Published by LPMP Imperium Journal homepage: https://ejournal. imperiuminstitute.org/index.php/akurasi
Peran  pemerintah  dan  industri  jasa  keuangan  dalam mendukung transformasi digital UKM
Adrian & Samuel Horas Sarjana AKURASI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, Jakarta, Indonesia 29

## Abstract
This article provides information about the role of the Government and Financial Services Industry in Supporting the Digital transformation of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to improve Indonesia’s economy. Methodology through Literature Research. Micro, Small, and Medium  Enterprises  (MSMEs)  as  productive  economic  enterprises owned by individuals and business entities, based on a survey by the Ministry of Cooperative SMEs in March 2021, amounted to 64.2 million by  contributing  to  Gross  Domestic  Product  (GDP)  61.07%  or  Rp. 8,573.89 trillion. Digital-based MSME growth is targeted at 24 million in 2023 and 30 million in 2024, while digital-based modern cooperatives are  targeted  for  400  units  in  2023  and  500  units  in  2024.  Digital transformation  of  MSMEs  not  only  encourages  the  use  of  the marketplace but can also collaborate and increase production capacity so that they can go public and go international—growth in the number of MSMEs in terms of their number and contribution to the economy.

## Public interest statement
This article aims to see how effective education and financial literacy for MSMEs  by  the  government  and  financial  institutions  can  encourage MSMEs to go digital in managing their business.
Received 21 Dec 2022 Revised  27 Dec 2022 Accepted 31 Dec 2022 Online First 03 Feb 2023
Keywords: Financial  services  industry,  financial  services  authority,  digital transformation, MSMEs. Paper type: Literature Review
AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 5, No. 1, 2023,  29-38 eISSN 2685-2888
Corresponding: Adrian. Email: adrian@stie.jayakarta.ac.id Samuel Horas Sarjana. Email: samuel-horas@stie.jayakarta.ac.id
© The Author(s) 2023 This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License .use.

## Pendahuluan
Pembahasan  mengenai  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  sebagai  usaha  ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha, telah dibahas dalam berbagai artikel, baik mengenai ruang lingkup usaha yang sangat beragam, termasuk permasalahan yang timbul serta bagaimana melakukan pengelolaan maupun usaha untuk memperoleh pendanaannya. Pada artikel  ini  akan  dibahas  lebih  mendalam  bagaimana  peran  serta  pemerintah  dan  industri  jasa keuangan  dalam  mendukung  transformasi  digital  UMKM.  Berdasarkan  data  sebaran  UKM SMESCO, sebagian besar masih berada di pulau Jawa, dengan populasi mikro terbesar di Jawa Barat,  Jawa  Tengah,  dan  Jawa  Timur.    Digitalisasi  telah  menciptakan  berbagai  peluang  untuk meningkatkan  inklusi  keuangan  di  kalangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM). Aksesibilitas layanan keuangan kepada UMKM sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan UMKM terhadap guncangan ekonomi. Berdasarkan data Global Entrepreneur and Development Institute tahun 2020, indeks kewirausahaan Indonesia dengan skor 26,0 berada di peringkat 75 dari 137 negara, sedangkan di ASEAN berada di peringkat 6 dari 10 negara. Pada tahun  2021  jumlah  UMKM  sebanyak  64,2  juta  yang  memberikan  kontribusi  terhadap  produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07% (senilai Rp8.573,89 triliun).
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 76/POJK.07/2016, inklusi keuangan adalah berbagai produk, jasa keuangan, dan lembaga. Berbagai layanan keuangan di dalamnya dapat  dipilih  sesuai  dengan  kemampuan  dan  kebutuhan  masyarakat  untuk  meningkatkan kesejahteraannya. Inklusi keuangan digital merupakan agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia tahun  2022.  Melalui  digitalisasi,  inklusi  keuangan  dapat  meningkatkan  produktivitas  dan inklusivitas ekonomi secara berkelanjutan, khususnya di kalangan UMKM, termasuk perempuan dan  kaum  muda.  Melalui  kemajuan  teknologi,  digitalisasi  produk  dan  layanan  keuangan  serta aktivitas bisnis online dapat mendukung UMKM untuk tetap mempertahankan pendapatan dan kelangsungan usaha di masa pandemi Covid-19. UMKM di Indonesia telah beradaptasi dengan cepat dan siap untuk bisnis berbasis digital. Survei Bank Indonesia yang dilakukan pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa 20% UMKM Indonesia telah efektif memitigasi dampak pandemi melalui  digitalisasi  bisnis  dan  pemanfaatan  media  pemasaran  online.  Data  sisi  penawaran menunjukkan adopsi transaksi nontunai, termasuk kartu debit dan uang elektronik, mengalami pertumbuhan yang pesat, tercermin dari nilai transaksi QRIS pada Desember 2021 tumbuh 237% dari tahun sebelumnya mencapai Rp 27,7 triliun.
Artikel ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif edukasi dan literasi keuangan kepada UMKM oleh pemerintah dan lembaga keuangan dapat mendorong UMKM beralih secara digital dalam mengelola usahanya.

## Deskripsi kasus
Literasi  Keuangan  didefinisikan  sebagai  pengetahuan,  keterampilan,  dan  keyakinan  yang mempengaruhi  sikap  dan  perilaku  untuk  meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Tranformasi digital didefiniskan sebagai proses  yang  terjadi  pada  teknologi  digital  untuk  menciptakan  sesuatu  yang  baru  atau memodifikasi  model  bisnis,  budaya  dan  pengalaman  pelanggan  yang  ada  untuk  menjawab masalah yang ada serta memenuhi kebutuhan pasar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha, diklasifikasikan berdasarkan ukuran usahanya (Tabel 1).

## Tabel 1.

## Klasifikasi UMKM
Ukuran Usaha Kriteria Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha) Omzet (dalam 1 tahun) Usaha Mikro Maksimal Rp. 50 juta Maksimal 300 juta Usaha Kecil Lebih dari Rp. 50 juta – Rp. 500 juta Lebih  dari  Rp.300  juta  –  2,5 miliar Usaha Menengah Lebih dari Rp.500 juta – Rp.10 miliar Lebih  dari  Rp.2,5  miliar  – Rp.50 miliar Usaha Besar Lebih dari Rp.10 miliar Lebih dari Rp.50 miliar
Sumber: Undang-undang No 20, 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Menurut Kementrian Kominfo dari 64,2 juta UMKM yang ada, tercatat memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia lebih dari 60 persen, namun menurut Kementerian Koperasi dan UKM, baru sekitar 8 juta UMKM yang sudah go online meskipun memang sudah terdapat peningkatan cukup signifikan dibanding tahun 2021. Pemerintah menargetkan, 30 juta UMKM onboard digital , atau  masuk  ke  platform  digital  pada  2024.  Menurut  data  idEA,  terdapat  9,9  juta  UMKM  yang bergabung  ke  platform  digital  sejak  Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan  Indonesia,  yaitu  dalam kurun waktu Mei 2020 hingga Februari 2022.

## METODE
Artikel  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  berdasarkan  kajian  literatur  dengan  mencari referensi teori yang relevan dengan pembahasan yang ditemukan. Menurut Creswell, John. W. (2014; 40) menyatakan bahwa Kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal,  buku,  dan  dokumen  lain  yang  mendeskripsikan  teori  serta  informasi  baik  masa  lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Penelitian kualitatif bergerak pada konsep permasalahan dari suatu fenomena sosial (Creswell, 2014).  Masalah  dideskripsikan  melalui  pertanyaan  penelitian  sehingga  diketahui  penyebab masalah atau fenomena tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti publikasi dari Kementerian Koperasi, UKM, OJK, BI, Lembaga Keuangan dan Jurnal.

## HASIL DAN EVALUASI
Fenomena  pandemi  COVID-19  melanda  hampir  seluruh  negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia, sejak  awal  tahun  2020.  Pandemi  COVID-19  tidak  hanya  menimbulkan  guncangan  pada  sektor kesehatan tetapi juga pada sektor ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2020 menjadi negatif (-2,19%) dari 4,96% pada akhir tahun 2019 (BPS,  2021). Kondisi ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data Asosiasi UMKM Indonesia tahun 2020, terjadi penurunan yang sangat signifikan kontribusi UMKM terhadap PDB yaitu hanya sebesar 37,3% dari PDB (Fauzan, 2021).
Berdasarkan survei UNDP dan LPEM UI (Juli, Agustus 2020) yang melibatkan 1.180 responden pelaku UMKM berdasarkan klasifikasi usaha dan lokasi (Tabel 2, Gambar 1).

## Tabel 2.

## Distribusi Survey
Propinsi Mikro Kecil Menengah & Besar Sumatera Utara 42 81 17 Riau 21 26 2 Jakarta 21 34 25 Jawa Barat 78 51 53 Jawa Tengah 41 40 23 Yogyakarta 8 52 31 Jawa Timur 34 70 87 Banten 21 11 14 Bali 6 14 4 NTB 20 42 19 Kalimantan Barat 20 14 2 Sulawesi Selatan 25 10 8 Sulawesi Tengah 12 18 2 Gorontola 16 26 8 Papua 3 17 11 Total 368 506 306 Sumber : Hasil Survey
Gambar 1.

## Distribusi Survey
Sekitar sepertiga dari UMKM yang disurvei berada di industri pengolahan. 34% UMKM berada di industri  pengolahan,  diikuti  perdagangan  besar  dan  eceran,  industri  reparasi  kendaraan bermotor  dan  sepeda  motor  (23%);  akomodasi  dan  layanan  makanan  (21%);  pertanian, perikanan, perkebunan (13%); dan transportasi, pergudangan, dan jasa lainnya (9%) (Gambar 2),
Adrian & Samuel Horas Sarjana: Financial services industry, financial services authority
pada saat itu lebih dari 48% UMKM bermasalah dengan bahan baku, 77% pendapatan menurun, 88%  UMKM  mengalami  penurunan.  permintaan  produk,  bahkan  97%  UMKM  mengalami penurunan pada nilai aset.
Gambar 2.

## Kelompok Usaha
Masalah lain yang dihadapi UMKM selama ini terkait dengan bahan baku, upah karyawan, biaya utilitas, biaya pengiriman, kebutuhan rumah tangga untuk usaha mikro, pajak untuk usaha kecil, kenaikan  biaya  bahan  baku,  pengembalian,  dan  pembayaran  cicilan  untuk  usaha  menengah (Gambar 3).
Gambar 3. Klasifikasi Masalah
7% 12% 21% 13% 35% 33% 33% 34% 19% 25% 25% 23% 30% 20% 12% 21% 9% 10% 9% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Micro Small Medium and Large Total Kelompok Usaha Agriculture, Fisheries, Plantation Processing industry Wholesale and Retail Trade, epair Motor Vehicle and Motorcycles Accomodation and Food Service
Tranportation, Warehousing and other services
18% 22% 23% 21% 19% 23% 24% 21% 20% 26% 23% 22% 21% 23% 15% 20% 11% 3% 1% 6% 11% 3% 15% 9% 0% 10% 20% 30% Micro Small Medium and Large Total Klasifikasi Masalah
Staff wages, insurance, BPJS Fixed costs (e.g. rental costs) Repayment of loans
Payment of invoices Other Expenses No specific problems
Berdasakan survey tersebut, dapat terlihat bahwa permasalahan yang timbul baik diskala kecil hingga  besar  diantaranya  adalah  masalah  permodalan,  pengelolaan  keuangan,  pemasaran  dan pendampingan dalam kegiatan usahanya serta dukungan dari regulasi pemerintah.
Kebijakan strategis yang dilaksanakan Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta program Bangga Buatan Indonesia (BBI) diharapkan mendukung kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM, Pada Program PEN ini terhadap program Dukungan UMKM antara lain di bidang pembiayaan KUR di masa  pandemi,  Bantuan  Produktif  Usaha  Mikro  (BPUM),  Subsidi  Bunga/Marjin  Non  KUR, Penempatan Dana/Penempatan Uang Negara, Penjaminan Kredit UMKM, Pembiayaan investasi kepada  koperasi  melalui  LPDB  KUMKM,  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Final  UMKM  ditanggung pemerintah,  serta  Bantuan  Tunai  Pedagang  Kaki  Lima,  Pedagang  Kaki  Lima  dan  Nelayan (BTPKLWN).
Menurut publikasi OJK untuk UMKM, selain pembiayaan melalui sumber pembiayaan: P2P Lending  (September  2022  Rp19,4  Triliun,  Securities  Crowdfunding  (Agustus  2022  Rp567,40 Miliar), Digital Micro Waqf Bank (BWM) (September 2022 , Rp 102 Miliar, Kredit UMKM Digital (Digiku, Agustus 2022 Rp 305 Miliar), Kredit atau Pembiayaan Kepada Rentenir (KPMR, Juni 2022, Rp  4,4  Triliun),  KUR  Digital  (Kredit  Usaha  Rakyat),  serta  pendampingan  pembinaan/  UMKM kegiatan yang melibatkan industri jasa keuangan, program bersama UMKM kampus, peningkatan literatur  digital  &  onboarding  UMKM,  serta  membantu  kegiatan  pemasaran  bagi  1.474  pelaku UMKM, melalui UMKM Mu dan platform e-commerce Tokopedia, Shopee.
Dalam rangka mendukung program digitalisasi UMKM, pihak Bank Indonesia juga telah melakukan reformasi regulasi melalui ketentuan BI tentang sistem pembayaran, penyelenggara jasa pembayaran, penyelenggara sistem pembayaran, dan standar nasional sistem pembayaran melalui BI Fast dan QRIS. Pada masa pandemi COVID-19 telah mendorong munculnya babak baru dalam  program  pengembangan  UMKM  oleh  Bank  Indonesia.  Melalui  Program  Edukasi  dan Fasilitasi  UMKM  Onboarding,  Bank  Indonesia  turut  serta  dalam  memberikan  edukasi  dan pemberdayaan  UMKM  secara  online,  dengan  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  internet dan  digitalisasi,  serta  memberikan  semangat  baru  bagi  UMKM  untuk  dapat  bertahan  di  era pandemi. Pada pelatihan tersebut peserta akan mendapatkan berbagai alternatif solusi, antara lain  yang  berkaitan  dengan  aspek  produk,  foto/promosi  produk,  dan  platform  online  sebagai saluran pemasaran, dari media sosial hingga marketplace. Dengan mengikuti kegiatan ini, UMKM diharapkan  berhasil  melakukan  onboarding  di  berbagai  platform,  mampu  memahami  sistem pembayaran online (pembayaran digital), dan menguasai berbagai tips terkait pengiriman barang (logistik). Pelatihan ini diikuti oleh UMKM binaan dan UMKM Mitra KPwBI dari seluruh Indonesia. Peserta UMKM akan mendapatkan 12 materi pelatihan online, fasilitasi onboarding pada platform digital,  dan  10  sesi  webinar  (live  session)  berupa  pengayaan  materi  yang  disampaikan  oleh narasumber dari platform digital dan praktisi di bidangnya.
Dalam rangka mendorong tranformasi ke digital terutama dalam pencatatan informasi keuangan,  Bank  Indonesia  telah  meluncurkan  pula  aplikasi  mobile  bernama  SI  APIK  (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan), untuk memudahkan pelaku UMKM  dalam menyusun laporan keuangan dan sebagai acuan bank dalam menganalisis kelayakan pembiayaan UMKM. Standar pencatatannya ini telah mengacu pada aturan standar yang disusun oleh Bank Indonesia  bersama  Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (IAI).  Sistem  pencatatannya  pada  aplikasi  ini menganut  sistem Single  Entry ,  sesuai  dengan  transaksi  sehingga  memudahkan  dalam penginputannya dibandingkan dengan menginput berdasarkan akun-akun yang rumit.  Hal ini
Adrian & Samuel Horas Sarjana: Financial services industry, financial services authority
menjawab kebutuhan akan sistem pencatatan keuangan yang menjadi salah satu faktor kendala bagi UMKM.

## SIMPULAN
Program-program  yang  telah  diselenggarakan  pemerintah  melalui  OJK,  Bank  Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM serta lembaga keuangan terkait perlu terus dilakukan sosialisasi dan  pendampingan  karena  masih  banyak  informasi  yang  belum  tersampaikan  akibat  bisnis UMKM kegiatan di seluruh pelosok Indonesia. Perlu dilakukan perbaikan dalam pengelolaan data UMKM,  pengisian  secara  mandiri  atau  dengan  melakukan  kegiatan  pencatatan  seperti  yang dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik,  serta  kegiatan  sosialisasi  yang  dapat  diselenggarakan dengan  lebih  baik  termasuk  dengan  berbagai  pihak.  Peran  UMKM  sebagai  salah  satu  sumber penopang ekonomi di Indonesia terbukti telah menjadi penyumbang GNP terbesar di Indonesia dan diharapkan dapat tumbuh lebih baik lagi dengan memfasilitasi regulasi kebijakan.

## Ucapan terimakasih
Artikel  ini  diikutsertakan  dalam  International  Conference  on  Business,  Economics  and  Social Sciences (ICBESS) 2022, kami mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta yang telah memberikan kesempatan dalam mengikuti event ini.

## Referensi
Adrian,  A.  (2019).  Kesiapan  sumber  daya  manusia  indonesia  dalam  era  industri  4.0. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta , 1 (1), 33–38.
Badan  Pusat  Statistik.  (2022). Perilaku  Masyarakat  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19:  Hasil Pengawasan  Perilaku  Masyarakat  Pada  Masa  Pandemi,  Periode  16-25  Februari  2022 . Https://Www.Bps.Go.Id/Publication/2022/03/15/5026d1ebbb39697c4d2f280a/Perila ku-Masyarakat-Pada-Masa-Pandemi-Covid-19--Hasil-Survei-Perilaku-Masyarakat-Pada- Masa-Pandemi-Covid-19.Html.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Dewi, A. L., & Setiyono, W. P. (2022). The Effect of Financial Literacy, Financial Inclusion, Fintech Crowdfunding  on  MSME  Performance  in  Sidoarjo  Regency. Indonesian  Journal  of Innovation Studies , 20 , 10–21070.
Fauzan,  R.  (2021).  Kontribusi  PDB  UMKM  Tahun  Ini  Diprediksi  Turun  Hingga  4  Persen.
URL:Https://Www.Google.Com/Amp/s/m.Bisnis.Com/Amp/Read/20210122/12/1346285/ Kontribusi-Pdb-Umkm-Tahun-Ini-Diprediksi-Turun-Hingga-4-Persen. Diakses Pada Tanggal , 31 .
Kemenko  Perekonomian.  (2022). Perkembangan  UMKM  sebagai  Critical  Engine  Perekonomian NasionalTerusMendapatkanDukunganPemerintah . Https://Www.Ekon.Go.Id/Publikasi/D etail/4593/Perkembangan-Umkm-Sebagai-Critical-Engine-Perekonomian-Nasional- Terus-Mendapatkan- Dukungan-Pemerintah.
Kennedy, P. S. J. (2017). Literature Review: Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya . Lembaga  OJK.  (2022). Peran  Industri  Jasa  Keuangan  dalam  Mendukung  Inklusi  dan  Digitalisasi UMKM . Https://Www.Ojk.Go.Id/Ojk-
Institute/Id/Capacitybuilding/Upcoming/1220/Peran-Industri-Jasa-Keuangan-Dalam- Mendukung-Inklusi-Dan-Digitalisasi-Umkm.
LPEM  FEB  UI,  U.  (2020). Report  Impact  Covid-10  Pandemic  on  MSMEs  In  Indonesia,  September 2020, Jakarta .
Https://Www.Undp.Org/Sites/g/Files/Zskgke326/Files/Migration/Id/INS-Report- Impact-of-COVID-19-Pandemic-on-MSMEs-in-Indonesia.Pdf.
Tarigan, Z. N. A. B., Dewi, F. N., & Pribadi, Y. (2022). Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah  Di  Masa  Pandemi:  Dukungan  Kebijakan  Pemerintah. Jurnal  BPPK:  Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan , 15 (1), 12–23.
Tobing,  E.  H.  H.,  &  Adrian,  A.  (2020).  FINTECH  ERA  AND  GOVERNMENT  REGULATION. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta , 1 (2), 121–126.

## Author information
Authors and Affiliations
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jayakarta, Jakarta, Indonesia Adrian & Samuel Horas Sarjana
Contributions
All authors contribute equally in the research and publication process.

## Corresponding author
Correspondence to Adrian Correspondence to Samuel Horas Sarjana

## Ethics declarations

## Funding
The  author(s)  received  no  financial  support  for  the  research,  authorship,  and/or  publication  of  this article.

## Availability of data and materials
Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

## Competing interests
No potential competing interest was reported by the authors

## Additional information

## Publisher’s Note
Imperium Research Institute remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations

## Rights and permissions
Open Access. This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use  is  not  permitted  by  statutory  regulation  or  exceeds  the  permitted  use,  you  will  need  to  obtain permission  directly  from  the  copyright  holder.  To  view  a  copy  of  this  licence,  visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

## Cite this paper:
Adrian,  A.,  &  Sarjana,  S.  (2023).  Peran  pemerintah  dan  industri  jasa  keuangan  dalam  mendukung transformasi  digital  UKM. AKURASI:  Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan , 5 (1),  29-38. https://doi.org/10.36407/akurasi.v5i1.795

## AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan
AKURASI: Journal Accounting and Financial Research
Publisher : LPMP Imperium Frequency : 3 issues per year (April, August, & December) ISSN (online) :  2685-2888. SK ISSN DOI : Prefix 10.36407 Accredited        : SINTA 4