## Implications Of Pertamini Fuel Prices On Fulfilling The Government's Commitment In Setting Fuel Prices In Indonesia
Implikasi  Harga  Bahan  Bakar  Pertamini  Pada  Pemenuhan  Komitmen  Pemerintah Dalam Menetapkan Harga BBM Di Indonesia

## H. Radea Respati Paramuditha
Universitas Widyatama Radea.respati@widyatama.ac.id

## ABSTRACT
Fuel oil is one of the vital commodities that controls the lives of many people. Fuel oil is the basic need of transportation in the State of Indonesia. Fuel oil is regulated as stipulated in Law Number 22 of 2001 concerning Gas and Petroleum. In order to ensure the availability and smooth distribution of fuel oil, the Government  appoints  a  business  entity  that  has  monopoly  rights  to  carry  out  fuel  distribution  (PT Pertamina). It is undeniable that the increase in public demand for fuel continues to increase, some people realize that there are business opportunities in the field of distribution or distribution of fuel, an innovation in the form of Pertamini kiosks was born. The purpose of the research is to see the legality of Pertamini and the implications of determining the price of fuel at Pertamini and its relation to the Government's commitment  to  the  community  on  the  selling  price  of  fuel.  The  research  uses  a  normative  juridical approach method by examining library materials or secondary data coupled with principles and norms. The author sees that the presence of Pertamini does not have a valid business license from the Government and has no legality to run its business (illegal) and the determination of high fuel sales prices at Pertamini has an impact on violating government commitments and is considered detrimental to the community. Keywords : Legality, Fuel, Pricing, Pertamini, Pertamina

## ABSTRAK
Bahan Bakar Minyak merupakan salah satu komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok dari alat transportasi pada Negara Indonesia. Bahan bakar minyak diatur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Gas dan Minyak Bumi. Dalam rangka menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM, Pemerintah menunjuk Badan Usaha yang memiliki hak monopoli untuk melaksanakan distribusi BBM (PT Pertamina). Tidak dipungkiri peningkatan permintaan masyarakat terhadap BBM terus meningkat, beberapa orang menyadari bahwa terdapat peluang bisnis dibidang penyaluran atau pendistribusian BBM, lahirlah inovasi berupa kios Pertamini. Tujuan Penelitian dilakukan untuk melihat legalitas dari Pertamini dan Implikasi penentuan harga BBM pada Pertamini dan kaitannya dengan komitmen Pemerintah kepada masyarakat terhadap harga jual BBM. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dikatkan dengan asas dan norma. Penulis melihat bahwa hadirnya Pertamini  tidak  memiliki  izin  usaha  yang  sah  dari  Pemerintah  dan  tidak  memiliki  legalitas  untuk menjalankan  usahanya  (ilegal)  dan  Penetapan  harga  penjualan  BBM  pada  pertamini  yang  tinggi berdampak pada pelanggaran komitmen pemerintah dan dianggap merugikan masyarakat.
Kata Kunci: Legalitas, BBM, Penetapan Harga, Pertamini, Pertamina

## 1. Pendahuluan
Bahan Bakar Minyak merupakan salah satu komoditas dari sumber daya alam minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional (Widyastuti & Nugroho, 2020). Menurut Manurung et al. (2022) Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok dari alat transportasi pada Negara Indonesia baik sepeda motor, mobil dan lain  sebagainya.  Tingginya  volume  alat  transportasi  yang  digunakan  masyarakat  tentu  akan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak guna mengoperasionalkan alat transportasi  (Purnomo  &  Hendratno,  2019).  Bahan  Bakar  Minyak  adalah  bahan  bakar  yang
berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Gas dan Minyak Bumi (UU Migas). Bahan bakar minyak (BBM) di peroleh dari hasil penyulingan minyak bumi.
BBM terbagi dalam beberapa jenis sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Perpres 191 Tahun 2014) yaitu: 1) Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil), 2) Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang merupakan  BBM  jenis  Bensin  (Gasoline)  RON  minimum  88  untuk  didistribusikan  di  wilayah penugasan, 3) Jenis Bahan Bakar Minyak Umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan.
Bensin  adalah  sebutan  untuk  beberapa  bahan  bakar  minyak  yang  di  gunakan  untuk kendaraan  umum  atau  mesin  dengan  pembakaran  dan  pengapian,  sangat  penting  apabila pengadaan BBM ini diadakan dan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  negara”.  Pasal  8  UU  Migas  menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan sepenuhnya terkait dengan kebijakan dilakukan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (selanjutnya disebut Dirjen Migas), dan pengawasan terhadap hal tersebut dilaksanakan oleh suatu Badan Negara yang independen guna memenuhi asas demokrasi dan transparansi publik oleh masyarakat, maka dibentuklah suatu Badan Pengawas dan Pengatur dibidang hulu dan hilir Minyak dan Gas (Fajri, 2020).
Kegiatan usaha hulu diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UU Migas yang menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan dengan kontrak kerja sama. Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 ayat (10) UU Migas yang menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha  pengolahan,  pengangkutan,  penyimpanan,  dan/atau  niaga  (Kementrian  ESDM,  2021; Prameswari et al., 2016).
Kegiatan Usaha Hilir dapat dilakukan oleh suatu Badan Usaha, untuk dapat melakukan kegiatan usaha hilir sebagaimana tersebut di atas Badan Usaha tersebut wajib memperoleh Izin Usaha  yaitu  izin  yang  diberikan  kepada  Badan  Usaha  untuk  melaksanakan  Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Izin usaha tersebut disampaikan dan dikeluarkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini yaitu Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (selanjutnya  disebut  Menteri  ESDM)  dengan tembusan kepada BPH Migas, yang secara teknis mewakili negara dalam melaksanakan amanat Konstitusi yang tercermin pada pasal 33 UUD Tahun 1945. Dalam rangka menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM, Pemerintah menunjuk Badan Usaha yang memiliki hak monopoli terhadap negara dalam mencapai tujuan negara, untuk melaksanakan distribusi BBM baik dalam penetapan harga, pemberian izin, dan juga penyebaran pasokan yaitu PT Pertamina Persero, Tbk. (PT Pertamina) (Fernandes et al., 2022; Soraya et al., 2023)
Dalam penjualnya PT Pertamina memberikan izin atau bekerjasama dengan Perushaan POM  untuk  mendistribusikan  kepada  masyarakat,  tentunya  sesuai  dengan  standar  dan kualifikasi  yang  tinggi  yang  telah  dipertimbangkan  dari  berbagai  aspek.  Adanya  SPBU  CODO (Company Owned Dealer Operated) PT Pertamina merupakan SPBU dalam bentuk kerjasama antara PT Pertamina dengan pihak-pihak tertentu. Antara lain kerjasama pemanfaatan lahan milik perusahaan ataupun individu untuk di bangun SPBU PT Pertamina. Skema CODO hanya akan diberikan kepada calon SPBU tipe A, B, dan C yang ditentukan berdasarkan hasil verifikasi awal.  Ketentuan  Persyaratan  SPBU  CODO  antara  lain,  yaitu:  1)  Calon  Mitra  harus  berbentuk Perseroan Terbatas (PT); 2) Calon Mitra diharapkan mempersiapkan hasil scan rekening koran 1
(satu) tahun terakhir, rekening tabungan, deposito, dan rekening giro 1 (satu) tahun terakhir yang akan diperlukan untuk melengkapi isian data pada aplikasi online ini; 3) Untuk kelancaran verifikasi, Calon Mitra diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung sebanyak 2 (dua) rangkap, dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik badan hukum, Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik badan hukum, Fotokopi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  badan  hukum,  Surat  Kuasa  (jika  Calon  Mitra diwakilkan), Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), SIUP, dan TDP, Rekening koran 1 tahun terakhir atau bukti deposito atas nama pemilik/badan hukum, Fotokopi bukti kepemilikan usaha sejenis (jika ada), Fotokopi bukti kerja sama dengan PT. Pertamina (jika ada), Fotokopi sertifikat Pasti Pas atau bukti mengikuti program Pertamina Way (jika Calon Mitra sudah pernah memiliki SPBU).
Penetapan  harga  dilakukan  oleh  Pertamina  sebagi  komitmen  yang  harus dipertanggungjawabkan oleh negara kepada masyarakat (Dharmacahya et al., 2022; Oktina et al., 2020). Dalam menentukan harga BBM berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perpres 191 Tahun 2014 terhadap harga indeks pasar BBM dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan terhadap harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha (yang dalam hal ini adalah PT Pertamina) dan dilaporkan kepada Menteri.
Dalam  hal  ini  penetapan  harga  dilakukan  oleh  Menteri  dengan  menetapkan  formula harga dasar yang terdiri dari biaya perolehan (biaya penyediaan BBM dari produksi kilang dalam negeri  dan/acau  impor  sampai  dengan  Penyalur/Terminal  BBM/Depot),  biaya  distribusi,  dan biaya  penyimpanan  serta  margin.  Formula  ditetapkan  setelah  mendapatkan  pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Ada dua hal utama yang membentuk harga jual BBM, harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam waktu bersamaan harga minyak dunia naik dan rupiah melemah, maka harga jual BBM akan melonjak. Atau, jika harga minyak dunia turun tetapi rupiah melemah, harga jual BBM pun sulit untuk ikut turun. Pemerintah meninjau harga jual BBM setiap tiga bulan (SamiinTarnomo, 2021; Winarto, 2021). Harga keekonomian BBM merupakan gabungan antara harga dasar, margin, dan pajak. Harga dasar dibentuk oleh beberapa komponen, yakni; harga indeks pasar (HIP), biaya alpha yang terdiri dari biaya distribusi, biaya penyimpanan, dan biaya perolehan kilang dalam negeri atau impor. Untuk menentukan HIP, sejak dulu sampai saat ini, Indonesia selalu menggunakan harga Mean of Platt Singapore (MoPS). Naik-turun harga minyak akan memengaruhi harga MoPS, tetapi waktunya bisa saja tidak bersamaan, tergantung stok yang dimiliki.
Jumlah Konsumsi BBM di Indonesia 2010-2020

## Gambar 1.
Pada tahun 2020, sebanyak 8,4 juta kilo liter premium digunakan oleh pemilik kendaraan bermotor di Indonesia. Masa kejayaan premium dalam 1 dekade terakhir ialah pada tahun 2014
dengan jumlah konsumsi sebanyak 28,8 juta kilo liter. Tidak dipungkiri peningkatan permintaan masyarakat terhadap BBM terus meningkat, BBM sudah menjadi unsur penting dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, banyak para pelaku bisnis yang mulai memanfaatkan peluang untuk menjual  BBM  di  kios  kecil  yang  biasanya  jauh  dari  kawasan  SPBU.  Timbul  fenomena  sosial, bahwa masyarakat menyadari adanya peluang bisnis dan adanya kecenderungan persyaratan POM  yang  memiliki  standar  tinggi  dan  tidak  dapat  menggapai  lokasi  tertentu,  sebagian masyarakat bersikap kreatif dan inovatif untuk membuat usaha yang dalam faktanya menamai kios penjualan BBM sebagai Pertamini.
Menurut  Herman  (2022)  dan  Muhammad  Rizki  (2021)  Pertamini  adalah  tempat pengisian bahan bakar yang menggunakan pompa minyak manual dan memiliki akurasi takar seperti penanda ukur takar sehingga memudahkan penjual untuk penentukan takaran yang di inginkan. Alat pertamini ini dapat kita peroleh dan dijual bebas dipasaran karena tidak terikat dengan  SPBU  milik  pertamina  dan  memudahkan  pengusaha  mikro  untuk  membuka  bisnis minyak  menggunakan  alat  tersebut.  Pertamini  sering  kali  dimanfaatkan  masyarakat  sebagai ladang  usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonominya  dan  membantu  masyarakat  sekitar untuk  kelansungan  pekerjaan,  kelebihan  lainnya  adalah  untuk  membantu  mendistribusikan BBM di daerah-daerah pelosok atau terpencil yang masih belum memilki SPBU ataupun akses terhadap BBM.
Namun, bagi masyarakat sendiri, Pertamini telah merugikan masyarakat karena menjual BBM dengan harga yang lebih mahal dibandingkan SPBU serta tidak sesuai dengan regulasi dan standar yang diatur dalam Undang-Undang, selain itu Pertamini tidak mempunyai izin khusus dari Pemerintah untuk mendistribusikan dan menjual/mengecerkan BBM kepada masyarakat. Secara  tidak  langsung  penetapan  harga  yang  dilakukan  oleh  pedagang  Pertamini  tersebut melanggar  penetapan  harga  yang  sudah  di  tentukan  oleh  PT  Pertamina  selain  itu  kehadiran Pertamini  juga  melanggar  aspek  keamanan  dan  aspek  kesehatan  dari  Pelaku  Usaha  yang menjalankan bisnis Pertamini (Herman, 2022; Junus et al., 2021). Adapun berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang perlu diuraikan  dalam  penelitian  ini,  yaitu,  Bagaimana  legalitas  pertamini  dikaitkan  dengan  aspek perizinan, aspek keamanan, aspek kesehatan? Bagaimana implikasi penetapan harga pertamini yang berbeda dengan komitmen Pemerintah dalam penetapan harga BBM?

## 2. Metode Penelitian
Pengumpulan data dilakukan secara menyeluruh setelah mengidentifikasi masalah dan mendukung penelitian dengan referensi penelitian sebelumnya pada bagian tinjauan pustaka. Data sekunder digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain selain pengguna. Sekunder lebih disukai daripada primer karena lebih relevan dengan topik  dan  tidak  memakan  banyak  waktu  untuk  penelitian  ini.  Data  yang  digunakan  meliputi kategorikal  (faktor  non  finansial)  dan  numerik  (faktor  finansial).  Kami  mengumpulkan  data kemudian  diolah  berdasarkan  pada  temuan  objek  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kuantitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  meneliti literature yang dikaitkan dengan norma dan asas.

## 3. Pembahasan
Legalitas Pertamini dikaitkan dengan Aspek Perizinan, Aspek Keamanan dan Aspek Kesehatan Daerah-daerah pelosok yang tidak terjangkau dari SPBU Pertamina maupun Pertashop tentunya akan sangat memanfaatkan kehadiran Pertamini disekitar lingkungan ataupun daerah tersebut. Pertamini adalah sebuah label yang digunakan oleh penjual BBM eceran menggunakan alat  pompa  manual  yang  alatnya  menyerupai  mekanisme  yang  ada  di  SPBU  pada  umumnya dengan  dimensi  kecil  (mini),  Pertamini  juga  biasanya  terintegrasi  dalam  bentuk  warung kelontong  atau  kios.  Pertamini  menjadi  alternatif  pilihan  sejumlah  pengendara  yang  merasa
terburu-buru ataupun jarak jauh ke SPBU, ataupun jika dalam kondisi darurat bepergian disuatu daerah dan sedang kehabisan bensin tetapi SPBU jauh.
Meskipun mempunyai nama yang mirip dengan PT Pertamina, namun pertamini bukan bagian dari PT Pertamina. Pertamini bukanlah penyalur resmi BBM yang ditunjuk Pemerintah maupun Pertamina. Rekanan dari pertamina untuk kegiatan distribusi BBM hanya melalui tiga badan usaha yaitu SPBU, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dan Pertashop, bahwa dalam hal ini Pertamini bukanlah penyalur resmi atas BBM. Tiga penyalur resmi itu wajib mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah maupun pertamina. Baik harga, takaran maupun perizinan. Sedangkan Pertamini diluar kewenangan pertamina dan pemerintah. Hal itu merujuk pada surat yang  dikeluarkan  Surat  Dirjen  Perlindungan  Konsumen  dan  Tata  Niaga  (PKTN)  Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/PKTN/SD/04/2022.
Poin paling penting Pertamini dilarang didirikan pada fasilitas umum atau rumah tinggal dan pabrik. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat umum, sarana dan prasarana umum, bangunan, rumah tinggal atau pabrik beserta tanah perkarangan sekitarnya,  kecuali  dengan  izin  dari  instansi  Pemerintah,  persetujuan  masyarakat,  dan perseorangan  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut.  Sementara  Berdasarkan  Peraturan  BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak pada Daerah yang belum terdapat Penyalur, dinyatakan bahwa Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen  pengguna  jenis  BBM  Tertentu  dan/atau  jenis  BBM  khusus  penugasan  (subsidi)  di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada. Dalam hal pada suatu daerah di Indonesia belum terdapat atau tidak terdapat penyalur, maka Pemerintah Daerah setempat dapat menunjuk Sub Penyalur dan sarana penyalurannya wajib memenuhi persyaratan teknis, keamanan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha yang akan menjadi Sub Penyalur BBM Tertentu dan/atau BBM Khusus Penugasan diatur dalam Pasal 6 Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015  yaitu  sebagai  berikut.  Pertama,  anggota  dan  atau  perwakilan  masyarakat  yang  akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Kedua, Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Ketiga, memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3000 (tiga ribu) liter dan memenuhi  persyaratan  teknis  keselamatan  kerja  sesuai  ketentua  peraturan  perundang- undangan.  Keempat,  memiliki  atau  menguasai  alat  angkut  BBM  yang  memenuhi  standar pengangkutan  BBM  sasuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Kelima,  memiliki peralatan  penyaluran  yang  memenuhi  persyaratan  teknis  dan  keselamatan  kerja  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Keenam,  memiliki  Izin  Lokasi  dari  Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Pub Penyalur. Ketujuh, lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur  Minyak  Solar  (APMS)  terdekat  atau  10  (sepuluh)  km  dari  Penyalur  berupa  Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU)  terdekat  atau  atas  pertimbangan  lain  yang  dapat dipertanggungjawabkan.  h.  Memiliki  data  konsumen  pengguna  yang  kebutuhannya  telah diverifikasi oleh pemerintah setempat
Para pengecer BBM juga dilarang oleh pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal  Minyak  dan  Gas  Bumi  Kementerian  ESDM  Nomor  14.E/HK.03/DJM/2021  tentang Ketentuan Penyaluran BBM melalui penyalur. Bahwa kegiatan penyaluran BBM dilaksanakan dengan  ketentuan  penyalur  retail  (SPBU/SPBN/SPBB)  dan  bentuk  lainnya)  hanya  dapat menyalurkan  Bahan  Bakar  Minyak  kepada  pengguna  akhir  dan  dilarang  menyalurkan  bahan bakar minyak kepada Pengecer (yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan), ditegaskan bahwa penjual BBM diluar penyalur resmi dianggap ilegal dan melanggar hukum. Berdasarkan
surat Kepala BPH migas kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Surat dengan Nomor 715/07/Ka BPH/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Tanggapan Terhadap Legalitas Usaha Pertamini dan Pendistribusian BBM untuk Pertamini bahwa apabila Pertamini digunakan sebagai tempat penjualan BBM tanpa izin usaha niaga dan Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan BBM tersebut adalah melanggar hukum.
Alasan  pemerintah  mengangap  pertamini  illegal  karena  berdasarkan  hasil  pengujian terhadap takaran BBM di alat pom mini, ditemukan tidak tepat ukur. Bahwa direktorat Metrologi telah melakukan penelitian dan pengujian terhadap 1 (satu) unit pompa ukur yang digunakan pada Pertamini yang hasilnya secara prinsip tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena alat ukur tersebut tidak termasuk lingkup metrologi legal dan berpotensi merugikan konsumen. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka penjualan BBM melalui Pertamini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga dengan alat ukur yang digunakan. Selanjutnya seharusnya para pelaku usaha Pertamini untuk mengurus perizinan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan BPH Migas.
Aspek  legalitas  Pertamini  pastinya  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dan  persayaratan untuk  menjadi  Penyalur  BBM  melalui  bentuk  POM,  dimungkinkan  hanya  izin  RT  atau  RW setempat dan tidak didaftarkan secara sistematis ketingkat lebih tinggi. Aspek keamanan yang sering kali tidak dipenuhi oleh Pertamini yang tidak mendapatkan izin dari Pemerintah melihat dari  standar  kemanaan  dalam  penentuan  letak,  situasi  dan  kondisi  area  yang  akan  dijadikan Pertamini yang tidak jarang berdekatan dengan sumber api atau juga tempat yang sangat kecil. Aspek kesehatan juga dilanggar oleh pelaku usaha yang memiliki Pertamini ilegal karena tidak jarang  Pertamini  dibuat  di  sebelah  rumah  tinggal,  ditengah  tengah  pemukimann,  di  dekat sekolah, di dekat warung dan penjual makanan.
Bahwa dibutuhkannya Pengawasan dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentua Pasal 41 ayat (1) UU Migas yang menjelaskan bahwa tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya  meliputi  kegiatan  usaha  Minyak  dan  Gas  Bumi  dan  departemen  lain  yang terkait.Pengawasan  atas  pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Hulu  berdasarkan  Kontrak  Kerja  Sama dilaksanakan  oleh  Badan  Pelaksana.  Pengawasan  atas  pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

## Implikasi  Penetapan  Harga  Pertamini  yang  Berbeda  dengan  Komitmen  Pemerintah  dalam Penetapan Harga BBM
Kewajiban pemerintah dalam pengelolaan BBM, yaitu sebagai berikut: 1) Pemerintah memberikan  prioritas  pemanfaatan  gas  bumi  untuk  kebutuhan  dalam  negeri.  2) Pemerintah bertugas menyediakan cadangan strategis minyak bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar  Minyak  dalam  negeri.  3)  Pemerintah  wajib  menjamin  ketersediaan  dan  kelancaran pendistribusian  Bahan  Bakar  Minyak  di  seluruh  wilayah  NKRI.  Pemerintah  berkewajiban menjaga agar kebutuhan Bahan Bakar Minyak di seluruh tanah air, termasuk daerah terpencil, dapat terpenuhi. Pemerintah juga menjaga agar selalu tersedia suatu cadangan nasional dalam jumlah cukup untuk jangka waktu tertentu. 4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan  pengawasan  kegiatan  usaha  minyak  dan  gas  bumi  (termasuk  BBM).  5)  Pemerintah menetapkan standar dan mutu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain  itu  penentuan  harga  BBM  berdasarkan  UU  Migas  Pasal  28  ayat  (2)  dijelaskan tentang harga BBM. Harga Bahan Bakar Minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menyampaikan,  berdasarkan  Perpres  191  Tahun  2014  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pemerintah menetapkan 3 (tiga) jenis BBM yang
beredar  di  masyarakat.  Ketiga  jenis  BBM  tersebut  yaitu:  1)  BBM  Tertentu  (JBT),  BBM  ini mendapat subsidi dan kompensasi, yaitu minyak tanah dan solar; 2) Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP). BBM yang tidak mendapat subsidi namun mendapat kompensasi yaitu Bensin RON 90; 3) Bahan Bakar Minyak Umum. BBM ini luar JBT dan JBKP atau BBM umum.
Menteri ESDM menetapkan Harga Jual Eceran (HJE) Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Sedangkan HJE Jenis BBM Umum dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha (PT Pertamina). Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum (JBU) ditetapkan oleh Badan Usaha. Dalam upaya pengendalian harga di konsumen, Pemerintah menetapkan formula Batas Atas, di mana harga BBM mengacu kepada harga acuan pasar MOPS/Argus dan biaya distribusi dengan margin Badan  Usaha  maksimal  10  persen.  Hal  ini  ditetapkan  dalam  Keputusan  Menteri  ESDM  No 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan  Bakar  Minyak  Umum  Jenis  Bensin  dan  Minyak  Solar  yang  Disalurkan  melalui  Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah akan menegur Badan Usaha apabila menjual BBM melebihi Batas Atas. Penetapan harga jual di SPBU saat ini merupakan kebijakan Badan Usaha yang dilaporkan ke Menteri cq. Dirjen Migas.
Bahwa dalam hal penetapan harga Pertamini sangat menguntungkan dan memberikan kontribusi  kepada  Pertamina  dalam  kenaikan  omzet  karena  penjual  pertamini  mendapat pasokan  BBM  dengan  cara  membeli  di  Pertamina  melalui  oknum-oknum  dengan  cara  yang melanggar  peraturan  perundang-undangan.  Pertamini  memberikan  kontribusi  dalam  hal Pertamina mempertahankan citra baiknya, disamping harga murah, tempat terjaga kualitas dari aspek keamanan dan lain-lain, ketersediaan pasokan lebih terjamin. Penetapan harga Pertamini sangat beragam dan tidak dapat dikontrol sehingga melanggar komitmen dari pemerintah atas pengumuman harga BBM. Misalnya saja pelaku usaha Pertamini yang membeli BBM melalui oknum-oknum yang ada di dalam SPBU guna dijual kembali dan mengambil persen keuntungan penjualan  yang  tidak  wajar.  Mengingat  harga  per  liter  di  SPBU  Pertamina  hanya  seharga Rp.7.800/liter untuk jenis BBM Pertalite, sementara pada penjual Pertamini bisa mencapai harga Rp.10.000/liter. Penetapan harga Pertamini dan standar buruk Pertamini merugikan masyarakat dari  berbagai  aspek,  yaitu:  aspek  ekonomi,  aspek  akurasi  liternya,  aspek  keamanan,  aspek kesehatan.
Alternatif yag dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang berminat untuk menjadi penyalur BBM di daerah-daerah pelosok yang belum memiliki SPBU ataupun untuk sekedar menambah kegiatan usaha gunamendapatkan penghasilan. PT Pertamina mengeluarkan alternatif dengan mengahdirkan Petrashop. Pertashop adalah SPBU mini yang diawasi langsung oleh Pertamina. Pertashop  memang  sebuah  program  yang  bertujuan  memfasilitasi  penjual  bensin  eceran, terutama yang ada di desa-desa. Dengan ikut kerjasama ini, maka ketersediaan BBM atau gas akan diawasi langsung oleh Pertamina.
Pertashop  juga  menjadi  alternatif  untuk  menekan  pedagang  yang  membeli  bensin menggunakan jerigen ke SPBU. Berikut ini adalah syarat membuka Pertashop Pertamina: Telah memiliki legalitas usaha baik berupa Badan Usaha atau Badan hukum seperti CV, Koperasi, atau PT. Harus memiliki dokumen legalitas yang lengkap seperti KTP, NPWP, dan Akta Perusahaan. Memiliki  rekomendasi  dari  Kepala  Desa  setempat.  Memiliki  lahan  untuk  mengoperasikan Pertashop.  Untuk  lokasi  pembukaan  Pertashop,  maka  calon  mitra  disarankan  memilih  lokasi yang sudah terdaftar. Meski demikian, jika lokasi yang Anda daftarkan belum terdaftar, Anda bisa  mengajukan  lokasi  baru  yang  nantinya  akan  dilakukan  evaluasi  kelayakan  lokasi  oleh Pertamina. Berikut ini adalah syarat kelayakan lokasi untuk Pertashop Pertamina: Akses desa harus bisa diakses mobil tangki dan akses pengiriman modular. Tersedia jaringan listrik. Memiliki potensi omset yang baik.
4. Penutup Kesimpulan
Bahwa terhadap uraian di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa penulis uraikan sebagai berikut. Pertama, Legalitas pertamini berdasarkan ketemtuan Undang-Undang Nomor 22  tahun  2001  tentang  Gas  dan  Minyak  Bumi,  Peraturan  Presiden  Nomor  191  Tahun  2014, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015, Surat Dirjen  Perlindungan  Konsumen  dan  Tata  Niaga  (PKTN)  Kementerian  Perdagangan  Republik Indonesia Nomor 62/PKTN/SD/04/2022, Surat dengan Nomor 715/07/Ka BPH/2015 tanggal 4 September  2015  perihal  Tanggapan  Terhadap  Legalitas  Usaha  Pertamini  dan  Pendistribusian BBM,  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Minyak  dan  Gas  Bumi  Kementerian  ESDM  Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021  bahwa  usaha  Pertamini  bisa  dikatakan  Ilegal  karena  tidak  memenuhi ketentuan  perizinan  dan  standar  berusaha  untuk  Penyalur  BBM.  Implikasi  harga  tinggi  dan standar  buruk  berdampak  pada  pelanggaran  komitmen  pemerintah,  pelanggaran  aspek ekonomi, aspek keamanan, dan aspek kesehatan namun tidak dapat dipungkiri menguntungkan Pertamina namun merugikan masyarakat. Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu: Perlu ada kebijakan tegas sebagai perlindungan potensi risiko dampak-dampak buruk dari kehadiran Pertamini yang tidak memiliki legalitas untuk menjalankan usaha sebagai Penyalur sah BBM dari PT  Pertamina.  Memberikan  solusi  dalam  memenuhinvkebutuhan  dengan  memberikan kemudahan  dengan  alternatif  solusi  tawaran  program  Petrashop  yang  disubsidi  pemerintah sehingga masyarakat dapat disediakan tempat penjualan BBM yang mudah terjangkau, harga terkontrol,  serta  memenuhi  aspek  ekonomi,  aspek  keamanan  dan  aspek  kesehatan  yang terkendali.

## Daftar Pustaka
Dharmacahya, B., Padmaningrum, D., & Wibowo, A. (2022). Implementasi Program Corporate Social  Responsibility  PT.  Pertamina  Terhadap  Pemulihan  Bisnis  UMKM  Binaan  Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal KIRANA , 3 (1). https://doi.org/10.19184/jkrn.v3i1.29082 Fajri,  M.  (2020).  ANALISIS  HUKUM  SKEMA  KONTRAK  GROSS  SPLIT  TERHADAP  PENINGKATAN INVESTASI  HULU  MINYAK  DAN  GAS  BUMI. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 50 (1). https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2482
Fernandes, A. A. R., Solimun, Muflikhah, L., Alifa, A., Krisnawati, E., Badung, N. M. A. A., & Efendi,
E.  C.  L.  (2022).  Nonparametric  Path  Analysis  on  Consumer  Satisfaction  and  Consumer Engagement  in  PT  Pertamina. WSEAS  Transactions  on  Mathematics , 21 . https://doi.org/10.37394/23206.2022.21.3
Herman, H. (2022). Perancangan Sistem Informasi Geografis Pencarian Pertamini dan Bengkel Service  dengan  Teknologi  GPS  dan  Algoritma  Dijkstra. Jurnal  TIMES  (Technology Informatics & Computer System) , 11 (2).
Junus, N., Mamu, K. Z., & Aditya Cono, M. S. W. (2021). Granting Business License to Fuel Traders “Pertamini”  As  a  Form  of  Legal  Protection. Jambura  Law  Review , 3 (1). https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.7270
Kementrian  ESDM.  (2021).  Minyak  dan  Gas  Bumi  Semester  I  2021. Minyak  Dan  Gas  Bumi Semester I 2021 .
Manurung, R. O., Adiyanta, F. S., & Juliani, H. (2022). Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas  Sebagai  Pelaksana  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi  Bagi  Tata  Kelola Ketahanan Energi Nasional. Administrative Law and Governance Journal , 5 (2). Muhammad Rizki, T. I. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPUTUSANKONSUMEN  DALAM  MEMBELI  BAHAN  BAKAR  MINYAK  (BBM)  PADA PERTAMINI  DI  KECAMATAN  TITEUE  KABUPATEN  PIDIE. Jurnal  Ekobismen , 1 (1). https://doi.org/10.47647/jeko.v1i1.326
Oktina, D. A., Sari, E. S., Intan Angelina Sunardi, I. A., Hanifah, L. N., & Sanjaya, V. F. (2020). PENGARUH  PENERAPAN  STRATEGI  CSR  (CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY)  DALAM MENINGKATKAN  CITRA  PERUSAHAAN  PADA  PT.  PERTAMINA  (PERSERO)  TAHUN  2018.
Competence : Journal of Management Studies , 14 (1).
https://doi.org/10.21107/kompetensi.v14i1.7170
Prameswari, C. W., Susilaningrum, D., & Suhartono. (2016). Pemodelan Produksi Minyak dan Gas Bumi Metode ARIMA , Neural Network , dan Hibrida ARIMA- Neural Network. Sains Dan Seni , 5 (2).
Purnomo, A. F., & Hendratno, H. (2019). Analisis Prediksi Kebangkrutan Menggunakan Metode Altman  Z-  Score,  Grover,  Dan  Zmijewski  Pada  Perusahaan  Minyak  Dan  Gas  Bumi  Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. E-Proceeding of Management , 6 (2). SamiinTarnomo,  S.  (2021).  SISTEM  INFORMASI  PENJUALAN  BBM/PELUMAS  BERBASIS  WEB (Studi  kasus  pada  PT.  PERTAMINA  Semarang). Jurnal  Ilmiah  Sistem  Informasi , 1 (1). https://doi.org/10.51903/juisi.v1i1.259
Soraya, R., Rusmana, A., & Komariah, N. (2023). Digitalisasi arsip vital di PT Pertamina (Persero).
Informatio: Journal of Library and Information Science , 2 (3). https://doi.org/10.24198/inf.v2i3.43868
Widyastuti, N. L., & Nugroho, H. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi: Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning , 4 (2). https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.116
Winarto, W. W. A. (2021). Analisis Review Penggunaan Sistem Informasi pada PT Pertamina.
BIOS : Jurnal Teknologi Informasi Dan Rekayasa Komputer , 2 (2). https://doi.org/10.37148/bios.v2i2.20