## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DAN UPAYA NOTARIS MEMBUAT  PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN
Respati Nadia Putri Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran email: respatinadiap@gmail.com
Sonny Dewi Judiasih
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. email: sonny@unpad.ac.id
Nanda Anisa Lubis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. email: nandalubis.notaris@gmail.com
disampaikan 21/7/19 – di -review 29/7/19 – diterima 5/12/19 DOI: 10.25123/vej.3353

## Abstract
One of the legal consequence of a marriage is a consolidation of husband and wife assets with the understanding that both parties before signing the marriage contract can decide otherwise, through the pre-nuptial contract. The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, made possible the making of a similar arrangement after the marriage contract has been signed.  The focus of this article is to explore, using a juridical normative approach, what legal protection exist for third parties.  The main finding is that legal protection is provided by requiring the contract be made by and before a notary public, registered at the Civil Registrar Office and all that is performed only after the Notary Public made an inventory of both spouse’s assets.
Keywords:
pre-nuptial marriage contract, Constitutional Court Decision, separation of spouse’s assets

## Abstrak
Salah  satu  akibat  hukum  dari  perkawinan  adalah  terbentuknya  harta  bersama.  Namun, tercampurnya  harta  suami-istri  dapat  dihindari  dengan  membuat  perjanjian  pra-nikah.  Pasca terbitnya Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015, perjanjian pemisahan harta bisa dibuat selama dan dalam ikatan  perkawinan.   Persoalannya,  dan  ini  menjadi  fokus  tulisan ini, adalah  perlindungan hukum apa yang tersedia bagi pihak ketiga yang dapat dirugikan oleh adanya perjanjian pemisahan harta pasca nikah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.  Temuan utama penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum pada pihak ketiga dijamin dengan menundukan pembuatan  perjanjian  pemisahan  harta  bersama  pasca  nikah  pada  syarat  wajib  didaftarkan  di kantor catatan sipil, dibuat oleh Notaris setelah Notaris yang bersangkutan melakukan inventarisasi harta benda perkawinan.
Kata Kunci:
perlindungan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan

## Pendahuluan
Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk hidup bersama dan saling  berinteraksi  dengan  sesamanya.  Perkawinan  dapat  dikatakan  sebagai permasalahan  hukum  dalam  masyarakat  karena  masyarakat  terdiri  dari  suatu kumpulan  orang  yang  merupakan  subjek  hukum  dan  dapat  juga  dikatakan  salah satu hal yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai  subjek hukum adalah perkawinan, hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum keluarga. 1 Di  Indonesia,  perkawinan  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UUP). Pasal 1 UUP memberikan definisi tentang perkawinan, yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,  dengan  demikian  dapat  terlihat  bahwa  seorang  pria  dan  wanita melangsungkan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang sah, bahagia, dan kekal.
Perkawinan memiliki tujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis, selain itu  sebagai  sarana  menggapai  kedamaian  dan  ketentraman  jiwa.  Perkawinan dimaksudkan  untuk  memiliki  keturunan  yang  bertujuan  agar  kehidupan  tidak punah. 2 Perkawinan  merupakan  sebuah  perbuatan  hukum  karena  perkawinan membawa  akibat  hukum  berupa  hak  dan  kewajiban  bagi  orang-orang  yang melakukannya. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. 3
Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan/atau istri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang
1 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Rizkita, Jakarta, 2002, hlm 1
2 Id.
3 Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 3
dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan  karena  masing-masing  pihak  mempunyai  kewajiban  bersama  untuk mencari  penghasilan  guna  mewujudkan  kesejahteraan  keluarga. 4 Hak  dan kewajiban antara suami dan istri ada yang bersifat pribadi atau yang tidak dapat dinilai  dengan  uang  dan  ada  juga  yang  bersifat  ekonomis  atau  mempunyai  nilai uang. 5 Kewajiban antara suami istri yang bersifat pribadi contohnya seperti yang diatur dalam Pasal 103 KUH Perdata juncto Pasal 33 UUP yang mewajibkan suami istri  untuk  saling  setia,  saling  mencintai,  dan  saling  menghormati,  sedangkan mengenai akibat hukum perkawinan yang bersifat  ekonomis adalah yang terkait dengan akibat hukum terhadap harta kekayaan suami istri, yang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP. Pasal tersebut menunjukkan bahwa UUP mengatur juga tentang hukum harta perkawinan, pasal tersebut bersifat mengatur yang dapat dikesampingkan  oleh  para  pihak  dengan  adanya  kesepakatan  lalu  dibuat kesepakatan  baru  untuk  menggantinya  dalam  bentuk  perjanjian  atau  yang dimaksud dalam hal ini yaitu perjanjian kawin.
Perjanjian  kawin  dibuat  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan. Kedua  pihak  atas  perjanjian  bersama  dapat membuat  perjanjian tertulis  yang disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan, setelah  mana  isinya berlaku  juga  terhadap pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga tersangkut.  Perjanjian tersebut    berlaku    sejak  perkawinan    dilangsungkan.  Perjanjian    tersebut  tidak dapat  diubah selama perkawinan  berlangsung,  kecuali  bila  kedua belah  pihak sepakat  untuk  mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Pada  hari  Kamis,  tanggal  27  Oktober 2016  telah  dikeluarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi    Nomor    69/PUU-XIII/2015  yang  dilatarbelakangi  dari adanya  permohonan  seseorang  yang  menikah  dengan  Warga  Negara  Asing (perkawinan  campuran)  yang  keberatan  karena  tidak  bisa  membeli  benda  tidak bergerak  dengan  hak  milik kecuali  dengan  adanya  perjanjian  kawin  yang  dibuat sebelumnya.  Pihak  yang  bersangkutan  tidak  membuat  perjanjian  kawin
4 Id. hlm 5
5 J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 28
sebelumnya sehingga tidak bisa membeli benda tidak bergerak dengan hak milik tersebut, maka mengajukan untuk uji materil salah satunya terhadap Pasal 29 UUP dengan tujuan untuk yang bersangkutan dapat membuat perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung, sehingga yang bersangkutan dapat membeli benda tidak bergerak dengan hak milik,  dalam  putusannya  menyatakan  bahwa  pada waktu sebelum    dilangsungkan    atau    selama  dalam    ikatan    perkawinan    kedua    belah pihak  atas    persetujuan    bersama    dapat    mengajukan  perjanjian    tertulis    yang disahkan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan  atau  notaris setelah  mana  isinya berlaku  juga  terhadap pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga tersangkut. Hal ini merupakan  perubahan    norma    yang    harus    disikapi    oleh    pihak-pihak  yang berkepentingan,  salah  satunya  yaitu  notaris  dalam  membuat  perjanjian  kawin setelah perkawinan berlangsung.
Di  dalam  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJN)  disebutkan  bahwa  untuk  menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang, bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat.
Notaris  berperan  sangat  penting  dalam  ranah  hukum  perdata. 6 Notaris adalah salah satu profesi yang merupakan pejabat umum yang tugas dan kewajiban dalam  memberikan  pelayanan  kebutuhan  hukum  kepada  masyarakat. 7 Tugas notaris  sebagai  pejabat  umum  yaitu  membuat  akta  otentik  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  15  ayat  (1)  UUJN  yaitu  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang
6 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013). hlm 219
7 Id.
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepadanya.
Ada  kalanya  kasus  timbul  di  masyarakat  menyangkut  akta  yang  dibuat dihadapan notaris sehingga menimbulkan sengketa hukum karena terdapat pihak yang merasa dirugikan. Pada kenyataannya terjadi beberapa pemasalahan hukum dari  pembuatan  akta  perjanjian  pisah  harta  yang  dibuat  dihadapan  notaris  yang penulis peroleh bedasarkan hasil wawancara dengan Nyonya X selaku salah satu pihak  pembuat  perjanjian  perkawinan  setelah  perkawinan  berlangsung,  yaitu perjanjian  perkawinan  yang  telah  dibuat  setelah  perkawinan  berlangsung,  yang mana  perjanjian  tersebut  dibuat  oleh  notaris  sesuai  dengan  keinginan  para penghadap yang berkepentingan, namun setelah perjanjian tersebut telah berlaku, pihak ketiga  merasa salah satu klausul perjanjian tersebut merugikan pihak ketiga dalam  hal  ini  adalah  kreditor  dalam  penagihan  pelunasan  utang,  yang  mana sebelum  dibuatnya  perjanjian  perkawinan  ini  salah  satu  pihak  yang  membuat perjanjian  kawin,  yaitu  suami,  melakukan  peminjaman  sejumlah  uang  kepada kreditor tanpa sepengetahuan istrinya, hal tersebut merupakan salah satu alasan mengapa perjanjian perkawinan tersebut dibuat.
Pada saat kreditor/pihak ketiga hendak menagih pelunasan kepada suami tersebut dan tidak dilunasi, maka  kreditor menagih pelunasan kepada istri, yang kemudian sang istri menolak karena tidak pernah mengetahui maupun menyetujui suaminya  melakukan  peminjaman  kepada  kreditor,  selain  itu  dengan  adanya perjanjian  perkawinan  yang  telah  dibuat  dijadikan  alasan  untuk  menyelamatkan hartanya,  sehingga  istri  tidak  mau  melunasi  utang  suaminya.  Hal  ini  membuat kreditor  merasa  dirugikan  atas  perjanjian  tersebut  dan  memberikan  somasi pasangan  suami istri dengan alasan wanprestasi tidak atau terlambat memenuhi prestasi berupa melunasi atau membayar utangnya kepada kreditor, maka notaris pembuat perjanjian pisah harta tersebut dimungkinkan pula diberi somasi dalam perkara tersebut perihal akta yang dibuatnya membuat kreditor sulit memperoleh
haknya untuk mendapatkan pelunasan utang. Pihak ketiga dalam kasus ini harus dilindungi karena para pihak yang membuat perjanjian perkawinan selaku debitur diduga  tidak  bertiktikad  baik  dalam  membuat  perjanjian  perkawinan  sehingga kepentingan  atau  hak  kreditor  diabaikan  untuk  melindungi  harta  kekayaan mereka. 8 Itikad baik merupakan hal terpenting dalam hukum kontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mana memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan  dan  keadilan,  Intinya  bahwa  asas  itikad  baik  ini  dapat diimplementasikan bahwa guna tercapainya kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma kepatutan dan nilai keadilan. 9
Kasus   lainnya   yang   terjadi   dalam   masyarakat   yaitu,  setelah munculnya Putusan MK 69/2015, tidak sedikit masyarakat yang hendak membuat perjanjian perkawinan  setelah  perkawinan  berlangsung.  Masyarakat  menginginkan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut memiliki alat bukti yang kuat jika suatu hari  terjadi  suatu  permasalahan  hukum  terkait  akta  tersebut,  maka  dibuatlah perjanjian perkawinan dalam bentuk  akta  otentik  oleh notaris dengan dihadiri oleh para penghadap yang bersangkutan.
Notaris  memiliki  peranan  dalam  pembuatan  perjanjian  perkawinan tersebut,  namun  tidak  banyak  notaris  yang  memahami  poin-poin  penting  yang harus mereka pahami dalam pembuatan akta misalnya klausul yang akan dipakai atau  dokumen  yang  diperlukan.  Menurut  Jenni  Mariani  (notaris)  selaku narasumber, alasan lain notaris belum banyak yang bersedia membuat perjanjian perkawinan  setelah  perkawinan  berlangsung  yaitu  ketidakinginan  notaris  untuk terbawa  dalam  permasalahan    hukum  yang  akan  datang  terhadap  akta  yang dibuatnya  baik  dari  para  penghadap  sendiri  maupun  dari  pihak  luar  termasuk pihak ketiga, sekalipun notaris tersebut menjadi turut tergugat jika memang terjadi
8 Revi  Inayatillah,  et.al,  Pertanggungjawaban  Suami  Isteri  Dalam  Perjanjian  Kredit  Dengan Jaminan  Harta  Bersama  Pada  Perkawinan  Dengan  Perjanjian  Kawin , Nomor  2, Jurnal  Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 1, 2018. hlm 202
9 Sonny Dewi Judiasih, et.al, Perjanjian Kawin Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No.6/PUU-XIII/2015 , Penerbit Cakra, Bandung, 2018, hlm 81
gugatan terkait akta yang dibuatnya, sehingga hal yang diharapkan oleh masyarakat terhadap notaris mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan  berlangsung  belum  tercapai  dan  perlu  dikaji  mengenai    peranan notaris  dalam        pembuatan        perjanjian        perkawinan      setelah  perkawinan berlangsung, bagi notaris yang bersedia membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan  berlangsung  wajib  memperhatikan  dan  menerapkan  prinsip  kehati- hatian dalam membuat akta tersebut jangan sampai akta yang dibuat merugikan para  pihak  termsuk  pihak  ketiga,  maka  perlu  diteliti  lebih  lanjut  seberapa  besar peran  dan  upaya  notaris  melindungi  kepentingan  pihak  ketiga  saat  membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung  yang dalam hal ini telah diamanatkan  dalam  Putusan  MK  6/2015  dengan  frasa  “kedua  belah  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris” dalam hal ini perlu diteliti pula apakah suatu  perjanjian  perkawinan  di  bawah  tangan  lalu  disahkan  oleh  notaris  akan memenuhi syarat publisitas dan  berlaku pula kepada pihak ketiga.
Artikel  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dan spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif  analitis . Tahap  penelitian  meliputi penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara yang dilakukan di instansi-instansi terkait untuk mendapatkan data primer. 10

## Pembahasan
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pihak  Ketiga  atas  Perjanjian  Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung yang Dibuat Dihadapan Notaris Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Perjanjian  perkawinan  dalam  UUP  merupakan  perjanjian  mengenai  harta benda  suami  istri  yang  dibuat  sebelum  atau  pada  saat  dilangsungkannya perkawinan,  perjanjian  mana  menyimpangi  asas  yang  telah  ditetapkan  dalam
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat, Rajawali   Press, Jakarta, 2003,  hlm.13
undang-undang.  Perjanjian  perkawinan  dibuat  dengan  tujuan  yang  berakibat terhadap  harta  benda  perkawinan  dan  untuk  sahnya  perjanjian  tersebut  harus memenuhi  ketentuan  perundang-undangan  serta  ketentuan  mengenai  kapan perjanjian  itu  berlaku  terhadap  pihak  ketiga. 11 Perjanjian  perkawinan  dibuat dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab/ kausa yang halal.
Hal-hal lain yang hendak diatur secara konkrit dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan.  Perjanjian  perkawinan  mengikat  bagi  pihak  yang  membuatnya.  Jika perjanjian  perkawinan  sudah  disepakati,  maka  para  pihak  harus  memenuhinya sepanjang perjanjian tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. 12
Pasca  Putusan  MK  69/2015,  aturan  mengenai  perjanjian  perkawinan mengalami perubahan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan MK 69/2015 yang menerima sebagian permohonan judicial review dari pemohon terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUP, sehingga pasal tersebut menurut MK harus dimaknai:
1. Pasal 29 ayat  (1)  Undang-Undang   Nomor  1   Tahun  1974  tentang Perkawinan bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  sepanjang  tidak  dimaknai “Pada  waktu,  sebelum dilangsungkan  atau selama    dalam  ikatan    perkawinan    kedua    belah  pihak    atas    persetujuan bersama dapat  mengajukan  perjanjian tertulis  yang  disahkan  oleh pegawai pencatat      perkawinan    atau      notaris,    setelah      mana    isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga sepanjang  pihak  ketiga tersangkut”;
2. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
11 Supra no.6.  hlm 81
12 Endang Sumiarni, Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Perkawinan), (Wonderful Publishing Company, Yogyakarta , 2005) hlm 159
1945    sepanjang    tidak    dimaknai  “Perjanjian  tersebut  mulai  berlaku  sejak perkawinan    dilangsungkan,  kecuali    ditentukan    lain    dalam  Perjanjian Perkawinan”;
3. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  sepanjang  tidak  dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan  dapat mengenai  harta  perkawinan  atau perjanjian  lainnya,  tidak dapat  diubah    atau    dicabut,    kecuali    bila  dari    kedua    belah    pihak    ada persetujuan        untuk        mengubah    atau    mencabut,      dan      perubahan  atau pencabutan  itu  tidak  merugikan pihak ketiga”.
Bentuk perjanjian perkawinan dalam Putusan MK 69/2015 bahwa perjanjian perkawinan  yang  dibuat  dalam  bentuk  di  bawah  tangan  dapat  diajukan  untuk disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  atau  notaris.  Undang-undang  tidak mewajibkan notaris untuk melakukan pembukuan atau pendaftaran atas perjanjian kawin yang telah dibuatnya. Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan kapan  melakukan  pembukuan  atau  registrasi  tersebut. 13 Impelementasi  Putusan MK 69/2015 ini memerlukan dukungan dari lembaga terkait dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan yang bersifat teknis yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan.
Perjanjian  perkawinan  yang  telah  dibuat  secara  sah  akan  berlaku  dan mengikat  para  pihak  yang  membuatnya  sejak  penandatanganan  perjanjian  serta akan berlaku pula terhadap pihak ketiga selama kepentingannya tersangkut dalam perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  setelah  dilakukan  pengesahan  oleh  pegawai pencatat perkawinan sebagai perwujudan asas publisitas, dalam hal ini pihak ketiga memiliki kepentingan atas keadaan harta benda perkawinan dalam suatu keluarga. Para  pihak  dalam  membuat  perjanjian  harus  dengan  itikad  baik.  Itikad  baik merupakan  aspek  terpenting  dalam  membuat  perjanjian,  termasuk  perjanjian
13 Lokakarya, Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dan  Permasalahannya,  Pengurus  Daerah  Kota  Bandung  Ikatan  Notaris  Indonesia,  Bandung, April 2017. hlm 8
perkawinan  pasca  putusan  MK  69/2015  untuk  mewujudkan  keadilan  dan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. 14 Notaris memiliki peran dalam membuat perjanjian perkawinan pasca Putusan MK 69/2015, yang mana notaris harus cermat dalam mengetahui motif para penghadap dalam membuat perjanjian perkawinan (apakah motif tersebut merupakan suatu itikad baik para penghadap atau  sebaliknya),  mengetahui  akibat  hukum  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  termasuk  pihak  ketiga,  serta  upaya  notaris dalam melindungi kepentingan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah kreditor agar tidak menimbulkan kerugian.
Kasus pertama yang penulis jadikan contoh dalam tulisan ini, salah satunya yaitu  mengenai  suami  istri  yang  membuat  perjanjian  perkawinan  setelah perkawinan berlangsung dihadapan notaris yang diduga para pihak yang membuat perjanjian  kawin  tersebut  beritikad  buruk  karena  salah  satu  pihak  ingin menyelamatkan harta benda perkawinannya dari kreditor atas penagihan piutang yang dilakukan pasangannya (suami) tanpa sepengatahuan dan tanpa persetujuan pasangannya  (istri).  Akta  perjanjian  kawin  yang  penulis  lihat  tidak  menegaskan bahwa akta tersebut  baru berlaku sejak penandatanganan  akta perjanjian kawin dan  dalam  akta  terdapat  klausul  bahwa  segala  utang  yang  dilakukan  oleh  pihak suami dan/atau istri ditanggung pelunasannya oleh pihak yang berutang. Klausul tersebut  yang  menurut  penulis  merugikan  pihak  ketiga  dalam  memperoleh pelunasan utang debitor. Kepentingan pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan harus  dilindungi  karena  jaminan  pelunasan  atas  piutangnya  bergantung  pada status atau kondisi harta benda perkawinan debitur.
Perlindungan    hukum    merupakan    kegiatan    untuk  melindungi  individu dengan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  atau  kaidah-kaidah  yang menjelma dalam    sikap    dan    tindakan    dalam    menciptakan    adanya    ketertiban    dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. 15 Perlindungan hukum bagi pihak ketiga
14 Supra no 10
15 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003. hlm 14
bertujuan  untuk  menghindari  itikad  buruk  dari  suami  istri  yang  membuat perjanjian  perkawinan  selama  perkawinan  berlangsung.  Perlindungan  hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 16

## 1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  hukum  yang  mana  rakyat  diberikan  kesempatan  untuk mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  pemerintah  mendapat bentuk definitif  yang bertujuan untuk  mencegah terjadinya sengketa. Tindakan ini  didasarkan  pada  kebebasan  bertindak  pemerintah  yang  didasarkan  pada kebebasan bertindak dan bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK 69/2015 merupakan upaya hukum preventif, yang dalam hal ini Nyonya Ike Farida (pemohon) selaku Warga  Negara  Indonesia  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  kepada Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dan dalam UUP yang dirasa merenggut hak konstitusional pemohon selaku Warga Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang menguji pasal dalam undang-undang terhadap UUD  1945,  sebelum  memutuskan  suatu  putusan  yang  bersifat  final  dan mengikat wajib memperhatikan kepentingan para pihak yang tersangkut dalam peraturan tersebut dan melindungi kepentingannya agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh MK yaitu:
a. Kepentingan  para  pihak  dalam  perjanjian  perkawinan  tersebut  baik  para penghadap  yang  hendak  membuat  perjanjian  perkawinan,  maupun kepentingan pihak ketiga dari akibat dibuatnya perjanjian perkawinan jika perjanjian tersebut dibuat dalam ikatan perkawinan.
b. Peranan notaris pula perlu diperhatikan oleh MK agar tidak  ada tumpang tindih  kewenangan  dalam  mengesahkan  perjanjian  perkawinan  dengan instansi  lain  yang  diautr  dalam  UUP  yakni  KUA  dan  Disdukcapil  sehingga dapat menimbulkan multitafsir terhadap putusan yang dibuat.
16 Pilipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 39
c. Efektifitas  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  selama  dalam  ikatan perkawinan, yang mana MK wajib mengkaji terlebih dahulu apabila suatu perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan, maka kapan perjanjian  tersebut  mulai  berlaku  dan  ditegaskan  dalam  keputusan  yang dikeluarkan, yang mana keputusan tersebut tidak menimbulkan kerancuan dikemudian hari.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum  maupun  peradilan  administrasi  negara.  Perlindungan  hukum  represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Dalam  kasus  yang  telah  diuraikan,  pihak  ketiga  selaku  kreditor  belum mengajukan  gugatan  secara  perdata  ke  pengadilan  negeri,  kreditor  baru mengajukan somasi kepada debitor sebanyak 2x yang berisikan untuk membayar atau melunasi utang debitor. jika telah jatuh somasi ketiga dan debitor belum atau tidak  melaksanakan  prestasinya,  maka  kreditor  dapat  mengajukan  gugatan wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  debitor  ke  pengadilan negeri dimana tempat debitor berada.
Perjanjian  perkawinan  harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  29  UUP juncto Putusan  MK  69/2015 dalam  hal ini  dapat berupa  akta  otentik  maupun  akta  di  bawah  tangan  yang  dibuat  secara  sah  yang mana isinya berlaku pula kepada pihak ketiga sepanjang kepentingan pihak ketiga tersangkut, namun pada praktiknya dalam hal pengesahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung di KUA atau Disdukcapil, perjanjian perkawinan yang didaftarkan adalah perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik. Hal ini berkaitan  dengan  kekuatan  pembuktian  jika  terjadi  sengketa,  yang  mana  akta otentik  memiliki  kekuatan  kuat  dan  sempurna  sepanjang  tidak  ada  pihak  yang membuktikan sebaliknya. Fungsi pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yaitu agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat tidak  saja  bagi  pihak  yang  membuatnya  juga  mengikat  pihak  ketiga  yang kepentingannya tersangkut dalam perjanjian tersebut.
Pasca Putusan MK 69/2015, notaris diamanahkan pula untuk membuat dan mengesahkan perjanjian perkawinan. Hal ini menjadi kewenangan lain notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1  ayat  (1) juncto Pasal  15  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUJN.  Sah  dan  mengikatnya perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  dihadapan  notaris  antara  para  pihak  yang membuatnya  yaitu  pada  saat  penandatanganan  akta  tersebut.  Notaris  dalam membuat  akta  termasuk  dalam  membuat  perjanjian  kawin  setelah  perkawinan wajib menerapkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, yaitu:
a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
Kesepakatan  adalah  persesuaian  kehendak  antara  pihak  dalam  perjanjian, dalam hal ini tidak boleh terdapat unsur pemaksaan, kekhilafan, dan paksaan kehendak dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis ataupun secara     tidak      tertulis.  Suami istri yang hendak membuat perjanjian kawin harus ada persesuaian kehendak.
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
Cakap  adalah  kemampuan  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum.
c. Suatu hal tertentu.
Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa. Objek  perjanjian  kawin  dalam  hal  ini  yaitu  memisahkan  harta  benda perkawinan yang diperoleh, yang mana masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian.
d. Kausa yang halal.
Maksud dari kausa yang halal adalah isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum. Apabila isi perjanjian perkawinan yang merugikan kreditor, maka hal tersebut
dapat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang mana kreditor dapat mengajukan gugatan atas dasar PMH sebagai salah satu perlindungan represif bagi kreditor.
Terpenuhinya  unsur  pasal  tersebut,  notaris  melanjutkan  untuk  membuat perjanjian  perkawinan.  Notaris  seyogyanya  memberitahukan  kepada  para  pihak yang membuat perjanjian kawin untuk membawa pihak ketiga (dalam hal ini adalah kreditor) pada saat pembacaan dan penandatanganan akta. Hal ini bertujuan agar kreditor mengetahui bahwa suami/istri selaku debitor membuat perjanjian kawin yang berdampak pada harta benda perkawinan mereka yang mungkin kepentingan kredior tersangkut dalam harta benda perkawinan tersebut (misalnya pelunasan piutang).
Mengingat  terbitnya  Putusan  MK  69/2015,  Kementerian  Dalam  Negeri mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor  472.2/5876/DUKCAPIL  tentang  Pelaporan Pencatatan  Perkawinan  yang  isinya  menyatakan  bahwa  perjanjian  perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris  dan  dilaporkan  kepada  Unit  Pelaksana  Teknis  Instansi  Pelaksana  atau kepada Instansi Pelaksana. Petugas pencatat pada Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana akan membuat catatan pinggir pada kutipan akta perkawinan  atau  pada  foto  kopi  salinan  akta  perjanjian  perkawinan  yang  telah dicap  oleh  notaris  pembuat  perjanjian  perkawinan.  Catatan  pinggir  tersebut menerangkan bahwa para penghadap telah membuat perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris. Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di semua provinsi se Indonesia sebagai peraturan yang menindaklanjuti Putusan MK 69/2015 yang isinya sama dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri yaitu untuk pelaporan perjanjian perkawinan, walaupun pada praktiknya masih sedikit yang mendaftarkan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK 69/2015.
Perikatan terbagi menjadi perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat perjanjian yang tidak terpenuhi maka akan berakibat  adanya  wanprestasi,  hal  ini  disebabkan  dalam  hubungan  kontraktual para pihak yang kemudian muncul kerugian bagi salah satu pihak, sedangkan akibat dari  melanggar  ketentuan  perundang-undanganan  akan  berakibat  adanya perbuatan melawan hukum, gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan apabila terdapat  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang,  bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusialaan. 17
Umumnya,  pihak  ketiga  adalah  mereka  yang  bukan  pihak  baik untuk  diri sendiri  ataupun  berdasarkan  perwakilan  karena  undang-undang  atau  perjanjian melakukan sutu tindakan hukum. Terkaitnya pihak ketiga dalam suatu perjanjian, sekalipun  mereka  tidak  ikut  serta  secara  langsung  dapat  mengakibatkan keuntungan dan kerugian bagi pihak ketiga tersebut. 18 Berdasarkan contoh kasus yang  telah  disebutkan  sebelumnya  para  penghadap  membuat  perjanjian perkawinan  pisah  harta  dihadapan  notaris  yang  mana  para  penghadap  diduga membuat  perjanjian  tersebut  dengan  iktikad  buruk  terhadap  pihak  ketiga (kreditor) yaitu dalam hal pelunasan utang. Klausul yang merugikan pihak ketiga tersebut dapat dikategorikan dalam Perbuatan Melawan Hukum karena terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan suami istri yang beritikad buruk untuk mengalihkan hartanya dari kewajiban membayar utang kepada pihak ketiga sehingga pihak ketiga mengalami kerugian.
Perbuatan  Melawan  Hukum  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  yakni “setiap  perbuatan  melawan  hukum  yang  oleh  karenanya  menimbulkan  kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya  menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.” dari ketentuan tersebut, maka suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai PMH jika memenuhi unsur-unsur: 19
17 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus , Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 115
18 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2014,  hlm 163
19 Munir  Fuady,  Perbuatan  Melawan  Hukum:  Pendekatan  Kontemporer , PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2002,  hlm 14
1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan dari pelaku;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
Perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tersebut,  pihak  ketiga  yang  merasa dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan  PMH  ke  pengadilan.  Di  samping  dapat mengajukan  gugatan  PMH,  pihak  ketiga  selaku  kreditor  yang  dirugikan  dapat mengajukan tuntutan atas dasar asas Actio Pauliana.
Actio  Pauliana adalah  hak  yang    diberikan  oleh  undang-undang  kepada setiap kreditor untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan, asal dapat dibuktikan bahwa saat tindakan itu dilakukan, debitor dan dengan  siapa  debitor  mengikatkan  diri  mengetahui  bahwa  dengan  tindakan  itu menyebabkan kerugian kepada kreditor. 20 Actio Pauliana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata  merupakan  ketentuan  yang  melindungi  hak  tuntut  yang  diberikan kepada setiap kreditor. Pasal tersebut menyatakan bahwa:
“meskipun demikian tiap orang berutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga yang merugikan orang-orang berpiutang asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan baik si berutang itu berbuat mengetahui bahwa  perbuatan  itu  membawa  akibat  yang  merugikan  orang-orang berpiutang”.
Pasal  di  atas  merupakan  suatu  kewenangan  dalam  hal  debitor  tetap melakukan  tindakan  yang  merugikan  kreditor,  sehingga  kreditor  berhak  untuk menuntut pembatalan atas perbuatan yang merugikannya.  Guna hak tuntut yang diberikan  pada  setiap  kreditor,  juga  memberikan  kewenangan  untuk  meminta pembatalan  tindakan  debitor  baik  tindakan  yang  tidak  diwajibkan  maupun  hal tertentu  yang  merugikan  kreditor. 21 Kreditor  dapat  mengajukan Actio  Pauliana disaat  debitor  melakukan  tindakan  yang  merugikan  atau  disaat  kreditor
20 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Prakek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 2007,  hlm 415
21 Supra no. 20, hlm 148
mengajukan tuntutan pembatalan, 22 apabila tuntutan yang diajukan oleh kreditor dikabulkan  hakim,  maka  perjanjian  perkawinan  yang  bersangkutan  dinyatakan batal, 23 dan  putusan  tersebut  diserahkan  salinannya  ( copy) kepada  petugas pencatat perkawinan sebagai bukti bahwa perjanjian perkawinan yang telah dibuat batal berdasarkan putusan pengadilan. Syarat agar tuntutan/gugatan berdasarkan Pasal 1341 KUHPerdata berhasil, yaitu: 24
1. Diajukan  oleh  kreditor  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengajukan tuntutan;
2. Diajukan terhadap tindakan hukum debitor, baik yang tidak diwajibkan oleh undang-undang  maupun  yang  seharusnya  dilaksanakan  berdasarkan perjanjian;
3. Tuntutan diajukan hanya oleh kreditor yang dirugikan atas perbuatan hukum debitor;
4. Kreditor  harus  membuktikan  bahwa,  baik  debitor  maupun  pihak  lawannya mengetahui  bahwa  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  debitor  akan merugikan kreditor.

## Upaya  Notaris  Untuk  Melindungi  Kepentingan  Kreditor  dalam  Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan
Notaris  merupakan  pejabat  yang  berwenang  untuk  membuat  perjanjian perkawinan sebagaimana tercantum dalam Putusan MK 69/2015 yang menyatakan bahwa:
“Pada    waktu,    sebelum  dilangsungkan    atau    selama    dalam  ikatan perkawinan    kedua    belah  pihak    atas    persetujuan    bersama  dapat mengajukan    perjanjian  tertulis    yang    disahkan    oleh  pegawai  pencatat perkawinan  atau notaris, setelah   mana  isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang  pihak  ketiga tersangkut”.
22 Id., hlm 161
23 Moch. Isnaeni, Pijar Pendar Hukum Perdata, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 152
24 Id., hlm 165
Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris memiliki dua peranan, yaitu:
1. Membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik.
Peranan ini merupakan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu membuat akta  autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta autentik.
2. mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para penghadap secara di bawah tangan dan telah ditandatangani oleh para penghadap. 25 Peranan ini merupakan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a,  UUJN  yaitu  mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
Peranan  tersebut  dilakukan  notaris  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1) huruf  a  yang  mana  menjalankan  kewenangannya  wajib  bersikap  amanah,  jujur, saksama,  mandiri,  tidak  berpihak  dan  menjaga  kepentingan  pihak  terkait  dalam pembuatan  akta.  Notaris  dalam  membuat  akta  perjanjian  perkawinan  setelah perkawinan berlangsung wajib bersikap: 26
a. Amanah, yaitu dalam membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkup hukum perdata, notaris mampu memformulasikan kehendak para penghadap atau klien dalam bentuk akta notaris dan notaris mampu menyimpan rahasia baik segala keterangan maupun ucapan yang diberikan kepada notaris. 27
b. Jujur yakni notaris dalam menjalankan jabatannya selalu jujur baik terhadap diri sendiri, terhadap klien, dan terhadap profesinya,
c. Mandiri,  yaitu  yang  dalam  hal  ini  notaris  menjalankan  jabatan  yang diembannya dengan tidak bergantung kepada pihak manapun,
25 Supra no 10.,hlm 199
26 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm 65
27 Supra no 14. hlm 15
d. Saksama, yaitu notaris harus cermat dan teliti terhadap motif  para penghadap atau klien sebelum membuat perjanjian perkawinan serta apa saja yang para penghadap  atau  klien  inginkan  dalam  membuat  perjanjian  perkawinan, apakah terdapat hal yang bertentangan dengan undang-undang, kesopanan, dan  kesusilaan,  sehingga  notaris  dituntut  untuk  memegang  teguh  prinsip kehati-hatian dalam membuat akta, memastikan bahwa isi dari akta tersebut tidak  merugikan  para  pihak  sebagai  salah  satu  upaya  perlindungan  bagi kreditor dan agar akta yang dibuatnya tidak cacat hukum.
e. Tidak  memihak  dan  menjaga  kepentingan  para  pihak  terkait  dalam pembuatan akta, yaitu notaris selaku pejabat umum tidak boleh berpihak pada siapapun  dan  wajib  melindungi  kepentingan  para  pihak  termasuk kepentingan kreditor yang dapat tercermin dari isi perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan untuk terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.
Selain  mengacu  pada  pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  UUJN,  notaris  dalam  membuat perjanjian  perkawinan  setelah  perkawinan  juga  dapat  melakukan  penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Sebab,  pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung masih dianggap suatu hal baru bagi masyarakat yang perlu disikapi oleh notaris selaku pejabat umum yang membuat akta otentik agar  akta  yang  dibuat  tidak  cacat  hukum  atau  merugikan  para  pihak  termasuk kepentingan kreditor apabila kepentingannya tersangkut..
K asus  kedua  yang  penulis  jadikan  contoh  yaitu  terdapat  suami  istri  yang menikah secara agama (tidak dicatatkan di lembaga pencatat perkawinan) selama beberapa  tahun  menikah,  suami  istri  ini  datang  ke  notaris  untuk  membuat perjanjian  perkawinan  pisah  harta,  yang  kemudian  oleh  notaris  tersebut disarankan  kepada  suami  istri  selaku  calon  kliennya  untuk  mendaftarkan perkawinannya  terlebih  dahulu  ke  lembaga  pencatat  perkawinan.  Setelah  itu notaris  akan  membuat  perjanjian  perkawinan  setelah  perkawinan  berlangsung. Menanggapi kasus tersebut, menurut hemat penulis, notaris melakukan tindakan yang  kurang  tepat  karena  suatu  perkawinan  dikatakan  sah  apabila  telah
dilaksanakan  secara  sah  berdasarkan  hukum  agama  dan  kepercayaan  masing- masing mempelai dan disahkan oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UUP. Pencatatan sendiri sebagai  bukti  otentik  jika  terjadi masalah  dalam perkawinan, sehingga  terhadap perkawinan   yang  tidak  dilakukan  pencatatan tidak  dapat  dibuktikan  adanya perkawinan  jika  berhadapan  dengan  persoalan hukum. 28 Akibat hukum  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  meski  secara agama  atau  kepercayaan  dianggap sah,  namun  perkawinan  yang  dilakukan di luar    pengetahuan    dan    pengawasan    pegawai    pencatat  nikah  tidak  memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui oleh hukum negara.
Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah berdasarkan agama dan kepercayaannya  juga  perkawinan  tersebut  disahkan  dengan  cara  dicatatkan menurut  perundang-undangan  yang  berlaku,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 dan  Pasal  2  UUP,  sedangkan  perkawinan  tersebut  telah  berlangsung  belum dicatatkan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku,  sehingga  perkawinan  tersebut belum dikatakan perkawinan sah dan terhadap perkawinan  yang  tidak  dilakukan pencatatan tidak  dapat  dibuktikan  adanya perkawinan  jika  berhadapan  dengan persoalan  hukum. Akibat hukum  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  atau perkawinan    yang    dilakukan  di    luar    pengetahuan    dan    pengawasan    pegawai pencatat nikah, tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum negara, sehingga pihak perempuan  tidak  dianggap  sebagai  istri  sah  dalam hal  pembagian  harta  bersama, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia karena  secara hukum negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, dan jika selama perkawinan tersebut terdapat utang kepada pihak ketiga, maka hanya pihak yang melakukan pinjaman yang melunasi utang tersebut.
Suami  istri  hendak  membuat  perjanjian  perkawinan  dihadapan  notaris, notaris tersebut wajib memberitahukan agar perkawinan yang telah dilaksanakan
28 Raymond Ginting& I Ketut Sudantra, Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama,
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10348, volume 02, nomor 06, Oktober 2014, hlm 4
secara sah menurut hukum agama dilakukan pencatatan terlebih dahulu di lembaga pencatat  perkawinan  tempat  dimana  perkawinan  tersebut  dilaksanakan  agar perkawinan  tersebut  sah  menurut  hukum  negara  dan  para  penghadap  dapat membuat perjanjian perkawinan, namun pada saat hendak melakukan pencatatan, notaris terlebih dahulu membuat perjanjian perkawinan pada saat  sebelum atau pada  saat  perkawinan  berlangsung  (bukan  membuat  perjanjian  perkawinan setelah perkawinan berlangsung) dan telah ditandatangani para penghadap.
Notaris  dalam  menghadapi  contoh  kasus  pertama  sebagaimana  diuraikan sebelumnya bahwa para penghadap yang hendak membuat perjanjian perkawinan setelah  perkawinan  berlangsung  untuk  memisahkan  harta  mereka  dan  notaris mengetahui para penghadap bertiktikad buruk yang berdampak merugikan kepada pihak ketiga. Notaris harus memahami dan menjelaskan kepada para penghadap bahwa  perkawinan  sah  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  pihak  suami  dan  istri dalam perkawinan  termasuk didalamnya terbentuknya harta benda perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUP bahwa harta benda yang telah diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang mana terhadap harta tersebut suami dan istri bertindak dengan suatu perjanjian, berarti dapat disimpulkan bahwa harta bersama itu merupakan kepemilikan bersama yang masing  masing  memiliki  bagian  tak  terbagi  atas  suatu  kebendaan  dan  untuk melakukan  peralihan  hak  terhadap  kebendaan  tersebut  diperlukan  persetujuan pasangannya.
Pemilikan bersama terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 29

## 1. Pemilikan bersama yang bebas
Merupakan  kepemilikan  bersama  atas  suatu  benda  yang  merupakan  tujuan langsung dari para pemiliknya yaitu mereka bertujuan untuk memiliki suatu benda secara bersama-sama. Apabila tidak ditegaskan berapa besaran bagian masing-masing  maka  dianggap  masing-masing  memiliki  bagian  yang  sama besarnya.
29 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan , Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm 356

## 2. Pemilikan bersama yang terikat
Merupakan kepemilikan atas suatu benda yang merupakan salah satu akibat dari suatu peristiwa hukum yang lain. Harta bersama merupakan pemilikan bersama yang terikat yang baru dapat dilakukan pemisahan dan pembagian jika perkawinan itu telah putus yaitu karena perceraian atau kematian.
Jadi terhadap harta benda perkawinan yang telah diperoleh sepanjang perkawinan hingga saat membuat perjanjian perkawinan, harta tersebut masih berstatus harta bersama  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dan/atau  dibagikan  karena  perkawinan tersebut tidak putus dan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan harta tersebut menjadi tanggung jawab suami istri (termasuk pelunasan utang).
Pada  saat  membuat  perjanjian  perkawinan  setelah  perkawinan berlangsung,  harta  tersebut  dipisahkan  dari  harta  yang  akan  diatur  dalam perjanjian perkawinan, yang mana hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk melindungi  kepentingan  pihak  ketiga.  Upaya  untuk  memisahkan  harta  tersebut adalah  dengan  membuat  surat  daftar  harta  yang  telah  diperoleh  selama perkawinan.  Surat  tersebut  dapat  dibuat  secara  di  bawah  tangan  yang  telah ditandatangani oleh para penghadap ataupun dibuat oleh notaris yang keduanya dibuktikan  dengan  membawa  bukti  kepemilikan  asli  ke  hadapan  notaris  untuk dicek kebenarannya.
Notaris  dalam  membuat  akta  perjanjian  perkawinan  setelah  perkawinan berlangsung  harus  saksama  dan  cermat  (diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1) huruf  a UUJN)  menanggapi  setiap  kasus  yang  berbeda  sebagai  perwujudannya  dengan menerangkan  dengan  tegas  dalam  akta  tersebut  bahwa  pasangan  tersebut  telah menikah secara  sah berdasarkan alat bukti (berupa Buku Nikah, Kartu Keluarga, Kartu  Tanda  Penduduk)  yang  diperlihatkan  kepada  notaris  dan  menerangkan bahwa para penghadap hendak membuat perjanjian perkawinan pisah harta, yang mana  perjanjian  perkawinan  tersebut  berlaku  sejak  penandatanganan  akta  oleh para  penghadap,  sehingga  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  hingga  saat akta dibuat para penghadap tidak boleh melepaskan hak milik atas harta kekayaan masing-masing. Surat daftar harta yang diperoleh selama perkawinan hingga saat
akta  dibuat  tersebut  dilekatkan  pada  minuta  akta,  selain  itu  notaris  wajib menanyakan  kepada  klien  apakah  selama  perkawinan  pihak  suami  ataupun  istri melakukan utang dan barang apa yang menjadi jaminan untuk pelunasannya. Hal ini  untuk  dapat  mengklasifikasi  apakah  utang  tersebut  tergolong  pada  utang pribadi  suami  atau  istri  dengan  jaminan  harta  asal  atau  dengan  jaminan  harta bersama dan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga.
Notaris  dalam  menghadapi  contoh  kasus  kedua  sebagaimana  diuraikan dalam bagian sebelumnya bahwa Tuan R dan Nyonya S hendak membuat perjanjian perkawinan  pisah  harta,  namun  perkawinannya  baru  sah  secara  agama,  notaris yang bersangkutan menyarankan agar perkawinan tersebut dilakukan pencatatan terlebih  dahulu  ke  Disdukcapil  di  tempat  dimana  mereka  melangsungkan perkawinan  dan  setelah  dilakukan  pencatatan,  notaris  tersebut  membuat perjanjian  perkawinan  selama  perkawinan  berlangsung.  Penulis  berpendapat bahwa akta yang dibuat oleh notaris tersebut kurang tepat.
Di  kalangan  notaris  itu  sendiri  mengakui  bahwa  dalam  membuat  akta perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung memiliki risiko yang lebih besar  ketimbang  membuat  akta  perjanjian  perkawinan  sebelum  atau  saat perkawinan berlangsung. Hal ini disebabkan notaris tidak mengetahui secara pasti bagaimana  kondisi  perkawinan  dan  harta  kekayaan  klien  sebelum  mereka menghendaki  membuat  perjanjian  perkawinan,  walaupun  notaris  menggali  hal tersebut dengan menanyakan mengenai perkawinan, harta kekayaan kepada klien, namun  hal  tersebut  tidak  membuat  notaris  tersebut  merasa  yakin,  maka  notaris meminta  kesediaan  klien  untuk  menandatangani  suatu  surat  pernyataan  yang menyatakan  bahwa  segala  pernyataan  yang  klien  berikan  kepada  notaris merupakan pernyataan yang dibuat dengan sebenarnya oleh klien. Ada pula notaris yang  mencantumkan  klausul  dalam  surat  pernyataan  tersebut  yang  menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan dari perbuatan hukum ini,  notaris  terbebas  dari  segala  tuntutan  apapun.    Menurut  Herlien  Budiono berdasarkan  hasil  wawancara,  tidak  perlu  adanya  klausul  tambahan  yang membebaskan  notaris  dari  segala  tuntutan  karena  notaris  bukan  pihak  dalam
perjanjian  perkawinan  tersebut,  meskipun  dalam  praktiknya  apabila  terdapat tuntutan, notaris juga ikut terbawa dalam permasalahan tersebut.
Fungsi surat pernyataan tersebut sebagai pegangan notaris bahwa saat klien hendak  membuat  perjanjian  perkawinan  tersebut  disertai  dengan  itikad  baik, selain  membuat  surat  pernyataan,  upaya  notaris  dalam  mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung yaitu dengan membuat daftar inventarisasi harta. Daftar ini memuat harta benda apa saja yang telah diperoleh oleh para penghadap selama perkawinan. Para penghadap menyebutkan sekaligus menunjukan bukti kepemilikan asli dari benda  tersebut  dihadapan  notaris.  Fungsi  inventarisasi  ini  adalah  untuk memisahkan harta mana saja yang tergolong harta bersama dan harta mana yang tergolong  milik  harta  pribadi,  untuk  memperjelas  bahwa  harta  yang  ada  dalam daftar  tersebut  merupakan  harta  bersama  dan  tidak  dapat  diikutsertakan  pada harta  benda  dalam  perjanjian  perkawinan  setelah  perkawinan  berlangsung,  dan apabila  harta  dalam  daftar  inventarisasi  tersebut  menjadi  objek  jaminan,  maka suami dan istri bertanggung jawab atas pelunasan tersebut, walaupun tidak semua notaris  yang  pernah  membuat  perjanjian  perkawinan  setelah  perkawinan berlangsung  melakukan  inventarisasi  harta  benda  suami  istri  tersebut  dengan berbagai  alasan,  seperti  sulitnya  para  penghadap  untuk  membawa  dokumen kepemilikan asli jika harta yang diperoleh cukup banyak.
Dalam Putusan MK 69/2015 menyatakan bahwa “Perjanjian tersebut mulai berlaku  sejak    perkawinan    dilangsungkan,  kecuali    ditentukan    lain    dalam Perjanjian  Perkawinan”  yang  mana  frasa  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa pembuatan perjanjian perkawinan  setelah perkawinan berlangsung dapat dibuat dan berlaku surut, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga menimbulkan  asumsi  yang  berbeda  di  masyarakat.  Notaris  berwenang  untuk memberikan  penyuluhan  hukum  terkait  pembuatan  akta  tersebut  sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e UUJN.  Notaris dalam membuat perjanjian perkawinan  setelah  perkawinan  berlangsung  wajib  memberitahukan  bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung baru berlaku
setelah penandatanganan akta tersebut, yang mana pernyataan tersebut tercantum dalam akta perjanjian perkawinan dan baru mengikat kepada pihak ketiga setelah dilakukan pencatatan di Disdukcapil atau KUA. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dan terciptanya kepastian hukum. Notaris dilarang untuk membuat: 30
1. akta yang memihak kepada salah satu pihak;
2. akta perjanjian yang bertentangan dengan akta yang dibuat sebelumnya;
3. akta  pencabutan  perjanjian  pemberi  kuasa  secara  sepihak  dimana  akta pemberian kuasa tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
4. memberitahukan isi dan keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta;
5. membacakan  isi  akta  kepada  para  pihak  kecuali  para  pihak  sudah membacanya  sendiri,  mengerti  dan  menyetujui,  hal  tersebut  dinyatakan dalam penutup akta dan tiap halaman diparaf oleh para penghadap, para saksi, dan notaris, serta di halaman terakhir ditandatangani para penghadap, para saksi dan notaris;
6. membuat  akta  perjanjian  yang  bertentangan  dengan  undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
7. membuat  akta  simulasi  terutama  dalam  hal  yang  bertujuan  bertentangan dengan undang-undang.
Notaris wajib membacakan akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung di hadapan para penghadap yang terlebih dahulu telah dikenal oleh notaris sebelumnya dengan dihadiri oleh dua orang saksi (yang pada praktiknya merupakan  karyawan  notaris  itu  sendiri)  dan  ditandatangani  pada  saat  selesai dibacakan oleh para penghadap, para saksi dan notaris, juga melekatkan surat atau dokumen  sidik  jari  para  penghadap  pada  minuta  akta.  Fungsi  tanda  tangan  para penghadap dalam akta tersebut yaitu untuk: 31
1. Identifikasi diri atau tanda tangan dari penghadap yang bersangkutan;
30 Mulyoto,  Perjanjian  Tehnik,  Cara  Membuat  dan  Hukum  Perjanjian  yang  Harus  Dikuasai, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012, hlm 17
31 Habib  Adjie,  Meneropong  Khazanah  Notaris  dan  PPAT  Indonesia , PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2009,  hlm 21
2. Sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menghadap notaris;
3. Sebagai  persetujuan  bahwa  para  penghadap  setuju  dengan  segala  sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam akta.
Pembubuhan  tanda  tangan  para  penghadap  dianggap  belum  cukup  memberikan perlindungan dan jaminan kepada notaris, sehingga diperlukan pembubuhan sidik jari pada lembar tersendiri yang kemudian dilekatkan pada minuta akta agar dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepada notaris.

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan hukum  terhadap  pihak  ketiga  dalam  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  selama perkawinan  berlangsung  yaitu  dengan  melakukan  pendaftaran  perjanjian perkawinan  pada  Kantor  Catatan  Sipil  tempat  perkawinan  dilangsungkan. Perjanjian perkawinan yang didaftarkan harus berupa akta otentik.
Upaya notaris untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dalam membuat perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung yaitu notaris wajib melakukan inventarisasi harta benda perkawinan, memastikan isi akta sesuai kesepakatan  para  pihak  dan  tidak  merugikan  para  pihak  termasuk  pihak  ketiga (kreditor) yang berlaku setelah para penghadap menandatangani akta tersebut.
Pencatatan perjanjian perkawinan perlu dilakukan untuk melindungi pihak ketiga,  namun  masyarakat  belum  menyadari  pentingnya  pencatatan  tersebut sehingga  perlu  penyuluhan  hukum  mengenai  pembuatan  perjanjian  perkawinan pasca putusan MK 69/2015 agar tidak menimbulkan konflik yang merugikan pihak ketiga.  Diperlukan  pula  suatu  standar  akta  perjanjian  perkawinan  setelah perkawinan berlangsung yang dapat dibuat oleh organisasi notaris sebagai acuan bagi para notaris agar dalam membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidak merugikan kepentingan pihak ketiga.

## Daftar Pustaka
Buku: Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
________,  Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
________, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di  Bidang Kenotariatan , Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,  1991 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia , Bandung: PT. Refika Aditama, 2016 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas  Sebelas  Maret,  Surakarta, 2003
Mulyoto,  Perjanjian  Tehnik,  Cara  Membuat  dan  Hukum  Perjanjian  yang  Harus Dikuasai,  Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012
Munir  Fuady,  Perbuatan  Melawan  Hukum:  Pendekatan  Kontemporer,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Pilipus  M.  Hadjon,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia , PT.  Bina  Ilmu, Surabaya, 1987
Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan , PT. Refika Aditama,  Bandung, 2015 Sonny  Dewi  Judiasih,  et.al,  Perjanjian  Kawin  Setelah  Berlakunya  Putusan Mahkamah Konstitusi No.6/PUU-XIII/2015, Penerbit Cakra, Bandung, 2018 Suharnoko,  Hukum  Perjanjian  Teori  dan  Analisa  Kasus , Prenada  Media,  Jakarta, 2004
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat , Rajawali Press, Jakarta, 2003 Tan  Thong  Kie,  Studi  Notariat  dan  Serba  Serbi  Prakek  Notaris , Ichtiar  Baru  Van Hoeve, Jakarta, 2007
Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia , Rizkita, Jakarta, 2002

## Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 juncto Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Jurnal Hukum:
Revi  Inayatillah,  et.al,  Pertanggungjawaban  Suami  Isteri  Dalam  Perjanjian  Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin , Nomor 2, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 1,  2018
Web Document: Raymond  Ginting  &  I  Ketut  Sudantra,  Akibat  Hukum  Perkawinan  yang  Tidak Dicatatkan  Pada  Kantor  Catatan  Sipil  Terhadap  Harta  Bersama, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10348,Volu me 02, Nomor 06, Oktober 2014
Lain-lain: Lokakarya, Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dan Permasalahannya, Pengurus Daerah Kota Bandung Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, April 2017