## PERLINDUNGAN HUKUM SINEMATOGRAFI TERHADAP PENGAKSESAN TANPA HAK OLEH PENGGUNA APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

## ¹Kemala Megahayati, ²Muhamad Amirulloh, ³Helitha Novianty Muchtar
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat.
Correspondent email : kemalamegahayati@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted
| Copyedits Approved : : : : 8 April 2021 22 Mei 2021 23 Mei 2021
3 Juni 2021

## Abstrack
Film as a cinematographic work is an object protected by copyright. Film and ICT are rapidly growing  in  Indonesia.  Along  with  this,  digital  piracy  occurs  very  often.  This  happens  in  an instant  messaging  application,  Telegram.  Public  channel  is  an  available  feature  on  Telegram that is misused by its users to spread films illegally. This research was conducted to determine regulations about accessing cinematography on Telegram and Telegram Messenger Inc. liability concerns accessing cinematography by its users. The method is juridical normative by examining secondary  data  from  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials  obtained  through literature study related to  copyright and over-the-top  services. The results show that accessing cinematography  on  Telegram  violates  economic  rights  according  to  Article  9  (1)  b  Copyright Law  which  is  categorized  as  piracy  in  accordance  with  Article  113  (4)  Copyright  Law  and Telegram Messenger Inc. as application organizer should be responsible secondarily for piracy in a civil lawsuit according to Article 99 Copyright Law and Article 38 ITE Law, administrative and  criminal  that  occurs  due  to  negligence  in  monitoring  the  activities  of  its  users.  Then, primary liability can be requested to application users who do not obey the terms of services of the  telegram  application  which  has  an  exoneration  clause  as  a  way  to  prevent  copyright infringement in telegram application.
Keywords: Copyright; Film Piracy; Liability.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi

## A. PENDAHULUAN
Hak cipta merupakan salah satu rezim yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual (HKI). HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia  yang  diekspresikan  kepada  khalayak  umum  dalam  berbagai  bentuknya  yang memiliki  manfaat  serta  berguna  dalam  menunjang  kehidupan  manusia,  juga  memiliki  nilai ekonomi. 1 Di  Indonesia  sendiri  pengaturan  terkait  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI) terkhusus hak cipta bukanlah suatu hal  yang baru. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kali  perubahan  yang  terjadi  pada  undang-undang  hak  cipta.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (UU  HC)  bahwa  Hak  cipta adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi  pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pemberian hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang fundamental yaitu  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Hak  moral  merupakan  hak  yang  melekat  pada  pencipta dan  tidak  dapat  dialihkan  sedangkan  hak  ekonomi  merupakan  hak  pencipta  untuk mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaannya.  Hak  moral  ini  membantu  pencipta  untuk melarang seseorang untuk mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin dari pencipta. 2 Perlindungan  hak  cipta  terdiri  dari  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra, salah  satu  karya  seni  yang  dilindungi  oleh  hak  cipta  yaitu  film.  Film  adalah  karya  seni budaya  yang  merupakan  pranata  sosial  dan  media  komunikasi  massa  yang  dibuat berdasarkan  kaidah  sinematografi  dengan  atau  tanpa  suara  dan  dapat  dipertunjukkan. Melihat  dari  penjelasan  tersebut  maka  film  sebagai  karya  sinematografi  mendapatkan perlindungan hak cipta.
Secara  umum  karya  sinematografi  adalah  segala  hal  mengenai  sinema  (perfilman) baik  dari  estetika,  bentuk,  fungsi,  makna,  produksi,  proses,  maupun  penontonnya.  Dunia sinematografi  dalam  hal  ini  menyangkut  pemahaman  estetik  melalui  paduan  seni  akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita dan imajinasi yang  sangat  kompleks.  Film  sebagai  karya  sinematografi  merupakan  karya  yang  bercerita secara  visual  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  film  dan  dalam  proses  pembuatan  karya tersebut  memperhatikan  berbagai  macam  aspek teknis serta pemahaman  estetik. Dalam hal ini, film memiliki beberapa jenis yaitu seperti film dokumenter, film iklan, film cerita, dan film kartun.
Film sebagai karya sinematografi dapat dibuat dalam bentuk pita seluloid, pita video, piringan  video,  cakram  optik  atau  media  lainnya  yang  dapat  dipertunjukkan.  Film  sebagai
1 Darwance  Darwance,  Yokotani  Yokotani,  and  Wenni  Anggita,  “Dasar-Dasar  Pemikiran  Perlindungan  Hak Kekayaan Intelektual,” PROGRESIF: Jurnal Hukum
15, no. 2 (2020): 193–208, https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998.
2 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 14.
karya  sinematografi  dilindungi  oleh  hak  cipta  selama  50  (lima  puluh)  tahun  sejak  pertama kali  dilakukan  pengumuman.  Perkembangan  dunia  perfilman  di  Indonesia  pada  saat  ini dapat dikatakan berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan banyak film hasil karya anak bangsa  yang  lolos  ke  dunia  film  internasional.  Di  tengah  berkembangnya  karya sinematografi,  pada  saat  ini  terjadi  juga  perkembangan  yang  pesat  dalam  bidang  teknologi informasi  dan  komunikasi.  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  adalah  payung  besar terminologi  yang mencakup seluruh peralatan teknis  untuk  memproses dan menyampaikan informasi. 3 Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  tentunya  memberikan kemudahan  untuk  masyarakat  dalam  menjalankan  aktivitasnya  sehari-hari,  salah  satunya terdapat  jaringan  internet.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  pesat telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia, salah satunya dengan membentuk  masyarakat  informasi  ( information  society )  melalui  internet. 4 Tidak  sekedar memenuhi  kebutuhan  primer,  penggunaan  internet  dapat  memenuhi  kebutuhan  hiburan masyarakat yaitu menonton film.
Saat  ini,  menonton  film  dapat  dilakukan  secara online melalui  aplikasi  yang menyediakan layanan streaming film secara legal yang dapat diakses menggunakan internet. Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  layanan over  the  top (OTT).  Layanan  OTT diimplementasikan  dalam  bentuk  aplikasi  dan  layanan  aplikasi,  bentuk  video  dan  audio streaming,  messaging (kirim  terima  pesan  instan),  dan  jejaring  sosial,  memanfaatkan koneksi  internet  dari  penyedia  (dalam  hal  ini  operator/penyedia  telekomunikasi)  dan berbasis mobile . 5 Dengan  demikian,  karya  sinematografi  dengan  penggunaan  internet merupakan  kedua  hal  yang  berhubungan  dan  tidak  dapat  dipisahkan.  Penggunaan  internet dapat mengakibatkan dampak negatif, salah satu dampaknya yaitu sering terjadi pelanggaran hak  cipta  berupa  pembajakan  karya  secara  digital.  Kecanggihan  yang  disediakan  oleh internet  banyak  disalahgunakan  oleh  para  oknum  untuk  melakukan  pembajakan  karya terkhusus pembajakan film.
Pelanggaran  hak  cipta  pada  bidang  karya  sinematografi  ini  tentunya  merugikan pihak-pihak  yang  bersangkutan  baik  secara  moril  dan  materil.  Terlebih  pembajakan  film tersebut  sangat  mempengaruhi  penghasilan  yang  seharusnya  didapatkan  oleh  pihak-pihak yang bersangkutan karena tidak mendapatkan royalti sesuai dengan jumlah yang seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, pembajakan film tersebut sangat merugikan hak ekonomi bagi pencipta  karya  sinematografi.  Terkait  pembajakan  film  secara  digital,  hal  tersebut  terjadi pada  suatu  aplikasi  pesan  instan  yaitu  Telegram.  Telegram  merupakan  wujud  dari
3 Rahartri, “‘Whatsapp’ Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspiptek),” Visi Pustaka 21, no. 2 (2019): 147–156.
4 Muhammad. Amirulloh, Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Global (Bandung: Unpad Press, 2016). hlm. 1
5 Ahmad  Budi  Setiawan,  “Pengembangan  Kebijakan  Terhadap  Penyediaan  Layanan  Aplikasi  Dan  Konten  Pada Ekosistem  Digital  Melalui  Over  The  Top,” Jurnal  Penelitian  Pos  Dan  Informatika 8,  no.  2  (2018):  169–84, https://doi.org/10.17933/jppi.2018.080206.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
penyelenggaraan  sistem  elektronik  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Aplikasi  telegram  memiliki  fitur  yang  menarik,  salah satunya  fitur global  search yang  bertujuan  agar  dapat  mencari public  channel.  Public channel merupakan  suatu  kelompok  chat  dengan  sistem subscribers yang  dapat mengirimkan pesan secara massal .
Fitur-fitur  yang  tersedia  tersebut  disalahgunakan  oleh  para  pengguna  aplikasi telegram  dengan  cara  membentuk public  channel untuk  penyebaran  film  secara  ilegal. Public channel tersebut dibentuk oleh pengguna telegram dikarenakan keinginan menonton film  dengan  cara  instan  yang  tidak  memerlukan  pengeluaran  biaya  yang  besar.  Selain  itu, pada public channel pengguna dapat menonton bahkan mengunduh film yang tersedia secara gratis. Kecanggihan fitur yang disediakan, penggunaan internet  yang mudah, dan tingginya biaya menonton film di bioskop merupakan faktor yang menyebabkan seseorang menonton atau mengunduh film secara ilegal. Terlebih masih rendahnya budaya masyarakat Indonesia dalam menghormati suatu karya yang dilindungi hak cipta merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta terkhusus pada pembajakan film.
Pada  faktanya, public  channel yang  digunakan  untuk  penyebaran  film  secara  ilegal sudah termasuk pelanggaran hak cipta di bidang sinematografi. Walaupun disediakan secara gratis  namun  tidak  menutup  fakta  bahwa  perbuatan  pengguna  aplikasi  telegram  yang menyebarkan  film  secara  ilegal  sudah  termasuk  ke  dalam  perbuatan  pembajakan  film. Sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  m  UU  HC,  sinematografi  termasuk karya yang dilindungi oleh hak cipta sehingga seharusnya pengaksesan sinematografi dalam aplikasi  telegram  harus  memiliki  izin  terlebih  dahulu  demi  memenuhi  hak  eksklusif  yang dimiliki  pencipta.  Lebih  lanjut,  pihak  telegram  seharusnya  dapat  mengkaji  terhadap  fitur global  search yang  tersedia  karena  pada  dasarnya public  channel yang  menyebarkan  film secara  ilegal  dilakukan  oleh  pengguna  aplikasi  telegram  saja  tanpa  melibatkan  pihak telegram  sebagai  pihak  yang  menyediakan  fitur  tersebut.  Mengacu  pada  Pasal  15  ayat  (2) UU  ITE  menyatakan  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  bertanggung  jawab  terhadap Penyelenggaraan  Sistem  Elektroniknya.  Oleh  karena  itu,  pertanggungjawaban  pihak telegram  sebagai  penyelenggara  aplikasi  merupakan  suatu  hal  yang  penting  demi memberikan perlindungan terhadap karya sinematografi.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  pada  latar  belakang,  maka  penulis merumuskan  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  Pertama,  bagaimana  pengaturan  terhadap pengaksesan sinematografi pada aplikasi telegram berdasarkan UU HC dan UU ITE. Kedua, bagaimana  pertanggungjawaban  pihak Telegram  Messenger  Inc. terhadap  pengaksesan sinematografi  oleh  penggunanya  berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta  dan  Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif yaitu untuk mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan  terkait  yaitu  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Spesifikasi  penelitian  dilakukan  secara  deskriptif analisis,  yaitu  penelitian  dengan  menggambarkan  permasalahan  yang  didasarkan  pada  data yang  kemudian  dianalisis  lebih  lanjut  untuk  diambil  sebuah  kesimpulan.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  studi  kepustakaan  yaitu  mengumpulkan  materi  dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber kepustakaan lainnya yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian.  Untuk  metode  analisis  data  yang  digunakan adalah yuridis normatif bersifat kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Terhadap  Pengaksesan  Sinematografi  pada  Aplikasi  Telegram Berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta  dan  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik
Film  sebagai  karya  sinematografi  merupakan  salah  satu  objek  yang  dilindungi oleh  hak  cipta.  Hak  Cipta  tidak  melindungi  ide  semata,  tetapi  pengungkapan  dari  ide tersebut dalam bentuk yang nyata. 6 Perlindungan hak cipta diberikan kepada karya yang memiliki  ciri  khas  atas  dasar  kemampuannya  yang  kemudian  diberikan  suatu  hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau  pemegang  hak  cipta  diwujudkan  dalam  bentuk  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Hak moral  merupakan hak  yang melekat  secara abadi  pada diri pencipta walaupun hak cipta tersebut  dialihkan,  sedangkan  hak  ekonomi  merupakan  hak  eksklusif  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  Ciptaan.  Hak  ekonomi tersebut  berupa  keuntungan  sejumlah  uang  yang  diperoleh  karena  penggunaan  sendiri kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. 7
Hak  eksklusif  yang  diberikan  kepada  pencipta  merupakan  suatu  bentuk penghargaan  atas  usaha  si  pencipta  dalam  menghasilkan  suatu  karya.  Hal  tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan reward theory dari Robert M. Sherwood dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU HC, film sebagai karya sinematografi diberikan perlindungan hak cipta selama 50 (lima  puluh)  tahun  setelah  dilakukan  pengumuman.  Dengan  demikian,  jika  tidak mengalihkan  hak  ekonomi  yang  dimiliki  maka  selama  50  (lima  puluh)  tahun  tersebut
6 Muhammad. Amirulloh and Helitha Novianti Muchtar, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual (Bandung: Unpad Press, 2016). hlm. 55.
7 Gatot Supramono, Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm 45.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
pencipta atau pemegang hak cipta karya sinematografi tetap memiliki hak ekonomi dari film  yang  diciptakannya.  Pada  zaman  sekarang,  film  sebagai  karya  sinematografi  tidak hanya  dapat  dinikmati  di  bioskop  saja.  Seiring  dengan  berkembangnya  teknologi, terdapat  banyak  aplikasi  yang  memberikan  layanan  untuk streaming film  secara online.
Namun,  perkembangan  tersebut  juga  memunculkan  dampak  negatif  yaitu  seperti pembajakan  film  di  dunia  siber.  Saat  ini  sangat  marak  terjadi  pengaksesan  film  secara ilegal pada aplikasi telegram yang merupakan aplikasi pesan instan yang diakses melalui internet yang tersedia dalam bentuk aplikasi dan website .
Pada  aplikasi  telegram,  film  yang  tersedia  sengaja  disebarkan  oleh  pengguna aplikasi  dengan  cara  membentuk public  channel . Public  channel merupakan  fitur  yang tersedia  pada  aplikasi  telegram  yang  digunakan  untuk  melakukan  pengiriman  pesan secara  massal  kepada subscribers yang  bergabung  pada channel tersebut.  Seluruh pengguna  aplikasi  telegram  memiliki  fitur  untuk  mendirikan public  channel. Pencarian public  channel dapat  ditemukan  dengan  menggunakan  fitur global  search dengan  cara memasukkan username  public  channel .  Saat  ini  penggunaan public  channel banyak disalahgunakan  oleh  pengguna  aplikasi  telegram  dengan  dijadikan  tempat  untuk menyebarkan  film  secara  ilegal  yang  dapat  diakses  oleh  seluruh  pengguna  aplikasi telegram  dengan  gratis.  Film  yang  tersedia  pada public  channel dapat  dengan  mudah diakses  oleh  para  pengguna  aplikasi  telegram  baik  untuk  ditonton  secara  langsung  atau diunduh  terlebih  dahulu.  Pengaksesan  yang  sangat  mudah  ini  menyebabkan  penyebaran film pada aplikasi telegram terus meningkat.
Berdasarkan  laman  Telegram  FAQ  menyatakan  bahwa  ketika  pengguna  aplikasi telegram  mengunggah  dokumen  pada public  channel bukan  merupakan  bagian  dari  inti penyelenggaraan  aplikasi  telegram.  Dengan  demikian,  penyebaran  film  pada public channel tersebut  sudah  bukan  merupakan  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  pihak Telegram  Messenger  Inc. melainkan  pengelolaan  utama  yang  dilakukan  oleh  pengguna sebagai  pendiri public  channel tersebut.  Selain  itu,  pihak Telegram  Messenger  Inc. memberikan layanan agar pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar dapat melaporkan  kepada  pihak Telegram  Messenger  Inc. agar  konten  tersebut  segera  di- take down pada aplikasi telegram.
Pengaksesan  film  pada public  channel aplikasi  telegram  merupakan  bentuk pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi dikarenakan tidak memiliki izin dari pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Pelanggaran  hak  cipta  yaitu  penggunaan  karya  cipta yang  melanggar  hak  eksklusif  pemegang  hak  cipta,  seperti  hak  untuk  memproduksi, mendistribusikan,  menampilkan  atau  memamerkan  karya  berhak  cipta,  atau  membuat
karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut. 8
Berdasarkan UU HC, penyebaran suatu film harus didasari izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk memenuhi hak eksklusif yang dimilikinya. Pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi. 9 Dengan demikian, karya sinematografi sebagai objek hak cipta baru  dapat digunakan oleh pihak lain  setelah  mendapatkan  izin  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Namun, penyebaran  film  yang  dilakukan  oleh  pengguna  aplikasi  telegram  pada public  channel tersebut tidak didasari izin pencipta atau pemegang hak cipta dari film yang disebarkan.
Penyebaran  film  secara  ilegal  pada  aplikasi  telegram  ini  disebarkan  oleh pengguna  aplikasi  sebagai  pendiri public  channel yang  mana  perbuatan  tersebut mendapatkan  keuntungan  ekonomi  berupa  penambahan subscribers  public  channel dan tawaran paid  promote dari online  shop. Hal  ini  dikarenakan  banyaknya subscribers public  channel yang  meningkatkan engagement  public  channel tersebut  sehingga membuat  para  pemilik online  shop tertarik  untuk  memasang  iklan  dengan  cara paid promote. Paid promote merupakan jasa dalam mempromosikan barang atau jasa di media sosial, dengan menggunakan jasa tersebut dapat membantu online shop mempromosikan produk atau jasa yang mereka jual. 10 Penyebaran film yang terjadi pada aplikasi telegram telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang diatur pada Pasal 9 ayat  (1)  huruf  b  UU  HC  yang  menyatakan  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  memiliki  hak  ekonomi  untuk  melakukan: penggandaan  Ciptaan  dalam  segala  bentuknya.  Hal  tersebut  dikarenakan  mengacu  pada Pasal  9  ayat  (2)  UU  HC  menyatakan  bahwa  Setiap  Orang  yang  melaksanakan  hak ekonomi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  mendapatkan  izin  Pencipta  atau Pemegang Hak Cipta. Pada dasarnya, hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan,  menjual,  atau  membuat  turunan  dari  karya  tersebut. 11 Dengan demikian,  dalam  kasus  ini  pihak  pendiri public  channel di  aplikasi  telegram  telah melakukan  penggandaan  ciptaan  yaitu  film  sebagai  objek  hak  cipta  yang  disebarkan tanpa izin.
Pasal  1  angka  12  UU  HC  menyatakan  bahwa  penggandaan  adalah  proses, perbuatan,  atau  cara  menggandakan  satu  salinan  Ciptaan  dan/atau  fonogram  atau  lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.  Film-film yang tersedia pada public channel dapat ditonton langsung dan diunduh oleh pengguna aplikasi
8 Henry Soelistyo, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika (Yogyakarta: Kanisius, 2016). hlm. 15.
9 Soelistyo. hlm. 47.
10 Nanda Putri Arifah and Carolina Novi Mustikarini, “Paid Promote Sebagai Media Promosi Produk Delicy Dalam Meningkatkan Konsumen Potensial,” Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis 1, no. 3 (2016): 307–313.
11 Arya Utama, Titin Titawati, and Aline Febriyani Loilewen, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004,” Ganec  Swara 13,  no.  1  (2019):  78–83, https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
telegram  secara  gratis.  Proses  pengunduhan  film  tersebut  termasuk  proses  penggandaan karena  telah  menambahkan  jumlah  film  tersebut  dari  satu file yang  ada  di  situs  internet menjadi dua termasuk dengan hasil pengunduhan. 12 Maka dari itu, penyebaran film pada aplikasi  telegram  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  pelanggaran  hak  ekonomi  dalam penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya yang dilakukan dalam bentuk pembajakan pada  layanan  OTT.  Karena  ketika  terjadinya  suatu  pembajakan  oleh  oknum  yang  tidak bertanggung  jawab,  royalty  atau  keuntungan  yang  menjadi  hak  dari  si  pencipta  tidak didapatkan oleh si pencipta. 13
Perbuatan  pendiri public  channel yang  sengaja  menyebarkan  film  sehingga mendapatkan  keuntungan  ekonomi  dikategorikan  sebagai  bentuk  pembajakan  sesuai dengan  definisi  pembajakan  yang  diatur  dalam  UU  HC.  Perbuatan  pembajakan  sendiri diatur  pada  Pasal  113  ayat  (4)  UU  HC  yang  menyatakan  Setiap  Orang  yang  memenuhi unsur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  yang  dilakukan  dalam  bentuk  pembajakan, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling  banyak  Rp.  4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah).  Lebih  lanjut,  film  yang disebarkan pada aplikasi telegram merupakan sebuah dokumen elektronik. Mengacu pada UU ITE, perbuatan menyebarkan dokumen elektronik yang dilindungi hak cipta termasuk ke  perbuatan  yang  dilarang  yang  diatur  pada  Pasal  32  ayat  (1)  dan  (2)  UU  ITE dikarenakan  penyebaran  film  pada public  channel tersebut  merupakan  suatu  proses menambah  film  dalam  bentuk  dokumen  elektronik  melalui  proses  transmisi  dan memindahkan  dokumen  elektronik  tersebut  ke  sistem  elektronik  orang  lain  yang  tidak berhak.  Dengan  demikian,  perbuatan  menyebarkan  film  pada  aplikasi  telegram  dapat dijatuhi  sanksi  pidana  yang  diatur  pada  Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2)  UU  ITE.  Selain  itu, pengguna aplikasi telegram dengan sengaja mengakses public channel untuk memperoleh film  yang  tersedia  pada  aplikasi  telegram  terkategori  sebagai  perbuatan  yang  dilarang pada Pasal 30 ayat (2) UU ITE karena perbuatan tersebut terkategori sebagai pelanggaran hak cipta. Maka dari itu perbuatan tersebut dapat juga dijatuhi sanksi pidana yang diatur pada  Pasal  46  ayat  (2)  UU  ITE  yaitu  Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
Dengan  demikian,  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  sebenarnya  telah memberikan  perlindungan  hukum  secara  preventif  dan  represif  terkait  pengaksesan sinematografi pada layanan OTT  yaitu aplikasi telegram. Perlindungan hukum preventif
12 Ayup  Suran Ningsih and Balqis Hediyati  Maharani,  “Penegakan Hukum Hak  Cipta Terhadap Pembajakan  Film Secara Daring,” Jurnal Meta Yuridis 2, no. 1 (2019): 13–32, https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440.
13 Oksidelfa Yanto, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD),” Yustisia Jurnal Hukum 93, no. 3 (2015): 746– 60, https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3702.
merupakan  sebuah  bentuk  perlindungan  yang  mengarah  pada  tindakan  yang  bersifat pencegahan. 14 Dalam  hal  ini,  berdasarkan  UU  HC  dan  UU  ITE  pengaksesan  film  pada aplikasi  telegram  terkategori  sebagai  pembajakan  dikarenakan  penyebaran  serta pengaksesan  film  yang  terjadi  pada  aplikasi  telegram  tidak  didasari  izin  pencipta  atau pemegang  hak  cipta.  Selain  itu,  pihak Telegram  Messenger  Inc. sebenarnya  sudah menyatakan  bahwa  dokumen  yang  diunggah  pada public  channel tersebut  merupakan pengelolaan utama dari pengguna aplikasi yang mendirikan public channel dan pengguna aplikasi  harus  mematuhi terms  of  services yang  berlaku  sebagai  upaya  preventif  yang diberikan pihak Telegram Messenger Inc. agar meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta  pada  aplikasi  telegram.  Lalu  untuk  perlindungan  hukum  represif  merupakan perlindungan  akhir  berupa  sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu  pelanggaran. 15 Pengaksesan film  yang terjadi pada aplikasi telegram ini merugikan pihak pencipta atau pemegang  hak  cipta  yang  filmnya  tersebar  sehingga  pengaksesan  film  yang  dilakukan oleh pengguna aplikasi telegram dapat dijatuhi sanksi sebagaimana telah diatur pada UU HC  dan  UU  ITE.  Perlindungan  hukum  represif  ini  merupakan  bentuk  perlindungan terakhir  yang diberikan yang bersifat tegas untuk mengatasi pelanggaran hak cipta yang terjadi pada aplikasi telegram.
2. Pertanggungjawaban  Pihak Telegram  Messenger  Inc. Terhadap  Pengaksesan Sinematografi  oleh  Penggunanya  Berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta  dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pengaksesan  film  pada  aplikasi  telegram  terkategori  sebagai  pembajakan  film secara  digital.  Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  terdapat perlindungan  hukum  baik  secara  preventif  yaitu  berupa  pencegahan  dan  represif  yaitu berupa sanksi secara perdata, pidana, dan administratif terkait pelanggaran hak cipta yang terjadi khususnya pembajakan film pada layanan OTT.  Pembajakan film yang dilakukan oleh pengguna aplikasi telegram ini tentunya melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Berdasarkan  UU  HC,  pencipta  atau  pemegang  hak cipta  memiliki  hak  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  melalui  alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pencipta atau pemegang hak cipta lebih diutamakan  menyelesaikan  permasalahan  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  yaitu mediasi, hal ini dikarenakan keputusan yang diambil merupakan kesepakatan para pihak yang  bersifat win-win  solution .  Namun  mengacu  pada  Pasal  95  ayat  (4)  UU  HC
14 Ronna  Novy  Yosia  Taliwongso,  “Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Kekayaan  Intelektual  Khususnya  Merek  Di Indonesia,” Lex et Societatis II, no. 7 (2014): 147–158.
15 Tommy  Marbun,  T  Devi,  and  Windha  Windha,  “Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Karya  Cipta  Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler,” Transparency 1, no. 1 (2013).

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
penyelesaian yang mengharuskan melalui proses mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta selain pembajakan.
Dikarenakan  permasalahan  yang  terjadi  pada  aplikasi  telegram  ini  dapat dikategorikan sebagai bentuk pembajakan, maka pihak pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan niaga. Berdasarkan Pasal 99  UU  HC,  gugatan  yang  diajukan  oleh  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dapat dimintakan  ganti  rugi  serta  penghentian  kegiatan  pembajakan  tersebut.  Selain  itu dikarenakan pembajakan film terjadi secara digital maka mengacu pada Pasal 38 ayat (1) UU  ITE  menyatakan  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dapat  mengajukan  gugatan perdata  tersebut  kepada  pihak  penyelenggara  sistem  elektronik  maupun  pengguna  yang melakukan  penyebaran  film.  Selanjutnya,  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  juga  dapat melaporkan  pembajakan  yang  terjadi  terhadap  kepolisian  Indonesia  untuk  dilakukan penuntutan  secara  pidana.  Dalam  hal  ini,  mengacu  pada  Pasal  113  ayat  (4)  UU  HC pembajakan  tersebut  diancam  pidana  penjara  paling  lama  10  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp.  4.000.000.000,00.  Lalu  penuntutan  pidana  juga  dapat  didasarkan  pada ketentuan  UU  ITE  terkait  perbuatan  yang  dilarang  dalam  melakukan  kegiatan  di  dunia internet.
Langkah-langkah  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  pihak  pencipta  atau  pemegang hak cipta  yang hak eksklusifnya terlanggar dengan mengacu ketentuan UU HC dan UU ITE. Terkait pembajakan pada public channel aplikasi telegram, pencipta atau pemegang hak  cipta  juga  sebenarnya  sudah  diberikan  upaya  serta  kepastian  oleh  pihak Telegram Messenger  Inc. Hal  tersebut  dapat  terlihat  dari  laman  Telegram  FAQ  yang  menyatakan pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dapat  melaporkan  pembajakan  yang  terjadi  dengan cara  mengirimkan email ke  pihak Telegram  Messenger  Inc. Pelaporan  tersebut  akan ditindaklanjuti  oleh  pihak Telegram  Messenger  Inc. dengan  cara  men- take  down  public channel yang  menyebarkan  film.  Dengan  demikian,  baik  dalam  peraturan  perundang- undangan  maupun  kebijakan  pihak Telegram  Messenger  Inc. sudah  memberikan perlindungan hukum terhadap film sebagai objek hak cipta dalam layanan OTT.
Dalam  permasalahan  yang  terjadi,  pihak Telegram  Messenger  Inc. telah  lalai memantau  aktivitas  penggunanya  karena  sampai  saat  ini  sudah  banyak public  channel yang  sengaja  dibentuk  untuk  menyebarkan  film  secara  ilegal  yang  merugikan  pihak pencipta dan pemegang hak cipta. Mengacu pada Pasal 99 ayat (1) UU HC, pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak Telegram  Messenger  Inc. Selain  itu,  mengacu  pada  Pasal  38  ayat  (1)  UU  ITE, pihak penyelenggara aplikasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Dengan demikian,  pihak  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dapat  mengajukan  gugatan  perdata terhadap  penyelenggara  sistem  elektronik  atau  pengguna  sistem  elektronik  yang
perbuatannya  menyebabkan  terlanggarnya  hak  eksklusif  yang  dimiliki  pencipta  atau pemegang  hak  cipta.  Lebih  lanjut,  pihak Telegram  Messenger  Inc. dapat  dikategorikan telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1365 KUHPerdata yang memiliki unsur-unsur yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan,  adanya  kausalitas  antara  kerugian  dan  perbuatan,  dan  adanya  kerugian. Keempat  unsur  tersebut  telah  terpenuhi  dikarenakan  kelalaian  yang  dilakukan  pihak Telegram  Messenger  Inc. merugikan  pihak  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  yang filmnya  tersebar  dan  dapat  diakses  pada public  channel aplikasi  telegram.  Terlebih berdasarkan  Pasal  1366  KUHPerdata,  setiap  orang  bertanggung  jawab  bukan  hanya kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya  melainkan  juga  atas  kerugian  yang  disebabkan kelalaian.
Berdasarkan  Pasal  113  ayat  (4)  UU  HC  pihak Telegram  Messenger  Inc. dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana terhadap pembajakan yang terjadi. Hal ini dikarenakan  penyelenggara  aplikasi  telegram sebenarnya  sudah  mengetahui  adanya pembajakan  film  yang  terjadi  pada  aplikasinya  berdasarkan  laporan  dari  pihak  pencipta atau pemegang hak cipta namun tidak bertindak tegas untuk men- take down film tersebut.
Secara  tidak  langsung,  pihak Telegram  Messenger  Inc. telah  lalai  dalam  menjalankan kewajibannya sebagai pihak penyelenggara sistem elektronik. Pihak Telegram Messenger Inc. juga  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  Pasal  50  UU  ITE,  hal  ini  dikarenakan pihak Telegram Messenger Inc. secara tidak langsung memenuhi unsur Pasal 34 ayat (1) huruf  b  UU  ITE  karena  telah  memfasilitasi  penggunanya  melakukan  perbuatan  yang dilarang yang diatur pada Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU ITE. Selain itu, dikarenakan  pengaksesan  film  pada  aplikasi  telegram  telah  merugikan  orang  lain khususnya pihak pencipta atau pemegang hak cipta maka sesuai dengan Pasal 36 UU ITE hal  tersebut  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana  yang  diatur  pada  Pasal  51  ayat  (2)  UU  ITE. Penjatuhan  tersebut  dapat  dikenakan  kepada  pihak Telegram  Messenger  Inc. yang merupakan badan hukum asing karena ketentuan pada UU ITE bersifat lintas teritorial. Terkait  pertanggungjawaban  pidana  dapat  dikenakan  terhadap  pihak Telegram Messenger Inc. karena fitur pembentukan public channel dan global search yang tersedia pada  aplikasi  telegram  merupakan  suatu  sarana  yang  disalahgunakan  oleh  penggunanya untuk  melakukan  pembajakan  film.  Dengan  demikian  sesuai  dengan  Pasal  56  KUHP, pihak Telegram  Messenger  Inc. dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  karena terkategori  pembantuan  melakukan  kejahatan.  Namun  untuk  penjatuhan  sanksi  pidana tersebut  harus  dapat  membuktikan  unsur  kesengajaan  yang  dilakukan  pihak Telegram Messenger  Inc. dalam  terjadinya  pembajakan  film  pada  aplikasinya.  Selanjutnya, berdasarkan Pasal 100 ayat (1) PP PSTE kelalaian penyelenggara aplikasi telegram dapat dikenakan sanksi administratif karena telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP  PSTE  yang  mewajibkan  penyelenggara  memastikan  sistem  elektroniknya  tidak

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
memuat  dan  memfasilitasi  penyebarluasan  dokumen  elektronik  yang  dilarang  oleh ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sanksi  administratif  yang  dijatuhkan  dapat berupa  teguran  tertulis,  denda  administratif,  penghentian  sementara,  pemutusan  akses, serta dikeluarkan dari daftar. Penjatuhan sanksi administratif ini diberikan sesuai dengan pelanggaran  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  penyelenggara  sistem  elektronik  dan berlaku  kumulatif.  Penjatuhan  sanksi  administratif  dilakukan  oleh  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  dan  penjatuhan  sanksi  tersebut  tidak  menghapuskan  tanggung  jawab secara pidana dan perdata.
Dibalik  perlindungan  hukum  yang  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan Indonesia, pihak Telegram Messenger Inc. juga menyediakan layanan agar pencipta atau pemegang  hak  cipta  dapat  melaporkan  kepada  telegram  terkait  konten  yang  melanggar hak  ciptanya  dan  pihak  telegram  memberikan  aksi  nyata  terhadap  laporan  yang didapatkan  yaitu  dengan  men- take  down konten  yang  dikategorikan  pelanggaran  hak cipta.  Lebih  lanjut,  melihat  laman  Telegram  FAQ  terdapat  pernyataan  bahwa  pihak penyelenggara  aplikasi  telegram  tidak  menghendaki  serta  mendukung  adanya pelanggaran  hak  cipta  yang  terjadi  pada  aplikasinya  dan  menyatakan  bahwa pengunggahan  dokumen  pada public  channel bukan  merupakan  bagian  dari  inti penyelenggaraan  aplikasi  telegram.  Pernyataan  pada  laman  Telegram  FAQ  tersebut secara  tidak  langsung  menunjukkan  bahwa  pihak Telegram  Messenger  Inc. bukanlah pihak  yang  harus  bertanggung  jawab  mutlak  ketika  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta menuntut  ganti  rugi  karena  pelanggaran  hak  cipta  yang  terjadi.  Hal  tersebut  merupakan salah  satu  tindakan  penyedia  jasa  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  hak  cipta melalui  fasilitas  yang  mereka  sediakan  adalah  dengan  memasukan  perjanjian  berupa terms  of  services yang  memberi  batasan  kepada  pengguna  dalam  menggunakan  jasa. 16
Selain  itu,  pernyataan  tersebut  merupakan  perwujudan  dari  klausula  eksonerasi  yang diatur pada Pasal 1493 KUHPerdata. Klausula eksonerasi tidak hanya menekankan pada prosedur  pembuatan  atau  pencantumannya  dalam  kontrak,  tetapi  juga  isinya  yang bertujuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. 17
Dengan  demikian,  pernyataan  yang  terdapat  pada  laman  Telegram  FAQ merupakan  suatu  bentuk  tanggung  jawab  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pengguna aplikasi  ketika  melanggar  ketentuan terms  of  services dari  suatu  aplikasi.  Hal  ini dikarenakan terms of services tersebut merupakan bentuk dari perjanjian antara penyedia jasa  dengan  pengguna,  ada  juga  beberapa  kebijakan  ( policy )  yang  diterbitkan  oleh penyedia  jasa  sebagai  peraturan  dalam  menggunakan  jasanya.  Terlebih,  jika  penyedia
16 Jonathan  A  Friedman  and  Francis  M  Buono,  “Limiting  Tort  Liability  for  Online  Third-Party  Content  under Section 230 of the Communications Act,” Federal Communications Law Journal 52, no. 3 (2000): 647–665.
17 Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar) (Jakarta: Diadit Media, 2002). hlm. 236-237.
jasa  bertanggung  jawab  atas  semua  konten  bermasalah  yang  dipasang  setiap  orang  dan menyelesaikannya satu persatu akan melemahkan internet. 18
Dengan  terjadinya  pembajakan  film  pada  aplikasi  telegram  menunjukkan bahwasannya  pengguna  aplikasi  telegram  telah  melanggar  ketentuan  yang  diatur  pada terms  of  services aplikasi  telegram.  Dikarenakan  terjadinya  pelanggaran  tersebut, pengguna aplikasi telegram yang melakukan penyebaran film secara ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban  secara  primair  oleh  pihak  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  yang hak  eksklusifnya  terlanggar.  Namun,  mengacu  pada  Pasal  5  ayat  (1)  PP  PSTE Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  dilarang  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan.  Maka  dari  itu,  pihak Telegram  Messenger  Inc. seharusnya  tetap  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  terhadap  kelalaiannya  dalam memantau aktivitas pengguna yang melakukan pembajakan hak cipta.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  6a  UU  ITE  pihak Telegram  Messenger  Inc. merupakan  pihak  penyelenggara  sistem  elektronik  sehingga  terkait  penyelenggaraan sistem  elektronik  yang  dijalankan  di  Indonesia  harus  mematuhi  setiap  peraturan perundang-undangan  yang berlaku.  Lalu  merujuk pada  Pasal  1  angka 5 UU  ITE  Sistem Elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Penggunaan sistem  elektronik  ini  dimanfaatkan  oleh  penyelenggara  baik  untuk  keperluan  sendiri maupun  pihak  lain.  Dalam  hal  penyelenggaraan  sistem  elektronik  tersebut  harus memenuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan jika terjadi pelanggaran maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU  ITE,  Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab  terhadap  Penyelenggaraan  Sistem  Elektroniknya.  Lebih  lanjut,  berdasarkan  Poin Nomor  5.4  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  3  Tahun  2016 tentang Penyediaan  Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui  Internet  ( Over The Top) (“SE OTT”) penyelenggara aplikasi bertanggung jawab secara penuh dalam menyediakan layanan  OTT.  Pada  permasalahan  pembajakan  film  pada  aplikasi  telegram,  pihak Telegram  Messenger  Inc. sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik  dapat  dimintai pertanggungjawaban  secara  sekunder.  Pertanggungjawaban  merupakan  perbuatan  yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk melakukan suatu hal atau berperilaku berdasarkan aturan yang ada.
Pertanggungjawaban  secara  perdata,  administratif,  dan  pidana  yang  diatur  pada UU  HC,  UU  ITE,  dan  PP  PSTE  tetap  dapat  dikenakan  terhadap  pihak Telegram
18 Mark A. Lemley, “Rationalizing Internet Safe Harbors,” J. on Telecomm. & High Tech. L. 681 (2018): 291–309, https://doi.org/10.4324/9781315095400-9.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi
Messenger Inc. sebagai penyelenggara aplikasi. Lebih lanjut, perlu dilihat juga sikap dan tanggapan  pihak Telegram  Messenger  Inc. dalam  memberantas  pembajakan  film  yang terjadi  pada public  channel aplikasi  telegram.  Dengan  demikian,  pertanggungjawaban secara  sekunder  dapat  dikenakan  terhadap  pihak Telegram  Messenger  Inc. karena  telah lalai  memantau  aktivitas  penggunanya  sehingga  menyebabkan  pembajakan  film  terjadi pada aplikasinya.

## D. KESIMPULAN
Pengaksesan  karya  sinematografi  pada  aplikasi  telegram  tidak  didasari  izin  dari pihak  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  sehingga  melanggar  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  b Undang-Undang  Hak  Cipta  dikarenakan  penyebaran  karya  sinematografi  yang  dilakukan oleh  pendiri public  channel pada  aplikasi  telegram  merupakan  suatu  bentuk  penggandaan ciptaan  dalam  segala  bentuknya.  Penyebaran  karya  sinematografi  tersebut  memberikan keuntungan ekonomi bagi pendiri public channel sehingga perbuatannya terkategori sebagai pembajakan sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta. Lebih lanjut,  penyebaran  karya  sinematografi  dalam  bentuk  dokumen  elektronik  merupakan perbuatan  yang  dilarang  Pasal  30  ayat  (2),  Pasal  32  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai  Pasal  46  ayat  (2),  Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2)  UU  ITE.  Selain  itu,  pengunggahan dokumen  pada public  channel merupakan  pengelolaan  utama  dari  pengguna  aplikasi  yang mendirikan public  channel tersebut  terlebih  pengaksesan  tersebut  juga  melanggar terms  of services aplikasi telegram.
Pengaksesan  karya  sinematografi  pada  aplikasi  telegram  merupakan  suatu  bentuk pembajakan  digital.  Berdasarkan  UU  HC,  UU  ITE,  dan  PP  PSTE,  pihak Telegram Messenger  Inc. dapat  dimintai  pertanggungjawaban  baik  secara  perdata,  pidana,  maupun administratif.  Pihak Telegram  Messenger  Inc. dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara sekunder dikarenakan lalai dan tidak cepat tanggap dalam mengatasi pelanggaran hak cipta yang terjadi pada sistem elektroniknya. Lalu untuk pertanggungjawaban secara primair atau yang utama  yaitu dimintakan kepada pihak pendiri public channel yaitu pengguna aplikasi yang  secara  langsung  melakukan  penyebaran  karya  sinematografi  tanpa  izin.  Hal  ini dikarenakan  terdapat  klausula  eksonerasi  pada terms  of  services aplikasi  telegram sebagai upaya  pencegahan  terjadinya  pelanggaran  hak  cipta  melalui  fasilitas  yang  disediakan  oleh Telegram Messenger Inc . yang telah dilanggar oleh para pengguna tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amirulloh,  Muhammad. Hukum  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  (TIK)  Sebagai  Hukum Positif  Di  Indonesia  Dalam  Perkembangan  Masyarakat  Global .  Bandung:  Unpad  Press, 2016.
Amirulloh,  Muhammad.,  and  Helitha  Novianti  Muchtar. Buku  Ajar  Hukum  Kekayaan Intelektual . Bandung: Unpad Press, 2016. Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar) . Jakarta: Diadit Media, 2002. Soelistyo, Henry. Hak Cipta Tanpa Hak Moral . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. ———. Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika . Yogyakarta: Kanisius, 2016.
Supramono, Gatot. Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya . Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

## Jurnal
Arifah,  Nanda  Putri,  and  Carolina  Novi  Mustikarini.  “Paid  Promote  Sebagai  Media  Promosi Produk Delicy Dalam Meningkatkan Konsumen Potensial.” Jurnal Manajemen Dan Start- Up Bisnis 1, no. 3 (2016): 307–13.
Darwance,  Darwance,  Yokotani  Yokotani,  and  Wenni  Anggita.  “Dasar-Dasar  Pemikiran Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual.” PROGRESIF:  Jurnal  Hukum 15,  no.  2  (2020): 193–208. https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998.
Friedman,  Jonathan  A,  and  Francis  M  Buono.  “Limiting  Tort  Liability  for  Online  Third-Party Content  under  Section  230  of  the  Communications  Act.” Federal  Communications  Law Journal 52, no. 3 (2000): 647–65. Lemley, Mark A. “Rationalizing Internet Safe Harbors.” J. on Telecomm. & High Tech. L. 681 (2018): 291–309. https://doi.org/10.4324/9781315095400-9.
Marbun,  Tommy,  T  Devi,  and  Windha  Windha.  “Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap Karya  Cipta  Lagu  Dan  Musik  Dalam  Bentuk  Ringtone  Pada  Telepon  Seluler.” Transparency 1, no. 1 (2013).
Rahartri.  “‘Whatsapp’  Media  Komunikasi  Efektif  Masa  Kini  (Studi  Kasus  Pada  Layanan  Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspiptek).” Visi Pustaka 21, no. 2 (2019): 147–56. Setiawan, Ahmad Budi. “Pengembangan Kebijakan Terhadap Penyediaan Layanan Aplikasi Dan Konten  Pada  Ekosistem  Digital  Melalui  Over  The  Top.” Jurnal  Penelitian  Pos  Dan Informatika 8, no. 2 (2018): 169–84. https://doi.org/10.17933/jppi.2018.080206. Suran Ningsih, Ayup, and Balqis Hediyati Maharani. “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan  Film  Secara  Daring.” Jurnal  Meta  Yuridis 2,  no.  1  (2019):  13–32. https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440.
Taliwongso,  Ronna  Novy  Yosia.  “Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Kekayaan  Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia.” Lex et Societatis II, no. 7 (2014): 147–58.
Utama,  Arya,  Titin  Titawati,  and  Aline  Febriyani  Loilewen.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Hak  Cipta  Lagu  Dan  Musik  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004.” Ganec Swara 13, no. 1 (2019): 78–83. https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65.
Yanto,  Oksidelfa.  “Konsep  Perlindungan  Hak  Cipta  Dalam  Ranah  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD).”
Yustisia Jurnal Hukum 93, no. 3 (2015): 746–60.
https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3702.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 1-16 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik.
Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet ( Over The Top) .