Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## TAFSIR WEWENANG SEPONERING JAKSA AGUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PUU-XIV/2016
Ilham Dwi Rafiqi
1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, ilhamdwirafiqi@umm.ac.id

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
The affirmation of the attorney general's authority in the Elucidation of Article
35  letter  C  of  the  Indonesian  Prosecutor's  Law  after  the  decision  of  the Constitutional Court Number  29/PUU-XIV/2016 still leaves problems and has the potential to cause new legal problems. This research will look at and analyze how the authority of the Attorney General after the decision is as well as how the concept of an ideal arrangement that ensures legal certainty. This research uses normative juridical research with a statutory approach and case studies which in  this  case  are  court  decisions.  The  results  showed  that  after  Constitutional Court decision, there was a change in the meaning of the Elucidation of Article 35 letter c of the Republic of Indonesia Prosecutor's Law. Based on the results of these  interpretations and  decisions,  the  legal  implications that  followed  were related to the conditions for setting aside cases in the public interest, namely in setting aside cases in the public interest, the Attorney General was required to
'require'  first  to  pay  attention  to  suggestions  and  opinions  from  state  power agencies  that  have  relationship  with  the  problem.  The  concept  of  an  ideal arrangement that can guarantee legal certainty as an indicator to measure and assess the implementation of the Attorney General's obligations can be done by clarifying the definition of "state power agencies" for which advice and opinions are requested and making criteria for the term "public interest".
Keywords : Attorney General; Disclaimer of Cases in the Public Interest; Constitutional Court's Decision
Cite this paper : Rafiqi, I. D. (2021). Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4 (2).

## Scope Article
Constitutional Law

## PENDAHULUAN
Jaksa  Agung  adalah  pemimpin  dan  penanggung  jawab  tertinggi  kejaksaan  yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. 1 Prinsip yang yang menyatakan “ openbaar ministerie is een en ondeelbaar en de procureur general aan het hoofd (kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dan Jaksa Agung dipuncaknya)”, 2 menunjukan bahwa Jaksa Agung memiliki peran yang sentral dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.
1 Riri Nazriyah , “Pemberhentian Jaksa Agung Dan Hak Prerogatif Presiden,” Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 5 (2010): 27
2 Khunaifi Alhumami. Kejaksaan Republik Indonesia: Lembaga Penegak Hukum Di Antara Bayang-Bayang Dua Kaki Kekuasaan dalam Tim MaPPI-FH UI. 2015. Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia . Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 233
Sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang secara khusus, apabila ditinjau secara historis pengaturan terkait tugas dan  wewenang  Jaksa Agung dapat ditemukan dalam Pasal  35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan RI). Sebelum diatur dalam undang-undang  tersebut,  secara  historis  tugas  dan  wewenang  Jaksa  Agung  dapat  dilihat dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1961  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya diubah secara mendasar dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Apabila  dicermati,  ketiga  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  tugas  dan wewenang  Jaksa  Agung  memiliki  beberapa  perbedaan  dan  persamaan.  Persamaan  yang cukup  jelas  terlihat  adalah  ketiga  undang-undang  tersebut  mengakuti  terkait  wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ( seponering ). 3 Hal demikian  menunjukan  bahwa  eksistensi  praktik seponering sebagai  bentuk  pelaksanaan asas oportunitas telah lama hadir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 4
Pengesampingan perkara pidana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari asas oportunitas ( opportunitet beginsel ) yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. 5 Pengaturan asas oportunitas  tercantum  di  dalam  Pasal  35  huruf  C  UU  Kejaksaan  RI  yang  pada  pokoknya menerangkan  bahwa:  “ Jaksa  Agung  mempunyai  tugas  dan  wewenang  mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ”. Ketentuan  tersebut memang tidak menjelaskan secara eksplisit arti dari asas oportunitas, hanya saja disebutkan Penjelasan Pasal 35 huruf C UU Kejaksaan RI bahwa:
“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau  kepentingan  masyarakat  luas.  Mengesampingkan  perkara  sebagaimana dimaksud dalam ketentuann ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas , yang hanya dapat  dilakukan  oleh  Jaksa  Agung  setelah  memperhatikan  saran  dan  pendapat  dari badan-badan  kekuasaan  negara  yang  mempunyai  hubungan  dengan  masalah tersebut.”
Di Indonesia pelaksanaan seponering sejatinya sudah lama diterapkan sebelum diatur dalam  Undang-Undang  Pokok  Kejaksaan,  asas  oportunitas  tersebut  tidak  diatur  secara expressis-verbis dalam hukum positif, namun dalam praktek asas tersebut diterapkan atas dasar  hukum  kebiasaan (gewoonte  recht) . 6 Hingga  dinyatakan  secara  eksplisit  dalam  UU Kejaksaan RI, praktik seponering jarang sekali diterapkan. Terhitung sampai dengan tahun 2012, terdapat 29 (dua puluh sembilan) perkara yang dikesampingkan demi kepentingan
3 Terdapat  perdebatan  mengenai  istilah  penyampingan  perkara  demi  kepentingan  umum,  perdebatan  itu berkisar  pada  pilihan  istilah deponering atau seponering .  Penulis  dalam  hal  ini  memilih  istilah  “ seponering ” dengan  mengutip  pendapat  Andi  Hamzah  yang  menerangkan  bahwa  istilah  yang  tepat  adalah Seponering, istilah tersebut berasal dari kata seponeren, dengan kata dasar sepot: mengesampingkan. Lebih lanjut Darmono mengatakan  bahwa  para  ahli  hukum  menghendaki  penyampingan  perkara  ini  adalah seponering, bukan deponering . Seponering artinya terzijde  leggen (menyampingkan), niet  vervolgen (tidak  menuntut), berdasarkan  terminologi  tersebut  sebagaimana  hanya  dikenal  dalam  hukum  pidana  yang  diatur  dalam Het Nederlands  Strafprocesrecht (KUHAP  Belanda).  Lihat  dalam  Darmono, Penyampingan  Perkara  Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum, (Jakarta: Solusi Publishing, 2013), hlm. 4
4 Angga A. Tomuka, “Tugas Dan Wewenang Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 ,” Jurnal Lex Privatum, Vol. V No. 6 (Agustus 2017): 46–55
5 O.C. Kaligis. 2011. Deponering, Teori Dan Praktik. Bandung: PT. Alumni, 2011. hlm. 4
6 Laporan Hasil Kerja Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara  Pidana  Tahun  Anggaran  2006,  yang  bekerja  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia RI Nomor: G1-11.PR.09.03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim-Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2006, (Jakarta, 16 Januari 2006), hlm. 94
umum. 7 Adapun Perkara terakhir yang dikesampingkan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung adalah kasus dua mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Melalui surat keputusan (Tap.012/A/JA/03/2016), Jaksa Agung  berpendapat  bahwa  pemberantasan  korupsi  merupakan  salah  satu  bentuk kepentingan umum.
Dalam dinamika penerapannya, wewenang seponering Jaksa Agung tidak terlepas dari berbagai perdebatan dan problematika yang ada. Berbagai problematika apabila dipandang dari berbagi sudut kajian maka bermuara pada permasalahan konseptual dan operasional. Banyak perdebatan atau pro-kontra terhadap wewenang Jaksa Agung tersebut sampai pada meja pengadilan Mahkamah Konstitusi untuk menilai nilai konstiitutionalitasnya.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  Nomor  29/PUU-XIV/2016  memandang  perlu melakukan  pembatasan  yang  ketat  atas  keberlakuan  Pasal  35  huruf  c  UU  Kejaksaan  RI. Mahkamah  Konstitusi  dalam  amar  putusannya  menyatakan  inkonstitusional  bersyarat ( conditionally  unconstitutional ) 8 terhadap  Penjelasan  Pasal  35  huruf  C  UU  Kejaksaan  RI, sebagai berikut:
“Menyatakan  frasa  “ mengesampingkan  perkara  sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan  ini  merupakan  pelaksanaan  atas  asas  oportunitas  yang  hanya  dapat dilakukan  oleh  Jaksa  Agung  setelah  memperhatikan  saran  dan pendapat  dari  badan- badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut ” dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  secara  bersyarat  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  “ Jaksa  Agung  wajib  memperhatikan  saran  dan pendapat  dari  badan-badan  kekuasaan  negara  yang  mempunyai  hubungan  dengan masalah tersebut ;”.
Alasan perlu diberikan penafsiran terhadap Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI karena dalam faktanya saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang dimaksud sama  sekali  tidak  mengikat.  Artinya,  kewenangan seponering hanya  menjadi  suatu kewenangan  penuh  yang  dapat  diambil  oleh  Jaksa  Agung. Selain  itu,  penafsiran  tersebut menurut  Mahkamah  Konstitusi  juga  dibutuhan,  mengingat  terhadap  kewenangan seponering tidak  terdapat  upaya  hukum  lain  atau  dengan  kata  lain  bersifat  final  dan mengikat (final and binding) .
Sebagian kalangan barangkali menilai bahwa penafsiran tersebut telah menyelesaikan persoalan dengan penegasan makna yang dilakukan, akan tetapi dalam sudut pandang dan model  pembacaan  lain  penafsiran  tersebut  sesungguhnya  masih  menyisahkan  banyak persoalan  baik  secara  konseptual  dan  opreasionalnya.  Penafsiran  tersebut  mengandung celah  permasalahan  hukum.  Timbul  pertanyaan,  apakah  penambahan  kata  ‘wajib’  dalam Penjelasan  Pasal  35  huruf  c  UU  Kejaksaan  RI  selanjutnya  mengubah  sifat  dari  saran  dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang dimaksud menjadi mengikat Jaksa Agung? Terlebih  lagi  tidak  ada  penjelasan  yang  memadai  terkait  badan-badan  kekuasaan  negara mana yang dimaksud tersebut, hal demikian tentu akan menimbulkan ketidakpastian dan
7 Arin Karniasari. 2012. Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis Dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan  Perkara  Demi  Kepentingan  Umum .  Jakarta:  Tesis  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia Program Pascasarjana. hlm. 3 8 Putusan inkonstitusional bersyarat merupakat kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang dapat diartikan bahwa pasal yang diuji dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945. Oleh karena itu,  pasal  yang  dimohonkan  diuji  tersebut  pada  saat  putusan  dibacakan  adalah  inkonstitusional  dan  akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan dipenuhi oleh addresaat putusan Mahkamah Konstitusi.  Lihat  dalam  Syukri  Asy’ari,  et.al.,  2013. Model  Dan  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012) . Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi RI. hlm. 9
berdampak  pada  sukarnya  untuk  menentukan  kapan  dan  bagaimana  Jaksa  Agung  dapat dikatakan telah melaksanakan kewajibannya dalam memperhatikan saran dan pendapat.
Penelitian mengenai wewenang seponering Jaksa Agung disadari sampai saat ini telah banyak dilakukan, akan tetapi dapat dipastikan penelitian ini tidak dapat disamakan dengan penelitian  yang  sudah  ada.  Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  karena lebih menunjukan bagaimana sisi lain atau alternatif model pembacaan itu menghasilkan penafsiran lain yang dapat menunjukkan celah permasalahan hukum. Dengan memilih sudut pandang kepastian hukum, penelitian ini hendak mengkaji dua permasalah yakni mengenai wewenang seponering Jaksa  Agung pasca putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 29/PUU- XIV/2016  serta  konsep  pengaturan  wewenang seponering Jaksa  Agung  yang  menjamin kepastian hukum.

## METODE
Sebagai  metode  atau  alat  untuk  mencari  jawaban  dalam  penelitian,  metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  normatif.  Sоerјоnо  Sоekantо menјelaskan,  penelitian  hukum  nоrmatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  сara meneliti peraturan perundang-undangan/hukum pоsitif menggunakan bahan pustaka atau data sekunder belaka”. 9 Hal ini terlihat dalam оbјek utama yang diteliti dalam Putusan ini, yakni  Putusan  Mahkamah  Kоnstitusi  khususnya  mengenai  pengujian  konstitusionalitas wewenang seponering Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan RI. Metоde pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan perundang-undangan  ( statute  apprоaсh ),  pendekatan  kоnseptual  ( соnсeptual  apprоaсh ), dan pendekatan kasus ( case apprоaсh ). Bahan hukum utama/primer yang digunakan adalah peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  kewenangan  Jaksa  Agung  pada khsusnya,  dan  penegakan  hukum  pada  umunya.  Untuk  membantu  penelitian,  digunakan juga bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur kepustakaan seperti buku, laporan penelitian, jurnal, dan sejenisnya yang sifatnya menunjang analisis terhadap pemasalahan yang  ditentukan.  Bahan-bahan  tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji  kemudian dibandingkan  dan  ditarik  suatu  kesimpulan  dalam  hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti.  Analisis bahan hukum dilakukan secara preskripsi dan interpretatif dengan menilai keseuaian dengan apa yang seyogyanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wewenang Seponering Jaksa  Agung  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 29/PUU-XIV/2016
Dalam  perkara  Nomor  29/PUU-XIV/2016, secara  garis  besar,  terdapat  dua permasalahan  pokok  yang  menjadi  alasan  pemohon  untuk  mengajukan judicial  review terhadap  Pasal  35  huruf  c  UU  Kejaksaan  RI.  Dua  permasalahan  yang  juga  menjadi perdebatan klasik dalam hukum  pidana tersebut ialah: pertama, tidak  adanya penjelasan yang  memadai  terkait sifat  ‘saran  dan  pendapat’  serta  siapakah  institusi  yang  dimaksud dalam frasa ‘badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut’. Hal demikian tentu akan memperluas kewenangan Jaksa Agung dalam seponering , karena  Jaksa  Agung  dapat  mempertimbangkan  ‘saran  dan  pendapat’  dan  menentukan ‘badan-badan  kekuasaan  negara  yang  mempunyai  hubungan  dengan  masalah  tersebut’ secara bebas.
Kedua ,  makna  frasa  mengesampingkan  perkara  demi  ‘kepentingan  umum’  masih mengandung  multitafsir (interpretable) .  Penjelasan  Pasal  35  huruf  c  UU  Kejaksaan  RI menentukan  secara  limitatif  kepentingan  umum  sebatas  kepentingan  bangsa  dan  negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Lebih lanjut tidak terdapat definisi dan batasan yang jelas maksud dari kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.
9 Sоerјоnо Sоekantо dan Sri Mamudјi, 1985. Penelitian Hukum Nоrmatif . Јakarta: Raјawali Pers. hlm. 18
Sehingga dengan kewenangan Jaksa Agung yang besar tersebut, sangat rentan untuk dapat diartikan bahwa kepentingan umum yang dimaksud akan menjadi kepentingan Jaksa Agung atau bahkan kepentingan politik semata.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016 memandang bahwa wewenang seponering sebagai  pelaksanaan  asas  oportunitas  yang  dianut  dalam  sistem hukum  di Indonesia tidak  dimaksudkan untuk mengabaikan  atau bahkan menghilangkan hak  konstitusional  warga  negara.  Keberadaan  asas  oportunitas  dalam  praktiknya merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk menuntut atau tidak menuntut perkara. 10 Mahkamah juga menekankan bahwa terhadap wewenang seponering yang besar itu dibutuhkan pembatasan yang ketat agar tidak melanggar atau bertentangan dengan  hak-hak  konstitutusional  maupun  hak  asasi  manusia  pada  umunya  yang  dijaman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). 11 Konstruksi  pengaturan seponering sebelum  pengujian  undang-undang a  quo telah membatasi  kewenangan  Jaksa  Agung  dengan  mensyaratkan  bahwa  Jaksa  Agung  dapat melakukan seponering setelah  memperhatikan  saran  dan  pendapat  dari  badan-badan kekuasaan  negara  yang  mempunyai  hubungan  dengan  masalah  tersebut.  Mahkamah memandang syarat ini sama sekali tidak mengikat dan Jaksa Agung seolah hanya sekedar memperhatikan. Artinya, kewenangan seponering benar-benar menjadi suatu kewenangan penuh  yang  dapat  diambil  oleh  Jaksa  Agung  sebagai  wewenang  yang  diperoleh  secara atribusi  atau  wewenang  langsung  oleh  UU  Kejaksaan  RI.  Oleh  sebab  itu,  mahkamah memandang  perlu  memberikan  penafsiran  terhadap  Penjelasan  Pasal  35  huruf  C  UU Kejaksaan RI sebagai berikut:
Tabel. I
Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Wewenang Seponering Jaksa Agung dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016 Ketentuan Subtansi Penjelasan Pasal 35 huruf C UU Kejaksaan RI Sebelum Setelah  memperhatikan  saran  dan  pendapat dari  badan-badan  kekuasaan  negara  yang mempunyai  hubungan  dengan  masalah tersebut Penafsiran MK dalam Putusan No. 29/PUU- XIV/2016 Sesudah
Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan oendaoat dari badan-badan kekuasaan negara yang  mempunyai  hubungan  dengan  masalah tersebut
Penafsiran tersebut menurut Mahkamah dibutuhkan agar ada ukuran yang jelasa dan ketat dalam penggunaan kewenangan seponering oleh Jaksa Agung, mengingat keputusan seponering merupakan  keputusan  yang  final  dan  tidak  terdapat  upaya  hukum  lain  yang dapat  membatalkannya  kecuali  Jaksa  Agung  itu  sendiri.  Dari  penafsiran  dan  putusan tersebut,  implikasi  hukum  yang  kemudian  terjadi  adalah  berkenaan  dengan  syarat penyampingan  perkara  demi  kepentingan  umum.  Sejak  adanya  putusan  tersebut,  Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ‘wajib’ terlebih dahulu
10 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hlm. 98-99
11 Ani Triwati, “ Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ,” Jurnal Ius Constituendum, Vol. 6 No. April (2021): 32–54
memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.
Pertanyaan  yang  dapat  diajukan  kemudian  adalah  apakah  penambahan  kata  ‘wajib’ selanjutnya mengubah sifat dari saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang dimaksud menjadi mengikat Jaksa Agung, dengan kata lain Jaksa Agung harus mengikutinya atau  hanya  sekedar  menjadi  bahan  pertimbangan.  Selanjutnya  dikarenakan  suatu kewajiban,  bagaimana  jika  Jaksa  Agung  tidak  melaksanakan  kewajibannya  dalam memperhatikan saran dan pendapat, apa konsekuensi hukum yang kemudian terjadi?
Dalam  prinsip  asas  oportunitas,  wewenang  Jaksa  Agung  dalam  mengesampingkan perkara  demi  kepentingan  umum  dikategorikan  sebagai  penyampingan  atas  dasar kebijaksanaan ( beleidsvrijheid ), artinya Jaksa Agung memiliki wewenang bebas berdasarkan diskresi  yang  diberikan  oleh  undang-undang.  Sehingga  jika  merujuk  pada  pemahaman tersebut, memberikan kewajiban kepada Jaksa Agung untuk mengikuti saran dan pendapat lembaga  negara  yang  dimaksud  adalah  hal  paradoks  karena  yang  tidak  sesusai  dan bertentangan  dengan  prinsip  kebebasan  kebijaksanaan  ( beleidsvrijheid )  maupun  prinsip dominus litis . Selain itu, independensi Jaksa Agung akan kembali dipertanyakan, jika dalam pelaksanaan  penyampingan  perkara  Jaksa  Agung  terikat  dan  harus  mengikuti  saran  dan pendapat lembaga-lembaga negara yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut.
Kerisauan  tersebut  yang  kemudian  menurut  penulis  perlu  diselesaikan  dengan memberikan pemaknaan terhadap sifat saran dan pendapat lembaga-lembaga negara yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut. “ Men kan zelf nog verder gaan en stelle dat ook het recht als conceptueel systeem alleen maar vorm kan krijgen in het denken van de mens, dankzij  de  taal  die  hij  spreekt ” 12 ,  dikatakan  oleh  Bruggink  bahwa  hukum  sebagai  sistem konseptual hanya dapat memperoleh bentuk dalam pikiran manusia adalah karena bahasa yang digunakan untuk berbicara. Oleh karena itu penafsiran bahasa (gramatikal) merupakan salah satu kunci untuk mengetahui sengketa hukum ( legal disputes ).
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘memperhatikan’ memiliki arti: 1) melihat lama dan teliti; mengamati; menilik; 2) merisakan; mengindahkan. 13 Kemudian kata ‘saran’  memiliki  arti  pendapat  (usul,  anjuran,  cita-cita)  yang  dikemukakan  untuk dipertimbangkan.  Selanjutnya  kata  ‘pendapat’  berati:  1)  pikiran;  anggapan;  2)  buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal: 3) kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki dan sebagainya). 14
Berdasarkan  uraian  tersebut,  secara  gramatikal  frasa  ‘memperhatikan  saran  dan pendapat’  dapat  diartikan  sebagai  meneliti,  mengamati,  mempertimbangkan.  Sehingga dalam  konteks  ini  saran  dan  pendapat  lembaga-lembaga  negara  yang  dimaksud  tidak mengikat Jaksa Agung karena keputusan akhir berada pada Jaksa Agung selaku pemegang wewenang penyampingan perkara demi kepentingan umum.
Adapun  mengenai  penambahan  kata  ‘wajib’  dalam  memperhatikan  saran  dan pendapat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 tidak akan merubah  sifat  daripada  ‘saran  dan  pendapat’  sepanjang  frasa  yang  digunakan  adalah ‘memperhatikan saran dan pendapat’. Dengan demikian, penambahan kata ‘wajib’ tersebut hanya dapat diartikan sebagai kewajiban Jaksa Agung untuk meminta atau memperhatikan saran dan pendapat lembaga-lembaga negara yang dimaksud tanpa harus mengikutinya.
12 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum , diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. 2015. Bandung: Citra Aditya Bhakti. hlm. 13-20
13 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. “ Kamus Besar Bahasa Indonesia ,” Jakarta: Balai Pustaka. hlm.
857
Konsep  Pengaturan  Wewenang Seponering Jaksa  Agung  yang  Menjamin  Kepastian Hukum
Penambahasan  frasa  “wajib”  dalam  Penjelasan  Pasal  35  huruf  c  UU  Kejaksaan  RI terbukti tidak bernilai substantif karena tidak mengandung perubahan yang komprehensif terhadap  konsep  dan  pelaksanaan  wewenang seponering .  Penafsiran  tersebut  dianggap tidak  cukup  memadahi  karena  dilakukan  secara  parsial  dan  tidak  menjamin  kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena masih terjadi kesukaran untuk menentukan kapan dan bagaimana  Jaksa  Agung  dapat  dikatakan  telah  melaksanakan  kewajibannya  dalam memperhatikan  saran  dan  pendapat,  kerancuan  untuk  menentukan  hal  tersebut dikarenakan  tidak  adanya  kepastian  dan  penjelasan  yang  memadai  terkait  badan-badan kekuasaan  negara mana yang  dimaksud tersebut. Oleh karena itu,  dalam bagian ini akan dijelaskan  mengenai  konsep  pengaturan  yang  seharusnya  (ideal)  terhadap  wewenang seponering Jaksa Agung yang mengandung kepastian Hukum.
Pertama, untuk mengetahui makna badan-badan kekuasaan negara penulis terlebuh dahulu  akan  melakukan  penafsiran  secara  historis  dan  sistematis.  Dalam  riwayat pengaturan Undang-Undang Kejaksaan RI, istilah ‘Badan-badan Kekuasaan Negara’ terdapat dalam Penjelasan Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Secara  historis,  berdasarkan  riwayat  pengaturan Undang-Undang Kejaksaan RI, penggunaan istilah ‘Badan-badan Kekuasaan Negara’ dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Dalam  Penjelasan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1961  tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kejaksaan  Republik  Indonesia:  “...Jaksa  Agung senantiasa  bermusyawarah  dengan  pejabat-pejabat  tertinggi  yang  ada  sangkut pautnya dalam perkara tersebut misalnya antara lain: Menteri/Kepala Kepolisian Negara,  Menteri  Keamanan  Nasional,  bahkan  juga  sering  kali  langsung  kepada Presiden/Perdana Menteri .”
2. Dalam Penjelasan Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: “...Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut . Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang disapingkan tersebut, Jaksa  Agung  dapat  melaporkan  terlebih  dahulu  rencana  penyampingan  perkara kepada Presiden untuk mendapatkan petunjuk .”
3. Dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: “...Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut .”
Dari  uraian  tersebut  menunjukan  bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 1961  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kejaksaan  Republik  Indonesia  memberikan penjelasan  secara  rinci  organ  negara  dalam  kekuasaan  eksekutif  dalam  hal  ini Presiden/Perdana  Menteri,  Menteri/Kepala  Kepolisian  Negara,  dan  Menteri  Keamanan Nasional.  Kemudian  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1991  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  diterangkan  ‘badan-badan  kekuasaan  negara’  dengan  Presiden  untuk mendapatkan putunjuk. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia  mengisyaratkan  hanya  pada  ‘badan-badan  kekuasaan  negara  yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut’.
Istilah badan-badan kekuasaan negara, lembaga negara, organ negara, dan alat negara seringkali disamakan dan dipertukarkan satu sama lain. Padahal satu sama lain sebenarnya
dapat  dan  memang  perlu  dibedakan  agar  tidak  membingungkan. 15 Istilah  ‘badan-badan kekuasaan negara’ secara eksplisit tidak terdapat penamaan ( nomenclature ) dalam UUD NRI 1945 dan dalam beberapa literatur Hukum Tata Negara kontemporer istilah yang seringkali digunakan adalah ‘lembaga negara’. Selain itu, penggunaan istilah ‘lembaga negara’ menurut penulis  lebih  tepat  digunakan  karen  memiliki  cakupan  yang  lebih  luas  daripada  ‘badan- badan  kekuasaan  negara’.  Dikatakan  lebih  luas  karena  istilah  ‘lembaga  negara’  memuat unsur yang saling berkaitan yakni organ dan fungsinya.
Konsepsi  lembaga  negara  apabila  ditinjau  berdasarkan  fungsinya  dapat  dibedakan dalam  doktrin trias  politica yang  ditentukan  oleh  Montesquieu  yakni  fungsi  eksekutif, legislatif dan yudikatif. 16 Kemudian berdasarkan kedudukannya, George Jellinek membagi kedudukan  lembaga  negara  yaitu: pertama, Lembaga  negara  utama  atau  lembaga  negara primer  ( main  state’s  organs atau primary  constitutional  organs ),  yakni  lembaga  yang dibentuk untuk menjalankan salah satu cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif atau yudikatif). Kedua, Lembaga penunjang atau lembaga negara pendukung ( auxiliary organs ), yaitu  lembaga  negara  yang  dibentuk  untuk  memperkuat  lembaga  negara  utama  dalam menjalankan  kekuasaanya. 17 Doktrin  tersebut  apabila  digunakan  untuk  mengkaji kedudukan lembaga yang ada di Indonesia maka dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel. II
Pengelompokan Lembaga-Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945
No. Pengelompokan Lembaga Negara Perincian Lembaga Negara 1 Lembaga negara berdasarkan Perintah  UUD  NRI 1945 ( constitutionally entrusted power)
Terkait Kekuasaan Negara MPR DPR Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK) BPK Lembaga  yang  diatur kewenangannya dalam UUD NRI 1945 Komisi Yudisial TNI Kepolisian RI Kementerian Negara
Pemerintah Daerah
Partai Politik lembaga  yang  tidak disebutkan  namanya tetapi disebutkan fungsinya, namun kewenangnnya dinyatakan diatur dalam UU Bank Sentral Komisi Pemilihan Umum (KPU)
15 Jimly  Asshiddiqie.  2006. Perkembangan  Dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi ,  Cet.  Kedua Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 32
16 Konsepsi trias politica yang diidealkan oleh Montesquieu dewasa ini jelas tidak relevan, mengingat  tidak mungkin lagi dipertahankan bahwa ketiga lembaga tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu  dari  ketiga  fungsi  kekuasaan  tersebut.  Oleh  karena  itu  UUD  NRI  1945  tidak  menganut  pemisahan kekuasaan  ( separation  of  power )  melainkan  pembagian  kekuasaan  ( division  of  power ). Ibid .,  hlm.  36.  Lihat jugaNomensen Sinamo. 2010. Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara Jakarta: Jela Permata Aksara. hlm. 47
17 Achmad  Roestandi.  2005. Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Tanya  Jawab (Jakarta:  Sekretaris  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.hlm. 108
2 Lembaga negara berdasarkan perintah UU ( legislative entrusted power ) Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia
Pusat  pelaporan  dan  Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Komisi  Penyiaran  Indonesia (KPI), dan sebagainya 3  Lembaga negara bersumber dari Peraturan Presiden/Keputusan Presiden Komisi Hukum Nasional Komisi  Ombudsman  Nasional, dan sebagainya
Apabila dicermati, dari tabel di atas tampak bahwa lembaga Kejaksaan RI tidak diakui dalam  konstitusi  di  Indonesia  dalam  hal  ini  UUD  NRI  1945.  Lantas  bagaimana  dalam konstitusi sebelumnya, apakah kedudukan lembaga Kejaksaan RI juga tidak diatur? Selain sebagai konstitusi yang berlaku saat ini, kedudukan lembaga Kejaksaan RI dalam UUD NRI 1945  tidak  memiliki  perbedaan  dari  konstitusi  yang  berlaku  sebelumnya.  Dikatakan demikian, karena dari beberapa kali perubahan konstitusi kedudukan lembaga Kejaksaan RI tidak  pernah  diatur  secara  tegas. 18 Hal  inilah  yang  menimbulkan  perdebatan  panjang menganai  posisi  Kejaksaan  RI  dalam  struktur  ketatanegaraan  di  Indonesia  dan independensinya dalam melakukan tugas penegakan hukum.
Pengakuan secara implisit lembaga Kejaksaan RI dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD  NR1  1945 19 ,  dirasa  tidak  dapat  menjawab  kebutuhan  akan  jaminan  kemandirian Kejaksaan RI. Dengan dasar doktrin een en ondeelbaar (satu dan tidak terpisah-pisahkan), mutatis mutandis juga berlaku bagi Jaksa Agung, sehingga paradoks independensi Kejaksaan RI sebagai lembaga akan berpengaruh kepada Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi.
Dalam  praktik seponering, lembaga-lembaga  negara  yang  seringkali  diperhatikan saran dan pendapatnya adalah Kepolisian Negara RI, Mahkamah Agung (MA), dan Dewan Perwaklian Rakyat (DPR), seperti halnya penyampingan perkara demi kepentingan umum dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  dengan  tersangka  Chandra  M.  Hamzah  dan  DR.  Bibit Samad Rianto. 20 Hal demikian menurut penulis merupakan keputusan yang tepat, mengingat lembaga-lembaga  tersebut  merupakan  lembaga  negara  yang  memiliki  fungsi  eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang mana juga berkedudukan sebagai primary constitutional organs .
18 Beberapa kali perubahan yang dimaksud adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) periode 1945-1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) periode 1949-1950, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) periode 1950-1959, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) periode 1959- 1999, sampai UUD NRI 1945 yang berlaku 2002 hingga berlaku saat ini.
19 Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan  kekuasan”,  Kejaksaan  yang  memiliki  tugas  di  bidang  penuntutan  jelas  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, Kejaksaan RI dapat dikatan satu badan yang dimaksud, yang juga penting secara konstitusional ( constitutionaly important state institution ). Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm 220-221 20 Dalam  kasus  tersebut  Jaksa  Agung  memperhatikan  saran  dan  pendapat  secara  tertulis  dari:  Kepolisian Negara  RI  dalam  surat  Kepala  Kepolisian  Negara  RI  Nomor:  R/2085/XI/2010  tanggal  29  November  2010; Mahkamah Agung RI dalam surat Ketua MA RI Nomor: 152 KMA/XI/2010 tanggal 18 November 2010; Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor: PW.01/9443/DPR.RI/XII2010 tanggal  22  Desember  2010;  dan  ditambah  dengan  Mahkamah  Konstitusi  RI  dalam  surat  Ketua  Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 2245/HP.00.00/XI/2010 tanggal 5 November 2010.
Praktik  tersebut  tidak  dapat  dipandang  sebagai  suatu  pedoman  karena  hanya merupakan kebiasaan Jaksa Agung dalam memperhatikan saran dan pendapat dari badan- badan  kekuasaan  negara  yang  mempunyai  hubungan  dengan  masalah  tersebut.  Dalam Penjelasan  Pasal  35  huruf  c  UU  Kejaksaan  RI  hingga  kini  dan  sejak  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 tetap tidak ada kepastian dan kejelasan terkait badan- badan  kekuasaan mana  yang dimaksud. Tidak  adanya  kepastian dan pedoman yang jelas tersebut semakin memperluas wewenang Jaksa Agung, artinya Jaksa Agung dapat memilih secara  bebas  badan-badan  kekuasaan  negara  mana  yang  akan  diminta  saran  dan pendapatnya.
Terlebih  lagi  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  29/PUU-XIV/2016,  tidak adanya  kepastian  dan  penjelasan  yang  memadai  terkait  badan-badan  kekuasaan  negara mana yang dimaksud mengakibatkan sukar untuk menentukan kapan dan bagaimana Jaksa Agung dapat dikatakan telah melaksanakan kewajibannya dalam memperhatikan saran dan pendapat. Oleh karena itu berdasarkan doktri lembaga negara dan merujuk pada praktik seponering Jaksa  Agung,  menurut  penulis  frasa  ‘badan-badan  kekuasaan  negara’  dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI dapat dipertegas menjadi: “...Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia .”
Penjelasan  tersebut  menurut  pendapat  penulis  dibutuhkan  untuk  mendapatkan indicator  dan  menjamin  kepastian  hukum  bagi  Jaksa  Agung  dalam  melaksanakan kewajibannya memperhatikan saran dan pendapat. Sehingga Jaksa Agung dapat dikatakan sudah  melaksanakan  kewajibanya  jika  telah  meminta  dan  memperhatikan  saran  dan pendapat dari MA RI, Kepolisian Negara RI, dan DPR RI.
Penulis  memilih  MA  RI  dengan  alasan  bahwa  MA  RI  merupakan  lembaga  yang memegang kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif), selain itu MA RI memiliki salah satu tugas dan wewenang untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada  lembaga  negara  lain.  Kemudian  Kepolisian  Negara  RI  dipilih  karena  secara kelembagaan berkaitan dengan lembaga pemerintah (lembaga eksekutif) yang berada pada bidang  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Selanjutnya  sebagai  lembaga  representasi dari rakyat, DPRI RI juga memiliki fungsi pengawasan sehingga dapat menjadi penyeimbang ( checks and balances ) atas kebijakan atau kepentingan pemerintah. Tidak kalah penting juga agar  kebijakan  Jaksa  Agung  dalam  mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum mendapat legitimasi secara politis.
Penegasan  tersebut  bukan  dimaksud  untuk  membatasi  kebijaksanaan  Jaksa  Agung dalam memperhatikan saran dan pendapat, namun bertujuan untuk memberikan pedoman dan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyampingan perkara demi kepentingan umum.  Ketiga  lembaga  tersebut  juga  merupakan main  state’s  organs atau primary constitutional organs sehingga dapat mencerminkan konsepsi lembaga negara berdasarkan fungsinya, yakni fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Kedua , kepentingan umum dalam hal penyampingan perkara oleh Jaksa Agung yang ditafsirkan secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI hanya sebatas “... kepentingan  bangsa  dan  negara  dan/atau  kepentingan  masyarakat  luas ...”juga  telah menimbulkan  persoalan.  Penjelasan  tersebut  mengandung  multitafsir (interpretable) , mengingat  tidak  ada  kriteria  yang  jelas  dan  batasan  tentang  maksud  dari  “kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas” 21 . Artinya dalam pelaksanaan penyampingan  perkara  tidak  terdapat  pedoman  bagi  Jaksa  Agung  dalam mempertimbangkan kepentingan umum, sehingga wewenang tersebut sangat rentan untuk
21 Sri Mulyati Chalil, “ Pengesampingan Perkara (Deponering) Oleh Jaksa Agung ,” Wacana Pranata: Jurnal Ilmu Hukum 15, No. 1 (2015): 1–10.
dapat diartikan bahwa kepentingan umum yang dimaksud akan menjadi kepentingan Jaksa Agung atau bahkan kepentingan politik semata.
Sebagai  upaya  untuk  memahami  makna  kepentingan  umum,  terlebih  dahulu  akan diteliti berdasarkan sejarah pembentukan  peraturan (penafsiran historis) yang berkaitan dengan wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Berikut adalah tabel penjelasan istilah ‘kepentingan umum’ dalam riwayat pengaturan UU Kejaksaan RI:
Tabel. III Penafsiran Historis Istilah Kepentingan Umum UU No. 15 Tahun 1961 UU No. 5 Tahun 1991 UU No. 16 Tahun 2004 “...Jaksa Agung yang mempunyai hak menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Selanjutnya sekalipun tidak  ditegaskan  dalam pasal ini namun dimengerti  bahwa  sudah menjadi  kebiasaan  dalam praktik selama ini,...” “Yang dimaksud “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. ...” “Yang dimaksud “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. ...” Tidak terdapat penjelasan maksud ‘kepentingan umum’ kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas
Dari  uraian  tabel  tersebut,  berdasarkan  penafsiran  historis  dengan  merujuk  pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maka yang dimaksud ‘kepentingan  umum’  adalah  kepentingan  bangsa  dan  negara  dan/atau  kepentingan masyarakat luas.
Selanjutnya  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  luas  dan  utuh  terkait  makna kepentingan umum, maka kemudian akan dilakukan perbandingan ( comparative ) dengan berbagai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  istilah  kepentingan umum, sebagai berikut:
1. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  memberikan  definis  mengenai  kepentingan  umum: “Kepentingan  umum  adalah  kepentingan  masyarakat  dan/atau  kepentingan bangsa  dan  negara  demi  terjaminnya  keamanan  dalam  negeri.”  Penjelasan kepentingan  umum  sebagaimana  disebutkan  dalam  undang-undang  ini  tidak memiliki perbedaan dengan penjelasan kepentingan umum dalam UU Kejaksaan RI,  hanya  saja  lebih  ditekankan  di  dalam  ‘keamanan  dalam  negeri’.  Dalam Penjelasan  umum  juga  diterangkan  bahwa  kepentingan  umum  yang  dimaksud dapat diartikan berdasarkan penilaian sendiri sebagai wujud kewenangan diskresi.
2. Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  memberikan  definisi mengenai  kepentingan  umum:  “Kepentingan  Umum  adalah  kepentingan  bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuaran  rakyat.”  Dalam  undang-undang  ini, penjelasan  kepentingan  umum  juga  tidak  memiliki  perbedaan  yang  mendasar
dengan penjelasan  kepentingan umum dalam UU Kejaksaan RI, hanya saja lebih dikaitkan  untuk  ‘kemakmuran  rakyat’.  Penjelasan  yang  demikian  juga  masih tergolong bersifat abstrak dan multitafsir.
3. Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan penjelasan: “Yang  dimaksud  dengan  “kepentingan  umum”  adalah  kepentingan  bangsa  dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: a) Debitor melarikan diri; b) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan; c) Debitor mempunyai utang kepada  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  badan  usaha  lainnya  yang  menghimpun dana dari rakyat; d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; e) Debitor  tidak beritikad baik atau  tidak kooperatif dalam menyelasaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau f) dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.” Walaupun dalam undang-undang  ini  penjelasan  kepentingan  umum  tidak  memiliki  perbedaan dengan  penjelasan  kepentingan  umum  dalam  UU  Kejaksaan  RI,  namun  undang- undang  tersebut  memberikan  kriteria  terkait  ‘kepentingan  umum’  dalam  hal Kejaksaan  mengajukan  permohonan  pailit,  sehingga  terdapat  koridor  yang  jelas dalam pelaksanaannya.
Berbagai  ketententuan  tersebut  secara  umum  menunjukan  kesamaan  dengan penafsiran ‘kepentingan umum’ dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI yang hanya menjelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas. Penjelasan tersebut tentu tidak memberikan penafsiran yang jelas dan memadai serta cenderung hanya memberikan penjelasan yang bersifat abstrak- metayuridis.  Disisi  lain  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukan ketegasannya dengan memberikan kriteria  ‘kepentingan  umum’  dalam  hal  Kejaksaan  akan  mengajukan  permohonan  pailit. Pemberian  kriteria  yang  demikian  dibutuhkan  dalam  penyampingan  perkara  demi kepentingan umum agar mewujudkan kepastian hukum.
Hans Kelsen sejak lama telah mengingatkan bahwa terhadap norma-norma moral dan keadilan sebaiknya harus dihindari dalam penafsiran, sebagaimana dikatakan:
“... such  as  norms  of  moral,  of  justice,  constituting  social  values  which  are  usually designated  by  catch  words  such  as  “the  good  of  the  people”,  “interest  of  the  state”, “progress”, and the like. From the point of view of positive law nothing can be siad about their  validity.  Seen  from  the  point  of  view  of  positive  law,  all  these  norms  can  be characterized only negatively; they are norms that are not of positive law .” (Terjemahan bebas:  seperti  norma-norma  moral,  keadilan,  yang  melekat  dalam  nilai-nilai masyarakat  yang  biasanya  ditujukan  dengan  frasa  semisal  “kebaikan  masyarakat”, kepentingan negara”, “kemajuan”, dan semacamnya. Dari sudut pandang hukum positif tidak  ada  yang  bisa  dikatakan  tentang  keabsahannya.  Dari  sudut  pandang  hukum positif,  semua  norma  ini  hanya  dapat  dikategorikan  secara  negatif;  itu  semua merupakan norma-norma yang bukan dari hukum positif.) 22
Pernyataan  Hans  Kelsen  tersebut  menunjukan  bahwa  dalam  hal  penafsiran,  Kelsen menolak  prinsip  “menimbang  bobot  kepentingan”  ( Interessenabwagung ).  Hans  Kelsen beralasan  bahwa  prinsip  “menimbang  bobot  kepentingan”  tidak  menyediakan  standar obyektif  untuk  membandingkan  kepentingan-kepentingan  yang  saling  bertentangan sehingga tidak memberikan solusi. 23
22 Hans Kelsen dalam Widodo Dwi Putro. Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum . Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 143
Demikian  halnya  terhadap  kepentingan  umum  dalam  penyampingan  perkara  oleh Jaksa  Agung,  memberikan  penjelasan  terkait  kepentingan  umum  sebatas  kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas hanya menghasilkan gambaran yang tidak utuh dan abstrak sehingga tidak mencapai derajat kepastian hukum. Oleh karena itu sebagai satu kesatuan dalam peraturan perundang-undangan, Penjelasan Pasal 35 huruf c  UU  Kejaksaan  RI  dapat  dikatakan  tidak  memenuhi  atau  bertentangan  dengan  fungsi penjelasan pasal-pasal pada umumnya, yaitu membuat lebih terang dan jelas maksud dan tujuan ditetapkannya suatu pasal sehingga tercermin nilai-nilai ( velues ) di baliknya.
Ketidakjelasan batasan makna, cakupan, dan tolok ukur kepentingan umum tersebut juga menunjukan bahwa Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI belum mencerminkan asas lex certa ( clarity principle ) yang menciptakan kepastian hukum dan tidak multitafsir. Selain itu, sebagai wewenang yang bebas berdasarkan kebijaksanaan ( beleidsvrijheid ) maka subjektifitas  Jaksa  Agung  dalam  penyampingan  perkara  menjadi  cukup  besar,  sehingga wewenang tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan. Padahal dalam setiap pencarian keadilan  atau  kebenaran  setidaknya  selalu  melibatkan  dua  kutub  yakni  subjektifitas  dan objektifitas agar dapat mengetahui realitas yang sebenarnya.
Menyadari hal tersebut, J.M van Bemmelen mengatakan bahwa memang harus diakui terdapat kerugian yang melekat pada penerapan asas oportunitas, umpamanya hak tersebut diterapkan  secara  sewenang-wenang,  menguntungkan  orang  lain,  pada  umumnya  dapat mengarah  pada  penyalahgunaan. 24 Bayang-bayang  subjektifitas  Jaksa  Agung  dalam mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum  tersebut  bukanlah  tanpa  alasan, sebagai  pemegang  wewenang  istimewa seponering, Jaksa  Agung  memiliki  otoritas penuh untuk  menentukan  ada  tidaknya  kepentingan  umum  sebagai  dasar  pertimbangan penyampingan suatu perkara. Dikatakan demikian karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kepentingan bangsa, negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas. 25 Selain itu, syarat  memperhatikan  saran  dan  pendapat  badan-badan  kekuasaan  negara  yang mempunyai  hubungan  dengan  masalah  tersebut  juga  hanya  bersifat  fakultatif,  sehingga segala pertimbangan tetap kembali dan berada pada Jaksa Agung.
Kemudian dengan kedudukan lembaga Kejaksaan RI yang berada di bawah dua kaki kekuasaan maka tidak menutup kemungkinan jika Jaksa Agung akan mendapat intervensi dari kekuasaan eksekutif atau bahkan kekuasaan lainnya. Terlebih lagi apabila melihat pada pengangkatan Jaksa Agung saat ini yang berasal dari kalangan Partai Politik, tentu semakin membuka  peluang  unsur  politis  didalamnya.  Bahkan  jika  dipandang  dari  sistem presidensial,  Jaksa  Agung  adalah  menteri,  dan  menteri  adalah  pembantu  Presiden  serta bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Hal  tersebut  mengakibatkan  terganggunya independensi  Jaksa  Agung  sebagai  pejabat  negara  yang  mewakili  ‘kepentingan  umum’ sehingga  memicu  terciptanya  ‘ moral  hazard’ dan  ekses  negatif  dalam  penggunaan wewenang  penyampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  oleh  Jaksa  Agung.  Hal  inilah yang  melatarbelakangi  mengapa  dalam  setiap  pelaksanaan  penyampingan  perkara  selalu menimbulkan polemik di dalam masyarakat.
“ Power  tends  to  corrupt,  and  absolute  power  corrupts  absolutely ”, 26 ungkapan  Lord Acton  tersebut  yang  mendasari  bahwa  suatu  kekuasaan  tidak  boleh  bebas  tanpa  batas, melainkan harus dibatasi oleh rambu-rambu hukum yang jelas dan pasti. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut penulis berpendapat bahwa dibutuhkan pedoman ( guideline ) agar dapat memberikan pedoman bagi Jaksa Agung dalam menyampingkan suatu perkara.  Pedoman  ( guideline )  tersebut  dimaksud  untuk  memberikan  kriteria  terhadap
24 Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006, Op.Cit ., hlm. 95-96
25 Yeni Handayani, “J aksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum ,” Jurnal Rechtvinding, 2016, 1–7.
26 Miriam Budiardjo. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 52
makna  kepentingan  umum  atau  dalam  hal  ini  kepentingan  bangsa  dan  negara  dan/atau kepentingan masyarakat luas.
Menurut  kebiasaan  dalam  praktiknya,  penyampingan  perkara  demi  kepentingan umum seringkali dilakukan pada kasus-kasus besar ( big cases ) yang melibatkan orang besar sehingga menjadi perhatian masyarakat secara meluas. Penulis menganggap bahwa secara filosofis  dan  berdasarkan  konteks  kehidupan  hukum  hari  ini,  pertimbangan  kepentingan umum dalam penyampingan suatu perkara seharusnya juga dilakukan dan mencakup kasus- kasus hukum yang bersifat komunal atau yang melibatkan kasus hukum rakyat kecil ( the poor ) 27 , hal ini bertujuan untuk dapat menciptakan rasa keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, berbagai negara yang menganut asas oportunitas seperti Belanda dan Inggris pun juga mengartikan  kepentingan  umum  tidak  hanya  kepentingan  negara  saja,  melainkan  juga kepentingan  individu.  Dengan  demikian,  terhadap  kriteria  kepentingan  umum  harus disusun secara proporsional dan komprehensif.
Sampai  sini  dapat  dipahami  bahwa  kewenangan seponering Jaksa  Agung  masih menyisahkan permasalahan walaupun terdapat tafsir baru yang dilakukan oleg Mahkamah Konstitusi. Penafsiran baru tersebut dalam konteks kepastian hukum masih mengandung ketidakjelasan  atau  batasan/indikator  dalam  konsep  dan  pelaksanaan  kewenangan seponering Jaksa Agung. Dengan demikian maka selayaknya dibutuhkan konsep pengaturan yang baru dengan mempertegas makna dari “badan-badan kekuasaan negara” yang dimintai saran dan pendapat dan penggunaan istilah “kepentingan umum” tersebut.

## PENUTUP
Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  29/PUU-XIV/2016  terjadi  perubahan makna pada Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI yang menjadikan  bahwa Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ‘wajib’ terlebih dahulu memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut Berdasarkan penafsiran gramatikal, penambahan kata ‘wajib’  tidak  akan  merubah  sifat  daripada  ‘saran  dan  pendapat’,  dengan  kata  lain penambahan  kata  ‘wajib’  tersebut  hanya  dapat  diartikan  sebagai  kewajiban  Jaksa  Agung untuk  meminta  atau  memperhatikan  saran  dan  pendapat  lembaga-lembaga  negara  yang dimaksud  tanpa  harus  mengikutinya.  Dengan  adanya  abiguitas  tersebut,  dibutuhkan pengasan  yang  benar-benar  menjamin  kepastian  hukum.  Konsep  pengaturan  pengaturan wewenang seponering Jaksa  Agung  yang  menjamin  kepastian  hukum  adalah  dengan mempertegas  makna  dari  ‘Badan-badan  Kekuasaan  Negara’  serta  membuat  pedoman ( guideline )  terhadap  kriteria  ‘kepentingan  umum’.  Penegasan  makna  badan-badan kekuasaan negara dibutuhkan untuk dapat menilai dan mengukur pelaksanaan kewajiban meminta  saran  dan  pendapat  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Agung.  Istilah  badan-badan kekuasaan negara tersebut berdasarkan teori kelembagaan negara dapat dipertegas dengan dengan  unusur  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif,  seperti  Mahakamah  Agung  RI,  Dewan Perwakilan  Rakyat  RI,  dan  Lembaga  Kepolisian  RI.  Pedoman  ( guideline )  mengenai kepentingan umum diharapkan tidak hanya menyangkut persoalan hukum yang besar ( big cases ) akan tetapi harus juga diarahkan pada perlindungan terhadap kasus hukum rakyat kecil yang menyita banyak perhatian publik.
27 Kasus hukum komunal atau kasus hukum rakyat kecil dapat digambarkan seperti kasus pencurian 3 (tiga) buah kakao oleh nenek Minah, kasus pencurian 7 batang kayu jati oleh nenek Asyani, kasus  pencurian sisa panen  randu  oleh  Ibu  Manisih  dan  2  (dua)  anaknya  serta  seorang  keponakannya,  kasus  pencurian  sandal bolong oleh aktivis buruh Hamdani, kasus pencemaran nama baik oleh Prita Mulyasari, dan kasus-kasus hukum lainnya yang mengusik rasa keadilan serta menjadi perhatian masyarakat secara meluas.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Alhumami,  Khunaifi.  “ Kejaksaan  Republik  Indonesia:  Lembaga  Penegak  Hukum  Di  Antara Bayang-Bayang  Dua  Kaki  Kekuasaan ."  dalam  Tim  MaPPI-FH  UI  (2015). Bunga Rampai  Kejaksaan  Republik  Indonesia ,  Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia.
Arin Karniasari. (2012). Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis Dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum .  Jakarta: Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana.
Asshiddiqie, Jimly. (2006). Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi . Cet. Kedua. Jakarta: Konstitusi Press.
Darmono.  (2013). Penyampingan  Perkara  Pidana  Seponering  Dalam  Penegakan  Hukum . Jakarta: Solusi Publishing.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: Balai Pustaka.
J.J.H. Bruggink. Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum . Edited by Bernard Arief Sidharta. (2015). Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015.
Miriam Budiardjo. (2008). Dasar Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Nomensen Sinamo. (2010). Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara . Jakarta: Jela Permata Aksara.
O.C. Kaligis. (2011). Deponering, Teori Dan Praktik . Bandung: PT. Alumni.
Putro,  Widodo  Dwi.  (2011). Kritik  Terhadap  Paradigma  Positivisme  Hukum .  Yogyakarta: Genta Publishing.
Roestandi, Achmad. (2005). Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab . Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Syukri Asy’ari, et.al. (2013). Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian  Undang-Undang  (Studi  Putusan  Tahun  2003-2012), .  Jakarta:  Pusat Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara,  Pengelolaan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi RI.
Sоerјоnо Sоekantо dan Sri Mamudјi, (1985). Penelitian Hukum Nоrmatif . Јakarta: Raјawali Pers.
Laporan  Hasil  Kerja  Tim  Analisis  Dan  Evaluasi  Hukum  Tentang  Pelaksanaan  Asas Oportunitas  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  Tahun  Anggaran  2006.”  yang  bekerja berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor:  G1- 11.PR.09.03  Tahun  2006  Tentang  Pembentukan  Tim-Tim  Analisis  dan  Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2006.

## Jurnal
Chalil,  Sri  Mulyati.  (2015)  “Pengesampingan  Perkara  ( Deponering )  Oleh  Jaksa  Agung.” Wacana Pranata: Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 1: 1–10.
Handayani,  Yeni.  (2016)  “Jaksa  Agung  Dan  Pengesampingan  Perkara  Demi  Kepentingan Umum.” Jurnal Rechtvinding , 1–7.
Nazriyah,  Riri.  (2010)  “Pemberhentian  Jaksa  Agung  Dan  Hak  Prerogatif  Presiden.” Jurnal Konstitusi 7, no. 513–40.
Tomuka, Angga A.  (2017) “Tugas Dan Wewenang Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU- XIV/2016.” Jurnal Lex Privatum V, no. 6: 46–55.
Triwati,  Ani.  (2021)  “Pengesampingan  Perkara  Demi  Kepentingan  Umum  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Ius Constituendum 6, no. April: 32–54.