## KAJIAN PEMANFAATAN KADASTER LAUT DAN VISUALISASI 3 DIMENSI
(Studi Kasus : Pulau Maratua, Berau, Kalimantan Timur)
Resti Yully Astuti 1 , Yanto Budisusanto 2 , Danar Guruh Pratomo 3 , Muhandis Sidqi 4
1,2,3 Jurusan Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
4 Direktorat Pengelolaan Ruang Laut. Kementerian kelautan dan perikanan RI Restiyully18@gmail.com, yanto_b@geodesi.its.ac.id

## Abstrak
Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan lautan seluas 2,9 juta km 2 . Indonesia memiliki wewenang mengelola ruang lautnya. Namun, kerangka kebijakan dan kelembagaan yang mengatur  pemanfaatan  ruang  laut  tersebut  masih  rumit.  Sehingga  perlu  adanya  pertimbangan  dari  aspek  legal maupun  teknis  dalam  penerapannya.  Rencana  Zonasi  adalah  rencana  yang  menentukan  arah  penggunaan  sumber daya  tiap-tiap  satuan  perencanaan  disertai  dengan  penetapan  struktur  dan  pola  ruang  pada  kawasan  perencanaan yang  memuat  kegiatan  yang  boleh  dilakukan  dan  tidak  boleh  dilakukan  serta  kegiatan  yang  hanya  dapat  dilakukan setelah  memperoleh  izin.  penelitian  ini  membuat  peta  dasar  implementasi  kadaster  laut  dan  visualisasi  3  dimensi ruang laut berdasarkan kedalaman pada zona perikanan budidaya di Pulau Maratua sebagai salah satu dari 111 pulau kecil  terluar.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  melakukan overlay pada  data  RZWP-3-K  dan  data eksisting  pemanfaatan  ruang  laut  untuk  memperolah  informasi  wilayah  KJA  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana zonasinya.  Selanjutnya  hasil  overlay  tersebut  digabungkan  dengan  data  kontur  laut  untuk  memperoleh  informasi kedalaman di wilayah yang tumpang tindih dan divisualisasikan menjadi model 3 dimensi. Dari hasil analisis peta dasar kadaster laut diketahui bahwa di Pulau Maratua saat ini terdapat 6 keramba jaring apung (KJA). Namun terdapat 3 KJA yang  lokasinya  tidak  sesuai  dengan  rencana  zonasi  Pulau  Maratua,  sehingga  terjadi  tumpang  tindih  pemanfaatan ruang  laut.  Salah  satu  KJA  yang  tidak  sesuai  adalah  KJA5,  yang  tumpang  tindih  dengan  subzona  perlindungan ekosistem.  Pada  KJA5  ini  dibuat  model  3  dimensi  untuk  menunjukkan  pembagian  pemanfaatan  ruang  laut berdasarkan pada kedalaman
Kata Kunci – Kadaster Laut, Keramba Jaring Apung (KJA), Visualisasi 3D.

## Abstract
Indonesia is one of the largest archipelagic countries in the world which has more than 17,000 islands, surrounded by 2.9 million km2 of waters. The country has an authority to organize and manage the marine territory for the national development. However the policy and the institutional framework to govern the utilization of the marine space are still complicated. Thus the implementation of marine cadastre is needed. The implementation requires a study of both legal and technical aspects. The goverment already has the Coastal Area and Small Islands Zoning Plans (RZWP-3-K) which lis used to determine the direction of utilization of marine resource and as a reference for the issuance of the location permit  in  marine  space  management.  This  research  aimed  is  to  develope  the  base  map  of  marine  cadastreand  3D visualization marine area based on the deep. This research  studied the RZWP-3-K implementation in Maratua Island. This island is one of the 111 outermost small islands which already has marine management plan. The method  used in this research is overlaying RZWP-3-K with exsisting data to get information about the floating net cages (KJA) which is not suited.Then, the result is compared with contour to build the 3D visualization.  Based on the research,  There are 6 floating net cages (KJA) in this area. But in Maratua Island's waters consist of 3  KJA that are not appropriate with the plan, one of them is KJA 5 that located in ecosystem protected subzone. Thus, this research developed 3D visualization based on the deep of KJA 5.
Keywords – marine cadastre, Floating Net Cages (KJA), 3D Visualization

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  kepulauan  terbesar dunia  yang  memiliki  17.504  pulau  dengan  luas daratan  NKRI  sebesar  1.910.931,32  km2  (BPS-RI, 2015).  Sedangkan  untuk  wilayah  laut  Indonesia dalam  buku  statistik  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan  (KKP)  tahun  2011  menyatakan  bahwa laut  Indonesia  memiliki  luas  laut  territorial  yang berjarak  12  mil  laut  dari  garis  pangkal  kepulauan adalah  sebesar  284.210,900  km2  dan  luas  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berjarak 200 mil laut dari  garis  pangkal  adalah  sebesar  2.981.211,000 km2.  Dengan  wilayah  laut  yang  luas  tersebut, kebutuhan  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  perlu diatur dengan efektif. Negara memiliki wewenang untuk  mengelola  ruang  lautnya,  namun  kerangka kebijakan  dan  kelembagaan  yang  mengatur pemanfaatan  ruang  laut  tersebut  masih  rumit. Sesuai  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945 juncto  UUPA,  UNCLOS  juncto  UU  No.17  Tahun 1985, laut dapat dipartisi dalam persil-persil untuk pengusahaan dan pemanfaatannya, contoh: untuk ruang  usaha  ekonomis  seperti  budidaya  ikan, rumput  laut,  kerang,  penambangan  dasar  laut; sebagai  ruang  laut  konservasi  laut  lindung  dan taman  nasional;  sebagai  ruang  laut  wisata  dan rekreasi;  serta  sebagai  ruang  laut  publik  seperti alur  pelayaran,  pelabuhan  dan  sebagainya  (Rais, 2003).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi  kadaster  laut  dan  visualisasi  3 dimensi  ruang  laut  berdasarkan  kedalaman  pada zona  perikanan  budidaya  di  Pulau  Maratua.  Studi kasus penelitian ini adalah di Pulau Maratua. Pulau Maratua  merupakan  satu  dari  111  pulau  kecil terluar  yang  ditetapkan  pada  Keputusan  Presiden RI  No  6  Tahun  2017  yang  saat  ini  telah  memiliki rencana  zonasi  pemanfaatan  ruang  laut.  Menurut Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  No  1  Tahun  2014 menjelaskan  bahwa  pengelolaan  wilayah  pesisir dan pulau–pulau terkecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan,  dan  pengendalian  sumber  daya pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  dilakukan  oleh
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah  penggunaan  sumber  daya  tiap-tiap  satuan perencanaan  disertai  dengan  penetapan  struktur dan  pola  ruang  pada  kawasan  perencanaan  yang memuat  kegiatan  yang  boleh  dilakukan  dan  tidak boleh  dilakukan  serta  kegiatan  yang  hanya  dapat dilakukan  setelah  memperoleh  izin  (Pemerintah Republik  Indonesia.  2014).  Wilayah  perencanaan RZWP-3-K sesuai pasal 18 terdiri dari wilayah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai  atau  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang- undang. Untuk wilayah perairan laut  sampai 2 mil laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi, ruang penghidupan  dan  akses  kepada  nelayan  kecil, nelayan  tradisional,  pembudidaya  ikan  kecil,  dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik.

## METODE
Lokasi penelitian (Gambar 1) yang digunakan pada penelitian  ini  yaitu  Pulau  Maratua.  Secara administrasi,  pulau  ini  terletak  di  Kecamatan Maratua,  Kabupaten  Berau,  Provinsi  Kalimantan Timur  dan  secara  geografis  terletak  pada koordinat 2° 11’ 27” LU- 118° 36’ 26” BT. RZWP-3- K  Pulau  Maratua  Tahun  2016,  data  eksisting penggunaan  ruang  laut  Pulau  Maratua  Tahun 2016,  kontur  kedalaman  perairan  Pulau  Maratua Tahun  2016  menjadi  bahan  untuk  kajian implementasi  kadaster  laut  dan  visualisasi  3D pemanfaatan  ruang  laut.  Overlay  data  RZWP-3-K dan  data  eksisting  selanjutnya  di  analisis  untuk mengidentifikasi  dan  mengetahui  kesesuaian pemanfaatan  ruang  laut.  Sedangkan  tumpang tindih  data  tersebut  dengan  data  kontur  untuk mengetahui  nilai  kedalaman  laut  dari  setiap rencana  zonasi.  selanjutnya  dilakukan  penentuan sampel  pemanfaatan  ruang  laut  yang  akan digunakan  untuk  pembuatan  model  3  dimensi.

## Gambar 1. Pulau Maratua (Sumber : Peta PUSHIDROS-AL 2013)
Penentuan  sampel  dilakukan  pada  KJA  eksisting yang berada pada lebih dari 1 zona pemanfaatan ruang  laut  sehingga  dapat  dilakukan  visualisasi pemanfaatan ruang laut secara vertikal. Pembuatan  Model  3D  Pemanfaatan  Ruang  Laut pada  data  sampel  yang  telah  dilakukan    dengan membagi pola pemanfaatan ruang laut berdasarkan  kedalaman  pada  KJA  yang  berada pada lebih dari 1 rencana zonasi .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembuatan peta dasar kadaster laut dihasilkan dari pengumpulan  beberapa  data  pendukung  utama peta  dasar  seperti  data  batas  administrasi,  data toponimi, dara eksisting dan juga data kontur yang memberikan informasi tentang kedalaman perairan lokasi  studi.  Berikut  adalah  hasil  dari  peta  dasar kadaster  laut  yang  dibuat  dengan  skala  1  :  50.000 (lihat  Gambar  2).  Diketahui  bahwa  Pulau  Maratua terdapat  empat  desa,  yang  terdiri  dari  Desa  Teluk Alulu  yang  disimbolkan  oleh  warna  kuning,  Desa Teluk  Harapan  yang  disimbolkan  oleh  warna  biru, Desa  Payung-Payung  yang  disimbolkan  oleh  warna merah  tua,  dan  Desa  Bohe  Silian  yang  disimbolkan oleh  warna  merah  muda.  Sedangkan  Keramba Jaring Apung (KJA)  yang terdapat  di perairan Pulau Maratua adalah sebanyak 6 unit  yang disimbolkan oleh poligon berwarna hijau seperti pada Gambar 2.

## Gambar 2.Peta Dasar Kadaster Laut
Hasil  identifikasi  diketahui  bahwa  terdapat  tiga unit  Keramba  Jaring  Apung  (KJA)  yang  tidak sesuai. Ketidaksesuaian ini diakibatkan dari lokasi penempatan  Keramba  Jaring  Apung  (KJA)  tidak tepat  pada  subzona  perikanan  budidaya  yang telah  direncanakan  dalam  RZWP-3-K  adapun sample yang dipilih adalah Keramba Jaring Apung (KJA) nomor lima karena memiliki tiga penggunaan  ruang  laut  dalam  satu  unit.  Secara detail dapat dilihat pada Gambar 3.

## Gambar 3.Lokasi Sampel Visualisasi 3D
Dari  Gambar  3  di  atas  diketahui  bahwa  Keramba Jaring  Apung  (KJA)  nomor  lima  berada  pada subzona  perikanan  budidaya  ,  beberapa  bagian berada pada subzona perlindungan ekosistem dan juga dilalui oleh alur pipa.
Pemodelan  3D  menggunakan  perangkat  lunak SketchUp 2015 .  Visualisasi secara 3D ditinjau dari kedalaman  dan  kegiatan  yang  dilakukan  pada masing-masing  layer  pemanfaatan  ruang  laut.
Alur Pipa Perlindungan Ekosistem Budidaya KJA
Kajian Pemanfaatan Kadaster Laut Dan Visualisasi 3 Dimensi (Studi Kasus : Pulau Maratua, Berau, Kalimantan Timur)
Adapun  hasil  visualisasi  tersebut  dapat  diuraikan melalui Gambar 4.
Gambar 4. Visualisasi 3D Tampak Samping
Adapun  gambaran  visualisai  3D  yang  dilakukan pada  Keramba  Jaring  Apung  (KJA)  nomor  5  juga dapat  dilihat  tampak  atas seperti  dijelaskan  pada Gambar 5.

## Gambar 5. Visualisasi 3D Tampak Atas
Dari beberapa Gambar diatas dapat diketahui bahwa dalam  penggunaan ruang laut Keramba Jaring Apung (KJA) yang diberikan izin lokasi pada permukaan laut ternyata  jika  dianalisis  secara  vertikal  menggunakan data  kedalaman  memiliki  beberapa  kegunaan. Adapun detail penggunaan ruang laut tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 1 dibawah ini
Tabel 1. Detail Penggunaan Ruang Laut 3 Dimensi
No Jenis Kegiatan Kedalaman Dasar Penentuan 1. Perikanan Budidaya 1,5 m dibawah permukaan laut RZWP-3-K dan Peta Batimetri 2. Perlindungan Ekosistem 1,5-5 m Dibawah permukaan laut RZWP-3-K dan Peta Batimetri
3. Pipa Bawah Laut 2 m dibawah permukaan laut -RZWP-3-K -Peta Batimetri -Kepmen. Pertambangan dan Energi RI No.300.K/38/M.PE/19 97 tentang keselamatan kerja pipa  penyalur  minyak dan gas bumi

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Terdapat  ketidaksesuaian  pemanfaatan ruang  laut  yaitu  Keramba  Jaring  Apung (KJA)  no.  5  yang  tumpan g  tindih  dengan subzona perlindungan ekosistem.
2. Visualisasi  3D  dari  permukaan  hingga dasar laut yang dilakukan pada titik uji KJA diperoleh  informasi  bahwa  dalam  area dimanfaatkan  lebih  dari  1  kegiatan,  yaitu perikanan  budidaya  pada  permukaan, perlindungan  ekosistem  pada  kolom  air, dan alur pipa laut pada dasar laut.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS-RI. 2015. Luas Laut Indonesia. <URL:https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/vi ew/id/1366>.Dikunjungi  pada  10  Nopember 2017, jam 11.04.
Rais, Jacub. 2003. “Marine Cadastre” di Indonesia, Suatu  Konsep  Penataan  Ruang  Wilayah  Laut. Salindia Presentasi CRMP-BPN RI. Jakarta.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2014.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta.
Subzona Perikanan
Budidaya (1,5 m.dpl)
Subzona Perlindungan Ekosistem (1,5-5 m.dpl)
Subzona Alur Pipa (2 m dibawah dasar laut)