Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Bidang Tenaga Kerja Di Tengah Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Di Indonesia
Fransiskus Ravellino Magister Ilmu Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia Email Korespondensi: fransiskusravellino@gmail.com
Abstrak Di  awal  tahun  2020,  Indonesia  mengalami  suatu  fenomena  baru  yang  belum  pernah  ada  sebelumnya, fenomena pandemi Covid-19. Sampai dengan bulan Januari 2021, setidaknya terdapat 808.000 orang yang terinfeksi virus Covid-19,  sebanyak  667.000  diantaranya  sembuh  dan  23.753  jiwa  yang  meninggal  dunia.  Kecepatan  penularan  virus ditambah  dengan  ketidak  disiplinan  masyarakat  menerapkan  protocol  kesehatan  membuat  pandemic  virus  Covid-19  sulit untuk diatasi dan memaksa pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya  banyaknya penggangguran dikarenakan  berkurangnya kemampuan perusahaan  untuk  mempertahankan  tenaga  kerja  yang  ada.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memberikan masukan  tentang  peranan  hukum  di  dalam  pembangunan  ekonomi  khususnya  di  dalam  bidang  tenaga  kerja  ditengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19 ini.
Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi, Tenaga Kerja, Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Abstract  At  the  beginning  of  the  year  2020  ,  Indonesia  is  experiencing  a  new  phenomenon  of  is  not  fed,  the phenomenon of pandemic covid-19 .Up to january 2021 , there is at least 808.000 covid-19 people infected with the virus , as many as 667.000 of them they cured and 23.753 soul that have died .The speed of the transmission of the virus coupled with the community apply protocol disiplinan is typical of the health make pandemic virus covid-19 it is difficult to overcome and forcing the administration to apply large scale social restrictions (PSBB) and this might impact on the economic growth of indonesia one of them is many unemployment due to reduced the company capacity to maintain labor that is .This research aims to review and give feedback about the role of the law into economic development especially in in the field of labor in the middle of this large-scale social restriction (PSBB) in the middle of this pandemic.

## PENDAHULUAN
Di  akhir  tahun  2019,  dunia  telah dikagetkan dengan kemunculan virus baru yang bernama  Novel  Coronavirus  atau  lebih  dikenal dengan Covid-19. Virus ini pertama kali muncul di  Wuhan,  salah  satu  kota  di  China.  Simpang siur  kabar  soal  sumber  kemunculan  virus  ini, mulai  dari  makanan  hingga  hewan-hewan unggas . Hal  ini  dikarenakan  belum  adanya informasi  jelas  soal  asal  muasal  kemunculan virus tersebut.
Sebagian  besar  orang  meyakini  bahwa kisah  awal  penyebaran  virus  corona  Covid-19 bermula  pada  akhir  2019 ketika seseorang terjangkit  virus  corona  dari  hewan  yang diperdagangkan  di  pasar  seafood  Huanan,  kota Wuhan,  provinsi  Hubei,  China.  Kisah  tersebut kemudian berkembang menjadi tragedi memilukan  dalam  sejarah  umat  manusia  era kiwari. Bermula dari infeksi di Wuhan, Covid-
19  kini  telah  menyebar  ke  seluruh  dunia  dan menewaskan hampir 80.000 orang.
Di Indonesia sendiri pada tanggal 2 bulan Maret,  Presiden  Joko  Widodo  mengumumkan kasus pertama virus corona di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, kasus pertama virus corona ini  langsung mengenai dua  warga  negara Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  kedua  pasien sempat melakukan kontak dengan WNA Jepang yang datang ke Indonesia.
Kemudian  Organisasi  Kesehatan  Dunia (WHO)  mengumumkan  bahwa  virus  corona yang tengah merebak saat ini bisa dikategorikan sebagai  pandemi  global.  Pernyataan  itu diumumkan Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus  dalam  konferensi  pers  yang berlangsung  pada  Rabu  (11/3/2020).  Tedros mengumandangkan virus corona sebagai pandemi global setelah jumlah infeksi di seluruh dunia mencapai lebih dari 121.000.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menyatakan ekonomi  dan  keuangan  global  saat  ini  tengah mengalami  krisis  akibat  pandemi  virus  corona (COVID-19). Lantaran virus ini telah mewabah di  hampir  seluruh  negara  dan  sekaligus melumpuhkan ekonomi.
Di  Indonesia  sendiri,  dampak  perekonomian yang  disebabkan  karena  wabah  coronavirus  ini menurut  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu) setidaknya  mencatat  ada delapan  mudharat  yang disebabkan oleh wabah virus tersebut. Pertama, sampai  11  April  lebih  dari  1,5  juta  karyawan putus  kerja  atau  pemutusan  hubungan  kerja (PHK)  dan  dirumahkan.  Di  mana  1,2  juta pekerja  itu  berasal  dari  sektor  formal,  265.000 dari sektor informal. Kedua, Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia di bawah level 50  yakni  hanya  45,3  pada  Maret  2020.  Ketiga, lebih  dari  12.703  penerbangan  di  15  bandara dibatalkan  sepanjang  Januari-Februari,  dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional. Keempat, sekitar Rp 207  miliar  kehilangan  pendapatan  di  sektor pelayanan  udara,  dengan  sekitar  Rp  48  miliar kehilangan  disumbangkan  oleh  penerbangan dari China. Kelima, angka turis menurun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari China. Keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran  Indonesia  memperkirakan  penurunan tingkat  okupansi  di  sekitar  6.000  hotel  di Indonesia  dapat  mencapai  50%.  Ini  bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari  setengah  tahun  lalu.  Ketujuh,  impor Indonesia  sepanjang  Januari-Maret  2020  turun 3,7% year to date (ytd). Kedelapan, inflasi pada bulan  Maret  2020  tercatat  sebesar  2,96% year on  year (yoy)  disumbang  oleh  kenaikan  harga emas  perhiasan  serta  beberapa  harga  pangan yang melonjak.
Jika  dilihat  dari  data  yang  disebutkan  di atas, sangatlah jelas dan nampak bahwa dampak dari wabah coronavirus terhadap perekonomian di Indonesia sudah sangat luas dan menyebabkan menurunnya perekenomian negara  yang  dikarenakan  penghambatan  di
banyak  sektor  yang  dikarenakan  wabah coronavirus ini.
Pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di beberapa  Kota  yang  termasuk  kategori  zona merah atau dapat dikatakan Kota yang mempunyai resiko tinggi terjadinya penularan wabah coronavirus ini. Penerapan PSBB ini bertujuan untuk menekan dan memutus rantai penyebaran coronavirus.  Di  sisi  lain  dampak  dari  penerapan PSBB ini dapat menghambat bahkan menghentikan pertumbungan  ekonomi  karena  di  dalam  beberapa ketentuannya  PSBB  ini  mewajibkan  kepada  para pelaku  usaha  dan  industri  yang  mempunyai  tempat usaha,  toko  atau  pabrik  untuk  menutup  sementara tempat  usaha/pabriknya  untuk  mencegah  penularan wabah coronavirus.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang telah diuraikan di atas, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:
- Bagaimana  peranan  hukum  dalam pembangunan ekonomi di bidang tenaga kerja  di  tengah  penerapan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, Penulis mempergunakan  metode  penelitian  normatif, yaitu dengan menggunakan beberapa  peraturan untuk  melihat  ketentuan  dari  penerapan  dan peranan hukum di dalam membangun ekonomi khususnya  di  bidang  tenaga  kerja  di  tengah penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data  yang  berasal  dari  studi  kepustakaan,  baik literatur hukum, peraturan perundang- undangan,  maupun  bahan-bahan  kepustakaan terkait.  Untuk  menganalisis  data  dan  menarik kesimpulan  dari  hasil  penelitian,  kedua  bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder dianalisis  dengan  metode  kualitatif  untuk selanjutnya  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif analitis.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisa
Beragam  upaya  pemerintah  Indonesia untuk  menanggulangi  dan  mengatasi  serta memutus  rantai  penyebaran  virus  corona  ini bermacam-macam, salah satunya dengan menerapkan  pembatasan  sosial  berskala  besar (PSBB).
Di  dalam  Peraturan  Perundang-undangan Indonesia,  PSBB  dikenal  di  dalam  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan  (UU  6/2018).  Di dalam Pasal 1 angka (11) disebutkan bahwa:
“Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar adalah  pembatasan  kegiatan  tertentu penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau
terkontaminasi  sedemikian  rupa  untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.”
Ketentuan lebih jelasnya diatur  di dalam Pasal 59:
“(1)Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. (2)Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan
Kesehatan  Masyarakat  yang  sedang terjadi  antar  orang  di  suatu  wilayah tertentu.
(3)Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) paling sedikit meliputi:
a.  peliburan sekolah dan tempat kerja; b.   pembatasan  kegiatan  keagamaan; dan/atau
c.  pembatasan  kegiatan  di  tempat  atau fasilitas umum.
(4)  Penyelenggaraan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”
Konsep  sederhana  dari  PSBB  adalah dengan  cara  mengurangi  kontak  seminimal
mungkin antar sesama manusia guna mencegah dan  memutus  penyebaran  corona  virus  ini. Ketentuan  di  dalam  peraturan  PSBB  ada  yang dinilai merugikan para pelaku usaha antara lain di kota Jakarta yang telah menerapkan PSBB ini sebagaimana  di  atur  di  dalam  Peraturan Gubernur    DKI  Jakarta  Nomor  33  Tahun  2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease  2019  (COVID-19)  di  Provinsi  DKI Jakarta  (PerGub  DKI  33/2020).  Dimana  di dalam  Pasal  9  diatur  tentang  pembatasan aktivitas berkerja di tempat kerja:
Pasal  9  ayat  (1)  “Selama  pemberlakuan PSBB,  dilakukan  penghentian  sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.”
Efek  atau  dampak  dari  diberlakukannya PSBB ini di dalam sektor industri adalah dengan membatasi bahkan untuk meminta para pekerja untuk bekerja dari rumah atau work from home . Namun hal ini tidak bisa dilakukan oleh semua industri.  Contohnya  adalah  indutri  yang memiliki  pabrik  sendiri  dan  memperkerjakan karyawannya secara langsung di pabrik tersebut. Jika  di  dalam  penerapan  PSBB  ini  maka  para pekerja  tidak  diijinkan  untuk  melakukan pekerjaannya  di  dalam  pabrik  tersebut  hal  ini berdampak  tidak  adanya  pekerjaan  di  pabrik tersebut dan menurunnya pendapatan perusahaan tersebut yang memaksa perusahaan tersebut melakukan  pemutusan  hubungan  kerja atau PHK kepada pada karyawannya. Sebelumnya  di  dalam  Bab  I  sudah  dijelaskan bahwa  dampak  dari  wabah  coronavirus  ini antara  lain;  sampai  11  April  lebih  dari  1,5  juta karyawan putus kerja atau pemutusan hubungan kerja  (PHK)  dan  dirumahkan.  Salah  satu contohnya terjadi di dalam perusahaan produsen sepatu Adidas, PT Shyang Yao Fung, produsen sepatu  Adidas  memutuskan  untuk  menutup pabrik  sepatu  yang  ada  di  Tangerang. Penutupan  ini  pun  membuat  2.500  pekerja Adidas kehilangan pekerjaannya. Hal ini jelas berdampak  dengan  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia dimana yang seharusnya pengangguran  menurun  malahan  dengan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
adanya wabah coronavirus ini angka pengangguran jadi meningkat.
Di  dalam  kasus  seperti  ini  peranan hukum  sangat  dibutuhkan.  Mengingat  studi ekonomi  baru-baru  ini  mengenai  peranan hukum dalam pembangunan ekonomi mencatat  “dalam  40  tahun  terakhir  tegaknya hukum  menjadi  penting  untuk  ekonomi”. Khususnya ia menjadi “keibuan dan kue apel dari  pembangunan  ekonomi”.  Ekonom kemudian  mencatat,  bahwa  tegaknya  hukum tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, karena ia menyebabkan masyarakat  yang adil,  tetapi juga  menyebabkan  kebaikan  bagi  yang  lain, khususnya pertumbugan ekonomi.
Indonesia merupakan negara yang berdasar  atas  hukum,  tidak  berdasar  atas kekuasaan belaka. Implementasi konsep negara hukum  dalam  praktek  penyelenggaraan  negara tersebut, menempatkan hukum sebagai panglima  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan negara. Landasan konstitusional tersebut memberikan
pemahaman bahwa penyelenggaraan  Negara  Indonesia  adalah  di dasarkan  pada  konsep  hukum.  Peran  hukum dalam  era  reformasi  di  segala  bidang  ilmu merupakan bukti nyata, secara hakiki kehidupan masyarakat  memerlukan  seperangkat  aturan hukum yang selalu dapat menjaga ketertiban dan lebih  jauh    lagi  memberikan  kepastian  hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Peran penting negara dalam pembangunan ekonomi  dapat  dilihat  dengan  teori  yang membahas  peranan  Negara  yang  dikuasakan oleh  Hukum  untuk  mendorong  dinamika kegiatan pembangunan ekonomi yaitu teori yang dikemukakan oleh F. Friedmann. Geelhoed dan Zilstra  yang  dikombinasikan  oleh  Suhardi Gunarto  dalam  tiga  tipology  atau  katagori peranan Negara atas nama hukum yakni:
a. Negara bertindak sebagai regulator (sturende) dan jury (wasit) dengan memakai instrument Hukum  Administrasi  yang  umum  dan indivudual khusus;
b.  Negara  bertindak  sebagai  the  presterende
(Penyedia  atau  provider)  dari  berbagai
keperluan  para  warga  negaranya  yang menurut Zijlstra dapat berupa tindakan yang masuk dalam tipology pemberian tunjangan sosial  dan  tindakan  lainnya  yang  mengarah pada  sociale  rechtstaat.  Geelhoed  menyebut fungsi ini sebagai de presterende yang masuk dalam  katagori  penyelenggaraan  Negara. Dalam  hal  ini  Friedmann  juga  menyebut dalam  bahasanya  fungsi  provider  ini merupakan  perwujudan  dan  tugas  pokok Negara  dalam  sistim  social  welfarestate seperti  yang  terjadi  pada  kebanyakan Negara-negara barat melalui berbagai peraturan  yang  disebutkan  dalam  kelompok social  security  act,  health  insurance act  dan lain-lain.
c.  Peranan  Negara  sebagai  interpreneur  atau pengusaha.  Ini  dilakukan  oleh  Negara dengan membentuk badan-badan usaha milik negara (BUMN)
yang disamping melaksanakan  fungsi  sebagai  agent  of development  juga  harus  mampu  berusaha untuk  membiayai  usahanya  secara  mandiri (tidak  masuk  dalam  anggaran  belanja pemerintah)  dan  memberikan  manfaat  bagi negara  dengan  membayar  pajak  pendapatan sebagaimana umumnya badan usaha lainnya.
Eksistensi  hukum  secara  langsung  dalam bidang  ekonomi  yang  direfleksikan  oleh  peran negara tersebut, secara factual dapat dilihat pada peran  Hukum  administrasi  Negara  yang  sangat berpengaruh  dalam  kehidupan  ekonomi  karena hukum  administrasi  negara  adalah  bagian  dari peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku langsung  menyentuh  kegiatan  perekonomian disuatu negara. Salah satu kebijakan pemerintah dalam  kegiatan  ekonomi  negara  misalnya kebijakan  moneter  dan  kebijakan  fiskal. Kebijakan  moneter  adalah  kebijakan  yang dilakukan otoritas meneter yang mempengaruhi prekonomian  melalui  jumlah  uang  beredar. Yang  dipengaruhi  adalah  stabilitas  kurs  dan inflasi.  Oleh  karena  itu  negara  dalam  hal  ini pemerintah  melalui  Bank  Indonesia  (BI) mengeluarkan  kebijakan  menaikkan  harga barang atau menaikkan suku bunga agar animo
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
masyarakat  menurun  dan  daya  tabung  menjadi tinggi.  Demikian  contoh  pentingnya  campur tangan  hukum  yang  direfleksikan  sebagai pemerintah atau negara.
Oleh  karena  itu,  keterlibatan  pemerintah harus terukur artinya pemerintah memperhitungkan  sampai  sejauh mana  campur tangan  pemerintah  dalam  bidang  ekonomi dengan tiga peranan yaitu: (1) sebagai regulator; (2)  sebagai  Penyedia;  dan  (3)  sebagai pengusaha.  Sedangkan  fungsi  yang  paling penting  dari  hukum  adalah  memberikan kepastian  tentang  tindakan  relasi  dalam melakukan  hubungan  ekonomi.  Tugas  utama dari pemerintah adalah menjalankan hukum. dan fungsi utama dari hukum adalah social progress and  better  standards  of  life.  Sistem  ekonomi liberal  mengajarkan  bahwa  individu  (privat) harus  diberi  kebebasan  seluas-luasnya  dalam kegiatan  ekonomi  (kebebasan  berusaha)  dan pemerintah sebaiknya tidak terlalu mencampuri kegiatan ekonomi warganya. Prinsip leberalisme ini  sangat  sangat  menjunjung  tinggi  kebebasan dan hak-hak individual. Sistem ini mengakibatkan  tersingkirnya  individu  yang lemah dari pesainnya dan menguntungkan para pemilik  modal.  Sedangkan  sistem  ekonomi kekeluargaan yang dianut di Indonesia menghendaki  pemerintah  diberi  peran  penting dalam  kegiatan  ekonomi  demi  kepentingan masyarkat  luas  (public).  Dengan  demikian  ada ketidaksesuaian  antara  system  ekonomi  liberal dengan system ekonomi kekeluargaan.
Alasan  utama  untuk  memasukkan  asas ekonomi liberal dalam sistem ekonomi Indonesia,  adalah  bahwa  selama  ini  beberapa Negara  yang  menerapkan  sistem  ekonomi liberal  terbukti  relatif  baik  tingkat  kemajuan ekonominya.  Alasan  lain  adalah  bahwa  pada saat sekarang ini pengaturan hubungan ekonomi dunia cenderung menggunakan system ekonomi liberal  (neo-liberalism)  hal  ini  ditandai  dengan diterimanya  secara  luas  persetujuanpersetujuan WTO  tahun  1994  yang  salah  satu  prinsip dasarnya  adalah  free  trade.  Sehingga  dengan meratifikasi persetujuan-persetujuan WTO
maka berarti Indonesia telah menyetujui prinsip- prinsip ekonomi liberal.
Pembangunan  hukum  di  Indonesia  dapat dikatakan  sangat  lambat  jika  dibandingkan dengan  pembangunan  bidang  ekonomi.  Akibat dari  itu  pembangunan  ekonomi  yang  dicapai Indonesia tidak mendapat landasan hukum yang kuat. Khususnyaa pada masa pemerintahan orde baru,  pembangunan  hukum  sering  disimpangi demi  mengejar  pertumbuhan  ekonomi  yang pesat, sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan  ekonomi  seperti  kesenjangan kesejahteraan  dalam  masyarakat,  kolusi  antara pengusaha  dan  pejabat,  ekonomi  biaya  tinggi, korupsi dan sebagainya. Bagaimanapun pembangunan  ekonomi  haruslah  dilakukan melalui landasan hukum yang kuat. Ismail Saleh mengatakan  bahwa  memang  benar  bahwa ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan rakyat, dan memang benar bahwa ilmu  pengetahuan  adalah  tiang-tiang  penopang kemajuan bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa  hukum  merupakan  pranata  yang  pada akhirnya  menentukan  bagaimana  kesejahteraan rakyat  tersebut  dapat  dinikmati  secara  merata, bagaimana  keadilan  social  dapat  diwujudkan dalam  kehidupan  masyarakat,  dan  bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kemajuan bagi rakyat banyak.
Pendayagunaan  hukum  memang  kian disadari  arti  pentingnya  oleh  perencana pembangunan,  terutama  pemerintahan  negara- negara  sedang  berkembang.  Seorang  Ahli sosiologi  hukum  dari  Princeton  University, Lawrence  Rosen,  melihat  adanya  tiga  dimensi penting pendayagunaan pranata-pranata hukum di dalam masyarakat sedang berkembang, yaitu: 1.  Hukum  sebagai  pencerminan  dan  wahana bagi konsep-konsep yang berbeda mengenai tertib dan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan pemyataan dan perlindungan kepentingan-kepenting masyarakat
2.  Hukum  dalam  peranannya  sebagai  pranata otonom  dapat  pula  merupakan  pembatas kekuasaan  sewenang-wenang,  sungguhpun
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pendayagunaan  hukum  tergantung    pada kekuasaanlain di luarnya.
3. Hukum dapat didayagunakan sebagai sarana untuk mendukung dan mendorong perubahan-perubahan sosial ekonomi.
Selalu  diterima  dengan  sendirinya  di Negara Maju kerangka institusional perlu untuk mendukung  ekonomi  pasar,  khusunya  institusi hukum,  selalu  tidak  ada  atau  tidak  efektif  di Negara-Negara  Berkembang.  Oleh  karena  itu, mengadakan institusi yang efektif di pertimbangkan sebagai unsur yang penting dari strategi untuk mendorong pembangunan ekonomi di negeri-negeri ini.
Sementara  itu,  Pertumbuhan  ekonomi yang  pesat  merupakan  fenomena  penting  yang dialami  dunia  semenjak  dua  abad  belakangan ini.  Pertumbuhan  ekonomi  juga  selalu  menjadi perhatian  utama  bagi  pemerintah  di  berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang. Pemerintah  di  negara  manapun  dapat  segera jatuh  atau  bangun  berdasarkan  tingkat  tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dicapainya.  Bahkan,  baik  buruknya  kualitas kebijakan pemerintah dan tinggi atau rendahnya mutu  aparatnya  di  bidang  ekonomi  secara keseluruhan  biasanya  diukur  berdasarkan kecepatan  pertumbuhan  output  nasional  yang dihasilkannya.
Pembangunan  ekonomi  yang  sedang dilakukan  oleh  negara-negara  khususnya  untuk negara  berkembang  ( developing  countries )  di dunia pada umumnya berorientasi kepada upaya memperbaiki dan mengangkat tingkat hidup ( the level  of  living )  masyarakat  di  negara-negara tersebut  agar  mereka  bisa  hidup  seperti masyarakat  di  negara-negara  maju  ( developed countries ).
Banyak  usaha  mendorong  pembaharuan hukum di Ncgara-Negara Berkembang memusatkan  perhatian  kepada  pelaksanaan inisiatif  tegaknya  hukum.  Studi  kelihatannya memperlihatkan  hubungan  antara  tegaknya hukum  dan  motif  pembangunan  ekonomi mendorong  tegaknya  hukum  di  Negara-Negara Berkembang.
Pemerintah  sebagai  pelaksana  Negara ditengah  wabah  coronavirus  ini  harus  dapat mengakomodasi  dan  memberikan  hak-hak warga negaranya yang di dalam kasus ini adalah para  tenaga  kerja  yang  terkena  Pemutusan Hubungan  Kerja  atau  PHK.  Beberapa  upaya pemerintah  misalnya  dengan  mengadakan program Kartu Prakerja.
Kartu  Prakerja  adalah  bantuan  biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki  atau  meningkatkan  keterampilannya. Karena  kami  percaya  bahwa  masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu
meningkatkan kemampuannya. Didesain sebagai  sebuah  produk,  program  ini  dikemas sedemikian  rupa  agar  memberikan  nilai  bagi pengguna  sekaligus  memberikan  nilai  bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih  untuk  memudahkan  pengguna  mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Karena hanya dengan cara ini, produk bisa  terus  diperbaiki,  tumbuh,  dan  relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam  melayani  masyarakat.  Gotong  royong. Demi SDM Unggul, Indonesia Maju.
Sebagai contoh, Kartu Prakerja ini adalah upaya  konkret  Negara  yang  dalam  hal  ini diwakili  oleh  pemerintah  untuk  mewujudkan peranan hukum di dalam pembangunan ekonomi nasional  di  tengah  wabah  coronavirus  ini khususnya dalam hal memberikan solusi kepada para tenaga kerja yang telah di-PHK.

## Kesimpulan
Hukum seharusnya bermanfaat dan dapat melindungi  masyarakat  sesuai  dengan  cita- citanya.  Para  pekerja  yang  terkena  pemutusan hubungan  kerja  atau  PHK  menjadi  kehilangan kesempatan  untuk  mencari  nafkah  ditengah wabah  coronavirus  ini  padahal,  mereka  harus tetap mencari nafkah untuk dapat menyambung hidup  dan  menafkai  keluarganya.  Pemerintah melalui  instrumen  hukum  seharusnya  dapat melindungi  masyarakat  yang  terkena  PHK  ini untuk dapat menjamin kebutuhan hidup masing-
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
masing  rakyatnya  yang  dirasa  tidak  dapat memenuhi  kebutuhannya  sendiri.  Melalui beberapa  lembaga  pemerintahan  misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Desa ataupun Kementerian Kesehatan, pemerintah seharusnya memberikan kebutuhan pokok masyarakat yang terkena dampak wabah coronavirus ini ditengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Rajagukguk,  Erman Pernanan  Hukum  dalam Pembangunan Ekonomi , FHUI, 2017.
Aminuddin, Ilmar Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum , Makasar, Hasanuddin University Press, 2009.
Mulyana W. Kusumah, "Peranan dan Pendayagunaan Hukum dalam Pembangunan . Alumni, 1984. Phillips Keefer dan Stephen Knack, “Why Don’t
Poer  Countries  Catch  Up  ?  a  Cross National Test of anInstitutional Explanation, 25 Econ, Inquiry, 1997.
Ronald J. Daniels dan Michael Trabilcock, “The
Political  Economi  of  Rule  of  Law
Reform  in  Developing  Countries” ,  26 Mich, J. Int’l L 99, 2004.
Marsaulina. Pengaruh  infrastruktur  terhadap produktivitas  ekonomi  daerah  (1983- 2002 ). Jakarta: FE UI.. (2005).
Y.  Sri  Susilo, Peranan  Hukum  dalam Pembangunan  Ekonomi ,  (Yogyakarta:
Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta, 2002).

## Jurnal:
Robert J. Barro, “Rule of Law, Democracy and Economic  Performance”,  in  2000 indeks of Economi Freedom 31. Sukardi  “Peran  Penegakan  Hukum  dalam Pembangunan Ekonomi” dalam Jurnal Hukum  dan  Pembangunan  46  No  4 (2016) Internet: https://www.wartaekonomi.co.id/read283830/p abrik-ditutup-produsen-adidas-phk- 2500-karyawan
https://www.merdeka.com/dunia/cerita- lengkap-asal-mula-munculnya-virus- corona-di-wuhan.html https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/09/ 061000865/benarkah-virus-corona- penyebab-covid-19-berasal-dari-pasar- wuhan?page=1 https://www.merdeka.com/trending/cerita- lengkap-asal-mula-munculnya-virus- corona-di-indonesia.html https://www.kompas.com/global/read/2020/03/ 12/001124570/who-umumkan-virus- corona-sebagai-pandemi- global?page=all https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-4956381/corona-berubah-jadi- krisis-ekonomi-global-ini-dampaknya- buat-ri https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan- dampak-negatif-bagi-perekonomian- indonesia-akibat-wabah-virus-corona https://www.prakerja.go.id/tentang-kami