## POLITIK PENGELOLAAN KARST SANGKULIRANG- MANGKALIHAT: NONGOVERNMENTAL ORGANIZATION DAN AGENDA KELESTARIAN LINGKUNGAN

## Etha Pasan

## Abstract
This research try to describe how local NGO in East Kalimantan, Jatam (Mining Advocacy Network) and Walhi (Friends of the Life) pursue their interest in the politics of environmental management in Sangkulirang-Mangkalihat Karst Area in East Kutai and Berau Regency in East Kalimantan Province. How  do they strive for their interest? What kind of strategy they deploy? And why? The result shows that there are several strategies that Jatam and Walhi use. They are: 1) Protest, 2) Seminar/FGD, and 3) Campaign. Those strategies are influenced by internal and external factors. For the internal factors, both Jatam and Walhi’s structure of organization creates possibilities to collaborate with other party with the same agenda to achieve the goal. The second internal factor is the funding. Is is widely known that local NGO in East Kalimantan, especially those who strive for environmental protection lack the financial resources to fund their agenda. Both Jatam and Walhi’s financial resources are relatively small compared to the resources of related actors such as the Government and corporations. With such conditions, street protests, seminar and campaign become the rational instruments to be deployed. The last is external factor that considers the social and political context of East Kalimantan society that make them choose those strategies.
Keywords: NGO, Exploitation, Strategy, Karst Sangkulirang- Mangkalihat

## Pendahuluan
Posisi NGO ( Non-Governmental  Organization ) dalam khazanah  keilmuan Hubungan Internasional dewasa ini semakin signifikan (Betsill & Corell, 2008:4). Hal ini bias diidentifikasi dengan melihat banyaknya studi yang dilakukan untuk mempelajari karakteristik,  kapabilitas dan peran    NGO dalam peta politik global, meskipun peran NGO juga   sangat kentara  pada level politik nasional dan lokal. Signifikansi posisi NGO dalam hubungan internasional tidak terlepas dari transformasi  besar yang merubah hampir setiap sendi- sendi tatanan hubungan internasional yang ada.
Transformasi besar itu seringkali dikaitkan dengan globalisasi. Efek dari globalisasi  adalah semakin kompleks serta dinamisnya hubungan internasional kontemporer disebabkan oleh munculnya aktor-aktor non-negara yang memiliki kepentingan-kepentingan  yang berbeda serta keterkaitannya  dengan isu-isu baru yang menjadi unsur pembentuk maupun sasaran proyeksi kepentingan aktor-aktor tersebut.
Salah satu isu yang muncul ke permukaan dalam kajian HI adalah isu degradasi lingkungan hidup. Secara resmi, isu lingkungan  hidup mulai menjadi perhatian dalam hubungan internasional  adalah ketika dilaksanakannya United Nations Conference  on the Human Environment yang dilaksanakan  di Stokholm pada 1972. Dalam konferensi tersebut mulai diperbincangkan  tentang interaksi manusia dengan alam, di mana sebelumnya aktivitas manusia (dan juga negara-negara didunia) cenderung abai akan keberlangsungan lingkungan
hidup seperti polusi, hujan asam, deforestasi,  kekeringan, menipisnya lapisan ozon dan banyak permasalahan lingkungan lainnya.  Selepas Konferensi Stokholm, berbagai upaya global dalam menangani isu ini berlanjut  dengan dibentuknya berbagai    konferensi dan kesepakatan internasional terkait dengan isu ini.
Posisi NGO dalam isu ini sangatlah penting. Sedari awal, NGO memainkan peran sentral dalam mengemukakan wacana degradasi lingkungan ini pada masyarakat internasional. Mereka juga sangat aktif dalam kegiatan pelestarian dan proteksi lingkungan yang dalam banyak kasus berseberangan dengan  kebijakan  nasional  suatu negara yang ingin mengamankan  kepentingan ekonominya. Konflik seringkali terjadi, namun terdapat pula kasus-kasus  dimana NGO dan otoritas negara bekejasama untuk memecahkan permasalahan lingkungan hidup ini.
Fenomena tersebut merupakan  fenomena global yang terjadi di mana-mana baik di negara-negara  maju maupun negara berkembang dan negara miskin. Dinamika politik yang terjadi dan tarik-menarik kepentingan antar aktor dalam isu lingkungan hidup sangat menentukan  bagaimana kemudian pengelolaan lingkungan itu dijalankan dan berujung pada keberlangsungan lingkungan itu sendiri. Disinilah menariknya kajian tentang NGO dan lingkungan hidup dalam diskursus HI di mana terdapat perbedaan antara   karakteristik, misi, metode, kapabilitas,   dan pola aliansi antar NGO yang beroperasi  di negara maju, berkembang dan miskin serta isu spesifik yang mereka perjuangkan.
Sebagaimana  yang terjadi pada skala global, hal yang sama juga terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, salah satunya adalah isu tentang pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat  yang terletak di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.  Secara umum, karst adalah daerah yang memiliki bentang alam dan pola hidrologi khusus yang terbentuk dari kombinasi  sifat batuan yang memiliki tingkat kelarutan tinggi  dan porositas sekunder yang berkembang dengan baik (Paripurno, 2017:73-95).
Provinsi Kalimantan  Timur sendiri merupakan salah satu provinsi yang memiliki hamparan batuan karbonat  atau batu gamping  terluas di Indonesia. Menurut  data dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan atau P3EK terdapat setidaknya 35.692.50 Km2 ekosistem karst yang ada di Kalimantan Timur atau dengan kata lain 28%    dari luas daratan  di provinsi ini adalah kawasan karst.  Dari penelitian yang sama juga didapatkan fakta bahwa sebagian kawasan karst dan batu gamping  di Kalimantan Timur berada di atas kawasan hutan (Widyaningsih, 2017:5).
Salah satu kawasan  karst yang paling banyak dikenal oleh masyarakat Kalimantan Timur adalah kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat. Kawasan ini memiliki luas 18.676,76 Km2 di mana terdapat 105.000  penduduk yang tersebar di 111 desa dan 13 kecamatan yang menggantungkan hidupnya pada keberlangsungan ekosistem karst ini. Sebagai sumber air tawar utama,  kawasan  karst Sangkulirang- Mangkalihat merupakan hulu dari 5 sungai besar di kawasan tersebut. Selain nilai ekologis, kawasan ini juga memiliki nilai
budaya, ekonomi dan keanekaragaman  hayati yang tinggi. Terdapat lukisan, artefak, kuburan,  dan peninggalan- peninggalan  pra-sejarah yang ada di 37 goa di kawasan ini, sehingga membuat pemerintah mengusulkan kawasan ini sebagai salah satu warisan dunia ke UNESCO. Untuk  nilai ekonomi, kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat merupakan  penghasil utama sarang burung walet serta memiliki destinasi   wisata yang indah seperti Labuan Cermin. Di kawasan ini pula hidup 120 spesies burung, 200 spesies serangga dan atropoda,  400 spesies flora dan 50 spesies ikan serta menjadi habitat utama dari orangutan Kalimantan ( pongo pygmaeus morio ) (Salas et.al, 2005:15-23;
Marshall et.al, 2017: 212-219; TNC, 2018:2).
Dengan  nilai ekologis, budaya, ekonomi serta keanekaragaman  hayati yang tinggi, sudah seharusnya kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat ini dilindungi oleh pemerintah baik pemerintah     pusat
maupun provinsi.
Namun kenyataannya  pemerintah provinsi Kalimantan Timur justru menerbitkan izin usaha secara masif untuk beroperasi di kawasan tersebut. Tercatat ada 217 izin usaha pertambangan  dengan luas 9.057,32 Km2, 14 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan  bahan semen dan pabrik  semen  dengan luas 1.259,93 Km2, 41 perusahaan yang mengantongi IUPHHKHT dengan luas 4.117,14 Km2, 92 perusahaan yang mengantongi IUPHHKHA dengan luas
7.210,75 Km2 dan 230 perusahaan yang mengantongi izin usaha perkebunan dengan luas 3.011,61 Km2 (Widyaningsih, 2017:10).
Pemerintah memang telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan ekosistem karst Sangkulirang- Mangkalihat  baik secara umum maupun khusus seperti Undang- Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup, Peraturan Pemerintah No. 26 tahun  2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan  Presiden No. 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, Peraturan Menteri ESDM No.    17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 67 tahun 2012 tentang Perlindungan  dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat  di Kabupaten Berau dan Kutai Timur, serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036. Meski demikian, regulasi tersebut dianggap tidak cukup mampu untuk  menjaga kelestarian karst Sangkulirang-Mangkalihat  karena memuat perbedaan  penetapan luasan ekosistem karst yang dimaksud dan abai terhadap asas kehati-hatian dalam menjaga ekosistem terutama pada Pergub Kaltim No. 67 tahun 2012 dan Perda Provinsi Kaltim No. 1 tahun 2016 yang memuat celah bagi ekploitasi karst untuk kepentingan bisnis.
Hal inilah yang kemudian memantik reaksi dari berbagai elemen masyarakat dan NGO lokal untuk menentang komersialisasi dan eksploitasi kawasan karst Sangkulirang- Mangkalihat. Beberapa  diantara mereka adalah Aliansi Masyarkat  Peduli Karst Kaltim (AMPKK), Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), dan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia). Mereka berpendapat bahwa eksploitasi  karst Sangkulirang-Mangkalihat akan mendatangkan bencana besar baik secara ekologis maupun sosial dan ekonomi.

## Kerangka Teoritis : Konsep NGO
Organisasi Non
Pemerintah  atau Non-Governmental Organization (NGO) secara umum merujuk pada lembaga atau institusi yang dibentuk oleh masyarakat  sipil tanpa ada campur tangan atau keterkaitan dengan negara. Selain itu NGO juga biasanya dibentuk dengan tujuan-tujuan    khusus yang menjadi alasan mengapa mereka didirikan. Setidaknya, NGO memiliki 3 karakteristik utama yakni: 1) tidak dibentuk oleh negara, 2) bergerak dalam dan memiliki kepedulian terhadap bidang yang spesifik, 3) memiliki  nilai/tujuan  yang independen dari campur tangan negara (Betsill & Corell, 2008:4).
Dalam literatur HI, NGO yang menjalankan  aktivitasnya pada tingkat global disebut sebagai International Non- Governmental Organization (INGO). Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, posisi NGO dalam politik kontemporer tidak bisa lagi dianggap sebagai pelengkap  dan marjinal. Bahkan dalam beberapa    kasus, NGO memainkan    peran penting dalam pengidentifikasian  serta penyelesaian masalah atau isu-isu besar yang menjadi perhatian masyarakat dunia (Brown, Ebrahim & Batliwala, 2011:1098-1108).
Brown, Ebrahim dan Batliwala menyebutkan bahwa dalam mencapai tujuannya NGO melakukannya melalui berbagai pola yang mereka sebut sebagai pola artikulasi kepentingan NGO.
Setidaknya Brown dkk. mengidentifikasi  5 pola artikulasi kepentingan NGO yakni: 1) Pola Kesatuan, 2) Pola Federasi, 3) Pola Konfederasi, 4) Pola Jaringan dan 5) Pola Dukungan.
Gambar 1. Pola Artikulasi Kepentingan NGO
Sumber: L.David Brown, Alnoor Ebrahim and Srilatha Batliwala.
Governing International Advocacy NGOs . No. 06 Vol. 40. pp-1098-1108
Pola kesatuan memiliki ciri bahwa pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya organisasi dilakukan oleh struktur yang paling atas atau dapat disebut sebagai sekretariat pusat. Pola federasi di sisi lain merupakan gabungan antara berbagai unit yang membentuk  suatu organisasi besar yang kemudian dikomando  oleh sekretariat pusat, namun kewenangan sekretariat pusat terhadap unitnya tidak sebesar pada pola kesatuan. Pola konfederasi hampir serupa dengan   pola federasi namun yang membedakannya    adalah sekretariat pusat tidak memiliki kewenangan yang lebih besar
dibandingkan dengan unit sehingga memiliki kekuasaan yang terbatas. Pola jaringan merupakan gabungan organisasi yang berbagi nilai, informasi dan  tujuan bersama, dan biasanya bersifat adhoc . Terakhir adalah pola dukungan  di mana organisasi berperan  sebagai pendukung yang berupaya untuk melobi aktor-aktor penting bagi pencapaian tujuan.
Pola artikulasi kepentingan  pada akhirnya akan menentukan    bagaimana strategi advokasi yang akan dilakukan oleh setiap organisasi. Berikut merupakan beberapa strategi dan target NGO.
Gambar 2. Strategi dan Target Advokasi NGO
Sumber: L. David Brown, Alnoor Ebrahim and Srilatha Batliwala.
Governing International Advocacy NGOs . No. 06 Vol. 40. pp-1098-1108
Sebagaimana diterangkan pada tabel diatas, setidaknya ada dua strategi dari advokasi NGO dalam pencapaian
tujuannya yakni dengan bekerjasama atau melawan. Tentu saja bekerjasama dalam konteks ini adalah bekerjasama dengan pihak pemerintah/pihak lain yang   menghalangi tujuan mereka dengan harapan bisa  merubah posisi serta pandangan mereka sehingga tercipta keselarasan kepentingan. Sebaliknya strategi lainnya adalah melawan.

## Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika politik yang terjadi terkait dengan pengelolaan kawasan  Karst Sangkulirang- Mangkalihat  di Kalimantan Timur. Dinamika politik yang dimaksud adalah bagaimana aktor-aktor  yang terlibat dalam pengelolaan  kawasan Karst Sangkulirang- Mangkalihat mendayagunakan  sumber daya dan kapabilitas mereka ( exercise their resources and capabilities ) untuk memperjuangkan kepentingan yang berbeda- beda. Perbedaan kepentingan tersebut merupakan hal yang lazim terjadi dalam dunia politik, dan konsekuensi dari itu bisa termanifestasikan dalam berbagai bentuk interaksi mulai dari kooperasi  sampai pada konflik. Penelitian ini kemudian berusaha untuk melihat politik pengelolaan kawasan Karst Sangkulirang- Mangkalihat dengan lebih medalam  tidak hanya dengan mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat serta mendeskripsikan  perbedaan kepentingan yang muncul diantara aktor-aktor itu. Lebih jauh penelitian ini berupaya untuk menggambarkan  strategi apa yang ditempuh oleh satu aktor (dalam hal ini Non- Governmental  Organization (NGO) yang peduli akan isu-isu lingkungan di Kalimantan Timur).
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)  dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dipilih sebagai aktor yang mewakili NGO dalam dinamika politik pengelolaan  kawasan Karst Sangkulirang- Mangkalihat Kalimantan Timur. Hal ini didasari oleh kegiatan mereka yang selalu terlibat dalam isu-isu pengelolaan kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat Kalimantan Timur. Untuk itu, pada bagian ini akan disajikan deskripsi tentang langkah strategi apa yang dipilih oleh Jatam dan Walhi Kaltim dalam memperjuangkan kepentingan mereka.
Ada beberapa  strategi yang dilakukan oleh Jatam dan Walhi dalam pergulatan  politik pengelolaan kawasan  Karst Sangkulirang-Mangkalihat  Kalimantan Timur, mulai dari demonstrasi, pelaksanaan focus group discussion (FGD), melakukan seminar- seminar, menerbitkan  pernyataan sikap (press release ), serta kampanye baik di lapangan dan di media sosial. Meski demikian  sebelum penjabaran  strategi yang ditempuh  oleh Jatam dan Walhi tersebut perlu dijelaskan bahwa dalam melaksanakan aksinya, kedua NGO tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri    namun memilih untuk bergabung  dalam satu jaringan aktivis yang sama-sama memiliki kepedulian terhadap isu pengelolaan  kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat  Kalimantan Timur ini. Jaringan tersebut dinamakan dengan Aliansi Masyarakat Peduli Karst Kaltim atau disingkat AMPK. Keanggotaan AMPK ini mencakup NGO seperti  Jatam dan Walhi, organisasi mahasiswa, masyarakat  yang hidup di kawasan  Karst Sangkulirang-Mangkalihat, dan masyarakat lain yang turut
memperhatikan isu ini. Oleh sebab itu, aksi-aksi yang dilakukan  Jatam dan Walhi terutama dalam bentuk demonstrasi  dan aksi-aksi massa lainnya kebanyakan mengatasnamakan AMPK. Meski demikian dalam beberapa strategi khususnya kampanye  dan advokasi di media daring, Jatam dan Walhi memiliki situs mereka masing-masing  dan kegiatan tersebut dilakukan  dengan membawa bendera organisasi mereka masing-masing (Walhi & Jatam, 2018).
Walhi Kaltim lebih mengedepankan laporan-laporan ilmiah yang berkaitan dengan dampak kerusakan  karst terhadap kehidupan sampai pada inisiasi tagline atau slogan
: “ Jaga Karst, Jaga  Kehidupan ” yang menjadi slogan strategi mereka di beberapa provinsi termasuk provinsi Kalimantan Timur. Selain itu penguatan  kapasitas masyarakat setempat juga turut dilakukan  oleh anggota Walhi untuk memastikan bahwa masyarakat setempat memiliki kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri ketika
berhadapan
dengan pemerintah    dan korporasi yang bertujuan untuk mengeksploitasi  karst dan mengganggu ekosistem setempat. Kampanye-kampanye juga dilakukan dengan mengekspos  dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat    yang tinggal di daerah eksploitasi karst.
Sedangkan  dalam ranah legal formal, Walhi aktif dalam menggugat Peraturan Daerah Nomor  1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi KalimantanTimur 2016-2036.
Adapun untuk Jatam, berdasarkan informasi yang digali dalam wawancara dengan Pradarman Rupang,
Koordinator Jatam Provinsi Kalimantan Timur ditemukan bahwa dalam beberapa hal  strategi Jatam Kaltim serupa dengan apa    yang dilakukan oleh Walhi, yakni dengan aktif melakukan diskusi, seminar serta edukasi terkait dengan karst dengan segala potensi yang dikandungnya, baik secar aekonomi maupun untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang sehat. Advokasi untuk menolak penambangan karst juga dilakukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa penambangan dan kegiatan ekstraktif lainnya yang ada di kawasan  Karst Sangkulirang-Mangkalihat lebih banyak membawa  dampak negatif ketimbang dampak positifnya. Perbedaannya adalah Jatam kemudian berupaya untuk menyampaikan informasi tentang apa yang mereka anggap
“k ebohongan ” pihak pemerintah Kalimantan Timur   yang berkata bahwa terjadi  krisis semen yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi  terutama pada pertumbuhan sektor infrastruktur.   Hal lainnya yang dilakukan oleh Jatam adalah dengan melakukan hearing dan membawa hasil dengar    pendapat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kaltim mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Setidaknya  ada beberapa strategi  yang bisa kita identifikasi  sebagai instrumen Jatam dan Walhi dalam memperjuangkan kepentingan mereka dalam politik pengelolaan kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat yakni:
1) Demonstrasi; 2) Seminar/FGD; dan 3) Kampanye.

## 1. Demonstrasi
Dari sekian strategi yang bisa diidentifikasi,  mungkin strategi inilah yang paling bisa dilihat dan diketahui  oleh masyarakat luas. Demonstrasi memang merupakan instrumen yang selalu digunakan  oleh NGO untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Bagi Jatam  dan
Walhi Kaltim sebagaimana   yang telah dijelaskan sebelumnya, mereka tidak
melakukan    aksi demonstrasi untuk menentang ekploitasi kawasan Karst    Sangkulirang-Mangkalihat ini sendiri, namun mereka menggabungkan  diri dengan suatu jaringan    besar yang terdiri dari NGO pemerhati lingkungan, organisasi kemahasiswaan, organisasi lokal dan masyarakat umum yang turut peduli dengan isu eksploitasi  Karst Sangkulirang-Mangkalihat. Dalam demonstrasi  yang mereka lakukan, hampir selalu diisi dengan orasi-orasi yang mencoba untuk meyakinkan masyarakat luas khususnya masyarakat   Kalimantan Timur akan bahaya ekploitasi kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat.  Orasi-orasi ini biasanya    dilakukan di tempat-tempat strategis dan pusat pemerintahan  Provinsi Kalimantan Timur seperti Kantor Gubernur, Gedung Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah, dan titik-titik strategis lainnya.
Selain orasi-orasi  yang selalu disampaikan oleh demonstran,  aksi-aksi teatrikal dan kesenian lainnya juga kerap dilakukan  sebagai instrumen propaganda. Aksi-aksi tersebut mencoba untuk  menggambarkan betapa kerusakan kawasan Karst Sangkuliran-Mangkalihat ini lebih banyak mendatangkan dampak negatif bukan hanya untuk
masyarakat  yang hidup di sekitar kawasan tersebut namun juga bagi Kalimantan Timur, Indonesia dan Dunia.    Hal ini disebabkan  pentingnya ekosistem Karst bagi siklus air bersih dan ekosistem penunjang  kehidupan flora dan fauna secara keseluruhan.
Tidak jarang demonstrasi   yang mereka lakukan berujung  pada kontak fisik dengan pihak kepolisian dan satuan keamanan lainnya. Meski demikian, mereka mengakui bahwa hal tersebut merupakan  suatu yang lumrah dan mereka sadar akan potensi bentrokan yang terjadi. Keberanian itu muncul  karena mereka  percaya bahwa mengungkapkan pendapat di muka umum merupakan hak tiap-tiap  warga negara yang dijamin dalam konstitusi.
Ada beberapa demonstrasi penolakan eksploitasi kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat yang sudah mereka lakukan sejak tahun 2016. Setidaknya  menurut informasi langsung yang didapatkan  telah dilakukan empat kali demonstrasi  besar oleh AMPK Kalimantan Timur yakni: 1) Tanggal 26 Oktober 2016 di depan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, 2) Tanggal 28 Oktober 2016 di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 3) Tanggal 22 Desember    2016 di depan Kantor Gubernur Provinsi    Kalimantan Timur yang sekaligus bertepatan dengan Hari Ibu, dan 4) Tanggal 17 November 2017 di depan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang juga bertepatan dengan International Student Day .
2.Seminar/ FocusGroup Discussion
Selain melakukan  aksi-aksi demonstrasi, Jatam dan Walhi juga aktif dalam kegiatan seminar, diskusi dan FGD yang diadakan oleh mereka sendiri maupun diadakan oleh lembaga-lembaga lain. Seperti Focus
Group
Discussion yang bertemakan “ Pol icy Brief Mendorong Penyelamatan Karst Indonesia” yang
diadakan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada tanggal 17 Februari 2017. Perwakilan dari Walhi dan Jatam hadir pada acara tersebut untuk memberikan masukan terhadap draft Polic Brief yang berjudul “ Melindungi Karst, Mel indungi Kehidup an, Mendorong Kebijak an Negar a terhadap Perl indungan
Kawas an
K arst
Indonesia ”.
Dalam FGD yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  dan Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT) Kalimantan  Timur, perwakilan dari Walhi dan Jatam berbagi informasi mengenai data-data penting terkait logika pendirian  pabrik semen di Kalimantan Timur. Mereka sepakat bahwa pada kenyataannya,  kondisi krisis semen sebagaimana yang dikatakan oleh pemerintah daerah tidaklah benar adanya. Mereka juga membantah  argumen pemerintah daerah yang mengatakan bahwa Provinsi
Kalimantan Timur membutuhkan banyak semen untuk mendorong pertumbuhan.  Kondisi di lapangan menunjukkan
bahwa
Kalimantan
Timur
justru mengalami surplus persediaan semen,   selain itu pembangunan fisik dan eksploitatif mereka nilai sangat tidak tepat untuk diterapkan di Kalimantan Timur yang sudah sekian lama merasakan
dampak buruk dari pembangunan dan industri eksploitatif.
Jatam dan Walhi juga aktif dalam melakukan  seminar- seminar yang kebanyakan  bersifat non-formal yakni dengan berbincang dan berdiskusi  dengan masyarakat umum dan mahasiswa terkait dengan isu eksploitasi karst. Diskusi- diskusi informal semacam ini seringkali dilakukan  secara spontan di manapun  ada kesempatan untuk m elakukannya.
“ Militansi ” semacam ini dilakukan karena mereka percaya bahwa semakin banyak masyarakat yang mengetahui fakta- fakta tentang eksploitasi  karst, maka masyarakat  akan sadar akan dampak negatif yang dibawa.

## 3. Kampanye
Selain melakukan demonstrasi dan seminar/FGD, Jatam dan Walhi juga aktif dalam melakukan kampanye yang berisikan ajakan untuk melestarikan karst dan menolak segala bentuk eksploitasi  di sekitar kawasan karst. Kampanye yang mereka lakukan lebih banyak terekam secara daring ( online ) dalam situs resmi mereka masing-masing  seperti gambar- gambar dibawah ini:
Gambar 3. Kampanye Jatam Save the Karst Save the Future
Sumber: https://www.jatam.org/category/kampanye/save-the- karst-save-the-future/
Gambar 4. Kampanye Walhi
Sumber: https://walhi.or.id/nelayan-harus-berdaulat-tolak-rzwp3k-
pro-industri-ekstraktif/
Dalam situs resminya, konten-konten  yang berisikan ajakan dan kecaman terhadap pemerintah  yang dinilai melegalkan ekploitasi  kawasan karst dan gagal melindungi kawasan tersebut mereka kumpulkan dalam satu section
khusus berjudul “ kampanye ” sehingga bisa dilihat dengan jelas pesan-pesan  yang ingin mereka sampaikan dalam setiap artikel. Substansi dari artikel-artikel itu berisikan informasi yang rinci tentang kondisi karst baik di kawasan  Karst Sangkulirang-Mangkalihat  maupun kawasan karst lainnya di Indonesia serta ancaman-ancaman  yang dihadapi oleh ekosistem karst tersebut.

## Penutup
Tulisan ini berupaya untuk melihat bagaimana upaya dan cara yang dilakukan oleh NGO untuk melindungi kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat. Hal ini menarik untuk diteliti karena dalam kajian tentang NGO dan gerakan  sosial, karakteristik  NGO serta kapabilitas yang mereka miliki mempengaruhi formulasi kepentingan mereka. Selain itu juga mempengaruhi  bagaimana cara yang mereka tempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Cara dan upaya yang dilakukan sangat beragam mulai dari cara-cara nirkekerasan  sampai pada konflik fisik.
Upaya-upaya tersebut juga tidak terlepas dari konteks
sosial dan politik di arena mereka beroperasi   sehingga menarik untuk diperdalam  bagaimana  karakteristik  serta kapabilitas NGO yang memperjuangkan kelestarian karst Sangkulirang-Mangkalihat  serta konteks sosial-politik yang ada di Kalimantan Timur yang pada gilirannya berpengaruh terhadap cara yang ditempuh NGO tersebut dalam memperjuangkan kepentingan mereka.
Dari hasil observasi   serta wawancara   mendalam dengan Direktur Walhi dan Koordinator Jatam Kalimantan Timur setidaknya ada beberapa    strategi    yang bias diidentifikasi sebagai instrumen Jatam dan Walhi dalam memperjuangkan
kepentingan mereka dalam politik pengelolaan kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat yakni :1) Demonstrasi; 2) Seminar/FGD; dan 3)  Kampanye. Jatam dan Walhi dalam menjalankan aksinya tidak berjalan sendiri- sendiri, terutama dalam aksi-aksi demonstrasi  yang mereka lakukan. Mereka melakukan aksinya dengan mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Karst (AMPK) Kalimantan Timur.   Dalam jaringan AMPK bukan hanya Jatam dan Walhi yang tergabung didalamnya  namun juga organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku, Jurnal dan Artikel
Betsill,
Michele M. dan Elisabeth Corell.    2008. “Introduction to NGO Diplomacy” dalam Michele M. Betsill dan Elisabeth Corell,
NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Relations, MIT Press, Massachusetts.
Brown, L. David, Alnoor Ebrahim and Srilatha Batliwala. 2011. “Governing  International Advocacy NGOs”. World Development. No. 06 Vol. 40. p.1098-1108
Kurniawan, Nanang Indra. 2012. “Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia” , JSP, Fisip UGM , Vol.  16, No. 1 Juli, h.1-15
Marshall, Andrew, J. et.al. 2017, “Use of Limestone
Karst Forests by Bornean Orangutans (Pongo pygmaeus morio) in the Sangkulirang Peninsula, East Kalimantan, Indonesia”, American Journal of Primatology , Vol. 69, p. 212–219 Salas, L. A.
et,al. 2005. “Biodiversity, endemism and the conservation of limestone Karsts in the Sangkulirang Peninsula, Borneo”, Biodiversity ,Vol. 6, No. 2, p. 15-23
The Nature Conservancy, mengapa karst sangkulirang-Mangkalihat penting?
dalam https://www.nature.or.id/publikasi/laporan-tahunan-dan- isu-umum-konservasi/karst-sangkulirang-mangkalihat.pdf diakses pada 12 September 2018.
Widyaningsih, Grita Anindarini. 2017. “Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Ekosistem Karst di Indonesia (Studi Kasus: Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat, Provinsi Kalimantan Timur)”, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 3, Issue 2, Maret , h. 73-95
Wawancara
Wawancara dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Zen pada tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di Sekretariat Walhi, Samarinda.
Wawancara dengan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradirman Rupang pada tanggal 23 Oktober 2018 bertempat di Sekretariat Walhi, Samarinda.