Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 1, Januari 2021

## AL-HIWALAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH DI TINJAU DARI KAIDAH FIQIH

## Neni Hardiati dan Januri
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat,Indonesia Email: nenihardiati@gmail.com dan januri@gmail.com

## Abstract
Hiwalah  means  a  contract  of  help  or  tabarru,  hiwalah  is  effectively  applied  to Islamic  banking  because  there  are  rules  contained  therein,  which  provide  benefits between the customer and the bank. This hiwalah activity requires fees from the first party to the second party the bank as a third party. Tabarru means giving sincerity from one individual to another without any imbalance affecting the ownership of the given person. Tabarru is carried out in providing assistance to individuals who are in conditions of economic difficulty, or to a social or religious institution that needs funds  for  the  progress  of  society  and  religion.  Therefore,  tabarru  'is  highly recommended in Islamic law. However, in a bank, there are services that are agreed upon  as  a  risk  from  accounts  payable,  namely  between  the  customer  and  the  bank institution.  Hiwalah  activity  itself  means  that  activities  on  the  responsibility  of  a muhil or in banking are called debtors to people who are obliged to pay debts that have  such  debts.  Technically,  Islamic  banking  is  based  on  sharia  principles  in helping  each  other  to  ease  the  burden  on  parties  who  are  having  difficulty  paying their  debts,  so  as  not  to  interfere  with  the  financial  cycle  of  economic  activities  in society.  In  transferring  funds,  this  must  be  avoided  from  ribawi.  In  this  article,  we use  literature  study  in  al-hiwalah  activities  in  Islamic  banking  according  to  fiqh principles.

## Keywords: Al-Hiwalah; Islamic banking; fiqh principles

## Abstrak
Hiwalah  sendiri  merupakan  akad  tolong  menolong  atau  tabarru,  hiwalah  efektif diterapkan pada perbankan Syariah sebab ada kaidah yang terkandung di dalamnya yaitu  yang  memberikan  manfaat  antara  nasabah  dan  bank.  Kegiatan  hiwalah  ini yakni menanggung utang dari pihak pertama  kepada pihak kedua sementara bank sebagai pihak ketiga. Tabarru ialah memberikan keikhlasan dari individu satu pada individu  lain  tanpa  ada  imbalan  yang  berimbas  perpindahan  kepemilikan  harta  itu dari  pemberi  terhadap  orang  yang  diberi.  Tabarru  dilaksanakn  dalam  memberikan bantuan  kepada  individu  yang  dalam  kondisi  kesusahan  ekonomi,  atau  suatu lembaga sosial atau keagamaan yang membutuhkan dana bagi kemajuan masyarkat dan  agama.  Sebab  itu,  tabarru’  sangat  dianjurkan  dalam  syariat  Islam.  Namun dalam  bank  adanya  jasa  yang  disepakati  sebagai  resiko  dari  utang  piutang,  yakni antara  nasabah  dan  lembaga  bank.  Kegiatan  Hiwalah  sendiri  ialah  kegiatan  dalam menanggung    tanggungan  seorang  muhil  atau  dalam  perbankan  disebut  debitur kepada  orang  yang  berkewajiban  dalam  membayar  utang  yang  memiliki  utang tersebut. Pada perbankan Syariah teknisnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah
dalam  saling  tolong  menolong  untuk    meringankan  beban  pihak  yang  sedang memiliki  kesulitan  dalam  membayar  utangnya,  sehingga  tidak  mengganggu perputaran  keuangan  dalam  kegiatan  perekonomian  di  masyarakat.  Dalam pengalihan  dana  hal  ini  harus  terhindar  dari  ribawi.  Pada  penulisan  artikel  ini menggunakan  studi  pustaka  dalam  menganalisis  kegiatan  al-hiwalah  dalam perbankan syariah sesuai kaidah fiqih.
Kata kunci: Al-Hiwalah; perbankan syariah; kaidah fiqh

## Pendahuluan
Kehidupan  manusia  di  dunia  tidak  lepas  dalam  berinteraksi  dengan  manusia lainnya  guna  mempermudah  kehidupan  bermuamalah  sebagaimana  tujuan  utama syariah. Islam sebagai pandangan hidup yang selaras dan terpadu, di rancang agar dapat menghantarkan  pada  falah  manusia  melalui  terciptanya  keharmonisan  di  antara  hajat manusia  yaitu  terkait    moral,  materil  maupun  pelaksanaan  keadilan  di  masyarakat sebagai  kegiatan  tolong  menolong.  Pembangunan  ekonomi  berdasarkan  ajaran  Islam yang bersumber dari kajian mengenai ekonomi dalam Al-Quran, hadist, maupun sejarah Islam.  Di  antara  produk  pemikiran  ekonomi  yang  diterapkan  pada  dunia  bank  Syariah yaitu  Al-Hiwalah  atau  yang  lebih  dikenal  dalam  masyarakat  yaitu  konsep  pengalihan utang  (Siswanto,  2017).  Prinsip  hiwalah  yaitu  dari  pihak  bank  membuat  jasa tanggungan pemindahan piutang yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak lain. Sebab hal  ini,  bank  syariah  memiliki  terobosan  dalam  kegiatannya  agar  terhindar  dari  riba, gharar maupun maisyir dalam menciptakan produknya, salah satunya al hiwalah sebagai produk jasa alternatif dalam keuangan syariah  (T. Abrar, 2017). Sebagai umat manusia di  muka  bumi  tidak  akan  terhidar  dari  namanya  kebutuhan  yang  beraneka  macam,  Di antara manusia tersebut ada yang mampu menghidupi kebutuhannya dan ada pula yang tidak mencukupi. Bagi yang belum terpenuhi keperluannya, salah satu caranya melalui kegiatan  berhutang.  Seorang  yang  berhutang  harus  membayar  utangnya  sesuai perjanjian yang disepakati bersama. Namun masalah yang saat ini banyak sekali orang yang berhutang menunda-nunda pembayarannya sehingga merugikan orang lain, karena dengan  adanya  penundaan  tersebut  apalagi  tanpa  alasan  akan  menghambat  kegiatan perekonomian  yang  serius.  Sehingga  akan  ada  kedzaliman  di  dalamnya, maka  dari  itu melunasi  utang  adalah  suatu  kewajiban.  Sebab  hal  ini  akan  menjadi  dasar  sebuah kepercayaan.  Islam  memiliki  solusi  dalam  hal  ini  yaitu  dengan  dasar  keadilan  dan menghilangkan  kedzaliman  dan  saling  menjalimi  di  antara  penghutang  dan  pemberi utang,  solusi  dari  masalah  tersebut  yaitu  dengan  proses  hawalah  (Nizaruddin,  2013). Dalam perbankan masalah yang sering timbul adalah adanya kredit macet. Solusi dalam hal  ini  dengan  memindahkan  utangnya  kepada  pihak  ketiga  namun  harus  dengan persetujuan  pihak  pemberi  utang  (Syahpawi,  2012).  Teknis  pengalihan  utang  di  bank syariah  ini  sesuai  dengan  fatwa  Nomor  12/DSN/-MUI/IV/2000  mengenai  Hiwalah, bahwasanya ijab dan qabul wajib di buat para pihak dalam melaksanakan akad. Secara general  dalam  pelaksanaan  hawalah  yaitu  membantu  supplier  [pemasok]  dalam
menghasilkan  modal  tunai  supaya  bisa  melanjutkan  usahanya.  Dalam  hal  ini  bank menghasilkan ganti biaya atas pemindahan utang (M.Rizki Naufal, 2018).
Sesuai uraian di atas penulis ingin mendefinisikan terkait al hiwalah dalam sistem perbankan Syariah. Dalam bank syariah risiko tebesar ada pada penyaluran dana seperti pembiyaan.  Sebab  semakin  tinggi  pembiayaan  bermasalah  di  lembaga  perbankan syariah  semakin  tinggi  juga  pihak  bank  dalam  menangani  kasus  tersebut,  masalah tersebut  bisa  dari  lembaga  sendiri  maupun  dari  nasabahnya.  Contoh  dari  pihak  bank dalam  pembiyaan  di  khawatirkan  kurang  teliti  dalam  menganalisis  sehingga  ada kemungkinan  seperti  pemalsuan  data.  Bagi  nasabah  dalam  masalah  pembiyaan  sering terjadi  karena  tidak  mampu  lagi  membayar  atau  sudah  bangkrut  dan  tidak  ada  itikad baik dalam membayar angsuran tersebut pihak bank. Adanya hawalah memiliki peranan penting  dimasa  sekarang  tidak  terkecuali  dalam  dunia  perbankan  khususnya  bank syariah  yang  dalam  kegiatannya  menggunakan  prinsip  kehati-hatian.  (Toyyibi,  2019). Hiwalah  di  syariatkan  oleh  Islam  dan  dibolehkan  sebab  ada  maslahat  memabntu  dan memudahkan  dalam  kegiatan  muamalah.  Hiwalah  juga  termasuk  bukti  saling  tolong menolong  terhadap  sesama.  Dalam  Imam  Bukhari  dan  Muslim  dari  Abu  Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:
“Menunda  membayar  utang  bagi  orang  yang  mampu  adalah  kezaliman  dan  jika seseorang  dari  kalian  utangnya  di  pindahkan  kepada  orang  mampu,  hendaknya  dia terima”.
Dari hadist tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mengintruksikan supaya pemberi  utang  bila  diminta  oleh  pengutangnya  menagih  pada  yang  kaya  agar  ia meminta haknya pada orang yang di hiwalahkan kepadanya sehingga haknya tercukupi. Namun  apabila  pengutang  mengalihkan  utannya  terhadap  orang  yang  sudah  bangkrut sehingga  pemberi  pinjaman  berhak  memindahkan  penagihan  pada  si  pengutang pertama.Firman  menerima  pemindahan  utang  menurut  sebagian  ulama  ialah  wajib, tetapi  jumhur  ulama  memiliki  pendapat  hukumnya  sunah.  Ada  pula  yang  beropini bahwasanya hiwalah itu tidak sejalan dengan qiyas sebab hal tersebut sama dengan jual beli  utang,  sementara  jual  beli  utang  itu  dilarang.  Namun  pendapat  ini  dibantah  oleh Ibnul  Qayyim,  beliau  mendefinisikan  hiwalah  bahwasanya  hiwalah  itu  sejalan  dengan qiyas,  sebab  masuk  ke  dalam  jenis  pemenuhan  hak  bukan  jual  beli.  Ibdul  Qayyim mengemukakan  “jika  itu  jual  beli  utang  dengan  utang,  tetapi  secara  syara  tidak melarangnya  bahkan  kaidah-kaidah  syara  membolehkannya.  Sehingga  timbul  rumusan masalahnya  yaitu  apakah  yang  dimaksud  hiwalah  dan  apa  bisa  diterapkan  pada perbankan  Syariah?  Hiwalah  sendiri  termasuk  Akad  Tabarru’ (gratuitous  contract ) yakni  perjanjian  dalam  suatu  transaksi  yang  tidak  ditujukan  untuk  memperoleh  laba (transaksi  nirlaba).  Tujuan  dari  transaksi  ini  adalah  tolong  menolong  dalam  rangka berbuat kebaikan (Nurhayati, 2013).   Sesuai kaidah fiqh berikut ini:
ا  م ﺮ ح ن   فْعًا فهو ﺮبا ﺮ ج ٍ ْض ﺮ كُل  ق
“Setiap  utang  piutang  yang  mendatangkan  manfaat  (untung  yang  berpiutang) adalah riba yaitu haram”.
لا   يِ ت  م لا  ت  ب   ر ُ ع لإا ب لا  قْ ب ِ ض
“Tidaklah sempurna ‘aqad tabarru’ kecuali setelah diserahkan, (sebelum diminta sudah diserahkan)”.
Dasar Qaidah : a. Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 1:

## ي ا أ ي ه ا لا ذِي   ن آم ن ُوْ ا أ  وْ ف ُوْ ا بِلاْعُق ُوِ د
“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.”
Akad  hiwalah  ini  masuk  ke  dalam  akad  tabarru  atau  akad  tolong  menolong. Tabarru ialah memberikan keikhlasan dari individu satu pada individu lain tanpa ada imbalan  yang  berimbas  perpindahan  kepemilikan  harta  itu  dari  pemberi  terhadap orang yang diberi. Tabarru dilaksanakn dalam memberikan bantuan kepada individu yang  dalam  kondisi  kesusahan  ekonomi, atau  suatu  lembaga  sosial  atau  keagamaan yang  membutuhkan  dana  bagi  kemajuan  masyarkat  dan  agama.  Sebab  itu,  tabarru’ sangat dianjurkan dalam syariat Islam (Azhari, 2015).

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam penulisan  artikel ini adalah  metode kajian literature. Kajian literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau  sumber-sumber  yang  berhubungan  dengan  topik  yang  diangkat  dalam  suatu penelitian.  Studi  literatur  bisa  didapat  dari  berbagai  sumber  seperti  jurnal,  buku dokumentasi,  internet  dan  pustaka,  dan  lain-lain. Dalam  penulisan  artikel  ini,  studi literatur  yang  dilakukan  oleh  penulis  yaitu  dengan  melakukan  pencarian  terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Kegiatan penunjang yang dilakukan dalam melakukan kajian literature ini meliputi mencari, membaca, dan menelaah pendapat – pendapat dari para ahli dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang  relevan  yang  di  lakukan  dengan  cara  mengumpulkan,  menganalisis  buku,  karya ilmiah  dan  dokumen  terkait  seperti  tesis  dan  jurnal  yang  berkaitan  dengan  hiwalah maupun  perbankan  syariah.  Langkah-langkah  yang  di  laksanakan  dalam  studi  pustaka ini adalah mereduksi data dalam bentuk editing dan meringkas guna mendapat kan data utama  mengenai  intisari  artikel,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan,  verifikasi  dan penelaahan  terhadap  data  yang  di  peroleh  agar  dapat  menarik  hasil  dengan  benar (Sugiyono, 2015).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Definisi Hiwalah
Al-hiwalah  secara  verbal  memiliki  arti  al-intiqal  atau  pindah,  yang  di  lafazkan dengan  Hala  'ani  'ahdi,  [berpindah,  berpaling,  berbalik  dari  janji],  sementara  dalam istilah, definisi al-hiwalah menurut para ulama Hanafiyah ialah memindah [al-Naqlu] penagihan  dari  yang  memiliki  tanggungan  pihak  yang  memiliki  utang  [al-Madin] untuk  tanggungan  pihak  al-Multazim  atau  yang  wajib  membayar  utang,  hal  ini disebut  al-  Muhal  alaihi.  Hal  ini  memiliki  perbedaan  dengan  al-kafalah  yang memiliki  arti  ialah  Dham-mu  atau  menggabungkan  tanggungan  di  dalam  tuntutan atau penagihan, bukan memindah [al-Naqlu]. Sebab itu, melalui al-hiwalah menurut kesepakatan  ulama, dalam hal ini pihak berhutang atau al- muhil tidak  di tagih lagi (Wulandari,  2019).    Lalu,  timbul  sebuah  pertanyaan  apakah  utang  yang  ada  pun berpindah pula? Dalam persoalan ini, para imam madzhab Hanafi memiliki pendapat berbeda,  akan  tetapi  yang  shahih  ialah  bahwasanya  utang  yang  dimiliki  pun  ikut berpindah.  Maka  dari  itu,  pengarang  kitab,  “al-„Inayah,”  mendefiniskan  al-hiwalah yaitu menurut  istilah  ulama  fiqh  ialah  memindahkan  (alTahwil)  utang  dari tanggungan  pihak  ashil  (dalam  hal  ini  ialah  al-Muhil)  ke  tanggungan  pihak  al- Muhal„ alaihi dalam bentuk al-Tawatstsuq (penguatan, penjaminan).Menurut Maliki, Syafi’i,  dan  Hanbali, "al-hiwalah" ialah  pengalihan  atau  pemindahan  hak  dalam menuntut  pembayaran  utang  dari  satu  pihak  kepada  pihak  yang  lain  (Syahpawi, 2012).  Sedangkan  definisi  Al-  Hiwalah  bagi  para  Ulama’  berbeda-  beda  dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:
Secara  umum  para  ulama  mendefinisikan  dalam  bahasa  AL-Hiwalah  ialah al- intiqal  dan  al-tahwil  maksudnya  yakni  memindahkan  atau  mengoperkan.  Maka Abdur Rahman Al Jaziri beropini bahwasanya yang dimaksud dengan hiwalah dalam bahasa  yakni    “Pemindahan  dari  suatu  tempat  ke  tempat  yang  lain”.  Sebaliknya penafsiran    hiwalah  menurut  istilah,  para  ulama  memiliki  perbedaan  opini  dalam mendefinisikannya antara lain (Suhendi, 2010).
a. Menurut  Hanafiyah,  hiwalah  memiliki  arti  yakni:  “Memindahkan  tagihan  dari tanggungan pemilik utang terhadap yang wajib menanggungnya.
b. Menurut Syafi’i, Maliki dan Hanbali, hiwalah yakni: “memindahkan hak dalam pembayaran utang dari seseorang kepada orang lain.
c. Al  Jaziri  mendefinikan  hiwalah  ialah:    Utang  tanggungan  seseorang  di  alihkan pada pihak lain sebagai tanggungjawabnya.
d. Syihab  Al  Din  Al  Qalyubi  mendefinisikan  hiwalah    yakni:  “perjanjian    dalam memindahkan utang seseorang terhadap orang lain.
e. Menurut  Sayyid  Sabiq,  hiwalah  ialah  dipindahkannya  tanggungan  dari  muhil menjadi tanggung jawab muhal’alaih.
f. Menurut  Idris  Ahmad,dalam  mendefinisikan  hiwalah  yakni  suatu  akad  (ijab Kabul)  memindahkan  utang  yang  ditanggung  seseorang  karena  memiliki  utang terhadap  pihak    lain,  yakni  orang  lain  itu  memiliki  utang  juga  kepada  yang mengalihkannya.
Sehingga  dapat  disimpulkan  menurut  berbagai  ulama  bahwasanya  Hiwalah itu  ialah  pemindahan  utang  oleh    orang  yang  memiliki  utang  bagi  pihak  lain  yang harus  menanggungnya.  Hal  ini  akan  berlangsung  pula  pemindahan  tanggung  jawab hak dari pihak satu untuk orang lain yang sehrausnya menanggungnya ( Nizaruddin, 2013).
Sehingga  penulis  dapat  kesimpulan  bahwa  hiwalah  memiliki  arti  pemindahan utang  baik  berupa  hak  untuk  di  pindahkan  pembayarannya  dalam  hal ini  kewajiban dalam  mendapatkan  pembayaran  utang  dari  pihak  lain  yang  memiliki  utang  dan piutang dengan saling amanah dan sesuai kesepakatan bersama.
Contohnya  :  Ana  sebagai muhal atau  yang  memberikan  pinjaman  kepada    Bani sebagai    ( muhil ),  sementara  Bani  masih  memiliki  piutang  terhadap  Ceni  sebagai ( muhal  ‘alaih ).  Namun  karena  Bani    tidak  dapat  membayar  utangnya  pada  Ana,  ia memindahkan    beban  utang  tersebut  kepada  Ceni.  Setelah    Ceni  membayar  utang Bani  kepada  Ana,  sehingga  utang  Ceni  sebelumnya  yang  ada  pada  Bani  dianggap selesai. Sesuai dengan kadiah fiqih berikut ini:

## لا  تابعُ تابِ ٌ ع [ Pengikut itu mengikuti ]
Qaidah  tersebut  di  atas,  tujuannya  yaitu  sesuatu  yang  pada  zatnya  mengikut pada  yang  lain,  sehingga  hukumnya  juga  mengikut  terhadap  yang  diikuti.  Oleh karenanya  pengikut  itu  ialah  bagian  dari  sesuatu  yang  diikuti,  atau  bagian  itu mempunyai  ikatan  dalam  proses  terjadinya.  Seperti  anak  hewan  yang  dalam kandungan  induknya,  atau  kunci  dengan  anak  kuncinya.  Secara  sederhana  makna kaidah ابِع لات ابِع yakni
segala sesuatu yang berstatus sebagai pengikut (tabi’) secara hukum wajib mengikuti pada sesuatu yang diikuti. Hal ini juga bermakna jika menghendaki dalam qaidah ini tentang  sesuatu  yang  mengikuti,  perlu  kiranya  identifikasi  sesuatu  yang  dianggap sebagai pengikut.
Qaidah tersebut di atas, juga menurunkan qaidah yang berbunyi:

## ي ت ق د    م ع ل ى لا م ت ب و ِ ع لات ابِع    لا
(sesuatu yang mengikuti tidak boleh mendahului sesuatu yang diikuti).
Qaidah  ini  menandaskan  bahwa  yang  menjadi  panutan  senantiasa  harus  di dahulukandan  diprioritaskan,  sedangkan  pengikut  harus  harus  setelahnya.  Aplikasi qaidah  ini  sangat  banyak  dalam  kitab  fiqh  yang  ada,  di  antaranya  hukum  utang piutang dengan syarat gadai diperbolehkan dengan syarat dalam

## Dasar Hukum Kaidah Hiwalah
a. Al-Qur’an
“Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesulitan,  Maka  berilah  tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah : 280)”.
b. Hadits
Imam  Bukhari  dan  Muslim  meriwayatkan  dari  Abu  Hurairoh,  bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda:
“Melambatkan membayar utang hukum yang diperbuat oleh orang mampu ialah perbuatan zalim. Namun jika salah satu dari nkamu dipindahkan kepada orang yang  mudah  membayar  hutang,  sehingga  segeralah  ia  beralih  (diterima pemindhaan tersebut)”( HR al-Bukhari dan Muslim).
c. Ijma
Para  ulama  sependapat    dalam  membolehkan  kegiatan  hawalah.  Hawalah diperbolehkan  untuk  utang  yang  bukan  wujud  barang/  benda,  sebab  hawalah ialah  pengalihan  utang,  oleh  karena  itu  wajib  dibayar  oleh  yang  memiliki kewajiban  dan  mampu  secara  finansial.
d. Hukum Positif
Hiwalah  terdapat  pada  sebuah  produk  bank  syariah  tyang  berdasarkan Undang-Undang  No.21  tahun  2008,  yakni  pada  pasal  19  ayat  1  menjelaskan bahwa dalam kegiatan usaha bank umum syariah melaksanakan pengambilahian utang yang di dasarkan pada akad hiwalah atau lain yang sesuai prinsip syariah.
2. Rukun dan Syarat dalam Hiwalah
a. Rukun Hiwalah
Menurut mazhab Hanafi rukun dalam hiwalah boleh hanya ijab dan qabul, yakni  ijab  ialah  pernyataan    melaksanakan  dalam  kegiatan  hiwalah  dari  pihak kesatu,  dan  qabul  dari  pihak  kedua  dua  maupun  pihak  ke  tiga  sebagai pernyataan menerima  kegiatan hiwalah.
Menurut  tiga  mazhab  lainnya  seperti  Maliki,  Syafi’i  dan  Hambali mendefinisikan rukun hiwalah menjadi enam kategori yakni:
a. Pihak    kesatu,    muhil ilalah    individu  yang    memiliki  utang    dan sekaligus pihak yang berpiutang,
b. Kedua,  muhal  atau  muhtal
ialah  yang  memberikan  utang kepada seseorang yang memiliki utang.
c. Ketiga  muhal  ‘alaih ialah seseorang  yang  memiliki utang  kepada pihak  kedua dan wajib membayar hutang kepada yang  memebrikan  utang
atau pihak ketiga.
d. Memiliki  utang  dari  pihak  kesatu  kepada   pihak  kedua,  muhal  bih ialah utang pihak kesatu atau muhil kepada pihak kedua atau muhtal.
e. Adanya  utang  dari  muhal  alaih    terhadap  muhal,  dan  utang  muhal  ‘alaih kepada muhil.
f. Ada  pernyataan  hiwalah  atau  sighoh.  Pernyatannya  jika  di  umpamkan  Ana (muhil)  berhutang  dengan  Bani  (muhal)  dan  Ana  berpiutang  dengan  Ceni (muhal  alaih),  jadi  Ana  seseorang    yang  berhutang  dan  berpiutang  ,  Bani hanya  berpiutang  dan  Ceni  hanya  berhutang.  Selanjutnya  Ana  memiliki persetujuan  kepada  Bani  menyuruh  Ceni  menanggung  utangnya  terhadap Bani,  kemudian  terjadi  perjanjian  hiwalah,  terbebaslah  Ana  dari  utangnya pada Bani, sehingga Ceni tidak berhutang kepada Ana, karena utangnya pada Ana, sudah mengalihkan pada Bani dengan begitu Ceni wajib bayar utangnya tersebut pada Bani tidak lagi pada Ana (Toyyibi, 2019).
b. Syarat-Syarat Hiwalah
Berikut  syarat-syarat  hiwalah  yang  dikemukan  Hanafiyah  oleh  Al-Jaziri 1978:212 dalam (Sudiarti, 2018) yakni:
a. Muhil  ialah  sesorang  yang  mengalihkan  utang.  Muhil  wajib  sudah  balig serta berakal, namun jika dilakukan muhil masih anak kecil berakibat batal atau tidak sah.
b. Muhtal yakni individu yang menerima hiwalah. Muhtal wajib individu yang berakal  dan  sudah  mampu  secara  hukum,  jadi  jika  dibuat  oleh  yang  tidak berakal atau gila maka hiwalahnya tidak sah.
c. Muhal'alaih ialah seseorang yang dihiwalahi, pun syartatnya jug sama harus memiliki kewarasan serta meridoi.
d. Terdapat utang Muhil terhadap Muhal alaih serta Muhtal terhadap Muhil.
e. Sehingga syarat-syarat hiwalah yang berkaitan dengan utang yang di alihkan dari pihak kesatu, kedua maupun ketiga, yakni:
1) Syarat Muhil (Pengalihan utang)
Memiliki dua syarat yakni:
a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perjanjian akad. Hal ini bisa di dapatkan  bila ia memiliki akal sehat dan mampu. Hiwalah tidak sah jika di buat  oleh  seseorang  yang  kewarasannya  terganggu  dan  anak-anak  sebab tak  mampu atau  belum  bisa  dipandang  sebagai    seseorang  yang memiliki kemampuan hukum.
b. Adanya  rasa  rela  bagi  seorang  Muhil.  Hal  ini  di  karenakan  hiwalah memiliki  arti  pelupusan  hak  miki  sehingga  tidak  sah  bila  ia  terpaksa.  Ibn Kamal  berkata  dalam  al  Idah  bahwasanya  syarat  kerelaan  dalam pengalihan utang dibutuhkan waktu berlakunya suatu tuntutan.
Kerelaan orang yang menerima pindahan utang yakni hal ini yang wajib  dalam  kegiatan  hiwalah  menurut  para  ulama  seperti  mazhab Hanafiah, Malikiah maupun Syafi’iah memiliki pendapat bahwsanya nilai
kerekaan seseorang yang menerima pindahan utang tersebut yakni sebuah hal  yang  harus  dibuat  dalam  hiwalah  sebab  utang  yang  dialihkan  ialah haknya,  sebab  itu  tidak  bisa  di  alihkan  dari  sebuah  tanggungan  individu pada individu lainnya tanpa ada sebuah kerelaan (Nugraheni, 2017).
Kesimpulannya sebab penyelesaian sebuah tanggungan memiliki nilai perbedaan,  dapat  dengan  mudah,  sulit,  cepat  maupun  tertunda-tunda. Hanabilah  mengemukakan  bahwasanya  bila  muhal  ‘alaih  dalam  hal  ini seseorang  yang  memilikiutang  pada  muhil  harus  mampu  membayar dengan tidak menunda-nunda maupun tidak membangkangnya, kemjudian orang  yang  menerima  pengalihan  harus  terima  pengalihan  tersebut kemudian tanpa diisyaratkan adanya rasa rela darinya.
Mayoritas  para  ulama  memiliki  beralasan  tentang  ada  tidaknya kewajiban  muhal  (orang  yang  menerima  pindahan)  dalam  menerima hiwalah  yakni  sebab  muhal  ‘alaih  keadaannya  yang  memiliki  ada perbedaan  yang  gampang  melunasi  dan  ada  pula  yang  melambatkan pembayaran. Sehingga dengan begitu, maka muhal ‘alaih gampang dengan cepat  dalam  membayar  tanggungannya,  bisa  dibilang  bahwasanya  muhal harus  menerima  hiwalah.  Akan  tetapi  maka  muhal  ‘alaih  masuk  dalam individu  yang  rumit  dan  suka  menunda-nunda  menyelesaikan  utangnya, semua  ulama  memilik  pendapat  muhal  tanpa  mewajibkan  dalam menetrima kegiatan hiwalah (Karim & Islam, 2006).
Bagi seorang Muhil memiliki persyaratan yakni, ia disyaratkan dalam berkewajiban  kesatu,  mempunyai  berkemampuan  dalam  melaksanakan perjanjian  atau  akad.  Hal  ini  untuk  bisa  dimiliki  maka  ia  harus  berakal sehat  dan  mampu.  Sebab  Hawalah  tidak  sah  jika  dilaksankan  oleh  orang yang kurang waras dan anak kecil sebab ia belum bisa dipandang sebagai individu  yang  memiliki  kemampuan  secara  hukum.  Kedua,  Muhil memiliki  kerelaan.  Ini  di  karenakan  hawalah  memiliki  maksud kepemilikan  dengan  begitu  tidak  sah  bila  dipaksakan.  Di  luar  itu persyaratan  ini  diharuskan  para  ahli  fiqih  terutama  bagi  meredam  rasa kecewa  ataupun  menyingung  yang  mungkin  akan  dirasakan  oleh  seorang Muhil dalam melakukan perjanjian hawalah (Siswanto, 2017).
2) Syarat Muhal (Pemiutang Asal)
Ada tiga tiga syarat yakni:
a. Harus  mempunyai  kemampuan  dalam  melakukan  akad.  Hal  ini  setara dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh Muhil.
b. Kerelaan dari Muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan.
c. Penerimaan  penawaran  harusnya  berlaku  untuk  majlis  aqad.  Ini  ialah persyaratan berkontrak dalam perjanjian.
Pendapat  para  ulama  seperti  dari    Malikiah,  Syafi’iah  dan  Hanabilah bahwasanya tidak ada syarat kerelaan muhal ‘alaih, ini didasarkan pada hadist yang  artinya:  Bila  salah  satu  individu  diantara  kamu  sekalian  dialihkan
utangnya  terhadap  individu  yang  mampu,    maka  ikutilah  atau  menerima. (HR.Bukhari  dan  Muslim).  Selain  itu,  hak  ada  pada  muhil  dan  juga  boleh menerimanya  sendiri  maupun  mewakilkan  pada  orang  lain.  Hanafiah menyatakan  bahwa  diisyaratkan  adanya  suatu  kerelaan  muhal  ‘alaih  sebab setiap  individu  memiliki  perbedaan  sikap  dalam  memebereskan  persoalan utang  piutangnya,  sebab  tak  harus  melalui  sebuah  yang  tidak  membuat keharusannya.  Pernyataan  yang  rajih  (valid)  yakni  tidak  ditentukan  adanya kerelaan muhal ‘alaih. Kemudian muhal ‘alaih utangnya akan dibayar dengan kuantitas yang setara dengan siapapun dari keduanya (Rahmi, 2018).
3) Syarat Muhal Alaih (Penerima Pindah Hutang)
a. Muhil dan Muhal harus berakal serta baligh.
b. Kerelaan  disini  berarti  tidak  memiliki  unsur-unsur  paksaan  dalam menerima  pengalihan  utang,  perjanjiannya  tak  sah,  namun  hal  ini menurut  ulama  Maliki  tidak  mensyaratkan  kerelaan  dalam  penerima hiwalah.  Dalam  penerimaan  mestinya  dibuat  di  dalam  sebuah  majlis akad.  Abu  Hanifah  da  Muhammad,  menyatakan  syarat  ketiga  dibawah ini  yakni  syarat  perjanjian.  Sehingga  syarat  yang  berhubungan  dengan Muhal Alaih. Kesatu, sama dengan syarat pertama bagi Muhil dan Muhal yaitu  berakal  dan  balig.  Kedua,  adanya  sebuah  kerelaan  dari  hatinya sebab  tidak  boleh ada  pemaksaan.  Ketiga,  ia  harus  menerima  perjanjian hawalah  di  dalam  sebuah  majlis  ataupun  di  luar  majlis.  (Hermansyah, 2013).
4) Ketentuan Muhal Bih (Hutang).
Para  ulama  berpendapat  bahwa  ada  dua  ketentuan  dalam  pelaksanaan pengalihan utang, yakni:
a. Dalam  utang  hendakanya  berlangsung  kepada  piutang  dan  pengalihan utang.  Seandainyaa  bila  bukan  utang  dalam  peran  akadnya  menjadi perwakilan,  kemudian  aplikasinya  hiwalah  dalam  wujud  barang    tidak sah, sebab dia tidak termasuk dalam tanggungan.
b. Hutang  tersebut  hendaklah  berupa  utang  umum.  Hutang  yang  tidak general  tidak  legal  dipindahkan,  seperti  bayaran  ganjaran  yang  mesti dibayar  oleh  seseorang  yang  dibenarkan  menanggungnya  melalui pembayaran,  sebab  hal  tersebut  utangnya  tidak  lazim.  Sederhananya, setiap  utang  yang  tidak  sah  tidakbisa  di  buat  tujuan  jaminan,  dan dipindahkan (Nugraheni, 2017).
Kesimpulannya  syarat  yang  berkaitan  dengan  Muhal  Bih.  Kesatu yakni, harus berwujud utang serta utang tersebut merupakan tanggungan dari seorang Muhil terhadap Muhal. Kedua, utang tersebut wajib berwujud utang secara  umum  maksudnya  jika  utang  itu  dapat  dihapuskan melalui  pelunasan ataupun penghapusan.

## 5) Beban Muhil Setelah Hiwalah
Hiwalah  yang  berlangsung  sah  melalui  sendirinya  tanggung  jawab sebagai  muhil  selesai.  Sehingga  muhal  ‘alaih  mengalami  kerugian  ataupun membantah  hiwalah  atau  juga  meninggal  dunia,  sehingga  muhal  tidak diperbolehkan  kembali  lagi  pada  muhil,  hal  ini  yakni    menurut  pernyataan ulama  jumhur.    Menurut  madzhab  Maliki,  jika  muhil  sudah  menipu  muhal, ternyata muhal ‘alaih individu yang fakir sehingga tidak mempunyai sesuatu apapun  dalam  membayarnya,  dengan  itu  muhal  boleh  kembali  lagi  pada muhil.  Imam  Malik,  mengemukakan  orang  yang  menghiwalahkan  utang terhadap  pihak  lain,  selanjutnya  muhal  ‘alaih  mengalami  kerugian  atau meninggalkan  dunia  dan  ia  belum  bisa  bayar  kewajibannya,  sebab  muhal tidak  boleh  kembali  bagi  muhil  Abu  Hanifah,  Syarih  dan  Ustman  memiliki opini bahwasanya jika dalam kondisi muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau  meninggal  dunia,  sehingga  seseorang  yang  memberikan  utang    akan balik lagi terhadap muhil dalam menagihnya (Jafar, Bahar, & Lusiana, 2013).
6) Jenis-Jenis Hiwalah
Adapun jenis-jenis hiwalah sebagai berikut:
a. Hiwalah Muthlaqoh
Hiwalah  Muthlaqoh  terjadi  jika  seseorang  yang  berhutang  (pihak kesatu)  terhadap  seseorang  (pihak  kedua)  dalam  mengalihkan  hak penagihannya terhadap pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga tersebut memiliki  utang  terhadap  orang  kesatu.  Contohnya:  Jika  Ana  berhutang terhadap Bani dan Ana mengalihkan hak penagihan Bani terhadap Ceni, sedangkan  Ceni  tidak  memiliki    hubungan  utang  pituang  kepada  Bani, dengan  begitu  hiwalah  ini  bernama  Muthlaqoh.  Namun  hanya  terdapat dalam  madzhab  Hanafi  dan  Syi’ah  sedangkan  jumhur  ulama mengkategorikan jenis hiwalah ini sebagai kafalah  (Mawardi & Susanti, 2019).
b. Hiwalah Muqoyyadah
Bilamana  ada  kegaitan  bila  Muhil  mengalihkan  hak  penagihan Muhal  terhadap  Muhal  Alaih  sebab  terakhir  ada  utang  terhadap  Muhal, hal  ini  disebut  Hiwalah  Muqoyyadah.  Hiwalah  ini  yang  bolehkan  (jaiz) yang di dasarkan yang di sepakati para ulama.
Ketiga  madzhab  selain  madzhab  hanafi  mengemukakan  bahwasanya hanya  membolehkan  hiwalah  muqayyadah  dan  menciptakan  ketentuan terhadap  hiwalah muqayyadah supaya utang muhal terhadap muhil dan utang muhal alaih  terhadap muhil  wajib  setara,  baik  sifat  maupun  jumlahnya.  Bila telah  serupa  jenis  dan  jumlahnya,  sehingga  salah  hiwalahnya.Namun  bila salah  satunya  memiliki  perbedaan,  hal  ini  menjadikan  hiwalah  tidak  sah (Nugraheni,  2017).  Hiwalah  Jika  ditinjau  dari  segi  obyeknya  terdapat  dua objek, yakni:
a. Hiwalah Haq
Hiwalah  ini  ialah  pengaliahn  piutang  dari  satu  piutang  terhadap piutang yang lain dalam wujud uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal  ini  yang  bertindak  sebagai  Muhil  ialah    pemberi  hutang  yang mengalihkan  haknya  pada  pemberi  hutang  pihak  lain  sementara  orang yang  berhutang  tidak  berganti,  yang  berganti  ialah  piutang.  Ini  terjadi jika piutang Ana memiliki utang terhadap piutang Bani.
b. Hiwalah Dayn
Hiwalah  ini  ialah  pengalihan  utang  terhadap  orang  lain  yang memiliki  utang  untuknya  yang  memiliki  perbedaan  dari  hiwalah  Haq. Sehingga  hakikatnya  hiwalah  dayn  setara  dengan  pemahaman  dengan hiwalah yang sudah dikemukakan terdahulu.
7) Berakhirnya Akad Hiwalah
Hal-hal yang mengakibatkan hiwalah bisa berakhir yakni :
a. Adanya  pembatalan  atau  fasakh.  Sehingga  ini  terjadi  jika  akad  hiwalah belum dibuat sampai tahapan akhir lalu dibatalakn. Dalam keadaan ini hak penagihan dari Muhal dapat  kembali lagi terhadap Muhil.
b. Hilangnya  hak  Muhal  Alaih  disebabkan  karena  ia  meninggal  dunia  atau terjadi  kebangkrutan  ataupun  ia  mengingkari  adanya  perjanjian  hiwalah sedangkan Muhal tidak bisa menghadirkan bukti atau saksi.
c. Jika  Muhal  alaih  sudah  melakukan  tanggungjawabnya  terhadap  Muhal. Hal  ini  yang  berarti  akad  hiwalah  betul-betul  telah  dicukupi  oleh  semua pihak.
d. Muhal  meninggal  duni  sedangkan  Muhal  alaih  mewarisi  harta  hiwalah sebab pewarisan ialah salah satu penyebab kepemilikan. Namun bila akad ini hiwalah muqoyyadah, sehingga akan  berakhir sudah,  akad hiwalah itu menurut madzhab Hanafi.
e. Muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah terhadap Muhal Alaih dan ia pun menerimanya sedekahnya itu.
f. Jika  Muhal  menghapusbukukan  kewajiban  membayar  hutang  kepada Muhal Allah.
8) Produk Hiwalah pada Bank Syariah
Dalam  kegiatan  perbankan  Syariah  hiwalah  sebuah  produk  fasilitasyang umumnya  agar  bisa  membantu  supplier  menghasilakn  modal  tunai  suapay bisa  melanjutkan  usahanya.  Sehingga  bank  dapat  ganti  biaya  atas  jasa pemindahan  hutang.  Dalam  mengantisipasi  kerugian  yang  bisa  saja  timbul, dalam  hal  ini  bank  butuh  kegaitan  dalam  penelitian  atas  kemampuan  pihak yang  berhutang  dan  kebenaran  suatu  transaksi  di  antara  yang  mengalihkan utang  dengan  yang  berhutang  tersebut.  Sebab  keperluan  supplier  akan  di likuiditas,  sehingga  ia  meminta  bank  untuk  mengalih  piutang.  Melalui kegiatan  tersebut  Bank  akan  menerima  pembayaran  dari  pemilik  proyek (Huda & Heykal, 2010).
Akad hiwalah  pada umumnya diimplementasikan kepada hal-hal berikut ini yaknit:
1. Factoring atau  anjak  piutang,  dimana  para  nasabah  yang  mempunyai piutang  terhadap  pihak  ketiga  mengalihkan  piutang  itu  pada  bank, kemudian  bank    membayar  piutang  dan  bank  menagihnya  dari  pihak ketiga.
2. Post-dated  check ,  hal  ini  bank  bertindak  sebagai  juru  tagih  tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3. Bill  discounting .  Secara  prinsip,  bill  discounting  setara  dengan  hiwalah. Hanya  saja,  dalam  bill  discounting  nasabah  hanya  membayar  fee, sementara pembahasan fee tidak di dapati dalam perjanjian al hiwalah.

## 3. Analisis Teoritis
Sebagai Asas Kebermanfaatan bagi masyarakat sehingga suatu perjanjian harus mendatangkan  kemaslahatan  dalam  kehidpuan  bermuamalah  karena  tujuan  dari syariah  ialah  agar  dapat  meningkatkan  kemaslahatan  umat  yang  terdapat  pada pemeliharaan keyakinan, akal, hidup, keturunan maupun harta yang hal ini terdapat pada  Al-Hiwalah.  Kemudian  dalam  implementasinya  di  perbankan  syariah  wajib sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yakni fatwa Nomor 12/DSN/-MUI/IV/2000 mengenai hiwalah.
Hiwalah  ini  diperbolehkan  karena  sebab  adanya  maslahat,  dalam  kegiatan  manusia dalam kemudahan bermuamalah. Sebab hiwalah termasuk akad tabaru yang memiliki tujuan  untuk  tidak  memperoleh  keuntungan,  namun  jika  ingin  mendapatkan keuntungan  biasanya  bank  syariah  menggunakan  hiwalah  bil  ujrah  namun  hanya terdapat  pada  hiwalah mutlaqah,  sehingga  muhal alaih  boleh meminta imbalan  atas ketersediaanya  secara  jelas  namun  harus  sesuai  kesepakatan  bersama.  Walaupun untuk  hiwalah  bil  ujrah  masih  banyak  perdebatan  karena  takut  merusak  makna hiwalah  tersebut,  namun  pendapat  yang  paling  kuat  ialah  pendapat  yang membolehkan  pengambilan  ujrah  atas  akad  tolong  menolong  jika  ada  saling  ridho dikedua belah pihak dan tidak mengandung kegiatan ribawi, dan yang di pungut atas jasanya  bukan  pada  akad  utang  pitang  atau  yang  berpotensi  menjadi  akad  piutang (Wulandari,  2019).  Pelaksanaan teknis  di  perbankan  syariah  seperti  yang  dilakukan di PT. Bank BRI Syariah KCP Soreang tempat prakek kerja lapangan penulis yakni akad  pemindahan  utang  nasabah  terhadap  bank.  Posisi  nasabah  meminta  tolong kepada  bank  supaya  membayar  terlebih  dulu  utangnya  atas  akadnya  terhadap  yang berutang.  Kemudian  bank  selanjutnya  menagih  kepada  yang  berutang  tersebut. Bantuan bank  tersebut dalam membayarkan utang lebih dulu, namun bank biasanya membebankan biaya jasa penagihan. Namun dalam menentukan biaya jasa kecil dan besarnya  tergantung  resiko  Dalam  piutang  tersebut.  Dalam  akad  hiwalah  ini memebrikan manfaat dan keuntungan yakni:
a. Di mungkinkan dapat menyelsaikan piutang dengan segera.
b. Tersedia dana talangan bagi yang membutuhkan.
c. Menjadi sumber dana penghasilan non pembiyaan bagi bank Syariah.

## Kesimpulan
Kaidah fiqh al-hiwalah
م ا ﺮ ح ن   فْعًا فهو ﺮبا ﺮ ج ٍ ْض ﺮ كُل  ق
Artinya  “setiap  utang  piutang  yang  mendatangkan  manfaat  (untung  yang  berpiutang) adalah  riba  yaitu  haram”  cocok  di  implementasikan  pada  perbankan  Syariah  dalam pelaksanan  pada  akad  tabarru.  Dalam  perihal  ini  terjalin  perpindahan  tanggungan ataupun  hak  dari  seseorang  terhadap  pihak  lain.  Menurut  para  ulama,  hiwalah  ialah pemindahan  beban  hutang  dari  muhil  (orang  yang  berhutang)  jadi  tanggungan  muhal‘ alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang). Dalam hiwalah  Muthlaqoh terjalin bila  orang  yang  berhutang  (orang  awal)  kepada  orang  lain(  orang  kedua)  alihkan  hak penagihannya  kepada  pihak  ketiga  tanpa  didasari  pihak  ketiga  ini  berhutang  kepada orang  awal  Hiwalah  Muqoyyadah  terjalin  bila  Muhil  alihkan  hak  penagihan  Muhal kepada Muhal Alaih sebab yang terakhir memiliki hutang kepada Muhal. Inilah hiwalah yang boleh( jaiz) bersumber pada konvensi para ulama.
Dalam  praktek  perbankan  syariah  sarana  hiwalah  lazimnya  buat  menolong supplier memperoleh modal tunai supaya bisa melanjutkan usahanya. Bank menemukan ubah  bayaran  atas  jasa  pemindahan  hutang.  Buat  mengestimasi  kerugian  yang  hendak mencuat  bank  butuh  melaksanakan  riset  atas  keahlian  pihak  yang  berhutang  serta kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berhutang.

## BIBLIOGRAFI
Azhari,  Fathurrahman.  (2015).  Qawaid  Fiqhiyyah  Muamalah.  In Journal  of  Chemical Information and Modeling .
Hermansyah.  (2013).  Implementasi  Akad  Hawalah  Pada  Bank  Syariah  Dihubungkan Dengan Pasal 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Scientica , Vol. 1, p. 3.
Huda, Nurul, & Heykal, Mohamad. (2010). Lembaga Keuangan Islam . Kencana.
Jafar,  Nurhaedar,  Bahar,  Burhanuddin,  &  Lusiana,  Siswanti.  (2013).  Perlindungan Hukum Terhadap Bank Syariah Pada Akad Hiwalah. Syari’ah , 02 (04), 1–16.
Karim,  Adiwarman  A.,  &  Islam,  Bank.  (2006).  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan,  Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada .
M.Rzki Naufal, S. .. (2018). Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil-Alihan Hutang Dari Perbankan Konvensional. Journal of Chemical Information and Modeling , 1– 173. Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8191/Tesi s M. Rizki Naufal.pdf?sequence=1
Mawardi,  Sumari,  &  Susanti,  Nawal  Ika.  (2019). Analisis  Jual  Beli  Kredit  Sepeda Motor  Dengan  Sistem  Hiwalah  (Studi  Kasus  Masyarakat  Desa  Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Yang Mengajukan Kredit Di Dealer Wafa Motor Dan Melalui Leasing Fif (Financial Information Finance ) . 5 (2), 127– 144.
Nizaruddin.  (2013).  Hiwalah  Dan  Aplikasinya  dalam  Lembaga  Keuangan  Syari’ah. Studia Islamika , 7 (1), 326–365.
Nugraheni,  Destri  Budi.  (2017). Analisis  Fatwa  Dew  an  Syariah  Nasional  Tent  ang Wakalah,  Haw  alah  ,  dan  Kaf  alah  Dalam  Kegiat  an  Jasa  Perusahaan  Pem biayaan Syariah . 2 , 124–136.
Nurhayati,  Sri.  (2013).  Akuntansi  Syariah  di  Indonesia  (Edisi  3). Salemba  Empat: Jakarta .
Rahmi,  Rahmi.  (2018).  Aplikasi  Akad-akad  pada  perbankan  syariah. Al  Hurriyah: Jurnal Hukum Islam , 15 (1), 89–102.
Siswanto,  Eko.  (2017).  Pengalihan  Utang  Dalam  Ekonomi  Islam. Islamic  Economic , 2 (2), 111–127.
Sudiarti, Sri. (2018). Fiqih Muamalah Kontemporer . Retrieved from http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/Fiqih Muamalah Kontemporer
Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan. Jakarta : Mitra Wacana Merdeka , pp. 286–288.
Suhendi, Hendi. (2010). Fiqh Muamalah, Ed. 1, Cet. Jakarta: Rajawali Pers .
Syahpawi,  syahpawi.  (2012).  Hiwalah  sebagai  solusi  dalam  mengatasi  kredit  macet dalam  perbankan  syariah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Kita , I (vol  1  No.2  [2012]: Istihaduna: Jurnal Ilmisah Ekonomi Kita-Desember), 165–175.
T.  Abrar,  Za.  (2017).  Hiwalah  Dan  Aplikasinya  Dalam  Produk  Bai’  Al-Istishna’  Di Bank Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 1 (2), 1–14.
Toyyibi,  Abdul  Majid.  (2019).  Implementasi  Hawalah  Pada  Pembiayaan  Bermasalah Studi  Kasus  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Usaha  Gabungan  Terpadu  Bmt Sidogiri  Kcp  Omben  Tahun  Buku  2018. Profit :  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan Perbankan Syariah , 3 (2), 38–50.
Wulandari,  Fifi.  (2019).  Implementasi  Fatwa  DSN  MUI  No.  31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang  Pengalihan  Utang  Terhadap  Pembiayaan  Take  Over  di  BRI  Syariah Kantor  Cabang  Madiun. Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling , 53 (9), 1689–1699.