## ANALISIS PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA ROTI GULACIR DI DESA SUKABARES KECAMATAN WARINGIN KURUNG KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

## Oleh
Rahmawati ( rahmawati@untirta.ac.id ) dan Maulana Yusuf ( maulana.yusuf@untirta.ac.id ) Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTIRTA Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Serang

## Abstrak
Badan Usaha Milik Desa merupakan amanat  yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa.  Sejalan  kewenangan  ekonomi  yang  dimiliki  oleh  desa,  pemerintah  desa  dapat mendirikan  dan  mengelola  BUMDesa  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat desa  sesuai  dengan    Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2015.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  pembentukan  dan  pengembangan  BUMDesa  di  Desa  Sukabares.  Metode  yang digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif.  Informan  penelitian  antara  lain  perangkat  desa,  tokoh masyarakat, pelopor usaha roti gulacir. Desa Sukabares memiliki pangan local khas kampung gulacir  yaitu  roti  gulacir.  Produk  panganan  tersebut  masih  bersifat  usaha  rumah  tangga dengan  pemasaran  di  sekitar  wilayah  Serang  dan  Cilegon.  Permintaan  panganan  roti  gulacir tersebut  cukup  tinggi  terutama  pada  saat  menjelang  hari  raya  idulfitri.  Pengemasan  yang masih  sederhana  dan  pekerja  berasal  dari  kerabat  dekat  membuat  usaha  roti  gulacir  tertutup untuk  dikembangkan  lebih  besar  lagi.  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah  desa sudah  melakukan  kesepakatan  melalui  rembug  desa  dengan  memngundang  perangkat  desa, BPD,  tokoh  masyarakat,  pelaku  usaha  dan  anggota  PKK  untuk  mendirikan  BUMDesa  tiga tahun ke depan yaitu 2021, sehingga belum adanya surat keputusan yang mengatur mengenai anggaran  dasar,  aturan  kerjasama  dengan  pihak  lain  dan  rencana  pengembangan  desa. Pengembangan  dan  pengelolaan  BUMDes  roti  gulacir  baru    bisa  dilaksanakan  pada  tahun 2021  karena  desa  masih  memproritaskan  pembangunan  fisik  (infrastruktur)  terlebih  dahulu. Dari  sisi  pengusaha  roti  gulacir  juga  masih  ada  keengganan  untuk  mengembangkan  lebih besar  lagi  usahanya  dengan  alasan  menjaga  rahasia  usaha  keluarga.  Rekomendasi  penelitian adalah  desa  dapat  membentuk  usaha  berbentuk  koperasi  yang  lebih  menekankan  pada pemasaran  dan  pelabelan  produk  panganan  khas  desa  dan  mewajibkan  roti  gulacir  sebagai konsumsi dalam rapat-rapat di pemerintahan desa.
Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa, Roti Gulacir, Panganan khas local desa

## Abstract
Village-Owned Enterprises are the mandate contained in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In line with the economic authority possessed by the village, the village government can establish and manage BUMDesa in order to improve the welfare of rural communities in accordance  with  the  Village  Minister's  Regulation,  Development  of  Disadvantaged  Regions and  Transmigration  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  1  of  2015.  This  study  aims  to analyze  the  formation  and  development  of  BUMD  villages  Sukabares.  The  method  used  is descriptive  qualitative.  Research  informants  included  village  officials,  community  leaders, pioneers of the gulacir bread business. Sukabares village has local food typical of the village
of  gulacir  namely  gulacir  bread.  The  food  product  is  still  a  household  business  with marketing  around  the  Serang  and  Cilegon  regions.  The  demand  for  gulacir  bread  is  quite high,  especially  before  the  Eid-ul-Fitr  festivities.  Simple  packaging  and  workers  from  close relatives make the closed gulacir business even larger. The results of the study show that the village  government  has  made  an  agreement  through  village  meetings  by  inviting  village officials,  BPDs,  community  leaders,  business  people  and  PKK  members  to  establish BUMDesa in  the next  three years,  namely 2021,  so that there are no decrees governing the articles  of  association,  cooperation  rules  with  other  parties  and  village  development  plans. Development  and  management  of  gulacir  bread  BUMDes  can  only  be  implemented  in  2021 because the village still prioritizes physical development (infrastructure). From the side of the gulacir businessman there is also a reluctance to develop even bigger businesses by reason of keeping  the  family  business  secret.  Research  recommendations  are  that  villages  can  form cooperative  businesses  that  emphasize  marketing  and  labeling  typical  village  food  products and require gulacir bread to be consumed in meetings in the village administration.
Keywords: Village-Owned Enterprises, Gulacir Bread, Food typical of local villages

## PENDAHULUAN
Dasar pelaksanaan perekonomian Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat 1  –  3,  sebagaimana  amandemen  ke  empat pasal tentang  perekonomian  terdapat penambahan  2  ayat  yaitu  ayat  4  dan  5. Menurut  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan  asas  kekeluargaan.    Selain  itu dijelaskan pula bahwa kegiatan perekonomian
di Indonesia
diselenggarakan  oleh  tiga  pelaku  utama yaitu  sektor  koperasi,  sektor  Negara  dan sektor swasta yang eksistensi dan peranannya  sama-sama  diakui.  Bumi,  air dan  segala  macam  yang  terkandung didalamnya dipergunakan sebesar- sebesarnya
untuk
kemakmuran masyarakat.  Dalam  hal  ini  pengelolaannya dilakukan  oleh  Negara/daerah.  Sektor
Negara  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  atau Daerah  memiliki  hak  monopoli  untuk mengelola  dan  mengupayakan  cabang- cabang produksi yang penting bagi Negara dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak. Saat ini seiring dengan pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  dimana  desa diberikan  hak  dan  kewenangan  penuh untuk mengatur sendiri rumah tangga desa sesuai  dengan  karakteristik  dan  kebutuhan masyarakat  desa.  Catur  Sakti  Berdesa menyebutkan bahwa Desa berdaulat secara politik, desa berdaya secara ekonomi, desa bertenaga secara social dan desa bermartabat secara budaya.
Terdapat  lebih  kurang  7400  desa  di Indonesia dengan berbagai varian penyebaran  dan  kondisi  desa.  Meskipun
demikian, beberapa persoalan yang meliputi  desa  antara  lain;  a)  78  ribu  desa dan  kelurahan  di  Indonesia,  72.600  masih kategori miskin (Deputi Menko Kesejahteraan Bidang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan. Oktober 2012),  b)  63,8  persen  dari  total  penduduk miskin  indonesia  tinggal  di  pedesaan  ( Mendagri  Gamawan  Fauzi  :  jpnn.com  06 Februari 2013);  c) Tingkat urbanisasi desa ke  kota  sangat  tinggi.  Diperkirakan  tahun 2025  60%  penduduk  tinggal  di  kota (Bappenas:  2014)  dan  terakhir  adalah Ekonomi  desa  identik  dengan  ekonomi rumah  tangga  dengan  sektor  dominan adalah  Pertanian  (termasuk  peternakan), industri  dan  usaha  kecil  serta  sektor  jasa (paling  kecil).  Oleh  karena  itu,  saat  ini sedang  dilakukan  upaya  membangun  pola lumbung  ekonomi  desa  yang  berupa gerakan  menanam  secara  kolektif  yang digerakkan  oleh  desa,  satu  desa  satu produksi  yang  memiliki  ciri  khas  dan badan  usaha  milik  desa  (BUMDes). Meskipun  demikian,  usaha  ekonomi  desa belum ditopang oleh daya dukung kelembagaan.  Disamping  SDM  pelaku usaha  lemah  dari  sisi  skill/keterampilan dan  pengetahuan  serta  daya  dukung infrastruktur,  sarana  prasarana,  teknologi dan jaringan pemasaran yang terkait usaha desa belum memadai.
Beberapa  penyebab  sebagian  besar usaha  desa  belum  berkembang  dapat dilihat  dari  sisi  petani  dan  sisi  pengusaha. Petani  mau  menanam,  pembeli  tidak  ada, petani sudah berproduksi tetapi harga jatuh dan  petani  sudah  bermitra,  tetapi  tidak komit  dan  berkelanjutan.  Sedangkan  dari sisi  pengusaha  antara  lain  produksi  untuk memenuhi kebutuhan industry tidak terpenuhi,  produksi  ada  tetapi  tidak  sesuai dengan syarat dan kualitas yang diinginkan dan  sudah  memenuhi  kualitas  tetapi  harga tinggi.  Persoalan  lainnya  adalah  usaha- usaha  di  desa  belum  terlembaga  dengan baik.  Oleh  karena  itu  penting  membentuk kelembagaan usaha dengan dengan mendirikan badan usaha miliki desa.
Pemerintah desa sendiri sesuai dengan Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal  berskala  daerah  pada  pasal  8 kewenangan  bidang  pemerintah  desa disebutkan antara lain kewenangan penetapan  BUMDes  dan  juga  pasal  12 tentang  kewenangan  lokal  berskala  desa bidang pengembangan ekonomi lokal desa meliputi pendirian dan pengelolaan BUMDES.  Sejalan  dengan  hal  tersebut diatas,  maka  pemerintah  desa  dapat  dan
berhak mendirikan badan usaha milik desa dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan desa.  BUMDesa dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonoim, kelembagaan perekonomian  serta  potensi  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  manusia  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kampung  Gulacir  Desa  Sukabares merupakan  salah  satu  desa  di  Kecamatan Waringin Kurung memiliki panganan khas yang disebut roti gulacir. Kampong gulacir dapat  diakses  melalui  jalan  raya  serdang atau  wilayah  kramat  watu  serang.  Berada di  posisi  tengah  antara  kabupaten  serang dan  kota  cilegon.  Berdasarkan  observasi diketahui  saat  ini  hanya  terdapat  industry roti gulacir skala rumah  tangga sederhana, dimana  pemilik  usaha  tersebut  masih memiliki  hubungan  kekerabatan.  Roti gulacir  sendiri  merupakan  pangan  yang berbahan  dasar  terigu  dan  gula  putih dengan  sedikit  minyak  goreng/margarin untuk melembutkan. Setelah proses pembakaran,  hasil  panganan  tersebut bertekstur  tebal  atau  bantat  dengan  rasa manis  dan  gurih.  Roti  gulacir  dapat bertahan  sampai  6  bulan  tanpa  bahan pengawet. Pemasaran roti gulacir masih di sekitaran pasar tradisiional wilayah Cilegon dan Kramat watu Serang.
Produksi  usaha  roti  gulacir  skala rumahan  membuat  produk  panganan  khas ini  sering  kali  tidak  ada  di  pasaran. Pengemasan  dan  pelabelan  produk  yang masih  sangat  sederhana,  dapat  membuat panganan  ini  “dicuri”  kekhasannya  oleh daerah lain. Pendampingan oleh dinas yang terkait  tidak  bersifat  continue  serta keengganan pemilik usaha untuk dikembangkan  lebih  jauh  menjadi  usaha panganan  khas  yang  dapat  masuk  ke minimarket di Wilayah Banten.
Jika  daerah  lain  memiliki  panganan khas  yang  dikenal  dan  di  pasarkan  di  luar wilayahnya, seperti getuk goreng sukaraja, bakpia pathok. Mengapa produk local khas desa  Sukabares  tidak  dapat  melakukan  hal demikian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  pembentukan  dan pengembangan  badan  usaha  milik  desa Roti  Gulacir  sebagai  panganan  local  di Desa Sukabares Waringin Kurung?

## 1. Tinjauan Pustaka
Menurut  UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa Pasal  1 Ayat  6 Badan Usaha Milik  Desa  adalah  Badan  usaha  yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  desa  melalui  penyertaan langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
desa. Pada pasal  87 dijelaskan lebih lanjut bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik  desa  yang  disebut  BUMDesa,  BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan  dan  kegotongroyongan  dan BUMDesa  dapat  menjalankan  usaha  di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  39  Tahun  2010  tentang  Badan Usaha  Milik  Desa  disebutkan  bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut  BUMDes,  adalah  usaha  desa  yang dibentuk/didirikan  oleh  pemerintah  desa yang kepemilikan modal dan
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa  dan  masyarakat.  Usaha  Desa  adalah jenis  usaha  yang  berupa  pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan  hasil  pertanian,  serta  industri dan kerajinan rakyat.
Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMdesa dapat menghimpun  tabungan  dalam  skala  lokal masyarakat  desa,  antara  lain  melalui pengelolaan  dana  bergulir  dan  simpan pinjam.  BUMDesa  dalam  kegiatannya tidak hanya berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Tabel 1. Analisis potensi ekonomi desa Usaha  Ekonomi  Masyarakat  yang
sudah berjalan Sumber daya Alam
1. Perorangan
2. Keluarga
3. Kelompok/komunitas
4. Lembaga berbadan hukum
1. Lahan
2. Kekayaan alam
3. Keindahan alam
4. Dan lain-lain
Dari tabel di atas, diketahui bahwa potensi pembentukan dan pengembangan BUMDes dapat berasal dari usaha perorangan,  keluarga,  komunitas  dan lembaga
Pasal 5 Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 menyebutkan beberapa syarat pembentukan BUMDes yaitu :
1. Atas  inisiatif  pemerintah  desa  dan  atau masyarakat  berdasarkan  musyawarah warga desa;
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
3. Sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat, terutama  dalam  pemenuhan  kebutuhan pokok;
4. Tersedianya  sumber  daya  desa  yang belum  dimanfaatkan  secara  optimal, terutama kekayaan desa;
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu  mengelola  badan  usaha  sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
6. Adanya  unit-unit  usaha  masyarakat yang  merupakan  kegiatan  ekonomi warga  masyarakat  yang  dikelola  secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
Terdapat  3  tahapan  pendirian  BUMDes,
yaitu :
1. Membangun kesepakatan antar
masyarakat  desa  dan  pemerintah  desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui rembug desa.
Kepala  desa  mengundang  panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD, kelompok  usaha  masyarakat,  dan pemuka masyarakat. Pada tahap pertama  outputnya  adalah  desain  dan struktur organisasi BUMDes.
2. Pengaturan  organisasi  BUMDes  yang mengacu kepada rumusan musyawarah  desa  pada  tahap  1  oleh panitia ad hoc. Output yang dihasilkan adalah Perda tentang BUMDes,
Anggaran  dasar,  AD/ART  aturan kerjasama  dengan  pihak  lain  dan rencana pengembangan usaha desa.
3. Pengembangan dan pengelolaan BUMDes.  Output  yang  dihasilkan antara lain: merumuskan dan menetapkan  sistem  penggajian  dan pengupahan pengelola BUMDes, Pemilihan  pengurus  dan  pengelola BUMDes, Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes, Menyusun sistem  administrasi  dan  pembukuan BUMDes  dan  penyusunan  rencana kerja BUMDes
2. Metode Penelitian
Desain dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif  dalam  bentuk  studi  kasus  yang memusatkan  perhatian  pada  suatu  unit tertentu  dari  berbagai  fenomena  yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan  berbagai  kondisi,  berbagai situasi  atau  berbagai  fenomena  realitas sosial masyarakat. Penggunaan pendekatan kualitatif juga dimaksudkan sebagai prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif,  tentang  ucapan,  tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu,  kelompok,  masyarakat  dan/atau organisasi  tertentu  dalam  suatu  setting tertentu  pula.  Kesemuanya  itu  dikaji  dari sudut  pandang  yang  utuh,  komprehensif dan  holistik  (Bogdan  dan  Taylor  ataupun
Fatchan  yang  dikutip  Basrowi  Sukidin, 2002:3).
Informan  yang  didapat  dipastikan adalah orang-orang yang memiliki informasi  yang  akurat  tentang  potensi pembentukan  dan  pengembangan  badan usaha  miliki  desa  usaha  roti  gulacir  di Desa  Gulacir  Waringin  kurung.  Informan tersebut  diantaranya  adalah  kepala  desa, perangkat  desa  gulacir,  usaha  ekonomi gulacir yang  sudah  berjalan,  usaha ekonomi  perintisan.  Informan  tersebut, diperoleh  berdasarkan  pada  pertimbangan fungsi  dan  peran  informan  sesuai  fokus masalah penulisan. Kategori subjek informan  adalah  mereka  yang  terlibat langsung  dalam  proses  usaha  lokal  roti gulacir,  perangkat  desa  guna  menganalisis potensi pembentukan BUMDesa usaha roti gulacir  untuk  dilakukan  triangulasi  dalam memperkuat  data  yang  sebelumnya  guna melengkapi penulisan.
3. Hasil dan Pembahasan
Desa  Sukabares  merupakan  salah  satu desa di Kecamatan Waringinkurung
Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
memilik  luas  350  Ha,  Secara  geografis Desa Sukabares berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah  Utara,  berbatasan  dengan Desa Sukadalem
2. Sebelah  Timur,  berbatasan  dengan Desa Kemuning
3. Sebelah  Selatan,  berbatasan  dengan Desa Binangun
4. Sebelah  Barat,  Berbatasan  dengan Desa Sambilawang
Sumber  daya  alam  lain  yang  menjadi potensi  dari  Desa  Sukabares  adalah melinjo  nya,  karna  banyaknya  melinjo  di Desa  Sukabares,  masyarakat  banyak  yang memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan.  Penghasil  emping  terbanyak di  Desa  Sukabares  adalah  di  Cikuda, Kubang  poti,  dan  Pasir  Awi.  Sedangkan penjualan  emping  dilakukan  di  pasar waringin  kurung,  pasar  keranggot  dan pasar  kelapa  cilegon.  Usaha  emping  ini merupakan  home  industri  atau  industri rumahan. Selanjutnya ada makanan khas di Desa  Sukabares  yang  mewakili  kampung Gulacir  yaitu  roti  gulacir,  roti  gulacir adalah  roti  yang  memiliki  tekstur  legit dengan  rasa  yang  manis  dan  kulit  yang sedikit  kering  terbuat  dari  tepung  terigu, gula dan air.
Hasil  penelitian  tentang  pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa roti  Gulacir  di  Desa  Sukabares  sebagai berikut :
1. Membangun kesepakatan antar masyarakat  desa  dan  pemerintah
desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui rembug desa Berdasarkan hasil penelitian dilapangan  dengan  teknik  wawancara, Pihak  aparatur  Desa  Sukabares  ingin membentuk  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) tetapi dalam jangka waktu tiga tahun  kedepan  yaitu  tahun  2021  yang dimulai  dari  adanya  rembug  desa  ataupun masyarakat  desa  dengan  mengundang Apartur  Desa,  Anggota  BPD,  Tokoh Masyarakat,  Pelaku  Usaha  dan  Anggota PKK.  Namun,  yang  didapati  berdasarkan wawancara  diatas  baik  anggota  BPD maupun tokoh masyarakat Desa Sukabares siap  untuk  mendukung  pembentukan BUMDes  roti  gulacir  supaya  roti  gulacir memiliki  ikon  tersendiri  sedangkan  dari pihak  pengusaha  roti  gulacir  menolak dengan alasan bisa mengembangkan usahanya sendiri dan roti gulacir ini hanya bisa  dibuat  oleh  pengusaha  roti  gulacir saja.  Dapat  disimpulkan  bahwa  untuk kesepakatan antara masyarakat desa, dalam hal  ini  adalah  pengusaha  roti  gulacir dengan  pemerintah  desa  belum  adanya kesepakatan sehingga pada tahap satu tidak terpenuhi  sehingga  belum  bisa  membuat desain maupun struktur organisasi BUMDes roti gulacir.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  39  Tahun  2010  tentang  Badan
Usaha Milik Desa bahwa dasar pembentukan  BUMDesa  adalah  paling lambat 1 tahun sejak turunnya Permendagri, pemerintah kabupaten mengeluarkan  peraturan  daerah  tentang pedoman  dan  tata  cara  pendirian  dan pengelolaan
BUMDes. Kemudian ditindaklanjuti  di  tingkat  desa  dengan dibuatnya Peraturan Desa yang berpedoman  pada  Permendagri  dan  Perda tentang  BUMDes  tersebut.  Pada  pasal  5 Ayat  1  Permendagri  Nomor  39  Tahun 2010  tentang  BUMDes  terdapat  syarat- syarat pendirian yaitu :
a. Atas  inisiatif  pemerintah  dan  atau masyarakat  berdasarkan  musyawarah warga desa
b. Ada potensi ekonomi  masyarakat
c. Sesuai  kebutuhan  masyarakat  dan digunakan untuk pemenuhan
kebutuhan pokok
d. Ada  sumber  daya  desa  yang  belum termanfaatkan secara optimal
e. Masyarakat  yang  bersedia  mengelola BUMDes  sebagai  asset  penggerak ekomomi local
f. Ada  unit  kegiatan  ekomomi  yang dikelola  secara  parsial  dan  kurang terakomodasi
g. Digunakan untuk meningkatkan pendapatan masayrakat dan
pendapatan asli desa.
Sementara  pasal  5  Ayat  2  dinyatakan bahwa  1)  disepakati  dalam  musyawarah warga  desa,  2)  kesepakatand  ituangkan dalam AD/ART, minimal mencakup organisasi  dan  tata  kerja,  penetapan personel,  sistem  pertanggujawaban  dan pelaporan  serta  bagi  hasil  dan  kepailitan,
3) hasil kesepakatan menjadi draft peraturan  desa  dan  4)  peraturan  desa diterbitkan sebagai pedoman BUMDes.
2. Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu pada rumusan
musyawarah desa
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan  dengan  teknik  wawancara, Dalam  pengaturan  organisai  BUMDes, pihak  aparatur  desa  di  Sukabares  terlebih dahulu  membuat  langkah  awal  dalam pembentukan  organisasi  BUMDes  yang akan  dilakukan  nantinya  adalah  akan diadakannya  musyawarah  desa  bersama BPD,  Perangkat desa, LPM,  tokoh masyarakat  dan  anggota  PKK  untuk menyusun rencama pembentukan BUMDes. Dari pemaparan yang disampaikan, peneliti menyimpulkan bahwa  tahap  dua  ini  juga  tidak  tercapai karna  masih  belum  diadakannya  rembug atau  musyawarah  desa,  sehingga  belum adanya  surat  keputusan  yang  mengatur mengenai anggaran dasar, aturan
kerjasama  dengan  pihak  lain  dan  rencana pengembangan desa.
Seperti  telah  disebutkan  pada  poin  1 bahwa  pada  pasal  5  Ayat  1  Permendagri Nomor  39  Tahun  2010  tentang  BUMDes terdapat syarat-syarat pendirian yaitu :
a. Atas  inisiatif  pemerintah  dan  atau masyarakat  berdasarkan  musyawarah warga desa
b. Ada potensi ekonomi  masyarakat
c. Sesuai  kebutuhan  masyarakat  dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok
d. Ada  sumber  daya  desa  yang  belum termanfaatkan secara optimal
e. Masyarakat  yang  bersedia  mengelola BUMDes  sebagai  asset  penggerak ekomomi local
f. Ada  unit  kegiatan  ekomomi  yang dikelola  secara  parsial  dan  kurang terakomodasi
g. Digunakan untuk meningkatkan pendapatan masayrakat dan pendapatan asli desa.
Sementara  pasal  5  Ayat  2  dinyatakan bahwa  1)  disepakati  dalam  musyawarah warga  desa,  2)  kesepakatand  ituangkan dalam AD/ART, minimal mencakup organisasi  dan  tata  kerja,  penetapan personel,  sistem  pertanggujawaban  dan pelaporan  serta  bagi  hasil  dan  kepailitan,
3) hasil kesepakatan menjadi draft
peraturan  desa  dan  4)  peraturan  desa diterbitkan sebagai pedoman BUMDes. Terkait dengan kepengurusan atau kelembagaan BUMDes, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa  pada  pasal  79  Permodalan  dan Kepengurusan menjelaskan sebagai berikut :  Ayat  1  :  BUMDes  adalah  usaha  desa yang dikelola oleh pemerintah desa Ayat  2  :  Sumber  permodalan  BUMDes berasal  dari  pemerintah  desa,  tabungan masyarakat,  bantuan  pemerintah  pusat, provinsi,  kabupaten,  penyertaan  modal pihak  lain  atau  kerjasama  atas  dasar  bagi hasil
Ayat  3  :  Kepengurusan  BUMDes  terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat.
3. Pengembangan dan pengelolaan

## BUMDes
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan  dengan  teknik  wawancara, Pengembangan  dan  pengelolaan  BUMDes roti  gulacir  baru    bisa  dilaksanakan  pada tahun  2021  karena  pihak  aparat  desa  pada saat ini masih memproritaskan pembangunan  fisik  (infrastruktur)  terlebih dahulu,  sehingga  belum  bisa  ditentukan mengenai penetapan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes, pemilihan pengurus dan pengelola
BUMDes,  menyusun  sistem  informasi pengelolaan  BUMDes,  menyusun  sistem administrasi dan pembukuan BUMDes dan penyusunan  rencana  kerja  BUMDes. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan,  dapat  peneliti  simpukan  bahwa tahap  tiga  ini  tidak  terpenuhi.  BUMDes roti  gulacir  belum  bisa  dikembangkan  dan dikelola  karena  pada  saat  ini  Desa Sukabares  masih  memfokuskan  pada permasalahan infrastruktur.
Terkait  dengan  pengembangan  BUMDes, Permendagri  Nomor  39  Tahun  2010 tentang  BUMDes  pasal  12  ayat  2 menyebutkan  beberapa  jenis  usaha  yang dapat  dijadikan  BUMDes  yaitu  jasa, penyaluran  9  bahan  pokok,  perdagangan hasil  pertanian  dan  industry  kecil  dan rumah tangga. Ditambahkan pada pasal 16 ayat  1,  pengembangan  usaha  BUMDes dalam  bidang  produksi  dan  pengelohan, pemasaran, kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan desain dan teknologi. Untuk  pengembangan  badan  usaha  milik desa  di  Sukabares  dapat  berbentuk koperasi  di  bidang  pemasaran  produk  roti gulacir. Dengan pemerintah desa membuat desain  pengemasan  yang  menarik  dan memiliki  ciri  khas  desa  Sukabares.

## Tabel 2.
Hasil Penelitian
Analisis Potensi pembentukan dan Pengembangan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Roti Gulacir No Tahap BUMDes Hasil Penelitian 1. Membangun kesepakata
antar masyarakat desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui rembug desa. Pihak  aparatur  Desa  Sukabares  ingin  membentuk
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  tetapi  dalam jangka  waktu  tiga  tahun  kedepan  yaitu  tahun  2021 yang  dimulai  dari  adanya  rembug  desa  ataupun masyarakat  desa  dengan  mengundang  Apartur Desa,  Anggota  BPD,  Tokoh  Masyarakat,  Pelaku Usaha  dan  Anggota  PKK.  Namun,  yang  didapati berdasarkan  wawancara  diatas  baik  anggota  BPD maupun  tokoh  masyarakat  Desa  Sukabares  siap untuk  mendukung  pembentukan  BUMDes  roti gulacir supaya roti gulacir memiliki ikon tersendiri sedangkan  dari  pihak  pengusaha  roti  gulacir menolak  dengan  alasan  bisa  mengembangkan usahanya  sendiri  dan  roti  gulacir  ini  hanya  bisa dibuat oleh pengusaha roti gulacir saja 2. Pengaturan  organisasi  BUMDes  yang mengacu  kepada  rumusan  musyawarah desa. Dalam  pengaturan  organisai  BUMDes,  pihak aparatur  desa  di  Sukabares  terlebih  dahulu membuat  langkah  awal  dalam  pembentukan organisasi  BUMDes  yang  akan  dilakukan  nantinya adalah  akan  diadakannya  musyawarah  desa bersama  BPD,  Perangkat  desa,  LPM,  tokoh masyarakat  dan  anggota  PKK  untuk  menyusun rencama pembentukan BUMDes.
3. Pengembangan dan pengelolaan BUMDes Pengembangan  dan  pengelolaan  BUMDes  roti gulacir  baru    bisa  dilaksanakan  pada  tahun  2021 karena  pihak  aparat  desa  pada  saat  ini  masih memproritaskan  pembangunan  fisik  (infrastruktur) terlebih  dahulu,  sehingga  belum  bisa  ditentukan mengenai  penetapan  sistem  penggajian  dan pengupahan pengelola BUMDes, pemilihan pengurus  dan  pengelola  BUMDes,  menyusun sistem  informasi  pengelolaan  BUMDes,  menyusun sistem  administrasi  dan  pembukuan  BUMDes  dan penyusunan rencana kerja BUMDes.
Sumber: Peneliti, 2018
Berdasarkan pada hasil penelitian, peneliti memasukan analisis kedalam bentuk diagram sebagai berikut:

## Diagram 1.

## Analisis Potensi pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Roti Gulacir
Alasan:
1. Menjadi salah satu ikon makanan khas waringinkuru ng yaitu roti gulacir yang sejak lama sudah ada dan berproduksi secara turun temurun.
Tindak Lanjut:
1. BUMDes mengenai
roti gulacir kemungkinan bisa dilaksanakan tahun 2021 dan tergantung pada pengusaha roti gulacirnya sendiri mau apa tidak untuk dijadikan bumdes selain itu pihak desa akan terlebih dahulu mengajak para pengusahan roti gulacir
ini untuk dapat dijadikan BUMDes. Sebab: 1. Lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur 2. Pengusaha roti gulacir tidak ingin usaha nya dijadikan bumdes karena usaha roti ini turun temurun
3. Jumlah pengusaha roti gulacir yang tersisa hanya dua saja tidak seperti pengusaha- pengusaha emping yang dimana menjadi potensi ekonomi desa di
sukabares.
4. Pengusaha roti gulacir
tidak ingin adanya campur tangan dari pihak desa dikarenakan
usaha ini sudah ada sejak lama dan usaha yang turun temurun. Alasan: 1. Belum ada rencana mengenai pembentukan untuk bumdes. 2. Pengadaan bumdes pada saat ini belum bisa dilaksanakan. 3. Para pengusaha roti gulacir sangat tertutup terhadap pihak desa sehingga sulit apabila ingin dikembangka n. MENYETUJUI MENOLAK

## Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  yaitu  tentang  Analisis Potensi  pembentukan  dan  Pengembangan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Roti Gulacir  sebagai  Potensi  Lokal  di  Desa Sukabares  Kecamatan  Waringin  Kurung, berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti  dengan  menggunakan  tiga  tahap pembentukan  BUMDes,  yaitu Pertama, membangun kesepakatan antar masyarakat desa  dan  pemerintah  desa  untuk  pendirian BUMDes  yang  dilakukan  melalui  rembug desa, kedua , pengaturan organisasi BUMDes  yang  mengacu  pada  rumusan musyawarah  desa, ketiga, pengembangan dan  pengelolaan  BUMDes.  Didapati  hasil bahwa  Roti  Gulacir  tidak  bisa  dibentuk dan dikembangkan untuk dijadikan BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa) karena beberapa hal berikut:
1. Pengusaha  roti  gulacir  yang  tertutup terhadap masyarakat dan apartur desa
2. Kurangnya  pemahaman  pengusaha roti  gulacir  mengenai  Badan  Usaha Milik Desa
3. Desa  belum  bisa  membuat  Badan Usaha  Milik  Desa  dikarenakan  fokus terhadap pembangunan infrastruktur
4. Kurangnya  anggaran  yang  diperlukan untuk  pembentukan  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes).
Saran
1. Badan  Usaha  Milik  Desa  yang dibentuk dalam bentuk koperasi dengan menfokuskan pada pengemasan  dan  pemasaran  produk roti  gulacir  dengan  label  milik  desa sehingga  dapat  menjadi  ikon  usaha ekonomi desa.
2. Memfasilitasi pendampingan oleh dinas  kepada  pengusaha  roti  gulacir untuk  mendapatkan  sertifikat  halal dan pendampingan modal usaha.
3. Pemerintah desa dapat mengembangkan  potensi  desa  lainnya yaitu  buah  melinjo  untuk  dijadikan panganan emping produk Sukabares.

## Daftar Pustaka
Creswell,  W.J.  1994. Research  Design: Qualitative and Quantitative
Approaches . California: Sage Publikations, Inc.
Denzin,  N.K  dan  Lincoln,S.Y.  1994.
Handbook of Qualitative Research .
London:
Deputi Menko Kesejahteraan Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Oktober 2012
Garna,  J.K.  M.  2009. Metoda  Penelitian: Kualitatif .  Bandung:  The  Judistira Foundation dan Primaco Akademika.
Irawan,  P.  2006. Penelitian  Kualitatif  & Kuantitatif  Untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial ,
Jakarta:
Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas
Indonesia.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 39  Tahun  2010  Tentang  Badan Usaha Milik Desa
Sayuti,  Muhamad.  2011.  Pelembagaan BUMDes Sebagai Penggerak ekonomi desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Jurnal ACADEMICA  Fisip  Untad,  Vol  3 Nomor 2 Oktober 2011. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan lokal berskala daerah
Desa Sukabares dalam angka 2018