Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 39-44| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3049.39-44

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG DESAIN INDUSTRI YANG SAMA DENGAN MEREK YANG BERBEDA
Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Madepuspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Desain  industri  dan  merek  yang  telah  terdaftar  tidak  dapat  ditiru,  dijiplak,  dijual,  atau  disewakan  tanpa sepengetahuan  pemilik  desain  dan  merek  tersebut.  Hak  Desain  industri  dan  merek  perlu  dilindungi  demi terciptanya kondisi dunia bisnis yang aman, damai, dan adil. Hak kekayaaan intelektual tentunya memiliki peran penting  dalam  melindungi  penciptanya  dan  karyanya  agar  tidak  terjadi  perilaku  curang  yang  dilakukan  orang lain,  serta  hak  kekayaan  intelektual  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  Ilmu  Pengetahuan  dalam bidang  Teknologi  maupun  Ekonomi.  Hal  ini  dikarenakan  hak  kekayaan  intelektual  adalah  hak  yang  lahir  dari hasil  daya  pikir  dan  kreatifitas  manusia  yang  dituangkan  dalam  berbagai  macam  kreasi  yang  mempunyai manfaat  yang  sangat  berguna  dalam  kehidupan  manusia  dan  juga  memberikan  keuntungan  bagi  sang pemiliknya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  desain  industri  di Indonesia dan mendeskripskan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap desain industri. Penelitian ini didesain  menggunakan  peneltian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendektan  perundang-undangan. Adapun  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data  diperoleh  melalui  dokumentasi, yaitu dengan cara membaca, merangkum serta meringkas bahan yang berkenaan dengan masalah yang sedang dteliti.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Hukum  memberikan  perlindungan  kepada  sang  pemegang  hak dalam  bentuk  pencegahan  para  pelaku  usaha  curang  yang  membuat,  memakai,  menjual,  mengekspor, mengimpor, atau mengedarkan barang yang diproduksi, tanpa sepengetahuan atau seizin dari sang pemilik hak desain tersebut. Kedua, jika ada orang maupun perusahaan yang bertindak curang terhadap hak desain industri, maka dapat diberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana penjara dan ganti rugi.
Kata kunci : Desain industri, Merek, Perlindungan Hukum.

## Abstract
Industrial designs and registered trademarks cannot be copied, copied, sold, or rented without the knowledge of the owners of the designs and marks. Industrial design rights and brands need to be protected in order to create a business world that is safe, peaceful and just. Intellectual property rights certainly have an important role in protecting  their  creators  and  their  works  so  that  there  is  no  fraudulent  behavior  by  others,  and  intellectual property  rights  have  a  very  close  relationship  with  science  in  the  fields  of  technology  and  economics.  This  is because intellectual property rights are rights that are born from the results of human thinking and creativity which are manifested in various kinds of creations that have very useful benefits in human life and also provide benefits for the owner. This study aims to explain the provisions governing industrial design in Indonesia and describe  the  legal  consequences  if  there  is  a  violation  of  industrial  design.  This  research  was  designed  using normative legal research using statutory perspective. The data sources used were primary and secondary data. Data  obtained  through  documentation,  namely  by  reading,  summarizing  and  summarizing  the  material  with respect to the problem being studied. The results showed that the law provides protection to rights holders in the  form  of  preventing  fraudulent  business  actors  from  making,  using,  selling,  exporting,  importing,  or distributing  goods  that  are  produced  without  the  knowledge  or  permission  of  the  owner  of  the  design  rights. Second, if there are people or companies that act fraudulently against industrial design rights, they can be given administrative sanctions as well as imprisonment and compensation.
Keywords : Industrial Design, Brand, Legal Protection .

## I. PENDAHULUAN
Perdagangan  bebas  yang  sedang  berkembang  saat  ini,  kemajuan  sektor  perdagangan  sangat  erat kaitannya dalam bidang ekonomi. Indonesia dalam dunia ekonominya dapat dikatakan sebagai Negara industri.  Dengan  persaingan  di  dunia  bisnis,  pelaku-pelaku  usaha  berusaha  untuk  terus memperbaharui  produk  dan  terus  melakukan  inovasi  terhadap  produk  yang  diciptakan  untuk memberikan  hasil  yang  terbaik  bagi  konsumen (Chadhiq,  2007) .  Semakin  banyak  lahirnya  para pelaku  bisnis,  maka  semakin  ketat  juga  persaingan  diantara  pelaku  usaha  tersebut,  sehingga  sangat diharapkan  terjadinya  pembangunan  dunia  ekonomi  yang  menjamin  terwujudnya  rakyat  yang
sejahtera (Wafiya,  2015) .  Upaya  untuk  meningkatkan  daya  saing  dalam  sektor  industri  dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan dalam produktivitas industri dalam  Negeri. Hak kekayaan intelektual  banyak  mengalami  berbagai  permasalahan  atau  sengketa  antara  lain,  memakai  atau mendaftarkan  desain  industri  yang  sama  seperti  desain  orang  lain  dan  menjiplak  karya  orang  lain sehingga  membuat  sesuatu  yang  menghasilkan  keuntungan  dengan  cara  apapun  bahkan  melanggar hukum demi menguntungkan diri sendiri (Sulasno, 2019)
Hak kekayaaan intelektual tentunya memiliki peran penting dalam untuk melindungi penciptanya dan  karyanya  agar  tidak  terjadi  perilaku  curang  yang  dilakukan  orang  lain,  serta  hak  kekayaan intelektual  memiliki  hubungan  yang  sangat  dekat  dengan  Ilmu  Pengetahuan  termasuk  bidang Teknologi maupun Ekonomi. Hal ini disebabkan karena HKI adalah hak yang lahir dari kemampuan daya  pikir  dan  kreatifitas  manusia  yang  dituangkan dalam  berbagai  macam  kreasi  yang  mempunyai manfaat yang sangat berguna dalam kehidupan manusia dan juga memberikan keuntungan bagi sang pemiliknya. Dalam bidang kekayaan intelektual tersebut, terdapat bidang yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan diterapkan dalam dunia industri, yaitu Hak Desain Industri.
Hak  desain  industri  yang  menjadi  salah  satu  bagian  dari  HKI  penting  untuk  dilindungi  dan diapresiasi demi mencegah terjadinya Plagiarisme. Plagiarisme merupakan tindakan penjiplakan yang melanggar  Hak  Cipta  yang  membuat  hasil  karya  tersebut  seolah-olah  merupakan  hasil  karyanya sendiri.  Hak  kekayaan  intelektual  banyak  mengalami  permasalahan  atau  sengketa  seperti, menggunakan  desain  industri  yang  sama  seperti  desain  orang  lain  dan  menjiplak  karya  orang  lain tanpa izin sehingga melanggar hukum demi menguntungkan diri sendiri. Persaingan usaha yang sehat adalah  persaingan  yang  memperhatikan  hak  kekayaan  intelektual  pelaku  usaha  lainnya  yang  dapat dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  kreatifitas  produksi  dan  terus  memperbaharui  produk  barang ataupun jasa sehingga  dapat  menarik perhatian  konsumen  dan  bersaing  dengan sehat  dengan  pelaku usaha lainnya.
Dalam  dunia  bisnis,  ketatnya  persaingan  usaha  tentunya  tidak  dapat  dihindarkan,  sehingga tingkat terjadinya  perilaku pengusaha  yang menyimpang  sulit  dipungkiri,  dengan  demikian  semakin meningkat  perindustrian  di  Indonesia  maka  semakin  banyakpelanggaran  yang  muncul  di  dalamnya. Setiap  perusahaan  yang  menciptakan  produk  dengan  desainnya  masing-masing,  tentunya  memiliki merek tersendiri  pula  yang  dirancang  sedemikian rupa  yang  berfungsi sebagai  daya  pembeda  antara perusahaan satu dengan yang lainnya tentunya merek yang telah didaftarkan haknya, sehingga tidak dapat ditiru atau digunakan oleh yang bukan pemiliknya.
Merek dengan desain industri telah memiliki dasar peraturan yang berbeda. Merek diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan desain industri diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Didalam ketentuan tentang merek dan desain industri tersebut telah diatur mengenai perlindungan suatu produk, prosedur pendaftaran, pengalihan hak dan lisensi, penyelesaian sengketa, serta ketentuan lainnya, namun tidak ditemukan pengaturan mengenai cara  mengimplementasikan  desain  industri  yang  sama  terhadap  produk  dengan  merek  berbeda. Undang-undang  yang  mengatur  tentang  merek  dan  desain  Industri  tidak  memuat  secara  jelas bagaimana  ketentuan  bila  antara  pelaku  usaha  melakukan  kolaborasi  terhadap  produk  yang  sama namun dengan merek berbeda.
Peneletian terdahulu yang relevan dengan peneltian ini mengungkapkan bahwa Perlindungan hak atas  merek  telah  diatur  sedemikian  rupa  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum (Semaun,  2016) . Perlindungan  hukum  hak  Desain  Industri  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang Desain Industri supaya Jangan sampai produk yang sudah beredar mudah ditiru dan didaftarkan oleh orang  lain (Mokoginta,  2017) .  Penelitian  lain Nadeak  &  Wauran,  (2019) Dalam  pembuatan  merek harus memiliki l]kode tersendirir sesperti desain tiga dimensi dan desain industri, aspek yang dilihat adalah  bentuk  umum,  bentuk  yang  tidak  boleh  didaftarkan,  persepsi  publik,  kekhasan  akibat penggunaan dan perluasan cakupan suatu tanda untuk dapat dijadikan merek.
Pemalsuan terhadap merek di Indonesia semakin meningkat, walaupun perlindungan hukumnya sudah  diatur  secara  jelas  dalam  undang-undang,  namun  masih  saja  yanga  melanggar  demi mendapatkan  keuntungan  lebih  banyak,  oleh  sebab  itu  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan ketentuan  yang  mengatur  mengenai  desain  industri  di  Indonesia  dan  mendeskripskan  akibat  hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap desain industri.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yang  berdasarkan  atas  studi dokumentasi, yaitu dengan cara membaca, merangkum serta meringkas bahan yang berkenaan dengan materi yang dibahas. Penelitian normatif merupakan penelitian yang ditujukan pada peraturan tertulis atau  bahan  hukum  lain (Achmad,  2013) .  Sumber  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum  primer  meliputi bahan  hukum  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  inti permasalahan yang diteliti, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel, dan lainnya yang dapat mendukung bahan hukum primer (Marzuki,  2005) .  Setelah  diperoleh  suatu  bahan  hukum  dan  telah  dikumpulkan,  kemudian diolah dan di analisis, dengan intrepretatif dan argumentatif, dimana bahan-bahan hukum akan dikaji dan  dirangkai  secara  sitematis,  penafsiran  dan  diberikan  argumentasi  untuk  mendapatkan  suatu simpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri
Dasar hukum perlindungan desain industri  yaitu diatur dalam UU RI No 31 Tahun 2000 dan PP RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan UU RI Nomor 31 Tahun 2000. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dapat disimpulkan hak atas desain industri merupakan hak  yang  khusus  bagi  pemiliknya  yang  diberikan  oleh  Negara.  Artinya  hak  tersebut  sebagai konsekuensi telah didaftarkannya desain industri tersebut. Hukum memberikan perlindungan kepada sang  pemegang  hak  dalam  bentuk  pencegahan  para  pelaku  usaha  curang  yang  membuat,  memakai, menjual, mengekspor dan mengimpor atau mengedarkan barang yang diproduksi tanpa sepengetahuan atau seijin dari sang pemilik hak desain industri tersebut.
Hak  desain  industri  yaitu hak  eksklusif yang  diberikan  Negara  kepada  pendesain  terhadap  hasil kreasinya  untuk  jangka  waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri,  ataupun  memberikan  persetujuannya kepada  pihak  lain  untuk  menjalankan  hak  tersebut.  Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  desain sangat  berpengaruh  terhadap  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian,  dan  kemanfaatan  dan  kedamaian bagi  para  pemegang  hak  tersebut.  Desain  Industri  yang  dapat  dilindungi  tidak  boleh  bertentangan dengan  moral  dan  kesusilaan.  Perlindungan  terhadap  desain  industri  akan  diberikan  oleh  DJHKI dengan  berbagai  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  hal  ini  tercantum  dalam  pasal  10  UU  Desain Industri. Menurut Rivan, (2016) Desain Industri merupakan sebuah hasil karya seseorang yang berupa gambar, garis, warna, dan gabungan dari padanya yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang dapat menghasilkan suatu produk dan dapat bermanfaat bagi penjual barang dan jasa. Dari pengertian tersebut,  maka  produk  atau  barang  yang  dihasilkan  merupakan  gabungan  kreativitas  dan  teknikal dalam proses perancangan produk industri dengan tujuan dapat digunakan oleh manusia sebagai hasil produksi.  Jika  hak  dari  pendesain  terlindungi,  maka  pendesain  akan  terus  berinovasi  untuk menciptakan hal-hal baru yang mendorong perkembangan dalam dunia bisnis.
Dalam  UU  desain  industri  ditegaskan  bahwa  hak  desain  industri  yang  telah  diberikan  negara kepada pendesain diberikan untuk jangka waktu tertentu yang dalam kurun waktu tersebut pendesain memiliki  hak  eksklusif  untuk  melaksanakan  sendiri atau  memberikan  persetujuan  kepada  pihak  lain untuk  melaksanakan  hak  tersebut,  tentunya  desain  tersebut  adalah  harus  desain  yang  baru  dan sebelumnya  telah  didaftarkan  secara  tertulis  kepada  DJHKI.  Hak  desain  industri  diperoleh  karena pendaftaran, tentunya pendaftaran yang mutlak untuk diperoleh nya suatu hak desain industri tersebut, tanpa  adanya  pendaftaran  tidak  akan  diperoleh  hak  desain  industri  dan  tentunya  juga  tidak  akan mendapat perlindungan. Setiap orang atau para pelaku usaha berhak untuk memperoleh perlindungan dari  Negara,  termasuk  perlindungan  terhadap  hak  desain  industri.  Perlindungan  tersebut  yang termasuk didalamnya perlindungan hak ekonomi maupun hak moral yang diberikan secara memadai oleh  negara  akan  berpengaruh  terhadap  kreasi  pendesain  yang  tentunya  memberikan  kontribusi ekonomi yang besar, baik itu untuk pendesain maupun bagi negara.
Sistem  pendaftaran  desain  industri  di  Indonesia  adalah  sistem  yang  bersifat  konstitutif  dengan pengertian pemilik desain yang sah dan diakui yaitu pihak yang pertama kalinya mendaftarakn desain tersebut pada DJHKI. Dengan demikian, perlindungan atas suatu desain tersebut  akan diperoleh jika telah  diaftarkan.  Pentingnya  pendaftaran  desain  oleh  pendesainnya  yaitu  untuk  memudahkan pembuktian dan perlindungannya ketika ada yang ingin mengakui atau mengklaim desain yang telah diaftarkan.  Perlindungan  desain  industri  dilakukan  untuk  memdorong  iklim  industri  yang  sehat  dan
untuk  mencegah  tindakan-tindakan  peniruan  desain  serta  praktik-praktik  persaingan  tidak  jujur. Perlindungan  hukum  hukum  terhadap  desain  industri  mencakup  terhadap  pemalsuan  desain  dan desain  dalam  perdagangan.  Perlindungan  ini  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  penegakan  hukum terhadap  desain  industri  yang  berupa  berupa  tindakan  administratif  yang  merupakan  pelengkap  dari bentuk perlindungan secara pidana maupun secara perdata.
Merek  diatur  dalam  UU  nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Merk dagang (Trademark) digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasikan sebuah produk atau layanan. Perlindungan  hukum  terhadap  merek  harus  melalui  pengajuan  permohonan  kepada  DJHKI.  Merek yang  didaftarkan  tidak  semuanya  dapat  diterima,  dimana  merek  tersebut  didaftarkan  atas  dasar permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon  yang  tidak  beritikad  baik.  Pemohon  yang  tidak  beritikad baik  tersebut  adalah  pemohon  yang  mendaftarkan  mereknya  secara  tidak  layak  dan  tidak  jujur, ataupun  adanya  niat  tersembunyi  seperti  meniru  atau  menjiplak  merek  terkenal  yang  akan menimbulkan  persaingan  tidak  sehat  sehingga  dapat  menyesatkan  konsumen.  Merek  dapat  di  tolak jika merek yang didaftarkan sudah terdaftar terlebih dahulu oleh pihak lain, merek yang terkenal milik pidak  lain,  berkaitan  dengan  indikasi  geografis  yang  sudah  terkenal.  Perlindungan  terhadap  hak Merek diberikan kepada pemilik merek yang sudah terdaftar.
Perlindungan  ini  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  hak  merek  yang  dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Merek memiliki prinsip territorial, yaitu hak  merek  hanya  berlaku  dimana  permohonan  paten  diajukan  dan  diberi.  Bentuk  dari  perlindungan hak  merek  yaitu,  pemerintah  melarang  bagi  orang  yang  meniru  atau  menjiplak  simbol  atau  bentuk dari  merek  yang  telah  terdaftar  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  atau  jasa. Pendaftaran merek yang dilandasi dengan itikad buruk tidak akan diterima atau tidak akan dilindungi serta  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  dan  tidak  memiliki  daya  pembeda. Pendaftaran merek juga dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI jika merek yang diaftar memiliki persamaan baik secara keseluruhan ataupun sebagian dengan merek yang telah terdaftar dan menjadi milik pihak lain Merek dagang meliputi nama produk atau layanan, beserta logo, simbol, gambar yang menyertaiproduk  atau  layanan  tersebut (Firmansyah,  2001) .  Pemakaian  merek  bermanfaat  untuk Tanda  pengenal  sebagai  bentuk  pembeda  hasil  ciptaan  yang  dihasilkan  seseorang  atau beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  dengan  produksi  orang  lain  atau badan  hukum  lainnya.Dalam  hal  perlindungan  merek,  investor  harus  mengajukan  permohonan merek  di  Indonesia  yaitu  kepada  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Menurut Saidin, (2013) Jangka  waktu  perlindungan  Hak  Merek  berlaku  selama  10  tahun  sejak  Tanggal  Penerimaan. Masa perlindungan Hak Merek dapat diperpanjang setiap 10 tahun secara terus menerus. Pemegang Hak Merek sudah dapat mengajukan permohonan perpanjangan merek dari sejak enam bulan sebelum berakhirnya masa  perlindungan  merek  sampai  dengan  6  bulan  sesudah  masa  perlindungan  berakhir. Dengan  adanya  perlindungan  terhadap  merek  menunjukkan  bahwa  Negara  berkewajiban  dalam menegakkan hukum merek. Dengan demikian apabila terjadi sengketa atau pelanggaran merek, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke kantor Pengadilan.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Desain Industri
Salah  satu  bentuk  persaingan  dalam  hal  desain  industri  yaitu,  suatu  perusahaan  mobil  yang  meniru atau  menjiplak  desain  perusahaan  lainya,  tetapi  tidak  ada  yang  saling  menggugat  terhadap  hal tersebut,  sehingga  tercipta  desain  yang  hampir  mirip  pada  produk  dari  kedua  perusahaan  tersebut. Perusahaan  tersebut  yakni  PT.TOYOTA  DAN  PT.DAIHATSU  yang  mengeluarkan  mobil  yaitu Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang memiliki kemiripan pada desainnya, sementara dalam UU Desain  Industri  dan  Merek  tidak  mengizinkan  untuk  membuat,  menjual,  meniru,  menjiplak  suatu desain  yang  sama  yang  tentu  telah  dipatenkan  oleh  orang  lain  dan  sudah  memiliki  sertifikat  hak desain  maupun  merek.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  kepada  Susanti  Arista Dewi, umur 28 tahun, yang bekerja sebagai Sales Counter PT. Astra Daihatsu yang beralamat di Jalan Bypass  Ngurah  Rai  Sanur Denpasar  Bali  dan  Kadek Dewi  Marantika,  umur  27 tahun,  yang  bekerja sebagai  sales  Counter  PT.Toyota  Denpasar  yang  beralamat  di  jalan  Cokroaminoto  Nomor  47 Denpasar  Bali,  didapatkan  hasil  yaitu,  dimana  PT.  Daihatsu  dan  PT.Toyota  masing-masing mengeluarkan produk mobil Avanza dan Xenia pertama kalinya pada tahun 2004 dengan desain yang sama baik luar maupun dalam mobil hingga mesinnya. Setelah dianalisis hasil wawancara yang telah dilakukan,  Kedua  perusahaan  ini  yakni  Toyota  dan  Daihatsu  terbukti  tidak  melakukan  pelanggaran
hak desain industri dan merek karena kedua perusahaan tersebut merupakan satu payung perusahaan yang  melakukan  kolaborasi  pada  desain  mobil  Avanza  dan  Xenia,  Hak  Desain  dari  mobil  Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia adalah milik perusahaan PT.Astra Internasional, akan terjadi pelanggaran jika  ada  perusahaan  lain  yang  bukan  dari  anak  perusahaan  Astra  Internasional  menggunakan  merek atau desain industri seperti Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia.
Setiap orang maupun perusahaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak desain industri maupun  merek  dapat  dikenakan  sanksi  bagi  setiap  pelakunya.  Pada  pelanggaran hak  desain industri dapat dikenakan sanksi yaitu berupa ketentuan pidana dan gugatan ganti rugi sesuai dengan undang- undang  desain  industri  pasal  54.  Hak  merek  merupakan  suatu  hak  kebendaan,  oleh  karena  haknya bersifat  kebendaan  maka  hak  tersebut  dapat  dipertahankan  oleh  siapa  saja.  Di  dalam  Pasal  76 Undang-Undang  Merek  disebutkan  ada  dua  macam  bentuk  dari  tuntutan  gugatan  yakni  berupa permintaan  ganti rugi  dan penghentian dari  pemakaian  suatu merek.  Ganti rugi tersebut  harus  dapat dinilai  dengan  uang,  dan  ganti  rugi  immaterial  yakni  berupa  ganti  rugi  yang  disebabkan  oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga yang berhak menderita kerugian secara moril.
Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain merupakan hal yang sangat  penting  dan  sepatutnya  dilindungi  oleh  hukum.  Berkaitan  dengan  perlindungan  merek, perdagangan tidak akan berkembang jika merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai di  suatu  Negara.  Pembajakan  atau  pelanggaran-pelanggaran  merek  tentunya  tidak  hanya  merugikan para pengusahanya saja sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut tetapi juga bagi para konsumen.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Bedasarkan  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  Perlindungan  hukum  terhadap  desain industri  dan merek  dapat  diperoleh  melalui  pendaftaran  ke  DJHKI,  perlindungan  Desain  Industri yaitu  diatur  dalam  UU  Republik  Indonesia  Nomor  31  tahun  2000  tentang  Desain  Industri Hukum melarang bagi orang yang tidak berhak untuk memakai atau menggunakan hak desain industri dan  hak  merek  tersebut  dengan  tidak  bertanggung  jawab  atau  tanpa  izin  dan  persetujuan  dari  yang berhak  atas  hak  tersebut.  Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  desain  sangat  berpengaruh terhadap suatu keadilan, ketertiban, kepastian,  dan kemanfaatan dan kedamaian bagi para pemegang hak  tersebut.  Desain  Industri  yang  dapat  dilindungi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  moral  dan kesusilaan.  Perlindungan  terhadap  desain  industri  akan  diberikan  oleh  DJHKI  dengan  berbagai persyaratan  yang  harus  dipenuhi  hal  ini  tercantum  dalam  pasal  10  UU  Desain  Industri,  yang  kedua pelanggaran  yang  dilakukan  orang  lain  yang  tidak  berhak  dan  tidak  bertanggung  jawab  akan mendapatkan akibat hukum yaitu sanksi yang tegas dan jelas, baik sanksi perdata berupa ganti rugi, penghentian  perbuatan  pelangaran  dan  penyitaan  barang  hasil  pelanggaran  untuk  dimusnahkan  dan sanksi pidana penjara dan atau denda perampasan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan juga dapat dikenakan sanksiadministratif berupa pencabutan surat izin usaha perdagangan.

## 2. Saran
Saran  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepada  pemerintah  disarankan  untuk  melengkapi Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  desain  industri  maupun  merek  mengenai  kesamaan dankemiripan  terhadap  suatu  produk  yang  dikeluarkan  dengan  perusahaan  yangberbeda  dan  dengan merek  yang  berbeda,  agar  tidak  terjadi  kesalahpahamanbaik  dari  masyarakat  maupun  para  pelaku usaha, selanjutnya Kepada para pelaku usaha disarankan untuk tetap mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku mengenai hak kekayaan intelektual terutama pada bidang desain industri dan merek,  serta  lebih  teliti  untuk  melindungi  dan  menjaga  setiap  ciptaan  yang  diproduksi  sehingga tercapai  situasi  dan  kondisi  dunia  bisnis  yang  aman  dan  nyaman  bagi  produsen  maupun  konsumen dan  juga  dapat  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  awam  tentang  produk  sama  yang  dikeluarkan dengan merek yang berbeda agar tidak timbul kesalahpahaman terhadap masing-masing perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  M.  F.  N.  Y.  (2013). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Emperis,  Pustaka  Pelajar .  Pustaka Pelajar.
Chadhiq,  U.  (2007).  Memahami  Perilaku  Konsumen  Untuk  Memenangkan  Persaingan  Bisnis. AKSES:  Jurnal
Ekonomi Dan Bisnis , 2 (3), 59–72. Firmansyah, H. (2001). Perlindungan Hukum terhadap Merek (Panduan memahami dasar hukum penggunaan dan perlindungan merek) . Pustaka Yustisia . Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Prenada Media.
Mokoginta,  Z.  A.  (2017).  Perlindungan  Hukum  atas  Desain  Industri  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31
Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lex Crimen , 20 (2), 98–104.
Nadeak, N. A., & Wauran, I. (2019). Tumpang-Tindih Pengaturan Bentuk Tiga Dimensi dalam Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Desain Industri. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 26 (1), 21–43.
Rivan,  S.  S.  (2016).  Penerapan  Penjatuhan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pencurian  Dokumen  Elektronik Milik Orang Lain di Kota Makassar. Jurbal Hukum , 1 (1), 80–103. Saidin. (2013). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Rajawali Pers.
Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. Journal of Chemical Information and Modeling , 14 (1), 107–123.
Sulasno.  (2019).  Lisensi  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Hki)  dalam  Perspektif  Hukum  Perjanjian  di  Indonesia. Jurnal Hukum , 3 (2), 352–379.
Wafiya,  W.  (2015).  Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-Undanglarangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Ilmu Hukum , 8 (4), 657–680.
Undang-undang
Nomor 20 tahun 2016
tentang Merek Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5953 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243