## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEIKUTSERTAAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI  PADA  PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  NASIONAL DI  KOTA PALANGKA RAYA
Riyanti 1 Seri Wahyuni 2
Program Studi Diploma III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Email : riyantihelena@gmail.com

## ABSTRAK
Upaya  penurunan  angka  kematian  ibu  dan  bayi  dilakukan  melalui  berbagai  program termasuk  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Bidan  sangat  berperan  dalam penurunan  AKI  dan  AKB,  karena    bidan  merupakan  tenaga  kesehatan  di  garis  terdepan  dan berhubungan langsung dengan masyarakat, dalam memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan paripurna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang memengaruhi keikutsertaan Bidan Praktik Mandiri Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Palangka Raya.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini observasional analitik dan rancangan Cross Sectional.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh  BPM    yang  terdapat  di  Kota  Palangka Raya  pada  tahun  2016.  Sampel  penelitian  berjumlah  105  orang  BPM.    Analisis  univariat dilakukan  dengan  distribusi  frekuensi,  untuk    analisis  bivariat  umur,  pendidikan,  lama  praktik, pengetahuan, komunikasi, motivasi, prosedur kerjasama, proses klaim, proses administrasi dan tarif pelayanan menggunakan chi kuadrat ( x 2 ) dan hubungan antar beberapa variabel dianalisis dengan  regresi  logistik ganda.  Hasil  penelitian  didapatkan  bahwa faktor pendidikan  (p=0,002), lama  praktik  (p=0,003),  Prosedur  kerjasama  (p=0,000),  proses  klaim  (p=0,042),  dan  proses administrasi  (p=0,001)  menunjukkan  pengaruh  signifikan  terhadap  keikutsertaan  BPM  pada program JKN. Analisis regresi logistik ganda menunjukkan bahwa faktor pendidikan (OR=72,23; 95% CI=2,38 – 218,76), p< 0,05, Lama praktik (OR=79,94; 95% CI= 5,22 – 122,45,  p< 0,05), komunikasi  (OR=97,98;  95%  CI=  3,10 –  309,40,    p<  0,05)  dan  prosedur  administrasi (OR=56,25;  95%  CI=  4,21 –  750,77,    p<  0,05)    secara  simultan  memiliki  pengaruh  signifikan dengan  keikutsertaan  BPM  pada  program  JKN.  Simpulan  hasil  penelitian  terdapat  pengaruh pendidikan,  lama  praktik,  komunikasi,  prosedur  kerjasama,  proses  klaim,  dan  proses administrasi dengan keikutsertaan BPM pada program JKN
Kata  Kunci :  Bidan  Praktik  Mandiri,  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  Pengetahuan,  Motivasi, komunikasi, prosedur kerjasama, klaim, administrasi, tarif pelayanan

## ABSTRACT
Efforts to reduce maternal and infant mortality through various programs including the National Health Insurance program. Midwives play an important role in reducing MMR and IMR, because the  midwife  is  a  health  worker  at  the  forefront  and  deal  directly  with  the  public,  to  provide continuous  service  and  complete.  This  study  aims  to  determine  the  factors  that  affect  the participation of Independent Midwife Practice On the National Health Insurance Program in the city of Palangkaraya.
The approach used in this study was an observational analytic and cross sectional design. The population  in  this  study  are  all  midwive  private  practice  located  in  the  city  of  Palangkaraya  in 2016. The samples included 105 midwive private practice. Univariate analysis performed by the frequency  distribution  for  bivariate  analysis,  age,  education,  length  of  practice,  knowledge, communication, motivation,  cooperation  procedure,  process  claims,  the administration  process and  tariff  services  using  chi  square  (x2)  and  the  relationships  among  several  variables  were analyzed with multiple logistic regression , The result showed that the factors of education (p = 0.002), duration of practice (p = 0.003), procedure of cooperation (p = 0.000), the process claim (p  =  0.042),  and  administrative  processes  (p  =  0.001)  showed  a  significant  effect  on  the participation  of  midwive  practice  of  independent  Reviewed  JKN  program.  Multiple  logistic regression analysis showed that factors of education (OR = 72.23; 95% CI = 2.38 to 218.76), p <0.05, Lama practices (OR = 79.94; 95% CI = 5.22 - 122.45, p <0.05), communications (OR = 97.98; 95% CI = 3.10 to 309.40, p <0.05) and administrative procedures (OR = 56.25; 95% CI = 4.21  to  750.77,  p  <0.05)  simultaneously  have  a  significant  influence  on  the  program  with  the participation of midwive private practices JKN. Conclusion The research results are the effect of education,  length  of  practice,  communication,  cooperation  procedure,  process  claims,  and administrative processes with midwive private practices participation in the program JKN
Keywords: midwive private practices, National Health Insurance, knowledge, motivation, communication, cooperation procedure, claims, administrative, service tariff.

## PENDAHULUAN
Kesehatan  adalah  hak  asasi  manusia  dan investasi  untuk  keberhasilan  pembangunan bangsa.  Demikian  halnya  derajat  kesehatan suatu  negara   salah  satunya    ditentukan  oleh angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi  (AKB).  Pemerintah  berupaya  keras menurunkan  AKI  dan  AKB  melalui  berbagai program  dimulai  dari  program  Gerakan Sayang    Ibu  (GSI), Safe  motherhood , Making Pregnancy  Safer  (MPS) ,  desa  siaga,  P4K, Jampersal hingga program Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN).  Bidan  sangat berperan  dalam  penurunan  AKI  dan  AKB,
karena  bidan sebagai tenaga kesehatan yang berada  di  garis  terdepan  dan  berhubungan langsung dengan masyarakat, dalam memberikan pelayanan yang berkesinambungan  dan  paripurna  berfokus pada  aspek  pencegahan  melalui  pendidikan kesehatan dan konseling, promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal dengan berlandaskan  kemitraan  dan  pemberdayaan perempuan  serta    melakukan  deteksi  dini pada kasus-kasus rujukan kebidanan (Kemenkes RI,2013).
Faktor  terpenting  yang  dapat  menurunkan kematian  ibu  dan  bayi  baru  lahir  adalah
meningkatkan  akses  ibu  hamil  terhadap persalinan yang sehat dengan cara memberikan  kemudahan  pembiayaan  untuk menghilangkan  hambatan  finansial  pada  ibu hamil  dan  keluarga,  maka  pada  tahun  2010 Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia mengeluarkan  kebijakan  tentang  Jampersal. Tujuan dari Jampersal yaitu untuk meningkatkan  akses  ibu  hamil  terhadap pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan  persalinan,  perawatan  bayi  baru lahir, perawatan nifas dan pelayanan keluarga berencana (Kemenkes RI, 2011).
Hasil  studi  evaluasi  Jampersal  tahun 2012, menghasilkan evidence yang meyakinkan bahwa Jampersal berhasil mengajak  ibu  hamil  untuk  melahirkan  di fasilitas  kesehatan.  Peran  aktif  dari  bidan sebagai  ujung  tombak  pemberi  pelayanan kebidanan  dan  neonatal,  ketersediaan  obat dan  peralatan  serta  fasilitas  yang  telah disediakan oleh pemerintah semakin meningkatkan  jumlah  kunjungan  ibu  hamil  ke fasilitas  kesehatan.  Masyarakat  berpendapat dan  mempunyai  harapan  terhadap  program Jampersal agar dapat dilanjutkan hingga saat program  JKN  diberlakukan.  Fakta  tersebut menjadi alasan yang kuat program Jampersal dipertahankan  keberlangsungannya  dalam program  JKN  dengan  berbagai  perbaikan dalam  proses  pelaksanaannya  (Rahmawaty, 2013).
World  Health  Organization (WHO)  telah membuat kesepakatan untuk mencapai Universal  Health  coverage (UHC)  di  tahun 2014,  mengenai  kepastian  sistem  kesehatan untuk  setiap  warga  di  suatu  negara  agar memiliki  akses  yang  adil  terhadap  pelayanan kesehatan  berupa  upaya  promotif,  preventif, kuratif dan rehabilitatif  bermutu dengan biaya terjangkau.  Undang-undang  Nomor  40  tahun 2004    tentang  Sistem  Jaminan  Kesehatan Nasional  (SJSN)  telah  menjawab  prinsip dasar  dari  program  UHC  yaitu  dengan mewajibkan  setiap  penduduk  memiliki  akses terhadap pelayanan kesehatan yang menyeluruh atau komprehensif (Aulia, 2011). Sistem  Jaminan  Kesehatan  Nasional (SJSN)  yang  lebih  dikenal  dengan  Jaminan Kesehatan Nasional diterapkan dengan pendekatan Universal  Health  Coverage ,  yaitu menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, baik preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif tanpa harus mengalami kesulitan  finansial  saat  memanfaatkannya. Namun dalam pelaksanaannya masih menjadi hambatan bagi perempuan peserta JKN yang memiliki  akses  cukup  jauh  ke  puskesmas. Bidan  praktik  mandiri  sebagai  penyedia layanan    kebidanan  yang  lebih  mudah diakses,    karena  jumlahnya  lebih  banyak  dan lebih  merata  penyebarannya,  justru  tidak dapat diakses pemanfaatannya melalui sistem JKN.  Dalam  Permenkes  Nomor  71  Tahun 2013,  bidan  praktik  mandiri  tidak  tercantum
dalam  pelayanan  kesehatan  yang  dapat berkerjasama  dengan  BPJS.  Posisi  bidan praktik  mandiri  hanya  sebagai  pengganti tenaga  kesehatan  apabila  tidak  terdapat dokter di suatu wilayah tertentu.
Desain  asuransi  kesehatan  yang  berbasis masyarakat  seperti  JKN,  membuat  kontribusi masyarakat untuk berpartisipasi menjadi lebih tinggi.  Menurut  Dror,  dkk  (2006)  negara  India melakukan penekanan biaya persalinan dengan  cara  memberikan  voucher  yang  bisa digunakan  untuk  membayar  transportasi  saat akan  bersalin.  Hasil  penelitian  di  Banglades menjelaskan bahwa meskipun biaya persalinan gratis namun dari total pengeluaran langsung  hampir  50  %  untuk  biaya  rujukan (Dong dkk, 2004).
Implementasi JKN masih menimbulkan pertanyaan  bagi  para  bidan,  karena  Bidan
Praktek Mandiri (BPM) tidak dapat
bekerjasama langsung dengan BPJS Kesehatan  dan  harus  bergabung  menjadi jejaring dulu pada fasilitas kesehatan tingkat I (Puskesmas) atau dokter praktek perseorangan.  Sosialisasi  tentang  JKN  pada BPM tentang bagaimana mekanisme kerjasama,  prosedur,  sistem  pembayaran klaim  dan  cakupan  pelayanan  kebidanan  dan neonatal yang ditanggung JKN masih kurang, sehingga Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengharapkan  agar  BPM  dapat  bekerjasama langsung  dengan  BPJS  seperti  saat  program Jampersal dan Jamkesda diberlakukan.
Apabila  BPM  tidak  dilibatkan  dalam  JKN, maka  dapat  menghambat  upaya  pemerintah menekan  AKI  dan  upaya  menggalakkan Program Keluarga Berencana.

## METODOLOGI
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik  (non  eksperimen),  dengan  rancangan cross  sectional.  Populasi  penelitian  seluruh bidan    yang    memiliki  SIPB  di  Kota  Palangka Raya    pada  periode  bulan  Januari         sampai Desember  Tahun  2015    yang  berjumlah  105 orang Bidan Praktik Mandiri. Cara pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini adalah  dengan  menggunakan  probability sampling  dengan  teknik Simple  Random sampling.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bidan  Praktik Mandiri  yang  ada  di  Wilayah  Kota  Palangka Raya  yang  memenuhi  kriteria  inklusi  dan ekslusi.

## Tabel 1 Karakteristik Responden
Karakteristik Frekuensi Persentase Kerjasama JKN Tidak Ya 81 24 77,1% 22,9% Umur 20 – 30 tahun ≥ 30 tahun 22 83 21% 79% Pendidikan D I D III D IV S 2 15 72 10 8 14,3% 68,6% 9,5% 7,6%
Lama Praktik < 5 tahun ≥ 5 tahun 45 60 42,9%% 57,1% Pengetahuan Rendah Sedang Tinggi 7 49 49 6.66% 46,7% 46,7% Motivasi Rendah Tinggi 44 61 41,9% 58,1% Motivasi Rendah Tinggi 44 61 41,9% 58,1% Komunikasi Tidak Ya 21 84 20% 80% Pengetahuan Rendah Sedang Tinggi 7 49 49 6.66% 46,7% 46,7% Prosedur Kerjasama Tidak Mudah 75 71,4% Mudah 30 28,6% Proses Klaim Tidak Mudah Mudah 85 20 81% 19% Proses Administrasi Tidak Mudah Mudah 77 28 73,3% 26,7% Tarif Pelayanan Tidak Sesuai Sesuai 91 14 86,7% 13,3%
Analisis  data  secara  bivariat  dilakukan
dengan mengunakan uji Chi-Square dimaksudkan  untuk  menguji  hubungan  antara faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan  bidan  praktik  mandiri  dalam bekerjasama  dengan  JKN.  Berikut  hasil pengujian hubungan tersebut secara bivariat :
Tabel 3. Pengujian Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan Bidan Praktik Mandiri dalam Bekerjasama dengan JKN
Variabel Keikutsertaan JKN Chi- Square p-value Keterangan Tidak Ya Umur - 20 - 30 th 19 (18.1%) 3 (2.9%) 1.342 0.247 Tidak Signifikan - > 30 th 62 (59%) 21 (20%) Pendidikan - DI 14 (13.3%) 1 (1%) 14.338 0.002 Signifikan - DIII 59 (56.2%) 13 (12.4%) - DIV 4 (3.8%) 6 (5.7%) - S2 4 (3.8%) 4 (3.8%) Lama Praktek - < 5 th 41 (39%) 4 (3.8%) 8.714 0.003 Signifikan - ≥ 5 th 40 (38.1%) 20 (19%) Pengetahuan - Rendah 6 (5.7%) 1 (1%) 0.370 0.831 Tidak Signifikan - Sedang 37 (35.2%) 12 (11.4%) - Tinggi 38 (36.2%) 11 (10.5%) Motivasi - Rendah 30 (28.6%) 14 (13.3%) 3.449 0.063 Tidak Signifikan - Tinggi 51 (48.6%) 10 (9.5%)
Komunikasi - Tidak 19 (18.1%) 2 (1.9%) 2.647 0.104 Tidak Signifikan - Ya 62 (59%) 22 (21%) Prosedur Kerjasama - Tidak Mudah 65 (61.9%) 10 (9.5%) 13.503 0.000 Signifikan - Mudah 16 (15.2%) 14 (13.3%) Proses Klaim - Tidak Mudah 69 (65.7%) 16 (15.2%) 4.118 0.042 Signifikan - Mudah 12 (11.4%) 8 (7.6%) Proses Administrasi - Tidak Mudah 66 (62.9%) 11 (10.5%) 12.031 0.001 Signifikan - Mudah 15 (14.3%) 13 (12.4%) Tarif Pelayanan - Tidak Sesuai 72 (68.6%) 19 (18.1%) 1.514 0.218 Tidak Signifikan - Sesuai 9 (8.6%) 5 (4.8%)
Pengujian  secara  bivariat  dengan  uji  Chi- square  dapat  diketahui  bahwa  dari  sepuluh faktor  yang  diteliti,  terdapat  5  (lima)  faktor yaitu  pendidikan,  lama  praktek,  prosedur, klaim,  dan    administrasi  memiliki  hubungan yang  signifikan  dengan  keikutsertaan  Bidan Praktik  Mandiri  untuk  bekerjasama  dengan JKN.
Pengujian  secara  multivariat  dengan menggunakan analisis regresi logistik dilakukan  untuk  mengetahui  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Keikutsertaan  Bidan Praktik  Mandiri    pada    Program  Jaminan Kesehatan    Nasional.  Berikut  hasil  pengujian dengan  menggunakan  analisis  regresi  logistik :

## Tabel 4. Pengujian Pengaruh Variabel Secara Parsial
Variabel Bebas B Wald  p-value  Odd ratio CI 95% Keterangan Lower Upper Umur -1.466 1.274 0.259 0.23 0,18 2,95 Tidak Signifikan Pendidikan 7.801 0.050 Signifikan - (DIII) 2.659 2.946 0.086 14.27 0,69 297,16 Tidak Signifikan - (DIV) 4.280 6.049 0.014 72.23 2,38 2187,62 Signifikan - (S2) 5.630 4.927 0.026 278.68 1,93 4018,85 Signifikan Lama Praktek 4.381 9.901 0.002 79.93 5,22 1224,59 Signifikan Pengetahuan 0.057 0.972 Tidak Signifikan - Pengetahuan (Sedang) 0.202 0.018 0.894 1.22 0,06 23,69 Tidak Signifikan - Pengetahuan (Tinggi) 0.324 0.047 0.828 1.38 0,07 25,41 Tidak Signifikan Motivasi -0.819 1.004 0.316 0.44 0,09 2,19 Tidak Signifikan
Komunikasi 4.585 6.775 0.009 97.98 3,10 3094 Signifikan Prosedur kerjasama 0.880 1.029 0.310 2.41 0,44 13,21 Tidak Signifikan Proses Klaim -0.534 0.188 0.665 0.58 0,05 6,58 Tidak Signifikan Proses Administrasi 4.030 9.290 0.002 56.25 4,21 750,78 Signifikan Tarif Pelayanan 0.785 0.397 0.529 2.19 0,19 25,17 Tidak Signifikan Constant -11.488  8.749 0.003 0.000 Signifikan
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi logistik  didapatkan  variabel    pendidikan,  lama praktek,  komunikasi,  dan  administrasi  secara parsial  memberikan  pengaruh  yang  signifikan terhadap  keikutsertaan  Bidan  Praktik  Mandiri pada Program JKN.
Variabel  pendidikan  P-value  lebih  dari 0.05  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat perbedaan keikutsertaan Bidan Praktik Mandiri  pada Program JKN antara bidan yang berpendidikan  DI  dengan  DIII.  BPM  yang berpendidikan  DIV  berpeluang  mengikuti kerjasama JKN sebesar 72,23 kali lebih tinggi daripada BPM yang berpendidikan Diploma I.
Tingkat  pendidikan  bidan  memiliki pengaruh yang bermakna dalam keikutsertaan  BPM  pada  program  JKN.  Hasil penelitian  ini  terbukti  bahwa  BPM  yang berpendidikan  lebih  tinggi,  lebih  cenderung mengikuti kerjasama dengan program JKN.Penelitian  yang  dilakukan  di  Jakarta Pusat  (2013)  menunjukkan  bahwa  adanya korelasi  positif  antara  tingkat  pendidikan sumber daya manusia dengan status kesehatan  (Pradono  J  dan  Ning  S,  2013). Melalui pendidikan dapat meningkatkan keterampilan  profesional  dan  pengetahuan
spesifik yang masih relevan dengan pengetahuan  umum.  Akhirnya  pendidikan dapat  membentuk  disposisi,  perilaku  dan kepribadian. Di sekolah orang disosialisasikan untuk menjadi lebih mandiri, lebih memotivasi diri,  percaya  diri,  dan  dapat  menciptakan modal sosial. Adapun argumen status pencapaian, lamanya bersekolah dapat menyebabkan individu terpapar dengan lingkungan  yang  semakin  kompleks  dan mengarah peningkatan kognitif, Modal manusia  yang  diperoleh  dari  sekolah  dapat meningkatkan  kontrol  dan  dapat  dirasakan dalam kehidupan.
Machenbach dan Bakker yang menuliskan beberapa strategi komprehensif di negara-negara Eropa untuk mengurangi kesenjangan kesehatan (Mackenbach JP & M. Bakker, 2003). Mereka berpendapat bahwa di Eropa  Inggris,  Belanda  dan  Swedia  telah membuat  kemajuan  yang  signifikan  dalam pengembangan  kesehatan  pada  seluruh penduduk  dengan  memperkenalkan  paket kebijakan dan intervensi yang bersifat komprehensif.  Penekanan  dari  paket  tersebut terutama  difokuskan  pada  penanganan  faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan
pendapatan (Michael Link,
2006).
Peningkatan  tingkat  pendidikan  bidan  akan memberikan  kesempatan  bidan  untuk  dapat lebih  memahami  tentang  program  JKN  dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Peluang  BPM  deng an  masa  praktik  ≥  5 tahun  79,94  kali  lebih  tinggi  untuk  mengikuti kerjasama  program  JKN  daripada  BPM dengan  masa  praktik  <  5  tahun.  Semakin lama  masa  praktik  BPM,  peluang  untuk mengikuti  program  kerjasama  dengan  JKN semakin  tinggi.  Semakin  lama  masa  praktik BPM,  peluang  untuk  mengikuti  program kerjasama  dengan  JKN  semakin  tinggi.  Hasil penelitian di Bogor  (2015)  pengalaman kerja seorang  bidan  yang  lebih  dari  5  tahun  telah mengalami  proses  perkembangan,  menurut ilmu  psikologi  perkembangan  terjadi  akibat dari proses kematangan dan pengalaman dari lingkungan,  dengan  demikian  pengalaman dalam  penanganan  pasien  seharusnya  sudah baik dan pengambilan keputusan yang diambil dalam  keadaan  penanganan  gawat  darurat maupun  tidak  gawat  darurat  seharusnya sudah  profesional  (Nawati  dan  Eriati,  2016). Lama  kerja  merupakan  pengalaman  individu yang  akan  menentukan  pertumbuhan  dalam pekerjaan  dan  jabatan.  Seperti  diungkapkan oleh  Andi  Mappiare  bahwa  pertumbuhan jabatan  dalam  pekerjaan  dapat  dialami  oleh seseorang  hanya  apabila  dijalani  proses belajar  dan  berpengalaman  dan  diharapkan orang yang bersangkutan memiliki sikap kerja
yang  bertambah  maju  kearah  positif,  memiliki kecakapan (pengetahuan kerja) yang bertambah  baik  serta  memiliki  keterampilan kerja  yang  bertambah  dalam  kualitas  dan kuantitas  (Departemen  Kesehatan  Republik Indonesia, 2007)
Variabel komunikasi berpengaruh signifikan terhadap keikutsertaan Bidan Praktik Mandiri  pada  Program JKN. Peluang BPM  yang  telah  mendapatkankan  informasi tentang  JKN  97,984  kali  lebih  tinggi  untuk mengikuti  kerjasama  program  JKN  daripada BPM  yang  tidak  mendapatkan  informasi tentang  JKN.
BPM yang mendapatkan informasi tentang  JKN  berpeluang  untuk  mengikuti program  kerjasama  dengan  JKN.Sosialisasi tentang  JKN  pada  BPM  tentang  bagaimana mekanisme  kerjasama,  prosedur,  sistem pembayaran  klaim  dan  cakupan  pelayanan kebidanan dan neonatal yang ditanggung JKN masih  kurang,  sehingga  IBI  mengharapkan agar  BPM  dapat  bekerjasama  langsung dengan BPJS Kesehatan seperti saat program Jampersal dan Jamkesda diberlakukan. Apabila  BPM  tidak  dilibatkan  dalam  JKN, maka  dapat  menghambat  upaya  pemerintah menekan  AKI  dan  upaya  menggalakkan program KB (IBI, 2014).
Sejak    diberlakukan  Januari    2014  yang lalu,  implementasi  kebijakan  JKN  pada pelayanan  kebidanan  dan  neonatal  sarat dengan  berbagai  permasalahan,  diantaranya
masih  belum  meratanya  sosialisasi  tentang JKN pada bidan-bidan (Zakiah, 2015). Kurangnya  informasi  tentang  kerjasama  BPM dengan  program  JKN  secara  tidak  langsung akan menghambat keinginan untuk berpartisipasi dengan program JKN. Sosialisasi  menjadi  faktor  yang  penting  untuk keberhasilan pelaksanaan Program Jampersal.    Hal  tersebut  menujukkan  bahwa masih ada sasaran yang tidak memanfaatkan Jampersal  66,70%  karena  tidak  tahu  adanya Jampersal.  Disini  juga  terlihat    bahwa  peran Bidan juga sangat memengaruhi melaksanakan  pelayanan  atau  tidak  terhadap Jampersal (Kemenkes, 2011). Menteri Kesehatan  menyatakan  bahwa  masyarakat selalu mengharapkan pelayanan publik termasuk  pelayanan  kesehatan  yang  sebaik- baiknya dan diselenggarakan secara profesional  yang  meliputi  upaya  promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif.  Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya diperlukan komitmen dari seluruh pihak terkait baik pemerintah, swasta, dan  masyarakat  termasuk  organisasi  profesi, di antaranya adalah IBI.
Menurut Donabedian (1980) dalam Supriyanto,  (2007)  ada  tiga  elemen  layanan jasa  kesehatan  yaitu  1) technical  care, 2) interpersonal care , 3) amenity . Technical care terkait  dengan  ilmu  kedokteran,  keperawatan dan kesehatan masyarakat, sedangkan interpersonal care adalah komunikasi pemberi
jasa  dan  penerima  jasa  untuk  membantu upaya beralannya technical care lebih ke arah seni dan technical care adalah sains .  Dimensi ketiga  yaitu  Amenity  adalah  kenyamanan ruangan,  kebersihan  ruangan,  waktu  tunggu pemeriksaan, prosedur admisi dan sebagainya.  Kualitas  jasa  atau  pelayanan dimulai  dari  kebutuhan  pelanggan  dan berakhir pada persepsi pelanggan (Kotler,1997). Hal ini berarti citra kualitas yang baik  bukan  berasal  dari  penyedia  jasa, melainkan  dari  sudut  pandang  atau  persepsi pelanggan. Pelangganlah yang mengkonsumsi  dan  menikmati jasa,  sehingga merekalah  yang  seharusnya  menilai  kualitas, manfaat  atau  performance  dari  jasa  tersebut. Namun  komitmen  tersebut  kurang  didukung oleh  sebagian  BPM  yang  berada  di  wilayah kota Palangka Raya, mereka enggan mengikuti  program  JKN  dikarenakan  urusan administrasi  yang  tidak  mudah,  proses  klaim yang  berbelit  serta  nilai  nominal  yang dirasakan  kurang  memadai  karena  masih dibawah standart Bidan Praktik BPM.
Prosedur  kerjasama  sebagai  salah  satu faktor  yang  memengaruhi  BPM  untuk  bekerja sama  dengan  BPJS  Kesehatan  di  Kota Palangka  Raya.  Mekanisme  kerjasama  BPM dengan  program  JKN  diatur  dalam  sistem jejaring, dimana seorang bidan dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan selaku penyelenggara  JKN  melalui  dokter  keluarga. Dokter  keluarga  akan  bekerjasama  dengan
BPM  dalam  hal  pelayanan  kebidanan  dan neonatal,  namun  pada  kenyataannya  dokter sering mengambil alih tugas tersebut.
Mekanisme  kerjasama  antara  BPM dengan  program  JKN  yang  diselenggarakan oleh  BPJS  Kesehatan  adalah  melalui  dokter keluarga. Menurut
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 59 tahun 2014, menyatakan  bahwa  dokter  harus  memiliki jejaring  bidan,  khusus  untuk  memberikan pelayanan  kebidanan  dan  neonatal.  Dokter keluarga dapat bekerjasama dengan 1 sampai 3  orang  bidan,  sedangkan  bidan  hanya  boleh bekerjasama  dengan  satu  dokter  keluarga saja. Sistem jejaring ini baru mulai diterapkan sejak  1  Januari  2015,  karena  diharapkan adanya  kolaborasi  antara  dokter  keluarga dengan  bidan.  Implementasi  JKN  masih menimbulkan  pertanyaan  bagi  para  bidan, karena BPM tidak dapat bekerjasama langsung dengan BPJS Kesehatan dan harus bergabung menjadi jejaring dulu pada fasilitas kesehatan  tingkat  I  (Puskesmas)  atau  dokter praktek perseorangan.
Hasil  penelitian  Yandrizal,dkk  (2013) terkait  analisis  kebijakan  jaminan  kesehatan kota  Bengkulu  dalam  upaya  efisiensi  dan efektifitas pelayanan di puskesmas menyatakan  bahwa  kebijakan  Jamkeskot Bengkulu  dilaksanakan  belum  menerapkan prinsip asuransi, dimana penyelenggara berfungsi  mengendalikan  mutu  dan  biaya pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  baik  di
pelayanan dasar/primer maupun di pelayanan rujukan.
Variabel proses administrasi berpengaruh signifikan terhadap keikutsertaan Bidan  Praktik  Mandiri    pada    Program  JKN. Peluang  BPM  yang  menganggap  mudah proses  administrasi,  56,25  kali  lebih  tinggi untuk  mengikuti  kerjasama  program  JKN daripada  BPM  yang  menganggap  tidak mudah. Kemudahan proses administrasi yang berhubungan  dengan  pelayanan  kebidanan yang diberikan, mampu meningkatkan keikutsertaan  BPM  pada  program  JKN. Penelitian ini didukung hasil penelitian di Kota Binjai  (2012)  menunjukkan  bahwa  distribusi frekuensi  menurut  persepsi  tentang  prosedur pembuatan  PKS  (Perjanjian  Kerja  Sama) diketahui bahwa responden yang menyatakan mudah  11  orang  (18,3%),  dan  sulit  49  orang (81,7).  Praktek  bidan  merupakan  salah  satu elemen yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan jampersal karena mempermudah  akses  masyarakat  terhadap persalinan oleh tenaga kesehatan, khususnya bagi  masyarakat  yang  bertempat  tinggal  jauh dari puskesmas atau rumah sakit.
Proses klaim sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi BPM untuk bekerja sama dengan  BPJS  Kesehatan  di  Kota  Palangka Raya.  Kebijakan  pemotongan  administrasi untuk  BPM  yang  bekerjasama  dengan  JKN diharapkan  pemerintah  daerah  meniadakan pemotongan tersebut.  Kurangnya klaim yang
diterima oleh bidan akan sangat memengaruhi kinerja  bidan  selanjutnya.  Proses  klaim  juga menjadi  salah  satu  hambatan.  Proses  klaim memerlukan  banyak  persyaratan  serta  bukti- bukti yang harus dilengkapi yang menyebabkan  tugas  bidan  dalam  menangani satu  pasien  bertambah  banyak  serta  butuh waktu  untuk  pencairan  dana,  sedangkan  jika tidak  melalui  program  Jampersal  bidan langsung  menerima  dana  dari  pasien.  Hal  ini dikarenakan  proses  yang  harus  dilakukan pada program-program pemerintah sebelumnya  sering  menyulitkan  para  bidan (Mayona  H  dkk,  2012).  BPM  dipacu  untuk bekerjasama dengan JKN agar dapat memberikan  pelayanan  yang  merata  kepada semua lapisan masyarakat dan jangan sampai memotong  honor  bidan  tersebut.  Perlu disusun suatu acuan berapa jumlah total klaim yang dapat dipotong sebagai biaya administrasi  sehingga  tidak  semua  dipotong. Jumlah klaim yang rendah ditambah potongan dapat memengaruhi  kinerja dari bidan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan semakin tinggi tingkat pendidikan bidan  praktik,  Semakin  lama  masa  praktik mandiri, prosedur kerjasama dan proses klaim yang mudah,proses administrasi yang mendukung  serta  informasi  yang  cukup  akan memberi peluang bagi BPM untuk bekerjasama  melaksanakan  program  BPJS
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Kemenkes RI. 2013. Buku Pegangan Sosialisasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional.  Jakarta.  Kemenkes  RI.    Bahan Paparan  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN)  dalam  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional. Jakarta.
Kementerian  Kesehatan  RI,  2011.  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia nomor. 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan,Jakarta. Rahmawaty,T. 2012. Riset Evaluatif Implementasi Jaminan Persalinan.
Laporan  Penelitian,  Pusat  Humaniora,
Kebijakan  Kesehatan  dan  pemberdayaan masyarakat. Surabaya.
Kemenhumkam,  2004.  Undang-undang  RI
Nomor  40  tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Aulia,2011. “Analisis faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan Ante Natal Care oleh ibu peserta Jampersal di wilayah kerja Puskesmas Pocol”. Semarang:
Universitas Dian Nuswantoro.
Kementerian  Kesehatan  RI.  2013.  Peraturan Menteri  Kesehatan  nomor  71  tahun  2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Dror,  D.M.dkk.2006.  Health  insurance  benefit packages prioritized by low-income client in india: the tree criteria to estimate effectiveness  of  choice.  Journal  of  social science & Medicine 64. 884-896
Pradono  J  dan  Ning  S.  2013.  Hubungan Antara  Tingkat  Pendidikan,  Pengetahuan Tentang  Kesehatan  Lingkungan,  Perilaku Hidup  Sehat  Dengan  Status  Kesehatan. Tersedia diejournal.litbang.depkes.go.id. Vol 17. No.1.pp.89-95
Mackenbach  JP,  M.  Bakker.  2003.  Tackling Socioeconomic  Inequalities  in  Health: Analysis of European Experiences. European  Network  on  Interventions  and
Policies  to  Reduce  Inequalities  in  Health. The  Lancet,  vol.  362,  no.  9393,  pp.  1409 – 1414.
Michael  Link,  2006.  The  Fermat  Point  of  a Hyperbolic Triangle. BA. Bellarmine university Nawati  dan  Eriati.2016.  Hubungan  antara Partisipasi  Bidan  Praktik  Mandiri  (BPM), Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Sosialisasi  dengan  Pelaksanaan  Program JampersalDi Kota Bogor.Jurnal Kesehatan.
7 (1).165-175.
Ikatan  Bidan  Indonesia.  2014.  Surat  Edaran Nomor
117/SE/PPIBI/II/2014 tentang pelayanan  Kebidanan  di  Era  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Zakiah.  2015.    Faktor  Individual  Dan  Faktor Struktural Yang Berperan Dalam Keikutsertaan  Bidan  Praktek  Mandiri  Pada Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Di
Kabupaten  Tabanan.  Tesis.  Universitas Udayana. Denpasar.
Supriyanto,  2007,  Strategi  Pemasaran  Jasa
Pelayanan Kesehatan, AKK Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair, Surabaya Kotler,P., dan Anderson,1997, Strategi Pemasaran Sosial untuk Organisasi Nirlaba, Gajah Mada University Press,
Yogjakarta.
Kemenkes RI.2014. Peraturan Menteri
Kesehatan nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif JKN.
Mayona  H,  Nasution  SK,  Rusmalawaty.2012. Pengaruh  Persepsi  Bidan  Praktek  Swasta Tentang  Program  Jampersal  Terhadap Kemauan Bidan Menjadi Provider Program Jampersal di Kota Binjai Tahun 2012. USU. Medan.
Yandrizal,  dkk  (2013).  “  Analisis  Kebijakan Jaminan  Keshatan  Kota  Bengkulu  Dalam Upaya  Efisiensi  Dan  Efektifitas  Pelayanan Di  Puskesmas ”  Sumatera:  Universitas sumatera utara