## TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIRUS PADA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TEKNOLOGI INFORMASI
Oleh : Suisno, SH, M.Hum

## Abstrak
Salah  satu  kasus  yang  terjadi  dalam  dunia  teknologi  informasi  adalah  masuknya  virus pada komputer melalui jaringan internet. pelaku atau cracker yang melakukan tindak pidana dalam bidang teknologi informasi tentang penghancuran dan pengrusakan yang dilakukan oleh virus yang terjadi  di  dunia  maya.Dalam  hal  ini  penulis  mencoba  untuk  melakukan  penlitian  dengan mamasukan  Hukum  positif  di  Indonesia  yang  dapat  menjerat  tindak  pidana  penghancuran  dan pengrusakan data dan program dihubungkan dengan Kitab Undang-undang Teknologi Informasi.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  bersifat  Deskriftif  analisis  yaitu  suatu  metode yang  melukiskan  fakta-fakta  berupa  data  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier,  sedangkan metode  pendekatan  menggunakan  yuridis  normatife  yaitu  suatu  metode  yang  digunakan  dimana permasalahan yang diteliti ada hubungannya dengan peraturan perundang-undangan. Adapun alat analisis  yang  digunakan  penulis  adalah  menggunakan  secara  yudisis  kualitatif  yaitu  perundang- undangan  yang  satu  tidak  boleh  bertentangan  dengan  perundang-undangan  yang  lain, memperhatikan hierarkies perundang-undangan dan memperhatikan kepastian hukum yaitu apakah perundang-undangan yang diteliti benar-benar dilaksankan atau tidak.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  diketahui  bahwa  tindak  pidana  penghancuran  dan pengrusakan  data  dan  program  melalui  internet  adalah  suatu  tindakan  berupa  perbuatan menghancurkan  dan  merusakan  data  dan  program  milik  orang  lain  tanpa  seijin  pemilik  data  dan program,pasal 33 ayat 1 UU Teknologi Informasidapat digunakan untuk menghukum para pelaku berdasarkan arrest listrik yang menyatakan bahwa suatu benda meskipun tidak berwujud, apabila memiliki  nilai  ekonomis  atau  mempunyai  nilai  guna  bagi  pemiliknya,  maka  dapat  dianggap sebagai benda dan dapat dijadikan objek dari suatu tindak pidana. Selain itu terdapat peraturan lain yang  dapat  digunakan  oleh  hakim  yaitu  Undang-undang  Teknologi  Informasi  yang  dapat digunakan oleh hakim dengan penafsiran futuristik atau antisipasif.Dengan demikian upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik data dan program komputer secara pidana dapat  menggunkan pasal 33 ayat 1 UU Teknologi Informasi tentang penghancuran dan pengrusakan barang.
Kata kunci : Tindak Pidana, Virus, Undang-undang Teknologi Informasi

## Pendahuluan
Perkembangan  komputer  dewasa  ini  seiring dengan  perubahan  zaman,  hal  yang  terjadi pada  masyarakat  dunia  yang  selalu  ingin mencari sesuatu yang baru dengan mengolah,  meneliti  dan  mengembangkan serta  membuat  hasil  pemikirannya  sebagai penemuan baru yang canggih dan modern.Hal  ini  sudah  menjadi  pola  pikir masyarakat  dunia  untuk  mengembangankan teknologi sebagaiacuanuntuk bersaing menemukan sesuatu yang baru dalam bidang teknologiTeknologi yang sedang
berkembang  sekarang  ini  salah  satunya adalah  dengan  dikenalnya  media  elektronik yang  memiliki  kemampuan  yang  sangat besar  dan  menembus  batas  teritorial  suatu negara.  Dalam  mengolah  datanya  media elektronik  yang  mendukungnya  yaitu  media komputer.Didalam  perangkat  komputer  atau software  terdapat  program-program  canggih yang  dapat  memperoleh  informasi  secara cepat serta mengolahnya secara tepat dengan internet.  Dalam  hal  ini  internet  merupakan salah satu produk gabungan teknologi antara
teknologi  komputer  dengan  telekomunikasi lain yang sempurna.
Perkembangan teknologi yang
semakin  pesat,  rupanya  diikutipula  dengan perkembangan  kejahatan  yang  berbasis teknologi  canggih.  Salah  satu  contohnya adalah  serangan  virus  terhadap  komputer. Pada  awalnyaVirus  diciptakan  oleh  seorang ahli  komputer  dengan  tujuan  yang  pada umumnya  adalah  untuk  merusak  dan menyengsarakan  pengguna  komputer  di dunia  .  Virus-virus  komputer  merupakan penyakit  umum  dalam  dunia  teknologi komputer.  Salah  satunya  adalah  virus. Dalam hal ini virus tersebut dapat menyebar dengan  cepat  melalui    jaringan  komputer yang terbuka seperti internet.
Virus adalah sebuah program dalam komputer. Seperti program komputer
lainnya,  didalamnya  terdapat  instruksi  yang dapat  melakukan  tugas  tertentu.  Virus  yang ganas dapat menyebabkan seluruh data pada Hardisk  akan  hilang  bahkan  virus  dapat merusak  Hardware    komputer  jika  dalam komputer  tersebut  sudah  terdapat  virus sebelumnya.
Sebuah virus adalah sebuah program  jahat  yang  disamarkan  sebagai format lain seperti sebuah Scren Server atau data  gambar.  Cara  kerja  virus  adalah  jika pada  saat  dieksekusikan  atau  dipindahkan pada  komputer  maka  sebuah  virus  dapat mengambil  informasi  dari  sistem  komputer, seperti nama user dan Passwordnya atau jika digunakan  oleh  seorang  hacker  atau  cracker jahat dapat mengambil alih komputer secara remote  atau  dari  jarak  yang  jauh.  Hal  ini tentu  saja  merugikan  pengguna  komputer, karena  dapat  menyebabkan  data  pada komputer menjadi hancur dan rusak, dan hal ini  tidak  lepas  daritangan  seorang  ahli komputer  yang  dengan  sengaja  membuat virus  untuk  menghancurkan  dan  mengrusak program-program  yang ada dalam komputer milik orang lain.
Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum  dengan  pendekatan  yuridis  normatif yaitu suatu metode dimana hukum dikonsepsikan  sebagai  norma,  kaidah,  atau suatu metode  yang menitik beratkan penelitian  terhadap  data  kepustakaan,  atau yang  disebut  dengan  data  sekunder.Metode ini  dipergunakan  mengingat  permasalahan yang  diteliti  adanya  hubungan  peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.
Oleh karena type penelitian  yang digunakan adalah  yuridis  normatif,  Maka  pendekatan yang  digunakan  pendekatan  perundang- undangan.  Pendekatan  tersebut  melakukan pengkajian  pengaturan  perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.Pendekatan ini bermaksud menganalisa kejahatan dalam komputer,khususnya dalam pengrusakan dan penghancuran virus pada komputer.

## Hasil Dan Pembahasan
Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan  menyebar  dengan  cara  menyisipkan salinan  dirinya  ke  dalam  program  atau dokumen  lain.  Virus  komputer  dapat dianalogikan  dengan  virus  biologis  yang menyebar  dengan  cara  menyisipkan  dirinya sendiri  ke  sel  makhluk  hidup.  Virus komputer  dapat  merusak  (misalnya  dengan merusak  data  pada  dokumen),  membuat pengguna  komputer  merasa  terganggu, maupun  tidak  menimbulkan  efek  sama sekali.
Virus  komputer  umumnya  dapat merusak  perangkat  lunak  komputer  dan tidak  dapat  secara  langsung  merusak perangkat  keras  komputer  tetapi  dapat mengakibatkan  kerusakan  dengan  cara memuat  program  yang  memaksa  over process  ke  perangkat  tertentu.  Efek  negatif virus komputer adalah memperbanyak
dirinya  sendiri,  yang  membuat  sumber  daya pada komputer (seperti penggunaan memori) menjadi  berkurang secara signifikan.Hampir 95% virus komputer berbasis sistem operasi Windows.Sisanya  menyerang  Linux/GNU, Mac,  FreeBSD,  OS/2  IBM,  dan  Sun Operating  System.  Virus  yang  ganas  akan merusak perangkat keras.
Untuk  mengaktifkan  internet  atau jaringan  komputer,  diperlukan  orang  atau
manusia atau pelaku untuk mengoperasikannya.Manusia yang
menggunakan  internet  dengan  tujuan  jahat yang  membuat  internet  menjadi  rusak, hancur  dan  berantarakan  dinamakan  hacker hitam/  cracker.Sedangkan  hacker  putih merupakan  hacker  yang  masih  memiliki motivasi untuk tujuan meningkatkan keamanan jaringna internet.
Hacker secara harfiah berarti mencincang atau membacok.Dalam arti  luas adalah mereka yang menyusup atau melakukan perusakan melalui komputer.Hacker  dapat  didefinikan  juga sebagai    kemampuan  yang  dimiliki  oleh seorang  manusia  yang  dengan  kemampuan yang dimilikinya  melakukan kejahatan, baik pencurian  nomor  kredit,  pengrusakan  situs, atau  pengrusakan  situs  milik  orang  lain. Hacker  yang  memiliki  tujuan  yang  jahat selalu  bertentangan  dengan  hacker  topi putih.Hacker  hitam  kemudian  menamakan dirinya dengan Cracker.

## Proses Penyebaran Virus Pada Komputer
Dalam  proses  penyebaran  virus, seorang  Hacker  atau  cracker  baik  yang amatir  ataupun  yang  sudah  profesional memiliki  langkah-langkah  tertentu  dalam melakukan akses pada suatu sistem komputer,yang  secara  sederhana  dapat digambarkan sebagai berikut :
Scanning Enumeration Gaining Accres Escalating Privilege Prifering Covering Track Creating Backdoors Danial of service Foot Printing
Untuk  melalukan  hacking,  seorang hacker dapat menggunakan komputer sederhana    atau  minimal  yang  bisa  dipakai untuk mengakses internet meskipun semakin baik atau tinggi kemampuan komputer  yang dipakai  akan  semakin  baik  proses  dan hasilnya.    Proses  menghacking  pada  suatu komputer  memiliki  langkah-langkah  yang harus  dilakukan  oleh  seorang  hacker, langkah  sederhana  yang  dapat  dilakukan adalah sebagai berikut :

## 1. Footprinting
Mencari  rincian    informasi  terhadap  sistem- sistem  untuk  dijadikan  sasaran,  mencakup
pencarian  informasi  dengan  search  engine, whois,  dan  DNS  zone  transfer.  Dalam Footprinting,  hacker  baru  mencari-cari sistem mana yang dapat disusupi. Footprinting  merupakan  kegiatan  pencarian data berupa: -menentukan ruang lingkup (scope) aktivitas atau serangan -mengintai jaringan Semua  kegiatan  dapat  dilakukan  dengan tools dan informasi yang tersedia di bebas di internet. Kegiatan  footprintig  ini diibaratkan mencari  informasi  yang  tersedia  umum melalui  buku  telepon.Tools    yang  tersedia ini  diataranya  :  Teleport  Pro(,  Whois  for 95/9/NT, NSLookup, Traceroute 0.2

## 2. Scanning
Terhadap  sasaran  tertentu  dicari pintu  masuk  yang paling  mungkin,lebih bersifat  aktif  terhadap  sistem-sistem sasaran. Disini diibaratkan hacker sudah mengetuk-ngetuk dinding
sistem
sasaran  untuk  mencari  apakah  ada kelemahannya.
3. Enumeration
Telaah intensif terhadap sasaran untuk mendapatkan mana yang proteksinya lebih lemah.Dalam hal ini sudah bersifat instrusif terhadap suatu sistem.Disini penyusup mencari account name yang absah, password yang ada.

## 4. Gaining  Access
Mendapatkan  data  lebih  banyak lagi  untuk  mulai  mencoba  mengakses sasaran.Meliputi mengintip dan merampas password, menebak password, serta melakukan buffer overflow.Gaining access
adalah mencoba  mendapatkan  akses  ke  dalam suatu  sistem  sebagai  user  biasa.Ini merupakan  kelanjutan  dari  kegiatan enumerasi,  sehingga  biasanya  disini penyerang  sudah  mempunyai  paling tidak  user  account  yang  absah,  dan tinggal mencari passwordnya saja.

## 5. Escalating Privilege
Pada  tahap  ini,  apabila  baru mendapatkan  user  password  ditahap sebelumnya,  ditahap  ini  diusahakan mendapatkan  privilese  admin  jaringan dengan  password  cracking.Dalam  hal ini,  penyerang  sudah  mendapatkan logon  access  pada  sistem  sebagai  user
biasa. 6. Pilfering Dalam tahap ini, proses pengumpulan  informasi  dimulai  lagi untuk mengidetifikasi mekanisme untuk mendapatkan  akses  ke  trusted    system. Dalam  hal  ini  penyerang  sudah  berada dan  menguasai  suatu  sistem  dan selanjutnya mencari informasi lanjutan.

## 7. Covering Tracks
Pada  tahap  ini,  begitu  kontrol penuh  terhadap  sistem  diperoleh,  maka pada  tahap  ini  waktunya  menutup  jejak menjadi  salah  satu  tugas  yang  harus dikerjakan oleh seorang hacker.
8. Backdoor
Pintu  belakang  diciptakan  pada berbagai  bagian  dari  sistem  untuk memudahkan  masuk  kembali  sistem  ini dengan  cara  membentuk  user  account palsu,  menanamkan  servis  pengendali jarak  jauh  serta  monitoring  tool,  dan menggantikan aplikasi dengan Virus.

## 9. Denial of Service
Apabila  semua  usaha  diatas  gagal, penyerang  dapat  melumpuhkan  sasaran sebagai usaha terakhir.

## Ruang Lingkup Cyber Law
Pembahasan mengenai ruang lingkup ”cyber law” dimaksudkan sebagaiinventarisasi
atas persoalan-
persoalan  atau  aspek-aspek  hukum  yang diperkirakan  berkaitan  dengan  pemanfaatan Internet.  Secara  garis  besar  ruang  lingkup ”cyber law” ini berkaitan dengan persoalan- persoalan  atau  ’  aspek  hukum  dari  E- Commerce, Trademark/Domain Names, Privacy  and  Secu  rity  on  the  Internet,
Copyright, Defamation, Content Regulation, Disptle Settlement, dan sebagainya.
Berikut  ini  adalah  ruang  lingkup atau area  yang harus dicover oleh cyberlaw. Ruang  lingkup  cyberlaw  ini  akan  terus berkembang  seiring  den  gan  perkembangan yang terjadipada pemanfaatan Internet dikemudian hari.
1.  Electronic Commerce.
Pada  awalnya  electronic  commerce (E-Commerce) ber gerak dalam bidang retail seperti  perdagangan  CD  atau  buku  lewat situs  dalam  World  Wide  Web  (www).  Tapi saat  ini E-Commerce sudah  melangkah  jauh menjangkau  aktivitas-aktivitas  di  bidang perbankan  dan  jasa  asuransi  yang  meliputi antara  lain  ”account  inquiries”,  ”1oan transaction”,  dan  sebagainya.  Sampai  saat ini  belum  ada  pen  gertian  yang  tunggal mengenai  E-Commerce.  Hal  ini  disebabkan karena  hampir  setiap  saat  muncul  bentuk- bentuk  baru  dari  E-  Commerce  dan tampaknya  E-Commerce  ini  merupakan salah satu aktivitas cyberspace yang berkembang  sangat  pesat  dan  agresif. Sebagai  pegangan  (sementara)  kita  lihat definisi  E-Commerce  dari  ECEG-Australia (Electronic  Cornmerce  Ex  pert  Group) sebagai  berikut:  “Electronic  commerce  is  a broad  concept  that  covers  any  commercial transaction  that  is  effected  via  electronic means  and  would  include  such  means  as facsimile,  telex,  EDI,  Internet  and  the telephone”.
Secara  singkat  E-Commerce  dapat dipahami  sebagai  transaksi  perdagangan baik  barang  maupun  jasa  lewat  media elektronik. Dalam operasionalnya E-
Commerce  ini  dapat  berbentuk  B  to  B (Business to Business) atau B to C (Business to  Consumers).  Khusus  untuk  yang  terakhir (B  to  C),  karena  pada  umumn  ya  posisi konsumen  tidak  sekuat  perusahaan  dan dapat menimbulkan beberapa persoalan yang menyebabkan  para  konsumen  agak  hati-hati dalam melakukan transaksi lewat Internet. 2.  Domain Name
Domain name dalam Internet secara sederhana dapat diumpamakan seperti nomor  telepon  atau  sebuah  alamat.  Contoh, domain name untuk Monash University Law School, Australia adalah ”law.monash.edu.au”.  Domain  name  dibaca dari kanan ke kiri yang menunjukkan tingkat spesifikasinya,  dari  yang  paling  umum  ke yang  paling  khusus.  Untuk  contoh  di  atas, ”au”  menunjuk  kepada  Australia  sebagai geographical region, sedangkan  ”edu”
artinya pendidikan (education) sebagai Top- level Domain name (TLD) yang menjelaskan  mengenai  tujuan  dari  institusi tersebut. Elemen seIanjutnya adalah ”monash”  yang  merupakan  ”the  Second- Level  Domain  name”  (SLD)  yan  g  dipilih oleh  pendaftar  domain  name,  sedangkan elemen  yang  terakhir  ”law”  adalah ”subdomain”  dari  monash  Gabungan  antara SLD  dan  TLD  dengan  berbagai  pilihan subdomain disebut ”domain name”.
Domain  names diberikan kepada organisasi, perusahaan atau  individu oleh InterNIC  (the
Internet Network Information Centre) berdasark  an  kontrak  dengan  the  National Science  Foundation  (Amerika)  melalui Network  Solutions,  Inc.  (NSI).  Untuk mendaftarkankan  sebuah  domain  name melalui NSI seseorang cukup membuka situs InterNIC  dan  mengisi  sejumlah  form InterNIC  akan  melayani  para  pendaftar berdasarkan prinsip ”first come first served”. InterNIC tidak akan memverifikasi mengenai  ’hak’  pendaftar  untuk  memilih satu  nama  tertentu,  tapi  pendaftar  harus menyetujui
ketentuan-ketentuan yang tercantum  dalam  ”NSI’s  domain  name dispute  resolution  policy”.  Berdasarkan ketentuan tersebut, NSI akan menangguhkan pemakaian  sebuah  domain  name  yang diklaim  oleh  salah  satu  pihak  sebagai  telah memakai merk dagang yang sudah terkenal.
Keturutsertaan  Pelaku  Tindak  Pidana yang Diatur Dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Keturutsertaan  atau  deelneming oleh  pembuat  undang-undang  diatur  dalam pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum  Pidana.  Ketentuan  pidana  pasal  55 KUHP berbunyi:
(1)        Dihukum  sebagai  pelaku-pelaku  dari suatu tindak pidana yaitu:
1.Mereka  yang  melakukan,  menyuruh melakukan atau turut melakukan;
2.Mereka yang dengan pemberian- pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau  dengan  menimbulkan  kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana  atau  keterangan-keterangan, dengan  sengaja  telah  menggerakan  orang lain  untuk  melakukan  tindak  pidana  yang bersangkutan.
(2)  Mengenai  mereka  yang  disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan  kepada  mereka  itu hanyalah  tindakan-tindakan  yang  dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan  oleh  orang  lai,  berikut  akibat- akibatnya. Bentuk-bentuk delneming atau
keturutsertaan  yang  ada  menurut  ketentuan pidana pasal 55 dan 56 KUHP adalah  : 1.  doen  plegen  atau  menyuruh  melakukan atau  yang  didalam  doktrin  juga  sering disebut sebagai middellijk daderschap; 2. medeplegen atau turut melakukan ataupun yang  didalam  doktrin  disebut  sebagai mededaderschap;
3. uitloking atau menggerakan orang lain. Menurut  Prof.  van  Bemmelen  pengertian dader  adalah  sebagai  barikut  (dalam  bahasa Indonesia)  :
“Pelaku  itu  adalah  orang  yang  telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, atau orang  yang  telah  memenuhi  semua  syarat yang telah ditentukan didalam suatu rumusan delik”
Sedangkan  menurut  Hazewinkel-Suringa pengertian  pelaku  adalah  sebagai  berikut (dalam Bahasa Indonesia)  :
“yang  dimaksud  dengan  pleger  itu  adalah setiap  orang  yang  dengan  seorang  diri  telah memenuhi  semua  unsur  dari  delik  seperti yang telah ditentukan didalam rumusan delik yang  bersangkutan.  Juga  tanpa  adanya ketentuan  pidana  yang  mengatur  masalah deelneming  itu,  orang-orang  tersebut  dapat dihukum”
Didalam  aturan  hukum  pidana,  medeplegen merupakan suatu dadershap. Apabila seseorang  itu  melakukan  suatu  tindak pidana,  maka  biasanya  ia  disebut  sebagai seorang  dader  atau  seorang  pelaku.  Apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana,  maka  setiap peserta didalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang mededader dari peserta atau peserta-peserta  yang  lain    .  Bentuk-betuk daderschap  yang  disebutkan  dalam  pasal  55 Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga bentu- bentuk daderschap   harus disamakan plegen (mejalani atau yang menjalankan). Medeplegen  menurut  arrset  HOGE  RAAD tanggal 9 Februari 1914, N.J. 1914 halaman 648,  W.  9620dan  tanggal  9  Juni  1925,  N.J
1925 halaman 785, W.11437 telah memberikan  putusannya  yang  berbunyi sebagai berikut :
“  untuk  adanya  suatu  medeplegen  itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai  maksud  yang  diperlukan  serta pengetahun  yang  disyaratkan  untuk  dapat menyatakan  bersalah  turut  melakukan  itu haruslah    diselediki  dan  dibuktikan  bahwa pengetahuan  dan  maksud  tersebut  memang terdapat pada tiap peserta”
Peneliti  mengambil  Pasal  55  jo  56 Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  ini, karena keturut sertaan pelaku harus
mendapatkan hukuman yang setimpal dengan  perbuatannya  dan  karena  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  merupakan ius  constitutum,  yaitu  peraturan  atau undang-undang  yang  berlaku  pada  saat  ini (waktu  tertentu  dan  tempat  tertentu)  yaitu sebagai hukum positif yang mengatur tindak pidana di Indonesia.
Tindak  Pidana  Penyebaran  Virus  Pada Komputer  Dihubungkan  Dengan  Tindak Pidana  Penghancuran  dan  Pengrusakan Barang  Pada  Kitab  Undang-Undang
Teknologi Informasi Proses  menyebarnya  virus  pada komputer, tidak mungkin berlangsung dengan  sendirinya,  tetapi  harus  ada  orang atau manusia yang mengoperasikan, mengaktifkan,  dan  mengendalikannya  baik secara  remote  ataupun    tidak.  Sistem pengopersian, pengaktifan atau pengendalian ini  dapat  dilakukan  oleh  dader  atau  yang dikenal dengan sebutan cracker maupun oleh orang  lain  yang  turut  serta  melakukan  yang dikenal  dengan  sebutan  mededader.  Dengan demikian  mededaderdapat  diberi  sanksi pidana  apabila  unsur-unsurnya  dalam  pasal 55 ayat (1) terpenuhi yaitu : “Orang  yang  turut  melakukan  dalam  arti kata  bersama-sama  melakukan,  sedikit- dikitnya  harus  ada  dua  orang  yaitu  orang yang  melakukan  (dader),  dan  orang  yang turut  melakukan  (mededader)  peristiwa pidana  itu.Disini  diminta  bahwa,  kedua orang  itu  semuanya  melakukan  perbuatan pelaksanaan”.
Apabila  seseorangtidak  mengetahui  dan tidak  terbukti  adanya  unsur  kesengajaan untuk  mengirimkan  virus  pada  data  dan program komputer  milik orang  lain  maka  ia harus dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh hakim, namun apabila seseorang
mengetahui  dan  menyadari  bahwa  dalam proses  pengiriman  data  dan  programnya  itu terdapat  virus  dan  telah  mengetahui  akibat yang  akan  terjadi  atau  akibat  yang  akan ditimbulkan  dengan  melakukan  tindakan tersebut  maka  pelaku  tersebut  dapat  dijerat dengan pasal tersebut.
Hakim  juga  dapat  membuat  pertimbangan hukum  dalam  memberikan  putusan  pada kasus seperti ini antara lain denganmempertimbangkan  pasal  33  ayat  1 UU  Teknologi  Informasi  yang  berbunyi sebagai berikut:
“Barang  siapa  dengan  sengaja  dan melawan  hukum  mengubah,  menghapus, atau  merusak  data  komputer  atau  program komputer,  atau  data  elektronik  lainnya dipidana dengan pidana penjara paling  lama 1 ( satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”
Pertimbangan yang didasarkan pada pasal  33  ayat  1  Undang-Undang  (UU) tersebut  adalah  ketentuan  pasal  28  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim wajib untuk menemukan dan menggali nilai- nilai yang hidup didalam masyarakat.

## Kesimpulan Dan Saran A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan  yang telah penulis kemukakan  pada  bab  sebelumnya,  maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1 .  Hukum  positif  di  Indonesia  dapat menjerat  pelaku  tindak  pidana  computer khususnya tentang penghancuran dan pengrusakan  compute  rmelalui  serangan virus  pada  internet,  dapat  dijerat  dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang  penghancuran  dan  pengrusakan barang.  Barang  atau  benda  seperti  data  dan program  dalam  computer  dapat  diartikan sebagai  benda tidak  berwujud  yang terdapat dalam    media  elektronik    yang  memiliki kekuatan  hukumun  tuk  dilindung  iseperti yang diungkapkan dalam UNCITRAL Model  Law  on  Electronic  Commerce  yang menyebutkan bahwa segala bentuk informasi (data gambar yang disusupi oleh virus) yang menggunakan  media  elektronik  memiliki aklibat  hukum  atau  kekuatan  hukum.  Selain itu dengan menggunakan penafsiran futuristic atauan tisifasif yaitu suatu penafsiran yang dilakukan terhadap
peraturan  perundang-undangan  yang  belum mempunyai  kekuatanhokum  tetap  dapat dijadikan  dasar  pertimbangan  hakim  untuk memberi  putusan  terhadap  pelaku  tindak pidana  penghancuran  dan  pengrusakan  data dan  program  pada  komputer.  Upaya  lain untuk  mengisi  kekosongan  hukum  dapat
dilakukan dengan adanya dasar hokum pasal 28  ayat  (1)  tentang  Kekuasaan  Kehakiman yang  menyebutkan  bahwa  hakim  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai- nilai  hukumdan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  hakim tidak  boleh  menolak  setiap  tindak  pidana baru  yang  dihadapkan  kepadanya  meskipun belum  adanya  peraturan  baru  yang  dapat diterapkan  untuk  menjerat  pelaku  dalam tindak pidana tersebut.
2 .  Pelakutindak  pidanaatau  Cracker  dalam tindakan  melakukan  penyebaran  virus  pada komputer
yang memiliki fungsi menghancurkan  dan  merusakan  data  atau program pada computer dapat dijerat dengan tindak pidana pada KitabUndang- UndangHukumPidana. Tindakpidana
penghancuran  dan  pengrusakan  data  dan program yang dilakukanoleh virus dilakukan didunia  maya atau dalam arti  lain dilakukan pada  suatu  benda  yang  tidak  berwujud. Dengan melihat kepada arrest HOGE RAAD tanggal  23  mei  1921  tentang  electriciteis- arrest  atau  arrest  listrik  dimana  penegak hukump  ada  saat  itu  (menurut  arrest  HOGE RAAD)  telah  melakukan  pembaharuan dalam mendefinisikan benda tidak berwujud ke  dalam  benda  berwujud,  maka  dengan demikian  hal  ini  dapat  juga  dilakukan kepada  tindak  pidana  penghancuran  dan pengrusakan
barang
dengan tidak
menghilangkan  unsur-unsur  yang  melekat pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  pidana tersebut.  Dengan  demikian  kekosongan hukum di Indonesia tidak terjadi sebelumadanya  peraturan  khusus yang menangani tindak pidana tentang perkembangan teknologi informasi khususnya  dalam  halpenyebaran  virus  pada computer  melalui  jaringan  internet  yang menyebabkan  hancurnya  atau  rusaknya  data atau program pada komputer.

## B. Saran
1. Dengan adanya tindak pidana dalam dunia Teknologi Informasi tersebut maka pembuat Undang-undang  diharuskan  membuat  dan
menerapkan  system  perundang-undangan untuk mengatur hal tersebut, agar penegakan hukum  di  Indonesia  dapat  ditegakkan  dan keadilan  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat umum sebagai pengguna komputer.
2.  Berdasarkan  pasal  28  ayat  1  Undang- Undang pokok kekuasaan kehakiman, seorang  hakim  tidakboleh  menolak  setiap kasus  yang  dihadapkan  kepadanya.  Hukum positif  di  Indonesia  masih  dapat  digunakan sebelum  terbentuknya  hokum  baru  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Edmon Makarim, Kompilasi
Hukum  Telematika,  Cet.  I,  Jakarta,;  Raja
Grafindo
Persada, 2003 .
P.  A.  F.  Lamintang,  Dasar  Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. III, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1997. Agus Raharjo, Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan  Berteknologi,  Cet.  I,  Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002 Budi Agus  Riswandi,  Hukum Internet Di Indonesia, Cet. I, Yogyalarta, UII Pers, 2003.
Riduan  Syahrani,  Seluk  Beluk  Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Cet.4, Bandung, Alumni, 2000.
C.S.T.  Kansil,  Pengantar  Ilmu Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Cet.  8, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
Utrecht.  E.  Drs,  Pengantar  Dalam  Hukum Indonesia,  Cet.  3.  Jakarta,  N.V  Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1956
Apeldorn.  L.J.Dr  Pengantar  Ilmu Hukum,  Cet.  I3,  Jakarta,  Jakarta,  Pradnya
Paramita, 1975. Lamintang. P.A.F, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta  Kekayaan,  Cet.  I,  Bandung,  Sinar Baru, 1989. R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum,  Cet.  3,  Jakarta,  Sinar  Grafika Offset, 2000
S.  Wojowasito,  Kamus  Umum Belanda Indonesia, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
Muhamad  Ali,  Kamus  Lengkap Bahasa  Indonesia  Modern,  Jakarta,  Amani Jakarta.
Edwin,  Kamus  Lengkap  Inggris Indonesia
Indonesia
Inggris,Surabaya,
Alumni. Komisi  Pemilihan  Umum,  Grand Design Sistem Informasi, Buku V, Keamanan (security), 2002 Mas Wigrantoro, Mirna Dian
Avanti  Siregar,  Rancangan  Undang-Undang Tindak  Pidana  Di
Bidang  Teknologi
Informasi,  Global  Internet  Pilicy  Initiative
Indonesia  Berkerjasama  dengan  Indonesia Media Law And Policy Center, 2003. Undang Tentang Teknologi Infomasi, Draft Ketiga. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  1999  Tentang
Telekomunikasi
Undang-undang  Pokok  Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________, Article, www.google.com _________, Article,
www.Yahoo.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Virus_ komputer 07 Juli 2014
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum _siber 07 Juli 2014.