## PENDAHULUAN 1
Persolan guru di Indonesia pada saat ini seringkali  terkait  dengan  masalah-masalah kualifikasi  yang  rendah,  pembinaan  yang terpusat,  perlindungan  profesi  yang  belum memadai,  persebaran  yang  tidak  merata, guru  mengajar  tidak  sesuai  dengan  latar
1 Surel Korespondensi: ruja.nyoman.fis@um.ac.id
belakang  bidang  keahliannya,  dan  lain sebagainya.Segala  persoalan  guru  tersebut timbul  oleh  berbagai  sebab  dan  masing- masing saling mempengaruhi.
Sumber  permasalahan  pendidikan  yang terbesar sebenarnya adalah adanya perubahan,  karena  itu  permasalahan  akan senantiasa  ada  sampai  kapanpun.  Situasi pendidikan  dituntut  untuk  menyesuaikan

## Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial
Vol.1 No.2, Oktober 2018
Website: http://journal2.um.ac.id/index.php/jpds/index/

## INSERVICE GURU MGMP IPS SMP KABUPATEN BLITAR DALAM PEMBELAJARAN PETA NKRI
I Nyoman Ruja 1 , Neni Wahyuningtyas 2 1,2 Program Studi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Diterima 10 Mei 2018, dipublikasikan 31 Oktober 2018.

## Abstrak
Guru-guru  IPS  SMP  kesulitan  untuk  mempelajari  secara  mandiri  konsep  Sejarah,  Geografi,  Sosiologi, Ekonomi yang ada pada buku-buku SMP, SMU, dan PT. Selain itu adanya miskonsepsi materi sosiologi dalam  buku-buku  yang  dipergunakan  guru  sebagai  buku  pegangan  dalam  proses  belajar  mengajar. Miskonsepsi  pada  buku  akan  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  para  pengguna  (guru  dan  siswa). Sehingga guru harus selektif dalam memilih buku yang digunakan dalam proses belajar mengajar (PBM). Kemampuan  guru  untuk  menyeleksi  buku  berkaitan  langsung  dengan  kompetensi  guru  dalam penguasaan  materi  pelajaran.  Hal  ini  tidaklah  mudah  karena  seorang  guru  harus  menguasai  seluruh materi  yang  diajarkan.  Pada  kegiatan  pengabdian  masyarakat  kali  ini,  guru  akan  diajak  melakukan diskusi  untuk  pendalaman  konsep  materi  terutama  Geografi,  menemukan  miskonsepsi  atau  kesalahan konsep  materi  bentuk  muka  bumi  pada  buku  IPS  SMP  yang  digunakan  dalam  pembelajaran, mengintegrasi  materi  geografi  dengan  materi  IPS  lainnya  supaya  lebih  terpadu.  Selanjutntya  akan dilakukan tutorial untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan konsep yang ditemukan. Melalui pengabdian ini telah  meningkatkan  motivasi  dan  pemahaman  guru-guru  matapelajaran  IPS  yang  tergabung  dalam MGMP IPS di Kabupaten Blitar terutama tentang materi Geografi (peta NKRI).

## Kata Kunci
Inservice, pembelajaran IPS, NKRI
dengan  perubahan  perkembangan  yang  ada dalam  masyarakat,  demikian  pula  dengan guru yang senantiasa dituntut untuk menyesuaikan  dengan  perubahan.Akibatnya demikian banyak permasalahan yang dihadapi  guru,  karena  ketidakmampuannya menyesuaikan  dengan  perubahan  yang terjadi  disekelilingnya  karena  keterbatasan sebagai  individu  atau  karena  keterbatasan kemampuan  sekolah  dan  pemerintah.Jadi masalah  pendidikan  senantiasa  muncul karena  adanya  tuntutan  agar  instintusi pendidikan  termasuk  guru  menyesuaikan dengan  segala  perkembangan  yang  ada dalam masyarakat.
Permasalahan mendasar bagi guru mata pelajaran  IPS  antara  lain  adalah  guru  mata pelajaran IPS masih belum  sepenuhnya bisa melaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang diamanatkan  struktur  dan  isi  kurikulum  2013 dimana  materi  IPS  disajikan  terpadu,  tidak dipisah  dalam  kelompok  Geografi,  Sejarah, Ekonomi,  Sosiologi,  menggunakan  Geografi sebagai platform kajian dengan pertimbangan  semua  kejadian  dan  kegiatan terikat  dengan  lokasi,  diajarkan  oleh  satu orang  guru  yang  memberikan  wawasan terpadu antar mata kajian tersebut.
Kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan  saat  ini banyak  pengampu  IPS,  bukan  dari  lulusan sarjana  Pendidikan  IPS,  sehingga  mereka kesulitan untuk mengintegrasikan IPS secara terpadu.  Selain  hal  tersebut  kesulitan  lain yang  dihadapi  guru  adalah  ketika  seorang guru dari latar belakang pendidikan keilmuan yang  terpisah  misalnya  dari  latar  belakang Geografi  dituntut  untuk  mengajarkan  materi Sosiologi, Ekonomi, Sejarah secara terpadu.
Sesuai  dengan  Permen  No  16  Tahun 2007  tentang  Kompetensi  Guru,  terutama tentang  kompetensi  profesional  dijelaskan bahwa seorang guru dituntut untuk menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir  keilmuan  yang  mendukung  mata pelajaran; menguasai KI dan KD, mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif; mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan memanfaatkan  TIK  untuk  mengembangkan diri.  Dengan  demikian,  seorang  guru  IPS harus  menguasai  seluruh  materi  yang diajarkan  (Geografi,  Sejarah,  Ekonomi,  dan Sosiologi secara terpadu).
Beberapa  cara  yang  dapat  ditempuh dalam pengembangan profesional guru terutama  dalam  menguasai  materi,  struktur, konsep,  dan  pola  pikir  keilmuan  yang mendukung  mata  pelajaran,  antara  lain melalui  pembinaan,  pendidikan  pra  jabatan, dan  pendidikan  dalam  jabatan  yang  dapat berupa supervisi (bantuan/pembinaan) secara  teratur  dari  kepala  sekolah  dengan tujuan meningkatkan profesional guru sehingga mutu situasi belajar mengajar dapat ditingkatkan. Upaya pengembangan kompetensi  guru  juga  diperkuat  oleh  adanya UU  No.  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 34  tentang  pembinaan  dan  pengembangan dimana  pengembangan  kompetensi  guru tersebut merupakan hal yang wajib dilakukan baik  oleh  pemerintah  maupun  pemerintah daerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
Menurut Ibrohim (2000) beberapa alternatif untuk menanggulangi adanya miskonsepsi  antara  lain  adalah  (a)  perlu adanya suatu forum untuk selalu mendapatkan pengayaan materi-materi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (b) perlu adanya suatu  bentuk  program  pengabdian  oleh  PT untuk membantu dalam memecahkan metode pembelajaran dan penguasaan konsep-konsep  IPS  yang  dilakukan  secara terprogram  dan  tidak  sporadis,  dan  (c)  perlu dilakukan  penulisan  kembali  materi-materi IPS  yang  khusus  diperuntukkan  bagi  guru- guru  IPS  SMP.  Karena  umumnya  guru-guru IPS SMP kesulitan untuk mempelajari secara mandiri  konsep  Sejarah,  Geografi,  Sosiologi, Ekonomi  yang  ada  pada  buku-buku  SMP, SMU,  dan  PT.Selain  itu  adanya  miskonsepsi materi  sosiologi  dalam  buku-buku  yang dipergunakan  guru  sebagai  buku  pegangan dalam  proses  belajar  mengajar.  Miskonsepsi pada  buku  akan  menimbulkan  dampak negatif bagi para pengguna (guru dan siswa). Dalam  hal  ini  pihak  sekolah  terutama  guru harus  sangat  selektif  dalam  memilih  buku yang  digunakan  dalam  proses  belajar mengajar  (PBM).  Kemampuan  guru  untuk menyeleksi  buku  berkaitan  langsung  dengan kompetensi  guru  dalam  penguasaan  materi pelajaran.Hal  ini  tidaklah  mudah  karena seorang  guru  harus  menguasai  seluruh materi yang diajarkan.
Adanya pengabdian masyarakat ini, guru akan diajak melakukan diskusi untuk pendalaman konsep materi terutama Geografi,  menemukan  miskonsepsi  atau kesalahan  konsep  materi  bentuk  muka  bumi
pada  buku  IPS  SMP  yang  digunakan  dalam pembelajaran,  mengintegrasi  materi  geografi dengan  materi  IPS  lainnya  supaya  lebih terpadu.  Selanjutntya  akan  dilakukan  tutorial untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan konsep yang ditemukan.
Bila  dikaji  secara  teoritis,  Pendidikan pada  hakikatnya  adalah  proses  penyiapan siswa  melalui  serangkaian  kegiatan  agar diperoleh  hasil  seperti  yang  diinginkan. Dalam  pendidikan  inputnya  adalah  siswa dengan  segala  karakteristik  yang  dimilikinya, misalnya bakat, minat, dan sikap yang sangat beragam.  Proses  adalah  semua  program yang  dikembangkan  baik  yang  sifatnya kurikuler  maupun  non  kurikuler,  dalam rangka  pencapaian  tujuan,  output  yang dimaksudkan adalah kualitas utuh lulusan.
Inti pendidikan sesungguhnya ada dalam proses belajar mengajar, program peningkatan  kualitas  pendidikan  hendaknya dimulai dari peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk didalamnya pendalaman materi. Oleh karena itu beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan mengungkapkan  bahwa  usaha-usaha  untuk peningkatan  kualitas  pendidikan  tidak  akan berarti  banyak  apabila  tidak  diiringi  dengan peningkatan  kualitas  proses  pembelajaran (Cooper,  1994).  Hal  ini  mengisyrakatkan bahwa program-program peningkatan kualitas  pendidikan  harus  lebih  diarahkan pada  hal-hal  yang  berkaitan  langsung dengan proses pembelajaran seperti pengadaan  media  pembelajaran,  buku  ajar, peningkatan kemampuan guru, dan pendalaman materi.
Salah satu faktor penting dalam peningkatan  kualitas  pembelajaran  adalah kualitas guru. Guru merupakan ujung tombak pendidikan.  Sebaik  apapun  fasilitas  dan program yang tersedia, tidak akan memberikan  hasil  yang  baik  apabila  guru- guru  yang  ada  tidak  berkualitas.  Karena itulah  diperlukan  usaha-usaha  yang  terus- menerus dan komprehensif untuk meningkatkan  kualitas  dan  kompetensi  guru terutama  kompetensi  profesional  karena komptensi ini berhubungan langsung dengan kinerja yang ditampilkan. Beberapa kemampuan  yang  berhubungan  dengan komptensi  sesuai  dengan  Permen  No  16 Tahun 2007 tentang Kompetensi Guru antara lain  adalah  (1)  seorang  guru  dituntut  untuk menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir  keilmuan  yang  mendukung  mata pelajaran,  (2)  menguasai  KI  dan  KD,  (3) mengembangkan materi pembelajaran secara  kreatif,  dan  (4)  mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan
memanfaatlkan  TIK  untuk  mengembangkan diri.
Sebagai  sebuah  profesi,  sebagaimana halnya  profesi  yang  lain,  guru  memang dituntut  untuk  senantiasa  meningkatkan kemampuan profesionalnya dengan mengikuti program-program peningkatan profesionalisme karena profesionalisme bukan ditandai dengan penguasaan pengetahuan  dan  keterampilan  profesional, namun  juga  adanya  mekanisme  untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan  tersebut,  serta  keinginan  untuk senantiasa  meningkatkan  diri  (Stigler  & Hibert, 1999). Program peningkatan profesionalisme  guru  tentunya  juga  harus memperhatikan karakterisitik program peningkatan  profesionalisme  seperti  halnya yang berlalu pada profesi yang lain.
Seorang  guru  dituntut  memiliki  lima  hal untuk  menjadi  profesional  (Susilowati,  2010) yaitu:  (1)  mempunyai  komitmen  pada  siswa dan proses belajarnya, (2) menguasai secara mendalam  bahan/materi  pelajaran  yang
Ditjen Mutu Pendidikan Ditjen Dikti Dinas Pendidikan
Organisasi Profesi LPMP P4TK PPTK & KPT
MGMP IPA, KKG, Kepala Sekolah, Pengawas
PGRI, PT, HISPISI
Guru IPS
Guru IPS Guru IPS
Guru IPS Guru IPS GURU IPS PROFESIONAL
diajarakannya  serta  cara  mengajarkannya kepada  siswa,  (3)  memantau  hasil  belajar siswa  dengan  berbagai  cara  evaluasi,  (4) berifikir sistematis tentang apa yang dilakukannya  dan  belajar  dari  pengalaman, dan (5) bagian dari masyarakat belajar dalam lingkgan profesinya.
Pembinaan  profesionalisme  guru  di Indonesia  dilaksanakan  oleh  berbagai  pihak, mulai dari pembinaan tingkat pusat (Depdiknas),  pemerintahan  daerah  (Dinas), dan  tingkatan  sekolah.  Selain  unsur  yang berasal dari kelembagaan pemerintah, terdapat pula pembinaan yang dilakukan oleh organisasi  profesi  seperti  HISPISI,  PGRI maupun pihak lain misalnya perguruan tinggi. Semua  pihak  tersebut  pada  dasarnya  ikut berperan serta dalam pembinaan profesionalisme  guru,  secara  diagram  dapat digambarkan pada Gambar 1.
Pembinaan  profesioalisme  guru  pada tingkat  sekolah  dilakukan  oleh  kepala sekolah  dan  MGMP  sekolah,  yang  dalam pelaksnaannya  dilakukan  dalam  bentuk pertemuan  periodik  untuk  mendiskusikan peningkatan  kualitas  pembelajaran.  Kepala sekolah  melakukan  pembinaan  profesional secara  internal  dalam  bentuk  supervisi akademis  dan  non  akademis  kepada  para guru. Pembinaan yang berasal dari pihak lain dilakukan  dalam  berbagai  bentuk,  baik  itu seminar, lokakarya, dan penataran.

## METODE PELAKSANAAN

## Metode Penerapan Pengabdian
Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  cara:
1) Informasi, tanya jawab, dan diskusi, dalam pelatihan  penguasaan  materi  ini  diawali dengan penyampaian informasi yang
berkaitan  dengan  mata  pelajaran  IPS  materi Peta  NKRI  kemudian  dilanjutkan  dengan tanya  jawab  dan  diskusi  untuk  menemukan kesalahan konsep yang sering dijumpai guru; 2) Tutorial, kegiatan tutorial untuk mengoreksi  atau  meluruskan  kesalahan- kesalahan  konsep  dari  hasil  identifikasi bersama peserta dan membimbing guru-guru untuk  memahami  konsep  materi  Peta  NKRI; 3)  Evaluasi  hasil  kegiatan,  evaluasi  kegiatan dilaksanakan  pada  awal  kegiatan,  pada  saat pelatihan,  dan  setelah  pelatihan.  Evaluasi hasil  kegiatan  dilakukan  untuk  mengetahui tingkat keberhasilan pelatihan secara keseluruhan.

## Kerangka Pemecahan Masalah
Kerangka  pemecahan  masalah  yang diusulkan  adalah  memberikan  penyuluhan yang  efektif  untuk  menambah,  memperluas, dan memperkaya wawasan tentang  Geografi dan  meluruskan  miskonsepsi  materi  Peta NKRI yang kurang tepat.

## Rancangan Evaluasi
Kriteria  rancangan  evaluasi  mulai  dari kesiapan  materi  pelatihan  dengan  indikator semua  materi  pelatihan  telah  tersedia, kemudian  penguasaan  terhadap  materi  ajar dengan  indikator  peserta  mampu  menjawab soal-soal  latihan  yang  diberikan  dan  angket untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan  pengabdian  ini.  Instrumen  yang digunakan  untuk  menilai  keberhasilan  dalam kegiatan ini adalah: 1) Guru dapat menemukan adanya miskonsepsi materi Peta NKRI;  2)  Guru  mengetahui  konsep  yang benar;  3)  Untuk  monitoring,  instrumen  yang digunakan  adalah  angket  tanggapan  guru
dan angket untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian.

## HASIL KEGIATAN
Tugas  guru  sesuai  dengan  Keputusan MENPAN  Nomor  84/1993  dan  Keputusan bersama  MENDIKBUD  dan  Kepala  BAKN Nomor  0433/P/1993  dan  Nomor  25  Tahun 1993,  selain berkaitan dengan proses  belajar mengajar  atau  bimbingan,  juga  berkaitan dengan kegiatan pengembangan profesi guna menunjang peningkatan profesionalisme guru dalam mendidik dan mengajar. Seluruh unsur tersebut selain dapat meningkatkan profesionalisme  guru,  juga  akan  berdampak diperolehnya  angka  kredit,  yang  dapat dipergunakan  untuk  memenuhi  persyaratan kenaikan pangkat/golongan/jabatan.
Kegiatan  pengembangan  profesi  dapat berupa:  mengikuti  kegiatan-kegiatan  temu ilmiah  terutama  dalam  bidang  pendidikan, melaksanakan kegiatan karya tulis atau karya ilmiah  di  bidang  pendidikan,  menemukan teknologi  tepat  guna  di  bidang  pendidikan, membuat  alat  peraga  atau  alat  bimbingan belajar,  dan  menciptakan  karya  seni.  Di antara  kegiatan-kegiatan  tersebut,  kegiatan temu ilmiah dipandang penting untuk dilaksanakan  oleh  guru,  karena  melalui kegiatan  temu  ilmiah  ini  guru  dapat  dengan mudah  dan  lebih  leluasa  mengembangkan peformanya.
Sesuai  dengan  Permen  No  16  Tahun 2007  tentang  Kompetensi  Guru,  terutama tentang  kompetensi  profesional  dijelaskan bahwa seorang guru dituntut untuk menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir  keilmuan  yang  mendukung  mata
pelajaran; menguasai KI dan KD,
mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif; mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan memanfaatkan  TIK  untuk  mengembangkan diri.  Dengan  demikian,  seorang  guru  IPS harus  menguasai  seluruh  materi  yang diajarkan.
Berbicara tentang materi di matapelajaran  IPS  khususnya  tentang  peta NKRI, guru-guru menjelaskan jika mengalami kesulitan  dalam  menyampaikan  materi  ini. Hal  ini  memang  tidak  bisa  dipungkiri, mengingat  peta  NKRI  mengalami  perubahan yang  cukup  signifikan.  Dengan  adanya perubahan  ini  guru-guru  tidak  terlalu update dan paham akan perubahan yang terjadi. Hal ini  tentunya  berdampak  pada  terganggunya penyampaian materi dan terjadinya miskonsepsi  oleh  guru  maupun  siswanya. Oleh  sebab  itulah  perlu  pendalaman  materi dan penguatan terhadap materi peta NKRI.
Kegiatan  diawali  penyampaian  materi peta  NKRI  yang  meliputi  tentang  sejarah wilayah  Indonesia  (Nusantara),  kenampakan fisik wilayah Indonesia sebelum dan sesudah perubahan, serta faktor yang melatar belakangi  perubahan  peta  NKRI.  Di  topik sejarah wilayah Indonesia, pemateri menekankan  3  wilayah  Nusantara  yaitu: Negara  Agung  yang  merupakan  daerah sekeliling  ibu  kota  kerajaan  tempat  raja memerintah; Mancanegara, merupakan daerah-daerah di Pulau Jawa dan sekitarnya yang budayanya masih mirip dengan Negara Agung,  tetapi  sudah  berada  di  “daerah perbatasan”;  Nusantara,  yang  berarti  “pulau
lain” (di luar Jawa) merupakan daerah di luar pengaruh  budaya  Jawa  tetapi  masih  diklaim sebagai  daerah  taklukan:  para  penguasanya harus membayar upeti. Terkait topik kenampakan fisik wilayah Indonesia, pemateri menunjukkan citra wilayah Indonesia  dan  menjabarkan  detail  wilayah yang  mengalami  perubahan.  lima  perubahan yang  terjadi  yaitu:  1)  Perbedaan  batas  laut teritorial  terjadi  pada  perbatasan  antara Indonesia,  Singapura  dan  Malaysia  tepatnya di  Selat  Riau.  Pada  peta  sebelumnya  tidak ada  zona  perairan  yaitu South  Ledge dan Pedra Branca , untuk peta sekarang diberikan zona  perairan.  Pedra  Branca  sendiri  milik Singapura,  sedangkan  South  Ledge  masih negoisasi  antara  Singapura  dan  Malaysia. Kedua  wilayah  itu  diberikan  alokasi  wilayah selebar  500  meter;  2)  Perbatasan  antara Indonesia  dan  Filipina  di  Laut  Sulawesi,  jika sebelumnya  ditandai  dengan  garis  putus- putus atau masih klaim. Dalam perubahan ini sudah  resmi  menjadi  wilayah  Indonesia karena  perjanjian  ZTE  antara  Indonesia dengan Filipina sudah menghasilkan kesepakatan  bahkan  sudah  ratifikasi  dengan UU  nomor  4  tahun  2017;  3)  Batas  dengan Palau,  di  peta  sebelumnya  batas  wilayah masih  melengkung  dan  diberi  garis  lurus untuk  pulai  milik  Palau.  Sekarang  menjadi ditarik  garis  lurus  dan  ditutup  sehingga menekan  sampai  sekitar  100  mil.  Karena batas ZTE (Zona Tangkap Eksklusif) menjadi perairan  Indonesia,  dua  pulau  sebelumnya yaitu  Karang  Helen  dan  Pulau  Tobi  diberi ruang  12  nautical  mile  (zona  perairan);  3) Update atau  perubahan  penamaan  laut, khususnya  zona  bagian  utara  Laut  Natuna
yang  kini  diberi  nama  Laut  Natuna  Utara. Sebelumnya,  Laut  Natuna  hanya  berada  di bagian  dalam  garis  laut  teritorial  dan  laut kepulauan  saja.  Hal  ini  dilakukan  mengingat sebelumnya sudah ada  kegiatan migas yang menggunakan nama itu, sehingga diharapkan nantinya ada kesamaan penamaan  untuk  kawasan  tersebut;  4)  Selat Malaka  wilayah  Indonesia,  juga  terjadi beberapa perubahan dari sisi klaim Indonesia.  Jika  sebelumnya  ZEE  (Zona Ekonomi  Eksklusif)  antara  Indonesia  dengan Malaysia  belum  rampung  ditetapkan.  Pada peta terbaru, Indonesia mengklaim ZEE lebih maju menekan ke daerah Malaysia.
Perubahan-perubahan wilayah Indonesia tersebut  di  atas  dilatarbelakangi  oleh:  1) adanya  perjanjian  perbatasan  laut  teritorial yang  sudah  berlaku  antara  Indonesia  dan Singapura  pada  sisi  barat  dan  timur.  Selain itu, ada perjanjian batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia-Filipina yang telah disepakati dan diratifikasi; 2) adanya keputusan arbitrase Filipina-China. Keputusan tersebut memberikan yurisprudensi hukum internasional. Yurisprudensi hukum internasional menyebutkan  bahwa  pulau  yang  kecil  atau karang  yang  kecil  yang  ada  di  tengah  laut yang  tidak  bisa  menyokong  kehidupan manusia  tidak memiliki hak  ZEE 200  mil  laut dan  landas  kontinen.  Oleh  karena  itu,  ada beberapa  pulau  kecil  milik  negara  tetangga kita  yang  hanya  diberikan  batas  12  mil  laut; 3)  ada  dampak  pada  perubahan  nama  Laut Natuna  menjadi  Laut  Natuna  Utara.  Hal  ini dilandaskan  kontinen  di  kawasan  tersebut sejak  1970-an;  dan  4)  pemerintah  ingin
mempertegas  klaim  di  Selat  Malaka  dengan melakukan  simplifikasi  klaim  garis  batas untuk mempermudah penegakan hukum.
Kegiatan selanjutnya membahas tentang kenampakan fisik wilayah Indonesia sebelum dan  sesudah  perubahan.  Hal  ini  disebabkan karena  mereka  belum  pernah  memperoleh informasi  sebelumnya  terkait  penjelasan detail  perubahan  dan  wujud  citra  wilayah yang  mengalami  perubahan.  Secara  garis besar  inti  dari  pertanyaan  para  peserta adalah keuntungan jangka panjang apa yang didapat  Indonesia  dari  perubahan  tersebut? Jika  tidak  ada  citra  seperti  yang  disajikan oleh pemateri, bagaimana agar memudahkan guru  dalam  menjelaskan  perubahan  ini kepada siswa? (supaya lebih konkrit pemahamannya).
Tahap  selanjutnya  yaitu  tutorial  dengan memanfaatkan  citra.  Kegiatan  tutorial  untuk mengoreksi  atau  meluruskan  kesalahan- kesalahan  konsep  dari  hasil  identifikasi bersama peserta dan membimbing guru-guru untuk  memahami  konsep  materi  Peta  NKRI. Sebagai  tahap  akhir  kegiatan  yaitu  evaluasi untuk  melihat  penguasaan  terhadap  materi dari kegiatan pengabdian ini, peserta diberikan soal-soal latihan.

## KESIMPULAN
Guru-guru  IPS  mengalami  kesulitan dalam  mempelajari  konsep  ilmu-ilmu  sosial secara  mandiri.  Selain  itu  tidak  jarang ditemukan  pemahaman  konsep  yang  keliru pada  materi  sosiologi.  Hal  ini  berdampak negatif  baik  bagi  siswa  maupun  guru  itu sendiri. Menindak lanjuti permasalahan tersebut  maka  dibuat  kegiatan  pengabdian
kepada masyarakat.  Kesimpulan yang dapat ditarik  dari  pelaksanaan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  yaitu  melalui  pengabdian  ini telah meningkatkan motivasi dan pemahaman  guru-guru  matapelajaran  IPS yang  tergabung  dalam  MGMP  IPS  di Kabupaten  Blitar  terutama  tentang  materi Geografi  (peta  NKRI).  Keberlanjutan  untuk meningkatkan  pemahaman  dan  kemampuan guru dalam manunjang kompetensinya perlunya  memberi  kesempatan  yang  seluas- luasnya  untuk  guru  dalam  mengembangkan ketrampilan  professional  melalui workshop dan pelatihan, dan kerjasama secara periodik antara  sekolah  dengan  perguruan  tinggi dalam  mengembangkan  kompetensi  guru, sehingga pembimbingan yang dilakukan oleh perguruan  tinggi  menjadi  intensif,  efektif  dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Cooper, B.S, dkk. 1994. Making Money Matter in education: A Micro-Finacial Model for Determining School-Level Allocations, Efficiecy, and Productivity. Journal of Education Finance 20: 66-87 Ibrohim, 2000. Miskonsepsi IPA-Biologi di Kalangan Guru Sekolah Dasar. Proceeding national Science Education Seminar on The Problem of Mathematics and Science Education and Alternatives to Solve the Problems. February 23,
2000. Malang: FPMIPA, State University of Malang (UM).
Susilowati, E. Sistem Pembinaan Profesional Guru IPA. (Online), wwwp4tkipa.org/banner/artikel/eneng, diakses tanggal 1 Maret 2018.
Peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru .Jakarta. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen . _______. 2013. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum. Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.