## KETENTUAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN
ANCAMAN LEBIH DARI 7 (TUJUH) TAHUN PADA PUTUSAN NOMOR: 293/PID.B/2014/PN.PLG
Suisno, S.H.,M.Hum
Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Lamongan.
Suisno72@gmail.com

## Abstrak
Hakim dalam amar putusan Nomor: 293/PID.B/2014/PN.PLG menyatakan terdakwa MOB telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan dan tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau penusuk dengan ancaman pidana 10  Tahun;  Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  MOB  dengan  pidana  penjara  selama  4 (empat)  bulan.  Pada  Putusan  Nomor:  293/PID.B/2014/PN.PLG.  Pasal  yang  didakwakan memenuhi syarat penahanan, sedangkan di sisi lain diversi wajib dilaksanakan, hal seperti ini tidak  diatur  lebih  lanjut  didalam  PERMA.  Namun  demikian,  karena  diversi  wajib dilaksanakan,  maka  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  hakim  dapat  menggunakan kewenangannya untuk tidak melakukan penahanan terhadap anak.
Kata Kunci : Diversi , Hukum Pidan Anak, Perlindungan Anak.

## I. PENDAHULUAN
Demi  perlindungan  terhadap  anak yang  bermasalah  dengan  hukum,  proses persidangannya  berada  dalam  pengadilan pidana  anak  yang  berada  di  satu  lingkup peradilan  umum.  Akan  tetapi  sebelum perkara tersebut disidangkan, semua pihak dalam  hal  ini  penegak  hukum,  keluarga, masyarakat diwajibkan menyelesaikan permasalahan  yang  ada  dapat  diselesaikan di  luar  persidangan  dan  sangat  diharapkan terjadinya perdamaian antara pihak terkait. Dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh anak di bawah umur dengan ancaman
sanksi pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan  pengulangan  tindak  pidana  dapat dilakukan upaya diversi.
Hasil  yang  akan  dihasilkan  pada proses diversi merupakan perjanjian perdamaian  atar  kedua  belah  pihak  yang bisa memberikan keadilan bagi kedua belah pihak  yang  terlibat.  Selain  perdamaian, hasil  diversi  dapat  berupa  penyerahan kepada orang tua, ikut serta pendidikan dan pelatihan  di  lembaga  pendidikan  atau pelayanan sosial atau LPKS paling lama 3 (tiga)  bulan.  Dalam  hal  tidak  terjadi perdamaian  antar  kedua  belah  pihak  pada
diversi  maka  proses  peradilan  anak  akan dilanjutkan.
Hal-hal  yang  terdapat  dalam  UU SPPA  seperti Diversi tidak terdapat dalam UU Pengadilan Anak yang mana dalam UU Pengadilan  Anak  tidak  sama  sekali mengedepankan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur  di  luar  proses  sidang  pengadilan. Dengan kata lain pinsip keadilan restroaktif tidak  diterapkan  dalam  UU  Pengadilan Anak.
Dalam hal anak di bawah umur yang melakukan  tindak  pidana  tidak  dapat diterapkan proses diversi, maka dalam UU SPPA terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana  diterapkan  sanksi  pidana  penjara. Sedangkan untuk penyidik, penuntut umum dan  hakim  yang  tidak  melaksanakan ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  34 dapat  dikenai  sanksi  pidana  menurut ketentuan UU SPPA.
Tujuan diversi sekali lagi difokuskan pada  pemulihan  keadaan  anak  seperti semula, bukan bertujuan
untuk
penghukuman terhadap anak yang melakukan  tindak  pidana.  Sehingga  akan menjauhkan  pandangan  masyarakat  yang negatif  terhadap  anak  dan  dapat  kembali dalam  masyarakat  guna  melanjutkan kehidupannya  dan  diharapkan  ini  menjadi
1 Soerjono  Soekanto,  2010, Pengantar Penelitian  Hukum,  Universitas  Indonesia  (UI) Press , Jakarta, h.6.
solusi  yang  menjadi  keadilan  bagi  semua pihak  dan  menciptakan  generasi  penerus bangsa yang jauh lebih baik yaitu generasi dengan  mental  baja  yang  belajar  dari kesalahannya  untuk  lebih  baik  lagi  demi masa  depan  yang  terbaik  untuk  anak-anak Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  cara penelitian  yang  menyajikan  bagaimana prosedur  maupun  langkah-  langkah  yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis  dan  logis  sehingga  dapat dipertanggungjawabkn kebenarannya secara  ilmiah.  Oleh  karena  itu,  metode penelitian  dapat  diartikan  sebagai  proses prinsip-  prinsip  dan  tata  cara  untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. 1 Untuk menganalisis permasalahan  yang  ada,  penelitian  ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan  ( statute  approach ),
pendekatan kasus ( case approach ).

## III. HASIL PEMBAHASAN
Pelaku  tindak  pidana  walaupun seorang anak yang telah melakukan tindak pidana  dapat  disidangkan  di  pengadilan khusus  anak  yang  berada  di  lingkungan peradilan  umum,  dengan  proses  khusus
serta  pejabat  khusus  yang  memahami masalah  anak,  mulai  dari  penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan.  Sementara  itu  dari  perspektif ilmu pemidanaan, meyakini bahwa penjatuhan  pidana  terhadap  anak  nakal (deliquency) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.  Kecenderungan  merugikan  ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana  penjara,  yang  berupa  stigma  (cap jahat).  Dikemukakan  juga  oleh  Barda Nawawi Arief 2
Diversi merupakan pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (“UU  SPPA”).  UU  SPPA  secara substansial  telah  mengatur  secara  tegas mengenai keadilanrestoratif dan diversi ya ng  dimaksudkan  untuk  menghindari  dan menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke  dalam  lingkungan  sosial  secara  wajar. Demikian  antara  lain  yang  disebut  dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.
2 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, CV Ananta, 1994,Semarang, h.20
Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan  pidana  anak wajib  diupayakan diversi. Pasal  8  ayat  (1)  UU  SPPA juga telah  mengatur  bahwa  proses  diversi dilakukan  melalui  musyawarah  dengan melibatkan  anak  dan  orang  tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja sosial  profesional  berdasarkan  pendekatan keadilan restoratif.
Diversi ini bertujuan untuk Pasal 6 UU SPPA:
a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan  rasa  tanggung  jawab kepada anak.
Benar  bahwa  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan  diversi sebagaimana  disebut dalam Pasal  7  ayat  (1)  UU  SPPA.  Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan  Pasal 7 ayat (2) UU SPPA:
a. diancam  dengan  pidana  penjara  di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Merujuk pada syarat diversi dan syarat penahanan  terhadap  anak,  dapat  dilihat bahwa diversi dilakukan jika tindak pidana yang  dilakukan  oleh  si  anak  diancam dengan  pidana  penjara di  bawah  tujuh tahun,  sedangkan  penahanan  hanya  dapat dilakukan jika ancaman pidana penjaranya tujuh  tahun  atau  lebih.  Ini artinya,  secara  logika,  bagi  anak  yang terhadapnya  dilakukan  diversi  (ancaman pidananya di bawah 7 tahun), terhadapnya tidak mungkin ditahan dan tentu tidak boleh ditahan  (penahanan  hanya  untuk  ancaman pidana di atas 7 tahun).
Hal serupa juga dikatakan dalam sebuah tulisan, Penerapan
Diversi
dalam
Persidangan Anak yang dibuat oleh Sofian Parerungan, 3 dijelaskan  bahwa proses diversi  hanya  dapat  dilakukan  terhadap anak  yang  tidak  ditahan karena  anak  yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan  tindak  pidana  yang  diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih,  sedangkan  proses  diversi  hanya diterapkan  terhadap  anak  yang  diancam dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh) tahun.
Sofian menambahkan, hal lainnya yang dapat saja terjadi adalah sebagaimana yang diatur  di  dalam  Pasal  3  Peraturan
3 http://pn-bangil.go.id/data/?p=207
Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (“PERMA  4/2014”),  hakim  anak  wajib mengupayakan  diversi  dalam  hal  anak didakwa  melakukan  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh)  tahun  dan  didakwa  pula  dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih  dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif,  kumulatif,  maupun  kombinasi (gabungan). apabila kita melihat, membaca dan  mempelajari  lebih  cermat  terhadap bunyi  pasal  tersebut  diatas  sudah  jelas Hakim  tidak  dapat  melakukan  diversi karena  bentuk  dakwaan  jaksa  adalah tunggal.
Pada Putusan Nomor: 293/PID.B/2014/PN.PLG. Pasal yang
didakwakan  memenuhi  syarat  penahanan, sedangkan  di  sisi  lain  diversi  wajib dilaksanakan,  hal  seperti  ini  tidak  diatur lebih  lanjut  didalam  PERMA.  Namun demikian, karena diversi wajib dilaksanakan,  maka  dalam  pemeriksaan  di persidangan  hakim  dapat  menggunakan
kewenangannya  untuk  tidak  melakukan penahanan terhadap anak.

## IV. KESIMPULAN
Dalam  dakwaan  diberikan  dengan tuntutan  hukuman  diatas  7  (tujuh)  tahun penjara,  tidak  dapat  dilakukan  upaya diversi  namun  apabila  pandangan  hakim karena  faktor  melihat  kepentingan  dan perkembangan  anak  yang  melakukan tindak  pidana,  meskipun  tidak  sesuai dengan ketentuan diversi yang diatur dalam sistem  peradilan  pidana  anak  dapat diajukan  upaya  diversi.  Pandangan  hakim terhadap  pelaku  kejahatan  anak  yang berbeda-beda adalah dikarenakan beberapa faktor  yaitu  berkaitan  dengan  Masalah Falsafah Pemidanaan, Pedoman
Pemidanaan  Masalah  Patokan  Pidana,dan Faktor  yang  bersumber  dari  diri  Hakim sendiri sehingga penerapan diversi menjadi berbeda  antara  hakim  yang  satu  dengan hakim yang lainnya.

## DAFTAR BACAAN
Barda  Nawawi  Arief,  1994,  Kebijakan Legislatif  dalam  Penanggulangan Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara,
CV Ananta, Semarang.
Soerjono  Soekanto,  2010, Pengantar
Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press , Jakarta. Putusan Nomor: 293/PID.B/2014/PN.PLG http://pn-bangil.go.id/data/?p=207