## Eksaminasi Terhadap
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.sus/ Tpk/2015/Pn.jkt.pst)

## Aradila Caesar Ifmaini Idris
Indonesia Corruption Watch
Caesar@antikorupsi.org

## A B S T R A K
Eksaminasi Putusan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Klas  1A  Jakarta  Pusat  Atas  nama Terdakwa  Amir  Fauzi  (Nomor:  127/PID.SUS/TPK/  2015/PN.JKT. PST)  bertujuan  untuk  melihat  apakah  hakim  dalam  memutus perkara tersebut telah memenuhi asas-asas dan prinsip yang berlaku dalam  hukum  pidana.  Selain  itu  juga  memberikan  penilaian  yang objektif atas pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis
Hakim Tindak Pidana Korupsi. Juga memberikan gambaran umum atas  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  perkara  tersebut.  Hal ini dilakukan untuk melihat apakah tuntuan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hakim dan putusan memiliki keseimbangan dan korelasi yang  membangun  logika  berpikir  yang  menyeluruh.  Ketiga  elemen tersebut  haruslah  sejalan  dan  proporsional  sehingga  menghasilkan putusan  yang  berkualitas  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. Eksaminasi ini juga diharapkan untuk dapat memberikan masukan bagi  hakim  dan  aparat  penegak  hukum  lainnya  dalam  melihat  dan menyelesaikan persoalan atau perkara sejenis. Sehingga dapat pula meningkatkan  kualitas  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi. Hasil eksaminasi ini menunjukkan adanya Misconduct of Judge yang dilakukan majelis hakim dalam pertimbangan dan putusannya. Majelis hakim kurang teliti dalam merumuskan pertimbangan hakim dengan melihat porsi kesalahan dan peran dari terdakwa. Hal Selain itu juga keliru dalam menerapkan aturan tentang Justice Collaborator yang diatur  dalam  SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang  Perlakuan  Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama di Dalam Tindak  Pidana  tertentu.  Majelis  Hakim  juga  menyimpangi  aturan minimum khusus dalam Undang-Undang Tipikor dimana ancaman hukuman  minimum  yang  diatur  dalam  Pasal  12  huruf  c  adalah 4  tahun  penjara.  Justru  Majelis  Hakim  dengan  mempergunakan pertimbangan hukum yang lemah dan keliru menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum yaitu 2 tahun penjara. Terdakwa yang merupakan Hakim harusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi untuk menjatuhkan hukuman yang seberat- beratnya. Hakim justru memutus sangat ringan bagi terdakwa yang telah mencoreng wajah lembaga peradilan. Ke depan hukuman bagi pelaku  yang  merupakan  hakim  haruslah  dikenakan  hukuman  yang seberat-beratnya.
Kata  Kunci: Eksaminasi,  Amir  Fauzi,  Justice  Collaborator, Korupsi

## P E N D A H U L U A N
Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri di tahun 2003 sedikitnya  ada  48  hakim  dan  pegawai  pengadilan  yang  tersandung kasus korupsi (Indonesia Corruption Watch, 2016). Jumlah tersebut terus meningkat seiring gencarnya KPK melakukan operasi tangkap
tangan  terhadap  hakim  dan  pegawai  pengadilan  sepanjang  tahun 2016. Kondisi lembaga peradilan yang korup sudah berlangsung lama. Sejak memasuki rezim reformasi praktik busuk di lembaga peradilan terlihat semakin jelas dan dilakukan secara vulgar. Hampir di setiap lini dan tahapan peradilan praktik korupsi terpelihara dengan baik. Indonesia Corruption Watch mencatat praktik korupsi sudah dimulai sejak  perkara  masuk  ke  Pengadilan  hingga  putusan  (Indonesia Corruption Watch , 2003). Korupsi di pengadilan dilakukan dengan berbagai pola seperti, jual beli majelis hakim, negosiasi putusan dan meminta uang balas jasa.
Salah  satu  contoh  kasus  yang  paling  menyita  perhatian  publik adalah kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pencucian uang yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Akil Mochtar menerima suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten  Gunung  Mas,  Kabupaten  Lebak,  Kabupaten  Empat Lawang, Kota Palembang dan Lampung Selatan, Kabupaten Buton, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pilkada Provinsi Banten. Selain menerima suap, Akil Mochtar juga melakukan pencucian  uang  saat  menjadi  Anggota  DPR  dan  Hakim  Mahkamah Konstitusi.  Atas  perbuatannya  Akil  Mochtar  diganjar  hukuman penjara  seumur  hidup.  Putusan  ini  menjadi  putusan  bersejarah karena merupakan putusan pengadilan tipikor pertama yang berani memutus terdakwa dengan hukuman maksimal seumur hidup.
Selain  kasus  Akil  Mochtar,  kasus  korupsi  berupa  suap  kepada hakim  juga  terjadi  di  banyak  daerah.  Salah  satunya  adalah  kasus suap  tiga  orang  hakim  PTUN  Medan  yaitu,  Tripeni  Arianto  Putro, Darmawan  Ginting  dan  Amir  Fauzi  yang  dilakukan  oleh  Pengacara senior  O.C  Kaligis.  Pada  9  Juli  2015,  KPK  melakukan  Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap ketiganya di Pengadilan Tata Usaha Negara  Medan.  Uang  suap  yang  berasal  dari  Gubernur  Sumatera Utara,  Gatot  Pudjo  Nugroho  diserahkan  kepada  pengacara  O.C Kaligis  untuk  diberikan  kepada  ketiga  hakim  PTUN  Medan.  Suap tersebut  diberikan  berkaitan  dengan  upaya  pengujian  kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait pengusutan kasus korupsi Dana  Bantuan  Sosial  (Bansos),  Bantuan  Daerah  Bawahan  (BDB), Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS),  tunggakan  Dana  Bagi  Hasil (DBH) dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Dalam  perkara  tersebut  pemberian  suap  dimaksudkan  untuk
mengatur Majelis Hakim yang akan memeriksa pengujian kewenangan tersebut  dan  mengatur  putusan  yang  akan  dikeluarkan.  Operasi Tangkap Tangan ini pada akhirnya ikut menyeret O.C Kaligis, Gatot Pudjo Nugroho dan istri sebagai pelaku dan inisiator pemberian suap. Ketiga hakim PTUN Medan yang menerima suap dijatuhi hukuman 2  tahun  penjara  oleh  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jakarta. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut ketiganya 4 tahun penjara. Selain itu vonis ini lebih rendah  dibandingkan  ancaman  hukuman  sebagaimana  pasal  yang didakwakan kepada mereka.

## K A S U S   P O S I S I
16  Maret  2015,  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Utara  melakukan pemanggilan  terhadap  Ahmad  Fuad  Lubis  selaku  Ketua  Bendahara Umum  Daerah  sehubungan  dengan  dugaan  tindak  pidana  korupsi terkait  dengan    Dana  Bantuan  Sosial  (Bansos),  Bantuan  Daerah Bawahan  (BDB),  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS),  tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Atas panggilan tersebut Ahmad Fuad Lubis menyampaikan secara langsung  kepada  Gatot  Pudjo  Nugroho  selaku  Gubernur  Sumatera Utara terkait adanya surat panggilan tersebut. Gatot Pudjo Nugroho dan  istrinya,  Evy  Susanti  kemudian  berkonsultasi  dengan  O.C Kaligis  membahas  upaya  yang  dapat  dilakukan  agar  dugaan  tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan tidak diarahkan  kepada  Gatot  Pudjo  Nugroho.  Atas  pertemuan  tersebut disepakati untuk melakukan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. O.C Kaligis memerintahkan M. Yagari Bastara untuk menyiapkan  draft  permohonan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Medan.
April 2015, Sehubungan dengan rencana pengujian kewenangan Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Utara,  O.C  Kaligis,  M.  Yagari  Bastara dan Yurinda Tri Achyuni menemui Syamsir Yusfan yang merupakan Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Medan  meminta agar  dipertemukan  dengan  Ketua  PTUN  Medan,  Tripeni  Irianto Putro.  Dalam  pertemuan  tersebut  O.C  Kaligis  menyampaikan maksud  kedatangannya  yaitu  untuk  mengajukan  permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera di PTUN Medan.
Atas maksud tersebut Tripeni Irianto Putro mempersilahkan untuk diajukan.  Setelah  berkonsultasi,  O.C  Kaligis  memberikan  uang sejumlah  SGD  5.000  (lima  ribu  dollar  singapura)  kepada  Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro.
5 Mei 2015, sebelum mendaftarkan permohonan pengujian, O.C Kaligis  kembali  menjumpai  Tripeni  Irianto  Putro  dan  memberikan uang  sejumlah  SGD  10.000  (sepuluh  ribu  dollar  singapura) dengan permintaan agar Tripeni Irianto Putro menjadi hakim yang menangani perkara tersebut. Setelah pemberian uang tersebut, O.C Kaligis  memerintahkan  M.  Yagari  Bastara  untuk  mendaftarkan permohonan pengujian.
6 Mei 2015, Tripeni Irianto Putro menetapkan dirinya, Darmawan Ginting  dan  Amir  Fauzi  sebagai  Majelis  hakim  yang  memeriksa permohonan  tersebut.  Setelah  menerima  berkas  perkara  Majelis Hakim berdiskusi tentang perkara tersebut.
18  Mei  2015,  dilaksanakan  sidang  pertama  dengan  acara pembacaan permohonan dan tanggapan termohon. Sebelum sidang, O.C  Kaligis  menemui  Tripeni  Irianto  Putro  untuk  meyakinkan yang  bersangkutan  agar  memutus  sesuai  dengan  petitum  dalam permohonan.
2 Juli 2015, O.C Kaligis dan M. Yagari Bastara menemui Tripeni Irianto  Putro  mendesak  agar  permohonannya  dimasukkan  dalam wewenang  PTUN  dan  menyerahkan  satu  amplop  putih  berisi uang,  namun  ditolak  oleh  Tripeni  Irianto  Putro.  M.  Yagari  Bastara kemudian bertemu dengan Darmawan Ginting dan Syamsir Yusfan dan  menyampaikan  permintaan  O.C  Kaligis  agar  nantinya  putusan dibuat  sesuai  dengan  petitum  yaitu,  surat  perintah  penyelidikan Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Utara  dan  surat  permintaan keterangan  oleh  Kejaksaan  Tinggi  dinyatakan  tidak  sah  karena harus  ada  pemeriksaan  pengawasan  internal  terlebih  dahulu.  Atas permintaan  tersebut  Darmawan  Ginting  meminta  imbalan  dan meminta dipertemukan dengan O.C Kaligis.
Dalam  musyawarah  Majelis  Hakim,  Darmawan  Ginting menyampaikan pertemuan dengan M. Yagari Bastara, yang kemudian Tripeni  Irianto  Putro  meminta  Darmawan  Ginting  dan  Amir  Fauzi untuk membantu mengabulkan permohonan O.C Kaligis. Kemudian dalam  rapat  musyawarah  hakim  disepakati  untuk  mengabulkan sebagian permohonan.
2  Juli  2015,  O.C  Kaligis  bertemu  dengan  Evy  Susanty  untuk
membicarakan  perkembangan  persidangan  sekaligus  memberikan uang  sejumlah  USD  25.000  (dua  puluh  lima  ribu  dollar  Amerika Serikat) sebagai tambahan dari uang sebelumnya yang telah diberikan kepada  Tripeni  Irianto  Putro,  Darmawan  Ginting  dan  Amir  Fauzi. Uang tersebut kemudian diserahkan oleh M. Yagari Bastara kepada Darmawan  Ginting  dan  Amir  Fauzi,  masing-masing  USD  5.000 (lima ribu dollar Amerika Serikat).  Atas penerimaan uang tersebut Darmawan  Ginting  dan  Amir  Fauzi  melaporkan  kepada  Tripeni Irianto Putro.
7  Juli  2015,  Tripeni  Irianto  Putro,  Darmawan  Ginting  dan  Amir Fauzi  membacakan  putusan  perkara  Gugatan  No.  25/G/2015/ PTUN-MDN dengan amar putusan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan keputusan termohon Nomor: B-473/N.2.5/ Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov. Sumut ada unsur penyalahgunaan Wewenang, serta menyatakan  tidak  sah  Keputusan  Termohon  nomor  :  B-473/N.2.5/ Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov. Sumut.
8  Juli  2015,  Syamsir  Yusfan  menghubungi  M.  Yagari  Bastara dan  mengatakan  Ketua  PTUN  meminta  uang  untuk  pulang  mudik. Kesokan  harinya  M.  Yagari  Bastara  mengantarkan  uang  sejumlah USD  5.000  (lima  ribu  dollar  Amerika  Serikat)  terkait  permintaan Tripeni Irianto Putro dengan persetujuan O.C Kaligis. Sesaat setelah pemberian  uang,  Penyidik  KPK  melakukan  penangkapan  terhadap M. Yagari Bastara dan tripeni Iriano Putro.

## D A K W A A N
Dalam  dakwaannya  Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwa  Amir Fauzi dengan menggunakan dakwaan Alternatif.
Pertama
Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Atau
Kedua
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (5) Ke-1 KUHPidana. Pasal-pasal yang didakwakan adalah sebagai berikut:
Pasal 12 Huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang N0. 20 Tahun 2001
“ Dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
c.  hakim  yang  menerima  hadiah  atau  janji,  padahal  diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;”
Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang N0. 20 Tahun 2001
“Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  atau  pidana  denda  paling sedikit  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp  250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah) pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerima  hadiah atau  janji  padahal  diketahui  atau  patut  diduga,  bahwa  hadiah  atau janji  tersebut  diberikan  karena  kekuasaan  atau  kewenangan  yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”
Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana
“Dipidana sebagai pelaku tindak  pidana:
1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
TUNTUTAN
Pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  memeriksa  dan  mengadili perkara tersebut agar:
1. Menyatakan Terdakwa AMIR FAUZI bersalah melakukan tindak pidana  korupsi  secara  bersama-sama    sebagaimana  diatur  dan
diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto    Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHPidana  sebagaimana  dalam dakwaan Pertama.
2.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  berupa  pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama  Terdakwa  berada  dalam  tahanan  dan  denda  sebesar Rp  200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)  subsidair  selama  6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3.  Menyatakan barang bukti berupa: (Hal 3 – Hal 90) seluruhnya dikembalikan  kepada  Penuntun  Umum  untuk  dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Yagari Bastara..
4.  Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

## P U T U S A N   M A J E L I S
Majellis  Hakim  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari Tito Suhud selaku Hakim Ketua, Ibnu Basuki  Widodo  dan  Didiek  Riyono  Putro  sebagai  Anggota  Majelis Hakim  pada  tanggal  27  Januari  2016  membacakan  putusan  yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan  Terdakwa  AMIR  FAUZI  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  KORUPSI SECARA  BERSAMA-SAMA  sebagaimana  tercantum  dalam dakwaan Pertama;
2.  Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3.  Menetapkan  masa  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4.  Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5.  Memerintahkan  barang  bukti  berupa:  (Hal  334  –  Hal  427  ) dikembalikan  kepada  penuntut  untuk  dipergunakan  dalam
perkara atas nama Terdakwa M. Yagari Bastara.
6.  Membebani  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

## C A T A T A N   H U K U M
Sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  Majelis  Hakim  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  Jakarta  menyatakan  terdakwa  Amir  Fauzi terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  sebagaimana tercantum  dalam  dakwaan  pertama.  Amir  Fauzi  dijatuhi  hukuman penjara  2  tahun  dengan  pidana  denda  sebesar  Rp.  200.000.000,- (dua  ratus  juta  rupiah)  subsidair  2  bulan  kurungan.  Meski  diputus bersalah oleh Majelis Hakim namun setidaknya ada 2 catatan hukum terkait  upaya  memeriksa  dan  mengadili  perkara.  Kedua  catatan tersebut  diantaranya  mengenai  Tuntutan  Ringan  jaksa  Penuntut Umum, Vonis Ringan dan Justice Collaborator.

## Tuntutan Penuntut Umum Masih Dalam Kategori Ringan
Pengaturan  tentang  tuntutan  pidana  ( Requisitoir) tidak  secara rinci  diatur  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).  Secara  umum  tuntutan  pidana  merupakan  surat  yang memuat pembuktian surat dakwaan yang didasarkan pada alat bukti yang  terungkap  di  persidangan  dan  kesimpulan  penuntut  umum tentang  kesalahan  terdakwa  yang  disertai  dengan  tuntutan  pidana (RM, 2006).
Tuntutan pidana dibacakan setelah proses pembuktian terhadap perkara  pidana  dilakukan  antara  penuntut  umum  dan  terdakwa /  penasihat  hukum.  Meskipun  dalam  KUHAP  tidak  secara  rinci menjelaskan  tentang  anatomi  dari  tuntutan  pidana  ( requisitoir) tetapi  dalam  praktiknya,  tuntutan  pidana  terus  berkembang  dari masa ke masa. Keberadaan tuntutan pidana menjadi sangat penting mengingat fungsi pentingnya dalam proses pemeriksaan perkara.
Tuntutan  pidana  pada  intinya  haruslah  menjelaskan  korelasi antara  perbuatan  yang  dituduhkan  dan  fakta-fakta  hukum  yang terungkap dalam persidangan. Hal ini penting karena penuntut umum harus dapat menyimpulkan korelasi keduanya dengan mendasarkan pada analisa hukum agar didapati tuntutan pidana yang proporsional dan  optimal  bagi  terdakwa.  Selain  juga  mempertimbangkan  aspek
tujuan pemidanaan bagi terdakwa.
Sayangnya,  Putusan  No.  127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tidak  mengurai  secara  lengkap  tuntutan  pidana  ( requisitoir) jaksa penuntut  umum.  Sehingga  sulit  mengurai  dengan  pasti  bagaimana jaksa  menyimpulkan  perbuatan  terdakwa  dikaitkan  dengan  fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk menghasilkan tuntutan pidana  yang  proporsional  dan  optimal  dengan  tujuan  pemidanaan. Putusan hanya mengutip tuntutan hukuman bagi terdakwa. Dikutip dalam  putusan  Halaman  3,  Jaksa  Penuntut  Umum  menuntut Terdakwa Amir Fauzi dengan hukuman:
1. Menyatakan  Terdakwa AMIR  FAUZI bersalah  melakukan tindak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama  sebagaimana diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  12  huruf  c  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  berupa pidana penjara selama 4 (empat tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi  selama  Terdakwa  berada  dalam  tahanan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  subsidair  selama  6  (enam)  bulan  kurungan  dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
Jika dilihat dari tuntutan, Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Amir Fauzi lebih sesuai dengan kriteria unsur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibandingkan dengan dakwaan kedua. Dalam Hal ini terdakwa Amir Fauzi yang merupakan Hakim PTUN Medan bersama dengan  Majelis  Hakim  lain  (Tripeni  Irianto  Putro  dan  Darmawan Ginting)  telah  menerima  suap  untuk  mempengaruhi  putusan  yang dibuat  dalam  gugatan  pengujian  kewenangan  Kejaksaan  Tinggi Sumatera Utara yang diajukan oleh O.C Kaligis. Dimana keyakinan tersebut  timbul  dengan  melihat  Dakwaan  yang  dibuat  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  dengan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di persidangan.
Pasal  12  Huruf  c  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang 31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  secara  jelas  mengatur ancaman hukuman minimum yaitu 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Jika merujuk pada Poin 2 tuntutan, Jaksa Penuntut Umum  menuntut  Terdakwa  dihukum  4  tahun  6  bulan  penjara. 7XQWXWDQLQLPDVLKWHUJRORQJGDODPNODVL¿NDVLKXNXPDQ\DQJULQJDQ mengingat  ancaman  hukuman  minimum  dalam  Pasal  12  Huruf  c adalah 4 tahun penjara.
Meski  di  satu  sisi  perbuatan  yang  diurai  dalam  dakwaan  telah terbukti dalam fakta persidangan, namun tidak didapati penjelasan tentang kesimpulan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan hukuman yang dikenakan Jaksa Penuntut Umum. Ketiadaan penjelasan yang utuh  tentang requisitoir berakibat  pada  tidak  ditemukannya  dasar pemikiran  pengenaan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Sehingga alasan dibalik tuntutan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara tidak dapat dilihat. Apakah tuntutan hukuman tersebut sebanding dengan peran dan bobot kesalahan terdakwa.
Meski  begitu  ketiadaan  hubungan  antara  kesimpulan  Jaksa Penuntut  Umum  dengan  jumlah  tuntutan  hukuman  pidana  dapat dilihat  dengan  menggunakan  pendekatan  komparasi  ( comparative approach ). Dalam perkara ini menjadi relevan untuk melihat apakah tuntutan dalam perkara dengan terdakwa Amir Fauzi sudah optimal diterapkan  dengan  memperbandingkan  tuntutan  pidana  dalam perkara sejenis.
Dalam  beberapa  perkara  yang  ditangani  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  berkaitan  dengan  Pasal  12 Huruf  c,  setidaknya  tercatat    ada  10  Hakim  yang  pernah  terjerat kasus  korupsi  ( Untuk  perkara  Syarifudin,  hakim  tidak  sepakat dengan jaksa yang mengenakan pasal 12 huruf c dan mengenakan terdakwa dengan Pasal 5 ayat 2). Dari tabel terlihat bahwa perkara yang pernah ditangani oleh KPK dimana melibatkan Hakim sebagai penerima  suap,  justru  dituntut  dengan  kategori  hukuman  yang berat. Tuntutan paling ringan dikenakan kepada Heru Krisbandono yang tersangkut kasus suap dalam persidangan korupsi APBD Kab. Grobogan  dan  Ramlan  Comel  yang  menerima  hadiah  dari  mantan Walikota  Bandung  untuk  mempengaruhi  putusan  perkara  korupsi Bantuan  Sosial  Pemerintah  Kota  Bandung.  Baik  Heru  Krisbandono dan Ramlan Comel dituntut 10 tahun penjara.
Tuntutan  terberat  dikenakan  kepada  Akil  Mochtar,  Ketua Mahkamah Konstitusi yang menerima suap dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Selain Akil Mochtar, hakim lain yang dituntut hukuman  berat  adalah  Syarifudin.  Syarifudin  merupakan  Hakim Kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima suap terkait perkara pailit PT. Sky Camping Indonesia. Hakim Syarifudin dituntut 20 tahun penjara.
Tabel 1. Daftar Hakim Terjerat Korupsi oleh KPK
NO PERKARA KORUPSI TERDAKWA TUNTUTAN JPU VONIS HAKIM WAKTU 1. Menerima Suap dari Sri Dartutik, Adik terdakwa Kasus Korupsi APBD Kab. Grobogan Heru Kris- bandono 10 Tahun 6 Tahun 5 April 2013 2. Kartini Juliana Marpaung 15 Tahun 8 Tahun 5 April 2013 3. Menerima Suap dalam Gugatan PT Onamba Indonesia Imas Dianasari 13 Tahun 6 Tahun 30 Januari 2012 4. Menerima Suap dalam Perkara penyimpangan dana pemeliharaan Mobil DPRD Grobogan Pragsono 11 Tahun 5 Tahun 8 April 2014 5. Asmadinata 11 Tahun 5 Tahun 22 April 2014 6. Menerima suap Rp 150 juta. Diduga uang yang diterima Hakim Setya dari Asep ini berkaitan dengan dugaan suap bantuan sosial (Bansos) di Bandung. Setyobudi Tejocahyo 16 Tahun 12 Tahun 17 Januari 2013 7. Menerima hadiah Rp. 1,9 Miliar dan USD 160 Ribu dari Mantan Walikota Bandung Dada Rosada untuk mempengaruhi hasil sidang perkara Bansos Pemkot Bandung Ramlan Comel 10 Tahun 7 Tahun 9 Desember 2014 8. Menerima Suap Rp. 250 Juta dari Kurator Puguh Wirawan terkait kepengurusan harta pailit PT. Sky Camping Indonesia Syarifudin 20 Tahun 4 Tahun 28 Februari 2012 9. Menerima Suap dari DL Sitorus Ibrahim 12 tahun 6 Tahun 2 Agustus 2010 10. Suap dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar Seumur Hidup Seumur Hidup 30 Juni 2014
Jika  dibandingkan  dengan  tuntutan  yang  dikenakan  kepada Terdakwa Amir Fauzi dengan data tabel maka akan terlihat gap yang sangat  besar.  Dalam  banyak  perkara  suap  hakim,  Jaksa  Penuntut Umum  selalu  menuntut  terdakwa  dengan  hukuman  yang  terbilang berat.  Sayangnya  dalam  perkara  ini  hal  tersebut  tidak  terjadi. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi standar bagi Jaksa dalam meletakkan berat ringannya tuntutan yang diajukan.
Dalam  praktiknya,  pengenaan  tuntutan  terhadap  terdakwa perkara  korupsi  dalam  perkara  suap  mempertimbangkan  beberapa aspek seperti jumlah nilai suap, kedudukan atau jabatan si penerima suap dan aspek konsekuensi yang timbul dari pemberian suap. Jika merujuk  pada  data  tabel,  status  penerima  suap  yang  merupakan Hakim dijadikan sebagai faktor utama dalam mengenakan tuntutan tinggi  bagi  terdakwanya.  Jabatan  Hakim  yang  merupakan  jabatan yang mulia dan bermartabat tinggi serta menuntut integritas tanpa cela  menempatkan  kedudukan  Hakim  berbeda  dari  jabatan  publik atau pejabat negara pada umumnya. Hakim yang merupakan tulang punggung keadilan menjadi dasar pemberat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Dengan  mengingat  beberapa  tuntutan  dalam  perkara  terdahulu sudah  sepantasnya  Jaksa  Penuntut  Umum  mengenakan  tuntutan yang lebih berat bagi terdakwa Amir Fauzi. Terlepas dari jumlah suap yang  diberikan  oleh  Gatot  Pudjo  Nugroho  dan  O.C  Kaligis,  profesi Hakim  yang  mulia  dan  menjalankan  fungsi  penegakan  hukum  dan keadilan harus jadi dasar pengenaan tuntutan yang berat.

## Vonis Ringan dan Penetapan Justice Collaborator
Selain tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, penting kiranya mengupas lebih jauh amar putusan Majelis Hakim. Meskipun Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi namun perlu didalami soal pertimbangan hakim dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan tersebut juga harus dapat dirasionalisasikan dengan pertimbangan hakim. Secara sederhana, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim haruslah sejalan dan  proporsional  dengan  pertimbangan  hakim.  Dengan  demikian hukuman  yang  dijatuhkan  pun  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh Majelis Hakim.
Dalam  putusannya  Majelis  Hakim  menjatuhkan  hukuman  yang intinya sebagai berikut:
1. Menyatakan  Terdakwa  AMIR  FAUZI  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  KORUPSI SECARA  BERSAMA-SAMA  sebagaimana  tercantum  dalam dakwaan Pertama;
2.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  oleh  karena  itu pidana  penjara  selama  2  (dua)  Tahun  dan  denda  sebesar
Rp.200.000.000  (  dua  ratus  juta  rupiah),  dengan  ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
Bahwa  berdasarkan  putusan  hakim,  Terdakwa  telah  terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 Huruf c, dan dihukum dengan 2 tahun penjara. Dari amar putusan tersebut dapat dengan jelas terlihat adanya kejanggalan. Jika kita kembali melihat ancaman hukuman yang termuat dalam Pasal 12 Huruf c, yang berbunyi:
Dipidana  dengan pidana  penjara  seumur  hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama  20  (dua  puluh)  tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
c.  hakim  yang  menerima  hadiah  atau  janji,  padahal  diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;”
Ancaman  hukuman  dalam  Pasal  12  huruf  c  dibagi  atas  pidana penjara  seumur  hidup  dan  pidana  penjara  kurun  waktu  tertentu paling  singkat  4  tahun  dan  paling  lama  20  tahun.  Sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Amir Fauzi adalah 2 tahun penjara. Hukuman ini justru lebih ringan dari ancaman minumum hukuman dalam Pasal 12 huruf c yakni 4 tahun. Majelis Hakim dalam hal ini menyimpangi ketentuan Pasal 12 huruf c dan mengurangi hukuman bagi terdakwa lebih rendah dari pidana minimum.
Penjatuhan  pidana  dibawah  ancaman  pidana  minimun  ini didasarkan pada argumentasi hakim yang menyebutkan:
“Menimbang,  bahwa  Terdakwa  tidak  ditetapkan  sebagai Justice Collaborators sebagimana tercantum dalam SEMA Nomor 4  Tahun  2011  Tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana (Whistle  Blower)  Dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama  (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, namun dari  fakta  hukum  yang  ada, ternyata  keadaan  Terdakwa telah  memenuhi  syarat  menjadi  Justice  Collaborator , maka dengan demikian hal ini akan dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;”
Pertimbangan  hakim  tersebut  membawa  kita  pada  pertanyaan, Apakah tepat pertimbangan Majelis Hakim tersebut untuk dijadikan dasar pengurangan hukuman bagi terdakwa? Namun sebelum masuk kedalam analisis perlu dibahas terlebih dahulu Justice Collaborator untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang hal tersebut.
Istilah Justice  Collaborator atau  saksi  pelaku  yang  bekerjasama dapat  dijumpai  dalam  banyak  literatur  atau  aturan  dan  konvensi internasional. Dalam United Nation Convention Against Corruption
(UNCAC) disebutkan bahwa:
Article 37. Cooperation with law enforcement authorities
1. Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons  who  participate  or  who  have  participated  in  the

## FRPPLVVLRQ RI DQ RɣHQFH HVWDEOLVKHG LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKLV
Convention  to  supply  information  useful  to  competent authorities  for  investigative  and  evidentiary  purposes  and  to SURYLGHIDFWXDOVSHFL¿FKHOSWRFRPSHWHQWDXWKRULWLHVWKDWPD\

## FRQWULEXWHWRGHSULYLQJRɣHQGHUVRIWKHSURFHHGVRIFULPHDQGWR
recovering such proceeds.
2.  Each  State  Party  shall  consider  providing  for  the  possibility, in  appropriate  cases,  of  mitigating  punishment  of  an  accused person who provides substantial cooperation in the investigation

## RUSURVHFXWLRQRIDQRɣHQFHHVWDEOLVKHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKLV
Convention.
3.  Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an

## RɣHQFHHVWDEOLVKHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKLV&RQYHQWLRQ
Prinsip pokok yang diatur dalam UNCAC ini kemudian menjadi satu pedoman penyusunan aturan tentang pelaku yang bekerjasama dalam  hukum  nasional.  Aturan  yang  lebih  terperinci  tentang keberadaan  pelaku  yang  bekerjasama  juga  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  korban . Undang-Undang 31 Tahun 2014 secara jelas menggambarkan Justice Collaborator sebagai  Saksi  Pelaku.  Dalam  Bab  Ketentuan  Umum Pasal 1 ayat (2) disebutkan:
“Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang
bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  mengungkap  suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.
Selanjutnya dalam Pasal 28 Disebutkan bahwa:
“(2) Perlindungan  LPSK  terhadap  saksi  pelaku  diberikan  dengan syarat sebagai berikut:
a. tindak  pidana  yang  akan  diungkap  merupakan  tindak pidana  dalam  kasus  tertentu  sesuai  dengan  keputusan  LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
b.  sifat  pentingnya  keterangan  yang  diberikan  oleh  Saksi  Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
c. bukan  sebagai  pelaku  utama  dalam  tindak  pidana  yang diungkapkannya;
d.  kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya $QFDPDQWHNDQDQVHFDUD¿VLNDWDXSVLNLVWHUKDGDS6DNVL3HODNX
atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.”
Dari  kedua  ketentuan  tersebut  dapatlah  ditarik  prinsip- prinsip  umum  tentang  keberadaan  saksi  pelaku  yang  bekerja  sama atau Justice  Collaborator. Aturan  lebih  teknis  mengenai Justice Collaborator diatur  pula  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama,  ketentuan  tentang  pemberian status Justice  Collaborator diatur  dalam  Poin  ke-9  SEMA  4/2011, yang berbunyi:
9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku Yang
Bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut:
a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  SEMA  ini,  mengakui kejahatan  yang  dilakukannya,  bukan  pelaku  utama,  dalam kejahatan  tersebut  serta  memberikan  keterangan  sebagai  saksi didalam proses peradilan;
b.  Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang  bersangkutan  telah  memberikan  keterangan  dan  bukti- EXNWL \DQJ VDQJDW VLJQL¿NDQ VHKLQJJD SHQ\LGLN GDQDWDX penuntut  umum  dapat  mengungkap  tindak  pidana  dimaksud
secara  efektif,  mengungkap  pelaku-pelaku  lainnya  yang memiliki  peran  lebih  besar  dan/atau  mengembalikan  aset- aset/hasil suatu tindak pidana;
Poin ke-9 SEMA 4/2011 mendudukan ketentuan a dan b sebagai syarat  utama  diberikannya  status Justice  Collaborator kepada terdakwa. Selain itu keberadaan ketentuan a dan b haruslah dipahami bersifat  kumulatif  karena  merupakan  bentuk  syarat  yang  harus dipenuhi.
Dalam pertimbangannya Majelis Hakim secara jelas menyebutkan bahwa “Terdakwa  tidak  ditetapkan  sebagai  Justice  Collaborator ......”, hal  ini  membawa  implikasi  hukum  bahwa  terdakwa  tidak memenuhi  kriteria Justice  Collaborator sebagaimana  yang diamanatkan oleh SEMA 4/2011. Meskipun dalam perkembangannya terdakwa  bersikap  kooperatif  dan  mengakui  perbuatannya  serta mempermudah  penegak  hukum  membongkar  perkara  ini  secara lebih jelas, namun Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tidak pernah menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama / Justice Collaborator.
Dalam  perkara  yang  sama,  Jaksa  Penuntut  Umum  justru menjadikan  terdakwa  M.  Yagari  Bastara  dan  terdakwa  Tripeni Irianto Putro sebagai Justice Collaborator . Bahwa dalam Keterangan Terdakwa (Halaman 149) yang termuat dalam putusan No. 124/PID. SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST dengan terdakwa Tripeni Irianto Putro, disebutkan:
Bahwa  Terdakwa  ditetapkan  sebagai  Saksi  Pelaku  Yang Bekerjasama  (Justice  Collaborator)  berdasarkan  Keputusan Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  RI  No.  KEP  -892/01- 55/09/2015  tertanggal  23  September  2015  Tentang  Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam tindak pidana korupsi atas nama tersangka Tripeni Irianto Putro.
Pemberian status Justice Collaborator bagi Tripeni Irianto Putro telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam SEMA 4/2011. Berbeda halnya dengan terdakwa Amir Fauzi yang tidak pernah mendapatkan status  tersebut  dari  Jaksa  Penuntut  Umum.  Oleh  karenanya,  tidak seharusnya Majelis Hakim memberikan status Justice Collaborator kepada Terdakwa Amir Fauzi.
Kejanggalan  pemberian  status  Ju stice  Collaborator bagi terdakwa  Amir  Fauzi  diperkuat  dengan  pertimbangan  hakim  yang
Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Aradila Caesar Ifmaini Idris)
lemah.  Meskipun  Majelis  Hakim  dalam  pertimbangannya  berhasil membangun  argumentasi  kesalahan  terdakwa  namun  di  sisi  lain Majelis Hakim gagal dalam menjelaskan bobot kesalahan dan peran terdakwa.  Pertimbangan  Majelis  Hakim  mengenai  bobot  kesalahan dan  peran  terdakwa  dalam  perkara a  quo amatlah  penting  untuk mengukur hukuman yang tepat bagi terdakwa.
Pasal  12  huruf  c  Undang-Undang  31  Tahun  1999  Jo  Undang- Undang  20  Tahun  2001  yang  di- juncto -kan  dengan  Pasal  55  ayat (1)  KUHP  memberi  pengertian  bahwa  terdakwa  dalam  melakukan perbuatan pidana tidak dilakukan secara seorang diri dan dilakukan secara bersama-sama. Pasal 55 ayat (1) KUHP pada akhirnya menjadi salah satu alat ukur dalam menentukan peran dan bobot kesalahan terdakwa.  Tanpa  mempertimbangkan  pasal  ini  rasanya  penjatuhan hukuman  pidana  menjadi  tidak  proporsional.  Konstruksi  Pasal  55 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
a. mereka yang melakukan (Plegen)
b.  yang menyuruh melakukan (Doenplegen)
c. turut serta melakukan (Medeplegen)
Plegen, adalah  seorang  yang  memenuhi  semua  unsur  delik. Artinya  pelaku  dapat  dalam  artian  pengertian  tunggal  maupun dalam  pengertian  jamak.  Sedangkan Doenplegen ,  adalah  orang yang  menyuruh  lakukan  suatu  perbuatan  pidana.  Setidaknya  ada  3 syarat penting dalam Doenplegen, Pertama, alat yang dipergunakan untuk  melakukan  perbuatan  pidana  adalah  orang.  Kedua,  orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab. Ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi  pidana.  Dan  yang  terakhir  adalah Medeplegen ,  atau  yang secara sederhana sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan. (Hiariej, 2014)
Sayangnya  Majelis  Hakim  perkara a  quo tidak  secara  rinci GDQ FHUPDW PHQMHODVNDQ NXDOL¿NDVL SHUEXDWDQ WHUGDNZD 'DODP pertimbangannya Majelis Hakim menjelaskan:
Menimbang, bahwa unsur ke empat (Pasal 55 ayat 1/penyertaan) bersifat  alternatif,  artinya  apabila salah  satu  peranan  dalam unsur ini terbukti, maka unsur keempat dianggap telah terpenuhi;
Bahwa Majelis Hakim menyatakan “.....salah satu peranan dalam unsur ini....” merujuk kepada bentuk-bentuk penyertaan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta  melakukan.  Dengan  demikian  Majelis  Hakim  haruslah  dapat membuktikan  salah  satu  peran  dari  terdakwa  Amir  Fauzi  dalam konteks penyertaan.
Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menjelaskan fakta hukum  yang  ada,  nampak  adanya  kerjasama  untuk  mewujudkan penerimaan hadiah berupa uang dari O.C Kaligis melalui M. Yagari Bastara  kepada  Tripeni  Irianto  Putro,  Darmawan  Ginting  dan Amir  Fauzi  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dan dalam kesimpulannya  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Unsur  “Secara bersama-sama  melakukan  tindak  pidana”  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.
Dalam hal ini Majelis Hakim gagal menjelaskan bentuk peranan terdakwa dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan demikian sulit  rasanya  menerima  logika  hukuman  yang  dijatuhkan  namun disatu  sisi  Majelis  Hakim  gagal  menunjukkan  peranan  terdakwa. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan dan peran terdakwa dalam perkara a quo. Selain  itu,  Majelis  Hakim  juga  luput  dalam  mempertimbangkan hal-hal  yang  meringankan  dan  memberatkan  bagi  terdakwa  Amir Fauzi.  Dalam  Putusan  No.  124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT. PST  dengan  terdakwa  Tripeni  Irianto  Putro,  Majelis  Hakim  ikut mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  memberatkan  kesalahan terdakwa dan yang meringankan terdakwa. Dalam pertimbangannya, faktor yang memberatkan terdakwa Tripeni Irianto Putro adalah karena perbuatan terdakwa telah mencederai institusi pengadilan. Selain itu Majelis  Hakim  juga  ikut  mempertimbangkan  mempertimbangkan efek  dari  penerimaan  uang  suap  oleh  Hakim  PTUN  Medan.  Lebih jauh  Majelis  Hakim  turut  mempertimbangkan  tujuan  pemidanaan bagi  terdakwa  Tripeni  Irianto  Putro  dalam  menjatuhkan  hukuman. Namun hal ini justru tidak dijumpai dalam putusan terdakwa Amir Fauzi.  Padahal  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  2 terdakwa tersebut adalah Majelis Hakim yang sama.
Idealnya,  Majelis  Hakim  haruslah  mempertimbangkan  faktor- faktor  yang  meringankan  dan  memberatkan  hukuman  bagi terdakwa. Selain juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam
menjatuhkan  hukuman  bagi  terdakwa.  Dalam  perkembangannya setidaknya ada empat teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, teori absolut, relatif, gabungan dan teori kontemporer.
Dalam  konteks  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  teori kontemporer relevan untuk diterapkan. Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pemidanaan adalah sebagai GHWWHUHQWHɣHFW atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Demikian juga  pemidanaan  bertujuan  untuk  memberikan  edukasi  mengenai perbuatan  yang  dilarang  (Hiariej,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana, 2014).  Maka  jika  dikaitkan  dengan  perkara  dengan  terdakwa  Amir fauzi  tujuan  pemidanaan  ini  tidak  tergambar  dalam  pertimbangan hakim dan didalam amar putusan.

## K E S I M P U L A N
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam putusannya menyatakan terdakwa Amir Fauzi, Hakim PTUN Medan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara  bersama-sama.  Majelis  Hakim  kemudian  menjatuhkan hukuman  2  tahun  penjara  bagi  terdakwa  Amir  Fauzi.  Meskipun dinyatakan bersalah namun ada sejumlah kelemahan dalam putusan tersebut  yang  menyebabkan  terdakwa  Amir  Fauzi  tidak  dihukum dengan hukuman yang setimpal dan proporsional.
Majelis Hakim keliru dalam menerapkan aturan tentang Justice Collaborator atau  saksi  pelaku  yang  bekerjasama.  Majelis  Hakim menyimpangi  aturan  yang  dimuat  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana  dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama.  Hakim  tanpa  melihat pemenuhan syarat dalam SEMA 4/2011 memberikan status Justice Collaborator kepada terdakwa Amir Fauzi.
Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  didasarkan  pada pertimbangan  yang  kurang  mendalam.  Dan  dalam  menjatuhkan hukuman  justru  menyimpangi  aturan  Pasal  12  huruf  c  Undang- Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara bagi terdakwa Amir Fauzi padahal Pasal 12 huruf c mengatur hukuman minimal 4 tahun penjara.
Apa  yang  dilakukan  Majelis  Hakim  dapat  dikategorikan  sebagai Misconduct of Judges . Karena dengan sengaja mengabaikan aturan-
aturan  yang  mengatur  dan  membatasi  diskresi  hakim.  Dengan demikian  tindakan  Majelis  Hakim  dengan  memutus  perkara  ini dengan  sengaja  mengabaikan  kerangka  hukum  adalah  bentuk pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Majelis Hakim juga menunjukkan keseragaman pertimbangan. Dalam perkara yang sama justru hakim tidak menunjukkan pertimbangan yang seragam antara terdakwa Tripeni Irianto Putro dan terdakwa Amir Fauzi.
Selain hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa,  jaksa  juga  memiliki  peran  dalam  konteks  membuktikan kesalahan  terdakwa  dan  menuntut  hukuman  bagi  terdakwa.  Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini juga tidak optimal dalam melakukan penuntutan.  Tuntutan  yang  ringan  bagi  terdakwa  jelas-jelas  tidak memiliki  basis  argumentasi  yang  cukup  memadai.  Dalam  beberapa perkara  sejenis  yang  pernah  ditangani  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum KPK,  seringkali  menuntut  hakim  yang  menerima  suap  dengan tuntutan pidana yang berat.

## R E K O M E N D A S I
Berdasarkan catatan dan kesimpulan terhadap putusan No. 127/ PID.SUS/  TPK/2015/PN.JKT.PST  maka  rekomendasi  yang  dapat disampaikan antara lain adalah, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan  tertinggi  memberikan  pemahaman  yang  jelas  dan  dapat diikuti oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi tentang tujuan pemidanaan.  Hal  ini  dilakukan  agar  adanya  keseragaman  putusan pengadilan  dan  pertimbangan  hukumnya.  Jangan  sampai  dalam perkara  yang  serupa  Hakim  menjatuhkan  hukuman  yang  saling bertolak  belakang  dikarenakan  tujuan  pemidanaan  yang  berbeda- beda.  Dalam  hal  ini  penggunaan  teori  kontemporer  cukup  relevan bagi  perkara  korupsi.  Selain  memberikan  nestapa  dan  pembalasan bagi pelaku korupsi, putusan pengadilan juga memiliki nilai edukasi dan pencegahan bagi masyarakat.
Selain  itu  Mahkamah  Agung  dan  Komisi  Yudisial  harus  secara bersama-sama  mengawasi  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan. Apakah  ada  unsur Misconduct  of  Judges atau Legal  Error dalam sebuah  putusan.  Hal  ini  penting  karena  esensi  keduanya  sangatlah berbeda. Legal Error menempatkan hakim sebagai subjek yang tidak memiliki  kesengajaan  dalam  menjatuhkan  putusan  yang  kurang tepat. Sedangkan Misconduct of Judges terdapat unsur kesengajaan
dalam membuat putusan yang keliru. Yang dalam perkara ini hakim secara nyata menunjukkan kekeliruannya.
Selain  itu,  Jaksa  Penuntut  Umum  juga  harus  lebih  berani menjatuhkan tuntutan yang lebih berat bagi hakim yang menerima suap.  Hakim  yang  merupakan  tonggak  keadilan  seharusnya  bisa dihukum dengan seberat-beratnya dibandingkan dengan pelaku lain. Meskipun  hanya  sebagai  penerima  dan  bukan  inisiator  perbuatan namun  jabatan  yang  melekat  padanya  haruslah  dipandang  sebagai faktor pemberat. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pemidanaan juga tercapai. memberikan nestapa bagi pelaku dan juga mencegah hakim lain melakukan perbuatan yang sama.

## R E F E R E N S I
Anak  Buah  OC  Kaligis  Berstatus  “Justice  Collaborator”  Sejak  Juli 2015. Kompas.com. Rabu.20 Januari 2016
Eddy O.S Hiariej. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka
Indonesia Corruption Watch. 2016. Catatan Daftar Aparat Penegak Hukum Terjerat Korupsi. Jakarta
Indonesia  Corruption  Watch.  2003. 0HQ\LQJNDS0D¿D3HUDGLODQ
Jakarta. Setara Press
Jadi Justice Collaborator Gary Divonis 2 Tahun Penjara. Tempo.co.
Rabu. 17 Februari 2016
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jakarta  Atas  Nama Terdakwa Amir Fauzi (Nomor: 127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT. PST)
Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jakarta  Atas  Nama Terdakwa  Tripeni  Irianto  Putro  (Nomor:  124/PID.SUS/ TPK/2015/PN.JKT.PST)
Suharto  RM.  1997. Penuntutan  Dalam  Praktik  Peradilan. Jakarta.

## 6LQDU*UD¿ND
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  dan  Saksi  Pelaku  Yang Bekerja Sama Di Dalam Tindak Pidana Tertentu.
United Nation Convention Against Corruption
Undang-Undang  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi Jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Undang-Undang  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Widyo Pramono. 2016. Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya
(Sebuah Perspektif Jaksa) . Jakarta. Penerbit Buku Kompas