Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 2, Juli 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## PERAN DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENYELIDIKAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT

## Zamzami
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: zamzamiok2@gmail.com

## ABSTRACT
Article 1 paragraph (1) Emergency Law Number 12 of 1951 describes ownership and use of  firearms  and  sanctions  that  can  be  obtained when  taking  actions  that  contradict  these rules.  One  of  the  important  roles  carried  out  by  the  West  Sumatra  Regional  Police Headquarters,  destroyed  as  many  as  816  illegal  illegal  firearms  (senpi),  the  result  of Operation Sapu Jagad. This  illegal weapon, commonly called Balansa or Gobok, is  used by  the  community  to  hunt  pigs  or  other  disturbing  pests.  But  there  are  also  used  by  the community for criminal acts that cause victims. This research is an analytical descriptive study,  the  role  of  the  Directorate  of  Security  Intelligence  at  the  West  Sumatra  Regional Police in investigating the abuse of illegal weapons in the West Sumatra Regional Police jurisdiction  plays  a  role  in  repressive  actions  by  conducting  a  series  of  preventive investigations and actions, namely conducting patrols and illegal firearms raids , through these actions the Directorate of Security Intelligence throughout 2013 to 2018 received 4 (four) Police Reports  related to  ownership of  firearms by the public. The obstacles faced by  the  West  Sumatra  Regional  Police  Security  Intelligence  Directorate  in  investigating illegal weapons abuse, can be seen from internal constraints related to human resources, the  budget  is  still  not  optimal,  inadequate  infrastructure  and  facilities,  information coordination,  and  legislative  constraints,  while  external  constraints:  lack  of  community roles,  geographical  constraints,  lack  of  coordination  with  local  government  and  non- governmental organizations. Efforts to overcome these obstacles have been carried out by the Directorate of Security Intelligence by providing training, socializing and cooperating with local governments and non-governmental organizations.
Kata Kunci : Dirintelkam, Penyelidikan, Senjata Api Ilegal.

## PENDAHULUAN
Direktorat  Intelijen  dan  Keamanan  (Dit  Intelkam) merupakan  unsur  pelaksana tugas  pokok  yang  berada  di  bawah  Kapolda.  Dit  Intelkam    bertugas  untuk  membina  dan menyelenggarakan  kegiatan  intelijen  dalam  bidang  keamanan,  termasuk  persandian  dan
produk  intelijen,  pembentukan  dan  pembinaan  jaringan  intelijen  kepolisian  baik  sebagai bagian  dari  kegiatan  satuan-satuan  atas  maupun  sebagai  bahan  masukan  penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini ( early warning ); memberikan pelayanan administrasi  dan  pengawasan  senjata  api  atau  bahan  peledak,  orang  asing,  dan  kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi  kegiatan Dit Intelkam .
Di  Sumatera  Barat  sendiri  peran  intel  kepolisian sangat  penting  dalam  melakukan penegakan  hukum,  sehingga  membuat  masyarakat  Sumatera  Barat  menjadi  aman.  Dalam melaksanakan tugasnya,  Dit  Intelkam  menyelenggara kan fungsi: a) pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polda;  b)  pelaksanaan  kegiatan  operasional  intelijen  keamanan  guna  terselenggaranya deteksi  dini  ( early  detection )  dan  peringatan  dini  ( early  warning )  melalui  pemberdayaan personel  pengemban  fungsi  intelijen;  c)  pengumpulan,  penyimpanan,  dan  pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah;
d)  pendoku-mentasian  dan  penganalisisan  terhadap  perkembangan  lingkungan  strategik serta  penyusunan  produk  intelijen  untuk  mendukung  kegiatan  Polda;  e)  penyusunan prakiraan  intelijen  keamanan  dan  menyajikan  hasil  analisis  setiap  perkembangan  yang perlu  mendapat  perhatian  pimpinan;  dan  f)  pemberian  pelayanan  dalam  bentuk  surat  izin atau  keterangan  yang  menyangkut  orang  asing,  senjata  api  dan  bahan  peledak,  serta kegiatan  sosial  atau  politik  masyarakat,  dan  SKCK  kepada  masyarakat  yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.
Salah  satu  peran  penting  yang  dilakukan  Dit  Intelkam    Polda  Sumbar, memusnahkan  sebanyak  816  pucuk  senjata  api  (senpi)  illegal  ilegal,  hasil Operasi  Sapu  Jagad  yang  dilakukan  oleh  Dit  Intelkam    Polda  Sumbar.  Senjata  ilegal  ini yang biasa disebut Balansa atau Gobok ini digunakan masyarakat untuk berburu babi atau hama  pengganggu  lainnya.  Namun  ada  juga  digunakan  masyarakat  untuk  tindak  pidana yang  menyebabkan  adanya  korban.  Senjata  ilegal  ini  banyak  ditemukan  di  Kabupaten Agam sekitar 352 pucuk dan Kota Sawahlunto sebanyak 125 pucuk. Kemudian juga Kota Solok dengan 109 pucuk senjata.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu: 1) Bagaimanakah peran Direktorat Intelijen  Keamanan  Wilayah  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  penyelidikan penyalahgunaan  senjata  api  ilegal  di  wilayah  hukum  Polda  Sumbar?  2)  Bagaimanakah kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Direktorat  Intelijen  Keamanan  Wilayah  Kepolisian Daerah  Sumatera  Barat  dalam  penyelidikan  penyalahgunaan  senjata  api  ilegal  dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis.  Pendekat  an  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  yang  didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan  data  primer.  Terhadap  semua  data  dan  bahan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Peran  Direktorat  Intelijen  Keamanan  Wilayah  Kepolisian  Daerah  Barat  Dalam Penyelidikan  Penyalahgunaan  Senjata  Api  Ilegal  Di  Wilayah  Hukum  Polda Sumbar
Pasal  25  Peraturan  Kepala  Badan  Intelijen  Keamanan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Penyelidikan  Intelijen  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa  Penyelidikan  intelijen  bersifat:  a) terbuka adalah penyelidikan yang dilakukan oleh anggota intelijen yang keberadaannya diketahui oleh sasaran akan tetapi tujuan/misi tertutup/tidak diketahui oleh sasaran;  b) tertutup  adalah  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  anggota  intelijen  secara rahasia/ clandestine tanpa diketahui oleh sasaran dan atau pihak lain guna mendapatkan bahan-bahan keterangan.
Sebelum  melaksanakan  operasi  intelijen  (MTO)  harus  dilakukan  penyelidikan awal  (casing)  guna  mendapatkan  data  awal  sasaran.  pelaksana  penyelidikan  Intelijen menerima  instruksi  dan  UUK  dari  pimpinan.  Peran  Direktorat  Intelijen  Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat bisa dilihat dari dua hal berikut ini:
1.  Tindakan  Represif,  Tindakan  represif  merupakan  tindakan  nyata  yang  dilakukan oleh  aparat  penegak  Kepolisian  terhadap  suatu  perbuatan  yang  telah  menyimpang
atau telah melanggar suatu peraturan per-undang-undangan  yang berlaku sehingga dengan  adanya  tindakan  represif  dapat  diharapkan  menghenti-kan  peyimpangan yang  terjadi  serta  mengurangi  perbuatan  yang  sama  dikemudian  hari.  Adapun upaya  represif  (penindakan)  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Intelijen  Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah melakukan penyelidikan, yang di dalam pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna menentukan dapat  tidaknya dilakukan penyidikan menurut  cara  yang diatur dalam Undang- Undang. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan( Pasal 1 butir 4 KUHP).
2.  Tindakan Preventif, Disamping tugas represif tersebut, tidak kalah pentingnya dari peranan  Kepolisian  dalam  mengungkap  tindak  pidana  senjata  api  yang  dilakukan oleh masyarakat  sipil  ialah apa  yang disebut dengan tugas preventif,  yaitu dengan melakukan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat, melakukan patroli-patroli  secara  terarah  dan  teratur,  yaitu  dengan  melakukan  razia pemeriksaan  tersebut  adalah  untuk  memperkecil  kesempatan  untuk  melakukan kejahatan  dan  segera  bertindak  preventif,  untuk  mengatasi  peredaran  senjata  api pihak  Kepolisian  mengadakan  sweeping  diberbagai  tempat  lokasi  yang  disinyalir tempat transaksi jual beli senjata api ilegal.
Adapun  langkah-langkah  preven  tif  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Intelijen Keamanan  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  mencegah  terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Sistem dan Prosedur Izin kepemilik an senjata api yang ketat. Senjata api bukanlah merupakan  benda  yang  umum  digunakan  ataupun  dibawa-bawa  oleh  masyarakat sipil, Negara telah membuat regulasi mengenai kepemilikan senjata api. Walaupun demikian penyalahgunaan senjata api tetap tidak dapat dihindarkan, apalagi dengan mudahnya  senjata  api  rakitan  yang  banyak  sekali  beredar  dan  sudah  meluas  di Indonesia. Hal  ini bisa saja dikarenakan kurang  konsekuennya pihak-pihak terkait dalam mengeluarkan izin kepemilik an senjata api dan sanksi tegas yang mengacu kepada kepemilikan senjata api rakitan yang jelas tidak memiliki izin yang sah.
2. Patroli,  Patroli  adalah  salah  satu  kegiatan  kepolisian  yang  dilakukan  oleh  2  (dua) orang  atau  lebih  anggota  Kepolisian,  sebagai  usaha  dalam  mencegah  bertemunya niat dan kesempatan, dengan cara mendatangi mengamati/mengawasi/memperhati- kan  situasi  dan  kondisi  yang  diperkirakan  akan  menimbulkan  segala  bentuk kejahatan/gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang melanggar hukum, guna memelihara  ketertiban  dan  menjamin  keamanan  umum  masyarakat.  Patroli  yang dilakukan  oleh  Direktorat  Intelijen  Keamanan  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat terhadap  masyarakat  dilakukan  di  Wilayah  Sumatera  Barat  yang  rawan  akan penyalahgunaan  senjata  api  serta  rawan  terjadi  tindak  pidana.  Daerah  daerah tersebut  adalah  daerah  perbatasan  kota  dimana  setiap  harinya  lalu  lintas  dari  luar daerah  sangat  padat  sehingga  memungkin  kan  senjata  api  dapat  dimasukkan kedalam  wilayah  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat.  Dengan  menugaskan beberapa personil dalam operasi patrol polisi juga bekerja sama dengan masyarakat
sebagai  peng-awasan  dan  pengaduan  tindak  pidana  yang  terjadi  disekitar  tempat tinggal masyarakat.
3. Razia,  Kemudian  dengan  serangkai  an  kegiatan  Razia  yang  dilakukan  secara menyeluruh dengan men-datangi tempat- tempat yang diduga dan terindikasi rawan penyalah  gunaan  senjata  api.  Selain  itu  juga  dilokasi  yang  dicurigai  jalur  lintas peredaran  senjata  api  illegal  yang  masuk  kedalam  wilayah  Kepolisian  Daerah Sumatera  Barat  yang  umumnya  terletak  didaerah  pinggiran  kota  dan  wilayah perlintasan provinsi.
Dari kedua tugas  tersebut,  maka  yang lebih diutamakan adalah tugas preventif (mencegah),  karena  telah  merupakan  suatu  kesimpulan  bahwa  lebih  baik  mencegah timbulnya suatu penyakit, dari pada mengobati penyakit yang telah timbul, disamping memerlu  kan  biaya  yang  besar  kadang-  kadang  sulit  untuk  mengobati  penyakit  yang telah  mendalam.  Di  dalam  pelaksanaan  tugas  keamanan  tidak  terlepas  dari  ketentuan yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang menetapkan  bahwa  Polisi  Indonesia  adalah  sebagai  penyidik,  di  dalam  UU  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  bertugas memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Problem  penegakan  hukum  di  Indonesia  masih  sering  ditandai  dengan ketidakpuasan  subjek  hukum  ketika  hukum  itu  sedang  dioperasionalkan  pada  tahap awal  sampai  dengan  tahap  finalisasi  hukum  itu  sendiri.  Karena  permasalahan penegakan  hukum  di  Indonesia  masih  sangat  kental  dengan  warna  bahwa  penegakan hukum itu belum terlaksana.
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyeli-dikan Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal Dan Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Tersebut
Adapun  kendala  yang  dihadapi  oleh  Direktorat  Intelijen  Keamanan  Wilayah Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  penyelidikan  penyalah-gunaan  senjata  api ilegal  adalah  kendala  internal  dan  kendala  eksternal,  yang  penulis  jelaskan  sebagai berikut ini:
1. Kendala Internal, yaitu:
a. Sumber Daya Manusia masih kurang. Direktorat  Intelijen  Keamanan  Wilayah  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat dalam  penyelesaian  kasus  penyalahgunaan  tindak  pidana  senjata  api  masih kurang  anggota  dengan  keahlian  khusus  dalam  bidang  keahlian  mendeteksi
senjata  api,  yang  dilakukan  hanya  mendeteksi  dalam  kapasitas  tindak  pidana umum  yang dilakukan dengan senjata  api  tidak pada peredaran dan pemasukan senjata api yang dilakukan oleh pemasok senjata api dari luar daerah.
b. Anggaran masih belum optimal. Anggaran dalam melaksanakan operasi penyelidikan  tindak pidana kepemilikan senjata  api  ilegal  oleh  Direktorat  Intelijen  Keamanan  Wilayah  Kepolisian Daerah  Sumatera  Barat  masih  terkendala  dengan  anggara  yang  masih  kurang, sehingga  membatasi  gerak  operasi  Direktorat  Intelijen  Keamanan  Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
c. Prasarana dan Sarana masih kurang memadai Direktorat  Intelijen  Keamanan  Wilayah  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat masih  terkendala  dengan  Prasarana  dan  Saran  yang  kurang  memadai,  anatara lain:  1)  Kendaaraan  alat  transportasi  masih  kurang;  2)  alat  perekam  masih kurang memadai; 3) ATK kurang, sarana kontak habis pakai; dan  4) kurangnya senpi bagi anggota ketika melakukan penyelidikan.
d. Koordinasi Informasi. Untuk  kendala  penegakan  hukum  ini  dimulai  dari  kurangnya  informasi  yang diperoleh  oleh  kepolisian  terhadap  peredaran  senjata  api  yang  beredar  di kalangan masyarakat.
e. Kendala legislasi Kendala  legislasi  merupakan  salah  satu  kendala  yang  juga  menjadi  kendala sangat  penting  dalam  penegakan  hukum  penyalahgunaan  tindak  pidana  senjata api.
2. Kendala Eksternal, yaitu:
a. Kurangnya peran masyarakat Masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor  pendukung  dari  suatu  penegakan hukum.  Jika  masayarakat  memahami  betul  apa  yang  dikatakan  dengan  tindak pidana,  apa  saja  yang  dilarang  dalam  suatu  Undang-  Undang  serta  mampu mengimplemen  tasikan  nilai  kaidah  yang  terkandung  didalamnya  dalam kehidupan tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi.
b. Kendala Geografis Sumatera Barat Kondisi geografis yang menyebab kan menjadi salah satu faktor kendala dalam penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  senjata  api  yang  dilakukan  oleh masyarakat  sipil.  Secara  umum  Provinsi  Sumatera  Barat  terletak  diantara provinsi-provinsi  yang  telah  maju  serta  berkembang.  Provinsi  Sumatera  Barat menjadi  perlintasan  yang  dilewati  oleh  peredaran  senjata  api  hal  tersebut menjadikan  semakin  meningkatnya  penyalahgunaan  senjata  api  yang  ada diprovinsi ini.
c. Koordinasi  dengan  instansi  Pemda  masih  kurang  dan  instansi  lembaga pemerintahan
Koordinasi  dengan  Instansi  Pemerintah  Daerah  dan  Instansi  Lembaga Pemerintahan  masih  kurang  bejalan  dengan  baik,  dimana  Direktorat  Intelijen Keamanan  Wilayah  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  berharap  pemerintah daerah  mau  bekerjasama  untuk  mendorong  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  bahwa  penggunaan  senjata  api  ilegal  dilarang  di  Indonesia,  dan membahayakan orang lain

## d. Koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat
Direktorat  Intelijen  Keamanan  Wilayah  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat masih  minim  berkoordinasi  dengan  lembaga  swadaya  masyarakat  seperti:  1) KAN,  2)  LKAAM,  3)  Kepada  Desa,  4)  Wali  Nagari,  serta  perangkat  lainnya karena  letak  geografis  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  berbeda-beda  dan transportasi yang susah.
Dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat-aparat penegak hukum tentunya sering  menghadapi  kendala-kendala  yang  menjadi  penghambat  dalam  proses penegakan  hukum.  Baik  itu  masalah  dari  masyarakat  maupun  masalah  dari  aparat penegak  hukum  itu  sendiri.  Maka  untuk  mengatasi  hal  tersebut  Direktorat  Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan upaya-upaya sebagai berikut ini:
Adapaun upaya untuk mengatasi kendala internal:
1. Upaya mengatasi kendala informasi
Upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  Direktorat  Intelijen  Keamanan  Wilayah Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  mengatasi  kendala  penegakan  hukum terhadap  penyalahgunaan  senjata  api  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sipil  adalah bekerja  sama  dengan  Polres  di  Wilayah  Hukum  Polda  Sumatera  Barat,  untuk mendata kembali senjata api yang ditemukan oleh penyidik sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap senjata api oleh pihak Polri.
2. Upaya mengatasi Kendala Sumber Daya Manusia di Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat,  dalam  mengatasi  kendala  Sumber Daya  manusia  di  Direktorat  Intelijen  Keamanan  Wilayah  Kepolisian  Daerah Sumatera  Barat  yaitu  dengan  mengirimkan  anggota  dalam  pelatih  an  penyidikan dibidang  senjata  yang  mampu  memberikan  pengetahuan  anggota  terhadap  jenis senjata  api,  antara  lain:  1)  Memberikan  pelatihan  kepada  Personil  Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah  Kepolisian Daerah  Sumatera Barat,  yaitu Pendidikan Pengembangan  Personel  –  Soerea-  Kab,  Bandung);  2)  Pelatihan  kompetensi  1 (satu) kali seminggi di Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi yang bekerjasama dengan SPN Padang Besi; 3) Melakukan seminar dan kursus tindak pidana senjata api, dalam rangak pembinaan dan penyuluhan);
3. Mengusulkan anggaran ke pusat, agar ditambahakan anggaran;
4. Mengusulkan Prasarana dan Sarana agar ditambahakan;
5. Koordinasi  dengan  instansi  terkait  masih  kurang,  maka  dilakukan  gelar  perkara bersama,  melakukan  analisa  dan  evaluasi  terhadap  proses  penye-lidikan  yang dilakukan Intelijen; dan
6. Upaya  mengatasi  Kendala  Legislasi,  Dengan  segera  mengusulkan  adanya perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.
Adapun untuk mengatasi kendala eksternal adalah sebagai berikut ini:
1. Upaya  mengatasi  Kurangnya  Peran  Masyarakat.  Direktorat  Intelijen  Keamanan Wilayah  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  berupaya  melakukan  upaya pencegahan  dengan  mendatangi  masyarakat  dengan  memberikan  pengetahuan kepada masyarakat berupa informasi akan bahaya penyalahgunaan senjata api.
2. Upaya mengatasi Kendala Geografis peningkatan pengawasan di daerah perbatasan Polisi juga akan melakukan razia rutin untuk mencegah peredaran senjata api ilegal yang masuk melalui daerah perbatasan.
3. Koordinasi  dengan instansi  yang kurang maka dilakukan rapat  bersama (Kominda (Komunitas  Intel  Daerah),  Kesbangpol,  Para  Camat,  Lurah,  Kepaldesa,  Pasi  Intel Kodim,  Binda  (Badan  Intelijen  Daerah)),  kemudian  dilakukan  Mou  untuk mengetahui proses penyelidikan tindak pidana senpi ilegal.
4. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah maka dibentuklah forum desa sebagai basis deteksi dini (Brigadir Pengumpul  Bahan  Keterangan  (Pulbaket),  yangg  ber-tanggungjawab  dari kepolisian).
5. Memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  LSM  dan  lembaga/  perangkat  nagari atau  desa,  berupa  ANEV  (empat  kali  dalam  setahun,  pelaksanannya  dilakukan setiap  kabupaten/kota,  sesuai  dengan  kasus  senipi  yang  paling  banyak,  dan  juga dilakukan  di  polda  sendiri).  Nara-sumbernya  dirintel,  binda,  ditrekrim-sus, ditrekrimum.
Persoalan  kepemilikan  dan  penyalahgunaan  senjata  api  ini  sudah  seharusnya menjadi perhatian kita bersama agar Negara Indonesia bisa semakin teratur dan aman. Sudah selayaknya aparat keamanan ataupun pemerintah merespon masalah ini dengan memperkuat  sistem  keamanan  agar  bisa  benar-  benar  rasa  aman  bagi  warga masyarakat. Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan dipastikan untuk mendapat ganjaran  setimpal  secara  cepat  dan  tanggap  sehingga  orang  yang  melakukan  tindak pidana mendapatkan efek jerah.
Jangan  lagi  ada  tindakan  melindungi  orang-orang  tertentu  sehingga  hukum hanya  dijadikan  alat  kepentingan.  Jangan  lagi  ada  tindakan  kelalaian  dengan  alasan melindungi diri hanya untuk kepentingan pribadi, sehingga orang lain menjadi korban dari  kelalaian  itu  sendiri.  Jika  semuanya  dapat  berjalan  sesuai  prosedur  yang  berlaku, serta adanya kesadaran dan perhatian oleh semua pihak, hanya dengan demikian negara kita sebagai negara hukum ini bisa beranjak menjadi negara yang baik kedepannya.

## PENUTUP
Peran  Direktorat  Intelijen    Keamanan  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam penyelidikan penyalah-gunaan senjata api ilegal di wilayah hukum Polda Sumbar, berperan dalam  tindakan  represif  (penindakan)  dengan  melakukan  serangkain  penyelidikan  dan tindakan  preventif,  yaitu  melakukan  patroli  dan  razia  senjata  api  ilegal,  melalui  tindakan tersebut Direktorat Intelijen  Keamanan sepnjangan 2013 sampai dengan 2018 menerima 4 (empat)  Laporan  Polisi  terkait  kepemilikan  senjata  api  oleh  masyarakat.  Kendala  yang dihadapi  oleh  Direktorat  Intelijen    Keamanan  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam penyelidikan  penyalahgunaan  senjata  api  ilegal,  dapat  dilihat  dari  kendala  internal  terkait sumber daya manusia, anggaran masih belum optimal, prasaran dan sarana tidak memadai, koordinasi informasi, dan kendala legislasi, sedangkan kendala eksternal: kurangnya peran masyarakat, kendala geografis, kurang koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya  masyarakat.  Upaya  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  sudah  dilakukan  oleh Direktorat  Intelijen  Keamanan  dengan  memberikan  pelatihan,  melakukan  sosialisasi  dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya masayarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazami, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005. Andi  Widjanjanto  dan  Artanti  Wardhani, Hubungan  Intelijen-Negara  1945-2004, Friederich Ebert Stiftung-Pacifis University of Indonesia, Jakarta, 2008.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung, 1992.
C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
Deni  Krisnawati, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Khusus, Pena  Pundi  Aksara,  Jakarta, 2006.
Eddy O.S Hiraiej, Teori Hukum dan Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012. Jaksa  Agung  Muda, Pembekalan  Intelijen  Yustisial  Kejaksaan, Direktorat  Produksi  dan Sarana, Jakarta, 2004.
Mochtar Lubis, Citra Polisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990.