## E M I K
JURNAL ILMIAH ILMU-ILMU SOSIAL

## Volume 7 Nomor 1, Juni 2024
Terakreditasi
Sumangêqna Wanuaé: Konstruksi Sosial dan Identitas Lembaga Adat Desa Wanua Tosora di Kabupaten Wajo

## Ardi Wardana
Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia Correspondence author: ardiwdn@gmil.com

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

## Keywords:
Lembaga Adat Desa, Desa
Tosora, Stigma
Feodalisme, dan Kearifan lokal

## How to cite:
Wardana, Ardi (2024) Sumangêqna Wanuaé:
Konstruksi Sosial dan Identitas Lembaga Adat Desa Wanua Tosora di Kabupaten Wajo. Emik , 7 (1), 17-30
The  Village  Traditional  Institution  (LAD)  is  an  institution  that  carries out  traditional  functions  and  is  established  on  the  initiative  of  the village  community,  which  is  recognized  by  the  state  based  on  the Regulation of the Minister of Village PDTT RI Number 21 of 2020. LAD Wanua  Tosora  was  formed  based  on  an  agreement  between  the Village  Government,  the  Village  Consultative  Body,  and  the community Tosora Village. While most literature related to LAD looks at  the  role  of  traditional  institutions,  this  article  focuses  on  the existence  of  LAD  Wanua  Tosora  in  advancing  local  culture  despite facing various challenges.
This  qualitative  research  was  carried  out  in  Tosora  Village,  Wajo Regency  employing  in-depth  interview  and  observation  as  data collection methods. The informants who participated in this research were  10  people  consisting  of  seven  men  and  three  women  aged between  24  and  49  years.  They  are  the  Tosora  Village  Head  and
Trustees, LAD Chair, LAD Members, Chair of the LAD Inauguration Committee,  leaders  (community,  traditional),  cultural  observers, farmers and village youth, who were recruited purposively.
The  study  shows  that  the  establishment  of  the  Tosora  Village Traditional  Institution  (LAD)  faces  various  challenges,  especially regarding  the  purpose  of  its  formation  which  is  debated  between cultural preservation or the potential for new feudalism. The formation of the LAD through community initiatives and an agreement with the village government was formalized by Village Regulation Number 3 of 2022.  However,  along  the  way,  there  was  resistance  from  the community, from the noble descents, and a lack of understanding of local  cultural  values  of  the  LAD  officials.  This  creates  tension  and resistance, as well as worsen the relationship between LAD and local communities. Although LAD aims to promote and to preserve culture, its  effectiveness  is  hampered  by  performance  of  LAD  officials,  poor communication,  and  the  insignificant  social  contribution  of  LAD officials.
.

## 1.  Pendahuluan
Kehidupan bermasyarakat terdapat sebuah struktur guna mewadahi serta menampung berbagai kebutuhan dan problematika masyarakat yang direalisasikan dalam organisasi ataupun  lembaga.  Organisasi  sosial  adalah  perkumpulan  sosial  yang  dibentuk  oleh masyarakat,  baik  yang  berbadan  hukum  maupun  yang  tidak  berbadan  hukum,  yang berfungsi  sebagai  sarana  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  bangsa  dan negara.  Sebagai  makhluk  yang  selalu  hidup  bersama-sama,  manusia  membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.  Adanya  organisasi  sosial  tidak  terlepas  dari  keberadaan  norma-norma  dalam masyarakat.  Nilai-nilai  yang  ada  di  dalam  masyarakat  merupakan  hal  yang  mulia, diimpikan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan suatu lembaga  dalam  suatu  lingkup  masyarakat,  serta  suatu  desa  merupakan  suatu keniscayaan.
Jika  merujuk  pada  sejarahnya,  maka  desa  merupakan  cikal  bakal  terbentuknya masyarakat  politik  dan  pemerintahan  di  Indonesia.  Desa  merupakan  institusi  yang otonom  dengan  tradisi,  adat  istiadat  dan  hukumnya  yang  otonom  (Abdullah  2016:1). Sejalan  dengan  itu,  perwujudan  adat  istiadat  disebut  dengan  sistem  sosial  yang merupakan tingkah laku umum yang menjadi pola bagi sebagian besar masyarakat yang menganut adat-istiadat, biasanya hal ini akan ditunjukkan ke dalam pola-pola tindakan yang saling berkaitan satu sama lain. Lembaga adat desa (selanjutnya disingkat LAD) adalah organisasi yang menjalankan fungsi adat dan merupakan bagian dari susunan asli  desa,  yang  dibentuk  dan  dikembangkan  atas  prakarsa  masyarakat  desa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 (pasal 95) tentang Lembaga Adat  Desa  menjelaskan  bahwa  lembaga  adat  desa  merupakan  lembaga  yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh  dan  berkembang  atas  prakarsa  masyarakat  desa.  Selain  itu,  posisi  LAD bertugas  membantu  pemerintah  desa  dan  sebagai  mitra  dalam  memberdayakan, melestarikan,  dan  mengembangkan  adat  istiadat  sebagai  wujud  pengakuan  terhadap adat istiadat masyarakat desa.
LAD merujuk pada lembaga atau struktur yang terkait dengan adat dan tradisi di tingkat desa dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat memiliki sistem nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan lembaga adat desa berfungsi dalam menjaga serta mengatur pelaksanaan adat tersebut. Fungsi lembaga adat desa dapat bervariasi tergantung pada budaya dan struktur masyarakat setempat. Lembaga adat  desa  sering  kali  tumbuh sebagai  bagian  dari  warisan  budaya  suatu masyarakat. Nilai-nilai,  norma-norma,  dan  tradisi  yang  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi  dapat membentuk dasar untuk pembentukan lembaga adat.
Di  banyak  wilayah,  masyarakat  tradisional  hidup  dalam  struktur  yang  erat kaitannya dengan alam dan siklus kehidupan. LAD muncul sebagai cara untuk mengatur dan  menyelaraskan  kehidupan  masyarakat  dengan  nilai-nilai  dan  norma-norma tradisional.  LAD  dapat  berfungsi  sebagai  penjaga  identitas  budaya  suatu  komunitas. Mereka membantu mempertahankan keunikan budaya dan tradisi setempat, sehingga masyarakat dapat menjaga keterhubungan dengan akar budayanya. LAD dapat menjadi wadah  pemberdayaan  masyarakat  dengan  melibatkan  warga  desa  dalam  proses pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  adat  dan  kehidupan  masyarakat setempat.  Struktur  LAD  dapat  berbeda  antar  budaya.  Sejumlah  masyarakat  mungkin memiliki  LAD  yang  sangat  terstruktur,  sementara  yang  lain  mungkin  mengandalkan sistem adat yang lebih fleksibel dan terdistribusi.
Pergeseran-pergeseran  teoretis  dalam  studi  antropologi  pada  beberapa  dekade terakhir telah memberikan cara pengenalan yang diperbaharui dalam memandang isu identitas, yaitu bahwa kehidupan sosial, field dimana identitas itu bermain, harus secara prinsipil  dipahami  sebagai  penegosiasian  makna.  Di  sinilah  posisi  pendekatan
interpretatif Clifford Geertz menjadi penting sekaligus problematik. Dalam kaitan dengan ini Geertz (1973:4) menawarkan pendekatan humanis yang melihat bagaimana makna dan simbol itu menjadi penting dalam pandangan masyarakat itu sendiri. Menurut Geertz (1973:5), interpretasi budaya membutuhkan analisis yang lebih mendalam, cerdas dan kompleks,  dimana  bentuk-bentuk  budaya  yang  kompleks  itu  tidak  bisa  begitu  saja direduksi  kepada  efek-efeknya  terhadap  mesin  dan  organisme  sosial  seperti  yang dikatakan oleh para sarjana strukturalis dan fungsionalis sebelum dia.
Desa  adat  merupakan  warisan  organisasi  pemerintahan  masa  lalu  yang  masih diakui oleh Negara. Desa adat merupakan komunitas asli dan mempunyai sistem hukum dan  identitas  budaya  sendiri,  bahkan  mempunya  sistem  pemerintahan  sendiri.  Ini selaras dengan Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 (pasal 95), atas prakarsa masyarakat  desa  yang  digerakkan  langsung  oleh  pemerintah  desa,  LAD  Tosora dibentuk berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa.
Di  Desa  Tosora  yang  terletak  di  Kabupaten  Wajo,  Provinsi  Sulawesi  Selatan, terdapat sebuah LAD yang dikenal dengan nama "Wanua Tosora". Pembentukan LAD berdasarkan  peraturan  desa  tentang  kelembagaan  adat  desa  Tosora  pun  disepakati dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 yang ditetapkan pada musyawarah Desa yang  dihelat  oleh  BPD  pada  tanggal  12  Februari  2022.  LAD  ini  diharapkan  mampu berkontribusi  terhadap  pengembangan  Desa  Tosora  yang  berkaitan  dengan pengembangan  Desa  Budaya.  Sebagaimana  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat kebudayaan yang akan menjadi orientasi berdirinya lembaga adat desa ini.
Dalam studinya tentang hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta  Lembaga  Adat  dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  Rumkel,  dkk.  (2020) mengungkapkan bahwa pembangunan desa secara sosial mengubah nilai-nilai sosial melalui perkembangan teknologi, yang mengarah pada pembentukan desa-desa baru. Penelitian  mereka  menekankan  pentingnya  kemitraan  antara  Kepala  Desa,  Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga tradisional dalam proses pengembangan desa. Mereka menemukan bahwa di Desa Kayeli, hubungan kemitraan tersebut efektif dalam komunikasi.
Menurut  Hamamah  dan  Sarip  (2019:163),  Desa  sebagai  dasar  pembangunan nasional kini menemukan titik terang melalui kelahiran LAD yang memiliki fungsi penting. Kehidupan  desa  yang  sebelumnya  terdefinisikan  dan  dikendalikan  oleh  lembaga- lembaga  desa  telah  mengalami  perubahan  menuju  individualisme.  Hukum  kebiasaan menjadi  pedoman  dan  realitas  yang  mengatur  serta  mendisiplinkan  kehidupan masyarakat  Indonesia,  terutama  mereka  yang  tinggal  di  daerah  terpencil.  Dengan adanya  hukum  kebiasaan,  ketertiban  dan  bimbingan  dapat  tercapai  sesuai  dengan aturan yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Hukum kebiasaan terus memainkan fungsi vital dalam pembentukan hukum nasional, khususnya di bidang hukum keluarga, dan menjadi salah satu sumber utama bagi hukum tertulis. Dengan demikian, hukum tertulis diharapkan  dapat  mencerminkan  realitas  hukum  masyarakat  dan  meminimalisir kesenjangan dalam praktik sehari-hari.
Suryaningsi dkk. (2021:97) mengungkapkan bahwa Lembaga Adat Paser dalam menjalankannya  fungsinya  mengalami  krisis  kepemimpinan  sehingga  dibutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalakan struktur Lembaga Adat Paser. Semangat  dan  kerjasama  menjalankan  Lembaga  adat  Paser.    Kesulitan  atau  faktor penghambat yang dialami oleh Lembaga adat Paser sendiri adalah masalah dana atau keuangan,  kurang  bersatunya  masyarakat  adat  paser,  generasi  mudah  yang  tidak tertarik dalam hal ini, dan penerapan Perda yang kurang maksimal serta berkurangnya tokoh adat.
Studi  Pramudya  dkk.  (2022)  menunjukkan  bahwa  Masyarakat  Adat  Jalawastu masih memiliki ketahanan sosial yang cukup baik dalam menyikapi perubahan sosial.
Aspek kemampuan coping ditandai dengan masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang tinggi dalam musyawarah dan solidaritas keluarga. Aspek kemampuan beradaptasi dalam menyikapi perubahan sosial dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai adat dan menerima  perubahan  sosial  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Dari  segi transformasional,  Masyarakat  Adat  Jalawastu  masih  dalam  proses  melakukan perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  dengan  memaksimalkan  potensi  lokal  yang  ada. Masyarakat  Adat  Jalawastu  masih  memiliki  ketahanan  sosial  yang  baik  dalam menghadapi  perubahan  sosial  di  Desa  Ciseureuh,  Kecamatan  Keanggungan, Kabupaten Brebes.
Sugiana  (2023:3)  mengemukakan  bahwa  pendirian  lembaga  yang  di  dalamnya mengusung  semangat  kebersamaan  dan  nilai-nilai  terdahulu  ternyata  tidak  menjamin suatu  lembaga  akan  berjalan  mulus  dalam  pelaksanaan  program  kerjanya,  seperti halnya LAD Wanua Tosora yang sarat akan nilai-nilai  terdahulu yang  berupaya untuk ditiru dalam pendirian lembaga ini, namun menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam internal lembaga itu sendiri.
Berdirinya  LAD Wanua  Tosora menggunakan  istilah-istilah  seperti sulléwatang 1 , watampanua,  matoa ,  dan macoa. 2 Istilah-istilah  ini  dicurigai  oleh  sebagian  orang sebagai  bentuk  feodalisme  baru.  Kekhawatiran  ini  diperburuk  oleh  beberapa  oknum dalam  masyarakat  yang  merasa  berkontribusi  dalam  pelaksanaan  program-program pemerintah desa dan LAD, meskipun sebenarnya mereka hanya menjadi tamu dengan kontribusi minim dalam rancangan program kerja.
Masyarakat  sendiri  tidak  sepenuhnya  memahami  makna  dan  eksistensi  LAD selain  sebagai  lembaga  yang  berfungsi  untuk  menjaga  pelestarian  peninggalan- peninggalan bersejarah. Padahal, fungsi lembaga adat ini sangatlah luas dan penting, tidak  hanya  pada  tataran  fisik,  tetapi  juga  mencakup  pelestarian  pengetahuan- pengetahuan  para  leluhur  yang  berlanjut  pada  penerapan  dalam  pemahaman masyarakat saat ini. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung program-program LAD menjadi terbatas, sehingga upaya pemajuan kebudayaan tidak dapat maksimal.
Penggunaan  istilah-istilah  lama  ini  dimaksudkan  untuk  mengembalikan sumangêqna  wanuaé. 3 Meskipun  tugas,  wewenang,  dan  fungsinya  berbeda  dengan yang ada pada masa kerajaan Desa Tosora, mereka tetap harus mematuhi peraturan dan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hal  ini  penting  karena  Tosora  tidak dikategorikan  sebagai  Desa  Adat.  Dengan  demikian,  struktur  dan  fungsi  LAD  harus disesuaikan dengan kerangka hukum yang berlaku agar dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan legitimasi yang diperlukan.
Pembentukan  LAD  ini  merupakan  langkah  awal  untuk  mengoptimalkan  upaya pelestarian dan pengembangan budaya. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk  menjaga  dan  menghidupkan  kembali  budaya  lokal.  Dengan  adanya  LAD, diharapkan pelestarian budaya dapat dilakukan lebih efektif dan terarah, dapat menjadi jembatan  antara  masa  lalu  dan  masa  kini,  menghidupkan  kembali  tradisi-tradisi  yang hampir terlupakan, dan memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya yang relevan bagi generasi sekarang. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi tetap hidup dan berkembang sesuai dengan  zaman.  Inisiatif  ini  memerlukan  dukungan  dari  berbagai  pihak  agar  dapat berjalan  dengan  baik  dan  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Dengan  adanya  sinergi
1 Sulewatang adalah pengganti yang kuat, fungsi dan tugasnya yaitu dapat menggantikan Karaeng bila Kareng atau Raja tidak ada, http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/download/661/504 , diakses tanggal 31 Mei 2023.
2 Istilah-istilah yang digunakan oleh mereka yang memegang posisi penting di masa Kerajaan.
3 Sumangêqna Wanuaé adalah semangat ruang lingkup kehidupan komunal yang sekaligus memberikan identitas.
antara  LAD,  pemerintah  desa,  dan  masyarakat  upaya  pelestarian  budaya  dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.
Artikel  ini  berfokus  pada  eksistensi  LAD  Wanua  Tosora  dalam  memajukan kebudayaan lokal dengan berbagai  tantangan yang dihadapinya.  Pembahasan dalam artikel ini dibagi atas tiga bagian. Pertama , pembahasan berkaitan dengan pembentukan LAD. Kedua ,  pembahasan dititikberatkan  pada  hambatan-hambatan  atas  keberadaan LAD. Ketiga , diskusi difokuskan pada efektivitas dari keberadaan LAD itu sendiri.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  ini  dilaksanakan  di  Desa  Tosora,  Kabupaten Wajo (lihat Gambar 1 ). Lokasi ini dipilih karena menjadi tempat berdirinya LAD Wanua Tosora  dan  menjadi  pusat  dari  peradaban  masyarakat  Kabupaten  Wajo  dilihat  dari banyaknya  peninggalan  situs-situs  bersejarah  peninggalan  dari  Kerajaan  Wajo  serta masyarakat desa yang masih mempertahankan nilai-nilai leluhur mereka yang masing menetap  dikawasan  tersebut.  Penelitian  berlangsung  antara  bulan  Juli  dan  Agustus 2023 dan antara Oktober dan November 2023.
Gambar 1. Peta Wilayah Desa Tosora
Data  primer  diperoleh  melalui  observasi  dan  wawancara.  Observasi  dilakukan guna  mengamati  situs-situs  bersejarah  di  area  kawasan  Wanua  Tosora,  kegiatan- kegiatan  LAD  (seperti  kunjungan  dan  pembersihan  situs).  Adapun  topik-topik wawancara  mencakup  pemahaman  masyarakat  terkait  situs-situs  bersejarah, pemahaman pengurus LAD terkait situs-situs maupun cagar budaya di kawasan Wanua Tosora, tujuannya dibentuknya LAD, hambata-hambatan yang dihadapi, program kerja dan  kegiatan  yang  dilaksanakan,  dan  pandangan  keturuan  bangsawan  Wajo  terkait dibentuknya LAD.
Informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri atas  tujuh  laki-laki  dan  tiga  perempuan  dan  berusia  antara  24  dan  49  tahun.  Mereka adalah  Kepala  Desa  Tosora  dan  Pembina,  Ketua  LAD,  Anggota  LAD,  Ketua  Panitia Pelantikan LAD, para tokoh (masyarakat, adat), pemerhati budaya, petani, dan pemuda desa (lihat Tabel 1 ), yang direkrut secara purposive sampling.
Tabel 1. Informan Penelitian No. Nama Umur Jenis Kelamin Pekerjaan 1. Asri Prasak, S.Sos. 49 Laki-Laki Kepala Desa dan Pembina LAD 2. Supriadi 44 Laki-laki Tokoh Masyarakat 3. Andi Rahmat Munawar 43 Laki-Laki Pemerhati Budaya 4. Jayadi 41 Laki-laki Petani 5. Andi Bau Lapatau 39 Laki-laki Ketua LAD 6. Abdul Malik 29 Laki-laki Ketua Panitia Pelantikan LAD 7. Andi Muh. Yayat 24 Laki-laki Pemuda Desa 8. Andi Tenri Angke 38 Perempuan Tokoh Adat 9. Andi Nuzul Akbar 33 Perempuan Anggota LAD 10. Andi Tenri Bali 29 Perempuan Anggota LAD
Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data dari hasil data primer melalui observasi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul, yakni hambatan-hambata yang terjadi dengan kehadiran LAD Wanua  Tosora,  program-program  yang  dijalankan  oleh  lembaga  adat  desa,  dan efektivitas  dari  berdirinya  LAD  dalam  pemajuan  kebudayaan.  Ini  diikuti  dengan menginterpretasikan data, sebelum akhirnya menarik kesimpulan.
Dalam   penelitian   ini, sebelum   calon   informan   dimintai   kesediaan   untuk diwawancarai, mereka dijelaskan tentang maksud dan tujuan penelitian, serta topik-topik pertanyaan  yang  akan  dipertanyakan.  Jika  mereka  memberikan  persetujuan,  maka mereka dimintai kesediaan untuk direkam selama wawancara berlangsung, dan semua informan bersedia untuk direkam.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Pembentukan LAD: Antara Konservasi dan Feodalisme Baru
Pendirian  Lembaga  Adat  Desa  Tosora  diwarnai  oleh  berbagai  dinamika  konflik  yang kompleks. Apakah pembentukan LAD ini semata-mata sebagai lembaga yang berusaha mempertahankan serta melestrarikan nilai-nilai  yang ada di  masyarakat (konservasi)? Atau  sebagai  upaya  untuk  memegang  kendali  penuh  sistem  pemerintahan  yang dikemas sebagai sebuah struktur kerajaan (feodal)?
LAD berdiri atas prakarsa masyarakat desa dan kesepakatan antara pemerintah desa,  badan  pembina  desa,  dan  masyarakat  desa.  Peraturan  Desa  tentang Kelembagaan Adat Desa Tosora pun disepakati dengan Perdes Nomor 3 Tahun 2022 yang  ditetapkan  pada  Musyawarah  Desa  yang  dihelat  oleh  BPD  pada  tanggal  12 Februari 2022. Pembentukan LAD ini adalah sebuah anak tangga untuk memaksimalkan upaya pelestarian dan pengembangan budaya itu sendiri, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan tindakan ril di lapangan. Sejalan dengan ini, Andi Rahmat Munawar (43 tahun), pemerhati budaya Wajo yang turut terlibat dalam terbentuknya LAD Tosora, menyatakan
bahwa: “LAD  ini  diharapkan  mampu  berkontribusi  terhadap  pengembangan  Desa Tosora  berkaitan  dengan  desa  budaya.  Misalnya,  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat kebudayaan maupun kesejarahan akan menjadi ranah dari lembaga adat ini. ”
Perdebatan  paling  awal  yang  terjadi  dalam  pembentukan  LAD  Wanua  Tosora cukup menjadi perhatian karena dianggap sebagai upaya bentuk feodalisme yang baru untuk menjalankan  tugas  dan  fungsi  kerajaan  dengan penggunaan  istilah-istilah  yang dipakai pada masa kerjaaan seperti halnya istilah sulewattang , pattangnga (pengadilan atau hakim) , parewa saraq (penguasa tanah) , matoa. Penggunaan istilah-istilah tersebut dalam struktur LAD menambah kecemasan dari berbagai kalangan yang menganggap hal  ini  menjadi  bentuk  feodalisme baru. sebagaimana  dikemukakan  oleh  Supriadi  (44 tahun), tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan masyarakat Desa Tosora, berikut ini:
Nah itu saya dapatkan informasi kemarin itu waktu pembentukan lembaga adat  itu  ada  yang mengatakan  kalau  kita  mau  bentuk  kerajaan,  wah  jelas pada saat itu kami katakan kalau bukan kerajaan yang kami mau bentuk tapi lembaga atau dikatakan kelompok. Jadi itulah sampai-sampai mungkin dia sudah terbuka fikirannya mengenai itu isu kerajaan karena ada pemahaman dari masyarakat awam itu yang mengatakan kenapa ada orang luar? Kenapa anak-anak muda na masih banyak orang tua?
LAD  Wanua  Tosora  memiliki  fungsi  penting  dalam  menjaga  dan  melestarikan kearifan lokal serta tradisi adat masyarakat setempat yang merupakan warisan budaya yang  berharga.  Stigma  terhadap berdirinya  LAD  tersebut  tidak  terlepas  dari  penilaian bahwa LAD ini dianggap sebagai bentuk feodalisme baru ditengah-tengah masyarakat. Akan  tetapi,  asumsi  tersebut  dibantah  oleh  semua  pemangku  kepentingan  di  Desa Tosora  yang  menganggap  bahwa  pembentukan  LAD  Wanua  Tosora  sebagai  upaya untuk  menjaga  dan  melestarikan  nilai-nilai  maupun  situs-situs  bersejarah  dalam kawasan Desa Tosora. Sehingga LAD ini sebagai bentuk konservatif untuk pemajuan situs-situs bersejarah.

## Hambatan Keberadaan LAD Wanua Tosora
Menurut  pemerintah  Desa  Tosora  salah  satu  motif  berdirinya  lembaga  adat  adalah sebagai  upaya  untuk  menyatukan  kembali  kawasan  Tosoro  sehingga  dapat  berubah menjadi kawasan adat yang sebelumnya hanya menjadi desa biasa menjadi sekaligus menjadi  desa  wisata  religi.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir  pemerintah  desa mencanangkan  Desa  Tosora  sebagai  salah  satu  destinasi  wisata  budaya  dan  religi karena  banyaknya  situs-situs  cagar  budaya  yang  masih  terjaga  dikawasan  tersebut. Masyarakat  seringkali  hanya  memandang  LAD  sebagai  entitas  yang  semata-mata bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan  melestarikan  benda-benda  bersejarah. Pandangan  ini  mengabaikan  fungsi  lebih  luas  dari  LAD,  yaitu  sebagai  penjaga  dan penerus  pengetahuan  leluhur  yang  kaya,  mendalam,  dan  mencakup  berbagai  aspek kehidupan  serta  budaya.  Akan  tetapi,  pembentukan  LAD  menghadapi  berbagai hambatan  yang  mengganggu  efektivitas  operasionalnya,  seperti:  1)  penolakan  dari masyarakat setempat, 2) penolakan dari keturunan bangsawan, 3) dan pengurus LAD tidak memahami nilai-nilai budaya lokal.

## Penolakan dari Masyarakat
Hambatan  ini  muncul  sebagai  konsekuensi  dari  pembentukan  LAD  yang  terkesan terburu-buru  tanpa  adanya  koordinasi  terlebih  dahulu  dengan  masyarakat.  Tidak  ada pembahasan  dan  kesepakatan  yang  pasti  mengenai  persiapan  dalam  proses terbentuknya  LAD  tersebut.  Bahkan  dalam  prosesi  pelantikan,  yang  seharusnya dilakukan  setelah  pembentukan  LAD,  ketuanya  sendiri  menjelaskan  bahwa  ia  tidak
mendapatkan informasi. Padahal informasi terkait pelantikan perlu diketahui beberapa hari sebelumnya. Sementara, informasi perihal pelantikan ini baru diperoleh ketua via telepon dari kepala desa di malam hari sebelum pelantikan dilaksanakan. Semestinya, jabatan penting yang akan diambil di organisasi manapun membutuhkan pertimbagan serta  koordinasi  yang  terarah,  terukur  dan  mantap.  Sebab  tanggung  jawab  yang dijalankan  nantinya  adalah  jabatan  yang  cukup  penting.  Pada  akhirnya,  kejadian  ini menimbulkan  perasaan  tidak  suka  terhadap  LAD  tersebut.  Sebagaimana  yang disampaikan oleh Andi Tenri Angke (38 tahun), seorang Tokoh Adat di Wanua Tosora,
Kayak rata-rata memang banyak masyarakat yang tidak suka ki dengan LAD ini, tidak ada sama sekali pembicaraan untuk pembentukannya. Bahkan ini tidak  ada  koordinasi  lanjutan  sampai  ke  pelantikannya,  makanya  banyak anggota tidak tau kalau mau pelantikan, itupun di telpon pi bede, makanya masyarakat  banyak  tidak  suka ki karena  kayak  tersega-gesa ki ini  semua jatuh-jatuhnya, puang-puang kita disini banyak yang menolak dan tidak ada tong datangi untuk Mappatabe kalau mau buat LAD.
Mengingat Tosora merupakan daerah yang masih dikenal dengan pemahaman- pemahaman kebudayaan yang setiap kawasannya memiliki ketua-ketua adat, meminta izin kepada mereka merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan desa.  Posisi ketua adat  ini  cukup  kuat  dalam  masyarakat,  sehingga  fungsi dan  stigma  yang  lahir  di masyarakat  terkait  pembentukan  LAD  ini  dapat  diminimalisir  dengan  melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama, serta kerterbukaan dari para pemangku adat.
Padahal  pembentukan  dan  kerja-kerja  dari  LAD  itu  hanya  sebatas  pemajuan kebudayaan  saja  dan  bukan  ranah  pemerintahan  ataupun  unsur-unsur  politis  dalam keberlangsungannya,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Andi  Muh.  Yayat  (24  tahun), salah seorang pemuda desa yang cukup aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat Desa Tosora, bahwa:
Saya kalau kuliat ki toh , kurang ki memang tawwa pertemuannya itupun pas pelantikkan.  Saya  maksudku  toh  kasih  ketemu ki dulu  ini  semuanya  apa yang mau na bikin ke depannya, apalagi banyak mi juga toh pandangan jelek dari anak-anaknya arung matoa di sini, kalau memang niatnya dibentuk ini LAD untuk mau ji perbaiki dan majukan ini semua situs-situs harus ki kawal ki sama-sama.
Konsekuensi dari pendirian suatu yang lahir atas kesan terburu-buru dan tergesa- gesa  ini  akan  menghadapi  permasalahan  yang  sangat  kompleks  setelah  pelantikan serta disahkannya LAD Wanua Tosora oleh Bupati Wajo, Amran Mahmud. Hal itu dapat dilihat  dari  seputar  hal-hal  kongkret  yang  akan  dijalankan  ke  depannya  mulai  dari merancang program-program guna pelestarian kebudayaan serta situs-situs bersejarah dalam  kawasan  bersejarah  Desa  Tosora.  Persoalan  ini  dinyatakan  oleh  Andi  Nuzul Akbar  (33  tahun),  pengurus  LAD  Wanua  Tosora  yang  cukup  kesulitan  dalam merencakan  untuk  membuat  program  kerja  guna  melakukan  pemajuan  objek kebudayaan ,  bahwa:  “Sebenarnya  LAD  ini  masih  jauh  dari  kesempuranaan,  yang pertama karena  ini masih prematur karena  ini LAD yang pertama di Kabupaten Wajo bahkan di SulSel, makanya harus sering ada pertemuan dan evaluasi perihal program kerja. ”
Kurangnya  ruang-ruang  pertemuan  yang  mempertemukan  para  pengurus  LAD dengan pemerintah desa se Wanua Tosora untuk membahas terkait kerja-kera LAD di masa  yang  akan  datang.  Kurangnya  interaksi  membuat  kedekatan  emosional  antara pengurus LAD dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik, bahkan internal pengurus sekalipun sangat jarang mengadakan pertemuan untuk melakukan musyawarah terkait
program-program  yang  akan  dijalankan  ke  depannya.  Selain  itu,  pengurus  LAD  tidak memahami nilai-nilai budaya lokal dan pengetahuan tentang situs-situs bersejarah yang berada  di  kawasan  Wanua  Tosora,  terbukti  dengan  banyaknya  situs-situs  bersejarah yang  belum  pernah  disentuh  bahkan  untuk  dilakukan  pembersihan  sebagaimana program jangka pendek dari LAD.

## Penolakan Dari Keturunan Bangsawan
Jika menelisik lebih jauh, problematika muncul di awal pembentukan LAD yang cukup menjadi  perhatian  berbagai  lapisan  masyarakat,  khususnya  para  bangsawan  yang merupakan  pewaris  atau  keturunan  raja-raja  di  Kabupaten  Wajo.  LAD  ini  dianggap sebagai  upaya  sejumlah oknum  untuk  mendirikan  satu  “kerajaan  tandingan”  yang dimaksudkan untuk menyaingi para bangsawan yang tinggal dan menetap di Tosora dan memiliki keturunan kerajaan Wajo di kawasan Tosora, mulai dari masa kepemimpinan tiga Batara Wajo dan Arung Matoa Wajo. 4 Mengingat tahun politik 2024 semakin dekat, isu ini menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat Tosora dan akhirnya berdampak  terhadap  citra  kebelangsungan  pembentukan  LAD  di  mata masyarakat  di masa  awal  pencanangannya.  Selain  itu,  penggunaan  istilah-istilah  yang  disematkan pada  struktur  pengurus  LAD  menambah  persoalan  dan  stigma  dari  keturunan bangsawan.  Meskipun  tujuannya  sebenarnya  untuk  menghadirkan  semangat  guna melestarikan  nilai-nilai  yang  ada  pada  masa  lampau,  tetapi  di  kemudian  hari penerapannya menjadi permasalahan yang bertolak belakang dengan yang seharusnya. Menurut para bangsawan, istilah tersebut hanya bisa digunakan pada struktur kerajaan, bukan dalam struktur LAD.
Minimnya  transformasi  informasi  serta  koordinasi  antara  pengurus  LAD  dan pemerintah  Desa  Tosora  terhadap  masyarakat  menjadi  alasan  utama  serta permasalahaan dari pemilihan istilah Salewattang yang disematkan kepada kepala LAD Wanua  Tosora,  Andi  Bau  Lapatau  (Puang  Bau).  Ketua  adat  menganggap  bahwa pembentukan  LAD  ini  merupakan  perwujudan  dari  UU  No.  6/2014  tentang  Desa mewajibkan setiap wilayah atau kawasan bersejarah membuat kawasan Lembaga Adat Desa (selanjutnya disingkat LAD) untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan  yang  bernuansa  kebudayaan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Andi  Bau Lapatau (39 tahun), Ketua LAD sekaligus pemerhati budaya dan pionir dalam pelestarian cagar budaya dalam kawasan-kawasan bersejarah, memberikan pandangannya terkait LAD tersebut, sebagai berikut:
Yaah pertama karena baru ada UU Desa itu kapan datang dan juga kapan diterapkan, kan UU itu juga kan tidak bisa diterapkan pada hari itu juga di seluruh Indonesia, bahkan untuk Wajo dan Sulsel ini tergolong baru. Ketika konsultasi  dengan  dinas  PMD  itu  dinas  PMD  itu  tidak  mengerti  bahkan sampai PMD provinsi karena ini hal baru. Bayangkan mi itu pejabat tinggi saja tidak paham bahkan sampai tarik ulur waktu, ada kok payung hukumnya di UU. Tapi itu mi tadi dibilang ini pun Pung Bau dan teman-teman yang lain pun  akan  tetap  berjalan,  tetapi  karena  ada  inisiatif  dari  masyarakat  desa Tosora melalui BPD dan kepala desanya untuk bikin ini lembaga dan di situ terjawab pertanyaan ta kepada pemerintah kabupaten baru sekarang karena baru inisiatif  yah sekitar akhir  tahun 2021 lalu dan digodok sampai masuk bulan Maret akhir 2022 baru bisa direalisasikan.
Terlepas  dari  itu,  secara  umum  para  pengurus  LAD  yang  dilantik  merupakan orang-orang yang masih berumur kisaran umur antara 30 dan 40 tahun, para bangsawan
4 Batara Wajo dan  Arung  Matoa adalah  seseorang  yang  menjabat sebagai raja  Wajo. Batara Wajo  yang bersifat monarki absolut dan tiga pemimpin pertama kerjaan Wajo, diganti menjadi Arung Matowa yang bersifat monarki konstitusional.
menganggap  mereka  belum  mampu  untuk  merangkul  seluruh  lapisan  masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Asri Pasak (49 tahun), Kepala Desa Tosora, bahwa:
Yah begitulah, makanya kemarin itu kita sempat dapat kritikan dari kalangan bangsawan  juga  bahwa  kenapa  yang  jadi  ketua  masih  muda  itu  yang pertama,  tidak  menetap  disitu,  aah  suatu  kerajaan.  Artinya  ini  merupakan replika dan bukan kami membentuk sebuah lembaga adat bahwa itu adalah kerajaan yang kami bentuk, makanya ada kesalahpahaman dari pihak-pihak kalangan keturunan bangsawan kerajaan Wajo pada saat .

## Pengurus LAD Tidak Memahami Nilai-nilai Budaya Lokal
Mereka yang menempati jabatan struktural dalam LAD tersebut merupakan orang yang berdomisili di luar Desa Tosora, sehingga mereka dianggap tidak memahami nilai-nilai budaya  lokal.  Situasi  dan  kondisi  ini  masih  menjadi    polemik,  bahkan  jauh  setelah pelantikan  pengurus  sampai  saat  ini  yang  kemudian  berdampak  pada  kinerja  para pengurus LAD. Andi Muhammad Yayat (24 tahun), salah seorang pemuda desa, yang cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan, mengungkapkan bahwa:
Pas  mau  dibentuk  ini  LAD,  kurang ki memang  pak  desa  lakukan  komunikasi dengan  beberapa  keturunan-keturunan  raja  yang  masih  tinggal  di  daerah  ini  jadinya kayak diabaikan ji mereka, baru toh orang-orang yang menjadi pengurusnya rata-rata orang luar daerah Tosora ji pastimi kurangi na tau soal situs-situs cagar budaya di sini, dengan  begitu  pengurus  yang  bukan  asli  Tosora,  tidak  memahami  sejarah  panjang terkait  situs-situs  bersejarah  dan  beberapa  ritual-ritual  yang  diadakan,  seperti  halnya cagar kawasan masjid tua Tosora yang isinya ada beberapa makan tua termasuk syekh jamaluddin  (kakek  Buyut  para  walisongo),  itu  hanya  orang  tertentu saja  yang  pahami yang  seharusnya  para  pengurus  LAD  ini  harus  pahami  lebih  dalam  terkait  nilai-nilai budaya lokal karena mereka yang ingin majukan objek kebudayaan.

## Efektivitas LAD Wanua Tosora
Sebagai  konsekuensi  dari  hambatan-hambatan  tersebut,  menghambat  dari  efektivitas program-program  dari  LAD  dan  tidak mampu mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Kurangnya  dukungan  dari  masyarakat  lokal  dan  ketidakpercayaan  dari  keturunan bangsawan  Kerajaan  Wajo  mengakibatkan  kesulitan  dalam  menjalankan  program- program  yang  dirancang  untuk  memajukan  kawasan  Tosora.  Selain  itu, ketidakmampuan para pengurus untuk sepenuhnya memahami dan menghormati nilai- nilai budaya lokal menciptakan ketegangan dan resistensi yang lebih besar di kalangan masyarakat.  Situasi  ini  memperburuk  hubungan  antara  LAD  dan  komunitas  lokal, mengakibatkan isolasi dan kurangnya kolaborasi.
LAD  yang  berada  di  tingkat  desa  bertugas  sebagai  mitra  pemerintah  dalam merencanakan,  melaksanakan  dan  mengendalikan  pembangunan  desa.  Seiring berjalannya waktu, LAD ini kehadirannya dipertanyakan oleh masyarakat, apalagi keikut sertaan nya dalam menyukseskan kegiatan tahunan “pekan kebudayaan Wanua Tosora” yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  Desa  Tosora  yang  bekerjasama  dengan pemerintah  desa  yang  ada  di  kawasan  Wanua  Tosora,  yaitu  Desa  Tua,  Desa Tellulimpoe, Desa Tajo dan Desa Cinnong Tabi.
Kegiatan  tersebut merupakan  bagian  dari  upaya  memajukan  objek  kebudayaan serta  melestarikan  nilai-nilai  dan  situs-situs  bersejarah  di  kawasan  Desa  Tosora. Kehadiran  LAD  dapat  mengambil  alih  kendali  atas  berbagai  program  kerja  yang sebelumnya telah dijalankan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, LAD dapat lebih fokus pada pelaksanaan program-program yang mendukung pelestarian budaya.
Dalam realisasinya, LAD telah membuat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan melalui pemberdayaan masyarakat. Langkah ini
merupakan  bagian  dari  strategi  pemerintah  untuk  mempercepat  pelestarian  budaya berbasis  partisipasi  masyarakat.  Diharapkan,  melalui  proses  ini,  masyarakat  dapat semakin kuat dalam mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma yang diwariskan oleh leluhur  mereka,  sehingga  tercipta  penguatan  sosial  yang  kokoh.  Dengan  pemerintah desa  yang  kini  berfokus  pada  fungsi  pemerintahan,  LAD  dapat  lebih  efektif  dalam menjalankan  tugasnya  memajukan  kebudayaan.  Sejak  pembentukannya,  sejauh  ini sudah beberapa program kerja yang dilaksanakan  oleh pihak LAD yang bekerjasama dengan pihak pemerintah Desa Tosora beserta dengan masyarakat setempat. program kerja  (proker)  mereka  dibagi  atas  tiga  bagian,  yaitu:  jangka  pendek,  menengah,  dan jangka Panjang.
Adapun  proker  jangka  pendek  diadakan  sebanyak  satu  atau  dua  kali  dalam seminggu, yang pertama dua kali setiap minggu, yaitu pembersihan situs-situs yang ada di  beberapa  titik  kawasan  Masjid  Tua  Tosora  yang  sering  dikunjungi  oleh  wisatawan untuk beribadah serta kawasan tersebut, terdapat makam Syekh Jamaluddin Al-Husaini dikenal  dengan  nama  Syekh  Jumadil  Kubro,  Ulama  yang  diyakini  oleh  masyarakat sebagai  penyebar  Islam  dan  kakek  dari  Wali  Songo.  Selain  itu,  di  kawasan  Wanua Tosora  terdapat  sejumlah  makam  raja-raja  wajo  mulai  dari Batara Wajo  dan Arung Matoa Wajo, yang masih sering dikunjungi oleh masyarakat Wajo untuk berziarah. Hal ini sejalan dengan hasil observasi saya selama berada di Desa Tosora.
Selain  itu,  LAD  memiliki  proker  jangka menengah  yang  dilaksanakan  tiga  bulan sekali, yang mencakup pelatihan (seperti pembuatan lawosoji (atap rumah), pendataan passure’ ( pembaca lontara ’) oleh anggota LAD Wanua Tosora. Sementara proker jangka panjang berupa kegiatan yang bersifat massif, seperti pekan budaya yang merupakan agenda  tahunan  dari  Kementerian  Pendidikan  sebagai  bentuk pemajuan  kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah desa beserta LAD Wanua Tosora. Proker ini lebih bersifat  edukasi  kepada  masyarakat  umum  mengenai  nilai-nilai  budaya  masyarakat terdahulu yang masih relevan untuk diterapkan melalui berbagai kegiatan kebudayaan dalam pekan budaya, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Tosora, Asri Prasak (49 tahun), sekaligus pembina untuk LAD, bahwa:
Untuk LAD sendiri, kami amanahkan untuk menjalankan beberapa program yang  telah  pemerintah  desa  sepakati  bersama  dengan  masyarakat  dan BPD,  program  kerja  ini  juga  kami  pastikan  agar  cita-cita  bersama  seluruh masyarakat  Wanua  Tosora  untuk  menjadikan  kawasannya  kawasan  adat bisa terealisasikan melalui program tersebut, sehingga naskah akademiknya bisa  secepatnya  kami  jalankan  karena  sudah  bekerja  sama  dengan  FIB Unhas, program kami ada pelestarian situs-situs bersejarah khususnya area masjid  tua  tosora,  agenda  tahunan  yang  sudah  dilirik  pemerintah  “pekan buday a”, tapi itu mi masih perlu untuk di evaluasi kerja-kerjanya.
Keberadaan LAD menjadi wadah untuk memajukan situs-situs bersejarah dalam kawasan Wanua Tosora. Selain tiga proker tetap di atas, ada juga beberapa program kerja  yang  bersifat  insidental  seperti  keterlibatan  LAD  Wanua  Tosora  dalam  acara Mattopang yang merupakan prosesi pembersihan pusaka-pusaka kerajaan di hari jadi Kabupaten Wajo, kunjungan situs yang dilakukan dikawasan Desa Tosora, serta acara haul  dan  maulid  Syekh  Jamaluddin  Al-Akbar  Al-Husaini  yang  merupakan  kakek  dari Walisongo,  kegiatan  ini  diprakarsai  oleh  orang-orang  diluar  dari  Lembaga  Adat  Desa dan diluar pulau Sulawesi. Akan tetapi, keikutsertaan dan fungsi dari LAD Wanua Tosora sangatlah dibutuhkan ketika kegiatan berlangsung. Dalam kaitan dengan ini, Andi Bau Lapatau (39 tahun), ketua LAD, mengungkapkan bahwa:
Yang  sudah  dilakukan  itu  pembersihan  makam,  terlibat  dalam  acara mattopang ,  kunjungan  situs,  jadi  Pemdes  Tosora  melakukan  kegiatan  di situs-situs  dan  LAD  juga  melakukan  itu,  jadi  baru  3  yang  terealisasi.  Jadi
kunjungan  ini  pada  dasarnya  membawa  beberapa  person  ada ji juga  dari Unhas itu, sumur, malah ada tempat yang sebelumnya dibentuk LAD ini nah sudah ada mi .
Ini diperkuat oleh pernyataan Andi Nuzul Akbar (33 tahun), anggota LAD, bahwa:
Kaya kemarin ini kegiatan penjagaan makamnya Syekh Jamaluddin kan itu salah satu programnya LAD, cuma salah satu teman ingin berkhidmat juga makanya  diserahkan,  bahagia  ki  karena  lepas  tugas  ini  karena  ada  yang bekerja, ada juga mau kerjakan diluar dari LAD.
Pelaksanaan  kegiatan  ini  di  masa akan dijadikan  sebagai  agenda  tahunan  oleh pemerintah  desa,  mengingat  antusiasme  dari  para  pengunjung  dan  juga  kontribusi dalam pengingkatan ekonomi masyarakat sekitar yang tercermin dari perlehatan pekan budaya dan juga acara haul serta maulid. Bukan hanya aspek pelestarian kebudayaan saja terpenuhi dalam perlaksanaan kegiatan tersebut, aspek sosial ekonomi serta aspek religi  juga  terpenuhi  dalam  pelaksaan  program  kerja  tersebut.  Ada  juga  beberapa program kesenian yang diinisasi oleh beberapa anggota LAD berupa program pelatihan menari  dan  juga  program  pelatihan  silat,  sesuai  dengan  keinginan  dan  juga  harapan masyarakat Tosora itu sendiri. Hal ini selaras sebagaimana yang diungkapkan langsung oleh  Abdul  Malik  (29  tahun),  ketua  panitia  pelantikan  LAD Wanua Tosora,  bahwa: “Sejauh ini masih ada gerakan-gerakan kecil semisal pelatihan pelatihan seni tari, paling itu ji ee kemarin mau juga dibuatkan kampung budaya, kemudian pelatihan pencak silat karena kan memang salah satu pengurus LAD itu adalah guru silat di sana .”
Selain  informasi  positif  dari  beberapa  orang  sebelumnya  yang  telah menjabarkannya  terkait  program  yang  telah  LAD  realisasikan,  saya  juga menemukan beberapa  pihak  yang  menganggap  bahwa  belum  ada  program  kerja  yang  dijalankan Lembaga  Adat  Wanua  Tosora  sampai  saat  ini.  Pernyataan  ini  disampaikan  oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang juga bagian dari pengurus LAD, mereka menilai bahwa para pemangku jabatan dan tanggung jawab dalam struktur LAD belum dan tidak menjalankan  tugas  serta  fungsinya  sebagaimana  mestinya  mulai  dari  pembentukan sampai saat ini. Hal ini kemudian berdampak pada pelaksanaan proker yang dianggap bukan inisiasi dari LAD itu sendiri, melainkan diinisasi oleh pihak luar untuk kemudian di koordinasikan dengan pihak LAD agar saling bekerjasama dalam pelaksaaan kegiatan tersebut.  Komunikasi  dan  koordinasi  baru  dimulai  setelah  pelantikan  pengurus  LAD, meskipun sebelumnya masyarakat merasa tidak ada koordinasi dalam proses menuju pelantikan tersebut.
Setelah proses pelantikan dijalankan sampai saat ini, upaya untuk merealisasikan keinginan pemerintah Desa Tosora terhadap pengurus LAD kurang efektif dikarenakan pertemuan  bahkan  komunikasi  secara  langsung  tidak  dijalankan  sebagaimana mestinya. Selain  itu, pengurus LAD berkeinginan untuk mengetahui nilai-nilai budaya, adat  istiadat  dan  pengetahuan  mengenai  situs-situs  bersejarah  yang  telah  disepakati bersama agar tidak adanya perbedaan dalam menyampaikan informasi mengenai situs- situs kawasan Wanua Tosora. Dalam kaitan dengan ini, Andi Tenri Angke (38 tahun), pengurus LAD, mengatakan bahwa:
Tidak  pernah  ada  pertemuan  itu  setelah  pelantikan ndi ’,  itu  saya  panggil bilang  bikin meki pertemuan  awal  untuk  apa-apa  ini  mau  dikerja  ke depannya, kita juga ini butuh informasi terkait situs-situs di sini, itu tidak ada tersusun  secara  resmi  sebagai  sejarah,  hanya lontara ’  saja  yang  turun- temurunnya saja.
Kutipan  di  atas  menekankan  pentingnya  pertemuan  awal  untuk  merencanakan tindakan ke depannya,  terutama  untuk mengumpulkan  informasi  mengenai  situs-situs sejarah  di  daerah  tersebut.  Informasi  tersebut  tidak  terdokumentasi  secara  resmi  dan hanya diwariskan melalui tradisi lisan, khususnya lontara' . Hal serupa tapi tak sama juga disampaikan oleh Jayadi (41 tahun), seorang petani dan penduduk asli di Desa Tosora, bahwa:
Tidak ada, kalau saya belum ada, tapi tidak tau kalau yang lain…terbentuk mengenai kontribusinya untuk menjalankan programnya tidak begitu terasa pi toh , entah apa kendalanya. Mungkin itu setelah dibentuk dan dirintis ee pengurus  pengurus  inti  mungkin  tidak  terlalu  aktif,  yaah  mungkin  begitu mi …belum ada juga sosialisasi ke masyarakat itu LAD, makanya kalau saya katakan  misalnya  ada  acara-acara  kaya  pernikahan  kan,  mestinya  ada kontribusinya LAD di dalam kegiatan itu.

## 4. Penutup
Pendirian  Lembaga  Adat  Desa  (LAD)  Tosora  diwarnai  oleh  dinamika  konflik  yang kompleks,  terutama  terkait  perdebatan  mengenai  tujuan  pembentukannya.  Sebagian pihak  mempertanyakan  apakah  LAD  bertujuan  melestarikan  nilai-nilai  budaya masyarakat atau sebagai bentuk baru dari sistem pemerintahan feodal. Pembentukan LAD  Tosora  dilakukan  melalui  prakarsa  masyarakat  desa  dan  kesepakatan  antara pemerintah desa, badan pembina desa, dan masyarakat desa, yang kemudian disahkan dengan Perdes Nomor 3 Tahun 2022 pada Musyawarah Desa. LAD ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan desa terkait kegiatan budaya dan kesejarahan. Meskipun  demikian,  penggunaan  istilah-istilah  yang  mengingatkan  pada  struktur kerajaan  masa  lalu  memicu  kecemasan  di  kalangan  masyarakat,  yang  khawatir  ini adalah bentuk feodalisme baru. Namun, para pemangku kepentingan di Desa Tosora menegaskan bahwa tujuan utama LAD adalah menjaga dan melestarikan kearifan lokal serta tradisi adat, bukan untuk membentuk kerajaan baru.
Pemerintah Desa Tosora mendirikan Lembaga Adat Desa (LAD) dengan tujuan menyatukan dan mengubah kawasan Tosora menjadi desa wisata religi yang kaya akan situs-situs cagar budaya. Selain menjaga benda-benda bersejarah, LAD juga berperan sebagai  penjaga  dan  penerus  pengetahuan  leluhur.  Namun,  pembentukan  LAD menghadapi  berbagai  hambatan  seperti  penolakan  dari  masyarakat  setempat  dan keturunan bangsawan, serta kurangnya pemahaman pengurus LAD terhadap nilai-nilai budaya lokal. Penolakan masyarakat timbul karena proses pembentukan LAD dianggap terburu-buru  dan  kurangnya  koordinasi  dengan  masyarakat,  yang  menimbulkan ketidakpuasan.  Sementara  itu,  keturunan  bangsawan  menolak  LAD  karena  dianggap sebagai upaya mendirikan kerajaan tandingan dan penggunaan istilah-istilah kerajaan dalam  struktur  LAD.  Selain  itu,  pengurus  LAD  yang  bukan  berasal  dari  Desa  Tosora dinilai  tidak  memahami  nilai-nilai  budaya  lokal,  mengakibatkan  kesulitan  dalam menjalankan program pelestarian budaya. Meski demikian, LAD diharapkan dapat terus berupaya memajukan kebudayaan dan menjaga situs-situs bersejarah di Tosora.
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh  Lembaga  Adat  Desa  (LAD)  Wanua Tosora adalah penolakan dari masyarakat, penolakan dari keturunan bangsawan, dan ketidakpahaman  pengurus  LAD  terhadap  nilai-nilai  budaya  lokal.  Ini  menciptakan ketegangan  dan  resistensi,  serta memperburuk hubungan  antara  LAD dan  komunitas lokal. Meskipun LAD bertujuan untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan melalui berbagai program kerja, ada kritik dari masyarakat bahwa kontribusi LAD belum terasa signifikan. Beberapa program yang dijalankan seperti pembersihan situs bersejarah dan pelatihan budaya tidak selalu diinisiasi oleh LAD, melainkan oleh pihak luar. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pengurus LAD dan pemerintah desa juga menghambat  pelaksanaan  program-program  tersebut.  Kekecewaan  masyarakat
terhadap LAD disebabkan oleh ketidakaktifan pengurus dan minimnya kontribusi dalam acara-acara masyarakat.

## Acknowledgments
Terima  kasih  kepada  semua  informan  yang  terlibat  dalam  penelitian  ini  yang  telah memberikan informasi dan atas kesediaan mereka untuk dipublikasikan dalam artikel ini.

## Conflicts of Interest
Penelitian ini tidak memiliki konflik kepentingan.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  A.  2016.  “Teori  Terbentuknya  Lembaga  Adat,” Jurnal  Justisia ,  1(1):1-19, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2563/1824, diakses tanggal 22 Juni 2024.
Geertz, C. 1973. The Interpretation of Cultures : Selected Essays . New York City: Basic Books.
Hamamah,  F.  &  Sarip,  S.  2019. Optimalisasi  Lembaga  Adat  Desa  Meneguhkan
Konstitusionalisme , Pagaruyuang Law Journal , 2(2):163-180, https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/1243, diakses
tanggal 28 Mei 2024.
Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Mulya, R. 2012. Feodalisme & Imprealisme di Era Global ,
https://www.google.co.id/books/edition/Feodalisme_dan_Imperialisme_di_Era_ Globa/qtpMDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PA3&printsec=frontcover,  diakses tanggal tanggal 31 Mei 2024.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sugiana,  L.  2023. Fungsi  Lembaga  Adat  Wanua  Tosora  Dalam  Pelestarian  Budaya DiDesa  Tosora  Kecematan  Majauleng Kabupaten Wajo. Skripsi,  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar.
Ratnawati,  L.  2018 . Penetapan  Warisan  Budaya  Tak  Benda  Indonesia  Tahun  2018 . Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,
https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/dashboard/media/Buku%20Penetapan %20WBTb%202018.pdf , diakses tanggal 4 Juni 2024.
Rumkel,  L.;  Sam,  B.;  &  Umanailo,  M.  C.  B.  2020). Hubungan  Kepala  Desa,  Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa,  Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik  dan  Pembangunan, 11(1):23-27, https://www.researchgate.net/profile/Muhamad-Chairul-Basrun- Umanailo/publication/342800659 , diakses tanggal 28 Mei 2024.
Savitri, P. A., & Suryaningsi, S.  (2021). Eksistensi Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-Nilai  Sosial  Budaya  di  Kabupaten  Paser  Kalimantan  Timur, Konstruksi Sosial:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial ,  1(3):91-102,  https://journal.actual- insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/1309,  diakses  tanggal  28 Mei 2024
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.