10.46799/syntax-idea.v6i1.2873 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## KEHADIRAN PIHAK DALAM PROSES MEDIASI PADA PERKARA PERDATA

## Syelin Gety
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta Email: syelin.202200070033@student.atmajaya.ac.id

## Abstrak
Manusia sering menghadapi konflik yang dapat merugikan kepentingan bersama. Untuk mencegah main hakim sendiri dan mencari keadilan, gugatan merupakan langkah hukum yang umumnya diambil, namun Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) seperti mediasi juga dapat digunakan sebelumnya. Penelitian ini memiliki dua tujuan pokok. Pertama, untuk  memahami  peran  mediasi  dalam  konteks  hukum  acara  perdata.  Kedua,  untuk mengidentifikasi peran dan kedudukan para pihak yang didampingi oleh kuasa hukum dalam proses mediasi di lingkungan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode  yuridis  normatif,  di  mana  penulis  meneliti  norma-norma,  kaidah-kaidah,  dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan  melibatkan  bahan  hukum  primer,  seperti  Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata)  dan  berbagai  peraturan  terkait,  serta  bahan  hukum  sekunder seperti  penelitian,  karya  ilmiah,  jurnal,  dan  dokumen-dokumen  terkait  permasalahan. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang diperoleh akan dipilih, disusun, dan kemudian dianalisis berdasarkan kaidah hukum untuk menghasilkan suatu karya ilmiah. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi  landasan  bagi  penelitian  lanjutan  dalam  mengembangkan  ilmu  pengetahuan mengenai prosedur mediasi dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Secara praktis, hasil  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  panduan  analisis  terkait  posisi  para  pihak dalam  mediasi,  memungkinkan  masyarakat  untuk  melaporkan  pelanggaran  mediasi  ke Komisi  Yudisial.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  memberikan  kontribusi  pada pemahaman  lebih  lanjut  tentang  dinamika  mediasi  dalam  konteks  hukum  perdata, sekaligus menawarkan wawasan bagi peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa di Indonesia.
Kata  kunci :  Mediasi,  Proses  Mediasi,  Perkara  Perdata,  Kehadiran  Pihak,  Hukum Perdata, Penyelesaian Sengketa

## Abstract
Humans often face conflicts that can harm common interests. To prevent vigilantism and seek justice, litigation is a common legal step taken, but Alternative Dispute Resolution (ADR)  such  as  mediation  can  also  be  used  beforehand.  This  research  has  two  main objectives. First, to understand the role of mediation in the context of civil procedural law.  Second,  to  identify  the  roles  and  positions  of  the  parties  accompanied  by  legal representatives  in  the  mediation  process  within  the  court  environment.  The  research method used is a normative juridical approach, where the author examines norms, rules, and  principles  found  in  legislation.  Secondary  data  used  involves  primary  legal
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 1, January 2024
materials, such as the Civil Code (KUHPerdata) and various related regulations, as well as secondary legal materials such as research, scholarly works, journals, and documents related to the issue. The data analysis method applied in this research is a quantitative method. The obtained data will be selected, organized, and then analyzed based on legal principles to produce scholarly work. Theoretically, this research is expected to serve as a foundation for further research in developing knowledge about mediation procedures in Civil Procedural Law in Indonesia. In practical terms, the results of this research are expected to provide analytical guidance regarding the positions of parties in mediation, enabling the public to report mediation violations to the Judicial Commission. Thus, this research  contributes  to  a  deeper  understanding  of  the  dynamics  of  mediation  in  the context of civil law, while offering insights for improving dispute resolution effectiveness in Indonesia.
Keywords: Mediation, Mediation Process, Civil Cases, Party Presence, Civil Law, Dispute Resolution

## PENDAHULUAN
Manusia  hidup  dalam  masyarakat  sebagai  makhluk  sosial,  namun  perbedaan kepentingan  dapat  menyebabkan  konflik.  Untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat, perlu upaya pencegahan dan pengaturan dalam penegakan hukum, dengan menekankan kebebasan,  kewibawaan,  keadilan,  dan  ketidakberpihakan.  Main  hakim  sendiri  tidak diperbolehkan; keluhan harus diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan sesuai peraturan hukum Indonesia.
Gugatan  merupakan  langkah  hukum  untuk  mencegah  main  hakim  sendiri  dan mencari  keadilan  (DERRY,  2023).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (ADR)  seperti konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  dan  penilaian  ahli  juga  dapat  digunakan sebelum gugatan (Kurniawan, 2019). Mediasi di pengadilan, khususnya dengan metode elektronik,  merupakan  cara  efektif  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  biaya  lebih ringan dan memperoleh win-win solution.
Proses  peradilan  perdata  melibatkan  tahapan,  seperti  mediasi,  pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis, dan pembacaan putusan (Kandou et al., 2023). Dalam era pandemi COVID-19, mediasi elektronik diadopsi untuk memfasilitasi proses peradilan secara virtual.
Singapura  menjadi  pelopor  mediasi  sejak  1994,  mengakui  manfaatnya.  Di Indonesia,  mediasi  di  pengadilan  dikembangkan  sebagai  upaya  penyelesaian  damai, dengan aturan yang berkembang sejak 2008 hingga PERMA No. 1 Tahun 2016. Data Badan Peradilan Umum menunjukkan peningkatan keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019.
PERMA  No.  1  Tahun  2016  menekankan  itikad  baik  dalam  mediasi. Ketidakberitikadbaikan dapat menyebabkan kegagalan mediasi dan penolakan gugatan. Ada alasan yang sah untuk tidak hadir dalam mediasi, namun pelanggaran formil dapat membuat  gugatan  tidak  dapat  diterima.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  akan  mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa semakin meningkat di masyarakat Indonesia.
Hukum  Acara  Perdata  mengatur  tata  cara  pelaksanaan  hukum  perdata  di Indonesia. Manusia, sebagai makhluk sosial, hidup dengan kebutuhan yang menimbulkan hak  dan  kewajiban  dalam  hubungan  hukum  (Nurhayati,  2020),  (Asikin  &  Sh,  2019), (Poesoko, 2015). Setiap individu yang terlibat dalam hubungan hukum harus mematuhi peraturan yang berlaku. Jika hubungan hukum tidak sesuai harapan, dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan untuk menyelesaikan konflik harus didasarkan pada Undang-Undang,  dan  jika  penyelesaian  damai  tidak  memungkinkan,  pihak  yang bersangkutan  dapat  meminta  bantuan  hakim  melalui  pengadilan,  yang  diatur  dalam Hukum Acara Perdata.
Hukum  Acara  Perdata  memiliki  tujuan  untuk  melaksanakan  dan  menegakkan kaidah  hukum  perdata  guna  melindungi  hak  perseorangan  (Asman,  n.d.).  Ini  berbeda dengan hukum perdata yang lebih fokus pada hak dan kewajiban individu terhadap satu sama  lain.  Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  hukum  acara  perdata  adalah  rangkaian peraturan  yang  mengatur  tindakan  di  hadapan  pengadilan  untuk  menjalankan  kaidah hukum perdata.
Asas-asas Hukum Perdata mencakup prinsip hakim bersifat menunggu, di mana inisiatif  untuk  mengajukan  gugatan  sepenuhnya  diserahkan  kepada  pihak  yang berkepentingan  (DINATA,  2022).  Hakim  tidak  aktif  mencari  perkara,  namun  harus memeriksa jika suatu perkara diajukan. Asas hakim pasif menekankan bahwa hakim tidak menentukan ruang lingkup sengketa, tetapi para pihak yang menentukannya. Persidangan bersifat terbuka, memastikan setiap orang dapat melihat dan hadir di persidangan, dan mendengarkan  kedua  belah  pihak.  Putusan  hakim  harus  disertai  alasan,  dan  biaya peradilan dikenakan pada perkara perdata. Para pihak tidak diwajibkan mewakilkan diri, namun dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa jika dikehendaki (sesuai Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg).
Sumber  Hukum  Acara  Perdata  dalam  praktik  peradilan  terdiri  dari  beberapa elemen.  Pertama,  HIR  (Het  Herziene  Indonesia  Reglement)  adalah  hukum  acara  yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, diperbaharui pada tahun 1848. HIR mengatur berbagai aspek, termasuk pemeriksaan perkara dalam persidangan, bukti, musyawarah, putusan, banding,  menjalankan  putusan,  perkara-perkara  istimewa,  dan  izin  berperkara  tanpa ongkos.
Kemudian, RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) adalah hukum acara di  luar  Jawa  dan  Madura,  diperbaharui  pada  tahun  1927.  RBg  memiliki  ketentuan- ketentuan  yang  mencakup  pemeriksaan  perkara,  musyawarah,  putusan,  banding, menjalankan  putusan,  perkara  istimewa,  dan  izin  berperkara  tanpa  ongkos,  khususnya berlaku untuk Landraad (Pengadilan Negeri). Title VII RBg mengatur tentang bukti.
Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek atau  KUHPerdata)  awalnya  ditujukan  bagi  warga  negara  non-Eropa,  Tionghoa,  dan Timur  Asing  di  Hindia  Belanda.  Meskipun  demikian,  berdasarkan  asas  konkordasi, KUHPerdata  berlaku  untuk  warga  negara  Indonesia.  KUHPerdata  mencakup  hukum perdata materiil dan hukum acara perdata, terutama dalam buku IV tentang pembuktian
dan daluwarsa. Beberapa ketentuan juga diatur secara terpisah oleh peraturan perundang- undangan lain.
Selain itu, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan  Setempat,  yang  merupakan  metode  hakim  untuk  memahami  secara  jelas keberadaan  objek  sengketa  gugatan  sebelum  Majelis  Hakim  membacakan  putusan. Terakhir, yurisprudensi, yang mencakup keputusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri,  dianggap  sebagai  sumber  hukum  acara  perdata  yang  hidup  dan  berkembang dalam  praktik  peradilan,  membentuk  ajaran  hukum  yang  diikuti  oleh  badan  peradilan lainnya.
Penelitian  ini  secara  keseluruhan  bertujuan  untuk  merespon  beberapa permasalahan  penelitian  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Pertama,  penelitian  ini bertujuan untuk memahami peran mediasi dalam konteks hukum acara perdata. Kedua, penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan kedudukan para pihak yang didampingi oleh kuasa hukum dalam proses mediasi di lingkungan pengadilan. Dengan fokus  pada  dua  aspek  tersebut,  penelitian  ini  diarahkan  untuk  memberikan  kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika mediasi dalam konteks hukum perdata, termasuk peran mediasi dan posisi pihak yang terlibat dalam proses tersebut di dalam pengadilan.
Penulisan hukum ini memiliki beberapa kegunaan, secara teoritis, penelitian ini diharapkan  dapat  berfungsi  sebagai  bahan  data  untuk  penelitian  selanjutnya,  dengan tujuan  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  mengenai  prosedur  mediasi  dalam  Hukum Acara Perdata di Indonesia. Secara praktis, penulisan ini dapat memberikan masukan dan pedoman  untuk  menganalisis  posisi  para  pihak  terkait  mediasi  dalam  Hukum  Acara Perdata di Indonesia. Dengan demikian, ketika terjadi pelanggaran dalam praktik mediasi, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengajukan pelaporan ke Komisi Yudisial.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  jenjang  yang  harus  dilalui  ketika  seseorang melaksanakan  suatu  penelitian.    Penulis  merancang  pembahasan  yang  akan  dibahas menggunakan teknik pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji penerapan kaidah dan norma dalam hukum positif. Metode yang digunakan penulis mengkaji norma dan asas hukum yang terkadung dalam peraturan-peraturan terkait.
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif  yaitu  dengan  meneliti  norma-norma,  kaidah-kaidah,  dan  prinsip-prinsip  yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan  dan melakukan kajian terhadap norma dan asas yang ada di dalam aturan tersebut .
Bahan  hukum  Primer  berasal  dari  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata),  Herzien  Inlandsch  Reglement  (HIR)/  Rechtreglement  voor  de Buitengewesten  (RBg),  PERMA  No  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan, PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, Undang-Undang  No.  18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  Undang-Undang  No  48  tahun
2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Bahan  hukum  Sekunder  berasal  dari  penelitian, karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.
Metode  analisis  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah metode kuantatif yaitu data yang diperoleh dan dipilih akan disusun dan selanjutnya akan dianalisa berdasarkan kaidah hukum sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran Mediasi Dalam Persidangan Hukum Acara Perdata
“ Pada kehidupan sosial seseorang, seringkali terdapat selisih paham yang dapat menimbulkan sengketa dan ingin sengketa tersebut terselesaikan dengan cepat dan baik.  Namun  pada  praktiknya  masyarakat  Indonesia  seringkali  langsung menyelesaikan  sengketa  tersebut  ke  dalam  pengadilan  dengan  harapan  dapat menyelesaikan  sengketa  dengan  cepat  dan  adil.  Berdasarkan  Pasal  (4)  Undang- Udang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  ( “UU  No.  48/2009”) menyatakan  bahwa  “ Pengadilan  membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan .” Pengadilan adalah tempat atau instansi resmi yang  ada  di  Indonesia  yang  berfungsi  untuk  melaksanakan  suatu  sistem  peradilan berdasarkan  hukum  acara  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dalam  pengadilan  pasti  ada proses peradilan. Peradilan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman  dinyatakan  “ Peradilan  dilakukan  "DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ". Peradilan adalah suatu proses yang  dijalankan  di  Pengadilan  yang  bertugas  untuk  memeriksa,  memutus  dan mengadili  perkara.  Sehingga  berdasarkan  pasal  tersebut,  dapat  dimaknai  bahwa terdapat relevansi yang amat erat antara pengadilan dan peradilan. ” “ Disamping  itu  selain  adanya  proses  peradilan  di  pengadilan,  perlu  diketahui terdapat  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan  biasanya  dikenal Alternative  Dispute  Resolution (ADR). ” Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 30/1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi, mediasi,  konsiliasi,  dan/atau  penilaian  ahli.  Di  dalam  UU  No.  30/1999  tidak dijelaskan  mengenai  pengertian  dari  bentuk  bentuk  ADR.  “Namun  dari   beberapa literatur,  ditemukan  adanya  penjelasan-penjelasan  mengenai  konsultasi,  negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli:
1. Konsultasi merupakan suatu proses tukar pikiran atau berdiskusi dengan ahli dari suatu  bidang  mengenai  suatu  sengketa  yang  sedang  dihadapi.  Konsultasi merupakan  tindakan  yang  bersifat  “personal”  dimana  pihak  konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya (Winarta, 2011).
2. Negosiasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  yang dilakukan  oleh  pihak  yang  bersengketa  biasanya  dapat  diwakilkan  oleh  kuasa
hukumnya  tanpa  melibatkan  pihak  ketiga  untuk  melakukan  tawar-menawar mengenai  sengketanya  sehingga  menghasilkan  kesepakatan  dan  biasanya dituangkan secara tertulis. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak,  sifatnya  informal,  yang  dibahas  adalah  berbagai  aspek,  tidak  hanya persoalan hukum saja (Muryati, 2011).
3. Mediasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  yang  memerlukan  pihak  ketiga (mediator)  sebagai  pihak  netral  yang  bekerja  sama  kepada  pihak  yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan. Dalam hal ini mediator sebagai  pihak  ketiga  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  memutuskan  sengketa (Lestari, 2013), (Talli, 2015). Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. Konsiliasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  dengan  intervensi  pihak  ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun  dan  merumuskan  langkah-langkah  penyelesaian,  yang  selanjutnya ditawarkan  kepada  para  pihak  yang  bersengketa.  Jika  pihak  yang  bersengketa tidak  mampu  merumuskan  suatu  kesepakatan,  maka  pihak  ketiga  mengajukan usulan  jalan  keluar  dari  sengketa.  Meskipun  demikian  konsiliator  tidak berwenang  membuat  putusan,  tetapi  hanya  berwenang  membuat  rekomendasi, yang  pelaksanaanya  sangat  bergantung  pada  itikad  baik  para  pihak  yang bersengketa sendiri (Sopamena, 2022).
5. Penilaian ahli merupakan Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Hasil dari penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaahan ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk  membuat  terang  pokok  sengketa.  Penilaian  ahli  ini  dapat  diperoleh  dari seseorang atau Tim ahli yang dipilih secara ad hoc (Amalia, 2021).
Bentuk-bentuk  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  di  atas  menjadi  cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan sebelum melakukan gugatan ke pengadilan, sehingga para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat.
“ Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi menjadi salah satu metode efektif  penyelesaian  sengketa  yang  memiliki  banyak  manfaat  dan  keuntungan. Manfaat dan keuntungannya antara lain adalah sengketa dapat diselesaikan dengan win-win  solution ,  digunakan  tidak  berkepanjangan,  biaya  lebih  ringan,  dan  tetap terpeliharanya  hubungan  antara  para  pihak  secara  baik  dikarenakan  telah menyepakati  beberapa  poin  perdamaian  yang  telah  dirundingkan  oleh  para  pihak yang bersengketa dalam proses mediasi, yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk akta perdamaian. ”
“ Sebelum mengajukan  proses penyelesaian sengketa didalam pengadilan, perlu mengikuti tahapan-tahapan prosedur yang berlaku, salah satunya mengikuti proses mediasi di dalam pengadilan sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 dimana Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh
mediasi terlebih dahulu, dalam isi ayat tersebut dapat dilihat bawah mediasi sebagai proses yang bersifat wajib untuk dilakukan. Dengan mengikuti proses mediasi para pihak  yang  bersengketa  dapat  mendapatkan  jalan  tengah  dari  suatu  masalah  dan menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 UU No. 4/2009. ”
Pengaturan  mengenai  pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan  terdapat  pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. “ Mediasi  di  dalam  pengadilan  dilakukan  karena  merupakan  cara penyelesaian  sengketa  secara  damai  yang  efektif,  tidak  mengeluarkan  biaya  yang banyak  dan  tepat  karena  tiap para  pihak dapat  melakukan  kesepakatan  sehingga mencapai  musyawarah  mufakat  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Sehingga, penyelesaian sengketa melalui mediasi ini memungkinkan untuk kedua belah pihak secara bersama mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang ada dengan baik dan damai serta tidak perlu menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan. ” Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia baik Pasal 130 HIR/154 RBg menjelaskan “ bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, harus dilakukan terlebih  dahulu  upaya  perdamaian  di  antara  para  pihak  oleh  majelis  hakim  sesuai dengan peraturan. Seiring terbentuknya peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menjadi acuan demi mendatangkan kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata. ”
Melalui PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi termasuk dalam proses peradilan formal  dan  semua  perkara  perdata  wajib  mengupayakan  penyelesaian  sengketa melalui Mediasi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016.
“ Pada  pokoknya  mediasi  wajib  dilakukan  sebelum  proses  persidangan berlangsung.  Hakim  Pemeriksa  Perkara  mewajibkan  para  pihak  untuk  melakukan mediasi  terlebih  dahulu,  kemudian  dalam  waktu  5  (lima)  hari  para  pihak menyerahkan  resume  perkara  kepada  mediator.  Dalam  proses  mediasi,  mediasi berlangsung  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  penetapan  proses mediasi,  kemudian  mediasi  dapat  diperpanjang  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari. Untuk  perpanjangan  waktu  dalam  proses  mediasi,  Mediator  dapat  mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada hakim pemeriksa perkara yang dilandasi dengan alasan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan pada dasarnya bersifat tertutup. Mediasi hanya boleh dihadiri oleh para pihak kecuali para pihak menghendaki lain. ” Apabila mediasi berhasil maka sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:
“ Jika  mediasi  berhasil  mencapai  kesepakatan,  para  pihak  dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakan  perdamaian  yang  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan mediator”.
Kesepakatan  perdamaian  yang  dimaksud  adalah  dokumen  yang  berisi kesepakatan antara para pihak mengenai permasalahan yang ada dan merupakan hasil dari  upaya  perdamaian  dengan  bantuan  hakim  mediator.  Dengan  demikian kesepakatan perdamaian tersebut harus ditanda tangani oleh hakim mediator yang kemudian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
“ Dalam Proses Acara Perdata, mediasi menjadi tahap awal dalam persidangan memiliki alur, alur mediasi dalam perkara perdata yaitu:
1. Proses Pra Mediasi
a. Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara
b. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim
c. Pada  hari  pertama  sidang  majelis  hakim  wajib  mengupayakan  perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator
d. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator
e. Dalam  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja  setelah  para  pihak  gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk
2. Proses Mediasi
a. Proses  Mediasi  berlangsung  paling  lama  30  (tiga  puluh)  sejak  penetapan perintah melakukan mediasi;
b. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh);
c. Mediator  wajib  menentukan  jadwal  pertemuan  untuk  penyelesaian  proses mediasi. ”
3. Proses Akhir Mediasi
a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis  kesepakatan  yang  dicapai  dan  ditandatangani  kedua  pihak,  dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian.
b. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemerikasaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.
Coronavirus Disease (Covid-19) melanda Indonesia pada tahun 2020. Akibat dari  Covid-19  ini,  banyaknya  sengketa  yang  terjadi  di  masyarakat  sehingga masyarakat mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan untuk mendapat keadilan. Namun   Pemerintah  melakukan  pembatasan  sosisal  berskala  besar  guna  untuk meredam penyebaran Covid-19 tersebut. Dalam pembatasan sosial bersekala besar, menyebabkan  kurangnya  interaksi  tatap  muka  terhadap  setiap  masyarakat  yang menyebabkan terhambatnya proses Peradilan di Pengadilan. Dalam hal peradilan di Indonesia  dikenal  dengan  persidangan  tatap  muka.  Karena  hukum  pada  dasarnya
harus  berkembang  mengikuti  perkembangan  masyarakat.  Untuk  membantu menunjang perkembangan era pandemi seperti sekarang ini banyak persidangan yang dilakukan secara onlien atau ecourt.
Dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2016,  pertemuan  Mediasi  di  Pengadilan  dapat dilakukan  melalui  media  komunikasi  audio  visual  jarak  jauh  yang  kemudian disempurnakan di dalam PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara  Elektronik.  “ Mediasi  di  Pengadilan  secara  Elektronik  yang  selanjutnya disebut  Mediasi  Elektronik  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh mediator  yang  dilakukan  dengan  dukungan  teknologi  informasidan  komunikasi .” mediasi di pengadilan secara elektronik di lakukan guna mendukung perkembangan teknologi sehingga saat proses mediasi dapat tetap dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan Mediasi di Pengadilan. Pada Mediasi elektronik sendiri dilakukan dengan  menggunakan  dokumen  elektronik,  domisili  elektronik,  administrasi elektronik,  Infrasturktur  elektronik,  tanda  tangan  elektronik,  serta  ruang  virtual mediasi  elektronik.  Mediasi  elektronik  ini  tetap  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yaitu  para  pihak  harus  melakukan  proses  mediasi  dengan  itikad  baik  namun dilakukan  secara  virtual  dengan  media  elektronik  sehingga  dapat  mendukung penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan.
Dalam mediasi secara elektronik ini, dilakukan dengan kesepakatan para pihak dalam  proses  mediasi.  Dalam  hal  ini,  Para  Pihak  diberikan  kesempatan  untuk memilih   melakukan  mediasi  secara  langsung  di  pengadilan  atau  secara  virtual elektronik.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  No.12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (“ UU  No.  12/2011 ”). Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung mendapatkan pengaturan dalam Hierarki Peraturan  Perundang-  Undangan  di  Indonesia.  Dalam  UU  No.  12/2011 tersebut menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan diluar hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan Mahkamah Agung ini termasuk dalam  jenis  Peraturan  Perundang-  undangan  yang  diakui  keberadaannya  dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. ”
“ PERMA adalah Peraturan Mahkamah Agung yang dibentuk dan ditujukan ke seluruh  jajaran  peradilan  tertentu  yang  berisi  ketentuan  bersifat  hukum  acara peradilan (Panggabean, 2001). Berdasarkan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Kedudukan PERMA di atur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“ UU No. 14/1985 ”). Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam meminta keterangan hal-hal yang bersangkutan dengan teknis  peradilan  dari  semua  lingkungan  peradilan  dan  juga  memberikan  petunjuk, teguran  atau  peringatan  yang  dipandang  perlu  kepada  pengadilan  disemua
lingkungan peradilan. UU No. 14/1985 juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi  kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU No. 14/1985 tersebut. ” “ PERMA dibentuk untuk memenuhi kekosongan dalam hukum acara. PERMA No.  1  Tahun  2016  membuat  aturan  tentang  mediasi  di  pengadilan,  untuk  mengisi aturan hukum tentang hukum acara perdata yang memuat tentang mediasi. Dimana dalam  Pasal  130  HIR/154  RBg  diwajibkan  untuk  melakukan  perdamaian  terlebih dahulu,  dengan  demikian  dibuatlah  PERMA  No  1  tahun  2016.  Sehingga  dengan demikian  PERMA  mengatur  secara  khusus  prosedur  mediasi  di  pengadilan  dan pembentukan  PERMA  No.  1  Tahun  2016  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat bagi penegak hukum. ”
B. Kedudukan Para Pihak dengan Kuasa Hukum yang Tidak Hadir dalam Proses Mediasi di Dalam Pengadilan
1. Peran Advokat sebagai Kuasa Hukum dalam Mediasi Advokat adalah profesi yang memberikan Jasa Hukum, jasa yang diberikan Advokat  berupa  memberikan  konsultasi  hukum,  bantuan  hukum,  menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ( “UU No. 18/2003” ).
“ Advokat adalah seseorang yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. advokat dibutuhkan untuk membatu seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum karena tidak semua masyarakat Indonesia mengerti akan hukum. Dalam kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pihak dalam memutuskan perkara, diperlukan profesi Advokat yang juga bebas, mandiri untuk terselenggaranya suatu peradilan yang  adil  di  Indonesia  sehingga  terdapat  kepastian  hukum  bagi  para  pencari keadilan. ”
“ Profesi  advokat  memiliki  peran  penting  dalam  upaya  penegakan  hukum, salah  satunya  dalam  proses  hukum  acara  perdata  yang  pada  praktiknya  sering melibatkan profesi advokat sebagai penegak hukum yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Kedudukan yang setara tersebut diatur didalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18/2003 menjelaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak  hukum,  bebas  dan  mandiri  yang  dijamin  oleh  hukum  dan  peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  kode  etik  advokat  Pasal  4  huruf  (a)  dijelaskan  bahwa  dalam perkara perdata, Advokat wajib mengutamakan jalan damai dalam penyelesaian sengketa. “ Dengan  demikian  tugas  Advokat  sebagai  penegak  hukum  dalam mencari  keadilan  harus  membantu  kliennya  dalam  menyelesaikan  sengketa dengan mediasi terlebih dahulu sebagaimana dalam hukum acara perdata mediasi menjadi tahap awal dan bersifat wajib. ”
“ Advokat  dalam  memberikan  jasa  hukum  dapat  memberikan  konsultasi hukum bagi masyarakat yang tidak begitu mengerti tentang hukum terlebih dalam penyelesaian perkara. Dalam memberikan jasa hukum, advokat dapat mewakili klien  apabila  kliennya  tidak  dapat  menghadiri  suatu  proses  pemeriksaan  atau peradilan  dan  dituangkan  dalam  Surat  Kuasa  Khusus  yang  kemudian  disebut dengan kuasa hukum. Kuasa hukum adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab  mendampingi  pihak-pihak  bersengketa  untuk  beracara  di  pengadilan. Kuasa hukum pada umumnya diwakili oleh Advokat. ” “ Menurut Pasal 1792 KUHPerdata pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. ” Soerjono Soekanto dalam Handayani, (2015) menjelaskan bahwa kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat pada umumnya mencakup sebagai berikut:
a. Penerangan,  yaitu  memberikan  informasi  kepada  warga  masyarakat  yang tidak tahu hukum;
b. Pemberian  nasihat,  yang  tujuannya  adalah  agar  warga  masyarakat  tersebut dapat mengambil suatu keputusan;
c. Pemberian jasa, misalnya membantu menyusun surat gugatan;
d. Bimbingan  yang  merupakan  suatu  bentuk  pemberian  jasa  yang  bersifat permanen;
e. Memberi  peraturan  antara  pencari  keadilan  dengan  lembaga  pemberi keadilan. ”
“ Berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto tersebut disimpulkan bahwa seorang advokat yang memberikan jasa hukum berkewajiban untuk memberikan informasi  terhadap  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  karena  tidak  semua masyarakat  mengetahui  dan  mengerti  tentang  perkembangan  hukum  yang  ada, selain  itu  advokat  juga  berperan  penting  dalam  meberikan  nasihat  terhadap masyarakat  dan/atau  klien  terkait  permasalahan  hukum  sehingga  masyarakat dan/atau  klien  mengetahui  langkah  dan  keputusan  apa  yang  akan  diambil. Advokat dalam memberikan jasa juga wajib membantu masyarakat dan/atau klien dalam menyusun surat gugatan karena menurut hemat penulis tidak begitu banyak masyarakat yang mengerti mengenai gugatan dan proses peradilan yang ada di Indonesia  dan  apabila  masyarakat  dan/atau  klien  menyusun  berkas  pengadilan sendiri  akan  mengakibatkan  terhambatnya  proses  peradilan  karena ketidaksesuaian  format  dan  ketentuan  dalam  penyusunan  berkas  dengan demikian, peran dan kehadiran advokat sebagai penegak hukum sangatlah penting dalam memberikan jasa hukum. ”
Pada Pasal 18 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan:
“kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi . “
Advokat dalam memberikan jasa hukum berkewajiban untuk menyampaikan penjelasan  hakim  pemeriksa  perkara  mengenai  mediasi  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi, membantu para pihak memenuhi kebutuhan dan kepentingan para pihak selama proses mediasi berlangsung, membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian untuk mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, dan menjelaskan para pihak terkait kewajiban kuasa hukum. Sehingga para pihak dengan bantuan advokat dapat memenuhi hak dan kewajibannya dalam proses mediasi.
“ Apabila para pihak tidak dapat hadir dalam proses mediasi, maka para pihak dapat    diwakilkan  oleh  kuasa  hukumnya  dengan  ketentuan  menunjukkan  surat kuasa  khusus  yang  memuat  kewenangan  kuasa  hukum  untuk  mengambil keputusan.  Namun  kewajiban  para  pihak  untuk  hadir  dalam  proses  mediasi seringkali  dianggap  sebagai  hal  yang  tidak  penting.  Namun  pada  praktiknya kehadiran para pihak sangat memegang peran yang penting dalam menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi di depannya. ”
2. Perbandingan  Kasus  antara  Putusan  No.  29/Pdt.G/2020/PN.JKT.TIM dengan Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PN.Kka.
“ Penulis mengambil contoh kasus dari Putusan No. 14/PDT.G/2021/PN.Kka dimana salah satu pihak sebagai pihak penggugat tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, namun penggugat dinyatakan tidak beritikad  baik  dalam  proses  mediasi.  Kemudian  di  dalam  contoh  kasus  dari Putusan  No.  29/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM ,  para  pihak  hadir  dalam  proses mediasi pertama, namun dalam mediasi kedua salah satu pihak sebagai Penggugat tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukum namun penggugat masih dinyatakan beritikad baik dalam proses mediasi. ” Pembanding Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN.Kka Putusan No. 29/Pdt.G/2020/PN.JKT.Tim Kehadiran  para  pihak dalam mediasi • Pada  tanggal  10 April Penggugat tidak  hadir  dalam proses mediasi pertama namun diwakilkan oleh kuasa hukum. • Pada tanggal 18 Februari 2020 Penggugat hadir dalam  proses  mediasi pertama namun Tergugat  tidak  hadir karena alasan sakit; • Pada tangal 18 Februari 2020 Penggugat  tidak  hadir dalam  proses  mediasi
namun Tergugat hadir sehingga proses mediasi ditunda; • Pada tanggal 25 Februari 2020 Penggugat Hadir diwakilkan oleh kuasa hukum  dalam  proses mediasi  kedua  dan Tergugat  hadir  dalam proses mediasi. Alasan Para Pihak tidak hadir dalam Mediasi Menjalankan  tugas  yang tidak dapat ditinggalkan Menjalankan tugas yang tidak dapat ditinggalkan Bukti  Ketidakhadiran dalam Mediasi Tidak  memberikan  bukti surat tugas Tidak memberikan bukti surat tugas Kehadiran Kuasa Hukum dalam Mediasi Memberikan  kuasa  kepada kuasa hukum Memberikan  kuasa  kepada kuasa hukum Hasil Putusan Gugatan tidak dapat diterima karena  Penggugat  tidak beritikad baik dalam mediasi Gugatan  di  kabulkan  karena Penggugat  beritikad  baik dalam mediasi 3. Analisis  Perbandingan  Putusan  No.  29/Pdt.G/2020/PN.JKT.TIM  dengan Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PN.Kka
“ Pada Putusan  No.  14/Pdt.G/2021/PN.Kka ,  Penggugat  mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Kolaka. Dalam hukum acara perdata, Penggugat dan Tergugat wajib melaksanakan proses mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 RBg, hakim diharuskan untuk melakukan persidangan suatu perkara dengan sungguh-sungguh dan mengusahakan perdamaian di antara para  pihak  yang  berperkara.  Dalam  Proses  mediasi  pertama  yang  dilaksanakan pada  tanggal  10  April  2021.  Penggugat  tidak  dapat  hadir  dan  diwakilkan  oleh kuasa  hukumnya,  namun  pada  putusan  pengadilan  menyatakan  bahwa  gugatan penggugat tidak dapat diterima karena penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi. ”
Dalam pertimbangan  Hakim,  berdasarkan  laporan  Mediator  tertanggal  21 April 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil disebabkan karena Penggugat tidak hadir dalam proses medias. Alasan Penggugat tidak dapat menghadiri proses mediasi  dikarenakan  ada  pekerjaan  yang  tidak  dapat  ditinggalkan  berdasarkan surat  pernyataan  tanggal  10  April  2021  dan  memberi  kuasa  untuk  melakukan mediasi  tertanggal  10  April  2021  tanpa  menyertakan  surat  tugas  Penggugat, sehingga mediator menyatakan Penggugat tidak beritikad baik, dan oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
“ Penggugat  melakukan  proses  mediasi  sesuai  dengan  proses  hukum  acara perdata  yang  berlaku  di  indonesia,  namun  penggugat  tidak  dapat  hadir  dalam proses mediasi pertama. Penggugat tidak dapat hadir dalam proses mediasi pada kasus  ini  dikarenakan  adanya  pekerjaan  yang  tidak  dapat  ditinggalkan,  sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) huruf (d) PERMA No. 1 Tahun 2016 ”
“Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
a. Kondisi Kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan keterangan dokter;
b. Di bawah pengampuan;
c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
d.  Menjalankan  Tugas  Negara,  tuntutan  profesi atau  pekerjaan  yang tidak dapat ditinggalkan ”
“ Penggugat  dalam  memberikan  alasan  sah  mengenai  ketidak  hadirannya dalam proses mediasi tidak menyertakan surat tugasnya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (4)  huruf  (d)  PERMA  No.  1  tahun  2016,  ketidakhadiran  Para  Pihak  dalam menjalankan pekerjaan tidak memuat mengenai “kewajiban” dalam memberikan surat  tugas  sebagai  bukti  bahwa  Para  Pihak  tidak  dapat  hadir  dalam  proses mediasi. Tidak ada ketentuan dan dasar hukum bahwa apabila menjalankan tugas negara, tuntutan profesi yang tidak dapat ditinggalkan harus menyertakan surat tugas. Pertimbangan Hakim Mediator dalam kasus ini tidak melihat dasar hukum atau  ketentuan  yang  menjelaskan  mengenai  para  pihak  yang  dapat  dinyatakan tidak beritikad baik, dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 dijelaskan ketentuan mengenai tidak beritikad baiknya Para Pihak.
“ Mengenai  pasal  tersebut,  tidak  terdapat  ketentuan  mengenai “ketidakhadiran  para  pihak  yang  diwakilkan  oleh  kuasa  hukum  namun  tidak memberikan surat tugas” yang dapat mengakibatkan Para Pihak tidak beritikad baik.  Penggugat  yang  tidak  dapat  hadir  dalam  mediasi  pertama  tidak mendapatkan  pemanggilan  kembali  untuk  melakukan  proses  mediasi selanjutnya, yang dimana proses mediasi berlangsung 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan  perintah  untuk  melakukan  mediasi  dan  berdasarkan  ketentuan prosedur mediasi di pengadilan sesuai Pasal 17 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 ”
“Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara”
“ Pemanggilan merupakan salah satu unsur dari sistem dan proses dalam hukum  acara  perdata.  Pengertian  pemanggilan  dalam  hukum  acara  perdata berarti menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam  suatu  perkara  di  pengadilan  agar  memenuhi  dan  melaksanakan  hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.  Apabila terjadi
kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan pemanggilan, dapat menyebabkan cacatnya  proses  suatu  pemanggilan  secara  formal  dan  menjadi  cacat  hukum. Apabila  pemeriksaan  suatu  perkara  tersebut  mengalami  cacat  hukum,  maka pemeriksaan perkara tersebut menjadi tidak sah. ”
Pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentua dalam
Pasal 338 HIR menjelaskan
“ Semua  juru  sita  dan  suruhan  yang  dipekerjakan  pada  majelis pengadilan dan pegawai umum Pemerintah mempunyai hak yang sama  dan  diwajibkan  untuk  menjalankan  panggilan, pemberitahuan  dan  semua  surat  jurusita  yang  lain,  juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan.”
“ Pada kasus ini, juru sita telah menjalankan tugasnya dalam pemanggilan proses  mediasi  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  dan  pada  jadwal  mediasi pertama penggugat diwalikan oleh kuasa hukumnya hadir dalam proses mediasi. Namun  Hakim  Mediator  tidak  menjadwalkan  jadwal  mediasi  dan  melakukan pemanggilan  kembali  untuk  para  pihak.  Apabila  mediator  tidak  melakukan pemanggilan dan hakim pemeriksa tidak melakukan pemeriksaan terkait laporan hasil  mediasi  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2016 tepatnya  di  dalam  pasal  17,  dapat  mengakibatkan  batalnya  suatu  acara  di pengadilan  dan  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  menjadi  tidak  sah. Upaya  hukum  yang  dapat  diajukan  penggugat  adalah  dengan  mengajukan banding dan Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan untuk melakukan proses mediasi pada Pengadilan Tingkat Pertama, atau melakukan gugatan ulang. Pada proses  mediasi,  Penggugat  memberikan  surat  kuasa  khusus  untuk  mewakili Penggugat  dalam  proses  mediasi  pertama  sesuai  dengan  Pasal  18  Ayat  (3) PERMA No. 1 Tahun 2016: ”
“Dalam  hal  para  pihak  berhalangan  hadir  berdasarkan  alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakilkan Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan”
Peran  kuasa  hukum  dalam  mediasi  diatur  jelas  dalam  pasal  ini  dimana apabila para pihak berhalangan hadir, para pihak dapat memberikan kuasa dan diwakilkan oleh kuasanya dengan menunjukkan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus  adalah  memberikan  kuasa  kepada  penerima  kuasa  mengenai  satu kepentingan  tertentu  atau  lebih,  atau  secara  umum,  yaitu  meliputi  segala kepentingan si pemberi kuasa. Kehadiran kuasa hukum juga diatur didalam Pasal 123  HIR  yang  menyatakan  bahwa  kedua  belah  pihak dapat  dibantu  atau diwakilkan oleh kuasa.
“ Berdasarkan  pertimbangan  Hakim  Mediator  dan  Hakim  Pemeriksa Perkara  yang  menyatakan  bahwa  penggugat  tidak  beritikad  baik  karena
penggugat tidak menyertakan surat tugas tidak dapat diterima, karena penggugat telah  memberikan  kuasa  khusus  kepada  kuasanya  untuk  mewakili  Penggugat dalam proses mediasi. Sehingga putusan Hakim Mediator dan Hakim Pemeriksa Perkara tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan  yang  menyebabkan  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima. Gugatan  tidak  dapat  diterima  apabila  gugatan  tersebut  memiliki  cacat  formil. Cacat formil yang dimaksud menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa beberapa macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan yaitu:
1. Gugatan  yang  ditandatangani  kuasa  berdasarkan  surat  kuasa  yang  tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error  in  persona dalam  bentuk  diskualifikasi  atau plurium  litis consortium ;
4. Gugatan mengandung cacat obscuur libel , ne bis in idem , atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.
“ Berdasarkan cacat formil menurut M. Yahya Harahap, apabila gugatan memiliki  cacat  formil,  maka  gugatan  tersebut  tidak  dapat  diterima.  Hakim Pemeriksa Perkara dalam memutuskan perkara, tidak memeriksa apakah laporan hasil  mediasi  yang  diberikan  oleh  Hakim  Mediator  sudah  sesuai  dengan peraturan yang berlaku atau tidak dan apabila dengan tidak memberikan surat tugas, penggugat dapat langsung dinyatakan tidak beritikad baik. ”
“ Menurut  hemat  penulis,  penggugat  masih  dinyatakan  beritikad  baik karena penggugat memberikan kuasa dengan menyertakan surat kuasa khusus, hal  ini  sudah  menjadi  dasar  bahwa  penggugat  masih  memiliki  itikad  baiknya dalam proses mediasi yang berlandaskan ” pada Pasal 18 Ayat (3) jo. Pasal 123 HIR.  Dan  dalam  proses  mediasi  yang  dilangsungkan  di  dalam  pengadilan, terdapat  cacat  hukum  dalam  proses  pemanggilan  Para  Pihak  dalam  kasus  ini, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara batal demi hukum.
“ Kemudian  Pada  putusan No.  29/Pdt.G/2020/PN.JKT.TIM Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada tahap awal, Majelis  Hakim  memerintahkan  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  wajib melaksanakan  mediasi  terlebih  dahulu.  Mediasi  dilakukan  pada  tanggal  10 Februari  2020.  Pada  mediasi  pertama  Penggugat  hadir  dalam  proses  mediasi namun  Tergugat  tidak  hadir  dalam  proses  mediasi  pertama  dikarenakan Tergugat  sakit  asam  lambung  dan  menyertakan  surat  keterangan  sakit  No. 119577 oleh dokter sehingga Tergugat diharuskan untuk beristirahat di rumah. Jadwal mediasi dilakukan kembali pada tanggal 18 Februari 2020 namun pada proses mediasi tersebut Hakim Mediator tidak dapat menghadiri proses mediasi. Dengan  demikian,  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  pada  tanggal tersebut.  Kemudian  pada  tanggal  25  Februari  2020  Penggugat  hadir  diwakili
oleh  kuasa  hukumnya  dikarenakan  terdapat  pekerjaan  yang  tidak  dapat ditinggalkan. ”
“ Dalam pertimbangan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat tidak beritikad baik, tidak cukup beralasan oleh karena ternyata Penggugat dengan Itikad baik telah menghadiri sebagian tahapan mediasi sebagaimana telah ditentukan waktunya oleh Hakim Mediator. Menimbang bahwa selain itu Penggugat secara khusus telah menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakili penggugat dalam melakukan mediasi  dengan  disertai  alasan-alasan  yang  telah  memenuhi  prosedur  hukum dengan menyampaikan kepada Mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4  PERMA  No.  1  tahun  2016.  Menimbang  bahwa  alasan  ketidakhadiran  dari penggugat  prinsipal  pada  tanggal  25  Februari  2020  Penggugat  tetap menunjukkan itikad baik dengan tetap menghadiri mediasi melalui kuasa hukum Penggugat.  Menimbang  Penggugat  menghadiri  pertemuan  mediasi  pertama tetapi pada mediasi selanjutnya berturut-turut diwakilkan oleh kuasanya datang menghadap  untuk  menghadiri  mediasi  yang  ditentukan  oleh  mediator  dengan demikian  menurut  pendapat  Majelis  Hakim  Pemeriksa  masih  dapat  dianggap memiliki itikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016. ”
“ Dalam  kasus  ini  penggugat  hadir  dalam  mediasi  pertama  namun  tidak hadir  pada  mediasi  selanjutnya,  Penggugat  tidak  hadir  namun  diwakili  oleh kuasa hukumnya dikarenakan terdapat pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, hal ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 ”
“Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
a. Kondisi  Kesehatan  yang  tidak  memungkinkan  hadir  dalam pertemuan mediasi berdasarkan keterangan dokter;
b. Di bawah pengampuan;
c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
d.  Menjalankan  Tugas  Negara,  tuntutan  profesi atau  pekerjaan  yang tidak dapat ditinggalkan”
Tergugat  memberikan  eksepsi  bahwa  dalam  proses  mediasi  Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam proses mediasi dikarenakan Penggugat tidak hadir  secara  langsung  dalam  proses  mediasi  dan  hanya  diwakili  oleh  kuasa hukumnya. Namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016:
“Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik”
Itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah itikad baik dengan mengikuti  proses  mediasi  sesuai  dengan  PERMA  No.1  Tahun  2016.
Berdasarkan  isi  pasal  tersebut,  pengertian dan/atau kuasa  hukumnya  dalam pasal  tersebut  adalah  mediasi  dapat  dilaksanakan  dengan  diwakili  oleh  kuasa hukum  bukan  semata-mata  hanya  Penggugat  dan  Tergugat  yang  boleh  hadir didalam  proses  mediasi.  Kuasa  hukum  dalam  mewakili  para  pihak  juga  tetap harus  beritikad  baik  dalam  proses  mediasi  sesuai  dengan  ketentuan  dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.
“ Kemudian  Tergugat  dalam  eksepsinya  mengatakan  bahwa  Penggugat dapat  dinyatakan  tidak  beritikad  baik  karena  hadir  dalam  pertemuan  mediasi pertama  namun  tidak  hadir  dalam  pertemuan  mediasi  berikutnya,  sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Akibat Hukum Pihak  Yang  Tidak  Beritikad  Baik  gugatan  Penggugat  harus  dinyatakan  tidak dapat diterima. Berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang dapat menyatakan  para  pihak  beritikad  baik  atau  tidak  bukanlah  para  pihak  yang berperkara, namun yang dapat menyatakan Para Pihak beritikad baik atau tidak adalah Hakim Mediator yang kemudian menyampaikan hasil laporan tersebut kepada Hakim Pemeriksa Perkara yang selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan  mengeluarkan  putusan  akhir.  Meskipun  penggugat  tidak  menghadiri pertemuan  mediasi  dan  selanjutnya  telah  menunjuk  kuasa  hukumnya  untuk menghadiri proses mediasi, penggugat masih memiliki itikad baik dalam proses mediasi karena peran kuasa hukum sendiri diatur didalam Pasal 18 PERMA No 1 Tahun 2016 .
“ Kuasa Hukum memiliki kewajiban dalam membantu Para Pihak yang bersengketa dan dapat mewakili Para Pihak yang berhalangan hadir. Sehingga putusan Hakim Mediator dalam memutuskan Penggugat masih memiliki itikad baik sudah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, dan Penggugat tidak memenuhi salah satu unsur cacat formil yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. ”
“ Berdasarkan  dua  contoh  kasus  diatas,  pada  kasus Putusan  No.
14/Pdt.G/2021/PN.Kka, kehadiran  kuasa  hukum  dalam  mewakili  Penggugat yang  tidak  dapat  hadir  dalam  proses  mediasi  tidak  menyebabkan  Penggugat tidak  beritikad  baik,  walaupun  Penggugat    tidak  menyertakan  surat  tugasnya. Hakim  Mediator  berperan  penting  dalam  memutuskan  proses  mediasi  di pengadilan, apakah proses mediasi berjalan dengan baik sesuai dengan PERMA No.  1  Tahun  2016  atau  tidak,  harus  lebih  melihat  faktor-faktor  yang  dapat mengakibatkan para pihak tidak beritikad baik. Hakim Pemeriksa Perkara juga sebagai hakim yang memiliki kewajiban dalam menerima dan memeriksa hasil laporan  Hakim  Mediator  harus  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dalam memeriksa berkas yang telah di berikan. Sehingga pada kasus ini, Penggugat dan Terguggat  masih  dapat  melangsungkan  proses  mediasi  sampai  batas  waktu mediasi selesai, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Seperti pada kasus No.  29/Pdt.G/2020/PN.JKT.TIM dengan  melihat  pertimbangan  Hakim Pemeriksa Perkara, penggugat yang tidak dapat hadir dan diwakili oleh kuasa
hukumnya dengan menunjukkan surat kuasa khusus sudah menunjukkan itikad baik dalam proses mediasi. ”
Kehadiran  para  pihak  dalam  proses  mediasi  juga  memiliki  peran  yang penting  untuk  menentukan  berjalannya  mediasi  di  pengadilan  namun  apabila para pihak berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh kuasa hukum. Kedudukan kuasa hukum dalam proses mediasi sendiri telah diatur dalam Pasal 18 PERMA No. 1 tahun 2016.

## KESIMPULAN
Mediasi merupakan tahap awal dalam hukum acara perdata dan diwajibkan untuk Para  Pihak  menempuh  jalur  Mediasi  sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal  3  Ayat  (1) PERMA No. 1 Tahun 2016. Apabila para pihak tidak mengikuti proses mediasi maka Para  Pihak  dinyatakan  tidak  beritikad  baik  dalam  mediasi  dan  gugatan  tidak  dapat diterima. ”
Kedudukan mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 khususnya pada Pasal 1 Ayat (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dibentuk untuk memenuhi kekosongan dalam  hukum  acara  yang  memuat  tentang  mediasi.  Ketidak  hadiran  Para  Pihak  dalam mediasi  dapat  digantikan  oleh  kuasa  hukum  dengan  menunjukan  surat  kuasa  khusus sesuai  dengan  Pasal  1795  KUHPerdata  dan  melaksanakan  mediasi  dengan  itikad  baik sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) PERMA No.1 Tahun 2016. Apabila para pihak dan kuasa hukum tidak hadir dalam proses mediasi, maka para pihak dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi. ”

## BIBLIOGRAFI
Amalia, R. (2021). Model Penyelesaian Sengketa Dan Perkara Pidana In And Out Side Court. Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah) , 12 (2), 1–14.
Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). Hukum acara perdata di Indonesia . Prenada Media.
Asman, O. (n.d.). Bab 1 Hukum Acara Perdata Ditinjau Dari Konsep, Fungsi, Tujuan Dan Sumber-Sumbernya. Hukum Acara Perdata Dan Praktik Peradilan Perdata , 1.
Derry,  A.  (2023). Analisis  Kriminologi  Terjadinya  Tindakan  Main  Hakim  Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian .
Dinata, D. F. (2022). Asas Hukum Acara Pada Umumnya .
Handayani, F. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien  dalam  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kota  Pekanbaru. Hukum Islam , 15 (1), 61–82.
Kandou,  R.  M.  F.,  Mamesah,  E.  L.,  &  Sepang,  R.  (2023).  Pelaksanaan  Pemeriksaan Setempat  Sebagai  Bahan  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Perdata.
Lex Administratum , 11 (5).
Kurniawan, S. (2019). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang- Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper. Dialogia Iuridica , 11 (1),
97–113.
Lestari,  R.  (2013).  Perbandingan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  secara  Mediasi  di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 217–237.
Muryati, D. T. and B. R. H. (2011). “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang  Perdagangan.”,. Jurnal Dinamika Sosbud 3, No. 1 , hlm.56.
Nurhayati, Y. (2020). BUKU AJAR “Pengantar Ilmu Hukum.” Nusa Media.
Panggabean, H. P. (2001). Fungsi Mahkamah Agung dalam praktik sehari-hari: upaya penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi pengawasan MA. (No Title) .
Poesoko, H. (2015). Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata , 1 (2), 215–237.
Sopamena,  R.  F.  (2022).  Alternative  Dispute  Resolution  Dalam  Sengketa  Bisnis Internasional. Balobe Law Journal , 2 (1), 1–6.
Talli,  A.  H.  (2015).  Mediasi  Dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2008. Jurnal  Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 2 (1), 76–93.
Winarta, F. H. (2011). Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia & internasional . Sinar Grafika.

## Copyright holder:
Syelin Gety (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: