## PERAN BIRO HUKUM DALAM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

## (STUDI DI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

## Sri Magdalena Hutabalian

## ABSTRAK
Harmonisasi  Rancangan  peraturan  daerah  merupakan  upaya  untuk  menyelaraskan, menyesuaikan,  memantapkan  dan  membulatkan  konsepsi  suatu  rancangan  peraturan  daerah dengan  peraturan  perundang-undangan,  baik  yang  lebih  tinggi,  sederajat,  maupun  yang  lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih ( overlaping ).
Biro Hukum merupakan instansi vertikal di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang turut serta dalam pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Prinsip Otonomi Daerah dengan sistem desentrasasi yakni otonomi yang seluas-luasnya dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan termasuk memiliki kewenangan mengharmonisasikan peraturan daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalh penelitian  kualitatif  dimana  memberikan  gambaran  faktual  mengenai  peran  Biro  Hukum  dalam Harmonisasi rancangan Peraturan Daerah, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan Tanya  jawab  secara  langsung  dengan  informan  sehubungan  dengan  masalah  yang  diteliti  dan mnegumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian yang bersumber dai Biro Hukum  Setda  Provinsi  Kalimantan  Tengah  serta  studi  Kepustakaan  dengan  membaca  buku, dokumen-dokumen,  Undang-undang  dan  media  informasi  lainnya  yang  berhubungan  dengan masalah penelitian serta ditunjang oleh data sekunder.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  Biro  Hukum  berjalan  dengan  baik  dimana harmonisasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  unsur  harmonisasi raperda  .  Biro  Hukum  memiliki  peran  yang  sangat  strategis  yaitu  sebagai  instansi  vertikal mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
Kata Kunci: Biro Hukum, Rancangan Peraturan Daerah, Harmonisasi

## PENDAHULUAN
Sistem Desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, telah membawa  perubahan dalam  sistem  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  dari  sistem  terpusat  ( sentralized  government ) menuju otonomi daerah ( desentralized government ). Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat karena sebagian kewenangan sudah dilimpahkan ke daerah. Dengan demikian penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dan atau Perangkat di  Daerah  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah,  sebagian  maupun  seluruhnya  apabila  kewenangan yang  dilimpahkan  tidak  dapat  dilanjutkan  (Djohan  Effendi,  2001, Penyelenggaraan Dekonsentrasi , Sinar Grafika, Jakarta,Hal.9).
Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola seluruh potensi daerah termasuk membuat dan membentuk produk hukum sesuai dengan masalah yang dihadapi. Pemerintah daerah dapat membentuk produk hukum sesuai dengan masalah yang dihadapi, keunikan dan kebutuhan daerah melalui pembuatan produk hukum daerah
dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Kepala Daerah, maupun Keputusan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan  Undang-Undang  No  12  tahun  2011  pasal  1  ayat  (7)  dan  (8)  tentang pembentukan  peraturan  Perundang-undangan  bahwa  dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah rancangan  peraturan  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  itu  berasal  dari  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  baik  Provinsi,  Kabupaten/Kota  maupun  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini Gubernur,Bupati/Wali  kota  dimana  akan  dibahas  melalui  tingkat-tingkat  pembicaraan  antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota bersama dengan pemerintah daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2014 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
(1) Rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Biro  hukum  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  didalam  menyusun  Rancangan  Peraturan daerah sebelum disahkan menjadi Peraturan daerah. Harmonisasi rancangan peraturan daerah juga merupakan mekanisme untuk  menyeleraskan kepentingan  atara masyarakat  dengan pemerintah. Oleh  karena  itu  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  tentang  pengharmonisasian Rancangan  Peraturan  daerah  yang  berasal  dari  Pemerintah  Daerah  dan  mengangkat  Judul “PERAN  BIRO  HUKUM  DALAM  HARMONISASI  RANCANGAN  PERATURAN DAERAH” (STUDI DI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian mengenai Peran Biro Hukum Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah  (Studi  di  Biro  Hukum  Setda  Provinsi  Kalimantan  Tengah),  peneliti  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  realitas  yang kompleks  yang tengah berlangsung pada saat  penelitian.  Selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran  dengan  secara  cermat  tentang  fenomena  yang  terjadi  mengenai  bagaimana  proses harmonisasi Raperda di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.  Dimana Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan tengah adalah salah satu intansi yang memiliki wewenang untuk mengharmonisasikan suatu Rancagan peraturan daerah.  Biro hukum juga mempunyai missi yaitu Memberikan pelayanan dan informasi tentang produk-produk hukum daerah kepada masyarakat.
Sumber  data  pada  penelitian  ini  di  dapat  dari  tempat  yang  dijadikan  objek  sumber informasi. Adapun sumber datanya adalah sebagai berikut :
a. Data Primer
Data  Primer,  adalah  data  dalam  bentuk  verbal  atau  kata-kata  yang  diucapkan  secara lisan, gerak-gerik atau perilaku  yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya,  yakni subjek penelitan atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22). Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumupulkan data secara langsung dari narasumber (informan)
b. Data Sekunder
Data  sekunder,  adalah  data  yang  diperoleh  dari  teknik  pengumpulan  data  yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka . Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen  grafis  seperti  tabel,  catatan,SMS,  foto  dan  lain-lain  (Arikunto, 2010:22).

## Peran Biro Hukum Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan  Daerah
Dalam penyelenggaraan tugas dan  tanggung jawabnya, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dilibatkan dalam Harmonisasi Raperda. Harmonisasi Raperda dilakukan sebagai salah satu upaya  untuk  menyeleraskan,  menyesuaikan,  memantapkan  dan  membulatkan  konsepsi  suatu raperda dengan peraturan perundang-undangan lain baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan  atau tumpang tindih. Hal tersebut merupakan tujuan dan peletak dasar perlunya harmonisasi Raperda.  Harmonisasi juga bertujuan untuk menghindari judical review yang dapat merugikan daerah baik secara anggaran maupun waktu.
Adapun  langkah-langkah  harmonisasi  yang  dilaksanakan  oleh  Biro  Hukum  Setda  Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan melibatkan unsure harmonisasi berikut ini:
1. Tertib Kewenangan
Tertib kewenangan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah adalah proses perumusan norma kedalam produk hukum untuk memposisikan kewenangan berdasarkan kekuasaan hukum untuk memposisikan kewenangan atau wewenang berdasarkan kekuasaan hukum, hak yang dimiliki oleh inisiator untuk memerintah atau bertindak dalam membuat peraturan secara benar, akurat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Hal ini tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri No 1 tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Tertib Prosedur
Secara umum tertib adalah menurut aturan dan rapi. Prosedur merupakan suatu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam menyelesaikan suatu masalah. Di dalam mengharmonisasikan Raperda harus mengikuti tata cara dari urutan awal hingga akhir secara sistematis yang di atur guna menghasilkan peraturan daerah yang baik sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Ada pun prosedur ini tertuang dalam UU No.12/2011. Demikian juga dengan Biro Hukum setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan Harmonisasi Raperda megikuti prosedur yang tertuang dalam UU No.12/2011
3. Tertib Substansi
Unsur  yang  ketiga  dalam  pengharmonisasian  raperda  adalah  tertib  substansi.  Substansi peraturan daerah merupakan isi yang termuat dalam rancangan peraturan daerah  yang terdiri dari  Politik  hukum,  materi  muatan  dan  asas  hukum.  Peran  Biro  Hukum  setda  provinsi Kalimantan tengah dalam menjalankan harmonisasi raperda adalah dimulai dengan melakukan analisa terhadap Raperda yang diajukan. Politik hukum serta materi muatan dan asas muatan adalah 3 point utama yang perlu dikaji selama harmonisasi. Politik hukum di daerah terwujud dalam  bentuk  peraturan  daerah.  Hal  tersebut  ditujukan  agar  terjadi  kepastian  hukum  dalam pelaksanaan peraturan daerah. Maksud mengharmonisasikan raperda dengan mengkaji dengan politik  hukum  adalah  menyesuaikan  antara  dua  kebijakan  yaitu  kebijakan  legislatif  dan ekesekutif. Peraturan daerah merupakan perkawinan antara produk Hukum dan produk politik yang  memerlukan  kesepakatan  bersama  antara  DPRD  dan  pemerintah  daerah.  Adanya peraturan  daerah  adalah  wujud  nyata  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Penyelenggaraan
otonomi daerah merupakan bagian dari pelaksanaan politik hukum. Dimana setiap pelaksanaan kegiatan  otonomi  daerah  tidak  boleh  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi
4. Tertib Implementasi
Tertib implementasi adalah suatu rangkaian dalam penyusunan raperda setelah ditetapkan untuk selanjutnya siap dilaksanakan. Tertib implementasi juga bermakna bahw setelah perda selesai disahkan maka tidak berarti bahwa produk hukum daerah tersebut sudah bisa bekerja dengan sendirinya.  Peran  biro  hukum  dalam  hal  ini  adalah  melaksanakan  harmonisasi  dengan  cara mengkaji raperda yang diajukan dengan asas hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Biro Hukum setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengharmonisasikan Raperda melihat serta mengkaji  kembali  raperda  yang  sudah  dibahas  sesuai  dengan  nilai-nilai  pancasila,  filosofis, sosiologis dan yuridis.

## KESIMPULAN
Peraturan  daerah  tersebut  dapat  terwujud  dengan  baik  melalui  adanya  harmonisasi  yang  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi unsur harmonisasi sebagai berikut:
1. Tertib kewenangan
Bahwa  secara  prinsip  setiap  tindakan  harus  berdasarkan  pada  kewenangan  yang  dimiliki. Dalam  hal  mengharmonisasikan  rancangan  peraturan  daerah  baik  Biro  Hukum  sebagai  tim pelaksana  harmonisasi  dengan  inisiator  memiliki  kewenangan  atau  wewenang  berdasarkan kekuasaan  hukum.  Hak  yang  dimiliki  untuk  memerintah  atau  bertindak  dalam pengharmonisasian raperda.
2. Tertib prosedur
Bahwa secara prinsip tata cara harmonisasi raperda mulai dari keputusan awal hingga akhir harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Tertib substansi Bahwa secara prinsip dalam malaksanakan harmonisasi peraturan daerah secara substansial tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan kepentingan  umum.  Tertib  substansi  terdiri  atas  politik  hukum,  materi  muatan,  dan  asas hukum.
4. Tertib implementasi
Bahwa  secara  prinsip  harmonisasi  raperda  yang  baik  tidak  selesai  begitu  saja  pada  saat disahkan,melainkan  dapat  dilaksanakan  dengan  memperhitungkan  efektifitas  berlakunya peraturan daerah tersebutdalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Peraturan daerah tersebut dapat terwujud dengan baik melalui adanya harmonisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi unsur harmonisasi sebagai berikut:
5. Tertib kewenangan Bahwa  secara  prinsip  setiap  tindakan  harus  berdasarkan  pada  kewenangan  yang  dimiliki. Dalam  hal  mengharmonisasikan  rancangan  peraturan  daerah  baik  Biro  Hukum  sebagai  tim pelaksana  harmonisasi  dengan  inisiator  memiliki  kewenangan  atau  wewenang  berdasarkan kekuasaan  hukum.  Hak  yang  dimiliki  untuk  memerintah  atau  bertindak  dalam pengharmonisasian raperda.
6. Tertib prosedur
Bahwa secara prinsip tata cara harmonisasi raperda mulai dari keputusan awal hingga akhir harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Tertib substansi Bahwa secara prinsip dalam malaksanakan harmonisasi peraturan daerah secara substansial tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan kepentingan  umum.  Tertib  substansi  terdiri  atas  politik  hukum,  materi  muatan,  dan  asas hukum.
8. Tertib implementasi
Bahwa  secara  prinsip  harmonisasi  raperda  yang  baik  tidak  selesai  begitu  saja  pada  saat disahkan,melainkan  dapat  dilaksanakan  dengan  memperhitungkan  efektifitas  berlakunya peraturan daerah tersebutdalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

## SARAN
Dalam melaksanakan harmonisasi Rancangan Perda penulis memberikan saran sebagai berikut :
a. Biro  Hukum  perlu  melakukan  penyuluhan  khusus  atau  melakukan  suatu    pelatihan harmonisasi  rancangan  peraturan    daerah  kepada  semua  pegawai/staff  pelaksana  bagian peraturan perundangan-undangan  di dalam meningkatkan kualitas SDM yang ada di bagian peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan harmonisasi Raperda.
b. Inisiator  dalam  membuat  setiap  kebijakan  menyertakan  ahli  hukum    yang  berpengalaman sehingga hasil harmonisasi yang diterima dari Biro Hukum cepat diterima dan dimengerti.
c. Biro  Hukum  harus  mempunyai  Struktur  yang  jelas  atau  membentuk  tim  khusus  yang menangani Harmonisasi Raperda sehingga pekerjaan lebih fokus dan pekerjaan lainnya tidak menjadi terhambat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta
Bagir, Mannan. 2004. Hukum Positif Di Indonesia . Yogyakarta: FH.UI
Djohan, Effendi. 2001. Penyelenggaraan Dekonsentrasi . Jakarta: Sinar Grafika
Hanif, Nurcholis. 2009. Teori dan Praktik pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo Kemenkumham. Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan , 10 Desember
2014,http://www.djpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/49-kegiatan-direktorat- harmonisasi.html
Koswara,  E. Otonomi  Daerah  Untuk  Demokrasi  dan  Kemandirian  Rakyat ,  Jakarta:  Yayasan PARIBA, 2001
Mahendra, Oka A.A., Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang- undangan , Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI. 2006
Mahfud MD. 2013. Politik Hukum Di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta : Balai Pustaka, 1990
Sapto Setia, 2009 , Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan , Jakarta
Satjipto, Raharjo. 1991. Penelitian Hukum . Jakarta: Citra Aditya
Soerjono, Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press
Spradley. 2007. Metode Etnografi . Jakarta: Tiara Wacana
Sudarwo, Cara Pembentukan Undang-undang dan Undang-undang tentang Protokol , Surabaya: INDAH, 1988
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Jakarta: Alfabeta
Sulistyo, Basuki. 2006. Pengantar Ilmu Perpustakaan . Jakarta: Gramedia Pustaka     Utama Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Grasindo
Turiman, Fachturahman, Masalah Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, 29 Januari 2014, http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/04/masalah-harmonisasi-peraturan- perundang.html
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pembentukan  Produk  hukum Daerah.