Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol 19 No. 1 Januari 2024 : 123 - 144 ISSN : 2685-6441 (Online) Doi : http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v19i1.18534 ISSN : 1907-7769 (Print)

## ANALISIS PERBANDINGAN PERTUMBUHAN PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU SEBELUM  DAN SETELAH INSENTIF PPnBM DTP
1 Putri Lubis
2 Akhmad Solikin
1,2 Politeknik Keuangan Negara STAN
putrimlubis@gmail.com

## Abstract
The pandemic has stifled the national economy and urged the government to take fiscal action to save the economy. One of them is a tax incentive for four-wheeled vehicles called Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP). The research used a quantitative method in the form of a paired sample t-test to explore the effect of PPnBM DTP on vehicle sales growth and determine the relationship between PPnBM DTP and PPnBM Dalam Negeri . The data used is secondary data in the form of PPnBM values from Laporan Keuangan Pemerintah Pusat and sales of car units sourced from Gaikindo by separating the vehicles to control group and treatment group. It was concluded that PPnBM DTP had an effect on the sales value of all cars that received tax reduction facilities through a significant increase in the treatment group as evidenced by the p value of 0,000. In its implementation, there are several factors that can influence the  level  of  public  consumption,  including  their  preferences  in  purchasing  vehicles, brand loyalty, availability of new variants, and the economic conditions of consumers themselves.
Keywords : Sales Value; Tax Incentives; Value Added Tax On Luxury Goods; Vehicle.
JEL Classification : H20,H70,H71
Submission date : November 3, 2023
Accepted date : January 31, 2024

## 1. PENDAHULUAN
Setahun  setelah  Covid-19  ditemukan  di  Indonesia,  yakni  Februari  2021, Kementerian  Keuangan  mengeluarkan  PMK  Nomor  20  Tahun  2021  tentang  Pajak Penjualan  Barang  Mewah  (PPnBM)  atas  Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah  TA 2021.  Kebijakan  ini  mengakibatkan  adanya  penerimaan  perpajakan  yang  tidak dikumpulkan  atau  berkurang  dan  kemudian  didefinisikan  sebagai  belanja  perpajakan. Keberadaan  insentif  Pajak  Penjualan  Barang  Mewah  yang  Ditanggung  Pemerintah (PPnBM  DTP)  merupakan  wujud  komitmen  pemerintah  dalam  meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian  akibat  pandemi  yang  telah  membawa  dampak  cukup  mengkhawatirkan bagi perekonomian negara.
Adanya  kebijakan  pembatasan  sosial  dan  kesadaran  tiap  individu  untuk menyelamatkan nyawanya telah membuat mayoritas masyarakat berdiam diri di rumah dan berhemat (Satgas Covid-19, 2022). Data BPS menunjukkan bahwa dari tahun 2020 –  2021  terjadi  peningkatan  Dana  Pihak  Ketiga  perbankan  sebesar  11%  yang  berarti masyarakat lebih banyak menyimpan uang daripada membelanjakannya untuk konsumsi. Fenomena  ini  menyebabkan  perputaran  roda  perekonomian  melambat  sehingga melemahkan  pertumbuhan  ekonomi  berbagai  sektor,  termasuk  industri  otomotif  yang merupakan  bagian  industri  pengolahan.  Pada  tahun  2020,  12  dari  17  sektor  lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan. Pertumbuhan PDB tahun 2020 untuk sektor industri  pengolahan  ialah  -2,93%;  mengalami  penurunan  jika  dibandingkan  dengan tahun 2018 dan 2019, yakni 4,27% dan 3,80%.
Apabila  berfokus  pada  industri  pengolahan  nonmigas,  alat  angkutan  menjadi subsektor industri yang mengalami kontraksi tertinggi pada tahun 2020, yakni 19,86% yoy setelah sebelumnya kontraksi pada 2018 dan 2019 masing-masing ialah 4,24% dan -3,43% yoy (Kemenperin, 2021). Salah satu aktivitas utama dalam industri alat angkutan ialah penjualan alat – alat otomotif, termasuk kendaraan dan motor. Secara keseluruhan, kontraksi tertinggi yang terjadi pada industri alat angkutan disebabkan adanya penurunan pertumbuhan yang paling drastis pada triwulan II tahun 2020, yaitu -34,29% yoy sebagai akibat penurunan produksi dan penjualan kendaraan dan motor dalam negeri.
Dalam  upaya  memperkuat  produktivitas  nasional  yang  mengarah  pada pertumbuhan  ekonomi,  salah  satu  langkah  kebijakan  fiskal  yang  diambil  oleh pemerintahialah  pemberian  fasilitas  pajak  ditanggung  pemerintah  yang  menghasilkan belanja  perpajakan.  Menurut  Laporan  Belanja  Perpajakan  Tahun  2021,  terdapat peningkatan  belanja  perpajakan  sebesar  23,8%  dibandingkan  tahun  2020.  Disamping adanya tambahan insentif perpajakan dalam rangka penanggulangan pandemi, kenaikan ini juga menggambarkan pemulihan perekonomian. Apabila berfokus pada insentif yang khusus  diterapkan  dalam  rangka  penanganan  pandemi,  total  realisasi  pemanfaatan
insentif pada tahun 2021 ialah Rp23 T. Dari jumlah tersebut, sumbangsih terbesar berasal dari insentif PPnBM DTP yang menghasilkan belanja perpajakan senilai Rp4,9 T.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mendongkrak pertumbuhan di sektor industri otomotif ialah peningkatan jumlah penjualan kendaraan melalui  penerapan  kebijakan  PPnBM  DTP.  Terbitnya  PMK  Nomor  20  Tahun  2021 tersebut  juga  dilengkapi  dengan  pengaturan  lebih  lanjut  dalam  Keputusan  Menteri Perindustrian Nomor 839 Tahun 2021 Tentang Kendaraan Bermotor dengan PPnBM atas Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah yang Ditanggung oleh Pemerintah TA 2021. Penerapan kebijakan PPnBM DTP menjadi langkah alternatif yang diambil pemerintah dalam  perpajakan  Indonesia  yang  tidak  hanya  berperan  sebagai  alat  pengumpulan penerimaan  negara,  namun  pajak  juga  dapat  menjaga  stabilitas  perekonomian  negara, terutama  untuk  mendukung  kerja  keras  pemulihan  APBN  dalam  kebijakan countercyclical akibat krisis multidimensi pandemi Covid–19 di Indonesia.
Apabila ditelusuri lebih lanjut, terjadi lonjakan jumlah unit penjualan  kendaraan pada tahun 2021, masa dimana masyarakat mulai beradaptasi dan menjalani kehidupan new normal. Gaikindo melaporkan jumlah wholesales kendaraan selama 2021 mencapai 887.200  unit,  yakni  66,7%  lebih  tinggi  dari  jumlah wholesales kendaraan  sepanjang 2020,  yaitu  532.027  unit.  Melalui  penelitian  ini, akan  dilakukan  pengamatan  terhadap keterkaitan  antara  kebijakan  insentif  PPnBM  DTP  yang  telah  diterapkan  pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi melalui perubahan jumlah unit kendaraan terjual dan nilai PPnBM DTP yang diperoleh pemerintah selama tahun 2020 hingga 2022.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Pratama  &  Rezki  (2022)  belum menggunakan  data  penjualan  kendaraan  secara  keseluruhan  selama  insentif  ini diberlakukan, yakni hanya pada tahun 2021. Selain itu, Ramadhena (2022) melakukan penelitian terhadap  insentif  PPnBM  DTP  dengan  menggunakan  regulasi  yang  berlaku pada  September  2021  dan  tidak  dilanjutkan  dengan  regulasi  terbaru  di  Februari  2022. Indahsari & Fitriandi (2021) telah melakukan penelitian terhadap insentif perpajakan lain yang juga pernah diterapkan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi, yakni insentif terhadap PPN, PPh Pasal 21, PPh  Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan PPh final PP 23 tahun 2018. Oleh karena itu, penelitian ini dibutuhkan untuk melengkapi keterbatasan penelitian terdahulu dengan menggunakan teknik uji beda dan analisis deskriptif yang belum dilakukan sebelumnya, serta mencakup periode waktu selama kebijakan tersebut diterapkan.
Secara keseluruhan, belum banyak penelitian yang membahas dampak kebijakan insentif PPnBM DTP sejak Maret 2021 hingga September 2022 kebijakan ini diterapkan dengan  menggunakan  teknik  uji  beda,  dan  sejauh  mana  efektivitasnya  dalam meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  melalui  peningkatan  nilai  penjualan  kendaraan roda  empat  di  sektor  industri  otomotif.  Penelitian  ini  tidak  menguji  terhadap  analisis dampak  adanya  kebijakan  insentif  PPnBM  terhadap  pertumbuhan  penjualan  industri otomotif  secara  langsung,  namun  penelitian  ini  mengisi  kekosongan  melalui  uji  beda pengaruh  kebijakan  insentif  PPnBM  DTP  terhadap  penjualan  kendaraan  di  industri otomotif akibat adanya pandemi. Selain itu, penelitian ini juga   melengkapi penelitian
sebelumnya  dengan  menggunakan  periode  pengujian  sepanjang  waktu  berlakunya peraturan, yakni secara keseluruhan sejak Maret 2021 hingga September 2022
Hasil identifikasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana insentif PPnBM DTP memengaruhi perubahan jumlah nilai penjualan kendaraan  yang  terbagi  dalam  dua  kelompok,  yakni  kelompok  kendaraan  yang mendapatkan insentif PPnBM DTP dan kelompok kendaraan yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Untuk menjawabnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh  insentif  PPnBM  DTP  terhadap  pertumbuhan  penjualan  kendaraan  dan mengetahui keterkaitan antara insentif PPnBM DTP dengan nilai PPnBM Dalam Negeri yang dihasilkan oleh pemerintah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  berupa  analisis  kuantitatif  melalui  uji  beda  terhadap nilai penjualan kendaraan sebelum dan sesudah  diterapkannya kebijakan PPnBM DTP (tahun 2020 dengan tahun 2021 dan 2022) dengan mengelompokkan daftar kendaraan yang termasuk dalam treatment group (memperoleh fasilitas PPnBM DTP) dan control group (tidak memperoleh fasilitas PPnBM DTP).
Saat ini pandemi Covid-19 telah mereda, namun virus ini tidak sepenuhnya hilang secara  global.  Pada  bulan  Desember  2023,  Kementerian  Kesehatan  Singapura menyatakan adanya lonjakan kasus Covid-19 hingga mencapai 56.043 kasus ( Ministry of Health Singapore, 2023). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi bagi para pengamat ekonomi dan pengambil kebijakan apabila kejadian serupa terulang pada masa  mendatang.  Selain  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi dalam bidang akademik bagi para akademisi yang ingin meneliti lebih dalam mengenai instrumen insentif perpajakan. Melalui penelitian ini pembaca juga dapat mengeksplorasi pengaruh  penerapan  kebijakan  insentif  PPnBM  DTP  sebagai  usaha  pemerintah  untuk menggerakkan  kembali  perekonomian  di sektor  industri  otomotif  melalui  peningkatan jumlah penjualan kendaraan dan nilai PPnBM Dalam Negeri.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak Penjualan atas Barang Mewah
UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menyebutkan bahwa PPnBM adalah pajak yang dikenakan pada BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor BKP yang tergolong mewah. PPnBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang oleh pabrikan atau produsen, sehingga pajak ini tidak dikenakan lagi  pada  penyerahan  tahap  selanjutnya.  Dalam  paragraf  penjelas  disebutkan  bahwa pengenaan  pajak  terhadap  barang  mewah  dilakukan  dengan  pertimbangan  perlunya keseimbangan  pembebanan  pajak  antara  konsumen  yang  berpenghasilan  rendah  dan tinggi, perlunya pengendalian pola konsumsi masyarakat atas barang mewah, perlunya perlindungan  terhadap  produsen  kecil  atau  tradisional,  serta  perlunya pengamanan penerimaan    negara.    Kriteria    BKP    yang  tergolong  mewah  ialah  bukan  merupakan kebutuhan  pokok,  hanya  dikonsumsi  oleh  masyarakat  tertentu, umumnya dikonsumsi
oleh  masyarakat  berpenghasilan  tinggi,  serta  dikonsumsi  untuk  menunjukkan  status. Kendaraan  sebagai  bagian  dari  industri  otomotif  telah  memenuhi  keempat  kriteria tersebut sehingga dinyatakan sebagai barang mewah dan dikenakan PPnBM.
PPnBM merupakan salah satu unsur biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen ketika  akan  membeli  kendaraan,  selain  harga  jual, jasa  administrasi,  biaya  pembuatan plat  nomor,  biaya  pengiriman,  dll.  Persentase  tarif  PPnBM  yang  dikenakan  bervariasi sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasi pada tiap kendaraan, yakni berkisar antara 10% s.d.  125%.  Tarif  tersebut  kemudian  dikalikan  dengan  DPP  kendaraan  bermotor  untuk menghasilkan  besaran  PPnBM.  DPP  kendaraan  bermotor  dihitung  dari  NJKB  dikali dengan koefisien bobot sesuai dengan Permendagri yang mengatur tentang Penghitungan DPP  Kendaraan  Bermotor  untuk  setiap  tahun.  NJKB  yang  dimaksud  ialah  harga  jual kendaraan dari dealer/distributor/agen/penyalur kepada pihak lain (konsumen).
Keseluruhan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  konsumen  untuk  dapat  langsung menggunakan kendaraan yang telah dibeli disebut dengan harga OTR. Biaya-biaya ini terdiri  dari  DPP  (nilai  jual  x  koefisien  bobot),  PPnBM,  PPN,  bea  balik  nama,  biaya penerbitan  berbagai  dokumen  (STNK,  TNKB,  pajak  kendaraan,  dan  BPKPB),  serta SWDKLLJ. Perbedaan nilai pajak daerah mengakibatkan harga OTR kendaraan dengan jenis dan tipe yang sama menjadi berbeda pada tiap daerah. PPnBM sebagai salah satu komponen  yang  menambah  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  konsumen  untuk mendapatkan  sebuah  kendaraan,  menjadi  salah  satu  faktor  yang  memengaruhi  jumlah unit kendaraan terjual sehingga pada akhirnya juga akan memengaruhi besaran PPnBM yang diterima oleh pemerintah. Mengacu pada kriteria dan spesifikasi yang digunakan dalam  menentukan  tarif  PPnBM,  yakni  PP  Nomor  22  Tahun  2014,  kendaraan  yang mendapatkan  insentif  PPnBM  DTP  memiliki  tarif  PPnBM  antara  10  s.d.  30%  sesuai dengan kapasitas silinder dan jumlah gardan penggeraknya. Terhadap kendaraan yang tidak dikenakan fasilitas PPnBM DTP, tarif PPnBM yang berlaku dapat bervariasi antara 10 s.d. 125% sesuai dengan kriteria dan jenis penggunaan kendaraan.

## Relaksasi Perpajakan dalam Masa Pandemi Covid-19
Pandemi  menghambat  kendaraanisasi  masyarakat  sehingga  memperkecil kesempatan  untuk  menghasilkan  pendapatan  dan  membelanjakan  uangnya.  Hal  ini dikarenakan rumah tangga dan pelaku usaha mengalami tekanan dalam konsumsi serta produksi dan penjualan (Syahrir, 2020). Hasil analisis BKF (2020) menunjukkan bahwa konsumsi  rumah  tangga  dan  lembaga  non  profit  yang  melayani  rumah  tangga  telah mengalami  penurunan  semenjak  awal  2020  saat  kabar  virus  Covid-19  mulai  tersebar. Pada Q1 2020 konsumsi rumah tangga hanya senilai 2,6% dan terus menurun menjadi negatif 5,6% pada Q2 2020 setelah sebelumnya pada Q1-Q4 2019 selalu di kisaran 5%. Selain  itu,  pandemi  juga  menyebabkan  beberapa  perusahaan  terpaksa  menghentikan produksi dan layanan yang diberikan sehingga juga berdampak  pada pengurangan dan pemberhentian  pekerja  untuk  menekan  kerugian  perusahaan  (Ruslanto,  2020).  Data
Kemenaker menunjukkan 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan per 20 April 2020 telah dirumahkan dan terkena PHK (LIPI, 2020).
Strategi  kebijakan  fiskal  dan  moneter  yang  dilakukan  pemerintah  untuk memberikan  intervensi  pada  perekonomian  disebut  dengan  Pemulihan  Ekonomi Nasional.  Melalui  program  ini,  pemerintah  mencanangkan  6  kebijakan  utama,  yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk UMKM,  pembiayaan  korporasi,  serta  program  sektoral  K/L  dan  Pemda  sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020. Pada sisi penawaran, stimulus yang diberikan untuk  dunia  usaha  bertujuan  untuk  mencegah  kebangkrutan,  menghindari  pemutusan hubungan kerja, dan mendorong agar aktivitas ekonomi dapat terus berjalan. Dalam hal ini,  pemerintah  memberikan  berbagai  insentif  perpajakan  untuk  mendorong  sisi penawaran,  yakni  agar  para  pelaku  usaha  kembali  menjalankan  bisnisnya ( pen.kemenkeu.go.id ).
Saputro (2020) menyatakan bahwa pandemi Covid mendorong pemerintah untuk mengambil  tindakan  fiskal  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya,  diantaranya pemotongan  pajak  sementara  dan  dukungan  likuiditas  seperti  pemberian  pinjaman, suntikan  ekuitas,  dan  jaminan.  Di  sektor  industri  otomotif,  salah  satu  instrumen pemotongan pajak sementara ini ialah PPnBM DTP. Kebijakan pemotongan pajak dapat disebut sebagai insentif karena ditujukan untuk merangsang keinginan seseorang dalam membelanjakan uangnya ketika terdapat pemotongan pajak.
Sesuai dengan PMK Nomor 20 Tahun 2021, kebijakan PPnBM DTP yang berlaku pada tahun 2021 bersifat bertahap selama 9 bulan dengan masa masing-masing tahapan ialah 3 bulan (Kemenko Perekonomian, 2021). Tahap pertama diberikan insentif sebesar 100% dari tarif, kemudian tahap kedua diberikan insentif sebesar 50% dari tarif, serta insentif  pada  tahap  ketiga  ialah  sebesar  25%  dari  tarif.  Masa  pemberlakuan  insentif PPnBM  ini  ialah  Maret  hingga  Desember  2021  dengan  evaluasi  yang  dilakukan  pada setiap tahap.  Kendaraan  bermotor  yang mendapat  fasilitas  insentif  PPnBM  juga harus memenuhi  syarat  tertentu,  yakni  segmen  kendaraan  dengan  cc  di  atas  1500  (kategori sedan dan 4x2) dan mengandung local purchase paling sedikit 70%. Lebih lanjut, PMK Nomor  5  Tahun  2022  2022  juga  telah  diterbitkan  untuk  mengatur  pemberian  insentif PPnBM  DTP  pada  tahun  2022.  Insentif  yang  diberikan  ialah  sebesar  100%  dari  tarif untuk masa pajak Januari hingga Maret, 66 2 / 3 % dari tarif untuk masa pajak April hingga Juni, serta 33 1 / 3 % dari tarif untuk masa pajak Juli hingga September. Untuk mendapatkan fasilitas  ini,  kendaraan  harus  memiliki kandungan  local  purchase paling  sedikit  80% dengan  nilai  maksimal  Rp200  juta  untuk low  cost  green  car (LCGC)  dan  maksimal Rp250 juta untuk kendaraan bermotor s.d. 1.500 cc.

## Dampak Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah
Adanya  perubahan  perilaku  masyarakat  sebagai  akibat  dari  insentif  yang didapatkan  dapat  didasarkan  pada  teori  10  Prinsip  Ekonomi  oleh  (Mankiw,  2014). Mankiw  (2014)  menyebutkan  bahwa  prinsip  keempat  dalam  pengambilan  keputusan ekonomi oleh individu ialah “ People respond to incentives ”. Melalui prinsip ini, Mankiw
(2014)  ingin  menjelaskan  bahwa  seseorang  mungkin  akan  mengubah  keputusannya ketika  terdapat  perubahan  pada  biaya  dan  keuntungan  yang  diperoleh,  yang  berarti seseorang akan menanggapi keberadaan insentif sebagai unsur perubah tersebut. Insentif menjadi  sebuah  kebijakan  penting  bagi  pemerintah  karena  dapat mengubah  biaya dan keuntungan  yang  diterima  masyarakat  sehingga  akhirnya  akan  mengubah  perilaku mereka.
Teori  mengenai  dampak  kebijakan  insentif  perpajakan  dapat  dilihat  melalui pergeseran  kurva  keseimbangan  yang  diilustrasikan  pada  Gambar  1.  Barang  mewah termasuk  dalam  kebutuhan  tersier  dan  memiliki  kurva  permintaan  elastis.  Hal  ini dikarenakan  konsumen  sangat  peka  terhadap  perubahan  harga  sebesar  1%  yang  akan menyebabkan  perubahan  permintaan  lebih  besar  dari  1%.  Terhadap  kurva  permintaan yang elastis dan kurva penawaran yang inelastis, pajak yang dikenakan akan ditanggung sebagian besar oleh produsen. Hal ini menyebabkan harga yang diterima oleh produsen akan  mengalami  penurunan  cukup  besar,  sedangkan  harga  yang  dibayarkan  oleh konsumen tidak banyak meningkat.

## Gambar 1. Pengenaan Pajak pada Kurva Permintaan Elastis
(Mankiw, 2014)
Campur tangan pemerintah melalui subsidi terjadi ketika harga yang ditawarkan oleh  produsen  di  pasar  melampaui  kesanggupan  konsumen  untuk  membeli.  Adanya subsidi (pajak negatif) pemerintah terhadap suatu produk akan membuat harga produk yang  dibayar  oleh  konsumen  menurun  bersamaan  dengan  kenaikan  kuantitas  produk yang diminta. Pengaruh pajak negatif ini akan menggeser kurva penawaran, sedangkan kurva  permintaan  akan  tetap  sehingga  menciptakan  keseimbangan  yang  baru. Keberadaan  insentif  pajak  akan  menggeser  kurva  penawaran  ke  kanan  sehingga mengurangi  harga  dan  meningkatkan  kuantitas  output.  Pergeseran  kurva  tersebut menandakan  adanya  penurunan  pada  harga  ekuilibrium  yang  kemudian  menyebabkan peningkatan  kuantitas  ekuilibrium.  Sebagaimana  dinyatakan  pada  Gambar  2,  dampak
dari  kebijakan  pajak  negatif  ialah  untuk  menurunkan  harga  pasar  dan  meningkatkan ketersediaan kuantitas barang untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat.
Gambar 2.

## Pergeseran Kurva Keseimbangan Akibat Insentif Pajak Negatif
(Mankiw, 2014)

## Hasil Penelitian Sebelumnya
Pratama  dan  Rezki  (2022)  melakukan  penelitian  dampak  insentif  PPnBM  DTP terhadap kinerja industri kendaraan bermotor dengan hasil yang  berbeda untuk jangka pendek  dan  jangka  panjang.  Pada  jangka  pendek  insentif  PPnBM  membawa  dampak positif,  sedangkan  pada  jangka  panjang  kebijakan  ini  justru  tidak  membawa  dampak yang  signifikan  pada  penjualan  kendaraan  bermotor.  Apabila  merujuk  pada  kebijakan insentif pajak yang lebih luas, Indahsari dan Fitriandi (2021) meneliti berbagai insentif pajak  di  masa  pandemi  terhadap  penerimaan  PPN.  Hasilnya  ialah  insentif  pajak  yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN hanya PPh pasal 22 impor, PPh Pasal 25, dan PPh final PP 23 tahun 2018. Selebihnya, insentif pajak lain tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Indahsari dan Fitriandi tidak melakukan penelitian terhadap insentif PPnBM DTP.
Artikel  prosiding  yang  ditulis  oleh  Kasim  (2020)  menunjukkan  bahwa  adanya penurunan substantif dalam belanja kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia akibat penerapan peningkatan pajak untuk barang mewah sesuai PP Nomor 22 Tahun 2014.  Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat sebagai konsumen cenderung menggunakan  kebijaksanaanya  untuk  menyesuaikan  perilaku  mereka  sebagai  akibat adanya tarif perpajakan yang baru. Penelitian lainnya dilakukan oleh  Soegianto (2022) yang  menguji  adanya  perubahan  perilaku  konsumen  di  Surabaya  sebagai  dampak penerapan insentif PPnBM tahun 2021. Penelitian ini membuahkan hasil adanya korelasi antara sikap positif dan penerimaan masyarakat terhadap insentif PPnBM dengan teori kepribadian  Hawkin,  Best,  dan  Coney.  Selain  itu,  Craft &  Schmidt  (2005) telah  lebih dahulu  melakukan  penelitian  terhadap  dampak  pajak  kepemilikan  kendaraan  terhadap permintaan kendaraan di 31 negara bagian Amerika Serikat. Hasilnya ialah setiap 1%
kenaikan  pajak  properti  menyebabkan  penurunan  modal  kepemilikan  kendaraan  lebih dari 5%.
Penelitian mengenai insentif perpajakan juga dilakukan di berbagai negara untuk penjualan  kendaraan  ramah  lingkungan.  Beresteanu  &  Li  (2011)  menemukan  bahwa kebijakan insentif perpajakan yang diterbitkan oleh Pemerintah AS berdampak pada 20% penjualan  kendaraan  ramah  lingkungan,  sedangkan  kenaikan  harga  bahan  bakar berdampak  pada  37%  penjualan.  Di  sisi  lain,  Alhulail  &  Takeuchi  (2014)  melakukan penelitian di Jepang dengan hasil yang berbeda, yakni insentif perpajakan berperan lebih besar dibandingkan harga bahan bakar dalam meningkatkan penjualan kendaraan ramah lingkungan  karena  dapat  dirasakan  langsung  manfaatnya  (pemotongan  langsung  atas pajak yang dibayarkan) dan mudah dimengerti oleh masyarakat .

## Hipotesis
Kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini diilustrasikan dalam Gambar 3. Insentif  PPnBM  DTP  berperan  sebagai  variabel  yang  memengaruhi  nilai  penjualan kendaraan.  Diantara  keduanya,  terdapat  harga  rata-rata  sebagai  variabel  mediasi  yang akan  memengaruhi  nilai  penjualan.  Hal  ini  dikarenakan  nilai  penjualan  dihasilkan melalui perkalian antara kuantitas terjual dikali dengan harga rata-rata yang berlaku saat itu. Selain itu, keberadaan insentif PPnBM DTP juga akan  memengaruhi nilai PPnBM Dalam  Negeri  yang  salah  satu  komponennya  ialah  PPnBM  DTP  tersebut.  Untuk mendapatkan  hasil  yang  lebih  memadai,  penelitian  akan  dilakukan  secara  terpisah terhadap treatment group yang terdiri dari jenis kendaraan yang secara continous dijual selama tahun 2020  – 2022 dan jenis  kendaraan yang secara keseluruhan dijual selama tahun tersebut.
Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian (Sumber: Diolah Penulis)
Melalui kerangka pemikiran tersebut, penelitian  ini akan membuktikan hipotesis atas  pengaruh  insentif  PPnBM  DTP  terhadap  penjualan  kendaraan  dengan  kriteria sebagai berikut:
H1:   Terdapat  perbedaan  rata-rata  nilai  penjualan  kendaraan  pada treatment  group sebelum dan setelah insentif PPnBM DTP;
H2:    Terdapat  perbedaan  rata-rata  nilai  penjualan  kendaraan  yang  diproduksi  secara continuous pada treatment group sebelum dan setelah insentif PPnBM DTP ;
H3:  Terdapat perbedaan rata-rata penjualan kendaraan pada control group sebelum dan setelah insentif PPnBM DTP.
.

## 3. METODOLOGI

## Operasionalisasi Variabel
Data yang digunakan ialah data sekunder berupa penjualan wholesales dari situs Gaikindo,  yakni  jumlah  unit  penjualan  kendaraan,  baik  yang  mendapatkan  kebijakan PPnBM DTP ( treatment group ) maupun kelompok kendaraan yang tidak termasuk dalam persyaratan tersebut ( control group ). Data tahun 2020 digunakan untuk menggambarkan keadaan  saat  pandemi  Covid-19  mulai  merebak  dan  dibandingkan  dengan  data  tahun 2021 dan 2022 saat proses pemulihan perekonomian dilakukan.
Nilai penjualan didapatkan melalui kuantitas unit terjual yang kemudian dikalikan dengan harga pasar terendah (OTR DKI Jakarta) yang berlaku di periode tersebut dan bersumber  dari  katalog  harga  perusahaan  maupun  sumber  lainnya.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif  dengan  teknik  uji  beda  dua  sampel berpasangan  dengan t-test  apabila  perbedaan  antara  dua  pasangan terdistribusi  normal dan Wilcoxon signed-rank test apabila tidak terdistribusi normal, yang dilakukan pada aplikasi  STATA.  Dalam  penelitian  ini,  uji  beda  akan  membandingkan  nilai  penjualan kendaraan sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan PPnBM DTP.

## Populasi dan Sampel
Pada ketentuan yang pertama kali terbit dalam Keputusan Menperin Nomor 169 Tahun 2021, terdapat 6 (enam) perusahaan (PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI), PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Motor Indonesia dan PT SGMW Motor Indonesia) dengan  21  tipe  kendaraan  yang  memperoleh  PPnBM  DTP.  Perusahaan-perusahaan tersebut  memenuhi  syarat  pembelian  local  (local  purchase)  minimal  70  persen. Kemudian  setelah  diperbarui  dengan  Keputusan  Menperin  Nomor  839  Tahun  2021, jumlah kendaraan yang memenuhi persyaratan menjadi 29 tipe. Pada tahun 2022, sesuai dengan  Keputusan  Menperin  Nomor  852  Tahun  2022,  terdapat  3  (tiga)  perusahaan dengan 5 (lima) tipe kendaraan untuk LCGC di bawah Rp200.000.000,00 dan 5 (lima) perusahaan  dengan  sebelas  tipe  kendaraan  untuk  kendaraan  dengan  harga Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 yang dapat memperoleh PPnBM
DTP.  Secara  keseluruhan  masa  berlakunya  kebijakan  tersebut,  terdapat  6  (enam) perusahaan  dengan  32  tipe  kendaraan  yang  mendapatkan  fasilitas  PPnBM  DTP  yang kemudian disebut sebagai treatment group 1.  Dari jumlah tersebut, hanya 5 perusahaan dengan  enam  tipe  kendaraan  yang  telah  diproduksi  sejak  2020  dan  terus  mendapat fasilitas  PPnBM  DTP  baik  pada  tahun  2021  maupun  2022  yang  kemudian  digunakan sebagai treatment group 2 .
Penggolongan treatment  group bertujuan  untuk  mengamati  apakah  terdapat perbedaan yang signifikan apabila uji beda dilakukan terhadap seluruh kendaraan yang mendapatkan  fasilitas  PPnBM  DTP  dengan  kendaraan  yang  hanya  diproduksi  secara continous sejak  2020  hingga  2022.  Disamping  itu,  kendaraan  yang  tergolong  dalam control  group dipilih  dari  1  perusahaan  dengan  delapan  tipe  kendaraan  yang memang tidak  mendapatkan  fasilitas  PPnBM  DTP.  Masing-masing  tipe  kendaraan  memiliki varian  yang  berbeda-beda.  Total  jumlah  varian  kendaraan  yang  akan  menjadi  sampel penelitian pada treatment group 1 ialah 153 kendaraan , treatment group 2 sejumlah 15 kendaraan, dan control group sejumlah delapan kendaraan sebagaimana disajikan pada tabel 1 .
Tabel 1

## Sampel Penelitian
Perusahaan Tipe Kendaraan Varian yang Memperoleh PPnBM DTP 2021 2022 Treatment Group Toyota Yaris, Vios, Sienta, Innova 2.0 dan 2.4, Fortuner 2.4, Rush semua - Avanza semua 1.3 E dan 1.5 G MT Raize semua 1.2 G MT dan CVT Agya - 1.2 G MT dan AT Calya - 1.2 E dan G Daihatsu Grand Max, Luxio semua - Xenia semua 1.3 M, X, R, dan 1.5 R Terios semua X MT dan AT Ayla -  1.0 D dan X, 1.2 X dan R Mitsubishi Xpander semua GLS L MT Xpander Cross, Nissan Livina semua - Honda BR-V, CRV 1.5 T, HR-V 1,5 dan 1.8L, CRV 2.0 CVT, City Hatchback semua - Kendaraanio semua DD4 1.5 EM CVT Brio Satya semua 1.2 S MT dan E Brio Rs semua 1.2 MT dan AT Suzuki New Ertiga semua GA MT, GL, GX GS XL 7 semua GX dan GL SGMW Confero semua -
Control Group
Toyota Corolla Altis, Corolla Cross, Vellfire, Alphard, Voxy, Hilux, Supra, Camry - -

## Sumber: Data sekunder diolah (2023)

## Rancangan Uji Hipotesis
Sebelum  dilakukan  uji  beda,  dilakukan  uji  normalitas  untuk  mengetahui  apakah data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini dilakukan uji normalitas dengan menggunakan teknik Shapiro-Wilk (S/W) untuk data treatment  group  2 dan control  group karena jumlah  sampel  yang  berpasangan  kurang dari 30. Terhadap data treatment group 1 akan dilakukan uji normalitas dengan teknik Kolmogorov Smirnov (K/S) karena jumlah sampel yang berpasangan lebih dari 30. Atas uji  beda  yang  akan  dilakukan  nantinya,  batas  nilai  p  untuk  uji  normalitas  pada  kedua teknik ialah p>0,05.
Wilcoxon  signed  rank  test merupakan  uji  non  parametrik  yang  digunakan  untuk menganalisis  data  berpasangan  dan  bertujuan  untuk  mengukur  signifikansi  perbedaan antara dua kelompok data yang tidak berdistribusi normal (Simanjuntak, 2020). Uji ini merupakan  alternatif  dari  uji pairing  t  test apabila  data  tidak  memenuhi  asumsi normalitas.  Nilai p  value (Prob  >  |  z  |)  yang  kurang  dari  0,05  menandakan  adanya perbedaan yang signifikan sehingga hipotesis diterima, serta begitu pula sebaliknya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Nilai penjualan kendaraan menjadi salah satu aspek yang menggambarkan kinerja pertumbuhan  ekonomi  nasional  melalui  bentuk  konsumsi  dalam  negeri.  Kehadiran pandemi Covid-19 telah menekan perekonomian secara global dan melesukan konsumsi masyarakat. Tingginya nilai penjualan yang dilakukan oleh perusahaan akan membentuk persepsi bahwa kinerja perekonomian dalam kondisi baik karena konsumsi masyarakat terus  berjalan.  Begitu  pula  dengan  nilai  penjualan  kendaraan  yang  rendah  dapat membentuk  persepsi  bahwa  masyarakat  mengalami  kesulitan  atau  keengganan  dalam membelanjakan  uangnya  karena  lebih  mengutamakan  pemenuhan  terhadap  kebutuhan dasarnya, yaitu sandang, pangan, dan papan.
Penelitian  diawali  dengan  analisis  statistik  deskriptif  untuk  menggambarkan variabel dependen berupa nilai penjualan kendaraan. Analisis deskriptif dilakukan secara terpisah untuk masa sebelum penerapan kebijakan PPnBM DTP (tahun 2020) dan masa setelah  penerapan  kebijakan  PPnBM  DTP  (tahun  2021  dan  2022).  Hasil  statistik deskriptif dinyatakan sebagaimana dalam tabel 2.
Nilai minimum pada hasil statistik deskriptif menggambarkan rendahnya konsumsi masyarakat terhadap pembelian kendaraan di perusahaan otomotif tertentu yang menjadi sampel  penelitian  akibat  pandemi  Covid  19.  Sebaliknya,  nilai  maksimum menggambarkan  bahwa  masyarakat  masih  berkenan  untuk  membelanjakan  uangnya
dalam membeli kendaraan dan tidak terpengaruh oleh krisis yang berasal dari pandemi. Adapun  nilai  minimum  0  pada treatment  group  1 yang  terjadi  saat  kebijakan  insentif PPnBM  DTP  belum  diterapkan  berasal  dari  penjualan  tipe  kendaraan  yang  dikenakan kebijakan PPnBM DTP namun belum diproduksi pada tahun 2020.
Tabel 2 Statistik Deskriptif 2020 (sebelum kebijakan) 2021-2022 (saat kebijakan) Perbedaan Treatment Group I Mean 493.134.416.667 941.438.406.993 90,91% Median 138.171.000.000 426.318.200.000 208,54% Maksimum 3.903.970.000.000 6.650.170.000.000 70,34% Minimum 0 224.300.000 100% Standar Deviasi 822.961.893.879 1.361.553.314.251 65,45% Treatment Group 2 Mean 539.564.446.667 643.058.595.333 19,18% Median 348.639.000.000 398.534.875.000 14,31% Maksimum 2.008.870.000.000 2.772.993.550.000 38,04% Minimum 38.295.000.000 29.477.400.000 -23,03% Standar Deviasi 533.040.120.692 768.818.207.273 44,23% Control Group Mean 799.867.493.750 1.400.927.796.875 75,14% Median 558.491.500.000 134.604.262.500 -75,90% Maksimum 2.484.646.500.000 4.945.619.725.000 99,05% Minimum 32.206.500.000 13.697.980.000 -57,47% Standar Deviasi 787.250.615.456 1.710.656.023.970 117,29%
Sumber: Data sekunder diolah (2023)
Pada  tahun  2021-2022,  dihasilkan  nilai  minimum  yang  lebih  rendah  jika dibandingkan dengan tahun 2020 (pengecualian pada treatment group 1 ) walaupun telah terdapat insentif PPnBM DTP. Hal ini dapat terjadi karena adanya kendaraan keluaran tahun  lama  yang  hanya  terjual  sedikit.  Masyarakat  lebih  memilih  kendaraan  keluaran baru dengan harga yang tidak jauh berbeda. Selain itu, kondisi pemulihan perekonomian yang masih terus diupayakan juga dapat menjadi penyebab belum meningkatnya jumlah penjualan untuk kendaraan tertentu. Jika dibandingkan dengan nilai maksimum, ketiga kelompok  tersebut  menunjukkan  nilai  yang  lebih  besar  dibandingkan  tahun  2020 sehingga menggambarkan penjualan perusahaan yang bersinyal positif.
Melalui analisis ini juga dapat diamati adanya kenaikan nilai rata-rata pada seluruh kelompok  data.  Kenaikan  ini  menggambarkan  bahwa  rata-rata  penjualan  di  industri otomotif memiliki sinyal positif. Hal ini dikarenakan adanya dorongan bagi masyarakat untuk  membelanjakan  uangnya  sehingga  menyebabkan  roda  perekonomian  terus
berputar. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa rata-rata pada kendaraan yang tergolong dalam  control  group  selalu  memiliki  nilai  lebih  tinggi  dibandingkan  kendaraaan  yang tergolong sebagai treatment group 1 dan treatment group 2 . Nilai rata-rata yang tinggi menggambarkan keseluruhan persebaran nilai penjualan kendaraan dalam control group memang  memiliki  harga  pasar  dan/atau  jumlah  unit  terjual  yang  tinggi.  Secara keseluruhan, hasil analisis terhadap statistik deskriptif cenderung menunjukkan kenaikan yang  signifikan  melalui  perubahan  yang  bernilai  positif.  Hal  tersebut  dimungkinkan terjadi akibat  penerapan  fasilitas  PPnBM  DTP  untuk  kendaraan  yang  telah  memenuhi persyaratan.
Apabila  merujuk  pada  pergerakan  nilai  total  masing-masing  variabel  yang ditunjukkan pada Gambar 4, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan total nilai penjualan kendaraan  tahun  2021  pada treatment  group  1 sebesar  50,5%  dan  kemudian  turun 59,23% pada tahun 2022. Begitu pula pada treatment group 2 , terjadi peningkatan total nilai  penjualan  kendaraan  pada  tahun  2021  sebesar  39,16%  sebelum  kemudian mengalami penurunan sebesar 28,72% pada tahun 2022. Kenaikan total nilai penjualan yang  terjadi  pada  tahun  2021  disebabkan  oleh  kebijakan  insentif  PPnBM  DTP  yang mulai diterapkan, sedangkan penurunan nilai penjualan pada tahun 2022 terjadi akibat adanya perubahan pada kriteria pemberian PPnBM DTP, diantaranya pemotongan tarif yang semula 100% sepanjang tahun 2021 menjadi menurun secara bertahap pada setiap periode tahun 2022, kenaikan batas minimal kandungan local purchase , dan perubahan daftar kendaraan yang mendapatkan fasilitas.

## Gambar 4. Grafik Pergerakan Variabel
(Diolah Penulis, 2023)
Sedangkan  pada control  group ,  kenaikan  total  nilai  penjualan  terus  terjadi  dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 28,93% dan kemudian disusul dengan kenaikan sebesar 71,68% pada tahun 2022. Di tengah kondisi pandemi Covid- 19, anomali ini mungkin terjadi karena konsumen yang menjadi pasar jenis kendaraan
ini  tidak  terpengaruh  oleh  keberadaan  insentif  PPnBM  DTP  sehingga  melakukan konsumsi kendaraan sesuai dengan selera dan keinginannya.

## Hasil Uji Normalitas
Hasil uji normalitas pada seluruh kelompok data yang menunjukkan nilai p<0.05 menggambarkan  data  berdistribusi  tidak  normal.  Hanya  pada  nilai  penjualan control group tahun 2020 yang menunjukkan data berdistribusi normal karena p>0,05. Hal ini terjadi karena persebaran nilai penjualan antar perusahaan yang tidak merata. Walaupun terdapat salah satu data yang berdistribusi normal, keberadaan data lainnya yang tidak berdistribusi  normal  menyebabkan  digunakannya  pendekatan  analisis  statistik  non- parametrik  dengan  metode Wilcoxon  Signed  Rank  Test dalam  melakukan  uji  beda terhadap nilai penjualan kendaraan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan insentif PPnBM  DTP.  Hasil  uji  normalitas  disajikan  pada  tabel  3.  Hasil  pengolahan  data menggunakan uji beda dengan metode Wilcoxon disajikan pada tabel 4.
Tabel 3 Uji Normalitas p value K/S S/W Treatment Group I 2020 0,000 2021-2022 0,000 Treatment Group 2 2020 0,006 2021-2022 0,001 Control Group 2020 0,096 2021-2022 0,012 Sumber: Data sekunder diolah (2023)

## Hasil Uji Beda
Pada treatment group 1 diketahui bahwa 36 dari 153 varian kendaraan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan rata-rata nilai penjualan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian 117 varian kendaraan sisanya yang mengalami kenaikan rata-rata nilai penjualan. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai p value (Prob > | z |) 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1  (H1) diterima. Hal ini berarti pada tahun 2021 dan 2022 terdapat perbedaan rata-rata nilai penjualan kendaraan yang signifikan dengan tahun 2020 sehingga dapat dinyatakan bahwa kebijakan insentif PPnBM DTP membawa pengaruh positif terhadap nilai penjualan  kendaraan di sektor industri otomotif.
Pada treatment  group  2 ,  hasil  pengolahan  data  menunjukkan  adanya  8  varian kendaraan yang mengalami penurunan rata-rata nilai penjualan dan 7 varian kendaraan sebaliknya. Data ini menunjukkan hanya ada 7 dari total 15 varian kendaraan pada tahun 2021 dan 2022 yang mengalami kenaikan rata-rata nilai penjualan dari tahun 2020. Uji Wilcoxon menunjukkan hasil nilai p value (Prob > | z |) sebesar 0,4543. Nilai ini lebih besar dari batas 0,05 maka dinyatakan bahwa Hipotesis 2 (H2) ditolak. Nilai p value yang lebih dari 0.05 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata nilai  penjualan  kendaraan  tahun  2021  dan  2022  ketika  kebijakan  PPnBM  DTP  telah diterapkan  dengan  tahun  2020.  Hal  ini  berarti  kebijakan  insentif  PPnBM  DTP  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  rata-rata  nilai  penjualan  kendaraan  yang dikenakan kebijakan tersebut dan secara continous terus diproduksi selama 2020 hingga 2022. Hipotesis 2 (H2) ditolak karena data yang digunakan hanya bersifat parsial. Seiring berjalannya  waktu,  berbagai  tipe  dan  varian  kendaraan  baru  terus  diluncurkan  dengan beragam fasilitas yang terkini. Hal ini menyebabkan jumlah data yang tergolong dalam treatment group 2 menjadi jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan treatment group 1 , yakni dari 153 varian menjadi hanya 15 varian kendaraan. Selain itu, perubahan kriteria pengenaan  insentif  PPnBM  DTP  juga  membuat  jenis  kendaraan  yang  mendapatkan fasilitas  ini  menjadi  berubah.  Pada  dasarnya,  kriteria  yang  diterapkan  di  tahun  2022 memiliki  persyaratan  yang lebih  ketat  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2021  sehingga jenis kendaraan yang mendapatkan fasilitas ini pun menjadi berkurang,  apabila dilihat dari total nilai penjualan, pada tahun 2021 dan 2022 memiliki total nilai rata-rata yang lebih tinggi  daripada total  nilai  penjualan  tahun  2020.  Hasil  uji  beda menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan pada nilai penjualan kendaraan di treatment group 2 karena kenaikan nilainya hanya terjadi pada 7 (tujuh) dari total 15 varian kendaraan.
Apabila konsumen dihadapkan pada pilihan kendaraan dengan harga dan fasilitas serupa  namun  tahun  keluaran  yang  berbeda,  tentunya  konsumen  akan  lebih  memilih kendaraan dengan usia yang paling baru. Sebagai contoh, kendaraan dengan merk Toyota Avanza varian 1.3 E keluaran tahun 2019 terus mendapatkan fasilitas PPnBM DTP pada tahun 2021 dan 2022. Pengenaan PPnBM DTP pada Avanza 1.3 E 2019 menyebabkan adanya kenaikan unit terjual dari 4671 unit di tahun 2020 menjadi 5141 unit di tahun 2021. Selanjutnya, di tahun 2021 Toyota juga meluncurkan Avanza varian baru dengan berbagai modifikasi terkini yang juga mendapatkan fasilitas PPnBM  DTP. Akibatnya, penjualan  Avanza  1.3  E  keluaran  tahun  2019  mengalami  penurunan  secara  drastis menjadi hanya 2 (dua) unit di 2022. Hal ini menyebabkan uji beda terhadap rata-rata nilai penjualan kendaraan yang khusus diproduksi secara continous selama 2020 hingga 2022 menjadi kurang akurat sehingga hipotesis dua (H2) ditolak.
Uji  beda  juga  dilakukan  atas  nilai  penjualan  pada control  group dengan  hasil  9 (tujuh) dari 8 delapan varian kendaraan mengalami kenaikan rata-rata nilai penjualan dari tahun 2020. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai p value ( Prob > | z | ) sebesar 0,0173, menandakan  tidak  ada  perbedaan  pada  nilai  penjualan control  group sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  Hipotesis  3  (H3)  diterima Melihat  kriteria  kendaraan  yang dikenakan  fasilitas  PPnBM  DTP,  diantaranya  yaitu  mengandung local  purchase yang
cukup tinggi (70-80%), memiliki harga jual di bawah  Rp 200 juta  s.d. Rp 250 juta, dan tergolong sebagai LCGC, maka kendaraan yang tidak termasuk dalam kriteria ini dapat dikatakan sebagai kendaraan yang memiliki tingkatan kelas lebih tinggi karena memiliki harga  jual  yang  relatif  lebih  tinggi,  walaupun  tidak  berlaku  untuk  seluruh  jenis kendaraan, namun dapat dikatakan bahwa kendaraan yang termasuk dalam control group memang  cenderung  merupakan  kendaraan  yang  ditujukan  untuk  masyarakat  dengan kelas  menengah  ke  atas.  Sebagian  masyarakat  segmen  atas  memang  tidak  terlalu mengalami gangguan pada kondisi finansial akibat pandemi Covid-19 (CNBC, 2020). Tidak hanya di Indonesia, fenomena ini juga terjadi di kancah internasional, diantaranya Lamborghini,  Rolls  Royce,  dan  Ferrari  yang  melaporkan  jumlah  pesanan  yang  justru lebih  tinggi  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Hal  yang  menjadi  masalah  bagi  mereka bukanlah  harga,  melainkan  aturan lockdown yang  membatasi  aktivitas  serta pertimbangan apakah memang ingin membeli kendaraan sekarang atau di masa depan. Fenomena inilah yang menjelaskan bahwa nilai penjualan pada control group mengalami perbedaan dari insentif PPnBM DTP. Hasil uji beda nilai penjualan kendaraan seluruh grup ditunjukkan pada tabel 4.
Tabel 4 Uji Beda Obs z Prob > | z | Kesimpulan Treatment 1 153 6,868 0,0000 Terdapat perbedaan Treatment 2 15 0,795 0,4265 Tidak terdapat perbedaan Control 8 2,380 0,0173 Terdapat perbedaan
Sumber: Data sekunder diolah (2023)

## Pembahasan
Apabila  dikaitkan  dengan  teori  Prinsip  Ekonomi  oleh  Mankiw,  Hipotesis  1 (H1)diterima,  hal  ini  membuktikan  bahwa  masyarakat  mengalami  perubahan  perilaku melalui  bertambahnya  nilai  penjualan  kendaraan  sebagai  akibat  dari  insentif  PPnBM DTP  yang  diterapkan  oleh  pemerintah.  Adanya  relaksasi  pajak  membuat  masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan konsumsi berupa pembelian kendaraan berdasarkan  pemikiran  bahwa  keuntungan  yang  didapatkan  akan  semakin  bertambah seiring dengan berkurangnya biaya yang harus dikeluarkan untuk sebuah kendaraan. Hal ini menyebabkan jumlah unit kendaraan yang terjual semakin banyak sehingga kemudian memengaruhi besaran PPnBM yang diterima oleh pemerintah.
Menurut kurva dan teori permintaan, kendaraan termasuk dalam kebutuhan tersier yang  bersifat  mewah  sehingga  memiliki  kurva  permintaan  yang  elastis.  Adanya penurunan  pada  harga  jual  kendaraan  menyebabkan  semakin  bertambahnya  keinginan seseorang untuk membeli  kendaraan tersebut. Sesuai dengan teori tersebut pajak yang dikenakan pada kendaraan sebagai barang mewah dibebankan kepada produsen sebagai PKP  yang  berkewajiban  untuk  menyetor  PPnBM  sesuai  tarif  kepada  pemerintah. Kemudian,  oleh  produsen  beban  pajak  tersebut  dibagi  kepada  konsumen  melalui
penambahan nilai jual awal, sehingga harga yang dibayar konsumen akan naik namun tidak sebesar penurunan harga yang diterima oleh produsen.
Dugaan  pada  Hipotesis  3  (H3)  diterima  dalam  penelitian  ini,  konsumen  dengan kelas  ekonomi  menengah  ke  atas  juga  mengalami  perbedaan  sebelum  dan  setelah insentif PPnBM DTP. Segmen masyarakat ini membeli kendaraan sesuai dengan selera dan keinginan. Selain itu, brand loyalty yang dimiliki masyarakat terhadap perusahaan dengan merk tertentu juga dapat memengaruhi elastisitas kurva. Produsen yang memiliki nama besar cenderung lebih dapat bertahan karena telah lebih dulu memiliki pelanggan setia,  sehingga  pada  beberapa  varian  kendaraan  tetap  memiliki  nilai  penjualan  yang meningkat. Penerapan insentif PPnBM DTP pada akhirnya berhasil menurunkan harga pasar kendaraan, meningkatkan ketersediaan kuantitas kendaraan yang dapat dikonsumsi oleh  masyarakat,  dan  menjangkau  daya  beli  masyarakat  sehingga  tetap  dapat menyumbang pergerakan perekonomian nasional.
Kenaikan  signifikan  pada  penjualan  kendaraan  roda  empat  setelah  kebijakan insentif  diterapkan  juga  dapat  dibuktikan  melalui  jumlah  penjualan  kendaraan  secara wholesales .  Melalui  data  tahunan  yang  diterbitkan  oleh  Gaikindo,  setelah  penurunan pertumbuhan sebesar -48,4% pada tahun 2020, pada tahun berikutnya terjadi kenaikan pertumbuhan  yang  fantastis  sebesar  66%.  Kemudian  pada  tahun  2022,  peningkatan jumlah penjualan kendaraan juga terjadi sebesar 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan persentase peningkatan jumlah penjualan kendaraan dapat mengindikasikan bahwa  perekonomian  di  sektor  industri  otomotif  secara  perlahan  telah  mengalami perbaikan.  Bahkan  kendaraan  bermotor  roda  4  (empat)  telah  menjadi  salah  satu penyumbang  komoditas  ekspor  terbesar  pada  tahun  2021  (Kemenko  Perekonomian, 2022).  Kemudian  penurunan  tingkat  pertumbuhan  yang  terjadi  pada  tahun  berikutnya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, diantaranya pengetatan persyaratan fasilitas dan pemberian fasilitas diskon pajak yang besar di triwulan awal dan kemudian semakin kecil di  triwulan  akhir  yang  membuat  ledakan  nilai  penjualan  hanya  tinggi  di  awal  tahun. Sumbangsih  penjualan  kendaraan  bermotor  yang  telah  menggerakkan  perekonomian nasional menunjukkan bahwa insentif PPnBM DTP telah memberikan hasil yang positif. Adanya pemulihan perekonomian di sektor otomotif membuat kebijakan ini dicukupkan pada September 2022 yang lalu.

## 5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

## Simpulan
Kebijakan insentif PPnBM DTP hadir untuk mendorong konsumsi rumah tangga dalam bentuk pembelian kendaraan. Penelitian ini membuktikan keberhasilan kebijakan tersebut  yang  didukung  dengan  perubahan  jumlah  penjualan  kendaraan  secara keseluruhan yang mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Melalui uji beda dengan metode Wilcoxon, dapat ditarik kesimpulan bahwa insentif PPnBM DTP berpengaruh  terhadap  nilai  penjualan  kendaraan  di  sektor  industri  otomotif  yang
bertujuan  untuk  mendongkrak  perekonomian  nasional.  Selanjutnya,  melalui  analisis deskriptif, kenaikan jumlah kendaraan terjual tersebut pada akhirnya juga meningkatkan nilai  penjualan  dan  nilai  PPnBM  DTP  sehingga  ikut  berkontribusi  dalam  pemulihan ekonomi nasional yang sempat terhambat akibat pandemi Covid 19.

## Implikasi Manajerial
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  tanda  kepada  regulator  dan  para pengamat  kebijakan  dalam  pemantauan  efektivitas  penerapan  insentif  PPnBM  DTP, khususnya  apabila  kebijakan  ini  akan  digunakan  lagi  di  masa  mendatang.  Melalui penelitian ini, penulis mengusulkan kepada regulator dan para pihak terkait agar saling berkoordinasi  dalam  upaya  peningkatan  perekonomian  nasional  sehingga  dapat menghasilkan kebijakan dengan dampak maksimal. Perusahaan otomotif yang menjadi objek  dalam  penelitian  juga  dapat  memanfaatkan  artikel  ini  dalam  menyusun  strategi yang  dapat  menarik  minat  konsumen  dan  meningkatkan  unit  penjualan  di  masa mendatang.

## Saran
Terdapat  beberapa  batasan  dalam  penelitian  ini,  salah  satunya  ialah  penggunaan data  PPnBM  DTP  yang  tidak  secara  langsung  menyasar  pada  nilai  perolehan  PPnBM DTP  setiap  kendaraan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  selanjutnya  sebaiknya  dapat melengkapi  data  perolehan  PPnBM  DTP  yang  bersumber  langsung  dari  pihak  resmi pemungut pajak dan nilai penjualan yang berasal dari sumber primer setiap perusahaan pemegang merk. Hal ini bertujuan agar pengamatan data dapat dilakukan secara terfokus pada  komponen  PPnBM  DTP  sehingga  hasil  pembahasan  dapat  menggambarkan pergerakan nilai PPnBM DTP pada objek penelitian secara riil. Penelitian ini juga tidak mengelompokkan secara spesifik jenis kendaraan mana yang mendapatkan nilai PPnBM DTP  tertinggi  sehingga  memengaruhi  perubahan  daya  tarik  konsumen  terhadap  jenis kendaraan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhulail,  I.,  &  Takeuchi,  K.  (2014). Effects  of  tax  incentives  on  sales  of  eco-friendly vehicles:  evidence  from  Japan .  Graduate  School  of  Economics,  Kobe  University Japan.
Beresteanu, A., & Li, S. (2011). Gasoline prices, government support, and the demand for  hybrid  vehicles  in  the  United  States. International  Economic  Review , 52 (1), 161–182.
BPS. (2020). Survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi. www.bps.go.id. BPS. (2021). Laporan Perekonomian Indonesia 2021 dan 2022. www.bps.go.id .
CNBC.  (2020).  Kebal  Corona!  Kendaraan  Mewah  Laris  Manis  Saat  Pandemi. https://www.cnbcindonesia.com/ .
Craft,  E.  D., &  Schmidt,  R.  M.  (2005). An  analysis  of  the  effects  of  vehicle  property taxes on vehicle demand. National Tax Journal , 58 (4), 697–720.
Gaikindo. . Indonesian Autokendaraane Industry Data: Gaikindo Wholesales Data 2020 s.d. 2022. https://www.gaikindo.or.id/indonesian-autokendaraane-industry-data/.
Indahsari,  D.  N.,  &  Fitriandi,  P.  (2021).  Pengaruh  kebijakan  insentif  pajak  di  masa pandemi  Covid-19  Terhadap  penerimaan  PPN. Jurnal  Pajak  Dan  Keuangan Negara (PKN) , 3 (1), 24–36.
Kasim,  E.  S.  (2020). Influence  of  Sales Tax  on Luxury  Goods  Increase  on  Consumer Spending  of  Motor  Vehicles. The  International  Conference  on  Business  and Management Research (ICBMR 2020) , 99–102.
Kementerian  Keuangan.  Laporan  Belanja  Perpajakan  Tahun  2020  dan  2021.  Badan Kebijakan Fiskal.
Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited Tahun 2019 s.d. 2022.  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian.  (2021).  Siaran  Pers HM.4.6/13/SET.M.EKON.3/02/2021.  Airlangga:  Relaksasi  PPnBM  Geliatkan
Industri Otomotif dan Ekonomi Nasional. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/1389/airlangga-relaksasi-ppnbm- geliatkan-industri-otomotif-dan-ekonomi-nasional. Kementerian Keuangan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). https://pen.kemenkeu.go.id/.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). Siaran Pers
HM.4.6/174/SET.M.EKON.3/3/2022. Kebijakan Insentif PPnBM-DTP Kendaraan Bermotor  untuk  Peningkatan  Pertumbuhan  Industri  Otomotif  Nasional. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3973/kebijakan-insentif-ppnbm-dtp- kendaraan-bermotor-untuk-peningkatan-pertumbuhan-industri-otomotif-nasional . Kementerian  Perindustrian.  (2021).  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Industri Otomotif. Pusat Data dan Informasi.
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 839 Tahun 2021 Tentang Kendaraan Bermotor dengan  PPnBM  atas  Penyerahan  BKP  yang  Tergolong  Mewah  yang  Ditanggung oleh Pemerintah TA 2021.
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 Tentang Kendaraan Bermotor dengan  PPnBM  atas  Penyerahan  BKP  yang  Tergolong  Mewah  yang  Ditanggung oleh Pemerintah TA 2021.
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 852 Tahun 2022 Tentang Kendaraan Bermotor dengan  PPnBM  atas  Penyerahan  BKP  yang  Tergolong  Mewah  yang  Ditanggung oleh Pemerintah TA 2022.
LIPI. (2020). Survei Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia. http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-darurat-virus-corona-terhadap--tenaga- kerja-indonesia/22030 .
Mankiw, N. G., et al. (2014). Principles of Economic: An Asian Edition  – Volume 1.
Jakarta.
Ministry of Health Singapore. (2023). Update on Local Covid-19 Situation and Measures to Protect
Healthcare
Capacity. https://www.moh.gov.sg/news- highlights/details/update-on-local-covid-19-situation-and-measures-to-protect- healthcare-capacity.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  20 Tahun  2021  tentang  PPnBM  atas  Penyerahan BKP  yang  Tergolong  Mewah  berupa  Kendaraan  Bermotor  Tertentu  yang Ditanggung Pemerintah TA 2021.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  5  Tahun  2022  tentang  PPnBM  atas  Penyerahan BKP  yang  Tergolong  Mewah  berupa  Kendaraan  Bermotor  Tertentu  yang Ditanggung Pemerintah TA 2022.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang BKP yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM.
Pratama, R. A., & Rezki, J. F. (2022). Bagaimana dampak kebijakan insentif PPnBM ditanggung  pemerintah  terhadap  kinerja  industri  kendaraan  bermotor?  Bukti  dari Indonesia. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) , 6 (1), 89–99.
Saputro, Bramantyo. (2020). “Titik Pemulihan Ekonomi Nasional” dalam Warta Fiskal: Ekonomi  Mulai  Pulih  Edisi  V  2020.  Badan  Kebijakan  Fiskal  Kementerian Keuangan.
Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2022).  Data Sebaran. https://covid19.go.id/id. Soegianto,  D.  (2022).  Perubahan  Perilaku  Konsumen  Sebagai  Dampak  Kebijakan PPnBM di Surabaya Pada Tahun 2021. ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik , 1 (10), 691–700.
Syahrir.  I,    (2020).  Program  PEN  Penahan  Penurunan  Ekonomi”  dalam Warta  Fiskal:
Ekonomi  Mulai  Pulih  Edisi  V  2020.  Badan  Kebijakan  Fiskal  Kementerian Keuangan. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/warta-fiskal/file/edisi-5-2020.pdf.
Tempo.  (2021).  Kendaraan  Mewah Tetap  Laku  Keras  saat  Pandemi  Covid-19,  Begini Orang Kaya Belanja. https://otomotif.tempo.co/.
Undang  –  Undang  Nomor  42  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang  – Undang  Nomor  8 Tahun  1983  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa dan PPnBM.
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.