ISU PEREMPUAN

## SEBAGAI STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KAMPANYE CALON DALAM PILKADA

## Waluyo Handoko
*)
*) Penulis adalah dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
Abstract: The role of women in development up to now has not been maximally played although reformation era has opened the space for women to actively participate. Related to pilkada (local election), women empowerment should be considered as an interesting and important issue for campaign. However, based on the cases elaborated in this research, most candidates did not take into account women empowerment  programs  as  political  communication  strategy  in  campaign.  There  are  two  reasons  which  can  logically  explain  this phenomenon; first, women empowerment issue was not considered as important as other issues which can directly answer the crucial social problems such as poverty alleviation, providing job opportunities for unemployment or dealing with expensive fee for education so that not effective to attract the voters. Second, there was an assumption that sex does not have significant relation with political choice of voters. It means female voters do not always vote for female candidates or candidates focusing on women empowerment programs. Finally, issues related to women role improvement were not much included in campaign materials of either male or female candidates to catch the attention of voters. Keywords: women empowerment issue, political communication.

## A. PENDAHULUAN
Berbagai  kelemahan  dalam  praktek  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  oleh  DPRD  sekaligus tuntutan diselenggarakannya demokrasi langsung dalam suksesi kepemimpinan nasional, mendorong di- tetapkannya UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pertama yang Dipilih Langsung oleh Rakyat. Selanjutnya, sebagai revisi dari UU No. 22 tahun 1999, ditetapkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya mengatur model pilkada langsung oleh rakyat (pasal 56 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004), setelah sebelumnya ditetapkan UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan  dan  Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD,  di  mana  DPRD  tidak  lagi  mempunyai kewenangan dalam pilkada.
Idealnya,  pilkada  langsung  akan  memperkuat  demokratisasi  di  daerah  karena dengan  kontrol dan keterlibatan  konstituen  yang  lebih  besar.  Hal  ini  diharapkan  mampu  melahirkan  pemimpin  yang membawa kemajuan bagi daerahnya. Namun, rangkaian penyelenggaraan pilkada langsung yang sudah dilaksanakan  di  sejumlah  daerah  menyisakan  berbagai  macam  persoalan.  Sosialisasi  yang  kurang maksimal, relatif tingginya angka golput, sampai pada visi misi kandidat yang belum sepenuhnya sampai ke masyarakat.
Munculnya sejumlah persoalan tersebut sudah seharusnya diantisipasi oleh calon-calon yang maju dalam  pilkada.  Berbagai  isu  pengentasan  kemiskinan,  penyediaan  lapangan  kerja,  pendidikan,  dan sebagainya –termasuk isu tentang perempuan– muncul sebagai strategi komunikasi politik untuk menarik suara pemilih dalam kampanye. Untuk itu, tulisan ini mencoba melihat sejauh mana isu pemberdayaan perempuan  menjadi  materi  visi  misi  calon  dalam  pilkada  yang  mendukung  perolehan  suara  calon tersebut.

## B. PEMBAHASAN
Pertanyaan  awal  tulisan  ini,  mengapa  perempuan?  Sebagaimana  diketahui  jumlah  perempuan  di negeri ini relatif lebih banyak dibanding jumlah laki-laki. Era reformasi juga telah memberi ruang lebih luas  bagi  kaum  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan.  Komitmen  pemerintah  yang tercermin  dalam  UU  Nomor  25  tahun  2000  tentang  Propenas.  UU  tersebut  secara  eksplisit  telah menjelaskan tujuan pembangunan yang harus juga mengarah pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender (KKG), yang berarti setiap kebijakan pembangunan harus dikembangkan secara responsif gender melalui  strategi  pengarusutamaan  gender  (PUG)  dalam  setiap  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan dan program pembangunan. Untuk mendukung implementasi di tingkat daerah, telah lahir pula Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.  Meskipun  demikian,  peran  perempuan  di  sektor  publik  sejauh  ini  masih  belum  maksimal. Kaum  perempuan  juga  masih  mengalami  ketertinggalan  dalam  berperan  aktif  dalam  pembangunan dibanding kaum laki-laki.
Berkaitan dengan penyelenggaran pilkada, pemanfaatan isu pemberdayaan perempuan seyogyanya menjadi menarik dan penting untuk menjadi visi misi calon, sebagai bentuk komunikasi politik kandidat yang  berlaga  dalam  pilkada,  baik  pemilihan  gubernur  (pilgub)  maupun  pemilihan  bupati  (pilbup). Namun demikian, dari sejumlah pilkada yang sudah berlangsung, ternyata hanya sedikit kandidat—baik calon laki-laki maupun perempuan—yang mengangkat persoalan perempuan. Isu pemajuan perempuan kurang menjadi fokus sebagai  pesan politik yang disampaikan untuk menarik suara pemilih, baik oleh kandidat laki-laki maupun perempuan sendiri. Demikian juga segmen pemilih yang dituju, hal itu masih kurang memperhatikan secara khusus apakah tertuju pada pemilih perempuan atau laki-laki. Beberapa contoh berikut setidaknya menunjukkan hal tersebut.
Pilbup Kab. Banyumas 2008 diikuti oleh empat pasangan calon, Mardjoko-A.Husein, Singgih-Laily, Bambang  P.-Tossy  A.,  Aris  W.-Asroru.  Dari  keempat  pasangan  tersebut,  hanya  Aris  W.-Asroru yang secara  eksplisit  mencantumkan  visi  khusus  perempuan,  yaitu  program  pemberdayaan  peranan  wanita dan  generasi  muda.  Sementara  itu,  calon wakil  bupati  Laily  sudah  menempatkan  diri  sebagai  “ibu” orang Banyumas—berpasangan dengan Singgih sebagai calon bupati—mengusung jargon “rama biyunge wong  Banyumas”  (bapak  ibu  dari  orang  Banyumas),  namun  Singgih-Laily  tidak  berhasil  menuai  hasil maksimal. Pasangan  Singgih–Laily  menduduki  peringkat  ketiga  (23,6  persen),  sementara  Aris  W.– Asroru menempati peringkat terbawah (10,9 persen).
Selanjutnya, dapat dilihat pada Pilgub Jateng 2008 yang diikuti oleh lima pasangan calon, Bambang S.-M. Adnan, Agus S.–A. Kholiq, Sukawi-Sudharto, Bibit-Rustriningsih, serta A. Tamzil-A. Rozaq. Dari kelimanya,  hanya  A.  Tamzil  dan  A.  Rozaq  yang  mencantumkan  isu  pemajuan  perempuan,  melalui program  pengembangan  olahraga,  pemuda  dan  perempuan.  Sementara  itu,  meskipun  menjadi  satu- satunya pasangan yang ada wakil perempuannya, pasangan Bibit-Rustriningsih justru lebih mengusung program  umum,  yaitu  pelayanan  umum,  ketertiban  dan  keamanan,  ekonomi,  lingkungan  hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan (www. pilkadajateng2008.htm).
Mengacu pada teori komunikasi politik (Lord Windlesham, 1992; Dan Nimmo, 2000) visi misi yang diusung  oleh  kandidat  dalam  pilkada  senyatanya  merupakan  bentuk  komunikasi  politik  yang  dikemas dalam  kampanye.  Di  dalamnya  terdapat  kandidat  dan  tim  sukses  sebagai  komunikator,  pesan  politik, persuasi  untuk  mendukung  keinginan  yang  dimaksudkan,  media  penyampaian,  massa,  serta  dampak- dampak akibat komunikasi politik. Proses penyampaian dilakukan secara sengaja oleh para kandidat dan tim  suksesnya  sebagai  komunikator.  Materi  kampanye  merupakan  pesan  politik  yang  dikonstruksikan
melalui  berbagai  macam  program.  Melalui  media  kampanye,  diharapkan  suara  pemilih  akan  terserap dan  terwujud  dalam  perolehan  suara  dalam  pilkada  yang  menjadi  dampak  komunikasi  politik  yang diinginkan.
Berkaitan  dengan  program  perempuan  di  atas,  tampak  penyampaiannya  hanya  menjadi  “bagian kecil” dari keseluruhan visi misi yang diangkat oleh para kandidat dalam pilbup ataupun pilgub. Artinya, isu  tersebut  terlihat  masih  kalah  gaungnya  dibanding  dengan  isu  kampanye  lain,  seperti  pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan sebagainya, bahkan bagi kampanye calon yang sebenarnya  secara  eksplisit  sudah  memasukkan  isu  perempuan  sekalipun.  Kampanye  Aris  W.-Asroru dalam  Pilbup  Banyumas  2008  misalnya,  meskipun  program pemberdayaan  wanita dan  generasi  muda tercantum  sebagai  salah  satu  visi  misi  pasangan  tersebut,  namun  penyampaiannya  terasa  kurang mengena di masyarakat karena yang lebih sering dimunculkan kepada khalayak melalui berbagai media kampanye  adalah  program  pendidikan  gratis,  pengurusan  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  gratis,  akta kelahiran gratis, serta pengobatan gratis bagi warga miskin.
Pertanyaan  berikutnya,  mengapa  isu  pemberdayaan  perempuan  kurang  begitu  diangkat  menjadi materi kampanye untuk menarik suara pemilih dalam pilkada? Berikut disampaikan beberapa hal untuk didiskusikan.  Pertama, isu  tentang  persoalan  perempuan  dalam  kampanye  mungkin  dianggap  kurang efektif  untuk  menarik  suara  pemilih,  bahkan  bagi  pemilih  perempuan  sekalipun.  Dalam  kasus  Pilbup Banyumas  2008,  kemenangan  diraih  oleh  pasangan  Marjoko-A.  Husein  dengan  perolehan  suara  36,3 persen  atau  321.106  dari  883.503  suara  (Radar  Banyumas,  23  Februari  2008). Dalam  program kampanyenya,  pasangan  tersebut  berjanji  untuk  mengatasi  pengangguran,  mengurangi  angka kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, mengatasi pendidikan yang mahal dan kesejahteraan bagi seluruh warga Banyumas (Radar Banyumas, 6 Februari 2008).
Berdasarkan  survei  yang  dilakukan  oleh  Laboratorium  Ilmu  Politik  FISIP  Unsoed, 1 masalah- masalah sosial politik yang paling penting untuk diselesaikan oleh bupati dan wakil bupati jika terpilih nantinya adalah persoalan pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan, yang dipilih oleh 76 persen responden; biaya pendidikan, yang dipilih oleh 69 persen; kemiskinan, dipilih oleh 55 persen dan biaya kesehatan yang dipilih oleh 35 persen responden. Artinya, keempat persoalan tersebut menjadi harapan bagi  masyarakat  Banyumas  kepada  bupati  dan  wakil  bupati  yang  terpilih  untuk  ditangani  dan diselesaikan dengan baik.
Secara teoretik, apa yang menjadi program yang diusung oleh pasangan Marjoko–A.Husein di atas, keempatnya  merupakan  pesan  politik  yang  disampaikan  kepada  khalayak  sebagai  bentuk  komunikasi pasangan  tersebut  dengan  masyarakat.  Proses  penyampaian  pesan  tersebut  ternyata  selaras  dengan situasi yang dihadapi oleh masyarakat Banyumas saat itu. Hal itu tercermin pada harapan masyarakat terhadap  masalah  sosial  politik  yang  paling  penting  untuk  diselesaikan  oleh  bupati  mereka,  yaitu persoalan pengangguran, kemiskinan, biaya pendidikan dan kesehatan.
Berkaitan dengan efektif atau tidaknya isu perempuan yang dimaksudkan tulisan ini, survei tersebut dengan kata lain juga menjawab bahwa isu pemberdayaan perempuan bukan menjadi persoalan paling penting  di  masyarakat  yang  harus  ditangani  dan  diselesaikan  oleh  pemimpin.  Isu  kemiskinan  dan sejenisnya jauh dianggap lebih krusial menjadi persoalan di tengah masyarakat untuk segera dicari peme- cahannya. Dari sudut pandang ini, setidaknya dapat menjawab bahwa isu perempuan kurang diangkat menjadi pesan politik para kandidat dalam pilkada karena isu tersebut memang dianggap kurang efektif untuk menarik suara pemilih. Penyebabnya adalah adanya anggapan kurang relevan dengan persoalan sosial politik yang paling penting untuk diselesaikan di masyarakat.
Kedua,  anggapan  tidak  adanya  korelasi  yang  signifikan  antara  jenis  kelamin  (dalam  hal  ini perempuan)  dengan pilihan politik pemilih.  Studi yang dilakukan oleh Austin Ranney (1999:  119-120) mencatat tidak ada pengaruh yang signifikan antara jenis kelamin dengan pilihan politik seseorang. Studi yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) (2007) juga menyimpulkan dalam kasus Pilkada Banten  2006,  kemenangan  yang  dicapai  Ratu  Atut  Chosiyah  sebagai  gubernur  lebih  dikarenakan popularitas dan dukungan yang merata di semua lapisan masyarakat Banten (Kajian Bulanan LSI, 1 Mei 2007:  19). 2 Studi  tersebut  menyimpulkan  tidak  ada  perbedaan  di  antara  pemilih  laki-laki  ataupun perempuan  dalam  menentukan  kandidat  yang dipilih.  Padahal,  jumlah pemilih  perempuan  di  wilayah tersebut  separuh  dari  7.958.948  pemilih  yang  ada.  Demikian  juga  dalam  Pilgub  Jateng  2008. Kemenangan yang diraih oleh Bibit W.– Rustriningsih,  sebagai  satu-satunya pasangan yang ada wakil perempuannya,  lebih  dimungkinkan  karena  faktor  dukungan  mesin  politik  PDIP  sebagai  partai  yang mencalonkan yang telah bekerja dengan baik ditunjang dengan basis massa PDIP yang memang kuat di wilayah  Jateng.  Dengan  demikian,  Rustriningsih  mungkin  lebih  dipilih  karena  keberadaannya  sebagai figur kader PDIP yang loyal dan kurang dilihat karena posisinya sebagai satu-satunya wakil perempuan dalam laga pilgub tersebut.
Survei yang dilakukan oleh Laboratorium Ilmu Politik FISIP Unsoed juga mencatat bahwa tingkat preferensi pemilih perempuan  terhadap kandidat bupati dan wakil bupati memang  menyebar. Artinya, tidak  semua  pemilih  perempuan  memberikan  suaranya  terhadap  kandidat  perempuan.  Hasil  studi tersebut  menunjukkan  bahwa  pilihan  terhadap  pasangan  calon  berdasarkan  jenis  kelamin  adalah: Marjoko-A. Husein dipilih oleh 11,5 persen laki-laki dan 11,3 persen perempuan; Singgih-Laily dipilih oleh  7,2  persen  laki-laki  dan  10,7  persen  perempuan;  Bambang  P-Tossy  A.  dipilih  8,6  persen  dan  7,0 persen perempuan; dan Aris W.-Asroru dipilih 5,6 persen laki-laki dan 6,7 persen perempuan. Sementara itu, mereka yang tidak menjawab sebanyak 15,8 persen laki-laki dan 15,5 persen perempuan. Meskipun pasangan Singgih W.-Laily dipilih oleh lebih banyak pemilih perempuan dibanding laki-laki (10,7 persen dibanding  7,2  persen),  namun  pasangan  Aris  W.-Asroru  juga  lebih  dipilih  oleh  pemilih  perempuan, preferensi pemilih perempuan terhadap pasangan Marjoko-A. Husein dan Bambang P.-Tossy juga relatif berimbang  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Artinya,  tidak  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  jenis kelamin pemilih maupun kandidat terhadap pilihan politik pemilih.
Kasus di atas bisa terjadi karena kurangnya pengemasan isu pemberdayaan perempuan dalam paket visi  misi yang  disampaikan  dalam  kampanye para  calon  dalam  pilkada berkaitan dengan  hal  tersebut. Artinya, belum tentu dengan jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak, maka akan menjadi jaminan mereka  akan  memilih  kandidat  yang  perempuan,  atau  kandidat  yang  secara  khusus  membidik  isu pemajuan  perempuan.  Akhirnya,  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  isu-isu  perempuan  pun  kurang menjadi fokus dalam materi kampanye. Bahkan, walaupun terdapat kandidat perempuan, namun tetap saja tidak mengusung secara khusus isu-isu perempuan, seperti yang terjadi juga dalam pilkada di Kab. Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan, Ambon dan Kab. Cianjur (Kajian Bulanan LSI, 1 Mei 2007 : 12-13). Isu-isu mengenai perempuan tidak diangkat sebagai pesan komunikasi politik dalam pemaparan visi mereka. Para kandidat lebih mengangkat tema-tema umum seperti kemiskinan, pendidikan ataupun kesehatan.

## C. KESIMPULAN
Era reformasi telah memberi ruang yang lebih luas bagi peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan. Berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada, isu tentang pemajuan perempuan seyogyanya menjadi  menarik  dan  penting  untuk  diangkat  sebagai  media  komunikasi  politik  kepada  masyarakat, dalam  bentuk  visi  misi  yang  diusung  kandidat.  Namun  demikian, dari  beberapa contoh  kasus  pilkada yang dikemukakan di depan, isu kampanye yang berkaitan dengan program pemberdayaan perempuan ternyata kurang diangkat sebagai strategi komunikasi politik utama, baik oleh kandidat laki-laki maupun oleh kandidat perempuan sendiri.
Terdapat  beberapa  hal  yang  diulas  dalam  tulisan  ini  untuk  mencari  penjelasan  mengapa  isu perempuan  kurang  dimasukkan  sebagai  materi  kampanye:  Pertama,  isu  tentang  pemajuan  perempuan dianggap  kurang  mengena  dengan  permasalahan  kemasyarakatan  lain  yang  dianggap  lebih  signifikan seperti  pengentasan  kemiskinan,  pengangguran,  dan  isu-isu  lain  yang  sejenis  sehingga  kurang  efektif untuk  menarik  suara  pemilih.  Kedua,  pemahaman  tentang  tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara  jenis kelamin seorang pemilih dengan pilihan politik seseorang, baik perempuan atau pun laki-laki. Artinya, belum  tentu  perempuan  akan  memilih  kandidat  perempuan  dan  isu  yang  berkaitan  dengannya. Akhirnya,  isu  yang  berhubungan  dengan  persoalan perempuan  pun  kurang  dimasukkan  dalam  materi kampanye.
Terakhir,  tulisan  ini  memberi  sedikit  masukan bahwa  permasalahan  pemajuan  perempuan  adalah masalah  yang  penting  untuk  ditangani  dan  diselesaikan,  demi  tercapainya  kesetaraan  dan  keadilan gender di negeri ini. Pilkada, sebagai manisfestasi demokrasi di tingkat lokal, setidaknya dapat menjadi salah  satu  media  penyadaran  bahwa  persoalan  ketertinggalan  perempuan  adalah  tanggung  jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk diselesaikan.

## ENDNOTE
1 Survei  dilakukan  pada  bulan  Desember  2007  menjelang  pelaksanaan  pilbup langsung Kab. Banyumas bulan Februari 2008. Survei dilakukan di 27 kecamatan di  seluruh  kabupaten,  dengan  menggunakan multi  stage random  sampling ,  dengan melibatkan 400 orang responden dan memiliki toleransi kesalahan margin of error sebesar + 5 % pada tingkat kepercayaan 95 % . 2 Ratu  Atut  Chosiyah  merupakan  gubernur  perempuan  pertama  di  Indonesia yang  terpilih  melalui  pilkada  langsung.  Keikutsertaan  Ratu  Atut  Chosiyah  dalam Pilkada  Banten  ini  juga  menjadi  satu-satunya  wakil  perempuan  yang  berlaga sebagai  kandidat  gubernur  pada  level  pilgub. Kajian  Bulanan  LSI (Edisi  1  Mei 2007) mencatat dari 296 pilkada di Indonesia, hanya 61 wilayah (20,6 % ) saja yang diikuti  oleh  kandidat  perempuan.  Selebihnya  (79,4 % ),  pilkada  berlangsung  tanpa kehadiran  kandidat  perempuan.  Terdapat  69  orang  perempuan  yang  ikut berpartisipasi  sebagai  kandidat  dalam  pilkada  tersebut.  Perinciannya,  19  orang (27,5 % )  maju  sebagai  kepala  daerah  (gubernur/walikota/bupati)  (1  pilgub  dan  18 pilbup)  dan  selebihnya  50  orang  (72,5 % )  maju  sebagai  wakil  kepala  daerah. Sementara  dari  18  perempuan  yang  mencalonkan  diri  menjadi  bupati/walikota, hanya 5 orang atau 27,8 % yang berhasil lolos.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  2001. Panduan  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan .  Jakarta:  CIDA- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI- WSP II.
Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia, Edisi 1 Mei 2007 .
Nimmo, Dan, 2000 . Komunikasi Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. Radar Banyumas, 25 Januari 2008.
Radar Banyumas, 6 Februari 2008. Radar Banyumas, 23 Februari 2008. Ranney, Austin. 1999. Governing: An Introduction to Political Science . New Jersey: Prentice Hall Inc.
Survei  Tahap  III  Pilkada  Kabupaten  Banyumas ,  Laboratorium  Ilmu  Politik,  Jurusan  Ilmu Politik, FISIP Unsoed, Purwokerto 2008.
UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. www.pilkadajateng2008.htm