Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## EKSISTENSI HUBUNGAN NEGARA DENGAN BADAN HUKUM SWASTA DALAM PENGELOLAAN MIGAS DI INDONESIA
Desy Ratnasari
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia desy.drs1805@gmail.com
Naskah diterima: 30 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
Indonesia is a welfare state, the legal basis for oil and gas management must be in accordance with and in sync with the oil and gas management system which is in accordance with Article 33 of the Republic of Indonesia Constitution and the Oil and Gas Law. The existence of state relations with private legal entities in the oil and gas management system in Indonesia places the state in an equal position with private business entities, in this case the relationship between the state and private legal entities is seen as degrading the status of the state. The research method used is normative/doctrinal legal research and the research approach uses a conceptual approach that examines the literature or literature that is closely related to the problem under study.
Keywords: Existence, Relationship Pattern, Oil and Gas
* Alamat korespondensi:
STIH Awang Long Samarinda E-mail: desy.drs1805@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Para  pendiri  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  telah  sepakat  utntuk  menyusun  sebuah undang-undang  dasar  sebagai  konstitusi  tertulis  dengan  segala  arti  dan  fungsinya.  Sehari  setelah proklamasi  kemerdekaan  republik  indonesia  pada  17  Agustus  1945,  konstitusi  indonesia  sebagai sesuatu  ”revolusi  grondwet”  yang  telah  disahkan  pada  18  Agustus  1945  oleh  panitia  persiapan kemerdekaan indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI).  Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.
Keberadaan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan  sendi  utama  yang  menjadi  landasan  konstitusional  bagi  perekonomian  negara  dan penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam (bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketika berbicara Pasal 33 UUD 1945, maka yang terbesit dari isi Pasal 33 dimaksud adalah perihal perekonomian, sumber daya alam, dan kesejahteraan sosial.
Indonesia  merupakan  negara  kesejahteraan  (welfare  state),  dalam  Pasal  33  UUD  RI  tersebut dinyatakan secara jelas bahwa adanya kewajiban penyelenggara negara untuk memajukan kesejahteraan umum  dan  menyediakan  kebutuhan  dasar  bagi  masyarakat.  Untuk  itu  negara  diberikan  sebuah wewenang untuk mengatur dan mengurus sumber daya alam yang ada di seluruh wilayah indonesia dalam rangka memajukan kemakmuran masyarakat tersebut.
Negara  sangat  berkepentingan  terhadap  pengelolaan  minyak  dan  gas  bumi  karena  perannya terhadap  pendapatan  negara  dalam  APBN  dan  salah  satu  instrumen  kebijakan  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pengelolaan sumber alam minyak dan gas bumi adalah melalui kebijakan fiskal dengan memperbesar pendapatan negara dari minyak dan gas bumi.
Landasan hukum dalam pengelolaan minyak dan gas bumi harus sesuai dan sinkron dengan arah sistem pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai mana dijelaskan di atas. Oleh karena itu, kerangka hukum pengelolaan minyak dan gas bumi juga harus didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945),  serta  kepentingan  masyarakat indonesia. Dalam hal ini badan usaha swasta lebih banyak bertindak sebagai pelaksana hukum yang dibuat oleh negara.  Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuk dan menjadi sumber kewenangan dari pengelolaan migas ialah negara sebagai pemegang kuasa SDA. Negara dalam hal ini menujuk BP Migas (sebelum adanya putusan MK. 036/PUU-X/2012), namun disisi lain keberadaan BP Migas masih membawa polemik.
Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 tersebut mengembalikan peran pemerintah untuk mengambil alih penguasaan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal ini posisi pemerintah untuk mengambil alih kewenangan dan fungsi BP Migas dilaksanakan  oleh  Kementerian  ESDM,  Pasca  BP  Migas  dibubarkan  munculah  Peraturan  Presiden Nomor 95 Tahun 2012 adalah regulasi yang dibentuk untuk melaksanakan kebijakan terkait dengan adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU-X/2012  mengenai  kelembagaan  pengelola Minyak  dan  Gas  Bumi  sebagaimana  ditunjukkan  pada  konsideran  menimbang  Peraturan  Presiden tersebut.
Keberadaan  SKK  Migas  setelah  pembubaran  BP  Migas  malah  ternilai  mengesampingkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  36/PUU-X/2012  tanggal  13  November  2012,  SKK  Migas  dapat dilihat  bahwa  kewenangan  yang  dimiliki  antara  BP  Migas  dan  SKK  Migas  ini  adalah  sama.  Selain kewenangan BP Migas yang implementasi pada SKK Migas, SKK Migas pun juga diposisikan seperti BP  Migas  dalam  kegiatan  pengelolaan  minyak  dan  gas  bumi  yaitu  sebagai  representasi  dari  negara dalam hal ini adalah Menteri ESDM, untuk melaksanakan kuasa dalam pengelolaan minyak dan gas bumi maka sistem pola hubungan negara selaku pengelolaan minyak dan gas bumi dengan badan hukum swasta  pun  akan  tetap  sama  dengan  sistem  pengelolaan  migas  yang  ada  pada  saat  BP  Migas  masih mengelola.
Problematika nya ialah adanya dua kedudukan hukum berbeda dalam sistem pengelolaan migas yang mana hubungan antara negara dengan badan hukum swasta sebagai pengelola minyak gas dan bumi  menempatkan  negara  pada  posisi  setara  dengan  badan  usaha  swasta,  dalam  hal  ini  hubungan antara negara dengan badan hukum swasta dipandang sebagai merendahkan status negara.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  normatif  Penelitian  hukum normatif bisa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal.  Metode pendekatan yang digunakan terdiri  dari  pendekatan  konseptual  (Conseptual  Approach),  pendekatan  konsep  mengkaji  literatur- literatur atau kepustakaan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Analisis bahan hukum digunakan dalam penelitian ini ialah analisis normatif/preskriptif terhadap semua bahan hukum yang menggunakan penalaran hukum (legal reasoning), sesuai dengan isu hukum penelitian yang diperoleh maka metode penalaran hukum yang digunakan adalah metode harmonisasi atau sinkronisasi terutama dengan menggunakan asas preferensi hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini akan menggunakan metode deduktif atau umum ke khusus sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai penunjang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksistensi  Hubungan  Negara  Dengan  Badan  Hukum  Swasta  Berkesesuaian  Dengan  Sistem Pengelolaan Migas Di Indonesia.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang  tidak  terbarukan.  Minyak  dan  gas  bumi  adalah  salah  satu  sumber  daya  alam  strategis  tidak terbarukan dan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. 1
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152),  yang  diberlakukan  pada  saat  diundangkannya  yaitu  pada  tanggal  23  November  2001, merupakan  babak  baru  dalam  pengaturan  dalam  pengelolaan  minyak  dan  gas  bumi  di  indonesia, setelah  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  yang menjalankan peranan sebagai pengatur kegiatan usaha migas. Mengenai kegiatan hulu migas yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitas.
Sistem pengelolaan minyak dan gas bumi di indonesia dimana negara menempatkan kedudukan nya sebagai pemegang kuasa SDA dan badan hukum swasta sebagai pengelolaan migas. Pada prinsip dasar sistem pengelolaan migas yang mana eksistensi hubungan negara terhadap sumber daya alam tidak menafikan badan hukum swasta yang berperan, oleh karena badan hukum swasta yang berperan maka konteks pembatalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 12 ayat (3) sepanjang kata “diberi wewenang”. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor  36/PUU-X/2012  bahwa  dalam  lapangan  hukum  administrasi  negara,  pengertian  diberi wewenang adalah atas pelimpahan kekuasaan dari pemberi wewenang, yaitu negara (c.q. pemerintah c.q  menteri)  dan  yang  diberi  weweng  yaitu  badan  usaha  milik  negara  selaku  perusahan  negara, sehingga dengan pencantuman kata “diberi wewenang kepada badan hukum swasta” maka penguasaan negara menjadi hilang dan beralih ke dalam penguasaan badan hukum swasta.
Pemberian kekuasaan kepada negara berupa wewenang atau kewenangan adalah sangat penting dalam kerangka perwujudan/pelaksanaan tujuan dari negara, tanpa adanya penguasaan negara maka tidak  mungkin  tujuan  negara  yang  telah  ditetapkan  dalam  konstitusi  atau  UUD  1945  dapat
1 https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170524-082813-3567.pdf, Diakses tanggal 14 Desember 2021 Pukul 19.25 Wita
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
terwujudukan. 2 Oleh karena itu, sumber daya alam yang yang dikelola oleh pemberi wewenang yaitu negara dengan diberi wewenang selaku badan hukum swasta.
Negara dalam hal ini tidak sepatutnya dapat melakukan sistem pengelolaan minyak dan gas bumi secara langsung, karena didalam sistem pengelolaan minyak dan gas bumi pola hubungan antara negara  dengan  badan  hukum  swasta  tidak  berkesesuaian  terhadap  pola  sistem  pengelolaan  migas diindonesia.  Sistem  pengelolaan  migas  yang  seharusnya  negara  menujuk  pertamina  atau  lembaga seperti  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Dalam  sistem  pengelolaan  minyak  dan  gas  bumi  di indonesia pola hubungan kontrak-kontrak dalam pengelolaan migas secara langsung oleh Pertamina atau lembaga BUMN khusus untuk pengelolaan migas, hal seperti inilah sepintas menampilkan dua subjek hukum yang dengan kapasitasnya yang berbeda, sehingga negara adalah subjek hukum yang sempurna dalam hal ini bertindak sebagai pemegang kuasa dan BUMN sebagai pengelolaan migas yang berkontrak langsung dengan badan hukum swasta, Maka Pola hubungan antara Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN)  dengan  Badan  Hukum  Swasta  setara  dengan  sistem  pengelolaan  migas  di indonesia.

## Konsep Hubungan Negara Dengan Badan Hukum Swasta Dalam Sistem Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia
Dalam sistem pengelolaan minyak dan gas bumi di indonesia terdapat berbagai referensi dalam penyesuaian konsep hubungan pengelolaan migas di indonesia, sistem pengelolaan migas terdiri atas lembaga yang menjalankan tiga fungsi yaitu pembuat kebijakan, regulasi dan komersial/bisnis. Fungsi pembuat kebijakan adalah menetapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur sistem kelola migas (berupa undang-undang,  peraturan  pemerintah,  keputusan  Pemerintah)  sesuai  dengan  filosofi,  tujuan,  serta target pengelolaan migas. Fungsi dari regulasi adalah melakukan pengaturan, pengurusan, pengawasan terhadap implementasi kebijakan-kebijakan pengelolaan migas (fungsi ini membutuhkan kompetensi teknis dan komersial yang kuat). Fungsi komersial adalah melakukan monetisasi migas sesuai dengan target pengelolaan migas. Implementasi ketiga fungsi tersebut dapat dilakukan oleh suatu lembaga. Ada beberapa  yang  harus  diperhatikan  dalam  menentukan  suatu  konsep  hubungan  negara  dengan  badan hukum swasta dalam pengelolaan migas.
Indonesia  pernah  memiliki  empat  Undang-Undang  yang  berkaitan  dengan  tata  kelola  migas, yaitu : Indsche Mijnwet 1899, Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1971tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berlaku hingga hari ini.
Pada dasarnya hakikat didalam pengelolaan minyak dan gas bumi ialah Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas di bidang pengelolaan minyak dan gas bumi  yang telah  diberikan  kekuasaan.  Di  sisi  lain  bentuk  dari  fungsi  kebijakan  serta  regulasi  yang  dibuat  oleh Pemerintah Indonesia sudah diberikan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan  Gas  Bumi  (SKK  Migas),  Namun  atas  dasar  terbitnya Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi terbentuklah SKK Migas yang mana Figure Hak nya sama dengan BP Migas.
Melihat  kondisi  Indonesia  pada  masa  lalu,  tepatnya  dimasa  Orde  Baru  Rezim  Soeharto  blok migas di indonesia dikelola dan dikuasai penuh oleh Pertamina. Pada saat itu sistem yang digunakan adalah vertical  integrated  system sesuai  dengan  amanat  UU  8  Tahun  1971.  Meskipun  masa  Orba memiliki kisah kelam dalam pelaksaan pemerintahannya, tetapi perlu diketahui pada masa itu indonesia berdaulat didalam pengelolaan migas. Apabila vertical integrated system dipilih sebagai kebijakan yang baik  atas  tata  kelola  gas  nasional  dan  sesuai  dengan  amanat  konstitusi.  Menurut  filosofi  bangsa,
2 Aminudin Ilmar,  Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Prenada Media Group,  Jakarta, 2012, h. 24
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sepanjang  praktiknya  mengakselerasi  kemakmuran  rakyat,  kebijakan  yang  terarah  tersebut  sejatinya harus didukung dengan komitmen yang tinggi.
Konsep hubungan sistem pengelolaan minyak dan gas bumi saat ini negara melalui pemerintahan c.q. menteri ESDM selaku SKK Migas dengan badan hukum swasta dalam pengelolaan minyak dan gas bumi telah mendegradasikan kedudukan negara sebagai pihak pengelolaan minyak dan gas bumi secara langsung. Hal ini dikarenakan konsep hubungan antara negara sebagai hak penguasaan negara dengan badan hukum swasta dalam pengelola minyak dan gas bumi di indonesia dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.
Menelaah  konsep  hubungan  antara  negara  dengan  badan  hukum  swasta  dalam  pengelolaan minyak dan gas bumi di indonesia. Negara sebagai pelaksana hak penguasaan negara dengan demikian pengelolaan  minyak  dan  gas  bumi  yang  berdasarkan  kewenangan  pada  status  pemerintahan  selaku pemegang  hak  istimewa  hanya  bersifat  sebagai  hubungan  kontraktual.  Hakikat  dasar  hubungan kontraktual tersebut berdasarkan pasal 33 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945 antara negara dengan badan hukum  swasta  dipandang  sebagai  hubungan  kesederajatan.  Menurut  Marius  Darus  Badrulzaman 3 memandang  kedudukan  negara  lebih  tinggi  (tidak  sederajat)  dengan  lawan  kontraknya  yaitu  badan hukum  swasta.  Hubungan  kesederajatan  itu  merupakan  jaminan  bahwa  kedudukan  negara  yang bersangkutan tidak dalam kedudukan yang diistimewakan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.
Konsep  pengelolaan  minyak  dan  gas  bumi  diinsonesia  saat  ini  yang  tepat  ialah  BUMN  yang berkontrak  dengan  badan  hukum  swasta, konsep  seperti  inilah  merupakan  pilihan  yang  tepat  bagi kelembagaan  pengelolaan  migas  di  indonesia.  Namun  demikian,  mengembalikan  kepada  konsep Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang merupakan pilihan yang tidak  akan  berbenturan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU/X/2012.  Oleh karenanya, kebijakan yang harus diambil ialah untuk mengatur terkait dengan operasionaliasi bisnis di dalam pengembangan sebuah sistem tata kelola migas. Sistem pengelolaan minyak dan gas bumi ini harus direncanakan secara transparansi, dengan melakukan penawaran terhadap para peserta BUMN dan seharusnya Pertamina yang mengelola secara langsung atas sistem pengelolaan minyak dan gas bumi, atau negara membuat kelembagaan khusus terkait dengan sistem pengelolaan minyak dan gas bumi serta pengujian dan pengkajian lebih mendalam masih perlu dilakukan, terutama sekali terkait dengan kelayakan usulan ini masih perlu diuji terutama terkait dengan pengelolaan minyak dan gas bumi di indonesia.

## IV.  KESIMPULAN
Eksistensi hubungan negara dengan badan hukum swasta yang berkesesuaian dengan sistem pengelolaan  migas  di  indonesia  ialah  negara  sebagai  konstitusi  tertinggi  harus  merubah  sistem pengelolaan migas yang berkesesuaian dengan Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  maka  perlunya  perubahan  sistem  hubungan  negara  selaku pengelolaan  minyak  dan  gas  bumi  yang  mana  merujuk  kepada  BUMN  atau  Pertamina  atau  negara membuat suatu lembaga khusus untuk mengelola minyak dan gas bumi secara langsung.
Konsep hubungan antara negara dengan badan hukum swasta seharusnya konsep tersebut perlu dirubah seperti sistem pengelolaan minyak dan gas bumi pada masa orde pemerintahan soeharto, namun seiring  dengan  berkembangnya  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  pemerintahan  yang mengharuskan  konsep  hubungan  sistem  pengelolaan  minyak  dan  gas  bumi  memerlukan  beberapa penyesuaian diantaranya penyesuaian hubungan kontraktual antara negara dengan badan hukum swasta yang nantinya dalam sistem pengelolaan migas tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai dengan amanat konstitusi.
3 Mariam  Darus  Badrulzaman.  "Perjanjian  dengan  Pemerintah  (Government  Contract).  "Dalam  Peter  Mahmud  Marzuki, Hukum Kontrak di Indonesia. Jakarta: BLIPS, 2003, h.159
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogjakarta, 2004 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, 2010 Aminudin  Ilmar,  Hak  Menguasi  Negara  Dalam  Privatisasi  BUMN,  Kencana  Prenada  Media  Group,
Jakarta, 2012
A Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara : Pemikiran Politik Ibnu Khaldum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
Fatma  Ulfatun  Najicha, Oil  and  Natural  Gas  Management  Policy  in  Realizing  Equal  Energy  in Indonesia, Journal Of Human Right, Culture and Legal System, Volume 1 No. 2, 2021
Imran Ahmad, Analisis Pengaturan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2020, Jurnal Ecosytem Vol. 16 Nomor 2 Mei-Agustus 2016
Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya,
2005
Jimly  Asshiddiqie,  Ahmad  Fadlil  Sumadi,  Achmad  Edi  Subianto,  Anna  Triningsih,  Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan, Setara Press, Malang, 2016
Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia,
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Pers (Ed. 1, Cetakan ke-8), Jakarta, 2016 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2017 Tri Hayati (b), “Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945”. Laporan Penelitian Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005