## IDENTIFIKASI ASPEK HUKUM PENERAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA SEKTOR PARIWISATA BALI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BADUNG BALI)
I Putu Agus Suarsana Ariesta
Fakultas Bisnis dan Sosial Humaniora Universitas Triatma Mulya suarsana.ariesta@triatmamulya.ac.id

## Abstract
The  Covid-19  pandemic  is  a  typical  issue  that  has  made  nations  on  the  planet  experience fearful conditions, including the financial and the travel industry areas being incapacitated. Companies are affected, especially because many workers cannot work due to being laid off, making  it  difficult to  meet the daily  needs  of their  families.  Indonesia is  one  of  the  nations influenced by the Covid-19 pandemic, as proven by the decrease in state pay since it makes numerous guidelines for current crisis spending to help the endurance of its residents which is a type of the focal government's anxiety for its residents. The attention of the Indonesian government  in  fighting  Covid-19  includes  facilitating  its  citizens  to  receive  vaccines,  then regulating  and  implementing  regulations  that  support  economic  and  health  recovery  with health  protocols  and  distributing  social  assistance  to  affected  citizens  to  survive.  The implementation  of  an  emergency  Community  Activity  Restriction  (Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  /  PPKM)  which  has  been  declared  by  the  central government in an effort to overcome the Covid-19 outbreak and if it is deemed necessary, a regular and directed extension of the PPKM will be applied according to the levels given by the government.
Keywords: regulations, government, citizens, affected

## Pendahuluan
Propinsi  Bali  merupakan  propinsi  yang  menggantungkan  penghidupannya  sebagian besar  dari  sektor  pariwisata,  dalam  hal  ini  Bali  sangat  memperhatikan  pengelolaan  obyek pariwisata.  Perekonomian  masyarakat  sekitar  obyek  pariwisata  sangat  bergantung  pada tingkat  keramaian  wisatawan  yang  berkunjung  sehingga  apabila  terjadi  sesuatu  pada  dunia pariwisata  maka  akan  berpotensi  menurunnya  sumber  pendapatan  masyarakat  dan pemerintah  yang  ada  di  Bali.  Pandemi  Covid-19  yang  melanda  hampir  2  tahun mengakibatkan runtuhnya perekonomian global, banyak negara-negara di dunia terdampak, tidak  terkecuali  Indonesia.  Kondisi  pandemi  Covid-19  membuat  pemerintah  segera mengambil tindakan tegas, teratur dan terarah, yang salah satunya dengan melakukan isolasi kegiatan  masyarakat  yang  terindikasi  zona  merah  bahkan  beberapa  negara-negara  Eropa memaksa masyarakatnya untuk melakukan pembatasan segala aktivitas yang memungkinkan penyebaran  Covid-19  yang  kita  kenal  dengan  sebutan  Lock  Down.  Oleh  sebab  itu  maka semua  sarana  transportasi  beberapa  negara  mengalami  penutupan  sementara  sampai  dirasa aman kembali untuk dibuka.
Pemerintah  menerapkan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM) Darurat di sejumlah daerah khusus di Jawa dan Bali. PPKM Darurat berlaku sejak tanggal 3 Juli  hingga  20  Juli  2021,  diperpanjang  kembali  sampai  tanggal  25  Juli  2021,  kemudian diperpanjang  kembali  sampai  tanggal  1  Agustus.  Kebijakan  tersebut  diambil  sebagai  salah satu  upaya  memutus  rantai  penyebaran  Covid-19  yang  terus  meningkat.  Melalui  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa- Bali  Luhut  Binsar  Pandjaitan  menegaskan  pemerintah  mengingatkan  para  kepala  daerah untuk  melaksanakan  ketentuan  PPKM  Darurat  dan  yang  tidak  melaksanakan  maka  Kepala daerah  yang  bersangkutan  terancam  diberhentikan  sementara.  Sebagai  tindakan  prefentif munculnya  varian  delta  dari  virus  Covid-19  maka  pemerintah  pusat  dan  daerah  juga  telah berkoordinasi  mengeluarkan  suatu  kebijakan  kepada  warga  negaranya  berupa  “penerapan protokol  Kesehatan”  jika  mereka  akan  menjalankan  kembali  aktivitasnya.  Mutasi  terbaru yang  sekarang  merebak  adalah  varian  Delta  yang  penyebarannya  ditengarai  berasal  dari negara India.
Seperti  diberitakan  Kompas.com,  22  Juni  2021,  gejala  terinfeksi  varian  Delta  mirip dengan gejala terinfeksi virus Corona yang kita ketahui selama ini. Akan tetapi, varian Delta membuat gejala-gejala tersebut menjadi lebih parah dan lebih sulit ditangani oleh tim medis. Profesor  Kedokteran  Darurat  dan  Kesehatan  Internasional  di  John  Hopkins  University,  Dr Bhakti  Hansoti,  mengatakan,  ada  beberapa  gejala  infeksi  virus  corona  varian  Delta, yaitu: Sakit  perut,  Hilangnya  selera  makan,  Muntah,  Mual,  Nyeri  sendi,  dan  Gangguan pendengaran.  Keseriusan  negara-negara  di  dunia  memerangi  pandemi  Covid-19  ini  adalah dengan  membagikan  serum  vaksin  kepada  warga  negaranya  dan  menerapkan  protokol kesehatan  yang  ketat  di  negaranya  masing-masing,  dengan  harapan  terbesar  bebas  dari Covid-19  dengan  cara  menjauhkan  diri  dari  lingkungan  yang  secara  natural  terkondisikan dapat  menularkan  dan  dengan  meningkatkan  kekebalan  atau  daya  tahan  tubuh  warga negaranya  terhadap  Covid-19  ini,  sehingga  perekonomian  masyarakat  dunia  segera  pulih seperti  sedia  kala  khususnya  daerah  Bali  yang  ekonominya  berasal  dari  sektor  pariwisata terutama daerah Kabupaten Badung yang sekarang kondisinya sepi wisatawan, sehingga jika tidak  ada  wisatawan  yang  berkunjung  dan  menggunakan  jasa  industri  pariwisata.  Dengan penghentian kegiatan bepergian, maka kegiatan berpariwisata pun tidak mungkin dilakukan bahkan pemerintah dengan sengaja menutup daya tarik wisata di negaranya masing-masing. Maka  akan  dikuatirkan  kondisi  kabupaten  Badung  menjadi  terpuruk  secara  finansial.  Oleh sebab  itu,  penelitian  dilaksanakan  untuk  menjawab  permasalahan  dasar  hukum  dan mekanisme penerapan PPKM terhadap pariwisata di Kabupaten Klungkung Bali.

## Landasan Teori
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  identifikasi  didefinisikan  sebagai  penentu  atau penetapan  identitas  seseorang,  benda,  dan  sebagainya.  Menurut  Instruksi  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Untuk Pengendalian  Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  yang  dikuatkan  dan ditegaskan  kembali  oleh  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  2021  tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Darurat Corona  Virus  Disease 2019  Di Wilayah  Jawa  Dan  Bali,  pengertian  PPKM  adalah  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat.    Menurut  salah  satu website alodokter, Coronavirus adalah  kumpulan  virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan
infeksi  pernapasan  ringan,  seperti  flu.  Namun,  virus  ini  juga  bisa  menyebabkan  infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru ( pneumonia ). Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia  (golongan  usia  lanjut),  orang  dewasa, anak-anak,  dan  bayi,  termasuk  ibu hamil dan ibu menyusui.
Pengertian  protokol  menurut  I  Putu  Agus  Suarsana  Ariesta  dalam  Identifikasi  Aspek Hukum  Dalam  Penerapan  Protokol  Kesehatan  Pada  Era New  Normal di  dunia  Pariwisata (Study  kasus  di  Kabupaten  Badung,  Bali),  Jurnal  Perhotelan  dan  Pariwisata  Volume  10 nomor  2  Badung  Juli–Desember  2020,  diterbitkan  STIPAR  Triatma  Jaya  adalah  sebuah kegiatan  atau  rangkaian  dari  beberapa  aturan  –  aturan  dalam  acara  keupacaraan  dengan segala  bentuk  kegiatan  resmi  yang  diatur  secara  tertulis  maupun  dipraktekkan,  seperti bentuk–bentuk  penghormatan  terhadap  Negara,  jabatan  kepala  Negara  atau jabatan  menteri yang  sering  dijumpai  dalam  seluruh  kegiatan  kebangsaan.  Masih  dalam  laman  web  yang sama, menurut Ahmad Mutohar.  Pengertian Keprotokolan merupakan sebuah bentuk aturan, norma  atau  pun  kebiasaan  –  kebiasaan  yang  diyakini  dan  dianut  oleh  masyarakat  dalam kehidupan  bernegara  dan  berbangsa  serta  berpemerintahan.  Namun  dalam  hal  ini  kata Protokol  kemudian  dipakai  dalam  pengertian  merupakan  rangkaian  aturan-aturan  yang dikeluarkan  negara  dan  sebagai  warga  negara  kita  harus  menaati  apa  yang  sudah  menjadi keputusan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, termasuk yang berlaku di Kabupaten Badung, Bali.

## Metode Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Dimana telah ditetapkan SE Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021, yang dirubah menjadi SE Gubernur Bali No. 10 Tahun 2021, diperbaharui menjadi  SE Gubernur Bali No. 11 Tahun 2021, kemudian diperbaharui dengan SE Gubernur Bali No. 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  Level  4 Corona  Virus  Disease 2019  dalam  Tatanan  Kehidupan  Era Baru  di  Provinsi  Bali.  Metode  pengumpulan  data  meliputi    Studi  Literatur  yakni pengumpulan  data  dilakukan  dengan  Studi  literatur  adalah  cara  yang  dipakai  untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam  suatu  penelitian.  Studi  literatur  bisa  didapat  dari  berbagai  sumber  perundang- undangan  dalam  hal  ini  regulasi-regulasi  yang  berhubungan  dengan  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  pada  masa  Pandemi  Covid-19,  dan  karya  tulis  ataupun jurnal berita dari internet yang dapat diakses secara umum dari sumber terpercaya. Selain itu juga dillaksanakan dengan studi dokumentasi terhadap dokumen sekunder melalui dokumen- dokumen  yang  dimiliki  sumber  data  sekunder  tersebut  seperti  regulasi-regulasi  Protokol Kesehatan  yang  diberlakukan  pada  masa  Pandemi  Covid-19.  Teknik  Observasi  juga pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi di desa / kelurahan yang berada di  beberapa  Kecamatan  yang  lumayan  padat  aktivitas  masyarakatnya,  seperti  Kuta  Utara, Kuta  Selatan  dan  Mengwi  sekitarnya  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten  Badung.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  Metode  Deskriptif    Kualitatif,  yaitu memberikan ulasan atau interpretasi atau makna terhadap data dan informasi yang diperoleh. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 komponen, yaitu :
1) Instansi  Pemerintah,  DPRD  Bali  yaitu  dengan staff bagian  hukum  yang  mengetahui kedalaman informasi sehubungan dengan masalah yang diteliti di lokasi.
2) Mereka  yang  memiliki  pengetahuan  pariwisata  seperti  pelaku  usaha  pariwisata  dan bagian akademisi seperti rekan dosen.
3) Mereka  yang  diterima  sebagai  kelompok  terkait  dengan  penentuan  kebijakan  seperti masyarakat dan pelaku usaha di seputaran Kabupaten Badung.

## Hasil dan Pembahasan
1. Dasar Hukum Pemberlakuan PPKM di Kabupaten Badung Bali
Pemberlakuan  PPKM  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Badung  Bali  didasarkan  atas beberapa aturan berikut.
a. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diseas
b. e 2019 (COVID-19)
c. Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  No.  6  Tahun  2020  Tentang  Peningkatan Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam  Pencegahan  dan pengendalian Corona Virus Disease 2019
d. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/MENKES/328/2020  tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi
e. Peraturan  Gubernur  Bali  No.  46  Tahun  2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai  Upaya  Pencegahan  dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
f. Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  1  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  untuk  Pengendalian  Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19)
g. Surat  Edaran  Gubernur  Bali  No.  1  Tahun  2021  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
h. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang tentang Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Darurat Corona  Virus  Disease 2019  di  Wilayah Jawa dan Bali.
i. Surat Edaran Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021 Tentang  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Darurat Corona  Virus  Disease 2019  dalam  Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
j. Surat  Edaran  Gubernur  Bali  No.  10  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Kedua  Surat Edaran  Gubernur  Bali  No.  9  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Darurat Corona  Virus  Disease 2019  dalam  Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
k. Surat Edaran Gubernur Bali No. 11 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Level  3 Corona  Virus  Disease 2019  dalam  Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
l. Surat Edaran Gubernur Bali No. 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Level  4 Corona  Virus  Disease 2019  dalam  Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
m. Surat  Edaran  Gubernur  Bali  No.  13  Tahun  2021  Tentang  Perpanjangan Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Level  4 Corona  Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
2. Penerapan PPKM terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Badung Berdasarkan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15  Tahun  2021,  kemudian  Gubernur Bali  membuat  Surat  Edaran  Gubernur  Bali  Nomor  9  Tahun  2021  yang  menyatakan bahwa  Bali  mengikuti  Pemerintah  Pusat  untuk  melaksanakan  PPKM  Darurat  Covid-19 yang diberlakukan di Jawa dan Bali dari tanggal 3 – 20 Juli 2021, diperpanjang sampai 25 Juli  2021 melalui  Surat  Edaran  Gubernur  Bali  No.  10  Tahun  2021  yang  kemudian  oleh Surat Edaran Gubernur Bali No. 11 Tahun 2021 diperpanjang kembali sampai tanggal 1 Agustus 2021 kemudian dicabut melalui Surat Edaran Gubernur Bali No. 12 Tahun 2021. Perpanjangan  PPKM  Covid-19  Darurat  dilakukan  kembali  melalui  Surat  Edaran Gubernur Bali No. 13 Tahun 2021.
Penerapan PKKM Darurat di Bali dan khususnya di kabupaten Badung sesuai dengan apa yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan dalam konfrensi pers, daring, yakni ada 16 aturan PPKM  Darurat  secara  rinci  wajib  dilakukan  sesuai  dengan  yang  diberitakan  Kompas.com, Kamis (1/7/2021), dalam konferensi pers daring pada Kamis (1/7/2021) :
1. Perkantoran  di  sektor  yang  non-esensial  wajib  menerapkan  100  persen work  from home (WHF) atau bekerja dari rumah.
2. Untuk sektor esensial, karyawan yang  boleh work from office (WFO) maksimal 50 persen  dengan  menerapkan  protokol  kesehatan  yang  ketat.  Sektor  esensial  ini mencakup  bidang  keuangan  dan  perbankan,  pasar  modal,  sistem  pembayaran, teknologi  informasi  dan  komunikasi,  perhotelan  non  penanganan  karantina  Covid- 19, dan industri orientasi ekspor.
3. Untuk  sektor  kritikal,  karyawan  diperbolehkan  WFO  dengan  menerapkan  protokol kesehatan  yang  ketat.  Sektor  kritikal  ini  mencakup  bidang  energi,  kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia,  semen,  objek  vital  nasional,  penanganan  bencana,  proyek  strategis nasional,  konstruksi  utilitas  dasar,  dan  industri  pemenuhan  kebutuhan  pokok masyarakat.
4. Kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring
5. Jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan dibatasi hingga pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen
6. Jam operasional apotek dan toko obat diperbolehkan 24 jam
7. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara
8. Restoran,  rumah  makan,  kafe,  pedagang  kaki  lama,  lapak  jajanan  yang  berada  di lokasi  tersendiri  maupun  di  pusat  perbelanjaan/mal  hanya  boleh  menyediakan layanan antar dan take away, serta dilarang menerima makan di tempat
9. Kegiatan  konstruksi  di  tempat  konstruksi  dan  lokasi  proyek  boleh  beroperasi  100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
10. Tempat  ibadah,  yakni  masjid,  musala,  gereja,  pura,  vihara,  kelenteng,  dan  tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara
11. Fasilitas umum yang mencakup area publik, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya ditutup
12. Kegiatan  seni/budaya,  olahraga,  dan  sosial  kemasyarakatan  (lokasi  seni,  budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial) ditutup sementara
13. Penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
14. Resepsi  pernikahan  maksimal  dihadiri  30  orang  dengan  menerapkan  protokol kesehatan  yang  ketat  dan  tidak  menyediakan  makan  di  tempat  resepsi.  Penyediaan makanan hanya boleh dalam tempat tertutup untuk dibawah pulang
15. Pelaku  perjalanan  domestik  yang  menggunakan  transportasi  jarak  jauh  (pesawat, bus,  dan  kereta  api)  harus  menunjukkan  kartu  vaksin  minimal  dosis  pertama,  serta tes PCR H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk transportasi jarak jauh lainnya
16. Masker  tetap  dipakai  saat  melakukan  kegiatan  di  luar  rumah.  Tidak  diizinkan memakai face shield tanpa masker
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  pemerintah  diketahui  bahwa  berbagi informasi  oleh  Pemerintah  Kab.  Badung  dilakukan  melalui  mengundang  seluruh masyarakatnya  untuk  segera  menerima  vaksin  di  tempat-tempat  tertentu  atau  banjar-banjar yang  sudah  difasilitasi  tenaga  medis  untuk  melakukan  vaksin,  kedua  yakni  melakukan penyekatan  di  perbatasan  yang  dibantu  oleh  kepolisian  dan  dinas  perhubungan,  ketiga menghimbau  masyarakat  untuk  melakukan  segala  aktivitas  dari  rumah  ( work  from  home ) bersamaan  dengan  itu  juga  tidak  henti-hentinya  mengingatkan  masyarakat  agar  tetap berpegang  pada  protokol  kesehatan  yang  ketat.  Akibat  dari  regulasi  tersebut  banyak penutupan  terhadap  tempat-tempat  wisata,  industri  pariwisata  dan  pusat-pusat  perbelanjaan oleh-oleh di wilayah Badung, yang sampai batas waktu PPKM berakhir tidak beroperasional. Hal  ini  menyebabkan  sektor  pariwisata  kembali  lumpuh  dan  banyak  tenaga  kerja dirumahkan,  sehingga  perekonomian  masyarakat  Badung  menjadi  tidak  menentu. Penghasilan dari sektor pariwisata menjadi tidak ada sama sekali dan menyebabkan banyak keluhan-keluhan  pelaku  industri  pariwisata  mengenai  kelanjutan  usaha/pekerjaannya, bagaimana  cara  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  dengan  berlakunya  PPKM  sampai batas  waktu  yang  belum  bisa  ditentukan  kapan  berakhir,  apalagi  hampir  semua  sumber penghidupan masyarakat Badung berasal dari sektor pariwisata.
Berdasarkan  analisis  kondisi  yang  terjadi  maka  Pemerintah  kemudian  melakukan perpanjangan  kembali  PPKM  Level  4  di  Jawa  dan  Bali,  ini  sedikit  membawa  angin  segar kepada masyarakat Badung, karena ada keringanan yang diberikan antara lain : sektor non- esensial dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 Wita dengan jumlah karyawan di toko sebanyak 25 persen, lebih diutamakan transaksi online dan menerapkan  protokol kesehatan yang  ketat,  selanjutnya  kegiatan makan dan minum di  rumah makan,  warung makan,  kafe, pedagang kaki lima diperbolehkan dengan kapasitas kurang dari 50 persen dan waktu makan per orang adalah 20 menit dan  lebih diutamakan layanan pesan antar sampai dengan pukul 21.00 Wita. Disamping itu pemerintah turut merasakan kondisi prihatin dengan memberikan bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai maupun sembako kepada masyarakatnya yang terdampak pandemi Covid-19 tanpa terkecuali karena lumpuhnya pariwisata di Bali terutama Kab. Badung.

## Simpulan dan Saran
Pelaksanaan penelitian menghasilkan dua simpulan berikut .
1. Mutasi  Virus  Delta  saat  ini  dari  Covid-19  menyebar  cepat  dengan  target  semua umur,  hal ini membuat  pemerintah  pusat dan pemerintah  daerah  menjadi  siaga dan
sigap  dalam  melakukan  usaha  penanggulangan  wabah,  sehingga  dituangkan  dalam regulasi-regulasi  atau  peraturan  yang  menetapkan  bagaimana  masyarakat  harus bertindak  antara  lain  dengan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM)  Darurat  Covid-19  yang  diberlakukan  di  Jawa  dan  Bali,  dan  khususnya  di Kabupaten Badung, Bali.
2. Dampak  penerapan  regulasi  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Badung  antara  lain banyak  tempat-tempat  wisata  di  wilayah  Badung  dan  pusat-pusat  perbelanjaan disekitarnya  tidak  beroperasional,  melakukan  penutupan  terhadap  sektor  industri pariwisata  mengakibatkan  sektor  pariwisata  lumpuh  total  di  Kab.  Badung menyebabkan  sektor  pariwisata  kembali  lumpuh  dan  banyak  tenaga  kerja dirumahkan yang membuat semakin terpuruknya perekonomian masyarakat. Karena itu Pemda Badung giat dengan usaha yang dilakukannya untuk memulihkan kondisi ini  dengan  vaksinasi,  melakukan  regulasi  protokol  kesehatan  yang  ketat,  serta memberikan  bantuan  sosial  seperti  bantuan  langsung  tunai  dan  sembako  kepada masyarakat  Kab.  Badung  yang  terdampak  di  masa  pandemi  Covid-19.  Sehingga masyarakat tidak terlalu terpuruk keadaannya.
Berdasarkan simpulan atas hasil penelitian maka dapat diajukan saran membangun yakni pemerintah  harus  memperhatikan  kebutuhan  hidup  dari  warganya  termasuk  menyediakan solusi  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  penghasilan  yang  bisa  digunakan  untuk menyokong  kehidupan  mereka,  bukan  hanya  sekedar  membuat  regulasi-regulasi  tanpa memperhatikan kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan dalam penerapan  pelaksanaan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM) pemerintah  Kab.  Badung  melalui  aparaturnya  mampu  melakukan  sosialisasi  dengan  baik terhadap  masyarakat  khususnya  di  Kabupaten  Badung.  Sementara  masyarakat  wajib mendukung  usaha-usaha  pemerintah  pusat  dan  daerah  khususnya  Kab.  Badung  dalam  hal melindungi  kepentingan  bersama,  dengan  cara  peduli  akan  vaksinasi  yang  disediakan pemerintah  serta  mentaati  anjuran  atau  regulasi-regulasi  yang  sudah  ditetapkan  oleh pemerintah.

## Daftar Pustaka
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam  Pencegahan  dan  pengendalian Corona Virus Disease 2019
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/MENKES/328/2020  tentang  Panduan Pencegahan  dan  Pengendalian  Covid-19  di  Tempat  Kerja  Perkantoran  dan  Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi
Peraturan  Gubernur  Bali  No.  46  Tahun  2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan
Hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  1  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Surat  Edaran  Gubernur  Bali  No.  1  Tahun  2021  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15  Tahun  2021  Tentang  tentang  Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Darurat Corona  Virus  Disease 2019  di  Wilayah Jawa dan Bali.
Surat Edaran Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  Darurat Corona  Virus  Disease 2019  dalam  Tatanan  Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
Surat  Edaran  Gubernur  Bali  No.  10  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Kedua  Surat  Edaran Gubernur  Bali  No.  9  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  Darurat Corona  Virus  Disease 2019  dalam  Tatanan  Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
Surat  Edaran  Gubernur  Bali  No.  11  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Level  3 Corona  Virus  Disease 2019  dalam  Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
Surat  Edaran  Gubernur  Bali  No.  12  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Level  4 Corona  Virus  Disease 2019  dalam  Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
Surat  Edaran  Gubernur  Bali  No.  13  Tahun  2021  Tentang  Perpanjangan  Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
Identifikasi  Aspek  Hukum  Dalam  Penerapan  Protokol  Kesehatan  Pada  Era New  Normal di dunia  Pariwisata  (Study  kasus  di  Kabupaten  Badung,  Bali),  Jurnal  Perhotelan  dan Pariwisata  Volume  10  nomor  2  Badung  Juli–Desember  2020,  diterbitkan  STIPAR Triatma Jaya
www.infodenpasar.id/ pusat informasi Denpasar dan Bali
Administratormuda.com (2020, April). Pengertian Protokol dan Keprotokolan. Diakses pada
7  Januari  2021  dari https://www.administratormuda.com/  2020/04/pengertian- protokol-dan-keprotokolan.html
Alodokter.com  (3  Mei  2021) Virus  Corona  atau  severe  acute  respiratory  syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Diakses pada pada tanggal 30 Juni 2021 pkl. 10.00 Wita. https://www.alodokter.com/virus-corona
Kontan.co.id (30 Juni 2021) 10 Gejala terinfeksi Covid-19 Varian Delta termasuk pada anak.
Diakses pada tanggal 30 Juni 2021 pkl. 10.00 Wita https://kesehatan.kontan.co.id/news/10-gejala-terinfeksi-covid-19-varian-delta- termasuk-pada -anak?page=all
kompas.com (3 Juli 2021) 16 Aturan PPKM Darurat Jawa Bali berlaku mulai hari ini diakses
pada tanggal 3 Juli 2021 pkl. 09.00 Wita https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/070200565/16-aturan-ppkm-darurat- jawa-bali-berlaku-mulai-hari-ini?page=all
Kanal  Youtube  Sekretariat  Presiden  20  Juli  2021,  diakses  pada  tanggal  20  Juli  2021
Pkl.22.00 Wita (dilanjutkan sampai 25 Juli 2021)
Kanal  Youtube  Sekretariat  Presiden  25  Juli  2021,  diakses  pada  tanggal  25  Juli  2021 Pkl.22.00 Wita (dilanjutkan sampai 1 Agustus 2021)
Kanal  Youtube  Sekretariat  Presiden 2  Agustus  2021,  diakses  pada tanggal  2  Agustus  2021 Pkl.22.00 Wita (dilanjutkan sampai 9 Agustus 2021).