## BUZZER DI MASA PANDEMI COVID-19: STUDI ANALISIS WACANA KRITIS KICAUAN BUZZER DI TWITTER

## BUZZERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC: STUDY OF CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF BUZZER’S TWEET ON TWITTER
Hanif Jati Pambudi 1 , Ario Lukito Adi Nugroho 2 , Liliek Handoko 3 , Firstya Evi Dianastiti 4
1 Universitas Gadjah Mada 2 Universitas Indonesia, 3 SMAN 2 Semarang, 4 Universitas Tidar e-mail : hanifjp31@gmail.com

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic in Indonesia was widely discussed on social media, such as Twitter. The widespread use of social media was followed by the emergence of buzzers with their goals and interests as well as the ideology they promote. One of the buzzers is @permadiaktivis1, in this case, who has confirmed himself a buzzer. This qualitative research refers to Norman Fairclough’s critical discourse analysis by repeating the discussion on the textual dimension, the discourse practice, and the sociocultural dimension. Data obtained from tweets on the Twitter account @permadiaktivis1 during the Covid-19 pandemic. The buzzer in this study is positioned as a key opinion leader who is assumed able to polarize information related to the Covid-19 pandemic. The representation of the pandemic imaged as something negative is to negate the government’s mismanagement in making policies related to pandemics. The tweets never blame the government for the policies issued, insinuations, and invitations became a pattern for tweets. The vaccination’s policy is packaged that teases those who doubt vaccinations or those who refuse it. The buzzer phenomenon will impact the polarization of the information about Covid-19. Besides, several tweets from buzzer show that they play significant role to support government policies.
Keywords: buzzer, critical discourse analysis, pandemic, Covid-19, Twitter

## ABSTRAK
Pandemi Covid-19 di Indonesia ramai diperbincangkan di media sosial, seperti Twitter. Maraknya penggunaan media sosial diikuti dengan kemunculan buzzer (pendengung) yang mempunyai kepentingan dan ideologi yang mereka  promosikan. Akun  @permadiaktivis1  telah  mengonfirmasi  bahwa  dirinya  adalah buzzer , karena itu kicauannya tentang pandemi Covid-19 menarik untuk diteliti. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis wacana kritis dari Norman Fairclough dengan mengulang pembahasan pada dimensi tekstual, praktik wacana, dan dimensi sosiokultural. Data diperoleh dari kicauan akun Twitter @permadiaktivis1 selama masa pandemi Covid-19 berlangsung. Buzzer dalam kajian ini diposisikan sebagai key opinion leader yang mampu melakukan polarisasi informasi terkait pandemi Covid-19. Representasi pandemi dicitrakan sebagai sesuatu yang negatif untuk menegaskan ketidak-mampuan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pandemi. Kicauan yang dihasilkan tidak pernah menyalahkan kebijakan pemerintah. Selain itu, sindiran dan ajakan menjadi pola dari kicauan. Kebijakan vaksinasi dikemas dengan cara menyindir pihak-pihak yang meragukan vaksinasi maupun yang menolak. Kicauan yang dihasilkan tidak hanya sebatas konsumsi, tetapi juga turut memberikan polarisasi informasi. Kicauan terkait sindiran pihak yang meragukan vaksin memperlihatkan bahwa buzzer mempunyai peran untuk mendukung kebijakan pemerintah.
Kata Kunci: buzzer , analisis wacana kritis, pandemi, Covid-19, Twitter
Diterima: 23 April 2021
dikarenakan luasnya jangkauan media sosial dan tidak adanya hierarki yang konstan dalam struktur medianya.
Twitter digunakan untuk menuliskan kicauan dan menanggapi antarkicauan yang dilontarkan oleh pemilik akun. Oleh karena itu, sebuah informasi atau pemberitaan di Twitter dapat terdistribusi secara masif dalam waktu singkat, terlebih apabila warga internet (warganet) di Indonesia merupakan warganet yang latah dalam memberitakan suatu peristiwa. Sebelumnya, Zuhri (2020) telah melakukan penelitian yang membahas mengenai konstruksi wacana yang dibangun oleh akun @najwashihab dan @jrxsid pada konten Instagram mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan unggahan dari kedua akun tersebut tampak dari kepedulian dan reaksi terhadap masyarakat terdampak Covid-19. Selain itu juga terdapat persamaan bahwa kedua- nya menampilkan kreativitas dengan gaya visual.
Berkenaan dengan maraknya tokoh publik yang berperan sebagai influencer maupun buzzer , Sugiono (2020) melakukan penelitian ihwal fenomena buzzer di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah buzzer mengalami pergeseran menjadi konsep yang secara umum berada di dalam konteks politik dan memiliki stereotip negatif. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa sebuah peristiwa yang diberitakan secara masif dan terus- menerus akan menciptakan efek hiperbola di ma- syarakat. Dalam hal ini, buzzer dinilai memiliki peran yang cukup penting dalam membentuk suatu topik pembicaraan di media sosial, berbagai informasi yang disampaikan melalui media sosial tersebut menjadi salah satu sumber acuan dari para pengikutnya (Sugiono, 2020; Zuhri, 2020).
Salah satu akun Twitter yang telah me- ngonfirmasi dirinya sebagai buzzer adalah akun   @ permadiaktivis1 atau lebih dikenal dengan nama Abu Janda. Pada salah satu unggahan di Kanal Youtube detikcom dengan judul “Abu Janda Ngaku Raih Jackpot Berkat Jadi Buzzer Jokowi!”, Permadi Arya mengaku bahwa ia memang salah satu buzzer yang direkrut sejak tahun 2018 dan mendapatkan keuntungan finansial dari aktivitas tersebut. Selain itu, dipilihnya akun @permadiak-

## PENDAHULUAN
Sejak tahun 2020, Indonesia mulai disibukkan dengan pandemi Covid-19. Pemberitaan ihwal Covid-19 terus berdengung di sepanjang tahun 2020 hingga awal tahun 2021 ini. Berbagai pemberitaan bertema Covid-19 tidak hanya mewarnai pemberitaan di media massa cetak maupun elektronik saja, tetapi juga menjadi tema utama yang sering dibahas dalam obrolan di media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru juga semakin terbuka lebar, salah satunya melalui platform media sosial berbasis internet. Tidak dipungkiri bahwa kemudahan dalam berbagi dan mendapat- kan informasi melalui media sosial membuat masyarakat tidak sekadar memfungsikan media sosial sebagai sarana hiburan semata, tetapi juga sebagai tempat untuk mendapatkan berbagai informasi mutakhir.
Melihat antusiasme masyarakat dalam meng- akses media sosial, seperti Twitter, memantik ke- munculan buzzer (pendengung) yang mempunyai tujuan dan kepentingan untuk mempromosikan isu politik. Buzzer adalah gerakan yang umum digunakan di dunia bisnis, tugas mereka adalah untuk memasarkan produknya di dunia maya secara masif dan terus-menerus (Maharani dkk., 2020). Buzzer berperan sebagai komuni- kator yang memberikan informasi dan membuat orkestrasi dalam kampanye terhadap tema-tema tertentu sehingga menarik, mudah dibaca oleh pengguna media sosial, dan mempunyai kapasitas untuk memersuasi masyarakat (Putra dkk., 2020; Anugerah, 2020).
Upaya memersuasi masyarakat saat ini dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Media sosial memiliki fungsi kritis dalam hal mempertukarkan wacana, membangun kesadaran, hingga menciptakan inovasi. Selain itu juga men- dorong sentimen publik, mengatur kemarahan publik, simpati, sukacita, dan ketakutan (Alkatiri dkk., 2020; Fortner & Fackler, 2014). Fungsi kritis yang dimaksud adalah membuat pengguna melihat sesuatu secara kritis dan terbuka. Adapun membangun kesadaran dan menciptakan inovasi, menurut Alkatiri dkk (2020) bahwa hal tersebut
tivis1 sebagai objek pembahasan dikarenakan akun ini terbukti melanggar kebijakanTwitter sehingga akun @permadiaktivis1 ditangguhkan. Berdasarkan kebijakan Twitter, suatu akun yang ditangguhkan setidaknya mengandung konten yang berkaitan tentang kebencian, kekerasan, ekstremisme, pelecehan, menyakiti diri, konten sensitif atau ilegal, manipulasi, pelanggaran hak cipta, mengganggu integritas masyarakat sipil, dan beberapa hal lainnya. Oleh karena itu, menarik untuk menjadikan akun @permadiakti- vis1 sebagai objek pembahasan dengan melihat kicauannya sebagai buzzer hingga alasan akun tersebut ditangguhkan oleh Twitter.
Salah satu syarat utama menjadi buzzer adalah memiliki akun media sosial yang memiliki banyak pengikut. Adapun di Indonesia, buzzer digunakan oleh tokoh publik yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya (Neyasyah, 2019; Sugiono, 2020). Selaras dengan paparan tersebut, dalam salah satu artikel berita detikcom disebut- kan bahwa Permadi Arya direkrut menjadi buzzer oleh tim sukses Jokowi dikarenakan popularitas, kreativitas, dan keberaniannya dalam berkicau di akun Twitter miliknya.
Penelitian ihwal buzzer di media sosial dan sepak terjangnya di masa pandemi Covid-19 se- lalu menarik untuk dilakukan. Salah satu temuan penelitian telah memetakan bahwa terdapat dua kutub klaster besar yang berseberangan, yaitu klaster populis pluralis dan populis Islam dalam berbagai kicauan Covid-19 di Twitter (Gustomi, 2020). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa wacana kebijakan Covid-19 justru men- jadi ajang perang sentimen masing-masing kubu yang didominasi oleh buzze r dan sebagian kecil influencer . Selain itu, hasil penelitian juga meng- ungkap bahwa kicauan dari kelompok kritis dan rasional justru tenggelam oleh kicauan dari buzzer yang cenderung memiliki sentimen negatif.
Penelitian ini menggunakan desain analisis wacana kritis. Penggunaan analisis wacana kritis dilatarbelakangi karena penekanan pada konstela- si kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna dalam sebuah wacana, sebab apa yang disajikan oleh media pada dasarnya adalah akumulasi dari pengaruh yang beragam (Eriyanto, 2002, 23; Sudibyo, 2006, 7). Analisis
wacana kritis sering kali digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis suatu wacana. Analisis wacana kritis menelaah wacana dari dimensi tekstual dan dimensi sosiokultural de- ngan anggapan bahwa sebuah wacana tidak dapat dilepaskan dari unsur eksternal yang menyertai keutuhan maknanya. Bahasa dalam media tidak lagi dilihat semata-mata mencerminkan realitas, tetapi bisa pula menjadi pusat untuk menciptakan realitas melalui wacana yang disajikan (Dianas- titi, 2016).
Fairclough dan Wodak (Darma, 2013: 51–52) mendeskripsikan prinsip analisis wa- cana kritis, yaitu (a) membahas masalah sosial, (b) mengungkap bahwa relasi-relasi kekuasaan adalah diskursif, (c) mengungkap budaya dan masya-rakat, (d) bersifat ideologi, (e) bersifat histori, (f) mengemukakan hubungan antara teks dan masyarakat, serta (g) bersifat interpretatif dan eksplanatori. Sumber data dalam penelitian ini yaitu akun Twitter Permadi Arya dengan nama akun @permadiaktivis1. Data diperoleh dari kicauan akun Twitter @permadiaktivi1s seputar pandemi Covid-19. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi metode simak, metode catat, dan studi pustaka.
Selama masa pandemi Covid-19, menarik pula untuk melakukan penelitian bagaimana buzzer bekerja dalam merepresentasikan ideologi tertentu melalui kicauannya. Penelitian dengan menggunakan desain analisis wacana kritis ini akan mendeskripsikan pola kalimat yang digu- nakan oleh Permadi Arya dan bagaimana dia merepresentasikan ideologinya dalam kicauan bertema Covid-19 untuk memengaruhi para pengikutnya di Twitter. Penelitian ini menjadi menarik dilakukan karena akan membedah kon- sistensi dan dinamika buzzer dalam memengaruhi opini publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Buzzer sebagai Key Opinion Leader
Dalam kajian komunikasi politik kontemporer, penggunaan internet sebagai media dalam menye- barkan ide dan gagasan politik menjadi senjata utama untuk dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat. Hal ini dikarenakan karak- teristik internet sebagai media dengan kecepatan
yang tinggi dan jangkauan yang sangat luas untuk menyampaikan sebuah pesan. Para aktor politik, seperti halnya pemerintah, politisi, interest group , pressure group , dan lain-lain, mulai secara in- tensif menggunakan media baru yakni internet atau media daring sebagai alat untuk melakukan komunikasi politik kepada masyarakat (Heryanto, 2015). Selain dengan kecepatan dan jangkauan yang luas, internet atau media dalam jaringan (daring) termasuk media yang relatif murah dibandingkan media konvensional, se perti koran atau penyiaran televisi. Kemampuan internet atau media daring dalam menjadi kanal komunikasi politik sudah disadari oleh Blumler dan Kava- nagh (1999) dengan dijelaskannya “third age of political communication” , yang berasumsi bahwa nantinya media konvensional akan kehilangan pengaruhnya sebagai kanal utama komunikasi politik dan akan digantikan oleh internet atau media daring.
Media sosial juga menjadi alat untuk mem- bangun dan menyebarkan ide para aktor politik. Penggunaan media sosial untuk kepentingan politik memunculkan dampak berupa lahirnya buzzer politik atau pendengung politik. Peng- gunaan media sosial yang dilakukan buzzer pada konteks politik biasanya sebagai aktor yang menyuplai berbagai opini politik kepada publik lewat media sosial. Keadaan buzzer yang memi- liki banyak pengikut dapat menjadi peluang untuk memengaruhi opini publik dengan membagikan opini kepada pengikutnya dan secara otomatis pengikutnya akan terpengaruh. Kelebihan itu yang membuat aktor politik melirik buzzer untuk membantunya dalam membangun opini atau narasi politik di ruang publik khususnya media sosial.
Kajian mengenai keterlibatan buzzer di In- donesia umumnya didominasi pada keterlibatan buzzer untuk kepentingan elektoral semata, seperti kajian mengenai proses rekrutmen buzzer dan tanggung jawab buzzer untuk meningkatkan persebaran informasi yang telah dipersiapkan oleh klien tertentu melalui beberapa fitur yang tersedia di sosial media, hingga kajian mengenai porsi keterlibatan buzzer dalam membangun diskursus publik di media sosial saat debat pemilihan pre- siden tahun 2019 berlangsung (Felicia & Loissa,
2018; Setianto, 2019). Selain itu, buzzer juga dimanfaatkan untuk membangun persepsi publik mengenai kinerja pemerintah, termasuk kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Mengutip Katz (Syahputra, 2017), konsep buzzer juga hampir sama dengan opinion leader yang mengacu pada teori Two-Step Flow Commu - nication yang menjelaskan persebaran informasi melalui dua tahap. Tahap pertama, sebuah infor- masi atau pesan yang diterima oleh pihak yang memiliki akses atas informasi tersebut. Tahap berikutnya, informasi yang diterima oleh pihak opinion leader kemudian disebarkan kepada ma- syarakat. Oleh karena itu, posisi buzzer sebagai key opinion leader merupakan aktor yang diminta berperan dalam membangun dan menyebarkan informasi yang mengandung kepentingan politik guna menjadi narasi tandingan dari apa yang sudah ada di media sosial.
Konsep ini sejalan dengan tindakan @ permadiaktivis1  dalam  menyebarkan  infor- masi terkait dengan proses vaksinasi dan peran pemerintah dalam menangani pandemi. Akun @ permadiaktivis1 terlihat mendapatkan infor- masi dari pihak pemerintah dan berusaha me- nyampaikan informasi positif tentang pemerintah ke masyarakat. Melalui analisis wacana kritis yang telah disampaikan, akun @permadiaktivis1 terlihat menjadi aktor yang selalu membangun dan menyebarkan informasi untuk melawan narasi tandingan tentang ketidakmampuan peme- rintah dalam menangani pandemi di Indonesia. Kicauan akun @permadiaktivis1 selalu berupaya untuk membangun sentimen positif dari peran peme rintah dalam menangani pandemi dengan mengalihkan narasi tentang ketidakmampuan pemerintah. Hal ini dilakukan dengan memba- ngun narasi pandemi sebagai penyebab utama permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti permasalahan di bidang ekonomi atau kesehatan.
Selain itu, akun tersebut juga berupaya mem- bangun narasi pentingnya vaksinasi dengan cara menyebarkan informasi positif terkait vaksinasi. Akun tersebut selalu memberikan respons negatif kepada individu maupun kelompok yang meragu- kan program vaksinasi Covid-19 sebagai strategi agar masyarakat tidak percaya dengan individu atau kelompok tersebut. Dengan pengikut yang
begitu banyak, key opinion leader akan dengan mudah memanipulasi diskusi yang muncul dari keresahan masyarakat dengan membuat bising atau dengung di diskusi tersebut.
Pelibatan buzzer sebagai key opinion leader sebetulnya dapat berjalan dengan optimal, mengingat tingginya aktivitas masyarakat umum di media sosial dapat membantu penyebaran informasi menjadi jauh lebih efektif. Namun, pelibatan buzzer dalam menyampaikan informasi penanganan pandemi dapat menjadi bumerang ketika buzzer yang dilibatkan tidak memiliki latar belakang keahlian yang relevan dengan narasi yang dibangun, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi. Hal ini mencerminkan adanya peluang bagi individu atau kelompok tanpa ke- ahlian tertentu untuk memengaruhi opini publik dan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan matinya kepakaran.

## 2. Polarisasi Politik
Keterlibatan buzzer dalam peristiwa politik dimulai pada Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2012, berlanjut secara luas pada Pilpres 2017, dan berlanjut di pemilihan-pemilihan kepala daerah maupun presiden berikutnya (Haryanto, 2021). Pada tahun 2017, buzzer juga dilibatkan untuk kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta dan terus berlanjut pada tahun 2019, yakni untuk kepentingan pemilihan presiden maupun anggota legislatif (Felicia & Loisa, 2019).
Peristiwa politik seperti pemilu, pilkada, maupun pilpres menjadi momentum bagi buzzer melakukan polarisasi agar tujuan mereka menjadi key opinion leader tercapai. Mengutip Warbur- ton (2020, 25) dalam tulisannya yang berjudul Deepening Polarization and Democratic Decline in Indonesia, polarisasi politik berbasiskan iden- titas kelompok Islamis dan Pluralis di Indonesia terjadi semenjak pemilihan presiden pada tahun 2014. Beberapa konstelasi elektoral setelahnya, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres tahun 2019 semakin memperparah polarisasi tersebut. Lebih lanjut, polarisasi yang disebabkan oleh diskursus yang dibangun oleh masing-masing kandidat dalam kontestasi elektoral yang berlangsung juga berdampak pada kehidupan sehari-hari. Warbur-
ton (2020) dalam tulisannya yang berjudul How Polarized is Indonesia, and Why Does It Matter menyatakan bahwa sebanyak 44% partisan Joko Widodo dan 41% partisan Prabowo menyatakan bahwa mereka lebih tertarik untuk tinggal dalam kawasan yang dihuni oleh masyarakat dengan kesamaan prefe rensi kandidat calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019.
Kondisi polarisasi ini semakin diperparah dengan munculnya buzzer politik melalui tindak- an mereka dalam membangun narasi yang saling memojokkan kelompok masyarakat tertentu. Salah satu buzzer politik yang turut berkontribusi dalam menguatkan polarisasi di masyarakat me- lalui komentar kontroversial di media sosial ialah Permadi Arya. Pada tahun 2018, Permadi sempat dilaporkan atas tuduhan penistaan agama karena menyatakan bendera bertuliskan kalimat tauhid sebagai bendera kelompok teroris. Pernyataan ini dianggap melukai hati umat Islam (Inews, 2018). Lebih lanjut, keterlibatan buzzer politik dalam memperparah kondisi polarisasi tidak hanya berlangsung selama kontestasi elektoral, tetapi juga terjadi selama pandemi. Dalam konteks keterlibatan Permadi Arya sebagai buzzer politik semakin memperkuat polarisasi yang terjadi di masyarakat melalui unggahannya di Twitter yang kerap kali menyerang kelompok Islamis.
Ada dua motif utama yang membuat se- seorang atau akun tertentu untuk menjadi buzzer, motif komersial dan motif sukarela (Haryanto, 2021). Terkait apa yang dilakukan oleh akun @ permadiaktivis1, kedua motif tersebut men- dasari tindakannya. Sumber video dari Kanal Youtube yang pernah dirilis oleh detikcom pada tanggal 1 Februari 2021 dengan judul “Abu Janda Ngaku Raih Jackpot Berkat Jadi Buzzer Jokowi!”, memperlihatkan bahwa Abu Janda memang direkrut dan dibayar untuk membantu pada saat Pilpres 2019, tetapi setelah itu tidak dilibatkan lagi.
Permadi Arya sebagai salah satu pemilik akun Twitter dengan banyak pengikut sempat me- nyatakan keterlibatan dirinya dalam mendukung Joko Widodo dalam konstelasi politik elektoral tahun 2019. Dalam video wawancara detikcom tersebut, Permadi menyatakan dihubungi oleh tim sukses Joko Widodo menjelang Pilpres 2019
dan secara terus terang menyatakan diri sebagai influencer yang bekerja secara profesional untuk mendukung Joko Widodo. Namun, dalam sesi wawancara yang sama, Permadi menyatakan dirinya hanya terlibat menjadi influencer selama konstelasi Pilpres 2019 berlangsung. Meskipun Permadi menyatakan dirinya tidak lagi terlibat dengan pekerjaan tersebut, masih terdapat kecen- derungan dirinya menunjukkan keberpihakannya kepada pemerintahan Joko Widodo. Hal itu terlihat melalui beberapa kicauan dari akun Twit- ternya mengenai proses penanganan pandemi.
Kicauan-kicauan yang ia unggah diakun @permadiaktivis1 berupaya membangun narasi bahwa kekacauan yang terjadi selama pandemi tidak disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam menerbitkan regulasi, tetapi disebabkan oleh pandemi yang sulit dikontrol. Keberpihakan Permadi juga tercermin melalui upaya untuk membangun narasi negatif terhadap kelompok masyarakat sipil yang melontarkan kritik kepada pemerintah, seperti kritik atas kebijakan vaksinasi. Hal-hal ini menunjukkan bahwa meskipun Permadi menyatakan dirinya hanya bekerja sebagai influencer Joko Widodo ketika konstelasi Pilpres 2019 berlangsung, na- mun keberpihakannya kepada pemerintah Joko Widodo masih terlihat.

## 3. Representasi Konstruksi Pandemi
Tulisan ini membedah konstruksi pandemi dari perspektif kicauan buzzer yang dihubungkan dengan kondisi sosiokultural yang terjadi di ma- syarakat. Kemudian melihat bagaimana pengaruh yang diberikan sehingga membentuk perspektif konstruksi yang menegasikan apa yang terjadi. Buzzer sebagai key opinion leader memiliki fungsi untuk memengaruhi perspektif pembaca kicauannya agar setuju dengan topik kicauan buzzer tersebut. Terma pandemi misalnya, tidak direpresentasikan sebagai hasil ketidakmampuan, melainkan hanya sebagai musibah semata. Kondisi pandemi yang semakin buruk tidak dijelaskan sebagai suatu akibat melainkan hanya ihwal permulaan yang memang semestinya begitu berdasarkan pengertian musibah. Hal ini terlihat jelas pada kicauan (1) yang mengungkapkan
kejengkelan terhadap pandemi yang dipadukan dengan reaksi atas pelanggar protokol kesehatan.
(1) 6 bulan kita jengkel soal pandemi lalu mun- cul Rizieq dengan sengaja berkali2 kumpulkan massa secara masif anggap wabah tidak ada Yth @bintangemon yang gercep kritik pelanggar protokol kesehatan, kemana nyalimu sekarang? Yth @NajwaShihab yang biasa keras soal ini, kok diam saja? (kicauan @permadiaktivis1 17 November 2020)
Kicauan (1) menggunakan jenis kalimat aktif dengan subjek ‘kita’ dan predikat menggunakan kata sifat atau adjektiva ‘jengkel’. Keterangan waktu ‘6 bulan’ sengaja ditaruh di depan untuk merepresentasikan bahwa penutur ingin menun- jukkan penekanan tentang lamanya pandemi. Tuturan tersebut merupakan kalimat kompleks. Anak kalimat ini sengaja diletakkan di belakang sebagai bentuk lanjutan atas apa yang terjadi sebelumnya, yaitu lama pandemi. Konjungsi ‘lalu’  mengidentifikasikan  bahwa  kalimat  ini menggunakan konjungsi temporal sebagai bentuk kronologis pandemi dan apa yang telah dilakukan oleh subjek pada anak kalimat yaitu ‘Rizieq’.
Kicauan bernada sindiran dan satir di- produksi oleh akun @permadiaktivis1 sebagai bentuk kritik terhadap pihak-pihak yang selama ini kontra terhadap pemerintah atau pihak yang melanggar aturan pandemi. Dalam hal ini yang menjadi pihak tertuduh adalah Rizieq Shihab yang merupakan pimpinan organisasi masyarakat (ormas). Kembalinya Rizieq ke Indonesia dan sambutan yang diberikan simpatisan dinilai mengakibatkan pelanggaran protokol kesehatan. Pelanggaran tersebut mengakibatkan pihak Rizieq mendapatkan sindiran dari buzzer terkait pengumpulan massa. Pemilihan Rizieq sebagai subjek yang diserang memperlihatkan bahwa buzzer ingin memberikan pengertian bahwa se- lama ini pihak yang sering mengkritik pemerintah merupakan pihak yang harus diberikan sindiran. Rizieq selama ini memang dikenal sebagai aktor yang vokal untuk mengkritik pemerintah dan ingin menyuarakan ideologinya.
Sindiran-sindiran yang teridentifikasi mem - perlihatkan bagaimana penutur ingin memenga- ruhi pembaca. Mereka juga ingin meyakinkan orang-orang yang selama ini ragu dan tidak tahu
terhadap beberapa isu terkait pandemi, seperti dampak pandemi, keaslian vaksin, dan kebijakan- kebijakan lainnya dari pemerintah, khususnya pemerintahan Jokowi. Hal ini biasanya diutarakan lewat kicauan yang memberikan perspektif positif untuk melawan perspektif negatif dari aktor-aktor yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan Jokowi.
Identifikasi lain yang dapat dianalisis adalah bahwa kalimat tersebut berusaha menggiring pem- baca bahwa tindakan yang dilakukan oleh subjek anak kalimat merupakan sesuatu yang salah dan harus ditentang. Namun, hal yang menarik di sini adalah bahwa buzzer tidak menekankan bahwa pandemi merupakan keadaan yang baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pronominal ‘kita’ dan adjektiva ‘jengkel’. Artinya, buzzer juga ingin menginformasikan bahwa pandemi merupakan suatu keadaan yang tidak bisa dikontrol oleh siapa pun sehingga tidak bisa menyalahkan pemerintah. Pihak yang seharusnya disalahkan adalah orang yang melanggar aturan tentang pandemi. Dua kalimat berikutnya dari tuturan kicauan (1) meru- pakan kalimat introgatif yang ditujukan kepada dua tokoh yang memiliki penga ruh besar. Penutur sengaja menaruh pertanyaan tersebut sebagai bentuk tuntutan sensitivitas atas apa yang terjadi pada kalimat kedua. Tuntutan yang diutarakan bernada sindiran dengan menggunakan klausa ‘kemana nyalimu sekarang?’ dan ‘kok diam saja?’
(2) Baru kali ini ngga bisa tahun baruan di luar negeri gara2 pandemi.. Biasanya gara2 ngga punya duit. #TerimaKasih2020 (kicauan @ permadiaktivis1 31 Desember 2020)
Sindiran terhadap pandemi juga terlihat pada kicauan (2). Penutur sengaja memberikan cetak tebal pada kata pandemi dengan memberikan konjungsi ‘gara2’. Klausa ‘Baru kali ini ngga bisa tahun baruan di luar negeri’ merupakan akibat dari pandemi. Pola kalimat kausalitas sebab akibat menekankan bahwa pandemi adalah hal yang harus disalahkan. Citra negatif kembali dilekatkan kepada pandemi. Hal ini menjadi pola yang terlihat dari tiga tuturan terkait pandemi. Pihak pemerintah sama sekali tidak disebutkan dalam setiap kicauan dari buzzer .
Ada pola yang dibuat oleh buzzer ketika mengicaukan tentang pandemi. Diksi yang di-
pilih selalu menginterpretasikan bahwa pandemi merupakan pihak yang salah. Pihak yang mem- perkeruh pandemi menjadi pihak yang harus disalahkan berikutnya. Pola kausalitas dipilih untuk menggambarkan kalimat yang menunjuk- kan apa yang terjadi selama pandemi merupakan sesuatu yang kronologis. Urutan waktu tersebut diperjelas dengan konjungsi temporal yang digunakan. Kondisi pandemi yang membawa dampak  buruk  bagi  masyarakat  dikonfirmasi dengan didominasi oleh frasa adjektiva, seperti ‘kita jengkel, dagangan sepi, dan stres di rumah’. Hal lain yang menjadi dampak ditulis dengan verba atau frasa verba, seperti ‘karantina, gaji dipotong, dan dirumahkan’. Bahkan ada repetisi dari dua data yang berbeda, yaitu ‘ngga bisa kemana-mana’ dan ngga bisa tahun baruan. Frasa ‘ngga bisa’ merupakan dampak yang sebenarnya ingin ditonjolkan.
Diksi ‘Rizieq’ dan ‘Front Pembela Islam (FPI)’ merupakan pihak-pihak yang memperkeruh keadaan pandemi. Diksi ‘Rizieq’ bahkan diulang dalam dua kicauan yang berbeda. Pihak inilah yang ingin diberitahukan kepada pembaca bahwa keadaan pandemi semakin parah karena ada pihak yang mencoba melanggar protokol kesehatan. Selain itu, kicauan bernada sindiran merupakan pemaknaan di balik kicauan yang ditulis. Sindiran tidak hanya ditujukan kepada pihak yang melang- gar aturan pandemi, tetapi juga kepada pihak yang netral. Pada kicauan (1), penutur seng aja membawa nama-nama tokoh publik untuk me- nyindir suatu kejadian yang diduga melanggar protokol kesehatan. Namun, pihak pemerintah yang memiliki kewajiban tidak pernah disebut, padahal pemerintahlah yang memiliki otoritas untuk menindak para pelaku.
Melihat kicauan buzzer, konstruksi pandemi direpresentasikan menjadi sebuah negasi atas apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Pandemi merupakan suatu hal yang harus dipersalahkan. Ketika banyak pihak mempertanyakan kapabilitas penanganan pandemi oleh pemerintah, polarisasi informasi hadir untuk menegasikan hal tersebut. Lebih lanjut, negasi diperkuat dengan sindiran yang diberikan kepada pihak yang dikonfrontasi, seperti Rizieq Shihab yang dinilai melanggar protokol kesehatan.
Rekonstruksi yang dibangun oleh buzzer terkait pandemi membuktikan bahwa amplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian dilakukan dengan membangun percakapan yang bersifat satir. Percakapan tersebut lalu bergerak menjadi motif untuk memengaruhi. Pola ini sejalan dengan pengertian buzzer menurut Center for Innovation Policy and Governance (CIPG) yang menjelaskan bahwa buzzer merupakan individu atau akun yang  memiliki  amplifikasi  pesan  dengan  cara menarik perhatian atau membangun percakapan lalu bergerak dengan motif tertentu.
Motif merekonstruksi pandemi yang dilaku- kan oleh buzzer merupakan kesengajaan agar narasi yang selama ini berkembang mempunyai pembanding. Selama ini, kondisi pandemi sema- kin buruk karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengurus dan menanggulangi dampak yang terjadi. Berita-berita terkait rendahnya ang- ka tes Covid-19 , bantuan sosial yang dikorupsi, tunja ngan tenaga kesehatan yang belum cair, hingga peningkatan angka kematian akibat pan- demi yang sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun, lewat rekonstruksi pandemi yang dikicaukan oleh buzzer memperjelas bahwa pemerintah tidak boleh disalahkan. Rekonstruksi pandemi menunjukkan sebaliknya. Dampak bu- ruk pandemi merupakan hal yang memang sewa- jarnya terjadi, justru orang-orang yang melanggar aturan pandemi yang harusnya disalahkan. Tokoh publik yang tidak menyuarakan untuk menghu- kum orang yang melanggar protokol kesehatan harus diingatkan. Strategi-strategi ini dinilai dapat membuat bias di masyarakat karena sekilas terlihat benar, tetapi justru menutupi apa yang seharusnya diungkapkan kepada publik.

## 4. Narasi Negatif Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Tulisan ini membedah peran buzzer dalam mem- bangun narasi sebuah isu. Setelah Pilpres 2019 usai, Permadi masih aktif dalam membangun narasi untuk membela pemerintah. Terlebih di masa pandemi Covid-19. Meskipun tidak dilibat- kan lagi, strategi keberpihakan untuk membangun percakapan, baik secara alami maupun rekayasa, tampak jelas dilakukan. Strategi ini dilakukan pula untuk mendorong narasi terkait Pembatasan
Sosial Skala Besar (PSBB). Hal ini terlihat pada kicauan (3) berikut ini:
(3) 2020: pandemi, karantina, PSBB, gaji dipotong, dirumahkan, dagang sepi, gak bisa ke- mana2, stres di rumah 2020: Rizieq dipenjara, FPI terlarang Ok 2020, aku anggap impas (kicauan @ permadiaktivis1 30 Desember 2020)
Keterangan waktu ‘2020’ menjadi awalan untuk menekankan bahwa tahun 2020 meru- pakan kondisi yang buruk. Hal buruk tersebut dibuktikan dengan pilihan kata berikutnya, yaitu ‘pandemi, karantina, PSBB, gaji dipotong, dirumahkan, dagang sepi, gak bisa ke-mana2, dan stres di rumah’. Urutan kronologis diawali dengan pandemi sebagai hal yang disalahkan atas kondisi buruk yang terjadi. Namun, kondisi yang buruk dapat ditukar dengan diksi ‘Rizieq dipenjara’dan ‘FPI terlarang’. Subjek pada kali- mat tersebut masih berhubungan dengan kalimat yang ada pada kicauan (1). Baik di kicauan (1) dan kicauan (3) penutur ingin memberikan citra negatif kepada Rizieq dan FPI. Menilik lebih jauh tentang tuturan ini memberikan makna bahwa buzzer ingin tuturannya dipercaya oleh pembaca bahwa pihak yang salah, yaitu pandemi dan yang memperkeruh suasana adalah Rizieq dan FPI.
Selain itu, Permadi berupaya membangun citra negatif kebijakan PSBB yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan pandemi. Upaya ini dilakukan dengan menempatkan diksi ‘PSBB’ dalam jajaran diksi yang bermakna negatif, seperti ‘gaji dipotong, dirumahkan, dagang sepi, gak bisa ke-mana2, dan stres di rumah’. Selama pandemi berlangsung, kegiatan perekonomian memang ti- dak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena masyarakat enggan untuk melakukan aktivitas di luar rumah yang berpotensi memicu kerumunan dan berdampak pada peningkatan kasus infeksi Covid-19. Minimnya kegiatan masyarakat di luar rumah kemudian berimplikasi pada menu- runnya aktivitas perekonomian yang memaksa para pelaku ekonomi untuk melakukan efisiensi usaha, seperti melalui pemotongan upah pekerja, pengurangan pekerja, hingga menutup usahanya (Kadin, 2020; VOA Indonesia, 2020). Pandemi yang memaksa masyarakat untuk tetap tinggal di rumah juga berdampak pada meningkatnya angka stres yang dialami masyarakat, khususnya ibu
rumah tangga dan pelajar yang harus menjalani sekolah secara daring (Wijaya, 2021; CNN Indo- nesia, 2020). Oleh karena itu, penempatan diksi ‘PSBB’ yang disejajarkan dengan beragam diksi negatif menunjukkan adanya upaya penutur untuk memberikan citra negatif PSBB sebagai salah satu permasalahan yang muncul selama pandemi, bukan sebagai kebijakan yang memang diperlu- kan untuk mengatasi permasalahan pandemi.
Meskipun demikian, terdapat aktor lain di Twitter yang berupaya memberikan narasi tentang pentingnya kebijakan PSBB untuk mengatasi pandemi. Salah satu aktor tersebut adalah Pandu Riono, seorang epidemiolog Universitas Indone- sia. Melalui akun Twitter miliknya, @drpriono1, Pandu berupaya menjelaskan pentingnya PSBB melalui salah satu kicauan.
(4) 2020: Bukti nyata dari pengaruh PENGE- TATAN PSBB di Jakarta, kurva pandemi melandai selama 2 minggu, kemudian bisa dilonggarkan, masuk transisi fase pertama. Bukti Tes - Lacak - Isolasi di DKI juga berpengaruh karena penge- tatan tdk mungkin maksimal, tetap dapat landai- kan kurva pandemi. (kicauan @drpanduriono1 14 Oktober 2020)
Kalimat kronologis dan kausalitas terlihat pada kicauan (4). Hal tersebut tampak dari konjungsi yang digunakan, yaitu ‘kemudian’ dan ‘karena’. Kicauan (4) merupakan narasi
positif terhadap PSBB, terlihat dari bukti nyata yang menjadikan frasa nomina sebagai subjek. Subjek tersebut dipilih sebagai penekanan bahwa menjalankan PSBB akan berpengaruh terhadap landainya kurva. Bahkan frasa ‘pengetatan PSBB’ yang ditulis kapital menandakan bahwa PSBB memiliki citra positif. Selain itu, penggunaan diksi ‘melandai’ dan ‘landaikan’ merupakan bentuk pengulangan yang mengisyaratkan bahwa landai merupakan kata yang berkesinambungan ketika menggunakan PSBB. Artinya, kurva pandemi dapat melandai ketika PSBB dijalankan.
Melalui kicauan tersebut, Pandu berupaya menjelaskan bahwa PSBB merupakan sebuah kebijakan yang efektif untuk menekan kasus infeksi Covid-19. Pandu berupaya membuktikan argumennya dengan melampirkan bukti data akumulasi kasus infeksi Covid-19 sejak bulan Februari 2020 hingga bulan Oktober 2020 yang dirangkum oleh Tim FKM-UI. Jika dibandingkan dengan kicauan Permadi sebelumnya, tampak perbedaan narasi yang berusaha dihadirkan oleh kedua pihak mengenai PSBB. Perbedaan tersebut terlihat karena Permadi menempatkan PSBB seba gai permasalahan yang muncul ketika pandemi berlangsung, sementara Pandu mengi- lustrasikan PSBB sebagai sebuah kebijakan yang mendesak untuk diterapkan.
Gambar 1. Pengaruh PSBB terhadap Jumlah Kasus Infeksi Covid-19
Perilaku buzzer terkait membangun narasi negatif PSBB menunjukkan sikap partisan buzzer dalam memengaruhi perilaku masyarakat lain- nya di tengah pandemi. Soderborg dan Muhtadi (2020) menjelaskan bahwa sikap partisan ma- syarakat memengaruhi perilaku terkait pandemi. Keberpihakan politik terlihat dari perbedaan perilaku warga yang membela Jokowi dan Prabowo. Polarisasi perilaku tersebut didasarkan pada siapa yang mereka dukung pada pemilihan presiden sebelumnya.
Kontribusi buzzer pada pemilihan presiden sebelumnya menunjukkan loyalitas terhadap siapa yang dia dukung. Sikap partisan buzzer merupakan bukti bahwa hubungan yang stabil dan bertahan lama akan terjalin dengan sukarela manakala dia tetap mendukung kubu tersebut apapun yang terjadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Haryanto (2014), Partisanship sebagai salah satu konsep dalam pendekatan psikologis yang merupakan hubungan yang stabil dan ber- tahan lama dengan partai politik. Politik partisan yang dibangun oleh buzzer menunjukkan bahwa keberpihakan politik dapat terjadi berdasarkan narasi yang dilontarkan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini jelas akan mengganggu jalan- nya proses pemulihan atau pelaksanaan aturan selama pandemi.

## 5. Dukungan Buzzer terhadap Vaksinasi
Selain pandemi, topik yang sering dikicaukan adalah vaksinasi. Berbeda dengan kicauan pan- demi yang tidak menyebut pihak pemerintah, maka terkait vaksinasi pemerintah mendapatkan citra positif dari penutur, seperti kicauan (5) berikut ini:
(5) Video terbuka buat @aagym Aa kan minta pak @jokowi jadi orang pertama disuntik vaksin. tuh pak Jokowi udah mau, sekarang saya sebagai umat islam minta Aa Gym sebagai ulama panutan kasih contoh jadi orang kedua yang disuntik vaksin. Bantu RT dan & mention dia ya twips. Banjiri notif dia (kicauan @permadiaktivis1, 17 Desember 2020)
Kicauan (5) menunjukkan tuturan dari buzzer yang menjelaskan ihwal jawaban dan tuntutan atas keraguan pihak atas vaksin. Buzzer
memilih klausa ‘Aa minta pak @jokowi’ untuk menunjukkan bahwa Aa sebagai subjek yang dire- presentasikan lebih superior dibanding presiden.
Secara paradigmatik, diksi ‘minta’ mempu- nyai perbedaan yang signifikan dengan diksi yang memiliki makna yang hampir sama, seperti kata memohon atau memerintah. Kata ‘minta’ sebagai predikat menunjukkan kata kerja dasar yang memberi kesan lebih kasar dan memaksa. Ber- beda dengan memohon yang lebih menekankan kesopanan dan ketulusan. Adapun memerintah memiliki kesan struktural untuk memberi perin- tah kepada bawahan. Melihat hal tersebut, kata ‘minta’ dipilih sebagai representasi bukan untuk meminta secara halus atau memerintah kepada bawahan, tetapi lebih menekankan kesamaan kedudukan untuk bisa memaksa.
Diksi dan kata kerja yang digunakan sebenar- nya ingin memberikan kesan bahwa seolah-olah subjek memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan mampu memberikan perintah langsung kepada presiden. Adapun klausa ‘tuh pak Jokowi udah mau’, menunjukkan presiden memenuhi aspirasi atau hal yang diinginkan oleh pihak yang ragu terhadap vaksin. Dua klausa tersebut memiliki kesan ada pihak yang meminta dan ada pihak yang mengabulkan permintaan lalu diumpan balik dengan diksi yang menunjukkan permin- taan balik. Klausa ‘sebagai ulama panutan kasih contoh’ menunjukkan permintaan balik kepada pihak yang meragukan vaksin. Frasa ‘ulama panutan’ dipilih untuk menekankan permintaan balik yang harus dipenuhi. Selain itu, pemilihan frasa tersebut sebenarnya juga bernada satir karena ingin menuntut atas label profesi dari pihak yang meragukan vaksin. Terlebih buzzer juga menggunakan frasa ‘sebagai umat Islam’ untuk merepresentasikan wakil atau jamaah dari ulama tersebut.
Jika dianalisis lebih lanjut, kesan yang ingin ditunjukkan dari kata-kata yang dipilih yaitu i ngin memberikan citra positif kepada presiden dan vaksin Covid-19. Citra positif tersebut terlihat dengan cara pemilihan kata yang menunjukkan sikap kerendahhatian seorang presiden sebagai orang pertama yang mendapatkan vaksinasi tanpa menggunakan diksi panutan pada diri presiden. Pengaruh buzzer dalam pemilihan kata dibuktikan
dengan dua kalimat perintah yang berada di  akhir kicauan. Kalimat ‘bantu ya twips’ dan ‘banjiri notif dia ya’ merupakan kalimat imperatif yang menunjukkan agar pengikutnya mengikuti apa yang dikatakan oleh buzzer tersebut.
(6) Nyinyirin presiden soal vaksin, sekarang dia positif.. azab instan (kicauan @permadiaktivis1 29 Desember 2020)
Citra positif terhadap presiden dan vak- sin juga muncul pada kicauan (6). Kalimat ‘Nyinyirin presiden soal vaksin, sekarang dia positif’ menunjukkan kalimat sebab akibat dari sikap meragukan vaksin. Ada kesan yang ingin dibangun bahwa jika nyinyir kepada presiden soal vaksin maka akan positif Covid-19. Padahal jika melihat sebab akibat yang ditulis dalam kalimat tersebut sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali. Orang yang positif Covid-19 disebabkan oleh virus bukan karena sikap nyinyir kepada presiden soal vaksin. Namun, buzzer tidak begitu memedulikan hal tersebut. Pemahaman yang ingin dibangun adalah jangan sampai meragukan presiden atau meragukan vaksin. Jika meragukan maka akan tertular Covid-19. Bahkan lebih dari itu, frasa ‘azab instan’ menunjukkan penegasan dari akibat yang ditimbulkan dari melakukan nyinyiran.
Ada pola yang sama jika melihat dua data yang dianalisis. Satir dan ajakan untuk melaku- kan hal yang sama dengan buzzer tersebut. Buzzer sengaja memilih diksi satir untuk menyindir pihak yang meragukan vaksin. Diksi yang dipilih juga memiliki makna untuk mengajak dan menyetujui cuitannya. Ajakan tersebut dapat secara eksplisit seperti di kicauan (3) atau implisit seperti yang ada pada kicauan (6).
(7) Orang jerman ke markas FPI. Jerman bikin vaksin Kerjasama BioNTech Jerman & Pfzer AS. Sekarang buzzer2 kelompok islam oposisi & kroni naekin tagar #TolakDivaksinSinovac yang notabene made in China Masih belum sadar jelek2in Sinovac ini rivalitas bisnis antar produsen vaksin. (kicauan @permadiaktivis1 12 Januari 2021)
Kalimat sindiran kembali muncul dalam kicauan (7). Sindiran tersebut menggunakan perbandingan kalimat. Perbandingan ini terlihat dari kalimat ‘Jerman bikin vaksin’ dengan kalimat
‘#TolakDivaksinSinovac yang notabene made in China’. Dua kalimat tersebut sebenarnya bukan ingin membandingkan vaksin yang diproduksi oleh dua negara yang berbeda, tetapi adanya standar ganda yang digunakan oleh pihak-pihak yang menolak vaksin dari negara tertentu. Standar ganda dipersepsikan oleh buzzer agar pembaca menyadari ada pihak yang menolak vaksin dari negara tertentu, tetapi mereka mempersilakan negara lain memproduksi vaksin .
Meskipun korelasi antara klausa ‘Orang Jerman ke markas FPI’ dengan diksi ‘Jerman bikin vaksin’ tidak memiliki hubungan kausalitas. Frasa ‘orang Jerman’ pada klausa pertama tidak saling berkaitan dengan ‘Jerman’ pada kalimat yang kedua. Bisa saja orang yang datang ke markas FPI tidak memiliki otoritas apa pun dalam memproduksi vaksin yang ada di Jerman. Beban pembuktian inilah yang seharusnya dijabarkan oleh buzzer agar kalimat yang digunakan tuntas. Adapun kalimat yang digunakan untuk meng- akhiri kicauan pada data tersebut hanya ingin memberitahu pembaca bahwa vaksin selama ini hanya menjadi komoditas perdagangan dan tidak perlu memperdebatkan negara asal pembuat vaksin.
(8) Minta vaksin, pas dikasih minta gratis.. pas di- kasih gratis minta MUI halalin.. pas MUI halalin minta presiden suntik duluan.. pas presiden mau, minta siaran langsung.. pas presiden mau siaran langsung kira2 nuntut apa lagi? nuntut sumpah pocong itu asli? (kicauan @permadiaktivis1 12 Januari 2021)
Kata ‘minta’ yang diulang dalam kicauan (8) menunjukkan repetisi untuk menegaskan bahwa ada desakan dari pihak yang memberi tuntutan kepada pemerintah terhadap isu vak- sinasi. Desakan-desakan yang muncul akibat program vaksinasi dijawab oleh buzzer dengan kata ‘dikasih’ yang diulang sebagai bentuk pemenuhan yang telah dilakukan. Citra positif dalam kicauan (7) lebih lekat ditujukan kepada presiden. Hal ini terlihat dari frasa ‘presiden mau’ yang mencerminkan jawaban atas desakan dari kata ‘minta’ yang diutarakan oleh pihak yang meragukan vaksin pada tuturan sebelumnya. Kalimat terakhir ‘nuntut sumpah pocong itu asli?’ Membuktikan bahwa perlawanan terhadap pihak yang meragukan vaksin dapat dilakukan dengan
hal-hal yang tidak rasional. Hal ini justru ingin membangun kesan dan pemahaman bagi pembaca untuk meyakini bahwa pihak yang meragukan vaksin akan melakukan hal yang tidak rasional. Dengan hal ini, justru rasa simpatik akan diberi- kan kepada buzzer ini atau kepada presiden dan pemerintah.
(9) pak @hnurwahid anda protes Israel (katanya) tak berikan vaksin untuk warga Palestina.. tapi kader2 anda, jamaah anda yang pro fpi malah kampanye menolak vaksin di negeri sendiri.. negara anda bukan Palestina, negara anda Indo- nesia. Urus bangsa sendiri dulu baru urus bangsa orang.(kicauan @permadiaktivis1 14 Januari 2021)
Kicauan (9) merupakan jenis kalimat pertentangan karena menggunakan konjungsi ‘tapi’. Pertentangan yang ingin ditulis oleh penutur berkaitan tentang pro dan kontra vaksin. Lagi-lagi pola kontradiksi kalimat digunakan oleh penutur untuk menggambarkan pihak yang kontra terhadap vaksin sebenarnya mereka pro terhadap kasus-kasus tertentu. Kata ‘anda’ yang diulang-ulang menunjukkan sindiran kepada pihak yang dituju. Repetisi dilakukan agar pihak yang merupakan tokoh publik merasa bahwa hal yang dilakukan merupakan hal yang salah. Kalimat ‘negara anda bukan Palestina, negara anda Indonesia. Urus bangsa sendiri dulu baru urus bangsa orang’ merupakan pertanyaan atas nasionalisme yang dimiliki oleh tokoh yang menolak vaksin.
Setelah melakukan analisis tekstual, artikel bagian ini dibedah menggunakan dimensi ke- wacanaan. Didasarkan pada bagaimana tuturan diproduksi dan dikonsumsi (Dianastiti, 2020). Di- mensi ini difokuskan menganalisis latar belakang dan akibat dari suatu tuturan (Kusno, 2017). Produksi tuturan yang diproduksi erat kaitannya dengan topik pandemi Covid-19. Topik inilah yang nantinya akan dianalisis untuk mengetahui latar belakang bagaimana tuturan tersebut mampu mengakibatkan reaksi dari pembaca.
Setelah melakukan analisis, diketahui kecenderungan representasi dalam kicauan @ permadiaktivis1 terhadap pemerintah, vaksi- nasi, pandemi, dan pihak yang terkonfrontasi. Re presentasi positif ditujukan kepada pemerintah
dan vaksin Covid-19, sedangkan representasi negatif ditujukan kepada pandemi Covid-19 dan pihak-pihak yang meragukan vaksin atau pihak yang melanggar aturan protokol kesehatan. Kicauan akun @permadiaktivis1 mayoritas menggunakan kalimat berpola sebab akibat atau kausalitas. Selain itu, pola pertentangan juga digunakan dalam kicauannya. Urutan kronologis dengan menggunakan konjungsi temporal terlihat dalam menjelaskan pertentangan isu yang terjadi antara pihak pemerintah dengan pihak yang ti- dak mendukung terkait program atau kebijakan pemerintah terkait Covid-19.
Dalam semua kicauannya tentang pandemi dan vaksin, @permadiaktivis1 selalu menggi- ring narasi atau opini pengikutnya ke arah yang menguntungkan pemerintah. Hal ini dilihat dari semua kicauannya yang selalu menyalahkan keadaan pandemi atau menyudutkan orang- orang yang tidak setuju dengan kebijakan peme- rintahan Jokowi. Terkadang kicauannya juga memantik perdebatan karena dalam tulisannya selalu menyudutkan orang-orang yang kontra dengan Jokowi seperti halnya Habib Rizieq dan pengikutnya. Terlebih lagi, semua kicauan @ permadiaktivis1 menjelaskan kepada pengikut- nya seolah-olah pemerintah adalah instansi yang tidak memiliki kesalahan dalam hal pandemi. Dengan cara komunikasi seperti itu, wajar bila masyarakat yang masih berada dalam sisi tengah atau masih abu-abu dengan pandemi dan vaksin ada yang merasa bahwa @permadiaktivis1 ter- lalu berlebihan dalam menggiring opini tentang pandemi dan vaksin yang terkait pemerintahan Jokowi.
Opini-opini yang menjadi perdebatan dari kicauan buzzer mengidentifikasikan bahwa tuturan yang dihasilkan memiliki potensi untuk menjadi  konflik  linguistik.  Konflik  linguistik yang terjadi dapat berupa ujaran kebencian atau perang kata-kata. Ujaran kebencian dan perang kata-kata timbul dari pihak yang pro dan kontra terkait isu Covid-19. Umumnya dua hal tersebut dapat terlihat dari kicauan balasan yang telah dibuat oleh buzzer . Dalam hal ini, banjir informasi akan lebih banyak muncul untuk memberikan gambaran situasi yang terjadi dari isu yang ada. Dapat dikatakan potensi yang muncul adalah
misinformasi dari wacana yang sedang dibangun oleh pihak buzzer tersebut.
Pembahasan lain terkait analisis kewacanaan pada kicauan akun @permadiaktivis1 difokuskan pada akibat dari tuturan yang telah diproduksi. Aktor yang terkena dampak dari kicauan ini tidak hanya pembaca, tetapi juga pihak yang dikon- frontasi oleh penutur. Jika melihat lebih lanjut, akibat yang ditimbulkan dari tuturan ini dapat diidentifikasi sebagai produk narasi yang dikon - sumsi oleh pembaca. Narasi-narasi yang muncul diproyeksikan sebagai representasi untuk mem- bela atau mendukung pihak tertentu. Pembelaan yang dilakukan tidak hanya secara implisit, tetapi juga secara eksplisit. Hal ini membuktikan bahwa ada agenda khusus yang ingin dilakukan oleh buzzer . Agenda tersebut tidak hanya bertujuan untuk promosi, tetapi juga memberikan pengaruh. Pengaruh inilah yang nantinya dikonsumsi oleh pembaca agar ikut setuju dan yakin bahwa yang dikicaukan oleh pendengung merupakan hal yang benar.
Namun, pengaruh yang dikonsumsi oleh pembaca justru memiliki beban pembuktian yang lebih besar. Hal ini terkait dengan situasi pandemi Covid-19 dan vaksinasi yang menjadi isu yang diangkat. Isu ini merupakan isu yang sebenarnya memiliki dasar pengetahuan dan kepakaran yang semestinya dibahas oleh ahli. Ahli inilah yang seharusnya memengaruhi pembaca yang masih abu-abu terkait informasi pandemi Covid-19 dan vaksinasi. Dengan demikian, jika buzzer merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah, sudah seharusnya dipilih buzzer yang ahli terkait topik pandemi Covid-19.

## PENUTUP
Buzzer dalam kajian ini diposisikan sebagai key opinion leader yang mampu melakukan polari- sasi informasi terkait pandemi Covid-19. Akun @permadiaktivis1  yang  sudah  terkonfirmasi sebagai buzzer menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk menjalankan tugasnya sebagai pihak yang pro terhadap pemerintah melalui kicauannya di Twitter. Hal tersebut di- lakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan polarisasi politik, merekonstruksi pencitraan pandemi, menarasikan negatif Pemberlakuan
Sosial Berskala Besar (PSBB), dan mendukung adanya vaksinasi.
Polarisasi yang sebelumnya sudah terjadi dalam pemilu dan pilkada telah diperkuat dengan kehadiran buzzer. Hal ini tampak pada represen- tasi pandemi dicitrakan sebagai sesuatu yang negatif untuk menegasikan ketidakmampuan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pandemi. Kicauan yang dihasilkan tidak pernah menyalahkan pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan. Selain itu, sindiran dan ajakan menjadi pola dari kicauan tentang topik Pandemi Covid-19. Dukungan kebijakan terkait vaksinasi dikemas dengan cara menyindir pihak-pihak yang meragukan vaksinasi maupun yang menolak.
Meskipun Permadi Arya menyatakan dirinya tidak lagi bekerja secara profesional sebagai buzzer setelah Pilpres 2019, beragam analisis yang telah dihadirkan menunjukkan bahwa Permadi Arya berupaya untuk membangun citra positif pemerintah dalam menangani pandemi dan menyudutkan kelompok-kelompok yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Hal ini menun- jukkan bahwa keterlibatan buzzer dalam mem- bangun narasi tertentu tidak hanya muncul selama kontestasi elektoral, tetapi masih terus berlanjut hingga saat ini. Media sosial memang dapat menjadi media yang efektif dalam menyebarkan informasi mengenai kebijakan pemerintah, tetapi pelibatan buzzer yang kerap kali membangun narasi dengan menyudutkan kelompok-kelompok tertentu bukanlah cara yang tepat karena akan memperparah polarisasi yang telah terjadi sejak Pemilu 2014.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkatiri, A. B. M., Nadiah, Z., & Nasution, A. N. S. (2020). Opini publik terhadap penerapan new normal di media sosial Twitter. CoverAge: Journal  of  Strategic  Communication,  11 (1) , 19‒26 . Anugerah, B. (2020). Urgensi pengelolaan pende- ngung ( buzzer ) melalui kebijakan publik guna mendukung stabilitas politik di Indonesia. Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Republik Indonesia, 8 (3), 391‒407.
Blumler, J. G., & Kavanagh, D. (1999). The third age  of  political  communication:  Influences and features. Political communication , 16 (3), 209 ‒ 230.
CNN Indonesia. (24 November 2020). 8  bulan pandemi, 56 persen ibu rumah tangga alami stres. https://www.cnnindonesia.com/gaya- hidup/20201111113804-255-568443/8-bulan- pandemi-56-persen-ibu-rumah-tangga-alami- stres.
Darma, Y. A. (2013). Analisis Wacana Kritis . Ban- dung: Yrama Widya.
Dianastiti, F. E., & Mardikantoro, H. B. (2016). Anali- sis wacana kritis pemberitaan Harian Suara Merdeka, Harian Republika, Harian Kompas, dan Tabloid Derap Guru dalam pembentukan citra guru. Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 5 (2) , 136‒147.
Eriyanto. (2002). Analisis framing: Konstruksi, ide- ologi, dan politik media . Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Studi (Lkis).
Felicia, F., & Loisa, R. (2019). Peran buzzer politik dalam aktivitas kampanye di media sosial twit- ter. Koneksi , 2 (2), 352 ‒ 359.
Fortner, R. S., & Fackler, P. M. (2014). The handbook of media and mass communication theory (Vol- ume 1). West Sussex: John Wiley & Sons, Inc. Gunawan, S. H., & Salamah, U. (2018). Social Media Buzzer Utilization as a Form of Digital Cam- paign Practice. Proceeding of 2 nd Indonesia International Graduate Conference on Com - munication (Indo-GCC). 507–519.
Gustomi, R. (2020). Pandemi ke infodemi: Polarisasi politik dalam wacana Covid-19 pengguna Twit- ter. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5 (2) , 190‒205. Doi: 10.14710/jiip.v5i2.8781. Haryanto, A. (10 Februari 2021). Apa itu buzzer politik? Arti, strategi, sejarah dan ola rekrut- men . https://tirto.id/apa-itu-buzzer-politik-arti- strategi-sejarah-dan-pola-rekrutmen-gaaE.
Haryanto, H. (2014). Kebangkitan party ID: Analisis perilaku memilih dalam politik lokal di Indone- sia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 17 (3), 291 ‒ 308.
Heryanto, G. G. (2018). Media Komunikasi Politik . IRCiSoD.
Kadin. (6 November 2020). Selama pandemi, pe ngusaha  lakukan  efisiensi . https://www. kadin.id/news-event/news-detail/1290/selama- pandemi-pengusaha-lakukan-efisiensi.
Kusno, A. (2017). Analisis wacana percakapan warga dalam grup Facebook bubuhan Samarinda: Identifikasi potensi konflik sosial. Jurnal Masyarakat Budaya, 19 (1). 89‒104.
MacBean, N., Ward, E., Murdoch, B., Cahill, L.,
Solley, M., Geraghty, T., & Hukins, C. (2009). Optimizing speech production in the ventila- tor‐assisted individual following cervical spinal
cord injury: A preliminary investigation. Inter- national journal of language & communication disorders , 44 (3), 382‒393.
Maharani, P. S., & Nurafifah, N. L. (2020). Politi - cal communication: Social media strengths and threats in the 2019 general election. Politik Indonesia: Indonesian Political Sci- ence Review, 5 (2) , 292‒306 . Doi: https://doi. org/10.15294/ipsr.v5i2.21522.
Neyasyah, M. S. (2019). Legal resilience in the phe- nomenon of social media political buzzer in Indonesia. Advances in Economics, Business and Management Research, 130, Proceeding of 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019), 338‒344.
Putra, A. I. (2020). Orkestrasi buzzer melalui media sosial microblogging dalam kampanye pena- nganan virus Covid-19. Jurnal Riset Komuni- kasi, 3 (2), 267‒288. Setianto, Y. P. (2 ‒ 5 Oktober 2019). Trusting twit- tersphere as a genuine political debate? The case of Indonesian election hashtags. The 20th Annual Conference of Association of Internet Researchers [Conference selected paper]. AoIR 2019 Conference, Brisbane, Australia.
Soderborg, S., & Muhtadi, B. (9 Desember 2020). Riset: Keberpihakan politik mempengaruhi perilaku warga terkait pandemi di wilayah dengan konflik politik tinggi (misal Jakarta) . The Conversation. https://theconversation.com/ riset-keberpihakan-politik-mempengaruhi- perilaku-warga-terkait-pandemi-di-wilayah- dengan-konflik-politik-tinggi-misal-jakar- ta-150877.
Sudibyo, A. (2006). Politik media dan pertarungan wacana. Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Studi (LKIS).
Sudrajat. (1 Februari 2021). Permadi Arya bicara Islam arogan, evolusi, hingga buzzer Jokowi . https://news.detik.com/berita/d-5356106/ permadi-arya-bicara-islam-arogan-evolusi- hingga-buzzer-jokowi.
Sugiono, S. (2020). Fenomena industri buzzer di Indo- nesia: Sebuah kajian ekonomi politik media. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4 (1), 47-66. Doi: 10.15575/cjik.v4i1.7250 .
Syahputra, I. (2017). Demokrasi virtual dan perang siber di media sosial: Perspektif netizen Indo- nesia . Jurnal Aspikom , 3 (3), 457 ‒ 475.
VOA Indonesia. (16 September 2020). 10,1 persen usaha kecil tutup karena corona. VOA Indo- nesia. https://www.voaindonesia.com/a/ bps-10-1-persen-usaha-kecil-tutup-karenaco- rona/5584475.html.
Warburton, E. (2020). Political polarization in South and Southeast Asia: Old divisions, new dan- gers. Deepening polarization and democratic decline in Indonesia. (25‒40). Wijaya, C. (18 Februari 2021). Covid-19:  ‘Stres, mudah marah, hingga dugaan bunuh diri’, persoalan mental murid selama sekolah dari rumah. https://www.bbc.com/indonesia/indo- nesia-55992502.
Zuhri, A. (2020). Instagram, pandemi, dan peran influ - encer (analisis wacana kritis pada postingan akun Instagram @najwashihab dan @jrxsid). Academic Journal of Da’wa and Communica - tion, 1 (2) , 351‒382.