## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November 2002 -January 2023) pp.1405-1414
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN UMKM PUDAK DI KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK
Aqshal Bagoes Avanzar Noegroho 1 , Lukman Arif 2
1,2 ,Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Correspondent author: bagoesaqshal@gmail.com, lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id Surabaya, 60115, Jawa Timur - Indonesia

## Abstract
The study of collaborative governance, especially in the MSME sector, certainly does not only focus on government plans but also relates to the actions and temporary impacts felt by Pudak MSME players in Gresik District, Gresik Regency. Pudak is a traditional food from Gresik that must be developed and preserved in order to compete with modern foods in the community. This article aims to describe and analyze of collaborative governance practice to the development of Pudak MSMEs in Gresik District, Gresik Regency. This research was carried out by conducting observations and interviews at the Gresik District office, Cooperatives, Micro Enterprises, Industry and Trade office of Gresik Regency and Pudak MSME merchant in Gresik District and literature studies. This research uses collaborative governance theory from Emerson, Nabatchi, and Balogh in Retno Sunu Astuti et al (2020) which consists of collaboration dynamics, collaboration actions, and collaboration impact & adaptation. The results showed that Pudak MSME merchant in Gresik District still have not received a significant impact from the collaboration between the Government of Gresik Regency and stakeholders. This was because Pudak MSME merchant in Gresik Regency have never had the opportunity to take part in activities carried out by the Government of Gresik Regency and stakeholders. This is a heavy task for the government so that there needs to be more intense socialization and evaluation of the parties involved in collaboration.

## Keywords: Collaborative Governance; Business development; Micro small and Medium Enterprises
Abstrak
Kajian tentang pemerintahan kolaboratif terutama di sektor UMKM yang tentu tidak hanya berfokus pada rencana-rencana milik pemerintah tetapi juga berkaitan dengan tindakan dan dampak sementara yang dirasakan oleh pelaku UMKM Pudak di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Pudak adalah makanan tradisional dari Kabupaten Gresik yang harus dikembangkan dan dilestarikan agar dapat bersaing dengan makanan-makanan modern di kalangan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan collaborative governance terhadap pengembangan UMKM Pudak di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan observasi dan wawancara pada kantor Kecamatan Gresik, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dan pelaku UMKM Pudak di Kecamatan Gresik dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh dalam Retno Sunu Astuti et al(2020) yang terdiri dari dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, dan dampak & adaptasi kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaku UMKM Pudak di Kecamatan Gresik masih belum menerima dampak yang signifikan dari kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan stakeholder. Hal tersebut disebabkan oleh pelaku UMKM Pudak di Kecamatan Gresik belum pernah berkesempatan untuk andil dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dan stakeholder. Hal ini menjadi tugas berat pemerintah sehingga perlu adanya sosialisasi dan evaluasi lebih intens terhadap pihak-pihak yang terlibat kolaborasi.
Keywords: Pemerintahan Kolaboratif; Pengembangan Usaha; UMKM
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN UMKM PUDAK DI KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK
Volume 5 Number 4 (November - January), pp.1405-1414 Aqshal Bagoes Avanzar Noegroho.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki manfaat dan berdampak positif bagi seluruh elemen masyarakat. Dengan hadirnya UMKM yang semakin banyak membuat UMKM sangat berkontribusi dan menjadi tulang punggung perekonomian negara. UMKM juga dapat menyerap tenaga kerja dan secara tidak langsung dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Rahmana (2008) mengelompokkan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam berbagai kriteria yaitu: (1) Livelihood Activities, (2) Micro Enterprise, (3) Small Dynamic Enterprise, dan (4) Fast Moving Enterprise . Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini membuat pengembangan UMKM di Indonesia menjadi sangat penting dan perlu dilakukan. Ariani dan Utomo (2017) menjelaskan bahwa potensi dari UMKM yang sangat besar terhadap penggerakan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga pengembangan UMKM dinilai strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di Indonesia, pengembangan UMKM masih terdapat berbagai persoalan yang mengakibatkan UMKM asli daerah setempat kurang bisa bersaing dengan produk-produk impor. Sudaryanto & Wijayanti (2014) menjelaskan infrastruktur yang terbatas dan akses perizinan dan birokrasi dari pemerintah hingga semakin tinggi terjadinya pungutan menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh UMKM. Dalam Dinas Koperasi UKM dan Badan Pusat Statistik menjelaskan permasalahan UMKM terbesar adalah urusan permodalan sebanyak 37% dan akses pemasaran sebanyak 35%. Hal ini tentu harus segera dicarikan jalan keluar agar tidak semakin larut dalam permasalahan lain mengingat UMKM adalah pilar perekonomian negara.
Pengembangan UMKM juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan kementrian/lembaga dan Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersil, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
Pengembangan UMKM tidak hanya melibatkan pemerintah saja namun stakeholder juga memiliki andil yang besar terhadap UMKM di Indonesia. Astuti (2020) menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan inovasi dan efisiensi yang lebih baik sehingga mengajak lembaga bisnis untuk berkolaborasi. Terdapat 3 aktor yang memiliki pengaruh dalam governance yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Aktor yang terlibat harus saling

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November 2002 -January 2023) pp.1405-1414
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85
berkolaborasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Pemerintah memerlukan keterlibatan dari pihak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan, bukan hanya sekadar menjadi aktor tunggal. Swasta lebih kepada dukungan finansial untuk membantu pemerintah bukan mencari keuntungan pribadi (Abidin dkk, 2013:10). Proses governance yang baik nantinya akan menghasilkan good governance. Pihak yang terlibat dalam governance sangat luas tidak hanya pemerintah saja tapi aktor diluar pemerintah dan negara (Ganie-Rochman dalam Widodo, 2001:18). Chema dalam Keban (2008:38) mengungkapkan pemerintah dan sektor swasta mengelola sistem kelembagaan, nilai, dan kebijakan dalam berbagai urusan seperti ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan Good Governance adalah kegiatan lembaga pemerintahan dengan tujuan kekuasaan dilakukan oleh masyarakat sesuai kepentingan dan norma dalam hal sosial budaya, politik, dan ekonomi. Kerjasama pemerintah dan stakeholder inilah yang dinamakan collaborative governance.
Permasalahan publik dan kebijakan menjadi sasaran utama collaborative governance . Kerjasama antara pemerintah dan lembaga bisnis bertujuan untuk pemberian layanan publik kepada masyarakat dalam hal ini yaitu pelaku UMKM. Ansel & Gash (2007) mendefinisikan tata kelola pemerintahan dimana pembuatan kebijakan memperlibatkan instansi pemerintahan dan non pemerintahan yang berorientasi konsensus ditujukan agar kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan baik. Hartman et al, dalam cordery (2004) menjelaskan dalam collaborative governance terdapat tujuan bersama yang harus dicapai sehingga prosesnya harus melibatkan stakeholder . Proses membuat kesepakatan & keputusan bersama, pencapaian konsensus formal & informal serta pengembangan norma yang saling menguntungkan untuk tujuan bersama terhadap organisasi lintas sektoral dalam hal ini government, private sector, dan civil society (Arrozaaq, 2016).
Pudak merupakan makanan tradisional khas Kabupaten Gresik. Makanan pudak terbuat dari terpung beras dan santan dengan dipadukan gula jawa. Di Kabupaten Gresik terdapat sebuah kecamatan yang banyak menyediakan jajanan pudak yaitu di Kecamatan Gresik. Banyaknya UMKM Pudak di Kecamatan Gresik dikarenakan dekat dengan lokasi wisata religi dan pusat perbelanjaan sehingga lokasinya strategis untuk dikunjungi oleh wisatawan luar daerah. Permasalahan yang timbul adalah makanan pudak kurang diminati oleh masyarakat dan semakin tergeser karena terdapat makanan-makanan baru yang hadir di kalangan masyarakat. Hal tersebut tentu merugikan penjualan dan omset dari pelaku UMKM Pudak di Kecamatan Gresik.
Semakin banyak perusahaan di Kabupaten Gresik menjadikan nilai plus untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya pengembangan UMKM Pudak. Kolaborasi dengan

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN UMKM PUDAK DI KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK
Volume 5 Number 4 (November - January), pp.1405-1414 Aqshal Bagoes Avanzar Noegroho.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
berbagai pihak dinilai dapat meningkatkan sektor perekonomian khususnya para pelaku UMKM yang kurang mendapat ekspos dan belum terpasarkan dengan baik. Dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2019 Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik terdapat sasaran kebijakan yaitu pertumbuhan dan peningkatan UMKM yang tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Gresik andil dalam membantu dan mengembangkan bisnis pelaku usaha agar tetap survive dan dapat bersaing. Pemerintah Kabupaten Gresik turut berkolaborasi dengan PT. Petrokimia Gresik yang menjadi perusahaan terbesar di Kabupaten Gresik dalam pengembangan UMKM Pudak. Pemberian bantuan modal, pendampingan komprehensif kepada pelaku UMKM, hingga pemasaran dalam event-event yang diadakan menjadi peran PT. Petrokimia Gresik terhadap pengembangan UMKM Pudak.
Kolaborasi antara berbagai pihak diharapkan mampu memberikan dampak positif yang siginifikan terhadap pelaku UMKM dikarenakan sektor ekonomi memasuki tatanan baru setelah diterjang Covid-19 selama beberapa tahun. Menurut Duan X, et al dalam Hertati, D., Nurhadi, & Arif, L. (2021) menyatakan “collaboration in the public sector can be done as an effort to produce public goods and services in order to fulfill the rights and needs of the public, where the parties involved have the same goals. In general, collaborative governance is a process in which stakeholders are involved and bound to place the interests of each agency to achieve common goals”. Kolaborasi di sektor publik sebagai upaya untuk menghasilkan barang dan jasa publik dalam pemenuhan hak dan kebutuhan publik, dimana pihak yang terlibat memiliki tujuan yang sama. Collaborative Governance merupakan proses dimana pemangku kepentingan ikut terlibat untuk menempatkan kepentingan masing-masing intansi dalam mencapai tujuan bersama.. Kolaborasi seakan menjadi elemen penting dalam menentukan berhasil tidaknya pengembangan UMKM Pudak di Kecamatan Gresik. Artikel ini menggunakan teori collaborative governance dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh dalam Retno Sunu Astuti et al (2020) yang terdiri dari dinamika kolaborasi, proses kolaborasi, dan dampak & adaptasi kolaborasi.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif lebih dipergunakan untuk bertanya, menganalisis, dan menjabarkan sesuatu yang diteliti agar lebih jelas berdasarkan wawasan dan teori (Sugiyono, 2013). Sedangkan tujuan studi deskriptif dilakukan dengan menggali fenomena yang terjadi, diuraikan dengan baik hasil yang akan diharapkan, menjabarkan pendekatan sehingga data-data terkumpul dan dapat dijadikan laporan (Jayusman & Shavab, 2020:15).
Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pegawai di Kecamatan Gresik dan pegawai

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November 2002 -January 2023) pp.1405-1414
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik,. Setelah menerima hasil wawancara dari sumber data tersebut terkait collaborative governance yang dilakukan, selanjutnya menanyakan kepada pelaku UMKM Pudak di Kecamatan Gresik. Teknik analisis data yang dilakukan mengacu pada Miles and Huberman dalam Sugiyono (2018) berupa pengumpulan data (data collection) , kondensasi data (data condensation) , penyajian data (data display) , dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan UMKM Pudak di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik menjadi sangat penting, mengingat pudak adalah ikon khas Kabupaten Gresik. Pengembangan perlu dilakukan agar makanan tradisional asli Gresik dapat dilestarikan dan bersaing di zaman yang semakin modern. Kecamatan Gresik dengan lokasi yang strategis dan menjadi pusat perdagangan dan wisata religi yang kerap dikunjungi wisatawan luar daerah menjadi nilai tambah bagi pelaku UMKM Pudak agar produknya dapat diminati oleh masyarakat. Dalam data yang disajikan oleh Kecamatan Gresik, terdapat delapan UMKM Pudak yang berdiri dan memasarkan produknya di wilayah Kecamatan Gresik. UMKM Pudak di Kecamatan Gresik dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Daftar UMKM Pudak di Kecamatan Gresik
No. Nama Usaha Alamat Usaha 1. Sari Kelapa Jl. Sindujoyo No. 113 2. Niki Enak Jl. Sindujoyo No. 117 3. Padi Unggul Jl. Sindujoyo 15/01 4. Kelapa Dua Jl. Sindujoyo No. 141 5. Roso Utomo Jl. Sindujoyo No. 84 6. Kelapa Muda Jl. Sindujoyo No. 130 7. Unyil Jl. Sindujoyo XI/46 8. Sindujoyo Jl. SIndujoyo No. 111
Sumber: Kecanatan Gresik diolah oleh peneliti tahun 2022
Tabel 1 Menunjukan bahwa, dengan banyaknya UMKM Pudak di Kecamatan Gresik belum lagi dari kecamatan lain mengakibatkan persaingan usaha antar pelaku UMKM untuk dapat bertahan hingga sejauh ini. Usaha pudak tentu memiliki keuntungan dan kekurangan yang harus dirasakan oleh pelaku UMKM. Rasa pudak yang manis dan memiliki ciri khas sendiri dan dapat dibanderol dengan harga yang terjangkau menjadi nilai plus bagi masyarakat untuk tertarik membelinya. Namun yang menjadi kendala adalah di zaman yang serba modern membuat makanan pudak kalah pamor dengan makanan-makanan baru yang hadir di Kabupaten Gresik. Masyarakat kurang meminati pudak dan lebih memilih makanan- makanan instant yang banyak tersaji di gerai-gerai minimarket. Pandemi Covid-19 turut

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN UMKM PUDAK DI KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK
Volume 5 Number 4 (November - January), pp.1405-1414 Aqshal Bagoes Avanzar Noegroho.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
memberikan dampak yang signifikan kepada UMKM Pudak dikarenakan wisatawan yang hadir di Kabupaten Gresik berkurang drastis. Pembatasan aktivitas juga turut mempengaruhi kegiatan ekonomi khususnya UMKM Pudak yang berimbas pada penurunan penjualan secara drastis. Hal tersebut tentu menjadi tugas berat Pemerintah Kabupaten Gresik untuk bertindak agar perekonomian dapat terdongkrak stabil kembali.
Pemerintah Kabupaten Gresik pun melakukan kolaborasi dengan PT. Petrokimia Gresik dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Gresik. Harapannya seluruh UMKM di Kabupaten Gresik bisa terangkat dan lebih dapat berkembang.

## Dinamika Kolaborasi
Dalam berkolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder tentu harus mengetauhi seluk beluk dan permasalahan yang akan dihadapi. Dinamika kolaborasi juga berkaitan dengan peraturan-peraturan yang menjadi acuan kedua belah pihak untuk berkolaborasi. Dinamika kolaborasi menjadi titik awal yang sangat penting untuk mengetauhi apakah terlaksana dengan baik atau tidak.

## Penggerakan Prinsip Bersama
Pertama, yaitu pengungkapan. Pengungkapan dalam penggerakan prinsip bersama lebih kepada peran dari pihak pemerintah baik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan ataupun Kecamatan Gresik dan peran dari PT. Petrokimia Gresik terhadap kolaborasi yang dilaksanakan. Kondisi UMKM Pudak yang membutuhkan andil pemerintah dan sektor lain untuk melakukan pengembangan agar dapat bertahan dan tidak bangkrut. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sesuai dengan tupoksinya berperan untuk mendampingi dan membina dalam pengembangan kapasitas pelaku UMKM. Diskoperindag Gresik juga berperan memberikan sosialisasi terkait kolaborasi yang dilaksanakan dan pemberian bantuan dana jika terdapat UMKM yang mengalami bangkrut atau butuh pertolongan. Di sisi lain, PT. Petrokimia Gresik berperan untuk melakukan pembinaan dan akses pemasaran kepada pelaku UMKM dalam event-event yang diadakan.
Kedua, yaitu deliberasi. Deliberasi lebih mengacu tentang sosialisasi terkait kolaborasi yang dilakukan kepada pelaku UMKM pudak di Kecamatan Gresik. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dan Kecamatan Gresik diungkapkan bahwa pihak kecamatan sering mengadakan sosialisasi terkait kolaborasi kepada pelaku UMKM. Kecamatan juga sering datang ke warga-warga untuk memberikan masukan dan penjelasan bukan sekadar tentang kolaborasi, namun semua persoalan di bidang UMKM. Sedangkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi dengan dua metode, pertama yaitu mengundang pelaku UMKM untuk datang ke Pemkab, kedua yaitu mengambil lokus setiap kecamatan yang berdekatan untuk diadakan sosialisasi.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November 2002 -January 2023) pp.1405-1414
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85
Dalam wawancara dengan UMKM Pudak di Kecamatan Gresik, pelaku UMKM masih belum mengetauhi informasi yang disampaikan dan sering tidak hadir dalam sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah,
Ketiga, yaitu determinasi. Determinasi mengacu pada rencana-rencana pemerintah yang dipersiapkan untuk membantu mengembangkan UMKM. Kecamatan Gresik berkomitmen untuk memberdayakan UMKM di setiap desa/kelurahan yang memiliki potensi dan hasil alami dari desa tersebut. Kecamatan Gresik juga kerap berkoordinasi dengan karang taruna desa/kelurahan setempat agar rencana-rencana untuk mengembangkan UMKM dapat terlaksana. Dalam rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 dijelaskan rencana Diskoperindag yaitu membahas ide dan gagasan dengan berkoordinasi dengan stakeholder untuk mengembangkan UMKM. Diskoperindag Gresik juga memberikan pembiayaan dan memfasilitasi pengembangan UMKM di Kabupaten Gresik.

## Motivasi Bersama
Pertama, yaitu kepercayaan bersama. Kepercayaan bersama berupa saing mebutuhkan antara aktor yang terlibar kolaborasi. Hal tersebut juga termasuk kemudahan pengurusan dokumen dan izin UMKM dan pendataan UMKM untuk dipromosikan. Perizinan UMKM di Kabupaten Gresik lebih dipermudah dikarenakan sudah bisa untuk mengurus online . Keberadaan online single submission juga turut mempermudah pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Pemkab juga bersedia membantu pelaku usaha dalam pengurusan dokumen secara offline jika mengaalami kesusahan. Namun, terdapat beberapa UMKM yang belum terbantu dengan inovasi dari pemerintah. Dalam wawancara dengan UMKM, proses untuk pembuatan surat izin usaha masih terkendala dan terkesan ribet. Pengurusan secara online juga tidak berpengaruh kepada pelaku UMKM yang gagap akan teknologi dan faktor usia turut mempengaruhi.
Kedua, yaitu pemahaman bersama. Pemahaman bersama mengacu pada rasa saling memahami antara aktor yang terlibat kolaborasi. Pemahaman bersama juga berkaitan dengan kesulitan dan kendala dalam mengajak stakeholder berkolaborasi. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik menjelaskan peran dari stakeholder belum terakomodasi dengan baik sehingga masih perlu adanya komunikasi lebih intens agar tujuan-tujuan bersama yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Ketiga, yaitu legitimasi internal. Legitimasi internal berupa kepercayaan, komitmen, dan tanggung jawab masing-masing aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Pihak stakeholder yaitu PT. Petrokimia Gresik sering mengikutsertakan pelaku UMKM untuk bergabung dan memasarkan produknya pada event-event milik PT. Petrokimia Gresik. Hal ini membuat

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN UMKM PUDAK DI KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK
Volume 5 Number 4 (November - January), pp.1405-1414 Aqshal Bagoes Avanzar Noegroho.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pelaku UMKM merasakan kepercayaan dengan tanggung jawab PT. Petrokimia Gresik. Kecamatan juga sering dipercaya untuk menyaring UMKM yang terpilih dan berkesempatan untuk turut serta dalam kegiatan tersebut.

## Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama
Pertama, yaitu prosedur. Aturan hukum yang digunakan dalam kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Kedua, yaitu kepemimpinan. Pertemuan antara pihak Pemerintah Kabupaten Gresik dengan stakeholder kerap diadakan, namun tidak ada jangka waktu tetap untuk melakukan pertemuan.
Ketiga, yaitu pengetauhan. Dalam melakukan kolaborasi, pengetauhan sangatlah penting. Beberapa pihak yang terlibat kolaborasi harus saling mengetauhi informasi satu dengan lainnya. Dalam wawancara dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik menjelaskan bahwa kedua belah pihak saling mengetauhi informasi namun terdapat beberapa kali tidak mengetauhi dan diluar kewenangan sehingga pihak dinas tidak dapat ikut campur.
Keempat, yaitu sumber daya. Bantuan modal, dukungan dana, dan pendampingan sangat diperlukan pelaku UMKM untuk terus mengembangkan bisnisnya. Kecamatan Gresik turut memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dukungan juga diberikan kepada pelaku UMKM agar produknya dapat berkembang dan tidak kalah saing dengan produk-produk impor. Dalam tanggung jawab sosial perusahaan terdapat peraturan pemerintah yang menyatakan harus menyiapkan 2,5% anggarannya untuk TJSL dan UMKM akan dilibatkan dalam agenda PT. Petrokimia Gresik untuk bantuan dana tersebut.

## Tindakan Kolaborasi
Tindakan kolaborasi menjadi poin penting selanjutnya dalam collaborative govenance . PT.
Petrokimia Gresik berkolaborasi dengan Pemerintah
Kabupaten Gresik untuk mengikutsertakan, memberi akses pemasaran, mengakomodasi, dan memfasilitasi pelaku UMKM untuk ikut serta dalam kegiatan kedua belah pihak. Dalam laman resmi PT. Petrokimia Gresik menjelaskan PT. Perokimia Gresik turut andil dalam memfasilitasi produk-produk UMKM binaan Diskoperindag untuk dipasarkan di acara “ Petronite Fest”. Acara tersebut dihadiri sekitar 457 UMKM binaan Diskoperindag untuk turut serta dalam kegiatan. Tujuan PT. Petrokimia Gresik yaitu berkomitmen untuk mengenalkan produk unggulan khas Gresik agar bersaing dan dikenal di masyarakat hingga mendunia. Pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik juga kerap mengajak pelaku UMKM dalam penyelenggaraan acara milik Pemerintah Gresik. Dalam HUT Pemkab Gresik banyak

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November 2002 -January 2023) pp.1405-1414
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85
UMKM dilibatkan untuk berkesempatan memasarkan produknya di acara tersebut. Pihak Dinas menyerahkan ke kecamatan untuk memilah UMKM yang layak untuk dipasarkan. Hal tersebut tentu menjadi hal positif bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Gresik dan berharap memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi di Kabupaten Gresik.

## Dampak dan Adaptasi Kolaborasi
Dampak dan adaptasi kolaborasi menjadi poin terakhir dalam collaborative governance menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh. Dampak kolaborasi mengacu pada apa yang dirasakan pelaku UMKM terkait kolaborasi yang dilakukan sejauh ini. Dampak positif yang terjadi adalah di Kabupaten Gresik rata-rata produksi dan konsumsi masyarakat menjadi naik. Dampak positif juga dirasakan oleh UMKM non pudak yaitu tenun. UMKM tenun upgrade level dan masuk ke desa devisa. Hal tersebut tentu menguntungkan pelaku UMKM tenun di Kabupaten Gresik. UMKM Pudak justru belum merasakan dampak signifikan akan adanya kolaborasi dikarenakan sejumlah pelaku UMKM Pudak di Kecamatan Gresik tidak tersaring dan belum berkesempatan untuk ikut serta dalam event kolaborasi yang diadakan antara PT. Petrokimia Gresik dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Sejumlah pelaku UMKM Pudak di Kecamatan Gresik berharap dapat berkesempatan untuk ambil bagian agar produk pudak dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas.

## KESIMPULAN
Peran dari stakeholder yang masih belum terlaksana dengan baik dan komunikasi yang kurang intens menjadikan kolaborasi belum berjalan sesuai dengan teori. Keikutsertaan UMKM asli Gresik yang hadir pada event PT. Petrokimia Gresik menjadi bukti bahwa tindakan kolaborasi sudah dilaksanakan oleh kedua belah pihak. PT. Petrokimia Gresik turut mengajak UMKM melalui program-programnya agar UMKM dapat bersaing dan go international . Namun penerapan kolaborasi yang diadakan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik masih belum menguntungkan dan membantu pelaku UMKM pudak di Kecamatan Gresik disebabkan masih belum tersaring dan berkesempatan untuk memasarkan produknya. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus dari pemerintah terkait pengembangan UMKM di Kabupaten Gresik.
Untuk dapat lebih bersinergi dalam berkolaborasi, perlu adanya sosialisasi dan meeting lebih intens agar pihak-pihak yang terlibat dapat benar-benar memahami isi dari kolaborasi yang diadakan dan tidak terjadi missunderstanding, Perlu juga adanya evaluasi agar mengetauhi aspek mana saja yang perlu dibenahi dan berujung berdampak pada pelaku UMKM.

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN UMKM PUDAK DI KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK
Volume 5 Number 4 (November - January), pp.1405-1414 Aqshal Bagoes Avanzar Noegroho.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## REFERENSI
Ansell, Chris, & Alison Gash, 2007, Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18 No.4, Hlm. 543-571
Ariani, A., & Utomo, M. N. (2017). Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tarakan. Jurnal Organisasi Dan Manajemen , 13 (2), 99–118. https://doi.org/10.33830/jom.v13i2.55.2017
Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Kebijakan Dan Manajemen Publik , 3 , 1–13. http://repository.unair.ac.id/67685/
Hartman, C. L., Hofman, P. S., & Stafford, E. R. (2002). Environmental collaboration: potential and limits. Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future , January 2002 , 21–40. http://link.springer.com/10.1007/978-94-017-2545-3_2
Hertati, Diana, Nurhadi, Lukman Arif (2021). c for Collaborative Model for Integrated Waste Management in Gresik Regency, East Jawa. Advances in Social Sciences Research Journal, 8(9), 320–329. https://doi.org/10.14738/assrj.89.10848
Keban, Yeremias T, 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu.
Yogyakarta: Gava Media
Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2019
Maryam, Neneng Siti. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Junal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. 6, No. 1
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Perdana, V. A., Syafiqurrphman, A., Saputro, M. N. C. E., Hanif, N. A., Ahsan Muhammad Miftahul, & Husein, R. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid- 19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah Covid- 19 Command Center. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(2), 247–264.
Rahmana, A. (2011). Usaha Kecil dan Menengah (UKM), informasi terdepan tentang usaha kecil menengah
Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2021-2026
Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, A. R. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press
Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. (2014). Strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi pasar Bebas ASEAN. Jurnal Keuangan & Moneter .
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatf dan R & D. Bandung, Alfabeta Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
Widodo, Joko 2001, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya