## DIALOGISASI PESANTREN, POLITIK, DAN PEREMPUAN
( Analisis terhadap Gaya Politik dan Resolusi Konflik ala Gus Dur )
Oleh: Ulfatun Hasanah 1
Abstrak:
Kajian ini menekankan pada penyelesain konflik yang terjadi di pesantren melalui kiprah Gus Dur dalam diplomasi politiknya yang cenderung fun. Pola politik Gus Dur  yang  menggunakan  „arus-balik‟  dengan  beberapa  kebijakan  yang menekankan  pada  diplomasi-bilateral  berbuah  output  yang  khas.  Pertama, menekan  resiko  kegagalan  dari  distorsi  implementasi  yang  melenceng.  Kedua, terhindarnya penciptaan „musuh indonesia‟ pada asumsi awal. Ketiga, manuver praktis  jadi  lebih  lugas  karena  format  negosiasi  bilateral  berlandaskan  prinsip one-by-one.
Gaya  penyelesain  konflik  ini  dinilai  sangat  pas  apabila  dihadapkan  pada persoalan pesantren, baik konflik di internal pesantren sendiri, maupun eksternal yang  apabila  dihadapkan  pada  politik  dan  perempuan  sering  mengalami deadlock.  Diplomasi  ala  Gus  Dur  merangkum  empat  tahapan  yang  ditawarkan dalam  resolusi  konflik  pesantren;  silaturrahim,  bahtsul  masail,  tabayun,  dan Islah.  Dengan  demikian,  resolusi  konflik  pesantren  ini  pada  dasarnya    adalah penerimaan  terhadap  Gus  Dur  sebagai  representatif  presiden-  santri  dalam melakukan  dialog  dan  kerjasama  yang  lebih  intens  dan  transparan  untuk menghindari dan menyelesaikan sebuah konflik.
Keyword: Pesantren, politik, perempuan, resolusi konflik Gus Dur
Abstract :
This  study  emphasizes  resolving  conflicts  that  occur  in  pesantren  through  Gus  Dur's work  in  political  diplomacy  which  tends  to  be  fun.  Gus  Dur's  political  pattern  uses backflow with  a number of policies  that  emphasize  bilateral  diplomacy  bearing  fruitful output.  First,  reduce  the  risk  of  failure  from  distorted  implementation  distortions. Secondly,  the  avoidance  of  the  creation  of  Indonesian  enemies  in  the  initial assumptions. Third, practical maneuvers are more straightforward because the bilateral negotiation format is based on the one-by-one principle.
This  style  of  conflict  resolution  is  considered  to  be  very  appropriate  when  faced  with pesantren issues, both internal conflicts within the pesantren itself, and externally which when confronted  with politics and women often being deadlocks. Gus Dur's diplomacy summarizes  the  four  stages  offered  in  pesantren  conflict  resolution;  silaturrahim, bahtsul  masail,  tabayun,  and  Islah.  This  pesantren  conflict  resolution  is  basically acceptance of Abdurrahman as  the president-santri representative in conducting more intense and transparent dialogue and cooperation to avoid and resolve a conflict.
Keyword: Pesantren, politic, women, conflict resolution of Gus Dur
1 Dosen STID Raudlatul Iman Sumenep, ulfatulhasanah@gmail.com

## Pendahuluan
Sebutan  Pesantren  sebagai  ―menara  gading‖  sebenarnya  bukan  bangunan yang  tanpa  cela.  Dinamika  sosial  yang  terjadi  di  dalamnya  tidaklah  semulus seperti  yang  dikira.  Tentram  penuh  dengan  nilai-nilai  luhur,  suasana  yang  sarat dengan  harmoni,  kebersamaan,  persaudaraan,  dan  ketulusan  antar  penghuni  di dalamnya  serta  kehidupan  yang  damai  dengan  keteladanan  kiainya  yang kharismatik,  dan  sebagainya.  Realitanya,  pesantren juga  sama  dengan  kehidupan masyarakat  pada  umumnya  yang  terdapat  intrik  dan  konflik,  baik  di  internal pesantren sendiri maupun konflik eksternal. Akan tetapi kasus-kasus yang terjadi di dalamnya jarang terungkap ataupun sengaja diungkapkan, karena bagi kalangan pesantren  membeberkan  sesuatu  yang  terjadi  (khususnya  yang  negatif)  adalah suatu  hal  yang  tabu.  Apalagi  sebagian  masih  percaya  bahwa  hal  itu  bisa mendatangkan  ―tulah‖.  Sehingga  banyaknya  konflik  yang  terjadi  di  pesantren cenderung  ditutupi  dan  tidak  dibesar-besarkan.  Pada  gilirannya  hal  tersebut melahirkan sikap ―diam itu emas‖ dari pada memperbincangkannya dianggap suul adab, tidak  sesuai  dengan  ajaran  dalam  kitab ta‟limul  muta‟allim yang  sudah menjadi ciri khas pesantren.
Bagaimanapun,  Pesantren  yang  disebut  oleh  K.H.  Abdurrahman  Wahid (selanjutnya  disebut  Gus  Dur)  sebagai  sub-kultural,  minimal  memiliki  aspek- aspek  berikut:  adanya  daya  tarik  keluar  sehingga  memungkinkan  masyarakat sekitar menganggap  pesantren  sebagai  alternatif  ideal  bagi  sikap  hidup  yang  ada di  masyarakat  itu  sendiri,  dan  berkembagnya  suatu  proses  pengaruh mempengaruhi  dengan  masyarakat  di  luarnya,  yang  akan  berkulminasi  pada pembentukan  nilai-nilai  baru  yang  secara  universal  diterima  kedua  belah  pihak. 2 Secara  lebih  sederhana  untuk  memahami  pesantren  sebagai  subkultural  adalah dengan  eksistensi  pesantren  yang  tidak  hanya    berfungsi  sebagai  institusi pendidikan  Islam.  Lebih  dari  itu,  dalam  gerak  tranformasi  dan  pemberdayaan masyarakat, pesantren mengambil peran yang juga besar. Kesatuan  pesantren dan masyarakat ditunjukkan oleh peran pesantren yang integral dan  membumi.
2 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 2001) h. 3
Vol. 4  No. 2. 2020
Oleh sebab itu, bila terjadi konflik baik yang vertikal dengan elit pengasuh sendiri maupun horizontal-dengan masyarakat sekitar, biasanya pesantren dengan kapasitasnya  mengatasi  konflik  melalui  nilai  agama  dan  norma  kultur  sebagai suatu  model  mengatasi  konflik  ala  pesantren.  Salah  satunya  lewat  peranan  kiai sebagai individu yang diyakini merupakan elit tradisional dalam dunia pesantren. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gus Dur bahwa peran kiai adalah sebagai agen budaya  bukan  sebagai  makelar  budaya  ( cultur  broker ). 3 Sehingga,  sebagai  agen budaya,  kiai  mempunyai  peran  ganda-di  samping  sebagai  pengasuh  pesantren, pembimbing santri, dan pengayom umat- kiai juga sebagai asimiliasi kebudayaan luar  yang  masuk  ke  pesantren.  Ia  juga  menambahkan  bahwa  peran  sosial  kiai menunjukkan betapa daya dorong dan perubahan itu datang dari pemikiran agama yang diiringi interaksi panjang dengan modernisasi. 4
Pesantren  dengan  segala  perangkatnya,  sebagaimana  disinggung  di  atas, rentan  dengan  tumbuh  kembangnya  konflik  di  dalam  pesantren  itu  sendiri. Apalagi pesantren dibenturkan dengan dimensi yang lain, politik misalnya. Justru konflik  yang  disebabkan  oleh  politik  ini  sangat  krusial,  sebab  eskalasinya  lebih kuat  dan  seringkali  termanifestasi.  Sehingga  wajar  apabila  konflik  politik  ini terjadi akan cepat diketahui oleh masyarakat ketimbang konflik yang disebabkan oleh  faktor  lain.  Sebagaimana  penelitian  Hamdan  Farhan  dan  Syarifudin,  dalam bukunya ―Titik Tengkar Pesantren‖ menggambarkan akar konflik di pesantren ke dalam lima komponen dan konflik politik sebagai penyebab yang paling dominan, diantara  ke  empat  lainnya;  konflik  keluarga,  perebutan  pengaruh  terhadap  umat, dan feodalisme-hubungan antara kiai dan santri. 5
Selain  itu,  apabila  pesantren  dibenturkan  dengan  perempuan  malah muncul konflik lain yang tak kalah peliknya. Sampai saat ini persoalan perempuan pesantren  masih  berada  di  tengah  paham  diskriminasi  gender.  Misalnya  tentang tradisi pembacaan teks yang bias gender dan menempatkan perempuan pada ruang
3 Abdurrahman  Wahid, Pesantren  sebagai  subkultural  dalam  pesantren  dan pembaharuan, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 14.
4 Greg Fealy dan Greg Barton, Tradisionalisme radikal persinggunagn Nahdatul Ulama dan Negara, (Yogyakarta: LkiS, 1997), h. 12.
5 Hamdan Farhan dan Syarifudin, Titik Tengkar Pesantren; Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren, h. 9
Vol. 4  No. 2. 2020
dilema dan dikotomi antara domestik dan publik. Ruang geraknya dibatasi, tidak terbebaskan  sebagaimana  seharusnya  ajaran  dan  nilai  islam  yang  sebenarya membebaskan,  tidak  membedakan  jenis  kelamin  apapun.  Sehingga  apabila perempuan  pesantren  (misalnya  ibu  nyai)  ditinggal  mati  suaminya,  konflik  akan muncul  dikarenakan  terjadi  sengketa  siapa  yang  akan  melanjutkan  kiprah  sang kiai,  dan  sikap  pesimis  masyarakat  terhadap  kemampuan  ibu  nyai  untuk melanjutkan  dakwah  pesantren.  Sehingga  santri  yang  semula  dititipkan  di Pesantren (khususnya kepada kiai yang bersangkutan) akan banyak yang berhenti dan  pindah  ke  pondok  lain  yang  masih  ada  kiainya.  Hal  ini  sudah  lumrah  dan menjadi rahasia umum di pesantren-pesantren.
Lain  lagi  apabila  perempuan  pesantren  jika  dihadapkan  pada  panggung politik, stereotype masyarakat  langsung  negatif  dan  fatwa  tentang  pemimpin perempuan  bermunculan.  Padahal    Sejarah  Islam  mencatat  bahwa  ulama perempuan telah menjadi bagian dari setiap perkembangan peradaban Islam. Jelas sekali bahwa Stereotype tersebut menyalahi misi dakwah Nabi yang rahmatan lil „alamin. Sebab, pada masa awal Islam, perempuan memperoleh tempat yang baik setelah  Nabi  mengangkat  martabatnya  dari  kebiadaban  masa  jahiliyah.  Para perempuan  memperoleh  porsi  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan  yang  sama, bahkan ada diantaranya yang menjadi ulama dan intelektual dengan keahlian yang beragam. 6 Walaupun  jumlahnya  tidak  sebanyak  laki-laki,  seperti  yang  Rood Roded sebutkan hanya berkisar delapan belas persen. 7 Sebuah angka yang cukup luar  biasa  pada  waktu  itu  karena  baru  keluar  dari  masa  yang  penuh  kegelapan, masa jahiliyah.
Oleh karena itu, untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul sebagai realitas  konflik  di  pesantren  dan  bagaimana  resolusi  konflik ala  pesantren,  maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis dan teori penyelesaiannya dengan
6 Ilmu  pengetahuan  tidak  terbatas  pada  ilmu  pengetahuan  agama  (al-Ulum  al-Diniyah), melainkan  semua  didsiplin  ilmu  pengetahuan,  seperti  kedokteran,  fisika,  matematika,  astronomi, dan sastra. Lihat, Husein Muhammad, Perempuan Ulama di atas panggung Sejarah, h. 26.
7 Lihat, Rood Roded, Kembang peradaban, citra wanita di mata penulis biografi muslim, (Bandung: Mizan, 1995), h. 14.
Vol. 4  No. 2. 2020
dialog,  yang  menukil  dari  gaya  politiknya  Gus  Dur,  yakni  pola arus  balik yang menekankan pada diplomasi-bilateral.

## Pembahasan

## Pesantren dan Huru-Hara Politik Identitas
Keberadaan  Ulama  dalam  konteks  Indonesia  tidak  bisa  dipungkiri  lagi peran  dan  fungsinya.  Mulai  sejak  pra-kolonial  hingga  pasca  kolonial  bahkan sampai  pada  era  modern  saat  ini.  Ulama  memegang  peran  yang  sangat  penting, baik  dalam  mempertahankan  kemerdekaan,  memegang  teguh  nilai-nilai  agama, maupun  melestarikan  budaya  dan  menjaga  stabilitas  sosial  politik  di  Indonesia. Disadari atau tidak, peran ulama di Indonesia telah melampaui wilayah tradisional mereka dalam institusi keagamaan di pedesaan. Dari perannya sebagai elite agama hingga pada ranah yang berbeda. Misalnya  K.H.  Hasyim Asy‘ari  yang ikut andil dalam membela tanah air dari para penjajah dengan memerintahkan para santrinya untuk  ikut  berperang  melawan  penjajah.  Beliau  bersama-sama  ulama  yang  lain menjadi tokoh yang menghentakkan semangat jihad membela dan cinta tanah air ( hubbul  wathan )  yang  sampai  saat  ini  masih  dilestarikan  oleh  para  santri, walaupun dalam konteks yang berbeda.
Bahkan  sampai  saat  ini,  peran  ulama  dalam  pergulatannya  dengan kekuasaan-yang  disebabkan  karena  munculnya  alasan  yang  cukup  logis,  yaitu karena  krisis  kepemimpinan-juga  terjadi  pada  dewasa  ini.  Dalam  keadaan  yang demikian,  maka  orang-orang  akan  beralih  pada  pemimpin  agama  yang  masih memilki  akseptabilitas  tinggi  di  mata  masyarakat  karena  integritas  moral  dan kepribadiannya.  Sehingga  tampilnya  Gus  Dur  pada  tahun  1999  adalah  contoh yang  sangat  penting,  yang  menurut  Nur  Cholis  Madjid,  kemunculannya  lebih karena  merupakan solution dari  pada selection. Kehadiran  Gus  Dur  yang  pada dasarnya  sebagai  elite  agama  ke  dalam  kancah  perpolitikan  Indonesia  menjadi peredam  konflik  yang  terjadi  pada  saat  runtuhnya  orde  baru.  Gus  Dur  menjadi penyelamat  atas  titik  nadir  krisis  kepemimpinan  yang  terjadi  antara  kubu Megawati versus kubu Habibie. 8
8 M. Ishom Hadzik, dkk. Perjalanan  Politik GusDur, (Jakarta:  Penerbit Buku  Kompas, 2010), h. 11.
Dari  sejarah  tersebut  kepercayaan  masyarakat  terhadap  ulama  sebagai pemegang otoritas semakin kuat. 9 Bahkan dukungan masyarakat Indonesia kepada ulama  secara  terus  menerus  meningkat,  misalnya  kepada  institusi  ulama,  seperti NU  dan  MUI.  Hasil  penelitian  Lembaga  Survei  Indonesia  (LSI)  Pada  Januari 2006  menunjukkan  peran  dan  posisi  penting  Ulama  tersebut.  Mayoritas  Muslim yang disurvei (71,7 persen) mengatakan bahwa mereka tak ahanya akrab dengan NU,  tetapi  juga  mendukung  (dengan  mengatakan  setuju  dan  sangat  setuju) aktivitas-aktivitas  sosio-religius  dan  agenda-agenda  NU.  Selanjutnya  dukungan masyarakat jatuh pada MUI (59,1 persen), Muhammadiyah (54,1 persen). 10 Fakta tersebut menunjukkan bahwa ulama mampu mempertahankan keberadaan mereka di tengah-tengah Muslim Indonesia. Maka tidak mengejutkan jika perkembangan dan kelangsungan peran ulama menjadi salah satu tema penting yang terus dikaji oleh berbagai kalangan. 11
9 Abou el-Fadl membedakan otoritas (wewenang) pada dua bagian; otoritas yang bersifat koersif dan persuasif. Otoritas koersif adalah kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan  cara  membujuk,  mengambil  keuntungan,  mengancam  atau  menghukum,  sehingga  orang yang  berakal  sehat  akan  berkesimpulan  bahwa  untuk  tujuan  praktis  mereka  tidak  punya  pilihan lain  kecuali  harus  menurutinya. Otoritas  Persuasif adalah  kemampuan  untuk  mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan. Selengkapnya lihat Kholed M. Aboe El Fadl, Speaking  in  God‟s  Name:  Islamic  Law,  Authority,  and  Women (Oxford:  Oneworld Publications, 2001). Dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa menjadi Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif (Jakarta: Serambi, 2003), h. 37. 10 Jajat  Burhanudin, Ulama  dan  Kekuasaan;  Pergumulan  elite  muslim  dalam  sejarah Indonesia, (Jakarta: Mizan, 2012), h. 3. 11 Di antara kajian itu adalah; (1) Clifford Geertz di tahun 1960an dengan The Religion of Java nya. Geertz mengemukakan sebuah teori tentang pialang budaya ( cultural broker ) bagi peran kiai  (ulama)  yang  tidak  semata  berperan  sebagai  perantara  dalam  mengomunikasikan  dan menyesuaikan doktrin-doktrin Islam ke dalam praktik-praktik lokal, tapi partisipasi aktifnya dalam membendung persoalan politik dalam  masyarakat; (2) Hiroko Horikoshi tahun 1987 dengan Kiai dan  Perubahan  Sosial .  Horikoshi  merevisi  teori  Geertz  dengan  mengemukakan  bahwa cultural broker tidaklah memadai melihat posisi ulama di tengah meningkatnya modernisasi dan perubahan sosial.  Faktanya,  ulama  juga  memblokir  saluran-saluran  komunikasi  dan  kekuatan-kekuatan perubahan  serta  menyembunyikan  informasi  untuk  mencegah  perkembangan  kaitan  langsung  di antara  dua  tujuan  tersebut,  dan  menghindari  hal-hal  yang  membahayakan  posisi  mereka  sendiri; (3)  Iik  A.  Mansurnoor  tahun  1980an  dengan Ulama,  Villagers  and  Change:  Islam  in  Central Madura . Menurut Mansurnoor, ulama memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan masyarakat dengan  peran  yang  sangat  beragam.  Karenanya,  ia  mengusulkan  suatu  pendekatan  yang komprehensif  termasuk  jika  perlu  konsep-konsep  yang  diperdebatkan  seperti  yang  dikemukakan oleh Geertz dan Horikoshi di atas; (4) Zamakhsyari Dhofier tahun 1982 dengan Tradisi Pesantren: Studi  tentang  Pandangan  Hidup  Kiyai . Dhofier  mengemukakan  suatu  jaringan  intelektual  dan keluarga di antara para ulama Jawa. Lebih jauh, jaringan keluarga ini menjadi mekanisme penting bagi ulama dalam upaya membangun solidaritas dan kerja sama yang kuat diantara para ulama dan pada gilirannya mempertahankan posisi sebagai elite sosio-keagamaan yang dianggap berbeda dari
Vol. 4  No. 2. 2020
Pesantren  sendiri  yang  menjadi  lumbung  lahirnya  ulama-ulama  tersebut juga  menjadi  tempat  berlabuh  bagi  para  politikus  untuk  meraup  suara  dalam banyak kontestasi politik selama ini. Kiai yang memiliki ribuan santri dan alumni di sowani untuk  melegitimasi  dan  mendukung  para  calon.  Hal  ini  terbukti  pada kontestasi  politik  2019  yang  ―lumayan‖  bergejolak.  Bahkan  tidak  hanya mendompleng  pesantren,  beberapa  calon  terlibat  dalam  politik  identitas,  yang digandeng sebagai teman politiknya justru dari kalangan pesantren. Seperti dalam pilpres tahun ini, Jokowi menggandeng KH. Makruf Amin-Rois ‗Aam PBNU dan ketua  MUI-  sebagai  wakilnya.  Bisa  dilihat  dan  dirasakan  bagaimana  panasnya aura pilpres tahun ini, sehingga mengakibatkan banyak kalangan terlibat konflik. Bahkan kiai-kia di pesantren pun kehilangan kharisma di mata santri dan alumni lantaran  beda  pilihan  politik.  Walaupun  setelah  pilpres  usai,  usailah  juga perseteruan tersebut. Barangkali ini yang disebut dengan jenis konflik temporal, 12 bersifat sesaat dan ada masa-masanya.
Selain  itu,  ada  konflik  yang  sifatnya  permanen  yang  berimbas  pada institusi  pesantren.  Hal  ini  terjadi  karena  masalah  yang  tidak  terselesaikan  atau akar  konfliknya  memang  sudah  lama  ada  di  pesantren  tersebut.  Sudah  menjadi rahasia  umum,  konflik  di  pesantren  yang  terjadi  saat  K.H.  Musta‘in  Romly, pemimpin pesantren Darul Ulum yang juga selaku Mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah diam-diam mendukung partai Golkar dalam menyongsong pemilu 1977,  di  saat  kiai-kiai  yang  lain  di Jombang  semua  berafiliasi  pada  partai  Islam, yaitu PPP. Sudah tentu, hal tersebut membuat umat Islam Jombang yang mulanya disatukan oleh sebuah etos politik Islam menjadi terpecah. Perpindahan dukungan tersebut, membuat K.H. Musta‘in Romly ditinggal oleh para pengikutnya, kecuali para pengikut setia tarekat pimpinannya serta para santri di pesantrennya sendiri. 13
Melihat  konflik  yang  terjadi  di  Pesantren  tersebut,  menunjukkan  bahwa Pesantren  dengan  segala  perangkatnya  sangat  rentan  terhadap  konflik  apabila
muslim  kebanyakan.  Lihat,  Jajat  Burhanudin, Ulama  dan  Kekuasaan;  Pergumulan  elite  muslim dalam sejarah Indonesia, h. 3-4.
12 Ahmad Hasan Afandi, Masyarakat Pesantren dan Resolusi Konflik, Jurnal Politik, Vol. 12 No. 01. 2016, h. 1812.
13 Ahmad Hasan Afandi, Masyarakat Pesantren dan Resolusi Konflik, h. 1813.
Vol. 4  No. 2. 2020
dihadapkan  pada  persoalan  politik.  Resolusinya  pun  beragam,  begitupun  dengan hasilnya. Konflik yang disebabkan oleh politik ini juga bisa terjadi secara vertikal, antara kiai pengasuh pesantren dengan pengasuh lainnya apabila terjadi perbedaan pilihan  politik.  Begitupun  konflik  bisa  terjadi  se  cara  horizontal,  antara  kiai dengan  masyarakat  santri  dan  alumni  yang  kehilangan  rasa  ta‘dzimnya  hanya gara-gara mengunggulkan kiai masing-masing yang berbeda pilihan politik.

## Pesantren dan Pembacaan terhadap Perempuan yang Bias
Selama  ini,  perkembangan  pesantren  dianggap  bergantung  sepenuhnya kepada  kemampuan  pribadi  kiai.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Zamakhsyari Dhofier, Kiai merupakan cikal bakal dan elemen yang paling pokok dari sebuah pesantren. 14 Sehingga mayoritas orang beranggapan bahwa pesantren merupakan  tempat  yang  sering  menyebarkan  paham  diskriminasi  gender  yang menyudutkan  kepada  perempuan. 15 Semisal,  perempuan  (ibu  nyai)  tidak  mampu memimpin  pesantren,  perempuan  tidak  mampu  membuat  perubahan  dalam pendidikan,  perempuan  tidak  mampu  bersaing  dengan  laki-laki  dalam  hal partisipasi, dan sebagainya .
Adapun  yang  menyebabkan  potret  perempuan  dalam  diskursus  keislaman klasik yang diskriminatif adalah sebagai berikut: 16
1. Perempuan secara hukum dinilai sebagai makhluk setengah dari laki-laki. Berdasarkan  QS.  Surat  An-Nisa‘:  7  yang  membahas  tentang  pembagian waris.
2. Perempuan  sebagai  makhluk  tidak  sempurna,  lemah  kemampuan intelektual,  tidak  bisa  menguasai  gejolak  emosional,  berfikir  irrasional. Menurut  An-Nawawi  perempuan  tidak  boleh  menjadi  hakim,  tidak  boleh menjadi pemimpin publik. Berdasarkan ayat QS. Annisa: 34.
3. Perempuan  adalah  makhluk  penggoda  dan  mudah  tergoda  oleh  bujuk rayuan, maka dari itu perempuan dilarang memakai wangi-wangian selain untuk suaminya.
14 Zamakhsyari  Dhofier, Tradisi  Pesantren  Studi  tentang  Pandangan-Pandangan  Hidup Kiai, h. 61.
15 Muhammad Ishom el-Saha, Reorientasi Pengembangan Pesantren , h. 83.
16 Muhammad Ishom el-Saha, Reorientasi Pengembangan Pesantren , h. 83.
Vol. 4  No. 2. 2020
4. Perempuan makhluk yang lemah dan tidak cukup mandiri untuk mengurus dirinya sendiri, sehingga dalam bentuk aktivitas hukum, mereka dipandang masih membutuhkan bimbingan dari laki-laki sebagai wali.
5. Perempuan  adalah  makhluk  yang  ditakdirkan  untuk  mendampingi  laki- laki,  karena  dia  diciptakan  dari  tulang  rusuk  Nabi  Adam.  Maka  dari  itu tugas utama perempuan adalah melayani suami.
Secara  sosial  ranah  perempuan  adalah  domestik  dan  ranah  laki-laki  adalah publik. Sebab laki-laki adalah kepala keluarga, sementara perempuan merupakan ibu  rumah  tangga.  Suami  berkewajiban  menyediakan  segala  kebutuhan  istri  dan keluarganya,  sementara  perempuan  yang  dinafkahi  kepala  keluarga.  Dunia  laki- laki  adalah  publik,  produksi  di  luar  rumah,  sedangkan  perempuan  ranahnya domestik, di dalam rumah, dunia pelayanan dan reproduksi.
Padahal  potret  perempuan  dalam  konstruksi  diskursus  keIslaman  klasik  di atas  sangat  bertentangan  dengan  semangat  per-wahyuan  Al-Qur‘an.  Kitab  suci Islam  mengajarkan  bahwa  Islam  datang  untuk  memberikan  kebahagiaan, kemaslahatan,  keadilan  dan  perdamaian  hidup,  dengan  kata  lain  Islam  yang rahmatan  lil  ʻâlamîn bagi  seluruh  manusia,  tanpa  membedakan  jenis  kelamin, suku bangsa dan lain-lain. 17
Berdasarkan dalam QS. Al-Hujurat: 13.
ٍرَكَر  ْهِم ْمُكاَىْقَهَخ اَّوِإ  ُساَّىنا اٍَُّيَأ اَي ٌميِهَع َ َّاللَّ  َّنِإ ۚ ْمُكاَقْتَأ ِ َّاللَّ َذْىِع ْمُكَمَرْكَأ  َّنِإ ۚ اُُفَراَعَتِن َمِئاَبَقََ اًبُُعُش ْمُكاَىْهَعَجََ  ٰىَثْوُأََ
ٌريِبَخ
Artinya  “Hai  manusia,  Kami  menciptakan  laki-laki  dan  perempuan  dan menjadikan  kamu  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang  paling  takwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi Maha Mengenal.”
Prinsip  moral  keadilan  mengajarkan  bahwa  Allah  tidak  mungkin  bersikap diskriminatif  terhadap  hamba-Nya.  Teori  hukum  Islam  mengajarkan  bahwa seorang  mukallaf  hanya  bertanggung  jawab  terhadap  segala  aturan  hukum  yang dia  lakukan  secara  sengaja  dan  sadar.  Artinya  tidak  logis  apabila  harus
17 Muhammad Ishom el-Saha, Reorientasi Pengembangan Pesantren , h. 84.
Vol. 4  No. 2. 2020
bertanggung  jawab  terhadap  tindakan  yang  tidak  dipilih  yaitu  menjadi  laki-laki atau  perempuan.  Apabila  hal  tersebut  diterima  sebagai  kebenaran  dan  hukum, maka  harus  diterima  suatu  kesimpulan  bahwa  ketimpangan  gender  sudah  ada sejak  zaman  azali.  Alasan  tadi  mengajarkan  bahwa  perlakuan  dan  pembebanan hukum  yang  berbeda  kepada  laki-laki  dan  perempuan  tidak  dapat  diterima menurut  logika  keadilan  Allah  dan  asas  pertanggung  jawaban. 18 Oleh  sebab  itu ketentuan  dan  pembebanan  hukum  yang  berbeda antara  laki-laki  dan  perempuan walaupun  berdasarkan    pada  Al-Qur‘an  bukan  konstruksi ilahiyah ,  akan  tetapi lebih  kepada  sebagai  produk  historis  sosial  budaya,  dimana  sejarah  Islam diterjemahkan ke dalam bahasa sosial budaya tertentu. 19
Di  dalam  Kaidah  fiqhiyah  disebutkan  bahwa  hukum  berubah  seiring dengan pergerakan-perubahan waktu. Eksistensi ketentuan hukum berotasi sesuai dengan  alasannya.  Kaidah  tersebut  secara  implisit  menegaskan  bahwa  ketentuan hukum bukan suatu ketetapan azali yang didasarkan pada faktor biologis kodrati. Namun  perbedaan  hukum  sesungguhnya  merupakan  fenomena  sosial,  budaya, politik dan persoalan yang mencakup persoalan kemanusiaan. 20
Dimensi teologi Islam  yang membedakan ketentuan hukum bagi laki-laki dan  perempuan  yang  secara  teknis  ditampakkan  dan  dibahasakan  dalam  struktur bahasa  dan  relativitas  budaya  yang  diterima  Al-Qur‘an  tidak  harus  dipahami sebagai  perbedaan  yang  bersifat  kodrati  mengacu  pada  faktor  biologis  manusia tetapi  sebagai  proses  hidup  manusia. 21 Pemikiran  tersebut  sudah  diproduksi  dan direpoduksi  melalui  pesantren.  Satu  sisi  ketentuan  seakan  tidak  dapat  berubah, tetapi kaidah ushul fiqh yang dipelajari dalam pesantren memberi peluang adanya perubahan.
Dengan  seiring  perkembangan  zaman,  realita  menunjukkan  bahwa pesantren  tidak  sepenuhnya  bergantung  kepada  kiai,  namun  juga  ibu  nyai  ikut terlibat di dalam membangun kemajuan pendidikan Islam di pesantren. 22 Apalagi
18 Muhammad Ishom el-Saha, Reorientasi Pengembangan Pesantren , h. 84.
19 Muhammad Ishom el-Saha, Reorientasi Pengembangan Pesantren , h. 84.
20 Muhammad Ishom el-Saha, Reorientasi Pengembangan Pesantren , h. 83.
21 Muhammad Ishom el-Saha, Reorientasi Pengembangan Pesantren , h. 84.
22 Faiqoh,  ―Nyai  Agen  Perubahan  di  Pesantren.‖  Desertasi.  (Jakarta:  UIN  Syarif Hidayatullah, 2003), h. 405.
Vol. 4  No. 2. 2020
ditambah dengan banyaknya lembaga pesantren yang membuka akses bagi santri laki-laki  dan  perempuan.  Hal  ini  memberikan  kesempatan  yang  sama  tanpa membedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  keluwasan  berkarya, berkesenian,  mengembangkan  ilmu  maupun  dalam  menempuh  pendidikan perguruan tinggi.
Walaupun  dalam  kurikulum  pesantren  pada  awalnya  memakai  literatur klasik,  namun  sekarang  sudah  banyak  yang  mampu  mengelaborasi  pemikiran pesantren yang lebih modern. Dalam hal ini contoh kepemimpinan Nyai Masriyah Amva, pengasuh  Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin Cirebon. Pasca  ditinggal  mati  suaminya,  ia  mampu  tampil  dengan  gagasan  mengenai perbedaan,  tanpa  membeda-bedakan  orang,  kelompok,  suku  agama  dan  ras. 23
Begitu  juga  sama  hal  nya  dengan  kepemimpinan  Nyai  Khoiriyah  Hasyim  pada saat ditinggal oleh suami, beliau menuntut kewajiban mencari ilmu bukan hanya sebatas  laki-laki  namun  juga  perempuan  diwajibkan. 24 Kedua  nyai  tersebut, walaupun hidup di zaman yang berbeda, namun memiliki pemikiran yang sangat progresif,  dan  berhasil  mengamalkan maqalah yang  terkenal al-muhâfadatu  „alâ qadîmi  al  shâlih  wal  akhdu  bi  jadîdi  al-ashlâh. Yaitu  menjaga  tradisi  lama  dan mengambil  tradisi  baru  untuk  kemaslahatan  umat.  Istilah  tersebut  bisa  diartikan dengan elaborasi tradisi dalam kurikulum pesantren.
Sepeninggal  Kiai  Maksum  Ali,  pada  tahun  1933-1937  Nyai  Khoiriyah Hasyim  menggantikan  posisi  kepemimpinan  Pesantren  Seblak.  Pada  tahun tersebut,  Nyai  Khoiriyah  Hasyim  mulai  membuka  lembaga  pendidikan  untuk santri  putri. 25 Sepengamatan  penulis,  pada  masa  itu  Nyai  Khoiriyah  Hasyim mampu  memimpin  pesantren  dengan  dua  kelompok  santri  sekaligus,  yaitu  santri putra maupun santri putri. Masa-masa tersebut, Nyai di daerah Jombang maupun disekitarnya belum ada yang menjadi pemimpin santri putra maupun santri putri.
23 Mamang M Haerudin, ―Nyai Hj Masriyah Amva: Lentera Muslimah,‖ dalam Helmi Ali Yafie (ed), Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia (Jakarta: KUPI, 2017), h. 264.
24 Zulkifli,  ―Nyai  Khoiriyah  Hasyim:  Sebuah  Inspirasi  Bagi  Ulama  Perempuan Nusantara,‖  dalam  Helmi  Ali  Yafie  (ed), Jejak  Perjuangan  Keulamaan  Perempuan  Indonesia (Jakarta: KUPI, 2017), h. 252.
25 Penulis mengambil data dari lampiran  proposal pembangunan Asrama Putri Madrasah Aliyah Salafiayah Seblak ―Sejarah Singkat Ponpes Salafiyah Syafi‘iyah Seblak Jombang―, h. 10.
Vol. 4  No. 2. 2020
Kehebatan  Nyai  Khoiriyah  Hasyim  dalam  kancah  dunia  memimpin  pesantren perlu diapresasi.
Hal  tersebut  dibuktikan  sejak  akhir  tahun  1910  tercatat  bahwa  para  kiai sudah  menyediakan  komplek  untuk  para santri  perempuan,  yang  kemudian  pada tahun 1917 muncul pesantren putri pertama di Nusantara yang dipimpin oleh Kiai Bisri Syansuri, kemudian dikenal dengan Pesantren Denanyar. 26 Belum  ada data yang menjelaskan mengenai Nyai di Jombang maupun di Nusantara, pada periode tersebut perempuan mampu memimpin santri putra dan santri putri.
Dhofier  menjelaskan  bahwa  pada  tahun  1932  Nyai  Khoiriyah  Hasyim, mempunyai  ilmu  tinggi  dalam  cabang-cabang  pengetahuan  Islam  sehingga  ia mampu  menggantikan  suaminya  menjadi  pemimpin  pesantren. 27 Kemudian  pada tahun  berikutnya  yaitu  tahun  1977  dan  1978  pesantren  perempuan  yang  ada  di Nusantara mulai berkembang pesat. 28 Hal tesebut menurut penulis Nyai Khoiriyah Hasyim menjadi tokoh pelopor pertama di dunia pesantren dalam hal memimpin santri putra maupun santri putri.
Nyai  Khoiriyah  Hasyim  dalam  mengajarkan  ilmu  pengetahuan  agama Islam  kepada  para  santrinya  menggunakan  metode  pengajian  kitab-kitab  klasik. Kitab klasik dalam tradisi pesantren khususnya Jawa sering disebut dengan kitab kuning, 29 Salah  satu  yang  diajarkan  kepada  para  santrinya  yaitu  mengajarkan Kitab Tafsir al-Ibriz. Dalam mengajarkan kitab tersebut, Nyai Khoiriyah Hasyim membacakan  ayat  dan  menjelaskan  ayat  yang  dibacakan  kepada  para  santrinya. Setelah menjelaskan, ia akan meminta kepada sebagian santri untuk membacakan kitab tafsir tersebut dan menjelaskannya.
Hal  tersebut  sudah  dilakukan  sejak  awal  berdirinya  Pondok  Pesantren Seblak,  dimana  Nyai  Khoiriyah  Hasyim  dalam  mendampingi  suami    ikut membantu  mengurus  dan  mendidik    para  santri.  Sehingga  menjadi  kewajiban sebagai  seorang  pendidik  walaupun  tanpa  didampingi  oleh  suami.  Pengajian
26 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, h. 54.
27 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, h. 54
28 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, h. 54.
29 Lihat:  Martin  van  Bruinessen, Kitab  Kuning,  Pesantren  dan  Tarekat ,  (Yogyakarta  : Gading Publising, 2015), cet. II, h. 65.
Vol. 4  No. 2. 2020
kitab-kitab  klasik  yang  diberikan  oleh  Nyai  Khoiriyah  Hasyim  dilakukan  untuk memperkuat  pengetahuan  santri  mengenai  kitab  kuning,  dimana  kitab  kuning sebagai  ciri  khas nyantri di  pesantren.  Dengan  harapan,  para  santri  mampu memiliki  pemahaman  yang  kuat  terhadap  agama  ( tafaquh fiddîn )  sehingga  kelak di  masyarakat  mampu  menjawab  persoalan-persoalan  yang  semakin  maju  sesuai dengan tantangan zaman yang semakin komplek.
Pesantren  Seblak  di  bawah  kepemimpinan  Nyai  Khoiriyah  mulai  membuka unit-unit  pendidikan  baik  formal  maupun  non  formal  dengan  tetap mempertahankan  jargon  lawas  dan  sering  digunakan  oleh  orang-orang  NU. 30 Dalam hal ini mempertahankan tradisi Nahdliyin yaitu al-mukhâfadah alâ qadîm al-shâlih wa al-akhdu bi al-jadîd al-ashlâh . 31 Yaitu tetap memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru  yang lebih baik, artinya pendidikan non  formal  maupun  formal  yang  sebetulnya  bukan  produk  pesantren,  melainkan hasil pemikiran produk dari Barat, namun tetap diterima di kalangan pesantren.
Adapun  bukti  dalam  mengamalkan  jargon  tersebut,  Nyai  Khoiriyah  Hasyim mampu  mendidik  para  santri  dan  keturunannya  membuka  unit-unit  pendidikan pesantren  yang  kemudian  diteruskan  oleh  anak  keturunannya.  Peninggalan melalui  pemikiran  Nyai  Khoiriyah  tersebut  adalah  berdirinya  Pondok  Pesantren Putri  dan  Madrasah  Banat,  Madrasah  Tsanawiyah,  Madrasah  Aliyah,  Taman Kanak-Kanak,  Panti  Asuhan  Yatim  al-Choiriyah,  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK),  Madrasatul  Qur‘an  Lil  Banat,  Pengajian  Kitab  Klasik  dan  Madrasah Diniyah al-Khoiriyah. 32
Sejarah  intelektual  tentang  Nyai  Khoiriyah  ini  menunjukkan  bahwa betapapun pesantren ditinggal mati oleh kiainya, bukan berarti ibu nyai tidak bisa melanjutkan  perjuangannya  dalam  mengurus  pesantren.  Buktinya,  banyak pesantren-pesantren  yang  masih  eksis  walaupun  diurus  oleh  pengasuh  tunggal, yaitu perempuan. Steorotype masyarakat yang berangkat dari penafsiran teks yang secara  parsial  lah  yang  justru  mengkebiri  perempuan  untuk  berkiprah.  Gus  Dur
30 Muhammad  Hasyim, Panduan  Santri  Ponpes  dan  Madrasah  Salafiyah  Syafi‟iyah ,  h. 35.
31 Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 129.
32 Muhammad Hasyim, Panduan Santri Seblak, h. 56.
Vol. 4  No. 2. 2020
sendiri sangat mendukung perempuan dalam banyak dimensi, termasuk peran nyai dan  perempuan  secara  umum  untuk  terlibat  dalam  pengembangan  pendidikan  di Pesantren.  Istri  beliau  sampai  saat  ini  tetap  eksis  menjadi  ibu  bangsa  yang  terus memperjuangkan  nilai-nilai  perdamaian  yang  telah  diwariskan  Gus  Dur. Walaupun  ibu  Sinta  Nuriyah  berada  di  kursi  roda,  tetapi  semangatnya  tidak pernah  surut  untuk  berbagi  semangat  dan  ilmu  bagi  seluruh  rakyat  Inonesia, bahkan dunia. Meski Gus Dur sudah tiada, tapi spirit keislaman dan kemanusiaan serta  keindonesiaan  yang  diwarisinya  menjadi  cambuk  bagi  perjuangannya. Bersama  keempat  putrinya,  perempuan-perempuan  hebat  tersebut,  menunjukkan kepada  dunia  bahwa  perempuan  sangat  mungkin  dan  bisa  menjaga  marwahnya sebagai „imaduddin sebagaimana yang Rasulullah sabdakan.

## Perempuan Pesantren dan Panggung Politik
Salah  satu  masalah  yang  sering  diperdebatkan  dalam  kalangan  pesantren adalah  tentang  kepemimpinan  perempuan.  Dalam  beberapa  teks  agama, kepemimpinan  tampaknya  hanya  menjadi  otoritas  laki-laki,  sehingga  perempuan dianggap tidak layak menjadi pemimpin dengan sejumlah alasan, termasuk alasan yang dikonfirmasi oleh Al-Qur'an. Salah satunya disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa:  34.  Ayat  ini  oleh  mufassir  konservatif,  yang  cenderung  bias  gender, seperti  Al-Thabari  menafsirkan  ayat-ayat  bahwa  laki-laki  adalah  manusia  yang berhak memimpin istri mereka (al-rijl ahlu qiyâmin 'alânisâ'ihim) , baik dalam hal mendidik mereka atau dalam hal mengarahkannya untuk melaksanakan tanggung jawab  dirinya  dan  tanggung    jawab  kepada  Allah. 33 Ini  karena,  Thabari menambahkan,  kekuatan  yang  diberikan  Allah  kepada  laki-laki  atas  istrinya adalah  melalui  pembayaran  mas  kawin  dan  memenuhi  kebutuhan  hidup  istrinya sehingga laki-laki layak disebut pemimpin laki-laki. 34
Berbeda dengan pandangan Izzat Darwazah yang mengatakan bahwa ayat tersebut,  meskipun  menggunakan  penafsiran  secara  umum,  dilihat  dari  semangat
33 Abu  Ja‘far  al-Thabari, Jâmi‟  al-Bayân  fî  Ta‟wîl  Âyi  al-Qur‟ân ,  Juz  VIII,  (Kairo: Mu‘assasah al-Risâlah, 2000), h. 290.
34 Bahkan  Wahbah  Zuhaylîy  menegaskan  bahwa  dengan  kelebihan  itulah,  laki-laki diberikan  hak  istemewa,  misalnya  hak  kenabian,  memutuskan  kata  talak,  hak  waris  yang  lebih banyak dibandikan perempuan,  menikah  lebih dari satu istri, dan  lain  sebagainya. Abû Ja‘far al- Thabarîy, Jâmi‟ al-Bayân fî Ta‟wîl Âyi al-Qur‟ân , h. 54
Vol. 4  No. 2. 2020
ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan di ranah domestik, ranah rumah tangga. Namun dalam konteks publik, ayat ini tidak tepat untuk  digunakan.  Meskipun  ayat  ini  tidak  ada  yang  menjelaskan  kebebasan perempuan dalam bidang sosial dan politik, itu tidak berarti bahwa hak-hak politik perempuan ditundukkan oleh otoritas laki-laki. Ini didasarkan pada al-Qur'an yang memberikan  hak  yang  sama  bagi  laki-laki  dan  perempuan,  dalam  iman,  amal, mencari ilmu, berpikir, jihad, berkhotbah untuk kebaikan, dan lain-lain. 35
Selain itu, ada penafsir  perempuan yang  menafsirkan ayat tersebut. Sebut saja  Zaynab  al-Ghazali,  bahwa  laki-laki  memiliki  hak  kepemimpinan  dalam keluarga,  dan  ini  tidak  menyangkal  peran  kepemimpinan  perempuan  di  rumah dalam  mengelola  manfaat  rumah  tangga.  Dia  memahami  konsep  kepemimpinan dengan  tanggung  jawab  ( al-mas'ûlîyah ). 36 Artinya,  laki-laki  bertanggung  jawab untuk  mencari  nafkah  bagi  istri  dan  anak-anak  mereka  dan  juga  bertanggung jawab  untuk  bekerja  dengan  istri  mereka  dalam  urusan  rumah  tangga.  Ini menunjukkan bahwa, peran publik  laki-laki tidak boleh mengabaikan kerja sama dalam  urusan  rumah  tangga  dengan  istrinya.  Pandangan  ini  jelas  berbeda  dari interpretasi  umum  pandangan  bahwa  ada  pemisahan  yang  ketat  antara  ruang publik  dan  ranah  domestik.  Laki-laki  bertanggung  jawab  atas  urusan  publik, sementara  perempuan  terbatas  pada  urusan  domestik.  Tetapi  menurut  Zaynab, laki-laki  sebenarnya  memiliki  peran  ganda,  berjuang  dalam  ranah  publik  untuk mendukung  keluarga  mereka,  sementara  di  rumah  ia  juga  bertanggung  jawab untuk membantu tugas rumah tangga istri.
Karena  itu,  menjadi  pemimpin  tidak  ditentukan  oleh  jenis  kelamin  laki- laki atau perempuan, tetapi justru dilihat dari kemampuan dan keterampilan yang mereka  miliki.  Dalam  teori Mubaadalah (kesalingan), 37 keduanya  diterapkan
35 Izzat Darwazah, Al-Tafsîr al-Hadîts , Juz VIII, (Tunisia: Dâr al-Gharb al-Islâmîy, 2008), h. 104-105.
36 Zaynab al-Ghazali, Nadzarât fî Kitâbillâh , jilid I (Kairo: Dâr al-Syurûq, 1998), h. 297.
37 Salah satu teori atau ijtihadiyah kontemporer dalam pembacaannya terhadap relasi laki- laki dan perempuan yang diperkenalkan oleh seorang feminis asal Cirebon, yaitu Kiai Faqihuddin Abdul Qadir. Penjelasan lengkap mengenai teori ini bisa dilihat, Faqihuddin Abdul Qadir, Qiraah Mubadaalah;  Tafsir  Progresif  untuk  Keadilan  Gender  dalam  Islam, (Yogyakarta:  IRCiSoD, 2019), h. 55.
Vol. 4  No. 2. 2020
dalam  metode,  perspektif,  atau golden  rule (moral),  yang  tetap  menjadi  fondasi utama  adalah  bahwa  apa  yang  baik  untuk  salah  satu  dari  mereka  (laki-laki  dan perempuan)  harus  dibawa  untuk  keduanya  dan  apa  yang  buruk  bagi  keduanya juga  harus  dijauhkan  dari  keduanya.  Agar  pola  pikir  kita  dapat  melihat  bahwa kehidupan  ini  milik  laki-laki  dan  perempuan,  oleh  karena  itu  manfaat  dan kebaikan  harus  dirasakan  oleh  kedua  belah  pihak  tanpa  ada  yang  dirugikan, termasuk dalam hal kepemimpinan.
Secara  lebih  jauh,  Mubaadalah  adalah  tukar  menukar,  baik  bersifat  fisik seperti  perdagangan  maupun  non  fisik  seperti  prilaku  tenggang  rasa.  Selain  itu juga  bisa  diartikan  dengan  timbal  balik,  resiprositi,  atau  kesalingan. 38 Jika Mubaadalah  dimaknai  sebagai  metode  dan  perspektif  ( mafhum ),  maka  bisa dimaknai  sebagai  prinsip  Islam  mengenai  kesalingan  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  melaksanakan  peran-peran  gender  mereka  di  ranah  domestik dan  publik,  berdasarkan  pada  kesederajatan  antara  mereka,  keadilan  serta kemaslahatan bagi keduanya, sehingga  yang satu tidak menghegemoni atas  yang lain, dan atau menjadi korban kedzaliman dari yang lain. Tetapi relasi yang saling menopang , saling bekerja sama, dan saling membantu satu sama lain.
Dasar Mubaadalah bisa dilihat pada QS. At-Taubah ayat 71
َةلاَّصلا َنوُميِقُيَو ِرَكْنُمْلا ِنَع َنْوَهْ نَ يَو  ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُمْأَي ٍضْعَ ب ُءاَيِلْوَأ ْمُهُضْعَ ب ُتاَنِمْؤُمْلاَو َنوُنِمْؤُمْلاَو زٌميِكَ  زٌليِلَع َ َّللا َّنِ  ُ َّللا ُمُهَُ ْرَ يَ  َ ِ َلوُأ ُ َلوُ َ َو َ َّللا َنوُعيِ ُيَو َةاَ َّللا َنوُ ْؤُ يَو Artinya:  Dan  orang-orang  yang  beriman,  lelaki  dan  perempuan, sebahagian  mereka  (adalah)  menjadi  penolong  bagi  sebahagian  yang  lain. Mereka  menyuruh  (mengerjakan)  yang  makruf,  mencegah  dari  yang  mungkar, mendirikan  sembahyang,  menunaikan  zakat,  dan  mereka  taat  kepada  Allah  dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Dalam  hadits  yang  diriwayatkan  sahabat  Anas  juga  dijelaskan  tentang dasar Mubaadalah ini.
ع
يفَ ،ًِِسْفَىِن  ُّبِحُي اَم ًِيِخَلأ  َّبِحُي ىَّتَح ْمُكُذَحَأ  ُهِمْؤُي لا َلاَق مهسَ ًيهع اللَّ ىهص ِّىِبَّىنا ِهَع ٍسَوَأ  ْن ةدايز مهسم تياَر : ةدايز يئاسىنا تياَر يفَ ،ًِِسْفَىِن  ُّبِحُي اَم ِيِراَجِن َلاَق ََْأ :
امأَ ،ِرْيَخْنا  َهِم ًِِسْفَىِن  ُّبِحُي اَم ذمحأ تياَر : ًِِسْفَىِن  ُّبِحُي اَم ِساَّىهِن  َّبِحُي ىَّتَح ْمُكُذَحَأ  ُهِمْؤُي َلا .
38 ,  Faqihuddin  Abdul  Qadir, Qiraah  Mubadaalah;  Tafsir  Progresif  untuk  Keadilan Gender dalam Islam, h. 59.
Vol. 4  No. 2. 2020
Diriwayatkan dari Anas RA, dari Nabi Saw, bersabda: “Tidaklah beriman seseorang diantara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat Muslim ada tambahan: “atau untuk tetangganya apa yang dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat an-Nasa‟I ada tambahan: “apa yang  dicintai  untuk  dirinya  dari  hal-hal  yang  baik”.  Sementara  dalam  riwayat Ahmad,  redaksinya  “Tidaklah  beriman  seseorang  di  antara  kamu  kecuali mencintai untuk orang lain apa yang dicintai untuk dirinya”.
Prinsip  Mubaadalah  ini  mengakar  pada  ajaran  tauhid.  Tauhid meniscayakan  hubungan  langsung  antara  seorang  hamba,  baik  laki-laki  maupun perempuan  kepada  Tuhannya. 39 Hubungan  seperti  ini  disebut  dengan  hubungan vertikal.  Berbeda  apabila  hubungan  itu  dengan  sesama  manusia  (hubungan horizontal) yang memposisikan hubungan secara setara. Tidak vertikal satu di atas yang  lainnya  di  bawah.  Sebab  hal  itu  menyalahi  tauhid,  syirik,  menyekutukan Tuhan, dan yang demikian adala termasuk dosa besar. Oleh karena itu, hubungan manusia  secara  horizontal,  seperti  laki-laki  dengan  perempuan  harus  setara, kesalingan,  kerjasama,  dan  kesederajatan.  Dengan  sebuah  prinsip  ―apa  yang maslahat  (baik)  bagi  salah  satu jenis  kelamin  harus  didatangkan  untuk  keduanya dan  apa  yang  mudarat  (buruk)  bagi  salah  satunya  juga  harus  dijauhkan  dari keduanya‖.
امٍيهك هم أرذي امٌذحاب رضي امَ امٍيهكن بهجي هيسىجنا ذحلا حهصي ام Ajaran  tauhid  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  menegaskan  bahwa  tauhid merupakan  basis  teologis  bagi  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan  seperti  yang diungkapkan  oleh  Amina  Wadud  dalam  bukunya Qur‟an  and  Woman. 40 Tidak main-main,  berbicara  kesetaraan  berarti  juga  menyinggung  tentang  ketauhidan. Dalam  hal  inipun  sama,  saat  membedakan  jenis  kelamin  dalam  kepemimpinan juga  bertentangan  dengan  basis  teologis  yang  dimaksud.  Bahwa  Tuhan  sendiri tidak membedakan jenis kelamin, warna kulit, suku dan ras apapun, satu-satunya
39 Faqihuddin Abdul Qadir, Qiraah Mubadaalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, h. 95.
40 Lihat Amina Wadud, Qur‟an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman‟s Perspective (New York: Oxford University Press, 1999).
Vol. 4  No. 2. 2020
yang membedakan adalah ketakwaannya, sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Hujurat: 13.
Oleh  karena  itu  narasi  keagamaan  yang  masih  membenturkan  antara perempuan  dan  kepemimpinan  karena  dikaitkan  dengan  perempuan  yang  tidak boleh  menjadi  imam  shalat,  menjadi  salah  kaprah  ketika  disandingkan  dengan kepemimpinan  di  wilayah  sosial-politik.  ―yang  tidak  bisa  menjadi  imam  shalat tidak boleh memimpin umat‖ tidak lagi menjadi argumentasi yang relevan dengan kiprah perempuan dalam panggung politik. 41 Buktinya, contoh kecil saja, di Jawa Timur  yang  masyarakatnya  cenderung  tradisional  dari  segi  pemahaman keagamaan,  Gubernur  dan  Wali  Kotanya  justru  perempuan.  Artinya  apa,  bahwa masalah  kepemimpinan  bukanlah  sebuah  dogma  agama,  melainkan  kecakapan, keahlian,  dan  kemampuan.  Jika  perempuan  memiliki  itu  semua,  maka  tak  ada salahnya  untuk  menjadi  pemimpin.  Bahkan  Gubernur  terpilih  2019-2024 (Khofifah Indar Parawansa) adalah salah satu perempuan tanah air yang didorong oleh  Gus  Dur  untuk  ikut  andil  membangun  Negara  yang  berkeadilan.  Ia  pun menjadi  saksi  atas  dikeluarkannya  inpres  2000  tentang  GAD (gender  and development) ,  yang  pada  masa  presiden  sebelum-sebelumnya  posisi  perempuan hanya  berada  dan  berkisar  di  dalam  dan  pengaruh  pemerintah-WID (Women  in Development) dan WAD (Women and Development). 42
Pada intinya, yang terpenting dari kepemimpinan yang mubaadalah adalah model  kepemimpinan  yang  secara  substansi  mendasarkan  pada  kerja  sama, kebersamaan,  kepercayaan,  dan  apresiasi,  bukan  pada  autoritarianisme, kekuasaan,  hegemoni,  dan  ketakutan.  Kepemimpinan  yang  memberikan  ruang yang  nyaman  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk  berekspresi  dan  berpartisipasi dalam  membangun  Negara  dan  Bangsa  yang  bermartabat.  Yang  apabila  terjadi sebuah  masalah/konflik  tidak  menyalahkan  unsur  ―keperempuanannya‖ melainkan  dicarikan  solusi  bersama.  Sebagaimana  yang  Gus  Dur  ajarkan,  tidak menciptakan  ―musuh‖  meski  kepada  musuh  sekalipun.  Tidak  menjadikannya
41 Faqihuddin Abdul Qadir, Qiraah Mubadaalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, h. 500.
42 Lies  Marcoes  dalam  penjelasannya  saat  Dawrah  Kader  Ulama  Perempuan  di  Cirebon oleh Fahmina Institut 2018.
Vol. 4  No. 2. 2020
―lawan‖  meski  sebenarnya  adalah  lawan.  Gus  Dur  menekankan  dialog  dalam segala permasalahan demi sebuah perdamaian.

## Resolusi Konflik ala Politik Gus Dur
Jika  dilihat  kembali  beberapa  karakteristik  dalam  pemerintahan  Gus  Dur ketika memimpin Republik Indonesia ini, lebih mengedepankan diplomasi secara Bilateral.  Mengapa  demikian?  Gus  Dur  selalu  menampakan  moment-moment pertemuan  antar  negara  dengan  sikap  yang  bisa  dikatakan fun .  Fun  disini  berarti bahwa  ketika  Gus  Dur  melakukan  kunjungan  kenegaraan,  suasana  yang  bisa dibilang  ―formal‖  bisa  dibuat  menjadi  terkesan  lucu  atau  dapat  mencairkan suasana  yang  memanas.  Teori fun yang  dilakukan  untuk  mencairkan  suasana  ini dapat memudahkan transaksi kepentingan dan bahkan mempermulus pertarungan strategis,  dan  juga  bisa  meningkatkan bargaining  position terhadap  posisi Indonesia yang saat itu sedang melemah. 43
Memang benar, posisi Indonesia ketika dipimpin oleh Gus Dur pada tahun 1999  ini  mengalami  depresi  yang  teramat  berat.  Ketika  Indonesia  dihadapkan dengan  tragedi  kerusuhan  Mei  1998,  kemudian  Negara  Timur  Leste  yang memerdekakan  diri,  dan  beberapa  kasus-kasus  lainnya,  mengakibatkan  bahwa Gus  Dur  harus  mampu  memulihkan  citra  positif  dari  Indonesia.  Hal  ini dibuktikan,  ketika  Gus  Dur  melakukan  lawatan  atau  kunjungan  ke  Luar  Negeri lebih sering, tercatat bahwa Gus Dur pernah melakukan kunjungan ke 10 Negara Eropa  –  Asia  hanya  dalam  waktu  17  hari  saja.  Dalam  tempo  tiga  bulan,  hampir semua mitra ekonomi Indonesia di empat benua telah dikunjunginya. 44 Walaupun hal  ini  terkesan  sebagai  sebuah  Tour  presiden,  namun  lebih  menekankan  bahwa kunjungan  kenegaraan  ini  digunakan  untuk  menghadirkan  citra  positif  bagi bangsa  Indonesia  dan  kemudian  dapat  terbentuknya  lagi  bantuan  perekenomian dari  negara-negara  Eropa  maupun  Asia.  Tak  mudah  menilai  sukses  tur  keliling dunia Gus Dur karena usia pemerintahannya yang pendek.
43 Semua  mengakui  bahwa  Gus  Dur  merupakan  Presiden  demokratis  RI  pertama  yang paling  pantas  memperkenalkan  rezim  Indonesia-baru.  Lebih  jelasnya  lihat  Ikrar  Nusa  Bhakti. Reinterpretasi  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  dan  Kemandirian  Regional  Asia  Tenggara  (Studia Politika 2) . (Jakarta:1998). Selain itu juga bisa dilihat Irwan Suhanda, Perjalanan Politik Gus Dur, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 102.
44 Irwan Suhanda, Perjalanan Politik Gus Dur, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 100
Vol. 4  No. 2. 2020
Terkait  ‗tour‘  tersebut,  ada  sebuah  penilaian  bahwa  apa  yang  dilakukan Gus Dur sebenarnya adalah sikap ―mengobral politik luar negeri‖ ( foreign policy on  sale ).  Kasarnya,  hal  tersebut  seperti  ‗menjual  Indonesia-baru‘. 45 Analisis tentang praktik diplomasi Gus Dur, sebenarnya mengandung satu terobosan yang orisinal  dalam  mengonsolidasi  legitimasi  politik  domistiknya  dari  jauh  ( remote consolidation ). 46 Dan  terbukti  bahwa  Gus  Dur  memperoleh  dukungan  politik internasional  atas  legitimasi  kepemimpinannya.  Karenanya  tak  dapat  dipungkiri dan harus diakui bahwa  Gus Dur sebagai pemimpin pemerintahan demokratis RI pertama dalam sejarah, tidak ada figur yang paling pantas memperkenalkan rezim Indonesia baru, selain dia. Tampaknya  Gus Dur tengah mengumpulkan masukan bagi  rumusan  politik  luar  negeri  melalui  penyerapan  aspirasi  dan  ekspektasi internasional.
Berbanding  dengan  rezim  sebelumnya,  politik  luar  negeri  Gus  Dur berpola arus-balik.  Ia  menjaring  dulu  opini  dunia  atas  konsep  kebijakan  melalui diplomasi.  Setelah  itu  kemudian  dirumuskan platform politik  luar  negerinya. Gaya  permainan  hubungan  luar  negeri  Gus  Dur  adalah  dengan  mendahulukan diplomasi-bilateral di atas politik-kebijakan sangat memberikan output yang khas, yaitu: Pertama, menekan  resiko  kegagalan  dari  distorsi  implementasi  yang melenceng.  Sehingga  kasus  miris  seperti  kehilangan  Timor  Timur—yang membuat  citra  bangsa  tercoreng—tidak  terjadi. 47 Juga  tidak  akan  ada  kiprah diplomasi  yang  proses  garapannya  kurang  matang,  semisal  perjuangan  mobil nasional  di  Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO)  yang  berakhir  dengan kekalahan tragis. Kedua , terhindarnya penciptaan ‗musuh indonesia‘ pada asumsi awal. Semua pihak, termasuk mereka yang secara tradisional wajib dijauhi seperti
45 Irwan Suhanda, Perjalanan Politik Gus Dur, h. 106
46 Lihat Ganewati Wuryandari, Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik , (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 97.
47 Tentang  Timor  Timur,  hukum  internasional  pernah  digunakan  oleh  PBB  untuk menekan  Indonesia  agar  bersedia  membentuk  pengadilan  bagi  pelaku  kejahatan  internasional  di Timor  Timur.  Bila  tidak  maka  PBB  akan  mendirikan  peradilan  internasional  yang  disebut International Criminal Tribunal for East Timor (ICTET) yang mirip dengan International Criminal Tribunal  for  former  Yugoslavia  (ICTY)  dan  Rwanda  (ICTR).  Ancaman  pembentukan  ICTET berhasil  memaksa pemerintah Indonesia untuk  mendirikan Pengadilan HAM. Selengkapnya  lihat Hikmahanto  Juwana,  ―Hukum  Internasional  sebagai  Instrumen  Politik‖,  Jurnal  Arena  Hukum Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012, h. 111.
Vol. 4  No. 2. 2020
Israel,  diasumsikan  dahulu  sebagai  ―kawan‖. Ketiga ,  manuver  praktis  jadi  lebih lugas karena format negosiasi bilateral berlandaskan prinsip one-by-one. 48
Jika  dikaitkan  dengan  konflik  di  dunia  pesantren,  tidak  bisa  dilepaskan dari  akar  atau  latar  belakang  mengapa  konflik  itu  muncul.  Dari  akar  konflik tersebut  dapat  diketahui  sejauh  mana  sifat  konflik  yang  terjadi,  dari  yang  laten sampai  manifes.  menurut  Hamdan  Farchan  dan  Syarifudin  dalam  bukunya, digambarkan  akar  konflik  di  dunia  pesantren  terbagi  lima:  konflik  keluarga, konflik  politik  penyebab  dominan  dan  eskalasinya  cukup  mengemuka),  konflik perebutan  pengaruh  terkait  dengan  eksistensi  kiai  dan  pesantrennya),  feodalisme yang merupakan ciri sistem sosial hubungan antar kiai-santri, dan mismanajemen (terkait dengan sistem pengelolaan dan pengembangan pesantren). 49
Begitupun  dengan  resolusi  konflik  yang  ditawarkan  juga  terdapat  lima model  penyelesaian  konflik  seperti  sering  ditawarkan  ilmuwan/peneliti  sosial, yaitu: yudikasi, model  penyelesaian  mengacu  pada  hukum  yang  berlaku,  baik syariat  Islam  atau  undang-undang  negara. Abritrase, model  penyelesaian  konflik melalui orang kepercayaan. Mediasi, resolusi konflik dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dengan perantara orang netral yang disetujui  pihak-pihak  yang  berkonflik). Negosiasi, konflik  diselesaikan  dengan musyawarah  di  mana  pihak  yang  berkonflik  sama-sama  untung. Rekonsiliasi, menyelesaikan  dengan  sama-sama  kedua  atau  lebih  pihak  mengakui  kesalahan dan  menganggap  semua  persoalan  yang  telah  ada  dianggap  tidak  ada  dan menyepakati  program  bersama  untuk  masa  depan. 50 Kelima  resolusi  konflik tersebut  jika  disederhanakan  menjadi  sebuah  penyelesain  masalah  yang  sangat sederhana  menurut  versinya  Gus  Dur,  yaitu  sebuah  dialog  untuk  meluruskan sebuah  permasalahan,  atau  dalam  bahasa  politiknya  adalah  diplomasi  bilateral sebagaimana dijelaskan di atas.
48 Irwan Suhanda, Perjalanan Politik Gus Dur, h. 103.
49 Hamdan Farhan dan Syarifudin, Titik Tengkar Pesantren; Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren, h.85.
50 Hamdan  Farhan  dan  Syarifudin, Titik  Tengkar  Pesantren;  Resolusi  Konflik Masyarakat Pesantren, h.219.

## Kesimpulan
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  resolusi  konflik  politik ala  Gus  Dur  mendahulukan  diplomasi-bilateral  dengan  menempatkan  sebuah asumsi  positif  terhadap  semua  pihak,  termasuk  yang  secara  tradisional  wajib dijauhi  seperti  Israel.  Artinya,  Gus  Dur  menghindari  penciptaan  ‗musuh Indonesia‘.  Walaupun  misalnya,  gagasan  membuka  hubungan  antara  Indonesia- Israel  menuai  kontroversi.  Berkat  kepiawaian  Gus  Dur  dalam  politiknya  yang santai namun penuh dengan strategi yang matang, penuh makna yang tidak dapat ditangkap  oleh  kebanyakan  orang,  juga  dengan  gayanya  yang fun dengan Joke khas  nya,  mampu  memulihkan  kembali  nama  Indonesia  di  mata  dunia Internasional.  Sehingga  para  investor  dari  negara-negara  lain  kembali  tertarik untuk  berinvestasi  di  Indonesia.  Tentunya  cara-cara  seperti  ini  yang  sangat relevan  apabila  dihadapkan  pada  penyelesaian  konflik  yang  terjadi  di  pesantren, baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Gus  Dur  Selalu  mengedepankan  dialog untuk menemukan titik terang, sehingga islah bisa ditetapkan.
Ketiga  konflik  yang  terdapat  dalam  lingkaran  pesantren;  politik  dan pesantren,  perempuan  dan  pesantren,  hingga  perempuan  pesantren  dan  politik bisa diselesaikan dengan sebuah asumsi positif. Walaupun politik dan perempuan dipandang negatif oleh sebagian pihak dan kalangan, tetapi dalam kacamata Gus Dur  tidak  selayaknya  dimusuhi  (politik  dihindari  oleh  kiai)  juga  tidak  dijadikan lawan  (perempuan  yang  masuk  dalam  panggung  politik).  Justru  sebaliknya, politik  dan  perempuan  dijadikannya  ―kawan‖  untuk  menjaga  nilai-nilai kemanusiaan agar tetap lestari di bumi Nusantara ini. Jikalau menemukan konflik dalam  perjalanannya,  bukan  disalahkan  lantaran  jenis  kelaminnya  (perempuan) ataupun  kekonservatifannya  (pesantren  yang  masuk  dalam  politik),  Gus  Dur mencarikannya  solusi  dengan  dialog,  yang  dalam  bahasa  politiknya  dikenal dengan diplomasi bilateral.

## Daftar Pustaka
al-Ghazali, Zaynab. Nadzarât fî Kitâbillâh , jilid I. Kairo: Dâr al-Syurûq, 1998.
al-Thabari,  Abû  Ja‘far. Jâmi‟ al-Bayân fî Ta‟wîl Âyi al-Qur‟ân , Juz  VIII,  Kairo: Mu‘assasah al-Risâlah, 2000.
Bhakti,  Ikrar  Nusa. Reinterpretasi  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  dan Kemandirian Regional Asia Tenggara (Studia Politika 2) . (Jakarta:1998).
Bruinessen,  Martin  Van. Kitab  Kuning,  Pesantren  dan  Tarekat ,  Yogyakarta  : Gading Publising, 2015), cet. II.
Burhanudin,  Jajat. Ulama  dan  Kekuasaan;  Pergumulan  elite  muslim  dalam sejarah Indonesia. Jakarta: Mizan, 2012.
Darwazah, Izzat. Al-Tafsîr al-Hadîts , Juz VIII, Tunisia: Dâr al-Gharb al-Islâmîy, 2008.
Dhofier,  Zamakhsyari. Tradisi  Pesantren  Studi  tentang  Pandangan-Pandangan Hidup Kiai.
El Fadl, Kholed M. Aboe. Speaking in God‟s Name: Islamic Law, Authority, and Women. Oxford:  Oneworld  Publications,  2001.  Diterjemahkan  ke  dalam Bahasa  menjadi Atas  Nama  Tuhan  Dari  Fikih  Otoriter  ke  Fikih  Otoritatif . Jakarta: Serambi, 2003.
el-Saha, Muhammad Ishom. Reorientasi Pengembangan Pesantren .
Faiqoh.  ―Nyai  Agen  Perubahan  di  Pesantren.‖  Desertasi.  Jakarta:  UIN  Syarif Hidayatullah, 2003 .
Geertz, Clifford. The Religion of Java . 1960.
Hadzik,  M.  Ishom  dkk. Perjalanan  Politik  GusDur. Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas, 2010.
Haerudin,  Mamang  M.  ―Nyai  Hj  Masriyah  Amva:  Lentera  Muslimah,‖  dalam Helmi Ali Yafie, (ed). Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia.
Jakarta: KUPI, 2017.
Hamas, Muzayyanah. ― Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim 1908-1983 .
Hasyim, Muhammad. Panduan Santri Ponpes Salafiyah Seblak .
Juwana,  Hikmahanto.  ―Hukum  Internasional  sebagai  Instrumen  Politik‖,  Jurnal Arena Hukum Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012.
Vol. 4  No. 2. 2020
Nasir,  M.  Rifa  Jamaluddin.  ―Pemikiran  Hisab  Kiai  Maksum    bin  Ali  al- Maskumambangi,  Analisis  Terhadap  Kitab  Badi‘ah  al-Mitsâl  fi  Hisâb  al- Sinîn wa al-Hilâl‖ (Skripsi S1 Fakultas Syariah  IAIN Walisongo Semarang, 2010.
Qadir,  Faqihuddin  Abdul. Qiraah  Mubadaalah;  Tafsir  Progresif  untuk  Keadilan Gender dalam Islam, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
Suhanda, Irwan. Perjalanan Politik Gus Dur, Jakarta: Kompas, 2010.
Syam, Nur. Islam Pesisir . Yogyakarta: LkiS, 2005.
Syarifudin  dan  Hamdan  Farhan. Titik  Tengkar  Pesantren:  Resolusi  konflik masyarakat pesantren..
Wadud, Amina. Qur‟an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman‟s Perspective. New York: Oxford University Press, 1999.
Wahid,  Abdurrahman. Menggerakkan  Tradisi:  Esai-Esai  Pesantren. Yogyakarta:
LKiS, 2001.
Wuryandari, Ganewati. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
Zulkifli.  ―Nyai  Khoiriyah  Hasyim:  Sebuah  Inspirasi  Bagi  Ulama  Perempuan Nusantara,‖  dalam  Helmi  Ali  Yafie  (ed), Jejak  Perjuangan  Keulamaan Perempuan Indonesia. Jakarta: KUPI, 2017.