## PENGGUNAAN KUITANSI SEBAGAI ALAT BUKTI TRANSAKSI JUAL BELI (Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
*Rizki Yudha Bramantyo 1) , Hary Murti 2) , Niniek Wahyuni 3) , Suwarno 4) 1)Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Indonesia
2)Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Indonesia 3)Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Indonesia
4)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, Indonesia
*Email Korespondensi : rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kuitansi jual beli tebu yang dibuat petani tebu untuk  kontraktor bisa dijadikan alat bukti  yang  menurut KUHPerdata. Dari beberapa penelitian terhadap beberapa kuitansi yang diperoleh dari kontraktor tebu, disimpulkan bahwa kuitansi jual beli  yang  dibuat  memiliki  bebrapa  kelemahan.  Kurang  lengkapnya  isi  dari  kuitansi  jual  beli tersebut akhirnya membuat lemah jika dugunakan sebagai alat bukti. Keadaan ini berimbas pada lemahnya  posisi  kontraktor  tebu  jika  dikemudian  terjadi  wanprestasi  dari  transaksi  tersebut. Penulis  mengusulkan  bentuk  kuitansi  yang  dirasa  lebih  sesuai  dengan  transaksi  jual  beli  tebu, dengan manambahkan baris isian: warga untuk alamat petani, seluas/sebanyak untuk menyatakan luasnya  lahan  tebu  yang  dijual,  atau  seberapa  banyak  tebu  yang  dijual,  lokasi  lahan  untuk menjelaskan  lokasi  lahan  tebu  secara  terperinci,  bats  batas  untuk  menyatakan  batas  sekeliling lahan,  harga  untuk  jumlah  harga  yang  disepakati,  ketentuan  untuk  ketentuan  tambahan  dalam transaksi, dan baris untuk saksi I dan saksi II.
Kata Kunci : Kuitansi; Petani Mandiri; Kontraktor Tebu

## Abstract
This study aims to determine whether the receipt of sale and purchase of sugarcane made by sugar cane farmers for contractors can be used as evidence according to the Civil Code. From several studies on several receipts obtained from sugar cane contractors, it was concluded that the sale and purchase receipts made have a number of weaknesses. The incompleteness of the contents of the sale and purchase receipt ultimately makes it weak if used as evidence. This situation has an impact on the weak position of the sugar cane contractor if there is a default from the transaction. The author proposes a form of receipt that is deemed more appropriate to the sale and purchase transaction of sugar cane, by adding a fill line: residents to address farmers, area / as much to
state the extent of sugarcane land that is sold, or how much sugarcane is sold, the location of the land to  explain the location  of  sugarcane  land in in  detail,  the  boundary  to  state the  boundary around the land, the price for the agreed price amount, provisions for additional provisions in the transaction, and lines for witness I and witness II.

## Keywords : Receipts; Independent Farmers; Sugar Cane Contractors

## PENDAHULUAN
Tahun  2020 tidak  bisa  dipungkiri  lagi  bahwa  pertumbuhan  penduduk  Indonesia sangat pesat (1,49 %/tahun) itu sama dengan rata-rata setiap keluarga memiliki 2 sampai 3 anak dan jika dijumlah menjadi 4,5 juta jiwa/tahun (Latisia, 2017). Era otonomi daerah pada  dasarnya  memberikan  porsi  kue  ekonomi  yang  lebih  besar  kepada  daerah  untuk mendorong  kemandirian  daerah.  Artinya  daerah  kini  memiliki  peran  lebih  untuk meningkatkan ekonomi  lokal  di daerahnya sendiri tanpa harus terus bergantung kepada pemerintah pusat (Marwanto & Suwarno, 2019). Pemerintah pusat memberi kewenangan otonomi pada daerah berupa desentraliasi baik kabupaten maupun kota yangberdasarkan pada azas desentralisasi dalam  mewujudkan otonomi  yang  luas, nyata dan  bertanggung jawab,  adanya  otonomi  daerah  pada  kabupaten  dan  kota  membuat  keleluasaan  untuk pengembangan  potensi  ekonomi  di  wilayahnya  berdasarkan  model  yang  sesuai  dengan keinginan dan harapan masyarakat (Hanum, 2019).
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang jumlah penduduknya terpadat di Indonesia,  meskipun  padat,  Jawa  Timur  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  memiliki lumbung tanaman tebu dan hampir setengah dari produksi tebu di Indonesia ada pada Jawa Timur yaitu sebesar 48%. Sentra produksi tebu Jawa Timur ada pada Malang dan Kediri. Dengan hal ini, maka sistem perdagangan tebu sangat dinamis di Kediri. Kontraktor tebu adalah  orang  yang  memiliki  kontrak  dengan  pabrik  gula,  untuk  mengirimkan  tebu miliknya lalu digiling di pabrik gula. Kontraktor tebu mendapat fasilitas kredit dan pupuk dari  pabrik  gula  dengan  perantara  koperasi  petrani  tebu.  Dalam  proses  pembelian  tebu terjadilah  hubungan  hukum  antara  pihak  petani  mandiri  dengan  kontraktor.  Dalam hubungan antara kontraktor dengan petani tebu mandiri, ada pihak yang disebut perantara atau  makelar.  Sebagai  wakil  penjual  atau  petani  mandiri  maka  tugasnya  adalah mencarikan pembeli tebu milik petani mandiri, dan dia menerima fee dari petani mandiri.
Peranan  makelar  sangat  penting  dan  dominan,  dalam  usaha  memperlancar  transaksi penjualan tebu. Biasanya dalam transaksi ini, kontraktor tebu dan petani tabu tidak pernah bertemu,  semua  tergantung  makelar.  Jika  terjadi  kesepakatan  harga,  maka  kontraktor membayar sebagian harga tebu sebagai tanda jadi melalui makelar, dan kekurangan akan dibayar dilain waktu .
Sebagai  bukti dibuatlah kuitansi penyerahan uang  yang ditandatangani  makelar, kuitansi  beserta  uang  diserahkan  ke  petani  tebu  mandiri.  Kuitansi  ditandatangani  oleh petani  tebu  mandiri  sebagai  penjual.  Selanjutnya  petani  diserahkan  ke  kontraktor. Berlandaskan  pokok  pikiran  bahwa  setiap  perjanjian  harus  dilakukan  secara  sah, menggunakan bukti yang sah kuat jika dibutuhkan ketika adanya sengketa di kemudian hari.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Perjanjian
Perjanjian  yang  paling  dasar  terdapat  pada  pasal  1313  KUHPerdata  yaitu  suatu perbuatan  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih. Sedangkan menurut (Bahroni, 2018), perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai  harta  benda  kekayaan  antara  dua  pihak,  dimana  satu  pihak  berjanji  atau dianggap  berjanji untuk  melaksanakan suatu hal atau untuk tidak  melakukan  suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
Dari  pendapat-pendapat  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  didalam  perjanjian  terdapat beberapa unsur (Azhari, 2020) yaitu:
1. Ada pihak pihak. Pihak disini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau  badan  hukum  dan  harus  mempunyai  wewenangmelakukan  perbuatan hukum seseuai yang ditetapkan oleh undang undang.
2. Ada  persetujuan  antara  pihak-pihak,  yang  bersifat  tetap  dan  bukan  suatu perundingan.
3. Ada  prestasi  yang  akan  dilaksanakan.  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  prestasi merupakan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak-pihak  sesuai  dengan syarat perjanjian.
4. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendakya  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum.  Kesusilaan  dan undang-undang.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. hl ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan  secara  lisan  maupun  tulisan.  hal  ini  sesuai  ketentuan undangundang  yang  menyebut  bahwa  hanya  dengan  bentuk tertentu  suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

## Asas-asas Perjanjian
Dalam membuat perjanjian, maka perlu memperhatikan asas asas yang ada dalam perjanjian agar perjanjian yang dibua menjadi perjanjian yang baik. Dalam KUHPerdata terdapat  beberapa  asas  yaitu:  asas  kebebasan  berkontarak  ( freedom  of  contract ),  asas konsensualisme ( consesualism of contract ), asas kepastian hukum atau pacta sun servada, asas  etikat  baik  ( good  faith ),  asas  kepribadian  ( personality )  (Dominika  &  Kawuryan, 2018).

## Asas Kebebasan Berkontrak
Adalah  asas  yang  menyatakan  bahwa  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  bebas untuk  menentukan  materi  atau  isi  dari  perjanjian  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum,  kesusilaan  dan  keputusan.  Asas  ini  tercermin  jelas  pada  pasal  1338 KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. “Semua perjanjian…” memiliki arti perjanjian apapun dan diantara siapapun. Tetapi kebebasan ini tetap dalam syarat-syarat  yanng  berlaku,  tidak  melanggar  hukum  (UUD)  dan  kesusilan  seperti pornografi, porno aksi, serta melanggar krtertiban umum (Setiono, 2018).

## Asas Konsensualisme
Yaitu  bahwa  suatu  perjanjian  dan  perikatan  yang timbul,  telah  lahir  sejak  detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Asas ini  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  1320  KUH  Perdata  mengenai  syarat  syarat  sahnya perjanjian (Bramantyo et al., 2020).
Asas Kepastian Hukum (Pacta Sun Servanda)
Adalah  suatu  asas  yang  menyatakan  bahwa  hakim  atau  pihak  ketiga  harus menghormati  substansi  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak,  sebagaimana  layaknya sebuah  undang-undang,  mereka  tidak  boleh  melakukan  intervensi  terhadap  substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak (Salim, 2003). Pacta sun servanda berasal dari bahasa latin yag berarti “Janji harus ditepati” (agreements must be kept), sehingga dalam hukum positif  rumusan  normanya  menjadi:  setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai undang-undang bagi ereka yang dibuatnya.
Dalam KUH Perdata asas kepastian hukum/ pacta sun servanda diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH Perdata yaitu:
1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang yang berlaku sebagau undang undang bagi mereka yang membuatnya
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang ditentukan oleh undang undang.

## Asas Itikat Baik (Good Faith)
Menurut (Muhammad, 2017) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.  Selanjutnya  Muhammad  berpendapat  bahwa  perjanjian  denga  itikat  baik adalah  melaksanakan  perjanjian  dengan  mengandalkan  norma-norma  kepatutan  dan kesusilaan. Berdasarkan pengertian itikat baik dalam perjanjian tersebut maka unsur yang pertama  adalah  kejujuran.  Kejujuran  para  pihak  dalam  perjanjian  ini  meliputi  pada keujuran  atas  identitas  diri  dan  kejujuran  atas  kehendak  dan  tujuam  para  pihak (Abdurrahman & Wahidin, 1985).

## Asas Kepribadian (Personality)
Artinya  tidak  seorangpun  dapat  mrngadakan  perjanjian,  kecuali  untuk  dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 ayat 1 KUH Perdata. Pasal 1315  KUH  Perdata  menegaskan:  “Pada  umumnya  seseorang  tidak  dapat  mengadakan perikatan  atau  perjanjian  selain  untuk  dirinya  sendiri”.  Inti  ketentuan  ini  sudah  jelas bahwa  untuk  mengadakan  suatu  perjanjian,  orang  tersebut  harus  untuk  kepentingan dirianya sendiri (Windradi & Setiono, 2019).

## Perjanjian Tertulis dan Lisan
Perjanjian tertulis yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. perjanjian  tertulis ada  yang  berupa akta dibawah tangan dan  akta otentik.  Akta dapat diartikan sebagai surat yang bertanggal dan diberi tangan yang memuat peristiwa peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian (Mohammad,  1986).  Berdasarkan  ketentuan  pasal  1867  KUHPerdata  suatu  akta  dibagi menjadi 2 yaitu 1) Akta dibawah Tangan (onderhands). Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta dibawah tangan tidak  disangkal  oleh  para  pihak,  maka  berarti  mereka  mengakui  dan  tidak  menyangkal kebenaran kebenaran apa yang tertulispada akta dibawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUHPerdata akta dibawah tangan tersebut memeperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. Akta dibawah tangan terdiri dari: a. Akta dibawah tangan  biasa.  2)  Akta  Waarmaken,  adalah  suatu  akta  dibawah  tangan  yang  dibuat  dan ditandatangani oleh para pihak, kemudian didaftarkan pada notaris.
Sedangkan  Perjanjian  lisan  adalah  suatu  perjanjian  yang  dibuat oleh  para  pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak) (Purwanto, 2009).

## METODE PENELITIAN
Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah data kualitatif,  yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penulisan penelitianan ini. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata kata, bukan dalam bentuk angka. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu  menelaah  bahan  bahan  pustaka  seperti  buku,  artikel  di  internet  yang  berkaitan dengan bahan penulisan penelitian ini. Juga melakukan telaah kuitansi jual beli tebu milik petani tebu yang biasanya digunakan.
Data yang digunakan dalam penulisan penelitian  ini adalah data sekunder, yaitu semua yang berkaitan dengan perjanjian alat bukti, perjanjian jual beli yang diatur dalam KUH Perdata, dan teori teori  hukum  yang terkait,  juga kuitansis  milik kontraktor tebu . Lokasi dalam penelitian ini dibatasi hanya berasal dari petani di Desa jabang Kecamatan
Kras  Kabupaten  Kediri,  hal  ini  dilakukan  dengan  alasan  kemudahan  memperoleh  data karena merupakan daerah tempat tinggal penulis. Disamping itu pembatatasan ini karena penulis yakin bahwa desa tersebut dapat mewakili kejadian jual beli tebu di wilayah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kuitansi Sebagai Bukti
Adanya  kuitansi  baik  kelompok  A  maupun  kuitansi  kelompok  B  menunjukkan bahwa telah terjadi penyerahan uang dari kontraktor tebu. Pada kelompok A jelas secara nyata bahwa uang tersebut telah diterima oleh petani atau pihak penjual. Sedangkan pada kelompok  kuitansi  B,  terjadi  penyerahan  uang  dari  kontraktor  kepada  petani  melalui perantara dengan pertanyaan yang belum terjawab apakah uang tersebut sampai kepada petani/penjual  sesuai  yang  disepakati  atau tidak.   Kuitansi  ini  diharapkan  bisa  menjadi bukti tertulis,  yang sekalipun bukan termasuk akta otentik, tetapi  memiliki kemampuan sebagai alat bukti yang sah jika dikemudian hari terjadi sengketa diantara mereka.

## Kuitansi Sebagai Perjanjian
Dilihat dari sisi kuitansi juga berfungsi sebagai perjanjian, maka dapat dikatakan bahwa kuitansi  merupakan sebuah  indikasi telah terjadinya perjanjian antar orang  yang namanya sebagai pembayar dan orang yang menerima sejumlah uang. Sebagaimana yang tercantum  dalam  kausul  tujuan  pembayaran  adalah  untuk  pembayaran  pembelian  tebu sebagaimana yang telah disepakati.
Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian dan perikatan  yang timbul sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Sehingga  pada  saat  ditandatangani  kuitansi  antara  dua  pihak  telah  terjadi  perjanjian. Sebenarnya  perjanjian  sudah  terbentuk  ketika  kedua  belah  pihak  menyatakan  setuju dengan harga sesuai negoisasi sekalipun beluum dilakukan pembayaran. Karena prinsip terjadinya penjualan adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.kuitansi hanya mempertegas adanya perjanjian sebelumnya.
Pada kuitansi kelompok A, secara jelas kesepakatan dinyatakan dengan kesediaan petani menandatangani  pembayaran  dan  dari  pihak  kontraktor  dinyatakan  dengan  kesediaan membayar sejumlah uang.
Sedangkan  pada  kuitansi  keompok  B,  adanya  kesepakatan  hanya  benar-benar diketahui  oleh  perantara.  Disini  peranan  perantara  sangat  besar,  keamanan  transaksi sangat tergantung padanya. Benar tidaknya pihak petani sudah sepakat atau belum hanya diketahui perantara.

## Pemenuhan Syarat Subjektif Perjanjian
Pada  kuitansi  kelompok  A,  kuitansi  ditandatangani  oleh  petani  tebu/penjual sendiri.  Pada  kuitansi  kelompok  A  secara  jelas  bahwa  kesepakatan  sudah  terjadi.  Pada kuitansi kelompok B, kuitansi  hanya ditandatangani oleh perantara. Dengan keadan  ini kuitansi  kelompok  B  tidak  bisa  menunjukkan  adanya  kesepakatan  antara  kedua  pihak. Pada kelompok B, pihak penjual/petani tebu tidak ikut tanda tangan pada kuitansi. Hanya perantara yang menandatangani sebagai bukti dia menerima uang dari kontraktor untuk disampaikan  kepada  petani  tebu  sebagai  penjual.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  pihak  yang berwenang sebagai penjual. Jadi disimpulkan bahwa kelompok B syarat sahnya perjanjian yang berdua menurut KUH Perdata yaitu cakap membuat menurut hukum. Dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam kuitansi B, maka kedudukan kuitansi B masih sebagai alat perjanjian yang lemah. Karena kuitansi kelompok B sekalipun tidak langsung batal tetapi dapat dimintakal pembatalan bagi pihak yang dirugikan. Tetapi apabila tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan maka perjanjian ini tetap berlaku.

## Pemenuhan Syarat Objektif Perjanjian
Syarat  objektif  sahnya  perjanjian  menurut  KUH  Perdata  adalah  bahwa  suatu perjanjian  haruslah  mempunnyai  pokok  suatu  barang  yang  paling  sedikit  ditentukan jenisnya dan suatu sebab yang siperkenalkan yang berarti bahwa suatu perjanjian haruslah dibuat dengan tujuan dan alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku Baik kuitansi A maupun B mempunyai objek yang jelas yaity tebu. Dan juga memiliki alasan serta tujuan yang  tidak  melanggar  hukum  yang  berlaku.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kuitansi kelompok A dan kuitansi kelompok B memenuhi syarat objektif dari sebuah perjanjian.
Kuitansi  kelompok  A  memenuhi  semua  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  menurut  KUH Perdata, baik syarat subjektif maupun objektif. Sehingga kuitansi kelompok A merupakan suatu perjanjian yang sah antara kontraktor dengan petani tebu. Perjanjian ini merupakan perjanjian  dengan  objek  perjanjian  yaitu  tebu.  Kuitansi  kelompok  A  merupakan  bukti yang  kuat  jika  dikemudian  hari  terjadi  masalah  atau  wan  prestasi.  Sedangkan  kuitansi kelompok  B  merupakan  perjanjian  yang  tidak  memenuhi  syarat  subjektif  perjanjian menurut KUH Perdata. Sehingga dapat dibuatkan pembatalan oleh  salah  satu dari para pihak. Jika perjanjian itu tidak dimintakan untuk dibatalkan maka perjanjian tetap berlaku diantara para pihak.
Berdasarkan  pengamatan  yang  menjadi  sebab  tidak  sempurnanya  pembuatan kuitansi adalah dominanya peran perantara. Dimana perantara selainn  berperan sebagai perantara yang menjembatani antara penjual dan pembeli, juga berperan sebagai saksi dan bahkan mewakili penjual untuk menerima pembayaran.
Padahal peranan perantara atau makelar menurut KUHD adalah orang orang yang bekrja kepada  pihak  lain  untuk  menutup  persetujuan-persetujuan  atas  nama  orang  yang menyuruhnya atau pengusaha. Jadi sebagai perantara atau makelar, tidak berhak bertanda tangan atas nama yang menyuruh, tidak boleh bertindak atas nama dirinya sendiri.
Hal  lain  yang  memerlemah  kuitansi  untuk  menjadi  bukti  adalah  pengisian  kolom  yang tidak lengkap. Contohnya adalah penulisan objek jual beli yang kurang terperinci. Objek jual beli dalam kuitansi tercantum dalam tujuan pembayaran. Yang menjadi hal di kuitansi ini adalah tebu yang menjadi pokok perjanjian. Sekalipun hal tentunya terpenuhi karena tidak  lengkap  mencantumkanya  maka  jika  terjadi  masalah  akan  menambah  kesulitan untuk membuktikanya atas objek yang menjadi pokok perjanjian.
Dalam  hal  saksi,  kuitansi  yang  hanya  ditandatangani  oleh  satu  orang  yang perantara tidak bisa dipercaya. Seperti KUH Pedata pasal 1905 yang berisi:  keterangan satu saksi saja tanpa alat bukti tidak dapat dipercaya, disebut juga unus testis mullus testis . Ketika  hanya ada satu orang saksi  maka dalam transaksi tersebut akan terjadi  masalah, maka kedudukan pembeli sangat lemah. Yang bisa dilakukan adalah hanya mengandalkan perantara untuk membuktikan adanya transaksi jual beli tersebutdan memastikan semua perjanjian disepakati semua pihak.
Beberapa kejadian yang pernah terjadi justru perantara yang bermasalah. Seperti menawarkan tebu yang tidak ada, tebu yang tidak dikuasakan kepada dirinya, tebu yang sudah  dijual  beberapa  kali,  uamh  pembayaran  yang  tidak  seluruhnya  diserahkan  ke pemeilik  tebu.  Apabila  sudah  terjadi  hal  tesebut  segala  kerugian  akan  ditanggung  oleh kontraktor karena posisi kontraktor sangat lemah dalam transaksi ini.
Sebuah keberuntungan yang masih berpihak kepada kontraktor adalah masih banyaknya petani dan perantara yang jujur, dan mengsnggsp kesepakatan lisan sebagai suatu hal yang sakral dan harus ditepati. Pembuatan kuitansi tidak sempurna ini bisa terjadi karena:
1. Besarnya kepercayaan kontraktor tebu dan perantara
2. Kurangnya  pemahaman  dari  kontraktor  bahwa  kuitansi  merupakan  bukti yang krusial jika dikemudian hari terjadi war prestasi atau perselisihan antar pihak
3. Desain kuitansi yang bentuknya umum, sehingga membuat kontraktor trbu membuat kuitansi yang tidak terperinci.
Untuk  itu  perlu  kiranya  untuk  meningkatkan  pengetahuan  pihak-pihak  yang terlibat dalam jual beli tebu tentang apa fungsi kuitansi, bagaimana cara mengisinya dan siapa yang harus bertanda tangan. Pengisian yang lengkap pada kuitansi akan memperkuat kedudukan  kuitansi  baik  sebagai  perjanjian  maupun  sebagai  bukti  transaksi.  Untuk  itu penulis  membuat  desain  kuitansi  yang  dapat  digunakan  dalam  jual  beli  tebu,  dengan memberikan  kolom-kolom  yang  berisi  informasi  yang  penting  dalam  jual  beli  tebu. Sehingga kuitansi jual beli tebu menjadi lebih terperinci.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  uraian  pembahasan  dan  analisa  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Kuitansi dapat digunakan alat bukti adanya jual beli tebu dan juga sebagai bukti adanya perjanjian yang sah karena memenuhi syarat sahnya prjanjian menurut pasal menurut pasal 1320 KUH Perdata.
2. Kuitansi akan menjadi alat bukti kurang sempurna apabila suatu perjanjian dalam pembuatanya tidak memenuhi syarat subjek perjanjian. Hal ini karena kuitansi tidak ditandatangani oleh pemilik tebu sendiri. Akibat kuitansi ini bisa dimintakan pembatalan oleh para pihak jika dianggap merugikan.
3. Sebenarnya  bentuk  kuitansi  yang  ada  dipasaran  saat  ini  cukup  memenuhi kebutuhan jual beli tebu jika pembuatanya bisa lebih teliti dan dibuat dengan benar.  Seperti  pengisian  tujuan  pembayaran  dengan  komplit  dan ditandatangani oleh pihak dan saksi yang sah. Tetapi ada baiknya juga dibuat kuitansi khusus untuk jual beli tebu dengan memberikan tempat isian yang detail, yang meliputi: pemilik tebu, alamat pemilik, luas lahan, loksai lahan, batas lahan dan ketentuan tambahan yang telah disepakati bersama jika ada.

## Saran
Untuk  menghindari  pembuatan  kuitansi  yang  tidak  sah,  maka  penulis mengusulkan beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu:
1. Diadakan  penyuluhan  tentang  pentingnya  pembuatan  bukti  transaksi  yang sah kepada petani dan kontraktor tebu.
2. Diadakan  penyuluhan  tantang  bagaimana  pembuatan  perjanjian  menurut pasal 1320 KUH Perdata

## REFERENSI
Abdurrahman, & Wahidin, S. 1985. Beberapa Catatan Tentang Hukum Jaminan dan Hak- hak Jaminan Atas Tanah .
Azhari, R. N. 2020. Understanding the Contents of Indonesian Civil Law . HeinOnline. Bahroni,  A.  2018. Hak  Penambangan  Pasir  Oleh  Masyarakat  Lokal  di  Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Transparansi Hukum, 1(2), 152–168.
Bramantyo, R. Y., Pujiono, B., & Sudarmanto, H. L. 2020. T indak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Menurut Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Transparansi Hukum, 3(2).
Dominika,  R.  W.,  &  Kawuryan,  E.  S.  2018. Perjanjian  Beli  Kembali  (Buy  Back Guarantee)  Antara  Pengembang  Dan  Bank  Dalam  Penyelesaian  Masalah  Kredit Macet. Transparansi Hukum, 1(1).
Hanum,  F.  2019. Analisis  Pelaksanaan  Peraturan  Walikota  No.40  Th.  2014  Tentang Pedoman Program Fasilitasi  Pemberdayaan Masyarakat  Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Mediasosian, Vol. 3(1), hal. 15-27.
Latisia, S. 2017. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Kediri. Mediasosian, Vol. 1(2), hal. 62-75.
Marwanto,  I.  H.,  &  Suwarno,  S.  2019. Reformasi  Birokrasi  Daerah:  Variasi  Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Otonomi Daerah. Mediasosian, Vol. 2(2). Muhammad, A. 2017. Hukum perdata indonesia .
Purwanto,  H.  2009. Keberadaan  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  dalam  Perjanjian Internasional. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  21(1), 155–170.
Salim, H. S. 2003. Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak . Sinar Grafika.
Setiono,  G.  C.  2018.  J aminan  Kebendaan  Dalam  Proses  Perjanjian  Kredit  Perbankan (Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Jaminan  Benda  Bergerak  Tidak  Berwujud). Transparansi Hukum, Vol. 1(No. 1).
Windradi, F., & Setiono, G. C. 2019. Konsekuensi Yuridis Jual Beli Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan. Transparansi Hukum, Vol 1(1), 45–66.