## JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI
Vol 13 (1) 2018, 13-28
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SERTA POTENSI

## WHISTLEBLOWING ATAS PENYALAHGUNAAN DANA
Anggi Saputra* Intiyas Utami Ika Kristianti Universitas Kristen Satya Wacana

## Abstract

## Keywords:
Accountability, Civil Servant,
Good governance,
Transparency, Whistleblowing The  high  level  of  corruption  in  the  Indonesian  government  sector  makes  good governance difficult to achieve. Accountability and transparency is a must in the effort to realize good governance. The efforts to reduce the level of corruption in Indonesia is the awareness of civil servants to disclose the fraud in the workplace agencies. This research  uses  qualitative  methods  with  the  aim  to  describe  the  implementation  of accountability  and  transparency  of  local  government  financial  reporting  as  well  as identify potential whistleblowing for misuse of funds. This research uses primary data in the form of in-depth interviews with informants and secondary data in the form of financial statements of Salatiga local government that has been audited by BPK. The resource  persons  in  this  research  are  civil  servants  domiciled  in  Salatiga  City  and work in SKPD Salatiga City in the finance department of each SKPD. The results of this  research  indicate  that  Salatiga  City  Government  has  been  accountable  and transparent  in  local  government  financial  reporting  as  well  as  there  is  no  potential whistleblowing  for  misuse  of  funds.  The  results  of  this  research  can  be  used  as  an evaluation  material  for  government  agencies  to  establish  a  good  whistleblowing mechanism so that civil servants working in government agencies are more willing to disclose the fraud.

## Abstrak
Tingginya tingkat korupsi di sektor pemerintah Indonesia membuat pemerintahan yang  baik  sulit  untuk  dicapai.  Akuntabilitas  dan  transparansi  adalah  suatu keharusan  dalam  upaya  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik.  Upaya  untuk mengurangi  tingkat  korupsi  di  Indonesia  adalah  kesadaran  pegawai negeri  untuk mengungkapkan  penipuan  di  agen  tempat  kerja.  Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan pelaksanaan akuntabilitas dan  transparansi  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  serta  mengidentifikasi potensi  whistleblowing  untuk  penyalahgunaan  dana.  Penelitian  ini  menggunakan data  primer  berupa  wawancara  mendalam  dengan  informan  dan  data  sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah Salatiga yang telah diaudit oleh BPK. Narasumber dalam penelitian ini adalah pegawai negeri yang berdomisili di Kota Salatiga  dan  bekerja  di  SKPD  Kota  Salatiga  di  bagian  keuangan  masing-masing SKPD.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kota  Salatiga  telah akuntabel dan transparan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah serta tidak ada potensi whistleblowing untuk penyalahgunaan dana. Hasil penelitian ini dapat digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  bagi  instansi  pemerintah  untuk  membentuk mekanisme  whistleblowing  yang  baik  sehingga  pegawai  negeri  yang  bekerja  di instansi pemerintah lebih bersedia untuk mengungkapkan kecurangan.

## How to Cite:
Saputra,  Anggi,  Intiyas  Utami,  dan  Ika  Kristianti.  (2018). Akuntabilitas    dan    Transparansi    Pelaporan    Keuangan Pemerintah   Daerah   Serta   Potensi   Whistleblowing   atas Penyalahgunaan Dana . Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13(1), 13-28 https://doi.org/https://doi.org/10.21009/ wahana.013.1.2 * Corresponding Author. ISSN Anggi Saputra 2302-1810 (online) (232014250@student.uksw.edu) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02

## PENDAHULUAN
Banyak  tantangan  yang  harus  dihadapi
pemerintah untuk mewujudkan good government  governance mengingat  pelayanan pemerintah  untuk  publik  telah  tercemar  oleh berbagai  tindakan  kecurangan  ( fraud )  yang kemudian  mengarah  pada  prakktek  korupsi, kolusi  dan  nepotisme  (KKN).  Tipologi fraud yang  paling  menjadi  perhatian  dan  sensitif  di sektor  publik  di  Indonesia  adalah  korupsi. Berdasarkan data Corruption Perceptions Index (CPI) yang diterbitkan Transparency International (TI),  pada  tahun  2016  In  donesia menempati  peringkat  90  dengan  nilai  37  dari keseluruhan 176 negara yang diukur (TI, 2017). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sampai  saat  ini tingkat  korupsi  di  Indonesia  masih  tergolong tinggi.
Output  dari  tugas  pokok  dan  fungsi lembaga  atau  instansi  pemerintah  adalah pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat. Akuntabilitas  dan  transparasi  merupakan  suatu keharusan  dalam  proses  pelayanan  (KPK, 2014).  Fakta  layanan  publik  di  Indonesia menunjukan  bahwa  korupsi  dalam  bentuk gratifikasi,  pemerasan,  penyuapan  ataupun penyalahgunaan wewenang masih sangat rawan pada sektor ini.
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota  Salatiga  tahun  2016  y  ang  merupakan objek  penelitian  mendapatk  an  predikat  Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP).  Hal  tersebut merupakan  pencapaian  terbaik  yang  didapat Pemerintah Kota dikarenakann dari tahun 2006- 2015 LKPD Kota Salatiga hanya mendapat
opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP) (PemkotSalatiga,  2017).  Hal  ini  tentunya  tidak sejalan  dengan  kenyataan  bahwa  masih  banyak kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Salatiga.  Dalam upaya  memberantas  korupsi  masyarakat  harus ikut  berpartisipasi  aktif  dan  tidak  bisa  sebatas mengandalkan lembaga-lembaga pemberantas korupsi, terutama korupsi di sektor pemerintahan.  Salah  satu  upaya  yang  bisa dilakukan  masyarakat  untuk  memberantas korupsi  adalah  dengan  menjadi whistleblower dilingkungan sosial maupun tempat bekerja . Whistleblowing  system yang  baik  dan efektif  dapat  diwujudkan  apabila  seluruh elemen  yang  terlibat  maupun  masyarakat  ikut berpartisipasi  didalamnya.  Di  Indonesia  sendiri sudah  banyak  kasus-kasus  yang  berhasil diungkap  berkat  adanya  peran whistleblower . Kasus-kasus  tersebut  diantaranya  adalah  kasus suap  yang  Walikota  Semarang  Soemarmo kepada  anggota  DPRD  tahun  2012  dengan whistleblower Akmad  Zaenuri  yang,  kasus penggelapan, kasus penyuapan dalam pemilihan Deputi  Gubernur  Senior  Bank  Indonesia  pada tahun  2004  yang  diungkapkan  oleh  Agus Condro, kasus korupsi proyek Hambalang yang diungkapkan oleh Muhammad Nazaruddin.
Objek  penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Salatiga  karena  dalam  beberapa  tahun  terakhir banyak kasus korupsi di Salatiga yang tentu saja merugikan  negara  dan  masyarakat  namun  juga laporan keuangan pemerintah kota mendapatkan opini  wajar  tanpa  pengecualian  pada  tahun 2016.  Kasus  tersebut  antara  lain  kasus  korupsi pengadaan  buku  ajar  oleh  mantan  sekretaris daerah Kota Salatiga tahun 2003-
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02
2004,  kasus  korupsi  proyek  GOR  Kridanggo pada  tahun  2011,  kasus  korupsi  jalan  lingkar Salatiga pada tahun 2008 yang melibatkan Wali Kota Salatiga pada waktu itu serta kasus korupsi pengelolaan  dana  Perusahaan  Daerah  Aneka Usaha (PDAU) Salatiga antara tahun 2006-2008 yang juga melibatkan pejabat terkait..
Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan  pelaksanaan  akuntabilitas  dan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah serta mengidentifikasi potensi whistleblowing atas penyalahgunaan dana.

## KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
Whistleblowing
Keraf (2008) menyatakan bahwa whistleblowing merupakan  suatu  tindakan membocorkan  kecurangan  atasan  maupun perusahaan  kepada  pihak  lain  yang  dilakukan oleh  satu  maupun  beberapa  karyawan  dalam perusahaan  tersebut.  Orang  yang  melaporkan maupun  mengungkapkan  kecurangan  disebut dengan whistleblower. Hal  penting  untuk menjadi whistleblower adalah  adanya  bukti, indikasi  dan  informasi  yang  jelas  atas pelanggaran  yang  akan  dilaporkan  sehingga kemudian dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
Menurut
Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005) dalam instansi pemerintah, pengguna potensial diterapkannya sistem whistleblowing adalah para pegawai negeri sipil yang  bertindak  sebagai  karyawan.  Hal  ini dikarenakan  mereka  terlibat  langsung  secara teknis maupun dalam kegiatan operasional
pemerintah.  Pegawai  negeri  sipil  memilki informasi  rinci  tentang  proses  berjalannya kegiatan operasional dan bagaimana instansi pemerintah tersebut bekerja, sehingga merekalah  yang  paling  mungkin  mengetahui tindakan-tindakan yang berkaitan dengan keberadaan  korupsi  di  lingkungan  tempat kerjanya.
Seorang whistleblower harus  memiliki keberanian  dan  keyakinan  karena  tindakan  ini memang  penuh  risiko.  Banyak  sekali  risiko yang  harus  dihadapi  seorang whistleblower berkaitan dengan kehidupan pribadi dan pekerjaanya. Tidak jarang seorang whistleblower mendapat  ancaman-ancaman  dan teror  pembunuhan  dari  orang-orang  yang merasa dirugikan dan tidak menyukai keberadaannya.  Park  dan  Blekinsopp  (2009) men  gungkapkan  bahwa  resiko  pembalasan yang mungkin diterima oleh pelaku whistleblower seccara tidak langsung dapat mempengaruhi niat individu untuk mengungkapkan kecurangan yang ada.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap para pelaku whistleblower, Pemerintah  Indonesia telah  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.  Undang-undang  ini  berisi  tentang  hak saksi  untuk  memperoleh  perlindungan  atas keluarga, keamanan pribadi dan harta bendanya, serta  bebas  dari  ancaman  yang  terkait  dengan kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau  telah diberikan.  Saksi  juga  diberikan  hak  untuk mendapatkan  bantuan  biaya  hidup  sementara hingga  batas  waktu  perlindungan  berakhir. Perlindungan ini diberikan oleh
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02
Anggi Saputra, Intiyas Utami, dan Ika Kristianti/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 13-28

## Akuntabilitas
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan  kebijakan  serta  sumber  daya  yang di  telah  dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan dalam  mencapai  tujuan  yang  sudah  ditetapkan secara  periodik.  Akuntabilitas  menjadi  salah satu  komponen  pokok  guna  mewujudkan good governance .
Ciri-ciri pemerintah yang accountable menurut Sopanah (200 5):
1. Menyajikan
informasi dalam
penyelenggaraan pemerintah secara cepat, tepat dan terbuka kepada masyarakat.
2. Memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada masyarakat.
3. Memberikan  ruang  kepada  publik  untuk bisa  terlibat  dalam  pembangunan  dan pemerintahan.
4. Mampu  mempertanggungjawabkan  dan menjelaskan  secara  proporsional  setiap kebijakan kepada masyarakat.
5. Terdapat  sarana  publik  guna  menilai pencapaian  kegiatan  pemerintah  dan pelaksanaan progam.
Mardiasmo  (2002)  menjelaskan  ada  dua macam akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuuntabilitas horisontal.
Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  sumber dana kepada otoritas yang mempunyai wewenang
lebih tinggi, misalnya: pertanggungjawaban Pemda
terhadap pemerintah pusat dan pertanggungjawaban
pemerintah  pusat  kepada  MPR.  Sedangkan akuntabilitas  horisontal  merupakan  bentuk pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  baik melalui  lembaga  perwakilan  rakyat  maupun secara langsung.

## Transparasi
Transparansi  merupakan  keterbukaan  atas segala  kebijakan  dan  tindakan  yang  dilakukan oleh  suatu  entitas  maupun  instansi.  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang standar  akuntansi  pemerintah  menjelaskan bahwa transparansi berarti memberikan informasi  keuangan  yang  jujur  dan  terbuka kepada masyarakat luas. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat  mempunyai  hak  untuk  mengetahui secara menyeluruh dan terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola  kebijakan  dan  sumber  daya  yang telah dipercayakan kepadanya serta ketaatannya atas perundang-undangan yang berlaku.
Erlanda dan Khairudin (2016) menyatakan  asas  keterbukaan  merupakan  salah satu  unsur  guna  mewujudkan  penyelenggaraan negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN.  Asas keterbukaan  yang  dimaksud  disini  adalah  asas untuk  membuka  diri  berkaitan  dengan  hak masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang jujur,  benar  serta  tidak  diskriminatif  tentang proses  penyelenggaraan  negara  yang  tetap memperhatikan perlindungan atas rahasia negara, golongan dan hak asasi pribadi.
Andrianto (2007) mengungkapkan beberapa  manfaat  penting  adanya  transparansi anggaran dalam pemerintahan, yaitu mencegah
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02
Anggi Saputra, Intiyas Utami, dan Ika Kristianti/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 13-28
korupsi, meningkatkan akuntabilitas pada pemerintahan sehingga masyarakat lebih mampu  untuk  mengukur  kinerja  pemerintah, lebih  mudah  dalam  mengidentifikasi  kekuatan dan  kelemahan  kebijakan,  dapat  meningkatkan kepercayaan untuk merumuskan kebijakan terhadap komitmen pemerintah, dapat membentuk kepercayaan publik, mening katkan kepastian dalam usaha dan iklim investasi yang lebih baik.
Transparansi
bertujuaan untuk membangun keyakinan dan kepercayaan kepada pemerintah  daerah  bahwa  pemerintah  daerah merupakan  instansi  pelayanan  publik  yang profesional  dan  bersih  dari  tindakan  korupsi, kolusi  dan  nepotisme  (Kusuma,  2012).  Logos (2003)  dalam  Kusuma  (2012)  mengatakan bahwa  akuntabilitas  dan  transparansi  adalah komponen yang saling berkaitan satu sama lain, karena transparansi tidak akan bermanfaat tanpa dilengkapi  akuntabilitas.  Sebaliknya  tanpa transparansi akuntabilitas tidak akan ada.

## Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Salah  satu  komponen  penting  guna menciptakan  akuntabilitas  sektor  publik  adalah dengan  adanya  laporan  keuangan  organisasi sektor publik. Pemerintah daerah harus menyampaikan  pertanggungjawaban  dengan membuat  laporan  keuangan  yang  terdiri  dari neraca,  laporan  realisasi  angggaran,  laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan kemudian  dilampiri  dengan  laporan  keuangan perusahaan daerah yang disusun sesuai SAP. Kewajiban pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban tersebut berdasarkan pada
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Mardiasmo, 2002).
Tingkat  pengukuran  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  diukur  berdasarkan  hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah  setiap  tahunnya.  Terdapat  tiga  kriteria penilaian atas hasil audit pada LKPD yang telah diaudit,  yaitu  hasil  opini  audit  atas  laporan keuangan,  kelemahan  SPI  dan  ketaatan  atas perundang-undangan  yang berlaku (Heriningsih dan Marita, 2013).
Opini  auditor  merupakan  hal  penting dalam  setiap  laporan  kinerja  suatu  entitas karena  menunjukkan  kualitas  kinerja  pada entitas  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  hal tersebut  jika  pemerintah  daerah  mendapatkan opini  WTP  (wajar  tanpa  pengecualian)  maka seharusnya  kinerja  pemerintah  daerah  yang bersangkutan  dapat  dikatakan  baik  dan  korupsi tidak dapat terjadi. Sedangkan apabila ditemukan kelemahan pada SPI yang dijalankan maka  akan  menjadi  tambahan  masukan  untuk periode berikutnya  agar  lebih berjalan baik  dan efektif. Ketaatan atas perundang-undangan yang berlaku dapat dijadikan da sar bahwa apabila semakin banyak ditemukan ketidaktaatan  terhadap  perundang-undangan maka  kemungkinan  terjadinya  korupsi  juga semakin besar (Heriningsih dan Marita, 2013).

## OBJEK & METODE PENELITIAN Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan pelaksanaan  akuntabilitas  dan  transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah serta
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02
Anggi Saputra, Intiyas Utami, dan Ika Kristianti/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 13-28
mengidentifikasi  potensi whistleblowing atas penyalahgunaan dana. Objek penelitian dilakukan  di  Kota  Salatiga,  Jawa  Tengah.  Data pada  penelitian  ini  menggunakan  data  primer dari  hasil  wawancara  mendalam  kepada  para narasumber  dan  data  sekunder  berupa  laporan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga yang telah diaudit oleh BPK.
Pemilihan narasumber dilakukan menggunakan purposive  sampling dengan kriteria  narasumber  yang  berdomisili  di  Kota Salatiga dan bekerja di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) pada bagian keuangaan masing- masing  SKPD.  SKPD  yang  akan  digunakan sebagai  tempat  penelitian  yaitu:  1.  Dinas Perdagangan;  2.  Dinas  Lingkungan  Hidup;  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Dinas Pendidikan; dan 5. Dinas Perumahan dan Kawasan  Pemukiman.  Aspek  penting  yang dijadikan fokus penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  serta  pote  nsi whistleblowing pegawai  negeri  sipil  atas penyalahgunaan dana.
Analisis  kualitatif  pada  penelitian  ini dilakukan secara bertahap yaitu:
1. Menyajikan gambaran umum objek penelitian.
2. Melakukan wawancara secara mendalam kepada para narasumber.
3. Membaca data secara keseluruhan.
4. Menganalisis secara detail dengan mengolah  informasi  kedalam  segmen tulisan atau laporan kualitatif.
5. Menyimpulkan hasil informasi yang sudah dianalisis dan diolah sesuai dengan
tujuan penelitian.

## PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Kota Sal atiga
Salatiga  merupakan  kota  kecil  yang  terletak  di provinsi  Jawa  Tengah.  Kota  ini  memiliki  luas wilayah  ±56,7  8  km²  dan  mempunyai  22 kelurahan  serta  4  kecamatan  dengan  total penduduk  176.795  jiwa  .  Kota  Salatiga  terletak pada  jalur  regional  Jawa  Tengah  yang menghubungkan  Kota  Surakarta  dan  Kota Semarang.  Terletak  pada  ketinggian  450-800 meter  dari  permukaan  laut,  Kota  Salatiga memiliki hawa sejuk dan beriklim tropis dengan dikelilingi  beberapa  gunung  seperti  gunung Merbabu, gunung Telomoyo dan gunung Gajah Mungkur (PemkotSalatiga, 20 17).

## PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Kota Sal atiga
Salatiga merupakan kota kecil yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Kota ini memiliki luas wilayah  ±56,78  km²  dan  mempunyai  22 kelurahan  serta  4  kecamatan  dengan  total penduduk  176.795  jiwa.  Kota  Salatiga  terletak pada  jalur  regional  Jawa  Tengah  yang menghubungkan  Kota  Surakarta  dan  Kota Semarang.  Terletak  pada  ketinggian  450-800 meter  dari  permukaan  laut,  Kota  Salatiga memiliki hawa sejuk dan beriklim tropis dengan dikelilingi  beberapa  gunung  seperti  gunung Merbabu, gunung Telomoyo dan gunung Gajah Mungkur (PemkotSalatiga, 20 17).
Pelaksanaan
Akuntabilitas
Laporan
Keuangan SKPD ISSN
2302-1810 (online)
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02
Anggi Saputra, Intiyas Utami, dan Ika Kristianti/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 13-28
Dalam rangka pertanggungjawaban keuangannya pihak dinas menghasilkan beberapa laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Operasional  (LO),  Neraca,  Laporan  Perubahan Ekuitas  (LPE)  dan  Catatan  Atas  Laporan Keungan  (CALK).  Laporan-laporan  tersebut nantinya  diserahkan  kepada  Badan  Keuangan Daerah  (BKD)  guna  dilakukan  rekonsiliasi sebelum nantinya dikonsolidasi oleh Pemerintah Kota  Salatiga,  seperti  yang  dikemukakan  oleh Ibu A dari Dinas Perdagangan:
“Kalau  informasi  yang  dihasilkan  untuk pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah  itu  kita  terdiri  dari  LRA,  LPE,  LO, Neraca  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan, itu  harus  ada  semua  mas,  itu  yang  menyusun laporan  keuangannya  ada  PPK,  bendahara pengeluaran  dan  penerimaan  sama  ada adminnya  yang  bertugas  menginput  dan menjurnal  data-data  yang  digunakan  untuk penyusunan  LK  dan  nanti  ditujukan  untuk Walikota  melalui  BKD  namun  sebelumnya dilakukan rekonsiliasi dulu.”
Sedangkan  Ibu  B  dari  Dinas  Pendidikan mengemukakan:
“Untuk pertanggungjawaban keuangannya ada LRA,  LO,  Neraca,  LPE  sama  CALK  mas,  yang menyusun  pejabat  penatausahaan  keuangan trus  dilaporkan  untuk  entitas  pelapor  yaitu BKD  guna  dilakukan  rekonsiliasi untuk kemudian nanti dikonsolidasi oleh pemkotnya.”
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu C
dari Dinas Lingkungan hidup yang mengungkapkan:
“Itu kita ada LRA, Neraca, LO, LPE, sama
CALK  untuk  laporan  pertanggungjawaban keuangannya, nah kalau yang menyusun itu ada subbagian perencanaan dan keuangan. Nantinya  laporan  keuangan  tersebut  ditujukan untuk  BKD  mas  sebelum  nanti  sampe  ke pemkot.”
Pernyataan  yang  sama  diungkapkan  pula oleh Ibu D dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, beliau mengungkapkan:
“Jadi  kita  pertanggungjawabanya  terdiri  dari LRA,  LO,  LPE,  Neraca  sama  CAlk,  kalo  yang nyusun itu oleh pejabat penatausahaan keuangan dan ditujukan buat BKD, pemerintah kota sama pihak-pihak yang berkepentingan.”
Hal ini semakin diperkuat oleh pernyataan yang  diungkapkan  Bapak  E  dari  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
“Untuk laporan pertanggungjawabannya itu ya macem-macem  ada  LRA,  Neraca,  LO,  LPE, CALK, kalo yang membuat ini ada adminya trus ditujukan buat BKD, BKDnya nanti merekonsiliasi dulu trus nanti baru
dikonsolidasi.” Dalam
penyusunan laporan pertanggungjawaban  tersebut  didasarkan  pada berbagai  Peraturan  Pemerintah  dan  Undang- undang  yang  berkaitan  dengan  standar  dan kebijakan  akuntansi  yang  diberlakukan,  hal  ini sesuai  dengan  pernyataan  Ibu  A  dari  Dinas Perdagangn yang mengungkapkan:
“Kita  dasarnya  itu  dari  PP  71  tahun  2010 tentang standar akuntans pemerintah, Peraturan Walikota Salatiga No 18 tahun 2016
tentang pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah, UU No 17 tahun 2003
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02
Anggi Saputra, Intiyas Utami, dan Ika Kristianti/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 13-28
tentang keuangan negara sama ada PP 58 mas itu tentang pengelolaan keuangan negara.”
Hal senada disampaikan oleh Ibu B dari Dinas Pendidikan:
“Untuk dasar dalam penyusunannya kita sesuai PP 71  tahun  2010  tentang  standar  akuntansi pemerintah, Kebijakan akuntansi sama UU No 17 tahun 2003 tentang ke uangan negara.”
Ibu C dari Dinas Lingkungan Hidup juga mengungkapkan:
“Gini  mas  kalo  dasarnya  itu  ada  beberapa peraturan yang dijadikan dasar, itu ada PP No 58  tahun  2005  tentang  pengelolaan  keuangan negara,  UU  No  17  tahun  2003  tentang keuangan  negara,  PP  71  tahun  2010  tentang standar  akuntansi  pemerintah,  sama  ada Pemendagri  No  64  tahun  2003  tentang penerapan  standar  akuntansi  berbasis  akrual pada Pemda.”
Pernyataan  yang  sama  juga  diungkapkan oleh Ibu D dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman :
“Dasar  penyusunan  laporan  pertanggung- jawabannya  itu  ada  PP  71  tahun  2010  tentang standar akuntansi pemerintah, Peraturan Walikota  Salatiga  No  69  tahun  2016  atas perubahan  ketiga  atas  Peraturan  Walikota Salatiga No 37 tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota Salatiga,
Pemendagri  No  64  tahun  2013  tentang penerapan  standar  akuntansi  berbasis  akrual pada  Pemda,  UU  No  17  tahun  200  3  tentang keuangan negara, PP No 58 tentang pengelolaan keuangan negara.”
Bapak E dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menyebutkan:
“ Jadi  dasar  dalam  penyusunan  laporannya  itu ada  PP  71  tahun  2010  tentang  standar akuntansi  pemerintah,  UU  No  17  tahun  2003 tentang keuangan negara, sama ini mas PP No 58 tentang pengelolaan keuangan negara.”
BKD  bertugas  sebagai  pihak  yang melakukan monitoring proses pembuatan laporan  pertanggungjawaban  dinas  dengan didampingi  oleh  inspektorat.  Dinas  membuat laporan pertanggungjawaban dalam dua periode yaitu  periode  semesteran  dan  periode  tahunan namun  beberapa  dinas  juga  membuat  laporan setiap  bulan.  Sebagaimana  hal  ini  diungkapkan oleh Ibu A dari Dinas Perdagangan:
“Untuk prosedur pembuatan laporan keuangannya  itu  banyak  mas  kalo  penjelasan simplenya  ya  awalnya  itu  kita  input  dulu pendapatan  dan  belanjanya  nanti  kita  ada sistem  namanya  sistem  informasi  pengelolaan keuangan daerah yang bakal mempros es setiap terjadinya  transaksi  trus  kita  buat  jurnal penyesuaian  kalo  ada  koreksi  pencatatan  trus nanti  sistemnya  tadi  menghasilkan  output laporan  keuangan  itu,  nanti  yang  mengawasi kegiatan  pembuatannya  itu  ada  BKD  sama inspektorat.  Kita  biasanya  buat  laporan  itu setiap  bulan  sekali  buat  di  validasi  sama rekonsiliasi,  kemudian  juga  buat  laporan keuangan  setiap  semester  pas  bulan  juni  sama desember.”
Ibu  B  dari  Dinas  Pendidikan  juga mengungkapkan:
“Kita  punya  RKA  sama  DPA  mas,  RKA  itu rencana  kerja  anggaran  dan  DPA  itu merupakan RKA yang telah disahkan menjadi
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02
Anggi Saputra, Intiyas Utami, dan Ika Kristianti/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 13-28
dokumen, atas dokumen itulah kita melaksanakan  kegiatan  seperti  pengajuan pencairan dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait sampe akhirnya melakukan penatausahaan  oleh  pejabat  penatusahaan keuangan,  dimana  pejabat  tersebut  setelah  ada pencairan  harus  membuat  SPP,  SPM  beserta lampiranya.  Setelah  pencairan  dana  tersebut selesai  kemudian  membuat  LRA,  LO,  Neraca, LPE sama CALK. Nantinya yang mengawasi itu BKD sama inspektorat. Laporan pertanggungjawabanya  itu  dibuat  setiap  satu bulan sekali mas sama semesteran.”
Pernyataan  yang  sama  juga  dinyatakan oleh Ibu C dari Dinas Lingkungan Hidup, beliau mengungkapkan:
“Kitakan ada anggaran, dari anggaran tersebut lalu kita realisasikan dalam belanja, selanjutnya  dinas  akan  membuat  laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan berdasarkan  dari  realisasi  tadi,  pertama  itu buat  LRA  dulu  mas  urutanya  trus  neraca,  LO, LPE  baru  CALK.  Kalo  yang  mengawasi  itu BKD, jadi setelah jadi nanti laporan keuangannya kita serahkan ke bagian akuntansi BKD  trus  BKD  didampingi  inspektorat  nanti ngecek  apakah  Laporan  keuangannya  sudah sesuai standar belum. Kalo periode pembuatannya  itu  dalam  satu  tahun  biasanya dinas  dua  kali  buat  yaitu  pas  semesteran  sama akhir tahun.”
Hal senada diungkapkan oleh Ibu D dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman: “Jadi kalo prosedurnya itu pertama kita kumpulin dulu input dari semua pendapatan sama belanja, terus nanti ada sistem
pengelolaan  keuangan  yang  memproses  kalo ada transaksi, terus kalo ada koreksi pencatatan  nanti  kita  buat  jurnal  penyesuainya kalo  udah  bener  nanti  sistemnya  akan menghasilkan output berupa laporan keuangan, kalo udah jadi outputnya nanti kita serahkan ke bagian  akuntansinya  BKD  nanti  mereka  yg ngecek  udah  bener  sesuai  standar  belum.  Kita buat  laporan  keuangannya  itu  ada  laporan bulanan, semesteran sama tahunan mas.”
Hal ini semakin diperkuat oleh pernyataan yang  di  ungkapkan  Bapak  E  dari  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
“Jadi  dari  anggaran  nanti  kita  realisasikan dulu  kalo  udah  direalisasikan  nanti  oleh  dinas baru  dibuat  laporan  keuangan  yang  LRA, Neraca,  LO,  LPE  sama  CALK  tadi,  itu  kita buatnya juga gabisa sembarangan mas soalnya nanti  di  cek  sama  BKD.  Kalo  periode pelaporannya  kita  biasanya  bulan  juni  sama akhir tahun jadi bulan desember.”
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang  standar akuntansi  pemerintah,  akuntabilitas  merupakan bentuk  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan kebijakan  serta  sumber  daya  yang  telah dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam mencapai  tujuan  yang  sudah  ditetapkan  secar  a periodik. Peraturan tersebutlah yang men dasari dinas wajib untuk accountable dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.
Dalam  pelaksanaan  pertanggungjawaban keuangannya dinas didasarkan pada perundang- undangan  dan  peraturan  pemerintah  sesuai dengan  yang  disebutkan  oleh  narasumber.  Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02
Anggi Saputra, Intiyas Utami, dan Ika Kristianti/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 13-28
akuntabilitasnya  dinas  tidak  menyimpang  dari aturan  dan  norma  yang  ada.  Setelah  laporan pertanggungjawaban  keuangan  selesai  pun pihak  dinas  diwajibkan  untuk  menyerahkanya ke  BKD  guna  dilakukan  rekonsiliasi  dan pengecekan  lebih  lanjut  sebelum  nantinya  akan disatukan  dengan  laporan  keuangan  dari  dinas- dinas  lain.  Kemudian  laporan  tersebut  akan diserahkan  kepada  pihak  yang  mempunyai wewenang yang lebih tinggi.
Kewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas  ini  bertujuan  agar  masyarakat dapat  mengawasi  dan  mengecek  kinerja  dan kegiatan  operasional  pemerintah  daerah  serta sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  keuangan masing-masing  dinas.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Mardiasmo (2002) berkaitan dengan akuntabilitas horisontal sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kepada masyarakat  baik  secara  langsung  maupun melalui  lembaga  perwakilan.  Pelaksa  naan akuntabilitas  LKPD  Kota  Salatiga  sudah  sesuai dengan  peraturan  pemerintah  yang  berlaku,  ini menunjukkan  bahwa  Kota  Salatiga  sudah accountable dalam  pelaksanaan  pengelolaan kebijakan,  pengelolaan  anggaran  serta  kegiatan operasional yang ada, hal ini sesuai dengan ciri- ciri  yang  sudah  di  kemukakan  oleh  Sopanah (2005).  Pemerintah  daerah  memberik  an kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  ikut  serta dalam  acara-acara  resmi  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah  daerah  serta  masyarakat  dapat memberikan  saran  maupun  kritik  melalui website dan media sosial resmi pemerintah Kota Salatiga.

## Pelaksanaan Transparansi Laporan Keuangan SKPD
Laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  dinas tidak langsung dipuublikasikan kepada masyarakat umum. Setelah setiap dinas membuat  laporan  keuangan,  masing-masing laporan  tersebut  akan  dijadikan  menjadi  satu dengan  dinas-dinas  lain  dan  akan  dikelola  oleh bagian  akuntansi  Badan  Keuangan  Daerah (BKD) untuk dijadikan laporan keuangan gabungan.
BKD kemudian akan
menggabungkan dan mengecek laporan keuangan  masing-masing  dinas.  Apabila  sudah dilakukan  pengecekan  oleh  BKD  laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK, setelah  laporan  keuangan  tersebut  diaudit  dan sesuai  standar  yang  berlaku  laporan  keuangan tersebut baru akan dipublikasikan ke masyarakat umum. Hal ini didasarkan pernyataan  yang  diungkapkan  oleh  Ibu  A  dari Dinas Perdagangan:
“ Dinas sendiri belum melakukan penguploadan laporan  keuangan  mas,  tetapi  kalo  dari pemerintah  kota  seharusnya  sudah,  karena nanti  laporan  keuangan  dari  masing-masing dinas  akan  digabung  jadi  satu  dengan  dinas lainnya  dan  kemudian  akan  dikelola  menjadi satu  kesatuan  laporan  keuan  gan  oleh  BKD. Nanti  kalo  udah  digabung  lapoorannya  diaudit dulu  sama  BPK  trus  dicek  baru  diupload  di www.salatiga.go.id . ”
Senada dengan Ibu A dari Dinas Perdagangan, Ibu B dari Dinas Pendidikan juga mengungkapkan:
“ Disini  dinas  punya  hak  nya  untuk  mengelola dana tetapi dalam pengelolaan tersebut juga
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02
Anggi Saputra, Intiyas Utami, dan Ika Kristianti/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 13-28
akuntabel dan transparan, tapi untuk melaporkannya  kepublik  itu  nanti  entitas pelapor  (BKD)  yang  melakukan.  Transparansi pada dinas untuk pemeriksaan sebelum laporan tersebut  diserahkan  ke  BKD,  setelah  laporan sampe  ke  BKD  trus  diserahin  ke  BPK  untuk diaudit  nanti  baru  diupload  di  web  pemkot  di www.salatiga.go.id . ”
Pernyataan  yang  sama  dinyatakan  oleh Ibu  C  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup,  beliau mengungkapkan,
“Kalau  penguploadannya  itu  laporan  dari masing-masing dinas dikumpulkan dulu ditingkat  kota  untuk  dicek  BKD,  kemudian setelah lolos pengecekan dan diaudit oleh BPK baru BKD akan mengupload lapooran keuangan tersebut ke webnya pemkot itu alamat webnya www.salatiga.go.id . ”
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  ungkapan  Ibu D  dari  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Pemukiman,
“Jadi  dinas  nanti  tidak  langsung  mengupload laporan keuangannya mas , nanti kita serahkan dulu  laporan  keuangannnya  ke  BKD  trus  nanti di  BKD  digabung  laporaan  keuangannya  dari semua dinas, kalo sudah baru nanti diupload ke webnya  pemkot  di  www.salatiga.go.id,tapi sebelum diupload harus diaudit dulu sama BPK mas.”
Pernyataan tersebut diperkuat oleh
ungkapkan Bapak E dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang yang mengungkapkan,
“Kalau  yang  melakukan  transparansi  itu  nanti pemkot  melalui  BKD  mas,  jadi  nanti  kita serahin dulu laporan keuangannya trus
digabungin  jadi  satu  sama  dinas-dinas  lain, kalo  sudah  dicek  dan  diaudit  BPK  baru diupload,  alamat  webnya  kalo  mau  lihat laporan  keuangan  yang  sudah  diupload  itu  di www.salatiga.go.id . ”
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  para Pegawai Negeri Sipil yang menjadi narasumber, transparansi  itu  sangat  penting  karena  dengan adanya  transparansi  laporan  keuangan  publik menjadi  tahu  bagaimana  kinerja  dan  kegiatan operasional  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah.  Transparansi  berperan  penting  untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat tentang kinerja  pemerintah  dan  menghilangkan  kesan bahwa pemerintah seakan-akan menutupi kegiatan  dalam  pengelolaan  dananya.  Hal tersebut  sesuai dengan hasil wawancara kepada Ibu  A  dari  Dinas  Perdagangan,  beliau mengungkapkan:
“Transparansi  jelas  sangat  penting  mas soalnya keterbukaan ini kan juga ditujukan buat masyarakat  sama  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan  untuk  pengambilan  keputusan, supaya  laporan  keuangan  itu  bisa  diketahui publik,  untuk  menjaga  juga  agar  tidak  ada kesan ditutup-tutupi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.”
Senada  dengan  Ibu  A  dari  Dinas Perdagangan, Ibu B dari Dinas Pendidikan juga mengungkapkan:
“Masyarakat  pun  berhak  untuk  memantau penggunaan  dana,  laporan  tersebut  juga ditujukan  untuk  stakeholder  dalam  rangka pengambilan  keputusan.  Transparansi  laporan keuangan  ini  juga  dilakukan  sebagai  kontrol atas penggunaan dana rakyat. Sehingga disini
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02
Anggi Saputra, Intiyas Utami, dan Ika Kristianti/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 13-28
transparansi  sangat  penting  untuk  dilakukan.”
Pernyataan yangsama dinyatakan oleh Ibu  C  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup,  beliau mengungkapkan:
“ Transparansi  penting  untuk  menunjukkan laporan  keuangan  tersebut  akuntabel,  agar pihak  luar  dan  masyarakat  yang  ingin mengetahui bagaimana laporan keuangan dinas itu  dapat  melihat  dan  menilai  baagaimana laporan  keuangan  tersebut,  laporan  keuangan biasanya  diupload  maksimal  tiga  bulan  setelah tahun berakhir.”
Pernyataan tersebut diperkuat oleh ungkapan dari Ibu D dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman:
“Laporan  keuangan  dipublikasikan  untuk masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Harus ada keterbukaan  mas  soalnya  masyarakat  juga berhak  tahu  secara  terbuka  dan  menyeluruh tentang  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan oleh pemerintah kota.”
Bapak E dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang  juga  memperkuat  pernyataan Ibu D dengan menyebutkan:
“Tentu  keterbukaan  laporan  keuangan  itu sangat  itu  sangat  penting  mas,  karena masyarakat  juga  berhak  tahu  bagaimana pemerintah  mengelola  dananya,  trus  juga laporan  keuangan  itu  kan  juga  ditujukan  buat pihak  pihak  yang  berkepentingan  untuk pengambilan keputusan.”
Transparansi berarti memberikan informasi  keuangan  yang  jujur  dan  terbuka kepada masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Peraturan tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa masyarakat  umum  berhak  untuk  mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola  sumber  daya  dan  kebijakan  yang telah  dipercayakan  kepadanya  agar  sesuai dengan norma dan peraturan yang ada.
Setiap  dinas  tidak  langsung  melakukan transparansi laporan keuangan kepada masyarakat  umum  karena  laporan  keuangan yang  sudah  dibuat  tersebut  nantinya  akan dikumpulkan  terlebih  dahulu  untuk  diperiksa oleh  BKD  dan  kemudian  diaudit  oleh  BPK. Setelah  diaudit  BPK  pemerintah  Kota  Salatiga baru akan melaksanakan transparansi LKPD. Ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  Kota  Salatiga sudah transparan dalam pengelolaan keuangan maupun kegiatannya karena pelaksanaan  transparansi  tersebut  sudah  sesuai dengan  peraturan  pemerintah  yang  berlaku. Salah satu tujuan dari transparansi adalah untuk menunjukkan keterbukaan mengenai pertanggungjawaban  keuangan  dan  kinerja pemerintah.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh Kusuma (2002) transparansi sangat penting guna menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan  dari  masyarakat  bahwa  pemerintah daerah  merupakan  instansi  pelayanan  publik yang  profesional  dan  bebas  dari  tindakan kecurangan. Dengan adanya transparansi masyarakat  dapat  mengukur  dan  mengawasi kinerja  serta  pertanggungjawaban  keuangan pemerintah  daerah  sehingga  dapat  mencegah kecurangan yang dapat terjadi. Hal ini sesuai
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02
Anggi Saputra, Intiyas Utami, dan Ika Kristianti/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 13-28
dengan  pendapat  Andrianto  (2007) yang
menyatakan bahwa transparansi dapat
mencegah korupsi serta meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah sehingga masyarakat  lebih  mampu  untuk  mengukur kinerja  pemerintah.  Erlanda  dan  Khairudin (2016)  juga  mengungkapkan  hal  yang  sama bahwa transparansi adalah salah satu unsur guna menyelenggarakan  negara  yang  bersih  dan bebas dari KKN.
Potensi Whistleblowing atas  Penyalahgunaan Pengelolaan Dana
Whisthleblowing sangat  penting  guna membantu  pemerintah  dalam  mengungkap tindakan  ilegal  yang  terjadi  di  instansi pemerintahan.  Dalam  hasil  wawancara  tentang potensi para pegawai negeri sipil untuk menjadi whistleblower dengan kaitanya bahwa masyarakat  dapat  melakukan  pengawasan pengelolaan  dana  dan  kinerja  pemerintah melalui  akuntabilitas  dan  transparansi  yang dilakukan  masing-masing  dinas,  para  Pegawai Negeri Sipil yang menjadi narasumber berpendapat  bahwa  mereka  hanya  mempunyai wewenang untuk menyusun akuntabilitas laporan  keuangan  dan  menyerahkannya  ke bagian  akuntansi  BKD  untuk dilakukan pengecekan sebelum di upload , mereka merasa tidak mempunyai wewenang untuk mengungkapkan  kecurangan  yang  terjadi  dan memilih untuk menunggu pihak yang berwenang  dalam  hal  ini  auditor  untuk mengungkap kecurangan apabila terjadi.
Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Ibu A dari Dinas Perdagangan:
“Ya dinas memang sudah melakukan akuntabilitas  dan  transparansi  mas  jadi masyarakat  memang  bisa  mengawasi,tapi  kalo misal ada penyalahgunaan dana itu kita nanti ada inspektorat dan auditor yang menindaklanjuti,  jadi  saya  hanya  melakukan tugas dan kewajiban saya untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan menyerahkannya ke BKD, untuk mengungkapkanya itu bukan ranah saya mas.”
Senada  dengan  Ibu  A  dari  Dinas Perdagangan,  Ibu B dari dinas Pendidikan juga mengungkapkan:
“Saya  disini  hanya  melakukan  tugas  pokok fungsi  saya,  dalam  hal  ini  saya  hanya berkewajiban  dan  mempunyai  wewenang  untuk melakukan verifikasi dan penatausahaan untuk laporan keuangan, sehingga untuk mengungkapkan penyelewengan dana yang ada itu  bukan  ranah  saya,  itu  ranahnya  auditor internal nanti.”
Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu C dari Dinas Lingkungan hidup yang mengungkapkan:
“Ya  saya  kan  tugasnya  cuma  dipenatausahaan buat  laporan  keuangannya  mas,  masyarakat memang  bisa  mengawasi  melalui  akuntabilitas dan  transparansi  yang  ada  tapi  kalo  misal  ada kecurangan  penyalahgunaan  dana  dan  saya tahu  ya  itu  bukan  wewenang  saya  untuk mengungkapkan.”
Sejalan  dengan  pernyataan  Ibu  A,  B  dan C,  Ibu  D  dari  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Pemukiman juga mengungkapkan:
“Wah  kalo  itu  bukan  wewenang  saya  mas bukan ranah saya, saya tugasnya cuma
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02
Anggi Saputra, Intiyas Utami, dan Ika Kristianti/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 13-28
dipenatausahaan, kalo urusan mengungkapkan penyelewengan atau kecurangan penyalahgunaan  dana  itu  nanti  tugasnya inspektorat  sama  auditor  internal,  jadi  ya  saya cuma  menjalankan  apa  yang  menjadi  tugas pokok saya, yang penting kita sudah menjalankan  kewajiban  untuk  melaksanakan akuntabilitas dan transparansinya biar masyarakat tau.”
Pernyataan tersebut diperkuat oleh ungkapan  dari  Bapak  E  dari  Dinas  Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, beliau mengungkapkan:
“Itu biar  nanti jadi  urusannya auditor internal mas,  kewajiban  dan  tugas  saya  kan  cuma dipenatausahaan laporan keuangannya, kalo sampe melaporkan kecurangan penyalahgunaan  dana  itu  sudah  bukan  ranah saya.”
Whistleblower dapat membantu pemerintah  untuk  mengungkapkan  tindakan ilegal  yang  dapat  merugikan  negara  dan masyarakat.  Seseorang  yang  ingin  menjadi whistleblower  harus  mempunyai  bukti  dan informasi  yang  jelas  agar  dapat  ditindaklanjuti oleh  pihak  yang  berwenang  sesuai  dengan pernyataan  Keraf  (2008).  Dalam  lingkup instansi  pemerintah  para  Pegawai  Negeri  Sipil merupakan  individu  yang  paling  berpotensi untuk  menjadi whistleblower .  Hal  ini  sesuai dengan penelitian Mesmer-Magnus dan Viswesvaran  (2005)  yang  menyatakan  bahwa dalam  instansi  pemerintah  pengguna  potensial diterapkannya  sistem whistleblowing adalah para  pegawai  negeri  sipil,  hal  ini  dikarenakan mereka terlibat secara langsung dan memiliki
informasi  rinci  tentang  proses  berjalannya kegiatan  operasional  dan  bagaimana  instansi tersebut bekerja.
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menjadi narasumber dalam penelitian ini memilih  untuk menunggu pihak yang berwajib dalam mengungkapkan  kecurangan  penyalahgunaan dana  yang  ada  karena  mereka  merasa  tidak mempunyai hak dan wewenang untuk mengungkapkan  kecurangan  tersebut.  Hal tersebut  bisa  didasari  berbagai  pertimbangan yang  ada  mengingat  bahwa whistleblowing merupakan  tindakan  yang  beresiko  karena tindakan  ini  nantinya  berhubungan  dengan nama baik suatu instansi maupun individu yang berkaitan.  Oleh  karena  itu  tidak  semua  orang berani  untuk  mengungkapkan  kecurangan  yang ada  kepada  pihak  lain.  Hal  sesuai  juga diungkapkan oleh Park dan Blenkinsopp (2009) bahwa  resiko  pembalasan  yang  diterima  oleh pelaku whistleblower secara  tidak  langsung dapat  mempengaruhi  niat  individu  untuk melaporkan kecurangan.
Pemerintah  sebenarnya  sudah  menjamin keamanan  para  pelaku whistleblower melalui
UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan  saksi  dan  korban,  undang-undang ini  berisi  tentang  perlindungan  atas  keluarga, keamanan  pribadi  dan  harta  bendanya  serta bebas  dari  ancaman  yang  terkait  dengan kesaksian  yang  akan,  sedang  atau  telah diberikan,  sehingga  Pegawai  Negeri  Sipil  yang ada  seharusnya  tidak  perlu  merasa  takut  lagi menjadi whistleblower .
ISSN
2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02

## KESIMPULAN &

## SARAN Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  Kota  Salatiga  sudah accountable dan  transparan  dalam  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  serta  tidak  ada  potensi whistleblowing atas  penyalahgunaan  dana.
Pegawai negeri sipil merasa bahwa transparansi dan  akuntabilitas  LKPD  merupakan  komponen yang  sangat  penting  karena  hal  itu  merupakan bentuk  keterbukaan  serta  pertanggungjawaban kinerja dan pengelolaan keuangan oleh pemerintah.
Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi  LKPD  masyarakat  dapat  ikut mengawasi  kinerja  pemerintah  daerah  agar bekerja  sesuai  dengan  amanah  yang  diberikan dan  tidak  melakukan  tindakan  ilegal  untuk kepentingan  individu  maupun  kelompok  yang dapat  merugikan  masyarakat  dan  negara. Namun  pada  kenyataannya  narasumber  merasa bahwa untuk mengungkapkan tindakan penyalahgunaan  dana  yang  bisa  saja  terjadi  di instansi tempat mereka bekerja itu bukanlah hak dan wewenang mereka.

## Implikasi Terapan
Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai bahan  evaluasi  bagi  instansi  pemerintah  untuk membuat mekanisme whistleblowing yang baik misalnya adanya jaminan keselamatan berdasarkan  hukum  yang  ada  agar  Pegawai Negeri  Sipil  yang  bekerja  pada  SKPD  lebih berani  untuk  mengungkapkan  kecurangan  serta memberikan reward khusus bagi para whistleblower .

## Saran
Penelitian  ini  terbatas  pada  jumlah  dinas  yang menjadi  objek  wawancara  dan  topik  penelitian yang sensitif dan beresiko sehingga dikhawatirkan hasil wawancara dari narasumber tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya  karena  adanya  kepentingan- kepentingan  untuk  melindungi  individu  atau instansi  yang  bersangkutan.  Bagi  penelitian selanjutnya,  diharapkan  dapat  mengembangkan penelitian  ini  pada  aspek  yang  lain  misalnya seperti  independensi,  responsibilitas,  dan  lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto,  N.  2007.  Good e-government: transparansi  dan  akuntabilitas  publik melalui e-government. Malang:
Bayumedia  publising,  anggota  IKAPI Jatim.
Erlanda, R  dan  Khairudin.  2016.  Pengaruh transparansi  dan  akuntabilitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) terhadap  tingkat  korupsi  pemerintah daerah  (Studi  pada  Pemerintah  Kota  Se- Sumatera). Jurnal akuntansi dan keuangan 7(2): 137-154.
Heriningsih, S  dan  Marita.  2013.  Pengaruh opini  audit  dan  kinerja  keuangan  daerah terhadap  tingkat  korupsi  pemerintah daerah  (Studi  empiris  pada  Pemerintah Kabupaten  dan  Kota  di  Pulau  Jawa). Buletin ekonomi 11 (1).
Keraf,  S.  2008.  Etika  bisnis. Yogyakarta:
Kanisius. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014.
Integritas  sektor  publik  tahun  2013:  fakta korupsi  dalam  layanan  publik.  Jakarta: KPK.
ISSN
2302-1810 (online)
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02
Anggi Saputra, Intiyas Utami, dan Ika Kristianti/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 13-28
Kusuma,  M. 2012.  Pengaruh akuntabilitas Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003
terhadap transparansi penyusunan laporan
Tentang Keuangan Negara. keuangan pemerintah   daerah   (Studi empiris  terhadap   persepsi
mahasiswa diploma  akuntansi  di  Kediri).  Cahaya aktiva 2(2): 45-57.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor publik.
Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Mardiasmo.  2002.  Otonomi  daerah  sebagai upaya memperkokoh basis perekonomian daerah.  Seminar  pendalaman Ekonomi
Rakyat.
Mesmer-Magnus,  J.  R  dan  Viswesvaran, C.
2005.  Whistleblowing  in  organizations: An examination of correlates of whistleblowing  intentions,  actions,  and retaliation. Journal of Business Ethics 62 (3): 277-297.
Park, H dan Blenkinsopp, J. 2009.
Whistleblowing as planned behavior – a survey  of  south  korean  police  officers. Jurnal of business ethics 85: 545-556.
Pemerintah  Kota  Salatiga.  2017.  available  at: www.salatiga.go.id.  Diakses  tanggal  1 Juni 2017.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia
Nomor  71  Tahun  2010  tentang  standar akuntansi pemerintah.
Sopanah. 2005. Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan  publik  terhadap  hubungan antara  pengetahuan  anggaran  daerah dengan  pengawasan  keuangan  daerah.
Jurnal logos 3(1).
Transparency International. 2017.“Corruption perception  index  2016”,  available at:
www. transparency.org/cpi2016/. Diakses tanggal 22 Juni 2017.
Undang  -  Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.02