Terakreditasi Nomor 204/E/KPT/2022 | Vol. 4, No. 4, Oktober (2023), pp. 1052-1068

## Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) Sebagai Strategi Pengembangan Smart Village Pada
Dimensi Governance ( Administration Service)
Alam Adhiyatama 1* , Fitriyana Dewi 2 , Soni Fajar Surya Gumilang 3 1,2,3 Universitas Telkom, Indonesia E-mail: 1* alamadhiyatama@student.telkomuniversity.ac.id,
2 fitriyanadewi@telkomuniversity.ac.id, 3 mustonie@telkomuniversity.ac.id

## Abstract
Village  development  has  become  an  important  topic  of  discussion  in  Indonesia, especially  with  the  enactment  of  regulations  and  policies  that  support  autonomous villages. This research reviews regulations such as Presidential Regulation number 95 of 2018  concerning  Electronic-Based  Government  Systems  (SPBE)  and  number  6  of  2014 concerning  villages  that  contribute  to  village  development.  Based  on  a  survey  by  the Ministry of Villages of PDTT, only 4% of the total villages in Indonesia have attained the status of an Independent Village. This research identifies the need to advance information technology  in  villages,  supports  the  smart  village  concept,  and  analyzes  the  concept  of Sustainable Development Goals (SDGs) in the context of village development. One of the focuses of this research is in Rancamanyar Village, where aspects of village governance and Administration Service are the main concerns. The suggested solution is the creation of  an  enterprise  architecture  design  which is expected  to help  the  operational  gaps  that exist in every process in the village. This research is expected to be a guide in planning and implementing technology that supports independent and sustainable villages, as well as providing a comprehensive picture of the status of village development in Indonesia in accordance with the goals of the SDGs.
Keywords: Enterprise Architecture, SPBE, Smart Village, Administration Service

## Abstrak
Pembangunan  desa  telah  menjadi  topik  penting  dalam  pembahasan  di  Indonesia, terutama  dengan  diberlakukannya  peraturan  dan  kebijakan  yang  mendukung  desa otonom. Penelitian ini mengulas peraturan seperti Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang  berkontribusi  pada  pembangunan  desa.  Berdasarkan  survei  Kementerian  Desa PDTT, hanya 4% dari total desa di Indonesia yang telah mencapai status Desa Mandiri. Penelitian  ini  mengidentifikasi  kebutuhan  untuk  memajukan  teknologi  informasi  dalam desa,  mendukung  konsep  smart  village,  dan  menganalisis  konsep  Sustainable Development  Goals  (SDGs)  dalam  konteks  pembangunan  desa.  Salah  satu  fokus penelitian ini adalah pada Desa Rancamanyar, di mana aspek tata kelola pemerintahan desa  dan  Administration  Service  menjadi  fokus  utama.  Solusi  yang  disarankan  adalah pembuatan  rancangan  enterprise  architecture  yang  diharapkan  dapat  membantu kesenjangan operasional yang ada pada setiap proses di desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam perencanaan dan implementasi teknologi yang mendukung desa mandiri dan berkelanjutan, serta memberikan gambaran menyeluruh tentang status pembangunan desa di Indonesia sesuai dengan tujuan SDGs.
Kata Kunci: Enterprise Architecture, SPBE, Smart Village, Administration Service
Terakreditasi Nomor 204/E/KPT/2022 | Vol. 4, No. 4, Oktober (2023), pp. 1052-1068

## 1. Pendahuluan
Saat  ini  sedang  ramai  membahas  tentang  pembangunan  desa  dalam  Peraturan Perundang-undangan  nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  dan  telah  melahirkan kebijakan  tentang  desa  untuk  mampu  dengan  leluasa  mengurus  rumah  tangganya sendiri  (desa  otonom),  mengakibatkan  peningkatan  yang  signifikan  pada pengembangan  inovasi  desa[1].  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014 menyatakan  bahwa  pentingnya  desa  sebagai  elemen  sentral  dalam  pembangunan. Dalam  undang-undang  tersebut,  peran  desa  memiliki  tingkat  kemandirian  yang signifikan.  Desa  diberi  wewenang  untuk  mengatur  dan  merencanakan  anggaran mereka  sendiri[2]. Enterprise  Architecture adalah  suatu  pendekatan  yang  bisa digunakan  untuk  mengintegrasikan  strategi  bisnis  dengan  teknologi  informasi  serta memberikan  dukungan  bagi  penerapan smart  village [3]. Smart  village sebenarnya diadopsi  atau  konsep  turunan  dari smart  city .  Perbedaanya  hanya  terletak  pada lokasi  penerapannya.  Jika smart  city diimpelmentasikan  di  level  kota,  maka smart village diimplementasikan di level desa[4]. Secara umum suatu desa dapat dikatakan desa  cerdas  apabila  desa  tersebut  secara  inovatif  menggunakan  teknologi  in formasi untuk  mencapai  peningkatan  kualitas  hidup,  efisiensi  dan  daya  saing  dalam  aspek ekonomi, sosial dan lingkungan[5].
Berdasarkan  survei  terakhir  yang  dilakukan  Kementerian   Desa  PDTT menghasilkan  data    terakhir  pada  tahun  2021,  dari  74.957  desa,  hanya  3.269  desa yang  berstatus  sebagai  Desa  Mandiri[6].  Desa  Mandiri  merupakan  suatu  desa  yang memiliki akses dan  ketersediaan pelayanan  dasar yang  memadai, infrastruktur  yang baik,  serta  sistem  pelayanan  umum  dan  pemerintahan  yang  sangat  efektif.  Desa Mandiri  memiliki  tingkat  pembangunan  yang  tinggi,  dengan  Indeks  Pembangunan Desa (IPD) melebihi 75 dalam rentang skala 1 hingga 100[6].
Tabel 1. Data Survey Kemendes PDTT Kategori Desa Jumlah Desa Desa Mandiri 3.269 desa Desa Maju 15.321 desa Desa Berkembang 38.083 desa Desa Tertinggal 12.635 desa Desa Sangat Tertinggal 5.649 desa
Dengan  menggunakan  kalkulasi  Indeks  Desa  Membangun  (IDM),  untuk  saat  ini jumlah  desa  yang  sudah  menerapkan  teknologi  informasi  yang  memadai  menca pai 3.269  desa  mandiri  atau  4%  dari  jumlah  seluruh  desa  di  Indonesia  yaitu  74.961 desa[6]. Untuk mencapai status desa mandiri, nilai yang diperlukan adalah lebih dari 0,8155.  Desa  Rancamanyar  telah  berhasil  mencapai  nilai  ini  dengan  skor  0,923, yang  menandakan  bahwa  desa  tersebut  telah  menjadi  desa  mandiri.  Namun,  jika dilihat  dari  sudut  pandang Sustainable  Development  Goals (SDGs),  ada  nilai terpisah  yang  mencerminkan  kemajuan  Desa  Rancamanyar  dalam  mencapai  tujuan tersebut[7].
Tabel 2. Score SDGs No  Goals SDGs Score 1. Desa Tanpa Kemiskinan 78,78 2. Desa Tanpa Kelaparan 33,33 3. Desa Sehat dan Sejahtera 41,19 4. Pendidikan Desa Berkualitas 28,90 5. Keterlibatan Perempuan Desa 33,33 6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi 63,93 7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan 99,53 8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata 22,27

## KESATRIA: Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer & Manajemen)
9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan 0,00 10.  Desa Tanpa Kesenjangan 27,51 11.  Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman 32,20 12.  Konsumsi Produksi Desa Sadar Lingkungan 0,00 13.  Desa Tanggap Perubahan Iklim 0,00 14.  Desa Peduli Lingkungan Laut 0,00 15.  Desa Peduli Lingkungan Darat 0,00 16.  Desa Damai Berkeadilan 72,67 17.  Kemitraan untuk Pembangunan Desa 0,00 18.  Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif  0,00
Berdasarkan Nilai Sustainable Development Goals (SDGs) yang tercantum dalam Tabel  2  khususnya  pada  tujuan  9  yakni  (Infrastruktur  dan  Inovasi  Desa  Sesuai Kebutuhan)  tidak  terdapat  nilai  SDGs[7].  Maka  dari  itu,  diperlukan  upaya peningkatan  untuk  mencapai  nilai  maksimum  SDGs  di  desa  tersebut,  caranya dengan  merancang enterprise  architecture SPBE  untuk  penerapan smart  village khususnya  pada  wilayah  yang  memiliki  desa  berkembang  terbanyak  di  Indonesia. Agar  transparansi  mengenai  kinerja  desa,  kualitas,  dan  potensinya  dapat  terwujud, penting  bagi  sebuah  desa  untuk  memiliki  sistem  yang  komprehensif  yang  mampu menyajikan  informasi  yang  detail  serta  layanan  administrasi  berbasis  elektronik. Konsep smart village diharapkan mampu mendukung desa-desa dalam menjadi desa mandiri  dan  berkelanjutan,  serta  berkontribusi  dalam  peningkatan  pencapaian terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).

## 2. Metodologi Penelitian

## 2.1. Sistematika Penyelesaian masalah
Sistematika  penyelesaian  masalah  menggambarkan  alur  atau  proses  yang  dilakukan dalam  penelitian  untuk  memecahkan  masalah  yang  diteliti  dan  menjelaskan  alur  dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Alur metodologi pemecahan masalah didasarkan pada alur  yang  diawali  dengan  proses  inisiasi,  analisis  dan  perencanaan  dan  diakhiri  dengan kesimpulan  dan  rekomendasi . Model  konseptual  merupakan  sebuah  kerangka  kerja yang  digunakan untuk  mengerti,  mengeksekusi, dan  mengevaluasi penelitian sistem informasi  yang  menggabungkan  paradigma  ilmu  perilaku  dan  ilmu  desain.  Kami menggunakan  kerangka  kerja  ini  untuk  memposisikan  dan  membandingkan paradigma-paradigma  tersebut  [8].  Berikut  merupakan  gambaran  model  konseptual yang akan digunakan untuk penelitian ini:
Gambar 1. Model Konseptual Hevner

## KESATRIA: Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer & Manajemen)
Terakreditasi Nomor 204/E/KPT/2022 | Vol. 4, No. 4, Oktober (2023), pp. 1052-1068
Melalui Gambar  1 menampilkan langkah pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah  tahap  Inisiasi  dan  Identifikasi  adalah  tahap  awal  penelitian  di  Desa Rancamanyar.  Ini  melibatkan  pemilihan  objek  penelitian,  survei  lapangan, pengenalan  objek,  dan  pengumpulan  data  melalui  observasi,  studi  literatur, wawancara, dan pemahaman smart  village . Selain  itu, identifikasi Undang-Undang, TUPOKSI  Pemerintah  Desa,  arsitektur  SPBE  Perpres,  dan  RPJM  Desa  dilakukan dalam tahap ini.
Tahap  Perancangan  mencakup  beberapa  langkah  berdasarkan  konsep  TOGAF ADM,  seperti Preliminary  Phase,  Architecture  Vision,  Business  Architecture,  Data Architecture, Service Architecture, Application Arc hitecture, Technology
Architecture,  dan  Security  Architecture .  Setiap  langkah  ini  melibatkan  identifikasi, pembuatan model, dan artefak yang relevan.
Tahap  Penyelesaian  adalah  tahap  akhir  penelitian  di  mana  rancangan blueprint enterprise  architecture dihasilkan.  Ini  akan  menjadi  panduan  bagi  pemerintahan desa  dalam  mengembangkan smart  village .  Selanjutnya,  dilakukan  penyusunan kesimpulan dan validasi data ke desa.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Preliminary phase
Tahapan Preliminary Phase merupakan langkah awal dalam melakukan persiapan terhadap  proses  perancangan  Enterprise  Architecture  (EA),  di  mana  ditentukan kebutuhan-kebutuhan  spesifik  yang  wajib  dipenuhi  dalam  merancang  arsitektur target  yang  diinginkan.  Dalam  fase  ini,  beberapa  kegiatan  yang  dapat  dijal ankan meliputi  pengelolaan  data  yang  bersumber  dari  informasi  dan  dokumen  yang  telah diperoleh,  persiapan  framework,  penetapan  ruang  lingkup  (scope)  desain,  serta penetapan  prinsip-prinsip  arsitektur.  Hasil  yang  diharapkan  dalam  fase  ini  akan terwujud dalam bentuk principle catalog .
Tabel 3. Principle Catalog
No Domain Architecture Principle Description 1 Business Architecture Primacy of Principles Seluruh perangkat desa di Pemerintah Desa Rancamanyar akan menerapkan prinsip- prinsip manajemen TI dan SPBE. Information Management is Everybody's Business Setiap perangkat desa terlibat secara aktif dan sejalan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen informasi yang diperlukan untuk mendukung pelayanan pemerintah dan SPBE. Common Use Applications Pengembangan aplikasi yang digunakan di seluruh Pemda banyak diminati dibandingkan membuat aplikasi serupa atau duplikasi yang hanya tersedia untuk perangkat desa tertentu. IT Responsibility Diskominfo membantu desa dalam implementasi dan membangun infrastruktur TI sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan layanan pemerintah. Business alignment with IT Aktivitas proses bisnis akan dibantu dengan menggunakan teknologi informasi sesuai kebutuhan Compliance with Law Dalam setiap proses manajemen data dan informasi di perangkat desa Desa
Rancamanyar, harus memperhatikan

## KESATRIA: Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer & Manajemen)
No Domain Architecture Principle Description kepatuhan terhadap semua hukum, undang- undang, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. 2 Data Architecture Data is an asset Desa Rancamanyar harus menjaga dan mengurus data dengan baik karena data memiliki nilai penting bagi mereka. Data is shared Setiap pengguna harus memiliki akses ke data yang diperlukan. Oleh karena itu, data harus dapat dibagikan kepada semua pengguna yang memiliki otoritas yang sesuai. Data security Desa Rancamanyar harus menjaga dan melindungi data mereka dari penyalahgunaan data. Data valid Data harus memiliki bukti yang dapat dibuktikan tentang kebenaran dan kesahihan data. 3 Application Architecutre Ease of use Pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dengan mudah karena adanya penyuluhan dari dinas terkait. Flexibility Aplikasi ini dapat berjalan di berbagai platform seperti website maupun mobile . Application integration Integrasi aplikasi memungkinkan data dibagikan sesuai dengan kebutuhan operasional dan administrasi yang relevan. 4 Technology Architecture Maintenance Technology Pemeliharaan perangkat yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan. Interoperability Kerja sama dan sinkronisasi antara aplikasi-aplikasi yang saling terhubung secara terintegrasi, bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi sesuai dengan aturan yang telah disetujui. Change  accordingly need Perubahan atau peningkatan teknologi yang terjadi akan disesuaikan oleh Desa Rancamanyar sesuai dengan kebutuhan layanan. IT utilization Mengoptimalkan penggunaan aset teknologi informasi (IT) yang dimiliki agar sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang tepat. 5 Service Architecture Simple Standar Pelayanan yang dapat dimengerti dengan mudah, diikuti dengan mudah, dilaksanakan dengan mudah, dapat diukur dengan jelas, serta memiliki prosedur yang jelas. Accountable Isi yang terdapat dalam Standar Pelayanan harus dapat diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak- pihak yang berkepentingan. Transparency Standar Pelayanan harus mudah diakses oleh masyarakat dengan mudah.
Terakreditasi Nomor 204/E/KPT/2022 | Vol. 4, No. 4, Oktober (2023), pp. 1052-1068

## 3.2. Architecture Vision
Architecture vision adalah fase pertama dalam merancang arsitektur perusahaan dalam kerangka  kerja  TOGAF  ADM  perusahaan.  Ini  adalah  pandangan  aspirasional  tingkat tinggi dari produk arsitektur akhir. Architecture vision biasanya mencakup luasnya ruang lingkup yang diidentifikasi untuk proyek, pada tingkat tinggi. 3.2.1. Value Chain
Value  chain adalah  suatu  alat  yang  berguna  untuk  mendefinisikan  kemampuan  inti organisasi  dan  aktivitas  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencapai  keunggulan  kompetitif dalam  hal  biaya  dan  diferensiasi. Value  chain adalah  suatu  alat  yang  berguna  untuk mendefinisikan  kemampuan  inti  organisasi  dan  aktivitas  yang  dapat  dilakukan  untuk mencapai  keunggulan  kompetitif  dalam  hal  biaya  dan  diferensiasi.  Model value  chain generik  mensyaratkan  bahwa  kegiatan  dari  sebuah  perusahaan  dipisahkan  menjadi komponen diskrit untuk analisis value chain yang akan dilakukan [9]:
Gambar 2. Value Chain Desa Rancamayar
Aktivitas  utama  di  desa  Rancamanyar  terdapat  4  komponen  yang  terdiri  dari Penyediaan Kebutuhan, Pembangunan Sarana dan Prasarana, Potensi Ekonomi Lokal dan Pemanfaatan Sumberdaya. Aktivitas utama di desa Rancamanyar dibantu dengan adanya aktivitas pendukung di dalamnya seperti Program Keuangan dan Kepegawaian Umum.

## 3.2.2. Solution Concept Diagram
Dalam pengembangan Solution Concept Diagram , pendekatan tiga lapisan digunakan, yang  terdiri  dari  lapisan  front office, yang  merupakan  bagian  aplikasi  yang  berinteraksi langsung  dengan  publik  dan  perangkat  daerah  serta  lembaga  pemerintah  daerah. Selanjutnya,  lapisan middle  office berfungsi  sebagai  aplikasi  yang  digunakan  oleh perangkat  daerah  dan  masyarakat  untuk  mendukung  layanan  publik.  Lapisan  terakhir adalah  lapisan back  office ,  yang  merupakan  aplikasi  yang  digunakan  untuk  pengelolaan dan pengendalian sistem.
Gambar 3. Solution Concept Diagram

## KESATRIA: Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer & Manajemen)
Terakreditasi Nomor 204/E/KPT/2022 | Vol. 4, No. 4, Oktober (2023), pp. 1052-1068

## 3.3. Arsitektur Bisnis
Arsitektur  Bisnis  adalah  kerangka  kerja  yang  menawarkan  pendekatan  terstruktur untuk  merancang,  merencanakan,  mengimplementasikan,  dan  mengelola  proses  bisnis, struktur  organisasi,  dan  kemampuan  suatu  organisasi.  Model  perancangan  arsitektur proses bisnis EA SPBE ini mengacu pada Amanah Perpres NO. 95 Tahun 2018 [10]. 3.3.1. Peta Proses Bisnis Level 0
Gambar 4. Peta Proses Bisnis Level 0
Gambar  4  menunjukkan  tingkat  proses  bisnis  level  0  di  atas,  terdapat  9  proses  yang digambarkan  dan  diberi  nama  menggunakan  kode  proses  "AdmiRanca"  (Administrasi Rancamanyar)  yang  merupakan  sasaran  yang  ingin  dicapai  oleh  Pemerintah  Desa Rancamanyar.  Proses  bisnis  level  0  Pemerintah  Desa  Rancamanyar  dibagi  menjadi  dua jenis proses, yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama adalah proses yang secara  langsung  berperan  dalam  memenuhi  kebutuhan  pengguna  eksternal  dan  internal pemerintahan,  serta  memiliki  dampak  langsung  terhadap  keberhasilan  pemerintahan dalam  mencapai  visi  dan  misi  pemerintahan.  Proses  pendukung  adalah  proses  yang bertujuan  untuk  mendukung  pengelolaan  operasional  dari  sistem  pemerintahan  dan memenuhi kebutuhan pengguna internal.

## 3.3.2. Peta Relasi
Peta  relasi  proses  bisnis  adalah  gambaran  yang  menggambarkan  siapa  saja  pihak internal  Desa  Rancamanyar  yang  terlibat  dalam  setiap  proses  yang  ditampilkan  dalam peta proses bisnis. Penggambaran peta relasi disesuaikan dengan peta proses bisnis level 0, yang mencakup peta proses utama dan peta proses pendukung. Dari proses AdmiRanca 1  hingga  proses  AdmiRanca  6,  perangkat  desa  yang  bertanggung  jawab  dan  terlibat  di dalamnya digambarkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Peta Relasi
Terakreditasi Nomor 204/E/KPT/2022 | Vol. 4, No. 4, Oktober (2023), pp. 1052-1068

## 3.3.3. Gap Analysis Arsitektur Bisnis
Dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  setiap  proses  bisnis,  beberapa langkah perlu diambil. Pertama, setiap program layanan administrasi kependudukan harus sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  untuk  setiap  aktivitasnya.  Saat  ini,  masih terdapat  kekurangan  dalam  penerapan  prinsip  TI  dalam  program-program  administrasi tersebut.  Oleh  karena  itu,  perlu  diambil  langkah  untuk  menerapkan  manajemen  TI  dan prinsip SPBE dalam setiap layanan administrasi umum dan kependudukan.
Kedua,  proses  bisnis  yang  dimiliki  harus  memiliki  definisi  yang  jelas  dan  sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Desa Rancamanyar. Saat ini, Desa Rancamanyar belum memiliki  model  proses  bisnis  yang  terdefinisi  sesuai  dengan  Visi  dan  Misi  Desa.  Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk merancang model peta proses bisnis level 0 dan level 1 berdasarkan acuan Perpres Nomor 132 Tahun 2022.
Ketiga, perlu dilakukan perubahan proses bisnis pada layanan administrasi umum dan kependudukan.  Saat  ini,  proses  bisnis  pada  layanan  tersebut  masih  memiliki  alur  yang tidak efektif dan masih dilakukan secara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk  memperbarui  alur  proses  bisnis  pada  layanan  administrasi  umum  dan kependudukan dengan menggunakan aplikasi usulan SIPEDES.
Terakhir, untuk  meningkatkan efektivitas dan efisiensi, perlu dilakukan otomasi pada setiap  proses  bisnis  dengan  menggunakan  aplikasi  yang  sesuai.  Saat  ini,  proses  bisnis pada setiap kegiatan administrasi masih dilakukan secara konvensional. Oleh karena itu, langkah  selanjutnya  adalah  merancang  aplikasi  SIPEDES  untuk  membantu  proses registrasi umum dan kependudukan menjadi lebih efektif dan efisien.

## 3.4. Arsitektur Data
Arsitektur  Data  melibatkan  pengidentifikasi  entitas  data  dan  sumber  data  yang kemudian digunakan untuk mendukung fungsi bisnis di Pemerintah Desa Rancamanyar. 3.4.1. Katalog Data/Aplikasi
Katalog ini menggambarkan penggunaan data dari hubungan antara proses bisnis dan aplikasi,  yang  memungkinkan  pemetaan  aplikasi  yang  digunakan  dalam  proses  bisnis level  0  Pembangunan  Prioritas  untuk  menunjukkan  entitas  data  yang  digunakan  oleh masing-masing aplikasi.
Tabel 4. Katalog Data/Aplikasi Logical Application Deskripsi Data Entity Data Entity Type SIPEDES Aplikasi cadangan khusus Desa Rancamanyar untuk mendukung fungsi dan tugas administrasi pemerintahan desa seperti administrasi umum, administrasi kependudukan. Data Pengguna Master Data Data Petugas Master Data Data Kepala Desa Master Data Data Kependudukan Master Data Data Surat Permohonan Transactional Data Data Administrasi Master Data Data Kartu Tanda Penduduk Transactional Data Data Akta Kelahiran Transactional Data

## KESATRIA: Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer & Manajemen)
Terakreditasi Nomor 204/E/KPT/2022 | Vol. 4, No. 4, Oktober (2023), pp. 1052-1068
Logical Application Deskripsi Data Entity Data Entity Type Data Akta Kematian Transactional Data Data Surat Keterangan Transactional Data Data Domisili Transactional Data Data Surat Tidak Mampu Transactional Data Data Usaha UMKM Transactional Data Data Kartu Keluarga Transactional Data Data Kartu Keluarga Baru Transactional Data Data Pencatatan Kepemilikan Tanah Master Data Data Sertifikat Tanah Master Data

## 3.4.2. Model Data Konseptual
Model  Data  Konseptual  digunakan  untuk  mengetahui  jenis  data  yang  ada  di  seluruh bagian  fungsi,  termasuk  data  yang  bersifat  bersama  untuk  semua  fungsi,  data  spesifik yang  merupakan  data  usulan,  dan  juga  data  dari  dinas  lain  yang  terkait  dengan  dinas terkait  tersebut.  Berikut  pada  Gambar  6  merupakan  model  data  konseptual  dari  aplikasi usulan SIPEDES:
Gambar 6. ERD Aplikasi SIPEDES

## 3.4.3. Data Dissemination Diagram
Data  Dissemination  diagram  adalah  suatu  diagram  yang  digunakan  untuk menampilkan keterkaitan antara entitas data, layanan bisnis, dan komponen pada aplikasi.

## KESATRIA: Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer & Manajemen)
Terakreditasi Nomor 204/E/KPT/2022 | Vol. 4, No. 4, Oktober (2023), pp. 1052-1068
Selain itu, diagram ini dapat menunjukkan replikasi data dan kepemilikan aplikasi sebagai referensi utama untuk data. Di bawah ini terdapat Gambar 7 yang menggambarkan Data Dissemination diagram.
Gambar 7. Data Dissemination Diagram

## 3.4.4. Gap Analysis Arsitektur Data
Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  yang  ada,  sejumlah  persyaratan  harus terpenuhi. Pertama, keaslian data harus dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini, terdapat kekurangan dalam  hal  dokumentasi  data  yang  lengkap.  Oleh  karena  itu,  langkah  yang  perlu  diambil adalah melakukan dokumentasi pada entitas data yang relevan.
Kedua,  data  harus  dapat  diberikan  dan  diakses  oleh  setiap  pengguna  sesuai  dengan tingkat  otoritas  yang  dimilikinya.  Saat  ini,  penggunaan  data  telah  sesuai  dengan  otoritas yang  diberikan.  Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  penggunaan  data  ini  harus  tetap terkendali dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ketiga,  penting  untuk  memiliki  database  yang  terintegrasi  sesuai  dengan  kebutuhan pada proses bisnis. Saat ini, dalam layanan kesehatan, terdapat ketidakcocokan data yang belum  terintegrasi  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  langkah  yang  harus  diambil  adalah melakukan integrasi data pada aplikasi SIPEDES dan Open SID sesuai dengan kebutuhan proses bisnis yang ada.
Terakhir, perlu dilakukan pembaruan data dan informasi secara berkala pada layanan administrasi  dan  kependudukan.  Saat  ini,  data  dan  informasi  administrasi  dan kependudukan  tidak  terupdate  secara  real-time.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  upaya yang  terus-menerus  untuk  melakukan  update  data  dan  informasi  pada  layanan administrasi dan kependudukan agar tetap relevan dan akurat.

## 3.5. Arsitektur Aplikasi
Application  Architecture adalah  dokumen  yang  berisi  desain  aplikasi  dengan  fokus pada  arsitektur  aplikasi  dalam  suatu  organisasi  di  Desa  Rancamanyar.  Dokumen  ini menggambarkan interaksi antara aplikasi dengan layanan yang sesuai, serta proses bisnis yang dapat didukung oleh aplikasi tersebut.
Gambar 8. Diagram Komunikasi Aplikasi

## KESATRIA: Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer & Manajemen)
Terakreditasi Nomor 204/E/KPT/2022 | Vol. 4, No. 4, Oktober (2023), pp. 1052-1068
Gambar  8  memberikan  gambaran  lebih  rinci  tentang  Diagram  Komunikasi/ Integrasi  Aplikasi  tersebut  yang  mendeskripsikan  pemetaan  interaksi  komunikasi menggunakan physical application component.
Dalam  upaya  untuk  meningkatkan  pelayanan  administrasi  kependudukan  desa, beberapa  langkah  perlu  diambil.  Pertama,  perlu  dilakukan  pengadaan  aplikasi  pada layanan  administrasi  dan  kependudukan,  karena  saat  ini  belum  tersedia  aplikasi  yang dapat menjadi penunjang aktivitas pada layanan tersebut. Pengadaan aplikasi ini bertujuan untuk  memudahkan  pendataan  dan  memastikan  bahwa  pelayanan  administrasi kependudukan dapat ditingkatkan.
Kedua, aplikasi yang dirancang harus berfokus pada kemudahan pengguna. Meskipun aplikasi telah tersedia,  masih  perlu  diperhatikan  agar aplikasi ini benar-benar  memenuhi prinsip  kemudahan  pengguna.  Oleh  karena  itu,  perlu  diterapkan  prinsip  kemudahan pengguna pada tampilan dan fungsionalitas aplikasi tersebut.
Terakhir,  penting  untuk  mencatat  bahwa  aplikasi  yang  digunakan  saat  ini  sudah memiliki hak akses sesuai dengan penggunanya. Hal ini merupakan langkah positif yang sudah diambil dalam mendukung pelayanan administrasi dan kependudukan. Oleh karena itu, langkah-langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa aplikasi tersebut tetap terjaga dalam penggunaannya.

## 3.6. Arsitektur Infrastruktur/Teknologi
Pada  fase  ini,  dilakukan  pengembangan  arsitektur  teknologi  untuk  proyek  yang bertujuan menciptakan target arsitektur teknologi yang akan dibangun . 3.6.1. Matriks Teknologi/Aplikasi
Matriks  Teknologi/  Aplikasi  yang  mencatat  hubungan  antara  aplikasi  dan  platform teknologi. Data didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Desa Rancamanyar.
Tabel 5. Matriks Teknologi/Aplikasi
Application / Technology Component Physical Application
Op en S ID
S IM ASDA P ro d esk el S IS KEUD ES DIBEDA S KEN E -M o n ev S IP
EDES Physical Technology Component Server V V V V V V V Backup Server V - - - - V V VPS (Virtual Private Server) V - - - - V V Database V V V V V V V Switch V V V V V V V Keamanan V V V V V V V Perangkat V V V V V V V Printing - - V - - V V Mail V V V V V V V Access Point V V V V V V V Internet V V V V V V V OS Client - - - - - - V
Terakreditasi Nomor 204/E/KPT/2022 | Vol. 4, No. 4, Oktober (2023), pp. 1052-1068

## 3.6.2. Topologi Jaringan Intra Pemerintah
Untuk  meningkatkan  kinerja  Pemerintah  Desa  Rancamanyar,  diperlukan  modifikasi pada  jaringan  intra  desa,  yaitu  menganti  router  utamanya  menggunakan  SD-WAN  dan penambahan  Backup  Server.  SD-WAN  berfungsi  dalam  menentukan  router  yang  paling sesuai  dan  menetapkan  node  router  tujuan.  Keunggulan  dari  SD-WAN  adalah  tidak memerlukan  intervensi  manusia,  yang  berarti  lebih  efisien  dan  dapat  meminimalkan kesalahan  manusia.  Selain  itu,  SD-WAN  dapat  mencakup  metro  ethernet  dan  internet, memberikan  cakupan  yang  lebih  luas.  Backup  server  berfungsi  sebagai  cadangan  server untuk desa, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Desa Rancamanyar, Server Diskominfo  seringkali  mengalami  gangguan  yang  membuat  kegiatan  operasional  desa terhambat.  Oleh  karena  itu,  Backup  Server  akan  berfungsi  sebagai  cadangan,  untuk memastikan bahwa kegiatan desa dapat berjalan dengan lancar meskipun terjadi gangguan pada server utama.
Gambar 9. Diagram Topologi Jaringan

## 3.6.3. Gap Analysis Arsitektur Infrastruktur/Teknologi
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan di Desa Rancamanyar, sejumlah langkah perlu  dilakukan  terkait  infrastruktur  teknologi.  Pertama,  perlu  diperhatikan  monitoring dan  pemeliharaan  efektivitas  infrastruktur  teknologi  yang  ada  di  desa.  Meskipun  sudah ada  yang  mengurus  pemeliharaan  perangkat  desa,  masih  terdapat  banyak  infrastruktur teknologi yang tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan jadwal pemeliharaan rutin yang menyeluruh agar teknologi yang digunakan dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
Kedua,  sinkronisasi  antar  aplikasi  yang  mendukung  teknologi  menjadi  penting.  Saat ini,  aplikasi  yang  digunakan  untuk  mendukung  layanan  desa  tidak  semuanya tersinkronisasi  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  sinkronisasi  aplikasi  agar infrastruktur teknologi dapat mendukung layanan desa secara optimal.
Selanjutnya,  perlu  ditingkatkan  infrastruktur  teknologi  agar  sesuai  dengan  kebutuhan layanan  desa.  Meskipun  sudah  ada  teknologi  yang  digunakan  untuk  layanan,  kualitas penggunaannya  masih  kurang  memadai.  Meningkatkan  infrastruktur  teknologi  akan memudahkan pelayanan desa menjadi lebih optimal.
Terakhir,  keamanan  sistem  informasi  menjadi  perhatian  utama.  Saat ini,  infrastruktur teknologi  belum  memiliki tingkat  keamanan  yang  memadai,  yang  sering  mengakibatkan terjadinya  error.  Oleh  karena  itu,  perlu  diterapkan  langkah-langkah  keamanan  teknologi
Terakreditasi Nomor 204/E/KPT/2022 | Vol. 4, No. 4, Oktober (2023), pp. 1052-1068
pada  setiap  perangkat  yang  digunakan  untuk  kebutuhan  pelayanan,  guna  meningkatkan kualitas keamanan sistem informasi di Pemerintah Desa Rancamanyar.

## 3.7. Arsitektur Layanan
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  95 Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  (SPBE),  arsitektur  layanan  dirancang  untuk  mencapai  tujuan menyelenggarakan  pemerintahan  yang  terpadu  dan  berkinerja  tinggi,  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  yang  bersih,  efektif,  efisien,  transparan,  dan  akuntabel,  serta meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik[10].  Berikut  merupakan  2  jenis  arsitektur layanan:
a) Katalog Layanan Administrasi
Tabel  layanan yang tersedia dalam katalog ini dibentuk dengan melakukan pemetaan terhadap  bidang-bidang  tersebut  dan  disesuaikan  dengan  aplikasi  pendukung  yang terdaftar dalam katalog aplikasi.
Tabel 6. Katalog Layanan Administrasi No. Bidang Layanan Deskripsi Layanan Aplikasi Pendukung Penyedia Layanan 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Layanan Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan layanan terkait dengan perencanaan pembangunan di tingkat desa. OPEN SID Diskominfo E-Monev BAPPENAS Layanan Pengelolaan Aparatur Penyelenggaraan layanan yang berhubungan dengan manajemen atau pengelolaan aparatur. OPEN SID Diskominfo E-Monev BAPPENAS Layanan Keuangan Aktivitas yang berkaitan dengan layanan dalam pengelolaan dan administrasi keuangan desa. SISKEUDES Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan OPEN SID Layanan Pengelolaan Aset Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan yang mendukung operasional organisasi atau instansi. OPEN SID Diskominfo Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Aktivitas layanan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan pengaturan dan penanganan data serta informasi dalam sektor pemerintahan desa. OPEN SID Diskominfo E-Monev BAPPENAS SIMASDA Diskominfo PRODESKEL Kementerian Dalam Negeri Layanan Administrasi Kependudukan Aktivitas layanan yang terkait dengan bidang administrasi dan sekretaris dalam konteks pemerintah desa. SIPEDES -
b) Katalog Layanan Publik
Untuk  membentuk  layanan-layanan  ini,  dilakukan  pemetaan  dengan  menghubungkan sektor-sektor tersebut dengan aplikasi pendukung yang terdaftar dalam katalog aplikasi yang tersedia untuk mendukung pelayanan publik.
Tabel 7. Katalog Layanan Publik No. Bidang Layanan Deskripsi Aplikasi Pendukung Penyedia Layanan 1. Pelaksanaan Pembangunan Desa - - - - 2. Pembinaan Kemasyarakatan Layanan Kebudayaan - - - Layanan Keagamaan - - - 3. Pemberdayaan Masyarakat Layanan Sosial Kegiatan pelayanan  terkait pengelolaan  data dan informasi desa. DIBEDASKEN Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung 4. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak - - - -
Dalam  rangka  meningkatkan  manfaat  maksimal  dari  layanan  yang  diberikan  kepada pemerintah desa secara keseluruhan, perlu dilakukan beberapa langkah penting. Pertama, diperlukan  evaluasi  dan  perbaikan  pada  proses  bisnis  layanan,  mengingat  kurangnya efektivitas  dan  efisiensi  yang  terlihat  di  desa.  Implementasi  Teknologi  Informasi  (TI) dapat membantu dalam proses ini.
Kedua,  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan,  integrasi  aplikasi  menjadi  kunci. Terbatasnya  integrasi  antar  aplikasi  saat  ini  telah  menyebabkan  inkonsistensi  data.  Oleh karena itu, perlu ditingkatkan integrasi antar aplikasi agar layanan dapat memberikan hasil yang optimal.
Selanjutnya,  penting  untuk  memastikan  bahwa  layanan  tersebut  mudah  diakses  oleh masyarakat.  Saat  ini,  kesulitan  akses  dan  masalah  yang  sering  terjadi  pada  server menyulitkan  masyarakat  dalam  menggunakan  layanan  tersebut.  Untuk  mengatasi  ini, disarankan  agar layanan  memiliki  backup  server  yang  dapat  digunakan  untuk  mengatasi gangguan  yang  mungkin  terjadi,  sehingga  kesenjangan  dalam  akses  layanan  dapat diminimalkan.

## 3.8. Arsitektur Keamanan
Menurut  Peraturan  Presiden  No.  95  Tahun  2018,  keamanan  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  (SPBE)  didefinisikan  sebagai  suatu  proses  pengendalian  keamanan yang terpadu dalam SPBE, sebuah sistem yang mendalam dan komprehensif[10]. Aspek- aspek yang  menjadi fokus dalam pengendalian keamanan ini meliputi kerahasiaan, yang berarti  memastikan  bahwa  informasi  hanya  dapat  diakses  oleh  pihak  yang  berwenang; kebutuhan,  yang  menunjukkan  persyaratan  spesifik  yang  harus  dipenuhi;  ketersediaan, yaitu  jaminan  bahwa  sumber  daya  yang  diperlukan  tersedia  kapan  pun  dibutuhkan; keaslian,  yang  berkaitan  dengan  verifikasi  bahwa  entitas  yang  terlibat  adalah  apa  yang diklaimnya; dan kenirsangkalan atau nonrepudiation, sebuah mekanisme yang mencegah pihak yang terlibat dalam komunikasi untuk menyangkal keterlibatannya[10].

## 3.8.1. Standard Keamanan
Berdasarkan  Perpres  132  Tahun  Standar  keamanan  merupakan  acuan  persyaratan keamanan yang diacu oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Standar keamanan  memastikan  penerapan  fungsi  keamanan  pada  data  dan  informasi,  aplikasi

## KESATRIA: Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer & Manajemen)
SPBE,  dan  infrastruktur  SPBE  sesuai  dengan  persyaratan  keamanan  yang  telah ditetapkan[11]. Berikut adalah Tabel  yang menjelaskan standar keamanan SPBE di Desa Rancamanyar.
Tabel 8. Standard Keamanan Standar Deskripsi Keterangan Usulan Keamanan Standar Peraturan Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Belum diterapkan Menerapkan keamanan berdasarkan acuan dari Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 Standar Keamanan Internasional ISO 27001 Information Security Standar internasional yang tersusun secara khusus, berfokus pada pengelolaan dan perlindungan informasi Belum diterapkan Menerapkan ISO 27001 Information Security Regulasi Tambahan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 92 Tahun 2021. Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Belum diterapkan Menerapkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan
Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Pelaksanaan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi Perbup Kabupaten Bandung No. 131 Tahun 2018. Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Belum diterapkan Menerapkan Perbup Kabupaten Bandung No. 131 Tahun 2018 tentang Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

## 3.8.2. Penerapan Keamanan
Berdasarkan  Perpres  Nomor  132  Tahun  2022  penerapan  keamanan  berfokus  pada analisis  rangkaian  proses  yang  diwujudkan  dalam  program  kerja  keamanan[11]. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah  Daerah  menjalankan  program  tersebut  sebagai  upaya  mengurangi  dampak risiko terhadap keamanan SPBE. Tabel  menjelaskan penerapan keamanan SPBE di Desa Rancamanyar.
Tabel 9. Penerapan Keamanan Program Keamanan Deskripsi Keterangan Usulan Kesadaran Keamanan SPBE Sosialisasi Edukasi Kesadaran Keamanan dan Pelatihan Keamanan. Edukasi kesadaran keamanan SPBE di seluruh unit kerja oleh Diskominfo. Belum diterapkan Mengadakan kegiatan Sosialisasi Edukasi Kesadaran Keamanan dan Pelatihan Keamanan minimal sekali dalam setahun. Kerentanan Keamanan SPBE Identifikasi Kerentanan dan Ancaman Terhadap Aset. Mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE Belum diterapkan Mengidentifikasi Kerentanan dan Ancaman Terhadap Aset secara rutin.
Terakreditasi Nomor 204/E/KPT/2022 | Vol. 4, No. 4, Oktober (2023), pp. 1052-1068
Peningkatan Keamanan SPBE
Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan. Penanganan insiden Keamanan SPBE di seluruh unit kerja oleh Diskominfo. Belum diterapkan Menerapkan sistem autentikasi pada setiap aplikasi yang digunakan untuk penunjang layanan. Penanganan Insiden Keamanan SPBE
Identifikasi insiden  Penanganan insiden
Keamanan SPBE di seluruh unit kerja oleh Diskominfo. Belum diterapkan Membuat suatu penanganan insiden terkait keamanan pada setiap aplikasi yang digunakan untuk penunjang layanan pada setiap unit kerja di desa. Prosedur penanganan insiden dan mitigasi risiko. Melakukan mitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE dengan cara mengurangi level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko SPBE. Belum diterapkan Menyediakan backup server untuk mitigasi dampak risiko keamanan di desa Rancamanyar.

## 3.8.3. Kelaikan Keamanan
Berdasarkan  Perpres  Nomor  132  Tahun  2022  Kelaikan  keamanan  dilakukan  melalui proses  penilaian  kerentanan  dan  risiko  keamanan  terhadap  aplikasi  umum  dan infrastruktur SPBE nasional[11]. Proses pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan secara self  assessment  (penilaian  mandiri)  oleh  setiap  IPPD  yang  menjadi  penggerak  aplikasi umum dan infrastruktur SPBE yang akan ditetapkan.
Tabel  berikut ini menjelaskan kelaikan SPBE di Desa Rancamanyar.
Tabel 10. Kelaikan Keamanan Nama Deskripsi Keterangan Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum Audit dan Keamanan Aplikasi Kegiatan pelaksanaan audit aplikasi  SPBE  oleh  BRIN  (Badan  Riset dan Inovasi Nasional). Mengadakan  kegiatan  audit  untuk  setiap aplikasi  yang  digunakan  untuk  memastikan keamanan pada setiap kerentanan aplikasi. Kelaikan Keamanan Infrastuktur SPBE Nasional Audit dan Keamanan Infrastruktur Kegiatan    pelaksanaan  audit  infrastruktur SPBE  oleh  BRIN  (Badan  Riset  dan Inovasi Nasional). Mengadakan  kegiatan  audit  untuk  setiap infrastruktur yang digunakan untuk memastikan keamanan pada setiap kerentanan infrastruktur.

## 3.8.4. Gap Analysis Arsitektur Keamanan
Dalam  upaya  meningkatkan  keamanan  arsitektur  Standar  Pelayanan  Badan  Publik Elektronik  (SPBE)  di  Desa  Rancamanyar,  sejumlah  tindakan  perlu  dilakukan.  Pertama, perlu  diterapkan  keamanan  SPBE  yang  didefinisikan  secara  spesifik  untuk  desa, mengingat saat ini belum ada keamanan SPBE yang memadai di desa. Hal ini bertujuan untuk  memastikan  keamanan  infrastruktur  dan  aplikasi  yang  digunakan.  Selanjutnya, penting  untuk  mengadakan  sosialisasi  dan  penyuluhan  terkait  prosedur  penanganan insiden dan mitigasi risiko di desa. Saat ini, belum ada upaya sosialisasi dan penyuluhan terkait  hal  ini.  Oleh  karena  itu,  perlu  diadakan  sosialisasi  dan  penyuluhan  prosedur penanganan  insiden  dan  mitigasi  risiko  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  kesiapan dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul. Terakhir, audit untuk keamanan aplikasi dan  infrastruktur  menjadi  langkah  penting  berikutnya.  Saat  ini,  belum  ada  audit  yang tersedia  untuk  memeriksa  keamanan  aplikasi  dan  infrastruktur  yang  digunakan.  Oleh karena  itu,  diperlukan  implementasi  sistem  audit  yang  dapat  membantu  dalam  menjaga keamanan data penduduk dan infrastruktur secara keseluruhan.

## KESATRIA: Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer & Manajemen)
Terakreditasi Nomor 204/E/KPT/2022 | Vol. 4, No. 4, Oktober (2023), pp. 1052-1068

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  arsitektur  enterprise  dalam  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  (SPBE)  di  pemerintah  Desa  Rancamanyar,  penelitian  ini  telah menghasilkan  cetak  biru  arsitektur  enterprise,  yang  disusun  sesuai  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  95  Tahun  2018.  Cetak  biru  ini  mencakup  beberapa  aspek  penting. Pertama,  pada  Arsitektur  Bisnis,  penelitian  ini  merumuskan  standarisasi  proses  bisnis melalui berbagai model peta proses bisnis dan mengidentifikasi Teknologi Informasi (TI) sebagai  elemen  kunci  untuk  efektivitas.  Kedua,  dalam  Arsitektur  Data  dan  Informasi, identifikasi  dan  integrasi  antar  entitas  data  telah  dilakukan  untuk  mendukung  pelayanan yang  lebih  baik.  Ketiga,  Arsitektur  Aplikasi  mencakup  identifikasi  kebutuhan  aplikasi khusus  yang  dirancang  sesuai  kebutuhan  bisnis  pemerintah  desa.  Keempat,  Arsitektur Infrastruktur menghadirkan peningkatan kapasitas jaringan dan perangkat untuk efisiensi sistem.  Kelima,  Arsitektur  Layanan  berfokus  pada  penghasilan  katalog  dan  matriks layanan  publik  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan.  Keenam,  Arsitektur  Keamanan mengidentifikasi  kebutuhan  Desa  Rancamanyar  untuk  menerapkan  arsitektur  keamanan SPBE sesuai regulasi terkait. Seluruh aspek ini membentuk sebuah panduan komprehensif dalam pengembangan dan implementasi arsitektur enterprise di pemerintah desa tersebut.

## Daftar Pustaka
[1] H.  A.  Huda,  U.  Suwaryo,  Dan  N.  I.  Sagita,  “Pengembangan  Desa  Berbasis  Smart Village  (Studi  Smart  Governance  Pada  Pelayanan  Prima  Desa  Talagasari  Kabupaten Karawang),” Jurnal Moderat , Vol. 6, No. 3, 2020.
[2] “2-Dengan Persetujuan  Bersama  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  Dan Presiden Republik Indonesia.”
[3] W. F. M. Haryono, R. Mulyana, Dan N. Ambarsari, “Perancangan Information System Architecture  Menggunakan  Togaf  Adm  Pada  Fungsi  Promosi  (Studi  Kasus:  Dinas Pariwisata  Dan  Kebudayaan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat),” Fountain  Of Informatics Journal , Vol. 5, No. 1, Hlm. 1, Des 2019, Doi: 10.21111/Fij.V5i1.3312.
[4] Suryatiningsih,  E.  Hernawati,  Dan  P.  Aji,  “Smart  Village  Society  Information Dissemination  Service  Model,”  Dalam 2020  International  Conference  On  Ict  For Smart Society (Iciss) , Ieee, Nov 2020, Hlm. 1–4. Doi: 10.1109/Iciss50791.2020.9307557.
[5] D. Herdiana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi Jl Raya Cibeber Dan J. Barat, “Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa Di Indonesia Developing The Smart  Village  Concept  For  Indonesian  Villages,” Juni ,  Vol.  21,  No.  1,  Hlm.  1–16, 2019, Doi: 10.33164/Iptekkom.21.1.2019.Hal.
[6] Danu  Damarjati,  “Smart  Village  Kemendes,  Basis Pembangunan  Indonesia  Di  Masa Depan,” Https://News.Detik.Com/Berita/D-5870797/Smart-Village-Kemendes-Basis- Pembangunan-Indonesia-Di-Masa-Depan , 26 Desember 2021.
[7] Kemendesa, “Sdgs Desa,” Https://Sid.Kemendesa.Go.Id/Sdgss , 19 September 2023.
[8] A.  R.  Hevner,  S.  T.  March,  J.  Park,  S.  Ram,  U.  Salmarch,  Dan  Owenvanderbiltedu Jinsoo Park, “This Content Downloaded From 129.252.86.83 On Wed,” 2004.
[9] V.  Pathak  Dan  K.  Pathak,  “Reconfiguring  The  Higher  Education  Value  Chain,” Management  In  Education ,  Vol.  24,  No.  4,  Hlm.  166–171,  2010,  Doi: 10.1177/0892020610376791.
[10] B. I. Ketentuan Dan U. Pasal, “Pres I Den Republik Indonesia-2.”
[11] S.  Yang  Diterapkan  Di  Instansi,  P.  5  A.  Spbe,  Dan  P.  Daerah  Adalah  Arsitektur, “Fresiden  Republik  Indonesi^A-2-2.  Arsitektur  Spbe  Adalah  Kerangka  Dasar  Yang Mendeskripsikan  Integrasi  Proses  Bisnis,  Data  Dan  Informasi,  Infrastruktur  Spbe, Aplikasi  Spbe,  Dan  Keamanan  Spbe  Untuk  Menghasilkan  Layanan  Spbe  Yang Terintegrasi.  3.  Arsitektur  Spbe  Nasional  Adalah  Arsitektur  Spbe  Yang  Diterapkan Secara Nasional. 4. Arsitektur Spbe Instansi H.Rsat Adalah Arsitektur.”