## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DISERSI SECARA IN ABSENSIA
DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
Oleh Warsono
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

## ABSTRAK
Tindak  pidana  desersi  yang  disidang  secara  in  absensia  diatur  dalam  pasal  143 undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perkara tersebut dapat diputus  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  setelah  dilimpahkan  di  pengadilan,  namun demikian  para  hakim  telah  menyimpangi  ketentuan  undang-undang  tersebut  dengan memutus perkara lebih cepat dari waktu yang ditentukan.
Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-10 Semarang, 2. Kendala apa yang dihadapi oleh hakim militer  dalam  memutus  perkara  desersi  in  absentia,  3.  Bagaimana  penyelesaian  tindak pidana  desersi  in  absentia  dimasa  yang  akan  datang.    Metode  pendekatan  yang digunakan  yuridis  normatif,  spesifikasi  penelitian  diskriptif  analitis,  sumber  data skunder  dari  study  dokumen,  data  primer  hasil  wawancara  dengan  hakim  militer. Metode  pengumpumpulan  data  dari  dokumen  dan  wawancara,  metode  analisis  data secara kualitatif.
Hasil  penelitian  yang  didapat:  1.  Sidang  desersi  secara  in  absentia  diputus  setelah persidangan ke tiga, 2. Hakim memutus tidak sesuai waktu yang ditentukan di undang- undang  yaitu  enam  bulan  setelah  dilimpahkan  ke  pengadilan  sehingga  secara  aturan hukum hal ini bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, adanya SEMA nomor 2 Tahun2014  yang  memerintahkan  agar  Pengadilan  tingkat  pertama  menyelesaikan perkara  paling  lama  5  (lima)  bulan  juga  mempengaruhi  hakim  militer  dalam  memutus perkara desersi in absentia.
Perlu  adanya  aturan  tentang  penyelesaian  desersi  secara  in  absentia  yang  lebih  tepat sebagai  pedoman  bagi  para  hakim  militer  untuk  memutus  perkara  desersi  secara  in absentia  termasuk  kecepatan  penyelesain  perkara.  Asas  peradilan  cepat,  murah  dan sederhana harus dilaksanakan agar keadilan dapat ditegakkan.
Kata kunci : Desersi, in absentia, Pengadilan Militer.

## ABSTRACT
The crime of desertion which was tried in absentia is regulated in article 143 of law number 31 of 1997 concerning Military Courts. The case can be decided within 6 (six) months after being delegated in court, however, the judges have deviated from the provisions of the law by deciding the case faster than the stipulated time.
The formulation of the problem in this paper is: 1. How to settle the crime of desertion in  Military  Court  II-10  Semarang,  2.  What  obstacles  are  faced  by  military  judges  in deciding desertion cases in absentia, 3. How to settle the crime of desertion in absentia in  the  future  come.  The  approach  method  used  is  normative  juridical,  descriptive analytical  research  specifications,  secondary  data  sources  from  study  documents, primary  data  from  interviews  with  military  judges.  Methods  of  collecting  data  from documents and interviews, qualitative data analysis methods.
The results of the study were obtained: 1. The desertion session in absentia was decided after  the  third  trial,  2.  The  judge  decided  not  to  be  within  the  stipulated period  of  the law, namely six months after delegation to the court so that in law this was contrary to the applicable procedural law , there was SEMA number 2 of 2014 which ordered that the first level court settle the case for a maximum of 5 (five) months as well as influence military judges in deciding desertion cases in absentia.
There is a need for rules regarding the resolution of desertion in absentia which is more appropriate  as  a  guideline  for  military  judges  to  decide  desertion  cases  in  absentia including the speed of resolving cases. Fast, cheap and simple justice principles must be implemented so that justice can be enforced.
Keywords : desertion, in absentia, military court.

## A. Pendahuluan
Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian  dari  masyarakat  umum yang  dipersiapkan  secara  khusus
untuk melaksanakan
tugas pembelaan  Negara  dan  bangsa. Selain  itu  TNI  dibatasi  oleh Undang-undang  dan  peraturan Militer  sehingga  semua  tindak tanduk  perbuatan  yang  dijalani juga  harus  berlandaskan      pada Undang-Undang    dan    peraturan yang      berlaku.        Untuk  dapat
melaksanalan tugas dan kewajiban  yang  berat  dan  amat khusus  maka  TNI  dididik  dan dilatih  untuk  mematuhi  perintah-
perintah
ataupun
tanpa
membantah dan melaksanakannya dengan  tepat,  berdaya  guna  dan berhasil  guna.  Semakin  tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat  maka  seluruh  prajurit TNI  harus  semakin  berhati-hati dalam  bertindak  maupun  berbuat agar  tidak  melakukan  perbutan yang  dapat  melanggar  norma hukum yang berlaku.
Kedudukan di muka hukum  anggota  Militer  tidak berbeda  dengan  warga  Negara lainnya, namun demikian prosedur hukum yang harus dijalani oleh anggota Militer (dulu disebut ABRI dan sekarang disebut  TNI)  yang  melakukan pelanggran  hukum  atau  tindak
pidana  berbeda  dengan  rakyat pada  umumnya  (sipil),  karena anggota  Militer  tunduk  pada peradilan  Militer  dan  masyarakat umum  tunduk  pada  peradilan umum.
Peradilan Militer merupakan peradilan khusus yang memiliki  wewenang  mengadili perkara-perkara terentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. 1 Yang  dimaksud  dengan mengadili
perkara-perkara tertentu, di dalam Undang-
Undang  tidak  dijelaskan  secara rinci.  Namun  setelah  berlakunya Undang-undang  Nomor  48  tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa tugas  Peradilan  Militer  yaitu berwenang  memeriksa,  mengadili dan  memutus  perkara  tindak pidana    Militer    sesuai   ketentuan peraturan perUdang-undangan yang  berlaku.          Dijelaskan  juga bahwa  Badan  Peradilan  yang berada  di  bawah  Mahkamah Agung  meliputi  badan  peradilan dalam lingkungan peradilan
1 Soegiri, dkk.,1976. 30 tahun Perkembangan  Peradilan  Militer  di Negara Republik Indonesia , Cet, 1, Indra Djaja. Jakarta, hlm.6
umum,
peradilan agama, peradilan  Militer  dan  peradilan tata usaha negara.
Mengenai tugas tentang penyelenggaraan  peradilan  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.    Dalam  undang- undang tersebut di jelaskan bahwa Kekuasaan  Kehakiman  adalah kekuasaan  negara  yang  merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila,  demi  terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia.  Kekuasaan kehakiman yang  merdeka  ini  mengandung arti  bahwa  kekuasaan  kehakiman yang  bebas  dari  campur  tangan pihak  kekuasaan  negara  lainnya dan  kebebasan  dari  paksaan  atau rekomendasi  yang  datang  dari pihak  ekstra  yudisial,  kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-undang (UU).
Salah  satu  tindak  pidana yang  sering  dilakukan  dalam lingkungan  TNI  adalah  tindak pidana  disersi.  Adapun  tindak pidana  disersi  ini  diatur  dalam pasal  87  kitab  Undang-undang
Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM) yang berbunyi :
1. Diancam karena disersi : Ke-1,  yang  pergi  dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban- kewajiban dinasnya, menhindari  bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki memasuki dinas Militer  pada  suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu; Ke-2  yang kerena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa  ijin  dalam waktu  damai  lebih lama dari tiga puluh  hari,  dalam waktu  perang  lebih
lama  dari  empat hari;
Ke-3  yang
dengan sengaja  melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karena  tidak  ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan
yang diperintah.
2. Disersi  yang dilakukan dalam  waktu  damai,
diancam dengan pidana penjara
maksimum  dua  tahun delapan bulan.
3. Disersi  yang dilakukan delam  waktu  perang,
diancam dengan pidana penjara maksimum delapan
tahun enam bulan.
Penyelesaian  tindak  pidana dalam lingkungan TNI diperlukan adanya peraturan guna   mencapai keterpaduan      cara      bertindak antara  para   pejabat   yang diberi kewenangan  dalam  penyelesaian perkara    pidana  di    lingkungan TNI.  Oleh  karena  tindak  pidana
disersi  merupakan  tindak  pidana yang  paling  menonjol  dan harus segara    diselesaikan    karena menyangkut    keutuhan    pasukan, maka  perlu  diatur secara khusus agar  dapat  segera  diputus  dan mendapatkan  kepastian  hukum. Untuk  itu  dalam  Undang-undang Nomor  31  tahun  1997    tentang Peradilan    Militer  telah    diatur
tersendiri mengenai penyelesaian tindak pidana disersi  yang  Terdakwanya  tidak hadir  di  persidangan  atau  dari awal  permeriksaan  tidak  hadir. Pengaturan tersebut diberlakukan  untuk  kasus  disersi yang  Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu   6  (enam)  bulan berturut- turut    serta    sudah    diupayakan pemanggilan  3  (tiga)    kali berturut-turut  secara  sah,  tetapi tidak  hadir  di  sidang  tanpa  suatu alasan, dapat dilakukan
pemeriksaan  dan  diputus  tanpa hadirnya  Terdakwa. 2 Kemudian dalam  penjelasanya  disebutkan bahwa  waktu  6  (enam)  bulan
2 Undang-undang   Republik   Indonesia Nomor   31  tahun   1997  Tentang   Peradilan Militer, LN.No.84 Tahun 1997 TLN NO.3713,
Pasal 143
tersebut  dihitung  setelah  berkas perkarannya dilimpahkan ke pengadilan.
Ketentuan  Undang-undang tersebut    seharusnya    menjadi pedoman  para  penegak  hukum  di lingkungan    Militer    dan      bukan disimpangi.        Kenyataan  dalam praktek seringkali, terdapat penyimpangan terhadap
penyelesaian perkara tindak pidana  Disersi  khususnya  dalam perkara    penyelesaian    tindak pidana  disersi in absensia dengan cara  memanggil  para  saksi    dan Terdakwa    sebanyak  tiga  kali secara    sah    kemudian    langsung dilakukan    pemeriksaan    dalam sidang    pengadilan  dan  langsung diputus, sedangkan waktu pelimpahan  berkas  perkara  ke pengadilan  belum  6  (enam)  bulan sebagaimana  ditentukan  dalam Undang-undang.

## B. Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagimana proses
penyelesaian  tindak  pidana disersi  secara  in  absesnsia  di
Pengadilan Militer II-10 Semarang?
2. Kendala-kendala  apa  yang dihadapi hakim dalam penyelesaian  perkara  disersi secara in absensia di
Pengadilan Militer II-10 Semarang?
3. Bagaimana sebaiknya penyelesaian  tindak  pidana disersi  secara  in  absensia dimasa datang?

## C. Metode Penelitian

## 1. Metode Pendekatan
Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan penelitian yuridis
normatif  yaitu  yaitu  suatu  pendekatan yang berpegang dari segi-segi  yuridis / hukum atau peraturan-peraturannya dalam  mencari  dan  mengumpulkan data. Dalam metode pendekatan  yuridis normatif ini juga berusaha mensinkronisasikan
ketentuan- ketentuan  hukum  yang  berlaku  dengan pelaksanaannya  terhadap  masalah  yang akan  diteliti.  Penelitian  ini  didasarkan pada  kaidah-kaidah  hukum,  norma- norma  atau  peraturan  hukum  lainnya yang  berlaku  mengenai  Penyelesaian Tindak  Pidana  Secara  In  Absensia  Di Pengadilan  Militer  II-10  Semarang
untuk  kemudian  disinkronisasikan  pada praktek  nyatanya  di  lapangan.  Melalui pendekatan  ini  berarti  pengkajian  data penelitiannya  berpedoman  pada  segi- segi  yuridis  semata,  yaitu  Penyelesaian Tindak  Pidana  Secara  In  Absensia  Di Pengadilan  Militer  II-10  Semarang    , untuk kemudian diteliti proses penyelesaian  tindak  pidana  disersi  dan kendala-kendala  yang  ditemui  dalam operasionalnya.

## 2. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah  di  atas,  maka  tujuan  dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses
penyelesaian tindak pidana desersi  secara  in  absensia  di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala
yang  dihdapai  hakim  dalam penyelesaian tindak pidana desersi secara in absensia.
3.  Untuk
menyarankan menyelesaikan  tindak  pidana desersi  secara  in  absensia  di masa yang akan datang.
3. Kegunaan Penelitian Penulisan tesis ini diharapkan nantinya dapat dipergunakan untukhal-hal sebagai berikut: 1.   Kegunaan Praktis : a. Diharapkan dapat menambah  literatur    yang membahas  hukum  pidana militer, khususnya mengenai proses penyelesaian tindak pidana desersi secara in absensia .
b.  Diharapkan  dapat  menjadi
informasi  dan  referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban hukum pidana militer, khususnya mengenai proses
penyelesaian tindak pidana
desersi secara in absensia. 2.   Kegunaan Praktis :
a. Memberi masukan
kepada pemerintah, instansi  terkait,  aparat penegak  hukum,  proses penyelesaian perkara desersi secara in absensia. b. Memberikan masukan dalam pembuatan peraturan perundang- undangan di bidang tindak penyelesaian
perkara  desersi  secara in
absensia .
D. Pembahasan
1.    Kerangka Teori
Tentara  Nasional  Indonesia (TNI)  merupakan  bagian  dari masyarakat umum yang dipersiapkan  secara  khusus  untuk melaksanakan  tugas  pembelaan Negara dan bangsa. Selain itu TNI dibatasi  oleh  Undang-undang  dan peraturan  militer  sehingga  semua tindak  tanduk  perbuatan  yang dijalani  juga  harus  berlandaskan pada      Undang-Undang    dan peraturan      yang      berlaku. Untuk dapat
Melaksanalan tugas dan kewajiban  yang  berat  dan  amat khusus  maka  TNI  dididik  dan dilatih  untuk  mematuhi  perintah- perintah ataupun tanpa membantah dan melaksanakannya dengan  tepat,  berdaya  guna  dan berhasil  guna.  Semakin  tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat  maka  seluruh  prajurit
TNI  harus  semakin  berhati-hati dalam  bertindak  maupun  berbuat agar  tidak  melakukan  perbutan yang dapatmelanggar norma hukum yang berlaku. Negara  Indonesia  adalah salah satu Negara yang berdasarkan  pada  hukum,  yang mana  system  yang  dianut  adalah system konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan
Undang-Undang Dasar Negara RI
1945  yang  berbunyi  „‟Negara Indonesia  berdasar  atas  hukum ( Rechstaat ),  tidak  berdasar  atas kekuasaan belaka ( Machtstaate )‟‟.
Sedangkan
„‟Pemerintah
Indonesia  berdasar  atas  sistem Konstitusi  (hukum    dasar),  tidak bersipaf  absolutisme  (kekuasaan yang tidak terbatas‟‟. Jal ini sudah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Amandemen ke-3 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : „‟Negara
Indonesia adalah Negara hukum‟‟.
Salah  satu  ciri  menonjol dari Negara hukum adalah adanya persamaan  kedudukan    dimuka hukum bagi  setiap warga Negara. Konsukensi    dari    ciri    tersebut adalah    bahwa    setiap    warga
Negara  memiliki  hak  kewajiban yang  sama  dimata  hukum  bahkan bagi  mereka  yang  melakukan pelanggaran hukum harus dilindungi  oleh        hukum        juga. Oleh    sebab  itu    dalam    hukum dikenal    asas presumption  of innocence atau praduga tak bersalah.    Asas  ini  merupakan suatu perwujudan perlakukan yang  sama  bagi  setiap  warga Negara dalam kedudukannya dimata hukum.
Dihubungkan dengan tugas pokok TNI  yang selalu siap untuk  ditugaskan  dalam  keadaan apapun  maha  harus  dilakukan penegakkan  hukum  yang  ketat agar menunjang pelaksanaan tugas.   Tindak pidana yang sering dilakukan  oleh  anggota  TNI adalah disersi yaitu meninggalkan kesatuan  tanpa  ijin  dalam  waktu damai  lebih  lama  dari  tiga  puluh hari.    Seringkali  prajurit  tersebut melarikan  diri  dan  tidak  kembali lagi  ke  kesatuannya  hal  ini  akan menggangu kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas.
Untuk  itu  diperlukan  aturan  yang jelas akan prajurit yang
meninggalkan  kesatuan  tanpa  ijin
dan  tidak  segera  kembali  harus segera  di  proses  hukum  dengan cepat agar segera dapat di jadikan dasar  komandan  satuan  untuk mengganti  kedudukan  prajurit tersebut.
Aturan  hukum  terhadap prajurit yang meninggalkan kesatuan  tanpa  ijin  dan  tidak kembali  sudah  ada  yaitu  dengan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara in absentia sesuai  ketentuan  Pasal  143 Undang-undang Nomor 31
Tahun  1997  tentang  Peradilan Militer.  Namun demikian dalam praktek ternyata masih dianggap lambat  karena  perkara  tersebut harus menunggu waktu 6 (enam) bulan.    Oleh  karena  itu  dalam prakteknya banyak hakim
militer yang menyimpangi
aturan tersebut dengan memutus
perkara desersi secara in absentia  kurang  dari  6  (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan.    Hal  ini  dilakukan dengan  dengan  mengingat  Asas
Penyelenggaraan
Kekuasaan
Kehakiman  yang  diatur  dalam
Pasal 4 ayat (2) Undang-undang
Nomor  48  Tahun  2009  tentang
Kekuasaan  Kehakiman  yang berbunyi
“ Pengadilan membantu  pencari  keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya  peradilan  yang sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan”.

## 2. Tindak  Pidana  Disersi  Yang Diputus Secara In Absentia
Tindak pidana disersi  yang sering dilakukan  oleh  prajurit  adalah  “Militer yang  dengan  sengaja  meninggalkan kesatuan dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dalam  Pasal  87  ayat  (1)  ke-dua  jo  ayat (2) KUHPM. Namun disersi sebenarnya memiliki pengertian yang lebih luas dan bervariasi  dan  ada  empat  macam  cara atau  keadaan  yang  dirumuskan  sebagai bentuk desersi murni yaitu :
a. Militer  yang  pergi  dengan maksud  untuk  menarik  diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya.
b. Militer  yang  pergi  dengan maksud  untuk  menghindari bahaya perang.
c. Militer  yang  pergi  dengan
maksud  untuk  menyeberang ke musuh.
d. Militer  yang  pergi  dengan maksud untuk memasuki
dinas  militer  pada  suatu negara  atau  kekuasaan  lain tanpa dibenarkan untuk itu. 3
Oleh  karena  banyaknya  tindak pidana  disersi  yang  dilakukan  oleh prajurit  TNI,  maka  diaturlah  suatu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer  dimana  dalam  Pasal  143 menyebutkan :
Perkara  tindak  pidana  desersi sebagaimana  dimaksud  dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwanya  melarikan  diri
dan  tidak  diketemukan  lagi dalam  waktu  6  (enam)  bulan berturut-turut serta sudah diupayakan  pemanggilan  3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa  suatu  alasan,  dapat dilakukan  pemeriksaan  dan
3 S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia , Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 273.
diputus tanpa hadirnya terdakwa.
Dalam penjelasan pasal tersebut merumuskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “Pemeriksaan  tanpa  hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absensia”  adalah  pemeriksaan  yang dilaksanakan  supaya  perkara  tersebut dapat  diselesaikan  dengan  cepat  demi tetap  tegaknya  disiplin  prajurit  dalam rangka  menjaga  keutuhan  pasukan, termasuk  dalam  hal  ini  pelimpahan perkara yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa  karena  sejak  awal  melarikan diri  dan  tidak  diketemukan  lagi  dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut, untuk  keabsahannya  harus  dikuatkan dengan surat dari keterangan Komandan atau Kepala Satuannya.    Penghitungan tenggang  waktu  enam  bulan  berturut- turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.
Maksud pembuat undang-undang memang tujuannya agar perkara tersebut  segera  memiliki  status  hukum yang jelas sehingga membantu komandan satuan untuk segera mengganti  prajurit  yang  bersangkutan. Dalam  praktek  ternyata  ada  kendala bahwa  waktu  tersebut  terlalu  lama
karena  prajurit  yang  dilaporkan  disersi
biasanya sudah
meninggalkan kesatuannya  lebih  dari  tiga  puluh  hari. Setelah  dilimpahkan  ke  penyidik  Polisi Militer  terjadi  proses  penyidikan  paling cepat satu bulan, setelah itu dilimpahkan ke Oditurat Militer dan ini juga  memakan  waktu  selama  sebulan paling  cepat.    Setelah  dilimpahkan  ke Pengadilan  Militer  harus  mengunggu  6 (enam)  bulan  baru  bisa  di  putus.    Ini bertentangan  dengan  asas  peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

## 3. Penyelesaian  Tindak  Pidana
Desersi  di  Pengadilan  Militer  II- 10 Semarang
Dari  hasil  penelitian  putusan desersi in absensia di Pengadilan Militer ternyata tidak ada
keseragaman.   Sesuai ketentuan undang-undang  berkas  perkara diputus  6  (enam)  bulan  setelah dilimpahkan di Pengadilan
Militer.    Tetapi  dari  beberapa putusan yang  penulis  teliti ternyata  sebagian  hakim  militer memutus perkara tersebut
kurang  dari  6  (enam)  bulan.
Hakim Militer menerobos ketentuan  hukum  yang  berlaku karena menganggap bahwa
waktu  6  (enam)  bulan  tersebut dianggap  terlalu  lama.    Hal  ini juga dipengaruhi kebutuhan satuan yang harus segera mengganti  prajuritnya  dalam jabatan  yang  ditinggal  tersebut sehingga  menunjang  kesiapan pasukan dalam menjalankan tugas.  Komandan satuan sangat mengharapkan  status  hukum yang  jelas  melalui  putusan pengadilan  agar  tidak  terjadi permasalahan  di  kemudian  hari dan  selaras  dengan  hukum administrasi  yang  berlaku  bagi prajurit.
Landasan hukum yang digunakan Hakim Militer menerobos  aturan  hukum  acara tetapi menggunakan asas hukum ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)
Undang-undang Nomor 48 tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman menjelaskan
“Pengadilan  membantu  pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala  hambatan  dan  rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan  biaya  ringan”.    Selain  itu juga ada Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor : 2
Tahun  2014  tanggal  13  Maret 2014 tentang penyelesaian
perkara  di  Pengadilan  Tingkat
Pertama  dan  Tingkat  Banding pada  4  (empat)  lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan  Tata  Usaha  Negara dan Peradilan Militer, yang pada intinya  penyelesaian  perkara pada pengadilan tingkat pertama paling  lama  5  (lima)  bulan.
Walaupun aturan ini
bertentangan dengan hukum acara yang berlaku tetapi ditinjau  dari  segi  kemanfaatan terobosan  ini  sangat  menunjang
tugas pokok TNI.

## E. Penutup
1. Kesimpulan
Bahwa dari uraian di atas maka penulis dapat
menyimpulkan hal-hal
sebagai berikut: 1. Penyelesaian  disersi secara  in  absentia sangat diperlukan agar  status  prajurit yang  melarikan  diri dan  tidak  kembali segera mendapat
status  hukum  yang jelas.
2. Ketentuan tentang penyelesaian  perkara disersi  in  absentia yang  diatur  dalam pasal  143  Undang- undang  Nomor  31 Tahun  1997  tentang Peradilan Militer
yang mengamatkan agar diputus setelah 6 (enam)  bulan  sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan,  ternyata disimpangi oleh hakim  militer  dan memutus perkara tersebut  kurang  dari waktu yang telah
ditentukan.
3. Hakim militer menggunakan asas peradilan cepat,
sederhana  dan  biaya ringan  sebagaimana diatur  dalam  pasal  4 ayat (2) undang- undang  Nomor  48 tahun  2009  tentang Kekuasaan
Kehakiman.    Dengan asa  tersebut  hakim militer telah menerobos aturan hukum  yang  berlaku karena dianggap terlalu  lama  dan  juga menghindari penumpukan perkara. 4. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI  Nomor  :  2  Tahun 2014 tanggal 13 Maret  2014  tentang penyelesaian  perkara di Pengadilan Tingkat  Pertama  dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer,  yang  pada intinya  penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama  paling  lama 5  (lima)  bulan,  juga dijadikan pedoman
bagi  hakim  militer walaupun hal ini bertentangan  dengan undang-undang tetapi kalau  ditinjau  dari kemanfaatannya maka lebih bermanfaat diputus cepat daripada menunggu  6  (enam) bulan setelah dilimpahkan.

## 2. Saran
Dalam  rangka  proses percepatan  penyelesaian  perkara pidana  di  pengadilan  militer khususnya  perkara  desersi In Ansensia, dalam  hal  ini  penulis memberikan saran kepada institusi  atau  instansi  terkait  serta kepada  aparat  penegak  hukum yang  secara  langsung  menangani dalam  penyelesaian  tindak  pidana desersi prajurit TNI yang diselesaikan  secara In  Absensia
sebagai  berikut :
1. Perkara desersi In Absensia adalah  perkara yang mudah pembuktiannya karena merupakan  perkara  yang
sudah jelas pokok permasalahannya, yang membedakan antara perkara desersi In Absensia yang satu dengan yang lainnya hanyalah latar belakangnya  saja,  untuk pelakunya  juga  sudah pasti  berstatus  militer yang  tidak  hadir  tanpa ijin  lebih  lama  dari  30 (tiga  puluh)  hari  dan sudah  tidak  kembali  lagi ke  kesatuan,  sehingga begitu  dilimpahkan  ke pengadilan  langsung  bisa
disidangkan tanpa menuggu  waktu  yang lama.    Oleh  karena  itu perlu  adanya  perubahan
hukum  acara  agar  tidak terjadi keraguan bagi hakim  untuk  memutus suatu  perkara.    Banyak perkara desersi in absensia diputus menyimpangi  ketentuan undang-undang yaitu kurang  dari  6  (enam)
bulan sejak dilimpahkan.
2. Penyelesaian desersi
secara  in  absensia  harus selaras  dengan  Peraturan
Pemerintah  nomor  39
Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.    Dalam  aturan tersebut dijelaskan
seorang prajurit yang meninggalkan  kesatuan tanpa  ijin  lebih  dari  3 (tiga) bulan dapat diusulkan pemecatan kepada atasan yang berwenang. Dengan meperhatikan waktu tersebut maka sebaikknya  desersi  in absensia  diputus  kurang dari  3  (tiga)  bulan  agar lebih cepat proses penyelesaian
administrasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
A. Zainal Abidin Farid,1995.
Hukum  pidana  I ,  CeT,  I.
Siantar Grafika, Jakarta.
Achmad  Ali,1996. Menguak  Tabir Hukum Suatu Kajian
Filosofis  dan  Sosiologis .
Chandra Pratama. Jakarta. Amiroeddin  Sjarif,  1983. Disiplin Militer dan Pembinaannya , Ghalia Indonesia. Jakarta. Andi Hamzah,1991. Perkembangan Hukum Pidana Khusus,. Pusdiklat    Kejaksaan  RI. Jakarta.
C.S.T.  Kansil,2004. Pokok-Pokok Hukum  Pidana ,  Pradnya
Paramita. Jakarta.
Decky Yance Steven Ticoalu,2010.
Kewenangan Penyidikan TNI  Al  di  Perairan  Zona Ekonomi Ekslusif, Universitas Airlangga,Surabaya.
J.M.  van  Bemmelen,  1984. Hukum
Pidana  I:  Hukum  Pidana Material  Bagian  Umum ,
Diterjemahkan oleh Hasan, Bina Cipta. Jakarta. Jan Remmelink,2003, Hukum Pidana:  Komentar  atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana Belanda  dan  Padanannya dalam Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana Indonesia ,  PT.  Gramedia
Pustaka Umum. Jakarta.
Lexy J. Moleong, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif  Edisi  Revisi, PT.  Remaja  Rosdakarya, Bandung. Markas  Besar  Tentara  Nasional Indonesia, 2007, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI , BABINKUM TNI,
Jakarta.
Moch  Faisal  Salam.  2006, Hukum
Pidana  Militer  Indonesia,
CV Mandar
Maju.Bandung.
Moch  Faisal  Salam.2006,  Hukum Pidana Militer di Indonesia,  CV.  Mandar Maju, Bandung. Moch. Faisal Salam,1994. Peradilan Militer Indonesia , Cet.1 ,  Mandar
Maju. Bandung.
Moeljatno,  2001. Kitab  Undang Undang  Hukum  Pidana,
cet.  21 ,    Bumi  Aksara.
Jakarta.
Moeljatno,2002. Asas-Asas  Hukum
Pidana ,    Rineka  Cipta,
Jakarta.
Muladi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,
Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2010.
P.A.F.  Lamintang,  1990. Dasar-
dasar Hukum Pidana
Indonesia , Sinar Baru,
Bandung.
Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu
Forensik , Mandar Jaya,
Bandung, 1994.
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana , Aksara Baru,
Jakarta, 1983.
S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia , Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010.
S.R. Sianturi,1989. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Alumni.
Ahaem Petehaem, Jakarta.
Soegiri,  dkk.,1976. 30  tahun Perkembangan    Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia , Cet, 1,
Indra Djaja. Jakarta.
Sudarto,1975. Hukum  Pidana  Jilid
IA , Universitas
Diponegoro. Semarang.

## B. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang  -  undang      Republik
Indonesia    Nomor    31 tahun      1997      Tentang Peradilan Militer.
Undang-undang  Nomor  5  Tahun 2005  Tentang  Mahkamah Agung.
Undang-Undang No.20 Tahun 1982 tentang   Hankamneg.
Undang-undang  No.      2    Tahun 1988    Tentang  Prajurit
ABRI.
Undang-undang  No. 26 tahun 1997 tentang  Hukum  Disiplin prajurit ABRI.
Undang-Undang    Nomor    48 Tahun    2009    tentang Kekuasaan  Kehakiman .

## C. Internet
http://www.hukumonline.com/klini k/detail/lt548d38322cdf2/p erbedaan-peradilan- dengan-pengadilan,
http://www.detiknews.com/read/20 10/09/12/055310/1439334/ 10/telat-kembali- mudikanggota-tni-bisa- dianggap-desersi
http://www.komisiyudisial.go.id
http://www.mabesad.mil.id/artikel/ artikel1/11903peradilan.ht ml