## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.303 8 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Studi Pemberdayaan Sosial NGO di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dwi Arini Nursansiwi 1 , Rahmad Hidayat 2* 1,2 STISIP Mbojo, Bima, Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 2 8 Febuari 2022 Publish: 14 Maret 2022 This article discusses social activism conducted by the LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima  in  the  realm  of  community  empowerment  in  Oi  Bura  Village,  Tambora  District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province. This study is important to fully map the contribution  of  NGOs  as  one  of  the  non-state  actors  in  empowering  the  poor  or disadvantaged.  The  task  of  community  empowerment  and/or  poverty  alleviation  is  the full  responsibility  of  the  government  as  mandated  by  the  constitution  in  force  in  the
Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia.  However,  the  role  of  actors  and organizations outside the government sector, such as NGOs, is also very much needed in conducting such tasks for the sake of accelerating the realization of social welfare as a whole. Through a case study approach, this study focused on the current conditions of the  socio-economic  life  of  the  residents  of  Oi  Bura  Village  and  the  role  of  social empowerment conducted by the LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima. Elements of the organizational  leaders,  the  implementation  team  for  the  community  empowerment program, and several villagers were the subjects of the research. Referring to some field findings, it can be concluded that social activism, as  done by the  LAKPESDAM  PCNU Kabupaten  Bima  through  the "Peduli"  program  for  two  years  (2014-2016)  in  Oi  Bura Village,  was  significant  and  contributed  to  social  awareness  and  community empowerment.  This  NGO  has transferred  knowledge about  social inclusion,  intensified the  provision  of  basic  services,  and  expanded  access  to  citizen  interaction  with  the Village Government.
Keywords:
Activism, Village,
Inclusion, NGO, Empowerment .
Info Artikel

## ABSTRACT
Article history:
Diterima : 2 8 Febuari 2022 Publis : 14 Maret 2022 Tulisan  ini  membahas  aktivisme  sosial  yang  dijalankan  LAKPESDAM  PCNU Kabupaten  Bima  dalam  ranah  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Oi  Bura  Kecamatan Tambora  Kabupaten  Bima  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Kajian  ini  menjadi  penting artinya  untuk  memetakan  secara  utuh  kontribusi  NGO  sebagai  salah  satu  aktor  non- negara dalam  memberdayakan  masyarakat  miskin atau tertinggal. Tugas pemberdayaan masyarakat  dan/atau  pengentasan  kemiskinan  sebenarnya  merupakan  tanggung  jawab penuh pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi yang berlaku dalam Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia.  Meskipun  demikian,  peran  aktor  dan  organisasi  yang berada  di  luar  sektor  pemerintah,  seperti  NGO,  juga  sangat  dibutuhkan  dalam melaksanakan tugas semacam itu demi akselerasi perwujudan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.  Melalui  pendekatan  studi  kasus,  kajian  ini  tertuju  pada  kondisi  terkini kehidupan  sosial-ekonomi  masyarakat  Desa  Oi  Bura  dan  peran  pemberdayaan  sosial yang dijalankan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima. Unsur pimpinan organisasi, tim pelaksana  program  pemberdayaan  masyarakat,  dan  beberapa  warga  menjadi  subyek penelitian.  Mengacu  pada  sejumlah  temuan  lapangan  dapat  disimpulkan  bahwa aktivisme sosial sebagaimana dilakukan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima melalui program  “Peduli”  selama  dua  tahun  (2014-2016)  di  Desa  Oi  Bura,  adalah  bersifat signifikan  serta  kontributif  menumbuhkan  kesadaran  sosial  dan  keberdayaan  warga. NGO  tersebut  telah  mentranfer  pengetahuan  tentang  inklusi  sosial,  mengintensifkan pemberian  layanan  dasar,  dan    memperluas  akses  interaksi  warga  dengan  Pemerintah Desa.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Rahmad Hidayat STISIP Mbojo, Bima, Indonesia Email: rahidsmart@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Tulisan ini mengkaji aktivisme sosial yang diperankan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima. Kajian ini menjadi penting artinya untuk memetakan secara utuh kontribusi NGO sebagai salah satu  aktor  non-negara  dalam  memberdayakan  masyarakat  miskin  atau  tertinggal.  Tugas pemberdayaan  masyarakat  dan/atau  pengentasan  kemiskinan  sebenarnya  merupakan  tanggung jawab penuh pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi yang berlaku dalam Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Meskipun  demikian,  peran  aktor  dan  organisasi  yang  berada  di luar  sektor  pemerintah,  seperti  NGO,  juga  sangat  dibutuhkan  dalam  melaksanakan  tugas semacam itu demi akselerasi perwujudan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.
Sebagaimana  diketahui  Kabupaten  Bima  dikategorikan  sebagai  salah  satu  kabupaten tertinggal  dari  199  kabupaten  tertinggal  di  Indonesia,  sebagaimana  tertuang  dalam  dokumen Strategi  Nasional  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Nomor  001/KEP/M-PDT/II/2005  dan Peraturan  Menteri  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Nomor  07/PER/M-PDT/III/2007  tentang Penetapan  Daerah  Tertinggal  di    Indonesia  (Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Bima, 2013). Salah satu indikator yang mencerminkan ketertinggalan Kabupaten Bima sebagai daerah  otonom  di  Indonesia  adalah  dengan  tingginya  jumlah  individu  miskin  yakni  118.211 jiwa atau 19.41% pada tahun 2010.  Ditambah kondisi keperihatinan pada rendahnya daya beli masyarakat; rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 7,3 tahun (setara kelas 1 SMP); masih terdapat  ±  5,33%  penduduk  tergolong  buta  huruf  dan  buta  aksara;  serta  relatif  rendahnya kesadaran  masyarakat  terhadap  pola  hidup  bersih  dan  sehat  (Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Bima, 2010).
Pemerintah  Kabupaten  Bima  dalam  penyelenggaraan  pemerintahannya  masih mengalami  permasalahan  mendasar  dengan  meningkatnya  jumlah  penduduk  miskin  ini  dari tahun  ke  tahun.  Kemiskinan  adalah  realitas  sehari-hari  yang  dihadapi  oleh  sebagian  besar masyarakat.  Kemiskinan  yang  muncul  dicirikan  dengan  adanya  kondisi  kekurangan  pangan, ketidaklayakan tempat tinggal, atau ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan  yang  standar.  Hal  ini  merupakan  kondisi  yang  telah  berlangsung  cukup  lama. Penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun berjalan lambat karena berbagai alasan, baik alasan  ekonomi  maupun  hal-hal  lain  yang  menyebabkan  masyarakat  sulit  keluar  dari  status miskin, atau bahkan bertambah miskin akibat bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya.
Untuk  keluar  dari  kondisi  ketertinggalan  seperti  ini,  Pemerintah  Kabupaten  Bima telah melaksanakan  berbagai  upaya  strategis  dalam  rangka  pengentasan  kemiskinan  yang  dialami masyarakat.  Demi  pencapaian  efektivitas  intervensi  yang  dilakukan,  Pemerintah  Kabupaten Bima  kerap  bermitra  dengan  pihak  swasta  dan  elemen  masyarakat  sipil  yang  ada  dalam pelaksanaan  sejumlah  program  yang  berorientasi  pada  pengentasan  kemiskinan  atau pemberdayaan sosial. Elemen masyarakat sipil yang selalu digandeng oleh  otoritas lokal dalam kerja-kerja  pemberdayaan  sosial  adalah  NGO.  Pemerintah  Daerah  sangat  menyadari  bahwa NGO mampu membuktikan kompetensi sebagai bagian integral dari struktur institusional yang selalu  berupaya  mengatasi  masalah  kemiskinan,  pembangunan  pedesaan,  kesetaraan  gender, konservasi lingkungan, manajemen bencana, hak asasi manusia, dan isu-isu sosial lainnya. NGO bisa  dimaknai  secara  sederhana  sebagai  lembaga  non-pemerintah,  organisasi  non-profit,  dan struktur  tindakan  kolektif  yang  menyediakan  sarana  artikulasi  kepentingan  serta  memberikan pelayanan  (jasa)  bagi  masyarakat  sebagai  penerima  manfaat  ( beneficiaries )  atas  program  dan aksi nyata yang dilakukannya.
Fakta  membuktikan  bahwa  saat  ini,  posisi  institusi  masyarakat  sipil  seperti  NGO diasumsikan menguat. Hal ini ditopang oleh kemampuan NGO yang berusaha mentransformasi masalah-masalah  sosial  ke  dalam  isu-isu  publik  dan  berkampanye  seputar  isu  tersebut  guna mempengaruhi  kebijakan  publik  atau  perilaku  swasta  (Schneller,  dikutip  Vileyn,  2011:  42). NGO telah membuktikan diri sebagai saluran  yang paling efektif bagi individu-individu untuk berpartisipasi  dalam  keputusan  publik.  Dalam  masyarakat  demokratis,  NGO  merupakan mekanisme  yang  berdaya  guna  melalui  mana  warga  negara  diwakili  dan  dapat  berpartisipasi
dalam  pemerintah.  NGO  mewakili  banyak  profil,  kepentingan,  dan  aspirasi  yang  ada  dalam masyarakat,  diwakili  secara  konsisten  dan  nyata  dalam  kehidupan  publik  melalui  karya/kerja organisasi-organisasi  tersebut  (Ivancioglo,  2012:  1).  NGO  telah  mampu  bekerja  dalam memperkuat  suara  orang-orang  yang  kurang  beruntung  dalam  pembuatan  keputusan, mempengaruhi  media,  membangun  opini  publik,  dan  melobi  pembuat  kebijakan  (Haynes, dikutip Madon & Sahay, 2012: 13).
Studi  ini  bermaksud  menelaah  lebih  jauh  peran  NGO  dalam  ranah  pemberdayaan masyarakat ( community empowerment ), terutama masyarakat desa. NGO yang dimaksud adalah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) PCNU Kabupaten Bima.  Sebagai  NGO  yang  bergerak  dalam  ranah  pemberdayaan  masyarakat,  saat  ini LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima sedang melaksanakan program “Penguatan Kader Damai Lereng  Tambora  dan  Aparat  Desa  dalam  Mendorong  Desa  Inklusif”  di  Desa  Oi  Bura Kecamatan  Tambora  Kabupaten  Bima,  yang  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  program “Peduli”  LAKPESDAM  PBNU.  Program  Peduli  berada  di  bawah  koordinasi  Kementerian Koordinator  Bidang  Pembangunan Manusia  dan  Kebudayaan  (Kemenko  PMK)  Republik Indonesia yang menggunakan pendekatan “Inklusi Sosial” sebagai usaha untuk memberdayakan masyarakat marjinal, meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas kemiskinan. LAKPESDAM  PBNU  dijadikan  oleh  Kemenko  PMK  sebagai  salah  satu  mitra  nasional pelaksana program, sehingga  LAKPESDAM PCNU  Kabupaten Bima pun bisa turut terlibat di dalamnya karena faktor itu.

## 2. METODE PENELITIAN
Studi  ini  didesain  sebagai  penelitian  kualitatif,  menggunakan  pendekatan  studi  kasus ( case  study )  guna  mencermati  peran  NGO  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Studi  kasus merupakan studi terhadap sebuah isu yang diungkap melalui satu atau lebih kasus dalam sebuah sistem yang terbatas. Peneliti berusaha mengungkap satu sistem terbatas (satu kasus) atau sistem terbatas ganda (kasus-kasus) sepanjang waktu, melalui pengumpulan data detail dan mendalam, mencakup  sumber  informasi  ganda  (seperti  observasi,  wawancara,  materi  audio-visual, dokumen  &  laporan),  serta  melaporkan  sebuah  deskripsi  kasus  dan  tema-tema  berbasis  kasus (Creswell, 2007: 73).
Subyek  yang  diposisikan  sebagai  informan  dalam  riset  ini  adalah  unsur  pimpinan  dan tim  pelaksana  program  pemberdayaan  masyarakat  “LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima” serta sejumlah warga penerima manfaat. Dengan menjadikan mereka sebagai informan, penulis berharap  informasi  detil  perihal  kondisi  kehidupan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  Desa  Oi Bura serta dinamika pelaksanaan program oleh LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima di desa tersebut  bisa  diperoleh  dan  dapat  digunakan  kemudian  untuk  semakin  menguatkan  validitas temuan riset.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Tambora  terletak  di lereng  Gunung  Tambora.Gunung  yang  pernah  menjadi fenomena saat 200 tahun yang lalu terjadi erupsi dan sempat membuat sebagian besar wilayah Asia  dan  Eropa  gelap  sampai  beberapa  bulan,  karena  abu  vulkaniknya  bertebaran.  Kecamatan ini  terdiri  atas  7  desa  yang  penduduknya  menganut  agama  Islam,  Katolik  dan  Hindu,  di  mana kuantitas  warga  beragama  Islam  sangat  dominan.  Total  penduduk  Kecamatan  Tambora  pada tahun 2012 berjumlah 8.616 jiwa atau sekitar 2.150 KK. Jumlah tersebut hanya sekitar 2 persen dari  total  penduduk  Kabupaten  Bima  di  tahun  2012  yakni  sebesar  537.593  jiwa.  Sementara, jumlah  penduduk  Desa  Oi  Bura  adalah  sekitar  650  jiwa  atau  160  Kepala  Keluarga  (KK),  di mana 16 KK atau sepuluh persennya adalah pemeluk Agama Hindu. Secara geografis, Desa Oi Bura  memiliki  batas  wilayah,  di  Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Desa  Labuhan  Kananga, Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Desa  Pancasila  Kecamatan  Pekat  Kabupaten  Dompu, Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Laut,  dan  Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Gunung Tambora.
Program  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  mengangkat  isu  “Penguatan  Kader Damai Lereng Tambora dan Aparat Desa dalam Mendorong Desa Inklusif”.  Penerima manfaat langsung  program  pemberdayaan  ini  adalah  masyarakat  Desa  Oi  Bura  dan  penerima  manfaat tidak  langsung  adalah  masyarakat  Kecamatan  Tambora  secara  umum.  Program  dilaksanakan selama  dua  tahun,  yakni  mulai  akhir  Tahun  2014  sampai  dengan  Tahun  2016  atas  kerjasama LAKPESDAM  PBNU  dengan  Kementerian  Koordinator  Pembangunan  Masyarakat  dan Kesejahteraan  (Kemenko  PMK)  Republik  Indonesia  dan  The  Asia  Foundation  (TAF). LAKPESDAM  PBNU  kemudian  mempercayakan  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima sebagai salah satu dari 13 pelaksana program tersebut di Indonesia.
Pemilihan  Desa  Oi  Bura  oleh  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  sebagai  tempat pelaksanaan program adalah dilatari sejumlah faktor mendasar berupa  tingkat kemiskinan yang tinggi,  ketidaklayakkan  kondisi  infrastruktur  penunjang  aktivitas  dan  mobilitas  warga  desa, ketiadaan kepemilikan identitas kependudukan sebagian besar orang, ketidakseriusan perhatian pemerintah  daerah  dalam  pendayagunaan  potensi  desa,  serta  kenihilan  fasilitas  pelayanan kesehatan  dan  pendidikan  yang  memadai.  Persoalan  semacam  ini  menyebabkan  Desa  Oi  Bura sangat jauh tertinggal dibanding desa-desa lainnya di Kabupaten Bima. Program ini berorientasi membangun  tatanan  sosial  yang  kuat  dan  sinergis  antara  masyarakat  dengan  organisasi masyarakat  sipil  dalam  menjalankan  program  pembangunan  desa  secara  demokratis  tanpa adanya diskriminasi agama-sosial-pendidikan. Selain itu, mayoritas kegiatan yang dilaksanakan berkelindan erat dengan pengawalan substansi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Wawancara dengan Asrul Raman, Ketua LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima, pada 16 Mei 2017).
Orientasi  tersebut  diderivasi  ke  dalam  beberapa  tujuan  (1)  mendorong  Kader  Damai Lereng  Tambora  memiliki  pemahaman  kritis,  berpartisipasi  aktif  dan  mensinergikan  kekuatan masyarakat sipil dalam mendorong proses pembangunan inklusif untuk mewujudkan tata sosial yang harmonis; (2) meningkatkan kapasitas dan kesadaran kritis tim pelaksana program dalam menggelola  program  dan  melakukan  gerakan  partisipatif  dalam  perencanaan  serta pengelolaan pembangunan;  (3)  membangun  kesadaran  inklusi  sekaligus  mendorong  Kader  Damai  Lereng Tambora  memahami  teknik  fasilitasi,  teknik  pencegahan  konflik,  pendataan  potensi  desa, perencanaan  pembangunan  desa,  dan  konsep  sinergisitas  dalam  pencegahan  dini  konflik;  (4) membangun  kesadaran  dan  pemahaman  aparat  desa  dalam  merencanakan  serta  melaksanakan pembangunan  secara  partisipatif  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  transparansi, akuntabilitas,  dan  keadilan  untuk  semua  pihak  tanpa  diskriminasi  berlatar  agama-etnis;  (5) menyediakan  ruang  komunikasi,  konsolidasi,  dan  berbagi  pengalaman  untuk  segenap  Kader Damai  Lereng Tambora dalam mengembangkan praktek-praktek inklusi; (6) mendorong peran aktif  Kader  Damai  Lereng  Tambora  dalam  menggerakkan  pembangunan  partisipatif  tanpa diskriminasi;  dan  (7)  membangun  interaksi  dinamis  Kader  Damai  Lereng  Tambora  dengan berbagai  pihak,  mengambil  manfaat  dari  pengalaman  sukses  dalam  mendorong  terwujudnya harmoni  kehidupan  sosial,  dan  mendorong  Pemerintah  Kabupaten  Bima  mereplikasi  sekaligus memperluas dampak positif program “Peduli” di desa-desa lainnya (Wawancara dengan  Abdul Haris, Ketua Tim Pelaksana Program, pada 16 Mei 2017).
Pelaksanaan  program  pemberdayaan  tersebut  memproduksi  banyak  perubahan signifikan.  Masyarakat  Desa  Oi  Bura  dapat  menerima  dengan  baik  program-program    yang dilakukan  oleh  LAKPESDAM  NU  Kabupaten  Bima.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya perubahan yang terjadi di tengah masyarakat Desa Oi Bura. Sebagai contoh, kegiatan pelayanan kesehatan gratis yang difasilitasi NGO lokal ini sangat bermanfaat bagi penduduk wilayah desa sangat  terpencil  dan  tanpa  keberadaan  sarana  Puskesmas,  seperti  Desa  Oi  Bura.  Selain  itu, layanan pengurusan identitas  kependudukan  yakni  KTP,  KK,  Akta Nikah, dan Akta Kelahiran pun  benar-benar  berguna  bagi  segenap  individu  yang  belum  memilikinya  (Wawancara  dengan Ayatullah,  Ketua  Pemuda  Desa  Oi  Bura,  pada  15  Mei  2017).  Cerita  perubahan  semacam  ini menjustifikasi  peran  penting  NGO  dalam  memperkuat  gerakan  demokrasi  dan  pemberdayaan masyarakat  sipil  melalui  berbagai  aktivitas  pendampingan,  penyadaran,  dan  advokasi.
Pemberdayaan  sosial  menjadi  salah  satu  bidang  garapan  NGO  kontemporer.  Upaya pengembangan  masyarakat  yang  dilakukan  NGO  menyasar  penguatan  terapan  konsep kemandirian, partisipasi, jejaring, dan pemerataan (Craig & Mayo, dikutip Huraerah, 2008: 96).
Beragam  kegiatan  telah  berhasil  dilaksanakan  oleh  NGO  ─dari  pelatihan  ke pemberdayaan  masyarakat,  dari  mendiseminasi  penelitian  ke  pengorganisasian  perkumpulan rakyat─  guna  meningkatkan  kesadaran  publik  serta  mendorong  mereka  untuk  menentukan posisi terhadap isu-isu globalisasi, termasuk masalah dan kesulitan yang menyertainya (Yanuar, 2008: 5). Pada kerangka pemberdayaan sosial, NGO dapat menginisiasi sejumlah kegiatan guna memberdayakan  masyarakat  atau  mendukung  pengembangan  kemandirian  kelompok masyarakat  tertentu,  yakni  (1)  mengidentifikasi  kebutuhan  kelompok  lokal  dan  taktik penanganannya,  (2)  melakukan  mobilisasi  dan  agitasi  untuk  usaha  aktif  mengejar  kebutuhan yang telah diidentifikasi, (3) merumuskan kegiatan jangka panjang untuk mewujudkan sasaran- sasaran pembangunan lebih umum, (4) menghasilkan dan memobilisasi sumberdaya lokal untuk kegiatan  pembangunan  pedesaan,  dan  (5)  mengatur  perencanaan  sekaligus  pelaksanaan rangkaian kegiatan (Ralston, dikutip Anggara, 2008: 24).
Sebagai  aktor  non-negara,  NGO  mampu  memainkan  peran  penting  dalam  upaya memperkuat  proses  demokratisasi  di  sebuah  negara  dan  mempromosikan  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia  yang  mendasar.  NGO  mampu  memposisikan  diri  sebagai representative bagi  publik  yang  senantiasa  diatasnamakan  dalam  setiap  aktivitas  advokasi  dan pendampingan  iteratifnya. Kerja  pemberdayaannya  berorientasi  mengatasi  masalah ketidakberdayaan  dan  kemiskinan  masyarakat.  Inti  kerja  pemberdayaan  tersebut  dapat mencakup  pengembangan  ( enabling ),  memperkuat  potensi  ( empowering ),  dan  penciptaan kemandirian.

## 4. KESIMPULAN
Berpijak  pada  data  temuan  lapangan  tentang  proses,  dinamika,  dan  dampak  kegiatan pemberdayaan  LAKPESDAM PCNU  Kabupaten Bima  selama dua tahun  (2014-2016) di Desa Oi  Bura,  penulis  berkesimpulan  bahwa  aktivisme  sosial  NGO  lokal  ini  bersifat  signifikan sekaligus  kontributif  menumbuhkan  keberdayaan  masyarakat.  Keberadaan aktor  non-negara  di level lokal menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang tidak mampu bekerja sendiri dalam  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia  dari  berbagai  aspek.  Otoritas  lokal  mesti membangun  sinergi  dengan  NGO  untuk  akselerasi  pencapaian  tujuan  kegiatan-kegiatan pembangunan darerah. Gagasan dan program strategis NGO harus didukung melalui penerbitan kebijakan akomodatif.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Anggara,  K.  (2008). Pemberdayaan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dalam  Upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) . Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bima.  (2010). Bima  Dalam  Angka  Tahun  2010 .  Kabupaten Bima: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima.
Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Bima.  (2013). Surat  Keputusan  Bupati  Bima Nomor  726  Tahun  2006  tentang  Penetapan  Desa-Desa  Tertingal  Kabupaten  Bima . Kabupaten Bima: Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
Creswell,  J.  W.  (2007). Qualitative  Inquiry  and  Research  Design  Choosing  Among  Five Approaches . Second Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications. Huraerah  A.  (2008). Pengorganisasian  dan  Pengembangan  Masyarakat:  Model  &  Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan . Bandung: Humaniora. Ivancioglo, V.  (2012). The Role of Non-Governmental Organisations As a Promoter of Public Policy in Moldova . Bucharest: National Endowment for Democracy (NED). Madon,  S.  &  Sahay,  S.  (2002).  An  Information-Based  Model  of  NGO  Mediation  for  the Empowerment of Slum Dwellers in Bangalore. The Information Society , 18 , 13-19.
Vileyn,  M.  (2011). Democratic  Legitimacy  in  Multi-level  Political  Systems:  What  Can  They Learn from Federal Theory? Belgia: University of Antwerp.