Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541 0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 2, No 5 Mei 2017

## PERAN  HUKUM MARITIM TERHADAP HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI WILAYAH PERBATASAN
Andres Romulus Akademi Maritim Cirebon andresromulus18@gmail.com

## Abstrak
Hukum  maritime  adalah  hukum  yang  ditegakan  untuk  melindungi  hak  negara pantai.  Pada  penerapannya  hukum  maritime  digunakan  untuk  beberapa  aspek seperti  wilayah,  ketentuan  eksloitasi  sumber  daya  laut,  hingga  pemanfaatan segala  bentuk  sumber  daya  laut.  Indonesia  ialah  satu  dari  beberapa    negara dengan  garis  pantai  terpanjang  di  dunia.  Dengan  alasan  ini,  serta  untuk melindungi  hak  Indonesia  selaku  negara  pantai,  Indonesia  telah  menentapkan dasar  hukum  dan/atau  perundang-undangan  yang  bertalian  dengan kemaritiman. Salah satu undang-undang yang digunakan Indonesia untuk sektor kemaritiman  adalah  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang Perikanan.  Undang-undang  tersebut  merupakan  aturan  yang  dimanfaatkan untuk  mengatur  pemanfaatan  SDA  dalam  sektor  perikanan.  Kendati  demikian, keberadaan UU tersebut tidak begitu menguntungkan nelayan lokal, khususnya nelayan  yang  berada  di  wilayah  perbatasan.  Pada  awal  penetapan  undang- undang  memberikan  dampak  baik  dengan  menurunkan  kasus  illegal  fishing sebanyak  322  kasus  di  tahun  2004.  Namun  pada  proses  UU  tersebut  tidak berpengaruh  pada  tahun-tahun  berikutnya.  Karena  tahun  pada  berikutnya jumlah kasus terkesan fluktuatif hingga kenaikan signifikan di tahun 2013 yang mencapai  2.000  kasus  lebih.  Tidak  hanya  meningkatkan  kuantittas  illegal fishing. Tumpang tindih aturan tersebut juga membuahkan kebingungan nelayan dan penurunan hasil tangkapan, seperti  Sumatra Utara, Riau, Bangka Belitung dan  Kepulauan  Riau.  Kasus  di  atas  mengarahkan  pandangan  bahwa  UU Kemaritiman tidak begitu baik dalam menjaga hasil tangkapan ikan nelayan di wilayah perbatasan.
Kata Kunci: Hukum Maritim, Tangkapan Nelayan Wilayah Perbatasan

## Pendahuluan
Indonesia ialah negara kepulauan dengan garis pantang terpanjang di dunia.  Di samping  menyandang  predikat  tersebut,  Indonesia  juga  dikenal  memiliki  potensi sumber daya laut yang besar. Jika dirata-ratakan potensi hasil tangkapan laut Indonesia mencapai  6,4  juta  ton  pertahun  (Ridwan  Lasabuda:  2013).  Hasil  6,4  juta  ton  tersebut terbagi  ke  dalam  beberapa  jenis  tangkapan,  seperti  ikan  pelagis  besar  (1,16  juta  ton),
pelagis kecil (3,6 ton), demersal (1,36 ton) serta jenis-jeis lain seperti cumi, udang dan lainnya.
Selain  memiliki  potensi  laut  sebagaimana  yang  dipaparkan  di  atas,  Indonesia juga  diberkahi  dengan  pesona  alam  yang  juga  bagus.  Keindahan  alam  nusantara memang  terkenal  mempesona,  tidak  terkecuali  dengan  indahan  bahari.  Banyak wisatawan  asing  maupun  lokal  yang  memuji  keindahan  laut  Indonesia.  Dari  sekian wisata yang dimiliki, wilayah seperti Labuan Bajo, Wakatobi, Alor, Bali, Bunaken, Raja Ampat  dan  Alor  (Liputan6:  2017).    Pada  proses  pelaksanaannya  wisata  bahari  di nusantara telah dikembangkan dengan pengembangan yang relatif variatif.
Namun  seperti  yang  diketahui,  variasi  pengembangan  untuk    wisata  bahari  di Indonesia  tidak  sama  dengan  variasi  pemerintah  untuk  mengatasi  pencurian  ikan. Menurut  data  yang  penulis  himpun,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanana  telah menangkap  163  kapal  yang  terbukti  melakukan  pencurian  ikan  ( illegal  fishing) sepanjang  2016  (Tempo:  2017).  Jumlah  tersebut  mengalami  peningkatan  dibanding dengan  2015 yang hanya 108 dan 2014 yang hanya 38 kapal saja.
Indonesia  sendiri  adalah  negara  maritim  yang  berbatasan  langsung  dengan beberapa  negara.  Hal  ini  menguatkan  persepsi  bahwa  Indonesia  ialah  negara  rawan pencurian ikan (illegal fishing) . Pada umumnya pencurian ikan dilakukan oleh beberapa kapal asing  yang menyusup  ke perairan  Indonesia. Setelah masuk kapal-kapal  tersebut kemudian  melakukan  tindakann  pencurian  ikan  atau illegal  fishing. Pada pelaksanaannya illegal  fishing biasa  dilakukan  pada  daerah-daerah  perbatasan  seperti perairan  Maluku,  Sulawesi,  dan  Kalimantan.  Daerah-daerah  yang  tadi  disebutkan merupakan daerah NKRI yang berbatasan langsung dengan beberapa tetangga, seperti; Filipina,  Thailan,  Malaysia,  dan  laut  Cina  Selatan.  Artinya  daerah  yang  disebutkan  di atas merupakan daerah yang masuk dalam kategori daerah rawan pencurian ikan akibat berada di tapal batas NKRI.
Dari  sudut  pandang  hokum,  Indonesia  ialah  negara  yang  telah  memberlakukan UU  kemaritiman.  Namun  pada  pelaksanaannya  UU  tersebut  terganjal  akibat  beberapa permasalahan  internal  seperti  tata  kelola  wilayah,  kebijakan  daerah,  dan  lain sebagainya.  Untuk  kasus illegal  fishing (pencurian  ikan)  Indonesia  telah  memiliki undang-undang  yang  khusus  mengatasi  kasus illegal  fishing .  Adapun  undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam
undang-undang  tersebut  jelas  dikatakan  bahwa  pencurian  ikan  dan/atau illegal  fishing adalah kegiatan pencarian ikan  yang di  dalamnya melibatkan pelanggaran SIUP,  SIPI, penggunaan  bahan  kimia,  peledak,  serta  bahan-bahan  lain  yang  membahayakan keberlangsungan ekosistem laut.
Adanya undang-undang dan/atau peraturan yang mengatur tindak pidana illegal fishing memang memberikan kesan baik untuk masyarakat, khususnya nelayan. Namun, jika  menilik  banyaknya  permasalahan illegal  fishing yang  terjadi  belakangan  tahun terakhir,  serta  kerugian  negara  yang  mencapai  angka  Rp  260  triliun  karena  tindak pidana illegal  fishing ,  timbul  pertanyaan  mengenai  eksistensi  undang-undang  tindak pidana illegal fishing ( Katadata: 2016).
Dengan  jumlah  permasalahan  yang  ada  sekarang  banyak  publik  yang menanyakan  perihal  eksistensi  perudang-undangan  terkait.  Tidak  hanya  mengenai undang-undang,  pertanyaan  masyarakat  juga  muncul  perihal  peran  negara  dalam menangani masalah tersebut. Mengingat jika melihat kerugiannya, tindak pidana illegal fishing (pencurian  ikan)  merupakan  perkara  yang  serius,  sehingga  harus  ditangani dengan  penanganan  yang  serius  pula.  Karena  di  samping  kekhawatiran  mengenai kerugian keuangan, tindak pidana illegal fishing dan/atau pencurian ikan juga mengarah pada kerugian nelayan lokal akibat lahan penghidupannya dieksploitasi pihak asing.
Berlandaskan  kegelisahan  tersebut  penulis  kemudian  menyusun  karya  tulis ilmiah  dengan  judul  Peran  Hukum  Maritim  Terhadap  Hasil  Tangkapan  Nelayan  di Wilayah  Perbatasan.  Karya  tulis  ilmiah  tersebut  diharapkan  mampu  menjawab pertanyaan  masyarakat  mengenai  peran  hukum  maritim  dan  peran  negara  dalam melindungi aset perikanan RI serta hasil laut untuk nelayan lokal yang terletak di tapal batas NKRI.

## Metodologi Penelitian
Studi  kepustakaan  adalah  metode  yang  dinilai  tepat  untuk  diterapkan  dalam penelitian  ini.  Di  samping  pelaksanaan  dan  tahapannya  yang  dinilai  mudah,  studi kepustakaan juga tidak menuntut peneliti untuk turun tangan guna melakukan observasi langsung  pada  tempat  penelitian.  Menurut  Soeworno  (2006),  studi  kepustakaan  adalah kegiatan  dan/atau  tindakan  yang  dilaksanakan  dengan  cara  membaca  buku  referensi serta hasil penelitian yang guna mendapat landasan teori. Sedangkan menurut Mardalis (1999),  studi  kepustakaan  adalah  kegiatan  pengumpulan  data  yang  memanfaatkan
bantuan  beruba  buku,  dokumen,  catatan,  dan  materian  kepustakaan  lain  untuk digunakan sebagai landasan teori.
Subjek dalam penelitian ini ialah nelayan daerah perbatasan (meliputi;  Sumatra Utara,  Bangka  Belitung,  Riau,  Kepulauan  Riau,  serta  beberapa  daerah  di  sekitarnya). Objek yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hokum maritime yang berlaku di Republik  Indonesia.  Waktu  penelitian  dimulai  dari  awal  hingga  akhir  Februari  2017. Karena merupakan studi kepustakaan peneliti menempatkan tempat penelitian di ruang perpustakaan, tempat kerja, atau tempat peneliti.
Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi sendiri adalah kajian dokumen  yang dilakukan peneliti guna memperoleh data mengenai objek penelitian. Pada proses penerapannya teknik pengumpulan data ini ditujukan  untuk  subjek  penelitian  sendiri  pihak  yang  memiliki  informasi  lebih  terkait data-data dalam penelitian.
Ada  tiga  teknik  analisis  yang  dipergunakan,  yakni  reduksi  data,  penyajian  data serta  simpulan.  Reduksi  data  adalah  kegiatan  pengumpulan,  penghimpunan,  seleksi serta pengabstrakan data  kasar  yang didapat  dari  lapangan. Sedangkan penyajian data sendiri  diartikan  sebagai  rangkaian  organisasi  informasi  yang  mempermudah  jalannya suatu  penelitian.  Adapun  untuk  penarikan  simpulan  diartikan  sebagai  proses  ekstraksi yang  dilakukan  penulis/peneliti  guna  menemukan  intisari  dari  hasil  dan  pembahasan penelitian.

## Pembahasan
Secara  umum  perairan  Indonesia  memiliki  luas  tiga  kali  lipat  dari  wilayah daratan.  Menurut  data  yang  penulis  himpun  dari  wikipedia.id  (2017),  luas  perairan Indonesia  mencapai  3,2  juta  KM 2 ,  jauh  lebih  luas  dibanding  wilayah  daratan  yang hanya  mencapai  1,9  juta  KM 2 .  Kondisi  perairan  yang  demikian  tentu  memudahkan Indonesia  dalam  mengatur  dan/atau  mengelola  sumber  daya  alam  berbasis  laut. Mengingat semakin luas perairan sebuah negara, semakin baik pula kuantitas hasil laut yang  mungkin  didapat.  Di  sisi  lain,  iklim  Indonesia  yang  relatif  tropis  juga menguntungkan  masyarakat,  mengingat  dengan  iklim  tersebut  merupakan  iklim kesukaan  biota  laut.  Tercatat  ada  147  ikan  yang  sudah  diidentifikasi  dari  jutaan  jenis ikan  yang ada. 147 jenis ikan tersebut merupakan 9 spesies ikan sidat, 64 spesies  ikan pari,  62  spesies  ikan  hiu,  dan  12  spesies  ikan  terbang  (LIPI:  2012).  Jumlah  tersebut
merupakan jumlah yang masih minor dan terus akan berkembang seiring meningkatnya ilmu pengetahuan dan riset.
Merujuk  dari  informasi  yang  tersaji  di  atas,  bukan  hal  mustahil  jika  Indonesia berhasil  memperoleh  ribuan  ton  ikan  pertahunnya.  Di  tahun  2014  tercatat  Indonesia telah memperoleh hasil laut  sebanyak 6,03 juta ton ikan (BPS:  2014). Jumlah tersebut ialah akumulasi hasil laut dari beberapa daerah produktif seperti Maluku, Sulawesi, dan lainnya.
Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Laut Indonesia Tahun 2010-2014 Tahun  Kuantitas Hasil Laut 2010 5.039.446 2011 5.345.729 2012 5.435.633,19 2013 5.707.012 2014 6.037.654

## Sumber: BPS (2014)
Tabel  di  atas  menunjukan  bahwa  hasil  laut  Indonesia  sepanjang  2010  –  2014 mengalami  peningkatan  yang  relatif  baik.  Di  tahun  2010  Indonesia  berhasil  mendapat sekurang-kurangnya 5,03 juta ton hasil laut, angka tersebut kemudian naik menjadi 5,34 juta  ton  pada  tahun  2011.  Peningkatan  sendiri  tidak  hanya  berhenti  di  tahun  2011.  Di tahun  berikutnya,  yakni  tahun  2012,  Indonesia  kembali  mengalami  peningkatan  hasil laut dan menembus angka 5,4 juta ton. Peningkatan pun terus terjadi di tahun 2013. Di tahun tersebut Indonesia berhasil memperoleh hasil laut sebanyak 5,7 juta ton dan naik menjadi 6,03 juta ton pada tahun 2014.
Jika  dibandingkan  jumlah  hasil  laut  di  tahun  2010  ke  tahun  2014,  Indonesia berhasil  meningkatkan  hasil  laut  sebanyak  1  juta  ton.  Angka  tersebut  merupakan prestasi  yang  sangat  baik  meningat  masih  banyak  keterbatasan  nelayan  nasional  yang memiliki kekurangan, baik dari sektor alat maupun pengadaan bahan bakar.
Tingginya hasil laut Indonesia serta total perairan Indonesia yang luas membuat nelayan asing tergiur untuk masuk dan  melaut di Indonesia. Namun tidak semua kapal asing melakukan kegiatan pencarian ikan dengan cara positif, banyak pula dari nelayan asing yang menggunakan cara negatif guna melaut di NKRI. Beberapa cara umum yang kerap  dilakukan  nelayan  asing  adalah  dengan  menggunakan  bahan  peladak,  zat  kimia, pukat harimau, serta alat dan bahan yang berportensi merusak ekosistem laut RI. Tidak
hanya  pada  pelaksanaan  pencarian  ikan  yang  demikian.  Pelanggaran  juga  kerap dilakukan  kapal  asing  dengan  tidak  menyertakan  kelengkapan  kapal  dan  aktivitas pencarian  ikan  seperti  SIUP  dan  SIPI.  Jika  merujuk  pada  UU  Nomor  31  Tahun  2004 tentang  Perikanan,  ketiadaan  surat  kelengkapan  kapal  dalam  kegiatan  pencarian  ikan dapat  menjerumuskan  kapal  tersebut  ke  dugaan illegal  fishing .  Lebih  jauh,  jika  kapal bersangkutan  ditangkap  pihak  berwajib,  bukan  hal  yang  mustahil  jika  kapal  akan ditahan, bahkan diproses dan dibakar sebagaimana kasus-kasus illegal fishing beberapa waktu terakhir.
Pencurian  ikan  di  Indonesia  sendiri  bukanlah  hal  yang  baru.  Bahkan,  dari  3 tahun terakhir, Indonesia telah kecolongan lebih dari 100  permasalahan illegal fishing .
Lebih lagi kasus yang terjadi mengalami peningkatan tiap tahunnya.
Tabel 2 Data Pencurian Ikan Tahun 2001 – 2012
Tahun Kuantitas 2001 155 2002 210 2003 522 2004 200 2005 174 2006 216 2007 184 2008 243 2009 203 2010 183 2011 104 2012 75 2013 2.433 Sumber: Tempo (2014)
Dari  tabel  yang  tersaji  di  atas  terlihat  jelas  bahwa  dari  2001  ke  2013  terjadi banyak  peningkatan  dan/atau  penurunan  kuantitas  permasalahan illegal  fishing .  Jika menilik dari data dan informasi di atas peningkatan teringgi kedua terjadi dalam waktu 2002  ke  2003.  Pada  tahun  2002  kuantitas  kasus  pencurian  mencapai  angka  210  dan melonjak  312  kasus  menjadi  522.  Kelonjakan  tersebut  merupakan  yang  paling  tinggi. Hal ini terjadi akibat pada tahun tersebut belum diterapkan Undang-Undang Nomor 31
Tahun  2004  tentang  Perikanan.  Sehingga  pencarian  ikan  illegal  merupakan  tindakan legal selama belum ada peraturan mengenai hal tersebut.
Jika  pada  rentang  tahun  2002  ke  2003  mengalami  peningkatan  jumlah  kasus meningkat  sebanyak  312  kasus,  pada  rentang  waktu  2003  ke  2004  permasalahan pencurian ikan mengalami penurunan. Pada tahun  jumlah  permaslaahan pecurian ikan berjumlah 522 sedangkan pada tahun 2004 permasalahan pencurian ikan berjumlah 200. Jika  dikalkulasikan,  pada  rentang  tahun  tersebut  terjadi  penurunan  hingga  322  kasus. Penurunan kasus sendiri  tidak lain karena mulai  diberlakukannya  perundang-undangan yang  mengatur  dan/atau  mengawasi  permasalahan  perikanan,  sahingga  jumlah  kasus mengalami penurunan.
Namun  demikian,  kendati  mengalami  penurunan,  jumlah  kasus  beberapa  tahun seteahnya  kembali  mengalami  kenaikan  dan  penurunan  yang  fluktuatif  dan  mencapai puncaknya di tahun 2013. Menurut data yang penulis himpun, kondisi fluktuatif tersebut diakibatkan  oleh  adanya  dua  aturan  yang  cenderung  berbenturan.  Adapun  aturan  yang dimaksud  adalah  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  30  Tahun  2012 dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004.  Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan  Nomor  30  Tahun  2002  terdapat  peraturan  yang  memperbolehkan  kapal melakukan alih muatan, atau transit muatan dari kapal satu  ke yang lain.
Dapat dilihat pada tabel di atas, pasca penetapan peraturan menteri tersebut, total kasus illegal  fishing mencapai  puncaknya  dan  menembus  angka  2.433  kasus.  Jumlah tersebut  sangat  fantastis  mengingat  seberapa  banyak  kerugian  yang  diperoleh  negara karena kondisi tersebut.
Tidak hanya negara, ketimpangan hukum tersebut juga dialami beberapa nelayan di  daerah  perbatasan,  khususnya  daerah  dengan  wilayah  yang  berbatasan  langsung dengan  Malaysia  dan  Singapura.  Hasil  laut  nelayan  pada  daerah-daerah  tersebut mengalami  penurunan  pasca  ditetapkannya  peraturan  menteri  tersebut.  Untuk  lebih jelasnya, berikut penulis paparkan tabel kuantitas penangkapan ikan di daerah Sumatra Utara, Riau, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau:
Tabel 3 Kuantitas Hasil Penangkapan Ikan Daerah Penerapan Permen KKP Total Kehilangan Sebelum Sesudah Sumatra Utara 510.552 508.359 2.193 Riau 95.609 93.279 2.330 Bangka Belitung 202.565 199.243 3.322 Kepulauan Riau 147.310 140.597 6.713

## Sumber: BPS (2014)
Tabel  di  atas  memperlihatkan  jelas  bahwa  pasca  penetapan  Peraturan  Menteri Nomor  30  Tahun  2012,  jumlah  hasil  laut  di  daerah  tersebut  mengalami  penurunan. Beberapa  contoh  nyatanya  adalah  daerah  Sumatra  Utara,  Riau,  Bangka  Belitung,  dan Kepulauan  Riau.  Pasca  penerapan  peraturan  menteri  tersebut  rata-rata  hasil  laut  di daerah tersebut turun hingga 3,2 ribu ton. Bahkan untuk  kepulauan Riau harus menelan kerugian karena harus kehilangan 6.713 ton ikan.
Jika  merujuk  dari  data  dan  informasi  di  atas,  jelas  bahwa  hukum  maritim Indonesia  masih  terkesan  tumpeng  tindih  dan  terkesan  lemah.  Hukum  maritim  untuk wilayah perbatasan seperti Sumatra Utara, Bangka Belitung, Riau dan Kepulauan Riau cenderung  buruk.  Hal  tersebut  tergambar  dari  maraknya  pencurian  ikan  melalui  alih muatan yang disahkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012.  Peraturan  tersebut  berbenturan  dengan  Undang-Undang  RI  Nomor  31  mengenai Perikanan  dan  memudahkan  pelaku  pencurian  ikan  ( illegal  fishing) untuk  melakukan tindak pidana pencurian ikan di laut NKRI.
Kesimpulan:
Dari  uraian  dan  pembahasan  di  atas  diperoleh  beberapa  kesimpulan  seperti berikut:
1. Hasil  tangkapan  ikan  nelayan  Indonesia  mengalami  peningkatan  untuk  rentang tahun 2010 ke 2014.
2. Terjadinya kenaikkan fluktuatif untuk  kasus illegal  fishing (pencurian ikan) di laut NKRI.
3. Kenaikan  kasus  pencurian  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2013  dan  melibatkan 2.433 kasus pencurian ikan.
4. Peningkatan kasus illegal fishing (pencurian ikan)  yang signifikan kurang lebih diakibatkan oleh disahkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 sebagai salah satu faktornya.
5. UU  RI  Nomor  31  Tahun  2004  dan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 terkesan berbenturan.
6. Kondisi  hukum  maritim  yang  kurang  kondusif  menyebabkan  kondisi  yang fluktuatif pada kasus pencurian ikan.
7. Daerah  Sumatra  Utara,  Riau,  Bangka  Belitung,  dan  Kepualauan  Riau  yang notabene  merupakan  daerah  yang  bertasan  langsung  dengan  Malaysia  dan Singapura melalui laut mengalami penurunan hasil laut pada tahun 2012 – 2013.
8. Karena merupakan daerah perbatasan daerah-daerah tersebut disinyalir menjadi lahan terbaik untuk melakukan tindak pencurian ikan dengan memanfaatkan alih muatan yang disahkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

## BIBLIOGRAFI
Badan  Pusat  Statistik.  2014. Produksi  Perikanan  Tangkap  Menurut  Provinsi  dan Subsektor (ton) 2000 – 2014. Disudur dari https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1705 (22 Mei 2017)
Indonesia.  2004. Undang-Undang  Tentang  Perikanan. Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2004.
Katadata. 2016. Jokowi: Indonesia Rugi Rp 260 Triliun Akibat Pencurian Ikan. Disudur dari http://katadata.co.id/berita/2016/10/10/jokowi-indonesia-rugi-rp-260- triliun-akibat-pencurian-ikan (22 Mei 2017).
Lasabuda, Ridwan. 2013. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. Manado: Jurnal Ilmiah Platax Volume 1 Nomor 2 Tahun 2013.
LIPI. 2010. Sensus Biota Laut 147 Spesis Ikan Laut Ditemukan. http://lipi.go.id/berita/single/sensus-biota-laut-berhasil-identifikasi-147- spesies-ikan/7704 DIsudur tanggal 21 Mei 2017.
Liputan  6.  2017. 11  Destinasi  Wisata  Terbaik  Untuk  Pecinta  Diving. Disudur  Dari: http://lifestyle.liputan6.com/read/2909284/11-destinasi-wisata-bahari-terbaik- untuk-para-pecinta-diving (22 Mei 2017).
Mardalis. 1999. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
Soewarno, Wiji. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
Tempo.  2014. 100  Kapal  Asing  Curi  Ikan  di  Indonesia. Disudur  dari https://m.tempo.co/read/news/2014/01/08/092543036/100-kapal-asing-curi- ikan-di-indonesia-tiap-tahun (22 Mei 2017)
Tempo.  2017. Selama  2016  Menteri  Susi  Berhasil  Tangka[  163  Kapal  Ilegal. Disudur Dari https://m.tempo.co/read/news/2017/01/07/092833493/selama-2016- menteri-susi-tangkap-163-kapal-ilegal (22 Mei 2017).
Wikidia. 2017. Indonesia. Disudir Dari https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia (22 Mei 2017).