Volume 6, Nomor 2, Juni 2023.
Editorial Office  : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Kerangka Pengaturan Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
Ngesti Dwi Prasetyo
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur, 65145, (0341) 553898 Email: ngesti@ub.ac.id Article Abstract Article History
Received: Oct 29, 2021; Reviewed: Dec 22, 2021; Mar 27, 2023; Accepted: Apr 08, 2023; Published: Jun 20, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v6i2.13748
The relationship between decentralization and regional autonomy directs  that  regional  governments  are  responsible  for  various aspects of society, one of which is handling disturbances to peace, public order, and community protection. Unfortunately, not all of the laws and regulations in Indonesia can become a reference for local  governments  because  the  content  material  is  still  empty (rechtvacuum). The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results of this study describe that regional  regulations  regarding  handling  disturbances  to  peace, public  order  and  community  protection  must  at  least  fulfill  3 (three)  foundations,  namely  philosophical,  sociological,  and juridical. The framework for the direction of content consists of at least 12 chapters which include content including FORKOPIMDA,  KID,  and  mapping  of  potential  areas  of disturbance to peace and public order.
Keywords: Peace, Public Order, Community Protection.

## Abstrak
Relasi  antara  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  mengarahkan bahwa  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  terhadap  berbagai aspek di masyarakat salah satunya adalah penanganan gangguan ketenteraman,  ketertiban  umum,  dan  perlindungan  masyarakat. Sayangnya,  peraturan  perundang-undangan  di  indonesia  belum seluruhnya  bisa  menjadi  rujukan  bagi  pemerintah  daerah dikarenakan  materi  muatan  yang  masih  kosong  ( rechtvacuum ). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini mendeskripsikan  bahwa  peraturan  daerah  tentang  penanganan gangguan  ketenteraman,  ketertiban  umum  dan  perlindungan masyarakat,  setidaknya  harus memenuhi  3 (tiga) landasan, yaitu filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis.  Adapun  kerangka  arah  materi
muatan  setidaknya  terdiri  dari  12  BAB  yang  mencakup  muatan diantaranya FORKOPIMDA, KID, dan pemetaan wilayah potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
Kata  Kunci: Ketenteraman,  Ketertiban  Umum,  Pelindungan Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengurus wilayahnya  sendiri.  Desentralisasi  bertujuan agar pemerintah lebih meningkatkan efisiensi dan  efektivitas  fungsi-fungsi  pelayanan kepada  seluruh  lapisan  masyarakat, 1 artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal  dari  bentuk  kekuasaan  negara  di Indonesia, dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah. 2
Otonomi  daerah  menurut  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah  (UU  Pemda)  sebagai amandemen  atas  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
1 Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa,” Jurnal Politik Profetik 1, no. 1 (2013): 1, https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a7.
2 Pheni Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2005), 21.
3 Azlan Thamrin, “Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di  Bidang  Kesehatan,” Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik  Islam 4,  no.  1  (31  Juli  2019):  37–38, https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.130.
4 Wasisto  Raharjo  Jati,  “Inkonsistensi  Paradigma  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia:  Dilema  Sentralisasi  Atau Desentralisasi,” Jurnal Konstitusi 9, no. 4 (2012): 751, https://doi.org/10.31078/jk947.
masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
Merelasikan dengan desentralisasi sebagai  pelimpahan  urusan  pemerintah  oleh pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom berdasarkan asas otonomi, 4 maka terlihat jelas bahwa  desain  desentralisasi  dan  otonomi daerah mengarahkan bahwa daerah memiliki tanggung  jawab  besar  dalam  mengurus  dan mengatur masyarakat setempat. Salah satunya adalah  berkaitan  dengan  kewenangan  dalam mengatur dan menjaga hal-hal dari gangguan ketenteraman  dan  ketertiban  umum  dan perlindungan  masyarakat  dalam  daerah kabupaten/kota.
Kondisi  ini  menjadi  konsekuensi  logis karena  frasa  “ ketertiban umum dan ketenteraman  masyarakat  daerah ”  yang terjaga  dengan  baik  merupakan  suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk  meningkatkan  mutu  kehidupannya melalui  kegiatan  pembangunan.  Pemerintah
daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut,  dengan  melibatkan  peran  serta stakeholder lainnya,  termasuk  seluruh  warga masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman  masyarakat  ini  merupakan urusan  pemerintahan  wajib  yang  berkaitan dengan  pelayanan  dasar  dan  menjadi  tugas kepala daerah untuk memeliharanya.
Pasal  12  ayat  (1)  huruf  e  UU  Pemda telah mengelompokkan tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat termasuk dalam urusan pemerintahan  wajib  yang  berkaitan  dengan pelayanan dasar.
Selanjutnya dalam lampiran UU Pemda yang memuat pembagian urusan pemerintahan  konkuren  antara  pemerintah pusat  dan  daerah  provinsi  dan  daerah kabupaten/kota,  pada  angka  I    mengenai matriks  pembagian  urusan  pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat 5 dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, khususnya  pada  huruf  e  tentang  pembagian urusan  pemerintahan  bidang  ketenteraman dan  ketertiban  umum  serta  pelindungan masyarakat, maka yang menjadi kewenangan
5 Sholahuddin  Al-Fatih  dan  Felinda  Istighfararisna  Aulia,  “Tanggung  Jawab  Negara  dalam  Kasus  COVID-19 sebagai  Perwujudan Perlindungan HAM,” Jurnal  HAM 12,  no.  3  (31  Desember  2021):  356,  https://doi.org/ 10.30641/ham.2021.12.349-366.
6 “Definisi pelindungan masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS  dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat ialah sebagai segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat  dari gangguan yang  diakibatkan oleh  bencana serta  upaya  untuk  melaksanakan  tugas  membantu penanganan  bencana  guna  mengurangi  dan  memperkecil  akibat  bencana,  membantu  memelihara  keamanan, ketenteraman  dan  ketertiban masyarakat,  membantu  kegiatan  sosial  kemasyarakatan,  membantu  memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.,”.
pemerintah  daerah  kabupaten/kota  mengenai sub  urusan  ketenteraman  dan  ketertiban umum, meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Penanganan  gangguan  ketenteraman  dan ketertiban  umum  dalam  1  (satu)  daerah kabupaten/kota.
b. Penegakan  peraturan  daerah  kabupaten/ kota dan peraturan bupati/walikota.
c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
Konstruksi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kembali disinggung melalui  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan  Ketertiban  Umum  dan Ketenteraman  Masyarakat  serta  Pelindungan Masyarakat  mengatur  bahwa  yang  dimaksud dengan  penyelenggaraan  ketertiban  umum dan  ketenteraman  masyarakat.  Sedangkan yang  dimaksud  dengan  Penyelenggaraan Pelindungan  Masyarakat  menurut  Pasal  1 angka  7  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  26  Tahun  2020  tentang  Penyeleng- garaan  Ketertiban  Umum  dan  Ketenteraman Masyarakat  serta  Pelindungan  Masyarakat adalah  pemberdayaan  masyarakat  yang dilaksanakan  oleh  kepala  daerah  dan  kepala desa. 6
Melalui kedua peraturan tersebut, Pasal 12 Ayat (1) huruf e UU Pemda dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang  Penyelenggaraan  Ketertiban  Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat kiranya jelas bahwa menjadi  dasar  legitimasi  bagi  daerah  untuk membuat peraturan daerah tentang penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.
Namun  sayangnya,  kedua  peraturan tersebut  tidak  seluruhnya  bisa  menjadi rujukan  bagi  pemerintah  daerah  untuk menangani  permasalahan  ketertiban  umum dan  perlindungan  masyarakat  dikarenakan materi muatan yang masih kosong ( rechtvacuum ) untuk menjawab permasalahan pasca  terjadi  bencana  non-alam  Covid-19  di Indonesia. 7
Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19)  Sebagai  Bencana  Nasional  telah memutuskan  bahwa  menyatakan  bencana
7 Erwin Ubwarin dkk., “Kekebalan Hukum Pidana dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat Sars-Cov-2,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, no. 1 (22 Februari 2021): 20–21, https://doi.org/10.30641/dejure.2021. V21.13-22.
8 Muh. Hamzah dkk., “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis terhadap Sektor Domestik dan Stabilitas Inflasi,” TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora 2, no. 3 (31 Desember 2021): 383, https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.3082.
9 Dalinama  Telaumbanua,  “Urgensi  Pembentukan  Aturan  Terkait  Pencegahan  Covid-19  Di  Indonesia,” QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama 12, no. 1 (21 Maret 2020): 61, https://doi.org/10.37680/ qalamuna.v12i01.290.
10 Popi  Tuhulele,  “Upaya  Hukum  Indonesia  Mengajukan  Landas  Kontinen  Ekstensi  (antara  Peluang  dan Tantangan),” Perspektif 16, no. 3 (27 Mei 2011): 190, https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.82.
non-alam  yang  diakibatkan  oleh  penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.
Terjadinya  pandemi  Covid-19  yang merupakan  salah  satu  bentuk  bencana  non- alam  dengan  dampak  yang  cukup  luas  tidak saja menelan korban jiwa yang sangat banyak karena  cepatnya  penularan,  namun  juga membawa dampak bagi hampir seluruh sektor kehidupan  utamanya  sektor  perekonomian, 8 sehingga memerlukan penanganan dan penanggulangan  yang  cepat  dan  tepat  untuk memutus  mata  rantai  penularan  dan  segera mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat  seperti  keadaan  semula  atau membawa masyarakat pada kondisi kehidupan yang baru. 9
Sebenarnya  daerah  perlu  melakukan delineasi 10 (penarikan  garis  hubung)  antara regulasi-regulasi terkait penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan  masyarakat  dalam  satu  daerah dengan  pandemi  Covid-19,  salah  satunya adalah  materi-materi  yang  bersifat  lokalistik seperti  wewenang  pemerintah  daerah,  forum komunikasi  pimpinan  daerah,  dan  pemetaan wilayah  potensi  gangguan  ketenteraman  dan
ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.
Tulisan ini berupaya untuk menganalisis dan mendeskripsikan gambaran terkait dengan kerangka pengaturan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dalam  satu  daerah  pasca  terjadinya  bencana Covid-19,  agar  dapat  menjadi  acuan  oleh beberapa  daerah  terkait  dengan  jangkauan, arah dan materi muatan pembuatan regulasi.
Tulisan  ini  dirancang  sebagai  suatu penelitian yang bersifat normatif
(dogmatik), 11 sehingga menggunakan pendekatan statute  approach (pendekatan perundang-undang-an) 12 . Statute  approach dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang- undang dan regulasi yang bersangkut dengan isu  hukum. 13 Bahan  hukum  yang  ada dianalisis dengan cara deskriptif analitis guna menguraikan kerangka pengaturan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dalam  satu  daerah  pasca  terjadinya  bencana Covid-19.
PEMBAHASAN Landasan  Filosofis,  Sosiologis,  Yuridis Dari  Pengaturan  Penanganan  Gangguan
11 Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law (Sydney: Lawbook CO, 2018), 54.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 93.
13 Marzuki, Penelitian Hukum .
14 B.  Hestu  Cipto  Handoyo, Prinsip-Prinsip  Legal  Drafting  dan  Desain  Naskah Akademik ,  5  ed.  (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), 120.
15 Ni Made Jaya Senastri dan Luh Putu Suryani, “Fungsi Naskah Akademik (Na) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah,” Kertha Wicaksana 12, no. 1 (22 Februari 2018): 40, https://doi.org/10.22225/kw.12.1.2018. 38-45.
Ketenteraman,  Ketertiban  Umum  Dan Pelindungan  Masyarakat  Dalam  Satu Daerah Kabupaten/Kota Pasca Terjadinya Covid-19
Jimly  Asshiddiqie  menyatakan  bahwa dalam  mewujudkan  sistem  hukum  yang efektif tersebut, diperlukan penataan kembali kelembagaan  hukum  yang  didukung  oleh kualitas  sumber  daya  manusia,  kultur  dan kesadaran  hukum  masyarakat  yang  terus meningkat,  dan  diiringi  dengan  pembaruan materi hukum yang terstruktur sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia. 14
Hukum  memiliki  peranan  yang  sangat vital karena merupakan alat pengatur yang sah dalam negara hukum. Oleh karena itu, hukum memiliki  sifat  memaksa  demi  terwujudnya jaminan  ketertiban,  keadilan  dan  kepastian dalam masyarakat.  Hukum menjadi pengatur dan  penggerak  masyarakat,  atau  dikenal istilah law is tool of social engineering . 15 Analisis perumusan peraturan perundang-undangan  dalam  arti  yang  luas adalah  suatu  bentuk  riset  terapan  yang dilakukan  untuk  memperoleh  pengertian tentang  masalah-masalah  legal  dan  sosio teknis yang lebih dalam dan untuk
menghasilkan  pemecahan-pemecahan  yang lebih  baik.  Konsep  analisis  perumusan perundangan diterapkan baik terhadap proses (kegiatan) maupun hasil kegiatannya. Analisis perumusan  peraturan  perundang-undangan berupaya  memperbaiki  proses  pengambilan keputusan dalam situasi yang khusus melalui upaya legislasi maupun pendidikan. 16
Secara  teoritis  peraturan  perundang- undangan  yang  baik,  khususnya  peraturan daerah adalah peraturan yang dapat
memenuhi atau dapat dipertanggungjawabkan baik  secara  filosofis,  sosiologis,  maupun yuridis. 17 Pembahasan  awal  dalam  penulisan ini penulis fokus terhadap tahap output dalam penyusunan  rancangan  peraturan  daerah terkait dengan pengaturan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan  masyarakat  dalam  satu  daerah kabupaten/kota  pasca  terjadinya  Covid-19. 18
Adapun gambaran output yang dibahas adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Tahapan Input-Output Dalam Penyusunan Naskah Akademik
Sumber: Ngesti Dwi Prasetyo Bahan hukum sekunder, diolah 2023.
1. Landasan Filosofis
Landasan  filosofis 19 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan  bahwa  peraturan  daerah yang dibentuk mempertimbangkan pandangan  hidup,  kesadaran,  dan  cita
16 Sirajuddin Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , 1 ed. (Malang: Setara Press, 2015), 14.
17 Winda  Wijayanti,  “Eksistensi  Undang-Undang  Sebagai  Produk  Hukum  Dalam  Pemenuhan  Keadilan  Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012),” Jurnal Konstitusi 10, no. 1 (2013): 184, https://doi.org/10.31078/jk1018.
18 Fahrul Abrori, “The Role of Local Governmentsin Regional Financial Management for The Handlingof The Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Pandemic,” Yurispruden:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Malang 4, no. 2 (30 Juni 2021): 218, https://doi.org/10.33474/yur.v4i2.10250.
19 Otti Ilham Khair, “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota  Negara,” ACADEMIA:  Jurnal  Inovasi  Riset  Akademik 2,  no.  1  (29  Maret  2022):  2,  https://doi.org/ 10.51878/academia.v2i1.1037.
hukum  yang  meliputi  suasana  kebatinan serta  falsafah  Bangsa  Indonesia  yang bersumber  dari  Pancasila  dan  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Gagasan  landasan  filosofis  adalah perpaduan dari substansi bab II dan bab III dalam naskah akademik, terutama landasan filosofis  terkait  dengan  ketentuan  dalam UUD  NRI  1945.  Landasan  filosofis  akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsideran  menimbang  (unsur  filosofis) dalam  peraturan  daerah  yang  dibentuk. Berkaitan  dengan  kerangka  peraturan daerah  tentang  penanganan  gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan  masyarakat , maka salah  satu landasan  filosofis  tidak  akan  lepas  dari tujuan bernegara dan berbangsa.
Tujuan bernegara bangsa sebagaimana  tercantum  pada  pembukaan UUD  NRI  1945  dan  batang  tubuhnya, 20 menyebutkan bahwa tujuan negara seperti itu  mencerminkan  tipe  negara  hukum kesejahteraan.  Pembukaan  ( preambule ) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa tujuan dari Negara Republik Indonesia antara lain untuk melindungi segenap Bangsa
20 “Dalam  pandangan  penulis,  terdapat  keterhubungan  antara  tujuan  bernegara  dengan  negara  hukum-negara kesejahteraan. Hal ini sebagiamana terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan negara Republik Indonesia  antara  lain  membentuk  suatu  Pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini diperjelas dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai konsep pemanfaatan sumber daya alam, dinyatakan bahwa ‘bumi, air, dan, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’. Tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini semakin dipertegas dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan ‘Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan’.
21 Afifudin Afifudin, “Inovasi Dan Kreativitas Public Service Dalam Era Otonomi Daerah Sebagai Modern Local Governmen,” Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 4, no. 2 (6 Januari 2022): 176, https://doi.org/10.33474/yur.v4i2.11216.
22 Sri Soemantri Martosoewingjo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia , 1 ed. (Bandung: Alumni, 1992), 93.
Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Perlindungan dan kesejahteraan umum  merupakan  salah  satu  kebutuhan utama  setiap  orang  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Kesejahteraan tidak  hanya  diukur  dari  materi  semata, namun  rasa  tenteram  masyarakat  juga merupakan  salah  satu  tolok  ukur  penting dari kesejahteraan. 21
Salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan  dan  kesejahteraan  umum adalah  dengan  menciptakan    ketertiban umum  dan  lingkungan.  Sri  Soemantri Martosoewignjo 22 berpendapat  bahwa pemikiran  tipe  negara  hukum  sebagai penjaga  malam  mau  tidak  mau  harus menyingkir untuk diganti dengan pemikiran  tipe  negara  kesejahteraan welvaartstaat/welfare  state ).  Pernyataan ini  disampaikan  dengan  mengacu  pada pembukaan  UUD  NRI  1945  sebagaimana
disebutkan di atas. Wirjono Prodjodikoro 23 berpendapat bahwa tugas pemerintah yang digambarkan untuk memajukan kesejahteraan  umum  ditambah  dengan mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  adalah sudah semestinya dan sebenarnya inherent atau tersirat pada pemerintahan tipe negara hukum  kesejahteraan.  Namun  demikian tipe  negara  hukum  kesejahteraan  yang dianut di Indonesia berbeda dengan negara kesejahteraan  yang  dianut  pada  negara- negara maju.
Negara kesejahteraan Indonesia sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila atau seperti  istilah  yang  pernah  dikemukakan oleh  Muhammad  Yamin  dalam  pidatonya di  hadapan  sidang  Badan  Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945  sebagai  negara  kesejahteraan  baru (new  welfare  state). 24 Kehidupan  yang sejahtera  dan  aman  merupakan  harapan dan dambaan masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat dari pembukaan UUD NRI 1945.
Konsep dasar dalam menerjemahkan kewajiban  negara  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dan  ketertiban
23 Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Dian Rakyat, 1970), 42.
24 Marsudi Dedi Putra, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila,” Jurnal Likhitaprajna 23, no. 2 (2001): 140, https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199.
25 Marilang Marilang, “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang,” Jurnal Konstitusi 9, no. 2 (2012): 266–67, https://doi.org/10.31078/jk922.
26 Khair,  “Analisis  Landasan  Filosofis,  Sosiologis,  Dan  Yuridis  Pada  Pembentukan  Undang-Undang  Ibukota Negara,” 3.
umum, 25 di  Indonesia  dilakukan  bersama- sama  antara  masyarakat,  pemerintah,  dan pemerintah  daerah.  Sinergitas  ketiganya akan membawa dan membentuk pelaksanaan  penyelenggaraan  toleransi, ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta pelindungan masyarakat.
Penyelenggaraan  toleransi,  keten- traman  dan  ketertiban  umum  serta pelindungan masyarakat di daerah merupakan  pelaksanaan  wajib  dari  salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan  pemerintah  daerah  (provinsi, kabupaten/kota)  adalah  urusan  dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum,  ketenteraman  dan  perlindungan masya-rakat  sebagaimana  diamanatkan Pasal  12  ayat  (1)  huruf  e  UU  Pemda  dan lampiran  huruf  e  UU  Pemda.  Ketertiban umum  dan  ketenteraman  masyarakat merupakan  manifestasi    dari    Hak    Asasi Manusia  (HAM)  dalam  tertib  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## 2. Landasan Sosiologis
Landasan  sosiologis 26 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan  bahwa  peraturan  daerah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut  fakta  empiris  mengenai perkembangan  masalah  dan  kebutuhan masyarakat dan negara.
Landasan  sosiologis  bersumber  dari substansi  yang  telah  diuraikan  dalam  bab II. Landasan sosiologis akan menjadi dasar dalam  menyusun  salah  satu  konsiderans menimbang  (unsur  sosiologis)  dalam peraturan daerah yang dibentuk. 27
Berkaitan  dengan  kerangka  peraturan daerah  tentang  peraturan  daerah  tentang penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.  maka  sejatinya  landasan sosiologis  berfokus  kondisi  sosioal  di daerah  kabupaten/kota  pasca  terjadinya bencana  Covid-19.  Konsekuensi  logisnya dalam landasan ini akan memuat:
a. Kesadaran  dan  Dinamika  Sosial Masyarakat  Terhadap  Tata  Aturan Kesehatan  dan  Solidaritas  yang Terbangun di Daerah.
Gambaran  pada  landasan  ini
seminimal mungkin mampu memaparkan  bagaimana  masyarakat  di daerah  mempertahankan  dan  meyakini pandangannya  tentang  perubahan  yang terjadi,  termasuk  perbedaan  pemikiran antara  generasi  tua  dengan  nilai-nilai
27 Muhtadi  Muhtadi,  “Tiga  Landasan  Keberlakuan  Peraturan  Daerah  (Studi  kasus  Raperda  Penyertaan  Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum ‘Way Rilau’ Kota Bandar Lampung),” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2013): 218, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.380.
lama  dan  generasi  muda  sebelum  dan pasca Covid-19.
Perbedaan  pandangan  tersebut berimplikasi  pada  respon  masyarakat terhadap  budaya  dan  cara  pandang pasca Covid-19 di daerah. Salah satunya dapat  dicontohkan  melalui  aktivitas- aktivitas  pengamanan  harta  benda karena  kriminalitas  yang  semakin meningkat  akibat  penurunan  lapangan kerja  yang  masif  dan  perubahan konsumen.
b. Dinamika  Pembelajaran  (Learning)
Pasca Pandemi Covid-19.
Gambaran  dalam  landasan  ini dapat membantu perumusan kebijakan- kebijakan  dalam  sektor  pengamanan pendidikan  dan  pertukaran  informasi, baik mengakomodir perspektif pemerintah, pendidik, peserta didik, dan orang tua.
c. Perilaku Tatanan Kesehatan,
Moralitas,  Kerja  dan  Keberagaman yang Hidup Pasca Covid-19.
Telaah  sosiologis  ini  bertujuan untuk melihat perubahan tatanan kehidupan dari segi kesehatan, moralitas,  kerja  dan  keberagamaan. Memasuki  masa  “ new  normal” berarti terjadi  perubahan  antara  kebiasaan- kebiasaan  lama  menjadi  tatanan  hidup
baru.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk menekan dampak-dampak sosial- ekonomi-politik pasca Covid-19.
Hal ini dikarenakan, setidak- tidaknya  pasca  Covid-19 terdapat  3 aspek kehidupan  yang  terpengaruh,  diantaranya adalah:
1) Transisi tatanan kesehatan dan moralitas. Perubahan ini ditandai dengan  penerapan  protokol  kesehatan dan  perubahan  perilaku  serta life  style menjadi  lebih  sehat,  meski  pasca pandemic Covid-19.
2) Transisi  tatanan  kerja.  Transisi  ini terlihat dari kegiatan WFH ( Work From
Home )  dengan  menggunakan  media digital  cenderung  tetap  diadopsi  oleh pelaku  usaha.  WFH  dinilai  dapat menghemat  tenaga  dan  juga  ongkos yang dikeluarkan setiap harinya.
Penggunaan media digital secara terus- menerus dapat meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi.
3) Transisi kejahatan dan penetrasi media.
Transisi ini mengarah pada penyebaran berita  atau  informasi bermasalah  (mis- informasi,  mal-informasi,  dan  dis- informasi)  di  platform-platform  media
28 Aisyah Ariani Safri’ah, “Kajian Sosiologis Pandemi Covid-19,” Jurnal Sosiologi Reflektif 15, no. 1 (1 Oktober 2020): 218, https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.2038.
29 Fais Yonas Bo’a, “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional,” Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (29 Maret 2018): 33, https://doi.org/10.31078/jk1512.
30 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , 2 ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 36.
31 Khair,  “Analisis  Landasan  Filosofis,  Sosiologis,  Dan  Yuridis  Pada  Pembentukan  Undang-Undang  Ibukota Negara,” 3.
sosial seperti Tiktok, Instagram, Youtube,  dan  Facebook  yang  sejalan dengan  meningkatnya  pengguna  baru. Penyebaran  informasi  ini  tidak  lepas dari perkembangan teknologi informasi dan tingkat literasi media di masyarakat. 28
Ketiga  landasan  diatas  diharapkan mampu  menggambarkan  nilai-nilai  dalam pandangan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dalam satu daerah.  Secara  teoritik,  dalam  kehidupan masyarakat  nilai-nilai  semua  bidang kehidupan  akan  memberikan  pengaruh terhadap  hukum,  ini  berarti  kehidupan masyarakat dinamis, terus-menerus mengalami perkembangan dan perubahan. 29
Menurut  Sunaryati  Hartono  ada  4 fungsi hukum dalam pembangunan, yaitu, (1)  Hukum  sebagai  pemelihara  ketertiban dan keamanan, (2)  Hukum sebagai sarana pembangunan,  (3)  Hukum  sebagai  sarana penegak keadilan, dan (4) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat: 30

## 3. Landasan Yuridis
Landasan yuridis 31 merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan  bahwa  peraturan  yang dibentuk  untuk  mengatasi  permasalahan hukum  atau  mengisi  kekosongan  hukum dengan  mempertimbangkan  aturan  yang telah  ada,  yang  akan  diubah,  atau  yang akan  dicabut  guna  menjamin  kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Apabila  diterapkan  maka  landasan yuridis adalah landasan hukum ( yuridische gelding )  yang  menjadi  dasar  kewenangan
( bevoegdheid atau competentie )  pembuat- an  peraturan  perundang-  undangan. 32
Landasan  yuridis  menyangkut  persoalan hukum  yang  berkaitan  dengan  substansi atau  materi  yang  diatur  sehingga  perlu dibentuk  peraturan  perundang-undangan yang baru.
Beberapa  persoalan  hukum  itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau  tumpang  tindih,  jenis  peraturan  yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya  berlakunya  lemah,  peraturannya sudah  ada  tetapi  tidak  memadai,  atau peraturannya  memang  sama  sekali  belum ada.  Landasan  yuridis  bersumber  dari substansi analisa dan evaluasi hukum pada bab III naskah akademik.
Landasan yuridis akan menjadi dasar dalam  menyusun  salah  satu  konsideran menimbang (unsur yuridis) dalam
32 Maria Farida dan Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan , 3 ed. (Karanganyar: Kanisius, 2010), 257.
33 Khair,  “Analisis  Landasan  Filosofis,  Sosiologis,  Dan  Yuridis  Pada  Pembentukan  Undang-Undang  Ibukota Negara,” 7.
peraturan daerah yang dibentuk. 33
Landasan yuridis dari pengaturan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dalam satu daerah kabupaten/kota  pasca  terjadinya  bencana Covid-19 meliputi:
a) Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945.
b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, sebagaimana telah  diubah  melalui  Undang-Undang Nomor  15  Tahun 2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
f) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017  tentang  Partisipasi  Masyarakat
Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah.
g) Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
h) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018  tentang  Satuan  Polisi  Pamong Praja.
i) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
j) Peraturan  Presiden  Nomor  17  Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Kedaruratan  Bencana  pada  Kondisi Tertentu.
k) Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun 2020  Tentang  Penetapan  Bencana
Nonalam  Penyebaran  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  Sebagai Bencana Nasional.
l) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor  26  Tahun 2020  tentang
34 Ardika Nurfurqon, “Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia,” Khazanah Hukum 2, no. 2 (19 Agustus 2020): 75–76, https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504.
35 Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik , 120.

## Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman
Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Kerangka Pengaturan Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum  Dan  Pelindungan  Masyarakat Dalam  Satu  Daerah  Kabupaten/Kota Pasca Terjadinya Bencana Covid-19 Yang Tepat
Sebagai  pengejawantahan  amanat  dari otonomi  daerah,  maka  salah  satu  amanat penting tersebut adalah kewajiban pemerintahan  daerah  dalam  pembentukan suatu peraturan daerah untuk penyelenggara- an  pembangunan  disegala  bidang  yang menjadi kewajiban pemerintahan daerah. 34
Peraturan daerah sebagai produk peraturan perundang-undangan di daerah pada hakekatnya  merupakan  konsekuensi  dari diberlakukannya prinsip desentralisasi. Peraturan  daerah  merupakan  bagian  yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  satu  kesatuan sistem hukum nasional. Konsep desentralisasi menurut  Hans  Kelsen  berkaitan  dengan pengertian  negara  dalam  arti  tatanan  norma hukum ( legal norm order) . 35
Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:
“Materi  muatan  peraturan  daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota  berisi  muatan  dalam
rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah dan  tugas  pembantuan  serta  menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut.”
Sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam penyelenggaraan  ketenteraman,  ketertiban umum  dan  pelindungan  masyarakat  adalah terwujudnya kondisi toleransi, aman, tenteram,  tertib,  damai,  sehingga  bentuk keharmonisan,  keselarasan  dan  kerukunan menjadi modal dasar dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang kondusif. 36 Terwujudnya
penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, khususnya penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dalam  satu  daerah  kabupaten/kota  pasca terjadinya  bencana  Covid-19  yang  holistik, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan, dan  terwujudnya  sistem  kewaspadaan  dini bagi aparatur pemerintah daerah masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan  lainnya  dalam  menghadapi ancaman,  tantangan,  gangguan  ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Kerangka  pengaturan  penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan  masyarakat  dalam  satu  daerah
kabupaten/kota  pasca  terjadinya  bencana Covid-19  setidak-tidaknya  memuat  sebagai berikut:
Tabel 1. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang  Lingkup  Materi  Kerangka Pengaturan
Penyelenggaraan Ketenteraman,  Ketertiban  Umum Dan Pelindungan Masyarakat
Dalam  Satu  Daerah  Kabupaten/
Kota  Pasca  Terjadinya  Bencana Covid-19 No BAB 1. BAB I Ketentuan Umum 2. BAB II Asas
3. BAB III Tujuan dan Sasaran
4 BAB IV Ruang Lingkup
5. BAB V Wewenang Pemerintah Daerah
6. BAB  VI  Forum  Komunikasi  Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
7. BAB  VII  Komunitas  Intelijen  Daerah (KID)
8. BAB  VIII  Pemetaan  Wilayah  Potensi Gangguan  Ketenteraman  dan  Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat
9. Bab  IX  Penyelenggaraan  Ketenteraman, Ketertiban  Umum  Dan  Pelindungan Masyarakat 10. Bab X Bentuk Penertiban 11 Bab XI Hak dan Kewajiban Masyarakat 12 Bab XII Pelaporan
13 Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan
14 Bab XIV Penghargaan
15 Bab XV Peran Serta Masyarakat
16 Bab XVI Pendanaan
17 Bab XVII Sanksi Administrasi
18 Bab XVIII Ketentuan Penyidikan
19 Bab XIX Ketentuan Pidana
20 Bab XX Ketentuan Peralihan
21 Bab XII Ketentuan Penutup
Sumber: Ngesti  Dwi  Prasetyo  Bahan  hukum sekunder, diolah 2023.
Adapun masing-masing dari bab diatas memiliki penjelasan sebagai berikut:
36 Cecep Cahya Supena, “Suatu Tinjauan Tentang Alasan Manusia Mentaati Hukum,” Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 7, no. 4 (30 November 2021): 860–61, https://doi.org/10.25157/moderat.v7i4.2551.
Tabel  2.  Penjelasan  Jangkauan  Materi  Muatan  Kerangka  Peraturan  Penanganan Gangguan Keten-teraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Pasal Keterangan BAB I Pasal 1 (angka ... sampai angka ...) Mengatur ruang lingkup pengertian, definisi, jabatan dan berbagai istilah terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. BAB II Pasal 2 Mengatur tentang asas peraturan daerah kabupaten/kota ... tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. BAB III Bagian Kesatu Tujuan Pasal 3 Ketentuan mengatur tentang tujuan peraturan daerah kabupaten/kota  ...  tentang  penyelenggaraan  ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Bagian Kedua Sasaran Pasal 4 Ketentuan  mengatur  tentang  sasaran  peraturan  daerah  kabupaten/ kota  ...  tentang  penyelenggaraan  ketenteraman,  ketertiban  umum dan pelindungan masyarakat. BAB IV Pasal 5 Mengatur tentang ruang  lingkup peraturan daerah kabupaten/kota ...  tentang  penyelenggaraan  ketente-raman,  ketertiban  umum  dan pelindungan masyarakat. BAB V Pasal 6 Ketentuan  pasal  ini  mengatur  tentang  wewenang  pemerin-tah daerah  dalam    penyelenggaraan  ketenteraman,  ketertiban  umum dan perlindungan masyarakat. BAB VI Pasal 7 Mengatur tentang kewenangan bupati/walikota untuk menetapkan dan  memfasilitasi  pembentukan  forkop-imda  dan  struktur FORKOPIMDA untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kota dan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. BAB VII Pasal 8 Ketentuan  ini  mengatur  kewenangan  bupati/walikota  untuk bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan komunitas intelijen daerah. Pasal 9 Ketentuan ini mengatur tentang kewenanan bupati/walikota untuk membentuk  KOMINDA  yang  memiliki  hubungan  yang  bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertical dan horizontal . Pasal 10 Mengatur  tentang  keanggotaan  KOMINDA  dalam  rangka peraturan  daerah  kabupaten/kota  ...  tentang  penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. BAB VIII Bagian Kesatu Umum Pasal 11 Ketentuan ini mengatur tentang kewenangan bupati/walikota untuk menyusun  dokumen  pemetaan  wilayah  potensi  gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Bagian Kedua Materi Muatan Pasal 12 Ketentuan ini mengatur tentang materi muatan dokumen pemetaan wilayah  potensi  gangguan  ketenteraman,  ketertiban  umum  dan pelindungan masyarakat. BAB IX Bagian Kesatu Umum Pasal 13 Ketentuan ini mengatur tentang tanggung jawab bupati/walikota ... melalui  kepala  BANGKEBANGPOL  dan  SATPOL  PP  dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Bagian Kedua Tahapan Pengaturan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat Ketentuan ini mengatur tentang tahapan pengaturan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat oleh Kepala BANGKESBANGPOL.
Pasal 14 - 25
Bagian Ketiga Penegakan Perda dan Perkada Pasal 26 – Pasal 30 Ketentuan  ini  mengatur  tentang  penegakan  peraturan  daerah  dan PERKADA yang dilakukan oleh SATPOL PP. Bagian Keempat Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Paragraf 1 Pembentukan Satgas Linmas Pasal 31 – Pasal 37 Ketentuan  ini  mengatur  tentang  kewenangan  pemantukan  satgas linmas,  keanggotaan,  kewilayahan  dan  tugas  satgas  LINMAS  di tingkat kota dan kecamatan. Paragraf 2 Pembentukan Satlinmas Pasal 38 Ketentuan ini mengatur tentang pembentukan SATLINMAS. Paragraf 3 Struktur Organisasi Satlinmas Pasal 39 – Pasal 50 Ketentuan ini mengatur tentang struktur organisasi SATLINMAS. Paragraf 4 Berakhirnya Keanggotaan Satlinmas Pasal 51 Ketentuan  ini  mengatur  tentang  berakhirnya  keanggotaan SATLINMAS. Paragraf 5 Pemberdayaan Pasal 52 Ketentuan  ini  mengatur  tentang  langkah-langkah  pemberdayaan SATLINMAS  dalam  rangka  meningkatkan  peran  dan  eksistensi SATLINMAS dalam pelaksanaan tugas. Paragraf 6 Tugas, Hak Dan Kewajiban Pasal 53 – Pasal 57 Ketentuan  ini  mengatur  tentang  tugas,  hak,  dan  kewajiban SATLINMAS di tingkat kelurahan. Bagian Keenam Sistem Keamanan Lingkungan Pasal 58 – Pasal 65 Ketentuan  ini  mengatur  tentang  Sistem  Keamanan  Lingkungan (Siskamling), komponen Siskamling, Penyelenggaraan Siskamling dan Pembinaan Siskamling. BAB X Bentuk Penertiban Bagian Kesatu Umum Pasal 66 Ketentuan  ini  mengatur  tentang  sasaran  dan  obyek  penertiban  di kabupaten/kota ... Bagian Kedua Tertib Tata Ruang Pasal 67 Ketentuan ini mengatur tentang tertib tata ruang di kabupaten/kota ... Bagian Ketiga Terti Jalan dan Angkutan Jalan Pasal 68 – Pasal 70 Ketentuan ini mengatur tentang tertib jalan dan angkutan jalan. Bagian Keempat Tertib Jalur Hijau, Tamam dan Tempat Umum Pasal 71 Ketentuan ini mengatur tentang tertib jalur hijau, tamam dan tempat umum. Bagian Kelima Tertib Sungai dan Saluran Air Pasal 72 Ketentuan ini mengatur tentang tertib sungai dan saluran air. Bagian Keenam Tertib Lingkungan Pasal 73 Ketentuan ini mengatur tentang tertib lingkungan. Bagian Ketujuh Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu Pasal 74 Ketentuan  ini  mengatur  tentang  tertib  tempat  usaha  dan  usaha tertentu. Bagian Kedelapan Ketentuan ini mengatur tentang tertib bangunan.
Tertib Bangunan Pasal 75
Bagian Kesembilan Tertib Sosial Pasal 76 Ketentuan ini mengatur tentang tertib sosial. Bagian Kesepuluh Tertib Kesehatan Pasal 77 Ketentuan ini mengatur tentang tertib kesehatan. Bagian Kesebelas Tertib Hiburan dan Keramaian Pasal 78 Ketentuan ini mengatur tentang tertib hiburan dan keramaian. Bagian Keduabelas Tertib Peran Serta Masyarakat Pasal 79 – Pasal 81 Ketentuan ini mengatur tentang tertib peran serta masyarakat. Bagian Ketigabelas Tertib Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Pasal 82 – Pasal 84 Ketentuan ini mengatur tentang  tertib protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. BAB XI Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 85 – Pasal 86 Ketentuan  ini  mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  masyarakat dalam  penyele-nggaraan  toleransi,  ketenteraman  dan  ketertiban umum serta pelindungan masyara-kat. BAB XII Pelaporan Pasal 87 – Pasal 88 Ketentuan  ini  mengatur  tentang  pelaporan  penyelenggaraan toleransi  ketenteraman  dan  ketertiban  umum  serta  pelindungan masyarakat mulai lurah, camat dan walikota. BAB XIII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 89 – Pasal 91 Ketentuan  ini  mengatur  tentang  pembinaan  dan  pengawasan penyelenggaraan toleransi ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. BAB XIV Penghargaan Pasal 92 Ketentuan  ini  mengatur  tentang  penghargaan  yang  diberikan kepada Pol PP, BANGKEBANGPOL dan masyarakat oleh bupati/ walikota. BAB XV Peran Serta Masyarakat Pasal 93 Ketentuan  ini  mengatur  tentang  peran  serta  masyarakat  dalam penyele-nggaraan  toleransi  ketenteraman  dan  ketertiban  umum serta pelindungan masyarakat. BAB XVI Pendanaan Pasal 94 Ketentuan ini mengatur tentang sumber pendanaan penyelenggaraan  toleransi,  ketenteraman  dan  ketertiban  umum serta pelindungan masyarakat. BAB XVII Sanksi Administrasi Pasal 95 – Pasal 101 Ketentuan ini mengatur tentang bentuk-bentuk sanksi administrasi dalam  penyele-nggaraan  toleransi,  ketenteraman  dan  ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. BAB XVIII Ketentuan Penyidikan Pasal 102 Ketentuan ini mengatur tentang ketentuan penyidikan dalam rangka penyelenggaraan  toleransi,  ketenteraman  dan  ketertiban  umum serta pelindungan masyarakat. BAB XIX Ketentuan Pidana Pasal 103 Ketentuan  ini  mengetur  sanksi  pidana  bagi  setiap  orang  yang melakukan  pelanggaran  dalam  penyelenggaraan  toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. BAB XX Ketentuan Peralihan Pasal 104 Ketentuan  ini  mengatur  peraturan  pelaksana  yang  masih  berlaku tetap berlaku sepanjang tidak bertentang dengan peraturan daerah ini,  SATLINMAS  yang  sudah  terbentuk tetap  menerima  hak  dan menjalankan  tugas  serta  kewajibannya  dengan  menyesuaikan peraturan  daerah  ini  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun,  dan SISKAMLING  yang  sudah  terbentuk  tetap menjalankan  program dan  kegiatannya  dengan  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan daerah ini.
BAB XII Ketentuan Penutup Pasal 105 Ketentuan  ini  mengatur  tentang  pembentukan  peraturan  walikota sebagai pelaksana atas peraturan daerah ini dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. Pasal 106 Merupakan klausula baku dalam setiap peraturan, dan memasukkan kedalam lembaran daerah. Sumber: Ngesti Dwi Prasetyo Bahan hukum sekunder, diolah 2023

## KESIMPULAN
Perancangan  peraturan  daerah  tentang penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.  Setidaknya  harus  memenuhi  3 (tiga)  landasan,  yaitu  landasan  filosofis, berkaitan  dengan  linieritas  antara  tujuan berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia. Landasan soiologis, berkaitan dengan dinamika  sosioal,  dinamika  pembelajaran, serta  dinamika  moralitas  kerja.  Landasan yuridis,  terkait  dengan  peraturan  perundang- undangan yang mendelegasikan secara langsung  subtansi  penanganan  gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.
Kerangka pengaturan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan  masyarakat  dalam  satu  daerah kabupaten/kota  pasca  terjadinya  bencana Covid-19  yang  tepat  setidak-tidaknya  terdiri dari  12  (dua  belas)  bab  yang  mencakup muatan  salah satunya  FORKOPIMDA, KID, dan  pemetaan  wilayah  potensi  gangguan ketenteraman  dan  ketertiban  umum  serta pelindungan  masyarakat,  penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrori,  Fahrul.  “The  Role  Of  Local Governmentsin  Regional  Financial Management For The Handlingof The Corona  Virus  Disease  2019  (Covid- 19)  Pandemic.” Yurispruden:  Jurnal Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Malang 4, no. 2 (30 Juni 2021): 208– 22.  https://doi.org/10.33474/yur.v4i2. 10250.
Afifudin,  Afifudin.  “Inovasi  Dan  Kreativitas
Public  Service  Dalam  Era  Otonomi Daerah Sebagai Modern Local
Governmen.” Yurispruden:  Jurnal Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Malang 4, no. 2 (6 Januari 2022): 175–
92.  https://doi.org/10.33474/yur.v4i2. 11216. Al-Fatih, Sholahuddin, dan Felinda
Istighfararisna  Aulia.  “Tanggung Jawab  Negara  dalam  Kasus  COVID- 19  sebagai  Perwujudan  Perlindungan HAM.” Jurnal  HAM 12,  no.  3  (31 Desember  2021):  349–66.  https://doi. org/10.30641/ham.2021.12.349-366. Bo’a, Fais Yonas. “Pancasila Sebagai Sumber
Hukum Dalam Sistem Hukum
Nasional.” Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (29  Maret  2018):  21–49.  https://doi. org/10.31078/jk1512.
Chalid,  Pheni. Otonomi  Daerah:  Masalah,
Pemberdayaan,  dan  Konflik .  Jakarta:
Kemitraan Partnership, 2005.
Farida, Maria, dan Indrati S. Ilmu Perundang- Undangan . 3 ed. Karanganyar:
Kanisius, 2010.
Hamzah,  Muh.,  Muh  Hamzah,  Musthafa Syukur,  Muhammad  Nur  Salam,  dan
Muhammad  Imam  Junaidi.  “Dampak Pandemi
Covid-19 terhadap
Perekonomian  Indonesia:  Analisis
terhadap Sektor Domestik dan
Stabilitas  Inflasi.” TRILOGI:  Jurnal Ilmu  Teknologi,  Kesehatan,  dan Humaniora 2,  no.  3  (31  Desember 2021):  382–88.  https://doi.org/10. 33650/trilogi.v2i3.3082.
Handoyo,  B.  Hestu  Cipto. Prinsip-Prinsip
Legal  Drafting  dan  Desain  Naskah
Akademik . 5 ed. Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya, 2008.
Hutchinson,  Terry. Researching  and  Writing
in Law . Sydney: Lawbook CO, 2018.
Jati, Wasisto Raharjo. “Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia:  Dilema  Sentralisasi  Atau Desentralisasi.” Jurnal  Konstitusi 9, no.  4  (2012):  743–70.  https://doi.org/ 10.31078/jk947.
Khair,  Otti  Ilham.  “Analisis  Landasan Filosofis,  Sosiologis,  Dan  Yuridis Pada  Pembentukan  Undang-Undang Ibukota Negara.” ACADEMIA: Jurnal Inovasi  Riset  Akademik 2,  no.  1  (29 Maret 2022): 1–10. https://doi.org/10. 51878/academia.v2i1.1037.
Marilang,  Marilang.  “Ideologi  Welfare  State Konstitusi:  Hak  Menguasai  Negara
Atas Barang  Tambang.” Jurnal
Konstitusi 9,  no.  2  (2012):  259–86.
https://doi.org/10.31078/jk922. Martosoewingjo,  Sri  Soemantri. Bunga Rampai Hukum Tata Negara
Indonesia .  1  ed.  Bandung:  Alumni, 1992.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . 1 ed. Jakarta: Kencana, 2005. Muhtadi, Muhtadi. “Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah  (Studi kasus  Raperda  Penyertaan  Modal Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung
Kepada Perusahaan Air Minum ‘Way Rilau’ Kota Bandar Lampung).” Fiat Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum 7,  no.  2
(2013):  212–22.  https://doi.org/10.
25041/fiatjustisia.v7no2.380. Nadir,  Sakinah.  “Otonomi  Daerah  dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.” Jurnal Politik Profetik 1, no. 1 (2013):
1–21.  https://doi.org/10.24252/profeti k.v1i1a7.
Nurfurqon, Ardika. “Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris  Di  Indonesia.” Khazanah Hukum 2,  no.  2  (19  Agustus  2020): 73–81.  https://doi.org/10.15575/kh.v2 i2.8504.
Prodjodikoro,  Wirdjono. Asas-Asas  Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta: Dian Rakyat, 1970.
Putra, Marsudi Dedi.  “Negara Kesejahteraan (Welfare  State)  Dalam  Perspektif Pancasila.” Jurnal  Likhitaprajna 23, no.  2  (2001):  139–51.  https://doi.org/ 10.37303/likhitaprajna.v23i2.199. Safri’ah,  Aisyah  Ariani.  “Kajian  Sosiologis Pandemi Covid-19.” Jurnal Sosiologi Reflektif 15,  no.  1  (1  Oktober  2020):
213–23.  https://doi.org/10.14421/jsr. v15i1.2038.
Senastri,  Ni  Made  Jaya,  dan  Luh  Putu Suryani.  “Fungsi  Naskah  Akademik (Na) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.” Kertha Wicaksana 12,  no.  1  (22  Februari  2018):  38–45. https://doi.org/10.22225/kw.12.1.201
8.38-45.
Sirajuddin,  Sirajuddin,  Fatkhurohman,  dan
Zulkarnain. Legislative Drafting: Pelembagaan  Metode  Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . 1 ed. Malang:
Setara Press, 2015.
Supena,  Cecep  Cahya.  “Suatu  Tinjauan Tentang  Alasan  Manusia  Mentaati Hukum.” Moderat :  Jurnal  Ilmiah Ilmu  Pemerintahan 7,  no.  4  (30 November 2021): 856–63. https://doi. org/10.25157/moderat.v7i4.2551.
Syahrani,  Riduan. Rangkuman  Intisari  Ilmu Hukum .  2  ed.  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2008. Telaumbanua, Dalinama. “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait
Pencegahan  Covid-19  Di  Indonesia.”
QALAMUNA:  Jurnal  Pendidikan,
Sosial, Dan Agama 12, no. 1 (21 Maret 2020):  59–70.  https://doi.org/10.376
80/qalamuna.v12i01.290.
Thamrin,  Azlan.  “Politik  Hukum  Otonomi
Daerah  Dalam  Mewujudkan  Tata Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  Di Bidang Kesehatan.” Al-Adalah:
Jurnal Hukum Dan Politik Islam 4, no.
1  (31  Juli  2019):  33–51.  https:// doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.130.
Tuhulele,  Popi.  “Upaya  Hukum  Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (antara Peluang dan Tantangan).” Perspektif 16, no. 3 (27 Mei  2011):  184–95.  https://doi.org/ 10.30742/perspektif.v16i3.82.
Ubwarin, Erwin, Deassy Jacomina Anthoneta
Hehanussa,  Jetty  Martje  Patty,  dan Anna  Maria  Salamor.  “Kekebalan
Hukum  Pidana  dalam  Penanganan Bencana Non-Alam Akibat Sars-Cov- 2.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21,  no.  1  (22  Februari  2021):  13–22. https://doi.org/10.30641/dejure.2021. V21.13-22.
Wijayanti,  Winda.  “Eksistensi  Undang- Undang  Sebagai  Produk  Hukum Dalam  Pemenuhan  Keadilan  Bagi Rakyat  (Analisis  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  50/PUU-X/2012).” Jurnal  Konstitusi 10,  no.  1  (2013): 179–204. https://doi.org/10.31078/jk1 018.