## Mereposisi Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam Perspektif Iman Kristen
Osian Orjumi Moru Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur osianmoru@gmail.com
Abstract: The relationship between religion and state must be seen in terms of constructive and contextual relations. This means that the relationship between religion and the state is built  on  the  basis  of  a  common  vision  to  create  complete  human  life.  This  article  is  a qualitative research literature using a descriptive analysis method about the political and national  situation  in  Indonesia  as  a  context  for  finding  the  relationship  between  religion and the state. Religion and the state are both servants of God in bringing prosperity and justice  to  all  humanity.  This  framework  of  thinking  has  logical  consequences  in repositioning  the  relationship  between  religion  and  the  state  in  a  more  inductive  form based on historical facts and social realities of society. In the end, placing Pancasila as an empirical  reality  of  Indonesian  society  was  formed  in  the  process  of  the  nation's  history. Pancasila was formed as an effort based on the common awareness of all components of the  nation  to  harmonize  religious  values  and  national  values  that  are  different  in  the Indonesian-Indonesian framework.
Keywords: Christian politics; country; Pancasila; religion
Abstrak : Hubungan antara agama dan negara harus dilihat dalam kerangka hubungan yang konstruktif  dan  kontekstual.  Hal  ini  berarti  hubungan  antara  agama  dan  negara  dibangun berdasarkan  pada  kesamaan  visi  untuk  menciptakan  kehidupan  manusia  yang  seutuhnya. Artikel  ini  merupakan  sebuah  penelitian  kualitatif  literatur  dengan  menggunakan  metode analisis  deskriptif  tentang  keadaan  politik  dan  nasional  Indonesia  sebagai  konteks  untuk mencari hubungan antara agama dan negara. Agama dan negara adalah sama-sama hamba Tuhan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  atas  seluruh  umat  manusia. Kerangka berpikir tersebut membawa konsekuensi logis dalam mereposisi hubungan antara agama  dan  negara  ke  dalam  bentuk  yang  lebih  induktif  berdasarkan  fakta  sejarah  dan realita  sosial  masyarakat.  Pada  akhirnya  menempatkan  Pancasila  sebagai  suatu  realita empiris  masyarakat  Indonesia  yang  dibentuk  dalam  proses  perjalanan  sejarah  bangsa. Pancasila  dibentuk  sebagai  upaya  berdasarkan  kesadaran  bersama  seluruh  komponen bangsa  untuk  mengharmonisasikan  nilai-nilai  agama  dan  nilai-nilai  kebangsaan  yang berbeda-beda dalam kerangka keindonesiaan.
Kata kunci: agama; negara; Pancasila; politik Kristen

## 1. Pendahuluan
Berbicara  soal  hubungan  antara  agama  dan  negara  telah  menjadi  daya  tarik  yang  begitu menarik  terutama  dalam  konteks  kehidupan  berbangsa  saat  ini.  Realita  sosial  dan  politik yang cenderung memiliki persepsi untuk menyatukan atau memisahkan agama dan negara terus mengemuka dalam konteks debat-debat publik yang terjadi pada media lokal maupun internasional dewasa ini. Tidak mengherankan jika ide tentang hubungan antara agama dan negara  cenderung  menjadi  batu  lompatan  dalam  kontestasi  politik  yang  mengharuskan tokoh-tokoh  politik  berpikir  keras  tentang  penempatan  agama  dalam  kerangka  kekuasaan

## JURNAL TERUNA BHAKTI
ISSN: 2622-5085 (online), 2622-514X (print) Volume 2, No 2, Pebruari 2020; (118-132)
Available at: http://stakterunabhakti.ac.id/e-journal/index.php/teruna
negara. Jika dalam realita kehidupan berbangsa hubungan antara agama dan negara begitu penting,  maka  patut  dipahami  konsep  tentang  hubungan  antara  agama  dan  negara  harus ditelisik secara mendalam dari berbagai sudut yang menempatkan baik itu agama maupun negara dalam posisi yang seharusnya. Hal ini penting dalam membangun hubungan antara agama  dan  negara  yang  bersifat  konstruktif  dan  produktif  dalam  berbagai  dimensi kehidupan bermasyakat kita.
Pengalaman sejarah selama berabad-abad menunjukkan bahwa corak hubungan an- tara agama dan negara selalu dalam dimensi yang saling memengaruhi. Realita ini menun- jukkan  bahwa  konsep  tentang  hubungan  agama  dan  negara  harus  dilihat  dalam  kacamata diskursus yang terjadi secara terus-menerus sesuai  dengan konteks perubahan sosial  yang terjadi. Sejarah panjang telah mencatat bahwa pada masa-masa kekuasaan tertentu negara dapat  secara  sistematis  mengontrol  dan  memanfaatkan  pengaruh  agama  bagi  kepentingan politik  para  penguasa,  tetapi  juga  ada  masa  di  mana  penguasa  negara  justru  menjadi  alat propaganda dari pengaruh tokoh-tokoh agama.
Misalnya dalam sejarah kekristenan, Konstantinus Agung (312) telah menempatkan hubungan yang begitu dekat antara agama dan negara. Kecenderungan saling memengaruhi antara agama dan negara terjadi secara terus menerus pada masa itu. Negara yang semula mengusai agama (gereja negara) kemudian berkembang menjadi penguasaan agama terha- dap  negara  ( corpus  christianus ).  Pada  masa  setelah  reformasi  gereja,  lambat  laun  agama berupaya  mengambil  posisi  yang  terpisah  dari  negara.  Hal  ini  bukan  tanpa  alasan,  sebab agama  (gereja)  saat  itu  terpinggirkan  oleh  kekuasaan  negara  dalam  berbagai  dimensi publik. Akhirnya agama (gereja) masa itu cenderung mengabaikan dimensi sosialnya terha- dap  pemerintah.  Pada  konteks  Indonesia,  hubungan  antara  agama  dan  negara  kembali menjadi  perdebatan  panjang  yang  menimbulkan  berbagai  kegaduhan  politik  dan keamanan. 1 Pengaruh  agama  yang  begitu  besar  dalam  konteks  masyarakat  cenderung digunakan  seba-gai  alat  politik  yang  ampuh  dalam  menjatuhkan  popularitas  lawan. 2 Permainan  isu-isu  primodial,  sering  menjadi  senjata  yang  ampuh  dalam  meraih kemenangan  dalam  perebutan  kekua-saan  yang  kemudian  berakibat  pada  kecenderungan negara menguasai agama atau sebaliknya.
Pembahasan ini menjadi penting karena hubungan antara negara dan agama dalam konteks  iman  Kristen  belum  terlalu  banyak  dilakukan  dibandingkan  dengan  perspektif agama lain, seperti Islam. 3 Memang sudah ada beberapa pembahasan mengenai kepedulian
1 Endang Sari, “Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta,” Kritis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2, no. 2 (2016): 145–156. Band: Edi Purwanto, “Peran Ekonomi, Politik, Dan Sosial Dalam Kekerasan Atas Nama Agama,” DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 4, no. 1 (2019): 111–126.
2 Cornelis Lay, “Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 13, no. 1 (2009): 1–19.
3 Masykuri Abdillah, “Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 2 (2013): 247–258.
gereja terhadap politik 4 , seperti mendorong gereja untuk mengajarkan nasionalisme 5 , atau tentang  merumuskan  etika  politik  dalam  perspektif  Kristen. 6 Namun  penelitian  tersebut belum memberikan sebuah sikap yang ideal tentang hubungan agama dan negara dan dapat digunakan  sebagai  acuan  atau  rekomendasi.  Penelitian  ini  mendorong  munculnya  sebuah teologi kontekstual tentang hubungan antara agama dan negara.

## 2. Metode Penelitian
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif.  Menurut  kamus bahasa Indonesia, istilah deskriptif berarti “bersifat menggambarkan apa adanya.” 7 Metode deskriptif adalah jenis metode penelitian atau studi dengan memaparkan, menggambarkan atau  menjelaskan  dengan  kata-kata  secara  jelas  apa  adanya.  Beberapa  prosedur  yang ditempuh  dengan  metode  deskriptif  ini  antara  lain,  mencari  data  lewat  kitab,  jurnal, software  e-book ,  literatur-literatur  lain  yang  berkaitan.  Kemudian  analisis  penelitian dilakukan bersama dengan pengumpulan data yakni ”proses analisis data kualitatif sebagai mengubah  sifat  ( transforming )  data  mencakup  tiga  proses  yaitu:  deskripsi,  analisis,  dan interpretasi.” 8 Penelitian  ini,  berdasarkan  data  dan  pendekatan  analisa  datanya,  kualitatif. Penelitian  kualitatif  menekankan  analisisnya  pada  proses  penyimpulan  deduktif  dan induktif  serta  analisis  terhadap  dinamika  hubungan  fenomena  yang  diamati  dengan menggunakan logika ilmiah. 9

## 3. Pembahasan

## Mereposisi Hubungan antara Agama dan Negara
Posisi  hubungan  antara  agama  dan  negara  memang  menjadi  hal  yang  diperdebatkan  dari waktu  ke  waktu.  Posisi  kedudukan  agama  maupun  negara  yang  tidak  pada  tempatnya, menjadi persoalan tersendiri bagi hubungan antara agama dan negara. Saling memengaruhi bahkan menguasai sering menjadi pemandangan biasa dalam catatan sejarah umat manusia. Keberpihakan  agama  maupun  negara  yang  berlebihan  satu  terhadap  yang  lain,  seringkali menghilangkan fungsi kontrol sosial dari keduanya. Masa di mana posisi agama yang cen- derung  dominan  terhadap  negara  pada  akhirnya  membuat  negara  dalam  konteks  tertentu sulit  menjalankan  peranannya  secara  mandiri  dan  independen.  Masa  di  mana  negara cenderung  dikontrol  secara  berlebihan  oleh  tokoh-tokoh  agama  dan  kepentingan-nya,
4 Harls Evan R. Siahaan, “Memaknai Pentakostalisme Dalam Maksud Politis Lukas: Analisis Kisah Para Rasul 1:6-8,” DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 3, no. 1 (2018): 52–73, https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/174/140.
5 Harls Evan Siahaan, “Mengajarkan Nasionalisme Lewat Momentum Perayaan Paskah : Refleksi Kritis Keluaran 12 : 1-51,” Dunamis : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 1, no. 2 (2017): 140–155, https://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/119.
6 Paulus Eko Kristianto, “Dunamis : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani Merumuskan Etika Politik Kristen Dalam Era Gangguan Terorisme Di Indonesia,” DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 3, no. 2 (2019): 223–240.
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online / daring (dalam jaringan), diunduh hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019.
8 Subagyo, A. B,. Pengantar Riset Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2004), 224.
9 Yudhi Kawangung, Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen, Diskursus Kerukunan Sosial Dalam Perspektif Masyarakat Kristen Di Indonesia: Rekonsiliasi Pasca Pemilu 2019, Luwuk Banggai, 141-160.
membuat  negara  dijadikan  sebagai  alat  dalam  menjalankan  misi  agama.  Negara  diperalat untuk menyukseskan politik praktis tokoh-tokoh agama. Akhirnya negara akan cenderung berpihak pada satu golongan masyarakat dan mengabaikan golongan yang lainnya.
Di lain sisi, masa di mana posisi negara begitu dominan terhadap agama cenderung mengakibatkan  negara  kehilangan  keseimbangan  sosial-politik.  Agama  yang  seharusnya menjadi  alat  kontrol  terhadap  kekuasaan  negara,  cenderung  dibungkam  oleh  kepentingan ekonomi  dan  politik.  Akibatnya  cahaya  agama  menjadi  redup  dan  kekuasaan  negara menjadi  semakin  otoriter  terhadap  masyarakatnya.  Masa  dimana  posisi  negara  yang  me- manfaatkan jaringan agama demi kepentingan kekuasaan dan politik, membuat  terjadinya ketidakseimbangan sosial. Ketidakseimbangan sosial ini pada akhirnya membuat kekuasan negara tak terkontrol dan agama menjadi boneka negara. Melihat kedua posisi yang tidak ideal dalam perjalanan sejarah tersebut maka diperlukan suatu bentuk  reposisi agama dan negara dalam konteks kekinian agar, baik agama maupun negara sama-sama dapat menja- lankan fungsi dan tugasnya seideal mungkin.
Proses reposisi diperlukan agar baik agama maupun negara tidak melupakan esensi keberadaannya  sebagai  perwujudan  citra  Tuhan  di  dunia.  Reposisi  membantu  agama  dan negara mengenali secara mendalam panggilan diri dalam konteks suatu masyarakat. Dalam konteksnya negara dipanggil untuk menjalankan fungsi pokoknya. Fungsi negara tidak saja memegang otoritas tertinggi atas warganya, tetapi juga mengharuskan negara memberikan perlindungan  sosial,  ekonomi,  politik  dan  hukum  bagi  seluruh  warga  negara  tanpa diskriminasi. 10 Hal ini tidak dapat ditawar-tawar. Negara harus memosisikan dirinya bukan sebagai  raksasa ganas  yang mengoyak rasa keadilan sosial  warganya, tetapi  dapat  menja- min  dan  mengayomi  keberbagaian  dan  hak  dasar  tiap  warga  negara  tanpa  memandang suku, agama dan kepercayaan.
Dalam  konteks  Indonesia,  negara  dipanggil  dalam  posisi  yang  seharusnya  menja- min  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  sebagai  hak  dasar  manusia  yang  paling fundamental.  Negara tidak boleh berpihak kepada salah satu  kelompok atau kepercayaan, sehingga dominasi negara sebagai hamba Tuhan menghasilkan buah kebebasan tanpa ada- nya  paksaan  dan  kekerasan.  Posisi  yang  tepat  dari  negara  adalah  bagaimana  menjamin keberlangsungan kehidupan warga negara yang saling menghargai, menghormati dan me- mahami.  Indonesia  sebagai  negara  majemuk  mengharuskan  pemimpin-pemimpin  negara berkontribusi dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Pada titik ini negara harusnya menghilangkan segala bentuk politisasi agama sehingga kepentingan politik dari rezim kekuasan tertentu tidak menjadi batu sandungan bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
Pada sisi lain, tokoh-tokoh agama juga harus melepaskan diri dari keinginan untuk memosisikan negara sebagai  alat  agama tertentu. Agama sebagai  lembaga maupun  perse- kutuan harus memosisikan diri bukan sebagai penentu kebijakan negara seperti yang terjadi dalam berbagai  peristiwa sejarah masa lampau, melainkan sebagai  alat kontrol kehidupan
10 Piter Randan Bua, David Samiyono, and Tony Christian Tampake, “Misi Gereja Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Sebuah Perspektif  Dari Sila Kelima Pancasila,” KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen) 5, no. 2 (2019): 109–124, http://www.sttpb.ac.id/e- journal/index.php/kurios/article/view/97/71.
bernegara.  Panggilan  yang  paling  fundamental  dari  agama  bukan  sebagai  penguasa  atas negara melainkan menjadi “suara Tuhan” dalam kehidupan sosial masyarakat. Agama ada- lah kontrol sosial dalam menjamin terbentuknya masyarakat yang teratur.
Di Indonesia agama harus mampu menjaga otoritas negara dalam menjamin masya- rakat  yang  sesuai  dengan  cita-cita  konstitusi  negara.  Pemanfaatan  nilai-nilai  pokok  dari agama  seperti  keadilan,  kejujuran,  solidaritas,  gotong  royong,  musyawarah  dan  mufakat, diperlukan  dalam  membangun  kehidupan  bermasyarakat  yang  serba  majemuk.  Dalam konteks  negara  majemuk  seperti  Indonesia,  agama  tidak  boleh  tunduk  dan  terpengaruh pada salah satu kepentingan kelompok penguasa tertentu maupun sebaliknya. Agama harus menjadi  mitra  negara  dalam  mengupayakan  terbentuknya  nilai-nilai  dasar  hak  asasi manusia.  Diskusi  yang  kritis  antara  agama  dan  negara  diperlukan  untuk  membatasi  dan mengsinkronisasi peran-peran dari tokoh agama maupun tokoh penguasa (negarawan).
Agama  dan  negara  harus  mereposisi  hubungan  yang  semula  cenderung  saling mendominasi kearah posisi yang saling melengkapi. Baik agama maupun negara memiliki panggilan  yang  sama  yakni  sebagai  hamba  Allah  (konsep  Martin  Luther)  dalam  mencip- takan keadilan sosial  bagi  seluruh rakyatnya. Posisi  agama dan negara harus ditempatkan pada  prinsip-prinsip  dasar  yang  menjunjung  kemanusiaan.  Prinsip-prinsip  agama  harus didorong menuju ke arah yang seimbang dengan kekuasaan negara. Ini berarti baik agama maupun  negara  dipanggil  untuk  menyukseskan  misi  Allah  dalam  dunia  yakni  terciptanya perdamaian sosial bagi seluruh umat manusia.
Dalam  posisi  baru  yang  seimbang  tersebut,  negara  tidak  lagi  tunduk  kepada kepentingan  salah  satu  agama  atau  golongan  tertentu,  melainkan  kepada  kepentingan seluruh  umat  manusia.  Negara  dipanggil  untuk  mewujudkan  dan  menjamin  terciptanya kemanusian yang seutuhnya. Di lain sisi agama juga tidak tunduk terhadap penguasa atau rezim tertentu, melainkan mampu bekerjasama secara kritis dengan tokoh-tokoh negarawan dalam membangun suatu peradaban umat manusia yang berkeadilan sosial. Agama dipang- gil  menjadi  alat  terang  dalam  membangun  peradaban  dunia  yang  berdasarkan  nilai-nilai ketuhanan. Agama harus menjadi alat yang dipakai Tuhan dalam memastikan terwujudnya keadilan  dan  kebenaran  untuk  seluruh  umat  manusia.  Inilah  tugas  dan  panggilan  agama maupun negara dalam posisi yang seharusnya.
Dalam dunia yang serba modern dan penuh dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini, posisi hubungan antara agama dan negara harus dipahami sebagai bentu political  will masyarakatnya  dalam  membangun  solidaritas  mekanis  yang  berdasar- kan  dorongan  kemanusian.  Agama  dan  negara  harus  ditempatkan  pada  posisi  yang  ideal dalam  hubungan  yang  bersifat  konstruktif  untuk  menjamin  terbentuknya  nilai-nilai  ke- Ilahian. Falsafa ini dapat membantu baik itu agama maupun negara dapat mengambil peran maksimal  tanpa  mengurangi  posisi  sosial  masing-masing.  Dukungan  yang  utuh  terhadap posisi yang tepat dari agama maupun negara dalam konteks masyarakat tertentu diperlukan dalam upaya serius untuk membangun suatu peradaban baru yang ideal. Agama dan negara harus berjalan dalam posisi yang seimbang dan beriringan.

## Rekonstruksi Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Sejarah Indonesia
Persoalan  tentang  hubungan  antara  agama  dan  negara  di  Indonesia  merupakan  persoalan yang  panjang  dan  kompleks.  Sekalipun  bangsa  ini  bukanlah  negara  agama,  keberadaan agama  menjadi  sesuatu  yang  menduduki  posisi  teramat  penting.  Peraturan  perundang- undangan di negara ini telah menempatkan agama pada posisi teratas dalam hubungan so- sial  masyarakatnya.  Pasal  29  ayat  1,  UUD  1945,  mengatakan  “negara  berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”, yang mana ini juga ditegaskan dalam sila pertama Pancasila, “Ketuhanan  yang  Maha  Esa”.  Hal  ini  mengandung  konsekuensi  logis  dimana  hubungan antara  agama  dan  negara  selalu  berada  dalam  proses  dialektika  yang  panjang.  Dalam sejarah  panjang  bangsa  ini,  terdapat  tiga  konsep  penting  tentang  hubungan  antara  agama dan negara yang selalu diperdebatkan.
Pertama,  pilihan  negara  agama.  Pilihan  ini  menempatkan  agama  secara  formal dalam  sebuah  negara.  Negara  berupaya  mengambil  ajaran  dan  kepercayaan  salah  satu agama  sebagai  dasar  negaranya.  Misalnya  negara  seperti  Arab  Saudi,  Afganistan  dan Qatar. Di Indonesia sendiri upaya untuk memformalisasi hubungan antara salah satu agama dengan  kekuasaan  negara  telah  berlangsung  dalam  sejarah  yang  panjang.  Berbagai pergolakan  politik  dan  keamanan  dengan  tujuan  mendirikan  negara  agama  berlangsung secara  sporadis  dalam  berbagai  bentuk  upaya.  Mulai  dari  upaya  dengan  menggunakan kekerasan  seperti  yang  dilakukan  melalui  peristiwa  pemberontakan  DI/NII  (Negara  Islam Indonesia) yang dipimpin Kartosoewirjo sampai perjuangan secara politik yang dilakukan oleh sekelompok pendukung ideologi Islam pada masa pembentukan weltanschauung atau dasar  negara  di  lingkungan  BPUPKI  (Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan Kemerdekaan Indonesia) saat itu.
Pada  masa  awal  kemerdekaan,  Dr.  Rajiman  Wedyoningrat  selaku  ketua  BPUPKI saat itu mempertanyakan tentang pembentukan dasar negara Indonesia. Kelompok pendu- kung  ideologi  Islam  mengusulkan  agar  agama  Islam  menjadi  dasar  negara  sekaligus  juga menjadi  agama  resmi  negara.  Konsekuensi  logisnya  adalah  diberlakukannya  kewajiban menjalankan syariat  Islam .  Usulan  tentang  dasar  negara  tersebut,  berakibat  pada  politik identitas  seorang  kepala  negara  yangdiusulkan  juga  harusberagama  Islam. 11 Persoalan  ini terakumulasi secara serius dalam penerbitan Piagam Jakarta. Meski pada akhirnya rumusan Piagam Jakarta tersebut tidak digunakan sebagai dasar negara, namun usaha secara politik oleh segelintir orang untuk mengembalikan rumusan rancangan UUD pada masa BPUPKI terus berlanjut sampai saat ini.
Kedua,  negara  sekuler.  Dalam  konsep  negara  sekuler  ini,  negara  secara  tegas memisahkan  pemikiran  antara  wilayah  agama  dan  wilayah  negara.  Negara  menempatkan agama sebagai dua wilayah yang terpisah dan berbeda. Tidak ada pencampuran soal urusan antara  agama  dan  urusan  negara.  Meskipun  demikian,  negara  tetap  berupaya  bertangung jawab  dalam  menjamin  adanya  kebebasan  beragama  dan  berkepercayaan  warga  negara. Persoalan  hubungan  antara  agama  dan  negara  sebatas  bagaimana  mengatur  kebebasan beragama  tiap  warga  negara  agar  tidak  saling  berbenturan,  tetapi  persoalan  tentang
11 AMW Pranarka, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila (Jakarta: CSIS, 1988), 47 – 48.
keimanan  warga  negara  menjadi  hak  individu  warga  negara  tersebut.  Fokus  utama  dari model  negara  seperti  ini  adalah  bagaimana  menyejahterakan  rakyatnya  dalam  hubungan dengan  hakkonstitusional  dan  hak  sipil  warga  negara.  Negara  tidak  turut  serta  dalam memberikan batasan-batasan soal keimanan warga negara. Negara tidak meletakkan nilai- nilai agama sebagai dasar dari suatu negara.
Dalam sejarah bangsa  Indonesia upaya untuk  mendirikan negara sekuler  semacam ini,  juga  terlihat  jelas  dalam  agenda  kolompok-kelompok  konservatif  sosialis.  Timbulnya partai  politik  yang  berbasis  paham  sosialis  saat  itu,  diduga  memiliki  motif  kuat  untuk melancarkan  terbentuknya  negara  sekuler.  Dalam  perjalanan  sejarah  bangsa  ini,  upaya- upaya  diatas  kemudian  terganjal  oleh  kuatnya  gerakan  kaum  nasionalis  dan  kelompok ideologi  agama  yang  berkembang  saat  itu.  Konsep  sekularisasi  negara  mendapat pertentangan  keras  dari  berbagai  golongan  terutama  kelompok  yang  mengembangkan ideologi agama. Awal dari runtuhnya usaha sekularisasi negara di Indonesia saat itu adalah dengan  terjadinya  peristiwa  Gerakan  30September  PKI,  yang  juga  merupakan  awal  dari kebangkitan masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto.
Ketiga,  negara  yang  didasarkan  ideologi  Pancasila.  Pancasila  adalah  dasar  negara yang pertama kali dicetuskan oleh Soekarno. Dalam pidatonya di hadapan Dokuritsu Junbi Cosakai atau BPUPKI, Soekarno menawarkan suatu bentuk negara yang berbeda dari dua konsepsi  diatas.  Konsep  baru  yang  ditawarkan  oleh  Soekarno  dalam  pidatonya  di  depan BPUPKI  mencakup  lima  sila  yakni  Kebangsaan,  Internasionalisme,  Demokrasi,  Keadilan dan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Konsep  tersebut  kemudian  dirumuskan  ulang  oleh  tim sembilan  menjadi  lima  pokok  pikiran  yang  dikenal  sebagai  Piagam  Jakarta.  Namun  atas usulan  perwakilan  Indonesia  Timur  dan  pertimbangan  penting  yang  dimotori  oleh  Hatta, maka  terbentuklah  suatu  rumusan  akhir  dari  dasar  negara  pada  tanggal  18  Agustus  1945 yang kini  dikenal  sebagai  Pancasila. Pancasila dianggap oleh para pendiri bangsa sebagai jalan  terbaik  dalam  konsensus  bersama  dari  kepentingan  pihak-pihak  yang  berbeda-beda saat  itu.  Buah  dari  konsensus  tersebut  berakibat  pada  terbentuknya  negara  baru  yang mengakomodir  nilai-nilai  agama  dalam  berbagai  praktek  kehidupan  bermasyarakat  tanpa menjadi negara agama.
Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara juga menegaskan bahwa negara Indonesia bukan  negara  sekuler.  Ideologi  Pancasila  menempatkan  negara  Indonesia  sebagai  negara yang  di  satu  sisi  menjamin  warga  negaranya  untuk  memilih  kepercayaan  dan  beribadah menurut  imannya 12 ,  tetapi  juga  dilain  sisi  menghasilkan  berbagai  produk  hukum  yang dilahirkan  dari  semangat  nilai-nilai  agama.  Dengan  munculnya  Pancasila,  Indonesia  lahir sebagai negara yang berdasarkan kepada “Ketuhanan Yang Maha Esa” tanpa menekankan pada  dogtrin  agama  tertentu.  Munculnya  Pancasila,  merupakan  landasan  bersama  seluruh rakyat  Indonesia  yang  dihasilkan  oleh  pemikiran  kritis  para founding  father untuk mempersatukan  Indonesia  secara  kontekstual.  Pemikiran  yang  kontekstual  tersebut, diputuskan  atas  dasar  konsep  musyawarah-mufakat  dan  bukannya  adu  pengaruh  dan
12 Bua, Samiyono, and Tampake, “Misi Gereja Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Sebuah Perspektif  Dari Sila Kelima Pancasila.”
kekuasaan. Hasil konsensus bersama inilah yang tercermin jelas dalam pidato Ir. Soekarno saat itu. Ia mengatakan: “...hasil yang dicapai itu sudah melewati pembicaraan dan masak dan sempurna...” Lebih lanjut pada bagian pidatonya yang lain Soekarno berkata: “Penitia kecil  menyetujui  sebulat-bulatnya  rancangan  preambule  yang  disusun  oleh  anggota- anggota yang terhormat...” 13
Pada  akhirnya,  sejarah  panjang  perjalanan  bangsa  Indonesia  yang  menggumulkan hubungan antara agama dan negara telah berakhir dengan suatu konsensus bersama yakni Pancasila. Catatan sejarah inilah yang dapat disebut sebagai Indonesian Wisdom (Kearifan Bangsa). Catatan sejarah tersebut juga merupakan peringatan terhadap berbagai pihak yang secara  sadar  berupaya  untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  Agama. 14 Tindakan tersebut  harus  dilihat  sebagai  bentuk  nyata  dari  penghianatan  terhadap  jasa-jasa  para pahlawan dan sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

## Hubungan antara Agama dan Negara Dalam Perspektif Ajaran Kristen
Jika  membaca  teks-teks  Alkitab  tentang  hubungan  antara  agama  dan  negara,  maka  akan ditemukan kondisi yang serba kompleks. Dikatkan kompleks sebab dalam catatan teks-teks tersebut, hubungan antara agama dan negara selalu berada pada posisi yang berbeda-beda bergantung  pada  konteks  dan  situasi  yang  membentuknya.  Misalnya  posisi  hubungan  an- tara  negara  dan  agama  dalam  konteks  Paulus.  Dalam  suratnya  kepada  jemaat  di  Roma, Paulus menulis: “setiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada  pemerintah,  yang  tidak  berasal  dari  Allah;  dan  pemerintah-pemerintah  yang  ada, ditetapkan  oleh  Allah”  (Rm.  13:1).  Dalam  teks  tersebut,  Paulus  dengan  jelas  menggam- barkan  pemerintah  sebagai  pihak  yang  paling  berotoritas  sebagai  bentuk  penetapan kehendak Allah.
Tulisan Paulus tersebut seolah-oleh menempatkan negara dan pemerintahnya seba- gai  pihak  yang  paling  berkuasa  atas  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat.  Jika  ditelisik secara harafiah, maka aroma pengukuhan atas kekuasaan negara dan pemerintah yang tak terbatas, seolah-oleh dibenarkan oleh kitab suci. Pandangan yang bersifat eksklusif seperti ini,  sungguh  berbahayadalam  konteks  negara  majemuk  dan  demokrasi  seperti  Indonesia. Kekuasaan  yang  tak  terbatas  dan  tak  terkontrol  akan  cenderung  menghasilkan  penguasa yang sewenang-wenang kepada rakyatnya. Pandangan tersebut tentu saja perlu dicerahkan dengan  konsep  berpikir  yang  baru.  Konsep  berpikir  yang  baru  adalah  upaya  untuk mendekostruksi  teks  dan  kemudian  merekonstruksinya  agar  terbangun  suatu  pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual menyangkut teks-teks tersebut.
Jika  perhatikan  secara  saksama  dan  inklusif,  teks  tersebut  tidak  bermaksud  untuk mengukuhkan kekuasaan negara dan pemerintahnya sebagai  kekuasaan yang tak terbatas. Teks  tersebut  sedang  berbicara  soal  hubungan  antara  negara  dan  masyarakat,  terkhusus orang-orang kristen dalam konteks pemerintahan di Roma. Hal tersebut merupakan sejenis
13 Andreas A. Yewangoe, Piagam Djakarta dan Syariat Islam; Urgensi dan Konsekuensinya (Jakarta: Yayasan Bina Darma dan Nisita, 2003), 71 – 86.
14 Sonny Zaluchu, “Sudut Pandang Etika Kristen Menyikapi Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience),” DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 3, no. 1 (2018): 24.
ungkapan etika politik yang ditawarkan oleh Paulus bagi jemaat disana. Ungkapan tersebut muncul  sebab  Paulus  sendiri  memiliki  pengalaman  pribadi  tentang  para  pejabat  tinggi  di Roma yang memiliki sifat bersahabat dan suka memberikan pertolongan. Konteks berpikir yang demikian, kemudian membawa Paulus pada konsep berpikir yang konstruktif tentang hubungan antara agama (Kristen di Roma) dengan negara (pemerinah Romawi) saat itu.
Dalam  konsep  berpikir  Paulus,  pemerintah  yang  adalah  hamba  Allah  (ayat  4c) adalah  agen-agen  pembawa  keadilan.  Bagi  Paulus  pemerintah  tidak  dirancang  untuk  ber- tindak  semena-mena  kepada  rakyat  yang  dipimpinnya  (dalam  konsep  berpikir  Paulus). Pemerintah adalah penegak hukum dan kebenaran Allah atas umat. Karenanya tidak meng- herankan dan tidak berlebihan jika Paulus menggunakan suatu etika politik yang menem- patkan hubungan antara umat (agama) dan pemerintah (negara) dalam konteks kepatuhan. Bagi  Paulus  hubungan  antara  agama  dan  negara  harus  ditempatkan  dalam  konteks kepatuhan  untuk  melaksanakan  kebaikan.  Kepatuhan  tersebut  dapat  tercipta  jika  umat Allah  dapat  menjalankan  seluruh  perintah  Allah  dan  menjauhi  larangan-larangan  yang bertentangan  dengan  hukum  Allah.  Negara  diciptakan  untuk  menjadi  agen  Allah  dalam menjaga  terlaksananya  kebaikan  dan  keadilan  berdasarkan  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai agama.  Hal  ini  berarti,  baik  negara  maupun  agama  memiliki  peranan  penting  dalam menjaga panggilan sebagai hamba Allah. Cara berpikir demikian menempatkan agama dan negara dalam posisi yang saling berhubungan, selaras, konstruktif dan seimbang.
Selain  pandangan  Paulus  di  atas,  Yesus  sendiri  juga  mengajarkan  adanya  pemisa- han  yang  tegas  antara  kekuasaan  negara  dengan  agama.  Pemisahan  tersebut  diungkapkan Yesus  dalam  Matius  22:  21,  “Berikanlah  kepada  kaisar  apa  yang  wajib  kamu  berikan kepada  kaisar  dan  kepada  Allah  apa  yang  waajib  kamu  berikan  kepada  Allah”.  Melalui pernyataan  ini,  Yesus  membuat  garis  batas  yang  seimbang  antara  wilayah  kekuasaan negara  dan  agama.  Pernyataan  ini  tidak  terlepas  dari  konteks  masyarakat  saat  itu  yang cenderung  menyamakan  kaisar  dengan  dewa.  Akibatnya  garis  batas  antara  kepentingan negara dan kepentingan agama diabaikan. Dengan pernyataanNya, Yesus berupaya mena- rik garis pemisah yang tegas antara kedua wilayah tersebut.
Pandangan Yesus tentang kekuasan negara dan kekuasaan agama adalah pandangan yang  mengupayakan  suatu  proses  harmonisasi  antara  kekuasan  dunia  dengan  kekuasan ilahi  dalam  konteks  kehidupan  umat.  Pandangan  Yesus  tersebut  juga  bertujuan  untuk menghindarkan  umat  dari  upaya  mencampuradukkan  atau  mereduksi  peranan  dari  salah satu  wilayah  kekuasaan  tersebut.  Bagi  Yesus,  baik  kekuasaan  agama  maupun  kekuasan negara  harus  selalu  berada  pada  jalur  yang  saling  terkoneksi  tanpa  saling  berselisih. Hubungan yang saling terkoneksi tersebut menempatkan peranan agama sebagai mitra bagi penguasa negara. Alur linearitas ini harus mendorong kekuasaan agama maupun kekuasaan negara  bersinergi  membangun  kehidupan  umat  manusia  yang  berdasarkan  prinsip-prinsip kemanusiaan  dan  kebenaran.  Bagi  Yesus  kerajaan  sorga  bukanlah  suatu  program  politik yang  meniadakan  kerajaan  di  dunia  ini.  Pada  hakikatnya,  jawaban  Yesus  terhadap  perta- nyaan  kaum  Farisi  dan  orang-orang  Herodian  di  atas,  terkandung  dasar-dasar  yang berharga dalam melihat hubungan antara agama dan negara.
Yesus dengan tegas menerangkan, bahwa hubungan antara agama dan negara harus berada  dalam  kerangka  yang  ideal.  Ideal  dalam  arti  keduanya  harus  terpisah  dan  tidak untuk dicampur-baurkan. Pemerintah duniawi tidak boleh campur tangan secara berlebihan dalam soal-soal spiritualitas umat, tidak boleh melakukan tekanan terhadap kehidupandan pikiran  rohani  rakyatnya;  dalam  hal  itu  tidak  boleh  memaksakan  kehendaknyasecara agresif. Tetapi sebaliknya pula: gereja Kristus bukanlah suatu komunitas atau perkumpulan orang-orang  pembuat  keonaran  dan  berperilaku  layaknya  para  pemberontak  terhadap pemerintah duniawi. Gereja haruslah mengakui dan mendoakan pemerintahnya. Dasar ber- pikir  inilah  yang  telah  dipakai  Yesus  untuk  menggambarkan  dan  menjelaskan  hubungan yang ideal antara agama dan negara dalam konteks interaksi sosial.
Melihat pandangan Yesus diatas, maka ajaran-ajaran gereja haruslah juga bersum- ber pada etika berpolitik Yesus tersebut. Gereja harus memandang hubungan antara agama dan  negara  berada  dalam  posisi  yang  saling  mendukung  dan  saling  melengkapi  dalam berbagai sisi kehidupan bersama. Inilah yang disebut sebagai kearifan dalam beragama.

## Gagasan Teologi Kontekstual tentang Hubungan Agama dan Negara di Indonesia
Hubungan antara agama dan negara di Indonesia harus dibangun dengan mempertanyakan gagasan  apa  yang  menjadi  dasar  dalam  membangun  relasi  kekinian  dari  kedua  kekuatan tersebut.  Perkembangan  sejarah  yang  menempatkan  hubungan  antara  agama  dan  negara dalam kerangka yang  luas,  sering memposisikan baik  agama maupun negara pada tempat yang tidak tepat. Hal ini terjadi sebab pemikiran-pemikiran yang terbangun tentang teologi dalam agama dan bagaimana relasinya dengan negara tidak dikonstruksi berdasarkan fakta- faktalokal.  Karenanya  untuk  membangun  hubungan  yang  tepat  antara  agama  dan  negara dalam  konteks  Indonesia,  harus  dimulai  dari  upaya  membangun  suatu  teologi  yang kontekstual.
Stephen  B.  Bevans  mengatakan  bahwa  suatu  teologi  barulah  menjadi  teologi apabila  menjadi  teologi  yang  kontekstual. 15 Bagi  Stephen,  suatu  teologi  dapat  menjadi kontekstual apabila upaya berteologi tersebut memperhatikan unsur-unsur kebudayaan dan perubahan sosial. Hal ini berarti upaya bertologi tersebut merupakan sesuatu yang kekinian sekaligus terpaut pada masa lampau.  Berteologi  yang  demikian  merupakan  suatu  keharu- san karena dua alasan berupa faktor eksternal dan internal. Ada empat faktor ekternal yang penting  untuk  dibahas  yakni  pertama,  ketidakpuasan  umum  yang  dialami  dunia  pertama dan  dunia  ketiga  terhadap  pendekatan-pendekatan  klasik  dalam  berteologi.  Kedua, Pendekatan  teologi  yang  lama  bersifat  menindas.  Ketiga,  sumbangan  identitas  lokal  yang semakin  kuat  dalam  pengembangan  teologi.  Keempat,  pemahaman  terhadap  kebudayaan yang  semakin  baik  akibat  pengaruh  ilmu-ilmu  sosial.  Sedangkan  dalam  faktor  internal terdapat  tiga  konsep  penting  yakni  pertama,  hakikat  inkarnasi  dari  kekristenan.  Kedua, keadaan  sekramental  dari  realitas.  Ketiga,  pemahaman  dari  pewahyuan  Ilahi. 16 Faktor-
15 Stephen B. Bevans. Models of Conntextual Theology: Faith and Cultures (New York: Orbis Book, 1996), 1 – 10.
16 Ibid., 179 – 181.
faktor  tersebut  menggambarkan  upaya  berteologi  sebagai  sesuatu  yang  diskontinuitas sekaligus kontinuitas. 17
Dari  teori  tersebut,  maka  berbagai  upaya  untuk  membangun  teologi  yang  bersifat khas dalam konteks lokal akan membantu mengkonstruksi kembali hubungan antara agama dan  negara  dalam  ajaran  agama  yang  bersifat  trasformatif.  Ajaran  agama  yang  sangat cenderung  bersifat  kebarat-baratan  atau  kearab-araban  akan  membawa  pengaruh  pada munculnya  subjektifitas  dan  superioritas  agama  yang  berakibat  pada  tidak  kondusifnya hubungan  sosial  masyarakat  suatu  negara.  Misalnya  saja  dunia  barat  yang  cenderung mengembangkan  konsep  demokrasi  barat  dalam  sistem  pemerintahan  mereka  akan berbenturan  dengan  konsep  dunia  Arab  tradisional.  Hal  ini  akan  menjadi  kompleks  jika kedua pemikiran yang berakar kuat dalam agama-agama yang ada, bertemu dalam konteks Indonesia  yang  kenyataan  sosial  masyarakatnya  serba  majemuk.  Karenanya  kekhasan tenunan  ( texture )  sosial  masyarakat  Indonesia  tidak  dapat  dicampuradukkan  atau  diper- bandingkan secara apple to apple dengan konteks asli agama-agama tersebut. Perlu adanya upaya  serius  untuk  mentransformasikan  pemikiran-pemikiran  agama  yang  lahir  pada konteksnya,  dengan  membangun  suatu  bangunan  pemikiran  baru  yang  lebih  persuasif dalam  konteks  lokal  keindonesiaan  pada  masa  kini.  Jika  tidak  ada  upaya  tersebut  maka gesekan dan konflik sosial dalam hubungan antara berbagai  agama dan antara agama dan negara akan terjadi.
Sejarah  telah  mencatat  bahwa  gesekan  menyangkut  hubungan  antara  agama  dan negara  sering  terjadi  dalam  konteks  Indonesia.  Contohnya  saja  upaya  dari  pihak-pihak tertentu  yang  ingin  menggantikan  dasar  negara  melalui  tindakan  kekerasan  karena  diang- gap  tidak  sesuai  dengan  konsep  ajaran  agama  mereka.  Hal  ini  sering  kali  menjadi  bume- rang tersendiri bagi hubungan antara masyarakat dan hubungan antara agama dan negara. Ketidakstabilan  politik  dan  keamanan  dalam  negeri  menjadi  tantangan  berat  dalam membangun  suatu  negara  yang  kuat.  Jika  semua  agama  yang  ada  di  Indonesia  hanya memiliki  penganut-penganut  radikal  yang  berpikiran  secara  eksklusif,  maka  keberlang- sungan  negara  yang  disebut  Indonesia  akan  berada  diujung  tanduk.  Karenanya  penting untuk  memastikan  bahwa  konsep  teologi  dan  ideologi  yang  berkembang  ditengah-tengah masyarakat harus menjamin keberlangsungan persatuan dan kesatuan bangsa. Demi tujuan tersebut, maka ide-ide dogmatis yang keluar dari penganut-penganut agama dalam konteks Indonesia harus digali dan dipahami dari bumi Indonesia itu sendiri. Inilah yang dimaksud dengan  membangun  kontekstualisasi  teologi  di  Indonesia  demi  menjamin  terwujudnya keberlangsungan dan keseimbangan hubungan antara agama dan negara.
Mengkontekstualisasikan  teologi  di  Indonesia  merupakan  upaya  sistematis  untuk mewujudkan  penyataan  Allah  dalam  konteks  kemajemukan.  Jika  ide  ini  dipetakan  dalam gambar  yang  sederhana,  maka  hubungan  antara  agama  dan  negara  dalam  konteks pemikiran berteologi secara kontekstual di Indonesia harus digambarkan seperti berikut:
Dari gambaran di atas terlihat jelas bahwa dalam wilayah empirik, Pancasila adalah bentuk konsensus  bersama  yang  merupakan  kristalisasi  nilai-nilai  agama  yang  melambangkan hubungan harmonis dan kontekstual antara satu agama dengan agama lain, antara berbagai kepercayaan  yang  berbada-beda,  dan  hubungan  antara  agama  dengan  negara.  Pancasila adalah jalan tengah dalam menjembatani berbagai kepentingan individu maupun kelompok dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pancasila  merupakan  hasil konsensus  penting  dari  para  pendiri  bangsa  sebagai  upaya  untuk  mentransformasi  nilai- nilai trandisional menjadi nilai-nilai nasional.
Jika demikian, maka berteologi dalam konteks Indonesia, terutama sebagai  upaya mengkonstruksi hubungan antara agama dan negara secara kontekstual,  harus dapat  dipa- hami  bukan  hanya  sekedar  sebagai  alat  untuk  mencari  titik  temu  antara  berbagai  kepen- tingan  dalam  kerangka  suatu  negara,  melainkan  juga  sebagai  upaya  sistematis  dalam  me- rangkai kemajemukan bangsa. Pada titik ini, fakta sosial kemajemukan di Indonesia harus dilihat sebagai kekayaan yang memperkaya hubungan antara agama dan negara. Perbedaan agama  dan  keyakinan  bukan  menjadi  cela  terciptanya  konflik  sosial  yang  menyebabkan tereduksinya  hubungan  ideal  antara  agama  dan  negara,  melainkan  perbedaan-perbedaan tersebut  harus  tertenun  ( texture )  dalam  satu  dasar  hidup  bersama  (Pancasila)  yang  akan mengokohkan  eksistensi  negara  Indonesia.  Dengan  dasar  pemikiran  demikian,  maka Indonesia dapat dikatakan telah menjadi negara yang Injili, syari’at , dan kontekstual secara teologis. Tidak diperlukan lagi perdebatan-perdebatan dogmatis yang cenderung akan men- deferensiasikan  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Perbedaan  agama,  kepercayaan  dan dogma telah dipersatukan dalam satu konsensus bersama yakni Pancasila itu sendiri.
Dengan  kenyataan  demikian  yang  telah  menempatkan  Indonesia  sebagai  negara yang  “injili”  dan  kontekstual,  maka  ada  beberapa  bentuk  panggilan  orang  Kristen  dalam konteks Indonesia yakni: Menjaga eksistensi Pancasila sebagai bentuk konsensus bersama dan  Indonesia  sebagai  rumah  bersama;  Mendukung  secara  aktif  berbagai  upaya  untuk menjaga kesetaraan masyarakat didepan hukum; Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusia- an sehingga dapat melepaskan diri dari segala bentuk diskriminasi dan penindasan; Selalu memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia; Mengawasi perilaku pemerintah agar tidak menyimpang dari hakikat keterpanggilannya sebagai abdi Allah yakni mendatangkan damai  sejahtera  bagi  seluruh  ciptaan  Tuhan;  Memastikan  hubungan  antara  agama  dan negara selalu berada dalam koridor konstitusi; Melepaskan tenunan dogtrinal agama yang eksklusif dan menggunakan pakaian yang lebih kontekstual dalam kerangka Indonesia.
Wilayah Abstrak Wilayah Empirik NEGARA AGAMA INDONESIA Islam/Protestan/ Khatolik/dll KONSENSUS PANCASILA
Dengan panggilan tersebut, orang-orang Kristen di Indonesia tidak saja menjadikan dirinya  sebagai  warga  “Kerajaan  Allah”  tetapi  juga  warga  negara  Indonesia  yang  ber- tangung  jawab  dan  berkepribadian.  Kompetensi  kekeristenan  tersebut  dapat  terwujud dengan  baik  dalam  kerangka  pemikiran  kebangsaan  jika  format  keterlibatannya  terwujud secara  kontekstual  dan  kritis.  Di  sinilah  letak  pemahaman  yang  paling  mendasar  tentang bagaimana  mengusahakan  teologi  yang  kontekstual  dalam  rangka  menata  hubungan  yang kondusif dan produktif antara agama dan negara di Indonesia. Agama-agama di Indonesia harus  merumuskan  teologi  baru  dalam  lingkaran  dialog  antara  teks  kitab  suci  dan  teks lingkungan  sosial.  Dengan  mendialogkan  kedua  aspek  tersebut  maka  interaksi  multi- kultural  dapat  tertenun  secara  indah  dalam  sejarah  peradaban  bangsa  Indonesia.  Upaya serius  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  telah  terpatri  indah  dalam  perumusan  dasar  negara yang  dikenal  sebagai  Pancasila.  Pancasila  adalah  harapan  sekaligus  kenyataan  tentang keterhubungan  yang  harmonis  antara  agama  dan  negara.  Keterhubungan  itu  dikonstruksi- kan berdasarkan pemikiran yang bersifat kontekstual dan ideal.

## 4. Kesimpulan
Kesimpulan dari pembahasan ini adalah:
Pertama,  hubungan  antara  agama  dan  negara  harus  dipahami  sebagai  hubungan yang  bersifat  konstruktif  dan  kontekstual.  Hal  ini  berarti  hubungan  antara  agama  dan negara  harus  terus  didorong  untuk  saling  melengkapi  dan  membangun  kohesifitasnya. Hubungan  antara  agama  dan  negara  tidak  boleh  dipahami  sebagai  hubungan  yang  saling memanfaatkan  ataupun  saling  menjauhi  (bersifat  distinktif).  Kedua,  Hubungan  antara agama dan negara juga tidak akan luput dari berbagai perbedaan dan persinggungan yang terjadi.  Agama  dan  negara  adalah  dua  wilayah  yang  bersifat  otonom  sekaligus  mekanis. Otonom  sebab  masing-masing  memiliki  paranan  yang  berbeda-beda,  tetapi  sekaligus mekanis karena keduanya diikat oleh solidaritas sosial yang sama. Ketiga, dalam padangan iman Kristen, baik agama maupun negara merupakan manifestasi dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah  umat  manusia.  Karenanya  sebagai  hamba  Tuhan,  baik  agama  maupun negara  berkewajiban  untuk  mencerminkan  dan  menyebarluaskan  sifat-sifat  Allah  itu sendiri yakni  kasih,  kebenaran, keadilan, nir-kekerasan, bertangungjawab  dan kepedulian. Baik agama maupun negara merupakan alat Allah dalam menjembatani berbagai perbedaan umat  manusia.    Keempat,  Dalam  konteks  Indonesia,  hubungan  antara  agama  dan  negara harus  dipahami  dalam  rentetan  peristiwa  sejarah  yang  melahirkan  dasar  negara  sebagai buah  dari  inklusifitas  pimikiran  pendiri  bangsa.  Pancasila  sebagai  dasar  negara  adalah jawaban  terhadap  kemajemukan  bangsa  yang  telah  menjadi  hakikat  dari  keberadaan Indonesia  itu  sendiri.  Menempatkan  pancasila  sebagai  dasar  negara  adalah  bentuk konsensus yang paling arif dalam menjembatani hubungan antara agama dan negara secara kontekstual.  Kelima,  Hubungan  antara  agama  dan  negara  di  Indonesia  harus  berkembang secara  kontekstual  dalam  kerangka  pemikiran  yang  pluralis.  Hal  ini  berarti  baik  agama maupun negara didorong untuk memiliki spirit yang sama yakni menghidupkan semangat persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Semangat  tersebut  harus menjadi  warisan luhur bangsa Indonesia yang diturunkan dari generasi ke generasi.

## Referensi
Abdillah, Masykuri. “Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi.” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 2 (2013): 247–258. Althaus, Paul. The Theology of Martin Luther . Philadelphia: Fortress Press, 1966. Anshari. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 . Jakarta: Rajawali Press, 1986.
Ariarajah Wesley S. The Bible and People of Other Faiths . Hong Kong: WSCF Asia, 1985.
Berkhof dan Enklaar. Sejarah Gereja . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001. Bevens, B. Stephen. Models of Conntextual Theology: Faith and Culture . New York: Orbis Book, 1996.
Bua, Piter Randan, David Samiyono, and Tony Christian Tampake. “Misi Gereja Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Sebuah Perspektif  Dari Sila Kelima Pancasila.” KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen) 5, no. 2 (2019): 109– 124. http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/97/71. Darmaputra,  Eka. Pancasila:  Identitas  dan  Modernitas .  Jakarta:  BPK  Gunung  Mulia, 1987.
Enss, Paul. Moody Hand Book of Theology . Chicago: Moody Press, 1989. Griffiths, Michael. Gereja dan Panggilannya Dewasa Ini . Jakarta: 1991.
Hans kung & David tracy. Paradigm Change in Theology . New York: Edinburg, 1989.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) Kamus  versi  online/  daring  (dalam  jaringan) , diunduh hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019.
Knitter, Paul F. Introducing Theologies of Religions . New York: Orbis Books, 2002.
Kristianto, Paulus Eko. “Dunamis : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani Merumuskan Etika Politik Kristen Dalam Era Gangguan Terorisme Di Indonesia.” DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 3, no. 2 (2019): 223–240.
Lay, Cornelis. “Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 13, no. 1 (2009): 1–19. LAI. Alkitab Dengan Kidung Jemaat . Jakarta: Percetakan LAI, 2009. Marantika, Chris. Principle and Practice of World Missions, Including a Closer Look in an Islamic Context . Yogyakarta: Iman Press, tt.
Neisel. The Theology of Calvin . London: Lutterworth Press, 1956.
Pranarka. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila . Jakarta: CSIS, 1988.
Purwanto, Edi. “Peran Ekonomi, Politik, Dan Sosial Dalam Kekerasan Atas Nama
Agama.” DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 4, no. 1 (2019): 111– 126.
Sari, Endang. “Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta.” Kritis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2, no. 2 (2016): 145–156.
Siahaan, Harls Evan. “Mengajarkan Nasionalisme Lewat Momentum Perayaan Paskah : Refleksi Kritis Keluaran 12 : 1-51.” Dunamis : Jurnal Teologi dan Pendidikan
Kristiani 1, no. 2 (2017): 140–155. https://www.sttintheos.ac.id/e- journal/index.php/dunamis/article/view/119.
Siahaan, Harls Evan R. “Memaknai Pentakostalisme Dalam Maksud Politis Lukas:
Analisis Kisah Para Rasul 1:6-8.” DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 3, no. 1 (2018): 52–73. https://sttintheos.ac.id/e- journal/index.php/dunamis/article/view/174/140.
Simorangkir  Dkk. Mempercakapkan  Relasi  Agama  dan  Negara .  Jogjakarta:  Pustaka Pelajar, 2011.
Subagyo,  A.  B,. Pengantar  Riset  Kuantitatif  dan  Kualitatif (Bandung:  Yayasan  Kalam Hidup, 2004).
Sugirtharajah. Postcolonial  Criticism  and  Biblical  Interpretation .  Oxford:  Oxford University Press, 2002.
Tim Penyunting. Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI . Jakarta Sekretaris Negara RI, 1995. Timothy. Marthin Luther’s Basic Theological Writings . Minneapolis: Fortress Press, 1989. Titaley,  John, Nilai  –Nilai  Dasar  Yang  Terkandung  Dalam  Pembukaan  UUD  1945 . Salatiga: Fakultas Teologi UKSW, 1999.
Yewangoe,  Andreas  A. Piagam  Djakarata  dan  Syariat  Islam;  Urgensi  dan Konsekuensinya . Jakarta: Yayasan Bina Darma dan Nisita, 2003.
Yoder, John. The Politics of Jesus . Michigan: William B. Eerdman Publishing House Company, 1972.
Yudhi Kawangung, Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen, Diskursus Kerukunan Sosial Dalam Perspektif  Masyarakat  Kristen  Di  Indonesia:  Rekonsiliasi  Pasca  Pemilu  2019, Luwuk Banggai, 141-160.
Zaluchu, Sonny. “Sudut Pandang Etika Kristen Menyikapi Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience).” DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 3, no. 1 (2018): 24.