## Pilihan Publik dalam Kasus Korupsi APBD dan Kepala Daerah
Imam Fatkuroji, Selvi Diana Meilinda Universitas Lampung Universitas Lampung
imamfatkuroji@gmail.com, selvi.meilinda@fisip.unila.ac.id

## Abstract
This paper examines the public choice approach in the case of regional head’s corruption in Lampung Tengah (Mustafa) and the political process of the regional budget. The public choice study was executed due to the political limitations of the traditional development model. The meaning of the public choice approach in regional budget’s politic impacted to corruption slot for regional heads. The Mustafa's corruption case forced many actors to be investigated and also opened other cases. Findings show his corruption’s act linked to the  private sector. A strong democratic environment is recommended to support increased action against corruption in the regions.
Keywords : Public Choice Approach, Budget Politics, Regional Head Corruption.

## Abstrak
Tulisan ini melakukan telaah pendekatan pilihan publik dalam kasus korupsi kepala daerah di Lampung Tengah (Mustafa) dan proses politik anggaran daerahnya. Telaah pilihan publik dilakukan  karena  keterbatasan  politik  model  pembangunan  tradisional.  Pemaknaan pendekatan  pilihan  publik  dalam  politik  anggaran  daerah  berimplikasi  pada  terbukanya ruang  korupsi  bagi  kepala  daerah.  Kasus  korupsi  Mustafa  memaksa  banyak  aktor  untuk diperiksa  serta  membuka  kasus  lainnya.  Interaksi  Mustafa  sebagai  kepala  daerah  yang memiliki  kekuasaan  besar  dengan  swasta  ketika  menjabat  dan  mencalonkan  diri  sebagai Gubernur Lampung. Lingkungan demokrasi yang kuat direkomendasikan untuk mendukung peningkatan tindakan melawan korupsi di daerah.
Kata Kunci : Pendekatan Pilihan Publik, Politik Anggaran, Korupsi Kepala Daerah.

## Pendahuluan
Kehidupan politik daerah tertulis da- lam  anggaran  daerahnya  (APBD).  Bupati, partai politik, legislator, kelompok kepen- tingan  dan  aktor  sosial  lainnya  bersaing satu  sama  lain  agar  kepentingan  mereka tercermin  dalam  alokasi  anggaran (Farhan,  2018).  Distribusi  sumber  daya antara aktor yang berbeda dan kelompok kepentingan  dalam  penganggaran  publik adalah proses politik bukan hanya tekno- kratis.  Penganggaran  publik  merupakan pasar  politik  dimana  pengambilan  kepu- tusan  anggaran  dipengaruhi  oleh  ling- kungan,  proses  anggaran,  dan  strategi individu  dari  berbagai  aktor,  yang  me- miliki motivasi dan strategi individu untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Hasil dari proses ini mencerminkan kekuatan relatif para  pelaku  anggaran  di  dalam  dan  di antara  berbagai  cabang  pemerintahan (Rubin, 2016). Hal ini menegaskan bahwa anggaran  mencerminkan  kekuatan  relatif para  pelaku  anggaran  di  dalam  dan  di antara cabang-cabang pemerintahan. Ang- garan memberikan wawasan tentang cara pejabat terpilih memobilisasi sumber daya untuk mengatasi masalah masyarakat dan hasil perjuangan kebijakan. Dengan demi- kian,  proses  pembuatan  anggaran  mung- kin  merupakan  arena  politik  terpenting kedua setelah pemilu. Kajian penganggar- an,  dengan  demikian,  harus  memperhati- kan  dimensi  politik  yang  membentuk bagaimana  aktor  politik  berinteraksi  dan bersaing  memperebutkan  sumber  daya negara. Peran  politik dalam proses peng- anggaran  dan  jenis  lembaga  politik  yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan anggaran saling berhubungan.
Pertarungan  besar  antara  ekonomi dan  politik  dalam  proses  penganggaran menguatkan  tesis  yang  menyatakan bahwa  model  pembangunan  tradisional belum  mampu  memberikan  solusi  yang efektif  untuk  masalah  kemiskinan  dan
keterbelakangan di banyak wilayah di du- nia.  Sebagian  besar  model  pembangunan tradisional sudah gagal menekankan sen- tralitas hukum dan institusi dalam pencip- taan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Model  ekonomi  neoklasik,  yang  banyak digunakan  dalam  studi  pembangunan, hanya  menyangkut  pilihan  melalui  pasar (Mbaku, 2008) sehingga model rekomen- dasi kebijakan biasanya dilakukan melalui proses  non  pasar  atau  proses  politik. Keterbatasan politik model pembangunan tradisional dapat dikoreksi dengan mema- sukkan  ide-ide  pilihan  publik  mengenai program mitigasi korupsi dan peningkatan kualitas kelembagaan (Dincă et al., 2021). Pada  awal  1960-an,  Gordon  Tullock  dan James  M.  Buchanan,  yang  telah  mempel- ajari  dimensi  politik  dari  penciptaan kekayaan  dan  pertumbuhan  ekonomi, memperkenalkan  model  pilihan  publik sebagai  paradigma  yang  lebih efektif  dan memuaskan secara intelektual.
Seperti yang dinyatakan oleh  Norton and  Elson  (2002)  pertanyaan  mendasar ketika  mempelajari  politik  pembuatan anggaran  menyangkut  cara  di  mana kekuasaan  didistribusikan  dalam  proses pembuatan  anggaran.  Poin  kunci  di  sini adalah bahwa anggaran bukanlah produk teknokratis  melainkan  hasil  negosiasi yang  rumit  di  antara  para  pemain  ang- garan (Farhan, 2018). Ketika kesenjangan dalam  interaksi  dan  perebutan  sumber daya  yang  semakin  melebar  membentuk peluang  kepala  daerah  mengeksplorasi cara-cara baru untuk mendapatkan akses yang besar dalam intervensi penganggar- an. Dominasi pengaruh politik mengesam- pingkan  penganggaran  partisipatif  yang memiliki status khusus di antara bentuk- bentuk  partisipasi  baru  ini,  karena  telah menjadi  “inovasi  demokratis  pertama yang  signifikan  yang  diadvokasi  sebagai model  universal  untuk  diadopsi  dalam berbagai  konteks  baru  (Sintomer  et  al., 2016).  Dalam  beberapa  fenomena,  nego-
siasi diantara pemain anggaran berimpli- kasi pada peningkatan fenomena korupsi kepala daerah.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  me- nyatakan  bahwa  sebanyak  361  kepala daerah di Indonesia terlibat kasus tindak pidana korupsi, dengan rincian 18 guber- nur dan 343 bupati dan walikota. Yang 50 kasus di antaranya ditangani KPK. Semen- tara,  sisanya  293  kasus  ditangani  oleh aparat  penegak  hukum  yakni  kejaksaan dan  kepolisian.  Kemudian,  dari  18  kasus yang menjerat gubernur, 16 kasus ditang- ani oleh KPK dan 2 kasus tersisa ditangani oleh  kejaksaan.  Korupsi  yang  melibatkan kepala daerah umumnya terkait anggaran keuangan daerah, gratifi-kasi, professional fee, dan praktik suap dalam hal perizinan. Korupsi  merugikan  kabupaten/kota,  pro- vinsi  dan  negara  (Suyatna,  2020).  Di Lampung,  fenomena  korupsi  kepala daerah mulai terungkap tahun 2010 dalam kasus Satono, Bupati Lampung Timur pada
masa itu dan kepala daerah yang terjaring operasi  tangkap  tangan  (OTT)  KPK  pada tahun  2019,  Agung  Ilmu  Mangkunegara (Bupati Lampung Utara) (Kurniawan et al., 2020).  Tabel  1  merupakan  data  korupsi kepala daerah di Lampung.
Sepanjang  dinamika  pemerintahan daerah di Lampung, kecenderungan men- cari keuntungan dan memegang kekuasa- an  tertinggi  memunculkan  keinginan  ko- rupsi. Sampai saat ini, kasus korupsi yang sedang  bergulir  menjadi  jilid  II  (Jaya, 2021)  dan  berpotensi  menyeret  banyak nama yaitu fenomena kasus Mustafa (Bu- pati  Lampung  Tengah).  Saksi  yang  sudah diperiksa ada 180 orang, terdiri dari unsur pejabat aktif dan nonaktif, dewan legislatif, swasta,  ASN  dan  sejumlah  pihak  terkait. Dalam kasus suap Lampung Tengah Jilid II ini, Mustafa tersangkut perkara gratifikasi dan  didakwa  Pasal  12  A,  Pasal  11,  dan Pasal 12 B Undang-Undang tentang Pem- berantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tabel 1. Korupsi kepala daerah di Lampung No. Nama Kepala Daerah Kasus Hukuman Denda 1.  Satono (Lampung Timur) Korupsi APBD (APBD) Lampung Timur dengan pidana penjara 111 miliar Rupiah 15 tahun Buron 2.  Wendy Melfa (Lampung Selatan) Menjadi tersangka sejak 1 Mei 2012, korupsi pengadaan tanah PLN Sabalang senilai 26,6 miliar Rupiah 10 tahun hukuman penjara denda 500 juta, 14,3 miliar Rupiah kompensasi 3.  Andy Ahmad (Lampung Tengah) Ditangkap pada 24 Maret 2011, Korupsi APBD 2008, Rp 28 miliar 12 tahun hukuman penjara denda 500 juta, 20,5 miliar Rupiah kompensasi 4.  Bambang Kurniawan (Tanggamus) OTT pada 21 Oktober 2016, suap kepada DPRD Tanggamus untuk pengesahan APBD 2016 2 tahun hukuman penjara denda 250 juta 5.  Zainudin Hasan (Lampung Selatan) OTT KPK pada 27 Juli 2018, Korupsi dan uang pencucian 12 tahun hukuman penjara denda 500 juta, 66,7 miliar Rupiah kompensasi 6.  Mustofa (Lampung Tengah) OTT KPK pada 15 Februari 2018, Suap kepada DPRD Lamteng 9,6, re- miliar 3 tahun denda 100 juta 7.  Khamamik (Mesuji) OTT KPK pada 23 Januari 2019, Kasus suap untuk biaya proyek infrastruktur di Mesuji 8 tahun hukuman penjara denda 300 juta 8.  Agung Ilmu Mangkunegara (Lampung Utara) OTT KPK pada 7 Oktober 2019, Kasus suap untuk biaya proyek (Lampung Utara) infrastruktur di Lampung Utara 7 tahun hukuman penjara 750 juta denda, 74 miliar Rupiah Kompensasi.
Sumber: (Kurniawan et al., 2020)
Kasus  Mustafa  yang  terjadi  di  Lam- pung Tengah menguatkan bahwa sebagian besar studi korupsi selama 50 tahun ter- akhir  telah  menyimpulkan  bahwa  ke- beradaan  lembaga  (DPRD)  tetap  menjadi salah  satu  kendala  terpenting  bagi  pem- bangunan  politik  dan  ekonomi  (Ellis, 1996). Korupsi Mustafa juga menghancur- kan kepercayaan rakyat pada pemerintah- annya dan dalam sistem demokrasi, dapat menyebabkan runtuhnya pemerintah.
Pentingnya  memahami  sepenuhnya bagaimana Mustafa berperilaku dalam pa- sar  politik  adalah  agar  masyarakat  dapat merancang  dan  mengadopsi  pengaturan kelembagaan  yang  secara  efektif  mampu membatasi  para  kelompok  kepentingan, serta  mencegah  keterlibatan  kelompok lain  pemburu  rente  dalam  kegiatan  yang mengurangi  kesejahteraan  masyarakat. Para  kelompok  kepentingan  termasuk Bupati Mustafa kala itu di pasar politik dan ekonomi  dimotivasi  oleh  kepentingan pribadi, namun mereka tidak menghadapi serangkaian  kendala  yang  sama.  Akibat- nya,  mereka  biasanya  berperilaku  berbe- da. Teori pilihan publik berusaha menun- jukkan bagaimana perbedaan dalam ken- dala atau insentif ini mempengaruhi peri- laku kelompok kepentingan di pasar poli- tik  dan  sebagai  hasilnya,  hasil  kebijakan publik, serta efisiensi di sektor publik.
Oleh  karenanya,  teori  pilihan  publik memberikan rekomendasi khusus tentang bagaimana  meminimalkan  oportunisme politik, termasuk perilaku seperti korupsi Mustafa dan pencarian rente dalam peng- anggaran publik.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, adapun  rumusan  masalah  dalam  tulisan ini  adalah;  bagaimana  telaah  pendekatan pilihan  publik  dalam  kasus  korupsi Mustafa  dan  politik  anggaran  APBD Lampung Tengah?

## Kerangka Teori
Distribusi kekuasaan dan pergeseran korupsi dari pemerintahan pusat ke daera- h  pasca  desentralisasi  membuka  celah korupsi pada empat variabel utama, yaitu modus penggunaan anggaran dan penda- patan  belanja  daerah  (APBD),  pengadaan barang  dan  jasa,  perizinan  usaha,  serta ekses  pemilukada  yang  menimbulkan perilaku  pragmatis  di  tingkat  voters (Labolo, 2017).
Modus  penyalahgunaan  penggunaan APBD secara umum meliputi upaya mem- perbanyak/memperbesar  mata  anggaran guna  menambah  tunjangan  dan  fasilitas bagi pimpinan dan anggota dewan, menya- lurkan dana APBD bagi keperluan anggota dewan  melalui  yayasan  fiktif,  manipulasi bukti  perjalanan  dinas,  penggunaan  sisa dana  tanpa  dipertanggungjawabkan  dan tanpa  prosedur,  penyimpangan  prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah, manipulasi  sisa  APBD  serta  manipulasi dalam proses pengadaan. Upaya memper- besar  mata  anggaran  dilakukan  dengan cara menggunakan instrumen teknis yang memberikan pagu tanpa batas atau meng- ambil batas tertinggi sekalipun kemampu- an daerah dalam hal keuangan serta tipe- logi  daerah  kurang  memadai.  Pembeng- kakan  mata  anggaran  sebenarnya  tidak secara langsung berhubungan dengan ko- rupsi  kepala  daerah,  namun  persetujuan kepala  daerah  memungkinkan  kepala daerah bertanggungjawab dalam masalah tersebut.  Sebagai  contoh,  pagu  anggaran untuk tunjangan komunikasi insentif ang- gota dewan sebagaimana diatur dalam PP No.24/2004 tentang Kedudukan Protokol- er  dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota DPRD hanya dibatasi oleh prinsip-prinsip umum  seperti  kesetaraan,  berjenjang, proporsional, wajar, logis dan rasional.
Ada  banyak  literatur  yang  meneliti dampak  institusi  politik  pada  keputusan alokasi  sumber  daya.  Misalnya,  (Rubin,
2016)  mengidentifikasi  lima  pendekatan
penganggaran:  reformisme,  negosiasi  in- kremental,  peran  kelompok  kepentingan, proses  anggaran  itu  sendiri,  dan  debat kebijakan. Dalam nada yang sama, Fozzard (2001) dalam (Farhan, 2018) menjelaskan lima perspektif utama pada proses alokasi sumber daya, yaitu administratif, rasional-
is, inkrementalis, pilihan publik dan agen utama. Tiga perspektif yang paling relevan dari  lima  perspektif  ini  untuk  kasus Mustafa dibahas pada Tabel 2.. Perspektif tersebut  adalah  pendekatan  teknokratis, pendekatan  inkrementalis  dan  pendekat- an pilihan publik.
Tabel 2. Pendekatan Studi Pembuatan Anggaran Dimensi Pendekatan teknokratis Pendekatan Inkrementalis Pendekatan Pilihan Publik Siapa Birokrat, Kementerian Keuangan (terbatas kekuatan dari badan legislatif) Pembuat kebijakan, legislator, formal pelaku anggaran Politisi berusaha untuk mencapai tujuan individu mereka khususnya untuk re- pemilihan Bagaimana Kepatuhan pada peran formal dan struktur anggaran- proses pembuatan Lanjutan dari anggaran sebelumnya dengan keputusan tambahan sebagai hasil dari negosiasi berulang antara pendukung dan penjaga Individu datang bersama-sama dalam proses anggaran untuk keuntungan bersama mereka sendiri dan mengejar insentif pribadi melalui lembaga anggaran yang mengatur interaksi Asumsi/ implikasi Asumsikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat diketahui dan diukur melalui pengambilan keputusan rasional Asumsikan bahwa program sebelumnya adalah sah dan itu ada minimal kemungkinan radikal perubahan anggaran alokasi Asumsikan bahwa setiap pemain sudah cukup informasi untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kepentingan terbaik mereka
Sumber: Fozzard (2001) dalam Farhan (2018)
Pendekatan  teknokratis  untuk  peng- anggaran  mengasumsikan  keputusan alokasi  sumber  daya  bersifat  teknis  dan rasional.  Pendekatan  ini  berguna  dalam arti  memusatkan  perhatian  pada  peran dan  struktur  formal  dalam  proses  pem- buatan anggaran, dan pada aturan formal pembuatan  keputusan  anggaran.  Namun, dengan mengidentifikasi aspek politik dari proses  tersebut  sebagai  hambatan  untuk pembuatan  anggaran  yang  baik  daripada sebagai  bagian  yang  melekat  dari  proses tersebut. Pendekatan inkrementalis meng- asumsikan  bahwa  komponen  politik  dari proses  pembuatan  anggaran  stabil  dan terfokus  pada  lembaga  anggaran.  Pende- katan  inkrementalis  telah  memberikan kerangka  kerja  untuk  analisis  permainan peran  institusional  dan  politik  institusio- nal  dalam  menentukan  alokasi  sumber daya,  tetapi  dengan  mengasumsikan
bahwa perubahan anggaran terjadi secara bertahap  dan  selalu  diinformasikan  oleh konteks  politik  dan  ekonomi  yang  stabil, pendekatan  ini  mengabaikan  kompleksi- tas  lingkungan  politik  yang  mempenga- ruhi proses anggaran.
Pendekatan  pilihan  publik  meng- asumsikan  individu  dimotivasi  oleh  ke- pentingan pribadi dan, karena pembuatan anggaran melibatkan pejabat terpilih, hal itu dipengaruhi oleh  kepentingan pribadi mereka  dalam  mengamankan  pemilihan atau  pemilihan  ulang.  Akibatnya,  kepen- tingan pribadi menentukan bahwa politisi akan menjanjikan alokasi anggaran untuk kelompok  tertentu  di  daerah  pemilihan mereka.

## Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  metode kualitatif, yaitu suatu proses pengamatan
untuk  memahami  suatu  masalah  sosial berdasarkan  gambaran  utuh  yang  diben- tuk oleh kata-kata dan mencari informasi dari  informan  secara  rinci  berdasarkan kenyataan  yang  sebenarnya  (Creswell  & Creswell, 2018). Metode deskriptif adalah suatu  kondisi  untuk  menemukan  suatu situasi,  kondisi,  keadaan,  dan  banyak  hal lain  yang  perlu  dicatat  dalam  suatu laporan  tertulis  (Sugiyono,  2015).  Pada dasarnya, ide untuk penelitian ini dihasil- kan  melalui  tinjauan  sistematis  literatur yang  ada  tentang  teori  pilihan  publik. Tulisan  ini  bersifat  konseptual,  di  mana sumber  data  sekunder  dianggap  sebagai masukan untuk hasil penelitian. Tulisan ini mengikuti  jenis  metode  penelitian  kuali- tatif dan analisis isi sebagai desain  pene- litian.  Jadi,  sumber  data  sekunder  telah diterapkan  untuk  penelitian  ini.  Data sekunder mencakup informasi yang diper- oleh  terutama  dari  berbagai  sumber,  se- perti  karya  penelitian,  buku  referensi, termasuk  artikel  dari  majalah,  jurnal, tinjauan pustaka, situs web, dan makalah konferensi.

## Pembahasan

## Analisis Teori
Pendekatan  teori  pilihan  publik mengadopsi  konsep  manfaat  terkonsen- trasi dan biaya tersebar, di mana manfaat dari alokasi sumber daya tertentu terkon- sentrasi  di  tangan  sejumlah  kecil  kelom- pok tertentu atau lokasi geografis tertentu, sedangkan biaya alokasi tersebut disebar- kan melalui perpajakan.
Teori  ini  berfokus  pada  perilaku pengambil keputusan sektor publik, yang, seperti  halnya  individu  di  sector  swasta, memiliki  kepentingan  utama  memaksi- malkan  utilitas  individu  mereka,  yang memotivasi mereka untuk bertindak demi kebaikan pribadi mereka sendiri. Menurut pendapat  kaum  neoliberal,  para  pendu- kung  teori  ini,  kebaikan  bersama,  atau yang disebut kepentingan bersama, diang-
gap  lebih  sebagai  utopia.  Orang-orang belajar dengan cepat untuk menggunakan hak atau kekuasaan apa pun yang mereka peroleh atau dapat mereka ambil dengan minat. Uang publik dan kebebasan publik akan segera diidentifikasi sebagai sumber kekayaan dan dominasi bagi mereka yang memilikinya (Dincă  et  al.,  2021) .  Meng- hasilkan apa yang dikenal sebagai masalah kelompok bersama  (Ricciuti et al., 2019), masalah kelompok bersama muncul ketika kelompok  tertentu,  dan  politisi  yang  me- wakili  mereka,  terlibat  dalam  perilaku mencari rente, dan tuntutan mereka untuk alokasi  sumber  daya  yang  lebih  tinggi menyebabkan  peningkatan  pengeluaran, defisit, dan utang. Untuk mengatasi masa- lah  rent-seeking  dan  masalah  bersama, pendekatan pilihan publik berusaha untuk memusatkan  proses  anggaran  di  level pusat.  Beberapa  sumber  juga  menyebut- kan  bahwa  perhatian  utama  pendekatan Pilihan Publik adalah alokasi sumber daya yang langka dalam perekonomian (Aligica, 2015). Bidang ekonomi terutama tertarik untuk  memecahkan  masalah  ekonomi dasar, yaitu tentang kelangkaan dan pilih- an.  Masalah  ekonomi  dasar  menegaskan bahwa  sementara  keinginan  orang  tidak ada  habisnya,  sumber  daya  kita  terbatas atau  langka  dan  karena kelangkaan sum- ber daya, pilihan harus dibuat oleh konsu- men,  sektor  swasta,  dan  sektor  publik. Intinya,  teori pilihan publik dengan tepat menunjukkan  bahwa  anggaran  adalah produk  negosiasi  di  antara  para  pemain politik  yang  bertindak  sesuai  dengan insentif yang mereka hadapi dan institusi yang mengatur interaksi mereka.

## Implementasi Teori dan Konteks Korupsi Mustafa
Dalam  konteks  kasus  Mustafa,  ber- dasarkan  data  riset  (Alvionita,  2019), Mustafa  terjerat  kasus  dugaan  suap  ter- hadap DPRD Lampung Tengah terkait pin- jaman daerah untuk APBD tahun anggaran 2018.  Sebelum  dirinya  ditangkap,  pada
tanggal 15 Februari pihak KPK telah meng- amankan ajudan Mustafa. Lalu pada pukul 6  petang,  Mustafa  pun  ikut  diamankan. Mereka  berdua  diantar  ke  kantor  KPK  di Jakarta lewat jalur udara. Setelah melaku- kan pemeriksaan secara mendalam, maka pada  16  Februari  Mustafa  ditetapkan  se- bagai  tersangka  dan  ditahan  selama  20 hari.  Ia  juga  mundur  dari  jabatannya sebagai Ketua DPW NasDem Lampung. Ti- dak hanya itu, statusnya sebagai tersangka juga  membuat  Mustafa  menjalani  persi- dangan hingga menghadapi putusan yang dibacakan pada Juli 2018.
Mustafa  terbukti  bersalah  menyuap anggota  DPRD  dan  dijebloskan  ke  bui dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun  dan  denda  Rp  100  juta  subsider  3 bulan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun. Waktu bergulir. Mustafa lagi-lagi menjadi  tersangka  KPK  meski  belum tuntas menjalani hukumannya itu. Kali ini KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung  Tengah  dengan  kisaran  fee  10- 20  persen  dari  nilai  proyek  dan  yang bersangkutan tidak melaporkannya kepa- da  kepada  Direktorat  Gratifikasi  KPK. Total  gratifikasi  yang  diterima  Mustafa setidaknya Rp 95 miliar. Berdasarkan ca- tatan  penerimaan  dan  pengeluaran,  uang senilai  Rp  95  miliar  tersebut  diperoleh pada  kurun  waktu  Mei  2017  hingga Februari  2018  dan  dipergunakan  untuk kepentingan MUS (Mustafa). Sebagian dari uang  itu  atau  setidaknya  menurut  KPK sebesar  Rp  12,5  miliar  dialirkan  Mustafa ke  anggota  DPRD  Kabupaten  Lampung Tengah. Uang yang disebut KPK diberikan untuk  pengesahan  APBD-P  hingga  APBD Kabupaten  Lampung  Tengah.  KPK  mene- tapkan  Bupati  Lamteng  periode  2016- 2021,  Mustafa,  sebagai  tersangka  karena diduga  menerima  suap  terkait  sejumlah pengadaan barang dan jasa atau proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Pemerintah Kabupaten  Lampung  Tengah  tahun  ang-
garan 2018 serta penerimaan-penerimaan lainnya  (gratifikasi).  Berdasarkan  feno- mena  ini,  ada  dugaan  bahwa  gratifikasi memang  telah  menjadi  hal  biasa  bagi masyarakat.  Praktiknya  dianggap  tidak melanggar  hukum  namun  sebatas  hadiah yang  diberikan  tanpa  paksa  selayaknya hadiah  dalam  lingkaran  persahabatan (Mapuasari & Mahmudah, 2018).
Nasib Mustafa terancam dalam pemi- lihan gubernur Lampung pada Juni 2018. Awal  kasus  ini  muncul  melalui  operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Februari 2018.  Saat  itu  KPK  menangkap  anggota DPRD  Kabupaten  Lampung  Tengah  yang kemudian  berkembang  dengan  menjerat Mustafa  sebagai  pemberi  suap.  Mustafa menyuap para wakil rakyat untuk menye- tujui  pinjaman  daerah  pada  PT  Sarana Multi  Infrastruktur  (SMI).  Pinjaman  yang direncanakan  Rp.300  miliar  untuk  pem- bangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan  Dinas  PUPR  Kabupaten Lampung Tengah. Perkembangan temuan serupa  dengan  model  jaringan  korupsi lapis pertama terkait suap dengan alasan “balas  jasa”  serta  menuju  pada  jejaring korupsi ( cabal ) lapis kedua yaitu melibat- kan birokrat, politisi, aparat dan perusaha- an (Rahman et al., 2018). Hubungan antara motif  politisi  untuk  tetap  menjabat  dan pembuatan  anggaran  dapat  diselidiki  de- ngan  memeriksa  perubahan  pola  alokasi sumber  daya  pada  tahun-tahun  pemilu, atau yang dikenal sebagai siklus anggaran politik. Sudah diterima secara luas bahwa petahana berusaha menggunakan anggar- an  publik  sebagai  instrumen  kampanye untuk membantu mereka tetap menjabat. Studi empiris tentang fenomena ini mena- warkan cara untuk menguji pola perubah- an  yang  dibuat  dalam  alokasi  anggaran selama  tahun-tahun  pemilu  yang  dapat dikaitkan  dengan  aturan  pemilu  dan pengalaman  negara  demokrasi.  Beberapa ahli meneliti fenomena ini di negara maju dan  berkembang  (Alesina  &  Paradisi,
2017; Klomp & de Haan, 2013) dan dalam sistem  politik  yang  berbeda  (Bonfatti  & Forni, 2019).
Mustafa menjalani persidangan hing- ga  menghadapi  putusan  yang  dibacakan pada Juli 2018. Mustafa terbukti bersalah menyuap  anggota  DPRD  dan  dijebloskan ke  bui  dengan  hukuman  pidana  penjara selama  3  tahun  dan  denda  Rp  100  juta subsider  3  bulan  serta  pencabutan  hak politik  selama  2  tahun.  Waktu  bergulir. Mustafa  lagi-lagi  menjadi  tersangka  KPK meski  belum  tuntas  menjalani  hukuman- nya  itu.  Kali  ini  KPK  menduga  Mustafa menerima  fee  dari  ijon  proyek  di  Dinas Bina  Marga  Pemkab  Lampung  Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek.  Total  gratifikasi  yang  diterima Mustafa  setidaknya  Rp  95  miliar.  Berda- sarkan  catatan  penerimaan  dan  penge- luaran, uang sekitar Rp95 miliar tersebut diterima dalam rentang waktu  bulan Mei 2017  hingga  Februari  2018  dan  dipergu- nakan  untuk  kepentingan  tersangka Mustafa.  Adapun  rincian  penerimaan Mustafa  yakni  sebesar  Rp58,6  miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan dan Rp36,4 miliar dengan kode IN BP  berasal  dari  56  calon  rekanan.  Uang sekitar  Rp95  miliar  di  antaranya  Rp12,5 miliar dari pemilik PT Sorento Nusantara, Budi Winarto alias Awi dan dari pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo. Uang itu kemudian  diberikan  Mustafa  kepada Anggota  DPRD  Kabupaten  Lamteng.  KPK menetapkan  Budi  Winarto  (BW)  dan Simon Susilo (SS) sebagai tersangka kasus dugaan  suap  terhadap  Bupati  Lampung Tengah  (Lamteng)  periode  2016-2021, Mustafa  (MUS)  (Alvionita,  2019).  Baru- baru ini, studi yang menggunakan pende- katan pilihan publik lebih memperhatikan hubungan  antara  lembaga  politik  dan kebijakan anggaran (Farhan, 2018).
Secara  bersama-sama,  pendekatan pilihan  publik  dalam  literatur  tentang politik penganggaran ini memberikan titik awal  yang  berguna  dalam  analisis  bagai- mana  hubungan  kekuasaan  dimainkan dalam  alokasi  sumber  daya  melalui  ang- garan  daerah  di  Lampung  Tengah  berda- sarkan  konteks  korupsi  Mustafa,  seperti yang  dirangkum  dalam  Tabel  3.  Singkat- nya, pendekatan pilihan publik mengakui pentingnya  lingkungan  politik  dalam membentuk  hasil  fiskal.  Mereka  yang menggunakan  pendekatan  pilihan  publik telah  mengidentifikasi  pengaruh  institusi politik maupun teknokratis. Namun, pen- dekatan pilihan publik tidak berfokus pada lembaga informal dalam proses penganggaran.
Seperti yang dikatakan beberapa pe- nulis,  politik  penganggaran  publik  tidak hanya  melibatkan  aturan  perilaku  dan interaksi  formal  seperti  undang-undang yang mengatur tenggat waktu dan aturan yang mengatur, dan menetapkan batasan, distribusi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif,  tetapi  juga  politik  informal (Scartascini  et  al.,  2014)  institusi  dan praktik  interaksi  di  dalam  dan  antara cabang eksekutif dan legislatif di Lampung Tengah.
Pendekatan  pilihan  publik  memberi- kan  gambaran  bagaimana  hubungan  ko- rupsi  kepala  daerah  dengan  politik  ang- garan tidak hanya ditentukan oleh proses anggaran dan strategi individu tetapi juga oleh  lingkungan.  Seperti  yang  dijelaskan oleh  studi  ini,  untuk  memahami  politik pengambilan  keputusan  anggaran,  perlu untuk  menganalisis  faktor  lingkungan informal seperti jaringan kekuasaan, aktor informal,  insentif  tidak  resmi,  diskresi pelaku  anggaran,  serta  norma  dan  nilai yang dominan di dalamnya.
Tabel 3. Pendekatan Pilihan Publik dalam Realitas Korupsi Mustafa
Dimensi Pendekatan Pilihan Publik Realitas Siapa Politisi berusaha untuk mencapai tujuan individu mereka khususnya untuk re- pemilihan Mustafa tak terpengaruh dengan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan suap persetujuan DPRD terkait pinjaman daerah. Mustafa masih berambisi untuk menjadi Gubernur Lampung periode 2018- 2023 (Suparman, 2018). Mustafa merupakan calon Gubernur Lampung pada Pilkada serentak 2018 berpasangan dengan anggota DPD RI yang juga kader PKS, Ahmad Jazuli. Pasangan nomor urut empat ini diusung oleh koalisi Partai NasDem, PKS, dan Hanura. Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa mempengaruhi tingkat elektabilitasnya sebagai Calon Gubernur (Cagub) Lampung (Alvionita, 2019) Bagaimana Individu datang bersama- sama dalam proses anggaran untuk keuntungan bersama mereka sendiri dan mengejar insentif pribadi melalui lembaga anggaran yang mengatur interaksi Dalam kasus korupsi Mustafa, KPK menduga Bupati Mustafa memberi arahan kepada Taufik Rahman untuk mengumpulkan uang sebanyak Rp 1 miliar. Uang tersebut disinyalir akan diserahkan kepada anggota DPRD Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar. Diduga atas arahan Bupati Mustafa, dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp 900 juta. Sedangkan yang Rp 100 juta untuk menggenapkan menjadi Rp 1 miliar berasal dari Pemkab Lampung Tengah. Untuk mendapat pinjaman dari PT SMI dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui dan ditandatangani bersama antara DPRD Lampung Tengah. Surat pernyataan tersebut merupakan syarat MoU antara Pemkab dengan PT SMI (Rozie, 2018). Asumsi/ implikasi Asumsikan bahwa setiap pemain sudah cukup informasi untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kepentingan terbaik mereka Dalam berkomunikasi muncul kode cheese atau keju sebagai sandi agar DPRD mau menandaangani surat persetujuan tersebut. Diduga pemberian uang untuk anggota DPRD terkait persetujuan atas pinjaman daerah Rp300 miliar kepada PT [SMI] Sarana Multi Infrastruktur dan digunakan untuk proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR. Untuk memperoleh pinjaman tersebut, Pemerintah Lampung Tengah membutuhkan surat pernyataan bersama dengan DPRD sebagai persyaratan nota kesepahanan dengan PT SMI. Dalam proses pembahasan, pihak DPRD diduga meminta dana sebesar Rp1 miliar dan atas arahan Bupati, bawahannya berhasil mendapatkan Rp900 juta dari kontraktor swasta sementara sisanya Rp1 miliar didapatkan dari dana taktis pemerintah setempat. Keterangan yang diungkapkan di luar sidang sebagaimana yang dilakukan oleh Mustafa tidak dapat dinilai sebagai alat bukti dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Akan tetapi, dapat dipergunakan guna membantu menemukan bukti di sidang pengadilan (Fernandez, 2020).
Sumber: diolah penulis, 2021
Politik penganggaran yang telah dila- kukan  menunjukkan  fakta  bahwa  ling- kungan  mempengaruhi  setiap  proses penganggaran di  daerah. Mustafa  dalam upaya  nya  mencalonkan  diri  sebagai gubernur  Lampung  telah  memanfaatkan kedudukannya  sebagai  kepala  daerah Lampung  Tengah  saat  itu.  Jabatan  berta- hun-tahun yang dia duduki telah memberi- nya  cukup  banyak  waktu  untuk  menjalin hubungan kerjasama yang saling mengun- tungkan antara individunya dengan pihak- pihak  swasta.  Dalam  suasa  pencalonan dirinya  sebagai  gubernur  Lampung  saat itu  memang  jelas  diketahui  publik  mem- butuhkan banyak anggaran untuk melaku- kan kampanye. Dugaan suap kepada ang- gota  DPRD  untuk  keuntungan  individu Mustafa dan koleganya menguat. Perubah- an penganggaran jelas berbalut kepenting- an,  sementara  kebutuhan  masyarakat menjadi  dasar  yang  dipaparkan  dengan lantang atas nama kesejahteraan. Budaya menggunakan  dana  yang  cukup  besar dalam  setiap  kegiatan  kampanye  perlu kajian lebih lanjut. Disadari atau tidak, bu- daya ini juga telah memunculkan perilaku korupsi  bagi  para  politikus  yang  akan mencalonkan diri sebagai pejabat politik.

## Implikasi Pendekatan Pilihan Publik
Korupsi merusak kepercayaan warga pada kesejahteraan umum dan menghan- curkan  legitimasi  sistem  politik.  (Aidt, 2016) menganggap bahwa korupsi memi- liki  dua  komponen  utama  yakni;  jenis korupsi  “ helping  hand ”,  yang  muncul ketika  kekuasaan  untuk  memutuskan dialihkan kepada sekelompok orang yang jahat  atau  kurang  siap,  dan  jenis  korupsi “ grabbing hand ”, yang berasal dari politisi yang  menyetujui  kebijakan  dan  tindakan yang  tidak  efisien  untuk  keuntungan mereka  sendiri,  yang  terakhir  mencakup aspek yang disebutkan sebelumnya bahwa individu  tidak  dapat  menempatkan
kebaikan  bersama  di  atas  kepentingan mereka sendiri.
Dalam  pendekatan  pilihan  publik, korupsi Mustafa dikaitkan dengan proses dan  prosedur  administrasi  publik  yang tidak  transparan,  dibebani  oleh  birokrasi yang  berlebihan,  yang  tidak  melibatkan warga  Lampung  Tengah  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Terlebih  lagi, fenomena korupsi Mustafa dan penyalah- gunaan  kekuasaan  dalam  rangka  penca- paian  kepentingan  individu  sangat  ber- dampak pada kehidupan ekonomi semua,
serta kekayaan dan pertumbuhan ekonomi.
Korupsi  dianggap  sebagai  fenomena ketidakpatuhan  terhadap  aturan  dan hukum  yang  berlaku  oleh  individu,  yang mengikuti,  sendiri  atau  bekerja  sama dengan  pihak  ketiga,  mempromosikan keuntungan mereka sendiri. Tindakan dan keputusan  kepala  daerah  seringkali diasumsikan  sebagai  kepentingan  diri sendiri  ketika  di  lingkungan  masyarakat mengalami  masalah  teknis.  Ada  keadaan dimana  lingkungan  masyarakat  mungkin tidak  menyediakan  semua  yang  diingin- kan, atau mungkin pengambilan keputus- an dilakukan dengan cara yang merugikan masyarakat  secara  keseluruhan  melalui prilaku korup kepala daerah. Lingkungan demokrasi yang kuat mendukung pening- katan  tindakan  melawan  korupsi,  yang mendasari pentingnya mengatur lembaga yang  dimaksudkan  untuk  mengendalikan fenomena ini.
Teori Pilihan Publik didasarkan pada efisiensi  dan  efektivitas  sektor  swasta. Akibatnya, pemimpin di daerah menetap- kan  peran  otoritarian  untuk  diminimal- kan,  seperti  dalam  beberapa  pengalaman studi  mencatat  terutama  Ronald  Reagan dari Amerika Serikat pada tahun 1980, dan Margaret Thatcher dari Inggris pada tahun 1979,  memainkan  peran  penting  dalam mentransfer sektor publik, layanan kepa- da  sektor  swasta.  Mereka  berpendapat
bahwa  pemerintah  yang  lebih  sedikit menghasilkan  efisiensi,  efektivitas,  dan ekonomi  sektor  publik  (Mengiste,  2020). Dalam kasus Mustafa, keterlibatan sektor swasta  dalam  pembangunan  utamanya melibatkan  pula  mereka  kedalam  politik anggaran. Pada masa dimana pemerintah telah lumrah bekerjasama dengan swasta kini, sebenarnya didasarkan pada harapan efektivitas dan efisiensi yang telah sukses diraih  oleh  sektor  swasta  lebih  dulu. Sementara  pemerintah  Negara  masih terjebak  dalam  kerumitan  birokrasinya sendiri.  Pihak  swasta  yang  sebenarnya hanya sebagai rekanan pemerintah dalam mewujudkan program-program nya justru dikemudian  hari  mengambil  peran  yang lebih lebih dimana mereka sudah terlibat jauh kedalam politik penganggaran. Seper- ti  kondisi  Mustafa  yang  mencoba  meng- gandeng  rekanan  swasta  dalam  proyek yang  dicanangkan  akan  diimplementasi- kan  oleh  Dinas  PUPR  Lampung  Tengah. Kenyataan bahwa Mustafa juga telah me- nerima  suap  dari  beberapa  rekanan  dan calon rekanan swasta lainnya sebenarnya telah menurunkan peringkat efisiensi dan efektivitas  yang  menjadi  jati  diri  swasta. Jika swasta harus menyetor sejumlah uang kepada kepala pemerintah daerah, semen- tara biaya proyek cukup besar dan beresi- ko,  bagaimana  bisa  kualitas  dijadikan jaminan  atas  predikat  efektif  dan  efisien tersebut. Semua kemudian akan berlanjut kepada perjumpaan dalam proyek proyek selanjutnya  yang  merupakan  proyek perbaikan atas proyek saat ini yang minim kualitas tersebut.
Pendekatan  Pilihan  Publik  memain- kan  kontribusi  mendasar  bagi  pengem- bangan,  efisiensi,  dan  efektivitas  sektor swasta. Pada 1980-an dan 1990-an, sektor publik  mengadopsi  prinsip  dan  praktik manajemen sektor swasta. Oleh karena itu, sektor  publik  dengan  menerapkan  cita rasa  pasar,  seperti  alokasi  sumber  daya yang langka, outsourcing atau contracting
out ,  pluralisme  kelembagaan,  desentral- isasi  layanan,  dan  akuntabilitas  melalui manajemen kinerja, untuk beberapa dapat lebih  efisien  dan  efektif  untuk  mewujud- kan  misinya.  Namun,  pendekatan  lain dapat  diterapkan  berdampingan  dengan Teori  Pilihan  Publik.  Sektor  swasta  tidak boleh berinvestasi di sekolah, karena tidak menjanjikan  keuntungan di  daerah  pede- saan  (misalnya,  80%  penduduk  Etiopia tinggal di daerah pedesaan).
Kedua, pendekatan Motivasi Pelayan- an Publik (PSM) juga harus diperhatikan. (Permatasari et al., 2019) Mengatakan ter- dapat motivasi instrinsik yang mempenga- ruhi  kepuasan  kerja  pegawai  yang kemudian  akan  melahirkan  pelayanan publik  yang  baik,  yaitu  public  service motivation (PSM), adalah kondisi pegawai yang  lebih  mementingkan  memberikan pelayanan  publik  dibandingkan  dengan komisi  yang  akan  mereka  peroleh  dari pekerjaan itu. Seorang pegawai yang me- miliki tingkat PSM tinggi akan cenderung puas dengan pekerjaannya dan berkinerja baik. Pendekatan motivasi pelayanan pub- lik juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan  pemerintahan.  Pendekatan ini  bisa  bersanding  dengan  pendekatan pilihan  publik.  Konsep  public  service motivation merujuk setiap tindakan yang diambil seseorang untuk mencapai tujuan terbesar  dari  kepuasannya.  Kepuasan tersebut  akan  dicapai  seseorang  jika  dia terlibat dalam proses perumusan kebijak- an yang kemudian akan melahirkan motif pekerjaan  bagi  dirinya.  Motif  tersebut yang  kemudian  memunculkan  daya  tarik dan  komitmennya  terhadap  program publik, dan kepuasan dalam memberikan pelayanan publik.
Pentingnya setiap pelaksana kebijak- an  memiliki  motivasi  pelayanan  publik adalah untuk menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan  itu  sendiri.  Selama  ini, kehadiran swasta dianggap jauh lebih bisa
memberikan  pelayanan  yang  dibutuhkan masyarakat  dan  perlahan  menggantikan peran-peran pemerintah untuk menyedia- kan  pelayanan  publik.  Konsep-konsep yang  diadopsi  public  dari  swasta  harus dibarengi  juga  dengan  pembangunan motivasi-motivasi  diri  pelaksana  kebijak- an  untuk  memberikan  pelayan  publik. Melakukan  pelayanan  publik  dengan semangat untuk dirinya sendiri mendapat kepuasan  dibandingkan  upah  yang diterimanya.

## Penutup
Berdasarkan  pemaparan  yang  telah dipaparkan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  pendekatan pilihan  publik,  korupsi  dikaitkan  dengan proses  dan  prosedur  administrasi  publik yang  tidak  transparan,  dibebani  oleh birokrasi  yang  berlebihan,  tidak  melibat- kan masyarakat dalam proses pengambil- an  keputusan.  Terlebih  lagi,  fenomena korupsi  dan  penyalahgunaan  kekuasaan dalam  rangka  pencapaian  kepentingan kepala  daerah  sangat  berdampak  pada kehidupan  ekonomi  serta  kekayaan  dan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan pilih- an  publik  dalam  kasus  korupsi  kepala daerah  (Mustafa)  membuka  ruang  bagi swasta untuk terlibat dalam pembangung- an melalui penggunaan kekuasaan kepala daerah. politik penganggaran publik tidak hanya  melibatkan  aturan  perilaku  dan interaksi  formal  seperti  undang-undang yang mengatur tenggat waktu dan aturan yang mengatur, dan menetapkan batasan, distribusi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, tetapi juga politik informal atau dalam kasus korupsi Mustafa adalah pihak swasta,  institusi  dan  praktik  interaksi  di dalam  dan  antara  cabang  eksekutif  dan legislatif.
Ada beberapa rekomendasi agar men- jadi pertimbangan, yaitu: Pertama, Perlu- nya  perubahan  cara  pandang  pemimpin daerah dalam mengakses politik anggaran,
serta  interaksi  dengan  lingkungan  kepu- tusannya perlu rasionalisasi pengambilan keputusan.  Mempertimbangkan  berbagai pendekatan yang relevan, sehingga memi- nimalisir  potensi  dna  celah  korupsi  di daerah. Kedua, Format dan klasifikasi ang- garan  harus  direvisi  untuk  lebih  mendu- kung  pengambilan  keputusan  dan  akun- tabilitas. Keterlibatan warga harus dipro- mosikan  dengan  memberikan  laporan yang  dapat  dipahami  tetapi  juga  melalui bentuk  keterlibatan  yang  lebih  aktif. Ketiga,  Perlu  mendorong  lingkungan demokrasi  yang  kuat  untuk  mendukung peningkatan tindakan melawan korupsi di daerah.

## Referensi
Aidt,  T.  S.  (2016).  Rent  seeking  and  the economics of corruption. Constitutional  Political  Economy , 27 (2), 142 – 157. https://doi.org/10.1007/s10602- 016-9215-9
Alesina, A., & Paradisi, M. (2017). Political budget cycles: Evidence from Italian cities. Economics  &  Politics , 29 (2),
157 – 177. https://doi.org/10.1111/ecpo.1209
1
Aligica, P. D. (2015). Public administration, public  choice  and  the  ostroms:  the achievements,  the  failure,  the promise. Public  Choice , 163 (1 – 2), 111 – 127. https://doi.org/10.1007/s11127- 014-0225-8
Alvionita,  V.  (2019). Pengaruh  tersangka operasi  tangkap  tangan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  terhadap elektabilitas  Mustafa .  Universitas Islam  Negeri  (UIN)  Raden  Intan
Lampung. Bonfatti, A., & Forni, L. (2019). Fiscal rules to  tame  the  political  budget  cycle: Evidence from Italian municipalities. European  Journal  of Political Economy , 60 . https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.
2019.06.001 Creswell,  W.  J.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018). Research design: Qualitative, quantitative  and  mixed  methods approaches . Sage Publications.
Dincă, G., Dincă, M. S., Negri, C., & Bărbuță, M. (2021). The impact of corruption and  rent-seeking  behavior  upon economic  wealth  in  the  European Union  from  a  public  choice approach. Sustainability , 13 (12),
6870.
https://doi.org/10.3390/su131268
70
Ellis,  S.  (1996).  Africa  and  international corruption:  The  strange  case  of South Africa and Seychelles. African Affairs , 95 (379). https://doi.org/10.1093/oxfordjou rnals.afraf.a007716
Farhan, Y. (2018). The politics of budgeting in Indonesia [University of Sydney]. http://hdl.handle.net/2123/18624
Fernandez,  M.  N.  (2020). Kasus  suap Lampung  Tengah,  gaduh  setelah Mustafa bernyanyi . Kabar24.Bisnis.Com. https://kabar24.bisnis.com/read/2
0200116/16/1190988/kasus-suap- lampung-tengah-gaduh-setelah- mustafa-bernyanyi
Jaya,  T.  P.  (2021). Kasus  korupsi  jilid  II Mantan  Bupati  Lampung  Tengah, KPK periksa 180 saksi . Kompas.Com.
https://regional.kompas.com/read
/2021/01/12/12180191/kasus- korupsi-jilid-ii-mantan-bupati- lampung-tengah-kpk-periksa-180- saksi?page=all
Klomp,  J.,  &  de  Haan,  J.  (2013).  Political budget cycles and election outcomes. Public  Choice , 157 (1 – 2). https://doi.org/10.1007/s11127- 012-9943-y
Kurniawan,  R.  C.,  Warganegara,  A., Kurniawan, B., & Indrajat, H. (2020). Corruption  in  Lampung  Local Election. MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 36 (2).
https://doi.org/10.29313/mimbar.
v36i2.5866
Labolo, M. (2017). Menutup celah korupsi pemerintahan  daerah. Jurnal  Ilmu Pemerintahan  Widya  Praja , 43 (2). https://doi.org/10.33701/jipwp.v4 3i2.50
Mapuasari, S. A., & Mahmudah, H. (2018). Korupsi  berjamaah:  Konsensus sosial  atas  gratifikasi  dan  suap. INTEGRITAS:  Jurnal  Antikorupsi ,
4 (2), 18. https://doi.org/10.32697/integrita s.v4i2.279 Mbaku, J. M. (2008). Corruption cleanups in Africa: Lessons from public choice theory. Journal of Asian and African Studies , 43 (4). https://doi.org/10.1177/00219096 08091975
Mengiste,  B.  W.  (2020).  Public  choice theory: Its application and challenges in public-sector. International Journal of African and Asian Studies , 66 , 9 – 16. https://doi.org/10.7176/JAAS/66-
02
Norton,  A.,  &  Elson,  D.  (2002). What’s behind  the  budget?:  Politics,  rights and  accountability  in  the  budget process .  Overseas  Development Institute.
Permatasari, A., Pasinringi, S. A., & Kadir, A. R.  (2019).  Pengaruh  public  service motivation terhadap kepuasan kerja perawat RSUD Haji Makassar. Jurnal Kesehatan  Masyarakat  Maritim , 1 (1). https://doi.org/10.30597/jkmm.v1 i1.8694
Rahman, F., Baidhowi, A., & Sembiring, R. A.  (2018).  Pola  jaringan  korupsi  di tingkat  pemerintah  desa  (Studi kasus  korupsi  DD  dan  ADD  tahun 2014-2015 di Jawa Timur). Integritas:  Jurnal  Antikorupsi , 4 (1), 28. https://doi.org/10.32697/integrita
s.v4i1.198
Ricciuti,  R.,  Savoia,  A.,  &  Sen,  K.  (2019). How  do  political  institutions  affect
fiscal  capacity?  Explaining  taxation in developing economies. Journal of Institutional Economics , 15 (2). https://doi.org/10.1017/S1744137 418000097 Rozie, F. (2018). Terjerat korupsi, Mustafa yakin menang jadi Gubernur Lampung . Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/news/r ead/3315284/terjerat-korupsi- mustafa-yakin-menang-jadi- gubernur-lampung
Rubin,  I.  S.  (2016).  The  dynamics  of changing  budget  process.  In The politics  of  public  budgeting:  Getting and  spending,  borrowing  and balancing (9th  ed.,  pp.  111 – 156). SAGE Publication.
Scartascini,  C.,  Stein,  E.  H.,  Abuelafia,  E., Berensztein, S., Braun, M., Di Gresia, L., Alston, L. J., Melo, M. A., Mueller, B., Pereira, C., Cárdenas, M., Mejía, C., Olivera,  M.,  Mejía  Acosta,  A., Albornoz, V., Araujo, M. C., Molinas, J. R.,  Pérez- Liñán,  A.,  Carranza,  L.,  … Hallerberg,  M.  (2014). Who  decides the  budget?  A  political  economy analysis  of  the  budget  process  in
Latin  America (E.  H.  Stein,  M. Hallerberg,  &  C.  Scartascini  (eds.)). Inter-American Development Bank.
Sintomer,  Y.,  Röcke,  A.,  &  Herzberg,  C.
(2016).  Participatory  budgeting  in Europe.  In Participatory  Budgeting in  Europe:  Democracy  and  public governance . Routledge. https://doi.org/10.4324/97813155 99472 Sugiyono.  (2015). Metode  penelitian pendidikan;  pendidikan  kuantitatif, kualitati . Alfabeta CV Bandung.
Suparman,  F.  (2018). Jadi  tersangka, Mustafa  masih  berambisi  jadi Gubernur Lampung . Beritasatu.Com. https://www.beritasatu.com/nasio nal/480110/jadi-tersangka- mustafa-masih-berambisi-jadi- gubernur-lampung
Suyatna,  U.  (2020).  Evaluasi  kebijakan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Sosiohumaniora , 22 (3). https://doi.org/10.24198/sosiohu maniora.v22i3.25047