Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723

## Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Sistem Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM) Makanan dan Minuman di Yogyakarta
Rosa Nikmatul Fajri Universitas Alma Ata Yogyakarta rosa.n@almaata.ac.id
*Penulis Korespondensi
Diajukan : 6 Januari 2022 Disetujui : 8 Februari 2022 Dipublikasi
: 1 April 2022

## ABSTRACT
In  managing  the  MSME  business,  a  good  financial  system  is  needed  in  terms  of  management  and technology.  Facts  in  the  field  on  food  and  beverage  MSMEs  in  Yogyakarta  the  management  of  the financial system still encounters problems, namely even though it is internet-based but in practice it still requires separate manual offline data backups in excel form. The purpose of this research is to design a unified  MSME  financial  system  improvement.  Literacy  studies  are  used  to  find  common  problems  that exist. Qualitative research methods with a descriptive approach are used to determine the real conditions in the field. This study uses the method of observation and documentation. The primary data used is the existing  online  and  offline  system  framework  and  the  secondary  data  used  is  some  supporting  data obtained from MSMEs. From this research, various problems were found, namely a) food and beverage HPP  is  still  in  the  form  of  estimates  so  that  recorded  profits  are  not  accurate,  b)  employee  salary calculations are not combined in one financial system, c) financial reports are difficult to understand, d) there is repetition of data recording between online and offline and e) BEP distribution does not project truth.  The  discussion  of  this  study  is  the  improvement  of  the  financial  system  by  integrating  online  and offline financial systems based on the Data Management Principles, namely integration and togetherness, accuracy,  up-to-date  and  sustainability.  Financial  system  improvement proposed  so  that  MSMEs  can contribute more to economic growth.
Keywords: MSME, Financial Sistem, Economic Growth, Fundamentals of Financial Data.

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  ( UMKM)  diberbagai  wilayah  Yogyakarta  telah  diatur  oleh Undang-Undang,  Kebijakan,  dan  Peraturan  dalam  perencanaan,  pengelolaan,  pengimplementasian  dan pelaporan  setiap  kinerja  baik  segi  non-keuangan  maupun  keuangan.  Hal  ini  didukung  data  Siaran  Pers dari Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia bernomor HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021  bahwa  UMKM  merupakan  pilar  terpenting  dalam  perekonomian Indonesia karena kontribusi terhadap Product Domestic Bruto sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah.  Kontribusi  UMKM  terhadap  perekonomian  Indonesia  meliputi  kemampuan  menyerap  97%  dari total  tenaga  kerja  yang  ada  serta  dapat  menghimpun    sampai  60,4%  dari  total  investasi. Dan  menurut Zhao  &  Collier  (2017  dalam  penelitian  Alimuddin  2021)  menyebutkan  bahwa  Era  digital  membawa perubahan  dalam  kewirausahaan.  Perkembangan  teknologi  digital  mengubah  strategi  bisnis  tradisional. Kewirausahaan digital dipandang sebagai pilar penting untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi oleh banyak negara.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
Namun,  tingginya  jumlah  UMKM  di  Indonesia  juga  tidak  terlepas  dari  tantangan  yang  ada.  Selain itu, kehadiran Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  ( UMKM)  sudah  secara  otomatis  menjadi  perhatian khusus  dalam  pemerintah  ataupun  masyarakat.  Hal  ini,  telah  tertuang  dalam  Laporan  Kinerja  Instansi Pemerintah  dari  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Yogyakarta  (2018)  bahwa  terjadi  peningkatan  kapasitas usaha  Koperasi  dan  UMKM  pada  akhir  Bulan  Desember  2018  adalah  10,676  milyar  rupiah  dari  target 10,483 milyar rupiah atau 10,84%. Walaupun UMKM wilayah Yogyakarta mayoritas terjadi peningkatan omset,  namun  kondisi  sistem  keuangan  UMKM  masih  terbilang  memerlukan  perbaikan  secara komprehensif  karena  akan  mempengaruhi  signifikansi  positif  dari  pertumbuhan  ekonomi  Wilayah Yogyakarta. Hal lain didukung oleh Hasil Evaluasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Rencana  Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 – 2024 mengatakan bahwa UMKM di Indonesia  memiliki  beberapa  masalah  seperti  pada  bidang  pemodalan,  operasional,  teknis  lapangan, terbatasnya akses pasar, organisasi, manajemen dan teknologi.
Agar  keberadaan  usaha  UMKM  tersebut  dapat  terus  berlanjut  dan  berkembang  dan  dapat memberikan  kontribusi  lebih  banyak  pada  pertumbuhan  perekonomian  maka  diperlukan  sistem pengelolaan  yang  baik.  Sistem  pengelolaan  UMKM  yang  baik  tersebut  salah  satunya  di  lihat  dari pencatatan  laporan keuangannya. Laporan keuangan yang  tepat, akurat, up-to-date dan mudah dipahami akan berperan dalamm mengevaluasi UMKM tersebut agar dapat terus maju dan berkembang.
Dalam  laporan  keuangan  UMKM  makanan  dan  minuman  telah  menggunakan  sistem  pelaporan berbasis internet atau online tetapi tetap ada beberapa bagian pelaporan yang masih dicatat secara manual menggunakan  sistem  excel.  Pada  penggunaan  dua  metode  pelaporan  ditemui  berbagai  kendala  yaitu pencatatan  HPP  makanan  dan  minuman  masih  menggunakan  excel.  Nilai  HPP  yang  di  masukkan  juga sering tidak akurat karena hanya berupa estimasi. Hal ini mengakibatkan sistem menjadi tidak akurat dan penghitungan  laba/rugi  yang  ada  sering  tidak  sesuai.  Perhitungan  gaji  pegawai  juga  tidak  tergabungkan dalam  satu  sistem  keuangan.  Sering  terjadi  pengulangan  pencatatan  data  antara  online  dan  offline sehingga  sistemnya  menjadi  tidak  efektif.  Karena  perhitungan  laba/rugi  tidak  akurat  mengakibatkan penghitungan  BEP  juga  menjadi  tidak  akurat.  Laporan  yang  bertumpuk-tumpuk  antara  yang  tertulis  di online maupun offline mengakibatkan laporan keuangan menjadi sulit untuk dibaca.
Dari  kendala-kendala  diatas  muncullah  pertanyaan  bagaimanakah  sistem  laporan  keuangan  yang lebih baik. Dari situlah maka peneliti merancang suatu sistem yang terpadu berupa pengintegrasian sistem online  dan  offline  dengan  memasukkan  prinsip-prinsip  pengelolaan  data  yang  baik.  Prinsip  pengelolaan data  yang  baik  ini  berdasarkan  asas  keterpaduan  dan  kebersamaan,  keakuratan,  kemutahkhiran  dan keberlanjutan.  Penerapan  sistem  keuangan  baru  yang  lebih  baik  tersebut  bertujuan  agar  UMKM  dapat terus  berkembang  dan  secara  langsung  dapat  memberikan  kontribusi  yang  positif  bagi  perkembangan perekonomian.
Penelitian  terdahulu  mengenai  pelaporan  sistem  keuangan  menunjukkan  beberapa  hasil.  Penelitian yang dilakukan oleh Lakoro FS & Surianto (2021) menunjukkan bahwa pelaporan keuangan sebelumnya masih berupa sistem manual. Pengembangan UMKM dilakukan dengan  cara pengelolaan berbasis digital atau  online  yang  diharapkan  bisa  membantu  peningkatan  perekonomian  masyarakatnya.  Penelitian  oleh Fajar  dan  Larasati  (2021)  menyatakan  bahwa  penggunaan  teknologi  keuangan  berbasis  online  (fintech) dapat  memberikan  banyak  fasilitas  kemudahan  dalam  setiap  kegiatan  usaha  dengan  akses  cepat. Penggunaan  fintech  juga  dapat  membantu  pelaku  UMKM  dalam  memberikan  kemudahan  dan  efisiensi dalam  hal  pengelolaan  keuangan  berbasis  teknologi  meliputi  digitalisasi  laporan  keuangan  sehinggan UMKM  bisa  lebih  berkembang.  Penelitian  lain  oleh  Arifin  dkk  (2019)  melakukan  perbaikan  terhadap sistem pelaporan keuangan yang semula berupa manual dengan cara merancang sistem keuangan secara online  agar  laporan  yang  dihasilkan  bisa  lebih  akuntable,  cepat,  akurat  dan  dapat  dipahami.  Penelitian oleh Rubhiyanti dkk (2020) menggunakan sistem informasi online berbasis multiuser untuk memperbaiki sistem  sebelumnya  yang  masih  berupa  sistem  manual.  Sistem  baru  tersebut  menghasilkan  laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
Untuk  menyediakan  akomodasi  lengkap  dalam  sistem  keuangan  UMKM  ini  diperlukan  kerjasama dengan para  ahli  dan  profesional  bisnis  yang  memiliki  keyakinan  dan  semangat  yang  sama  dalam membantu dan mengembangkan UMKM.

## STUDI LITERATUR Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  yang  dijadikan  rujukan  oleh  peniliti  didalam  menentukkan  topik  dan permasalahan  yang  tengah  dihadapi  UMKM  di  Wilayah  Indonesia  pada  umumnya  dan  pada  khususnya UMKM yang berada di Wilayah Yogyakarta, sebagai berikut.
a. Halim (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Kabupaten  Mamuju.  GROWTH: Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Pembangunan ,  1  (2),  157  – 172
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu menganalisis dan menginterpretasikan hubungan antar variabel melalui data yang akurat serta terbaru sesuai dengan permasalahan dalam penelitian  ini  dengan  menggunkan  analisis  regresi  linier  sederhana.  Adapun  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  variabel  pertumbuhan  UMKM  (X)  memiliki  nilai  signifikan  sebesar  1,97 dan Hubungan X dan Y dapat dilihat dari nilai  pearson correlation yaitu sebesar 0,690 jika kita lihat dari pedoman derajat hubungan pearson correlation terletak pada bagian nomor 4 yaitu jika nilai pearson correlation 0,61 s/d 0,80 berarti tingkat hubungan antara variabel X dan Variabel Y kolerasi kuat.
b. Hermawan,  S  &  Setyawati,  Y.  (2018).  Persepsi  Pemilik  dan  Pengetahuan  Akuntansi  Pelaku Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  atas  Penyusunan  Laporan  Keuangan. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia 3 (2), 161 – 204
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  interpretif. Analisis yang digunakan triangulasi data dengan pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi  dan  dokumentasi  terhadap  informan  kunci  penelitian.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro di wilayah Kriyan dan Pasuruan sebenarnya sudah membuat laporan keuangan  ataupu  catatan  pembukuan  walaupun  terbilang  sederhana  dan  pengetahuan  akuntansi yang  mereka  miliki  tergolong  sederhana  sesuai  dengan  tingkat  pendidikan  mereka.  Namun demikian  para  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  masih  dirasa  kesulitan  untuk menyusun laporan keuangan mereka sebagaimana mestinya.
c. Kusuma,  M  et  all.  (2022).  Inklusi  Keuangan  dan  Literasi  Keuangan  terhadap  Kinerja  dan Keberlanjutan UMKM di Solo Raya. Jurnal Among Makarti , 14 (2), 62 – 76
Penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  memberikan kuesioner  kepada  responden.  Adapun  teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  purposive sampling dengan memberikan pertimbangan berupa responden UMKM di Solo Raya yang sudah berdiri  lebih  dari  satu  tahun  dan  masih  aktif  menjalankan  usaha.  Teknik  analisa  data  yang dilakukan menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil pengujian menunjukan bahwa inklusi keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha dan kinerja keuangan UMKM, serta literasi keuangan  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pada  UMKM  di  Solo  Raya.  Sedangkan variablel literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha pada UMKM di Solo Raya.
d. Lakoro  FS  &  Surianto.  (2021).  Literasi  dan  Model  Manajemen  Keuangan  UMKM  Berbasis Digital  pada  UMKM-UMKM  di  Kabupaten  Boalemo  Provinsi  Gorontalo. Journal  of  Applied Managerial Accounting , 5 (2), 45 - 55. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss1.art1
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
Metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  UMKM  di  Kabupaten  Boalemo  mengalami  masalah  dalam  menjalankan  usahanya terutama  pada  masa  pandemi  disebabkan  karena  kurangnya  perhatian  pemerintah  dalam membantu  UMKM  yang  ada  di  Kabupaten  Boalemo.  Rata-rata  UMKM  di  Kabupaten  Boalemo dalam penggunaan literasi keuangan sepenuhnya paham dalam pengembangan UMKM berbasis digital  terutama  dalam  meningkatkan  pendapatan,  bahkan  tingkat  pendidikan  mereka  dalam mengelola  manajemen  keuangan  yang  baik  serta  secara  digital  masih  mengandalkan  pencatatan secara  manual.  Sedangkan  model  manajemen  keuangan  UMKM  berbasis  digital  belum  sesuai dengan  target  dan  tujuan.  Hal  ini  dibuktikan  pelaku  usaha  UMKM  belum  mampu  membuat laporan  keuangan.  UMKM  di  Kabupaten  Boalemo  belum  mampu  menggunakan  teknologi informasi  dan  media  sosial  terutama  dalam  memanfaatkan  desain  model  manajemen  keuangan yang berbasis digital. Disebabkan para UMKM hanya mengandalkan pencatatan secara manual.
e. Pramudhiati, N et all. (2019) Penerapan SAK ETAP, Kinerja Usaha, dan Keberlanjutan UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. AKUNTANSI DEWANTARA Journal UST , 3 (2), 149 – 155
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memvalidasi  pengaruh  Standar  Akuntansi  Entitas  Tidak Publik (SAK ETAP) terhadap kinerja dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil (UMKM). Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh kinerja bisnis terhadap keberlanjutan UKM. Penelitian  ini  didasarkan  pada  data  primer  berupa  kuesioner  dengan  menggunakan  metode purposive sampling  dan wawancara dengan narasumber terpilih. Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemilik UMKM dalam praktik pelaporan keuangan sesuai SAK ETAP untuk  meningkatkan  kinerja  dan  keberlanjutan  usahanya.  Penelitian  ini  menggambarkan hubungan antara penerapan SAK ETAP dengan keberlangsungan usaha UMKM sebagai variabel mediasi yang belum ditemukan pada penelitian sebelumnya.
f. Prihatin  dan  Maruf  (2019)  Analisis  Tingkat  Literasi  Keuangan  pada  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil dan Menengah Kerajinan Perak di Kotagede Yogyakarta
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) kerajinan perak di Kotagede Yogyakarta. Variabel-variabel bebas  (independen)  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  jenis  kelamin,  usia,  tingkat pendidikan  terakhir,  lama  usaha,  dan  omzet  penjualan  per-bulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan rata-rata  tingkat  literasi  keuangan  pelaku  UMKM  kerajinan  perak  di  Kotagede  Yogyakarta, berada  pada  kategori  sedang.  Variabel  yang  mempengaruhinya  adalah:  usia,  tingkat  pendidikan terakhir,  lama  usaha,  dan  omzet  penjualan  per-bulan  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat literasi keuangan pelaku UMKM kerajinan perak di Kotagede Yogyakarta.
g. Fajar dan Larasati (2021) Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia : Peluang dan Tantangan
Perdagangan  bebas  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  disertai  dengan  perkembangan teknologi dan informasi yang cukup pesat telah membawa perubahan yang signifikan di berbagai sektor  industri.  Pengembangan  potensi  ekonomi  secara  strategis  perlu  dilakukan,  salah  satunya dengan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemanfaatan teknologi dapat memberikan banyak fasilitas kemudahan dalam setiap kegiatan usaha dengan akses cepat. Salah  satu  perkembangan  teknologi  yang  menjadi  dinamika  perkembangan  bisnis  dewasa  ini adalah  Financial  Technology  (Fintech).  Paper  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  peranan Fintech  dalam  perkembangan  UMKM  di  Indonesia  disertai  penjelasan  mengenai  peluang  serta tantangan yang dihadapi.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  kajian  dan  analisis  deskriptif  kualitatif,  dimana  data diperoleh dari berbagai sumber referensi mengenai topik dan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan  data  menggunakan  pendekatan  studi  literatur  melalui  berbagai  jurnal  penelitian, artikel,  serta  data  sekunder.  Penelitian  ini  menjelaskan  bagaimana  penerapan  Fintech  terhadap perkembangan  UMKM  dengan  mengambil  bahasan  dari  beberapa  studi  kasus.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Fintech memiliki potensi yang cukup besar bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Fintech dapat membantu pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam  hal  pengelolaan  keuangan  berbasis  teknologi  meliputi  digitalisasi  laporan  keuangan, teknologi  pembayaran  maupun  pinjaman  berbasis  online.  Adapun  penerapan  Fintech  dalam UMKM  juga  memiliki  beberapa  tantangan  meliputi  infrastruktur,  perundang-undangan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya literasi keuangan.

## Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM)
Definisi pertama, menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rumah Belajar Bisnis ( home business camp ) pada Pasal 1 bahwa UMKM dijabarkan sebagai berikut: Pasal 1
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro.
2. Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang- Undang yang mengatur tentang Usaha Kecil.
3. Usaha  Mikro  dan  Kecil  yang  selanjutnya  disingkat  dengan  UMK  adalah  usaha  produktif  milik orang  perorang  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  perorangan  dan memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur  dalam Undang-Undang yang mengatur  tentang Usaha Kecil.
4. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Yogyakarta sesuai Kartu Tanda Penduduk dan memiliki usaha mikro maupun kecil.
Definisi  kedua,  menurut peraturan  gubernur  daerah  istimewa  yogyakarta  nomor  82  tahun  2019 tentang pedoman pengelolaan data usaha mikro, kecil, dan menengah daerah istimewa Yogyakarta, dapat dikutip sebagai berikut:
Pasal 1
1. Usaha  Mikro  adalah  usaha  ekonomi  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang  perusahaan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil  atau  Usaha  Besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan  yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Kemudian UMKM memiliki sistem pengelolaan yang kompleks. Sehingga membutuhkan sistem yang memadai didalam pengelolaan, pengimplementasian, evluasi hingga pengelompokkan data tersebut. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman  Pengelolaan  Data  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta menyebutkan  data  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  yang  selanjutnya  disebut  Pengelolaan  Data UMKM  adalah  sistem  pengumpulan,  pengolahan,  diseminasi,  dan  pengamanan  data  UMKM  yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  82  Tahun  2019  tentang  Pedoman Pengelolaan  Data  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menyebutkan  data Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  yang  selanjutnya  disebut  Pengelolaan  Data  UMKM  menyebutkan bahwa Pengelolaan Data UMKM berasaskan:
a. kebersamaan dan keterpaduan,
yaitu  asas  yang  mendorong  peran  Perangkat  Daerah  pada  Pemerintah  Daerah  DIY  dan Perangkat  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  pengelolaan  Data  UMKM  untuk menghasilkan basis data terpadu;
b. keakuratan,
yaitu asas yang mendasari kegiatan pengelolaan Data harus dilakukan secara cermat dan tepat untuk menghasilkan Data yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. kemuthakhiran,
yaitu  asas  yang  menggambarkan  perubahan  Data  menurut  keadaan  terbaru  seiring perkembangan teknologi informasi;
d. keberlanjutan,
yaitu  asas  yang  secara  terencana  mengupayakan  proses  pendataan  dan  pengelolaan  Data secara berkesinambungan untuk menghasilkan Data yang terkini dan representatif.
Menurut Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor  33  Tahun  2019  tentang  Rumah  Belajar  Bisnis ( home  business  camp ), Pelaku  UMKM  adalah masyarakat  yang  berdomisili  di  Kota  Yogyakarta  sesuai Kartu Tanda Penduduk dan memiliki usaha mikro maupun kecil.
Menurut  Dimas  (2019)  bahwa  kebijakan  moneter  yang  selaras  dengan  upaya  menjaga  stabilitas sistem  keuangan  membuat  fungsi  intermediasi  lembaga  keuangan  tetap  optimal.  Tahun  ini,  Bank Indonesia masih mewaspadai kompleksitas ekonomi global yang berisiko terhadap fungsi intermediasi.

## Sistem Keuangan
Setiap  perusahaan  atau  kegiatan  bisnis  membutuhkan  laporan  keuangan  sebagai  informasi  data keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisikan mengenai informasi kinerja keuangan selama periode  tertentu  serta  posisi  kekayaan,  hutang  dan  modal  perusahaan  pada  waktu  tertentu.  Informasi tersebut digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern perusahaan. Bagi pihak intern, laporan keuangan berguna  untuk  menilai  kinerja  keuangan  perusahaan  selama  satu  periode  pencatatan  yang  kemudian dijadikan  dasar  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  pengembangan  bisnis  berikutnya.  Keputusan  ini mencakup,  misalnya  pengembangan  pasar,  efisiensi  biaya  dan  pembelian,  menambah  sarana  produksi, dan  lain-lain.  Sedangkan  bagi  pihak  ekstern,  laporan  keuangan  digunakan  salah  satunya  untuk  menilai kelayakan usaha sebagai dasar pemberian kredit pinjaman modal untuk perusahaan (Sulistyowati, 2017).
Laporan  keuangan  sekarang  ini  diwajibkan  untuk  mwnggunakan  sistem  dimana  dengan  adanya sistem  ini  dapat  mendukung  kecepatan  pemberian  informasi  yang  akurat,  relevan  dan  real  time.  Oleh
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
sebab  itu,  UMKM  harus  dapat  menyesuaikan  diri  akan  kebutuhan  ini.  Hal  ini  diungkapkan  dalam Hermann, et all (2016 dalam penelitian Lakoro & Sukrianto, 2021) bahwa
(a) kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah  mendesak dalam  waktu  singkat,
(b) kemampuan  sistem  untuk  mendukung  manusia  dengan  melakukan  berbagai  tugas  yang      tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman,
(c) meliputi  bantuan  visual  dan  fisik.    Keempat,  keputusan        terdesentralisasi        yang  merupakan kemampuan  sistem  fisik  maya  untuk  membuat  keputusan  sendiri  dan  menjalankan  tugas  seefektif mungkin.

## Pertumbuhan Ekonomi dari UMKM
Bappenas  (2017  dalam  Lakoro  &  Sukrianto,  2021)  menjelaskan  bahwa  UMKM  memiliki  peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia karena terdapat tiga peran penting  yang  terkandung di    dalamnya  yaitu  (1)  Sarana  mengentaskan  masyarakat  dari  jurang  kemiskinan,  (2)  Sarana  untuk meratakan  tingkat  perekonomian  rakyat kecil  serta  (3) memberikan  pemasukan devisa bagi Negara.
Pembangunan  ekonomi  berbasis  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  menjadi  industri  kreatif dengan  ide-ide  inovatif  potensial  yang  berkontribusi  terhadap  pembangunan  produk  barang  dan  jasa. Industri  kreatif  menawarkan  jasa  yang  dapat  digunakan  sebagai  input  dari  aktivitas  inovatif  perusahaan dan organisasi baik yang berada di dalam lingkungan industri kreatif maupun yang berada diluar industri kreatif.  Industri  kreatif  juga  menggunakan  teknologi  secara  intensif  sehingga  dapat  mendorong  inovasi dalam  bidang  teknologi  tersebut.  Industri  kreatif  digambarkan  sebagai  kegiatan  ekonomi  yang  penuh kreativitas (Halim, 2020).
Menurut  Prihatin  dan  Maruf  (2019)  tentang  Analisis  Tingkat  Literasi  Keuangan  pada  Pelaku Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Kerajinan  Perak  di  Kotagede  Yogyakarta  bahwa  UMKM  juga berpengaruh pada perekonomian daerah-daerah di Indonesia, salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta, baik pada industri pengolahan, pertanian, penyediaan akomodasi, dan makanan minuman, konstruksi, dan perdagangan  adalah  penyumbang  terbesar Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  Yogyakarta  yang mencapainya  53,40%.  Sehingga,  keberlangsungan  UMKM  ini  menjadi  sangat  penting  bagi  sektor perekonomian.
Menurut  Ikhsan,  dalam  Raselawati  (2011  dalam  penelitian  Saputri  2019)  tentang  analisis kontribusi  usaha  kecil  menengah    di  kabupaten/kota  provinsi  daerah  istimewa  yogyakarta  bahwa  UKM memiliki  peran  penting  dalam  mendorong  percepatan  pertumbuhan  ekonomi.  Faktanya  terdapat ketidakseimbangan  antara  sumbangan  UKM  dalam  penyedia  lapangan  kerja  dengan  kontribusi  dalam membentuk nilai tambah. Padahal, pertumbuhan UKM yang lebih cepat dibanding kelompok usaha besar akan mampu memperbaiki struktur usaha dan distribusi pendapatan secara keseluruhan.
Menurut  Hamzah  dan  Agustien  (2019)  tentang  pengaruh  perkembangan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  terhadap  pendapatan  nasional  pada  sektor  umkm  di  Indonesia    bahwa  adanya        peningkatan jasa-jasa    swasta    diantaranya    adalah kompleksitas    kehidupan    dapat    memunculkan    jenis    jasa baru,  peningkatan  kualitas  dan keterampilan  sumber  daya  manusia  dalam  memanfaatkan  teknologi yang    mempermudah  aksesbilitas  menghasilkan  jasa-jasa  baru.  Jasa-jasa  meliputi  kegiatan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  ditunjukkan  untuk  melayani  kepentingan  rumah  tangga,  badan  usaha, pemerintah,  dan  lembaga-lembaga  lain.  Karakteristik  usaha  jasa  secara  garis  besar  dibagi  menjadi  dua, yaitu usaha jasa untuk memenuhi konsumsi dan usaha jasa untuk memenuhi kebutuhan usaha. Usaha jasa untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi,  seperti:  usaha  kuliner,  usaha  pengiriman  barang,  usaha transportasi, usaha penyedia layanan internet dan telekomunikasi.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723

## Faktor Pendukung Pertumbuhan Ekonomi terhadap Sistem Keuangan
Faktor Pendukung pertumbuhan ekonomi terhadap sistem keuangan UMKM makanan dan minuman di  Yogyakarta  harus  mengikuti  “asas-asas  dalam  Pengelolaan  Data  keuangan  UMKM  dalam  Pasal  4, Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  82  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa pengelolaan Data UMKM berasaskan:
a. kebersamaan  dan keterpaduan,  yaitu  asas yang mendorong  peran Perangkat  Daerah  pada Pemerintah Daerah DIY dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Data UMKM untuk menghasilkan basis data terpadu;
b. keakuratan, yaitu asas yang mendasari  kegiatan pengelolaan Data harus dilakukan secara cermat dan tepat untuk menghasilkan Data yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. kemuthakhiran,  yaitu  asas  yang  menggambarkan  perubahan  Data  menurut  keadaan  terbaru  seiring perkembangan teknologi informasi;
d. keberlanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan proses pendataan dan pengelolaan Data secara berkesinambungan untuk menghasilkan Data yang terkini dan representative.
Selain  harus  mengikuti  asas  pengelolaan  data  atas  UMKM  ini,  pelaku  usaha  wajib  memperhatikan juga  tentang  kriteria  data  UMKM  yang  mempengaruhi  perekonomian  yang  tertuang  Pasal  6  dalam Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  82  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah
a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan indikator UMKM;
b. lengkap  dan  akurat,  yaitu  data  yang  dikumpulkan  harus  lengkap,  sesuai  dengan  format  yang tersedia, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
c. akuntabel, yaitu data yang dikumpulkan harus dapat dipertanggung jawabkan;
d. rapi, yaitu penyajian data yang dikumpulkan dibuat dalam bentuk tabel yang cara penulisan dan pengisian datanya sesuai dengan petunjuk pengisian; dan
e. terpadu,

## METODE
Penelitian  ini  awalnya  dilakukan  dengan  model  penelitian  studi  literasi  didalam  menemukan masalah secara umum yang tertuang dalam latar belakang. Menurut Handriani (2019) untuk mencari data pada  studi  literasi  dapat  merujuk  buku-buku,  jurnal-jurnal  penelitian  yang  telah  ter-publish  baik  lokal maupun internasional, tulisan-tulisan ilmiah, penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya dan artikel-artikel yang diterbitkan baik berupa majalah maupun surat kabar.
Kemudian,  untuk  menemukan  sebuah  masalah  secara  khusus  yang  dialami  UMKM  di Yogyakarta,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  yang langsung  mengetahui  situasi  sesungguhnya  di  lapangan.  Untuk  mendukung  hal  tersebut,  maka  metode pengumpulan data yang digunakan
1. Observasi
Observasi  hakikatnya  merupakan  kegiatan  dengan  menggunakan  pancaindera,  bisa penglihatan,  penciuman,  pendengaran,  untuk  memperoleh  informasi  yang  diperlukan  untuk menjawab  masalah  penelitian.  Hasil  observasi  berupa  aktivitas,  kejadian,  peristiwa,  objek, kondisi  atau  suasana  tertentu,  dan  perasaan  emosi  seseorang.  Observasi  dilakukan  untuk memperoleh  gambaran  riil  suatu  peristiwa  atau  kejadian  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian (Rahardjo, 2011).
2. Studi Pustaka/ Dokumentasi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini  bisa  dipakai  untuk  menggali  infromasi  yang  terjadi  di  masa  silam.  Peneliti  perlu  memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna (Rahardjo, 2011).
Dan data yang digunakan
1. Data primer berupa rerangka sistem keuangan online dan rerangka sistem keuangan offline berupa excel
2. Data  sekunder  data  pendukung  atau  data  penguat  yang  didapat  dari  sumber-sumber  lain,  yaitu tulisan, artikel atau makalah kepustakaan yang berkaitan dengan pengelolaan UMKM.

## HASIL
Sistem  Keuangan  yang  selama  ini  digunakan  dalam  merekap  semua  transaksi  di  UMKM  makanan dan  minuman  di  Yogyakarta  sudah  berbasis online .  Akan  tetapi  juga  masih  menggunakan  sistem keuangan  secara offline sebagai  pelengkap  berupa  excel.  Dengan  menggunakan  sistem  keuangan online dan offline berupa excel ini, ditemukan berbagai kendala-kedala.
Kendala  yang  pertama,  hasil  rekap  HPP  dari  staf  keuangan  UMKM  belum  berdasarkan  ketentuan HPP  Makanan  ataupun  Minuman  atau  masih  berupa  estimasi  sehingga  tidak  mencerminkan  nilai  HPP yang  sebenarnya  dan  sementara  ini  nilai  HPP  masih  disamakan  dengan  nilai  pembelian.  Hal  ini  sangat bertentang dalam Pasal 6 dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Data  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta tentang kelengkapan dan keakuratan data yang dikumpulkan. Dimana data tersebut harus lengkap, sesuai dengan format yang tersedia, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal tersebut dapat terlihat dalam Tabel 4.1 HPP belum sesuai dengan Ketentuan yang telah ditetapkan.
Tabel 4.1 hasil rekap HPP dari staf keuangan UMKM yang belum berdasarkan ketentuan HPP Makanan ataupun Minuman (dalam bentuk excel)
Lapora Laba Rugi Makanan dan Minuman Juni 2021
Penjualan                                                                                               213.081.550 Rata-rata penjualan/ hari              6.873.598,39 Pendapatan lain-lain                                   0
6.873.598,39    + Total Penjualan                                                                               219.955.148,39 Persediaan awal                                           0 Pembelian                                              64.132.366 Persediaan akhir                                          0 HPP                                                                                                                 64.132.366     -
Laba Kotor                                                                                            155.822.782,39 Sumber : dokumen atas pencatatan HPP pada UMKM tahun 2021
Padahal  Harga  Pokok  Penjualan  telah  ditentukan  sebelumnya  oleh  manajer  operasional.  HPP  makanan tersebut tertuang dalam aplikasi excel yang dapat dilihat dalam Gambar 4.1 berikut.
Gambar 4.1 tentang ketentuan HPP makanan (dalam aplikasi Excel)
Pembelian sama dengan HPP
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
Sumber : dokumen UMKM 2021
Padahal  Harga  Pokok  Penjualan  telah  ditentukan  sebelumnya  oleh  manajer  operasional.  HPP  makanan tersebut tertuang dalam aplikasi excel yang dapat dilihat dalam Gambar 4.2 berikut. Gambar 4.2 tentang ketentuan HPP minuman (dalam aplikasi excel)

## Sumber : dokumen UMKM 2021
Kendala yang kedua, jika dilihat dari segi lain terutama dalam perhitungan gaji karyawan di UMKM makanan  dan  minuman  di  Yogyakarta  ini  masih  tergolong  rendah  karena  hanya  mencatatnya  didalam sistem  keuangan  excel  yang  tidak  semua stakeholder dapat  membaca  kecuali  mendapatkan  tautan dokumen  tersebut  dari  bagian  keuangan  UMKM.  Hal  ini  sangat  bertentang  dengan  Pasal  4,  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa pengelolaan Data UMKM diwajibkan untuk  mengadopsi  asas  keberlanjutan  yang  mengatur  tentang  pengupayaan  dalam  proses  pendataan  dan pengelolaan  Data  secara  berkesinambungan  untuk  menghasilkan  Data  yang  terkini  dan  representatif.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
Berikut  Gambar  4.3  yang  menggambarkan  sistem  pencatata  gaji  yang  tidak  tergabung  menjadi  satu  di sistem keuangan online .
Gambar 4.3 Tentang Gaji (dalam bentuk excel)
Sumber : dokumen atas pencatatan Gaji pada UMKM tahun 2021
Hal ini berdampak pada pencatatan atas laporan keuangan 1) hanya tertuang dalam akun beban dan pendapatan saja yang disajikan dalam bentuk excel sehingga berdampak pada informasi yang tersaji disana kurang  dapat  dipahami  oleh  publik/ stakeholder .  Hal  ini  cukup  bertentangan  dengan  Pasal  6  dalam Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  82  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah
a. akuntabel, yaitu data yang dikumpulkan harus dapat dipertanggung jawabkan;
b. rapi, yaitu penyajian data yang dikumpulkan dibuat dalam bentuk tabel yang cara penulisan dan pengisian datanya sesuai dengan petunjuk pengisian.
Dan  2)  laporan  keuangan  hanya  dicatat  dalam  sistem  keuangan  offline  berupa  excel  dan  tidak terintegrasi dengan sistem online yang berjalan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.4.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
Gambar 4.4 tentang Laporan Keuangan (dalam bentuk excel)
Sumber : dokumen atas pencatatan laporan keuangan pada UMKM tahun 2021
Hal ini cukup bertentangan dengan Pasal 4, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa pengelolaan Data UMKM wajib berasaskan kebersamaan dan keterpaduan, yaitu asas yang pengelolaan Data UMKM untuk menghasilkan basis data terpadu.
Kendala  yang  ketiga,  sistem  keuangan  melupakan  asas  keterpaduan  antara  sistem  keuangan  online dengan  offline,  sehingga  kerja  keuangan  ini  akan  terjadi  pengulangan  dalam  pencatatan.  Hal  ini  dapat dilihat dari Gambar 4.5 tentang sistem keuangan online.
Gambar 4.5 tentang sistem keuangan online Sumber: Diolah sendiri (ringkasan) Sistem Keuangan
(online) Outlet Pelanggan Waitress Item Riwayat Penjualan Promo Stock Uang Laporan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
Kemudian sistem keuangan offline berupa excel dimana tidak terintegrasi dalam sistem keuangan online yang terdapat pada Gambr 4.1 diatas, dapat dilihat dalam Gambar 4.6 berikut.
Gambar 4.6 tentang sistem keuangan berupa excel Sumber: Diolah sendiri (ringkasan)
Kendala yang keempat, pembagian Break Even Point (BEP) tidak memproyeksikan yang sebenarnya dan masih menggunakan sistem keuangan excel atau tidak teritegrasi dengan sistem keuangan online. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 4.7 tentang BEP.
Gambar 4.7 tentang BEP
Sumber : dokumen atas pembagian BEP UMKM tahun 2021
HPP Minuman Sistem Keuangan ( offline / excel) Gaji HPP Makanan Proyeksi laba Perhitungan Pembagian Laba Nota- Nota BEP
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
Sehingga saran yang dilakukan untuk menanggulangi atau mengeliminasi kendala-kendala yang ada di sistem keuangan lama yaitu
1. Memperbaiki  sistem  keuangan  yang  ada  dengan  mamasukkan  faktor  pendukung  berupa  Asas Pengelolaan Data UMKM
2. Menggabungkan  sistem  keuangan online dengan  sistem  keuangan offline berupa  excel  ke  dalam sistem keuangan baru secara online yang terpadu

## PEMBAHASAN
Demi  memfasilitasi  saran  sistem  keuangan  ini  bisa  berjalan  baik  dan  dapat  menjaga  kestabilitasan dari  keuangan  UMKM  makanan  dan  mninuman  sehingga  berdampak  dalam  mendukung  pertumbuhan ekonomi  ini,  maka  peneliti  membuat  sistem  keuangan  baru  dengen  rancangan  atau  menggabungkan sistem online dan offline dalam satu sistem seuai dengan anjuran yang tertuang dalam Pasal 4, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perwujudan yang dimaksudkan oleh peneliti adalah
1) Memperbaiki  sistem  keuangan  yang  ada  dengan  mamasukkan  faktor  pendukung  berupa  Asas Pengelolaan Data UMKM yang dapat dilihat dalam Gambar 4.8 berikut.

## Gambar 4.8 Perbaikan Sistem Ditambah dengan Asas Pengelolaan Data UMKM Sumber: Diolah sendiri
2. Menggabungkan  sistem  keuangan online dengan  sistem  keuangan offline berupa  excel  ke  dalam sistem  keuangan  baru  secara  online  yang  terpadu  dengan  menambah  menu  baru  yaitu  1)  Proyeksi laba;  2)  perhitungan  pembagian  laba;  3)  Harga  Pokok  Penjualan  (HPP)  Makanan;  4)  Harga  Pokok Penjualan  Minuman;  5)  Nota-Nota  Transaksi  harian;  6)  Break  Even  Point  (VEP)  dan  7)  Gaji Pegawai pada sistem keuangan baru yang dapat dilihat dalam Gambar 4.9 berikut.
Sistem Keuangan
baru secara online yang terpadu Item Riwayat Penjualan Outlet Pelanggan Waitress Promo Stock Uang Laporan Proyeksi laba Perhitungan
Pembagian
Laba
sistem keuangan lama (online dan offline) Faktor Pendukung Asas  Pengelolaan  Data UMKM 1) kebersamaan dan keterpaduan, 2) keakuratan, 3) kemuthakhiran, 4) keberlanjutan, sistem keuangan baru secara online yang terpadu
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
Gambar 4.9 : Sistem Keuangan Baru UMKM Makanan dan Minuman Yogyakarta Sumber: Diolah sendiri
Pembahasan  kali  ini,  yang  dievaluasi  dalam  ketercapaian  sistem  keuangan  baru  atas  faktor pendukung  berupa  asas-asas  pengelolaan  data  keuangan  UMKM  makanan  dan  minuman  di  Yogyakarta yang  tertuang  dalam  Pasal  4,  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  82  Tahun  2019 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Data  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Berikut ini hasil analisis dari observasi dan dokumentasi yang ada di lapangan.
1. keterpaduan,dan kebersamaan
Setelah  adanya  perubahan  atau  rekonstrksi  sistem  keuangan  UMUM  makanan  dan  minuman  ini dengan menggabungkan sistem lama berupa online dan offline menjadi satu kesatuan, maka berdasarkan survey  lapangan  dan  hasil  observasi,  UMKM  ini  telah  mencantumkan  asas  keterpaduan  dalam  sistem keuangan.  Dimana  jika  terdapat  keterpaduan  berdasarkan  asas  maka  secara  otomatis  menciptakan kebersamaan atau kesolidan data keuangan yang disajikan.
2. keakuratan,
Setelah  adanya  perubahan  atau  rekonstrksi  sistem  keuangan  UMUM  makanan  dan  minuman  ini dengan menggabungkan sistem lama berupa online dan offline menjadi satu kesatuan, maka berdasarkan survey lapangan dan hasil observasi, UMKM ini telah menyajikan
a. HPP  baik  makanan  maupun  minuman  bukan  estimasi  (dalam  sistem  keuangan  online)  tetapi berdasarkan perhitungan matang yang telah disahkan oleh manajemen sebelumnya, sehingga laba yang tercatat dalam sistem keuangan tergambar sebagaimana mestinya
b. Jika  point  a  terpenuhi  :  HPP  bukan  estimasi  dan  laba  memproyeksikan  yang  sebenarnya  maka Laporan Keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh publik
c. Perhitungan  gaji  karyawan  tergabung  dalam  satu  sistem  keuangan  maka  pencatatan  gaji  atas karyawan  dapat  dipastikan  telah  berdasarkan  perhitungan  matang  yang  tealah  disahkan  oleh manajemen sebelumnya dan telah disesuaikan UMK Wilayah Yogyakarta.
3. kemuthakhiran,
kemutakhiran  sistem  keuangan  baru yang  menggabungkan  sistem  keuangan  online  dan  offline berupa  excel  telah  dilakukan,  maka  dengan  sistem  keuangan  ini  dapat  memberikan  kontribusi pengurangan pengulangan input data keuangan.
4. keberlanjutan
Setelah  adanya  perubahan  atau  rekonstrksi  sistem  keuangan  UMUM  makanan  dan  minuman  ini dengan menggabungkan sistem lama berupa online dan offline menjadi satu kesatuan, maka berdasarkan survei  lapangan  dan  hasil  observasi,  UMKM  ini  telah  tercapainya Break  Event  Point (BEP)  yang dimaksudkan dan bukan berupa estimasi.
Jika  asas  keterpaduan  dan  kebersamaan,  keakrutan,  kemutakhiran  dan  keberlanjutan  terpenuhi  dan tercapai dengan adanya sistem keuangan baru yang diterapkan maka secara langsung  berkontribusi pada spesifik,  lengkap  dan  akurat,  akuntabel,  rapi,  dan  terpadu  yang  tertuang  pada  Pasal  6  dalam  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  kriteria  data  yang  wajib  dipenuhi  UMKM.
Gaji Pegawai HPP Makanan HPP Minuman Nota- Nota transaksi
harian
BEP
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
Hal  ini  sesuai  dengan  Data  Dinas  Koperasi  dan  UKM  DIY  menunjukkan  bahwa  UMKM  memberikan kontribusi sebesar 95% dari perekonomian DIY. Selain itu, usaha mikro memberi kontribusi sebesar 55%, usaha  kecil  sebesar  25%,  dan  usaha  menengah  sebesar  15%.  Serta  UMKM  dianggap  sebagai  tulang punggung  dari  sistem  ekonomi  suatu  negara  dalam  menghasilan  kesempatan  kerja,  meningkatkan pendapatan, dan memberikan kontribusi bagi produk domestik bruto (Gray and Jones, 2016 dan Bianchi et.al, 2017 dalam penelitian Pramudyati et all, 2019).
Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  atas  sistem  keuangan  UMKM  agar  sistem  tersebut dapat  memberikan  sumbangsihnya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  sesuai  pendapat  dari Navastara  (2014)  mengemukakan  bahwa  pengembangan  ekonomi  lokal  adalah  suatu  proses  yang  dapat mencoba  dan  merumuskan  kelembagaan-kelembagaan  daerah,  peningkatan  kemampuan  sumber  daya manusia untuk menciptakan produk - produk unggulan yang lebih baik, pencarian pasar, alih pengetahuan dan  teknologi,  serta  pembinaan  industri  kecil  dan  kegiatan  usaha  pada  skala  lokal.  Dapat  terlihat  dalam Gambar 4.10 berikut.
Gambar 4.10 : Hasil Evaluasi: Terpenuhi dan Tercapai Pemenuhan Asas Pengelolaan Data Keuangan Sumber: Diolah sendiri

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  analisis  diatas  diketahui  bahwa  pengembangan  sistem  keuangan pada  UMKM  sangat  diperlukan.  Sistem  sebelumnya  yang  masih  terbagi  dua  antara  online  dan  offline menimbulkan  berbagai  kendala  seperti  ketidak  akuratan  data,  terjadinya  banyak  pengulangan  input, sistem penggajian yang tidak tepat dan kesulitan pada waktu penghitungan BEP. Hal ini mengakibatkan UMKM sulit berkembang sehingga menghambat pertumbuhan ekonominya. Sistem Keuangan yang baru dibuat dalam bentuk penggabungan  sistem online dan offline dan dengan penambahan faktor pendukung berupa  Prinsip  Pengelolaan  Data  yaitu  keterpaduan  dan  kebersamaan,  keakuratan,  kemutakhiran  dan keberlanjutan.  Evaluasi  yang  dilakukan  atas  sistem  baru  menunjukkan  bahwa  sistem  telah  berhasil menerapkan  Prinsip  Pengelolaan  data  yang  baik  sehingga  menghasilkan  laporan  baik.  Perbitungan  laba UMKM bisa tercatat dengan tepat, perhitungan gaji menjadi lebih jelas sesuai dengan keuangan UMKM, perhitungan  BEP  menjadi  lebih  akurat  dan  sistem  keuangan  akan  lebih  mudah  untuk  dibaca  dan
Analisis sistem keuangan lama
(tertung dalam
pendahuluan) kebersamaan dan keterpaduan,
keakuratan, kemuthakhiran,
keberlanjutan, Sistem Keuangan online yang terpadu Faktor Pendukung:
Asas Pengelolaan
Data UMKM Berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
dievaluasi  kedepannya.  Diharapkan  dengan  sistem  keuangan  yang  lebih  baik  tersebut    keberlanjutan usaha UMKM akan terus berjalan dan mampu berkontribusi lebih banyak pada pertumbuhan ekonomi.

## REFERENSI
Alimuddin. (2021). Penggunaan Internet dan Peluang Berwirausaha di Indonesia. Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis , 26 (2), 112 – 121. https://doi.org/10.20961/jkb.v26i2.50913
Andriyani  dan  Astuti.  (2022).  Analisis  Strategi  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah (UMKM) Inni Dawet Cincau Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ekonomi Managemen dan Sosial , 5 (1), 52 – 68.
Arifin  dkk.  (2019).  Perancangan  Laporan  Keuangan  Berbasis  Online  dalam  Rangka  Peningkatan  Usaha Tahu  Goreng  di  Wilayah  Sumedang  Jawa  Barat. FAIRVALUE:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Keuangan , 1 (2), 209 – 222. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v1i2.12
Dimas, WN. (2019). Retrieved March3, 2022. Kebijakan Moneter akan Jaga Stabilitas Sistem Keuangan,
From https://www.kompas.id/baca/utama/2019/05/03/kebijakan-moneter-akan-jaga-stabilitas- sistem-keuangan
Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (2018). Indonesia.
Fadillah  et  all.  (2021).  Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  melalui  Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal. BERNAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (6), 892 – 896. https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525
Fajar  dan  Larasati.  (2021).  Peran  Financial  Technology  (Fintech)  dalam  Perkembangan  UMKM  di Indonesia: Peluang dan Tantangan. Humanities, Management and Science Proceedings , 1(2), 702 – 715. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH/article/download/11835/7250
Gunanto.  (2015).  Peranan  Laporan  Keuangan  dalam  Rangka  Memberdayakan  dan  mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Akuntansi dan Pajak , 16(1), 103 – 112. http://dx.doi.org/10.29040/jap.v16i01.25
Halim, Abdul. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan , 1 (2), 157 – 172. Hamzah  dan  Agustien.  (2019).  Pengaruh  Perkembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor Umkm Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembanguan , 8 (2), 127 – 135. http://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45
Hidayat,  A.  (2021).  Governance  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan.  Indonesia  Banking  School.  Retrieved from http://ibs.ac.id/governance-dan-stabilitas-sistem-keuangan/
Hermawan, S & Setyawati, Y. (2018). Persepsi Pemilik dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  atas  Penyusunan  Laporan  Keuangan. Riset  Akuntansi  dan Keuangan Indonesia , 3 (2), 161 – 204.
Kusuma, M et all. (2022). Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja dan Keberlanjutan UMKM di Solo Raya. Jurnal Among Makarti , 14 (2), 62 – 76. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. SIARAN PERS HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021 tentang UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia (2021). Indonesia.
Lakoro FS & Surianto. (2021). Literasi dan Model Manajemen Keuangan UMKM Berbasis Digital pada UMKM-UMKM  di  Kabupaten  Boalemo  Provinsi  Gorontalo. Journal  of  Applied  Managerial Accounting , 5 (2), 45 - 55. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss1.art1 Pramudhiati,  N  et  all.  (2019)  Penerapan  SAK  ETAP,  Kinerja  Usaha,  dan  Keberlanjutan  UMKM  di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. AKUNTANSI DEWANTARA Journal UST , 3 (2), 149 – 155. Prihatin  dan  Maruf.  (2019).  Analisis  Tingkat  Literasi  Keuangan  pada  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Kerajinan  Perak  di  Kotagede  Yogyakarta. Journal  of  Economics  Research  and  Social Sciences , 3(1), 1 – 10. https://doi.org/10.18196/jerss.030101
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.723
Rahardjo, M. (2011). Retrieved March 3, 2022. Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif (Materi Kuliah  Metodologi  Penelitian  PPs.  UIN  Maliki  Malang),  from http://repository.uin- malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf
Rifa’I,  A.  (2017).  Peran  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah    dalam  Mengimplementasikan  Keuangan Inklusif  Melalui Pembiayaan UMKM. HUMAN FALAH , 4 (2), 193 – 217.
Rubhiyanti  dkk.  (2020).  Rancang  Bangun  Sistem  Penjualan  Tunai  dan  Penerimaan  Kas  Berbasis Multiuser. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 13 (2), 58 – 66.
Rudiantoro,  R  &  Siregar  SV.  (2012).  Kualitas  Laporan  Keuangan  UMKM  serta  Prospek  Implementasi SAK ETAP. Jurnal
Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 9 (1), 1 –  21. http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2012.01
Republik  Indonesia.  Peraturan  gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  nomor  82  tahun  2019  tentang pedoman pengelolaan data usaha mikro, kecil, dan menengah daerah istimewa yogyakarta (2019). Indonesia.
Republik  Indonesia.  Peraturan  walikota  Yogyakarta  nomor  33  tahun  2019  tentang  rumah  belajar  bisnis (home business camp) (2019). Indonesia.
Republik  Indonesia.  Undang  –  undang  republik  indonesia  nomor  20  tahun  2008  tentang  usaha  mikro, kecil dan menengah (2008). Indonesia.
Saputri. (2019). Analisis Kontribusi Usaha Kecil Menengah di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Retrieved from
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5503/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?se quence=13&isAllowed=y
Sulistyowati,  Y.  (2017).  Pencatatan  Pelaporan  Keuangan  UMKM  (Study  Kasus  di  Kota  Malang).
REFERENSI: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi , 5 (2), 49 – 55.
Sumantri,  BA  &  Permana,  EPP.  (2017).  Manajemen  Koperasi  Dan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah (UMKM).
Retrieved from
http://repository.unpkediri.ac.id/154/2/A.%20Buku%20Manajemen_Koperasi_dan_Usaha_Micro_ Kecil.pdf
Winarsih et all. (2021). The Relationship between Capital Financial, Accounting Capability and Micro-, Small-  and  Medium-Sized  Enterprises'  (MSMEs)  Financial  Performance  in  Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 8 (2), 229 – 242.
Wulansari dkk. (2018). Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi melalui Sinergi UMKM dan Good Governance di Indonesia. UNEJ E-Proceeding , 262 – 268. Retrieved from
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6719/4875
Yuliawan & Wanniatie. (2021). Analisis Covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020. Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) , 10 (3), 144 – 158 https://doi.org/10.23960/jep.v10i3.300