1 yadhi01@gmail.com ; +62 812 4293 322
2 sulkarnain8877@yahoo.com ; +62 852 4467 5523
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 3, No. 2 (2017) 43 – 51

## Analisis Efektifitas dan Efisiensi Retribusi Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare
Yadi Arodhiskara 1 , Zulkarnain 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Parepare

## INFO NASKAH
Diserahkan 10 September 2017 Diterima 16 Oktober 2017 Diterima dalam revisi 30 November 2017 Diterima dan disetujui 4 Desember 2017

## Kata Kunci:
Efektifitas
Efisiensi Pendapatan daerah
Retribusi daerah Pedagang kaki lima

## Kode Klasifikasi JEL:
O10 O12

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektifitas dan efisiensi retribusi pedagang  kaki  lima  di  Kota  Parepare.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan  positivism  yang  menekankan  pada  kombinasi  antara  logika deduktif  dan  penggunaan  alat-alat  kuantitatif  dalam  menginterpretasikan suatu  fenomena  secara  objektif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa potensi  penerimaan  yang  bersumber  dari  pedagang  kaki  lima  setiap bulannya  mencapai  Rp21.879.000  atau  setiap  tahunnya  Rp262.548.000. Jumlah  pedagang  kaki  lima  menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan menjadi  187  orang  dengan  tingkat  efektifitas  yang  sangat  tinggi  yakni berada  pada  angka  rata-rata  100%  atau  158,53%  capaian  penerimaan retribusi pedagang kaki lima. Hal ini didukung dengan efisiensi yang baik dalam  pengelolaan  biaya  pemerolehan  yang  hanya  mencapai  2,04%  dari penerimaan pedagang kaki  lima. Peta potensi teridentifikasi pada 3 (tiga) zona  yang  merupakan  wilayah  sebaran  pedagang  kaki  lima  di  Kota Parepare.

## 1. Pendahuluan
Sistem pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia untuk mendukung pembangunan pada awalnya menerapkan sistem sentralisasi namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  yang menjadi sistem  pemerintahan Indonesia menjadi desentralisasi. Sistem ini telah memperluas wewenang pelaksanaan otonomi daerah dengan menyerahkan sepenuhnya segala urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan pada daerah  yaitu  kewenangan  dalam  menggali  dan  mengolah  pendapatan  daerah.  hal  ini  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  yang  menyatakan  pendapatan  daerah  adalah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

## Jurnal Ekonomi Pembangunan
http://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/index
semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun tahun anggaran yang bersangkutan.
Kemandirian keuangan yang dimiliki pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan daerah  untuk  membiayai  urusan  rumah  tangganya  sendiri.  Kemampuan  tersebut  berupa penggalian  dan  pemobilisasian  sumber-sumber  pendapatan  daerah  yaitu  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) (Iskandar, 2013). Retribusi merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup potensial di daerah, dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah maka pelaksanaan dalam mengelolahnya  perlu  dikembangkan  secara  efektif  dan  efisien.  Setiap  daerah  dapat berkreatifitas dalam peningkatan retribusi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Penerimaan  daerah  harus  didukung  oleh  tingkat  efektifitas.  Halim  (2008)  menyatakan bahwa  efektifitas  adalah  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  Pendapatan Asli  Daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan potensi  ril  daerah.  Efektifitas  terkait  antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil  yang sesungguhnya  dicapai  (Mahmudi,  2015).  Faktor  lain  yang  menggambarkan  penerimaan retribusi  semakin  baik  adalah  tingkat  efisiensi  suatu  jenis  penerimaan  retribusi.  Menurut Mahmudi  (2015)  efisiensi  terkait  dengan  hubungan  antara output berupa  barang  atau pelayanan  yang  dihasilkan  dengan  sumber  daya  yang  digunakan  untuk  menghasilkan output tersebut.  Sementara  Halim  (2008)  menyatakan  bahwa  efisiensi  adalah  rasio  yang menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  eratnya  keterkaitan  antara  efektifitas  dan efisiensi  dengan  penerimaan  retribusi  daerah.  Murniati  dan  Kasasih  (2017)  meneliti  tentang kontribusi  dan  efektifitas  penerimaan  retribusi  pelayanan  pasar  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kota Palembang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektifitas retribusi pasar dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan dan penurunan antara periode tersebut.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ramlan  (2015)  mengenai  efektifitas  dan  potensi retribusi  pedagang  kaki  lima  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  kota  Makassar  periode 2009-2013,  menunjukkan  bahwa  efektifitas  retribusi  pedagang  kaki  lima  di  Kota  Makassar bersifat sangat efektif.
Kota  Parepare  sebagai  kota  niaga  dan  jasa,  perekonomiannya  didukung  berbagai  sektor namun  yang  paling  dominan  sektor  perdagangan  sehingga  banyak  bertumpu  pada  UMKM (Usaha  Menengah  Kecil  dan  Mikro)  diantaranya  pedagang  kaki  lima  yang  menjadi  potensi
besar  bagi  penerimaan  daerah.  Tahun  2012  Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar  Rp67  miliar, tahun  2013  Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar  Rp84,9  miliar  dan  tahun  2014  Pendapatan  Asli Daerah sebesar Rp75,1 miliar. (www.pareparekota.go.id). Kota Parepare sedang dalam tahap pembangunan  dan  dikenal  sebagai  kunjungan  untuk  wisata  kuliner  sekaligus  menarik pengusaha dari luar daerah untuk membangun usaha kuliner di kota ini. Banyaknya pasar dan pedagang  kaki  lima  menjadi  potensi  pembangunan  yang  menciptakan  peluang  terbukanya pekerjaan.  Sehingga  dari  potensi  pekerjaan  itu  bisa  kembali  dalam  bentuk  retribusi  ke penerimaan daerah.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1  Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menganalisis  efektifitas  dan  efesiensi  penerimaan  retribusi  pedagang  kaki lima  di  Kota  Parepare.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kuantitatif    atau  biasa disebut positivism, yaitu pendekatan yang menekankan pada kombinasi antara logika deduktif dan  penggunaan  alat-alat  kuantitatif  dalam  menginterpretasikan  suatu  fenomena  secara objektif  (Efferin  dkk.,  2008:35).  Pendekatan  ini  diharapakan  dapat  menjelaskan  fenomena yang  ada  berdasarkan  data  dan  fakta  yang  ada  di  lapangan.  Penelitian  ini  dilakukan  pada pemerintah  daerah  Kota  Parepare  khususnya  Dinas  Pendapatan  Daerah  kota  Parepare;  Dinas Koperasi; dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Parepare.

## 2.2  Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini adalah efektifitas dan efisiensi retribusi pedagang kaki lima, diukur dengan menggunakan rasio efektifitas dan efesiensi penerimaan retribusi daerah.

## 2.3  Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis potensi, efektifitas dan efisiensi.
a. Analisis Potensi
Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka  akan  didapatkan  besarnya  potensi  terpendam,  sehingga  akan  dapat  diperkirakan rencana  tindakan  apa  yang  akan  dilakukan  untuk  menggali  potensi  yang  tersebut  untuk
menentukan  berapa  besarnya  rencana  penerimaan  yang  akan  datang.  Cara  menghitung potensi retribusi pedagang kaki lima adalah sebagai berikut (Prakosa, 2005):
Potensi Retribusi PKL = (Jumlah PKL) x (Tarif) x (Waktu/Hari).
b. Analisis Efektifitas
Rasio  Efektifitas  digunakan  dalam mengukur  tingkat  efektivitas  dari  penerimaan retribusi Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Kota  Parepare,  dengan  formulasi  penerimaan  Pendapatan Asli Daerah (Mahmudi, 2010):

## 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝐾𝐿 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝐾𝐿 𝑋100%
Nilai Efektifitas dapat dikategorikan sebagai berikut:
1) Sangat Efektif : > 100%
2) Efektif : 100 %
3) Cukup Efektif : 90% - 99%
4) Kurang Efektif : 75% - 89%
5) Tidak Efektif : < 75%
c. Analisis Efisiensi
Rasio  Efisiensi  digunakan  dalam  mengukur  tingkat  efisiensi  dari  penerimaan  retribusi pedagang  kaki  lima,formulasi  yang  digunakan  adalah  Rasio  Efisiensi  Pendapatan  Asli Daerah (Mahmudi, 2010):

## 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝐾𝐿
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝐾𝐿 𝑋 100%
Nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:
1) Sangat Efisien : < 10%
2) Efisien : 10%-20%
3) Cukup Efisien : 21%-30%
4) Kurang Efisien
: 31%-40%
5) Tidak Efisien : > 41%

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Hasil

## Potensi Retribusi Pedagang Kaki Lima
Berdasarkan hasil  analisis potensi retribusi pedagang kaki lima (PKL) di  Kota Parepare, diketahui bahwa jumlah potensi retribusi pedagang kaki lima sebesar Rp21.879.000 perbulan atau  dalam  setahunnya  mencapai  Rp262.548.000.  Besaran  potensi  tersebut  didasarkan  atas temuan  lapangan  yang  mengakumulasikan  sebanyak  187  pedagang  kaki  lima  secara  ril membayar  retribusi  selama  periode  tahun  2016.  Sesuai  data  yang  didapatkan  menunjukkan potensi  retribusi  pedagang  kaki  lima  masih  memiliki  peluang  kontribusi  yang  cukup  besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## Jumlah Pedagang Kaki Lima
Data  lapangan  yang  diperoleh  menunjukkan  sebanyak  187  pedagang  kaki  lima  yang tersebar pada 18 tempat atau lokasi di Kota Parepare.  Lokasi PKL berjualan terbanyak berada di Pasar Senggol dengan 35 pedagang dan Jl. Bau Massepe sebanyak 33 pedagang sementara di Jl. A. Sinta hanya ada 1 orang pedagang kaki lima.

## Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Pedagang Kaki Lima
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  maka  dapat  diketahui  bahwa  rata-rata  tingkat efektivitas penerimaan retribusi pedagang kaki lima selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2012  sampai  dengan  2014  rata-rata  persentase  efektifitasnya  sebesar  158,53%,  dimana  pada tahun  2012  penerimaan  retribusi  pedagang  kaki  lima  sebesar  162,94%,  pada  tahun  2013 penerimaan  retribusi  pedagang  kaki  lima  sebesar  205,69%,  pada  tahun  2014  penerimaan retribusi  pedagang  kaki  lima  sebesar  106,96%.  Hasil  tersebut  dapat  diklasifikafikan  tingkat efektifitasnya  sangat  efektif  meskipun  dalam  periode  tersebut  terjadi  fluktuasi  penerimaan retribusi namun masih di atas 100%.
Tingkat  efisiensi  retribusi  pedagang  kaki  lima  didasarkan  atas  hasil  pengolahan  data menunjukkan  bahwa  rata-rata  tingkat  efisiensi  penerimaan  retribusi  pedagang  kaki  lima selama  3  (tiga)  tahun  dari  tahun  2012  sampai  dengan  2014  sebesar  2,04%.  Pada  tahun  2013 tingkat  efisiensi  retribusi  pedagang  kaki  lima  sebesar  1,69%  mengalami  tingkat  yang  lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dan pada tahun 2014 tingkat efisiensi retribusi pedagang kaki  lima  mengalami  sedikit  perubahan  menjadi  1,88%.  Tingkat  persentase  mengalami
fluktuasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Hal ini tidak menyebabkan terjadinya perbedaan kategori  tingkat  efisiensi  setiap  tahunnya,  dikarenakan  masih  berada  pada  kisaran  tingkatan kategori sangat efisien.

## Peta Potensi Pedagang Kaki Lima
Peta  potensi  pedagang  kaki  lima  disusun  berdasarkan  sebaran  pedagang  kaki  lima  yang tersebar  pada  4  (empat)  kecamatan.  Hasil  identifikasi  menunjukkan  sebaran  lokasi  yang digunakan pedagang kaki lima tersebar pada 18 lokasi. Berdasarkan sebaran tersebut, disusun zona sebagai salah satu poin dalam perumusan baru tarif retribusi pedagang kaki lima selain tarif standar yang hanya mengenakan ukuran luas permeter tempat  yang digunakan oleh para PKL di Kota Parepare.

## 3.2 Pembahasan

## Potensi Retribusi Pedagang Kaki Lima
Data  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Parepare  menunjukkan  target yang  direncanakan  sebesar  Rp187.148.000.  Setelah  dianalisis  menunjukkan  masih  tingginya potensi  retribusi  pedagang  kaki  lima.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  meningkatnya  jumlah pedagang  dari  data  sebelumnya  yaitu  sebanyak  187  PKL  dengan  potensi  penerimaan perbulannya sebesar Rp21.879.000 atau dalam setahunnya mencapai Rp262.548.000. Potensi peningkatan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperbesar target penerimaan retribusi  yang  berasal  dari  pada  pedagang  kaki  lima.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Ramlan (2015), dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa setiap tahunnya potensi retribusi pedagang kaki lima terus meningkat.

## Jumlah Pedagang Kaki Lima
Data  lapangan  menunjukkan  terjadi  peningkatan  jumlah  pedagang  kaki  lima  dari sebelumnya hanya 70 meningkat menjadi 187 PKL. Peningkatan jumlah pedagang kaki lima di  tahun  2016  memberikan  gambaran  iklim  usaha  di  Kota  Parepare  masih  dapat dikembangkan  lagi  khususnya  di  sektor  usaha  kecil  dan  menengah.  Sebaran  pedagang  kaki lima saat ini tidak hanya terpusat lagi di perkotaan tapi juga sudah tumbuh di pinggiran kota. Hal ini terlihat dengan adanya 24 pedagang kaki lima di Kecamatan Bacukiki dan 4 (empat) di Kecamatan Bacukiki Barat, dimana selama ini kedua kecamatan tersebut jauh dari pusat kota.
Perkembangan  pedagang  kaki  lima  tidak  hanya  akan  berkontribusi  terhadap  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  tapi  juga  akan  mendorong  tumbuhnya  pusat  ekonomi  baru dan menciptakan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat Kota Parepare.

## Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Pedagang Kaki Lima
Tingkat  efektivitas  retribusi  dalam  kurun  waktu  3  tahun  2012-2014  menunjukkan  rata- rata penerimaan berdada di atas 100% atau 158,53% dan dikategorikan sangat efektif. Tingkat efektifitas  yang  sangat  tinggi  ini  dapat  memberikan  keyakinan  kepada  Pemerintah  Daerah Kota  Parepare  untuk  meningkatkan  target  penerimaan  retribusi  dengan  memperluas  atau membuka  ruang  yang  lebih  banyak  kepada  pedagang  kaki  lima.  Peningkatan  target  akan mendorong kreatifitas instansi terkait dalam memenuhi target atau di atas target tersebut. Jika pada  periode  2012-2014  retribusi  PKL  hanya  ditargetkan  rata-rata  Rp120.045.666,67 pertahunnya,  maka  dengan  potensi  penerimaan  yang  mencapai  Rp262.548.000  pertahunnya akan  mudah  bagi  pemerintah  daerah  memenuhi  target  tersebut.  Temuan  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  Ramlan  (2015)  yang  menunjukkan  sangat  efektifnya  penerimaan retribusi yang bersumber dari PKL.
Pada  tingkat  efisiensi  menunjukkan  bahwa  dalam  periode  2012-2014,  efisiensi  dari penerimaan  retribusi  sangat  baik  rata-rata  berada  pada  kisaran  2,04%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  jenis  retribusi  pedagang  kaki  lima  mampu  menekan  biaya  pemerolehannya  sangat rendah dengan kontribusi yang cukup tinggi. Kemampuan tersebut akan memberikan jaminan bagi  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  PAD  melalui  penambahan  petugas  pungut  atau peningkatan  insentif  agar  para  petugas  dapat  lebih  memperluas  daya  jangkaunya  dalam melakukan pemungutan retribusi.

## Peta Potensi Pedagang Kaki Lima
Peta  potensi  pedagang  kaki  lima merupakan  satu  tawaran  bagi  pemerintah  daerah  untuk menambahkan item tersebut masuk dalam rumus penentuan tarif retribusi pedagang kaki lima. Peta  ini  didasarkan  atas  zona  masing-masing  yang  memiliki  tarif  retribusi  sendiri  dengan indikator zona yang terdekat dengan pusat kota akan memiliki nilai pasar atau tarif yang lebih tinggi  dibandingkan  dengan  zona  lainnya.  Peta  potensi  terbagi  atas  3  (tiga)  zona  yang ditawarkan,  yaitu  zona  1,  2,  dan  3.  Penentuan  zona  didasarkan  pada  sebaran  pedagang  kaki lima yang memiliki akses lebih cepat dengan pusat kota. Zona tidak membatasi pada wilayah
tertentu, tapi atas potensi kontribusi terbesar diberikan pada penerimaan pendapatan daerah.
Gambar 1. Peta Zona Retribusi Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare
Penambahan  item  zona  dalam  penentuan  tarif  retribusi  selain  akan  menambah  kenaikan PAD juga akan memberikan keadilan bagi PKL yang lokasinya berjauhan dengan pusat kota, namun pengenaan tarif yang diberikan sama.

## 4. Simpulan dan Saran
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektifitas dan efisiensi retribusi pedagang kaki lima  di  Kota  Parepare. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  beberapa kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah: potensi  penerimaan  pedagang  kaki  lima  sebesar Rp21.879.000  perbulan  atau  Rp262.548.000  pertahunnya;  jumlah  pedagang  kaki  lima sebanyak 187 orang di tahun 2016; tingkat efektifitas berada pada angka rata-rata 100% atau 158,53%;  dan  peta  potensi  menunjukkan  3  (tiga)  zona  yang  merupakan  wilayah  sebaran pedagang kaki lima di Kota Parepare.
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu menggunakan data belanja langsung dan tidak langsung setiap SKPD terkait dengan retribusi daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mendalam dan fokus pada upaya pemerintah daerah memperoleh retribusi daerah tidak hanya pada satu wilayah saja agar hasilnya dapat digeneralisasi pada wilayah lainnya.

## Daftar Pustaka
Efferin,  S.,  S.H.  Darmaji,  dan  Y.  Tan.  2008. Metode  Penelitian  Akuntansi:  Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Halim,  A.  dan  M.  Iqbal.  2012. Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Seri  Bunga  Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Halim, A. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Iskandar,  N.  2013.  Analisis  Penerimaan  Retribusi  Daerah  dan  Pajak  Daerah  Serta Kontribusinya  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Parepare .  Skripsi .  Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare.
Mahmudi.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Mahmudi.  2015. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik .  Edisi  Ketiga.  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2013. Perpajakan . Edisi Revisi 17. Yogyakarta: Andi.
Masyarakat  Sebagai  Pelaku  Ekonomi.  http://www.gerbangilmu.com. Diakses  tanggal  23 Februari 2016.
Murniati, S. dan D.  Kasasih. 2017.  Analisis  Kontribusi dan Efektifitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang . Jurnal Kompetitif , 6 (1): 85-109.
Prakosa, K.B. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah . Yogyakarta: UII Press.
Ramlan,  M.  N.  2015.  Analisis  Efektivitas  dan  Potensi  Retribusi  Pedagang  Kaki  Lima Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Makassar  Periode  2009-2013. Skripsi . Universitas Hasanuddin Makassar.
Realisasi APBD Tahun 2012 sampai tahun 2014 Kota Parepare.
http://www.pareparekota.go.id. Diakses tanggal 2 Februari 2016.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Republik  Indonesia.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1995  Tentang Usaha Kecil.