## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4087/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
115 Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia (Zelika Setya Ardiani)
Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia

## Zelika Setya Ardiani

## Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 4 November 2022 Publish : 6 Januari 2023 We all know that Indonesia is the only G20 member country that has not yet become a member and currently Indonesia has the status of an Observer and there is only one stage left for Indonesia to become a full member of the FATF.  So that in order to improve Indonesia's status to a full member of the FATF, Indonesia must meet the 40 FATF Recommendations which basically contain recommendations in the form of a comprehensive and consistent framework of measures that must be implemented by  Indonesia  to  combat  money  laundering  and  terrorist  financing.  Later  with Indonesia becoming a full member of the FATF, it also proves to the international world  that  Indonesia  is  fully  committed  to  combating  the  Money  Laundering  Act (TPPU) and the Terrorism Financing Act (TPPT). Of course, this also has an impact on Indonesia's investment climate that has integrity and is clean from criminal acts, especially money laundering and terrorism financing. The issues raised in this article are how to fulfill the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) as a commitment to combat Money Laundering (TPPU) and Terrorism Financing Crimes (TPPT) in Indonesia and how the role of the Financial Action Task Force (FATF) recommendations in order to maintain an investment climate with integrity and  clean  from  Money  Laundering  (TPPU)  and  Terrorism  Financing  Crimes (TPPT). The research method used in writing this law is normative legal research or doctrinal legal research which is library research or document study, because this research is carried out or aimed only at written regulations or other legal materials. Keywords:
Financial  Action  Task  Force,
Notaris,
Prinsip Mengenali Pengguna  Jasa,  Tindak  Pidama Pencucian  Uang  dan  Pendanaan Terorisme Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 4 November 2022 Publish : 6 Januari 2023 Kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota dan saat ini Indonesia berstatus sebagai Observer dan tinggal satu tahapan lagi Indonesia akan masuk menjadi anggota penuh FATF.   Sehingga dalam  rangka  meningkatkan  status  Indonesia  menjadi  anggota  penuh  FATF, Indonesia harus memenuhi 40 Rekomendasi FATF yang pada pokoknya memuat rekomendasi  berupa  kerangka  langkah-langkah  yang  komperehensif  dan konsisten yang harus diterapkan oleh Indonesia untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Nantinya dengan Indonesia menjadi anggota penuh FATF, hal  tersebut  membuktikan  pula  kepada  dunia  internasional  bahwa  Indonesia berkomitmen penuh dalam memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme  (TPPT).  Tentu  hal  tersebut  berdampak  pula pada  iklim  investasi  Indonesia  yang  beintegritas  dan  bersih  dari  tindak  kriminal, utamanya  pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme.  Adapun  permasalahan  yang diangkat pada artikel ini adalah bagaimana upaya pemenuhan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) sebagai komitmen memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang  (TPPU)  dan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme  (TPPT)  di  Indonesia  dan bagaimana peran rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam rangka menjaga iklim investasi yang berintegritas dan bersih dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian  hukum  doktrinal  yang  merupakan  penelitian  perpusatakaan  atau  studi dokumen,  karena  penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
116 Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia (Zelika Setya Ardiani)
Corresponding Author: Zelika Setya Ardiani Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia zelikasetyaardiani@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang
Dalam  berbagai  kesempatan,  Presiden  Joko  Widodo  seringkali  menekankan  agar Indonesia menjadi negara yang menarik  dan ramah bagi investor. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut melalui berbagai kebijakan yang menyederhanakan birokrasi dan memangkas  regulasi.  Penyederhanaan  regulasi  berdampak  pula  pada  penyederhanaan birokrasi  yang  mempengaruhi  secara  signifikan terhadap  perizinan  berusaha  di  Indonesia. Kemudahan  dalam  perizinan  berusaha  tersebut  sejalan  dengan  salah  satu  komitmen pemerintah dalam upaya mendongkrak dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia demi mewujudkan  kemandirian  ekonomi  Indonesia.  Dengan  meningkatnya  iklim  investasi, diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional terlebih di masa pandemi Covid-19 ini. Meski saat ini tren penurunan kasus Covid-19 di Indonesia menjadi  kabar  yang  menggembirakan,  terlebih  Pemerintah  saat  ini  sedang  mengkaji kemungkinan untuk melakukan transisi dari pandemi ke endemi, namun keadaan pandemi yang  sudah  berlangsung  2  (dua)  tahun  ini  telah  banyak  ‘melumpuhkan’  kondisi  sektor perekonomian di Indonesia.
Kita  ketahui  bersama  pandemi  Covid-19  telah  menempatkan  dunia  dalam  keadaan krisis dengan berbagai tantangan yang mengarah pada perubahan signifikan dalam berbagai sektor  tatanan  kehidupan,  terutama  sektor  sosial-ekonomi.  Hingga  pertengahan  Oktober 2022, Covid-19 telah melanda ratusan negara dengan sekitar 621 juta orang terinfeksi dan jumlah kematian mencapai lebih dari 6 juta jiwa. Khusus di Indonesia sendiri, kasus infeksi Covid-19 sudah mencapai lebih dari 6 juta kasus dengan jumlah kematian mencapai lebih dari 150 ribu jiwa. Hampir seluruh negara di dunia mengalami perlambatan ekonomi yang merupakan imbas dari dilakukannya berbagai pembatasan sosial untuk memutus mata rantai penyebaran  Covid-19  yang  telah  menyebabkan  perlambatan  bisnis,  hingga  penutupan kegiatan usaha. Hal tersebut pada akhirnya memangkas pendapatan masyarakat dan memicu peningkatan  pengangguran.  Pemerintah  kemudian  mengambil  kebijakan  untuk  mencapai keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan agar pertumbuhan perekonomian dapat bangkit dari keterpurukan tanpa mengabaikan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah melakukan serangkaian upaya yang bertujuan untuk  membantu  masyarakat  yang  terdampak  pandemi  Covid-19  dan  mempercepat pemulihan  ekonomi.  Upaya  tersebut  diawali  dengan  menerbitkan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease  2019 yang menitikberatkan  pada  restrukturisasi  utang  hingga  Maret  2021  kemudian  diperpanjang  1 (satu)  tahun  hingga  Maret  2022,  dan  saat  ini  OJK  telah  memperpanjang  restrukturisasi hingga  Maret  2023.  Kemudian  langkah  kebijakan  lain  yang  diambil  oleh  Pemerintah bersama-sama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  adalah  dengan  mempercepat disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 lalu,
117 Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia (Zelika Setya Ardiani)
meski sebelum pandemi Covid-19, UU Cipta Kerja memang sudah dirancang sebagai bagian dari agenda pemerintah dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia.  Meski  saat ini  kita  ketahui  bahwa  UU  Cipta  Kerja  telah  telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai  pengujian  formil  UU  Cipta  Kerja  pada  25  November  2021  dengan  putusan inkonstitusional bersyarat. Namun regulasi tersebut tetap berlaku sampai ada revisi dengan tenggat waktu 2 (dua) tahun sejak putusan.
Sejalan  dengan  dilakukannya  berbagai  upaya  peningkatan  kemudahan  berusaha  di Indonesia,  Pemerintah  juga  berkomitmen  untuk  menjaga  iklim  investasi  yang  bersih  dari tindak kriminal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, disamping mendorong  peningkatan  investasi,  disaat  yang  bersamaan,  Presiden  Joko  Widodo  juga menginginkan  agar  investasi  di  Indonesia  tetap  berintegritas,  salah  satunya  dengan memenuhi rekomendasi dan menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) . FATF  merupakan  merupakan  lembaga intergovernmental yang  didirikan  dengan  mandat untuk membentuk standar dan untuk mempromosikan implementasi yang efektif atas sistem hukum,  regulasi  dan  standar  operasional untuk  mencegah  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan internasional. FATF dibentuk  dalam  Pertemuan  G7  pada  tahun 1989  di Paris  oleh  para  Menteri  di  yurisdiksi  anggotanya.  Pada  awal  pembentukannya,  FATF hanya memiliki 16 anggota dan terus berkembang hingga pada Maret 2019 telah tergabung sebanyak 38 anggota. Negara anggota diwajibkan melakukan identifikasi, assessment , dan memahami  risiko  TPPU  dan  TPPT  yang  dihadapi  di  tingkat  nasional,  serta  mengadopsi tindakan mitigasi risiko yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada.
FATF melakukan mutual evaluation secara periodik terhadap anggota- anggotanya. Mutual  Evaluation  Review (MER)  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang dilakukan  oleh  FATF  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kepatuhan  rezim  APU  PPT  suatu jurisdiksi/negara  dapat  tercapai  dengan  baik  terhadap  40  Rekomendasi  FATF.  Fokus penilaian pada MER yakni sebagai berikut:
1) Penilaian tingkat kepatuhan suatu negara terhadap 40 Rekomendasi FATF ( Technical Compliance ).
2) Penilaian efektifitas penerapan program APU PPT, yang dilihat melalui 11 Immediate Outcome (IO) .
Kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota dan saat ini Indonesia berstatus sebagai Observer dan tinggal satu tahapan lagi Indonesia akan masuk menjadi anggota penuh FATF.  Sehingga dalam rangka meningkatkan status Indonesia menjadi anggota penuh FATF, Indonesia harus memenuhi 40  Rekomendasi  FATF  yang  pada  pokoknya  memuat  rekomendasi  berupa  kerangka langkah-langkah yang komperehensif dan konsisten yang harus diterapkan oleh Indonesia untuk  memerangi  pencucian  uang  dan  pendanaan  teroris.  Nantinya  dengan  Indonesia menjadi anggota penuh FATF, hal tersebut membuktikan pula kepada dunia internasional bahwa  Indonesia  berkomitmen  penuh  dalam  memerangi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU)  dan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme  (TPPT).  Tentu  hal  tersebut  berdampak pula  pada  iklim  investasi  Indonesia  yang  beintegritas  dan  bersih  dari  tindak  kriminal, utamanya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut ini rumusan masalah yang akan dibahas
118 Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia (Zelika Setya Ardiani)
dalam penulisan ini, yaitu:
1. Bagaimana  upaya  pemenuhan  rekomendasi Financial  Action  Task  Force  (FATF) sebagai  komitmen  memerangi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  dan  Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia?
2. Bagaimana  peran  rekomendasi Financial  Action  Task  Force  (FATF) dalam  rangka menjaga  iklim  investasi  yang  berintegritas  dan  bersih  dari  Tindak  Pidana  Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  dan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme (TPPT) Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di  Indonesia  merupakan  serangkaian  pengaturan  dan  proses  pelaksanaan  upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU  dan  TPPT)  yang  melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan  terkait  termasuk masyarakat.  Untuk  memenuhi  kepentingan  nasional  dan  menyesuaikan  standar internasional di bidang APU PPT, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU  TPPU)  dan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme  (UU  TPPT)  sebagai  landasan hukum yang kuat dalam segala upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.
Pencucian  uang  merujuk  pada  proses  mengaburkan  atau  menyembunyikan  asal- usul harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan. Individu yang terlibat di dalamnya pun seringkali disebut dengan dark figure , karena sifat kejahatannya yang sulit terungkap. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta  kekayaan  hasil  tindak  pidananya  susah  ditelusuri  oleh  aparat  penegak  hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas  dan  integritas  sistem  perekonomian  dan  sistem  keuangan,  tetapi  juga  dapat membahayakan  sendi-sendi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sedangkan Pendanaan Terorisme menurut UU TPPT adalah segala perbuatan dalam rangka  menyediakan,  mengumpulkan,  memberikan,  atau  meminjamkan  Dana,  baik langsung  maupun  tidak  langsung,  dengan  maksud  untuk  digunakan  dan/atau  yang diketahui  akan  digunakan  untuk  melakukan  kegiatan  terorisme,  organisasi  teroris,  atau teroris.  Pendanaan  terorisme  bersifat  lintas  negara  sehingga  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  dilakukan  dengan  melibatkan  Penyedia  Jasa  Keuangan,  aparat  penegak hukum,  dan  kerja  sama  internasional  untuk  mendeteksi  adanya  suatu  aliran  dana  yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.
2. Financial Action Task Force (FATF) FATF  merupakan  merupakan  lembaga intergovernmental yang  didirikan  dengan mandat untuk membentuk standar dan untuk mempromosikan implementasi yang efektif atas  sistem  hukum,  regulasi  dan  standar  operasional  untuk  mencegah  Tindak  Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan internasional. FATF dibentuk dalam Pertemuan G7
119 Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia (Zelika Setya Ardiani)
pada  tahun  1989  di  Paris  oleh  para  Menteri  di  yurisdiksi  anggotanya.  Pada  awal pembentukannya, FATF hanya memiliki 16 anggota dan terus berkembang hingga pada Maret  2019  telah  tergabung  sebanyak  38  anggota.  Negara  anggota  diwajibkan melakukan identifikasi, assessment , dan memahami risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi di  tingkat  nasional,  serta  mengadopsi  tindakan  mitigasi  risiko  yang  sesuai  untuk mengatasi permasalahan yang ada.
FATF  melakukan mutual  evaluation secara  periodik  terhadap  anggota- anggotanya. Mutual Evaluation Review (MER) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh FATF untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan rezim APU PPT suatu jurisdiksi/negara dapat tercapai dengan baik terhadap 40 Rekomendasi FATF. Fokus penilaian pada MER yakni sebagai berikut:
❖ Penilaian  tingkat  kepatuhan  suatu  negara  terhadap  40  Rekomendasi  FATF ( Technical Compliance ).
❖ Penilaian  efektifitas  penerapan  program  APU  PPT,  yang  dilihat  melalui 11 Immediate Outcome (IO) .
3. Investasi
Secara umum, investasi memiliki makna suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal tersebut di masa yang akan datang. Menurut Tandelilin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Kemudian menurut Sutha  (2000),  investasi  didefinisikan  dengan  menempatkan  sejumlah  dana  dengan harapan  dapat  memelihara,  menaikkan  nilai,  atau  memberikan  return  yang  positif. Investasi umumnya dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yakni investasi langsung yang dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Selain itu, dapat juga dengan membeli aktiva yang tidak  dapat  diperjual  belikan  berupa tabungan  dan  sertifikat  deposito.  Sedangkan  jenis investasi  kedua  yakni  investasi  tidak  langsung  yang  dapat  dilakukan  dengan  membeli surat berharga dari perusahaan investasi seperti reksadana.
Sejarah ekonomi modern telah memposisikan investasi sebagai sektor yang paling berpengaruh dalam setiap perekonomian suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan  merujuk  pada  besaran  investasi,  maka  kita  dapat  memperkirakan  tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara yang bersangkutan. Investasi yang diharapkan bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing.
Di  Indonesia,  ketentuan  mengenai  penanaman  modal  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Dimana  pengertian penanaman  modal  adalah  segala  bentuk kegiatan  menanam  modal,  baik  oleh  penanam modal dalam negeri maupun penanarn modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Tujuan diselenggarakannya penanaman modal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja,  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan,  meningkatkan  kemampuan daya  saing  dunia  usaha  nasional,  meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan  teknologi nasional,  mendorong  pengembangan  ekonomi  kerakyatan,  dan  mengolah  ekonomi
120 Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia (Zelika Setya Ardiani)
potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang merupakan penelitian perpusatakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis  atau  bahan-bahan  hukum  yang  lain.  Penelitian  doktrinal  terdiri  dari  penelitian  yang berupa  usaha  inventarisasi  hukum  positif,  penemuan  asas-asas  dan  falsafah  (dogma  atau doktrin)  hukum  positif,  dan  penemuan  hukum in  concreto yang  layak  diterapkan  untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga metodenya analisa datanya bersifat kualitatif, tidak berbentuk angka. Penelitian ini bersifat  deskriptif  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  secara  utuh  mengenai kondisi-kondisi yang ada di masyarakat dan menjabarkan solusi secara komprehensif melalui sebuah peraturan perundang-undangan.
Jenis  dan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif,  artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan-bahan  hukum  primer  terdiri  dari  perundang- undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan putusan-putusan  hakim.  Bahan  hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  menggunakan  teknik  studi  kepustakaan  ( library  research ).  Bahan  hukum  primer serta bahan hukum sekunder diinventaris dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang  dikaji.  Bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  diklasifikasikan  yaitu  berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, dan artikel hukum.

## 4. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
A. Upaya  Pemenuhan  Rekomendasi  Financial  Action  Task  Force  (FATF)  Sebagai Komitmen Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia
Dalam  rangka  meningkatkan  status  Indonesia  menjadi  anggota  penuh  FATF, Indonesia  harus  memenuhi  40 Rekomendasi  FATF.  Berbagai persiapan dilakukan oleh stakeholders terkait, utamanya yang tergabung di dalam Komite Nasional Pencegahan dan  Pemberantasan  TPPU (Komite  TPPU) yang  merupakan  badan  koordinasi nasional  yang  terdiri  dari  16  Kementerian/Lembaga  yang  bertugas  untuk  melakukan koordinasi  nasional  dalam  pengambilan  kebijakan  pencegahan  dan  pemberantasan TPPU/TPPT.
Upaya keanggotaan penuh Indonesia pada FATF telah dimulai sejak tahun 2017, dimana  terdapat  dua  proses  yang  harus  dilalui  oleh  Indonesia,  yakni  proses  secara diplomatis  dan  melalui Mutual  Evaluation  Review (MER).  Proses  secara  diplomatis dimulai  dari  penyampaian  surat  komitmen  pemerintah  RI,  persetujuan  proses keanggotaan Indonesia oleh FATF, pelaksanaan High Level Visit antara Presiden FATF dengan  Pimpinan  Kementerian/Lembaga  terkait,  hingga  penetapan  status  Indonesia sebagai observer dalam FATF Plenary tanggal 29 Juni 2018. Dengan penetapan status observer  dalam  FATF, Indonesia  hanya tinggal  selangkah  lagi untuk menjadi  anggota
121 Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia (Zelika Setya Ardiani)
penuh FATF. Dengan status sebagai observer, Indonesia dapat mengikuti kegiatan FATF dan memberikan masukan secara langsung dalam pertemuan FATF.
Selanjutnya proses keanggotaan Indonesia pada FATF masih terus berlanjut yaitu melalui keberhasilan Indonesia dalam Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia oleh FATF  selama  tahun  2019  hingga  2020.  MER  Indonesia  oleh  FATF  akan  menilai kepatuhan rezim APU PPT di Indonesia terhadap seluruh Rekomendasi FATF. Penilaian MER mencakup aspek kepatuhan teknis terhadap 40 Rekomendasi FATF dan penilaian terhadap efektifitas pelaksanaannya (11 Immediate Outcomes/IO ).
Pada awal tahun 2021,
FATF telah menyelenggarakan Plenary Meeting secara virtual pada  tanggal  22,  24  dan  25  Februari  2021.  Kegiatan  dimaksud dihadiri  oleh  205  delegasi  yang  mewakili  negara/yurisdiksi  anggota  FATF, perwakilan FATF  Style  Regional  Bodies (FRSB), observer dari  perwakilan  badan internasional  terkait,  maupun negara observer termasuk Indonesia.  Delegasi Indonesia diwakili  oleh  Kepala  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK) selaku focal  point rezim  APU-PPT  di  Indonesia.  FATF Plenary  Meeting ini diselenggarakan  untuk  dapat  membahas  inisiatif  strategis  yang  dapat  memperkuat pengamanan global guna mendeteksi, mencegah, dan mengganggu aliran keuangan yang memicu  kejahatan  dan  terorisme.  Selain  itu,  adanya  kondisi  Pandemi  Covid-19  terus memberikan  dampak  pada  keluarga,  layanan  kesehatan,  komunitas,  dan  ekonomi  di seluruh  dunia,  para  penjahat  terus  mengeksploitasi  krisis  untuk  mendapatkan keuntungan  finansial.  Oleh  karena itu, delegasi  juga terus bekerja untuk  memberantas pencucian hasil kejahatan termasuk yang terkait dengan Pandemi Covid-19.
Salah satu tahapan krusial dari MER FATF adalah on-site visit para assessor FATF  ke  Indonesia  untuk  melakukan  wawancara  langsung  kepada seluruh pemangku kepentingan. Awalnya pelaksanaan on-site MER FATF pada tanggal 28 Juni 2021 hingga 30 Juli 2021, dengan tim penilai yang berasal dari Makau-Tiongkok, Uni  Emirat  Arab,  Arab  Saudi,  Irlandia,  Guernsey,  dan  Amerika  Serikat,  serta  tim Sekretariat  FATF-Perancis  yang  akan  hadir  secara  virtual.  Namun,  dikarenakan  adanya halangan, maka pelaksanaan on-site visit tersebut ditunda. Hingga pada akhirnya, on-site visit dilaksanakan  pada  18  Juli  hingga  4  Agustus  2022  di  Jakarta  setelah  berkali-kali mengalami  penundaan. On-site  visit bertujuan  menilai  kepatuhan  Indonesia  terhadap Rekomendasi  FATF  dari  sisi  kecukupan  atas  pengaturan  ( Technical  Compliance /TC) dan  efektivitas  implementasi  penerapan  program  APU  PPT  ( Immediate  Outcome /IO), yang sebelumnya telah disampaikan dalam dokumen tertulis.
Fase on-site  visit merupakan  yang  sangat  penting  karena  pada  kesempatan  ini Indonesia dapat menjelaskan dan meyakinkan tim asesor mengenai bagaimana komitmen dan  upaya  Indonesia  dalam  memperkuat  implementasi  anti  pencucian  uang,  pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Setelah on-site visit selesai dilakukan, maka tim asesor akan merangkum seluruh jawaban dan dokumen pendukung lalu kemudian menetapkan  rating  sementara  dari  hasil  penilaian  mereka.  Selanjutnya,  tim  asesor  akan mengirimkan  draf  pertama  hasil  ME  Indonesia  dan  memberikan  kesempatan  kepada Indonesia untuk memberikan pendapat atas hasil penilaian sementara tim asesor dimaksud. Proses ini akan terus berlanjut hingga draf kedua dan kemudian hasil ME FATF Indonesia direviu  oleh  negara-negara  anggota  FATF  yang  lain  ( Mutual  Evaluation  Review )  dan dibahas di sidang pleno FATF pada awal tahun 2023.
B. Peran  Rekomendasi  Financial  Action  Task  Force  (FATF)  Dalam  Rangka  Menjaga
122 Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia (Zelika Setya Ardiani)
Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)
40 Rekomendasi FATF memiliki peran yang cukup signifikan dalam perkembangan rezim  APU  PPT  di  Indonesia.  FATF  berperan  penting  dalam  membentuk  standar  dan mempromosikan  implementasi  yang  efektif  atas  sistem  hukum,  regulasi  dan  standar operasional untuk mencegah TPPU dan TPPT yang merupakan salah satu kejahatan yang melibatkan  dunia  internasional.  Peran  rekomendasi  FATF  juga  berdampak  pada berkembangnya peraturan tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia.  Sehingga  pemenuhan  akan  40  Rekomendasi  FATF  menjadi  hal  yang  harus dilakukan. Dengan menjadi anggota penuh FATF, Indonesia juga dapat membuktikan pada dunia  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang  berkomitmen  penuh  dalam  memerangi TPPU dan TPPT di Indonesia. Selain itu, melakukan pemenuhan terhadap 40 Rekomendasi FATF juga memiliki banyak keuntungan bagi Indonesia, diantaranya:
1) Percepatan  untuk  menjadi  negara  yang  diakui  memiliki  integritas  sistem  keuangan yang  tinggi  dengan  menerapkan  standar-standar  internasional  untuk  mencegah kejahatan dalam sektor keuangan.
2) Menjadi  pijakan  kuat  ke  depan  bagi  perkembangan  ekonomi  Indonesia  di  dunia, dimana hal ini dapat meningkatkan peringkat Indonesia di berbagai aspek, termasuk investasi.
3) Sarana untuk menunjukkan leadership Indonesia sebagai negara besar khususnya di Asia dan emerging market yang tentunya dapat berdampak positif bagi perkembangan ekonomi domestik.
4) Dapat  berperan  aktif  dan  terdepan  dalam  penetapan  standar  internasional  APU  dan PPT  yang  bermanfaat  bagi  pengembangan  kerangka  APU  dan  PPT  domestik  dan penyusunan policy response ke depan untuk emerging market. Efektivitas perumusan stance  Indonesia  dan  Bank  Indonesia  khususnya  dalam  pembahasan  di  fora internasional.
Terkait  dengan  investasi,  kita  ketahui  bersama  bahwa  Indonesia  saat  ini  sedang berupaya  untuk  melakukan  peningkatan  iklim  investasi,  dimana  upaya  tersebut  salah satunya  adalah  dengan  mengambil  kebijakan  untuk  melakukan  penataan  dan penyederhanaan regulasi serta birokrasi terkait kemudahan berusaha di Indonesia. Penataan regulasi berdimensi perizinan akan menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi yang berkualitas di Indonesia. Penyederhanaan regulasi tersebut sebenarnya telah mulai dilakukan Pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2016, tercatat lebih dari 3.000  (tiga  ribu)  Peraturan  Daerah  (Perda)  terkait  investasi  dipangkas  dan  direvisi. Selanjutnya,  pada  tahun  2018  Presiden  Joko  Widodo  menerbitkan  Peraturan  Presiden Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik yang memangkas izin usaha dari semula 537 izin menjadi 237 izin dan akan terus  dievaluasi,  melalui  sistem Online  Single  Submission (OSS).  Hal  ini  menunjukkan komitmen  Pemerintah  untuk  mewujudkan  kemudahan  berusaha  dimana  berdasarkan laporan dari World Bank, Indonesia saat ini berada pada peringkat 73 dari 190 negara untuk kemudahan  berusaha  atau Ease  of  Doing  Business (EoDB)  dan  berupaya  untuk  masuk dalam peringkat lower forties .
Peningkatan  iklim  investasi  ini  juga  dilakukan  dalam  rangka  membangkitkan kembali perekonomian nasional yang terpuruk, utamanya akibat pandemi Covid-19 yang melanda  lebih  dari  1  (satu)  tahun  ini.  Di  Indonesia,  dampak  dari  pandemi  Covid-19
123 Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia (Zelika Setya Ardiani)
dirasakan oleh lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) juta jiwa penduduk Indonesia serta menyebabkan  bertambahnya  angka  pengangguran.  Kondisi  ini  masih  dapat  terus meningkat, mengingat tidak ada yang dapat memperkirakan kapan berakhirnya pandemi Covid-19.  Masyarakat  juga  dipaksa  untuk  melakukan  adaptasi  terhadap  berbagai pembatasan dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah kemudian mengambil  kebijakan  untuk striking  a  balance antara  ekonomi  dan  kesehatan  agar pertumbuhan  perekonomian  dapat  bangkit  dari  keterpurukan  tanpa  mengabaikan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
Menyikapi  kondisi  tersebut,  Pemerintah  melakukan  serangkaian  upaya  yang bertujuan  untuk  membantu  masyarakat  yang  terdampak  pandemi  Covid-19  dan mempercepat  pemulihan  ekonomiyang  diawali  dengan  menerbitkan  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang menitikberatkan pada restrukturisasi utang hingga Maret 2021 dan baru saja diperpanjang 1  (satu)  tahun  hingga  Maret  2022.  Kemudian  langkah  kebijakan  lain  yang  diambil  oleh Pemerintah  bersama-sama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  adalah  dengan mempercepat  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja (UU  Cipta  Kerja)  yang telah  ditandatangani  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  2 November 2020 lalu.
Sejalan  dengan  dilakukannya  berbagai  upaya  peningkatan  kemudahan  berusaha  di Indonesia, Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga iklim investasi yang bersih dari tindak  kriminal,  seperti  pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme.  Oleh  karena  itu, disamping  mendorong  peningkatan  investasi,  disaat  yang  bersamaan,  Presiden  Joko Widodo juga menginginkan agar investasi di Indonesia tetap berintegritas, salah satunya dengan memenuhi rekomendasi dan menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).
Tentu,  peran  40  Rekomendasi  FATF  berdampak  sangat  signifikan  dalam  kegiatan investasi di Indonesia yang rawan akan terjadinya TPPU dan TPPT.  Dengan terpenuhinya rekomendasi dan menjadi anggota penuh FATF, iklim investasi di Indonesia akan terjaga dengan baik. Diharapkan pula dengan pemenuhan rekomendasi FATF oleh Indonesia, hal tersebut dapat menjaga iklim investasi yang berintegritas dan bersih dari TPPU dan TPPT, sehingga  membuat  para  investor  merasa  aman  dalam  melakukan  kegiatan  investasi  di Indonesia  yang  berdampak  pada  peningkatan  investasi,  dan  tentu  saja  akan  dapat membantu Indonesia dalam memulihkan perekonomian nasional.
Keanggotaan  Indonesia  di  FATF  juga  sangat  penting  untuk mendapatkan  persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia, sehingga dunia kian yakin, confidence dan trust terhadap  iklim  investasi  dan  bisnis  di  Indonesia.  Pentingnya keanggotaan  Indonesia  di  dalam  FATF  akan  membawa  dampak  positif  bagi  kredibilitas perekonomian  negara  yaitu  meningkatnya  persepsi  positif  terhadap  sistem  keuangan Indonesia  yang  akan  berdampak  pada  pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  melalui  investasi baik  dalam  maupun  luar  negeri  karena  kepercayaan  investor  kepada  pemerintah  bahwa uang yang mereka investasikan aman dan rendah risiko terhadap terjadinya pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Selain itu, dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh  FATF  dapat  memberikan  kontribusi  pada  penentuan  kebijakan  strategis  global terkait  APU  PPT  sehingga  semakin  mempertegas  Indonesia  sebagai  negara  yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional.
124 Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia (Zelika Setya Ardiani)

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan dan analisis sebagaimana dijabarkan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Upaya  keanggotaan  penuh  Indonesia  pada  FATF  telah  dimulai  sejak  tahun  2017, dimana  terdapat  dua  proses  yang  harus  dilalui  oleh  Indonesia,  yakni  proses  secara diplomatis dan melalui Mutual Evaluation Review (MER). Kita ketahui bahwa saat ini Indonesia  berstatus  sebagai Observer dalam  FATF  dan  tinggal  satu  tahapan  lagi Indonesia  akan  masuk  menjadi  anggota  penuh  FATF.  Untuk  itu,  dalam  rangka meningkatkan  status  Indonesia  menjadi  anggota  penuh  FATF,  Indonesia  harus memenuhi  40  Rekomendasi,  dimana  setelah  mengalami  penundaan  berkali-kali, akhirnya on-site visit MER FATF telah dilaksanakan pada 18 Juli hingga 4 Agustus 2022 di Jakarta lalu.
2. Peran 40 Rekomendasi FATF berdampak sangat signifikan dalam kegiatan investasi di Indonesia  yang  rawan  akan  terjadinya  TPPU  dan  TPPT.    Dengan  terpenuhinya rekomendasi dan menjadi anggota penuh FATF, para investor tentu akan merasa aman untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia karena Indonesia berkomitmen penuh dalam memerangi TPPU dan TPPT di Indonesia. Dengan demikian, maka akan terjadi peningkatan  iklim  investasi  di  Indonesia  yang  berdampak  secara  signifikan  terhadap pemulihan perekonomian nasional.

## SARAN
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka diperoleh saran-saran sebagai berikut:
1. Diperlukan komitmen dari seluruh pihak terkait untuk terus melanjutkan implementasi penerapan program APU PPT berbasis risiko secara efektif guna memperkuat rezim APU PPT di Indonesia dan mendukung keberhasilan Indonesia sebagai anggota penuh FATF.
2. Dibutuhkan  pula  komitmen  dan  aksi  yang  nyata  dalam  menjaga  iklim  investasi  di Indonesia yang berintegritas dan bersih dari TPPU dan TPPT.

## 6. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Financial  Action  Task  Force.  (2019).  International  Standards  on  Combating  Money Laundering  and  The  Financing  of  Terrorism  &  Proliferation,  The  FATF Recommendations,  Adopted  by  The  FATF  Plenary  in  Februari  2012.  Updated  June 2019.
Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Group.
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2004). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
Tandelilin,  Eduardus.  (2001).  Analisis  Investasi  dan  Manajemen  Portofolio.  Edisi  I. Yogyakarta: BPFE.
Wiradipradja, E. Saefullah. (2016). Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah. Bandung: CV Keni Media.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
125 Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia (Zelika Setya Ardiani)
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Stimulus
Perekonomian  Nasional  sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

## JURNAL
Putri,  Yuliana  Andhika  Risang.  (2015).  Peran  Rekomendasi  Financial  Action  Task  Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia. Journal of International Relations, Vol.1, No.2, Tahun 2015, hal.88-94.
WEBSITE
https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx diakses pada 18 Juni 2021.
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/963/pencucian-uang-dalam-prisma-kejahatan.html diakses pada 18 Juni 2021.
https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pelaksanaan-MER- terhadap-Indonesia-tahun-2019-2020.aspx diakses pada 17 Juni 2021.
https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/metodologi-fatf-
update-october-2019.aspx diakses pada 18 Juni 2021.
https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/fatf-plenary- meeting-february-2021.aspx diakses pada 18 Juni 2021.
https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan- pencegahan-pendanaan-terrorisme/default.aspx diakses pada 19 Juni 2021.
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1201/uji-kepatuhan-apuppt-indonesia-oleh- fatf.html.