Analisis  Yuridis  Dampak  Pencemaran Lingkungan  Pertambangan  Mangan  dan Nikel di Provinsi Maluku Utara
Sayang Bidul 1* , Yeni Widowaty 2
1 Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: sayangbidul17@gmail.com
2 Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta *surel korespondensi ( email correspondence): Sayangbidul17@gmail.com
Abstract: This study analyzes the impact of what happens to communities in North Maluku Province  due  to  manganese  and  nickel  mining.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine what impacts occur on communities in North Maluku Province due to manganese and nickel mining and provide solutions to the research results. In contrast to previous research, this study  focuses  on  the  impacts  that  occur  that  harm  the  community  and  the  concepts  that should be done in dealing with it through a conflict resolution approach. This research is a Normative  legal  research.  The  results  found  that:  The  impact  of  Manganese  and  Nickel mining  in  North  Maluku  Province  from  the  results  of  the  author's  research  has  a  positive impact  as  an  economic  support  and  has  a  negative  impact  on  the  environment  and according  to  the  author  is  more  likely  to  have  many  negative  impacts,  including:  water pollution,  air  and  soil  pollution  due  to  Manganese  and  Nickel  mining  activities  in  Central Halmahera Regency, North Maluku Province, according to the author, is a serious problem. The government's desire to make Indonesia as a major producer of Nickel-based products, the lives of the people of Central Halmahera in the Nickel mining area were deprived. They have  to  give  up  losing  their  livelihood  until  their  health  is  compromised.  There  is  no accountability  from  PT.  IWIP  for  the  impact  that  occurs  is  also  influenced  by  the  new applicable  rules,  namely  Article  88  Article  88  of  Law  Number  6  of  2023  concerning  the Stipulation  of  Government  Regulations  in  Lieu  of  Law  Number  2  of  2022  concerning  Job Creation  Being  a  law,  where  provisions  without  proving  the  element  of  guilt  have  been removed, this will make it difficult for the community to prove the impact of environmental pollution that occurs.
Keywords: Impact of Environmental Pollution; Mining Accountability; Mining Conflict.
Abstrak: Penelitian  ini  menganalisis  terkait  Dampak  apa  yang  terjadi  pada  Masyarakat  di
Vol. 9, No. 3, Sepetember  2023
Article History Received: 12/09/2023 Revised: 26/11/2023 Accepted: 28/01/2024
Provinsi Maluku Utara akibat pertambangan Mangan dan Nikel . Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dampak apasaja yang terjadi pada Masyarakat di Provinsi Maluku Utara akibat pertambangan  Mangan  dan  Nikel  dan  memberikan  solusi  atas  hasil  penelitian.  Perbedaan dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini berfokus pada dampak yang terjadi  yang merugikan  Masyarakat  serta  konsep  yang  sebaiknya  dilakukan  dalam  menangani  hal tersebut  melalui  pendekatan  resolusi  konflik.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum Normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa: Dampak pertambangan Mangan dan Nikel di Provinsi  Maluku  Utara  dari  hasil  penelitian  penulis  yakni  berdampak  positif  sebagai penunjang  ekonomi  dan  berdampak  negatif  pada  lingkungan  hidup  dan  menurut  penulis lebih  cenderung  banyak  berdampak  negatif,  meliputi:  pencemaran  air,  pencemaran  udara maupun  tanah  akibat  aktivitas  pertambangan  Mangan  dan  Nikel  di  Kabupaten  Halmahera Tengah,  Provinsi  Maluku  Utara  menurut  penulis  menjadi  permasalahan  serius.  Hasrat pemerintah  untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai  produsen  utama  produk  berbasis  Nikel mengakibatkan  kehidupan  masyarakat  Halmahera  Tengah  di  area  pertambangan  Nikel terampas.  Mereka  harus  merelakan  kehilangan  mata  pencarian  hingga  kesehatannya terganggu. Belum adanya pertanggungjawaban pihak PT.IWIP atas dampak yang terjadi juga dipengaruhi  oleh aturan  baru yang berlaku yakni pada Pasal 88 Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang,  dimana  ketentuan tanpa  membuktikan  unsur  kesalahan  telah  dihapus,  hal  ini  akan  membuat  masyarakat kesulitan dalam membuktikan dampak pencemaran lingkungan yang terjadi.
Kata Kunci : Dampak Pencemaran Lingkungan; Pertanngungjawaban Pertambangan; Konflik Pertambangan.

## PENDAHULUAN
Benda  serta  kondisi  yang  terdapat  dalam  suatu  ruang  yang  ditempati  yang  dapat mempengaruhi  kehidupan  ialah  lingkungan.  Pengertian  lingkungan  juga  di  paparkan  oleh Danusaputro yakni  lingkungan hidup  ialah semua benda serta keadaan termasuk  manusia, perbuatan  yang  ada  dalam  suatu  ruang  yang  ditempati  manusia,  yang  berkaitan  dengan kesejateraan manusia kesejateraan manusia dan kesejateraan jasad hidup atau mahluk hidup lainnya. 1 Pengertian tersebut tidak bertolak belakang dengan ketentuan UU Nomor 32 tahun 2009  atau UUPPLH  yang  menegaskan  pengertian  lingkungan  hidup  sebagai  seluruh  ruang dan  benda,  kondisi  makhluk  hidup  termasuk  manusia  dan  perilaku  manusa  yang  bersatu yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejateraan seluruh makhluk hidup. 2
1 Eliezer  Sasake  et  al.,  “Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Pencemaran  Akibat  Industri  Pertambangan  Pada Wilayah  Perbatasan  Laut  Menurut  Hukum  Lingkungan  Internasional  Environmental  Law  ,  Bahasa  Belanda : Milieurecht , bahasaJerman : Umweltrecht , bahasaPrancis :” 2, no. 4 (2022): 318–32.
2 Dani  Amran  Hakim,  “Politik  Hukum  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2016): 114–32, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592.
Pengelolaan  lingkungan  hidup  serta  pengendalian  lingkungan  hidup  berkaitan  dengan sejahteranya  seluruh  masyarakat  di  suatu  negara.  Melalui  pengelolaan  lingkungan  hidup serta  pengendalian  lingkungan  hidup  hendaknya  mewujudkan  sumber  daya  alam  yang berkaitan erat dengan kesejahteraan seluruh rakyat terutama bagi negara yang mengklaim sebagai  negara  kesejateraan  atau Welfare  State  yang  memiliki  tujuan  negara  atau  tujuan hidup  bernegara  ialah  kesejahteraan  seluruh  rakyat,  maka  seluruh  aktivitas  negara  baik dalam  penyelenggaraan  diupayakan  mencapai  serta  memenuhi  kesejateraan  rakyat  sesuai dengan tujuan negara tersebut. 3
UUD 1945 menegaskan terkait lingkungan hidup yaitu lingkungan hidup yang baik dan sehat,  sebagai    hak  asasi  manusia  dan  hak  konstitusional  setiap  WNI.  Selanjutnya  dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan mengenai hal yang sama terkait lingkungan hidup yang sehat yang kurang lebih berbunyi yang sedikit banyak mengatakan bahwa setiap orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  berhak  untuk  hidup,  mempunyai  hak  untuk  hidup sejahtera hidup Sehat. lingkungan hidup dan lingkungan hidup yang baik, serta berhak atas pelayanan  kesehatan.    Negara,  pemerintah  dan  seluruh  pemangku  kepentingan  harus menjaga  lingkungan  hidup  dalam  penerapan  keberlanjutan  agar  lingkungan  hidup Indonesia  senantiasa  menjadi  sumber  penghidupan  masyarakat  Indonesia  dan  makhluk hidup lainnya. 4
Dengan  kehadiran  UUPPLH  penulis  anggap  memiliki  dasar  penting  yang  menentukan suatu  kehadiran  dan  kelangsungan  sosial,  budaya  serta  peradaban.  Faktor  lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, artinya selama terdapat kehidupan  manusia  faktor  lingkungan  tidak  dapat  dipisahkan  secara  mutlak  atau  melekat pada kehidupan manusia. Oleh karena itulah manusia dan lingkungan menjadi aspek penting dalam  kehidupan.  Apalagi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  rakyat  bersatu menjadi satu kesatuan ruang dan waktu yang mempengaruhi lingkungan, keberlangsungan serta  kesejahteraan  manusia  sebagaimana  manusia  merupakan  makhluk  hidup. Pembangunan  berkelanjutan  dibutuhkan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat serta keberlangsungan masyarakat suatu negara termasuk Indonesia yang saat ini pada era globalisasi  berpeluang  besar  dengan  berkembangnya  infrastruktur  serta  pertumbuhan perusahaan penting yang hasilnya dapat mempengaruhi sektor-sektor sandi kehidupan.
Pertambangan yang merupakan suatu kegiatan mengambil endapan bahan galian yang berharga, memiliki anailai ekonomis di dalam kulit bumi dengan cara apapun, baik manual ataupun  mekanis.  Kegiatan  pertambangan  memiliki  dampak  positif  dan  negatif  bagi masyarakat.  Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  UU  No.  Peraturan  Perlindungan  dan Pemeliharaan  Lingkungan  Hidup  yakni  No.  32  Tahun  2009,  yaitu.  UUPPLH  yang  didirikan untuk menjamin  kepastian hukum dan menjamin seluruh hak atas  lingkungan hidup yang
3 Hakim.
4 Reza  Marcelino.  Dientje  Rumimpunu.  Meiske  Tineke  Sondakh.,  “ASPEK  TANGGUNG  JAWAB  PERUSAHAAN TERHADAP  PELANGGARAN  PENCEMARAN  LINGKUNGAN  HIDUP  MENURUTUNDANG-UNDANG  NOMOR  32 TAHUN 2009TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN,” 2022.
baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan ekosistem secara keseluruhan.
UUPPLH ini melegitimasi atau mengesahkan instrumen kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan  meliputi:  mengenai  AMDAL  atau  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan, mengenai Baku Mutu Lingkungan, dan mengenai Izin Lingkungan. Akan tetapi, meskipun UU sudah  menjelaskan  pedoman  secara  jelas  seperti  diatas  tentang  instrumen-instrumen pengelolaan  lingkungan,  dalam  realitanya  tetap  terjadi  penyimpangan  serta  pelanggaran, misalnya  dalam  eksploitasi  kekayaan  alam  di  Indonesia  yang  terjadi  dalam  lingkungan pertambangan mineral dan batubara atau Minerba.
JATAM  memberkan  data  terkait  izin  usaha  pertambangan  yakni  44  persen  daratan  di negara  Indonesia  sudah  diberi  izin  usaha  pertambangan  sekitar  8.588  izin,  dari  jumlah tersebut  seluas  93,36  juta  hektare.  Izin  tersebut  berdampak  pada  HAM  dan  Lingkungan dimana pada catatan akhir JATAM di Tahun 2020 terjadi 45 Konflik pertambangan yang 22 kasus diantaranya ialah kasus yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup masyarakat sekitar pertambangan. 5
Data  tersebut  didukung  dengan  penemuan  Abdul  Wahid  sebagai  Anggota  Komisi  VII DPR  RI  yang  menduga  terdapat  pelanggaran  hukum  pada  kegiatan  pertambangan. 6 Penemuan  lain  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  atau  DLH  Kota  Samarinda  terkait  limbah pertambangan  sangat  berdampak  negatif  terutama  pada  pencemaran  lingkungan  hidup diantaranya:  pencemaran  air  sungai  yang  tidak  jarang  dijadikan  masyarakat  sebagai  air minum,  kerusakan  struktur  tanah  yang  berakibat  pada  banjir,  terancamnya  ekosistem  dan masih banyak lagi.
Keberadaan  sektor  pertambangan  di  Provinsi  Maluku  Utara  seperti  pertambangan Mangan  dan  Nikel,  diperlukan  untuk  menunjang  pembangunan  dan  dianggap  sebagai sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  diperbaharui.  Kontribusi  ekonomi  kegiatan pertambangan Mangan dan Nikel di Maluku Utara tidak hanya berada ditingkat lokal tetapi juga  berada  di  tingkat  nasional.  Menurut  penulis  guna  mempertahankan  keberadaan pertambangan tersebut seharusnya dimanfaatkan secara bijaksana dan terencana sehingga bisa  diteruskan  oleh  generasi  mendatang.  Kegiatan  pertambangan  pasti  akan  berdampak negatif  pada  lingkungan,  terlebih  lagi  jika  kegiatan  pertambangan  tidak  dilakukan  dengan tepat  maka  akan  berdampak  utama  pada  gangguan  keseimbangan  permukaan  tanah dominan  lebih  besar. 7 Oleh  karena  itulah  Pemerintah  Provinsi  Maluku  utara  juga  harus memiliki  peran  penting  dalam  hal  ini  mengawasi  kegiatan  pengelolaan  pertambangan  di Provinsi Maluku utara. Dari penjelasan diatas penulis akan menganalisis terkait “Dampak apa yang terjadi  pada  Masyarakat di Provinsi Maluku Utara akibat pertambangan  Mangan dan Nikel”.
5 dialeksis.com,  Menambang  Kemiskinan  Di  Tanah  Rencong,  (2022),  diakses  02  September  2022. https://www.dialeksis.com/analisis/menambang-kemiskinan-di-tanah-rencong/
6 Ibid
7 Saiful  Hi.  Soleman,  Rusdin  Alauddin,  and  Irham  Rosyidi,  “Efektivitas  Pelaksanaan  Amdal  Pada  Kegiatan Pertambangan Di Provinsi Maluku Utara,” Law Journal 3, no. 2 (2020): 79–92.
Penelitian  terdahulu  oleh  Septianto  dengan  judul  “Dampak  Pertambangan  Nikel Pt.Ifishdeco  Terhadap  Kondisi  Lingkungan  Hidup  Di  Desa  Roraya  Kecamatan  Tinanggea Kabupaten  Konawe  Selatan”  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dampak  positif  kegiatan pertambangan  nikel,  seperti:  bertambahnya  PAD  dari  sektor  pertambangan,  terciptanya lapangan  pekerjaan, terbukanya wilayah  dari keterisolasian. Dampak negatif :  1)  Kerusakan jalan 60,7%; 2) Pencemaran sungai, kali, rawa 78,6%; 3) Polusi udara 64,3%; 4) Terganggunya lahan  pertanian  92,9%;  5)  Terganggu/mengurangi  areal  perkebunan  75%;  6)  Penurunan produktifitas  pertanian/perkebunan  78,6%;  7)  Kerusakan  flora  89,3%  dan  fauna  71,4%;  8) Tidak  adanya  pemberdayaan  kesehatan  75%  dan  tidak  adanya  peningkatan  prasarana kesehatan  57,1%;  9)  Perubahan  perilaku/norma  masyarakat  64,3%.  Perbedaan  dengan penelitian  ini  yakni  dalam  penelitian  penulis  membahas  terkait  dampak  kerusakan lingkungan di Provinsi Maluku Utara Akibat pertambangan Mangan dan Nikel.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif  dengan  beberapa  jenis  metode  pendekatan  yaitu:  pendekatan  kasus  dan pendekatan sosiologis, dengan tujuan untuk mengetahui Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat  Pertambangan  Terhadap  Masyarakat  di  Provinsi  Maluku  Utara.  Bahan  hukum  yang penulis  gunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan yang meliputi: uud 1945, UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder sebagai data  pendukung  bahan  hukum  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  melalui  studi kepustakaan  maupun  wawancara.  Dari  semua  data  yang  ada  akan  diolah  dan  dianalisis secara  deskriptif  oleh  penulis  kemudian  ditarik  kesimpulan  atas  jawaban  dari  pertanyaan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Dampak Akibat Pertambangan Mangan Dan Nikel di Provinsi Maluku Utara
Dampak  Kebijakan  Pertambangan  berkaitan  dengan  suatu  perubahan  yang  terjadi sebagai  akibat  suatu  aktivitas.  Dampak  bisa  bersifat  positif  yakni  sebagai  suatu  hal  yang mendatangkan manfaat dan bisa bersifat negatif sebagai suatu hal yang bersifat resiko pada lingkungan hidup, sosial dan ekonomi. Dalam UU Minerba yang lama yaitu. UU No. 4 Tahun 2009, yag mana telah diperbarui menjadi UU Minerba yang baru yaitu UU No. 3 Tahun 2020 mendefinisikan  pertambangan  sebagai  seluruh  tahapan  dalam  kerangka  yang  berbeda, meliputi:  eksplorasi  dan  pengelolaan  serta  eksploitasi  mineral  atau  batubara  yang terkandung  di  dalamnya,  yaitu  survei  geografis,  survei,  studi  kelayakan,  konstruksi, penambangan,  pengolahan  dan  pengolahan,  pengangkutan  dan  penjualan,  serta  operasi
pasca  penambangan. 8 Oleh  karena  itu,  ada  unsur  pasti  dalam  pertambangan  berupa terdapat  berbagai  tindakan  misalnya  tindakan  penghancuran,  pengrusakan,  keuntungan untuk  segelintir  orang  tertentu.  Dampak  kebijakan  dimaknai  timbulnya  efek  secara menyeluruh  atas  suatu  kebijakan  pada  kehidupan  nyata  aau  kehidupan  sehari-hari. Keseluruhan  manfaat  serta  biaya  dari  kebijakan  harus  diukur  dalam  bentuk  nyata  atau simbolis dengan arti bahwa memiliki efek nyata yang muncul. Maka dapat dikatakan bahwa dampak  kebijakan  pertambangan  merupakan  perubahan  yang  diakbatkan  oleh  ketetapan Pemerintah  yang  mana  ketetapan  tersebut  dibuat  secara  sadar  dan  direncanakan  untuk pengelolaan mineral dan barubara serta hasil bumi lainnya. 9
Maluku  Utara  adalah  sebuah  Provinsi  ke  33  dari  38  Provinsi  yang  ada  di  Indonesia, daerah  Maluku  Utara  juga  dikenal  dengan  daerah  penghasil  sumber  daya  alam  ddi  perut bumi  yakni  pada  bidang  pertambangan  yang  dapat  dikatakan  cukup  berlimpah  termasuk Mangan  dan  Nikel.  Provinsi  Maluku  Utara  juga  merupakan  salah  satu  daerah  yang mempunyai  potensi  sumber  daya  alam  yang  sangat  berlimpah  dalam  hal  ini  ialah Pertambangan,  hasil  hutan,  laut  dan  perkebunan.  Potensi  terbarukan  dan  tidak  terbarukan diantaranya:  dalam  sektor  perkebunan  ialah  kelapa,  pala  dan  cengkeh.  Pada  sektor pertambangan  ialah  emas,  dan  nikel 10 .  Pada  sektor  perikanan  ialah  ikan  dan  hasil  laut  lain yang didapatkan di daerah perairan.
Dalam  Catatan  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  Provinsi  Maluku  Utara  bahwa  lebih dari  dua  juta  hektar  menjadi  pertambangan  dengan  tiga  ratus  tiga  puluh  lima  izin,  yang mana ada tiga perusahaan tambang memegang kontrak karya, meliputi: PT Aneka Tambang yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur  merupakan badan usaha milik negara. PT. Beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah, Weda Bay Nickel dimiliki oleh perusahaan asal Kanada dan PT. Mineral Nusa Halmahera  yang terletak di Wilayah Administratif Halmahera Utara milik Australia. Sisanya merupakan izin pertambangan yang diterbitkan daerah,  baik milik investor dalam  maupun luar negeri 11 .
Seperti  yang  penulis  jelaskan  sebelumnya  bahwa  Keberadaan  sektor  pertambangan  di Provinsi  Maluku  Utara  seperti  pertambangan  Mangan  dan  Nikel,  diperlukan  untuk menunjang  pembangunan  dan  dianggap  sebagai  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat diperbaharui.  Kontribusi  ekonomi  kegiatan  pertambangan  Mangan  dan  Nikel  di  Maluku Utara  tidak  hanya  berada  ditingkat  lokal  tetapi  juga  berada  di  tingkat  nasional.  Menurut penulis  guna  mempertahankan  keberadaan  pertambangan  tersebut  seharusnya
8 Nur  Fadilah  Al  Idrus,  “Dampak  Politik  Hukum  Dan  Respon  Masyarakat  Atas  Pembaharuan  Undang-Undang Minerba,” Jurnal
Penegakan Hukum Dan
Keadilan
3, no. 2 (2022): 114–27,
https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898.
9 Nurul  Listiyani, “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di  Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara,” Al-Adl : Jurnal Hukum 9, no. 1 (2017): 67, https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803.
10
S Mala, 2022,Analisis Dampak Pembangunan Wilayah Provinsi Maluku Utara, https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/118132.
11 Themmy  Doaly,  2015,  Ratusan  Izin  Tambang  di  Maluku  Utara  Libas  Wilayah  Adat,  Kok  Bisa?, https://www.mongabay.co.id/2015/03/09/ratusan-izin-tambang-di-maluku-utara-libas-wilayah-adat-kok-bisa/ , diakses 25 Oktober 2023.
dimanfaatkan  secara  bijaksana  dan  terencana  sehingga  bisa  diteruskan  oleh  generasi mendatang.  Kegiatan  pertambangan  pasti  akan  berdampak  negatif  pada  lingkungan, terlebih  lagi  jika  kegiatan  pertambangan  tidak  dilakukan  dengan  tepat  maka  akan berdampak  utama  pada  gangguan  keseimbangan  permukaan  tanah  dominan  lebih  besar. Oleh  karena  itulah  Pemerintah  Provinsi  Maluku  utara  juga  harus  memiliki  peran  penting dalam  hal  ini  mengawasi  kegiatan  pengelolaan  pertambangan  di  Provinsi  Maluku  utara. Dampak yang sangat begitu nyata menyasar kehidupan masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Investasi pertambangan ini mempunyai banyak dampak negatif terhadap masyarakat lokal, yang sebagian besar  memiliki mata pencharian yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. 12 Adanya  beberapa  usaha  pertambangan  Mangan  dan  Nikel  di  Provinsi  Maluku Utara menimbulkan konflik antara masyarakat dan  perusahaan, konflik tersebut bermula dari pemberian  Izin  Penggunaan  Lain  kepada  perusahaan  di  kebun  warga  atau  warga  sebagai pemilik    tanah.  Akibatnya  masyarakat  yang  sehari-hari  menggantungkan  hidupnya  atau tinggal  dan  hidup  dari  hasil  usaha  perkebunan  dipaksa  untuk  tunduk  terhadap  keputusan pemerintah.  Masyarakat  Provinsi  Maluku  Utara  yang  terkena  dampak  tersebut  hingga sekarang  tidak  lagi  dapat  mengelola  tanah  perkebunan  pribadinya  dan  akses  tanah perkebunan  pribadinya  tersebut  dibatasi  oleh  perusahaan  yang  berdiri  di  atas  tanah  yang dimiliki warga. Maka dapat  dikatakan secara tidak langsung pemerintah yang  memberikan izin  terhadap  usaha  pertambangan  yang  berdiri  di  atas  tanah  warga  telah  menggusur masyarakat  dari  tanah  pribadinya  dengan  dalil  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Halmahera Tengah. Hadirnya perusahaan pertambangan tempat masuknya migrasi baru di Provinsi Maluku Utara, salah satu motif pendorong masuknya migrasi yakni faktor ekonomi artinya faktor ekonomi merupakan alasan utama seseorang melakukan migrasi. Masyarakat pendatang  ini  terdiri  dari  berbagai  budaya,  tetapi  kebanyakan  pendatang  bersifat individualistik.  Kegiatan  operasi  pertambangan  tidak  sesuai  keinginan  masyarakat.  Banyak masyarakat  Provinsi  Maluku  Utara  yang  mengeluhkan  keberadaan  perusahaan  tersebut. Dampak  debu,  kerusakan  lahan  pribadi  masyarakat,  pencemaran  sungai  dan  saluran  air merupakan dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat sekitar.
Kehadiran  korporasi  di  Provinsi  Maluku  utara  salah  satu  nya  PT  Indonesia  Weda  Bay Industrial Park sebagai di wilayah konsesi sekitar 13 hektare  dimana berada pada kawasan hutan lindung. Perlu diketahui terkait wilayah eksplorasi tersebut tidak hanya terdapat pada Kabupaten Halmahera Tengah namun juga terdapat di beberapa Kabupaten lain. sehingga kondisi  seperti  ini  tidak  berarti  seluruh  lahan  dieksplorasikan  tetapi  hanya  sebagian  kecil pada  lokasi  yang  berpotensi  terdapat  Mangan  dan  Nikel.  Sejak  beroprasinya  perusahaan tambang Mangan dan Nikel di Provinsi Maluku Utara yang diresmikan Pemerintah sebagai Kawasan  Industri  PT  IWIP  sejak  tahun  2018  juga  membutuhkan  tenaga  pekerja  untuk keberlangsungan proses pertambangan. Secara rinci karyawan PT IWIP ada yang berasal dari
12 Muhammad Ken Maulidi et al., “Kajian Teknis Alat Muat Dan Alat Angkut Produksi Total Material Movement Pada Tambang Nikel PT. Samudera Mulia Abadi, Jobsite Weda Bay Nickel, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara,” Jurnal Mineral, Energi, Dan Lingkungan 6, no. 1 (2022): 27, https://doi.org/10.31315/jmel.v6i1.6685.
Lingkar Tambang Halteng, Maluku Utara dan karyawan dari Indonesia Timur dan karyawan nasional. Ditambah oleh beberapa TKA yang dibawa investor pertambangan.
Hal ini juga di jelaskan dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diperbaharui menjadi  UU  Minerba  Nomor  3  Tahun  2020  sebagai  salah  satu  UU  yang  terkait  dengan pengelolaan sumber daya alam. Sistem Pengendalian dan Pengelolaan Mineral dan Batubara . mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sumber daya alam berupa mineral dan batubara dikuasai  dan  dikelola  oleh  negara  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Hal  ini merupakan salah satu ketentuan  dalam UU Minerba yang mengakui dan melindungi hak- hak MHA yang tinggal di wilayah yang kaya akan sumber daya mineral dan batubara. 13
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  pihak  perusahan  juga  mempunyai  kewajiban  atas kegiatan  dalam  menjalankan  tindakan-tindakan  yang  menyimpang  atau  kejahatan lingkungan  sepertinya  belum  begitu  serius  dan  teliti  dalam  penangagan  analisis  dampak lingkungan  (AMDAL),  terhadap  hasil  pengelolaan  pertambangan  oleh  pihak  PT  IWIP  di Provinsi Maluku utara. Hal ini dapat kita lihat pristiwa yang terjadi pada tahun 2018 hingga pada tahun 2021 lalu yaitu peristiwa pencemaran lingkungan di aliran sungai yang bermula terjadi akibat pembuangan limbah pertambangan di sungai maupun laut di lakukan oleh PT IWIP di Provinsi Maluku utara, kabupaten Halmahera tengah, kec weda tengah, desa Lelilef yang  berakibatkan  terjadinya  kerusakan  lingkungan  di  wilayah  masyarakat  adat. 14 Dengan pembuangan  limbah  sembarang  oleh  pihak  PT  IWIP  ini  juga  berdampak  besar  terhadap kehidupan  lingkungan  sosial,  budaya,  ekonomi  oleh  pihak  masyarakat  adat  memiliki pekerjaan  petani  maupun  nelayan.  Pihak  korporasi  juga  harus  memiliki  tanggungjawaban penuh baik secara hukum atas tindakan-tindakan hasil ekpolitasi hutan sehingga berdampak kepada lingkungan masyarakat adat.
Terjadinya kerusakan berupa pencemaran lingkungan oleh korporasi PT. IWIP di wilayah masyarakat  Kabupaten  Halmahera  Tengah  yang  terdiri  dari  pencemaran  air  sungai, pendemaran  tanah,  dan  pencemaraan  kualitas  udara  yang  berasal  dari  aktivitas penambangan Mangan dan Nikel di Kabupaten Halmahera Tengah. Adapun selama penulis melakukan  penelitian  di  kawasan  Masyarakat  pertambangan,  penulis  menemukan  bahwa pencemaran lingkungan yang terjadi disebabkan oleh:
1. Pencemaran Air Sungai .
Perlu diketahui bahwa pencemaran air menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam sifat air  dengan  keadaan  yang  seharusnya,  diluar  dari  kemurnian  air  tersebut  melainkan  akibat dari masuk atau dimasukkannya suatu komponen lain ke dalam air sehingga fungsinya tidak berjalan secara normal.
Peneliti  Lingkungan  AEER,  Arfah  Durahman,  memaparkan,  penurunan  kualitas  air ditunjukkan  oleh  terdeteksinya  ion  logam  kromium  heksavalen  di  sejumlah  titik  air
13 Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat,” Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019): 148, https://doi.org/10.31078/jk1618.
14 Saiful  Hi.  Soleman,  Rusdin  Alauddin,  and  Irham  Rosyidi,  “Efektivitas  Pelaksanaan  Amdal  Pada  Kegiatan Pertambangan Di Provinsi Maluku Utara.”
permukaan  dan  air  laut.  Hilir  Sungai  Wosea  yang  melintasi  kawasan  industri  Nikel mengandung kromium heksavalen dengan konsentrasi 0,017 mg/L. Kadar tersebut melebihi yang disyaratkan Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) sebesar 0,011 mg/L. Ion toksik ini juga terdeteksi di beberapa lokasi di perairan laut dekat dengan aktivitas kawasan industri.
Pencemaran air sungai yang terjadi di lingkungan sekitar pertambangan disebabkan oleh aktivitas Penambangan PT. IWIP. Ekspansi penambangan kawasan  yang dilakukan PT.  IWIP dinilai mengubah kondisi Desa-desa dan kawasan di sekitarnya termasuk kualitas air sungai dan  air  laut.  Pencemaran  air  sungai  menurut  penulis  tidak  hanya  merugikan  masyarakat sekitar misalnya berdasarkan hasil analisis di lapangan dan analisis citra yang dilakukan oleh Koalisi  Save  Sagea  menunjukkan  pembukaan  jalan  menuju  area  pertambangan mengakibatkan kondisi tidak stabil pada lapisan tanah, di mana bila terjadi hujan maka run off akibat pembukaan lahan akan membawa sedimen masuk ke alur sungai terdekat dengan jumlah  yang  besar  yang  dapat  menimbulkan  bibit  penyakit  yang  bisa  berkembang  dan tumbuh di air sungai, selain itu berpotensi dikonsumsi manusia, dan juga berdampak pada seluruh  spesies  di  kawasan  sungai  misalnya, kematian  beberapa  spesies  hewan  dan tumbuhan tertentu. 15 Salah satu sungai tercemar yaitu sungai Sagea, Kabupaten Halmahera Tengah. Sungai Sagea berada di dekat wilayah penambangan Mangan dan Nikel juga selain untuk  kebutuhan  kehidupan  baik  minum,  mandi,  wisata  Destinasi  dan  memiliki  nilai-nilai kebudayaan  yang  dilaksanakan  masyarakat  setempat  sebagai  bagian  dari  peninggalan leluhur.

## 2. Pencemaran Udara
Pencemaran  udara  akibat  aktivitas  Penambangan  oleh  PT.  IWIP  yang  telah mengoperasikan  30  Smelter  dengan  teknologi  Rotari  Kiln  Electric  Furnace  (RKEF)  dengan total produksi 300.000 ton Nikel pertahun menurut penulis mengakibatkan buruknya kualitas udara, sebagai contoh banyaknya  debu  yang mempengaruhi  kesehatan masyarakat sekitar dan menyebabkan infeksi saluran pernapasan, Logikanya, udara kotor pasti mempengaruhi kerja  paru-paru,  polutan  berperan  memicu  penyakit  pernapasan  seperti  flu,  bronkitis  dan pneumonia,  tetapi  juga  penyakit  kronis  seperti  asma  dan  bronkitis  kronis.  Infeksi  Saluran Pernafasan  menurut  WHO  adalah  penyakit  pada  bagian  pernapasan  atas  ataupun  bawah yang bersifat menular dan mampu menimbulkan penyakit tanpa gejala hingga penyakit yang mematikan bergantung pada patogen, lingkungan, serta pejamu. Sumber lain menyebutkan bahwa  penyakit  Infeksi  Saluran  Pernapasan  merupakan  salah  satu  dari  penyakit  gangguan kesehatan  akibat  pengaruh  dari  debu  pertambangan  dan  termasuk  dalam  prevalensi  yang cukup tinggi. aktivitas tambang terbuka dapat melepas gas N2O, CO, SO2, dan partikel debu batu  bara  ke  udara,  yang  dimana  gas-gas  tersebut  dapat  menyebabkan  Infeksi  Salura
15 Dinarjati Eka Puspitasari, “Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan  (Studi  Kasus  Sungai  Code  Di  Kelurahan  Wirogunan  Kecamatan  Mergangsan  Dan  Kelurahan Prawirodirjan  Kecamatan  Gondomanan  Yogyakarta),” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada 21, no. 1 (2012): 23, https://doi.org/10.22146/jmh.16254.
Pernafasan. Apabila partikel-partikel dari gas tersebut terhirup oleh masyarakat sekitar, maka akan  mengganggu  saluran  pernafasan  mereka.  Di  China  menunjukkan  penyakit  paru-paru hitam  berjalan  beriringan  dengan  jumlah  pirit  dalam  batu  bara  dan  menunjukkan  440.000 pekerja dalam penambangan batu bara mengidap penyakit paru-paru hitam.

## 3. Pencemaran Tanah
Pencemaran tanah akibat aktivitas penambangan dapat menyebabkan rusaknya vegetasi tanah  di  lingkungan  sekitar,  seperti  menghancurkan  profil  tanah  genetik,  serta menghancurkan  habitat  hewan  darat  dan  ekosistemnya 16 .  Penambangangan  PT.  IWIP menyebabkan  berubahnya  pemanfaatan  lahan  menjadi  area  pertambangan  dan menimbulkan  dampak  negatif  akibat  lubang-lubang  bekas  galian  tambang  Nikel  sangat besar  karena  lubang-lubang  galian  tersebut  tidak  mungkin  ditutup  kembali  dan  dapat berubah  menjadi  danau-danau  buatan  yang  mengandung  asam  yang  sangat  tinggi  dan sangat berbahaya. Aktivitas Penambangan Mangan dan Nikel juga dapat menghasilkan gas metana yang mempunyai potensi sebagai gas rumah kaca.  Apabila gas metana yang tidak dikelola dengan baik akan terlepas ke atmosfer dan berkontribusi pada pemanasan global. Selain  itu  aktivitas  Penambangan  Mangan  dan  Nikel  menyebabkan  terjadi  erosi  karena penambangan  mengakibatkan  peningkatan  laju  erosi  tanah  pada  muara  sungai.  Selain  itu juga  dapat  menyebabkan  kerusakan  tanah  dan  jalan  daerah  penambangan  Mangan  dan Nikel.
Dari  permasalahan  yang  terjadi  kita  dapat  melihat  bahwa  penyebab  kerusakan lingkungan akibat pertambangan Mangan dan Nikel juga disebabkan kebijakan pemerintah yang  masih  kurang  dalam  ketelitian  dan  perhatian  terhadap  aspek  lingkungan  meskipun Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sangat  besar  dari  industri  pertambangan  tersebut  untuk menunjang  pertumbuhan  perekonomian  daerah  dan  menghasilkan  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  dengan  baik 17 .  Faktor  Politik  memang  dapat  menghasilkan  sebuah dampak  kerusakan  lingkungan  apabila  kebijakan  dan  sistem  politik  yang  hadir  tidak memposisikan lingkungan sebagai entitas yang menyatu dalam pengambilan keputusan dan langkah  politik  pemerintah.  Sehingga  lingkungan  hanya  dianggap  sebagai  objek  atau resource  untuk  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  semata.  Persoalan  hubungan  antara hukum  dan  sistem  politik  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  maupun bermasyarakat selalu menarik untuk diperbincangkan karena kedua hal tersebut merupakan dua  variabel  yang  selalu  mempengaruhi.  Seperti  dikatakan  Moh.  Mahfud  MD 18 bahwa hubungan  kausalitas  antara  hukum  dan  politik  ada  tiga  macam  jawaban  dapat menjelaskannya, yakni:
16 R.  W.  dan  sephtian  E.  Adiyatma,  “Konsepsi  Asas  Kelestarian  Dan  Keberlanjutan  Dalam  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila,” Bina Hukum Lingkungan 6(1), 93–1 (2021).
17 A.  Yudistira,  Hidayat,  W.  K.,  &  Hadiyarto,  “DAMPAK  KEBERADAAN  PERTAMBANGAN  NIKEL  TERHADAP PENAMBANGAN PASIR DI DESA KENINGAR DAERAH KAWASAN GUNUNG MERAPI,” Jurnal Ilmu Lingkungan Vol. 9, Is (2011).
18 https://www.stiesyariahbengkalis.ac.id/kolompikiran-19-politik-dan-hukum-siapa-yang-mempengaruhi-siapa- yang-dipengaruhi.html , diakses 10 November 2023.
Pertama,  hukum  determinan  atas  politik  dalam  arti  bahwa  kegiatan-kegiatan  politik diatur  oleh  dan  harus  tunduk  pada  aturan-aturan  hukum. Kedua, politik  determinan  atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling  berinteraksi  dan  (bahkan)  saling  bersaingan. Ketiga, politik  dan  hukum  sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi  begitu  hukum  ada  maka  semua  kegiatan  politik  harus  tunduk  pada  aturan-aturan hukum.
Perbedaan cara pandang ahli dalam memandang sub system kemasyarakatan tersebut. Para  ahli  hukum  idealis  yang  hanya  memandang  hukum  dari  sudut das  sollen (keharusan), mengatakan  bahwa  hukum  harus  menjadi  pedoman  dan  penentu  arah  dalam  segala kegiatan  politik.  Hukum  harus  dapat  merekayasa  perkembangan  politik  yang  hidup  dalam masyarakat  dan  negara.  Sedangkan  mereka  ahli  hukum  yang  memandang  hukum  dari sudut das  sein (pendekatan  empirik/kenyataan),  maka  produk  hukum  selalu  dipengaruhi oleh politik mulai dari pembuatannya sampai pada tataran pelaksanaannya dilapangan.
Jika kita bicara kedua subsistem diatas yaitu hukum dan politik dalam konteks dewasa ini maka selalu kita menemukan bahwasanya politik itu selalu determinan dibandingkan hukum. Politik  selalu  memiliki  kekuatan  yang  lebih  besar  dibandingkan hukum  itu  sendiri.  Hal  ini apabila  dikaitkan  dengan  kegiatan  Pertambangan  Nikel  dan  Mangan  yang  menumbuhkan ekonomi  dan  pembangunan  daerah,  meskipun  berdampak  pada  masyarakat  sekitar  tentu terdapat politik pemerintah didalamnya.  Masyarakat yang sehari-harinya tinggal dan hidup dari  hasil  usaha  perkebunan  dipaksa  untuk  tunduk  terhadap  keputusan  pemerintah. Masyarakat  saat  ini  tidak  lagi  mengelola  tanah  mereka  dan  akses  mereka  terhadap  tanah dibatasi oleh perusahaan yang  berdiri di atas tanah milik warga. Secara  langsung maupun tidak  langsung  pemerintah  telah  melakukan  penggusuran  terhadap  masyarakat  dari tanahnya sendiri dengan dalil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Tengah. Kondisi  dilematis  pada  kondisi  ini  memang  terjadi  pada  pemerintah  daerah,  dengan semangat  melakukan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  daerah  tetapi  di  sisi  lain lingkungan ekosistem harus tergadaikan dengan rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Jadi dengan demikian diperlukan upaya peninjauan dan reorientasi kebijakan pemerintah agar dapat memitigasi dan menanggulangi kerusakan lingkungan.
Pengawasan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  sangat  diperlukan  guna mengantisipasi  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  diakibatkan  oleh  pencemaran  yang mengandung  bahan  kimia  yang  sangat  berbahaya  untuk  kesehatan  dan  lingkungan  hidup masyarakat  sekitar  termasuk  dalam  kegiatan  pertabangan  Mangan  dan  Nikel  di  Provinsi Maluku  Utara.  Pengawasan  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  Pejabat  Pengawas  Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung  maupun  tidak.  Tugas  pengawas  tersebut  yakni  memberi  perlindungan  untuk masyarakat sekitar terkait izin lingkungan berupa AMDAL, UKL dan UPL untuk menciptakan
lingkungan yang baik sebagai pengendalian tindakan pengelolaan lingkungan hidup. 19
Dengan  undang-undang  ini  dapat  menjadi  bahan  acuan    dalam  pengelolaan  sumber daya alam, salah satunya di bidang pertambangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dapat  menyelesaikan  kejahatan  lingkungan  hidup  yang  terjadi,  khususnya  pencemaran limbah industri komunal, yang sering  terjadi terutama antara kota dan pedesaan terpencil. Keberhasilan  regulasi  hukum  ditunjukkan  oleh  implementasi  dan  penegakannya.  Jika penegakan  hukum  tidak  berjalan  dengan  baik,  undang-undang  dan  peraturan,  betapapun sempurnanya,  tidak  akan  memberikan  manfaat  apa-apa.  Penegakan  hukum  merupakan dinamika peraturan perundang-undangan. 20
Selanjutnya terkait pencemaran lingkungan yang terjadi dan diduga akibat dari aktivitas eksplorasi Nikel dibantah oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) misalnya pada pencemaran  air  sungai  PT.  IWIP  membantah  pencemaran  Sungai  Sagea  di  Halmahera Tengah,  Maluku  Utara  karena  aktivitas  tambang  Nikel  yang  ada 21 .  Pihak  PT.  IWIP  berdalih situasi  itu  terjadi  karena  fenomena  alam.  Sebelumnya,  PT.  IWIP  disorot  massa  dari  Koalisi Save  Sagea  dalm  aksi  unjuk  rasa  yang  digelar  di  Lipe  Gate  3  PT.  IWIP,  Kecamatan  Weda Utara,  Halmahera  Tengah,  Sabtu  28  Oktober  2023.  Massa  menuding  PT  WBN  yang merupakan bagian dari perusahaan PT. IWIP pemicu pencemaran Sungai Sagea 22 .
Apabila  mengacu  pada  reduksi  dan  pengaburan  Pasal  88  UU  PPLH  yakni  dengan dihilangkannya  unsur  tanpa  perlu  pembuktian  kesalahan  di  persidangan.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengubah definisi strict liability  dalam  Pasal  88  UUPPLH  di  mana  terdapat  perubahan  pasal.  Awalanya  adalah bertanggung  jawab  mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi  tanpa  perlu  pembuktian  unsure kesalahan menjadi bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya. 23
Maka  Apabila  kegiatan  Pertambangan  Mangan  dan  Nikel  dikaitkan  dengan  teori kewajiban  mutlak  maka  menurut  penulis  masyarakat  sekitar  akan  kesulitan  menuntut  hak mendapatkan lingkungan sehat sebagaimana yang tertuai dalam Pasal 28h Konstitusi UUD 1945  karena  kewajiban  mutlak  yang  di  hubungkan  dengan  ditimbulkannya  kerusakan lingkungan  yang  terjadi  serta  pembuktian  kesalahan  maka  masyarakat  sekitar  akan  lebih
19 Muhamad Tanto, “Analysis of Management Responsibility for Liquid Waste Disposal of Company in Karawang District,” 2022, 50–58.
20 Fatma  Ulfatum  Najicha  Farah  Nur  Laili,  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Sebagai  Upaya  Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia,” Wacana Pararmarta 21.2, 17–2 (2022).
21 DETIKSULSEL,  PT.  IWIP  Bantah  Sungai  Sagea  Tercemar  karena  Aktivitas  Tambang  Nikel, https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7030150/pt-iwip-bantah-sungai-sagea-tercemar-karena-aktivitas- tambang-nikel , Diakses 11 November 2023.
22 DETIKSULSEL,  PT.  IWIP  Bantah  Sungai  Sagea  Tercemar  karena  Aktivitas  Tambang  Nikel, https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7030150/pt-iwip-bantah-sungai-sagea-tercemar-karena-aktivitas- tambang-nikel , Diakses 11 November 2023.
23 Hidaya,  Wahab  Aznul,  and  Rajab  Lestaluhu.  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Eksploitasi  Pada  Kawasan Hutan Konservasi Di Wilayah Kota Sorong”. JUSTISI, vol. 8, no. 2, May 2022, pp. 126-34, doi:10.33506/js.v8i2.1663.
kesulitan  membuktikan  kesalahan  korporasi  karena  pada  kenyataannya  terjadi  kerusakan lingkungan tetapi belum ada putusan yang menyatakan perusahaan bersalah.
Menurut  penulis  Resolusi  konflik  merupakan  suatu  usaha  yang  dapat  dilakukan  untuk meredakan  maupun  menyelesaikan  konflik  pertambangan  ini.  Sebagaimana  pengertiannya yakni  resolusi  konflik  untuk  menyelesaikan  konflik  melalui  kesepakatan  bersama  seluruh pihak. Dalam hal ini aktivitas pertambangan sudah melalui tahap musyawarah, tetapi konflik belum  juga  selesai.  Kemudian  ada  masyarakat  yang  menempuh  jalur  pengadilan,  hasil putusannya yakni ditolak dengan alasan-alasan tertentu. Resolusi konflik telah dilakukan oleh berbagai pihak baik itu melalui pihak ketiga yaitu dengan cara mediasi.  Munculnya konflik- konflik dalam kegiatan pertambangan di Provinsi Maluku Utara hingga saat ini tidak dapat dihindari.  Namun  konflik  ini  bisa  diminimalisir  baik  konflik  antara  masyarakat  pro  aktivitas pertambangan dan kontra aktivitas pertambangan.

## KESIMPULAN
Dampak pertambangan Mangan dan Nikel di Provinsi Maluku Utara dari hasil penelitian penulis  yakni  berdampak  positif  sebagai  penunjag  ekonomi  dan  berdampak  negatif  pada lingkungan  hidup  dan  menurut  penulis  lebih  cenderung  banyak  berdampak  negatif, meliputi:  pencemaran air, pencemaran udara maupun tanah akibat aktivitas pertambangan Mangan dan Nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara menurut penulis menjadi  permasalahan  serius.  Hasrat  pemerintah  untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai produsen  utama  produk  berbasis  Nikel  mengakibatkan  kehidupan  masyarakat  Halmahera Tengah  di  area  pertambangan  Nikel  terampas.  Mereka  harus  merelakan  kehilangan  mata pencarian  hingga  kesehatannya  terganggu.  Dampak  langsung  keberadaan  industri  Nikel, yang diteliti oleh Aksi Ekologi Emansipasi Rakyat (AEER) selama dua minggu di Halmahera Tengah,  Maluku  Utara.  Mereka  meneliti  Desa  Lelilef  Woebulen,  Desa  Lelilef  Sawai,  Desa Gemaf, dan Desa Sagea yang merupakan lingkup area konsesi PT Weda Bay Industrial Park (IWIP).  Berdasarkan  penelitian,  diketahui  bahwa  keberadaan  industri  Nikel  tersebut memengaruhi  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  kesehatan  masyarakat  sekitar.  Penambangan Mangan  dan  Nikel  oleh  PT  Indonesia  Weda  Bay  Industrial  Park  (PT.  IWIP)  diolah  dengan campuran  bahan kimia yang  berbahaya  dan limbahnya dibuang  ke selokan yang mengalir hingga  ke laut tentu aktivitas ini akan  membahayakan masyarakat setempat yang dulunya memanfaatkan  aliran  air  sungai  sebagai  sumber  kehidupan.  Tidak  hanya  itu,  selokan pembuangan  limbah  tersebut  melintas  pada  jalan  yang  di  gunakan  sebagai  penghubung transportasi  Ekonomi  masyarakat.  Jalanan  sekitar  lokasi  Penambangan  Mangan  dan  Nikel juga menjadi rusak, dan menghambat aktivitas harian masyarakat yang melewatinya. Selain itu  kondisi  udara  yang  kurang  baik  akibat  adanya  aktivitas  penambangan  juga  dapat membahayakan  kesehatan  masyarakat  sekitar.  Akibat  pencemaran  yang  terus  terjadi  di kawasan Penambangan Mangan dan Nikel berdampak pada penurunan kualitas hidup warga di kawasan tersebut. Belum adanya pertanggungjawaban pihak PT.IWIP atas dampak yang terjadi  juga  dipengaruhi  oleh  aturan  baru  yang  berlaku  yakni  pada  Pasal  88  Pasal  88
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang, dimana ketentuan tanpa membuktikan unsur kesalahan telah dihapus, hal ini akan membuat masyarakat kesulitan dalam membuktikan dampak pencemaran lingkungan yang terjadi.

## REFERENSI
Adiyatma,  R.  W.  dan  sephtian  E.  “Konsepsi  Asas  Kelestarian  Dan  Keberlanjutan  Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila.” Bina Hukum Lingkungan 6(1), 93–1 (2021).
Adiyatma,  R.  W.  dan  sephtian  E.  “Konsepsi  Asas  Kelestarian  Dan  Keberlanjutan  Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila.” Bina Hukum Lingkungan 6(1), 93–1 (2021).
B. Salinding, Marthen. “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada  Masyarakat  Hukum  Adat.” Jurnal  Konstitusi  16,  no.  1  (2019):  148. https://doi.org/10.31078/jk1618.
Farah  Nur  Laili,  Fatma  Ulfatum  Najicha.  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Sebagai  Upaya Mengatasi  Permasalahan  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia.” Wacana Pararmarta 21.2, 17–2 (2022).
Hakim,  Dani  Amran.  “Politik  Hukum  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2016): 114–32. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592.
Hidaya, Wahab Aznul, and Rajab Lestaluhu. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Eksploitasi Pada Kawasan Hutan Konservasi Di Wilayah Kota Sorong”. JUSTISI, vol. 8, no.
2, May 2022, pp. 126-34, doi:10.33506/js.v8i2.1663.
Idrus,  Nur  Fadilah  Al.  “Dampak  Politik  Hukum  Dan  Respon  Masyarakat  Atas  Pembaharuan Undang-Undang  Minerba.” Jurnal  Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan  3,  no.  2
(2022): 114–27. https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898.
Listiyani, Nurul. “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan
Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara.” Al-Adl : Jurnal Hukum 9, no. 1
(2017): 67. https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803.
Maulidi,  Muhammad  Ken,  EDY  -  NURSANTO,  Peter  Eka  Rosadi,  Kresno  Kresno,  and  Eddy Winarno.  “Kajian  Teknis  Alat  Muat  Dan  Alat  Angkut  Produksi  Total  Material Movement Pada Tambang Nikel PT. Samudera Mulia Abadi, Jobsite Weda Bay Nickel,  Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.” Jurnal Mineral, Energi, Dan Lingkungan 6, no. 1 (2022): 27. https://doi.org/10.31315/jmel.v6i1.6685. Puspitasari, Dinarjati Eka. “Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif  Hukum  Lingkungan  (Studi  Kasus  Sungai  Code  Di  Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan  Yogyakarta).” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada 21, no. 1 (2012): 23. https://doi.org/10.22146/jmh.16254.
Reza  Marcelino.  Dientje  Rumimpunu.  Meiske  Tineke  Sondakh.  “ASPEK  TANGGUNG  JAWAB PERUSAHAAN  TERHADAP  PELANGGARAN  PENCEMARAN  LINGKUNGAN HIDUP  MENURUTUNDANG-UNDANG  NOMOR  32  TAHUN  2009TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN,” 2022.
Saiful Hi. Soleman, Rusdin Alauddin, and Irham Rosyidi. “Efektivitas Pelaksanaan Amdal Pada Kegiatan  Pertambangan  Di  Provinsi  Maluku  Utara.” Law  Journal  3,  no.  2 (2020): 79–92.
Sasake,  Eliezer,  Josina  Augustina,  Yvonne  Wattimena,  Richard  Marsilio  Waas,  and  Hukum Universitas Pattimura. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Akibat Industri  Pertambangan  Pada  Wilayah  Perbatasan  Laut  Menurut  Hukum Lingkungan Internasional Environmental  Law ,  Bahasa Belanda :  Milieurecht , bahasaJerman : Umweltrecht , bahasaPrancis :” 2, no. 4 (2022): 318–32.
Tanto,  Muhamad.  “Analysis  of  Management  Responsibility  for  Liquid  Waste  Disposal  of Company in Karawang District,” 2022, 50–58.
Yudistira,  Hidayat,  W.  K.,  &  Hadiyarto,  A.  “DAMPAK  KEBERADAAN  PERTAMBANGAN  NIKEL TERHADAP  PENAMBANGAN  PASIR  DI  DESA  KENINGAR  DAERAH  KAWASAN GUNUNG MERAPI.” Jurnal Ilmu Lingkungan Vol. 9, Is (2011).