## PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS
Wiman Wibisana Kandidat Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Senior Legal Advisor ABC Law Bali Email : wiman@abclaw.id

## ABSTRAK
Ketentuan  Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  yang  mewajibkan  Perseroan  Terbatas  khususnya  yang bergerak  dalam  bidang  Sumber  Daya  Alam  untuk  menyalurkan  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau secara luas dikenal sebagai Corporate Social Responsibility,  merupakan  sebuah  hal  baru  yang  menimbulkan  perdebatan. Pada  satu  sisi  Perusahaan  sebagai  entitas  bisnis  bertujuan  untuk menghasilkan  laba  yang  sebesar-besarnya,  namun  pada  sisi  lain  sebagai entitas  yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat  Perusahaan  pun  harus memperhatikan  kondisi  sekelilingnya.  Perkembangan  ajaran  mengenai  tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance yang salah satu prinsip  pokoknya  adalah  tanggung  jawab,  kemudian  memberikan  pengaruh mengenai  tujuan  perusahaan  itu  sendiri.  Pola  perusahaan  yang  mengejar sebesar-besarnya  keuntungan  perlahan  bergeser  menjadi  perusahaan  yang bertanggung  jawab  terhadap  usahanya  dalam  mengejar  profit.  Ditinjau  dari perspektif  Politik  Hukum,  aturan  mengenai  kewajiban  Perusahaan menyalurkan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  merupakan  sebuah upaya  pembuat  aturan  untuk  mewujudkan  cita-cita  hukumnya  atau  dalam teori hukum pembangunan dimaknai sebagai sebuah social engineering untuk mewujudkan perusahaan yang baik.
Keyword: CSR, GCG, Teori Hukum Pembangunan.

## ABSTRACT
The provision of Article 74 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies which requires Limited Liability Company, especially those engaged  in  Natural  Resource  to  distribute  Social  and  Environmental Responsibility or widely known as Corporate Social Responsibility, is a novelty that raises the debate. On the one hand, the Company as a business entity aims to generate profits as much as possible, but on the other hand as an entity in the midst of society Company must also pay attention to the conditions surrounding. The development of the doctrine of good corporate governance, which is one of the main principles is the responsibility, then gives influence on the purpose of the  company  itself.  The  pattern  of  companies  that  pursue  profitable  profits slowly shifted into a company that is responsible for his efforts in the pursuit of
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
profit.  Judging  from  the  perspective  of  Political  Law,  the  rules  regarding  the Company's obligations to channel Social and Environmental Responsibility is an attempt  by  the  regulators  to  realize  their  legal  ideals  or  in  development  law theory is interpreted as a social engineering to create a good company.
Keyword: CSR, GCG, Theory of Development Law,
Pendahuluan Perkembangan kegiatan ekonomi  khususnya  dalam  bidang penanaman  modal  mengakibatkan banyaknya kegiatan ekonomi yang tidak  cukup  hanya  dijalankan  oleh orang  perorang  melainkan  oleh persekutuan  modal.  Persekutuan modal yang kemudian bertransformasi  menjadi  sebuah badan hukum yang memiliki entitas sebagai pemangku hak dan kewajiban yang mandiri melahirkan berbagai perkembangan dalam dunia usaha. Kekuatan  korporasi  atau  entitas usaha  dalam  beberapa  kasus bahkan  melampaui  kekuatan  atau kemampuan negara. Perkembangan ini kemudian melahirkan kekhawatiran tersendiri  dari  masyarakat  dan Negara sehingga menjadi salah satu pendorong  regulasi  mengenai pentingnya  korporasi  yang  peduli pada  lingkungan  dan  tumbuh secara berkesinambungan (sustainable). Pada  tataran  global,  muncul inisiatif  gerakan  Corporate  Social Responsibility  atau  lazim  dikenal dengan istilah CSR, yang menititkberatkan bahwa perusahaan atau korporasi memiliki tanggung jawab social dan lingkungan  dalam  menjalankan usahanya.  Pemaknaan  tanggung jawab  korporasi  dalam  hal  ini mencakup  cakupan  yang  luas  dan ditafsirkan secara berbeda diberbagai belahan dunia. Ahli dari Negara-negara  yang  corak  system ekonominya dipengaruh oleh Kapitalisme,  menganggap  CSR merupakan hal yang tidak diperlukan  karena  korporasi  telah membayar  kewajibannya  melalui system perpajakan, Milton Friedman  adalah  salah  satu penganjur pendapat ini, menurutnya satu-satunya tanggungjawab  sosial  korporasi adalah  meningkatkan  keuntungan pemegang  saham  sebagai  tugas perintah moral (Milton Friedman;1970). Menurut Friedmann, CSR merupakan bentuk kewajiban yang tidak  diperlukan  karena  hanya menambah beban keuangan korporasi yang pada akhirnya akan mengurangi keuntungan para pemegang saham. Friedman berpandangan bahwa pajak perusahaan  yang  telah  dibayarkan merupakan sebuah bentuk tanggung  jawab  korporasi  kepada para stakeholdernya. Sebaliknya    di  kutub  lain  di
Negara-negara  berkembang  yang menjadi  sasaran  industrialisasi, CSR dianggap perlu sebagai wujud nyata  upaya  menyeimbangkan kepentingan stakeholder dan sekaligus juga upaya untuk mengendalikan  korporasi  agar
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
sejalan  dengan  ide  kelestarian lingkungan.  Indonesia  sebagai Negara  yang  diakui  memiliki kekayaan  alam  yang  melimpah sejak  era  penjajahan  hingga  era kemerdekaan memiliki cara pandang tersendiri terhadap bagaimana  CSR  yang  diistilahkan dalam  Bahasa  regulasi  Indonesia khususnya Undang-Undang Perseroan  Terbatas  Nomor  40 Tahun  2007  sebagai  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan . Implikasi gramatikal dari penyerapan istilah ini menghasilkan  paradigma  bahwa tujuan  tanggung  jawab  social perusahaan  tidak  hanya  bertujuan sosial  namun  juga  memiliki  aspek lingkungan  di  dalamnya.  Lebih lanjut  jika  ditelaah  dari  struktur tata  kelola  usaha  yang  baik  atau Good  Corporate  Governance  yang menjadi ciri dan acuan pengelolaan korporasi modern, nilai responsibility atau tanggung jawab merupakan  salah  satu  komponen penting  dari  empat  pilar  Good Corporate Governance yang terdiri dari Fairness ( Keadilan), Accountability  (  Akuntabilitas), Transparancy  (Keterbukaan  )  dan Responsibility  (  tanggung  jawab)
(Bismar Nasution, 2003).
Perkembangan pengaturan CSR  dalam  hukum  positif  yang ditandai dengan pengaturan secara khusus  bagi  Perseroan  Terbatas dalam  Pasal  74  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menunjukkan  adanya  perubahan paradigma  politik  hukum  Negara terhadap arah perkembangan hukum perusahaan. Hal ini tercermin  jika  dikomparasikan antara  Undang-Undang  Nomor  40
Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  secara  vis  a  vis  dengan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1995  tentang  Perseroan  Terbatas yang merupakan sebuah Ketentuan Hukum mengenai Perseroan Terbatas yang murni dibuat bangsa Indonesia  setelah  sebelumnya menggunakan  rumusan  Wetboek van Kophandel atau Kitab Undang- Undang  Hukum  Dagang  yang merupakan  warisan  pemerintah kolonial.
Politik  Hukum  sendiri  dalam pemaknaan  Teuku  Mohammad Radhie  dimaknai  sebagai  suatu pernyataan  kehendak  penguasa negara  mengenai  hukum  yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah hukum, perkembangan hukum yang dibangun (Mahfud MD, 2009). Jika dikaitkan  dengan  Teori  Hukum Pembangunan  yang  digagas  oleh
Mochtar  Kusumaatmadja  yang terinspirasi  dari  Roscoe  Pound, yang  menitikberatkan  dua  unsur penting  dari  tujuan  hukum  yakni sebagai  alat  kontrol  sosial  ( tool  of social  control )  dan  sebagai  alat untuk rekayasa sosial ( tool of social engineering ). Mochtar Kusumahatmadja berpendapat : Hukum  merupakan  suatu  alat untuk  memelihara  ketertiban dalam masyarakat.mengingat fungsinya,  sifat  hukum  pada dasarnya  adalah  konservatif artinya  hukum  memelihara  dan mempertahankan apa yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat termasuk masyarakat yang sedang
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
membangun,  karena  disini  pun ada  hasil-hasil  yang  harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi masyarakat yang sedang membangun,  dalam  definisi  kita berarti masyarakat yang sedang berubah  cepat,  hukum  tidak cukup  memiliki  fungsi  demikian saja.  Ia  juga  harus  mampu membantu  proses  perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot  tentang  hukum  yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan  ketertiban  dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang  berarti  dalam  proses pembaharuan.  Ucapan  bahwa dengan  ahli  hukum  orang  tidak dapat membuat revolusi menggambarkan demikian. Anggapan  tadi  tidak  benar  dan dibantah  antara  lain  oleh pengalaman  di  Amerika  Serikat. Di  negara  ini  terutama  setelah dilaksanakannya New Deal mulai tahun  tigapuluhan  kita  telah menyaksikan  dipergunakannya hukum  sebagai  alat  untuk mewujudkan perubahan di bidang  sosial.  Di  negara  inilah timbul  istilah  law  as  a  tool  of social  engineering  (R  Pound) (Kusumahatmadja, 2006). Maka nampak upaya pembangunan hukum perseroan ke arah  tata  kelola  usaha  yang  baik melalui kemunculan Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 yang  menginisiasi  beberapa  hal baru yang dipengaruhi oleh konsep tata kelola yang baik salah satunya
adalah  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  Perseroan  Terbatas. Jika  arah  politik hukum  perseroan yang  terkandung  dalam  Wetboek van  Kophandel  adalah  arah  politik hukum kolonial, dan Politik Hukum dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1995  adalah  Politik Hukum Orde Baru, maka dengan diintrodusirnya Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  yang menggantikan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1995,  Hukum Perseroan  terbatas  memiliki  arah politik  hukum    baru  pasca reformasi.
Secara  filosofis,  perubahan regulasi  ini  tidak  semata-mata dimaknai  sebagai  sebuah  upaya teknis peruabahan peraturan, melainkan  perlu  ditelaah  hal  apa yang mendasari perubahan regulasi ini. Von Savigny berpendapat  bahwa  “  Das  Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit  dem  volke”-  Hukum  itu  tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang  bersama  masyarakat, lebih jauh Von Savigny berpendapat  bahwa  pada  setiap bangsa  terdapat  volkgeist  atu  jiwa bangsa  yang  mempengaruhi  isi hukum  dari  suatu  bangsa  sebagai akibat dari pergaulan manusia dari masa ke masa (Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, 2007;63).
Maka patut ditelaah dan dikaji lebih  jauh  apakah  perubahan regulasi  terkait  dengan  Perseroan Terbatas  ini  adalah  akibat  adanya perubahan pengaruh politik hukum atau  sebab  lainnya.  Hal  ini mengingat  bahwa  hukum  Hukum perusahaan  sendiri  berasal  dari perkembangan  hukum  dagang
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
yang  berasal  dari  hukum  yang dibuat  oleh  para  pedagang  (gilda) yang  dalam  transaksinya  hukum perdata  yang  ada  dirasa  tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Masriani, 2004;104). Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah  Regulasi  CSR ditinjau  dari  Perspektif  Politik Hukum Perusahaan terkait dengan  Tata  Kelola  Usaha  Yang Baik?
2. Bagaimanakah  pengaruh  Teori Hukum  Pembangunan  dalam
Regulasi CSR di Indonesia? Pembahasan Politik  Hukum  UU  Nomor  40
Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas
Perkembangan  perekonomian
Indonesia dan perubahan dinamika kehidupan  masyarakat  Indonesia sejak  kemerdekaan  mengalami pertumbuhan  yang  pesat.  Hal  ini kemudian mengantarkan Masyarakat Indonesia pada kebutuhan  akan  hukum  yang mengakomodir kepentingannya yang  dinamis.  Menurut  CFG Sunaryati  Hartono,  baik  teori maupun  praktik  hukum  telah menjelaskan bahwa hukum memang mempunyai peranan yang penting, khususnya menjaga keseimbangan,  keselarasan  dan keserasian diantara berbagai kepentingan  di  dalam  masyarakat (Hartono;1991). Lebih jauh diungkapkan bahwa seiring tuntutan dalam perekonomian yang perlu dipertimbangkan  untuk  dibenahi
adalah Hukum Kontrak dan Hukum
Perusahaan.  Tentunya  aspek  yang harus  dipertimbangkan  dalam perubahan  ini  tidak  semata  dari aspek hukum atau ekonomi semata namun  seyogianya  didasarkan pada  penalaran  dan  pertimbangan politik  ekonomi  pembangunan yang  dipadukan  dengan  politik hukum  pembangunan  maupun pertimbangan politik pembangunan  sodial  masyarakat secara  intern  dan  transdisipliner secara holistik/ sistematik. Dalam perjalanannya, Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  lahir menggantikan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1995  tentang Perseroan  Terbatas  didasari  oleh pemikiran  berikut  :  Pertama, Undang-Undang lama dirasa sudah tidak memadai dalam menampung perkembangan hukum dan dinamika masyarakat. Kedua, Undang-Undang  baru  diharapkan menciptakan  iklim  usaha  dan perdagangan  yang lebih sehat dan dinamis.  Ketiga,  meningkatkan minat Investor asing untuk berinvestasi (Haryanto, 2007). Selain itu pemikiran berikutnya adalah dengan lahirnya beberapa  undang-undang  baru diperlukan  penyederhanaan  dan penyempurnaan prosedur pengesahan dan permohonan perseroan terbatas. Kelima, dimaksudkan  untuk  mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance  dan  Keenam,  karena Rancangan  Undang-Undang  ini merupakan  prioritas  yang  telah disepakati oleh Presiden dan DPR.

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
Selain  itu,  dalam  Laporan Ketua Panitia Khusus RUU Perseroan Terbatas, M Akil Mochtar,  mengungkapkan  bahwa perubahan Undang-Undang dimaksudkan untuk menyempurnakan ketentuan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1995  tentang  Perseroan  Terbatas khususnya tuntuan agar perkembangan dunia usaha disesuaikan  dengan  prinsip  tata kelola usaha yang baik. Sedangkan ketentuan mengenai CSR dimaksudkan untuk mendukungterjalinnya  hubungan perseroan yang  selaras,  serasi dan seimbang,  dan  sesuai  dengan lingkungan,  nilai,  norma  dan budaya  masyarakat  setempat. Keseluruhan  Fraksi  yang  ada  di Dewan  Perwakilan  Rakyat  pun, memiliki  pendapat  yang  seragam yang  mendorong  upaya  legislasi CSR  ke  dalam  Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mengacu pada dasar pemikiran tersebut nampak jelas ada keinginan dari pemangku kepentingan  untuk  menerapkan prinsip-prinsip  tata  kelola  usaha yang  baik  atau Good  Corporate Governance dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mengacu pada pendapat Teuku Mohammad Radhie  yang  memaknai  politik hukum  sebagai  suatu  pernyataan kehendak penguasa negara mengenai  hukum  yang  berlaku  di wilayahnya  dan  mengenai  arah hukum,  perkembangan  hukum yang dibangun. Maka dalam hal ini nampak  arah  politik  hukum Indonesia dalam hukum perusahaan  mengarah  kepada penerapan prinsip tata kelola usaha yang  baik,  yang  salah  satunya dicerminkan  dari  legislasi  norma mengenai  CSR  ke  dalam  Undang- Undang.
Salah  satu  perubahan  yang cukup fundamental dalam Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas adalah adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  (TJSL)  atau Corporate Social  Responsibility (CSR)  yang menjadikan tujuan pendirian suatu perseroan  terbatas  tidak  semata- mata sebagai sebuah kongsi untuk meraih keuntungan melainkan juga harus  membawa  manfaat  bagi pemangku kepentingan yang terkait dengan aktivitas perusahaan.  Perseroan  Terbatas yang  diwajibkan  mengeluarkan dana  untuk  CSR  adalah  Perseroan Terbatas  yang  bergerak  dalam bidang sumber daya alam ( Pasal 74 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang Perseroan Terbatas). Kendatipun demikian dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  47 Tahun  2012  yang  merupakan Peraturan Pemerintah yang ditujukan untuk meregulasi Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  sebagaimana  amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40
Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  tersebut,  Perseroan  yang usahanya  tidak  bergerak  dalam bidang  sumber  daya  alam  pun dibolehkan  untuk  mengeluarkan CSR.
Pelaksanaan  TJSL  atau  CSR merupakan  hal  yang  baru  yang muncul  akibat  adanya  pandangan moral  bahwa  Perseroan  Terbatas tidak  dapat  dilepaskan  dari
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
komunitas  yang  ada  di  sekitarnya sehingga  Perseroan  Terbatas  Juga memiliki  tanggung  jawab  untuk mensejahterakan  komunitas  yang ada  di  sekitarnya  selain  tentu tujuan  utama  Perseroan  Terbatas adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar- besarnya.  Pengaturan  mengenai TJSL  dalam  UU  Nomor  40  Tahun 2007  sendiri  masih  menyisakan beberapa celah dalam penerapannya.  Selain  itu  secara normatif  juga  dapat  ditelaah bagaimana  prosedur  penyaluran atau  pelaksanaan  dari  TJSL  ini, karena  pada  dasarnya  TJSL  lahir karena  adanya  kesadaran  dari pelaku  usaha  dan  dunia  usaha untuk  menjalin  hubungan  yang saling  menguntungkan  dengan para  pemangku  kepentingan  yang ada.
CSR  sendiri  lahir  dari  prinsip Good  Corporate  Governance (GCG) yang merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip tata kelola  yang  baik  ini  mencakup empat  hal  yakni, fairness atau keadilan, transparancy
atau keterbukaan, accountabiity atau akuntabilitas,  dan responsibility atau  tanggung  jawab.  Titik  tekan
CSR  adalah responsibility atau tanggung jawab.
Lawrence dkk menerjemahkan konsep CSR sebagai “ a corporation should  be  held  accountable  for  any of its action that affect people, their communities and their environment ”  (Lawrence,  et  al, 2005). Terjemahan bebasnya adalah  korporasi  harus  bertindak akuntabel  atas  setiap  tindakannya
yang mempengaruhi orang, komunitasnya dan lingkungannya. The Organization for Economic Cooperation  and  Development (OECD)  merumuskan  tanggung jawab  sosial  perusahaan  sebagai “ business contribution to sustainable  development  and  that corporate  behavior  must  not  only ensure  returns  to  shareholders, wages  to  employees,  and  products and  service  to  consumers,  but  they must  respond  to  societal  and environmental concerns and value ”.
Definisi  OECD  ini  menekankan bahwa tujuan sebuah bisnis bukan hanya untuk memastikan keuntungan bagi pemegang saham, gaji bagi karyawan, produk dan jasa bagi  konsumen,  namun  harus  juga diarahkan  untuk  perkembangan secara berkelanjutan dengan tanggap  terhadap  nilai-nilai  sosial dan lingkungan. Perkembangan  CSR  yang  ada saat  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari pemikiran  Howard  R.  Bowen. Bowen  melalui  bukunya Social Responsibilities  Of  Businessman merumuskan bahwa “ the obligations  of  businessman  to pursue those policies, to make those decision  or  to  follow  those  lines  of action which are desirable in term of the  objectives  and  values  of  our society ”.  Ide  Bowen  inilah  yang kemudian  berkembang  menjadi konsep  CSR  yang  ada  hingga  saat ini.  Perkembangan  konsep  CSR sendiri  berkembang  dari  CSR sebagai  sebuah  amal  atau  charity yang  dikeluarkan  atas  dasar kemanusiaan  (filantropi)  pada  era 1950-1960,  menjadi  stewardship principle atau prinsip yang
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
menyatakan bahwa seorang manajer  perusahaan  adalah  wali publik yang mengendalikan sumber  daya  yang  demikian  besar yang  mana  penggunaan  sumber daya tersebut menimbulkan dampak bagi beberapa pihak. Pada dekade 1970-an kemudian stewardship  principle berkembang  menjadi stakeholder management . Dalam konsep stakeholder  management  titik tekannya  ada  pada  pemangku kepentingan  yang  ada  di  sekitar perusahaan.  Jones  mendefinisikan stakeholder  menjadi  dua  kategori yakni  inside  stakeholder  dan outside stakeholder. Inside stakeholder atau pemangku kepentingan  di  dalam  perusahaan meliputi pemegang saham, manajer, dan karyawan. Sedangkan outside stakeholder meliputi seluruh  pihak  di  luar  perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan atau dipengaruhi  oleh  keputusan  serta tindakan yang dilakukan perusahaan. Era  1980-an  hingga  saat  ini, yang  dipengaruhi  dengan  semakin menguatnya  pengaruh  korporasi sebagai  sebuah  entitas.  Arah  CSR pun  memuat beberapa komponen- komponen    yang  terkait  erat dengan tanggung jawab perusahaan.  Komponen  tersebut terdiri  dari  tanggung  jawab ekonomi,  tanggung  jawab  hukum, tanggung jawab etik dan tanggung jawab kepada warga masyarakat di sekelilingnya.
Tanggung  jawab  ekonomi menitikberatkan  tanggung  jawab untuk  memproduksi  barang  dan
atau jasa yang menguntungkan bagi masyarakat.  Dari  segi  tanggung jawab  hukum,  operasional  sebuah perusahaan  haruslah  mematuhi berbagai  macam  regulasi  dan ketentuan  yang  ada  yang  terkait dengan  operasional  perusahaan.
Tanggung  jawab  etis  merupakan tanggung  jawab  untuk  mejalankan bisnis  secara  etis  sesuai  dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat  tempat  beroperasinya perusahaan.  Komponen  terakhir dalam  CSR  periode  ini  adalah tanggung  jawab  kepada  warga  di sekelilingnya atau corporate citizenship. Komponen-komponen tersebut  yang  dominan  dijadikan tolak  ukur  untuk  penyaluran  CSR adalah  komponen  tanggung  jawab kepada  warga  yang  ada  di  sekitar perusahaan.  Hal  ini  dinilai  dari program-program  yang  dirancang korporasi  untuk  kesejahteraan masyarakat yang ada di sekelilingnya sebagaimana prinsip- prinsip pembangunan dan berwawasan lingkungan yang lahir dalam  Deklarasi  Stockholm  1972, dan  kemudian  dikembangkan  ke dalam prinsip sustainable development (Pembangunan berkelanjutan)  (Simorangkir  & Ninuk Arifah;2009). Teori  Hukum  Pembangunan dalam Politik Hukum Indonesia Soedikno Mertokusumo berpendapat  bahwa  Teori  Hukum adalah  Teorinya  ilmu  hukum. Dengan perkataan lain Ilmu Hukum adalah  objek  dari  Teori  Hukum (Sudikno;2015). Menurutnya Teori Hukum berhubungan dengan
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
hukum  pada  umumnya,  bukan mengenai  hukum  di  suatu  tempat dan  di  suatu  waktu  seperti  halnya ilmu hukum. Bruggink berpendapat bahwa  Teori  Hukum  adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem  konseptual  aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum  dan  sistem  tersebut  untuk sebagian yang penting dipositifkan (Bruggink;2015). Pendapat Bruggink ini mengibaratkan konsep  Teori  Hukum  sebagai produk dan sebagai suatu proses. Teori  Hukum  Pembangunan merupakan  Teori  hukum  yang diintrodusir oleh Mochtar Kusumaatmadja, disandarkan pada beberapa prinsip berikut yakni : (1) Semua  masyarakat  yang  sedang membangun  selalu  dicirikan  oleh perubahan  dan  hukum  berfungsi agar  menjamin  bahwa  perubahan itu  terjadi  dengan  cara  yang teratur.  (2)  Baik  Perubahan maupun  ketertiban  merupakan tujuan  awal  dari  masyarakat  yang sedang  membangun  maka  hukum menjadi  suatu  sarana  yang  tidak dapat  diabaikan  dalam  proses pembangunan.  (3)  Fungsi  Hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum sebagai kaidah sosial harus dapat mengatur proses perubahan dalam masyarakat. (4) Hukum yang baik  adalah  hukum  yang  sesuai dengan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.  (5)  Implementasi fungsi hukum tersebut hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh  kekuasaan,  tetapi  kekuasaan itu  sendiri  harus  berjalan  dalam
batas
rambu-rambu yang ditentukan  di  dalam  hukum  itu (Romli Atmasasmita). Dalam  Kata  Pengantar  Buku “Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum  Pembangunan  dan  Teori Hukum  Progresif”  karya  Romli Atmasasmita, Lili Rasjidi mengemukakan bahwa Teori Hukum Pembangunan yang digagas Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan  3  hal  baru  yakni konsep  hukum  baru,  hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, dan bahwa hukum ada yang  bersifat  netral  dan  tidak netral. Konsep baru ini menyatakan bahwa hukum bukan semata-mata kaidah/norma dan asas melainkan pula  gejala  sosial  budaya.  Hukum juga  dapat  menjadi  sarana  untuk pembaharuan masyarakat sebagaimana pemikiran yang dikembangkan Roscoe Pound “Law as  a  tool  of  social  engineering ”. Netralitas hukum sendiri dimaknai sebagai Hukum yang netral adalah hukum  yang  tidak  ada  kaitannya sama sekali dengan faktor kepercayaan, keyakinan dan budaya  masyarakat  setempat. Hukum yang netral ini dapat dibuat bilamana  diperlukan  dan  berbeda dengan  hukum  yang  bersifat  tidak netral  seperti  hukum  waris,
keluarga dan lain-lain. Menurut  Romli  Atmasasmita, Teori Hukum Pembangunan merupakan  Teori  yang  telah dimasukkan sebagai materi hukum dalam  Pembangunan  Lima  Tahun (Pelita)  I  (1970-1975).  Namun Teori  Hukum  Pembangunan  tidak dicantumkan  lagi  dalam  Rencana

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
Pembangunan  Jangka  Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Nasional  Tahun  2009- 2014.  Namun  pendapat  ini  sedikit kurang  tepat  karena  jika  ditelaah lebih  mendalam,  Teori  Hukum Pembangunan  justru  diintrodusir secara  tegas  dalam  Rencana Pembangunan Lima Tahun II.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari penegasan konsep “ Law as a tool of social  engineering ”  yang  secara tegas  diadopsi  dalam  Rencana Pembangunan  Lima  Tahun  ke  II dimana dalam Bab 27 Buku III dari halaman 313 hingga 330 dijabarkan secara menyeluruh arah politik  hukum  pemerintah  yang berbunyi : Hukum sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang  menyeluruh  mencakup segenap  bidang  pembangunan sehingga  untuk  melaksanakan fungsinya  secara  efisien  dan produktif,  perlu  pembinaan hukum  itu  dikaitkan  secara langsung  dengan  berbagai kebijaksanaan di segenap bidang  pembangunan  agar kerangka  hukumnya  dapat dimintakan  sebagai  pemberi patokan  serta  pengarahan selanjutnya bagi pembangunan ekonomi  dan  perkembangan sosial budaya.
Lebih  jauh  Romli  berpendapat bahwa Teori Hukum Pembangunan yang tidak dicantumkan lagi dalam RPJM-RPJP  2004-2009,  karena RPJM-RPJP  tersebut  mengadopsi
Model  Sistem  Hukum  menurut
Friedman.  Friedman  mengatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem
merupakan subjek dari ilmu sosial, bukan ilmu sosial yang independen. Friedman memang membagi komponen  Sistem  Hukum menjadi Substansi Hukum, Struktur hukum, dan budaya hukum sebagai bagian integral dari suatu sistem hukum.
Jika ditinjau dari aspek formal semata mengenai adopsi ide-ide ke dalam  naskah  formal,  memang RPJP-RPJM 2004-2009 yang menjadi Politik Hukum Pemerintah 2004-2009 memang nampak mengadopsi  pemikiran  Friedman dan  tidak  mengadopsi  Teori Hukum Pembangunan. Namun jika ditinjau lebih dalam, inti dari arah pembangunan hukum yang mengadopsi model Friedman dalam  RPJPM  ini  tidak  bisa dilepaskan  dari  Pemikiran  Teori Hukum Pembangunan yang berupaya menjadikan hukum sebagai sarana mengarahkan pembangunan. Sebagai  contoh  nyata  adalah pada bagian Arah Kebijakan dalam
RPJPM mencantumkan bahwa arah kebijakan akan diarahkan pada :
“Menata  kembali  substansi hukum melalui peninjauan dan penataan  kembali  peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang- undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki  perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem  hukum  dan  peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi  sebagai  bagian dari  upaya  pembaruan  materi hukum  nasional”. (Peraturan

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
Presiden  Republik  Indonesia Nomor  7  tahun  2005  tentang Rencana  Pembangunan Jangka
Menengah  Nasional  2004- 2009). Mengacu pada deskripsi tersebut, nampak bahwa kendatipun  menggunakan  model pemikiran Friedman dengan mengurai  sistem  hukum  menjadi Substansi,  Struktur,  dan  Budaya, arah  politik  hukum  kita  masih diwarnai  oleh  ide  Teori  Hukum Pembangunan  yang  menjadikan hukum  sebaga  sarana  perubahan sosial.  Hal  ini  didasari  oleh  upaya menghormati  dan  memperkuat kearifan  lokal  dan  hukum  adat untuk  memperkaya  sistem  hukum dan peraturan.
Arah  memperkuat  kearifan lokal dan hukum adat ini kemudian diterjemahkan  dalam  lapangan hukum perusahaan menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan  perusahaan.  Hal  ini didasari bahwa dalam Wetboek van Kophandel  atau  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Dagang  maupun dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1995  tentang  Perseroan Terbatas,  secara  filosofis  tujuan perusahaan adalah meraih keuntungan  seoptimal  mungkin tanpa  mengaitkan  dengan  tata kelola  usaha  yang  baik  dan tanggung  jawab  sosial  perseroan yang bisa ditinjau dari tidak adanya klausul  atau  ketentuan  yang mengharuskan perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Arah  politik  hukum    ini kemudian diperjelas melalui Pendapat akhir Pemerintah terhadap  Pemandangan  umum Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang salah satu pandangannya  diwarnai  harapan agar  undang-undang  Nomor  40 Tahun  2007  juga  mempunyai makna “Menjamin terselenggaranya  usaha  Perseroan secara  bertanggung  jawab  dalam hubungan sosialnya maupun lingkungannya  sehingga  tercipta hubungan  yang  harmonis  dalam komunitas  dunia  usaha  dan keberlangsungan usaha suatu perseroan  dalam  mencapai  tujuan perseroan.

## Perkembangan  Penerapan  Tata
Kelola  Usaha  Yang  Baik  di Indonesia Menurut  Robert  P.  Maxon, konsep  dari  corporate  governance adalah  mengenai  memaksimalkan nilai  dari  pemegang  saham  secara legal, beretika dan berkesinambungan,  di  samping memastikan  keadilan  bagi  setiap pemegang  pancang  perusahaan  – konsumen  perusahaan,  pegawai, investor, vendor-partners, pemerintah setempat dan komunitas  lainnya.  Oleh  sebab  itu, corporate governance adalah sebuah refleksi dari kultur perusahaan, kebijakan- kebijaknnya,  bagaimana  mereka memperlakukan pemegang pancangnya dan komitmen mereka dengan nilai-nilai yang dipegangnya (Wiman;2012). Secara umum Corporate governance  didefiniskan  sebagai suatu rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan,  hukum  dan  institusi yang mampu mempengaruhi bagaimana  sebuah  perusahaan
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
diarahkan, dikelola ataupun dikendalikan. Corporate governance juga meliputi hubungan  di  antara stakeholder yang  terlibat  dan  tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebuah perusahaan. Stakeholder yang utama  adalah  pemegang  saham, manajemen  dan  dewan  direksi. Pemegang  pancang  lain  termasuk di  dalamnya  pegawai,  suplier, konsumen,  bank  dan  lender  yang lain,  regulator,  lingkungan  sekitar dan komunitas luas lainnya. Secara historis corporate governance tak  dapat  dilepaskan dari  Bank of England dan London Stock  Exchange    pada  tahun  1992 yang  berusaha  melembagakan corporate  governance  dengan membentuk Cadbury  Committee yang bertujuan menyusun corporate  governance  code yang menjadi acuan utama ( benchmark ) di  banyak  negara  (Surya  &  Ivan Yustiavandana,  2008).  Komite Cadburry mendefinisikan corporate  governance  sebagai sistem  yang  mengarahkan  dan mengendalikan perusahaan dengan  tujuan,  agar  mencapai keseimbangan  antara  kekuatan kewenangan  yang  diperlukan  oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan  eksistensinya  dan pertanggungjawaban kepada stakeholders.  Hal  ini  berkaitan dengan  peraturan  kewenangan pemilik, Direktur, Manajer, pemegang  saham,  dan  sebagainya (Cadburry, 1992). Price  Waterhouse  Coopers mendefinisikan corporate governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif.  Dibangun  melalui  kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan- kebijakan  dan  struktur  organisasi, yang  bertujuan  untuk  mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif, dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholders.  Center  for  European Policy Studies (CEPS) mendefinisikan  Good  Corporate Governance sebagai seluruh sistem yang  dibentuk  mulai  hak  (rights), proses dan pengendalian  baik yang ada  didalam  maupun  di  luar manajemen  perusahaan  (Adrian Sutedi, 2011).
Ditinjau dari perspektif definisi maka  tata  kelola  perusahaan  yang baik  tidak  dapat  dilepaskan  dari relasi perusahaan dengan pemangku  kepentingan  yang  ada disekitarnya. Tata kelola yang baik dari  suatu  perusahaan  mengacu pada  panduan  yang  dikeluarkan Organisation for Economic Cooperation  and  Development, mencakup  beberapa  hal  yakni Ensuring  the  Basis  for  an  effective corporate  governance  framework, rights  of  shareholder  and  key ownership function, Equitable treatment  of  Shareholder,  role  fo stakeholders in corporate governance, disclosure and trasnparency,  dan  responsibility  of the  board (Organization  for Economic Co-operation and Development , 2004). Ensuring  the  basis  for  an effective  corporate  governance framework ,  merupakan  prinsip pertama  dalam  pedoman  yang
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
dikeluarkan  OECD  dalam  tata kelola  perusahaan.  Kerangka  kerja perusahaan  yang  jadi  pemikiran utama  dalam  poin  ini  adalah  agar kerangka kerja perusahaan senantiasa  mengedepankan  pasar yang  transparan  dan  efisien, konsisten  dengan  hukum  yang berlaku,  dan  bertanggung  jawab pada setiap pengawasan, peraturan dan  penegakan  peraturan.    Titik tekan  pemikiran  butir  ini  adalah kepatuhan perusahaan pada peraturan  yang  berlaku  dan menekankan peran ekonomi perusahaan  di  dalam  pasar. Maksud pedoman ini adalah bahwa perusahaan  diharuskan  untuk mematuhi  segala  peraturan  yang berlaku  pada  lingkup  operasi perusahaan dan berupaya mengedepankan proses usaha yang efisien dan transparan. Diharapkan perusahaan dalam operasinya tidak melanggar hukum sehingga mampu berkembang sesuai dengan hukum yang berlaku karena usaha perusahaan  juga  terkait  dengan pasar yang transparan dan efisien. Pedoman rights of  shareholder and key ownership function dimaksudkan  memberi  pedoman terkait  hak  dari  pemegang  saham terkait dengan pengambilan keputusan  dalam  perusahaan. Dalam  pedoman  ini  ditegaskan beberapa  pokok  mengenai  hak pemegang  saham  yakni  hak  untuk pencatatan  kepemilikan  secara aman,  hak  pemindahan  saham kepada  pihak  lain,  hak  untuk mendapatkan informasi atau materi  yang  relevan  mengenai perusahaan  secara  berkala,  hak untuk berbicara dan memilih dalam
rapat  umum  pemegang  saham, memilih  dan  memberhentikan dewan  direksi,  dan  hak  untuk mendapatkan  pembagian  dari keuntungan perusahaan.
Panduan berikutnya dari OECD adalah equitable  treatment  of shareholder .  Panduan  ini  memuat tentang keharusan perlakuan yang sama  kepada  para  pemegang saham  termasuk  perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan perlindungan terhadap pemegang saham asing. Penyamaan perlakuan ini dimaksudkan  untuk  melindungi pemegang  saham  minoritas  dan atau  pemegang  saham  asing  dari kemungkinan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak pemegang  saham  mayoritas  atau pemegang saham pengendali. Panduan  ini  juga  mencantumkan larangan  bagi  tindakan  insider trading  atau  perdagangan  orang dalam  dan  juga  keharusan  bagi direksi untuk mengumumkan bilamana  ada  transaksi  yang berpotensi  mengalami  benturan kepentingan.
Pedoman  selanjutnya  adalah Role  of  stakeholder  in  coporate governance .  Bagian  inilah  yang kemudian  berkembang  menjadi sebuah panduan mengenai hubungan  perusahaan  dengan pemangku kepentingan yang ada di sekitar  perusahaan.  Pemangku kepentingan ini mencakup pemangku  kepentingan  yang  ikut serta dalam tata kelola perusahaan dan  yang  tidak  turut  serta.
Pedoman  OECD  sendiri  tidak secara  jelas  mendefinisikan  siapa saja pemangku kepentingan
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
dimaksud,  hanya  saja  dengan penjelasan  bahwa  ada  pemangku kepentingan  yang  ikut  terlibat dalam pengelolaan perusahaan dan ada  pemangku  kepentingan  yang tidak  terlibat  dalam  pengelolaan perusahaan.
Disclosure  and  Transparency merupakan  hal  terakhir  yang menjadi  butir  pedoman  OECD dalam prinsip tata kelola perusahaan. Disclosure and transparency memuat hal-hal mengenai transparansi perusahaan dalam setiap pengumuman ataupun publikasi mengenai perusahaan.  Prinsip  ini  tidak semata  dibatasi  untuk  perusahaan yang  mencatatkan  sahamnya  di bursa  efek  atau  pasar  sekunder, melainkan  juga  untuk  semua  jenis perusahaan.  Prinsip  ini  juga mengedepankan penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang baku dan memberikan informasi yang benar dalam setiap publikasi perusahaan. Selain prinsip yang dikeluarkan oleh OECD sebagaimana  diuraikan  diatas, secara umum tata kelola perusahaan yang baik mengandung empat  hal  yakni  akuntabilitas ( accountability )  ,  keterbukaan ( transparancy ), kewajaran
( fairness ),  dan  bertanggung  jawab
( responsibility )  (Jamin  Ginting, 2008). Menurut penulis, sepatutnya  konsep responsibility diterjemahkan menjadi pertanggung jawaban karena pada penjabarannya  lebih  jauh  yang menjadi titik tekan adalah bagaimana perusahaan mempertanggungjawabkan usahanya, bukan sekedar bertanggung jawab. Menurut Adrian  Sutedi,  prinsip  dasar  yang harus diperhatikan dalam corporate governance adalah Transparansi, Dapat dipertanggungjawabkan, kejujuran, dan keberlanjutan. Dari  berbagai  konsep  umum GCG,  kemudian  melahirkan  relasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan yang ada di sekitarnya. Keberlangsungan perusahaan  dan  perkembangan masyarakat  menjadi  hal  yang  tak terpisahkan. Pada satu sisi Perusahaan sebagai sebuah entitas ekonomi harus berupaya menghasilkan keuntungan sebesar- besarnya  dengan  tetap  mematuhi nilai-nilai tata kelola yang baik, dan pada  sisi  lain  perusahaan  juga harus  memperhatikan  pemangku kepentingan yang ada di sekitarnya dengan memberdayakan mereka. Pendapat  lain  dikemukakan oleh  laporan  Komite  Nasional Kebijakan  Governance  (KNKG) dalam laporannya pada 2006 KNKG mencetuskan  lima  prinsip  tata kelola perusahaan yang baik yakni Transparansi ( transparency ), Akuntabilitas ( Accountability ), Responsibilitas ( Responsibility ), Independensi ( independency ), Kewajaran dan kesetaraan ( Fairness ) (Komite Nasional Kebijakan  Governance,  2006). KNKG mengintrodusir independensi  kedalam  sebuah prinsip tersendiri dalam tata kelola perusahaan yang baik. Menurut  rumusan  KNKG  yang dimaksud dengan asas independensi adalah independensi
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
setiap  organ  perusahaan  sehingga organ  perusahaan  tidak  saling mendominasi  dan  tidak  dapat diintervensi pihak lain. Dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman pokok pelaksanaan  bahwa  setiap  organ perusahaan  dalam  melaksanakan tugasnya harus menghindari terjadinya  dominasi  oleh  pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan  tertentu,  bebas  dari benturan  kepentingan  dan  dari segala  pengaruh  atau  tekanan, sehingga  pengambilan  keputusan dapat  dilakukan  secara  obyektif. Ditegaskan  pula  bahwa  setiap organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan tidak  saling  mendominasi  atau melempar  tanggung  jawab  antara satu dengan yang lain. Dalam  hal  responsibilitas, KNKG menjabarkan prinsip bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab  terhadap  masyarakat  dan lingkungan sehingga dapat terpelihara  kesinambungan  usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate  citizen.  Dalam  hal tanggung jawab sosial, perusahaan harus  peduli  terhadap  masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama  di  sekitar  perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Komisi  Nasional  Kebijakan Corporate Governance menetapkan 13  prinsip  tata  kelola  perusahaan yang baik yang delapan diantaranya meliputi internal balance.  Prinsip-prinsip  tersebut terkait  dengan  pemegang  saham dan  RUPS,  Dewan  Komisaris  dan komite    pendukungnya,  direksi, sistem audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, kerahasiaan,  dan  informasi  orang dalam.  Lima  prinsip  yang  terkait dengan  external  balance  hanya disinggung  secara  singkat  yakni terkait dengan pihak yang berkepentingan,  etika  berusaha dan antikorupsi, donasi, kepatuhan pada peraturan perundang- undangan tentang proteksi kesehatan,  keselamatan  kerja  dan pelestarian lingkungan, dan kesempatan  kerja  yang  sama (Adrian Sutedi, Op cit ,41). Ada  beberapa  model  dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan  yang  baik  yakni principal-agent  model,  myopic market  model,  dan  stakeholder model. Principal-Agent Model menitikberatkan pengelolaan korporasi  pada  win-win  solution antara  pemegang  saham  sebagai pemilik di  satu  pihak  dan  manajer sebagai  agent  di  lain  sisi.  Myopic market model masih memfokuskan perhatian pada kepentingan- kepentingan pemegang saham dan manajer,  dimana  sentimen  pasar lebih  banyak  dipengaruhi  oleh faktor-faktor lain di luar corporate governance.  Model  lainnya  adalah stakeholder model yang memberikan  perhatian  kepada seluruh  pihak  yang  terkait  dengan korporasi  secara  luas.  Model  ini menitikberatkan  bahwa  dalam mencapai  tingkat  pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang  saham,  manajer  harus
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
memperhatikan  adanya  batasan- batasan yang timbul dalam lingkungan dimana mereka beroperasi,  diantaranya  masalah etika dan moral, hukum, kebijakan pemerintah,  lingkungan  hidup,
sosial budaya, politik dan ekonomi.
Jika  ditelaah  dari  berbagai rumusan mengenai Good Corporate Governance nampak  jelas  bahwa suatu perusahaan dapat dikategorikan telah menyelenggarakan  tata  kelola perusahaan yang baik jika perusahaan tersebut turut bertanggung jawab atau berpartisipasi dalam pengembangan stakeholder khususnya  warga  masyarakat  dan lingkungan  yang  ada  di  sekitar tempat operasinya. Secara filosofis maka  dapat  dikatakan  bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah  tanggungjawab  yang  lahir bukan  karena  kewajiban  bahwa perusahaan wajib untuk bertanggungjawab pada stakeholder,  namun  lebih  sebagai sebuah kesadaran dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Social  Engineering Tata  Kelola
Usaha Yang Baik Langkah  formulasi  Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  ke dalam  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas, yang diakui oleh Pemerintah  dan  didorong  oleh Fraksi-Fraksi  yang  ada  di  DPR menunjukkan  bahwa  kendatipun Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah 2004-2009 menggunakan pendekatan Friedmann,  yang  membagi  hukum menjadi  Substansi,  Struktur,  dan budaya hukum, arah Politik hukum Pemerintahan di Indonesia tak bisa dilepaskan dari pengaruh pendekatan Teori Hukum Pembangunan yang menitikberatkan  Hukum  sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial. Hal  ini  juga  menunjukkan perkembangan  yang  signifikan dalam  Hukum  Perusahaan  di Indonesia. Jika sebelumnya regulasi mengenai Perseroan Terbatas semata-mata hanya tercantum dalam beberapa rumusan  pasal  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang, maka  butuh  waktu  50  tahun  sejak kemerdekaan  Indonesia  untuk melahirkan Undang-Undang Perseroan  Terbatas  Nomor  1 Tahun 1995. Undang-Undang Perseroan  Terbatas  Nomor  1 Tahun  1995  dalam  waktu  yang demikian cepat dirasa perlu untuk dirubah, yakni hanya dalam jangka waktu  12  tahun  saja  sejak diundangkannya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1995,  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 diundangkan.
Perkembangan  dunia  yang begitu  pesat  dalam  periode  1995-
2007  khususnya  perkembangan mengenai  tumbuhnya  kesadaran Tata Kelola Usaha yang baik akibat terjadinya krisis ekonomi, mengantarkan  Indonesia  pada kebutuhan  untuk  mereformasi hukum Perseroan terbatasnya.
Keadaan inilah kemudian yang kita  bisa  tinjau  dari  pendapat Pemerintah  dan  Fraksi-Fraksi  di

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
DPR dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perseroan  Terbatas  yang  dengan suara  bulat  menyetujui  penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan  dalam  formulasi  pasal tersendiri. Formulasi tersebut yang secara khusus menggariskan kewajiban  baru  bagi  perseroan, juga  diiringi  berbagai  perubahan yang  signifikan  dalam  hal  tata kelola  perusahaan  mengacu  pada prinsip tata kelola usaha yang baik. Dalam kaitannya dengan Teori Hukum Pembangunan yang mengetengahkan Law  as  a  tool  of social  engineering ,  atau  Hukum sebagai  sarana  untuk  melakukan perubahan  sosial,  maka  langkah menyerap  prinsip-prinsip  tata kelola yang baik ke dalam rumusan Undang-Undang Perseroan Terbatas secara umum, dan secara khusus  menyiapkan  formulasi mengenai  Tanggung  Jawab  Sosial dan  Lingkungan  dalam  formulasi Pasal  tersendiri  menunjukkan bahwa  Pembuat  Undang-Undang menggunakan Undang-Undang sebagai sarana untuk mewujudkan Perseroan Terbatas yang menerapkan tata kelola usaha yang baik. Kesimpulan
1. Bahwa  formulasi  Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan dalam  Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas  merupakan salah satu upaya Politik Hukum Pembuat  Undang-Undang  agar Perseroan Terbatas melaksanakan  tata  kelola  usaha yang  baik umumnya  dan  secara khusus  dapat  lebih  peduli kepada  pemangku  kepentingan yang ada disekitarnya. 2. Bahwa pendekatan pelaksanaan Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan yang diformulasikan  dalam  Undang- Undang  merupakan  langkah yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk melakukan “social engineering” atau rekayasa  sosial  guna  mencapai keadaan  yang  diinginkan  yakni Perseroan Terbatas yang menerapkan  prinsip  tata  kelola usaha yang baik dan peduli pada pemangku kepentingan di sekitarnya.

## Daftar Pustaka
Buku Atmasasmita , Romli, “ Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi tentang Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif ” Genta Publishing; Yogyakarta; 2012.
Bruggink  ,  JJ  H, “Refleksi  Tentang Hukum, Pengertian-pengertan dasar  dalam  Teori  Hukum” Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, Cet VII, 2015.
Hartono,  C.F.G  Sunaryati, “Politik Hukum Menuju Sistem Hukum
Nasional” Alumni,  Bandung, 1991
Haryanto  ,Kolier,  dkk,  “ Politik Hukum  Dalam  Pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pergulatan eksekutif, legislative dan korporat ”,  Indonesia  Future
Institute, Jakarta, 2007.
Kartini,  Dwi. Corporate  Social Responsibility  Transformasi

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
Konsep Sustainability Management dan Implementasi  di  Indonesia . Bandung:  Refika  Aditama, 2009. Kusumaatmadja ,Mochtar. “Konsep- Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)” , Alumni Bandung. 2006.
Mahfud  MD  ,Moh.  “ Politik  Hukum Indonesia ”,  Rajawali  Press, Jakarta, 2009.
Masriani,  Yulies  Tina. Pengantar Hukum  Indonesia .  Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Mertokusumo,  Sudikno,  “ Teori Hukum ” ; Universitas Atmajaya Yogyakarta; Yogyakarta, Cet V. 2015.
Rasjidi  ,Lili  &  Rasjidi  ,  Ira  Thania,
“ Pengantar  Filsafat  Hukum ”, Mandar Maju, Bandung.2007 Simorangkir,  Theodorik,  &  Arifah,
Ninuk; Ed. “Pengkajian Hukum  Tentang  Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan” , Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  ; Jakarta; 2009. Surya, Indra and Ivan Yustiavandana. Penerapan Good  Corporate  Governance Mengesampingkan Hak Istimewa  Demi  Kelangsungan Usaha .  Jakarta:  Kencana, 2008.
Sutedi,  Adrian.
Good  Corporate Governance .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2011. Wibisana  ,  Muhammad  Wiman  . “
Tanggung  Jawab  Sosial  dan
Lingkungan  Pada  PT  Bank Danamon  Indonesia  ditinjau dari Perspektif Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas ”
Tesis,  Universitas  Gadjah Mada , Yogyakarta 2012 Jurnal Bismar  Nasution,  ,  Vol  22  No  6 tahun 2003. "Prinsip Keterbukaan  dalam  Good Corporate Governance." Jurnal  Hukum  Bisnis Volume 22. Edisi 6 (2003). Jamin  Ginting,  2008,  Vol  III  No.2 November 2008.”Tinjauan Yuridis  terhadap  CSR  dalam GCG”, Law Review , FH UPH Vol III No.2 November 2008.

## Laporan
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance, 2006, Pedoman  Umum  Good Corporate Governance , KNKG. Organization  for  Economic  Co-operation and  Development  ,  2004, OECD Principle  of  Corporate  Governance , Organization  for  Economic  Co- operation and Development,
Website Milton Friedman. "Colorado University."  13  September 1970. The Social responsibility of  Business  is  to  increase  the profits. .  Diakses  30  Juli  2016.
<www.colorado.edu/student groups/libertarians/issues friedman-soc-resp- business.html>.