## JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN
Vol. 7 No. 2 Desember 2022 | Hal. 206 – 218
https://doi.org/10.21067/jmk.v7i2.7674

## Tingkat Kompetensi Kewarganegaraan Ekologis Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama
Sarbaini a, 1* , Reja Fahlevi a, 2 a Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, Indonesia
1 sarbain@ulm.ac.id* *korespondensi penulis Informasi artikel : ABSTRAK Received: 20 November 2022; Revised: 1 Desember 2022;
Accepted: 23 Desember 2022.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekosistem sungai di Banjarmasin. Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam perspektif Kewarganegaraan  Lingkungan  perlu  dioptimalkan.  Namun  belum  diketahui  dan belum ada penelitian terhadap tingkat dan dimensi kewarganegaraan lingkungan di  tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama,  khususnya  terhadap  guru  Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan.  Pendekatan  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kriteria dan kategori  Tingkat  Kewarganegaraan  Lingkungan  berdasarkan  kategori  dari Karetekin. Temuan penelitian menunjukkan tingkat kewarganegaraan lingkungan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara keseluruhan berada pada level  sedang,  terutama  dalam  indikator  sikap  warga  negara  lingkungan  yakni menggunakan lebih banyak sumber daya alam daripada yang kita butuhkan, tidak mengancam  kesehatan  dan  kesejahteraan  orang  di  masa  depan  berada  dalam tingkat  yang  sangat  rendah.  Tingkat  Kewarganegaraan  lingkungan  guru Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  belum  mencapai  tingkat  yang memuaskan,  karena  masih  masih  berada  pada  tingkat  sedang  dan  rendah. Rekomendasi  dalam  penelitian  ini  perlu  penguatan  dan  penegakkan  nilai-nilai ekologis melalui sistem pendidikan yang secara konsisten memperkuat nilai-nilai ekologis.  dan  memungkinkan  perilaku  pro-lingkungan  dan  pada  gilirannya memberikan penguatan untuk nilai-nilai ekologis.
Kata-kata kunci: Kompetensi
Kewarganegaraan; Lingkungan;
Guru Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan.

## ABSTRACT
Keywords: Civic Competence; Environment; Pancasila and Citizenship Education Teacher. Ecological  Citizenship  Competency  Levels  of  Pancasila  and  Citizenship  Education Teachers in Junior High Schools. This research is motivated by the condition of the river ecosystem in Banjarmasin. The role of Pancasila and Citizenship Education teachers in the perspective of Environmental Citizenship needs to be optimized. However, it is not yet known  and  there  has  been  no  research  on  the  levels  and  dimensions  of  environmental citizenship  at  the  junior  high  school  level,  especially  on  Pancasila  and  Citizenship Education  teachers.  This  research  approach  is  quantitative  research.  Data  and information collection techniques were carried out through questionnaires, interviews and documentation  studies.  The  data  analysis  technique  uses  the  criteria  and  categories  of Environmental  Citizenship  Level  based  on  the  category  from  Karetekin.  The  research findings  show  that  the  level  of  environmental  citizenship  of  Pancasila  and  Citizenship Education teachers as a whole is at a moderate level, especially in terms of the attitude of environmental  citizens,  namely  using  more  natural  resources  than  we  need,  not threatening the health and welfare of people in the future, which is at a low level. very low. The  level  of  citizenship  in  the  environment  of  Pancasila  and  Citizenship  Education teachers has not yet reached a satisfactory level, because they are still at medium and low levels. The recommendations in this study need to strengthen and enforce ecological values through an education system that consistently reinforces ecological values. and enabling pro-environmental and destructive behavior to provide reinforcement of ecological values.
Copyright © 2022 (Sarbaini & Reja Fahlevi). All Right Reserved
How  to  Cite  : Sarbaini,  &  Fahlevi,  R.  (2022).  Tingkat  Kompetensi  Kewarganegaraan  Ekologis  Guru  Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan  di  Sekolah  Menengah  Pertama. Jurnal  Moral  Kemasyarakatan , 7 (2),
206 – 218. https://doi.org/10.21067/jmk.v7i2.7674
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (2) 2022  Hal 206 - 218

## Pendahuluan
Krisis  lingkungan  global  saat  ini  dengan  berbagai  masalah  lingkungan  global  seperti perubahan  iklim,  hilangnya  keanekaragaman  hayati,  dan  polusi  membuat  kewarganegaraan lingkungan  menjadi  suatu  keharusan.  Kewarganegaraan  lingkungan  sangat  penting  dalam penelitian  keberlanjutan.  Kekritisan  terhadap  krisis  lingkungan  yang  diamati  membutuhkan warga  lingkungan  yang  cakap  dan  kompeten  yang  dapat  bertindak  sebagai  agen  perubahan untuk mencapai keberlanjutan. Memberdayakan orang untuk menjadi warga lingkungan sangat penting  untuk  mengatasi  masalah  lingkungan  saat  ini  dan  kondisi  keberlanjutan  yang diperlukan (Hadjichambis dan Hadjichambi, 2020).
Masalah lingkungan menjadi persoalan besar sekarang ini di Indonesia.  Menurut Survei Litbang Koran Sindo (2018), terdapat 10 problem besar lingkungan di Indonesia, yakni sampah (40%), banjir (20%), sungai tercemai (11%), pemanasan global (10%), pencemaran udara (6%), rusaknya ekosistem laut (4%), sulitnya air bersih (3%), kerusakan hutan (2%), abrasi (2%), dan pencemaran (2%). Nada yang sama dikemukakan oleh Nahruddin (2018) bahwa isu-isu strategis permasalahan lingkungan hidup terdiri dari ilegal loging, pertambangan illegal, pencermaran laut, dan alih fungsi lahan pertanian.
Sementara  di  Kalimantan  Selatan,  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  adalah persoalan Meratus, lubang tambang, dan kabut asap (Rifani, 2019). Selain itu kondisi lingkungan sudah  memprihatinkan,  kerusakan  terus  bertambah,  karena  kegiatan  pertambangan,  usaha perkebunan  dengan  pembukaan  lahan  yang  kurang  terkendali  atau  mematuhi  ketentuan sebagaimana  Undang-Undang  tentang  Lingkungan  Hidup  (Hasan,  2015),  bahkan  Indeks kualitas lingkungan Kalimantan Selatan terburuk di Kalimantan dan menempati urutan 26 dari 33 provinsi di Tanah Air. (Susanto, 2017).
Sebagai lingkungan yang sebagian besar berbasis lahan basah, termasuk sungai. Kondisi sungai-sungai besar di Kalimantan Selatan selama lima tahun terakhir mengalami pencemaran berat,  yakni  sungai  Barito,  sungai  Martapura  dan  sungai  Nagara  (PPKL  KLHK  RI,  2019). Penyebabnya adalah tak terkendalinya jumlah bakteri fecal coliform serta total coliform yang datang dari limbah kotoran hewan dan manusia, terutama banyaknya jamban di sungai, dan aktivitas pembuangan limbah pertambangan batu bara secara serampangan juga menjadi biang masalahnya. (DLHD Kalimantan Selatan, 2018).
Untuk  daerah  Banjarmasin,  masalah-masalah  lingkungan  berhubungan  dengan “sakitnya”  sejumlah  sungai,  karena  tingginya  tingkat  keasaman,  akibat  eksploitasi  lahan gambut,  seperti  masifnya  lahan  sawit,  persawahan  dan  pemukiman,  kandungan  bakteri  coli yang  sangat  tinggi  di  atas  ambang  normal,  tingkat  kekeruhan  sungai  di  Banjarmasin  yang terkontaminasi  lumpur  akibat  erosi  dan  kerusakan  hutan  wilayah  hulu.  Kondisi  sungai  di Banjarmasin  sudah  dalam  kategori  gawat  dan  di  ambang  batas  tercemar  berat.  Selain  itu ekosistem sungai mulai terancam, karena kebiasaan buruk warga membuang sampah ke sungai, jika  dahulu  berupa  limbah  rumah  tangga  berupa  sayuran  dan  ikan,  sekarang  berupa  limbah plastik. (Rizky Irmita, 2018).
Penyebab utama terjadinya masalah-masalah kerusakan lingkungan  adalah kurangnya kesadaran warga negara dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, serta disebabkan oleh perilaku  warga  negara  yang  salah  terhadap  lingkungan  (Prasetiyo  dan  Budimansyah,  2016; Sudarmadi dkk, 2011; Rizky Irmita, 2018). Dalam menghadapi masalah kerusakan lingkungan dan pengelolaannya, dituntut peran pemerintah, legislator, penegak hukum, serta masyarakat
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (2) 2022  Hal 206 - 218
sebagai warga negara. Di negara Indonesia, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  UU  No  23  Tahun  1997  tentang pengelolaan  lingkungan  hidup  (UUPLH)  Pasal  5  ayat  (3)  menjelaskan  bahwa  setiap  orang berhak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan.
Partisipasi dan tanggung jawab warga negara amat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian lingkungan  sebagai  wujud  kesadaran  terhadap  hak,  kewajiban,  keberlanjutan  dan  keadilan ekologis,  sebab  manusia  merupakan  bagian  dari  lingkungan  hidup.  Hal  ini  sejalan  dengan perkembangan  konsep  kewarganegaraan  yang  tidak  lagi  mengacu  kepada  konsep kewarganegaraan klasik dari T.H. Marshall yang berdimensi sipil, politik, dan sosial (Abowitz dan  Harnish,  2006),  atau  legal,  politik  dan  sosial  (Iija,  2011),  tetapi  telah  melintasi  dimensi- dimensi  yang  lain,  seperti  sosial,  ekonomi  dan  politik  (MacCregor  et  al.,  2005),  kultural (Rosaldo, 1994; Ong, 1996), dan lingkungan (Jagers dan Martisson, 2010).
Kewarganegaraan    ekologis  pada  hakikatnya  meliputi  pemahaman  tentang  isu-isu ekologi, hak-hak, tanggung jawab warga negara dalam isu lingkungan hidup, maka  tindakan yang dilakukan tidak hanya mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga untuk mempromosikan interaksi manusia yang positif dan berkelanjutan dengan lingkungan sekitar (Berkowitz dkk, 2005:227; Clarke & Agyeman, 2011:1775; Latta, 2007:18; Gabrielson & Cawley, 2010:605; Gebbels, Evans, & Delany, 2011:13).  Dalam  kajian terdahulu yang dilakukan oleh  MacPherson (2005) mengemukakan  bahwa  nilai-nilai  ekologis,  inkuiri  interdisipliner,  dan  praktik  secara  refleks dengan pedagogi afektif harus ada dalam pendidikan kewarganegaraan lingkungan.  Sedangkan dalam kajian Dobson (2003) yang mendukung integrasi pendidikan lingkungan dan pendidikan kewarganegaraan, dan diimplementasikan oleh para guru di sekolah-sekolah. Guru memainkan peran penting dalam menumbuhkan warganegara-warganegara lingkungan yang membela tata sosial yang baru.
Tingkat kewarganegaraan ekologis mengacu pada skala kewarganegaraan ekologis ,  yang baru saja dikembangkan oleh Hadjichambis dan Hadjichambi (2020), mengacu kepada faktor; 1)  kegiatan  sebagai  warga  negara  lingkungan  di  masa  dulu  dan  sekarang,  2)  kompetensi- kompetensi dari warga negara lingkugan, 3) kegiatan sebagai warga negara lingkungan di masa depan. Hadjichambis dan Reis (2020) telah menyarankan bahwa kewarganegaraan lingkungan harus  dikonseptualisasikan  untuk  pendidikan  abad  ke-21.  Kompetensi-kompetensi  yang hendaknya  dimiliki  oleh  guru  dan  siswa  sebagai  warga  negara  lingkungan  berbasis kewarganegaraan  lingkungan  adalah  terdiri  dari  pengetahuan,  konsepsi-konsepsi, keterampilan-keterampilan,  sikap-sikap  dan  nilai-nilai  sebagai  warga  negara  lingkungan. Sementara kegiatan-kegiatan sebagai warga negara lingkungan meliputi Tindakan di masa lalu, sekarang  dan  akan  datang,  baik  di  dalam  sekolah,  di  luar  sekolah.  Tingkat  kewarganegaraan ekologis  bisa dikur melalui beberapa hal mulai dari kegiatan, pengetahuan, konsepsi perilaku, keterampilan,  sikap,  nilai-nilai,    dan  tindakan  partisipasi  baik  itu  partisipasi  dalam  ruang lingkup sekolah, luar sekolah dan sebagai agen perubahan.
Kajian  kewarganegaraan  lingkungan  terkait  dengan  lingkungan  sungai,  terutama  di Kalimantan Selatan, amat terbatas, baru kajian implementasi karakter peduli lingkungan sungai berbasis ekologis melalui program Adiwiyata di SDN 1 Basirih  (Reja Fahlevi, Fathul Jannah, dan Raihanah Sari, 2020). Namun hasil penelitian itu hanya mendeskripsikan bahwa karakter peduli lingkungan sudah terintegrasi dalam program Adiwiyata, belum mengukur tingkat dan dimensi
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (2) 2022  Hal 206 - 218
kewarganegaraan  lingkungan  siswa,  apalagi  para  gurunya.  Selain  itu  belum  ada  penelitian terhadap  tingkat  dan  dimensi  kewarganegaraan  lingkungan  di  tingkat  SMP,  khususnya terhadap guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

## Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan  metode  survei.  Populasi  penelitian  adalah  guru  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan (PPKn) SMPN di bantaran sungai kota Banjarmasin. Sampel lokus penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu SMPN yang terletak di bantaran sungai di kota  Banjarmasin.    Responden  penelitian  adalah  guru  PPKn  yang  ditentukan  dengan  teknik purposive sampling, yakni guru  yang mengajar PPKn di SMPN yang menjadi lokus penelitian. Dari  pendataan  jumlah  guru  PPKn  di  35  SMPN  diperoleh  sebanyak  48  orang.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner.  Kuesioner  yang  digunakan  adalah  Kuesioner Kewarganegaraan  Lingkungan.  Untuk  mengukur  Tingkat  dan  Dimensi  Kewarganegaraan Lingkungan  menggunakan  kriteria  dan  kategori  Tingkat  Kewarganegaraan  Lingkungan berdasarkan  kategori  dari  Karetekin  (2018),  yakni:  skor  Mean  1.00  -  1.80  (Hampir  tidak pernah/Sangat Rendah); 1.81 – 2.60 (Jarang/Rendah); 2.61 – 3.40 (Kadang-kadang/Sedang); 3.41
– 4.20 (Biasanya/Tinggi); dan 4.21 – 5.00 (Selalu /Amat Tinggi).

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  ini  berisi  mengenai  tingkat  kompetensi kewarganegaraan  ekologis  yang  diukur  dari  tingakat  pengetahun  warga  negara  terhadap lingkungan, konsep perilaku warga negara, keterampilan warga negara, sikap warga negara, dan nilai-nilai  warga  negara  yang  berkaitan  dengan  masalah  lingkungan.  Indikator-indikator tersebut berdasarkan pemikiran  dari Hadjichambis dan Reis (2020) Kompetensi-kompetensi kewarganegaraan ekoloigs yang hendaknya dimiliki oleh guru  sebagai warga negara lingkungan berbasis  kewarganegaraan  ekologis  adalah  terdiri  dari  pengetahuan,  konsepsi-konsepsi, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai sebagai warga negara lingkungan.
Tabel 1  Tingkat  Pengetahuan Warga Negara Ekologis
No. Pengetahuan untuk Warga Negara Ekologis X SD Tingkat 1 Bagaimana  berkontribusi  pada  pencegahan  masalah lingkungan 3,00 0,771 Sedang 2 Bagaimana  berkontribusi  pada  pemecahan  masalah lingkungan 2,93 0,726  Sedang 3 Bagaimana  mengembangkan  hubungan  yang  sehat  dengan alam 3,08 0,738  Sedang 4 Bagaimana berkontribusi pada pencapaian lingkungan yang keberlanjutan 2,87 0,788  Sedang 5 Apa  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  lingkungan  dari warganegara 3,29 0,797  Sedang 6 Bagaimana  menilai  penyebab  struktural  dari  kerusakan lingkungan dan akar masalahnya 2,89 0,928  Sedang 7 Bagaimana untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat 3,14 0,743  Sedang 8 Bagaimana  mempromosikan  antar  dan  inter-generasi keadilan 2,68 0,902  Sedang 9 Bagaimana  melakukan  kegiatan  dan  membuat  jejaring [network] di tingkat lokal (komunitas, kota, daerah) 2,45 0,988  Rendah
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (2) 2022  Hal 206 - 218
10 Bagaimana  melakukan  kegiatan  dan  membuat  jejaring [network] di tingkat nasional 2,27 1,026  Rendah 11 Bagaimana  melakukan  kegiatan  dan  membuat  jejaring [network] di tingkat global 2,35 1,175 Rendah 2,81 0,335  Sedang
Data  tentang  kompetensi  guru  PPKn  sebagai  Warga  Negara  Lingkungan,  berupa pengetahuan rata-rata berada pada tingkat yang sedang, atau kadang-kadang saja dilakukan. Namun  pada  pengetahuan  tentang  bagaimana  melakukan  kegiatan  dan  membuat  jejaring [network] di tingkat lokal (komunitas, kota, daerah), di tingkat nasional, dan di tingkat global masih berada pada tingkat yang rendah, atau jarang dilakukan. kompetensi pengetahuan adalah bagaimana melakukan kegiatan dan membuat jejaring [network ] di tingkat lokal [komunitas, kota,  daerah],  nasional  dan  global.  Sementara  kompetensi  sikap  adalah  menggunakan  lebih banyak  sumber  daya  alam  daripada  yang  kita  butuhkan,  tidak  mengancam  kesehatan  dan kesejahteraan orang di masa depan.
Temuan penelitian dari kompetensi pengetahuan yang berada pada level rendah adalah bagaimana melakukan kegiatan dan membuat jejaring [network] di tingkat lokal [komunitas, kota,  daerah],  nasional  dan  global,  menunjukkan  masih  kurangnya  dilakukan  kegiatan  dan jejaring  di  tingkat  lokal,  nasional  dan  global,  karena  kurangnya  pengetahuan,  pemahaman, kepekaan  dan  pengalaman  dalam  literasi  kewarganegaraan.  Literasi  kewarganegaraan  adalah kemampuan  untuk  menggunakan  pemahaman  tentang  sistem  sosial  (politik,  ekonomi,  dll.), keterampilan  dan  kebiasaan  berpikir  untuk  berpartisipasi  dalam  dan/atau  mempelajari masyarakat (Berkowitz et al 2005; Olson dan Worsham, 2012). Kewarganegaraan Lingkungan mengacu pada tindakan pro-lingkungan baik di depan umum (pola konsumsi, aksi-aksi politik, partisipasi aktif, dll.) dan pribadi (mendaur ulang, melestarikan sumber daya, dll.) domain yang dilakukan oleh warga negara dan didorong oleh keyakinan akan keadilan distribusi sumber daya publik (Dobson, 2007).
Tabel 2  Tingkat Konsepsi Perilaku Warga Negara Ekologsi
No Konsepsi Perilaku Warga Negara Ekologis X SD Tingkat 1 Memberikan suara di setiap pemilihan nasional 3,64 0,483 Tinggi 2 Bergabung dengan partai politik 2,33 0,694  Rendah 3 Mengikuti isu lingkungan di koran, di radio, di TV, atau di Internet 3,48 0,652 Tinggi 4 Menunjukkan rasa hormat kepada pemerintah 3,54 0,582 Tinggi 5 Terlibat dalam diskusi-diskusi lingkungan 3,10 0,905  Sedang 6 Melakukan  upaya  pribadi  untuk  melindungi  sumber  daya alam  (misalnya,  melalui  penghematan  air  atau  daur  ulang sampah) 3,71 0,581 Tinggi 7 Menghormati  hak  orang  lain  untuk  memiliki  pendapatnya sendiri 3,58 0,871 Tinggi 8 Mendukung orang-orang yang lebih buruk dari kamu 2,17 1,136 Rendah 9 Terlibat  dalam  kegiatan  untuk  membantu  orang-orang  di negara-negara miskin 3,06 0,697  Sedang 10 Berpartisipasi dalam protes damai  menentang hukum yang diyakini tidak adil 3,13 0,890  Sedang 11 Mengikuti isu lingkungan di koran, di radio, di TV, atau di Internet 3,42 0,539 Tinggi 12 Menunjukkan rasa hormat kepada pemerintah 3,60 0,494  Tinggi 3,23 0,508  Sedang
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (2) 2022  Hal 206 - 218
Data tentang kompetensi guru PPKn berupa Konsepsi Perilaku Warga Lingkungan rata-rata berada pada tingkat yang sedang, atau kadang-kadang saja dilakukan. Namun pada konsepsi bergabung  dengan  partai  politik  berada  pada  tingkat  yang  rendah,  atau  jarang  dilakukan. Sementara  pada  konsepsi  mendukung  orang-orang  yang  lebih  buruk,  pilihannya  memang benar, berada pada tingkat yang rendah.
Kompetensi  konsepsi  perilaku  adalah  bergabung  dengan  partai  politik.  Sedangkan  untuk posisi  rendah,  dalam    perspektif  positif  adalah  untuk  kompetensi  konsepsi  perilaku  adalah mendukung  orang-orang  yang  lebih  buruk  ,  dan  kompetensi  nilai-nilai  dalam  hal  memiliki kekuasaan  terhadap  orang  lain. Kewarganegaraan  Lingkungan  adalah  perilaku  penting  dan spesifik atau serangkaian perilaku dalam  konteks tertentu termasuk lingkungan serta isu-isu kewarganegaraan  dan  menunjukkan  bahwa  individu  membutuhkan  baik  pengetahuan lingkungan  dan  pengetahuan  kewarganegaraan  untuk  mengembangkan  Kewarganegaraan Lingkungan  mereka  (Lalic,  et  al,  2020),  diperkuat  dengan  pemahamannya  (Hay,  2002), kepekaan  (Kollmuss  dan  Agyeman  2002).  Menurut  penelitian  Chawla  (1998),  pengalaman terpenting yang menentukan kepekaan lingkungan adalah pengalaman masa kanak-kanak di alam,  pengalaman  pro-kerusakan  lingkungan,  nilai-nilai  pro-lingkungan  yang  dipegang  oleh keluarga, organisasi pro-lingkungan, panutan (guru atau teman) dan pendidikan.
Tabel 3 Tingkat Keterampilan Warga Negara Ekologis No. Keterampilan Warga Negara Ekologis X SD Tingkat 1 Mendiskusikan  artikel  surat  kabar  tentang  konflik lingkungan 3,15 0,504  Sedang 2 Perlihatkan  sudut  pandang  kamu  tentang  isu  lingkungan yang kontroversial 2,93 0,783  Sedang 3 Mengorganisir  sekelompok  siswa  untuk  melakukan perubahan-perubahan lingkungan di sekolah 3,25 0,758  Sedang 4 Mengikuti  debat  televisi  tentang  isu    lingkungan  yang kontroversial 2,62 0,815 Sedang 5 Menulis  surat  atau  email  ke  surat  kabar  yang  memuat pandangan anda tentang isu lingkungan saat ini 2,79 0,770  Sedang 6 Berbicara di depan kelas kamu tentang masalah lingkungan 3,52 0,545 Tinggi 3,04 0,327  Sedang
Data tentang kompetensi guru PPKn berupa Keterampilan Warga Negara Ekologis rata-rata berada  pada  tingkat  yang  sedang,  atau  kadang-kadang  saja  dilakukan.  Namun  pada keterampilan Berbicara di depan kelas kamu tentang masalah lingkungan ternyata berada pada tingkat yang tinggi, atau sudah biasa melakukannya.
Unsur keterampilan warga negara  menurut Steenbergen (1994) memainkan peran kunci bagi kewarganegaraan  lingkungan.  Keterampilan  menunjukkan  adanya  keterlibatan  individu  dan masyarakat serta cara-cara mempengaruhi dalam proses pembuatan keputusan (Karatekin dan Elvan, 2016), menunjukkan perilaku partisipatif dalam upaya untuk memenuhi tanggungjawab- tanggungjawab  dan  kewajiban-kewajiban.  Akyüz  (2001)  menjelaskan  keterampulan    dalam perspektif hak-hak lingkungan seperti untuk mempengaruhi pembuatan, perubahan, proteksi dan pembangunan berkelanjutan dari orang yang hidup dalam suatu lingkungan. Karena itu partisipasi untuk resolusi problem-problem lingkungan adalah hak pada saat yang sama seperti tanggung jawab sebagai suatu tugas (Karatekin, Kuş dan Merey, 2013).
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (2) 2022  Hal 206 - 218
Kewarganegaraan  ekologis  merupakan  perilaku  pro-lingkungan  yang  bertanggung  jawab, memiliki kompetensi, bertindak secara kritis-aktif dan berpartisipasi dalam masyarakat sebagai agen perubahan, dalam ruang privat dan publik pada skala lokal, nasional dan global, melalui tindakan individu dan kolektif menuju pemecahan masalah-masalah lingkungan kontemporer, mencegah terciptanya masalah-masalah lingkungan baru, mencapai kemampuan berkelanjutan dan  mengembangkan  hubungan  yang  sehat  dengan  alam.  (ENEC  2018a).  Kewarganegaraan lingkungan  merupakan  mekanisme  dari  partisipasi  politik  dalam  proses-proses  pembuatan keputusan (Martinho, Nicolau, Caeiro, Amador & Oliveira, 2010).
Tabel 4  Tingkat Sikap Warga Negara Ekologis No. Sikap Warga Negara Ekologis X SD Tingkat
1 Menggunakan lebih banyak sumber daya alam daripada yang kita butuhkan, tidak mengancam kesehatan dan kesejahteraan orang di masa depan 1,94 0,860 Sangat Rendah 2 Kami  membutuhkan  undang-undang  dan  peraturan  yang lebih ketat untuk melindungi lingkungan 3,62  0,489  Tinggi 3 Penting untuk mengambil tindakan terhadap masalah yang berhubungan dengan perubahan iklim 3,35 0,483  Sedang 4 Setiap  orang  harus  diberi  kesempatan  untuk  memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup berkelanjutan 3,54 0,713 Tinggi 5 Kita yang hidup sekarang harus memastikan bahwa orang- orang  di  masa  depan  nikmati  kualitas  hidup  yang  sama
seperti yang kita lakukan hari ini 3,46  0,824  Tinggi 6 Wanita dan pria di seluruh dunia harus diberi kesempatan yang sama untuk pendidikan dan pekerjaan 3,69  0,689  Tinggi 7 Perusahaan-perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  untuk mengurangi penggunaan kemasan dan barang sekali pakai, teermasuk plastik 3,65  0,811 Tinggi 8 Penting untuk mengurangi kemiskinan 3,69  0,689  Tinggi 9 Perusahaan-perusahaan  di  negara  kaya  harus  memberikan kondisi  yang  sama  kepada  karyawannya  di  negara-negara miskin, seperti di negara-negara kaya 3,29  0,713 Sedang 3.35 0,551  Sedang
Data tentang kompetensi guru PPKn berupa Sikap sebagai Warga Negara ekologis  rata- rata umumnya berada pada tingkat yang sedang, atau kadang-kadang saja dilakukan. Namun dilihat secara mendetil, nampaknya bervariasi, tinggi, sedang, dan rendah. Sikap yang berada pada tingkat rerata yang sangat rendah adalah menggunakan lebih banyak sumber daya alam daripada  yang  kita  butuhkan, tidak  mengancam kesehatan  dan  kesejahteraan  orang  di masa depan.
Temuan level rendah dalam kompetensi sikap adalah menggunakan lebih banyak sumber daya alam daripada yang kita butuhkan, tidak mengancam kesehatan dan kesejahteraan orang di masa depan, memperlihatkan sikap dan keyakinan memperlakukan ketidakadilan distribusi terhadap  sumber  daya  publik.  Sikap  lingkungan  sebagai  kecenderungan  psikologis  yang diungkapkan dengan mengevaluasi lingkungan alam dengan beberapa derajat mendukung atau
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (2) 2022  Hal 206 - 218
tidak  (Milfont  dan  Duckitt,  2010).  Banyak  penelitian  yang  mendukung  peran  prediktif  sikap lingkungan, ketika menjelaskan perilaku lingkungan (Collado dan Corraliza, 2015; Cheng dan Monroe, 2012; Grønhøj dan Thgersen, 2017).
Keyakinan  merupakan  inti  dari  semua  perilaku  manusia  (Fishbein  dan  Ajzen,  2011). Keyakinan terbentuk  sebagian besar merupakan fungsi dari interaksi faktor lingkungan dan sifat  bawaan  (Poškus,  2017;  Fishbein  dan  Ajzen,  2011),  melalui  pendidikan,  mengamati lingkungan,  karakteristik  individu,  pengalaman  subjektif  dan  interpretasi,  mempengaruhi individu memahami informasi yang diterima dari lingkungan eksternal (Poškus, 2017).
Tabel 5  Tingkat Nilai-Nilai Warga Negara Ekologis No. Nilai-nilai Warga Negara Ekologis X SD Tingkat 1 Cegah pencemaran lingkungan 3,75 0,668  Tinggi 2 Lindungi lingkungan 3,73 0,676  Tinggi 3 Hormati alam 3,60 0,869  Tinggi 4 Bersatu dengan alam 3,42 0,739 Tinggi 5 Setiap orang memiliki kesempatan yang sama 3,52 0,771 Tinggi 6 Jaga mereka yang lebih buruk 2,69 1,223 Sedang 7 Setiap orang diperlakukan dengan adil 3,69 0,689  Sedang 8 Tidak ada perang atau konflik 3,39 0,939  Sedang 9 Bermanfaat untuk orang lain 3,58 0,767 Tinggi 10 Bersenang-senang 2,63 1,003 Sedang 11 Nikmati kesenangan hidup 3,00 0,825  Sedang 12 Lakukan hal-hal yang saya sukai 3,00 0,923  Sedang 13 Memiliki kontrol terhadap tindakan orang lain 2,81 0,891  Sedang 14 Memiliki kekuasaan terhadap orang lain 1,98 0,911 Rendah 15 Jadilah orang yang berpengaruh 2,69 0,854  Sedang 3,16 0,525  Sedang
Data  tentang  kompetensi  guru  PPKn  berupa  Nilai-nilai  yang  diyakini  sebagai  Warga Negara Ekologis rata-rata umumnya berada pada tingkat yang sedang. Namun  dilihat secara mendetil, nampaknya bervariasi, tinggi, sedang, dan rendah. Sikap yang berada pada tingkat rerata yang tinggi adalah Cegah pencemaran lingkungan, Lindungi lingkungan, Hormati alam, Bersatu  dengan  alam,  Setiap  orang  memiliki  kesempatan  yang  sama,  dan  Bermanfaat  untuk orang lain. Sementara nilai-nilai yang berhubungan dengan Memiliki kekuasaan terhadap orang lain, berada pada tingkat yang rendah.
Keyakinan  membentuk  nilai-nilai  seseorang,  namun  berpotensi  dapat  dibentuk  dan diubah melalui pendidikan (Myyry et al, 2013; Krishnan, 2008; Chatard dan Selimbegovic, 2007), orientasi  nilai  (Inglehart  dan  Baker,  2000),  terutama  nilai-nilai  pro-lingkungan. Kewarganegaraan  Lingkungan  pada  intinya  didasarkan  pada  nilai-nilai,  seperti  keadilan distribusi sumber daya lingkungan, partisipasi masyarakat, dan kreasi bersama dari kebijakan keberlanjutan, di antara yang lain (Schild, 2016), menghubungkan berbagai aksi pro-lingkungan dengan nilai-nilai (Steg  et  al, 2014a,  b;  van  der Werff et  al, 2013, 2014);  menyentuh  beberapa motivasi dan keyakinan masyarakat (yaitu norma sosial, Abrahamse dan Steg, 2013), merupakan kunci untuk Warga Negara Lingkungan (Stern et al, 1999).
Banyak penelitian tentang bagaimana nilai berhubungan dengan komponen yang sangat penting  dari  Kewarganegaraan  Lingkungan – perilaku  pro-lingkungan  (Steg  et  al,  2014a,  b; Thøgersen  dan  Ölander,  2002),  yakni  empat  orientasi  nilai,  yaitu,  nilai  hedonistik,  egoistik,
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (2) 2022  Hal 206 - 218
altruistik  dan  biosfer  (Steg  et  al,  2011;  Nordlund  dan  Garvill,  2002;  Stern  et  al,  1999). Menggunakan  lebih  banyak  sumber  daya  alam  daripada  yang  dibutuhkan  adalah  wujud  dari nilai hedonisti dan egoistik. Nilai hedonistik dan egoistik (Steg dan DeGroot, 2012), biasanya berhubungan  negatif  dengan  tindakan  pro  lingkungan,  karena  sering  berkonflik  langsung dengan  hasil  lingkungan,  cenderung  mengorbankan  lingkungan  untuk  kesenangan  sendiri, melayani  diri  sendiri,  seringkali  dengan  mengorbankan,  setidaknya  tanpa  memperhatikan orang lain. untuk mempromosikan Kewarganegaraan Lingkungan, seseorang harus bertujuan untuk  pola  nilai  tertentu,  di  mana  nilai  altruistik  dan  biosfer  bekerja  bersama-sama  untuk menciptakan  keterlibatan  sosial  dan  individu  yang  sadar  lingkungan.  Perlu  pernguatan  dan penegakkan nilai-nilai melalui, Pertama, sistem pendidikan yang secara konsisten memperkuat nilai-nilai pro-lingkungan. Kedua, lingkungan perlu memperkuat dan memungkinkan perilaku pro-lingkungan dan pada gilirannya memberikan penguatan untuk nilai-nilai pro-lingkungan (Bardi  dan  Goodwin,  2011).  Ketiga,  menerapkan  model  prediksi,  untuk  memprediksi  dan menjelaskan tindakan yang relevan dengan Kewarganegaraan Lingkungan, yakni model Nilai- Keyakinan-Norma, Values-Belief-Norm (VBN) (Stern, 2000; Stern et al, 1999) dan Teori Perilaku Terencana, Theory of Planned Behavior (TPB) (Fishbein dan Ajzen, 2011; Ajzen, 1991).
Dalam  upaya  untuk  meningkatkan  level  kewarganegaraan  lingkungan,  terutama melahirkan  perilaku  keteraturan  dan  konsistenitas  mahasiswa  calon  guru  pendidikan kewarganegaraan  perlu  dilakukan  penanaman,  pengembangan  dan  pembinaan  nilai-nilai, kompetensi,  perilaku  ekologis  melalui  variabel-variabel  yang  mempengaruhi  terhadap penumbuhan  kewarganegaraan  lingkungan  (Karatekin  and  Uysal,  2018),  seperti  tingkat keinginan  tahu  terhadap  lingkungan  dan  frekuensi  partisipasi  pada  aktivitas-aktivitas lingkungan. Selain itu kompetensi ekologis berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dapat dibentuk melalui model-model pembelajaran, di antaranya model 11 pembelajaran kontekstual dan  berbasis  problem  (Pertiwi  dan  Samsuri,  2017),  pengembangan  komunitas  warga  negara peduli lingkungan (Prasetiyo dan Budimansyah, 2016), strategi pembentukan kewarganegaraan ekologis melalui persekolahan (Mariyani, 2017), rekontruksi kewarganegaraan ekologis melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis ecoliteracy (Rondli dan Yuli. (2017), dan menciptakan kewarganegaraan ekologis era digital (Jannah, 2018).

## Simpulan
Tingkat Kompetensi Kewarganegaraan Ekologis guru PPKn, rata-rata umumnya berada pada  tingkat  sedang,  kecuali  pada  niat  untuk  bertindak  di  masa  depan,  terutama  dalam indikator sikap warga negara lingkungan yakni menggunakan lebih banyak sumber daya alam daripada  yang  kita  butuhkan, tidak  mengancam kesehatan  dan  kesejahteraan  orang  di masa depan berada dalam tingkat yang sangat rendah. Tingkat Kewarganegaraan Lingkungan guru PPKn  belum  mencapai  tingkat  yang  memuaskan,  karena  masih  masih  berada  pada  tingkat sedang dan rendah. Rekomendasi dalam penelitian ini perlu penguatan dan penegakkan nilai- nilai ekologis melalui sistem pendidikan yang secara konsisten memperkuat nilai-nilai ekologis. dan  memungkinkan  perilaku  pro-lingkungan  dan  pada  gilirannya  memberikan  penguatan untuk nilai-nilai ekologis.

## Referensi
A.C.  Hadjichambis  dan  D.P.Hadjichambi.  (2020).  Environmental  Citizenship  Questionnaire (ECQ):  The  Development  and  Validation  of  an  Evaluation  Instrument  for  Secondary School Students. Sustainability.2020, 12, 821.
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (2) 2022  Hal 206 - 218
Abowitz, Kathleen Knight and Harnish, Jason .(2006). Contemporary Discourses of Citizenship. Review of Educational Research. Winter 2006, Vol.76, No.4, pp.653-690.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179 – 211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T. Akyüz, E. (2001). Çocuk hakları sözleşmesinin temel ilkeleri ışığında çocuğun eğitim hakkı, MEB Dergisi,  Sayı:  151.  In  Karatekin,  Kadir  dan  Uysal,  Cevdet  (2018).  Ecological  Citizenship Scale Development Study. International Electronic Journal of Environmental Education. Vol.8, Issue 2, 2018, 82-104.
Bardi, A., & Goodwin, R. (2011). The dual route to value change: Individual processes and cultural moderators.  Journal  of  Cross-Cultural  Psychology,  42(2),  271 – 287.  https://doi. org/10.1177/0022022110396916.
Berkowitz,  A. J.,  Ford,  M.  A.,  &  Brewer,  C.  A.  (2005).  A  framework for  integrating  ecological literacy, civics literacy, and environmental citizenship in environmental education. In E. A.  Johnson  &  M.  J.  Mapping  (Eds.),  Environmental  education  and  advocacy:  Changing perspectives of ecology and education (pp. 227 – 266). Cambridge: Cambridge University Press.
Chatard, A., & Selimbegovic, L. (2007). The impact of higher education on egalitarian attitudes and  values:  Contextual  and  cultural  determinants.  Social  and  Personality  Psychology Compass, 1, 541 – 556. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2007.00024.x. Chawla,  L.  (1998).  Significant  life  experiences  revisited:  A  review  of  research  on  sources  of proenvironmental sensitivity. The Journal of Environmental Education, 29(3), 11 – 21. Cheng, J., & Monroe, M. C. ( 2012). Connection to nature: Children’s affective attitude toward nature. Environment and Behaviour, 44(1), 31 – 49.
Clarke, L., & Agyeman, J. (2011). Shifting the balance in environmental governance: Ethnicity environmental citizenship and discourses of responsibility. Antipode, 43 (1) Pp. 1773 – 1800. Collado,  S.,  &  Corraliza,  J.  A.  (2015).  Children’s  restorative  experiences  and  self -  reported environmental behaviours. Environment and Behaviour, 47(1), 38 – 56 DLHD Kalimantan Selatan, (2018). Retrieved Mei 7, 2019. Available at http://kalsel.prokal.co/read/news/13501-lima-tahun-air-sungai-di-kalsel-tercemarberat.
Dobson, A. (2003). Citizenship and the environment, Newyork: Oxford University Press. Dobson, A. (2007). Environmental Citizenship: Towards Sustainable Development. Sustainable Development Sust. Dev. 15, 276 – 285.
Fahlevi,  Reja.,  Jannah,  Fathul.,  dan  Sari,  Raihanah,  (2020).  Implementasi  Karakter  Peduli Lingkungan  Sungai  Berbasis  Kewarganegaraan  Ekologis  Melalui  Program  Adiwiyata  di Sekolah  Dasar.  Jurnal  Moral  Kemasyarakatan.  Vol.  5  No.  2  (2020):  Desember  2020. https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/5069.
Fishbein,  M.,  &  Ajzen,  I.  (2011).  Predicting  and  changing  behavior:  The  reasoned  action approach. New York: Psychology Press.
Gabrielson,  T.,  &  Cawley,  R.  M.  (2010).  Plain  member  and  citizen:  Aldo  Leopold  and environmental citizenship. Citizenship Studies, 14 (1). Pp. 605 – 615.
Gebbels,  S.,  Evans,  S.  M.,  &  Delany,  J.  E.  (2011).  Promoting  environmental  citizenship  and corporate social responsibility through a school/industry/university partnership. Journal of Biological Education, 45 Pp. 13 – 19.
Hasan, Syamsuddin. (2015). Kerusakan Lingkungan Kalsel Memprihatinkan. Retrieved Mei 8, 2019.  Available  at  https://kalsel.antaranews.com/berita/24317/kerusakan-lingkungan- kalsel-memprihatinkan.
Hay,  P.  R.  (2002).  Main  Currents  in  Western  Environmental  Thought  (pp.  120 – 152). Bloomington: Indiana University Press.
Iija,  Veera  Ilona.  (2011).  An  Analysis  of  the  Concept  of  Citizenship:  Legal,  Politic  and  Social Dimensions.  University  of  Helsinki  Faculty  of  Sciences  Social  and  Moral  Philosophy. Master’s Thesis. December 2011. Retrieved Mei 8, 2019. Available at https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/29256/veerasthesisFINAL.pdf?...
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (2) 2022  Hal 206 - 218
Inglehart,  R.,  &  Baker,  W.  E.  (2000).  Modernization,  cultural  change,  and  the  persistence  of traditional values. American Sociological Review, 65, 19 – 51. https://doi.org/10.2307
Irmita,  Rizk.  (2018).  Saat  Sungai- sungai  di  Banjarmasin  Menjadi  “Sakit”  Akibat  Eksploitasi Lahan.  Retrieved  Mei  8,  2019.  Available  at  https://www.kanalkalimantan.com/saat- sungai-sungai-di-banjarmasin-menjadi-sakit-akibat-eksploitasi-lahan/.
Jagers & Matti., Jagers, S.C. & Martisson, S. (2010). Ecological citizens: Identifying values and beliefs  that  support  ındividual  environmental  responsibility  among  Swedes. Sustainability. (2), 1055-1079.
Jannah,  Raudlatul.  (2018).  Menciptakan  Kewarganegaraan  Ekologis  di  Era  Digital  melalui Kampoeng Recycle Jember. Journal of Urban Sociology. Volume I. No.2. Oktober 2018.
Karatekin, K. and Elvan, Ö. (2016). On the concept of democracy of 8th grade students cognitive structures. Abant İzzet Baysal University Journal of the Faculty of Education, 16(USBE S Special Issue II), 1405-1431
Karatekin,  Kadir  dan  Uysal,  Cevdet  (2018).  Ecological  Citizenship  Scale  Development  Study. International Electronic Journal of Environmental Education. Vol.8, Issue 2, 2018, 82-104. Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 8(3), 239 – 260. https://doi.org/10.1080/13504620220145401.
Krishnan, V. R. (2008). Impact of MBA education on students’ val ues: Two longitudinal studies. Journal of Business Ethics, 83(2), 233 – 246. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9614-y Lalic,  Marija  Smederevac.,    Finger,  David.,  Kovách,  Imre.,  Lenhardt,  Mirjana.,    Petrovic, Jelisaveta.,  Djikanovic,  Vesna.,    Conti,  Daniela  and  J  de  Pauw,  elle  Boeve.(2020). Knowledge and Environmental Citizenship, in in Hadjichambis, Andreas Ch, Reis, Pedro., Hadjichambi,  Demetra Paraskeva,  Činčera,  Jan.,  de  Pauw  Jelle,  Boeve., Gericke,  Niklas, and Christine Knippels, Marie. Eds. (2020).  Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. Springer Open.
Latta,  P.  Alex.  (2007).  Locating  democratic  politics  in  ecological  citizenship.  Environmental Politics 16(3), 377-393.
Levinson,  Ralph.,  Hadjichambi,  Demetra  Paraskeva.,  Bedsted,  Bjørn.,  Manov,  Boris    and Hadjichambis, Andreas Ch. (2020) Political Dimensions of environmental Citizenship, in Hadjichambis, Andreas Ch, Reis, Pedro., Hadjichambi, Demetra Paraskeva, Činčera, Jan., de  Pauw  Jelle,  Boeve.,  Gericke,  Niklas,  and  Christine  Knippels,  Marie.  Eds.  (2020). Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. Springer Open. Li, Ding., Zhao, Luman., Ma, Shuang.,  Shao, Shuai., and Zhang, Lixiao. (2019). What influences an  individual’s  pro -environmental  behavior?  A  literature  review.  Journal  of  Cleaner Production. Volume 146, 1 July 2019, Pages 28-34.
MacPherson,  S.  (2005)  Educating  ecological  citizens  the  blue  planet.  Canadian  Journal  of Environmental Education. 10, 141-156.
Mariyani.  (2017).  Strategi  Pembentukan  Kewarganegaraan  Ekologis.  Prosiding  Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017. Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta. p-ISSN 2598-5973 e-ISSN 2599-008X, hal 10-17.
Martinho,  Nicolau,  Caeiro,  Amador,  dan  Oliveira  (2010).  Environmental  Citizenship  and Participation. The Role of  Education Programs. Knowledge Collaboration & Learning for Sustainable Innovation ERSCP-EMSU conference, Delft, The Netherlands, October 25-29, 2010.
Milfont, T.  L., & Duckitt, J.  (2010). The environmental attitudes inventory: A valid and reliable measure  to  assess  the  structure  of  environmental  attitudes.  Journal  of  Environmental Psychology, 30(1), 80 – 94.
Myyry, L., Juujärvi, S., & Pesso, K. (2013). Change in values and moral reasoning during higher education.  European  Journal  of  Developmental  Psychology,  10(2),  269 – 284. https://doi.org/1 0.1080/17405629.2012.757217.
Nahruddin. (2018). Isu-isu Strategis Permasalahan Lingkungan. https://osf.io
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (2) 2022  Hal 206 - 218
Nordlund, A.  M., & Garvill, J.   (2002). Value structures behind pro-environmental behavior.
Environment and Behavior, 34(6), 740 – 756. https://doi.org/10.1177/001391602237244 Olson, G., & Worsham, L. (2012). Education as civic engagement: Toward a more democratic society (p. 338). New York: Palgrave Macmillan.
Ong, A. et al. (1996) Cultural citizenship as subject-making: immigrants negotiate racial and cultural boundaries in the United States. Current anthropology (1996): 737-762.
Özden Özdemir, D. (2011). İlköğretim okullarında çevresel vatandaşlık eğitimi. Yayımlanmamış doktara tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. In Karatekin, Kadir (2019). Model Review Related to the Effects of Teachers’ Levels of Ecological Citizenship International Electronic Journal of Environmental Education.
PPKL KLHK
RI. (2019). Retrieved Mei 8, 2019. Available at http://kalsel.prokal.co/read/news/13501-lima-tahun-air-sungai-di-kalsel-tercemarberat. Poškus, M.  S. (2017). Normative influence of pro -environmental intentions in adolescents with different personality types. Current Psychology, 1 – 14. https://doi.org/10.1007/ s12144-017- 9759-5
Prasetiyo, Wibowo Heru dan Budimansyah, Dasim. (2016). Warga Negara dan Ekologi; Studi Kasus  Pengembangan  Warga  Negara  Peduli  Lingkungan  dalam  Komunitas  Bandung Berkebun.  Jurnal  Pendidikan  Humaniora.  Vol.4  No.4,  2016.  Retrieved  Mei  8,  2019. Available at htpp://journal.um.ac.id/index.php/ jph/article/view/8221/3784.
Rifani, Reza. (2019). Tiga Isu Lingkungan Kalsel, Walhi: Wajib Jadi Prioritas Capres. Retrieved Mei  6,  2019.  Available  at  www.iklancapres.id/.../tiga-isu-lingkungan-kalsel-walhi-wajib- jadi-
Rondli, W.S dan Khoirinnida, Yuli. (2017). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Ecoliteracy: Upaya Rekontruksi Kewarganegaraan Ekologis. Prosiding Seminar Nasional 15 Maret 2017 Aktualisasi Kurikulum 2013 di SD Melalui Gerakan Literasi Sekolah untuk Menyiapkan Generasi  Unggul dan Berbudi Pekerti. Retrieved Mei 10, 2019. Available at eprints.umk.ac.id/7379/17/14_Wawan_UMK.pd.
Rosaldo,  R.  (1994)  Cultural  Citizenship  in  San  Jose,  California.  PoLAR:  Political  and  legal anthropology review 17.2 (1994): 57-64.
Schild,  R.  (2016).  Environmental  citizenship:  What  can  political  theory  contribute  to environmental education practice? The Journal of Environmental Education, 47(1), 19 – 34. https://doi.org/ 10.1080/00958964.2015.1092417.
Steenbergen, B.V. (1994). Towards a global ecological citizen. Bart van Steenbergen (Ed.). The condition of citizenship. (pp.141-152). London: SAGE Publications.
Steg, L., De Groot, J.  I., Dreijerink, L., Abrahamse, W., & Siero, F. (2011). General antecedents of personal norms, policy acceptability, and intentions: The role of values, worldviews, and environmental  concern.  Society  and  Natural  Resources,  24(4),  349 – 367.  https://doi. org/10.1080/08941920903214116.
Steg,  L.,  &  De  Groot,  J.  I.  M.  (2012).  Environmental  values.  In  S.  Clayton  (Ed.),  The  Oxford handbookof environmental and conservation psychology (pp. 81 – 92). New York: Oxford University Press.
Steg, L., Bolderdijk, J.  W., Keizer, K., & Perlaviciute, G. (2014a). An integrated framework for encouraging  pro-environmental  behaviour:  The  role  of  values,  situational  factors  and goals.  Journal  of  Environmental  Psychology,  38(1),  104 – 115.  https://doi.org/10.1016/j. jenvp.2014.01.002.
Steg, L., Perlaviciute, G., van der Werff, E., & Lurvink, J. (2014b). The significance of hedonic values for environmentally relevant attitudes, preferences, and actions. Environment and Behavior, 46(2), 163 – 192. https://doi.org/10.1177/0013916512454730.
Stern, P. C., Dietz, T., Abel, T., Guagnano, G. A., & Kalof, L. (1999). A value-belief-norm theory of support for social movements: The case of environmentalism. Human Ecology Review, 6(2), 81 – 97.
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7 (2) 2022  Hal 206 - 218
Stern, P. C. (2000). Toward a coherent theory of environmentally significant behaviour. Journal of Social Issues, 56(3), 407 – 424.
Sudarmadi, S., dkk. (2001). A survey of perception, knowledge, awareness, and attitude in regard to enviromental problems in a sample of two different social groups in Jakarta Indonesia. Journal of Environment, Development and Sustainability, Kluwer Academic Publishers, 3, 169-183.
Susanto,  Denny.  (2017).  Indeks  Kualitas  Lingkungan  Hidup  Kalsel  Terburuk  di  Kalimantan. Retrieved  Mei  7,  2019.  Available  at  https://mediaindonesia.com/read/detail/131706- indeks-kualitas-lingkungan-hidup-kalsel-terburuk-di-kalimantan.
Thøgersen,  J.,  &  Ölander,  F.  (2002).  Human  values  and  the  emergence  of  a  sustainable consumption  pattern:  A  panel  study.  Journal  of  Economic  Psychology,  23(5),  605 – 630. https://doi. org/10.1016/S0167-4870(02)00120-4.
Uysal,  C.  (2018).  Sınıf  öğretmeni  adaylarının  ekolojik  vatandaşlık  düzeylerinin  belirlenmesi. Yayımlanmamış  Yüksek  Lisans  Tezi,  Kastamonu  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü, Kastamonu. In Karatekin, Kadir (2019). Model Review Related to the Effects of Teachers’ Levels  of  Ecological  Citizenship  International  Electronic  Journal  of  Environmental Education. Vol.9, Issue 1, 2019, 46-61.
Van der Werff, E., Steg, L., & Keizer, K. (2013). The value of environmental self-identity: The relationship  between  biospheric  values,  environmental  self-identity  and  environmental preferences, intentions and behaviour. Journal of Environmental Psychology, 34(3), 55 – 63. https:// doi.org/10.1016/j.jenvp.2012.12.006.
Van der Werff, E., Steg, L., & Keizer, K. (2014). I am what I am by looking past the present: The influence  of  biospheric  values  and  past  behavior  on  environmental  self-identity. Environment and Behavior, 46(5), 626 – 657. https://doi.org/10.1177/00139165124752091.