## P e n g u s a h a a n   H u t a n   S e c a r a   Be r d a ya   Gu n a ,   B e r h a s i l   Gu n a ,   D a n B e r d a ya   S a i n g
Mis Joni 1 , Anastasia Yunita 2 , Rey Renaldi 3 , Zelot Aritonang 4 misjoni342@gmail.com , Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda , Indonesia 1 anastasiaaa@gmail.com , Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda , Indonesia 2 reyaldyyy15@gmail.com , Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda , Indonesia 3 zelotaritonang0@gmail.com , Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda , Indonesia 4

## Abstract
Background :
In carrying out forestry business activities, they should be carried out effectively, efficiently and under control, taking  into  account the  principles  of  sustainable  forest  management  and  increasing  their  usability,  results  and competitiveness. One of the key aspects  in achieving this  is through  implementing sustainable and sustainable forest  management  practices,  by  paying  attention  to  and  maintaining  the  ecological  function  of  forests,  and managing forest resources wisely. The effectiveness of implementing and controlling forestry business activities is also closely related to the government's role as a stakeholder in formulating policies that support sustainable forestry management practices and ensuring compliance with existing regulations.
Research Metodes:
This research was conducted using normative research methods.

## Findings:
The  research  results  show  that  to  achieve  efficient,  effective  and  competitive  forest  management,  namely; Stakeholders must consistently encourage companies operating in the forestry sector to obtain sustainable forest management  certification,  such  as  a  Forest  Stewardship  Council  (FSC)  certificate  or  the  Program  for  the Endorsement of  Forest  Certification  (PEFC),  which  can  improve  the  company's  image  and  open  access  to the market wider global.

## Conclusion:
Companies must be able to obtain FSC and PEFC certificates as a reference that these companies have fulfilled all the elements of their commitment.
Keywords : sustainability; usability; results; competitiveness.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Dalam penyelenggaraan kegiatan pengusahaan kehutanan sudah seharusnya dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkendali, dengan memperhatikan prinsip- prinsip manajemen hutan yang berkelanjutan serta meningkatkan daya      guna,  hasil  guna  dan  daya  saingnya.  Salah  satu  aspek  kunci  dalam  mencapai  hal  ini  adalah  melalui penerapan  praktik  pengelolaan  hutan  berkelanjutan  dan  lestari,  dengan  memperhatikan  dan  mempertahankan fungsi ekologis hutan, serta mengelola sumber daya hutan secara bijak. Efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan  usaha  kehutanan  juga  berkaitan  erat  dengan  peran  pemerintah  sebagai  pemangku  kepentingan  dalam menyusun  kebijakan  yang  mendukung  praktik  pengelolaan  kehutanan  yang  berkelanjutan  serta  memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
Metode Penelitian:
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian secara normatif.

## Hasil Penelitian:
Hasil penelitian menunjukkan untuk mencapai pengusahaan hutan yang berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing,  yaitu; para pemangku kepentingan  harus konsisten  mendorong perusahaan-perusahaan  yang  bergerak di sektor kehutanan mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) atau Programme for the Endorsement  of Forest Certification (PEFC), yang dapat meningkatkan citra perusahaan dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas.

## Kesimpulan:
Tuliskan untuk meningkatkan daya guna,  hasil guna, dan daya saing pengusahaan sektor  kehutanan, perusahaan- perusahaannya harus bisa mendapatkan sertifikat FSC dan PEFC sebagai rujukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah memenuhi semua unsur yang menjadi komitmennya.
Kata Kunci : Berkelanjutan; Daya Guna; Hasil Guna; Daya Saing.
DOI : - Received :  January 2024 Accepted :  January 2024 Published :  February 2024 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Efektivitas  pelaksanaan  dan  pengendalian  kegiatan  usaha  kehutanan  secara  berdaya guna,  berhasil  guna,  dan  berdaya  saing  merupakan  isu  yang  penting  dan  kompleks  dalam konteks  perlindungan  lingkungan,  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  serta  pembangunan ekonomi  yang  berkelanjutan.  Kehutanan  memegang  peran  penting  dalam  menjaga keseimbangan  ekologi  planet  ini,  menyediakan  habitat  bagi  beragam  spesies,  serta  sebagai sumber  bahan  baku  bagi  berbagai  industri.  Namun,  dengan  meningkatnya  permintaan  akan produk-produk  kayu  dan  non-kayu  dari  hutan,  kegiatan  usaha  kehutanan  seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, degradasi habitat, dan hilangnya biodiversitas.
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  penting  untuk  memastikan  bahwa  kegiatan  usaha kehutanan dilaksanakan secara efektif dan terkendali, dengan memperhatikan prinsip- prinsip berkelanjutan serta meningkatkan daya guna dan daya saingnya. Salah satu aspek kunci dalam mencapai hal ini adalah melalui penerapan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang mempertahankan  fungsi  ekologis  hutan,  mengelola  sumber  daya  secara  bijak,  dan memberdayakan masyarakat lokal. 1
1 Sambas Wirakusumah, 2003, Mendambakan Kelestarian Sumber  Daya Hutan bagi Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 2.

## Pengusahaan Hutan Secara Berdaya Guna, Berhasil Guna, Dan  Berdaya Saing
Mis Joni, Anatasia Yunita, Rey Renaldi, Zelot Aritonang
Efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha kehutanan juga berkaitan erat dengan  peran  pemerintah  dalam  menyusun  kebijakan  yang  mendukung  praktik  kehutanan berkelanjutan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Selain itu, melibatkan semua  pemangku  kepentingan,  termasuk  masyarakat  lokal,  perusahaan,  akademisi,  dan organisasi  non-pemerintah,  sangatlah  penting  untuk  mencapai  keseimbangan  antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Selain itu, aspek berdayaguna juga menekankan pentingnya memastikan bahwa sumber daya hutan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun  melalui  penciptaan  lapangan  kerja  dan  pemberdayaan  ekonomi  lokal.  Hal  ini memerlukan adanya strategi pengelolaan yang mengutamakan nilai tambah bagi masyarakat lokal, seperti pengembangan industri kecil dan menengah berbasis hutan, serta promosi produk hutan yang ramah lingkungan.
Sementara itu aspek berhasilguna menekankan pentingnya memastikan bahwa kegiatan usaha  kehutanan  memberikan  manfaat  maksimal  bagi  pemangku  kepentingan,  termasuk pemilik  hutan,  pemerintah,  dan  masyarakat  umum.  Hal  ini  mencakup  optimalisasi  produksi kayu  dan  non-kayu  dari  hutan,  peningkatan  efisiensi  operasional,  serta  penerapan  teknologi dan inovasi terkini dalam manajemen hutan dan industri kehutanan.
Terakhir, aspek berdaya saing menuntut agar kegiatan usaha kehutanan mampu bersaing secara global  dengan  memperhatikan  standar-standar  internasional  dalam  hal  kualitas  produk, efisiensi produksi, dan keberlanjutan lingkungan. Ini mencakup investasi dalam penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta promosi produk hutan yang ramah lingkungan di pasar global.
Secara  keseluruhan,  efektivitas  pelaksanaan  dan  pengendalian  kegiatan  usaha kehutanan secara berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen  yang  kuat,  kita  dapat  memastikan  bahwa  sumber  daya  hutan  kita  dapat  dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi mendatang. 2
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, ed. 1, cet.17, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 23-24.
Agar pembahasan masalah fokus, maka ditetapkan  rumusan masalah dalam penulisan makalah penelitian  ini sebagai berikut:
1. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha kehutanan  agar lebih berdayaguna?
2. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha  kehutanan memberikan hasil yang berhasilguna bagi pemangku kepentingan?
3. Bagaimana  memperkuat  daya  saing  industri  kehutanan  melalui  pengendalian  yang efektif terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan?
4. Apa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengendalian kegiatan usaha kehutanan guna memastikan keberlanjutan sumber daya hutan?
Adapun tujuan dalam penulisan makalah penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  cara  meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan  usaha kehutanan agar lebih berdayaguna.
2. Untuk mengetahui strategi  yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha kehutanan memberikan hasil yang berhasilguna bagi pemangku kepentingan.
3. Untuk  mengetahui  memperkuat  daya  saing  industri  kehutanan  melalui  pengendalian yang efektif terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengendalian kegiatan usaha kehutanan guna memastikan  keberlanjutan sumber daya hutan.
Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1. Menemukan cara meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha  kehutanan agar lebih berdayaguna.
2. Ditemukan strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa kegiatan   usaha kehutanan memberikan hasil yang berhasilguna bagi pemangku kepentingan.
3. Menguatkan daya saing industri kehutanan melalui pengendalian yang efektif terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan.
4. Mengefektifkan  langkah-langkah  konkret  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan pengendalian kegiatan usaha kehutanan guna memastikan keberlanjutan  sumber daya hutan.

## Pengusahaan Hutan Secara Berdaya Guna, Berhasil Guna, Dan  Berdaya Saing
Mis Joni, Anatasia Yunita, Rey Renaldi, Zelot Aritonang

## 2. METODE PENELITIAN
Pada  ilmu  hukum  terdapat  2  (dua)  tipe  penelitian,  yaitu  penelitian  secara sosiologis/empiris dan normatif. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yang meneliti bahan pustaka atau penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data sekunder. 3 Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  April-Mei  2024,  dengan  metode,  yaitu:  melakukan pendokumentasian,  pengumpulan,    penjaringan  data  dan  informasi  (studi  dokumen),  serta searching di internet  sesuai variabel-variabel yang diteliti.
Data  yang  dikumpulkan  akan  menjadi  bahan  yang  dianalisis  untuk  penelitian  ini, khususnya data yang  terkait dengan pengusahaan kehutanan yang berkelanjutan, berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Cara  Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kehutanan Agar Lebih Berdayaguna
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha kehutanan agar lebih berdayaguna, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
1. Penerapan  Praktik  Kehutanan  Berkelanjutan: Memastikan  bahwa  kegiatan usaha kehutanan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan, termasuk pemeliharaan ekosistem, penggunaan sumber daya secara bijak, dan penanaman kembali pohon yang ditebang.
2. Pelatihan  dan  Pendidikan: Memberikan  pelatihan  dan  pendidikan  kepada  para pekerja  kehutanan  tentang  teknik-teknik  pengelolaan  hutan  yang  berkelanjutan, pemantauan lingkungan, serta keselamatan kerja.
3. Kemitraan  dengan  Masyarakat  Lokal: Melibatkan  masyarakat  lokal  dalam pengelolaan  hutan,  baik  dalam  pengambilan  keputusan  maupun  dalam pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui kemitraan  dengan  kelompok-kelompok  masyarakat,  pembagian  manfaat,  dan pembangunan kapasitas lokal.
4. Penerapan Teknologi dan Inovasi: Memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam praktik  kehutanan,  seperti  sistem  informasi  geografis  (SIG)  untuk  pemantauan hutan secara real-time, penggunaan drone untuk survei hutan, dan pengembangan
3 Sukanto dan Mamuji, 2003,  Penelitian Hukum Normatif,  Jakarta: Rajawali Press
teknologi kayu ramah lingkungan.
5. Pengawasan  dan  Penegakan  Hukum: Memastikan  bahwa  kegiatan  usaha kehutanan  beroperasi  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada,  dan  menegakkan  hukum terhadap praktik-praktik ilegal seperti illegal logging dan perambahan hutan.
6. Promosi  Sertifikasi  Hutan  Berkelanjutan: Mendukung  dan  mendorong perusahaan-perusahaan  kehutanan  untuk  mendapatkan  sertifikasi  keberlanjutan, seperti  FSC  ( Forest  Stewardship  Council )  atau  PEFC  (Pr ogramme  for  the Endorsement of Forest Certification ), yang dapat meningkatkan citra perusahaan dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas.
7. Pengembangan  Ekonomi  Alternatif: Mendorong  diversifikasi  ekonomi masyarakat  lokal  di  sekitar  hutan,  sehingga  tidak  terlalu  tergantung  pada eksploitasi  sumber  daya  hutan.  Ini  dapat  dilakukan  melalui  pengembangan pariwisata berbasis hutan, agroforestri, atau industri kreatif lainnya.
Dengan  mengambil  langkah-langkah  ini,  diharapkan  efektivitas  pelaksanaan kegiatan  usaha  kehutanan  dapat  ditingkatkan  secara  signifikan,  sehingga  memberikan manfaat yang lebih besar bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan.
Langkah-langkah  yang  diusulkan  untuk  meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan kegiatan  usaha  kehutanan  menawarkan  pendekatan  yang  holistik  dan  terintegrasi  untuk menghadapi  tantangan  keberlanjutan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Penerapan Praktik Kehutanan Berkelanjutan menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara eksploitasi  sumber  daya  hutan  dengan  kelestarian  ekosistem,  sehingga  tidak  hanya menciptakan  manfaat  jangka  pendek tetapi  juga  menjaga  keberlanjutan  jangka  panjang. Melalui pemeliharaan ekosistem dan penanaman kembali pohon, langkah ini tidak hanya memastikan kelangsungan hidup industri kehutanan tetapi juga menghormati hak generasi mendatang untuk menikmati kekayaan alam yang sama . 4
Pelatihan dan pendidikan merupakan fondasi bagi implementasi praktik kehutanan berkelanjutan.  Memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan  kepada  pekerja  kehutanan tentang teknik-teknik pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan keselamatan kerja bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga untuk memperkuat kesadaran
4 M. Imam Arifandy, dan Martua Sihaloho, 2016, Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan, Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan 3(2), hlm. 151-152.

## Pengusahaan Hutan Secara Berdaya Guna, Berhasil Guna, Dan  Berdaya Saing
Mis Joni, Anatasia Yunita, Rey Renaldi, Zelot Aritonang
akan  pentingnya  menjaga  lingkungan  hidup.  Kesadaran  ini  penting  untuk  mendorong pengambilan keputusan yang berkelanjutan di semua tingkatan operasional.
Kemitraan  dengan  masyarakat  lokal  memperkuat  dimensi  partisipatif  dalam pengelolaan  hutan.  Dengan  melibatkan  masyarakat  lokal  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan membagi  manfaat  secara adil, langkah  ini tidak  hanya  menciptakan  rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap sumber daya alam tetapi juga mengurangi konflik  antara  kepentingan  konservasi  dan  pengembangan  ekonomi  lokal.  Selain  itu, pembangunan  kapasitas  lokal  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengambil  peran  aktif dalam pembangunan berkelanjutan.
Penerapan teknologi dan inovasi adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas  dalam  pengelolaan  hutan.  Dengan  memanfaatkan  teknologi  seperti  sistem informasi  geografis  (SIG)  dan  drone,  pengawasan  hutan  dapat  dilakukan  secara  lebih akurat dan efisien, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap perubahan kondisi hutan. Pengembangan teknologi kayu ramah lingkungan juga membuka peluang untuk  meningkatkan  nilai  tambah  produk  hutan  sambil  memperhatikan  prinsip-prinsip kelestarian. 5
Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat penting untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan terhadap hutan dari praktik ilegal. Dengan memastikan kepatuhan  terhadap  regulasi  yang  ada  dan  menegakkan  hukum  terhadap  praktik  ilegal seperti illegal logging, langkah ini tidak hanya melindungi sumber daya alam tetapi juga memperkuat integritas sistem kehutanan secara keseluruhan.
Promosi  sertifikasi  hutan  berkelanjutan  mendorong  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  dalam  industri  kehutanan.  Dengan  mendukung  perusahaan-perusahaan kehutanan untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan seperti FSC atau PEFC, langkah ini tidak hanya meningkatkan citra perusahaan tetapi juga memberikan insentif ekonomi untuk  mempraktikkan  kehutanan  berkelanjutan.  Hal  ini  juga  membuka  akses  ke  pasar global yang lebih luas yang semakin menghargai produk-produk yang dihasilkan secara bertanggung jawab.
Pengembangan ekonomi alternatif merangsang diversifikasi ekonomi masyarakat lokal di sekitar hutan. Dengan memperluas peluang ekonomi melalui pariwisata berbasis hutan,  agroforestri,  atau  industri  kreatif  lainnya,  langkah  ini  tidak  hanya  mengurangi
5 Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, 1982, Wat is Rechtsteorie?, Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen, hlm. 131.
tekanan  terhadap  sumber  daya  hutan  tetapi  juga  menciptakan  sumber  pendapatan  yang berkelanjutan  bagi  masyarakat  lokal.  Dengan  demikian,  langkah-langkah  ini  secara kolektif  berkontribusi  pada  pencapaian  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dengan mengintegrasikan  aspek  ekologi,  sosial,  dan  ekonomi  dalam  pengelolaan  sumber  daya hutan.  Dengan  menerapkan  pendekatan  yang  holistik  dan  terintegrasi  seperti  ini, diharapkan  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan  usaha  kehutanan  dapat  ditingkatkan  secara signifikan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. 6
3.2 Strategi Yang Dapat Diterapkan Untuk Memastikan Bahwa Kegiatan Usaha Kehutanan Memberikan Hasil Yang Berhasilguna Bagi Pemangku Kepentingan
Untuk  memastikan  bahwa  kegiatan  usaha  kehutanan  memberikan  hasil  yang berhasilguna bagi pemangku kepentingan, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan:
1. Konsultasi  dan  Partisipasi  Pemangku  Kepentingan: Melibatkan  berbagai pemangku  kepentingan,  termasuk  masyarakat  lokal,  pemerintah,  industri, akademisi,  dan  organisasi  non-pemerintah  dalam  proses  perencanaan  dan pengambilan  keputusan  terkait  kegiatan  usaha  kehutanan.  Ini  memungkinkan berbagai perspektif dipertimbangkan dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan.
2. Pembagian  Manfaat  yang  Adil: Memastikan  bahwa  manfaat  ekonomi  dari kegiatan  usaha  kehutanan  didistribusikan  secara  adil  di  antara  semua  pemangku kepentingan,  termasuk  masyarakat  lokal  yang  tinggal  di  sekitar  hutan.  Ini  dapat dilakukan  melalui  pembagian  royalti,  pelatihan  kerja,  penciptaan  lapangan  kerja lokal, atau program pembangunan masyarakat.
3. Transparansi  dan  Akuntabilitas: Mempublikasikan  informasi  terkait  kegiatan usaha  kehutanan  secara  transparan,  termasuk  data  produksi,  pengelolaan lingkungan, dan dampak sosial. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau  dan  mengevaluasi  kinerja  perusahaan  kehutanan,  serta  memastikan akuntabilitas atas tindakan yang diambil.
4. Penerapan  Prinsip-Prinsip  Kehutanan  Berkelanjutan: Mengintegrasikan prinsip-prinsip  kelestarian  hutan  dalam  semua  aspek  operasional  perusahaan
6 Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris, ed. 1, cet. 2, Jakarta:  Kencana,  hlm.  181-182  lihat  juga  di  Johny  Ibrahim,  2006,  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif, cekatan kedua, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 248.

## Pengusahaan Hutan Secara Berdaya Guna, Berhasil Guna, Dan  Berdaya Saing
Mis Joni, Anatasia Yunita, Rey Renaldi, Zelot Aritonang
kehutanan,  termasuk  pemeliharaan  ekosistem,  penanaman  kembali  pohon, perlindungan habitat satwa liar, dan pengelolaan sumber daya air.
5. Pengembangan  Rantai  Pasokan  Berkelanjutan: Memastikan  bahwa  seluruh rantai  pasokan  dari  hutan  ke  konsumen  akhir  beroperasi  secara  berkelanjutan, termasuk  praktik  kehutanan,  pengolahan,  transportasi,  dan  pemasaran.  Ini  dapat dilakukan  melalui  kemitraan  dengan  pemasok  dan  pelanggan  yang  memiliki komitmen terhadap keberlanjutan.
6. Pendidikan  dan  Kesadaran  Masyarakat: Meningkatkan  pemahaman masyarakat  tentang  pentingnya  keberlanjutan  hutan  dan  manfaat  yang  diberikan oleh praktik kehutanan yang berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan, pelatihan, dan program komunikasi yang efektif.
7. Pengembangan  Sistem  Sertifikasi  dan  Labeling: Mendorong  perusahaan kehutanan  untuk  mendapatkan  sertifikasi keberlanjutan,  seperti  FSC  atau  PEFC, dan  menggunakan  label  keberlanjutan  pada  produk-produk  mereka.  Hal  ini memungkinkan  konsumen  untuk  membuat  pilihan  yang  lebih  sadar  secara lingkungan ketika membeli produk-produk kayu.
Dengan  menerapkan  strategi-strategi  ini,  diharapkan  bahwa  kegiatan  usaha kehutanan dapat memberikan hasil yang berhasilguna bagi semua pemangku kepentingan, sambil  menjaga  kelestarian  lingkungan  dan  mendorong  pembangunan  ekonomi  yang berkelanjutan.
Strategi-strategi  yang  diusulkan  untuk  memastikan  bahwa  kegiatan  usaha kehutanan  memberikan  hasil  yang  berhasilguna  bagi  pemangku  kepentingan  menyoroti pentingnya  pendekatan  yang  berbasis  pada  keberlanjutan,  partisipasi,  dan  akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Konsultasi dan partisipasi pemangku kepentingan menawarkan kerangka kerja yang inklusif untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan memastikan  bahwa  kepentingan  semua  pihak  dipertimbangkan  dalam  pengambilan keputusan  terkait  kegiatan  usaha  kehutanan.  Dengan  melibatkan  masyarakat  lokal, pemerintah, industri, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, langkah ini tidak hanya memperkuat legitimasi keputusan tetapi juga meningkatkan keberlanjutan hasil-hasil yang dihasilkan. 7
7 BSILHK, 15 Oktober 2021, Strategi Baru Penguatan Pengendalian Lingkungan & Kelestarian Hutan, diakses pada https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2021/10/15/strategi-baru-penguatan-pengendalian- lingkungan-kelestarian-hutan.
Pembagian  manfaat  yang  adil  merupakan  aspek  krusial  dari  praktik  kehutanan berkelanjutan.  Memastikan  bahwa  manfaat  ekonomi  dari  kegiatan  usaha  kehutanan didistribusikan secara adil di antara semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal,  adalah  langkah  penting  untuk  mengurangi  disparitas  ekonomi  dan  meningkatkan inklusi  sosial.  Langkah-langkah  seperti  pembagian  royalti,  pelatihan  kerja,  penciptaan lapangan  kerja  lokal,  atau  program  pembangunan  masyarakat  dapat  meningkatkan kesejahteraan  dan  memberdayakan  komunitas  lokal  yang  tergantung  pada  sumber  daya hutan. 8
Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip fundamental dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan kegiatan usaha kehutanan. Mempublikasikan  informasi  terkait  kegiatan  usaha  kehutanan  secara  transparan memungkinkan  pemangku  kepentingan  untuk  memantau  kinerja  perusahaan  kehutanan dan  memastikan  bahwa  tindakan  yang  diambil  sesuai  dengan  prinsip-prinsip keberlanjutan. Ini juga membuka peluang untuk memperbaiki kelemahan dan mendorong inovasi dalam praktik operasional. 9
Penerapan  prinsip-prinsip  kehutanan  berkelanjutan  memastikan  bahwa  kegiatan usaha kehutanan tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi tetapi juga memperhatikan keseimbangan  ekologis.  Dengan  memprioritaskan  pemeliharaan  ekosistem,  penanaman kembali pohon, perlindungan habitat satwa liar, dan pengelolaan sumber daya air, langkah ini  mengintegrasikan  aspek-aspek  penting  dari  konservasi  alam  dalam  setiap  aspek operasional perusahaan kehutanan.
Pengembangan rantai pasokan berkelanjutan mencakup seluruh proses dari hutan ke  konsumen  akhir.  Memastikan  bahwa  seluruh  rantai  pasokan  beroperasi  secara berkelanjutan,  mulai  dari  praktik  kehutanan  hingga  pengolahan,  transportasi,  dan pemasaran, memerlukan kerjasama erat antara semua pemangku kepentingan. Kemitraan dengan pemasok dan pelanggan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan menjadi kunci dalam memastikan integritas rantai pasokan.
Pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan fondasi bagi perubahan perilaku yang  berkelanjutan.  Meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  pentingnya keberlanjutan  hutan  dan  manfaat  yang  diberikan  oleh  praktik  kehutanan  yang berkelanjutan  dapat  mengubah  persepsi  dan  perilaku  konsumen.  Melalui  kampanye
8 Salim H.S, 2004,  Hukum Kehutanan, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.53
9 Johny  Ibrahim,  2006,  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  cekatan  kedua,  Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 248

## Pengusahaan Hutan Secara Berdaya Guna, Berhasil Guna, Dan  Berdaya Saing
Mis Joni, Anatasia Yunita, Rey Renaldi, Zelot Aritonang
pendidikan,  pelatihan,  dan  program  komunikasi  yang  efektif,  langkah  ini  dapat membangun  kesadaran  akan  pentingnya  menjaga  sumber  daya  alam  bagi  keberlanjutan masa depan. 10
Pengembangan  sistem  sertifikasi  dan  labeling  memberikan  insentif  bagi perusahaan  kehutanan  untuk  mempraktikkan  keberlanjutan  dalam  operasional  mereka. Dengan mendorong perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan seperti FSC atau PEFC dan menggunakan label keberlanjutan pada produk-produk mereka, langkah ini memungkinkan  konsumen  untuk  membuat  pilihan  yang  lebih  sadar  secara  lingkungan ketika  membeli  produk-produk  kayu.  Ini  juga  memberikan  dorongan  ekonomi  bagi perusahaan  yang  berkomitmen  untuk  bertindak  secara  bertanggung  jawab  terhadap lingkungan.
Dengan  menerapkan  strategi-strategi  ini,  diharapkan  bahwa  kegiatan  usaha kehutanan dapat memberikan hasil yang berhasilguna bagi semua pemangku kepentingan, sambil  menjaga  kelestarian  lingkungan  dan  mendorong  pembangunan  ekonomi  yang berkelanjutan.  Pendekatan  yang  holistik  dan  terintegrasi  ini  tidak  hanya  memperkuat keberlanjutan sektor kehutanan tetapi juga memberikan contoh bagi industri lainnya untuk mengadopsi praktik-praktik yang sama demi keberlanjutan planet kita. 11
3.3  Memperkuat  Daya  Saing  Industri  Kehutanan  Melalui  Pengendalian  Yang  Efektif Terhadap Praktik-Praktik Yang Merugikan Lingkungan
Untuk  memperkuat  daya  saing  industri  kehutanan  melalui  pengendalian  yang efektif terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan proaktif. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan:
1. Penerapan  Regulasi  yang  Ketat: Menerapkan  regulasi  yang  ketat  terhadap praktik-praktik  yang  merugikan  lingkungan,  seperti  illegal  logging,  pembakaran hutan, dan perambahan hutan. Regulasi ini harus didukung oleh sistem penegakan hukum yang efektif dan sanksi yang tegas bagi pelanggar.
2. Pemantauan dan Pengawasan Rutin: Melakukan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap kegiatan usaha kehutanan untuk memastikan bahwa semua praktik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak merugikan lingkungan.
Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  penggunaan  teknologi  seperti  sistem  informasi
10 Ibid , hlm. 16
11 Christine Wulandari, Hari Kaskoyo, dkk, 2016, Provokasi Asitektur Pemikiran Konsep dan  Strategi Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Yogyakarta: Plantaxia
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Februari 2024, Vol. 16 No. 1
geografis (SIG) dan penggunaan drone untuk pemantauan udara.
3. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Mengembangkan kemitraan dan kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memperkuat upaya pengendalian terhadap praktik- praktik yang merugikan  lingkungan.  Kerja  sama  ini  dapat  meliputi  pertukaran  informasi, pelatihan, dan kampanye advokasi.
4. Sertifikasi  Kehutanan  Berkelanjutan: Mendorong  perusahaan-perusahaan kehutanan  untuk  mendapatkan  sertifikasi  keberlanjutan,  seperti  FSC  (Forest Stewardship  Council)  atau  PEFC  (Programme  for  the  Endorsement  of  Forest Certification), yang mengharuskan mereka mematuhi standar yang ketat terhadap pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
5. Pengembangan  Teknologi  dan  Inovasi: Mengembangkan  dan  menerapkan teknologi  dan  inovasi  dalam  praktik  kehutanan  yang  dapat  mengurangi  dampak negatif  terhadap  lingkungan,  seperti  penggunaan  teknologi  penginderaan  jauh untuk  pemantauan  hutan  dan  penggunaan  bahan  bakar  ramah  lingkungan  dalam operasi hutan.
6. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang  pentingnya  menjaga  kelestarian  hutan  dan  dampak  negatif  dari  praktik- praktik  yang  merugikan  lingkungan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  kampanye pendidikan, program pelatihan, dan promosi gaya hidup yang ramah lingkungan.
7. Insentif  Ekonomi: Memberikan  insentif  ekonomi  bagi  perusahaan-perusahaan kehutanan  yang  menerapkan  praktik-praktik  yang  berkelanjutan  dan  ramah lingkungan,  seperti  keringanan  pajak  atau  akses  ke  pasar  yang  lebih  luas  bagi produk-produk hutan yang bersertifikasi.
Dengan  menerapkan  strategi-strategi  ini  secara  konsisten  dan  komprehensif, diharapkan bahwa industri kehutanan dapat memperkuat daya saingnya sambil menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi basis dari keberlanjutan industri tersebut.
Strategi-strategi yang diusulkan untuk memperkuat daya saing industri kehutanan melalui  pengendalian  yang  efektif  terhadap  praktik-praktik  yang  merugikan  lingkungan menawarkan pendekatan yang holistik dan proaktif dalam menjaga keberlanjutan industri tersebut.  Penerapan  regulasi  yang  ketat  menjadi  landasan  utama  dalam  upaya mengendalikan  praktik-praktik  yang  merugikan  lingkungan,  seperti  illegal  logging  dan perambahan  hutan.  Regulasi  yang  ketat  harus  didukung  oleh  sistem  penegakan  hukum

## Pengusahaan Hutan Secara Berdaya Guna, Berhasil Guna, Dan  Berdaya Saing
Mis Joni, Anatasia Yunita, Rey Renaldi, Zelot Aritonang
yang  efektif  dan  sanksi  yang  tegas  bagi  pelanggar  untuk  memberikan  efek  jera  dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan. 12
Pemantauan  dan  pengawasan  rutin  terhadap  kegiatan  usaha  kehutanan  menjadi kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) dan penggunaan drone untuk pemantauan udara memungkinkan pemantauan yang lebih akurat dan efisien, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap pelanggaran dan perubahan kondisi hutan.
Kolaborasi  dengan  pihak  eksternal,  termasuk  organisasi  non-pemerintah  dan lembaga swadaya masyarakat, merupakan strategi yang penting dalam memperkuat upaya pengendalian terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan. Kerja sama ini dapat memperkuat pertukaran informasi, pelatihan, dan kampanye advokasi untuk meningkatkan kesadaran  masyarakat  dan  memperkuat  pemantauan  terhadap  praktik-  praktik  yang merugikan lingkungan. 13
Sertifikasi kehutanan berkelanjutan menjadi alat penting dalam memastikan bahwa perusahaan-perusahaan  kehutanan  mematuhi  standar  yang  ketat  terhadap  pengelolaan hutan  yang  berkelanjutan  dan  ramah  lingkungan.  Sertifikasi  seperti  FSC  atau  PEFC memberikan  insentif  ekonomi  bagi  perusahaan  yang  menerapkan  praktik-praktik berkelanjutan, sementara juga memberikan kepercayaan kepada konsumen tentang asal- usul produk hutan yang mereka beli.
Pengembangan  teknologi  dan  inovasi  menjadi  kunci  dalam mengurangi  dampak negatif  terhadap  lingkungan  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  usaha  kehutanan.  Dengan mengembangkan dan menerapkan teknologi seperti penginderaan jauh untuk pemantauan hutan  dan  penggunaan  bahan  bakar  ramah  lingkungan  dalam  operasi  hutan,  industri kehutanan  dapat  mengurangi  jejak  ekologisnya  sambil  meningkatkan  efisiensi operasional.
Pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat  merupakan aspek  penting  dalam menjaga keberlanjutan  industri  kehutanan.  Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya  menjaga  kelestarian  hutan  dan  dampak  negatif  dari  praktik-praktik  yang
12 I  Gusti  Putu  Diva  Awantara,  2014,  Sistem  Manajemen  Lingkungan:  Perspektif  Agrokompleks, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 238-240.
13 Rasio Ridho Sani, 2022, Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cetakan pertama, ISBN: 978-623-98037-1-1. hlm 4
merugikan lingkungan dapat mengubah perilaku konsumen dan mendukung permintaan akan produk-produk hutan yang berkelanjutan.
Insentif ekonomi menjadi alat tambahan dalam mendorong perusahaan-perusahaan kehutanan untuk menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Keringanan  pajak  atau  akses  ke  pasar  yang  lebih  luas  bagi  produk-produk  hutan  yang bersertifikasi  dapat  memberikan  insentif  ekonomi  yang  kuat  bagi  perusahaan  untuk berinvestasi dalam praktik-praktik berkelanjutan.
Dengan  menerapkan  strategi-strategi  ini  secara  konsisten  dan  komprehensif, diharapkan bahwa industri kehutanan dapat memperkuat daya saingnya sambil menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi basis dari keberlanjutan industri tersebut. Pendekatan yang  komprehensif  ini  tidak  hanya  menguntungkan  industri  kehutanan  secara  ekonomi tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam yang berharga ini tetap tersedia untuk generasi mendatang.

## 3.4 Langkah-Langkah Konkret Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Pengendalian Kegiatan Usaha Kehutanan Guna Memastikan Keberlanjutan Sumber Daya Hutan.
Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengendalian  kegiatan  usaha  kehutanan  guna  memastikan  keberlanjutan  sumber  daya hutan:
1. Pemetaan  dan  Inventarisasi  Hutan: Melakukan  pemetaan  dan  inventarisasi secara  menyeluruh  terhadap  sumber  daya  hutan  yang  ada,  termasuk  jenis-jenis pohon,  kondisi  lingkungan,  dan  potensi  risiko  seperti  kebakaran  hutan  atau kerusakan habitat.
2. Pengembangan  Rencana  Pengelolaan  Hutan: Membuat  rencana  pengelolaan hutan yang komprehensif berdasarkan data inventarisasi, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi sumber daya alam.
3. Penerapan Zonasi Hutan: Menetapkan zona-zona hutan berdasarkan fungsi dan kepentingan masing-masing, seperti zona perlindungan, zona produksi, dan zona rehabilitasi.  Hal  ini  memungkinkan  pengelolaan  yang  lebih  terfokus  dan  efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
4. Pemantauan  dan  Evaluasi  Rutin: Melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  rutin terhadap  pelaksanaan  rencana  pengelolaan  hutan  untuk  memastikan  bahwa kegiatan  usaha  kehutanan  berjalan  sesuai  dengan  yang  direncanakan  dan  tidak melanggar ketentuan yang ada.

## Pengusahaan Hutan Secara Berdaya Guna, Berhasil Guna, Dan  Berdaya Saing
Mis Joni, Anatasia Yunita, Rey Renaldi, Zelot Aritonang
5. Pengendalian Akses dan Penggunaan Lahan: Mengatur akses dan penggunaan lahan secara ketat sesuai dengan zona-zona hutan yang telah ditetapkan, termasuk mengatur kegiatan penebangan, perladangan, dan kegiatan lainnya yang berpotensi merusak lingkungan.
6. Pembentukan Tim Pengawasan: Membentuk tim pengawasan yang terdiri dari para ahli kehutanan, petugas lapangan, dan masyarakat setempat untuk memantau kegiatan  usaha  kehutanan  secara  langsung  dan  melaporkan  potensi  pelanggaran atau masalah lingkungan.
7. Penegakan  Hukum  yang  Tegas: Memastikan  penegakan  hukum  yang  tegas terhadap praktik-praktik ilegal atau merugikan lingkungan, seperti illegal logging atau perambahan hutan, dengan mengadakan patroli dan penindakan yang efektif.
8. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengawasan  dan  pengelolaan  hutan,  serta  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam.
9. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Mengembangkan kerja sama dengan pihak eksternal  seperti  organisasi  non-pemerintah,  lembaga  penelitian,  dan  perusahaan swasta dalam upaya pengendalian kegiatan usaha kehutanan yang berkelanjutan.
10. Promosi  Sertifikasi  Kehutanan  Berkelanjutan: Mendorong  perusahaan- perusahaan  kehutanan  untuk  mendapatkan  sertifikasi  keberlanjutan  seperti  FSC atau  PEFC,  yang  mengharuskan  mereka  mematuhi  standar  yang  ketat  terhadap pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Dengan mengambil langkah-langkah konkret ini, diharapkan bahwa pengendalian kegiatan  usaha  kehutanan  dapat  ditingkatkan  secara  signifikan,  sehingga  menjaga keberlanjutan sumber daya hutan untuk generasi yang akan datang.
Langkah-langkah  konkret  yang  diajukan  untuk  meningkatkan  pengendalian kegiatan usaha kehutanan menawarkan kerangka kerja yang terstruktur dan terukur untuk menjaga  keberlanjutan  sumber  daya  hutan.  Pemetaan  dan  inventarisasi  hutan  menjadi langkah awal yang penting untuk memahami secara menyeluruh kondisi hutan dan potensi risiko  yang  mungkin  dihadapi,  seperti  kebakaran  hutan  atau  kerusakan  habitat.  Dengan memiliki  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  sumber  daya  hutan  yang  ada,
pemerintah, perusahaan kehutanan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang rencana pengelolaan hutan yang lebih efektif dan berkelanjutan. 14
Pengembangan  rencana  pengelolaan  hutan  menjadi  langkah  berikutnya  yang krusial  dalam  memastikan  keberlanjutan  sumber  daya  hutan.  Dengan  memperhatikan prinsip-  prinsip  keberlanjutan  dan  konservasi  sumber  daya  alam,  rencana  ini  bertujuan untuk  mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber  daya  hutan  sambil  meminimalkan  dampak negatif terhadap lingkungan. Langkah ini melibatkan proses partisipatif yang melibatkan berbagai  pemangku  kepentingan  untuk  memastikan  bahwa  kepentingan  semua  pihak dipertimbangkan.
Penerapan zonasi hutan menjadi strategi yang efektif untuk mengatur penggunaan lahan secara berkelanjutan. Dengan menetapkan zona-zona hutan berdasarkan fungsi dan kepentingan  masing-masing,  seperti  zona  perlindungan,  zona  produksi,  dan  zona rehabilitasi, pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan lebih terfokus dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
Pemantauan  dan  evaluasi  rutin  merupakan  langkah  penting  dalam  memastikan bahwa  rencana  pengelolaan  hutan  dijalankan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan yang  telah  ditetapkan.  Melalui  pemantauan  yang  berkelanjutan,  pelanggaran  dapat diidentifikasi  lebih  awal  dan  tindakan  korektif  dapat  diambil  secara  tepat  waktu  untuk mencegah dampak yang lebih besar terhadap lingkungan.
Pengendalian  akses  dan  penggunaan  lahan  merupakan  langkah  kunci  dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. Dengan mengatur akses dan penggunaan lahan secara  ketat  sesuai  dengan  zona-zona  hutan  yang  telah  ditetapkan,  praktik-praktik yang merugikan  lingkungan  seperti  penebangan  liar  atau  perladangan  liar  dapat  dicegah  atau dikurangi. 15
Pembentukan  tim  pengawasan  menjadi  strategi  yang  efektif  untuk  memantau kegiatan  usaha  kehutanan  secara  langsung  dan  melaporkan  potensi  pelanggaran  atau masalah  lingkungan.  Dengan  melibatkan  para  ahli  kehutanan,  petugas  lapangan,  dan masyarakat  setempat,  pengawasan  dapat  dilakukan  secara  lebih  efektif  dan  responsif terhadap perubahan kondisi hutan.
Penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting dalam mencegah dan  mengatasi  praktik-praktik  ilegal  atau  merugikan  lingkungan.  Melalui  patroli  dan
14 Agus  Setyarso,  Ali  Djajono,  dkk,  2014,  Strategi  Pengembangan  KPH  dan  Perubahan  Struktur Kehutanan Indonesia, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Jakarta
15 Ibid.

## Pengusahaan Hutan Secara Berdaya Guna, Berhasil Guna, Dan  Berdaya Saing
Mis Joni, Anatasia Yunita, Rey Renaldi, Zelot Aritonang
penindakan  yang  efektif,  pelaku  pelanggaran  dapat  diidentifikasi  dan  dihukum  sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. 16
Pemberdayaan  masyarakat  lokal  menjadi  strategi  yang  penting  dalam  menjaga keberlanjutan  sumber  daya  hutan.  Dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  proses pengawasan dan pengelolaan hutan serta memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya  menjaga  kelestarian  hutan,  masyarakat  dapat  menjadi  mitra  dalam  menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
Kolaborasi  dengan  pihak  eksternal  seperti  organisasi  non-pemerintah,  lembaga penelitian,  dan  perusahaan  swasta  menjadi  strategi  yang  efektif  dalam  mengoptimalkan upaya pengendalian kegiatan usaha kehutanan. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak eksternal, upaya pengendalian dapat diperkuat dan dilakukan secara lebih efisien.
Promosi sertifikasi kehutanan berkelanjutan menjadi langkah terakhir namun tak kalah penting dalam memastikan keberlanjutan sumber daya hutan. Dengan mendorong perusahaan-perusahaan  kehutanan  untuk  mendapatkan  sertifikasi  keberlanjutan  seperti FSC  atau  PEFC,  praktik-praktik  berkelanjutan  dapat  ditingkatkan  dan  dipromosikan kepada konsumen sebagai produk yang ramah lingkungan.
Dengan mengambil langkah-langkah konkret ini, diharapkan bahwa pengendalian kegiatan  usaha  kehutanan  dapat  ditingkatkan  secara  signifikan,  sehingga  menjaga keberlanjutan  sumber  daya  hutan  untuk  generasi  yang  akan  datang.  Pendekatan  yang komprehensif  dan  berkelanjutan  seperti  ini  merupakan  langkah  yang  penting  dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam yang berharga ini tetap tersedia untuk kepentingan masa depan.

## 4. KESIMPULAN
1. Pengelolaan  kegiatan  usaha  kehutanan  yang  berkelanjutan  merupakan  kunci  untuk menjaga  keberlanjutan  sumber  daya  hutan.  Melalui  pendekatan  yang  komprehensif  dan kolaboratif,  guna  meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan  usaha  kehutanan, sekaligus memastikan bahwa hasilnya berhasilguna.
2. Bagi  semua  pemangku  kepentingan,  guna  memperkuat  daya  saing  industri  kehutanan sambil  menjaga  kelestarian  lingkungan,  strategi  agar  berhasil  yaitu  dengan  memastikan bahwa  seluruh  sumber  daya  hutan  dikelola  secara  berkelanjutan  untuk  kesejahteraan
16 Lee, C., 2023,  Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Hutan:  Kasus Studi di Jawa Barat, Jurnal Kehutanan Masyarakat, hlm.125.
generasi kini dan generasi mendatang.
3. Guna  memperkuat  daya  saing  industri  kehutanan,  adalah  konsisten  mendorong perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  di  sektor  kehutanan  mendapatkan  sertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) atau Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), yang dapat meningkatkan citra perusahaan dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas.  Dibarengi upaya pengendalian dan  menghapus praktek-praktek ilegal di sektor pengusahaan hutan.
4. Para pemangku kepentingan secara konsisten melakukan langkah-langkah konkret seperti pemetaan hutan, pengembangan rencana pengelolaan hutan, pengawasan rutin, penegakan hukum,  dan  kolaborasi  dengan  pihak  eksternal  sebagai  strategi  yang  efektif  untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang keberlanjutan dan lestari.

## 5. REFERENSI
Agus Setyarso, Ali Djajono, Bramasto Nugroho, Christine Wulandari, Eno Suwarno, Hariadi Kartodihardjo, Mustofa Agung Sardjono, 2014, Strategi Pengembangan  KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Jakarta.
BSILHK, 15 Oktober 2021, Strategi Baru Penguatan Pengendalian Lingkungan & Kelestarian Hutan, diakses pada https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2021/10/15/strategi- baru-penguatan-pengendalian-lingkungan-kelestarian-hutan.
Christine  Wulandari,  Hari  Kaskoyo,  Indra  Gumay  Febryano,  Rahmat  Safe’I,  Samsul  Bakri, dan  Slamet  Budi  Yuwono,  2016,  Provokasi  Asitektur  Pemikiran  Konsep  dan Strategi  Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Yogyakarta: Plantaxia.
I Gusti Putu Diva Awantara, 2014, Sistem Manajemen Lingkungan: Perspektif Agrokompleks, Yogyakarta: Deepublish.
Jan  Gijssels  &  Mark  Van  Hoecke,  1982,    Wat  is  Rechtsteorie?,  Kluwer  Rechtswetenschap, Antwerpen.
Johny  Ibrahim,  2006,  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  cekatan  kedua,
Malang: Bayumedia Publishing.
Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris, ed.
1, cet. 2, Jakarta: Kencana.
Lee, C., 2023, Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Hutan: Kasus Studi di Jawa Barat, Jurnal Kehutanan Masyarakat.
M.  Imam  Arifandy,  dan  Martua  Sihaloho,  2016,  Efektivitas  Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat  sebagai  Resolusi  Konflik  Sumber  Daya  Hutan,  Sodality  Jurnal Sosiologi Pedesaan 3(2).
Rasio Ridho Sani, 2022,  Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cetakan pertama, ISBN: 978-623-98037-1-1.
Salim H.S, 2004,  Hukum Kehutanan, Jakarta: Raja Grafindo.
Sambas Wirakusumah, 2003, Mendambakan Kelestarian Sumber  Daya Hutan bagi Sebesar- besarnya Kemakmuran Rakyat, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, ed.
1, cet.17, Jakarta: Rajawali Pers.
Sukanto dan Mamuji, 2003,  Penelitian Hukum Normatif,  Jakarta: Rajawali Press.