualitas Pelayanan  Terhadap  Kepuasan  Pelanggan  Pada  JNE  Cabang  Bandung.
DeReMa Jurnal Manajemen , 11 (2), 1 – 25.
Pramika,  D.,  &  Sari,  N.  (2017).  Pengaruh  Komunikasi  Dan  Gaji  Terhadap  Kinerja Karyawan Pada Pt. Finansia Multi Finance Palembang. Jurnal Pendidikan , 1 (1), 99 – 108.
Prianka, S. (2023). Pengaruh Kualitas Kerja Dan Displin Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai PT. Damai Abadi Medan . 4 (1), 32 – 41.
Sedarmayanti.  (2017). Perencanaan  dan  Pengembangan  SDM  untuk  Meningkatkan. Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja . PT Refika Aditama.
Setioko,  S.  (2017).  Pola  Pemberdayaan  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Pelaksanaan Tugas  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Lampung Tengah. Jurnal Ilmiah FE-UMM Economic , 11 (1).
Shyreen A, N., Fauzi, A., Oktarina, L., Aditya A, F., Febrianti, B., & Asmarani, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Gaji, Upah dan Tunjangan  (Literature  Review  Akutansi  Manajemen). Jurnal  Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 3 (4), 463 – 473.
Suryantiko,  D.,  &  Lumintang,  G.  (2018).  Pengaruh  Pelatihan  Kerja  Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan ( Studi Pada PT Air Manado )  The  Influence  Of  Work  Training  And  Career  Development  To  Employee
Performance ( Study On PT Air Manado ). Jurnal EMBA , 6 (1), 351 – 360. Tjiptono, T. (2015). Strategi Pemasaran (Edisi Keem). Andi Offset.
Utami,  D.,  &  Nining,  S.  L.  (2020). Pengaruh  Ketanggapan  dan  Kehandalan  Terhadap Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan di kantor Kelurahan Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul . 4 (2), 304 – 319.