## Dinamika Pemerintahan di Indonesia Kasus Pengembangan Kelapa Sawit di Riau Pasca Reformasi
Khairul Anwar*

## Abstract
This paper aims to provide a description about, firstly, pattern of power relations between community  and  local  government  in  Riau  since  the  implementation  of  the  policy  of decentralization and regional autonomy. The paper focuses on the dynamics of the local government  for  access  to  the  resources  of  power  generated  by  a  policy  control over  oil palm plantations. Secondly, the study tries to give a picture of the actor involvement in the current dynamics of the government regarding oil palm plantations in Riau post-reform. Since  the  reformation  era,  the  national  government  political  setting  has  changed  from centralization to decentralization. The change affects the response of the local elite in such a  way  and  coloring  development  of  local  governance  policy  issue  of  palm  oil  in  Riau. Plantation policy issue becomes a political and a local government issues. It occurs when the local government policy provides more opportunities for the regions to take advantage of new resources, so that the political behavior of local elites is increasingly critical. In such  conditions,  the  pattern  of  power  relations  among  Riau’s  local  government  bodies regarding  the  palm  oil  plantations  policy  accurs.  This  study  reveals  that  the  growing number of actors increased, the arena used increasingly diverse, social base and networks increasingly overlap in the seizing over oil palm policy outcome.
Keywords: governance; policy actors; reform; conflict

## Abstrak
Makalah  ini  bertujuan  memberikan  deskripsi  tentang:  pertama,  pola  relasi  kuasa  antara masyarakat dan pemerintahan lokal di Riau sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Fokusnya adalah pada dinamika pemerintahan lokal memperebutkan akses  ke  sumberdaya  kekuasaan  yang  dihasilkan  oleh  pengendalian  atas  kebijakan perkebunan kelapa sawit. Kedua, berusaha untuk memberikan gambaran keterlibatan aktor dalam  arus  dinamika  pemerintahan  mengenai  perkebunan  kelapa  sawit  di  Riau  pasca reformasi. Sejak reformasi, setting politik pemerintahan nasional berubah dari sentralistik menjadi desentralisasi. Perubahan konteks ini berdampak pada respon elit lokal sedemikian rupa dan mewarnai perkembangan tata kelola pemerintahan lokal yang terkait isu kebijakan kelapa sawit di Riau. Isu kebijakan perkebunan menjadi isu politik dan pemerintahan lokal. Konteksnya  ketika  Undang-undang  Pemerintahan  Daerah  memberikan  peluang  lebih banyak bagi daerah untuk memanfaatkan sumberdaya baru sehingga perilaku politik elit lokal  semakin  kritis.  Dalam  kondisi  seperti  inilah,  pola  relasi  kuasa  diantara  lembaga pemerintahan lokal Riau mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit berlangsung. Studi ini mengungkapkan bahwa jumlah aktor ternyata semakin bertambah, arena yang dipakai semakin beragam, basis sosial dan jaringan semakin tumpang tindih dalam memperebutkan hasil kebijakan kelapa sawit.
Kata kunci: governance; aktor kebijakan; reformasi; konflik

## Pendahuluan
Persoalan  besar  di  Riau  sejak  reformasi  1999  adalah  semakin  maraknya konflik  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  sumber  daya  alam  (SDA)  dan lingkungan  terutama  perkebunan  kelapa  sawit.  Studi  Casson  (2000),  Hidayat (2001),  Almasdi  (2013)  menunjukkan  bahwa  konflik  ini  tidak  hanya  melibatkan pemerintah (Daerah), perusahaan, masyarakat lokal, tetapi sudah melibatkan dunia internasional  misalnya green  feace .Fakta  itu  menunjukkan  bahwa  terjadi perubahan perilaku politik di Riau, masyarakat semakin kritis menentang kebijakan pemerintah.  Diduga  ini  dampak  dari  perubahan  rezim  pemerintahan  di  tingkat nasional  dan  praktik  desentralisasi  wewenang  pemerintahan  di  tingkat  lokal, mungkin “euphoria reformasi”. Pengamatan awal menunjukkan bahwa salah satu perubahan  yang paling dinamik adalah  yang berkaitan dengan bisnis perkebunan kelapa  sawit.  Karena  itu  makalah  ini  memakai  isyu  dinamika  pemerintahan mengenai  kebijakan  perkebunan  kelapa  sawit  sebagai  pintu  masuk  untuk memahami relasi kuasa hubungan pemerintahan lokal di Riau.
Sejarah pemerintahan di  Riau umumnya diwarnai  persaingan  kepentingan terutama yang berkaitan akses sumber daya alam (SDA) lokal. Riau memiliki SDA yang melimpah terutama miinyak bumi, tetapi keuntungan dari hasil kekayaan alam ini lebih banyak dimanfaatkan di tingkat Pusat. Kenyataan ini membuat masyarakat Riau  mengalami  kekecewaan.  Keadaan  ini  diperparah  oleh  persepsi  para  tokoh lokal  bahwa  banyak  pejabat  pemerintahan  sebenarnya  adalah  orang-orang pemerintah  Pusat,  Akibatnya,  muncul  pemikiran  perlunya  pemimpin  yang mewakili  kepentingan  lokal  dan  oleh  tokoh  lokal.  Dalam  perkembangan  yang dinamik tersebut munculah isu baru yang berkaitan dengan kebijakan perkebunan kelapa  sawit  di  Riau.  Namun  pada  masa  sebelum  reformasi  1999,  perkebunan kelapa sawit tidak muncul sebagai isu dalam debat politik lokal.
Isu politik tentang kebijakan perkebunan kelapa sawit muncul kepermukaan setelah  kebijakan  desentralisasi  diterapkan  di  era  reformasi.  Ini  dimungkinkan karena sesudah 1999 berlaku kebijakan baru melalui  Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 (yang selanjutnya diperbaharui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014) ,  yang  memberikan  kebebasan  Daerah  untuk  merencanakan  dan  memanfaatkan SDA-nya.  Pemberlakuan  Undang-undang  otonomi  Daerah  (OTDA)  ini memunculkan kembali pembicaraan mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit yang  semula  tidak  bisa  diungkapkan  dan  mewarnai  dinamika  hubungan pemerintahan lokal di Riau.
Sebelum reformasi 1999, yang melakukan aksi terbatas hanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Birokrasi Daerah, setelah reformasi 1999, aktor  lokal  yang  melakukan  aksi  semakin  beragam.  Hal  ini  ditandai  dengan munculnya  sejumlah  aktor  dari  kelompok-kelompok  (LSM)  Lembaga  Swadaya
Masyarakat,  gerakan  massa,  dan  kelompok  lainnya  seperti  jaringan  kerja penyelamat  hutan  Riau  (Jikalahari).  Aktivitas  para  aktor  yang  berbeda-beda  itu menghasilkan  reaksi  yang  berbeda-beda  terhadap  pelaksanaan  kebijakan pemerintah  disektor  perkebunan.  Respon  para  elit  yang  berbeda-beda  ini  bisa diduga ebagai akibat dari posisi mereka yang berbeda-beda. Tetapi yang jelas, sejak diterapkannya  kebijakan  desentralisasi  intensitasnya  semakin  meningkat  dan pengungkapannya dalam debat publik semakin tegas. Yang juga jelas adalah bahwa salah satu fokus utama kritik mereka adalah pelaksanaan kebijakan pembangunan dalam  bidang  perkebunan  kelapa  sawit  yang  menimbulkan  kesenjangan kepemilikan lahan.
Dewasa ini, kapitalisasi  dan bentuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit  tidak  hanya  didominasi  PBS/PBN,  melainkan  menjadi  lebih  beragam misalnya PBS, PBN, Plasma, Swadaya, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten 2 . Peningkatan luas areal kelapa sawit tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemerintah misalnya pemerintah Pusat memberikan kewenangan  kepada  Gubernur  maupun  Bupati/Walikota  untuk  mengeluarkan perizinan usaha perkebunan di Daerah. Di tingkat Daerah, Pemda Riau membuat Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  13  tahun  2001  tentang  kewenangan  dibidang perkebunan dan  merevisi tata ruang wilayah (RTRW), kemudian beberapa Pemda kabupaten mrencanakan dan menerapkan kebijakan dan progran perkebunan sawit rakyat.
Pelaksanaan  dari  sejumlah  kebijakan  perkebunan  ini  oleh  pemerintah (Daerah) memunculkan reaksi dari para pemimpin politik aktor masyarakat Riau. Respon  elit  tersebut  dapat  dipilah  kedalam  tiga  kategori,  yaitu:  kelompok  yang menolak kebijakan perkebunan, kelompok yang mendukung, dan kelompok yang mendukung  dengan  syarat.  Perubahan  yang  muncul  dari  respon  publik  ini  telah memunculkan fenomena ekonomi-politik lokal yang menarik untuk diamati pasca reformasi 1999 dan memunculkan pertanyaan, yaitu: (1) seperti apakah pola relasi antara masyarakat dan pemerintahan lokal dilihat dari kasus pengembangan kelapa sawit di Riau? (2) Siapa saja aktor pemerintahan, dan tokoh masyarakat Riau yang terlibat dalam dinamika itu? (3) apa preferensi dan sumberdaya para aktor dalam persaingan  tersebut?  Untuk  mengorganisir  uraian  makalah  ini  terlebih  dahulu dimulai dengan konseptualisasi masalah dalam pembahasan.

## Tinjauan Pustaka
Studi  tentang  politik  dan  pemerintahan  Indonesia  pasca  reformasi  terkait dinamika  pemerintahan  lokal  dapat  di Review sebagai  berikut:  penelitian  yang dilakukan Henk Schuldte Nordtholt  and  Gerry van Klinken (2007) menunjukkan bahwa  perpolitikan  Indonesia  pasca  reformasi  semakin  dinamis  meskipun  secara substansif  tidak  ada  perubahan.  Analisis  Nordtholt  and  Klinken  mengungkapkan
bahwa  politik  Indonesia  pasca-Soeharto  menunjukkan  kontinuitas-kintinuitas historis  dengan  periode-  periode  sebelumnya  misalnya  sifat  patrimonial  sistem dalam  mengalokasikan  anggaran  melalui  kendali  Pusat.  Kemudian,  Sistem pemajakan informal pada masa ORBA serta distribusi pendapatan bottom up hingga pasca reformasi masih tetap mewarnai birokrasi Indonesia. Para birokrat yang digaji rendah menopang gaji mereka dengan sumbersumber pendapatan informal dengan menjual  izin-izin  dan  menarik  pajak-pajak  pribadi.  Selain  itu,  pemerintah memegang  teguh  sifat patron-client dan  menjadi  bagian  struktur  kapitalis  yang lebih luas dan melemah dalam memanfaatkan kapital, tenaga kerja, produksi dan pasar.  Secara  faktual,  kondisi-kondisi  inilah  dalam  banyak  hal  menunjukkan Indonesia  pasca-Soeharto  adalah  kelanjutan  dari  rezim  sebelumnya,  meskipun kepemimpinan  Pusat  dari  periode  sebelumnya  sudah  melemah,  yang  membuka jalan bagi ’faksionalisasi’ dan desentralisasi kekuasaan yang semakin dinamis.
Karya penting lainnya studi yang dilakukan R. William Liddle (2004: 1-4). Menurut  Liddle  perpolitikan  di  Indonesia  sebelum  dan  sesudah  reformasi  secara substansif tidak berubah, meskipun dinamika tarik menarik kepentingan antar partai tetap  terjadi.  Peta  kepartaian  perpolitikan  Indonesia  tetap  menampakkan  pola fragmentasi atau perpecahan yang semakin parah. Argumentasi ini diketengahkan Liddle dengan mengamati sejarah politik kepartaian Indonesia sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2004.
Menurut  Liddle  pola  persaingan  kelompok  partai  politik  yang direpresentasikan oleh pimpinan partai dalam menanamkan pengaruhnya sesudah dan  sebelum  reformasi  1999  tetap  tidak  berubah,  sama-sama  menghasilkan  pola fragmentasi  politik  semakin  memburuk.  Pada  tahun  1955,  empat  partai  –  PNI, Masyumi,  NU,  dan  PKI  memenangkan  pemilu  demokratis  yang  pertama.  Tetapi tidak  ada  partai  yang  cukup  kuat  untuk  memerintah  sendiri  (partai  yang memenangkan pemilu masa itu PNI hanya memperoleh 22,3% dari seluruh suara). Lebih gawat lagi, pemimpin partai masa itu tidak berhasil menciptakan koalisi antar partai  yang bisa meletakkan sebuah pondasi  yang kukuh buat pemerintahan yang stabil dan berwibawa. Pemilu 1999, mengurangi fragmentasi yang diciptakan pada pemilu 1955. PDI-P meraih 34% yang jauh melebihi dari PNI pada pemilu 1955. Sayang,  Megawati  tidak  langsung  memanfaatkan  kemenangannya  untuk membangun  koalisi  baru,  koalisi  poras  tengah  yang  dipimpin  Amien  Rais merebutnya.  Namun,  pemilu  2004  pola  fragmentasi  peta  kepartaian  Indonesia anjlok  kembali.  Misalnya,  keunggulan  presiden  Megawati  lenyap  dengan merosotnya  dukungan  yang  diberikan  kepada  partainya.  Tentu  saja  faktor bertambahnya  jumlah  partai  utama  misalnya  Partai  Demokrat  dan  PKS  dapat dijadikan prakondisi kemerosotan dukungan itu.
Sejalan  dengan  analisis  diatas,  Edward  Aspinall,  Gerry  van  Klinken,  dan Herbert  Feith (2000)  mengkaji  dinamika  kekuasaan  politik  di  indonesia  di  era
desentralisasi  dan  demokratisasi.  Analisis  Aspinall  (edt)  ini  bertumpu  kepada argumen bahwa dalam beberapa hal Orba masih menunjukkan ciri-ciri yang sama seperti  1960-an  misalnya,  muncul  kekacauan  komunal,  konflik  politik,  dan hubungan petronase. Ciri-ciri politik itu terus berlanjut pada perpolitikan Indonesia pasca  Soeharto.  Selanjutnya,  Aspinal  (2014:  3-11)  melakukan  studi  yang menunjukkan bahwa ciri-ciri politik petronase dan konflik politik hingga dewasa ini tetap berlangsung. Hal ini nampak dalam kasus pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2014.
Selain  itu,  Vedi  R.Hadiz  (2005:  235-253)  melakukan  studi  yang  terkait dinamika politik lokal dengan mengambil kasus, mengenai Sumatera Utara pasca runtuhnya Orde Baru. Argumentasi yang diketengahkan Hadiz bahwa perpolitikan Indonesia  sesudah  reformasi  secara  substansial  menampakkan  wajah  ditandai dengan  munculnya  kekuatankekuatan  oligarkis  yang  diwarisi  dari  rezim  Orba. Kelompok-kelompok oligarkis ini menyebar dari Pusat hingga ke desa-desa dengan kemasan jaringan petronase baru yang bersifat desentralistik, lebih cair dan saling bersaing satu sama lain.
Selanjutnya, studi yang penting lainnya adalah penelitian Ignes Kleden (2008: 7-13) mengenai politik Indonesia pasca reformasi.  Menurut Ignes, secara makro politik  Indonesia  lebih  didominasi  pada  hubungan  antar  aktor-aktor  politik. Kebijakan  desentralisasi  yang  dilandasi  dengan  gerakan  reformasi,  bagi  Ignes hanya  memindahkan  “sentralisme”  politik  dari  pemerintahan  pusat  ke pemerintahan  daerah.  Disisi  lain  “transisi”  yang  terjadi  menciptakan  konflik- konflik politik pada tingkat partai politik, yaitu antara kepentingan (elitis maupun kolektif) serta antara kepentingan idiologi. Secara miklro politik, politik Indonesia diwarnai ketegangan-ketegangan idiologis  yang sangat kentara pada gerakan atas “islamic  state ”  dari  sebagian  kelompok  Muslim  yang  berseberangan  kelompok nasionalis “nasionalist  state ”.  Pertarungan  kelompok  ini  mendapat  legitimasi melalui partai politik dan bermuara pada suksesi kepemimpinan nasional sebelum dan sesudah pemilu 1999.
Selaras  dengan  studi  diatas  studi  perpolitikan  Indonesia  setelah  reformasi berkaitan   kebijakan perkebunan kelapa sawit dilakukan Anne Casson (2000: 271- 272). Hasil penelitian Casson menunjukkan bahwa kelapa sawit merupakan salah satu subsektor pertanian yang paling dinamis di Indonesia. Areal perkebunan kelapa sawit meningkatkan dari 106.000 ha akhir 1960-an menjadi 2,7 juta ha  pada tahun 1997.  Pertumbuhan  kelapa  sawit  yang  pesat  ini  didorong  oleh  faktor  kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto. Kebijakan ekonomi ini mendorong keterlibatan sektor  swasta  1986-1996.  Pemerintah  menyediakan  kredit  dengan  bunga  rendah dalam  pengembangan  perkebunan,  penanaman  baru  dan  pembelian  fasilitas pengolahan buah sawit. Pemerintahan Habibie mempunyai komitmen melanjutkan kebijakan  perkebunan  pemerintahan  Soeharto.  Dalam  studi  ini  Riau  dipandang
sebagai daerah “baru” perkebunan kelapa sawit yang terpesat perkembangannya di Indonesia.
Berbagai  studi  diatas  pada  dasarnya  mempunyai  tesis  bahwa  dinamika pemerintahan  terjadi  dalam  perpolitikan  Indonesia  pasca  Reformasi.  Perbedaan diantara studi diatas, yaitu Henk Schuldte Nordtholt dan Gerry van Klinken (2007) menekankan  pada  sifat  dan  peranan  para  elit  daerah.  William  Liddle  (2004) memutuskan perhatian kepada pola fragmentasi yang semakin parah dalam sejarah politik  Indonesia.  Vedi  Hadiz  (2007)  kemunculan  kelompok  oligarkis  lokal, sementara  Anne  Casson  (2000)  lebih  memperhatikan  dampak  perubahan  rezim Soeharto  ke  Habibie  kepada  kebijakan  perkebunan  di  Indonesia  dan  Edward Aspinall (2014) menekankan kepada arah demokratisasi sejak kejatuhan Soeharto.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study) , studi ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi; (1) Para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan sawit di Riau  era  reformasi?  (2)  Kepentingan  para  aktor  mengenai  kebijakan  perkebunan kelapa  sawit;  (3)  Preferensi  politik  para  aktor  lokal  dan,  (4)  Sumberdaya  yang dimiliki aktor. Sumber data skunder diperoleh dari bahan dokumen yang berkaitan dengan  perkebunan  kelapa  sawit,  baik  dicetak  ataupun  elektronik.    Sumber  data sekunder  ini  adalah;  laporan  penelitian,  jurnal  ilmiah,  buku-buku,  peraturan perundangan, surat kabar Riau Pos, Riau Tribune, Riau Mandiri, Kompas, majalah Ekskutif,  Tempo,  peta  lokasi,  selebaran,  risalah  rapat,  data  direktori  perusahaan perkebunan yang diterbit Badan Pusat Statistik (BPS), dan bahan yang bersumber dari  websites  in-ternet.  Selanjutnya,  data  primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara mendalam dengan key informan yaitu tokohtokoh lokal yaitu aktor pemerintah dan non-pemerintah.  Aktor  pemerintah  baik  di  tingkat  provinsi  maupun  Kabupaten Selain itu, data primer diperoleh juga melalui observasi langsung dengan membuat kunjungan  lapangan  kepada  peristiwa  yang  terkait  isu  kebijakan  kelapa  sawit. Observasi ini meliputi, seperti rapat terbuka, pertemuan, demontrasi, kunjungan ke lokasi perkebunan.

## Dinamika Aktor

## Para Aktor Yang Bersaing
Untuk mengidentifikasi para aktor dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Riau diperlukan upaya mengelompokkan para pihak yang bersaing yaitu, para  elit  yang  bersifat  mendukung,  menolak,  dan  menerima  dengan  syarat kebijakan.  Dinamika  respon  para  aktor  kebijakan  sangat  ditentukan  oleh karakteristik  kepemerintahan  nasional  yang  berlaku  dan  karakteristik  khas  ini mewarnai  penyelengaraan  pemerintahan  lokal  di  Riau. Pertama ,  kelompok mendukung  yang  diwakili  Kepala  Daerah.  Para  aktor  masa  reformasi,
memperebutkan  kendali  atas  kebijakan  perkebunan  kelapa  sawit  dan  secara individual atau terlembaga misalnya tidak hanya bertumpu pada asumsi mengejar devisa, melainkan termotivasi juga mengejar Pajak Bumi Bangunan (PBB), lahan Hak  Guna  Usaha  (HGU),  dukungan  suara  dalam  pemilihan  Kepala  Daerah Langsung  (Pilkada-L)  seperti  yang  diungkapkan  oleh , salah  seorang  informan. Dalam  era  reformasi  ini  sarana,  basis  dukungan,  dan  aktor  yang  berkompetisi semakin kompleks dan tumpang tindih jumlah aktor yang menanamkan pengaruh politik  dalam  proses  kebijakan  kelapa  sawit  di  Riau  sangat  beragam  basis institusionil,  kepentingan  dan  sumberdaya  politik  yang  dimiliki  pada  masing- masing  kelompok.  Masing-masing  kelompok  aktor  berupaya  agar  tujuan  dan preferensi politiknya tercapai.karena itu poersaingan antar aktor tidak hanya terjadi antar kelompok misalnya kelompok yang mendukung dengan menolak tetapi terjadi juga  dalam  kelompok  yang  sama-sama  mendukung  atau  menolak  kebijakan perkebunan kelapa sawit.
Kedua , kelompok yang menolak diwakili tokoh lokal. Setelah reformasi para elit  lokal  ini  semakin  terbuka  dan  tegas  dalam  menyuarakan  tuntutannya  ke publik.para  tokoh  sebelum  reformasi  tidakmampu  menyampaikan  asipirasinya. Setelah  reformasi  para  elit  ini  menjadi  terbuka  dan  lantang  menyampaikan tuntutannnya.  Kepentingan  langsung  para  tokoh  lokal  ini  sesugguhnya  tidaklah jelas  seperti  yang  diungkapkan  oleh  salah  seorang  informan.  Sementara kepentingan  tidak  langsung  hanyalah  bersifat  normatif,  yakni  membentuk  opini publik  mengenai  hak-hak  masyarakat  lokal  yang  dimiliki  secara  turun  temurun. Kendatipun demikian, kelompok yang menolak kebijkan perkebunan kelapa sawit memiliki komitmen yang sangat tinggi kepada daerah misalnya memperjuangkan agar hak-hak ulayat masyarat lokal tidak dilanggar dalam membuka perkebunan. Untuk itu, tokoh ini mengikuti secara seksama setiap isu pembangunan perkebunan sejak awal di buka hingga dewasa ini.
Tabel 1. Matrik Dinamika Pemerintahan di Riau mengenai Kebijakan

## Perkebunan Kelapa Sawit Sebelum dan Sesudah Reformasi
ISU Sebelum Reformasi Sesudah Reformasi Elemen Kendali
Perizinan Konflik
Penguasaan Lahan Pola
Perkebunan Kendali Perizinan Konflik Penguasaan Lahan Pola
Perkebunan
Setting
Politik Aturan main perizinan sentralistik Kebijakan nasional Pertanahan sentralistik Dominasi Negara dan swasta Aturan main perizinan terdesentralisasi Arah Kebijakan Pertanahan ke desentralisasi Dominasi Swasta dan Negara, tapi ada akses lokal
Aktor;
Menerima Pem.Pusat;
Deptan, Dephut Pengusaha Perkebunan swasta dan
Deptan, Dephut Pem.Pusat- Pemda
Perusahaan,
Pengusaha Perkebunan
Menolak Menerima dengan syarat BPN,Pemda, Perusahaan TRab Politisi lokal Tokoh Golkar Pem.Pusat- Pemda Perusahaan Elit Lokal TRab,Agus Politisi lokal Tokoh Golkar Negara Trab,Agus Politisi lokal Tokoh Golkar BPN,.gubernur atau Bupati Elit lokal,perusa haan,LSM Akademisi, WanAb,MA
Elit lokal
LSM- lingkungan, Tokoh adat Akademisi, WanAb,MA Besar swasta dan Negara, Pemda LSM- lingkungan, Tokoh adat Akademisi, WanAb,MA Kepentingan; Menerima Menolak Menerima Dengan Syarat “Devisa” Kontrol lokal Kontrol lokal Ekspansi usaha,dan fee Kontrol lokal Kontrol lokal Akses dana,Infra Strur,modal Kesempatan kerja Kesempatan kerja,
Infrastruktur
Devisa, PAD, fee ,kayu,lahan, Kontrol lokal Kendali atas Perizinan Ekspansi usaha, fee ,kayu, lahan
lahan, kepastian usaha Maksimal pendapatan daerah, modal Kesempatan kerja lokal Lingkungan,hak ulayat,kepastian usaha,teknologi
Pilihan Kebijakan Memaksimal kan Keuntungan Dari
investasi
Ganti rugi
PBS/PBN,
KKPA,PIR,
K2I, Kemitraan Pemda Memaksimal kan Keuntungan
Dari investasi
Penataan kembali luas areal PBS
Kemitraan Pemerintah dan swasta Pola Interaksi dan koalisi
dengan lembaga sosial pusat- memakai kaki tangannya di daerah secara sentralistik
Perusahaan memakai otoritas Pem.Pusat dan elit di daerah Perusahaan memakai otoritas Pem.pusat di daerah pusat-tetap memakai kaki tangannya didaerah secara terdesentralisasi
Perusahaan dan Pemda
Negosiasi dengan tokoh local Koalisi Pemda dan swasta dalam merangkul tokoh lokal yang vokal
Sumber: Data olahan berbagai sumber, (2009 dan 2013)
Ketiga , kelompok menerima dengan syarat yang diwakili Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Riau.    DPRD  sebenarnya  mempunyai  kekuasaan  politik yang  sangat  besar  sebagai  representasi  dari  seluruh  rakyat  yang  diplih  melalui Pemilu  legislatif  (Pileg).  Kedaulatan  masyarakat  lokal  menguat  setelah diterapkannya  desentralisasi.  Beberapa  kasus  program  kelapa  sawit  yang diterapkannya  misalnya  Kemiskinan,  Kebodohan  dan  Infrastruktur  (K2I),  sikap DPRD  Riau  menerima  dengan  sejumlah  syat  terhadap  usulan  kebijakan. Kendatipun kemudian, lembaga politik ini memposisikan diri menerima kebijakan. Penolakan ini dilakukan DPRD Riau karena usulan kebijakan perkebunan itu dinilai
tidak  jelas  teknis  pelaksanaan  maupun  konsep  anggaran.  Untuk  memberikan gambaran jelas dinamika aktor lokal di Riau mengenai isu kebijakan perkebunan kelapa sawit  seperti  yang didiskripsikan table diatas, tulisan ini mengetengahkan data pembanding masa sebelum reformasi.

## Preferensi Aktor
Dalam proses Kebijakan perkebunan kelapa sawit di Riau, para aktor lokal memiliki sejumlah pertimbanagan ekonomi dan politik. Menurut informan, bahwa para birokrat di lingkungan pemerintah provinsi Riau dalam hal ini bersifat mendua. Secara  institusional  berupaya  mengejar  bagaimana  kebijakan  perkebunan memberikan  kontribusi  kepada  APBD  Riau  diisatu  sisi.  Sebagai  gambaran kontribusi  perkabunan  itu  adalah  PBB,  Iuran  Pembangunan  Desa  (IPEDES) misalnya  di  Kecamatan  Tapung  Kampar  Rp.5000,-  s/d  Rp.6.500,-/ha.,    45  % penerimaan pajak di Riau berasal dari perkebunan. Kontribusi besaran nilai PBB ditentukan oleh luas, pola perkebunan, dan harga yang diterapkan. Pada prinsipnya Pola  PBS  dan  PIR-Trans  memiliki  objek  pajak  dengan  ragam  lahan  kebun  yang relatif  sama  yaitu  lahan  kebun,  ladang,  dan  bangunan.  Sedangkan  perkebunan rakyat (swadaya) hanya lahan kebun. Menurut responden sebelum proses konversi dari perusahaan kepada petani plasma PBB dibayar oleh perusahaan, petani plasma membayar (melalui kelompok tani atau Kepala Desa) sesudah kepemilikan lahan diserahkan.
Disisi  lain,  hasil  kebijakan  masuk  ke  APBN  berdasarkan  data  statistik 2004/2005  ekspor  CPO  dan  turunannya  sekitar  US$  2.076/18.852  triliun. Perhitungan pajak ekspor (PE) 1,5% = 99,254 milyar semua masuk ke APBN Pusat. Jika pajak ekspor ini dinaikkan 6,5% maka PE CPO dan turunannya dari Riau ke Pusat menjadi Rp 1.225 T. Apakah para tokoh dan birokrat yang notabene adalah orang  yang  dipercaya  memperjuangkan  kepentingan  publik.  Namun  hal  ini dibantah oleh informan lain seorang politisi, yang menyatakan bahwa para tokoh lokal  dan  Pemda  telah  berupaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  lokal melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit. Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) teruji mengangkat ekonomi masyarakat Riau di dalam dan di sekitar kebun, memang dalam pelaksanaannya, kebijakan ini banyak kendala. Karena itu, animo masyarakat Riau tentang kebun cukup tinggi.
Dengan  penjelasan  diatas.  Informan  juga  ingin  mengatakan  bahwa Pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal dalam persaingan menerapkan  kebijakan  perkebunan  di  Riau.  Bahkan  untuk  menegaskan  hal  itu informan  ini  memberi  contoh  desa  Tandun  sebagai  area  pertama  perkebunan  di Riau yang nota bene menerapkan pola PIR-Bun. Informan ini menyatakan bahwa pendapatan  bersih  petani  plasma  PIR  kelapa  sawit  Rp.2.000.000/KK/bulan/ha
hampir  dua  kali  lipat  pendapatan  bersih  petani  plasma  PIR  karet Rp.1000.000,/KK/bulan.

## Sumber Daya Para Aktor
Pengembangan  perkebunan  kelapa  sawit  di  Riau  melibatkan  berbagai  elit lokal yang bersaing, berinteraksi dalam berbagai arena, memakai jaringan, simbol- simbol  tradisional  diantara  kelompok-kelompok  di  tingkat  lokal.  Namun  politik persaingan aktor yang bersifat resiplokal ini ternyata tidak mampu melahirkan dan mengembangkan  proses  pengambilan  keputusan  lokal  yang  menguntungkan masyarakat,  terutama  dalam  suasana  konflik,  karena  sebab-sebab  yang  akan diuraikan berikut ini.
Para  aktor  utama  birokrasi  lokal,  politisi,  dan  pengusaha  masing-masing memperjuangkan kepentingannya, birokrat menjadikan kelapa sawit sebagai basis materil dalam mempertahankan dan mencapai kekuasaan lokal. Para politisi lokal memanfaatkan para pengusaha nasional dan internasional sebagai motor penggerak untuk  mengontrol  modal,  perizinan,  dan  sumberdaya  politik  yang  lebih  efisien. Kemudian,  para  pelaku  bisnis  perkebunan  melakukan  tindakan-tindakan  dalam rangka mengontrol struktur produksi kebun yang dikuasai di tingkat lokal. Selain itu, para aktor juga memakai simbol-simbol tradsional berbasiskan etnik yang ada di tingkat lokal maupun nasional. Situasi itu lahir dari sifat kebijakan pembangunan yang eksploitatif dan diperparah oleh kondisi pengusaha lokal yang relatif memiliki modal tetapi terbatas akses kepada proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Menurut DPRD Riau, secara makro kebijakan Pemda Riau tentang Kebun Kelapa sawit  sebetulnya  dilatar  belakangi  oleh  antusiasme  masyarakat  ke  kebun.  Dalam konteks inilah Komsisi-B mendukung Pemda Riau terkait program pembangunan kelapa  sawit.  Masih  menurut  responden  ini,  semangat  orang  Riau  kalau dibandingkan  daerah  lain  misalnya  Sumatera  Barat  (Sumbar),  animo  masyarakat tentang kebun cukup tinggi. Hal ini sudah teruji dari program PIR-Trans, KKPA.
Selain itu, pengembangan kebun kelapa sawit tidak lepas dari harapan elit- elit  lokal  dalam  mengatasi  munculnya  konflik  sosial  di  Riau.  Konflik  sosial  ini muncul diklaim karena kebijakan perkebunan yang ada selama ini kurang relevan dengan  kondisi  dan  karakteristik  masyarakat  di  Daerah  Riau  misalnya  tumpang tindih  lahan.  Karena  itu,  menurut  Pemda  Riau  ide  pengembangan  kebun  sawit. Pertama, dimulai dari penataan kembali luas areal perusahaan perkebunan swasta (PBS). Pendataan ini dilakukan oleh Disbun Riau bersama-sama Badan Pertanahan Nasional  (BPN).  Kedua,  Pola  Kredit  Koperasi  Priemer  Anggota  (KKPA) mengandung berbagai kelemahan di Riau antara lain pola intinya dipelihara dengan baik, plasmanya justru dibiarkan tidak terawat. Kemudian, jumlah tanamannya pun tidak sesuai seharusnya 132 pokok/ha diakali mereka. Oleh karena itu muncullah berbagai gagasan pola misalnya Kebun K2I. Pengembangan kebun ini diharapkan
memberikan ide penyelesaian konflik lahan perkebunan terutama antara perusahaan dan masyarakat  tempatan. Penanganan konflik lahan kelapa sawit  ini diharapkan dapat meredam sekaligus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat.

## Skema 1. Dinamika hubungan Pemerintahan Lokal Terkait Kebijakan
Perkebunan Kelapa sawit K2I (SK Gubernur Riau No. 330/011/2005)
Para  aktor  birokrat  berkoalisi  dengan  swasta  dan  berupaya  menanamkan pengaruh  ke  komisi  B  komisi  A.  Konsepsi  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan landasan prinsipil aturan main dalam berinteraksi para aktor lokal. Sehingga pola interaksi  aktor  ini  diharapkan  dapat  menekan  potensi  destruksi  misalnya  saling bakar,  dan  sebagainya.  Pada  akhirnya  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi bagi terjadinya perubahan dan tumbuhnya dinamika masyarakat di tingkat lokal.
Pola  interaksi  aktor  dalam  situasi  konflik  perkebunan  Kelapa  sawit  ini dilandasi perspektif ekonomi-politik yang mempertimbangkan kekuatan politik dan ekonomi  yang  berkembang  di  tingkat  lokal  dalam  memperebutkan  sumber  daya perkebunan  kelapa  sawit  seperti  yang  sudah  diuraikan  dibahagian  terdahulu. Konsepsi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan prinsipil aturan main dalam berinteraksi para aktor lokal. Dari pola interaksi inilah model sinergisitas kebijakan ditemukan dan diharapkan dapat menekan potensi destruksi misalnya saling bakar, dan  sebagainya.  Pada  akhirnya  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi terjadinya perubahan dan tumbuhnya dinamika masyarakat di tingkat lokal.
Penerapan Program Kebun K2I Kepala Daerah Birokrat PT.GEP Pemda Riau Komisi - B DPRD Komisi - A DPRD
Program Kebun K2I Efisiensi Anggaran , Wan Abu Bakar LSM Lingkungan Kebijakan

## Hasil Dan Pembahasan
Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan dan kemudian dianalisis, maka dapat diungkapkan bahwa pola hubungan pemerintahan lokal dan masyarakat di  Riau  era  reformasi  didominasi  hubungan  aktor-aktor  politik  lokal  yang berlangsung dalam situasi konflik yang dinamis. Pola hubungan pemerintahan lokal mengenai
Kebijakan perkebunan kelapa sawit di Riau semula ditentukan oleh interaksi antara Birokrat, Politisi dan Pengusaha perkebunan (BPP). Sejak reformasi 1999, penyelenggaraan  pemerintahan  lokal  di  Riau  ditentukan  oleh  pergulatan  antara birokrat,  pengusaha,  politisi,  LSM,  dan  tokoh  masyarakat  (BPPLT)  yang berlangsung  dalam  tiga  arena  isu  utama  yang  menonjol  yaitu;  perizinan,  konflik lahan, dan perdebatan pola perkebunan. Para pemain BPP ini adalah pihak-pihak yang  diuntungkan  dalam  perebutan  karena  itu  bersikap  menerima  kebijakan sumberdaya perkebunan kelapa sawit di Riau. Dalam mencapai kepentingannya itu, para  aktor  ini  mengorganisir  diri  dengan  berpijak  pada  berbagai  regulasi pembangunan  yang  dibuat  pusat  sebagai  alat  untuk  memperebutkan  sumberdaya perkebunan  dan  melakukan  negosiasi  dengan  beberapa  elit  lokal  di  Riau.  Dalam perjalanannya, sejak reformasi bergulir, pengaruh politik BPP ”direbut” oleh para elit  lokal    yang  terdiri  dari  pimpinan  partai  politik,  tokoh  lokal,  LSM,  pimpinan preman,  dan  sejumlah  akademisi  kedalam  akses  ke  sumber  daya  perkebunan. Kelompok ini adalah para elit yang termasuk aktor yang menolak atau menerima dengan  syarat  penerapan  kebijakan  perkebunan.  Kelompok  BPPLT  ini mengelompokkan diri dengan menanamkan pengaruh dalam proses kebijakan lokal mengenai  perkebunan  dengan  memanfaatkan  berbagai  arena  misalnya  sosial, ekonomi dan politik, dan berbagai jaringan (misalnya, partai politik, etnik, alumni, profesi) di tingkat kabupaten atau provinsi.
Sejak  reformasi  1999,  pememerintahan  lokal  di  Riau  mengenai  kebijakan kelapa sawit semakin dinamik ditandai munculnya kelompok-kelompok lokal yang bersaing  dengan  birokrat  lokal,  politisi,  dan  pengusaha  perkebunan.  Kelompok- kelompok  lokal  ini  seolah-olah  secara  sendiri-sendiri  berinisiatif  menangkap peluang  sumberdaya  perkebunan.  Yang  diperebutkan  adalah  kendali  atas perkebunan  sawit  di  Riau  baik  milik  swasta,  Negara  ataupun  rakyat.  Apa  yang dilakukan oleh para aktor ini untuk memperkuat “laverage ”-nya dalam perpolitikan Riau.  Misalnya  kendali  dalam  SIUP,  para  aktor  lokal  berebut  menanamkan pengaruh dalam proses perizinan, walaupun keputusan tetap dipegang pemerintah pusat. Sehingga rantai perizinan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar.
Fenomena keterlibatan aktor dalam praktik pemerintahan lokal seperti yang disampaikan Frieden, MacIntyre, Liddle dan Hadiz nampak dari ilustrasi misalnya perebutan  kendali  perizinan,  hanya  saja  para  ilmuwan  pluralis  ini  kurang
menangkap  keberagaman  arena,  sumberdaya,  jaringan,  dan    basis  sosial  yang dipakai actor ketika berupaya memperebutkan akses kekuasaan. Sesuai Keputusan Mentan No.357/Kpts/HK.350/5/2002 Izin usaha harus diurus untuk lahan diatas 25 ha. Seseorang yang ingin mendapatkan IUP, harus dapat menunjukkan lahan yang dicadangkan  Pemprov.  Selanjutnya  seseorang  itu  harus  dapat  memenuhi persyaratan IPK (Izin Pelepasan Kawasan Hutan) jika lahan itu berada di kawasan hutan lindung, pada hal kondisi lahan sudah jauh berubah. Bisa saja suatu kawasan hutan  sebelumnya  berada  dihutan  lindung  berubah  kawasan  perkebunan  kelapa sawit atau HTI (Hutan Tanaman Industri). Perubahan ini mewarnai proses perizinan perkebunan di Riau. Misalnya dapat terjadi bahwa, jika bupati mengeluarkan izin gubernur menolak alasannya karena tidak sesuai dengan RTRWP. Jika Gubernur merekomenadasi bisa jadi Menteri Kehutanan menolak karena alasan tidak sesuai dengan  RTRWN.  Guna  mendapatkan  perizinan  itu  para  aktor  memakai  berbagai arena misalnya sosial, ekonomi dan politik. Sementara itu, masing-masing daerah kabupaten saling bersaing memperebutkan modal dalam usaha bisnis perkebunan kelapa  sawit.  Persaingan  ini  terjadi  karena  kapitalisasi  ini  mendatangkan keuntungan ekonomi-politik bagi daerah .misalnya lahan kebun, kesempatan kerja, kayu, akses ke produksi, fee, dan suara dalam Pilkada-1.
Untuk  itu,  menurut  para  elit  lokal,  alternatif  pilihan  kebijakan  perkebunan yang tepat untuk mewujudkan kepentingan itu adalah dengan meciptakan kebijakan kemitraan  antara  PBS/PBN  dan  Pemda.  Sementara  itu,  para  pemilik  modal berkepentingan  memperluas  usaha  perkebunan  di  provinsi  Riau.  Para  pengusaha besar  yang  didukung  pemerintah  (Daerah)  berkepentingan  melakukan  ekspansi usahanya dengan berpijak pada berbagai regulasi nasional. Koalisi ini secara umum menghasilkan  pertumbuhan  perkebunan  kelapa  sawit  semakin  pesat  atau  bisnis kelapa  sawit  berkembang  pesat  misalnya  luas  perkebunan,  pola  perkebunan semakin beragam.
Sementara  itu,  kelompok  lokal,  diantaranya  misalnya  LSM,  tokoh  adat, pimpinan parpol, kelompok preman, akademisi, elit lokal di Jakarta, dan pimpinan koperasi yang dikelompokkan menolak penerapan kebijakan perkebunan, bersaing dengan  cara  mengusung  kebijakan  perkebunan  yang  digagas  Pemda  baik  tingkat Kabupaten  maupun  Pemerintah  provinsi.  Tarik  menarik  kepentingan  local  ini menghasilkan selain berbagai kebijakan lokal mengenai perkebunan kelapa sawit juga  memunculkan  berbagai  konflik  social  karena  inskonsistensi  penerapan kebijakan pembangunan nasional sebelumnya.
Selama ini kelompok-kelompok masyarakat lokal umumnya tetap mengklaim diri  sebagai  pihak  yang  dirugikan  sejak  kebijakan  perkebunan  kelapa  sawit  di terapkan di Riau tahun 1980-an. hinggga pasca reformasi. Karena itu masuk akal kelompok  ini  memilih  menolak  penerapan  kebijakan  perkebunan.  Penguasaan lahan  perkebunan  sebagian  besar  masih  tetap  dikuasai  oleh  pemilik  modal
perkebunan  swasta/Negara.    Sedangkan,  elit  dan  rakyat  setempat  hanya  lebih banyak  menanggung  resiko  misalnya  berkurangnya  lahan  usaha,  fluktuasi  harga, konflik sosial, banjir, asap, dan kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, sebenarnya keinginan  berinisiatif  untuk  memanfaatkan  kapital  perkebunan  sebenarnya  sudah lama  ada,  walaupun  baru  terealisasi  pada  masa  Otda.  Pertanyaannya  adalah bagaimanakah sebenarnya dinamika pemerintahan lokal di Riau itu berlangsung? Uraian yang lebih spesifik lagi atas pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:
Sejak  diberlakukannya  kebijakan  OTDA,  kepala  daerah  di  tingkat  provinsi dan  kabupaten  beserta  perangkatnya  di  Riau  bersaing  memperebutkan  kendali kebijakan  perkebunan  kelapa  sawit  dengan  memakai  berbagai  jaringan,  dan kelompok-kelompok  masyarakat  lokal.  Aktor-aktor  dengan  kepentingan  yang berbeda-beda berinteraksi dalam merespon kebijakan perkebunan kelapa sawit di Riau.
Pada  masa  sesudah  reformasi,  berlaku  sistem  desentaralisasi  pemerintahan yang memberikan peluang lebih banyak pada aktor lokal untuk berinisiatif dalam memanfaatkan sumberdaya baru misalnya kendali atas perkebunan kelapa sawit di Riau baik milik PBS/PBSN. Gubernur dan para bupati bersaing dalam menanamkan pengaruh  politiknya  kepada  perusahaan  perkebunan  dengan  memakai  berbagai jaringan  dan  arena  di  tingkat  lokal.  Dalam  kondisi  perpolitikan  lokal  seperti  ini muncul  aktoraktor  lokal  yang  seolah-olah  berjalan  sendiri-sendiri  dan  semakin dinamik.
Para  aktor  lokal  yang  bersaing  dalam  kapitalisasi  perkebunan  tetap berbasiskan  birokrasi  misalnya  gubernur  dan  para  bupati  seperti  halnya  masa sebelum  reformasi.  Hanya  saja  pada  masa  reformasi,  basis  dukungan  kebijakan semakin meluas misalnya birokrasi tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu pada  era  reformasi,  jumlah  aktror  yang  mendukung  semakin  bertambah. Dikalangan birokrasi dukungan terhadap penerapan kebijakan misalnya datang dari Gubernur/Wakil,  Dinas  Kehutanan,  BPN,Dinas  Perkebunan  (Disbun),  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  (Disprindag),  PBS/PBN,  Badan  Perencanaan Nasional  (Bappeda),Badan  Koordanasi  Penanaman  Modal  daerah  (BKPMD), Bupati,Camat,  Kepala  Desa.  Selain  itu,  golongan  yang  mendukung  kebijakan datang juga dari para aktor non-pemerintah, Warga Koperasi Sawit Jaya, dan Ikatan Keluarga Jawa Sekitarnya (IKJS).
Pada  masa  reformasi,  kelompok  yang  menerima  dengan  syarat  kebijakan perkebunan  di  Riau  bertambah  luas.  Sebelum  reformasi,  kelompok  ini  misalnya didominasi akademisi, peneiliti. Tetapi, pasca reformasi, kelompok yang menerima dengan  sejumlah  syarat  semakin  bertambah.  Hal  ini  terjadi  karena  setelah demokratisasi  dan  OTDA  berlaku,  masing-masing  pihak  dapat  mengungkapkan ekspresi  dirinya.  Para  pemain  ini  menriakkan  pertimbangan-pertimbangan konseptual atau teknis pertanian dan lingkungan.
Sejak reformasi, pola hubungan pemerintahan di Riau mengenai perkebunan ditandai oleh jumlah aktor semakin bertambah, basis dukungan dan jaringan yang dipakai  para  aktor  semakin  tumpang  tindih  dan  meluas.  Dinamika  aktor  yang berpolitik melalui kelompok dan memperebutkan sumberdaya perkebunan melalui proses politik inilah yang menjelaskan mengapa sifat politik lokal di Riau semakin dinamis sejak reformasi  1999. Kelompok  yang  efektif adalah aktor  yang  mampu merumuskan  atau  mempengaruhi  keputusan  yang  berhasil  memperebutkan  hasil dari  kebijakan  perkebunan  kelapa  sawit.  Aktor  yang  berhasil  memperoleh keuntungan  inilah  yang  mempengaruhi  perpolitikan  Riau  sejak  dulu  sampai sekarang.

## Kesimpulan
Pola hubungan masyarakat dan pemerintahan daerah di Riau sejak reformasi didominasi  oleh  aktor-aktor  lokal  yang  berlansung  dalam  situasi  konflik.    Sejak reformasi  1999, setting politik  nasional  berubah  dari  sentralistik  menjadi desentralisasi.  Perubahan  konteks  politik  ini  berdampak  pada  respon  elit  lokal sedemikian rupa dan mewarnai perkembangan perpolitikan lokal yang terkait isu kebijakan perkebunan kelapa sawit di Riau. Dimana para aktor yang terlibat dalam proses  kebijakan  perkebunan  menyadari  bahwa  para  kelompok  ini  hidup  pada sebuah  iklim  perpolitikan  pluralistik.  Dalam  tradisi  seperti  ini  diperlukan  upaya membangun  koalisi  dan  negosiasi  dengan  kelompok-kelompok  informal  lainnya dalam rangka memaksimalkan pengaruh politik.
Dalam kondisi hubungan pemerintahan yang didominasi aktor-aktor lokal ini untuk mengeksplorasi dinamika pemerintahan mengenai perkebunan di Riau tidak cukup hanya merumuskan siapa aktor, tujuan, kepentingan, preferensi politiknya, dan  interaksi  aktor  dengan  kelompok-kelompok  sosial  lainnya  seperti  yang elaborasi  Jeffry  A  Frieden,  MacIntyre,  Vedi  A  Hadiz.  Tetapi  dibutuhkan pemahaman yang baik tentang arena, basis sosial, jaringan, dan sumberdaya politik para  aktor.  Studi  ini  mengungkapkan  bahwa  jumlah  aktor  ternyata  semakin bertambah, arena yang dipakai semakin beragam, basis sosial dan jaringan semakin tumpang  tindih  dalam  memperebutkan  hasil  kebijakan  perkebunan  kelapa  sawit. Sifat politik lokal ini menjadi penanda karakter pemerintahan lokal di Riau pasca reformasi.

## Daftar Pustaka
Aspinal, E. dan Sukmajati, M. (2014). Politik Uang Di Indonesia: Petronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 . Yogyakarta: Polgov Casson, A. (2000). The Hesitant Boom: Indonesia’s Oil Palm Subsektor in an Era of Economic Crisis and Political Change . HTTp /w.wOccasional paper no.29.
Frieden, J. et al . (2000). Modern Political Economy Theory and Latin and America Policy. Published USA Westview Press Hadiz,  R.  V.  (2002). Dinamika  Kekuasaan:  Ekonomi  Politik  Indonesia  Pasca- Soeharto. Jakarta : LP3ES.
Hidayat, S. (2005). ”Desentralisasi dan Otonomi Daerah Masa Orde Baru 1966- 1998”, dalam Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun . Jakarta: Institute for Lokal development.
Kleden, I. (2008). Politik Di Indonesia: Antra Demokrasi dan Sentralisme Politik . Politik local.
Liddle, W. (2008). Keberhasilan Demokrasi. Keberhasilan Demokrasi . The Ohio State University Columbus Ohio AS.
MacIntyre,  A.  (1991). Business  and  Politics  In  Indonesia .  Asian  Studies Association of Australia in Association with Allen&Unwin. Sidney.
Nordholt, H. S. dan Kliken G. V. (2007). Renegotiating Boundaries: Local politics in post-Suharto Indonesia . KTLV Press, Leiden.
Syahza,  A.  (2004). Pemberdeyaan  Ekonomi  Pedesaan  Melalui  Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit Di Daerah Riau . (Disertasi). Bandung: PPS-Unpad.
Yin,  K.  R.  (1994). Case  Study  Research,  Design  and  Methode .  California : Sage Publications, Inc.