E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## HAMBATAN  PROSES  PEMERIKSAAN  PENDAHULUAN  TINDAK  PIDANA PADA MASA COVID 19 DI POLRESTABES MEDAN LAPORAN PENELITIAN
Marolop  Butar  Butar,  Josua  Putra  Pratama  Sitorus,  Putri  Dhea  S  M  Purba, Marcella Cory  BR Kaban
Universitas Prima Indonesia Medan, Indonesia Email: marolopbutarbutar18@gmail.com, pratamajosua55@gmail.com, putridhea160600@gmail.com, marcellakaban27@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hambatan  proses  pemeriksaan pendahuluan  tindak  pidana  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat dalam melaksanakan pemeriksaan tindak pidana tersebut serta solusi apa saja yang dapat  direkomendasikan  dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  tersebut  pada masa covid 19 di Polrestabes Medan. Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif, dengan  melakukan  wawancara,  observasi  dokumen  dan  studi  dokumen.  Data menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  yang  terjadi  adalah  berupa  tindak  pidana Narkotika mencapai  40% dari tindak pidana yang terjadi, tindak pidana penipuan dengan  angka  presentase    35%,  Tindak  pidana  asusila  dengan  presentase  15%, Tindak pidana pembunuhan 10% dari keseluruhan tindak pidana hukum Polrestabes Medan.  Tugas  dan  wewenang  penyidik  di  tentukan  kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  adalah  sekaligus  merupakan  tanggung  jawab  Kepolisian  sebagai penyedik,  Pelaku  tindak  pidana  dimaksud  dapat  dijatuhi  hukuman,  menurut ketentuan  hukum  pidana  formil  kitab  undang-undang  hukum  acara  pidana (KUHAP) yaitu undang-undang No 8 Tahun 1981 merupakan hukum acara pidana umum.  Akibat  penyebaran  wabah  Covid 19  keadaan  negara  mengalami  hambatan penyelidikan dan peyidikan di Polrestabes Medan
Kata kunci : Kendala Pemeriksaan, Tindak pidana, Pandemi Covid 19

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  obstacles  to  the  preliminary  examination  of criminal  acts  and  what  factors  are  obstacles  in  carrying  out  the  examination  of these  crimes  as  well  as  what  solutions  can  be  recommended  in  overcoming  these obstacles  during the covid  19  period  at  the  Medan Polrestabes.  This  study  uses  a qualitative  approach,  by  conducting  interviews,  document  observations  and document studies. The data shows that criminal acts that occurred were in the form of narcotics crimes reaching 40% of the crimes that occurred, fraud crimes with a percentage of 35%, immoral crimes with a percentage of 15%, murder crimes 10% of  all  legal  crimes  from  the  Medan  Polrestabes  .  The  duties  and  authorities  of investigators are determined by the Criminal Procedure Code and are at the same time the responsibility of the Police as investigators. The perpetrators of the crime can  be  sentenced,  according  to  the  provisions  of  the  formal  criminal  code  of  the Criminal  Procedure  Code  (KUHAP),  namely  Law  No.  8  of  1981  is  a  general
criminal procedure law. Due to the spread of the Covid 19 outbreak, the state has encountered  obstacles  to  investigations  and  investigations  at  the  Medan Polrestabes.

## Keywords: Examination Obstacles, Crime, Covid 19 Pandemic

## Pendahuluan
Wabah  corona  virus  (COVID19)  Saat  ini  menjadi  problem  utama  secara  global merupakan  jenis  virus  yang  menimbulkan  penyakit  pada  manusia,dimana  keberadaan nya terdekteksi akhir tahun 2019. Seiring dengan itu juga, banyak terjadi jenis kejahatan atau  tindak  pidana,  keadaan  ini  juga  menghambat  semua  aktivitas  yang  ada  dalam masyarakat  terutama  bagi  pihak  kepolisian  dalam  menyelidiki  tindak  pidana  saat  ini. Peraturan  Hukum  pidana  yang  saat  ini  berlaku  di  Indonesia  merupakan  hukum  waris penjajahan  Belanda  yang  berdasarkan  asas  konkordasi  sehingga  berlaku  di  Indonesia. Penyebaran  wabah  Covid-19  didaerah  provinsi  Sumatera  Utara  korban  terbanyak  atau tepapar  adalah  di  kota  Medan,  hal  mana  sesuai  dengan  pernyataan  Bapak  Gubernur Sumatera  Utara  Edy  Rahmayadi  dihadapan  Kompas  SUMUT  pada  tanggal  18  maret 2020.
Dimana  akibatnya  oleh  pemerintah  menghimbau  masyarakat  agar  tetap  dirumah apabila  tidak  sangat  penting  dalam  urusan  diluar  rumah  juga  meminta  agar  tetap mematahui  protokol  Kesehatan  termasuk  himbauan  ini  kepada  Aparatur  Negara  dan tidak terkecuali Aparat Kepolisian, dalam melakukan tugas dan wewenang baik secara khusus  dalam  pemeriksaan  pendahuluan  apabila  terjadi  suatu  tindak  pidana.  Adapun sanksi  pidana  secara  umum  telah  ditegaskan  dalam  kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP antara lain; hukuman- hukuman pokok, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan hukuman-hukuman tambahan. Pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang  yang  tertentu,  pengumuman  keputusan  hakim.  Berarti  hukum  Pidana  dalam mencapai  tujuan  nya  untuk  membalaskan  atau  memperbaiki  kepada  pelaku  adalah dengan  penerapan  hukuman  yang  ditujukan  terhdap  jiwa  kemerdekaan  dan  bahkan terhadap  harta  kekayaan  pelaku  dan  dapat  ditambahkan  sesuai  keadaan  pelaku  dengan merampas hak dan barang pelaku tindak Pidana.
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit dalam kitab, yang di rumuskan pada ketentuan-ketentuan dalam kitab UU Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Teori  Hukum  Pidana  yang  berpokok  pangkal  pada dasar  bahwa  Pidana  adalah  sanksi  guna  menegakkan  tata  tertib  (Hukum)  dalam masyarakat,  Tujuan  Pidana  ialah  untuk  membalaskan,  memperbaiki,  dan  atau membalaskan  serta  memperbaiki  guna  menegakan  tata  tertib  itu.    Pidana  adalah  alat untuk  mencegah  timbulnya  suatu  kejahatan,  dengan  tujuan  agar  tata  tertib  masyarakat tetap terpelihara.
Di  tinjau  dari  sudut  pertahanan  masyarakat,  Pidana  merupakan  yang  terpaksa perlu  ( noodzakelijk) diadakan.  Dalam  hal  ini,  melalui  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana  (KUHP)  maka  hak-hak  masyarakat  akan  secara  nyata  dilindungi  dengan menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak Pidana. Namun perlu juga di ingat bahwa pejatuhan  Pidana  bukan  semata-mata  sebagai  balas  dendam  atas  perbuatan  yang  telah dilanggar,  melainkan  adalah  suatu  upaya  pemberian  bimbingan  pada  pelaku  tindak Pidana  dan  sebagai  upaya  pengayoman  bagi  korban  dan  masyarakat  pada  umumnya. Keberadaan  norma  hukum  sebagai  pondasi  utama  yang  sekaligus  juga  menjadi  tiang penyangga  Negara  ketika  hukum  menjadi  hal  yang  amat  penting  maka  di  perlakukan adanya  aparat  penegak  hukum  yang  cakap,  bersih  dan  mempunyai  integritas.  Upaya penegakan  hukum  dalam  menjamin  keadilan  dalam  masyarakat  menjadi.  Tugas  berat yang harus di emban oleh aparat penegak hukum.
Berhubungan  dengan  hal  tersebut,  dalam  UU  No  8  Tahun  1981  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana, pada perinsipnya bahwa, Kepolisian Republik Indonesia adalah  sebagai  pejabat  yang  bertugas  dalam  pemeriksaan  pendahuluan  suatu  tindak pidana,  baik  sebagai  penyelidik  yaitu;  pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  yang diberi  wewenang  oleh  Undang-Undang  untuk  melakukan  penyelidikan.  Dan  sebagai penyidik  yaitu  kepolisian  yang  di  angkat  khusus  untuk  itu.  Kepolisian  sebagai  aparat penegak  hukum  dalam  melaksankan  tugasnya  untuk  penyusutan  suatu  tindak  pidana harus  berdasarkan  prosedur  yang  diatur  didalam  kitab  UU  Hukum  Acara  Pidana, sekalipun  dalam  masa  pandemic  COVID-19.  Untuk  itu  kami  sebagai  mahasiswa fakultas  Hukum  tertarik  melihat  secara  dekat  bagaiman  pihak  Kepolisian  sebagai penyelidik  dan  penyidik  melaksanakan  tugasnya,sehingga  memilih  judul  dalam penelitian  ini  “Hambatan  Proses  Pemriksaan  Pendahuluan  Tindak  Pidana  Pada  Masa COVID-19 di POLRESTABES MEDAN.”

## Metode Penelitian
Sebuah  penelitian  tidak  terlepas  dari  metode  yang  dipergunakan  dalam  rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  Metode  penelitian  kualitatif  dimana  menurut  si Moleong bahwa  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dengan bentuk kata- kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  pada  Kantor  Polrestabes  Medan  Jl.  HM.  Said No.  2,  Gaharu,  Medan  Timur,  Kota  Medan,  Sumatera  Utara.  Khususnya  membidangi penyusustan perkara pidana pada penyelidik dan penyidik.
Teknik  pengambilan  data  yang  diperoleh  dari  suatu  proses  teknik  pengumpulan data  dalam  penelitian  kualitatif  yang  memungkinkan  diperoleh  dengan  waktu  yang relatif  lama.  Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  strategis  digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan data dalam penelitian.
Bahwa pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan triagulasi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu tindak pidana
Tindak  pidana  sebagai  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan- ketentuan  hukum  pidana  yang  terlebih  dahulu  dirumuskan  dalam  undang-undang pidana  baik  yang  bersifat  umum  sebagaimana  dirumuskan  dalam  kitab  undang- undang  hukum  pidana,  dan  yang  bersifat  khusus  sebagaimana  yang  dirumuskan dalam Undang-Undang Pidana misalnya Undang-Undang Pidana tentang Narkotika, serta yang dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang mengenai hal tertentu, akan tetapi dalam materi pengaturannya ada beberapa pasal dirumuskan tentang ketentuan pidana  misalnya  Undang-Undang  tentang  Lingkungan  Hidup  serta  Undang-Undang tindak  pidana  khusus  yang  telah  dirumuskan  dalam  ketentuan  undang-undang  yang menyangkut hal tertentu akan tetapi, dalam materi pengaturannya ada beberapa pasal dirumuskan tentang ketentuan pidana.
Untuk  mengetahui  rumusan  ketentuan  pidana  adalah  dari  rumusan  pasal tersebut  diancamkan  dengan  hukuman  pidana  sebagaimana  ditegaskan  dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, yang pada pokoknya mengatur tentang hukuman pidana dapat  berupa  hukuman  pokok  yang  terdiri  dari  hukuman  mati,  hukuman  penjara, hukuman  kurungan,  hukuman  tutupan,  dan  hukuman  denda,  disamping  hukuman pokok  tersebut  hukum  pidana  juga  menegaskan  adanya  hukuman  tambahan  yaitu berupa  pengumuman  keputusan  hakim  perampasan  hak  dan  perampasan  barang. Maka  setiap  perbuatan  yang  dirumuskan  dalam  suatu  undang-undang  dimana rumusan tersebut memiliki unsur ancaman hukuman sebagaimana disebutkan diatas adalah  merupakan  tindak  pidana  atau  perbuatan  tersebut  telah  melanggar  ketentuan hukum pidana materil.
Dengan  terpenuhinya  unsur-unsur  suatu  ketentuan  pasal  dalam  undang- undang  pidana  materil  maka  selanjutnya  yang  harus  dilakukan  adalah  tindakan- tindakan  yang  harus  dilakukan  bagaimana  proses  sehingga  pelaku  tindak  pidana dimaksud  dapat  dijatuhi  hukuman,  menurut  ketentuan  hukum  pidana  formil  kitab undang-undang  hukum  acara  pidana  (KUHAP)  yaitu  undang-undang  No  8  Tahun 1981  merupakan  hukum  acara  pidana  umum,  yang  artinya  bahwa  setiap  peristiwa pidana  harus  diproses  sesuai  dengan  pengaturan  materil  sebagaimana  telah dirumuskan dalam KUHAP.
Dengan  memperhatikan  pengaturan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dengan pemeriksaan  pendahuluan  yang  terdiri  dari  proses  penyelidikan  dan  proses penyidikan  yang  dilanjutkan  dengan  proses  pra  penuntutan,  dan  penuntutan  oleh pihak  kejaksaan  baru  dilakukan  pemeriksaan  pada  tingkat  pengadilan  yang  diawali diPengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, selanjutnya ke Mahkamah Agung.
Sesuai  dengan  judul  pembahasan  ini  yaitu  merupakan  Pemeriksaan Pendahuluan  Terhadap  Suatu  Tindak  Pidana,  pada  umumnya  adalah  dilakukan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  terbagi  dari  proses  penyelidikan  dan proses  penyidikan.  Bahwa  proses  penyelidikan  yang  merupakan  serangkaian tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga adalah  merupakan  tindak  pidana  guna  menentukan  apakah  dapat  atau  tidak  dapat dilakukan  penyidikan  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  sehingga  oleh Hukum  Acara  Pidana  bahwa  kepolisian  sebagai  penyelidik  diberi  tugas  dan wewenang  antara  lain,  menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  anggota masyarakat  telah  terjadi  tindak  pidana,  selanjutnya  penyidik  berkewajiban  untuk mencari alat dan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi tersebut,  apabila  penyelidik  dengan  penilaiannya  terhadap  seseorang  yang  dicurigai maka  penyelidik  dapat  melakukan  agar  seseorang  berhenti  yang  selanjutnya menanyakan  serta  memeriksa  tanda  pengenal  dirinya,  dan  penyelidik  juga  dalam keadaan  tertentu  dapat  melakukan  tindakan-tindakan  yang  dapat  di  pertanggung jawabkan secara hukum.
Tugas dan wewenang penyidik tersebut oleh ketentuan kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  adalah  sekaligus  merupakan  tanggung  jawab  Kepolisian sebagai  penyedik,  dan  oleh  karena  itu  adalah  merupakan  kewajibannya  sehingga diberi  wewenang  dimaksud  disamping  kewajiban  wewenang tersebut  penyidik  juga atas  dasar  perintah  penyidik  dapat  melakukan  tindakan-tindakan  antara  lain melakukan penangkapan atau larangan terhadap seseorang agar tidak meninggalkan tempat juga dapat melakukan pengeledahan dan apabila dalam pengeledahan tersebut penyelidik  juga  dapat  melakukan  penyitaan  atas  suatu  barang  yang  diduga  di pergunakan  dalam  melakukan  tindak  pidana,  penyelidik  juga  dapat  melakukan tindakan  berupa  mengambil  sidik  jari,  dan  memotret  seseorang,  dan  bahkan  dan melakukan  upaya  paksa  dengan  membawa  serta  menghadapkan  sesorang  kepada penyidik.
Penyelidik dalam melakukan tugas dan kewenangan dalam menyelidik tindak Pidana yang telah diketahui baik melalui laporan atau pengaduan  atau informasi dari masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  misalnya  melalui  media baik  media  masa  maupun  media  elektronik,  dimana  tugas  dan  wewenang  yang dilakukan  penyelidik  tersebut  harus  dibuatkan  berita  acara  dan  menyampaikan kepada  penyidik  sebagai  laporan  pertanggung  jawaban  penyidik  sebagai  pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sesuai  dengan  judul  pokok  pembahasaan  ini  menunjukkan  pada  kepolisian Negara  Republik  Indonesia  diwilayah  hukum  kantor  kepolisian  dijajaran  wilayah hukum  kepolisian  Resort  Kota  besar  Medan  adalah  diberi  kewajiban  sehingga mempunyai  wewenang  sebagai  penyelidik  pada  setiap  tindak  pidana  diwilayah hukum kepolisian Resort kota besar Medan, kecuali telah diangkat sebagi penyidik.
Setelah  proses  penyidikan  sebagai  tahapan  pemeriksan  pendahuluan  suatu tindak  pidana  maka  selanjutnya,  dilakukan  proses  penyidikan,  dimana  dalam
penyidikan  penelitian  ini  proses  penyidikan  dikepolisan  Resort  kota  besar  kota Medan. Sebagaimana ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan PP (Peraturan Pemerintah) No 27 tahun 1983. Sebagai pengatur pelaksana Undang–Undang hukum acara  pidana  adalah  menindaklanjuti  syarat-  syarat  yang  dapat  di  angkat  sebagai penyidik  baik  dari  jajaran  pejabat  polisi  Negara  Republik  Indonesia,  dan  pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang sebagai penyidik.
Penyidik  berkewajiban,  melakukan  serangkaian  tindakan  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dalam  kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  guna untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti,  yang  dengan  bukti  itu  membuat  suatu tindak pidana yang terjadi jelas dan terang dengan menunjuk pelaku dari pada tindak pidana  tersebut.  Dalam  rangka  penyidikan  dimaksud  sehingga  penyidik, berkewajiban  dan  mempunyai  wewenang,  berupa  menerima  setiap  laporan  atau pengaduan  dari  seseorang  dimana  telah  terjadi  tindak  pidana  diwilayah  kepolisian Polrestabes  Medan,  juga  dapat  melakukan  tindakan  pertama  pada  saat  ditempat kejadian  apabila  terjadi  tangkap  tanggan  atau  menyuruh  seseorang  yang  dicurigai maupun  tersangka  berupa  menyuruh  berhenti  dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri, selanjutnya  apabila  diperlukan  dapat  melakukan  upaya-upaya  paksa  baik  berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan bahkan guna untuk membuat supaya  jelas  dan  terang  suatu  tindak  pidana  penyidik  dalam  melakukan  tugasnya dapat  memanggil  seseorang  untuk  diperiksa  sebagai  saksi  dan  dilanjutkan  memberi status menjadi tersangka, dan termasuk atas pemerintah  hukum dapat mendatangkan seseorang ahli yang ada hubungannya dengan membuat jelas dan tindak pidana yang telah terjadi.
Apabila  penyidik  berpendapat  setelah  dilakukan  gelar  perkara  dimana disimpulkan  dari  hasil  gelar  tersebut  menyatakan  bahwa  hasil  penyidikan  tidak ditemukan  bukti-  bukti  yang  menunjukkan  adanya  tindak  pidana  maka  penyidik mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan.
Sebagaimana  biasa  disebut  dengan  diterbitkannya  SP3,  dan  apabila  perkara tersebut  telah  ditemukan  bukti-bukti  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  maka  berkas perkara  sebagai  hasil  penyidikan  selanjutnya  diserahkan  kepada  jaksa  penuntut umum  dengan  cara  yang  pertama  penyidik  hanya  menyerahkan  berkas  perkara, perkara  selanjutnya  apabila  tselah  dinilai  jaksa  penuntut  Umum  sudah  cukup penyidikan  maka  penyidik  menyerahkan tanggung  jawab  atas  tersangka  dan  barang bukti kepada penuntut umum.
Kepolisian  Republik  Indonesia  pada  umumnya  dan  khususnya  kepolisian Resort  kota  besar  Medan  didalam  melakukan  fungsinya  melayani  masyarakat sewilayah  hukum  Kepolisian  Resort  kota  besar  Medan  dalam  menjamin  ketertiban dan  keamanan  dilingkungan  masyarakat  tetap  berpedoman  pada    ketentuan  hukum dalam  hal  ini  Undang-Undang  No  2  Tahun  2002  dan  asas-asas  yang  terkandung didalamnya hal mana ditegaskan narasumber AKP Madianta Br Ginting, S.H., M.H., dalam  wawancara  tanggal  7  Juni  2021  di  Polrestabes  Medan  dengan  menyatakan bahwa terdapat dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 yang memiliki macam asas
yaitu  Asas  Legalitas,  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  penegak  hukum  wajib tunduk pada hukum. Asas kewajiban merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi karena belum di atur dalam hukum. Asas  Partisipasi  dalam  rangka  mengamankan  lingkungan  masyarakat  polisi mengkoordinisikan  pengamanan  suakarsa  untuk  mewujudkan  ketaatan  hukum dikalangan  masyarakat.  Asas  Preventif  selalu  mengedepankan  tindakan  pencegahan dari  pada  penindakan  (represif)  kepada  masyarakat.  Asas  Subsidaritas  melakukan tugas  instansi lain agar  tidak menimbulkan  permasalahan  yang  lebih  besar  sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.
Khususnya  tugas  Kepolisian  sebagai  penyidik  dalam  mengungkapkan  Suatu tindak  Pidana  adalah  menerima  laporan.  Tugas-tugas  penyelidik  ialah  menerima laporan  dan  pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya  tindak  Pidana,  mencari keterangan  dan  bukti,  menyuruh  berhenti  seseorang  yang  dicurigai  dengan menanyakan  serta    memeriksa  tanda  pengenal  diri  dan  juga  mengadakan  Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sedangkan tugas Penyidik Kepolisian khususnya di Kepolisian Resort Kota Besar Medan penyidik berperan penting dalam pengusutan  tindak  pidana  yaitu  berupa  menerima  laporan  atau  pengaduan  dari seseorang tentang adanya tindak pidana, juga melakukan Tindakan pertama pada saat terjadi  tindak  pidana  di  tempat  kejadian  yang  dapat  menyuruh  berhenti  seseorang tersangka  dan  memeriksa  tanda  penggenal  dari  tersangka  serta  melakukan penangkapan,  penahanan,  pengeledahan,  penyitaan,  dan  melakukan  pemeriksaan penyitaan surat.
Penyelidik  dan  penyidik  Kepolisian  Resort  kota  besar  Medan  sesuai  dengan tugasnya  pada  masa  Covid-19  tetap  menjunjung  tinggi  Undang-Undang  tentang Kepolisian  dan  kitab  Undang-  Undang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Peraturan Pemerintah  No  27  Tahun  1983  tentang  peraturan  pelaksanaan  KUHAP,  dan  hasil penyelidikan  dan  penyidikan  tersebut  dibuatkan  dalam  bentuk  berkas  perkara  dan selanjutnya oleh penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (JPU).  Dalam  penyerahan  berkas  memiliki  2  tahap,  pada  tahap  yang  pertama penyidik  akan  menyerahkan  berkas  pekara.  Dalam  hal  ini  penyidik  sudah  dianggap selesai, dan penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti terhadap penuntut umum (pasal 8 b KUHAP).

## B. Hambatan  -  Hambatan  Dalam    Pemeriksaan  Pendahuluan  Tindak  Pidana  Di Polrestabes Medan
Sebelum  penelitian  menguraikan  hambatan-hambatan  dalam  pemriksaan pendahuluan  tindak  pidana  di  Polrestabes  Medan  pada  masa  Covid-19  terlebih dahulu diuraikan tindak pidana yang terjadi diwilayah kepolisian Polrestabes Medan sejak saat terjadi Covid-19 sampai dengan penelitian ini dilakukan yaitu berdasarkan hasil  wawancara  kami  dikantor  Kepolisian  Polrestabes  Medan  telah  didapati  data bahwa  tindak  pidana  yang  terjadi  adalah  berupa  tindak  pidana  Narkotika  mencapai 40%  dari  tindak  pidana  yang  terjadi,  Tindak  pidana  penipuan  dengan  angka presentase    35%,  Tindak  pidana  asusila  dengan  presentase  15%,  Tindak  pidana
pembunuhan 10% dari keseluruhan tindak pidana yang terjadi di wilayah Polrestabes Medan, sebagaimana di tegaskan oleh AKP Madianta Br Ginting, S.H.,M.H.
Didalam  memproses  tindak  pidana  yang  disebutkan  diatas  oleh  penyelidik maupun penyidik dilingkungan Polrestabes Medan pada waktu masa Covid-19 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah mendapatkan hambatan-hambatan yaitu antara  lain  kesulitan  bertemu  langsung  terhadap  saksi  untuk  menyampai  surat panggilan,  saksi  tidak  tepat  waktu  datang  untuk  di  periksa  sesuai  surat  panggilan, ketidaksediaan saksi untuk diperiksa di tempat tinggal saksi.
1. Kesulitan bertemu langsung terhadap saksi untuk menyampaikan surat panggilan. Bahwa  proses  penyelidikan  didalam  upaya  mencari  alat  bukti  untuk membuat suatu tindak pidana yang terjadi sehingga jelas dan terang tindak pidana itu  dengan  menunjukan  siapa  pelakunya  maka  diperlukan  keterangan  seseorang sehingga  dalam  mendapatkan  keterangan  tersebut  seseorang  itu  harus  diperiksa pada  waktu  yang  dijadwalkan  oleh  penyelidik,  maka  penyidik  dalam mempertanggung  jawabkan  tugasnya  harus  terlebih  dahulu  menerbitkan  surat panggilan  yang  ditujukan  kepada  seseorang  yang  diperlukan  keterangannya dimaksud,  yang  selanjutnya  harus  disampaikan  surat  panggilan  itu  melalui penyidik. Akan tetapi sesuai keadaan negara mengenai musibah Covid-19 dimana oleh    pemerintah  khusunya  pemerintah  sewilayah  hukum  Polrestabes  Medan dilarang  atau  telah  dihimbau  agar  melakukan  kegiatannya  dirumah  dan disebabkan rasa takut dari masyarakat tertular dengan virus Covid-19 maka setiap orang  yang  dipanggil  oleh  penyidik  tidak  berbeda  lagsung  berhadapan  dengan pihak kepolisian disebabkan takut tertular dari aparat kepolisian dimaksud.
2. Saksi tidak tepat waktu datang untuk diperiksa sesuai surat panggilan. Sesuai  dengan  isi  surat  panggilan  yang  disampaikan  kepada  seorang  yang diperiksa  sebagai  saksi  termuat  dengan  tegas  dimana  tempat  pemeriksaan dilakukan  dan  sekaligus  ditentukan  waktu  pemeriksaan  dilakukan,  akan  tetapi disebabkan  wabah  virus  Covid-19  yang  terjadi  diwilayah  Kepolisian  Polrestabes Medan  masih  pada  level  tinggi  mengakibatkan  seseorang  yang  dipanggil  untuk didengar  keterangannya  pada  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  tidak  tepat  waktu datang menghadap penyidik yang memeriksa seorang yang dipanggil tersebut.
3. Ketidaksediaan saksi untuk diperiksa ditempat tinggal saksi.
Guna  mewujudkan  pemeriksaan  penyidikan  agar  cepat  dan  biaya  ringan penyidik juga telah menghubungi pihak-pihak yang perlu didengar keterangannya untuk membuat supaya jelas dan terang suatu tindak pidana yang terjadi  melalui ponselnya  dengan  meminta  agar  yang  bersangkutan  bersedia  didatangi  ketempat tinggal  saksi  guna  disana  dilakukan  pemeriksaan,  akan  tetapi  pihak-pihak dimaksud  selalu  menolak  dengan  alasan  takut  ditularkan  oleh  penyidik  kepada yang bersangkutan Covid-19.
C. Upaya-Upaya Yang Di Lakukan Dalam Menanggulangi Hambatan Pemeriksaan Pendahuluan Di Polrestabes Medan
Sehubungan hambatan yang dilalui penyelidik yang pada pokoknya mengalami kesulitan  bertemu  langsung  menyampaikan  surat  panggilan,  saksi  tidak  tepat  waktu datang untuk diperiksa sesuai dengan surat panggilan dan ketidaksediaan saksi untuk diperiksa  ditempat  tinggal  saksi  maka  dalam  penanggulanggannya  pihak  kepolisian Resort Kota Medan telah melakukan upaya-upaya antara lain:
1. Peyelidik  dan  penyidik  Kepolisian  Resort  Kota  Medan  dalam  hal  menggalami kesulitan  bertemu  langsung  terhadap  saksi  atau  sesorang  untuk  didengar keterangannya dan menyampaikan surat panggilan maka surat panggilan tersebut, disampaikan melalui kepala lingkungan ataupun kelurahan yang dipercayai pihak yang dipanggil tidak tertular penyakit Covid-19.
2. Apabila  seseorang  dan  atau  saksi  yang  tidak  tepat  waktu  datang  untuk  diperiksa sesuai  surat  pangilan  sehingga  berbenturan  dengan  pemeriksaan  saksi  lain  maka hambatan  ini  oleh  pihak  penyelidik,  dan  penyidik  telah  berupaya  melakukan penanggulangannya  dengan  cara  menjadwalkan  kembali  pemeriksaan  terhadap seseorang dimaksud.
3. Hambatan  ketidaksediaan  saksi  untuk  diperiksa  ditempat  tinggal  saksi  dengan alasan  penyebaran  akan  wabah  Covid  19  baik  oleh  pihak  Kepolisian  Polrestabes Medan  maupun  pihak  seseorang  yang  dipanggil  tersebut,  maka  pihak  penyelidik dan  penyidik  dilingkungan  Polrestabes  Medan  dengan  tidak  menghargai penegasan  azas  pemeriksaan  perkara  pidana  agar  cepat  dan  dengan  biaya  ringan terpaksa menunda atau menjadwalkan ulang pemeriksaan dimaksud.
Sebagai  penutup  dari  wawancara  kami  dengan  AKP  Madianta  Br  Ginting S.H.,M.H, di kantor kepolisian Resort Kota Besar Medan Kepala Kepolisian Daerah Sumatra  Utara  selanjutnya  kepala  Kepolisian  Resort  Kota  Medan  melalui narasumber  wawancara  menghimbau  kepada  seluruh  masyarakat  agar  mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak.

## Kesimpulan
Bahwa  pemeriksaan  pendahuluan  terhadap  suatu  tindak  pidana  adalah  proses penyelidikan  dengan  cara  ketentuan  Hukum  Pidana  Formil  atau  yang  biasa  disebut Hukum Acara Pidana.
Bahwa akibat wabah Covid 19 penyelidikan dan peyidikan Di Polrestabes Medan telah  mengalami  hambatan,  kesulitan  bertemu  langsung  terhadap  saksi  untuk menyampaikan  surat  panggilan,  saksi  tidak  tepat  waktu  datang  untuk  diperiksa  sesuai surat panggilan, ketidaksediaan saksi untuk diperiksa ditempat tinggal saksi.
Bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan pemeriksaan pendahuluan merupakan menyampaikan surat panggilan melalui kepala lingkungan dan penjadwalan  pemeriksaan  kembali atas  saksi  di  Kepolisian  Resort  serta  demikian juga penjadwalan pemeriksaaan kembali atas saksi ditempat tinggal saksi..

## BIBLIOGRAFI

## Pengantar Hukum Acara Pidana
Kompleksitas  Tugas  Kepolisian  di  Masa  Pandemi  Covid  19,  artikel  dalam  jurnal Kepolisian Volume 14 Nomor 2 Agustus 2020
Bunga Rampai Hukum Pidana. Jakarta: pradnya Paramita.1983
Azas-azas Hukum Pidana. Ujungpandang: Lephas
Perkembangan  Hukum  Pidana  dan  Hukum  Acara  Pidana  Sekarang  dan  di  Masa  Yang Akan Datang. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar. Jakarta: Gramedia
Tuntutan Pidana Djakarta: Penerbit “Siliwangi”.
Pandangan Ringkas tentang Hukum di Indonesia. Djakarta: Noordhoff Kolff.
Het Recht in Indonesia (Hukum Indonesia). S-Gravenhage: W. van Hoeve. Hukum dan Peradilan. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada. Sejarah Peradilan dan Perundang-undangab sejak 1942. Jakarta: PT Gunung Agung. Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana. Jakarta: Tanpa Penerbit Masalah Pembuktian dalam Proses Pidana. Jilid I, II, III, Jakarta Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Alumni. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Djakarta: Penerbit “Sumur Bandung”. Penyelidikan dan Penyidikan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Perbuatan Melanggar Hukum. Djakarta: Penerbit “Sumur Bandung”.
Hukum Acara Pidana. Bandung: Tarsito. Saleh, Roeslan.
Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  “Drs.  P.A.F.  Lamintang,S.H.  Penerbit  PT.
CITRA ADITYA BAKTI.

## Peraturan perundang-undangan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No.8 Tahun.1981
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 1983
Jurnal
https://jurnalptik.id

## Copyright holder:
Marolop Butar Butar, Josua Putra Pratama Sitorus, Putri Dhea S M Purba, Marcella Cory  BR Kaban (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: