DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1 Received: 10 Januari 2021 , Revised: 17 Februari 2021, Publish: 3 Maret 2021

## KONSEP DASAR EKONOMI PENDIDIKAN PADA TATARAN SUPRASTRUKTUR DAN INFRATRUKTUR POLITIK DI INDONESIA
Suyanto Suyanto 1) , Lias Hasibuan 2) , Kasful Anwar US 3)
1) UIN STS Jambi, suyantojambi2018@gmail.com
2) UIN STS Jambi, Lhas10@yahoo.co.id
3) UIN STS Jambi, kasfulanwarus@gmail.com

## Corresponding Author: Suyanto Suyanto 1)
Abstrak: Ekonomi  pendidikan adalah  ilmu  yang  mempelajari  bagaimana  manusia  dan masyarakat  memilih  menggunakan  uang  atau  tidak  untuk  memanfaatkan  sumber  daya produktif  yang  langka  guna  menghasilkan  bermacam  jenis  pelatihan  dan  pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakter dan lain- lain khususnya melalui pendidikan ekonomi.  Ekonomi  pendidikan  merupakan  konsep  dalam  bidang  pendidikan  untuk mengembangkan  pendidikaan  yang  berbasis  ekonomi,  baik  itu  berupa  biaya  pendidikan maupun tujuan dari pendidikan itu sendiri bisa menghasilkan ekonomi. Semua akan terwujud bila  suprastruktur  dan  infrastruktur  saling  mendukung.  Dalam  bidang  suprastruktur  sistem politik di Indonesia meliputi legislatif, eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan infrastruktur yaitu Partai  politik,  kelompok  penekan,  kelompok  berkepentingan  dan  media  komunikasi  politik yang  bertindak  mengawasi  dan  memberikan  masukan  yang  konstruktif.  Bersatunya  kedua komponen tadi akan dapat mewujudkan pengembangan ekonomi pendidikan yang efektif dan efesien.
Kata Kunci: Dasar ekonomi Pendidikan, Tataran Suprastruktur, Infrastruktur Politik

## PENDAHULUAN
Pada  Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional Bab    I    Ketentuan    Umum    pasal    1    ayat    23    yang    menjelaskan    bahwa  Sumber    daya pendidikan  adalahsegala  sesuatu   yang  dipergunakan  dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat,   dana,   sarana,   dan   prasarana.   Dalam hal      ini      pembiayaan  pendidikan    merupakan    suatu    hal    yang        sangat    penting bagipendidikan    di  daerah.    Lebih    lanjut    dalam    pasal    47    disebutkan    tentang    sumber pendanaan  pendidikan    yaitu;    sumber    pendanaan    pendidikan    ditentukan    berdasarkan prinsip    keadilan,    kecukupan,    dan    keberlanjutan;    pemerintah,    pemerintah  daerah,    dan masyarakat    mengerahkan    sumber    daya    yang    ada    sesuai    dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku;  ketentuan  mengenai  sumber pendanaan  pendidikan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
Menurut (Ramayulis,.2006:6) Pendidikan   merupakan   usaha   sadar   dan   terencana untuk   mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan        potensi        dirinya        untuk        memiliki        kekuatan        spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan yang    diperlukan    bagi    dirinya,masyarakat,    bangsa    dan    negara.  Sebuah        proses pendidikan    dapat    dilaksanakan    baik    melalui    lembaga pendidikan  informal  maupun formal.  Pendidikan  dapat  menjadikan  sumber daya  manusia  lebih  cepat  mengerti  dan siap    dalam    menghadapi    perubahan  dan    pembangunan    suatu    Negara.  Dengan  demikian Sistem pendidikan bisa dipahami sebagai himpunan gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan.
Amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  31  ayat  4  juga  menerangkan  dalam    hal pembiayaan  pendidikan  bahwa;  ”Negara  memprioritaskan anggaran  pendidikan  sekurang- kurangnya   dua  puluh    persen  dari   anggaran pendapatan dan  belanja    negara  serta  dari anggaran    pendapatan    dan    belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  pennyelenggaraan pendidikan nasional”. Dalam  implementasi  kebijakan  pendidikan  di  daerah  akan  berjalan dengan apabila    didukung    oleh    sumber    daya    pendidikan    (pembiayaan pendidikan) yang  memadai  dan  dapat  diandalkan  untuk  meningkatkan  mutu  dan  kualitas  sumber  daya didaerah.  Dengan  adanya  perubahan  kewenangan  pengelolaan    pendidikan    dengan    segera mengubah  pola  pembiayaan  sektor pendidikan.
Pendidikan    memiliki    peran    penting    dalam    kehidupan    berbangsa    dan  bernegara dalam  upaya  menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Pendidikan    merupakan suatu    faktor    kebutuhan    dasar    untuk    setiap    manusia  sehingga  upaya  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  karena  melalui  pendidikan  upaya      peningkatan      kesejahteraan      rakyat dapat      diwujudkan.      Pendidikan  mempengaruhi    secara    penuh    pertumbuhan    ekonomi suatu  Negara  (daerah). Pendidikan  dapat  menjadikan  sumber  daya  manusia  lebih  cepat mengerti  dan    siap    dalam    menghadapi    perubahan    dan    pembangunan    suatu    Negara. Masalah    kualitas    dan    kuantitas    sumber    daya    manusia  jugadiakibatkan    oleh  rendahnya mutu  pendidikan.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  adanya  tingkat  melek huruf   yang   rendah, pemerataan    pendidikan   yang    rendah,    serta    standar proses   pendidikan  yang  relatif kurang    memenuhi    syarat.  Dalam  mengkaji  sistem  pendidikan  dalam  suatu  Negara  tidak terlepas dari falasafah suatu bangsa tersebut.Ketika negara-negara barat mempunyai falsafah hidup  rasionalis,materialis,dan  pragmatis  maka  system  pendidikan  yang  dibuat  oleh  barat tentu  bercorak  rasionalis,pragmatis,dan  materialis.Falsafah  bangsa  Indonesia  adalah Pancasila.  Menurut  Undang  –  undang  Dasar  1945  .Pendidikan  Nasional  adalah  pendidikan yang  berakar  pada  kebudayaan  bangsa  Indonesia  yang  berdasarkan  pada  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar1945.
Dalam   penyelenggaraan   pendidikan   di   tingkat   nasional   maupun daerah,  negara Indonesia  mengalami  suatu  transisi  yang  sangat  signifikan dalam  pengelolaan  sumber- sumber    daya    yang    ada    dalam    bidang    pendidikan  terutama      dalam      hal      pendanaan pendidikan.      Dalam      hal      ini      pelaksanaan  pendidikan    harus    disertai    dengan    adanya peningkatan  peran  sumber  dana pendidikan.   Kebijakan   politik   pendidikan   Indonesia secara      umum      dapat  dibagi    ke    dalam    empat    periode.  Pertamakebijakan    politik pemerintahan pada     masa    Pra-kemerdekaan; Kedua,kebijakan     politik    pemerintahan Indonesia  pada  masa  Orde  Lama; Ketigakebijakan  politik  pemerintahan Indonesia  masa Orde  Baru;  dan keempat kebijakan  poltik  pemerintahan Indonesia pada Orde Reformasi.

## PEMBAHASAN
Ekonomi Pendidikan
Beberapa teori yang berkaitan dengan ekonomi pendidikan yaitu :

## a. Teori modal manusia (Human Capital Theory)
Menurut  (Rastagi  ,2002)  yang  menyatakan  bahwa  human  capital  merupakan pengetahun,kompetensi,sikap,kesehatan  dan  sifat  yang  dimiliki  oleh  manusia.Konsep  kedua menyatakan bahwa human capital merupakan pengetahuan dan ketrampilan yang didapatkan melalui  berbagai  aktifitas  pendidikan  seperti  sekolah,  kursusu  dan  pelatihan.Konsep  utama model ini adalah bahwa capital merupakan sesuatu yang didapatkan melalui akumulasi suatu pproses tertent.
Pendapat  yang  lain  Romer  (1999)  menyatakan  bahwa  human  capital  merupakan sumber  mendasar  dari  produktifitas  ekonomi.  Human  capital  juga  merupakan  sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktifitasnya (Rosen,  1999).  Frank  &  Bemanke  (2007)  berpendapat  bahwa  human  capital  adalah perpaduan  antara  pendidikan,  pengalaman,  pelatihan,  keterampilan,  kebiasaan,  kesehatan, energy dan inisiatif yang memengaruhi produktifitas manusia.
Diperkuat oleh (Alan dkk.2008). Konsep ini menganggap human capital tidak berasal dari  pengalaman  manusia.  Konsep  ketiga  memandang  human  capital  melalui  perspektif orientasi  produksi.    Diperkuat  lagi  oleh  Schultz  (1961)  menyatakan  bahwa  human  capital merupakan  salah  satu  factor  penting  dalam  peningkatan  produktifitas  ekonomi  di  suatu Negara.
Inti  dari  Human  capital  theory  menggunakan  konsep  bahwa  modal  utama  manusia adalah  pendidikan,  keterampilan,  dan  kesehatan.  Human  investment  theory  menggunakan konsep mengorbankan sesuatu saat ini demi keuntungan lebih di masa depan

## b.Teori pembangunan manusia (Human Development Theory)
Human Development Theory atau pembangunan manusia merupakan merupakan suatu proses  untuk  memperbesar  pilihan-pilihan  bagi  manusia  (UNDP,1990).Teori  ini  dicetuskan oleh  UNDP  untuk  memperbaiki  konsep  analisis  sumber  daya  manusia  sebelumnya  yang berlandaskan  produk  domistik  bruto  atau  rata-rata  pendapatan  perkapita.Menurut  pendapat tersebut  rata-rata tidak menggambarkan secara  detil  kondisi  sumber daya manusia di  suatau wilayah.Ini disebabkan kesenjangan yang ada antara kaya dan miskin yang cendering tinggi. Inti Human development theory merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia.  Sustainable  Development  Theory  merupakan  konsep pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepentingan di masa depan. Kedua  teori  tersebut  menjelaskan  proses  pendidikan  yang  mempunyai  hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi .Pola hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi baik  itu  langsung  maupun  tidak  langsung  seperti  model  fungsi  produksi,menyiapkan lapangan  kerja  bahwa  pendidikan  dilaksanakan  dalam  rangka  mencari  pengetahuan  untuk bekerja.  antara  ekonomi  dan  pendidikan  dan  pendidikan  memiliki  hubungan  yang erat.Ekonomi  mampu  mendorong  pendidikan  berjalan  secara  efektif  dan  efesien  sementara hasil  pendidikan  akan  menciptakan  manusia  yang  memiliki  kualitas  sehingga  mampu menggali  dan  mengoptimalkan  sumber-sumber  ekonomi,  sehingga  laju  pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik Menurut  Mark Blaug (1976:19)  : “…. A good case can now be made for the viw that educational expenditure does partake  to a surprising degree of the nature of investementt in enhanced future output.To that extent, the consequences of the education in the sense of skill embodied  in  people  may  be  viewed  as  human  capital,  which  is  not  to  say  that  people themselves are being treated capital.In other word, the resources devoted to maintaining and increasing the stok of human beings, but the resources devoted to maintaining and increasing the stock of human beings remain consumption by virtue of the abolition of slavery”.
Pendapat tersebut menyatakan bahwa sebuah kasusu yang baik sekarang dapat dibuat untuk  pandangan  bahwa  pengeluaran  pendidikan  benar-benar  mengambil  bagian  yang mengejutkan  dari  sifat  investasi  dalam  peningkatan  hasil  di  masa  depan.Sejauh  itu, konsekkuensi  pendidikan  dalam arti  ketrampilan  yang terkandung dalam  diri manusia dapat dipandang  sebagai  modal  manusia,  yang  tidak  berarti  bahwa  manusia  itu  sendiri  diperlukan sebagai investasi pada manusia, tetapi sumber daya yang dikhususkan untuk memelihara dan meningkatkan persendian manusia tetap dikonsumsi melalui penghapusan perbudakan.
Hal  tersebut  diperkuat  dengan pendapat Jones  (1985:4)  yang  menyatakan  bahwa “The  people  have  certain  skills,  habit,  and  knowledge,  which  they  sell  to  employers  in  the form  of  their  wage  salaried  labor,  and  which  can  be  expected  to  provide  them  a  flow  of income over their lifetimes. Furthermore, human capital can be analogized in some respects to physical capital because both are used together to produce a stream of income over some period of years ”.
Pendapat  terbsebut  menyatakan  bahwa  Orang-orang  memiliki  keterampilan, kebiasaan,  dan  pengetahuan  tertentu,  yang  mereka  jual  kepada  majikan  dalam  bentuk  upah tenaga  kerja  yang  digaji,  dan  yang  dapat  diharapkan  memberi  mereka  aliran  pendapatan selama  hidup  mereka.  Selanjutnya,  modal  manusia  dapat  dianalogikan  dalam  beberapa  hal untuk  modal  fisik  karena  keduanya  digunakan  bersama-sama  untuk  menghasilkan  aliran pendapatan selama beberapa periode tahun”.

## Suprastruktur Dan Infrastruktur PolitikPendidikan
Dari  segi  bahasa  menurut  Kamus  Besar  Indonesia,  Suprastruktur  politik  berasal  dari dua  kata  yaitu  supra  dan  struktur,  Supra  berarti  “di  atas  atau  di  luar  “  sedangkan  struktur berarti “ bangunan,struktur,susunan,kerangka “.Dalam pengertian yang cukup mudah adalah lembaga tinggi Negara.
Bagaimana  hubungan  pendidikan  dan  politik?  Menurut  (Albernethy,  David      dan Coombe,  Trevor. 1965: 287) .Hubungan timbal balikan antara politik dan pendidikan dapat terjadi  melalui  tiga  aspek,yaitu  pembentukan  sikap  kelompok  (groupattitudes),masalah pengangguran(employment),dan  peranan  politik  kaum  cendikia  (the  political  role  of  the intelligentsia).
Setelah amandemen UUD 1945, lembaga – lembaga Negara di Indonesia terdiri dari :
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4) Lembaga kepresidenan
5) Mahkamah Agung (MA)
6) Mahkamah Konstitusi (MK)
7) Komisi Yudisial (KY)
8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Lembaga-lembaga  tersebut  terbagi  menjadi  tiga bagian  yaitu:
a. Lembaga  Legislatif;  Legislatif  diwakili  oleh  DPR  dan  untuk  daerah    ada    DPD. Sedangkan  untuk  majelisnya  ada  MPR.  Ketiga  lembaga  ini mempunyai  fungsi  dan tujuan    berbeda.    DPR    mempunyai    fungsi    membentuk  UU,      membahas      RAPBN bersama   presiden   secara   garis   besar   3   fungsi utamanya  yaknilegislasi, anggaran dan  pengawasan.  Sedangkan  untuk    DPD berfungsi  untuk   mengawasi   pelaksanaan UU    tertentu    dan    pengusul    dari  masalah  yang  ada  di  daerah.  Dan  terakhir  MPR berfungsi untuk menetapkan UUD  serta  melantik  presiden  dan  wakil  presiden.
b. Lembaga Eksekutif;Kekuasaannya   berada   di   tangan presiden   serta   dibantu   wakil presiden beserta   menteri   dan   bawahannya   lainnya   untuk   berfungsi   memegang
kekuasaan    pemerintahan    menurut    UUD,    serta    bisa    menetapkan    peraturan pemerintahan    untuk    kemaslahatan    bersama.
c. Lembaga    Yudikatif; Lembaga  ini  merupakan kehakiman  yang  berisikan  Mahkamah Agung    (MA),  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  Komisi  Yudisial  (KY),  Insfektif.  Mereka berfungsi dan   bertujuan   sebagai   penyelesaian   masalah   yang   ada   di   masyarakat. Biasanya masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di pengadilan negeri.
Sedangkan  Infrastruktur  berasal  dari  dua  kata  yaitu  “  Infra”  berarti  atas  dan  kata “struktur  “  berarti  “  Tata  bangunan  atau  tata  hubungan  “  Jadi  Infrastruktur  Politik  adalah Infrastruktur  yang  berhubungan    dengan    lembaga    negara    dan    lembaga    kemasyarakatan yang  dalam        kegiatannya        secara        langsung        atau        tidak        saling        berpengaruh. Sehingga      lembaga      tersebut      mempengaruhi      kebijakan      lembaga      negara.  Sehingga tujuan  dan  fungsi  infrastruktur  politik  sangat  penting  peranannya  dalam    bernegara.  Yang termasuk infrastruktur yaitu lembaga-lembaga itu antara lain :
1.Partai politik
Berdasarkan nomor urut peserta pemilu 2019 sesuai hasil yang diambil wakil masing – masing partai sebagai berikut :
1) Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB)
2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3) PDI Perjuangan (PDIP)
4) Partai Golkar
5) Partai Nasdem
6) Partai Gerakan Perubahan Indonesia ( Garuda )
7) Partai Beringin Karya ( Berkarya)
8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9) Partai Persatuan Indonesia ( Perindo)
10) Partai Persatuan Pembangunan (PP)
11) Partai Solidarotas Indonesia (PSI)
12) Partai amanat Nasional (PSI)
13) Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura )
14) Partai Demokrat
2.Kelompok penekan
Kelompok  penekan  tersebut  merupakan  kelompok  civil  society  yang  berperan memberikan  tekanan  pada  pemerintahan  dan  berusaha  mempengaruhi  kebijakannya. Perbedaannya  dari  kelompok  kepentingan,Kelompok  penekan  berorintasi  pada kepentingan  masyarakat  secara  umum.tidak  untuk  kepentingan  spesifik  kelompok tersebut.Kelompok  ini  biasanya  ormas  yang  telah  memiliki  legitimasi  kuat  di masyarakat.Contoh kelompok penekan ini Ormas Nahdlatul Ulama (NU),Muhammadiyah,IDI dan lain – lain.
4.Media komunikasi politik
Media  komunikasi  politik  mempunyai  peranan  sebagai  media  politik  terhadap masyarakat  luas  dengan  tujuan  agar  khalayak  mengetahui  agenda  politik  dan  dari masyarakat  untuk  menyampaikan kritik  terhadap  elit  politik/pemerintah.Contohnya, surat kabar, TV, majalah dan lain – lain lain.
5.Kelompok Kepentingan
Kelompok ini ialah kelompok civil society yang berperan dalam memberikan tekanan pada  pemerintah  untuk  mempengaruhi  kebijakan.  Contoh  kelompok  ini  yaitu  organisasi buruh yang memberikan tekanan kebijakan yang berpihak pada kaum buruh seperti upah layak,perlindungan tenaga kerja dan lain-lain.
Dalam  masyarakat  terutama  dalam  system  politi  di  Indonesia  pasti  banyak  berbagai kpentingan yang perlu ditengahi  oleh Negara.Maka infrastruktur politik adalah jalan terbaik sebagai penyambung berbagai kepentingan yang ada dan Bias  mengkomunikasikan  antara  masyarakat,  golongnan,  institusi  dan  berbagai  sector kehidupan  dengan  pihak  pemerintah  sebagai  lembaga  sebagai  lembaga.  Politik  pendidikan merupakan  penjelasan  atau  pemahaman  umum  yang  dintetukan  oleh  pemerintah  dalam bidang pendidikan.
Politik  pendidikan  mengandung  kebijakan  pemerintah  suatu  Negara  yang  berkenaan dengan  pendidikan.Politik  pendidikan  bukan  hanya  berupa  peraturan  perundangan  yang tertulis,melainkan  juga  termasuk  kebijakan-kebijakan  lain  yang  berkaitan  dengan pendidikan.Politik pendidikan ditujukan untuk mensukseskan penyelenggara pendidikan yang dijalankan demi tercapainya tujuan negara,karena tujuan Negara menjadi sasaran,maka segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh melenceng dari tujuan negara.
Lalu  bagaimana  kaitan  antara  pendidikan  dan    politik  ?  Menurut  (Borah,  R.R.    2012:91) sangat    erat    bahkan    selalu  berhubungan    sehingga    dengan  keadaan    tersebut    dapat diketahui  bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. bahwa Pemerintah India membuat begitu banyak kebijakan dan   amandemen untuk meningkatkan   standar   pendidikan.   Pemerintah begitu    ketat    dalam    menerapkan kebijakan    dan    amandemen    baru.
Menurut  (  Wales,    J.,    Magee,    A.,    Nicolai,    S.  2016:56)  Penerapan    analisis penyelesaian    politik    dapat    membantu    menjelaskan    pola  kemajuan  dalam  akses    dan kualitas pendidikan, dan untuk mengidentifikasi insentif politik yang mendasarinya.
Tidak berlebihan kiranya bahwa pendidikan sebagai salah satu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan Negara.Pendidikan selalu berdasarkan keinginan pola penguasa yang menetapkan  kerikulum.Kira  kiranya  politik  ternyata  sangat  berkaitan  erat  dengan pendidikan.Pilitik  adalah  kebijakan,  siapa  yang  menguasai  politik  atau  siapa  yang  menjadi pimpinan  dialah  yang  memudian  menentukan  arah  pendidikan.Siapa  yang  berkuasa  selalu berusaha  untuk  mendapatkan  nilai  plus  bagi  rakyatnya.Karena  pendidikan  adalah  termasuk hajat orang banyak, maka siapa yang dapat menentukan arah pendidikan ini dengan baik,baik jangka panjang maupun menengah akan berinvestasi besar bagi kepentingan kedepan.
Bagaimana dengan pendanaan pendidikan , sebagaimana  yang termuat dalam pasal 31 ayat(4)  UUD  1945  bahwa  Negara  memperiotaskan  anggaran  pendidikan  sekurang  – kurangnya 20 % baik dari APBN maupun APBD.  Anggaran 20 % ini termasuk didalamnya digunakan untuk sarana maupun sarana pendidikan.
Politik  tersebut  berpengaruh    terhadap    sumberdaya    pendidikan    seperti  gaji guru,sarana  prasarana  penunjang kegiatan  belajar,  dan  pelatihan.  Salah satu  hal  penting dalam    pengembangan    proses    pembelajaran    yang    bermakna  adalah      tersedianya      guru- guru   yang   profesional.   Penyediaan   guru   yang profesional    selama    ini    terabaikan. Jika    jabatan    profesionalitas    guru disejajarkan    dengan    jabatan    profesional    lainnya seperti    dokter    dan pengacara, maka profesionalitas guru masih tertinggal.UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menuntut guru sebagai pendidikan bertaraf S1. Kebijakan sertifikasi  guru,   awalnya  sebagai   upaya   untuk   menjadikan   guru yang    ada     menjadi guru        yang        profesional.        Namun        beberapa        indikasi  menunjukkan      kebijakan sertifikasi    guru    gagal   menjadikan   guru    menjadi  profesional.    Karena   guru    yang mengejar      sertifikasi      hanya      semata-mata  bermotif      mengejar      tunjangan      sertifikasi, setalah   mereka   mendapatkan sertifikat,  tidak  ada  tanda-tanda  mereka  berubah  menjadi guru  profesional, baik    dalam    merancang,    mengembangkan,    melaksanakan,    menilai, dan mendiagnosa  berbagai  masalah  yang  dihadapi  peserta  didik  terlihat  tidak bedanya antara  guru  yang  bersertifikat  dengan  yang  belum  bersetifikat.  Salah  satu      ketidakberesan
dalam      pelaksanaan      sistem      pendidikan      nasional      di  Indonesia  adalah  adanya  politik organisasi pendidikan dalam mempersiapkan  guru  profesional.

## PENUTUP
Pendidikan  dan  politik  adalah  dua  hal  yang  berhubungan  erat  dan  saling mempengaruhi.Artinya  apa  yang  menjadi  aspek  pendidikan  mengandung  unsur  –  unsur politik.Bagitu juga kegiatan atau aktifitas politik juga ada kaitanya dengan aspek pendidikan. Keduanya saling mengisi atau bahu membahu dan saling mengisi dalam membentuk prilaku masyarakat. Politik  juga  berpengaruh  terhadap  sumberdaya  pendidikan  seperti gaji  guru, sarana    prasarana    penunjang  kegiatan    belajar,    dan    pelatihan.    Salah  satu    hal    penting dalam  pengembangan  proses  pembelajaran  yang  bermakna adalah  tersedianya  guru-guru yang  profesional.Politik pendidikan adalah segala usaha,kebijakan dan siasat yang berkaitan dengan  masalah  pendidikan.Dalam  perkembangan  selanjutnya  politik  pendidikan  adalah penjelasan atau pemahaman umum yang ditentukan oleh penguasa pendidikan tertinggi untuk mengarahkan  pemikiran  dan  menentukan  tindakan  dengan  perangkat  pendidikan  dalam berbagai kesamaan dan keanekaragaman beserta tujuan dan program untuk merealisasikannya.Dengan  demikian  politik  pendidikan  adalah  segala  kebijakan  pemerintah suatu  Negara  dalam  bidang  pendidikan  yang  berupa  peraturan  perundangan  atau  lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan Negara .
Dua  lembaga  didalam  sistem  politik  di  Indonesia  sangat  menentukan  arah  kebijakan pelitik ekonomi pendidikan yaitu Suprastruktur yang termasuk didalamnya lembaga legislatif, eksekutif dan Yudikatif  serta lembaga  Negara yang bersifat  inspektif yaitu BPK  Disamping Inprastruktur termasuk didalamnya Partai Politik, Kelompok Penekan, kelompok kepentingan dan media komunikasi politik juga ikut mementukan arah kebijakan pendidikan.

## DAFTAR RUJUKAN
Alan,  K.  M.  A.,  Altman,  Y.,  &  Roussel,  J.  2008. Employee  Training  Needs  and  Perceived Value  of  Training  in  the  Pearl  River  Delta  of  China:  A  Human  Capital  Development Approach . Journal of European Industrial Training, 32(1),2008.
Albernethy, David dan Coombe, Trevor .Education and Politics in Developing
Countries . Havard  Educational Review. Vol. 35. No.3. 1965 Borah,    R.R.. Impact    of    Politics    and      Concerns    with    the    Indian    Education  System. International Journal of Educational Planning & Administration. Volume  2. Number 2 2012
Imam  Barnadib. Filsafat Pendidikan ;  Tinjauan  Beberapa  Aspek  dan  Proses Pendidikan. Yogyakarta:
Rastogi,  P.  N .  Knowledge  Management  and  Intellectual  Capital  as  a  Paradigm  of  Value Creation . Human Systems Management, 21(4).2002
Studying, 1982Nir,  A.E.  dan  Kafle,  B.S. The  effect  of  political  stability  on public  education quality. International Journal of Educational Management. Vol. 27 No. 2, 2013 Romer,  P.  M .  Endogenous  Technological  Change.  Journal  of  Political  Economy ,  98(5), 2013.
Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam , Jakarta: Kalam Mulia. 2006 Sukasni, A. dan Efendy, H. The Problematic of Education System in Indonesia and  Reform Rosen, H. S. 1999. Public Finance. New York : McGraw-Hill. Schultz, T. W. 1961. Investment in Human Capital. American Economic Review, 51, 1961 UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen UUD 1945 pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan
Agenda .  International  Journal  of Education.  Vol.  9.  No.  3. 2017 UNDP. Human Development Report 1990 . New York: Oxford University Press. 1990. Wales,  J.,  Magee,  A.,  Nicolai,  S. How  does  political  context  shape education reforms and their success . Development Progress Dimension Paper. Vol.06 Agustus 2016