## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.935            pp.  205-221

## Research Article
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2102/Pdt.G/2022/PA.JU
Imtah Salsabila Pratiwi 1 , Isman 2
1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; i000200146@student.ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; ism190@ums.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 06, 2023 Revised :  November 25, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 06, 2024
How to Cite: Imtah Salsabila Pratiwi and Isman (2024) “Economic Based Divorce from the Maqashid Shariah  Perspective:  Analysis  of  the  Decision  of  the  North  Jakarta  Religious  Court  Judge  Number 2102/Pdt.G/2022/PA.JU”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(1), pp. 205 – 221. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.935.
Economic Based Divorce from the Maqashid Shariah Perspective: Analysis of the Decision of the North Jakarta Religious Court Judge Number 2102/Pdt.G/2022/PA.JU
Abstract. This  research  aims  to  analyze  judicial  decisions  regarding  the  prevalence  of  divorce  in Indonesia from the perspective of Maqashid Syariah. The study holistically examines the high divorce rate of 23% per year in Indonesia within the framework of Islamic values inherent in Maqashid Syariah. It  explores  the  factors  that  judges  consider  when  making  divorce  decisions,  including  economic, family,  and  social  aspects.  Furthermore,  the  research  discusses  intervention  strategies  that  can  be implemented to enhance family resilience and prevent divorce. Employing a qualitative approach and content analysis, the study thoroughly analyzes the data to achieve a comprehensive understanding of judicial decisions concerning the prevalence of divorce in Indonesia from the perspective of Maqashid

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .
Syariah.  The  findings  indicate  that  judges  primarily  base  their  divorce  decisions  on  a  legal-formal perspective,  thereby  contributing  to  the  prevalence  of  divorce  driven  by  economic  reasons.  The research  also  provides  recommendations  for  effective  intervention  strategies  to  bolster  family resilience.
Keywords :  Divorce,  Economic  Factors,  Judicial  Considerations,  Intervention  Strategies,  Family Resilience, Maqashid Syariah
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  putusan  pengadilan  mengenai  prevalensi perceraian di Indonesia dalam perspektif Maqashid Syariah. Kajian tersebut mengkaji secara holistik tingginya angka perceraian sebesar 23% per tahun di Indonesia dalam kerangka nilai-nilai Islam yang melekat pada Maqashid Syariah. Ini mengeksplorasi faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim ketika mengambil  keputusan  perceraian,  termasuk  aspek  ekonomi,  keluarga,  dan  sosial.  Lebih  lanjut, penelitian  tersebut  membahas  strategi  intervensi  yang  dapat  diterapkan  untuk  meningkatkan ketahanan  keluarga  dan  mencegah  perceraian.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan analisis konten, penelitian ini menganalisis data secara menyeluruh untuk mencapai pemahaman yang komprehensif  tentang  putusan  pengadilan  mengenai  prevalensi  perceraian  di  Indonesia  dari perspektif  Maqashid  Syariah.  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  hakim  pada  dasarnya  mendasarkan keputusan  perceraian  mereka  pada  perspektif  hukum-formal,  sehingga  berkontribusi  terhadap prevalensi  perceraian  yang  didorong  oleh  alasan  ekonomi.  Penelitian  ini  juga  memberikan rekomendasi strategi intervensi yang efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga.
Kata  Kunci :  Perceraian,  Faktor  Ekonomi,  Pertimbangan  Hukum,  Strategi  Intervensi,  Ketahanan Keluarga, Maqashid Syariah

## PENDAHULUAN
Dimensi  penting  dalam  kehidupan  manusia,  dan  baik  agama,  tradisi  adalah perkawinan  sehingga  institusi  negara  ikut  serta  dalam  mengaturnya.  Perkawinan dapat berakhir akibat perceraian atau kematian salah satu pasangan 1 Terkait dengan kasus  perceraian,  Hakim  mempertimbangkan  pandangan  hukum  Islam  yang menyatakan  bahwa  perceraian  dapat  dipertimbangkan  jika  kehidupan  perkawinan tidak  harmonis  dan  upaya  damai  tidak  berhasil  serta  hubungan  suami-istri  telah merosot.  Melanjutkan  perkawinan  yang  tidak  harmonis  bisa  menjadi  bentuk hukuman  yang  tidak  adil,  yang  bertentangan  dengan  prinsip  kemaslahatan. Pertimbangan  Hakim  adalah  mencegah  timbulnya  mafsadat.  Dalam  putusan perceraian,  Hakim  tidak  hanya  mempertimbangkan  pertengkaran,  tetapi  juga dampak komunikasi keluarga terhadap kesehatan mental dan pikiran mereka. 2 Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pasal pada bab XVI terkait perceraian dalam pasal 113-128. Selanjutnya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1 Mega  Meirina,  ‘HUKUM  PERKAWINAN  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  POSITIF  DAN HUKUM  ISLAM’, A  H  K  A  M  Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Humaniora ,  2.1  (2023),  22 – 49 <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1>.
2 Amri,  Dwi  Ratna  Cinthya Dewi,  and  Laili  Shofiya  Kurniawati,  ‘Disfungsi  Nilai  Maqhasid Syariah  Terhadap  Perceraian  Alasan  Ekonomi  Di  Masa  Pandemi  Covid- 19’, Jurnal  Studi  Islam ,  14.2 (2022), 295 – 315.

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .
1989  tentang  Peradilan  Agama  “Perceraian  dapat  dilakukan  setelah  upaya perdamaian”. 3
Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dalam memperkuat gagasan bahwa kajian terhadap hukum Islam, termasuk putusan Hakim di pengadilan agama, perlu diperdalam.  Dalam  Kabupaten  Langkat  pada  tahun  2019,  terdapat  1.803  kasus perceraian, di mana 1.458 kasus atau sekitar 80,87% disebabkan oleh faktor ekonomi, sementara sisanya hanya sekitar 19,13% disebabkan oleh faktor-faktor lain. Karena itu, gugatan cerai yang diajukan karena alasan ekonomi semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga menjadi topik yang penting untuk diteliti. 4
Tujuan  penelitian  ini  diharapkan  dapat  melengkapi  dan  memperkaya pemahaman sebelumnya, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang alasan perceraian karena ekonomi dalam kerangka hukum islam. Dengan melibatkan perspektif Maqashid Shariah, penelitian ini akan membantu pengambil keputusan, termasuk  Hakim,  untuk  lebih  memahami  konteks  perceraian  yang  lebih  luas  dan mengambil  langkah-langkah  yang  sesuai  dalam  memutuskan  sengketa  hak  asuh anak. Hal ini penting untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus perceraian.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  cabang  ilmu  yang  membahas  teknik-teknik yang  digunakan  dalam  melaksanakan  suatu  penelitian,  berfungsi  sebagai  panduan atau  prosedur  untuk  memperoleh  informasi  dalam  konteks  perintah  ilmiah  dan sumber data. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dan analisis isi digunakan untuk  menguji  secara  menyeluruh  putusan  pengadilan  terkait  dengan  tingginya tingkat  perceraian  di  Indonesia,  dengan  fokus  pada  perspektif  Maqashid  Syariah. Sumber  data  utama  berasal  dari  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Jakarta  Utara nomor 2102/Pdt.G/2022/PA.JU, yang dianggap merepresentasikan pandangan hakim tentang  perceraian  dalam  masyarakat  Islam,  dengan  mempertimbangkan kemaslahatan. 5
Penelitian  ini,  menggunakan  dua  sumber  data  yaitu  data  primer,  yang diperoleh  melalui  putusan  Pengadilan  Agama,  dan  data  sekunder,  yang  diperoleh melalui  sumber-sumber  yang  sudah  ada.  Proses  pengumpulan  data  melibatkan pembacaan,  penelitian,  dan  analisis  dokumen-dokumen  terkait  dengan  topik penelitian.  Fokusnya  mencakup  duduk  perkara,  pertimbangan  hukum,  dasar-dasar
3 Ita  Fitriana  and  others,  ‘Dualism  of  Positive  Law  and  Islamic  Law  in  Indonesia:  Law Enforcement for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Communities’, Urecol Journal. Part H: Social, Art, and Humanities , 1.2 (2021), 82 – 90 <https://doi.org/10.53017/ujsah.111>.
4 Indah  Fatimatus  Syahro,  ‘DASAR  PERTIMBANGAN  HAKIM  DALAM  MEMUTUS PERCERAIAN  AKIBAT  KELALAIAN  SUAMI  MEMBERI  NAFKAH(Analisis  Putusan  PA  Lumajang Nomor/Pdt.G/2021/PA.Lmj)’, 2023.
5 Fitria  Ramadhani,  ‘PENGARUH  FAKTOR  EKONOMI  TERHADAP  PERKARA  CERAI GUGAT(Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)’, 2023.

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .
penentuan  putusan  hakim,  dan  diktum  putusan.  Perspektif  Maqashid  Syariah dijadikan kerangka pengorganisasian data dalam penelitian ini. 6
Hasil  penelitian  ini  memberikan  pemahaman  yang  komprehensif  tentang putusan pengadilan terkait perceraian di kalangan umat Islam di Indonesia, dengan Maqashid Syariah sebagai landasan analisis. Penelitian menggunakan bahan pustaka dan menggali pemahaman mendalam melalui membaca, meneliti, dan menganalisis dokumen-dokumen  terkait  dengan  topik  penelitian.  Dengan  memfokuskan  pada poin-poin kunci dalam putusan hakim, penelitian ini berupaya merangkum aspek- aspek  esensial  yang  dapat  memberikan  gambaran  mendalam  tentang  dinamika perceraian dalam masyarakat tersebut. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Maqasid Syariah terbagi menjadi dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid merujuk pada tindakan yang dilakukan secara bijaksana, ditujukan untuk mencapai suatu hal yang membimbing seseorang ke jalan yang benar dan keyakinan yang harus diyakini  serta  diterapkan  dengan  teguh.  Sementara  itu,  Syariah  memiliki  makna bahwa  dalam  agama  Islam,  Syariah  adalah  sumber  kehidupan  bagi  setiap  muslim, melibatkan kemajuan, keselamatan, dan kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. Berdasarkan  definisi  ulama,  Maqasid  Syariah  dapat  diartikan  sebagai  rahasia  dan tujuan  akhir  yang  ingin  dicapai  oleh  syar'i  dalam  setiap  hukum  yang  ditetapkan. Dengan demikian, Maqasid Syariah adalah usaha manusia untuk menemukan solusi yang  sempurna  dan  mengikuti  jalan  yang  benar  berdasarkan  ajaran  agama  Islam, yakni Al-Quran dan Hadis Nabi. 8
Imam asy-Syathibi meyakini bahwa Maqasid Syariah memiliki tujuan utama, yaitu melindungi dan mendukung tiga kategori hukum: Daruriyyat, merupakan hal yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan manusia atau menjaga keberlangsungan hidup  manusia.  Dalam  konteks  ini,  pemenuhan  kebutuhan  daruriyyat  dianggap terjaga jika mencapai lima tujuan hukum Islam yang disetujui, yakni menjaga agama, jiwa, akal pikiran, kehormatan dan keturunan, serta kekayaan. 9
Kebutuhan  hajiyyah  merujuk  pada  kebutuhan  yang  diperlukan  untuk mengatasi  kesulitan,  namun  tidak  bersifat  kritis  hingga  dapat  mengancam kehidupan.  Tidak  terpenuhinya  kebutuhan  ini  tidak  akan  menimbulkan  kerugian atau  kematian,  melainkan  hanya  menimbulkan  ketidaknyamanan  atau  kecemasan. Semua hal yang dapat memudahkan pelaksanaan tugas-tugas penting dikategorikan sebagai  kebutuhan  skunder.  Contohnya  termasuk  kendaraan  untuk  meningkatkan
6 Marinu Waruwu, ‘Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian  Kuantitatif  Dan  Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed  Method)’, Jurnal  Pendidikan Tambusai , 7 (2023).
7 Risma  Wulandari,  ‘Analisis  Hukum  Islam  Dalam  Pertimbangan  Hakim  Putusan  Agama (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/Pa.Mr’, Sakinah:Jurnal Hukum Keluarga Islam , 1.1 (2023).
8 Isman and others, ‘Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Syariah Jasser Auda’, Al-Afkar: Journal for Islamic Studies , 6.4 (2023) <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.730>.
9 MUHAMMAD SYAFRY FIRMAN, STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT TERHADAP MUSTAHIK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH , 2023.

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .
efektivitas usaha, fasilitas pendidikan, peralatan komunikasi seperti handphone, dan peralatan rumah tangga seperti kulkas, televisi, kipas angin, dan sebagainya. 10
Kebutuhan  Tahsiniyyah,  yang  juga  dikenal  sebagai  tingkatan  kebutuhan tersier, merupakan jenis kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam kelangsungan  lima  tujuan  syariah  (yaitu  jiwa,  akal,  agama,  keturunan,  dan kehormatan),  dan  tidak  menimbulkan  kesulitan.  Kebutuhan  Tahsiniyyah  dapat diartikan sebagai kebutuhan yang bersifat pelengkap atau asesoris, memberikan nilai tambah dalam pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Sebagai contoh, hal ini dapat  terlihat  dalam  penyajian  makanan  di  atas  meja  dengan  tata  boga  dan pengaturan penyajian yang baik. 11

## Pertimbangan Hakim : Perspektif Maqashid Syariah
Pertimbangan hakim merupakan aspek krusial dalam membentuk nilai suatu putusan yang mencerminkan keadilan. Selain itu, pertimbangan tersebut juga dapat memberikan  keuntungan  bagi  pihak  yang  terlibat,  sehingga  perlu  diperhatikan dengan seksama. Dalam konteks pertimbangan perkara berdasarkan hukum Islam, hakim  diberikan  tugas  untuk  memberikan  prioritas  pada  penolakan  bahaya  demi mewujudkan  kebaikan.  Sementara  itu,  upaya  untuk  menghindari  kerugian diutamakan tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar. 12
Hukum syariah, baik dalam aspek ibadah maupun mu'amalah, memiliki dua tingkatan  tujuan,  yaitu  tujuan  pokok  (maqshud  al  ashli)  dan  tujuan  turunan (maqashid at- tabi’ah). Sebagai contoh, dalam hukum perkawinan, tujuan pokoknya adalah  pemeliharaan  manusia  melalui  keturunan  (at-tanasul).  Sementara  itu, terdapat beberapa tujuan turunan (tabi'ah), seperti mencapai perdamaian. 13
Pemikiran  hukum  Islam  atau  fikih    adalah  hasil  dari  intelektualitas  seorang ahli  yang  terwujud  melalui  proses  interpretasi  terhadap  sumber  teks  hukum  yang relevan.  merupakan  dasar  bagi  seorang  hakim  di  Pengadilan  Agama  untuk menjatuhkan  keputusan  hukum  dalam  suatu  perkara  perceraian,  kemampuannya harus  mencakup  pertimbangan  konsideran  hukum  yang  tidak  hanya  bergantung pada norma-norma. Oleh karena itu, tindakan yang sesuai dengan perintah syariat atau  menghindari  yang  dilarang  dapat  dianggap  sejalan  dengan  kehendak  Allah SWT. 14
10 Adnanda,Yudha;  Muthoifin;  Rizka  Rhezaldi,  ‘Pandangan  Maqashid  Syari’ah  Dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Umat  Berbasis  Masjid’, Doctoral  Dissertation,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta , 2023.
11 Imron Rosyadi, Muthoifin Muhammad Taufik Hidayat, ‘ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZIS DALAM  UMKM  DIMASA  PANDEMI  COVID- 19  MAQASHID  SYARIAH’, Jurnal  of  Economics  and Business UBS , 12.1 (2023).
12 R.  Rizka  M.  Junaidi,  ‘Muhammadiyah  Information  Jurisprudence :  A  Guide  Freedom  of Expression in Maqoshid-Based Social Media ’ , Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs, 9.2 (2023), 145 – 57 .
13 Azra Selvira, ‘Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Dalam Perspektif Maqasidal Shari’ah’, 2023.
14 Kurniawan  Subakti,  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Gugatan  Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqashid Syariah.

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .

## Kasus Posisi
Kedua  belah  pihak  resmi  menjadi  suami  istri  pada  tanggal  30  Agustus  2021, yang tercatat dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal  yang  sama.  Setelah  pernikahan,  mereka  menetap  di  Jakarta  Utara  dan meskipun  kehidupan  rumah  tangga  awalnya  berjalan  baik  dan  harmonis,  mereka belum diberkahi dengan keturunan. Pada bulan Januari 2022, hubungan Penggugat dan  Tergugat  mulai  merenggang  dan  dipenuhi  dengan  perselisihan  yang  tidak kunjung  reda,  disebabkan  oleh  sejumlah  faktor  termasuk  ketidakpastian  Tergugat dalam  memberikan  nafkah  lahir  kepada  Penggugat  dan  prioritas  yang  lebih  tinggi terhadap orang tua Tergugat daripada terhadap Penggugat.
Penggugat telah berupaya memberikan nasihat dan saran untuk meredakan konflik, Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian. Puncak ketegangan terjadi pada bulan April  2022,  di  mana  Penggugat  meninggalkan  Tergugat  dan  sekarang  menetap  di Jakarta Utara. Selama periode ini, baik secara fisik maupun emosional, tidak ada lagi hubungan yang baik antara keduanya.
Penggugat  merasa  bahwa  harapan  untuk  menciptakan  kehidupan  rumah tangga yang harmonis dan damai telah sirna. Dengan keadaan seperti ini, Penggugat merasa tidak lagi cocok untuk melanjutkan hidup bersama Tergugat dan keputusan untuk bercerai diambil dengan mantap.

## Konstatering fakta
Hakim,  dalam  menjatuhkan  keputusan  suatu  perkara,  pada  dasarnya mengikuti pedoman yang diatur oleh Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 164 HIR. Pasal ini  menentukan  alat  bukti  yang  dapat  diakui  dalam  perkara  perdata,  seperti  bukti tulisan,  bukti  saksi,  persangkaan,  pengakuan,  dan  sumpah.  Meskipun  demikian, Hakim  tidak  hanya  mempertimbangkan  aspek  teoritis  dari  peraturan  semata, melainkan  juga  dapat  memperhitungkan  faktor  konkret  lain  yang  terdapat  dalam setiap perkara. Dalam konteks kasus perceraian, Hakim telah memeriksa pengakuan Penggugat,  saksi,  dan  bukti  Fotocopy  Kutipan  Akta  Nikah.  Sehingga,  secara  jelas terlihat bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. 15 Implikasi hukum dari konstatering fakta oleh hakim, seperti dalam kasus cerai gugat yang disebutkan, melibatkan penggunaan alat bukti yang diakui oleh hukum, seperti  bukti  tulisan  dan  pengakuan  dari  pihak  terkait.  Dalam  hal  ini,  hakim menyimpulkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat berdasarkan bukti konkret yang diperiksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal  164  HIR.  Keputusan  hakim,  yang  didasarkan  pada  evaluasi  obyektif bukti  yang  dipresentasikan,  menciptakan  kejelasan  mengenai  status  hukum perkawinan dan hak-hak yang terkait, serta mendukung pencapaian keadilan dalam sistem peradilan. 16
15 Andre Thimothy Tarigan, Deasy Soeikromo, And Revy S M Korah, Andre Thimothy Tarigan Tinjauan  Hukum  Nota  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia  1, 2023, Xii .
16 S.H.,  M.H  Mulida  Hayati,  ‘Rekonstruksi  Regulasi  Alasan  Pengajuan  Perceraian  Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nilai Keadilan’, 2023.

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .
No   Deskripsi Alat Bukti Keterangan 1 Kedua  belah  pihak  terikat  dalam perkawinan yang sah Buku nikah Suami  istri  memiliki legal standing 2 Kedua  belah  pihak  mulai  terjadi perelisihan  dan  percekcokan  sejak bulan  januari  2022  dan  puncaknya pada bulan April 2022. Keterangan saksi Percekcokan telah terjadi selama 6 bulan. 3 keterangan  saksi  bahwa  kedua belah  pihak  sudah  tidak  hidup rukun. Keterangan saksi Motif perceraian karena ekonomi terbukti.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  pertimbangan  hakim  dalam  menilai  fakta berdasarkan  yang  terdapat  dalam  pasal  164  HIR 17 sehingga  menghasilkan konstatering fakta seperti dijelaskan di bawah ini  :
1. Fotocopi  Kutipan  Akta  Nikah:  Penggunaan  fotocopi  kutipan  akta  nikah menunjukkan  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  memiliki  legal  standing (kedudukan  hukum  yang  sah)  dalam  perkara  ini  karena  mereka  merupakan pasangan yang sah menurut hukum. Implikasinya, hakim cenderung menganggap klaim mereka sebagai pasangan sah dalam menilai kasus ini.
2. Keterangan  Saksi:  Penggunaan  keterangan  saksi  memberikan  gambaran  lebih mendalam  tentang  perelisihan  dan  percekcokan  yang  terjadi  antara  Penggugat dan  Tergugat.  Dalam  kasus  ini,  karena  telah  ada  perelisihan  selama  6  bulan, hakim  mungkin  akan  mempertimbangkan  fakta  ini  sebagai  bukti  bahwa hubungan suami istri mereka mengalami ketidakharmonisan yang signifikan.
3. Keterangan  Saksi  Ardiansyah  dan  Khoridwansyah:  Keterangan  dari  dua  orang saksi  ini  yang  menyatakan  bahwa  kedua  belah  pihak  sudah  tidak  hidup  rukun, dan  motif  perceraian  karena  masalah  ekonomi,  adalah  bukti  yang  kuat.  Hakim kemungkinan  akan  menganggap  keterangan  ini  sebagai  alasan  yang  sah  untuk mempertimbangkan  perceraian  antara  Penggugat  dan  Tergugat.  Motif  yang terbukti,  terutama  ketika  didukung  oleh  kesaksian  saksi  yang  kredibel,  dapat memiliki dampak signifikan pada putusan hakim.
Implikasi yuridis terhadap fakta yang dijelaskan di atas dalam konteks hukum perdata 18 adalah sebagai berikut:
1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah:
- Implikasi Yuridis: Fotocopi kutipan akta nikah adalah bukti yang kuat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara perceraian. Ini
17 Rico  Manshold  Franklin  Kandou,  ‘Pelaksanaan  Pemeriksaan  Setempat  Sebagai  Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata’, Lex Administratum, 11(5) (2023).
18 Ngatimin H Muh Kurniawan, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHTA MEDIA GROUP .

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .
sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  mengharuskan  pasangan  suami  istri yang  sah  untuk  memenuhi  syarat  legal  standing.  Hakim  akan  menganggap mereka sebagai pasangan suami istri yang sah dalam penilaian perkara ini.
- Alat Bukti: Fotocopi akta nikah adalah alat bukti yang diakui secara hukum dan digunakan untuk memverifikasi status pernikahan. Implikasi yuridisnya adalah bahwa ketika alat bukti ini ada, hakim akan cenderung menerima legal standing penggugat dan tergugat tanpa banyak keraguan.
2. Keterangan Saksi Ardiansyah dan Khoridwansyah:
- Implikasi  Yuridis:  Kesaksian  saksi  Ardiansyah  dan  Khoridwansyah  yang menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan motif perceraian karena  masalah  ekonomi  adalah  bukti  yang  relevan  dan  kuat.  Ini  dapat digunakan  sebagai  dasar  hukum  yang  sah  untuk  pertimbangan  perceraian Penggugat.
- Alat  Bukti:  Kesaksian  saksi-saksi  adalah  alat  bukti  yang  sering  digunakan dalam hukum perdata untuk membuktikan fakta-fakta atau motif-motif dalam perkara.  Implikasi  yuridisnya  adalah  bahwa  kesaksian  saksi-saksi  ini  dapat memengaruhi keputusan hakim secara signifikan dan digunakan sebagai dasar hukum untuk memutuskan perceraian.

## Kualifisir fakta
Hakim dalam melakukan kualifisir fakta harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan,kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  putusan.  Hakim  juga  harus mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  ada  dalam  perkara  dan  menemukan  kaidah hukum perdata internasional yang paling tepat dalam menentukan lex cause. Selain itu, hakim juga dapat melakukan kualifikasi Kembali berdasarkan hukum asing yang sesuai  dengan  perkara  yang  dihadapi.  Dalam  praktiknya  kualifisir  fakta  dilakukan oleh  hakim  untuk  memastikan  kebenaran  fakta-fakta  yang  menjadi  dasar  putusan hakim. 19
Indikator-indikator  kualifikasi  fakta  adalah  elemen-elemen  penting  yang digunakan oleh hakim atau pihak berwenang dalam proses peradilan untuk menilai relevansi  dan  kualifikasi  suatu  fakta  atau  bukti  dalam  penyelesaian  suatu  kasus hukum.  Dalam  konteks  ketentuan  yang  disediakan,  terdapat  beberapa  indikator kualifikasi fakta yang sangat relevan. 20
Pertama,  Pasal  125  ayat  (1)  Herziene  Indonesich  Reglement  (HIR) mengindikasikan bahwa jika Tergugat tidak hadir dalam persidangan, tidak memiliki kuasa  hukum  yang  ditunjuk,  dan  tidak  memberikan  alasan  sah  untuk ketidakhadirannya,  hakim  berhak  mempertimbangkan  untuk  memutus  gugatan Penggugat secara verstek. Ini menunjukkan pentingnya kehadiran dan representasi hukum yang sah dalam proses peradilan.
19 Hery  Dwi  Utomo  and  others,  ‘ADVOKASI  HUKUM  DAN  PUTUSAN  HAKIM TRANSENDENTAL :Studi  Tentang  Advokasi  Hukum  Dan  Putusan  Hakim  Transendental Pembangunan Pabrik Semen Di Kabupaten Rembang ’ , 2023.
20 Rizqiyah  Rosyidatul  Azizah,  ‘Pola  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutuskan  Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama’, 21.1 (2023) <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1>.

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .
Kedua,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menetapkan prinsip-prinsip yang menekankan pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan atau rumah tangga, hakim  dapat  merujuk  pada  undang-undang  ini  untuk  mengkualifikasi  fakta berdasarkan  prinsip-prinsip  tersebut,  menilai  apakah  situasi  yang  muncul mendukung pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal.
Ketiga, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rohmah menurut hukum Islam. Dalam konteks  hukum  Islam  atau  perkawinan  yang  mengacu  pada  hukum  Islam,  hakim dapat  menggunakan  Pasal  3  ini  sebagai  acuan  untuk  mengkualifikasi  fakta  dalam kasus tersebut, memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Dengan  mempertimbangkan  indikator-indikator  kualifikasi  fakta  ini,  hakim atau  pihak  berwenang  memiliki  panduan  yang  jelas  untuk  menilai  relevansi  dan kesesuaian fakta-fakta dalam kasus, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Ini  adalah  langkah  penting  dalam memastikan keadilan dan integritas dalam sistem peradilan.
Hubungan yang terjadi dalam konteks ini adalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dipandang dari sudut hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Pasal  3  Kompilasi Hukum Islam. Fakta yang relevan dan konsisten dengan hukum cerai gugat karena ekonomi melibatkan:
1. Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan:
- Fakta bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, tidak menunjuk kuasa hukum,  dan  tidak  memberikan  alasan  sah  untuk  ketidakhadirannya,  sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, yang menjadi dasar untuk pengabulan gugatan cerai Penggugat secara verstek.
2. Ketidakharmonisan Rumah Tangga dan Perpisahan:
- Fakta  bahwa  terdapat  ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga  yang  telah berlangsung sejak bulan Januari 2022, dengan Penggugat dan Tergugat telah berpisah  rumah  selama  kurang  lebih  enam  bulan.  Kesaksian  saksi  dari Penggugat dan Tergugat juga memperkuat fakta ini.
Argumentasi dan dasar hukum lain yang digunakan hakim adalah:
1. Prinsip-prinsip  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam:
- Hakim menggunakan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang menekankan pembentukan  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  serta  mewujudkan  rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rohmah sebagai dasar untuk memahami pentingnya penyelesaian perceraian dalam kasus ini.
2. Kualifikasi Fakta dan Penilaian Hakim:
- Hakim  melakukan  kualifikasi  terhadap  fakta-fakta  yang  ada,  termasuk ketidakhadiran  Tergugat,  ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga,  dan

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .
perpisahan yang terjadi. Penilaian ini mencerminkan aplikasi kualifikasi fakta yang  teliti  dan  mendalam,  memastikan  keputusan  hakim  didasarkan  pada evaluasi yang cermat dan mencapai keadilan bagi Penggugat dalam konteks perceraian tersebut.
Dengan mempertimbangkan semua elemen ini, hakim mengabulkan gugatan cerai  Penggugat,  Menjadikan  kualifikasi  fakta  dan  penerapan  hukum  yang  relevan sebagai  dasar  keputusan  pengadilan.  Keputusan  ini  sesuai  dengan  prinsip-prinsip hukum perkawinan yang berlaku, dan mencerminkan evaluasi yang cermat dan adil atas fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut.

## Konstituir
Hakim  dalam  melakukan  konstituir  merujuk  pada  proses  di  mana  seorang hakim  melakukan  evaluasi  dan  pengkualifikasiannya  terhadap  fakta-fakta  dan hukum  yang  ada  dalam  suatu  perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan.  Proses  ini mencakup pemahaman mendalam terhadap bukti-bukti yang disajikan, identifikasi hukum yang relevan, dan penilaian terhadap hubungan hukum yang berlaku dalam kasus  tersebut.  Hakim  melakukan  pertimbangan  ini  untuk  mencapai  keadilan, mengambil  keputusan  yang  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  dan  memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dijalankan dengan benar. 21
Korelasi  pertimbangan  hakim  konstituir  dengan  Pasal  50  Ayat  1  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 sangat spesifik karena:
1. Penilaian Terhadap Kelayakan Putusan: Hakim, melalui pertimbangan konstituir, memastikan  bahwa  putusan  yang  dijatuhkan  memenuhi  syarat-syarat  hukum yang  memungkinkan  pelaksanaan  putusan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  50 Ayat 1.
2. Identifikasi Hukum yang Relevan: Hakim dalam pertimbangannya mengidentifikasi  hukum  yang  relevan  dalam  kasus  tersebut.  Pengetahuan  yang mendalam  tentang  hukum  memastikan  bahwa  putusan  yang  diambil  sesuai dengan  norma-norma  yang  berlaku,  memungkinkan  pelaksanaan  putusan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. Pemahaman Terhadap Hubungan Hukum: Hakim memahami hubungan hukum antara  fakta-fakta  yang  ada  dalam  perkara  dengan  hukum  yang  berlaku.  Ini melibatkan  analisis  mendalam  terhadap  implikasi  hukum  dari  fakta-fakta  yang disajikan dalam persidangan.
4. Pemastian  Keadilan  dan  Kepastian  Hukum:  Melalui  pertimbangannya,  hakim memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  adalah  adil,  sesuai  dengan  hukum yang  berlaku,  dan  memberikan  kepastian  hukum  kepada  semua  pihak  yang terlibat dalam perkara.
Dengan  demikian,  pertimbangan  hakim  konstituir  tidak  hanya  memastikan keadilan dalam putusan pengadilan, tetapi juga memastikan bahwa putusan tersebut
21 Latief Awaludin, ‘Penguatan Peran PA (Pengadilan Agama) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah’, AL-IBANAH , 8.1 (2023), 27 – 48 <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.158>.

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .
memenuhi syarat-syarat pelaksanaan yang diamanatkan oleh Pasal 50 Ayat 1 Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  memastikan  kepatuhan  terhadap  hukum  dan pelaksanaan putusan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kasus perceraian ini, hakim menilai hukum dan hubungan yang relevan, fakta- fakta  yang  ada,  serta  dasar  hukum  dan  argumentasi  yang  diajukan.  Berikut  adalah elemen-elemen yang relevan:
1. Hukum yang Relevan:
-   Pengakuan Tergugat: Tidak adanya pembantahan dari Tergugat atas gugatan Penggugat  dianggap  sebagai  pengakuan  terhadap  gugatan  tersebut,  yang menjadi dasar hukum relevan dalam kasus ini.
-   Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014:  Merupakan  hukum yang relevan yang mengakui pisah ranjang sebagai indikasi perkawinan yang pecah.
2. Hubungan yang Terjadi:
-  Pengakuan Tergugat: Tidak adanya bantahan dari Tergugat menjadi indikasi hubungan yang terputus.
-    Pisah  Ranjang:  Pisah  ranjang  menjadi  tanda  terjadinya  perpecahan  dalam hubungan pernikahan.
3. Fakta yang Relevan dan Konsisten:
-  Pengakuan  Tergugat  dan  Ketidakhadirannya  di  Persidangan:  Pengakuan Tergugat tanpa bantahan dan ketidakhadirannya di persidangan menjadi fakta relevan dan konsisten yang memperkuat argumen Penggugat.
-  Pisah Ranjang sebagai Indikasi Perkawinan yang Pecah: Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, pisah ranjang menjadi fakta yang mendukung gugatan Penggugat.
4. Argumentasi dan Dasar Hukum:
-   Ajaran  Agama  dan  Firman  Allah:  Mengutip  ajaran  agama  dan  Firman  Allah dari  Surat  Ar-Rum  ayat  21  yang  menekankan  pentingnya  keharmonisan  dan kasih sayang dalam rumah tangga sebagai dasar moral dan agama.
-  Konstitusi  Fakta  dan  Pertimbangan  Hukum:  Hakim  mempertimbangkan konstitusi fakta dengan mempertimbangkan tidak hanya fakta hukum, tetapi juga  aspek-aspek  moral  dan  kemanusiaan.  Hakim  mengakui  bahwa mempertahankan rumah tangga akan memperburuk penderitaan kedua belah pihak, sehingga perceraian dianggap sebagai solusi terbaik.
Dengan  mempertimbangkan  semua  elemen  ini,  hakim  memutuskan  untuk mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  bercerai  dari  Tergugat.  Keputusan  ini mencerminkan  aplikasi  konstitusi  fakta  yang  cermat,  memastikan  bahwa  putusan tersebut  didasarkan  pada  evaluasi  teliti  terhadap  hukum  dan  fakta  yang  relevan, mencapai keadilan dalam konteks perceraian yang diajukan.

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .

## Maqashid Syariah Dan Implikasinya Terhadap Pertimbangan Hakim
Maqashid syariah merupakan prinsip yang mendasari pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Tujuan utama dari penerapan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini tercapai ketika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, syariat bertujuan membimbing manusia di bawah naungan hukum yang adil. 22
Hakim  menyelesaikan  sebuah  perkara  tidak  hanya  terpaku  pada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Meskipun  dasarnya  adalah  hukum  yang  telah ditetapkan,  hakim  juga  mempertimbangkan  aspek-aspek  konkret  yang  ada  dalam setiap  perkara.  Pendekatan  ini  memungkinkan  hakim  untuk  mempertimbangkan faktor-faktor unik dan kompleks yang mungkin tidak tercakup dalam teori hukum semata.  Oleh  karena  itu,  penyelesaian  setiap  kasus  dapat  berbeda-beda,  sesuai dengan keunikan dan kompleksitasnya, demi mencapai keadilan yang sejati. 23
Berdasarkan uraian di atas, tujuan utama dari Maqashid Syariah yang terkait dengan pertimbangan hakim dan putusan perceraian adalah sebagai berikut:
Konteks Daruriyyat Maqashid Syariah:
1. Hifz al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan):
- Tujuan ini mengacu pada pemeliharaan dan perlindungan hak-hak keluarga, termasuk hak anak-anak  yang mungkin terlibat dalam perceraian. Penilaian hakim  terhadap  keterangan  saksi  dan  fakta-fakta  yang  mendukung ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga  membantu  memastikan  bahwa keputusan perceraian mengambil kesejahteraan dan kepentingan anak-anak sebagai pertimbangan utama. Dengan mengidentifikasi hukum yang relevan dan  prinsip-prinsip  hukum  perkawinan,  hakim  dapat  memastikan  bahwa putusan  perceraian  mendukung  pemeliharaan  hak-hak  keluarga  dan kesejahteraan anak-anak.
2. Hifz al-Din (Pemeliharaan Agama):
- Tujuan  ini  berhubungan  dengan  pemeliharaan  nilai-nilai  agama  dan  moral dalam  masyarakat.  Hakim  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  hukum perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama dan moral dalam menilai kasus perceraian.  Dalam  konteks  ini,  hakim  juga  mempertimbangkan  motif perceraian  dan  nilai-nilai  agama  yang  relevan,  seperti  ajaran  Islam  tentang keharmonisan  dalam  rumah  tangga.  Dengan  demikian,  keputusan  hakim mencerminkan pemeliharaan nilai-nilai agama dan moral yang relevan.
3. Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta):
- Tujuan ini berkaitan dengan pemeliharaan harta benda dan hukum properti dalam  masyarakat.  Kualifikasi  fakta  yang  dilakukan  oleh  hakim,  seperti penilaian  terhadap  ketidakhadiran  Tergugat,  ketidakharmonisan  dalam
22 Nazar  Akhlul,  ‘Peranan  Peradilan  Agama  Dalam  Menyelesaikan  Kasus  Cerai  Talak  Dan Cerai  Gugat  Sebagai  Upaya  Menyelesaikan  Konflik  Keluarga  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Agama Kabupaten Bima)’, Ummat Repository, 2023.
23 Ulul Albab, Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Qabl Al- Dukhūl, 2023.

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .
rumah  tangga,  dan  motif  perceraian,  membantu  memastikan  bahwa pemisahan  harta  benda  yang  adil  dan  sesuai  dengan  hukum  terjadi  dalam kasus  perceraian.  Hakim  juga  mempertimbangkan  hukum  yang  relevan, termasuk  Pasal  50  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  untuk memastikan pemeliharaan harta benda yang sesuai.
Konteks hajiyyat Maqashid Syariah:
1. Keharmonisan dalam Keluarga (Al-Nasl):
- Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup harmonis sebagai suami istri.
- Adanya percekcokan dan perselisihan yang sulit didamaikan antara Penggugat dan Tergugat.
- Prioritas  yang  salah  dari  Tergugat,  yang  lebih  memperdulikan  orang  tua daripada pasangannya, mengindikasikan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga.
- Usaha  Penggugat  untuk  mempertahankan  rumah  tangganya  dengan memberikan nasehat dan saran, tetapi tidak mendapatkan respons positif dari Tergugat.
2. Kebutuhan akan Kehidupan (Al-Hayat):
- Tidak  adanya  kepastian  dalam  pemberian  nafkah  lahir  oleh  Tergugat menciptakan ketidakstabilan dalam kehidupan Penggugat.
- Penggugat  meninggalkan  Tergugat  dan  tinggal  di  kota  Jakarta  Utara  akibat keretakan  rumah  tangga,  menunjukkan  perlunya  mencari  kehidupan  yang lebih stabil dan aman.
- Kehidupan yang damai, rukun, dan tentram dalam rumah tangga tidak dapat tercipta  lagi,  menyebabkan  Penggugat  kehilangan  harapan  dan  kecocokan dalam membina rumah tangga.
Dengan  demikian,dalam  menangani  kasus  perceraian  antara  Penggugat  dan Tergugat, hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip utama Maqashid Syariah, yaitu pemeliharaan  keturunan,  agama,  dan  harta.  Hakim  memastikan  bahwa  hak-hak keluarga,  terutama  anak-anak,  dipertahankan  dengan  mempertimbangkan kesejahteraan  dan  kepentingan  anak-anak  sebagai  pertimbangan  utama. Pemeliharaan  nilai-nilai  agama  dan  moral  juga  menjadi  fokus,  dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama yang relevan dalam konteks perceraian. Selain itu, hakim memastikan pemisahan harta benda yang adil dan sesuai dengan hukum, mempertimbangkan hukum properti dan harta benda yang relevan.  Dalam proses pengambilan keputusan, hakim memperhatikan keharmonisan dalam keluarga dan kebutuhan  akan  kehidupan  yang  stabil,  mengakui  bahwa  perselisihan  sulit didamaikan  dan  ketidakstabilan  dalam  kehidupan  Penggugat  mempengaruhi keputusan perceraian. Hakim menggunakan legal standing, fakta-fakta hukum, serta prinsip-prinsip  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  putusan  sebagai panduan utama. Tujuan hakim adalah memastikan keputusan yang diambil adalah adil,  memberikan  kepastian  hukum,  dan  mendukung  pemeliharaan  hak-hak

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .
keluarga, nilai-nilai agama, serta pemeliharaan harta yang sesuai dalam konteks kasus perceraian tersebut. 24

## Strategi Intervensi Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga.
Strategi  intervensi  pada  kasus  perceraian  merupakan  langkah  yang  penting dan kompleks, memerlukan pendekatan yang bijaksana dan sensitif untuk membantu pasangan yang bercerai serta keluarga mereka menghadapi situasi sulit ini. 25 Berikut adalah strategi intervensi yang dapat dilakukan:
1. Konseling Pernikahan:
Konseling pernikahan merupakan pendekatan pertama yang dapat membantu pasangan memperbaiki hubungan mereka. Dalam sesi konseling, pasangan dapat belajar  keterampilan  komunikasi  yang  efektif  dan  strategi  untuk  mengatasi konflik. Konselor yang terlatih dapat memberikan panduan dan dukungan untuk membantu pasangan menemukan solusi atas masalah-masalah yang muncul.
2. Mediasi: Mediasi  melibatkan  mediator  yang  membantu  pasangan  mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta dan hak asuh anak secara damai. Dengan bantuan  mediator,  pasangan  dapat  menghindari  konflik  yang  lebih  besar  dan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.
3. Terapi Keluarga: Terapi keluarga dapat membantu keluarga yang terkena dampak perceraian.
Terapis dapat membimbing keluarga dalam memahami perubahan yang terjadi dan membantu anak-anak mengatasi stres dan kecemasan yang mungkin muncul akibat perceraian orang tua.
4. Pendekatan Integratif: Pendekatan  integratif  menggabungkan  berbagai  strategi  intervensi  sesuai dengan  kebutuhan  pasangan  dan  keluarga.  Dalam  pendekatan  ini,  konseling pernikahan,  mediasi,  terapi  keluarga,  dan  strategi  lainnya  dapat  digunakan bersama-sama untuk memberikan dukungan yang holistik kepada pasangan dan keluarga yang terkena dampak perceraian.
5. Strategi Kelangsungan Hidup: Janda  cerai  gugat  sering  menghadapi  tantangan  ekonomi  dan  sosial  setelah perceraian.  Oleh  karena  itu,  strategi  kelangsungan  hidup  dapat  mencakup pelatihan  keterampilan  baru  untuk  meningkatkan  peluang  pekerjaan,  bantuan keuangan sementara, dan dukungan sosial dari komunitas atau keluarga.
Dalam menerapkan strategi intervensi, penting untuk memperhatikan kebutuhan unik  setiap  pasangan  dan  keluarga  yang  terlibat.  Setiap  kasus  perceraian  memiliki
24 Jumiati, ‘Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy -Syatibi Pada Konsep Pemasaran Syariah’, 2023.
25 Fahrul  Shiddiq,  ‘STRATEGI  KOMUNIKASI  PENYULUH  AGAMA  DALAM  MENCEGAH ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN LUBUK RAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU’, 2023.

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .
dinamika  dan  tantangan  yang  berbeda,  sehingga  pendekatan  intervensi  harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasangan serta keluarga tersebut. Dengan pendekatan yang bijaksana dan mendalam, intervensi ini dapat membantu pasangan dan keluarga mengatasi perceraian dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. 26

## KESIMPULAN
Dalam  kasus  perceraian  ini,  hakim  melakukan  konstatering  fakta  dengan seksama,  mengambil  langkah-langkah  yang  teliti  dalam  mengevaluasi  dan mengkualifikasi  fakta-fakta  yang  diajukan  oleh  Penggugat  dan  Tergugat.  Proses konstatering fakta memiliki implikasi yuridis yang sangat penting dalam penentuan hasil akhir persidangan perceraian tersebut. Salah satu implikasi terpenting adalah penentuan  legal  standing  Penggugat  dan  Tergugat.  Penggunaan  bukti  fotocopi kutipan  akta  nikah  menjadi  indikator  penting  yang  menunjukkan  legal  standing pasangan tersebut. Fotocopi akta nikah merupakan alat bukti sah yang menegaskan bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri  yang  sah  menurut hukum.
Selain  itu,  kesaksian  dari  saksi-saksi  Ardiansyah  dan  Khoridwansyah  juga memiliki  implikasi  yang  signifikan.  Kesaksian  ini  menggambarkan  secara  detail ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  memberikan gambaran  mendalam  tentang  masalah  ekonomi  yang  menjadi  motif  perceraian. Hakim mempertimbangkan keterangan ini sebagai bukti yang kuat dan relevan, yang memengaruhi penilaian terhadap kasus ini.
Proses  konstituir,  hakim  memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil memenuhi  persyaratan  hukum  yang  memungkinkan  pelaksanaan  putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hakim  juga  mengidentifikasi  hukum  yang  relevan,  memahami  hubungan  hukum antara  fakta-fakta  dalam  perkara  dengan  hukum  yang  berlaku,  dan  memastikan bahwa  putusan  yang  diambil  adalah  adil  dan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku. Keputusan yang diambil dalam persidangan ini mencerminkan aplikasi konstatering fakta dan konstituir yang cermat.
Mempertimbangkan  semua  elemen  ini,  hakim  mengabulkan  gugatan  cerai Penggugat terhadap Tergugat. Keputusan ini mencerminkan penerapan konstatering fakta  dan  konstituir  yang  cermat,  memastikan  bahwa  putusan  tersebut  didasarkan pada  evaluasi  yang  teliti  terhadap  hukum  dan  fakta  yang  relevan,  serta  mencapai keadilan  dalam  konteks  perceraian  yang  diajukan.  Keputusan  ini  juga  memastikan bahwa  putusan  tersebut  memenuhi  syarat-syarat  hukum  yang  memungkinkan pelaksanaan  putusan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  50  Ayat  1  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009,  menjamin  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  pelaksanaan putusan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks  ini, hakim menjalankan  fungsi  konstatering  fakta  dan  konstituir  dengan  integritas  dan kebijaksanaan, memastikan keadilan dalam sistem peradilan.
26 Ramiina,Maulisa R, Yanti R J Rahmatillah, ‘Peran Penyuluhan Agama Islam Kua Sungai Pandan Dalam Mengatasi Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Sungai Pandan’, Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, 2 (2023).

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .

## REFERENSI
Akhlul,  Nazar,  ‘Peranan  Peradilan  Agama  Dalam  Menyelesaikan  Kasus  Cerai  Talak Dan Cerai Gugat Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Bima)’, Ummat Repository , 2023 Albab, Ulul, Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Qabl Al- Dukhūl , 2023 Amri,  Dwi  Ratna  Cinthya  Dewi,  And  Laili  Shofiya  Kurniawati,  ‘Disfungsi  Nilai Maqhasid  Syariah  Terhadap  Perceraian  Alasan  Ekonomi  Di  Masa  Pandemi Covid- 19’, Jurnal Studi Islam , 14.2 (2022), 295 – 315
Awaludin,  Latief,  ‘Penguatan  Peran  Pa  (Pengadilan  Agama)  Dalam  Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah’, Al-Ibanah , 8.1 (2023), 27 – 48 <Https://Doi.Org/10.54801/Ibanah.V8i1.158> Azizah, Rizqiyah Rosyidatul, ‘Pola Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama’, 21.1 (2023)
<Https://Doi.Org/10.30595/Kosmikhukum.V21i1>
Azra  Selvira,  ‘Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutuskan  Dispensasi  Nikah  Di Pengadilan Agama Kelas 1a Dalam Perspektif Maqasid Al Shari’ah’, 2023 Fitria Ramadhani, ‘Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat(Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/Pa.Tba)’, 2023
Fitriana, Ita, R Rizka, Nada Ferika Trihandayani, And Etrico Adyatama, ‘Dualism Of Positive Law And Islamic Law In Indonesia: Law Enforcement For Lesbian, Gay, Bisexual  And  Transgender  Communities’, Urecol  Journal.  Part  H:  Social,  Art, And Humanities , 1.2 (2021), 82 – 90 <Https://Doi.Org/10.53017/Ujsah.111> Hery Dwi Utomo, S.H.,M.Hum  Prof. Dr. Absori, S.H.,M.Hum Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati,  And  S.H.,M.Hum  Prof.  Dr.  Kelik  Wardiono,  ‘Advokasi  Hukum  Dan Putusan Hakim Transendental : Studi Tentang Advokasi Hukum Dan Putusan Hakim  Transendental  Pembangunan  Pabrik  Semen  Di  Kabupaten  Rembang ’ ,
2023
Indah  Fatimatus  Syahro,  ‘Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perceraian Akibat  Kelalaian  Suami  Memberi  Nafkah(Analisis  Putusan  Pa  Lumajang Nomor/Pdt.G/2021/Pa.Lmj)’, 2023
Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, And Nimas Ayu Sholehah, ‘Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Syariah Jasser Auda’, Al- Afkar: Journal For Islamic Studies , 6.4 (2023)
<Https://Doi.Org/10.31943/Afkarjournal.V6i4.730>
Jumiati,  ‘Relevansi  Konsep  Maqashid  Syariah  Imam  Asy -  Syatibi  Pada  Konsep Pemasaran Syariah’, 2023
Kandou, Rico Manshold Franklin, ‘Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata’, Lex Administratum, 11(5) (2023)
M. Junaidi, R. Rizka, ‘Muhammadiyah Information Jurisprudence : A Guide Freedom Of  Expression  In  Maqoshid-Based  Social  Media ’ , Dauliyah  Journal  Of  Islamic
And International Affairs , 9.2 (2023), 145 – 57
<Https://Doi.Org/10.21111/Dauliyah.V2i1.806>

## Imtah Salsabila Pratiwi, Isman
Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta .
Mega  Meirina,  ‘Hukum  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum Islam’, A  H  K  A  M  Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Humaniora ,  2.1  (2023),  22 – 49 <Https://Doi.Org/10.58578/Ahkam.V2i1>
Muh  Kurniawan,  Ngatimin  H, Analisis  Yuridis  Putusan  Verstek  Dalam  Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Tahta Media Group
Muhammad  Syafry  Firman, Strategi  Pengelolaan  Dana  Zakat  Terhadap  Mustahik Dalam Perspektif Maqashid Syariah , 2023
Muhammad Taufik Hidayat, Imron Rosyadi, Muthoifin, ‘Analisis Pendayagunaan Zis Dalam  Umkm  Dimasa  Pandemi  Covid- 19  Maqashid  Syariah’, Jurnal  Of Economics And Business Ubs , 12.1 (2023)
Mulida  Hayati,  S.H.,  M.H,  ‘Rekonstruksi  Regulasi  Alasan  Pengajuan  Perceraian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nilai Keadilan’, 2023
Fahrul  Shiddiq,  ‘Strategi  Komunikasi  Penyuluh  Agama  Dalam  Mencegah  Angka Perceraian Di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu’, 2023
Rahmatillah,  Ramiina,Maulisa  R,  Yanti  R  J,  ‘Peran  Penyuluhan  Agama  Islam  Kua Sungai  Pandan  Dalam  Mengatasi  Tingginya  Angka  Perceraian  Di  Kecamatan Sungai Pandan’, Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora , 2 (2023) Rhezaldi,  Adnanda,Yudha;  Muthoifin;,  ‘Pandangan  Maqashid  Syari’ah  Dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Umat  Berbasis  Masjid’, Doctoral  Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta , 2023
Risma  Wulandari,  ‘Analisis  Hukum  Islam  Dalam  Pertimbangan  Hakim  Putusan Agama  (Pa)  Mojokerto  No.2161/Pdt.G/2021/Pa.Mr’, Sakinah:Jurnal  Hukum Keluarga Islam , 1.1 (2023) Subakti, Kurniawan, Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqashid Syariah
Tarigan, Andre Thimothy, Deasy Soeikromo, And Revy S M Korah, Andre Thimothy Tarigan  Tinjauan  Hukum  Nota  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Hukum Acara Perdata Di Indonesia 1 , 2023, X II <Https://Pse.Kominfo.Go.Id/.> Waruwu, Marinu, ‘Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Dan  Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed Method)’, Jurnal Pendidikan Tambusai , 7 (2023)