## Volume 6, Nomor 1, Januari 2023.
Editorial Office  : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Konstruksi Model Sosialisasi Hukum Berbasis Kearifan Lokal Kepada Yayasan Penyelenggara Pendidikan Dalam Penyesuaian Anggaran Dasar Bahmid, Hamidah Sidabalok, Dewi Sartika, Renita Dewi, Rifqah Anisa Heni Nasution
Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Sumatera Utara,
21224, (0623) 347220. Email: bahmid1979@gmail.com Article Abstract Article History
Received: Dec 27, 2022; Reviewed: Dec 27, 2022; Dec 29, 2022; Accepted: Jan 10, 2023; Published: Jan 30, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v6i1.18938
Non-compliance by organs of educational foundations in Asahan Regency  with  orders  to  adjust  the  articles  of  association  for foundations that existed before the enactment of Law Number 28 of  2004  concerning  amendments  to  Law  Number  16  of  2001 concerning  Foundation.  This  is  because  it  is  not  in  accordance with local wisdom in Asahan Regency. Therefore, it is important to  do  research  on  directing  legal  compliance  in  the  form  of outreach  regarding  existing  problems  associated  with  local wisdom. The research method used is empirical juridical with an effectiveness approach. From the results of the study, it shows that the  socialization  of  local  wisdom  is  very  effective  in  providing interpretation to the community. This is because the organs of the foundation understand why it is important to make adjustments to the articles of association.
Keywords: Socialization Model, Foundation, Local Wisdom.

## Abstrak
Ketidakpatuhan organ yayasan pendidikan di Kabupaten Asahan terhadap perintah penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang telah  ada  sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2004  tentang  perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun 2001  tentang  Yayasan.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Asahan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai pengarahan kepatuhan hukum  dalam  bentuk  sosialisasi  terkait  problem  yang  ada  yang dihubungkan  dengan  kearifan  lokal.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan efektivitas. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa sosialisasi berkearifan lokal  ini  sangat  efektif  dalam  memberikan  penafsiran  kepada masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  para  organ  yayasan  paham mengapa penting dilakukannya penyesuaian anggaran dasar.
Kata Kunci: Model Sosialisasi, Yayasan, Kearifan Lokal.

## PENDAHULUAN
Salah satu bidang kajian ekologi manusia adalah  tentang  kearifan  lokal  atau  dalam bahasa asing sering dikonsentrasikan sebagai kebijakan  setempat “local  wisdom” atau pengetahuan  setempat “local  knowladge” atau  kecerdasan  setempat ‘local  genius’. 1
Kearifan  lokal  adalah  sebuah  pandangan hidup  dan  ilmu  pengetahuan  serta  berbagai strategi  kehidupan  yang  berwujud  aktivitas yang dilakukan oleh  masyarakat  lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.
Harus  diingat  bahwa  kehadiran  kearifan lokal  khususnya  di  Indonesia  bukanlah wacana  baru  dalam  kehidupan  sehari-hari, karena kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal  yang  begitu  mengakar  dalam  sistem kepercayaan  dan  norma  budaya,  yang terekspresikan  dalam  tradisi  dan  mitos  yang turun-temurun  dan  hingga  kini  masih dilestarikan. 2 Keberadaan  kearifan  lokal merupakan cerminan sejati dari apa yang kita sebut sebagai hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.
Indonesia  merupakan  negara  majemuk yang  terdiri  atas  beragam  suku,  adat,  ras, budaya, dan  agama. Disinyalir oleh beberapa sumber, jumlah etnis dengan bahasanya yang
1 R. Hamdani Harahap, (___, 2020), Kearifan Tradisional Batak Toba Dalam Memelihara Ekosistem Danau Toba, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Antropologi (SENASPA) , Volume 1. Hlm. 1-18.
2 Anson Ferdiant Diem, (___, 2012), Wisdom Of The Locality:   Sebuah Kajian Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Tradisonal Palembang, Berkala Teknik , Volume 2, Nomor 4. Hlm. 300.
3 Ari  Purwadi,  (___,  2002),  Karakteristik  Yayasan  Sebagai  Badan  Hukum  Di  Indonesia, Jurnal  Perspektif , Volume 7, Nomor 1. Hlm. 1. https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v7i1.366.
spesifik  lebih  dari  300  ribu  kelompok.  Ini merupakan  jumlah  yang  cukup  besar  yang tidak  boleh  dianggap  remeh.  Data  tersebut sesuailah dengan prinsip negara yang dikenal dengan sebutan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti  berbeda-beda  namun  satu.  Prinsip  ini dibuat  sebagai  bentuk  kristalisasi  nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.
Indonesia  bukan  hanya  negara  dengan keragaman  suku  dan  budaya,  tetapi  juga belandaskan  negara  hukum  ( rechstaats ). 3 Cita-cita  negara  hukum  menjadikan  hukum sebagai  otoritas  tertinggi  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  bukan  politik  atau ekonomi. Di dalam negara hukum meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat merupakan langkah awal menuju cita-cita the rule of law .
Untuk  mewujudkan  cita  tersebut  bukan langkah  yang  mudah,  terutama  mengingat masih  rendahnya  kesadaran  hukum  di masyarakat yang disebabkan karena lunturnya budaya  leluhur  berupa  nilai  dan  akar  tradisi, yang  meliputi perubahan  nilai  sosial  budaya, sikap politik ideologis dan sebagainya.
Hal  yang  tampak  paling  jelas  adalah terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang Yayasan  (UU  Yayasan),  pada  Pasal  71  ayat (2) menyatakan bahwa diwajibkannya yayasan  yang  berdiri  sebelum  lahirnya  UU Yayasan  tersebut  melakukan  penyesuaian anggaran dasar yayasan. Pada UU Yayasan ini juga  telah  diatur  mengenai  akibat  hukum terhadap  yayasan  yang  tidak  melakukan penyesuaian anggaran dasarnya.
Berdasarkan  observasi  awal,  didapatkan informasi hingga saat ini masih banyak yang belum  melakukan  penyesuaian  anggaran dasarnya sesuai ketentuan yang ada. Ironisnya yayasan  yang  lahir  sebelum  UU  Yayasan bukan melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan  melaikan  mendirikan  yayasan  yang baru dengan nama baru atau yang mirip tetapi dalam premis aktanya tidak ditemukan adanya kaitan/  hubungan  dengan  akta  yayasan  yang lama.
Diketahui  bahwa  dalam  UU  Yayasan juga  telah  mengatur  akibat  hukum  bagi yayaan  yang  tidak  menyesuaika  anggran dasarnya  sesuai dengan ketetapan  yang ada. Adapun salah satu dampak yang akan dialami berupa  dikenakan  nya  sanksi  administratif dalam  bentuk  penghapusan/  tidak  dapat  lagi sebuah yayasan menggunakan kata “yayasan” di  depan  namanya  serta  yayasan  tersebut dapat  pula  dibubarkan  berdasarkan  pada putusan  pengadilan  atas  permohonan  dari pihak kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.
Bersumber  dari  permasalahan  di  atas tercermin kurangnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya para pengurus yayasan, yang secara tidak langsung merupakan  bentuk terkikisnya  kearifan  lokal masyarakat. Oleh karena itu, dilatarbelakangi permasalahan  yang  ada,  perlu  penguatan  jati diri Bangsa Indonesia dalam rangka revitalisasi  kearifan  lokal  berupa  sosialisasi hukum  kearifan  lokal  khususnya  yang berkaitan  dengan  adaptasi  anggaran  dasar yayasan pada ketetapan yang berlaku.
Dengan melakukan review problem yang timbul    terhadap  beberapa  regulasi  tentang penyesuaian anggaran dasar yayasan diantaranya UU
Yayasan serta
Permenkumham  Nomor  02  Tahun  2016 Tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Permohonan Pengesahan  Badan  Hukum  dan  Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan yang kemudian terhadap hasil penelitian yang ada  akan  dilakukan  pengembangan  dalam bentuk  pemberian  sosialisasi  yang  kearifan lokal (local  wisdom )  yang  ada  sebagai langkah  akhir  untuk  menciptakan  kepatuhan hukum di Kabupaten Asahan.
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan tujuan penelitian, untuk lebih mengkrucutkan penelitian  ini  agar  lebih  fokus,  maka penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis empiris  yang  dengan  kata  lain  adalah
penelitian  dengan  adanya  data-data  dari lapangan sebagai sumber data utama. 4
Tujuannya agar dapat  menganalis  secara kompreshensif, terukur dan sistematis terhadap  sejauh  mana  tingkat  kesadaran hukum  khususnya  para  organ  yayasan pendidikan serta metode sosialisai yang tepat dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  para organ yayasan.
Berdasarkan  tema  penelitian  sereta  hasil survey  maka  lokasi  penelitian  dipilih  Kantor Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Asahan  serta seluruh  yayasan  penyelenggara  pendidikan yang  ada  di  Kabupaten  Asahan.  Untuk menjamin  keberhasilan  pengumpulan  data didalam penelitian ini maka responden dalam bentuk  quisioner  yang  diambil  10%  dari jumlah yayasan pendidikan yang ada.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi,  yaitu  melakukan  pengamatan secara  langsung  pada  seluruh  Yayasan penyelenggara  pendidikan  yang  ada.  Untuk mendapatkan  sumber  informasi  yang  akurat oleh  lembaga  terkait  dilakukan  wawancara dengan  responden  terkait.  Terakhir  kajian mendalam  terhadap  penelitian  dilakukan dengan  menyandingnya  berbagai  literatur yang pernah ada.

## PEMBAHASAN
4 Jonaedi  Efendidan  &  Jhony  Ibrahim,  (2018), Metode  Penelitian  Hukum ,  Depok;  Prenadamedia  Group.  Hlm. ___.
5 Hamda  Sulfinadia,  (2020), Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat Studi Atas  Pelanggaran  Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan , Yogyakarta; Deepublish. Hlm. ___.
Kesadaran  Hukum    Yayasan  Pengelola Pendidikan  Dalam  Melakukan  Penyesuai- an Anggaran Dasar
Secara  konsepsional  bahwa  Kesadaran hukum  merupakan  suatu  penilaian  terhadap hukum  yang  ada  serta  hukum  yang dikehendaki  yang  harus  ada. 5 Berbicara kesadaran  hukum  berarti  berbicara  tentang kesadaran  apa  yang  seyogyanya  dilakukan atau diperbuat atau apa yang seyogyanya yang tidak  dilakukan  atau  perbuat.  Kesadaran hukum menekankan pada nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya  dijalankan  oleh  hukum  dalam masyarakat.
Peranan  hukum  di  dalam  masyarakat sebagaimana  tujuan  hukum  itu  sendiri  yaitu menjamin  keastian  hukum  dan  keadilan. Dalam  praktik  di  masyarakat,  hukum senantiasa  terdapat  perbedaan  antara  pola perilaku masyarakat dengan pola perilaku yng dikehendaki  oleh  norma-norma  hukum. Kesadaran hukum mempunyai  korelasi dengan  ketaatan  hukum.  semakin  tinggi kesadaran  hukum  seseorang,  semakin  tinggi pula  ketaatan  hukum  seseorang.  Begitu  pula sebaliknya, semakin rendah kesadaran hukum seseorang  maka  akan  cenderung  senantiasa melakukan berbagai pelanggaran hukum.
Kesadaran  hukum  merupakan  unsur mental  yang  terdapat  dalam  diri  manusia.
Perihal penilaian keadaan hukum masyarakat, ada beberapa indikator yang menjadi tumpuan penilaian yaitu: 6
a) Pengetahuan  Hukum,  hal  ini  berkaitan dengan pengetahuan seseorang mengenai beberapa  perilaku  tertentu  yang  diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut terkait perilaku  yang  dilarang  ataupun  perilaku yang diperbolehkan dalam suatu hukum.
b) Pemahaman  Hukum,  hal  ini  berkaitan dengan  pemahaman  seseorang  warga masyarakat mengenai peraturan tertentu, dalam segi isi dan tujuannya.
Pengetahuan  hukum  dan  pemahaman hukum,  secara  teoritis  bukan  dua indikator  saling  bergantung.  Artinya seseorang  dapat  berperilaku  tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain terdapat  orang  yang  sadar  bahwa  suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai  isi  hukum  tersebut  atau  hanya mempunyai  pengetahuan  sedikit  tentang isinya.
c) Sikap  Hukum , yang  berarti  reaksi terhadap suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, positif atau negatif terhadap hukum.  Suatu  sikap  hukum  akan
6 Otjo Salman and Anthon F. Susanto, (2012), Beberapa Aspek Sosiologi Hukum , Bandung; Alumni. Hlm. ___.
7 Zainudin Ali, (2006), Sosiologi Hukum , Jakarta; Sinar Grafika. Hlm. ___.
8 Sri and  Ginawan  Rianto  Untari,  (2019), Explore  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan Jilid  2  Untuk SMP/MTS Kelas VIII , Jakarta; Duta. Hlm. ___.
melibatkan pilihan warga  terhadap hukum  yang  sesuai  dengan  nila-nilai yang  ada  dalam  dirinya  sehingga akhirnya  warga  masyarakat  menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. 7
d) Perilaku Hukum , diartikan dimana seseorang  berperilaku  sesuai  dengan hukum.  Indikator  perilaku  hukum  ini merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran  yang  tertinggi,  hal  ini  berarti dapat  dikatakan  bahwa  tinggi  rendahnya tingkat  kesadaran  hukum  akan  dapat dilihat dari derajat ketaatan hukum  yang terwujud  dalam  pola  perilaku  manusia yang  nyata.  Kalau  hukum  ditaati,  maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif.
Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya.  Apabila  seseorang  hanya mengetahui  hukum,  maka  dapat  dikatakan bahwa tingkat kesadaran masih rendah, kalau dia  telah  berperilaku  sesuai  dengan  hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  dalam melakukan  tindakan  dan  perbuatan  harus berdasarakan ketentuan hukum yang berlaku. 8
Kandungan  makna  yang  tersirat  sebagai
negara  hukum  dapat  diartikan    sebagai kepatuhan bagi siapapun untuk patuh terhadap peraturan  yang  telah  ada.  Kesadaran  hukum dalam  masyarakat  dapat  ditemui  pada individu  yang  memiliki perasaan  hukum dan keyakinan  hukum  yang  kuat  serta  kesadaran individu-individu tertentu mengenai peristiwa tertentu. 9 Selain  itu  kesadaran  hukum  juga ditentukan  tergantung  pada  kehidupan  sosial masyarakat misalnya pada ketertiban umum.
Namun  sebagai  negara  yang  menganut positivisme  law, sering  ditemui substansi hukum  yang  ada  ( das  sollen) dengan kenyataan  yang ada ( das sein) tidak  berjalan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Misalnya terhadap lahirnya UU Yayasan yang memberikan  dampak  cukup  luar  biasa terhadap  seluruh  yayasan  yang  ada  di Indonesia  tak  terkecuali  pada  yayasan pendidikan  di  Kabupaten  Asahan.  Yayasan yang  lahir  sebelum  UU  Yayasan  wajib melakukan  penyesuaian  anggaran  dasarnya sesuai  dengan  UU  Yayasan  agar  statusnya diakui sebagai badan hukum.
Telah diketahui bahwa hukum merupakan  suatu  sistem  yang  berarti  hukum kerupakan  suatu  tatanan,  satu  kesatuan  yang tersusun dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang  saling  berkaitan  erat  satu  dengan  yang lain. Lawrance Meir Friedman dalam bukunya The  Legal  System  A  Social  Science Perspective mengemukakan bahwa suatu siste
9 Soerjono Soekanto, (2005), Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Jakarta; Raja Grafindo Persada. Hlm. ___.
hukum  dalam  aktualnya  merupakan  suatu organisme  kompleks  dimana  substansi, struktur dan kultur saling berinteraksi.
Gambar 1 : The Legal System
Secara konseptual, struktur hukum ( legal structure) merupakan  kelembagaan  yang diciptakan  oleh  sistem  hukum  itu  dengan berbagai  fungsi  dalam  rangka  mendukung bekerjanya  sistem  tersebut.  Komponen  ini memungkinkan  melihat  bagaimana  sistem hukum  itu  memberikan  pelayanan  terhadap penggarapan  bahan-bahan  hukum  secara teratur.
Pada  kegiatan  kewajiban  penyesuaian anggaran dasar  yayasan  yang tertuang dalam Pasal  71  ayat  (2)  UU  Yayasan  merupakan tanggungjawab  besar  yang  diberikan  kepada Lembaga  Kementrian  Hukum  dan  HAM. Dalam praktik dilapangan ada banyak kendala yang  ditemui  misalnya  keterbatasan  sumber daya  manusia  (personil)  pada  lembaga  yang tidak  sebanding  dengan  jumlah  daerah  yang luas sehingga dapat menyebabkan menumpuknya berkas permohonan.
Selanjutnya  dirasakan  kurangnya  ada sinkronisasi  antara  lembaga  yang  terkait
Legal Structure Legal Substancy legal Culture
sehingga  perpanjangan  ijin  dapat  keluar meskipun  yayasan  belum  menyesuaikan anggran dasarnya. Substansi ( legal substancy) adalah output dari sistem hukum, yang berupa perutan-peratuan,  keputuan-keputusan  yang digunakan  baik  oleh  pihak  yang  mengatur maupun yang diatur.
Dalam  tatanan  konsepsi  subtasi  hukum, perkembangannya  kehadiran  UU  Yayasan guna  menertibkan  keberadaan  yayasan  yang sebelumnya tidak diatur secara khusus dalam undang-undang melainkan berpedoman kepada kebiasaan-kebiasaan yang ada. Mudahnya mendirikan suatu yayasan pendidikan menyebabkan menjamurnya yayasan  pendidikan  yang  mana  tidak  sedikit dari yayasan tersebut tidak dapat menghindarkan dari konflik hukum yang ada.
Berlatarkan hal tersebut, untuk terjaminnya  ketertiban  hukum,    pemerintah mengeluarkan  UU  Yayasan.  Sedangkan peraturan  pelaksana  UU  Yayasan  telah  ada beberapa regulasi yang mendukung pemberlakuan  UU  Yayasan,  khususnya penyesuaian anggaran dasar yayasan diataranya:
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun 2008  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2013  tentang  perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2008 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Tentang Yayasan
2. Peraturan  Mentri  Hukum  dan  HAM Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan
Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran  Dasar  Serta  Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  dan  Perubahan  Data  Yayasan sebagai  mana  telah  diubah  dengan Peraturan  Mentri  Hukum  dan  HAM Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan atas  Peraturan  Mentri  Hukum  dan  HAM Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran  Dasar  Serta  Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan Dengan  beberapa  regulasi  yang  ada dirasakan  sudah  cukup  untuk  memayungi pelaksanaan  penyeseuai  angggaran  dasar yayasan  sebagaimana  harapan  dari  UU Yayasan  jika  ditinjau  dari  sisi  substansi hukumnya.
Komponen  yang  ketiga  yaitu  budaya hukum  ( legal  culture). Dalam  pandangan Friedman,  budaya  hukum  terdiri  dari  nilai- nilai  dan  sikap-sikap  yang  mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum inilah yang nantinya  berfungsi  sebagai  jembatan  yang menghubungkan  antara  peraturan  hukum dengan  tingkah  laku  hukum  seluruh  warga masyarakat
Kultur  budaya  masyarakat  Kabupaten Asahan  dalam  memahami  regulasi  hukum
tentang  yayasan  tidak  mudah  sebab  sulitnya akses  ke  kementrian  yang  ada  di  ibu  kota negara. selain itu diperlukan adanya komunikasi  yang  mudah  dipahami  oleh masyarakat  sehingga  apa  yang  diharapkan undang-undang dapat dipahami oleh masyarakat.
Kesulitan pemahan tersebut dapat dilihat dari masih menjamurnya yayasan pendidikan yang belum melakukan penyeseuaian aggaran dasaranya  yang  dituangkan  pada  tabel  di bawah ini:
Tabel 1: Data Yayasan Pendidikan SD dan SMP/Sederajat di Kabupaten Asahan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar
No Kecamatan Yayasan yang lahir sebelum adanya UU Yayasan Yayasan yang lahirnya sebelum UU Yayasan dan telah menyesuaikan anggaran dasar dengan UU Yayasan 1. Kisaran Timur 10 0 2. Kisaran Barat 15 0 3. Meranti 5 0 4. Pulo Bandring 4 0 5. Rawang Panca Arga 5 0 6. Simpang Empat 8 0 7. Air Batu 6 0 8. Sei Dadap 6 0 9. Pulau Rakyat 5 0 10. Aek Kuasan 8 0 11. Aek Ledong 8 0 12. Aek Songsongan 4 0 13. Rahuning 4 0 14. Bandar Pulau 8 0 15. BP. Mandoge 5 0 16. Buntu Pane 7 0
17. Setia Janji 8 0 18. Air Joman 12 0 19. Silau Laut 3 0 20. Sei Kepayang 4 0 21 Sei  Kepayang Barat 4 0 22 Sei  Kepayang Timur 2 0 23 Tanjung Balai 4 0 24 Teluk Dalam 8 0 24 Tinggi Raja 5 0
Sumber:Bahmid,  dkk. Hasil  observasi  langsung  ke seluruh  yayasan  pendidikan  yang  ada  di  Kabupaten Asahan.
Dari  kegiatan  dilapangan  didapatkan alasan  rendahnnya  keadaran  hukum  bagi organ yayasan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut:
a) Karena  kurangnya  pemahaman  tentang UU Yayasan;
b) Tidak  adanya  suatu  peraturan  tentang pelaksanaan  usaha  yayasan  baik  dalam malakukan pendirian yayasan,
penyesuaian  anggaran  dasar  maupun tentang likuidasi terhadap harta yayasan;
c) Aparat  penegak  hukum  sebagai  pembuat serta  pelaksana  hukum  itu  sendiri  masih belum dapat untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkannya,  karena  kebanyakan  aparat pembuat peraturan hanya sekedar megundangkan aturan namun tidak pernah melakukan suatu kegiatan sosialisasi atas produk hukum yang dibuatnya; dan
d) Maraknya mindset organ  yayasan  yang hanya  memikirkan  keuntungan  danpa memikirkan dampak yang terjadi setelahnya.
Dengan beberapa alasan tersebut, tepatlah  bahwa  kesadaran  hukum  saat  ini masih  rendah  karena  masih  kurangnya pengetahuan  dan  pemahaman  akan  hukum sehingga  menciptakan  sikap  dan  perilaku hukum  yang  menyimpang  yang  tidak mencerminkan kearifan lokal yang ada.

## Sosialisasi  Hukum  Dalam  Meningkatkan Kesadaran Hukum Yayasan
Memperbaiki  budaya  hukum  di  semua lapisan  masyarakat  dianggap  sangat  penting untuk  mewujudkan  kesadaran  hukum  dan kepatuhan  terhadap  hukum  yang  ada.  Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan  budaya  hukum  masyarakat adalah  melalui  pendidikan  hukum  yang ditujukan  kepada  seluruh  masyarakat  dalam bentuk desiminasi dan penyuluhan hukum.
Proses edukasi dan pembudayaan hukum dilakukan  terhadap  semua  lapisan  baik  pada penyelenggara  negara,  aparatur  penegak hukum  maupun  masyarakat  yang  dalam  hal ini  difokuskan  pada  para  pengurus  organ yayasan  pendidikan  yang  ada  di  Kabupaten Asahan.
Pelaksanaan  desiminasi  dan  penyuluhan hukum  adalah  unsur  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  penerapan  asas  hukum  yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  dianggap tahu  hukum. 10 Penerapan  asas  fiksi  hukum
10 NWE  Sumartini,  (2021),  Penyuluhan  Hukum  Di  Era  Digital, Seminar  Nasional  IAHN-TP  Palangka  Raya , Nomor 3. Hlm. 133–40, https://prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/view/101%0A https:// prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/download/101/91.
11 Jawardi, (___, 2016), Strategi Pengembangan Budaya Hukum, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Volume 1, Nomor 16. Hlm. 77–93.
tanpa dukungan  sosialisasi  hukum  yang  baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat  itu  sendiri  karena  masyarakat dapat  terjebak  dalam  pelanggaran  yang mungkin  dia  tidak  ketahui  dan  kehendaki. Untuk tercapainnya kesadaran hukum masyarakat  seperti  yang  disebutkan  diatas yaitu  masyarakat  yang  berbudaya  hukum yang  ditunjukan  dengan  prilaku  sehari-hari dalam masyarakat, maka peran dari penyuluh hukum  sangat  diharapkan  untuk  melakukan penyuluhan hukum dengan baik. 11
Penyuluhan  hukum  adalah  salah  satu kegiatan  penyebarluasan informasi  dan pemahaman  terhadap  norma  hukum  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku guna  mewujudkan  dan  mengembangkan kesadaran hukum masyarakat  sehingga tercipta  budaya  hukum  dalam  bentuk  tertib dan  taat  atau  patuh  terhadap  norma  hukum dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  demi  tegaknya  supremasi  hukum. Sampai  saat  ini  penyuluhan  hukum  telah dilaksanakan  dengan  berbagai  cara  dan metode.
Kabupaten  Asahan  sebagai  salah  satu daerah yang memiliki ragam suku dan budaya seperti  suku  jawa  sekitar    59,41%,  Batak 29,40%,    Melayu  5,19  %,  Minangkabau 1,94%, Banjar 1,36%, Aceh 0,32%,  dan suku
lainnya  2,38%.  Sedangkan  agama  yang berada  di  kabupaten  asahan    yaitu  islam 88,94%,  kristen  protestan  9,15%,  katolik 0,68%,  Budha  sebanyak  1,02%,dan  Hindu sebanyak 0,02% dan lainnya 0,19%. Tetapi itu tidak  menjadi  halangan  bagi  masyarakat kabupaten  asahan  untuk  terpecah  belah, melainkan  dengan  adanya  keberagaman  ini menjadikan  persatuan  masyarakat  semakin kokoh.
Manusia  dalam  beradaptasi,  meng- embangkan  kearifan  lokal  yang  berwujud ideasional  berupa  pengetahuan  atau  ide, norma  adat,  nilai  budaya  dan  aktifitas  yang menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat.  Kearifan  merupakan  se- perangkat  pengetahuan  yang  dikembangkan oleh  suatu  kelompok  masyarakat  setempat (komunitas) yang terhimpun dari pengalaman panjang  menggeluti  alam  dalam  ikatan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (manusia dan lingkungan) secara berkelanjutan  dan  dengan  ritme  yang harmonis  sedangkan  lokal  secara  spesifik menunjuk  pada  ruang  interaksi  terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula.
Dengan demikian, kearifan lokal merupakan  pengetahuan  yang  diperoleh  dari pengalaman beradaptasi aktif terhadap budaya yang  khas  disuatu  daerah  yang  melibatkan suatu  pola-pola  hubungan  antara  manusia dengan  manusia  atau  manusia  dengan
12 Diem, (___), Wisdom Of The Locality: Sebuah Kajian Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Tradisonal Palembang , ___; ___. Hlm. ___.
lingkungan fisiknya. Kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya  dan  menjadi  acuan  dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat.
Oleh  karena  itu,  sangat  beralasan  jika dikatakan  bahwa  kearifan  lokal  merupakan entitas  yang  sangat  menentukan  harkat  dan martabat manusia dalam komunitasnya. 12 Hal itu  berarti  kearifan  lokal  yang  di  dalamnya berisi  unsur  kecerdasan  kreativitas  dan pengetahuan  lokal  dari  para  elit  dan masyarakatnya  adalah  yang  menentukan dalam  pembangunan  peradaban  masyarakat- nya.
Didalam  pemukiman  bermasyarakat  di kabupaten  asahan  memiliki  visi  untuk menjadikan masyarakat asahan yang sejahterah  religius  dan  berkarakter.  Hal  ini sesuai  dengan  misi  Kabupaten  Asahan  yang dimana  kabupaten  asahan  mengharapkan masyarakatnya untuk menjunjung tinggi nilai budaya  dan  memelihara  kearifan  lokal,  guna mendukung proses pembangunan yang berwawasan  lingkungan.  sehingga  men- dorong  terciptanya  penegakan  hukum  bagi masyarakat  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat.
Masyarakat  di  Kabupaten  Asahan  juga terkenal  dengan  budaya  gotong  royong  dan
kerja  keras,  tidak  heran  dengan  adanya budaya  ini  menjadi  semboyan  masyarakat asahan  yaitu  “ Rambate  Rata  Raya ”  yang berarti  bahwa    kerja  keras  bersama  untuk menuju  masyarakat  adil  dan  makmur.  Adil dan makmur disini menyatakan bahwa dengan adanya budaya gotong royong dan kerja keras yang  merupakan  kearifan  lokal  di  kabupaten asahan  dapat  menjadikan  kabupaten  asahan menjadi pemerintahan yang adil dan makmur dengn  masyarakat  yang  sejahtera,  religius, serta berkarakter.
Dengan  keragaman  suku  dan  budaya yang  ada,  tepatlah  bila  dalam  menciptakan kembali budaya hukum di Kabupaten Asahan dengan menggunakan metode sosialisasi yang berkearifan lokal. Diharapkan dengan menggunakan  metode  ini,  tercipta  kesadaran hukum  yang  mencerminkan  kearifan  lokal yang seharusnya pada masyarakat,  khususnya pengurus  organ  yayasan  pendidikan  di Kabupaten Asahan.
Pola  Model  Sosialiasi  Hukum  Berbasis Kearifan  Lokal    Dalam  Menciptakan Kesadaran Hukum
Melalui intruksi UU
Yayasan mengatakan  bahwa  wajib  dilakukannya penyesuaian anggaran dasar yayasan terhadap yayasan yang telah lahir sebelum tahun 2001 dimana  yayasan  tujuan  dari  setiap  yayasan berkaitan dengan social, keagamaan, pendidikan,  dan  ilmu  pengetahuan.  aturan serta  ketentuan-ketentuan  yang  lengkap seperti  status  badan  hukum  yayasan,  serta
mekanisme berdirinya suatu yayasan merupakan langkah dalam mendapat kepastian berdinya badan hukum yayasan.
Dalam  hal  ini  masih  banyak  terdapat yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasar  sesuai  dengan  anjuran  UU  Yayasan. Adanya  kesadaran  hukum  akan  suatu  nilai- nilai  dalam  setiap  orang  mengenai  hukum merupakan harapan yang tertanam dalam diri setiap  orang.  Dalam  menciptakan  kesadaran hukum  setiap  orang  tidak  terlepas  dari pengaruh  social  dimana  tempat  seseorang berdomisili.
Kesadaran  hukum  diharapkan  mampu mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan  apa  yang  dilarang  atau  yang diperintahkan  oleh  hukum,  penyesuaaian anggaran dasar yayasan perlu disosialisasikan menggunakan  pola  kearifan  lokal.  dalam  hal ini  pola  tersebut  meliputi  pendekatan komunikasi dan penggunaan bahasa/ budaya, temuan dan kajian ilmiah.
Gambar  2: Visualisasi  Budaya  Kearifan Lokal  dalam  Kepengurusan  Yayasan  Di Kabupaten Asahan
Pada  model  sosialisasi  kearifan  lokal dilakukan dengan cara memberikan pemahaman  hukum  oleh  beberapa  pakar hukum dengan pandangan pendekatan kearifan lokal:
1. Sosialiasi terhadap Pemahaman Badan Hukum
Badan  hukum  merupakan  subjek hukum  selain  manusia.  badan  hukum umum  digunakan  sebagai  usaha  untuk mencapai  usaha  bersama.  Namun  badan hukum itu sendiri memiliki ciri tersendiri yaitu,  harta  yang  dipisahkan  dan terpisahnya tanggungjawab para pemegang  saham  atau  pendiri  yang memisahkan/menempatkan  dengan  harta kekayaannya.  Sehingga  apabila  terjadi kerugian atau hak tagih tidak tanggungrenteng kepada pemegang saham  melainkan  sebesar  modal  yang ditempatkannya.
Dalam melakukan sosialisasi hukum pola komunikasi yang digunakan dengan memberikan  beberapa  contoh  badan usaha  berbadan  hukum dan  badan usaha yang  tidak  berbadan  hukum.  Beberapa contoh badan usaha tidak berbdan hukum dan  badan  usaha  yang  berbadan  hukum diantaranya:
Tabel 2: Pembagian Badan Hukum
No Badan Usaha Bukan Badan Hukum Badan Usaha Berbadan Hukum 1. CV PT 2. Firma Yayasan 3. Usaha Dagang Koperasi
4. Persekutuan Perdata Perkumpulan Sumber: Willy Farianto, Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja, (2019:64). Selain  itu  pola  komunikasi  dalam penyampaian sosialisasi tentang pengetahuan  esensi  dari  badan  hukum dengan memberikan penggambaran maupun pemahaman bahwa badan hukum (dalam haal ini yayasan pendidikan) dengan menyatukan persepsi bahwa badan usaha sama dengan kongsi  usaha.  Penggunaan  kata  kongsi atau  yang  lebih  sering  dsebut  dengan berkongsi tentunya sudah tidak asing bagi masyarakat Kabupaten Asahan.
Bagi  masyarakat  “kongsi”  berarti kerja  sama  ataupun  jalinan  hubungan antara  2  orang  atau  lebih  dengan  tujuan yang  sama.  Hal  tuturan  kongsi  usaha  di Kabupaten Asahan biasa dikenal dengan “Bakongsi”  biasa  ditujukan  pada  suatu organisasi/  perkumpulan  usaha  untuk saling  membantu  mengahadapi  masa- masa sulit.
Penggunaan “kongsi” sebagai bentuk perkumpulan ini tidak hanya di Kabupaten  Asahan  saja,  pemaknaan  ini juga  digunakan  di  daerah  Minangkabau, Sumatera Barat. Salah satu kongsi usaha di  Minangkabau  yaitu  perkumpulan intranagari berupa Lumbuang Nagari.
Lumbuang  Nagari  di  Minangkabau ini  merupakan  semacam  bank  sederhana tempat dimana anggota kaum menyimpan
uang untuk kemudian digunakan sewaktu-waktu  ketika  ada  musibah- musibah  tertentu  atau  hajatan-hajatan penting  tertentu. 13 Meskipun  berbeda wilayah,  pemaknaan  kongsi  usaha  ini tetap  mengandung  makna  yang  sama yaitu berkumpul.
Pemberian pemahaman dengan pendekatan badan hukum sebagai kongsi usaha  merupakan  cara  agar  masyarakat Kabupaten Asahan khususnya para organ yayasan pendidikan mudah dalam memahami  pemaknaan  badan  hukum. Penggunaan  kongsi  ini  tidak  hanya  di wilayah Kabupaten Asahan yang mayoritas  penduduknya  suku  melayu namun kata ini juga digunakan diberbagai wilayah  salah  satunya  Minangkabau (Suku  Minangkabau  adalah  salah  satu suku  terbanyak  di  wilayah  Kabupaten Asahan).
2. Penjelasan Karakteristik Yayasan
dengan kearifan lokal Tujuan didirikannya yayasan mengikuti  konsep  gotong  royong,  bantu membantu dengan tujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan.
14
Berdasarkan  hal  tersebut  didirikannya yayasan  pendidikan  dimaksudkan  agar
13 Dedi  Arsa,  (___,  2018),  Sjarikat  Simpan-Pinjam  Dan  Kongsi  Oesaha:  Respon  Atas  Moneterisasi  Kolonial, Journal of Gender Studies , Volume 2, Nomor 2. Hlm. 118.
14 Juvino  Pinori,  (___,  2018),  Yayasan  Sebagai  Badan  Hukum  Yang  Bergerak  Dalam  Bidang  Sosial  Dan Keagamaan Menurut Undang - Undang No 28 Tahun 2004, Lex Et Societatis , Volume 6, Nomor 10. Hlm. 6–7, https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i10.22833.
15 Abdul R Saliman, (___, 2015), Fungsi Yayasan Sebagai Badan, Hukum Pengelolaan Pendidikan , Volume 3, Nomor 1. Hlm. ___.
diberikannya  hak  setiap  orang  untuk dapat  mengenyam  pendidikan  serta terciptanya  kemanusiaan  yang  terkait bidang  sosial  dan  bidang  keagamaan. 15
Hal  ini  melekat  kuat  pada  kebiasaan masyarakat  Asahan yang memiliki semboyan  “ Rambate  Rata  Raya ”  yang mengandung makna semangat kegotongroyongan dalam mencapai suatu tujuan.
Yayasan  sebagai  harta  kekayaan yang terpisah dari orang yang mendirikan atau  memisahkan  harta  kekayaannya. Pemisahan harta kekayaan dalam yayasan sangat  mirip  dengan  konsep  wakaf dimana  pemberi  wakaf  tidak  lagi memiliki  hubungan  dengan  benda  yang telah di wakafkannya. Dengan bahasa/budaya  dalam  menyampaikan pemahaman  pendekatan  wakaf  sebagai sandingan  pemahaman  yayasan  agar mudah dipahami oleh organ yayasan.
Pada UU Yayasan, telah menegaskan bahwa  yayasan  bukan  perusahaan  yang kegiatannya berorientasi pada keuntungan  tapi  yang  mengutamakan pelayanan  kepada  masayarakat,  dengan demikian  dasar  hukum  yayasan  bukan
Perusahaan  tetapi  badan  pelayanan umum.
Kekayaan  yayasan  dapat  diperoleh dari:
a) Sumbangan  atau  bantuan  yang  tidak mengikat;
b) Wakaf;
c) Hibah;
d) Hibah wasiat; dan
e) Perolehan lain yang tidak bertentangan  dengan  anggaran  dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan
Yayasan  sebagai  badan  hukum lazimnya  digunakan  sebagai  lembaga yang  mengelola  badan  pendidikan  baik untuk  pendidikan  dasar,  memengah pertama/atas  bahkan  perguruan  tinggi. Yayasan  pada  umumnya  sebelumnya didirikan  berdasarkan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  namun  dengan lahirnya  UU  Yayasan  seluruh  yayasan yang ada diwajibkan untuk menyesuaikan angggaran d sarnya  dengan  UU  Yayasan  yang ada. Berdasarkan temuan yang dilakukan melalui  observasi,  ditemukan  bahwa mayoritas  yayasan  lahir  sebelum  adanya UU  Yayasan  kebanyakan  mendirikan yayasan baru tidak melakukan
16 Muhammad Sood Lalu Irwan Suryadi, (___, 2020), Penyesuaian Dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Yayasan, Jatiswara , Volume 35, Nomor 2. Hlm. 162.
penyesuaian.  Tentu  hal  ini  menjadi masalah yang cukup besar.
Para  pakar  hukum  memberikan pendapat  sebagai  argumentasi  ilmiah terhadap  kenyataan  dilapangan,  yayasan yang  telah  berdiri  sebelumnya  harus memliki  hubungan  hukum  dengan  akta penyesuaian  anggara  dasar  yayasan,  hal tersebut  dapat  dilihat  dari  hubungan hukum yang disusun dalam premis akta.
Seluruh  keterangan-keterangan  dan tentang harta kekayaan yayasan, perijinan yayasan dalam menyelenggarakan pendidikan  sebelumnya  harus  terlihat kaitannya  satu  sama  lain  hal  tersebut harus dituangkan dalam akta penyesuaian anggaran dasar yayasan yang dibuat oleh notaris.
Dengan demikian penting dikomunikasikan mengenai  prosedur penyesuaiaan anggaran dasar sera dampak bagi tidak melakukan penyesuaian  anggaran  dasar.  Di  dalam Pasal  14 ayat  (2)  UU  Yayasan menyatakan  bahwa  anggaran  dasar yayasan yang dituang dalam akta yayasan memuat antara lain: 16
a. Nama tempat kedudukan;
b. Maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan tersebut;
c. Jangka waktu pendirian;
d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan  dari  kekayaan  pribadi pendiri dalam bentuk uang dan benda;
e. Cara  memperoleh  dan  penggunaan kekayaan
f. Tatacara  pengangkatan,  pemberhenti- an,  penggantiann  anggota,  pembina, pengurus dan pengawas;
g. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas;
h. Tatacara penyelenggaraan rapat organ yayasan.  Ketentuan  mengenai  per- ubahan anggaran dasar;
i. Penggambungan dan perubahan anggaran dasar;
j. Penggunaan  sisa  hasil  likuidasi  atau penyaluran  kekayaan  yayasan  setelah pembubaran;
k. Keterangan lain yang memuat sekurang-kurangnya  nama,  alamat, pekerjaan,  tempat  dan  tanggal  lahir serta kewarganegaraan.
Adapun perubahan substansi anggaran  dasar  dapat  dibagi  menjadi  3 kategori, pertama hal  yang  tidak  boleh dirubah  seperti  maksud  dan  tujuan yayasan, kedua hal  yang  boleh  diruah dengan mendapat persetujuan dari menteri  seperti  nama  dan  kegiatan yayasan, ketiga hal  yang  boleh  dirubah yang  cukup  dengan  memberitahukan kepada  mentri  seperi  perubahan  tempat kedudukan yayasan.
Dalam melakukan penyesuaan anggaran  dasar,  ada  beberapa  ketentuan yang  perlu  diperhatikan  oleh  para  organ yayasan, al ini disebutkan dalam Pasal 71 UU Yayasan yang menyatakan:
1) Pada  saat  undang-undnag  ini  mulai berlaku, yayasan telah:
a. Didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri dan  diumumkan  dalam  Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
b. Didaftarakan di Pengadilan Negeri dan  mempunyai  izin  melakukan kegiatan dari institusi terkait; tetap diakui  sebagai  badan  hukum, dengan  ketentuan  dalam  waktu paling  lama  5  tahun  sejakmulai berakunya undang-undang ini yayasan tersebut wajib menyesuai- kan  anggaran  dasarnya  sesuai ketentuan undang-undang ini.
2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  wajib  diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun  setelah  pelaksanaan  penyesuai- an.
3) Yayasan  yang  tidak  menyesuaikan anggaran dasarnya dalm jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan  atas  permohonan  ke- jaksaan atau pihak berkepentingan.
Telah tergambar dengan jelas bahwa sangat  penting  melakukan  penyesuaian
anggaran dasar bagi yayasan pendidikan, selain  sebagai legal  standing operasi- oanal  penting  pula  agar  yayasan  yang telah  ada  tidak  dibubarkan  karena  tidak adanya  hubungan hukum antara yayasan dengan harta kekayaan sekolah.

## KESIMPULAN
Berdasrakan  pembahasan  yang  telah diuraikan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat  kepatuhan  hukum  masyarakat  masih rendah  hal  ini  dibuktikan  dengan  banyaknya yayasan  badan  penyelenggara  SD,  SMP/ Sederajat    di  Kabupaten  Asahan  yang  telah berdiri sebelum  lahirnya UU  Yayasan belum melakukan  penyesuaian  anggaran  dasar yayasan, melainkan mendirikan yayasan baru yang  sama  sekali  tidak  memilki  hubungan hukum dengan yayasan yang lama. Tentu hal ini  disebabkan  oleh  faktor  ketidaktahuan organ  yayasan  tentang  UU  Yayasan  yang dilatarbelakangi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat.
Dengan  konflik  yang  ada  maka  perlu dadakannya  sosialisasi/  penyuluhuan  hukum sebagai  pemberi  pemahaman  isi  ketentuan yang ada di dalam UU Yayasan. Berlatarbelang  kemajemukan masyarakat Asahan (kearifan lokal) maka model sosialisasi  hukum  yang  dilakukan  dengan melakukan  pendekatan  kearifan  lokal,  yaitu dengan  konunikasi  dan  bahasa  yang  mudah dipahami  masyarakat  dengan  meberikan pemahaman budaya yang diyakini masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  R  Saliman,  (___,  2015),  Fungsi
Yayasan Sebagai Badan, Hukum Pengelolaan  Pendidikan ,  Volume  3, Nomor 1.
Anson  Ferdiant  Diem,  (___,  2012),  Wisdom Of  The  Locality:      Sebuah  Kajian Kearifan  Lokal  Dalam Arsitektur Tradisonal Palembang, Berkala Teknik ,
Volume 2, Nomor 4.
Ari  Purwadi,  (___,  2002),  Karakteristik Yayasan  Sebagai  Badan  Hukum  Di Indonesia, Jurnal Perspektif , Volume 7, Nomor 1. https://doi.org/https://doi.org/ 10.30742/perspektif.v7i1.366.
Dedi  Arsa,  (___,  2018),  Sjarikat  Simpan- Pinjam  Dan  Kongsi  Oesaha:  Respon Atas Moneterisasi  Kolonial, Journal  of Gender Studies , Volume 2, Nomor 2. Diem, (___), Wisdom Of The Locality: Sebuah Kajian Kearifan Lokal Dalam
Arsitektur Tradisonal  Palembang , ___; ___.
Hamda  Sulfinadia,  (2020), Meningkatkan Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang
Perkawinan , Yogyakarta; Deepublish. Jawardi, (___, 2016), Strategi Pengembangan Budaya  Hukum, Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , Volume 1, Nomor 16.
Jonaedi Efendidan & Jhony Ibrahim, (2018),
Metode  Penelitian  Hukum ,  Depok; Prenadamedia Group.
Juvino Pinori, (___, 2018), Yayasan Sebagai Badan  Hukum  Yang  Bergerak  Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan Menurut Undang  -  Undang  No  28  Tahun  2004, Lex Et Societatis , Volume 6, Nomor 10. https://doi.org/https://doi.org/10.35796/ les.v6i10.22833.
Muhammad  Sood  Lalu  Irwan  Suryadi,  (___, 2020),  Penyesuaian  Dan  Perubahan
Akta Anggaran Dasar Yayasan,
Jatiswara , Volume 35, Nomor 2.

## NWE Sumartini, (2021), Penyuluhan Hukum
Di  Era  Digital, Seminar  Nasional IAHN-TP  Palangka  Raya ,  Nomor  3. https://prosiding.iahntp.ac.id/index.php /seminar- nasional/article/view/101%0A  https:// prosiding.iahntp.ac.id/index.php/semin ar-nasional/article/download/101/91. Otjo Salman and  Anthon F. Susanto, (2012),
Beberapa  Aspek  Sosiologi  Hukum ,
Bandung; Alumni.
R.  Hamdani  Harahap,  (___,  2020),  Kearifan
Tradisional Batak Toba Dalam Memelihara  Ekosistem  Danau  Toba, Prosiding Seminar Nasional
Pendidikan  Antropologi  (SENASPA) , Volume 1.
Soerjono  Soekanto,  (2005), Pokok-Pokok
Sosiologi Hukum , Jakarta; Raja Grafindo Persada.
Sri  and  Ginawan  Rianto  Untari,  (2019),
Explore  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan Jilid 2 Untuk SMP/MTS Kelas VIII , Jakarta; Duta.
Zainudin  Ali,  (2006), Sosiologi  Hukum ,
Jakarta; Sinar Grafika.