## PELUANG EKONOMI HIJAU DAN KETERAMPILAN HIJAU MENUJU
NETRAL KARBON INDONESIA TAHUN 2060
Oleh: Erwinsyah Program Pascasarjana Program Studi Pendidikan MIPA Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta
Email: Erwinsyah.unindra@gmail.com

## ABSTRAK
Pertemuan  tingkat  tinggi  mengenai  perubahan  iklim  (COP-26, United  Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC ), di Glasgow, Inggris baru saja  selesai.  Sebagaimana  negara  lainnya,  Indonesia  masih  dihadapkan  pada tantangan  meningkatkan  pembangunan  sekaligus  mengurangi  risiko  lingkungan dan persoalan ekologi melalui penerapan ekonomi hijau. Penelitian ini membahas mengenai  kebijakan  ekonomi  hijau  dan  ketenagakerjaan,  dan  bagaimana pengaruhnya  tehadap  keterampilan  hijau,  serta  dukungannya  bagi  tercapainya netral  karbon  Indonesia  tahun  2060.  Penelitian  menggunakan  metoda scientometrics,  dan  informasi  yang  diperoleh  dianalisis  menggunakan  metoda Institutional  Development  Framework .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pembangunan  masih  belum  cukup  efektif  menerapkan  kebijakan  ekonomi  hijau menuju komitmen Indonesia’s net zero emission tahun 2060, dimana sumber daya manusia  yang  memiliki  Keterampilan  hijau  belum  cukup  tersedia  dan  mampu menghasilkan barang produksi ramah lingkungan. Undang-undang dan peraturan pemerintah  belum  sepenuhnya  dapat  mendukung  penerapan  ekonomi  hijau sekaligus  meningkatkan jumlah  dan  kualitas  tenaga  kerja  memiliki  keterampilan hijau.  Namun  demikian,  beberapa  bidang  pelatihan  apabila  berkaitan  dengan isu lingkungan global akan ikut mendorong berjalannya program pelatihan tenaga kerja hijau di Indonesia. Indonesia memiliki peluang untuk melengkapi kebijakan terkait ekonomi hijau dan kebijakan terkait tenaga yang memiliki keterampilan hijau.
Kata  Kunci:  Ekonomi  Hijau,  Kebijakan  Pemerintah,  Keterampilan  Hijau, Pembangunan

## ABSTRACT
The high-level meeting on climate change (COP-26, United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) in Glasgow, UK, has just concluded. Like other countries, Indonesia still faces increasing development while reducing environmental risks and ecological problems by implementing a green economy. This study discusses the green economy and employment policy and affects green skills and support in achieving carbon-neutral Indonesia by 2060. The study uses the  scientometrics  method,  and  the  information  obtained  is  analyzed  using  the Institutional Development Framework method. The study shows that development is still insufficient to implement green economic policies towards Indonesia's net zero  emission  commitments  in  2060.  Human  resources  with  green  skills  are  not sufficiently  available  and  can  produce  environmentally  friendly  products. Government laws and regulations have not fully supported the implementation of a green  economy  while  increasing  the  number  and  quality  of  workers  with  green skills. However, if they are related to global environmental issues, several training areas  will  contribute  to  implementing  Indonesia's  green  job  training  program. Indonesia  has  an  opportunity  to  complement  policies  associated  with  the  green economy and procedures related to green skills.
Keywords: Development, Green Economy, Green Skills, Government Policy

## A. PENDAHULUAN
Pada  pertemuan  tingkat  tinggi  dunia  mengenai  perubahan  iklim  (COP-26, United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change /UNFCCC)  yang diselenggarakan  di  Glasgow  Inggris  Raya  Oktober  -  November  2021,  salah  satu kesimpulan  penting  dari  pertemuan  tersebut  adalah  menghentikan  pemanasan global.  Untuk  menindaklajuti  hasil  pertemuan  tersebut  maka  Indonesia  dituntut untuk  memastikan  terjadinya  transformasi  pembangunan  yang  menghasilkan produk  ramah  lingkungan,  termasuk  melalui  pembangunan  rendah  karbon  ( low carbon development ).
Indonesia telah ikut aktif melakukan upaya mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mencegah terjadinya peningkatan emisi GRK, sebagaimana tertuang Nationally  Determined  Contribution (NDC)  Indonesia. Updated NDC  Indonesia telah disampaikan kepada UNFCCC pada Juli 2021. Indonesia juga memiliki peta jalan (road map) menuju netral karbon tahun 2060  (atau lebih cepat) sesuai strategi jangka panjang untuk rendah karbon dan ketahanan iklim “ Long-term Strategy on Low  Carbon  and  Climate  Resilience 2050  (LTS-LCCR  2050)”.  Perjanjian  Paris (Paris  Agreement)  telah  diratifikasi  menjadi  Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2016  tentang  Pengesahan  Paris  Agreement  to  the United  Nations  Framework Convention On Climate Change .
Selain  kebijakan  yang  merespon  mengenai  perubahan  iklim,  juga  terdapat kebijakan lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang diharapkan dapat mendukung kontribusi Indonesia dalam pembangunan lestari, pembangunan rendah karbon menuju target net zero emission Indonesia tahun 2060. Kebijakan sumber daya manusia juga meliputi bidang pembangunan yang sudah tercatat pada NDC,
yang meliputi emisi dari energi, limbah, indusri perngolahan ( industrial processing and  product  use /IPPU),  pertanian,  dan  kehutanan.  Peta  jalan  bidang  energi termasuk  upaya  yang  diperlukan  dari  sisi  permintaan  untuk  mendukung  transisi energi,  seperti  penggunaan  kompor  listrik,  lampu  LED  dan  gas  kota  (Investor, 2021).
Salah satu yang menjadi persoalan negara berkembang (termasuk Indonesia) adalah  ketersediaan  tenaga  kerja  yang  memiliki  keahlian  untuk  mendukung pelaksanaan  strategi  jangka  panjang  ( road  map )  rendah  karbon  dan  ketahanan iklim, dimana para pihak (termasuk swasta) diharapkan mendukung proses transisi dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang siap menanggapi transisi hijau (Wartaekonomi.co.id,  2021).  Oleh  karena  itu  semua  pihak  perlu  didorong  untuk merencanakan  dan  menerapkan  pembangunan  ramah  lingkungan,  dan dibutuhkannya  pengetahuan  serta  Keterampilan  tenaga  kerja  pendukung    di berbagai sektor industri. Hal ini sesuai Agenda 21 Konferensi Perserikatan Bangsa- Bangsa  tentang  Lingkungan  dan  Pembangunan  tahun  1992,  bahwa  integrasi lingkungan  ke  dalam  perencanaan  pembangunan  sangat  penting  untuk pembangunan berkelanjutan dan menyoroti pentingnya perencanaan terpadu dalam pendekatan sektoral ( Partnership for action on green economy , 2016).
Beberapa  pertanyaan  kunci  untuk  penelitian  ini  adalah:  Apakah  kebijakan pembangunan  di  Indonesia  mendukung  penerapan  ekonomi  hijau?  Apakah kebijakan  ketenagakerjaan  di  Indonesia  mendukung  untuk  menyediakan  tenaga kerja  yang  memiliki  Keterampilan  hijau?  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  peran  kebijakan  menuju  ekonomi  hijau,  peran  kebijakan ketenagakerjaan  mendukung  terciptanya  Keterampilan  hijau  (green  skills),  dan untuk  mengetahui  kesiapan  pelatihan  sumber  daya  manusia  menghadapi pembangunan berbasiskan ekonomi hijau.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Ketika  kesadaran  lingkungan  meningkat,  praktik  bisnis  berkelanjutan menjadi semakin penting, yang mengarah pada munculnya ekonomi hijau sebagai mesin  ekonomi  baru  dunia  (Kahle  and  Atay,  2015).  Perdebatan  tentang  peran ekonomi  hijau  secara  implisit  mengenai  pembangunan  berkelanjutan  dalam beberapa  tahun  terakhir  telah  berakhir  dengan  persetujuan  di  tingkat  Eropa  atas rencana aksi dan strategi ambisius, menjadi mesin transisi menuju ekonomi hijau (Dogaru, 2020). Lavrinenko, et al. (2019) dalam penelitiannya membuktikan peran positif  ekonomi hijau terhadap pembangunan berkelanjutan di negara-negara Uni Eropa pada periode tahun 2016-2017. Kebijakan pemerintah tentang ekonomi hijau telah  dimulai  di  Indonesia,  termasuk  pada  industri  pengolahan  kelapa  sawit (Erwinsyah & Djuhartono, 2020). Menurut  Georgeson, at  al .  (2017),  selama  dekade  terakhir  ekonomi  hijau telah muncul sebagai kerangka kebijakan penting pembangunan berkelanjutan baik di  negara  maju  maupun  berkembang,  menyajikan  kerangka  kerja  untuk menghasilkan  masyarakat  yang  lebih  efisien  sumber  daya,  lebih  rendah  karbon, lebih  sedikit  merusak  lingkungan,  dan  lebih  inklusif  secara  sosial).  Indonesia berkomitmen mencapai net zero emission paling lambat tahun 2060, tapi itu tidak akan  mudah,  membutuhkan  kebijakan  baru,  perubahan  prioritas  investasi,  dan
kolaborasi  yang  kuat  di  pemerintah  dan  dengan  mitra  internasional  dan  sektor swasta.  Kementerian-kementerian  dengan  perspektif  yang  sangat  berbeda  perlu memiliki  visi yang sama,  dan membuat perubahan substansial pada program dan kebijakan  ( Ministry  of  National  Development  Planning/National  Development Planning  Agency ,  2021).  Dengan  kebijakan  dan  kondisi  pemungkin  yang  tepat, pertumbuhan  ekonomi  dapat  melampaui  model  pembangunan  ekonomi  industri yang dipelopori oleh negara ekonomi maju yang berbasis sumberdaya intensif dan tidak lestari (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2015). Undang-undang  Dasar  1945  Perubahan  IV  pasal  28H  menggarisbawahi bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sejalan dengan perhatian masyarakat dunia.  Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1994  tentang  Pengesahan United  Nations Framework  Conuention  on  Climate  Change sebagai  upaya  pengendalian pencemaran,  yang  dapat  digunakan  berbagai  perangkat  ekonomi  melalui pemanfaatan  teknologi  yang  sesuai  agar  kualitas  lingkungan  hidup  dapat dipertahankan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hijau  pasal  42  menyebutkan  bahwa  pemerintah  dan pemerintah  daerah  wajib  mengembangkan  dan  menerapkan  instrumen  ekonomi lingkungan  hidup,  meliputi  perencanaan  pembangunan  dan  kegiatan  ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif/disinsentif.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  46  Tahun  2017  tentang  Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup pada  pasal 11, 18, 21, 27, 28 menyebutkan bahwa nilai  kompensasi/imbal  jasa  lingkungan  hidup  antar  daerah  ditentukan  dengan mempertimbangkan  biaya  ekonomi  upaya  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup, biaya pemberdayaan masyarakat, dan biaya pelaksanaan kerjasama. PP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (RHL) merupakan Peraturan Pemerintah  yang  menggantikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  76  Tahun  2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan  dan  meningkatkan  fungsi  hutan  dan  lahan  guna  meningkatkan daya  dukung,  produktivitas  dan  peranannya  dalam  menjaga  sistem  penyangga kehidupan.
Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2020  tentang  RPJMN  2020-2024 menyebutkan  program  prioritas  peningkatan  kualitas  lingkungan,  peningkatan ketahanan  bencana  dan  perubahan  iklim,  serta  pembangunan  rendah  karbon. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban  Pemerintah  dalam  kontribusi  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca, melalui  pemilihan  aksi  mitigasi  dan  adaptasi  yang  paling  efisien,  efektif,  dan berkeadilan  tanpa  mengurangi  capaian  target  kontribusi  yang  ditetapkan  secara nasional.
Kebijakan ekonomi hijau juga dilakukan pada kementerian teknis.  Rencana Strategis  (Renstra)  Kementerian  Perindustrian  2020-2024  termasuk  untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta  industri hijau. Sektor energi diharapkan dapat menurunkan emisi sebanyak 314 - 390 juta ton CO2
(Direktorat  Jenderal  Energi  Baru  Terbarukan  dan  Konservasi  Energi,  2021). Dukungan Renstra Kementerian ESDM 2020-2024 untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, melalui pengelolaan ekonomi pada sektor ESDM dengan mengutamakan peningkatan EBT, dan perkembangan potensi energi  terbarukan  didukung  dengan  pemberian  insentif  fiskal  terhadap  industri EBT.  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  melaksanakan  arah kebijakan  dan  strategi  pembinaan  dan  pengembangan infrastruktur  permukiman, termasuk  membangun  sistem  penyediaan  infrastruktur  permukiman  berbasis entitas,  yang  andal,  responsif  terhadap  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat return of investment, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, serta melaksanakan program antisipasi terhadap perubahan iklim.
Konferensi Perubahan Iklim Internasional ke-26 di Glasgow , Inggris adalah komitmen Uni Eropa untuk menjadi kawasan pertama di dunia yang netral karbon (net-zero) pada 2050. Net zero sendiri artinya adalah kondisi seimbang antara emisi yang dihasilkan dan yang mampu diserap oleh suatu wilayah.  Salah satu bentuk inovasi  hijau  yang  akan  digunakan  oleh  Uni  Eropa  adalah  penggunaan  energi bersih, dikarenakan sektor energi berkontribusi lebih dari 75% terhadap total emisi Uni Eropa, akan semakin gencar menggunakan energi baru dan terbarukan.  Dalam jangka panjang, Indonesia juga berkomitmen menjadi net-zero pada 2060 (Koran SINDO, 2021).

## Keterampilan Hijau, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia
Menurut  Yusoff at  al .  (2020)  rekrutmen  dan  seleksi  hijau,  pelatihan  dan pengembangan  hijau,  dan  kompensasi  hijau  memiliki  hubungan  yang  bermakna dengan  kinerja  lingkungan.  Ekonomi  “tahan-iklim  ( climate-proofing )”  akan melibatkan  investasi  skala  besar  dalam  teknologi,  peralatan,  bangunan,  dan infrastruktur baru, yang memberikan stimulus besar terhadap pekerjaan baru yang sangat dibutuhkan dan peluang untuk melindungi dan mengubah pekerjaan yang ada.
Penelitian  mengenai  keterampilan  ( skill ) yang dilakukan oleh  Rosenberg et al. (2020) menyebutkan bahwa  penelitian sistem keterampilan ini muncul  selama periode 30 tahun, meliputi:
1) Generasi  1:  Desain  kualifikasi  dan  penelitian  inovasi  kurikulum  untuk mengatasi  ketiadaan  kualifikasi  dan  keterampilan  lingkungan  (awal  1990-an hingga sekarang)
2) Generasi  2:  Penelitian  kerja  dan  pembelajaran  termasuk  penelitian  jalur pembelajaran ke dalam pekerjaan hijau secara umum ( green occupations ) yang muncul dan pekerjaan hijau  yang dilakukan ( green work ) (pertengahan 2000- an hingga sekarang)
3) Generasi 3: Tuntutan akan pekerjaan hijau ( green work ) dan pembelajaran hijau ( green  skill )  dan  pembangunan  sistem  keterampilan  hijau  untuk  transformasi sistem pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran (2010 hingga sekarang). Ketentuan  mengenai  pelatihan  tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  13
Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  khususnya  pasal  8  dimaksudkan  untuk meningkatkan  serta  mengembangkan  kompetensi  kerja  dan  produktivitas  pada
tingkat  keterampilan  dan  keahlian  tertentu.    Kompetensi  kerja  diperjelas  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2006  tentang  Sistem Pelatihan  Kerja  Nasional,  khususnya  pada  pasal  1,4,13,18,  menjelaskan  bahwa pelatihan  kerja  dimaksudkan  untuk  memberi,  memperoleh,  meningkatkan,  serta mengembangkan  kompetensi  kerja,  produktivitas,  disiplin,  sikap,  dan  etos  kerja. Lembaga  pelatihan  kerja  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah,  badan  hukum,  atau perorangan. Pelatihan berbasis kompetensi kerja menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Sistem Standarisasi  Kompetensi  Kerja  Nasional,  pasal  1  menjelaskan  bahwa  Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional  Indonesia (SKKNI) dimaksudkan untuk meningkatkan  kompetensi  sumber  daya  manusia  Indonesia,  mencakup  aspek pengetahuan,  keterampilan,  dan  keahlian  serta  sikap  kerja  yang  relevan  dengan pelaksanaan  tugas  dan  syarat  jabatan.  Pemerintah  mengeluarkan  ketentuan mengenai SKKNI kategori pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan  limbah  bidang  pengelolan  limbah  industri  melalu  penerbitan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 187/2016 tentang penetapan SKKNI ketegori  pengadaan  air,  pengelolaan  sampah  dan  daur  ulang,  pembuangan  dan pembersihan  limbah  dan  sampah  golongan  pokok  pengeloaan  limbah  bidang pengelolaan  limbah  industri.  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Rencana  Strategis  Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian  yang dilakukan oleh  Setia Tjahyanti  dan  Nurafni  Chairunnisa  (2020)  yang  dilakukan  pada  karyawan  tetap menunjukan  bahwa  secara  parsial  kompetensi  berpengaruh  terhadap  kinerja karyawan.  Perusahaan  memiliki  peran  penting  untuk  pengembangan  kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hijau,  pasal  63  menyebutkan  pelatihan  memegang peranan penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karyawan yang diberdayakan lebih termotivasi untuk melakukan tugas-tugas lingkungan, dan menjadi  tulang  punggung  dari  setiap  organisasi  yang  sukses,  serta  berpengaruh terhadap profitabilitas dan produktivitas organisasi sosial (Tariq, Jan, & Ahmad, 2014).  Undang-undang  UU  nomor  16  tahun  2016  tentang  Pengesahan  Paris Agreement  to  the United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change , menunjukkan  diperlukannya  berbagai  upaya  oleh  bangsa  Indonesia  untuk menurunkan  laju  peningkatan  emisi  dan  belalui  berbagai  upaya  mitigasi  dari berbagai sektor pembangunan.
Peranan  sumberdaya  manusia  sangat  diperlukan  untuk  memastikan penguasaan teknologi yang ramah lingkungan dan kualitas sumber daya manusia yang  mendukung  berjalannya  sumber  daya  manausia  yang  ramah  lingkungan melalui  berbagai  pelatihan  untuk  melahirkan  tenaga  kerja  yang  menguasai Keterampilan  yang  mendukung  upaya  penyelamatan  lingkungan  (Keterampilan hijau/ green  skills )  bagi  pekerjaan  yang  pro  lingkungan  ( green  jobs ).  Selain kementerian  ketenagakerjaan,  kementerian  teknis  lain  yang  memberikan  banyak kontribusi  pada  pembangunan  ekonomi juga  memiliki  program  pelatihan  tenaga
kerja. Keputusan Kepala LAN Nomor  704/K.1/HKM.02.02/2019 tentang pedoman penyelenggaraan  pelatihan  pertumbuhan  ekonomi  hijau  yang  digunakan  sebagai pedoman pelatihan pertumbuhan ekonomi hijau (Pro Hijau) bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat  administrasi, dan pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kompetensi dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan/atau program kerja yang mengarusutamakan pertumbuhan ekonomi hijau.
Peraturan  Menteri  LHK  Nomor  P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019  tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara dan non aparatur sipil  negara  di  bidang  lingkungan  hidup  dan  kehutanan  dilakukan  untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan  (LHK), termasuk  pengembangan kapasitas  Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur LHK yang bersertifikat kompetensi, meningkatkan penyelenggaraan pelatihan masyarakat yang mampu mengelola LHK secara lestari serta  melakukan  gerakan  aksi  bagi  lembaga/komunitas  dan  satuan  pendidikan formal, meningkatkan penyuluhan dan memberdayakan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha LHK.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  40/M-IND/PER/5/2014  tentang Organisasi dan Tata  Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri menjadi dasar diselenggarakannya pelaksana pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha,  industri  kecil  dan  industri  menengah  yang  berbasis  spesialsiasi  dan kompetensi. Pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, termasuk menyelenggarakan pelatihan industri dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, penempatan, dan pengembangan inkubator bisnis). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Sudiyatno  dan  Wulandari  (2020),  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan penyerapan  tenaga  kerja  yaitu  dengan  memperbaiki  jejaring  alumni  dari  peserta pelatihan dan kerja sama dengan pihak industri dan perusahaan.
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia Nomor  22  tahun  2017  tentang  Pendidikan  Vokasi  dan  Pelatihan  Berbasis Kompetensi  yang  Link  and  Match  dengan  Badan  Usaha  dan/atau  Bentuk  Usaha Tetap  Bidang  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM),  menjadi  acuan pelaksanaan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi bidang ESDM. Pengembangan SDM melalui  pendidikan tinggi berkualitas (termasuk pendidikan vokasi), dan pelatihan sektor industri, pelatihan ASN, dan pelatihan vokasi untuk masyarakat, termasuk pelatihan pengelolaan limbah (padat B3, cair, penambangan tradisional minyak bumi), emisi gas, dan kebisingan (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi, 2020).
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 24/PRT/M/2014  tentang  Pedoman  Pelatihan  Berbasis  Kompetensi  Bidang  Jasa Konstruksi  memperhatikan  para  profesional  dan  pekerja  menghadapi  tantangan masyarakat  yang  berlangsung  secara  kolektif,  seperti  tuntutan  terhadap keseimbangan  pertumbuhan  ekonomi  dan  lingkungan  yang  berkelanjutan (environmental  sustainability),  kemakmuran  dan  keadilan  sosial.  Pengembangan SDM aparatur, termasuk transformasi pendidikan dan pelatihan ke pengembangan kompetensi,  meliputi  program  pendidikan  dan  pelatihan  vokasi,  meliputi  jalan, perumahan,  mukiman,  dan  pengembangan  infrastruktur  wilayah  (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2020).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  scientometrics  untuk menganalisis kebijakan dan studi pustaka yang relevan. Penelitian scientometrics meliputi  scientometrics  struktural, scientometrics dinamis,  dan scientometrics evaluatif (Schubert, 2001). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah (a) Dinamika scientometrics menggunakan literature  review tentang  pengelolaan ekonomi  hijau  dan  Keterampilan  hijau,  dan  (b) Scientometrics struktural  dari pelajaran yang dipetik dari praktik ekonomi hijau dan Keterampilan hijau. Data  dianalisis  dengan  menggunakan  metoda Institutional  Development Framework (IDF),  sebuah  alat  manajemen  untuk  mengetahui  tingkat perkembangan  sebuah  organisasi  (Manulang,  1999).  Penentuan  tingkat kepentingan  pada  penelitian  ini  menunjukkan  prioritas  kebijakan  ekonomi  hijau yang didasarkan pada hirarki (kekuatan) peraturan, dimana semakin tinggi hirarki peraturan maka  semakin  tinggi  bobotnya.  Penentuan  hirarki  peraturan  diurutkan dari yang sangat penting - penting - cukup penting - mendapatkan perhatian. Hirarki peraturan juga menunjukkan yang paling  prioritas ke yang tidak prioritas, secara berurutan  yaitu  peraturan  berbentuk  undang-undang  -  peraturan  pemerintah  - peraturan presiden - peraturan menteri, diberikan bobot 4 - 3 -  2 - 1.
Adapun  tingkat  perkembangan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang memperoleh  Keterampilan  hijau  nilainya  ditentukan  didasarkan  data  (laporan) kementerian/lembaga  terkait  digunakan  sebagai  rujukan  penetapan  skor  (nilai). Semakin berpengalaman lembaga pelatihan dalam melaksanakan pelatihan maka semakin  banyak  peserta  pelatihan  yang  terlibat  dan  semakin  tinggi  kualitas pelatihan  yang  diberikan.  Sebagai  ukuran  kualitas  pelatihan  digunakan  rentang waktu kapan pelatihan tersebut mulai dilaksanakan. Pelaksanaan pelatihan dicatat dari  yang  terbaru  ke  yang  paling  lama  dilaksanakan,  mulai  tahun  2020  sampai sekarang  (skor  0,25  –  1,00)  yang  menunjukkan  tahap  awal  kemajuan  pelatihan, rentang  waktu  2016-2019  (skor  1,25  –  2,00)  yang  menunjukkan  pelatihan  mulai berkembang/sedikit  berhasil,  rentang  waktu  2012-2015  (skor  2,25  –  3,00)  yang menunjukkan pelatihan sudah berhasil, dan rentang waktu sebelum 2012 (skor 3,25 – 4,00) yang menunjukkan sangat berpengalaman dalam kegiatan pelatihan (sudah sangat  berkualitas/berhasil).  Metoda  yang  digunakan  untuk  melakukan  analisis kebijakan dan dukungan pelatihan sumber daya manusia dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1

## Institutional Development Framework Untuk Analisis Data
Tingkat Kepentingan Prioritas Bobot Tingkat Perkembangan
Pengelolaan Tahap Perkembangan Nilai Sangat penting Menentukan hidup- mati organisasi, sangat vital 4 Awal (setelah 2020) Permulaan suatu organisasi 0,25 0,50 0,75 1,00 Penting Memerlukan perhatian khusus: tidak dapat diabaikan 3 Berkembang/Sedikit Berhasil (2016-2019) Pertumbuhan organisasi 1,25 1,50 1,75 2,00 Cukup penting Tidak menjadi prioritas 2 Pemantapan/Berhasil (2012-2015) Perluasan dan konsolidasi 2,25 2,50
2,57 3,00 Mendapatkan perhatian Mungkin menjadi penting dalam jangka panjang 1 Dewasa/Sangat Berhasil (sebelum 2012) Organisasi sudah stabil dan berkelanjutan 3,25 3,50 3,75 4,00 Sumber: Manulang (1999), dimodifikasi

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Berdasarkan United Nations Environment Programme (2011), program kunci yang berkaitan dengan ekonomi hijau adalah:
(1) Pada  prediksi  model  makroekonomi  ekonomi  hijau  ukuran  klasik  kinerja ekonomi., membuat hijau ( greening ) tidak sebatas meningkatkan pertumbuhan Pendapatan  Domestik  Bruto  (PDB)  yang  bersumber  ekologi  (modal  alam) selama periode tertentu (enam tahun).
(2) Hubungan  tidak  terpisahkan  antara  pengentasan  kemiskinan  dan  konservasi ekologi bersama yang lebih baik dari penggunaan modal alam.
(3) Pada  transisi  ke  ekonomi  hijau,  lapangan  kerja  baru  diciptakan,  melebihi pekerjaan ekonomi coklat ( brown economy ). Namun, ada periode kehilangan pekerjaan  dalam  masa  transisi,  yang  membutuhkan  investasi  untuk  melatih ulang dan mendidik kembali tenaga kerja.
Progam  Lingkungan  Badan  Perserikan  Bangsa-Bangsa  ( United  Nations Environment Programme /UNEP) mengenai ekonomi hijau merupakan acuan yang bisa  digunakan  oleh  semua  negara,  dan  untuk  Indonesia  dapat  dilihat  prioritas program yang dibandingkan dengan acuan dari UNEP, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2.
Ekonomi Hijau Berdasarkan UNEP dan Prioritas pembangunan Indonesia Ekonomi Hijau (UNEP, 2011) Prioritas Pembangunan Indonesia Ekonomi  hijau  mengakui  nilai,  dan berinvestasi dalam, modal alam Manfaat  Ekonomi  penjualan  emisi  CO 2 ,  Manfaat  sosial hutan bagi masyarakat, Manfaat ekosistem  hutan (Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan GGGI, 2016) Ekonomi  hijau  adalah  pusat  pengentasan kemiskinan RPJMN 2020-2024: Pertumbuhan ekonomi tercapai, pengentasan  kemiskinan  membaik,  dan  tidak  mengorbankan lingkungan berdasarkan (Antara, 2022) Ekonomi  hijau  menciptakan  lapangan kerja dan meningkatkan keadilan sosial Menciptakan  4,4  juta  lapangan  kerja  di  2030  (Martha,  2022), program prioritas ketahanan ekonomi pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (Bappenas, 2021) Ekonomi  hijau  menggantikan  energi terbarukan  dan  teknologi  rendah  karbon untuk bahan bakar fosil Subsidi biomasa meningkatkan produksi energi terbarukan, dan teknologi hemat  energi (Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan GGGI, 2016) Ekonomi hijau mempromosikan peningkatan  sumber  daya  dan  efisiensi energi Program konservasi energi melestarikan sumber daya anergi (PP 70/2009 tentang konservasi energi )
Ekonomi Hijau (UNEP, 2011) Prioritas Pembangunan Indonesia Ekonomi  hijau  menghasilkan  kehidupan perkotaan  yang  lebih  berkelanjutan  dan mobilitas rendah karbon RPJMN  2020-2024:  Kota  dan  pemukiman  yang  berkelanjutan dengan  pemanfaatan  lahan  dan  penyediaan  perumahan,  dan lingkungan, pengelolaan limbah dan pengurangan sampah, serta pengelolaan  terpadu  kawasan  rawan  bencana,  restorasi  dan konservasi daerah aliran sungai. Ekonomi  hijau  tumbuh  lebih  cepat daripada  ekonomi  coklat  dari  waktu  ke waktu sambil  mempertahankan dan memulihkan modal alam Menurunkan  204  ribu  ton  CO 2 dan  emisi  gas  rumah  kaca, mendorong  24  juta  lapangan  kerja  secara  global,  dimana hilangnya  pekerjaan  sedikit  dibandingkan  lapangan  kerja  yang tercipta (Kementerian PPN/Bappenas, 2022)
Sumber: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber
Beberapa  inisitatif  yang  dilakukan  oleh  beberapa  negara  besar  di  dunia khususnya berkaitan dengan ekonomi hijau, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, China, Inggris dan membandingkannya dengan kesiapan Indonesia, dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3
Inisiatif Ekonomi Hijau Di Beberapa Negara Kebijakan Ekonomi Hijau Amerika China Inggris Indonesia Energi 30 negara bagian & Columbia: listrik terbarukan, 24 negara bagian: efisiensi energi (Council & Economy, 2022) Rencana Listrik 2016-2020: bahan bakar non-fosil. 2030: 1/5 listrik berasal dari non-fosil (Chiu, 2017) Memiliki Rencana Sepuluh Poin untuk Industri Revolusi Hijau (HM Government, 2020). Listrik tanpa karbon: transportasi & bangunan. Konversi batubara ke gas & energi terbarukan (listrik, transportasi dan industri) (INDONESIA LTS-LCCR 2050, 2021) Limbah Kebijakan limbah dan daur ulang, produk plastik: tantangan 2022 (Deep Dive, 2021) Larangan impor limbah padat mulai 1 Januari 2021 (Oasis Circular, 2021) Maksimalkan produk, minimalkan limbah, hindari emisi limbah, target emisi nol 2050 (Department for Environment Food & Rural Affairs, 2021) Pengelolaan dan pemanfaatan sampah, CH4, limbah padat perkotaan, domestik, limbah cair, dan lmbah industri (INDONESIA LTS-LCCR 2050, 2021) IPPU Katalisasi Industri Energi Bersih dan Pekerjaan Keberlanjutan (The White House, 2021) Industri dan lingkungan terkait, koordinasi pelaksanaan (Development Research Center of the State Council, (2017) Industri (2% emisi GRK 2018), terbesar: semen, sinter, kapur, serta besi dan baja. 1990 – 2019: penurunan emisi 83% (Department for Business, E.&I.S.,2021) Semen, bahan kimia dasar, pembuatan besi dan baja, dan peleburan logam (nikel, emas,
aluminium, bauksit, dll.)
sebagai emisi IPPU. Emisi GRK batubara (INDONESIA LTS- LCCR 2050, 2021) Pertanian Strategi Jangka Panjang Emisi GRK Net-Zero (2050) (The United States Department of State and the United States Executive Office of the President, 2021) Strategi Pengembangan Emisi GRK Jangka Menengan China (UNFCCC - Unofficial Translation, 2022) Emisi peternakan, pertanian, mesin pertanian: 10% GRK 2019), metana (54%) dan nitro oksida (32%).  2018 – 2019 kenaikan 1% sektor pertanian. 1990 –
2019 GRK pertanian turun 13% (Department for Business, E. & I. S.,2021) Sektor pertanian (FOLU), menghindari konversi hutan. Dukungan teknologi,
keuangan dan kapasitas.
padi varietas rendah emisi & hemat air. Pemanfaatan limbah ternak untuk biogas &
perbaikan pakan ternak, pengurangan pupuk sintetis (INDONESIA LTS-LCCR 2050, 2021) Kehutanan Kerangka Strategis kehutanan merespons Konservasi hutan terbesar di dunia, Mitigasi perubahan iklim: penangkapan dan Sektor kehutanan dan penggunaan lahan
Kebijakan Ekonomi Hijau Amerika China Inggris Indonesia Perubahan Iklim (USDA, 2008) dan penyiapan Opsi Adaptasi (Peterson et al ., 2011) penanaman pohon, hutan lindung dan larangan penebangan hutan primer (Sandalow, 2019) penyimpanan bersih karbon di ekosistem hutan dan produk kayu (The Forestry Commission, 2017) lainnya  & energi: sumber utama emisi. Indonesia perlu mengurangi emisi mendekati nol dan menjadi net sink (INDONESIA LTS-
LCCR 2050, 2021)
Sumber: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber
Dari Tabel  3 di atas dapat dilihat bahwa untuk bidang energi, peran United Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change (UNFCCC)  sangat  strategis mendorong  negara-negara  yang  berkomitmen  terhadap  penurunan  iklim  untuk membuat  strategi  di  masing-masing  negara,  dan  Indonesia  sendiri  sudah mengeluarkan  komitmen  berama-sama  negara  lainnya  untuk  mendorong mengurangi emisi mendekati nol, dan berkomitmen menjadi negara yng net sink dengan  hutan  yang  dimiliki  oleh  Indonesia.  Bisa  dibandingkan  dengan  negara- negara seperti Amerika Serikat, China, dan Inggris yang sudah memiliki program yang  lebih  detail  dan  terinci  untuk  masing-masing  pembangunan  bidang energi, limbah,  IPPU,  pertanian,  dan  kehutanan,  dan  memasukkan  dalam  konstitusi ataupun program di masing-masing negara (Lihat Tabel 3).
Berdasarkan  informasi kebijakan yang digunakan di Indonesia,  dan setelah dianalisis  menggunakan Institutional  Development  Framework sebagaimana dijelaskan  pada  metodologi  penelitian.  Semakin  tinggi  hirarki  peraturan  yang digunakan sebagai payung  hukum kebijakan maka ekonomi hijau maka semakin penting dan semakin prioritas program ekonomi hijau tersebut, dan semakin maju serta semakin tinggi kualitas pelatihan yang sudah dijalankan maka semakin tinggi tingkat  perkembangan  pengelolaan  yang  menunjukkan  semakin  tinggi  tahap perkembangan  atau  kualitas  pelatihan  yang  sudah  berjalan.  Berdasarkan  metode yang digunakan tersebut maka hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4
Hasil Penilaian Kebijakan Terkait Ekonomi Hijau Dan Kontribusi Terhadap Pelatihan
Kebijakan terkait ekonomi hijau Bobot Tingkat Perkembangan Pengelolaan Skor
Awal Berkembang/ Sedikit Berhasil Pemantapan/ Berhasil Dewasa/ Sangat Berhasil Energi Sangat Prioritas RUU EBT:4 1,75 E1(4;1,75) Prioritas Konservasi Energi:3 1,75 E2(3;1,75) Cukup prioritas EBT green fuel berbasis kelapa sawit:2 0,25 E3(2;0,25) Mendapatkan perhatian Tidak ada data Limbah Sangat Prioritas Pengelolaan sampah:4 2,5 L1(4;2,5) Prioritas Pengelolaan limbah:3 1,50 L2(3;1,50)
Kebijakan terkait ekonomi hijau Bobot Tingkat Perkembangan Pengelolaan Skor
Awal Berkembang/ Sedikit Berhasil Pemantapan/ Berhasil Dewasa/ Sangat Berhasil Cukup prioritas Fasilitas pengolahan limbah B3:2 1,25 L3(2;1,25) Mendapatkan perhatian Kedaruratan pengelolaan B3:1 0,25
L4(1;0,25) IPPU
Sangat Prioritas Bahan baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan : 4 2,25 I1(4;2,25) Prioritas Tidak ada data
Cukup prioritas Tidak ada data
Mendapatkan perhatian Emisi gas rumah kaca : 1 2,00 I2(2;2,00) Pertanian Sangat Prioritas Budidaya pertanian berkelanjutan:4 2,50 P1(4;2,50) Prioritas Pupuk ramah lingkungan : 3 2,50 P2(3;2,50) Cukup prioritas Tidak ada data Mendapatkan perhatian Sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan:1 2,25 P3(1;2,25) Kehutanan Sangat Prioritas Kebakaran hutan : 4 2,50 K1(4;2,50) Prioritas RHL termasuk pemulihan ekosistem gambut : 3 0,25 K2(3;0,25)
Cukup prioritas Tidak ada data Mendapatkan perhatian Inventarisasi GRK nasional:1 2,75 K3(1;2,75)-I Sumber: Data diolah peneliti
Dari hasil Tabel  4 kemudian di plotkan  menjadi peta progam prioritas dan Keterampilan hijau sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1 Peta Prioritas Program Dan Keterampilan Hijau

## Kebijakan Terkait Ekonomi Hijau Bidang Energi Dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Hijau
Analisis kebijakan bidang energi dan perkembangan pelatihan dapat dilihat pada Tabel 1, dimana kebijakan yang sangat prioritas mengenai Energi Baru dan Terbarukan  dalam  bentuk  undang-undang  dan  kegiatan  pelatihan  peningkatan Keterampilan hijau mengenai energi baru dan terbarukan yang sedikit berhasil (E1), dan  kebijakan  prioritas  mengenai  konservasi  energi  dalam  bentuk  peraturan pemerintah,  dan  kegiatan  pelatihan  peningkatan  Keterampilan  hijau  mengenai konservasi  energi  yang  sedikit  berhasil  (E2),  serta  kebijakan  cukup  prioritas mengenai  green  fuel  berbasis  kelapa  sawit  dalam  bentuk  peraturan  presiden  dan kegiatan pelatihan peningkatan Keterampilan hijau mengenai green fuel yang masih dalam tahap awal (E3), seluruhnya berada pada wilayah IV (lihat Gambar 1). Apabila  diperbandingkan,  maka  E1  (dukungan  undang-undang)  lebih  kuat dari  E2  (dukungan  peraturan  pemerintah),  dan  lebih  kuat  dari  E3  (peraturan presiden), namun pelaksanaan pelatihannya, E1 dan E2 relatif sama, dan keduanya lebih baik dibandingkan E3. Energi Baru dan Terbarukan (EBT) termasuk Bahan Bakar  Nabati  (BBN/biofuel),  tenaga  air,  panas  bumi  dan  biomassa  non  rumah tangga. Pendidikan dan Latihan (Diklat) pendukung program strategis konservasi energi  termasuk  diklat  teknis  penghematan  energi,  audit  energi  pada  bangunan gedung,  penerapan  sistem  manajemen  energi,  kiat-kiat  konservasi  energi  pada bangunan gedung, dasar-dasar konservasi energi dengan total peserta pada tahun 2018  sebanyak  70  peserta  (PPSDM  KEBTKE,  2019).  Kelapa  sawit  merupakan komoditas  perkebunan  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  energi termasuk  listrik,  dan  sangat  berpotensi  terutama  bagi  Indonesia  untuk menggantikan  bahan  bakar  fosil.  Kegiatan  pelatihan  mengenai energi  terbarukan
yang melibatkan lembaga pelatihan pemerintah, swasta, dan masyarakat  berbasis kelapa sawit masih belum dilakukan di Indonesia.

## Kebijakan Terkait Ekonomi Hijau Bidang Limbah Dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Hijau
Analisis kebijakan bidang limbah dan perkembangan pelatihan dapat dilihat pada  Tabel  1,  dimana  terdapat  kebijakan  sangat  prioritas  mengenai  pengelolaan sampah  dalam  bentuk  undang-undang  dan  kegiatan  pelatihan  peningkatan Keterampilan hijau mengenai pengelolaan sampah yang berhasil (L1), dan posisi L1 berada pada wilayah I (Lihat Gambar 1). Kebijakan prioritas pengelolaan limbah dalam  bentuk  peraturan  pemerintah,  dan  kegiatan  pelatihan  peningkatan Keterampilan hijau pengelolaan limbah yang sedikit berhasil (L2), serta kebijakan cukup  prioritas  mengenai  fasilitas  pegolahan  limbah  B3  dalam  bentuk  peraturan presiden dan kegiatan pelatihan peningkatan Keterampilan hijau mengenai fasilitas pengolahan limbah B3 yang cukup berhasil (L3), dimana posisi L2 serta L3 berada pada  wilayah  IV  (Lihat  Gambar  1),  dan  kebijakan  yang  mendapatkan  perhatian mengenai  kedaruratan  pengelolaan  limbah  B3  dalam  bentuk  surat  keputusan menteri  dan  kegiatan  pelatihan  peningkatan  Keterampilan  hijau  mengenai kedaruratan pengelolaan limbah B3 yang masih dalam tahap awal (L4), dan posisi L4 berada pada wilayah III pada Gambar 1.
Apabila  diperbandingkan,  maka  L1  (dukungan  undang-undang)  lebih  kuat dari  L2  (dukungan  peraturan  pemerintah),  dan  lebih  kuat  dari  L3  (dukungan peraturan  presiden),  serta  L4  (dukungan  peraturan  menteri).  Sedangkan  hasil kemajuan pelatihannya, L1 lebih baik dari L2, L3 dan L4, dan L2 lebih baik dari L3, serta L3 lebih baik dibandingkan L4.
Program-program  berkaitan  dengan  pengelolaan  sampah  cukup  banyak dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pelatihan pengolahan sampah ada  juga  yang  dilakukan  secara  tidak  terprogram,  melibatkan  masyrakat  seperti yang dilakukan pada pedagang rujak buah di Kelurahan Klender-Jakarta, dimana masyarakat dilatih mengkonversi sampah buah menjadi produk kompos cair dan komposter untuk penghijauan (Sasmita, 2018).
Program  pelatihan  pengelolaan  limbah  bahan  berbahaya  beracun  (B3) dilaksanakan oleh pemerintah, dan lembaga pelatihan swasta sudah sejak 2016 yang diikuti  oleh  perusahaan,  bahkan  diikuti  mahasiswa.  Pelatihan  ISO  14001  adalah standar  internasional  untuk  Sistem  Manajemen  Lingkungan  yang  banyak digunakan oleh perusahaan penyelenggara pelatihan di Indonesia, termasuk untuk industri pengolahan.

## Kebijakan  Terkait  Ekonomi  Hijau  Bidang  Industrial  Processing  And  Product Use Dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Hijau
Analisis kebijakan bidang industrial processing and product use (IPPU) dan perkembangan  pelatihan  dapat  dilihat  pada  Tabel  1,  dimana  terdapat  kebijakan sangat  prioritas  mengenai  bahan  baku,  bahan  penolong,  dan  teknologi  ramah lingkungan dalam bentuk undang-undang dan kegiatan pelatihan bahan baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan  peningkatan  Keterampilan hijau yang berhasil (I1), dan kebijakan yang mendapatkan perhatian mengenai emisi gas rumah
kaca   dalam  bentuk  surat  keputusan  menteri  dan  kegiatan  pelatihan  peningkatan Keterampilan hijau mengenai emisi gas rumah kaca yang berhasil (I2), keduanya berada  pada  wilayah  I  (Lihat  Gambar  1).  Apabila  diperbandingkan,  maka  I1 (dukungan  undang-undang)  lebih  kuat  dari  I2  (dukungan  peraturan  presiden). Sedangkan hasil kemajuan pelatihannya, I1 lebih baik dibandingkan I2. Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) di Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan kepada perajin yang tergabung dalam Asosiasi Perajin Batik Jawa Timur di 38 kabupaten dan  kota  tentang  proses  pembuatan  batik  yang  ramah  lingkungan  untuk menciptakan  efisiensi  pemakaian  bahan  baku,  energi,  dan  hemat  air,  sehingga limbah yang dihasilkan lebih sedikit (Kementerian Perindustrian, 2020).

## Kebijakan  Terkait  Ekonomi  Hijau  Bidang  Pertanian  Dan  Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Hijau
Analisis kebijakan bidang limbah dan perkembangan pelatihan dapat dilihat pada  Tabel  1,  dimana  terdapat  kebijakan  sangat  prioritas  budidaya  pertanian berkelanjutan  dalam  bentuk  undang-undang  dan  kegiatan  pelatihan  peningkatan Keterampilan hijau mengenai budidaya pertanian berkelanjutan yang berhasil (P1), dan  kebijakan  prioritas  mengenai  pupuk  yang  tepat  dalam  bentuk  peraturan pemerintah,  dan  kegiatan  pelatihan  peningkatan  Keterampilan  hijau  mengenai pupuk yang ramah lingkungan yang berhasil (P2), dimana P1 dan P2 berada pada wilayah  I  (Lihat  Gambar  1).  Kebijakan  yang  mendapatkan  perhatian  mengenai sertifikasi  kelapa  sawit  berkelanjutan  dalam  bentuk  surat  keputusan  menteri  dan kegiatan  pelatihan  peningkatan  Keterampilan  hijau  mengenai  sertifikasi  kelapa sawit berkelanjutan yang berhasil (P3), dan berada pada wilayah II (Lihat Gambar 1).
Apabila  diperbandingkan,  maka  P1  (dukungan  undang-undang)  lebih  kuat dari  P2  (dukungan  peraturan  pemerintah),  dan  lebih  kuat  dari  P3  (dukungan peraturan menteri). Sedangkan hasil kemajuan pelatihannya,  P1 sama dengan P2, dan  keduanya  lebih  baik  dibandingkan  P3.  Salah  satu  program  pelatihan pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan di kawasan unggulan padi  yang  diselenggarakan  tahun  2021  dilaksanakan  oleh  Badan  Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat (BPSDM Jabar, 2021).

## Kebijakan  Terkait  Ekonomi  Hijau  Bidang  Kehutanan  Dan  Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Hijau
Analisis kebijakan bidang limbah dan perkembangan pelatihan dapat dilihat pada Tabel 1, dimana terdapat kebijakan sangat prioritas mengenai kebakaran hutan dalam  bentuk  undang-undang  dan  kegiatan  pelatihan  peningkatan  Keterampilan hijau  mengenai  kebakaran  hutan  yang  berhasil  (K1),  dan  berada  pada  wilayah  I (Lihat  Gambar  1).  Kebijakan  prioritas  mengenai    rehabilitasi  hutan  dan  lahan (RHL)  termasuk  pemulihan  ekosistem  dalam  bentuk  peraturan  pemerintah,  dan kegiatan  pelatihan  peningkatan  Keterampilan  hijau  rehabilitasi  hutan  dan  lahan termasuk pemulihan ekosistem yang masih dalam tahap awal (K2), dan berada pada wilayah  IV (Lihat Gambar 1). Kebijakan yang mendapatkan perhatian mengenai penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi gas rumah kaca dalam bentuk surat keputusan  menteri  dan  kegiatan  pelatihan  peningkatan  Keterampilan  hijau
mengenai penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi gas rumah kaca yang baik (K3). dan berada pada wilayah I (Lihat Gambar 1).
Apabila  diperbandingkan,  maka  K1  (dukungan  undang-undang) lebih  kuat dari  K2  (dukungan  peraturan  pemerintah),  dan  lebih  kuat  dari  K3  (dukungan peraturan menteri). Sedangkan hasil kemajuan pelatihannya, K3 lebih baik daripada K1 dan K2, serta K1 lebih baik dari K2.
Pelatihan  pencegahan  dan  pengendalian  kebakaran  hutan  sudah  lama dilakukan,  sebelum  tahun  2010,  termasuk  oleh  pemerintah,  swasta,  LSM,  dan masyarakat.  Pemerintah  melakukan  kegiatan  rutin  pelatihan  pengendalian kebakaran  hutan  dan  lahan  bagi  Masyarakat  Peduli  Api  (MPA)    berkesadaran hukum, termasuk melalui program pelatihan e-learning
(https://elearning.menlhk.go.id/login/index.php?).
Saat  ini  sudah  tersedia  beberapa  modul  pelatihan  pemulihan  ekosistem gambut.  Hanya  saja  informasi  mengenai  pelatihan  yang  telah  dilakukan  tidak ditemukan  pada  laporan  kementerian  yang  dilaporkan  on  line.    Saat  industri semakin antusias ikut serta menurunkan emisi GRK, Badan Standardisasi Nasional (BSN)  perlu  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  manusianya, terutama  para  asesor.  Pelatihan  GRK  bahan  sudah  pernah  dilakukan tahun  2015 (Badan Standarisasi Nasional, 2021).

## Pembahasan

## Keterampilan Hijau Bidang Energi
Peran  SDM  sangat  penting  untuk  mendorong  berjalannya  program  energi yang  ramah  lingkungan,  termasuk  dengan  meningkatkan  kualitas  SDM  melalui berbagai  pelatihan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  kualitas  SDM  dalam bidang    EBT,  konservasi  energi  dan  EBT green  fuel berbasis  kelapa  sawit. Sebagaimana  hasil  pemetaan  situasi  terkini  mengenai  kebijakan  dan  program pelatihan yang telah berjalan, Keterampilan hijau untuk program EBT, konservasi energi,  dan green fuel memiliki  prioritas  atau  bobot  kepentingan tinggi,  namun dukungan tenaga kerja yang dihasilkan dari berbagai pelatihan berada pada tingkat perkembangan masih rendah.
Terdapat  peluang  untuk  meningkatkan  Keterampilan  hijau  bidang  energi karena Pemerintah memberikan prioritas tinggi terhadap program EBT, konservasi energi  dan  green  fuel  untuk  mendukung  ekonomi  hijau  melalui  dukungan  akan diterbitkan  undang-undang  (saat  penelitian  ini  ditulis  masih  RUU),  memberikan kesempatan  seluas-luasnya  kepada  para  pihak  menjalankan  program-program pelatihan,  termasuk  oleh  kementerian  terkait,  lembaga  pelatihan  swasta  dan masyarakat,  termasuk  memanfaatkannya  untuk  meningkatkan  jumlah  peserta pelatihan  program EBT, konservasi energi dan  green fuel yang lebih banyak lagi untuk  meningkatkan  dari  yang  sekarang  sudah  berhasil  menjadi  sangat  berhasil (tahap  dewasa),  termasuk  dengan  cara  memperbaiki  jejaring  alumni  dari  peserta pelatihan  dan  kerja  sama  dengan  pihak  industri  dan  perusahaan  (Sudiyatno  & Wulandari, 2020).
Walaupun  secara  kualitas  sudah  dikatakan  baik,  namun  menghadapi tantangan untuk menambah jangkau kuantitas peserta pelatihan dan pengujian hasil pelatihan di lapangan sehingga diharapkan pencapaian ini bisa meningkat sehingga hasil-hasil pelatihan bisa di lapangan sehingga emisi sektor energi bisa dihilangkan, menuju Indonesia’s net zero emission , tahun 2060.

## Keterampilan Hijau Bidang Pengelolaan Limbah
Hasil  pemetaan  situasi  terkini  mengenai  kebijakan  dan  program  pelatihan yang  telah  berjalan,  menunjukkan  Keterampilan  hijau  pengelolaan  sampah memiliki  prioritas  sangat  tinggi,  dan  hasil  pelatihan  sudah  dalam  tahap  berhasil. Pada  bidang  pengelolaan  limbah  dan  pelatihan  penyediaan  fasilitas  pengolahan limbah sangat prioritas, namun tenaga kerja yang dihasilkan dari berbagai pelatihan masih dalam tahap berkembang. Sedangkan pelatihan kedaruratan pengolahan B3 masih  belum  mendapatkan  perhatian  setinggi  pelatihan  pengelolaan  sampah  dan limbah, dan perkembangan pelatihan masih dalam tahap awal.
Dengan  prioritas  tinggi  kebijakan  terhadap  pengelolaan  sampah  akan memberikan  peluang  bagi  para  pihak  untuk  meningkatkan  program-program pelatihan,  termasuk  meningkatkan  jumlah  peserta  pelatihan  yang  lebih  banyak melalui  peningkatan  jejaring  alumni  dan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak (Sudiyatno  &  Wulandari,  2020),  dan  tantangan  untuk  meyakinkan  kepada  para pihak menuju Indonesia’s net zero emission , tahun 2060.

## Keterampilan  Hijau  Bidang  Industrial  Processing  And  Product  Use  Dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Hijau
Kebijakan dan program pelatihan pengelolaan bahan baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan, emisi gas rumah kaca bidan proses industri yaitu sangat prioritas, dan dukungan tenaga kerja yang dihasilkan dari pelatihan berada pada tingkat perkembangan tinggi.
Adanya peluang terhadap bahan baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan melalui dukungan  undang-undang yang memberi kesempatan  kepada para pihak untuk meningkatkan program-program pelatihan yang lebih banyak lagi, termasuk melalui peningkat jaringan alumni dari peserta pelatihan dan kerja sama dengan pihak industri dan perusahaan (Sudiyatno & Wulandari, 2020).
Walaupun dukungan kebijakan terhadap emisi gas rumah kaca masih belum setinggi dukungan kebijakan terhadap bahan baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan, namun pelaksanaan pelatihan emisi gas rumah kaca sama-sama berhasil  seperi  pelatihan  mengenai  bahan  baku,  bahan  penolong  dan  teknologi ramah  lingkungan.  Sebagai  tantangan,  tampaknya  isu  emisi  gas  rumah  kaca internasional  untuk  memenuhi  janji  (promises)  lebih  berpengaruh  dari  pada kebijakan di dalam negeri (Molina, et al., 2020), menuju net zero emission , tahun 2060.

## Keterampilan Hijau Bidang Pertanian
Budidaya pertanian berkelanjutan memiliki bobot sangat prioritas, dan pupuk ramah  lingkungan,  memiliki  bobot  prioritas,  serta  sertifikasi  kelapa  sawit berkelanjutan  mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah,  dengan  melaksanakan pelatihan  yang  berhasil.  Dukungan  kebijakan  berbeda,  ternyata  tidak  mengurani semangat untuk menghasilkan tenaga kerja yang baik, dan dapat ditingkatkan lagi jumlah peserta pelatihan melalui penguatan jejaring alumni dari peserta pelatihan dan  kerja  sama  dengan  pihak  industri  dan  perusahaan  (Sudiyatno  &  Wulandari, 2020).  Dapat  diduga  isu  internasional  mengenai  pupuk  ramah  lingkungan  dan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan lebih berpengaruh dari pada kebijakan yang ada di dalam negeri (Molina, et al. , 2020), dan bagaimana untuk dapat digunakan menuju net zero emission , tahun 2060.

## Keterampilan Hijau Bidang Kehutanan
Kebijakan  bidang  kehutanan  mengenai  mengenai  pencegahan  dan pengelolaan  kebakaran  hutan  memiliki  bobot  sangat  prioritas  rehabilitaasi  hutan dan  lahan  termasuk  pemulihan  ekosistem  memiliki  bobot  prioritas,  serta inventarisasi  GRK  nasional  memiliki  perhatian  paling  rendah  diantara  lainnya. Hasil  pelatihan  bidang  pencegahan  dan  pengelolaan  kebakaran  hutan  dan inventarisasi GRK nasional terbukti berhasil di lapangan.
Terdapat peluang untuk meningkatkan pelatihan mengenai  pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dengan memberikan kesempatan seluas luasnya bagi para pihak untuk meningkatkan program-program pelatihan, termasuk dengan cara memperbaiki jejaring alumni dari peserta pelatihan dan kerja sama dengan pihak
industri  dan  perusahaan  (Sudiyatno  &  Wulandari,  2020),  juga  tantangan menuju Indonesia’s net zero emission , tahun 2060.

## E. SIMPULAN
Pembangunan masih belum cukup efektif menjalankan konsep ekonomi hijau menuju  komitmen Indonesia  zero  emission tahun  2060,  dimana  sumber  daya manusia  belum  sepenuhnya  memainkan  perannya  sebagai  tenaga  kerja  yang memiliki ketrampilan hijau menghasilkan barang produksi ramah lingkungan.
Indonesia  memiliki  peraturan  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  hijau  dan untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  ramah  lingkungan. Beberapa  kebijakan  ekonomi  hijau  dalam  bentuk  undang-undang  menunjukkan pentingnya  kebijakan  tersebut,  dan  menjadi  sangat  prioritas  untuk  diterapkan, beberapa kebijakan dalam bentuk peraturan menteri. Kebijakan bidang penyediaan tenaga  kerja  yang  memiliki  ketrampilan  hijau,  masih  belum  dalam  tingkatan undang-undang. Undang-undang dan peraturan pemerintah tampak terlihat sangat memengaruhi  keberhasilan  mendukung  ekonomi  hijau  dan  untuk  meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan hijau. Beberapa bidang pelatihan sudah dianggap berhasil, walaupun belum memiliki peraturan setingkat undang-undang atau setingkat peraturan pemerintah, umumnya berkaitan dengan isu lingkungan global yang memengaruhi pelatihan tenaga kerja hijau.
Terdapat  peluang  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Indonesia dalam  menjalankan  program  pertumbuhan  ekonomi  hijau,  memastikan  berbagai peraturan  yang  ada  efektif  dijalankan,  dan  mampu  menyediakan  sumber  daya manusia  yang  memiliki  ketrampilan  hijau  menuju  Indonesia  bebas  emisi  tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Antara.  (2022).  Bappenas  Ingin  RPJMN  2020-2024  Adopsi  Ekonomi  Hijau. https://www.antaranews.com/berita/734623/bappenas-ingin-rpjmn-2020- 2024-adopsi-ekonomi-hijau
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2021).  Profesionalitas  Asesor,  kunci  kepercayaan bagi rencana aksi pengurangan emisi gas rumah kaca. Sekilas Info.
https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/6330/Profesionalitas-Asesor--kunci- kepercayaan-bagi-rencana-aksi-pengurangan-emisi-gas-rumah-kaca
Bappenas. (2021). Sambutan Kepala Bappenas/Menteri PPN dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat. http://bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Bahan- Bappenas.pdf BPSDM  Jabar.  (2021).  E-Learning  BPSDM  Provinsi  Jawa  Barat.  Pelatihan Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Di Kawasan Unggulan Padi Tahun Anggaran 2021. https://elearning.bpsdm.jabarprov.go.id/enrol/index.php?id=195
Council,  A.,  &  Economy,  E.  E.  (2022).  Summary  of  the  American  Renewable Energy and Efficiency Act. The American Renewable Energy and Efficiency Act Introduced by Senator Edward J. Markey (D-Mass.).
Chiu,  D.  (2017). The  East  Is  Green:  China’s  Global  Leadership  in  Renewable Energy .
Deep Dive. (2021). Progress report: State waste and recycling policies gain notable traction  this  year  |  Waste  Dive. https://www.wastedive.com/news/2021- waste-recycling-state-policy-progress-epr-pcr-plastic/603457/
Department for Business, E. & I. S. (2021). 2019 UK Greenhouse Gas Emissions, Final Figures (Issue February-National Statistics).
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads /attachment_data/file/957887/2019_Final_greenhouse_gas_emissions_statist ical_release.pdf
Department  for  Environment  Food  &  Rural  Affairs.  (2021).  Waste  Management Plan for England (Issue January). OGL.
Development Research Center of the State Council. (2017). Industrial upgrading for green growth in China (Issue June). OECD.
Direktorat  Jenderal  Energi  Baru  Terbarukan  dan  Konservasi  Energi.  (2021). Menteri  ESDM  Launching  Penghargaan  Subroto  Bidang  Efisiensi  Energi
2021. Siaran Pers Nomor: 098.Pers/04/SJI/2021. https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/03/09/2825/menteri.esdm.launching.peng hargaan.subroto.bidang.efisiensi.energi.2021?lang=en
Dogaru,  L.  (2020).  Green  Economy  and  Green  Growth  -  Opportunities  for Sustainable  Development. MDPI  Proceedings  2020 ,  63(70),  1–8. https://www.mdpi.com/2504-3900/63/1/70/pdf
Erwinsyah, & Djuhartono, T. (2020). Impact of GHG Emission from Palm Oil Mill Effluents  and  Population  Growth,  GDP  Per  Capita  Change,  and  the Technology. Journal of Applied Business and Economics , 6(4), 377–390.
Georgeson, L., Maslin, M., & Poessinouw, M. (2017). The Global Green Economy: a Review of Concepts, Definitions, Measurement Methodologies and Their
Interactions . Geography and Environment , 4(1).
https://doi.org/10.1002/geo2.36
Investor.com. (2021, November 2). Peta Jalan Indonesia Capai Net Zero Emission pada 2060.
HM  Goverment.  (2020).  The  Ten  Point  Plan  for  a  Green  Industrial  Revolution (Issue November).
INDONESIA  LTS-LCCR  2050.  (2021). Indonesia  Long-Term  Strategy  for  Low Carbon and Climate Resilience 2050 (Indonesia LTS-LCCR 2050) .
Kahle, L. R., & Atay, E. G. (2014). Communicating Sustainability for the Green Economy . Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9781315705491
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  (2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019 .
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2015). Mewujudkan Pertumbuhan  Ekonomi  Hijau  di  Indonesia:  Peta  jalan  untuk  Kebijakan, Perencanaan, dan Investasi .
Kementerian  Perindustrian.  (2020).  Kemenperin  Dorong  Pelaku  Industri  Batik Terapkan Praktik Ramah Lingkungan. Siaran Pers.
https://kemenperin.go.id/artikel/21985/Kemenperin-Dorong-Pelaku- Industri-Batik-Terapkan-Praktik-Ramah-Lingkungan
Kementerian  PPN/Bappenas.  (2022). Bappenas  Dorong  Pemulihan  dengan Ekonomi  Hijau . https://www.bappenas.go.id/index.php/id/berita/bappenas- dorong-pemulihan-dengan-ekonomi-hijau
Koran  SINDO.  (2021). Uni  Eropa  Net-Zero  2050:  Peluang  dan  Tantangan Indonesia. https://nasional.sindonews.com/read/623957/18/uni-eropa-net- zero-2050-peluang-dan-tantangan-indonesia-1639095177?showpage=all
Lavrinenko, O., Ignatjeva, S., Ohotina, A., Rybalkin, O., & Lazdans, D. (2019). The Role of Green Economy in Sustainable Development (Case Study: the EU  states). Entrepreneurship  and  Sustainability  Issues ,  6(3),  1113–1126. http://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.3(4)
Manullang,  S.  (1999). Panduan  Pelaksanaan  Lokakarya  IDF  (Institutional Development Framework) untuk Taman Nasional di Indonesia .
Martha,  F.  P.  (2022). Bappenas  Klaim  Pengembangan  Ekonomi  Hijau  Bisa Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru . https://ekonomi.bisnis.com/read/20220209/9/1498543/bappenas-klaim- pengembangan-ekonomi-hijau-bisa-ciptakan-44-juta-lapangan-kerja-baru
Ministry  of  National  Development  Planning/  National  Development  Planning Agency. (2021 ). A Green Economy for A Net-Zero Future: How Indonesia can  build  back  better  after  COVID-19  with  the  Low  Carbon  Development Initiative (LCDI) (Issue LCDI) .
Molina, C., Akçay, E., Dieckmann, U., Levin, S. A., & Rovenskaya, E. A. (2020). Combating climate change with matching-commitment agreements . Scientific Reports, 10(10251), 1–12. https://doi.org/10.1038/s41598-020-63446-1
Oasis Circular. (2021). China implements the complete ban of import of solid waste from  01  Jan  2021. https://www.ukpandi.com/-/media/files/uk-p-and-i- club/articles/correspondent-updates/oasis-circular-2014.pdf )
Partnership  for  action  on  green  economy.  (2016).  Integrated  Planning  & Sustainable Development: Challenges and Opportunities Synthesis Report.
Peterson, D. L., Millar, C. I., Joyce, L. A., Furniss, M. J., Halofsky, J. E., Neilson, R. P., & Morelli, T. L. (2011). Responding to Climate Change in National Forests: A Guidebook for Developing Adaptation Options .
Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan GGGI. (2016). Pertumbuhan Ekonomi Hijau  dan  Perencanaan  Investasi  -  Panduan  untuk  Menggunakan  Analisis Biaya - Manfaat yang Diperluas (ECBA).
PPSDM KEBTKE. (2019). Laporan Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Tahun 2018 .
Pusat  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Minyak  dan  Gas  Bumi.  (2020). Laporan Tahunan PPSDM Migas T.A 2019 .
Rosenberg,  E.,  Ramsarup,  P.,  &  Sisitka,  H.  L.  (2020). Green  Skills  Research  in South Africa - Models, Cases and Methods. Routledge .
Sandalow, D. (2019). Guide to Chinese Climate Policy 2019 . COLUMBIA - SIPA.
Sasmita,  K.  (2018).  Pelatihan  Pengolahan  Sampah  dalam  Meningkatkatkan  Life Skill pada Komunitas Pedagang Rujak Buah di Klender Jakarta Timur. Jurnal Parameter , 30(2), 59–75.
Sudiyatno, & Wulandari, I. (2020). Evaluation of education and training programs in Solo Technopark Central Java in Indonesia. Research and Evaluation in Education , 6(2), 150–159.
Tariq, S., Jan, A. F., & Ahmad, M. S. (2014). Green Employee Empowerment: a Systematic  Literature  Review  on  State-of-Art  in  Green  Human  Resource Management. Qual Quant . https://doi.org/10.1007/s11135-014-0146-0
The  Forestry  Commission.  (2017).  The  UK  Forestry  standard:  The  goverments’ approach to sustainable forestry. Forestry Commission. www.forestry.gov.uk/publications
The United States Department of State and the United States Executive Office of the President. (2021). The Long-Term Strategy of the United States Pathways to Net-Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050 (Issue November). Global Publishing Solutions.
The White House. (2021). Executive Order on Catalyzing Clean Energy Industries and Jobs Through Federal Sustainability. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential- actions/2021/12/08/executive-order-on-catalyzing-clean-energy-industries- and-jobs-through-federal-sustainability/
Tjahyanti,  S.,  &  Chairunnisa,  N.  (2020).  Kompetensi,  Kepemimpinan,  Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan Human Resources and Facilty Management Directorate. Media Bisnis , 12(2), 127–132.
UNEP. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers .
UNFCCC - Unofficial Translation. (2022). China ’ s Mid -Century Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/China’s  Mid-Century  Long-
Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy.pdf
USDA.  (2008).  Forest  Service  Strategic  Framework  For  Responding  to  Climate Change-Version 1.0.
Wartaekonomi.co.id.  (2021).  Wujudkan  Indonesia Net  Zero  Emission 2060, Pemerintah Sebut Swasta Miliki Peran Penting. https://wartaekonomi.co.id/read380460/wujudkan-indonesia-net-zero- emission-2060-pemerintah-sebut-swasta-miliki-peran-penting Yusoff,  Y.  M.,  Nejati,  M.,  Kee,  D.  M.  H.,  &  Amran,  A.  (2020).  Linking  Green Human  Resource  Management  Practices  to  Environmental  Performance  in Hotel Industry. Global Business Review , 2(3), 663–680. https://doi.org/10.1177/0972150918779294