Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
E-ISSN: 2684-8481 P-ISSN: 2548-8406
Volume-8 | Issue-1| January-Juni 2024 | 22-29
https://doi.org/10.35326/pkm.v8i1.5422

## Keterlibatan Kepala Desa dalam Menyelesaian Sengketa Proses Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Tunduno Konsel
La Ode Munawir 1 *, La Ode Bariun 1 ,  Suriani BT Tolo 1 , Sry Khayati 1 Muh Fitriadi 1 , Djohar Arifin 1 , Wa Ode Intan Kurniawati 1 , Subhan 1 ,
1 Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari, Indonesia * munawirppat@gmail.com

## ABSTRAK
Program  PTSL  pemerintah  menginginkan  semua  petak  tanah  rakyat  terukur  serta  mempunyai  kepastian hukum yang berbentuk sertifikat tanah. Tujuan untuk mengatahui dan menyampaika keterlibatan kepala desa dalam menyelesaian sengketa proses pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di desa tunduno konawe selatan. Metode cerama Kesimpulan bahwa keterlibatan kepala desa dalam menyelesaian sengketa proses pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di desa tunduno konawe selatan. Menunjukan bahwa peran kepala desa membantuh program pendaftaran tanah pemerintah dan keterlibatan kepala desa dalam proses penyelesaian sengketa  di desa amat penting. untuk memberikan penguatan kepada masyarakat desa tentang kewajiban kepala desa dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat desa sesuai dengan ketentuan undang- undang desa.
Kata Kunci: Kepala Desa; Keterlibatan; Sengketa

## ABSTRACT
The government's PTSL program wants all plots of people's land to be measured and have legal certainty in the form of land certificates. The aim is to find out and convey the involvement of village heads in resolving disputes over the complete systematic land registration (PTSL) process in Tunduno village, South Konawe. Lecture  method  The  conclusion  is  that  the  involvement  of  the  village  head  in  resolving  disputes  over  the complete systematic land registration (PTSL) process in Tunduno village, South Konawe. Shows that the role of the village head in assisting the government's land registration program and the involvement of the village head in the dispute resolution process in the village is very important. to provide reinforcement to the village community  regarding  the  obligations  of  the  village  head  in  resolving  disputes  in  the  village  community  in accordance with the provisions of the village law.
Keywords: Village Head; Involvement; Disputes

## 1.  Pendahuluan
Program pendaftaran tanah PTSL pemerintah menginginkan semua petak tanah rakyat  terukur  serta  mempunyai  kepastian  hukum  yang  berbentuk  sertifikat  tanah. Menurut Mola di berita Kabar Bisnis bahwa: PTSL dilakukan dari 2017 yang targetnya 5 (lima)  juta  petak  tanah  serta  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  BPN.  sudah melakukan PTSL dengan banyak 5,2 juta bidang tanah, di tahun 2018 target pemerintah yaitu 7 juta petak tanah (Kosalya, Dewi, and Suryani 2022). PMATR/KBPN Nomor 35 Tahun 2016 Tentang  Percepatan Pelaksanaan PTSL telah beberapa kali mengalami perubahan, terbaru dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Kantor Pertanahan  Nasional  Nomor  12  Tahun  2017  Tentang  Percepatan  PTSL.  Peraturan tersebut  diatas  diubah  kembali  menjadi  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 (Permen ATR/BPN No
6/2018).    Pembaruan  regulasi  terjadi  karena  untuk  menyesuaikan  pada  ketentuan peraturan  perundang-undangan  terkait  pendaftaran  tanah  maupun  ketentuan pertanahan lainnya.(La’bi, Nur, and Lahae 2018).
Tanah yang berkonflik dalam program PTSL mencapai 8.000 kasus. Jumlah itu tentu masih sangat banyak, tapi secara statistik sedikit jika dibandingkan dengan yang terdaftar (Menteri ATR : Ada 8.000 Kasus Sengketa Tanah
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada- 8000-kasus-sengketa-tanah  diakses  tgl  11  April  2023)  umlah  tersebut  hampir  sama dengan tahun 2021 yakni sejumlah 8111 kasus. Untuk di desa Tunduno kasus sengketa hak atas tanah berdasarkan buku register di kantor desa dari tahun 2021-2023 terdapat 9 sengketa.  Kasus diantarnya yaitu sengketa tanah terjadi disebabkan berbagai faktor antara lain sengketa waris, penguasaan tanah tanpa hak, sertipikat ganda, jual beli palsu dan  berbagai  masalah  lain  (Marsella.  2015).  Program  PTSL  merupakan  wujud pelaksanaan  kewajiban  pemerintah  agar  tercapainya  kepastian  dan  perlindungan hukum atas kepemilikan pemegang hak atas tanah ( Wiby Darmawan Elkas. 2023)
Berkaitan dengan kewajiban kepala Desa dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf K Undang-undang No 6 Tahun 2014, Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.” Terkait dengan kewajiban yang diberikan kepala desa dalam penyelesaian perselisihan yang  diberikan  oleh  Undang-undang  Perselisihan  yang  dimaksud  Pasal  tersebut penjelasan  Undang-undang  No  6  Tahun  2014  dinyatakan  sangat  jelas  ini  menujukan bahwa penyelesaian ha katas tanah dapat diselesaikan melalui kepala desa.(La Ode Munawir 2018).
Desa  merupakan  tempat  pengaduan  masyarakat  desa  jika  terjadi  perselisihan. Untuk  menangani  pengaduan  tersebut  desa  memfasilitasi  masyarakat  desa  yang berselisih dengan mengedepankan sistem kekeluargaan. Dalam hal memfasilitasi pihak desa  mengundang  masyarakat  desa  yang  berselisih  maksud  dari  undangan  tersebut desa  pola  mediasi  perselisihan  tersebut,  kepala  desa  memberikan  tawaran-tawaran kepala para pihak. Mediasi di desa dilaksanakan selama tiga kali pertemuan dibalai desa jika dalam tiga kali pertemuan tidak ada kesepakatan untuk berdamai maka perselisihan tersebut di bawah ke Camat setempat.
Namun dalam realitasnya ini sudah jarang dilakasanakan mengingat setiap pihak mempertahan  ego  masing-masing.  Salah  satu  perselihan  yang  terjadi  didesa  dapat diselesaikan melalui kepala desa persoalan pendaftaran tanah pertama kali yang belum bersertifikan. alasan bahwa tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat desa ( L O Munawir et al. 2018 ).“Alasan pertama Tanah sangat dibutuhkan oleh  masyarakat  untuk  pemukimannya,  sebagai  ladang  pendudukan,  dan  untuk kebutuhan  lainnya.  Dalam  masyarakat  tradisional,  ada  hubungan  yang  erat  antar manusia  atau  masyarakat.  Sebagai  satu  kesatuan  dengan  tanah,  ada  semacam hubungan 'religius magis' di antara keduanya. Alasan kedua, bagi kehidupan petani desa dan masyarakat kota, tanah merupakan salah satu faktor kebutuhan yang dominan. Saat ini kebutuhan manusia akan tanah sangat dirasakan karena pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat.
jaminan  perlindungan  hukum  dalam  hal  pertanahan  yang  saat  ini  diatur  dalam Undang–Undang  Pokok  Agraria  (UUPA).  Secara  khusus  terhadap  pengaturan mengenai bukti atas kepemilikan tanah sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 ayat 2 UUPA dan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 pasal 1, bahwa sertifikat adalah bukti tanda hak atas tanah. Kegiatan pendaftaran tanah akan menghasilkan tanda bukti hak  atas  tanah  yang  disebut  sertifikat.  Dengan  sertifikat  tanah,  kepastian  hukum berkenaan  dengan  jenis  hak  atasnya,  subjek  hak,  dan  objek  haknya  menjadi nyata.(Manthovani and Istiqomah 2021) sertifikasi tanah sebagai alat bukti pemilik tanah
bahwa  dirinya  adalah  pemilik  sah  atas  tanah  sertas  kejelasan  objek  tanah.  Dengan adanya  sertifikta  tanah  ini  maka  pemilik  tanah  akan  memperoleh  kepastian  serta perlindungan hukum. (Abdul Muthallib, 2020).
Kegiatan  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  yang  sering  dilaksanakan  pertama kalinya, yaitu pendaftaran tanah secara sporadis. Sedangkan pendaftaran tanah yang jarang dilakukan adalah  pendaftaran  secara  sistematis  karena  memerlukan  rencana jangka  panjang  dan tahunan (Lisnadia Nur Avivah dkk, 2022)
Dalam  penyelesaian  sengketa  hak  atas  tanah  yang  akan  didaftarkan  melalui program  PTSL  sulitnya  menemukan  jalan  tengah  antara  kedua  bela  pihak  yang bersengketa.  sehingga  menimbulkan  ketidak  pastian  hukum  terhadap  tanah  tersebut. Tanah  tersebut  menjadi  tidak  terurus  akibat  dari  ketidak  pastian  dari  status  tanah tersebut.  ini  sangat  bertentangan  dengan  semangat  UUPA  dalam  hal  menjamin kepastian  hukum.  Fokus  pengabdian  keterlibatan  kepala  desa  dalam  menyelesaian Sengketa Proses  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  (PTSL) dengan Melibatkan Kepala Desa di Konawe Selatan.

## 2.  Metode Pelaksanaan
Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode pemberian sosialisasi tatap muka kepada peserta dengan presentasi melalui power point, memaparkan teori-teori hukum penyelesaian  sengketa.  Setelah  pemaparan  materi  kemudian  sesi  berikutnya  adalah sesi  tanya  jawab  dan  diskusi  antara  pemateri  dengan  para  peserta.  (Djanuardi, Kusmayanti, and Rachmainy 2021). Permasalahan hukum prioritas dimasyarakat desa Konawe Selatan saat ini penyelesaian sengketa hak atas tanah mengalami pergeseran metode  atau  tempat  penyelesaian  yang  dulunya  diselesaikan  secara  musyawarah mufakat melalui kepala desa bergeser ke pengadilan umum dimana penyelesaian lebih kepada  hukum  formal  negara  yang  menyatakan  benar  salah  dalam  putusan  hakim. Solusi pengabdian tentang permasalahan hukum permasalah hukum dimasyarakat desa Konawe Selatan saat ini penyelesaian sengketa hak atas tanah mengalami pergeseran metode tempat penyelesaian yang dulunya diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui  kepala  desaa  bergeser  kepengadilan  umum.  Solusi  yang  ditawarkan  dengan cara ceramah dibeberapa pertemuan diskusi Bersama masyarakat, tokoh masyarakat, perangkat  adat,  kepolisian  dan  pihak  badan  pertanahan  kabupaten  Konawe  Selatan serta  menyampaikan    bahwa  dampak  atau  efek  buruk  yang  akan  terjadi  jika penyelesaiannya dibawah kepengadilan negeri

## 3.  Hasil dan Pembahasan

## 3.1.  Pelaksanaan Ceramah Pentingnya pendaftaran Tanah
Penyuluhan  hukum  mengenai  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  bertempat  di  Kantor  desa  tunduno    Kabupaten Konawe  selatan.  Alasan  pemilihan  lokasi  karena  masyarakat  tunduno  masih  ada beberapa sengketa yang belum diselesaikan melalui kepala desa.  Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada Hari sabtu, 14 Oktober 2023, Pukul 15.30 WIB s.d. 16.30, bertempat di balai desa Kecamatan Ranomeeto Barat. Dosen Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tunduno Kecamatan Ranomeeto Barat.
Dengan tema kegiatan “Keterlibatan Kepala Desa Dalam Menyelesaian Sengketa Proses  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  (PTSL)  Di  Desa  Tunduno  Konsel. Pentingnya  kegiatan  PKM  untuk  memberikan  penguatan  kepada  masyarakat  desa tentang  kewajiban  kepala  desa  dalam  menyelesaikan  sengketa  di  masyarakat  desa
sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  desa.  Selain  itu  kepala  desa  mempunyai peran  yang  amat  penting  didalam  proses  pendaftaran  pertama  kali  khusus  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik  Indonesia  dalam  satu  wilayah  desa/kelurahan  atau  nama  lainnya  yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.( Rinny Syafitri, dkk 2023)
Kegiatan  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap  PTLS  bertujuan  untuk mewujudkan  pemberian  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  Hak  atas  Tanah masyarakat  berlandaskan  asas  sederhana,  cepat,  lancar,  aman,  adil,  merata  dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.  Namun  dalam  realitasnya  program  PTSL    di  desa  masih  ditemukan beberapa  sengketa  hak  atas  tanah    yang  berakibat  pada  tanah  tersebut  tidak  bisa didaftarkan karna terjadi sengketa kepemilikan. Untuk menyelesaiakan sengketa antar para  pihak  kepala  desa  hadir  sebagai  mediator  dalam  penyelesaiakan  sengketa kepemilikan hak atas tanah yang akan di daftarkan.
Penangan sengketa dilakukan melalui tahapan a. pengkajian Kasus; b. Gelar awal; c.  Penelitian;  d.  ekspos  hasil  Penelitian;  e.  Rapat  Koordinasi;  f.  Gelar  akhir;  dan  g. Penyelesaian  Kasus.  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Peserta yang hadir  kegiatan PKM dari unsur pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, kalangan Ibu ibu, dan masyarakat desa tunduno. Kegiatan ini sangat  disambut  baik  oleh  masyarakat  setempat  mengingat  pentingnya  penyelesaian sengketa tanah.
Tunduno merupakan salah satu desa di kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sengketa tanah kerap kali terjadi disebabkan atas adanya  keinginan  manusia  guna  mendapatkan  kemanfaatan  tanah.  Dalam  hal  ini, dikatakan  terdapat  suatu  kepentingan  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam sengketa  tanah.  Persoalan  terkait  sengketa  tanah  tidak  mudah  untuk  diselesaikan, terlebih  jika  melihat  posisi  pihak-pihak  yang  bersengketa  memiliki  tujuan  dan kepentingan  yang  berbeda-beda.  Pelaksana  mediasi  dalam  sengketa  tanah dilaksanakan oleh pihak ketiga. Artinya dalam pelaksanaan mediasi pihak-pihak.
Dokumentasi  Pelaksaan  kegiatan  PKM  bersama  masyakarat  desa  dan babinkatipnas  dibalai desa Tunduno, Kabupaten Konawe Selatan
Gambar1. Pemberian  materi  kepada  masyarakat  desa  tunduno  oleh  pemateri dalam cara penyelesaian sengketa hak atas tanah

## 3.2.  Penyerahan Buku Kepada Perwakilan Masyarakat
Tim PKM menyerahkan buku referensi tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah  di  masyarakat  desa  buku  ini  dapat  dijadikan    sebagai  bahan  referensi  dan pedoman  dalam  menyelesaikan  sengketa  hak  atas  tanah  dimasa-masa  yang  akan datang khusus di desa tunduno kabupaten Konawe Selatan.
Gambar 2 . Penyerahan buku kepada perwakilan masyarakat
3.3 Penandatanganan Memorandum of Agreement atau MoA
Selain  kegiatan  yang  dijelaskan  diatas  tim  PKM  dari  Pascasarjana  Universitas Sulawesi  tenggara  bersama  dengan  Pemerintah  Desa  Tunduno  melakukan penandatangan Memorndum  of  Agreement sebagai  bentuk  kerjasama  antara  kedua lembaga.
Gambar : 3 Penandatanganan Memorandum of Agreement atau MoA antara Pemerintah desa dan Tim PKM Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Salah  satu  tujuan  PKM  di  desa  Tunduno  untuk  menyampaikan  program pendaftaran  tanah  untuk  mewujudkan  tanah  terdaftar  di  seluruh  Indonesia,    pada kenyataannya    belum    menghasilkan    pendaftaran  tanah  yang  memuaskan.  Hal  ini seperti    yang    dinyatakan    dalam    peraturan    pemerintah    pendaftaran    tanah    yang pertama  kali  yaitu  PP  No.  10  Tahun  1961  yang  berlaku  selama lebih dari 35 tahun, lebih kurang baru 16,3 juta bidang yang sudah didaftar ari  sekitar  55  juta  bidang  tanah hak  (lihat  penjelasan  PP  No.  24  Tahun  1997).  Demikian  juga dengan berlakunya PP  No. 24 Tahun  1997  penyempurnakan  dari  PP  No.  10  Tahun  1961,  belum maksimal  dalam  pelaksanan  pendaftaran  tanah  dari  126  juta  bidang  tanah  di Indonesia hanya 46 juta sudah terdaftar, ini artinya  ada  80  juta  bidang  tanah  yang belum    terdaftar.    Sementara    menurut    pertumbuhan  bidang  tanah  lebih  dari  1  juta bidang per tahun.(Mujiburohman, n.d.
PTSL  merupakan  proses  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  pertama  kalinya secara serentak dan meliputi seluruh objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam suatu wilayah kelurahan/desa.  Penyelenggaraan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan PTSL, atau gabungan dari kegiatan  PTSL  dengan  program  dan/atau  kegiatan  lain,  yaitu:  a.  Program  Sertipikasi Lintas  Sektor;  b.  Program  Sertipikasi  massal  swadaya  masyarakat;  c.  program  atau kegiatan sertipikasi massal redistribusi tanah objek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi; atau d. program atau kegiatan sertipikasi massal lainnya, atau gabungan dari beberapa/seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyuluhan dilakukan untuk memberikan penjelasan paling sedikit mengenai: a. manfaat  bagi  masyarakat,  pemerintah  dan  negara  atas  hasil  pelaksanaan  kegiatan PTSL; b. tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL; c. penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah; d. dokumen yuridis yang perlu disiapkan; e. jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis; f. hasil akhir kegiatan PTSL; g. pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau  sumber  lain  yang  sah  melalui  kegiatan  PTSL;  h.  akibat  hukum  yang  terjadi apabila kewajiban dan tanggung jawab i. hak untuk mengajukan keberatan atas hasil ajudikasi  yang  diumumkan  selama  jangka  waktu  pengumuman;  dan  j.  biaya-biaya dan/atau  pajak  yang  akan  ditanggung  oleh  peserta  kegiatan  PTSL.    Penyuluhan disampaikan  kepada masyarakat, baik yang sudah maupun belum memiliki sertipikat.

## 4.  Kesimpulan
Pengabdian masyarakat keterlibatan kepala desa dalam menyelesaian sengketa proses pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di desa tunduno konawe selatan. Menunjukan  bahwa  peran  kepala  desa  membantuh  program  pendaftaran  tanah pemerintah dan keterlibatan kepala desa dalam proses penyelesaian sengketa  di desa amat  penting.  untuk  memberikan  penguatan  kepada  masyarakat  desa  tentang kewajiban  kepala  desa  dalam  menyelesaikan  sengketa  di  masyarakat  desa  sesuai dengan ketentuan undang-undang desa. Selain itu kepala desa mempunyai peran yang amat  penting  didalam  proses  pendaftaran  pertama  kali  khusus  Program  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yang selanjutnya  disingkat  PTSL,  dengan  demikian  terwujud  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  dan  ekonomi  negara,  serta  mengurangi dan mencegah sengketa  pertanahan.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasi kepada Rektor Universitas Sulawesi Tenggara, Kepala LPPM, Tim  Reviewr  PKM,  anggota  PKM,  masyarakat  dan  Kepala  desa  Tunduno  sehingga kegiatan  ini  dapat  diselenggaran  ditengah  masyarakat  yang  membutuhkan    edukasi hukum.

## Daftar Pustaka
Avivah, L. N., Sutaryono, & Andari, D. W. T. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah. Jurnal Tunas Agraria , 5(3), 197–210.
Djanuardi, H., Kusmayanti, H., & Rachmainy, L. (2021). Penyuluhan hukum penyelesaian sengketa menurut hukum Islam di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4(3), 408–415.
Elkas, W. D. (2023). Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat adat Minangkabau. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum , 7(1), December.
Kosalya, I. G. A. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Penyelesaian sengketa proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berdasarkan peraturan menteri agraria nomor 6 tahun 2018. Jurnal Analogi Hukum , 4(1), 76–81.
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5030
La'bi, J. M. A., Nur, S. S., & Lahae, K. (2018). Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terhadap tanah Tongkonan. SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya , 118–131. https://ojs.unm.ac.id/supremasi
Manthovani, R., & Istiqomah, I. (2021). Pendaftaran tanah di Indonesia. Jurnal Magister Ilmu Hukum , 2(2), 23. https://doi.org/10.36722/jmih.v2i2.744
Mujiburohman, D. A. (n.d.). Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL).
Munawir, L. O. (2018). Kewajiban kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan hak atas tanah masyarakat desa [Dissertation]. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Munawir, L. O., Safa’at, R., Setia Negara, T. A., & ... (2018). Duty of village head as mediator in solving land dispute concerning villagers' land. Journal of Law, Policy and Globalization , 72, 118–123. https://heinonline.org/hol-cgi- bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpglob72&section=18
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.
Syafitri, R., dkk. (2023). Penyelesaian sengketa pendaftaran tanah ulayat di kantor ATR/BPN. Sakato Law Journal , 1, January. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/viewFile/4111/2986
Copyright holder : ©The Author(s)
First publication right : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri
This article is licensed under:
CC-BY -SA