## Indonesia Hadapi Transisi “Oleng”: Perubahan Adalah Jawaban

## Rizal Ramli
Rizal Ramli adalah tokoh oposisi nasional, mantan Menko Perekonomian dan kini memimpin Aliansi Rakyat untuk Perubahan
Abstract: Changes  always  happen  in  this  earth.  Hence,  this  article  wants  to  show  how  the nation needs a change. SBY-Boediono government is very weak and merely does not have firm sociological roots. Today government is like “Sand House” which is bound by image glue. Now, that image glue gradually melts after having given “deceit stamp” by some prominent religious figures, intelectuals, movement figures,  workers, youths and students, and scandals involving the ruling party. Therefore, the fate of  the Image Order  will  soon  come to  an end. The sand house will collapse, and it will not leave crucial problems, let alone ideological matters. Kata Kunci: Indonesia; transisi; kerusakan hokum; ekonomi; politik

## Pendahuluan
Indonesia  terjerumus  ke  dalam  transisi  demokrasi  yang  oleng.  Kini,  sendi-  sendi kehidupan bernegara di bawah pemerintahan SBY-Boediono semakin lama semakin lemah dan keropos. Kerusakan itu tercermin terutama di dalam bidang hukum dan ekonomi. Mafia hukum semakin  merajalela,  terutama  karena  tokoh-tokoh  mafia  hukum  ternyata  juga  adalah  para pejabat di kejaksaan, kepolisian dan  lembaga peradilan. Akibatnya pisau hukum  hanya tajam terhadap rakyat biasa, tetapi menjadi sangat tumpul terhadap kalangan elit yang memiliki uang dan kekuasaan.
Ekonomi  nasional  yang  tumbuh  sedang-sedang  saja  (+ 6%)  tidak  mampu menciptakan lapangan  pekerjaan,  sehingga  kesejahteraan  rakyat  semakin terpuruk.  Sekitar  kurang  dari 20%    penduduk    yang    paling    atas    memang  hidup    lumayan.    Bisa    menikmati    arti kemerdekaan.  Tetapi 80%  sisanya belum pernah menikmati kemerdekaan.
Ketika  pekerjaan  nyaris  tidak  ada  dan  pendapatan  mayoritas  rakyat  sangat  rendah, kenaikan  harga  pangan  dan  harga  kebutuhan  pokok  selama  hampir  setahun    terakhir    telah mengakibatkan  kenaikan  jumlah  penduduk  miskin 1 dan kemerosotan kehidupan. Kebijakan ekonomi  neoliberal  yang  dijalankan  oleh  pemerintahan  SBY-Boediono    sudah    terbukti    di seluruh    dunia    tidak  mampu      meningkatkan      kesejahteraan      mayoritas      rakyat,      kecuali mening- katkan kemakmuran sebagian kecil elit di beberapa negara berkembang.
Yang  lebih  penting  lagi  kebijakan  ekonomi  neoliberal  itu  merupakan  peng-  khianatan terhadap konstitusi, seperti yang dirumuskan oleh para pendiri Republik Indonesia. Kemiskinan struktural,  yang  disebabkan  oleh  kebijakan  ekonomi  neoliberal,  telah  memicu  peningkatan kejahatan, ladang subur kekerasan sosial, meningkatkan rasa putus asa dan tindakan bunuh diri. Kemiskinan juga memicu radikalisme, serta mempertajam konfik sosial dan agama.
Kerusakan  dan  kemerosotan  yang  terjadi  di  bidang  hukum,  kesejahteraan  rakyat  dan kehidupan sosial yang sedang terjadi sekarang ini, harus segera dihentikan. Kasus mafia pajak
1 Standar kemiskinan pemerintah RI adalah Rp 211.726,oo/bulan atau Rp 7057,oo/hari (US$ 0,78/ hari), atau hanya cukup untuk satu bungkus nasi dengan lauk sederhana. Tidak cukup untuk kehidupan yang manusiawi, apalagi jika diperhitungkan biaya perumahan, kesehatan dan pendidikan. Dengan standar yang sangat tidak manusiawi tersebut, jumlah orang miskin mencapai 31 juta orang (2010). Jika digunakan standar kemiskinan internasional yang US$ 2/hari (Rp 18.000,oo/hari), maka jumlah penduduk miskin di negara kita akan naik tiga kali lipat angka kemiskinan versi pemerintah.
Rizal Ramli: Indonesia Hadapi Transisi “Oleng”: Perubahan Adalah Jawaban DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
yang melibatkan pegawai pajak Gol III-A Gayus Tambunan  yang berlarut-larut, tidak adanya tindakan  terhadap  “gayus-gayus”  lain  dan  pejabat  tinggi  di  Direktorat  Jenderal  Pajak  serta Departemen  Keuangan,  merupakan  contoh  nyata  dari  lemahnya  kepe-  mimpinan  nasional. Padahal  berlarut-larutnya penanganan kasus  mafia hukum dan  mafia pajak akan  memberikan kesempatan kepada calon-calon terdakwa untuk menghilangkan barang bukti.
Di  bidang  ekonomi,  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintahan  SBY-Boediono  telah memperparah  kondisi  perekonomian  nasional  yang  berdampak  meningkatnya  kemiskinan, pengangguran  dan  kian  lebarnya  kesenjangan  ekonomi.  Ketidakmampuan  pemerintah melindungi hak-hak dasar warga negara, dalam bidang kesejahteraan dan agama, 2 telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan  kelemahan  kepemimpinan  SBY-Boediono,  mengakibatkan  berbagai  masalah hukum,    kesejahteraan    rakyat,   dan    perlindungan    hak-hak    warga  negara  menjadi  semakin parah.  Lemahnya  kepemimpinan  nasional  tersebut  selain  akibat  karakter  keduanya  yang memang lemah, juga kenyataan bahwa sejak  terpilih  kembali  dalam  Pilpres  2009-2014  yang penuh  kontroversi, SBY-Boediono telah menjadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi.
Oleh sebab itu, ketika sejak hari pertama periode kedua kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sudah dibombardir oleh berbagai skandal (rekayasa bailout Bank Century, IT KPU dan  DPT  yang  cacat  berat),  membuat  rakyat  semakin  tidak  memiliki  harapan  sehingga membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penggunaan cara-cara Orde Baru (Orba), cara-cara militer yang brutal dan melanggar HAM di Papua, justru akan memperdalam luka dan perlawanan.  Akan  tetapi,  membiarkan  kelemahan  kepe-mimpinan  seperti  ini,  yang  telah menimbulkan keme- rosotan, demoralisasi dan anomali di segala bidang, adalah tindakan yang tidak  bertanggungjawab,  sama  dengan  mem-biarkan  Indonesia  menjadi  negara  gagal  karena mengabaikan tumbuhnya berbagai benih perpecahan di dalam tubuh NKRI.
Kita   masih   ingat   Presiden   Uni   Sovyet   Mikhail   Gorbachev.   Dia   adalah pemimpin yang  sangat  santun,  dipuji-puji  oleh  negara-negara  Barat  dan bahkan  mendapat  Hadiah Nobel  dalam  Bidang  Perdamaian  (1990).  Tetapi kepemimpinannya   yang   sangat   lemah membuat      Uni      Sovyet      kacau      dan  berantakan.  Perekonomian  merosot  tajam,  tingkat pengangguran meningkat sangat tinggi, dan daya beli rakyatnya anjlok.
Kelemahan   kepemimpinan   Gorbachev   itu   terbukti   menjadi   salah   satu penyebab utama  runtuhnya  negara  adikuasa  Uni  Soviet  (1991)  yang  kini tinggal  tersisa  hanya  Rusia. Kita semua  tidak  ingin  Indonesia  semakin merosot    dan    mengalami    disintegrasi    seperti Uni    Soviet.    Kelemahan kepemimpinan  dan  ketidakmampuan  SBY-Boediono  mengemban amanat  rakyat,  melaksanakan  konstitusi,  harus  dijadikan  alasan  utama  untuk  mem-  percepat perubahan politik di negara yang kita cintai: Republik Indonesia.
Demokrasi  memang  merupakan  jalan  paling  ideal  untuk  melahirkan  perubahan.  Tapi demokrasi yang bisa melahirkan perubahan dan bermanfaat untuk rakyat adalah demokrasi yang baik dan benar. Sedangkan  model demokrasi  yang saat ini  berlangsung di  negara kita adalah “demokrasi kriminal”, demokrasi yang telah dibajak oleh kekuatan uang dan oligarki, sehingga tidak akan memberi manfaat untuk mayoritas rakyat. Demokrasi kriminal hanya meningkatkan kesejahteraan para pejabat negara, baik di eksekutif legislatif maupun yudikatif.
Anggaran belanja pegawai meningkat hampir empat kali dari Rp. 54 triliun tahun  2005 menjadi  Rp  181  triliun  pada  2011.  Biaya  perjalanan  untuk pejabat  pemerintah  dan  DPR mencapai  Rp  19,5  trilliun4   atau  4  kali  lebih besar  dari  Jaminan  Nasional  Kesehatan  pada
2 Kasus kekerasan agama di Cikeusik, Pandeglang, Banten (6/2/2011) dan Temanggung, Jawa Tengah (9/2/2011).
Rizal Ramli: Indonesia Hadapi Transisi “Oleng”: Perubahan Adalah Jawaban DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
APBN  2010.  Dengan  pem- borosan  seperti  itu,  pemerintah  SBY-Boediono  mengaku  tidak memiliki  uang  untuk  menyelenggarakan  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional5    yang  akan memberikan jaminan kesehatan dan pengangguran untuk pekerja.
Dengan  kenaikan  belanja  pegawai  yang  sangat  besar  tersebut,  birokrasi  justru  semakin korup  dan  semakin  tidak  bertanggungjawab.  Program  remunerasi  yang  digembar-gemborkan akan  berdampak  meningkatkan  kinerja  birokrasi,  tidak  lain  dan  tidak  bukan  hanya  sekedar program  kenaikan  gaji  tanpa  diikuti  oleh  kenaikan  kinerja  maupun  akuntabilitas  jajaran birokrasi kita. Proses birokratisasi sengaja dibikin berbelit-belit supaya rakyat dan pengusaha bisa diperas, dan agar sistem pertanggung- jawaban semakin tidak jelas.
Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar dengan rakyat hidup makmur tanpa adanya reformasi birokrasi secara total. Sebab dalam prakteknya, birokrasi lebih sering menjadi bagian dari masalah, dan bukan solusi.
Demokrasi  kriminal  juga  memungkinkan  terjadinya  pembiaran  kejahatan  pemilu berlangsung dari hulu sampai hilir, dari PPS sampai KPU Pusat. Berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya,  pada  pemilu  lalu  tidak  ada  satu  pun  kasus  Pemilu  signifkan  yang  diproses  oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kebijakan itu sengaja dirancang oleh kekuasaan dan kepolisian. Hukum  dan  ekonomi  dirancang  untuk  saling  melindungi  kepentingan  elit  politik. Kepemimpinan  SBY-Boediono  yang  lemah  semakin  mendorong  berkembangnya  demokrasi kriminal sehingga terjadi politik saling menyandera di kalangan elit politik.
Dalam konteks demokrasi kriminal dan kelemahan kepemimpinan yang fatal, perubahan politik harus dilakukan sekarang juga untuk mencegah kerusakan dan kemerosotan yang lebih parah  lagi.  Perubahan  adalah  solusi  dari  perangkap  demokrasi  kriminal,  pemerintahan  lemah dan bermasalah. Perubahan politik itu merupakan upaya untuk membuat demokrasi sungguh- sungguh  bekerja  untuk  kepentingan  rakyat,  bukan  demokrasi  kriminal  yang  hanya menguntungkan kepentingan sekelompok kecil elit.
Oleh  karena  itu  perubahan  politik  harus  dilakukan  segera.  Proses  perubahan  politik tersebut bukanlah upaya kudeta ataupun makar, karena perubahan yang dilakukan sepenuhnya diharapkan dan didukung oleh kekuatan sipil dengan cara-cara damai, tanpa kekerasan dan tetap berlandaskan  substansi  demokrasi.  Makar  dan  kudeta  hanya  dapat  dilakukan  oleh  kekuatan bersenjata atau militer dengan cara kekerasan bersenjata. Pemerintaham SBY-Boediono, lewat menteri-menterinya,  sering  melontarkan  istilah  “makar  dan  kudeta”  untuk  menakut-nakuti kekuatan rakyat demokratis.

## Untuk Apa Perubahan?
Perubahan harus segera dilakukan untuk menghentikan demokrasi kriminal dan membuat demokrasi  betul-betul  bekerja  untuk  kepentingan  rakyat.  Perubahan  juga  diperlukan  untuk mengubah kepemimpinan nasional yang lemah dan bermasalah dengan kepemimpinan nasional yang efektif7 dan sungguh-sungguh menegakkan konstitusi, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi maupun sosial.
Penegakkan  hukum  akan  dilakukan  tanpa  tebang  pilih,  sehingga  setiap warganegara akan    diperlakukan    sama    di    hadapan    undang-undang.    Agar  sistem  demokrasi  sungguh- sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat, dan tidak   dibajak   oleh   kekuatan   uang,   maka perlu      dilakukan      reformasi  pembiayaan    partai    politik.    Seperti    halnya    di    Jerman    dan Australia,  partai- partai politik akan dibiayai oleh APBN dengan perkiraaan biaya  maksimum Rp  0,5  triliun/tahun.  Angka  tersebut  sangat  kecil  dibandingkan  dengan  total  APBN  yang
Rizal Ramli: Indonesia Hadapi Transisi “Oleng”: Perubahan Adalah Jawaban DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
mencapai Rp 1.200 triliun, dan dibandingkan dengan kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan akibat sistem demokrasi kriminal.
Sebagai prasyarat untuk mendapatkan biaya tersebut, partai-partai politik harus bersedia diaudit  (termasuk  audit  investigatif),  turut  serta  menciptakan  clean  government  dan  good governance, dengan cara hanya boleh meng- ajukan calon legislatif dan eksekutif yang memiliki integritas, kepemimpinan dan track record yang baik. Integritas, kepemimpinan dan track record harus menjadi kriteria utama kaderisasi di partai-partai politik.
Perubahan  juga  akan  dilakukan  dalam  bidang  ekonomi.  Kebijakan  ekonomi  neoliberal yang    sudah    berjalan    lebih    dari    40    tahun,    yang    tidak    berpihak  kepada    rakyat    dan kepentingan  nasional,  akan  digantikan  dengan  sistem ekonomi  berbasis  konstitusi  UUD 1945,    yaitu    sistem    ekonomi    yang    lebih  berpihak  kepada  rakyat  (ekonomi  domestik)  dan kepentingan nasional.
Prioritas  utama  akan  diarahkan  untuk  menciptakan  kemandirian  dalam  bidang  pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan rakyat (melalui pengembangan karakter dan  pendidikan),  pembangunan  infrastruktur,  maksimalisasi  nilai  tambah  di  sektor  pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan dan sumberdaya alam lainnya.
Sumber daya alam akan dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan  rakyat.  Negara  akan  memainkan  peranan  yang  proaktif  untuk  mempercepat pembangunan  ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Percepatan  tersebut  juga dimaksudkan agar Indonesia dapat segera mengejar ketinggalannya dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Dengan sumber daya alam yang luar biasa, penduduk yang  besar dan posisi geografs  yang sangat strategis, Indonesia akan  bisa  menjadi  salah satu negara besar yang sejahtera dan kuat di kawasan Asia.
Peranan  pemerintah  yang  proaktif  untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi  dan meningkatkan kesejahteraan hanya mungkin dilakukan jika diikuti dengan reformasi birokrasi total, termasuk di antaranya penye- derhanaan proses birokratif, sistem rekruitmen dan promosi yang  kom-  petitif,  sistem  insentif  berdasarkan  kinerja,  penegakkan  transparansi  dan akuntabilitas. Jika reformasi total tersebut dilakukan, peng-hematan anggaran dapat mencapai 30 persen dan penerimaan negara bisa naik sampai 30 persen. Sehingga tersedia dalam jumlah yang cukup anggaran untuk program-program peningkatan kesejahteraan rakyat.

## Faktor-faktor Obyektif Pendukung Perubahan
Sejarah menunjukan bahwa perubahan politik di banyak negara di seluruh dunia, hanya dapat  terjadi  jika  didukung  oleh  faktor-faktor  obyektif  dan  subyektif.  Kondisi  saat  ini menunjukan bahwa secara obyektif, kondisi Indonesia sudah matang untuk perubahan seperti ditunjukkan oleh hal sebagai berikut ini:
1. Mayoritas  kalangan  intelektual  tidak  lagi  yang  bersedia  membela  pemerintahan  SBY- Boediono  secara  terbuka,  kecuali  intelektual  yang  sudah  dikontrak  Istana.  Padahal  di negara demokratis, kalangan intelektual  sangat  menentukan  legitimasi  kekuasaan.  KKN (korupsi,  kolusi dan  nepotisme),  yang  harus  diberantas  sesuai  amanat  utama  reformasi 1998,    justru    semakin    menggurita    pada    masa    pemerintahan    SBY-Boe-  diono  ini. Bahkan  dalam  soal  nepotisme,  pemerintahan  sekarang  dengan  cepat  mengalahkan “prestasi” yang pernah dilakukan rezim Soeharto.
2. Media, terutama media berjaringan internet dan media elektronik (TV dan Radio) sangat kritis  dan  juga  skeptis  terhadap  ketulusan  dan  kinerja  pemerintahan  SBY-Boediono. Partisipasi  publik  dalam  bidang  sosial  dan  politik  semakin  tinggi  seiring  dengan
Rizal Ramli: Indonesia Hadapi Transisi “Oleng”: Perubahan Adalah Jawaban DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
meluasnya  penggunaan  jejaring  sosial  (facebook,  twitter)  radio  dan  TV,  yang  bisa dikendalikan dari perangkat komunikasi genggam yang mobil dan makin canggih.
3. Para  aktivis  pro-demokrasi,  pemuda  dan  mahasiswa  di  seluruh  Indonesia  telah  sepakat menilai  bahwa  pemerintahan  SBY-Boediono  “gagal”  karena  tidak  berpihak  kepada kepentingan  mayoritas  rakyat,  dan  hanya  patuh  pada  kepentingan  global  dan  pemodal besar/asing.  Selama  satu  tahun  terakhir  setiap  kunjungan  SBY-Boediono  ke  seluruh wilayah Indonesia selalu diikuti dengan demonstrasi mahasiswa dan pemuda yang menen- tang kehadiran mereka.
4. Banyak  tokoh  politik  senior  Indonesia,  juga  para  pejuang  kemerdekaan  dan  jenderal purnawirawan TNI  menganggap penggantian SBY-Boediono harus segera. Lebih cepat lebih baik, demi kepentingan nasional terutama karena alasan kepemimpinan dan karakter yang sangat lemah.
5. Para  tokoh  agama  terkemuka  menyatakan  bahwa  pemerintahan  SBY-  Boediono  telah melakukan  banyak  kebohongan  dan  mengingkari  konsti-  tusi.9  Ketika  rakyat membutuhkan,  terutama  dalam  hal  kenyamanan  beragama  dan  kesejahteraan, pemerintahan  SBY-Boediono  sering  absen,  tidak  hadir.  Rakyat  dibiarkan  mengatasi berbagai persoalannya sendiri.
6. Kehidupan  mayoritas  rakyat  Indonesia,  yang  berpendapatan  sangat  rendah  dan  banyak yang menganggur10, semakin sulit karena kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok yang  tidak  terkendali.  Selain  karena  sifat  rezim  yang  otoriter,  perubahan  politik  di Indonesia  (1966  dan  1998),  Tunisia  dan  Mesir  (2011)  terjadi  terutama  karena pengangguran yang sangat tinggi dan kesulitan pangan yang dihadapi mayoritas rakyat.
7. Selain gangguan terhadap kenyamanan kehidupan beragama, ada juga gangguan terhadap hak-hak  historis  sebagaimana dirasakan  masyarakat di Yogyakarta11 sehingga  memicu ketidakpuasan,  dan  menunjukan  ketidakmampuan  pemerintahan  SBY-Boediono meneruskan cita-cita para founding father dan melaksanakan amanat kon-stitusi.
8. Liberalisasi di bidang pendidikan nyaris identik dengan kenaikan biaya pendidikan yang resmi  maupun  tidak  resmi,  baik  di  lembaga  pendidikan  swasta  maupun  milik  negara. Akses  terhadap  pendidikan  untuk  rakyat  miskin  semakin  terbatas,  dan  tingkat  putus sekolah  di  berbagai  jenjang  pendidikan  semakin  tinggi.  Walaupun  ada  wajib  belajar  6 tahun,  tingkat  putus  Sekolah  Dasar  mencapai  1,7  persen  terutama  karena  kesulitan ekonomi.  Walaupun  ada  wajib  belajar  9  tahun  dan  alokasi  anggaran  pendidikan dinaikkan,  ternyata  dari  26  juta  anak  usia  sekolah  7  –  12 tahun, 4,89 juta anak atau 18,4 persen terbukti tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah.
9. Pemerintahan sekarang telah mengalami krisis kepercayaan (distrust) publik, sama ketika menjelang  kejatuhan  Presiden  Soeharto.  Krisis  kepercayaan  timbul  karena  rakyat menyaksikan  perbedaan  yang  sangat  besar  antara  perkataan  (janji)  dan  tindakan (kenyataan)  pemerintah  SBY-Boediono.  Atau  mengutip  seloroh  Buya  Syaf’i  Ma’arif, “pecah kongsi antara perkataan dengan realitas!” Paling mencolok tentu saja maraknya praktek  rekayasa  (metodologi)  statistik  dan  kinerja.  Sehingga  secara  umum,  publik menilai pemerintah SBY-Boediono telah menjadi bagian dari masalah, bukan solusi.

## Alasan Konstitusional
Pemimpin    yang    mengingkari    konstitusi  karena    ketidakmampuannya    dalam menegakkan  prinsip  negara  hukum,  tidak  mengambil  tindakan  terhadap berbagai   kejahatan kerah   putih   seperti   skandal   rekayasa   bailout   Bank Century12, mafa hukum dan skandal
Rizal Ramli: Indonesia Hadapi Transisi “Oleng”: Perubahan Adalah Jawaban DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
restitusi pajak, menjalankan kebijakan ekonomi neoliberal yang bertentangan dengan konstitusi, dan tidak mampu menjamin  hak-hak  dasar  warga  negara  dalam  bidang  kesejahteraan  dan kenyamanan beragama sudah waktunya mengakhiri masa jabatannya. Krisis kepercayaan  yang semakin    meluas,    kesulitan    hidup    rakyat    yang    semakin  berat      dan      pembiaran berkembangnya      demokrasi      kriminal      merupakan  faktor-faktor  pendukung  percepatan perubahan.

## Proses Perubahan
Indonesia  merupakan  negara  pertama  yang  merdeka  setelah  berakhirnya Perang  Dunia II  pada  1945.  Setelah  Indonesia  merdeka  barulah  negara- negara Asia Pasifk dan Afrika lainnya menyatakan kemerdekaannya, seperti India (1947), China (1949), Mesir (1953), Sudan (1956), Aljazair (1962), dll.
Dengan  semangat  kemerdekaan  dan  nasionalisme  yang  kuat,  Indonesia menjadi  salah satu  pioner  konferensi  Asia  Afrika  di  Bandung  tahun  1955, yang   memberikan   inspirasi dan      mendorong      negara-negara      berkembang  lainnya  untuk  segera  menyatakan kemerdekaannya dari kolonialisme.
Pada  1998,  Indonesia  juga  memberikan  contoh  kepada  dunia  bagaimana melakukan transisi  dari  rezim  otoriter  menjadi  negara  demokratis.  Proses transisi   seperti   dilakukan bangsa   Indonesia   pada   1998   kini   sedang berlangsung di Tunisia, Mesir dan Yaman, dan beberapa  negara  di  kawasan  Timur  Tengah    lainnya.    Dalam    perubahan    politik,    Indonesia memang  tidak pernah  mengimpor  pengalaman  dari  negara  lain,  tetapi  justru  sebaliknya, menjadi pionir dan menjadi contoh bagi negara-negara lainnya.
Sekarang Indonesia kembali menunjukan kepada dunia bahwa demokrasi prosedural dan kriminal,  yang  banyak terjadi di sejumlah  negara  berkembang, ternyata gagal  mening-katkan kesejahteraan rakyat dan gagal  membawa kejayaan dan kemakmuran bagi  bangsanya. Dalam konteks  ini,  Indonesia  harus  kembali  memberikan  contoh  bagaimana  mengubah  “demokrasi prosedural yang cenderung kriminal” menjadi sistem demokrasi yang sungguh-sungguh bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara besar di Asia.
Beberapa  negara  di  Asia  memang  ada  yang  berhasil  mencapai  tujuan  (kesejahteraan) tersebut melalui sistem dan cara-cara yang tidak demokratis. Tapi itu bukan jalan yang dicita- citakan  para  founding  father  kita.  Oleh  sebab  itu,  jika  kita  berhasil  melakukan  perubahan demokrasi kearah yang lebih baik tersebut terjadi, maka Indonesia kembali akan memberikan contoh kepada Negara-negara Dunia Ketiga bahwa demokrasi ternyata mampu meningkatkan kesejahteraan (rakyat) dan kejayaan bangsa Indonesia.

## Kesimpulan
Perubahan  politik  dari  otoriter  ke  demokratis  di  Indonesia  pada  1998  dan  di  Mesir sekarang  ini  relatif  sulit  dan  alot  karena  Presiden  Soeharto  dan  Presiden Mubarak telah berkuasa lebih dari 30 tahun, didukung sepenuhnya oleh  militer,  jaringan  intelijen  dan  partai berkuasa   yang  telah   menggurita. Jika  dibandingkan  dengan  Presiden  Soeharto  maupun Presiden    Mubarak,  Pemerintahan    SBY-Boediono    sangat    lemah    dan    sama    sekali    tidak memiliki akar sosiologis yang kuat.
Pemerintahan saat ini bagaikan “Rumah Pasir” yang direkat oleh lem pencitraan. Sekarang lem  pencitraan  itu telah  meleleh  setelah  diberi  “cap  kebohongan”  oleh  para  pemuka  agama, kalangan  intelektual,  tokoh  pergerakan,  kaum  buruh/pekerja,  pemuda  dan  mahasiswa.
Rizal Ramli: Indonesia Hadapi Transisi “Oleng”: Perubahan Adalah Jawaban DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Dengandemikian, akhir dari Orde Citra tinggal menunggu waktu. Rumah pasir itu akan roboh dengan sendirinya. Dan tidak akan meninggalkan persoalan krusial, apalagi ideologis.
Di atas reruntuhan rumah pasir itulah kita bangun rumah Indonesia yang kokoh, dengan fondasi konstitusi  yang kuat, sehingga  membuat seluruh penghuninya  merasa nyaman, sehat, punya  pekerjaan,  sehingga  mampu  menyekolahkan  anak-anaknya.  Jika  sakit  akan  sanggup berobat  ke  dokter  atau  rumah  sakit.  Hanya  dengan  cara  demikian  bangsa  Indonesia  akan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

## Bibliografi
Castles Lance. Feith Herbert (ed) 1988. Pemikiran politik Indonesia 1945-1965 Jakarta : LP3ES Daniel  Dhakidae,  2003,  Cendekiawan  dan  Kekuasaan  dalam  Negara  Orde  Baru,Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Easter,  David.  2005.  “Keep  the  Indonesian  Pot  Boiling:  Western  Intervention  in  Indonesia, October 1965-March 1966” dalam Cold War History, Volume 5, Number 1, February. Maswadi Rauf, 2006, Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia  Antara Kenyataan dan Harapan. Akbar Tandjung Institute. Jurnal Politik. Vol. 2. No. 2.
Moh. Mahfud M.D, 2001, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta;
Rineka Cipta.
Muchamad Ali Safaat, 2009, Pembubaran Partai Politik di Indonesia, Disertai UI, Jakarta.