## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3040/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lombok Barat

## Nurul Hidayati Indra Ningsih
Universitas Muhammadiyah Mataram Article Info Abstract Article history: Received : 02 Maret 2022 Publish: 14 Maret 2022 In  order  to  create  good  governance,  the  Government  of  Indonesia  continues  to make various efforts to improve transparency and accountability of  state financial managers. To find out the financial performance of the government, it is necessary to  conduct  an  analysis  of  financial  ratios.  This  research  aims  to  find  out  how  the government's  financial  statements  at  the  Office  of  Population  Control  of  Family Planning Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) west Lombok Regency.
The type of  research used is quantitative research, the data source in this study is secondary. The data collection methods used are documentation and Data Analysis Methods  that  use  financial  ratio  analysis  liquidity  ratio  (current  ratio),  solvency ratio (debt to assets), and expenditure efficiency ratio Based on the results of the study, it can be concluded that financial performance in DP2KBP3A  is  reviewed  from  the  liquidity  ratio  measured,  with  the  current  ratio (current ratio) in 2006-2019 can be said to be good, the average current ratio for a period of four consecutive years has reached a ratio level of more than 1 although from  year  to  year  it  is  still  decreasing.  Judging  from  the  solvency  ratio  measured from the Debt to Asset Ratio in 2006-2019 it can be said to be good because based on  the  results  of  the  calculation  is  below  the  number  1  (one),  meaning  that DP2KBP3A  is  able  to  cover  its  debt  through  its  own  capital  well.  The  efficiency ratio  in  2016-2019  shows  that  the  amount  of  budget  received  by  DP2KBP3A  is greater than the amount of DP2KBP3A spending, this can be seen from the average efficiency ratio value above 80% so that it is in an efficiency condition.
Keywords:
Financial Statements, Liquidity, Solvency,
Spending Efficiency
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 02 Maret 2022 Publis : 14 Maret 2022
Dalam  rangka  menciptakan  tata  kelola  yang  baik  ( good  governance ),  Pemerintah Indonesia  terus  melakukan  berbagai  usaha  untuk  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas  pengelola  keuangan  negara.  Untuk  mengetahui  kinerja  keuangan pemerintah  maka  perlu  dilakukan  suatu  analisis  rasio  keuangan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimanakah  laporan  keuangan  pemerintah  pada Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Permberdayaan  Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lombok Barat.
Jenis penelitian   yang  digunakan  adalah   penelitian kuantitatif, sumber data dalam penelitian  ini  adalah  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah dokumentasi dan Metode Analisis Data yang menggunakan analisis rasio keuangan Rasio  Likuiditas  ( Current  Ratio ),  Rasio  Solvabilitas  ( Debt  to  Assets ),  dan  Rasio Efisiensi Belanja.
Berdasarkan  hasil  penelitian,dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  pada DP2KBP3A  ditinjau  dari  rasio  likuiditas  yang  diukur,  dengan current  ratio (rasio lancar)  pada  tahun  2006-2019  dapat  dikatakan  baik,  nilai  rata-rata current  ratio selama kurun waktu empat tahun berturut-turut sudah mencapai tingkat rasio lebih dari 1 meskipun dari tahun ke tahunnya masih mengalami penurunan. Ditinjau dari rasio solvabilitas yang diukur dari Debt to Asset Ratio pada tahun 2006-2019 dapat dikatakan  sudah  baik  karena  berdasarkan  hasil  perhitungannya  berada  di  bawah angka 1 (satu), artinya  DP2KBP3A  mampu  menutup hutangnya  melalui  aktivanya sendiri  dengan  baik.  Rasio  efisiensi  tahun  2016-2019  menunjukkan  bahwa  jumlah
anggaran  yang  diterima  DP2KBP3A  lebih  besar  dibandingkan  dengan  jumlah belanja  DP2KBP3A,  hal  ini  dapat  di  lihat  dari  nilai  rasio  efisiensi  rata-rata  diatas angka 80%   sehingga berada dalam kondisi efisiensi.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Nurul Hidayati Indra Ningsih Universitas Muhammadiyah Mataram Indraningsih21@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintahan di Indonesia terdiri dari Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, Institusi ini diberikan  tugas/kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat menurut  inisiatif  sendiri  berdasarkan  harapan  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, membentuk departemen atau dinas yang  melaksanakan  program  dan  kegiatan.    Untuk  melaksanakan  fungsi  dan  tugas  tersebut, pemerintah  memerlukan  dana  yang  dipungut  dari  masyarakat  dalam  bentuk  pajak, retribusi,  bea, cukai,  dan  juga  sumbangan .  Hasil  dari  pungutan  ini  digunakan  untuk  penyelenggaraan  kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk  menciptakan  tata  kelola  yang  baik  ( good  governance ),  Pemerintah  Indonesia  terus mengupayakan  peningkatan  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  negara.  Sebagai salah  satu  usaha  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  negara  yaitu dengan  menerapkan  pengembangan  kebijakan  akuntansi  pemerintah  berupa  standar  akuntansi pemerintah  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pedoman  dasar  dalam  menyusun  dan  penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban  keuangan  daerah,  menegaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  harus dilakukan  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  efisien,  efektif, transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  asas  keadilan  dan  kepatutan. Kemampuan  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dalam  mengelola  keuangan  dapat  dilihat  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  yang  mencerminkan  kemampuan  Pemda  dalam  membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat
Efektivitas  dan  efisiensi  realisasi  penggunaan  anggaran  bagi  kesejahteraan  masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu Jangan sampai anggaran lebih banyak  digunakan untuk belanja aparatur  dibandingkan  belanja  publik.  Menurut  Mardiasmo  dalam  Delima  dkk  (2016:1)  kinerja pemerintah  merupakan  suatu  hal  yang  menjadi  fokus  perhatian  dalam  pengelolaan  keuangan negara.  Kinerja  pemerintah  yang  dimaksud  adalah  bagaimana  upaya  pemerintah  daerah  dalam memperoleh  dan  menggunakan  dana  dalam  melakukan  pembangunan  daerah  bersangkutan.  Oleh karena  itu  kinerja  pemerintah  perlu  untuk  dilakukan  pengukuran  agar  dapat  diberikan  suatu pernyataan  keberhasilan  pemerintah  daerah  dan  dapat  didentifikasikan  perbaikan  jika  memang diperlukan.
Kinerja  keuangan  adalah  suatu  cara  pengukuran    pengelolaan  keuangan  organisasi  atau perusahaan dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban.  Menurut Kamus Akuntansi Manajemen, “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Derah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama  periode  tertentu  sebagai  bagian  dari  ukuran  keberhasilan  pekerjaan.  Pengukuran  Kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau nonkeuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi”
Untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  pemerintah  maka  perlu  dilakukan  suatu  analisis terhadap laporan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara  adalah  dengan  melakukan  analisis  rasio  keuangan.  Hasil  analisis  rasio  keuangan  ini selanjutnya  digunakan  sebagai  tolak  ukur  untuk  menilai  kemandirian  keuangan  pemerintah  dalam membiayai  penyelenggaraan  negara,  mengukur  efektifitas  dalam  merealisasikan  pendapatan, mengukur  efisiensi  belanja,  serta  mengukur  sejauh  mana  kinerja  keuangan  dari  pertumbuhan pendapatan  dan  belanja  tiap  tahunnya.  Kinerja  keuangan  pemerintah  menjadi  poin  penting  serta topik  yang  menarik  untuk  diteliti.  Hal  ini  dikarenakan,  dengan  meneliti  kinerja  keuangan pemerintah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh rakyatnya.
Dalam penelitian ini rasio yang digunkan adalah Rasio  Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan rasio  Efisiensi.  Menurut  Fred  Weston  dalam  Kasmir  (2016:129)  menyebutkan  bahwa  rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi  hutang jangka  pendeknya.  Artinya  jika  perusahaan  ditagih,  perusahaan  mampu  untuk  membayar  hutang tersebut terutama hutang yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas juga berfungsi untuk mengukur kemampuan  perusahaan  untuk  memenuhi  kewajibannya  yang  sudah  jatuh  tempo,  baik  kewajiban kepada pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan. Kasmir (2016:129).
Menurut  Kasmir  (2016:150),  Rasio  solvabilitas  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk mengukur  sejauh  mana  aktiva  perusahaan  dibiayai  dengan  hutang.  Seberapa  besar  hutang  yang ditanggung  perusahaan  dibandingkan  dengan  aktivanya.  Dalam  arti  luas  bahwa  rasio  solvabilitas digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  perusahaan  untuk  membayar  seluruh  hutangnya,  baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan ( dilikuidasi ). Menurut  Halim  dan  Muhammad  (2012:234),  Rasio  efisiensi  adalah  rasio  yang menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang  telah  dikeluarkan  pemerintah  untuk mendapatkan pendapatan dengan realisasi pendapatan dari anggaran yang telah diterima". Rasio ini menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  atau    belanja    untuk memperoleh  penerimaan  dengan  realisasi  penerimaan  yang diterima.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018;13), Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivisme  (data  konkrit),  data penelitian berupa  angka-angka  yang  akan  diukur  menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data angka yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder yaitu Laporan  Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga  Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lombok Barat.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, Metode Analisis akan dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu :
Analisis akan dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu :
1. Rasio Likuiditas ( Current Ratio )
Rasio  likuiditas  menujukan  kemampuan  pemerintah  untuk  memenuhi  kewajiban jangka  pendeknya  atau  untuk  melihat  kemampuan  pemerintah  untuk  mendanai  hutangnya. Walaupun  pemerintah  sudah  menyusun  anggaran  kas,  tetapi  analisis  likuiditas  akan  lebih bermanfaat  bagi  manajemen  dibandingkan  jika  hanya  mendasarkan  pada  anggaran  kas (Mahmudi,  2016:109).  Analisis  likuiditas  dapat  dilihat  dari  rasio  lancar.  Rasio  lancar merupakan  ukuran  standar  untuk  menilai  kesehatan  keuangan  organisasi.    Rasio  lancar menggambarkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi utangnya.

## Dihitung dengan cara:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑘𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 (Current Ratio)   = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 𝑥100%

## 2. Rasio Solvabilitas ( Debt to Assets )
Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban  yang dimiliki pemerinyah, baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek.  Mahmudi  (2016:111)  menyatakan  bahwa  Rasio  utang  sangat  penting  bagi  kreditor maupun  calon  kreditor  potensial  pemerintah  daerah  dalam  membuat  keputusan  pemberian pinjaman.  Rasio-rasio  ini  akan  digunakan  oleh  pihak  kreditor  untuk  mengukur  kemampuan pemerintah daerah dalam membayar pinjaman atau utangnya.
Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban  yang dimiliki pemerinyah, baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek.  Kasmir  (2016:150),  mendefinisikan  bahwa  rasio  solvabilitas  merupakan  rasio  yang digunakan untuk mengukur sejauh mana  aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang.  seberapa besar hutang  yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan  aktivanya. Rasio solvabilitas digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  perusahaan  untuk  membayar  seluruh  kewajibannya, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang jika perusahaan dibubarkan ( dilikuidasi ).
Dihitung dengan cara:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑥100%

## 3. Rasio Efisiensi
Menurut  Halim  dan  Muhammad  (2012:234),  Rasio  efisiensi  adalah  rasio  yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mendapatkan  pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan  dari  anggaran  yang  telah  diterima". Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan atau  belanja untuk    memperoleh    penerimaan    dengan    realisasi    penerimaan    yang  diterima.  Kinerja pemerintah daerah  dalam  melakukan  pemungutan  pendapatan  dikatagorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil  rasio efisiensi, berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik. Susanto (2019:83) Dihitung dengan cara:
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖  = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑥100%

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Rasio Likuiditas (Current Ratio)
Dihitung dengan cara:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑘𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 (Current Ratio) = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 𝑥100%
Tabel 1 Rasio Current Ratio Tahun Anggaran 2016-2019 No Tahun Anggaran Rasio Lancar 1 2016 800 2 2017 999 3 2018 545 4 2019 141 Sumber:Data Skunder di olah
Berdasarkan  hasil  perhitungan  nilai  rasio  lancar  ( current  ratio )  pada  tabel  1  diatas,  rasio lancar  DP2KBP3A  selama    empat    tahun  berturut-turut    baik  karena  lebih  dari  1  satu.  Tahun anggaran 2016 sebesar 800, dianggap baik karena nilainya lebih dari 1 (satu). Penyebab nilainya lebih dari 1 (satu) karena pada tahun 2016 jumlah utang lancar lebih kecil dibandingkan nilai aset lancarnya, sehingga pada tahun ini menunjukkan bahwa DP2KBP3A mampu melunasi kewajiban jangka  pendeknya  melalui  pencairan  aset  lancarnya.  Pada  tahun  anggaran  2017  rasio  lancer mengalami    peningkatan  dengan  hasil  sebesar  999,  artinya  DP2KBP3A  mampu  melunasi kewajiban melalui aset lancarnya. Pada tahun anggaran 2018 mengalami penurunan dengan hasil sebesar 545, artinya DP2KBP3A mampu melunasi kewajiban melalui aset lancarnya. Pada tahun anggaran  2019  kembali  mengalami  penurunan  dengan  hasil  sebesar  141,  namun  DP2KBP3A tetap mampu melunasi kewajiban melalui aset lancarnya karena angka rasio masih diatas angka 1 (satu).
2. Rasio Solvabilitas (Debt to Asset Ratio)
Dihitung dengan cara:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑥100% Tabel 2 Rasio DAR Tahun Anggaran 2016-2019 No Tahun Anggaran Rasio DER 1 2016 0.036396 2 2017 0.035449 3 2018 0.034628 4 2019 0.051631
Sumber:Data Skunder di olah
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  utang  terhadap  ekuitas  pada  tabel  2  diatas,  rasio  utang terhadap ekuitas DP2KBP3A pada tahun anggaran 2016 sampai tahun anggaran 2019 berada di bawah  angka  1  (satu).  Ini  menggambarkan  kinerja  DP2KBP3A  dalam  menjamin  keseluruhan utang  melalui  setiap  rupiah  ekuitas  dana  sudah  baik  dimana  hal  ini  ditandai  dengan  trend  rasio yang kurang dari 1 (satu) dari tahun ke tahun.
3. Rasio Efisiensi Belanja
Dihitung dengan cara:
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑥100%
Tabel 3 Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2016-2019 No Tahun Anggaran Rasio Efisiensi 1 2016 87% 2 2017 93% 3 2018 88% 4 2019 94 %
Sumber:Data Skunder di olah
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  efisiensi  belanja  pada  table  3  diatas,  Rasio  efisiensi tahun 2016 sebesar 87% menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang diterima DP2KBP3A lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja DP2KBP3A, sehingga kinerja keuangan DP2KBP3A tahun  2016  berada  dalam  kondisi  efisiensi.  Tahun  2017  nilai  rasio  efisiensi  meningkat  menjadi 93%,  nilai 93% ini menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang diterima DP2KBP3A lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja DP2KBP3A, sehingga kinerja keuangan DP2KBP3A tahun
2016  berada  dalam  kondisi  efisiensi.  Tahun  2018  nilai  rasio  efisiensi  menurun  menjadi  88%, nilai  88%  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  anggaran  yang  diterima  DP2KBP3A  lebih  besar dibandingkan dengan jumlah belanja DP2KBP3A, sehingga kinerja keuangan DP2KBP3A tahun 2016  berada  dalam  kondisi  efisiensi.  Tahun  2019  nilai  rasio  efisiensi  meningkat  menjadi  94%, nilai  94%  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  anggaran  yang  diterima  DP2KBP3A  lebih  besar dibandingkan dengan jumlah belanja DP2KBP3A, sehingga kinerja keuangan DP2KBP3A tahun 2016 berada dalam kondisi efisiensi.

## 4. KESIMPULAN
1. Kinerja  keuangan  pada  DP2KBP3A  ditinjau  dari  rasio  likuiditas  yang  diukur,  dengan current ratio (rasio lancar) pada tahun 2006-2019 dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan nilai rata- rata current ratio selama kurun waktu empat tahun berturut-turut sudah mencapai tingkat rasio lebih dari 1 meskipun dari tahun ke tahunnya masih mengalami penurunan.
2. Kinerja  keuangan  DP2KBP3A  ditinjau  dari  rasio  solvabilitas  yang  diukur  dari Debt  to  Asset Ratio pada  tahun  2006-2019  dapat  dikatakan  sudah  baik  karena  berdasarkan  hasil perhitungannya  berada  di  bawah  angka  1  (satu).  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja keuangan DP2KBP3A yang diukur dari Debt to Asset Ratio dapat dikatakan sudah baik karena DP2KBP3A mampu menutup hutangnya melalui aktivanya sendiri dengan cukup baik.
3. Rasio  efisiensi  tahun  2016-2019  menunjukkan  bahwa  jumlah  anggaran  yang  diterima DP2KBP3A lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja DP2KBP3A,hal ini dapat di lihat dari nilai rasio efisiensi rata-rata diatas angka 80%   sehingga berada dalam kondisi efisiensi.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  penulis  sampaikan  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  menyelesaikan penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Delima,  Ayu  ,  Marwa,  Taufiq  dan  Yulianita,  Anna.  Kinerja  keuangan  daerah  terhadap  belanja modal untuk pelayanan publik di Sumatera Bagian Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14 (2), 69-78. https://doi.org/10.29259/jep.v14i2.8819.
Halim,  Abdul  dan  Muhammad  Syam  Kusufi.  2012 Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat.
Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mahmudi. 2016.  Analisis  Lapoan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Edisi  Ketiga,.  Yogyakarta:  UPP
STIM YKPN Mahsun, Mohamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH.
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/105TAHUN2000PP.HTM
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Susanto,  Hery  (2019).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah Kota Mataram. Jurnal Distribusi, Jurnal Manajemen dan Bisnis. 7 (1), 81-92