## Maker: Jurnal Manajemen
Program Studi Manajemen STIE SULTAN AGUNG Volume 6 – Nomor 2, Desember 2020, (Hlm 117-133)
Available online at: http://www.maker.ac.id/index.php/maker

## ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN: STUDI PADA KOPERASI MITRA MANINDO MANDAILING NATAL

## Lokot Zein Nasution
Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung R.M. Notohamiprodjo, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710, Indonesia.
* E-mail: lokot.nasution@yahoo.com

## Abstrak
Selama ini, pembiayaan mikro berbasis syariah dipandang belum mampu memberikan nilai lebih bagi pengentasan  kemiskinan  dibandingkan  model  konvensional.  Padahal,  secara  konseptual  prinsip  syariah mempunyai  beragam  kelebihan  dibandingkan  model  konvensional.  Berdasarkan  persoalan  tersebut,  maka penelitian  ini  mempunyai  dua  tujuan,  yaitu:  (i)  untuk  menilai  efektivitas  pembiayaan  mikro  syariah  bagi pemberdayaan masyarakat miskin; dan (ii) untuk mengetahui model pembiayaan mikro berbasis syariah yang mampu  menciptakan  program  pemberdayaan  secara  efektif.  Untuk  itu,  penelitian  ini  mengadopsi Cluster Analysis untuk  menjawab  tujuan  penelitian  yang  pertama,  dan  pendekatan  evaluatif  dan  literature  review untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Mitra Manindo (KMM), Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yang mengadopsi prinsip syariah dalam menyalurkan pembiayaan  mikro.  Hasil  pengolahan  terhadap  102  responden  menemukan  empat  temuan  penting,  yaitu:  (i) pembiayaan mikro syariah KMM mampu meningkatkan pendapatan anggota; (ii) pembiayaan mikro syariah KMM mampu meningkatkan kemampuan anggota dalam perencanaan usaha; (iii) pembiayaan mikro syariah KMM  mampu  meningkatkan  kemampuan  anggota  dalam  melaksanakan  usaha;  dan  (iv)  pembiayaan  mikro syariah  KMM  mampu  meningkatkan  kapasitas  anggota  dalam  melakukan  evaluasi  dan  pertanggungjawaban usaha.  Terdapat  relevansi  yang  kuat  antara  adopsi  syariah  dengan  eliminasi  perilaku moral  hazard dan peningkatan  produktivitas  usaha.  Keduanya  bisa  tercapai  akibat  transformasi  karakter  masyarakat  sasaran melalui  kegiatan  pemberdayaan.  Capaian  tersebut  mempertegas  bahwa  terdapat  hubungan  yang  kuat  antara prinsip syariah terhadap efektivitas program pemberdayaan.
Kata kunci : syariah, moralitas, pemberdayaan, moral hazard , produktivitas

## Abstract
Sharia-based microfinance is currently considered unable to provide more value for poverty alleviation than conventional models. In fact, conceptually sharia principles have various advantages over conventional models.  Based  on  these  problems,  this  study  has  two  objectives,  namely:  (i)  assessing  the  effectiveness  of Islamic microfinance in empowering the poor; and (ii) determine a sharia-based microfinance model that is capable  of  implementing  empowerment  programs  effectively.  For  this  reason,  this  study  adopts  Cluster Analysis to answer the first research objectives, and an evaluative approach and literature review to answer the second research objective. This research was conducted at Koperasi Mitra Manindo (KMM), Mandailing Natal  Regency,  North  Sumatra  Province  which  applies  sharia  principles  in  distributing  microfinance.  The results  of  the  processing  of  102  respondents  found  four  important  findings,  namely:  (i)  KMM  sharia microfinance  was  able  to  increase  member  income;  (ii)  KMM  Islamic  microfinance  is  able  to  increase  the capacity of its members in business planning; (iii) KMM sharia microfinance is able to increase the ability of its  members in doing  business;  and  (iv)  KMM  sharia micro  financing  is  able  to increase  the capacity  of its members  in  conducting  business  evaluation  and  accountability.  There  is  a  strong  relevance  between  the application  of  sharia  with  the  elimination  of  moral  hazard  behavior  and  increasing  business  productivity. Both  can  be  achieved  due  to  the  transformation  of  the  character  of  the  target  community  through empowerment activities. This achievement confirms that there is a strong link between Islamic principles and the effectiveness of the empowerment program.
Keywords: sharia, morality, empowerment, moral hazard, productivity
Article History: Received 13 Nov 2020 Accepted 30 Nov 2020 Published 24 Des 2020

## PENDAHULUAN
Pembiayaan  mikro  merupakan  skema kredit  atau  pembiayaan  (permodalan)  yang ditujukan  kepada  masyarakat  miskin  agar mereka menjadi lebih produktif dan mempunyai tingkat penghasilan yang mandiri  (Khatri,  2016).  Berbagai  kasus empiris  membuktikan  bahwa  pembiayaan mikro mampu menopang kegiatan pembangunan  yang  selama  ini  terkesan top down dan  hanya  mengandalkan  skema perencanaan  makro.  Selain  itu,  skema pembiayaan  mikro  mampu  menjadi  solusi dalam  mengatasi  persoalan  keterbatasan aksesbilitas  permodalan  masyarakat  miskin terhadap  perbankan.  Penelitian  dari  Salakpi (2015) membuktikan bahwa produk perbankan  dinilai  kurang  adaptif  dengan karakteristik  masyarakat  miskin.  Begitu sebaliknya,  masyarakat  miskin  mempunyai kesulitan  dalam  mengakses  perbankan akibat  beragam  persoalan,  seperti  ketiadaan agunan,  kendala  administratif,  dan  karakter kultural yang masih konservatif. Keterbatasan  akses  permodalan  menjadikan masyarakat  miskin  terperangkap  dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.
Penilaian  kinerja  pembiayaan  mikro mencakup jenis pembiayaan secara keseluruhan, yaitu konvensional dan syariah.  Dalam  konteks  tersebut,  tema keuangan  syariah  bukan  lagi  terpisah dengan  kebijakan  sektor  keuangan  secara umum,  namun  sudah  menjadi  bagian integral.  Tetapi,  karakteristik  keuangan syariah selama ini masih belum disejajarkan dengan  tema  keuangan  secara  menyeluruh. Terdapat pandangan bahwa keuangan syariah  mempunyai  kinerja  yang  kurang memadai  dalam  mewujudkan  keberhasilan sektor  keuangan,  termasuk  segmentasinya pada pembiayaan skala mikro.
Padahal,  pembiayaan  mikro  syariah telah  diakui  sebagai  salah  satu  model pembiayaan  (penyaluran  pinjaman)  yang mampu  menawarkan  beberapa  kelebihan dibandingkan  pembiayaan  konvensional. Menurut  Asmawati  &  Ahmad  (2015),  dan didukung oleh Tarmizi (2017), kelebihannya mencakup: (i) terhindar dari riba atau beban bunga sehingga lebih meringankan peminjam;  (ii)  adanya  kepastian  berupa akad;  (iii)  terhindari  dari  judi  atau maisir dan  juga  penipuan  atau gharar ;  dan  (iv) mayoritas  tidak  terdapat  biaya  administrasi atau  dengan  biaya  yang  relatif  rendah. Selain  itu,  terdapat  empat  prinsip  yang menjadi  nilai  lebih  pembiayaaan  mikro syariah (Antonio,  2011),  yaitu:  (i)  keadilan, yakni  semua  pihak  berbagi  keuntungan sesuai  dengan  peranan  atau  kontribusi berdasarkan  risiko  masing-masing;  (ii) kemitraan,  yakni  semua  pihak  yang  terlibat baik  peminjam  dan  pemberi  pinjaman mempunyai  kedudukan  yang  sama  sebagai mitra untuk mendapatkan keuntungan bersama;  (iii)  transparansi,  yakni  kondisi keuangan yang diinformasikan secara terbuka dan berkelanjutan; dan (iv) universal, yakni melayani masyarakat sesuai dengan  prinsip  menerima  perbedaan  sesuai dengan  tujuan  Islam  yakni  rahmatan  lil alamin.
Selain  beberapa  kelebihan  tersebut, pembiayaan mikro syariah dipandang mempunyai potensi pasar yang tinggi karena mampu  memberikan  solusi  lebih  konkrit dalam
mewujudkan pemerataan kesejahteraan  masyarakat  miskin  sebagai sasaran  utama  pembiayaan  mikro.  Oleh karena  itu,  ketersediaan  dan  keberlanjutan pembiayaan  mikro  syariah  telah  menjadi perhatian  pemerintah  sebagai  bagian  dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif.
Terlepas dari kelebihan prinsip syariah, kondisi eksisting pembiayaan mikro
selama  ini  dinilai  masih  belum  efektif melaksanakan program pemberdayaan sebagai  tujuan  utama  pelaksanaan  program. Segmen  utama  pembiayaan  mikro  adalah masyarakat  miskin,  sehingga  aspek  utama keberhasilan  program  sangat  tergantung pada  kuat  tidaknya  program  pemberdayaan yang disusun. Tanpa adanya pemberdayaan, pembiayaan  yang  disalurkan  mempunyai probabilitas  yang  sangat  kecil  pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan, yang dimediasi oleh keberhasilan usaha.
Hasil  penelitian  dari  Khatri  (2016), menemukan  bahwa  tingkat  keberhasilan pengentasan  kemiskinan  dari  pembiayaan mikro  sangat  ditentukan  oleh  pengelolaan pasca pembiayaan disalurkan, yaitu bagaimana menerapkan program pemberdayaan  dalam  rangka  meningkatkan kapasitas  masyarakat  miskin  (peminjam). Menurut  Cull  &  Morduch  (2018),  banyak kasus  mengungkapkan  bahwa  Lembaga Keuangan  Mikro  (LKM)  rata-rata  masih kurang  berhasil  melaksanakan  program pemberdayaan,  yang  disebabkan  oleh:  (i) kurangnya pengetahuan tata kelola pembiayaan mikro yang ideal; (ii) mayoritas belum  memahami  pelaksanaan  kegiatan pemberdayaan;  (iii)  rendahnya  pengetahuan penganggaran  dan  penyusunan;  dan  (iv) kurang bisa menangkap karakteristik masyarakat sasaran. Program pendampingan dan  pembinaan  seringkali  kurang  efektif, sehingga  peminjam/penerima  pembiayaan (masyarakat  miskin)  masih  belum  bisa keluar  dari  zona  kemiskinan  akibat  tingkat pendapatan yang tidak berkembang.
Prinsip syariah dengan segala kelebihannya  seharusnya  mampu  menjadi jaring  pengaman  yang  lebih  baik  (lebih efektif) dalam melaksanakan program pembiayaan mikro. Konsep keuangan mikro syariah  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai agama  membuat  kegiatan  pemberdayaan
lebih tertanam secara sosial dengan kebutuhan riil masyarakat miskin (Asmawati  and  Ahmad,  2015).  Dengan demikian, keuangan mikro syariah memiliki fungsi  yang  sama  dengan  keuangan  mikro konvensional  yang  menyediakan  bantuan finansial  bagi  masyarakat  miskin  dan berpenghasilan rendah dalam model peningkatan  kualitas  pembangunan  sosial. Tetapi  yang  membedakan  keduanya  adalah keuangan mikro syariah menyediakan produk  secara  finansial  berdasarkan  prinsip syariah dan diimplementasikan dengan nilai- nilai persaudaraan, semangat kewirausahaan, saling membantu, dan saling mendukung  secara  persaudaraan  (modal sosial) (Nugroho, 2014). Dengan
mendapatkan pinjaman (pembiayaan), masyarakat miskin dapat bekerja sendiri dan melindungi  diri  dari  ancaman  eksternal seperti  risiko  pasar.  Akses  pekerjaan  dan pengembangan  usaha  berbasis  kemitraan dan  kerjasama  akan  mendorong  mereka keluar  dari  lingkaran  kemiskinan.  Dengan demikian, tujuan pembiayaan mikro syariah tidak selalu untuk memaksimalkan keuntungan,  tetapi  juga  menyediakan  akses sumberdaya  potensial  bagi  masyarakat miskin.
Koperasi  Mitra  Manindo  (KMM) adalah  salah  satu  lembaga  pembiayaan mikro  dengan  badan  hukum  berbentuk koperasi.  Sesuai  dengan  konsep  LKM, segmen  sasaran  KMM  adalah  masyarakat miskin  di  Kabupaten  Mandailing  Natal, Provinsi  Sumatera  Utara,  baik  menyasar wilayah  perkotaan  dan  perdesaan.  Sampai saat  ini,  kegiatan  pembiayaan  KMM  bukan hanya berorientasi pada penyaluran pinjaman  berbasis  syariah,  namun  juga mencakup  mediasi  pemasaran,  penguatan kelompok  berbasis  pendampingan,  dan pengembangan kewirausahaan anggota berbasis  modal  sosial.  KMM  berorientasi
pada  pengembangan  sumberdaya  manusia untuk  mendukung pengusaha mikro melalui pelaksanaan  beberapa  peran,  yaitu:  (i) membantu  mengidentifikasi  kebutuhan  dan peluang bisnis; (ii)
membantu merencanakan  dan  memberikan  konsultasi bisnis;  (iii)  memobilisasi  dana  publik;  (iv) menyediakan dan memfasilitasi akses layananan keuangan dan saluran pemasaran; dan (v) menyebarkan informasi dan memberikan pelatihan serta pendampingan.
Meski demikian, informasi dan analisa secara  lebih  lanjut  bagaimana  KMM menerapkan pembiayaan mikro masih harus dieksplorasi.  Eksplorasi  tersebut  sangat diperlukan  untuk  memberikan  gambaran apakah  terdapat  efektivitas  pembiayaan mikro syariah bagi pemberdayaan masyarakat miskin. Jika terdapat keberhasilan  (efektif),  maka  kasus  KMM dapat  menjadi  model  konseptual  bagaimana membangun  pembiayaan  mikro  berbasis syariah yang berhasil melaksanakan pemberdayaan.  Jika  sebaliknya,  maka  dapat ditemukan  beberapa  evaluasi  sehingga mampu berkontribusi terhadap penyempurnaan  konsep  pembiayaan  mikro berbasis  syariah  bagi  efektivitas  program pemberdayaan.
Atas  alasan  tersebut,  maka  penelitian ini  mempunyai  dua  tujuan,  yaitu:  (i)  untuk menilai efektivitas pembiayaan mikro syariah  bagi  pemberdayaan  masyarakat miskin;  dan  (ii)  untuk  mengetahui  model pembiayaan  mikro  berbasis  syariah  yang mampu menciptakan program pemberdayaan  secara  efektif.  Kedua  tujuan tersebut sangat dibutuhkan untuk melengkapi  konsep  pembiayaan  mikro syariah  yang  secara  teoritis  mempunyai keunggulan dibandingkan konvensional yang bisa mendukung program pemberdayaan bagi pengentasan
kemiskinan. Berdasarkan dua tujuan
tersebut,  maka  penelitian  ini  penting dilakukan.

## LANDASAN TEORI

## Pembiayaan Mikro Syariah
Pengertian  pembiayaan  mikro  adalah sebuah  kegiatan  penyediaan  jasa  keuangan dan  pengelolaan  sejumlah  kecil  uang melalui  serangkaian  produk  dan  sistem fungsi perantara yang ditargetkan pada klien (masyarakat  sasaran) berpenghasilan rendah (Tarmizi,  2017).  Menurut  Salakpi  (2015), pembiayaan  mikro  mencakup  penyediaan jasa  keuangan  dan  pengelolaan  sejumlah kecil  uang  melalui  serangkaian  produk  dan sistem  fungsi  perantara  yang  ditargetkan pada  masyarakat  berpenghasilan  rendah, baik  sebagai  pekerja  maupun  wirausaha mikro.  Layanan  keuangan  ini  umumnya tidak  hanya  mencakup  tabungan  dan  kredit, tetapi juga dapat mencakup layanan keuangan  lainnya  seperti  asuransi  dan layanan  pembayaran.  Cull  &  Morduch (2018) menyatakan bahwa segmen pembiayaan mikro adalah masyarakat miskin,  sehingga  orientasi  kegiatannya harus  bisa  mengelola  masyarakat  miskin yang  sebelumnya  tidak  berdaya  menjadi berdaya,  baik  dalam  konteks  pendapatan maupun  posisi  daya  tawar.  Keberlanjutan pembiayaan mikro sangat dibutuhkan dalam menawarkan akses pendanaan kepada masyarakat  miskin  yang  sebelumnya  tidak bisa  mengakses  ke  bank  ( non-bankable ). Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  pembiayaan mikro  merupakan  bagian  integral  dalam membangun sistem keuangan yang inklusif.
Pembiayaan  mikro  syariah  secara konsep  dan  orientasi  tidak  berbeda  dengan pembiayaan  mikro  konvensional,  yakni sama-sama  menyasar  masyarakat  miskin dan  sebagai  bagian  dari  strategi  untuk meningkatkan pendalaman sektor keuangan. Hanya  saja,  dalam  pembiayaan  mikro
syariah  dilakukan  penerapan  prinsip-prinsip syariah seperti tanpa bunga (riba), penerapan  jenis-jenis  akad,  menghindari gharar (penipuan) dan maisir (judi) (Manshori, Kim & Safari, 2015). Perbedaan tersebut  menjadikan  lembaga  pembiayaan mikro syariah mempunyai beberapa keunggulan
dibandingkan
LKM
konvensional.  Menurut  Mukhibad  (2017), keunggulan  pembiayaan  mikro  syariah terletak  pada  aspek  transparansi,  keadilan, pemerataan, dan kerjasama berasas persamaan derajat kedudukan antara peminjam (pembiayaan) dan pemberi pinjaman (pembiayaan).
Dalam  prinsip  syariah,  terdapat  upaya untuk  meminimalisir  informasi  asimetris sebagai perwujudan penghindaran ketidakpastian  atau gharar .  Selain  itu, dalam  pembiayaan  mikro  syariah  juga menekankan  pentingnya  menghapus moral hazard sebagai  manifestasi  moral  sebagai nilai  yang  ditekankan  dalam  prinsip-prinsip syariah  (Antonio,  2011).  Dalam  prinsip syariah juga ditekankan pentingnya penyediaan  layanan  peningkatan  kapasitas modal  manusia  yang  lebih  luas  sebagai perwujudan prinsip kebermanfaatan. Beragam  kelebihan  pembiayaan  mikro syariah  tersebut  mampu  menfasilitasi  orang miskin  menggunakan  dan  mengembangkan keterampilan terbaiknya
serta
memungkinkan  mereka  mendapatkan  akses pendapatan yang lebih baik.
Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Pembiayaan
mikro mempunyai korelasi  yang  kuat  terhadap  kegiatan pemberdayaan, karena tanpa pemberdayaan, probabilitas  keberhasilan  pembiayaan  skala mikro  menjadi  sangat  kecil.  Secara  teoritis, pemberdayaan  adalah  kegiatan  yang  rata- rata  berorientasi  untuk  meningkatkan  dua
aspek  pada  masyarakat  miskin,  yaitu (Patil, Dhere & Pawar, 2009): (i) untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia,  baik  individu  maupun  sosial;  dan (ii) untuk meningkatkan aksesbilitas terhadap sumberdaya ekonomi, baik sumberdaya  alam,  produksi,  permodalan, dan  pemasaran.  Kalbarini  et  al  (2017) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan  upaya  untuk  mandiri  yang mengacu  pada  manifestasi  dari  kemampuan seseorang untuk mengeksploitasi potensinya sendiri  dalam  memenuhi  kebutuhannya. Menurut Allahdadi (2011), jenis pemberdayaan  dapat  dibedakan  menjadi empat,  yaitu:  (i)  pemberdayaan  komunitas; (ii) pemberdayaan politik; (iii)
pemberdayaan organisasi; dan (iv) pemberdayaan psikologi.
Menurut Patil, Dhere & Pawar (2009), pemberdayaan  komunitas  dapat  disamakan dengan  pemberdayaan  masyarakat,  yaitu pemberian akses pengetahuan dan kesadaran yang baru dan bermanfaat, mengembangkan keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri dan  kompetensi  baru,  memperoleh  modal sosial  dan  dukungan  dari  individu  lain,  dan berpartisipasi  dalam  berbagai  kegiatan produktif.  Pemberdayaan  politik  adalah model  kebijakan  dan  keputusan  pemerintah yang  berdampak  pada  komunitas  pedesaan maupun  perkotaan,  mengubah  kepercayaan masyarakat  konservatif  menjadi  modern, berjejaring dengan orang-orang di pemerintahan  dan  industri,  dan  membahas masalah  yang  memengaruhi  posisi  tawar masyarakat miskin. Pemberdayaan
organisasi adalah pengetahuan dan kesadaran  baru  tentang  manfaat  dari kelembagaan dan teknologi untuk pembangunan  masyarakat  miskin  melalui pengembangan  potensi  kelembagaan  atau organisasi  penopang  kegiatan  masyarakat miskin. Sementara pemberdayaan psikologis
adalah  peningkatan  kepercayaan  diri  dan harga  diri,  motivasi  yang  lebih  besar, inspirasi,  antusiasme  dan  minat  untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan  baru,  dan  perasaan  memiliki terkait  dengan  partisipasi  kegiatan  ekonomi produktif.
Karakteristik,  tujuan,  dan  orientasi pemberdayaan  sangat  dibutuhkan  untuk mendorong pengentasan kemiskinan. Hal ini bisa  dilakukan  karena  dengan  peningkatan kapasitas  masyarakat  miskin,  mereka  akan leluasa  memiliki  opsi  terhadap  akses penghasilan.  Pemberdayaan  menawarkan kesempatan  untuk  secara  bebas  memilih semua jenis alternatif dan membuat keputusan  sesuai  dengan  tingkat  keinginan, kemampuan,  dan  kesadaran,  dan  untuk belajar  dari  keberhasilan  dan  kegagalan dalam  menanggapi  perubahan,  dan  untuk mengendalikan  masa  depan  (Patil,  Dhere and  Pawar,  2009).  Sementara  Arsal  et  al. (2017) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah suatu mekanisme atau proses yang melaluinya individu, organisasi, dan  kelompok  dapat  mengerjakan  beragam aspek dan memiliki kontrol lebih besar atas apa  yang  mereka  lakukan.  Dengan  kegiatan pemberdayaan,  masyarakat  miskin  mampu mengendalikan  sumberdaya,  membangun kepercayaan  diri,  meningkatkan  kapasitas, dan  berpartisipasi  aktif  dalam  mengelola kehidupan  mereka.  Kesemua  alur  tersebut mampu  membuka  peluang  mendatangkan tingkat  pendapatan  yang  lebih  tinggi  bagi rumah tangga miskin.

## METODE
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  deskriptif  kuantitatif,  yang berfungsi  untuk  menjawab  dua  tujuan penelitian, yaitu: (i) untuk menilai efektivitas  pembiayaan  mikro  syariah  bagi pemberdayaan  masyarakat  miskin;  dan  (ii)
untuk mengetahui model pembiayaan mikro berbasis  syariah  yang  mampu  menciptakan program pemberdayaan secara efektif.
Untuk  menjawab  tujuan  penelitian pertama,  dilakukan  melalui  studi  primer dengan menggunakan kuesioner yang disebar  kepada  masing-masing  anggota KMM. Konten kuesioner berisi dampak apa saja  yang  ditimbulkan  oleh  pembiayaan mikro  bagi  pemberdayaan  anggota  yang notabene sebagai masyarakat miskin. Indikator  dari  pemberdayaan  mencakup empat indikator, yaitu: (i) dampak pembiayaan  mikro  syariah  terhadap  tingkat pendapatan;  (ii)  dampak  pembiayaan  mikro syariah  terhadap  penyusunan  perencanaan usaha;  (iii)  dampak  pembiayaan  mikro syariah terhadap pelaksanaan usaha; dan (iv) dampak pembiayaan mikro syariah terhadap evaluasi dan pertanggungjawaban usaha.
Sedangkan  untuk  menjawab  tujuan penelitian  kedua,  dilakukan  melalui  analisis evaluatif  dari  hasil  temuan  analisis  tujuan penelitian  yang  pertama.  Hasil  evaluasi tersebut  dipertajam  dengan  pendekatan literature  review untuk  memperkaya  hasil temuan dalam menjawab bagaimana dampak  pembiayaan  mikro  syariah  dalam upaya membangun pemberdayaan masyarakat miskin yang efektif. Temuan ini sangat dibutuhkan bagi pendalaman literatur, bagaimana relevansi antara pembiayaan mikro syariah dengan
efektivitas program pemberdayaan.
Untuk  menyebar  kuesioner,  maka dilakukan pengambilan sampel, dimana total didapatkan  102  sampel.  Penentuan  sampel berdasarkan Rumus  Slovin dimana  populasi penelitian adalah mereka yang telah menjadi anggota  KMM  lebih  dari  satu  tahun,  yaitu sejumlah  138  orang.  Penentuan  ini  dengan pertimbangan untuk empat Kantor Kas (KK) KMM diambil 22 sampel dan 1 KK diambil 14 sampel. Terdapat lima KK yang dimiliki
oleh KMM, yaitu: (i) KK Panyabungan; (ii) KK  Siabu;  (iii)  KK  Kotanopan;  (iv)  KK Maga;  dan  (v)  KK  Batang  Angkola. Pertimbangan  pengambilan  sampel  adalah masing-masing  sampel  ditujukan  untuk anggota  yang  telah  lama  menjadi  anggota KMM.  Kriteria  lama  menjadi  anggota adalah dengan kepesertaan KMM lebih dari satu  tahun,  sehingga  bisa  diukur  bagaimana dampak pembiayaan mikro terhadap indikator-indikator  pemberdayaan  dalam jangka waktu minimal satu tahun. Kepesertaan  anggota  lebih  dari  satu  tahun disebabkan  oleh  kemauan  dari  masing- masing  anggota  yang  ingin  melakukan ekspansi  usaha,  sehingga  pada  dasarnya mereka  sudah  berdaya  namun  dengan orientasi  agar  lebih  berkembang  lagi.  Oleh karena  itu,  jumlah  anggota  yang  telah menjadi anggota KMM lebih dari satu tahun menjadi objek utama penelitian.
Sementara itu, pemilihan teknik analisis  dalam  penelitian  ini  mengikuti kepentingan dua tujuan  penelitian, sehingga teknik analisnya terdiri dari dua jenis, yaitu: (1)  untuk  tujuan  penelitian  yang  pertama, metode  analisis  yang  dianggap  paling  tepat adalah  dengan  mengggunakan Cluster Analysis , yang bertujuan untuk mengelompokkan informasi, atau meringkas data  dengan  cara  mengelompokkan  objek- objek  berdasarkan  kesamaan  karakteristik tertentu.  Karakteristik  ini  diketahui  dari jawaban  kuesioner  yang  sudah  dikoding untuk menilai bagaimana efektivitas pembiayaan mikro syariah bagi pemberdayaan  masyarakat  miskin  yang dilakukan  oleh  KMM.  Pengertian  koding adalah  mengelompokkan  jawaban-jawaban sejenis atau setipe, yang kemudian dirangkaikan  dan  direlevansikan antar jawaban tersebut; (2) untuk tujuan penelitian yang  kedua,  alat  analisis  yang  digunakan adalah  deskriptif  evaluatif,  yang  dipadukan
dengan literature review. Pengertian literature review adalah memasukkan analisa  literatur  (teori  dan  konsep)  atau kasus-kasus empiris sejenis sebagai penguat temuan  lapangan ( Shaban  et  al,  2017). Analisa literatur diperlukan sebagai deskripsi penguat, sehingga temuan lapangan  dapat  dipertajam  secara  lebih komprehensif.  Perpaduan  antara  deskriptif evaluatif  dan  literature  review  berfungsi untuk  mengangkat  daya  kritis  dari  hasil lapangan  (empiris).  Sementara  keterpaduan antara  metode Cluster  Analysis, evaluatif, dan literature  review diharapkan  mampu menyajikan  analisis  yang  komprehensif bagaimana model pembiayaan mikro berbasis  syariah  yang  mampu  menciptakan program pemberdayaan secara efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Pembiayaan  Mikro  Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Koperasi  Mitra  Manindo  (KMM) didirikan  pada  tanggal  29  Februari  tahun 2009 di Jakarta oleh 43 orang perantau yang semuanya berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam, terdapat  tiga  alasan  pendirian  KMM,  yaitu: (i)  keprihatinan  terhadap  masih  tingginya tingkat  kemiskinan  di  Mandailing  Natal, dimana corak kemiskinannya bersifat struktural;  (ii)  mayoritas  masyarakat  miskin di Mandailing Natal mempunyai pola skema pinjaman  ke  rentenir  yang  berlangsung dalam  jangka  panjang;  dan  (iii)  masih terbatasnya  akses  masyarakat  miskin  di Mandailing  Natal  terhadap  sumberdaya produktif. Kemiskinan struktural di Kabupaten  Mandailing  Natal  disebabkan oleh  pola  pinjam  meminjam  berbasis kultural  dan  ikatan  pekerjaan,  contohnya seperti  petani  dan  tengkulak,  sehingga  sifat pinjamannya  sulit  diputus.  Model  tersebut
menjadikan  petani  sebagai  penyumbang terbesar  penduduk  miskin  di  Kabupaten Mandailing  Natal  terperangkap  oleh  model pinjaman  tanpa  kontrak  dengan  ikatan  non- formal,  yang  justru  merugikan  nasabah (petani).
Berdasarkan persoalan tersebut, pendirian KMM diharapkan mampu menawarkan skema pinjaman mikro dengan skema  yang  mudah  dan  berbiaya  murah. Segmen  anggota  KMM  adalah  kaum perempuan  yang  rata-rata  bekerja  sebagai pelaku  informal,  pelaku  usaha  ultra  mikro, dan  beragam  aktivitas  sektor  pertanian  non pemilik  lahan  (seperti  buruh  tani).  Kasus  di Kabupaten Mandailing Natal, fungsi perempuan  (ibu  rumah  tangga)  dalam keluarga bersifat untuk mendukung diversifikasi pendapatan rumah tangga.
Dipilihnya  sistem  syariah  karena diyakini mampu menawarkan sistem keuangan yang lebih bermanfaat berlandaskan pada nilai-nilai agama (moralitas).  Perjalanan  historis  tersebut menyimpulkan fakta penting, bahwa pendirian  KMM  sebagai  sebuah  Lembaga Keuangan
Mikro Syariah (LKMS) dideterminasi oleh orientasi untuk
mengentaskan kemiskinan berbasis
pendekatan  kultural.  LKMS  dipilih  karena diyakini  akses  permodalan  menjadi  salah satu  variabel  penting  untuk  meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumberdaya ekonomi potensial.
Tolak  ukur  keberhasilan  LKMS  tidak berbeda  jauh  dengan  lembaga  keuangan mikro  konvensional,  yakni  sama-sama mengutamakan pemberdayaan sebagai sebuah  proses  transformasi  kesejahteraan. Santosa  (2014)  mengemukakan  indikator keberhasilan  kesejahteraan  adalah  kenaikan tingkat  pendapatan  masyarakat  sasaran. Dalam konteks ekonomi, pendapatan mencerminkan  daya  beli  rumah  tangga
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, Arsal et al. (2017) menjelaskan  bahwa  pemberdayaan  bukan hanya terkait pendapatan, namun juga posisi tawar  yang  ditentukan  oleh  keputusan mereka secara partisipatif dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat mampu menentukan  masa  depan  mereka  secara independen,  yang  dilakukan  berdasarkan proses perencanaan dan pelaksanaan program  pembangunan.  Perencanaan  dan pelaksanaan  pembangunan  adalah  proses yang melibatkan seluruh komponen masyarakat  lokal,  yang  didasarkan  atas prinsip kolaborasi, swadaya, dan partisipatif.
Berdasarkan  beberapa  argumentasi tersebut, maka untuk mengukur keberhasilan  KMM  dalam  melaksanakan program  pembiayaan  mikro  syariah  dilihat berdasarkan  empat  indikator,  yaitu:  (i) dampak pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat pendapatan; (ii) dampak pembiayaan mikro syariah terhadap kemampuan penyusunan perencanaan usaha; (iii) dampak pembiayaan mikro syariah terhadap kemampuan  pelaksanaan  usaha;  dan  (iv) dampak pembiayaan mikro syariah terhadap evaluasi dan pertanggungjawaban usaha dan kegiatan kelompok.

## Dampak  Pembiayaan  Mikro  Syariah KMM  Terhadap  Tingkat  Pendapatan Anggota
Salah  satu  analisa  untuk  menilai dampak program pembiayaan mikro syariah KMM  adalah  seberapa  besar  kenaikan tingkat  kesejahteraan,  yang  diindikasikan dengan  adanya  peningkatan  pendapatan yang  diterima  oleh  masing-masing  rumah tangga  anggota.  Syarat  menjadi  anggota KMM  adalah  harus  rumah  tangga  miskin, dimana hasil pengolahan kuesioner didapatkan  tingkat  pendapatan  anggota  per bulan paling tinggi (maksimum) sebesar Rp.

## Maker: Jurnal Manajemen, 6 (2), Desember 2020 - 125
1.800.000,-  dan  paling  rendah  (minimum) Rp.  800.000,-.  Jumlah  anggota  keluarga rata-rata  adalah  4  orang,  sehingga  dapat diestimasi bahwa rata-rata tingkat pendapatan  1  orang  anggota  keluarga  per bulan hanya sebesar Rp. 450.000,-.
Peningkatan  pendapatan  diukur  dari prosentase  perubahan  pendapatan  sebelum dan  sesudah  menjadi  anggota  KMM. Berdasarkan hasil pengolahan 102 kuesioner didapatkan  perubahan  pendapatan  rumah tangga  sebelum  dan  sesudah  menjadi anggota  KMM.  Golongan  rumah  tangga anggota  dibedakan  menjadi  tiga,  yaitu:  (i) kelompok bawah, yang rata-rata pendapatannya Rp. 800.000,-; (ii) kelompok menengah,  yang  rata-rata  pendapatannya Rp.  1.400.000,-;  dan  (iii)  kelompok  atas, yang rata-rata pendapatannya Rp. 1.800.000,-.  Ketiga  kelompok  tersebut sama-sama  berkategori  masyarakat  miskin yang menjadi anggota KMM.
Tabel 1. Dampak Pembiayaan Mikro Syariah KMM Terhadap Tingkat Pendapatan Rumah
Tangga Anggota (Dalam Ribu Rupiah) Aspek Kel. Bawah Kel. Menengah Kel. Atas Rata- Rata Pendapata n Awal (Rp) 800 1.400 1.80 0 1.333, 3 Benefit yang Diterima (Rp) 659 1.100 1.20 0 986,3 Benefit yang Diterima (%) 82,37% 78,57% 66,6 6% 73,97 %

## Sumber: data diolah (2020)
Berdasarkan  hasil Cluster  Analysis , program  pembiayaan  mikro  syariah  KMM lebih banyak berdampak pada rumah tangga kelompok  bawah,  yaitu  sebesar  82,37 persen.  Posisi  kedua  adalah  rumah  tangga kelompok  menengah  yang  mendapatkan tambahan  pendapatan  sebesar  78,57  persen.
Sementara  bagi  rumah  tangga  kelompok atas,  tambahan  pendapatan  yang  diperoleh sebesar 66,66 persen. Hasil ini mencerminkan  bahwa  lembaga  pembiayaan mikro syariah telah banyak bermanfaat bagi golongan masyarakat sangat miskin (kelompok bawah). Golongan sangat miskin tidak  mempunyai  akses  yang  memadai terhadap  usaha  produktif.  Sementara  untuk rumah  tangga  kelompok  atas,  sumberdaya ekonomi  pada  dasarnya  sudah  dimiliki, seperti  akses  pasar,  sehingga  tambahan permodalan  dari  KMM  mampu  menjadi trigger bagi  pengembangan  usaha.  Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa aksesbilitas permodalan  sangat  dibutuhkan  kelompok rumah  tangga  miskin  (golongan  bawah) sebagai  mediator  mengakses  sumberdaya ekonomi.  Konsep  syariah  menjadi  landasan dalam  mengedukasi  masyarakat  miskin mengenai sistem bagi hasil dan pengembangan  usaha  berbasis  nilai-nilai agama.
Dampak  Pembiayaan  Mikro  Syariah KMM
Terhadap
Kemampuan

## Penyusunan Perencanaan Usaha
Dalam  skema  pembiayaan  mikro, kemampuan  usaha  masing-masing  anggota harus  melibatkan  keaktifan  kelompok.  Hal ini  dilakukan  karena  ketidakmungkinan anggota  dalam  mengembangkan  usaha secara mandiri akibat keterbatasan pengetahuan  dan  keterampilan.  Persoalan tersebut mendasari KMM untuk membangun sistem kelompok bagi penyaluran  pembiayaan  mikro  syariah, dimana satu kelompok rata-rata beranggotakan  10-20  anggota.  Dalam  satu kelompok  dipimpin  oleh  ketua  kelompok, sekretaris,  dan  bendahara  dan  disupervisi oleh  Petugas  Lapang  (PL).  Pengembangan usaha  masing-masing  anggota  kelompok selalu  didampingi  dan  dievaluasi  oleh
pengurus  kelompok  maupun  PL.  Tujuan utama  dalam  otonomi  kelompok  adalah memperkuat kapasitas usaha anggota beserta pengurus  kelompok  dalam  merancang, melaksanakan,  dan  mengevaluasi  kegiatan usaha  masing-masing  anggota.  Terdapat model  modal  sosial  dalam  kelompok  yang berfungsi memediasi kinerja usaha.
Pengukuran nilai penyusunan perencanaan  usaha  dibedakan  menjadi  tiga, yaitu:  (i)  tingkat  sosialisasi,  yakni  seberapa intens  keterlibatan  anggota  dalam  setiap kegiatan  sosialisasi  usaha  KMM  dalam kelompok;  (ii)  tingkat  keaktifan,  yakni seberapa  aktif  partisipasi  anggota  dalam merespons setiap pembinaan dan pendampingan  usaha  dalam  kelompok;  dan (iii) tingkat pelaporan, yaitu seberapa tinggi respons  anggota  untuk  melaporkan  hasil capaian  kinerja  usaha.  Range  pengukuran adalah  1-5,  dimana:  (i)  1  adalah  sangat kurang;  (ii)  2  adalah  kurang;  (iii)  3  adalah cukup; (iv) 4 adalah tinggi; dan (v) 5 adalah sangat tinggi.

## Tabel 2. Dampak Pembiayaan Mikro Syariah KMM Terhadap Kemampuan Penyusunan
Perencanaan Usaha Aspek Kel. Bawah Kel. Menen gah Kel. Atas Rata - Rata Tingkat Sosialisasi 3,98 3,58 4,14 3,56 Tingkat Keaktifan 3,99 3,49 3,02 3,50 Tingkat Pelaporan 3,83 3,69 3,75 3,75

## Sumber: data diolah (2020)
Hasil pengolahan 102 kuesioner menemukan bahwa rumah tangga kelompok bawah  dan  kelompok  menengah  secara umum  sudah  dapat  memahami  program kelompok  dengan  baik,  yaitu  ditunjukkan dengan  nilai  3,98  dan  3,58  pada  aspek sosialisasi, dimana nilai tersebut di atas rata- rata  yang  sebesar  3,56.  Kondisi  berbeda
justru  dialami  oleh  rumah  tangga  kelompok atas yang justru nilainya di bawah rata-rata, yaitu  sebesar  3,56.  Indikator  keaktifan  juga menunjukkan  gejala  yang  sama,  yakni keaktifan  kelompok  bawah  bernilai  di  atas rata-rata, berbeda dengan kelompok menengah dan kelompok atas yang di bawah rata-rata.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa program usaha KMM mudah dipahami oleh golongan  masyarakat  berpendapatan  bawah sehingga  mereka  menjadi  aktif  dalam mengikuti  kegiatan  sosialisasi  pembinaan dan pendampingan usaha.
Meski dari sisi sosialisasi dan keaktifan  golongan  kelompok  atas  masih  di bawah  rata-rata,  namun  tingkat  pelaporan mereka  justru  lebih  tinggi  (di  atas  rata-rata) dibandingkan rumah tangga golongan bawah  dan  menengah.  Hal  ini  disebabkan oleh  kemampuan  mereka  dalam  menyusun laporan  kinerja  usaha  secara  mingguan  dan bulanan. Terlepas dari hal tersebut, program pembiayaan  mikro  syariah  KMM  telah menjadikan  masyarakat sangat miskin mempunyai  keaktifan  usaha  sebagai  bagian penting dalam membangun kapasitas individu, khususnya pengetahuan dan keterampilan.  Temuan  ini  memperkuat hipotesis  bahwa  aksesbilitas  permodalan sangat  dibutuhkan  kelompok  rumah  tangga miskin  (golongan  bawah)  sebagai  mediator menumbuhkan partisipasi pembangunan.
Dampak  Pembiayaan  Mikro  Syariah KMM Terhadap Kemampuan Pelaksanaan Usaha
Dalam  kegiatan  usaha,  kemampuan penyusunan perencanaan usaha harus diikuti oleh  kemampuan  eksekusi  pelaksanaan usaha. Tujuan utama penyaluran pembiayaan  mikro  syariah  KMM  adalah untuk memandirikan anggota melalui eksistensi usaha yang dibentuk oleh masing- masing anggota. KMM berusaha
membangun  jiwa  kewirausahaan  anggota sebagai  jalan  keluar  untuk  memperdalam diversifikasi  pendapatan  rumah  tangga. Selama  ini,  salah  satu  sumber  persoalan kemiskinan  adalah  belum  optimalnya  peran perempuan. Model patriarki telah
memusatkan  sumber  pendapatan  rumah tangga  miskin  hanya  berasal  dari  kepala keluarga, padahal dengan tingkat pendapatan  yang  sangat  rendah.  Sistem sosial belum memungkinkan kaum perempuan  mempunyai  akses  pengetahuan dan  keterampilan  yang  layak.  KMM mengurai  problem  kemiskinan  dengan pendekatan pemberdayaan kaum perempuan yang  terbukti  mampu  menjadi  solusi  bagi pengentasan kemiskinan.
Penilaian terhadap kemampuan pelaksanaan  usaha  dibedakan  menjadi empat,  yaitu:  (i)  proses  usaha,  yakni seberapa  tinggi  proses  usaha  dilaksanakan; (ii) mutu pelaksanaan usaha, yakni bagaimana  mutu  dari  hasil  usaha  yang dijalankan  sesuai  dengan  arahan  kelompok; (iii)  kemampuan  anggota  mengakomodasi program  kelompok,  yakni  seberapa  tinggi kepatuhan  anggota  terhadap  arahan  dan bimbingan  kelompok;  dan  (iv)  peningkatan kualitas usaha, yakni seberapa jauh kemampuan
pengembangan usaha
berdasarkan  pembinaan  dan  pendampingan yang sudah dilakukan oleh KMM.
Tabel 3. Dampak Pembiayaan Mikro Syariah

## KMM Terhadap Kemampuan Pelaksanaan
Usaha Aspek Kel. Bawah Kel. Menen gah Kel. Atas Rat a- Rat a Proses Usaha 3,79 3,88 3,8 3 3,87 Mutu Pelaksanaan Usaha 3,79 3,66 3,7 3 3,73 Kemampuan Anggota 4,00 3,92 4,0 0 3,97
Mengakomod asi Program Kelompok Peningkatan Kualitas Usaha 3,80 3,67 3,5 0 3,66

## Sumber: data diolah (2020)
Hasil pengolahan 102 kuesioner menemukan bahwa rumah tangga kelompok bawah  secara  umum  mempunyai  nilai  di bawah  rata-rata  (3,79),  yang  menunjukkan bahwa  proses  usahanya  tidak  setinggi kelompok menengah (3,88). Uniknya, kelompok  atas  juga  di  bawah  rata-rata (3,83),  yang  disebabkan  oleh  proses  usaha belum sesuai dengan arahan dari kelompok. Meski  demikian,  mutu  pelaksanaan  usaha yang  dilakukan  oleh  kelompok  bawah berhasil  di  atas  rata-rata  (3,79),  sehingga mutu pelaksanaannya sesuai dengan harapan dan  target  sasaran  kelompok.  Hasil  serupa juga  dialami  dengan  penilaian  kualitas usaha,  dimana  nilai  kelompok  bawah sebesar  3,80  atau  di  atas  rata-rata.  Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa aksesbilitas permodalan  sangat  dibutuhkan  kelompok rumah  tangga  miskin  (golongan  bawah) sebagai mediator menumbuhkan kemampuan  usaha  sebagai  solusi  untuk meningkatkan  pendapatan  rumah  tangga miskin.

## Dampak  Pembiayaan  Mikro  Syariah KMM  Terhadap  Kemampuan  Evaluasi dan Pertanggungjawaban Usaha
Salah  satu  tolak  ukur  keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah kemampuan kelompok  sasaran  untuk  menilai  dan mengevaluasi  hasil  capaian  usaha  yang mereka lakukan. Kegiatan evaluasi merupakan  cerminan  refleksi  kemampuan dan  seberapa  sensitif  masyarakat  miskin menilai kemampuan diri mereka, khususnya dalam  menjaga  kinerja  pendapatan  rumah tangga.  Kegiatan  evaluasi  juga  mencakup
transparansi program pasca bantuan diberikan.  Oleh  karena  itu,  penilaian terhadap kemampuan evaluasi dan pertanggungjawaban usaha dibedakan menjadi  dua,  yaitu:  (i)  penilaian  evaluasi, yakni  kegiatan  evaluasi  yang  dilakukan anggota  yang  dilaporkan  kepada  kelompok; dan  (ii)  transparansi  program, yakni pelaporan  hasil  pengelolaan  usaha  berbasis pada  modal  yang  telah  disalurkan  oleh KMM.
Tabel 4. Dampak Pembiayaan Mikro Syariah KMM Terhadap Kemampuan Evaluasi dan
Pertanggungjawaban Usaha Aspek Kel. Bawah Kel. Meneng ah Kel. Atas Rata - Rata Penilaian Evaluasi 3,99 3,94 3,87 3,93 Transparan si Program 4,00 3,68 4,00 3,89
Sumber: data diolah (2020)
Hasil pengolahan 102 kuesioner menemukan bahwa rumah tangga kelompok bawah  secara  umum  mempunyai  nilai evaluasi  sebesar  3,99  yang  berarti  di  atas rata-rata, begitupun dengan kelompok menengah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kelompok  bawah  atau  sangat  miskin mempunyai  kemampuan  evaluasi  usaha yang  relatif  lebih  baik  dibandingkan kelompok  atas.  Kelompok  masyarakat sangat  miskin  terbukti  mampu  memahami arahan  dan  pembinaan  dari  kelompok. Sementara itu, penilaian terhadap transparansi  program  juga  menunjukkan gejala  yang  sama,  yakni  nilai  kelompok bawah berhasil di atas rata-rata. Temuan ini memperkuat  hipotesis  bahwa  aksesbilitas permodalan  sangat  dibutuhkan  kelompok rumah  tangga  miskin  (golongan  bawah) sebagai mediator  untuk  meningkatkan kemampuan  masyarakat  miskin  dalam menilai  hasil  usaha  sebagai  salah  satu  tolak ukur keberhasilan pemberdayaan.
Model Pembiayaan Mikro Berbasis Syariah  dalam  Menciptakan  Program
Pemberdayaan yang Efektif
Hasil penelitian ini menemukan bahwa  pembiayaan  mikro  yang  dilakukan KMM  mempunyai  dampak  yang  kuat terhadap efektivitas program pemberdayaan. Meski  demikian,  uraian  teoritis  selama  ini masih  belum  mampu  memuaskan  berbagai kalangan  dalam  menjelaskan  konsep  yang merelevansikan  antara  pembiayaan  mikro berbasis syariah terhadap efektivitas pemberdayaan. Penelitian ini mampu mengarahkan  pada  hal  tersebut,  bahwa prinsip  syariah  disamping  sistem  bagi  hasil ( profit  sharing )  juga  mengarah  pada kegiatan-kegiatan pengembangan sektor riil, mengedepankan persaudaraan, kemanusiaan,  dan  nilai  moral  yang  mampu mereduksi  persoalan moral  hazard serta keagenan.  KMM  mengajarkan  nilai-nilai moral  Islam,  seperti  kejujuran,  tanggung jawab,  dan  urgensi  ikhtiar  (berusaha) sebagai  upaya  untuk  mengubah  nasib seseorang.  Nilai-nilai  tersebut  terakumulasi menjadi  kekuatan  kelompok  (ukhuwah) sebagai  kekuatan  berjamaah  (modal  sosial) dalam menghadapi problematika hidup.
Wediawati  et  al.  (2018)  mencatat bahwa pendekatan  Islam untuk  pengentasan kemiskinan idealnya melibatkan pendekatan secara  komprehensif,  baik  mencakup  nilai ( value ) maupun aktivitas ekonomi. Pendekatan  tersebut  seperti:  (i)  peningkatan tingkat pendapatan dengan program pengembangan  sektor  riil  yang  produktif; (ii)  mencapai  distribusi  pendapatan  yang adil;  dan  (iii)  memberikan  peluang  yang sama  untuk  semua  segmen  sosial.  Kendala paling  besar  yang  dihadapi  orang  miskin untuk  keluar  dari  kemiskinan  adalah kurangnya  akses  modal  untuk  menjalankan bisnis  mereka  secara  mandiri.  Untuk  itu,
perpaduan antara nilai syariah dan pembiayaan  mikro  dipandang  sebagai  salah satu  strategi  terbaik  bagi  pengentasan kemiskinan.
Hasil penelitian Tarmizi (2017) mengungkapkan  bahwa  problem  utama lembaga  kredit  mikro  konvensional  terletak pada  ketidakmampuan  mereduksi moral hazard secara  efektif.  Tingkat  efektivitas pemberdayaan  pada  kasus  KMM  mampu dilakukan  akibat  tingkat  kepatuhan  anggota kelompok  bawah  (paling  miskin)  terhadap arahan yang sudah diberikan oleh kelompok. Artinya,  terdapat  pembentukan  karakter yang  sudah  ditanamkan  pada  kegiatan- kegiatan  kelompok  yang  dilakukan  dalam interval  mingguan.  Fakta  ini  mempertajam kritik  terhadap  LKM  konvensional  yang dipandang  kurang  terlalu  efektif  dalam menanamkan  nilai-nilai  moral  sebagai  basis meminimalisir moral hazard . Banyak peminjam  menyalahgunakan  dana  pinjaman untuk kebutuhan konsumsi maupun kegiatan non  produktif    (Darsono  and  Darwanto, 2019).  Problem  ini  menempatkan  LKM konvensional  tidak  ubahnya  seperti  entitas perbankan  yang  banyak  berkutat  pada persoalan principal-agent problem.
Secara operasional,
KMM
menempatkan  Petugas  Lapang  (PL)  sebagai posisi strategis dalam melakukan pembinaan dan  pendampingan.  Supervisi  dilakukan secara  intens  dan  dikoordinasikan  dengan pengurus kelompok. Pembinaan dan pendampingan  adalah  upaya  untuk  terus menanamkan nilai-nilai moral dan produktif.  Hal  ini  sejalan  dengan  beberapa peneliti yang mengungkapkan bahwa terdapat  model  yang  mampu  memengaruhi keberhasilan  sistem  ekonomi  Islam  dengan menciptakan  lingkungan  masyarakat  untuk berperilaku  jujur  dan  efisien.  Menurut Mansori  et  al.  (2015),  keberhasilan  tersebut merupakan hasil penerapan Good Corporate
Governance (GCG)  dan  menunjukkan  tidak adanya kecurangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan  bahwa  menjunjung  tinggi kepercayaan  (amanah)  sebagai  salah  satu budaya  Islam  sangat  diperlukan  untuk mengurangi  praktik moral  hazard (Sapada et  al. ,  2017).  Hal  ini  mempertegas argumentasi  Osho  et  al.,  (2006),  bahwa mereduksi  persoalan  pinjam  meminjam dapat  didekati  melalui  pendekatan  moral yang  diterapkan  dalam  berbagai  bentuk, seperti  kekuatan  kelompok,  pembinaan, pendampingan,  dan  konseling.  Gambar  01 mencerminkan bagaimana model pembiayaan mikro berbasis syariah (LKMS) yang mampu menciptakan program pemberdayaan secara efektif.
Konsep-konsep  moralitas  sebenarnya telah  menjadi  diskusi  lama  sebagai  strategi menciptakan  transparansi  sistem  keuangan. Jegatheesan  et  al.  (2011)  dan  Salahudin  et al.  (2016)  menegaskan  bahwa  moralitas merupakan  problem  fundamental  terjadinya persoalan moral  hazard dan  keagenan. Rendahnya pasokan nilai ( value ) menyebabkan  peminjam  sebagai  individu yang  mementingkan  kepentingan  jangka pendek  ( self  interest )  sehingga  orientasi untuk  memperbaiki  hidup  melalui  kegiatan berusaha menjadi tereduksi secara signifikan (Shaban et  al. ,  2017).  Argumentasi  tersebut diperkuat  oleh  Mukhibad  (2017),  bahwa problem LKM adalah tingginya kredit macet yang  rata-rata  akibat  rendahnya  kapasitas sumberdaya  manusia  peminjam,  khususnya dari  aspek  moralitas  yang  sebenarnya dikategorikan  sebagai  pengetahuan  dan keterampilan  mental  dalam  menghadapi persoalan  hidup.  Dalam  prinsip  syariah, konsep moralitas bersumber dari pemahaman  bahwa  Tuhan  menciptakan manusia  untuk  menjadi  khalifah  di  dunia, yang  berarti  bahwa  manusia  bukan  hanya khalifah  (di  dunia  ini),  tetapi  juga  agen
Tuhan  atau  hamba  Tuhan  dan  karenanya kekayaan  manusia  harus  berasal  dari  cara yang  sah  berdasarkan  hukum  Islam  (tidak melanggar nilai-nilai moral).

## Sumber: data diolah (2020)

## Gambar 1. Relevansi LKMS dan Efektivitas Program Pemberdayaan
Adopsi  prinsip  syariah  oleh  KMM dimanifestasikan  melalui  penguatan  modal sosial, sehingga menjadikan kegiatan pembiayaan mikro bukan sekedar intermediasi  finansial,  namun  juga  sosial. Intermediasi keuangan mencakup
penyediaan layanan tabungan dan pembiayaan.  Sementara  intermediasi  sosial melibatkan pengorganisasian kelompok untuk  menyuarakan  aspirasi  mereka  dan menyampaikan
gagasan untuk dipertimbangkan  oleh  pengurus  KMM. Konsep  keuangan  mikro  syariah  yang didasarkan  pada  nilai-nilai  dan  agama membuat  kegiatan  ekonomi  lebih  tertanam secara  sosial  dengan  kebutuhan  riil  kaum miskin  pada  tingkat  yang  paling  bawah. Keunggulan  tersebut  memperkuat  hasil temuan  Rokhman  (2013)  dan  Nugroho
(2014),  bahwa  LKMS  biasanya  beroperasi berdasarkan  prinsip  pembagian  untung-rugi dan  mereka  menggunakan  nilai-nilai  moral Islam  dan  solidaritas  kelompok  sebagai modal  sosial  untuk  mendorong  pembayaran kembali  pinjaman.  Solidaritas  kelompok telah  dipupuk  melalui  pertemuan  rutin  dan konseling. Beberapa temuan tersebut memperkaya argumentasi bahwa pembiayaan mikro syariah harus ditempatkan  sebagai  konsep  alternatif  bagi upaya  pengentasan  kemiskinan  yang  bisa menjamin
keberlangsungan sistem pemberdayaan dalam jangka panjang.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Hasil penelitian ini menemukan empat fakta  penting,  yaitu:  (i)  pembiayaan  mikro KMM sebagai LKMS mampu meningkatkan pendapatan  anggota;  (ii)  pembiayaan  mikro KMM sebagai LKMS mampu meningkatkan kemampuan  anggota  dalam  perencanaan usaha;  (iii)  pembiayaan  mikro  KMM sebagai LKMS mampu meningkatkan kemampuan  anggota  dalam  melaksanakan usaha;  dan  (iv)  pembiayaan  mikro  KMM sebagai LKMS mampu meningkatkan kapasitas anggota dalam melakukan evaluasi dan  pertanggungjawaban  usaha.  Dapat dikatakan,  pembiayaan  mikro  syariah  oleh KMM  mampu  menciptakan  efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin.
Secara konseptual, sasaran pemberdayaan  tertuju  pada  tiga  hal,  yaitu:
(i)  terjadinya  peningkatan  pendapatan;  (ii) terjadinya
transformasi kapasitas sumberdaya  manusia;  dan  (iii)  terjadinya kemampuan  masyarakat  miskin  dalam mengakses  sumberdaya  produktif.  Ketiga sasaran  tersebut  terbukti  mampu  dilakukan oleh KMM yang mengadopsi model syariah sebagai basis kegiatan.
LKM  Prinsip Syariah Nilai-Nilai Moralitas Mereduksi Moral Hazard Meningkatka n Produktivitas Menguatkan Modal Sosial Pemberdayaan Meningkatka n Kapasitas SDM Meningkat kan Pendapata n Meningka tkan Perencan aan Usaha Meningkat kan Pelaksanaa n Usaha Kemampu an Evaluasi dan Pengemba ngan
Temuan  tersebut  mempunyai  dampak yang  dibutuhkan  bagi  pendalaman  literatur pembiayaan  mikro  yang  selama  ini  masih belum  terlalu  menempatkan  konsep  LKMS sebagai  basis  utama  strategi  kebijakan pengembangan model pemberdayaan. Aktivitas pemberdayaan konvensional belum  menempatkan  aspek  nilai  dan  moral sebagai  fundamen  pembentuk  karakteristik masyarakat sasaran. Secara teoritis, karakteristik  tangguh  dan  mentalitas  usaha sangat dibutuhkan bagi pengentasan kemiskinan.  Dalam  banyak  kasus,  problem kemiskinan  struktural  disebabkan  oleh mentalitas konservatif yang banyak dihadapi oleh  masyarakat  berpenghasilan  rendah. Kultur konservatif melekat akibat keterbatasan
sumberdaya manusia, sementara  pada  sisi  yang  lain  mereka membutuhkan akses permodalan bagi keberlangsungan hidup
dan keberlangsungan usaha berskala ultra mikro.
Untuk  itu,  pembiayaan  mikro  berbasis syariah dapat menjadi solusi dalam
menciptakan efektivitas program pemberdayaan bagi daya dukung pengentasan kemiskinan.

## Saran
Penelitian  ini  bisa  lebih  optimal  jika dilakukan eksplorasi dan pemetaan
hubungan sebab akibat antara nilai moralitas dan  produktivitas  usaha.  Masih  diperlukan kedalaman analisa secara korelatif agar nilai yang  sifatnya  tidak  nampak  ( intangible ) mempunyai  daya  penjelas  terhadap  kinerja perekonomian.
Kedepan,
dibutuhkan penelitian lanjutan untuk menjawab pertanyaan  tersebut  secara  lebih  mendalam melalui hubungan statistik.

## DAFTAR PUSTAKA
Allahdadi, F. (2011). Women’s
empowerment  for  rural  development.
Journal of American Science , 7 (1), 40–
42. Antonio, M. S. (2011). Islamic
Microfinance  Initiatives  to  Enhance Small  From  Historical  Overview  to Contemporary  Situation  Muhammad Syafii  Antonio  Tazkia  University College of Islamic Economics , Jakarta. Journal  of  Indonesian  Islam , 5 (2), 314–333.
Arsal,  T.,  Basri,  M.,  &  Tono,  S.  (2017).
Bakul:  Contribution  of  Rural  Women to  Family  Economy  through  Informal Sector Activities. Komunitas:
International  Journal  of  Indonesian Society  and  Culture , 9 (1),  136–142. https://doi.org/10.15294/komunitas.v9i 1.8906
Asmawati,  &  Ahmad,  S.  (2015).  Impact  of Islamic Microfinance on Improving the Income  and  Poverty  Reduction  on Microenterprises  in  Province  Aceh : Case  Study  in  Baitul  Qiradh  Aceh Dampak  Lembaga  Keuangan  Mikro Islam  dalam  Peningkatan  Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan di Provinsi  Ac. Kontekstualita , 30 (2), 154–165.
Cull, R., & Morduch, J. (2018). Microfinance and economic development. Handbook  of  Finance and Development , November , 550–571. https://doi.org/10.4337/9781785360510 .00030
Darsono,  D.,  &  Darwanto,  D.  (2019).
Strengthening  the  MSME  Through Institutional  Cooperation  Improvement Between MSME and Sharia Microfinance Institutions (SMFI). Jurnal  Ilmiah  Al-Syir’ah , 17 (1),  65. https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.809
Jegatheesan,  S.,  Ganesh,  S.,  &  S.,  P.  K. (2011). Research Study  about  the Role of  MicrofinanceInstitutions  in  the Development of Entrepreneurs. International Journal of Trade,
Economics  and  Finance , 2 (4),  300– 303. https://doi.org/10.7763/ijtef.2011.v2.12
1
Kalbarini,  R.  Y.,  Widiastuti,  T.,  &  Berkah, D. (2017). the Comparison Analysis of the  Empowerment  Productive  Zakah Between  City  and  Rural  Communities in  West  Kalimantan  Province. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan , 18 (2), 148–154.
https://doi.org/10.18196/jesp.18.2.4041
Khatri., D. R. (2016). the Role of Education
Towards  Women  Empowerment  in India. International Journal of Advanced  Research , 4 (11),  550–555. https://doi.org/10.21474/ijar01/2117
Mansori,  S.,  Kim,  C.  S.,  &  Safari,  M. (2015).  A  Shariah  Perspective  Review on Islamic Microfinance The Predictive Effect  of  Positive  Emotion  on  the Individual Work Performance In
Banking  Industry  In  Malaysia  View project  Intrapreneurial  Behavior  and individual  characteristics  View  project A  Shariah  P. Asian  Social  Science , 11 (9). https://doi.org/10.5539/ass.v11n9p
Mukhibad, H. (2017). Maintaining Employees’  Morality  to  Improve Internal Control in the Sharia Microfinance  Institution. Walisongo:
Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan , 25 (2),
507. https://doi.org/10.21580/ws.25.2.1924
Nugroho,  L.  (2014).  Challenges  Sharia
Microfinance  Institutions:  Evidence from  Indonesia. EJIF  –  European Journal of Islamic Finance , 3 (December 2014), 1–6. http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF/ article/view/793/766
Osho, G. S., Ashe, C., & Wickramatunge, J. (2006).  Correlation  of  Morale  ,
Productivity and Profit in Organizations  Correlation  of  Morale  , Productivity and Profit in Organizations. National  Social  Science
Journal , 26 (1), 108–115.
Patil,  D.  A.,  Dhere,  A.  M.,  &  Pawar,  C.  B.
(2009).  ICT  and  Empowerment  of Rural  and  Deprived  Women  in  Asia. Asia-Pacific Journal of Rural Development , 19 (1), 1–22. https://doi.org/10.1177/1018529120090 101
Rokhman, W. (2013). The Effect of Islamic Microfinance  on  Poverty  Alleviation: Study  in  Indonesia. Economic  Review:
Journal  of  Economics  and  Business ,
11 (2), 21–30.
Salahudin,  S.  N.  bin,  Alwi,  M.  N.  R.  bin, Baharuddin,  S.  S.  binti,  &  Halimat,  S. S.  binti.  (2016). The  Relationship between Work Ethics and Job Performance . 465–471. https://doi.org/10.15405/epsbs.2016.11.
02.43
Salakpi,  A.  (2015).  Role  of  Microfinance Institutions  in  Poverty  Reduction  in Upper  West  Region:  A  Case  Study  of The  Wa  Co  â € “  operative  Union. International  Journal  of  Academic Research  in  Business  and  Social
Sciences , 5 (8), 19–45. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v5- i8/1758 Santosa, I. (2014). Strategic Management of
Rural Community Empowerment: Based  Local  Resources . Icpm ,  194– 199. https://doi.org/10.2991/icpm-
14.2014.34
Sapada, A. F. A., Modding, H. B., Gani, A., &  Nujum,  S.  (2017).  The  Effect  of Organizational  Culture  and  Work Ethics on Job Satisfaction and Employees Performance. The International  Journal  of  Engineering and  Science  (IJES) , 6 (12),  28–36. https://doi.org/10.9790/1813- 0612042836
Shaban,  O.  S.,  Al-Zubi,  Z.,  Ali,  N.,  &
Alqotaish,  A.  (2017).  The  Effect  of Low  Morale  and  Motivation  on Employees’ Productivity & Competitiveness in Jordanian Industrial Companies. International Business Research , 10 (7), 1.
https://doi.org/10.5539/ibr.v10n7p1
Tarmizi,  M.  (2017).  The  Role  of  Islamic Micro  Finance  Intitutions  (MFI)  in Increasing  Farmer’s  Revenue. Journal of Islamic Economics Lariba , 3 (2), 85–
94.
Wediawati, B., Effendi, N., Herwany, A., &
Masyita,  D.  (2018).  Sustainability  of Islamic  microfinance  in  Indonesia:  A holistic approach. Academy of Strategic Management Journal , 17 (3), 1–14.