## EVALUASI PENERAPAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI PAPUA

## Yemima Eka Christy
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
Elisabeth Penti Kurniawati
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana bet@staff.uksw.edu

## ABSTRACT
Implementation  of  Standard  Operating  Procedures  (SOP)  in  the  regional  financial management  should  be  conducted  based  on  an  internal  control  system  in  the  local government.  When  conducting  the  examination,  BPK  shall  examine  and  assess  the internal control system of the local government. Thus, if the internal control system of  the  local  government  is  adequate,  then  compliance  toward  SOP  can  be implemented,  and  the  results  of  the  testing  and  examination  of  BPK  is  expected  to give  a  favorable  opinion.  The  provincial  government  of  Papua  has  decreased  the results  of  the  examination  of  financial  statements  for  three  consecutive  years.  In 2007-2009 the provincial government of Papua gets a qualified opinion, and in 2010 received  a  disclaimer  opinion.  The  purpose  of  this  study  was  to  evaluate  SOP application  compliance  of  regional  financial  management,  which  can  be  known  to through BPK examination report containing the findings and their opinions based on the  criteria.  The  results  showed  that  theProvincial  Government  of  Papua  has prepared  SOP  of  its  financial  management  in  line  with  the  rule  in  force.  However, the  SOP  is  not  fully  adhered  to  in  practice,  due  to  several  factors:  (1)  weak  of government internal control systems;(2) lack of financial management guidance and supervision.
Keywords : Standard Operating Procedures, Regional Financial Management

## PENDAHULUAN
Kinerja  dan  pengelolaan  atas  keuangan  daerah  saat  ini  menduduki  posisi penting  dalam  strategi  pemberdayaan  pemerintah  daerah  terlebih  lagi  dalam  proses perwujudan  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  mewujudkan  desentralisasi  yang  luas, nyata dan bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintahan daerah yang  bersih  ( clean  government ).  Maksud  dari  pengelolaan  keuangan  daerah  yang
baik  adalah  kemampuan  pemerintah  dalam  mengontrol  kebijakan  keuangan  daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.
Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati–hati adalah  masalah  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  anggaran  daerah.  Hal  ini menduduki  posisi  sentraldalam  upaya  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  daerah  seperti  pengembangan  kapabilitas  dan  efektivitas pemerintah  daerah  yang  didanai  dari  dan  atas  beban  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah, yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun  anggaran  (Mardiasmo,  1999:11).  Pemerintah  telah  mengatur  pengelolaan keuangan  daerah  dalam  Permendagri  No.13  tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Permendagri    No.59  tahun  2007  atas  perubahan Permendagri  No.13  tahun  2006.  Dalam  implementasi  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  pemerintah  daerah  harus  mempersiapkan  diri  untuk  melakukan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.
Di  samping  kebijakan  akuntansi,  pemerintah  daerah  juga  harus  memiliki Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  mampu  menyusun  laporan  keuangan  daerah yang sesuai dengan Permendagri No.59 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Hal  ini  merupakan  salah  satu tuntutan yang harus dipenuhi dari Permendagri No.59 tahun 2007 yaitu setiap SKPD harus  menyusun  laporan  keuangannya  masing-masing.  Laporan  keuangan  disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pemerintah  daerah  Provinsi  Papua  menjalankan  otonomi  daerah  sebagai implementasi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.21 tahun 2001  tentang  otonomi  khusus  (otsus)  bagi  Provinsi  Papua.  Dalam  rangka pelaksanaan  pembangunan  maka  dituntut  suatu  proses  perencanaan  program  dan anggaran  yang  baik  serta  didukung  oleh  kualitas  kinerja  aparat  pemerintah  daerah Provinsi  Papua  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  daerah  sebagai  konsekuensi  dari ketersediaan  dana  yang  memadai,  sehingga  diharapkan  terciptanya  kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah,  pemerintah  Provinsi  Papua  memiliki dan  menerapkan  prosedur  kerja  yang  standar  (Prosedur  Operasional  Standar/POS) sesuai  ketetapan  PP  No.58  Tahun  2005  pasal  151  ayat  2  dimana  berdasarkan peraturan  daerah  mengenai  ketentuan  pokok  pengelolaan  keuangan  daerah,  kepala daerah  menetapkan  aturan  tentang  sistem  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan daerah. POS adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan  fungsi  dan  alat  penilaian  kinerja  instansi  pemerintah  berdasarkan  indikator- indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan, sehingga dapat terukur dan dapat dievaluasi  keberhasilannya.  Tujuan  POS  adalah  menciptakan  komitmen  dan kesesuaian  mengenai  apa  yang  dikerjakan  oleh  satuan  unit  kerja  instansi pemerintahan  agar  capaian  kinerja  (target)  tercapai  sesuai  perencanaan  untuk
mewujudkan good  governance. POS  pengelolaan  keuangan  daerah  disusun berdasarkan  ketentuan  pokok-pokok  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No.58 Tahun 2005 pasal 151 ayat (1)).
Dalam  pelaksanaan  prosedur  operasional  standar  pengelolaan  keuangan daerah  harus  diselenggarakan  berdasarkan  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI)  di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) yang bersangkutan seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU No.01 Tahun 2004 yang menyatakan pemerintah daerah memberi  pernyataan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  daerahnya  telah diselenggarakan  berdasarkan  SPI  yang  memadai.Dalam  melaksanakan  pemeriksaan guna meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas, BPK wajib menguji dan menilai SPI pemda  yang bersangkutan sesuai dengan  yang diamanatkan dalam (UU No.15  tahun  2004).  Apabila  sistem  pengendalian  intern  dijalankan  secara  memadai oleh  pemda  yang  bersangkutan,  maka  kepatuhan  terhadap  POS  pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dan hasil pengujian serta  pemeriksaan BPK dapat memberikan opini yang baik.
Berdasarkan  laporan  hasil  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  pemerintah Provinsi  Papua  oleh  BPK-RI  selama  tiga  tahun  (2007-2009)  secara  berturut-turut Provinsi Papua mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), namun pada TA 2010 mengalami penurunan opini dimana BPK-RI tidak dapat memberikan pendapat (disclaimer) atas laporan keuangan Provinsi Papua.
Berpijak  dari  hal  tersebut,  penelitian  ini  mengevaluasi  penerapan  prosedur operasional  standar  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Provinsi  Papua.  Penelitian  ini bertujuan  dapat  memberikan  hasil  evaluasi  tertulis  atas  identifikasi  kepatuhan penerapan  POS  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dapat  diketahui  diantaranya melalui laporan hasil pemeriksaan  BPK  yang memuat opini beserta temuan-temuan berdasarkan  kriteria  kesesuaian  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  kecukupan pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, serta  keefektifan  Sistem  Pengendalian  Intern,  sehingga  BPKAD  bisa  mengkoreksi apabila  terdapat  ketidakpatuhan  dalam  pelaksanaan  POS  pengelolaan  keuangan daerah  yang  pada  akhirnya  dapat  membantu  memperlancar  tugas  dari  masing– masing  unit  kerja,  menghindari  adanya  penyimpangan  dan  mempermudah  dalam evaluasi terhadap masalah–masalah yang terjadi.

## TELAAH TEORITIS

## Prosedur Operasional Standar (POS)
Prosedur Operasional Standar atau POS, dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi Standard  Operating  Procedures (SOP)  yaitu  prosedur  operasi  yang  baku. Istilah  lain  yang  sering  digunakan  dalam  bahasa  Indonesia  adalah  PROTAP  atau Prosedur  Tetap.  POS  adalah  dokumen  tertulis  yang  memuat  prosedur  kerja  secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis. Untuk melengkapi suatu prosedur kerja, POS
sering  dilengkapi  dengan  referensi,  lampiran,  diagram  atau  alur  kerja ( flowchart )(Rahman2003).
Tambunan  (2008:79-80)  menyebutkan  kriteria  POS  yang  baik  yaitu  efektif, efisien,  konsisten,  standar  dan  sistematis.  POS  yang  efektif  dapat  menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.Menunjukkankeberhasilan dari segi tercapai tidaknya  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  POS  yang  efisien  akan  menghasilkan  hasil yangoptimal  dengan  tidak  membuang  banyak  waktu  dalam  proses  pengerjaannya atas sesuatu yang kita kerjakan. POS harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, taat  asas  dan  tidak  berubah-ubah.  POS  harus  taat  pada  ketentuan-ketentuan  yang menunjukkan persyaratan  dan secara umum tidak bertentangan dengan standar  atau kode  lain,  atau  bila  diadopsi  menjadi  ketentuan  hukum  tidak  bertentangan  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  penyusunannya  POS  disusun  tahap  demi tahap dan tersistem dengan baik serta terperinci.
Unsur–unsur  POS  adalah  tujuan,  kebijakan,  petunjuk  operasional,  pihak terlibat,  formulir,  masukan,  proses,  laporan,  validasi  dan  kontrol(Tambunan 2008:120-143). Tujuan memuat hal yang dicapai untuk penyusunan POS. Kebijakan, sebagai  pedoman dan rujukan  yang harus ditaati dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan  kegiatan.  Petunjuk  operasional,  untuk  mengarahkan  pengguna  dalam memahami  berbagai  bentuk  tampilan  dan  simbol-simbol  yang  digunakan  dalam prosedur  yang  bersangkutan.  Pihak  terlibat,  pihak  atau  unit  dan  fungsi-fungsi  yang terlibat dalam prosedur yang bersangkutan. Formulir, bentuk standar dari dokumen- dokumen kosong atau lazim atau disebut juga blanko atau dokumen yang digunakan dalam  menjalankan  prosedur  tertentu  dalam  POS  sebagai  media  yang menghubungkan keputusan dan pelaksanaan kegiatan di  antara pihak-pihak terlibat. Masukan,  seperti  pengisian  formulir,  blanko  atau  dokumen.  Proses,  data  dan informasi  yang  terdapat  di  dalam  masukan  diubah  menjadi  informasi  yang dibutuhkan  organisasi  untuk  mengambil  keputusan  dan  melaksanakan  berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dan target-target yang ditetapkan, baik untuk jangka pendek  maupun  jangka  panjang.  Laporan,  hasil  pengolahan  yang  memiliki  makna tertentu  dan  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sumber  pengambilan  keputusan  di  dalam organisasi.  Validasi,  untuk  memastikan  bahwa  semua  keputusan  yang  diambil  dan kegiatan  yang  dilakukan  telah  absah  atau  valid.  Kontrol,  tindakan  yang  dilakukan untuk  menjaga agar setiap keputusan dan tindakan dalam organisasi  berjalan sesuai standar dan aturan yang sudah ditetapkan.
Menurut  Tambunan  (2008:96-104),  manfaat  POS  adalah:  (1)  menjadi pedoman  kebijakan  yang  menjadi  dasar  dari  semua  kegiatan-kegiatan  organisasi, operasional dan administratif. Dengan adanya POS, diharapkan kebijakan-kebijakan organisasi  menjadi  lebih  layak  terap  dan  mencapai  manfaat  yang  optimal,  (2) menjadi  pedoman  pelaksanaan  kegiatan  organisasi,  baik  operasional  maupun administratif.  Dengan  adanya  POS,  organisasi  diharapkan  mampu  berperan mengurangi  pengulangan  kerja  yang  tidak  perlu,  (3)  menjadi  pedoman  validasi langkah-langkah  kegiatan  dalam  organisasi.  POS  diharapkan  organisasi  mampu
membuat  birokrasi  kegiatannya  menjadi  lebih  jelas  dan  tidak  berbelit-belit,  (4) menjadi  pedoman  penggunaan  formulir,  blanko  dan  laporan-laporan  yang  terkait dengan  kegiatan-kegiatan  dalam  organisasi.  Dengan  POS  diharapkan  organisasi mampu  mengadministrasikan  kegiatannya  secara  baik,  (5)  menjadi  pedoman penilaian efektifitas kegiatan organisasi. Dengan adanya POS, diharapkan organisasi memiliki  ukuran-ukuran  kinerja  yang  lebih  baik,  (6)  menjadi  pedoman pengintegrasian  kegiatan-kegiatan  dalam  organisasi,  yaitu  dalam  konteks  mencapai tujuan  organisasi.  Dengan  adanya  POS,  organisasi  diharapkan  memiliki  rangkaian alur-alur kerja yang terpadu satu sama lain.

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan pengawasan  keuangan  daerah  (PP  58/2005,  pasal  1).  Menurut  Jaya  (1999:11), keuangan daerah  adalah  seluruh tatanan, perangkat  kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah  yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Mamesah (1995:16) berpendapat  keuangan  daerah  merupakan  semua  hak  dan  kewajiban  yang  dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang  dapat  dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang  belum  dimiliki  atau  dikuasai  oleh negara  atau  daerah  yang  lebih  tinggi,  serta  pihak  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan yang berlaku.
Mardiasmo  (2000:3)  mengemukakan  bahwa  dalam  pemberdayaan pemerintah  daerah,  maka  perspektif  perubahan  yang  diinginkan  dalam  pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah ialah: (1) pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu  pada  kepentingan  publik  ( public  oriented );  (2)  kejelasan  tentang  misi pengelolaan  keuangan  daerah  pada  umumnya  dan  anggaran  pada  khususnya;  (3) desentralisasi  pengelolaan  keuangan  dan  kejelasan  peran  partisipasi  yang  terkait dalam  pengelolaan  anggaran,  DPRD,  Sekda  dan  perangkat  daerah  lainnya;  (4) kerangka  hukum  dan  administrasi  atas  pembiayaan,  investasi  dan  pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money , transparansi dan akuntabilitas; (5) kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD dan PNS daerah, baik  rasio  maupun  dasar  perimbangannya;  (6)  ketentuan  bentuk  dan  struktur anggaran,  anggaran  kerja  dan  anggaran  multi  tahunan;  (7)  prinsip  pengadaan  dan pengelolaan barang daerah  yang lebih profesional;  (8) prinsip akuntansi pemerintah daerah,  laporan  keuangan,  peran  DPRD,  peran  akuntan  publik  dan  pengawasan, pemberian  opini  dan  rating  kinerja  anggaran  dan  transparansi  informasi  anggaran kepada  publik;  (9)  aspek  pembinaan  dan  pengawasan  yang  meliputi  batasan pembinaan,  peran  asosiasi  dan  peran  anggota  masyarakat  guna  pengembangan profesionalisme  aparat  pemerintah  daerah;  (10)  pengembangan  sistem  informasi keuangan  daerah  untuk  menyediakan  informasi  anggaran  yang  akurat  dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi.
Darise  (2008:18)  menjelaskan  bahwa  kepala  daerah  selaku  pemegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan  daerah  melimpahkan  sebagian  atau  seluruh kekuasaannya  berupa  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban  serta  pengawasan  keuangan  daerah  kepada:  Sekretaris  Daerah selaku  koordinator  pengelolaan  keuangan  daerah,  Kepala  Satuan  Kerja  Pengelola Keuangan  Daerah  selaku  PPKD  (Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah)  dan  Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/barang daerah.
Penetapan  para  pengelola  keuangan  daerah  merupakan  salah  satu  syarat pelaksanaan anggaran. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip  pemisahan  kewenangan  antara  yang  memerintahkan,  menguji  dan  yang menerima atau mengeluarkan uang.
Keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dapat  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin untuk kepentingan daerah. Berdasarkan UU 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,  efektif,  transparan  dan  bertanggungjawab  dengan  memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  laporan  keuangan  konsolidasi yang  disusun  berdasarkan  laporan  keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah. Laporan keuangan konsolidasi  adalah  suatu  laporan  keuangan  yang  merupakan  gabungan  keseluruhan laporan  keuangan  entitas  pelaporan  sehingga  tersaji  sebagai  satu  entitas  tunggal (Kebijakan Akuntansi Pemprov Papua).

## METODA PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif kualitatif,dengan dua jenis data yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara mengenai POS  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  berlaku  dan  diterapkan  di  Provinsi  Papua dengan kepala dan staf BPKAD Provinsi Papua. Data sekunder berupa dokumentasi POS  pengelolaan  keuangan  daerah  yakni  dokumen  penerimaan  dan  pengeluaran daerah.  Satuan  pengamatan  adalah  bendahara  dan  unit-unit  kerja  dalam  instansi BPKAD,  serta  satuan  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  instansi BPKAD di Provinsi Papua yang berada di Jayapura.
Adapun  langkah-langkah  menganalisis  dalam  penelitian  ini:  pertama, menggambarkan  dan  mengidentifikasikan  POS  pengelolaan  keuangan  daerah Provinsi Papua; kedua, mengevaluasi kesesuaian POS pengelolaan keuangan daerah Provinsi  Papua  terhadap  Permendagri  No.  13  Tahun  2006;  ketiga,  mengevaluasi kepatuhan  penerapan  POS  pengelolaan  keuangan  daerah  Provinsi  Papua;  keempat, menentukan  hambatan-hambatan  yang  memengaruhi  ketidakpatuhan  pelaksanaan POS pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua; kelima, memberikan kesimpulan
dan saran pada pengelola atau pihak manajemen BPKAD atas hasil analisis terhadap POS pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua.

## ANALISIS DATA

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Provinsi  Papua  (BPKAD).BPKAD  adalah  unsur  penunjang  pemerintahan  daerah dalam  pengelolaan  keuangan  dan  kekayaan  daerah.    BPKAD  mempunyai    tugas melaksanakan  sebagian  kewenangan  pemerintah  daerah  bidang  pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
Saat ini Pemerintah Provinsi Papua dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah, dimana kekuasaan yang berhubungan dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  diserahkan  oleh  Presiden  diserahkan  kepada kepala  pemerintah  daerah.  Untuk  itu  Pemerintah  Provinsi  Papua  memiliki POSsendiri  yang  disusun  dengan  mengacu  kepada  Permendagri  No.13  Tahun  2006 dan Permendagri  No.59 tahun 2007 atas perubahan Permendagri No.13 tahun 2006 yang merupakan ketentuan lanjutan dari PP No.58 tahun 2005.

## Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

## Prosedur Penyusunan APBD
Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  (PPKD)  membuat  dan  menyerahkan surat  pemberitahuan  kepada  SKPD  untuk  menyusun  rancangan  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA-SKPD).  Berdasar  pada  Peraturan  Daerah  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran  APBD  paling  lambat  tiga  hari  setelah  APBD  ditetapkan.  SKPD menyerahkan  rancangan  DPA-SKPD  dan  rancangan  anggaran  kas  SKPD  yang disusunnya  kepada  PPKD  (Kepala  SKPD).Rancangan  DPA-SKPD  merinci  sasaran yang hendak dicapai, fungsi, kegiatan dan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, serta rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.  Berdasarkan  rancangan  DPA-SKPD,  disusun  rancangan  anggaran  kas SKPD.    Keduanya  disusun  paling  lambat  enam  hari  kerja  setelah  pemberitahuan PPKD.
Verifikasi  rancangan  DPA-SKPD  dan  rancangan  anggaran  kas  SKPD bersama-sama  SKPD  oleh  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  didasarkan pada peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD,  yang harus diselesaikan paling lambat  15  hari  kerja  sejak  ditetapkannya  peraturan  gubernur  tentang  penjabaran APBD.  Rancangan DPA-SKPD yang lolos verifikasi oleh TAPD diserahkan kepada Sekretaris daerah untuk mendapat persetujuan dan Rancangan Anggaran Kas SKPD. Rancangan yang lolos verifikasi diserahkan  kepada PPKD untuk selanjutnya disusun oleh  PPKD  selaku  Bendahara  Umum  Daerah  (BUD)  menjadi  Anggaran  Kas Pemerintah  Daerah.  Dokumen  ini  akan  digunakan  sebagai  dokumen  penyediaan
dana. Dengan persetujuan Sekretaris Daerah, PPKD mengesahkan Rancangan DPA- SKPD menjadi DPA-SKPD.
Saat ini Pemerintah Provinsi Papua dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah, dimana kekuasaan yang berhubungan dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  diserahkan  oleh  Presiden  diserahkan  kepada kepala  pemerintah  daerah.  Untuk  itu  Pemerintah  Provinsi  Papua  memiliki POSsendiri  yang  disusun  dengan  mengacu  kepada  Permendagri  No.13  Tahun  2006 dan Permendagri  No.59 tahun 2007 atas perubahan Permendagri No.13 tahun 2006 yang merupakan ketentuan lanjutan dari PP No.58 tahun 2005.

## Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan Daerah
Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah didanai  dari  dan  atas  beban  APBD.  Dalam  APBD  dianggarkan  pendapatan  daerah sebagai  sumber  dana  guna  membiayai  belanja  daerah.  Penerimaan  dan  pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD dilakukan melalui rekening kas umum daerah  yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan apabila berbentuk barang akan dicatat  sebagai  inventarisasi  daerah.  Setiap  penerimaan  harus  didukung  oleh  bukti yang  lengkap  atas  setiap  transaksi  penerimaan  sesuai  dengan  keadaan  yang sebenarnya.
Pengguna  anggaran  menyerahkan  surat  ketetapan  pajak  daerah  (SKP)/surat ketetapan  retribusi  (SKR)  kepada  Bendahara  Penerimaan  dan  Wajib  Pajak  (WP)/ Wajib  Retribusi  (WR).  WP/WR  membayarkan  sejumlah  uang  sesuai  yang  tertera  di SKP/SKR pada Kas Daerah dengan mengisi slip setoran atau bukti lain yang sah yang dibuat rangkap tiga. Berdasarkan slip setoran atau bukti lain yang sah tersebut Bidang Kas  Daerah  mengotorisasi  dan  mencatat  sebagai  pendapatan.  Bidang  Kas  Daerah menyerahkan  rangkap  satu  dan  dua  kepada  WP/WR  yang  selanjutnya  rangkap  dua diserahkan  kepada  Bendahara  Penerimaan  sebagai  bahan  untuk  melakukan penatausahaan.
Penatausahaan  penerimaan  daerah  disusun  berdasarkan  dokumen  SKP daerah, SKR, STS (Surat Tanda Setoran) dan STBP (Surat Tanda Bukti Pembayaran) atau  bukti  lain  yang  sah.  Dalam  penerimaan  daerah  Bendahara  Penerimaan  wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi  tanggungjawabnya.  Dalam  pelaksanaan  dan  penatausahaan  bendahara penerimaan  dilarang  menyimpan  uang,  cek  atau  surat  berharga  yang  dalam penguasaannya  lebih  dari  satu  hari  kerja  dan/atau,  menyimpan  dan  membuka rekening atas nama pribadi pada bank atau giro pos atas pelaksanaan APBD.
Volume XVII No. 1, April 2014
Bendahara  penerimaan  melakukan  verifikasi  kesesuaian  jumlah  uang  yang diterima  dengan  dokumen  SKP/SKR  yang  diterima  dari  pengguna  anggaran. bendahara penerimaan menyerahkan uang beserta STS dan STBP/bukti lain yang sah kepada bank pemerintah yang telah ditunjuk dan selanjutnya bank membuatkan nota kredit  dan  mengotorisasi  STS.  Setelah  itu  STS  dikembalikan  kepada  Bendahara penerimaan  dan  nota  kredit  disampaikan  kepada  PPKD  selaku  BUD.Bendahara penerimaan  wajib  mempertanggungjawabkan  secara  administratif  pengelolaan keuangan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dengan  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban berupa dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun berdasarkan  bukti-bukti  transaksi  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya  kepada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) paling lambat  tanggal  lima  bulan  berikutnya.  PPK-SKPD  menyerahkan  SPJ  Penerimaan kepada  Pengguna  Anggaran  paling  lambat  tanggal  sepuluh  bulan  berikutnya. Berdasarkan tanggungjawab fungsional, Bendahara Penerimaan menyampaikan SPJ Penerimaan  yang  telah  disahkan  oleh  Pengguna  Anggaran  kepada  PPKD.  Dalam rangka  rekonsiliasi  penerimaan,  PPKD  selaku  BUD  melakukan  verifikasi,  evaluasi dan  analisis  terhadap  SPJ  Penerimaan.  Mekanisme  dan  tata  caranya  diatur  dalam Peraturan Kepala Daerah.

## Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran/ Belanja Daerah
Dalam  pelaksanaan  belanja  daerah  dilarang  melakukan  pengeluaran  atas beban  anggaran  belanja  daerah  untuk  tujuan  yang  tidak  tersedia  anggarannya  dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.  Setiap pengeluaran harus didukung  oleh  bukti  yang  lengkap  dan  sah  yang  telah  mendapat  pengesahan  oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material untuk setiap transaksi belanja daerah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
Penatausahaan  Belanja  Daerah  dilakukan  dalam  beberapa  proses  yakni, Penyediaan  Dana  (SPD)  dimana  kuasa  BUD  menyerahkan  rancangan  Surat Penyediaan  Dana  (SPD)  yang  disusun  berdasarkan  dokumen  Anggaran  Kas Pemerintah  Daerah  dan  DPA-SKPD  sebanyak  tiga  rangkap  kepada  PPKD  untuk selanjutnya  dilakukan  evaluasi.  PPKD  mengotorisasi  rancangan  SPD  dan menyerahkan  SPD  kepada  pihak-pihak  terkait  yaitu  rangkap  satu  kepada  Pengguna Anggaran,  rangkap  dua  kepada  Kuasa  BUD  sebagai  arsip  dan  rangkap  tiga  sebagai arsip PPKD selaku BUD.
Dalam  Pengajuan  Permintaan  Pembayaran  (SPP)  dan  penerbitan  Surat Perintah  Membayar  (SPM)  pihak-pihak  terkait  menyiapkan  dokumen-dokumen berikut  sesuai  dengan  wewenang  dan  tanggungjawab  masing-masing:  (a)  pengguna anggaran  menyerahkan  SPD  kepada  bendahara  pengeluaran  dan  PPK-SKPD,  (b) Bendahara  Pengeluaran  mengajukan  permintaan  pembayaran  Surat  Permintaan Pembayaran  (SPP)  UP/GU/TU  dan  LS  kepada  PPK-SKPD,  (c)PPK-SKPD  meneliti kelengkapan dokumen tersebut (dengan mengisi check list dan kesesuaiannya dengan

## Volume XVII No. 1, April 2014
SPD  dan  DPA-SKPD),  (d)  dibuatkan  rancangan  SPM-UP/GU/TU/NIHIL  apabila dokumen SPP sudah dinyatakan lengkap.
Penerbitan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D)  menggunakan  dokumen Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan/Nihil/Pembelian Barang dan Jasa Modal Serta Penggajian dan Tunjangan (SPM UP/GU/TU/Nihil/LS, Form chek list , register penerimaan SPM). SP2D hanya dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi kecukupan dana/pagu anggaran  yang  tersedia,  didukung  dengan  kelengkapan  dokumen  sesuai  peraturan perundangan.
Proses  pelaksanaan/penggunaan  dana  adalah  tahapan  dimana  Pengguna Anggaran  melalui  PPTK  membelanjakan  uang  untuk  membiayai  program  dan kegiatan  yang  telah  ditetapkan  dalam  DPA-SKPD  dan  atau  DPPA-SKPD.    Pejabat Pengelola  Teknis  Kegiatan  (PPTK)  mengisi  Nota  Pencairan  Dana  (NPD)  saat mengajukan  permohonan  dana  untuk  melaksanakan  kegiatan  tertentu  kepada Pengguna  Anggaran.  Pengguna  Anggaran  selanjutnya  membuatkan  memo persetujuan kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan sejumlah dana yang dimaksud.  Bendahara  Pengeluaran  mencatat  pengeluaran  tersebut  pada  buku pembantu panjar.
Sebagai pertanggungjawaban pengeluaran. bendahara pengeluaran melakukan pencatatan bukti-bukti transaksi pembelanjaan dana berdasarkan keadaan sesungguhnya  dan  untuk  selanjutnya  membuat  SPJ  Pengeluaran  dan  diserahkan kepada  PPK-SKPD  dan  BUD  paling  lambat  tangal  lima  bulan  berikutnya.  PPK- SKPD  memverifikasi  SPJ  Pengeluaran  dengan  meneliti  kelengkapan  dokumen laporan  pertanggungjawaban  dan  keabsahan  bukti-bukti  pengeluaran  yang dilaporkan,  menguji  kebenaran  sesuai  dengan  SPM  dan  SP2D  yang  diterbitkan periode  sebelumnya.  Bila  disetujui  PPK-SKPD  menyampaikan  SPJ  Pengeluaran kepada kepala SKPD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.  Kepala SKPD mengesahkan SPJ pengeluaran dan menyerahkan surat pengesahan SPJ Pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran.

## Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Dalam melaksanakan Pasal  155 Permendagri No.13 Tahun 2006, perubahan APBD  dapat  dilakukan  apabila  terjadi  pada  keadaan-keadaan  tertentu  yang mengharuskan dilakukannya perubahan  yang mana disajikan secara lengkap beserta penjelasannya.
Penyusunan  Kebijakan  Umum-Perubahan  APBD  (KUPA)  dan  Prioritas  dan Plafon  Anggaran  Sementara  Perubahan  (PPAS-P).Rancangan  awal  KUPA disampaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Sekretaris Daerah selaku  koordinator  pengelola  keuangan  daerah  danselanjutnya  disetujui  dan diserahkan  kepada  Gubernur.Selanjutnya  Gubernur  akan  mengotorisasi  dan menyerahkan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Papua  (DPRP)  paling  lambat minggu  pertama  bulan  Agustus  tahun  anggaran  berjalan.Kemudian  dilakukan
pembahasan  dengan  hasil  dokumen  KUPA  dan  Nota  Kesepakatan  KUPA. Selanjutnya TAPD menyusun rancangan awal PPASP berdasarkan KUPA dan Nota Kesepakatan KUPA. Proses yang dilakukan sama dengan proses penyusunan KUPA.
Penyusunan  surat  edaran  tentang  pedoman  penyusunan  RKA-SKPD. Penyusunan  pedoman  mengacu  pada  KUPA  dan  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran Perubahan (PPAP) yang telah disepakati. TAPD menyerahkan rancangan awal surat edaran  Gubernur  tentang  pedoman  penyusunan  rencana  kerja  dan  anggaran  SKPD (RKA-SKPD)  pada  Sekretaris  Daerah  dan  setelah  disetujui  oleh  Sekretaris  Daerah meneruskan  kepada  Gubernur.  Rancangan  Surat  Edaran  (SE)  Gubernur  tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang sudah diotorisasi oleh Gubernur menjadi SE Gubernur  tentang  Pedoman  Penyusunan  RKA-SKPD  yang  oleh  Sekretaris  Daerah selanjutnya disebarkan kepada setiap SKPD.
Terkait  penyusunan  RKA-SKPD,  DPPA-SKPD  dan  penyiapan  Rancangan Peraturan  Daerah  (RAPERDA)  tentang  Perubahan  APBD,  Surat  Edaran  Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD diberikan kepada SKPD. Berdasarkan SE tersebut  SKPD  menyusun  RKA-SKPD  dan/atau  DPPA-SKPD  masing-masing meliputi Rincian Anggaran Pendapatan, Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung, Rincian  Anggaran  Belanja  Langsung,  Rincian  Penerimaan  Pembiayaan  Daerah, Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan menggunakan form DPPA-SKPD. Dokumen-dokumen  ini  kemudian  diserahkan  kepada  PPKD  untuk  penyusunan Raperda  Perubahan  APBD  dan  selanjutnya  dilakukan  pembahasan  dengan  TAPD. Pembahasan ini bertujuan untuk dapat menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD  dengan  KUPA  PPAP  dan  dokumen  lainnya  serta  singkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. PPKD selanjutnya menyerahkan Raperda APBD yang  telah  dikompilasi  (atas  RKA-SKPD  dan  DPPA-SKPD)  beserta  lampiran  dan Nota  Keuangan  kepada  Sekretaris  Daerah  dan  selanjutnya  Sekretaris  Daerah menyerahkan  kepada  gubernur.  Selanjutnya  Raperda  tersebut  disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum diserahkan kepada DPRD.
Gubernur menyerahkan Raperda Perubahan APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan  kepada  DPRP  paling  lambat  minggu  kedua  September  tahun  anggaran berjalan.  Raperda Perubahan APBD dibahas dan disetujui  bersama oleh  pemerintah daerah Papua dan DPRP dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya DPRP menyerahkan  persetujuan  bersama  tersebut  kepada  PPKD.  PPKD  menyiapkan Rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD dan diserahkan kepada  Gubernur.  Selanjutnya  gubernur  akan  menyerahkan  kepada  Menteri  Dalam Negeri.Menteri Dalam Negeri akan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan daerah dankebijakan  nasional  serta,keserasian  antara  kepentinganpublik  dan  kepentingan aparatur.

## Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD
Gubernur  menyampaikan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  kepada  BPK paling  lambat  tiga  bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir  untuk  memenuhi  prinsip akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban

## ISSN  1979 -6471

## Volume XVII No. 1, April 2014
pelaksanaan  keuangan  daerah.  Pemeriksaan  BPK  terhadap  laporan  keuangan pemerintah  tergolong  jenis  pemeriksaan  keuangan  yaitu  pemeriksaan  atas  laporan keuangan  untuk  memberikan  opini.  Opini  diberikan  berdasarkan  kriteria-kriteria yang  meliputi  kesesuaian  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan,  kecukupan pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  efektivitas sistem  pengendalian  intern  (pasal  16  ayat  (1)  UU  No.15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara/Daerah).  Laporan keuangan  yang  diperiksa  mencakup  Laporan  Realisasi  Anggaran(LRA),  Laporan Arus  Kas(LAK),  Neraca  dan  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  (CALK)  yang dilampiri  dengan  ikhtisar  realisasi  kinerja  dan  laporan  keuangan  perusahaan  daerah serta Surat Pernyataan Gubernur yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung  jawabnya  telah  diselenggarakan  berdasarkan  sistem  pengendalian  intern yang memadai.
BPK  melakukan  pemeriksaan  paling  lambat  dua  bulan  setelah  diterima laporan  keuangan.  Selanjutnya  Gubernur  menyusun  dan  menyerahkan  Raperda pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD.  Raperda meliputi LRA, LAK, Neracadan CALK serta dilampiri dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diperiksa BPK diserahkan kepada DPRP dan dilakukan pembahasan (Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) PP No.58 Tahun 2005).
Raperda  disampaikan  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  untuk  dievaluasi. Menteri  Dalam  Negeri  mengevaluasi  Raperda  tentang  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD  untuk  disesuaikan  dengan  kepentingan  umum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.    Bila  hasil  evaluasi  sudah  sesuai  maka Menteri  Dalam  Negeri  menetapkan  menjadi  peraturan  daerah  dan  peraturan Gubernur.

## Kesesuaian  POS  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Papua  terhadap Permendagri No.13 Tahun 2006.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  Sekretaris  BPKAD terkait  kesesuaian  POS  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dengan  Permendagri  No.13 Tahun 2006, dapat  disimpulkan bahwa POS  yang disusun dan diterapkan  di  Pemda Papua telah mengacu pada Permendagri tersebut.  Adapun kesesuaian tersebut adalah sebagai berikut.
1. Prosedur  Pelaksanaan  dan  Penatausahaan  APBD  disusun  dengan  mengacu  pada pasal  122 Permendagri  No.13 Tahun 2006,  yang menyatakan dalam pelaksanaan dan  penatausahaan  penerimaan  daerah  dan  pengeluaran  daerah  dalam  rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
2. Prosedur  Perubahan  Pendapatan  dan  Belanja  (APBD)  mengacu  pada  pasal  155 Permendagri  No.13  Tahun  2006,  yang  menyatakan  perubahan  terhadap  APBD hanya  dapat  dilakukan  apabila  terjadi  keadaan-keadaan  tertentu  yang mengharuskan  dilakukannya  perubahan  yang  disajikan  secara  lengkap  bersama penjelasannya.
3. Prosedur  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  APBD  mengacu  pada  Pasal  296 Permendagri  No.13  Tahun  2006  yang  menyatakan  bahwa  kepala  daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggabungkan laporan- laporan keuangan SKPD dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban.

## Kepatuhan  Penerapan  Prosedur  Operasional  Standar  Pengelolaan  Keuangan Daerah Provinsi Papua
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  POS  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Provinsi  Papua  telah  mengacu  pada  Permendagri  No.13  Tahun  2006.  Selanjutnya dilakukan  evaluasi  kepatuhan  penerapan  POS  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Provinsi  Papua  tersebut.  Hasil  evaluasi  penerapan  POS  Pengelolaan  Keuangan Daerah Provinsi Papua tersebut diringkas dalam Tabel 1.
Berdasarkan  Tabel  1,  meskipun  penerapan  POS  Pengelolaan  Keuangan Daerah  Provinsi  Papua  sebagian  besar  telah  dilakukan,  namun  masih  terdapat beberapa  ketidaksesuaian  dalam  Pelaksanaan  dan  Penatausahaan  APBD. Ketidaksesuaian  yang  terjadi  yaitu:  (a)  pembayaran  kepada  bendahara  penerimaan tidak sesuai dengan SKR, namun Bendahara Penerimaan tetap mencatatnya sehingga seringkali  terdapat  selisih  antara  dokumentasi  bendahara  dengan  saldo  kas; Bendahara penerimaan sering tidak melakukan verifikasi, (b) bendahara penerimaan tidak  tepat  waktu  dalam  menyampaikan  SPJ  kepada  PPK-SKPD,  karena  tidak tertibnya  penyimpanan  bukti.  Sehingga  PPK-SKPD  terlambat  dalam  menyerahkan SPJ  Penerimaan.  Akhirnya  pengguna  anggaran  tidak  tepat  waktu  dalam  melakukan otorisasi  dan dalam menyerahkan SPJ Penerimaan kepada  BUD,  (c) dokumen  yang diajukan  bendahara  pengeluaran  tidak  lengkap,  (d)  bendahara  menerbitkan  SP2D untuk  pengeluaran  yang  melebihi  Pagu  Anggaran,  (e)  bendahara  pengeluaran terlambat menyusun dan membuat SPJ pengeluaran. Sehingga PPK-SKPD terlambat dalam memverifikasi SPJ tersebut.
Tabel 1 Evaluasi Penerapan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua No. POS Point dalam POS Realisasi Keterangan Ya Tdk 1 Pelaksanaan  dan Penatausahaan APBD a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) membuat surat pemberitahuan kepada SKPD untuk menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA- SKPD) √ Paling lambat 3 (tiga) hari setelah APBD ditetapkan b.SKPD menyerahkan rancangan DPA- SKPD dan rancangan Anggaran Kas SKPD yang disusunnya kepada PPKD (Kepala SKPD) √ Rancangan DPA-SKPD sebagai dasar disusunnya rancangan Anggaran Kas SKPD. Keduanya disusun paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan PPKD c.Verifikasi rancangan DPA-SKPD & rancangan Anggaran Kas SKPD bersama- sama SKPD oleh Tim Anggaran √ Diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan

## Volume XVII No. 1, April 2014
No. POS Point dalam POS Realisasi Keterangan Ya Tdk Pemerintah Daerah (TAPD) Gubernur tentang Penjabaran APBD Tabel 1 (Lanjutan) Evaluasi Penerapan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua No. POS Point dalam POS Realisasi Keterangan Ya Tdk d.Rancangan DPA-SKPD yang lolos verifikasi diserahkan kepada Sekda dan Rancangan Anggaran Kas SKPD kepada PPKD √ Dengan persetujuan Sekda PPKD mengesahkan Rancangan DPA-SKPD menjadi DPA- SKPD
e. Masing-masing pihak terkait pelaksanaan penerimaan daerah melakukan tugas dengan baik (pengguna anggaran, wajib pajak/wajib retribusi, bendahara penerimaan, bank pemerintah yang ditunjuk) √ o WP/WR seringkali dalam membayarkan kepada bendahara penerimaan tidak sesuai dengan yang tertera pada
SKR, namun oleh Bendahara Penerimaan tetap dilakukan pencatatan sesuai SKR sehingga seringkali terdapat selisih antara dokumentasi Bendahara dengan saldo kas. o Bendahara penerimaan sering tidak melakukan verifikasi. f.Pertanggungjawaban Penerimaan (Bendahara Penerimaan menyerahkan dokumen Surat Pertanggungjawaban tepat waktu sebagai prosedur penatausahaan penerimaan) √ o Bendahara penerimaan seringkali tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPJ kepada PPK-SKPD (paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya), karena sulitnya dalam pengumpulan bukti-bukti transaksi yang disebabkan tidak tertibnya dalam melakukan penyimpanan bukti o PPK-SKPD terlambat dalam menyerahkan SPJ Penerimaan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya) o Pengguna Anggaran menjadi tidak tepat waktu dalam melakukan otorisasi dan dalam menyerahkan SPJ Penerimaan kepada BUD g. Penyediaan Dana (SPD) √ o Kuasa BUD menyerahkan rancangan SPD yang disusun berdasarkan dokumen Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan DPA-SKPD sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada PPKD.
o PPKD melakukan evaluasi, mengotorisasi rancangan SPD dan kemudian menyerahkan
Tabel 1 (Lanjutan)
Evaluasi Penerapan Prosedur Operasional Standar
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua No. POS Point dalam POS Realisasi Keterangan Ya Tdk SPD kepada pihak-pihak yang terkait. h.Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) √ Kenyataan yang terjadi sering dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran dinyatakan tidak lengkap
setelah diteliti oleh PPK-SKPD. Namun tidak ditindaklanjuti,
oleh PPK-SKPD sehingga hal tersebut sering terjadi kembali. i. Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tidak melampaui pagu anggaran. √ Bendahara kerap kali tetap menerbitkan SP2D sementara pengeluaran yang diminta melebihi Pagu Anggaran yang tersedia. j. Pelaksanaan / Penggunan Dana √ o PPTK mengisi Nota Pencairan Dana (NPD) saat mengajukan permohonan dana. o Pengguna Anggaran selanjutnya membuatkan memo persetujuan kepada bendahara
pengeluaran.
o Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran tersebut pada buku pembantu panjar k.Pertanggungjawaban Pengeluaran (Bendahara Pengeluaran tepat waktu dalam menyelesaikan SPJ Pengeluaran) √ Bendahara pengeluaran pada kenyataannya seringkali terlambat menyusun dan membuat SPJ pengeluaran. Akibatnya PPK-SKPD terlambat dalam memverifikasi SPJ Pengeluaran. 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) a. Penyusunan Kebijakan Umum- Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) √ o  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan pada Sekda, selanjutnya
disetujui dan diserahkan kepada Gubernur. Dan di otorisasi lalu diserahkrahkan kepada DPRP paling lambat minggu pertama
Tabel 1 (Lanjutan) Evaluasi Penerapan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua No. POS Point dalam POS Realisasi Keterangan Ya Tdk bulan Agustus tahun anggaran berjalan. o TAPD selanjutnya menyusun rancangan awal PPAS-P. b.Penyusunan Surat Edaran Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD √ Penyusunan pedoman mengacu pada KUPA dan PPAP yang telah disepakati. Dilakukan paling lambat minggu ke 3
bulan Agustus tahun anggaran
berjalan. c.Penyusunan RKA-SKPD, DPPA-SKPD dan Penyiapan RAPERDA tentang Perubahan APBD √ SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan, Rincian Anggaran Belanja Tidak
Langsung, Rincian Anggaran Belanja Langsung, Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah, Rincian Pengeluaran
Pembiayaan Daerah masing- masing dengan menggunakan form DPPA-SKPD. d.Penetapan Perubahan APBD √ DPRP menyerahkan Persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD kepada PPKD 3. Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD a.Gubernur menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK (paling lambat 3 bulan setelah TA selesai) √ Laporan keuangan serta dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan daerah beserta Surat Pernyataan Gubernur. b.Pemeriksaan BPK bertujuan untuk memberikan opini sesuai dengan kriteria. √ Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1) c.Gubernur menyusun dan menyerahkan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disertai hasil pemeriksaan BPK √ Raperda serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK diserahkan kepada DPRP dan dilakukan pembahasan. Sesuai PP No.58 Tahun 2005 pasal 102 ayat (2)
Tabel 1 (Lanjutan)
Evaluasi Penerapan Prosedur Operasional Standar
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua No. POS Point dalam POS Realisasi Keterangan Ya Tdk d.Raperda disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi √ Menteri Dalam Negeri mengevaluasi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disesuaikan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ketidakpatuhan POS Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua tersebut juga  tercermin  dalam  temuan  BPK.  Evaluasi  atas  temuan  BPK  terhadap ketidakpatuhan POS Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua disajikan dalam Tabel 2.
Berdasarkan  Tabel  2,  ketidakpatuhan  POS  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Provinsi  Papua  terdapat  pada  pelaksanaan  dan  penatausahaan  penerimaan/ pengeluaran  daerah  serta  pertanggungjawaban  penerimaan/pengeluaran  daerah. Dengan  demikian,  realisasi  penerapan  prosedur  operasional  standar  pengelolaan keuangan  daerah  Provinsi  Papua  secara  keseluruhan,  masih  terdapat  beberapa ketidakpatuhan  yang  salah  satu  penyebabnya  adalah  kelemahan  dalam  sistem pengendalian  intern  (SPI).  Contoh-contoh  ketidakpatuhan  POS  pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Papua adalah sebagai berikut.
1. Banyaknya ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban  transaksi  oleh  bendahara  penerimaan  dan  bendahara pengeluaran.
2. Ketidaksesuaian pencatatan antara dokumen dengan kondisi yang sebenarnya oleh bendahara penerimaan.Pihak berwenang juga tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen yang tersedia.
3. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran tidak lengkap dalam menyiapkan dokumen-dokumen pendukung dan  tidak melakukan pencatatan atas bukti-bukti transaksi yang digunakan dalam penatausahaan.
4. Bendahara  Penerimaan  dan/atau  Bendahara  Pengeluaran  banyak  tidak melakukan pertanggungjawaban atas transaksi yang terjadi.
5. Dalam  pelaksanaan  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah,  bendahara  terkait tidak melakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
Dari  hasil  evaluasi  tersebut,  hambatan  yang  memengaruhiketidakpatuhan pelaksanaan  POS  Pengelolaan  Keuangan  Daerah    Provinsi  Papua  adalah  sebagai berikut:
1. lemahnya Sistem Pengendalian Intern pemerintah, antara lain mengakibatkan beberapa  pengeluaran  belum  dibuat  pertanggungjawaban;  penerimaan

## ISSN  1979 -6471

## Volume XVII No. 1, April 2014
diterima  tidak  melalui  rekening  kas  daerah;beberapa  transaksi  dicatat  tidak sesuai; dana tidak maksimal dimanfaatkan; bukti dan dokumen tidak lengkap; penyajian  persediaan  dan  peralatan  tidak  didasarkan  perhitungan  fisik,  tidak dapat ditelusuri keberadaannya; beberapa transaksi melampaui pagu anggaran yang  ditetapkan;  penyajian  utang/piutang  pajak  tidak  menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
2. kurangnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, antara lain  mengakibatkan  sering  terjadi  ketidaktepatan  waktu  pemrosesan  yang dikarenakan  sulitnya  memperoleh  dan  menelusuri  bukti–bukti  transaksi.
Selain itu sering terjadi ketidaksesuaian pencatatan terhadap transaksi dengan keadaan yang sesungguhnya.

## Tabel 2
Evaluasi atas Temuan BPK terhadap Ketidakpatuhan POS Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua No. Tahun Anggaran Temuan BPK Ketidakpatuhan POS Keterangan POS 1. 2007 Pengeluaran tahun 2004 & 2006 yang hingga 2007 belum dibuat pertanggungjawabannya oleh Bendahara Pengeluaran. Pertanggungjawaban pengeluaran daerah Dalam setiap transaksi pengeluaran Bendahara Pengeluaran harus melakukan pencatatan bukti- bukti pengeluaran, selanjutnya melalui dokumen tersebut Bendahara Pengeluaran wajib membuat SPJ pegeluaran 2. 2007 Penerimaan bagi hasil PBB digunakan langsung sebagai tambahan upah pungut diterima tidak melalui rekening kas daerah melainkan melalui rekening Bendaharawan Khusus Pajak Bumi Bangunan Pemerintah Papua Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan daerah Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan. 3. 2007 Penerimaan retribusi yang tidak sesuai SKR namun oleh Bendahara Penerimaan dicatat sesuai dengan yang tertera di SKR dalam pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban penerimaan daerah Bendahara penerimaan melakukan verifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan SKR/SKP
yang diterima dari pengguna anggaran sebelum
melakukan penyetoran dan juga sebelum menyiapkan
dokumen SPJ.
Tabel 2 (Lanjutan) Evaluasi atas Temuan BPK terhadap Ketidakpatuhan POS
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua No. Tahun Anggaran Temuan BPK Ketidakpatuhan POS Keterangan POS 4 2008 Dana Respek (Rencana Strategi Pembangunan Kampung) Tahun 2007 tidak maksimal dimanfaatkan (tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam DPA- SKPD dan atau DPPA- SKPD). Pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran daerah (Pelaksanaan/ penggunaan dana). Pelaksanaan Respek harus sesuai dengan yang ditetapkan di dalam DPA- SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) 5 2008 Aset Pemerintah Papua yang belum dicatat saat pengeluaran. Pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran (Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran) Segala transaksi pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran harus dilakukan pencatatan yang digunakan sebagai bukti dalam pertanggungjawaban 6 2009 Penyajian persediaan alat kesehatan pakai habis & obat tidak didasarkan perhitungan fisik (Tidak sesuai dengan DPA- SKPD). Dan administrasi kartu persediaan tidak tertib Pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran daerah Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang yang dikelolanya setelah : a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran. b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran dengan keadaan yang sebenarnya. c. Menguji ketersediaan dana. d. Menguji Kesesuaian dengan DPA Bendahara pengeluaran harus menyusun dengan baik administrastif atas segala transaksi yang dilakukan, didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dengan cara membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran. 7 2009 Nilai aset tetap tidak didukung & tidak disertai dengan dokumen yang memadai Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan daerah Dimana setiap transaksi penerimaan daerah yang terjadi oleh Bendahara Penerimaan harus menyiapkan bukti-bukti yang lengkap dan sah. 8 2009 Penyertaan modal pemerintah Provinsi Papua pada PT EMKL Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan daerah Setiap transaksi penerimaan daerah harus selalu didukung oleh bukti yang lengkap dan
Tabel 2 (Lanjutan)
Evaluasi atas Temuan BPK terhadap Ketidakpatuhan POS
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua No. Tahun Anggaran Temuan BPK Ketidakpatuhan POS Keterangan POS VP tidak dilengkapi dengan bukti penyertaan modal sah 9 2009 Penggunaan dana kegiatan peningkatan penyiaran TV PAPUA belum dipertanggungjawabkan Pertanggungjawaban pengeluaran daerah Dalam setiap transaksi pengeluaran Bendahara Pengeluaran harus melakukan pencatatan bukti- bukti pengeluaran, selanjutnya melalui dokumen tersebut Bendahara Pengeluaran wajib membuat SPJ pegeluaran 10 2009 Belanja modal pada beberapa biro belum didukung dan disertai bukti yang lengkap Pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran daerah Setiap penerimaan daerah yang terjadi harus dapat didukung dengan bukti yang lengkap dan memadai yang telah di sahkan Pertanggungjawaban hanya berupa disposisi & kuitansi tanda terima tanpa disertai bukti SPJ Pertanggungjawaban pengeluaran daerah Bendahara pengeluaran harus melakukan pencatatan bukti- bukti pengeluaran dan harus membuat SPJ pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban 11 2010 Penyajian persediaan obat dan alat kesehatan tidak dapat ditelusuri keberadaannya Pertanggungjawaban pengeluaran daerah Bendahara Pengeluaran harus mencatat bukti-bukti sesuai dengan transaksi yang benar-benar dilakukan (ada kesesuaian), yang oleh PPK- SKPD dapat ditelusuri pada waktu memverifikasi SPJ Pengeluaran. 12 2010 Pemerintah Provinsi Papua tidak dapat menyediakan data secara lengkap mengenai kapitalisasi aset tetap dalam pertanggungjawaban Pertanggungjawaban penerimaan daerah Segala transaksi penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan memadai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 13 2010 Penyajian belanja barang pada beberapa SKPD tidak didukung dengan bukti yang lengkap. Pertanggungjawaban pengeluaran daerah Sebelum menyusun dokumen SPJ Pengeluaran dan sebelum menyerahkan SPJ kepada PPK-SKPD dan BUD, bendahara seharusnya melakukan pencatatan terhadap bukti-bukti yang ada dan melakukan verifikasi. Transaksi tersebut melampaui pagu anggaran yang ditetapkan Pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran daerah (penerbitan SP2D) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) seharusnya tidak dapat dilakukan untuk transaksi
Tabel 2 (Lanjutan) Evaluasi atas Temuan BPK terhadap Ketidakpatuhan POS
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua No. Tahun Anggaran Temuan BPK Ketidakpatuhan POS Keterangan POS tersebut sebab SP2D hanya dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran sertai didukung dengan kelengkapan dokumen. 14 2010 Penyajian piutang pajak dan piutang retribusi tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya Pertanggungjawaban penerimaan daerah Kondisi tersebut seharusnya dapat diketahui pada saat PPK-SKPD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap SPJ penerimaan sebelum diserahkan kepada PPKD selaku BUD 15 2010 Saldo utang perhitungan pihak ketiga tidak dapat diyakini kewajarannya Pertanggungjawaban pengeluaran daerah Segala transaksi pengeluaran daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan memadai sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah disahkan
Sumber Data: Biro Keuangan 2007 dan BPKAD 2010

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis data, peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut.
1. Prosedur  operasional  standar  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  diterapkan  di Provinsi  Papua  meliputi  sistem  dan  prosedur  pelaksanaan  dan  penatausahaan APBD,  sistem  dan  prosedur  perubahan  APBD  dan  sistem  dan  prosedur pertanggungjawaban APBD. Ketiga prosedur operasional standar tersebut disusun dengan mengacu kepada Permendagri No.13 Tahun 2006 dan Permendagri No.59 Tahun  2007  atas  perubahan  Permendagri  No.13  Tahun  2006  yang  merupakan ketentuan lanjutan dari PP No.58 Tahun 2005.
2. Dalam  realisasi,  POSPengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  berlaku  di  Provinsi Papua  yang  saat  ini  berlaku  belum  sepenuhnya  dipatuhi  dengan  baik.  Adapun ketidakpatuhan  POS  yang  menyebabkan  penurunan  opini  BPK  antara  lain dikarenakan  lemahnya  sistem  pengendalian  internal,  yang  dapat  dilihat  dari ketidaksesuaian  antara  catatan  dengan  keadaan  yang  sesungguhnya  oleh bendahara  terkait,  ketidaktepatan  waktu  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan dikarenakan  pengumpulan  dokumen-dokumen  yang  belum  lengkap  buktinya. Selain itu  beberapa transaksi belum terdapat pertanggungjawabannya.

## Volume XVII No. 1, April 2014
3. Dalam  kepatuhan  penerapan  POS,  hambatan  yang  dihadapi  adalah  lemahnya sistem  pengendalian  intern  di  pemerintah  Provinsi  Papua  serta  kurangnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan  dipatuhinya  POS  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Provinsi  Papua, yang  didukung  dengan  sistem  pengendalian  intern  memadai  akan  memberikan keyakinan  mengenai  pencapaian  tujuan  pemerintah  daerah  yang  tercermin  dari keandalan  laporan  keuangan  daerah,  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  program dan kegiatan yang dapat dipertangungjawabkan.

## SARAN
Untuk  mengefektifkan  kepatuhan  prosedur  terhadap  proses  pengelolaan keuangan  daerah  di  Provinsi  Papua  kedepannya,  Pemprov  Papua  disarankan  dapat melakukan langkah-langkah nyata sebagai berikut:
1. Pemantauan secara periodik  (berkelanjutan) terhadap sistem pengendalian intern. Pemantauan  meliputi  penilaian  atas  kualitas  kinerja  pengendalian  intern  untuk menentukan apakah operasi pengendalian memerlukan modifikasi atau perbaikan. Pemantauan  secara  periodik  diselenggarakan  melalui  kegiatan  pemantauan  rutin, supervisi,  pembandingan,  rekonsiliasi  dan  tindakan  lain  yang  terkait  dalam pelaksanaan tugas.
2. Pemprov  Papua  perlu  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  berkala  dengan memberikan  bimbingan,  supervisi,  konsultasi,  pendidikan  dan  pelatihan  serta menginformasikan  secara  berkala  kepada  aparatur  yang  terkait  dengan pengelolaan  keuangan  daerah,  khususnya  kepada  bendahara  penerimaan  dan bendahara pengeluaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman terkait prosedur pengelolaan keuangan daerah.
3. Pemberian reward kepada  instansi  yang  mampu  mengelola  keuangan  daerah sesuai dengan Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan.
4. Pemberian  sanksi  kepada  instansi  yang  tidak  patuh  terhadap  POS  pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kerugian yang dialami pemerintah Provinsi Papua.

## DAFTAR PUSTAKA
Darise, Nurlan. 2008. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) . Penerbit PT.Indeks, Jakarta.
Jaya  W.K.  1999. Analisis  Potensi  Keuangan  Daerah,  Pendekatan  Makro .  PPPEB UGM Yogyakarta.
Mamesah,  D.J.  1995. Sistem  Keuangan  Daerah .  PT.Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta.
Mardiasmo.  1999. Otonomi  Daerah  Berorientasi  kepada  Kepentingan  Publik , National Seminar Promoting Good Governance, Yogyakarta: BPFE UGM. Peraturan  Pemerintah  No.79  Tahun  2005  tentang  pedoman  pembinaan  dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peraturan Pemerintah No.58  tahun  2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Permendagri  No.59  tahun  2007  tentang  perubahan  atas  peraturan  menteri  dalam negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Rahman, A. S. 2003. Manual prosedur operasional standar. Perpustakaan Universitas Indonesia Depok.
Tambunan,R.M. 2008. Standard Operating Procedures (SOP) . Maiestas Publishing.
Jakarta.
Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang  No.15  Tahun  2004  tentang  pemeriksaan  pengelolan  dan  tanggung jawab keuangan negara.
Undang-Undang  No.21  tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  (Otsus)  bagi  Provinsi Papua.
Undang-Undang No.32 tahun 2004 pemerintah daerah.
Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah.