COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Surya Irawan 1 , Deny Guntara 2 , Muhamad Abas 3
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Email: 1 hk18.suryairawan@mhs.ubpkarawang.ac.id, 2 deny.guntara@ubpkarawang.ac.id,
3 muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id Article Info Abstract Article History Received: November 15, 2023 Accepted: December 27, 2023 The  abstract  here  is  a  representation  (not  a  summary)  of  the  background, objectives,  methods  and  conclusions.  Abstract  in  English  written  in  one paragraph consisting of 150- 200 words, using Times New Roman, font size 11, one space. Abstract serves to briefly present the contents of the journal. The position of consumers in general is still weak in the fields of economy, education and bargaining power, therefore it is very necessary to have laws that  protect  consumer  interests.  To  be  able  to  provide  guarantees  for  the implementation  of  consumer  protection,  the  government  pours  consumer protection into a legal product. This is important because only the law has the power  to  compel  business  actors  to  obey  it,  and  also  the  law  has  strict sanctions. This research was conducted at the Consumer Dispute Settlement Agency domiciled in Karawang Regency using normative juridical types and approaches.  The  author  reviews  the  legal  literature  on  consumer  dispute resolution and legal certainty over the Karawang Regency Consumer Dispute Settlement  decision  which  is  then  collected  and  classified  with  detailed, systematic  and  directed  records  regarding  documents/literature. Furthermore,  the  author  conducts  a  descriptive  data  analysis,  so  that  a comprehensive  picture  of  the  problems  surrounding  consumer  dispute resolution  and  legal  certainty  is  obtained  for  the  Karawang  Regency Consumer Dispute Settlement decision. The results of the research that the author conducted suggest that consumer settlement in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection can be pursued by 3 (three) methods  /  methods,  namely,  conciliation,  mediation  and  arbitration  on  the basis of the choice and agreement of the parties to the dispute. The form of award by the method of conciliation and mediation shall be final and binding, without having to be asked for fiat execution to the local District Court, while the form of award taken by the method of arbitration must be requested by fiat  execution  to  the  local  District  Court  so  that  the  arbitral  award  has executory force.
Keywords:
Consumer Dispute Resolution Agency, Consumer Disputes, Legal Certainty of Consumer Dispute Decisions, Consumer Protection.

## Abstrak
Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya  tawar,  karena  itu  sangatlah  dibutuhkan  adanya  undang-undang  yang  melindungi kepentingan-kepentingan konsumen. Untuk dapat memberikan jaminan pada penyelenggaraan  perlindungan  konsumen,  maka  pemerintah  menuangkan  perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  yang berkedudukan di Kabupaten Karawang dengan menggunakan jenis dan pendekatan yuridis normatif.  Penulis  melakukan  penelaahan  literatur  hukum  seputar  penyelesaian  sengketa konsumen  serta  kepastian  hukum  atas  putusan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Kabupaten Karawang yang kemudian dikumpulkan dan klasifikasikan dengan catatan secara rinci, sistematis dan terarah mengenai dokumen/kepustakaan. Selanjutnya penulis melakukan analisa  data  secara  deskriptif,  sehingga  diperoleh  gambaran  yang  menyeluruh  tentang permasalahan-permasalahan  seputar  penyelesaian  sengketa  konsumen  serta  kepastian hukum  atas  putusan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Kabupaten  Karawang.  Hasil penelitian yang penulis lakukan ini mengemukakan bahwa penyelesaian konsumen sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan 3 (tiga) metode/cara yaitu, konsiliasi, mediasi dan arbitrase atas dasar pilihan dan persetujuan  para  pihak  yang  bersengketa.  Bentuk  putusan  dengan  metode  konsiliasi  dan mediasi  bersifat  final  dan  mengikat,  tanpa  harus  dimintakan  fiat  eksekusi  ke  Pengadilan Negeri setempat, sedangkan bentuk putusan yang ditempuh dengan metode arbitrase harus dimintakan  fiat  eksekusi  ke  Pengadilan  Negeri  setempat  agar  putusan  arbitrase  tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.
Kata  Kunci: Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen;  Sengketa  Konsumen;  Kepastian Hukum Putusan Sengketa Konsumen; Perlindungan Konsumen

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  perekonomian  yang  pesat  telah  menghasilkan  berbagai  jenis  dan variasi  dari  masing-masing  jenis  barang  dan/atau  jasa  yang  dapat  dikonsumsi.  Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan “diversivikasi” produk yang sedemikian  luasnya  dan  dengan  dukungan  kemajuan  teknologi  telekomunikasi  dan informatika,  dimana  terjadi  perluasan  ruang  gerak  arus  transaksi  barang  dan/atau  jasa melintasi  batas-batas  wilayah  suatu  negara,  Konsumen  pada  akhirnya  dihadapkan  pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi  domestik  di  mana  konsumen  yang  berkediaman  maupun  yang  berasal  dari  luar negeri.
Konsumen  yang  keberadaannya  sangat  tidak  terbatas,  dengan  strata  yang  sangat bervariasi,  menyebabkan  produsen  melakukan  kegiatan  pemasaran  dan  distribusi  produk barang  dan  atau  jasa  dengan  cara-cara  yang  seefektif  mungkin  agar  dapat  mencapai konsumen  yang  sangat  majemuk  tersebut.  Untuk  itu  semua  cara  pendekatan  diupayakan sehingga  mungkin  menimbulkan  berbagai  dampak  pada  tindakan  yang  bersifat  negatif, bahkan tidak terpuji, yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain, menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan, dan sebagainya. Pada situasi ekonomi global dan perdagangan bebas, upaya mempertahankan pasar, atau memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas merupakan dambaan  bagi  setiap  produsen,  mengingat  makin  ketatnya  persaingan  untuk  berusaha. Persaingan yang makin ketat ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada umumnya.
Konsumen memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Hal ini disebabkan karena posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut,  ia  harus  dilindungi  oleh  hukum,  karena  salah  satu  sifat,  sekaligus  tujuan  hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat  tersebut  harus  diwujudkan  dalam  bentuk  kepastian  hukum  yang  menjadi  hak konsumen.
Demi  terwujudnya  kepastian  hukum  ini  bertolak  dari  permasalahan-permasalahan yang dihadapi bukan hanya oleh konsumen di Indonesia bahkan juga seperti yang dialami oleh  konsumen  di  negara-negara  berkembang  lainnya,  tidak  hanya  sekedar  bagaimana konsumen  memilih  barang,  tetapi  jauh  lebih  kompleks  dari  itu  yaitu  menyangkut  kepada bagaimana  menyadarkan  kepada  semua  pihak,  baik  itu  pengusaha,  pemerintah,  maupun
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.
Ketentuan  perundang-undangan  mengharapkan  agar  para  pengusaha  menghargai hak-hak  konsumen,  memproduksi  barang  atau  jasa  yang  berkualitas,  aman  dimakan  / digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai ( real sonable ). Untuk pemerintah  diharapkan  juga  menyadari  bahwa  diperlukan  regulasi  yang  berkaitan  dengan perpindahan barang dan/atau jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk  mengawasi  jalannya  regulasi  tersebut  dengan  baik.  Sedangkan  konsumen  harus menyadari  hak-hak  mereka  sehingga  konsumen  dapat  melakukan  sosial  kontrol  terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Pada era ekonomi global saat ini masalah perlindungan  konsumen  semakin  gencar  dibicarakan.  Permasalahan  ini  tidak  akan  pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, selama ini masih banyak konsumen yang dirugikan karena perilaku-perilaku curang oleh pelaku usaha.
Untuk  mencegah  pelaku  usaha  terus-menerus  berlaku  curang,  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  telah  memberikan  ruang  bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya yang telah dilanggar. Undang-Undang Perlindungan Konsumen  Pasal  45  ayat  1,  menyatakan  bahwa:  “setiap  konsumen  yang  dirugikan  bisa menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada  di  lingkungan  peradilan umum”.
Gugatan terhadap masalah pelanggaran hak konsumen perlu dilakukan karena posisi konsumen dan pelaku usaha sama sama berimbang di mata hukum. Pada awalnya konsumen yang merasa dirugikan karena memakai produk / jasa pelaku usaha hanya disediakan satu instrumen  hukum  untuk  menuntut  hak-haknya  tersebut  yaitu  konsumen  hanya  bisa mengajukan gugatannya melalui pengadilan saja, namun dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  sekarang  ini,  konsumen  telah  diberikan  instrumen  baru  dalam membela  hak-hak  konsumen  yang  dilanggar.  Di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  tersebut  telah  disediakan  instrumen  baru  bagi  konsumen  sebagai  media  untuk menuntut segala bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat dari memakai/menggunakan produk pelaku usaha kepada suatu lembaga yang berbentuk sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau lebih dikenal dengan BPSK.
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dibentuk,  pada  dasarnya  untuk memberikan keringanan kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa mereka. Lahirnya Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  diharapkan  bisa  mewujudkan  asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Pasal 4 Ayat  2  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sehingga para konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa bisa secara  suka  rela  mengajukan  gugatan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK).
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai tugas dan wewenang yang  pada  intinya  adalah  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  atau arbitrase  atau  konsiliasi,  konsultasi,  pengawasan,  melaporkan  pada  penyidik,  menerima pengaduan, meneliti dan memeriksa sampai kepada menjatuhkan putusan terhadap sengketa konsumen sebagaimana diatur didalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Putusan yang telah dikeluarkan oleh Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  jika  diantara  para  pihak  tidak  ada  yang merasa dirugikan karena keputusan itu maka bisa saja langsung dilaksanakan, namun dalam hal ini bukan pihak BPSK yang langsung mengeksekusi tetapi melalui permohonan kepada Pengadilan  Negeri.  Hal  ini  berarti,  konsumen  yang  telah  sepakat  menyelesaikan  sengketa mereka di Badan Panyelesaian Sengketa Konsumen yang pada awalnya menginginkan agar
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
perkara  mereka  cepat  diselesaikan  bukan  hanya  itu  harapan  konsumen  terhadap  putusan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  juga  bisa  segera  dilaksanakan,  tetapi  jika  ada pihak  yang  merasa  keberatan  dengan  putusan  tersebut  maka  diberikan  jalan  untuk mengajukan  keberatan  tersebut  di  Pengadilan,  sehingga  penyelesaian  sengketanya  akan semakin lama.
Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi sangat penting bagi penulis untuk diteliti karena pada Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menegaskan  bahwa  putusan  dari  badan tersebut bersifat final dan mengikat. Kata “final” diartikan sebagai tidak adanya upaya banding dan kasasi, namun pada Pasal selanjutnya (Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen)  bahwa  sehubungan  dengan  keputusan  Majelis  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen yang tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri. Hal ini nampak jelas bahwa dalam pelaksanaan praktiknya terjadi tumpang tindih.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur- literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Pendekatan  dalam  penelitian hukum dimaksudkan agar bahan hukum yang ada menjadi dasar sudut pandang kerangka berfikir  peneliti  untuk  melakukan  analisis.  Dalam  penelitian  hukum  terdapat  beberapa pendekatan  yaitu:  pertama,  pendekatan  Perundang-undangan  ( statute  approach ). Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkut  paut  dengan  permasalahan  (isu  hukum)  yang  sedang  dihadapi.  Kedua, Pendekatan  Kasus  ( case  approach ).  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  melakukan  telaah pada  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi.  Kasus-kasus  yang ditelaah merupakan kasus uang telah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai  pada  suatu  keputusan  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  argumentasi  dalam memecahkan  isu  hukum  yang  dihadapi  yakni  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dan Kepastian  Hukum  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kabupaten Karawang. Ketiga, Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan ini beranjak dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  didalam  ilmu  hukum. Pendekatan  ini  menjadi  penting  sebab  pemahaman  terhadap  pandangan/doktrin  yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide- ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.
Penelitian ini menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara sistematis. Data yang digunakan sebagai sumber data adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang merupakan data-data yang diperoleh lewat studi kepustakaan, yang terdiri atas bahan-bahan hukum  yang  meliputi:  bahan  hukum  primer  yakni  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  dan terdiri  dari  aturan-aturan  normatif  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  hukum  yang  ada. Serta  bahan  Hukum  Sekunder  yakni  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  seperti  Buku-Buku,  Jurnal/Karya  Tulis  Ilmiah  dan  Situs Internet.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: Pertama,  untuk  data  primer  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  mengadakan wawancara ( interview ), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait ataupun  yang  menangani  sengketa  konsumen,  antara  lain  anggota  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Kabupaten  Karawang,  konsumen,  pelaku  usaha  dan  Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang. Kedua, untuk data sekunder, pengumpulan data
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
dilakukan  dengan  cara  menelaah  dokumen-dokumen  dan  arsip-arsip  yang  ada  kaitannya dengan  objek  penelitian  yang  diberikan  dalam  hal  ini  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen Kabupaten Karawang dan Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang.
Data  yang  akan  diperoleh  dari  hasil  hasil  penelitian  ini  akan  disusun  dan  dianalisis secara  kualitatif.  Analisis  kualitatif  yaitu  metode  analiss  data  yang  mengelompokan  dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian  dihubungkan  dengan  teori-teori,  asas-asas,  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan  sehingga  diperoleh  jawaban  atas  permasalahan  yang dirumuskan.Serta  adapun  lokasi  Penelitian  yang  Penulis  lakukan  berlokasi  di  Kabupaten Karawang terutama pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Karawang dan Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kendala–Kendala  Yang  Timbul  Dalam  Pelaksanaan  Putusan  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen
Pengadilan  merupakan  salah  satu  institusi  untuk mengupayakan  supremasi  hukum yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen  dapat  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Negeri.  Tetapi  setidaknya  upaya  non litigasi,  bisa  menjadi  alternatif  untuk  menyelesaikan  perselisihan  antara  pihak-pihak  yang bersengketa. Penggunaan salah satu jalur penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh konsep tujuan,  ketajaman  cara  berfikir,  serta  budaya  sosial  masyarakat.  Penggunaan  model penyelesaian  sengketa  non-litigasi  lebih    mengutamakan    pendekatan  ”konsensus”  dan berusaha  mempertemukan  kepentingan  pihak-pihak  yang  bersengketa  serta  bertujuan mendapatkan  hasil  penyelesaian  ke  arah win-win  solution ,  sehingga  keadilan  yang  ingin dicapai melalui mekanisme non-litigasi ini adalah keadilan komutatif.
Keberadaan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan  menjadi  alternatif bagi  kejenuhan  dan  keperihatinan  masyarakat  terhadap  sistem  peradilan  di  Indonesia. Namun, ternyata Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak secara tuntas memberikan peran  kepada  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  sebagai  suatu  lembaga  alternatif penyelesaian  sengketa  konsumen.  Ada  beberapa  persoalan  yang  dihadapi  dalam  praktik, yaitu  menyangkut  eksistensi  dari  lembaga  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen. Persoalan  lainnya  yang  krusial  adalah  menyangkut  tugas  dan  kewenangan  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Ketentuan  Pasal  54  ayat  (3)  Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat “final dan mengikat” kehilangan makna dan menjadi tidak berarti bagi konsumen yang mencari keadilan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  ketika  dihadapkan  dengan ketentuan  Pasal  56  ayat  (2)  dimana  terbukanya  peluang  mengajukan  keberatan  ke Pengadilan Negeri. Padahal dalam  sistem  hukum  acara  di  Indonesia,  baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata tidak mengenal istilah keberatan. Terminologi keberatan hanya dikenal dalam hukum administrasi negara yang disebut sebagai administrative beroef system dan dalam hukum acara PTUN digunakan sebagai upaya hukum terhadap  putusan pejabat Tata Usaha Negara.
Dalam proses pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, muncul permasalahan  mengenai bagaimana pengadilan harus  memperlakukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut. Hal ini tampak dari  beberapa  pengajuan  keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang didasarkan atas beberapa alasan, antara lain: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen salah menerapkan hukum acara sehingga hukum formal, konsumen sebagai penggugat telah salah  menggugat (error  in  persona) ,  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dianggap salah menjatuhkan putusan, keberatan ditafsirkan sebagai gugatan oleh Pengadilan Negeri sehingga  membawa  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  sebagai  tergugat,  atau keberatan ditafsirkan sebagai upaya hukum banding. Terhadap permasalahan ini, Mahkamah Agung RI mengeluarkan  PERMA  No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penggunaan Upaya

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Hukum  Keberatan  Terhadap  Putusan  BPSK.  Mahkamah  Agung  menetapkan  bahwa keberatan merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang  dikeluarkan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  tidak  meliputi  putusan  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  yang  timbul  dari    mediasi    dan    konsiliasi.    Putusan mediasi dan konsiliasi dapat disepadankan dengan adanya suatu perdamaian (dading) di luar pengadilan atau di dalam pengadilan sehingga putusannya bersifat final dan mengikat. Namun tetap saja keluarnya PERMA ini belum dapat menyelesaikan persoalan upaya ”keberatan” ini. Selain    itu,  ketentuan    Pasal  57  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  mengenai permintaan eksekusi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan  membawa  persoalan  hukum  yang  sangat luas, misalnya  mengenai  pengajuan  permohonan  eksekusi  serta  tata  cara  mengajukan  upaya keberatan ke Pengadilan Negeri
Berikut  ini  dikemukakan  beberapa  kelemahan  dari  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  berkaitan  dengan  keberadaan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen,  yaitu antara  lain  sebagai  berikut:
1.  Peluang untuk mengajukan  keberatan terhadap putusan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ke Pengadilan Negeri.
2.  Tidak jelas tugas dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
3.  Tidak  adanya  pengaturan  jika  pelaku  usaha  selaku  tergugat  di  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak memenuhi panggilan meski telah dipanggil secara patut.
4.  Undang-Undang Perlindungan Konsumen menugaskan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk melakukan pengawasan pencantuman klausula baku.
5.  Tidak adanya perlindungan bagi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
6.  Belum  adanya  keseragaman  honor  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen seIndonesia yang diatur dalam APBN, sementara biaya operasional dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dalam  melindungi  konsumen mengalami kendala, terutama ketika pelaku usaha mengabaikan panggilan BPSK. Menurut pakar hukum perdata Susanti Adi Nugroho, ada lima masalah terkait Undang-Undang yang menjadi  tempat  BPSK  berpijak.  “Baik  UU  No  8  Tahun  1999  dan  Keputusan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  No  350\/MPP  Kep\/12\/2001  tidak  cukup  memberikan kejelasan yang dibutuhkan untuk implementasi di lapangan".
Susanti menyampaikan hal ini dalam acara Focus Group Discussion Penyempurnaan Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  RI  No  350\/MPP\/12\/2001  tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK di Hotel Alila, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa (17\/12\/2013). Turut hadir dalam acara ini konsultan hukum perlindungan konsumen Kementerian Perdagangan Aman Sinaga. Aman sebelumnya menyatakan para pelaku usaha kerap  mengabaikan  upaya  BPSK  dalam  menyelesaikan  sengketa  konsumen,  sehingga laporan  kerugian  yang  dialami  konsumen  selalu  berakhir  di  meja  hijau.  Dalam  proses pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, muncul permasalahan mengenai bagaimana pengadilan  harus  memperlakukan  keberatan  atas  putusan  BPSK  tersebut.  Hal  ini  tampak dari  beberapa  pengajuan  keberatan atas putusan BPSK yang didasarkan atas beberapa alasan, antara lain:
1.  BPSK salah menerapkan hukum acara sehingga hukum formal;
2.  Konsumen sebagai penggugat telah salah menggugat (error in persona);
3.  BPSK dianggap salah dalam menjatuhkan Putusan;
4.  Keberatan  ditafsirkan  sebagai  gugatan  oleh  Pengadilan  Negeri  sehingga  membawa BPSK sebagai tergugat, atau keberatan ditafsirkan sebagai upaya hukum banding.
5.  Berikut  ini  dikemukakan  beberapa  kelemahan  dari  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  berkaitan  dengan  keberadaan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen, yaitu antara lain sebagai berikut:
a. Peluang untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK;
b. Tidak jelas tugas dan wewenang BPSK;
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
c. Tidak adanya pengaturan jika pelaku usaha selaku tergugat di BPSK tidak memenuhi panggilan meski telah dipanggil secara patut;
d. UUPK  menugaskan  BPSK  untuk  melakukan  pengawasan  pencantuman  klausula baku;
e. Tidak adanya perlindungan bagi anggota BPSK; serta
f. Belum  adanya  keseragaman  honor  BPSK  seindonesia  yang  diatur  dalam  APBN, sementara biaya operasional dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
Susanti  Adi  Nugroho  (Hakim  Agung  Republik  Indonesia)  berpendapat  bahwa  ada beberapa  kendala/kelemahan  sehingga  BPSK  selama  ini  tidak  dapat  berjalan  dengan optimal. Kendala-kendala atau kelemahan tersebut antara lain:
a.  Kendala Kelembagaan;
b.  Kendala Pendanaan;
c.  Kendala Sumber Daya Manusia BPSK;
d.  Kendala Peraturan;
e.  Kendala  Pembinaan  dan  Pengawasan,  dan  minimnya  koordinasi  antar  aparat penanggung jawab;
f.  Kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum konsumen;
g.  Kurangnya  respon  dan  pemahaman  dari  badan  peradilan  terhadap  kebijakan perlindungan konsumen; serta
h.  Kurangnya respon masyarakat terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Kosnumen (BPSK). Setiap  konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  dapat  mengadukan masalahnya  kepada  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  baik  secara  langsung, diwakili kuasanya maupun oleh ahli warisnya. Pengaduan yang disampaikan oleh kuasanya atau  ahli  warisnya  hanya  dapat  dilakukan  apabila  konsumen  yang  bersangkutan  dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga negara asing.
Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tulisan kepada Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota/Kabupaten tempat domisili konsumen atau di  Kota/Kabupaten  terdekat  dengan  domisili  konsumen.  Tata  cara  penyelesaian  sengketa konsumen  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  jo.  Kepmenperindag  No. 350/MPP/12/2001  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen.  Proses  penyelesaiannya  pun  diatur  sangat  sederhana  dan  sejauh mungkin  dihindari  suasana  yang  formal.  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen menentukan apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa hal ini ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen.
Proses beracara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibagi dalam beberapa tahap yang dimulai dari tahap pengajuan gugatan sampai pada tahap keputusan dan atau eksekusi putusan.
a)  Tahap Pengajuan Gugatan
Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang terdekat dengan tempat  tinggal  konsumen.  Permohonan  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  yang dirugikan  sendiri  atau  kuasanya  atau  ahli  waris  yang  bersangkutan  jika  konsumen telah meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan permohonan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, atau konsumen belum dewasa sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  terhadap  orang asing/warga negara asing.
Hal  ini  berdasarkan  pada  Pasal  15  ayat  (2)  dan  (3)  Kepmenperindag  No. 350/MPP/12/2001.  Permohonan  yang  diajukan  secara  tertulis,  kepada  sekretariat
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  selanjutnya  sekretariat  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen akan memberikan tanda terima  kepada pemohon. Berdasarkan  Pasal  16  Kepmenperindag  No.  350/MPP/12/2001  Penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis hendaknya melampirkan dokumen mengenai:
1)  Nama  dan  alamat  lengkap  dokumen  atau  ahli  warisnya  atau  kuasanya  yang disertai dengan bukti diri.
2)  Nama dan alamat lengkap pelaku usaha.
3)  Barang dan/atau jasa yang diadukan.
4)  Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi, dan dokumen bukti lain) bila ada.
5)  Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang dan/atau jasa tersebut.
6)  Saksi yang mengetahui barang dan/atau jasa tersebut diperoleh.
7)  Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa (bila ada).
Permohonan  yang  diajukan  secara  lisan,  maka  sekretariat  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  akan  mencatat  permohonan  tersebut  dalam  sebuah  formulir yang disediakan secara khusus, dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi. Apabila permohonan ternyata tidak lengkap (tidak sesuai dengan Pasal 16 Kepmenperindag No.  350/MPP/12/2001)  atau  permohonan  bukan  merupakan  wewenang  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  maka  Ketua  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen menolak permohonan tersebut. Jika permohonan memenuhi pesyaratan dan diterima, maka Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan kopi permohonan konsumen, selambat- lambatnya 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan.
Pemanggilan  pelaku  usaha  terlebih  dahulu  dibuat  surat  panggilan  yang  memuat hari,  tanggal,  jam  dan  tempat  persidangan  serta  kewajiban  pelaku  usaha  untuk memberikan jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen untuk diajukan pada persidangan  pertama  (Sesuai  Pasal  26  ayat  (2)  Kepmenperindag  No. 350/MPP/12/2001).  Pada  tahapan  ini,  jika  pada  hari  yang  telah  ditentukan  pelaku usaha tidak hadir memenuhi panggilan, maka sebelum melampaui 3 hari kerja sejak pengaduan, pelaku usaha dapat dipanggil sekali lagi. Jika pelaku usaha tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf i Undang- undang  Perlindungan  Konsumen jo .  Pasal  3  huruf  i  Kepmenperindag  No. 350/MPP/12/2001, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha tersebut. Bagi pelaku usaha yang telah hadir, maka konsumen memilih cara penyelesaian sengketanya yang harus disetujui oleh pelaku usaha.
Cara yang bisa dipilih dan disepakati para pihak adalah konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Jika cara yang dipilih para pihak adalah konsiliasi atau mediasi, maka Ketua Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  segera  menunjuk  majelis  sesuai  dengan ketentuan untuk ditetapkan sebagai konsiliator atau mediator. Jika cara yang dipilih oleh para pihak adalah arbitrase, maka prosedurnya adalah para pihak memilih arbiter dari  anggota  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  yang  berasal  dari  unsur pelaku  usaha  dan  konsumen  sebagai  anggota  majelis.  Penyelesaian  sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan oleh majelis yang dibentuk  berdasarkan  Penetapan  Ketua  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen dan  dibantu  oleh  panitra.  Majelis  tersebut  harus  berjumlah  ganjil  dan  paling  sedikit terdiri dari 3 anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mewakili unsur pemerintah (sebagai ketua) dan unsur konsumen dan pelaku usaha masing-masing sebagai  anggota.  Sedangkan  panitra  ditunjuk  dari  anggota  Sekretariat  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Persidangan  pertama  dilaksanakan  selambat- lambatnya hari kerja ke-7 terhitung sejak diterimanya permohonan.
b)  Tahap Persidangan
Secara keseluruhan ketentuan Pasal 26 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 tersebut mendorong dan menuntut Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
berbuat teliti dan cermat tentang prosedur pemanggilan pada persidangan pertama. Persidangan  pertama  harus  sudah  dilakukan  pada  hari  ke-7  (ketujuh)  ini  terhitung sejak  permohonan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (PSK)  telah  dinyatakan  dan benar menurut Pasal 16 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001.
Maksimal Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberi waktu 3 hari kerja untuk  memeriksa  kelengkapan  dan  kebenaran  (secara  formal)  permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK). Pada tahap ini, dituntut sikap aktif Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, jadi maksimal waktu yang dimiliki Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari mulai pemerikasaan kelengkapan dan kebenaran  (secara  formal)  permohonan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  sampai dengan  dilaksanakannya  persidangan  pertama,  yaitu  maksimal  10  hari  kerja,  tidak termasuk  hari  libur  nasional.  Majelis  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen mempunyai  kewajiban  menjaga  ketertiban  jalannya  persidangan  (sesuai  Pasal  27 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001). Terdapat 3 (tiga) tata cara persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (sesuai Pasal54 ayat (4) juncto . Pasal 26 sampai Pasal 36 Kepmenperindag No.350/MPP/12/2001), yaitu:
a.  Persidangan dengan cara konsiliasi;
b.  Persidangan dengan cara mediasi; serta
c.  Persidangan dengan cara abritrase.
Ketiga  tata  cara  persidangan  tersebut  kehadiran  kuasa  hukum  memang  tidak dilarang,  baik  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  maupun Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 dalam Pasal 15 ayat (2) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 menentukan sebagai berikut: “Permohonan penyelesaian sengketa konsumen dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya” bahkan, Pasal 5 ayat (5) surat keputusan tersebut juga menegaskan: “Permohonan penyelesaian sengketa konsumen  yang  diajukan  secara  tidak  tertulis  harus  dicatat  oleh  Sekretariat  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dari ahli waris atau kuasanya”. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) surat keputusan ini menyangkut permohonan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  secara  tertulis,  jika  yang dimaksudkan  bukan  kuasa  hukum  (bukan  advokad,  pengacara,  pengacara  publik, penasehat hukum, dan sebutan-sebutan lainnya), melainkan :
1) Suami atau istri dalam hal ini konsumen sakit atau cacat.
2) Anak konsumen dalam hal kosnumen sudah lanjut usia atau keadaan sakit atau cacat.
3) Orang tua atau wali konsumen dalam hal konsumen masih anak-anak atau dibawah umur, atau
4) Tetangga  atau  orang  terdekat  konsumen  dalam  hal  konsumen  sakit  atau cacat, padahal tidak ada keluarga terdekat lainnya.
Konsumen  yang  tidak  dapat  mengajukan  permohonan  Penyelesaian  Sengketa dan/atau memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka tidak ada  salahnya  kuasa  disitu  (bukan  kuasa  hukum)  diperkenankan  mengajukan permohonan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  secara  tidak  tertulis.  Penyelesaian sengketa   konsumen   diluar    pengadilan    melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  diperkenalkan  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) dengan tiga macam cara, sebagai berikut:
a.  Konsiliasi
Konsiliasi  sebagai  suatu  bentuk  alternatif  penyelesaian sengketa di luar  pengadilan  adalah  suatu  tindakan  atau  proses  untuk  mencapai pemufakatan atau perdamaian diluar pengadilan.
Undang – Undang Perlindungan Konsumen tidak memberi pengertian kata  konsiliasi.  Pengertian  kata  konsiliasi  dalam  penyelesaian  sengketa konsumen ditemukan pada ketentuan umum Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yaitu Pasal 1 angka 9 yang menyatakan konsialiasi
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan  BPSK  untuk  mempertemukan  para  pihak  yang bersengketa, dan  penyelesaiannya  diserahkan  kepada  para pihak.
Kamus  besar  Bahasa  Indonesia  menyatakan  konsiliasi  diartikan sebagai    usaha    mempertemukan    pihak    yang  berselisih  untuk  mencapai persetujuan  dan  menyelesaiakan  perselisihan.  Menurut  Oppenheim, konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan pada suatu  komisi  orang  –  orang  yang  bertugas  untuk  menguraikan  atau menjelaskan  fakta   –  fakta   dan   (biasanya   setelah mendengarkan para pihak  dan  mengupayakan  agar  mereka  mencapai    suatu    kesepakatan), membuat  usulan  –  usulan untuk  suatu  penyelesaian,  namun  keputusan tersebut  tidak mengikat. Konsiliator hanya melakukan tindakan seperti :
1. Mengatur waktu dan tempat pertemuan oleh para pihak;
2. Mengarahkan subjek pembicaraan;
3. Membawa  pesan  dari  stu  pihak  ke  pihak  lain  jika  pesan  tersebut tidak mungkin disampaikan langsung oleh para pihak.
Pada  umumnya  konsiliator  juga  dapat  mengusulkan  solusi penyelesaian sengketa, tetapi tidak berwenang memutus perkaranya. Pihak- pihak  yang  bersengketa  harus  menyatakan  persetujuan  atas  usulan  pihak ketiga  tersebut  (konsiliator)  dan  menjadikannya  sebagai  kesepakatan penyelesaian sengketa. Konsiliasi bisa bersifat sukarela tetapi juga ada yang bersifat wajib. Konsiliasi wajib adalah konsiliasi yang wajib dijalankan terlebih dahulu  (diwajibkan  oleh  undang-undang)  sebelum  perkaranya  diajukan  ke pengadilan.  Di  banyak  negara,  konsiliasi  wajib  ini  (kadang-kadang  juga mediasi)  misalnya  dalam  bidang  perselisihan  perburuhan,  perceraian,  dan lain-lain.
Berdasarkan  Pasal  28  Kepmenperindag  No.  350/MPP/12/2001  pada penyelesaian  sengketa  melalui  konsiliasi  ini,  tugas  majelis  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah:
1. Sebagai konsiliator memanggil konsumen dan pelaku usaha.
2. Memanggil saksi-saksi serta saksi ahli, bila diperlukan.
3. Menyediakan  forum  konsiliasi  bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha yang bersengketa.
4. Menjawab  pertanyaan  konsumen  dan  pelaku  usaha,  perihal peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen.
Berdasarkan Pasal 29 Kepmenperindag No.350/MPP/12/2001, prinsip tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi ada 2 cara yaitu: pertama, proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun  jumlah  ganti  rugi  diserahkan  sepenuhnya  kepada  para  pihak sedangkan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bertindak pasif sebagai konsiliator. Kedua, hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan  dalam  bentuk  keputusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen.
b.  Mediasi Mediasi berasal dari bahasa inggris mediation atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian  sengketa  secara  menengahi.  Christopher  W  Moore mengemukakan  bahwa  mediasi  adalah  intervensi  dalam  sebuah  sengketa oleh  pihak  ketiga  yang  bisa  diterima  pihak  yang  bersengketa  bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak  mempunyai  wewenang  untuk  mengambil  keputusan,  bertugas  untuk membantu pihak_pihak yang bertikai  agar  secara  sukarela  mau  mencapai kata    sepakat  yang  diterima  oleh  masing  –  masing  pihak  dalam  sebuah
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
persengketaan. Pada prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar  pengadilan  melalui  perundingan  yang  melibatkan  pihak  ketiga  yang bersifat  netral  ( non  intervensi )  dan  tidak  berpihak  ( impartial )  serta  diterima kehadirannya oleh pihak – pihak yang bersengketa.
Undang  –  Undang  Perlindungan  Konsumen  juga  tidak  memberi pengertian  kata  mediasi.  Pengertian  kata  mediasi  dalam  penyelesaian sengketa konsumen ditemukan pada ketentuan umum  yaitu Pasal 1 angka 10 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diliuar pengadilan dengan  perantaraan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian sengketa  konsumen  dengan  cara  mediasi  sama  dengan  cara  konsiliasi, namun  Majelis  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dalam  hal  ini bertindak secara aktif, yakni berusaha mendamaikan para pihak serta secara aktif memberikan saran, petunjuk dan anjuran dalam penyelesaian sengketa tersebut.
Mediasi  adalah  proses  negosiasi  pemecahan  (impartial)  dan  netral bekerja  dengan  pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  mereka memperoleh  kesepakatan    perjanjian    dengan    memuaskan.  Berbeda dengan  hakim  atau  arbiter,   mediator tidak mempunyai wewenang  untuk memutuskan sengketa antara pihak.   Namun,   dalam  hal  ini   para   pihak mengusahakan  kepada  mediator  untuk  membantu  mereka  menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak  ketiga  akan mampu mengubah kekuatan dan  dinamika sosial hubungan konflik  dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu   para   peserta untuk   menyelesaikan persoalan-persoalan yang disengketakan.
Peran  utama  mediator  adalah  memantapkan  garis-garis  komunikasi dan dialog ( lines of communication and dialogue ) diantara kedua belah pihak, yang  akan  mengantarkan  pemahaman  kebersamaan  yang  lebih  besar ( greater  mutual  understanding). Pada  akhirnya  suatu  kesepakan  akan tercipta  tanpa  cara-cara  merugikan  ( nonviolent  means ),  setidaknya  suatu hubungan  baik  (relationship)  tercipta  tanpa  konflik.  Pada  mediasi penyelesaian sengketa konsumen bertindak selaku mediator adalah Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berperan sebagai penasihat para pihak yang bersengketa.
Berdasarkan Pasal 31 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001, prinsip tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi ada 2 cara, yaitu:
1. Proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  menyangkut  bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak sedangkan kepada majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bertindak pasif sebagai mediator.
2. Hasil  musyawarah  konsumen  dan  pelaku  usaha  dikeluarkan  dalam bentuk keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Hasil  musyawarah  yang  merupakan  kesepakatan  antara  konsumen dan  pelaku  usaha  yang  bersengketa,  selanjutnya  dibuat  dalam  bentuk perjanjian  tertulis,  yang  ditandatangani  oleh  para  pihak  yang  bersengketa yang diserahkan kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menguatkan perjanjian tersebut.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
c.  Arbitrase
Istilah    arbitrase   berasal    dari   kata arbitrare (latin), arbitrage (Belanda/Perancis), arbitration (Inggris),  yang  berarti  kekuasaan    untuk menyelesaikan    sesuatu    menurut  kebijksanaan  atau  perdamaian  melalui arbiter  atau  wasit.  Rumusan  tentang  arbitrase      dapat  dilihat  berdasarkan Undang  -  Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 52 menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon  pendapat  yang  mengikat  dari  lembaga arbitrase  atas      hubungan      hukum      tertentu      dari      suatu      perjanjian. Ketentuan  ini  pada  dasarnya  merupakan  pelaksanaan  dari  pengertian tentang lembaga arbitrase yang diberikan dalam Pasal  1  angka  8  Undang -  Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  yang  menyatakan    bahwa    Lembaga    Arbitrase adalah    badan    yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  untuk memberikan  putusan  mengenai  sengketa  tertentu;  lembaga  tersebut  juga dapat  memberikan  pendapat  yang  mengikat  mengenai  suatu  hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
Pengertian arbitrase dalam penyelesaian sengketa konsumen terdapat pada ketentuan umum Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001,  yaitu  Pasal  1  angka  11  yang  menyatakan  bahwa Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian  sengketa  kepada  BPSK.  Dalam  arbitrase  para  pihak menyerahkan  sepenuhnya  kepada  BPSK  untuk  memutuskan  dan menyelesaikan sengketa konsumen yang  terjadi.  Pada  prinsipnya  arbitrase merupakan  suatu  metode  penyelesaian  sengketa  dalam  masalah-masalah perdata ( civil matters ) yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mengikat ( binding ) dan dapat dilaksanakan atau ditegakkan.
Pada  persidangan  dengan  cara  arbitrase,  para  pihak  menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memutuskan  dan  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi.  Proses  pemilihan Majelis  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  menurut  Pasal  32 Kepmenperindag  No.  350/MPP/12/2001  dengan  cara  arbitrase  dapat ditempuh melalui 2 tahap, yaitu:
1. Para  pihak  memilih  arbitor  dari  anggota  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  yang  berasal  dari  unsur  pelaku  usaha  dan konsumen sebagai anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. Arbitor  yang  dipilih  para  pihak  tersebut  kemudian  memilih  arbitor ketiga dari anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, jadi unsur pemerintah selalu dipilih untuk menjadi ketua Majelis.
Prinsip  tata  cara  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dengan  cara arbitrase  dilakukan  melalui  2  (dua)  tata  cara  persidangan  yaitu  melalui persidangan pertama dan persidangan kedua, yaitu:
1.  Prinsip Persidangan Pertama
a.  Kewajiban Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan petunjuk tentang upaya hukum bagi kedua belah pihak  sesuai  dengan  Pasal  33  ayat  1  Kepmenperindag  No. 350/MPP/12/2001.
b.  Kewajiban Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mendamaikan kedua belah pihak.
c.  Pencabutan  gugatan  konsumen  dilakukan  sebelum  pelaku usaha  memberikan  jawaban,  dituangkan  dengan  surat
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
pernyataan,  disertai  kewajiban  Majelis  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  sesuai  pasal  35  Kepmenperindag  No. 350/MPP/12/2001.
d.  Kewajiban Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  para  pihak (asas audi  et  alteram  partem) sesuai  Pasal  34 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001. 2.  Prinsip Persidangan Kedua
a. Kewajiban Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memberikan kesempatan terakhir sampai persidangan kedua  disertai  kewajiban  para  pihak  membawa  alat  bukti yang  diperlukan,  bila  salah  satu  pihak  tidak  hadir  pada persidangan  pertama  Berdasarkan  Pasal  36  ayat  (2) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001). b. Persidangan  kedua  dilakukan  selambat-lambatnya  dalam  5 hari kerja sejak persidangan pertama.
c. Kewajiban  Sekertariat  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  untuk  memberitahukan  persidangan  kedua dengan suraat panggilan kepada para pihak.
d. Pengabulan  gugatan  konsumen,  jika  pelaku  usaha  tidak datang  pada  hari  kedua (verstek), sebaliknya  gugatan digugurkan jika konsumen yang tidak datang.

## Kepastian  Hukum  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Kabupaten Karawang
Pada  setiap  bentuk  penyelesaian  sengketa,  baik  yang  dilakukan  melalui  lembaga pengadilan maupun  di luar  pengadilan, masalah yang paling  utama dipertanyakan adalah apakah  putusan  yang  akan  dihasilkan  nanti  mengikat  atau  tidak  bagi  para  pihak,  dengan perkataan lain apakah putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan atau tidak.
Dasar  hukum  kekuatan  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  bersifat final dan mengikat, hal ini secara jelas dan tegas telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 54 ayat  3  Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang menyatakan  bahwa  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  bersifat  final  dan Mengikat. Lebih lanjut kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2000 Tentang  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen. Pasal  42  ayat  1  menyatakan  bahwa  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen merupakan  putusan  yang  final  dan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Final berarti penyelesaian sengketa mestinya sudah berakhir  dan  tidak  adanya  upaya  hukum keberatan,    mengikat    berarti  memaksa  dan  sebagai  sesuatu  yang  harus  dijalankan  para pihak. Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dibedakan atas 2 jenis putusan yaitu:
a.  Putusan Badan Penyelesaian Sengketa dengan cara konsiliasi atau mediasi. Putusan dengan  cara  konsiliasi  atau  mediasi  pada  dasarnya  hanya  mengkukuhkan  isi perjanjian perdamaian, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
b.  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  dengan  cara  arbitrase.  Putusan  ini  seperti halnya  putusan  perkara  perdata,  memuat  duduknya  perkara  dan  pertimbangan hukumnya.
Proses dikeluarkannya putusan BPSK dilakukan secara bertahap, yaitu Pasal 39 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001:
1. Didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Maksimal  jika  hal  itu  sudah  diusahakan  (dengan  sungguh-sungguh),  ternyata  tidak
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
tercapai mufakat maka putusan dilakukan dengan cara voting atau suara terbanyak. Amar  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  terbatas  pada  3  (tiga) alternatif, yaitu pasal 40 SK Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 :
a.  Perdamaian
b.  Gugatan Ditolak
c.  Gugatan dikabulkan
Jika gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, dapat berupa sebagai berikut:
1)  Ganti  rugi  atas    kerusakan    pencemaran    dan/atau    kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dapat berupa :
a.  pengembalian uang;
b.  penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; serta c.  perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan (Pasal 10 ayat (1) dan (2)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  Surat  Keputusan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.
2)  Sanksi Administrasi berupa penetapan ganti rugi maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) (Pasal 60 ayat (2)  UUPK  jo  Pasal  3  huruf  l,  dan  Pasal  40  ayat (3) butir b SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001).
Apabila konsumen atau pelaku usaha menolak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka mereka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat- lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  diberitahukan.  Sebaliknya  apabila  konsumen  dan  pelaku  usaha  menerima putusan  tersebut  maka  pelaku  usaha  wajib  menjalankan  putusan  tersebut  selambat- lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak menyatakan menerima putusan tersebut.
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tidak diajukan keberatan oleh pelaku  usaha,  dimintakan  penetapan  fiat  eksekusinya  kepada  pengadilan  negeri  di  tempat tinggal konsumen yang dirugikan. Pelaku usaha yang menolak putusan Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen,  tetapi  tidak  mengajukan  keberatan  setelah  melampaui  batas  waktu untuk menjalankan putusan, maka dianggap menerima putusan.
Eksekusi  merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah pada suatu perkara yang diajukan di muka pengadilan. Sedangkan istilah lain  yang  sering  dipergunakan  selain  kata  eksekusi  yakni  pelaksanaan  putusan.  Pada dasarnya suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan. Oleh karena itulah putusan suatu badan peradilan harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksankan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa  oleh  alat-alat  negara.  Permohonan  eksekusi  dapat  dilakukan  baik  terhadap  putusan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  maupun  putusan  keberatan,  namun  Undang- undang  Perlindungan  Konsumen  tidak  menyediakan  peraturan  yang  lebih  rinci  berkaitan dengan  hal  tersebut.  Pelaksanaan  putusan  diserahkan  dan  menjadi  wewenang  penuh  dari pengadilan negeri yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan mempunyai legitimasi sebagai pihak pemaksa.
Putusan  yang  dapat  dieksekusi  adalah  putusan  yang  sudah  mempunyai  kekuatan hukum pasti, dan putusan yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ada 2  kemungkinan  yang  terjadi,  yakni  putusan  dilaksanakan  secara  sukarela  atau  putusan tersebut  dimintakan  fiat  eksekusi  ke  pengadilan.  Pasal  42  Kepmenperindag  No. 350/MPP/12/2001  menyebutkan  bahwa  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen yang telah final dan mengikat dimintakan fiat eksekusinya oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat konsumen yang dirugikan.

## KESIMPULAN
Kendala–kendala  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  putusan  badan  penyelesaian sengketa  konsumen  kendala  kelembagaan,  kendala  pendanaan,  kendala  sumber  daya
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
manusia BPSK, Kendala peraturan, kendala pembinaan dan pengawasan, kendala minimnya koordinasi  antar  aparat  penanggung  jawab,  kurangnya  sosialisasi,  rendahnya  kesadaran hukum  konsumen,  kurangnya  respon  dan  pemahaman  dari  badan  peradilan  terhadap kebijakan perlindungan konsumen, kurangnya respon masyarakat terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Adapun, Putusan  badan  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  arbitrase.  putusan  ini  seperti  halnya putusan perkara perdata, memuat duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. eksekusi putusan  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  (BPSK)  putusan  yang  dapat  dieksekusi adalah  putusan  yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  pasti,  dan  putusan  yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

## REFERENSI
Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen , Nusa Media, Bandung: 2008, hlm.
10.
Anita  Sinaga,  Niru,  dan  Nunuk  Sulisrudatin,  “ Pelaksanaan  Perlindungan  Konsumen  di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , Vol. 5 No. 2 (Maret 2015), hlm. 73-78. Arif  Rahman, “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  Kota  Serang,” Ajudikasi:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.  2,  No.  1,  (Juni 2018), hlm. 21-24.
Arifin Abdullah & Almiftahul Ramadhan, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Konsumen Di Era Digital Pada Transaksi Jual Beli Online,” Jurnal al-mudharabah, Vol. 4, No. 1, (2022), hlm. 8.
Gunawan  Widjaja, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta: 2001, hlm. 73.
Happy Sutanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan , Visi Media, Jakarta: 2008, hlm. 20.
Keputusan  Menteri  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
N.  Sri  Nurhayati,  “Kepastian  Hukum  Eksekusi  Riil  Terhadap  Putusan  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Nomor  09/PTS/BPSKTANGSEL/VI/2015  Dihubungkan  Dengan Pasal  54  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen,” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 7, No. 1 (Juli 2020), hlm. 143-151.
Nasution, Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Suatu  Pengantar ,  Cetakan  Keempat,  Diadit Medika, Jakarta, 2011, hlm. 8.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta: 2001, hlm. 13-14.
Susanti  Agung  Nugroho, Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  dari  Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya , Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.