## BUNGAN BANK DI SULAWESI SELATAN (MUHAMMADIYAH DAN NU)
Fakhruddin Mansyur 1 , Hasanuddin 2
1 Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Unismuh Makassar
1 Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Unismuh Makassar
Abstrak
Tujuan  peneitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan  atau  menjelaskan  bagaimana pandangan  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan  Muhammadiyah  tentang  penerapan  hukum bunga bank di sulawesi selatan. metode penelitian  yang dimalai dari 1) Rancangan Penelitian,  2)  Data  Dan  Sumber  Data,  3)  Teknik  Pengumpulan  Data,  4)  Teknis Analisis Data hasil penelitian bahwa NU sulawesi selatan menggunkan bank syariah itu  belum  sepenuhnya  dan  belum  ada  intruksi  khusus  dari  pusat  untuk menggunakan  bank  syariah,  hal  ini  berbeda  dari  hasil  muktamar  NU  yang  sudah jelas-jelas  mengharamkan  bunga  bank  itu  artinya  ini  merupakan  intruksi  khusus kepada  kader  NU  untuk  menggunkan  bank  syariah.  sedangkan  Muhammadiyah wilayah  sulawesi  selatan  maka  disimpulkan  bahwa  Muhammadiyah  sangat memegan  teguh  putusan  yang  telah  ditetapkan  dan  setiap  amal  usaha  dan  orton harus mengikuti keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Kata Kunci: Bunga Bank, NU, Muhammadiyah

## Abstract
The purpose of this study is to describe or explain how the views of  Nahdatul Ulama (NU)  and  Muhammadiyah  about  the  application  of  bank  interest  law  in  south Sulawesi. the research methods are resolved from 1) Research Design, 2) Data and Data  Source,  3)  Data  Collection  Technique,  4)  Technical  Analysis  Data  research results that NU South Sulawesi used sharia banks is not fully and there is no special instructions from the center to use the bank sharia, this is different from the results of the NU congress that has clearly prohibited the interest of the bank it means this is a special instruction to NU cadres to use Islamic banks. while Muhammadiyah region of south  sulawesi  it  is  concluded  that  Muhammadiyah  very  memegan  teguh  decision that  has  been  established  and  every  business  and  ortonal  deed  must  follow  the decision of Muhammadiyah Central leadership.
Kay Word: Flower Bank, Nu, Muhammadiyah.

## A.  PENDAHULUAN
Kegiatan  ekonomi  dari  masa  ke masa  terus  mengalami  perkembangan, yang  dahulu  ada  kini  tidak  ada,  atau sebaliknya.Dulu institusi pemodal seperti bank tidak dikenal dan sekarang ada.Maka  persoalan  baru  dalam  fiqh muamalah muncul ketika pengertian riba dihadapkan  pada  persoalan  bank.  Di
satu  pihak,  bunga  bank  ( interest  bank) terperangkap  dalam  kriteria  riba,  di  sisi lain, bank mempunyai fungsi sosial yang besar,  bahkan  dapat  dikatakan  tanpa bank  suatu  negara  akan  hancur. (Muhammad Juhri: 2002)
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa  tujuan  dari  suatu  bank  adalah mencari    keuntungan  dan  keuntungan
itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat  kredit dari orang luar dengan membayar  bunga.  Sebaliknya  bank memberikan  kredit  dari  kepada  orang luar  dengan  memungut  bunga  yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya.  Jadi  sedikit  penjelasan di  atas,  maka  yang  disebut  bunga  bank adalah tambahan yang harus dibayarkan  oleh  orang  yang  berhutang kepada  bank  atau    keuntungan  yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan  uang  di  bank      dengan besar-kecil  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku  di  bank  tersebut.  Jadi selisih  bunga  itulah  keuntungan  bank. Sehingga  bunga  merupakan  suatu masalah  yang   tidak dapat  dilepaskan dari   perusahan  bank   dunia (umum).
Kasmir (2008 :25) dalam bukunya  “bank  dan  lembaga  keuangan lainnya”  menjelaskan    bahwa  yang
dimaksud dengan bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas selalu berkaitan dalam bidang keuangan.
Ada  yang  mendefinisikan  bank merupakan  sebuah  lembagakeuangan yang  bergerak  menghimpun  dana  dari masyarakat dan kemudian dana tersebut disalurkan kepada yang
memerlukan,  baik  perorangan  maupun
kelembagaan, dengan sistem bunga.(Djejen Dkk: 1996)
Bunga  bank  telah  menimbulkan pro  dan  kontra  di  kalangan  umat  Islam, khususnya di Indonesia. Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama (NU),  dua  organisasi  Islam  terbesar  di Indonesia,  pada  awal  tidak  menyatakan keharaman bunga bank secara langsung. Muhammadiyah dalam Keputusan  Majlis  Tarjihnya  pada  tahun 1968,  1972,  1976  dan  1989,  tidak berhasil  menetapkan  secara  tegas keharaman  bunga  bank.  Walaupun menyatakan bahwa bank dengan system  riba  itu  haram,  tetapi  majelis berpandangan bahwa bunga yang diberikan  oleh  bank-bank  milik    negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya  yang  selama  ini  berlaku termasuk  perkara musytabihat (tidak tentu halal-haramnya). Hal ini berkebalikan  dengan  hasil  rapat  komisi VI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-27  Tarjih  dan  Tajdid  Muhammadiyah di  Universitas  Muhammadiyah  Malang (UMM)    yang    menetapkan    bahwa bunga  perbankan  termasuk    riba sehingga diharamkan. Fatwa
Muhammadiyah tentang haramnya bunga  bank  pada  Sabtu  3  April  2010 tersebut  disambut  positif  oleh  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI),  karena  MUI
sudah  lebih  dulu  mengeluarkan  hukum haram  bunga  bank  sejak  tahun  2003 lalu.
Berbeda dengan MUI dan Muhammadiyah,  NU  justru  menilai bunga bank belum sepenuhnya diharamkan,  karena  masih  ada  yang khilaf  (beda  pendapat)  soal  penetapan hukum  haram  itu.  Dalam  Musyawarah Nasional  alim  ulama  NU  pada  1992  di Lampung, para ulama NU tidak memutus  hukum  bunga  bank  haram mutlak.  Memang  ada  beberapa  ulama yang  mengharamkan,  tetapi  ada  juga yang  membolehkan  karena  alasan darurat dan alasan-alasan lain.
Dariatas  nampak  bahwa  kedua organisasi  tersebut  mempunyai  konsep yang  berbeda  bahkan  berseberangan. Namun,  keduanya  mempunyai  sisi kesamaan  yaitu  demi  kemaslahatan umat  manusia,  meskipun  implimentasi- nya  juga  berbeda.  Perbedaan  tersebut terjadi  karena  adanya  sudut  pandang yang mempenagruhinya dalam menetapkan hukum tersebut.
Oleh karena itu penyusun tertarik  untuk  mencoba  meneliti  dan menelusuri    kembali  permasalahan- permasalahan hukum bunga bank tersebut  menurut  pendapat  Nahdlatul Ulama  melalui Bahsul  Masail -nya  dan Muhammadiyah  dengan Majlis  Tarjih -
nya, dengan titik tekan pada permasalahan dasar yang melatar belakangi dari perbedaan tersebut mengenai  bunga  bank  adalah  melalui metode pengambilan keputasan hukumnya  yang  diambil  dari  segi  kajian fiqhnya.
Berdasarkan latar belakang masalah  di  atas,  penyusun  perlu membatasi  rumusan  pokok  masalah yang  diteliti  agar  mengfokus  dan  tidak meluas, sehingga menjadi jelas. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang penerapan  hukum  bunga  bank  di sulawesi selatan.
Memahami Nahdlatul Ulama (NU)  sebagai  sebuah  organisasi  sosial keagamaan,  secara  komprehensip  dan proporsional, maka tidak dapat mengesampingkan  aspek-aspek  historis (aspek sejarah), yaitu peristiwa- peristiwa  yang  melatar  belakangi  dan mendorong lahirnya Nahdlatul Ulama.
Gafar  Karim  (1995  :  47)dalam bukunya “Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam Indonesia ” Jauh sebelum  lahir  sebagai  organisasi  ,  NU telah  ada  dalam  bentuk  komunitas (jama’ah) yang  diikat  oleh  aktivitas sosial  keagamaan  yang  mempunyai karekter Ahlu as-Sunnah Wa al- Jama’ah. Wujudnya  sebagai  organisasi
tidak lain adalah “penegasan formal dari mekanisme  informal    para  ulama sepaham”.  Arti  penting  dibentuknya organisasi  ini  tidak  lepas  dari  konteks waktu  itu,  terutama  berkaitan  dengan upaya  menjaga  eksistensi  jama‟ah tradisional  berhadapan  dengan  arus paham pembaharuan Islam, yang ketika itu  telah  terlembagakan,  antara  lain dalam Muhammadiyah.
Andree  Feillard  (1995  :  9)  dalam bukunya “NU vis-à-vis Negara ” menjelaskan  Perdebatan  antara  kaum tradisionalis  dengan  kaum  reformis menjadi  semakin  seru  pada  tahun  dua puluhan.    Sehingga    dalam  beberapa diskusi, termasuk di forum Sarekat Islam (SI),  KH.  Wahab  berhadapan  dengan Ahmad  Soerkati.  Seorang  guru  besar dari  Sudan,  Afrika  Timur,  pendiri gerakan  reformasi    al-Irsyad.  Demikian pula  dengan  Ahmad  Dahlan,  seorang pendiri Muhammadiyah.
Ali  As‟ad  (1981  :  91)  dalam bukunya  “ke-NU-an ” menjelaskan  pada tahun  1924-an  merupakan  masa-masa ramainya perdebatan masalah khilafiyah dalam Islam; mengenai bid‟ah, mengenai  ijtihad,  mengenai  madzhab dan  masalah-masalah  fiqhiyah  lainnya. Berkali-kali  telah  diadakan  munazarah (perdebetan  sehat)  untuk  menyelesai- kan masalah ini. Di Surabaya,
munazarah  diikuti  oleh  para  ulama  dari berbagai  daerah,  sebagian  di  bawah kepimimpinan KH. Abdul Wahab Hasbullah,  sebagian  di  bawah  naungan KH.  Mas  Mansur,  dan  sebagian  lagi dipimpin oleh Sorkati. Dalam munazarah ini  Kyai  Wahab  tetap  mempertahankan adanya  bermazhab,  sementara  pihak lain  menentangnya  dengan  gencar, bahkan  membid‟ah-bid‟ahkan  masalah- masalah  semacam  ziarah  kubur,  sholat tarawih  20  rakaat,  pembacaan  qunut pada  saat  sholat  shubuh  dan  lain sebagainya,  selalu  dipertahankan    oleh Kyai  Wahab  sementara  yang  lainnya masih tetap menentangnya.
Pada  tahun  1911  KH.  Ahmad
Dahlan mendirikan “Sekolah Muhammadiyah”.
Dalam sekolah tersebut,  dimasukkan  pula  beberapa pelajaran  yang  lazim  diajarkan  di sekolah  model  Barat,  seperti  ilmu  bumi, ilmu  alam,  ilmu  hayat,  dan  sebagainya. Begitu  pula  diperkenalkan  cara-cara baru dalam pengajaran ilmu-ilmu keagamaan sehingga lebih menarik dan menyerap.Dengan  murid  yang  tidak begitu banyak, jadilah “Sekolah Muhammadiyah” tersebut sebagai tempat persemaian bibit-bibit pembaharu dalam Islam di Indonesia.
Dalam Islam sebagai wahana untuk menjembatani dan menyelamatkan ajaran  Islam  dari    adanya  pengaruh obyektif  yang  bersifat  internal  maupun yang bersifat eksternal bagi perkembangan  Islam  selanjutnya  di Indonesia. Maka pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 yang bertepatan dengan tanggal  18  November  1912  Jam‟iyah Muhammadiyah  berdiri  yang  di  dalam anggaran  dasarnya  pertama  kalinya bertujuan:  “Menyebarkan  Pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. kepada penduduk bumi-putera, di dalam residensi Yogyakart a” serta “Memajukan perihal  agama  Islam  kepada  sekutu- sekutunya”.

## B.  METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  ini,  penulis menggunakan  pokok-pokok  bahasan secara  sistematis  yang  terdiri  dari  lima bab  dan  pada  tiap-tiap  bab  terdiri  dari sub-sub sebagai  perinciannya.
Sifat  dari  penelitian  ini  adalah deskriptif,  analitik  dan  komparatif.  (Lexy J.  Moleong,  2000:6).  Penelitian  ini berusaha  memaparkan  tentang  hukum bunga  bank  secara  umum  sebelum akhirnya akan mendeskripsikan kerangka pendapat dua organisasi yang diteliti yaitu NU dan Muhammadiyah,
Karena  penelitian  ini  adalah penelitian lapangan, maka pengumpulan data adalah dengan wawancara. Sementara    data  sekunder  diambil  dari buku-buku  yang  dikarang  oleh  tokoh- tokoh  lain  yang  dapat  mendukung pendalaman  dan  ketajaman  dalam analisis penelitian ini.
Dalam menganalisis dan menginterpretasikan  data  yang  telah terkumpul. Penyusun menggunakan cara  berfikir  komparasi.  Komparasi, yaitu  yakni  membandingkan  sebuah pendapat  dengan  pendapat  yang  lain tentang  hal  yang  sama  (hukum  bunga bank),  baik  yang  memiliki  nuansa pemikiran  yang  hampir  sama  atau bahkan yang sangat bertentangan (Anton Bakker, dkk.1992:71)
Dalam  penelitian  ini,  Pendapat NU  dikomparasikan  dengan  pendapat
Muhammadiyah, sehingga dapat diketahui
persamaan maupun perbedaan  pendapat  keduanya  dan dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

## C.  HASIL PENELITIAN

## 1.   NU dan Bunga Bank
Persoalan  bank  dan  bunganya dalam pandangan Nahdlatul Ulama(NU) telahmenjadipersoalanyang signifikan, sehinggaperlu  mendapatperhatian  yang
cukupbesar dari paraulama NU.
Kaitannya dengan masalah bunga bank, NU melalui forum kajian Bahsul Masailnya  telah  mengaharamkannya, hal ini dikarenakan bunga bank disamakan dengan gadai yang digunakan  pada  zaman  jahiliyah,jika pemilikbarang gadai tidak bisa membayar  uang  pada  waktunya,  maka barang gadaiannya lepas dari
pemiliknya dan menjadi milik penggadai dan  hal  ini  telah  ditetapkan  hokumnya dalam Mu‟tamar NUke-2 Tahun 1927 di Surabaya.
Dalam  masalahini,  terdapat  tiga pendapat  dari  para  ahli  hokum  Islam (jumhur ulama):
Haram:Karenatermasuk  barang yang dipungut manfaatnya(rente).
Halal  :Sebab  tidakada  syarat pada  waktu  akad,  sebab  menurut  para ahli  hukum  terkenal,  bahwa  adat  yang berlaku  itu  tidak  termasuk  menjadi syarat
Syubhat: Tidak tentu halal- haramnya.
Sedangkan mu‟tamar  memutus- kan,  bahwa  yang  lebih  hati-hati  adalah pendapat mu‟tamirin  yang  pertama yakni  mengaharamkan  adanya  bunga dalam  dunia  perbankan.  Sikap  NU  ini didasari  dengan  mengambil  hujjah  dari kitab mu‟tabar yaitu:
.ﺪﺳﺎﻔﻓضﺟﺮﻧﻔﻊﻟﻤﻘﺮطﺑﺸﺮضﻟﻘﺮاﻣﺎوا Adapun  hokum  menitipkan  uang dibank,  demi  keamanan  saja,  NU menyatakan  makruh  kalau  meyakinkan bahwa uangnya tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang melanggar norma-norma agama. Dalam keputusan  lain  juga  telah  ditetapkan: “Mengigat  bahwa  dalam  bank,  pihak debitur  memiliki  dan  bertanggungjawab penuh  atas  uang  yang  dipinjamkan  dan bunganya ditentukan atas  dasar untung rugi atau besar kecilnya keuntungan dari hasil    usahanya,  maka  transaksi  bank tersebut termasuk dalam akad qard  dan dengan sendirinya bunga bank termasuk riba qard. Dilihat  dari sudut ini bahwa besar kecilnya bunga  tergantung pada  lama    atau  sebentarnya  tempo pengambilan  bunga  bank  cenderung masuk  dalam  riba nasi‟ah  yang  berlipat ganda”.
Meskipun telah diambil kesepakatan  tentang  hukum  bunga bank, tampaknya para muktamirin masih berbeda  pendapat,  terutama  dalam Munas„Alim  Ulamadi  Bandar  Lampung, 21-25 Januari 1992, khususnya mengenai hokum bunga bank konvensional. Diantaranya sebagai berikut:
Ada pendapat yang mem- persamakan antara bunga bank dengan
riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram.
Ada pendapat yang tidak mempersamakan  bunga  bank  dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh.
Ada pendapat  yang mengatakan bunga  bank  hukumya  syubhat  (tidak identik  dengan  riba).  Meski  begitu, Munas  memutuskan,  pilihan  yang  lebih berhati-hati adalah bunga bank haram.
Lebihlanjut,  NU  mengungkapkan bahwa bunga yang diambil oleh penabung  di  bank  adalah  riba  yang diharamkan.  Artinya,  apa  yang  diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah sebagai  tambahan  pokok  hartanya, maka  yang  demikian  ituter  masuk  riba.
NU kemudian menguatkan
pendapatnya, bahwa pengambilan bunga bank oleh nasabah yang menyimpan  uangnya  dibank  adalah haram.  Dalam  hal  ini  NU  lebih  tegas dalam  menetapkan  keharaman  bunga bank yaitu apabila pihak bank menggunakannya untuk perbuatan yang telah dilarang agama.
Dari  hasil  wawancara  pengurus NU  sulawesi  selatang  tentang  bunga bank bahwa:
“NU  berpendapat  bahwa  bank konvensional  itu  sama  saja yang membedakan hanya
persoalan  nama  saja  didalam
bank  syariah  tetapi  memakai cara-cara konvensional ada buganya  dan  ujung-ujungnya ada ribanya”

## Kemudian NU mengemukakan bahwa
“  masih  ada  yang  berbeda pendapat  tentang  bunga  bank namun  sudah  sebagian  besar ortom  NU  sudah  menggunakan bank  syariah,  dan  NU  masih tergantung  dari  pribadi  masing- masing ingin memakai bank apa saja,  karena  sejauh  ini  belum ada  intruksi  yang  mengharus- kan untuk memakai bank syariah” Selanjutnya NU mengemukakan bahwa: “ortom-ortom NU belum sepenuhnya
menggunakan bank  syariah  NU  sebagai  induk membawahi ortom-ortom seperti muslimah,  ibnu  patayat,  dan ansor.  Itu  tergantung  masing- masing lembaga tersebut karena belum ada intruksi khusus dari pusat tentang penggunaan bank syariah”
Menurut salah satu Kader NU mengatakan bahwa:
“Bank  syariah  hanya  sebatas nama saja secara realitas prakteknya  masih  sama  bank konvensional yang jadi pembeda hanyalah jumlah ribanya  yang  lebih  sedikit  di bank syariah”
Kesimpulan dari pendapat NU bahwa:
“  sampai  hari  juga  para  ulama masih berbeda pendapat bahwa ada  yang  melarang,  ada  yang ditengah-tengah,  dan  ada  yang membolehkan, selagi belum ada hukum  yang  mengharamkan maka sah-sah saja untuk dilakukan, apalagi dizaman
sekarang banyak yang membutuhkan peran bank dalam  kehidupan  sehari-hari maka  jika  tidak  ada  solusi  lain maka  tidak  ada  larangan  untuk melakukanya”
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  pengurus  NU  sulawesi  selatan maka dapat dipahami bahwa menggunkan  bank  syariah  itu  belum sepenuhnya  dan  belum  ada  intruksi khusus  dari  pusat  untuk  menggunakan bank  syariah,  hal  ini  berbeda  dari  hasil muktamar  NU  yang  sudah  jelas-jelas mengharamkan  bunga  bank  itu  artinya ini  merupakan  intruksi  khusus  kepada kader  NU  untuk  menggunkan  bank syariah.

## 2.  Muhammadiyah  dan  Bunga
Bank Dalam  buku  Himpunan  Putusan Majlis Tarjih, (1972: 304-305)
menjelaskan  bahwa  dalam    Mu‟tamar
Majlis  Tarjih  Muhammadiyah  setelah
mempelajari:
a.  Uraian tentang masalah bunga bank
dalam segala seginya yang disampaikan  oleh  Nandang  Komar, Direktur Bank Negara Indonesia Unit 1 Cabang Surabaya.
b. Pembahasan dari para Mu‟tamirin
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.
Menyadari:
1)  Bahwa bank dalam sistem ekonomi-pertukaran adalah
mempunyai fungsi yang vital dalam  perekonomian  pada  masa sekarang
2)  Bahwa  bank  dalam  wujudnya sekarang bukan merupakan lembaga  yang  lahir  dari  cita-cita sosial ekonomi Islam.
3)  Bunga  adalah  sendi  dari  sistem perbankan  yang  berlaku  selama ini.
4)  Bahwa  umat  Islam  sebagai  umat pada  dewasa  ini  tidak  dapat melepaskan diri daripada pengaruh  perbankan  yang  secara langsung atau tidak langsung telah menguasai  perekonomian  umat Islam.
Mengingat:
a.  Bahwa  nash-nash  al- Qur‟an  dan  as-
Sunnah dengan jelas mengharamkan riba.
b.  Bahwa fungsi bank dalam
perekonomian  modern  sekarang  ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan  bagi  bank,  melainkan juga  berfungsi  sebagai  alat  politik perekonomian Negara untuk kesejahteraan umat (stabilisasi ekonomi).
c.  Bahwa  adanya  undang-undang  yang mengatur  besar kecilnya bunga
adalah  untuk  mencegah  kemungkin- an  terjadinya  penghisapan  pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah di samping untuk melindungi berlangsungnya  kehidupan  bank  itu sendiri.
d.  Bahwa  hingga  saat  ini  belum  ada konsepsi  sistem  perekonomian  yang disusun  dan  dilaksanakan  dengan kaidah Islam.
Menimbang:
1)  Bahwa  nas-nas  al- Qur‟an  dan  as- Sunnah  tentang  haramnya  riba mengesankan adanya „illat terjadinya  penghisapan  oleh  pihak yang kuat terhadap yang lemah.
2)  Bahwa  perbankan  adalah  suatu
sistem lembaga perekonomian yang  belum  pernah  dialami  umat Islam pada masa Rasulullah SAW.
3)  Bahwa  hasil  keuntungan  Bank- bank  milik  Negara  pada  akhirnya akan  kembali  untuk  kemaslahatan umat.
4)  Bahwa  termasuk  atau  tidaknya bunga  bank  ke  dalam  pengertian riba Syar‟i  dirasa belum mencapai bentuk yang meyakinka
Memutuskan:
a)  Riba  hukumnya  haram,  dengan  nas sarih al- Qur‟an dan as-Sunnah.
ُ مِهِذ ۡخَأ َو ُٱ ُ ا ٰىَب ِ رن ُ َُل َٰى ۡمَأُ ۡمِهِه ۡكَأ َوُ  هۡنَعُ  اى ه نُ ۡدَق َو ٱ ُ ِساَّنن ُُِب ٲ ُ ِمِطَٰبۡن ُ ُاًباَذَعُ ۡم هۡنِمُ َني ِرِفَٰكۡهِنُ اَنۡدَت ۡعَأ َو ُا ٗميِنَأ ١٦١ ُ ُ Terjemahnya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya  mereka  Telah dilarang daripadanya, dan Karena  mereka  memakan  harta benda  orang  dengan  jalan  yang batil.  kami  Telah  menyediakan untuk  orang-orang  yang  kafir  di antara  mereka  itu  siksa  yang pedih.(Q.S, An-nisa: 161)
b)  Bank  dengan  sistem  riba  hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
c)  Bunga  bank  yang  diberikan  oleh
Bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya  atau  sebaliknya  yang selama ini berlaku, termasuk perkara
Musytabihat.
d)   Menyarankan kepada PP. Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga  perbankan  yang  sesuai dengan kaidah Islam.
Dari  hasil  wawancara  dengan pengurus
Muhammadiyah wilayah sulawesi selatan dikemukakan bahwa: “Pandangan Muhammadiyah bank  itu  sendiri  baik  itu  bank syariah maupun bank konvensional. Jadi, pada Muhammadiyah sendiri ada badan Majelis Tarjih yang kemudian membantu dan
berfungsi untuk pencerahan dalam  memahami  agama  dan praktek  dalam  beragama  baik untuk  pimpinan  pusat,  wilayah maupun cabang yang membahas  persoalan aqidah dan juga muamalah. Nah, dalam hal  muamalah  itu  termasuk didalamnya adalah sistem perekonomian,  ini  tentu  tidak luputdari perhatian badan majelis tajih  dan  tajdid  terkait  bank, Muhammadiyah  dalam  hal  ini tidak menanggapi secara personal  melaningkan  secara kelembagaan  fatwanya  bersifat kolektif, dan hasil dari pemahaman  Muhammadiyah  itu sendiri  biasanya  dihasilkan  dari musyawarah (Munas, Musyawarah Tarjih, Musywil tarjih,  dan  musyawarah  daerah tarjih).  Terkait  bank  ini  pernah diputuskan /dimusyawarakan pada  muktamar  majelis  tarjih, terfokus pada bank konvensional. Perbedaan pemahaman Muhammadiyah terkait  bank  syariah  maupun bank  konvensional  itu  terletak pada penerapanya secara islami,
baik dari segi pengumpulan dana ataupun  pengaturan  dana  dan pelayanan  dana  harus  sesuai dengan  hukum  islam.  Prinsip-
prinsip  syariah  ini  harus  dijaga untuknya mUhammadiyah sangat  mengapresiasi  hadirnya bank  syariah  karena  prinsip-
prinsip  yang  digunakan  adalah hukum  islam,  seperti  yang  kita ketahui  bahwa  Muhammadiyah ini  adalah  gerakan  islam,  berarti amal  usahanya  harus  sesuai islam.”
Kemudian  ditambahkan  tentang diputuskannya bunga bank:
“Terkait  bunga  bank  itu  pernah diputuskan  pada  muktamar  ke 27  di  Sidoarjo  disebutkan  terkait status  hukum bunga bank  dari bank  konvensional  dan  juga koperasi  simpan  pinjam.  Nah dalam bank konvensional secara umum dikatakan hukumnya mustabihaq (perkara yang masih samar-samar)  karena  terdapat unsur  riba  walaupun  didalamnya terdapat  unsur  kemaslahatan sehingga  dalam  putusan  itu disampaikan  pada  muktamar  di Malang juga.
Putusan Muhammadiyah  1)  riba  hukum- nya  haram  dengan  nash  Al- Qur’an  dan  as-sunnah  itu  sudah jelas  sekali,  2)  bank  dengan sistem  riba  itu  hukumnya  haram dan  bank  tanpa  riba  hukumnya halal  3)  bunga  yang  diberikan oleh  bank  milik  negara  terhadap nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mustahiq. Jadi jelas,  segala  sesuatu  yang  ada riba  hukumnya  haram,  bank apapun itu.”
Muhammadiyah selalu memutus- kan sesuatu dengan musyawarah termasuk hal muamalah (bank yang ada jangkauan muhammadiyah):
“dalam  putusan  Muhammadiyah berangkat dari pemahaman agama,  ketika  sudah  menjadi putusan maka mutlak bagi warga Muhammadiyah mengamalkan dan  mengimplementasikan  hasil putusan  itu  setelah  putusan  itu hasilnya  akan  disosialisasikan keseluruh warga Muhammadiyah untuk dipraktekkan atau di implementasikan  sehingga  itu menjadi upaya-upaya mem- bangun perekonomian yang
syar’i  karena  Muhammadiyah belum punya bank sendiri dan itu salah satu impian juga walaupun sudah  ada  koperasi  simpan pinjam yang sesuai syar’i.” Berdasarkan  putusan  muktamar mengarahkan  dan  menyarankan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah  untuk  meng-
upayakan,  mengusahakan  ter- wujudnya  konsep  syar’i  dalam sistem perekonomian  khususnya dilembaga  perbankan  syariah (sesuai  dengan  kaidah  islam) sehingga diharapkan amal usaha menggunakan bank syariah, baik itu  penyimpanan  dana  maupun dalam  hal  pengambilan  dana dan  jasa  bank  dengan  bank syariah”
Selanjutnya Muhammadiyah sangat menjunjung tinggi hasil putusan:
“Putusan tarji dan prinsip Muhammadiyah adalah konsisten terhadap putusan- putusan  itu,  sehingga  dapat diyakini semua ortom Muhammadiyah Menggunakan bank  yang  menggunkan  konsep syariah” Berdasrkan hasil wawancara dengan pengurus Muhammadiyah wilayah sulawesi selatan maka
disimpulkan bahwa Muhammadiyah
sangat  memegan  teguh  putusan  yang telah  ditetapkan  dan  setiap  amal  usaha dan  orton  harus  mengikuti  keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah.

## D.  KESIMPULAN
Keduan  organisasi  Islam  ini antara  NU  dan  Muhammadiyah  sama- sama telah mengeluarkan Fatwa tentang  keharaman  bunga  bank  yang dipersamakan  dengan  riba,  sehingga kedua  organisasi  besar  ini  menyerukan untuk  menggunakan  bank  yang  sesuai dengan  konsep  syariah,  hal  ini  bank yang  sesuai  dengan  konsep  keuangan dalam islam adalah bank syariah. dalam penerapan  fatwanya  di  daerah  sulawesi selatan masih ada perbedaan antara NU dan Muhammadiyah yakni pada penggunaan  bank,  jika  NU  masih sebagian  ortomnya  yang  menggunkan bank syariah berbeda dengan Muhammadiyah yang mengupakan semua amal usaha dan ortom
menggunakan bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- qur,an dan
terjemahannya “ lajnah pentashih mushaf al- qur,an” (departemenagama republik indonesia)
Ahmad  Sukarja.  “ Riba  bunga  bank ”  1995  A.  Wahid  Jaini “dunia  pemikiran  kaum santri (Yogyakarta : LKPSM :)
Anwar  Ahmad  Ashar  Basyir, Hukum  Islam  tentang  Riba , Utang-piutang , Gadai , (Bandung: PT. Al- Ma‟arif,1983)
Nasution, Tinjauan  Ekonomi    atas  dampak  Paket  regulasi  tahun  1988  pada  sistem Keuangan Indonesia PAU Ekonomi –UI PT Gramedia 199
Antonio, M. Syafe,i. 2001. Bank syariah : dari teorike praktek . Gema Insani Pres. Arif salams Abdul,1968 ilmu ushul fiqh, Kairo : Dar-al kuwaitiyyah.
Abbas  anwar  ,  2003 hukum  bungan  bank  konfensional ,  pengurus  pusat Muhammadiyah
Dahlan siamat, manajemen lembaga keuangan, intermedia 1995
Djamil  ,  Faturrahman.  1995. Metode  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah. Jakarta  Logos Publishing House
Djejen DKK.1996 “ Fiqh ” Semarang: Toha Putra
Huosen Ibrahim 1990 “ kajian tentang bunga bank menurut hukum islam ”. Paper di presentasikan pada worshop on bank and banking  insterest, disponsori oleh majlis ulama indoesian, safari garden hotel, cisarua, bogor
Hendi Suhendi, M.Si  1997 “ fiqh muamalah ” Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Hajar Ibnu Al- Asqalani 2001 “bulugul Al-maram” Surabaya Al- Hidayah Muhammad 2008 “ meteodologi penelitian ekonomi islam ” Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Mansur,  Kahar.  1990, beberapa  pendapat  tentang  riba .Jakarta  :  Kalam  Mulia
“ Pedo man Hidup Islami Warga Muhammadiyah” .jakarta: suara muhammadiyah
Muhammad Zuhri 1996 “ Riba dalam al- Qur’an dan Masalah Perbankan:         sebuah Tilikan Antisipatif” Jakarta: Raja Grafindo,
Soekamti soejono 1980 “ pokok-pokok sosiologi hokum ” Rajawali press
Syihab Muhammad Quraisy.2003 “membumikan Al-Qur,an: fungsih dan peranwahyu dalam kehidupan masyarakat” bandung : Al-ma,arif.
Sabiq,  Sayyid.  1996. Fikih  Sunnah ,  alih  bahasa  Kamaluddin  A.  Marzuki.  Bandung: PT. Al- Ma‟arif.
Yasin As,ad. 1996 “ fatwa- fatwa kontenporer” Jakarta: Gema Insane Prees.
Zaini Wahid.1996 “dunia pemikiran kaum santri” Yogyakarta: LPKSM
Zuhri  Muhammad  1996  “ riba  dalam  al- Qur’an  dan  masalah  dalam  perbankan: sebuah tilikan antisipatif” Jakarta: Raja Grafindo